Analisis Manajemen Komunikasi Humas dalam Mensosialisasikan Pembatalan Pemberangkatan Ibadah Haji pada Masa Pendemi Covid-19 (Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Bandung)

## Suhendi
Program Studi Manajemen, STIE Miftahul Huda Subang Jl. Rancasari Dalam No.B33 Pamanukan, Subang, 41254, Jawa Barat
Ayi Setiawan, dan Aldi Surizkika Program Studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No. 105, Cibiru Bandung, 40614, Jawa Barat

## Abstrak
Penyelenggaraan ibadah haji sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam  hal  ini  dikomandoi  oleh  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia. pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaik-baiknya kepada jamaah haji melalui sistem dan pengelolaan ibadah  haji.  Kementerian  Agama  Kota  Bandung  kaitannya  dengan penyelenggaraan  ibadah  haji  menghadapi  beberapa  kendala,  antara  lain pendaftaran dan kuota jamaah haji. Selain itu, kondisi penyelenggaraan haji di Indonesia dinilai tidak efektif dan efisien akibat pandemi Covid-19. Hal ini juga berimbas pada pengelolaan haji dan dampak penundaan haji di masa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Keberhasilan  humas Kemenag Kota Bandung dalam mengkomunikasikan atau mensosialisan aturan tersebut  indikasinya  dapat  dilihat  dari  dengan  tidak  adanya  yang  melakukan pembatalan atan pengambilan setoran dana haji. Dalam menangkal berita hoax, keberhasilan humas Kemenag Kota Bandung, indikasinya calon jamaah haji tidak terpengaruh karena informasi dari Kemenag terus terjalin baik ofline maupun online  dengan  memberdayakan  berbagai  komponen  baik  internal  maupun eksternal.
Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, Humas, Sosialisasi

## Abstract
The  implementation  of  the  pilgrimage  has  become  the  responsibility  of  the government which in this case is commanded by the Ministry of Religion of the Republic  of  Indonesia.  The  government  has  the  obligation  to  provide  the  best possible guidance, service and protection to the pilgrims through the system and management of the pilgrimage. The Ministry of Religion of the City of Bandung
in  relation  to  the  implementation  of  the  pilgrimage  faces  several  obstacles, including registration and quotas for pilgrims. In addition, the  conditions for organizing Hajj in Indonesia are considered ineffective and inefficient due to the Covid-19 pandemic. This also has an impact on the management of the hajj and the impact of delaying the hajj during the pandemic. This research is a descriptive qualitative research. While the approach used in this research is qualitative. The success of the Public Relations of the Ministry of Religion of Bandung City in communicating or socializing these regulations can be seen from the absence of those who cancel or take deposits of Hajj funds. In countering hoax news, the success of the Public Relations of the Ministry of Religion in Bandung, indicates that prospective pilgrims are not affected because information from the Ministry of Religion continues to be established both offline  and online by empowering various components, both internal and external.
Keywords : Communication Management, Public Relations, Socialization

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  ibadah  haji  di  Indonesia  diatur  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam peraturan perundang undangan  tersebut  secara  jelas  dan  nyata  bahwa  penyelenggaraan  ibadah  haji  sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal  ini dikomandoi  oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibadah haji adalah tugas negara dan ini terkait dengan harkat dan martabat serta nama baik negara sebagai penyelenggara ibadah haji.  Penyelenggaraan  ibadah  haji  oleh  pemerintah  bertujuan  untuk  memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan sebaik mungkin kepada jamaah haji agar dapat beribadah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan ajaran Islam. Pemerintah berkewajiban memberikan  pembinaan,  pelayanan,  dan  perlindungan  dengan  memberikan  pelayanan administrasi,  transportasi,  pelayanan  kesehatan,  keamanan,  dan  hal-hal  lain  yang dibutuhkan  oleh  para  jamaah  haji.  Untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan  ibadah  haji kepada  masyarakat,  pemerintah  Indonesia  mengacu  pada  tiga  prinsi  yakni  prinsip profesionalisme, prinsip akuntabilitas nirlaba (non-profit), dan prinsip keadilan.
Ibadah haji termasuk dalam rukun Islam dan merupakan rukun Islam kelima yang menjadikan seorang  muslim  berkeinginan dan  termotivasi  kuat  untuk  benar-benar bisa menunaikan  rukun  Islam  yang  kelima  ini.  Rukun  tersebut  menetapkan  bahwa  semua Muslim  yang  memiliki  kemampuan  wajib  melakukannya  sekali  seumur  hidup. Menunaikan ibadah haji ke Mekah berarti melakukan amal kebaikan tertentu selama bulan Zulhidjah baik di Mekah maupun di beberapa tempat di luar Mekah. Syarat dan rukun ibadah haji dijadikan sebagai pedoman bagi seorang muslim tidak hanya aitannya dengan hubungan  transendental  (antara  manusia  dengan  Tuhan),  tetapi  justru  yang  penting (utama) adalah mengatur hubungan antar sesama manusia untuk membentuk kepribadian dan moralitas antara sesama.
Penyelenggaraan ibadah haji diadakan setiap tahun oleh umat Islam Indonesia sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji, pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  pembinaan,  pelayanan,  dan perlindungan sebaik-baiknya kepada jamaah haji melalui sistem dan pengelolaan ibadah haji.  Penyediaan  sistem  dan  manajemen  haji  dirancang  untuk  memastikan  sekaligus menjamin pelaksanaan haji terselenggara dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai
dengan  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  agama,  dan  jamaah  bisa  beribadah  secara mandiri untuk mendapatkan haji yang mabrur.
.Pemerintah  Arab  Saudi  telah  mengumumkan  bahwa  ibadah  haji  akan  diatur sedemikian  rupa  dengan  mengikuti  protokol  kesehatan  yang  sangat  ketat.  Namun, pemerintah Arab Saudi belum menunjukkan kepastian jumlah alokasi kuota jemaah haji dari  masing-masing  negara.  Di  tengah  ketidakpastian  jumlah  jemaah  haji  yang diperbolehkan, pemerintah Indonesia optimistis  jemaah haji  Indonesia akan melakukan perjalanan  ke  tempat-tempat  suci  untuk  menunaikan  ibadah  haji.  Sambil  menunggu kepastian  jumlah  kuota  calon  jamaah  haji  yang  disetujui  oleh  Pemerintah  Arab  Saudi, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan dua persiapan pelaksanaan haji Mekkah melalui Kementerian  Agama  yaitu  pertama  skema  penyelenggaraan  ibadah  haji  2021  dan  alur pergerakan calon jamaah haji 2021.
Ibadah haji melibatkan begitu besar jamaah dan berbagai kegiatan yang dilakukan di Arab  Saudi.  Penyelenggaraan  sistem  ibadah  haji  membutuhkan  sistem  ibadah  yang kompleks dan tata kelola yang saling terkait. Sebagai penyelenggara haji lokal Kementerian Agama  Kota  Bandung  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  di  bidang  keagamaan, salah  satunya  ibadah  haji.  Di  masa  pandemi  Covid-19,  pemerintah memutuskan  untuk menunda keberangkatan haji ke Mekkah hingga wabah Covid-19 mereda. Akibatnya, ada efek penundaan. Pemerintah telah menyusun rencana penyelenggaraan haji 2021 melalui Kementerian  Agama.  Persiapan  ini  merupakan  langkah  positif  ketika  suatu  saat pemerintah  Arab  Saudi  mengumumkan  berakhirnya  pandemi  Covid-19  yang  dihadapi seluruh negara di dunia. Dengan demikian pelaksanaan ibadah haji 2021 akan diterbitkan. Rencana  yang  dimaksud  adalah  keputusan  pemerintah  ketika  pemerintah  Arab  Saudi mengizinkan calon jemaah haji untuk berangkat ke tanah suci. Keputusan ini didasarkan pada penerapan batasan kuota jemaah haji yang berlaku di semua negara.
Pemerintah  perlu  kiranya  menjelaskan  kepada  calon  jamaah  haji  bahwa  ada konsekuensi  yang  tidak  bisa  dihindari  jika  salah  satu  skema  yang  telah disiapkan itu sesuai dengan ketentuan haji 2021 yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, salah satu konsekuensinya  adalah  pembatasan dari sisi umur dan kondisi kesehatan jemaah calon haji.  Artinya  ada  kemungkinan  jemaah  calon  haji  yang  2020  batal  berangkat  karena pembatasan kuota yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, pada tahun 2021 pun batal berangkat karena pembatasan umur dan kondisi kesehatan jemaah calon haji. Hal seperti itu, harus bisa disosialisasikan, dipahami dan disadari sejak awal para jemaah calon haji. Membangun kesadaran jemaah calon haji bahwa meskipun telah terdaftar untuk berangkat haji  tahun  2021  karena  tahun  2020  batal  berangkat,  masih  ada  kemungkinan  terjadi pembatalan kembali, akibat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji, itu wajib disampaikan.
Dalam  konteks  Indonesia,  negara  atau  pemerintah  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan  ritual  keagamaan,  khususnya  ibadah  haji  oleh  Kementerian  Agama. Sebagai  penyelenggara  haji  lokal,  Kementerian  Agama  Kota  Bandung  bertujuan  untuk memberikan pelayanan di bidang keagamaan. Sesuai dengan Pasal 13 (3) Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sehingga jamaah haji dapat dengan nyaman beribadah sesuai dengan ketentuan ajaran Islamnya. Kementerian  Agama  Kota  Bandung  kaitannya  dengan  penyelenggaraan  ibadah  haji menghadapi beberapa kendala, antara lain pendaftaran dan kuota jamaah haji. Selain itu, kondisi penyelenggaraan haji di Indonesia dinilai tidak efektif dan efisien akibat pandemi Covid-19. Hal ini juga berimbas pada pengelolaan haji dan dampak penundaan haji di masa pandemi.
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pengelolaan haji  di  masa  pandemi  Covid-19  dan  bagaimana  keterlambatan  pemberangkatan  haji  di masa  pandemi  Covid-19  berdampak  pada  Kementerian Agama  Kota  Bandung.  Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui bagaimana  peran  bagian  Hubungan  Masyarakat  (Humas)  Kementerian  Agama  Kota Bandung dalam mensosialisasikan pembatalan ibadah haji saat pandemi. Juga bagaimana manajemen humas Kementerian Agama Kota Bandung dalam menyikapi berita hoax di masyarakat.

## METODE Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Menurut  Krik  dan  Miller, penelitian  kualitatif  didefinisikan  baik  dalam  disiplin  ilmu  maupun  terminologinya sebagai tradisi tertentu ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam  penelitian ini  adalah kualitatif (Burhan Bungin, 2008: 7071). Ini menggambarkan dan merangkum kondisi yang berbeda, situasi  yang  berbeda,  atau  fenomena  yang  berbeda  dari  realitas  sosial  yang  ada  di masyarakat yang dipelajari, dan menggambarkan realitas ini sebagai ciri, karakter, model, tanda, atau penjelasan yang mencoba menjelaskan kondisi, situasi, atau fenomena tertentu (Burhan Bungin, 2010: 2729).
Penelitian  ini  menyajikan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  dalam  pembuatan  dan penyajian laporan, situasi dan sistem yang diperoleh dari penelitian ini yaitu manajemen komunikasi  Humas  Kementerian  Agama  Kota  Bandung  dalam  mensosialisasikan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang pembatalan keberangkatan haji akibat pandemi Covid-19.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  kantor  Kementerian  Agama  Kota  Bandung  pada  bagian Humas Kementerian Agama Kota Bndung, Jl. Soekarno Hatta No.498 Sekalimus Bandung. Dan  waktu  penelitian  ini  dilakukan  selama  23  minggu  untuk  mendapatkan  data  yang akurat terkait dengan topik yang sedang diteliti.

## Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Sumber  data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  langsung  dari sumber  pertama.  Sehubungan  dengan  penelitian  ini,  data  primer  diperoleh  melalui wawancara dengan informan penelitian. Data primer inilah yang biasa disebut dengan data asli atau data baru (Kamaruddin, 2012: 27). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala Kementerian Agama  kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Humas Kementerian Agama Kota Bandung.
2. Sumber Data Sekunder
Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data  yang  tidak  memberikan  data  secara langsung  kepada  pengumpul  data,  seperti  buku,  informasi  dari  media,  dan  laporan masalah penelitian. Data diperoleh atau dikumpulkan oleh individu yang melakukan penelitian  dari  sumber  yang  ada.  Data  ini  biasanya  diperoleh  dari  perpustakaan, pamflet, dan laporan dari peneliti sebelumnya. Data ini biasa disebut sebagai data yang tersedia.

## Informan Penelitian
Informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian sebagai aktor atau orang lain yang memahami objek penelitian (Suhermi, 1998: 144). Menentukan informan berdasarkan tujuan penelitian ini. Informan atau informan utama survei ini adalah Humas Kemenag  Kota  Bandung  H.  Agus  Syafarudin  dan  informan  pendukung  penelitian  ini adalah Dr. H. Asep. Tiga pengurus dan masyarakat yang memahami kegiatan manajemen komunikasi  Humas  Kementerian  Agama  Kota  Bandung  dalam  mensosialisasikan keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  tentang  pembatalan  pemberangkatan  haji  akibat pandemi Covid19.

## Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik  pengumpulan  data  atau  alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Wawancara adalah interaksi lisan antara dua orang dalam upaya proses pengumpulan informasi  untuk  tujuan  penelitian  melalui  tanya  jawab,  dengan  orang  yang diwawancarai secara langsung (Emzir, 2010:50). Dalam penelitian ini dilakukan proses wawancara terhadap informan tentang manajemen komunikasi Humas Kemenag Kota Bandung  dalam  mensosialisasikan  keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  tentang pembatalan  keberangkatan  ibadah  haji  karena  pandemi  Covid-19.  Dalam  hal  ini, dilakukan wawancara langsung kepada informan terkait dengan penelitian yang kita lakukan.  Sementara  itu,  informan  wajib  menjawab  setiap  pertanyaan  pewawancara dengan  baik  dan  lengkap.  Namun,  informan  berhak  untuk  tidak  menjawab  setiap pertanyaan yang dianggapnya bersifat sangat pribadi atau rahasia. Metode wawancara yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penggunaan  metode  wawancara terstruktur. Intinya di sini proses wawancara sudah direncanakan (Haris Hardiansyah, 2013:  2526).  Dalam  hal  ini  peneliti  terlebih  dahulu  membuat  pedoman  wawancara sebagai  panduan  dalam  melakukan  wawancara  dan  memperoleh  informasi  dari informan.
2. Observasi
Observasi  adalah  pengumpulan  data  dengan  cara  mengamati  dan  merekam  secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi adalah kegiatan mengamati dan merekam fenomena yang sedang dipelajari dengan sistem (Sutrisno, 1998:112). Menurut Gordon  E.  Mills,  observasi  adalah  fokus  yang  disengaja  dan  terfokus  untuk mengidentifikasi  dan  merekam  jalannya  serangkaian  tindakan  atau  sistem  dengan tujuan tertentu, dan memperjelas apa yang melatarbelakangi munculnya tindakan dan alasannya di sistem. Dari sini dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu proses melihat,  mengamati,  mencermati  dan  sekaligus  pencatatan  yang  bertujuan  untuk menemukan data dan  dapat digunakan untuk  penarikan kesimpulan atau  diagnosis. Dalam  hal  ini  peneliti  harus  berpedoman  pada  penelitiannya  sendiri  untuk mengunjungi lokasi penelitian, dan mengamati secara langsung berbagai hal dan situasi yang ada di lapangan. Juga, observasi perlu memiliki tujuan tertentu. Observasi tanpa tujuan bukanlah pengamatan. Karena tujuan dari observasi pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan data observasi, maka metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang  manajemen  komunikasi  Humas  Kemenag  Kota  Bandong  dalam mensosialisasikan  keputusan  Menteri  Agama  tersebut.  (KMA)  tentang  pembatalan keberangkatan haji karena pandemi Covid-19. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan observasi tidak langsung.

## 3. Dokumentasi
Dokumentasi  merupakan  upaya  mencari  data  tentang  sesuatu  dan  variabel  berupa catatan,  buku,  surat  kabar,  majalah,  catatan  harian,  dan  sebagainya.  Teknik  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  atau  informasi  secara  tertulis  melalui  foto, dokumen kegiatan yang dilakukan Humas Kementerian Agama Kota Bandong untuk mensosislisasikan  keputusan  Menteri  Agama  (KMA)  tentang  pembatalan keberangkatan. Haji karena pandemic covid-19 (Haryanto, 2014: 41).

## Validasi Data
Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya merupakan manusia, karenanya yang diperiksa  merupakan  keabsahannya.  Uji  keabsahan  data  pada  penelitian,  tak  jarang ditekankan  dalam  uji  validitas  dan  reabilitas,  penelitian  ini  menggunakan  teknik triangulasi (Tohirin, 2013: 171). Salah satu cara yang paling penting dan termudah untuk menguji validitas data kita dan hasil penelitian kualitatif kita adalah dengan menggunakan model triangulasi untuk menguji validitas data kita. Metode triangulasi diberikan ketika menggunakan metode pengumpulan data, apakah informasi yang diperoleh dari metode wawancara sesuai dengan metode observasi, atau ketika hasil observasi sedang diselidiki dan menampilkan dokumen yang ada.
Teknik triangulasi terdiri dari pengumpulan data dengan berbagai cara dan metode dan penyilangan informasi yang diperoleh agar data yang diambil lebih lengkap dan sesuai dengan  yang  diharapkan.  Setelah  menerima  data  yang  lengkap,  yaitu  informasi  yang diperoleh dari sumber data, yang diperoleh menjadi lebih dapat dipercaya.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dari  metode  ilmiah. Menganalisis  data  dapat  memberikan  arti  dan  makna  untuk  membantu  memecahkan masalah  (Jusuf,  2012:  145).  Untuk  analisis  data,  penelitian  ini  menggunakan  teknik deskripsi kualitatif. Ini berarti peneliti dapat mencari dan menyusun data secara sistematis dari  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  sumber  lainnya.  Kami  menganalisis  data  dan menarik kesimpulan sehingga kami dapat menafsirkan dan menjelaskan fenomena dalam kata-kata dan kalimat, dan pada saat yang sama membaginya dengan orang lain. Analisis data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dilakukan dalam analisis data model Miles and Hooverman, kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai selesai (Sugiyono, 2009: 91). Adapun kegiatan analisis data adalah sebagai berikut:
1. Koleksi Data ( Data Colection )
Pengumpulan  data  adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk memudahkan mereka dalam menganalisis dan mengolah data. Observasi, wawancara, dan  tinjauan  pustaka  telah  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  dapat mendukung penelitian ini.
2. Reduksi Data ( Data Reduction )
Mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  kebutuhan,  memfokuskan  pada kebutuhan,  dan  mencari  pola  dan  tema.  Oleh  karena  itu,  ketika  data  direduksi, gambaran besarnya menjadi lebih jelas dan menjadi lebih mudah bagi peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data.
3. Penyajian Data ( Data Display )
Data ditampilkan dalam bentuk uraian singkat dengan bentuk teks yang bersifat naratif. Menyajikan data membuatnya lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi.

## 4. Penarikan Kesimpulan ( Conclusion Drawing )
Kesimpulan  adalah  pengetahuan  baru  yang  belum  pernah  ada  sebelumnya,  yang mengarah pada teori baru berupa penjelasan atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya gelap atau belum jelas menjadi sesuatu yang jelas setelah diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Humas Kemenag Kota Bandung
Humas merupakan istilah yang sangat terkenal terutama di era globalisasi saat ini, dimana  modernitas  mempengaruhi  hampir  semua  bidang  kehidupan  dan  interaksi masyarakat di semua kalangan dengan lingkungan yang berbeda tidak dapat dihindarkan lagi. Di era modern ini, interaksi manusia  berkembang dalam bentuk dan metode yang beraneka ragam. Namun, sifat dasar humas tetap menjadi penghubung atau jembatan dari satu pihak ke pihak lain, yang diwakili oleh humas itu sendiri, ke pihak lain dalam tatanan sosial (Morissan, 2014).
Diakui  kehumasan  menjadi  semakin  menonjol  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan bidang  kehumasan  masih  menjadi  kebutuhan  bagi  perusahaan saat ini,  terutama  untuk berbagai perusahaan dan lembaga yang memiliki kepentingan langsung dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat. harus ada humas untuk membangun hubungannya dengan masyarakat pemangku kepentingan dan dan berbagai pihak lainnya yang berkepentingan (stakeholder).  Salah  satu  misi  dan  kewajiban  humas  yang  paling  penting  adalah berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pemerintah sebagai komunikator,  membangun  hubungan  positif,  mengembangkan  konsep  kerja  yang bijaksana  dan  menciptakan  citra  yang  baik  bagi  institusi.  Mereka  mewakili  dan membangun opini publik yang positif. Humas pada dasarnya adalah cara berkomunikasi untuk  menciptakan  citra  positif  semua  mitra  (lembaga,  organisasi,  komunitas,  dan pemangku kepentingan). Oleh karena itu, dalam rangka membangun dan membentuk citra positif, Humas Kementerian Agama Kota Bandung perlu menerapkan manajemen strategi yang tepat untuk mencapai dan mewujudkan citra positif yang diinginkannya tersebut.
Humas  di  Lingkungan  Kementerian  Agama  adalah  Subbagian  data  dan  informasi. Humas  Kementerian  Agama  di  Kota  Bandung  merupakan  sarana  informasi  dan komunikasi yang menarik, efektif dan efisien. Melalui berbagai organisasi kehumasan, kita akan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat umum dan menciptakan citra dan reputasi positif Kementerian Agama. Sosialisasi Kementerian Agama melibatkan dua aspek.  Artinya  aspek  publikasi  untuk  mengkomunikasikan  kebijakan  dan  program, mempromosikan  kinerja,  menjawab  pertanyaan  umum  di  media,  komunitas,  dan kelompok pemangku kepentingan, dan memfasilitasi dialog dengan masyarakat umum. Di sisi umpan balik, di sisi lain, ia menangkap aspirasi masyarakat, memantau isu-isu media, sosial,  dan  pemangku  kepentingan,  menganalisis  isu-isu  strategis,  dan  memberikan bantuan pengambilan keputusan kepada eksekutif.
Visi  humas  Kementrian  Agama  adalah  terciptanya  pengelolahan  humas  yang proporsional,  professional,  efektif  dan  efesien  dalam  mendukung  perinsip-prinsip  tata kelola  Kementrian  Agama  yang  baik,  hal  ini  tidak  lepas  dari  peran  penting  humas kementerian agama yang meliputi :
1. Membangun kepercayaan publik.
2. Menyosialisasikan kebijakan dan program kementerian agama.
3. Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi.
4. Membangun citra dan reputasi positif kementerian agama
5. Membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik
6. Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat
Untuk menyukseskan program Kementerian Agama, hal ini tidak terlepas dari peran media cetak dan online yang harus selaras dengan media sosial yang berkembang pesat di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Humas Kemenag Kota Bandung perlu menyiapkan konten  dan  paket  yang  menarik  agar  pesan  yang  disampaikan  dapat  diterima  oleh masyarakat luas dan tidak menyesatkan. pihak tertentu.
Humas Kemenag Kota Bandung harus memiliki paradigma baru, selain konten dan pengemasan yang menarik, tidak lagi menyampaikan pesan tunggal atau satu arah, tetapi Humas Kemenag berorientasi pada dialogis. Keberhasilan program Kementerian Agama melalui peran media cetak dan online terkalahkan melalui kehadiran media sosial. Media sosial hadir sebagai kekuatan baru yang sulit dikendalikan, namun semakin banyak media sosial yang diisi oleh insan Kemenag, semakin banyak ruang publik yang akan diwarnai oleh Kemenag.
Tugas  humas  di  Kementerian  Agama  kota  Bandung  cukup  sederhana  yaitu menjadikan  Kementerian  Agama  sebagai  institusi  yang  dinilai  selalu  hadir  dan  terlibat langsung  dalam  setiap persoalan  keagamaan  umat  baik  terkait  pendidikan  agama, haji, umroh, kerukunan maupun persoalan bimbingan keagamaan lainnya. Karenanya fungsi utama  Kementerian  Agama  adalah  mengurusi  persoalan  hajat  dasar  masyarakat  yaitu agama.  karena  itu,  program  dan  realisasi  dari  fungsi-fungsi  agama,  pendidikan keagamaan, kerukunan umat beragama yang dilakukan Kementerian Agama itulah yang seharusnya disampaikan unit humas ke masyarakat bukan sekedar membuat berita. Jadi humas itu harus kreatif bukan sekadar membuat berita, tapi bagimana mengkoneksikan, mengkampanyekan, mempromosikan, menyampaikan dan memberitakan semua program Kemenag ke masyarakat. Sehingga apa yang kita lakukan mendapat dukungan penuh dan kepercayaan publik.
Pentingnya aparatur humas untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebab kini muncul trend penggunaan informasi teknologi (IT) dalam menjalankan fungsi kehumasan. Sehingga aparatur humas harus terus memperbaiki kompetensi individu baik dibidang kehumasan maupun perkembangan informasi teknologi terkini. Terkait penilaian peran humas Kementerian Agama, secara nasional sudah cukup baik. Ini ditandai dengan banyaknya  prestasi  yang  diraih  Kementrian  Agama  dan  semakin  meningkatnya  indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja kementerian.
Adapun terkait upaya maksimalisasi peran humas, menyarankan agar aparatur humas terus  mengenali  dan  menggali  potensi  di  lingkungan  kerja  masing-masing  baik  terkait potensi masyarakat, media, lembaga keagamaan dan pendidikan sehingga dapat dijadikan kapital atau modal bahan kehumasan. Kenali masalah dan lakukan improvisasi pribadi. Dengan mengetahui masalah kita dapat cepet membuat reaksi positif. Improvisasi harus dilakukan secara terus menerus, kemudian lakukan peningkatan pengetahuan, kecakapan, skill  dan  kemampuan  individu.  Sehingga  humas  bisa  menjadi  bagian  dari  fungsi mendekatkan kementerian agama dengan masyarakat.

## Manajemen  Komunikasi  Humas  Kemenag  Kota  Bandung  dalam  Mensosialisasikan Pembatalan Ibadah Haji
Manjemen  Komunikasi  Humas  Kantor  Kemenag  Kota  Bandung  dalam mensosialisasikan  KMA  no  494  tahun  2020  dan  KMA  No  660  tahun  2021,  tentang pembatalan  pemberangkatan  ibadah  haji  karena  pandemi  Covid-19.  Berdasarkan wawancara  dan  pengamatan  kegiatan  humas  Kemenag  Kota  Bandung,  adalah  sebagai berikut,  pertama,  rencana  Sosialisasi  komunikasi.  Faktor-faktor  penghambat  dalam
berjalannya pelayanan ibadah haji terpadu satu atap di kementerian agama Kota Bandung yaitu sosialisasi yang belum optimal. Setelah menerima kejelasan informasi lewat KMA, No  494  dan  660  tentang  pembatalan  pemberangkatan  ibadah  haji,  maka  jajaran  humas kemenag  kota  Bandung,  mengadakan  rapat  dengan  kepala  kantor,  mengenai  kapan waktunya  sosialisasi,  dimana  tempatnya,  serta  siapa  saja  yang  akan  di  libatkan  dalam proses sosialisasi tersebut.
Kedua,  tahapan-tahapan  komunikasi.  Tahapan-tahapan  yang  di  lakukan  adalah dengan  mendata  siapa  saja  yang  akan  dilibatkan  dalam  proses  menkomunikasi  KMA tersebut, baik secara Internal maupun secara eksternal. Tahapan ini dilakukan guna untuk mewujudkan  manajeman  komunikasi  KMA  kepada  publik  melalui  perantara  humas sehingga akan mewujudkan sistematisasi tahapan komunikasi yang baik dan berimplikasi kepada effek terhadap citra dan reputasi Kemenag Kota Bandung.
Ketiga, strategi komunikasi. Strategi didefinisikan sebagai rencana menyeluruh untuk mencapai  suatu  tujuan  tanpa  menjamin  keberhasilan.  Strategi  pada  dasarnya  adalah rencana dan proses (manajemen) untuk mencapai suatu tujuan. Dalam dunia komunikasi, strategi  berarti  rencana  yang  menyeluruh  untuk  mencapai  tujuan  komunikasi  (Yusup, 1990: 72). Setiap perusahaan atau kegiatan yang dijalankan memerlukan strategi. Strategi adalah pendapatan akhir yang terkait dengan tujuan organisasi kita. Bennett, dikutip oleh Sandra  Oliver,  menggambarkan  strategi  sebagai  arah  yang  dipilih  organisasi  untuk memenuhi misinya (Sandra, 2006: 2).
Menurut Ahmad S. Adnan Saputra, MA, MS, Presiden Institut Bisnis dan Manajemen Jayakarta, ia mendefinisikan definisi strategi kehumasan. Ini adalah alternatif terbaik yang dipilih untuk mencapai beberapa tujuan PR. Tinjauan kegiatan kehumasan (Saputra, 2003. 2011: 49-50). Menurut Ronald D. Smith dari “Public Relations Strategic Planning” (Smith, 2020), sembilan langkah dibagi menjadi empat fase untuk membuat rencana strategis, yang disebut sembilan langkah strategis humas.
Tahap  pertama  adalah  penelitian  formatif.  Kementerian  Agama  Kota  Bandung menganalisis situasi dan situasi publik yang perlu diinvestigasi sejak awal program, serta isu-isu  yang  perlu  direncanakan  ketika  masalah  menjadi  serius.  Kedua,  menganalisis situasi  Kementerian  Agama  di  Kota  Bandung  dari  dalam  dan  luar,  dan  menganalisis persepsi umum Kementerian Agama. Langkah ketiga adalah analisis masyarakat umum.
Langkah keempat, Kemenag Kota Bandung menetapkan goals dan target pencapaian atau  calon  jamaah  haji.  Langkah  kelima,  merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang  akan dijalankan. Langkah keenam, membina komunikasi yang continue dan selalu memberikan informasi-informasi  bagi  jamaah  haji.  Langkah  ketujuh  memilih  strategi  komunikasi, pembuatan  brosur,  website  dan  media  sosial,  atau new  media; dan  juga  komunikasi langsung face  to  face  communication ,  langkah  kedelapan  yaitu  penerapan strategic  plan , mengatur  jadwal  untuk  komunikasi  kegiatan.  Tahap  dan  langkah  terakhir  adalah mengevaluasi perencanaan secara keseluruhan.
Evaluasi  dilakukan  selama  acara  atau  setelah  acara  sosialisasi  selesai.  Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan sosialisasi KMA No. 494 dan 660 dinilai sangat sukses, dan pada tahun  2020,  tidak  ada  satu  jamaah  pun  yang  mengambil  setoran  dana  haji,  tetapi  pada tahun 2021 ternyadi empat kali pembatalan. Masyarakat Bandung juga tidak terpengaruh dengan  berita  hoaks  tentang  menipisnya  dana  haji  untuk  penggalangan  infrastruktur, karena  menghadirkan  pembicara  ahli  tentang  haji  didatangkan  langsung  dari  kantor wilayah Kemanag Provinsi Jawa Barat.

## Strategi Menjaga Kepercayaan Jamaah Haji
Strategi komunikasi yang di lakukan adalah melaksanakan apa-apa yang telah di capai kesepakatan  pada  proses  rencana  dan  tahapan-tahapan  di  atas,  yaitu  membagi  objek sosialisai pada dua pihak yaitu: pihak internal, yakni sosialisasi dan mengkomunikasikan kepada 30 Kepala KUA, 13 Penyuluh Agama Islam, Kepala Masdarasah, baik MIN, MTsN dan MAN. Pihak eksternal, meliputi KBIH Se-Kota Bandung dan IPHI Kota Bandung Karena  situasi  pandemik  proses  sosialisasi  atau  proses  komunikasi  penyampaian aturan KMA di lakukan dengan mensharing lewat aplikasi WA, yang di sebar ke grup- grup yang telah ada dalam list baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan itu di lakukan sejak terbit surat edaran, sebagai terjemahan dari KMA yang telah di keluarkan oleh Menteri Agama atau dari Kemenag pusat. Selain dengan cara lewat WAG, juga dengan cara komunikasi online lewat jejaring sosial yang dimiliki oleh Kemenag Kota Bandung seperti; website, media sosial, berupa FB, Twitter dan Instagram, dan yang terakhir dengan cara konferesi pers ( Press Reliase ).
Tujuan dari Sosialisasi ini adala untuk menepis rumor di masyarakat tentang bahwa kerajaan  Saudi  Arabia  mem- blacklist Indonesia,  karena  penggunaan  vaksin  yang  tidak sesuai dengan arahan pemerintah Arab Saudi, serta adanya berita hoax tentang dana haji yang habis digunakan untuk membiayai infrastruktur.

## KESIMPULAN
Keberhasilan  humas  Kemenag  Kota  Bandung  dalam  mengkomunikasikan  atau mensosialisan aturan tersebut indikasinya dapat dilihat dari  dengan tidak adanya yang melakukan pembatalan atan pengambilan setoran dana haji pada tahun 2020, dan hanya 4 orang  dari  ribuan  jamaah  Kota  Bandung  yang  membatalkan  pada  tahun  2021.  Dalam menangkal berita hoax, keberhasilan humas Kemenag Kota Bandung, indikasi nya calon jamaah  haji  tidak  terpengaruh  karena  informasi dari  Kemenag  terus  terjalin  baik  ofline maupun  online  dengan  memberdayakan  berbagai  komponen  baik  internal  maupun eksternal. Terjalinnya komunikasi ofline mereka di kumpulkan dalam satu ruangan baik di hotel atau pun di aula kemenag, dan disaat pamdemik sosialisasinya lebih banyak online, lewat IG, Fb, dan twitter, WAG Press realise dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Zuhaily, W. 2006. Al-Fikh Al-Islami wa Adillatahu. Beirut: Dar Al-Fikrhal: Juz 3. Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian. Jakarta.PT RINEKA CIPTA Bungin, B. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ensiklopedi. 2006. Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Emzir.  2010. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  ANALISIS DATA. Jakarta: PT.  Raja  Grafindo Persada.
Fitri, Z. A. 2013. Manajemen Mutu dan Organisasi di Perguruan Tinggi , (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press.
Hadi, S. 1998. Metodelogi Research II. Yogyakarta: Andi Offset. Herdiansyah, H. 2013. Wawancara, Observasi dan Fokus Groups. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Hasibuan, Malayu S.P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia . akarta:PT. Bumi Aksara. Hawwa, S. 2012. Ibadah Haji. Depok : Gema Insani Press. Al-Islam.
Haryanto,  S.  2014. Dasar-dasar  Penulisan  Proposal  Penelitian .  Yogyakarta.  Gadjah  Mada University Press.
Kamaruddin. 2012. Metodologi Penelitian Kuantitati. Pekanbaru: SUSKA PRESS.
Munawwir,  Warson,  Ahmad.  2007. Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia Terlengkap.
Surabaya: Pustaka Progressif.
Morissan, S. H. 2014. Manajemen public relations . Kencana. Ruslan,  R.  2016. Manajemen  Public  Relations  &  Media  Komunikasi:  Konsepsi  dan  Aplikasi, Jakarta: Rajawali Press.
Qomar, M. 2009. Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam . Jakarta: Erlangga. Soewadji, J. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media. Suharsimi, A. dan Yuliana, L. 2009. Manajemen Pendidikan .  Yogyakarta:Aditya Media. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sandra, O. 2006. Strategi Public Relations . J akarta: PT. Gelora Aksara  Pratama. Smith, R. D. 2020. Strategic planning for public relations . Routledge.
Syam,  N.  W.  2002.  Rekonstruksi  Ilmu  Komunikasi  Perspektif  Pohon  Komunikasi  dan Pergeseran Paradigma Komunikasi Pembangunan Dalam Era Globalisasi. Makalah Orasi  Ilmiah)  dalam  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Dalam  Ilmu  Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran di Bandung , 11 . Tohirin. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Trenholm, S. 1991. Human communication theory . Pearson College  Division. Yusup, P. M. 1990. Komunikasi pendidikan dan komunikasi instruksional . Remaja Rosdakarya.