## PERBANKAN
157 PENINGKATAN FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN TERHADAP UMKM MELALUI JASA KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)
Korespondensi dengan penulis:
Sunardi: Telp. +62 341 568 395  Psw. 544 E-mail:  jurkubank@yahoo.com
PENINGKATAN FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN TERHADAP UMKM MELALUI JASA KONSULTAN KEUANGAN MITRA BANK (KKMB)

## Sunardi
Program  D-3 Keuangan dan Perbankan  dan  KKMB Unmer Malang Jl. Terusan Dieng No. 57 Malang
Abstract. This article discusses the role of Bank partner finance consultant (KKMB) of Malang Indonesia bank (BI) in facilitating the relation pattern between micro and middle business (UMKM) and a bank. The success of KKMB can be seen from the following indicators: 1) the increase of UMKM which is bankable and gets credit from bank, 2) the increase of quality and productivity of UMKM finance consultant service, and 3) the growth of KKMB ability in financing itself. There is a different perception between banks and UMKM. Banks consider  that UMKM has not deserved to be given credit facility because it has not fulfilled the requirements from banks. However, UMKM considers that banks are always guided by rules which are difficult for UMKM to fulfill it. In this condition, the existence of KKMB is as a mediator for both sides. KKMB has a function to increase the administration quality of UMKM so it can be bankable. One of obstacles faced by UMKM is in collateral. To overcome this problem, Malang Indonesia Bank (BI) through UPT (Technique Implementer Unit) asks KKMB as the implementer of mass land certification which corporates with district, Batu city BPN, and Bukopin.
Keywords: kkmb, intermediation,bank,umkm
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum mendapatkan  posisi  yang  optimal.  Keberadaan UMKM  selama  ini  selalu  dianak  tirikan  oleh pemerintah, sumbangsih  UMKM seolah  tertutup dengan peran industri besar (Chandra 2007). Peran serta UMKM dalam menggerakkan perekonomian bangsa,kiranya  tidak  bisa  dipungkiri  lagi.  Jika melihat kondisi sebelumnya, sektor UMKM mampu memberikan  separuh  nafas  bagi  perekonomian Indonesia disaat krisis moneter melanda negeri ini
tahun 1997. UMKM ibarat kuda hitam yang mampu bermain cantik dan  bisa berjuang menjadi dewa penolong  ekonomi  Indonesia  meskipun  saat  itu kekuatannya dianggap remeh sebagian kalangan termasuk  kalangan  perbankan.  Upaya  pengem- bangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dewasa ini mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak, baik pemerintah, kalangan perbankan, lembaga swadaya masyarakat maupun  lembaga-lembaga  internasional.  Hal  ini dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang perlu  diefektifkan  sebagai  penggerak  roda perekonomian nasional setelah krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No.1 Januari 2008, hal. 157 – 165 Terakreditasi SK. No. 167/DIKTI/Kep/2007

## PERBANKAN
Peran UMKM dalam perekonomian domestik semakin  meningkat  terutama  setelah  krisis  1997. Disaat  perbankan  menghadapi  kesulitan  untuk mencari  debitur  yang  tidak  bermasalah,  UMKM menjadi  alterenatif  penyaluran kredit  perbankan. Berdasarkan statistik BPS tahun 2000, UMKM (kurang lebih 40 juta unit) mendominasi lebih dari 90 % total unit usaha dan menyerap angkatan kerja dengan prosentase  yang  hampir  sama.  Data  BPS  juga memprkirakan 57% PDB bersumber dari unit usaha ini dan menyumbang hampir 15% dari ekspor barang Indonesia  (KPK,  2003).  Ditinjau  dari  reputasi kreditnya,  UMKM  juga  mempunyai  prestasi  yang cukup membanggakan dengan tingkat kemacetan yang relatif kecil.  Pada tahun 2002, tingkat kredit bermasalah  ( NPL )  hanya  mencapai  3,9% dibandingkan  dengan  kredit  perbankan  yang mencapai  10,2%  dan  untuk  wilayah  kerja  Bank Indonesia Malang, rasio kredit non-perfom terhadap total kredit (NPL) Gross bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Malang pada posisi Juni 2007 sebesar 10,38% atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Desember  2006  (9,14%) maupun  posisi  Juni  2006 (10,31%). Akan tetapi secara netto (setelah dikurangi PPAP) rasio NPL bank umum di wilayah KBI Malang per  Juni  2007  berada  pada  angka  0,41%  atau meningkat dibanding dengan posisi akhir Desember 2006 yang mencapai angka sebesar 0,28%, namun masih lebih rendah dibanding dengan posisi yang sama  pada  tahun  sebelumnya(Juni  2006)  yang sebesar 4,1% (KBI Malang, 2007).
Kondisi  tersebut  mencerminkan  bahwa pemberian  kredit  ke  UMKM  akan  mendorong penyebaran risiko kredit  dan sementara suku bunga kredit UMKM sesuai dengan tingkat bunga pasar sehingga  bank  akan  mempunyai  margin  yang cukup. Walaupun tingkat NPL relatif kecil namun perlu mendapat perhatian, karena semakin besar tingkat NPL akan berpengaruh terhadap kesehatan bank  itu  sendiri.  Persoalan  NPL merupakan persoalan kunci dari perbankan, namun demikian penekanan NPL harus diupayakan jangan sampai mengurangi  porsi  dari  LDR.  Terdapat  beberapa
penyebab NPL relatif kecil, yaitu faktor intern  yang meliputi persoalan kualitas analisis dan pengawasan kredit dan faktor ekstern meliputi perilaku debitur setelah memperoleh fasilitas kredit dan perubahan iklim usaha (Sutojo,1998). Adapun sektor UMKM masih  mempunyai ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan dengan usaha besar karena kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan  potensi  pasar  yang  tinggi  mengingat  harga produk  yang  dihasilkan  relatif  rendah  sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Namun demikian,  UMKM  juga  mempunyai  karakteristik pembiayaan  yang  unik,  yakni  diperlukannya ketersediaan pada saat ini, jumlah dan sasaran yang tepat,  prosedur  yang  relatif  sederhana,  adanya kemudahan  akses  ke  sumber  pembiayaan  serta perlunya program pendampingan.
Harmono (2007) memiliki pandangan bahwa bahwa  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi ketangguhan  UMKM    dalam  mengembalikan angsuran    dapat  pengaruhi  oleh  perpektif keuangan, yang artinya pengelolaan UMKM harus memahami tentang bagaimana menjalin dengan kreditor (lembaga keuangan bank dan non bank) dengan  cara  menepati  ketepatan  kredit  yang diwujudkan dalam angsuran tepat waktu. Dengan perencanaan  keuangan  yang  sederhana  namun akurat, ternyata menghasilkan sistem arus kas yang baik, sehingga bagi UMKM dapat mengoptimalkan pinjaman dari penyandang dana.
Dibalik ketangguhan puluhan juta UMKM, upaya  pengembangan UMKM masih  menjumpai berbagai kendala seperti pengelolaan usaha yang masih  tradisional,  kualitas  sumber  daya  manusia yang  masih  belum  memadai,  skala  dan  teknik produksi  yang  rendah  serta  terbatasnya  akses permodalan kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan  (KPK,  2003).  Dalam  kontek  ini  telah dilakukaan  berbagai  upaya  agar  kemampuan UMKM terus berkembang, baik dari sisi perspektif pemasaran,  proses  bisnis  internal,  manajemen sumber  daya  manusia  maupun  perspektif manajemen keuangan, mengingat pemberdayaan

## PERBANKAN
UMKM  tidak  terlepas  dari  aspek  sumberdaya finansial.  Sesuai  dengan  pendekatan  penang- gulangan  kemiskinan  dewasa  ini,  terjadinya penyaluran kredit secara optimum kepada sektor ini  merupakan  kontribusi  dalam  peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.
Apabila dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, UMKM dapat berperan  besar sekurang-kurangnya  melalui dua saluran. Pertama, melalui  penciptaan  lapangan kerja,  karena  lapangan  kerja  merupakan  upaya penanggulangan  yang efektif dan berkelanjutan ( sustainable ). Kedua, melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah  secara langsung dalam memberdayakan  masyarakat  miskin  sehingga potensi  usahanya  dapat  dikembangkan  untuk meningkatkan kemakmuran mereka. Sebagai upaya penanggulangan  kemiskinan  melalui  pember- dayaan dan pengembangan UMKM, pemerintah melalui  Menko  Kesra  selaku  Ketua  Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan Gubernur Bank Indonesia telah menandatangani kesepakatan bersama (MOU) pada tanggal 22 April 2002. Dalam nota  kesepahaman  tersebut  tercantum  kegiatan yang  akan  dilakukan  oleh  masing-masing  pihak, yang dituangkan dalam suatu action plan.

## STRATEGI MENGHUBUNGKAN UMKM DENGAN BANK
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  pada tanggal  22  Februari  2003  ditandatangani kesepakatan bersama antara Deputi Gubernur Bank Indonesia  dengan  Sekretaris  KPK  tentang
pembentukkan  satuan  tugas  (satgas)  pember- dayaan konsultan keuangan/pendamping UMKM (KKMB). Tujuan pembentukan satuan tugas(satgas) adalah  memberdayakan,  memfasilitasi  dan mengkoordina-sikan kegiatan KKMB dengan bank, guna  mengupayakan  akses(daya  serap)  UMKM yang lebih besar terhadap dana perbankan.
Setelah diberlakukan UU No.23 tahun 1999, peran Bank Indonesia (BI) dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan mendasar sehingga Bank  Indonesia  tidak  lagi  dapat  memberikan bantuan keuangan, namun berperan secara tidak langsung melalui pemberian bantuan teknis. Dalam hal  ini,  fungsi  Bank  Indonesia  adalah  fasilitator dalam  satgas  yang  beranggotakan  perbankan (termasuk BPR), asosiasi perbankan, instansi teknis yang memberikan pendampingan kepada UMKM, asosiasi  UMKM  (IWAPI,  KADIN)  gerakan pengembangan  keuangan  mikro  dan  lembaga penelitian    serta  dari  unsur  perguruan  tinggi/ lembaga pengabdian pada masyarakat (UBT 2003).
Dengan mengacu pada kesepakatan bersama dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, maka  pembentukan  KKMB  adalah  untuk memperluas akses sektor usaha produktif kepada kredit  perbankan,  dengan  misi  memberdayakan KKMB  agar  mampu  menyediakan  jasa pengembangan  bisnis  dan  berfungsi  sebagai jembatan  penghubung  antara  UMKM  dengan bank.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  satgas membentuk  unit  bantuan  teknis  (UBT)  yang merupakan  pusat  pemberdayaan  KKMB  dan melaporkan tugasnya kepada satgas secara berkala. Adapun posisi KKMB dalam pola hubungan UMKM dangan pihak perbankan seperti tercantum pada Gambar 1.

## PERBANKAN
Sesuai  dasar  hukum  pembentukkannya, keberadaan Satgas akan bersifat sementara, yaitu sampai dengan 22 April 2005 sehingga diharapkan dalam periode tersebut terjadi peningkatan akses UMKM  kepada  bank.  Setelah  periode  tersebut, diharapkan  KKMB  dapat  melaksanakan  fungsi strateginya secara mandiri dalam mengembangkan UMKM  bersama-sama  dengan  pihak  perbankan. Dalam  hal  ini  diperlukan  dukungan  dari  seluruh anggota satgas agar  KKMB dapat melaksanakan tugasnya  secara  professional  dan  bebas  dari pengaruh kepentingan tertentu.
Keberhasilan  KKMB  dapat  dilihat  dari indikator sebagai berikut: (1) meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memperoleh kredit dari bank,  (2) meningkatnya kualitas dan produktifitas pelayanan  konsultan  keuangan  UMKM  dan  (3) tumbuhnya kemampuan KKMB untuk membiayai dirinya sendiri serta non perform nya masih dibawah ketentuan  Bank  Indonesia.  Secara  umum  suatu kredit dapat dikatakan non perform bila debitur tidak  sanggup  membayar  kewajibannya  sesuai dengan perjanjian dan atau kewajibannya dapat diselesaikan  namun  usaha  debitur  ada kecenderungan menurun. Mengingat keberadaan
SATUAN TUGAS PEMBERDAYAAN KKMB DAN UNIT BANTUAN TEKNIS
SATUAN TUGAS DAERAH PEMBERDAYAAN KKMB BANK KKMB

## UMKM
Gambar 1. Hubungan Satgas KKMB, UBT, Bank, KKMB dan UMKM Sumber KPK (2003)
UMKM  yang  tersebar  diseluruh  Indonesia, diharapkan KKMB dapat dibentuk diseluruh daerah dengan melibatkan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), KPK daerah, dinas terkait dan unsur perguruan tinggi maupun LSM.

## PERANAN KKMB DALAM MEMBANTU UMKM
Keberadaan  KKMB  merupakan  salah  satu alterenatif  strategi  dalam  meningkatkan  akses perbankan  terhadap  target  group  UMKM, disamping  strategi  yang  telah  ada  dan  terus dikembangkan dewasa ini,  yaitu pola hubungan bank dengan kelompok (PHBK) dan pola hubungan bank dengan BPR dan lembaga keuangan mikro- linkage program (BI, 2003). Salah satu tolak ukur keberhasilan KKMB adalah bagaimana  mereka bisa membantu UMKM yang belum bankable menjadi bankable , dalam upaya mencapai hal tersebut maka KKMB di KBI Malang yang  berasal dari berbagai Business  Development  Servisec-Provider  (BDS-P) bekerjasama dengan berbagai institusi. Salah satu

## PERBANKAN
upaya  KKMB adalah  menjalin  kerjasama  dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Konsultan UMKM yang berada di bawah naungan Bank Indonesia Malang. Adapun  fungsi utama  UPT KKMB    adalah  untuk membantu UMKM yang tersebar di wilayah Malang raya    dan  daerah  lain  di  wilayah  kerja  Bank Indonesia Malang. UPT KKMB yang menjembatani pengusaha UMKM dalam mendapatkan akses kredit dari perbankan, yang dibantu oleh 105 KKMB yang tersebar  di  wilayah  kerja  Bank  Indonesia  (BI) Malang.
Keberadaan  UPT    menjadi  pemecah hambatan  komunikasi  yang  selama  ini  terjadi ditengah-tengah  hubungan  UMKM  dengan perbankan. UPT KKMB mempunyai peran ganda, bisa  menjadi  wakil  UMKM  untuk  berhubungan dengan bank, sekaligus sebagai patner bank yang memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk melakukan  survei  langsung  kepada  pengusaha UMKM  yang  ingin  mendapatkan  fasilitas  kredit
bank.  UPT  dibantu  oleh  semua  KKMB  dalam melakukan  survei  lapangan  kepada  pengusaha UMKM.  Jika  hasil  kunjungan  lapangan menunjukkan  bahwa  pengusaha    UMKM  yang bersangkutan benar-benar membutuhkan modal namun memiliki administrasi yang belum bagus  dan tidak mampu membuat proposal pengajuan kredit, secara  otomatis  KKMB  akan  memberikan pembinaan dan pendampingan. Berbeda dengan petugas survei dari bank yang seringkali kembali bila  mendapati  pengusaha  UMKM  yang  disurvei kurang layak untuk didanai. Setelah memberikan pembinaan dan pendampingan, KKMB kemudian melakukan  evaluasi  untuk  menentukan  apakah UMKM tersebut bankable atau masih memerlukan pembinaan lebih lanjut, sehingga di kemudian hari UMKM tersebut  sudah layak  untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.
Adapun mekanisme kerja UPT-KKMB adalah seperti Gambar 2.
Gambar 2.  Hubungan Bank,KKMB,UPT,UMKM Sumber : Bank Indonesia Malang (2006)

## PERBANKAN
Dari  Gambar  2  diatas  dapat  dijabarkan, bahwa untuk memperoleh permodalan, pengusaha UMKM tidak harus langsung menghubungi bank sehingga  para  pengusaha  UMKM  dapat  tetap konsentrasi menjalankan roda usahanya. Pengusaha UMKM yang memerlukan tambahan modal untuk meningkatkan  usahanya  cukup  menghubungi KKMB disekitarnya atau  langsung menghubungi UPT.  Selanjutnya  KKMB  akan  menganalisa  awal kelayakan  usahanya  dan  jika  dinilai  layak  KKMB atau UPT akan menyiapkan aplikasi permohonan kredit  sesuai  dengan  kebutuhan  UMKM  dan selanjutnya difasilitasi dalam berhubungan dengan bank. Jika persetujuan kredit telah direalisasikan UPT dan KKMB akan turut melakukan monitoring hingga kredit itu lunas.
Sedangkan  bantuan  yang  diberikan  oleh KKMB ini terkait semua  hal yang harus dipenuhi oleh  pengusaha  UMKM,  sebagai  calon  debitur sesuai dengan prosedur pengajuan kredit, seperti syarat  administrasi  dan  agunan.  Apabila  semua persyaratan tersebut sudah lengkap, KKMB melalui UPT bisa menyerahkan proposal pengajuan kredit ke bank yang dipilih oleh pengusaha UMKM. Kredit yang diajukan melalui UPT memiliki harapan yang lebih besar untuk disetujui. Ini karena peran KKMB dalam  membina UMKM  dan  mempersiapkannya sehingga menjadi bankable. Kondisi ini sekaligus menuntut semua KKMB haruslah seorang analisis kredit  yang  handal  dan  mampu  bekerja  seperti layaknya  seorang  pegawai  bank,  sehingga  bank tidak perlu lagi melakukan survei ulang terhadap proposal  yang  pengajuan  kredit  yang  difasilitasi oleh  KKMB.  Bagi  UMKM,  UPT  dan  KKMB  sudah menjadi kepanjangan dari bank. Sebab selama ini, sebagian  besar  pengusaha  UMKM  masih  belum terjamah  oleh  bank,  padahal  mereka  sangat membutuhkan  suntikan  modal  untuk  mengem- bangkan usaha yang digeluti.
Banyak  faktor  yang    membuat  hubungan UMKM dengan  bank tidak  terlalu dekat. Seperti sudah  dijelaskan  sebelumnya,  sebagian  besar UMKM,  baik  yang  berada  di  wilayah  kerja  Bank
Indonesia  Malang  maupun  di  Indonesia  secara keseluruhan  masih  menghadapi  beberapa persoalan seperti masalah teknis produksi, kualitas sumberdaya  manusia,  sistem  dukumentasi administarsi yang kurang tertata dengan baik, serta masalah  klasik  tentang  agunan.  Disisi  lain, perbankan tidak bisa memberikan kredit begitu saja tanpa  survei  ketat    yang  membuktikan  bahwa UMKM bersangkutan memang layak untuk dibiayai. Langkah  ini  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian yang wajib dipatuhi oleh semua bank. Dua kondisi ini tentu sangat sulit untuk mendekatkan hubungan antara  bank  dengan  UMKM.  Karena  itulah, kehadiran  UPT-KKMB  menjadi  mediasi  antara keduanya  sekaligus  mendukung  peningkatan intermediasi perbankan (Ridho, 2006)
Keuntungan  lain  yang  diperoleh  oleh pengusaha UMKM dari keberadaan UPT  dan KKMB adalah fungsi yang stop services . Melalui bantuan UPT  dan  KKMB,  memungkinkan  mereka  untuk melakukan akses ke semua bank, UPT dan KKMB akan terus melakukan monitoring dan pembinaan UMKM dari penambahan modal tersebut  benar- benar bisa mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik.

## MENINGKATKAN AKSESIBILITAS UMKM TERHADAP PERBANKAN MELALUI SERTIFIKAT TANAH
Menyikapi  berbagai  kendala  teknis  yang dihadapi  oleh  UMKM  untuk  memperoleh  akses perbankan diantaranya adalah persoalan agunan, hal demikian sesungguhnya merupakan persoalan di negara berkembang atas pengakuan aset-aset fisik masyarakatnya. Di negara berkembang tidak memiliki  mekanisme    atas  hak  milik  ( property mechanism )  yang  memungkinkan  kaum  miskin mengubah aset-aset fisiknya menjadi capital yang dapat  digunakan  untuk  aktivitas  ekonomi. Sementara di negara-negara maju, sistem hak milik

## PERBANKAN
menghasilkan  efek  yang  memungkinkan  masya- rakatnya memreproduksi capital.
Berpijak  kepada  hal  tersebut,  kantor  Bank Indonesia wilayah kerja Malang bersama UPT dan KKMB  bekerjasama  dengan  institusi  terkait mengadakan  program  sertifikasi  tanah  dengan harga yang terjangkau, memiliki tingkat kepastian yang    relatif  tinggi,  serta  fleksibel  dalam  hal pendanaan  biaya  sertifikasi  (KBI  Malang,  2007). Dalam  kegiatan  ini  kerjasama  antara  kantor  BI Malang    dengan  insitusi  lain  dapat  dijelaskan melalui  Gambar 3.
KKMB  mengumpulkan  berkas-berkas  persyaratan sertifikasi berkerjasama dengan aparat kelurahan. (4) Jika persyaratan dianggap telah tercukupi, KKMB akan menganalisa kelayakan pembiayaan. (5) KKMB meneruskan  berkas-berkas  tersebut  ke  Badan Pertanahan  nasional.  (6)  Dilakukan  penanda- tanganan akad kredit antara pemilik tanah dengan Bukopin/Swamitra.
Dengan  adanya  upaya  KKMB  menfasilitasi sertifikasi tanah, maka kendala teknis yang berkaitan dengan  agunan  yang  seringkali  menjadi  alasan
Kelurahan UPT KKMB BUKOPIN/ SWAMITRA BPN KOTA BATU PemilikTanah/Calon debitur
Gambar 3. Skema Pembiayaan Kredit Sertifikasi Tanah
Sumber:  Bank Indonesia Malang  (2007)
Dari gambar 3 dapat dijelaskan Pola kerjasama antara  UPT,  KKMB  dengan  institusi  lain  adalah sebagai  berikut  :  (1)  UPT  menugaskan  KKMB mengindentifikasi para pemilik tanah dikelurahan- kelurahan  yang  berminat  untuk  mensertifikasi tanahnya. (2) Bekerjasama dengan Bank Indonesia, kelurahan,  BPN  dan  Bukopin/Swamitra  dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kelurahan mengenai pentingnya pensertifikatan tanah serta bagaimana melakukan pengurusan sertifikat melalui KKMB. (3)
terhambatnya  akses  terhadap  perbankan  akan segera teratasi. Berdasarkan identifikasi, mayoritas UMKM yang membutuhkan permodalan mengaku tidak  memilki  jaminan  fisik  (51,05%)  atau  hanya 48,95% saja yang memilki agunan fisik (BI Malang). Agunan fisik yang dimiliki terbesar berupa sertipikat tanah/rumah  serta  BPKB  kendaraan  bermotor sedangkan agunan lainnya berbentuk akta jual beli, sertifikat petok D, sertifikat Hak Guna Bangunan, dan agunan lainnya.

## PERBANKAN

## PERAN KKMB DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN
Penyaluran  kredit  Bank  Umum  di  wilayah kerja KBI Malang pada akhir semester I tahun 2007 mencapai angka Rp. 9,86 trilyun atau secara y-t-d meningkat sebesar 7,99%, sedangkan secara y-o-y meningkat sebesar 21,31%. Selama semester I tahun 2007  pertumbuhan  kredit  bank  umum  bergerak agak lambat, namun diperkirakan akan mengalami akselerasi  pertumbuhan  pada  semester  II  tahun 2007  seiring  dengan  adanya  realisasi  proyek pemerintah dan swasta pada paruh waktu kedua tahun  2007  (Bank  Indonesia  Malang,  2007). Sedangkan  penyaluran kredit  melalui  BPR   pada semester I tahun 2006 mencapai Rp. 537.443 milyar dan  pada  semester  I  tahun  2007  mencapai Rp.620.498  milyar    atau  mengalami  kenaikan sebesar 15,4%. Berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai,penyaluran  kredit  BPR  di  wilayah  Bank Indonesia  Malang  terutama  tersalur  pada  sektor perdagangan (44,39%), sektor pertanian (15,69%), jasa-jasa  (12,42%)  dan  sektor  lainnya  (25,44%), adapun sektor yang mengalami penurunan terjadi pada  sektor  perindustrian  yang  mengalami penurunan sebesar 8,90%.
Berdasarkan  jenis  penggunaannya,  kredit bank  umum  sampai  dengan  posisi  Juni  2007 didominasi kredit modal kerja sebesar 59,09% yang sebagian besar diberikan kepada debitur UMKM. Sedangkan kredit Investasi dan konsumsi memiliki kontribusi  masing-masing  sebesar  11,09%  dan 29,84% dari total penyaluran kredit. Adapun sektor ekonomi,  porsi  pembiayaan  tetap  terarah  pada sektor  perdagangan  (35,06%),  sektor  industri (14,20%), sektor pertanian (9,61)sektor konstruksi sebesar  20,20%,  sektor  jasa  8,61%,  sektor pertambangan sebesar 3,34% dan sektor lainnya 30,50%.  Sedangkan  untuk  kredit  UMKM  pada tahun 2006  telah tersalurkan  Rp. 11.408.367 juta dan  sampai  dengan  Agustus  2007  mencapai Rp.17.467.597  juta,  atau  mengalami  kenaikan
53,2% . Dari kondisi ini menunjukan bahwa peranan UMKM  semakin  diperhitungkan  dalam  peta perekonomian,  dan  jika  dilihat  dari  peran KKMB,menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2006 KKMB  sudah  mampu  memfasilitasi  penyaluran kredit sebesar Rp.6.596.500.ribu, dan Rp.7.357.900 ribu  atau  mengalami  kenaikan  11,5  %,  hal  ini menunjukkan bahwa peranan KKMB mengalami kenaikan  yang  signifikan,  dengan  demikian peranan  KKMB  sebagai  patner  perbankan  dan UMKM semakin bagus.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Dari prospek yang dimiliki UMKM, seharusnya pihak penyandang dana khususnya perbankan tidak ragu-ragu  lagi  dalam  memberikan  fasilitas  kredit kepada UMKM, masih  terdapat perbedaan ( gap ) antara  UMKM dengan  pihak perbankan, UMKM memandang  penyaluran  kredit  kepada    UMKM terlalu  prosedural,  dan  di  lain  pihak  memandang UMKM  belum  memenuhi  kriteria  yang  telah ditentukan  oleh  perbankan  ( bankable ).  Sebagai solusi pemerintah melalui Menko Kesra selaku Ketua Komite  Penanggulangan  Kemiskinan  (KPK)  dan Gubernur  Bank  Indonesia  telah  menandatangani kesepakatan bersama (MOU) pada tanggal 22 April 2002. Dalam nota kesepahaman tersebut tercantum kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak,  yang  dituangkan dalam  suatu action  plan. Sebagai tindak lanjut dari action plan dibentuklah KKMB di masing-masing daerah termasuk di wilayah kerja Bank Indonesia Malang. KKMB di wilayah kerja BI Malang telah mampu berperan dalam menfasilitasi penyaluran Kredit UMKM dari perbankan.
Salah satu kendala yang sering terjadi dalam penyaluran  kredit  kepada  UMKM  adalah  terkait dengan jaminan tambahan, dan sebagai solusi dari hal  tersebut,  unit  pelaksana  teknis  memberikan

## PERBANKAN
tugas  kepada  KKMB  untuk  memberikan  fasilitas pengurusan  sertifikasi  tanah  secara  masal, berkerjasama Badan Pertanahan Nasional Kota Batu dan  Bank  Bukopin/Swamitra.    Dengan  adanya sertifikasi ini diharapkan akan mengurangi kendala yang sering terjadi selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia.  2007. Kajian  Ekonomi  Regional Wilayah  Kerja  Bank  Indonesia  Malang, Semester I,Malang
—————.  2007. Statistik  Ekonomi  Keuangan
Daerah Jawa Timur , Vol 7-No. 09, Surabaya
—————. 2003. Peraturan Bank Indonesia No.5/
18/PBI/2003 Tentang Bantek Pemberdayaan UMKM. Jakarta
Hakim, R. 2006. Gagasan dan Obsesi Ridho Hakim , Malang: UMM Press.
Harmono. 2007. Pengelolaan Kredit Mikro berbasis BSC  Menuju  UMKM  yang  Kompetitif  dan Berkelanjutan, Jurnal  Keuangan  dan Perbankan, Malang
Komite  Penanggulangan  Kemiskinan.2003.
Pemberdayaan  Konsultan  Keuangan Pendamping  Usaha  Mikro,Kecil  dan Menengah Mitra Bank, Unit Bantuan Teknis Satuan Tugas Pemberdayaan KKMB,Jakarta
————. 2003. Sistem Data dan Penentuan sasaran Dalam Penanggulangan Kemiskinan , Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
Sulistiyo,  B  C.2007.  Perlunya  Menggarap  UMKM Secara Serius. Bank dan Manajemen. Edisi 98.
Jakarta
Sutojo,  S,1998. Menangani  Kredit  Bermasalah, Konsep,Teknik  dan  Kasus .  PT.  Gautara. Semarang
Unit  Bantuan  Teknis  Pemberdayaan  KKMB.2003.
Petunjuk  Pelaksanaan  Pemberdayaan Konsultan  Mitra  Bank. Bank  Indonesia.
Jakarta