Vol. 5 No. 2 (2021)
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 46

## ANALISIS ASAS LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR DALAM PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN REGENT TRESHOLD
Harun Fadhli, Sarip , Rohadi, Nur Rahman Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: harunfadhli1@gmail.com , sarip@umc.ac.id , rohadi.mh@umc.ac.id , nur.rahman@umc.ac.id

## Abstract
The  rejection  of  the  judicial  review  has  an  impact  on  Regional  Head  Elections  (Pilkada) throughout Indonesia. Consequently, the Pilkada must follow the same legal provisions as the central provisions regarding the presidential threshold. The difference is only in terms of naming which is called the regent threshold. Researchers, using the regent threshold for studies related to regional elections at the district level, especially the object of which is the Regency. In addition, in the form of regional autonomy, it recognizes the level of legal norms  that the law of a lower position may not conflict with the law of a higher position. This means that in a unitary state, the rules that apply at the center will also apply to the regions. Affirmation should be done to avoid confusion or to avoid interpretations between regions, gubernatorial elections, and elections. The threshold for regional heads is inseparable from the existence of the Lex Superior Derogat Legi Inferiori legal principle which regulates how the legal status exists in Indonesia so that the regional  head  threshold  setting  is  a  derivative  of  the  above  threshold  setting,  namely  the presidential and vice presidential election threshold. The impact of the Presidential Threshold is not only in the election of regional heads, but also in the election of regents or deputy regents, interim changes for regional heads or deputy regional heads who have a permanent membership.
Keywords : Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Threshold, Legal provisions.
Vol. 5 No. 2 (2021)
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 47

## Abstrak
Ditolaknya  uji  materil  berdampak  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya Pilkada harus mengikuti ketentuan hukum yang sama dengan ketentuan pusat berkenaan dengan presidential threshold . Perbedaanya  hanya  dari  segi  penamaan  yang  disebut  dengan regent  threshold. Peneliti, menggunakan regent threshold untuk kajian terkait dengan Pilkada ditingkat kabupaten, terutama yang menjadi objeknya yakni Kabupaten. Selain itu dalam bentuk  otonomi  daerah  mengenal    jenjang  norma  hukum  bahwa  hukum  yang kedudukanya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Berarti dalam negara kesatuan aturan-aturan yang berlaku di  pusat  juga  tentunya  berlaku  juga  untuk  daerah.  Penegasaan  patut  dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran atau menghindari penafsiran antara daerah, Pilgub,  maupun  Pilwot. Ambang  batas  kepala  daerah  hadir  tidak  terlepas  dari adanya  asas  hukum Lex Superior  Derogat  Legi  Inferiori yang  mengatur  bagaimana kedudukan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  sehingga  pengaturan  ambang  batas kepala daerah merupakan turunan dari pengaturan ambang batas di atasnya yaitu ambang batas pemilihan presiden dan wakil presiden.  Dampak Presidentil Threshold tidak hanya dalam pemilihan kepala daerah namun dalam pemilihan bupati atau wakil bupati pergantian antar waktu bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berlangan tetap.
Kata Kunci: Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Ambang batas, Ketentuan huku.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
48
A. Pendahuluan Penerapannya mendapat tanggapan  dari  beberapa  Parpol peserta Pemilu, seperti: (1) Demokrat;
(2) Partai Amanat Nasional (PAN), (3) Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  dan (4)  Gerindra.  Keempatnya  menolak pemberlakuan presidential threshold serta memilih  keluar  persidangan  saat pembahasan  Rancangan  Undang- Undang  (RUU)  berkenaan  dengan pasal-pasal presidential threshold . Alasannya,  menginginkan  dibahas secara  musyawarah  mufakat  terlebih dahulu  sebelum voting . 1 Selain  itu, pembahasan presidential threshold dicanangkan untuk Pemilu serentak di
Indonesia baik pusat maupun daerah dengan  cara  menetapkan  ambang batas  yang  sama  baik  pusat  maupun daerah. Pelaksanaan Pemilu
sebelumnya  dianggap  tidak  relevan, kemudian  memunculkan  gagasan Pemilu  tujuan  agar  setiap  Parpol setara. 2 Anggapan adanya komersialisasi mendapat respon salah satunya dilakukan Partai Islam Damai Aman (Idaman) melakukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik  Indonesia  (MK-RI).  Alasan yang  diusung  dalam  uji  materil diantaranya, penetapan aturan presidential threshold tidak  didukung
1 Nurul  Silvia  Faikurrohman,  “Kontestasi Parpol Dalam Pembahasan Presidential Threshold Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Di Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  Tentang Pemilu,” Unair 87, no. 1,2 (2017): 1 – 10.hlm.
2 Abdul  Ghoffar,  “Problematika  Presidential Threshold:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dan Pengalaman Di Negara Lain,” Jurnal Konstitusi 15,
no.
3 (2018): 480 – 501, https://doi.org/10.31078/jk1532.hlm.483
penuh semua Parpol. 3 Pada tanggal 8 Agustus  2017  Rhoma  Irama  dan Ramdansyah    sebagai  pemohon mengajukan uji materi mengenai pasal 222  UU  No  7/2017  kepada Mahkamah Konstitusi (MK). 4 Selanjutnya  pada  Tanggal  11  Januari 2018  dengan  putusan  No  53/PUU- XV/2017, menyatakan menolak permohonan uji materil yang dilakukan berkenaan dengan presidential threshold . 5 Tanggapan  MK  terkait  uji materi tersebut, dalam hal pembentukan  undang-undang  oleh lembaga  negara  terkait  yaitu  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR-RI)  dan  presiden selama  prosedur  dalam  pembuatan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, maka produk hukum yang di  hasilkan  adalah  sah.  Adapun mengenai  dimanamika  politik  yang terjadi  di  dalam  pembentukan undang-undang,  MK  tidak  berhak menilai  dan  mengadili  parpol  yang memilih keluar dari sidang pembentukan undang-undang. Dalam putusan  sebelumnya  yaitu  No
14/PUU-XI/2013  dan  No  51-52-
59/PU-VI/2008 menerangkan bahwa penentuan  aturan presidential  threshold merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang. 6
3 ibid.hlm.484 4 mariyam fatimah & partners, “Permohonan Pengujian  Undang-Undang  Pemilihan  Umum Tahu n 2019,” 2017.
5 Ghoffar, “Problematika Presidentia l Threshold:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dan Pengalaman Di Negara Lain.” hlm.482
6 Ghoffar. hlm.487
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 49
Pada  2  Oktober  2020  Rizal Ramli  mengajukan    permohonan  uji materil, menurutnya aturan presidential threshold dianggap  inkonstitusional, mengarah  pada  demokrasi  kriminal. 7 Selain  itu,  Refly  Harun  keadaan tersebut  dapat  dapat  memunculkan polarisasi  anak  bangsa. 8 Hasil  uji materil di tahun 2020 ternyata masih belum  sesuai  dengan  harapan  para pemohon,  MK-RI  dalam  putusanya menolak  permohonan  yang  diajukan para pemohon. 9 MK-RI menganggap kedudukan hukumnya sudah konstitusionalitas,  para  pemohon tidak memiliki kedudukan hukun, dan mengenai  kerugian  konstitusional sama seperti pemohon sebelumnya. 10 Ditolaknya uji materil berdampak  pada  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)  di  seluruh  wilayah
Indonesia.  Konsekuensinya  Pilkada harus  mengikuti  ketentuan  hukum yang  sama  dengan  ketentuan  pusat berkenaan dengan presidential threshold . Perbedaanya hanya dari segi penamaan yang disebut dengan regent threshold. 11 Peneliti,  menggunakan regent  threshold untuk  kajian  terkait dengan  Pilkada  ditingkat  kabupaten,
7 Aditya Budiman, “Uji Materi Ke MK, Rizal Ramli  Sebut  Demokrasi  Kriminal  Merusak
Indonesia,” Tempo.co, 2020, https://nasional.tempo.co/read/1382802/uji- materi-ke-mk-rizal-ramli-sebut-demokrasi- kriminal-merusak-indonesia/full&view=ok.
8 Refly  Harun  &  Patners,  “Berkas  Reg  2875 Perbaikan  Permohonan  Perkara  Nomor  74  PUU X VIII 2020,” 2020.
9 Putusan  MK,  “Putusan  Nomor  74/PUU - XVIII/2020” (Indonesia, 2020). hlm.48
10 Putusan MK.hlm.50 11 Rahmat  Nur,  “Setting  The  Principles  of Democracy  in  The  Appointment  of  A  Single Candidate  Spouse  of  Regional  Heads,” Jurnal
terutama yang menjadi objeknya yakni Kabupaten.  Selain  itu  dalam  bentuk otonomi  daerah  mengenal    jenjang norma  hukum  bahwa  hukum  yang kedudukanya lebih rendah tidak boleh bertentangan  dengan  hukum  yang lebih  tinggi  kedudukannya. 12 Berarti dalam  negara  kesatuan  aturan-aturan yang  berlaku  di  pusat  juga  tentunya berlaku juga untuk daerah. Penegasaan  patut  dilakukan  untuk menghindari  kesimpangsiuran  atau menghindari penafsiran antara daerah, Pilgub, maupun Pilwot.
Regent threshold dapat ditemukan dalam UU No 10/2016 terutama Pasal 40  berkenaan  pemilihan  bupati  dan wakil bupati. Parpol pengusung harus memperoleh  minimal  20%  dan  25% dukungan  kursi  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan suara sah pada pilkada sebelumnya. 13 Ketentuan presidential  threshold dan regent  threshold tidak berbeda di era otonomi daerah.
Penelitian  Fakultas  Ilmu  Budaya Universitas Padjajaran, tentang kontruksi  maskulinitas,  memerlukan waktu panjang untuk terbit di jurnal nasional Sinta2. 14 Terhitung,
penyerahan  naskah  tertanggal  8
Hukum  Volkgeist 5,  no.  2  (2021):  228 – 42, https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkge ist.v5i2.844. hlm 228.
12 Nurfaqih  Irfani,  “Lex  Superior,  Lex Specialis,” Legislasi  Indonesia 17  (2020):  305 – 25.hlm.311
13 Undang- Undang  RI,  “UU -NOMOR  10 TAHUN 2016,” Ang ewandte Chemie International  Edition,  6(11),  951 – 952.  §
(2016).pasal 40 ayat (1)
14 Ahmad  Fauzan,  Reiza  Dienaputra,  and Hazbini,  “Kontruksi  Maskulinitas  Sunjaya Purwadisastra  (Perwira  TNI  AD  Dan  Bupati Cirebon,” Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan
Humaniora 21, no. 2 (2019): 210 – 15,
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
50
November 2016, diterima tanggal 22 Mei 2018, terbit tanggal 3 Juli 2019. Penelitian yang mengambil ketokohan Bupati Kabupaten Cirebon  periode  2013-2018  yakni Sunjaya Purwadisastra. Ketokohannya memiliki sifat maskulin,  cenderung  memaksakan kehendak  pribadi,  dan  kurang  dapat menerima masukan.
Kejadian berlanjut pada jual beli jabatan,  pemberhentian,  Pergantian Antar  Waktu  (PAW),  dan  lahirnya politik  figuran.  Kejadian  yang berlangsung  dari  tahun  2018  sampai tahun  2021,  menunjukan  penguatan politik  dinasti. 15 Pangung  yang berlatar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon tanggal  2  Desember  2020,  Wahyu Tjiptaningsih  isteri  dari  Sunjaya Purwadisastra  terpilih  sebagai  wakil bupati.  Perolehan  suara  sangat signifikan  yakni  36  suara,  Cunadi memperoleh  1  suara,  10  suara  tidak sah dari 47 suara, 2 anggota tidak hadir dikarenakan sakit. 16 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai partai  pengusung  tunggal  memiliki hak  penuh  untuk  mengusung  calon wakil  bupati. 17 PDIP  pada  kursi
https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2. 10099.
15 Dafrin  Muksin,  Titin  Purwaningsih,  and Achmad  Nurmandi,  “Praktik  Dinasti  Politik  Di Aras  Lokal  Pasca  Reformasi :  Studi  Kasus  Abdul Gani  Kasuba  Dan  Ahmad  Hidayat  Mus  Pada Pilkada  Provinsi  Maluku  Utara, ” Jurnal  Wacana Politik 4, no. 2 (2019): 133 – 44,
http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/vi ew/25336. hlm 136
16 Islah,  “Sah!  Ayu  Wakil  Bupati  Cirebon,” suaracirebon.com, 2020.
17 Rahma  Aulia  and  Fifiana  Wisnaeni, “Pengisian  Jabatan  Kepala  Daerah  Dan  Wakil
DPRD di tahun 2014 dengan jumlah kursi  sebanyak  11,  sesuai  dengan aturan  untuk  dapat  mencalonkan kepala  daerah  minimal  20%,  PDIP memenuhi syarat tersebut.
Suatu  pilihan  yang  sangat  sulit pada saat dihadapkan hak penuh dan syarat  formal  yang  telah  ditempuh, harus menghargai konsekuensi hukum atas  partai  pengusung  tunggal. Sebagaimana yang dikonsepkan Sebastian Harnich akan menguraikan adanya keterkaitan panggung sandiwara  dalam  memberi  kesan formal  atas  politik  figuran  di
Kabupaten  Cirebon.  Begitu  juga dalam  menjelaskan  posisi  seseorang dengan  tidak  merusak  tatanan politik. 18 PAW  calon  wakil  bupati hanya  menghormati  peraturan,  alat untuk mengopresionalisasikan konsep  kunci  membentuk  peran. Skenario  perpolitikan  menandakan satu kesatuan dalam negara Indonesia dengan  konsep  otonomi  dan  sebagai relasi kesan formal.
Berawal  dari  adanya  dinamika pemilihan presiden dan wakil presiden yang  menerapkan presidential  threshold yang mulai konsisten diterapkan pada Pemilu 2004. Menuai kontroversi baik
Kepala  Daerah  Yang  Berhalangan  Tetap  Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia(Studi  Kasus Pengisian  Jabatan  Wakil  Bupati  Kabupaten Grobogan),” Masalah-Masalah  Hukum 47,  no.  3 (2018): 298, https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.298- 316. 18 Ali  Maksum,  Ching  Lung  Tsay,  and  Ali Muhammad,  “Indonesian  Migrant  Workers  in Taiwan:  The  State  Dilemma  and  People’s Realities,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 24, no. 1 (2020): 80 – 96, https://doi.org/10.22146/jsp.51303. hlm 84
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
51
dari  kalangan  Parpol,  masyarakat, maupun  akademisi  yang  belum menemukan  kesepakatan.  Kewajaran dalam  sistem  ketatanegaraan  yang menamakan  dirinya  sebagai  negara kesatuan  yang  menerapkan  otonomi daerah.  Berbagai  upaya  telah  banyak dilakukan  untuk  mengembalikan demokrasi yang mencirikan kedaulatan rakyat. Sebagai konsekuensi  negara  kesatuan  mau tidak  mau,  suka  tidak  suka  akan melahirkan dampak terhadap pemilihan kepala daerah. Hal berbeda terjadi di Kabupaten  Cirebon  saat  terjadinya
PAW,  dimana  berkenaan  dengan partai pengusul tunggal terlihat sangat jelas  tidak  menyalahi  secara  hukum. Namun keadaan menjadi berbeda saat kekuatan  politik  digerakan  untuk memperkuat  kekuasaan  di  daerah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dampak regent threshold dalam  praktik PAW  yang  berbeda  dengan  daerah lain.  Kemudian  peneliti  melakukan kajian  yang  diberi  judul  “Dampak Presidential Threshold Terhadap Regent Threshold di Kabupaten Cirebon”. Peneliti  melakukan  identifikasi masalah  dengan  cara  melihat  latar belakang  yang  telah  dipaparkan bermaksud untuk membatasi pembatasan  kajian  agar  fokus. Berdasarkan identifikasi masalah yang menjadi fokus kajian ini, maka peneliti melakukan  pembatasan-pembatasan dalam  penelitian.  Adapun  batasan- batasan  masalah  dalam  penelitian fokus  pada  dua  masalah,  berkenaan dampak  dan  praktik  di  Kabupaten Cirebon.  Berkenaan  dengan  dampak
sendiri  sebagai  fokus  kajian  yang berawal  dari  adanya  konsep  negara kesatuan dengan menerapkan otonomi.  Kemudian  secara  lebih fokus  atau  spesifik  menggambarkan praktinya  di  Kabupaten  Cirebon. Setiap kajian ataupun penelitian dalam dunia  akademik,  tentunya  besar harapan memiliki manfaat baik untuk kepentingan praktik maupun kepentingan  akademik.  Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka penelitian  ini  memiliki  manfaat sebagai berikut: Diharapkan kedepanya penelitian ini bisa menjadi sumber  informasi  bagi  masyarakat, akademika, praktisi hukum mahasiswa hukum,instansi atau lembaga pemerintahan,  tentang  dampak  dari penerapan presidential threshold terhadap  praktik regent  threshold di Kabupaten Cirebon. Serta diharapkan dapat menjadi ide, gagarasan, rekomendasi dan evaluasi Pemerintah di  Kabupaten  Cirebon  maupun daerah lain terhadap dampak penerapan presidential  threshold dan praktik dari regent threshold yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pendekatan semacam itu kemudian dikenal dengan pendekatan empiris  berfokus  pada  prilaku masyarakat dalam memanggapi persoalan-persoalan regent  threshold yang terjadi. Sehingga fakta-fakta yang ada  di  masyarakat  dianalisas  secara hukum.  Cakupan  dalam  pendekatan hukum  empiris  di  era  kontemporer dapat  dilakukan  dengan  melakukan pendekatan  sosiologis,  pendekatan antropologis serta pendekatan
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 52
psikologis. 19 Pada  penelitian  yang mengambil  objek  di  Kabupaten Cirebon  lebih  condong  melakukan pendekatan sosiologis yakni dilakukan dengan  cara  menyebar  angket  untuk memotret keadaan masyarakat. Selain itu,  pendekatan  psikologis  dilakukan dengan  cara  melakukan  wawancara untuk  membaca  psikologis  atas kebijakan di Kabupaten Cirebon.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah  dijabarkan  di  atas,  maka mendapatakan  rumusan.  Selanjutnya peneliti merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah tersebut, peneliti  memiliki  tujuan-tujuan  yang tidak  dapat  lepas  dari  identifikasi masalah, batasan kajian, serta rumusan masalah.  Adapun  tujuan  penelitian memiliki tujuan:
1. Untuk  mengetahui  bagaimana dampak Presidential Threshold terhadap otonomi daerah. 2. Menggambarkan    praktik Regent Threshold di  Kabupaten  Cirebon pada tahun 2018 atas PAW.
C. Hasil dan Pembahasan Lex  Superior  Derogat  Legi Inferiori dalam Presidential Threshold dan Regent Threshold
19 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi , ALFABETA, Cv , 2017.hlm.87 20 Asshiddiqie  and  Syafa’at, Teori  Hans Kelsen Tentang Hukum. hlm 110. 21 Firman  Umar  Muhammad  Aslansyah, “Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law,” Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penlitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1,
Hukum pada dasarnya mengatur kriteriannya sendiri berkenaan  dengan  bagaimana  norma hukum  dibuat  dan  akan  menentukan isi  normanya. 20 Sejak  norma  hukum disyahkan atau telah divalidasi dengan merujuk  pada  norma  hukum  lain, maka  ketentunnya  norma  hukum harus  merujuka  pada  norma  hukum yang  telah  ada. 21 Hubungan  tersebut dinamakan  Hans  Kelsen  sebagai hubungan  super  dan  sub-ordinasi dalam  konteks  spasial  (berkenaan dengan ruang dan tepat. Norma yang akan  menentukan  norma-norma  lain dikatakannya  sebagai superior dan norma  yang  akan  dibuat  sebagai inferior . 22 Dengan  demikian  norma hukum harus didasarkan pada hierarki dengan  level  yang  berbeda.  Maka norma  yang  lebih  rendah  akan ditentukan  oleh  norma-norma  yang lebih tinggi dalam pembentukannya. Jenjang norma bertujuan mengatur  hubungan  antara  norma satu  dengan  yang  lainya  agar  tidak tumpang  tindih.  Keadaan  tumpeng tindih  akan  membuat  suatu  norma hukum  tidak  jelas  atau  dengan  kata lain  akan  terjadi  pertentangan- pertentangan  saat  diterapkan  atau dipraktikan  dalam  kehidupan  suatu negara. 23 Melalu  kejelsan  norma hukum, akan tercermin tujuan hukum sendiri akan memiliki kriteria no. 1 (2014): 63 – 82, https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/16
24. hlm 67.
22 Asshiddiqie  and  Syafa’at, Teori  Hans Kelsen Tentang Hukum. hlm 110.
23 FX.  Adji  Samekto,  “Menelusuri  Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie  Dalam  Pendekatan  Normatif- Filosofis,” Jurnal Hukum Progresif 7, no. 1 (2019): 1 –
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 53
berkenaan dengan bagaimana hukum memberikan  manfaat  dan  keadilan. 24 Berkenaan  dengan  jenjang  norma tentunya  akan  ditentukan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang sangat bermanfaat sebagai instrument pembaharuan hukum dan merekomendasikan atas suatu permasalahan. 25 Keadaan ini menandakan  apabila  aturan  yang menaungi  norma  yang  lebih  rendah kemudian  dicabut,  dalam  tradisi hukum Jerman secara otomatis norma yang berda dibawahnya menjadi tidak berlaku lagi. 26 Sebagai pijakan dalam landasan teori yang digunakan dalam penelitian bertumpu  pada  asas  atau  dasar  yang menjadi  tumpuan  dalam  berfikir. Salah  satu  asas  yang  dianggap  cocok berkenaan  dengan  landasan  teori dalam penelitian yakni asas lex superior derogat legi  inferiori. Asas  tersebut merupakan sebuah  norma  yang  bisa diartikan,  hukum  yang  lebih  rendah kedudukanya  tidak  boleh  bertentang dengan  hukum  yang  lebih  tinggi kedudukanya. Selain itu juga ada yang mengartikan dalam pembuatan hukum  lembaga  pembuatan  hukum harus  memperhatikan  pengaturan
19, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.1. 1-19. hlm 10.
24 Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan  ,  Kepastian  Dan  Kemanfaatan  Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh Flag and  Symbol  of  Aceh,” Jurnal  Konstitusi 13,  no.  2 (2016): 279 – 98.hlm.281-282.
25 Taufik H. Simatupang, “Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 217, https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.217- 229. hlm 226.
hukum yang lebih tinggi supaya tidak berbenturan dengan aturan yang lebih rendah tersebuat. 27 Berkenaan dengan kelembagaan  sendiri merupakan isyarat  bahwa  daerah-daerah  juga dalam membuat suatu produk hukum harus selaras dengan pemerintah pusat untuk menghindari delik.
Asas  hukum  ini  pada  dasarnya menselaraskan  produk  hukum  dari pemerintah  pusat  kepada  aturan pemerintah  daerah.  Sebagaimana dikatakan  Sarip,  dalam  rangka menghindari  delik  tata  negara  atau delik  dalam  hukum  tatanegara  yang berkenaan  dengan  produk  hukum. 28 Praktinya  ketika  terjadi    benturan suatu  norma  dengan  norma  yang lainya maka diberlakukan hanya salah satu  norma  saja  yang  mengakibatkan dikesampingkanya  norma  yang  lain.
Hal  ini  dilakukan  agar  penyelesain suatu  masalah  bisa  tuntas.  Dengan adanya hirarki atau tingkatan kedudukan hukum dapat di jalankan. Serta  untuk  menghindari  terjadinya benturan antara norma hukum. 29
26 Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan,  Problematika,
Dan  Penggunaannya  Dalam  Penalaran  Dan
Argumentasi Hukum" hlm 307.
27 Nurfaqih  Irfani,  “Lex  Superior,  Lex Specialis,.” hlm.311 28 Sarip, “Memaknai Delik Dan Delik Tata Negara,” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4, no. 2 (2019): 189 – 210, https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3128. hlm 195.
29 Nurfaqih  Irfani,  “Lex  Superior,  Lex Specialis,.” hlm.308
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 54
Sebagai  sebuah  negara  yang menganut  prinsip  negara  hukum sesuai  UUD  1945. 30 Pengaturan mengenai  pemerintahan  dan  aspek lainya diharuskan mengikuti landasan- landasan hukum yang telah disepakati. Baik  dalam  tataran  tadisi  hukum Eropa  maupun  hukum  Amerika dikatakan  Julius  Stal  cakupan  dari konsep  negara  hukum,  memiliki empat  komponen  yang  harus  selalu ada,  yakni:  (1)  diharuskan  adanya perlindungan  atas  hak  asasi  manusia atau  hak  kodrat  manusia  yang  tidak serta  merta  dapat  diambil  negara;  (2) adanya pembagian kekuasaan ataupun pemisahan kekuasaan yang disesuaikan dengan kondisi negaranya; (3)  dalam  negara  hukum  dimana pemerintahan harus berdasarkan pada hukum  atau  mendudukan  hukum sebagai  panglima  dalam  penyelesaian permasalahan  negara.    dan  (3)  harus ada suatu badan  peradilan tata usaha negara dalam menjaga tertib administrasi suatu negara. 31 Keempat komponen merupakan  bagian  yang  benar-benar harus ada dalam suatu negara hukum. Aplikasinya menjadikan dengan berpatokan  pada  negara  hukum  dan asas hukum umum berkenaan dengan
30 Sartiani  Lubis,  Melani  Hutabarat,  and Muhammad  Rifan  Nasution,  “Undang  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 4
§ (2019),
https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh.hlm.1.pas al 1 ayat (3)
31 Jimly  Asshiddiqie,  “Gagasan  Negara Hukum  Indonesia,” Pn-Gunungsitoli ,  2017,  8 – 15.hlm.2 32 Auri  Adhan  Putro,  “Telaah  Kritis Otonomi  Daerah  Di  Indonesia,” JKAP  (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) 4, no. 2 (2000): 1 – 16, https://doi.org/10.22146/jkap.8453. hlm 1.
jenjang  norma  tercermin  juga  dalam otonomi  daerah.  Salah  satunya pengaturan undang-undang di daerah yakni  peraturan  daerah  (perda)  yang pembentukanya merupakan kolaborasi  antara  lembaga  eksekutif daerah  dan  lembaga  legislatif  daerah dalam  kerangka  negara  kesatuan Indonesia. 32 Otonomi  daerah  di Indonesia  sendiri  dikatakan  Auri
Adhan Putro sebagai cara mengakhiri ketegangan. 33 Tanda demikian menjadikan negara harus memperhatikan daerah-daerah sebagai  bentuk  pertanggungjawaban perintah pusat. 34 Konseskuensi  dan  penerapan dari konsep negara hukum, pembagian  negara  kekuasaan  antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mempunyai kewengan, kekuasaan  tetap  di  pusat  namun pemerintah  daerah  tidak  boleh diintervesi dalam
menjalankan pemerintahnya. 35 Namun  apabila pemerintah  daerah  mendapatkan kendala dalam melaksanakan jalannya roda  pemerintahnya,  pemerintah pusat  mempunyai  kekuasan  untuk mengambil  alih  pemerintahan  di daerah. 36 Hal ini tentunya menujukan bahwa dalam asas lex superior derogat legi
33 Putro. hlm 2.
34 Sarip Sarip, “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi,” Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi  Islam 2,  no.  2  (2017):  123 – 35, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.00 4. hlm 124.
35 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. hlm 195.
36 Mawardi Khairi, “Partisipasi Masyarakat Dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  Peraturan Daerahpersepektif  Teori  Negara  Hukum,” Selisik 3, no. 1 (2017): 79 – 102.hlm.80
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 55
inferiori ,  kedudukan  pusat  sangat penting dalam mengendalikan daerah melalui  kebijakan-kebijakan  hukum pusat. Sebaliknya pemerintahan daerah  dalam  membuat  kebijakan tidak  boleh  bertentangan  dengan kebijakan-kepebijakan pusat termasuk dalam pemilihan kepala daerah harus juga  mengindahkan  ambang  batas pusat. Peranan asas lex superior derogat legi  inferiori dibutuhkan  mengatur negara  kesatuan  dengan  luas  wilayah seperti Indonesia. Keberadaan pemerintahan  daerah  sendiri  sebagai upaya memudahkan diri mendekatkan pemerintahan pada masyarakat. Selain itu,  dengan  adanya  pemerintahan daerah diharapkan semua urusan akan cepet terselesaikan termasuk kendala- kendala  yang  ditemukan  dalam pemilihan kepala daerah. Harapannya terjalinnya  harmonisasi  hubungan pusat dan daerah.
Stufentheorie menegaskan pengaturan, perencanaan, dan pembangunan  daerah  tidak  boleh bertentangan dengan pusat. 37 Asas lex superiori  derogat  legi  inferiori diterapkan dalam  hubungan  antara  pengaturan perencanaan  pembangunan  nasional ( lex superior ) dan pengaturan perencanaan pembanguan daerah ( lex inferior ), dalam rangka mengedepankan kepastian hukum. Harapannya dengan adanya  asas  tersebut  memberikan
37 Ari Purwadi, “Harmonisasi Pengaturan Perencanaan  Pembangunan  Antara  Pusat  Dan Daerah Era Otonomi Daerah,” Perspektif 18, no. 2 (2013): 86, https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.117. 38 Aresta Darmanto, “Optimalisasi Sumber
Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam  Pelaksanaan
keselarasan dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Kepastian hukum, maka berguna bagi hukum dalam penataan negara  kesatuan  Indonesian  yang mencita-citakan
pembangunan
daerah. 38 Perlu dipahami saat mengatakan asas  ada  juga  yang  mengatakannya sebagai prinsip. Maka antara asas atau prinsip  sendiri  berasal  dari  bahasa Latin  ( principium ),  Inggris  ( principle ), Belanda  ( beginsel ),  Arab  ( Assasun ). 39 Jadi  apabila  ada  yang  menggunakan kata  ‘prinsip’  acuannya  yakni  dari bahasa  yang  berkembang  di  Eropa, sementara  yang  menggunakan  kata ‘asas’ merupakan serapan dari bahasa Arab,  tetapi  semuanya  memiliki makan  yang  sam  yakni  suatu permulaan  atas  asal  mula.  Dengan demikian  asas lex  superiori  derogat  legi inferiori merupakan atauran atau kaidah yang  lebih  tinggi,  kemudian  dapat dibuatkan aturan dibawahnya dengan berpatokan  pada  aturan  diatasnya. Sejalan  dengan  pendapat  Sudikno Mertokusumo bahwa yang dimaksudkan  dengan  asas  dalam hukum  sendiri  bukan  merupakan hukum  konkret,  melainkan  pikiran yang  umum  atau  abstrak  yang melatarbelakangi  lahirnya  aturan- aturan yang konkrit.
Otonomi  Daerah  Di  Kabupaten  Kutai  Timur,” EJournal Ilmu Administrasi Bisnis 4, no. 1 (2016): 15 – 25.hlm.17 39 Ig.Ng  Indra  S.  Ranuh  A’an  Efendi, Freddy  Poernomo, Teori  Hukum ,  ed.  Dessy Marliani Listianingsis, 2nd ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017). hlm 147.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 56
Regent  Threshold  Desentralisasi Politik
Berbicara  desentralisasi  politik tidak  dapat  lepas  dari regent  threshold dan presidential  threshold dalam  negara kesatuan  yang  menerapkan  otonomi daerah.  Desentralisasi  secara  teori tidak  dapat  dilepaskan  dari  makna politik  sebagai  bentuk  penyerahan kewenangan dan pertanggungjawaban politik  dari  pusat  ke  pemerintahan daerah. 40 Desentralisasi politik sebagaimana dikatakan Smith merupakan pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal secara hierarki. 41 Tujuan desentralisasi politik sendiri menurut Smith sendiri mendorong pemerintah lokal meningkatkan  keahlian,  kemampuan politik apartur pemerintah, kemampuan politik masyarakat dalam mempertahankan  integrasi  nasional.
Apabila merujuk pada pernyataannya, desentralisasi  politik  di  Indonesia dapat  dikatakan  sebagai  upaya menjaga integrasi negara Indonesia.
Desentralisasi  politik  idealnya didasarkan  pada  kebebasan  ide  atau gagasan dalam membangun demokrasi  lokal  dan  memperkuat demokrasi  nasional.  Desentralisasi politik  begitu  dekatnya  dengan masyarakat lokal atau daerah,
40 Sujarwoto, “Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan,  Dan  Kemiskinan  Di  Negara- Negara  Berkembang,” Jurnal  Ilmiah  Administrasi Publik  (JIAP) 1,  no.  1  (2015):  14 – 16, https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap .2015.001.01.3. hlm 14.
41 Nurmiyati  Niken,  Erni  Zuhriyati,  and
Muhammad  Noor,  “Desentralisasi  Politik  Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan  Petani  Bawang  Merah  Di  Desa
Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser
menjadikan daerah memiliki kekuasaan  berkenaan  dengan  ide-ide dalam pembangunan daerah. Dampak adanya  desentralisasi  politik  sangat berkaitan  erat  dengan  desentralisasi ekonomi di daerah. Maka desentralisasi  politik  sebagai  alat meningkatkan  perekonomian  daerah. Sebagaimana  pandangan  Ruland, desentralisasi politik yang positif dapat mendorong  partisifasi  masyarakat yang  akhirnya  bermuara  pada pembangunan  social  dan  ekonomi masyarakat  daerah. 42 Desentralisasi politik  sendiri  senantiasa  melibatkan kesepakatan-kesepakatan politik daerah. Kesepakatan-kesepakatan politik  yang  tidak  sehat  merupakan kelemahan desentralisasi politik, terlihat  sangat  jelas  saat  melihat praktik koordinasi antara kabupaten/kota  dengan  provinsi. Adanya  ketidakpatuhan  pemerintah kabupaten/kota pada provinsi didasari anggapan bahwa kabupaten/kota  bukan  bawahan provinsi, sebab di tingkatan kabupaten/kota  sendiri  dilakukan pemilihan  secara  langsung  baik bupati/walikota  ataupun  DPRD- nya. 43 Kendala  semacam,  pada dasarnya  menjauhkan  desentralisasi
Provinsi Kalimantan Timur),” Jurnal MODERAT
6, no. 2 (2020): 376 – 96, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/mod erat.v6i2.3409. hlm 379.
42 Nurmiyati Niken, Zuhriyati, and Noor. hlm 380.
43 Kardin  Simanjuntak,  “Implementasi Kebijakan  Desentralisasi  Pemerintahan  Di Indonesia,” Jurnal Bina Praja 07, no. 02 (2015): 111 – 30, https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111- 130. hlm 111.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
57
politik untuk menjaga integrasi negara Indonesia  sebagai  negara  kepulauan.
Pada  dasarnya  desentralisasi  politik dalam pengambilan keputusan harapannya masyarakat berperan aktif untuk  menjaga  stabilitas  politik daerah. 44 Pada  tataran  praktik  sendiri desentralisasi politik merupakan paket yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari demokrasi lokal. 45 Desentralisasi
merupakan sebuah konsep pembagian kekuasaan dari  pemerintah  pusat  terhadap pemerintah daerah dengan tujuan agar masing-masing  dari  daerah  tersebut mempunyai  hak  dan  wewenang sendiri  agar dapat lebih efektif serta fokus  dalam  mengembangkan  dan memajukan  daerah. 46 Sedangkan politik  merupakan  sebuah  gaya berfikir  ataupun  bertindak    yang dilakukan  untuk  dapat  mencapai tujuan  yang  di  cita-citakan. 47 Maka dalam  hal  ini  desentralisasi  politik dalam presidential threshold dan regent threshold adalah  sebuah  cara  dalam melakukan  pembagian  kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengaturan mengenai  syarat  dukungan  yang  ada dalam pemerintah pusat dan penerapan syarat dukungan pemilihan
44 Paryogo,  “Konsep  Pemilihan  Kepala Daerah  Di  Indonesia  Dalam  Persefektif  Islam”. hlm  4;  Sujarwoto,  “Desentralisasi,  Tata  Kelola Pemerintahan,  Dan  Kemiskinan  Di  Negara- Negara Berkembang." hlm 2.
45 Suyatno,  “Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  Dan  Tantangan  Demokrasi  Lokal  Di Indonesia." hlm 214.
46 Nurmiyati  Niken,  Erni  Zuhriyati,  and Muhammad  Noor,  “Desentralisasi  Politik  Dalam Ranah  Otonomi  Daerah,” Jurnal  MODERAT 6,
no.
2 (2020): 376,
pemerintahan di daerah. Otonomi  daerah  diterapakan Indonesia dengan konsep desentralisasi  atau  pendistribusian kekuasan  dari  pusat  kepada  daerah konsekuensinya  harus  terdistribusi dan  terbentuk  aturan  mengenai pemilihanya.  Mengingat  pemilihan  di daerah sendiri merupakan perwujudan demokrasi  lokal,  bahkan  ilmuan hukum dan ilmuan politik memandang  keadaan  ini sebagai  cara menumbuhkan demokrasi di daerah. 48 Pemilihan  pemimpin  pemerintahan pusat dalam pencalonanya menggunakan presidential  threshold,
terdapat pada undang-undang Pemilu. Pendistribusian  aturan  tersebut  juga sampai ke daerah dan menjadi syarat calon  kepala  daerah  saat  ikut  serta dalam  Pilkada.  Pilkada  inilah  yang merupakan  salah  satu  bentuk  yang banyak  disoroti  dalam  desentralisasi politik di Indonesia. Desentralisasi politik juga sangat erat kaitannya dengan hak dan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah  harus  mempersiapkan  diri dengan adanya pelimpahan kewenangan, pemerintah daerah harus
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/mod erat.v6i2.3409.hlm.376 47 Mifdal  Zusron  Alfaqi,  “Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 28, no. 2 (2013): 111 – 16, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppk n.v28i2.5451.hlm.113
48 Suyatno,  “Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  Dan  Tantangan  Demokrasi  Lokal  Di Indonesia." hlm 215.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
58
siap  baik  sumber  daya  manusia maupun sumber daya keuangan, serta sarana prasarananya menunjang program  pemerintahan  daerah. 49 Upaya dilakukan untuk pengembangan daerah, konsep desentralisasi politik, serta menselaraskan koordinasi antara pusat dan daerah. Pelaksanaanya diperlukan aturan  turunan  yang  mengacu  pada aturan pemerintah pusat, kemudian di susuaikan dengan kultur daerah tanpa merubah  muatan  pokok  yang  ada  di pemerintah  pusat. 50 Keadaan  ini memungkinkan adanya transfer kewenangan,  dan  sebagai  bentuk pengembangan  hubungan  pusat  dan daerah.  Desentralisasi  politik  juga berkaitan  erat  dengan  dekonsentrasi yang  mengacu  pada  pengambilan keputusan,  melalui  pendelegasian kewenangan  dan  pemerintahan  pusat yang bertanggung jawab. 51 Tantangan yang  dihadapi  pemerintah  pusat dengan  adanya  desentralisasi  politik tidak  meratanya  kemampuan  daerah, krisis  ekonomi,  memerlukan  adanya terobosan dengan tetap mempertahankan  ciri  khas  daerah masing-masing. 52 Pandangan  Miriam
Budiarjo berkenaan dengan desentralisasi diawali dengan lahirnya
49 Muhammad  Mujtaba  Habibi,  “Analisis Pelaksanaan  Desentralisasi  Dalam  Otonomi Daerah Kota/Kabupaten,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 28, no. 2 (2015): 117 – 24, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jppk n.v28i2.5452.hlm.118
50 santoso  Budi  N,  “Pela ksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan u.u. No. 32 Tahun 2004,” Wacabna Hukum IX, no. 32 (2010): 98 – 106, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33061/1.jw h.2010.9.1.307.hlm.104
pihak  berkepentingan  di  abad sembilan belas yang berakar dari nilai- nilai kebersamaan. Kelompok  kepentingan  inilah yang  sering  melakukan  protes  dan sangat  kritis  apabila  dibandingkan dengan  para  politisi  itu  sendiri. Kelompok  kepentingan  senantiasa menginginkan  desentralisasi  dari kekuasaan negara, dalam peningkatan demokrasi  lokal. 53 Desentralisasi politik  sendiri  sebagai  upaya  untuk mencegah sentralisasi, justru akibatnya  semakin  maraknya  praktik- praktik  yang  menyimpang  secara terang-terangan,  antara  lain:  (1) lahirnya raja kecil di daerah; (2) kurang patuhnya pemerintah kabupaten/kota terhadap  kebijakan  provinsi;  (3) kurang  adanya  koordinasi  antara pemerintah  daerah  kabupaten/kota dengan provinsi; (4) masih rendahnya penggalian potensi daerah dan sering mengabaikan profesionalisme. 54 Sebagai akibatnya terjadinya pemasungan  politik  di  daerah  dan hak-hak politik rakyat daerah. Selain itu dinyatakan juga bahwa adanya  kekawatiran  pemerintahan pusat yang semakin besar maka sangat diperlukan  adanya  desentralisasi  dan
51 Suyatno,  “Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  Dan  Tantangan  Demokrasi  Lokal  Di Indonesia." hlm 215.
52 Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. hlm 409. 53 Budiardjo. hlm 384.
54 Irwan  Waris,  “Pergeseran  Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan
Good Governance,” Jurnal Kebijakan Publik 3, no. 1 (2012): 38 – 47, https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article /view/884/877. hlm 40.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 59
desentraliasi  politik. 55 Dikatakan  juga oleh  A.V.  Dicey  sebagaimana  dikutif
Jimly  desentralisasi  dapat  juga mengenai persoalan distribusi kekuasaan dalam pelaksanaan kekuasaan  tertinggi  dalam  negara. 56 Semua  aturan  hukum  yang  mengatur kekuasaan tertinggi kemudian dinamakannya sebgai konstitusi. Maka konstitusi  dapat  dijadikan  patokan dalam  pelaksanaan  desentralisasi politik di Indonesia yang menerapkan otonomi.  Selain  itu  juga  adanya hukum  yang  mengatur  kekuasaan mengatur  antara  masyarakat  atasan dengan masyarakat bawahan. 57
Konteks otonomi menjadikan hukum yang  mengatur  atasan  terletak  pada pemerintah  pusat  sedangkan  hukum yang  mengatur  bawahan  terletak  di daerah sebagai konsekuensi desentralisasi kekuasaan. Hukum sendiri sebagai keseluruhan  aturan  normatif  yang mengatur, selanjutnya dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan sebagai konsekuennsinya  akan  dikenakan sanksi. 58 Untuk  menghindari  adanya pemusatan  kekuasaan  munculah  ide adanya  pemisahan  kekuasaan  dan pembagian kekuasaan yang bertujuan membatasi  dominasi  pemerintah pusat. Negara yang memiliki keinginan  untuk  mensejahterakan
55 Widodo  Ekatjahjana, Negara  Hukum, Konstitusi,  Dan  Demokrasi:  Dinamika  Dalam Penyelenggaraan  Sistem  Ketetanegaraan  Republik Indonesia , 1st ed. (Jember: Jember University Press, 2015). hlm 23.
56 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1 , Buku Ilmu Hukum Tata Negara , 1st  ed.,  vol.  1  (Jakarta:  Sekertariat  Jenderal  dan
rakyatnya dibutuhkan nilai-nilai toleransi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara menerapkan desentralisasi politik yang  konsisten.    Jimly  sendiri menggap sangat penting akan adanya peran  komunitas  hukum  dan  budaya masyarakat daerah harus dikembangkan sebagai bentuk memperkuat negara. 59 Pentingnya desentralisasi politik sebagai ukuran untuk mengembangkan demokrasi. Setidaknya  ditingkatan  pusat  sendiri telah  mengalami  pergeseran  untuk mengarah pada hal-hal tersebut, yakni: (1) melakukan inisiatif dalam pembentukan  undang-undang;  (2) adanya  mekanisme  dalam  perubahan perundang-undangan;  (3)  adanya pengawasan  terhadap  pelaksanaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.  Ketiga  kriteria  ini  pada dasarnya  sebagai  cara  yang  patut  di apresiasi dalam system ketatanegaraan pasca  reformasi  Indonesia.  Hadirnya pemerintahan  daerah  yang  kuat senantiasa  dalam  tataran  ideal memberikan  atau  dapat  membantu kesulitan-kesulitan  yang  dihadapi pemerintah pusat. Makanisme
terbentur  pada  praktik  desentralisasi politik  yang  terkadang  dilakukan dengan cara-cara yang baik. Perlunya mekanisme  tersebutlah  dalam  suatu
Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, 2006). hlm 28.
57 Asshiddiqie. hlm 33.
58 Asshidiqie, Hukum  Tata  Negara  Dan Pilar-Pilar  Demokrasi  Serpihan  Pemikiran  Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia. hlm 3.
59 Asshidiqie. hlm 12.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
60
pandangan yang coba menghubungkan  antara  daerah  dan pusat. Membaca  desentralisasi  politik tidak dapat dilepaskan dari demokrasi lokal masyarakat daerah. Bahkan tidak sedikit para ilmuan yang memandang bahwa  keberhasilan  daerah  terletak pada  desentralisasi  itu  sendiri  yang menjadi  patokan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah. 60 Penekanan desentraliasi  sendiri  dapat  dilakukan dengan cara (1) mendudukan masyarakat  sebagai  fondasi  utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;  (2)  desentralisasi  tidak  harus dipaksakan  dengan  sistem  pemilihan secara  langsung;  (3)  pemerintah daerah harus memberikan pendidikan politik  pada  masyarakat  artinya  tidak boleh  melakukan  politisasi  termasuk ke desa-desa; 61 (4) pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Apabila  desentralisasi  politik tidak berjalan dengan baik, sama saja mengembalikan pemerintahan Indonesia  pada  keadaan-keadaan jaman  penjajahan.  Pada  jaman penjajahan  sendiri  desentraliasi  lebih difokuskan  pada  hal-hal  sebagai berikut: (1)
keberadannya
60 Suyatno,  “Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  Dan  Tantangan  Demokrasi  Lokal  Di Indonesia." hlm 215-216.
61 Sarip,  “Politi k  Hukum  Dan  Politisasi Hukum  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia,” Jurna Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020), https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207.  hlm 220.
62 Muhammad  Idris  Patarai, Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia , De  La  Macca (Makasar:  De  La  Macca, 2015). hlm 7.
berkedudukan  lebih  dibawah  karena hanya  bersifat  sebagai  pelengkap;  (2) kekuasaan pada akhirnya tidak terletak pada rakyat; (3) rakyat tidak memiliki hak-hak untuk mengawal desentralisasi politik. 62 Hal inilah yang menjadikan desentralisasi politik harus dilakukan  dengan  cara  maksimal untuk  menghindari  dampak  negatif dari  desentraliasi  politik  itu  sendiri.
Tingkat  keberhasilan  desentralisasi politik  sendiri  belum  menunjukan hasil-hasil yang diharapkan masyarakat. Mechanism Control dalam Threshold Mekanisme  hukum  yang  telah ditetapkan dalam aturan ambang batas tidak  serta  merta  dirubah.  Termasuk KPU  sebagai  penyelenggara  tidak dapat  mengubahnya,  apabila  KPU melakukan  langkah  tersebut  dapat dikatakan melanggar undang- undang. 63 Ambang  batas  yang  tinggi masih  ada  calon  yang  harus berhadapan  dengan  kotak  kosong. Pilkada  2020  sebanyak  25  pasangan harus melakukannya. 64 Lahirnya calon-calon  yang  harus  berhadapan dengan  kertas  kosong  memerlukan
63 Aditya Budiman, “KPU Tak Bisa Ubah
Ambang  Batas  Pencalonan  Di  Pilkada  2020,”
Tempo.co, 2020, https://nasional.tempo.co/read/1372167/kpu- tak-bisa-ubah-ambang-batas-pencalonan-di-
pilkada-2020.
64 Rachmawati,  “Mereka  Yang  Melawan Kotak  Kosong  Pada  Pilkada  2020,”  Komp as.co,
2020, https://regional.kompas.com/read/2020/12/10/ 06060011/mereka-yang-melawan-kotak-kosong- pada-pilkada-2020?page=all.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
61
mekanisme tersendiri untuk mengkontrol  ambang  batas  dalam demokrasi di daerah. Secara otomatis diperlukan hubungan antara birokrasi penyelenggara  dengan  politik  itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Marie Fainsond terdapat adanya pola dalam melakukan hubungan antara birokrasi dan  politik,  yakni  (1)  brokrasi  harus bersifat  responsif  terhadap  kemauan politik  masyarakat;  (2)  apabila menggunakan  satu  partai  maka control  dilakukan  partai;  (3)  apabila angkatan  bersenjata  lebih  kuat  ada baiknya  eksekutif  diisi  pihak  militer;
(4)  apabila  dalam  bentuk  negara diktator  maka  ada  baiknya  control dilakukan oleh orang yang berkepentingan;  (5)  apabila  berada dalam  pengaruh  negara  lain  yang harus diperkuat yakni
sisi administrasinya. 65 Apa  yang  dikatakan  Marie Fainsond  merupakan  pendekatan yang dilakukakan dari sisi politik yang dihubungkan dengan kebijakan publik.  Berpangkal  pada  pemikiran
Aritoteles  bahwa  manusia  sendiri merupakan  mahluk  politik  yang berhubungan  dengan  pribadi  dan publiknya  manusia. 66 Akibat  manusia diposisikan  sebagai  mahluk  secara pribadi inilah yang kemudian melahirkan  hak,  sementara  saat memposisikan manusia sebagai
65 Mashur  Hasan  Bisri,  “Kontrol Politik Birokrasi  Dalam  Kebijakan  Publik,” PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2, no. 2 (2017): 148 – 62, https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article /view/1934/1312. hlm 127.
66 Sahya  Anggara, Sistem  Politik  Indonesia , 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2013). hlm 5.
mahluk  publik  secara  otomatis melahirkan  kewajiban.  Dalam  rangka menjaga  keseimbangan  keduanya diperlukan adanya mekanisme kontrol sebagai cara-cara menjaga keseimbangan tersebut. Pada mekanisme kontrol dalam pemerintahan  sendiri,  saat  dilakukan secara  makro  akan  berdampak  juga pada  mikro.  Keadaan  ini  sama  saat mekanisme kontrol dilakukan ditingkatan pusat maka akan berdampak  juga  pada  pemerintahan daerah. 67
Memahami  mekanisme  kontrol dalam  politik  sendiri  Sahya  Anggara menawarkan ada sekita empat variabel untuk  memahami  politik  itu  sendiri, yakni:  (1)  harus  memahami  struktur politik  yang  memiliki  keabsahan dalam menjalankan roda perpolitikan pada  struktur  ini  mengacu  pada konsep trias politika; (2) variabel nilai yang  digunakan  sebagai  alat  untuk mendistribusikan  kekuasaan  politik; (3) memperhatikan sistem norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis; (4) memperhatikan  tujuan  politik  yang telah dibakukan dalam bentuk produk hukum;  (5)  memperhatikan  input maupun outputnya. 68
Untuk  melakukan  mekanisme kontrol  politik  dalam  pandangan Easton  sebagaimana  dikembangkan Chilcote  memerlukan  (1)  melakukan
67 Hermin Indah Wahyuni, “Media Politics in Political Transition: From State Control to Self- Regulation Mechanism,” Jurnal Ilmu Komunikasi 4, no. 1 (2007): 11 – 24, https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/
228/317. hlm 11.
68 Anggara, Sistem Politik Indonesia. hlm 10.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
62
kontruksi  atas  fakta-fakta  yang didapatkan  dilapangan  penelitian;  (2) memandang  sistem  politik  sebagai satu  kesatuan  yang  utuh;  (3) mempelajari partisipasi dan lingkungan;  (4)  mempelajari  adanya ketidakseimbangan politik. 69 Lingkungan  memiliki  pengaruhnya sendiri  dalam  perkembangan  politik termasuk  ambang  batas  di  Indonesia tentunya  memiliki  pengaruh  yang sangat  signifikan  dalam  suatu  sistem politik. Mekanisme kontrol diperlukan untuk menjaga keseimbangan tersebut, selain itu juga untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang kurang  diharapkan  dalam  Pemilu maupun Pilkada. Menjaga keseimbangan  tentunya  memerlukan partisipasi politik untuk mendapatkan pemimpin  daerah  yang  benar-benar demokratis. Partisipasi politik sendiri merupakan  hal  yang  penting  dalam mekanisme  kontrol  Pilkada  dan merupakan  ciri  politik  modern. 70 Mekanisme kontrol politik juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan modernisasi  hukum,  pembangunan, ideologi nasional, pemerataan pembangunan, dan partisipasi masyarakat daerah. Mekanisme kontrol sendiri idealnya berdampingan dengan strategi politik yang  mampu  menunjukan  secara operasional  secara  praktis  dengan memperhatikan  situasi  dan  kondisi. Kondisi  saat  sekarang  yakni  kondisi
69 Anggara. hlm . 70 Muhamad  Rosit,  “Strategi  Komunikasi Politik  Dalam  Pilkada  (Studi  Kasus  Pemenangan Pasngan  Kandidat  Ratu  Atut  Dan  Rano  Karno Pada Pilkada Banten 2011)” (2012),
yang  berkorelasi  dengan  adanya ambang  batas  dalam  pemilu  yang berimbas  pada  Pilkada.  Dampaknya yang begitu sangat signifikan diperlukan mekanisme-mekanisme yang jelas dan terarah agar menghasilkan luaran yang baik dalam menjalankan  roda  pemerintahan  baik ditingkatan pusat maupun ditingkatan daerah.
Mekanisme  dari  sebuah  proses pelaksanaan  PAW  merujuk  kepada UU  No  10/2016  pada  saat  terjadi kesosongan  jabatan  wakil  kepala daerah  baik  ditinggat  provinsi  dalam hal  ini  wakil  gubernur  dan  ditingat kabupaten/kota adalah wakilbupati/wakil  wakikota  yang masih memiliki sisa masa jabatan lebih dari  18  bulan.  Selanjutnya  dilakukan pemilihan  pada  sidang  paripurna DPRD  yang  berdasarkan  usulan  dari Parpol pengusung yang merekomendasikan minimal 2 calon. 71
Tata  cara  pengusulan  calon  serta penetapanya  diatur  dalam  PP  No 29/2008  dan  PP  No  12/2018, peraturan  ini  dibuat  pemerintah  agar dapat memudahkan pelaksana undang-undang sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai apa yang menjadi tujuan undang-undang tersebut. Adapun  alur  dari  mekanisme proses PAW yaitu : (1) jabatan wakil kosong dan sisa jabatanya lebih dari 18 bulan;  (2)  Parpol  atau  gabungan Parpol pengusung merekomendasikan
http://lib.ui.ac.id/detail?id=20301204&lokasi=lo kal#horizontalTab1. hlm 10.
71 Undang-Undang  RI,  UU-NOMOR  10 TAHUN 2016.pasal 176
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
63
kepada DPRD melalui kepala daerah yang  disertakan  surat  usuran  dan rekomendasi  dari  Dewan  Pimpinan Pusat  (DPP)  terkait  2  nama  calon wakil kepala daerah ; (3) kepala daerah meneruskan  usulan  dari  Parpol  atau gabungan  Parpol  kepada  DPRD apabila persyaratan sudah selsai sesuai dengan ketentua undang-undang ; (4)
DPRD  melakukan  2  kali  rapat paripurna  yaitu  penetapan  calon  dan pemilihan calon; (5) DPRD kabupaten/kota mengsulkan pengesahan  calon  terpilih  kepada Menteri  Dalam  Negeri  (mendagri) melalui  gubernur;  (6)  gubernur meneruskan usulan pengesahan wakil kepala  daerah  kepada  Mendagri  ;  (7) Mendagri  mebuat  Surat  Keputusan (SK) lalu di serahkan kepada gubernur
;  (8)  gubernur  melantik  wakil  kepala daerah terpilih; (9) setelah sah dilantik wakil kepala daerah berhak melaksanakan  tugas  dan  wewenang sebgai wakil kepala daerah. 72 Permasalahan-permasalahan saat  ini  memang  sangat  menjadikan keadaan perpolitik di Indonesia sangat memerlukan mekanisme kontrol yang jelas.  Saat  sekarang  mekanisme kontrol politik perlu adanya keseimbangan  yang  jelas,  saat sekarang  banyak  sekali  kendala- kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan mekanisme ambang  batas  yang  dinilai  secara mekanisme kontrol masih menyisakan celah-celah  yang  kurang  menemukan
72 Peraturan  Pemerintah  RI,  “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib Dewan  Perwakilan  Daerah  Provinsi,  Kabupaten, Dan Kota” (2018). pasal 23-25
keseimbangan  diantara  pemangku kepentingan
politik dengan masyarakat Indonesia sendiri. Mekanisme kontrol untuk memperkuatnya  sangat  diperlukan pendekatan secara manajemen strategis.  Dalam  manajemen  strategis sendiri  terdapat  bagian  penting sebagai modal dasar secara kontekstual.  Adapun  modal  dasar tersebut  yakni:  (1)  mengamati lingkungan;  (2)  memformulasikan strategi; (3) menerapkan strategi; dan mengevaluasi. 73 Pada  tahapan  awal dalam mekanisme kontrol diperlukan memahami  gejala  perpolitikan  di daerah  dengan  adanya  ambang  batas yang dinilai banyak memberatkan. Hal ini patut dilakukan dengan alasan saat gejala awal ditemukan mempermudah mekanisme kontrol selanjutnya. Landasan  konseptual  sendiri pada  dasarnya  merupakan  landasan atau  dasar  yang  diidentikan  dengan asumsi  dari  suatu  konsep  atau pemikiran. Asumsi sendiri merupakan kerangka  untuk  membangun  konsep dengan  menekankan  pada  gagasan, prinsip,  pendapat  tokoh  maupun pendapat  hukum  yang  dianggap mendekati kebenaran untuk dijadikan titik  tolak  berfikir  atau  bertindak. Selanjutnya melahirkan suatu dampak yang merupakan pengaruh atau akibat dari sebuah tindakan yang di lakukan manusia.  Dampak  juga  merupakn proses  lanjutan  pengawasan  atas  apa tindakan  yang  telah  dilakukan
73 Rosit,  “Strategi  Komunikasi  Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasngan Kandidat Ratu Atut Dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011)." hlm 34.
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 64
kemudian dampak pun terbagi menadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. 74 Baik dampak positif maupun dampak  negatif  dalam  suatu  konsep memberikan nilai-nilai sendiri, hal ini menjadikan penelitian memiliki fondasi yang jelas dalam memecahkan permasalahan.
Dampak  Positif  merupakan sebuah  keinginan  untuk  membujuk, meyakinkan,  mempengaruhi  atau memberi kesan kepada orang lain dan tidak  merugikan  pihak  lain  dengan tujuan yang baik. dapat juga diartikan dampak  adalah  pengaruh  atau  akibat dari suatu tindakan yang menguntukan    orang  lain  ataupun keadan  alam  sekitar. 75 Dampak Negatif  merupakan  pengaruh  kuat yang  untuk  membujuk,  meyakinkan dan memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau  mendukung  keinginannya  yang dapat  mendatangkan  akibat  buruk. Artinya  dampak  negatif  adalah pengaruh  dari  suatu  tindakan  yang dapat  merugikan  orang  lain  dan keadaan sekitarnya. 76 Dampak  secara  sederhana merupakan  benturan  yang  dapat mengakibatkan  pengaruh  positif (baik) maupun pengaruh yang bersifat negatif  (buruk).  Pengaruh  positif adalah  suatu  akibat  dari  benturan tersebut  yang  menuju  ke  arah  yang
74 Siti  Soleha,  “Studi  Tentang  Dampak Program  Keluarga  Berencana  Di  Desa  Bangun Mulya  Kabupaten  Penaam  Paser  Utara,” Ilmu Pemerintahan 4, no. 1 (2016): 39 – 52, https://ejournal.ip.fisip- unmul.ac.id/site/?p=1812;hlm.43  Juliana  W.
Tumiwa  Anderas  G.  Ch.  Tampi,  Evelin  J.R
Kawung, “Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehtan Terhadap
lebih  baik  dan  menguntungkan  bagi diri  sendiri  orang  lain  atau  keaadan sekita  sedangkan  pengaruh  negatif adalah abkibat benturan tersebut yang menuju  ke  arah  yang  lebih  negatif (buruk).  Akibat  adanya presidential threshod tertu berdampak baik dari segi positif  dan    negatif  terhadapa  sistem politik di Indonesia.

## D. Kesimpulan dan Saran
Ambang batas kepala daerah hadir tidak terlepas dari adanya asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori yang mengatur  bagaimana  kedudukan hukum yang ada di Indonesia sehingga pengaturan  ambang  batas  kepala daerah  merupakan  turunan  dari pengaturan  ambang  batas  di  atasnya yaitu  ambang  batas  pemilihan presiden dan wakil presiden.  Dampak Presidentil Threshold tidak hanya dalam pemilihan kepala daerah namun dalam pemilihan  bupati  atau  wakil  bupati pergantian  antar  waktu  bagi  kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berlangan tetap. Seperti di kabupaten cirebon yang melaksanakan pergantian  antar  waktu  wakil  bupati yang diusung oleh partai tunggal yang merupakan  dampak  dari  Presiden
Threshold  partai  pengusung  yang mencalonkan  wakil  bupati  dengan latar belakang istri mantan bupati yang dipidana dan seorang supir dari calon
Masyrakat Di Kelurahan Tingkulu” V, no. 1 (2016), https://www.e-jurnal.com/2016/04/dampak- pelayanan-badan-penyelenggara.html?m=1.hlm.3
75 Anderas  G.  Ch.  Tampi,  Evelin  J.R Kawung, “Dampak Pelayanan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehtan Terhadap
Masyrakat Di Kelurahan Tingkulu.” hlm.3
76 Anderas  G.  Ch.  Tampi,  Evelin  J.R Kawung.hlm.3
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
65
yang  pertama  mengakibatkan  sikap tidak  percaya  dari  masyarakat terhadap  pemerintah  baik  di  daerah ataupun pemerintah  pusat.
Daftar Pustaka A’an Efendi, Freddy Poernomo, Ig.Ng Indra S. Ranuh. Teori Hukum . Edited by Dessy Marliani Listianingsis. 2nd ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017. Alfaqi, Mifdal Zusron. “Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Sert a Solidaritas.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 28, no. 2 (2013): 111 – 16. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.17977/jppkn.v28i2.5451. Anderas G. Ch. Tampi, Evelin J.R Kawung, Juliana W. Tumiwa. “Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehtan Terhadap Masyrakat Di Kelurahan Tingkulu” V, no. 1 (2016). Anggara, Sahya. Sistem Politik Indonesia . 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2013. Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Pn- Gunungsitoli , 2017, 8 – 15. ——— . Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1 . Buku Ilmu Hukum Tata Negara . 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa’at. Teori Hans Kelsen Tentang
Hukum . 1st ed. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. Asshidiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan Hak Asasi Manusia . Edited by Zainal A.M.Husein. Konstitusi Press (KONpress) . 1st ed. Vol. 1. Jkarta: Konstitusi Press, 2005. Aulia, Rahma, and Fifiana Wisnaeni.
“Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan).” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 3 (2018): 298. https://doi.org/10.14710/mmh .47.3.2018.298-316.
Bisri, Mashur Hasan. “Kontrol Politik Birokrasi Dalam Kebijakan Publik.” PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2, no. 2 (2017): 148 – 62. https://jurnal.unmer.ac.id/inde x.php/jkpp/article/view/1934/ 1312. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Budiman, Aditya. “KPU Tak Bisa Ubah Ambang Batas Pencalonan Di Pilkada 2020.” Tempo.co, 2020. https://nasional.tempo.co/read
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
66
/1372167/kpu-tak-bisa-ubah- ambang-batas-pencalonan-di- pilkada-2020. ———. “Uji Materi Ke MK, Rizal Ramli Sebut Demokrasi Kriminal Merusak Indonesia.” Tempo.co, 2020. https://nasional.tempo.co/read /1382802/uji-materi-ke-mk- rizal-ramli-sebut-demokrasi- kriminal-merusak- indonesia/full&view=ok.
Darmanto, Aresta. “Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur.” EJournal Ilmu Administrasi Bisnis 4, no. 1 (2016): 15 – 25. Ekatjahjana, Widodo. Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketetanegaraan Republik Indonesia . 1st ed. Jember: Jember University Press, 2015. Fauzan, Ahmad, Reiza Dienaputra, and Hazbini. “Kontruksi Maskulinitas Sunjaya Purwadisastra (Perwira TNI AD Dan Bupati Cirebon.” Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora 21, no. 2 (2019): 210 – 15. https://doi.org/10.24198/sosio humaniora.v21i2.10099. Ghoffar, Abdul. “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain.” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 480 – 501. https://doi.org/10.31078/jk153
2. Habibi, Muhammad Mujtaba. “Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 28, no. 2 (2015): 117 – 24. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.17977/jppkn.v28i2.5452. Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” Legislasi Indonesia 16, no. 2 (2020): 305 – 25. Ishaq. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi . ALFABETA, Cv , 2017.
Islah. “Sah! Ayu Wakil Bupati Cirebon.” suaracirebon.com,
2020.
Khairi, Mawardi. “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum.” Selisik 3, no. 1 (2017):
79 – 102. Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 § (2019). https://doi.org/10.31227/osf.io /498dh. Maksum, Ali, Ching Lung Tsay, and Ali Muhammad. “Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas … 67
People’s Realities.” Jurnal Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik 24, no. 1 (2020): 80 – 96.
https://doi.org/10.22146/jsp.5
1303. mariyam fatimah & partners. “Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2019,” 2017. Muhammad Aslansyah, Firman Umar. “Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law.” Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penlitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 1, no. 1 (2014): 63 – 82.
https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi /article/view/1624. Muksin, Dafrin, Titin Purwaningsih, and Achmad Nurmandi. “Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi : Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara.” Jurnal Wacana Politik 4, no. 2 (2019): 133 – 44. http://jurnal.unpad.ac.id/wacan apolitik/article/view/25336.
Nur, Rahmat. “Setting The Principles of Democracy in The Appointment of A Single Candidate Spouse of Regional Head s.” Jurnal Hukum Volkgeist 5, no. 2 (2021): 228 – 42. https://doi.org/https://doi.org /10.35326/volkgeist.v5i2.844.
Nurfaqih Irfani. “Lex Superior, Lex Specialis,.” Legislasi Indonesia 17
(2020): 305 – 25.
Nurmiyati Niken, Erni Zuhriyati, and Muhammad Noor.
“De sentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah.” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020):
376. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.25157/moderat.v6i2.3409 .
———. “Desentralisasi Politik
Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Paser Provinsi Kalimantan Timur).” Jurnal MODERAT 6, no. 2 (2020): 376 – 96. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.25157/moderat.v6i2.3409 . Nurul Silvia Faikurrohman. “Kontestasi Parpol Dalam Pembahasan Presidential Threshold Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” Unair 87, no. 1,2 (2017): 1 – 10. Paryogo, R. Tony. “Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Persefektif Islam.” Legislasi Indonesia 12, no. 1 (2015): 1 – 34. https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php /jli/article/view/370/252.
Patarai, Muhammad Idris. Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Pembangunan Politik Di Indonesia . De La Macca . Makasar: De La Macca, 2015.
Peraturan Pemerintah RI. Peraturan
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
68
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (2018). Purwadi, Ari. “Harmonisasi
Pengaturan Perencanaan
Pembangunan Antara Pusat Dan Daerah Era Otonomi Daerah.” Perspektif 18, no. 2
(2013): 86. https://doi.org/10.30742/persp ektif.v18i2.117.
Putro, Auri Adhan. “Telaah Kritis Otonomi Daerah Di Indonesia.” JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) 4, no. 2 (2000): 1 – 16. https://doi.org/10.22146/jkap. 8453. Putusan MK. “Putusan Nomor 74/PUU- XVIII/2020.” Indonesia, 2020. Rachmawati. “Mereka Yang Melawan Kotak Kosong Pada Pilkada 2020.” Kompas.co, 2020. https://regional.kompas.com/r ead/2020/12/10/06060011/me reka-yang-melawan-kotak- kosong-pada-pilkada- 2020?page=all.
Re fly Harun & Patners. “Berkas Reg 2875 Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 74 PUU XVIII 2020,” 2020.
Ridwansyah, Muhammad. “Mewujudkan Keadilan , Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh Flag and Symbol of Aceh.” Jurnal
Konstitusi 13, no. 2 (2016): 279 – 98. Rosit, Muhamad. “Strategi Komunikasi Politik Dalam Pilkada (Studi Kasus Pemenangan Pasngan Kandidat Ratu Atut Dan Rano Karno Pada Pilkada Banten 2011),” 2012. http://lib.ui.ac.id/detail?id=203 01204&lokasi=lokal#horizontal Tab1.
Sa mekto, FX. Adji. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif- Filosofis.” Jurnal Hukum Progresif 7, no. 1 (2019): 1 – 19. https://doi.org/https://doi.org /10.14710/hp.7.1.1-19. santoso Budi N. “Pelaksanaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan u.u. No. 32 Tahun 2004.” Wacabna Hukum IX, no. 32 (2010): 98 – 106. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.33061/1.jwh.2010.9.1.307 .
Sarip. “Memaknai Delik Dan Delik
Tata Negara.” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 4, no. 2 (2019): 189 – 210.
https://doi.org/10.30596/dll.v4
i2.3128.
———. “Politik Hukum Dan
Politisasi Hukum Desa Dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurna Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020). https://doi.org/DOI:
FH UM Cirebon
Harun Fadhli, Sarip, Rohadi dan Nur Rahman, Analisis Asas …
69
http://dx.doi.org/10.23920/jb mh.v4i2.207.
Sarip, Sarip. “Analisis Sejarah Perpajakan Majapahit Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam 2, no. 2 (2017): 123 – 35. https://doi.org/10.1017/CBO9 781107415324.004.
Simanjuntak, Kardin. “Implementasi
Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia.” Jurnal Bina Praja 07, no. 02 (2015): 111 – 30.
https://doi.org/10.21787/jbp.0
7.2015.111-130. Simatupang, Taufik H. “Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 217. https://doi.org/10.30641/dejur e.2019.v19.217-229.

## Siti Soleha. “Studi Tentang Dampak
Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penaam Paser Utara.” Ilmu Pemerintahan 4, no. 1 (2016): 39 – 52. Sujarwoto. “Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Kemiskinan Di Negara-Negara Berkembang.” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) 1, no. 1 (2015): 14 – 16. https://doi.org/https://doi.org /10.21776/ub.jiap.2015.001.01. 3. Suyatno, Suyatno. “Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia.” Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1, no. 2 (2016): 212. https://doi.org/10.15294/jpi.v1 i2.6586. Undang-Undang RI. UU-NOMOR 10 TAHUN 2016, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952. § (2016). Wahyuni, Hermin Indah. “Media Politics in Political Transition: From State Control to Self- Regulation Mechanism.” Jurnal Ilmu Komunikasi 4, no. 1 (2007): 11 – 24. https://ojs.uajy.ac.id/index.php /jik/article/view/228/317. Waris, Irwan. “Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance.” Jurnal Kebijakan Publik 3, no. 1 (2012): 38 – 47. https://ejournal.unri.ac.id/inde x.php/JKP/article/view/884/8 77.