## Arab Spring : Dimensi Domestik, Regional dan Global

## M. Muttaqien

## Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga

## ABSTRAK
Artikel ini menganalisis keterkaitan antara globalisasi dan demokratisasi di negara-negara  Arab  dengan  Arab  Spring  sebagai  studi  kasus.  Analisis kualitatif  dilakukan  dengan  mengamati  dimensi  domestik,  regional  dan global  yang  melingkupi  peristiwa  Arab  Spring  tersebut.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  demokratisasi  di  Arab  adalah  fenomena  lintas  batas yang  tidak  hanya  melibatkan  aktor  negara  namun  juga  aktor  non  negara mulai  dari  individu  dan  kelompok  masyarakat  sampai  dengan  msyarakat sipil  global.  Namun,  konsolidasi  demokrasi  di  Timur  Tengah  adalah  jalan yang  sulit  karena  aktor  negara  diwakili  para  elitnya  menggunakan  cara- cara  tidak  demokratis  untuk  menghalangi  kekuatan  oposisi  meraih kekuasaan.  Pada  saat  yang  bersamaan,  negara-negara  Barat  yang memiliki  pengaruh  terhadap  elit  di  Timur  Tengah  tidak  serius  dalam mendorong  penerapan  demokrasi.  Sedangkan  kelompok  oposisi  yang umumnya berasal dari kekuatan politik Islam dengan menggunakan media dan  teknologi  informasi  mencoba  untuk  mendemokratiskan  siste  politik  di negara-negara  Arab.  Mereka  meyakini  bahwa  demokrasi  adalah  jalan untuk mencegah tampilnya kekuasaan tirani di negara-negara Arab.
Kata-kata kunci: globalisasi, demokratisasi, musim semi Arab
This paper analyzes correlation between globalization and democratization in Arab World with the Arab Spring as a case of study. Qualitative analysis is  used  to  observe  domestic,  regional  and  global  dimension  of  the  Arab Spring.  This  research  found  that  democratization  in  Arab  is  cross  border phenomena  which  are  involved  not  only  state  actors,  but  also  non-state actors starting from individuals and groups of people to global civil society. It  is a  difficult  journey  to  consolidate  democracy  in  the  Middle  East  due  to state actors represented their elites generally  prevent oppositions coming to power by using non-democratic action. At the same time, Western countries which  have  influence  to  the  elites  in  the  Middle  East  are  not  serious  on democracy. Meanwhile, oppositions mostly coming from Islamic movements by  using  media  and  information  technology  try  democratizing  political system in Arabic countries. They believe that democracy is a way to prevent a tyranical power coming to power.
Keywords: globalization , democratization, Arab Spring
Arab  Spring diawali  di  Tunisia  ketika  seorang  pedagang  kaki  lima Mohammed Bouazizi (26 tahun) membakar diri sebagai bentuk protes ketidakadilan  rezim  Ben  Ali  dan  berbuntut  demonstrasi  yang memaksa  Presiden  Ben  Ali  turun  dari  kekuasaannya  (Tocqueville 2011).  Penyebaran  informasi  melalui  media  massa  dan  media  sosial mendorong  tuntutan  perubahan  rezim  menjalar  ke  negara-negara Arab  lainnya.  Presiden  Libya  Moammar Khadlafi  jatuh  dan terbunuh setelah  meletus  perang  saudara    di  negara  ini.  Kemudian,  Maroko merespon  tuntutan  publik  dengan  melakukan  pemilu  multi  partai pada  27  November  2011.  Hal  yang  sama  dilakukan  Aljazair  dan Yordania. Sementara itu, negara-negara kaya seperti  Arab  Saudi,  Uni Emirat  Arab  (UEA),  dan  Oman  dengan  pendekatan  kesejahteraan ( welfare state ) berusaha bertahan dari tuntutan perubahan politik. Situasi politik tidak menentu  juga terjadi di  Mesir, Yaman, dan Syria. Presiden  Husni  Mubarak  di  Mesir  harus  meninggalkan  istananya setelah  demonstrasi  merebak  selama  berhari-hari  di  bulan  Januari dan  Februari  2011.  Pemilihan  umum  yang  dilaksanakan  di  negara tersebut  menempatkan  Ikhwanul  Muslimin  sebagai  peraih  suara terbanyak di parlemen dan bahkan memenangkan pemilihan presiden dengan menempatkan Muhammad Morsi sebagai pengganti Mubarak. Namun,  Morsi  hanya  bertahan  setahun  dan  digulingkan  militer dibawah  Jenderal  As-Sisi.  Kemudian,  rakyat  Yaman  menuntut Presiden Abdullah Shaleh turun dari  jabatannya. Situasi politik chaos terjadi  di  negeri  ini  ketika  kelompok  Houti  yang  beraliran  Syiah beraliansi  dengan  Abdullah  Shaleh  yang  sudah  tidak  lagi  menjabat presiden  berusaha  merebut  kekuasaan  dari  Presiden  Hadi  yang mendapat dukungan Arab Saudi.
Sementara  itu  di  Syria,  sebagai  imbas  dari Arab  Spring meletus perang  saudara.  Konflik  masih  terus  berkecamuk  dan  menewaskan lebih dari 200.000 jiwa ketika kelompok-kelompok oposisi menuntut President  Bashar  Assad turun dari  jabatannya.  Minoritas Alawi (11%) yang memerintah Syiria dibawah Assad dengan kekuatan militer yang dimiliki  berhadapan  dengan  kelompok-kelompok  oposisi  yang didominasi  kalangan  Sunni  (70%).  Konflik  ini  melibatkan  kekuatan- kekuatan  luar  seperti  Iran,  faksi  Hezbollah,  dan  Rusia  yang mendukung  Assad  di  satu  sisi;  dan  Turki,  negara-negara  Arab,  serta negara-negara Barat yang mendukung oposisi di sisi yang lain (Landis 2012).  Bahkan, kemudian muncul kelompok baru yaitu Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) yang menguasai wilayah-wilayah perbatasan antara  Irak  dan  Syria  yang  tidak  hanya  menentang  rezim  Syiah  di Syria  dan  Irak,  namun  juga  berkonflik  dengan  kelompok-kelompok bersenjata Sunni yang tidak sejalan dengan garis perjuangan ISIS.
Tulisan  ini  akan  membahas  keterkaitan  antara  globalisasi  dan demokratisasi  dalam  ruang  lingkup  domestik,  regional  dan internasional  dalam  kasus Arab  Spring dan  bagaimana  keterlibatan
aktor  negara  dan  non-negara  dalam  menggerakkan  tuntutan perubahan di negara-negara Timur Tengah.

## Globalisasi di Timur Tengah
Globalisasi ditandai dengan hubungan antar negara atau antar kawasan yang  mengalami  akselerasi  sedemikian  cepat  sehingga  muncul kesadaran  lintas  batas  negara  (Baylis  2005,  22),  integrasi  dan  saling ketergantungan  (Dollar  2007).  Globalisasi  juga  identik  dengan liberalisasi perdagangan  dan ketertarikan negara-negara Timur Tengah untuk  masuk  dalam  rezim  perdagangan  bebas  cukup  tinggi  (Doron, 2012).    Arab  Saudi  sebagai  aktor  utama  di  kawasan  ini  misalnya memiliki minat yang tinggi untuk masuk ke WTO sejak tahun 1996, dan diluluskan keanggotaanya tahun 2008. Keanggotaan Arab Saudi  dalam WTO  dinilai  lambat  bila  dibandingkan  dengan  negara-negara  Arab lainnya  seperti  UEA,  Qatar,  Bahrain  dan  Oman  karena  peraturan- peraturan  dagang  domestik  Arab  Saudi  perlu  banyak  perubahan sehingga compatible dengan  aturan  dagang  WTO.  Kecenderungan negara-negara  Arab  untuk  lebih  dalam  masuk  ke  perdagangan internasional  juga  terlihat  dari  berkembangnya  pusat-pusat  jasa keuangan.  UEA  mengembangkan  Abu  Dhabi  sebagai  sentral perdagangan dan jasa keuangan di Timur Tengah menyaingi Hongkong dan Singapura. Kesadaran bahwa sumber daya alam minyak suatu saat akan habis, mendorong elit politik di negara tersebut mencari alternatif lain untuk menggerakkan ekonomi mereka saat komoditi minyak sudah tidak  bisa  diandalkan.  Dengan  memanfaatkan  kekayaan  minyak  yang saat  ini  masih  dimiliki  serta  keuntungan  geografis  sebagai  kawasan tempat  pertemuan  antara  Timur  dan  Barat,  Abu  Dhabi  berkembang menjadi kota pelabuhan dan galangan kapal bagi kapal-kapal besar yang melewati  Teluk  Persia.  Bahkan  Bandar  Udara  Abu  Dhabi  berkembang menjadi bandara transit yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika.  Keuntungan  ekonomi  dari  minyak  diinvestasikan  untuk membangun gedung-gedung pencakar langit sebagai pusat-pusat bisnis. Negara  Teluk  lainnya  Arab  Saudi  pun  tidak  mau  ketinggalan mengembangkan  Jeddah  sebagai  pusat  bisnis.  Seolah  bersaing  dengan Abu  Dhabi,  Arab  Saudi  juga  berencana  membangun  gedung-gedung tinggi mengalahkan popularitas Burj Al-Khalifa.
Negara tetangga UEA, Qatar juga sedang berusaha untuk menjadi pusat perubahan  di  Timur  Tengah  terutama  dengan  keberadaan  media berbahasa  Arab  yang  sangat  berpengaruh Al-Jazeera (Bahry  2001).  Di saat  media  Barat menampilkan  keberhasilan  operasi  militer  di Afghanistan  dan  Irak, Al-Jazeera menampilkan  sisi  lain  dari  perang seperti  jatuhnya  korban  di  pihak  sipil  dan  wawancara  khusus. Keberhasilan Al-Jazeera mewawancarai  tokoh-tokoh  kunci  rezim
Taliban di Afghanistan menjadi penyeimbang pemberitaan media massa Barat.  Terlebih  ketika Al-Jazeera secara  eksklusif  berhasil mewawancarai  Usamah  bin  Laden  dan  Dr  Ayman  Al-Zawarihi memunculkan tuduhan bahwa media ini telah menjadi “corong” teroris. Itulah  sebabnya  mengapa  dalam  operasi  militer  AS  di  Afghanistan sasaran  serangan  bukan  hanya  tentara  Taliban  namun  juga  kantor Al- Jazeera. Hal  yang  sama  terulang  kembali  pada  serangan  AS  ke  Irak tahun  2003  ketika  stasiun Al-Jazeera menjadi  target  serangan  rudal- rudal AS.
Paparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  globalisasi  dalam  bidang  media telah  dimanfaatkan  baik  oleh  negara  aggressor,  negara  yang  diduduki, dan  aktor-aktor  non  negara  termasuk  kelompok-kelompok  yang dikategorikan  AS  sebagai  teroris.  Perkembangan  terakhir,  media  sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan youtube juga dijadikan sebagai ajang  untuk  mendorong  proses  perubahan  diberbagai  negara  di  Timur Tengah,  merekrut  pengikut,  memkampanyekan  aksi,  dan  perlawanan atas  penindasan  penguasa  seperti  yang  terjadi  dalam  gelombang Arab Spring.
Transformasi  di  bidang  informasi  yang  terjadi  di  Timur  Tengah  dalam tataran  politik,  menciptakan  apa  yang  dikenal  sebagai political community yaitu sekumpulan manusia yang diantara anggotanya diikat kesamaan  simbol,  saling  bekerjasama  untuk  merealisasikan  tujuan mereka.  Komunitas  ini  berusaha  untuk  mengatur  diri  mereka  sendiri dengan  pijakan  aturan  yang  bebas  sehingga  tidak  teralienasi  aturan tersebut (Linklater 2005, 713). Dengan kata lain, mereka berusaha untuk mendemokratiskan  kehidupan  politik  mereka  tanpa  harus  menunggu institusi formal (negara). Arab Spring adalah fenomena gerakan massa yang  memang  menginginkan  diakuinya  eksistensi  pihak  di  luar  negara untuk hidup lebih bebas dan mendapatkan apa yang menjadi haknya.
Gerakan-gerakan  Islam  yang  menginginkan  perubahan  politik  seperti Ikwanul  Muslimin  di  Mesir,  An-Nahda  di  Tunisia,  Al-Ishlah  di  Yaman, Hamas di Palestina, dan Hezbollah di Lebanon pertumbuhannya berada di  luar  koridor  negara.  Gerakan-gerakan  tersebut  memiliki  disiplin organisasi  yang  mengikat  anggotanya  yang  bahkan  institusi  formal negara  mengalami  kesulitan  untuk  mengendalikan  (Voll  et  al.  2012). Ikhawanul  Muslimin  sebagai  contoh,  kendatipun  organisasi  ini ditetapkan  sebagai  gerakan  terlarang  di  Mesir  sejak  era  Gamal  Abdul Nasser tahun 1950an, namun pada kenyataannya Al-Ikhwan tetap eksis hingga  saat  ini.  Hamas  misalnya  tumbuh  dan  berkembang  di  luar kendali  Otoritas  Palestina  sebagai  produk  kesepakatan  Oslo  1993. Gerakan  ini  bahkan  berhasil  menggeser  dominasi  Fatah  pada  pemilu 2006. Hal yang sama juga terjadi di Lebanon ketika Hezbollah bertindak seakan  negara  dalam  negara  karena  organisasi  ini  memiliki
independensi  dari  pemerintahan  di  Beirut,  memiliki  angkatan bersenjata, dan bahkan terlibat konflik langsung dengan Israel.
Arab  Spring memberikan  kesempatan  kepada political  community semacam  ini  untuk  berpartisipasi  dalam  perubahan  politik  di  negara masing-masing.  Partai  An-Nahdha  pimpinan  Rachid  Ghannouchi  yang memiliki  kedekatan  dengan  pemikiran  Al-Ikhwan  terlibat  aktif  dalam gerakan revolusi ini. Ghannouchi sendiri selama bertahun-tahun terusir dari negaranya (tinggal  di Perancis) karena sikap kritis terhadap rezim Bin  Ali.  Ketika  Presiden  Bin  Ali  berhasil  digulingkan  Ghannouchi kembali ke negaranya, ikut serta dalam pemilu dan akhirnya An-Nahdha memenangkan  pemilu  ( the  Economist, 29/10/2011).  Kemudian  di Maroko  setelah  Raja  Muhammad  IV  melakukan  reformasi  politik  agar gelombang Arab  Spring tidak  mengancam  kekuasaannya  dengan melakukan pemilu multi partai, Partai Keadilan dan Pembangunan yang juga  memiliki  kedekatan  dengan  pemikiran  Ikhwanul  Muslimin memenangkan  pertarungan  dalam  pemilu  yang  digelar  pada  27 November 2011 ( the Washington Post, 28/11/2011).

## Demokratisasi di Timur Tengah
Demokratisasi  adalah  suatu  proses  yang  diawali  dengan  runtuhnya rezim  otoriter,  pelembagaan  aturan  main  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  demokrasi,  dan  konsolidasi  rezim  yang  demokratis.  Proses peralihan  dari  runtuhnya  rezim  otoriter  menuju  ke  penegakkan  sistem demokrasi  disebut  sebagai  masa  transisi  (Huntington  1991).  Pada periode  transisi  ini  situasi  tidak  menentu  sehingga  sangat  mungkin runtuhnya  rezim  otoriter  tidak  diikuti  munculnya  rezim  yang demokratis,  tetapi  malah  diikuti  tampilnya  rezim  otoriter  baru  seperti yang terjadi di Mesir dan Libya. Dengan kata lain, proses demokratisasi tidak  terjadi.  Fenomena  tuntutan  untuk  mendemokratiskan  kehidupan politik  di  Timur  Tengah  saat  ini  dapat  dilihat  dalam  tiga  dimensi pembahasan yaitu domestik, regional dan global.

## Dimensi Domestik: Hubungan Elit dan Massa
Pola hubungan elit dan massa dalam kehidupan sosial di Timur Tengah dapat  dikategorikan  menjadi  tiga  struktur:  elit  tradisional,  elit transisional  dan  elit  modern.  Elit  tradisional  mengacu  pada  kekuatan tradisi yang merekonstruksi hubungan antara elit dan massa. Elit dalam hal  ini  berasal  dari  kepala  suku  (kabilah),  ulama,  pemimpin  militer ( warlords ),  para  saudagar,  pemilik  tanah  ( landlords )  dan  kalangan bangsawan.  Ketika  terjadi  ketidakstabilan  hubungan  diantara  elit tradisional atau antara elit tradisional dengan massa, maka akan muncul struktur  elit  yang  kedua  yaitu  elit  transisional.  Dalam  struktur  elit
transisional  ini  terjadi  pemisahan  peran  antara  elit  tradisional  dan modern.  Sedangkan  struktur  elit  modern  merujuk  pada  suatu mekanisme  hubungan  antar  elit  atau  antara  elit  dan  massa  yang didasarkan  pola  hubungan  modern  yang  mengacu  pada  konstitusi (Andersen  1998).  Struktur  hubungan  ini  mengalami  pergeseran terutama  ketika  terjadi  gelombang  demokratisasi  di  Timur  Tengah. Struktur  elit  di  beberapa  negara  Timur  Tengah  tidak  lagi  sepenuhnya tradisional  dan  ataupun  modern,  namun,  lebih  cenderung  mengarah pada transisional. Arab Spring telah menggeser ikatan-ikatan kesukuan dan  ikatan-ikatan  tradisional  lainnya.  Perubahan  ini  disebabkan  oleh munculnya  kekuatan  baru  dari  kalangan  masyarakat  yang  tidak terkooptasi  oleh  kekuatan-kekuatan  elit  yang  ada  sebelumnya.  Mereka ini  adalah  organisasi-organisasi  keagamaan  yang  tidak  hanya  bergerak di  bidang  sosial  keagamaan,  namun  juga  bergerak  di  bidang  politik. Sebuah  transformasi  sosial  yang  didorong  oleh  deprivasi  relatif  yang menyebar  di  masyarakat  dan  menemukan  momentum  ketika  terjadi pergolakan di Tunisia. Ikatan yang menggerakkan mereka bukan ikatan- ikatan  tradisional,  namun  ikatan  persamaan  nasib  dan  kekecewaan kepada rezim yang tiran.
Sebagai  gambaran  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir adalah  suatu  kekuatan yang  mampu  menghimpun  massa  yang  tidak  didasarkan  pada  ikatan- ikatan  elit  tradisional.  Mereka  diikat  oleh  sebuah  visi  dan  misi perjuangan  sebagaimana  tergambar  dalam  urutan  amal  (aksi) pergerakan: membentuk pribadi Muslim, membentuk keluarga Muslim, membentuk  masyarakat  Muslim,  membebaskan  negeri  Muslim  dari segala  bentuk  dominasi  asing,  membentuk  sistem  pemerintahan  yang Islami, dan menjadikan Islam sebagai guru bagi  semesta alam. Mereka bukan  merupakan  bagian  dari  elit  ulama  di  Mesir,  dalam  hal  ini  Al- Azhar, bahkan terkadang berseberangan dengan elit tradisional tersebut. Ini terlihat dari hubungan yang tidak harmonis antara Syaikh Al-Azhar dengan  gerakan  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir  terutama  ketika  terjadi pergolakan  di  negeri  ini  dan  Syaikh  Al-Azhar  berada  di  barisan  yang menentang Presiden Morsi.
Dinamika politik domestik sebagai akibat dari perkembangan tekhnologi tidak  lagi  menjadi  konsumsi  elit,  namun  sudah  masuk  menjadi  ranah publik.  Bahkan  gerakan-gerakan  massa  menentang  rezim  otoriter dengan menggunakan tekhnologi modern seperti facebook, twitter, WA, youtube  dan  media  lainnya  tanpa  ada  sensor.  Aksi-aksi  yang  mereka lakukan  di- upload di  youtube  diakses  oleh  publik  domestik  dan internasional.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  rezim  yang  berkuasa  untuk membatasi  informasi  publik  ternyata  tidak  berhasil,  karena  kekuatan- kekuatan  di  luar  negara  yang  mengalami  pergolakan  ikut  membantu menyebarluaskan  infromasi  keluar  dari  wilayah  konflik  (Lesch  2011). Revolusi  di  Tunisia,  Mesir,  Libya,  Yaman,  dan  Syiria  adalah  gambaran
tentang  pengaruh  transformasi  teknologi  informasi  dalam  kehidupan politik.
Idealnya ketika elit tradisional berhasil digulingkan akan menghasilkan elit transisional yang mengantarkan sistem politik menuju terwujudnya elit modern. Namun, upaya mewujudkan ini bukan perkara yang mudah karena  elit-elit  lama  masih  menduduki  jabatan-jabatan  strategis  dan mereka  tidak  mau  mengorbankan  kepentingan  mereka  ketika  terjadi transisi.  Elit  militer  yang  pada  umumnya  mendapat previlege dalam struktur elit tradisional tidak rela apabila hak-hak istimewa yang selama ini mereka peroleh hilang ketika terjadi transformasi politik. Elit militer di  Mesir,  contohnya,  mereka  dengan  terang-terangan  mengkudeta Presiden  Morsi  yang  terpilih  secara  demokratis  karena  khawatir previlage yang  menyangkut  sumber-sumber  ekonomi  yang  diperoleh selama rezim Mubarak berkuasa dapat hilang.
Selain  elit  militer,  elit  pengusaha  yang  selama  ini  mendapatkan keuntungan-keuntungan  bisnis  dari  penguasa  diktator  juga  berusaha menghalang-halangi transformasi politik menuju kehidupan yang lebih demokratis  .  Perusahaan-perusahaan  minyak  yang  beroperasi  di  Arab Saudi,  misalnya,  tentu  tidak  menghendaki  apabila  perubahan  sistem politik yang lebih demokratis di negeri ini akan menggeser dinasti yang ada yang sangat mungkin rezim yang baru tidak pro dengan kepentingan mereka.  Salah  satu  alasan  mengapa  FIS  di  Aljazair  diganjal  untuk memenangkan  pemilu  nasional  di  awal  1990an  adalah  karena kekhawatiran  perusahaan-perusahaan  Perancis  yang  sudah  banyak menginvestasikan  modalnya  di  Aljazair.  Mereka  khawatir  kalau kalangan  Islam  memegang  tampuk  kekuasaan  keuntungan  ekonomi yang mereka peroleh selama ini akan tergerus (Esposito 1993).
Selain  elit  militer  dan  pengusaha,  pihak  lain  yang  dapat  menjadi penghalang  bagi  transformasi  ke  arah  kehidupan  yang  demokratis adalah  birokrasi.  Saat  HAMAS  berhasil  memenangkan  pemilu,  salah satu  hambatan  untuk  merealisasikan  tujuan  politik  gerakan  ini  adalah resistensi  birokrasi  Otoritas  Palestina  yang  didominasi  faksi  Fatah. Ketika terjadi kekacauan politik akibat isolasi Israel dan Barat, HAMAS tidak dapat menggerakkan kementrian dalam negeri untuk mewujudkan tertib  sipil  (Muttaqien  2012).  Hal  yang  sama  juga  dialami  Ikhwanul Muslimin  di  Mesir  yaitu  ketika  Presiden  Morsi  mengalami  kesulitan menjalankan  pemerintahan  ketika  masih  banyak  pejabat-pejabat  di Mesir  yang  masih  loyal  kepada  mantan  Presiden  Hosni  Mubarak kendatipun  ia  berada  dalam  status  tahanan  militer.  Terbukti  upaya- upaya  untuk  mengadili  Hosni  Mubarak  mengalami  kesulitan,  bahkan ketika  Presiden  Morsi  berhasil  dikudeta,  mantan  Presiden  Mubarak malah dibebaskan dari penjara militer dan menjalani tahanan rumah.

## Dimensi Regional: Antara Qaumiyya dan Wathaniyya
Rentetan  gelombang  demokratisasi  yang  melanda  kawasan  Timur Tengah  khususnya  di  negara-negara  Arab  tidak  dapat  dilepaskan  dari adanya  dua  model  nasionalisme  yang  berkembang  di  wilayah  ini: qaumiyya dan wathaniyya (Drysdale  1985).  Nasionalisme qaumiyya adalah  suatu  paham  kebangsaan  yang  didasarkan  pada  kesamaan bangsa, bahasa, dan latar belakang sejarah. Dalam hal ini mereka diikat oleh kesamaan sebagai bangsa Arab, berbahasa Arab dan diikat sejarah yang relatif sama yaitu sejarah peradaban Islam. Pergolakan yang terjadi di satu wilayah akan merembet ke wilayah lain dan ada kecenderungan untuk saling intervensi. Sebagai contoh ketika gelombang demokratisasi merebak  di  Bahrain  sebuah  negara  monarki  dengan  Sunni  sebagai penguasanya  di  tengah-tengah  mayoritas  kaum  Syiah,  Arab  Saudi melibatkan  diri  dalam  pergolakan  politik  di  negara  ini  dengan mengirimkan pasukannya untuk membantu penguasa Bahrain. Hal yang sama juga terjadi di Yaman ketika Syiah Houti ingin merebut kekuasaan dari  Presiden  Hadi,  Arab  Saudi  dan  negara-negara  Teluk  lainnya intervensi dengan kekuatan militernya.
Semangat qaumiyya tidak  hanya  di  level  negara,  namun  juga  di  level rakyat. Penderitaan yang alami oleh rakyat Palestina akibat penjajahan Israel  telah  menjadi  “all  Arabic  core  concern”  (Rais  1988).  Pergolakan politik yang terjadi di Tunisia dengan cepat merembet ke negara-negara sekitarnya  karena  mereka  tidak  memiliki  hambatan  untuk  mengakses berita  dan  informasi  mengingat  adanya  kesamaan  bahasa.  Terlebih Tunisia,  Aljazair,  Maroko  dahulu  pada  masa  Kesultanan  Islam merupakan  satu  kesatuan  wilayah  (dikenal  dengan  istilah  wilayah Maghrib).  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Suriah  ketika  minoritas  Syiah Alawi  yang  berkuasa  menindas  mayoritas  Sunni,  sentimen  untuk melibatkan  diri  kalangan  Sunni  dalam  pergolakan  politik  di  Suriah demikian  tinggi.  Relawan-relawan  jihad  dari  negara-negara  Arab  di sekitar  Suriah  berusaha  membantu  oposisi  di  Syria,  sedangkan  Syiah Alawi dibantu oleh Hezbollah dari Lebanon Selatan dan Iran.
Sikap saling intervensi ini bertentangan dengan semangat nasionalisme yang  kedua  yaitu wathaniyya .  Paham  kebangsaan  ini  didasarkan  pada adanya  satu  kesatuan  territori  tertentu  yang  bernama  negara.  Problem utama  dalam  mengembangkan  model  nasionalisme  kedua  ini  adalah tidak  adanya  latar  belakang  historis  yang  dapat  dibanggakan  sebagai negara, karena terbentuknya negara-negara di Timur Tengah relatif baru yaitu pada awal abad ke-20 sampai dengan pertengahannya. Sementara ikatan sejarah yang terbentuk sebelum masing-masing kawasan menjadi negara  merdeka  adalah  ikatan  sejarah  panjang  peradaban  Islam berabad-abad  dengan  sistem  kesultanan/kekhalifahan.  Saringan ideologi  dan  budaya  di  masing-masing  negara  sangat  lemah,  karena sebenarnya mereka secara ideologi dan budaya relatif sama. Oleh karena
itu,  suatu  pemikiran  keagamaan  dan  pergerakan  dengan  gampang berkembang lintas batas negara di Timur Tengah.

## Dimensi Internasional: Turki, Dunia Islam dan Barat
Dimensi  internasional  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  dinamika politik  di  negara-negara  Arab  adalah  peran  Turki  (Unver  2013;  Bengio 2012).  Negara  ini  bukan  negara  Arab,  namun  pengaruhnya  untuk mereformasi sistem politik di negara-negara Arab tidak dapat diabaikan. Keberhasilan Partai Keadilan dan Pembangunan Turki dibawah Erdogan dalam  membangun  Turki  yang  modern  dan  disegani  menginspirasi gerakan-gerakan  Islam  di  kawasan  Timur  Tengah  ketika  melakukan upaya  mewujudkan  tatanan  yang  demokratis.  Terlebih,  kebijakan  luar negeri Turki dalam merespon Arab Spring adalah pro dengan gerakan- gerakan yang menginginkan perubahan rezim. Turki adalah negara yang menfasilitasi pertemuan-pertemuan kelompok oposisi Libya
(NTC/National  Transitional  Council)  sebelum  Khadafi  jatuh  dan mengakui  pemerintahan  transisi  ini  sejak  15  Juli  2011  sebelum  PBB memberikan pengakuan. Perdana Menteri Turki Tayyib Erdogan adalah pemimpin  negara  yang  pertama  kali  mengunjungi  Mesir  setelah Mubarak  jatuh.  Majalah Time (13/9/2011) menggambarkan  sambutan untuk Erdogan seperti “a rock star”. Ketika pergolakan politik terjadi di Syria,  kembali  PM  Erdogan  menunjukkan  sikap  tegasnya  dengan membekukan  hubungan  diplomatiknya  dengan  rezim  Bashar  Assad. Erdogan mengatakan, “The Syrian people do not believe in Assad, nor do I. We also do not believe him” ( Time, 13/9/2011). Ketika eskalasi konflik di  Syria  semakin  memanas,  Turki  termasuk  negara  yang  gigih memperjuangkan  intervensi  militer  bersama-sama  dengan  NATO.  Saat gelombang  pengungsi  keluar  dari  wilayah  Syria,  negara  ini  bersedia menjadi  tempat  penampungan  bagi  ratusan  ribu  warga  Syria  yang mengungsi.
Disaat  Turki  demikian  ingin  negara-negara  Arab  menjadi  negara  yang demokratis,  negara-negara  Barat  terkesan  ragu-ragu  bahkan  khawatir dengan dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah. Ketika George W. Bush  naik  untuk  kedua  kalinya  sebagai  President  AS,  kebijakannya menyangkut dinamika politik di Timur Tengah selain tetap mendukung posisi Israel terhadap Palestina, juga promosi demokrasi di kawasan ini. Dia  percaya  bahwa  terorisme  di  Timur  Tengah  akan  dapat  diatasi dengan  mendemokratiskan  kehidupan  politik  (White  House  2003). Demokrasi  diyakini  dapat  memoderasi  sikap-sikap  politik  yang  radikal dan  pada  saat  yang  sama  juga  menghalanginya  tampilnya  rezim  tirani. Munculnya penguasa tiran akan memunculnya sikap oposisi dan ketika oposisi tidak memiliki saluran untuk mengekspresikan
ketidaksetujuannya sangat mungkin cara-cara kekerasan yang kemudian ditempuh (Snider dan Faris 2011).
Kekerasan  akan  menimbulkan  citra  negatif  terhadap  kawasan  ini. Mengingat kawasan ini dihuni mayoritas Muslim, dalam perkembangannya  dapat  memunculkan Islam  phobia .  Pertemuan Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  Kesebelas  di  Sinegal  pada  bulan Maret 2008 bertujuan untuk membangun image positif terhadap Islam, menghilangkan  Islam  phobia,  dan  mengintensifkan  dialog  antar peradaban  (OIC,  2008).  Pada  kesempatan  tersebut,  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  menyatakan  bahwa  upaya  untuk  mengurangi kesalahpahaman  terhadap  Islam  adalah  dengan  menjadikan  negara- negara Islam sebagai negara demokratis (Deplu, 2008). Oleh karena itu, Indonesia mendorong reformasi dalam tubuh OKI dengan memasukkan nilai-nilai demokrasi ke dalam Piagam OKI yang baru.
Namun,  upaya  untuk  membangun  sistem  yang  demokratis  di  Timur Tengah bukan hal yang mudah terutama sejak Amerika Serikat menjadi sasaran  serangan  teroris  pada  11  September  2001.  Disaat  AS  dibawah Bush  Jr  mempromosikan  demokrasi  di  Timur  Tengah,  pada  saat  yang sama  ia  juga  menkampanyekan  “ war  on  terror ”  dan  mengkategorikan negara-negara  di  dunia  “ either  with  us  or  with  terrorist ”.  Kecurigaan bahwa pelaku terorisme berasal dari kalangan Islam terlebih setelah itu AS  melancarkan  serangan  ke  negara  Islam  (Afghanistan  dibawah Taliban)  memberikan  legitimasi  bagi  negara-negara  di  Timur  Tengah untuk  menekan  kelompok-kelompok  Islam  yang  selama  ini berseberangan  dengan  pemerintah  dengan  alasan  “perang  melawan terrorisme”.  Padahal  belum  tentu  kelompok-kelompok  tersebut menggunakan cara kekerasan untuk merealisasikan tujuannya. Dengan kata  lain,  isu  terrorisme  ini  telah  menggeser  isu  demokratisasi  yang selama  ini  dicoba  diterapkan  di  Timur  Tengah.  Fenomena  ini  tidak hanya terjadi di Timur Tengah, namun juga di negara-negara Muslim di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara (Foot 2005).
Kenyataan bahwa negara-negara Barat seolah membiarkan ketika rezim otoriter  di  negara  Muslim  menekan  kekuatan-kekuatan  Islam menimbulkan  tanda  tanya  seberapa  seriuskah  Barat  mendukung demokratisasi  di  negara-negara  Muslim  (Khan  2003).  Keraguan  ini muncul  terutama  ketika  HAMAS  sebagai  salah  satu  gerakan  yang menentang  eksistensi  Israel  memenangkan  pemilu  yang  digelar  di wilayah  pendudukan  pada  tahun  2006,  rakyat  Palestina  justru mendapat  hukuman  dari  Barat.  Negara-negara  Barat  akan  mengakui HAMAS  sebagai  pemenang  pemilu  jika  gerakan  ini  mau  meletakkan senjata,  tidak  menggunakan  cara-cara  kekerasan,  mengakui  eksistensi Israel,  dan  mau  menerima  semua  kesepakatan  yang  dicapai  dalam perundingan  antara  Israel  dan  Otoritas  Palestina  (PLO).  HAMAS menolak  syarat-syarat  tersebut,  akibatnya  gerakan  ini  dan  rakyat Palestina  diisolasi  dari  pergaulan  internasional.  Bantuan-bantuan  dari luar (Barat) yang selama ini diperoleh rakyat Palestina dihentikan, pajak yang  dibayar  oleh  rakyat  Palestina  kepada  Israel  dan  semestinya
dikembalikan  lagi  kepada  rakyat  Palestina  juga  dihentikan,  dan  asset- asset  milik  HAMAS  dibekukan  (Muttaqien  2012).  Perlakuan  terhadap HAMAS  ini  seoalah  mengulang  perlakuan  terhadap  FIS  di  Aljazair  di awal 1990an.
Ketidaktegasan  Barat  terhadap  kudeta  militer  di  Mesir  kembali memunculkan  sikap  skeptik  kekuatan-kekuatan  Islam  atas  keseriusan Barat  dalam  mendorong  demokratisasi  di  Timur  Tengah.  Kembalinya kekuatan  militer  Mesir  dengan  cara  kudeta  militer  diiringi  dengan penangkapan  para  aktivis  Muslim,  pemberangusan  media  massa  yang tidak  sejalan  dengan  kepentingan  penguasa  militer,  pembekuan  asset- asset milik Ikhwanul Muslimin dan terbunuhnya para demonstran yang menetang  rezim  militer  di  lapangan  Rabi‟a  Al-„Adawiyya  pada  bulan Agustus  2013  tanpa  sikap  tegas  dari  Barat  untuk  menghentikan  dan menekan  rezim  militer  di  Mesir  menguatkan  tuduhan  standard  ganda Barat  dalam  menerapkan,  mempromosikan  dan  menegakkan  sistem demokrasi. Dengan sikap semacam ini gelombang balik demokratisasi di Timur  Tengah  bisa  terjadi,  yaitu  ketika  cara-cara  tidak  demokratis seperti  kudeta  mendapatkan  pembenaran  manakala  sistem  demokrasi yang  diterapkan  memberikan  keleluasaan  kepada  kekuatan  Islam  yang mendapat  dukungan  rakyat  memegang  tampuk  kekuasaan,  kemudian kekuasaan  tersebut  diambil  alih  dengan  cara-cara  yang  tidak demokratis.

## Simpulan
Apabila  diamati  perkembangan  politik  di  Timur  Tengah  sejak munculnya fenomena Arab Spring yaitu gelombang demokratisasi yang melanda  dunia  Arab  di  musim  semi  2011  ada  satu  alasan  pokok mengapa  ini  bisa  terjadi,  yaitu  ketidakpuasan  secara  massif  rakyat kepada  gaya  kepemimpinan  rezim  penguasa  di  negara-negara  Arab. Umumnya penguasa di negeri-negeri tersebut otoriter, korup dan hidup glamour  di  tengah  situasi  dan  kondisi  rakyat  yang  kekurangan.  Kalau rakyatnya  berkecukupan  seperti  di  negara-negara  Teluk,  mereka menghadapi  sumbatan-sumbatan  yang  menghalang-halangi  mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yang lebih luas. Peristiwa bakar diri seorang pedagang di Tunisia yang tidak berdaya menghadapi arogansi  kekuasaan  menyulut  protes  dan  menjadi  momentum  yang menggerakkan  rakyat  di  negara-negara  sekitarnya  dengan  tuntutan perubahan  rezim.  Pergerakan  massa  ini  didukung  oleh  proses penyebaran  informasi  yang  cepat  sebagai  imbas  dari  globalisasi teknologi.  Kekerasan  dan  penindasan  kepada  kelompok-kelompok masyarakat  yang  selama  ini  dilakukan  rezim  yang  berkuasa,  tidak  lagi bisa ditutup-tutupi.
Dinamika perubahan di Timur Tengah ini, selain dipicu oleh peristiwa di Tunisia,  juga  disebabkan  oleh  semakin  kuatnya  pengaruh  aktor  non- negara  terutama  gerakan-gerakan  keagamaan  yang  menekankan pembentukan  basis  masyarakat  sebagai  pilar  untuk  meraih  dukungan. Gerakan  keagamaan  dengan  karakter  kosmopolitan  seperti  Ikhwanul Muslimin  yang  memiliki  jaringan  lintas  batas  negara  membuat resonansi dan irama pergerakan terkoordinasi dengan baik. Pandangan Ikhwanul  Muslimin  yang  menerima  demokrasi  sebagai  suatu  sistem yang  dapat  mencegah  lahirnya  penguasa  tirani,  memungkinkan pergerakan  ini  berkembang  khususnya  di  Timur  Tengah  di  tengah stigma “teroris, ekstrimis, dan fundamentalis”, label yang diberikan bagi mereka yang konsisten dengan Islam.
Jaringan  lintas  batas  negara  gerakan  keagamaan  tidak  hanya memunculkan  persinggungan  positif  antar  gerakan  Islam,  namun  juga dengan  penguasa  atau  aktor  negara  yang  mendukung  tumbuhnya kekuatan-kekuatan  oposisi.  Dalam  hal  ini  Turki  menunjukkan komitmennya  untuk  menyemaikan  nilai-nilai  demokrasi  di  Timur Tengah.  Dukungan  yang  ditunjukkan  oleh  Turki  terhadap  kekuatan- kekuatan  oposisi  dibuktikan  dengan  mengakui  eksistensi  mereka  dan menfasilitasi  pertemuan-pertemuan  mereka.  Tentu  ini  memiliki  bobot yang  tinggi  dalam  sistem  internasional  kontemporer  yang  masih menempatkan negara sebagai unit utama.
Dinamika  pergerakan  tidak  hanya  dalam  ruang  lingkup  domestik, namun  juga  regional  dan  internasional.  Masuknya  nilai-nilai  baru  dan perkembangan  teknologi  informasi  di  negara-negara  Arab,  dalam lingkup  domestik  dan  regional,  mempengaruhi  pola  interaksi  dan penyebaran  informasi.  Kalangan  muda  dan  kelas  menengah  (Tobin 2012)  yang  tidak  awam dengan  teknologi  informasi  dan  menjadi kekuatan  utama  dalam Arab  Spring menggunakan  media  sosial  dalam interaksi  diantara  mereka  dan  menjadikan  media  tersebut  untuk melakukan pergerakan massa. Situasi dan kondisi yang ada di lapangan menyangkut demonstrasi, protes, kekerasan aparat keamanan,  maupun seruan-seruan  aksi  disebarluaskan  melalui  media  sosial.  Penyebaran informasi  dan  pergerakan  tidak  hanya  dalam  ruang  lingkup  domestik akan tetapi juga regional bahkan internasional.
Hal terakhir yang dapat disimpulkan dari fenomena Arab Spring adalah bahwa merebaknya Arab Spring menyisakan permasalahan yang timbul karena  kecurigaan.  Kalangan  Islam  curiga  bahwa  negara-negara  Barat tidak serius dalam mendukung penegakkan sistem demokrasi di Timur Tengah  dengan  adanya  kenyataan  bahwa  sistem  ini  memberikan  jalan bagi kalangan Islam untuk tampil berkuasa. Demikian juga pihak Barat merasa  khawatir  ketika  gerakan  Islam  tampil  berkuasa  maka kepentingan-kepentingan  mereka  di  negeri-negeri  Muslim  akan terancam.  Akibatnya,  ketika  ada  cara-cara  yang  tidak  demokratis
dilakukan  oleh  rezim  yang  pro  Barat  di  negara-negara  Timur  Tengah untuk  mencegahnya  tampilnya  kelompok  Islam,  terlihat  Barat “merestui”  langkah-langkah  tersebut.  Pada  titik  inilah  proses demokratisasi di Timur Tengah berada di persimpangan jalan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Andersen, Roy R., et al, 1998. Politics and Change in the Middle East. New Jersey: Prentice Hall. Dollar,  David.  2007.  ”Globalization,  Poverty  and  Inequality  since 1980”.  dalam  Held,  David  dan  Ayse  Kaya  (eds.),  2007. Global Inequality, Cambridge: Polity. Drysdale, A. dan G.H. Blake, 1985. The Middle East and North Africa: A Political Geography. New York: Oxford University Press. Esposito, John L., 1995. Islamic Threat: Myth or Reality? New York: Oxford University Press. Huntington,  Samuel  P.,  1991. Third  Wave  of  Democratization  in  the Late  Twentieth  Century. Norman  Oklahoma:  University  of
Oklahoma.
Linklater, Andrew, 2005.”Globalization and Transformation of Political Community”, dalam Baylis, John, dan Steve Smith (eds.), 2005. The Globalization  of  World  Politics:  An  Introduction  to  International Relations. New York: Oxford University Press. McGrew,  Anthony,  2005.”Globalization  and  Global  Politics”,  dalam Baylis,  John,  dan  Steve  Smith  (eds.),  2005. The  Globalization  of World  Politics:  An  Introduction  to  International  Relations. New York: Oxford University Press. Muttaqien, M., 2012. The Rise of the Islamic Resistance Movement (HAMAS): Causes and Consequences. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis . Rais,  M.A.,  1988. Politik  dan  Pemerintahan  di  Timur  Tengah. Yogyakarta: PAU-SS-UGM.

## Artikel Jurnal
Bahry, Louay Y., 2001. ”The New Arab Media Phenomenon: Qatar‟s Al-Jazeera”. Middle East Policy, June, 8 (2): 88-99. Bengio,  Ofra,  2012.  ”Are  Iraq  and  Turkey  Models  for Democratization”. Middle East Quarterly, Summer: 53-62.
Doron,  Daniel,  2012.  ”Free  Market  Can  Transform  the  Middle  East”.
Middle East Quarterly, Spring: 15-22.
Foot,  R.,  2005.  ”Collateral  Damage:  Human  Rights  Consequences  of Counterterrorist Action in the Asia Pacific”, International Affairs,
81 (2): 411-425.
Khan, M., 2003. “Prospect for Muslim Democracy: the Role of the U.S.
Policy”, Middle East Policy, Fall, 10 (3): 79-90.
Khashan, Hilal, 2011. ”Middle Eastern Upheavals: the View from Syria and Lebanon”, Middle East Quarterly, Summer: 25-30. Landis, Joshua, 2012. ”The Syrian Uprising of 2012: Why the Assad Regime is Likely to Survive to 2013”, Middle East Policy,
Spring, 19 (1): 72-84.
Lesch, Ann M., 2011. ”Egypt‟s Spring: Causes of Revolution”, Middle East Policy, Fall, 18 (3): 35-48.
Snider,  Erin  A.,  dan  David  M.  Faris,  2011.  ”The Arab  Spring :  U.S. Democracy Promotion in Egypt”, Middle East Policy, Fall, 18 (3): 49-62.
Tobin, Sarah A., 2012. ”Jordan‟s Arab Spring : the Middle Class and Anti-Revolution”, Middle East Policy, Spring, 19 (1): 96- 109.
Unver, H. Akin, 2013. ”Turkey, Past and Future: the Forgotten Secular Turkish Model”, Middle East Quarterly, Winter: 57-64. Voll et al, John, 2012. ”Political Islam in the Arab Awakening: Who Are  the  Major  Players”, Middle  East  Policy, Summer, 19 (2): 10-35.

## Publikasi Resmi
Departemen Luar Negeri (Deplu), 2008. “Statement by President of the Republic of Indonesia at the 11 th Summit of the Organization of the Islamic  Conference,  Dakar,  Senegal.  15  March  2008”  [online]. dalam www.deplu.go.id, [diakses 2 November 2010]. Organization  of  Islamic  Conference  (OIC),  2008.  “The  11 th Session  of Islamic  Summit  Conference:  Dakkar  Declaration”  [online].  dalam http://www.oic-oci.org/is11/english/DAKKAR-DEC-11SUMMIT- E.pdf [diakses 10 November 2013].
White House, 2003. ”President Bush Presses for Peace in the Middle East” [online]. dalam http://www.whitehouse.gov/news/realeases/2003/05/20030509 -11.html [diakses 10 November 2013].

## Majalah
The Economist, 2011. ”Tunisia‟s General Election: Islamist to the fore”, 29 October. The Washington Post, 2011.”Moroccon Islamist Party Latest to Win Election Inspired by the Arab Spring ”, 28 November.
Time, 2011.  “Why  Turkey‟s  Erdogan  is  Greated  Like  a  Rock  Star  in Egypt”, 13 September.