## Wajah Hukum
Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja
Diaz Angger Novarizhendy Putra, Dyah Listyarini, Wenny Megawati Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Coresspondence: diazangger31@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id, wennymegawati@edu.unisbank.ac.id
Abstrak. Dalam dunia  bisnis, peran reklame  sangat penting untuk kesuksesan perusahaan dalam  memasarkan barang dan jasa. Papan reklame, baliho, dan spanduk iklan di jalan raya menjadi umum karena merupakan alat efektif  untuk  memperkenalkan  produk  atau  jasa  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  fokus  pada  penegakan  reklame  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  Kabupaten  Kendal. Pendekatan ini memungkinkan hubungan langsung antara peneliti dan responden. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan  hukum  terkait  penyelenggaraan  reklame  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015 sudah  dilaksanakan.  Metode  penegakan  hukum  preventif  digunakan,  seperti  teguran  lisan  kepada  masyarakat yang melanggar aturan dengan memasang reklame di tempat yang tidak diizinkan. Meskipun penegakan hukum sudah  dilakukan  dengan  baik,  masih  ada  masalah  dengan  beberapa  masyarakat  yang  tidak  sepenuhnya mematuhi  peraturan.  Beberapa  reklame  yang  dilarang  oleh  pemerintah  tetap  dipasang,  menunjukkan  bahwa penerapan  peraturan  tersebut  kurang  optimal.  Dalam  hal  ini,  reklame  yang  tidak  memenuhi  syarat  dapat dibongkar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Reklame
Abstract.  In  the  business  world,  advertising  plays  a  crucial  role  in  the  success  of  a  company's  marketing  of goods  and  services.  Billboards,  banners,  and  advertising  banners  on  the  streets  have  become  common  as effective  tools  for  introducing  products  or  services  to  the  public.  This  research  employs  a  qualitative  method with a focus on advertising enforcement by the Regional Police Unit in Kendal Regency. This approach allows for a direct relationship between the researcher and the respondents. The results indicate that the enforcement of  advertising  laws  in  accordance  with  Regional  Regulation  Number  11  of  2015  has  been  implemented. Preventive  law  enforcement  methods  are  utilized,  such  as  verbal  warnings  to  individuals  who  violate regulations  by  placing  advertisements  in  unauthorized  locations.  Despite  effective  law  enforcement,  there  are still  issues  with  some  individuals  not  fully  complying  with  the  regulations.  Some  prohibited  advertisements mandated  by  the  government  remain  in  place,  indicating  suboptimal  implementation  of  these  regulations.  In such  cases,  non-compliant  advertisements  can  be  dismantled  in  accordance  with  the  rules  established  in  the Regional Regulation of Kendal Regency.

## Keywords: Law Enforcement, Regional Regulation, Advertising

## PENDAHULUAN
Sebagai negara berkembang, Indonesia bertekad memastikan kesejahteraan masyarakat melalui upaya  pembangunan  guna  mencapai  tujuan  negara,  sebagaimana  tercantum  dalam  alinea  keempat Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Tujuan  tersebut  mencakup  perlindungan  terhadap  seluruh warga  negara  Indonesia  dan  keturunannya,  peningkatan  kesejahteraan  umum,  serta  peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa 1 . Dalam lingkup pembangunan di Indonesia secara umum, tujuan yang dikejar  bukan  hanya  kemajuan  fisik  atau  kepuasan  individu  semata.  Namun,  diinginkan  agar pembangunan  tersebut  merata  ke  seluruh  penjuru  negeri  dan  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  sebagai  peningkatan  dalam  kualitas  hidup,  sekaligus  sebagai  upaya  mencapai  keadilan sosial dan kondisi ideal bagi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan  dilakukan  secara  sengaja  dan  terencana  untuk  meningkatkan  mutu  hidup  dan memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Pembangunan  didasarkan  pada  perencanaan  yang  cermat, mempertimbangkan  perubahan  dan  perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat,  sehingga  diharapkan
1 A.  Fartini,  Hukum  dan  Fungsi  Negara  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Jurnal Al Ahkam , Vol. 14, No. 1 (2018), hlm. 1-19.
pembangunan  tersebut  akan  memberikan  hasil  yang  efektif  dan  berdampak  positif  bagi  masyarakat Indonesia. 2 Sesuai  dengan  bunyi  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,  pemerintah  daerah mempunyai kekuasaan mengatur daerahnya. Termasuk masalah perizinan. Pasal 1 ayat (6) Nomor  23 Tahun  2014,  yang  mencakup  otonomi  daerah  dalam  sistem  negara  kesatuan,  yang  mengatur  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  sesuai  dengan  isi  Pasal  18  ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  1945,  pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  daerahnya, termasuk  dalam  hal  perizinan.  Pasal  1  ayat  (6)  Nomor  23  Tahun  2014  mencakup  otonomi  daerah dalam sistem negara kesatuan, yang mengatur hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal itu sendiri. 3 Dalam rangka penyampaian pesan antara pengusaha dengan masyarakat setempat, orang-orang yang  berlalu-lalang,  dan  wisatawan  untuk  mempromosikan  produk  dan  layanan  mereka,  reklame digunakan sebagai salah satu media pemasaran dan sering kali ditempatkan di luar ruangan. Pemilihan tempat  pemasangan  iklan  cenderung  dilakukan  di  ruang  terbuka  di  kota  karena  dianggap  sebagai lokasi  strategis  di  mana  pesan  yang  disampaikan  dapat  dengan  mudah  dilihat  oleh  banyak  orang, terutama di persimpangan jalan. Meskipun begitu, dalam penempatan iklan, harus diingat untuk tidak melakukannya  secara  sembarangan.  Pemasangan  reklame  harus  memperhatikan  estetika  lingkungan dan  tidak  boleh  melanggar  norma  agama,  tata  krama,  tata  tertib,  keamanan,  keselamatan,  moralitas, dan kesehatan, serta sesuai dengan perencanaan daerah.
Disebabkan  oleh  ketentuan  Pasal  18  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan bahwa  "Pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  untuk  mengatur  daerahnya  masing-masing,"  serta Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  memberikan  peluang  kepada  daerah  untuk  mengatur  dan mengembangkan  wilayahnya  dengan  prinsip  otonomi,  peraturan  yang  berbeda  berlaku  untuk penyelenggaraan  reklame  di  setiap  kota.  Daerah  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  kebijakan lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kendal  telah  mengesahkan  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  mengenai  Penyelenggaraan Reklame  sebagai  bagian  dari  wewenang  mereka  untuk  mengawasi  operasional  reklame  di  seluruh Kabupaten Kendal.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  11  Tahun  2015  mengenai Penyelenggaraan  Reklame,  reklame  didefinisikan  sebagai  suatu  objek,  perangkat,  tindakan,  atau media yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan barang, jasa, atau  individu,  atau  untuk  menarik  perhatian  umum  terhadap  barang,  jasa,  atau  individu  yang ditempatkan  atau  terlihat,  terbaca,  atau  terdengar  dari  suatu  lokasi  oleh  orang  lain.  Izin  diperlukan oleh setiap perusahaan reklame.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, reklame diartikan sebagai suatu objek, perangkat, tindakan, atau media yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau  mempromosikan barang,  jasa, atau individu,  atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, atau individu yang ditempatkan atau terlihat, terbaca, atau terdengar dari suatu lokasi oleh orang lain. Ijin dibutuhkan oleh setiap perusahaan reklame.
Seiring  dengan  kemajuan  pembangunan  dan  perkembangan  dunia  bisnis  yang  semakin  maju, pendirian  papan  reklame,  baliho,  dan  spanduk  iklan  di  jalan  raya  mengalami  peningkatan. Peningkatan ini terkait dengan keyakinan bahwa iklan merupakan media yang vital dan efisien untuk memperkenalkan,  menawarkan,  dan  mempromosikan  hasil  produksi  atau  barang  kepada  masyarakat umum. Namun, saat ini, terdapat peningkatan jumlah papan reklame, baliho, dan spanduk iklan tanpa memperhatikan  tata  letaknya,  yang  mengakibatkan  gangguan  yang  signifikan  terhadap  kenyamanan. Pertumbuhan  ini,  khususnya  dalam  hal  papan  reklame,  baliho,  dan  spanduk  iklan,  jelas  memerlukan pengawasan dari pemerintah daerah, termasuk pemberian izin. 4
Banyak individu mungkin pernah melihat berbagai iklan yang terpampang di sepanjang jalanan,
2 M.  Rosana,  Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan  Yang  Berwawasan  Lingkungan  Di  Indonesia, Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial , Vol. 1, No. 1 (2018).
3 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Departemen  Pendidikan  Nasional  Edisi  Keempat  (PT.  Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2008), hlm. 992.
4 Cristitaria,  Efektivitas  Pengenaan  Sanksi  Terhadap  Pelanggaran  Izin  Reklame  Di Kabupaten  Sleman (2015), hlm. 2

## Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja
baik itu di jalan utama maupun jalan penghubung antar kota. Tanpa ragu, jenis iklan seperti ini efektif dalam  menarik  perhatian  calon  konsumen.  Akan  tetapi,  banyak  orang  awam  yang  mungkin  tidak menyadari bahwa terdapat peraturan-peraturan yang mengatur pemasangan  iklan di  jalan  yang  harus diperhatikan. Peraturan-peraturan ini mencakup hal-hal seperti lokasi pemasangan, standar yang telah ditetapkan, perizinan, pajak, dan hal terkait lainnya.
Namun pada kenyataannya, pertumbuhan penduduk terus meningkat setiap harinya, dan jumlah bangunan,  rumah,  tiang  listrik,  serta  baliho  besar  di  Kabupaten  Kendal  terus  bertambah.  Pembuatan dan  pemasangan  iklan  yang  memprioritaskan  keamanan  malah  dapat  membahayakan  seseorang. Peningkatan pemasangan baliho di tiang listrik, dinding, permukaan jalan, pohon, dan lokasi lainnya berdampak  pada  hilangnya  keindahan  dan  pemandangan  kota,  dan  terkadang  juga  kenyamanan pengguna jalan 5 .
Terjadinya  kecelakaan  reklame  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  termasuk  faktor  alam  dan kelalaian  manusia.  Contohnya,  insiden  reklame  roboh  di  Bandung  pada  hari  Sabtu,  25  Maret  2023, mengakibatkan  dua  sepeda  motor  dan  satu  mobil  rusak  akibat  hujan  badai  di  Bandung  saat  itu. Kejadian lain di Bandung pada hari Sabtu, 26 Februari 2022, melibatkan dua pengendara motor yang tertimpa reklame yang roboh.
Asas  periklanan  di  setiap  kota  berbeda-beda,  karena  berdasarkan  Pasal  18  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  1945  diatur  bahwa  pemerintah  daerah  berhak  mengurus  daerahnya  masing-masing. Selain itu, dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah mempunyai peluang untuk mengatur dan membangun  daerahnya  berdasarkan  asas  otonomi.  Daerah  mempunyai  kewenangan  untuk mengembangkan kebijakan daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, Pemerintah  Kabupaten  Kendal  dengan  kewenangannya  dalam  mengatur  daerahnya,  asas  otonom penyelenggaraan  periklanan  di  Kabupaten  Kendal  telah  membuat  suatu  kebijakan  yaitu  Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
Pelanggaran  dalam  pemasangan  reklame  sering  terjadi,  seperti  memasang  papan  reklame setelah  masa  izin  habis  atau  tanpa  perpanjangan,  juga  pemasangan  papan  reklame,  baliho,  dan  iklan ilegal tanpa izin resmi. Izin penyelenggaraan reklame diberikan kepada organisasi dan individu untuk mengatur  dan  memasang  periklanan.  Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  11  Tahun 2015  tentang  Penyelenggaraan  Reklame,  Pasal  18  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  setiap  iklan  yang ditayangkan  harus  mendapat  izin  dari  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang bertanggung  jawab  atas  perizinan.  Ada  peraturan  yang  mengharuskan  memperoleh  izin  untuk  setiap kegiatan  periklanan,  termasuk  kewajiban  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Definisi  habitat  oleh  Otto Soemarwoto adalah ruang yang dihuni oleh makhluk hidup beserta unsur benda hidup dan mati. 6
Tindakan  hukum  yang  diambil  oleh  negara  atau  kelompok  tertentu  sebagai  konsekuensi  dari pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat melibatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan.  Sanksi  pidana,  bentuk  hukuman  yang  paling  umum  digunakan  untuk  menanggapi pelanggaran hukum, memiliki status yang setara dengan sanksi tindakan dalam sistem pidana. 7 Sanksi  merujuk  pada  kewajiban,  tindakan,  atau  hukuman  yang  diterapkan  untuk  memaksa seseorang  mematuhi  perjanjian  atau  mengikuti  undang-undang.  Di  luar  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi tindakan melibatkan berbagai tindakan dan bisa  termasuk  perawatan di  rumah  sakit  serta  dikembalikan  kepada  orang  tua  atau  wali  bagi  mereka  yang  tidak  mampu bertanggung jawab atau masih berusia di bawah umur.
Sanksi  pidana  diterapkan  kepada  seseorang  yang  terbukti  melakukan  perbuatan  yang  dilarang oleh  hukum  pidana,  umumnya  melibatkan  bentuk  penderitaan  atau  kesengsaraan.  Pemberlakuan sanksi ini bertujuan agar individu tersebut tidak lagi terlibat dalam tindakan pidana di masa yang akan datang. 8
Sanksi tindakan, yang berakar pada filsafat determinisme, merupakan jenis sanksi yang bersifat antisipatif dan bukan reaktif terhadap pelaku  tindak pidana. Sanksi  ini dapat muncul dalam berbagai
5 R . Rohi , Reklame dan Tata Ruang Kota , Jurnal Inovasi Kebijakan , Vol. 3 , No. 1 (2018), hlm. 58- 77
6 Otto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan , (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm.11
7 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , (Jakarta, 2015), hlm. 193
8 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , (Jakarta, 2015), hlm. 194
bentuk, termasuk sanksi yang dinamis (sistem terbuka), dan bertujuan untuk mengembalikan kondisi tertentu  baik  bagi  pelaku  maupun  korban,  baik  individu  maupun  badan  hukum  publik  maupun perdata. 9
Hukuman  dapat  berupa  denda,  penjara,  atau  bahkan  hukuman  mati,  tergantung  pada pelanggaran  yang  dilakukan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan.  Selain  itu,  hukuman  juga  bisa berwujud  tindakan  lain,  seperti  kewajiban  untuk  melaksanakan  suatu  perbuatan  tertentu  yang diinstruksikan  oleh  hakim  atau  kehilangan  suatu  status  hukum,  yang  kemudian  diikuti  dengan terbentuknya  status  hukum  baru.  Pelaksanaan  hukuman  harus  dilakukan  secara  konsisten  tanpa membedakan  usia,  jenis  kelamin,  atau  status  pegawai;  semua  harus  menerima  hukuman  yang  sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Oleh  karena  itu,  diterbitkannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  11  tahun  2015 Tentang  Penyelenggaraan  Reklame  bertujuan  agar  sesuai  dengan  estetika,  menjaga  ketertiban,  dan melindungi  kepentingan  umum  masyarakat.  Pemasangan  iklan  harus  memenuhi  syarat  agar  dapat menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman.
Seiring  dengan  banyaknya  pengaduan  dari  masyarakat  mengenai  papan  reklame  yang melanggar  aturan  dan  mengganggu  kepentingan  umum,  peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  menjadi sangat vital dalam memperkuat kepentingan masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga  pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau  kota  yang  bertujuan  untuk  menjaga  ketertiban  umum  dan  menegakkan  peraturan.  Struktur organisasi dan  tata kerja  Satuan Polisi Pamong Praja diatur berdasarkan undang-undang.  Tata kelola dan  struktur  organisasi  Satpol  PP  dijabarkan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  dan/atau ditetapkan melalui Peraturan Daerah. 10
Dalam  menghadapi  situasi  yang  sedang  terjadi  saat  ini,  peran  satuan  polisi  pelayanan  publik menjadi  sangat  diperlukan.  Mungkin  ada  pertanyaan  sejauh  mana  fungsinya  dijalankan  dalam pelaksanaan  pengendalian  terhadap  masalah-masalah  umum  ini.  Salah  satu  fenomena  yang  sedang terjadi  adalah  permasalahan  ketertiban  di  Kabupaten  Kendal,  di  mana  masih  terdapat  iklan  yang dianggap ilegal dan belum diperiksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal.  Meskipun banyak  iklan  yang  ditempatkan  di  lokasi  umum  dan  jelas  mengganggu  ketertiban,  namun  tidak  ada tindakan yang nyata yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal. 11
Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mencakup pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda)  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  (Perkada),  pemeliharaan  ketertiban  umum  dan  ketentraman, serta  pelaksanaan  perlindungan  masyarakat.  Pasal  8  ayat  (1)  dari  peraturan  yang  sama  menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penerapan dan  penegakan  peraturan  daerah  dengan  kontribusi  aktif  dari  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  harus dilakukan dengan benar.
Dengan  merinci  permasalahan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  penulis  bermaksud  untuk menyelidiki  mengenai  pemasangan  reklame  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Reklame  dengan  judul.    “Penegakan  Hukum  Dan Sanksi  Terhadap  Pemasangan  Reklame  Di  Sembarang  Tempat  Sesuai  Perda  Nomor  11  Tahun  2015 Tentang  Penyelenggaraan  Reklame  Di  Kabupaten  Kendal”

## METODE

## 1. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  memungkinkan  peneliti  untuk  merinci topik  penelitian  melalui  kalimat  tertulis  atau  diucapkan  oleh  subjek  penelitian.  Pendekatan  ini dipilih untuk memahami hubungan langsung antara peneliti dan responden.
9 Ibid , hlm. 202
10 Wikipedia,  “Polisi  Pamong  Praja” https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja diakses  pada tanggal 09 desember 2023 pukul 18:57.
11 Bima  2021.  Peranan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  Penertiban  Reklame  di  Kabupaten  Deli Serdang

## 2. Rancangan Kegiatan
Rancangan kegiatan penelitian mencakup langkah-langkah mulai dari identifikasi topik penelitian, pemilihan  pendekatan  kualitatif,  penetapan  sasaran  penelitian,  pengumpulan  data,  analisis  data, hingga penarikan kesimpulan.

## 3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada penegakan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di  Kabupaten  Kendal,  dengan  tujuan  utama  mengidentifikasi  implementasi  peraturan  daerah terkait.
4. Bahan dan Alat Utama
Bahan utama melibatkan Bahan Hukum Primer seperti Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan daerah  terkait,  Bahan  Hukum  Sekunder  dari  literatur  ahli,  dan  Bahan  Hukum  Tersier  seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.
5. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kendal, khususnya di zona Satuan Polisi Pamong Praja, di mana penegakan reklame menjadi fokus utama.

## 6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan pejabat dan pegawai, observasi terhadap aktivitas  sehari-hari  terkait  penegakan  reklame,  studi  kepustakaan  terkait  peraturan,  dan dokumentasi dari berbagai sumber tertulis.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  dioperasionalisasikan  sebagai  penegakan  reklame,  merujuk  pada  proses penerapan peraturan daerah terkait penataan dan pelaksanaan reklame di Kabupaten Kendal.

## 8. Teknik Analisis
Analisis  data  dilakukan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  normatif  dengan  fokus  pada  analisis deskriptif  dan  normatif  dari  sumber  daya  kepustakaan.  Pendekatan  ini  diharapkan  dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat terkait penegakan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal.

## HASIL

## Penegakan  Hukum  Terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan Reklame  Di Kabupaten Kendal
Pelaksanaan  hukum,  yang  dikenal  sebagai law  enforcement dalam  bahasa  Inggris,  mencakup pelaksanaan,  pemenuhan,  dan  penegakan  aturan  hukum.  Di  Belanda,  istilah  yang  setara  adalah rechtshandhaving ,  yang  memiliki  makna  yang  lebih  luas.  Dalam  arti  yang  lebih  spesifik,  petugas pelaksana  hukum  sering  disebut  sebagai  penegak  hukum  atau  pelaksana  ketertiban,  yang  memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian.
Tujuan  hukum  mencakup  pikiran  badan  pembentuk  undang-undang  yang  tertulis  dalam undang-undang.  Perumusan  pikiran  pembuat  undang-undang  yang  terdapat  dalam  undang-undang juga  menentukan  cara  pelaksanaan  hukum  dilakukan.  Beberapa  pandangan  menggambarkan pelaksanaan  hukum  sebagai  upaya  untuk  membuat  standar  hukum  berfungsi  sebagai  pedoman perilaku dalam hubungan dan lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.
Pelaksanaan  hukum  melibatkan  penerapan  dan  pelaksanaan  hukum  terhadap  pelanggaran  atau penyimpangan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum.  Ini  mencakup  kegiatan  penindakan terhadap  pelanggaran  atau  penyimpangan  terhadap  undang-undang.  Semua  tahapan  penerapannya dilakukan  secara  bertahap  dan  hati-hati  untuk  memastikan  bahwa  penindakan  tetap  sesuai  dengan prosedur  dan  tidak  melenceng  dari  jalur  yang  ditentukan.  Secara  keseluruhan,  pelaksanaan  hukum dapat didefinisikan sebagai sistem aturan atau standar yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yang ditegakkan dengan sanksi atau konsekuensi tertentu.
Masalah  penegakan  hukum  bergantung  pada  pemahaman  tentang  sistem  hukum,  terdiri  dari struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum.  Struktur  hukum  mencakup  kelembagaan  dan aparatur  hukum,  substansi  hukum  mencakup  peraturan  positif  dan  norma  dalam  masyarakat, sedangkan budaya hukum melibatkan sikap manusia terhadap hukum. Ketidakseimbangan komponen ini  dapat  menyulitkan  penegakan  hukum,  kadang  menghambat  proses  hukum  yang  tepat.  Saat  ini, masyarakat  cenderung  mengikuti  hukum  yang  berasal  dari  kebiasaan  tanpa  memperhatikan  hukum formal yang ada dalam kitab hukum.

## Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja
Suatu  pandangan  lain  menyatakan  bahwa  implementasi  hukum  secara  materiil  mencakup penerapan  seluruh  norma  hukum,  baik  yang  dicatat  secara  tertulis  maupun  yang  tidak,  sepanjang diakui  oleh  masyarakat.  Implementasi  hukum  secara  formal  dapat  dijelaskan  sebagai  pelaksanaan hukum  yang  diatur  dalam  tulisan,  kadang-kadang  dianggap  sebagai  penerapan  peraturan  perundang- undangan. Implementasi hukum yang tidak terdokumentasi lebih terkait dengan peraturan yang terkait dengan  norma-norma  sosial  dan  adat  istiadat  kelompok  masyarakat  tertentu.  Konsep  Pemerintahan Negara  Hukum  tampaknya  berhubungan  dengan  eksistensi  tubuh,  karena  tanpanya,  negara  hukum hanya  akan  menjadi  ide  dan  nilai.  Implementasi  ini  dilakukan  berdasarkan  prinsip  negara,  yaitu negara Pancasila. Sebuah  negara hukum diharapkan untuk tunduk pada hukum. Proses implementasi hukum selalu melibatkan manusia, dan oleh karena itu, juga akan melibatkan perilaku manusia.
Prinsip-prinsip  yang  dipegang  oleh  masyarakat,  termasuk  penegak  hukum,  mengendalikan perilaku  manusia.  Perasaan,  kepuasan,  dan  kebutuhan  hukum  masyarakat  dipengaruhi  oleh implementasi  hukum.  Penegakan  hukum  ini  adalah  faktor  yang  memastikan  bahwa  hukum  tersebut menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan hukum, tiga aspek harus selalu diperhatikan: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan  keadilan (gerechtigeit). Jika  hanya  kepastian hukum yang diberikan perhatian, elemen-elemen lainnya akan terabaikan. Demikian pula, jika fokus hanya  pada  tujuan  keuntungan,  keadilan,  dan  kepastian  hukum  akan  terlupakan,  dan  sebaliknya. Untuk  menghindari  distorsi  teori  dalam  implementasi  hukum  di  masyarakat,  penegakan  hukum membutuhkan  penyesuaian  yang  proporsional  dan  seimbang  antara  ketiga  elemen  tersebut.  Namun, dalam realitas kehidupan, pencapaian kompromi secara proporsional tidak selalu mudah. Masyarakat Indonesia memiliki perspektif unik terhadap proses penegakan hukum.
Sistem  pidana  di  Indonesia  juga  menekankan  pada  pemeliharaan  ketertiban,  keamanan,  dan perlindungan  masyarakat.  Salah  satu  contohnya  adalah  tindakan  hukum  yang  diambil  terhadap individu  yang  melanggar  peraturan  periklanan,  seperti  pemasangan  iklan  secara  sembarangan.  Iklan didefinisikan  sebagai  objek,  alat,  tindakan,  atau  media  yang  dirancang  untuk  memperkenalkan, menganjurkan,  mempromosikan,  atau  menarik  perhatian  terhadap  barang,  jasa,  individu,  atau  entitas yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh masyarakat umum. Hak setiap individu  untuk  menikmati  dan  menggunakan  fasilitas  umum  diakui.  Seperti  yang  disebutkan sebelumnya, tanggung jawab atas kebersihan dan integritas fasilitas umum tidak  hanya pada otoritas terkait  tetapi  juga  pada  seluruh  masyarakat.  Kerusakan  fasilitas  umum  dapat  merugikan  masyarakat secara keseluruhan karena fasilitas yang seharusnya digunakan bersama menjadi rusak dan tidak dapat digunakan dengan semestinya. Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat penting dalam kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Pemeliharaan  jalan  secara  resmi  dilakukan  oleh  pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota, bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan kepolisian setempat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan jalan yang aman dan layak dilalui.
Belakangan  ini,  sejumlah  peristiwa  telah  membuat  jalan-jalan  di  Kabupaten  Kendal  dan sekitarnya  menjadi  tidak  menarik  dan  dianggap  berbahaya  bagi  pengguna  jalan.  Fenomena  yang dimaksud  adalah  pemasangan  reklame  liar  di  Kabupaten  Kendal.  Reklame  bisnis  dan  politik seringkali  dipasang  di  tempat  yang  tidak  semestinya.  Penegakan  hukum  daerah  Kabupaten  Kendal untuk  menertibkan  reklame  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Reklame  di  Kabupaten  Kendal.  Agar  reklame  tanpa  izin  dapat  diberikan  sanksi tegas, penegakan hukum perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  mengatur  bahwa  objek  pajak  reklame  memiliki berbagai  macam  jenis  dan  bentuk.  Meskipun  sekarang  masyarakat  Kabupaten  Kendal  sudah mengetahui  jenis-jenis  reklame  dan  prosedur  perizinan,  masih  terjadi  pelanggaran,  terutama  pada reklame berjenis spanduk yang kerap terpasang di tempat terlarang, seperti pepohonan.
Faktor-faktor  penyebab  masyarakat  masih  melanggar  aturan  pemasangan  reklame  di  tempat sembarangan  melibatkan  ketidaktahuan,  kesalahan  dalam  penilaian  pasar,  tekanan  waktu,  desakan mendapatkan  eksposur  cepat,  kurangnya  riset  pasar,  keterbatasan  anggaran,  ketidaktahuan  tentang peraturan,  ketidakpedulian  terhadap  dampak  lingkungan,  dan  kesalahan  dalam  pemasaran.  Namun, penerapan  penegakan  hukum  reklame  sesuai  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  dapat memberikan  dampak  positif,  seperti  meningkatkan  keasrian  kota  tanpa  mengganggu  pemandangan. Meski  sebagian  masyarakat  sudah  mematuhi  aturan  tersebut,  pemahaman  terhadap  faktor-faktor tersebut diharapkan dapat membantu mereka lebih berhati-hati dalam menentukan lokasi pemasangan

## Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja
iklan, sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pemasaran. Atas dasar faktor tersebut, Pemerintah  Kabupaten  Kendal  mengeluarkan  kebijakan  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun 2015  untuk  menangani  permasalahan  reklame  yang  masih  dipasang  sembarangan,  dengan  harapan dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terkait  penyelenggaraan  reklame  yang  akan  diawasi  oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal. Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam bidang ketentraman, ketertiban umum,  dan kebakaran dengan tugas membantu Bupati melaksanakan sub  urusan  pemerintahan  di  bidang  tersebut.  Fungsinya  melibatkan  perumusan  kebijakan, pengoordinasian,  pembinaan,  pengawasan,  pengendalian  kebijakan,  pengelolaan  kegiatan,  evaluasi, pelaporan, administrasi, dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Meskipun  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  penting  sebagai  lembaga  penegak  hukum  di  daerah, pelaksanaan  tugasnya  menghadapi  tantangan  seperti  kekurangan  sumber  daya  manusia,  sarana prasarana,  dan  anggaran.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Seto  Aryono,  Kepala Bidang  Penegakan  Peraturan  Daerah  Dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Kendal, penegakan hukum terkait penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015  telah  terlaksana.  Penegakan  ini  melibatkan  observasi  setiap  satu  minggu  sekali  bergantian  di setiap  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Kendal.  Untuk  baliho  berukuran  besar,  akan  dipotong, sementara  reklame  berukuran  sedang  dan  kecil  yang  dipasang  pada  pohon  akan  dicabut.  Meskipun demikian,  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  mematuhi  peraturan  penyelenggaraan reklame dengan  tetap memasang iklan  yang  dilarang oleh pemerintah, sehingga membuat penerapan peraturan tersebut kurang optimal.
Penertiban  penyelenggaraan  Reklame,  yang  bertujuan  menjaga  keindahan,  ketertiban,  dan estetika, dapat diawasi dan ditertibkan oleh Bupati berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun  2015  Kabupaten  Kendal.  Pengendalian  yang  difokuskan  pada  aspek  tata  ruang,  lingkungan hidup, estetika kota, dan kelayakan konstruksi harus dilakukan oleh setiap penyelenggaraan Reklame sesuai  dengan  Pasal  23  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  Kabupaten  Kendal  dan Pasal  24  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  Kabupaten  Kendal.  Selain  itu, pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan Reklame diperlukan untuk memastikan keabsahan, legalitas,  dan  kelaziman  dokumen  tersebut.  Penertiban  Reklame,  sesuai  dengan  Pasal  25  Peraturan Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  Kabupaten  Kendal,  akan  dilakukan  terhadap  setiap  penyelenggaraan Reklame jika:
1. Tidak  memiliki  izin;
2. Izin  telah  berakhir  dan  tidak  diperpanjang  sesuai  ketentuan  yang berlaku/
3. Reklame  tidak  memiliki stiker  atau tanda  pelunasan  pajak
4. Terdapat  perubahan  pada  reklame,  sehingga  tidak  sesuai  lagi dengan izin yang telah diberikan
5. Tata letak  tidak  sesuai pada titik  reklame  yang  telah ditetapkan
6. Tidak  sesuai  lagi dengan  rekomendasi teknis  konstruksi;  dan/atau
7. Tidak  terawat dengan baik
Pasal  26  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  Kabupaten  Kendal  menyatakan bahwa  jika  penyelenggara  reklame  tidak  mematuhi  persyaratan  penempatan  reklame  yang  diizinkan oleh  Pasal  8  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  Kabupaten  Kendal,  mereka  wajib  melakukan pembongkaran  Bangunan  Reklame.  Saat  pembongkaran  reklame  dilakukan,  tanggung  jawab  atas keamanan  dan  keselamatan  ditanggung  oleh  penyelenggara  reklame.  Dalam  situasi  di  mana pembongkaran  reklame  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  26  ayat  (1)  Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten Kendal, pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Kabupaten  Kendal  memberikan  wewenang  kepada  bupati  untuk  membuang  reklame  tersebut. Penyelenggaraan  reklame  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  tata  ruang  kota  dengan  memperhatikan aspek  estetika  dan  nilai  sosial  budaya,  mencapai  ketertiban,  keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian hukum melalui penerapan standarisasi reklame, serta menjalankan fungsi melindungi, mengendalikan, dan  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  reklame,  sekaligus  meningkatkan  pendapatan asli Daerah.

## Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja

## Sanksi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan  Reklame di Kabupaten Kendal
Sanksi  adalah  ancaman  hukuman  yang  diberlakukan  untuk  memaksa  orang  agar  mematuhi peraturan.  Hukuman  tersebut  dapat  berupa  kehilangan  nyawa,  kebebasan,  kekayaan,  atau  reputasi, tergantung  pada  pelanggaran  yang  dilakukan.  Sanksi  juga  digunakan  untuk  membatalkan  tindakan yang melanggar hukum, baik secara otomatis maupun setelah diputuskan oleh hakim.
Sanksi merupakan ancaman hukuman yang diberlakukan untuk memaksa individu untuk patuh pada  aturan,  undang-undang,  atau  standar  hukum.  Dalam  ranah  hukum  pidana,  sanksi  melibatkan derita tertentu yang dikenakan pada pelanggar, seperti kehilangan nyawa (hukuman mati), kehilangan kebebasan  (penjara),  penalti  finansial  (denda),  atau  konfiskasi  harta.  Di  sisi  lain,  sistem  hukum perdata menggunakan sanksi berupa derita yang dihadapi di pengadilan dan kehilangan sebagian harta untuk  mengganti  kerugian  yang  timbul  akibat  pelanggaran.  Sanksi  juga  berperan  sebagai  alat penegakan  hukum  untuk  membatalkan  tindakan  yang  melanggar  hukum,  baik  secara  otomatis  ( van rechtwege ) maupun setelah diadili dan dinyatakan batal oleh hakim.
Sanksi  hukum  di  Indonesia  terbagi  menjadi  tiga  kategori  utama:  pidana,  perdata,  dan administrasi.  Sanksi  hukum  pidana  mencakup  hukuman  mati,  penjara,  kurungan,  dan  denda,  beserta hukuman tambahan seperti pencabutan hak dan perampasan barang. Sanksi hukum perdata melibatkan kewajiban  untuk  memenuhi  prestasi  dan  perubahan  keadaan  hukum.  Sementara  itu,  sanksi  hukum administrasi diterapkan pada pelanggaran administratif, termasuk denda, pembekuan atau pencabutan sertifikat  dan  izin,  serta  penghentian  sementara  pelayanan  administrasi  dan  pengurangan  data produksi.  Semua  sanksi  ini  bertujuan  menjaga  ketertiban  dan  kepastian  hukum  di  masyarakat Indonesia.
Pelaksanaan  iklan melibatkan  serangkaian  kegiatan dan regulasi  yang mencakup perencanaan, jenis,  perizinan,  pelaksanaan,  pengendalian,  dan  pengawasan  iklan  dengan  tujuan  menciptakan pemanfaatan  ruang  kota  yang  indah.  Jenis-jenis  iklan  yang  umumnya  digunakan  dalam  pelaksanaan iklan  melibatkan  berbagai  media  seperti  spanduk,  baliho,  umbul-umbul,  poster,  stiker,  balon  udara, peragaan/demo, slide/film, flag chain/gimik, selebaran, tenda, dan lainnya.
Penerapan  sanksi  terhadap  penyelenggaraan  iklan  yang  melanggar  peraturan  dilakukan  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  aturan  pemasangan  iklan,  sehingga  dapat  menjaga  estetika  visual kota serta mengurangi risiko gangguan dan potensi bahaya bagi masyarakat. Sanksi yang  diterapkan pada iklan yang dipasang di tempat yang tidak diizinkan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif untuk iklan tersebut meliputi:
1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian fungsi iklan;
3. Pencabutan izin penyelenggaraan iklan; dan/atau
4. Pembongkaran iklan.
Sementara  itu,  iklan  yang  dikenai  sanksi  pidana  dapat  dihukum  dengan  pidana  kurungan maksimal  3  (tiga)  bulan  atau  denda  hingga  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah).  Denda  yang dikenakan  atas  pelanggaran  iklan  akan  disetorkan  ke  Kas  Daerah.  Iklan  dapat  dihapus  jika  tidak memenuhi  persyaratan  yang  telah  dijelaskan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal.  Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang untuk membongkar atau secara langsung mencopot spanduk yang  terpasang  di  jalan.  Pemasangan  spanduk  secara  menyilang  dengan  jelas  dilarang,  karena pemerintah telah menyediakan area khusus untuk menempatkan spanduk.

## Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi adanya pelanggaran pemasangan reklame tanpa  izin  sesuai  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal
Upaya  penegakan  hukum  dalam  suatu  sistem  perundang-undangan  adalah  langkah-langkah pembentukan atau penciptaan hukum negara  di tingkat pusat dan  daerah.  Ini  esensialnya  merupakan salah  satu  aspek  pembentukan  hukum  tertulis,  mencakup  proses  pembuatan  undang-undang, perjanjian  internasional,  dan  yurisprudensi.Terhadap  implementasinya,  langkah-langkah  yang diterapkan oleh pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut
Permit  reklame  digunakan  untuk  mengatur  atau  memasang  iklan,  yaitu  objek,  perkakas, tindakan,  atau  sarana  yang  bentuk  dan  variasi  desainnya  diarahkan  pada  kegiatan  komersial  untuk memperkenalkan,  menganjurkan,  mempromosikan,  atau  menarik  perhatian  publik  terhadap  barang,

## Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja
jasa,  individu,  atau  entitas  yang  dapat  diakses,  dibaca,  didengar,  dirasakan,  atau  dinikmati  oleh masyarakat  umum,  kecuali  yang  dilakukan  oleh  otoritas  pemerintah  setempat.  Izin  sementara  untuk memasang alat iklan dan reklame di kantor atau lokasi lain. Ada dua jenis penyelenggara iklan, yaitu penyelenggara  iklan  atau  agen  iklan.  Pertama  adalah  penyelenggara  iklan  atau  agen  iklan,  yang bekerja  di  industri  periklanan  baik  atas  nama  dirinya  sendiri  atau  atas  nama  klien  yang  dimilikinya. Yang  kedua  adalah  penyelenggara  iklan  atau  pemilik  produk.  Individu  atau  entitas  ini menyelenggarakan iklan untuk dan atas nama mereka sendiri.
Sebagai  contohnya,  orang-orang  yang  memasang  reklame  atau  produk  langsung  milik mereka,  seperti  toko  yang  ingin  memasang  neonbox  atau  papan  nama  di  permukaan  gedung  atau  di tiang papan nama pinggir jalan, perlu mendapatkan izin reklame dan membayar pajak reklame kepada pemerintah setempat.
Upaya  hukum  adalah  tindakan  yang  diizinkan  oleh  undang-undang  bagi  individu  atau  badan hukum untuk menantang keputusan hakim yang dianggap tidak adil atau keliru. Pemasangan reklame sembarangan di Kabupaten Kendal menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan  keindahan kota.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  11  Tahun  2015  mengaturlangkah-langkah penertiban reklame, dan pemerintah perlu mengambil tindakan hukum yang tegas untuk menegakkan aturan tersebut.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  memainkan  peran  penting  dalam  mengawasi  reklame ilegal. Upaya Satpol PP melibatkan pemantauan, identifikasi pelanggaran, pengendalian pemasangan reklame  di  lokasi  terlarang,  pencabutan  reklame  ilegal,  dan  penyelidikan  sanksi  sesuai  peraturan daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  penelitian  yang  telah  penulis  lakukan,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Penegakan  hukum  terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Reklame  di  Kabupaten  Kendal  efektif  dilakukan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Tindakan preventif  seperti  teguran  lisan  diterapkan,  dan  pemasangan  reklame  melanggar  hukum  diatasi dengan pengawasan dan pencabutan iklan. Fokusnya  adalah pada tata ruang, lingkungan, estetika kota, dan kelayakan konstruksi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keamanan, ketertiban, dan pendapatan  lokal.  Meski  ada  undang-undang,  masih  ada  yang  memasang  reklame  melanggar aturan.  Kesadaran  akan  regulasi  dapat  membantu  memperbaiki  lingkungan.  Bupati  bertanggung jawab atas pengawasan reklame dengan tujuan menjaga keindahan dan ketertiban kota.
2. Sanksi  terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Reklame  di Kabupaten Kendal mencakup peringatan tertulis, penundaan operasi iklan, pembatalan izin iklan, hingga  pembongkaran  iklan.  Pelanggaran  reklame  dapat  berujung  pada  hukuman  pidana,  baik kurungan hingga 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,-, yang akan disumbangkan ke Kas Daerah. Polisi Pamong Praja memberlakukan sanksi pembongkaran atau pencopotan spanduk yang melanggar  aturan,  terutama  yang  dipasang  secara  sembarangan  di  jalan.  Untuk  menjaga  estetika kota,  spanduk  yang  tidak  sesuai  dapat  dibongkar,  termasuk  yang  melintang  di  jalan  atau  tidak mematuhi ruang yang disediakan oleh pemerintah.
3. Upaya  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  mengatasi  adanya  pelanggaran  pemasangan  reklame tanpa  izin  sesuai  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  Tentang  Penyelenggaraan  Reklame  di Kabupaten  Kendal  adalah  pemantauan,  mengidentifikasi  tempat  pemasangan  iklan  ilegal,  dan mengambil tindakan sesuai  peraturan daerah  untuk mengontrol iklan  yang  tidak  sah.  Upaya  ini mencakup pencabutan iklan, menyelidiki izin iklan yang sah, dan menerapkan sanksi administratif sesuai  peraturan  daerah.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  bertanggung  jawab  untuk mengawasi  dan  mengontrol  iklan  yang  tidak  sesuai.  Untuk  memastikan  penataan  reklame  yang lebih  baik  sesuai  dengan  peraturan  daerah,  pembongkaran  reklame  dilakukan  secara  bertahap. Untuk  kepentingan  masyarakat,  reklame  yang  tidak  mematuhi  aturan  harus  dihukum.  Peraturan tertulis  menunjukkan  bahwa  kepentingan  umum  harus  diutamakan,  dan  pelanggaran  dapat menyebabkan denda atau penjara.

## Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Kendal Oleh Satuan Poisi Pamong Praja

## DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Bima,  “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja  dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang”,
(2021)
Cristitaria, “Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame Di Kabupaten Sleman”,
(2018)
Fartini,  A,  “Hukum  dan  Fungsi  Negara  Menurut  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945”. Al Ahkam, 14 (1), (2018).
Hernimawati.  “Model  Implementasi Kebijakan  Penataan Reklame”.  Surabaya: CV Jakad  Publishing. 2018.
Murtomo,  B.  A,  “Penataan  Papan  Reklame  Pada  Penggal  Jalan  Hayam  Wuruk  Semarang”.  Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman, (2007).
Rosana,  M,  “Kebijakan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan  di  Indonesia”. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, (2018).
Tri Wahyudi, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum  Khususnya  Yang  Berkaitan  Dengan  Menjual  Belikan Petasan Di Kota Balikpapan”, Universitas Balikpapan, (2019).

## Peraturan
Republik Indonesia, Undang-undang  Dasar  1945 Republik Indonesia, KUHP.
Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan  Reklame Republik Indonesia, Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan Reklame