INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 5329-5343 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kontekstualisasi Peradilan Agama dan Pembaharuan Hukum Islam di Negara Yaman
Siti Nur Aisyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: aisyah.ah3@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  sejarah  perundang-udangan  negara  yaman,  bagaimana ketentuan   pembaharuan Hukum Islam dan perundang-undang hukum keluarga di  Yaman. Jenis penelitian  adalah  metode  kepustakaan  (library  research)  berikutnya  mengumpulkan  data, mengklasifikasikannya sekaligus menganalisanya dari perpustakaan, jurnal-jurnal, media cetak serta elektronik dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang diklasifikasikan kemudian disusun,  diringkas,  dianalisa  dan  disimpulkan  sesuai  permasalahan  sesuai  untuk  menyelesaikan tulisan yang diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa sejak ditetapkannya negara Republik Yaman  maka  resmilah  Undang-Undang  Republik  (Republik  Decree  Law)  Undang  Undang  No.  27 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 20 tahun 1992 tentang hukum keluarga atau sering disebut dengan Qanun al-Usrah. Yaman materi hukumnya cenderung lebih dominan mengikuti Syi’ ah Zaidiyah meskipun tetap menggunakan Qanun al-Usrah disamping memegang madzhab Syafi'I dan madzhab Hanafi. Dalam hal peluang terjadinya perceraian, nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupaya terlebih dahulu upaya perdamaian  yang  dilakukan  sekuat-kuatnya.  Pembaharuan  hukum  keluarga  di  Yaman  yang merupakan upaya untuk mengatur sistem hukum keluarga yang lebih manusiawi dan sejalan dengan tujuan syari’ah, hal ini tampak pada beberapa bidang diantaranya yaitu Pencatatan Perkawinan, Batas Usia Perkawinan, Kawin Beda Agama, Poligami, Perjanjian Perkawinan, Perceraian, dan Perwalian. Kata Kunci  : Negara Yaman, Qanun Al-Usrah, Pembaharuan , Hukum Keluarga.

## Abstract
The aim of this research is to find out the history of Yemeni state legislation, what are the provisions for reforming Islamic law and family law legislation in Yemen. This type of research is a library research method which then collects data, classifies and analyzes it from libraries, journals, print and electronic media and books related to the research theme which is classified and then compiled, summarized, analyzed and concluded according to the problem appropriate to the problem. complete the research paper. The results of this research are that since the Republic of Yemen was established, the Republic Decree Law, Law no. 27 of 1998 on amendments to Law no. 20 of 1992 concerning family law or often called Qanun al-Usrah. Yemen's legal material tends to be more dominant in following the Zaidiyah Shi'a although it still uses Qanun al-Usrah in addition to adhering to the Shafi'I school of thought and the Hanafi school of thought. In terms of the chances of divorce, it seems that the judiciary makes it difficult for divorce to occur, meaning that in order to achieve divorce, peace efforts must first be made as vigorously as possible. The reform of family law in Yemen is an effort to regulate a family law system that is more humane and in line with the objectives of sharia, this can be seen in several areas including Marriage Registration, Age Limits for Marriage, Marriages of Different Religions, Polygamy, Marriage Agreements, Divorce, and Trusteeship.
Keywords: State of Yemen, Qanun Al-Usrah, Reform, Family Law.

## PENDAHULUAN
Negara  Yaman  menerapkan  Undang-Undang  hukum  keluarga  sebagaimana  dalam hukum Islam tradisional berdasarkan mazhab ulama salaf yang dikaji dalam berbagai mazhab hukum  Islam  dan  kebanyakan  didasarkan  kepada  mazhab  Syi ’ ah  Zaidi  dan  Sunni.  Namun, penduduk Yaman selatan menganut mazhab yang mayoritasnya Maliki, sebagian Syafi ’ i dan Hanafi dan hukum keluarga yang berlaku tidak dikodifikasi dan legislasi sampai akhirnya upaya reformasi  hukum  keluarga  di  Yaman  Selatan  telah  dilakukan  pada  tahun  1974  dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai hukum keluarga atau sering disebut dengan Qanun al Usrah. Hukum keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat putusnya perkawinan, dan pemeliharaan anak.
Meskipun  dianggap  cukup  singkat  dibandingkan  dengan  Undang  Undang  hukum keluarga dari negara Arab  lainnya, namun dalam beberapa hal materi yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku memiliki sistem berbeda dengan aturan fikih mazhab maupun hukum  keluarga  di  negara  lain.  Beberapa  materi  hukum  baru  yang  dicantumkan  di  dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu masalah tanggungan biaya perkawinan dan nafkah keluarga, kompensasi dalam perceraian, pencatatan perkawinan, persetujuan calon mempelai perempuan dalam perkawinan, pembatasan usia nikah, larangan perkawinan antara pasangan yang umurnya berbeda jauh, pembatasan poligami, pembatasan jumlah mahar, larangan cerai
di  luar  pengadilan,  pembatasan  perceraian  serta  masalah-masalah  perkawinan  lainnya  yang bersifat umum dan teknis yudisial.
Negara  Yaman  menerapkan  Undang-Undang  hukum  keluarga  sebagaimana  dalam hukum Islam tradisional berdasarkan mazhab ulama salaf yang dikaji dalam berbagai mazhab hukum  Islam  dan  kebanyakan  didasarkan  kepada  mazhab  Syi ’ ah  Zaidi  dan  Sunni.  Namun, penduduk Yaman selatan menganut mazhab yang mayoritasnya Maliki, sebagian Syafi ’ i dan Hanafi dan hukum keluarga yang berlaku tidak dikodifikasi dan legislasi sampai akhirnya upaya reformasi  hukum  keluarga  di  Yaman  Selatan  telah  dilakukan  pada  tahun  1974  dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagai hukum keluarga atau sering disebut dengan Qanun al Usrah. Hukum keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan, perceraian, akibat putusnya perkawinan, dan pemeliharaan anak.
Setelah penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan seluruh Undang-Undang yang ada diberlakukan  bagi  kedua  wilayah  tersebut,  adapun  Undang-Undang  hukum  keluarga  yang berlaku saat ini adalah Undang Undang Yaman No. 27 tahun 1998 atas perubahan Undang- Undang No. 20 tahun 1992 tentang hukum keluarga yang saat ini digunakan sebagai acuan hakim dalam menanganani kasus hukum keluarga  di masyarakat Yaman khususnya tentang perkara pernikahan.

## METODE
Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu  melakukan  metode  kepustakaan  ( library  research),  mengumpulkan  data, mengklasifikasikannya sekaligus menganalisanya dari perpustakaan, jurnal-jurnal, media cetak serta elektronik dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian yang diklasifikasikan kemudian  disusun,  diringkas,  dianalisa  dan  disimpulkan  sesuai  permasalahan  sesuai  untuk menyelesaikan  tulisan  yang  diteliti.  Dengan  ungkapan  lain  peran  atau  fungsi  tulisan  ini diharapkan  mampu memberikan  wawasan  terhadap  sejarah  negara  Yaman  terhadap  sistem peradilan  dan  pembaharuan  hukum  Islam  di  Negara  Yaman.  Akhirnya  tulisan  dipungkasi dengan catatan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M tentang Hukum Keluarga
1) Sistematika Pembahasan dalam Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M
Undang-Undang Yaman No. 27 tahun 1998 M terdiri dari IV Buku, XI Bab dan 347 Pasal, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
a. Buku I (Hukum Perkawinan)
Buku I menjelaskan proses pra pernikahan sampai terjadinya pernikahan, setiap aturan yang dijelaskan di dalamnya adalah kepentingan setiap pihak mulai dari hak dan kewajiban mempelai yang nelangsungkan pernikahan.
b. Buku II (Hibah)
Buku  II  yang  menjelaskan  seluruh  ragkaian  tentang  hibah  mulai  dari penerimaannya dan penolakan penerimaannya apabila ada beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi ‚ rukun dan syarat hibah, Bagian Kedua ‚ hukum hibah dan manfaatnya dan terakhir adalah Bagian Ketiga ‚ syarat dan hukum pengembalian hibah. Bab II tentang Persamaan dalam Hibah dan Hukumnya
c. Buku III (Wasiat )
Buku III menjelaskan tentang Wasiat  yang  penjelasannya  dijelaskan  pada Bab I Rukun, Syarat, Batalnya Wasiat dan Hukumnya.
d. Buku IV (Hukum Kewarisan)
Terakhir adalah Buku IV tentang Kewarisan yang di jelaskan pada Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 299 sampai Pasal 307, Bab II tentang Ketetapan Faraid pada Pasal 314, Bab IV Hijab pada Pasal 324, Bab VI Kewarisan pada Pasal 326, Bab VII Kelayakan Penerima Tirkah dari Jalur Nasab pada Pasal 328 dan terakhir Bab VIII Ketentuan Lain pada Pasal 329 sampai Pasal 347.

## 2) Pembaharuan Hukum Keluarga di Yaman
Pembaharuan  hukum  keluarga  merupakan  upaya  untuk  mengatur  sistem  hukum keluarga yang lebih manusiawi sejalan dengan tujuan syari ’ ah agar kehidupan di dunia ini lebih lestari dan membawa kebahagiaan bagi umat manusia, serta menjaga nilai-nilai secara baik di  tengah masyarakat. Sebagaimana tujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian dengan  harapan  terjaminya  hak-hak  setiap  individu  dalam  keluarga  dan  dapat  menjaga kehormatan dan hak asasinya.
Upaya tersebut juga termasuk meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan  memperkuat  hak-hak  para  anggota  keluarga  yang  dibangun  berlandaskan  kepada hukum Islam. dari sudut pandang hukum dan undang-undang perkawinan bahwa negara Yaman tergolong kepada kelompok negara-negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga Islam secara tradisional, dimana hukum keluarga Islam klasik di berlakukan menurut mazhab yang  bervariasi sebagai warisan yang bersifat turun temurun, tidak  berubah dan tidak  pula  dikodifikasikan  hingga  masa  sekarang. Negara  Yaman  berlaku  mazhab  syi ’ ah Zaidiyah disamping mazhab Syafi ’ i dan mazhab Hanafi.
Secara horizontal Yaman berkenaan dengan pemberlakuan hukum keluarga islam sebagaimana  yang  di  ungkapkan  oleh  Tahir  Mahmood  ketika  memetakannya  dari  sudut pandang hukum dan undang-undang perkawinan bahwa negara Yaman tergolong kepada kelompok  negara-negara  yang  mengikuti  (memberlakukan)  hukum  keluarga  Islam  secara tradisional,  dimana  hukum  keluarga  Islam  klasik  di  berlakukan  menurut  mazhab  yang bervariasi  sebagai  warisan  yang  bersifat  turun  temurun,  tidak  berubah  dan  tidak  pula dikodifikasikan  hingga  masa  sekarang.  Negara  Yaman  berlaku  mazhab  syi ’ ah  Zaidiyah disamping mazhab Syafi ’ i dan mazhab Hanafi.
Tabel 1. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 (Qanun Al Usrah)
a. Pencatatan Perkawinan
Tipologi yang ditawarkan Tahir Mahmood, dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1)  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  catatan  resmi;  (2)  masih  mengakui perkawinan meskipun tidak dicatatkan. Dengan demikian maka negara Republik Yaman masuk kelompok pertama. Namun, meskipun sudah melakukan upaya agar pencatatan menjadi  syarat  sah  perkawinan,  kelompok  pembaru  belum  mampu  menghadapi kelompok tradisional yang menolak.
Undang-Undang  Republik  Yaman  No.  20  Tahun 1992  mengharuskan  pencatatan perkawinan.  Mereka  yang  tidak mencatatkannya,  dapat  dihukum  dengan  hukumsn penjara. Pada pasal 14, “Bagi yang berkeinginan melakukan perkawinan, calon suami dan wali dari calon wanita selama satu minggu dari perkawinannya seharusnya mendaftarkan di kantor yang ditugasi. Bagi yang tidak melakukannya dapat di hukum dengan hukuman pidana yang berlaku, kesuali ada diantara mereks ysng mendaftarkannya.”
b. Batas Usia Perkawinan
Ada dua pokok pembaharuan Perundang-undangan Keluarga Muslim di luar Asia Tenggara kaitannya dengan umur perkawinan. Pertama, ada aturan umur minimal boleh melakukan perkawinan. artinya kalau umur minimal belum tercapai, secara prinsip calon tidak  boleh  melakukan  perkawinan.  Kedua,  ada  aturan  tentang  jarak  umur  antara mempelai laki-laki dan perempuan.
Usia minimum pernikahan di Yaman Utara yaitu usia 15 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan. Menurut Undang-Undang Keluarga Yaman, perkawinan anak di bawah umur  dilegalkan,  tetapi  hukum  melarang  melakukan  hubungan  seksual  sebelum permulaan  masa  pubertas.  Pelanggaran  terhadap  hukum  dapat  dikenakan  hukuman denda atau hukuman penjara antara satu sampai tiga tahun dan kompensasi ganti rugi kepada istri atas hilangnya keperawanan. Sedangkan usia pernikahan di Yaman Selatan yaitu usia 18 tahun untuk anak laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan.
Yaman menetapkan adanya batasan usia menikah tersebut, pada pasal 15 Personal Status  No.  22  tahun  1992.  ini  merupakan  batasan  terendah  jika  dibandingkan  dengan Indonesia.  Masalah  perkawinan  dibawah  umur  meningkat  di  Yaman  karena  persoalan ekonomi. Fikih  Mazhab  Negara  Yaman.  Negara  Yaman  bermazhab  Syafi'i.  bercorak pemikiran hukum, antara tradisional dan rasional, dasar pemikiran  hukum : Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan qiyas.
c. Kawin Beda Agama
Pengaturan  perkawinan  beda  agama  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Hukum Keluarga  Yaman  Utara,  sesungguhnya  merupakan  upaya  negara  dalam  memberikan kejelasan status hukum di tengah perdebatan di kalangan Muslim (fukaha dan mufasir) sejak zaman klasik hingga sekarang tentang hukum perkawinan beda agama.
Di  Yaman  Utara, perkawinan  beda  agama  diatur  dalam  Undang-undang  Hukum Keluarga (Qanun al-Usrah) No. 31978/. Pasal 47 menyebutkan: “ Ketika seorang suami non- Muslim masuk Islam dan isterinya yang bukan Ahl al-Kitab tidak masuk Islam atau agama Ahl al-Kitab, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ketika seorang isteri non-Muslim masuk Islam sementara suaminya tetap non-Muslim, perkawinan dapat dibatalkan. Ketika salah seorang suami-istri keluar dari Islam, maka perkawinan dibatalkan ” .
Hukum  perkawinan  beda  agama  yang  diberlakukan  di  negara-negara  Muslim, diantarnya Yaman Utara,  sesungguhnya menunjukkan arus perdebatan yang serius dari keterikatan dengan tekstual Alquran (kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl Kitab) dengan mengambil jalan istinbat lain (larangan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al- Kitāb). Negara -negara ini berani tidak merujuk pada pendapat imam-imam
mazhab Maliki, Hanafi, dan syafi'i yang sepakat menghukumi makruh bagi laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Ahl Kitab.
Argumen  sadd  al-dhari ’ ah  atau  al-ma ṣ la ḥ ah  yang  biasanya  digunakan  untuk melarang  laki-laki  Muslim  menikah  dengan  wanita  Ahl  al-Kitab  tidak  menjadi pertimbangan utama, sehingga hukum perkawinan beda agama dibiarkan seperti bunyi teks Alquran. Kecenderungan ini bukan berarti representasi dari liberalisme Islam, yang cenderung  membolehkan  laki  laki  Muslim  menikah  dengan  wanita  Ahl  al-Kitab.  Tetapi juga,  kecenderungan  ini  tidak  memenuhi  kepentingan  konservatisme  dan  radikalisme Islam. Dengan demikian, hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara,  cenderung bertahan  dengan  tekstualitas  Alquran  tanpa  pernah  dipengaruhi  oleh  radikalisme  dan liberalisme Islam.
Meskipun tidak dominan, pemberlakuan hukum perkawinan beda agama di Yaman Utara, tetap menggunakan pertimbangan yang kompleks, seperti konteks sosial-politik gerakan Islam, kolonialisme, pendapat imam-imam mazhab, dan teks terutama Alquran. Ini  berarti  bahwa  perdebatan  pemberlakuan  hukum  perkawinan  beda  agama  di  suatu negara  akan  sangat  beriringan  dengan  kompleksitas  yang  dialami  oleh  negara  dalam mengelola perbedaan ideologi, sosial, dan politik .
d. Poligami
Hukum  keluarga  di  yaman  memperbolehkkan  praktek  Poligami  namun  dengan beberapa  batasan.  Pengadilan  memperbolehkan  poligami  setelah  sebelumnya memperoleh izin tertulis, dengan alasan (1) Istri mengalami kemandulan yang dikuatkan dengan  keterangan  dokter,  (2)  Istri  menderita  penyakit  kronis  yang  kiranya  mustahil sembuh, yang apabila tidak berpoligami akan mengganggu keberlangsungan kehidupan rumah  tangga.  Poligami  disini  sejatinya  ditujukan  untuk  menjaga  keberlangsungan perkawinan, bukan karena memperhatikan kemampuan suami untuk berlaku adil. Poligami yang  dilakukan  tanpa  izin  dari  Pengadilan  setempat  dipandang  sebagai  tindak kriminal yang dapat dijerat dengan sanksi hukum.
Para pemikir kontemporer dengan seperangkat metode ilmiyah pada dasarnya tidak membuahkan  suatu  pemikiran  baru  terhadap  poligami,  kecuali  mereka  yang  memang tidak menggunakan sama sekali piranti agama dalam memahami ayat tersebut. Poligami menurut mereka di sini hanyalah bersifat normatif yakni menguatkan status monogami dengan memperketat syarat-syarat serta memberlakukannya secara tertentu atau khusus berdasarkan  argumen-argumen  yang  logis  dan  poligami  diperbolehkan  jika  ada kebutuhan  yang  sangat  mendesak  yang  apabila  tidak  dilakukan  akan  menghancurkan keutuhan mahligai rumah tangga.
Kemudian dalam aplikasi pembaharuan hukum keluarga khususnya poligami dalam beberapa  negara  Islam,  sejatinya  telah  menghasilkan  undang-undang  yang mengakomodir dan melindungi hak-hak perempuan. Ini terbukti dengan bentuk undang- undang  yang  telah  mampu  mengadopsi  pemikiran  ulama  konvensional  serta kontemporer, yang terwujud -hampir mayoritas undang-undang negara muslim- dalam pemberlakuan  poligami  secara  khusus,  yakni  diperbolehkan  poligami  hanya  dalam beberapa kasus yang mendesak.
e. Perjanjian Perkawinan
Dalam Undang-Undang Yaman Utara tahun 1978 (Qanun al-Usrah), masalah taklik talak  dicantumkan  dalam  pasal  4,  bahwa  satu  perkawinan  yang  ada  taklik  (perjanjian perkawinan) yang sah dan berlaku bagi pihak-pihak, maka perkawinannya adalah sah dan perjanjian  pun  berlaku. Kemudian ditambahkan,  perjanjian  tidak  boleh  dirubah kecuali atas persetujuan bersama.
f. Perwalian
Perkawinan apa pun yang dilakukan secara paksa dapat dibatalkan. Untuk sebuah akad pernikahan yang sah, seorang wanita Yaman membutuhkan izin dan tanda tangan wali laki-laki pada saat dia tidak hadir dalam akad pernikahan, dan kemudian dilakukan oleh seorang hakim pengadilan. Wali boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil  (al-shaghirah)  tetapi  tidak  boleh  disetubuhi  oleh  suaminya  sebelum  bisa  (kuat) disetubuhi,  meskipun  umurnya  sudah  menginjak  15  tahun.  Mengawinkan  anak diperbolehkan  jika  ada  maslahat.  Mengharuskan  persetujuan  pengantin  untuk perkawinan.
Adanya perbedaan antara aturan nafkah antara Indonesia dan Yaman diantaranya di Yaman bahwa kehidupan bukan hanya kewajiban suami, tetapi merupakan kewajiban bersama,  sehingga  kedua  pasangan  harus  memberikan  andil  dalam  mengupayakan pembiayaan kehidupan rumah tangga mereka.
Faktor-faktor  mengapa  seperti  itu  antara  lain  persamaan  hak  antara  laki-laki  dan perempuan salah satu nya tertera pada Undang-undang Qanun al-Usrah Tahun 1974 pasal 20 tentang kedudukan nafkah keluarga bahwa yang berhak menafkahi keluarga bukan hanya kewajiban suami tetapi keduanya baik atau pun suami memiliki kewajiban bersama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Sedangkan suami wajib melindungi isterinya  dan  memberikan  kebutuhan  keluarga  sesuai  dengan  kemampuannya  yang tertera pada pasal 34 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kebutuhan keluarga sepenuhnya dibebankan kepada suami.
g. Perceraian
Materi  hukum  perceraian  Yaman,  sebagaimana  telah  berlaku  bahwa  hukum  yang berlaku di Negara Yaman Selatan  dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem hukum sejalan dengan perjalanan sejarah/pasang surut hukum Yaman Selatan yaitu : 1) Sistem Hukum Kolonial (British-India), 2) Hukum Islam dan 3) Hukum dan Tradisi Masyarakat Setempat (Urf). Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia, perjalanan dan kiprahnya tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum sebelumnya.
Tentang perceraian di Yaman, dijelaskan sebagai berikut:
a) Pembatalan perkawinan harus diputuskan oleh pengadilan.
b) Suami berhak mengakhiri perkawinan dengan talak Seorang perempuan hanya dapat mengajukan  gugatan  cerai  ke  pengadilan  karena  alasan-alasan  terbatas  yang ditentukan oleh undang-undang, seperti suaminya tidak dapat menghidupi dirinya, atau  menyebabkan  kerusakan,  atau  meninggalkan  tempat  tinggalnya  selama  lebih dari enam bulan.
c) Alasan status sosial yang lebih rendah dari kufu bisa dijadikan alasan perceraian, dan suami  pecandu  alkohol  dan  narkoba  bisa  dijadikan  alasan  perceraian  tanpa  harus mengembalikan mahar.
d) Mahar  dikembalikan  dan  pemeliharaan  dibatalkan  jika  permohonan  cerai  dibuat karena alasan lain (khulu`).
Berikut  beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  permasalahan  perceraian  diatur dalam pasal 25 sampai pasal 30 dengan azas perceraian, sebagai berikut:
a) Pasal 25:
Perceraian yang dilakukan sepihak adalah dilarang. Perceraian tidak sah (tidak ada) baik yang  diucapkan  atau  ditulis  kecuali  setelah  mendapat  izin dari  Badan  Peradilan Pemerintah.
b) Pasal 26:
Perceraian  yang  dilakukan  secara  sepihak,  batal  menurut  hukum  dan  Pengadilan dapat memberi sanksi bagi yang menjatuhkan talak lebih dari satu dalam sesaat.

## c) Pasal 29
Pengadilan dapat membubarkan/memutuskan sebuah perkawinan dengan putusan cerai (pisah) atas perkawinan secara mutlak, pada kasus sebagai berikut:
(1) Apabila salah satu pihak sejak menikah merasa menderita karena salah satu pihak mengidap  penyakit  dimana  penyakitnya  tersebut  dokter  menyatakan  bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan pernikahan.
(2)  Apabila  salah  satu  pihak  hilang/pergi  dalam  waktu  3  tahun  berturutturut – jika suami atau isteri kembali, maka hubungan pernikahan dapat dilanjutkan dengan masa iddah.
(3) Apabila salah pihak tidak sanggup memberikan nafkah dimana ketidak sanggupan pemberian nafkah tersebut patut terjadi maka dalam kasus ini Pengadilan dapat memberikan kelonggaran selama 3 bulan dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mampu memenuhinya maka perkawinan dapat dibubarkan
• Dasar Hukum Rujuk/ Talak
Jika dilihat dari satu sisi rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkawinanyang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun pernikahan yang pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Adapun hukum rujuk menurut  jumhur  ulama  adalah  sunah,  dalil  yang  digunakan  adalah  al-Qur ’ an  surat  Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :
ُ ق َلََّطلَا
ُ نٰت َّرَم ُ ۖ َُسْم اَف ُ  كا ُ ف ْو  رْعَم ب ُْوَا ُ  حْي  رْسَت ُ ناَسْح ا ب ُ ۖ َُل َو ُ ل  حَي ُْم كَل ُْنَا ا ْو ذ خْأَت ُ اَّم م َُّن ه ْو م تْيَتٰا أًـْيَش ُ َّل ا ُْنَا ُ اَفاَخَّي َُّلَا اَمْي ق ي َُد ْو د ح ُ ٰاللّ ُ ۖ ُْن اَف ُْم تْف  خ َُّلَا اَمْي ق ي َُد ْو د ح ُ ٰاللّ ُ ۖ َُلََف َُحاَن ج ُ هْيَلَع اَم اَمْي ف ُْتَدَتْفا ُ ه ب ُ ۖ َُكْل ت ُ د ْو د ح ُ ٰاللّ َُلََف اَه ْو دَتْعَت ُْنَم َو  ۖ َُّدَعَتَّي َُد ْو د ح ُ ٰاللّ َُكِٕى ٰٰۤلو اَف ُ م ه َُن ْو م لٰظلا ٢٢٩ Artinya: “ Talak  (yang  dapat  dirujuk)  itu  dua  kali.  (Setelah  itu  suami  dapat)  menahan  (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah  batas-batas  (ketentuan)  Allah,  janganlah  kamu  melanggarnya.  Siapa  yang  melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim . (QS. al-Baqarah ayat 229).
Demikian pula dengan surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut :
ُ تٰقَّلَط مْلا َو َُنْصَّب َرَتَي َُّن ه س فْنَا ب َُةَثٰلَث ُ  ء ْٰۤو  ر ق َُل َو ُ ل  حَي َُّن هَل ُْنَا َُنْم تْكَّي اَم َُقَلَخ ُ ٰاللّ ُ ْي ف َُّن ه ماَح ْرَا ُْن ا َُّن ك َُّن م ْؤ ي ُ ٰللّا ب ُ م ْوَيْلا َو ُ  ر  خٰ ْلا َُّن ه تَل ْو ع ب َو ُ قَحَا َُّن ه  د َر ب ُْي ف َُك لٰذ ُْن ا ُا  ْو دا َرَا اًح َلَْص ا َُّن هَل َو  ۖ ُ لْث م ُْي ذَّلا َُّن هْيَلَع ُ  ف ْو  رْعَمْلا ب ُ لاَج   رل ل َو َُّن هْيَلَع ُ ةَج َرَد ُ ۖ ُ ٰاللّ َو ُ زْي  زَع ُ مْي كَح ࣖ
Artinya: ” Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan  tetapi,  para  suami  mempunyai  kelebihan  atas  mereka.  Allah  Mahaperkasa  lagi Mahabijaksana ” .
Maksudnya, wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka. “ hendaklah menahan diri (menunggu) ” , artinya, hendaklah mereka menunggu dan menjalani iddah selamaa tiga kali
quru, yaitu haidh atau suci. Redaksi ayat 228 tersebut bukanlah bentuk perintah, tetapi bentuk berita. Kemudian yang dimaksud wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang belum mengalami manopuse yang telah pernah bercampur dengan suami, kemudian ditalak dan ketika itu tidak dalam keadaan hamil.
Ayat 229 dijelaskan bahwa seorang suami hanya memperoleh hak atau kesempatan dua kali menceraikan isterinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali, bukan dua perceraian. Hal ini memberi kesan bahwa dua kalimat tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talak yang pertama dengan talak yang kedua. Tenggang waktu  itu  memberi  kesempatan  kepada  suami  dan  isteri  melakukan  pertimbangan  ulang, memperbaiki diri serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja hal tersebut tidak  dapat  tercapai  bila  talak  langsung  jatuh  dua  atau  tiga  kali.  Tanpa  boleh  kembali  lagi dipahami dari kata tasrih yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk mengembalikan, berbeda dengan kata talak yang maknanya melepaskan dengan niat kembali.  Talak kedua yang disusul dengan rujuk perlu digaris bawahi dengan berdasar ma ’ ruf,  ini menegaskan bahwa rujuk setelah talak tersebut harus dengan niat melakukan yang terbaik.
Dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  tentang perkawinan, Negara Yaman adalah kelompok negara yang mengikuti (memberlakukan) hukum keluarga islam secara tradisional, baik pernikahan, perceraian, rujuk, iddah. Misalnya pasal 85. Iddah  dari  perceraian  yang tidak  dapat  dibatalkan  memiliki  enam  efek  berikut:  i)  tidak  ada pencabutan  ii) tidak  ada warisan  iii) izin bagi perempuan untuk  bergerak tanpa persetujuan mantan suami; iv) tidak ada tempat tinggal v) tidak ada pemeliharaan vi) tidak boleh menikah segera tanpa habisnya iddah.
Dari kacamata feminisme liberal atau kesetaraan gender, perlu kiranya kesadaran hukum tentang hak-hak anak perempuan dan hukum pernikahan anak.
1. Gadis  remaja  yang  berisiko  dan  terpengaruh  oleh  pernikahan  anak  lebih  mampu mengekspresikan dan menjalankan pilihan mereka
2. Rumah tangga menunjukkan sikap dan perilaku positif terkait kesetaraan gender.
3. Sistem sektoral yang relevan memberikan layanan yang berkualitas dan hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan remaja putri.
4. Undang-undang  nasional,  kerangka  kebijakan  dan  mekanisme  untuk  melindungi  dan mempromosikan  hak-hak  gadis  remaja  sejalan  dengan  standar  internasional  dan  sumber daya yang memadai.
5. Pemerintah mendukung dan mempromosikan pembuatan dan penggunaan data dan bukti yang kuat untuk menginformasikan rancangan program, melacak kemajuan dan pelajaran dokumen.
Akses  ke  sekolah  dan  khususnya  pendidikan  menengah  merupakan  penghalang penting  untuk  pernikahan  anak  di  seluruh  dunia,  bahwa  kesenjangan  gender  yang substansial dalam pencapaian pendidikan di Yaman, bahwa 43 persen perempuan berusia 6 tahun  ke  atas  tidak  pernah  bersekolah,  Tingkat  melek  huruf  perempuan  di  Yaman  juga rendah, Khususnya, perempuan di daerah perkotaan memiliki tingkat melek huruf yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan pedesaan keluarga dengan sumber daya terbatas, dapat  menjadi  alasan  untuk  tidak  menyekolahkan  anak  perempuan  mereka.  Di  Yaman, tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat buta huruf yang tinggi, yang menyulitkan karena memiliki  implikasi  penting  untuk  mengakses  layanan  kesehatan  dan  juga  untuk  terlibat dengan  keluarga  tentang  pentingnya  pendidikan.  Program  pendidikan  sulit  untuk dilaksanakan. karena banyak orang tidak mengerti bagaimana itu efektif.
Nash  tentang  kesetaraan  tersebut    menyangkut    berbagai    aspek    kehidupan manusia,  seperti  asal-usul  penciptaan (Nash   pada   kelompok   ini   memproklamasikan kesetaraan    asal-usul    manusia,     bahwa manusia   diciptakan   dari   jenis   yang    sama, sebagaimana    dijelaskan    dalam    surah    an  Nisa    ayat  1.)    dan  taklif  keagamaan  beserta ganjarannya (Nash  yang menunjukkan kesetaraan amal dan ganjarannya bagi laki-laki dan perempuan jumlahnya sangat banyak. Misalnya, ditegaskan dalam surat Ali ‘ Imran ayat 195 bahwa amal perbuatan  laki-laki  danperempuan  tidak  akan  sia-sia. Di  surat  lain,  yakni surat  al-Mu ’ min ayat  40,  disebutkan  bahwa  orang  yang  berbuat  kebajikan  baik  laki- laki  maupun  perempuan akan masuk surga dan yang berbuat jahat akan dibalas dengan balasan setimpal. Selanjutnya, Allah  Swt.  memberitakan  bahwa  unsur  yang  membedakan antara  satu  orang  dengan  orang lain adalah nilai ketakwaannya. Hal ini tercantum dalam surat al-Hujurat ayat 13). Sebagaimana dinyatakan tentang Kedudukan perempuan dalam al- qur ’ an. Namun, penulis menemukan hal berbeda tentang hak-hak perempuan dalam ruang lingkupnya di negara Yaman, sebagai berikut:
1. Kemiskinan  dan  ketidaksetaraan  gender  membatasi  akses  anak  perempuan  pada pendidikan dan mendorong pernikahan
Anak  Putus  sekolah  sering  kali  karena  masalah  ekonomi.  Keluarga  sadar  akan pendidikan tetapi karena tekanan ekonomi dan norma sosial, mereka biasanya lebih memilih mengirim anak laki-laki, dan keluarga mengutamakan pendidikan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Ketika sekolah tidak dilihat sebagai jalan untuk stabilitas sosial dan ekonomi masa depan, anak perempuan malah dipaksa untuk menikah karena ketidaksetaraan gender yang  berlaku,  di  mana  anak  perempuan  dilihat  sebagai  beban  ekonomi,  selain  ketidak efektifan  mendidik  anak  perempuan,  juga  di  identifikasi  jarak  geografis,  pembatasan
mobilitas,  dan  kurangnya  transportasi  sebagai  hambatan  bagi  anak  perempuan  untuk bersekolah.
Hukum  status  pribadi  yaman  melanggar  konvensi  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  terhadap  perempuan  dan  konvensi  hak  anak  dengan  tidak  mengizinkan perempuan menikah tanpa izin dari wali laki-laki mereka, anak perempuan untuk menikah, ia harus mendapat izin dan tanda tangan dari wali laki-laki atau hakim pengadilan (apabila wali laki-lakinya tidak hadir), sementara kehadirannya tidak diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, perempuan dan anak perempuan tidak memiliki hak yang sama atas perceraian, warisan, hak asuh anak, atau perlindungan hukum, yang menyebabkan mereka mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  seksual.  Konflik  dan  ketidakstabilan memperburuk pernikahan anak.
Sebelum awal tahun 2015, pernikahan dini tidak tinggi, tetapi setelah konflik dimulai, orang-orang terpaksa pindah dari daerah mereka, dengan keluarga dalam situasi, ekonomi yang  buruk,  pernikahan  anak  meningkat.perang  dan  perpindahan  penduduk  selanjutnya telah mengakibatkan keamanan sosial ekonomi yang ekstrem di antara banyak orang Yaman. 2. Kesulitan ekonomi memperkuat pentingnya harga pengantin.
Kesulitan ekonomi, bersama dengan meningkatnya biaya hidup dan pengangguran, membuat  keluarga  melakukan  pernikahan  anak  sebagai  bentuk  keuntungan  ekonomi dengan  menerima  mahar  untuk  anak  perempuan  mereka.  Praktik  ini  dipandang  sebagai menawarkan  keamanan  fisik  dan  finansial  kepada  seorang  anak  perempuan,  sementara memungkinkan keluarganya untuk mengurangi pengeluaran mereka dengan memiliki lebih sedikit anak untuk dinafkahi.
3. Hukum agama tidak menentukan usia minimum untuk menikah
Sebagian  besar  undang-undang  mengandung  ketentuan  yang  mendiskriminasi perempuan,  termasuk  undang-undang  status  pribadi,  hukum  pidana,  undang-undang kewarganegaraan dan undang-undang usia minimum untuk menikah meskipun beberapa upaya legislatif. Upaya ini sebagian besar tidak berhasil karena kombinasi oposisi dari Komite Syariah, dan konflik yang sedang berlangsung di Yaman.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  bahwa  sejak  ditetapkannya  negara  Republik  Yaman maka  resmilah  Undang-Undang    Republik  (Republik  Decree  Law)  atau  peraturan  yang digunakan negara Yaman adalah Undang Undang No. 27 tahun 1998 atas perubahan Undang- Undang  No.  20  tahun  1992  tentang  hukum  keluarga  atau  sering  disebut  dengan  Qanun  al Usrah.  Hukum  keluarga  yang  terdiri  dari  53  pasal  ini  memuat  aturan  tentang  perkawinan,
perceraian, akibat putusnya perkawinan, dan pemeliharaan anak.  Secara umum negara Yaman materi  hukumnya  cenderung  lebih  dominan  mengikuti  Syi ’ ah  Zaidiyah  meskipun  tetap menggunakan Qanun al-Usrah disamping memegang madzhab Syafi'I dan madzhab Hanafi. Dalam  hal  peluang  terjadinya  perceraian,    nampak  sekali  lembaga  peradilan  mempersulit terjadinya  perceraian,  artinya    untuk  menuju  keperceraian  diupaya  terlebih  dahulu  upaya perdamaian  yang  dilakukan  sekuat-kuatnya.  Pembaharuan  hukum  keluarga  di  Yaman  yang merupakan upaya untuk mengatur sistem hukum keluarga yang lebih manusiawi serta adanya kesetaraan gender dan sejalan dengan tujuan syari ’ ah, hal ini tampak pada beberapa bidang diantaranya yaitu Pencatatan Perkawinan, Batas Usia Perkawinan, Kawin Beda Agama, Poligami, Perjanjian Perkawinan, Perceraian, dan Perwalian.

## DAFTAR PUSTAKA
Darajat  Ahmad  Furqon,  Status  Poligami  dalam  Perundang-Undangan  Konvensional  dan Kontemporer Serta Relevansinya dengan Surat An-Nisa ’ Ayat 3, jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2 (1), 2020, hlm. 82.
Debora  Justice,  Kekuasaan  Kerajaan-Kerajaan  di  Yaman  sebelum  Islam  tahun  1200-650  SM,
(Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2011).
Hayati Siti Muna, perempuan dalam hukum keluarga islam, YIN YANG, 10.1 (2015).
Hoeda  Manis, Buku  Pintar  Sejarah  &  Pengetahuan  Dunia  Abad  20,  (Yogyakarta:  Tren IdeaPublishing, 2016).
Husna Alfida, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, and others, ( Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Yaman ), 2016.
Kurniawan  Puji, Rujuk di Negara-Negara Muslim: Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, 7.1 (2021)
Kurniawan, Puji, Rujuk di Negara-Negara Muslim (Yordania, Yaman, Libya Dan Somalia), Jurnal Al-Maqasid  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Kesyariahan  dan  Keperdataan,  Volume  7  Nomor  1  Edisi Januari-Juni 2021.
Mubaddilah Ari Fika, Analisis MashLahAh Mursalah Tentang Ketentuan Pengembalian Hadiah Khitbah Dalam Undang-Undang Yaman NO. 27 Tahun,  2019.
Mudzhdar M. Atho  dan Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan  dan  Keberanjakan  UU  Modern  dari  Kitab-Kitab  Fikih),  (Jakarta:Ciputat Press, 2003).
Nasution  Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara  Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan  Muslim  Kontemporer  Indinesia  dan  Malaysia,  (Yogyakarta  ,  ACAdeMIA: 2021), hlm. 170.
Nasution Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (dengan Pendekatan Integratif Interkonektif), (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), hlm. 378.
Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia", Jurnal Hukum Vol. 12, No. 2 (November 2015).
Shah Nivisha Dinesh, Effcet Of Urbanization And Level Of Education On Women ’ s Age At Marriage, 2012.
Sulaiman Muhammad, Kedudukan Nafkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia dan Yaman, Skripsi, Fakultas Syari ’ ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
Zada Khamami: Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama, Jurnal Ahkam: Vol.
XIII, No. 1, Januari 2013.