## PENDAHULUAN
Kabupaten  Sampang  masih  berstatus  sebagai Kabupaten    termiskin    di  Provinsi  Jawa    Timur. Walaupun    Alokasi    Dana    Desa  (ADD)  dan bantuan keuangan dari Kabupaten ke desa sudah dikucurkan di setiap desa, akan tetapi penggunaannya  masih    belum  optimal  bagi pembangunan  desa    itu    sendiri.  Masih  banyak dana  yang  digunakan  oleh  Kepala  Desa  untuk membiayai  atau  menutupi  pembayaran  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  bagi  warganya sebagai  akibat  dari  janji  pada  saat  masa kampanye pemilihan Kepala Desa atau disebabkan  oleh  warga  desa  yang  belum memiliki  kesadaran  untuk  memenuhi  kewajiban pembayaran  PBB  tersebut.  Kendala  lainnya adalah,  masih  banyak  Aparatur  desa  yang terjebak dengan program-program kegiatan  yang berulang    tanpa    disertai    dengan    analisis terhadap    pencapaian    program  tersebut  pada tahun  anggaran  sebelumnya  dan  kemampuan untuk  dapat    merencanakan  program  kegiatan yang sebenarnya dibutuhkan oleh desanya.
Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sokobanah  di  Kabupaten  Sampang  memiliki
potensi  di  bidang  pertanian.  Para  petani perdesaan di kecamatan Ketapang dan Sokobanah  Kabupaten  Sampang    tergolong petani    yang    cukup  produktif,  ulet  meskipun tertekan  dalam  kemiskinan.  Kendala  utama adalah masalah pengairan terutama pada   musim kemarau,   sehingga   dapat   dikatakan   bahwa lahan      pertanian      lebih  mengandalkan  hujan sebagai  sumber  utama  pengairannya.  Sehingga, pengembangan  dari  sektor  pertanian  menjadi sangat lambat (BPS Kabupaten Sampang, 2017).
Terkait  dengan  permasalahan  tersebut, banyak  penduduk  desa  di  Kecamatan Ketapang dan Sokobanah yang beralih profesi. Generasi  senior yang  dulunya  hanya  mengenal pertanian  sebagai  lahan  mata  pencaharian,  di masa  sekarang  generasi  mudanya  banyak  yang menjadi  tenaga  kerja  Indonesia  di luar  negeri (TKI)  atau  menjadi  anak  buah  kapal (ABK)  dan berlayar  ke  luar negeri.      Dampak  dari  keadaan tersebut adalah meningkatnya tingkat penghidupan sebagian  masyarakat  desa  di Kecamatan  Ketapang  dan  Sokobanah,  terlihat dari cukup  banyaknya  rumah-  rumah  bertingkat.

## Pemberdayaan Aparat Desa di Kecamatan Ketapang dan Sokobanah Kabupaten Sampang Madura
Gita Arasy Harwida, Mohammad Djasuli, Suyono
Program Studi Akuntansi Fakulta Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura E-mail : gita.arasy1980@gmail.com
http://dx.doi.org/10.21107/pgd.v4i2.4933
Tujuan  dan  target  khusus  yang  ingin  dicapai  dari  program  KKN-  PPM  ini  adalah  meningkatnya kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah dan desa dalam mewujudkan good governance melalui program KKN-PPM dan meningkatnya  kesadaran  aparatur  desa  dan  masyarakat  desa  untuk memperbaiki  kualitas  sumberdayanya  dalam  mengelola  anggaran  atau  keuangan  desa.  Metode pelaksanaan kegiatan KKN-PPM adalah melalui penyuluhan dan pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang ada meliputi: (i) survey pendahuluan  atas  kondisi  aparatur  dan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  telah  dilaksanakan,  (ii) persiapan bagi para mahasiswa sebagai pendamping atau fasilitator; (iii) pelatihan dan pendampingan disertai praktek dari aparatur desa; (iv) evaluasi program. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini antara  lain  adanya  proses    transfer    keilmuan    dan    pengetahuan    tentang    perencanaan    dan pengelolaan keuangan desa akan berjalan dengan baik dengan keterlibatan berbagai pihak dalam memberdayakan aparatur desa,  meningkatnya  kemampuan  aparatur  desa,  dengan  adanya  berbagai  macam solusi  untuk  memecahkan permasalahannya, serta terciptanya good governance pada  pemerintah  desa  yang  mampu  memberikan snowball  effect kepada  lapisan  pemerintahan  yang  sejajar  yaitu  desa  lainnya  serta  keluran,  dan memberikan firework  effect bagi  pemerintahan  diatasnya. Untuk  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa aparat desa menjadi agent of change bagi pelaksanaan tata kelola anggaran desa .
Kata Kunci : keuangan desa, aparatur desa, perencanaan, pengelolaan keuangan
Sayangnya,  hal  tersebut  mengakibatkan  desa menjadi  lengang  dari  kehadiran  generasi  muda yang  potensial,  dan  juga,  terlihat  bahwa peningkatan  tingkat  penghidupan  bagi  sebagian besar  penduduk  tersebut  belum  diikuti  dengan meningkatnya  tingkat  pendidikan,  ketersediaan sarana  prasarana  perdesaan  termasuk  jalan  dan pengairan yang layak.
Selain  itu,  Aparatur  desa  di  Kecamatan Ketapang  dan  Sokobanah  Kabupaten  Sampang masih banyak yang  berlatar belakang pendidikan menengah  setingkat    SMP  dan  SMA  dan tergolong  berpendapatan  menengah  kebawah, karena masih banyak masyarakat yang berpenghasilan  cukup  tidak  mau  menjadi Aparatur  desa.  Menurut  Djasuli  (2016),  hal tersebut disebabkan tidak adanya pendapatan/gaji bagi  Aparatur  desa.  Secara  tidak  langsung, keterbatasan  pendidikan  dari  aparatur  desa  juga dapat  mempengaruhi  pemanfaatan  atas  dana- dana  yang  diperolehnya  apabila  tidak  disertai dengan peningkatan pengetahuan yang mumpuni terhadap  tata  kelola  dari  penggunaan  dana-dana tersebut.
Secara  umum,  kehidupan  masyarakat  di Kecamatan Ketapang dan Sokobanah merupakan masyarakat  petani  tradisional,  namun  banyak juga  yang  telah  beralih  profesi  sebagai  TKI  di luar  negeri  ataupun  sebagai  anak  buah  kapal (ABK)  atau  berlayar.  Kondisi  ini  menyebabkan desa-desa di Kecamatan Ketapang dan Sokobanah  kehilangan  banyak  pemuda-pemuda yang  berpotensi  untuk  membangun  desanya walaupun  mereka  mampu  membangun  rumah- rumah mewah. Di lain pihak, tingkat kemiskinan secara  keseluruhan  ternyata  juga  masih  cukup tinggi.      Secara  umum,  sarana  dan  prasarana  di wilayah  perdesaanpun  masih  jauh  dari  layak, baik  itu  sarana  kesehatan,  pendidikan,  pasar, jalan dan jembatan dan lain-lain.
Menyambut    diberlakukannya  UU    no.    6 Tahun    2014    tentang    Desa,    maka    kapasitas aparatur desa dalam merencanakan dan mengelola  anggaran  bagi  desanya  harus  lebih baik  dari  sekarang.  Hal  ini  karena  sumber keuangan  desa  tidak  lagi  hanya  mengandalkan bagi  hasil  pemerintah  kota/provinsi,  dana perimbangan,  pendapatan  asli  desa,  ataupun bantuan  serta  hibah  semata,  melainkan  akan  ada alokasi  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  yang  akan  langsung  turun  ke desa  (UU  Desa  pasal  72  ayat  1(b)  dan  ayat  2). Tentu  saja,  secara  kasat  mata  terlihat  bahwa desa-desa  tersebut  akan  memperoleh  anggaran yang  lebih  besar  dari  sebelumnya.  Apalagi,
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa setelah Peraturan Pemerintah (PP)  yang  mengatur  implementasi    dari    UU Desa    tersebut    disahkan,    maka    setiap  desa akan  memperoleh  anggaran  sekitar  Rp.800  juta hingga Rp.1,4 miliar per tahunnya (JPNN, 2014).
Setiap  desa  akan  memiliki  sejumlah  dana yang  jumlahnya      cukup      signifikan      untuk dapat      digunakan    seoptimal      mungkin      untuk pembangunan  desa  tersebut  baik  secara  fisik maupun  non-fisik.  Akan  tetapi,  tanpa  didukung oleh sumberdaya manusia yang  kompeten, maka akan    sia-sialah    anggaran    tersebut  (Effendi, 2008).    Berbagai    keterbatasan    yang    ada    di desa,    sedapat  mungkin  akan  dapat  diatasi dengan  adanya  anggaran  desa.  Sebagai  contoh adalah  kemampuan  desa  dalam  mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
melalui
optimalisasi anggaran desa. Optimalisasi perencanaan  dan  pengelolaan  anggaran  desa diharapkan dapat membuka belenggu keterbatasan yang selama ini mengelilingi desa.
Keterbatasan  tersebut  menyebabkan  desa tidak dapat melakukan inovasi- inovasi pertanian untuk  meningkatkan perekonomiannya terutama di    bidang    pertanian  sebagai  mata  pencaharian pokok  warga  desa.  Hal  ini  disebabkan  berbagai faktor diantaranya :
1. Keterbatasan  Modal  :  mengakibatkan  petani tidak  mampu  membeli  pupuk  yang  harganya semakin  meningkat,  sehingga  berakibat  pada kualitas  hasil  panen.  Selain  itu  keterbatasan modal  ini  berakibat  pada  akses  teknologi sehingga tidak mampu  mengembangkan hasil pertanian,    bahan    baku/bibit/benih    dan sarana prasarana pertanian lainnya.
2. Rendahnya  pendidikan  dan  pengetahuan  : berakibat  pada  ketidakmampuan  melakukan inovasi  pertanian  dan  pemasaran  hasil  tani, serta lambannya penguasaan terhadap teknologi  serta  kurang  paham  masalah manajemen.
3. Rendahnya  pendidikan  dan  pengetahuan  : berpengaruh  pada  bagaimana  penggunaan teknologi,  dimana  saat  ini  petani  masih mempertahankan sistem pertanian yang tradisional.  Pemasaran  hasil  pertanian  hanya masih  terbatas  pada  pasar  desa.  Sehingga ketika  pada  saat  panen  maka  akan  terjadi kelimpahan  hasil  pertanian  yang  berakibat pada  rendahnya  harga  yang  ditawarkan  oleh para pedagang.
Disinilah peran aparatur desa dapat mengambil  perannya  untuk  dapat  mengatasi
problematika    yang    terjadi    didesanya.    Yaitu dengan    menciptakan    program    kerja    dan kegiatan yang dapat  meningkatkan kesejahteraan warga  desa  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan desa  itu  sendiri.  Tahap-tahap  perencanaan keuangan desa harus dikuasai oleh aparatur desa untuk  menghindari  program  kegiatan  yang  tidak bermakna dan tidak berguna yang mengakibatkan  pemborosan  angggaran  dan kesia-siaan. Begitu pula, harus dikuasai kemampuan    untuk    mengimplementasikan semua    program  kegiatan    yang    telah direncanakan  tersebut  secara  disiplin  dan  tepat waktu  agar  tercapai  sasaran  serta  tujuan  dari program tersebut.
Universitas  Trunojoyo  melalui  mahasiswa KKN maupun pengabdian dosen akan memberikan pendampingan kepada aparatur desa untuk  dapat  melakukan  proses  perencanaan hingga  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut dengan  baik.  Pelatihan  dan  pendampingan  akan disesuaikan  dengan  kemampuan  dari  aparatur desa  dan  sumberdaya  yang  ada  di  desa  tersebut. Maksudnya adalah, pendampingan akan didesain dengan  metode  yang  sederhana,  mudah  dicerna dan  dimengerti  oleh  aparatur  desa  namun  tetap memperhatikan  tujuan  dari  pendampingan  itu sendiri.  Apabila  tata  laksana  keuangan  desa  ini dapat  dilaksanakan  dengan  optimal  dan  baik, maka  diharapkan  akan  terciptanya good governance dari  lapisan  pemerintahan  terdasar yaitu  desa.  Harapan terbesar kami adalah bahwa penciptaan good  governance yang  berasal  dari lapisan  terdasar  mampu  memberikan snowball effect kepada  lapisan  pemerintahan  yang  sejajar yaitu desa lainnya serta keluran, dan memberikan firework effect bagi pemerintahan diatasnya.
Beberapa  tujuan  pokok  dalam  kegiatan pengabdian  masyarakat  melalui program KKN-PPM  ini  antara  lain adalah : 1. Meningkatnya  kerjasama  antara  perguruan tinggi,  pemerintah  daerah,  mitra    dalam mewujudkan good governance melalui program KKN PPM.
2. Meningkatkan  kepedulian  mahasiswa  kepada permasalahan  pengelolaan    keuangan  desa, sehingga kemampuan keilmuannya terpanggil di dalam Progran KKN-PPM ini.
3. Meningkatnya  kesadaran  aparatur  desa  dan masarakat    desa    untuk  memperbaiki  kualitas sumberdayanya  dalam  mengelola  anggaran ataukeuangan desa serta meningkatnya kesadaran mahasiswa
tentang pentingnyasebuah tata kelola yang baik dalam
pengelolaan  anggaran  dengan  turut  serta melakukan  pendampingan  kepada  aparatur desa melalui program KKN PPM.
4. Terwujudnya  aparatur  desa  yang  memiliki kompetensi  mumpuni  dalam  melakukan perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan  desa sehingga  tercipta  sebuah  pemerintahan  desa yang    mampu    mengoptimalkan  keuangan desa    dalam    meningkatkan  kesejahteraan desa  melalui  program  kerja  dan  program kegiatan yang berbasis kebutuhan desa.
5. Aparatur desa mampu menyusun perencanaan untuk  program  dan  kegiatan  untuk  tahun anggaran  berikutnya  dengan  perencanaan yang  berbasis  kebutuhan  dan  berdasarkan evaluasi  dari  program  berikutnya.  Aparatur desa    juga    diharapkan  mampu  menyusun dokumen-dokumen terkait perencanaan keuangan desa.
6. Aparatur    desa    mampu    melakukan pengelolaan    keuangan    desa    sesuai    dengan peraturan  yang  berlaku  dan  menjalankan program  yang  telah  direncanakan  secara disiplin dan tepat waktu.

## METODE
Kelompok  sasaran  Program  KKN-PPM  ini adalah Aparatur Desa berada di daerah perdesaan di  Kecamatan  Ketapang  (desa  Karanganyar  dan Desa Ketapang Timur) dan Kecamatan Sokobanah  (desa  Bira  Tengah).  Kelompok  atau masyarakat  ini  akan  menjadi  sentra  kegiatan KKN-PPM  dengan  harapan  kegiatan  akan  lebih fokus dan tepat sasaran.  Pada tahun sebelumnya di Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sokobanah Kabupaten
Sampang (Desa
Karanganyar,  Desa  Ketapang  Timur  dan  Bira Tengah) pernah mendapatkan pendampingan dari LPPM  dalam  bentuk  penyuluhan  pertanian, manajemen desa dan pemberdayaan komunitas.
Metode  pelaksanaan  kegiatan  KKN-PPM adalah  melalui  penyuluhan  dan    pelatihan perencanaan  dan  pengelolaan  keuangan  desa dengan mengacu pada peraturan dan perundang- undangan  yang  ada  meliputi:  (i)  survey pendahuluan atas kondisi aparatur dan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan, (ii) persiapan bagi para mahasiswa sebagai pendamping atau fasilitator; (iii) pelatihan dan pendampingan disertai praktek dari aparatur desa; (iv) evaluasi program.
Pelaksanaan latihan/praktek dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap, yaitu :
1. Survey  Kapasitas  Sumberdaya  Aparatur Desa :   S urvey pendahuluan  dilakukan untuk
mengetahui informasi  terkait dengan keadaan dari  aparatur  pada  masing-masing  desa  yang akan dijadikan sebagai tempat kegiatan ini. 2. Persiapan mahasiswa pendamping : Mahasiswa akan diberikan pembekalan terkait dengan  materi-materi    perencanaan  dan pengelolaan keuangan desa berikut prakteknya.  Materi  yang  diberikan  berupa modul dan kertas kerja dan simulasi sehingga mahasiswa  juga  memiliki  pemahaman  yang komprehensif  terhadap  perencanaan  dan pengelolaan keuangan desa.
3. Penyuluhan  dan  Penyadaran  : Dosen pembina dan mahasiswa peserta KKN terlebih dahulu memberikan  penyuluhan pendahuluan kepada aparatur desa terkait dengan keuangan desa  dan  pentingnya  penguasaan  dari  para Aparatur untuk dapat melakukan perencanaan dan pengelolaan dari keuangan desa.
4. Pendampingan/konsultasi: Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pendampingan dalam  menyusun perencanaan untuk  tahun  berikutnya  dan  pengelolaan keuangan desa untuk tahun berjalan. Mahasiswa akan mengalokasikan 4 jam setiap hari untuk melakukan pendampingan tersebut, sedangkan dosen pendamping akan melakukan pendampingan sekaligus monevin. Para  mahasiswa  dapat  menentukan  dan membagi peran secara mandiri untuk memenuhi  kewajiban    tersebut.  Selama kegiatan
KKN-PPM berlangsung, mahasiswa/tutor  akan  terus  memantau  dan membina  kelompok  sasaran  sampai  mereka menguasai dan terampil dalam mengaplikasikannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN - Pelaksanaan Survey
Terdapat  2  jenis  survey  yang  dilakukan  oleh tim, yang pertama adalah survey yang dilakukan untuk  mendeteksi  wilayah  KKN  PPM  yang dinilai  kondusif  dan  bersedia  sebagai  tempat terlaksananya  KKN  PPM.  Sedangkan  jenis survey kedua adalah untuk melakukan komunikasi  intensif  dengan  pihak  Kecamatan dan  Desa  terkait  dengan  kegiatan  KKN  PPM yang  akan  dilaksanakan  di  Desa  tersebut.      Tim tidak hanya melakukan pendekatan dengan pihak Desa,  akan  tetapi  juga  dengan  Pihak  Kecamatan karena beberapa hal berikut ini :
 Pihak Kecamatan mengetahui dengan seksama  tentang  kondisi  dari  seluruh  desa yang ada dalam wilayah pemerintahannya.
 Pihak  Kecamatan  memberikan  rambu-rambu agar KKN-PPM tidak mengambil lokasi pada Desa  yang  akan  melaksanakan  Pemilihan Kepala Desa (PilKades) dengan atmosfir  politik  yang  kurang  kondusif. Apalagi,  topik  atau  tema  dari  KKN-PPM kami  adalah  pengelolaan  keuangan  desa, dimana saat ini sedang menjadi trending topic di  Indonesia  dan  menjadi  isu  sentral  ketika terjadi pemilihan Kepala Desa.
 Kecamatan memiliki fungsi pembinaan terhadap  Desa-Desa  yang  ada  dalam  wilayah pemerintahannya. Termasuk didalamnya adalah  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  dari siklus perencanaan
hingga pertanggungjawabannya  dan  pula  posisi Sekretaris  Desa  adalah  pegawai  negeri  sipil (PNS) dari Kecamatan.
Seluruh  masukan  dari  Kecamatan  merupakan bahan penting bagi Tim untuk menyusun strategi agar  program  KKN-PPM  yang  telah  dirancang dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Selanjutnya Tim melakukan survey ke beberapa desa tersebut sekaligus  memberitahukan  bahwa  akan  ada program  KKN-PPM  disamping  program  KKN regular. Tidak semua desa yang disurvey tersebut bersedia  untuk  ditempati  sebagai  wahana pelaksanaan KKN-PPM karena tema pengelolaan keuangan desa masih merupakan tema yang tidak popular bahkan terkesan sensitif untuk dibicarakan. Setelah survey beberapakali dilakukan, akhirnya, terpilihlah ketiga desa yaitu desa  Ketapang  Timur,  desa  Karang  Anyar,  dan desa  Bira  Barat  sebagai  lokasi  bagi  pelaksanaan KKN-PPM  dengan  tema  pengelolaan  keuangan desa ini.
Survey pendahuluan tahap kedua dilaksanakan  oleh  kelompok  KKN  yangakan bertempat  di  Desa  tersebut.  Kelompok  KKN tersebut akan menemui KepalaDesa dan aparatur desa  sebagai  tindak  lanjut  dari  survei  yang dilakukan  oleh  Tim.Selain  itu,  kelompok  KKN juga  akan  mempersiapkan  tempat  tinggal  serta fasilitasyang  dibutuhkan  selama  program  KKN dan  KKN-PPM  ini  berlangsung.  Berikutnya adalah pada saat pemberangkatan perdana KKN, sekali  lagi  tim  KKN  PPM  juga  turut  mengawal ke  desa  masing-masing  sekaligus  melakukan dialog  dengan  Camat  atau  Sekretaris  Camat  dan dengan Kepala Desa. Tim KKN-PPM menjelaskan  kepada  pejabat  terkait  tersebut mengenai  mekanisme  pelaksanaan  KKN-PPM yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dan oleh Tim KKN-PPM.

## - Identifikasi Masalah Pasca Survey
Ketiga lokasi desa tersebut memiliki karakter pemerintahan  desa  yang  tidak  sama.  Identifikasi masalah  dapat  pula  memetakan  permasalahan pokok  desa  terhadap  pengelolaan  keuangan desanya.  Berikut  ini  adalah  hasil  identifikasi masalah pada setiap lokasi:

## a. Desa Ketapang Timur
Desa  Ketapang  Timur  berada  tidak  jauh  dari jalan  utama  Kecamatan  Ketapang.  Desa  ini memiliki  Kepala  Desa  yang  telah  menjabat selama  2  tahun.  Kepala  Desa  telah  mengikuti Pelatihan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.  Kepala  Desa  tidak  memberikan  begitu banyak  komentar  ketika  tim  mengemukakan tentang  Program  KKN  PPM  tetapi  tidak menyatakan berkeberatan dengan program tersebut.
Setelah  beberapa  kali  melakukan  dialog dengan  Kepala  Desa,  tim  memiliki  pandangan bahwa  Kepala  Desa  ternyata  tidak  mengikuti pelatihan  pengelolaan  keuangan  desa  yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur  dan  mewakilkannya  kepada  Sekretaris Desa  karena  pada  saat  yang  bersamaan  harus berada  pada  acara  penting  lainnya.  Kemudian, Kepala  Desa  tidak  begitu  dapat  memberikan umpan  balik  ketika  kami  mengajak  berdialog tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa di daerahnya.  Sayangnya,  pada  saat  itu  kami  tidak bertemu  dengan  perangkat  desa  lainnya  dan hanya  Kepala  Desa.    Kesimpulan  awal  yang dapat  kami  berikan  setelah  beberapa  kali  survey tersebut  adalah  bahwa  Kepala  Desa  memahami bahwa  ia  mengelola  anggaran  yang  cukup  besar akan  tetapi  secara  teknis  pengelolaan  sepertinya tidak terlalu paham.

## b. Desa Karang Anyar
Desa Karang Anyar terletak jauh dibagian dalam dari wilayah Kecamatan Ketapang dan berbatasan dengan Kecamatan Sokobanah. Kepala  Desa  sudah  memasuki  periode  ke-2 kepemimpinannya. Sejak awal survey tim KKN- PPM, Kepala Desa sudah menunjukkan antusiasme terhadap program yang akan dijalankan  selama  pelaksanaan KKN ini.  Kepala Desa  Karang  Anyar  tidak  pernah  menghadiri Diklat Pengelolaan
Keuangan Desayang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur  dengan  alasan  pada  saat  itu  ada  situasi darurat  di  desa  sehingga  Kepala  Desa  beserta aparatur  desa  lainnya  tidak  dapat  meninggalkan desa.    Sambutan  Kepala  Desa  yang  cukup
antusias  turut  meningkatkan  antusiasme  tim KKN  PPM  bahwa  pelaksanaan  program  akan berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Kepala Desa menjelaskan bahwa ia dan jajarannya  akan berusaha  untuk  mengikuti  seluruh  aturan  yang ada  walaupun  dengan  latar  belakang  pendidikan yang  tidak  bersentuhan  dengan  perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

## c. Desa Bira Tengah
Berbeda  dari  kedua  desa  sebelumnya,  Desa Bira  Tengah  berada  dalam  wilayah  Kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Sokobanah. Desa ini  adalah  sasaran  terbaru  setelah  Desa  sasaran sebelumnya dinilai tidak kondusif untuk dijadikan  tempat  pelaksanaan  program  KKN PPM  dengan  tema  pengelolaan  keuangan  desa. Desa  Bira Tengah  menjadi  lokasi  terjauh  karena Kecamatan
Sokobanah terletak setelah Kecamatan Ketapang.
Tim  KKN-PPM  memperoleh  rekomendasi  dari aparatur  Kecamatan  bahwa  Desa  Bira  Tengah dapat  dijadikan  sebagai  lokasi  pelaksanaan KKN-PPM.  Setelah  melakukan  beberapa  kali survey,  tim  menemukan  adanya  keunikan tersendiri  di  Desa  ini.  Kearifan  lokal  masih sangat kental dan ternyata juga sangat mempengaruhi situasi pemerintahan desa.
Hasil survey Desa Bira Tengah menunjukkan bahwa  posisi  kekosongan  kekuasaan  sebenarnya tidak  mengganggu  jalannya  pemerintahan  desa karena  Plt.  Kepala  Desa  dapat  berkomunikasi dengan  baik  dengan  Kepala  Desa  serta  seluruh aparat  desa.  Hal  ini  terlihat  bahwa  Plt.Kepala Desa  masih  berada  di  Kecamatan  untuk melaksanakan pelayanan kepada warga walaupun  jam  sudah  menunjukkan  jam  2  siang. Begitupun, kami  diantar  untuk  menemui  Kepala  Desa  ( de facto )  dan  mendiskusikan  pelaksanaan  program KKN-PPM.  Secara  eksplisit  Kepala  Desa menyatakan tidak hadir dalam Diklat pengelolaan keuangan desa yang diadaakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur karena diwakilkan  pada  Sekeretaris  Desa,  namun menyambut  baik  apabila  akan  ada  pembinaan pengelolaan  keuangan  desa  melalui  program KKN-PPM.
Monitoring Pelaksanaan Pendampingan Mandiri Sebelum  pelaksanaan  KKN,  seluruh  peserta telah memperoleh bimbingan teknis pra- pemberangkatan. Akan tetapi, bagi peserta KKN yang  berasal  dari  Fakultas  Ekonomi  telah  pula
diberikan  pengarahan  secara  khusus  terkait materi  pengelolaan  keuangan  desa  dan  teknis pelaksanaan  pendampingan  ketika  di  lapangan. Mahasiswa akan melakukan penelusuran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, mengumpulkan  kopi  dari  dokumen-dokumen pengelolaan desa untuk dipelajari, dan melakukan  pengamatan  serta  pendampingan pada  saat  aparatur  desa  melaksanakan  tugas terkait dengan pengelolaan keuangan desa.   Hal tersebut ternyata tidak semudah yang diperkirakan sebelumnya. Walaupun kegiatan ini sudah  memperoleh  ijin  dan  dukungan  dari pejabat  terkait,  akan  tetapi  aparatur  desa  tidak memiliki jadwal yang tetap dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut ternyata terjadi  karena  aparatur  desa  tidaklah  sama dengan petugas kelurahan yang berkantor dengan jam  kerja  tertentu.  Aparatur  desa,  kecuali Sekretaris  Desa,  adalah  warga  desa  yang diberikan  kepercayaan  oleh  Kepala  Desa  untuk membantu jalannya pemerintahan desa dan memiliki  pekerjaan  tetap  yang  berbeda-beda. Sehingga,  mahasiswa  membutuhkan  beberapa kali  melakukan  pendekatan  dan  kunjungan kepada  aparatur  desa  yang  berwenang.  Selain didampingin  tim  KKN  PPM,  peserta  juga
didampingi dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing  Lapangan  (DPL)  yang  juga memiliki
kemampuan pada bidang manajemen pengelolaan keuangan desa. Sebelum penyuluhan diselenggarakan,  tim  KKN-PPM  melaksanakan monitoring  terhadap  pelaksanaan  KKN-PPM oleh  mahasiswa.  Pada  setiap  desa  ditemukan fenomena  yang  hampir  sama  dan  tidak  cukup menggembirakan.  Hasil  dari  monitoring  tersebut adalah :
 Dokumen  Perencanaan  seperti  RPJMDes, RKPDes,  dan  APBDes  tidak  sepenuhnya disusun oleh aparatur desa.
 Tidak  semua  Kepala  Desa  memahami  peran dan  tugasnya  dalam  mengelola  Keuangan Desa.  Penelusuran  menunjukkan  bahwa seluruh  dokumen  disusun  oleh  petugas  dari Kecamatan  walaupun  proses  penyusunan tetap melibatkan aparatur desa.
 Tidak hanya dokumen perencanaan, dokumen penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  juga masih menggantungkan penyusunannya kepada  petugas  Kecamatan.  Bendahara  Desa dan  aparatur  desa  lainnya  lebih  ke  fungsi pencatatan kas masuk dan kas keluar.
Gambar 1. Proses Pendampingan Aparat Desa
Peserta
KKN tetap melaksanakan pendampingan dan penyuluhan tentang bagaimana  seharusnya  pengelolaan  keuangan desa  dilaksanakan.  Berdasarkan  penelusuran peserta  KKN  dan  dokumen  yang  berhasil dikumpulkan,  tim  KKN-PPM  menjadwalkan untuk melaksanakan penyuluhan dengan memberikan  materi  kepada  aparatur  desa  dan petugas  dari  Kecamatan  yang  selama  ini memberikan bantuan untuk menyusun dokumen- dokumen  pengelolaan  keuangan  desa  dan melakukan  review  terhadap  dokumen-dokumen tersebut.

## Pelaksanaan Penyuluhan Bagi Aparat Desa
Penyuluhan bagi Aparatur Desa dilaksanakan pada minggu ke 3 dari pelaksanaan KKN setelah tim  dan  peserta  KKN  mempelajari  seluruh dokumen,  hasil  survey,  dan  hasil  wawancara dengan  aparatur  desa  dan  aparatur  kecamatan. Melihat dari hasil tersebut, tim KKN memutuskan  untuk  memberikan  materi  yang menitikberatkan pula pada pembangkitan kesadaran kepada aparatur desa tentang pentingnya  pemahaman  terhadap  pengelolaan dana desa. Terutama jika dilihatdari tanggungjawab  dan  resiko  yang  harus  dihadapi apabila ditemukan ketidakpatuhan hingga kecurangan atas pengelolaan tersebut.
Selain  itu,  kami  juga  menitikberatkan  bahwa kemampuan  aparatur  desa  dan  masyarakat  desa dalam  merencanakan  pembangunan  desanya akan dapat memakmurkan desa itu sendiri, yaitu dengan  memaksimalkan  potensi  yang  dimiliki desa  dan  kesempatan  yang  dimiliki  desa  untuk dapat  melakukan  optimalisasi  terhadap  potensi tersebut.  Sedangkan  bagi  petugas  Kecamatan kami  memberikan  penyuluhan  agar  fungsi pembinaan  tidak  berubah  menjadi  memanjakan dengan  terus  menerus  membuatkan  seluruh dokumen  tersebut.  Karena  apabila  petugas kecamatan yang menyusunkan dokumen pengelolaan  keuangan  desa,  maka  fungsi pembinaan  ataupun  fungsi  pengawasan  dari kecamatan akan luntur. Kami menegaskan bahwa apabila good governance dapat diwujudkan pada tata  kelola  keuangan  desa,  maka  akan  terwujud masyarakat  desa  yang    mandiri  dan  tentunya akan  memberikan  efek  domino  yang  baik  bagi tata  kelola  pemerintah  di  atasnya  hingga  ke pemerintah  pusat.  Nah,  disinilah  peran agent  of change dari  aparatur  desa  tersebut  terwujud. Penyuluhan  ini  dilaksanakan  serentak  di  3  desa dengan  pemateri  yang  sudah  memiliki  sertifikat Training of Trainer (TOT) manajemen
pengelolaan  keuangan  desa  dari  Ikatan  Akuntan Indonesia  Jawa  Timur  sebagai  mitra  dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kondisi  riil  dilapangan terhadap  pelaksanaan  kegiatan  KKN-PPM  dapat disimpulkan bahwa:
1. Selama ini, penyusunan dokumen pengelolaan keuangan  desa  masih  lebih  banyak  ditangani oleh petugas Kecamatan karena aparatur desa masih  kesulitan  untuk  dapat  melaksanakan secara mandiri.
2. Dengan  diberlakukannya  UU  Desa,  Kepala Desa  dan  aparatur  desa  sudah  mulai menyadari  bahwa  peran  dan  tanggungjawab mereka semakin besar dan harus segera untuk dapat  berbenah  diri  dan  mulai  untuk menerapkannya.
3. Akan tetapi, hal tersebut masih membutuhkan proses  yang  harus  lebih  didukung  lagi  oleh pemerintah daerah dan praktisi akademisi dari perguruan tinggi serta dari masyarakat.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  setelah berlangsungnya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :
1. Kegiatan  pengabdian  semacam  ini  masih perlu  untuk  ditindaklanjuti  dan  ditingkatkan frekuensinya,  karena  sifatnya  yang  khusus dan  fokus  hanya  pada  beberapa  desa  dapat memberikan  efek  yang  lebih  mendalam  bagi jajaran aparatur desa dan masyarakat desa.
2. Melalui  program  pendamping  desa  yang disiapkan  oleh  Kementerian  Desa  dan  DT, pemerintah  harus  menyiapkan  pendamping desa yang kompeten.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  2017. Sampang  dalam Angka . Sampang.
Djasuli,  M.  2016. Pengembangan  Model  LKMS (Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari’ah) dengan  Pola  Grameen  Bank  dalam  Upaya Penguatan  Ekonomi  Masyarakat  Petani Garam di Pulau Madura . Laporan Penelitian. LPPM UTM. Bangkalan.
Efendi,
L. 2008. Usaha usaha Pemberdayaan  Masyarakat. Penerbit Insani. Malang.