## J-MAS

## Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah Induk dan Daerah Pemekaran (Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)
Endah Tri Kurniasih 1 , Etik Winarni 2 , Ahmad Soleh 3
1,2,3 Universitas Muhammadiyah Jambi Corespondence Autor Email: mas.soleh@yahoo.com
Abstract. Based on Law No. 33/2004 on the transfer of power from the central government to the local government in managing, collecting and managing the source of receipt in accordance with the potential and conditions of their respective regions or seized by  fiscal  decentralization.  In  order  to  realize  this  goal,  local  governments  are  allowed  to  carry  out  regional  expansion.  The purpose  of  the  expansion  is  to  optimize  services  to  the  community  in  light  of  the  growing  population  development.  To  improve service performance, it is certainly required to have sufficient financial capabilities. In order to ensure the implementation of the implementation,  the  financial  capabilities  of  each  region  are  required,  but  regional  autonomy  often  creates  fiscal  gaps  and becomes a burden on the central government as a result of the inability to finance development carried out by local governments. Therefore, efforts are needed to  improve and find alternative sources of new admissions taking into account  the conditions and potential that exist in each area. On the basis of the problem, this research needs to be carried out to see if the implementation of regional  autonomy  has  been  effectively  carried  out  in  accordance  with  the  objective  of  regional  autonomy  which  is  to  achieve fiscal independence. The objectives of this study are (1) analyzing the financial capabilities of the expansion area and the  parent region (2) analyzing how the new and parent districts receive efforts in the implementation of fiscal maturity. The data used in this study is secondary data of danalm bentum time series in the period 2009-2017 sourced from Dispenda, BPS and related agencies from 11 districts /  cities in  Jambi Province. Analysis of data  used by nature of this study  with models of fiscal  decentralization degrees (FDD), Regional Spending Performance and Regional Financial Retdor. While to measure tax efforts used the Tax Ratio and Tax Capacity model.

## Keywords: Comparison Study, Regional Financial Performance

## Pendahuluan
Berdasarkan  undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah,  pemerintah    pusat    telah memberikan    kekuasan    bagi    pemerintahn    daerah    dalam  mengelola    keuangan    daerahnya    sendiri    dengan    cara memungut    serta  menggunakan  sendiri  sumber-sumber  penerimaan  sesuai  dengan  potensi  dan  kondisi  daerahnya masing-masing.  Pemekaran  ini  berguna  agar  daerah  dapat  mengoptimalkan  pendapatan  daerahnya,  dari  sisi  kinerja dengan  adanya  pemekaran  daerah  tentunya  mempermudah  pemerintah  dalam  mengelola  kinerja  keuangan,  hal  ini disebabkan luas  cangkupan  daerah  yang  dikelola  juga  semakin  mengecil. Pendapat  Swianiewicz  (2011) bahwa komunitas  yang  lebih  kecil  dan  lebih  homogen  akan  lebih  mudah  mengimplementasikan  kebijakan  yang  sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakat.
Untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  diselenggarakannya  otonomi  daerah,  diperlukan  kemampuan  untuk meningkatkan  kemampuan  keuangan  sendiri,  yakni  dengan  upaya  peningkatan  PAD,  baik  dengan  meningkatkan penerimaan  sumber  PAD  yang  sudah  ada  maupun  dengan  penggalian  sumber  PAD  yang  baru  sesuai  dengan ketentuan,  kondisi    dan    potensi  ekonomi  masyarakat  dari  masing-masing  daerahnya.  Dalam  meningkatkan penerimaan PAD pemerintah  cenderung menggali potensi penerimaan pajak daerahnya  hal ini disebabkan  kontribusi terbesar  terhadap  penerimaan  pemerintah  berasal  di  sektor  pajak  daerah,  oleh  sebab  itu  jika  penerimaan  pajak  baik mengindikasikan bahwa kinerja keuangan juga baik. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan pendapatan daerah yang  tinggi  akan  diharapkan  akan  mengurangi  beban  pemerintah  pusat  sehingga  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap pemerintah pusat  akan semakin berkurang, dengan demikian terciptalah kemandirian  daerah. yang akhirnya tercapailah  pelaksanaan  otonomi  daerah. Namun  pada  kenyataanya  Pemekaran  daerah  eringkali  menyebabkan kesenjangan  fiskal  antar  daerah  akibatnya  terjadinya  pembebanan  keuangan  pada  pemerintah  pusat,  sebagai  akibat ketidakmampuan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Zuhro  (2009)  yang  menyatakan  dampak  negatif  dari pemekaran daerah  di  Indonesia  adalah pemekaran  menciptakan perluasan  struktur  yang  mengakibatkan   beban berat pembiayaan,  rendahnya  kapasitas  fiskal  yang  menyebabkan  pemerintah  daerah  berupaya  meningkatkan  pendapatan dengan  berbagai  cara  yang  justru  merugikan  masyarakat  yang  berakibat  munculnya  kesenjangan.  Hal  ini  tentu  saja tidak  sesuai  dengan  tujuan  otonomi  daerah,  yakni  mewujudkan  kemandirian  daerah  dengan  potensi-potensi  yang  di miliki.  Atas  dasar  permaslaahan  tersebut  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perbandingan  kinerja keuangan, upaya pajak antara daerah induk dan daerah pemekaran.
Endah  Tri  Kurniasih  et  al,  Studi  Komparatif  Kinerja  Keuangan  Daerah  Induk  dan  Daerah  Pemekaran  (Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi)

## Tinjauan Pustaka Pemekaran Daerah
Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah  atau  lebih  (PP No.78 Tahun  2007).  Pemekaran  daerah  berarti  pengembangan  dari  satu  daerah    otonom  menjadi  dua  atau  lebih  daerah otonom. Pemekaran daerah  dilandasi  oleh  Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang  Pemerintahan Daerah, pada pasal  5  ayat  2  dinyatakan  daerah  dapat  dimekarkan  menjadi  lebih  dari  satu  daerah,  namun  setelah  UU  No.22  tahun 1999  diganti  dengan  UU  No.32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  daerah.  Tujuan  pemekaran  sebagaimana  tertuang dalam  berbagai  peraturan  perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Otonomi daerah
Otonomi  daerah  diartikan  sebagai  wewenang/kekuasaan  pada  suatu  wilayah/daerah  yang  mengatur  dan mengelola untuk kepentingan wilayah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik dan pengaturan perimbangan keuangan.   Menurut   Undang-Undang   No. 32/2004   tentang  Pemerintahan Daerah  Pasal  1  butir  5, otonomi  daerah didefinisikan  sebagai  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hubungan antara pusat  dan  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  34/2004  dinyatakan  dalam  tiga  prinsip,  yaitu  desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## Kinerja Keuangan Daerah
Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  dan  visi  organisasi.  Sehingga  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  adalah  kemampuan  suatu  daerah  untuk  menggali  dan  mengelola  sumber-sumber keuangan  asli  daerah  dalam  memenuhi  kebutuhannya  guna  mendukung  berjalannya  sistem  pemerintahan,  pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.
Susantih  dan  Saftiana  (2009)  menyatakan  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  kemampuan  suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung  sepenuhnya  kepada  Pemerintah  Pusat.  Sehingga  mempunyai  keleluasaan  dalam  menggunakan  dana tersebut  untuk  kepentingan  masyarakat  daerah  dalam  batas-batas  yang  diatur  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan  data  sekunder  dalam  bentuk time  series dalam  kurun  waktu  2009-2017,  yang    bersumber  dari  Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

## Alat Analisis Masalah Pertama
Untuk  menjawab  permasalahan  pertama  yaitu  mengukur  perbandingan  kinerja  keuangan  daerah  dilakukan dengan model:
1. Derajat Otonomi  Fiskal ; digunakan formulasi derajat otonomi, sebagaimana dikemukakan oleh Mahmudi (2007): 𝐷𝑂𝐹 𝑡 = 𝑃𝐴𝐷 𝑡 𝑇𝑃𝐷 𝑡 𝑥100%
Dimana: DOF = Rasio Derajat Otonomi Fiskal tahun t; PAD = Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun t; TPD = Nilai Total Pendapatan Daerah tahun t
Tabel 1. Ukuran interval DOF Nilai Rasio (%) Kriteria DOF 0 – 20 20,1 – 40 40,1 – 60 60,1 – 80 80,1 – 100 Rendah Sekali, Tidak otonom Rendah, Kurang otonom Cukup tinggi, Cukup otonom Tinggi, otonom Sangat   tinggi, otonom   daerah   sangat tinggi
Sumber : Agustina, (2010) dalam (Tangkilisan, 2005)
2. Kinerja  Belanja  Daerah ; digunakan  formulasi,  sebagai  berikut. (Tangkilisan, 2005): 𝐾𝐵𝐷 = 𝐵𝐿 𝑇𝐵𝐷 𝑋100%
Dimana: KBD: Kinerja Belanja Daerah; BL : Belanja Langsung; TBD    : Total Belanja Daerah
Endah  Tri  Kurniasih  et  al,  Studi  Komparatif  Kinerja  Keuangan  Daerah  Induk  dan  Daerah  Pemekaran  (Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi)
Dalam  pengambilan  keputusan  untuk  menilai kemampuan rutin daerah maka digunakan skala interval sebagai beikut (Agustina, 2010) dalam (Tangkilisan, 2005):
Tabel 2. Ukuran interval Kriteria Kinerja Belanja Nilai Rasio (%) Kriteria Kinerja Belanja 0 – 20 20,1 – 40 40,1 – 60 60,1 – 80 80,1 – 100 Sangat Buruk Buruk Cukup Baik Sangat Baik,
Sumber : Agustina, (2010) dalam (Tangkilisan, 2005)
3. Derajat  Ketergantungan  Keuangan  Daerah digunakan  formulasi  yang  dikemukakan  oleh  Mahmudi  (2007). 𝑅𝐾𝐾𝐷 𝑡 = 𝐷𝐵𝑃 𝑡 𝑇𝑃𝐷 𝑡 𝑥100%
Dimana: RKKDt = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah tahun t; DBP = Dana Bantuan Pusat tahun t; TPD = Total Pendapatan Daerah tahun t
Pengambilan  keputusan  :  semakin  tinggi  rasio  ketergantungan  keuangan  anggaran  pendapatan  daerah  maka semakin  jelek  pengelolaan  keuangan  daerah  begitupun sebaliknya  semakin  tinggi  pengelolaan keuangan daerah maka  semakin  mandiri  suatu  daerah.  Nilai  konversi  adalah  nilai  rasio  yang  diperkecil  sehingga  nilai  yang dikonversikan  dapat  diambil  keputusan:  jika  nilai  konversi  semakin  rendah  maka  tingkat  ketergantungan keuangan semakin tinggi. begitupun sebaliknya   jika   semakin   tinggi   nilai   konversi   maka   semakin   rendah tingkat  ketergantungan      keuangan      daerah.      Ukuran      interlval      Rasio      Ketergantungan  Keuangan  Daerah adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Ukuran Interval Kriteria RKKD Nilai Rasio (%) Kriteria KKD Nilai Rasio Conversi (%) Kriteria 0 – 20 20,1 – 40 40,1 – 60 60,1 – 80 80,1 – 100 Rendah sekali, Tidak tergantung Rendah, Tergantung Rendah Cukup  tinggi,  Cukup  Tergantung Tinggi, Tergantung Tinggi Sangat tinggi, sentralisasi 0 – 20 20,1 – 40 40,1 – 60 60,1 – 80 80,1 – 100 Sangat Tinggi Tinggi Cukup Tinggi Rendah
Rendah Sekali
Sumber : Mahmudi (2007)

## Hasil
Analisis   Kinerja   Keuangan   Daerah   Induk   dan   Daerah   Pemekaran   di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Tabel 4
Pola Rata-rata Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota  Daerah induk dan daerah pemekaran di Provinsi Jambi Tahun
2009-2016 Rata-rata DOF RKKD Pola Hubungan KBD Rill Conversi Induk 6,196 81,968 18,032 Instruktif 50,892 Pemekaran 4,246 85,048 14,952 Instruktif 59,418
Sumber : Hasil Olahan Data
Tabel  4  dianalisis  bahwa  kinerja  daerah  induk  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah  pemekaran. Meskipun rata-rata daerah mempunyai pola hubungan Instruktif yang artinya sudah Pemerintah Daerah masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. KBD daerah pemekaran lebih tinggi di bandingkan  dengan  daerah  induk  hal ini  disebabkan  Kinerja  Belanja  Daerah (KBD)  Pemekaran  lebih  banyak  di  bandingkan  dengan  daerah  induk. namun secara variabel DOF, dan RKKD lebih unggul daerah induk dibandingkan dengan daerah pemekaran.

## Simpulan
Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Induk  dan  Daerah  Pemekaran  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi menunjukan  bahwa  dari  sisi  kinerja  keuangan  daerah,  daerah  induk  lebih  unggul  dari  pada  daerah  pemekaran meskipun  kedua  daerah  tersebut  tergolong    tidak    otonomi    pelaksanaan    otonomi    daerah    di    kabupaten/kota    di Provinsi Jambi tidak Efektif.
Endah  Tri  Kurniasih  et  al,  Studi  Komparatif  Kinerja  Keuangan  Daerah  Induk  dan  Daerah  Pemekaran  (Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi)

## Daftar Pustaka
Agustina,  N.  2010.  Desentralisasi  Fiskal,  Tax  Effort,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah:  Studi  Empirik Kabupaten/Kota Se-Indonesia 2001-2008, Tesis . Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Arniwita,  A.,  Santoso,  A.,  Kurniasih,  E.  T.,  &  Soleh,  A.  2019.  Dampak  Penyerapan  Anggaran  Terhadap  Kinerja Instansi  Pemerintah  (Studi  Kasus  di  Provinsi  Jambi). Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 3 (2), 166-170.
Bastian, I. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Baltagi, B. H. 2005. Econometric Analysis of  Panel Data. Chichester: Jhon Wiley & sons Ltd.
Ekawarna, S. U. 2017. Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi). Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah , 4(3), 167-184. Fitra,  H.,  Mukhlis,  F.,  &  Dani,  S.  R.  2020.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Induk  dan Kabupaten  Pemekaran:  Studi  Kasus  Kabupaten  Sijunjung  dan  Kabupaten  Dharmasraya. Jurnal  Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) , 10(1), 25-39. Gujarati, D. 2003. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga.
Jaenuri.  2016.  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Bojonegoro  dan  Jombang  Tahun  2010-2014.
Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14(1). Nasional, B. P. P. 2009. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001–2007 . PP.No.78  tahun  2007.  2007. Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,  dan Penggabungan  Daerah. Indonesia: Republik Indonesia
Riani,  I.  A.  P.,  &  Kaluge,  D.  2011.  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemekaran  di  Provinsi  Papua. Jurnal Aplikasi Manajemen, 9(3), 809-817. Swaniewicz, P. 2002. Consolidation or Fragmentation? The size of local Goverments in Central and Eastern Europe. Local Goverment and Public Service Reform. Budapest: Open Society Institute Budapest. Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang : Baduose Media.
Soleh,  A., Putra,  I. E., &  Rahayu, Y. 2017. Analisis Kinerja Aparatur Dan Pelayanan Publik Sebagai Dasar Menuju Reformasi Birokrasi Yang Ideal. Jurnal Development , 5(2), 110-124. Soleh, A. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi. Jurnal Development , 1 (1), 61-70.
Taufik,  T.  (2017).  Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Kota  Se-Sumatera. Gema Ekonomi , 7 , 993-1012.
Trikurniasih,  E.,  Handayani,  R.,  Santoso,  A.,  &  Soleh,  A.  2019.  Analisis  Dampak  Pemekaran  Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 3(2), 159-165. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 . Pemerintah Daerah . Jakarta: Republik Indonesia Undang- undang No 34 tahun 2000 . Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.