## KASUS PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAM
Supriyadi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo supriyadi@umsida.ac.id

## Abstract
Human rights are a reflection of carrying out Islamic law in order to realize the nature of universal human benefit. Islam considers that human rights are in accordance with sharia principles, namely protecting one's right to life. This is a strong basis for the study  of Islamic law in  contributing to the  development  of  human  rights  principles  in  society.  Studying  Islamic law  in  Indonesia  in  a  multidisciplinary  perspective  of  interesting  Islamic sciences  to  follow,  so  that  the  legal  paradigm  especially  in  Islamic teachings  is  not  only  normative-theological,  but  integrated  with  many scientific  fields  both  in  the  sciences  and  the  humanities.  Contemporary global  issues  require  observers  and  Islamic  law  reviewers  to  seriously review Islamic law in depth, one of the issues that is currently interesting and  has  become  a  topic  of  discussion  among  many  is  the  issue  of  the protection  of  human  rights.  This  paper  will  conduct  a  multidisciplinary theoretical  study  of  Islamic  sciences  about  how  Islamic  law  concepts  in protecting  human  rights.  Departing  from  this,  a  comparative  study between  legislation  and  texts  (verses)  both  in  the  al- Qur’an  and  the  al - hadith,  the  comparative-critical  analysis  method  makes  it  easier  for  the author to find substance in terms of answering the problem statement in this paper.
Keywords: Islamic Law, Human Rights, Educational Rights

## Pendahuluan
Al- Qur’an  merupakan  sumber  ajaran  Islam  yang memiliki karakteristik,  diantaranya  isinya  mencakup  segala  aspek  kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Dengan kata lain, ajaran Islam sifatnya menyeluruh ( syumuliyah)  untuk  kesejahteraan  hidup  seluruh  umat  manusia.  Umat Islam wajib mematuhi seluruh ajaran Islam tersebut, sebagai konsekuensi keimanan dan keislamannya (lihat al- Qur’an s urah An-Nahl ayat 89).
Karakteristik ajaran Islam juga bersifat humanis, yaitu dapat dilihat dari  upaya  yang  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  sebagaimana  dapat dilihat  dari  segi  visi,  misi,  dan  tujuannya,  yakni  bahwa  agama  islam memiliki ciri tidak hannya menyejahterakan kehidupan dunia atau akherat saja,  melainkan  menyejahterakan  kehidupan  dunia  akherat,  jasmani  dan rohani, individual dan sosial, lahir dan batin. Tidak hannya bersifat lokal, nasional atau regional melainkan juga bersifat internasional. Ajaran islam bertujuan  memelihara  dan  melindungi  seluruh  hak-hak  asasi  manusia, yakni  hak  hidup  ( hifdz  al-nafs),  hak  beagama  (hifdz  addin),  hak  berfikir ( hifds  al-aql),  hak  memiliki  keturunan  (hifds  al-nasl),  dan  hak mendapatkan, memiliki, dan menggunakan harta ( hifds al-mal) (Budiman,
2012: 116-117) . Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al- Qur’an surah al-Qashash ayat 77.
Sesuai judul utama makalah ini, yaitu tentang hukum Islam merupakan istilah  khas  di  Indonesia,  sebagai  terjemahan  dari al-fiqh  al-Islamy  atau  dalam keadaaan konteks tertentu dari as-syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut Islamic Law. Dalam al- Qur’an dan sunnah, istilah al-hukm al-Islam  tidak  ditemukan.  Namun,  yang  digunakan  adalah  kata  syariat  Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqh (Ali, 2006: 1).
Pengistilahan  hukum  Islam  juga  dipakai  sebagai  terjemahan  dari syariat Islam atau fiqh Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum  Islam  (hukum in  abstracto),  maka  berarti  syariat  Islam  yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian syariat Islam meliputi aspek i’tiqadiyah, khuluqiyah, dan ‘amal syar’iyah . Sebaliknya bila hukum Islam  menjadi  terjemahan  dari fiqh  Islam,  maka  hukum  Islam  termasuk bidang kajian ijtihadi yang bersifat dzanni.
Hukum Islam ditinjau dari proses perkembangannya,  hukum Islam merupakan  suatu  sistem  hukum  dalam  hukum  internasional,  termasuk tentang  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Masyarakat  di  Barat memiliki kebiasaan mangaitkan setiap perkembangan yang menguntungkan  di  dunia  bagi  kepentingan  mereka.  Pada  abad  ke-17  di
Barat  belum  mempunyai  konsep  tentang  HAM  dan  hak  warga  Negara. Nanti  pada  akhir  abad  ke-18,  konsep  tersebut  mendapat  tempat  praktis dalam  konstitusi  Amerika  Serikat  dan  Perancis  (Maududi,  2000:9).  Hak- ahak  asasi  manusia  telah  mendapat  posisi  dalam  percaturan  dunia internasional.
Beberapa karakteristik hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam bersifat universal dan humanis. Ajaran Islam berlaku kepada seluruh  umat  manusia,  seperti  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi manusia yang merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Allah  SWT.  HAM  merupakan  hak  dasar  yang secara  kodrati  melekat  pada  diri  manusia.  Karena  hak  dasar  ini  bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan  tidak  boleh  diabaikan,  dikurangi,  atau  dirampas  oleh  siapapun  juga, baik  dalam  negeri  mapun  di  luar  negeri.  Hak  asasi  manusia  telah dilindungi dan diakui oleh seluruh negara di dunia.

## Pembahasan
Perlindungan  Hak  Pendidikan  Anak  dalam  Perspektif  Undang-

## Undang
Hak  memperoleh  pendidikan  sangat  berkaitan  erat  dengan  HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat  dan  inilah  sebenarnya  maksud  dari  HAM  itu  sendiri,  dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya.
Perlindungan hak pendidikan anak, dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukan  dengan  kehadiran  Undang-undang  No.  23  tentang Perlindungan  Anak.  Pasal  2  undang-undang  ini  menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap anak.
Pasal  yang  berkaitan  dengan  Hak  Anak  untuk  memperoleh pendidikan  adalah  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945  Pasal  31  ayat  2 UUD  1945  berbunyi: “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  h idup, tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi”.  Pasal  28  ini  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  setiap anak  mendapatkan  hak  asasinya  sebagai  generasi  muda  yang  memiliki kesempatan  untuk  hidup,  tumbuh  menjadi  dewasa,  dan  berkembang kemampuan  fisik  dan  pemikirannya.  Untuk  menunjang  diperolehnya semua  hak  anak  tersebut,  pendidikamerupakan  hak  yang  paling  penting bagi  seorang  anak  untuk  mengembangkan  semua  potensi  kemampuan yang dimilikinya. Mengingat bahwa anak-anak secara umur dan fisik lebih muda  dan  lebih  lemah  daripada  orang  dewasa,  mereka  berhak  atas perlindungan dari adanya ancaman, kekerasan dan diskriminasi.
Pada  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  Alinea  ke-4  jelas  dikatakan  bahwa  salah  satu  cita- cita  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  adalah  mencerdaskan  kehidupan bangsa  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.  Kemudian  dalam  31  UUD  NRI  tahun  1945  ayat  (1)  dinyatakan bahwa  “Pendidikan  merupakan  hak  setiap  warga  Negara”.  Hal  tersebut dapat diartikan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak dasar dan hak konstitusional  setiap  warga  Negara  dimana  Negara  bertanggung  jawab menyediakan hak dasar tersebut.
Secara  konstitusional,  UUD  1945  telah  menetapkan  tujuan  negara Republik  Indonesia.  Di  dalam  Alinea  Keempat  Pembukaan  UUD  1945 disebutkan  tentang  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Khusus  tentang  tujuan  negara  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  maka  dapat  dirasionalisasi  bahwa  tujuan  tersebut  berhubungan langsung  atau  sangat  erat  dengan  penghormatan,  perlindungan  dan pemenuhan  hak  atas  pendidikan,  tak  terkecuali  hak  anak  putus  sekolah. Selain itu, tujuan dari diselenggarakannya pendidikan juga menjadi jelas, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
1. Pasal 28 huruf (C)
(1)  Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi umat manusia;
(2)  Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dalam memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk  membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
2. Pasal 31
(1)   Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
(2)  Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah wajib membiayainya;
(3)  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem pendidikan  Nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
(4)  Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya 20%  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  serta  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional;
(5)  Pemerintah  memajukan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama  dan  persatuan  bangsa  untuk kemajuan peradaban serta umat manusia.
Di  dalam  batang  tubuh  UUD  1945  sendiri  ada  beberapa  hal  yang perlu  kita  garis  bawahi.  Yang  pertama  adalah  hak  atas  pendidikan  itu sendiri. Hak atas pendidikan dimiliki oleh:
a. Setiap Orang: Hak atas pendidikan bagi setiap orang dapat kita lihat di dalam  pasal  28.  Hak  yang  tercantum  di  sana  antara  lain  adalah  hak untuk  mengembangkan  diri  dan  memajukan  dirinya.  Artinya,  proses semua  orang  untuk  mengembangkan  dan  memajukan  dirinya  itu harus  dijamin  dan  dilindungi,  serta  dihormati  oleh  negara.  Dengan kata lain, hak-hak tersebut sifatnya dipenuhi oleh yang memiliki hak, karena  kata-kata  mengembangkan  dan  memajukan  di  sini  ditujukan pada  warga  Negara  yang  melakukannya.  Namun  Negara  tetap  harus melindunginya (to  protect)  dan  menghormati  (to  respect)  terhadap hak tersebut.
b. Setiap  Warga  Negara:  Sementara  hak  atas  pendidikan  bagi  seluruh warga  negara  tercantum  di  dalam  pasal  31.  Dalam  pasal  ini,  secara tegas  dinyatakan  bahwa  setiap  warga  Negara  berhak  mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1). Berbeda dengan sifat yang dimiliki pada hak  atas  pendidikan  bagi  setiap  orang.  Karena  hak  atas  pendidikan bagi  seluruh  warga  Negara  adalah  untuk  mendapatkan.  Artinya,  ada kewajiban pemerintah untuk membuat warga negaranya mendapatkan  pendidikan.  Di  sini  kita  melihat  bahwa  hak  atas pendidikan  itu  akhirnya  dalam  penyelenggaraannya  menjadi kewajiban pemerintah. Masih didalam pasal yang sama, namun diayat yang berbeda (Pasal 31 Ayat 2), kita dapat melihat bahwa pendidikan bukan  saja  hak  bagi  seluruh  warga  negara,  tetapi  juga  merupakan kewajiban  bagi  warga  Negara,  khususnya pendidikan  dasar  Sembilan tahun.  Dan  dengan  tegas  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan pendidikan  dasar  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  hal pembiayaannya;
Hal  ini  dipertegas  dengan  pengaturan  pada  ayat-ayat  selanjutnya secara  terangterangan  menyebutkan  kewajiban  Negara,  bahkan
mencantumkan nominal persen yang harus dialokasikan untuk pendidikan dari  APBN  nya  yaitu  dua  puluh  persen.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa Negara  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi (to  fulfill)  hak  atas pendidikan  bagi  warga  negaranya.  Selain  itu,  di  dalam  batang  tubuh Undang-Undang  Dasar  ini,  juga  ditegaskan  mengenai  fungsi  pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi tujuan dari Negara.  Hal  lain  yang  menarik  adalah  bahwa  pendidikan  tidak  semata- mata  ditujukan  untuk  transfer  ilmu  pengetahuan  saja,  melainkan  juga harus  mengandung  muatan  peningkatan  keimanan  dan  ketakwaan  serta akhlak mulia.

## Perlindungan Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif DUHAM
Dalam  DUHAM  (Deklarasi  Universal  HAM),  pada  tanggal  10 Desember 1945, pasal 26 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa:
a. Setiap  orang  berhak  memperoleh  pendidikan.  Pendidikan  harus dengan  cuma-cuma,  setidaktidaknya  untuk  tingkatan  sekolah  rendah dan  pendidikan  dasar.  Pendidikan  rendah  harus  diwajibkan. Pendidikan  teknik  dan  kejuruan  secara  umum  harus  terbuka  bagi semua  orang,  dan  pendidikan  tinggi  harus  dapat  dimasuki  dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan;
b. Pendidikan  harus  ditujukan  ke  arah  perkembangan  pribadi  yang seluas-luasnya  serta  untuk  mempertebal  penghargaan  terhadap  hak asasi  manusia  dan  kebebasan-kebebasan  dasar.  Pendidikan  harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan BangsaBangsa dalam memelihara perdamaian.
Berdasarkan pengaturan tersebut, maka anak putus sekolah berhak atas  pendidikan,  karena  menjadi  bagian  dari  yang  dimaksudkan  sebagai “setiap  orang”.  Bahkan  ditentukan  juga  bahwa  pendidikan  dasar  harus
diselenggarakan  “dengan  cuma - cuma”.  Karena  itu  anak -anak  SD  yang putus sekolah, terutama karena alasan ekonomi, seharusnya tidak terjadi.

## Perlindungan Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam
Orang  tua  dan  anak,  mengenai  hak  dan  kewajiban  mereka  dalam Islam, adalah
seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw:
نلا  ُديِرُي  ٌخْي َش  َءاَج  ُلوُقَي  ٍّكِلاَم  َنْب  َسَنَأ  ُتْعِم َس  لاَق  ٍّ يِبْرَز  ْنَع
يِب ى لَص ُ  اللّ ِهْيَلَع لَص  ُّيِب نلا  َلاَقَف  ُهَل اوُعِ سَوُي  ْنَأ  ُهْنَع  ُمْوَقْلا َأَطْبَأَف  َم ل َسَو
ُ  اللّ ى َع َم ل َسَو  ِهْيَل ا نِم  َسْيَل َحْرَي  ْمَل  ْنَم اَنَريِبَك ْرِ قَوُيَو اَنَريِغَص ْم
(HR. TIRMIDZI - 1842) : dari Zabri ia berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata; Seorang lelaki tua datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi  wasallam  lantas  orang-orang  memperlambat  untuk memperluas  jalan  untuknya,  maka  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda:  "Bukan  termasuk  dari  golongan  kami  orang  yang  tidak menyayangi  anak  kecil  kami  dan  tidak  menghormati  orang  tua (orang dewasa) kami."
Berdasar  hadits  di  atas,  kewajiban  orang  tua  adalah  menyayangi dan  haknya  adalah  memperoleh  penghormatan  Berbicara  mengenai  hak, pasti  di  sisi  lain  ada  kewajiban.  Sebaliknya,  kewajiban  anak  adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih-sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan.
Beginilah  cara  Al-Qur ’ an  dan  hadis-hadis  menjelaskan  mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik,  mentaati  dan  tidak  berkata  buruk  atau  sesuatu  yang  menyakitkan kedua  orang  tua.  Konsep  pendidikan  Islam  itu  tersirat  dalam  beberapa penafsiran surat al- Isra’ ayat 23 -24 yaitu:
ِإ ًانا َسْحِإ  ِنْيَدِلاَوْلاِبَو  ُها يِإ  لاِإ  ْاوُدُبْعَت  لاَأ  َكُّبَر  ىَضَقَو ا م َي نَغُلْب ِكْلا  َكَدنِع ْوَأ  اَمُهُدَحَأ  َرَب َك ًلاْوَق اَمُه ل لُقَو اَمُهْرَهْنَت َلاَو  ٍّ فُأ اَمُه ل لُقَت َلاَف اَمُهَلاِك ًاميِر - ٢٣ - َو
َحاَنَج اَمُهَل  ْضِفْخا
ًاريِغَص يِناَي بَر اَمَك اَمُهْمَحْرا ِ ب ر لُقَو ِةَمْح رلا  َنِم ِ لُّذلا - ٢٤ -
“Dan  Tuhanmu telah  memerintahkan  supaya  kamu  jangan menyembah  selain  Dia  dan  hendaklah  kamu  berbuat  baik  pada  ibu
bapakmu  dengan  sebaik-baiknya.  Jika  salah  seorang  diantara keduanya  atau  kedua-duanya  sampai  berumur  lanjut  dalam pemeliharaanmu,  maka  sekali-kali  janganlah  kamu  mengatakan kepada  keduanya  perkataan  “ah”  dan janganlah  kamu  membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Berdasarkan  ayat  di  atas  tampaknya  yang  menjadi  titik  sentral adalah  anak  maka  posisi  orang  tua  sebagai  pendidik  tidak  menjadi bahasan  utama.  Hal  ini  bisa  disebabkan  adanya  suatu  anggapan  bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak.
Menurut Said  Qutub  yang dikutip  oleh Irawati  Istadi  orang  tua  itu tidak  perlu  lagi dinasehati  untuk  berbuat  baik  kepada  anak,  sebab  orang tua tidak akan pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua  dan  juga  lupa  akan  pengorbanannya.  Namun  demikian  anak  perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi  mempelajari  cara  orang  tua  dalam  mendidik  anak  menjadi  hal  yang perlu dipertimbangkan (Istadi, 2003: 5).
Hal  lain  yang  teranalisa  dalam  penjelasan  ayat  tersebut  adalah kewajiban  orang  tua  untuk  memperlakukan  anak  dengan  baik.  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  penafsiran  penggalan  ayat  tersebut,  anak  dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat baik  kepada  anak,  mengandung  Sembilan  bulan,  memberikan  kasih sayang dan perhatian dari sejak proses kelahiran hingga dewasa. Dengan demikian,  perintah  anak  berbuat  baik  kepada  orang  tua  wajib  dengan syarat orang tua terlebih dahulu berbuat baik kepadanya.
Tetapi  ketaatan  tentu  ada  syaratnya,  yang  utama  adalah  bahwa sesuatu  yang  diperintahkan  kedua  orang  tua  bukan  merupakan kemaksiatan.  Syarat  yang  lain,  perintah  itu  tidak  untuk  menyengsarakan atau  mencederai  hak-hak  kemanusiaan  anak.  Jika  si  anak  merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi
tentu  dengan  bahasa  yang  santun,  sopan  dan  baik.  Dalam  suatu  hadis yang diriwayatkan Aisyah ra, jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai  pernikahan,  maka  wali  hakim  yang  harus  melerai  dan memutuskan.  Artinya,  tidak  serta  merta  orang  tua  berhak  memaksa  dan anak harus mengikuti.
Memperhatikan  aspek  psikologis  anak  dapat  diwujudkan  dengan sikap dan perkataan. Allah SWT mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua  telah  berlaku  sabar,  bersikap  lembut  dan  tidak  menghardik  anak. Dengan demikian orang tua juga dituntut besikap lembut dalam perkataan dan  tidak  menghardik  anak.  Anak  kecil  yang  belum  bisa  berfikir  rasional dan logis sama halnya seperti orang tua yang telah pikun. Anak kecil tentu akan  senang  dengan  dunianya.  Misalnya;  “anak  kecil mempermainkan kotorannya sendiri yang menurut daya nalar anak apa yang dilakukannya tersebut  baik  dan  menyenangkan.  Meskipun  hal  demikian  belum  tentu logis  dan  baik  menurut  orang  dewasa”.  Dalam  hal  ini  orang  tua  perlu bersikap sabar.
Penghinaan  dan  celaan  adalah  tindakan  yang  dilarang  dalam pendidikan,  sekalipun  terhadap  bocah  kecil  yang  belum  berumur  satu bulan. Anak bayi sangatlah peka perasaannya. Ia dapat merasakan orang tua,  tidak  senang  dan  tidak  menyukainya  melalui  sikap,  bahkan  yang masih  tersirat  dalam  hati  orang  tua,  lebih-lebih  lagi  melalui  perkataan yang jelas.
Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil  memerlukan  kesabaran  dan  tutur  kata  yang  baik.  Tutur  kata  yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran  dalam  diri  orang  tua  tentunya  kata-kata  kasar  dan  hardikan akan  keluar  tanpa  terkendali.  Dan  perkataan  kasar  serta  hardikan  tidak disenangi  anak,  walaupun  menurut  orang  tua  semua  itu  demi  kebaikan anak. Sebab yang dirasakan oleh anak bahwa katakata yang tidak lemah
lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya (Istadi, 2003: 11).
Pengendalian  tutur  kata  agar  selalu  terucap  yang  baik  merupakan bentuk  kesabaran  dan  penghargaan  orang  tua  terhadap  anak.  Ada sebagian keluarga dimana orang tua selalu menggunakan perkataan kotor ketika berbicara dengan anak-anak mereka. Padahal pada setiap tempat, terjaga  lingkungan  masyarakat  tergantung  pada  istilah-istilah  dan ungkapan  bahasa  yang  digunakan  ayah  dan  ibu  kepada  putra  putrinya. Membiasakan  anak  bersikap  sopan  santun  dalam  berbicara  adalah  tugas orang tua, karena anak mengambil dan belajar dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya tidak memiliki cara yang benar dalam berbicara, maka  mereka  berdua  tidak  akan  mampu  mengajari  anak-anak  mereka sama sekali (Mazhahiri, 2003: 207).
Sikap  orang  tua  terhadap  anak  berdasarkan  konsep  pendidikan emosional  yang  terdapat  dalam  surat  al- Isra’  23 -24  adalah  dengan  cara memberikan  perhatian  dan  kasih  sayang  kepada  anak,  bersikap  lemah lembut,  berkata  dengan  perkataan  yang  baik,  dan  tidak  memaksakan kehendak  orang  tua  sebab  dunia  anak  dan  orang  dewasa  itu  berbeda. Dengan  kata  lain  orang  tua  memberikan  kelonggaran  bagi  anak  untuk berkreativitas.  Selain  itu  orangntua  mendoakan  anak  agar  Allah  SWT senantiasa  melimpahkan  kasih  sayang-Nya  terhadap  anak.  Sikap  orang tua  terhadap  anak  tersebut  memerlukan  kesabaran  dan  pengorbanan yang  begitu  besar.  Orang  tua  yang  telah  bersabar  dan  berkorban  dalam mendidik dan mengarahkan anak agar menjadi anak yang salih.
Dengan  demikian  secara  keseluruhan  konsep  pendidikan  dalam Islam  merupakan  bentuk  konsep  yang  memiliki  kasualitas  atau  sebab akibat  (hubungan  timbal  balik).  Anak  menyantuni  dan  juga  mendoakan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika anak  masih  kecil.  Oleh  karena  itu  orang  tua mendapatkan  hak  dari  anak karena  orang  tua  telah  melaksanakan  kewajibannya  terlebih  dahulu terhadap anak. Dan begitu juga sebaliknya, anak memberikan hak orang
tua  karena  anak  telah  mendapatkan  haknya,  yakni  pendidikan  dengan penuh  kasih  sayang,  kelembutan,  keikhlasan  dan  keridhaan  dari  orang tua.

## Kesimpulan
Perlindungan  hak  pendidikan  anak  dalam  perspektif  Undang- undang dituangkan dalam UUD 1945 pasal pasal 28. Hak yang tercantum di  sana  antara  lain  adalah  hak  untuk  mengembangkan  diri  dan memajukan  dirinya.  Pasal  31  fungsi  pendidikan  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi tujuan dari Negara.
Perlindungan  hak  pendidikan  anak  dalam  perspektif  DUHAM (Deklarasi Universal HAM), tercantum pada deklarasi DUHAM pada tanggal 10  Desember  1945,  pasal  26  ayat  (1)  dan  (2).  Sedangkan  dalam perspektif  Ajaran  Islam  antara  lain  tercantum  dalam  al- Qur’an  surah al- Isra’ ayat 23 -24 dan HR. TIRMIDZI nomor hadits 1842.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  2006. Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Budiman, Nata. 2012. Study Islam Komprehensif. Jakarta: Kencana.
Darmodiharjo,  Darmaji.  1989. Pendidikan  Pancasila  diperguruan  Tinggi. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP.
Darwan,  Prinst.  2001. Sosialisasi  dan  Desiminasi  Penegakan  Hukum  Hak Asasi Manusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Efendi,  Mansur.  1980. Tempat  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum Nasional/Internasional. Bandung: Alumni.
Eposito, Jhon. L. Tt. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern (Jilid II cet I). Bandung: Mizan.
Harjono,  Anwar.  1995. Indonesia  Kita  Pemikiran  Berwawasan  Iman  - Islam (Cet. I). Jakarta: Gema Insani Press.
Hook,  Sidney  et.al.  1995. Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Islam,  penyunting Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Hussain,  Syaukat.  1996. Hak  Asasi Manusia  Dalam  Islam,  Diterjemahkan oleh Abdul Rochim C. H, (Cet. I). Jakarta: Gema Insani Press.
Istadi, Irawati. 2003. Mendidik Dengan Cinta. Jakarta: Pustaka Inti.
Maududi,  Abu  A’la.  2000. Human  Right  in  Islam,  diterjemahkan  oleh Bambang Iriana Djajaatmadja dengan judul, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Mazhahiri,  Husain.  2003. Pintar  Mendidik  Anak.  Jakarta:  Lentera Basritama.