## EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Oleh. Hendra Gunawan, MA Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan email: hendragunawan_hrp87@yahoo.co.id

## Abstract
Islamic  law  brought  by  the  prophet  Muhammad,  popularized  by  jargon “wama  arsalnaka  ila  rahmatan  lil'alamin”  (not  the  message  of  Islam  was revealed,  but  for  the  benefit  of  the  entire  universe)  that  govern  the  lives  of Muslims in particular and mankind in general correspond to Islam derived its name  from  "salam"  which  means  safety,  means  to  bring  salvation  to  the whole  entire  universe  without  exception,  including  for  the  people  of Indonesia. But lately, Islam as if identified with terrorists, radicals, and fully impressed  with  the  spread  of  violence  in  the  media,  the  author  makes  the heart  sad,  move  from  here  the  author  would  like  to  see  the  existence  of Islamic  law  in  Indonesia  in  national  development  as  a  consolation.  In  this paper,  the  author  tries  to  decipher  how  the  development  of  Islamic  law  in Indonesia, how Islamic law is applied in Indonesia, and how the contribution of Islamic law to undermine national development. Authors see Islamic law in Indonesia  of  legislation  used  in  a  religious  court,  a  compilation  of  Islamic law,  qanun  province  of  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  and  fatwas  Majelis Ulama  Indonesia,  from  here  the  authors  see  sumbangsi-sumbangsi  Islamic law to the acceleration of national development both directly or indirectly. As it  turned  out,  the  existence  of  Islamic  law  in  the  course  of  the  Indonesian nation  can  not  be  disputed,  ranging  from  pre-independence,  post- independence,  and  until  today.  One  of  them  Law  No.  1  Year  1974  On marriage according to Islamic Law and Presidential Decree No. 1 Year 1991 About  the  Compilation  of  Islamic  Law  are  both  contributing  to  increased security, peace, public order and Indonesia. Then, Act. No. 23 Year 2011 on the Management of Zakat to help the government address poverty. Lastly, the Act.  No.  21  Year  2008  regarding  Islamic  Banking  in  line  with  national development  goals  to  improve  the  lives  of  the  people,  the  fact  that  Islamic Banking is growing rapidly and the demand of Indonesian society.
Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Islam, Pembangunan Nasional.

## A. Pendahuluan
Islam  masuk  ke  Indonesia  sekitar abad  ke-1  Hijriyah/7  Masehi,  menurut Van  Leur  dalam  bukunya Trade  and Society kemungkinan  Islam  masuk  ke
Indonesia  pada  abad  ke-7  M  karena pada  abad  ini  pedagang  Arab  telah mendirikan  koloni  di  Kanton-China mereka aktif menyebarkan Islam
kemungkinan besar koloni Islam tersebut menjelajahi Asia Tenggara, dan diperkirakan  pada  abad  ini  juga  telah berada  di  pantai  Barat  Sumatera. Pendapat  ini,  diperkuat  oleh  H.  Agus Salim  bahwa  pada  abad  ini  para mubalig Islam telah mendatangi Tiongkok  menyebarkan  Islam  di  sana, menurut Zainal Arifin Abbas pada abad ini  hubungan  dagang  Arab  dengan Tionghoa telah begitu maju bahkan saat itu  raja  Tiongkok  yang  bernama  Tai Tusung masuk Islam, beliau adalah raja Tiongkok  yang  pertama  kali  masuk Islam,  bersamaan  dengan  Islam  masuk ke Indonesia karena Sumatera dan Jawa merupakan  tempat  persinggahan  yang rutin pulang-pergi pedagang Arab. 1 Begitu  juga  menurut  Sir  Thomas Arnold  dalam  bukunya The  Greaching of  Islam pada  tahun  758  M  para  pelaut Arab  telah  menguasai  perdagangan Sumatera  Utara. 2 Islam  masuk  ke Indonesia  tidak  hanya  satu  jalur  dan tidak  satu  pintu  atau  satu  daerah  saja tetapi  melalu  berbagai  jalur  yang dibawah langsung bangsa Arab-Mekkah
1 M.  Noor  &  Matsawan  Dbs  R, Tinjauan Ringkas  Beberapa  Aspek  Hukum  Islam  dan Problematikanya  di  Indonesia (Yogyakarta: Kota Kembang, 1977), h. 76-77.
2 Ibid .,
dan  juga  ada  yang  dibawah  oleh pedagang-pedagang dari Gujarat-India. 3
Kemudian, ulama-ulama nusantara  banyak  yang  menuntut  ilmu agama  Islam  ke  Mekkah  setelah menyelesaikan  studinya  di  sana,  para ulama-ulama  tersebut  kembali  dan mengajar  di  kampung  masing-masing. Oleh  karena  itu,  semasa  kerajaan  Islam memerintah  hukum  Islam  di  nusantara berjalan dengan baik, disamping hukum Islam juga berlaku hukum adat/tradisional  suatu  sistem  hukum yang tumbuh dan berkembang ditengah- tengah  masyarakat  berdasrkan  fikiran bangsa  Indonesia,  antara  hukum  Islam dan hukum adat dalam perkembangannya saling mempengaruhi seolah-olah  diantara  keduanya  terjadi singkronisasi  selama  tidak  kontra  diksi dengan  hukum  Islam.  Menurut  Dr. Syahrizal, 4 ada beberapa bentuk integritas antara hukum adat dan hukum Islam  yang  terjadi  didalam  berbagai kasus  salah  satunya  yang  berkaitan dengan  kewrisan  yaitu  seputar  harta bersama  dan  wasiat  wajibah  kepada anak angkat.
3 Ibid ., h. 75.
4 Syahrizal, Hukum  Adat  dan  Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa  Bentuk  Integrasi  Hukum  dalam Bidang  Kewrisan  di  Aceh (Nanggroe  Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004), h. 263- 289.
Setelah bangsa Barat/
Kolonialisme  Belanda,  masuk  dan berhasil  menjajah  nusantara  dalam rentang  waktu  selama  lebih  kurang  350 tahun,  dengan  demikian  hukum  Barat cukup  banyak  memberikan  dampak serius  kepada  kerakter  hukum  dan model  sistem  hukum  yang  dianut bangsa  Indonesia  yang  bercorak civil law.
Selanjutnya pada penaklukan Jepang  atas  nusantara,  hanya  sekitar kurang  lebih  tiga  setengah  tahun  maka dalam  catatan  sejarah  Jepang  tidak banyak  melakukan  perubahan  hukum atau  tidak  banyak  membawa  dampak perubahan, dan terkesan mempertahankan  apa  yang  sudah  ada, hanya  mengubah  istilah-istlah  Belanda kepada  istilah-istilah  Jepang  seperti priesterraaden (peradilan agama) menjadi sooryo hooin , tetap mempertahankan  adat  istiadat  lokal/ praktek  kebiasaan  bahkan  memberikan pengakuan  kepada  hukum  Islam  dalam praktek  pradilan.  Bagi  Jepang,  Islam merupakan  sarana  paling  epektif  dalam rangka penetrasi nilai-nilai spritual bagi kehidupan bangsa Indonesia.
B. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia a. Hukum Islam Pra

## Kemerdekaan
Kehadiran Islam ke nusantara dari abad  ke-7  M  lalu  berkembang  di  abad ke-13 M, saat itu Islam sangat dikagumi masyarakat  nusantara  sehingga  terus mengalami  perkembangan  yang  pesat yang  pada  akhirnya  menjadi  agama dengan  pengunut  yang  terbesar  di Indonesia. Sebenarnya, sebelum kedatangan Belanda ke nusantara menurut  sejarah  belum  terdapat  sistem hukum  nasional  akan  tetapi  sudah terdapat berbagai kerajaan-kerajaan besar  dan  kerajaan-kerajaan  kecil  yang diwarnai  berbagai  pandangan  budaya, agama, dan mempunyai ciri-ciri tersendiri.
Namun  pada  abad  ke-14  M, hukum  Islam  telah  memiliki  tempat tersendiri bagi masyarakat nusantara, di kerajaan  Samudera  Pasai  ada  Sultan Malikul  Zahir  merupakan  salah  satu pakar hukum Islam terkenal di abad ini, menurut  historis  raja  Samudera  Pasai menganut  mazhab  Syafi’i,  dari  sinilah hukum  Islam  disebarkan  ke  kerajaan- kerajaan lain seluruh wilayah kepulauan nusantara,  sehingga  ahli  hukum  dari kerajaan  Malaka  sering  datang  ke kerajaan Samudera Pasai untuk mencari
kata  putus  permasahaan  hukum  Islam yang  terjadi  di  kerajaan  Malaka.  Pada priode  ini,  sudah  banyak  para  ahli hukum  Islam  yang  mengembangkan pengkajian hukum Islam melalui berbagai  kitab fikih nama  lain  dari hukum Islam seperti Nuruddin al-Raniri (w.  1068  H/1658  M)  menulis  berbagai kitab  diantaranya  kitab Jawahir  al’ Ulum  fi  Kasf  al-Ma’lum, dan Sirat  al- Mustaqin . 5
Lalu  pada  abad  ke-15  M,  dengan kedatangan  armada  dagang  Belanda yang  dipimpin  oleh  De  Houtman  tahun 1596  M  di  Banten  membangkitkan spirit kaum Muslimin untuk menyebarkan  Islam  ke  seluruh  pelosok nusantara  guna  menandingi  ajaran Kristen  yang  dibawah  oleh  missi dagang Belanda. 6
Sampai  pada  abad  ke-16  M, hukum  Islam  sudah  sangat  berterima ditengah-tengah  masyarakat  nusantara sehingga  dalam  catatan  sejarah  Sultan Agung  telah  menjadikan  hukum  Islam sebagai  hukum  nasional  di  kerajaan
5 Watni  Marpaung, Teori  Reception  In Complexu;
Suatu Analisa Terhadap
Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia: Pergumulan  Pemikiran  Syari’ah  Islam  di Indonesia;  Wacana  dan  Aksi, ed.  Muhammad Ramadhan  dkk  (Bandung:  Citapustaka  Media, 2007). hal. 57-59.
6 M.  Noor  &  Matsawan  Dbs  R, Tinjauan Ringkas  Beberapa  Aspek  Hukum  Islam  dan Problematikanya di Indonesia , h. 79.
Mataram  (1613-1764  M)  yang  harus dipatuhi seluruh rakyatnya. 7
Berlanjut  pada  abad  ke-17  M, bermunculan  tokoh-tokoh  hukum  Islam yang  terkenal  seperti  Abd.  Alrauf Alsinkil, pernah menjabat sebagai mufti di  kesultanan  Aceh, 8 dan  telah  menulis buku fikih berjudul Mir’at al-Thullab fi Tasyi al-Ma’rifah al-Ahkam al- Syar’iyah  li  al-Malik  al-Wahbah, kitab ini  ditulis  beliau  atas  permintaan  sultan Aceh  Sayyidat  Aldin.  Sedangkan,  di Banjar adalah Syaikh Alarsyad
Albanjari  (1710-1812  M)  menulis  kitab fikih berjudul Sabil  al-Muhtadin  li Tafaqquh  fi  Amr  al-Din, kitab  ini  juga menjadi  pedoman  kesultanan  Banjar dalam  menyelesaikan  perkara-perkara dibidang hukum. 9
Kemudian  pada  abad  ke-18  M, tepatnya  pada  tahun  1847  pemerintah Belanda  mendapat  perlawanan  politik dari kesultanan dan pemimpin- pemimpin  umat  Islam  di  seluruh pelosok  nusantara,  melihat  suasana
7 Suparman  Usman, Hukum  Islam;  Asas- Asas  dan  Pengantar  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum  Indonesia (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 2001), h. 107.
8 Azyumardi  Azra, Islam  Nusantara; Jaringan  Global  dan  Lokal (Bandung:  Mizan, 2002), h. 104.
9 Watni  Marpaung, Teori  Reception  In Complexu; Suatu Analisa Terhadap
Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia  :
Pergumulan  Pemikiran  Syari’ah  Islam  di
Indonesia . h. 57-59.
yang  begitu  gawat  pemerintah  Belanda mencoba mengambil hati rakyat dengan memberlakun  kembali  hukum  Islam  di Indonesia yang dipertegas dalam peraturan  hukum  Belanda  pasal  11 Algemene  Bepalaning  van  wetgeving (AB)  jo  pasal  131  ayat  2 Indische Staatsregeling (IS) menyatakan “bahwa bangsa  Indonesia  diperbolehkan  untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum  Indonesia  termasuk  didalamnya hukum agama Islam, lembaga-lembaga, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan kerajaan  selama  tidak  bertentangan dengan  azas-azas  keadilan”. 10 Sehingga pada tahun 1855 hukum Islam diterima, diakui, dan dijalankan dengan baik oleh pemerintah  Belanda  yang  kemudiaan Prof.  Mr.  Lodewijk  Willem  Christian Van  Den  Berg  (1845-1927)  menggagas teori reception  in  complexu atau “Hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi umat  Islam  di  Indonesia, 11 bahkan dijadikan rujukan utama dalam pembangunan  hukum.  Hukum  Islam mengambil peranan vital /utama diberbagai  bidang  terutama  dibidang
10 M. Noor & Matsawan Dbs R, Tinjauan Ringkas Beberapa Aspek Hukum Islam dan Problematikanya di Indonesia , h. 81.
11 Watni Marpaung, Teori Reception In Complexu; Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia : Pergumulan Pemikiran Syari’ah Islam di Indonesia , h. 57-59.
sosial  seperti  hukum  perkawinan  dan hukum  kewarisan. Vereenigde  Oost Indische  Compagnie (VOC),  salah  satu nama  perkumpulan  dagang  Belanda sendiri  pun  dalam  memutus  berbagai persoalan hukum perkawian dan hukum kewarisan  berkenaan  dengan  orang Islam  diatur  dengan  hukum  Islam. 12
Maka  pada  tahun  1855,  terbitlah peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  dalam  berbagai  hukum  Islam dalam beberapa pasal Regeerings Reglement (RR)  dan  IS  diantaranya pasal  75  ayat  3  berbunyi  oleh  hakim Indonesia  itu  hendaklah  berlakukan undang-undang  agama  dan  kebiasaan penduduk Indonesia, 13 dan pasal 78 RR stbl ( staatsblat /lembaran negara) Hindia Belanda  Tahun  1855  pada  ayat  2 berbunyi  dalam  hal  terjadi  perkara perdata antara sesama orang pribumi/Indonesia  itu,  atau  dengan mereka  yang  mempersamakan  dengan mereka  termasuk  orang  Arab,  China, dan  semua  yang  beragama  Islam,  maka mereka  tunduk  kepada  hakim  atau kepala  masyarakat  tertentu  mereka  kan
12 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Islam  di Indonesia  dari  Masa  ke  Masa;  Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum  Indonesia, ed.  Dadan  Muttaqien  dkk, edisi revisi ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 7-13.
13 Suparman Usman, Hukum Islam; Asas- Asas  dan  Pengantar  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia , h. 111.
tunduk kepada keputusan hakim agama. Kemudian pada tahun 1870, pengadilan tertinggi  di  daerah  kolonial  Belanda mengeluarkan keputusan yang menandaskan  bahwa  peradilan  sipil tidak  mempunyai  wewenang  untuk mempersalahkan  peradilan  agama  dan hanya boleh meninjau apakah peradilan agama  dilajalankan  dengan  benar. 14
Terakhir  pada  tahun  1882,  wujud  yang paling kongkrit atas pengakuan pemerintah Belanda
terhadap berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia adalah  dengan  lahirnya stbl Hindia Belanda  1882  Nomor  152  Tahun  188 15
Tentang Pembentukan Peradilan Agama di  Jawa  dan  Madura.  Bahkan  hukum Islam  merupakan  salah  satu  cabang ilmu hukum yang diajarkan di perguruan  tinggi  hukum  di  Batavia merupakan  nama  Jakarta  pada  masa dulu.
Selanjutnya  pada  abad  ke-19  M, lahir  pula  kembali  dua  pakar  hukum Islam  yang  cukup  terkenal  yaitu Nawawi  Albantani  dengan  karyanya dibidang uqud  allujan /hukum  keluarga ,
14 Mark  Cammack, Hukum  Islam  dalam Politik  Hukum  Orde  Baru;  Perkembangan Mutakhir  Hukum  Islam  di  Asia  Tenggara, ed . Sudirman  Tebba  (Bandung:  Mizan,  1993),  h. 27.
15 Watni Marpaung, Teori Reception In Complexu; Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia , h. 61.
dan  di  Minangkabau  Abdul  Hamid Hakim  yang  kitab-kitab  beliau  banyak dipelajari di pesantren-pesantren mencerdaskan  wawasan  spritual  bangsa Indonesia. 16 Hampir  pada  setiap  priode tidak  pernah  sunyi  dari  seorang  pakar hukum
Islam di nusantara,
mengindikasikan bahwa hukum Islam di nusantara sangat berkembang, dipahami,  menyatuh,  dan  diterima secara  kumulatif  sehingga  meberikan pengaruh  kepada  masyarakat  nusantara sebagai suatu sistem hukum.
Hironisnya  pada  tahun  1929, hukum  Islam  mendapat  tekanan  dari Christian  Snouck  Hurgronje  (1357- 1936)  dan  Vollehoven  pakar  hukum adat  Indonesia  yang  mengusung  teori receptie sebagai  tandingan  terhadap teori  VOC  dan  membantah  teori  VOC. Menurut  mereka  hukum  Islam  tidak otomatis berlaku bagi orang Islam tetapi hukum  Islam  baru  berlaku  apabila diterima  menjadi  hukum  adat  atau sudah  terserap  kedalam  hukum  adat, seolah-olah  yang  berlaku  bukanlah hukum  Islam  tetapi  hukum  adat,  yang kemudian  dikenal  dengan  teori receptie dan  dimuat  dalam  pasal  134  ayat  2  IS,
16 Ibid. , h. 57-59
stbl . Tahun 1929. 17 Meskipun demikian, pada  tahun  1937  keluarlah  s tbl. Nomor 116  jo  610  Tahun  1937  Tentang Peraturan  Peradilan  Agama  Islam  di Jawa Jawa dan Madura yang merupakan perubahan  dari  stbl  No.  152  Thn  1882. Sedangkan, Peradilan
Agama di Kalimatan  Selatan  dan  Timur  melalui stbl .  Nomor  638  jo  639  Tahun  1937 Tentang  Ordonnasi  Peradailan  Agama untuk  Kalimantan  Selatan  dan  Timur. Di sini pemerintah Belanda memperkecil  peranan  hukum  Islam dalam  hukum  positif  hanya  terbatas pada  hukum  perkawinan,  perceraian, dan juga mengenai wakaf, hibah, wasiat dan  shadakah,  akan  tetapi  diperluas sampai  kepada  pengadilan  umum  di seluruh Jawa dan Madura. 18 Selanjutnya di tahun 1940, stbl . No. 116 jo 610 Thn 1937  pun  disempurnakan  lagi  dengan terbitnya stbl .  Nomor  3  Tahun  1940 Tentang  Peraturan  Peradilan  Agama Islam/ Mahkamah Islam Tinggi. 19
Akhirnya, menjelang kemerdekaan  penampilan  hukum  Islam kembali  muncul  dan  terjadi  tepatnya pada  tanggal  22  Juni  1945  yang
17 Suparman  Usman, Hukum  Islam; Asas-Asas  dan  Pengantar  Hukum  Islam  dalam Tata Hukum Indonesia , h. 112. 18 M. Noor & Matsawan Dbs R, Tinjauan Ringkas  Beberapa  Aspek  Hukum  Islam  dan Problematikanya di Indonesia , h. 99. 19 Ibid ., h. 99 & 107.
tercantum  didalam  piagam  Jakarta tercantum kewajiban menjalankan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 20 b. Hukum Islam Pasca Kemerdekaan Setelah  Indonesia  merdeka  teori receptie mendapat  kritikan  yang  tajam dari berbagai kalangan terutama Huzairin,  akhirnya  sesudah  proklamasi kemerdekaan  17  Agustus  1945,  hukum Islam  mendapat  angin  segar  dari konstitusional pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tercantum pada sila pertama  berbunyi  “Ketuhanan  yang Maha Esa” yang menjadi dasar keagamaan  di  Indonesia,  sehingga pemberlakuan hukum Islam tidak bergantung  lagi  dengan  hukum  adat yang  kemudian  dikenal  dengan  teori receptie  exit .  Maka  pada  tanggal  3 Januari  1946  dibentuklah  Departemen Agama yang bertugas mengurus berbagai  urusan  yang  menyangkut masalah-masalah  keagamaan  termasuk hukum  Islam  di  Indonesia,  dan  dalam tahun  yang  sama  terbit  pula  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang
7 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Islam  di Indonesia  dari  Masa  ke  Masa,  Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum  Indonesia, ed.  Dadan  Muttaqien  dkk, edisi revisi ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 10.
Nikah,  Thalak,  dan  Rujuk  (NTR)  yang
kemudian diperbaharuhi
menjadi Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 ayat 2 mulai  dari  syarat-syarat,  larangan, perjanjian,  dan  samapi  kepada  harta benda  dalam  perkawinan  diatur  sesuai dengan hukum Islam.
Kemudian  pada  tahun  50-an, dibentuklah  mahkamah  syari’ah  dalam Undang-Undang  Darurat  Nomor  1
Tahun 1951 Tentang Tindakan- Tindakan Sementara untuk
Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan dan  Acara  Peradilan-Peradilan  Sipil Sebagai  Peradilan  Luar  Biasa  guna kepentingan  dan  kelancaran  hukum Islam yang diikut sertakan dalan hukum republik Indonesia menghapuskan peradilan luar biasa yang lainnya seperti peradilan  adat,  Swapraja,  dan  lain-lain kecuali  peradilan  agama  tetap  diakui. Seterusnya  pada  tahun  1957,  keluar Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun
1957 Tentang Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Agama/
Mahkamah  Syari’ah  di  Provinsi  Aceh, menjadi  dasar  pembentukan  peradilan agama/mahkamah  syari’ah  di  daerah- daerah lainnya, yang kemudian
diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957 Tentang Pembentukan Pengadilan
Agama/Mahkamah  Syari’ah  di  Luar
Jawa-Madura, dimana khusus
pengadilan  agama  luar  Jawa  dan Madura diperluas wewenangnya menjangkau  kebutuhan  hukum  yang hidup di masyarakat, 21 sehingga terkesan  hukum  Islam  seolah-olah disamakan  dengan  hukum  adat,  maka muncullah  teori receptio  a  contrario kebalikan dari teori resepsi dipopulerkan  oleh  Sajuti  Thalib 22 yang mengatakan  bahwa  hukum  adat  baru berlaku  apabila  diterima  dalam  hukum Islam,  dan  hukum  Islam  pun  akan berlaku  apabila  berdasarkan  Alquran dan  Hadis,  maka  dalam  perkembangan selanjutnya,  hukum  adat  mendapatkan tekanan  dari  hukum  Islam,  di  Aceh masyarakat  menggunakan  hukum  Islam dalam  melaksanakan  perkawinan  dan pembagian warisan, apabila ada ketentuan-ketentuan  adat  didalamnya boleh  dipakai  atau  digunakan  tetapi dengan  satu  ukuran  yaitu  tidak  boleh bertentangan  dengan  hukum  Islam, sedangkan di Minang teori ini
21 M. Noor & Matsawan Dbs R, Tinjauan Ringkas  Beberapa  Aspek  Hukum  Islam  dan Problematikanya di Indonesia , h. 82.
22 Watni  Marpaung, Teori  Reception  In Complexu; Suatu Analisa Terhadap Pemberlakuan  Hukum  Islam  di  Indonesia  : Pergumulan  Pemikiran  Syari’ah  Islam  di Indonesia;  Wacana  dan  Aksi, ed.  Muhammad Ramadhan dkk, h. 62.
dipribahasakan dengan adat bersandikan syara’ , syara’ bersandikan kitabullah .
Lalu  pada  tahun  70-an,  aturan tentang  peradilan  agama  diperkuat dengan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  1970  Tentang  Peradilan  Agama dikembangkan salah satunya berwenang mengadili  masalah  pembagian  harta waris  disesuaikan  dengan  ilmu  faraid, dimana  undang-undang  ini  menjadi aturan dasar bagi peradilan agama. Lalu pada tahun 1977 tersusun pula Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 1977  Tentang  Perwakafan  Tanah  Milik yang sesuai dengan hukum Islam’.
Selanjutnya  pada  tahun  80-an, munculah  Intruksi  Presiden  Nomor  13
Tahun 1980 Tentang
Pedoman Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1960  Tentang  Perjajian  Bagi Hasil,  pasal  4  ayat  2  menyebutkan adanya  kewajiban  mengeluarkan  zakat sebelum  dilakukan  pembagian  dalam perjanjian  bagi  hasil,  dan  pada  tahun 1989  tersusun  pula  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 23 dimana  peradilan  agama
23 Sekarang  telah  ubah  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun 2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama,  lihat  Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan
merupakan  peradilan  khusus  bagi  yang beragama  Islam  mengenai  perkara perdata  tertentu  seperti  perkawinan, kewarisan,  wasiat,  hibah,  wakaf,  dan shadaqoh  berdasarkan  hukum  Islam. Namun, Implementasi hukum Islam saat itu  menimbulkan  pemahaman  yang berbeda  sehingga  hukum  Islam  yang diterapkan di pengadilan agama cenderung  simpang  siur  disebabkan perbedaan  pendapat  para  ulama  dalam menetapkan hukum, sehingga memerlukan  keseragaman  pemahaman dan  kejelasan  hukum  Islam  yang  akan dijadikan  sebagai  pegangan  para  hakim dilingkungan  peradilan  agama,  aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Akhirnya pada tahun 1991, tersusunlah  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia  (KHI)  lewat  Inpres  Nomor  1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam  di  Indonesia  dan  keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang  Pelaksanaan  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Tersusunya KHI ini, merupakan salah satu keberhasilan  umat  Islam  Indonesia dalam  membumikan  hukum  Islam menjadi  hukum  positif  di  Indonesia, dimana  KHI  merupakan  himpunan
Agama di Indonesia (Medan: Perdana Pblishing, 2010), h. 602-621.
materi  hukum  Islam  yang  terdiri  dari tiga  buku  yaitu  buku  I  tentang perkawinan  pasal  1-170  ,  buku  II tentang  hukum  kewarisan  pasal  171- 214,  dan  buku  III  tentang  perwakafan pasal  215-229.  Yang  lebih  pantastisnya lagi pada tahun 1992, terbitnya Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan  disusul  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  70  dan  72  Tahun 1992 Tentang Bank, berdasarkan
prinsip  bagi  hasil  berdasarkan  syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank. 24 Tidak hanya itu, urgensi hukum Islam di  Indonesia menjadi mata kuliah wajib  dalam  kurikulum  nasional  di setiap  perguruan  tinggi  fakultas  hukum berdasarkan  surat  Keputusan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 17/D/O/ Tahun 1993.
Dan  menjelang  abad  20  M,  terbit pula  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 1999  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Haji  dan  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat guna  meningkatkan  fungsi  dan  peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dan keadilan sosial. Selain itu,
24 Pasal  1  ayat  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  70  dan  72  Tahun  1992  Tentang Pedoman  Pelaksana  Undang-Undang    Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
pembentukan  dan  pendirian  berbagai pesantren, madrasah-madrasah islamiyah,  dan  perguruan  tinggi  agam seperti  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam Negeri  (STAIN),  Institut  Agama  Islam Negeri  (IAIN),  dan  Universitas  Islam Negeri  (UIN)  turut  menjadi  warna tersendiri terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.
c. Hukum Islam Kontemporer
Memasuki zaman milenium hukum  Islam  di  Indonesia  mencapai puncaknya, sudah langsung menggunakan  terminologi-terminologi hukum  yang  terdapat  dalam  hukum Islam yaitu qanun , salah satunya daerah yang  telah  menggunakannya  adalah Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD) yang  telah  jauh  melangkah  dan  telah mengeluarkan  berbagai  Perda/Qanun yang  mengadopsi  hukum  Islam,  antara lain  : 25 Perda  No.  5  Thn  2001  Tentang Pelaksanaan  Syari’at  Islam,  Perda  No.
33 Thn 2001 Tentang Susunan
Organisasi & Tata Kerja Dinas Syari’at Islam,  Qanun  Provinsi  NAD  No.  10 Thn  2002  Tentang  Peradilan  Syari’at
25 Pagar, Diskursus Perda-Perda Syari’ah di  Indonesia  ;  Wacana  Baru  Perbincangan Perda-Perda  Syari’ah  Pasca  Otonomi  Daerah: Pergumulan  Pemikiran  Syari’ah  Islam  di Indonesia;  Wacana  dan  Aksi, ed.  Muhammad Ramadhan dkk, h. 20.
Islam,  Qanun  Provinsi  NAD  No.  11
Thn  2002  Tentang  Tugas  dan  Fungsi Kepolisian Daerah NAD, Qanun Provinsi  NAD  No.  12  Thn  2003 Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya,  Qanun  Provinsi  NAD  No. 13  Thn  2003  Tentang  Judi,  Qanun Provinsi  NAD  No.  14  Thn  2003 Tentang  Khalwat  (berdua-duaan),  dan Qanun  Provinsi  NAD  No.  7  Thn  2004 Tentang Pengelolaan Zakat.
Akhirnya  sampailah  pada  era moderenisasi ini, seiring dengan perkembangan  zaman  dan  kemajuan tegnologi yang semakin canggih diberbagai  bidang  sehingga  kebutuhan hukum masyarakat pun semakin berkembang,  dan  terkadang  belum terakomodasi  secara  keseluruhan  dalam hukum  positif.  Tentunya  dalam  hal  ini merupakan tantangan basar bagi pejabat negeri  ini,  mulai  dari  jajaran  legislatif, eksektif,  yudikatif  dan  lain-lain  untuk menyusun  Rancangan  Undang-Undang (RUU)  baru.  Berabjak  dari  sini  para pakar-pakar hukum Islam pun terus ikut membantu  pemerintah  untuk  dapat mengisi kekosongan hukum, diantaranya  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU),
Muhammadiyah,  dan  Alwasliyah  yang terus meng- up to date (mengembangka)
hukum  Islam  untuk  memenuhi  semua kebutuhan  hukum  yang  dituntut  oleh kehidupan  modern,  sebagai  respon  dari semua  isu-isu  hukum  yang aktual /masa kekinian  di  negeri  ini  sesuai  dengan terminologi Islam yang  berasal  dari salam (keselamatan)  guna  menciptakan kehidupan  yang  damai,  tertib,  dan sejahtera.

## C. Eksistensi  Hukum  Islam
dalam Pembangunan

## Nasional
Berbicara  tentang  kaitan  antara hukum  Islam  dengan  pembangunan nasional,  maka  terlebih  dahulu  kita mengetahui landasan pembangunan nasional  di  Indonesia.  Dalanm  TAP yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan Negara (GBHN) antara lain dalam TAP MPR Nomor II/1988 Tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan  MPR  RI  No.  I/MPR/1983 Tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan
Negara,  pada  bab  II  secara  jelas dinyatakan bahwa “Pembangunan nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan  pancasila  dalam  wadah negara kesatuan republik Indonesia.
Meskipun Indonesia bukan negara Islam,  namun  peran  dan  kontribusi hukum  Islam  dalam  pembentukan hukum  nasional,  merupakan  kenyataan yang tidak dapat dibantah, bahkan lebih dari  itu  hukum  Islam  sudah  banyak terefleksi  menjadi  bahan  atau  unsur utama    dalam  pembentukan  hukum nasional. 26 Hukum  Islam  sebagai  salah satu  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  mempunyai  kedudukan  dan arti  yang  sangat  penting  dalam  rangka pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya,  baik  dalam  pembangunan dunia  maupun  pembangunan  akhirat maupun  di  bidang  material  atau  pun  di bidang spiritual. 27
a. Hukum  Islam  dan  Peningkatan

## Keamanan Nasional
Pertama,  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  yang  berlaku  bagi  semua warga  negara  Indonesia,  hampir  semua bersumber dari hukum  Islam mulai dari syarat,  rukun,  sha, pasid (batal), tenggang  waktu  tunggu  ( iddah) ,  dan semua yang ada kaitan dengan perkawinan  terutama  Peraturan  Menteri
26 Suparman Usman, Hukum Islam; Asas- Asas  dan  Pengantar  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum Indonesia , h. 119. 27 Basran  dan  Dahlan, Kodifikasi  Hukum Islam  di  Indonesia:  Perkembangan  Mutakhir Hukum  Islam  di  Asia  Tenggara, ed . Sudirman Tebba (Bandung: Mizan, 1993), h. 57.
Agama  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  1987  Tentang  Wali  Hakim memakai  terminologi  yang  terdapat dalam hukum Islam. Pada dasarnya, UU maupun Permen ini bertujuan mengatur ketentraman umat manusia pada umumnya, secara khusus untuk masyarakat  negara  kesatuan  republik Indonesia, bahkan hukum Islam mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan abadi  yakni  tercapainya  tujuan  hidup berbahagia  dunia  dan  akhirat.  Penulis, sangat  mengagumi  undang-undang  ini karena tidak menggunakan terminologi- terminologi  yang  digunakan  dalam hukum  Islam namun dalam subtansinya banyak  pasal-pasal  yang  sesuai  dengan hukum Islam sehingga dalam pelaksanaannya  dapat  diterima  oleh seluruh warga negara republik Indonesia. Sebab dalam upaya membumikan hukum Islam di Indonesia terkadang  kita  tidak  perlu  memaksakan terminologi-terminologi yang ada dalam hukum  Islam  mengingat  Indonesia adalah negara yang dihuni oleh berbagai suku, budaya, dan agama. Ibarat garam tidak  mengubah  warna  tetapi  dapat memberi  rasa berbeda  dengan gincu hanya  merubah  warna  tapi  tidak memberi  rasa ,  begitu  halnya  dalam menasionalkan  hukum  Islam  cukup
dengan  memasukkan  substansi  hukum Islam  kedalam  hukum  positif  tanpa harus memaksakan menggunakan semua  terminologi-terminologi  yang terdapat dalam hukum Islam.
Kedua,  terurai  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang Peradilan  Agama,  di  sini  dijelaskan bahwa  pengadilan  agama  khusus  bagi orang-orang  yang beragama Islam  yang bertugas  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara-perkara  perdata di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf,  dan  sedekah  sesuai  dengan hukum  Islam,  sebagai  salah  satu  upaya yang  diterapkan  dalam  hukum  Islam dalam  mengayomi  masyarakat  dengan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban,  dan  dan  kepastian  hukum dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. 28 Ketiga, Intruksi Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun
1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam
(KHI), 29 di sini diatur beberapa ketentuan  mulai  peminangan,  wali
28 Pagar,
Himpunan
Peraturan
Perundang-Undangan  Peradilan  Agama  di Indonesia (Medan: Perdana Pblishing, 2010), h. 117-118.
29 Munawir  Sadzali, Peradilan  Agama dan Kompilasi Hukum Islam; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, ed.  Dadan  Muttaqien  dkk,  edisi revisi ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 2.
nikah,  saksi,  akad  nikah,  mahar, larangan  kawin,  perjanjian  perkawinan, pencegah perkawinan, batalnya perkawinan,  beristeri  lebih  dari  satu orang,  kawin  hamil,  kedudukan  suami- isteri, hak dan kewajiban suami-isteri, 30 harta  kekayaan  dalam  perkawinan, putusnya perkawinan, tata cara perceraian, akibat putusnya perkawinan, iddah,  akibat  perceraian,  dan  tata  cara rujuk. Bahkan mengatur tentang kewajiban  suami  yang  beristeri  lebih dari  satu  pun  diatur  dalam  kompilasi hukum  Islam,  tidak  terhenti  sampai  di situ  tetapi  juga  mengatur  tentang pemeliharaan  anak  sebab  keluarga adalah  unit  terkecil  dalam  masyarakat. Selain  mengatur  masalah  perkawinan juga  mengatur  seputar  kewarisan  mulai dari  ahli  waris,  besarnya  bahagian, aul dan rad , wasiat, hibah, dan wakaf. Dari sisi kelengkapan, pasal demi pasal yang terdapat  dalam  KHI  dapat  memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban bagi masyarakat Indonesia  pada  umumnya  dan  umat
30 Zarkowi Soeyouti, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam dalam  Tata  Hukum  Indonesia, ed.  Dadan Muttaqien  dkk,  edisi  revisi  ke-2  (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 35-62.
Islam Indonesia pada khususnya, antara lain sebagai berikut ; 31
▪ Menjamin  akan  terpenuhi  kebutuhan anak,  baik  fisik,  mental,  spritual, maupun sosial agar si anak berkembang dan tidak terlantar.
▪ Melindungi suami-isteri dari tindakan kekerasan.
Keempat,  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi di  Pengadilan,  di  sini  diuraikan  tentang cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan/perdamaian para pihak dengan  dibantu  oleh  mediator  sebagai pihak netral  yang membantu para pihak untuk berdamai. 32
Kelima, Qanun Provinsi NAD No. 12  Thn  .....  Tentang  Minuman  Khamar dan  Sejenisnya,  merupakan  upaya dalam  menciptakan  masyarakat  yang berintelektual dan mencegah masyarakat  terutama  generasi-generasi penerus  bangsa  terjerumus  kepada minuman  keras  yang  dapat  merusak kecerdasan  anak-anak  bangsa.  Hal  ini sesuai  dengan  salah  satu  asas  hukum Islam  yaitu didahulukan untuk menolak
31 Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan  Peradilan  Agama  di
Indonesia , h. 169-217.
32 Ibid ., h. 433-443.
bahaya  dari  pada  menarik  kebaikan, seperti  bahaya  minuman  keras  dapat merusak akal meskipun ada manfaatnya untuk memanaskan badan, maka minum khamar  sangat  dilarang  dalam  hukum Islam. Begitu juga dengan Qanun Prov. NAD  No.  13  Thn  2003  Tentang  Judi merupakan upaya dalam menjaga ketertiban  di  tengah-tengah  masyarakat karena judi memiliki bahaya yang dapat merusak daya berjuang  untuk  berusaha, apalagi  saat  pemain  judi  mengalami kekalahan  maka  tidak  jarang  para pemain  judi  tersebut  akan  menjadi miskin  yang  pada  akhirnya  ia  akan mencuri atau merampok. Sekalipun ada yang  berkata  lain,  bahwa  judi  juga memiliki  manfaat  terlebih-lebih  saat  si pemain  judi  meraih  kemenangan  maka akan  menjadi  Orang  Kaya  Mendadak (OKM),  kendatipun  demikian  pada umumnya  lebih  banyak  kerugian  yang didapati person (pemain judi) dari pada keuntungan,  larangan  judi  ini  juga sangat sesuai dengan hukum Islam.

## b. Hukum  Islam  &  Peningkatan Kesejahteraan Nasional
Dewasa  ini,  warga  Indonesia hidup  ditengah  kancah  peradaban  yang bersifat individualistis dan materialistik, zaman gelobalisasi yang penuh
persaingan  ketat,  dimana  yang  kuat cendrung  menekan  yang  lemah  sampai lumat ,  dan  juga  era  yang  menunjukkan wajah  humanisme  terkoyah-koyak  oleh egoisme secara brutal. Untuk menghadapi  dan  mengantisipasi  situasi ini,  maka  sangat  diperlukan  sikap kedermawanan dalam memperbaiki kahidupan ekonomi kaum dhuafa (miskin) yang sedang mengalami keprhatinan.  Jiwa  kedermawanan  tidak akan  membawa  hasil  yang  efektif apabila  hanya  dilakukan  oleh  segelintir orang  saja  tetapi  harus  ada  suatu  upaya pemerintah  yang  bersifat  menyeluruh termasuk mengeluarkan undang-undang pengelolaan zakat secara nasional.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat,  merupakan salah satu produk hukum Islam, dimana dalam  terminologi  hukum  Islam  zakat adalah  merupakan  harta  yang  wajib disisihkan  oleh  seorang  Muslim  atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya  disebut mustahiq yaitu
ada  delapan  golongan;  fakir,  miskin, amil , muallaf , riqab , gharim , sabilillah ,
dan ibnsabil . Namun, dalam aplikasinya meliputi orang-orang yang tidak berdaya  secara  ekonomi  seperti  anak yatim  piatu,  orang  jompo,  penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, anak- anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi  yang  terlantar,  dan  korban bencana  alam.  Pengelolaan  zakat  yang ditawarkan  hukum  Islam  di  Indonesia merupakan  sumber  dana  yang  potensial dalam
uapaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat 33 dan menumbuhkan situasi masyarakat marhamah (sejahterah) , dimana lembaga-lembaga pengelola zakat sangat  memiliki  peranan  yang  sangat dominan  dalam  rangka  membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khusus  kaum  Muslimin  yang  kurang mampu.  Said  Aqil  al-Munawwar 34 tokoh panutan umat berkaliber internasional berpendapat bahawa lembaga-lembaga  pengelola  zakat  bagi umat  Islam  merupakan  tempat  segala zakat  dikelola,  tidak  hanya  sebagai tempat  pengumpulan  zakat  seperti gudang  atau  bagasi  tetapi  merupakan tempat pengelolaan zakat dan
33 Ibid ., h. 258-268.
34 Said Aqil al-Munawwar, kata pengantar  pada  Aziz  Masyhuri, Fiqih  Zakat; dalam  Dunia  Modern (Surabaya:  Penerbit Bintang, 2001), h. VI.
didayagunakan
menjadikan lebih bermanfaat  buat  umat  Islam.  Selain zakat, ada lagi konsep yang diyawarkan Hukum  Islam  di  Indonesia  yaitu  infaq, sedekah, hibah, dan kafarat, dimana UU ini  memberikan  kebebasan  kepada lembaga-lembaga pengelola zakat untuk dimanfaatkan kepada usaha yang produktif,  dari  sini  banyak  lembaga- lembaga  pengelola  zakat,  baik  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  atau Badan  Amil  Zakat  Daerah  (BAZDA) yang telah berhasil mendirikan perusahaan-perusahaan    dari  infaq, sedekah,  hibah,  dan  kifarat  yang kemudian  hasil  dari  pendayagunaan tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan  nasional  terutama  kaum Muslimin  Indonesia  yang  terjebak dalam  kemiskinan,  seperti  mendirikan fasilitas-fasilitas  kesehatan secara gratis khusus bagi orang-orang kurang mampu,  beasiswa  bagi  anak-anak  yang berprestasi  tetapi  kurang  mampu  dalam ekonomi,  dan  memberikan  pelatihan kewirausahaan,  keterampilan,  modal kepada orang-orang  yang kurang dalam rangka  membebaskan  mereka  dari jeratan  kemiskinan  menuju  kehidupan yang lebih mapan dan sejahtera.
Kemudian  di  Aceh,  juga  lahir Qanun  Provinsi  NAD  No.  7  Thn  2004
Tentang  Pengelolaan  Zakat,  dalam upaya  pengelolaan  potensi  zakat  secara efektif 35 yang  amanah,  transparan, akuntabel, dan kredibel serta memberdayakan  zakat  dalam  bentuk usaha produktif dalam upaya membantu pemerintah untuk menaggulangi kemiskinan yang masih menjadi permasalahan  terbesar  di  Indonesia tercinta  ini,  terutama  para  kaum Muslimin  Indonesia  yang  terjebak dalam kemiskinan, salah satu
penyebabnya kekayaan hanya bertumpuk  pada  segelintir  orang  dan mementingkan  diri  sendiri.  Untuk  itu, konsep  zakat  dalam  hukum  Islam merupakan  mekanisme  yang  sanggup mengalirkan  kekayaan  masyarakat the have /berpunya  kepada  masyarakat the
have not /tidak mampu untuk mengeluarkan  zakat  guna  mewujudkan kesejahteraan  umat  Islam  terutama orang-orang yang kurang mampu paling tidak terbantu minimal untuk kepentingan konsumsinya sesuai dengan  hakikat  tujuan  zakat  yaitu memerangi  kemiskinan,  dimana  objek dari  realisasi  zakat  adalah  menolong, membantu,  membina  dan  membangun kaum dhuafa/miskin , menciptakan
35 Pasal  9  dan  10  Ayat  1  Qanun  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darusslam  Nomor  7    Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.
masyarakat  yang baldatun thoyibun wa rabbun ghafur (negeri  yang  sejahtera dan  makmur). 36 Selain  itu  Yusuf Qaradhawi, 37 juga  menegaskan  bahwa peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan  umat  Islam  termasuk mengentaskan kemiskinan
yang
melanda sebagian umat Islam. Syauqi, 38 juga menegaskan bahwa zakat berkorelasi dengan
semangat pembangunan  bagi  umat  terutama  umat Islam.
Faktanya,  di  Indonesia  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  buah hasil  dari  hukum  Islam  Indonesia  telah banyak  memberikan  bantuan  kepada mustahik (orang-orang  kurang  mampu) berupa  konsumtif/keringanan  temporer atau  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) juga  pelatihan  kewirausahaan  untuk membangun  wawasan  kewirausahaan mereka, keterampilan menjahid, peternakan,  pertanian,  dan  pemberian modal  usaha  secara  bergulir.  Selain  itu, BAZNAS juga telah banyak mendirikan layanan-layanan kesehatan khusus
36 Dede  Rosyada, Hukum  Islam  dan Pranata Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 29.
37 Yusuf  Qaradhawi,  judul  asli Dauru  al- Zakat;  Spektrum  Zakat  dalam  Membangun Ekonomi  Kerakyatan, pnerj.  Sari  Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 29-30.
38 Syauqi  Ismailiyah  Syahatih, Penerima Zakat  dalam  dunia  Modern (Jakarta:  Pustaka Dian, 1987), h. 327.
orang-orang yang kurang mampu, sperti pengobatan  gratis,  persalinan  gratis, mobil  antar  jemput  pasien  gratis, bahkan  beasiswa  bagi  anak-anak  yang berprestasi  namun  kurang  mampu dibidang ekonomi dan lain-lain sebagainya.
c. Hukum  Islam  &  Peningkatan

## Ekonomi Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008 Tentang Perbankan Syariah, merupakan bagian  dari  implementasi  ajaran-ajaran Islam yang  menganjurkan  umat  Islam berusaha  mencari  harta  benda  sebagai jaminan sosial ekonomi menuju ketentraman hidup
dengan memperhatikan batas-batas tertentu yang  diatur  dalam  hukum  muamalat, maka  perbankan  syariah  hadir  di Indonesia  merupakan  salah  satu  upaya dalam  pengembangan  sistem  ekonomi nasional  yang  berlandaskan  hukum Islam  berlandaskan  nilai  keadilan, kebersamaan,  dan  kemanfaatan  yang sesuai  dengan  prinsip  syariah,  sejalan dengan  tujuan  pembangunan  nasional Indonesia  untuk  terciptanya  masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi guna meningkatkan
taraf  hidup  rakyat. 39 Perbankan  syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang  bank  syariah  dan  Unit  Usaha
Syariah (UUS), mencangkup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan  usahanya  yang  diarahkan kepada  ekonomi  kerakyatan, 40 merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional seperti Bank  Umum  Syariah  (UUS)  dan  Bank Pengkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS). Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional  seperti  konsep  larangan riba yaitu  penambahan  pendapatan secara  tidak  sah  antara  lain  transaksi pertukaran  barang  sejenis  yang  tidak sama  kualitas,  kuantitas,  dan fadhl (waktu penyerahan). Atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan  nasabah  menerima fasilitas  mengembalikan  dana  yang diterima  melebihi  pokok  pinjaman karena nasi’ah/ berjalannya  waktu,  dan konsep akad wadi’ah (penitipan
39 Pagar, Himpunan Peraturan
Perundang-Undangan  Peradilan  Agama  di Indonesia , h. 466-519.
40 Zarkasih  Noer, Peranan  Perbankan Syari’ah  dalam  Meberdayakan  Ekonomi Kerakyatan;  Ekonomi  &  Bank  Syari’ah  Pada Melenium  Ketiga;Belajar  dari  Pengalaman Sumatera  Utara, ed.  Ashari  Akmal  Tarigan (Medan: IAIN Press, 2002), h. 111-112.
barang/uang antara pemilik barang/uang dan  pihak  bank  dengan  tujuan  menjaga keselamatan,  keamanan,  dan  keutuhan barang/uang tersebut) , mudharabah (kerjasama antara calon
nasabah/pemilik  dana  investasi  dan bank  dengan  membagi  keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan bersama), musyarakah (kerjasama antara  pemilik  dana  dengan  bank  untuk usaha  tertentu  yang  masing-masing pihak  memberikan  porsi  dana  dengan ketentuan  bahwa  keuntungan  akan dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan, sedangkan kerugian juga sama ditanggung  sesuai  dengan  porsi  dana masing-masing) ,  salam (pembiayaan suatu  barang  dengan  cara  pemesanan dan  pembayaran  harga  yang  dilakukan terlebih  dahulu  dengan  syarat  tertentu yang disepakati) , istishna’ (pembiayaan barang dalam bentuk pesanan pembuatan  barang  tertentu  dengan kriteria  dan  persyaratan  tertentu  yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan  penjual  atau  pembuat) ,  qardh (pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan  dana  yang  diterimanya pada  waktu  yang  telah  disepakati) , hawalah (pengalihan  utang  dari  pihak yang  berutang  kepada  pihak  lain  yang
wajib  menanggung  atau  membayar) , kafalah (pemberian jaminan yang diberikan  satu  pihak  kepada  pihak  lain,
dimana pemberi
jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali  utang  yang  menjadi  hak penerima  jaminan) ,  wakalah (pemberi kuasa  kepada  penerima  kuasa  untuk melaksanakan  suatu  tugas  atas  nama pemberi  kuasa) , dan  prinsip  bagi  hasil yang  sesuai  dengan  prinsip  hukum Islam.
Prinsip unggulan perbankan syariah.  Pertama,  adalah  larangan riba dalam berbagai bentuknya seperti maisir (transaksi  yang  digantungkan kepada  suatu  keadaan  yang  tidak  pasti dan  bersifat  untung-untungan) ,  gharar (transaksi  yang  objeknya  tidak  jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan  kecuali  diatur  lain  dalam hukum  Islam) ,  haram (transaksi  yang objeknya  dilarang  dalam  hukum  Islam) dan zalim (transaksi  yang menimbulkan ketidakadilan).  Selain  itu, riba dapat mengikis sifat belas kasih, rasa kemanusiaan,  dan  dapat  menimbulkan permusuhan  antara  sesama  manusia, juga  dapat  menimbulkan  sifat  enak sendiri ingin memperkaya diri sekalipun
dengan  membuat  orang  lain  menderita seperti  bentuk  penjajahan  manusia terhadap  manusia  yang  lain.  Kedua, menggunakan sistem bagi hasil, dengan prinsip  inilah  dapat  menciptakan  iklim investasi  yang  sehat  dan  adil  karena semua  pihak  dapat  saling  berbagi  baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul  sehingga  menciptakan  posisi yang  berimbang  antara  bank  dan nasabahnya,  dalam  jangka  panjang  hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi  nasional  bahkan  memiliki prospek dalam mengatasi krisis ekonomi  di  Indonesia, 41 karena  hasil keuntungan  tidak  hanya  dinikmati  oleh pemilik modal saja tetapi dinikmati oleh pengelola  modal  sesuai  dengan  azas hukum Islam di bidang mu’amalat yaitu mendahulukan  kepentingan  umum  dari pada  kepentingan  pribadi.  Sehingga hukum  Islam  melarang  keras  orang- orang yang ingin kaya untuk kepentingan  pribadi  dengan  merugikan
41 Taufiq Machrus, Prospek Bank Syari’ah  di  Indonesia  dan  Peranannya  dalam
Menunjang  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional; Ekonomi  &  Bank  Syari’ah  Pada  Melenium Ketiga;Belajar  dari  Pengalaman  Sumatera Utara, ed. Ashari Akmal Tarigan (Medan: IAIN Press, 2002), h. 121-135. Lihat juga Karnaen A. Perwataatmadja, Prospek  Bank  Islam  Sebagai Alternatif Pemecahan Problem Lembaga Keuangan  Konvensional;  Ekonomi  &  Bank Syari’ah  Pada  Melenium  Ketiga;Belajar  dari Pengalaman Sumatera Utara, ed. Ashari Akmal Tarigan (Medan: IAIN Press, 2002), h. 105.
orang  lain  atau  masyarakat  umum, keunggulan  perbankan  syariah  inilah yang  membuat  pertumbuhan  volume dan  kualitas  usaha  bank  syariah berkembang cukup pesat.
d. Hukum  Islam  &  Peningkatan

## Moral Bangsa
Pertama, Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2008  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah Haji, dan diperbaharui menjadi Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji, ibadah  haji  merupakan  rukun  Islam kelima  yang  wajib  dilaksanakan  oleh setiap  orang  Islam  yang  mampu menunaikannya 42 untuk memenuhi panggilan  Allah  SWT  ke  tanah  suci menjemput  haji  mabrur  disisi  Allah SWT,  selain  itu  pada  umumnya  di Indonesia menset berfikir kaum Muslimin  selain  menggapai  haji  yang mabrur juga  dipergunakan  sebagai momen  untuk  membenahi  diri  menjadi insan yang bertaqwa kepada Allah SWT dan memperaktekkannya kedalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ibadah sampai  kepada  menjaga  etika  dalam
42 Pagar, Himpunan Peraturan
Perundang-Undangan  Peradilan  Agama  di Indonesia , h. 444.
pergaulan  yaitu  berakhlakul karimah dan  mencintai  keluarga,  masyarakat, teman,  tanah  air,  bangsa,  dan  negara. Mengingat  bahwa  negara  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  dengan Muslim  terbanyak  di  dunia,  dengan adanya  UU  ini  diharapkan  dapat memobilisasi hasrat umat Islam Indonesia  menunaikan  ibadah  haji  ke tanah  suci  sehingga  semakin  banyak pula masyarakat Indonesia yang berbudi pekerti  yang baik sesuai  dengan ajaran- ajaran  Islam. 43 Selaian  itu,  sumbangsi hukum  Islam  di  Indonesia  tentang meningkatkan  moral  bangsa  adalah semangat gotong royong dalam terminologi  hukum  Islam  yaitu  konsep zakat,  dimana  kaum  Muslimin  yang berekonomi  kuat  diperintahkan  untuk membantu kaum Muslim yang berekonomi lemah sebagai telah dikemas dalam hukum positif Indonesia Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2011 Tentang  Pengelolaan  Zakat, 44 dimana apabila  dana  zakat  dikelola/  ditangani dengan  baik  oleh  orang-orang  yang profesional dibarengi dengan manajemen  yang  baik  pula,  maka  tidak tertutup  kemungkinan  bahwa  potensi
43 Ibid ., h. 525-528.
44 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang  Pengelolaan Zakat.
dana zakat tersebut dapat merubah nasib anak-anak  terlantar  dijalanan  menjadi anak-anak yang berkualitas.
Kedua,  Keputusan  Komisi  Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Nomor 287 Tahun 2001
Tentang  Pornografi  dan  Pornoaksi, 45 dalam  Islam  konteks  pornografi  dan pornoaksi  sangat  dilarang  Alqur;an, pelarangan  pornografi  dan  pornoaksi juga merupakan upaya
pengejawantahan nila-nilai moral bangsa, sebab pornografi dan pornoaksi merupakan  fenomena  sosial  yang  dapat melunturkan  nilai-nilai  kemanusiaan dikarenakan  pornografi  dan  pornoaksi akan  menimbulkan  bentuk  nilai-nilai kemanusiaan yang tidak beradab, dekadensi moral,  dan dieksploitasi seksual. Faktanya,  pornografi  dan pornoaksi  telah  banyak  menimbulkan dampak  negatif  bagi  umat  Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya,  terutama  generasi  muda, baik  terhadap  prilaku,  moral,  maupun terhadap  sendi-sendi  serta  tatanan keluarga  dan  masyarakat  beradap, seperti pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan dan kelahiran  anak  di  luar  nikah,  aborsi,
45 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Fatwa Tentang Pornografi dan Pornoaksi (Medan, MUI Sumut, 2001), h. 1-14.
penyakit  kelamin,  kekerasan  seksual, prilaku seksual menyimpang, dan sebagainya  apabila  ini  terus  dibiarkan berkembang  akan  dapat  berakibat  pada kehancuran  bangsa.  Oleh  karena  itu, upaya menetapkan hukum berupa larangan terhadap segala bentuk aktivitas  pornografi  dan  pornoaksi  ini sesuai  dengan  pradigma  dasar  yang terkandung  dalam  UUD  1945  yang bertujuan  melindungi  segenap  bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ini salah satunya dalam bentuk perlindungan  terhadap  kehormatan  dan moralitas bangsa.
Dari uraian di atas, terlihat bahwa hukum Islam mendukung pembangunan nasional,  terlepas  dari  persoalan  perang sara atau  teroris  maupun  imeg  negatif lainnya  yang  terjadi  di  negeri  ini  yang diperankan  oleh  sebagian  orang  Islam yang  mengatas  namakan  Islam,  perlu dipahami  bahawa  negara  republik Indonesia  merupakan  salah  satu  dari sekian  banyak  negara-negara  di  dunia yang  mayoritas  memeluk  agama  Islam ± 90%, maka hal yang wajar saja bahwa dibalik  puluhan  juta  jiwa  umat  Islam Indonesia  yang  berprilaku  lurus  namun terdapat  segelintir  yang  berprilaku menyimpang.

## D. Kesimpulan
Eksistensi  hukum  Islam  di Indonesia  suatu  hal  yang  tidak bisa dibantah dengan dalil apapun, hukum  Islam  melekat  dalam sejarah  pertumbuhan  nusantara samapi  terbentuk  sebuah  negara kesatuan republik Indonesia hukum  Islam  pun  tetap  andil  dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Hukum Islam sebagai hukum  ilahi  bersifat  abadi  dan menjiwai  semua  permasalahan yang  baru  sesuai  tuntutan  ruang dan  waktu,  membuat  aksereratif perkembangan  hukum  Islam  di Indonesia berkembang sesuai dengan  tuntutan  perkembangan peradaban
manusia guna memberikan  solusi  bagi  segala peristiwa  yang teraktual di negara kesatuan  republik  Indonesia  dari berbagai  lembaga  dan  individu seperti  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI),  Nahdlatul  Ulama  (NU), Muhammadiyah,  Alwasliyah,  dan organisasi-organisasi keislaman
lainnya.
Sebanarnya,  masih  banyak hukum Islam yang belum diakomodir  ke  dalam  hukum
nasional  terutama jinayat (hukum pidana  Islam)  seperti qishash, diyat, rajam dan lain-lainnya, baik pemerintah  maupun  masyarakat umum belum memberikan perhatian maksimal kepada hukum  pidana  Islam,  seolah-olah tidak  mendapat  tempat  di  dalam hukum  positif  Indonesia  bahkan dianggap  oleh  sebagian  orang out of  date (ketinggalan  zaman)  dan terlalu kejam.
Untuk  para  pengkaji  hukum Islam,  tugas  yang  terberat  kita saat  ini  adalah  menyambung perjuangan  para  ulama  terdahulu yang telah sukses menusantarakan hukum  perdata  Islam  kedalam hukum positif Indonesia, sekarang giliran kita bagaimana memasukkan  substansi  hukum pidana  Islam  ikut  serta  mewarnai hukum  positif  Indonesia.  Semoga tulisan ini dapat bermanfaat kepada  pembaca  khususnya  para mahasiswa/i
IAIN
Padangsidimpuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Munawwar,  Said  Aqil,  kata  pengantar  pada  Aziz  Masyhuri, Fiqih  Zakat;  dalam Dunia Modern, Surabaya: Penerbit Bintang, 2001.
Azra,  Azyumardi, Islam  Nusantara;  Jaringan  Global  dan  Lokal, Bandung:  Mizan, 2002.
Basran  dan  Dahlan, Kodifikasi  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Perkembangan  Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, ed . Sudirman Tebba, Bandung: Mizan, 1993.
Basyir,  Ahmad  Azhar, Hukum  Islam  di  Indonesia  dari  Masa  ke  Masa;  Peradilan Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia, ed.  Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999.
Cammack,  Mark, Hukum  Islam  dalam  Politik  Hukum  Orde  Baru;  Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, ed . Sudirman Tebba, Bandung: Mizan, 1993.
Machrus,  Taufiq, Prospek  Bank  Syari’ah  di  Indonesia  dan  Peranannya  dalam Menunjang  Pertumbuhan  Ekonomi  Nasional;  Ekonomi  &  Bank  Syari’ah  Pada Melenium  Ketiga;Belajar  dari  Pengalaman  Sumatera  Utara, ed.  Ashari  Akmal Tarigan, Medan: IAIN Press, 2002.
Marpaung,  Watni, Teori  Reception  In  Complexu;  Suatu  Analisa  Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia : Pergumulan Pemikiran Syari’ah Islam di  Indonesia;  Wacana  dan  Aksi, ed.  Muhammad  Ramadhan  dkk,  Bandung:
Citapustaka Media, 2007.
Noer,  Zarkasih, Peranan  Perbankan  Syari’ah  dalam  Meberdayakan  Ekonomi Kerakyatan;  Ekonomi  &  Bank  Syari’ah  Pada  Melenium  Ketiga;Belajar  dari Pengalaman  Sumatera  Utara, ed.  Ashari  Akmal  Tarigan,  Medan:  IAIN  Press, 2002.
Noor,  M.  &  Dbs  R,  Matsawan, Tinjauan  Ringkas  Beberapa  Aspek  Hukum  Islam  dan Problematikanya di Indonesia, Yogyakarta: Kota Kembang, 1977.
Pagar, Diskursus  Perda-Perda  Syari’ah  di  Indonesia  ;  Wacana  Baru  Perbincangan Perda-Perda Syari’ah Pasca Otonomi Daerah : Pergumulan Pemikiran Syari’ah Islam di Indonesia; Wacana dan Aksi, ed. Muhammad Ramadhan dkk, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
-------, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Peradilan  Agama  di  Indonesia, Medan: Perdana Pblishing, 2010.
Perwataatmadja,  Karnaen  A., Prospek  Bank  Islam  Sebagai  Alternatif  Pemecahan Problem  Lembaga  Keuangan  Konvensional;  Ekonomi  &  Bank  Syari’ah  Pada Melenium  Ketiga;Belajar  dari  Pengalaman  Sumatera  Utara, ed.  Ashari  Akmal Tarigan, Medan: IAIN Press, 2002.
Qaradhawi,  Yusuf,  judul  asli Dauru  al-Zakat;  Spektrum  Zakat  dalam  Membangun Ekonomi Kerakyatan, pnerj. Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
Rosyada,  Dede, Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial, Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1996.
Sadzali,  Munawir, Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam;  Peradilan  Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, ed. Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999.
Soeyouti,  Zarkowi, Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia; Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, ed. Dadan Muttaqien dkk, edisi revisi ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999.
Syahatih,  Syauqi  Ismailiyah, Penerima  Zakat  dalam  dunia  Modern, Jakarta:  Pustaka Dian, 1987.
Syahrizal, Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia;  Refleksi  Terhadap  Beberapa Bentuk  Integrasi  Hukum  dalam  Bidang  Kewrisan  di  Aceh, Nanggroe  Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2004.
Usman, Suparman, Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
177