Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.1, Juli 2022, Hal. 43-66 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK
Sri Jauharah Laily, Ardiansah, Iriansyah Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia jauharah.spog@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini “ bertujuan untuk menjelaskan bagaimana tanggung jawab seorang dokter terhadap kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik yang berlangsung antara dokter dan pasien berdasarkan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Metode  penulisan  dalam  artikel  ini  merupakan  metode  yuridis normatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pada  awalnya  hubungan  perikatan  antara  dokter  dan pasien ini di sebut sebagai transaksi terapeutik merupakan hubungan kepercayaan bersifat paternalistik, saat  ini  hubungan  tersebut  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  terjadi  antara  dokter  dan  pasien  yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapetik ini merupakan suatu perikatan usaha ( inspanning verbintenis ) dan bukan perikatan hasil ( resultant verbintenis ). Meskipun demikian, dokter sebagai komponen penyedia layanan kesehatan tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami pasien dalam perjanjian terapetik ini, yang mungkin saja diakibatkan oleh kelalaian dokter tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu  bahwa  hingga  saat  ini  masih  terdapat  kebingungan  di  Indonesia,  apakah  pertanggung  jawaban dokter  terhadap  kerugian  pasien  ini  didasarkan  atas  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum, meskipun  perikatan  antara  dokter  dan  pasien  ini  merupakan  suatu  perikatan  usaha ” ( inspanning verbintenis ).
Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian Terapetik; Kerugian Pasien .

## ABSTRACT
This  article “ aims  to  explain  how  a  doctor  is  responsible  for  the  losses  suffered  by  a  patient  in  a therapeutic  agreement  that  takes  place  between  a  doctor  and  a  patient  based  on  applicable  law  in Indonesia. The writing method in this article is a normative juridical method. The results showed that at first the engagement relationship between the doctor and the patient was referred to as a therapeutic transaction, which was a paternalistic trust relationship, now the relationship is an agreement between the doctor and the patient that creates rights and obligations between the two. The legal relationship between  doctor  and  patient  in  this  therapeutic  transaction  is  a  business  engagement  (inspanning verbintenis) and not a resultant engagement (resultant verbintenis). However, the doctor as a component of the health service provider is still responsible for all losses suffered by the patient in this therapeutic agreement, which may be caused by the doctor's negligence. The conclusion obtained from this study is that until now there is still confusion in Indonesia, whether the doctor's responsibility for the patient's loss is based on a default or an act against the law, even though the agreement between the doctor and the patient is a business engagement ” (inspanning verbintenis).
Keywords: Responsibility; Therapeutic Agreements; Patient Loss

## A. PENDAHULUAN
Memperoleh pelayanan kesehatan sejatinya adalah hak asasi setiap manusia. Hak untuk  mendapatkan  kesehatan  merupakan  hak  mendasar  dari  setiap  warga  negara Indoensia yang etlah dijamin dalam konstitusi negara Indonesia. 1 Lebih dari setengah abad yang lalu, para ahli hukum dan dokter mulai mengembangkan gagasan hak-hak mendasar manusia di bidang kesehatan yang meliputi hak atas pemeliharaan kesehatan ( The Right to Healthcare ); dan hak untuk menentukan diri sendiri ( The Right on Self determination ),  dan  hak-hak  ini  kemudian  dituangkan  ke  dalam  Pasal  25  ayat  (1) United Nation Universal Declaration of Human Rights 1948, yang menyatakan bahwa:
Everyone has the right to standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services and the right to security in the event of unemployment, sickness,  disability,  widowhood,  old  age  or  ather  lack  of  livelihood  in circumstances beyond his control .
Di  Indonesis,  kaidah  hak  asasi  yang  tercantum  pada  Pasal  25  ayat  (1) United Nation Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dituangkan kedalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Perubahan kedua) yang menyatakan:
Setiap orang  berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat  tinggal,  dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pada  pasal  1  ayat  (1)  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tentang Kesehatan Tahun 2009, meyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah  keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial  yang memungkinakan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sebagai bentuk konsekuensinya maka setiap  kegiatan  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  derajat  kesehatan
1 Sabrina Nadilla, ‘Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia’, Jurnal HAM , 10.1 (2019), 88.
manusia  dan  masyarakat  pada  umumnya,  harus  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip kehati-hatian, prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. 2
Peningkatan  derajat  kesehatan  yang  tinggi  ini  menjadi  penting  bagi  pembentukan sumber  daya  manusia  Indonesia,  peningkatan  ketahanan,  daya  saing  bangsa  serta peningkatan kualitas pembangunan nasional. 3
Pada pasal  39 dari Udang-Undang Praktik Kedokteran  Nomor 29  Tahun 2004 menyatakan bahwa praktik kedokteran di selenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara  dokter  atau  dokter  gigi  dengan  pasien  dalam  upaya  untuk  pemeliharaan kesehatan,  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan,  pengobatan  penyakit,  dan pemulihan  kesehatan. 4 Sebelumnya  pada  Pasal  1  ayat  (1)  telah  dijelaskan  bahwa praktik kedokteran tersebut merupakan suatu rangkaiaan kegiatan yang dilakukan oleh dokter  dan  dokter  gigi  terhadap  pasien  dalam  melaksanakan  upaya  kesehatan. Kemudian pada Pasal 2 menyatakan bahwa praktik kedokteran ini harus dilaksanakan berasaskan  Pancasila  dan  didasarkan  pada  nilai  ilmiah,  manfaat,  keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran menjelaskan  bahwa  profesi  kedokteran  adalah  suatu  pekerjaan  kedokteran  yang dilaksanakan  berdasarkan  suatu  keilmuan,  kompetensi  yang  diperoleh  melalaui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
Hubungan  hukum 5 yang  tercipta  antara  dokter  dan  pasien  ini  didasarkan  atas kepercayaan  dari  pasien  terhadap  dokter  tersebut.  Hubungan  hukum  kontraktual
2 Lettyzia  Juliaudrey  Tampubolon,  ‘Efektivitas  Pengawasan  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  Oleh Dinas  Sosial  Dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sidoarjo  Sebagai  Upaya  Mewujudkan  Budaya  K3’, Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3.3 (2015), 38.
3 Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani, ‘Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali’, Jurnal Hukum Udayana , 5.1 (2017), 14.
4 I Gede Made Wintera and dan Julita Hendrartini, ‘Determinan Kepuasan Dokter Puskesmas Terhadap Sistem  Pembayaran  Kapitasi  Peserta  Wajib  PT.  Askes  Di  Kabupaten  Donggala  Provinsi  Sulawesi Tengah’, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 8.2 (2015), 109.
5 Juliyani Purnama Ramli Hartanto, Ratna, ‘Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25.2 (2018), 327.
transaksi  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien  ini  tidak  dimulai  dari  saat  pasien memasuki  tempat  praktik  dokter  sebagaimana  yang  di  duga  banyak  orang,  tetapi transaksi terapeutik ini justru terjadi sejak dokter menyatakan kesediaanya secara lisan ( oral  statement )  atau  secara  tersirat  ( implied  statement )  dengan  menunjukkan  sikap atau  tindakan  yang  menyimpulkan  kesediaanya  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan. 6 Pasien, menurut pandangan hukum sebenarnya merupakan subjek hukum yang  mandiri,  karena  seorang  pasien  memiliki  kemampuan  mengambil  sebuah keputusan  untuk  dirinya  sendiri  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku. Pasien berhak dalam menentukan keputusannya sendiri untuk mendapatkan pelayanan medis, kecuali pada pasien yang secara hukum masih tergolong anak-anak, memiliki keadaan mental yang tidak mampu mengambil keputusan yang diperlukan, atau tidak memiliki kecakapan dalam mengambil keputusan dan pasien dalam kondisi koma.
Dengan semakin tinggi kesadaran pengguna jasa pelayanan kesehatan akan hak- haknya,  membuat  masyarakat  semakin  kritis  menilai  jasa  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya.  Jika  pelayanan  yang  diterimanya  tidak  sebagaimana  mestinya, masyarakat  pengguna  jasa  pelayanan  kesehatan  dapat  meminta  dilakukannya penyelidikan  dan  penyidikan  oleh  lembaga  hukum  yang  berwenang,  menggugat  di pengadilan atau bahkan melaporkannya kepada lembaga profesinya. Masyarakat dapat menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak  dokter,  atau  tenaga  kesehatan  dan  rumah  sakit, karena  telah  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  atau  wanprestasi  dalam melakukan tindakan medik. 7
Di sisi lain, dokter berkeyakinan bahwa apa yang terjadi tersebut bukanlah suatu malpraktik, dengan alasan bahwa pelayanan kesehatan sudah dijalankan sesuai standar operasional dan tidak ada niat untuk menyebabkan pasien menderita kerugian, menjadi cacat bahkan meninggal dunia. Dilain pihak, dalam memberikan pelayanan kesehatan
6 Ontran  Sumantri, Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Medis,  Cetakan  Kedua ,  (Yogyakarta,  Penerbit DeePublish, 2021, 31
7 Arman Anwar, ‘Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan’, Jurnal SASI , 23.2 (2017), 141–158.151 .
Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
kepada  pasien,  dokter  tidak  bekerja  sendiri  tetapi  juga  sering  dibantu  oleh  tenaga kesehatan yang lain. Jika dalam hal terjadinya pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan dan/atau dari rumah sakit kepada dokter dan beresiko terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan tersebut serta menimbulkan kerugian yang diderita oleh pasien maka dapat berakibat pada adanya tanggung gugat resiko.  Sejauh  mana dokter bertanggung jawab atas  terjadinya  kerugian pasien pada transaksi  terapeutik  yang  diduga  diakibatkan  oleh  kesalahan  atau  kelalaian  dokter dimaksud  di  atas  adalah  suatu  masalah  yang  menarik  untuk  dikaji,  sehingga  dalam tulisan ini akan dikaji tentang tanggung gugat resiko dalam aspek hukum kesehatan.
Peneltian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  juga  membahas tentang perjanjian terapeutik yang pernah dilakukan oleh Rosnida dalam penelitiannya yang  berjudul  “Tinjauan  Terhadap  Keabsahan  Perjanjian  Terapeutik  Antara  Tenaga Kesehatan Dengan Pasien”. Penelitian tersebut membahas tentang perjanjian terapeutik antara  dokter  (tenaga  kesehatan)  dengan  pasien  berdasarkan  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata, serta serta akibat hukum perjanjian terapeutik. 8 Selanjutnya penelitian yang  dilakukan  oleh  Eunike  Dhita  yang  membahas  tentang  sahnya  suatu  perjanjian terapeutik  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  serta  perlindungan hukum  bagi  pasien  dalam  suatu  perjanjian  terapeutik. 9 Penelitian  lainnya  yang  juga membahas  tentang  perjanjian  terapeutik  pernah  dilakukan  oleh  Muh  Amin  Dali, Warsito Kasim, dan Rabia Ajunu yang fokus membahas tentang permasalahan aspek hukum informed  consent dan  perjanjian  terapeutik  berdasarkan  hukum  formil  di Indonesia. 10 Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sama membahas  tentang perjanjian terapeutik diketahui  bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas permasalahan sebagaimana permasalahan
8 Rosnida Rosnida, ‘Tinjauan Terhadap Keabsahan Perjanjian Terapeutik Antara Tenaga Kesehatan Dengan Pasien’, Jurnal Restoratif Justice , 4.1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/jrj.v4i1.2841>. 79.
9 Mudiana Permata Sari Bayu Wijanarko, ‘Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien’, Jurnal Tahkim , 13.2 (2020), 7.
10 Rabia  Ajunu  Muh  Amin  Dali,  Warsito  Kasim,  ‘Aspek  Hukum  Informed  Consent  Dan  Perjanjian
Terapeutik’, Jurnal Akademika , 8.2 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v8i2.403>. 97.
yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan hukum antara dokter dan  pasien  dalam  perjanjian  terapeutik?  dan  bagaimana  tanggung  jawab  dokter terhadap  kerugian  pasien  pada  transaksi  terapeutik  medis  terhadap  dalam  peraturan hukum  di  Indonesia?  Karena  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya maka  penelitian  ini  memiliki  nilai  kebaharuan (novelty) dan  sangat  penting  untuk dilakukan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode “ yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif.  Jenis  penelitian  yuridis  normatif  ini  merupakan  suatu  proses  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  ataupun  doktrin-doktrin  hukum,  untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. 11 Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau  konsep  baru  sebagai  preskriptif  dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi.  Pendekatan  perudang-undangan  ( statue approach ) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang dihadapi. 12 Dalam penelitian hukum normative sumber data berasal dari data sekunder. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelaahan  kepustakaan  atau penelaahan  terhadap  berbagai  literature  atau  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan masalah atau materi penelitian. 13 Data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Penelitian ini terdiri  dari dua langkah yaitu  langkah pengumpulan bahan dan langkah  analisa  bahan  hukum.  Langkah  pengumpulan  bahan  hukum  diawali  dengan
11 Depri  Liber  Sonata,  ‘Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris  Karakteristik  Khas  Dari Metode  Meneliti  Hukum’, Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Volume  8.  no.1  (2014),  15–35 <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
12 Ardiansah, “Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum ”,  (Pekanbaru, Universitas Lancang Kuning Program Pascasarjana, 2019), 13 13 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan
Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan , 7.1 (2020), 20–33
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>. 24.
Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
inventarisasi  bahan-bahan  hukum,  kemudian  dilakukan  kalsifikasi  untuk  lebih memfokuskan  pada  bahan-bahan  hukum  yang  mendasar  dan  penting.  Selanjutnya dilakukan  sistematisasi  bahan  hukum  untuk  mempermudah  dalam  membaca  dan memahaminya. Langkah analisa dalam penelitian ini menggunakan silogisme deduksi yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang ” bersifat khusus.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien dalam perjanjian terapeutik. Pada “ dasarnya hubungan hukum antara dokter dan pasien yang tertuang dalam perjanjian  terapeutik  ini  merupakan  perwujudan  dari  dua  macam  hak  asasi  manusia yang  dijamin  oleh  undang-undang  dan  konvensi  internasional;  yaitu  hak  untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination ) dan hak atas informasi ( the right  to  information )..  Hak-  hak  asasi  manusia  diatas  tertuang  didalam  dokumen internasional The United Nations International Convenant on Civil and Political Right tahun  1966. 14 Didalam  bukunya,  Komalawati  menyebutkan  bahwa  seorang  ahli Thiroux membagi hubungan yang seharusnya antara dokter dan pasien dalam 3 (tiga) sudut pandang sebagai berikut yaitu; ”
Pandangan “ paternalisme ;  pandangan  ini  menghendaki  dokter  untuk  berperan sebagai orang tua terhadap pasien atau keluarganya. Dalam pandangan Paternalisme ini, segala keputusan tentang pengobatan dan perawatan berada dalam tangan dokter sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan tentang pengobatan dan pasien dianggap tidak  memiliki  pengetahuan  sama  sekali  di  bidang  pengobatan,  sehingga  seluruh tahapan pengobatan merupakan kewenangan dokter dokter dan asisten profesionalnya dan pasien tidak boleh ikut campur didalam pengobatan yang dianjurkannya.
14 Ricky  Ricky,  ‘Aspek  Hukum  Peraktik  Kedokteran  Melakukan  Tindakan  Medis  Yang  Bukan Kewenangan
Kompetensi Profesinya’, Lex Renaissance , 5.2 (2020),
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art10>. 408.
Pandangan individualisme ;  pandangan  ini  beranggapan  bahwa  pasien mempunyai  hak  mutlak  atas  tubuh  dan  nyawanya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  semua keputusan tentang pengobatan dan perawatan sepenuhnya berada ditangan pasien yang mempunyai hak atas diri sendiri. ”
Pandangan “ reciprocal dan collegial ; pada pandgan ini menempatkan pasien dan keluarganya  sebagai  inti  dalam  kelompok,  sedangkan  dokter  dan  tenaga  kesehatan professional  lainnya  harus  bekerjasama  untuk  memberikan  yang  terbaik  bagi  pasien dan  keluarganya.  Hak  pasien  atas  tubuh  dan  nyawanya  tidak  dipandang  sebagai  hal yang mutlak menjadi kewenangan pasien, tetapi dokter dan staff medis lainnya harus memandang  tubuh  dan  nyawa  pasien  sebagai  prioritas  utama  yang  menjadi tujuanpelayanan kesehatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, kepada pasien harus dijelaskan tentang prosedur yang akan diterimanya dan diberikan hak untuk memilih metode  pengobatan  yang  dilakukan  terhadap  dirinya  yang  dikenal  dengan  istilah ” “ informed consent ”. Keputusan yang diambil dalam perawatan dan pengobatan harus bersifat reciprocal yang artinya bersifat memberi dan menerima, collegial yang berarti pendekatan  yang  dilakukan  merupakan  pendekatan  kelompok  atau  tim  yang  setiap anggotanya mempunyai masukan dan tujuan yang sama. 15
Adanya pola “ hubungan antara dokter dan pasien yaitu pola hubungan vertikal yang paternalistik dan horizontal yang kontraktual. 16 Dalam pola hubungan vertikal, kedudukan  atau  posisi  antara  dokter  sebagai  pemberi  jasa  tidak  berada  dalam  posisi yang sederajat dengan pasien sebagai pihak penerima jasa pelayanan kesehatan. Pada pola hubungan sederajat/kontraktual antara dokter dan pasien ini menghendaki adanya kesepakatan  antara  para  pihak  untuk  saling  memberikan  prestasi  dengan  berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan jasa pelayanan kesehatan. Kedua pihak dianggap mempunyai  pengetahuan  yang  sama  mengenai  penyakit  dan  penatalaksanaanya;
15 Yussy  A  Mannas,  ‘Hubungan  Hukum  Dokter  Dan  Pasien  Serta  Tanggung  Jawab  Dokter  Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan’,
Jurnal Cita Hukum , 6.1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>. 171.
16 Susilo Adi Darma, ‘Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat’, Jurnal Mimbar Hukum , 29.2 (2017), 223.
Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
sehingga bila salah satu pihak merasa tidak sesuai atau tidak puas terhadap pelaksanaan perjanjian  terapeutik  ini,  maka  para  pihak  mempunyai  hak  yang  sama  untuk membatalkan  perjanjian  terapeutik  tersebut.  Perjanjian  terapeutik  atau  transaksi terapeutik  adalah  perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien  yang  memberikan kewenangan  kepada  Dokter  untuk  melakukan  kegiatan  memberikan ” pelayanan kesehatan  kepada  pasien  berdasarkan  keahlian  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh dokter tersebut. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter. 17
Menurut  Subekti, “ suatu  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  bahwa  seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  unsur-unsurnya  sebagai  berikut  adanya kesepakatan dari ereka yang saling mengikatkan dirinya ( toesteming van degenen die zich  verbinden );  adanya  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan  ( de bekwaamheidom  eene verbintensis aan te gaan );  mengenai  sesuatu  hal  tertentu ( een bepaald onderwerp ); dan suatu sebab yang diperbolehkan ( eene geoorloofdeoorzaak ). 18 Unsur  pertama  dan  kedua  disebut  sebagai  syarat  subjektif karena  kedua  unsur  ini  langsung  menyangkut  orang  atau  subjek  yang  membuat perjanjian.Apabila salah satu dari syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut atas permintaan yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh hakim. Pembatalan perjanjian itu mulai berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( et nunc ). Unsur ketiga dan keempat di sebut sebagai unsur objektif, dikatakan demikian karena menyangkut objek yang diperjanjikan, dan jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan
17 Anny Isfandyarie, Tanggung jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter , Buku I,( Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006), 57
18 Bahder  Johan  Nasution ,  Hukum  Kesehatan  dan  Pertanggung  Jawaban  Dokter ,  Cetakan  kedua, (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2013), 12
secara ex  officio dalam  putusan  hakim  dapat  dinyatakan  batal  demi  hukum,  dan pernyanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. ”
Dalam  hukum “ perikatan  sebagaimana  diatur  dalam  KUHPerdata,  dikenal adanya  dua  macam  perjanjian,  yaitu inspanningverbintensis yang  merupakan perjanjian  upaya  dimana  kedua  belah  pihak  yang  berjanji  berdaya  upaya  secara maksmial untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan tersebut; dan resultantverbintensis yakni  suatu  perjanjian  bahwa  pihak  yang  berjanji  akan memberikan suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian terapeutik  antara  dokter  dengan  pasien  termasuk  pada  perjanjian inspanning verbintenis atau  perjanjian  upaya,  sebab  dalam  konsep  ini  seorang  dokter  hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan dan mengerahkan  seluruh  kemampuan  dan  perhatiannya  berdasarkan  standar  profesinya. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang dokter dari standar prosedur medis, berarti melakukan tindakan ingkar janji atau cedera janji seperti yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata.  Karena  transaksi  terapeutik  merupakan  perjanjian,  maka  menurut Komalawati  (2002:139)  terhadap  transaksi  terapeutik  juga  berlaku  hukum  perikatan yang  diatur  dalam  buku  III  KUHPerdata,  sebagaimana  disebutkan  didalam KUHPerdata  yang  berbunyi ” “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus,  maupun  yang  tidak  terkenal  dengan  suatu  nama  tertentu,  tunduk  pada peraturan umum, yang termuatdalam Bab ini dan Bab yang lalu” . Dengan demikian, untuk sahnya perjanjian terapeutik harus terpenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata; dan akibat hukum yang ditimbulkannya diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata, yang mengandung asas pokok hukum perjanjian.
Dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3 “ Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  290/MENKES/PER/III/2008  tentang  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran (selanjutnya  disebut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  tentang  Persetujuan  Tindakan Kedokteran)  memberikan  penegasan  bahwa  semua  tindakan  kedokteran  yang  akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan, dimana persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Persetujuan tindakan medis ini diberikan setelah
Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
pasien  mendapat  penjelasan  yang  diperlukan  tentang  perlunya  tindakan  kedokteran dilakukan. Akan tetapi, pada keadaan gawat darurat maka untuk menyelamatkan jiwa pasien  dan/atau  mencegah  kecacatan  tidak  diperlukan  persetujuan  tindakan ” kedokteran.  Pembatalan  persetujuan  tindakan  kedokteran  ini  harus  dilakukan  secara tertulis oleh yang memberi persetujuan. 19
Di dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkes No 585/89 tidak diterangkan secara rinci informasi apa saja yang harus disampaikan kepada pasian, hanya mencakup “ informasi yang  diberikan  mencakup  keuntungan  dan  kerugian  dari  tindakan  medik  yang  akan dilakukan  baik  diagnostic  maupun  terapeutik .”  Menurut  Ameln,  idealnya  seorang dokter setidaknya harus menjelaskan beberapa informasi sebelum persetujuan medik diberikan  oleh  pasien  yaitu  berupa  informasi  diagnosa;  resiko  dari  tindakan  medis; alternatif terapi dan termasuk keuntungan serta kerugian dari masing-masing alternatif terapi;  prognosa  atau  ramalan  perjalanan  penyakit  tersebut.  Tentang  pentingnya  hak informasi  ini  dikemukakan  oleh  Koeswadji  sebagai  berikut  “…tidak  mungkin seseorang  memberikan  persetujuannya  untuk  dirawat  atau  dirawat  lebih  lanjut  bila tidak  berdasarkan  pada  informasi  yang  lengkap  mengenai  segala  aspek  serta kemungkinan  akibat  (dampak)  perawatan  yang  akan  di  deritanya  untuk  dapat  dan mampu mengambil keputusan mengenai hidup dan kehidupan selanjutnya. Persetujuan perawatan  tanpa  adanya  informasi  sebelumnya  mengenai  segala  sesuatu  tentang penyakitnya, tidaklah sah menurut hukum.” Hak selanjutnya adalah “ hak persetujuan, dalam  hukum  kesehatan  diknal  dengan informed  consent .  Sehubungan  dengan bagaimana cara penyampaian kehendak menurut hukum, Mertokusumo menyebutkan bahwa informed  consent dari  pasien  dapat  diberikan  dengan  cara  antara  lain  yaitu dengan  bahasa  yang  sempurna  dan  tertulis;  dengan  bahasa  sempurna  secara  lisan; dengan  bahasa  yang  tidak  sempurna  dan  dapat  diterima  oleh  pihak  lawan;  dengan
19 Yussy  A  Mannas,  ‘Hubungan  Hukum  Dokter  Dan  Pasien  Serta  Tanggung  Jawab  Dokter  Dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan’, Jurnal Cita Hukum , 6.1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>. 164.
bahasa isyarat dan dapat diterima oleh pihak lawan; dan dengan diam atau membisu tetapi dapat dipahami dan diterima oleh pihak ” lawan.

## 2. Tanggung  Jawab  Dokter  Terhadap  Kerugian  Pasien  pada  Transaksi Terapeutik Medis Terhadap Dalam Peraturan Hukum Di Indonesia.
Akibat  hukum  yang  timbul  dari  perjanjian  terapeutik  tertuang  di  dalam  pasal 1338  KUHPerdata  sebagai  berikut  yaitu “semua  perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”. 20 Hubungan “ hukum yang demikian ini mensyaratkan adanya hak dan kewajiban antara dokter dan pasien,  dan  juga  melahirkan/membentuk  pertanggung  jawaban  hukum  masing- masing. 21 Prestasi  pihak  dokter  adalah  prestasi  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu in casu tidak berbuat kesalahan atau kekeliruan dalam perlakuan medis yang semata-mata  ditujukan  bagi  kepentingan  kesehatan  pasien  adalah  kewajiban  hukum yang mendasar dalam perjanjian/kontrak terapetik antara dokter dan pasien. Pada pasal 39 UU Nomor 29 tahun 2004 di sebutkan bahwa praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan  pada  kesepakatan  antara  dokter  atau  dokter  gigi  dengan  pasien  dalam upaya  untuk  pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.  Pelaksanaan kewajiban  hukum  bagi dokter ini selalu dibayangi  oleh adanya risiko  tindakan medik, baik  bagi  dokter dan bagi  pasien  itu  sendiri.  Menurut  J.Guwandi,  risiko  yang  dihadapi  dokter  dalam melakukan  perawatan  dapat  digolongkan  menjadi  risiko  kecelakaan;  risiko  tindakan medis; dan risiko salah penilaian. Risiko kecelakaan dalam tindakan medis ini biasanya terjadi pada kondisi pasien yang berat dimana meskipun dokter dengan kesungguhan dan  kehati-hatiannya  bekerja  namun  karena  kesulitan  tindakan  perawatan  yang dilakukan maka risiko tidak bisa dihindarkan, ” seperti pada kasus Roe V Ministry of
20 Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2006). 32.
21 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 54.
Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
Health  (1954) “ dimana Phenol yang  telah  merembes  masuk  ke  dalam  ampul-ampul melalui retak-retak yang tidak terlihat,  dan digunakan pada tindakan spinal  anestesi, sehingga mengakibatkan dua orang pasien mengalami kelumpuhan berat. Pada risiko tindakan  medis  ( risk  of  treatment )  yaitu  suatu  bentuk  risiko  perawatan  yang  terjadi sebagai  akibat  sampingan  dari  diagnose  dan  terapi  yang  dilakukan  terhadap  pasien, semisal kerontokan pada rambut pasien akibat radiotheraphy . Sedangkan resiko karena kesalahan penilaian ( error of judgement ) karena adanya kesalahan penilaian dari dokter seperti  pada  kasus Whitehouse  vs  Jordan 1980  mengenai  seorang  bidan  yang  telah menarik-narik cukup lama dan terlalu keras kepala bayi pada persalinan yang sangat sukar, akibatnya bayi itu cacat berat pada ” otaknya.
Seorang “ Dokter  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  untuk melakukan upaya menolong atau penyembuhan kepada pasien haruslah sesuai dengan standar pelayanan profesi (SOP) yang berlaku dan berhak memperoleh perlindungan hukum baginya. Hal ini telah dinyatakan dengan jelas pada Pasal 57 huruf a Undang- Undang  Tenaga  Kesehatan  yaitu  : Tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  praktik berhak  memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  Standar  Profesi,  Standar  Pelayanan  Profesi,  dan  Standar  Prosedur Operasional. Meskipun informed consent yang telah ditanda tangani oleh dokter dan pasien merupakan bentuk kesepakatan dari pasien terhadap setiap tindakan medis yang akan  dilakukan  oleh  dokter,  ditegaskan  bahwa  pemberian  persetujuan  tindakan kedokteran  tersebut  tidak  menghapuskan  tanggung  gugat  hukum  dalam  hal  terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada  pasien  (pasal  6  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290/2008).  Artinya, pemberian informed consent tidak menghilangkan hak pasien untuk menggugat tenaga medis atas setiap kerugian ” yang ia alami.
Dalam “ perjanjian  terapeutik,  seorang  dokter  dituntut  untuk  dapat  berusaha semaksimal  mungkin  untuk  menyembuhkan  pasien  dari  sakitnya  atau  yang  lazim disebut sebagai inspanning verbitenis , dimana dalam perjanjian ini yang dituntut bukan hasil  ( resultaat  verbitenis )  namun  yang  dituntut  adalah  suatu  usaha/upaya  yang
maksimal  yang  dilakukan  oleh  dokter  tersebut.  Karena  itu,  selama  tidak  ada  unsur kelalaian (negligence ), maka dokter tersebut tidak dapat dipersalahkan apabila hasilnya dari proses usaha penyembuhan pasien tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh pasien dan keluarganya.  Hal ini terkait juga dengan sebuah adagium dalam dunia kedokteran  yang  berbunyi “volenti  non fit  injura ”,  yang  artinya:  barangsiapa  sudah menyatakan kesediaannya menanggung resiko, tidak dapat menuntut apabila resiko itu benar-benar ” terjadi.
Hukum “ kesehatan  Indonesia  yang  berupa  Undang-Undang  Kesehatan  Nomor 23/1992  tidak  menyebutkan  secara  resmi  istilah  malpraktek.  Tetapi  hanya menyebutkan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesi yang tercantum pada Pasal  54  dan  55  UU  No  23/1992.  Dengan  demikian,  istilah  malpraktek  merupakan istilah  hukum  ( legal  term )  yang  digunakan  dalam  pasal  54  dan  55  Undang-Undang Kesehatan Nomor 23/1992. Pada Pasal 54 Undang-Undang Kesehatan Nomor 23/1992 ayat (1) menyatakan bahwa terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin; ayat (2) menyatakan penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan; dan ayat (3) menyatakan ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan  diteteapkan  dengan  keputusan  Presiden.  Pasal  55  Undang-Undang Kesehatan Nomor 23/1992 ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi  akibat  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  tenaga  kesehatan;  dan  ayat  (2) mengatakan  bahwa  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dari  Pasal  54  dan  55 Undang-Undang  Kesehatan  Nomor  23/1992  tersebut  diatas  dapat  diketahui  bahwa sanksi  terhadap  malpraktek  medis  adalah  dikenakannya  tindakan  disiplin  yang ditentukan  oleh  Majelis ” Disiplin  Tenaga  Kesehatan  kepada  dokter  yang  menurut penilaian Majelis tersebut telah melakukan tindakan kelalaian ” medis. Sedangkan ganti rugi  yang  harus  di  penuhi  dokter  yang  bersangkutan  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
Pertanggung “ jawaban berasal dari kata tanggung jawab, menurut Blacks’s Law Dictionary ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni liability ( the  state  of  being  liable) dan responsibility  (the  state  or  fact  being  responsible) . Liability merupakan suatu kondisi  yang tunduk kepada kewajiban secara  actual atau potensial,  kondisi  bertanggung  jawab  terhadap  hal-hal  yang  actual  atau  mungkin seperti ekrugian, ancaman, kejahatan, biaya, beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk  putusan  keterampilan,  kemampuan,  kecakapan;  kewajiban  bertanggung jawab  atas  undang-undang  yang  dilaksanakan,  dan  memperbaiki  atau  sebaliknya memberi  ganti  rugi  atas  kerusakan  apapun  yang  telah  ditimbulkannya.  Dalam pengertian  penggunaan  praktis,  liability  menunjuk  kepada  pertanggung  jawaban hukum  yaitu  tanggung  gugat  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum, sedangkan responsibility menunjuk kepada pertanggung jawaban ” politik. 22
Jenis “ pertanggungjawaban  hukum  menurut  hukum  perdata  antara  lain  yaitu contractual  liability yang  timbul  karena  adanya  kejadian  ingkar  janji  dimana  tidak dilaksankannya suatu kewajiban atau tidak terpenuhinya hak di salah satu pihak sebagi akibat adanya hubungan kontraktual; liability in tort merupakan tanggung gugat yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum; stricht liability yaitu tanggung gugat yang terjadi  tanpa  kesalahan  dimana  seseorang  harus  bertanggungjawab  meskipun  tidak melakukan  kesalahan  apa-apa,  baik  yang  bersifat intensional,  recklessness ataupun negligence ;  dan vicarious  liability dimana  tanggung  gugat  terjadi  akibat  kesalahan yang  dibuat  oleh  bawahannya  ( subordinate ).  Dalam  pengertian  hukum,  tanggung jawab ( aansprakelijkheid) diartikan sebagai terikat. Veronica D. Komalawati membagi tanggung  jawab  hukum  dokter  menjadi  dua  yaitu:  Tanggung  jawab  hukum  yang berhubungan    dengan  pelaksanaan  profesinya,  yaitu  tanggung  jawab  terhadap
22 Zainal Arifin Mochtar, ‘Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi’, Mimbar Hukum , 31.2 (2019). 162.
ketentuan-ketentuan professional (KODEKI) dan tanggung jawab terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia meliputi bidang hukum administratif, hukum pidana dan  hukum  perdata.  Tanggung  jawab  hukum  yang  tidak  berhubungan  dengan pelaksanaan ” profesinya.
Dalam  istilah  Belanda,  tampak  penggunaan  istilah aansprakelijkheid hanya menunjuk  pada  pertanggungjwaban  hukum;  sedangkan verantwoordelijk menunjuk pada  pertanggungjawaban  hukum  ( in  rechte )  dan  pertanggungjawaban  politik  atau pemerintahan.  Tanggung  jawab  karena  kesalahan  merupakan  bentuk  klasik  dari pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan tiga prinsip yang diatur didalam Pasal 1365 BW yang mengatakan bahwa ” setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti bahwa orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai  pertanggung  jawaban  kerugian ”;  Pasal  1366  BW  mengatakan  bahwa “ seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati “, dan Pasal 1367 BW  yang  menyatakan  bahwa  “ seseorang  harus  memberikan  pertanggung  jawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  orang  lain  yang  berada  dibawah pengawasannya” .
Pada  dasarnya “ pertanggung  jawaban  perdata  bertujuan  untuk  memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita, dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak  dinginkan.  Sehubungan  dengan  tanggung  jawab  hukum  dokter  dalam  bidang Hukum  Perdata,  maka  ada  2  bentuk  pertanggungjawaban  pokok  dokter,  yaitu pertanggung  jawaban  atas  kerugian  yang  disebabkan  karena  wan  prestasi;  dan pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  disebabkan  karena  perbuatan  melawan hukum.  Berdasarkan Arrest  Hoge  Raad 31  Januari  1919,  menjabarkan  pengertian perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  yang  luas  mencakup  pengertian  berbuat  atau tidak  berbuat ” yang  melanggar  hak  orang  lain  dan  bertentangan  dengan kewajibanhukum  sendiriatau  kesusilaan  atau  kepatutan  dalam  masyarakat,  baik terhadap diri atau benda orang lain. “ Dalam hal ini, kesalahan dapat diartikan sangat
Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
luas  meliputi  kesengajaan,  kelalaian,  atau  kurang  hati-hati.  Sedangkan  pengertian wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak  memenuhi  kewajibannya yang  didasarkan  pada  suatu  kontrak/perjanjian.  Wanprestasi  dapat  berarti  tidak memenuhi  prestasi  sama  sekali,  atau  terlambat  memenuhi  prestasi  atau  memenuhi prestasi secara tidak ” baik.
Sehingga, “ apabila  pasien  menderita  kerugian  akibat  kesalahan  dokter  dalam menjalankan  profesinya,  maka  pasien  itu  dapat  menuntut  ganti  rugi,  baik  menurut wanprestasi  maupun  perbuatan  melawan  hukum.  Jika  didasarkan  pada  perbuatan melawan hukum, maka pasien tersebut harus berusaha membuktikan bahwa kerugian yang  dideritanya  di  sebabkan  karena  kesalahan  tindakan  dokter  yang  bertentangan dengan  kewajiban  profesionalnya;  atau  melanggar  hak  pasien  yang  timbul  dari kewajiban  profesionalnya; 23 atau  bertentangan  dengan  kesusilaan;  atau  bertentangan dengan  kepatutan  dalam  masyarakat.  Namun  jika  tuntutan  terhadap  kerugian  pasien tersebut didasarakan pada wanprestasi, maka ia harus mempunyai bukti-bukti kerugian akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi medis yang berlaku dalam perjanjian terapeutik. tanggung jawab dokter karena wanprestasi lebih  terbatas  daripada  tanggung  jawab  dokter  karena  perbuatan  melawan  hukum; karena pada wanprestasi dokter hanya bertanggung jawab atas kesalahan pelaksanaan perjanjian  terapeutik  saja;  sedangkan  pada  perbuatan  melawan  hukum  dokter bertanggung  jawab  tidak  terbatas  hanya  pada  pelaksanaan  perjanjian  terapeutik  saja melainkan  terhadap  hal-hal  lainnya  yang  berhubungan  secara  fungsional  dengan pelaksanaan ” perjanjian terapeutik ini.
Berbeda “ dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil,  maka  kerugian  karena  perbuatan  melawan  hukum  disamping  kerugian materiil,  yurisprudensi  juga mengakui  konsep kerugian immateriil,  yang juga dinilai dengan uang. Dari pendapat tersebut jelas sekali bahwa perbuatan melawan hukum bisa
23 Achmad  Busro,  ‘Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent)  Dalam  Pelayanan Kesehatan’, Law & Justice Journal ,
Volume 2,
no. 3(2018), 3.
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>.
mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil yang dapat diajukan dalam gugatan oleh korban, biasanya kerugian immateriil ini akan lebih besar jumlahnya karena tidak dapat  dinilai  dengan  harga  barang.  Akibat  hukum  daripada  perbuatan  melanggar hukum  dapat  dilihat  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  menerangkan  bahwa  setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.  Selain pasal 1365 BW, dua pasal lain yang terkait dengan tanggung gugat dokter adalah pasal 1370 dan 1371 BW. Pasal 1370 berlaku dalam hal perbuatan dokter tersebut menyebabkan kematian  pasien,  sedangkan  pasal  1371  BW  berlaku  dalam  hal  perbuatan  tersebut menyebabkan ” luka / kecacatan badan.
Apabila  dalam “ pelaksanaan  layanan  kesehatan  dalam  hubungan  perjanjian terapeutik ini terjadi suatu tindakan dokter yang kurang hati-hati, kurang cermat, dan tidak  berdasarkan  kepada  standar  operasional  yang  berlaku  dan  mengakibatkan terjadinya  kecacatan,  luka  yang  berat,  dan  bahkan  hilangnya  nyawa  pasien,  maka pertanggung  jawaban  dokter  terhadap  akibat  tersebut  diatas  diatur  dalam  hukum pidana,  pada  Pasal  90,  Pasal  359,  Pasal  360  ayat  (1)  dan  (2),  serta  Pasal  361  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana. 24 R.  Sugandi  juga  menyebutkan  dalam  Penjelasan Pasal 361 KUHP bahwa pasal ini mengenai berbagai profesi antara lain dokter, bidan, ahli  farmasi,  bahkan  pengemudi  kendaraan  yang  telah  dinyatakan  sebagai  sebagai seorang  yang  ahli  dalam  pekerjaannya  masing-masing,  dan  mereka  dianggap  harus berhati-hati  dalam  pekerjaanya.  Dan  apabila  mereka  melalaikan  peraturan  atau keharusan yang dituntut oleh pekerjaanya serta mengakibatkan terjadinya ” kecacatan dan luka berat (Pasal 360) dan hilangnya nyawa orang lain (Pasal 359). “ Berdasarkan isis dari Pasal-Pasal diatas, jika diterapkan pada kasus timbulnya kerugian pada pasien yang  dilakukan  oleh  dokter,  maka  terdapat  3  hal  yang  menonjol,  yaitu  dokter  telah melakukan  kesalahan  dalam  melaksanakan  profesinya;  tindakan  dokter  tersebut
24 Nyoman A. Martana A.A. Ngurah Wirajaya, ‘Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam  Hubungannya  Dengan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi’, Jurnal  Fakultas  Hukum Udayana , 3.1 (2013), 4.

## Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
dilakukan karena kealpaan atau kelalaian; dan adanya suatu akibat yang fatal yaitu luka yang berat, kecacatan bahkan meninggalnya ” pasien.
C.Berkhouwer “ S.  dan  D.Vortman  menyebutkan  bahwa  seorang  dokter  dapat melakukan kesalahan professional, apabila dia tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat  atau tidak meninggalkan hal-hal  yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat  atau ditingalkan oleh para dokter pada umumnya di dalam situasi yang sama. Dari rumusan C.Berkhouwer  S.  dan  D.Vortman  diatas  terlihat  bahwa  unsur  kehati-hatian  dan kecermatan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  profesi  kesehatan  merupakan  hal  yang sangat penting. Hal ini juga terlihat dari beberapa yurisprudensi bahwa unsur kehati- hatian merupakan dasar bagi penentuan terjadinya kesalahan dokter atau tidak. Seperti pada Putusan  REchtbank  Amsterdam,  13  April  1962  N.J.1962,286 ,  Pengadilan menghukum seorang dokter yang tidak mengawasi tindakan perawatnya yang bertugas memberikan  alat  dan  obat  suntikan  kepada  pasien  selama  tindakan  operasi berlangsung.  Dalam  hal  ini  Pengadilan  berpendapat  bahwa  dokter  telah  melakukan kelalaian dengan tidak  melakukan pemeriksaan terhadap isi suntikan yang diberikan oleh perawat tersebut, sehingga mengakibatkan mengakibatkan hal yang sangat fatal terhadapa pasien, karena ternyata isi suntikan yang kedua dan ketiga berbeda dengan suntikan ” yang pertama.
Selain “ menempuh tuntutan hukum melalui jalur perdata dan pidana, maka Pasal 66  UU  Praktik  Kedokteran  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  mengetahui  atau kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan praktik  kedokteran  dapat  mengadukan  secara  tertulis  kepada  Ketua  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI).  Namun  MKDKI  hanya berwenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  disiplin,  baik  berupa  peringatan  tertulis, pencabutan STR / SIP, maupun kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Karena itulah, dalam ayatnya yang ketiga pasal ini menegaskan bahwa pengaduan kepada MKDKI tersebut  tidak  menghilangkan  hak  setiap  orang  untuk  melaporkan  adanya  dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke
pengadilan. Pasal ini sempat diujikan ke Mahkamah Konstitusi oleh sekelompok dokter (untuk dimintakan pembatalannya), namun permohonan tersebut ditolak ” oleh MK.
Sebagai “inspanning verbintenis dasar gugatan yang lebih tepat untuk digunakan pada  kejadian  kerugian  yang  dialami  pasien  dan  keluarganya  akibat  tindakan  medis dokter  ini  adalah  perbuatan  melawan  hukum,  karena  akan  sangat  sulit  untuk menentukan  batasan  tentang  kapan  dokter  tersebut  dianggap  telah  melakukan wanprestasi.  Karena  itulah,  banyak  kasus  gugatan  malpraktek  medis  di  Indonesia didasarkan atas perbuatan melawan hukum dan bukan wanprestasi. Selain tenaga medis yang bersangkutan (khususnya dokter), maka sebenarnya pihak Rumah Sakit juga tidak terlepas  dari  tanggung  jawab,  apabila  terjadi  suatu  keadaan  yang  merugikan pasien/malpraktek  medis  dalam  perjanjian  terapeutik  ini.  Pasal  46  UU  Rumah  Sakit secara  tegas  menyatakan  bahwa ” “ Rumah  Sakit  bertanggung  jawab  secara  hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan  di  Rumah  Sakit ”.  Karena  itulah  pihak  Rumah  Sakit  /  penyedia  sarana kesehatan  biasanya  turut  menjadi  pihak  tergugat  dalam  suatu  perkara  gugatan malpraktek  medis,  sesuai  dengan  Pasal  1367  BW  yang  berkaitan  dengan Vicarious Liability .

## D. KESIMPULAN
Perubahan “ pemikiran  dan  orientasi  pelayanan  kesehatan  dimasa  kini mempengaruhi  pula  nilai-nilai  perilaku  hubungan  relasional  dokter  dengan  pasien. Hubungan dokter dan pasien yang semula vertikal  dan bersifat  patemalistik ( prinsip father  knows  best) bergeser  menjadi  pola  hubungan  horisontal  atau  kontraktual.
Perubahan interaksi yang terjadi antara pasien dan dokternya membuat ” pasien menjadi semakin kritis terhadap dokternya dan bahkan tak segan-segan untuk menuntut dokter secara  hukum  apabila  dianggap  merugikannya.  Hubungan  hukum  antara  dokter  dan pasien  di  Indonesia  lebih  diartikan  sebagai  suatu  perikatan  usaha  (inspanning verbintenis)  dan  bukan  perikatan  hasil  (resultaat  verbintenis). “ Karena  itulah  dalam berbagai kasus gugatan malpraktek medis di Indonesia, dasar gugatan yang digunakan
Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
adalah  perbuatan  melawan  hukum  dan  bukan  wanprestasi.  Hukum  pidana,  hukum perdata, dan hukum administrasi yang merupakan komponen hukum substantif dalam Sistem hukum di Indonesia, tidak mengenal bangunan hukum “malpraktek”. Sebagai sebuah profesi, maka sudah saatnya dokter mempunyai peraturan hukum perundang- undangan  yang  jelas  mengatur  praktik  kedokteran  khususnya  malpraktik,  dan  dapat dijadikan  pedoman  bagi  para  dokter  dalam  menjalankan  profesinya.  Bagi  dokter, rumah sakit , dan pasien sebaiknya mengetahui tentang hukum kesehatan, agar dapat mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian terapeutik yang berlangsung diantaranya, sehingga tiap-tiap pihak tersebut tidak ada yang merasa di rugikan.Bagi aparat penegak hukum, sebaiknya dalam hal terjadinya sengketa medik diharapkan  agar  dapat  menilai  apakah  kejadian  tersebut  termasuk  kepada  tindakan malpraktik  medic  atau  merupakan  kejadian  risiko  medik;  karena  apabila  kejadian tersebut termasuk kedalam resiko medik maka dokter tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.Kepada  pihak  Pemerintah,  diharapkan  membuat  rumusan  yang  jelas mengenai malpraktik medic dalam sebuah peraturan perundang-undangan, agar semua pihak mengetahui dengan jelas batasan kejadian yang termasuk malpraktik medik dan bagaimana proses pertanggung jawaban dokter yang adil untuk semua ” pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Arman.  ‘Tanggung  Gugat  Resiko  Dalam  Aspek  Hukum  Kesehatan." Jurnal SASI , 23.2 (2017), 141
Ardiansah. Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum.
Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning Program Pascasarjana, 2019
Benuf,  Kornelius.  and  Muhamad  Azhar.  "Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer." Gema  Keadilan ,  7.1
(2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
Busro, Achmad. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." Law & Justice Journal , 2018
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>
Budiono, Herlien. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
Dali, Muh Amin. Warsito Kasim. Rabia Ajunu. "Aspek Hukum Informed Consent Dan
Perjanjian Terapeutik." Jurnal Akademika , 8.2 (2019),
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v8i2.403>
Darma, Susilo Adi. "Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah  Hukum  Ketenagakerjaan  Dan  Sifat  Hukum  Publik  Dan  Privat." Jurnal Mimbar Hukum , 29.2 (2017), 221
Hartanto, Ratna, Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25.2 (2018), 320.
Hernoko,  Agus  Yudha. Hukum  Perjanjian  (Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial) Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
Isfandyarie, Anny. Tanggung jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter . Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
Mannas,  Yussy  A.  "Hubungan  Hukum  Dokter  Dan  Pasien  Serta  Tanggung  Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." Jurnal Cita Hukum , 6.1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8274>
Mochtar, Zainal Arifin. "Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." Mimbar Hukum , 31.2 (2019), 157.
Nadilla,  Sabrina.  "Pelokalan  Hak  Asasi  Manusia  Melalui  Partisipasi  Publik  Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia." Jurnal HAM , 10.1 (2019), 85
Sri Jauharah: Tanggung Jawab...
Nasution,  Bahder  Johan. Hukum  Kesehatan  dan  Pertanggung  Jawaban  Dokter . Cetakan kedua. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013
Ricky, Ricky. "Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan  Kewenangan  Kompetensi  Profesinya." Lex  Renaissance ,  5.2  (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art10>
Rosnida,  Rosnida.  "Tinjauan  Terhadap  Keabsahan  Perjanjian  Terapeutik  Antara Tenaga  Kesehatan  Dengan  Pasien." Jurnal  Restoratif  Justice ,  4.1  (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/jrj.v4i1.2841>
Sumantri,  Ontran. Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Medis ,  Cetakan  Kedua, Yogyakarta: DeePublish, 2021
Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas  Dari  Metode  Meneliti  Hukum." Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  8.1 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
Tampubolon,  Lettyzia  Juliaudrey.  "Efektivitas  Pengawasan  Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  Oleh  Dinas  Sosial  Dan  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Sidoarjo Sebagai  Upaya Mewujudkan Budaya K3." Kebijakan Dan Manajemen  Publik , 3.3 (2015), 34
Wardhani,  Ida  Ayu  Sri  Kusuma.  "Implementasi  Persetujuan  Tindakan  Kedokteran (Informed  Consent)  Dalam  Perjanjian  Terapeutik  Oleh  Tenaga  Kesehatan Terhadap  Pasien  Rumah  Sakit  Di  Provinsi  Bali." Jurnal  Hukum  Udayana ,  5.1 (2017), 1.
Wirajaya,  A.A.  Ngurah,  dan  Nyoman  A.  Martana,  "Asas  Tiada  Pidana  Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." Jurnal Fakultas Hukum Udayana , 3.1 (2013), 1.
Wijanarko,  Bayu.  dan  Mudiana  Permata  Sari.  ‘Tinjauan  Yuridis  Sahnya  Perjanjian
Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien." Jurnal Tahkim , 13.2 (2020) 1
Wintera,  I  Gede  Made,  and  dan  Julita  Hendrartini.  "Determinan  Kepuasan  Dokter Puskesmas  Terhadap  Sistem  Pembayaran  Kapitasi  Peserta  Wajib  PT.  Askes  Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah." Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan , 8.2 (2015), 105.