## IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN NAMA LAUT NATUNA UTARA TERHADAP ZONA EKOMONI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
Rizky Hidayatullah, Chomariyah, Dita Birahayu Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah chomariah@hangtuah.ac.id
Abstract : Indonesia changes the name of the sea in its Exclusive Economic Zone, which initially changed the name of the South China Sea to North Natuna Sea. The change  in  the  name  of  the  North  Natuna  Sea  in  Indonesia  was  protested  by  the Chinese  government,  given  the  abundant  natural  resources  that  made  other countries especially China want to seize this region. Not only that, the North Natuna Sea  is  also  one  of  the  legal  conflicts.  The  Indonesian  government  must  increase awareness  in  terms  of  security  and  national  defense  in  protecting  sovereignty, especially in the North Natuna Sea. This study uses a normative juridical method and uses a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach in this case literature study of library materials so that it can be called library legal research. The impact of the change in the name of the North Natuna Sea internally, the change in the map of Indonesia in the North Natuna Sea because this change can be implemented without external parties. External impact, Indonesia received recognition from other countries that the name of the Indonesian sea has changed its name. And efforts made by Indonesia to secure the stability of the North Natuna Sea.
Keyword : North Natuna Sea, Changed Ocean’s Name, Juridical Implication
Abstrak  : Indonesia  melakukan  perubahan  nama  laut  di  Zona  Ekonomi Ekslusifnya, yang awalnya Laut Cina Selatan berubah nama menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama Laut Natuna Utara di Indonesia di protes oleh pemerintah Tiongkok, mengingat sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga membuat negara lain khususnya Tiongkok ingin merebut kawasan ini. Tidak hanya itu, Laut Natuna  Utara  juga  menjadi  salah  satu  salah  satu  konflik  hukum.  Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan dalam hal keamanan dan pertahanan negara dalam melindungi kedaulatan khususnya di Laut Natuna Utara. Penelitian ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dalam hal ini melakukan  studi  pustaka  terhadap  bahan  pustaka  sehingga  dapat  dinamakan penelitian hukum kepustakaan. Dampak perubahan nama laut natuna utara tersebut secara internal, berubahnya peta indonesia di Laut Natuna Utara karena perubahan ini  dapat  dilaksanakan  tanpa  pihak  eksternal.  Dampak  eksternal,  Indonesia mendapat  pengakuan  dari  negara  lain  bahwa  nama  laut  Indonesia  telah  berubah nama. Serta upaya  yang dilakukan Indonesia untuk mengamankan stabilitas Laut Natuna Utara.
Kata Kunci : Laut Natuna Utara, Perubahan Nama Laut, Implikasi Yuridis

## PENDAHULUAN
Hukum laut internasional merupakan tonggak utama yang wajib di taati oleh semua negara khususnya Indonesia  sebagai  negara  kepulauan. Sebagai  anggota  masyarakat  bangsa- bangsa, Indonesia membutuhkan hukum Internasional untuk
melakukan  interaksi  dengan  subjek- subjek  hukum  Internasional  yang lain. 1 Dalam
sejarah hukum Internasional,  selalu  mengupayakan penetapan  batas  laut  terirorial  yang berlaku  secara  universal  dengan memberikan  catatan  bagi  negara- negara  pantai  dan  pelintas.  Semula batas  laut  teritorial  suatu  negara ditentukan  Berdasarkan  kebiasaan- kebiasaan yang berlaku dalam praktek  ketatanegaraan  negara  yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya. 2
Penegakkan  kedaulatan  dan hukum  wilayah  yurisdiksi  Indonesia diperlukan  penetapan  batas-batas wilayah maritim secara lengkap, yang tunduk pada United Nations
1 Sefriani, Hukum  Internasional  Suatu Pengantar, Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada, 2010, hal. 21
Convention  on  the  Law  of  The  Sea 1982  (UNCLOS  1982)  yang  telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui  Undang-Undang  Nomor  17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982.
Dampak hukum dari ratifikasi tersebut  adalah pengelolaan terhadap batas maritim yang meliputi batas laut dengan negara tetangga dan batas laut dengan  laut  bebas.  Adapun  batas- batas  laut  Indonesia  dengan  negara lain  yang  mencakup  laut  wilayah ( territorial  sea ),  batas  perairan  ZEE, batas dasar laut atau landas kontinen. Penetapan  batas  laut  sangat  penting karena  berkaitan  dengan  kepastian hukum yang  dapat  mendukung berbagai  kegiatan  kelautan,  seperti penegakan  kedaulatan  dan  hukum laut, perikanan, wisata bahari, eksplorasi  lepas  pantai  ( off  shore ), transportasi laut dan lainnya. Penentuan  batas  laut  juga  sangatlah subyektif  dan  tidak  mustahil  hanya kepentingan sendirilah yang diutamakan sehingga di dalam penentuan batasnya disesuaikan
2 P.  Joko  Subagyo, Hukum  Laut  Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal. 2
kepentingannya masing-masing. 3
Masalah-masalah tentang batas-batas wilayah laut seperti Laut Cina Selatan yang sekarang berubah nama menjadi Laut  Natuna  Utara  yang  belum mendapatkan  penyelesaian  karena mengandung  aspek  lintas  negara sehingga  berpotensi  menyebabkan konflik hukum, politik, sosial, maupun  ekonomi,  karena  mengingat sumber  daya  alam  yang  sangat melimpah  sehingga  membuat  negara lain  ingin  merebut  kawasan  ini  tak hanya  itu,  Laut  Natuna  Utara  juga menjadi salah satu perebutan kepentingan politik, sosial dan ekonomi  suatu  negara  (national interest).
Pergantian nama Laut Natuna Utara sedang menjadi suatu pembicaraan  tingkat  internasional karena  menyebabkan  dampak  antara sejumlah  negara  besar  di  Asia  dan beberapa negara anggota Association of South East Asian Nation (ASEAN).
Inti permasalahan yang diperdebatkan adalah seputar klaim wilayah
perbatasan (teritorial zone).
Persinggungan  klaim  kedaulatan  dan
3 Ibid., hal. 2
yurisdiksi  wilayah  di  kawasan  Laut Cina Selatan melibatkan enam negara yaitu:  Tiongkok,  Taiwan,  Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Keluarnya putusan PCA ( Permanent  Court  Of  Arbitration ) juga  memberikan  dampak  hukum bagi  Indonesia  maupun  negara  lain selain  Tiongkok  seperti  Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darusalam,  akan  tetapi  pemerintah Tiongkok tidak menaati putusan PCA tersebut yang menginginkan laut ini.
Persoalan  lebar  laut  wilayah adalah  persoalan  yang  sulit  karena sebelumnya  tidak  adanya  kesamaan sikap.    Laut  Cina  Selatan  yang sekarang  berganti  menjadi  Laut Natuna Utara secara geografis berada ditengah-tengah  negara-negara  di Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Hal. yang  mungkin  terjadi  adalah  adanya sengketa  kepemilikan  atas  wilayah laut  sekitar  negara-negara  tersebut. Berbagai macam alasan kenapa harus diubah wilayah teritorial Laut Natuna Utara salah satunya adalah disesuaikan  agar  sejalan  dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas
yang  dilakukan  di  wilayah  tersebut. Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan ekploitasi migas telah menggunakan  nama  Natuna  Utara, Natuna  Selatan  atau  North  East Natuna  dalam  nama  proyeknya.  Jadi supaya  ada  satu  kejelasan  atau kesamaan  antara  landas  kontinen dengan  kolom  air  diatasnya,  jadi pemerintah  Indonesia  sepakat  agar kolom  air  tersebut  sebagai  Laut Natuna Utara.
Adapun  pembanding  yang peneliti  kaji  dari  Skripsi  atas  nama Ernest  Nasarius  Firmandani  dari Universitas  Hang  Tuah  Surabaya pada  tahun  2017  dengan  judul Putusan  PCA  ( Permanent  Court  Of Arbitration )  tentang  konflik  Laut Cina  Selatan  terhadap  Wilayah Pengelolaan Perikanan di Laut Natuna,  pertama  membahas  terkait putusan  PCA  terhadap  Indonesia secara normatif serta isi dan penjelasan  terkait  konflik  Laut  Cina Selatan  yang  melibatkan  pemerintah Filipina  dengan  Pemerintah  Cina
yang saling mengedepankan kepentingan  nasionalnya,  kemudian kedua
membahas pengelolaan perikanan  di  Laut  Natuna.  Adapun
perbedaan  dari  karya  ilmiah  tersebut dengan  skripsi  yang  penulis  kaji adalah  terkait  Implikasi  hukum  dari pergantian  nama  Laut  Cina  Selatan menjadi  Laut  Natuna  Utara  terhadap lebar laut Teritorial Indonesia. Dalam penelitian  ini  mencakup  dua  tujuan utama, yaitu:
1.  Mendeskripsikan perubahan Nama Laut  Cina  Selatan  menjadi  Laut Natuna  Utara  terhadap  Indonesia dalam rangka melakukan menjaga batas Laut Natuna Utara Indonesia.
2.  Menganalisa  upaya  yuridis  yang dilakukan Indonesia untuk menjaga  stabilitas  di  Laut  Natuna Utara.

## PERMASALAHAN
Ada  dua  permasalahan  yang  dibahas dalam jurnal ini, yakni:
1. Apakah dampak yuridis perubahan  nama  Laut  Cina Selatan  menjadi  Laut  Natuna Utara terhadap Indonesia.
2. Upaya-upaya  yuridis  apakah yang dilakukan Indonesia untuk mengamankan stabilitas di Laut Natuna Utara.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian
yang digunakan  adalah  bersifat  yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif artinya  penelitian  mengacu  pada norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti  dalam    hal.  ini  akan melakukan  studi  pustaka  terhadap bahan  pustaka  yang  bersifat  hukum, yang  berkaitan  dengan  dampak yuridis  perubahan  nama  Laut  Cina Selatan  menjadi  Laut  Natuna  Utara terhadap Indonesia dan upaya yuridis yang  dilakukan  Indonesia  untuk menjaga  stabilitas  di  Laut  Natuna Utara. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  dapat  dinamakan  hukum normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan menggunakan  metode  pendekatan perundangan-undangan,  pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus.
4 Malcolm N. Shaw , International Law, Third Edition,  Groutius  Publications  Ltd.,  1991,  p 276, diartikan dalam buku Mochtar

## PEMBAHASAN
1.  Dampak  Yuridis  Perubahan Nama  Laut  Cina  Selatan  menjadi Laut  Natuna  Utara  terhadap Indonesia
Hukum Internasional
merupakan  keseluruhan  kaidah  dan asas hukum yang mengatur hubungan atau  persoalan  yang  melintasi  batas negara.  Dengan  demikian,  hukum Internasional  tidak  dapat  dipisahkan dari adanya negara-negara.
Sebaliknya, suatu negara hanya dapat berfungsi bedasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan  dalam  supremasi  dari lembaga-lembaga  pemerintahan  dan secara eksternal dalam bentuk supremasi  negara  sebagai  subyek hukum Internasional. 4
Konsep  dasar  dari  ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan  tertinggi  negara  dibatasi oleh  negara  itu,  sehingga  negara memiliki  kekuasaan  tertinggi  di dalam  batas  wilayahnya.  Menurut Oppenheim  tanpa  adanya  wilayah dengan  batas-batas  tertentu  suatu
Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes , Pengantar  Hukum  Internasional, Bandung, Tim Alumni, Cetakan Ke 5, 2015, hal. 161
negara tidak dapat di anggap sebagai subjek hukum internasional. 5
Dengan  demikian,  wilayah negara  menjadi  konsep  yang  paling mendasar (fundamental) dalam Hukum international, untuk
menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi  dan  eksklusif  negara  dalam batas-batas wilayahnya. Peranan
penting  dari  wilayah  negara  dalam hukum internasional tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap
integritas  kewilayahan  ( Territorial Integrity ) yang dimuat dalam berbagai  instrumen  Internasional, misalnya  dalam  bentuk  larangan untuk  melakukan intervensi  terhadap masalah-masalah internal suatu negara. 6
Pengaturan  hukum  secara internasional berkaitan dengan perubahan nama diatur dalam berbagai  aturan  internasional  seperti pada The 1945 Charter Of The United Nations ,  The  1982 United  Nations
Conventions On The Law Of The Sea ,
The  1959 United  Nations  Economic
5 Oppenheim, International Law, Volume 1, Eighth Edition, 1955, p 451, diartikan dalam buku  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R. Agoes, Ibid., hal. 161 6 Pasal 2 ayat (4) dan (7) dari Piagam PBB, Declaration  of  Principles  of  International
Social No  715, Statuta  And  Rules Procedure of The Group of Expert on Geographical 2017.  Indonesia  telah melakukan beberapa perubahan wilayah  yang  tergambar  pada  peta terbaru yang diterbitkan di tahun 2017 ini, muncul pertanyaan apakah Indonesia telah sesuai standart nasional maupun Internasional dalam memberikan perubahan nama wilayah yang  baru  pada  peta  tersebut  yang pasti  mempunyai  dampak,  kemudian bagaimana  proses  pendaftaran  ini apakah  bisa  langsung  dirubah  tanpa izin  dari  PBB  karena  mengingat adanya kedaulatan penuh negara yang bisa  mengatur  apapun  yang  masih berada  di  dalamnya  tanpa  melihat yang lainnya. Isu-isu hukum internasional terus berkembang terutama  pada  kasus  Laut  Cina Selatan  ini  telah  menyita  perhatian publik  baik  regional  nasional  hingga internasional  dikarenakan  adanya benturan  kepentingan  antar  negara dengan negara. 7
Law yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Umum PBB  pada  Tahun  1970  dan  dalam  berbagai Resolusi Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan masalah agresi
7 Ernest Nasarius, Putusan PCA (Permanent Court  of  Arbitration) tentang  Konflik  Laut
Adapun aturan-aturan nasional terkait perubahan nama :
a.  Undang-Undang  nomor  5 tahun  1983  tentang  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
b.  Undang-Undang  nomor  6 tahun  1996  tentang  Perairan Indonesia c.  Peraturan  Presiden  nomor  94 tahun  2011  tentang  Badan Informasi Geospasial
d.  Ketetapan  Presiden  nomor 288  tahun  1968  tentang ratifikasi International Hidrographic Organization e.  Peraturan Menteri Dalam
Negeri  nomor  39  tahun  2008 tentang pedoman umum
pembakuan nama rupabumi
f.  Peraturan  Pemerintah  nomor 61  tahun  1998  tentang  daftar koordinat  geografis  titik-titik
garis pangkal kepulauan
Indonesia di laut natuna. Dalam perubahan nama
wilayah ada hal yang harus diperhatikan  selain  menggunakan peraturan nasional yakni juga
Cina  Selatan  terhadap  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  di  Laut  Natuna,  Skripsi,  Fakultas
menggunakan peraturan internasional,  yang  artinya  setiap negara berhak menganti nama wilayah  di  negaranya  sendiri  akan tetapi tetap mendaftarkan pada sekretariat  PBB  sebagai  acuan  dan pengesahan  dalam  merubah  nama wilayah tersebut. Otorita yang berwenang  tentang  perubahan  nama menurut  internasional  yakni United Nations Group of Expert on Geographical  Names (selanjutnya disebut UNGEGN) dan juga International Hidrografic
Organization (selanjutnya  disebut IHO).  Sedangkan  Indonesia  telah membentuk  badan  atau  otorita  yang berwenang mengatur perubahan nama nasional Informasi Geospasial
(selanjutnya  disebut  BIG)  dan  Dinas Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (selanjutnya disebut
DISHIDROSAL).
Sebagai  salah  satu  upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemerintah  Indonesia telah membuat keputusan  untuk  mengganti  nama wilayah  laut  natuna  menjadi  Laut
Hukum,  Universitas  Hangtuah  Surabaya, 2016, hal. 1
Natuna  Utara  di  Zona  Ekonomi Eksklusifnya  yang  tentu  menuai  pro kontra. Pemerintah tiongkok menolak keras dan memprotes hal. ini, apakah pemerintah  Indonesia  berwenang mengganti  kemudian  apa  badan nasional yang bisa mengganti perubahan nama tersebut.
Sesuai dengan amanat Resolusi  UNCSGN  Nomor  4  tahun 1967  di  Geneva  yang  berbunyi
“sebagai  langkah  pertama  dalam
standarisasi internasional adalah pembentukkan  satu  otoritas  nama- nama unsur geografi nasional (National Geographical Names
Authority) di masing-masing negara”.
Bahwa  Indonesia  harus  membuat badan  nasional  terkait  nama-nama geografi. Dalam melakukan perubahan  nama  dapat  diketahui bersama beberapa alasan-alasan pemerintah Indonesia mengganti nama  wilayah  Laut  Natuna  Utara yakni:
a.  Adanya industri migas yang  menggunakan  nama natuna  utara  dan  natuna selatan  Supaya  ada  satu kejelasan  dan  kesamaan dengan  landas  kontinen,
tim nasional sepakat merubah nama laut tersebut. b.  Pemerintah punya kepentingan memperbaharui nama
karena  ZEE  itu  milik
Indonesia.
c.  Penamaan  itu  vital  untuk mengamankan Zona
Ekonomi  Eksklusif  sejauh 200 mil laut.
Indonesia  merupakan  negara berdaulat  oleh  karena  itu  Indonesia pantas  atau  legal  dalam  mengatur wilayah negara secara internal termasuk pada sumberdaya alam yang terkandung  di  dalamnya  yang  masih dalam lingkup ZEEI. Dampak adalah kata  lain  dari  akibat  atau  implikasi, implikasi  tersebut  lama  kelamaan akan menimbulkan hak dan kewajiban baik internal dan eksternal. Adapun analisa penulis, maka terdapat  dua  dampak  hukum  yang dikaji yakni dampak hukum eksternal dan dampak hukum internal, dampak hukum eksternal meliputi:
a.  Kerjasama  dengan  negara lain. Suatu perubahan wilayah  di  suatu  negara
juga berdampak pada
kerjasama  dengan  negara lain, entah itu kerjasama di bidang  ekonomi,  politik, maupun hukum.
b.  Wilayah  laut  Indonesia telah memperoleh kejelasan  sesuai  dengan
peta terbaru.
Dampak  hukum  Internal  dari perubahan  nama  Laut  Natuna  Utara ini, meliputi:
a.  Sosialisasi  kepada  seluruh warga  negara  Indonesia agar  masyarakat  Indonesia telah  mengetahui  adanya perubahan  nama  wilayah laut  di  Laut  Natuna  Utara Indonesia.
b.  Apabila  Indonesia  tidak secepatnya  mendaftarkan pada PBB terkait perubahan nama Laut Natuna Utara maka dampaknya mungkin pemerintah Cina dapat klaim  sebagai  bagian  dari wilayah  pemerintah  Cina sehingga  akan  merebut ZEE Indonesia
dan
Indonesia  akan  kehilangan sebagian wilayah ZEEnya. c.  Aturan  yang  telah  dibuat oleh  Indonesia  berkaitan dengan  perubahan  nama Laut  Natuna  Utara  harus selalu  dipatuhi  oleh  warga negara karena warga
negara (rakyat) adalah
bagian  dari  negara,  maka haruslah tunduk pada negara tersebut.
d.  Perubahan nama Laut Natuna  Utara  ini  bisa langsung dilaksanakan
tanpa  adanya  syarat  dari pihak eksternal dalam artian  internasional  yang merujuk pada teori kewenangan  yang  telah dikaji diatas maka Indonesia  berhak  untuk mengatur  secara  internal wilayah  sendiri  tanpa  ada intervensi  dari  pihak  lain baik  negara  lain  maupun organisasi dan subyek hukum  internasional  yang lain.
Penulis  juga  menyertakan dampak  sebelum  adanya  perubahan
dan  sesudah  perubahan  Laut  Natuna Utara.  Dampak  sebelum  perubahan nama Laut Natuna Utara yakni:
1.  Wilayah  ZEE  Indonesia bisa tidak aman bila negara lain  akan  klaim  tentang Laut  Natuna  Utara  karena sebelum  dirubah  dahulu bernama Laut Cina Selatan
2.  Batas  laut  di  Laut  Natuna Utara Indonesia rawan
konflik dengan negara
yang  berbatasan  langsung dengan Indonesia
Adapun  dampak  sesudah  perubahan nama Laut Natuna Utara ini adalah:
1.  Meningkatkan kepastian
hukum  dan  kepercayaan diri bangsa Indonesia
dalam mempertahankan
teritorial wilayah NKRI 2.  Bertambah  potensi  sumber daya  alam  yang  bisa  di eksplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia 3.  Semakin  jelasnya  batas negara sehingga mengurangi potensi konflik  dengan  negara-
negara  yang  berbatasan langsung dengan Indonesia 2.  Upaya-Upaya  Yuridis  Indonesia Untuk Mengamankan Stabilitas Di Laut Natuna Utara
ZEE  Indonesia  merupakan daerah  atau  wilayah  yang  sekaligus menjadi  daerah  perbatasan  dengan negara lain, oleh karena itu pemerintah  Indonesia  wajib  untuk menjaga  daerah  ZEE  nya  karena berbagai  macam  potensi-potensi bisa di  kembangkan  dalam  wilayah  ZEE nya seperti ekplorasi kelautan, sebagai  wisata  dan  sumber  daya perikanan  dan  masih  banyak  lagi kelebihan-kelebihan  wilayah  ZEE yang bisa di kembangkan serta dalam rangka  menjaga  kedaulatan  dengan menjunjung  tinggi  hukum  nasional untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia yang artinya dalam konstitusi atau  dasar  bernegara Indonesia  wajib  melindungi  bumi pertiwi  baik  daratan,  lautan,  maupun udara  diatasnya  yang  telah  diatur dalam  hukum  nasional  dengan  tidak melupakan hak dan kewajiban hukum internasional.
Luasnya wilayah perairan laut Indonesia merupakan nilai lebih yang berdampak  positif  karena  sumber daya alamnya sangat berperan penting  dalam  pembangunan  negara khususnya  dalam  mengeksplorasi laut,  menambah  pemasukkan  negara karena  menarik  turis-turis  asing masuk  ke  negara  Indonesia  yang kondisi  alamnya  masih    asri  dan indah,  tidak  hanya  kelebihan  saja akan tetapi pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan dampak negatif dari  luasnya  wilayah  laut  Indonesia yang menjadi kurangnya nilai keamanan  dan  pertahan.  Seringkali kita  lihat  nelayan  asing  masuk  ke dalam  wilayah  Indonesia  semata- mata untuk melakukan Illegal Fishing di wilayah laut Indonesia, oleh karena itu  dapat  ditegaskan  kembali  batas- batas  wilayah  laut  teritorial  untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia,  tentu  saja  pemerintah Indonesia harus tegas dengan melakukan  tindakan-tindakan  yang sah oleh hukum. Peran penting dalam hal ini adalah aparat penegak hukum untuk meminimalisir adanya tindakan pencurian  ikan  agar  pelaku  dapat  di hukum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Aparat penegak hukum juga menjadi  kendala  apabila  kurangnya pasukan  pengaman  yang  di  tugaskan di  luar  perbatasan  tidak  mencukupi kuota karena bila aparat kurang maka akan  banyak  celah  yang  masuk  di tubuh  atau  wilayah  laut  Indonesia. Pentingnya aparat penagak hukum di perbatasan  tidak  lain  melakukan patroli  juga  melakukan  penyidikan apabila telah di temukan pelanggaran- pelanggaran atas kedaulatan.
Laut  memberikan  manfaat yang besar bagi kesejahteraan negara Indonesia. Potensi laut selain sebagai sarana  penghubung  antar  pulau,  laut juga  merupakan  penghasil  sumber daya  hayati  dan  sumber  daya  non hayati. Sumber daya tersebut merupakan  kekayaan  bagi  negara Indonesia  yang  akan  memberikan kesejahteraan  bagi  semua  rakyat, keberadaan  laut  beserta  isinya  perlu dijaga kelestariannya dan tidak kalah pentingnya yaitu melakukan pengamanan di wilayah laut Indonesia.
ZEE diartikan sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh  melebihi  200  mil  diukur  dari garis  pangkal  yang  digunakan  untuk
mengukur lebar laut teritorial.
Menurut Pasal 56 UNCLOS 1982, di ZEE negara pantai dapat menikmati:
a.  Hak-hak  berdaulat  untuk
melakukan  eksplorasi  dan eksploitasi,  konservasi  dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya serta pada  perairan  diatasnya.
Demikian  pula  terhadap semua kegiatan yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona
tersebut
b.  Yurisdiksi, sebagaimana
yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan  penggunaan  pulau- pulau  buatan,  riset  ilmiah kelautan serta perlindungan  lingkungan laut. c.  Hak-hak  dan  kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan  dalam  konvensi Upaya hukum secara 8 Albert  W.  Koers, Konvensi  Perserikatan Bangsa-bangsa  tentang  Hukum  Laut  Suatu Ringkasan ,  Penerjemah:  Rudi  M.  Rizki  dan
Wahyuni Bahar, Penyunting: Komar
represif adalah upaya untuk menindak
pelaku pelangaran  yang  disahkan oleh  hukum.  Terdapat  dua jenis upaya hukum represif yakni  penegakkan  hukum di laut dan upaya pemberian  sanksi  terhadap pelanggar apabila
melakukan kesalahan.
Perlu dicatat bahwa, berlainan dengan laut teritorial, ZEE tidak tunduk pada kedaulatan  penuh  negara  pantai. Negara pantai hanya menikmati hak- hak  berdaulat  dan  bukan  kedaulatan. Bahwa  ZEE  berbeda  dengan  laut teritorial, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 58 yang menyatakan bahwa, di ZEE  semua  negara  dapat  menikmati kebebasan  berlayar  dan  terbang diatasnya  serta  kebebasan  untuk meletakkan  pipa  dan  kabel  bawah laut, dan juga untuk  penggunaan sah lainnya  yang  berkenaan  dengan kebebasan tersebut tetapi juga berbeda dengan laut lepas. 8
Sesuai  dengan  pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara
Kantaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes,  Gadjah Mada  University  Press,  Cetakan  Kedua, 1994, hal. 8
Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Indonesia ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia, dalam  hal.  ini  pemerintah  Indonesia ingin  menjunjung  tinggi  nilai-nilai internasional yang di buktikan dengan adanya  kalimat  dalam  pembukan “melaksanakan  ketertiban  dunia” maka  dalam  pelaksanaan  ketertiban dunia, pemerintah Indonesia menjaga secara tertib terkait kelestarian lingkungan  di  wilayah  laut    yakni dengan  cara  menjaga  kelestarian lingkungan di wilayah laut. 9
Secara astronomis, Kabupaten Natuna  terletak  pada  titik  koordinat 1016º – 7019º LU (Lintang Utara) dan 105000º-110000º  BT  (Bujur  Timur). Secara administratif, Kabupaten
Natuna berbatasan dengan: 10 a.  sebelah  utara  dengan  Laut
Cina Selatan
b.  sebelah  selatan  dengan
Kabupaten Bintan c.  sebelah barat dengan Semenanjung Malaysia dan
9 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 Alinea Keempat
10 Kabupaten Natuna,
http://natunakab.go.id/kondisi-geografis-
d.  sebelah  timur  dengan  Laut
Cina Selatan. Upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam mengamankan kedaulatan  yang  berupa  beberapa kerjasama dan kebijakan, pemerintah Indonesia  juga  melakukan  upaya- upaya preventif hukum dalam menjaga stabilitas di kawasan natuna, karena  natuna  merupakan  wilayah Indonesia  yang  mempunyai  banyak potensi sumber  daya  alam  di bawahnya dan melindungi kedaulatan secara  utuh  tanpa  ada  pelaku-pelaku yang  melanggar  hukum  nasional Indonesia, adapun upaya-upaya preventif hukum yakni:
a.  Undang-undang  Nomor  3  Tahun 2002  tentang  Pertahanan  Negara,
menyatakan bahwa Presiden menetapkan aturan umum pertahanan  negara  yang  menjadi acuan bagi
perencanaan, penyelenggaraan,  dan  pengawasan sistem pertahanan negara. Peraturan Presiden No.41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2010-2014. Untuk
kabupaten-natuna/,  diakses pada 10 Oktober 2017 Pukul 23.00 WIB
mencapai  sasaran  tersebut,  maka straregi yang  diterapkan  oleh pemerintah Indonesia adalah pencapaian Kekuatan Pokok Minimum dengan cara memodernisasi  alat  utama  sistem persenjataan (alutsista) karena merupakan kompenen penting dalam  menjaga  kedaulatan  negara baik pertahanan maupun keamanan.
b.  Meningkatkan stabilitas perbatasan,
Masalah  batas  negara  menjadi penting  dikarenakan  perbatasan suatu Negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara (sovereignty), termasuk penentuan batas
wilayah
kedaulatan,  pemanfaatan  sumber
daya  alam,  serta  keamanan  dan keutuhan wilayah. c.  Mengintegrasikan aturan perundang-undangan, upaya yuridis yang ketiga berperan penting dalam mengawal kedaulatan Indonesia. negara  maritim  keberadaan  perairan memegang  peranan  penting  dalam mempersatukan  pulau-pulau  yang berada  di  Indonesia.  Dalam  hal. terjadinya  pelanggaran  di  wilayah laut,  maka  sepatutnyalah  aparat penegak  hukum  di  laut  perlu  adanya
suatu  ketegasan  dan  keprofesionalan tersendiri  juga  perlu  adanya  suatu koordinasi  terhadap  aparat  penegak hukum  di  laut  mengingat  luasnya wilayah laut Indonesia dan banyaknya peraturan perundang- undangan di bidang hukum laut, oleh karena  itu  dalam  hal.  penegakan hukum  di  laut  tidak  mungkin dilakukan  oleh  satu  instansi.  Jadi penegakkan  hukum  di  laut  banyak instansi  yang  terkait.  Berbicara mengenai  penegakkan hukum  di laut ada beberapa instansi yang mempunyai
kewenangan
menegakkan  hukum  di  laut,  antara lain:
1.  Tentara  Nasional  Indonesia
Angkatan Laut (TNI-AL)
2.  Kepolisian Republik
Indonesia (Polri)
3.  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan
4.  Ditjen  Imigrasi  Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5.  Kementrian Perhubungan 6.  Ditjen Bea dan Cukai,
Kementrian  Keuangan  dan lain-lain

## Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Dampak  yuridis  perubahan  nama Laut  Cina  Selatan  menjadi  Laut Natuna  Utara  terhadap  Indonesia adalah  internal  dan  eksternal. Secara  internal  yakni  sosialisasi kepada  seluruh  waga  negara
Indonesia agar masyarakat
Indonesia telah mengetahui adanya  perubahan  nama  wilayah laut  di  Laut  Natuna  Utara  serta perubahan  nama  Laut  Natuna Utara ini dapat dilaksanakan tanpa pihak eksternal. Dampak eksternal yang  mempengaruhi  kerjasama dalam bidang politik ekonomi dan hukum  serta  perubahan  nama wilayah  laut  Indonesia  akan mendapatkan pengakuan dari negara lain secara keluar
2.  Upaya  yuridis  yang  dilakukan
Indonesia untuk menjaga stabilitas di  Laut  Natuna  Utara  Indonesia adalah  melakukan  upaya-upaya baik  Preventif  seperti  perubahan nama wilayah tersebut di masukkan dalam peta dan didaftarkan pada Sekretaris
Jendral  PBB  sesuai  pasal  75
UNCLOS  1982  serta  patroli  laut oleh  TNI  AL  maupun  upaya Represif yang
berupa pengeboman,  penengelaman  dan atau  penjualan  kapal  nelayan pencuri  ikan  sesuai  aturan  hukum nasional di Indonesia.

## Saran
Mengacu  dari  kesimpulan  di  atas, maka diperoleh saran sebagai berikut: Indonesia sebaiknya melakukan pendaftaran deposit kepada Sekretaris Jendral  PBB  melalui  website  UN- DUALOS  ( Ocean  and  Law  of  the Sea-  the  United  Nations )  yang berbentuk aturan-aturan agar
kedudukan  hukum  perubahan  nama wilayah Laut Natuna Utara
mempunyai  daya  ikat  dan  ada pengakuan  dari  negara  lain,  sebagai langkah kongkrit mengamankan negara,  dan  Indonesia  sebaiknya melakukan  pendaftaran  pada  IHO yang  nantinya  akan  dibawa  pada sidang UNCSGN menambah pasukan pengaman khusus TNI Angkatan Laut di  ZEE  dan  perbatasan  Laut  Natuna Utara, modernisasi pengadaan alutsista,  dan  meningkatkan  operasi militer  disekitar  Laut  Natuna  Utara
agar  pencapaian  tujuan  pertahanan keamanan negara dapat maksimal.

## DAFTAR BACAAN
Buku:
Sefriani,  Hukum  Internasional  Suatu Pengantar, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2010.
Subagyo,  P.  Joko,  Hukum  Laut
Indonesia,  Jakarta,  Rineka Cipta, 2009.
Parthiana,  Wayan  I,  Hukum  Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia,  Bandung,  Yrama
Widya, 2014. Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R.
Agoes, Pengantar Hukum Internasional,  Bandung,  Tim Alumni, Cetakan Ke 5, 2015.
Rizki,  Rudi  M,    Wahyuni  Bahar, Komar Kantaatmadja dan Etty R.  Agoes,  dalam  buku  Albert W. Koers, Konvensi Perserikatan  Bangsa-bangsa tentang  Hukum  Laut  Suatu Ringkasan, Gadjah Mada
University  Press,  Cetakan Kedua, 1994.
Yanto, Nur, Memahami Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014. Aturan Hukum Hukum Nasional: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun
1983  Nomor  44,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3260.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan  UNCLOS  1982, Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  76  Tahun 1985,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 3319 Tahun 1985
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4169
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara  Nasional  Indonesia, Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 127
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun
2014  Nomor  294,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5603. Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  94  Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial Ketetapan Presiden Republik Indonesia  Nomor  288  Tahun 1968 tentang Pengesahan International Hidrographic
Organization Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  61  Tahun 1998 tentang Daftar
Koordinat  Geografis  Titik- Titik Garis Pangkal Kepulauan  Indonesia  Di  Laut Natuna,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun
1998  Nomor  100,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3768.
Hukum Internasional: The  1945  Charter  of  the  United Nations The 1982 United Nations Conventions  on  the  Law  of the Sea Internet: Ricky,  Buku  Kebudayaan  Cagar Budaya  Kab.Natuna,  Empat Kekayaan  di  Natuna  yang Penting Bagi Indonesia, http://wartakepri.co.id/2016/0 7/08/empat-kekayaan-di- natuna-yang-penting-bagi- Indonesia/ Kabupaten Natuna, http://natunakab.go.id/kondisi
-geografis-kabupaten-natuna/
Karya Ilmiah: Ernest Nasarius, Putusan PCA (Permanent Court of Arbitration)  tentang  Konflik Laut  Cina  Selatan  terhadap Wilayah Pengelolaan Perikanan  di  Laut  Natuna, 2016. Marsetio, Aktualisasi Peran Pengawasan  Wilayah  Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh, Jakarta, 2013. Salim, Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia Dikawasan  Asia  Tenggara Guna  Mendukung  Diplomasi Pertahanan  Dalam  Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan, Kasubdit Kerjasama  Pusat  Pengkajian Maritim, Seskoal.