Nasrianti, Muhibuddin

## PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

## LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS
Nasrianti 1 , Muhibuddin 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. E-mail: nasrianti@unimal.ac.id, muhibuddin@unimal.ac.id

## ABSTRAK
Indikasi Geografis sebagai suatu “tanda” mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu secara alamiah karena faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah  tersebut.  Indikasi  Geografis  merupakan  strategi  bisnis  yang  dapat memberikan  nilai  komersial  terhadap  produk  karena  orisinalitasnya  yang  tidak  bisa dimiliki daerah lain. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ).  Hasil  penelitian dapat  diketahui  bahwa  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  terhadap  Indikasi Geografis.  Pemohon  harus  mengajukan  permohonan  pendaftaran  Indikasi  Geografis kepada  Menteri.  Dengan  kata  lain  Indikasi  Geografis  tidak  dapat  secara  serta  merta dilindungi  oleh  hukum  Indonesia  apabila  tidak  dilakukan  pendaftaran  sebelumnya. Disarankan  kepada  pemerintah  untuk  dapat  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis.

## ABSTRACT
Geographical Indication, as a "sign," denotes the name of the origin of the area or region that naturally produces particular goods as a result of natural factors or locally-existing human  creations.  Geographical  Indication  is  a  business  strategy  that  can  provide commercial value to the product because of its originality that other regions cannot. This study explains how geographic indications are protected legally under Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach. According to the findings of the study, the applicant must submit a Geographical Indications Registration Application to the Minister in order to obtain legal protection against geographical indications. In other words, if there is no prior registration, geographic indications cannot be automatically protected by Indonesian law. It is recommended for the government to be able to educate the public about the importance of legal protection against geographical indications.
Keywords: legal protection, geographical lndications.
Nasrianti, Muhibuddin

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber  daya  alam,  sebagai  negara  yang  besar, tanah Indonesia mempunyai berbagai hasil alam dengan keunikan-keunikannya tersendiri. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan budaya masyarakatnya  yang  mampu  menciptakan kreatifitas-kreatifitas yang bersifat khas, diwariskan  secara  turun  temurun  dan  karena itulah kepemilikannya bersifat komunal. Perkembangan  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  menjadi  hal  yang  kian  pesat  pasca lahirnya Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement ) 1994. TRIPs merupakan  kesepakatan  internasional  paling lengkap  berkenaan  dengan  perlindungan  HKI. Hal  ini  tampak  dari  adanya  ketentuan  adanya perlindungan  Indikasi  Geografis  yang  diatur dalam TRIPs, (Devica Rully Masrur, 2018).
Saat  ini,  Indonesia  merupakan  negara yang  kaya  akan  produk  potensi  indikasi geografisnya seperti, Kopi Gayo, Kopi Kintamani  Bali,  Lada  Hitam  Lampung,  Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik  Dinoyo,  Gerabah  Kasongan  dan  lain- lain.  Potensi  alam  tersebut  menjadi  anugerah bagi  bangsa  Indonesia  untuk  pertumbuhan ekonomi, jikalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan  dan  digunakan  sebagai  aset perdagangan. Dalam konteks ini, apabila potensi tersebut masuk ke dalam kategori aset bisnis atau perdagangan,  maka  aturan  hukum  harus  dapat
menjamin agar hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi.  Apalagi  jika  potensi  tersebut  sudah diperdagangkan ke dunia internasional (Indra R, 2014).
Indikasi  Geografis  merupakan  suatu istilah  geografis  yang  berkaitan  dengan  sebuah produk  yang  menunjukkan  tempat  atau  daerah asal dan mutu produk yang berasal dari karakter geografis. Faktor geografis suatu daerah/wilayah tertentu  dari  suatu  negara  merupakan  unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu    dari    suatu    barang    yang akan    memperoleh  perlindungan  indikasi geografis.    Dapat  dikatakan  Indikasi  Geografis sebagai  suatu  “tanda”  mewakili  nama  asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu memperlihatkan  bahwa  objek  perlindungan indikasi  geografis  lebih  ke  arah  barang  yang dihasilkan  secara  alamiah  karena  faktor  alam atau  hasil  kreasi  manusia  yang  ada  di daerah/wilayah  tersebut,  sehingga  memiliki karakteristik khusus (Rahmi Jened, 2015).
Di  Indonesia  Indikasi  Geografis  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yaitu dalam  Pasal  53  sampai  dengan  Pasal  62. Mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi  nasional  yang  dapat  menjadi  komoditas unggulan,  baik  dalam  perdagangan  domestik maupun internasional. Indikasi Geografis dalam
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 177-187.
Nasrianti, Muhibuddin
dunia  perdagangan  merupakan  nama  dagang yang  dikaitkan,  dipakai,  atau  dilekatkan  pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan  asal  tempat  produk  tersebut (Miranda Risang Ayu, 2006).
Keikutsertaan  Indonesia  meratifikasi Konvensi  tentang  Pembentukan  Organisasi Perdagangan Dunia ( World Trade Organization ) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek- aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI  ( Trade  Related  Aspect  of Intellectual
Property Rights/TRIPs ) sebagaimana  telah  disahkan  dengan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang Pengesahan Agreement  Establishing  the  World Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari  perjanjian  internasional tersebut  (M.  Rendi Aridhayandi,2018).  Ratifikasi  dari  peraturan tersebut  mendorong  keikutsertaan  Indonesia dalam  meratifikasi Paris  Convention  for  the Protection  of  Industrial  Property (Konvensi Paris)  yang  telah  disahkan  dengan  Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law  Treaty (Traktat  Hukum  Merek)  yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun  1997.  Perjanjian  internasional  tersebut menjadikan  adanya  kewajiban  bagi  Indonesia untuk  menyesuaikan  Undang  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku  dengan  ketentuan  dalam  perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.
Sampai pada tahun 2018, jumlah Indikasi Geografis  yang  telah  didaftarkan  ke  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  berjumlah  63 (Devica  Rully  Masrur,  2018).  Contoh  kasus pelanggaran  Indikasi  Geografis  adalah  kasus Kopi  Gayo  di  mana  merek  dagang  tersebut  di klaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda  sebagai  pemegang  hak  yang  notabene Kopi  Gayo  tersebut  adalah  khas  dari  Nanggroe Aceh  Darussalam.  Perusahaan  asal  Belanda tersebut (Holland Coffe B. V) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar didunia internasional  dengan  nama  Gayo  Mountain Coffee  (Indra  R.,  2014).  Maka  dengan  angka yang sangat kecil dan contoh kasus diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan Indikasi Geografis masih sangat rendah, serta kurangnya peran  dari  pemerintah  maupun  pemerintah daerah  untuk  melindungi  Indikasi  Geografis yang  berfungsi  sebagai  strategi  bisnis,  dapat memberikan  nilai  tambah  komersial  terhadap produk  karena  orisinalitasnya  dan  limitasi produk  yang  tidak  bisa  diproduksi  daerah  lain. Maka  sebagai  negara  anggota  yang  menyetujui perjanjian  TRIPS  wajib  menyediakan  sarana hukum  bagi  pihak  yang  berkepentingan  untuk melarang dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat  menyesatkan  konsumen  yang  berakibat lebih lanjut dalam bentuk persaingan curang.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah diuraikan  diatas  yang  menjadi  permasalahan
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 177-187.
Nasrianti, Muhibuddin
adalah  bagaimanakah  perlindungan  hukum terhadap  Indikasi  Geografis  menurut  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif dengan  mengunakan  pendekatan  perundang- undangan  (s tatute  approach ),  (Jhonny  Ibrahim, 2006).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan tersebut  karena  yang  diteliti  adalah  berbagai aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  terkait. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yang bertujuan  menggambarkan  suatu  peraturan dalam  konteks  teori  dan  pelaksanaanya  secara tepat dan menyeluruh

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  Pasal  1 angka  (6)  menyebutkan  Indikasi  Geografis adalah  suatu  tanda  yang  menunjukkan  daerah asal  suatu  barang  dan/atau  produk  yang  karena faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor  tersebut  memberikan  reputasi,  kualitas,
dan  karakteristik  tertentu  pada  barang  dan/atau produk yang dihasilkan.
Istilah Indikasi Geografis atau geographical  indications adalah  istilah  yang digunakan  pada  berbagai  negosiasi  yang dilaksanakan  oleh Word  Intellectual  Property Organization (WIPO)  pada  pertengahan  tahun 1970-an  (OK.Saidi,  2003).  Sebelum  perjanjian Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property Right  Agreement (TRIPS)  disepakati,  istilah yang  digunakan  untuk  Indikasi  Geografis  ada beberapa  macam.  Asal  geografis  dari  barang- barang ( geographical origin of goods ) berdasarkan  doktrin passing-off diterapkan dinegara-negara Common  Law .  Di  Amerika Serikat dan Inggris, asal geografis ( geographical origin ) dilindungi oleh merek kolektif ( collective marks )  dan certification  marks .  Sedangkan  di negara-negara Civil Law, istilah yang digunakan adalah the appelation of origin. Untuk mengatasi berbagai kesulitan yang belum dapat diselesaikan  dalam  melindungan  nama-nama produk  yang  berkaitan  dengan  tempat,  istilah geographical  indication dimasukkan  di  dalam TRIPS (Tomi Suryo Utomo, 2010).
Dalam persetujuan TRIPS diatur mengenai  Indikasi  Geografis  yang  berkaitan dengan pemakaian merek. Dalam Article 22 (1) persetujuan TRIPS menyebutkan bahwa: “ geographical indicationss are, for the purpose of  this  agreemen,  indications  which  identify  a goods as originating in the territory of a member,
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 177-187.
Nasrianti, Muhibuddin
or a regoin or locality in that territory, where a given qualit, eputatition or other characteristicof the  good  is  essentially  attributable  to  is geographical  origin ”  (A.A  Ngurah  Tresna Adnyana, 2019) .
Paris  Convention  for  the  Protection  of Industrial  Property  of 1883  Article  1  (2) menyatakan: The  Protection  of  Industrial Property  has  its  object  Patents,  Utility  Models, Industrial Designs, Trademarks, Servicesmarks, Tradenames, Indication of Source of Appelation of  Origin,  and  the  repression  of  Unfair Competition ,  maka  Indikasi  geografis  menurut ketentuan  Konvensi  Paris  ini  hanya  merupakan bagian  dari  dari  hak  kekayaan  intelektual. Pengertian  dari  Indikasi  Geigrafis  juga  dapat ditemukan  pada  ketentuan  Article  2  (1)  the Lisbon  Agreement  for  the  Protection  of Appellations of Origin yaitu “The geographical name of country, region or locality, which serves to  designate  a  product  originating  therein  the characteristic  qualities  of  which  are  due exclusively  or  essentially  to  geographical environment,  including  natural  and  human factor” (Devica Rully Masrur, 2018).
Dapat  disimpulkan  dari  pengertian Article  2  (1)  Lisbon  Agreeement  adalah:
Pertama, penamaan  atas  barang/produk  harus dengan  nama  geografis  sebuah  negara,  wilayah atau daerah. Kedua , penamaan tempat asal harus menunjukkan bahwa barang atau produk tersebut berasal  dari  negara,  wilayah  atau  daerah. Tiga, h arus ada kualitas dan karakteristik pada barang
atau  produk  yang  berasal  dari  daerah  geografis tersebut. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat  mendasar  dalam  menentukan  suatu penamaan tempat asal. Kualitas dan karakteristik tersebut ditentukan oleh faktor alam dan manusia Dapat dikatakan bahwa Indikasi Geografis adalah tanda yang mengidentifikasikan  suatu  wilayah  negara anggota,  atau  kawasan  atau  daerah  dalam wilayah  tersebut  asal  barang,  dimana  reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan  sangat  ditentukan  oleh  faktor geogrfis.  Dengan  kata  lain  Indikasi  Geografis adalah  asal  suatu  barang  (termasuk  jasa)  yang melekat  dengan  reputasi,  karakteristik  dan kualitas  suatu  barang  yang  dikaitkan  dengan wilayah  tertentu  dilindungi  secara  yuridis.  Jadi Indikasi  Geografis  mencakup  elemen  sebagai berikut:
1. identifikasi  barang  yang  berasal  dari wilayah,  atau  regional  atau  lokalitas  dalam wilayah negara anggota.
2. Atas  wilayah  tersebut  diberikan  kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang
3. Yang  secara  esensial  memberikan  attribute pada  asal  geografis  tersebut  (H.  OK  Saidi, 2003).
Indikasi  Geografis  yang  diatur  dalam undang-undang  merek  Indonesia  mengadopsi definisi Indikasi  Geografis  yang terdapat dalam Pasal  22.1  Perjanjian  TRIPS,  dimana  terdapat beberapa  unsur  penting  dari  Indikasi  Geografis yaitu,  kata  “indikasi”  tidaklah  harus  merujuk
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 177-187.
Nasrianti, Muhibuddin
pada  nama  sebuah  tempat  tetapi  juga  dapat mencakup  nama  produk  yang  diasosiasikan dengan  sebuah  tempat,  meskipun  Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Merek, maka  Indikasi  Geografis  tidaklah  sama  dengan Merek.  Dalam  perjanjian  TRIPS  Indikasi Geografis  tidak  dapat  dimiliki  oleh  seseorang tetapi  lebih  berfungsi  sebagai  pengenal  yang digunakan  oleh  produser  di  sebuah  tempat. Karakter  inilah  yang  membedakan  antara Indikasi Geografis dengan sebuah Merek (Tomi Suryo Utomo, 2010). Perjanjain TRIPS produsen dilarang  untuk  memakai  label  atau  tanda  (atau merek)  terhadap  barang  yang  diproduksinya, yang  tidak  sesuai  dengan  Indikasi  Geografis, misalnya  mencantumkan  label  “Kopi  Arabika Gayo”  yang  tidak  diproduksi  di  Gayo.  Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo adalah suatu tanda yang  menunjukkan  daerah  asal  kopi  Arabika Gayo,  karena  faktor  lingkungan  geografis  yang memberikan ciri dan kualitas pada produk yang dihasilkan  (Ellyanti  Ellyanti,  Abubakar  Karim, Hairul  Basri,  2005).  Dengan  kata  lain perlindungan terhadap indikasi geografis meliputi  barang-barang  yang  dihasilkan  oleh alam,  barang  hasil  pertanian,  hasil  kerajinan tangan  atau  hasil  industri  tertentu  lainnya, sebagai  contoh,  salak  pondoh,  markisa  malino, sutra mandar, dan lain-lain (Ahmadi Miru, 2005).
Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan  untuk  melindungi  sifat  ciri  khas, keunikan, dari pemalsuan atau pemanfaatan yang
tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan  perlindungan  kepada  masyarakat  wilayah penghasil  produk  khas  untuk  mendapatkan manfaat  yang  maksimal  dari  produk  khas tersebut.  Di  samping  itu,  perlindungan  indikasi geografis  juga  menguntungkan  bagi  konsumen karena  memberi  jaminan  kualitas  produk. Manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah:
1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan  standar  produksi  dan  proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
2. Menghindari  praktek  persaingan  curang, memberikan  perlindungan  konsumen  dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
3. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai  produk  asli  sehingga  memberikan kepercayaan pada konsumen;
4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi,  dan  memperkuat  organisasi sesama  pemegang  hak  dalam  rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
5. Meningkatnya  produksi  dikarenakan  di dalam  Indikasi  Geografis  dijelaskan  dengan rinci  tentang  produk  berkarakater  khas  dan unik;
6. Reputasi   suatu  kawasan  Indikasi  Geografis akan  ikut  terangkat,  selain  itu  Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya  hayati,   hal  ini  tentunya  akan
Nasrianti, Muhibuddin
berdampak pada pengembangan agrowisata,
(https://www.dgip.go.id/Direktorat  Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkum  dan HAM, 2022).
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  keberadaan  produk  unggul yang  memiliki  nilai  keunikan  atau  kekhasan spesifik lokasi perlu dijaga kelestariannya. Untuk menjaga  kelestariannya  diperlukan  upaya  yang kuat untuk melindunginya. Disinilah pentingnya makna  perlindungan  Indikasi  Geografis  untuk suatu produk unggulan yang dimiliki oleh suatu daerah,  maka  menurut  undang-undang  dapat dilindungi dengan cara mendaftarkannya.
Indikasi Geografis tidak dapat secara serta merta dilindungi  oleh  hukum  Indonesia  apabila  tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya, sebagaimana ditentuakn  oleh  Pasal  53  angka  (1)  bahwa “Indikasi  Geo-grafis  akan  dilindungi  setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri”.
Artinya  Indikasi  Geografis  di  Indonesia menganut sistem first to file principle (Budi Agus Riswandi, 2005). Selanjutnya untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan  permohonan  kepada  Menteri. Indikasi  Geografis  mendapat  perlindungan setelah  terdaftar  atas  dasar  permohonan  yang diajukan oleh:
1. Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
a) Sumber daya alam;
b) Barang kerajinan tangan; atau
c) Hasil industri.
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Sama,dengan  perlindungan  merek  di Indonesia,  perlindungan  Indikasi  Geografis juga  mensyaratkan  adanya  suatu  proses permohonan pendaftaran. Hanya saja pendaftaran dilakukan oleh kelompok masyarakat atau institusi yang mewakili atau memiliki kepentingan atas produk bersangkutan.  Indikasi  Geografis  dilindungi setelah Indikasi Geografis tersebut didaftarkan  Adapun  kelompok  masyarakat tersebut  adalah  lembaga  yang  mewakili masyarakat  di  daerah  yang  memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan  untuk  mendaftarkan  Indikasi Geografis  dan  lembaga  itu  merupakan lembaga  pemerintah  atau  lembaga  resmi lainnya  seperti  koperasi,  asosiasi  dan  lain- lain.
Peraturan  Pemerintah  Nomor.  51  Tahun 2007  Tentang  Tata  cara  pendaftaran  Indikasi Geografis menyebutkan bahwa untuk mengajukan  permohonan  pendaftaran  Indikasi Geografis yaitu:
1. Mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir yang telah disediakan  dalam  rangkap  3  dan  diketik dalam bahasa Indonesia;
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 177-187.
Nasrianti, Muhibuddin
2. Surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan:
a) surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan; b) bukti pembayaran biaya permohonan;
c) 10  lembar  etiket  Indikasi  Geografis (ukuran  maksimal  9x9  cm,  minimal 5x5 cm);
3. Permohonan pendaftaran harus dilengkapi  dengan  Dokumen  Deskripsi Indikasi Geografis yang terdiri atas:
4. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
5. Nama  barang  yang  dilindungi  oleh Indikasi Geografis;
6. Uraian  mengenai  karakteristik  dan kualitas  yang  membedakan  barang tertentu  dengan  barang  lain  yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang  hubungannya  dengan  daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
7. Uraian  mengenai  lingkungan  geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan  pengaruh  terhadap  kualitas atau  karakteristik  dari  barang  yang dihasilkan;
8. Uraian tentang batas-batas daerah
dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi  Geografis  dan  harus  mendapat
rekomendasi dari instansi yang berwenang;
9. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis  untuk  menandai  barang  yang dihasilkan  di  daerah  tersebut,  termasuk pengakuan  dari  masyarakat  mengenai Indikasi Geografis tersebut;
10. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan  yang  digunakan  sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut  untuk  memproduksi,  mengolah, atau membuat barang terkait;
11. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk  menguji  kualitas  barang  yang dihasilkan; dan
12. Label  yang  digunakan  pada  barang  dan memuat Indikasi Geografis.
Walaupun  Indikasi  Geografis  hanya menunjukkan  daerah  asal  suatu  barang  yang karena  faktor  geografis  memberikan  ciri  atau kualitas  tertentu,  tidak  semua  permohonan pendaftaran  indikasi  geografis  dapat  diterima untuk  didaftar  karena  permohonan  pendaftaran indikasi  geografis  ditolak  oleh  Direktorat Jenderal.  Seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  56 angka  (1)  Permohonan  Indikasi  Geografis  tidak dapat didaftarkan jika:
1. Bertentangan  dengan  ideologi  negara, peraturan perundang-undangan,
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 177-187.
Nasrianti, Muhibuddin
moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat  mengenai  reputasi,  kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang dan/atau kegunaannya.
3. Merupakan  nama  yang  telah  digunakan sebagai  varietas  tanaman  dan  digunakan bagi  varietas  tanaman  yang  sejenis, kecuali  ada  penambahan  padanan  kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan  Indikasi  Geografis  di Indonesia  ialah  sistem  konstitutif  yang mensyaratkan  adanya  pendaftaran  untuk mendapatkan  perlindungan  dari  negara (Purnama  Hadi  Kusuma,  Kholis  Roisah, 2022)
Sebagaimana  pula  perlindungan merek, ketentuan Undang-Undang Merek dan  Indikasi  Geografis  menunjukkan bahwa  proses  perlindungan  Indikasi Geografis  ialah  menganut  sistem first  to file ,  yaitu  adanya  perlindungan  hukum Indikasi  Geografis  bagi  mereka  yang pertama  kali  mendaftarkannya.  Maka konsekuensi  dari  penerapan  sistem konsitutif  adalah  bahwa  hanya  indikasi geografis  yang  terdaftar  yang  dilindungi pemerintah.
Disamping  Peraturan  Pemerintah Nomor.  51  Tahun  2007  secara  detil mengenai teknis dan tata cara permohonan pendaftaran indikasi geografis  terdapat  dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis
Berbeda  dengan  perlindungan  merek, Indikasi  Geografis  tidak  mengenal  batas waktu perlindungan sepanjang karakteristik  yang  menjadi  unggulannya masih tetap dapat dipertahankan. Indikasi-geografis diindungi selama karakteristik  khas  dan  kualitas  yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan  atas  Indikasi  geografis tersebut  masih  ada.  dari  segi  jangka waktu  perlindungan  hukum  terhadap indikasi  geografis  ini  tidak  didasarkan pada  tengah  waktu/tempo  waktu.  Akan tetapi,  perlindungan  terhadap  indikasi geografis  sangat  ditentukan  oleh  ciri dan/atau  kualitas  dari  indikasi  geografis sendiri.  Pasal  56  ayat  (7)  UU  No.  15 Tahun 2001 menyatakan; Indikasi
geografis terdaftar mendapatkan perlindungan  hukum  yang  berlangsung selama  ciri  dan/atau  kualitas  yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan  atas  indikasi  geografis tersebut masih ada.
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 177-187.
Nasrianti, Muhibuddin

## KESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  konsekuensi untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum terhadap Indikasi Geografis menurut Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah pemohon  harus  mengajukan  permohonan pendaftaran.  Dengan  kata  lain  perlindungan
Indikasi  Geografis  di  Indonesia  menganut sistem first  to  file  principle ,  negara  akan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang  pertama  skali  mendaftarkan  Indikasi Geografis.  Perlindungan  hukum  terhadap Indikasi Geografis diberikan sepanjang karakteristik  yang  menjadi  unggulannya masih tetap ada dapat dipertahankan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Ahmadi  Miru,  Hukum  Merek, Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-Undang  Merek ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Miranda  Risang  Ayu, Memperbincangkan  Hak  Kekayaan  Intelektual  Indikasi  Geografis ,  PT Alumni, Bandung, 2006.
OK  Saidi, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi ,  Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015.
Tomi  Suryo  Utomo, Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  di  Era  Globalisasi ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010.
.

## B. Journal
A.A Ngurah Tresna Adnyana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dari Tindakan Peniruan’, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , Vol. 8 No. 1 Mei 2019, P-ISSN:2302-528X, E-ISSN: 2502-3101.
Budi Agus Riswandi, ‘Pengaturan Hukum Merek Atas Indikasi Geografis’, Jurnal Hukum . No. 29 Vol. 12, 2005.
Ellyanti  Ellyanti,  Abubakar  Karim,  Hairul  Basri,  ‘Analisis  Indikasi  Geografis  Kopi  Arabika Gayo Ditinjau dari Rencana Tata Rruang Wilayah Kabupaten’, Jurrnal Agrista , Unsyiah, 2005.
Vol. 05, No. 02, (Agustus, 2022), pp. 177-187.
Nasrianti, Muhibuddin
Devica Rully Masrur, 2018, ‘Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional’, Lex Jurnalica , Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018.
Indra Rahmatullah, ‘Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon’. Jurnal Cita Hukum, Vol II No. 2 Desember 2014 ISSN: 2356-1440. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
M. Rendi Aridhayandi,’ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan , tahun Ke-48 No.4 Oktober-Desember 2018.
Purnama Hadi Kusuma, ‘Kholis Roisah, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional DanIndikasi Geografis:  Suatu  Kekayaan  Intelektual  Dengan  Kepemilikan  Komunal’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum , Fakultas Hukum, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, Universitas Diponegoro.

## C. Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Estabilishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagngan dunia).
Peraturan Pemerintah Nomor. 51 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

## D. Internet
https://www.dgip.go.id/Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkum dan HAM, 2022).