## PENDAPAT SYAFI’IYAH DAN HANAFIYAH TENTANG WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI BERJARAK JAUH DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH
Abstract
Ahmad Khotim
STAI At-Tahdzib,
Jombang, Jawa Timur email: akhodjala.tbi@gmail.co m
Background. Marriage is a very strong contract (mitsaqan galidzan) between a man and a woman as a form of worship to Allah SWT to form a family that is sakinah mawadah wa rohmah. Marriage in the Indonesian legal system, especially for those who embrace Islam, requires a marriage guardian which is regulated in articles 19 to 23 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and article 18 of the minister of religion regulation number 11 of 2007 concerning registration of marriages. Guardianship is an inseparable part of a marriage, because a guardian is a person who must be present when a marriage takes place. The involvement of a guardian in a marriage determines (valid or not) the marriage contract in the view of Islamic law.
Aim. This research was written to answer the questions outlined in 2 (two) problem formulations, namely: (1) How to find out the opinion of Imam Shafi'i and Imam Hanafi regarding the law of guardianship because the reason is that the prospective husband is far away. (2) What is the legal adhalnya guardian because the prospective husband is far away in the view of Maslahah Mursalah . Methods. The library data needed in this study will be collected using collection techniques. in this qualitative research will use inductive analysis.
Results. According to Syafi'iiyah the existence of a marriage guardian absolutely must exist in a marriage. Because marriage without a guardian's permission is invalid. Meanwhile, Hanafiyah's permission for a guardian is not a legal requirement for marriage, but only complements the marriage vows.  Based on Maslahah Mursalah's analysis regarding the adhal of a guardian for the reason that the husband-to-be comes from a remote area, there is no argument from the Koran or hadith that prohibits it. There are also no prohibitions (obstacles) on marriage in the form of kinship relations, sexual relations, and sexual relations (rodlo') to be carried out by the bride and groom.
Keywords: g uardian adhal, imam syafi’i and hanafi, maslahah mursalah

## PENGANTAR
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Perkawinan merupakan salah satu ajaran syariat Islam. Di dalam suatu perkawinan, perwalian adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan itu sendiri, karena seorang wali adalah orang yang harus ada pada saat dilangsungkannya suatu perkawinan. Keterlibatan seorang wali di dalam suatu perkawinan, sangatlah menentukan (sah atau tidaknya) akad perkawinan dalam pandangan syari’at Islam. 2
1 Pasal  1  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  1tahun1974  tentang  perkawinan,  Pustaka Anak Bangsa, 2015.
2 Abdul  Wahab  Khalaf, Ilmu  ushulal-fiqh ,  Jakarta,  Majelis  al-a’la  al-Indonesia  lil  al-dakwah  al- islamiyah 1972, Cet.  IX, 100.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya seorang  wali,  sebab  itu  wali menempati  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  perkawinan, seperti diketahui dalam prakteknya yang mengucapkan ikrar ijab  adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar qabul adalah pihak laki-laki, disinilah peranan wali  yang sangat menentukan sebagai wakil dari  pihak  calon pengantin perempuan. 3 Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah dalam perkawinan merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai wanita  yang  bertindak  untuk menikahkannya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam wali dibagi menjadi dua macam yaitu  wali nasab dan wali hakim. 4 Yang dimaksud wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan  melangsungkan  perkawinan. 5 Sedangkan wali hakim adalah wali yang bertindak sebagai walinikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak  diketahui keberadaanya atau ghaib atau adhal . 6
Sedangkan menurut para ulama definisi wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut  telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syariat dilarang. 7
Sedangkan jika ditarik dalam pandangan maslahah mursalah, bahwa maslahah mursalah seperti yang diterangkan oleh Sapiudin Sidiq dalam bukunya, adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu  yang  baik menurut akal sehat pada hakikatnya tidak bertentangan dengan syara’ . 8
Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat problematika ini dengan mengungkap kajian fiqh Imam Syafi’i dan Imam Hanafi agar memperoleh kejelasan secara spesifik dan detail, dan juga dalam tinjauan Maslahah Mursalah dengan artian merealisasikan kebaikan ( ijadal- manfaah ) dan menolak kerusakan atau bahaya ( daf al-mafsadah ).

## REVIEW LITERATUR

## Pengertian Wali Nikahdan Wali Adhal
Secara bahasa (etimologi) wali mempunyai arti pelindung, penolong,  atau penguasa. 9 Sedangkan menurut istilah (terminologi) sebagaimana yang  dirumuskan  oleh  Wahbahaz-Zuhaili adalah  kekuasaan  atau  otoritas  yang  dimiliki seseorang  untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (atas seizin) orang lain. 10
Ulama  madzhab  Hanafiah,  sebagaimana  yang  dikutip  Amin  Suma  membagi perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa ( alwalayahalaan-nafs ), perwalian terhadap harta ( al-walayah„alaal-mal ), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus ( al-walayahalaan-nafsi wa al-mali ma’an). Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah ‘ala an-nafs , yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan ( al-Isyraf ) terhadap  urusan  yang  berhubungan  dengan  masalah- masalah  keluarga  seperti  perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak  (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah,  atau  kakek, dan parawali  yang  lain. 11 Sedangkan menurut Imam Syafi’i sebagaimana Amir Syarifudin  menjelaskan
3 Mahmud Yunus, Hukum perkawinan dalam Islam . Jakarta, H.Dakarya Agung,1979, h.53.
4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (2)
5 Tihami  dan Sohari Sahrani, Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap .  Jakarta,  Rajawali Press, 2010, h.95.
6 Tihamidan Sohari Sahrani, Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap. ,h.97.
7 Wahbahal Zuhailiy, Al fiqhal islamiyah wa adillatahuhu , Juz 9, bagian 6, h.203.
8 Sapiudin Sidiq, Ushul fiqh , Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2011, h.88-89.
9 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia ( Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan ), Jakarta, Kencana, 2006, h.89.
10 Muhammad  Amin  Suma, Hukum  keluarga  Islam  di  dunia  Islam ,  Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada, 2004, h.135.
11 Ibid ,h.136
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
bahwa  setiap  akad  perkawinan  dilakukan  oleh  wali,  baik  perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat akalnya. 12
Menurut  Amir  Syarifuddin  sendiri,  yang  dimaksud  dengan  wali  secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap  dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu  kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara  hukum,  baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya sendiri. 13
Sedangkan  menurut  Abdurrahman Al-Jaziri, wali dalam nikah adalah  orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali. Yang di maksud wali adalah: bapak atau  orang  yang  mendapat  wasiat  darinya,  kerabat ashabah ,  orang  yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya). 14
Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang akan menikah dan hak perwaliannya di peroleh berdasarkan garis keturunan dari pihak laki-laki atau berdasarkan kekuasaan.
Sedangkan wali Adhal sendiri dari kata Adhal yang menurut bahasa  (etimologi)  berasal  dari bahasa arab yaitu ( adhala  ya‟dilu adlan) yang artinya  mencegah atau menghalang-halangi.  Wali adhal adalah wali itu tidak mau  menikahkan wanita  yang sudah baligh  yang akan menikah dengan seorang pria yang se - kufu‟. 15

## Dasar Hukum Adanya Wali
Dasar keharusan adanya wali dalam perkawinanya itu QS. An-Nur ayat 32, yang artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.
Kemudian  jumhur  ulama  selain  Hanafiah  mengatakan, akad  nikah  tidak  sah kecuali  dengan kehadiran  seorang  wali.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT:  “ Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya” (Al-Baqarah: 232). 16
Imam  Syafi’i  mengatakan  “ayat ini  merupakan  dasar  yang  paling  kuat dan jelas yang menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada  artinya  lagi  para  wali menghalangi  perkawinan”. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad  SAW yang artinya: “Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali” . 17
Hadis tersebut memberi pemahaman bahwa pernikahan tanpa wali,  tidak  dianggap  sah  oleh syari’at.  Hal  itu  diperkuat  oleh  hadis  yang  diriwayatkan  Aisyah, yang artinya:  “Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mnendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya, jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. ” 18

## Macam-macam Wali
Wali nikah terbagi menjadi empat macam yaitu, wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.  Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan  wanita  yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat  perbedaan  pendapat di  antara  ulama
12 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakaht dan undang-undang perkawinan , Jakarta, Kencana, 2006, h.74.
13 Ibid ,h.69.
14 Abdurrahman Al-Jaziri, Fikih Empat Madzhab , Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015, h.54.
15 Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  munakahat:  Kajian  fikih  nikah  lengkap. Jakarta,  Rajawali  Pers, 2010, h.102.
16 Wahbahal Z u h a i l i y , Al fiqhal islamiyah wa adillatahuhu , Juz 9,bagian 6, h.83.
17 Ibid
18 Ma’had Aly Al-Zamachsyari, Metodelogi ayatul ahkam , Kediri, Lirboyo Press, 2015, h.84
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
fikih.  Imam  Malik  mengatakan bahwa perwalian itu di dasarkan atas ashabah, kecuali anak  laki- lakidan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. 19
Imam Syafi’i berpegang pada ashabah , yakni bahwa anak laki-laki termasuk ashabah seorang wanita, berdasarkan hadits Umar r.a sebagai berikut: “Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdik dari kalangan keluarganya, atau penguasa”. 20
Sedangkan  Imam  Malik  tidak  menganggap  ashabah  pada  anak,  berdasarkan  hadis  ummu salamah  r.a.: “ Sesungguhnya  Nabi  SAW, menyuruh anaknya (yakni Ummu Salamah) untuk menikahkan (ibunya) terhadapnya”.
Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan waliab’ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomor satu, sedangkan nomor dua menjadi wali ab’ad . Jika nomor satu tidak ada, maka nomor dua menjadi wali aqrab , dan nomor tiga menjadi wali ab’ad dan seterusnya. 21 Dalam  madzhab Syafi‟i, jika urutannya diuraikan lebih detail dan rinci lagi adalah sebagai  berikut:  Ayah  kandung,  Kakek,  atau  ayah  dari  ayah, Saudara  (kakak/adik  laki-laki)  se-ayah dan se-ibu, Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah tidak se-ibu, Keponakan dari saudara yang se-ayah dan  se-ibu, Keponakan  dari  saudara yang  se-ayah  saja, Saudara  laki-laki  ayah  (paman) dan Anak paman (sepupu). 22
Wali hakim adalah wali yang berasal dari qadhi atau hakim, Rasulullah SAW bersabda: “Maka  hakimlah  yang  bertindak  menjadi  wali  bagi  seseorang  yang  tidak  ada walinya.” 23 Orang- orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah (sulthan), khalifah (pemimpin), penguasa (rais),  atau qadhinikah yang diberi  wewenang  dari  kepala  negara  untuk  menikahkan  wanita  yang berwali hakim. 24 Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang- orang  yang  terkemuka  dari  daerah  tersebut  atau  orang-orang  yang  alim.  Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut: 25 Tidak ada wali nasab, Tidak cukup  syarat-syarat  pada  wali aqrab atau  wali ab’ad ,  Wali aqrab  gaib atau  pergi  dalam  perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 Km. atau dua hari perjalanan, Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui, Wali aqrab nya adhal , Wali aqrab nya berbelit-belit (mempersulit), Wali aqrab nya sedang ihram, Wali aqrab nya sendiri yang akan menikah, dan Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.
Wali  hakim  tidak  berhak  menikahkan:  wanita yang  belum  baligh, Kedua  belak  pihak  (calon wanita dan pria) tidak sekufu, tanpa seizin wanita yang akan menikah dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.
Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau  calon  istri.  Adapun  cara pengangkatannya  (cara tahkim )  adalah  calon  suami  mengucapkan tahkim kepada  seseorang  dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengani (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini”. 26 Wali tahkim terjadi apabila: wali nasab tidak ada , wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu dan tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR) Wali maula adalah  wali  yang  menikahkan  budaknya.  Artinya  majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada  dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela
19 Amir  Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, (antara fiqh munakahat dan undang- undang perkawinan) , Jakarta, Kencana, 2006, h.73.
20 Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap ,  Jakarta,  Rajawali  Press, 2010, h.96.
21 Ibid , h.97.
22 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia fikih nikah 8: pernikahan , Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, h.114-115.
23 Tihami dan  Sohari  Sahrani, Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap ,  Jakarta,  Rajawali  Pers, 2010, h.97.
24 Ibid , h.97. 25 Ibid , h.98.
26 Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap ,  Jakarta,  Rajawali  Pers, 2010, h.98.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
menerimanya.  Maksud  perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. 27

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan digunakan adalah menggunakan jenis penelitian pustaka ( library research ), yakni  penelitian  yang  objek  utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, dan bahan dokumenter lainnya. 28
Penelitian  hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum Islam secara normatif- yuridis seperti ini bersifat teoritis-rasional dan pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. 29

## HASIL PENELITIAN

## Wali Adhal Menurut Imam Syafi’i
Menurut Al-Khatib Asy-Syirbini salah seorang ulama madzhab Syafi’i berpendapat bahwa wali adhal adalah keadaan wali yang tidak mau menikahkan wanita dibawah perwaliannya yang sudah aqil baligh, baik wanita tersebut berakal ataupun lemah akalnya dengan seorang lelaki yang sekufu atau sepadan. 30
Sedangkan menurut Imam Syafi’i, apabila ada seorang wanita yang sudah baligh dan berakal meminta dikawinkan dengan calon suami yang seimbang, maka wali wajib mengawinkannya. Jika wali menolaknya, maka boleh dikawinkan oleh pemerintah (hakim), ini yang disebut wali adhal . 31 Sementara itu  dalam  pandangan  madzhab  syafi‟i  mengenai  kafa‟ah,  kesepadanan  atau keseimbangan dalam pernikahan merupakan hal yang jika tidak terwujud maka akan memunculkan aib. Acuannya adalah persamaan dengan istri terkait kesempurnaan atau kerendahan selain keterbebasan cacat- catat dalam pernikahan. Sebab, persamaan dalam keterbebasan cacat-cacat dalam pernikahan tidak mesti berarti bahwa masing-masing dari kedunya sepadan dengan pasangannya. Kesepadanan menurut madzhab Syafi’i  yang dijadikan acuan terkait ada  empat  hal;  nasab,  agama, merdeka, dan pekerjaan. 32
Yang  pertama  adalah nasab, manusia terbagi menjad dua golongan yaitu arab dan non arab (asing). Arab terbagi menjadi dua kelompok yakni quraisy dan non quraisy. Orang-orang Quraisy memiliki kesepadanan dengan orang quraisy yang lain, kecuali jika salah satu dari mereka berasal dari bani hasyim dan bani muthalib, karena orang quraisy selain mereka tidak sepadan dengan mereka. Jika seorang  wanita  dinisbatkan  kepada  seseorang  yang  membuatnya  menjadi terhormat antara  orang tersebut, maka suaminya pun harus dinisbatkan dengan seseorang yang seperti itu pula. Baik berasal dariarab maupun selain arab. Kesimpulannya, kesepadanan nasab dijadikan acuan  paling  utama. Ketentuan  terkait  arab  diterapkan  juga  selain  arab.  Dengan  demikian dapat dikatakan, orang Persia misalkan lebih utama dari pada orang Nabath, dan Bani Israel lebih utama dari pada orang Qithbi. 33 Kemudian  kesepadanan yang kedua adalah agama, calon suami dan  istri dalam hal agama selayaknya  sama-sama menjaga kehormatan diri dan  keistiqomahan.  Jika  sesorang  dikatakan  fasik karena melakukan perbuatan zina, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang menjaga kehormatan dirinya meskipuan laki-laki tersebut telah bertaubat dan pertaubatannya baik, karena pertaubatan dari perbuatan zina tidak bisa menghapus aib dan kesan buruk pada masyarakat umumnya. Jika dia fasik
27 Ibid, h.99.
28 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah , Jakarta: Bumi Aksara,1996,h.145.
29 Hasjim Abbas, Metodologi penelitan hukum Islam, Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer, Jombang, Universitas Darul Ulum, 2010, h.11,14.
30 Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbiniy, Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’anil Minhaj , Beirut, Darul kutub al-ilmiyyah, 1415 H, jilid.3, h.252-253.
31 Mustafa Al-Khin, dkk, Fiqih syafi’i sistematis . Terj. Anshori Umar Sitanggal, Semarang,  CV As- Syifa, 1994, h.267.
32 Abdurrahman Al-Jaziri, Fikih Empat Madzhab , Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2015, h.120.
33 Ibid ,h.125
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
karena  minum khamr atau  berbohong kemudian dia bertaubat, maka salah satu pendapat dia dinyatakan  sepadan dengan wanita yang istiqamah. Dia juga yang berpendapat dia tidak  sepadan. Lalu, yang dijadikan acuan terkait agama adalah keislaman bapak.  Jika  bapak  dari  calon  mempelai wanita adalah seorang muslim, maka wanita tersebut tidak sepadan dengan calon mempelai laki-laki yang bapaknya non muslim.
Kesepadanan yang ketiga adalah status merdeka. Mengenai status merdeka, maka orang yang masih memiliki keterkaitan dengan nasab budak tidak sepadan dengan seorang wanita yang terbebas dari status merdeka. Yang  dijadikan acuan dalam hal ini adalah bapak bukan ibu. Dengan demikian siapa yang dilahirkan oleh seorang ibu yang berstatus budak, maka dia tidak sepadan dengan wanita yang dilahirkan  oleh wanita yang merdeka. 34
Kemudian kesepadanan yang keempat adalah pekerjaan. Menurut madhzab Syafi’i seseorang yang berstatus sebagai pekerja rendahan menurut kebiasaan yang berlaku seperti tukang sapu, penjaga lingkungan, pembantu  rumah tangga atau yang biasa disebut dengan istilah marbot, tidak sepadan dengan wanita  yang memiliki pekerjaan  yang dipandang terhormat. Orang  yang  berprofesi  sebagai karyawan  tidak  sepadan  dengan  anak  perempuan pengusaha,  dan  anak  laki-laki  pengusaha  tidak sepadan  dengan  anak  perempuan  seorang  ulama  atau  hakim  berdasarkan  pertimbangan  tradisi  yang berlaku dalam masyarakat umum.
Adapaun  mengenai  harta  kekayaan  tidak  bias  dijadikan  tolak  ukur  terkait kesepadanan. Dengan demikian seorang laki-laki yang miskin menikah  dengan perempuan kaya, maka keduanya dapat dikatakan sepadan. Namun  sebagian  dari  kriteria-kriteria  ini  tidak  dapat  dihadapkan  dengan kriteia-kriteria yang lainnya. Misalkan jika seorang wanita yang berstatus sebagai  wanita  merdeka tetapi  fasik,  sementara  laki-lakinya  seorang budak  namun  shaleh, maka status budak tidak dapat dihadapkan dengan kefasikan, sehingga keduanya sama-sama gugur. 35
Dari  keterangan  diatas dapat disimpulkan, bahwasanya seseorang laki-laki atau calon suami yang berasal dari daerah jauh dari tempat asal wanita  yang akan menjadi calon isrtinya, bukan lah termasuk dari faktor kafa’ah atau kesepadanan yang bisa menggugurkan pilihan seorang wanita untuk menikah  dengan seorang laki-laki tersebut. Dalam  arti  seorang wali tidak boleh  menolak dengan alasan karena calon suami dari anaknya yang berasal dari daerah jauh.
Kemudian  terkait  penyelesaian  wali Adhal ,  Imam  Jalaluddin  Al-Mahalli  yang  merupakan ulama  Madzhab  Syafi’i  menerangkan  dalam  kitabnya:  “Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah  dimuka  hakim  setelah  diperintah  dan  nyata-nyata  menolak  untuk melangsungkan  perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya  berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah dihadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali aḍhal akan tetapi sebaliknya  bila  ia  tidak  bersedia  mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali aḍhal .
Demikian keterlibatan seorang hakim dalam menghadapi wali adhal dan  upaya  awal  untuk mengansitipasinya, namun demikian bila dipahami bahwa upaya tersebut akan membawa hasil jika si wali kembali dari adhal (bertaubat), yaitu bersedianya untuk melangsungkan akad perkawinan.
Dari keterangan di atas semakin jelas, bahwasanya langkah pertama  yang  disajikan  ulama fiqih  madzhab  ini  dalam  menghadapi  wali Adhal tersebut, yakni melalui hakim agar wali yang bersangkutan menarik kembali taubat dari Adhal- nya, langkah awal tersebut dapat di pahami sebagai wujud  dari analogi terhadap sejarah masa lalunya, yaitu sejarah wali Adhal yang  terjadi  pada  masa Rasulullah, dan pelakunya adalah Ma’qil IbnuYasar.
Demikianlah  penjelasan  dari  Imam  Syafi’i  dan  Ulama  Madzhab  Syafi’i mengenai permasalahan wali adhal berikut upaya penyelesaiaannya,  dan dari penjelasan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam Mazhab  Syafi’i,  wali a ḍhal akan tampak  dan  nyata sebagai  suatu  problem dalam  perwalian, jika telah dibuktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai ke adhal an - nya tersebut,  hakim  berkewajiban  untuk  mengupayakan  agar  perkawinan  orang yang dibawah perwaliannya bisa berlangsung dengan cara  yang pertama, yakni wali yang adhal tersebut untuk
34 Abdurrahman Al-Jaziri, Fikih empat madzhab , Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2015, h.122.
35 Abdurrahman Al-Jaziri, Fikih empat madzhab , Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2015, h.123.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 ISSN (Online)  : 2503-1929
mencabut ke a ḍhal an - nya  dan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan jikalau wali tersebut masih  mencegah atau enggan maka hakimlah yang berkewajiban untuk menempuhcarakeduayaitu penggantian wali menjadi wali hakim.

## Wali Adhal Perspektif Imam Hanafi
Al-Kasaniy Al-Hanafiy  ulama  madzhab  Hanafi  menyatakan  bahwa  wali adhal adalah wali yang menghalangi wanita merdeka yang telah aqil baligh untuk menikah dengan seorang lelaki yang sekufu dengannya. 36
Keterangan  yang  lain  dari  madzhab  Hanafi  juga  menjelaskan  mengenai wali aḍhal , sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri  melalui kitabnya, bahwa menurut ulama madzhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil , maka jalan penyelesaianya disebut  sama  halnya  dengan  penyelesaian  atas  wali  yang  ghaib yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab’ad (jauh).
Dalam keterangan Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwasanya Imam Hanafi menjelaskan sebagai berikut; 37 “Apabila ada seorang bapak mencegah (melarang) anak ia telah patut untuk dikawinkan,  lagi  pula  pasangan  calon  suami  telah  sekufu  dan  dengan  membayar  mahar mitsil ,  maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah Adhal dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah  kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak  ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya”.
Dalam  pandangan  madzhab  Hanafi  mengenai  kesepadanan,  yakni  kesamaan  antara  laki-laki dan  perempuan  ada  beberapa  hal  yakni:  nasab,  Islam,  pekerjaan,  merdeka,  agama,  dan  harta (kekayaan). Laki-laki yang mempunya nasab lebih rendah dari perempuan dapat dikenali dengan cara asal muasal laki-laki tersebut bukan dari suku atau kalangan wanita yang hendak dinikahinya. Menurut madzhab ini manusia dikategorikan menjadi  dua  golongan  yaitu  ajam  (bukan  arab)  dan  arab. Sedangkan bangsa arab sendiri terdiri dari dua golongan yakni quraisy dan non quraisy. Jika laki-laki berasal dari quraisy dan perempuan dari quraisy, maka ini sah dari segi nasab,  meskipun  mereka berlainan  suku.  Misalkan  perempuan  dari  suku  hasyim  sedangkan laki-laki dari suku naufal. Jika mempelai wanita berasal dari bangsa  arab  selain  qurasy,  maka  setiap  orang  arab  menjadi  sepadan dengannya meskipun dari suku yang berbeda. Dari sini dapat disimpulkan bahwa laki-laki selain arab tidak sepadan dengan  wanita quraisy tidak  pula dengan wanita arab, dalam kondisi apapun  dan juga laki-laki arab dari selain quraisy tidak sepadan dengan wanita quraisy dalam kondisi apapun. 38
Kemudian mengenai persamaan agama islam, yang dimaksud adalah jika bapaknya kafir dan dia (laki-laki) itu sendiri muslim, maka tidak sepadan dengan wanita muslim yang kedua orang tuanya juga muslim. Dan mengenai status merdeka, orang yang dimerdekakan tidak sepadan dengan wanita yang merdeka dengan sendirinya meskipun bapaknya dimerdekakan, karena tingkatan wanita merdeka tersebut  lebih  tinggi  tingkatannya.  Jika  bapak  dan kakek wanita merdeka tersebut juga merdeka, sementara bapak dari laki-laki tersebut merdeka namun kakeknya tidak, maka laki-laki tersebut tidak sepadan  dengan  wanita  tesebut.  Demikian  jika  kedua  orang  tuanya  muslim  tapi  kakeknya  tidak, dia tidak sepadan dengan wanita tersebut.
Adapun mengenai keahlian atau pekerjaan, yaitu keahlian keluarga  suami harus sepadan dengan dengan keahlian keluarga istri maka ini berlaku ini berlaku menurut kebiasaan dan tradisi yang
36 Abu Bakr bin Mas’ud Al-Kasaniy, Bada’i Ash-Shana’i fi Tartibi Asy-Syara’i , Beirut, Darul Kutub Al- Ilmiyyah, 1406 H, jld. 2, h.252.
37 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul fiqih alal mazhibul al arbaah ,  Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015, h. 41.
38 Abdurrahman  Al-Jaziri, Kitabul fiqih alal mazhibulal arbaah , Jakarta, Pustaka  Al-Kautsar, 2015, h. 112.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
ada di masyarakat pada umumnya. Yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah penghormatan terhadap keahlian atau pekerjaan diantara masyarakat pada umumnya. 39
Dalam segi harta, para ulama madzhab ini berselisih pendapat mengenai masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat harus ada kesamaan  dalam  hal  materi,  sedangkan  pendapat  yang  lain disyaratkan mampu membayar mahar setara yang disegarakan sesuai dengan yang diterapkan di dalam kalangan mereka. Oleh karena itu suami tidak harus menunaikan seluruh mahar yang disegerakan dan yang ditangguhkan serta nafkah untuk  keperluan sehari-hari jika tidak memiliki keahlian. Jika tidak maka bila dia  mempunyai penghasilan  yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, berarti dia  sepadan dengan wanita tersebut dalam segi harta. Pendapat kedua merupakan  makna eksplisit dalam riwayat dan shahih, tetapi perlu  diperhatikan bahwa  madzhab  Hanafi  tidak  menetapkan persyaratan  adanya seorang wali  dalam  pernikahan. 40 Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  penyelesaian  wali adhal menurut madzhab ini adalah dengan cara perwalian menjadi pindah kepada  wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya.

## Wali Adhal Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah
Secara etimologi maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal  maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan  yang  mengandung  manfaat.  Apabila  dikatakan bahwa  perdagangan  itu  suatu  kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan  menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya  manfaat lahir dan batin. 41
Secara terminologi  terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Menurut Imam Ghazali yang dimaksud dengan maslahat adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam  yang lima tersebut disebut mafsadah , yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat .
Sebagaimana yang  diterangkannya  dalam  kitab  Al-Mustashfa:  “Adapun  maslahat  pada dasarnya  adalah  ungkapan  dari  menarik  manfaat  dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah  memelihara  tujuan  syara‛/hokum  Islam, dan tujuan syara’  dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip  ini  disebut  maslahat,  dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat”.
Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa al-maslahat itu ada tiga: al-Maslahah yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash /dalil tertentu. Inilah  yang dikenal dengan al-Maslahah al- Mu’tabarah . Al-Maslahah semacam ini  dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam. Yang  kedua Al-Maslahah yang dibatalkan/digugurkan oleh nash /dalil tertentu. Inilah yang  dikenal  dengan Al-Maslahahal-Mulghâh . Al-Maslahah semacam  ini  tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dan yang  ketiga adalah Al-Maslahah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu  yang  membenarkan  atau  menolak/menggugurkannya. Al- Maslahah inilah  yang  dikenal  dengan Al-Maslahahal-Mursalah .  Para  pakar  hukum  Islam  berbeda pendapat apakah Al-Maslahahal-Mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum
39 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitabul fiqih alal mazhibul al arbaah , Jakarta,  Pustaka Al-Kautsar, 2015, h.113.
40 Ibid , h.114.
41 Husain Hamid Hasan, Nazariyah al-maslahah fi al-Fiqh al-Islamy , Kairo, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971, h.34.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
Islam atau tidak. Dengan pembagian  semacam  itu  sekaligus  dapat  diketahui  tentang  salah  satu persyaratan maslahah  mursalah ,  yaitu  tidak  adanya  dalil  tertentu/khusus  yang  membatalkan  atau membenarkannya. 42
Secara  ringkas,  objek maslahah  mursalah difokuskan  terhadap  lapangan yang tidak terdapat dalam nash al-Qur’an  ataupun hadis yang  menjelaskan hukum-hukumnya. Juga difokuskan terhadap hal-hal yang tidak terdapat pada qiyas atau ijma’ yang berhubungan dengan kejadian tersebut. 43
Alasan para ulama’  yang menggunakan maslahah mursalah sebagai  berikut: 44 1) Kemaslahatan  manusia  itu  selalu  baru  dan  tidak  ada  habisnya.  Maka  jika  hukum tidak dihadapkan dengan kemaslahatan yang baru, maka banyak  kemaslahatan  manusia  di  berbagai  waktu  dan  tempat tidak ada. Hal ini tidak sesuai karena tujuan menetapkan hokum antara lain menetapkan kemaslahatan umat manusia.  2)  Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat  nabi, tabi’in,  mujtahid  akan  jelas  bahwa  banyak  sekali  hokum  yang  mereka  terapkan  demi  kemaslahatan umum. Bukan karena saksi yang dianggap oleh syar’i. 3) Bahwa dalam hukum-hukum Islam terdapat unsur kemaslahatan bagi umat  manusia. Asumsi seperti ini akan menimbulkan dugaan kuat akan legalitas maslahah sebagai  salah  satu  metode  penetapan  hukum.  Sedangkan  mengikuti  dugaan kuat adalah sebuah keharusan.
Imam  Ghazali  membagi  maslahat  dipandang  dari  segi  kekuatan  substansinya  sebagaimana dijelaskannya sebagai berikut:“Maslahah dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap/penyempurna), yang tingkatannya berada dibawah hajat”.
Lebih  lanjut  lagi  Imam  Ghazali  menerangkan: “Kelima dasar/prinsip ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Merupakan  tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya seperti:  Keputusan  syara’  untuk  membunuh  orang  kafir  yang  menyesatkan  dan  memberi hukuman kepada pembuat bid’ah yang mengajak orang lain untuk  mengikuti bid’ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat. Keputusan syara’ mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan  kejahatannya), sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara.  Kewajiban hadd karena minum minuman keras, karena dengan sanksi ini akal  akan terpelihara; di mana akal merupakan dasar pen-taklif-an Kewajiban hadd karena berzina, sebab dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan terpelihara. Kewajiban memberi hukuman kepada para penjarah dan pencuri, sebab dengan sanksi  ini  harta  benda  yang  menjadi  sumber  kehidupan  manusia  itu  akan  terpelihara.  Kelima  hal  ini menjadi kebutuhan pokok mereka”.
Imam  Ghazali  menerangkan  syarat maslahah  mursalah untuk  dijadikan pedoman penetapan hukum  Islam  sebagaimana keterangan dalam  kitab Al-Mustashfa: 45 “Adapun maslahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidaklah jauh (dianggap melenceng) ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan  dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu  yang memperkuatnya (Itulah maslahah mursalah). Contohnya orang-orang  kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup.  Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari  tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita  membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara’. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan  dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh  semua  termasuk
42 Rachmad  Syafi’ie, Ilmu  ushul  fiqih  untul  IAIN,  STAIN,  PTAIS, Bandung,  CV.  Pustaka  Setia,  1999, h.121.
43 Ibid , h.121
44 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu ushul fikih kaidah hukum Islam , Jakarta, Pustaka Amani, 2001, h.122
45 Al Ghazâli, Al-mustashfâminilmial ushûl , Tahqiq Muhammad Sulaiman Al-Asqory,  Libanon,  Daral- Kutubal-Ilmiyyah, 1997, h.420
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara’ . Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara’  adalah  memperkecil  angka pembunuhan,  sebagaimana  halnya  jalan  yang  mengarah  itu  sedapat  mungkin  harus  dibendung.  Bila kita  tidak  mampu  mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil  angka kematian itu. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa maslahat itu menjadi tujuan syara’ , bukan  berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu  yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh maslahat yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. Maslahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni maslahat itu statusnya darurat (bersifat primer), qat’iyat (bersifat pasti), dan kulliyat (bersifat umum)”.

## PEMBAHASAN
Penyelesaian Wali Adhal  karena  Calon  Suami  Berjarak  Jauh  dalam  Tinjauan  Maslahah

## Mursalah
Setelah menguraikan pandangan Al-Ghazâli tentang al-Maslahah al-Mursalah ,  dapat disimpulkan  bahwa  menurut  Al-Ghazâli, al-Maslahahal-Mursalah dapat  dijadikan hujjah dengan persyaratan-persyaratan  sebagai  berikut: Al-Maslahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’/penetapan  hukum  Islam  (yang  dimaksud  adalah  untuk  memelihara  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta benda). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya al-maslahahal-mursalah . Al- Maslahatal-Mulgah (yang bertentangan dengan nash atau ijma’ harus ditolak. Demikian juga maslahat garibah (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan Al Ghazâli menyatakan maslahat semacam  itu  hakikatnya  tidak  ada. Al-Maslahah itu  harus berupa maslahat  daruriyah atau hajiyah yang  menempati kedudukan daruriyah . Al-Maslahat al- Tahsiniyah tidak dapat  dijadikan hujjah /pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama al- Maslahah al-Mursalah .
Selain harus sejalan dengan tujuan syari’at, maslahah mursalah juga tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar syara’  dan dalil-dalil hukum.  Berkaitan dengan adhal- nya seorang wali karena alasan calon suami yang berasal dari daerah jauh, tidaklah terdapat dalil dari al-Quran maupun hadis yang melarang. Pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua mempelai juga  tidak ada larangan (halangan) pernikahan berupa hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan se-susuan ( rodlo’ ). Jika  dilihat berdasarkan hukum Islam terkait dengan yang dilakukan  wali yang menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya ini  adalah  wali adhal yang  dzalim.  Wali  yang dimaksud  dalam  kasus  di  atas adalah adalah wali nasab (ayah) yang menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya karena menganggap calon suami dari anaknya ini berasal dari daerah yang jauh.
Dilihat dari maslahah daruriyah kehidupan manusia itu memiliki lima  prinsip  yaitu, memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara keturunan, memelihara harta. Demi menjaga hal tersebut maka sebaiknya wali nasab mencabut adhal nya dan bertaubat dengan cara menjadi wali nikah sebagaimana mestinya, jika tidak maka ditakutkan akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan.
Sedangkan  apabila  dilihat  dari  segi  tingkatan,  termasuk maslahahhajjiyah ,  yang  dimana termasuk dalam kebutuhan sekunder yang dimana dalam pernikahan maslahah ini seperti pencatatan perkawinan.  Dan  jika  dikaitkan dengan pembahasan ini, wali nikah adalah salah satu syarat  sah-nya pernikahan dalam hukum undang-undang perkawinan di Indonesia.  Seorang  wali nasab (ayah) yang tidak mau mewalikan anak perempuannya  dalam pernikahan, maka hakim sebaiknya bertindak sebagaimana mestinya  demi  terciptanya  kemaslahatan  dan  mencegah  kemudharatan.  Karena  jika
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
ISSN (Online)  : 2503-1929
dinilai akal sehat, perkawinan merupakan maslahah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur’an dan Sunnah, maupun ijma’ ulama terdahulu.
Apabila kita kaitkan dengan dalil-dalil hukum bahwa wali nasab dapat dikatakan adhal apabila sudah ada permintaan dari calon mempelai wanita, kafa’ah antara  calon  mempelai,  adanya  perasaan saling  mencintai  dari  kedua mempelai, alasan wali bertentangan dengan syara’. Jika perkara ini dikaitkan  dengan kemaslahatan dan ditinjau  dari hukum positif, wali hakimlah yang  berhak menjadi wali nikah. Dengan adanya putusan ini calon mempelai dapat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim sebagai pengganti wali nasab  yang adhal . Pernikahan yang sah menurut hukum karena terpenuhinya rukun  pernikahan yaitu adanya wali dan dapat dicatat pernikahan tersebut secara sah sehingga pernikahan kedua calon mempelai legal menurut hukum.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian dan analisa pemikiran Syafi’iyah dan Hanafiyah mengenai wali yang adhal atau enggan menjadi wali nikah karena  calon  suami  berasal  dari  daerah  jauh,  dan  juga ditinjau dari pandangan maslahah mursalah , dapat disimpulkan Menurut Syafi’iyah keberadaan wali nikah mutlak harus ada dalam suatu pernikahan. Sebab perkawinan tanpa izin wali adalah tidak sah. Sedangkan Hanafiyah perizinan wali bukan termasuk syarat sah dalam perkawinan, melainkan hanya penyempurna  janji  perkawinan.  Dan  juga  dalam  pandangan  Syafi’iyah  dan  Hanafiyah,  bahwasanya seseorang laki-laki atau calon suami yang berasal dari daerah jauh dari tempat asal wanita yang akan menjadi calon istrinya, bukanlah termasuk dari faktor kafa’ah atau kesepadanan yang bisa menggugurkan pilihan seorang wanita untuk  menikah dengan seorang laki-laki tersebut. Dalam  arti seorang wali  tidak boleh menolak dengan alasan karena calon suami dari anaknya yang  berasal dari daerah jauh. Di sisi lain Hanafiyah juga tidak mewajibkan adanya wali dalam perkawinan.
Berdasarkan  analisis Maslahah  Mursalah mengenai adhal -nya  seorang  wali karena alasan calon suami yang berasal dari daerah jauh, tidaklah  terdapat  dalil  dari al-Quran  maupun  hadis  yang melarang. Pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua mempelai juga tidak ada larangan (halangan) pernikahan berupa hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan se-susuan ( rodlo’ ). Apabila dikaitkan dengan dalil-dalil hukum bahwa wali  nasab  dapat  dikatakan adhal apabila  sudah  ada permintaan  dari  calon  mempelai wanita, kafa’ah antara calon mempelai, adanya perasaan saling mencintai dari kedua mempelai, alasan wali bertentangan dengan syara’.  Jika perkara ini dikaitkan dengan kemaslahatan dan ditinjau dari hokum positif, wali hakimlah yang berhak menjadi wali nikah. Dengan adanya  putusan ini calon mempelai dapat melaksanakan pernikahan dengan wali  hakim sebagai pengganti wali nasab yang adhal . Pernikahan yang sah  menurut hukum karena terpenuhinya rukun pernikahan yaitu adanya wali  dan  dapat  dicatat  pernikahan  tersebut  secara  sah  sehingga pernikahan kedua calon mempelai legal menurut hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Hasjim. (2010). Metodologi Penelitan Hukum Islam (Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer).
Jombang: Universitas Darul Ulum.
Aḥmad Al Maḥalli, Jalaluddin bin Muḥammad. (1974). Syarh Minhajal-Talibin . Surabaya: Maktabah Nabhan.
Al Ghazâli. (1997). Al Mustashfâmin Ilmial Ushûl. Tahqiq Muhammad Sulaiman Al-Asqory . Libanon: Dar al-Kutubal Ilmiyyah.
Al-Aqil,  Muhammad  bin  Abdul  Wahab.  (2005). Manhaj aqidah Imam As-Syafi’i .  Jakarta:  Pustaka Imam Syafi’i.
Ali, Mohammad Daud. (2005). Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Al-Jaziri, Abdurrahman.  (1994). Fikih Empat Madzhab . Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2015.  Al-khin, Mustafa. Fiqih Syafi’i Sistematis. Terj. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV As-Syifa.
Al-Zamachsyari, Ma’had Aly. (2015). Metodelogi Ayatul Ahkam . Kediri: Lirboyo Press.
Al-Zuhailiy, Wahbah. (1992). Al Fiqh al Islamiyah wa Adillatahuhu , Juz 9. Arifin, Futuhal. Biografi Empat Imam Madzhab. Jakarta: Pustaka Qalami.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021 ISSN (Online)  : 2503-1929
Asy-Syirbainiy, Muhammad  bin Ahmad  Al-Khatib.  (1415  H). Mughnil MuhtajIla Ma’rifati Ma’anil Minhaj . Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah. Basyir, AhmadAzhar. (2004). Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta: UII Press. Bin  Mas’ud  Al-Kasaniy,  Abu  Bakr.  (1406  H.). Bada’I Ash-Shana’ifi Tartibi Asy-Syara’i .  Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
Depag RI. (2009). Al-Qur’an Terjemah, Kudus Menara Kudus. Departemen  Agama  RI.  (1985/1986). Pedoman pembantu pegawai pencatat nikah .  Jakarta:  proyek pembinaan sarana keagamaan Islam.
Dewan redaksi ensiklopedi Islam, (2006). Ensiklopedi Islam CETIX; Jakarta: PT Ichtiarvanhoeve. Gunawan, Imam. (2013). Metode penelitian kualitatif : Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Hamdani, Al. (2002). Risalah nikah hukum perkawinan islam . Jakarta: Pustaka Amani. Ibnu Qudamah Almunqaddasi, Al- Imām Syamsuddīn Abī Faraj Abdurraḥmān. Almugnī Wa Syarḥ Al- Kabīr . Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah. Idrīs Al-Syafi’ī, Al-Imām Abī Abdillah Muhammadbin. (1983). Al-umm . Beirut: DarulFikr. Jauhari, Wildan. (2018). Biografi Imam Abu Hanifah . Jakarta: Rumah Fiqih Publhising. Khalaf, AbdulWahab. (1972). Ilmu ushulal-fiqh . Jakarta: Majelis Al- a‟la Al-Indonesia Lil Al-dakwah Al-Islamiyah Cet.IX
Muthiah,  Aulia. (2017). Hukum Islam dinamika sepitar hukum keluarga .  Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press.
Nasution, S. (2015). Metode research penelitian ilmiah . Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2015) Pustaka Anak Bangsa.
Rusdi, Ibnu. (2007). Bidayatul mujtahid . Jakarta: Pustaka Amani Sahrani,  Soharidan  Tihami.  (2010). Fikih munakahat: kajian fikih nikah  lengkap .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Sarwat,  Ahmad.  (2019). Ensiklopedia fikih nikah 8: pernikahan .  Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Sidiq, Sapiudin. (2011). Ushul fiqh . Jakarta: Kharisma Putra Utama, Suma,  Muhammad  Amin. (2004). Hukum keluarga Islam di dunia Islam .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Syarifuddin,  Amir. (2000). Hukum perkawinan islam di Indonesia, Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan , Jakarta: Kencan.