## MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM POS PELAYANAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI PUSKESMAS SINE KABUPATEN NGAWI
Annisa Zulfa Arifin 1 , Henry Setyawan S 2 , Y Warella 3 1-3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Email: annisa.zulfaaa07@gmail.com

## ABSTRAK
Pelaksanaan  program  Posbindu  PTM  di  Kabupaten  Ngawi  masih  rendah,  pada tahun  2018,  persentase  desa/kelurahan  yang  melaksanakan  Posbindu  PTM sebesar  68%  tersebar  di  217  desa  di  Kabupaten  Ngawi.  Puskesmas  Sine merupakan  salah  satu  puskesmas  yang  telah  aktif  melaksanakan  program tersebut  di  seluruh  lingkup  desa  sasaran.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program Posbindu PTM di Puskesmas Sine dengan  menggunakan  teori  George  R.  Terry  sebagai  pedoman  manajemen pelaksanaan  program  yang  terdiri  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  serta  pengawasan.  Jenis  peneltian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  mendalam terhadap  5  informan  terdiri  dari  informan  utama  dan  informan  triangulasi. Informan  adalah  tim  yang  aktif  dalam  pelaksanaan  kegiatan  program  Posbindu PTM yaitu pemegang program P2PTM Puskesmas, bidan, perawat penanggung jawab  Posbindu  sebagai  informan  utama.  Kader  Posbindu,  serta  staff  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Ngawi  yang  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan program  Posbindu  PTM  sebagai  informan  triangulasi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat perencanaan tertulis dalam pelaksanaan program guna  menciptakan  kinerja  yang  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Terdapat  struktur  organisasi  dalam  tim  pelaksanaan  program yang dipimpin oleh pemegang program P2PTM di Puskesmas Sine. Pelaksanaan program  rutin  dilakukan  setiap  bulan.  Keputusan  tersebut  didapat  melalui sosialisasi  dan  koordinasi  dengan  perangkat  desa  yang  juga  ikut  mendukung pelaksanaan  program.  Kegiatan  dalam  Posbindu  PTM  Puskesmas  Sine  sudah mencakup  5  tahapan  layanan  berupa  registrasi,  wawancara  sederhana, pengukuran,  pemeriksaan  dan  konseling  oleh  petugas  puskesmas,  terdapat beberapa  layanan  yang  kurang  berjalan  optimal,  seperti  kegiatan  pengukuran analisis lemak, pemeriksaan fungsi paru serta pengukuran indeks masa tubuuh, hal  ini  disebabkan  belum  semua  kader  mampu  dan  belum  mendapatkan pelatihan  melakukan  pengukuran  penghitungan  itu. Pengawasan  yang direncanakan dalam pelaksanaan program belum berjalan optimal baik dari pihak puskesmas maupun pihak dinas Kesehatan.
Kata Kunci: Manajemen, Pelaksanaan Program, Posbindu PTM
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus

## ABSTRACT
The implementation of the Posbindu PTM program in the  Ngawi Regency is still low,  in  2018,  the  percentage  of  villages  /  sub-districts  implementing  Posbindu PTM was 68% spread across 217 villages in Ngawi Regency. Puskesmas Sine is one  of  the  Community  health  centers  that  has  been  actively  implementing  the program in all target villages. This study aims to determine the description of the implementation  of  the  Posbindu  PTM  program  at  Sine  Health  Center  by  using George R. Terry's theory as a guideline for program implementation management which  consists  of  planning,  organizing,  implementing,  and  monitoring.  This research type is qualitative research. The data collection method was carried out using  in-depth  interviews  with  5  informants  consisting  of  main  informants  and triangulation informants. Informants are a team that is active in implementing the Posbindu PTM program activities, namely P2PTM Puskesmas program holders, midwives,  nurses  in  charge  of  Posbindu  as  the  main  informants.  Posbindu cadres, as well as staff from the Ngawi District Health Office who are responsible for  implementing  the  PTM  Posbindu  program  as  triangulation  informants.  The results  showed  that  there  was  a  written  plan  in  implementing  the  program  to create an effective and efficient performance by the stated objectives. There is an organizational  structure  in the  program  implementation  team  led  by  the  P2PTM program  holder  at  the  Sine  Puskesmas.  Routine  program  implementation  is carried  out  every  month.  This  decision  was  obtained  through  socialization  and coordination with village officials who also support program implementation. The activities in Posbindu PTM Puskesmas Sine already include 5 stages of service in  the  form  of  registration,  simple  interviews,  measurement,  examination,  and counseling by community health centers officers, several services are not running optimally,  such  as  measurement  of  fat  analysis,  checking  lung  function  and measuring the body mass index. this is because not all cadres are capable and have  not  received  training  to  measure  these  calculations.  Supervision  that  is planned in the implementation of the program has not run optimally both from the health center and the health office.
Keywords : Management, Program Implementation, Posbindu PTM

## LATAR BELAKANG
Data  dari World  Health  Organization (WHO)  menunjukkan  bahwa, PTM  mewakili  63%  penyebab  kematian  di  dunia  setiap  tahunnya.  PTM membunuh  lebih  dari  36  juta  orang  setiap  tahun.  Sekitar  80%  kematian tersebut  terjadi  di  negara  berpenghasilan  menengah  dan  rendah. Beberapa  fakta  penting lain  tentang  PTM  yaitu  lebih  dari 9  juta  kematian akibat  PTM  terjadi  sebelum  usia  60  tahun.  Kematian  yang  disebabkan penyakit  tidak  menular  35%  diantaranya  karena  penyakit  jantung  dan pembuluh darah, 12% oleh penyakit kanker, 6% oleh penyakit pernafasan kronis,  6%  karena  diabetes,  dan  15%  disebabkan  oleh  PTM  lainnya.[1] Dalam  jumlah  total,  pada  tahun  2030  diprediksi  akan  ada  52  juta  jiwa kematian per tahun karena penyakit tidak menular.[2]
Program  Posbindu  menjadi  salah  satu  rencana  aksi  pemerintah dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Program ini menunjukkan adanya  komitmen  pemerintah  dalam  pencegahan  risiko  peningkatan kasus PTM di Indonesia yang di muat melalui Kebijakan Permenkes No.43 tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan, dimana  SPM  bidang  kesehatan ini  merupakan  pedoman  bagi  pemerintah daerah  Kabupaten/kota  dalam  peneyediaan  layanan  Kesehatan  yang berhak  diperoleh  setiap  warga  guna  peningkatan  kualitas  Kesehatan masyarakat.[3]  Posbindu  dapat  meningkatkan  sikap  mawas  diri masyarakat terhadap risiko PTM sehingga peningkatan kasus PTM dapat dicegah. Sikap tersebut ditunjukkan dengan perubahan perilaku yang lebih sehat  dengan  melakukan  pemanfaatan  kesehatan  tidak  hanya  pada  saat sakit, melainkan juga pada keadaan sehat.
Program  Posbindu  mulai  dikembangkan  di  Indonesia  sejak  tahun 2011. Secara nasional, pada tahun 2016 presentase desa/kelurahan yang melaksanakan  kegiatan  Posbindu  PTM  sebesar  20%,  Pada  tahun  2017 presentase  desa/kelurahan  yang  melaksanakan  kegiatan  Posbindu  PTM sebesar  24,3%,  sedangkan  pada  tahun  2018  presentase  desa/kelurahan yang  melaksanakan  Posbindu  PTM  sebesar  43,92%.  Capaian  tersebut
belum  sesuai  target  nasional  dalam  rencana  strategi  kementerian kesehatan tahun 2015-2019 yaitu sebesar 50%.[4]
Persentase  desa/kelurahan  yang  melaksanakan  Posbindu  di Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2018  sebesar  57,94%.[5]  Salah  satu  wilayah yang melakukan Posbindu PTM di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Ngawi.  Kabupaten  Ngawi  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang melaksanakan  Posbindu  PTM  sejak  tahun  2016.[6]  Kabupaten  yang berada  di  wilayah  barat  Provinsi  Jawa  Timur  yang  berbatasan  langsung dengan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kepadatan  penduduk  di  Kabupaten  ini berada  di  daerah  dataran  tinggi  dengan  kategori  pertumbuhan  ekonomi masih  dalam  kategori  rendah.  Profil  dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ngawi menjelaskan bahwa, pada tahun 2017 cakupan pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun  waktu  1  tahun  sebesar  98%  dengan  jumlah  sasaran  sebanyak 300,647  orang.  Cakupan  tersebut  masih  belum  mencapai  target  yang ditetapkan oleh dinas kesehatan Kabupaten ngawi dengan target 100%.[7]
Persentase  desa/kelurahan  yang  melaksanakan  Posbindu  PTM  di Kabupaten  Ngawi  tahun  2016  sebesar  31%,  tahun  2017  presentase desa/kelurahan  yang  melaksanakan  Posbindu  PTM  sebesar  40%, sedangkan  tahun  2018  persentase  desa/kelurahan  yang  melaksanakan Posbindu  PTM  sebesar  68%  yang  tersebar  di  217  desa  di  Kabupaten Ngawi.[8]  berdasarkan  hasil  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  di puskesmas Sine pelaksanaan Posbindu PTM rutin dilakukan setiap bulan sekali.  Namun  yang  menjadi  masalah  adalah  belum  semua  masyarakat yang  menjadi  saran  program  mengikuti  kegiatan  Posbindu  PTM.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Lutfy  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  Posbindu  PTM  di  Puskesmas  Banguntapan  belum mencakup semua kelompok usia sasaran Posbindu PTM.[9]
Kegiatan  dalam  Posbindu  PTM  Puskesmas  Sine  sudah  mencakup 5 tahapan layanan berupa registrasi, wawancara sederhana, pengukuran, pemeriksaan dan konseling oleh petugas puskesmas, hanya saja terdapat
beberapa  layanan  yang  kurang  berjalan  optimal,  seperti  kegiatan pengukuran  analisis  lemak,  pemeriksaan  fungsi  paru  serta  pengukuran indeks  masa  tubuuh,  hal  ini  disebabkan  belum  semua  kader  mampu melakukan pengukuran penghitungan itu. hal ini sejalan dengan penelitian suhbah,dkk (2019) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Posbindu PTM di Puskesmas Sukolilo I Kabupaten Pati telah dilakukan dengan sistem 5 tahap  namun  belum  semua  pengukuran  dan  pemeriksaan  dapat dilakukan.[10]
Berdasarkan  pertimbangan  masalah  diatas,  peneliti  merasa  perlu untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana manajemen pelaksanaan  program  Pos  Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak  Menular (Posbindu  PTM)  Puskesmas  Sine  Ngawi  dengan  menganalisis  aspek Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, serta Pengawaasan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dilakukan  dengan melakukan  potret  terhadap  situasi  sosial  yang  kemudian  diteliti  secara menyeluruh.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  metode  kondisi alamiah dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.[11]
Data  primer  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara mendalam.  Wawancara  mendalam  dalam  hal  ini  dilakukan  kepada informan  sebagai  subyek  penelitian  yang  terdiri  dari  pemegang  program PTM  di  Puskesmas,  bidan  dan  perawat  yang  terlibat  dalam  Posbindu, kader  Posbindu  PTM,  serta  staff  P2PTM  dari  Dinas  Kesehatan  sebagai Informan triangulasi.
Instrumen  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  adalah peneliti  sendiri  dengan  bantuan  instrument  tambahan,  yaitu  alat  perekam suara ( voice recorder ) serta alat tulis yang berfungsi sebagai dokumentasi hasil wawancara mendalam kepada informan. Data yang sudah terkumpul kemudian  diolah  secara  manual  dengan  membuat  transkrip  kemudian
disusun  dalam  bentuk  matriks  dan  selanjutnya  dianalisis  dengan  metode analisis isi, yaitu membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori dalam tinjauan  Pustaka.  Pemeriksaan  keabsahan  data  dengan  menggunakan metode triangulasi terhadap sumber.[12]

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Karakteristik Informan
Informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  kader  Posbindu  PTM, pemegang program PTM di puskesmas, dokter, perawat  atau bidan yang terlibat  Posbindu.  Sedangkan  informan  triangulasi  dalam  penelitian  ini terdiri dari Staf P2PTM di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
Tabel 1.  Karakteristik Informan Penelitian
Keterangan :
IU
: Informan Utama IT
: Informan Triangulasi

## 2.  Manajemen  Perencanaan  Kegiatan  Posbindu  PTM  di  Puskesmas Sine
Perencanaan  berisi  tentang  dasar  pemikiran  dari  tujuan  dan penyusunan  Langkah-langkah  yang  akan  dipakai  untuk  mencapai tujuan,(13)  dalam  hal  ini  merencanakan  berarti  mempersiapkan  segala kebutuhan  serta  merumuskan  bentuk  pelaksanaan  kegiatan  guna mencapai  tujuan.  Berdasarkan hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  telah terdapat  tim  perencana  di  Puskesmas  Sine  Kabupaten  Ngawi,  untuk perencanaan  kegiatan  Posbindu  PTM  dilakukan  oleh  peanggung  jawab program  P2PTM.  Perencanaan  dilakukan  secara  tertulis  terdiri  dari
No Informan Kode Jenis Kelamin Masa Kerja 1 Pemegang Program PTM IU 1 Perempuan 3 Tahun 2 Perawat IU 2 Perempuan 3 Tahun 3 Bidan yang terlibat dalam Posbindu IU 3 Perempuan 12 Tahun 4 Kader Posbindu PTM IT 1 Perempuan 10 Tahun 5 Staff P2PTM Dinkes IT 2 Perempuan 4 Tahun
beberapa  rencana  kegiatan  yang  akan  dilakukan,  termasuk  didalamnya kegiatan  pembinaan  dan  pelayanan  Posbindu.  Kegiatan  tersebut direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masayarakat  dalam  melakukan  pencegahan dan  deteksi  dini  faktor  risiko PTM.
Terdapat  beberapa  variabel  penting  dalam  perencanaan  untuk diterapkan dalam keberhasilan pelaksanaan program adalah perencanaan sumber daya manusia, ketersediaan dana, dan sarana prasarana. Jumlah sumber  daya  manusia  yang  ikut  bergabung  dalam  keberhasilan  program Posbindu P2PTM masih terbatas. erutama tim Kader. Masih banyak kader yang bertugas tidak hanya sebagai kader Posbindu melainkan juga kader posyandu. Akibatnya pelayanan belum berjalan dengan optimal, terutama pada  bagian  tindakan  lanjut  dan  konseling.  Sesuai  dengan  pernyataan informan dalam kolom berikut:
“… Kader  ada  5,  tidak  hanya  sebagai  kader  Posbindu.  Sebenarnya  jumlahnya tidak  cukup,  karena  tugasnya  banyak.  Jadi,  sampai  saat  ini  pelaksanaan Posbindu  PTM  belum  dapat  berjalan  dengan  optimal  terutama  pada  bagian tindakan lanjut dan konseling…” (IU1)
“… sampai  saat  ini  kita  merasa  cukup  mbak,  tidak  ada  beban  untuk perencanaan  dana,  meskipun  tidak  ada  dana  khusus  untuk  Posbindu  PTM, tetapi untuk pelatihan biasanya ada dana BOK. Untuk pelaksanaan, selama ini masyarakat  menggunakan  dana  iuran  yang  mereka  kumpulkan  dan  masih mengajukan dana ke desa …”(IU2)
“... Jumlahnya  masih  kurang  karena  sasaran  kita  banyak.  Masing-masing Posbindu  hanya  mendapatkan  satu  set  Posbindu  kit  dari  DKK,  dan  untuk pemeriksaan  faktor  risiko  alat  masih  kami  sediakan  dari  puskesmas  karena pemeriksaan medis harus kita yang menangani langsung…” (IU3)
Meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan yang menyebabkan  ketidakefektivan  pelaksanaan  program.  Sampai  saat  ini keterbatasan  tersebut  tidak  menghalangi  para  pelaksanaan  Posbindu PTM  di  lingkup  Puskesmas  Sine  Kabupaten  Ngawi  untuk  menjalankan
kegiatan. Terlihat dari, masyarakat yang bersedia membantu memberikan pelayanan  kepada  warga  usia  15-59  tahun.  Pernyataan  tersebut  sesuai dengan  hasil  penelitian  Mustapha  yang  menyebutkan  bahwa  ketersedian kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  akan  mendukung  berjalannya  upaya integrasi program untuk mengatasi penyakit tidak menular [14]
Perencanaan  merupakan  salah  satu  komponen  dasar  dalam pengembangan  dan  pelaksanaan  proses  manajemen  yang  menyeluruh, sehingga perencanaan dijadikan sebagai salah satu kunci penentu dalam keberlanjutan fungsi manajemen,[15] karena perencanaan menggambarkan  seluruh  tahap  yang  akan  dilaksanakan  dari  sudut pandang awal, sehingga hal ini juga penting untuk dapat dijadikan sebagai salah  satu  acuan  dalam  pelaksanaan  program.  Agar  pelaksanaan program  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat perencanaan khusus untuk penyelenggaraan program P2PTM di Posbindu,  namun  karena  beberapa  kendala untuk  memenuhi target  yang telah  ditetapkan  sehingga  kegiatan  tidak  berlangsung  sesuai  dengan rencana melainkan sesuai dengan instruksi yang diberikan.

## 3.  Manajemen  Pengorganisasian  Kegiatan  Posbindu  PTM  di Puskesmas Sine
Pengorganisasian  merupakan  bagian  dari  perancangan  terhadap struktur  kepemimpinan  dan  pembagian  tugas  dalam  tim  terhadap  setiap kegiatan yang akan dilakukan sehingga kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan.[15]    Pembentukan dan  penyusunan  struktur  organisasi  tim  P2PTM  di  puskesmas  Sine  telah disusun  dengan  baik.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  tim  dalam melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan job  description yang  telah ditugaskan  sehingga  kegiatan  berjalan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan
fungsi  yang  telah  ditetapkan.  Sesuai  dengan  narasi  hasil  wawancara dengan informan berikut:
“… untuk  struktur  kita  juga  susun,  untuk  mempermudah  nanti  jalannya  tupoksi ya,  karena  itu  penting  juga,  struktur  tim  sih  terdiri  dari  kader,  bidan,  perawat yang ikut tim posbindu PTM ini,  dan pemegang program P2PTM di puskesmas ya, karena kan yang ngontrol beliau …” (IU3)
Hasil  penelitian  Budiman  menunjukkan  bahwa  pengorganisasian memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai,  hal  tersebut menunjukkan  pengorganisasian  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap kinerja  tim,  peningkatan  kinerja  dalam  tim  ini  dapat  berpengaruh  terhadap angka  keberhasilan  pelaksanaan  program,  sehingga  pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang penting untuk dilakukan demi tercapainya program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.[16]

## 4.  Manajemen  Pelaksanaan  Kegiatan  Posbindu  PTM  di  Puskesmas Sine
Manajemen  pelaksanaan  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  upaya sebuah  organisasi  dalam  membimbing  dan  menghimpun  seluruh  sumber daya  yang  terlibat  agar  ikut  berpartisipasi  dalam  realisasi  program  atau kegiatan  yang  telah  direncanakan  untuk  mencapai  tujuan  dalam menuntaskan  masalah  Kesehatan  dalam  hal  ini  adalah  penyakit  tidak menular.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses awal tahap pelaksanaan  yaitu  kegiatan  sosialisasi  dan  koordinasi,  kegiatan  ini berguna untuk mendukung keberhasilan kegiatan dan menjalin kerja sama yang baik dengan lintas sektor sehingga dapat mencegah  miskomunikasi yang akan terjadi.
“Ya..pertama  kita  lakukan  sosialisasi  dan  koordinasi  terlebih  dahulu,  kita  ngobrol  dulu dengan aparat desa, juga dengan warga bagaimana nantinya program ini akan berjalan, sehingga nanti ke depannya, masyarakat bi as menerima program dengan baik…” (IU 1) Kita  lakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu,  kita  komunikasikan  program  ini  dengan  warga dan pak kades dan jajarannya, agar program ini nantinya berjalan lancar... (IT 2)
Sosialisasi dan koordinasi tidak dilakukan hanya kepada aparat desa maupun warga tapi juga kepada para kader yang akan membantu proses pelaksanaan  program,  sehingga  nantinya  para  kader  memahami  betul bagaimana  kinerja  yang  harus  dilakukan  untuk  dapat  memenuhi  tujuan program yang telah ditetapkan.
Penelitian  Arumsari  menunjukkan  bahwa  koordinasi  dan  kerja  sama penting untuk dilakukan oleh suatu organisasi untuk dapat menumbuhkan suasana  kinerja  yang  positif  serta  melancarkan  komunikasi  yang  efektif agar  kegiatan  selalu  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah direncanakan.[17]
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  informan menunjukkan  bahwa  komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh petugas  puskesmas  dengan  aparat  desa  sebagai  organisasi  mitra berlangsung  dengan  baik,  aparat  desa  juga  menymbut  baik  program Posbindu  PTM  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  kesehatan masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  penyakit  tidak  menular,  sehingga dalam hal ini upaya komunikasi dalm sosialisasi dan koordinasi yang telah dilakukan diantara keduanya tidak menuai masalah.

## 5.  Manajemen  Pengawasan  Kegiatan  Posbindu  PTM  di  Puskesmas Sine
Manajemen  pengawasan  merupakan  tahap  akhir  dari  tahapan teori manajemen milik George R. Terry dimana dalam proses ini kegiatan yang dilakukan adalah mengamati pelaksanaan kegiatan dan kesesuaiannya  dengan  rencana  kerja  yang  telah  ditetapkan  dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan.[13]
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  supervisi  atau  Kontrol terhadap pelaksanaan program masih belum dilakukan. Hal ini disebabkan pemantauan  cakupan  dan  hasil  dari  pemeriksaan  Posbindu  PTM sementara belum dilakukan oleh puskesmas karena masalah beban kerja yang  dapat  menyebabkan  kinerja  program  menjadi  terhambat.  Hal tersebut  juga  belum  dilakukan  oleh  DKK  kepada  puskesmas.  Disini  DKK masih  fokus  terhadap  pembentukan  Posbindu  PTM  yang  baru  dan Posbindu yang belum aktif.
“… supervise untuk  program ini setau saya kok belum ya, in  ikan karena dari  pihak  puskesmas  mungkin  banyak  kesibukan,  karena  puskesmas kan kegiatannya banyak, jadi mungkin belum sempat dilakukan..” (IT 1)
“.. kami  belum  sempat  lakukan  supervise,  karena  kan  kami  masih  sibuk ngurus pembentukan posbindu di daerah lain, dan ada beberapa daerah yang  posbindunya  tidak  aktif  kita  ingatkan,  sejauh  ini  masih  itu  yng  kita lakukan, nanti kalau semua kegiatannya ini sudah merata, nanti pasti aka nada supervise dari kita ..”(IT 2)
Supervisi  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mejaga  mutu pelayanan  dan  keselamatan  pasien,  kegiatan  supervisi  dapat  dilakukan melalui  kegiatan  motivasi,  komunikasi  dan  bimbingan.  Menurut  Andoko, supervisi merupakan suatu proses yang memicu anggota organisasi untuk berkontribusi secara positif agar tujuan organisasi tercapai.[18]
Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkkan  bahwa  supervise belum  dilakukan  baik  dari  pihak  puskesmas  maupun  pihak  Dinas Kesehatan. Hal ini disebabkan kesibukan masing-masing sektor terhadap kepentingan lain sehingga kegiatan supervisi belum berjalan optimal.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Program  Posbindu  menjadi  salah  satu  rencana  aksi  pemerintah dalam penanggulangan penyakit tidak menular. Program ini menunjukkan
adanya  komitmen  pemerintah  dalam  pencegahan  risiko  peningkatan kasus PTM di Indonesia yang di muat melalui Kebijakan Permenkes No.43 tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan. Kegiatan  Posbindu  PTM  di  Puskesmas  Sine sudah  mencakup  5  tahapan layanan berupa registrasi, wawancara sederhana, pengukuran, pemeriksaan dan konseling oleh petugas puskesmas, hanya saja terdapat beberapa  layanan  yang  kurang  berjalan  optimal,  seperti  kegiatan pengukuran  analisis  lemak,  pemeriksaan  fungsi  paru  serta  pengukuran indeks  masa  tubuuh,  hal  ini  disebabkan  belum  semua  kader  mampu melakukan pengukuran penghitungan itu.
Penyusunan  perencanaan  kegiatan  telah  dilakukan  secara  tertulis oleh  puskesmas  Sine  Kabupaten  Ngawi  sehingga  seluruh  komponen dalam  perencanaan  masuk  dalam  unsur  ini.  Terdapat  struktur  organisasi dalam tim P2PTM sehingga seluruh kegiatan dilakukan berdasarkan tugas kerja tim. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah  disepakati  dengan  perangkat  desa  yaitu  satu  kali  setiap  bulan. Penilaian  atau  supervise  belum  sempat  dilakukan  baik  dari  pihak puskesmas  maupun  pihak  Dinas  Kesehatan  yang  membuat  kinerja program tidak berjalan dengan efektif.

## Saran
Berdaarkan  hasil  penelitian  diatas  kiranya  dapat  peneliti  sampaikan beberapa  rekomendasi  terkait  agar  dapat  digunakan  sebagai  bahan koreksi dan perbaikan bagi pihak terkait. Terutama berkaitan dengan topik manajemen pelaksanaan dimana dalam hal ini kegiatan supervise penting untuk  dilakukan  karena  supervise  merupakan  komponen  penting  dalam keberhasilan  pelaksanaan  program  sehingga  seluruh  tujuan  dalam program dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Direktorat  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit  Tidak  Menular. Buku Pedoman Manajemen Penyakit Tidak Menular. Indonesia; 2019.
2 –3 p.
2.   Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) [Internet]. Ditjen Pengendalian  Penyakit  dan  Penyehatan  Lingkungan,  Kementerian Kesehatan RI. 2012. 1 –39 p.
3.   Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun 2016.  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan. Jakarta; 2016.
4.   Kementerian Kesehatan RI. Program P2PTM dan Indikator - Direktorat P2PTM  2019
5.   Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Indonesia; 2018.
6.   Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ngawi.  Profil  Kesehatan  Kabupaten Ngawi. 2016.
7.   Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ngawi.  Profil  Kesehatan  Kabupaten Ngawi. Ngawi; 2017.
8.   Nuraini  I.  Kualitas  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  Kabupaten/Kota  di Jawa Timur. Ekon Pembang. 2017;15:86 –92.
9.   P  LL,  A  S  pawelas,  F  EY.  Analisis  Implementasi  Program  Pos Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak  Menular  (Posbindu  Ptm)  Di Kecamatan  Banguntapan  Kabupaten  Bantul.  J  Kesehat  Masy. 2017;5(4):76 –84.
10.  Suhbah  WDA,  Suryawati  C,  Kusumastuti  W.  Evaluation  of  the Implementation  of  the  Integrated  Non-Communicable  Disease (Posbindu PTM) Puskesmas Sukolilo I, Pati District. J Kesehat Masy. 2019;7(4):647 –57.
11.  Moleong  L.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya; 2007.
12.  Crosswell  JW.  Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif, Kuantitatif,  dan  Campuran.  Edisi  ke  4.  Yogyakarta:  Penerbit  Pustaka Pelajar; 2016.
13.  Terry GR. Prinsip-prinsip manajemen. Jakarta: PT.Bumi Aksara; 2006. 14.  Mustapha FI, Omar ZA, Mihat O, Noh KM, Hassan N, Bakar RA, et al. Addressing  non-communicable  diseases  in  Malaysia:  an  integrative process of systems and community. BMC Public Health. 2014
15.  SP R, Coulter M. Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga; 2010.
16.  Budiman  A.  Analisis  pengaruh  Pengorganisasian  terhadap  Kinerja Pegawai  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Banjar.  Universitas Pasundan; 2016.
17.  Arumsari  NR.  Penerapan  Planning,  Organizing,  Actuating,  dan Controlling  di  UPTD  DIKPORA  kecamatan  Jepara.  Public  Knowladge Proj. 2017;3(12).
18.  Andoko A, Putri I. Pengaruh Supervisi Dan Sarana Prasarana Dengan Kinerja Perawat. Malahayati Nurs J. 2020;2(1):91 –104.