## KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT PERJANJIAN PENGIKATAN TANPA DISERTAI SURAT-SURAT

## BUKTI KEPEMILIKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)
Nurijah Ibrahim, Prof. Triono Eddy, Dr. Mahmud Mulyadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
E-mail: nurjiahibrahim7@gmail.com

## ABSTRACT
In  practice,  buying  and  selling  transactions  must  meet  the  requirements  according  to  legal provisions,  especially  now  that  there  are  many  buying  and  selling  problems  that  result  in  the emergence of disputes that cause losses incurred by the seller and the buyer as well as the notary as the deed maker. The problem in this research is to research and analyze the arrangements in making the Sale and Purchase Deed (PPJB), criminal forms related to the position of a notary in making the Sale and Purchase Deed and criminal law analysis of the Notary who makes the Sale and Purchase Deed) without being accompanied proof of ownership letters in decision Number 1362 / Pid.B / 2019 / PN Jkt.Utr.
Keywords : Criminal Law, Notary, Binding Agreement

## ABSTRAK
Pada praktiknya transaksi jual beli harus memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum, apalagi saat ini banyak permasalahan jual beli yang mengakibatkan munculnya sengketa-sengketa yang membuat kerugian yang ditimbulkan oleh pihak penjual dan pembeli maupun notaris sebagai pejabat pembuat akta. Permasalahan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis tentang pengaturan dalam pembuatan Akta Jual Beli (PPJB) bentuk-bentuk pidana terkait jabatan notaris dalam pembuatan Akta Jual  Beli  dan analisa  hukum  pidana  terhadap  Notaris  yang  membuat  Akta  Jual  Beli  tanpa  disertai surat-surat bukti kepemilikan pada putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

## Kata kunci: Hukum Pidana, Notaris, Perjanjian Pengikatan

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Peran  notaris  di  dalam  lingkungan masyarakat  dikehendaki  oleh  aturan  hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat  yang  membutuhkan  alat  bukti tertulis  bersifat  otentik  mengenai  keadaan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum.
1 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan) , Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 3.
Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. 1
Posisi  seorang  notaris  sebagai  jabatan membuat akta otentik merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan  hukum  untuk  keperluan  dan    fungsi tertentu  (kewenangan  tertentu)  serta  bersifat berkersinambungan  sebagai  suatu  lingkungan
pekerjaan  tetap.Peran  notaris  sangat  penting dalam  membantu  menciptakan  kepastian  dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris  sebagai  pejabat  umum  berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta  otentik  tersebut  tidak  dikhususkan  bagi pejabat umum lainnya.Kepastian dan perlindungan  hukum  itu  tampak  melalui  akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna  di  Pengadilan.Alat  bukti  sempurna dari akta otentik karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah  ( uitwendige  bewijsracht ),  kekuatan pembuktian formal ( formele bewijskracht ) dan kekuatan  pembuktian  material  ( materiele bewijskracht ). 2
Keberadaan  seorang  notaris  tidak terlepas  dari  kebutuhan  masyarakat  yang membutuhkan  seseorang  yang  keterangannya dapat  diandalkan,  dapat  dipercaya,  di  mana tanda  tangannya  serta  segelnya  memberi jaminan  dan  alat  bukti  kuat,  seorang  notaris tidak  boleh memihak  dan tidak  ada  cacatnya, dapat  menutup  mulut  dalam  membuat  suatu perjanjian  yang  dapat  melindungi masyarakat yang  membuat  akta  otentik.  Jika  seorang peasehat hukum atau pengacara membela hak- hak  seseorang  ketika  timbul  suatu  kesulitan dalam  masalah  hukum  tentang  akta  jual  beli, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.
2 GHS  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan Notaris , Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2009, hlm. 55.
Akta  merupakan  suatu  perjanjian tertulis  yang  dibuat  dihadapan  notaris, perlunya perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan  seorang  notaris  tentunya  untuk menjamin  kepastian  hukum  bagi  para  pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Jabatan menegaskan bahwa, akta notaris  yang  selanjutnya  disebut  akta  adalah akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris.
1. Akta  itu  harus  dibuat  oleh  ( door )  atau dihadapan ( ten overstaan ) seorang pejabat umum.
2. Akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Oleh  pejabat  umum  atau  dihadapan  siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. 3 Notaris sebagai pejabat umum memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta otentik yang memuat kebenaran formal sesuai dengan  apa  yang  diberitahukan  para  pihak kepada notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat  (1), ayat (2), dan  ayat (3)  Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris menyatakan bahwa:
1. Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh    peraturan perundang-    undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk    dinyatakan  dalam  akta  otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya    itu
3 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan  Administratif Terhadap    Notaris    Sebagai    Pejabat   Publik ,  Jakarta, Refika Aditama, 2009, hlm. 56-57.
sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat lain atau orang lain  yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan tersebut notaris
berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
b. Membukukan  surat-surat  di  bawah tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus.
c. Membuat fotocopy dari asli surat-surat di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
d. Melakukan  pengesahan  kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
f. Membuat  akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan.
g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  notaris mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Undang-undang memberikan kewenangan  terhadap  notaris  sebagai  pejabat umum  untuk  membuat  akta  otentik  dalam ranah hukum perdata. Akta yang dibuat notaris tersebut  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak yang  berkepentingan  guna  memastikan  atau menjamin  hak  dan  kewajiban  para  pihak, selain itu kepastian, ketertiban dan perlindungan  hukum  para  pihak. 4 Jual  beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan  kewajiban    atau  perikatan  untuk
4 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 243
5 Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Muljadi, Jual Beli , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 3.
memberikan  sesuatu,  dalam  hal  initertuang dalam  bentuk  penyerahan  kebendaan  yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. 5
Jual  beli  merupakan  suatu  perjanjian timbal  balik  antara  dua  pihak  di  mana  pihak yang satu (penjual), berjanji untuk menyerahkan  hak  milik  atas  suatu  barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanjian untuk membayar harga barang yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 6
Transaksi jual beli tanah dalam hukum tanah di Indonesia bersumber pada hukum adat dan  bukan  merupakan  perjanjian obligatoir . Jual beli tanah dalam hukum adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang harus memenuhi  3  (tiga)  sifat,  yaitu  bersifat  tunai, artinya  harga  yang  disetujui  bersama  dibayar penuh  pada  saat  dibuat  transaksi  jual  beli tersebut.Jual beli tersebut harus bersifat terang, artinya  pemindahan    hak  tersebut  dilakukan dihadapan  pejabat  yaitu  notaris  atau  Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT) yang berwenang atas  objek  perbuatan  hukum  tersebut  dan bersifat  riil  atau  nyata,  artinya    dengan ditandatanganinya  akta  pemindahan  hak tersebut,  maka  akta  tersebut  menunjukkan secara  nyata  sebagai  bukti  telah  dilakukan perbuatan hukum tersebut. 7
6 R. Subekti, Aneka Perjanjian , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.1.
7 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia, dalam  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya ,  Jakarta,  Djambatan, 2008, hlm. 317.
Pada  praktiknya  transaksi  jual  beli harus  memenuhi  syarat  sesuai  ketentuan hukum yang berlaku, apalagi banyak permasalahan  dan  mengakibatkan  timbulnya sengketa-sengketa  baik  akibat  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  pihak  penjual  dan  pihak pembeli  maupun  notaris  sebagai  pejabat pembuat  akta.  Pembuatan  akta  ini  penting karena merupakan kegiatan yang memerlukan ilmu  dan  ketelitian  yang  tinggi  sehingga  akta yang dibuat oleh pejabat negara tersebut dapat membantu para pihak dalam bertransaksi atau melakukan  kegiatan  tertentu.  Sebab  apabila pembuatan  akta  tidak  dengan  cermat  dan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan serta kode etik dapat menimbulkan permasalahan  di  kemudian  hari.  Terkait  hal tersebut  negara  juga  sudah  mempersiapkan pengawasan  terhadap  notaris  secara  internal dan eksternal.
Mengenai  perbuatan-perbuatan  notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya,  sebagaimana  berpedoman pada salah satu asas pemerintahan yang  baik, notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya wajib  berpedoman  secara  normatif  kepada aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  segala tindakan  yang  akan  diambil  untuk  kemudian dituangkan  dalam  akta.    Berbuat  berdasarkan peraturan hukum yang berlaku akan memberikan  kepastian  hukum  kepada  para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau
9 Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo  dan  Hendry Dwicahyo  Wanda, Prinsip  Kehati-Hatian  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dalam  Peralihan  Tanah  yang
oleh  notaris  telah  sesuai  dengan  aturan  hukm yang berlaku, sehingga jika terjadi perselisihan,  akta  notaris  dapat  dijadikan pedoman  para  pihak.  Selain  itu,  akta  notaris adalah  akta  otentik  yang  seharusnya  isinya dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. Untuk itu seorang notaris dalam menjalankan kewenangannya harus memperhatikan kewajibannya  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode Etik  Notaris  serta  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan pembautan akta jual  beli.  Prinsip  kehati-hatian  tersebut selayaknya  juga  menjadi  bagian  dalam berbagai peraturan khususnya dalam peraturan yang  berkaitan  kebutuhan  masyarakat  luas akan suatu kepastian hukum dalam pembuatan akta jual beli. 9
Tidak  dipungkuri  dalam  melakukan pekerjaannya  membuat  akta  tersebut,  untuk mempercepat  administrasi  serta  pengurusan lainnya  notaris  melakukan  cara-cara  yang melanggar  hukum,  misalnya  pemalsuan  surat atau  dokumen,  baik  dari  segi  isi  maupun seperti  pemalsuan  tanda  tangan,  dan  lain sebagainya.  Sehingga hal tersebut berdampak kepada akta dan dokumen yang dibuatnya dan dikemudian  hari  menjadi  bermasalah  dalam bidang  hukum.  Timbul  persoalan  dalam  hal bentuk  pertanggungjawaban  notaris  terhadap proses pembuatan akta otentik atau surat yang
Belum  Bersertifikat ,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum, Volume 24, Nomor 3, 2017, hlm. 470.
data  dan  informasinya  dipalsukan  dan  tidak berdasarkan pada kebenaran yang sebenarnya. Perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut membawanya  ke  ranah  hukum  pidana  yaitu diduga  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan surat atau dokumen, notaris tersebut dipanggil dan  diperiksa  oleh  penyidik  dan  diproses hingga  mendapatkan  sanksi  pidana.  Dalam pemeriksaan,  penyidik  harus  teliti  untuk membuktikan akta  yang dibuat notaris benar- benar palsu dan melanggar ketentuan hukuman pidana.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  bentuk-bentuk  tindak  pidana yang terkait profesi notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)?
2. Bagaimana analisa hukum pidana terhadap notaris yang membuat Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  pada  putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  dari  latar  belakang  serta perumusan  masalah  tersebut  di  atas,  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk  tindak  pidana  yang  terkait profesi notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis analisa hukum  pidana  terhadap  notaris  yang membuat  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli
(PPJB) pada putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr..

## II. METODE PENELITIAN
Metode  digunakan  dalam  penelitian ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  karena penelitian ini terfokus pada peraturan tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan berbagai peraturan yang berlaku untuk memecahkan permsalahan dalam penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN
1. Bentuk-bentuk  tindak  Pidana  yang
Terkait Profesi Notaris dalam Pembuatan  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli (PPJB)
Menurut  Husni  Adam  dokumen- dokumen  yang  diperlukan  dalam  pembuatan AJB/PPJB yang terutama adalah Kartu Tanda Pengenal  (KTP,  SIM,  Pasport)  pihak-pihak dan  bukti  kepemilikan  (tanda  bukti  hak)  atas objek,  dan    pemenuhan  dokumen  dalam  hal pembuatan  AJB/PPJB  harus  disesuaikan berdasarkan  status  kedudukan  hukum  pihak- pihak (terutama pemilik dan penjual)  sebagai subjek hukum dalam AJB/PPJB tersebut, yang dapat  dikategorikan  beberapa  kategori  yaitu pihak yang bersangkutan langsung, Ahli waris dan/atau    penerima  kuasa.    Pemenuhan dokumen-dokumen dalam pembuatan
AJB/PPJB juga harus disesuaikan berdasarkan kategori tersebut. 32
Menurut  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Jabatan  Notaris,  dijelaskan  bahwa dalam  menjalankan  jabatannya,  notaris  wajib membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan menyimpannya  sebagai  bagian  dari  protokol notaris.  Kewajiban  ini  dimaksudkan  untuk menjaga  keautentikan  suatu  akta  dengan menyimpan  akta  dalam  bentuk  aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya  dapat  segera  diketahui  dengan mudah  dengan  mencocokkannya  dengan aslinya.Jika  notaris  melanggar  kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran berat dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atas usul Majelis Pengawas Pusat.
Sanksi-sanksi  terhadap  profesi  notaris telah  diatur  sebelumnya  berdasarkan  undang- undang  yang  berlaku,  saat  ini  pemerintah menerbitkan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait  Kode  Etik  Profesi  Jabatan  Notaris, namun  dalam  ketentuan  peraturan  tersebut tidak  menjelaskan  mengenai  sanksi  pidana bagi  notaris  melainkan  organisasi  notaris, yakni  Majelis  Pengawas  Notaris  yang mempunyai  kewenangan  untuk  memberikan hukuman kepada notaris. Meskipun Di dalam
32 Hasil  Wawancara  dengan  Husni  Adam, Notaris Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2020.
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi hukuman pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap  pelanggaran  yangdilakukan  oleh notaris    tersebut  mengandung    unsur-unsur pemalsuan  atas  kesengajaan/kelalaian  dalam pembuatan surat/akta autentik yang keterangan di  dalam  akta    isinya  palsu  maka  setelah dijatuhi  sanksi    administratif,  kode    etik profesi    jabatan    notaris    dan    sanksi keperdataan    kemudian    dapat    disimpulkan dan    dikualifikasikan    sebagai    suatu    tindak pidana  yang  dilakukan  oleh    notaris    yang menerangkan    adanya    bukti    keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik.
Berdasarkan Pasal 263 KUHP menerangkan tentang pemalsuan surat sebagai berikut:
1. Barang  siapa  membuat  surat  palsu  atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan hutang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya benar  dan  tidak  dipalsu,  diancam  jika pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian,  karena  pemalsuan  surat,  dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa  dengan  sengaja  memakai  surat  palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian  surat  itu  dapat  menimbulkan kerugian.
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 263 KUHP tersebut ada 2  (dua)  tindak  pidana  yang  dirumuskan  pada
ayat  (1)  dan  ayat  (2).  Rumusan  yang diterakangkan pada ayat (1) terdiri dari unsur- unsur  objektif,  yaitu  tentang  perbuatan  yang terdiri  dari  membuat  palsu  dan  memalsukan, objeknya  surat,  terdiri  dari  dapat  melahirkan suatu hak, melahirkansuatu perikatan, melahirkansuatu  pembebasan  hutang  dan diperuntukkan  sebagai  bukti  dari  sesuatu  hal dalam  perjanjian,  dapat  melahirkansuatu kerugian  dari  pemakaian  surat  tersebut. Sedangkan  unsur  subjektif  dengan  maksud untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain memakai  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak palsu.  Sedangkan  rumusan  dalam  ayat  (2) diterangkan  berkaitan  dengan  unsur  objektif terdiri  dari  perbuatan,  yaitu  memakai, objeknya terdiri dari surat palsu dan surat yang dipalsukan dan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan  kerugian.  Sedangkan  unsur subjektif dengan sengaja.
Pengertian surat ( geschrift ) merupakan adalah suatu lembaran kertas yang di  dalamnya  terdapat tulisan  yang  terdiri  dari kalimat  dan  huruf  termasuk  angka  yang mengandung  atau  berisi  buah  pikiran  atau makna  tertentu,  yang  dapat  berupa  tulisan dengan  tangan,  dengan  mesin  ketik,  printer komputer,  dengan  mesin  cetakan  dan  dengan alat dengan cara apapun. 8 Membuat surat palsu adalah  membuat  sebuah  surat  yang  seluruh atau  sebagaian  isinya  palsu.  Palsu,  artinya tidak benar  atau bertentangan dengan sebenarnya atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kejahatan  pemalsuan  surat  yang diperberat  terdapat  dalam  Pasal  264  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:
(1) Pemalsuan  surat  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap:
1. Akta-akta autentik.
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu  negara  atau  bagiannya  ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat  sero  atau  surat  hutang  atau sertifikat  sero  atau  hutang  dari  suatu serkumpulan,  yayasan,  perseroan  atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari  salah  satu  surat  yang  diterangkan dalam 2 dan 3, bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
5. Surat  kredit  atau  surat  dagang  yang diperuntukkan untuk diedarkan.
(2) Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa  dengan  sengaja  memakai  surat tersebut  dalam  ayat  pertama,  yang  isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan  tidak  palsu,  jika  pemakaian  surat  itu dapat menimbulkan kerugian.
Pemalsuan  surat  yang  tercantum dalam  Pasal  264  KUHPidana  terlihat  pada faktor dan jenis surat. Surat-surat tertentu yang menjadi  objek  tindak  pidana  dalam  peristiwa hukum merupakan surat-surat yang mengandung  kepercayaan  yang  lebih  besar akan  kebenaran  isinya.  Pada  surat-surat tersebut  mempunyai  derajat  kebenaran  yang lebih  tinggi  dari  pada  surat-surat  biasa  atau surat-surat  lainnya.  Kepercayaan  yang  lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam- macam  surat  itulah  yang  menyebabkan diperbesar ancaman pidananya.
Tindak pidana penggelapan tercantum  pada  Pasal  372  KUH  Pidana  yang
menyatakan  bahwa:  ”Barang  siapa  dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah milik  orang  lain,  tetapi  yang  ada  dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam  karena  penggelapan  dengan  pidana paling  lama  empat  tahun  atau  denda  paling banyak enam puluh rupiah.”
Menurut  Pasal  378  KUHP,  barang siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  dengan  melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau dalam keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang memberikan  suatu  barang,  membuat  utang atau  menghapuskan  piutang.  Dalam  hal  ini notaris dalam menjalankan jabatannya mengeluarkan akta yang yang diluar kewenangannya, seperti notaris yang belum di angkat  menjadi  PPAT  menerbitkan  Akta PPAT dengan membuat stempel palsu dan SK palsu sehingga akta yang diterbitkan tidak bisa digunakan,  sehingga  merugikan  orang  yang berkepentingan.
2. Analisa Hukum Pidana Terhadap Notaris  yang  Membuat  Perjanjian
Pengikitan  Jual  Beli  (PPJB)  pada putusan  Nomor:  1362  /  Pid.B  /  2019  / PN.Jkt.Utr
Terdakwa
Raden Uke Umar
Rachmat,  SH,  M.Kn  didakwa  Jaksa  Penuntut Umum  dengan  dakwaan  yang  berbentuk alternatif,  sehingga  dalam  hal  ini  Majelis
Hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta hukum  selama  persidangan  tersebut  memilih langsung  dakwaan  alternatif  kesatu  primer sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  264  ayat  (1) ke-1 KUHP.
Semua  unsur  yang  terdapat  dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dapat terpenuhi,  maka  terdakwa  dinyatakan  telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  akta otentik sebagaimana didakwakan dalam kesatu primair. Berdasarkan putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr memvonis terdakwa  Raden  Uke  Umar  Rachmat,  SH, M.Kn  secara  sah  dan  meyakinkan  telah bersalah melakukan perbuatan pidana berkaitan  dengan  pemalsuan  akta  otentik sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1  KUHP dengan  hukuman  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
Menurut  analisa  penulis  Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu:
1. Para  pihak  yang  membuat  perjanjian ternyata tidak pernah menghadap langsung kepada  terdakwa,  namun  terdakwa  tetap menandatangani Akta Jual Beli Nomor 14 tanggal 23 Februari 2018.
2. Para  pihak  tidak  pernah  menghadap  ke persidangan dan ternyata salah satu pihak yakni  pihak  penjual  yang  bernama Ngadiman telah  meninggal  dunia  tahun 2011    dan    Hj.  Nani  Haeroni  meninggal dunia tahun 2001, maka kebenaran isi akta tersebut  menjadi  tanggung  jawab  Notaris (dalam hal ini terdakwa).
3. Di  Depan  persidangan  terdakwa  berdalih tidak  mengetahui  perihal  pihak  penjual telah  meninggal  dunia  tahun  2011 (Ngadiman)  dan  tahun  2001  (Hj.  Nani
Haeroni),  karena  tidak  diberi  tahu  oleh saksi  Titi  Rahayu  yang  diberi  tugas  atau kepercayaan oleh terdakwa dalam pengurusan Akta Jual Beli (AJB) tersebut. Dengan demikian Hakim
mempertimbangkan:
1. Unsur  barang  siapa, Barang  siapa merupakan  pelaku  atau  subyek  hukum dari suatu tindakan pidana yang didakwakan  kepadaRaden  Uke  Umar Rachmat,  SH,  M.Kn  sebagai  subyek hukum  atau  pelaku  tersebut  mempunyai kemampuan  bertanggung  jawab  atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.Subyek hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama
Raden Uke Umar Rachmat, SH, M.Kn.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat , Surat yang dipalsukan berupa:
a) Dapat melahirkan sesuatu hak;
b) Dapat melahirkan suatu perjanjian.
c) Dapat  melahirkan  suatu  pembebasan hutang  (kuitansi  atau  surat  semacam itu.
d) Surat  yang  dipakai  untuk  keterangan bagi  suatu  perbuatan  atau  peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal,  surat  angkutan,  obligasi, danlain-lain).
Pemalsuan  surat  dilakukan  dengan cara antara lain:
1. Membuat  surat  palsu:  membuat  isinya menjadi tidak benar.
2. Memalsu  surat  dengan  cara  mengubah surat yang asli sehingga isinya seolah-olah menjadi benar dari isi yang asli. Caranya pembuatan  surat  palsu,  tidak  senantiasa surat  itu  diganti  dengan  yang  asli,  dapat juga dengan cara menambah atau merubah sesuatu dari surat asli itu.
3. Memalsu tanda tangan.
4. Menempel foto orang lain dari pemegang yang berhak.
Hakim  dalam  pertimbangan  dapat memberikan  yang  memberatkan  dan  yang meringankan terdakwa, yaitu:
1. Memberatkan terdakwa
Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain.
2. Meringankan terdakwa
a) Terdakwa belum pernahdihukum
b) Memberikan keterangan secara terusterang. c) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
Berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta selama proses persidangan, maka dalam hakim mengambil dan memutuskan terdakwa Raden Uke Umar Rachmat, SH, M.Kn telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan  akta  otentik  atas  perbuatan terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 1  (satu)  tahun,  8  (delapan)  bulan,  kemudian masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana  yang  dijatuhkan  dan  terdakwa  tetap ditahan.
Raden  Uke  Umar  Rachmat,  SH,  M.Kn selaku notaris dikenakan sanksi pidana sesuai dengan  Pasal  264  KUHP,  karena  Pasal  264 KUHP  merupakan  pemalsuan  surat  yang diperberat  dikarenakan  obyek  pemalsuan  ini mengandung  nilai  kepercayaan  yang  tinggi. Sehingga  semua  unsur  yang  membedakan antara  Pasal  263  dengan  Pasal  264  KUHP hanya  terletak  pada adanya  obyek  pemalsuan yaitu macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan  lebih  besar  akan  kebenaran isinya. Obyek perbuatan pidana ini merupakan keterangan  palsu,  artinya  suatu  keterangan yang  bertentangan  dengan  kebenaran  atau hukum  yang  berlaku,  keterangan  mana mengenai  sesuatu  hal/kejadian.  Tidak  semua hal atau kejadian  berlaku, melainkan kejadian
yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu.
Notaris  dalam  membuat  suatu  akta  (akta partij) dari para pihak yang datang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak tersebut, maka  notaris  tidak  akan  dapat  membuat  akta apapun  sesuai  dengan  kewenangannya,  dan notaris dapat membuatkan akta yang dimaksud berdasarkan  alat  bukti  atau  keterangan  atau pernyataan  para  pihak  yang  menyatakan  atau menerangkan  atau  memperlihatkan  kepada notaris.  Akta  yang  dibuat  notaris  merupakan akta  partij  atau  akta  yang  dibuat  oleh  notaris atas  permintaan  para  pihak  yang  menghadap agar  notaris  mencatat  atau  menuliskan  segala sesuatu  hal  yang  dibicarakan  oleh  para  pihak berkaitan  dengan  tindakan  hukum  atau tindakan  lainnya  yang  dilakukan  oleh  para pihak,  agar  tindakan  tersebut  dibuat  atau dituangkan  dalam  suatu  akta  notaries  untuk memberikan  kepastian  hukum  terhadap  akta tersebut.
Kesalahan notaris dapat diketahui oleh pihak  yang  merasa  dirugikan  selanjutnya membuat  laporan  kepolisian  sehinga  dapat diajukan  ke  pengadilan  dalam  kasus  pidana pemalsuan akta dengan sanksi hukuman yang dikenakan  merupakan  sanksi  pidana  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Pasal  264  ayat  (1) KUHP yaitu paling lama 8 tahun.
Berdasakan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, dengan terdakwa notaris,  dalam  dalam  kasus  perbuatan  yang dilakukan  notaris  dikenakan  sanksi  dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara  pidana.  Selain  itu  terdapat  sanksi
administrasi  kepada  notaris  berupa  teguran jika  notaries  melakukan  kelalaian  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya sebagai pejabat publik. Untuk itu perlu adanya pengawasan  terhadap  notaris  baik  secara preventif maupun represif. Berdasarkan Pasal 67  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UUJN  di  mana pengawasan preventif dilakukan negara melalui  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  kemudian  Menteri  membentuk Majelis  Pengawas  yang  terdiri  dari  unsur pemerintah, organisasi notaris, dan ahli/akademisi. Semantara pengawasan represif,  dilakukan  oleh  organisasi  profesi notaris dengan berpedoman dengan Kode Etik Notaris serta Undang-Undang Jabatan Notaris..

## IV. KESIMPULAN
Peraturan tentang pembuatan perjanjian  pengikatan  tertera  pada  Pasal  15 ayat  (1)  Undang-Undang  No.2  Tahun  2014 Tentang  Jabatan  Notaris,  namun  dalam kerangka pembuatan PPJB/AJB harus berpedoman  berdasarkan  Pasal  1320  KUH Perdata.  Sedangkan  bentuk-bentuk  tindak pidana terkait jabatan notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan, yaitu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, melakukan pemalsuan, Menyuruh mencantumkan  keterangan  palsu  dalam  akta autentik,  Menyuruh  melakukan,  turut  serta melakukan dan penipuan dalam membuat surat autentik.  Melihat  dari  kasus  posisi  dalam
putusan  Nomor  1362/Pid.B/2019/PN  Jkt.Utr, maka  dalam  hal  ini  penulis  berpendapat berdasarkan fakta-fakta di persidangan menitikberatkan  pada  kasus  tindak  pidana pemalsuan  akta  autentik  yang  dilakukan  oleh notaris  sehingga  dalam  kasus  tersebut  hakim menjatuhkan  putusan  bahwa  notaris  terbukti sah bersalah  dalam  tindak  pidana  pemalsuan akta  autentik,  Notaris  tersebut terbukti  sah telah melanggar ketentuan Pasal 264 Ayat (1) ke -1 KUHP tentang pemalsuan akta.  Dimana tidak  ada  alasan  pembenar  maupun  pemaaf yang  bisa  membuat  dihapuskannya  pidana terhadap notaris karena tindakan notaris.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai
Pemalsuan ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, 2010.
Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,
dalam Sejarah Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi dan Pelaksanaannya , Jakarta, Djambatan, 2008.
GHS  Lumban  Tobing, Peraturan  Jabatan Notaris ,  Gelora  Aksara  Pratama, Jakarta, 2009.
Gunawan  Widjaja  dan  Kartini  Muljadi, Jual Beli , Jakarta, Raja Grafindo Persada,
2010.
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif
Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat
Publik ,  Jakarta,  Refika  Aditama,
2009.
___________, Sekilas  Dunia  Notaris  dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan) , Mandar Maju, Bandung, 2012.
Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum
Perdata  di  Bidang  Kenotariatan ,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
R. Subekti, Aneka Perjanjian , Bandung, Citra
Aditya Bakti, 2014.
2. Jurnal
Hatta Isnaini Wahyu Utomo dan Hendry Dwicahyo Wanda, Prinsip Kehati- Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 24, Nomor 3, 2017.
3. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 4. Putusan
Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.
5. Hasil Wawancara Hasil Wawancara dengan Husni Adam, Notaris Kota Medan, tanggal 19 Oktober 2020.