## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR CIKATOMAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2017
Oleh: NURSALIM Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis Coimnoersalim@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  yang  dilakukan  di  Pasar  Cikatomas  tentang  implementasi  kebijakan  pemungutan retribusi pasar yang dilakukan dan dikelola oleh Unit  Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas sebagai pelaksana  Teknis  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Kabupaten  Tasikmalaya  diharapkan mampu menjadi penunjang pendapatan asli daerah.Pendekatan yang digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan unit analisis  yaitu unit  pelaksana teknis pasar  cikatomas. Informan yang dipilih adalah mempunyai relevansi yang dibutuhkan penelitian terdiri dari Kepala Unit  Pelaksana  Teknis  Pasar  Cikatomas,  Kasubbag  TU  Unit  pelaksana  teknis  Pasar  Cikatomas, Petugas  Pemungut  retribusi,  dan  pedagang  pasar  cikatomas.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  studi  kepustakaan,  observasi,  wawancara.  Data  dianalisis  secara  kualitatif  dengan deskriptif  analisis  yang  didukung  oleh  data  primer  dan  data  sekunder.Hasil  penelitian  terkait Implementasi  kebijakan  tentang  pemungutan  retribusi  pasar  di  Pasar  Cikatomas  dapat  diketahui bahwa  1)implementasi  kebijakan  pemungutan  retribusi  pasar  di  pasar  cikatomas  telah  dilakukan, namun  masih  terdapat  beberapa  indikator  yang  belum  sesuai  dengan  pelaksanaannya.  2) hambatan-hambatan  yang  ditemukan  dalam  pengimplementasian  kebijakan  diantaranya  adalah para  pedagang  yang  belum  sadar  akan  kewajibannya  juga  dari  sumber  daya  pelaksana  yang kurang  berkompeten,  hal  ini  menunjukan  belum  maksimal,  dimana  kebijakan  yang  dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum    belum  mencapai  target  retribusi  yang  telah  ditentukan.  3)  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan  dalam  pengimplementasian  kebijakan  tentang  retribusi  pasar  di  pasar cikatomas diantaranya adalah pihak UPT pasar cikatomas yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pemberian  arahan  kepada  para  pedagang  tentang  adanya  pemungutan  retribusi.  Faktor-faktor yang  berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan tentang  pemungutan  retribusi  pasar  di  Pasar Cikatomas yaitu :Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap pelaksana, Struktur birokrasi.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pemungutan Retribusi Pasar
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Penyerahan  sumber  keuangan  daerah baik  berupa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah maupun dana perimbangan merupakan konsekuensi  dari  adanya  penyerahan  urusan pemerintah  kepada  daerah  yang  diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Suatu daerah yang
mempunyai pendapatan asli daerah  yang  cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya  dan  kemakmuran  masyarakat  juga akan  tercipta.  Untuk  mendukung  peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka perwujudan  otonomi    daerah  dilakukan  upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan retribusi daerah.
Selanjutnya  dalamPasal  285  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerahdirumuskan bahwa :
Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri  dari  atas  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Perimbangan  (Dana  Bagi Hasil/DBH,  Dana  Alokasi  Umum/DAU, Dana  Alokasi  Khusus/  DAK),  Pinjaman Daerah  dan  lain-lain  pendapatan  yang sah.  Dalam  hal  ini,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  merupakan  pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  hasil  Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, hasil pengelolaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan
otonomi  daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Retribusi pasar adalah sejumlah pungutan yang  dibebankan  kepada  setiap  pedagang  yang berjualan  di  suatu  pasar.  retribusi  pasar  biasanya terdiri  dari  retribusi  kebersihan,  retribusi  parkir khusus,  retribusi  MCK  atau  retribusi-retribusi yang lainnya.
Sama seperti daerah lain Pasar
Cikatomas  sebagai  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas Perindustrian  Dan  Perdagangan  merupakan sumber  potensial  daerah.  mengingat  Pasar Cikatomas  merupakan  salah  satu  dari  5  (lima) pasar  yang  berada  di  Kabupaten  Tasikmalaya tepatnya  berada  di  Kecamatan  Cikatomas Kabupaten
Tasikmalaya menurut aturan pemerintah  merupakan  pasar  tipe  A  yang bukanya  harus  setiap  hari,  tetapi  dikarenakan berbagai hal alasan para pedagang dan berpindah-pindahnya  para  Pedagang  ke  Pasar lain yang berdagang di Pasar Cikatomas ini maka Pasar  Cikatomas  hanya  buka  setiap  senin  dan kamis  dan  ada  juga  beberapa  kios  yang  buka setiap hari. Pasar Cikatomas dikelola sendiri oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dilaksanakan oleh UPT Pasar Cikatomas merupakan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Dengan  adanya  Pasar  Cikatomas  ini pengelolaan  dan  pemungutan  retribusi  pasar secara  lebih  mendalam  merupakan  hal  yang menarik  terutama  dari  sisi  retribusi  pasar  yang berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Dengan  demikian  penelitian  diharapkan akan  memeiliki  arti  yang  penting,  karena  hasil penelitian  akan  menjadi  masukan  yang  berharga bagi pengelola Pasar Cikatomas sebagai
Pelaksana  Teknis  Dinas  Perindustrian  Dan Perdagangan  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tasikmalaya  dalam  meningkatkan  Pendaptan Asli  Daerah  (PAD)  dan  dituntut  untuk  dapat membuat atau mengembangkan dan melaksanakan implementasi kebijakan pemungutan retribusi.
Namun,  berdasarkan  hasil  penjajagan yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  Pasar  Cikatomas terlihat  bahwa  Implementasi  Kebijakan  tentang Pemungutan  Retribusi  pasar  oleh  UPT  Pasar Cikatomas  masih  belum  optimal,  hal  itu  terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :
1. Target  pemasukan  retribusi  sebesar  Rp. 137.000.000,-/tahun  pada  Tahun  2017  yang dimulai  pada  Bulan  Juli-Desember  hanya terealisasi 57% yaitu sebesar Rp.78.090.000,-.
Dan  pada  Bulan  Januari-Juni  Tahun  2017 belum  dilakukan  pemungutan  retribusi  pasar
dikarenakan  masih  dalam  tahap  relokasi  dan penempatan para pedagang di Pasar Cikatomas yanag masih baru.
2. Kurang  tegasnya  para  petugas  pemungut retribusi  yang  dimiliki  UPT  Pasar  Cikatomas dalam memungut  tarif  retribusi  sesuai Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Retribusi  Jasa Umum, Pemungutan retribusi dilakukan setiap hari  kepada  pedagang  yang  buka  setiap  hari dan sebagian di hari pasar yaitu hari senin dan kamis  saat  semua  pedagang  membuka kiosnya,  sehingga  mengakibatkan  penarikan retribusi  tidak  maksimal.  Petugas  yang menarik  retribusi  sering  kecolongan  oleh sikap  pedagang yang  tidak membayar retribusi pada hari itu sehingga para pedagang menunggak pembayaran retribusi.
3. Kurangnya komunikasi antara petugas pemungut retribusi dengan para
pedagang/wajib  retribusi  sehingga  tingkat kesadaran  dan  partisipasi  pedagang  dalam membayar  retribusi  pasar  masih  rendah. Contohnya  :  para  pemungut  retribusi  kurang menekankan  kapan  jatuh  tempo  pembayaran retribusi.
Beberapa indikator kelemahan dan permasalahan  di  bidang  pengelolaan  pasar tersebut  dapat  menyebabkan  tidak  optimalnya penerimaan/pendapatan retribusi pasar Cikatomas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten  Tasikmalaya  melalui  UPT  Pasar Cikatomas sebagai pelaksana dariDinas Perindustrian Dan Perdagangan  Kabupaten Tasikmalaya dituntut untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tentang pemungututan  retribusi  pasar  secara  efektif  demi meningkatkan  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat fokus permasalahan yaitu : 1. Bagaimana implementasi kebijakan pemungutan  retribusi  pasar  oleh  UPT  Pasar Cikatomas ?
2. Faktor-faktor  apa  yang  menjadi  hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang  pemungutan  retribusi  pasar  di  Pasar Cikatomas ?
3. Usaha-usaha  apa  saja  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan-hambatan  yang  timbul dalam mengimplementasikan kebijakan tentang  pemungutan  retribusi  pasar  di  Pasar Cikatomas ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Implementasi
Implementasi  dari  setiap  kebijakan  merupakan suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi  dari  berbagai  variabel.  Hal  ini  penting untuk  dianalisis  guna  mengetahui  prakondisi- prakondisi
yang diperlukan sehingga implementasi  berhasil,  serta  untuk  mengetahui hambatan-hambatan  utama  yang  mengakibatkan implementasi gagal.Implementasi kebijakan akan lebih  mudah  dipahami  apabila  menggunakan suatu  model  atau  kerangka  pemikiran  tertentu, suatu  model  akan  memberikan  gambaran  secara lengkap mengenai suatu obyek, situasiatau proses tersebut serta bagaimana korelasi antara komponen-komponen tersebut. Namun demikian, sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  maka  akan dianalisis bagaimana proses implementasi program tingkat keberhasilannya. Dengan tingkat keberhasilan  program  tersebut,  faktor-faktor  apa saja  yang  mendukung  implementasi  program. Demikian  pula,  jika  ada  hambatan  yang mengurangi  tingkat  keberhasilan  implementasi program  tersebut,  faktor-faktor  apa  saja  yang menjadi hambatan tersebut.
Sehubungan  dengan  itu  Aderson  (Arifin  Tahir,
2015 : 56) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :
1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
2. Hakikat proses administrasi.
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan.
4. Efek atau dampak dari implementasi. Implementasi  kebijakan  dapat  juga  diartikan sebagai  pelaksanaan dari  kebijaksanaan  - kebijaksanaan. Implementasi kebijakan /
kebijaksanaan dapat juga dikatakan implementasi pembangunan atau implementasi program pembangunan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan  oleh  banyaknya  variabel  atau  faktor- faktor  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain. Dalam  pandangan  Edwards  III  (Arifin  Tahir, 2015:  61)  implementasi  kebijakan  dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :
a. Komunikasi
b. Sumber Daya
c. Sikap Pelaksana
d. Struktur Birokrasi

## 2.2 Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  secara  sederhana dapat  diartikan  sebagai  proses  menerjemahkan peraturan  ke  dalam  bentuk  tindakan.  Dalam praktiknya  implementasi  kebijakan  merupakan suatu  proses  yang  begitu  kompleks  bahkan  tidak
jarang  bermuatan  politis  karena  wujudnya intervensi berbagai kepentingan.
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai  tujuan  nya.  Tidak  lebih  dan  tidak kurang.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan publik,  maka  ada  dua  pilihan  langkah  yang  ada, yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam bentuk  program-program  atau  melalui  formulasi kebijakan derivat atau  turunan  dari  kebijakan publik tersebut. Secara umum, model implementasi  kebijakan  di  Indonesia  masih menganut model continentalis .
Goeorge  C.  Edward  III.  Edward  III menamakan model implementasi kebijakn publiknya  dengan  istilah  direct  and  indirect impact  on  implementation.  Dalam  pendekatan yang  diterapkan  oleh  edward  iii,  terdapat  empat variabel  yang  sangat  menentukan  keberhasilan keberhasilan  implementasi suatu  kebijakan,  yaitu (i)  Komunikasi  (ii)Sumber  daya  (iii)  Disposisi (iv) Struktur birokrasi.
Variabel  pertama  yang  memepengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan, menurut edward iii, adalah komunikasi, menurutnya,  sangat  menentukan  keberhasilan pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan publik.  Implementasi  yang  efektif  terjadi  apabila para  pembuat  keputusan    sudah  mengetahui  apa yang  akan  mereka  kerjakan.  Pengetahuan  atas apa  yang  akan  mereka  kerjakan  dapat  berjalan bila  komunikasi  berjalan  dengan  baik  sehingga setiap  keputusan  kebijakan  dan  peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan)  kepada  bagian  personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan  pun  harus  tepat,  akurat,  dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusandan  para  implementor  akan  semakin konsisten  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
Menurut Edward III (Leo Agustino, 2016 : 137)  terdapat  indikator  yang  dapat  dipakai (digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu :
a. Transmisi;  penyaluran  komunikasi  yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi  yang  baik  pula.  Seringkali yang  terjadi  dalam  penyaluran  komunikasi adlah adanya salah
pengertian (miskomunikasi)  hal  ini  disebabkan  karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi  sehingga  apa  yang  diharpakan terdistrosi di tengah jalan.
b. Kejelasan;  komunikasi  yang  diterima  oleh para  pelaksana  kebijakan  haruslah  jelas  dan tidak membingungkan.
c. Konsistensi;  perintah  yang  diberikan  dalam pelaksanaan  suatu  komunikasi  haruslah konsisten  (untuk  diterapkan  dan  dijalankan) ini  karena  jika  perintah  yang  diberikan sering berubah-ubah, maka dapat
menimbulkan  kebingungan  bagi  pelaksana di lapangan.
Menurut  George  Edward  III  (Widodo, 2010  :  97)  komunikasi  diartikan  sebagai  “proses penyampaian  informasi  komunikator  kepada komunikan”.  Informasi  mengenai  kebijakan publik  menurut  Edward  III  (Widodo,  2010:97) perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan  agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus  mereka  persiapkan  dan  lakukan  untuk menjalankan  kebijakan  tersebut  sehingga  tujuan dan  sasaran  kebijakan  dapat  dicapai  sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut  Edward  III  yang  dirangkum (Winarno, 2005:127) Terdapat beberapa hambatan  umum  yang  biasa  terjadi  dalam transmisi komunikasi yaitu: “Pertama,  terdapat  pertentangan  antara pelaksana  kebijakan  dengan  perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan.  Pertentangan  seperti  ini  akan mengakibatkan  distorsi  dan  hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki  birokrasi.  Distorsi  komunikasi dapat  terjadi  karena  panjangnya  rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi.  Ketiga,  masalah  penangkapan informasi  juga  diakibatkan  oleh  persepsi dan  ketidakmampuan  para  pelaksana dalam memahami persyaratan- persyaratan suatu kebijakan”. Variabel  kedua  yang  mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah  ‘sumber  daya’.  Menurut  George  C.
Edward  III  (Leo  Agustino,  2016  :  138),dalam mengimplementasikan kebijakan, indikator sumber-sumber  daya  terdiri  dari  beberapa elemen, yaitu :
a. Staf, sumber daya utama dalam umplementasi kebijakan  adlah  staf  atau  sumber  daya manusia  (SDM).  Kegagalan  yang  sering terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  salah satunya  disebabkan  oleh  karena  staf  yang tidak  mencukupi,  memadai,  ataupun  tidak kompeten  di  bidangnya.  Penambahan  jumlah staf  atau  implementor  saja  tidak  mencukupi, tetapi  diperlukan  pula  kecukupan  staf  dengan
keahlian  serta  kemampuan  yang  diperlukan (kompeten dan
kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau
melaksanakan  tugas  yang  diinginkan  oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi,  dalam  implementasi  kebijakan, informasi  mempunyai  dua  bentuk  yaitu  :  (i) informasi  yang  berhubungan  dengan  cara melaksanakan  kebijakan.  Implemetor  harus mengetahui  apa  yang  harus  mereka  lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan  tindakan.  Dan  (ii)  informasi mengenai  data  kepatuhan  dari  para  pelaksana terhadap  peraturan  dan  regulasi  pemerintah yang    telah  ditetapkan.  Implementor  harus mengetahui apakah orang lain  yang terlibat di dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  patuh terhadap hukum.
c. Wewenang,  pada  umumnya  kewenangan harus  bersifat  formal  agar  perintah  dapat dilaksanakan.  Kewengan  merupakan  otoritas atau  legitimasi  bagi  para  pelaksana  dalam melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan secara  politik.  Efektifitas  diperlukan  dalam pelaksanaan  implementasi  kebijakan,  tetapi disisi  lain  ,  efektifitas  akan  menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana  demi  kepentingannya  sendiri  demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
Menurut  Edward  III  (Widodo,  2010  :  98) mengemukakan  bahwa  faktor  sumber  daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.  Menurut  Edward  III  (Widodo,  2010  : 98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya  manusia,  sumber  daya  anggaran,  dan sumber  daya  peralatan  dan  sumber  daya kewenangan.
Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat  keberhasilan  implementasi  kebijakan publik, bagi George C Edward III(Leo Agustino, 2016 : 139) adalah :
Disposisi  atau  ‘Sikap  dari  pelaksana kebijakan’  adalah  faktor  penting  ketiga dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika  pelaksanaan  suatu  kebijakan  ingin efektif,  maka  para  pelaksana  kebijakan tidak  hanya  harus  mengetahui  apa  yang akan  dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki kemampuan untuk melaksanaknnnya, sehingga  dalam  praktiknya  tidak  terjadi bisa.
Menurut  Edward  III(Agustino,  2006:159- 160)  mengenai  disposisi  dalam  implementasi kebijakan terdiri dari:
a. Pengangkatan  birokrasi.  Disposisi  atau  sikap pelaksana  akan  menimbulkan  hambatan-
hambatan  yang  nyata  terhadap  implementasi kebijakan  bila  personel  yang  ada  tidak melaksanakan kebijakan  yang diinginkan oleh pejabat-pejabat  yang  lebih  atas.  Karena  itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana  kebijakan  haruslah  orang-orang yang  memiliki  dedikasi  pada  kebijakan  yang telah  ditetapkan,  lebih  khusus  lagi  pada kepentingan warga masyarakat.
b. Insentif  merupakan  salah-satu  teknik  yang disarankan  untuk  mengatasi  masalah  sikap para pelaksana kebijakan dengan
memanipulasi  insentif.  Pada  dasarnya  orang bergerak  berdasarkan  kepentingan  dirinya sendiri, maka  memanipulasi insentif oleh para pembuat  kebijakan  mempengaruhi  tindakan para  pelaksana  kebijakan.  Dengan  cara menambah  keuntungan  atau  biaya  tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan
perintah  dengan  baik.  Hal  ini  dilakukan sebagai  upaya  memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
Hal-hal  penting  yang  perlu  dicermati  pada variabel  disposisi,  menurut  Edward  III  (Leo Agustino, 2016 : 139)adalah:
a. Efek  disposisi,  disposisi  atau  sikap  para pelaksana  akan  menimbulkan  hambatan- hambatan  yang  nyata  terhadap  implementasi kebijakan  bila  personil  yang  ada  tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
b. Melakukan  pengaturan  birokrasi  ( staffing  the bureaucracy )  dalam  konteks  ini  edward  iii mensyaratkan  bahwa  implementasi  kebijakan harus  dilihat  juga  dalam  hal  pengaturan birokrasi.  Ini  merujuk  pada  penunjukan  dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampun, kapabilitas,
dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi  juga  bermuara  pada  ‘pembentukan’ sistem  pelayanan  publik  yang  optimal, penilaian personil dalam bekerja.
c. Insentif,  Edward  III  menyatakan  bahwa  salah satu  teknik  yang  disarankan  untuk  mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi  insentif  oleh  para  pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana  kebijakan.  Dengan  cara  menambah keuntungan  atau  biaya  tertentu  mengkin  akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana  kebijakan  melaksanakan  perintah dengan  baik. Hal ini  dilakukan sebagai  upaya
memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Variabel  keempat,  menurut  George  C. Edward  III  (Leo  Agustino,  2016  :  140)yang mempengaruhi
tingkat keberhasilan implementasi  kebijakan  publik  adalah  struktur birokrasi.  Walaupun  sumber-sumber  daya  untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana  kebijakan  mengetahui  apa  yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat terlaksana  atau  terealisasi  karena  terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.
Dua  karakteristik,  menurut  Edward  III  (Leo Agustino,  2016  :  141)yang  dapat  mendongkrak kinerja  struktur  birokrasi  atau  organisasi  ke  arah yang lebih baik adalah :
a. Membuat standar  operating procedures (SOP) yang  lebih  fleksibel,  SOP  adalah  suatu prosedur  atau  aktivitas  terencana  rutin  yang memungkinkan  para  pegawai  (atau  pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur,  atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegitannya  pada  setiap  harinya  sesuai  dengan standar  yang  telah  ditetapkan  (atau  standar minimum yang dibutuhkan warga).
b. Melaksanakan  fragmentasi,  tujuannya  untuk menyebar  tanggung  jawab  berbagai  aktivitas, kegiatan,  atau  program  pada  beberapa  unit kerja  yang  sesuai  dengan  bidangnya  masing- msaing,  deengan  terfragmentasinya  strukktur birokrasi, maka implementsi akan lebih efektif karena  dilaksanakan  oleh  organisasi  yang kompeten dan kapabel.
Edward III (Winarno, 2005:152)
menjelaskan bahwa:
“SOP  sangat  mungkin  dapat  menjadi kendala  bagi  implementasi  kebijakan  baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe  personil  baru  untuk  melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin  besar  kebijakan  membutuhkan perubahan  dalam  cara-cara  yang  lazim dalam  suatu  organisasi,  semakin  besar  pula probabilitas SOP
menghambat implementasi”.

## 2.3 Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah penerimaan  yang diperoleh  dari  rumah  tangga  swasta  berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan,
berhubungan dnegan prestasi yang diselenggarakan  dengan  dan  untuk  kepentingan masyarakat  secara  khsus  yang  dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik (goedhart) (Adisasmita, 2011:109).
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  retribusi adalah  pungutan  yang  dilakukan  berhubungan dnegan  jasa  fasilitas  yang  diberikan  oleh pemerintah  secara  langsung  dan  nyata  kepada masyarakat. Dengan  demikian  menurut Rahardjo Adisasmita  (2011  :110)  dapat  dikemukakan bahwa ciri pokok retribusi daerah adalah :
a. Pemungutan  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah
b. Pengenaan  pemungutan bersifat imbal prestasi atas jasa  yang  diberikan pemerintah daerah. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan  jasa  yang  disediakan  pemerintah daerah.
Menurut  Peraturan  Daerah  Kabupaten Tasikmalaya  Nomor  5  Tahun  2011  tentang Retribusi Jasa Umum :
Retribusi  jasa  umum  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa pelayanan penyediaan barang dan atau jasa fasilitas untuk tujuan  kepentingan dan atau kemanfaatan  umum  yang  dapat  dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan. “Pelayanan  pasar  adalah  fasilitas  pasar tradisional sederhana yang berupa pelataran  atau  los  yang  dikelola  oleh pemerintah  daerah,  dan  khusus  disediakan untuk  pedagang  tidak  termasuk  yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar”. “Wajib  retribusi  adalah  orang  pribadi  atau badan  yang  menurut  peraturan  perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan  dan  pemotong  retribusi  jasa umum”.
Menurut  Pasal  29  Peraturan  Daerah Kabupaten  Tasikmalaya  Nomor  5  Tahun  2011 Retribusi Pelayanan Pasar :
“Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi atas  pemakaian/penggunaan  fasilitas  pasar tradisional  yang  dibangun,  dimiliki  dan atau dikelola oleh pemerintah daerah”. “Pasar  adalah  pasar  tradisional/sederhana yang  dibangun,  dimiliki  dan  atau  dikelola oleh pemerintah daerah”.
Menurut  Pasal  30  Peraturan  Daerah Kabupaten  Tasikmalaya  Nomor  5  Tahun  2011 Nama Objek Dan Subjek Retribusi :
1. Dengan  nama  retribusi  pelayanan  pasar dipungut  biaya  atas  pelayanan  penyediaan fasilitas  pasar  tradisional  yang  dibangun  dan atau oleh pemerintah daerah
2. Objek  retribusi  pelayanan  pasar  adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana,  berupa  pelataran,  los,
kios,  yang  dikelola  pemerintah  daerah,  dan khusus disediakan untuk pedagang
3. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud  ayat  1  adalah  pelayanan  fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar
tradisional  yang  dibangun  dan  atau  dikelola oleh pemerintah daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Metode Penelitian
Metode  dalam  penelitian  ini  meliputi metode  pendekatan  studi,  teknik  pengumpulan data,  dan  teknik  analisis  data.  Adapun  jenis penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian kualitatit  deskriptif  dimana  peneliti  memberikan menggambarkan pelaksanaan implementasi kebijakan  tentang  pemungutan  retribusi  pasar  di Pasar Cikatomas Kecamatan
Cikatomas Kabupaten  Tasikmalaya.  Adapun  yang  menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 informan yang terdiri atas 3 orang staf UPT Pasar Cikatomas  terdiri  dari  Kepala  Unit  Pelaksana Teknis  Pasar  Cikatomas,  Kasubbag  TU  Unit pelaksana  teknis  Pasar  Cikatomas,  Petugas Pemungut  retribusi,  dan  8  orang  pedagang  Pasar Cikatomas
Penyelidikan  deskriptif  tertuju  pada pemecahan  masalah  yang  ada  pada  masa sekarang. Karena banyak sekali ragam penyelidikan  demikian,  metode  penyelidikan deskriptif  lebih  merupakan  istilah  umum  yang mencakup berbagai teknik deskriptif.
Diantaranya
ialah penyelidikan yang menuturkan,  menganalisa,  mengklasifikasikan, penyelidikan  dengan  teknik  survey,  dengan teknik  interview,  angket,  observasi  atau  dengan teknik  test,  studi  kasus,  studi  komparative,  studi waktu  dan  gerak  analisa  kuantitatif,  studi kooperatif atau operasional.

## 3.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data  dengan  cara  mempelajari  atau  mengkaji permasalahan melalui buku, literatur-literatur yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti.
b. Studi Lapangan, dilakukan dengan cara:
1) Observasi yaitu pengumpulan data dengan  pengamatan  langsung  ke  lokasi penelitian, dilakukan dengan cara
pengamatan dan pencatatan secara sistematis,  logis  dan  rasional  mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.
2) Wawancara  yaitu  teknik  mengumpulkan data  dengan  cara  Tanya  jawab  secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan  dengan  masalah-masalah  yang diteliti dengan responden.

## 3.3 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis data penulis lakukan adalah sebagai berikut:
1) Setiap  informasi  atau  data  yang  diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, langsung dianalisis.
2) Penganalisisan  yang  dilakukan  setiap  selesai pengumpulan data, diikuti dengan interpretasi  untuk  menemukan  makna  yang terkandung didalamnya.
3) Membuat kategorisasi dari unit-unit  data  dan mengklasifikasi  data,  sehingga  data  mentah yang  terkumpul  dapat  ditransformasikan dengan  sistematis  menjadi  unit-unit  yang dipisahkan  menurut  karakteristiknya.  Disini di  buat  batas-batas  setiap  unit  untuk keperluan  analisis  berikut.  Proses  unitasi  ini dilakukan  bukan  saja  setelah  data  terkumpul semua  akan  tetapi  dilakukan  pula  selama proses pengumpulan data.
4) Mengadakan  member  chek  sebagai  sumber utama  informasi  (data)  dalam  penelitian  ini. Kegiatan  member  chek  ini  penulis  lakukan setiap  selesai  mengadak  observasi  dan wawacara  responden.  Sedangkan  member chek  terakhir  dilakukan  setelah  selesai pengumpulan data secara keseluruhan.
5) Mengadakan  diskusi  dalam  usaha  menguji validitas-data yang terkumpul.
6) Memberikan tafsiran sebagai usaha
menemukan  makna  yang  terkandung  dan diperoleh dalam penelitian ini.

## 3.6 Jadwal Penelitian
Penelitian  ini  berlangsung  dalam  rentang waktu  enam  bulan,  terhitung  mulai  bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Guna  untuk  memudahkan  pengukuran fokus  kajian  dalam  penelitian  ini,  maka  penulis membuat batasan fokus kajian dalam pengimplementasian kebijakan tentang pemungutan  retribusi  pasar  dengan  aspek  kajian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III (Leo
Agustino,  2016  :  136)  adalah    meliputi  dimensi- dimensi sebagai berikut:
1. Komunikasi, dengan indikator-indikator :
a. Pemerintah dan pihak UPT Pasar Cikatomas memberikan arahan dan sosialisasi  kepada  para  pedagang  dalam mengimplementasikan  kebijakan  tentang pemungutan retribusi pasar;
b. UPT  Pasar  Cikatomas  selaku  pengelola Pasar  Cikatomas  memberikan  perintah kepada  semua  wajib  retribusi  untuk mentaati  kebijakan  tentang  pemungutan retribusi pasar;
c. Kepala  UPT  memberikan  informasi  yang tepat, akurat dan konsisten kepada pelaksana supaya dapat memahami kebijakan yang akan diimplementasikan;
2.  Sumber daya, dengan indikator-indikator :
a. Tersedianya  staf  yang  berkompeten  dalam mengimplementasikan kebijakan;
b. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan;
c. Tersedianya  anggaran  yang  memadai untuk mengimplementasikan kebijakan;
d. Tersedianya  waktu  yang  tepat  dalam mengimplementasikan kebijakan.
3.  Disposisi  atau  sikap  pelaksana,  dengan indikator-indikator :
a. Bersikap tegas dalam mengimplementasikan kebijakan; b. Adanya semangat pelaksana dalam mengimplementasikan  kebijakan  tentang pemungutan retribusi pasar;
4. Struktur  birokrasi,  dengan  indikator-indikator :
a. Adanya  Standar  Operasional  Prosedur
(SOP) sebagai acuan dalam mengimplementasikan kebijakan; b. Adanya  pembagian  tugas  dan  tanggung jawab yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan; 4.1 Pembahasan Tentang Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi  Pasar  Oleh  Unit  Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun

## Anggaran 2017
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah    penulis lakukan  dengan  beberapa  informan,  maka dilakukan  pembahasan  mengenaiImplementasi kebijakan  tentang  pemungutan  retribusi Pasar Di Pasar  Cikatomas  dalam  Meningkatkan  Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam
pembahasan  dari  dimensi  yang  mendukung terhadap implementasi kebijakan sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan  publik.  Implementasi  yang  efektif terjadi  apabila  para pembuat keputusan sudah mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan. Pengetahuan  atas  apa  yang  mereka  kerjakan dapat  berjalan  bila  komunikasi  berjalan dengan  baik,  sehingga  setiap  kebijakan  dan peraturan implementasi harus
dikomunikasikan  kepada  bagian  personalia yang  tepat.  Selain  itu,  kebijakan  yang dikomunikasikanpun  harus  tepat,  akurat,  dan konsisten.  Komunikasi  diperlukan  agar  para pembuat  kebijakan  dan  para  implementer kebijakan pemungutan retribusi pasar tersebut akan  semakin  konsisten  dalam  melaksanakan setiap  kebijakan  yang  akan  diterapkan  dalam wajib retribusi.
Dengan demikian, bahwa dimensi komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan kunci dalam mensosialisasikan tentang adanya pemungutan retribusi kepada para pedagang.
2. Sumber Daya Dalam  suatu  kebijakan  bisa  saja  informasi yang  disampaikan  sudah  jelas  dan  konsisten tetapi  bukan  hanya  faktor  tersebut  yang mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan. Dalam hal  ini  sumber  daya  yang  dimaksud  adalah ketersediaan  staf  yang  kompeten,tersedianya sarana  dan  prasarana  yang  memadai  juga anggaran  dan  waktu  yang  tepat  untuk melaksanakan kebijakan sehingga pelaksanaan  pemungutan  retribusi  pasar  pada Pasar Cikatomas berjalan dengan baik. Dengan  demikian  bahwa  dimensi  sumber daya merupakan kunci kedua dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyampaikan informasi adanya pemungutan retribusi  pasar  dan  pelaksana  kebijakan pemungutan retribusi di Pasar Cikatomas. 3. Disposisi Atau Sikap Pelaksana
Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang  sangat  penting  dan  harus  dimiliki  oleh implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan  petugas  dalam  menjalankan tugasnya. Dengan  demikian  bahwa  dimensi  Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus mempunyai  semangat  dalam  menjalankan tugas  dan  berkomitmen  untuk  menjalankan
kebijakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas.
4. Struktur Birokrasi Faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang  ke empat  yaitu  struktur  birokrasi.  Walaupun sumber-sumber  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan  tersedia,  atau  para  pelaksana mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,  kemungkinan  pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau  terealisasi  dengan  baik.  Ketika  struktur birokrasi  tidak  kondusif  maka  hal  ini  akan mengakibatkan  sumber  daya  menjadi  tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Oleh  karena  itu  bahwa  dimensi  Struktur Birokrasidalam pengimplementasian
kebijakan pemungutan retribusi pasar di pasar cikatomas  para  pelaksana  kebijakan  harus mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dalam mengimplementasikan  kebijakan,  selain  itu dalam  mengimplementasikan  kebijakan  harus mengacu  pada  standar  operasional  prosedur dalam pengimplementasian kebijakan tersebut yang  tertuang  di  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Tasikmalaya  No.  5  Tahun  2011 tentang Retribusi Umum.
4.2Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam  Pengimplementasian  Kebijakan
Tentang  Pemungutan  Retribbusi  Pasar
Oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Pasar Cikatomas  Dinas  Perindustrian  Dan Perdagangan  Kabupaten  Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.
Berdasarkanhasilwawancara yang penelitilakukanbahwaHambatan-  hambatandalam pengimplementasian kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomasadalah sebagai berikut:
1. Hambatannya  berasal  dari  kesadaran  para pedagang  yang  masih  kurang  dan  tidak mempunyai  waktu  luang  untuk  menghadiri sosialisasi  yang  dilaksanakan  oleh  UPT Pasar Cikatomas  hal  itu  terlihat  tidak  semua pedagang  yang  menghadiri  sosialisasi  yang dilakukan oleh UPT pasar cikatomas,
2. Hambatan  dalam  pemberian  perintah  kepada semua  wajib  retribusi  supaya  mentaati kebijakan pemungutan retribusi pasar pedagang  belum  sadar  akan  kewajibannya membayar retribusi pasar hal itu terlihat masih banyak  pedagang  yang  beralasan  ketika  di tarik  retribusiSarana  dan  prasarana  yang kurang  mendukung  dalam  pengoperasian
sistem,  contohnya  jaringan  internet  yang kadang tidak stabil
3. Kesiapan  sumber  daya  manusia  yang  ada tidak mampu mengimplementasikan kebijakan  sesuai  arahan  yang  diberikan  oleh kepala  UPT  Pasar  Cikatomas  hal  itu  terlihat masih  banyaknya  pedagang  yang  tidak memahami  pentingnya  pemungutan  retribusi dengan  tidak  menghadiri  pemberian  arahan dan sosialisasi.
4. Penegakan  sanksi  bagi  para  pelanggar kebijakan yang belum bisa di terapkan.
5. Ketersediaan  Staf  UPT  pasar  cikatomas  yang berkompeten, sarana prasarana yang memadai,  anggaran  dan  waktu  pelaksanaan kebijakan.
6. Pelaksanaan pemungutan kerja tidak dilakukan sesuai SOP oleh sebagian pelaksana kebijakan karena ribetnya pelaksanaan kebijakan sesuai standar operasional prosedur.
4.3  Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Untuk Mengatasi  Hambatan-Hambatan  Dalam
Pemungutan  Retribusi  Pasar  Di  Pasar Cikatomas . Berdasarkanhasilwawancara yang penelitilakukanbahwaupaya-upaya yang dilakukanuntukmengatasihambatan-hambatan yang  dihadapioleh  unit  pelaksana  teknis  Pasar Cikatomas dalam mengimplementasikan
kebijakan  tentang  pemungutan  retribusi  pasar  di Pasar Cikatomas adalah sebagai berikut:
1. Upaya  yang  dilakukan  adalah  terus  menerus menghubungi dan mengunjungi para pedagang  dan  mensosialisasikan  tentang pemungutan retribusi pasar ke pedagang.
2. Upaya yang dilakukan terus bersosialisasi dan mengunjungi  pedagang  supaya  membayar retribusi.
3. Upaya  yang  dilakukan  adalah  melakukan pengajuan  baik  anggaran  ataupun  SDM  ke Dinasjuga  dilakukan  Upaya  yang  dilakukan untuk mengatasi hambatan ketersediaan waktu yang  tepat  diupayakan  hari  pasar  selanjutnya yang  tidak  membayar  harus  bayar  dan  terus mendatanginya selagi belum membayar.
4. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan  penerapan  sanksi  kepada  para pelanggan  yang  melanggar  dengan  memberi pengarahan  supaya  pedagang  bisa  mengerti dan  tetap  membayar  retribusi  juga  dengan melakukan  diskusi  dengan  pengelola  pasar lain.
5. Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi hambatan pengimplementasian kebijakan sesuai  prosedur  para  pegawai  atau  sumber daya  manusia  UPT  Pasar  Cikatomas  kepala
memberi  himbauan  kepada  para  pegawai bahwa  harus  membiasakan  dan  mentaati standar  operasional  prosedur  sesuai  diperda retribusi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diberi judul Implementasi Kebijakan Tentang
Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  Kabupaten  Tasikmalaya  Tahun Anggaran  2017  dapat  disimpulkan  bahwa  : implementasi  kebijakan  tentang  pemungutan retribusi  pasar  di  Pasar  Cikatomas  oleh  UPT Pasar  Cikatomas  telah  dilaksanakan,  namun belum oftimal sesuai dengan faktor-faktor faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan  menurut  Edward  III  (Leo  Agustino, 2016  :  136),  yang  terdiri  dari: Komunikasi, Sumber  Daya,  Disposisi  Atau  Sikap  Pelaksana Dan Struktur Birokrasi. Hal ini dapat dilihat pada hal sebagai berikut :
1) Pencapaian  realisasi  taget  retribusi  pasar pada  Tahun  2017  dari  Bulan  Juli  Sampai Dengan Desember 2017 mengalami penurunan  dan  sangat  jauh  dari  target  yang telah  di  tentukan  pemerintah  atau  dinas terkait.  Hal  ini  disebabkan  karena  tingginya target  yang ditetapkan tanpa  melihat  kondisi pasar yang ada.
2) Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas yaitu :
a. Komunikasi
b. Sumber daya
c. Disposisi atau sikap pelaksana
d. Struktur birokrasi
Diantara  ke  empat  faktor  di  atas,  faktor komunikasi dan sumber daya sangat berpengaruh besar  dalam  pengimplementasian  kebijakan tentang  pemungutan  retribusi  pasar  di  Pasar Cikatomas.
1. Kendala-kendala  atau  hambatan-hambatan yang  dialami  oleh  pelaksana  kebijakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas  yaitu  masih  banyaknya  pedagang yang  belum  menyadari  kewajiban  mereka untuk  membayar  retribusi  atau  memahami sepenuhnya  pentingnya  kewajiban  membayar retribusi pasar.Selain itu kendala lainnya yaitu UPT  Pasar  Cikatomas  selaku  pelaksana kebijakan  itu  sendiri  yang  belum  maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai Peraturan  Daerah  tentang    pemungutan retribusi.Selanjutnya  juga  kurang  tegasnya para  pelaksana  kebijakan  dalam  menerapkan
sanksi  kepada  para  pelanggar  kebijakan tentang retribusi pasar.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan  oleh pelaksana kebijakan pemungutan retribusi pasar di Pasar Cikatomas yaitu menghubungi dan mengunjungi para pedagang dan mensosialisasikan tentang pemungutan retribusi  pasar  ke  pedagang,  untuk  mengatasi ketersediaan staf yang akan mengimplementasikan  kebijakan  secara  terus menerus  diajukan  ke  Dinas  oleh  UPT  Pasar Cikatomas, selanjutnya melalui Kepala disampaikan  himbauan  kepada  para  pegawai bahwa  harus  membiasakan  dan  mentaati standar  operasional prosedur sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi.
5.1 Saran Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyampaikan saran sebagai berikut : 1. Dalam  proses  pengimplementasian  sebuah kebijakan  pemerintah,  pelaksana  kebijakan dalam menyampaikan informasi atau sosialiasi tentang adanya pemungutan
retribusi  kepada  para  pedagang  pasar  supaya lebih  efektif  dan  efisien,  maka  perlu  juga diperhatikan  agar  para  pedagang  /  wajib retribusi  bisa  memahami  pentingnya  retribusi tersebut.  Disamping  itu  pemerintah  /  para pelaksana  juga  harus  memiliki  ketegasan kepada para pedagang dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemungutan  retribusi  pasar  terutama  dalam penerapan sanksi bagi para pelanggar. Apabila pemerintah / para pelaksana memiliki ketegasan  dalam  prosesnya,  secara  tidak langsung  para  pedagang  sebagai  sasaran kebijakan  akan  mengikuti  kebijakan  tersebut.
Kemudian  untuk  menghasilkan  sumber  daya manusia  yang  lebih  berkompeten  untuk mengimplementasikan kebijakan juga diperlukan  adanya  pelatihan-pelatihan  untuk meningkatkan kualitas para pelaksana kebijakan.  Maka  diharapkan  dengan  kualitas sumber  daya  manusia  yang  berkompeten dalam  mengimplementasikan  kebijakan target retribusi  pasar  bisa  terealisasi  sesuai  target yang telah ditentukan.
2. Supaya hambatan-hambatan dapat diminimalisir, maka disarankan : 1) Staf/pegawai UPT Pasar Cikatomas memberikan himbauan  kepada wajib
retribusi untuk membayar retribusi pasar.
2) Staf/pegawai  Unit  Pelaksana  Teknis  Pasar Cikatomas  diharapkan  bersikap  tegas
dalam  menerapkan sanksi  sesuai Peraturan Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  No.  5
Tahun 2011 tentang Retribusi Umum. 3) Staf/pegawai UPT Pasar Cikatomas mensosialisasikan  dengan  terus  menerus kepada para pedagang tentang pemungutan retribusi.
3. Supaya  upaya-upaya  yang  dilakukan  dapat menjadi  sarana  perbaikan  bagi  UPT  Pasar Cikatomas dalam mengimplementasikan kebijakan  maka  peneliti  sarankan  dilakukan upaya lainnya yaitu : 1) Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana  yang  dapat  menunjang  untuk mengimplementasikan  kebijakan  tentang pemungutan  retribusi  pasar.  Membangun sarana  prasarana  pasar  yang  lebih  layak, agar  masyarakat  atau  konsumen  lebih nyaman berbelanja di pasar. 2) Menggalakkan  penyuluhan  dan  pertemuan terhadap pedagang pasar untuk meningkatkan  kesadaran  para  pedagang akan pentingnya retribusi.
3) Melakukan  pembinaan  sikap mental, disiplin,  motivasi  kerja  dan  pemahaman para  pegawai,  agar  para  pegawai  dapat lebih  profesional  dalam  bekerja  dan  agar lebih menguasai lapangan dan menerapkan peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah .. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Agustino,  Leo.2016. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik , Edisi Revisi, Bandung : Alfabeta. Bambang    Prakosa,    Kesit.    2005. Pajak    Dan Retribusi  Daerah .  Edisi  Revisi.  Uii Press.
Yogyakarta.
Moleong,    Lexy,    J.    2014. Metode    Penelitian Kualitatif .  Edisi  Revisi,  Bandung:    PT. RemajaRosdakarya.
Sugiyono, 2016. Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung:PT Alfabet. Tahir,    Arifin.2015. Kebijakan    Publik    Dan Transparansi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah . Bandung : Alfabeta.
Widodo,  Joko.2010. Analisis  Kebijakan  Publik . Malang: Bayumedia.
Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Umum