## INTERNALISASI NILAI DEMOKRASI DAN HUMANISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM

## Sri Haryanto
Program Studi Pendidikan Islam AUD Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah, Wonosobo, Indonesia Email: sriharyanto@unsiq.ac.id

## Abstract
This  research  will  examine  the  internalization  of  the  values  contained  in  the  concepts  of democracy  and  humanism  in  Islamic  education.  In  this  study,  the  author  uses  a  qualitative method,  so  the  data  collection  method  is  carried  out  by  library  research,  while  the  analysis  of the data and information that has been collected uses content analysis techniques.
In essence, democracy and humanism are respect for human  values, and an understanding that seeks  to  place  humans  as  humans  in  accordance  with  their  human  nature.  These  values  are important  to  be  implemented  in  Islamic  education,  both  in  curriculum  development,  learning strategies,  teaching  staff, evaluation  systems,  and  the  application  of  rewards  and  punishments. The implementation of the values of humanism and democracy in education has great potential to  realize  the  ideals  of  national  education  in  order  to  build  a  generation  of  intellectual, emotional and spiritual intelligence, mental and tough spirit, creative and innovative and has the ability to find solutions to the problems of life that are being experienced. .
Keywords : Democracy, Humanism, Islamic Education

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  menelaah  internalisasi  nilai-nilai  yang  terkadung  dalam  konsep  demokrasi dan  humanisme  dalam  pendidikan  Islam.  Dalam  kajian  ini,  penulis  menggunakan  metode kualitatif,  maka  metode  pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  library  research,  adapun analisis  terhadap  data  dan  informasi  yang  telah  terkumpul  menggunakan  teknis  analisis  isi (content analisis).
Pada  esensinya  demokrasi  dan  humanisme  adalah  penghormatan  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan,  dan  paham  yang  berusaha  untuk  menempatkan  manusia  sebagai  manusia  sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang dimilikinya. Nilai-nilai tersebut penting untuk diimplementasikan  dalam  pendidikan  Islam,  baik  dalam  pengembangan  kurikulum,  strategi pembelajaran,  tenaga  pengajar,  sistem  evaluasi,  dan  penerapan  ganjaran  dan  hukuman. Implementasi  nilai  humanisme  dan  demokrasi  dalam  pendidikan  ini  berpotensi  besar  untuk mewujudkan  cita-cita  pendidikan  nasional  dalam  rangka  membangun  generasi  bangsa  yang cerdas  intelektual,  emosional  dan  spiritual,  bermental  dan  berjiwa  tangguh,  kreatif  dan  inovatif serta  memiliki  kemampuan  untuk  mencari  solusi  dari  problem  kehidupan  yang  sedang dialaminya.
Kata Kunci: Demokrasi, Humanisme, Pendidikan Islam

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  aspek  terpenting dalam  kehidupan  manusia.  Kegiatan  ini telah  ada  sejak  manusia  pertama  diciptakan dan akan terus berlangsung hingga berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini. Semenjak  manusia  berinteraksi  dengan aktifitas  pendidikan,  ia  telah  berhasil merealisasikan  berbagai  kemajuan  dalam semua  lini  kehidupannya 1 ,  dan  seiring perkembangan zaman aktivitas ini
mengalami perkembangan yang signifikan.
Pendidikan  pada    esensinya  adalah aktifitas  integral  yang  mencakup  target, tujuan,  strategi,  dan  metode  tertentu  dalam upaya  membentuk  manusia  utuh  yang mampu berinteraksi dan beradaptasi dinamika perkembangan zaman untuk terwujudnya suatu kemajuan. 2 Dalam konsepsi Islam, pendidikan merupakan suatu proses  pemberdayaan  seseorang  (peserta didik)  menuju  kedewasaan  akal,  mental maupun moral, sehingga ia mampu memerankan fungsi dan peran kemanusiaannya  sebagai  hamba  dihadapan Tuhan  (abdulllah),  (QS.51:56),  dan  Duta Tuhan di muka bumi (khalifatullah fil ardh)
1 Abdurrahman Ibnu Al Khaldun,
Muqaddimah, (Beirut: Daar alFikr, 1998), hlm.  412
2 Buan Irsyad Syafar, Orientasi Pembaharuan Pendidikan dalam Tantangan Modernitas Jurnal OASE, eds. 16 th. 2000, hlm. 10
(QS.2:30). Oleh sebab itu, Pendidikan Islam dituntut  mengembangkan  semua  potensi anak  didik  secara  holistik  dan  integralistik selaras  dengan  fitrah  kemanusiaannya,  serta memberikan kesadaran akan hakikat dirinya sebagai  mahluk  terhormat  yang  diciptakan dengan “ahsana takwim”.
Namun  dalam  realitasnya,  aktivitas pendidikan  yang  berjalan  selama  ini  belum mampu  mencapai  tujuan  idealnya  yakni “memanusiakan manusia.” Pendidikan hingga  kini  belum  mampu  mendorong, memahamkan bahkan memperlakukan manusia  (peserta  didik),  sesuai  kodrat kemanusiaanya,  eksistensi  manusia  yang menjadi  hak  mutlak  untuk  survive  ternyata kabur  bersama  derasnya  arus  globalisasi. 3
Kondisi  ini  dapat  disaksikan  dari  aktivitas pendidikan  dan  pembelajaran  yang  masih cenderung menempatkan anak didik  sebagai objek  pendidikan  yang  diposisikan  sebagai mahluk  lemah  dan  tidak  tahu  apa-apa, sehingga  perlu  dikasihani,  dijejali  dan disuapi  beragam  pengetahuan  dan  bahkan indoktrinasi-indoktrinasi.
Bahkan sekolah sebagai ujung tombak pendidikan  juga  masih  memiliki  pandangan bahwa  tujuan  dan  target  aktivitas  belajar
3 Ibrahim  Sulaiman, Pendidikan  sebagai Imperealisme dalam Merombak Pola Pikir Intelektualisme Muslim. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 81.
adalah  dalam  rangka  menghadapi  ujian. Ujian dijadikan sebagai barometer sekaligus target  tertinggi  yang  harus  dikuasai  dengan segala  cara,  dampaknya  makna  belajar menjadi  sangat  dangkal  “hanya  untuk menghadapi  ujian.”  Sekolah  sebagai  garda terdepan pendidikan telah melupakan pentingnya mengembangkan potensi-potensi peserta didiknya dengan optimal.
Pada  sisi  lain,  tindak  kekerasan  dan penyimpangan perilaku juga semakin marak, belum  lama  ini  dunia  pendidikan  tercoreng oleh  kasus  kekerasan  di  IPDN,  STIP,  geng motor, dan tawuran antar pelajar dan bahkan mahasiswa.  Sebelumnya,  berbagai  kasus kekerasan  belum  lepas  dari  ingatan  kita, sebut  saja  kasus  Unas  dan  Monas,  Geng Nero  menambah  deret  panjang  perilaku kekerasan  dalam  dunia  pendidikan.  Bahkan perguruan  tinggi  yang  seharusnya  menjadi lembaga  terdepan  untuk  mencetak  generasi unggul  dan  anggun  dalam  moral  dan intelektual,  ternyata  juga  tercemar  tindakan kekerasan,  brutalisme,  vandalisme,  dan tindakan  tak  bermoral  lainya  yang  menodai nilai-nilai  kemanusiaan.  Semua  itu  menjadi bukti  apabila  pendidikan  belum  mampu berperan  secara  maksimal  dalam  proses membangun  kepribadian  generasi  muda bangsa  yang  demokratis,  humanis  dan qur’ani,  bahkan  pandangan  simplistik
mengatakan,  aktivitas  pendidikan  telah mengalami “dedemokrasi” dan “dehumanisme”.  Berdasar  pemikiran  diatas, penelitian  ini  akan  menggali  dan  menelaah nilai-nilai  yang  terkandung  demokrasi  dan humanisme  untuk  dinternalisasaikan  dalam aktivitas pendidikan Islam.
Penelitian ini adalah penelitian library re¬search. Penelitian yang dilakukan dengan cara  menelusuri  dan  mengumpulkan  data teoritis  dengan  memilih  literatur  yang relevan dengan obyek yang diteliti. Literatur berupa  primary  source  dan  secondary source.  Sumber primer dalam penelitian ini adalah  tulisan  atau  karangan  yang  ditulis oleh  seorang  yang  terlibat  langsung,  seperti catatan  harian,  tesis,  disertasi,  laporan penelitian,  dan  hasil  wawancara.  Sedagng sumber  sekunder  adalah literatur  yang  tidak langsung  dialami  oleh  penulis,  seperti tinjauan, ringkasan, kritikan dan sebagainya. Sedangka  untuk  menganalisis  data  dan informasi  yang  telah  terkumpul  penulis menggunakan  metode  analisis  isi  (content analysis),  yakni  menganalisis  makna  yang terkandung  dalam  sebuah  ide,  gagasan, asumsi,  atau  statemen  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  utuh  dan  kesimpulan komprehensif. 4
4 Sumadi  Suryabrata, Metodologi  Penelitian,
(Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 85.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Islam dan Demokrasi
Gagasan  demokrasi  hingga  saat  ini masih  menjadi  pembicaraan  hampir  di seluruh  belahan  dunia.  Demokrasi  diakui sebagai gagasan positif yang mesti
diwujudkan
dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Pada esensinya, gagasan demokrasi menekankan  pada  kekuasaan  mutlak  di tangan rakyat, dikatakan dalam pepatah latin “vox  populi  vox  Dei”. 5 Karenanya  dalam system demokrasi disepakati hukum tertinggi  adalah  kehendak  rakyat.  Dalam konsep  demokrasi  ini  terdapat  tiga  kata kunci  yang  menjadi  landasan  utamanya yakni  “freedom,  equality  dan  fraternity” 6 .
Sebagaimana  yang  dijelaskan  Amin  Rais 7 bahwa  esensi  dari  demokrasi  adalah kebebasan berpendapat; kebebasan beragama; kebebasan dari ketakutan, kebebasan  dalam  berpartisipasi  politik, kebebasan  untuk  menentukan  nasibnya sendiri;  dan  keseimbangan  serta  tegaknya hukum.
5 M.  Amin  Rais, Masalah-masalah  yang dihadapi  Bangsa  Indonesia, Jurnal  Milenium: Agama dan Tamaddun , No. 1. Th 1, 1998, hlm. 7.
6 Yedi  Purwanto. Masa  Depan  Partai  Politik Islam dalam Pertarungan Pemilu , Jurnal Sosioteknologi, Edisi 16. Th.8 April 2009, hlm. 31) 7 M. Amin Rais, Masalah…. Hlm.6,
Dalam  literatur  Islam,  ide  tentang demokrasi ini sebenarnya telah teraplikasikan  sejak  zaman  Rasulullah, ketika  beliau  menjalankan  pemerintahan  di Madinah. Tidak diragukan, “Negara Madinah”  adalah  satu  contoh  negara  yang menerapkan demokrasi, dan pada masa yang sama  tidak  terpisah  daripada  agama.  Sistem demokrasi pada masa awal Islam menunjukkan  hubungan  antara  kedaulatan rakyat  dalam  demokrasi  Islam.  Dengan begitu,  demokrasi  yang  dikembangkan  di dunia barat yang berlandaskan pada kekuasaan  rakyat  secara  mutlak,  berbeda dengan  demokrasi  Islam,  karena  dalam demokrasi  Islam  kedaulatan  rakyat  harus tunduk  dan  tidak  bertentangan  dengan sumber  hukum  Islam  (al-Qur’an  dan Hadist).  Sejalan  dengan  yang  dinyatakan Othman  Alias 8 yang  menegaskan  bahwa kebebasan  atau  kedaulatan  rakyat  dalam demokrasi Islam adalah kebebasan mendapat hak; kebebasan pribadi; kebebasan beragama; kebebasan politik; dan kebebasan hak milik.
Dapat  ditegaskan  bahwa  dalam  al- Qur’an  telah  tertanam  prinsip  dan  tata  nilai yang berkaitan dengan demokrasi seperti al- ‘adl  (QS.5:8),  al-musawa  (QS.49:13),  al-
8 Othman  Alias, Asas-Asas  Pemikiran  Politik Islam (Kuala  Lumpur:  Pustaka  Islam  Sdn,  1991), hlm. 105.
huriyya (QS.3:110), dan asy-syura’ (QS.3:159).  Maka  dapat  disimpulkan  jika Islam tidak anti demokrasi, akan tetapi Islam adalah  risalah  yang  sejalan  dengan  nilai- nilai  demokrasi,  yang  terbukti  dengan banyaknya prinsip dan nilai demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Sampai-sampai tokoh sekaliber Mohammad Natsir 9 , menyatakan “Islam bersifat demokratis”.

## 2. Islam dan Humanisme
Humanisme  merupakan  istilah   yang digunakan  dalam  berbagai  bidang , seprti
bidang  filsafat , pendidikan dan  literatur.
Pemikiran ini muncul pada Abad pencerahan  (aufklarung)  dimana  ketika  itu agama  “digerogoti”  dan  dikeluarkan  dari wacana keilmuan dan keduniawiaan. Humanisme merupakan gagasan monumental dan fundamental bagi renaisans,  yang  dijadikan  acuan  dalam meriset interpretasi tentang hakikat manusia.
Dalam
Islam humanisme dieksplorasikan dengan mengembalikan pemaknaan agama  terhadap nilai-nilai kemanusiaan.  Manusia  adalah  tokoh  central dalam kehidupan, maka ia harus ditempatkan  sebagai  subjek  sekaligus  objek proses  humanisasi.  Ini  artinya,  humanisme Islam  dipahami  sebagai  konsep  dasar
9 Mohammad Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 89)
kemanusiaan yang tidak berdiri dalam posisi bebas,  akan  tetapi  terkait  secara  teologis. Konsep  dasar  humanisme  dalam  Islam  ini dapat ditilik pada sumber Islam (al-Qur’an). Dalam Qur’an surah al-Baqarah ayat ke 30- 32  secara  implisit  menyiratkan  subtansi nilai-nilai humanisme yakni, Manusia adalah  mahluk  terbaik;  keberadaan  manusia dengan tujuan agar menjadi hamba dan duta Allah;  dan  manusia  adalah  pribadi  yang menanggung  konskeunsi  atas  perbuatan yang dilakukanya.
Prinsip-prinsip humanisme Islam dapat  ditemukan  dalam  al-Qur’an  seperti anjuran  saling  mencintai,  saling  mengasihi dan saling menjaga kebersamaan, (QS.49:10),  anjuran  untuk  berpegang  teguh pada risalah Ilahiah, menghindari perselisihan, bersatu dan tidak bercerai-berai (QS.  3:103),  perintah  untuk  membangun hubungan  baik  dengan  sesama  manusia dengan  jalan  saling  kenal  mengenal,  saling berbuat baik, saling mengasihi dan bersikap adil terhadap siapapun, (QS.49:13), menjamin  kebebasan  beragama  (QS.2:256), saling menghormati dan menjunjung kehormatan diri dan menjaga hak orang lain. Prinsip-prinsip ini melekat dengan kehidupan  umat  Islam,  yang  tercermin disaat  seorang  muslim  mengerjakan  shalat, yang diawali dengan memutuskan hubungan
duniawi, dan diakhiri dengan salam dan doa keselematan  untuk  sesama.  Memberi  salam dan  mendoakan  kedamaian  kepada  orang lain  merupakan  cerminan  kepedulian  serta kasih sayang terhadap sesama.
Dapat  dipahami,  Islam  sejalan  dan mendukung humanisme dan bahkan menurut Kuntowijoyo 10 , “humanisme merupakan  nilai  inti  (core-value)  dari seluruh  ajaran  Islam”,  karena  sejatinya Agama  untuk  manusia,  bukan  untuk  Tuhan. Pengamalan  agama  disamping  sebagai wujud  ketaatan  terhadap  Tuhan,  juga  untuk membebaskan  manusia  dari  ketidakadilan dan  segala  bentuk  penindasan.  Humanisme dalam  Islam  ini  menurut  Kuntowijoyo 11
disebut
“humanisme teosentris.”
Humanisme  teosentris  sejatinya  merupakan aktualisasi iman dalam amal saleh. Iman dan amal  saleh  ini  merupakan  pokok  ajaran islam yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan.
3. Internalisasi  Nilai  Demokrasi  dan Humanisme dalam Pendidikan Islam
a. Desain Kurikulum
Istilah kurikulum awalnya dipergunakan dalam dunia raga yang berarti “a  little  racecoreus”  (jarak  yang  ditempuh
10 Kuntowijoyo, Paradigma Islam:
Interpretasi  Untuk  Aksi, (Bandung:  Mizan,  1993), hlm. 229.
11 Ibid, hlm. 229
dalam  pertandingan  olah  raga).  (Abd.  Azis, 2009:155).  Dalam  Islam  kurikulum  dikenal dengan  istilah  “manhaj”  yakni  jalan  terang yang  dilalui  pendidik  dan  peserta  didik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. 12 Kurikulum merupakan  unsur  penting  dan  strategis dalam  system  pendidikan.  Sebab  didalam kurikulum  berisikan  rumusan  tujuan  akan dicapai,  materi  yang  akan  diajarkan,  cara mempelajarinya  atau  metode  yang  akan diterapkan,  serta  cara  mengetahui  hasilnya aktivitas pendidikan. 13
Kurikulum  memiki  peran  penting sebagai  pedoman  dalam  memberikan  arah terhadap pencapaian tujuan pendidikan pada semua  jenjang  dan  tingkatan,  karenanya perubahan  dan  pengembangan  kurikulum pendidikan  adalah  hal  wajar,  dan  bahkan suatu  keharusan.  Ini  artinya,  kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan  agar  tetap  sejalan  dengan perkembangan  zaman.  Hal  ini  pula  yang terjadi  pada  perubahan  dan  pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional, yang tercatat hingga akhir abad 21 ini  telah  lebih  dari  tujuh  kali  perubahan
12 Oemar  Muhamad  al  Taomy  Syaibani, Filsafat  Pendidikan  Islam, (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1979), hlm. 478
13 Sukmadinata, Pengembangan  Kurikulum Teori  dan  Praktik, (Bandung:  Rosda,  2000),  hlm. 110.
kurikulum,  dari  kurikulum  1962,  berubah menjadi  1968,  1975,  1984,  1994,  2004 (KBK), selanjutnya muncul kurikulum 2006 (KTSP),  dan  saat  ini  sistem  pendidikan nasional  telah mencangkan kurikulum merdeka belajar.
Adanya  perubahan  kurikulum  hingga sekarang, tampak belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan generasi  muda  bangsa  sebagaimana  yang dimanatkan undang-undang, bahkan sebaliknya  dalam  perubahan  kurikulum masih  terlihat  adanya  degenerasi  dalam  hal tujuan  pendidikan,  ini  dapat  diketahui dengan semakin etatifnya praksis pendidikan, dimana dalam tataran praksisnya pendidikan semakin tidak berorientasi  pada  anak  didik  tetapi  lebih pada impuls kepentingan politik praktis. 14
Berdasarkan asumsi diatas, maka perlu adanya  pengembangan  kurikulum  yang mengadopsi nilai-nilia demokrasi dan humanisme.  Kurikulum  yang  menyediakan ruang bagi eksplorasi masalah kemanusiaan, kurikulum  holistik  dan  integralistik  dalam pengembangan  aspek  kognitif,  afektif,  dan psikomotorik, kurikulum berupaya menguatkan kecerdasan intelektual,
14 ST. Sularto, Praksis Pendidikan Minus Visi: Catatan  atas  Bongkar  Pasang  Kurikulum ,  ( Kompas , Suplemen 60 Tahun Indonesia Merdeka), (Jakarta: 16 Agustus 2005), hlm. 53.
emosional  dan  spiritual  peserta  didik. Kurikulum yang didasarkan atas pemahaman yang utuh akan hakikat manusia sebagai  mahluk  multidemensional,  mahluk yang  mempunyai  potensi,  kemampuan,  dan kekuatan  yang  dapat  dikembangkan  dengan optimal. Ini sejalan dengan pandangan John Dewey,  yang  mengatakan,  pengembangan kurikulum pada semua jenjang dan tingkatan perlu  memperhatikan  tiga  hal,  Pertama, hakikat  anak  didik;  Kedua,  hakikat  dan kebutuhan masyarakat; dan Ketiga, problematika  yang  dihadapi  peserta  didik dalam  upaya  mengembangkan  diri  sebagai pribadi  matang  yang  mampu  menjalin hubungan  dengan  masyarakatnya  secara aktif dan konstruktif. 15
Kurikulum berbasis nilia-nilai demokrasi  dan  humanisme  ini  menuntut hubungan  emosional  yang  baik  antara pendidik  dan  peserta  didiknya.  Pendidik selain harus dituntut menciptakan hubungan baik  dan  akrab  dengan  peserta  didiknya, pendidik  juga  berperan  sebagai  motivator dan  inspirator  bagi  terciptanya  hubungan yang  harmonis.  Selain  itu,  kurikulum berbasis nilai-nilai demokratis dan humanistik  juga  menuntut  setiap  kegiatan
15 Yunus Firdaus, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial; Paulo Freire dan Y.B.
Mangunwijaya, ( Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm, 110.
atau  aktivitas  pendidik  adalah  kegiatan positif,  konstruktif  dan  bermanfaat  bagi peserta dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. 16
Kurikulum berbasis nilai-nilai demokratis  dan  humanisme  ini  diharapkan dapat  menjadi  solusi  srategis  atas  problem yang  dihadapi  dunia  pendidikan  saat  ini, terutama  problem  moralitas.  Ini  artinya, kurikulum  harus  menyajikan  materi  yang memungkinkan  bagi  tumbuhnya  karakter positif,  sikap  kritis,  kepedulian  sosial, kesadaran  akan  penghormatan  terhadap nilai-nilai  kemanusian,  dan  kesadaran  akan adanya  perbedaan  antar  individu,  dan seterusnya. Dengan begitu, kurikulum benar-benar  menyediakan  pengalaman  dan pengetahuan  berharga  bagi  peserta  didik untuk  mengembangkan  aspek  kognitif, afektif  dan  psikomotorik,  yang  diarahkan pada pertumbuhan integritas, otonomi kepribadian, karakter dan sikap mental yang positif  terhadap  diri  dan  lingkungan  sosial menuju  terciptanya  manusia  ideal  (insan kamil).
b. Guru Demokratis dan Humanis
16 Ibid, hlm. 90-91
Amir Dien Indrakusuma 17 , mendifinisikan  pendidik  “sebagai  pihak yang  mendidik,  pihak  yang  memberikan anjuran-anjuran, pengetahuan dan kecakapan,  serta  pihak-pihak  yang  turut menghumanisasikan  anak”.  Dalam  literatur Islam  pendidik  adalah  orang-orang  yang bertanggung  jawab  atas  perkembangan potensi  afektif  (rasa),  kognitif  (cipta), maupun psikomotorik (karsa), sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 18 Dalam Islam,
Pendidik  merupakan  profesi  mulia,  bahkan Islam memandang jika pendidik (guru/ulama) sebagai “warasatul ‘anbiya”
Pendidik merupakan komponen utama dalam  peningkatan  kualitas  dan  mutu pendidikan  (Undang-Undang  R.I.  2005:2), kualiats  dan  mutu  pendidikan  akan  sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kualitas dan mutu  pendidiknya,  sebab  pendidik  adalah ujung  tombak  sekaligus  sebagai  central  of education.  Dalam  konteks  ini,  Aqib 19 menyatakan,  pendidik  adalah  faktor  kunci bagi  keberhasilan  pendidikan,  karena  ia adalah tokoh sentral (utama) dalam pendidikan  yang  memiliki  pengaruh  sangat
17 Amir  Dien  Indrakusuma, Pengantar  Ilmu Pendidikan ,  (Surabaya:  Usaha  Nasional,  1973),  hlm.
134
18 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam,
(Jakarta: CiputatPers, 2002). Hlm. 41
19 Zainal  Aqib. Profesionalisme  Guru  dalam Pembelajaran, (Surabaya: Cendekia, 2002) hlm. 22.
besar  terhadap  mutu  pendidikan  (Ace Suryadi,1993:111).
Dalam  aktivitas  pendidikan,  Pendidik memainkan  peran  ganda  yakni  pengajar sekaligus  pendidik,  baik  mengajar  maupun mendidik  merupakan  tugas  dan  tanggung jawab  guru  sebagai  tenaga  professional. (Djamarah,2002:74). Sebagai pengajar, pendidikan  berperan  dalam  menyampaiakan materi  pembelajaran  pada  anak  didiknya, sebagai  pendidik,  Ia  berkwajiban  untuk membimbing,  membina  dan  mengarahkan anak  didiknya  agar  menjadi  pribadi  yang cakap, aktif, kreatif dan mandiri.
Dalam  konteks  pendidikan  berbasis nilai-nilai  demokratis  dan  humanisme, pendidik  selain  berperan  sebagai  pendidik dan  pengajar,  Ia  juga  dituntut  untuk memerankan  fungsinya  sebagai  fasilitator, motivator, mediator, counselor dan motivator.
Pertama,  fasilitator,  pendidik  adalah fasilitator  dalam  pengembangan  ranah kognitif,  afektif,  psikomotorik,  dan  konatif peserta  didiknya.  Sebagai  fasilitator  ia dituntut  untuk  terus  memberikan  dorongan (motivasi),  dan  membangun  kehendak  dan kesadaran  akan  makna  belajar  bagi  peserta didiknya.  Tugas  pendidik  dalam  hal  ini
adalah  “to  facilitate  of  learning” 20 yakni memberi  dan  memfasilitasi  aktivitas  belajar peserta  didik,  bukan  hanya  menyampiakan materi-materi pembelajaran yang membosankan.
Kedua,  mediator,  sebagai  mediator pendidik  dituntut  memiliki  pengetahuan yang memadai tentang media-media pendidikan  agar  aktivitas  belajar  dan mengajar  dapat  berjalan  efektif.  Sebagai mediator  seorang  pendidik  meski  hadir ditengah-tengah  anak  didiknya,  memotivasi peserta  didiknya  dan  membangun  interaksi yang positif, harmonis  dan konstruktif. 21
Ketiga,  motivator,    pendidik  dalam perannya  sebagai  motivator  senantiasa menjaga  dan  memberikan  dorongan  agar peserta didiknya tetap bersemangat mengikuti aktivitas belajar.
Keempat, kounselor, pendidik menjadi tempat  berbagai  (berdiskusi)  bagi  peserta didik  yang  mengalami  problem  belajar, membantu  mencarikan  solosi  atas  problem, dan membantu memperbaiki kesalahan yang dilakukan  peserta  didiknya.  Disini  pendidik dituntut  untuk  mampu  mengidentifikasi,
20 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, ( Bandung: Rosdakarya 2007) hlm. 54
21 A Syukur Ghazali, Ghazali, Strategi Belajar Kooperatif  dalam  Belajar  Mengajar  Konteksstual, Jurnal Pendidikan  &  Pembelajaran, Vol.  9,  No.  1, (April 2002). Hlm. 53.
mendiagnosa,  memprognosa  dan  membantu pemecahan  problem  yang  dihadapi  peserta didiknya.
Kelima,  evaluator,  pendidik  dalam pembelajaran  melakukan  evaluasi  sesuai indikator  dan  target  capaian  yang  telah ditetapkan dengan adil serta obyektif. 22
Disamping beberapa hal diatas, pendidik  juga  harus  mampu  menyajikan materi  belajar  yang  imajinatif,  kreatif  dan inovatif.  Ini  dimaksudkan  agar  kegiatan belajar  mengajar  lebih  bermakna  sehingga menghasil output yang berkualitas. Pendidik juga  harus  menaruh  kepercayaan  penuh bahwa peserta didiknya mampu mempelajari materi,  memberikan  pujian  kepada  yang berhasil, dan memotivasi peserta didik yang lamban dalam belajar.
Semenatara  hubungan  antara  pendidik dan  peserta  didik  terjalin  dalam  nuansa dialogis.  Pendidik  bagi  peserta  didiknya adalah  partner,  teman  dialog  di  dalam memahami  realitas,  keduanya  sama-sama diletakkan  sebagai  subjek  pendidikan  yang sadar  akan  dirinya,  yang  sama-sama  ingin mengetahui  lebih  banyak  realitas  dan pengetahuan  sebagai  objeknya.  Keduanya saling  belajar  satu  sama  lain,  saling
22 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional:
Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan ( Bandung: Rosda Karya, 2007), hlm. 62.
memanusiakan, dan saling memberi kebebasan. Sehingga dalam pendidikan yang demokratis  dan  humanistik  tidak  ada  istilah pengkultusan  terhadap  pribadi  seseorang. Pendidik disini bukan sosok “yang paling”
c. Desain Pembelajaran
Pembelajaran adalah interaksi pendidik dengan peserta didik dalam rangka mengkaji  dan  mendiskusikan  suatu  bahan atau  materi  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Mulyasa 23 ,  mendifinisikan sebagi proses yang kompleks yang melibatkan  berbagai  aspek.  Sementara Oemar  Hamalik 24 ,  memaknai  pembelajaran sebagai  “suatu  kombinasi  yang  tersusun, meliputi  unsur-unsur  manusiawi,  material, fasilitas,  perlengkapan,  dan  prosedur,  yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan  pembelajaran”.  Ahmad  Sugandi 25 , meyebut  pembelajaran  sebagai  perpaduan dua  aktivitas  “aktivitas  mengajar”  dan “aktivitas belajar”.
Pembelajaran merupakan inti pendidikan,  dengan  pendidik  sebagai  peran utama.  Sebagai  sebuah  proses  pembelajaran menurut  Ahmad  Sugandi 26 ,  pembelajaran
23 Ibid, hlm 6
24 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta:  Bumi  Aksara,  1995),  hlm.
70.
26 Achmad Sugandi, Belajar dan Pembelajaran, ( Semarang:IKIP PRESS,2004), hlm. 4
memiliki  beberapa  karakteristik,  Pertama, dilakukan  dengan  sadar  dan  terencana; Kedua, menumbuhkan motivasi belajar bagi belajar;  Ketiga,  tersedianya  materi  (bahan belajar) yang menarik, Keempat, memanfaatkan  media  pembelajaran  yang tepat,  Kelima,  menciptakan  suasana  belajar aktif  dan  kondusif.  Proses  pembelajaran akan  sangat  mempengaruhi  hasil  belajar anak  didik,  proses  yang  baik,  tertstruktur, terencana dan sistematis akan menghasilkan output  yang  baik,  sebaliknya  pembelajaran yang  dilakukan  tanpa  perencanaan  yang baik,  maka  output  pembelajaran  juga  akan kurang memuaskan.
Dalam  implementasi  pembelajaran selama  ini  masih  berlangsung  sangat monolitik, membosankan dan kurang optimal  untuk  membantu  peserta  didik mengembangkan potensi-potensinya.
Peserta  didik  dipandang  sebagai  obyek pembelajaran, pola pembelajaran juga masih bersifat  “teacher  centris”  yang  lebih menekankan  pada  peran  guru  sebagai  pihak yang paling berwenang dalam menyampaikan  ilmu.  Dengan  kata  lain, pembelajaran  yang  berlangsung  hingga  saat ini  kurang  demokratis  dan  tidak  humanis.
Atas  dasar  itu,  maka  penting  adanya pembaharuan  dalam  aktivitas  belajar  dan mengajar,  perubahan  dari  pembelajaran
model konvensional, pada model pembelajaran yang demokratis dan humanistik  sebuah  aktivitas  pembelajaran yang  memberi  ruang  bagi  anak  didik  untuk melakukan  tindakan  belajar,  berimajinasi, mengembangkan kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis-analitis, aktivitas pembelajaran yang menempatkan dan memperlakukan anak didik sebagai manusia utuh  yang  didalam  dirinya  tersimpan beragam  potensi  luar  biasa  yang  dapat dikembangkan secara optimal.

## d. Sistem Evaluasi
Perwujudan pendidikan berbasis nilia- nilai  demokrasi  dan  humanisme  dapat dimulai  dengan  mendesain  ulang  salah  satu komponen  pendidikan  yakni  “evaluasi”. 27
Evaluasi  menurut  Suharsini  Arikunto 28 , adalah  “proses  untuk  menentukan  nilai segala  sesuatu  yang  ada  hubungannya dengan  pendidikan”.  Dalam  konsepsi pendidikan  Islam,  evaluasi  merupakan penetapan  baik  dan  buruk,  memadai  atau kurang memadai terhadap sesuatu berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  telah
27 Depdiknas, Pelayanan Profesional Kurikulum 2004 , (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, 2004). hal. 11.
28 Suharsini Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumiaksara, 1993), hlm. 1
ditetapkan serta dapat dipertanggung jawabkan. 29
Evaluasi  dalam  perspektif  pendidikan berbasis nilai-nilai demokrasi dan humanisme  mensyarakat  agar  evaluasi dilaksanakan  dengan  adil  dan  obyektif. Evaluasi  yang  adil  tidak  dipengaruhi  oleh faktor  keakraban  (hallo  effect),  memiliki kriteria  yang  jelas  dan  menggunakan instrument  yang  tepat,  sehingga  evaluasi yang dilakukan benar-benar dapat menunjukan  hasil  belajar  peserta  didik sebagaimana adanya (obyektif). 30 Selain adil dan obyektif, evaluasi juga harus dilkasanakan dengan utuh, artinya mencangkup  aspek  kognitif,  afektif  dan psikomotorik.  Sebab  jika  evaluasi  hanya menekankan  pada  ranah  kognitif,  dengan mengabaiakn ranah afektif dan psikomotorik akan  mengebiri  hakikat  manusia  sebagai mahluk holistik dan integralistik.
Dalam  perspektif  pendidikan  berbasis niali demokrasi dan humanisme pelaksanaan evaluasi  juga  harus  berjalan  dua  arah, artinya pendidik mengevaluasi peserta didik dan peserta didik mengevaluasi pendidiknya.  Evaluasi  dua  arah  ini  tidak
29 Abd. Azis, Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam, (Yokyakarta: Teras, 2009), hlm. 155
30 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 62.
terlepas dari pandangan bahwa peserta didik adalah  pusat  dari  aktivitas  pendidikan, mereka  adalah  individu-individu  merdeka yang  memiliki  otoritas  untuk  mengambil keputusan yang didasari sikap tanggungjawab.
e. Penerapan Reward dan Punisment Reward dan punishment dapat diterapkan dalam aktivitas pendidikan, tetapi dilakukan  dengan  tujuan  dan  cara  yang edukatif  dan  padagogis  (Mas’ud,  2000: 172).  Ganjaran  berguna  untuk  penguatan perilaku  positif  yang  dilakukan  anak  didik, wujud  gajaran  seperti  menghargai,  memuji, mencium, bertepuk tangan dan sampai pada memberi  hadiah  berupa  materi.  Sementara hukuman  dalam  pendidik  bertujuan  untuk memberikan  efek  jera  dan  mencegah berlanjutnya  perilaku  negatif  peserta  didik, yang dilakukan dalam bentuk mengacuhkan, membentak, menghardik, menasehati, sampai pada hukuman fisik.
Hukuman  sebagai  upaya  perbaikan dilakukan  secara  bertahap,  yakni  dari  yang paling  ringan  hingga  yang  paling  keras, dimulai  dengan  menunjukkan  kesalahan, memberikan  pengarahan  dengan  tutur  kata yang  lembut  dan  tidak  mencela,  apabila belum cukup selanjutnya ditunjukkan dengan  nada  “kecaman”  dan  seterusnya. Sedang  hukuman  fisik  diberikan  sebagai
tahapan  paling  terakhir.  Namun  dalam perspektif  pendidikan  Islam  berbasis  nilai- nilai demokrasi dan humanisme penghargaan  (reward)  harus  diutamakan daripada hukuman (punishment).
Penghargaan  akan  memotivasi  anak  didik menjadi  lebih  giat  belajar.  Sebaliknya hukuman apapun bentuknya akan menimbulkan penderitaan, ketakutan, perasaan  tidak  nyaman,  mengubur  sikap optimisme  dan  keberanian  anak  didik.  Hal ini  tidak  berarti  punishment  tidak  penting, punishment  tetap  penting  diterapkan  untuk memberi efek jera dalam batasan kewajaran, proporsional  dan  dilakukan  metode  yang tepat.
C. KESIMPULAN (1.5 line spacing)
Esensinya dari demokrasi dan humanisme  adalah  penghormatan  terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagai gagasan yang berusaha menempatkan manusia selaras dengan kodrat kemanusiaanya, yakni mahluk unik, komplek dan multidemensional, yang dicipta  Allah  untuk  mengemban  amanah sebagai  hamba  sekaligus  duta-Nya  di  muka bumi.
Nilai-nilai  demokrasi  dan  humnisme penting  dinternalisasikan  dalam  praksis pendidikan Islam,
baik dalam
pengembangan kurikulum, strategi
pembelajaran,  paradigma  pendidik,  sistem evaluasi, penerapan reward dan punishment. Implementasi  dan  internalisasi  nilai-nilai humanisme dan demokrasi dalam pendidikan ini memiliki potensi besar untuk dapat mencetak generasi bangsa yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Generasi  muda  bangsa  yang  tangguh  dan teguh  dalam  prinsip,  berjiwa  besar,  kreatif, inovatif dan mampu mengatasi problematika hidup  dengan  lebih  arif  dan  bijaksana, sehingga  mampu  memerankan  fungsi  dan perannya  sebagai  abd  (hamba)  sekaligus khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Khaldun,  Abdurrahman  Ibnu.  (1998).
Muqaddimah . Beirut: Daar alFikr. Aqib,  Zainal.  (2002). Profesionalisme  Guru dalam Pembelajaran . Surabaya: Cendekia.
Arikunto,  Suharsini.  (1993). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan , Jakarta: Bumiaksara. Azis,  Abd.  (2009).  Filsafat  Pendidikan Islam;  Sebuah  Gagasan  Membangun Pendidikan Islam. Yokyakarta:
Teras. Buan  Irsyad  Syafar.  (2000).  “Orientasi Pembaharuan Pendidikan dalam Tantangan Modernitas” Jurnal OASE, eds. 16 th. 2000. Depdiknas, Pelayanan Profesional Kurikulum  2004,  (Jakarta:  Pusat Kurikulum, Balitbang, 2004). Depdinas,  (2007). Gagasan  Kurikulum Masa Depan , Jakarta: Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Pusat Kurikulum.
Effendy, Bahtiar. (2008). “Mohamad Roem,
Islam dan Demokrasi untuk Membangun  Indonesia,” Annual
Lecture , FEIS UIN Jakarta
Firdaus,  M.  Yunus.  (2004).  Pendidikan Berbasis  Realitas  Sosial;  Paulo Freire  dan  Y.B.  Mangunwijaya. Yogyakarta: Logung Pustaka.
Ghazali, A. Syukur (2002). “Strategi Belajar Kooperatif  dalam  Belajar  Mengajar Konteksstual  “Jurnal Pendidikan  & Pembelajaran, Vol.  9,  No.  1,  (April 2002)
Hamalik,  Oemar.  (1995). Kurikulum  dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara Harefa,  Andrias.  (2000). Menjadi  Manusia Pembelajaran . Jakarta: Kompas.
Indrakusama, Amir Dien. (1973). Pengantar Ilmu  Pendidikan ,  Surabaya:  Usaha
Nasional
Kreamer,  Joel  L.  (2003). Renaisans  Islam, Mizan, Bandung.
Kuntowijoyo,  (1993).  Paradigma  Islam: Interpretasi  Untuk  Aksi.  Bandung: Mizan.
Media Indonesia. (2008). “Kekerasan dalam Pendidikan” dukutip dari http://mediaindonesia.com/  accessed 20 Oktober .
Miramba,  Ahmad  D.  (1980). Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: Al-Ma’arif.
Muhaimin, (2003). el-Hikmah; Jurnal
Pendidikan Malang:
Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Indonesia Vol. 1 No. 1. Mujai,  Saiful.  (1995).  "Demokrasi  dan Retorika Kelompok Dominan” Harian Republika, Jakarta: 4 Agustus 1995. Mulyasa. (2007). Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan, Bandung:  Rosda
Karya. Mulyasa.  (2007). Standar  Kompetensi  dan Sertifikasi Guru. Bandung: Rosdakarya
Natsir,  Mohamad.  (2001). Agama  dan Negara  dalam  Perspektif  Islam . Jakarta: Media Dakwah.
Nizar,  Samsul.  (2002). Filsafat  Pendidikan
Islam, Jakarta: CiputatPers.
Othman, Alias. (1991). Asas-Asas Pemikiran  Politik  Islam, Kuala
Lumpur: Pustaka Islam Sdn.
Purwanto, Yedi. (2009) “Masa Depan Partai Politik  Islam  dalam  Pertarungan Pemilu”, Jurnal Sosioteknologi,
Edisi 16. Th.8 (April 2009).
Rais,  M.  Amin.  (1998).  “Masalah-masalah yang  dihadapi  Bangsa  Indonesia”
Jurnal Milenium: Agama dan Tamaddun , No. 1. Th 1.
Shafi,  Ali.  (2003). Kisah-Kisah  Imam  Ali .
Bandung: Lentera.
Sugandi,  Achmad.  (2000). Belajar  dan Pembelajaran. Semarang:IKIP PRESS. Sukmadinata. (2000). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik .
Bandung: Rosda. Sulaiman,  Ibrahim.  (2000). Pendidikan sebagai Imperealisme dalam Merombak Pola Pikir Intelektualisme  Muslim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sularto,  ST.  (2005).  “Praksis  Pendidikan Minus  Visi:  Catatan  atas  Bongkar Pasang Kurikulum,” Kompas , Suplemen 60 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta: 16 Agustus 2005.
Suryabrata,  Sumadi.  (1997). Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Press.
Syaibani,  Oemar  Muhamad  al  Taomy.
(1997). Filsafat  Pendidikan  Islam, Jakarta: Bulan Bintang.
Tilaar,  H.A.R.  (1993). Analisis  Kebayakan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Undang-Undang  R.I.  (2005).  Nomor.  14 Tahun  2005,  tentang  Guru  dan Dosen.
Zuhairini.  (1992). Sejarah  Pendidikan
Islam, Jakarta: Bumi Aksara.