© Copyright: The Author(s)
https://jurnal.polines.ac.id/index.php/keunis
This is an open access article under the CC BY-SA license

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN
MELIYANA FITRI HUSNUL KHOTIMAH 1
Universitas Trilogi, Jakarta
1 husnulkhotimah@trilogi.ac.id
Abstract: The purpose of this study was to examine the effect of the central government's financial performance on  financial  reporting  accountability.  The  data  sample  taken  is  the  financial  statements  of  the  Ministry  of  the Republic of Indonesia totalling 125 data through the purposive sampling method for the 2015-2019 period. The type of data used is secondary data. Financial performance is proxied by solvency, revenue effectiveness and expenditure  efficiency,  while  financial  reporting  accountability  is  proxied  by  BPK  RI  audit  opinion.  The  results showed  that  solvency  did  not  contribute  to  increasing  financial  reporting  accountability,  while  income effectiveness and spending efficiency were able to increase financial reporting accountability.
Keywords: financial performance, financial reporting accountability, audit opinion, central government.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kinerja  keuangan  pemerintah  pusat  terhadap akuntabilitas  pelaporan  keuangan.  Sampel  data  yang  diambil  yaitu  laporan  keuangan  kementerian  Republik Indonesia berjumlah 125 data melalui metode purposive sampling periode 2015-2019. Jenis data yang digunakan adalah  data  sekunder.  Kinerja  keuangan  diproksikan  oleh  solvabilitas,  efektivitas  pendapatan  dan  efisiensi belanja  sedangkan  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  diproksikan  oleh  opini  audit  BPK  RI.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  solvabilitas  tidak  berkontribusi  terhadap  peningkatan  akuntabilitas  pelaporan  keuangan sedangkan efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja mampu meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan.
Kata Kunci: kinerja keuangan, akuntabilitas pelaporan keuangan, opini audit, pemerintah pusat
PENDAHULUAN
Organisasi  Publik  adalah  sebuah  entitas  yang  bergerak  dan  menjalankan  perannya  untuk memenuhi  kebutuhan  publik.  Organisasi  publik  terdiri  dari  Lembaga–Lembaga  Tinggi  Negara, Kementerian, Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perusahaan Negara. Pada dasarnya sebuah entitas yang berlabel atas nama publik, maka tanggung jawab materil serta moril akan langsung diarahkan ke publik, terutama dalam hal yang berkaitan dengan anggaran. Masyarakat berhak mengetahui ke mana dan  bagaimana  pengelolaan  keuangan  yang  telah  diserahkan  kepada  entitas  dalam  timbal  baliknya kepada pemberi dana apakah dapat membantu hajat orang banyak dalam hal pelayanannya kepada publik atau hanya memberikan untung kepada oknum yang telah dipercaya publik tersebut.
Akuntabilitas  merupakan  bagian  dari  upaya  dalam  mewujudkan good  governance .  Pada pelaksanaan sesungguhnya pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga publik lainnya diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan bentuk pertanggungjawaban mereka melalui laporan keuangan yang dilakukan secara periodik. Adanya akuntabilitas menunjukan seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai prosedur dan standar yang berlaku, melaporkan secara wajar dan akurat mengenai hasil kinerja yang dilakukan  sesuai  perencanaan  dan  amanah  yang  telah  diberikan  (Ariyadi  et  al.,  2019).  Selanjutnya akuntabilitas  dinilai  menjadi  sebuah  kepercayaan  publik  berdasar  pada  penilaian  yang  ditinjau  oleh pihak tertentu dan dapat menjadi sebuah penelitian lebih lanjut yang tentunya akan menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah entitas publik  (Wicaksono, 2015).
Akuntabilitas  pada  penelitian  ini  berfokus  pada  akuntabilitas  keuangan.  Dalam  urusan keuangan, perlu adanya keterbukaan atas pengelolaan keuangan yang terjadi didalam pemerintah atas segala  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik.  Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  faktor dalam  menilai  sebuah  kinerja  organisasi  dari  penyusunan  hingga  pelaporan  anggaran.  Penyajian laporan keuangan menjadi sangat penting dalam laporan pertanggungjawaban karena menjadi satu alat ukur dalam menilai kinerja keuangan organisasi dan menegakkan akuntabilitas keuangan (Soleh et al., 2019).  Pemberian reward merupakan  bentuk  upaya  dukungan  pemerintah  dalam  meningkatkan akuntabilitas  suatu  entitas.  Namun,  penghargaan  tersebut  hanya  bersifat  parsial  sehingga  perlu penilaian  kembali  oleh  pihak  berwenang  seperti  pemberian  opini  atas  laporan  keuangan  pemerintah yang  diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sebagai  bentuk  contoh  penilaian  atas akuntabilitas (Afriyanti et al., 2018).
Mencapai opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian merupakan hal sulit yang harus dicapai oleh  pemerintah  pusat.  Kerja  keras  dalam  pengelolaan  keuangan  Negara  menjadi  salah  satu  bentuk upaya  mencapai  opini  wajar  tanpa  pengecualian.  Membaiknya  kondisi  keuangan  pemerintah  secara menyeluruh dapat dilihat dari peningkatan pemberian opini oleh BPK dari pemberian opini tidak wajar menjadi  wajar.  Dengan  opini  tersebut  kinerja  keuangan  dapat  menunjukan  kondisi  keuangan pemerintah serta kemampuannya dalam pembangunan Negara (Afriyanti et al., 2018). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah salah satu Undang-undang yang mewajibkan pembuatan laporan keuangan yang dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik sebagai langkah awal  dan  upaya  pemberantasan  adanya  penyelewengan  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara (Afriyanti et al., 2018).
Pengukuran  kinerja  keuangan  memiliki  fungsi  sebagai  laporan  periodik  pemerintah  dalam menilai  sejauh  mana  tingkat  efektif  dan  efisien  suatu  organisasi  memonitor  biaya  yang  dianggarkan dengan biaya aktual yang ada serta sebagai alat pengawasan dan bahan evaluasi organisasi (Marfiana &  Kurniasih,  2013).  Pelaporan  keuangan  kinerja  merupakan  bentuk  terwujudnya  akuntabilitas (Fontanella  &  Rossieta,  2014).  Penting  bagi  organisasi  dan  manajer  menghasilkan  pelayanan  publik yang baik dengan cara mengukur kinerja dalam rangka menilai akuntabilitas.
Penelitian  terdahulu  yang  telah  dihasilkan  menjelaskan  jika  kemandirian  daerah  dan  kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda seluruh Indonesia (Mudhofar & Tahar, 2016). Kinerja keuangan berpengaruh terhadap pemberian opini audit dan kesejahteraan masyarakat (Putry  &  Badrudin,  2017).  Selanjutnya,  terdapat  hasil  penelitian  yang  berbeda  menyatakan  bahwa kinerja  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pelaporan keuangan  dilakukan  (Purbasari  &  Bawono,  2017).  Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dan perbedaan hasil yang diberikan pada penelitian terdahulu maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Agensi (Teori Keagenan)
Agency Theory merupakan sebuah hubungan antara dua belah pihak yaitu agen dan prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang menyewa agen untuk mengelola jasa untuk kepentingan prinsipal dan agen adalah  pihak  yang  dipercaya  untuk  menangani  sumber  daya  dengan  kebebasan  mengelola ketentuannya sendiri, dengan adanya hal tersebut menyebabkan berkurangnya kepercayaan prinsipal kepada agen (Mahmudi, 2013).
Agency  Theory biasa  digunakan  sebagai  dasar  dibangunnya  organisasi  sektor  publik. Hubungan  keagenan  dalam  organisasi  sektor  publik  ialah  hubungan  antara  pemerintah  dan masyarakat.  Hubungan  ini  menyangkut  pertanggungjawaban  dari  kinerja  dan  segala  aktivitas  agen (pemerintah)  kepada  prinsipal  (masyarakat)  atas  kewajibannya  mengelola  sumber  dana  yang  telah diberikan  dan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  publik  atau  dikenal  dengan  akuntabilitas  public (Sardi et al., 2016). Pada model keagenan akan terdapat informasi asimetri antara agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan penyimpangan ataupun korupsi yang dilakukan pihak agen yaitu pemerintah. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah mendapat perhatian khusus dan harus diawasi oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan aktivitas serta program dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Akuntabilitas
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah sebuah nilai yang harus dipegang oleh seorang akuntan  dalam  menjalankan  tugasnya  dan  juga  tidak  luput  harus  dipegang  oleh  sebuah  perusahaan atau organisasi atau lembaga pemerintahan untuk menggiring bawahannya bersikap akuntabel dalam menjalankan  setiap  aktivitas  perusahaan  untuk  dapat  tercapainya  tujuan  organisasi  sesuai  yang diharapkan  sejak  awal.  Akuntabilitas  juga  sebagai  sikap  menjelaskan  atas  keputusan  atau  tindakan yang telah dijalankan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan kata lain akuntabilitas sendiri yaitu  sistem  kontrol  diri  yang  harus  ditanamkan  pada  seseorang,  lembaga,  organisasi  mengenai kewajiban tanggung jawab atas tugas dan fungsi yang dipegangnya.
Akuntabilitas  juga  salah  satu  elemen  dalam  penerapan  GCG (Good  Corporate  Governance), penerapannya  tertuju  untuk  pemerintahan/organisasi  yang  baik  dan  mampu  memberikan pertanggungjawaban  atas  segala  aktivitas  pengelolaan  dan  pengendalian  sumber  daya  masyarakat. Dalam  hal  ini  pengungkapan  informasi  mengenai  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintahan  harus dilaporkan secara periodik yang disusun dalam bentuk laporan untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Akuntabilitas  juga  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  tugas,  menekan  angka  penyalahgunaan  tugas  dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja (Setiawan et al., 2017).

## Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas  keuangan  merupakan  hasil  laporan  pertanggungjawaban  dalam  menggunakan dana Negara secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.  Akuntabilitas  ini  mengharuskan  lembaga-lembaga  publik  untuk  membuat  laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana Negara. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan kewajiban menyajikan dan melaporkan pengelolaan keuangan dalam laporan keuangan yang disajikan secara  periodik.  Terciptanya  transparansi  dan  akuntabilitas  Negara  dapat  didukung  dari  laporan keuangan

## Kinerja keuangan
Kinerja  keuangan  merupakan  salah  satu  hal  yang  dapat  dijadikan  tolok  ukur  dalam  menilai suatu pertanggungjawaban instansi pemerintah melalui perhitungan serta analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas pendapatan dan belanja (Nainu et al., 2017).
Menurut  Mardiasmo  (2009)  Kinerja  pemerintah  merupakan  suatu  hal  yang  menjadi  fokus perhatian  dalam  pengelolaan  keuangan  Negara.  Artinya  kinerja  keuangan  dapat  menunjukan bagaimana  kondisi  keuangan  pemerintah  serta  kemampuan  pemerintah  dalam  memperoleh  dan menggunakan  dana  untuk  pembangunan  Negara.  Oleh  karena  itu,  analisis  kinerja  pemerintah  perlu dilakukan  untuk  mengukur  sejauh  mana  kemajuan  dicapai  oleh  pemerintah  dalam  menjalankan tugasnya.
E-ISSN: 2714-7274                                                                                                                                Meliyana Fitri P-ISSN: 2302-9315

## Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Akuntabilitas  pelaporan  keuangan  adalah  kewajiban  pemerintah  kepada  publik  untuk mempertanggungjawabkan,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  seluruh  aktivitas  yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan seperti penyusunan standar, badan  pengawas  dari  pemerintah,  dan  entitas  pelapor.  Untuk  meningkatkan  kualitas  pelaporan keuangan  negara,  BPK  melakukan  reviu  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat    (LKPP)  dan melakukan asistensi terkait dengan Laporan Keuangan (Muraiya & Nadirsyah, 2018).

## Laporan Keuangan Sektor Publik
Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi  yang  dilakukan.  Laporan  keuangan  organisasi  sektor  publik  merupakan  komponen penting  untuk  menciptakan  akuntabilitas  sektor  publik.  Adanya  tuntutan  yang  semakin  besar terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas  publik  menimbulkan  implikasi  bagi  manajemen  sektor  publik untuk  memberikan  informasi  kepada  publik,  salah  satunya  adalah  informasi  akuntansi  berupa laporan  keuangan  (Mardiasmo,  2009).  Salah  satu  tujuan  dari  laporan  keuangan  yaitu  menyajikan informasi  mengenai  posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan  posisi  keuangan  bermanfaat  bagi pemakai laporan keuangan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi (Pramono, 2014).

## Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Kementerian Negara merupakan salah satu organisasi tingkat pusat, sehingga tuntutan akan akuntabilitas  menjadi  suatu  keharusan  baik  dalam  tata  kelola  ataupun  pertanggungjawaban keuangannya.  Hal  tersebut  dapat  dipenuhi  dengan  cara  menyusun  dan  melaporkan pertanggungjawaban keuangan kementerian tersebut secara akuntabel dan transparan kepada publik. Laporan keuangan tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan dan keandalan informasi sesuai SAP dalam  bentuk  opini  yang  diberikan  oleh  BPK.  Penilaian  yang  digunakan  untuk  mengukur  aktivitas pemerintahan  dalam  segi  pengelolaan  keuangan  yaitu  melalui  kinerja  keuangan.  Kinerja  keuangan merupakan  salah  satu  hal  yang  dapat  dijadikan  tolok  ukur  dalam  menilai  suatu  pertanggungjawaban instansi  pemerintah  melalui  perhitungan  serta  analisis  terhadap  pencapaian  target  dan  realisasi  dari penerimaan dan pengeluaran atas pendapatan dan belanja (Nainu et al., 2017).
Pengeluaran opini yang dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah dapat menambah keyakinan  masyarakat  akan  kinerja  pemerintah  dan  dapat  merefleksikan  seberapa  baik  pengelolaan keuangan  yang  telah  dijalankan.  Pemberian  opini  untuk  menilai  akuntabilitas  pelaporan  keuangan pemerintah juga dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja pada masa yang akan datang. Pemeriksaaan yang  dilakukan  oleh  BPK  ini  dapat  menambah  keyakinan  kebenaran  atas  laporan  yang  disusun sehingga  dapat  dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu  hasil  pemeriksaan  berupa  opini  ini  menjadi sangat penting bagi masyarakat sebagai indikator penilaian kinerja pengelolaan keuangan Negara.
Penelitian  Lie et  al (2016)  menyatakan  bahwa  solvabilitas  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan opini audit going concern. Hal tersebut karena jika semakin solvabilitas sebuah perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan penerimaan opini audit going concern . Solvabilitas yang buruk akan dapat  meningkatkan  resiko  perusahaan,  terutama  dalam  hal  pembayaran  utang  dan  bunga. Perusahaan yang memiliki utang yang besar akan cenderung mengalami kesulitan keuangan. Hal ini secara  tidak  langsung  akan  menimbulkan  keraguan  dari  auditor  untuk  menilai  kemampuan going concern perusahaan.  Auditor  sebagai  pihak  independen  berkewajiban  menilai  kewajaran  dan keberlangsungan  hidup  perusahaan  agar  para  pemangku  kepentingan  tidak  salah  dalam  pembuatan keputusan (Lie et al., 2016).
Penelitian  Pramono  (2014)  dan  Susanto  (2019)  menyatakan  jika  pengukuran  efektivitas pendapatan  ini  dapat  dijadikan  penilaian  suatu  program  atau  aktivitas  yang  dilakukan  pemerintah
daerah  dengan  hasil  yaitu  sudah  sangat  efektif  dalam  mengelola  pendapatannya.  Penelitian  Muraiya dan  Nadirsyah  (2018)  juga  menyatakan  jika  efektivitas  berpengaruh  secara  positif  terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi Aceh.
Pramono  (2014)  dan  Poyoh  et  al., (2017)  berpendapat  jika  dengan  Pengukuran  efesiensi belanja  ini  dapat  dijadikan  penilaian  suatu  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  pemerintah  yang menunjukkan  bahwa  Pemerintah  daerah  dalam  mengelola  pendapatan  asli  daerahnya  sudah  sangat efisien.  Efisiensi  ini  juga  digunakan  sebagai  pengukuran  Analisis  Kinerja  Keuangan  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  tahun  2014-2016  (Indriyani  &  Pandansari,  2018). Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  ke  dalam  model  penelitiannya sebagai berikut:
Sumber: (Pramono, 2014), (Poyoh et al., 2017), (Indriyani & Pandansari, 2018), (Susanto, 2019) Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian H1: Solvabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan H2: Efektivitas Pendapatan Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan H3: Efisiensi Belanja Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

## METODE PENELITIAN
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Pusat  dengan  populasi  yaitu  Kementerian Republik Indonesia, terdiri dari 30 Kementerian Negara dan 4 Kementerian Koordinator yang tercantum dalam  LKPP  tahun  anggaran  2015  -  2019.  Teknik  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu purposive  sampling ,  kriteria  penarikan  sampel  terdiri  dari  Kementerian  yang  mengeluarkan  laporan keuangan audited secara lengkap tahun 2015-2019 dan Kementerian yang mendapatkan opini dari BPK RI pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangannya. Data yang digunakan merupakan data sekunder  dengan  metode  kuantitatif.  Data  penelitian  ini  diperoleh  dari  situs  resmi  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  yaitu  www.bpk.go.id.  Variabel  independen  (X)  dan  dependen  (Y) bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat periode 2015- 2019.
Tabel 1 Variabel dan Pengukuran Variabel
VARIABEL PENGUKURAN
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN  OPINI AUDIT BPK RI : WTP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 1
KINERJA KEUANGAN SOLVABILITAS
EFEKTIVITAS PENDAPATAN

## EFISIENSI BELANJA
Sumber: Data Diolah (2021)
E-ISSN: 2714-7274                                                                                                                                Meliyana Fitri P-ISSN: 2302-9315

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sampel Penelitian
Berdasarkan  data  yang  didapat  dalam  daftar  jumlah  Kementerian  pada  Laporan  Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2015-2019, total populasi Kementerian sebanyak 34 Kementerian menggunakan metode purposive sampling . Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 125 dari 170 total Kementerian. Proses pemilihan sampel dijelaskan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2 Pemilihan Sampel
Sumber: Data Diolah 2021 Statistik Deskriptif
Tabel 3 Statistik Deskriptif
Sumber: Stata 14.
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

## Tabel 4 Uji Normalitas
Sumber: Stata 14.2
Uji  normalitas  pada  model  variabel  dependen  Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  yang diproksikan  Opini  Audit,  variabel  independen  kinerja  keuangan  yang  di  proksikan  Solvabilitas, Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja ditemukan ditemukan bahwa Pengujian ini menggunakan Skewness Kurtosis . Berdasarkan hasil yang telah diuji di atas bahwa ketiga variabel independen yaitu
variabel  solvabilitas,  efektivitas  pendapatan  dan  efisiensi  belanja  berdistribusi  secara  normal  karena Prob>Chi 2 dari ketiga variabel tersebut melebihi alfa atau 0,05.
Uji Multikolinearitas
Tabel 5 Uji Multikolinearitas Variabel VIF I/VIF SOLV 1.34 0.748662 EPEN 1.16 0.864294 EBEL 1.51 0.660158 Mean VIF 1.34
Sumber: Stata 14.2 Berdasarkan  hasil  Uji  VIF (Variance  Information  Factor) pada  model  regresi  ditemukan  jika pada  variabel  dependen  Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  yang  diproksikan  dengan  Opini  Audit, variabel  independen  kinerja  keuangan  yang  diproksikan  dengan  Solvabilitas,  Efektivitas  Pendapatan dan  Efisiensi  Belanja  tidak  terdapat  multikolinearitas  karena  nilai  VIF  menunjukan  VIF  <  10  dan  nilai 1/VIF > 0,1.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Stata 14.2 Hasil  pengujian Breusch-Pagan/Cook-Weisberg pada  variabel  dependen  Akuntabilitas Pelaporan  Keuangan  yang  diproksikan  Opini  Audit,  variabel  independen  kinerja  keuangan  yang  di proksikan  Solvabilitas,  Efektivitas  Pendapatan  dan  Efisiensi  Belanja  memiliki  nilai  Prob>Chi 2 kurang dari  5%  atau  0,05  yang  menandakan  jika  terdapat  masalah  heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini. Karena munculnya permasalahan BLUE maka perlu dilakukan robust test pada akhir pengujian data. Uji Autokerelasi
Tabel  7 Uji Autokerelasi
Sumber: Stata 14.2
Uji  autokorelasi  pada  model  variabel  dependen  Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  yang diproksikan  Opini  Audit,  variabel  independen  kinerja  keuangan  yang  di  proksikan  Solvabilitas, Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja ditemukan ditemukan bahwa nilai Prob>F lebih kecil dari pada  0,05  atau  5%  yang  artinya  nilai  autokorelasi  menunjukan  bahwa  terdapat  gejala  autokorelasi. Karena munculnya permasalahan BLUE maka perlu dilakukan robust test pada akhir pengujian data. Uji Statistik Pemilihan Model dan Uji Hipotesis
Pemilihan  model  estimasi  yang  digunakan  yaitu  PLS (pooled  least  square) ,  FE (fixed  effect) dan RE (random effect) hanya FE yang memiliki probabilitas dibawah α (0,05). Maka dari itu, dalam
E-ISSN: 2714-7274                                                                                                                                Meliyana Fitri P-ISSN: 2302-9315
penelitian ini tidak melakukan Uji Chow dan Uji Hausman. Pada pengujian sebelumnya ditemukan jika pada pengujian heteroskedatisitas dan uji autokerelasi terdapat permasalahan BLUE. Sesuai dengan ketentuan yang ada, jika terdapat permasalahan BLUE di model panel perlu dilakukan sebuah Robust Test . Hasil pengujian hipotesis regresi Fixed Effect setelah dilakukan Robust sebagai berikut: Tabel  8 Hasil Regresi Robust
Sumber: Stata 14.2 Uji F
Uji  F  ini  bertujuan  untuk  melihatapakah  seluruh  variabel  independen  pada  model  penelitian berpengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen.  Pengujian  variabel  independen secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen  dikatakan  berpengaruh  jika  (Prob  >  F)  <  dari α (0,05).  Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  tabel  8,  Hasil  Uji  F  0,0433  <  0,05  artinya  secara  simultan variabel independen kinerja keuangan (solvabilitas, efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja) dapat menjelaskan  variabel  dependen  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  (opini  audit)  secara  signifikan  .

## Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi atau biasa disebut dengan R 2 (R-Squared) digunakan untuk melihat seberapa besar persentase dari variance variabel independen pada model penelitian yang menjelaskan variance variabel  dependen. Berdasarkan  nilai  yang  sudah  dihitung  menggunakan  regresi Robust melalui pendekatan Fixed Effect dan di dapatkan nilai R 2 sebesar 0,1062 atau 10.62%. Maka, dapat dikatakan  jika  variabel  solvabilitas,  efektifitas  pendapatan  dan  efisiensi  belanja  mampu  menjelaskan variabel akuntabilitas pelaporan keuangan sebesar 10.62%. Sisanya, yaitu sebesar 89.38% dijelaskan oleh  variabel  lain  diluar  dari  penelitian.  Hasil  uji  model  yaitu  Uji  F  <0,05  menunjukkan  bahwa  model yang digunakan dalam penelitian dinyatakan mampu memenuhi goodness of fit.

## Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji Hipotesis menunjukkan bahwa variabel solvabilitas pemerintah pusat tahun 2015-2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal tersebut karena nilai  (P>|t|)  >  dari α (0,05),  di  mana  nilai  (P>|t|)  dari  variabel  solvabilitas  sebesar  0,184  dengan  nilai koefisien  regresi  0.0069673  sehingga  H1  ditolak.  Sedangkan  variabel  efektivitas  pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil ini dapat dilihat dari nilai (P>|t|) < dari α (0,05), yang di mana (P>|t|) dari efektivitas pendapatan menunjukan nilai 0,045 dan nilai  koefisien  regresi  yaitu  sebesar  0.0000426  sehingga  H2  diterima.  Sementara  variabel  efisiensi belanja berpengaruh signifikan terhadap variabel akuntabilitas pelaporan keuangan. Nilai (P>|t|) < dari α (0,05),  di  mana  (P>|t|)  dari  efisiensi  belanja  menunjukan  nilai  0.022  dan  nilai  koefisien  yaitu  sebesar 0.0170683 sehingga H3 diterima.
Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil  pengujian  solvabilitas  menunjukan  jika  tinggi  rendahnya  tingkat  solvabilitas  pemerintah pusat  tidak  memengaruhi  penilaian  auditor  dalam  memberikan  opini  audit  pada  laporan  keuangan pemerintah  pusat  atau  dengan  maksud  lain  tingkat  solvabilitas  pemerintah  pusat  tidak  memengaruhi
nilai  kewajaran  laporan  keuangan  dalam  mempertanggungjawabkan  laporan  keuangan  kepada masyarakat. Solvabilitas tidak berpengaruh karena Kementerian tidak memliki kewajiban utang jangka panjang sehingga tidak beresiko atas ketidakmampuan suatu Kementerian untuk membiayai kewajiban dengan aset yang ada.
Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Suksesi dan Lastanti (2016), Satria dan Sari (2018) yang  mengungkapkan  jika  solvabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  opini  audit going  concern yang dihitung  oleh  DAR.  Solvabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  opini  audit  diduga  karena  BPK  sebagai auditor  tidak  hanya  melihat  dari  sudut  pandang  solvabilitas  saja  tetapi  banyak  faktor  pendukung  lain yang lebih dapat memengaruhi opini audit seperti kerugian yang terus berulang, potensi kebangkrutan dan dampak dari perekonomian pada masanya. Jadi, jika suatu organisasi memiliki solvabilitas yang buruk  tetapi  dapat  memperbaiki  dan  mengelola  operasional  serta  keuangan  dengan  baik  dan  dapat menyajikan  laporan  keuangan  secara  wajar  maka  tingkat  solvabilitas  tidak  jadi  masalah  dalam pemberian opini audit.
Hasil penelitian efektivitas pendapatan menunjukan bahwa tingkat efektivitas pemerintah pusat dalam merealisasikan sumber pendapatan sudah sangat efektif pada tahun 2015-2019 sesuai dengan tujuan  atau  sasarannya  kepada  pelayanan  masyarakat  dalam  merealisasikan  pendapatan  Negara. Menurut Munir dalam ( Harahap et al ., (2021) keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dapat  dilihat  dari  sebagaimana  suatu  organisasi  tersebut  dapat  menjalankan  pecapaian  tujuan anggaran.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Muraiya  dan  Nadirsyah  (2018)  yang  menyatakan  jika variabel  efektivitas  penyerapan  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pelaporan keuangan daerah provinsi aceh pada tahun 2011-2014 yang berjumlah 23 kabupaten/kota. Hasil positif ini  muncul  karena  beberapa  program  yang  terlaksana  seperti  ketersediaan  informasi  yang mudah diakses, pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang memadai dan efektifnya perputaran  alokasi  dana  publik  (Carlitz,  2013).  Berdasarkan  hasil  data  dari  Pemerintah  Pusat Kementerian  nilai  rasio  efektivitas  bernilai  rata-rata  lebih  dari  100%  yang  menandakan  bila  semakin tinggi  tingkat  rasio  efektivitas  pendapatan  maka  kemampuan  pemerintah  pusat  semakin  baik  dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan (Susanto, 2019).
Hasil  penelitian  efesiensi  belanja  memberikan  gambaran  bahwa  semakin  efisien  pemerintah pusat dalam mengelola penghematan anggaran maka semakin tinggi pemberian opini audit oleh BPK dengan kata lain meningkatnya efisiensi belanja ini menunjukan akuntabilitas pelaporan keuangan yang semakin baik atau pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan Negara sudah sangat efisien.
Pada  variabel  efisiensi  belanja  dengan  data  yang  telah  diuji,  pemerintah  pusat  membuktikan jika  dengan  mengeluarkan  biaya  yang  relatif  kecil  dapat  menghasilkan  output  yang  besar  dan bermanfaat  bagi  masyarakat  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas  akuntabilitas  pelaporan keuangan  pemerintah  pusat  dengan  rata-rata  nilai  efisiensi  sebesar  87.73%.  Hal  ini  menunjukan semakin  efisien  belanja  pemerintah  pusat  berarti  dapat  diasumsikan  tidak  terjadi  pemborosan  dalam penggunaan anggaran APBN dapat meningkatkan pemberian opini yang memengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat disajikan secara wajar dalam mempertanggungjawabkan belanja secara baik dan transparan kepada masyarakat.
Menurut  Muraiya  dan  Nadirsyah  (2018)  semakin  tinggi  tingkat  efisiensi  maka  semakin  baik kredibilitas  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  dan  diwujudkan  dalam  bentuk  transparansi laporan  keuangan  secara  terbuka  kepada  masyarakat.  Pada  variabel  efisiensi  belanja  dengan  data yang telah diuji, menunjukkan bahwa pemerintah pusat membuktikan jika dengan mengeluarkan biaya
E-ISSN: 2714-7274                                                                                                                                Meliyana Fitri P-ISSN: 2302-9315
yang  relatif  kecil  dapat  menghasilkan  output  yang  besar  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah pusat.

## KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah pusat terhadap akuntabilitas  pelaporan  keuangan.  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  125 kementerian  tahun  anggaran  2015-2019.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Solvabilitas  tidak berpengaruh  terhadap  variabel  akuntabilitas  pelaporan  keuangan.  Hal  ini  menunjukan  jika  tinggi rendahnya  tingkat  solvabilitas  pemerintah  pusat  pada  tahun  2015-2019  tidak  memengaruhi  penilaian auditor dalam memberikan opini audit pada laporan keuangan pemerintah pusat atau dengan maksud lain tingkat solvabilitas pemerintah pusat tidak memengaruhi nilai kewajaran laporan keuangan dalam mempertanggungjawabkan  laporan  keuangan  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  kementerian  tidak memiliki utang jangka panjang sehingga tidak berisiko atas ketidakmampuan suatu kementerian dalam membayar  kewajiban  dengan  aset  yang  ada.  Sedangkan  Efektivitas  Pendapatan  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil dari nilai rasio efektivitas pendapatan ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  pusat  kementerian/lembaga  pada  tahun  2015-2019  telah  berhasil menjalankan  program  dan  aktivitasnya  secara  efektif  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasarannya  kepada pelayanan  masyarakat  dalam  merealisasikan  pendapatan  Negara.  Untuk  penelitian  Efisiensi  Belanja menunjukkan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pelaporan  keuangan.  Hal  ini memberikan gambaran bahwa semakin efisien pemerintah pusat dalam mengelola anggaran dan tidak melakukan pemborosan pada tahun 2015-2019 maka semakin tinggi tingkat pemberian opini audit yang diberikan  oleh  BPK  dengan  kata  lain  meningkatnya  efisiensi  belanja  ini  menunjukan  akuntabilitas pelaporan  keuangan  yang  semakin  baik  atau  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  mengelola keuangan Negara sudah sangat efisien.

## Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan beberapa hal untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, yaitu:
1. Bagi Pemerintahan Bagi  pemerintah  pusat  khususnya  Kementerian/Lembaga  diharapkan  dapat  lebih meningkatkan  kembali  akuntabilitas  dan  keterbukaan  terhadap  pelaporan  keuangan  melalui transparansi  dalam  hal  mengungkapkan  laporan  keuangan  pemerintah  pusat  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  masyarakat.  Keterbukaan  dan  transparansi  terhadap pelaporan keuangan pemerintah juga dapat dijadikan salah satu aspek dan pertambahan nilai dalam mendapatkan opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
2. Bagi Akademisi
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  serta  dapat  dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik meniliti mengenai akuntabilitas keuangan dan kinerja keuangan pemerintah.

## Keterbatasan
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam memberikan hasil yang maksimal. Maka dari itu, keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran  bagi  peneliti  yang  akan  datang  yang  memiliki  kemiripan  topik  yang  sama.  Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:
1. Beberapa data keuangan pada Kementerian kurang lengkap pada laporan keuangan yang tersedia sehingga data yang di dapat tidak sesuai dengan harapan peneliti.
2. Penelitian yang dilakukan hanya dalam lingkup Kementerian Pusat, sehingga hasil dalam penelitian ini tidak dapat menjelaskan keseluruhan populasi yang terdapat di Indonesia.
Saran
Keterbatasan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  menjadikan  dasar  untuk  memberikan  saran bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian baru yang tentunya dengan penelitian yang lebih bervariatif dan inovatif sesuai dengan kondisi yang ada di masa yang akan datang. Masukan yang dapat di pertimbangkan kembali dijelaskan sebagai berikut:
1. Penelitian  tidak  hanya  dilakukan  pada  pemerintah  pusat  saja  tetapi  dapat  menambahkan pemerintah daerah dan lembaga BUMN lainnya.
2. Memperpanjang periode penelitian guna mendapatkan hasil atau gambaran yang lebih luas terkait topik penelitian ini.
3. Pengambilan data dari situs web resmi dapat dilakukan jauh lebih awal untuk mempersingkat dan mempermudah dalam pengerjaan penelitian.
4. Menambahkan  variabel  independen  lainnya  yang  dapat  memengaruhi  variabel  akuntabilitas pelaporan keuangan yang dapat mendukung kinerja keuangan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanti,  D.,  Sabanu,  H.  G.,  &  Noor,  F.  (2018).  Penilaian  Indeks  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah.
Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas
Keuangan Negara , 21–42. https://doi.org/10.28986/jtaken.v1i1.10
Ariyadi, Y., Fitrijanti, T., & Rosdini, D. (2019). WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat Republik Indonesia :  bagaimana  meraih  dan  mempertahankannya. Proceeding  of  National  Conference  of Accounting , 1 , 57–70. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art6 Carlitz, R. (2013). Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives.
Development
Policy Review , 31 , 49–67. ssrn: https://ssrn.com/abstract=2305478 or http://dx.doi.org/10.1111/dpr.12019 Fontanella,  A.,  &  Rossieta,  H.  (2014).  Pengaruh  Desentralisasi. Simposium  Nasional  Akuntansi  XVII Mataram , 1–24. https://scholar.google.co.id/citations?user=uKaSEdsAAAAJ&hl=i Harahap,  E.  F.,  Nurlela,  L.,  Kartiko,  E.,  &  Fauziah,  R.  (2021).  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Belanja Modal Tanah Kabupaten Garut. Jurnal Wacana Ekonomi , 20 (03), 42–47. Indriyani, I., & Pandansari, T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik  Indonesia  Tahun  2014  –  2016. Jurnal  Analisa  Akuntansi  Dan  Perpajakan , 2 (1). https://doi.org/10.25139/jaap.v2i1.777
Lie,  C.,  Wardani,  R.  P.,  &  Pikir,  T.  W.  (2016).  Pengaruh  Likuiditas,  Solvabilitas,  Profitabilitas,  dan Rencana  Manajemen  terhadap  Opini  Audit  Going  Concern. Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 1 , No. 2 (2), 84–105.
Mahmudi, M. (2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=u-
7BZ1EAAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=u-7BZ1EAAAAJ:2osOgNQ5qMEC Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=TYBw8xoAAAAJ&alert_ preview_top_rm=2&citation_for_view=TYBw8xoAAAAJ:qjMakFHDy7sC
Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Journal & Proceeding Universitas Jenderal Soedirman , 3 (1), 1–16. Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas
Jurnal Keunis, Vol. 10, No. 1                                                                                                        Januari 2022
E-ISSN: 2714-7274                                                                                                                                Meliyana Fitri P-ISSN: 2302-9315
Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia:  Efek  Moderasi  dari  Kinerja. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 17 (2), 176–185. https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185 Muraiya,  &  Nadirsyah.  (2018).  Pengaruh  desentralisasi  fiskal,  efisiensi  dan  efektivitas  penyerapan anggaran  terhadap  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  provinsi  aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 3 (2), 236–253.
Nainu,  R.,  Sondakh,  J.  J.,  &  Budiarso,  N.  S.  (2017).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Dalam “Program  Dukungan  Manajemen  Dan  Tugas  Teknis  Lainnya  Kementerian  Agama”  Dengan Menggunakan  Metode  Value  for  Money  Pada  Kantor  Kementerian  Agama  Provinsi  Sulawesi Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 1158–1166.
https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18619.2017
Poyoh,  C.  M.,  Murni,  S.,  &  Tulung,  J.  E.  (2017).  Analisis  Kinerja  Pendapatan  dan  Belanja  Badan
Keuangan Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA , 5 (2), 745–752. https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15958
Pramono,  J.  (2014).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.
Jurnal Ilmiah Among Makarti , 7 , 83–112.
Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2), 102–108. https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884 Putry, N. A. C., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 12 (1), 25. https://doi.org/10.21460/jrmb.2017.121.272
Sardi, S. J., Rifa’i, H. A., & L. Hamdani Husnan. (2016). Jurnal InFestasi Vol. 12, No.2, Desember 2016 Hal - PDF Free Download.pdf. Jurnal InFestasi , 12 (2), 158–172. https://docplayer.info/49736274- Jurnal-infestasi-vol-12-no-2-desember-2016-hal.html
Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo  Kabupaten  Jombang  Tahun  2015. Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science Review , 2 (1), 1–16. https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483 Soleh, A., Hidayat, A. M., & Asrini. (2019). Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, Asimetri  Informasi  dan  Ketaatan  Aturan  Akuntansi  Terhadap  Akuntabilitas  Organisasi  dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Muara J. J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) , 4 (1), 35. https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.68
Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota  Mataram. Distribusi  -  Journal  of  Management  and  Business , 7 (1),  81–92. https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67
Wicaksono,  K.  W.  (2015).  Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik. JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik) , 19 (1), 17. https://doi.org/10.22146/jkap.7523
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara