## Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti, Indrawati qonitah.annur.aziza-2019@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Notary has an obligation to keep the deeds that have been regulated in the Code of Ethics and Article 4 UUJN-P jo. Article 16 paragraph (1) letter f UUJN-P. To prevent and eradicate money laundering crime, a Notary is appointed  as one of the Reporting Parties who is obliged to apply the Principle of Recognizing Service Users which is specifically regulated in Permenkumham 9 of 2017. There is also need for legal protection to Notaries as positions appointed by the government and the Reporting Parties in order to avoid legal snares that harm Notaries. The writing of this article uses a normative type of research by reviewing applicable laws and regulations as well as theoretical studies from the existing literature. This research is based on the analysis of laws and regulations related to the legal ratio of Permenkumham 9 of 2017 and legal protection for Notaries. The approach used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. All legal materials that have been collected and inventoried will then be processed and studied in depth. The result of this research is that the enactment of Permenkumham 9 of 2017 has a purpose for the interest of the state not individuals and also the protection of Notaries as position regulated in Article 50 of the Criminal Code and as a reporting party protected by Article 28 and Article 29 of the Money Loundering Law.
Keywords: Reporting Party; Principles of Recognizing Service Users; Legal Protection.

## Abstrak
Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan akta yang telah diatur dalam Kode Etik dan Pasal 4 UUJN-P jo. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang maka Notaris ditunjuk sebagai salah satu Pihak Pelapor yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang secara khusus diatur dalam Permenkumham 9 Tahun 2017. Perlunya pula perlindungan hukum bagi Notaris sebagai jabatan yang ditunjuk pemerintah dan Pihak Pelapor agar terhindar dari jerat hukum yang merugikan Notaris. Penulisan artikel ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literaturyang ada.  Penelitian ini bertitik tolak terhadap analisis peraturan perundangan terkait rasio legis Permenkumham 9 Tahun 2017 dan perlindungan hukum bagi Notaris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Semua bahan- bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah diberlakukannya Permenkumham 9 Tahun 2017 memiliki tujuan demi kepentingan negara bukan individu dan juga perlindungan Notaris sebagai jabatan diatur dalam Pasal 50 KUHP dan sebagai Pihak pelapor dilindungi dengan Pasal 28 dan Pasal 29 UU PPTPPU. Kata Kunci: Pihak Pelapor; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; Perlindungan Hukum.

## Notaire
Article history: Submitted 7 June 2022; Accepted 11 June 2022; Available online 29 June 2022.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36445 Vol. 5 No. 2, Juni 2022
Copyright © 2022 Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti, Indrawati. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## 298 Qonitah Annur, dkk: Kewajiban Notaris Dalam...

## Pendahuluan
Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta. 1 Sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P, bahwa Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain”. Kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta ini telah melekat sejak diundangkannya peraturan tersebut.
Kerahasian klien dapat disebut sebagai data pribadi seseorang, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Sistem Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 29 dan dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 7/6/PBI/2005 Pasal 1 angka 6. Data pribadi adalah infomasi tentang perseorangan yang setiap penggunaan informasi tersebut harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
Perkembangannya jasa Notaris dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. 2 Dengan memanfaatkan jasa Notaris untuk pembuatan akta otentik atas suatu transaksi yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana (ilegal). Kemungkinan perbuatan ini dilakukan pelaku agar transaksi pencucian uang tersebut terhindar dari jeratan hukum. Merujuk pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU PPTPPU), merumuskan pengaturan tentang Pihak Pelapor yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
1 Pricilia Yuliana Kambey, ‘Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana’ (2013) 1 Lex et Societatis.[30].
2 Indra Prayitno, ‘Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris’ (2017) 1 ACTA DIURNAL.[118].
Dengan ketentuan ini, maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut PP No. 43 Tahun 2015).  Dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 43 Tahun 2015 Notaris ditunjuk menjadi salah satu Pihak Pelapor yang kemudian diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.
Diterbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 9 Tahun 2017) yang secara khusus mengatur tentang kewajiban Notaris untuk melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya indikasi tindak pidana pencucian uang. Dimasukkannya Notaris sebagai Pihak Pelapor, memberikan kewajiban bagi Notaris untuk melaporkan setiap transaksi yang patut dianggap mencurigakan kepada PPATK.
Dalam tatanan hukum di Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang tata urutan peraturan dari yang tinggi hingga yang rendah. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011) jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut UU 14 Tahun 2019). Kedua peraturan tersebut merupakan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus ditaati.
Pada  dasarnya penambahan  kewajiban  terhadap tugas  Notaris  dapat saja  diberikan, namun  harus dilakukan  dengan aturan  yang jelas  sebagaimana lahirnya  UU PPTPPU sebelum Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun  2011  tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK (yang selanjutnya disebut PP 50 tahun 2011). UU PPTPPU itu memberikan kewenangan dan kewajiban kepada PPATK untuk bertindak sehingga tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut diatur  lebih lanjut dengan Peraturan presiden secara lebih sistematis.

## 300 Qonitah Annur, dkk: Kewajiban Notaris Dalam...
Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian aturan antara peraturan perundang-undangan dengan UUJN-P tidak mengatur adanya kewajiban Notaris melaporkan dugaan transaksi keuangan mencurigakan dari penghadap. Namun dalam UU PPTPPU, PP No. 45 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 menyatakan bahwa Notaris sebagai Pihak Pelapor dan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

## Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan hukum yang dipakai sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan sekaligus menguji kebenaran serta memberikan gambaran sistematika berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. 3
Jenis penelitain yuridis normatif mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada.  Penelitian ini bertitik tolak terhadap analisis peraturan perundangan terkait Rasio legis diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Perlindungan hukum apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban Notaris Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
Keabsahan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 Dalam Pengaturan Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf  f UUJN-P disimpulkan rumusan hukum yang bersifat imperatif tentang kewajiban yang melekat pada tugas jabatannya sebagai Notaris dalam rangka merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen penghadap yang menjadi syarat untuk pembuatan akta, maka hendaknya Notaris mencari kebenaran secara materil atas dokumen- dokumen tersebut. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari. 4
Penunjukkan Notaris sebagai Pihak Pelapor didasarkan pada Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2015. Konsep Notaris sebagai Pihak Pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait PPTPPU harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagai konsekuensi atas ketentuan pengecualian kerahasiaan akta yang melekat pada Notaris yang hanya bisa dibuka jika undang- undang menentukan secara tegas merujuk pada Pasal 66 UUJN-P. Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan 5 yang dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia merupakan perdoman dalam pembuatan peraturan hukum dibawahnya.
4 Yoserwan Ridho Ilham, Elwi Danil, ‘Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang’ (2020) 3 Unes Journal Of Swara Justisia [398].
5 Ni’matul Huda, ‘Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan’ (2006) 13 Jurnal Hukum.[31].

## 302 Qonitah Annur, dkk: Kewajiban Notaris Dalam...
Peraturan Menteri merupakan peraturan kebijakan, peraturan ini juga diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, yang menegaskan:
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri , badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.
Terkait kekuatan peraturan ini telah diatur pula dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa
“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”
Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang- undangan lain dalam hierarki yang berbeda. 6
Permenkumham No. 9 Tahun 2017 diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2015 sebagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang Notaris yang diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Kewajiban Notaris ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Notaris diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa.
6 Soegiyono, ‘Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lapan Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’ [2014] Lapan Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan.[12].
Ketika ditengah proses hubungan keperdataan Notaris dan pengguna jasa, jika terindikasi atau dicurigai pengguna jasa tersebut melakukan tindak pidana pencucian uang maka Notaris diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut ke PPATK sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 10 PP No. 43 Tahun 2015. Kewajiban melaporkan Tarnsaksi Keuangan Mencurigakan bagi Notaris jika ditinjau dengan UUJN maka berbenturan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan aktanya.
Dalam suatu undang-undang diduga berbenturan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 7 Pengujian tersebut disebut sebagai “hak uji material”, urgensi dari hak uji ini adalah jika dimungkinkan diciptakannya peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. 8
Urgensi Pengaturan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
Menurut HAS Natabaya materi muatan peraturan menteri adalah 9 Pada dasarnya menteri sebagai pejabat negara didirinya melekat tiga kewenangan untuk membuat keputusan, yaitu: pertama, keputusan yang bersifat penetapan ( beschikking ), misalnya menetapkan pengangkatan pejabat di lingkungan kerjanya.
Kedua, kewenangan untuk membuat aturan kebijakan ( beleidsregels ) yang tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan kepada freis ermessen atau kewenangan diskresi ( discretionare bevoegdheid ) asalkan beleids tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak boleh sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan, dsb.
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) 2011.
8 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Grafindo Persada 2020).
9 H.A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Sekjend Mahkamah Konstitusi 2006).
304

## Qonitah Annur, dkk: Kewajiban Notaris Dalam...
Kewenangan ketiga adalah membuat peraturan ( regeling ) dengan syarat bahwa kewenangan membuat peraturan yang disebut Permen adalah kewenangan derevatif/delegatif yang berasal dari presiden, karena menteri adalah pembantunya presiden. Dengan demikian menteri tetap saja dapat mengeluarkan peraturan yang didasarkan perintah dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, bahkan atas perintah dari suatu undang-undang apabila substansi yang didelegasikan dari suatu undang-undang memang tidak layak diatur oleh Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
Pemenkumham No. 9 Tahun 2017 dibentuk dengan pertimbangan untuk mencegah dan memberantas tidak pidana pencucian uang, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang wajib diterapkan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor yang dimaksud dalam PP No. 43 Tahun 2015 yang diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan berhubungan dengan melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2015 yang perlu menetapkan sebuah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
Urgensi terhadap pelaksanaan pengaturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, merupakan suatu kewajiban bagi Notaris yang pembentukannya berdasarkan pada perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah, akan tetapi apabila didasarkan pada teori hirarki peraturan perundang-undangan, untuk dapat melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tidak wajib bagi notaris, karena pada prinsipnya bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. 10 Dengan begitu, dalam pelaksanaannya secara formal  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 merupakan kewajiban bagi notaris, tetapi bagi notaris secara materiil pelaksanaannya bukan suatu kewajiban karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan kerahasiaan jabatan.
10 Marthinus Mesak Mandala, ‘Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Nenteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2017’ (2021) 2 Jurnal Officium Notarium.[324].
Praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumberdaya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan pada pihak ketiga.
Negara menjadi pihak utama yang dirugikan, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Seperti pada beberapa kasus koruspsi yang marak terjadi di Indonesia dilakukan oleh orang-orang berepengaruh yang memangku jabatan tinggi.
Dalam Forum Group Discussion di Medan, PPATK menyampaikan alasan kenapa Notaris dijadikan Pihak Pelapor dalam PPTPPU: 11
a.  Hasil riset tipologi dan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang di dunia menunjukan bahwa gatekeeper atau profesi-profesi tertentu seperti Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul uang atau dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana;
b.  Profesi Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan rentan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan yang diberikan berdasarkan aturan seperti kerahasiaan antara profesi tertentu dan klien sebagai alat dalam skema pencucian uang.
c.  Melindungi Profesi Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencanaan Keuangan dari kriminalisasi PPTPPU.
d.  Rekomendasi Nomor 23 yang dikeluarkan oleh FAT yang menyatakan, bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK.
11 Muhammad Sigit, ‘Pentingnya PMPJ, GRIPS Dan Pelaporan Bagi Notaris’ ( Forum Group Discussion PPATK , 2019)<https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/941/www.ppatk.go.id> accessed 22 March 2021.

## 306 Qonitah Annur, dkk: Kewajiban Notaris Dalam...

## Legalitas Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Kewajiban Notaris terkait pelaporan dengan hanya berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentunya dirasa sangat kurang. Dibutuhkan teknis-teknis yang harus dilakukan oleh Notaris terkait langkah-langkah dari awal hingga akhir, agar memudahkan Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan melakukan kewajibannya untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dengan ini maka terkait teknis telah diatur dengan beberapa peraturan juga surat edaran, sebagai berikut:
Pertama, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. Peraturan ini memuat beberapa ketentuan tentang kewajiban menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, tujuan pelaporan ini untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa. Mengatur pula tata cara registrasi, pengisian laporan, penetapan petugas pelaporan hingga penyampaian laporan. Penyampaian laporan ini dapat dilakukan secara elektronik dengan aplikasi GRIPS dan non-elektronik secara manual.
Kedua, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-14/1.02/PPATKI/11/14 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. Peraturan ini memuat tentang Pihak Pelapor yang telah ditunjuk tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melakukan pelanggaran kewajiban akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran tertulis dan dikenai denda administratif sesuai dnegan pelanggaran yang dilakukan.
Ketiga, SE No. 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi. Surat edaran ini memuat tentang tata cara pelaksanaan kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa kepada PPATK berdasar pada Perka No. 11 Tahun 2016. Memuat pula tentang tata cara penyampaian laporan yang
sebelumnya harus telah memenuhi parameter yang telah disesuaikan, seperti apakah melakukan pembayaran pajak pembelian dan penjualan atas nama merupakan tertentu, kemudian berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Perka No. 11 Tahun 2016 dan berdasarkan UU PPTPPU dan PP No. 43 Tahun 2015.
Keempat, SE No. AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Surat edaran ini secara khusus mengatur Notaris yang memuat pada kantor Notaris wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Kemudian mengatur tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut:
1.  Identi fikasi jasa Notaris yang digunakan oleh pengguna jasa;
2.  Komunikasi dengan pengguna jasa;
3.  Analisis resiko pengguna jasa atau pemilik manfaat;
4.  Penerapan prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap tingkat resiko terjadinya tindak pidana pencucian uang;
5.  Penatausahaan dokumen;
6.  Pemutakhiran informasi dan dokumen;
7.  Pelaporan ke PPATK ddengan melalui aplikasi GRIPS.
Dengan berdasarkan ketentuan peraturan diatas diharapkan dapat membantu Notaris untuk menjalankan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor. Penerapan prinsip ini diadakan sebagai bentuk perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya agar lebih dapat berhati-hati dan teliti dalam melakukan hubungan keperdataan dengan pengguna jasa. Tidak serta merta penerapan prinsip ini menjadikan Notaris lupa pada kewajiban jabatannya, jika dicurigai pengguna jasa terindikasi melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan maka Notaris baru diwajibkan untuk melaporkan, seperti pada kasus terkait dengan laporan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh notaris adalah kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri Bogor yang melibatkan Notaris  SD. Notaris SD ditunjuk langsung oleh pihak bank untuk membuat akta pengikat perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah. Notaris SD diketahui membuat akta pembiayaan yang hanya dihadiri oleh tersangka yaitu IP tanpa debitur lainnya, yang mana dalam akta terdapat debitur lain selain IP. Dalam pembuatan akta

## 308 Qonitah Annur, dkk: Kewajiban Notaris Dalam...
pembiayaan  tersebut,  Notaris  SD  hanya  menggunakan  sertifikat  tanah  berupa Salinan sebagai agunan. Atas jasanya tersebut, Notaris SD menerima 1 unit sedan Mercedes benz C200 serta uang melalui transfer rekening sebesar Rp 2,6 miliar dan sejumlah uang tunai. 12

## Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017
Salah satu penerapan dari pengaturan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 adalah pada tahun 2018 Kementrian Hukum Dan HAM (Kemenkum HAM) bersama PPATK dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) mewajibkan Notaris untuk melakukan registrasi dan pelaporan lewat aplikasi Ghatering Reports & Information Processing System (GRIPS ) PPATK. Aplikasi GRIPS yang disediakan oleh PPATK ini merupakan piranti lunak berbasis web ( web based ) yang diperuntukkan bagi profesi dalam melakukan registrasi sebagai pihak pelapor serta melaksanakan kewajiban pelaporan pada PPATK. Hal ini dihadirkan sebagai suatu bentuk dukungan atas komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional seperti FATF. Maka, kepada Notaris diwajibkan untuk melakukan registrasi dan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GRIPS PPATK 13 dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (selanjutnya disebut Perka PPATK 11/2016).
Di awal tahun 2021 Kemenkum HAM kembali mengeluarkan aplikasi
Global Program Against Money Laundering yang kemudian disebut GoAML yang dikembangkan oleh United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime (UNODC) yang
12 Hukum Online, ‘Kredit Fiktif BSM, Polisi Bekuk Notaris’ ( Hukum Online.com , 2013).
13 Ikatan Notaris Indonesia, ‘Pendaftaran Aplikasi GRIPS Di PPATK’ <https://ini.id/post/ pendaftaranaplikasi-grips-di-ppatk> accessed 28 March 2021.
saat ini telah digunakan oleh 56 Financial Intellegence Unit (FIU). 14 Persiapan implementasi aplikasi pelaporan goAML telah dimulai sejak tahun 2019, dimana PPATK sebagai inisiator telah melakukan diskusi dan pertemuan dengan UNODC sebagai penyedia sistem informasi dan stakeholder lainnya sebagai user aplikasi.
OJK sebagai LPP juga telah melakukan registrasi pada aplikasi pelaporan GoAML untuk 13 Satuan Kerja di Kantor Pusat dan hampir seluruh Satuan Kerja Pengawasan di Kantor Daerah.
Aplikasi tersebut menggantikan aplikasi pelaporan yang digunakan selama ini yaitu GRIPS, mulai tanggal 1 Februari 2021 seluruh laporan disampaikan kepada PPATK oleh Pihak Pelapor wajib disampaikan melalui aplikasi GoAML dan bila terdapat penundaan transaksi atau permintaan penghentian transaksi maka berita acara penundaan transaksi dan berita acara penghentian transaksi disampaikan juga melalui GoAML kelebihan aplikasi ini sangat efektif, efisien dan mudah dioperasikan oleh Pihak Pelapor.
Terdapat pula penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi yang diwujudkan dalam bentuk tertulis berupa penyampaian Informasi Beneficial Ownership (BO) yang lebih membebankan penerapan kewajiban pelaporan kepada Korporasi itu sendiri dan Notaris hanya menyajikan data sesuai tahapannya, dapat dilakukan secara elektronik melalui AHU Online sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua tentang Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi Pada Saat Permohonan Pendirian, Pendaftaran, dan/atau Pengesahan Korporasi sebagaimana diatur dalam Permenkumham RI Nomor: 15 Tahun 2019. 15

## Kesimpulan
Diberlakukannya Permenkumham No. 9 Tahun 2017 bertujuan untuk membantu negara dalam memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian
14 Kementerian Hukum Dan HAM Kantor Wilayah DKI Jakarta, ‘Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris’ ( jakarta.kemenkumham.go.id ) <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita- yankumham/penerapan-prinsip-mengenali-penguna-jasa-Notaris> accessed 22 March 2021.
15 H Ikhsan Lubis, ‘Sosialisasi Secara Daring Melalui Aplikasi Zoom Terkait Peningkatan Pengawasan Notaris Dengan Pengenalan Pengguna Jasa Notaris Guna Menghidari Praktik Pencucian Uang’ (2020).

## 310 Qonitah Annur, dkk: Kewajiban Notaris Dalam...
uang. Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor diharapkan dapat menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dan  verifikasi  pengguna  jasa  agar  terhindar  daru  praktik  pencucian  uang. Kewajiban merahasiakan akta bagi Notaris dapat dikesampingkan mengingat tujuan dari Permenkumham No. 9 Tahun 2017 bukan demi individu melainkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu negara.
Penerapan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 dalam masyarakat telah dilaksanakan oleh Ditjen AHU bekerja sama dengan PPATK dan INI membuat beberapa aplikasi untuk memudahkan Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Penggun Jasa yaitu GRIPS, GoAml dan Pengisian Formulis CDD. PPATK yang secara khusus ditunjuk oleh pemerintah memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga yang mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang juga melakukan pengawasan kepada Pihak Pelapor.

## Daftar Bacaan

## Buku
H.A.S. Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Sekjend Mahkamah Konstitusi 2006).
Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Grafindo Persada 2020).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
Soegiyono, ‘Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Lapan Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’ [2014] Lapan Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan.

## Jurnal
Indra Prayitno, ‘Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris’ (2017) 1 ACTA DIURNAL.
Marthinus Mesak Mandala, ‘Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Nenteri Hukum Dan HAM Nomor 9 Tahun 2017’ (2021)

## 2 Jurnal Officium Notarium.
Ni’matul Huda, ‘Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan’ (2006) 13 Jurnal Hukum.
Pricilia Yuliana Kambey, ‘Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana’ (2013) 1 Lex et Societatis.
Ridho Ilham, Elwi Danil Y, ‘Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang’ (2020) 3 Unes Journal Of Swara Justisia.

## Laman
Ikatan Notaris Indonesia, ‘Pendaftaran Aplikasi GRIPS Di PPATK’ <https://ini. id/post/pendaftaranaplikasi-grips-di-ppatk> accessed 28 March 2021.
Jakarta KHDHKWD, ‘Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris’
( jakarta.kemenkumham.go.id ) <https://jakarta.kemenkumham.go.id/ berita-yankumham/penerapan-prinsip-mengenali-penguna-jasa-Notaris> accessed 22 March 2021.
Lubis HI, ‘Sosialisasi Secara Daring Melalui Aplikasi Zoom Terkait Peningkatan Pengawasan Notaris Dengan Pengenalan Pengguna Jasa Notaris Guna Menghidari Praktik Pencucian Uang’ (2020).
Muhammad Sigit, ‘Pentingnya PMPJ, GRIPS Dan Pelaporan Bagi Notaris’ ( Forum Group Discussion PPATK , 2019) <https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/ read/941/www.ppatk.go.id> accessed 22 March 2021.
Online H, ‘Kredit Fiktif BSM, Polisi Bekuk Notaris’ ( Hukum Online.com , 2013).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
How to cite: Qonitah Annur Aziza, Ferina Yola Damayanti dan Indrawati, ‘Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris’ (2022) Vol. 5 No. 2 Notaire.

## Qonitah Annur, dkk: Kewajiban Notaris Dalam...
--Halaman ini sengaja dikosongkan--