## KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG MEREK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM

## Belardo Prasetya Mega Jaya
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: belardoprasetya@untirta.ac.id

## Mohamad Fasyehhudin
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang Correspondence E-mail: fasyehhudin@untirta.ac.id

## Wardatun Naddifah
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: 1111190251@untirta.ac.id

## ABSTRACT
Micro,  Small  Medium  Enterpise  (MSMEs)  play  a  vital  part  in  a  financial  improvement  in Indonesia.  In  setting  up  a  business,  very  much  like  other  enormous  ventures,  MSMEs  won’t  ver escape from  Licensed innovation Privilages, particularly reserve. This brand name enlistment will stay away from counterfeiting and get lawfull assurance from the public authority. However, truth the told there are as yet numerous MSMEs that poor person enrolled their brand names since they are compelled by capital and comprehension of the advantages of  the brand name. Considering this, a guideline is expected to secure the brands possessed by the MSME business. So in this review, I will analyze  how  government  strategies  give  lawfull  insurance  to  MSMEs.  This  examination  utilizes standardizing juridicial exploration strategies. The consequence of the review show that the Public authority’s strategy in giving lawful insurance to MSMEs is to give accommodation in brand name enlistment, in particular the enrollment expense for MSMEs brands which is less expensive than non- UMKM  brands,  teaming  up  with  the  Chief  General  of  Data  ad  Correpodence  Innovation  of  the Service of Cooperatives and MSMEs, escalated awards for financing the enlistment of MSME marks, and can complete aggregate brand name enrollmens for MSME business.
Keywords : Legal Protection, Government Policy, MSMEs, Law Number 20 year 2016 on Merk and IG .

## ABSTRAK
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  perekonomian  di  Indonesia.  Dalam  mendirikan  sebuah  bisnis  sama  halnya  seperti industri-industri  besar  lainnya  UMKM  pasti  tidak  pernah  luput  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual khususnya  merek  dagang.  Pendaftaran  merek  dagang  tersebut  dilakukan  akan  terhindar  dari plagiarisme serta mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Tetapi pada kenyataanya masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan Merek dagangnya karena terkendala dengan modal serta pemahanan akan manfaat merek dagang tersebut. Dengan ada halnya tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk melindungi merek yang dimiliki para industri UMKM. Sehingga dalam penelitian ini, saya akan meneliti mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum  terhaap  UMKM.  Adapun  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap  UMKM  adalah  dengan  memberikan  kemudahan-kemudahan  dalam  pendaftaran  merek dagang,  yakni  biaya  pendaftaran  merek  UMKM  yang  lebih  murah  daripada  Merek  Non-UMKM, melakukan  kerjasama  Dirjen  KI  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah, pemberian intensif untuk pembiayaan pendaftaran merek UMKM, dan dapat melakukan pendaftaran merek secara kolektif industri UMKM.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kebijakan Pemerintah UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .

## I. PENDAHULUAN
Philipus  M.  Hadjon  menagatakan bahwa  “perlindungan  hukum  itu  terdiri  dari dua  hal,  yaitu  perlindungan  hukum  secara preventif  dan  perlindungan  hukum  secara represif.”  Perlindungan  hukum  preventif adalah tindakan untuk menghindari perselisihan  atau  dapat  digambarkan  sebagai upaya  pencegahan,  sedangkan  perlindungan represif  aalah  upaya  perlindungan  dalam penyelesaian suatu sengketa, misalnya penyelesaian suatu sengketa di pengadilan. 1
Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) adalah  industri  perdagangan  barang  atau  jasa yang  tumbuh  begitu  besar  dan  cepat  di Indonesia.  Industri UMKM sendiri merupakan salah  satu  fondasi  perekonomian  yang memiliki  dampak  yang  besar  dalam  roda perekonomian di Indonesia. Yang mana fakta tersebut  terdapat  di  kajian  dari  Kementerian Perindustrian, dan industri UMKM pada tahun 2016  mengambil  bagian  dengan  besar  60% terhadap  produk  domestik  bruto.    Dan  hal
1 Bruno  Saragih, Dampak  Standarisasi  Barang  Bagi UMKM  dan  Koperasi  ditinjau  dari  UU  No.  7  Tahun 2014  tentang  Perdagangan ,  USU,  Medan,  2012,  hlm 47.
2 Kemenperin, “Kontribusi  UMKM  Naik”,  dapak diakses  secara  online  di    http://www.kemenperin.g
lainnya  didapatkan  bahwa  industri  UMKM berhasil memperkerjakan tenaga kerja sebesar 97,22%. 2
Pengertian  UMKM  telah  diatur  dalam UU  UMKM  pada  Bab  I  (ketentuan  umum), yang  menyatakan  bahwa  “Usaha  orang peroranganan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro”. 3
Seperti yang kita ketahui bersama dalam dunia bisnis, kekayaan intelektual tidak pernah terpisahkan. Kekayaan inteletual yang dimaksud  adalah  merek  dagang,  paten,  hak cipta,  desain  industri,  rahasia  dagang,  dasar tata  letak  sirkuit  terpadu,  dan  indikasi geografis.  Begitu  juga  dengan  UMKM, meskipun  ukuran  usaha  yang  dikelola  dalam suatu  UMKM  tidak  besar  tetapi  teatap  saja pasti memiliki merek dagang atau merek jasa.
Berdasarkan  Pasal  1  UU  Nomor  15 tahun  2001  tentang  merek,  yang  dimaksud “Merek  adalah  tanda  yang  berupa  gambar, nama,  kata,  huruf  angka-angka,  susunan warna,  atau  kombinasi  dari  unsur-unsur
o,id/artikel/14200/Kontribusi-UMKM-Naik” , diakses pada tanggal 17 Desember 2021.
3 Lihat  di  Undang-Undang  UMKM  Bab  I  bagian ketentuan umum.
tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda  dan digunakan  dalam  dunia  perdagangan  barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa”.
Sebuah  merek  juga  dapat  diartikan sebagai tanda pengenal, yang dilakukan untuk mengenali satu produk dengan produk lainnya. Merek  adalah  pengenal  yang  digunakan  oleh suatu barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Merek adalah hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi. 4
Mengingat  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2001  tentang  Merek,  selanjutnya disebut Undang-Undang Merek, yang merupakan  penyempurnaan  dari  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1992  dan  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1997, maka hak atas Merek merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh  pemerintah  kepada  pemilik  merek terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk jangka  waktu  tertentu  menggunakan  merek tersebut  atau  memberikan  izin  kepada seseorang  atau  beberapa  orang  atau  badan hukum.
Indonesia  dalam  melindungi  merek menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip first to file . 5 Yang memiliki arti Merek akan mendapatkan perlindungan apabila telah melakukan permohonan pendaftaran ke pemerintah sebagai pihak yang berwenang yaitu kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di DJKI.
4 Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khusunya Hukum  Paten  dan  Merek ,  Akademika  Pressindo, Jakarta, 1990, hlm 19.
Memiliki  skala  yang  kecil  membuat  UMKM merasa  bukan  hal  yang  begitu  penting  dalam mendaftarkan  mereknya.  Dan  hal  tersebut terbukti  karena  sedikitnya  UMKM  yang mendaftarkan  merek  UMKM  nya.  Pada periode  2016  sampai  dengan  April  2018  data statistik  pendaftaran  Ditjen  KI  pendaftaran merek yang dilakukan UMKM hanya 8.55%. 6
Dengan adanya hal seperti tersebut maka perlindungan  merek  sangat  diperlukan  entah itu merek barang atau jasa. Pemerintah sebagai badan  hukum  yang  berwenang  memberikan perlindungan  hukum  merek  kepada  para pelaku UMKM sebagai bentuk tanggungjawab kepada para pelaku UMKM dengan dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  akan membahas suatu permasalahan yaitu “Bagaimana  kebijakan  Pemerintah  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap UMKM?”.

## II. METODE PENELTIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif.  Sumber  utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum,  karena  dalam  penelitian  hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi  aturan-aturan  yang  bersifat  normatif. Data  yang  diperoleh  dan  diolah  dalam
5 Khoirul  Hidayah, Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual , Setara Press, Jakarta, 2017, hlm. 54.
6 https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/merek_u mkm.php, diakses pada tanggal 17 Desemeber 2021.
penelitian  hukum  jenis  data  sekunder  yang dalam  penelitian  ini  dijadikan  sebagai  bahan hukum primer.
Bahan  diperoleh  dari  sumber  kepustakaan, yakni  data  yang  didapatkan  melalui  kegiatan studi  dokumen  berupa  buku-buku,  makalah, dan  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan  dengan  permasalahannya  dalam penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Merek Pasal 1 ayat 1 “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna, dalam  bentuk  2  (dua)  dan/  atau  3  (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau jasa.”. 7
Merek  merupakan  satu  hal  penting yang harus didaftarkan pemilik usaha UMKM. Dengan  mendaftarkan  merek  pemilik  usaha UMKM tidak perlu khawatir tentang perlindungan  merek  ayang  dimiliki.  Terlebih lagi  pada  era  ini  telah  terbentuk  komunitas Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  untuk masyarakat  yang  berada  di  wilayah  ASEAN maupun  luar  ASEAN.  Dengan  adanya
7 Lihat  di  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
keterbukaan  pasal  global  ini  maka  perlu adanya  perlindungan  terhadap  produk-produk UMKM agar tidak ditiru oleh pesaing lainnya.
Perlindungan  yang  diberikan  kepada UMKM terhadap HKI atas merek dagang yang dimilikinya yaitu berupa diterbitkannya sertifikat  HKI.  Merek  sendiri  sangat  penting bagi  pemilik  UMKM  agar  bisa  memberikan ciri  khas  atau  pembeda  dari  orang  lain  yang harus memiliki daya pembeda.
Adapun  fungsi  merek  yaitu  sebagai berikut: 8
1) Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya ( Product Identy ). Fungsi ini juga untuk menghubungkan antara barang dan jasa dengan  produksinya  sebagai  jaminan reputasi  hasil  perusahaannya  ketika akan diperjualbelikan kepada masyarakat.
2) Merupakan  sarana  promosi  dagang ( Means  of  Trade  Promotion )  dimana promosi  melalui  periklanan  dilakukan oleh produsen yang memperjualbelikan  barang  atau  jasa karena merek dagang merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan symbol pengusaha  untuk  mengembangkan produk atau barangnya sehingga bahwa itu cukup untuk menyebutkan merek.
8 Abdulkadir  Muhammad, Kajian  Hukum  Ekonomi Kekayaan  Intelektual ,  Citra  Aditya  bakti,  Bandung, 2001, hlml. 120.
3) Sebagai  jaminan  kualitas  barang  atau jasa  ( Quality  Guarantee ),  keberadaan jaminan  bermanfaat  tidak  hanya  bagi produsen  pemilik  merek,  tetapi  juga bagi konsumen, yaitu jaminan perlindungan barang atau jasa.
4) Merupakan  sebutan  asal  barang  atau jasa  yang  dihasilkan  ( Source  of Origin ).  Seiring  dengan  merek,  itu  ap digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang kemudian  dapat  dikaitkan  dengan wilayah atau Negara yang memproduksinya.
Pada  prinsipnya,  pendaftaran  nama merek  adalah  bentuk  perlindungan  dari Undang-Undang  Merek,  karena  sistem  yang digunakan  di  Indonesia  adalah first  to  file principle yaitu  siapa  pun  yang  mendaftar pertama  kali  maka  yang  bersangkutan  yang akan mendapatkan ha katas merek tersebut dan hak  eksklusif  tersebut  diberikan  selama  10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorangpun  dapat  menggunakannya  tanpa persetujuan  dari  pemilik  atau  pemegang merek. 9
Dalam  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  tidak  terlalu  banyak  menyebukan Merek dagang UMKM di Indonesia. Penyebutan  Merek  UMKM  tertuang  dalam pembukaan  huruf  a  UU  Merek  Tahun  2016
9 B.A.  Tim  Lindsey  et  al., Hak  Kekayaan  Intelektual: Suatu  Pengantar ,  Asian  Law  Group  Pty  Ltd  &  PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 201.
yang  berisikan  “Bahwa  di  dalam  era perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat  terutama  dalam  menjaga  persaingan usaha  yang  sehat,  berkeadilan,  perlindungan konsumen,  serta  Perlindungan  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah,  dan  Industri  dalam negeri”.
Mengingat  hal  tersebut  terlihat  bahwa UU Merek tahun 2016 memberikan kepastian dan  perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha UKMM yang berada di Indonesia dengan tetap menjaga  persaingan  bisnis  yang  sehat. Persaingan  bisnis  yang  sehat  dimungkinkan jika industri besar tidak memanfaatkan posisi dominannya  untuk  menindak  industri  dari UMKM yang seharusnya menjalankan perekonomian secara bersama-sama.
UU  Merek  Tahun  2016  seharusnya menjadi  salah  satu  sarana  yang  tersedia  bagi pemerintah  untuk  melindungi  badan  usaha khususnya UMKM di industri besar atau badan usaha  lainnya  dengan  itikad  baik,  sehingga tidak  mudah  untuk  merebut  apa  yang  telah dimiliki  UMKM  seperti  kekayaan  intelektual karena  telah  dilindungi  oleh  pemerintah. Pemerintah memberikan kemudahan- kemudahan dalam pendaftaran merek, yakni:
a. Biaya Pendaftaran Merek UMKM yang lebih  murah  daripada  Merek  Non- UMKM
Sedikitnya para pelaku UMKM dalam mendaftarkan mereknya membuat pemerintah tidak berdiam diri begitu saja. Melalui Dirjen KI  Pemerintah  terus  mendorong  para  pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan mereknya dengan  biaya  yang  lebih  murah  daripada pemegang  merek  Non-UMKM.  Dengan adanya ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membantu mengembangkan usaha UMKN dan melindungi merek UMKM.
Dengan memberikan perlakuan khusus seperti  ini  merupakan  salah  satu  cara pemerintah  mendukung  para  pelaku  UMKM untuk mendaftarkan merek nya.
b. Kerjasama  yang  dilakukan  Ditjen  KI Kementerian  Hukum  dan  Ham  dengan Kementerian Koperasi dan UMKM
Cara  lain  untuk  melindungi  merek produksi  industri  UMKM  adalah  dengan menyelenggarakan kerajasama antara Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  dengan  Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No.
M-10-UM.06.07. TH
2006 tentang peningkatan  Pemahaman  dan  Pemahaman Sistem  Kekayaan  Intelektual  yang  dilindungi merek  untuk  koperasi  dan  usaha  kecil  dan menengah.
Pertimbangan kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:
1) UMKM merupakan salah satu kontributor  utama  perekonomian  di Indonesia;
2) Kurangnya sosialisasi brand knowledge  dan  pemahaman  kepada pemilik UMKM;
3) Belum  optimalnya  koordinasi  dan kerjasama  Antara  para  pihak  dan sebagai  sarana  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  manfaat  dari  system hak kekayaan intelektual.
Tujuan diadakannya kerjasama tersebut adalah:
1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman,  dan  penggunanaa  sistem HKI,  khususnya  merek  yang  telah didaftarkan oleh pihak UMKM;
2) Menciptakan  UKM  yang  berorientasi pada hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek, sehingga memiliki daya saing yang kuat;
3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama  yang  sinkron  dan  efisien anatar  pihak  dalam  pengembangan UMKM dan pemberdayaan sistem HKI nasional.
c. Pemberian Intensif Pembiayaan

## Pendaftaran Merek UMKM
Pemberian Intensif berupa pembiayaan untuk pendaftaran pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yaitu Merek yang berupa gambar,  nama,  kata,  huruf,  angka-angka, susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsur- unsur  tersebut  yang  memiliki  daya  pembeda dan digunakan pada kegiatan barang atau jasa.

## d. Pendaftaran  Merek  Kolektif  Industri UMKM
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis, Merek Kolektif adalah merek yang digunakan  pada  barang  dan/atau  jasa  dengan karakteristik  yang  sama  mengenai  sifat,  ciri umum,  dan  mutu  barang  atau  jasa  serta pengawasannya  yang  akan  diperdagangkan oleh  beberapa  orang  atau  adan  hukum  secara bersamasama  untuk  membedakan  dangan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Tujuan dari adanya merek kolektif ini adalah memudahkan penyelesaian permintaan pendaftaran.  Masing-masing  barang  ataupun jasa  yang  diproduksi  memiliki  karakteristik yang  sama,  sehingga  dimungkinkan  untuk menggunakan satu merek saja.
Dalam  pasal  21  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi  Geografis  telah  menyatakan  bahwa pada  awal  pendaftaran  nama  merek,  telah memberikan  perlindungan  hukum  kepada pemilik  merek  yang  sah.  Gugatan  ganti  rugi dapat berupa ganti rugi materiil dang anti rugi immaterial  yaitu  berupa  kerugian  yang  nyata dan  dapat  dinilai  dengan  uang,  sedangkan ganti  rugi  immaterial  berupa  tuntutan  ganti rugi kepada seseorang atau badan usaha yang telah  menggunakan  merek  tanpa  izin  pemilik merek sah.

## IV. KESIMPULAN
Dalam mendirikan sebuah sebuah bisnis sama  halnya  dengan  industri-industri  bisnis
besar lainnya UMKM pun tidak pernah luput dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  khususnya merek  dagang.  Merek  merupakan  satu  hal yang  wajib  dimiliki  para  pelaku  usaha  agar produk  terkenal.  Pendaftaran  merek  tersebut agar terhindar dari plagiarism serta mendapakan perlindungan hukum dari Pemerintah.  Tetapi  pada  kenyataannya  masih banyak  UMKM  yang  belum  mendaftarkan mereknya.  Hal  tersebut  terjadi  karena terkendala  dengan  modal  dan  kurangnya pemahaman tentang betapa pentingnya perlindungan merek yang dimiliki. Pemerintah memberikan  kemudahan-kemudahan  dalam pendaftaran merek, yakni dengan memberikan kebijakan  yaitu  memberikan  harga  dengan lebih murah untuk pendaftaran merek UMKM, melakukan  kerjasama  Antara  Dirjen  KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  memberikan intensif untuk pembiayaan pendaftaran merek UMKM,  dan  dapat  melakukan  pendaftaran kolektif bagi industry UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Adaninggar, Asti Wulan, Hendro Saptono, dan Kholis  Roisah.  “Perlindungan  Produk Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah
Terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, dalam Diponegoro
Law  Journal Nomor  3  Volume  3, (2016): 1-11.
Adisumarto,  Harsono. Hak  Milik  Intelektual Khusunya  Hukum  Paten  dan  Merek.
Jakarta: Akademika Pressindo, 1990. Afghani,  Soewardiman  Al,  dan  Satria
Sukananda.  "Perlindungan  Hukum
UMKM  melalui  Pendaftaran  Merek
Dagang di Daerah Istimewa
Yogyakarta”,  dalam Jutitia  Jurnal Hukum Nomor  1  Volume  3,  (2019):
181-199.
B.A.  Tim  Lindsey  et  al., Hak  Kekayaan Intelektual:  Suatu  Pengantar ,  Asian Law  Group  Pty  Ltd  &  PT.  Alumni, Bandung, 2002.
Bethlen,  Andrew,  dan  Prisca  Oktaviani Samosir. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap  Merek  Industri  UMKM  di Indonesia”,  dalam Jurnal  Law  & Justice Nomor 1 Volume 3, (2018): 3- 11. Hasibuan, Chyntia Delvita Sari. “ Perlindungan  Hukum  Atas  Merek
bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah  (UMKM)  Berbasis  Online (E-FILING)  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Skripsi.  Medan:  USU, 2018.
Mulyadi,  Gugun.  “Pengaruh  Merek  dan
Kemasam terhadap Keputusan
Pembelian  Produk  UMKM”,  dalam
Jurnal  Ilmu  Manajemen Nomor  1 Volume 2, (2015): 105-109.
Hidayah,  Khoirul. Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual . Jakarta: Setara Press, 2017. Prameswari,  Tifani  Ayunda.  “Hak  Merek sebagai  Upaya  Perlindungan  terhadap Industri  UMKM”,  dalam Amnesti: Jurnal  Hukum Nomor  2  Volume  3, (2021): 97-104.
Saragih, Bruno. Dampak Standarisasi Barang Bagi  UMKM  dan  Koperasi  ditinjau dari  UU  No.  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan. Medan: USU, 2012. Sardjono, Agus, Brian Pasatyo, dan Desrezka Gunti Larasati. “Pelaksanaan
Perlindungan  Hukum  Merek  Untuk Pengusaha Batik Di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta”, dalam Jurnal Hukum
dan Pembangunan Tahun ke-44 Nomor 4, (2013): 497-517. Sulasno dan Uul Nabila. “Penerapan
Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual  Atas  UMKM  Melalui Program  Sabtu  Minggu  Di  Kota Serang”, dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara Nomor 01
Volume 08, (2020): 32-33.
Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi geografis