## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama
Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: rezasamsungjambi@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  1)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimana  penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  pelaku Illegal Drilling di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian;  2) Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  apa  saja  kendala  yang ditemukan  penegakan  Hukum  Pidana Illegal  Drilling di  Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Metode yang digunakan adalah  tipe  penelitian  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  1)  Dalam  penegakan  hukum  pidana terhadap  pelaku illegal  drilling di  wilayah  hukum  Pengadilan Negeri  Muara  Bulian  masih  terdapat  kendala  dan  tidak  dapat berjalan  dengan  sempurna  karena  masih  terdapat  kelemahan dalam  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum;  2) Kendala-kendala dalam tindak pidana penambangan minyak ilegal ( illegal  drilling )  di  Kabupaten  Batanghari,  hal  ini  disebabkan  oleh kurangnya  kesadaran  hukum  warga  masyarakat,  terhadap perbuatan  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling ),  sulitnya untuk  membuktikan  tindak  pidana  karena  kurang  barang  bukti atau  tidak  ada  barang  bukti  dan  jumlah  aparat  penyidik  tidak sesuai  dengan  jumlah  kasus  yang  terjadi  serta  dikarenakan luasnya  wilayah  hukum  Kabupaten  Batanghari  yang  menjadikan sulitnya menegakkan hukum di wilayah hukum tersebut.
Kata Kunci: Illegal Drilling ; pelaku; penegakan hukum pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-04-20
Accepted: 2021-04-25 Publish: 2021-04-26

## KEYWORDS:
Criminal Law; enforcement; illegal drilling perpetrator.

## ABSTRACT
This study aims 1) To find out and analyze how the criminal law enforcement against illegal drilling actors in the legal area of the Muara Bulian District Court; 2) To find out and analyze what are the obstacles found by enforcement of the Illegal Drilling Criminal Law  in  the  Legal  Area  of  the  Muara  Bulian  District  Court.  The method  used  is  the  empirical  juridical  research  type.  The  results showed that 1) In enforcing criminal law against perpetrators of illegal  drilling  in  the  jurisdiction  of  the  Muara  Bulian  District Court,  there  are  still  obstacles  and  cannot  run  properly  because there  are  still  weaknesses  in  the  factors  that  affect  law enforcement;  2)  Constraints  in  the  criminal  act  of  illegal  oil mining  (illegal  drilling)  in  Batanghari  Regency,  this  is  due  to  the lack  of  legal  awareness  of  the  community,  regarding  illegal  oil mining activities (illegal drilling), the difficulty of proving criminal acts  due  to  lack  of  evidence  or  not.  There  is  evidence  and  the number  of  investigating  officers  does  not  match  the  number  of cases  that  have  occurred  and  due  to  the  vast  jurisdiction  of Batanghari Regency which makes it difficult to enforce the law in that jurisdiction.

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  permasalahan  yang  timbul  dari  adanya  pembangunan  yaitu mengenai  tindak  Ekplorasi  atau  ekploitasi  minyak  dan  gas  bumi  tanpa  mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha Hulu maupun Kegiatan usaha hilir.
Negara  wajib  melakukan  pengaturan  agar  pemanfaatan  sumber  daya  alam sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Berbagai  peraturan  perundang- undangan telah dibentuk oleh Pemerintah sebagai personifikasi negara yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005;
c. Kovenan  Hak  Sipil  dan  Politik  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005;
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pokok Agraria;
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
g. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;
h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
j. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak  dikenal  dengan  nomenklatur  eksploitasi  minyak  dan  gas  bumi  yang  dilakukan oleh rakyat. Justru sebaliknya, dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hulu tanpa izin.
Langkah  melegalitaskan  kegiatan  eksploitasi  minyak  dan  gas  bumi  yang dilakukan oleh rakyat memiliki dua sisi yang berseberangan. Di sisi yang bermanfaat yaitu, kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat memiliki aspek  peningkatan  perekonomian  masyarakat  di  sekitar  lokasi  kegiatan  eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh rakyat tersebut. Adi Candra mengemukakan:
“Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  rata-rata  tingkat  pendapatan  masyarakat penambang  sebesar  Rp.17.172.834,00  perbulan,  pendapatan  bagian pengolahan  hasil  penambangan  seperti  buruh  angkut  dan  penyuling  minyak sebesar Rp.3.407.176,00 perbulan, dan tingkat pendapatan masyarakat sekitar sebesar  Rp.1.756.816,00.  Perbandingan  pendapatan  masyarakat  pengelola sumur minyak tua dengan pendapatan masyarakat sekitar serta dengan ukuran kemiskinan memperlihatkan bahwa pendapatan masyarakat sehingga rata-rata pen-  dapatan  berada  diatas  garis  kemiskinan.  Dengan  garis  kemiskinan Internasional  berdasar-  kan  ukuran  Bank  Dunia  1  dolar  (Rp.279.960,00) perjiwa  perbulan  terdapat  18,39%  rumah  tangga  responden  berada  dibawah garis  kemiskinan.  Tingkat  kemiskinan  rumah  tangga  responden  relatif  lebih
kecil  jika  menggunakan  garis  kemiskinan  BPS untuk  nasional,  yaitu sebanyak 3,45% rumah tangga responden.” 1
Tetapi  hal  ini  tidak  selalu  mendatangkan  manfaat  atau  kelebihan  seringkali mendatangkan  kerugian  atau  hal  yang  negatif,  Di  satu  sisi  yang  merugikan  yaitu eksploitasi  minyak  dan  gas  bumi  yang  dilakukan  oleh  rakyat  sebagai  industri  yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi selalu mendapatkan perhatian khusus oleh publik.  Pengelolaan  pertambangan  selama  ini  tampaknya  lebih  mengutamakan keuntungan  secara  ekonomi  sebesar-besarnya,  yang  dilain  pihak  kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. Kegiatan yang bersifat eksploitasi tersebut  memberi  dampak  terhadap  lingkungan  hidup.  Karena  masalah  lingkungan hidup pada dasarnya menurut Siswanto Sunarso timbul akibat:
1. Dinamika  pertumbuhan  pendudukan  yang  cepat,  persebaran  tidak proprsional, tidak adanya keseimbangan struktur penduduk.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana. Karena dikejar  mencapai  target  keuntungan  sebanyak-banyaknya,  berbagai sumber  alam  dikuras  habis-habisan  tanpa  mempertimbangkan  generasi mendatang.
3. Kurang terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju. Saat  ini  teknologi  untuk  menyedot  minyak  dari  perut  bumi  dengan teknologi  canggih.  Sehingga  manusia  berlomba  menyedot  minyak  dalam jutaan barel per hari. Demikian pula teknologi untuk penebangan hutan.
4. Dampak  negatif  yang  sering  timbul  dari  kemajuan  ekonomi  yang seharusnya  positif.  Timbulnya  industri-industri  raksasa,  tidak  jarang menimbulkan  kerusakan  dan  sungai  maupun  di  muara  sungai.  Ini  berarti menumbuh  mata  pencaharian  nelayan.  Tidak  jarang  menimbulkan urbanisasi  dan  kejahatan-kejahatan  di  kota,  karena  sulitnya  mencari pekerjaan.
5. Benturan  tata  ruang.  Kawasan  seharusnya  untuk  reboisasi  dijadikan kawasan industri. Kawasan seharusnya untuk taman nasional (monas) dulu digunakan  untuk  Jakarta  Fair  dan  tempat  hiburan  dengan  penuh bangunan. 2
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  tidak dikenal  dengan  nomenklatur  eksploitasi  minyak  dan  gas  bumi  yang  dilakukan  oleh rakyat. Justru sebaliknya, dalam undang-undang tersebut mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hulu tanpa izin.
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan:  “setiap  orang  yang  melakukan  eksplorasi  dan  atau  eksploitasi  tanpa mempunyai  kontrak  kerja  sama  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar”. Hal ini diperkuat oleh Pasal 57 ayat (2) yang  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  Pasal  52,  Pasal  53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.
Namun,  terlepas  dari  masih  lemahnya  hukum  pidana  materiil  untuk melegalitaskan  kegiatan  penambangan  minyak  bumi , upaya  tersebut harus  dilakukan
1 Adi  Candra,  “ Pemanfaatan  Sumur  Minyak  Tua  Sisa  Eksploitasi  Peninggalan  Belanda  Dalam Hubungannya  Dengan  Perekonomian  Masyarakat  Di  Kabupaten  Musi  Banyuasin”, Jurnal Muamalah, Vol . 3, No. 1, 2017, hlm. 60. http://jurnal.radenfatah.ac.id
2 Siswanto  Sunarso, Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian  Sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 5.
dengan  mengedepankan due  process  of  law (proses  hukum  yang  adil),  bukan dengan arbitrary  process (melalui  kesewenang-wewenangan  aparat  penegak  hukum). Jangan  sampai  penegakan  hukum  dilakukan  dengan  melanggar  hukum  itu  sendiri. Sehingga diperlukan penegakan hukum pidana untuk mengatasi persoalan tersebut.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  penegakan  hukum  menurut  pendapat  Jimly Asshiddiqie yang mengatakan:
“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Dalam  pengertian  lain  penegakan  hukum  merupakan  upaya yang  dilakukan  untuk  menjadikan  hukum,  baik  dalam  arti  formil  yang sempit  maupun  dalam  arti  materil  yang  luas,  sebagai  pedoman  perilaku dalam  setiap  perbuatan  hukum,  baik  oleh  para  subjek  hukum  yang bersangkutan  maupun  oleh  aparatur  penegak  hukum  yang  resmi  diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.” 3
Keberhasilan  hukum  ketika  ditegakkan  dalam  kehidupan  masyarakat  juga terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan:
“Bahwa  masalah  pokok  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor- faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya.  Faktor-faktor  tersebut  mempunyai arti  yang  netral,  sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya  terletak  pada  isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal  ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena  semuanya  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum  serta  juga merupakan tolak ukur dari pada afektivitas dari penegakan hukum. 4
Kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten Batanghari  ternyata  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling ).  Penambangan minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  ini  menimbulkan  masalah  yang  tidak  kecil  bagi Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batanghari.  Hal  ini  dikarenakan  minyak  ilegal  ( illegal drilling )  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  teknologi  yang  tidak  ramah  dengan lingkungan yaitu menggunakan mesin sedot atau mesin semprot dan menggunakan zat kimia  yang  limbahnya  langsung  dibuang  ke  sungai  sehingga  dapat  menimbulkan bencana baik sekarang maupun bagi anak cucu dimasa yang akan datang.
3 Jimly Ashidiqie, Penegakan Hukum , http://solusihukum.com/artikel/artikel 49.php.10, 2019.
4 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 8.
Kegiatan  pertambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  yang  terdapat  di Kabupaten  Batanghari,  tidak  satupun  yang  memilliki  izin,  mereka  melakukan pertambangan minyak ilegal ( illegal drilling ) 5 . Modus illegal drilling merupakan tindak pidana pencurian minyak.
“Pencurian  minyak  terjadi  hampir  setiap  hari  dalam  tiga  modus  yaitu illegal tapping, illegal drilling dan penyelewengan BBM bersubsidi. (1) Modus illegal tapping adalah  pencurian  minyak  dengan  cara  melubangi  pipa  penyaluran minyak  milik  perusahaan.  Selanjutnya  minyak  tersebut  ditampung  dalam tempat  tertentu  seperti  mobil  tangki,  kolam  penampungan  hingga  sumur minyak.  (2)  Modus illegal  drilling merupakan  penambangan  ilegal  dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin.” 6
Aktivitas  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  tidak  terlepas  dari  adanya permasalahan  sosial  dan  ekonomi  saat  ini.  Krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan mengakibatkan  terbatasnya  lapangan  kerja  sehingga  masyarakat  tingkat  bawah cenderung  mencari  peluang  untuk  mendapatkan  pendapatan  ( income )  yang  cepat tanpa mengindahkan sebesar apapun resiko dan dampak yang diakibatkannya dengan hanya sekedar mempertahankan hidupnya.
Ditinjau  dari  sudut  kaidah  atau  peristiwa  hukum (dassollen) ,  perumusan ketentuan  pidana  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  di  dalam  Undang- undang  minyak  dan  gas  bumi,  terdapat  komitmen  yang  kuat  dari  Negara  untuk mencegah  dan  atau  memberantas  tindak  pidana  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal drilling ). Sehingga kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
Permasalahannya  bagaimanakah  pelaksanaan  penanggulangan  tindak  pidana penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum dalam  menerapkan  ketentuan  normatif  tersebut  apakah  telah  benar-benar  mampu diwujudkan  oleh  penegak  hukum  di  lapangan,  menjadi  peristiwa  hukum  konkrit (dassein), berupa  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelaku  tindak  pidana penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling ),  sehingga  tidak  terjadi  lagi  tindak penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  atau  setidaknya  dapat  ditekan intensitasnya.
Data  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Batanghari    memaparkan  luas wilayah yang telah dirusak akibat penambangan minyak ilegal ( illegal drilling ) di Kab. Batanghari yaitu seluas 225 ha (dua ratus dua puluh lima). Yang diduga dilakukan oleh lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) unit mesin yang beroperasi 7 .
Dalam tiga tahun terakhir di wilayah hukum Polres Batanghari, tindak pidana penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  selalu  saja  terjadi  sebagaimana  terlihat pada tabel di bawah ini.
5 Ibid.,
6 Riyandani Rahmadiah Lioty, Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015 , Journal of International Relations, Vol. 3, No. 4, 2017, hlm. 96. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi
7 https://mediarealitas.com/ ,  diakses 04 Desember 2019.

## Tabel 1
Jumlah Kasus penambangan minyak ilegal  di Kabupaten Batanghari Tahun
2016-2018 No. Tahun Polres Batanghari Kejaksaan Negeri Muara Bulian Pengadilan Negeri Muara Bulian Jeratan Pasal Pidana 1 2016 3 2 2 Pasal 52 UU Migas 2 2017 6 3 3 Pasal 52 UU Migas 3 2018 5 3 2 Pasal 52, 53 UU Migas Jumlah 14 8 7
Sumber Data: Polres Batanghari
Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam tiga tahun belakang ini, jumlah kasus tindak pidana penambangan minyak ilegal ( illegal drilling ) yang masuk ke Polres Batanghari  adalah  sebanyak  14  (empat  belas)  kasus,  dengan  rincian  3  (tiga)  kasus tahun  2016,  6  (enam)  kasus  tahun  2017  dan  5  (lima)  kasus  tahun  2018.  Data  yang penulis  peroleh  di  Kepolisian  Resort  Batanghari  tersebar  di  dalam  beberapa  daerah seperti daerah Desa Pompa Air, Desa Bungku Desa Bambu Kuning Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Tempino Kabupaten Batanghari. dapat dilihat secara jelas penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resort  Batanghari  terhadap  pelaku  tindak pidana  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  di  Kabupaten  Batanghari mengalami kemajuan, namun belum optimal dan efektif seperti yang diharapkan.
Berdasarkan  14  (empat  belas)  berkas  perkara  yang  diproses  oleh  pihak Kepolisian  Resort  Batanghari  hanya  orang-orang  yang  sedang  melakukan  kegiatan penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  saja,  sedangkan  pemilik  peralatan penambangan  tidak ikut dijadikan  tersangka  oleh pihak  penyidik,  begitu  juga  orang– orang  yang  sering memback-up penambangan  ilegal  ini  tidak  pernah  ditangkap  oleh pihak  kepolisian,  sehingga  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resort Batanghari terhadap pelaku tindak pidana penambangan minyak ilegal ( illegal drilling ) ini terlihat belum efektif.
Terjadinya  tindak  pidana  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  di Kabupaten Batanghari bukanlah menandakan bahwa tidak ada suatu usaha atau upaya penanggulangan  yang  dilakukan  guna  mengatasi  dan  memberantas  tindak  pidana tersebut    melainkan  masih  ditemui  adanya  suatu  permasalahan  atau  kendala  dalam pelaksanaannya.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  artikel  penelitian  yang  digunakan  yaitu,  Tipe  penelitian  ini  adalah Yuridis  Empiris,  yaitu  yang  berkaitan  dengan  persoalan  hukum  dalam  praktek  di lapangan,  atau  dengan  kata  lain  “Penelitian  hukum  empiris  adalah  sebuah  metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat  dikatakan  melihat,  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  masyarakat”. Artinya dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap illegal  drilling di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian.  Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa “Penelitian ilmu empiris bahwa tujuan penelitian ilmu empiris  bertujuan  untuk  sejauhmana  bekerjanya  hukum  ditengah  masyarakat” 8 . Pendekatan  penelitian  yuridis  empiris  pada  prinsipnya  adalah  penggabungan  antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Tindak Pidana Illegal Drilling
Dalam  ilmu  pengetahuan  hukum  pidana,  istilah  tindak  pidana  ini  merupakan salah  satu  istilah  dasar  yang  merupakan  pengertian  hukum,  di  samping pertanggung  jawaban  pidana.  Istilah  “peristiwa  pidana”  atau  “Tindak  Pidana” adalah  sebagai  terjemahan  dari  istilah  bahasa  Belanda  “ Strafbaarfeit ”  atau “ delict ”. 9
Selanjutnya dikemukakan oleh Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, strafbaarfeit memiliki  pengertian  yaitu  “kelakuan  orang  ( menselijke  gedraging )  yang dirumuskan  dalam wet ,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang  patut  dipidana ( strafwaardig ) dan dilakukan dengan kesalahan”. 10
Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:
1. Bahwa feit dalam strafbaarfeit berarti handeling , kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa  pengertian strafbaarfeit dihubungkan  dengan  kesalahan  orang  yang mengadakan kelakuan tadi.
Istilah  lainnya  yang  populer  ialah  “perbuatan  pidana”,  yakni  istilah  yang dirumuskan oleh Moeljatno, ia mengemukakan pendapatnya tentang istilah “perbuatan Pidana”, sebagai berikut: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut.” 11 Lebih  lanjut  Moeljatno, mengemukakan sebagai berikut:
“Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang  mati,  tetapi  melarang  adanya  orang  mati  karena  perbuatannya  orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka  peristiwa  itu  tidak  penting  sama  sekali  bagi  hukum  pidana.  Juga  tidak penting,  jika  matinya  orang  itu  karena  binatang.  Baru  apabila  matinya  ada hubungan dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi pening bagi hukum pidana”. 12
8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81.
9 C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil, Pokok-Pokok  Hukum  Pidana ,  Pradnya  Paramita, Jakarta, 2007,  hlm. 37.
10 Moeljatno , Asas-Asas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 61.
11 Moeljatno, Op. Cit ., hlm. 59.
12 Ibid., hlm. 60.
Sedangkan  istilah  “tindak  pidana”  pun  tidak  luput  dari  kritikan.  Moeljatno mengemukakan,  “karena  tumbuhnya  dari  pihak  kementerian  Kehakiman,  sering dipakai dalam perundang-undangan.” 13 Meskipun demikian, pemakaian istilah “tindak pidana”  ini  sangat  meluas  serta  dominan  sekarang  ini  dalam  peraturan  perundang- undangan pada umumnya, dan perundang-undangan pada khusunya.
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di  dunia  yang  mempunyai banyak  kekayaan  alam  baik  yang  dapat  diperbaharui  maupun  yang  tidak  dapat diperbaharui.  Sumber  daya  mineral  sebagai  salah  satu  sumber  daya  yang  dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Gatot Supramono mengemukakan:
“Indonesia  dikarunia  sumber  daya  alam  dan  energi  yang  melimpah.  Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik terbesar di 437 lokasi di Indonesia bagian  barat  dan  timur,  seperti  tembaga  dan  emas  di  Papua,  emas  di  Nusa Tenggara,  nikel di Sulawesi  dan  kepulauan  Indonesia  timur,  bauksit  dan  batu bara  di  Kalimantan  dan  mineral  lainnya  yang  masih  tersebar  di  berbagai tempat.” 14
Pengaturan atau regulasi tentang pertambangan ini disebut juga dengan istilah hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur  kewenangan  negara  dalam  pengelolaan  bahan  galian  (tambang)  dan mengatur  hubungan  hukum  antara  negara  dengan  orang  atau  badan  hukum  dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  bahan  galian.  Dalam  hal  ini  H.  Salim  HS,  mengartikan: “Hukum  Pertambangan  adalah  keseluruhan  kaedah  hukum  yang  mengatur kewenangan  Negara  dalam  pengelolaan  bahan  galian  (tambang)  dan  mengatur hubungan antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”. 15
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengenai minyak dan gas bumi telah diatur di dalam bab XIV Pasal 33 ayat (3) yang menentukan: “Bumi, dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Untuk  lebih  jelasnya  perlu  ditelaah  aturan  hukum  terkait  pengaturan  atau regulasi tentang pertambangan khususnya berkenaan dengan eksploitasi minyak bumi. Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat  (3)  telah  mengamanatkan  dan menyebutkan bahwa :“Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Artinya  pengelolaan  sumber  daya  alam  atau  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalam  negara  seharusnya  dipergunakan  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran rakyat.  Kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  termasuk  minyak  dan  gas bumi  yang  merupakan  sumber  daya  alam  yang  tak  terbaharui  ( unrenewable resources ) dan sangat langka. Minyak dan Gas Bumi sendiri mempunyai nilai yang
13 Ibid.
14 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 1.
15 Salim H.S, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 8.
sangat strategis  bagi  kepentingan  hidup  bangsa  Indonesia sebagai sumber  energi dalam negeri dan sumber penerimaan negara yang sangat signifikan
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pengertian Minyak  Bumi  Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak dan  Gas  Bumi  Pasal  1  angka  1,  menyebutkan  bahwa:  Minyak  Bumi  adalah  hasil proses  alami  berupa  hidrokarbon  yang  dalam  kondisi  tekanan  dan  temperature atmosfer  berupa  fasa cair  atau  padat,  termasuk  aspal,  lilin  mineral  atau  ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara  atau  endapan  hidrokarbon  lain  yang  berbentuk  padat  yang  diperoleh  dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
……. Minyak dan Gas Bumi menentukan: “setiap orang yang melakukan eksplorasi dan  atau    eksploitasi  tanpa  mempunyai  kontrak  kerja  sama  dipidana  dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar”. Hal ini  diperkuat  oleh  Pasal  57  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa  tindak  pidana sebagaimana dimaksud Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.
Salah  satu  kegiatan  usaha  Migas  adalah  kegiatan  Eksplorasi  dan  Eksploitasi. Eksplorasi  sendiri  menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak dan Gas Bumi Pasal  1 angka 8 menentukan bahwa:  “Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan  memperoleh  informasi  mengenai  kondisi  geologi  untuk  menemukan  dan memperoleh  perkiraan  cadangan  Minyak  dan  Gas  Bumi  di  wilayah  kerja  yang ditentukan.”
Sedangkan  pengertian  eksploitasi  menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 9, menentukan bahwa:
Eksploitasi  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan Minyak  dan  Gas  Bumi  dari  wilayah  kerja  yang  ditentukan,  yang  terdiri  atas pengeboran  dan  penyelesaian  sumur,  pembangunan  sarana  pengangkutan, penyimpanan,  dan  pengolahan  untuk  pemisahan  dan  pemurnian  Minyak  dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Pihak-pihak  yang  terkait  dalam  kegiatan  usaha  Migas  ini  antara  lain  adalah Negara/Pemerintah,  Perusahaan  Migas  beserta  karyawannya,  dan  rakyat  yang  dalam kegiatan  usaha  Migas,  seharusnya  mereka  mempunyai  andil  dan  hak  atas  adanya kegiatan eksploitasi yang telah dilakukan di wilayahnya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa illegal drilling adalah suatu kegiatan tindak pidana administratif  yang  berupa  perizinan  untuk  melakukan  kegiatan  eksploitasi  atau pengeboran  tanpa  adanya  kontrak  kerja  sama  yang  mana  pengaturan  tersebut  di sebutkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Pasal 52 dan 53.

## 2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian
Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dengan menjelaskan  mengenai  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penambangan minyak dan gas bumi yang mana pada Pasal 52 dan Pasal 53 telah menjelaskan   bahwa kegiatan  penambangan  minyak  dan  gas  bumi  tanpa  kontrak  kerja  sama  merupakan sebuah  tindak  pidana  yang  mana  tindak  pidana  ini  termasuk  kedalam  tindak  pidana
administratif  dikarenakan  tindak  pidana  ini  berkaitan  dengan  izin  untuk  melakukan kegiatan pengeboran tanpa adanya kontrak kerja atau izin.
Kegiatan pengeboran atau  penambangan minyak secara illegal ini merupakan sebuah kegiatan yang salah dan merugikan bagi negara dan lingkungan dan merupakan sebuah  tindak  pidana  yang  merupakan  sebuah  delik  biasa  yang  mana  kegiatan  ini harus  ditindak  oleh  aparat  penegak  hukum  meskipun  tidak  ada  laporan  dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengeboran tetapi kegiatan ini tetap harus di hukum dan di berikan sanksi terhadap si pelaku yang mana ketentuan pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 52 dan Pasal 53.
Banyaknya  kasus  tindak  pidana illegal  drilling yang  terdaftar  di  Polres Batanghari dalam tiga tahun belakangan ini adalah sebanyak 14 (empat belas) kasus. Kuantitas  tindak  pidana illegal  drilling ini  cukup  banyak  terjadi  dan  meningkat  tiap tahunnya.  “Berdasarkan  Data  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Batanghari memaparkan  luas  wilayah  yang  telah  dirusak  akibat  penambangan  minyak  ilegal ( illegal drilling ) di Kab. Batanghari yaitu seluas 225 ha (dua ratus dua puluh lima). Yang diduga  dilakukan  oleh  lebih  kurang  450  (empat  ratus  lima  puluh)  unit  mesin  yang beroperasi”. 16 Menurut  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  diperoleh,  jumlah sumur  illegal yang di Kecamatan Bajubang dan Tempino Kabupaten  Batanghari mencapai 2.300 titik lebih  sumur  bor  yang  menghasilkan  paling  sedikit  4.000  barel  minyak  hilang  lewat pengeboran tersebut yang mengakibatkan kerugian negara mencapai milyaran rupiah.
Terkait dengan illegal drilling di Kabupaten Batanghari yang terus meningkat, Novaizal mengemukakan bahwa:
“Illegal  drilling yang  terjadi  di  Kabupaten  Batanghari  pada  saat  ini  makin memprihatinkan  ini  dapat  dilihat  makin  banyaknya  masyarakat  melakukan illegal drilling dan hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar  maupun  terhadap  lingkungan.  Di  samping  itu  kegiatan illegal  drilling juga  bisa  merusak  lahan  pertanian  yang  produktif  sehingga  dalam  jangka waktu yang relatif panjang lahan tersebut tidak bisa lagi diolah menjadi lahan pertanian.” 17
Akibat  maraknya  tindakan  illegal  drilling  ini  tentu  saja  berakibat  negatif terhadap  kelestarian  lingkungan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  Illegal  drilling  ini perlu  dipandang  sebagai  suatu  akibat  tidak  diberikannya  akses  bagi  masyarakat hukum adat yang berada disekitar lokasi. Kterlibatan masyarakat di sekitar lokasi ini menurut  Helmi  dkk.  setidaknya  diperlukan  beberapa  tindakan  dan  langkah-langkah berikut:  "Pertama,  memastikan  bahwa  anggota  masyarakat  adat  orang-orang  dan manfaatnya  dari  hak  dan  peluang  yang  sama  sebagai  anggota  populasi  lainnya sebagaimana  diatur  dalam  Legislasi.  Kedua,  mempromosikan  realisasi  penuh  sosial, ekonomi,  hak-hak  budaya  masyarakat  adat  berdasarkan  dan  identitas  sosial,  adat istiadat  dan  tradisi,  dan  institusi.  Ketiga,  membantu  anggota  masyarakat  yang bersangkutan untuk menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi yang mungkin terjadi antara  masyarakat  adat  dan  penduduk  lain  yang  juga  tinggal  di  negara  yang  sesuai
16 Op. Cit.
17 Wawancara  dengan  Novaizal  Varia  Utama,  Kepala  Seksi  Pengawasan  Dinas  Energi  dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Tanggal 22 Januari 2020.
dengan  dengan  aspirasi  dan  cara  hidup  mereka.  Keempat,  pelaksanaan  Konvensi  ini menekankan prinsip dialog dan Musyawarah" 18
Tersendatnya  akses  masyarakat  hukum  adat  disekitar  wilayah  hutan  akan mengakibatkan  masyarakat  sekita  melakukan  tindakan  tindakan  yang  dianggap bertentangan  dengan  hukum.  Selanjutnya  konflik  yang  terjadi  akan  menimbulkan beberapa  konsekwensi  seperti:  "Pertama,  hilangnya  akses  masyarakat  hukum  adat terhadap tanah, wilayah dan sumber daya alam. Kedua kerusakan struktur sosial unit masyarakat hukum adat disebabkan oleh struktur agraria. Ketiga, terdapat kerusakan kualitas ekologis yang berkaitan langsung dengan kualitas turunan dari manusia yang hidupnya  bergantung  pada  sumber  daya  agraria.  Selain  itu,  keberadaan  masyarakat hukum adat di berbagai daerah masih ada, baik yang masih menerapkan tradisi yang diwarisi  dari  mereka  dan  telah  mulai  mengikuti  perkembangan  yang  berasal  dari Luar" 19
3. Kendala Yang Ditemukan Dalam Penegakan Hukum Pidana Illegal Drilling di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian
Terkait  dengan  jumlah  personil  kepolisian  Resort  Muara  Bulian  pada  bagian Tipiter  secara  kuantitatif  memiliki  kekurangan  dan  tidak  seimbang  dengan  wilayah hukum  yang  harus  dilakukan  pengawasan.  Walaupun  demikian  dalam  pelaksanaan penegakan  hukum  atas  pelaku  tindak  pidana  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal drilling )  selalu berkoordinasi dengan bagian krimumum. Adapun jumlah anggota unit tindak  pidana  tertentu  adalah  berjumlah  4  (empat)  orang,  sebagaimana  diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel Jumlah Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Batanghari No. Nama Pangkat Jabatan Pendidikan 1. Siswanto Aiptu Kanit Tipiter S.H. 2. Kuncoro Brigadir Anggota Tipiter SLTA 3. Ganda M. Manurung Briptu Anggota Tipiter SLTA 4. Tri Biyanto Briptu Anggota Tipiter SLTA
Jumlah personil unit Tipiter Kepolisian Resort Muara Muara Bulian yang hanya 4  (empat)  orang,  maka  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penambangan
18 Helmi,  Hafrida,  Retno  Kusniati,  Fauzi  Syam,  Indriya  Fathni,  Hartati,  dan  Johni  Najwan, "LEGAL PROTECTION TO MANAGE FOREST RESOURCES BASED ON LOCAL WISDOM." , Journal of Critical Reviews, Vol. 7, No. 9, 2020, hlm. 623. http://www.jcreview.com/?mno=112244
19 Helmi, Hafrida, Fitria, dan Johni Najwan, “ Documenting Legal Protection Of Indigenous Forests
In Realizing Indigenous Legal Community Rights In Jambi Province ”, Library  Philosophy and Practice (e-journal), 2019. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6470&context=libphilprac
minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  memiliki  kendala.  Hal  ini  didasari  bahwa  begitu banyaknya  kasus  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  yang  masuk  ke  Polres Batanghari sedangkan personil unit Tipiter masih kurang. Kuncoro mengemukakan:
Dalam  melakukan  penyidikan  kita  terkendala  pada  minimnya  personel  yang kita  miliki  dimana  untuk  unit  yang  menangani  kasus  tindak  pidana  minerba kita  memilik  unit  khusus  yaitu  tipiter  yang  mana  jumlah  anggotanya  yaitu sebanyak 4 orang dengan rincian 1 orang kanit dan 3 orang penyidik, sehingga dengan  jumlah  personel  yang  ada  kita  masih  kewalahan  dalam  melakukan proses penyidikan. Selain itu kita tidak dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari instansi terkait. 20
Terkait  dengan  dukungan  personel  Penyidik  PPNS,  dikatakan  oleh  Novaizal Varia Utama yang mengemukakan:
Sampai  saat  ini  kita  belum  memiliki  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  sehingga  untuk  penanganan  perkara penambangan emas ilegal tersebut langsung ditangani oleh pihak penyidik dari kepolisian. Memang untuk PPNS itu sendiri kita juga telah merencanakan untuk membentuk PPNS namun saat ini hal tersebut belum terealisasi. Ke depan kita berharap agar Dinas ESDM untuk dapat segera merekrut PPNS dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pertambangan tersebut. 21
Oleh Kuncoro yang mengatakan:
Dari segi sarana dan prasarana kita mengalami kendala yaitu: 22
1. Dalam  melakukan  penindakan  terhadap  pelaku  tindak  di  lapangan  kita terkendala  akan  medan  yang  ditempuh  dimana  kegiatan  penambangan minyak ilegal ( illegal drilling ) tersebut dilakukan di dalam hutan dan juga di sungai,  jika  di  sungai  kita  belum  memiliki  perahu  karet  sehingga  kita  di dalam melakukan penangkapan tidak optimal dan menyebabkan kaburnya para penambang.
2. Anggaran  kita  terbatas  sehingga  kurang  maksimalnya  upaya  penindakan yang kita lakukan.
3. Untuk mengetahui apakah lingkungan tersebut tercemar atau tidak  maka harus dilakukan pengujian di laboraturim namun kita terkendala akan alat yang digunakan untuk menguji hal tersebut jadi jika kita ingin menguji hal tersebut kita harus mengirim sampel ke Jambi.
Dalam penegakan Hukum penambangan illegal ini terdapat kendala yang paling besar  yaitu  berada  pada  penegak  hukumnya  itu  sendiri,  karena  apabila  substansi hukumnya  sudah  ada  dan  dengan  jelas  di  jelaskan  tentang  apa  saja  yang  boleh  dan tidak  boleh  di  lakukan,  di  lapangan  tidak  jarang  ditemukan  bahwa  kendala  terbesar berada  pada  penegak  hukum  yang  melanngar  hukum  itu  sendiri  dengan  menjadi pemilik alat-alat penambangan itu sendiri dan menjadi orang-orang yang mem back-up kegiatan  penambangan  tersebut,  tidak  jarang  bahwa  figur  penegak  hukum  yang harusnya menegakkan malah melindungi kegiatan tersebut.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana
20 Wawancara dengan Kuncoro, Penyidik Tipiter, Polres Batanghari, tanggal 24 Januari 2020.
21 Wawancara  dengan  Novaizal  Varia  Utama,  Kepala  Seksi  Pengawasan  Dinas  Energi  dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Tanggal 22 Januari 2020.
22 Wawancara dengan Kuncoro, Penyidik Tipiter, Polres Batanghari, tanggal 24 Januari 2020.
penambangan minyak ilegal ( illegal drilling ) di Kabupaten Batanghari adalah berupa
1. Kurangnya Peralatan
Peralatan yang dimaksud yaitu sarana transportasi, alat-alat untuk kepentingan penyidikan  seperti  media  yang  bisa  menampilkan  potret  diri  pelaku  secara  cepat. Kekurangan  peralatan  ini  dapat  menyebabkan  kendala  dalam  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  di  Kabupaten Batanghari,  karena  banyak  kasus  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  yang tidak terlacak dan pelakunya tidak tertangkap.
2. Kurangnya Personil
Personil  yang  ada  di  Polres  Batanghari  masih  sangat  sedikit  dibandingkan dengan luas wilayah dan berbagai macam tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres  Batanghari,  sehingga  masing-masing  personil  (penyidik)  bertanggung  jawab dengan  tugasnya  masing-masing.  Apabila  terjadi  suatu  kasus  penambangan  minyak ilegal ( illegal drilling ), tidak ada personil yang menangani hal tersebut di kantor, maka harus  menunggu  personil  tersebut  untuk  mengambil  tindakan  pengejaran.  Dengan keadaan  ini  sudah  barang  tentu  pelaku  telah  jauh  melarikan  diri  yang  sulit  dikejar dalam  waktu  yang  singkat,  apalagi  tidak  ada  keperdulian  warga  masyarakat  akan tindak pidana penambangan minyak ilegal ( illegal drilling ) tersebut.
Segi  sarana  dan  prasarana  guna  mendukung  untuk  melakukan  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )    masih terdapat  kendala.  Dalam  hal  ini  kelemahan  terkait  dengan  jumlah  personil  anggota sehingga  bisa  menghambat  proses  penegakan  hukum  tindak  pidana  penambangan minyak  ilegal  ( illegal  drilling ).  Hal  ini  didasari  pula  bahwa  jumlah  perkara  tindak pidana  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  yang  terjadi  di  Kabupaten Batanghari  yang  sering  terjadi  dengan  bertambahnya  masyarakat  yang  melakukan penambangan minyak ilegal ( illegal drilling ) dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.  Selain  itu  juga,  terkait  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  guna mendukung  pelaksanaan  tugas  yaitu  perahu  karet  guna  memudahkan  aparat  dalam melakukan  penindakan  terhadap  pelaku  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling ) yang berada di lokasi yang hanya bisa diakses menggunakan perahu karet.
Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  yang  memadai  maka  tidak  mungkin penegakan hukum yang dilakukan akan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,  keuangan  yang  cukup  dan  seterusnya.  Kalau  hal  ini  tidak  terpenuhi,  maka penegakan hukum yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang akan dicapai.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  membuat  sulitnya  penegakan  dalam  Illegal Drilling tersebut, sebagai berikut:
1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat
Faktor  masyarakat  ini  merupakan  hal  yang  sangat urgent dalam  penegakan hukum. Dalam hal tindak pidana penambangan minyak ilegal ( illegal drilling ), data di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini didasari bahwa dari data pelaku penambangan minyak ilegal  ( illegal drilling ), sebagaimana yang dikatakan oleh Siswanto, yaitu:
Kesadaran masyarakat masih rendah ini terlihat dari masih banyaknya terjadi pembiaran  dan  juga  sikap  acuh  tak  acuh  masyarakat  kepada  aktivitas
penambangan minyak ilegal  ( illegal  drilling ),  padahal mereka  tahu  bahwa hal tersebut dapat mengancam kelestarian lingkungan. 23
Ketika  kita  lakukan  penertiban  mereka  cenderung  untuk  melakukan perlawanan  terhadap  aparat  di  lapangan  sehingga  kita  kesulitan  dalam  mengambil tindakan, dan juga mereka tidak jarang bentrok dengan aparat.
2. Faktor Luas Wilayah
Kabupaten  Batanghari  memiliki  8  Kecamatan  dan  14  Kelurahan  yang  luas wilayahnya 5.804,00 km persegi dan sebaran penduduk 53 jiwa perkilometer. Dengan luas  wilayah  yang  begitu  luas  dan  banyaknya  titik  penambangan  yang  berlokasi berjauhan  membuat  sulitnya  penegakan  hukum  mengenai illegal  drilling tersebut, ditambah  dengan  sedikitnya  jumlah  personil  TIPITER  (tindak  pidana  tertentu) menjadikan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  sulitnya  penegakan  hukum Illegal Drilling di Kabupatan Batanghari.
3. Faktor Aparat
Berdasarkan Hasil wawancara terhadap beberapa responden, dapat di ketahui bahwa  salah  satu  faktor  kendala  sulitnya  menegakkan  hukum  menegenai  illegal drilling  tersebut  adalah  dikarenakan  oknum-oknum  aparat  yang  saling  bekerjasama dengan  para  pelaku  tindak  pidana illegal  drilling yang  selalu  mem back  up kegiatan tersebut,  sehingga  kegiatan  tindak  pidana  illegal  drilling  tersebut  sulit  untuk ditegakkan berdasarkan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

## D. SIMPULAN
Pengaturan mengenai kegiatan Illegal Drilling di Kabupaten Batanghari diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 52 dan  diperkuat  dalam  Pasal  53  dan  pasal-pasal  lainnya  di  dalam  Undang-Undang tersebut  yaitu:  Faktor  penyebab  terjadinya Illegal  drilling karena  tertutupnya  akses masyarakat  atas  wilayah  alam  disekitar  mereka.  Sedangkan  kendala-kendala  dalam tindak  pidana  penambangan  minyak  ilegal  ( illegal  drilling )  di  Kabupaten  Batanghari, hal  ini  disebabkan  oleh:  Kurangnya  kesadaran  hukum  warga  masyarakat,  terhadap perbuatan penambangan minyak ilegal  ( illegal drilling ).  Sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti. Jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Batanghari.
23 Wawancara dengan Siswanto, Kanit Tipiter, Polres Batanghari, tanggal 22 Januari 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
____________________  ,  Undang-Undang  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.  UU  Nomor  22 Tahun 2001. LNRI Tahun 2001 Nomor 136, TLNRI Nomor 4152.
____________________,  Undang-Undang  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  UU Nomor 4 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 4, TLNRI Nomor 4959.
_____________________,  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Nomor 01 Tahun 2008.

## Buku
Ali,  Achmad.  Menguak  Teori  Hukum  ( Legal Theory)  dan  Teori  Peradilan ( Judicialprudence )  Termasuk  Undang-Undang  ( Legalprudence ).  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
H.S,  Salim.  Hukum  Pertambangan  di  Indonesia.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2005.
Ibrahim,  Johnny.  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang:  Bayu Media Publishing, 2006.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
Mertokusumo,  Sudikno.  Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar).  Yogyakarta:  Liberty, 1999.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
Nurbani, Erlies Septiana dan Salim H.S. Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Skripsi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Riswandi, Budi Agus. Aspek Hukum Internet Banking. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.
Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
Sunarso,  Siswanto.  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi  Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Tim  Penyusun.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Ke-Empat,  Jakarta:  Depdiknas, 2008.
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Wantu,  Fence  M.  Kepastian  Hukum  Keadilan  dan  Kemanfaatan.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2011.

## Jurnal
C, Anwar, “Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia”, Jurnal Publikasi FH Universitas Widyagama Malang, Vol. 3, No.1, (2010). http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/view/ 311/306
Candra,  Adi,  “Pemanfaatan  Sumur  Minyak  Tua  Sisa  Eksploitasi  Peninggalan  Belanda Dalam  Hubungannya  Dengan  Perekonomian  Masyarakat  di  Kabupaten  Musi Banyuasin”, Jurnal Muamalah, Vol. 3, No. 1, (2017). http://jurnal.radenfatah.ac.id
Hafrida, et.al, “Penyuluhan Hukum Resolusi Konflik Sumber Daya Alam Di Kabupaten Batanghari”, Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, Vol. 29, No. 4, (2014). http://www.resercgate.net/publication/328277838_penyuluhan_hukum_res olusi_konflik_sumber_daya_alam_di_kabupaten_batanghari
Helmi,  et.al, “ Documenting Legal  Protection  Of  Indigenous  Forests  In  Realizing Indigenous Legal Community Rights In Jambi Province”, Library Philosophy and Practice (e-journal ), (2019). https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6470&context=l ibphilprac
Helmi,  et.al,  “ Legal  Protection  To  Manage  Forest  Resources  Based  On  Local  Wisdom”, Journal of Critical Reviews , Vol. 7, No. 9, (2020). http://www.jcreview.com/?mno=112244
Kelly, Danial, “ Natural Resources Law in Australia: Principals and Practices, Jambe Law Journa l”, Vol. 1, No. 2, (2018). http://jlj.unja.ac.id
Lioty,  Riyandani  Rahmadiah,  “Penanganan  Illegal  Tapping,  Illegal  Drilling  dan Penyelewengan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  Bersubsidi  di  Indonesia  Tahun 2011-2015”, Journal of International Relations, Vol. 3, No. 4, (2017). http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi

## Website
https://mediarealitas.com , diakses 04 Desember 2019.