DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 3 Maret 2024, Revised: 10 April 2024, Publish: 11 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pembentukan Undang-Undang Secara Elektronik dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia
Delfina Gusman 1
1 Andalas University, Padang, Indonesia, vivin.nissa82@gmail.com
Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com
Abstract: As a country of law, Indonesia certainly cannot be separated from legal politics in the formation of laws and regulations because legal politics has a very important role in the formation  of  laws  and  regulations.  The  formation  of  legislation  in  Indonesia  continues  to experience  developments  such  as  methods  law  to  all  adopted  by  legislation.  Not  only  that, legislation  in  Indonesia  has  adopted  an  electronic  formation  process.  The  existence  of  the electronic  legislative  process  has  been  regulated  through  the  Draft  Law  (RUU)  on  the Formation  of  Legislative  Regulations.  Regulations  for  the  formation  of  electronic  laws  and regulations  are  regulated  in  Article  97B  of  Law  Number  13  of  2022.  The  existence  of  the formation  of  laws  and regulations  aims to  improve the quality of  democracy for  the public, especially participating in the process of forming laws. This research is normative research (doctrinal  research)  with  an  analytical  approach  (conceptual  approach)  and  a  statutory approach  (statues  approach).  The  results  of  this  research  show  that  the  formation  of  laws and regulations has a high influence on people's behavior. The reason is that indirectly, legal product indicators must be formed based on legal needs for society. Second, the formation of electronic  legislation  can  provide  opportunities  for  society  as  a  whole  so  that  these  legal products can provide added value and increase people's awareness and skills in politics.
Keyword: Electronic; Participation; Society; Politic.
Abstrak: Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang  sangat  penting  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Pembentukan perundang-undangan  di  Indonesia  terus  mengalami  perkembangan  seperti  adanya  metode omnibus  law yang  diadopsi  oleh  legislasi.    Tidak  itu  saja,  legislasi  di  Indonesia  telah mengadopsi  adanya  proses  pembentukan  secara  elektronik.  Keberadaan  proses  legislasi secara  elektronik  sudah  diatur  melalui  draft  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  pada Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan  secara  elektronik  diatur  dalam  Pasal  97B  UU  Nomor  13  Tahun  2022. Keberadaan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  demokrasi  kepada  Masyarakat  terutama  ikut  serta  dakan  proses  pembentukan perundang-undangan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  ( doctrinal  research ) dengan  pendekatan  analisis  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  undang-undang  ( statues
approach ). Hasil penelitian ini bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perilaku masyarakat. Pasalnya secara tidak langsung, indikator produk  hukum  dibentuk  harus  berdasarkan  kebutuhan  hukum  bagi  Masyarakat.  Kedua, pembentukan  perundang-undangan  secara  elektronik  dapat  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  yang  menyeluruh  sehingga  produk  hukum  tersebut  dapat  memberikan  nilai tambah dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat untuk berpolitik.
Kata Kunci: Elektronik; Partisipasi; Masyarakat; Berpolitik .

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  tentunya  tidak  dapat  terlepas  dari  politik  hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang  sangat  penting  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan 1 .  Istilah  politik hukum  atau  politik  perundang-undangan  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  hukum  dan/atau peraturan  perundang-undangan  pada  dasarnya  merupakan  rancangan  atau  hasil  desain lembaga  politik  ( politic  Body ) 2 .  M.  Mahfud  MD  mengemukakan  bahwa  politik  hukum meliputi: Pertama ,  Pembangunan  hukum  yang  berintikan  pembuatan  dan  pembaharuan terhadap  materi-materi  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan. Kedua ,  pelaksanaan ketentuan  hukum  yang  telah  ada  termasuk  penegasan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada termasuk penegasan fungsi  lembaga dan pembinaan para penegak hukum 3 . Indonesia dalam pembentukan  suatu  perundang-undangan  harus  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pembentukan perundang-undangan di Indonesia terus mengalami perkembangan seperti adanya  metode omnibus  law yang  diadopsi  oleh  legislasi.    Tidak  itu  saja,  legislasi  di Indonesia  telah  mengadopsi  adanya  proses  pembentukan  secara  elektronik.  Keberadaan proses  legislasi  secara  elektronik  sudah  diatur  melalui  draft  Rancangan  Undang-Undang (RUU)  pada  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Pengaturan  pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik diatur dalam Pasal  97B draf RUU 4 .  Itupun diatur dalam Pasal 97B ayat (1) menyebutkan “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat  dilakukan  berbasis  elektronik.  Padahal  bagaimanapun  tujuan  dibentuknya  undang- undang untuk kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia 5 . Bagi negara yang menjunjung supremasi  hukum  parameter  keberhasilan  suatu  produk  hukum  dibentuk  hingga  diterapkan, apabila Masyarakat merasakan kesejahteraan baik secara materiil maupun imaterii.
Indonesia  sebagai  negara  hukum  memiliki  kewajiban  dalam  menjamin  masyarakat melalui  undang-undang  dan  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  DPR,  dan  DPD 6 .  Hal tersebut  menyangkut  kepentingan  ekonomi,  sosial,  budaya,  hukum,  Pendidikan  maupun kepentingan politik.  Proses pembentukan perundang-undangan secara elektronik merupakan
1 Sopiani dan Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan”.  Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.2.2020. hlm.146-153
2 HM.  Laica  Marzuki, Kekuatan  Mengikat  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-Undang .Jurnal Legislasi Vol.3. Nomor 1.2006.hlm.2
3 M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Cet.II (Jakarta: LP3ES, 2001).hlm.9
4 Rofiq Hidayat, 2022, “Perlunya Memperjelas Pembentukan Peraturan Berbasis Elektronik”.hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-memperjelas-pembentukan-peraturan-berbasis-elektronik- lt6241af8083f44/ diakses pada tanggal 10 September 2023
5 Joko  Riskiyono,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  Untuk  Mewujudkan Kesejahteraan”.Aspirasi. Vol.6.No.2.2015.hlm. 159-176
6 Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto, “Pembentukan Peraturan perundang-undangan Yang Baik bagi Indonesia”. Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.1. No. 2. 2022. Hlm. 356-362
cara aktif pemerintah dalam penyebarluasan perundang-undangan diketahui oleh Masyarakat. Oleh  karena  itu,  partisipasi,  transparansi  serta  demokrasi  dalam  pembentukan  perundang- undangan  adalah  satu  kesatuan  yang  utuh  dan  tidak  bisa  dipisahkan  di  suatu  negara demokrasi.  Forum  media  elektronik  justru  meningkatkan  kualitas  demokrasi  kepada masyarakat  terutama  ikut  serta  dalam  proses  pembentukan  perundang-undangan.  Selain  itu, pembentukan  peraturan  perundang-undangan  secara  elektronik  akan  membantu  dan mempermudah  legislasi  dalam  keadaan  darurat  sebagaimana  dapat  diketahui  adanya penyebaran Corona Virus Dieases ( Covid ) 2019.
Permasalahan  pokok  dalam  penelitian  ini,  adalah  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  secara  elektronik  untuk  mewujudkan  partisipasi  masyarakat  baik  lisan  ataupun tertulis  dalam  keadaan  darurat  sehingga  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang dilaksanakan  dengan  cara  dan  metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar  yang  mengikat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  ( doctrinal  research )  yakni penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  aturan  atau  norma  dalam  hukum positif.  Menurut  Peter  Mahmud  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 7 . Penelitian ini menggunakan pendekatan undang- undang ( statues approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Ideal
Dalam  konsep  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  tentu  harus memperhatikan  serta  mengedepankan  persamaan  di  hadapan  hukum  sesuai  dengan  Asas equality  before  the  law 8 . Untuk  mewujudkan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang responsif terutama menyangkut dalam mewujudkan pembentukan peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  harus  tunduk  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undang  disebutkan  tujuh  asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan 9 .  Namun,  Adapun  asas-asas  tersebut  yaitu,  Pertama,  Asas Kejelasan  tujuan  dan  maksud,  asas  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat,  asas kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan,  asas  dapat  dilaksanakan,  asas kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  asas  kejelasan  rumusan,  dan  asas  keterbukaan.  Ketujuh asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  bertujuan  untuk  menciptakan  produk hukum  yang  mampu  memberikan  kepastian  dan  keadilan  hukum  dimasyarakat  apabila diterapkan dan ditegakkan.
Pembentukan undang-undang adalah bagian dari pembentukan atau penciptaan hukum. Pada umumnya pembentukan atau penciptaan hukum itu berkaitan dengan tiga hal, yaitu:
Perumusan  aturan-aturan  umum,  yang  dapat  berupa  penambahan  atau  perubahan aturan-aturan  yang  sudah  berlaku;  Ditimbulkan  dari  keputusan-keputusan  konkret  (hukum preseden  atau  yurisprudensi);  dan  Berkenaan  dengan  tindakan  nyata,  yaitu  suatu  tindakan yang  hanya  terjadi  sekali  saja  (einmalig)  yang  dilakukan  oleh  organ-organ  negara berdasarkan konstitusi tanpa disertai dengan perubahan undang-undang atau UUD 10
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).35
8 Op.Cit, Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto.hlm.356-362
9 S.  Laurensius  Arliman,  2017,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan. Hlm. 59-72
10 A. Rosyid Al Atok. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga: Teori, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral”. Setara Press: Malang. 2015. Hlm. 31
Dalam  pembentukan  undang-undang,  organ  atau  lembaga  pembentuk  undang-undang adalah Lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi 11 . Pada prinsipnya dengan kewenangan  untuk  membuat  undang-undang  sesuai  dengan  keinginannya.  Keinginan  yang dimaksud  adalah  bahwa  suatu  perundang-undangan  harus  berdasarkan  apa  yang  ditentukan oleh  Masyarakat.  Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  memiliki  pengaruh  yang tinggi terhadap perilaku masyarakat. Pasalnya secara tidak langsung, indikator produk hukum dibentuk  harus  berdasarkan  kebutuhan  hukum  bagi  masyarakat.  Pengaruh  peraturan perundang-undangan  terhadap  lembaga  dan  pola  perilaku  masyarakat  berwujud  pada  proses pembentukan  hukum,  sehingga  dibutuhkan  fungsi  sistem  hukum  yang  merupakan keseluruhan  sistem  normatif  dimana  negara  memiliki  peranan.  Oleh  karena  itu,  analisis bermuara  pada  sifat  melegitimasi  kebijakan,  karena  kebijakan  merupakan  penyebab perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh negara, menjelaskan fungsi sistem hukum sebagai berikut:
1. Hukum sebagai pernyataan efektif dari kebijakan
Jika  hendak  mengubah  perilaku  masyarakat,  pemerintah  harus  secara  transparan membuat  suatu  peraturan,  kemudian  berupaya  untuk  melaksanakannya,  oleh  sebab  itu pejabat  pemerintah  (para  penyusun  rancangan  undang-undang)  harus  menterjemahkan kebijakan  itu  menjadi  peraturan-peraturan  yang  harus  dilaksanakan.  Hukum  merupakan kebijakan politik pemerintah yang berkuasa dengan alasan, sebagai berikut:
2. Kebutuhan untuk memerintah
Untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, pemerintah berupaya membuat peraturan-peraturan  yang  dapat  mengubah  perilaku  masyarakatnya.  Pada  pemerintahan modern  pembuat  keputusan  relatif  kecil,  namun  harus  pikir.  merubah  pola  perilaku masyarakat  yang  menghambat  jalannya  pembangunan.  Untuk  mengubah  pola  prilaku yang  berulang,  pemerintah  hanya  dapat  menetapkan  sasaran  utama  dari  perilaku  yang diinginkan hukum. Disini sistem hukum berfungsi sebagai penghubung ( interface ) antara pemerintah  dan  masyarakat.  Proses  perumusan  dan  pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan ini melegitimasi suatu pemerintahan
3. Tuntutan akan legitimasi
Peraturan  perundang-undangan  bukanlah  semata-mata  “kebijakan“yang  tertuang dalam  pernyataan  atau  dokumen  yang  di  buku  kan,  tetapi  juga  merupakan  hukum. Kebijakan  yang  diformulasikan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan membutuhkan  legitimasi  dari  pemerintah  dan  masyarakatnya.  Dengan  melegitimasi peraturan  perundang-undangan  maka  diharapkan  kepada  pemerintah  akan  mampu mempengaruhi  warga  masyarakatnya  untuk  mengubah  pola  perilaku  yang  menghambat jalannya proses pembangunan
4. Hukum sebagai langkah penting bagi negara dalam upaya perubahan perilaku Sudah terbukti bahwa undang-undang atau bentuk peraturan lain bukan merupakan unsur satu-satunya bagi perubahan yang independen dan “efektif”, tanpa undang-undang sekalipun  maka  perubahan  perilaku  dapat  terjadi  dimanapun.  Namun  tanpa  peraturan perundang-undangan  perubahan  yang  terjadi  tidak  sebagaimana  diusulkan  atau diprediksikan  oleh  pemerintah,  tetapi  terjadi  secara  tidak  disengaja  dan  hanya  bersifat intuisi,  maka  peraturan  perundang-undangan  berfungsi  mengatur  hak  dan  kewajiban, mengatur  penyelesaian  perselisihan,  menetapkan  nilai-nilai  yang  di  anggap  baik  oleh pemerintah  dan  masyarakat.  Pada  akhirnya  adalah  pelaksanaan  pembentukan  substansi hukum  yang  sesuai  dengan  sistematik  dan  metodologi  pembentukan,  sedangkan fungsinya  adalah  pernyataan  efektifitas  suatu  kebijakan  sebagai  instrumen  perubahan perilaku di Masyarakat
11 Ibid.hlm.32
Hukum  diciptakan  untuk  mengatur  sistem  bernegara  serta  memiliki  peran  sebagai penjaga ketertiban di dalam Masyarakat 12 . Ketertiban di masyarakat merupakan tujuan negara hukum  untuk  mengarahkan warga negaranya untuk  tetap bertindak sesuai  dengan nilai-nilai yang  berlaku  di  Masyarakat.    Di  sisi  lain,  sistem  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  kita  telah  dibuat  dengan  tahapan  yang  panjang,  mulai  dari  tahapan  perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan  dan  pengundangan.  Namun,  masih terdapatnya pengabaian tahapan pembentukan perundang-undangan sehingga mempengaruhi kualitas  dari  daya  ikat  setelah  diterapkan  di  Masyarakat.  Daya  ikat  dan  daya  laku  seakan tidak lagi berkaitan dengan tahapan pengundangan, padahal Pasal 87 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  mulai  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan 13 .

## Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Melalui Elektronik
Dalam proses pembentukan undang-undang ini, di dalamnya terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan Masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum 14 . Salah satu materi muatan yang harus ada dalam produk perundang-undangan harus  berdasarkan “pemenuhan kebutuhan hukum  dalam Masyarakat”. Dalam sistem demokrasi partisipasi Masyarakat pada hakekatnya adalah sarana untuk:
1. Menyalurkan aspirasi Masyarakat (warga) kepada pemerintah;
2. Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik;
3. Menegakkan kedaulatan rakyat.
Menurut A. Kenneth  Rasinski  dan Tom R. Styler, inti  dari partisipasi  adalah tindakan Masyarakat  yang  dapat  memengaruhi  keputusan  politik 15 .  Partisipasi  masyarakat  dalam lingkup pembentukan perundang-undangan merupakan  kontrol tertinggi  dalam merumuskan kebijakan.    Partisipasi  tidak  cukup  hanya  dilakukan  segelintir  orang  yang  duduk  dalam lembaga perwakilan karena institusi dan orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seringkali  menggunakan  politik  atas  nama  kepentingan  rakyat  untuk  memperjuangkan kepentingan  pribadi  atau  kelompok  mereka  sendiri.  Partisipasi  rakyat  secara  langsung  akan membawa tiga dampak penting, yakni:
Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat  dan  memperjelas apa yang dikehendaki Masyarakat; Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan; dan Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik Masyarakat
Adanya  pembentukan  perundang-undangan  secara  elektronik  dapat  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  yang  menyeluruh  sehingga  produk    hukum  tersebut  dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat untuk berpolitik.  Pada  kenyataannya  masyarakat  menghadapi  berbagai  keterbatasan  dalam menerima  kehadiran  peraturan  perundang-undangan.  Suatu  peraturan  perundang-undangan yang dibuat secara sepihak oleh legislator, akan sangat mungkin kehadirannya ditolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat 16 . Keterbatasan kehadiran masyarakat dalam proses  pembentukan  perundang-undangan  dapat  diatasi  adanya  proses  legislasi  secara elektronik. Dalam konsep negara hukum, hukum sebagai sebuah penuangan kebijakan negara dalam periode tertentu.  Dalam  awal  perkembangan negara hukum,  asas legalitas didasarkan atas wetmatigheid  van  het  bestuur atau  pemerintahan  berdasarkan  atas  undang-undang,
12 Andi Yuliani, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal legislasi Indonesia.Vol.14. No. 4.2017.hlm. 429-438
13 Ibid. Andi Yuliani.hlm.429-438
14 Ibid, .Laurensius Arliman S.hlm. 59-73
15 Putera  Astomo,  “Ilmu  Perundang-Undangan:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia”.  Rajawali  Pers:  Depok.  2018. Hlm.79
16 Salahudin  Tunjung  Seta,  “Hak  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan”.Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17 No.2.2020. 154-166
namun dikarenakan dalam perkembangannya pembentukan undang-undang, selalu tertinggal dengan  perkembangan  masyarakat  sehingga  menimbulkan  kondisi  negara  yang  kaku  dan tidak dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan dalam negara hukum 17 .
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  secara  elektronik  memiliki  kekuatan hukum yang sama dengan pembentukan perundang-undangan secara konvensional. Menurut Pasal  97B  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  bahwa  “ Peraturan  perundang- undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum  sama  dengan  Peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  dalam  bentuk  cetak ”. Penulis  menganalisis  walaupun  mengatur  pembentukan  perundang-undangan  secara elektronik tetapi tidak akan menghilangkan proses rangkaian pembentukan itu sendiri. Proses rangkaian  pembentukan  suatu  perundang-undangan  akan  melahirkan  daya  ikat  sebagai mengatur  Masyarakat.  Negara  harus  memastikan  bahwa  peraturan  yang  dibuat  untuknya untuk  mengatur  masyarakat  demi  mencapai  cita-cita  bersama  harus  diketahui  lebih  dahulu oleh  Masyarakat  sebelum  diberlakukan 18 .    Menurut  M.  Solly  Lubis,  proses  pembentukan hukum  dalam  perspektif  demokrasi  bahwa  masukan-masukan  ( inputs )  yang  menjadi  bahan pertimbangan  untuk  penentuan  hukum  itu  bersumber  dari  aspirasi  warga  Masyarakat/rakyat yang  meliputi  berbagai  kepentingan  mereka 19 .  Aspirasi  tersebut  kemudian  diproses  dalam lembaga legislatif yang pada akhirnya akan muncul produk politik yang berupa hukum yang benar-benar  mencerminkan  aspirasi  Masyarakat.  Dengan  mekanisme  melalui  elektronik memberikan nilai-nilai demokratis dalam produk hukum itu sendiri.
Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui elektronik merupakan bagian dari tujuan  hukum  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Negara  modern  pada  abad  ke  19 mengarahkan pada negara kesejahteraan atau disebut sebagai negara hukum materiil. Negara hukum materiil merupakan suatu sarana dalam mewujudkan tujuan bernegara yang sejahteran ( welfare  rechtsstaat ).    Gagasan  demokrasi  abad  20  ini  lazim  disebut welvaarstaat/welfare state (negara  kesejahteraan)  atau  “negara  hukum  material”  (negara  hukum  modern) 20 . Keterkaitan  negara  hukum  materiil  dengan  pembentukan  undang-undang  secara  elektronik sebagai bentuk menciptakan produk hukum yang bersesuaian dengan kebutuhan Masyarakat. Bahkan  mekanisme  secara  elektronik  dapat  meningkatkan  partisipasi  warga  dalam pengambilan  keputusan  atas  pembentukan  produk  hukum.  Kata  partisipasi  menyiratkan adanya  peran  serta  atau  keikutsertaan  (mengawasi,  mengontrol,  dan  memengaruhi) Masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan 21 .
Deskripsi  Locke  tentang  kontrak  sosial  menunjukkan  bahwa  ia  tidak  bermaksud menyerahkan  kekuasaan  yang  mutlak  dan  arbitrer  ditangan  pemerintah 22 .  Akan  tetapi, menegaskan  kekuasaan  yang  terbatas  ditangan  pemerintah,  dimana  otoritas  pemerintah diperoleh  dari  orang-orang  yang  membuat  perjanjian  demi  keuntungan  dan  kesejahteraan orang-orang  tersebut 23 .  Negara  harus  memastikan  bahwa  peraturan  yang  dibuatnya  untuk mengatur  Masyarakat  demi  mencapai  cita-cita  bersama  harus  diketahui  lebih  dahulu  oleh Masyarakat  sebelum  diberlakukan 24 .  Dengan  begitu,  pembentukan  perundang-undangan secara  elektronik  akan  meningkatkan  eksistensi  Masyarakat  dalam  berpatisipasi  sehingga
17 Ibid. Salahudin Tunjung Seta. Hlm.154-166
18 Op.Cit .Andi Yuliani..hlm. 429-438
19 Putera  Astomo,  “Ilmu  Perundang-Undangan:  Teori  dan  Praktik  di  Indonesia.Rajawali  Pers: Depok.2018.hlm.80
20 Zulkarnain  Ridlwan,  “Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat”.Fiat  Justitia  Jurnal  Ilmu Hukum. Vol.5. No.2. 2012.hlm. 141-152
21 Joko  Riskiyono,  “Pengaruh  Partisipasi  Publik  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang:Telaah  Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu”.perludem.hlm.28
22 Op. Cit,. Andi Yuliani..hlm. 429-438
23 Ibid.
24 Ibid.
mampu  menciptakan  proses  hukum  yang  mengarah  pada  kesejahteraan  hukum  ( welfare rechtsstaat ).

## KESIMPULAN
Pada  prinsipnya  dengan  kewenangan  untuk  membuat  undang-undang  sesuai  dengan keinginannya.  Keinginan  yang  dimaksud  adalah  bahwa  suatu  perundang-undangan  harus berdasarkan  apa  yang  ditentukan  oleh  Masyarakat.  Pembentukan  peraturan  perundang- undangan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perilaku masyarakat. Pasalnya secara tidak langsung,  indikator  produk  hukum  dibentuk  harus  berdasarkan  kebutuhan  hukum  bagi Masyarakat. Di sisi lain, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan kita telah dibuat dengan  tahapan  yang  panjang,  mulai  dari  tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan, pengesahan  atau  penetapan  dan  pengundangan.  Namun,  masih  terdapatnya  pengabaian tahapan  pembentukan  perundang-undangan  sehingga  mempengaruhi  kualitas  dari  daya  ikat setelah diterapkan di Masyarakat.
Adanya  pembentukan  perundang-undangan  secara  elektronik  dapat  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  yang  menyeluruh  sehingga  produk  hukum  tersebut  dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesadaran serta keterampilan Masyarakat untuk berpolitik.  Pada  kenyataannya  masyarakat  menghadapi  berbagai  keterbatasan  dalam menerima  kehadiran  peraturan  perundang-undangan.  Suatu  peraturan  perundang-undangan yang dibuat secara sepihak oleh legislator, akan sangat mungkin kehadirannya ditolak karena tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  di  Masyarakat.  Mekanisme  secara  elektronik  dapat meningkatkan  partisipasi  warga  dalam  pengambilan  keputusan  atas  pembentukan  produk hukum.

## REFERENSI
A.  Rosyid  Al  Atok.  “Konsep  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undanga:  Teori,  Sejarah Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral”. Setara Press: Malang. 2015 Andi  Yuliani,  “Daya  Ikat  Pengundangan  Peraturan  Perundang-Undangan”.  Jurnal  legislasi Indonesia.Vol.14. No. 4.2017.hlm. 429-438
Belinda Putri Herawati dan Yohanes Suwanto, “Pembentukan Peraturan perundang-undangan Yang Baik bagi Indonesia”. Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.1. No. 2. 2022
HM. Laica Marzuki, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang .Jurnal Legislasi Vol.3. Nomor 1.2006
Joko  Riskiyono,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”.Aspirasi. Vol.6.No.2.2015
Joko  Riskiyono,  “Pengaruh  Partisipasi  Publik  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang:Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu”.perludem
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, 2005
Putera Astomo, “Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik di Indonesia”. Rajawali Pers:
Depok. 2018
M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Cet.II (Jakarta: LP3ES, 2001
Salahudin  Tunjung  Seta,  “Hak  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan”.Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17 No.2.2020
Sopiani dan Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.2.2020
S. Laurensius Arliman, 2017, “Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan Zulkarnain  Ridlwan,  “Negara  Hukum  Indonesia  Kebalikan  Nachtwachterstaat”.Fiat  Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2. 2012
Rofiq  Hidayat,  2022,  “Perlunya  Memperjelas  Pembentukan  Peraturan  Berbasis Elektronik”.hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya- memperjelas-pembentukan-peraturan-berbasis-elektronik-lt6241af8083f44/