Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK  PELAKU TERORISME  DI  INDONESIA  DALAM  PERSPEKTIF  HAK ASASI MANUSIA
Fenia S. G. Lowing 1 , Emma V.T Senewe 2 , Devy K.G Sondakh 3
1 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia. E-mail: lowingfenia@gmail.com 2 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.
3 Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia
Abstract: Children  of  terrorism  cannot  be  considered  as  perpetrators  of  crimes,  but  victims  of  crime, victims of terrorism networks, victims of doctrine, exploitation of thoughts, propaganda from parents or adults around them so they must be protected specifically. Children like this should not be imprisoned, but must be educated,  given counseling, rehabilitated and social  assistance. Judging from the Law on the Juvenile Criminal Justice System, the imposition of death penalty and life imprisonment does not apply to perpetrators of criminal acts  of terrorism who are  under 18 years of  age or who are still classified as children. The state is also obliged to provide special protection for children who commit acts of terrorism. As for the legal arrangements for child perpetrators of terrorism from the perspective of human rights in Indonesia, it is regulated in several national regulations.

## Keywords: child of terrorism; human rights
How to Site: Fenia S. G. Lowing, Emma V.T Senewe, Devy K.G Sondakh (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  hukum to-ra , 9  (3),  pp  448-457.  DOI. 10.55809/tora.v9i3.249

## Introduction
Batasan  umur  anak  tergolong  sangat  penting  dalam  perkara  pidana  anak,  karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau  bukan 1 .  Menurut Undang-Undang  Nomor 11  Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Pasal  1  ialah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Perhatian terhadap anak,  dalam artian  memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu,  dan  memiliki  kebutuhan-kebutuhan  khusus.  Karena  itu  anak  memerlukan
1 Kresna Agung Yudhianto, 2022. Hukum Perlindungan Anak & KDRT. Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 448-457
perawatan  dan  perlindungan  yang  khusus  pula  agar  bisa  tumbuh  dan  berkembang secara penuh, baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis. 2
Cakupan  pengertian  perlindungan  dan  tujuan  perlindungan  anak  sejalan  dengan konvensi hak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan  berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka anak perlu kesempatan yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  dan berakhlak  mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  serta  untuk  mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3 Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya  yang  ditujukan  untuk  meminimalisir,  mencegah,  merehabilitasi,  dan memberdayakan  anak  yang  mengalami  tindak  perlakuan  salah (child  abused), eksploitasi  dan  penelantaran,  agar  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. 4
Undang-Undang Perlindungan Anak  disebutkan, “Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan  Pancasila  dan  berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  1945  serta  prinsip- prinsip  Konvensi  Hak-Hak  Anak.  Sebagai  negara  dan  bangsa  yang  sadar  akan  masa depan,  maka  keputusan  pemerintah  Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Hak-Hak  Anak (KHA) bukan  untuk  menambah jumlah instrumen internasional  menyangkut  hak asasi manusia  yang  diratifikasi,  melainkan  suatu  kesadaran  dalam  rangka  mengupayakan pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  secara  memadai.  Sesuai  Konvensi  Hak  Anak, setiap  anak  di  Indonesia  memiliki  hak  untuk  bertumbuh  dengan  baik,  didengarkan pendapat  mereka  dan  memiliki hak  untuk menyampaikan informasi yang  bermanfaat tidak terkecuali kepada sesama teman sebaya. Lahirnya Konvensi Hak Anak juga dilatari
2 M. Ghufran H. Kordi. K., 2015. Durhaka Kepada Anak. Yogyakarta: Pustakabarupress. hlm. 2
3 Geradus Gegen, 2022. Tindak Pidana Khusus, Yogyakarta: Putakabarupress, hlm. 152
4 Kresna Agung , Op.Cit, hlm. 23
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 448-457
oleh  kenyataan  masih  terdapat  jutaan  anak  yang  berada  dalam  kondisi  yang  tidak “beruntung” atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 5
Dalam perspektif Konvensi Hak Anak (Convention The Rights of The Children) , anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (Children in Need  of  Special  Protection). UNICEF  menyebutkan  anak  dalam  kelompok  ini  sebagai children  in  especially  difficult  circumstances (CDEC),  karena  kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus serta membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. 6
Sebagaimana juga yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64; “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan  eksploitasi  ekonomi  dan  setiap  pekerjaan  yang  membahayakan  dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.” Paradigma yang dilakukan dalam upaya pemberantasan terorisme di negara demokratis harus mengedepankan proses hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana.
Anak sangat rentan dengan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri ketidakmampuan anak berpikir secara dewasa menjadikannya sebagai subjek yang  tidak  terlepas  dari  tindak  pidana.  Anak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana, merupakan korban dari derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak diimbangi dengan kecerdasan akal maupun spiritualnya menyebabkan banyaknya tingkah laku kenakalan anak  yang  menyimpang.  Kondisi  anak  yang  labil  menyebabkan  penyimpangan- penyimpangan terhadap kenakalan anak. 7
Berbagai tindak pidana yang  melibatkan anak  yaitu,  narkoba, pencabulan,  pencurian, bahkan terorisme sehingga hal ini merupakan realita bahwa tindak pidana ringan sampai extraordinary crime menjadikan anak sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA) mengelompokan anak menjadi 3 jenis golongan anak yang berhadapan dengan hukum
5 M. Ghufran, Op.Cit , hlm. 3
6 Mohamad Farid, 2019 . Analisis Model Diversi Melalui Retorative Justice . Jurnal Hukum; Vol. 9. No. 1. April
7 Mohamad H.A., 2019. Tindakan Khusus Terhadap Anak Yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme. Junal Hukum; Vol. 2 No. 3. Mei
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 448-457
yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 8
Terorisme  merupakan  suatu  kejahatan  yang  luar  biasa (extra  ordinary  crime) yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Dan juga kejahatan ini telah menembus  batas  territorial  suatu  negara  dan  merupakan  kejahatan  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara  dengan  membahayakan  bagi  badan,  nyawa,  moral,  harta  benda  dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital  yang  strategis,  kebutuhan  pokok  rakyat,  lingkungan  hidup,  moral,  peradaban, rahasia  negara,  kebudayaan,  pendidikan,  perekonomian,  teknologi,  perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas nasional.

## Discussion
Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak. Kepastian hukum adalah sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri.
Hakikat perlindungan anak itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yang dimana kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian  itu  ialah  a)  Perlindungan  anak  bersifat  yuridis,  mencakup  perlindungan  dalam bidang  hukum  publik  dan  perlindungan  dalam  bidang  hukum  keperdataan.  b) Perlindungan  anak  bersifat  non  yuridis,  mencakup  perlindungan  dalam  bidang  sosial, kesehatan,  dan  pendidikan.  Berbicara  tentang  perlindungan  anak  pada  hakikatnya adalah bersangkut-paut dengan perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya serta  adanya  perlakuan  tanpa  diskriminasi,  sehingga  dengan  demikian  anak  dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.
8 I Gede Adi Pratama, 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Undang-Undang, Jurnal Hukum; Vol. 9 No. 6. Agustus
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 448-457
Menurut Nicolas Mc. Bala masa kanak-kanak adalah “masa perkembangan hidup, juga masa  kemampuan  terbatas  untuk  menyakiti  orang  lain’.  Status  dan  kondisi  anak  di Indonesia bersifat paradoks. Idealnya, anak adalah ahli waris dan pelopor masa depan bangsa. Secara riil situasi anak di Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang harusnya  diwarnai  dengan  kegiatan  bermain,  belajar,  mengembangkan  minat,  pada realitanya harus  diwarnai dengan kehidupan yang kelam. Anak-anak harus berurusan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan mengawasi tumbuh kembang anak di Indonesia. Arah kebijakan hukum bertujuan untuk  menjadikan  hukum,  sebagai  suatu  peraturan  yang  mengatur  memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan jaminan dimasa yang akan datang. 9
Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya pemenuhan perlindungan anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  terorisme,  agar  hidup  anak  menjadi  lebih  baik.  Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 adanya kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi berkewajiban menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dalam kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat,  yang  artinya  ketika  disepakati  suatu  negara,  maka  negara  tersebut  terikat pada janji-janji yang ada didalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya.
Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak.  Konvensi  ini  secara  sederhana  dapat  dikelompokkan  dalam  3  hal.  Pertama, mengatur  tentang  pihak  yang  berkewajiban  menanggung  tentang  hak  yaitu  negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan. 10
Sementara  itu  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terdapat  juga beberapa  prinsip/asas  terkait  perlindungan  anak  antara  lain: 11 a)  perlindungan;  b) keadilan;  c)  nondiskriminasi;  d)  kepentingan  terbaik  anak;  e)  penghargaan  terhadap anak;  f)  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak;  g)  pembinaan  dan pembimbingan  anak;  h)  proporsional;  i)  perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan sebagai upaya terakhir; j) penghindaran pembalasan.
9 Muhammad  Ridwan Lubis,  Panca  S.P.,  2021. Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan Hukum. Jurnal Hukum , Vol. 4 No. 1
10 Sri Hahamu, Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme , Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 3, September
11 Resa Fahlevi, 2015. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Hukum. Vol. 12. No. 3, Desember
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 448-457
Barda Narwawi Arif memberi peringatan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan mengenai perkara anak yaitu: 12
a. Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  kejahatan  jangan  dianggap  sebagai penjahat (criminal), tetapi  harus  dipandang  sebagai  seorang  yang  memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
b. Pendekatan  yuridis  terhadap  anak  hendaknya  lebih  mengutamakan  pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi  yang  dapat  menghambat  proses  perkembangan,  kematangan,  dan kemandirian anak dalam arti wajar.
Dalam  konteks  hukum  nasional  Indonesia,  Undang-Undang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia yang juga merujuk Statuta Roma tidak dapat mengadili anak dibawah umur 18 tahun.  Sementara  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme yang kita miliki tidak ada ketentuan seperti dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.  Berdasarkan  Undang-Undang  Peradilan  Anak,  jika  seorang  anak  usia  12-18 tahun terlibat kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Artinya, jika anak dibawah 18 tahun yang terlibat teror ditangkap dan diadili, pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 10 tahun. 13

## Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme di Indonesia
Peradilan  pidana  anak  mewujudkan  kesejahteraan  anak,  sehingga  anak  diadili  secara tersendiri.  Segala  aktivitas  yang  dilakukan  dalam  Peradilan  Pidana  Anak  seyogianya dilakukan  oleh,  penyidik  anak,  penuntut  umum  anak,  hakim  anak,  dan  lembaga pemasyarakatan  anak,  berdasarkan  prinsip  kesejahteraan  anak.  Hakim  menjatuhkan pidana  atau  tindakan  dimaksudkan  untuk  memberikan  yang  paling  baik  bagi  tanpa mengorbankan  kepentingan  masyarakat  dan  tegaknya  wibawa  hukum.  Sanksi  pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. 14
12 Ikka Puspitasari, 2020. Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme , Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2
13 Lili Purwastuti, 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme, Jurnal Hukum
14 Guntarto Widodo, 2016. Sistem Pemidanaan Anak Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No. 1, Maret
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 448-457
Peradilan  pidana  anak  juga  pada  dasarnya  untuk  melakukan  koreksi,  rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan  merupakan  suatu  tindakan  yang  harus  dipertanggungjawabkan  dan bermanfaat  bagi  anak.  Setiap  pelaksanaan  pidana  atau  tindakan  diusahakan  tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat- akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan  tersebut,  yaitu  keadilan  sebagai  satu-satunya  dasar  pemidanaan,  setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama  didasarkan  pada  kemampuan  mereka  berhak  untuk  menerima  pidana  dan tindakan. 15
Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  kumulasi  hukuman  kepada  terdakwa,  artinya  pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. Namun dalam perkara anak nakal, dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan hakim harus memperhatikan berat ringannya  tindakan  pidana  atau  kenakalan  yang  dilakukan  oleh  anak.  Hakim  wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua/wali/orang tua asuhnya,  hubungan  anggota  keluarga,  keadaan  lingkungan,  dan  laporan  pembimbing kemasyarakatan. 16
Sanksi  hukum  tindak  pidana  terorisme  disebutkan  dalam  beberapa  Pasal  di  dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9,  Pasal  14,  dan  Pasal  15.  Selain  itu,  pemerintah  juga  telah  mengesahkan  revisi  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang  memuat  beberapa  perubahan,  salah satunya  adalah  pasal  pemberatan  sanksi  terhadap  pelaku  terorisme  yang  melibatkan anak  yaitu  Pasal  16A  yang  menyebutkan  bahwa,  “setiap  orang  yang  melakukan  delik terorisme melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3”. 17
Dalam  hal  tersebut  terdapat  pemberatan  dalam  hal  tindak  pidana  terorisme  yang melibatkan anak. Ketentuan ini cukup baik, bahwa perlindungan anak dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting. Pasal tersebut semakin mempertegas bahwa anak sebagai
15 Maidin Gultom, 2008. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, hlm. 124
16 Ibid
17 Ahmad Mahyani. Op.Cit . hlm. 51
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 448-457
pelaku  tindak  pidana  terorisme  merupakan  korban  kejahatan,  bukan  pelaku sebenarnya.  Sehingga  pelaku  utama  (yang  melibatkan  anak)  harus  diperberat hukumannya,  sedangkan  anak  yang  dilibatkan  harus  dilindungi.  Pasal  19,  menghapus ketentuan  pidana  minimum  khusus  terhadap  anak,  dan  hukuman  mati  atau  seumur hidup tidak berlaku bagi anak pelaku terorisme. Rumusan dalam konsiderans Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak,  mempertimbangkan anak dengan ciri dan sifatnya, walaupun anak dapat  menentukan  perbuatannya  berdasarkan  kehendaknya,  tapi  lingkungan  dapat mempengaruhi  perilakunya.  Peradilan  pidana  harus  mengedepankan  pemahaman bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki ciri dan sifat khusus. 18
Dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  anak  hanya dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan  berdasarkan  ketentuan  dalam  undang- undang  ini.  Sedangkan  yang  belum  berusia  14  tahun  hanya  dapat  dikenai  tindakan. Ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  anak,  atau  keadaan  pada  waktu  dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi keadilan dan kemanusiaan. 19
Perlindungan  terhadap  anak,  merupakan  hak  asasi  yang  harus  diperoleh  anak.  Anak wajib dilindungi agar mereka tidak  menjadi korban tindakan  siapa  saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental,  fisik,  sosial),  karena  tindakan  pasif  atau  tindakan  aktiv  orang  lain  atau kelompok,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pada  hakikatnya  anak  tidak  dapat melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  macam  tindakan  yang  menimbulkan  kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. 20

## Conclusion
Sebagai kesimpulan bahwa ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penjatuhan  pidana  mati  dan  pidana  seumur  hidup  tidak  berlaku  bagi  pelaku  tindak pidana terorisme yang masih dibawah 18 tahun atau yang masih tergolong anak-anak. Negara  pun  wajib  memberikan  perlindungan  khusus  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana
18 Ibid.
19 Angger Sigit Pramukti, Op.cit , hlm. 87
20 Prof. Dr. Maidin Gultom, 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Bandung: Refika Aditama, hlm. 69
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 448-457
terorisme. Adapun pengaturan hukum terhadap anak pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi nasional. Dalam Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  mengatur  mengenai  hak-hak anak yang terkait dengan aksi terorisme.  Dalam  hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  mengatur  tentang  setiap  anak  berhak  mendapat  pengasuhan,  perlindungan khusus,  dan  bantuan  hukum.  Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  mengatur  mengenai  hak-hak  dasar  anak,  antara  lain  hak untuk dilindungi dan untuk tidak dirampas kebebasannya. Selanjutnya dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur sanksi dan hukuman bagi orang yang melibatkan anak dalam melakukan aksi terorisme. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak serta penanganan anak pelaku tindak pidana  terorisme  mengacu  pada  Undang-Undang  ini.  Adapula  pengaturan  hukum Internasional  yang  sudah  diratifikasi  oleh  Indonesia,  yang  juga  mengatur  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  anak.  Berdasarkan  peraturan-peraturan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  pengaturan  mengenai  anak  pelaku  terorisme  di  Indonesia  masih terlalu  umum.  Disarankan  Dalam  hal  penerapan  perlindungan  hukum  terhadap  anak pelaku  terorisme,  pemerintah  hendaknya  merancang  program  perlindungan  khusus berupa deradikalisasi dan rehabilitasi sosial terhadap anak yang terlibat aksi terorisme karena mengingat anak-anak adalah penerus bangsa. Dengan adanya rehabilitasi sosial, dapat mengembalikan fungsi sosial anak sehingga  dapat  memotivasi anak agar dapat bertumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  tetapi  juga  lebih  semangat  dalam menjalankan  kehidupannya.  Program  deradikalisasi  juga  dianggap  penting  karena dengan  begitu  dapat  menghilangkan  pemahaman-pemahaman  radikal  yang  telah tertanam dalam diri anak tersebut.

## References
Geradus Gegen, 2022. Tindak Pidana Khusus, Yogyakarta: Putakabarupress
Guntarto  Widodo,  2016. Sistem  Pemidanaan  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No. 1, Maret
I  Gede  Adi  Pratama,  2020. Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Terorisme Perspektif Undang-Undang, Jurnal Hukum; Vol. 9 No. 6. Agustus
Ikka  Puspitasari,  2020. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Pelaku  Tindak
Pidana Kejahatan Terorisme , Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Terorisme  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Jurnal Hukum tora: 9 (3): 448-457
Kresna  Agung  Yudhianto,  2022. Hukum  Perlindungan  Anak  &  KDRT. Yogyakarta:
Pustakabarupress.
Lili Purwastuti, 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme,
Jurnal Hukum
M. Ghufran H. Kordi. K., 2015. Durhaka Kepada Anak. Yogyakarta: Pustakabarupress.
Maidin  Gultom,  2008. Perlindungan  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, hlm. 124
Mohamad Farid, 2019 . Analisis Model Diversi Melalui Retorative Justice . Jurnal Hukum;
Vol. 9. No. 1. April
Mohamad  H.A.,  2019. Tindakan  Khusus  Terhadap  Anak  Yang  Terlibat  dalam  Tindak
Pidana Terorisme. Junal Hukum; Vol. 2 No. 3. Mei
Muhammad  Ridwan  Lubis,  Panca  S.P.,  2021. Pemidanaan  Terhadap  Anak  Yang
Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Hukum , Vol. 4 No. 1
Prof. Dr. Maidin Gultom, 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan  Perempuan ,
Bandung: Refika Aditama
Resa Fahlevi, 2015. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional.
Jurnal Hukum. Vol. 12. No. 3, Desember
Sri  Hahamu, Pemenuhan  Hak  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme ,  Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 3, September