Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i4.1172

## KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENANGANAN KETIDAKPASTIAN PEMBERANGKATAN IBADAH HAJI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
Oleh Kholishotul Amaliyah kholishotulamaliyah112@gmail.com
Fadjar Tri Sakti
fadjartrisakti@uinsgd.ac.id
Khaerul Umam umam@uinsgd.ac.id
Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## Abstrak
Komunikasi  organisasi  adalah  suatu  sistem  komunikasi  yang  ada  dalam  suatu  organisasi  tertentu  untuk mencapai  apa  yang  diinginkan.  Permasalahan  Kanwil  Kemenag  Provinsi  Jawa  Barat  adalah  minimnya informasi  dari  pihak  kerajaan  Arab  Saudi  sehingga  belum  mendapat  kepastian  hukum  keberangkatan jemaah  haji,  pemberangkatan  haji  saat  ini  masih  tertunda  dan  sesuai  dengan  kuota  yang  ada  dari  Arab Saudi  dan  kuota  yang  diberikan  terbatas.  Pertimbangan  mendasar  antara  lain  melindungi  warga  negara dari  kesehatan  dan  keselamatan  keselamatan,  hal  ini diatur  dalam  peraturan  kebijakan KMA  Nomor  660 Tahun  2021.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  secara  mendalam  tentang proses komunikasi organisasi dan fungsi komunikasi dalam menangani ketidakpastian. keberangkatan haji. selama  masa  pandemi  Covid-19  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh  melalui  data  wawancara,  data  observasi,  data  dokumentasi,  dan  data  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi organisasi dalam sistem proses integratif sudah berjalan  dengan  baik  dari  dimensi  analisis  level  sistem,  level  analisis  dan  dimensi  struktural,  sehingga komunikasi dalam penanganan ketidakpastian keberangkatan haji pada masa pandemi mendapatkan hasil yang baik.
Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Haji, Ketidakpastian, Pandemi Covid-19

## Abstract
Organizational communication is a system of communication that exists within a particular organization to achieve  what  is  desired.  The  problem  with  the  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Religion  of  West  Java Province  is  the  lack  of  information  from  the  kingdom  of  Saudi  Arabia  so  that  it  has  not  received  legal certainty  for  the  departure  of  Hajj  pilgrims,  the  departure  of  the  Hajj  pilgrimage  is  currently  still  being delayed  and  according  to  the  existing  quota  from  Saudi  Arabia  and  the  quota  provided  is  limited. Fundamental considerations include protecting citizens from health and safety safety, this is stipulated by the  KMA  policy  regulation  Number  660  of  2021.  The  purpose  of  this  research  is  to  provide  an  in-depth description of the organizational communication process and the communication function in handling the uncertainty  of  hajj  departures.  during  the  Covid-19  pandemic  at  the  Regional  Office  of  the  Ministry  of Religion of  West  Java  Province.  This  study uses  a descriptive  method  using  a qualitative  approach.  Data
collection  techniques  obtained  through  interview  data,  observation  data,  documentation  data,  and literature study data. The results of this study indicate that approaches to organizational communication in the integrative process system have been running well from the system level analysis dimensions, analysis levels  and  structural  dimensions,  so  that  communication  in  handling  the  uncertainty  of  Hajj  departure during the pandemic gets good results.
Keywords: Organizational Communication, Hajj, Uncertainty, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Ibadah  haji  yaitu  merupakan  suatu  ibadah  yang  menjadi  kewajiban  umat  Islam  untuk melaksanakan  ibadah  haji  ke  baitullah  ketika  telah  memenuhi  syarat  mampu  dalam  segi  fisik, materi dan keamanannya. Saat ini calon jamaah haji sedang terancam Covid-19 sehingga  menjadi sorotan di seluruh negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi, sehingga dapat berpengaruh kepada proses pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ini mengancam beberapa hal yaitu  dari  segi  kesehatan,  segi  keamanan  dan  segi  keselamatan  jamaah  haji  di  Indonesia.  Maka dari  itu,  pemerintah  berupaya  untuk  melakukan  penanganan  ini  dari  segala  aspek  salah  satunya keagamaan (Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang  Wabah  Penyakit  Menular).  Dalam  agama  Islam,  menjaga  agama,  jiwa,  akal,  nasab  dan harta ialah lima maqashid syari’ah yang mesti dijadikan acuan dalam suatu pertimbangan untuk menetapkan  hukum  kebijakan  pemerintah  supaya  terwujudnya  kemaslahatan  bagi  masyarakat. 1 Pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  ibadah  haji  sesuai  dengan  peraturan Undang-Undang  Dasar  1945.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Nomor  13  Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu mengatur serta mengelola pelaksanaan ibadah haji dari mulai pembinaan, pelayanan serta perlindungan. Oleh karena itu, pada penyelenggaraan ibadah haji ini harus berdasarkan keadilan, professional serta akuntabilitas. 2
Melaksanakan  Ibadah  haji  yaitu  adalah  salah  satu  bentuk  rukun  Islam  yang  kelima. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Q.S  Al-Imran  Ayat  97  yang  artinya:  “  Mengerjakan  ibadah  haji merupakan salah satu kewajiban manusia kepada Allah SWT yaitu bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah”. Kata “mampu” di dalam ayat tersebut mengandung arti seseorang  yang  tengah  melaksanakan  ibadah  haji  harus  mempunyai  keilmuan  yang  cukup, ekonomi  yang  cukup,  fisik  dan  psikis  yang  kuat  serta  sehat  dan  keamanan  terjaga.  Maksudnya dalam melaksanakan ibadah haji harus punya bekal atau ilmu, karena sebaik-baiknya bekal yaitu takwa, dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang mempunyai akal yang suci, murni serta
1 Peraturan Menteri dkk., “No Title,” 2021.
2 Jhoanne  Fredricka dan  Muhammad  Fikri  Ihsan,  “Analisis  Sistem  Keberangkatan  Calon  Jamaah Haji Menggunakan Metode Weighted Product” 16, no. 2 (2020): 108–14.
cerah (QS. AL-Baqarah/02:197). 3 Pelaksanaan Ibadah haji sering dilaksanakan pada tanggal 8, 9, 10  sampai  11  Zulhijah  dalam  kurun  waktu  yang  sudah  ditetapkan  oleh  syara’  dan  berlangsung sekali  dalam  setahun.  Keinginan  umat  islam  untuk  pergi  berangkat  ke  tanah  suci  dan melaksanakan  ibadah  haji  sangat  tinggi,  namun  kuota  haji  yang  disediakan  oleh  Kerajaan  Arab Saudi  dibatasi.  Akibat  adanya  pandemi,  para  calon  jamaah  haji  masih  menunggu  ketidakpastian keberangkatan ibadah haji dari informasi Kerajaan Arab Saudi. Melihat situasi kondisi demikian, akhirnya  menimbulkan  dampak  proses  kepanjangan  bagi  para  calon  jamaah  yang  daftar  untuk melaksanakan ibadah haji. 4
Dalam  penetapan  kebijakan  ibadah  haji,  pemerintah  menetapkan  pembatalan keberangkatan  jamaah  haji  selama  dua  tahun  berturut-turut.  Menteri  Agama  pada  tahun  2020 yakni Fachrul Razi resmi membatalkan pemberangkatan ibadah haji akibat kasus Covid-19 yang menjadi  sorotan  sampai  saat  ini.  Hal  tersebut  diputuskan  oleh  Kementerian  Agama  Nomor  494 pada  Tahun  2020  tentang  pembatalan  pemberangkatan  ibadah  haji.  Ada  tiga  kategori  menurut pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji yakni keberangkatan berdasarkan kuota yang ada, berdasarkan pembatasan kuota yang berangkat dan pembatalan keberangkatan ibadah haji.  Begitu pun pada tahun 2021 pemberangkatan ibadah haji juga dibatalkan. Hal tersebut disampaikan oleh Yaqut  Cholil  Qoumas  yang  menjadi  Menteri  Agama  Nomor  660  Tahun  2021  beliau mengungkapkan bahwa pemerintah pada tahun ini kembali tidak memberangkatkan jamaah haji. Pembatalan ini tidak hanya karena adanya kasus pandemi Covid-19 saja, akan tetapi  pemerintah belum  mendapatkan  kuota  dari  Arab  Saudi. 5 Pada  akhirnya  berdampak  pada  beberapa  bidang yakni  bidang  pelayanan,  bidang  pembinaan  dan  bidang  perlindungan  pada  penyelenggaraan ibadah haji. Maka perlu ditetapkannya kebijakan baru oleh pemerintah dan kesepakatan bersama sehingga dapat memberikan tindakan kepastian hukum untuk calon jamaah haji dan para petugas haji  supaya  dapat  menjadikan  pedoman  atau  panduan  kepada  pihak  terkait  sampai  nanti  pada penyelenggaraan  ibadah  haji  di  tahun  2022.  Pemberangkatan  ibadah  haji  saat  ini  masih  dalam penundaaan  dan  sesuai  kuota  yang  ada  dari  Arab  Saudi  dan  kuota  yang  disediakannya  terbatas. Dari  data  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat  menyatakan  bahwa  daftar tunggu  calon  jamaah  haji  mengalami  proses  antrian  yang  panjang.  Adapun  data  daftar  tunggu
3 Ibadah Haji Bpih, “خلاصة لابحث ) BPIH ( إىل دراسة وحتليل  املقاصد لاشيرعة في تكلايف تنظيم نماسك احلج إذا تم تطبيق لاقيم في نإدونيسيا . لانموذج املستخدم في هذه لاورقة هو روحاين نقدي نم وجهة نظر مقياد لاشيرعة . هتدف هذه لاورقة
BPIH يق املقاصد لاشيرعة على لانحو الأمثل ، خاصة في ” 01
, no. 01 (2021).
4 Zainur Ridho, “Pengelolaan Keungan Dana Haji di Masa Pandemi Covid-19,” Haramain 01, no. 01 (2021): 1–27.
5 Mahel Armansyah dkk., “Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun” 1, no. 1 (2021): 2019–22.
pemberangkatan  ibadah  haji  pada  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  yaitu  sebagai  berikut  tabel  di bawah ini :
Tabel 1.1 Daftar Tunggu Tahun 2020/2021 No Kota/Kab Pembatalan Waiting List Kuota 1 Kota Bandung 766 50,751 2,427 2 Kota Bogor 300 19,168 969 3 Kota Sukabumi 119 4,568 253 4 Kota Cirebon 116 7,009 326 5 Kota Bekasi 719 60,121 2,739 6 Kota Depok 498 40,964 1,683 7 Kota Tasikmalaya 211 14,261 644 8 Kota Cimahi 160 12,165 548 9 Kab. Bogor 1,048 73,659 3,421 10 Kab. Sukabumi 550 25,202 1,601 11 Kab. Cianjur 491 21,458 1,361 12 Kab. Bekasi 763 57,433 2,174 13 Kab. Cirebon 762 50,790 2,375 14 Kab. Kuningan 210 17,265 981 15 Kab. Indramayu 762 35,914 1,773 16 Kab. Majalengka 294 21,830 1,150 17 Kab. Sumedang 160 13,809 860 18 Kab. Garut 560 31,494 1,882 19 Kab. Tasikmalaya 449 24,076 1,459 20 Kab. Ciamis 233 19,530 1,093 21 Kab. Karawang 661 42,262 2,142 22 Kab. Subang 422 20,149 1,175 23 Kab. Purwakarta 222 15,334 747 24 Kab. Bandung 827 49,039 2,539 25 Kota Banjar 33 2,896 175 26 Kab. Bandung Barat 260 20,404 1,112 27 Kab. Pangandaran 89 7,003 379 Total 11,751 758,967 37,988
Sumber : Kanwil Kemenag Prov. Jabar tahun 2020/2021
Tabel  tersebut  merupakan  daftar  tunggu  para  jamaah  haji  yang  belum  mendapatkan kepastian  untuk berangkat haji. Dari data yang penulis temukan, Untuk kategori yang mengalami proses antrian yang panjang yaitu Kabupaten Bogor dengan jumlah pembatalan 1,048, waiting list 73,569  dan  kuota  haji  sebanyak  3,421.  Di  ikuti  oleh  kabupaten  Bandung  dengan  jumlah pembatalan  827,  waiting  list  49,039  dan  kuota  haji  sebanyak  2,539.  Sedangkan  kategori  yang sedikit yaitu Kabupaten Pangandaran dengan jumlah pembatalan 89, waiting list 7.003 dan kuota haji 379.  Di ikuti oleh Kota Banjar dengan jumlah pembatalan 33, waiting list 2,896 dan kuota haji  175.  Dari  daftar  tunggu  pemberangkatan  ibadah    haji  selama  itu  disebabkan  oleh  adanya
pandemi  yang  masih  belum  berakhir.  Sehingga  hal  itu  dapat  berpengaruh  terhadap  pembatalan keberangkatan ibadah haji di Indonesia, karena dapat mengancam kesehatan calon jamaah.
Melihat identifikasi permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas hal ini karena perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  untuk  memastikan  jamaah  haji  tahun  ini  bisa  berangkat ditahun  depan.  Kemudian  pentingnya  komunikasi  organisasi  dalam  penanganan  ketidakpastian pemberangkatan  ibadah  haji  saat  masa  pandemi  karena  komunikasi  sebagai  pengurai ketidakpastian melalui suatu informasi. Oleh karena itu, peneliti ingin lebih mendalam mengenai bagaimana  proses  komunikasi  organisasi  dan  fungsi  komunikasi  dalam  penanganan ketidakpastian  keberangkatan  ibadah  haji  masa  pandemi  Covid-19  pada  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ? Adapun sasaran dari dilakukannya penelitian ini yaitu guna  mendeskripsikan  secara  mendalam  terkait  proses  komunikasi  organisasi  dan  fungsi komunikasi  dalam  penanganan  ketidakpastian  keberangkatan  ibadah  haji  saat  masa  pandemi Covid-19 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
Menurut  penelitian  sebelumnya,  yang  dilakukan  oleh  Badrudin,  Muslimin  dan  Pratama yang  berjudul  “Analisis  Komunikasi  Organisasi  di  Pusat  Informasi  Haji  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan” sebagai penelitian referensi dari penelitian yang penulis  lakukan.  Penulisan  tersebut  memiliki  tujuan  yaitu  untuk  mengetahui  gambaran komunikasi  organisasi  diantaranya  terdapat  proses,  pesan,  jaringan  dan  saling  ketergantungan dalam  keadaan.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  penelitian  kualitatif  untuk menemukan jawaban terhadap fenomena secara sistematis. Adapun peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui 3 metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik  pengumpulan  data.  Hasil  penelitian  1,  menunjukan  bahwa  pada  Kantor  Pusat  Informasi Kementerian Agama ini telah berjalan baik. Komunikasi organisasi ini dapat dilihat dari berbagai cara yakni proses penerjemahan, jaringan, pesan dan keadaan dengan saling ketergantungan antar satu sama lain. 6
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  juga  menggunakan  rujukan  referensi  dari  Laode Muhammad Umar yang berjudul “ Penerapan Komunikasi Antar pribadi Dalam Pelayanan Calon Jamaah  Haji  di  Kementerian  Agama  Kota  Kendari” . Penulisan  tersebut  bertujuan  untuk mengetahui  berbagai  hambatan  oleh  petugas  pelayanan  calon  jamaah  dalam  memfasilitasi pelayanan pada kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sifatnya deskriptif.  Peneliti menggunakan data  observasi, data wawancara  dan  data  dokumentasi  sebagai  metode  pengumpulan  data.  Terhadap  3  tahap  pada
6 Syahir Badrudin, Muslimin, dan Herry Okta Pratama, “Analisis Komunikasi Organisasi di Pusat Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan,” JKPI: Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan 1, no. 2 (2017): 81–101.
teknik  pengolahan  analisis  data  diantaranya  adalah  reduksi  data,  penyajian  serta  penarikan kesimpulan.  Dari  hasil  penelitian  2  ini  menunjukan,  bahwa  penerapan  pada  komunikasi antarpribadi  di  dalam  melakukan  pelayanan  para  calon  jamaah  mengacu  kepada  komunikasi timbal  balik  dan  segi  menyampaikan  pesan  dalam  bentuk  informatif  dan  menggunakan komunikasi secara dialogis. 7
Dalam penelitian ini juga, peneliti merujuk referensi menurut Hasan, Andyna dan Bahri, yang  berjudul  “Strategi  Komunikasi  Persuasif  Petugas  Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh Tamiang  Dalam Memberikan  Informasi  Pembatalan  Ibadah  Haji  2020-2021  Pada  Calon  Jamaah Haji”.  Penulisan  tersebut  bertujuan  untuk  mengetahui  unsur  yang  ada  dalam  ilmu  komunikasi diantaranya  menjadi  komunikator  yang  baik,  inti  pembicaraan  yang  mendukung  motif,  serta media.  Penelitian  ini  menerapkan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini disusun melalui metode penelitian studi kasus guna mendeskripsikan lebih rinci terkait beberapa fenomena  maupun  gejala  yang  terjadi.  Dari  hasil  penelitian  3  menunjukan  bahwa  strategi komunikasi  persuasif  petugas  haji  Kementerian  Agama  RI  Kabupaten  Aceh  Tamiang  saat pelaksanaan  kegiatan  pembatalan  ibadah  haji  yang  disebabkan  oleh  kasus  pandemi  Covid-19 tahun 2020 dan 2021 memakai 2 pola yaitu melalui pola tatap muka secara terbatas dalam periode satu  tahun  yang  hanya  dilakukan  2  kali,  pola  kedua  yaitu  dengan  memanfaatkan  aplikasi Whatsapp  Group .  Komunikasi  persuasif  ini  berpengaruh  pada  peningkatan  kepercayaan  calon jamaah  haji  serta  para  jamaah  tidak  menarik  kembali  dana  ibadah  haji  di  Kabupaten  Aceh Tamiang. 8 Selanjutnya yang membedakan antara penelitian terdahulu, penulis dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi organisasi menurut teori Richard Farace.  Kekhasan atau novelty dari  penelitian  ini  yaitu  menjadi  suatu  temuan  baru  dari  isu  fundamental  yang  terjadi  saat  ini dimana  ibadah  haji  dibatalkan,  ibadah  haji  ditunda,  kuota  haji  terbatas  bahkan  belum  ada kepastian  pemberangkatan  ibadah  haji  karena  adanya    kasus  Covid-19  menjadi  suatu  informasi terbaru dimana peneliti ialah orang pertama untuk melakukan penelitian ini.
Berbicara  mengenai  pengertian  komunikasi  organisasi  Secara  etimologis  komunikasi menurut  Hardjana  yang  dikutip  dalam  bukunya 9 mendefinisikan  komunikasi  dari  bahasa  latin artinya cum atau units maksudnya  adalah  sebuah  kata  bilangan  yang  artinya  satu,  sehingga membentuk  kata  benda  menjadi communion, maknanya  hubungan  atau  gabungan.  Sedangkan
7 Laode  Muhammad  Umar,  “ Penerapan  Komunikasi  Antarpribadi  Dalam  Pelayanan  Calon Jamaah Haji Di Kementerian Agama Kota Kendari Vol. Iv, N, No. 1 (2018): 116–30.
8 Kamaruddin  Hasan,  Cut  Andyna,  dan  Rinjani  Bahri,  “Strategi  Komunikasi  Persuasif  Petugas Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Tamiang  Dalam  Memberikan  Informasi  Pembatalan  Ibadah  Haji 2020-2021 Pada Calon Jamaah Haji” 8, no. 2 (2021): 99–107.
9 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi (CV Pustaka Setia, 2018).
Kholishotul  Amaliyah,  Fadjar  Tri  Sakti,  Khaerul  Umam  :  Komunikasi  Organisasi  Dalam  Penanganan Ketidakpastian  Pemberangkatan  Ibadah  Haji  Masa  Pandemi  Covid-19  Pada  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
organisasi  menurut  Atmosudirjo 10 mendefinisikan  bahwa  “Struktur  dalam  tata  pembagian pekerjaan serta struktur dalam tata hubungan pekerjaan baik itu antar kelompok orang-orang yang memegang posisi untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu”. 11 Adapun pendapat Everett Rogers  komunikasi dalam organisasi adalah sistem individu  yang melakukan kerja sama untuk  mencapai  sebuah  tujuan  melalui  struktur  hierarki  dan  pembagian  kerja.  Dalam  mengelola hubungan  harus  stabil,  dapat  menjadikan  organisasi  itu  lebih  efektif  dalam  mewujudkan  target yang  sudah  ditentukan.  Oleh  karenanya,  dalam  setiap  susunan  organisasi  mesti  memantapkan komunikasi  antar  orang-orang  supaya  mudah  untuk  mencapai  tugas-tugas  dalam  administrasi. 12 Dari  pengertian  komunikasi  organisasi  di  atas,  maka  komunikasi  organisasi  merupakan  sebuah sistem  dalam  komunikasi  yang  ada  dalam  suatu  organisasi  tertentu  untuk  mencapai  apa  yang diinginkan.
Selain  itu,  perlu  diperhatikan  dalam  proses  mencapai  tujuan  yang  telah  dirancang  perlu mengetahui proses pembuatan kebijakan untuk menangani ketidakpastian pemberangkatan ibadah haji.  Sebelumnya  pengertian  kebijakan  menurut  Friedrich 13 sisi  gelap  perencanaan,  mengatakan pengertian  kebijakan  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  mengarah  kepada  tujuan  dari  usulan individu,  kelompok  dan  pemerintah  di  dalam  lingkungan.  Ketika  adanya  hambatan,  maka  satu- satunya cara yaitu dengan mencari kesempatan dalam merealisasikan tujuan serta mencapai target yang  diharapkan.  Maksud  dengan  pernyataan  tersebut  bahwa  sebuah  kebijakan  dimuat  dan ditetapkan  berdasarkan  usulan.  Adanya  kebijakan  tersebut  dibuat  untuk  adanya  suatu permasalahan  yang  akan  dihadapi  dengan  kepentingan  individu,  kelompok,  serta  pemerintah  itu sendiri, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan disepakati Bersama. 14 Komunikasi dalam kebijakan publik di era modern saat ini pelayanan kepada masyarakat dituntut harus prima, artinya mudah,  cepat  dan  aman.  Adanya  kepastian  dalam  waktu,  biaya,  hukum  yang  tidak  berbelit-belit sehingga penerapan prinsip pelayanan prima akan erat dengan public policy . 15
Salah satu pendekatan komunikasi organisasi ialah adanya pendekatan dalam sistem yang memfokuskan pada proses integratif. Pendekatan ini merupakan teori integritas dalam komunikasi organisasi.  Teori  integratif  menurut  Richard  farace,  Peter  Monge  dan  Hamish  Russel  dalam bukunya  Khaerul  Umam  perilaku  organisasi,  mengatakan  bahwa  organisasi  ialah  sebuah  sistem
10 Adam  Indrawijaya, perilaku  Organisasi (Bandung:  SINAR  BARU  ALGENSINDO  Bandung Anngota IKAPI no. 025/IBA, 2009).
11 Indrawijaya, 3–4.
12 Miftah  Thoha, Perilaku  Organisasi  Konsep  dasar  dan  Aplikasinya (Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2011), 186.
13 Fajar Trisakti, Sisi Gelap Perencanaan (Bandung: FISIP UNPAS PRESS, 2014). 14 Trisakti, 14.
15 Engkus,  “Komunikasi  Kebijakan  Bantuan  Pangan  Nontunai  Melalui  E  -  Warong Communication  Of  Non  -  Cash  Food  Assistance  Policy  Through  E  -  Warong”  23,  no.  1  (2020):  47–60, https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677.
yang terdiri dari dua orang atau lebih, memiliki dependensi antar input, proses serta output. Dalam hal ini, kelompok akan saling kerja sama untuk menghasilkan suatu informasi dari lingkungannya, karena sumber daya yang penting dalam organisasi yaitu informasi. Hal ini menjadi suatu dasar, maka  Richard  farace  mengatakan  bahwa  informasi  dapat  meminimalisir  ketidakpastian.  Ketika seseorang  dapat  menaksir  pola  apa  yang  akan  terjadi  dari  setiap  fungsi  dan  interaksinya,  maka informasi  akan  mengurangi  ketidakpastian.  Berbicara  hal  ketidakpastian  adalah  suatu  pembeda dari  informasi  yang  tersedia  dengan  informasi  yang  diharapkan.  Guna  meminimalisir ketidakpastian  khususnya  kasus  dalam  penanganan  ketidakpastian  pemberangkatan  ibadah  haji saat  masa  pandemic,  maka  organisasi  perlu  menciptakan  dan  menukarkan  pesan  dari  setiap anggota,  penelitian,  pengembangan  organisasi  serta  menangani  tugas  yang  berbelit-belit  dengan integritas tinggi. 16
Untuk  mengetahui  bagaimana  menangani  ketidakpastian  pemberangkatan  Jamaah  haji masa  pandemi,  maka  penulis  menggunakan  teori  menurut  Richard  farace  dalam  bukunya 17 komunikasi  Organisasi  terletak  pada  dimensi  analisis  yang  terdiri:  1.  Sistem  level,  terdiri  dari  4 sub level yakni individual, dyadic , kelompok dan organisasional di dalam  prinsip hierarki sistem. Individu melakukan komunikasi antara satu sama lain dalam dyadic, beberapa dyadic membentuk sebuah  kelompok.  Karena  organisasi  menjadi  satu  keseluruhan  dari  sebuah  sistem  yang  saling berkesinambung  sehingga  akan  menjelma  jaringan  kerja  makro.  2.  Level  analisis, dalam  setiap level  analisis  kita  akan  mengamati  sehingga  kita  mengetahui  fungsi  komunikasi.  Maka  Farace 1986  mengatakan  ada  3  fungsi,  yakni:  a)  Produksi  diartikan  sebagai  acuan  kepada  pengarahan, pengkoordinasian  untuk  mengontrol  pada    aktivitas  organisasi,  b)  Inovasi  diartikan  dorongan terhadap  suatu  perubahan  dalam  sebuah  gagasan  yang  baru  terhadap  suatu  sistem,  c) Pemeliharaan  dimaknai  guna  memproteksi  nilai-nilai  individu  serta  relasi  antar  pribadi  dalam melindungi  suatu  sistem.  3.  Dimensi  Struktur  diartikan dengan  isi  pesan,  bagaimana  lahirnya suatu aturan ataupun pola dalam menyampaikan pesan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  melangsungkan  penelitian  ini, peneliti  menerapkan  metode  deskriptif  melalui pendekatan  kualitatif  seperti  yang  dikemukakan  oleh. 18 Penelitian  kualitatif  ialah  suatu  metode untuk  mengeksplorasikan  serta  menginterpretasikan  arti  yang  oleh  beberapa  individu  maupun
16 Sitti  Roskina, Komunikasi  Dalam  Organisasi (Gorontalo:  UNG  Press  Gorontalo  Anggota IKAPI, 2020), 29.
17 Umam, Perilaku Organisasi , 253–54.
18 John  W  Creswell, Research  Desain  (pendekatan  metode  kualitatif,  kuantitatif,  dan  campuran) (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2016).
beberapa  kelompok  orang  yang  dinilai  berakar  dari  permasalahan  sosial  atau  masyarakat. 19 Penelitian  deskriptif  kualitatif  ini  diterapkan  dengan  menilai  bahwa  hal  tersebut  sesuai  dengan permasalahan  yang  terjadi  juga  relevan  dengan  sasaran  penelitian  dimana  mendeskripsikan kejadian  yang  terjadi  secara  aktual  dan  mendalam  terhadap  komunikasi  organisasi  dalam pemberangkatan  ibadah  haji  masa  pandemi  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi Jawa  Barat.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  data  wawancara,  data observasi,  data  dokumentasi,  dan  data  studi  literatur.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  data wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  wawancara  secara  terstruktur  terhadap  Kepala  Haji dan  Kepala  Bagian  Sistem  Informasi  Haji  Terpadu  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Jawa.  Tabel  berikut  merupakan  data  informan  yang  ada  dalam  penelitian  yang  penulis lakukan.
Tabel 1.2 Data Informan Penelitian No Nama Lengkap Jabatan 1 Dr. H. Adib, M.Ag Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat 2 H. Amri Yusri, S.H.I., M.IP Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler 3 H. Kiki Basuki Rachmat, S.H, S.Ag. M.I.P Jabatan Fungsional Tertentu Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler
Sumber: Kasi Haji Kanwil Kemenag Prov. Jabar
Selanjutnya data observasi dilakukan dengan mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi  Jawa  Barat.  Adapun  studi  dokumentasi  yaitu  melalui  data  dokumen  atau peraturan perundang-undangan  seperti regulasi  kebijakan mengenai  pembatalan pemberangkatan ibadah  haji  laporan  pendaftaran,  pembatalan,  pelimpahan,  waiting  list,  kuota  dan  masa  tunggu para  calon jamaah  haji  tahun  2020/2021  dan  data  dokumen  pendukung  lainnya.  Sedangkan  data studi literature yaitu dengan melakukan telaah terhadap referensi dari berbagai buku, jurnal, dan berita di media elektronik.
Dalam  melakukan  Teknik  analisis  data,  peneliti  menerapkan  teknik  analisis  yang dikemukakan oleh  metode 20 diantaranya:
1. Mengolah data dan mempersiapkan data yang dianalisis
Peneliti  akan  menyiapkan  transkip  data  wawancara  serta  menyusun  data-data  tersebut  ke  dalam jenis yang berbeda berdasarkan sumber informasi yang ada.
2. Mengkaji keseluruhan data
Peneliti akan membuat catatan khusus atau gagasan umum yang akan didapat dari hasil analisis.
3. Menganalisis secara detail dengan memulai coding semua data
19 Creswell, 4.
20 Creswell, Research Desain (pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran) .
Peneliti akan mengolah materi-materi atau informasi untuk dijadikan sebuah tulisan.
4. Melakukan proses coding guna menggasmbarkan setting yang dianalisis
Peneliti akan membuat kode guna mendeskripsikan semua informasi kemudian akan dianalisis.
5. Menunjukan deskripsi maupun tema yang akan dituangkan kembali dalam bentuk laporan narasi atau kualitatif
Peneliti akan menjelaskan deskripsi tentang  kronologis peristiwa dan tema akan disajikan dalam bentuk laporan.
6. Mengolah atau menginterpretasikan data
Peneliti  akan  mengungkap  nilai  dari  suatu  gagasan  perbandingan  antar  hasil  penelitian  dengan informasi yang berasal dari teori maupun literatur.
Kemudian  peneliti  melakukan  uji  validitas  data  dengan  menggunakan  triangulasi  data. Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat  dengan subjek penelitian adalah satuan kerja di Bidang Haji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi organisasi dalam penanganan ketidakpastian pemberangkatan ibadah haji saat masa pandemi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Richard farace  mengenai  pendekatan  dalam  komunikasi  organisasi  melalui  pendekatan  sistem  yang menekankan  kepada  proses  integratif  dimana  terletak  pada  dimensi  analisis  yang  terdiri  dari sistem level,  level analisis dan dimensi struktur . Berikut hasil analisis dari penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa aspek pengurai ketidakpastian:
1) Sistem Level
Berdasarkan sistem level, terdiri dari empat sub yaitu individual, dyadic , kelompok, dan organisasional  dalam  suatu  prinsip  hierarki  sistem  sehingga  membentuk  suatu  jaringan  kerja makro  (Richard  Farace,  1986)  dalam  bukunya  khaerul  umam  (2018).  Sedangkan  menurut  teori Dennis McQuail dalam buku Mass Communication Theory , secara umum level komunikasi versi McQuail  terdiri  dari  6  tingkatan  atau  level,  yaitu  intrapersonal,  interpersonal,  kelompok,  antar kelompok atau asosiasi, organisasi, masyarakat secara luas. 21 Begitupun yang dikemukakan oleh Anurag Bhai Patidar dalam bukunya, Communication and Nursing Education ( Pearson Education India ,  2012)  terdapat  5  level  komunikasi,  yaitu intrapersonal, interpersonal, transpersonal,  small group dan publik. 22
21 McQuail Dennis dan B. Stanley, Mass Communication Theory (Jakarta: Erlangga, 1987).
22 Anurag Bhai Patidar, Communication and Nursing Education (Pearson Education India, 2013).
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen  Haji  Reguler,  sebagian  besar  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  menghadapi  ketidakpastian  pemberangkatan ibadah  haji  saat  masa  pandemi  adalah  belum  ada  informasi  terkait  estimasi  pemberangkatan ibadah  haji  dari  Kerajaan  Arab  Saudi  terkait  adanya  kebijakan  penundaan  keberangkatan, sehingga  menjadi  pertimbangan  pembatalan  keberangkatan  ibadah  haji.  Pertimbangan  mendasar diantaranya  untuk  melindungi  warga  Negara  dari  segala  aspek,  baik  dalam  keselamatan, kesehatan, keamanan, situasi pandemi belum  melandai, berkembangnya virus varian baru covid- 19, belum adanya mou dan kepastian kuota.
Sistem  level  komunikasi  organisasi  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  ini dilakukan secara seluruh elemen ikut andil dan bertanggung jawab secara penuh dalam penundaan pemberangkatan  ibadah  haji,  sehingga  membentuk  jaringan  kerja  makro.  Proses  interaksi  yang dilakukan  di  Kementerian  Agama  ini  sampai  level  tingkat  KUA,  dari  mulai  kanwil,  kabupaten, kota, kecamatan. Dalam melakukan penundaan ibadah haji berdasarkan Regulasi kebijakan KMA Nomor 660 Tahun 2021 Kanwil Kementerian Agama mengadakan kegiatan diseminasi penguatan secara  langsung  dalam  penundaan  pembatalan  keberangkatan  Jamaah  haji  tahun  2021,  karena informasi  yang  disampaikan  tidak  dalam  bentuk  sosialisasi  penyampaian  di  media  sosial  saja, namun  melakukan  pelaksanaan  secara  langsung  di  berbagai  daerah  provinsi  jawa  barat  dengan mengundang  berbagai  kalangan  stake  holder  agar    masyarakat  mendapatkan  gambaran  secara utuh. Kegiatan desiminasi ini dilakukan selama 52 kali sejawa barat kurang lebih 2 bulan selama masa penundaan keberangkatan Jamaah haji.
Selain  itu,  untuk meminimalisi  pembatalan  dan memaksimalkan pendaftaran  haji  kepala bidang  penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah  menyatakan  sesuai  dengan  regulasi  kebijakan  KMA 660/2021  terkait  pertimbangan  pembatalan  keberangkatan  haji  2021  ada  empat  kategori,    yaitu sebagai  1)  Bentuk  perlindungan  Jamaah  Haji  selama  berada  di  embarkasi  atau  debarkasi, diperjalanan , dan di Arab Saudi. 2) Wabah penyakit 3) Hukum Islam sebagai pertimbangan dasar yang  utama  untuk  menetapkan  hukum  atau  kebijakan  oleh  pemerintah  agar  terwujudnya kemaslahatan  bagi  masyarakat.  4)  Teknis  penyelenggaraan,  pemerintah  Arab  Saudi  sampai dengan  tanggal  03  Juni  2021  belum  memberikan  akses  layanan  pelaksanaan  ibadah  haji  tahun 1442  H/2021  M.  Sementara  pemerintah  Indonesia  memerlukan  waktu  yang  cukup  guna melaksanakan  persiapan  serta    penyelenggaraan  pembinaaan,  pelayanan  ataupun  perlindungan bagi Jamaah haji secara aman, nyaman, tertib, serta sesuai dengan ketentuan syariat.
Apabila  keputusan  berangkat  Jamaah  haji,  maka  tidak  ada  jaminan  Jamaah  tidak  akan terinfeksi  penyebaran  virus,  prosesi  ibadah  terbatas  serta  diatur  dengan  peraturan  yang  ketat, pelaksanaan  ziarah  terbatas  termasuk  pelaksanaan  Arbain,  masa  karantina  yang  tidak  sebentar,
serta  biaya  perjalanan  yang  menjadi  semakin  tinggi  dikarenakan  beban  protokol  kesehatan. Sebaliknya  bila  keputusan  tidak  berangkat  akan  menimbulkan  pro  dan  kontra,  ruang  medsos dipenuhi  berita  hoax,  antrian  semakin  panjang,  usia  Jamaah  semakin  tua,  dibutuhkan  sosialisasi yang masif. Adapun dampak dari Keputusan Menteri Agama 660/ 2021 terhadap pendaftaran haji dan pembatalan haji terlihat periode Januari – Juli. Berikut dibawah ini:
Tabel 1.3 Pendaftaran Haji Periode Januari-Juli 2019 2020 2021 59.584 37.118 22.957 38 % Turun 62 % Turun Tabel 1.4 Pembatalan Haji Periode Januari-Juli 2019 2020 2021 3.642 4.091 5.753 29 % Naik 37 % Naik
Sumber : Kanwil Kemenag Prov. Jabar 2020/2021 Dari tabel di atas, pendaftaran haji pada periode Januari-juli tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 turun 38 % sedangkan tahun 2021 turun 62 %. Adapun pembatalan haji pada tahun 2020 naik 29 % sedangkan tahun 2021 37 %. Selama masa pandemi covid-19 pendaftaran dan pembatalan haji mengalami perubahan yang cukup drastis.
Berdasarkan  hasil uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam setiap level organisasi  baik  itu  individual, dyadic ,  kelompok  dan  organisasional  berfungsi  dan  distrukturkan menjadi  satu  elemen  sehingga  adanya  kerja  sama  dalam  melakukan  kegiatan  diseminasi  untuk menginformasikan  penundaan  kebijakan  keberangkatan  Jamaah  haji  ke  setiap  daerah  sekaligus memberikan  arahan  kepada  seluruh  kalangan  masyarakat,  supaya  masyarakat  cerdas  dalam menyikapi  permasalahan  ini.  Karena  untuk  pengurai  ketidakpastian  keberangkatan  ibadah  haji maka  di  butuhkannya  informasi  dan  komunikasi  harus  terjalin  dengan  sebaik  mungkin  melalui interaksi  harian  antar  anggota  organisasi,  individu-individu  dalam  berbagai  kelompok  saat bekerja,  melakukan  kontak  fisik,  serta  menjalin  komunikasi  secara  bersama-sama  untuk memusatkan perhatian kepada masalah tersebut. Sebuah sistem yang terlaksana dengan baik maka akan memberikan umpan balik yang positif.

## 2) Level Analisis
Dalam  setiap  level  analisis  terdapat  fungsi  komunikasi,  ini  adalah  dimensi        analisis kedua menurut Richard Farace.  Level analisis dalam hubungan internasional memiliki kaitannya dengan  sistem  bahwa  satu  set  unit  yang  berinteraksi  dalam  sebuah  struktur  (Buzan,  1995:202). Fungsi  komunikasi  menurut  Farace  menekankan  3  fungsi  yaitu  :  Produksi,  Inovasi  dan pemeliharaan. Fungsi  dari adanya komunikasi ini memungkinkan manusia untuk menyampaikan
informasi.  Hasil  wawancara  menunjukan  bahwa  setiap  informasi  yang  dikeluarkan  oleh  kanwil Kementerian  Agama  provinsi  jawa  barat  sudah menyiapkan melalui  aplikasi  web  Kemenag.com dan aplikasi haji pintar artinya Jamaah secara mandiri bisa mengetahui estimasi pemberangkatan dan informasi yang berkaitan dengan penundaan keberangkatan Jamaah haji.
Dalam fungsi komunikasi produksi,  Komunikasi organisasi Kanwil Kementerian Agama bersifat  vertikal,  artinya  dalam  setiap  mengambil  keputusan  kebijakan  langsung  dari  pusat kemudian  ke  lembaga  lainnya.  Ada  3  kementerian  atau  lembaga  pemerintah  dalam  menangani penundaan  keberangkatan  Jamaah  haji  yaitu:  1)  TNI  satu  komando  2)  Polri  dari  Kapolri  3) Kementerian  Agama.  Dalam  menangani  permasalahan  ini,  semua  unsur  dilibatkan  tidak memutuskan  sepihak  dari  mulai  DPR,  Menteri,  Ormas,    MUI,  Menteri  kesehatan  dan  lain sebagainya.  Ada  pendekatan  persuasive  politis  kebijakan  bersama  masyarakat  akan  legowo. Sehingga  ada  kesadaran  Jamaah  permakluman  masyarakat  karena  yang  dijaga  keselamatan  dan perlindungan.  Hal  ini  mengacu  kepada  pengarahan,  koordinasi  kontrol  terhadap  aktivitas organisasi.  Pembatalan  dalam  keberangkatan  Jamaah  haji  pada  tahun  1442  H/2021  M  banyak yang mesti dipertimbangkan yaitu sebagai berikut dibawah ini:

## Gambar 1.1

## Pertimbangan Jamaah Haji
Gambar tersebut menunjukan pertimbangan dalam penundaan keberangkatan ibadah haji,
hal  ini  mengacu  kepada  Inovasi  diartikan  yang  membangkitkan  dan  mendorong  suatu perubahan  dalam  sebuah  gagasan  baru  terhadap  sistem.  Karena  fungsi  inovasi  kebijakan  untuk menangani  ketidakpastian  dalam  pemberangkatan  ibadah  haji  saat  masa  pandemi.  Dari  hasil wawancara, inovasi untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji memungkinkan untuk melakukan survei ke arab Saudi melalui perjalanan umrah dengan melihat kondisi yang reel nya seperti apa, baik itu tingkat keamanan, kesehatan secara konkrit. Akan tetapi ada pembatasan informasi yang
Keberangkatan Jamaah Haji
Istitho’ah
1.Ekonomi 2. Fisik 3. Jaminan 1.kesehatan 2.keselamatan 3. keamanan
Pembatalan
Pandemi Terganggu Hifz An-Nafs Tanggung Jawab Pemerintah
di  dapat  ketika  melakukan  koordinasi  dengan  kedutaan  Arab  Saudi  sehingga  informasi  yang  di dapat tidak secara detail dari kebijakan Arab Saudi.
Kemudian, adanya fungsi komunikasi pemeliharaan, pemeliharaan dapat diartikan sebagai pelindung  dari  esensi  individual  serta  relasi  antarpribadi  yang  sangat  diperlukan  dalam mempertahankan suatu sistem. Dari hasil  wawancara, pada kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa  Barat  ini  melakukan  2    kegiatan  kemitraan  yang  dikemas  yaitu  diseminasi  dan    jamarah (jagong masalah umrah dan haji). Dua kegiatan ini yang secara massif dilakukan oleh stakeholder daerah  yang  mengutamakan  informasi  agar  dapat    dipertanggung  jawabkan  karena  narasumber kegiatan  ini dari  DPR  dan Kemenag  Pusat.  Oleh  karena  itu, kegiatan ini  bukan hanya di daerah jawa  barat  namun,  diseluruh  provinsi  dengan  sistem  zonasi  atau  sistem  marger  terhadap penundaan keberangkatan Jamaah haji. Maka penundaan yang berangsur selama 2 tahun ini sudah dalam analisa mana yang menjadi madharat dan  mana yang manfaat, karena sudah dimitigasi.
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fungsi komunikasi organisasi  yang  mengacu  ke  dalam  produksi,  inovasi  dan  pemeliharaan  dalam  ketidakpastian penundaan keberangkatan Jamaah haji pada kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ini sudah mampu untuk mengurai ketidakpastian pemberangkatan ibadah haji. Hal yang mesti dijaga yaitu  mempertahankan  sistem  karena  salah  satu  sumber  daya  penting  dalam  organisasi  adalah informasi.

## 3) Dimensi Struktur
Dimensi  struktur  merupakan  dimensi  yang  mendeskripsikan  karakteristik  internal  dari suatu organisasi serta melahirkan sebuah landasan dalam menilai serta membandingkan organisasi (Richard  Farace).  Jika  fungsi  dimensi  struktur  berkenaan  dengan  isi  pesan,  lahirnya  pola-pola maupun  aturan  dalam  menyampaikan  pesan.  Maka  dari  hasil  penelitian,  dimensi  struktur komunikasi  organisasi  dalam  penundaan  ketidakpastian  keberangkatan  Jamaah  haji  ini menggunakan sistem kolektif kolegial, artinya semua dilibatkan dan diberdayakan menjadi sebuah Team.  Bukan sistem pararel akan tetapi sistem running yaitu memposisikan yang punya kapasitas buat komunikasi dalam suatu organisasi.
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  PMA  Nomor  9  tahun  2019  pasal  26  tentang bidang penyelenggaraan Haji dan Umroh menyelenggarakan fungsi:
a) Menyiapkan  bahan  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis  bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
b) Pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah
c) Bimbingan teknis dan supervise di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi  haji  regular,  bina  haji  regular,  advokasi  haji,  bina  penyelenggara  umrah  dan  haji khusus, administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah;
d) Koordinasi pelayanan antar haji dan
e) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
Adapun susunan organisasi dalam Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:
a) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Regular
b) Seksi Bina Haji Regular dan Advokasi Haji
c) Seksi Bina Penyelenggaran Umrah dan Haji Khusus
d) Seksi Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Regular
e) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah dan
f) Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam  melakukan  penanganan  ketidakpastian  pemberangkatan  ibadah  haji  saat  masa pandemi ini pada kanwil Kementerian Agama Jabar tidak melihat dari latar belakang tugas fungsi dalam  setiap  bidang  karena  semua  orang  mampu,  akan  tetapi    ada  yang  cepat  tangkap  dalam komunikasi,  dan  ada  pula  dilakukan  melalui  proses  terlebih  dahulu    dalam  menjalankan komunikasi organisasi. Adapun untuk melakukan aturan pesan dalam komunikasi organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ini memakai gadjet sehingga informasi dapat dilihat dari web kemenag.id dan aplikasi haji pintar agar informasi yang aktual bisa diakses oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam dimensi Struktur  komunikasi  organisasi  untuk  melakukan  penanganan  ketidakpastian  ini  sudah  cukup baik,  namun  perlu  diperhatikan  dimensi  struktur  organisasi  tidak  selamanya  tetap  atau  bisa dibilang  sifatnya  dinamis,  dapat  berubah  baik  itu  semakin  besar  atau  sebaliknya.  Hal  tersebut salah satunya difaktori oleh semakin besar atau semakin berkembangnya dalam suatu organisasi maupun  semakin  kecilnya  organisasi  tersebut,  dimana  perlu  dituntut  diadakannya  restrukturasi atau  penggarapan  kembali  struktur  organisasi  yang  baik  disertai  dengan  perombakan  beberapa bagian maupun secara keseluruhan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  penulis  lakukan  dalam  setiap  dimensi  komunikasi organisasi dalam penanganan ketidakpastian pemberangkatan ibadah haji masa pandemi Covid-19 pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat,  penulis  dapat  menarik kesimpulan  bahwa  menangani  ketidakpastian  keberangkatan  Jamaah  haji  belum  mendapat  hasil yang baik, karena belum mendapat informasi secara detail dari kebijakan Arab Saudi. Hal tersebut dikarenakan  belum  adanya  pendekatan  sistem  yang  menekankan  pada  proses  integratif.  Dalam setiap  dimensi  komunikasi  organisasi  Pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa Barat sudah cukup baik, terletak dalam dimensi analisis sistem level, level analisis, dan struktur
dimensi.  Sistem  level  komunikasi  organisasi  pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  ini dilakukan secara seluruh elemen ikut andil dan bertanggung jawab secara penuh dalam penundaan pemberangkatan  ibadah  haji,  sehingga  membentuk  jaringan  kerja  makro  dengan  melakukan kegiatan diseminasi untuk menginformasikan penundaan kebijakan keberangkatan Jamaah haji ke setiap  daerah  sekaligus  memberikan  arahan  kepada  seluruh  kalangan  masyarakat,  supaya masyarakat  cerdas  dalam  menyikapi  permasalahan.  Adapun  dimensi  level  analisis  komunikasi organisasi pada Kanwil Kementerian Agama ini sudah berjalan dengan baik dengan menjalankan 3  fungsi,  yaitu  Produksi,  Inovasi,  dan  pemeliharaan  sehingga  hal  tersebut  mesti  dijaga  yaitu dengan mempertahankan  sistem  karena  salah  satu sumber  daya  penting dalam organisasi adalah informasi. Dari 3 fungsi komunikasi organisasi, fungsi inovasi dari kerajaan Arab Saudi ini belum berjalan,  sehingga  belum  mengurai  ketidakpastian  keberangkatan  haji.  Lebih  lanjut  dimensi struktur  komunikasi  organisasi  pada  Kanwil  Kementerian  Agama  dalam  penundaan ketidakpastian  keberangkatan  Jamaah  haji  menggunakan  sistem  kolektif  kolegial,  artinya  semua dilibatkan dan diberdayakan menjadi Team.

## DAFTAR PUSTAKA
Armansyah,  Mahel,  Mellyana  Putri,  Nurikas  Yumaini,  Dan  Yuli  Astuti.  “Persepsi  Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun” 1, No. 1 (2021): 2019–22.
Badrudin, Syahir, Muslimin, Dan Herry Okta Pratama. “Analisis Komunikasi Organisasi Di Pusat Informasi  Haji  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Sumatera  Selatan.” Jkpi: Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan 1, No. 2 (2017): 81–101.
Bpih, Ibadah Haji. “ خلاصة لابحث ) Bpih ( . هتدف هذه لاورقة إىل دراسة وحتليل املقاصد لاشيرعة في تكلايف تنظيم نماسك احلج إذا تم تطبيق لاقيم في نإدونيسيا . لانموذج املستخدم في هذه لاورقة هو روحاين نقدي نم وجهة نظر مقياد لاشيرعة Bpih يف خاصة يق املقاصد لاشيرعة على لانحو الأمثل ، ”
01
, No. 01 (2021).
Creswell, John W. Research Desain (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Dennis, Mcquail, Dan B. Stanley. Mass Communication Theory . Jakarta: Erlangga, 1987. Engkus. “Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai Melalui E - Warong Communication Of  Non  -  Cash  Food  Assistance  Policy  Through  E  - Warong”  23,  No.  1 (2020):  47–60. Https://Doi.Org/10.20422/Jpk.V23i1.677.
Fredricka, Jhoanne, Dan Muhammad Fikri Ihsan. “Analisis Sistem Keberangkatan Calon Jamaah Haji Menggunakan Metode Weighted Product” 16, No. 2 (2020): 108–14.
Hasan,  Kamaruddin,  Cut  Andyna,  Dan  Rinjani  Bahri.  “Strategi  Komunikasi  Persuasif  Petugas Kementerian  Agama  Kabupaten  Aceh  Tamiang  Dalam  Memberikan  Informasi Pembatalan Ibadah Haji 2020-2021 Pada Calon Jamaah Haji” 8, No. 2 (2021): 99–107.
Indrawijaya,  Adam. Perilaku  Organisasi .  Bandung:  Sinar  Baru  Algensindo  Bandung  Anngota Ikapi No. 025/Iba, 2009.
Patidar, Anurag Bhai. Communication And Nursing Education . Pearson Education India, 2013. Ridho, Zainur. “Pengelolaan Keungan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19.” Haramain 01, No. 01 (2021): 1–27.
Roskina,  Sitti. Komunikasi  Dalam  Organisasi .  Gorontalo:  Ung  Press  Gorontalo  Anggota  Ikapi, 2020.
Thoha,  Miftah. Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  Dan  Aplikasinya .  Jakarta:  Pt  Rajagrafindo Persada, 2011.
Trisakti, Fajar. Sisi Gelap Perencanaan . Bandung: Fisip Unpas Press, 2014. Umam, Khaerul. Perilaku Organisasi . Cv Pustaka Setia, 2018. Umar,  Laode  Muhammad.  “No  Title.” Penerapan  Komunikasi  Antarpribadi  Dalam  Pelayanan Calon Jamaah Haji Di Kementerian Agama Kota Kendari Vol. Iv, N, No. 1 (2018): 116– 30.
Keputusan Menteri Agama (Kma) Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Pemberangkatan Ibadah Haji
Keputusan  Menteri  Agama  (Kma)    Nomor  660  Tahun  2021  Tentang  Pertimbangan  Pembatalan Keberangkatan Haji 2021