Vol. 4, 2 (December, 2023), pp. 2767-2778 ISSN: 2721-1150 EISSN: 2721-1169
Transformasi  Kebijakan  Pekerjaan  dan  Penghidupan  Layak:  Kajian Literatur tentang Upaya Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara melalui Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja

## Indriyana Dwi Mustikarini
Universitas PGRI Madiun, Indonesia; indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id
ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Rights of citizens; Create Jobs Act; This  study  aims  to  examine  the  Job  Creation  Law  and  the concept  of  Omnibus  Law  in  Indonesia  with  a  focus  on harmonization  of  labor  regulations,  the  process  of  law formation, and implementation at  the regional level as  well as legal  protection  for  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises (MSMEs).  The  research  methods  used  are  juridical  normative and  descriptive  qualitative,  with  data  collection  through analysis of legal documents. The results showed weaknesses in harmonization  of  labor  regulations,  non-conformity  in  the process  of  forming  the  Job  Creation  Law  with  laws  and regulations, as well as good governance but needed to overcome obstacles at the regional level. Legal protection for MSME actors in the Job Creation Law shows potential effectiveness, but needs further  evaluation.  This  research  recommends  review  and improvement  in  the  formulation  and  implementation  of regulations  to  achieve  better  results  and  in  accordance  with strong legal principles in Indonesia.
Article history:
Received 2023-08-20 Revised  2023-11-15 Accepted 2023-12-22
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

## Corresponding Author:
Indriyana Dwi Mustikarini Universitas PGRI Madiun; indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pada era globalisasi yang semakin berkembang, setiap negara dituntut untuk terus beradaptasi dan bertransformasi  agar  dapat  menjawab  tantangan  yang  kompleks  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  dan politik. Salah satu aspek krusial yang memerlukan perhatian mendalam adalah kebijakan pekerjaan dan penghidupan layak bagi warganya (Khair, 2021; Nur et al., 2021). Transformasi kebijakan ini menjadi penting mengingat perubahan cepat dalam dinamika global yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap  kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Latar  belakang  sosial  memegang  peran  penting  dalam membentuk kebijakan pekerjaan dan penghidupan layak. Pertumbuhan populasi, perubahan demografi, dan  perkembangan  masyarakat  beragam  merupakan  faktor-faktor  sosial  yang  dapat  mempengaruhi kebutuhan  pekerjaan  dan  tingkat  kesejahteraan  warga  negara  (Munawar  et  al.,  2021).  Transformasi kebijakan pekerjaan harus dapat memberikan solusi inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan  aspirasi  beragam  lapisan  masyarakat.  Konteks  politik  juga  menjadi  landasan  yang  tidak  bisa diabaikan.  Kebijakan  pekerjaan  yang  efektif  harus  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  nasional  dan
mendukung stabilitas politik. Pengaruh dari dinamika politik lokal dan global harus diakomodasi agar kebijakan yang dihasilkan dapat berdampak positif bagi rakyat dan tidak melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Bareta et al., 2020).
Hak-hak  warga  negara  terkait  pekerjaan  adalah  fondasi  utama  dalam  memastikan  kesejahteraan dan kesetaraan dalam  masyarakat. Setiap warga  negara  memiliki hak dasar untuk  mencari  pekerjaan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, atau gender (Supriyono et al., 2022). Hak untuk bekerja juga melibatkan hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman, sehat, dan layak, termasuk hak terhadap jam kerja yang wajar dan perlindungan terhadap pelecehan di tempat kerja. Upah yang adil juga termasuk dalam hak ini, dengan prinsip bahwa upah harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (A’yun, 2021; Hanifah, 2021) . Hak untuk memilih pekerjaan, berkumpul secara damai, dan  membentuk  serikat  pekerja  juga  merupakan  bagian  integral  dari  hak-hak  warga  negara  terkait pekerjaan  (Ahmad  et  al.,  2021).  Meskipun  hak-hak  ini  bersifat  prinsipil,  permasalahan  yang  timbul mencakup  diskriminasi  ketenagakerjaan,  ketidaksetaraan  upah  dan  kondisi  kerja,  ketidakpastian pekerjaan, pelanggaran hak serikat pekerja, dan kurangnya akses pendidikan dan pelatihan.
Pertumbuhan  populasi  dan  perkembangan  ekonomi  suatu  negara  seringkali  menciptakan tantangan  dalam  memastikan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  warga  negaranya (Darmawan, 2020). Latar belakang ekonomi suatu negara memiliki peran sentral dalam menggambarkan urgensi  transformasi  kebijakan  pekerjaan.  Perubahan  struktur  ekonomi,  percepatan  teknologi,  dan pergeseran  tren  pasar  dunia  menjadi  faktor-faktor  yang  memberikan  tekanan  signifikan  terhadap lapangan  pekerjaan.  Masalah  ketenagakerjaan,  pengangguran,  dan  ketidaksetaraan  dalam  akses terhadap peluang pekerjaan menjadi isu sentral yang perlu diatasi (Fitri & Hidayah, 2021). Oleh karena itu,  perlu  adanya  kajian  yang  mendalam  terkait  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  negara  untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Cipta Kerja adalah kebijakan reformasi ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  investasi,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  merangsang pertumbuhan ekonomi (Aulia & Apsari, 2020; Matompo, 2020). Kebijakan ini terwujud dalam undang- undang  yang  disahkan  pada  tahun  2023,  menggantikan  beberapa  undang-undang  sebelumnya  yang dianggap  menghambat  iklim  investasi  dan  pengembangan  sektor  ketenagakerjaan.  Salah  satu  poin utama  dari  Cipta  Kerja  adalah  penyederhanaan  peraturan  ketenagakerjaan  untuk  memberikan fleksibilitas lebih kepada pelaku usaha (Luwih, 2023). Dalam hal ini, beberapa ketentuan terkait jam kerja, upah,  dan  perlindungan  pekerja  diubah  dengan  tujuan  mendorong  investasi  dan  mengurangi  beban administratif  bagi  perusahaan.  Cipta  Kerja  juga  memberikan  fokus  pada  percepatan  perizinan  usaha dengan mengintegrasikan sejumlah izin yang sebelumnya terpisah. Meskipun Cipta Kerja diharapkan dapat  memberikan  dorongan  positif  terhadap  perekonomian  Indonesia,  kebijakan  ini  juga  menuai berbagai kontroversi dan protes. Beberapa pihak, termasuk serikat pekerja, menyatakan kekhawatiran terkait perlindungan hak-hak pekerja dan potensi penurunan standar kerja (Faisol & Rahmawati, 2022; Thobari et al., 2023).
Dalam konteks implementasi kebijakan Cipta Kerja, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana upaya tersebut dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan dan menciptakan lingkungan pekerjaan yang  adil dan  berkelanjutan. Adanya  pertanyaan  mengenai efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh negara dalam mewujudkan hak-hak tersebut menjadi fokus utama penelitian ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  dan  menganalisis  sejauh  mana  kebijakan  Cipta  Kerja dapat  menjadi  instrumen  yang  efektif  dalam  memenuhi  hak  warga  negara  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  memberikan  rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan dampak positif dari implementasi Cipta Kerja. Kajian ini menjadi relevan  karena  kebijakan  ketenagakerjaan  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung  pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana kebijakan Cipta Kerja dapat memenuhi hak-hak warga negara menjadi suatu kebutuhan (Elora,  2021). Hal ini menjadi kunci untuk  mengidentifikasi area-area yang mungkin perlu perkuatan
atau  penyesuaian,  sehingga  dapat  mendukung  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang diinginkan.
Penelitian ini dapat mengurangi ketidakjelasan dalam penilaian terhadap kebijakan Cipta Kerja dan dampaknya terhadap hak-hak warga negara. Ketidakjelasan tersebut dapat berpotensi mengakibatkan kelalaian dalam perbaikan  kebijakan atau implementasi yang tidak optimal (Dwiyanti  &  Bangsawan, 2023). Dampaknya, kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat terhambat. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena diharapkan dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  efektivitas  kebijakan  ketenagakerjaan, khususnya  implementasi  Cipta  Kerja.  Melalui  pemahaman  ini,  diharapkan  dapat  ditemukan  arah perbaikan  yang  konkret  dan  dapat  mendukung  perbaikan  kebijakan  serta  implementasi  yang  lebih optimal, dengan dampak positif bagi seluruh warga negara.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kajian  literatur,  sebuah  pendekatan  yang  digunakan  untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menginterpretasi literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan  suatu  topik  penelitian  (Ridwan  et  al.,  2021).  Identifikasi  sumber  literatur  dilakukan  melalui Google Scholar dengan kata kunci yang relevan, menghasilkan 41 artikel. Dari jumlah tersebut, dilakukan seleksi  berdasarkan  kriteria  inklusi,  memprioritaskan  artikel  yang  diterbitkan  dalam  rentang  waktu terkini, yaitu 2020-2023, dan berasal dari jurnal yang memiliki reputasi baik. Sebanyak 7 artikel terpilih untuk menjadi fokus analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menganalisis secara mendalam  ketujuh  artikel  tersebut.  Tujuannya  adalah  untuk  memberikan  gambaran  komprehensif tentang  Transformasi  Kebijakan  Pekerjaan  dan  Penghidupan  Layak  terkait  upaya  negara  dalam memenuhi hak warga negara melalui implementasi Cipta Kerja. Evaluasi menyeluruh dilakukan dengan memeriksa  aspek-aspek  kunci,  termasuk  abstrak,  tujuan,  metode,  hasil,  dan  kesimpulan  dari  setiap tulisan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Review dari 7 Artikel yang Telah Terverifikasi Hingga Tahap Inklusi
Penulis  dan Tahun Terbit Judul Artikel Metode Penelitian Hasil Penelitian Kesimpulan (Matompo, 2020) Konsep  Omnibus Law dan Permasalahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Penelitian ini menggunakan metode  yuridis normatif,  yang berarti penelitian dilakukan dengan menganalisis berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja, Rancangan  Undang- Undang  Cipta  Kerja menggunakan konsep Omnibus Law untuk memberikan keleluasaan kepada investor dengan mengharmonisasikan beberapa undang- undang. Namun, hasil penelitian menunjukkan  bahwa konsep Omnibus Law tersebut  tidak  diatur secara  jelas  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meskipun Pemerintah berupaya menerapkan Rancangan  Undang- Undang  Cipta  Kerja dengan konsep Omnibus Law untuk meningkatkan  daya tarik investasi, terdapat  kelemahan dalam substansi regulasi, terutama pada klaster ketenagakerjaan. Adanya  perubahan- perubahan dalam ketentuan  cuti  dan
Penulis  dan Tahun Terbit Judul Artikel Metode Penelitian Hasil Penelitian Kesimpulan khususnya  pada klaster ketenagakerjaan. Pemerintah berupaya mengharmonisasikan tiga  undang-undang terkait ketenagakerjaan untuk menciptakan regulasi  yang  sejalan. Namun, hasil penelitian menunjukkan  bahwa masih terdapat kelemahan dan ketidakjelasan  dalam substansi regulasi yang dapat mengakibatkan konflik. Penelitian menyoroti kelemahan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama terkait perubahan ketentuan cuti, pemberian  pesangon, dan  aspek  lainnya. Perubahan- perubahan tersebut disinyalir dapat mempersempit  ruang gerak  para buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka. pesangon dapat mengurangi keberpihakan terhadap buruh, sehingga perlu dicari  solusi  untuk mengatasi  konflik- konflik yang mungkin timbul. Oleh karena itu, perlu  adanya  kajian lebih lanjut dan pembenahan substansi regulasi agar Rancangan Undang-Undang Cipta  Kerja  dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu  menciptakan lapangan kerja tanpa mengorbankan  hak- hak pekerja. (Thobari et al., 2023) Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2020  cipta  kerja pada dinas penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten kepahiang Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa tata kelola penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
pada  Dinas  Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu
Kabupaten Kepahiang sudah cukup  baik.  Ini  bisa mencakup aspek Dinas  Penanam Modal dan Pelayanan  Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang telah menerapkan tata kelola penerapan Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2020  secara  cukup baik, meskipun
Penulis  dan Tahun Terbit Judul Artikel Metode Penelitian Hasil Penelitian Kesimpulan seperti kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi  proses,  dan transparansi. Meskipun tata kelola  sudah  baik, penelitian menemukan beberapa kendala, terutama terkait sumber daya pegawai dan  sistem  informasi dari  pusat.  Hal  ini dapat mencakup keterbatasan  jumlah atau kualifikasi pegawai, serta tantangan dalam integrasi dengan sistem informasi yang mungkin  terjadi  dari tingkat pusat. masih terdapat kendala terutama terkait  sumber  daya manusia  dan  sistem informasi. Kesimpulan ini dapat menjadi dasar untuk  rekomendasi perbaikan atau pengembangan lebih  lanjut  dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut. (Luwih, 2023) Implementasi undang-undang cipta kerja terhadap perlindungan hukum usaha mikro  kecil  dan menengah desa karang jaya Metode penelitian metode gabungan antara penelitian hukum  normatif dan penelitian empiris. Hasil penelitian dapat menunjukkan  sejauh mana Undang- Undang  Cipta  Kerja memberikan kemudahan operasional dan percepatan pendaftaran  izin  bagi UMKM. Ini melibatkan analisis terhadap  ketentuan- ketentuan yang dapat memudahkan  proses bisnis UMKM. Analisis  juga  akan difokuskan pada sejauh mana perlindungan  hukum diberikan kepada pelaku  UMKM.  Hal ini  dapat  mencakup hak-hak  pekerja,  hak kepemilikan intelektual, dan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah    Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi  dan  Usaha Mikro    memberikan perlindungan hukum dan kemudahan operasional  kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Kesimpulan ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau peningkatan lebih lanjut dalam kebijakan yang
Penulis  dan Tahun Terbit Judul Artikel Metode Penelitian Hasil Penelitian Kesimpulan upaya untuk mencegah praktik bisnis yang tidak sah. Evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor  7  Tahun  2021 dan  implementasinya dapat  menunjukkan efektivitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada UMKM. Ini melibatkan analisis terhadap jenis layanan yang tersedia dan sejauh mana layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelaku UMKM. mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.  Penting untuk mempertimbangkan masukan dari pelaku UMKM sendiri untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas  kebijakan tersebut. ( Bareta  et  al., 2020) Peran Badan Layanan Umum dalam Politik Hukum  Omnibus Law Cipta Kerja Penelitian menggunakan metode penelitian normatif Omnibus  Law  cipta kerja diarahkan untuk merekonstruksi peraturan perundang- undangan,  termasuk dalam tiga aspek utama: perpajakan, cipta kerja, dan pemberdayaan UMKM. Badan Layanan Umum dipilih  sebagai  alat dalam rangka penciptaan  lapangan kerja,  menunjukkan bahwa pemerintah melihatnya sebagai instrumen yang dapat memberikan fleksibilitas yang tinggi. Badan Layanan Umum  di  Indonesia Badan Layanan Umum dijadikan sebagai instrumen dalam penciptaan lapangan kerja dalam konteks omnibus  law  cipta kerja.  Pembentukan badan layanan umum  didasarkan pada landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Fleksibilitas yang tinggi  dari  badan layanan umum diharapkan dapat menjadi kunci utama dalam mewujudkan program dan kebijakan Pemerintah, khususnya terkait dengan  pencapaian
Penulis  dan Tahun Terbit Judul Artikel Metode Penelitian Hasil Penelitian Kesimpulan diakui memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan satuan  kerja  biasa, dan  konsep  badan otonom menjadi bagian  integral  dari upaya tersebut. Pembentukan  badan layanan umum memiliki dasar yuridis,  filosofis,  dan sosiologis.  Landasan yuridisnya terkait dengan peraturan perundang- undangan,  landasan filosofisnya  berkaitan dengan nilai-nilai dan tujuan  negara,  dan landasan sosiologisnya
mencakup kebutuhan masyarakat. amanat  Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus  perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas pemanfaatan  Badan Layanan Umum dalam mencapai tujuan yang diinginkan. (Khair, 2021) Analisis  Undang- Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga  Kerja  Di Indonesia Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk perusahaan dan tenaga kerja. Penutupan operasional perusahaan dan efisiensi karyawan menjadi kebijakan yang  diambil  untuk menanggulangi penyebaran  COVID- 19. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Undang-Undang Cipta  Kerja  belum
Implementasi Undang-Undang Cipta  Kerja  belum memberikan perlindungan  yang memadai kepada tenaga kerja, terutama dalam konteks dampak COVID-19. Ketidakseimbangan posisi antara pengusaha dan pekerja menjadi tantangan yang perlu  diatasi  untuk mencapai  keadilan dalam perlindungan tenaga kerja. Rekomendasi  untuk adanya  aturan  yang mampu
Penulis  dan Tahun Terbit Judul Artikel Metode Penelitian Hasil Penelitian Kesimpulan mencapai keadilan dalam memberikan perlindungan yang lebih  baik  kepada tenaga kerja. Terdapat ketidakseimbangan dalam  posisi  tawar antara pengusaha dan pekerja. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, perlindungan  tenaga kerja menjadi krusial. Analisis menunjukkan  bahwa ketidakseimbangan kedudukan antara pengusaha dan pekerja menjadi kendala dalam mencapai keadilan dalam  perlindungan tenaga kerja. Perlunya aturan yang mampu menyeimbangkan posisi  kedua  pihak agar hak dan kewajiban dapat terlindungi dengan adil. menyeimbangkan kedudukan antara kedua  pihak  dapat menjadi langkah penting dalam menyempurnakan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. (Munawar  et al., 2021) Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Metode penelitian  yang digunakan adalah deskriptif analisis  yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa proses  pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas- asas pembentukan peraturan perundang- undangan, baik secara formal maupun materil. Proses  perencanaan dan penyusunan Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja cenderung melanggar  asas-asas pembentukan
peraturan perundang- undangan. Meskipun  Undang-
Undang  Cipta  Kerja memiliki kedudukan yang kuat  dalam  sistem
Penulis  dan Tahun Terbit Judul Artikel Metode Penelitian Hasil Penelitian Kesimpulan tidak memenuhi asas- asas tersebut. Undang-Undang Cipta  Kerja  memiliki kedudukan yang kuat dalam  struktur  dan sistem hukum nasional, meskipun proses pembentukannya cenderung melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan. Dampak  penerapan Undang-Undang Cipta  Kerja  terhadap sistem peraturan perundang- undangan di Indonesia adalah adanya cacat prosedural. Publik tidak  memiliki  akses kepada  naskah  baku dan resmi terkait Undang-Undang Cipta  Kerja,  yang bertentangan  dengan hak konstitusional warga negara. hukum nasional, dampak penerapannya terhadap sistem peraturan perundang- undangan Indonesia menunjukkan adanya cacat prosedural, khususnya terkait transparansi dan keterlibatan  publik dalam  pembahasan dan pengesahan. Evaluasi lebih lanjut dan  perbaikan  pada proses pembentukan peraturan perundang- undangan  menjadi penting untuk memastikan kepatuhan  terhadap asas-asas  demokrasi dan keadilan. (Darmawan, 2020) Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia Penelitian menggunakan pendekatan normatif, dengan fokus pada pemeriksaan norma-norma hukum dan prinsip-prinsip terkait  formulasi dan implementasi Omnibus Law. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Omnibus  Law  belum diformulasikan secara  efektif  dan akuntabel. Ini menunjukkan adanya kekurangan atau kelemahan dalam penyusunan  undang- undang tersebut. Kesimpulan menekankan perlunya  advokasi dari  semua  elemen bangsa selama formulasi dan implementasi Omnibus Law. Melibatkan  berbagai pemangku kepentingan, termasuk
masyarakat  umum, dapat  berkontribusi
Penulis  dan Tahun Terbit Judul Artikel Metode Penelitian Hasil Penelitian Kesimpulan pada kerangka hukum  yang  lebih efektif dan seimbang.
Pengkajian terhadap Undang-undang Cipta Kerja dan konsep Omnibus Law di Indonesia menjadi fokus sejumlah artikel, yang menyoroti berbagai aspek mulai dari ketenagakerjaan, investasi, hingga perlindungan UMKM. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja berusaha menciptakan skema ekonomi yang menarik bagi investor dengan mengharmonisasikan undang-undang ketenagakerjaan. Meskipun memiliki  klaster  yang  mengatur  ketenagakerjaan,  konsep  Omnibus  Law  belum  teratur  secara  jelas dalam perundang-undangan sebelumnya. Kajian terhadap politik hukum Omnibus Law menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law belum diformulasikan secara efektif dan akuntabel, memerlukan perbaikan dalam perancangan dan implementasinya. Aspek juridikal, politik, sosiologis, dan ekonomis perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan yang tepat.  Selanjutnya juga  menyoroti  proses  pembentukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Pembahasan  melibatkan  asas formal  dan  materil,  yang  menunjukkan  ketidaksesuaian  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2019  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Adanya  kelemahan  prosedural  dalam tahap  perencanaan  dan  penyusunan  menyebabkan  Naskah  Akademik  dan  Dasar  Penyusunan Program Legislasi Nasional kehilangan kekuatan hukum (Kristhy & Aprilla, 2022). Terkait pengelolaan Undang-Undang  Cipta  Kerja  di  tingkat  daerah,  hasil  penelitian  pada  Dinas  Penanam  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kepahiang  menunjukkan  tata  kelola  yang  cukup  baik. Namun,  masih  banyak  kendala-kendala  yang  mungkin  dihadapi  dalam  implementasinya. Perlindungan  hukum  bagi  pelaku  UMKM  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dijelaskan  melalui kemudahan  pendaftaran  izin,  pemangkasan  birokrasi,  dan  dukungan  pembiayaan  serta pendampingan  hukum.  Perlu  ada  kesadaran  pelaku  konstitusi  dalam  implementasi  konkret  dari perlindungan tersebut untuk memastikan keberhasilannya di lapangan (Fadillah, 2022). Secara umum, dalam  kajian  ini  menyoroti  beragam  aspek  yang  melibatkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan Omnibus Law. Dari ketenagakerjaan hingga perlindungan UMKM, kajian ini memberikan gambaran holistik  yang  diperlukan  untuk  pemahaman  mendalam  terhadap  dampak  dan  efektivitas  Omnibus Law di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  pengkajian  terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Omnibus  Law  di Indonesia menyoroti sejumlah tantangan. Meskipun upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi melalui  harmonisasi  regulasi  ketenagakerjaan  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja,  masih  terdapat celah  yang  perlu  diatasi  agar  konsep  Omnibus  Law  dapat  diterapkan  secara  efektif.  Proses pembentukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  perlu  sinkronisasi  dengan  peraturan  pembentukan perundang-undangan, sementara implementasi di tingkat daerah menunjukkan tata kelola yang baik, namun  perlu  pemahaman  mendalam  terhadap  kendala  yang  mungkin  muncul.  Perlindungan  bagi pelaku UMKM diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun evaluasi terhadap implementasinya diperlukan  untuk  memastikan  efektivitasnya  dalam  mendukung  perkembangan  sektor  UMKM. Diperlukan  peninjauan  dan  penyempurnaan  dalam  formulasi  dan  implementasi  regulasi  tersebut untuk mencapai hasil yang lebih baik dan konsisten dengan asas-asas hukum yang kuat.

## REFERENSI
Ahmad, M., Ahmad, A., Nasution, & Rizaldy, R. J. (2021). Implementasi Nilai-nilai Kampus Islami yang Ramah  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Imiah  Pendidikan  Dan  Pembelajaran , 5 (3),  472 – 483. https://doi.org/10.23887/jipp.v5i3.38326
Aulia, F. D., & Apsari, N. C. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Pembentukan Kemandirian Activity Of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 7 (2), 377 – 386. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28425 A’yun, N. Q. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pekerja Outsourcing Menurut Undang-undang Cipta Kerja (klaster  Ketenagakerjaan)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  Pada  Badan  Usaha  Jasa Pengamanan  (BUJP)  Bidang  Satpam  Pada  PT.  Garda  Bersatu  Nusantara  Pekanbaru [PhD  Thesis, Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/8142/
Bareta,  R.  D.,  Santoso,  J.,  &  Amin,  F.  (2020).  Peran  Badan  Layanan  Umum  dalam  Politik  Hukum Omnibus Law Cipta Kerja. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 1 (1), 1 – 20.
Darmawan,  A.  (2020).  Politik  Hukum  Omnibus  Law  dalam  Konteks  Pembangunan  Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies , 1 (1), 13 – 24.
Dwiyanti, T., & Bangsawan, M. I. (2023). Penataan Tata Ruang dalam Nasib Tanah Industri Pariwisata Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK) , 2 , 732 – 738. https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/190 Elora,  D.  (2021).  Problematika  Hukum  Perusahaan  dalam  Implementasi  UU  Cipta  Kerja  Terkait Pendirian PT Umk. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum , 20 (3), 45 – 54.
Fadillah, N. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Lex Renaissance , 7 (2), 243 – 264. Faisol, I. A., & Rahmawati, E. (2022). Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. InFestasi , 18 (1), 76 – 87.
Fitri, W., & Hidayah, L. (2021). Problematika terkait Undang-undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (2), 725 – 735. Hanifah,  I.  (2021).  Peluang  Tenaga  Kerja  Asing  untuk  Bekerja  di  Indonesia  Berdasarkan  Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (1), 168 – 173.
Khair,  O.  I.  (2021).  Analisis  Undang-Undang  Cipta  Kerja  terhadap  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Di Indonesia. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum , 3 (2), 45 – 63.
Kristhy,  M.  E.,  &  Aprilla,  A.  P.  (2022).  Hak  Atas  Satuan  Rumah  Susun  Bagi  Warga  Negara  Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (2), 498 – 506.
Luwih, D. (2023). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa  Karang Jaya. Abdima Jurnal Pengabdian  Mahasiswa , 2 (1), 3529 – 3537.
Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law  dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja. Rechtstaat Nieuw , 5 (1). http://www.unsa.ac.id/ejournal/index.php/rechtstaat-niew/article/view/506
Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah METADATA , 3 (2), 452 – 468.
Nur, M. I., Fraiskam, N., Pangaribuan, R.  F., & Samad, E. C. (2021). Persetujuan Lingkungan  dalam Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Dampak  Dari  UU  Ciptaker  Bagi  Lingkungan. Jurnal  Syntax Admiration , 2 (12), 2352 – 2366.
Ridwan, M., Am, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427
Supriyono,  S.,  Sholichah,  V.,  &  Irawan,  A.  D.  (2022).  Urgensi  Pemenuhan  Hak-hak  Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia ,
1 (2), 55 – 66.
Thobari,  M.  F.,  Dani,  R.,  &  Sutardi,  D.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2020  Cipta  Kerja  pada  Dinas  Penanam  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Di Kabupaten Kepahiang. Jurnal Rahwana , 1 (1), 1 – 14.