Volume 25 No 2, Juli 2023
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas
Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
Riani Sukma Wijaya 1 , Martha Fika Fadillah 2 , Febriyandhi Ananda 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Pembangunan email: rianisukmawijaya@unidha.ac.id 1 febryandhie@akbpstie.ac.id 3

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  conformity  of  Accountability  and  Transparency  in  the Management  of  Village  Fund  Allocation  in  Talawi  Mudik  Village,  Talawi  Subdistrict, Sawahlunto City with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. The research was conducted in Talawi Mudik Village, Talawi Subdistrict, Sawahlunto City. The method used was  qualitative  descriptive  by  comparing  existing  practices  with  theories  and  drawing conclusions  from  the  findings.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  stages  of  Recording, Reporting,  and  Accountability  of  the  Village  Fund  Allocation  Management  are  already  in accordance  with  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  113  of  2014.  However,  the Transparency  stage  in  Kampung  Buatan  II  is  not  in  line  with  Minister  of  Home  Affairs Regulation  No.  113  of  2014,  as  there  is  no  information  on  the  announcement  board  or information  board  regarding  the  amount  of  expenses  and  income in  carrying  out  the village's financial management activities.
Keywords : Accountability, Transparency , Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Talawi  Mudik  Kecamatan  Talawi  Kota  Sawahlunto dengan Permendagri No 113 tahun 2014.  Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Talawi Mudik Kecamatan  Talawi  Kota  Sawahlunto.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan Hasil  penelitian  ini  adalah  Tahap  Penatausahaan,  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  sudah  berpedoman  pada  Permendagri  No  113  Tahun  2014. Namun,  Tahap  Transparansi  Kampung  Buatan  II  belum  sesuai  dengan  Permendagri  No  113 Tahun 2014, karena belum ada informasi dipapan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah  pengeluaran  maupun  pemasukan  dalam  menjalankan  kegiatan  pengelolaan  keuangan desa.
Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

## PENDAHUUAN
Ilmu manajemen keuangan dipahami sebagai cabang ilmu manajemen  yang  sedang  berkembang
pesat.  Hal  ini  bergantung  pada  siklus likuiditas  yang  dikontrol  pemerintah yang  memastikan  penggunaan  terbaik aset,  mendaftarkan  aset  dari  bagian
pemerintah,  dan  sangat  menekankan keterbukaan  dan  akuntabilitas  publik. Administrasi  pajak  dalam  manajemen dimanfaatkan  untuk  penyelidikan.  Tiga tujuan  utama  manajemen  keuangan adalah  tanggung  jawab,  peningkatan, dan pemeliharaan. Setiap rencana
tindakan  atau  informasi  tentang  kontrol pajak dan pembangunan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  dalam jangka waktu tertentu dimodelkan menurut  konsep  akuntabilitas  kinerja pemerintah. Penyiapan data untuk  siklus pengelolaan,  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan,  dan  evaluasi  pengelolaan menjadi  tanggung  jawab  pengelolaan keuangan..  Pengelolaan  uang  juga  harus memerlukan penerapan pengelolaan uang  yang  baik  untuk  aset  dewan  yang kuat dan produktif.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014
menyatakan  desa  adalah  “kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Desa  sebagai  unsur  terkecil  dari unsur  pemerintahan.  Desa  juga  perlu diperbaharui  menjadi  desa  yang  maju, dan  taraf  hidup  masyarakat  desa  jauh dari kemiskinan.
Hal
tersebut dilatarbelakangi  karena  hubungan  desa dengan  masyarakat  lebih  dekat,  oleh karena  itu  program  pemerintah  lebih cepat  dijalankan.  Desa  memiliki  peran administrasi dan pengaturan berdasarkan UU  Desa  No  6  Tahun  2014,  salah satunya menyelaskan bahwa desa
mempunyai  amanah  atas  pemerintahan,
pembangunan, pengembangan
masyarakat,  dan  pemberdayaan  desa. Nilai  uang  adalah  konsep  manajemen yang  digunakan  oleh  organisasi  sektor
publik  dan  dilandasi  pada  tiga  faktor: ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas. Memperbaiki  anggaran  publik  dapat dimulai  dengan  menerapkan  pendekatan value  for  money.  Berbagai  contoh penanganan  uang  desa  yang  tidak  tepat menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  dan keterbukaan harus dilaksanakan sebelum anggaran sektor publik dapat dilaksanakan.
Berdasarkan  Permendagrin.  113 Tahun  2014  pasal  40,  “Laporan  capaian serta  tanggung  jawab  penyelenggaraan APBDesa  harus  disampaikan  kepada masyarakat  secara  tertulis  dan  melalui sarana  berita  yg  simpel  diakses  rakyat, seperti  baliho,  radio,  dan  sarana  berita lainnya. pada hal akuntabilitas,
perwakilan pemerintah desa terus mempunyai  efek  yang  terbatas  atas pengelolaan  dan  layanan  masyarakat, dan  masih  ada  kekurangan  komunikasi antara pemerintah desa serta rakyat. Pemkot Sawahlunto sudah mengeluarkan Peraturan Walikota nomor 68  Tahun  2021  perihal  kaidah  serta aturan teknis penghitungan besaran dana desa  setiap  desa  di  Kota  Sawahlunto. Peraturan  ini  berkaitan  dengan  supervisi keuangan  desa  dimana  pelaksanaan kegiatan  desa  didapatkan  melalui  ADD sehingga  membutuhkan  perencanaan, penyelenggaraan,  serta  supervisi  yang cermat  serta  efektif  oleh  komponen rakyat  desa,  sesuai  Perwako  Edisi  68 Tahun  2021  Pasal  4.  Transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban, serta planning  pengeluaran  yang  ketat  wajib mendukung  seluruh  operasi.  Bukan hanya  dana  desa  tapi  juga  rakyat berusaha  menghindari  polisi.  Bendahara kota dapat menghindari politik menggunakan  memegang  banyak  sekali aset.
Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang baik,  demokratis, dan amanah.  Lembaga negara  dengan  tanggung  jawab  publik
berarti  bahwa  lembaga-lembaga  tersebut selalu siap untuk bertanggung jawab atas setiap  kegiatan  yang  diperintahkan  oleh rakyat dan masyarakat pengendali memiliki  rasa  tanggung  jawab  yang tinggi  demi  kepentingan  umum  dan mengesampingkan  urusan  pribadi  dan kelompok.
Mardiasmo (2012:183) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa
kualitas pemerintahan yang baik,
terutama  untuk  tingkat  koherensi  dan akuntabilitas  keuangan  publik  baik  di pusat  maupun  di  provinsi,  mengubah pandangan  dunia  pemerintahan  dari terintegrasi (konsentrasi)
menjadi desentralisasi, (kemerdekaan lokal)
secara  signifikan  dapat  berpengaruh pada  elemen  organisasi  pemerintah tetangga  untuk  mengakui  pemerintahan yang baik (grand governance).
Selain
akuntabilitas dalam pelaksanaan good  governance ,  juga diperlukan unsur
transparansi.
Transparansi  atau  keterbukaan  dipahami sebagai  kemudahaan  akses  hak  umum untuk  mendapatkan  informasi  terkini, jujur,  dan  tidak  diskriminatif  mengenai praktik  pemerintahan,  dengan  tetap menaati  hak-hak  orang,  kelompok,  dan rahasia  negara.  (Almasri  dan  Muammar Alkadafi, 2018).
Dampaknya, Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan pengelola  di  luar  desa  harus  dilibatkan dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Selain  vertikal  antara  masyarakat  desa dan  kepala  desa,  pertanggungjawaban keuangan  desa  juga  harus  sejajar  antara pemerintah desa dan Badan
Pertimbangan  Desa  (BPD).  Catatan pengelolaan  ekonomi  desa  resmi  harus tersedia  untuk  seluruh  desa  dan  tidak dapat  dikaitkan  dengan  satu  organisasi ekonomi desa tertentu.
Transparansi sebaiknya dilaksanakan menggunakan berita
tentang penyetoran dan penarikan
tindakan  pendaftaran  serta  gosip  perihal alokasi  dana  permanen  pada  kegiatan distribusi dana desa. Pengelolaan alokasi kabupaten wajib dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, yang
dibuktikan  dengan  indeks  transparansi Permendagrin  Dinas  tidak  terlepas  dari pengalokasian  anggaran,  ada  papan pengumuman  tentang  kegiatan  yang sedang dilakukan. Penataan ini membagikan komitmen pemkot Sawahlunto  dalam  menyediakan  dana ADD  untuk  kegiatan  serta  menstimulus kekuatan rakyat.
Kajian ini terkait dengan penelitian pendahuluan gender yang dilakukan oleh Cindy Azni Utami dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung  Made  II  Kecamatan  Koto Gasib  Kabupaten  Siak  Tahun  2020. Kurangnya  Transparansi  Pengelolaan
Dana  Desa  Tujuan  laporan  realisasi APBDes.
Desa  Talawi  Mudik  merupakan desa yang terletak di Kecematan Talawi, Kota  Sawahlunto.  Dengan  Mayoritas penduduknya  adalah  petani.  Pendapatan yang  diterima  Desa  Talawi  Mudik  pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.149.796.000,- meliputi: Dana Desa Rp. 763.233.000,-,  Bagi  Hasil  Pajak  dan Retribusi Rp. 59.306.000,- Alokasi Dana Desa Rp. 1.327.257.000,- Diantara permasalahan yang dihadapi peneliti adalah belum sepenuhnya diterapkannya prinsip
transparansi karena pada tahap ini belum ada  informasi  di  papan  pengumuman atau  papan  informasi  mengenai  besaran pengeluaran  dan  pemasukan  dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan  desa.  Menurut  Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal  40 “Laporan pencapaian  dan  pertanggungjawaban atas  pencapaian  pelaksanaan  APBDesa wajib  disampaikan  kepada  masyarakat secara  tertulis  dan  melalui  sarana
informasi  yang  mudah  diakses  oleh masyarakat  seperti  papan  pesan,  radio komunitas dan sarana informasi lainnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  ketua  LPM  Bapak  Romi, masalah  akuntabilitas  didesa  talawi mudik  terjadi  karena  aparat  pemerintah desa masih belum efektif dalam mengelola urusan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, interaksi  antara  pemerintah  desa  dan masyarakat sangat minim, dan keterlibatan  masyarakat  dalam  program yang  didukung  oleh  dana  desa  juga sangat minim. Terbukti saat Musrembangdes  kehadiran  masyarakat umum  sangat  minim.  Terlampir  pada lampiran  3  daftar  hadir  musrembang desa talawi mudik.
Berdasarkan uraian
diatas terdapat permasalahan Akuntabilitas dan Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa diberbagai  daerah  di  Indonesia  khusus nya di Sumatera Barat,
Lokasi penelitian akuntabilitas dan Transparansi  Alokasi  Dana  Desa  ini berada  Pada  Desa  Talawi  Mudik,  Kec. Talawi,  Kota  Sawahlunto.  Penelitian  ini dimulai dari Bulan Oktober 2022 sampai selesai.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif  dengan  metode  penelitian deskriptif, suatu desain
yang memungkinkan  peneliti  untuk  dengan mudah mencatat, melacak dan memantau proses  suatu  peristiwa  dan  kegiatan organisasi  sebagaimana  adanya  selama periode  waktu  tertentu  dan  kemudian menafsirkannya untuk menjawab masalah  penelitian.  Metode  kualitatif dapat  dipahami  sebagai  pertimbangan untuk memperoleh informasi yang akurat langsung dari topik dan mendekatkan diri dengan pelapor. Metode deskriptif yang digunakan dalam
pendekatan  kualitatif  bertujuan  untuk membuat  deskripsi,  gambaran  yang sistematis,  faktual  dan  akurat  tentang suatu objek, keadaan pada masa sekarang dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana pelaku yang terlibat dapat memahami sistem akuntabilitas  dan  transparansi  desa dengan mengalokasikan dana desa melalui data yang terkumpul,
menjelaskannya  dalam  bentuk  kata-kata dalam hasil penelitian ini.
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah pada  beberapa  informasi  yang  diyakini dapat memberikan informasi yang diminta  secara  akurat.  Sesuai  dengan ketentuan  Permendagri  Nomor  113 Tahun 2014, dengan topik: 1. Kepala  desa  berwenang  mengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa yang memiliki kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Pelaksanaan teknis pengelolaan
keuangan desa yang selanjutnya disingkat  PTPKD  adalah  bagian  dari perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri dari:
a. Sekretaris  desa  tersebut  bertindak sebagai  koordinator  pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa.
b. Kepala  Bagian  bertindak  sebagai pelaksana yang dimaksudkan
sebagai  pelaksana  kegiatan  sesuai dengan bidang kewenangannya.
c. Bendahara mempunyai fungsi sebagai berikut: penerimaan,
penitipan, penitipan/pembayaran, penatausahaan  dan  tanggung  jawab penerimaan  pendapatan  desa  dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan anggaran desa.
Sumber data dalam penelitian ini berupa  data  kualitatif  berupa  kata-kata deskriptif,  lisan  atau  tertulis  tentang tingkah  laku  manusia  yang  dapat
diamati.  Data  kualitatif  menampilkan deskripsi  rinci,  kutipan  langsung,  dan dokumentasi kasus.Data ini
dikumpulkan  dari  cerita  responden, tanpa mencoba untuk menetapkan gejala untuk  kategori  buku  tertentu,  dalam menanggapi pertanyaan kuesioner.
Data  kualitatif  adalah  kumpulan kata-kata subjek penelitian dalam bahasanya  sendiri.  Data  kualitatif  itu dalam dan rinci. Oleh karena itu, analisis data kualitatif bersifat spesifik, khususnya  untuk  meringkas  data  dan mengkonsolidasikannya  ke  dalam  alur analisis  yang  mudah  dipahami  oleh pihak  lain.  Jenis  data  dalam  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh dari wawancara  desa  mengenai  akuntabilitas dan  transparansi  pelaksanaan  Alokasi Teknis  Dana  Desa  (ADD)  Di  Desa Talawi  Mudik,  Kec.  Talawi,  Kota Sawahlunto
Data  sekunder  berupa  petunjuk pelaksanaan  alokasi  dana  desa  (ADD), seperti  RPJM  (Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah)  desa,  RKP  (Rencana Kerja Pemerintah) desa, Laporan Pertanggungjawaban atau ADD Laporan
Realisasi 2022.
Pengumpulan  Data  dilakukan dengan  dokumentasi,    yang  terdiri  dari data  yang  diperoleh  dari  catatan  yang dimiliki  oleh  pemerintah  desa.  Teknik ini  dilakukan  dengan  membuat  salinan atau rekaman dari catatan resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: catatan
perencanaan  program  atau  RKPDesa (rencana  kerja  pemerintahan  desa), RPJM  Desa  (rencana  pembangunan jangka  menengah  desa),  bukti  pencairan dana  ADD,  bukti  pemasukan  dan pengeluaran bendahara, laporan pertanggungjawaban ADD.
Wawancara  dalam  penelitian  ini berupa Wawancara  mendalam  ( in depth
interview ) yang digunakan untuk memeriksa  apakah  ada  data,  informasi, atau  informasi  yang  tidak  sama  antara tim  pengelola  ADD  dengan  masyarakat pada saat analisis.
Penelitian  di  wilayah  Provinsi Sumatera Barat tepatnya Kota Sawahlunto dengan judul “Akuntabilitas dan  Transparansi  Terhadap  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (  ADD  )  Di  Desa Talawi  Mudik  Kecematan  Talawi  Kota Sawahlunto”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  pada  Desa  Talawi  Mudik,
Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto 1. Penatausahaan Penatausahaan Desa Talawi Mudik  secara  teknis  telah  berpedoman pada  Permendagri  No  113  tahun  2014. Hal  tersebut  terlihat  dengan  adanya
Peraturan Kampung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang  telah  dibahas  dan  disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ).
Penatausahaan yang dilakukan oleh  Desa  Talawi  Mudik  melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku  Kas  Umum,  Buku  Kas  Pembantu Pajak  dan  Buku  Bank  guna  membantu pencatatannya.
Berdasarkan  pernyataan  Kepala Desa  Talawi  Mudik  yang  bernama Syamsir  A,  penatausahaan  pengelolaan keuangan desa pada Desa Talawi Mudik sudah  mengacu  pada  permendagri  no 113  tahun  2014.  Hal  ini  juga  dipertegas oleh  Bendahara  desa  yang  menyatakan bahwa  Desa  Talawi  Mudik  sudah mengacu  kepada  permendagri  no  113 tahun 2014 dengan melakukan pencatatan antara lain Buku Kas Umum,
Buku  Kas  Pembantu  Pajak  dan  Buku Bank.
Tabel 1.

## Indikator Penatausahaan
No Indikator Hasil Wawancara Keterangan Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Belum
Terjadi ( BT ) 1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa Bendahara desa melakukan penatausahaan
S 2. Bendahara  desa wajib  melakukan pencatatan setiap penerimaan  dan pengeluaran serta  melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib Setiap  pemasukan dan pengeluaran
kas,  dan  melakukan tutup buku tiap bulannya yang dilakukan oleh Bendahara Desa S 3. Bendahara  desa wajib mempertanggun g  jawabkan  uang melalui  laporan pertanggungjawa ban Penyampaian laporan pertanggung jawaban oleh Bendahara Desa S 4. Laporan pertanggungjawa ban  disampaikan setiap bulan kepada Kepala desa  dan  paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Penyampaian laporan pertanggungjawaba n setiap bulan kepada  kepala  desa oleh bendahara desa S

## Sumber: Penelitian, 2023
Bendahara desa melakukan pencatatan  atas  seluruh  penerimaan  dan pengeluaran  dalam  Buku  Kas  Umum untuk  yang  bersifat  tunai.  Sedangkan transaksi  penerimaan  dan  pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku  Bank.  Buku  Kas  Pembantu  Pajak digunakan  oleh  Bendahara  Desa  untuk mencatat  penerimaan  uang  yang  berasal dari  pungutan  pajak  dan  mencatat pengeluaran  berupa  penyetoran  pajak  ke kas  Negara.  Khusus  untuk  pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. Dengan  demikian,  maka  dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Penatausahaan pada Desa Talawi Mudik yang  dilakukan  oleh  Bendahara  Desa telah sesuai dengan Permendagri No 113
tahun 2014 dan dapat dikatakan Accountable.

## 2. Pelaporan
Pelaporan  pengelolaan  keuangan desa  diatur  dalam  Permendagri  No  113 tahun  2014  pasal  37  yang  menyatakan bahwa  “kepala  desa  menyampikan laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama  dan  laporan  semester  akhir. Laporan  realisasi  semester  pertama APBDes  paling  lambat  disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara  laporan  semester  akhir  tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.”
Tabel 2 Indikator Pelaporan No Indikator Hasil Wawancara Keterangan Sesuai  (S),
Tidak
Sesuai (TS),
Belum
Terjadi (BT) 1. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada
Walikota oleh
Kepala desa  berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun
Pelaporan  laporan semester  1  oleh kepala desa kepada walikota melalui camat S
2. Laporan realisasi APBDes sebagai laporan semester pertama APBDes bentuk dari Laporan Realisasi Semester 1
S 3. Laporan realisasi APBDes sebagai laporan semester pertama  ini  paling lambat disampaikan  pada akhir bulan juli tahun  yang  sedang berjalan Pelaporan  laporan semster  1  kepada walikota melalui camat S
4. Laporan akhir semster tahun disampaikan  paling lambat  pada  akhir bulan Januari tahun selanjutnya
Pelaporan  laporan semester akhir tahun telah disampaikan januari tahun berikutnya. S

## Sumber: Penelitian, 2023
Berdasarkan  hasil  wawancara pada tabel 4 Laporan Realisasi Semester Pertama berupa Laporan realisasi
APBDes sudah dilaporkan.
Dengan  demikian,  maka  dapat disimpukan bahwa Akuntabilitas Pelaporan  Desa  Talawi  Mudik  dimulai dari  laporan  semester  pertama  hingga semester  akhir  telah  sesuai  dengan Permendagri  No  113  tahun  2014  dan dapat dikatakan sudah Accountable.

## 3. Pertanggungjawaban
Dalam  Permendagri  No  113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, “kepala desa menyampaikan  kepada  bupati/walikota melalui  camat  setiap  akhir  tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan  APBDes  yang  terdiri  dari pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan yang  sudah  ditetapkan  dalam  peraturan desa  yang  dilampiri  dengan  beberapa berkas”,  diantaranya  format  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDes  tahun  anggaran berkenaan,  format  laporan  kekayaan milik  desa  pada  akhir  bulan  desember tahun  anggaran  bekenaan  dan  format laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.
Tabel 3 Indikator Pertanggungjawaban No Indikator Hasil Wawancara Keterangan Sesuai  (S), Tidak Sesuai (TS), Belum Terjadi (BT) 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes  disampaikan kepada Walikota oleh  Kepala  desa setiap akhir tahun Kepala desa menyampaikan laporan  pertanggung jawaban pelaksanaan  APBDes setiap  akhir  tahun kepada walikota
S 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes  terdiri  dari pendapatan,  belanja dan pembiayaan.
Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes sudah  terdiri  dari pendapatan,  belanja dan pembiayaan S
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes  ditetapkan dengan Peraturan desa Laporan pertanggungjawaban realisasi APBdes sudah ditetapkan dengan peraturan desa.
S
Berdasarkan  hasil  wawancara yang  disajikan  pada  tabel  5  semua laporan pertanggungjawaban yang dilakukan  Desa  Talawi  Mudik  telah sesuai  dengan  Permendagri  No  113 tahun 2014. Dengan  demikian,  maka  dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pertanggungjawaban telah Accountable. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  pada  Desa  Talawi  Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan  akses  informasi  seluas- luasnya tentang keuangan daerah.Dengan adanya transparansi menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelanggaraan pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya  serta  hasil-hasil  yang dicapai.
Tabel 4 Indikator Transparansi No Indikator Hasil Wawancara Keterangan Sesuai (S), Tidak  Sesuai (TS),  Belum Terjadi (BT) 1. Adanya  kemudahan akses masyarakat serta papan pengumuman mengenai  Kegiatan
Pencatatan Kas Masuk maupun keluar
Pencatatan kas masuk dan kas keluar dilakukan oleh bendahara dapat di akses dengan  mudah  oleh masyarakat karna telah di tempel pada setiap dusun. TS 2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaba
n realisasi pelaksanaan  APBDes diinformasikan kepada  masyarakat secara  tertulis  dan dengan  media  yang mudah diakses masyarakat Secara tertulis laporan realisasi sudah diinformasikan kepada  masyarakat, tetapi belum terdapat media informasi yang mudah  diakses  oleh masyarakat  seperti papan pengumuman. TS
No Indikator Hasil Wawancara Keterangan Sesuai (S), Tidak  Sesuai (TS),  Belum Terjadi (BT)
3. Penyampaian Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi kepada Walikota
Melalui Camat.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaba
n  pelaksanaan  ADD telah disampaikan kepada walikota oleh kepala desa S Sumber: Penelitian, 2023 Berdasarkan  hasil  wawancara yang  disajikan  pada  tabel  diatas,  tahap Transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya.  Pada  Desa  Talawi  Mudik, Kecamatan  Talawi,  Kota  Sawahlunto kegiatan  pencatatan  kas  masuk  dan keluar tidak dapat diakses dengan mudah oleh  masyarakat.  Serta  tidak  ada  papan pengumuman  mengenai  kegiatan  yang sedang dijalankan. Laporan realisasi dan laporan pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara  tertulis,  terdapat  media  informasi yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat seperti  papan  pengumuman.  Serta  ada papan  pengumuman  mengenai  kegiatan yag sedang dijalankan.
Sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Permendagri  No  113  tahun  2014 pasal  40  ayat  1  dan  2,  yaitu  “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan  APBDes  diinformasikan kepada  masyarakat  secara  tertulis  dan dengan  media  informasi  yang  mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi  sebagaimana  dimaksud  antara lain  :  (a)  papan  pengumuman;  (b)  radio informasi;  dan  (c)  media  informasi lainnya”.  Dengan  demikian,  maka  dapat disimpulkan bahwa
Transparansi
Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) sudah  cukup  transparansi  sesuai  dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

## SIMPULAN
Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah diuraikan sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  desa Talawi  Mudik,  Kecamatan  Talawi,  Kota sawahlunto  sesuai  dengan  indicator akuntabilitas terutama dalam hal penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan  pada  kantor  desa  dikatakan sudah  cukup  baik  namun  ada  beberapa kelemahan  atau  kekurangan  terkait akuntabilitas  dan  transparansi  alokasi dana  desa.  Hal  tersebut  berdasarkan penjelasan berikut:
Dalam pengelolaan ADD
pemerintah  desa  telah  menerapkan prinsip  akuntabilitas dengan  cukup baik, yaitu  dengan  Melibatkan  masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban didesa talawi mudik,  namun  disisi  lain  mempunyai kekurangan  juga,  pihak  pemerintah  desa hanya  melibatkan  masyarakat  ketika tahap perencanaan saja. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan  kecurigaan  kepada  pihak aparat  desa.  Namun  pihak  pemerintah desa  menegaskan  akan  terus  melakukan sebaik  mungkin  pembangunan  alokasi dana desa.
Transparansi pengelolaan alokasi dana desa
Transparansi  sangat  penting  bagi pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintah dalam  menjalankan  mandat  dari  rakyat. Mengingat  pemerintah  saat  memiliki wewenang mengambil berbagai
keputusan penting yang berdampak bagi
orang banyak,pemerintah harus meyediakan  informasi  yang  lengkap mengenai  apa yang  dikerjakannya. Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya peneliti dengan pemerintah desa  sei  suka  deras  desa  belum mengoptimalkan transparansi berdasarkan  Permendagri  113  Tahun 2014 yaitu salah satu indikator transparansi  yaitu adanya pencatatan kas masuk  maupun  keluar  dapat  diakses dengan  mudah  oleh  masyarakat  serta adanya  papan  informasi  atau  papan pengumuman  mengenai  kegiatan  yang sedang  berlangsung.  Berdasarkan  hasil survey dan wawancara desa masih belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan  alokasi  dana  desa  dengan tidak adanya papan informasi kas masuk dan  keluar  serta  kegiatan  alokasi  dana desa yang sedang berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Army, Yulida dkk. “Analisis Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten
Magelang”. Accounting  Profession  Jurnal,  Vol.  2 No. 1, Januari 2020. Asmawati, Ika dkk. “Kinerja Pemerintah Desa  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Pada  Desa  Dore Kecamatan  Palibelo  Kabupaten Bima)”.  Jurnal  Akuntansi,  Vol. 25 No. 3, Desember 2018. Arifiyadi, Teguh. 2008. “Konsep tentang Akuntabilitas
dan
Implementasinya  di  Indonesia”. Jakarta.
Gunawan,  Dimas  Rizky.  “Penerapan Sistem  E-Budgeting  Terhadap Transparansi  dan  Akuntabilitas Keuangan  Publik  (Studi  pada Pemerintah Kota Surabaya)”. Surabaya. Jurnal Akuntansi Akrual 8 (1) (2016) : 72-102.
Hasniati.  2016.  “Model  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa”.  Jurnal Analisis Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik,  Vol.  2 No. 1, Juni 2016. Permendagri  Nomor  113.  2014. tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Peraturan  Walikota  Nomor  68  Tahun 2021  tentang  Pedoman  Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana  Desa  untuk  setiap  Desa  di
Kota Sawahlunto. Taufik,  Taufeni.  2014.  Pengelolaan Keunagan  Desa  dalam  Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Akuntansi, Universitas Riau. Muslimin., Mappamiring., dan Nurmaeta, S. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa di  Desa  Punagaya  Kecamatan Bangkala  Kabupaten  Jeneponto. Jurnal. Vol.2. No.1. Astuti,  T.P.,  dan  Yulianto.  2016.  Good Govermance Penelolaan Keuangan  Desa  Menyongsong Berlakunya  Undang-Undang  No. 6  Tahun  2014.  Universitas  Setia Budi Surakarta. Nahruddin,(2014).Akuntabilitas Dan Transparansi  Pengelolaan  Dana Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahanhttps://doi.org/10.2 6618/ojip.v4i2.95. Widiyanti,  Arista.  Akuntabilitas  dan
Transfaransi Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (Studi  Pada  Desa Sumberejo dan Desa Kandung di
Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan).  Skripsi,  Malang:  UIN
Maulana Malik Ibrahim. 2017. Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Dana  Desa  pada
Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan  Tapakis.  Lppm  Umsb.
Yogyakarta:  C.V  Andi  Offset. 2002. Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  (Studi  Kasus  di  Wilayah Kecamatan Banyudono). Skripsi. Mahmudi.  (2011).  Akuntansi  Sektor Publik.
Aset, J Riset, A. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Kasus pada  Kecamatan  Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Ekonomi, 10, 105–112.
Cindy,  A.  (2020).    Akuntabilitas  dan
Transparansi Pengelolaan Keuangan  Desa  Di  Kampung Buatan II Kecematan Koto Gasib
Kabupaten Siak. Skripsi. Yuliansyah.  (  2016  ).  Akuntansi  Desa. Jakarta: Salemba Empat.