## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SINGARAJA
Sella Marsellena Mercury 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , I Wayan Lasmawan 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : { sellamarsellenamercury@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , wayan.lasmawan@pasca.undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Buleleng. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  studi  dokumen,  observasi,  dan wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik  Non  Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan subjek Purposive Sampling. Teknik pengolahan  dan analisis data secara kualitatif. Hasil  penelitian menunjukan  bahwa (1) faktor-faktor  penyebab  tindak  pidana  penganiayaan  dipengaruhi  oleh  faktor  internal, meliputi : faktor lemahnya kontrol diri dan krisis identitas diri dan faktor eksternal meliputi :  faktor  lingkungan  (2)  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan  di  Kota Singaraja melalui sarana penal melalui upaya represif dan sarana non penal meliputi : upaya pre-emtif dan preventif.
Kata Kunci : Penganiayaan, tindak pidana, kriminal

## Abstract
This research aims to (1) identify and analyse the factors that cause persecution criminal offense  in  singaraja  city  (2)  identify  and  analyse  the  countermeasures  carried  out  by Polres  Buleleng.  The  type  of  research  is  empirical  legal research,  with  the  descriptive nature of the research. The location of the research conducted in Polres  Buleleng. The data  collection  technique  use  is  to  study  documents,  observation,  and  interviews. Sampling technique use is the Non Probability Sampling technique and the determination of the subjects using purposive sampling technique. Processing technique and qualitative data  and  analysis  technique.  The  results  showed  that  (1)  the  factors  that  cause persecution  criminal  offense  ini  singaraja  city  including :  weak-self  control  and  identity crisis  factors  and  external  factors,  including  :  environmental  factors  (2)  the countermeasures  carried  out  by  Polres  Buleleng  include  penal  through  repressive measures and non penal means including : pre-emtive and preventive measures.
Keywords : Persecution, criminal offence, criminal

## PENDAHULUAN
Manusia  senantiasa  melakukan berbagai  kegiatan  dalam  kehidupannya sehari-hari. Setiap manusia tentu tidak bisa hidup  sendiri  dan  membutuhkan  antara manusia  satu  dengan  yang  lainnya.  Maka tak heran kehidupan bermasyarakat seringkali  dijumpai  dalam  lingkungan sehari-hari. Masyarakat tidak dapat melakukan  perbuatan  dengan  bebas dalam  artian  sewenang-wenang  sehingga dapat  merugikan  orang  lain.  Sehingga dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat, erat  kaitannya  dengan  hukum.  Ketika berbicara  mengenai  hukum  maka  erat kaitannya  dengan  apa  yang  tertera  dalam konstitusi  Negara  Indonesia.  Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukan bahwasanya kehidupan masyarakat diatur dengan hukum, sehingga ada aturan yang membatasi  kehidupan  masyarakat  agar tidak kacau balau.
Ada  berbagai  macam  hukum  di negara  Indonesia,  salah  satunya  adalah hukum  pidana.  Hukum  pidana  merupakan hukum yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Ketika dilihat dari sifatnya, hukum pidana merupakan hukum publik. Terdapat beberapa  sumber  hukum  pidana  yang salah  satunya  adalah  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam KUHP,  diatur  mengenai  aturan  umum dalam buku kesatu, kejahatan dalam buku kedua,  dan  pelanggaran  dalam  buku ketiga. Pada intinya, Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  mengatur  perbuatan  yang dilarang beserta dengan sanksi pidananya. Nyatanya, walaupun sudah diatur sedemikian  rupa  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana mengenai perbuatan  yang  dilarang  dan  sanksi pidananya,  namun  masih  ada  saja  yang melanggar  sehingga  dikenakan  sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Pada Kitab
Undang-Undang Hukum  Pidana  menyebutkan  mengenai asas  legalitas.  Ada  empat  makna  yang terkandung dalam asas legalitas yaitu : (1) pembuat  undang-undang  tidak  boleh memberlakukan ketentuan  pidana  berlaku mundur, (2) harus memuat seluruh
perbuatan yang dilarang dengan jelas pada rumusan  delik,  (3)  hakim  tidak  boleh menyatakan  terdakwa  melakukan  tindak pidana  berdasarkan  kepada  hukum  tidak tertulis  ataupun  kebiasaan,  serta  (4)  tidak boleh menerapkan analogy pada peraturan hukum pidana (Firmansyah, 2015 :83).
Dalam kehidupan masyarakat, terdapat  suatu  fenomena  universal  yang ada  dalam  masyarakat  tersebut  yaitu kejahatan  (Zaidan,  2016:1).  Kejahatan merupakan hal yang sulit untuk dilepaskan dalam  masyarakat.  Jika  berbicara  terkait penyebab  kejahatan  itu  sendiri,  terdapat beberapa penyebab kejahatan bisa muncul yaitu  bermacam-macam,  bisa  karena faktor  sosial,  politik,  faktor  ekonomi,  serta dari  faktor  budaya  (Saputra,  2020:156). Dari  hal  tersebut  dapat  disadari  bahwa penyebab kejahatan itu sendiri cukup luas. Pria  ataupun  wanita  dapat  melakukan kejahatan karena kejahatan tidak mengenal jenis kelamin pelaku. Hal ini bisa dilakukan baik dalam keadaan yang sadar dengan cara dipikirkan, diarahkan, maupun direncanakan pada maksud tertentu (Yesmil, 2013 : 55).
Kejahatan itu sendiri ada bermacam-macam,  salah  satunya  adalah penganiayaan.  Penganiayaan  merupakan bentuk  kejahatan  terhadap  tubuh.  Ini merupakan  bentuk  tindak  pidana  karena hal ini diatur dalam Kotan Undang-Undang Hukum  Pidana.  Tindak  pidana  ini  kerap terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat. Penganiayaan dapat menyebabkan korban cacat dan sampai kepada kematian (Fikri, 2013:1). Bila  melihat  kepada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana,
penganiayaan  diatur  dalam  Padal  351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, dan 358. Jika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan maka akan dikenakan pasal tersebut menurut tindak pidana penganiayaan  yang  dilakukannya.  Hal  ini dilakukan agar masyarakat takut melakukan  tindak  pidana  penganiayaan karena adanya sanksi tersebut yang sanksi atau  hukum  itu  digunakan  sebagai  alat pemaksa  (Eleanora  dan  Putri,  2019:27). Sehingga  hukum  mempunyai  pengaruh yang  dominan  bagi  kehidupan  manusia sehingga dapat mengarahkan pada kehidupan    manusia    yang    lebih    baik
(Thahir,  2016  :  10).  Hal  itu  berlaku termasuk di wilayah Kota Singaraja.
Kota  Singaraja  merupakan  salah satu kota yang terletak di wilayah Provinsi Bali. Kota ini letaknya paling utara wilayah Bali.  Sebagai  kota  pendidikan,  maka banyak orang yang datang ke kota ini serta banyak juga yang bermigrasi untuk bekerja sehingga Kota Singaraja memiliki penduduk  yang  cukup  padat.  Di  wilayah kota Singaraja juga berlaku Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 351  sampai 358  yang  mengatur  mengenai  tindak pidana  penganiayaan  sehingga  apabila ada  yang  melakukan  tindak  pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja  maka akan  dikenakan  sanksi  sesuai  yang  telah tertera dalam kitab tersebut.
Nyatanya das  sollen tidak  sesuai dengan das  sein ,  apa  yang  diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.  Hal  ini  terlihat  dalam  bentuk ketidaksesuaian isi hukum dan implementasinya.  Hukum  tentang  tindak pidana  penganiayaan  sudah  ada  namun terdapat kasus tindak pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja.  Pasal dalam  kitab  tersebut  diharapkan  dapat mencegah adanya tindak pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja  namun nyatanya kasusnya ada.
Fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwasanya  tindak  pidana  penganiayaan bukanlah  kasus  yang  terjadi  sekali  saja, namun  kasus  ini  kerap  terjadi  di  Kota Singaraja. Berdasarkan data yang diperoleh  dari  Kepolisian  Resor  Buleleng bahwa jumlah tindak pidana penganiayaan di  tahun  2015  berjumlah  34  kasus, kemudian  di  tahun  2016  kasus  naik menjadi 46 kasus, pada tahun 2017 kasus turun  di  angka  38  kasus,  namun  pada tahun  2018  kasus  naik  lagi  di  angka  56 kasus,  pada  tahun  2019  kasus  turun  di angka 33, namun pada tahun 2020 kasus naik di angka 39. Dari data yang diperoleh dari  Kepolisian  Resor  Buleleng  tersebut menunjukan  bahwa  tingkat  tindak  pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja  tidak mengalami penurunan yang signifikan atau dengan  kata  lain  kasus  bersifat  fluktuatif. Ini  menunjukan  bahwa  masih  banyak orang di Kota Singaraja yang tidak menaati hukum yang berlaku.
Adanya tindak pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja  yang kerap terjadi ini menjadi tanda bahwa kota ini  tidak  bebas  dari  tindak  pidana penganiayaan. Adanya tindak pidana yang kerap terjadi adalah tanda yang menunjukan kurang terkendalinya perilaku masyarakat yang dapat disebabkan karena faktor  pendidikan  yang  tidak  baik  dan pengaruh  lingkungan  (Padly,  2018:2). Ketika tindak pidana ini tidak cepat diatasi maka tentu memberi dampak bagi masyarakat di dalamnya. Mengingat bahwasanya  kejahatan  sangat  merugikan masyarakat (Widodo, 2015:62).
Melihat kepada kasus tindak pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja  yang kerap  terjadi  dan  tidak  ada  penurunan kasus  yang  signifikan,  ini  menjadi  bukti bahwa  ada  sesuatu  yang  penting  untuk diberi  perhatian  dalam  bentuk  meneliti bagaimana  sebenarnya  penyebab  tindak pidana  penganiayaan  di  Kota  Singaraja tersebut  serta  bagaimana  sebenarnya upaya-upaya  yang  dilakukan  Kepolisian Resor  Buleleng  dalam  menanggulangi tindak  pidana  penganiayaan  di  Kota Singaraja.  Hal  ini  merupakan  urgensitas yang  harus  dilakukan  mengingat  masih maraknya  tindak  pidana  penganiayaan  di Kota Singaraja. Penganiayaan yang diteliti mencakup  semua  jenis  penganiayaan yang dilakukan di Kota Singaraja sehingga tidak  hanya  berfokus  pada  penganiayaan ringan, namun juga penganiayaan lainnya.

## METODE
Penelitian merupakan penyelidikan yang  dilakukan  secara  terorganisasi  atau penyelidikan yang dilakukan dengan berhati-hati serta kritis dalam mencari fakta guna  menentukan  sesuatu.  Ada  berbagai macam penelitian, salah satunya penelitian hukum.  Adapun  penelitian  hukum  itu sendiri  memiliki  peran  yang  sangatlah penting dalam rangka guna mengembangkan ilmu hukum serta merupakan  salah  satu  faktor  penyebab dalam  rangka  menyelesaikan  masalah- masalah  hukum  (Muhaimin,  2020  :19). Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris merupakan  penelitian  terhadap  efektivitas hukum, yang pada dasarnya penelitian  ini
membahas  mengenai  bagaimana  hukum beroperasi  dalam  masyarakat  (Zainudin, 2011:  31).  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif.  Penelitian  deskriptif  bertujuan untuk  melukiskan  tentang  sesuatu  hal  di daerah  tertentu  dan  pada  saat  tertentu, artinya  adalah  menggambarkan  secara rinci  dan  mengkaji  secara  kritis  fakta hukum  (Yuliartini,  2014  :  34).  Data  primer merupakan  data  yang  diperoleh  dari sumber  utama.  Sumber  data  dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.  Data  primer  dari  penelitian  in bersumber dari penelitian di lapangan yang dilakukan di Kota Singaraja. sehingga data primer  didapatkan  di  Polres  Buleleng. Sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan  hukum  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  Undang- Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021 Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian  Resor  dan Kepolisian Sektor. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian  hukum  yang  berkaitan  dengan penganiayaan. Penulis menggunakan Kamus  Hukum  dan  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  dalam  menerjemahkan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti dalam penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  teknik  studi dokumen  dengan  cara  membaca  dan memahami ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  teknik observasi atau pengamatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis  terhadap  gejala-gejala  yang diteliti  (Ishaq,  2017:  119),  serta  teknik wawancara  yang  dilakukan  dengan  cara terjun  langsung  ke  lapangan  melakukan wawancara  dengan  pihak-pihak  yang terkait  dengan  masalah  yang  menjadi materi  pembahasan.  Teknik  penentuan sampel  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  teknik nonprobability sampling. Sedangkan  data  penelitian  ini diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SINGARAJA
Ada tokoh-tokoh kriminologi terkenal  bernama  Marshall  Clinard  dan Richard Quinney. Mereka mengelompokan penjahat  dalam  9  (sembilan)  bentuk  yang salah  satunya  adalah  pelaku  kejahatan kekerasan  terhadap  orang  (Efendi,  2016 : 170). Salah satu bentuk kejahatan kekerasan terhadap orang adalah penganiayaan.
Pelaku-pelaku
penganiayaan  tersebut  memiliki  faktor yang berbeda-beda yang berkaitan dengan mengapa  mereka  melakukan  perbuatan tersebut.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan di Polres Buleleng, kasus tindak pidana  penganiayaan  di  Kota  Singaraja disebabkan oleh karena faktor kesalahpahaman, mabuk karena minuman keras, cemburu dan lingkungan. Jika dilihat dari faktor-faktornya,
adapun kesalahpahaman  menjadi  faktor  yang paling banyak terjadi pada kasus penganiayaan di Kota Singaraja. Kemudian  disusul  dengan  faktor  mabuk karena  minuman  keras  yang  juga  kerap menjadi  alasan  pelaku  melakukan  tindak pidana  penganiayaan  tersebut.  Rasa cemburu  dan  pengaruh  lingkungan  juga menjadi  faktor  para  pelaku  melakukan tindak pidana penganiayaan.
1.  Kesalahpahaman
Pada  faktor  yang  paling  sering terjadi  yaitu  kesalahpahaman,  hal tersebut dapat mengakibatkan emosi  yang  tak  terkendali.  Pada kasus
pembunuhan, penganiayaan,  maupun  kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan,  tidak  menghargai hak  hidup  orang  lain,  sikap  mau menang sendiri,
kerasnya pasangan  hidup,  iklim  kompetisi yang  tidak  sehat  atau fair sebagai penyebab terjadinya kejahatan
(Zaidan, 2016 : 1).
2.  Mabuk Selanjutnya  adalah  mabuk  karena minuman keras, bahwasanya mabuk minuman keras juga
melatarbelakangi  timbulnya  kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Meminum minuman keras  dan  kemudian  mengalami mabuk  menyebabkan  seseorang menjadi  sulit  terkendali.  Banyak penelitian menunjukkan bahwa banyak perilaku menyimpang seperti perkelahian, tawuran, kriminalitas, pencurian,
perampokan,  penyaniayaan  dan perilaku  seks  dipengaruhi  oleh penggunaan alkohol (Polihu, 2017 : 114). Dampak negatif yang dialami para  pelaku  yang  mengkonsumsi minuman  keras  secara  berlebihan, orang  yang  bersangkutan  akan cenderung  memiliki  potensi  untuk melakukan perbuatan kriminal
(Handrina, 2020 : 15). 3.  Cemburu Rasa cemburu dalam berhubungan antar  lawan  jenis  menjadi  alasan munculnya tindak pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja. Pelaku yang terbakar cemburu bisa melakukan  tindak  pidana  tersebut.
Seringkali  yang  terjadi  bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut  karena  telah  ada  emosi yang terpendam sebelumnya karena sudah mengetahui kedekatan pasangannya sebelumnya  namun  belum  ada bukti.  Tapi  ketika  pelaku  sudah mendapati  langsung  pasangannya memiliki  kedekatan  dengan  orang lain, maka emosinya dapat memuncak  dan  melakukan  tindak pidana penganiayaan tersebut. 4.  Lingkungan Lingkungan juga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja. Maraknya  tindak  penganiayaan menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perilaku masyarakat  yang kurang  terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya  tingkat  pendidikan  dan pengaruh  lingkungan  pergaulan yang kurang baik (Shara, 2019 : 2). Kejahatan dapat terjadi baik karena faktor individu manusia,  faktor
lingkungan sekitar individu tersebut maupun  faktor  campuran  antara individu dan lingkungannya.
Berbicara mengenai faktor lingkungan, faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi
bagaimana sifat dan pribadi
seseorang terbentuk. Faktor lingkungan yang buruk akan sangat mempengaruhi  seseorang  untuk melakukan perbuatan kriminal khususnya kondisi kehidupan manusia  yang  bebas  yang  kini tengah  dipengaruhi  oleh  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Pada  kasus  yang  terjadi  di  Kota Singaraja,  terdapat  pelaku  yang melakukan tindak pidana penganiayaan karena faktor
lingkungannya. Pelaku yang sering melihat  lumrahnya  tindak  pidana penganiayaan  di  lingkungannya menjadi  terbiasa  atas  itu.  Apabila seseorang  berada  di  lingkungan yang  baik  maka  kecenderungan seseorang melakukan tindak kejahatan  akan  semakin  sedikit. Lain  halnya  apabila  seseorang berada  pada  lingkungan  yang buruk,  maka  akan  mempengaruhi orang  tersebut  untuk  melakukan tindakan buruk, sama halnya dengan
tindak pidana penganiayaan.
Keterkaitan  antara  hasil  penelitian dengan  konsep  kriminologi  terkait  faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, bahwa faktor-faktor dilakukannya  tindak  pidana  penganiayaan di  Kota  Singaraja  dibagi  menjadi  2  (dua) faktor, yaitu faktor internal yang terdiri dari lemahnya kontrol diri dan krisis identitas diri serta faktor eksternalnya yaitu lingkungan. Adapun  kebenaran  dari  faktor-  faktor tersebut  sependapat  dengan  pendapat seorang  ahli  kriminologi Stephen  Hurwitz yang  menyebutkan  dalam  kriminologi dikenal 3 (tiga) macam penjahat berdasarkan  faktor  penyebab  mereka melakukan  kejahatan.  Adapun  ketiga  hal itu  adalah  penjahat  yang  melakukan kejahatan terutama ditentukan faktor-faktor dari dalam dirinya, penjahat yang melakukan kejahatan sedikit banyak
seimbang antara faktor dari dalam dan luar dirinya,  serta  penjahat  yang  melakukan kejahatan terutama ditentukan faktor-faktor dari  luar  dirinya.  Faktor-faktor  dari  dalam diri dalam kriminologi meliputi pengendalian  atau  kontrol  diri,  krisis identitas  diri,  kejiwaan,  serta  hal-hal  yang berasal dari dalam diri mereka. Faktor dari luar  dirinya  berkaitan  dengan  faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor pendidikan,  faktor  ekonomi,  dan  hal-hal lain  yang  berasal  dari  luar  dirinya.  Faktor dari  dalam  dan  luar  diri  merupakan gabungan  dari  kedua  faktor  tersebut.  Jika dikorelasikan  antara  faktor  penyebab kejahatan menurut Stephen Hurwitz tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan,  faktor  penyebab  tindak  pidana penganiayaan di Kota Singaraja menyangkut faktor  dalam  diri  dan  luar  diri sebagaimana dimaksud Stephen Hurwitz.

## UPAYA  PENANGGULANGAN  TINDAK PIDANA  PENGANIAYAAN  DI  KOTA SINGARAJA OLEH POLRES BULELENG
Penanggulangan  itu  sendiri  dapat diartikan  sebagai  sebuah  upaya  yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan maupun swasta yang mempunyai  suatu  tujuan  dalam  rangka menciptakan sebuah keadaan yang aman dan  sejahtera  yang  berlandaskan  Hak Asasi  Manusia  yang  ada  (Arief,  2014:45). Polres  Buleleng  melakukan  upaya-upaya penanggulangan tindak pidana
penganiayaan  di  Kota  Singaraja.  Adapun beberapa  upaya  yang  dilakukan  dalam menanggulangi
tindak pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja  meliputi upaya non penal yang terdiri dari pre-emtif dan  preventif,  serta  upaya  penal  yaitu represif sebagai berikut.
1.  Upaya Pre-Emtif (Non Penal) Berbicara mengenai upaya pre- emtif, upaya ini merupakan upaya yang dilakukan Polres Buleleng dengan tujuan mencegah sebelum tindakan  pidana   itu  dilakukan. Seringkali upaya pre-emtif diartikan sebagai suatu upaya    paling pertama yang dilakukan sebelum terjadinya    pelanggaran berupa
penanaman    nilai     dan norma.
Sehingga dapat diartikan bahwa upaya pre-emtif adalah upaya  agar
tertanam  norma-norma  dan  nilai- nilai dalam masyarakat guna mencegah  adanya  tindak  pidana yang  dilakukan.  Adapun  upaya yang  dilakukan  oleh  Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja adalah dengan memberikan
penyuluhan  terkait  tindak  pidana.
Hal  ini  dilakukan  oleh  Polres Buleleng dengan terencana sehingga pemberian informasi yang dilakukan  dapat  tepat  sasaran. Adapun  salah  satu  contoh  yang dilakukan  Polres  Buleleng  dalam melakukan  upaya  pre-emtif  ini adalah  dengan  cara  mendatango sekolah-sekolah  atau  perguruan tinggi, memasang spanduk sosialisasi,  dan  langsung  kepada masyarakat. Hal ini terkait memberikan  sosialisasi  informasi kepada masyarakat sehingga mencegah  adanya  inkonsepsi  di tengah masyarakat mengenai hukum  yang  berlaku,  sehingga masyarakat dapat memahami bahaya  melakukan  tindak  pidana dan dampaknya bagi masyarakat.
2.  Upaya Preventif (Non Penal) Upaya preventif memiliki sedikit kesamaan dengan  upaya  pre-emtif,  namun bedanya  terletak  dari  aksi  yang dilakukan. Upaya preventif sifatnya adalah  lanjutan  dari  upaya  pre- emtif. Hal ini dilakukan supaya ada kelanjutan dari upaya yang pertama sehingga diharapkan ada hasil dari upaya  yang  dilakukan  tersebut untuk  mencegah  tindak  pidana dalam masyarakat. Upaya preventif adalah lanjutan dari upaya preventif yang  lebih  menekankan  pada upaya untuk menghilangkan kesempatan dalam   melakukan sebuah  kejahatan.    Upaya  yang dilakukan  guna  mencegah  tindak pidana  penganiayaan    di   Kota Singaraja  terjadi   lagi.    Adapun upaya yang dilakukan     oleh Kepolisian  Resor  Buleleng  dalam menanggulangi    tindak      pidana penganiayaan  di  Kota  Singaraja adalah sebagai berikut.
a.  Kepolisian  Resor  Buleleng senantiasa menjalin hubungan baik dengan masyarakat  dalam  upaya menimbulkan kedekatan antara polisi dan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut untuk  melapor  ke  polisi apabila menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Seringkali diketemukan bahwa banyak masyarakat yang takut melapor ke polisi. Alasannya  beragam,  mulai dari  karena  diancam  oleh pelaku  ataupun  keluarga pelaku,  karena  takut  polisi,
karena merasa kurang bukti, dan  lain  sebagainya.  Inilah yang dilakukan Polres Buleleng yaitu menjalin kedekatan dengan masyarakat  sehingga  ada relasi  yang  terjalin,  timbul kedekatan antara polisi dan masyarakat,  dan  akhirnya masyarakat tidak takut dengan kehadiran polisi.
b.  Meminimalisir tindak pidana
yang  meresahkan  dengan cara  menempati  daerah-
daerah  rawan  kriminalitas sesuai dengan wilayah yang ditentukan serta melaksanakan  patroli  rutin di Kota Singaraja khususnya di  tempat-tempat rawan kejahatan  guna  mencegah kejahatan terjadi.  Nyatanya di  wilayah  Kota  Singaraja terdapat  wilayah-  wilayah yang rawan terjadi tindakan penganiayaan. Polres Buleleng menanggapi  hal  tersebut dengan beraksi langsung ke lapangan agar ada pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut. c.  Adanya  Satuan  Pembinaan Masyarakat.  Adapun  tugas dari Satuan Pembinaan
Masyarakat
diantaranya melaksanakan  pembinaan masyarakat  yang  meliputi kegiatan  pembinaan  pada ketertiban sosial, juga pembinaan keamanan swakarsa,  koordinasi,  dan pengawasannya, serta pembinaan kepolisian khusus, dan pemolisian masyarakat, pembinaan dan pengordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat. d.  Dalam Polres Buleleng terdapat  Satuan  Samapta yang bertugas dalam melaksanakan  pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan  pengamanan  kegiatan masyarakat  dan  instansi pemerintah, objek vital.
3.  Upaya Represif (Penal) Upaya  represif  yang  dilakukan Polres  Buleleng  adalah  dengan melakukan upaya  hukum sehingga para  pelaku  dapat  memperoleh efek jera dari perbuatannya. Upaya represif ini dilakukan bukan semata-mata untuk membuat pelaku  sengsara,  namun  lebih bagaimana dapat memberikan sanksi  atas  perbuatannya  yang melanggar hukum dengan memberikan  sanksi  yang  sesuai dengan perbuatan
yang dilakukannya.  Hal  ini  dilakukan melalui jalur hukum pidana. Adapun jalur  hukum  pidana  ini  dilakukan agar dapat menindak dan menciptakan  efek  jera  kepada pelaku  kejahatan.  Sehingga  hal  ini dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan  penegakan  hukum  dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukanUpaya  represif  adalah upaya  yang  dilakukan  setelah terjadinya
kejahatan. Upaya represif juga disebut sebagai upaya penanggulangan  kejahatan  berupa tindak  lanjut  yang  dilakukan  oleh pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti kejahatan  yang
telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.  Adapun  upaya  yang dilakukan  oleh  Kepolisian  Resor Buleleng  dalam  menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja adalah sebagai berikut.
a.  Pihak Polres Buleleng mengikuti  aturan  hukum yang berlaku dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana penganiayaan di  Kota  Singaraja  sesuai proses hukuman yang didapatkan oleh pelaku melalui  proses  persidangan di pengadilan. b.  Melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.  Adapun  Polres Buleleng memiliki target dalam  penyelesaian  kasus yaitu Polres Buleleng menargetkan  penyelesaian kasus  sebanyak  80  %  per tahun. Artinya, Polres Buleleng semaksimal mungkin menargetkan kasus dapat selesai. c.  Mempergunakan bantuan teknis  kepolisian  dalam  hal ini  forensik  dalam  upaya pengungkapan perkara tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilakukan agar memperoleh bukti  yang  valid  bahwa benar  telah  ada  tindak pidana  penganiayaan  pada korban. d.  Meminimalisir terjadinya komentar  negatif  terhadap kepolisian dengan cara menindak lanjuti kasus dengan  maksimal.  Hal  ini dilakukan dengan cara mengupas setiap kasus yang  masuk  ke  Polres
Buleleng  dengan  sebaik- baiknya  dan  dengan  dasar hukum yang jelas.
e.  Menangani  kasus  atensi publik  secara  profesional dan  proporsional.  Kasus atensi  publik  meliputi  kasus yang
mengundang
perhatian banyak orang seperti hal-hal yang sedang viral di masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang  telah  dipaparkan,  dapat  dihasilkan simpulan sebagai berikut.
1.  Faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja disebabkan  oleh  faktor  internal  dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya  terdiri  kesalahpahaman yang  terjadi,  pelaku  yang  merasa cemburu,  dan  efek  dari  mabuk minuman  keras.  Sedangkan  faktor eksternalnya yaitu faktor lingkungan.
2.  Upaya penanggulangan yang dilakukan  Polres  Buleleng  dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dilakukan menggunakan  sarana  penal  dan  non penal.  Adapun  upaya  pre-emtif  (non penal)  dengan  cara  memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat  dan  melakukan  sebuah hubungan kerjasama yang baik dengan  masyarakat  serta  lembaga- lembaga masyarakat. Sedangkan upaya  preventif  (non  penal)  yang dilakukan  polres  buleleng  dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta melakukan berbagai macam  pengawasan.  Serta  upaya represif (penal) yang dilakukan dengan  cara  melakukan  penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menggunakan bantuan forensik, melakukan  segala  macam  tindakan sesuai  prosedur,  tidak  menangani kasus-kasus  secara  tebang  pilih,  dan menangani kasus atensi publik secara profesional dan proporsional.
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Keluarga  agar  dapat  menanamkan nilai-nilai positif dalam rangka memberi  pengaruh  bagi  kepribadian anggota  keluarga  khususnya  dalam pengendalian  diri  termasuk  termasuk mengawasi  diri  dari  pengaruh  buruk lingkungan sehingga dapat menghindari lingkungan yang tidak
baik dan terhindar dari perilaku yang berujung kepada tindak pidana penganiayaan serta masyarakat  dapat  saling  mengawasi  satu  sama  lain  dan  menciptakan  keterbukaan sehingga tidak ada kesalahpahaman yang berujung pada tindak pidana penganiayaan.
2.  Polres  Buleleng  agar  semakin  mengoptimalkan  pembinaan  kepada  masyarakat  serta pengawasan kegiatan-kegiatan masyarakat  khususnya  pada  jam-jam  dan  lokasi  rawan tindak pidana penganiayaan sehingga kasus penganiayaan dapat mengalami penurunan. Serta memaksimalkan sarana yang dimiliki kepolisian sehingga penanganan kasus dapat lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Muhammad. 2021. Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian. Jurnal Hukum. Vol.13. No.1. Eleanora,  Fransiska Novita.  2019. Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .  Borneo  Law  Review. Vol.4. No.1. Fikri. 2013. Analisa Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2010/PN.Dgl) .  Jurnal Ilmu  Hukum  Legal  Opinion. Vol.1. No.2.
Firmansyah,  Hery.  2015. Hukum  Pidana Materil  dan  Formil : Asas Legalitas .  Jakarta  :  USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership. Handrina, Emi. 2020. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Disebabkan Pengaruh Minuman  Keras  di  Kabupaten Tensolok Selatan Ditinjau Secara Sosiologi . Jurnal Ensiklopedia  Social  Review.
Vol.2. No.1.
Ishaq,  Abdul  Razak.  2019. Sanksi Penganiayaan  dalam  Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana  Indonesia .  Jurnal  Al Risalah. Vol. 19. No.1. Muhaimin.  2020. Metode  Penelitian Hukum . Mataram : Mataram Padly,  Fajar.  2018. Tinjauan  Yuridis
Tentang  Penerapan  Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yan g  Menyebabkan  Luka  Berat .
Jurnal Justitia. Vol.1. No.2. Polihu,  Raskita  Mardatila.  2017. Tindak Pidana  Penganiayaan  Akbat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut  KUHP  Pasal  352 . Jurnal Lex Crimen. Vol. 6. No.2. Saputra,  Ridwan  Tio.  2020.  Penegakan Hukum  dalam  Perkara  Tindak Pidana Penganiayaan Suporter
Sepakbola di Kabupaten Bantul.  Indonesian  Journal  of
Criminal Law and Crimonology (IJCLC). Vol.1. No.3.
Shara, Des Wilma. 2019. Peranan Visum Et  Repertum  dalam  Proses Pemuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor : 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn) . Jurnal Mercatoria. Vol.12. No.1. Thahir, Andi. 2016. Psikologi Kriminal .
Bandar Lampung : Aura Publishing.
Widodo,  Wahyu.  2015. Kriminologi  dan Hukum  Pidana .  Semarang  : Universitas  PGRI  Semarang Press.
Yesmil, Anwar Adang. 2013. Kriminologi . Bandung : PT Refika Aditama. Zaidan, Ali. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta : Sinar
Grafika. University Press
Zainudin,  Ali.  2011. Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.