INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12898-12907 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10. Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif

## Lainnya
Syahrunsyah 1 ✉ , Deta Putra Halawa 2
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan Email: detahalawa807@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan menjadi suatu hal yang tabu, melainkan sudah menjadi masalah kompleks, baik factor penyebab maupun dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Asahan  No.  10  Tahun  2020  tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Jenis penelitian dalam penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Istilah  lain  yang  digunakan  yaitu penelitian hukum sosiologis atau dapat dikatakan penelitian dilapangan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Afifudin, S.E sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa pada Kantor  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Asahan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  cara  wawancara.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  implementasi pencegahan  penyalahgunaan  Narkotika  merupakan  turunan  serta  amanat  dari  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Fasilitasi  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 10 Tahun 2020. Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif  lainnya  dilakukan  dengan  cara komunikasi  yaitu  sosialisasi (penyuluhan) yang dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN serta dilakukannya deteksi dini yaitu dengan cara tes urin. Upaya pencegahan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya melakukan kerjasama kepada  seluruh  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat.  Hambatan  dalam  mengimplementasikan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Asahan  No.  10  Tahun  2020  adalah  masih  kurangnya  keefektifan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dana, dan tidak adanya Balai Rehabilitasi Kata  Kunci:  Implementasi, Sosialiasi, Pencegahan

## Abstract
The abuse and illicit traffic of narcotics is not a taboo subject, but has become a complex problem, both the causative factor and the impact. This study aims to determine the implementation of Asahan District Regulation No. 10 of 2020 concerning Prevention of Abuse of  Narcotics, Psychotropics and Other Addictive Substances. This type of research in the research used is empirical legal research. Another term used is sociological legal research or it can be said that research in the field. The resource person in this study was Mr. Afifudin, S.E as the Head of the Development of Ideology and National Resilience  at  the  Office  of  the  National  Unity  and  Politics  Agency  of  Asahan  Regency.  The  data collection technique is done by way of interviews. Based on the results of the study, it shows that the implementation of prevention of narcotics abuse is a derivative and mandate of the Minister of Home Affairs Regulation Number 12 of 2019 concerning Facilitation of the prevention and eradication of the abuse and illicit traffic of narcotics and narcotics precursors and is in accordance with the Regional Regulation  of  Asahan  Regency  No.  10  of  2020.  Implementation  of  Prevention  of  Narcotics, Psychotropic and other Addictive Substances Abuse is carried out by means of communication, namely socialization (counseling) conducted by the P4GN Integrated Team and early detection by means of a urine test. Efforts to prevent Narcotics, Psychotropics and Other Addictive Substances are collaborating with all law enforcement officials and the public. Obstacles in implementing Asahan Regency Regional Regulation No. 10 of 2020 is the lack of effectiveness of community participation, limited budgetary funds, and the absence of a Rehabilitation Center.
Keyword: Implementation, Outreach, Prevention

## PENDAHULUAN
Dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera haruslah terdapat peningkatan  yang  bertahap  dan  secara  terus-menerus  terlebih  dalam  bidang  kesehatan termasuk  ketersediaan  narkoba  dalam  pengobatan  medis.  Selain  itu,  harus  ada  upaya berkelanjutan untuk memajukan bidang pendidikan dan penelitian, sehingga narkoba yang digunakan  sebagai  pengobatan  memerlukan  adanya  kebijakan  produksi  dan  impor (Eleanora, 2011).  NAPZAmerupakan  singkatan  dari Narkotika, Psikotropika, dan  Zat Aditif Lainnya  yang  secara  umum  disebut  dengan  Narkoba.  Narkotika  dan  zat  narkotika merupakan bagian dari golongan senyawa dan biasanya menimbulkan resiko adiksi bagi penggunanya serta mempengaruhi tubuh terutama otak hingga susunan saraf kranial. Efek zat  narkotika  biasanya  bersifat  sedative,  merangsang,  ketagihan,  dan    mengigau  (Abdul Majid, 2010).
Narkotika  merupakan  unsur  zat  atau  obat  yang  diambil  dari  tanaman  sintetis maupun  semisintetis  dan  dapat  mengakibatkan  penurunan  atau  proses  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  bahkan  menghilangkan  nyeri,  serta dapat
menimbulkan ketergantungan bagi yang menggunakannya (Menteri Kesehatan, 2014).
Narkotika adalah zat dan obat-obatan yang berguna bagi pelayanan medis yang cara  dan  takaran  penggunaannya  sudah  diatur  oleh  Pemerintah  Indonesia,  sehingga narkotika tidak dapat digunakan tanpa anjuran pihak medis ataupun dokter yang ahli dalam bidangnya.
Narkotika sudah menjadi masalah klasik, namun tetap menjadi kendala utama para penegak hukum karena kejahatan narkotika tidak dilkaukan lagi secara sembunyi sembunyi melainkan terang-terangan oleh pengedar dan pengguna (Tarigan, 2017). Undang-undang sudah membatasi dalam kegiatan penyaluran atau kegiatan peredaran narkotika kepada Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Fasilitas penyimpanan obat pemerintah.
Pada  realitanya  terdapat  oknum-oknum  yang  masih  menyalahgunakan  aktivitas peredaran  dan  penyaluran  narkotika  tersebut  sehingga  dalam  UU  No.  35  Tahun  2009 menyatakan bahwa Penyalahguna  merupakan orang yang mengunakan narkotika secara tidak  sah  dengan  melanggar  hukum,  sehingga  mengakibatkan  kecanduan  yaitu  suatu keadaan yang ditandai dengan dorongan untuk terus menerus mengkonsumsi obat yang menyebabkan dosisnya bertambah (Pemerintah Indonesia, 2009).
Pengedar narkotika merupakan orang yang melakukan kegiatan peredaran narkotika dalam hal yakni yang melakukan kegiatan menjual, membeli untuk diedarkan, menguasai, mengekspor dan mengimport narkotika (Dahlan, 2017).
Untuk mengantisipasi semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten  Asahan,  diperlukan  adanya  upaya-upaya  dalam  pencegahannya.  Dalam melakukan pencegahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Adiktif  Lainnya  yang  merupakan  turunan  dari  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Fasilitasi  Pencegahan  dan Pemberantasann Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.
Berdasarkan  latarbelakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  peneliti  tertarik membuat  sebuah  rumusan  masalah  yaitu  bagaimana  pelaksanaan  Peraturan  Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  empiris. Defenisi lain secara umum yaitu penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga sebagai penelitian dilapangan. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta yang ada dilapangan serta diambil dari keadaan perilaku manusia. Penelitian ini bertitik tolak terhadap data primer. Data primer merupakan data yang diambil dan diperoleh serta dikumpulkan langsung dari orang yang menjadi narasumber. Perolehan data primer banyak dilakukan dengan cara pengamatan, penyebaran kuisioner, ataupun wawancara (Waluyo, 2002).
Lokasi  penelitian  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  di  kantor  Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Asahan.  Pada  penelitian  ini  digunakan  melalui wawancara, setelah itu dianalisis melalui cara naratif. Analisis naratif merupakanpenelitian yang dimaksudkan untuk mengekplorasi secara rinci tentang arti  dan makna yang telah disampaikan oleh individu maupun kelompok.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Asahan  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
Berdasarkan  hasil  Penelitian  yang  telah  dilakukan,  telah  diperoleh keterangan  dan  data  bahwa  terdapat  beberapa  informasi  yang  disampaikan  oleh narasumber  yaitu  Bapak  Afifudidin,  S.E  selaku  Kabid  Pembinaan  Ideologi  dan Ketahanan Bangsa bahwa Perda Asahan No. 10 Tahun 2020 merupakan turunan serta amanat  dari  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2019  yang dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Asahan. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Asahan  adalah  dengan  memberikan  fasilitasi.  Namun fasilitasi  yang  dimaksud  adalah  sosialisasi  (penyuluhan),  seminar,  pelatihan masyarakat, deteksi dini.
Menurut  Edward  dalam  menjamin  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  suatu kebijakan,  pelaksanan  wajib  mengetahui  kelompok  sasaran  ukuran  dan  tujuan kebijakan,  hal  ini  tentu  untuk  menghindari  penolakan  atau  terjadinya  kontra  bagi kelompok sasaran (Winarno, 2016). Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara pertama yaitu melalui tatap muka secara langsung, kedua melaluimedia cetak seperti Koran, majalah, poster, spanduk, sticker,
brosur, ketiga media online yaitu seluruh layanan akun media sosial seperti fecebook, instagram, youtube, dan keempat yaitu media penyiaran melalui berita televise atau radio.
Dalam  pelaksanaanya, yang  dilakukan  adalah dengan sosialisasi  dibeberapa daerah yang ada di wilayah Kabupaten Asahan. Sosialisasi dilakukan karena dengan komunikasi  akan  menjadi  efektif  karena  mempermudah  penyampaian  informasi terkait  pencegahan  penyalahgunaan  narkotika.  Selain  itu  juga  disetiap  intansi pemerintah dilakukannya deteksi dini yaitu dengan tes urine.
Dalam pelaksanaan upaya pencegahan narkotika di Kabupaten Asahan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 yaitu:
1. Pencegahan Melalui Keluarga
Orangtua dalam ruang lingkup keluarga sangat memiliki peran yang sangat penting  dalam  memberikan  pembekalan  pendidikan  kepada  anaknya.  Salah  satu kegiatan  yang  dilakukan  adalah  program  ketahanan  keluarga  anti  narkoba,  dalam kegiatan  tersebut  diikuti  oleh  10  orang  kepala  dusun.  Dalam  kegiatan  itu  BNNK Asahan  memberikan  penjelasan  tentang  upaya  orangtua  dalam  melakukan pencegahan  narkoba  didalam  ruang  lingkup  keluarga.  Dalam  penjelasannya,  ada beberapa yang harus ditingkatkan orangtua yaitu:
a. Mengasuh anak dengan baik
Orangtua harus berusaha semampu mungkin untuk mengasuh, membimbing, dan  mendidik  anaknya  yaitu  dengan  memberikan  ilmu  tentang  oendidikan keagamaan  dan  akhlak,  serta  memberikan  pengetahuan  tentang  bahayanya narkoba.
b. Berkomunikasi dengan anak
Orangtua harus memberikan waktunya untuk dapat berkomunikasi dengan anak supaya ia boleh terbuka dengan apa yang sedang dihadapinya, sehingga ketika anak tidak dalam pengawasan orangtua, anak bisa menjaga dirinya.
c. Orangtua menjadi teladan yang baik
Perlu disadari bahwa anak memiliki rasa penasaran dan keingintahuannya yang besar. Kebiasaan yang dilakukan orangtuanya maka akan diikuti oleh anaknya. Untuk  itu  orangtua  harus  banyak  melakukan  kegiatan  yang  positif  didalam keluarga.

## 2. Pencegahan melalui satuan pendidikan
Seiring perkembangan teknologi dan infromasi yang cepat, narkoba sudah merambah di dalam satuan pendidikan yaitu ruang lingkup sekolah. Sesuai dengan Pasal 12 Perda No. 10 Tahun 2020, BNNK Asahan melaksanakan kegiatan sosialisasi di sekolah sekolah menegah atas yang ada di Kabupaten Asahan, adapun kegiatannya yaitu:
Melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik bahaya penggunaan narkoba yang ditimbulkan yaitu dampak yang terjadi secara fisik, piskis, hingga ekonomi. Selain itu BNNK Asahan juga menjelaskan golongan narkotiak dan sanksi yang dikenakan apabila terjadi penyalahgunaan.

## 3. Pencegahan melalui organisasi   kemasyarakatan
Upaya  pencegahan  narkotika  tidak  hanya  dilakukan  oleh  BNNK  saja,  tetapi telah  bekerjasama  dengan  instansi  vertical  yang  mana  telah  dilakukan  upaya pencegahan yang ada di desa-desa. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:
a. Pembentukan Desa Bersinar
Program tersebut dicanangkan oleh Pemerintah Desa Hessa Perlompongan yang merujuk  pada  renana  aksi  daerah.  Pada  program  tersebut  Desa  Hessa Perlompongan  menjadi  pilot  project  atau  desa  percontohan  mewakili  seluruh desa di Provinsi Sumatera Utara. Desa tersebut juga mendapatkan penghargaan karena telah ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan narkotika.
b. Menyebarkan propaganda
Pemerintah desa telah menyebarkan tentang penolakan terhadap narkoba dan spanduk di setiap daerah serta penempelan stiker Stop Narkoba disetiap rumah warga.
4. Pencegahan melalui instansi pemerintah, DPRD
Selanjutnya upaya  pencegahan  sesuai  dengan Pasal 14 Perda No. 10 Tahun 2020 dilakukan diruang lingkup instansi pemerintah dan DPRD. Kegiatannya antara lain  yaitu  Badan  Pengelola  dan  Pendapatan  Keuangan  daerah  Kabupaten  Asahan bekerjasama dengan BNNK Asahan dalam melakukan kegiatan:
a. Penyuluhan tentang  pencegahan narkotika kepada ASN dan  pegawai-pegawai supaya  memiliki  pemahaman  yang  benar  dan  membangun  komitmen  serta kesadaran menghindari penyalahgunaan narkotika.
b. Pada  kegiatan  tersebut,  dilakukan  tes  urine  untuk  mengetahui  apabila  diduga menyalahgunakan  narkotika,  sehingga  dapat  diantisipasi  sejak  dini  dengan rehabilitasi.
5. Pencegahan melalui tempat usaha atau badan usaha
Upaya  pencegahan  yang  dimaksud  adalah  dengan  memasang  banner ataupun stiker bertema “ War on Drugs ” dan stop narkoba pada setiap tempat usaha atau badan usaha masing-masing yang ada di Kabupaten Asahan.

## 6. Pencegahan melalui media massa
Media massa memiliki fungsi kekuatan dalam menyampaikan segala informasi secara cepat kepada public, sehingga media massa dijadikan sebagai alat penambah informasi,  wawasan  dan  pengetahuan  terkhusus  dalam  informasi  pencegahan narkotika.
Secara umum upaya yang dilakukan melalui media massa sesuai dengan Pasal 16 Perda No. 10 Tahun 2020 adalah sebagai  berikut:
a. Mempublikasi  kegiatan  penyuluhan  yang  telah  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum, ASN, hingga masyarakat di media sosial melalui aku facebook, instagram, youtube dan lain sebagainya.
b. Memberikan  informasi  secara  akurat  tentang  narkotika  dan  bahaya  narkotika, serta sanksi dan hukuman apabila menyalahgunakannya.
c. Mempromosikan  sikap  menolak  terhadap  narkoba  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah desa.
Komunikasi  melalui  penyuluhan  sangat  ditentukan  oleh  bentuk  hubungan antara  komunikator  dengan  sasaran  yaitu  pegawai,  ASN,  serta  masyarakat  selaku komunikan. Jika kedua belah saling menyesuaikan dan memahami maka komunikasi tersebut  akan  berjalan  dengan  baik  (SM,  2014).  Kegiatan  sosialisasi  (penyuluhan) merupakan  proses  komunikasi  yang  dilakukan  dua  arah,  sehingga  penyuluh  harus berusaha mempengaruhi sasaran agar merubah pengetahuan dari tidak tahu menjadi mengerti, serta dari mengerti diharapkan agar bisa ditindaklanjuti oleh sasaran yang disuluh terutama dalam upaya pencegahan narkotika.
Agar amanat dari Permendagri No. 12 Tahun 2019 dan Perda Asahan No. 10 Tahun  2020  berjalan  dengan  baik,  Pemerintah  Kabupaten  Asahan  memberikan intruksi  kepada  setiap  instansi  pemerintah,  serta  OPD  untuk  saling  bekerjasama. Adapun pihak yang diinstruksikan Pemerintah Kabupaten Asahan adalah Sekretaris
Daerah  Kabupaten  Asahan,  Inspektur  Daerah  Kabupaten  Asahan,  Sekretaris  DPRD Kabupaten Asahan, Kepala OPD diwilayah hukum Kabupaten Asahan, Camat, Lurah, Kepala  Desa,  Pimpinan  Sekolah,  hingga  Pimpinan  Perguruan  Tinggi  di  Kabupaten Asahan.
B.  Kendala  dalam  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2020  tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  public  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan seorang  ahli  oleh  Van  Meter,  bahwa  terdapat  banyak  factor  yang  mempengaruhi keberhasilan  suatu  kebijakan.  Dengan  demikian,  sama  halnya  dalam  pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2020 di Kabupaten Asahan, yaitu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah yaitu:
a. Kurangnya keefektifan masyarakat
Ditinjau  dari  segi  komunikasi  yaitu  dengan  cara  kegaitan  sosialisasi,  masih terdapat  masyarakat  yang  acuh  tak  acuh  dalam  upaya  pencegahan  narkotika. Masyarakat masih menganggap permasalahan narkotika adalah masalah yang kecil atau disepelekan.
Selain itu juga masyarakat masih takut atau ragu untuk memberikan informasi apabila terdapat orang terdekat yang menyalahgunakan narkotika. Ketakutan yang dimaksud adalah masyarakat yang melapor kepada penegak hukum kemungkinan besar akan dicurigai juga menyalahgunakan narkotika.
Masyarakat tidak mau memberikan informasi karena narkoba masih dianggap sebagai  tempat  ladang  untuk  berbisnis  yaitu  menjual,  membeli,  mengedarkan, sehingga aparat penegak hukum sulit untuk memberantas narkotika.
b. Keterbatasan anggaran
Keterbatasan  anggaran  dalam  pelaksanaan  Perda  Nomor  10  Tahun  2020  di Kabupaten  Asahan  berdasarkan  hasil  wawancara  dari  Kepala  Bidang  Pembinaan Ideologi dan Ketahanan Bangsa Bakesbangpol bahwa kurangnya fasilitas alat-alat tes urine yang dilakukan pada setiap lembaga, karena alat-alat tes urine mengeluarkan biaya yang tidak murah.
c. Tidak ada Balai Rehabilitasi
Tentu  dalam  penanganan  pecandu  dan  korban  narkotika  yang  masih dikategorikan  dapat  diantisipasi  untuk  direhabilitasi,  harus  segera  dilakukan
rehabilitasi agar tidak semakin terjerumus. Namun di Kabupaten Asahan sendiri belum terdapat Balai Rehabilitasi, sehingga BNNK Asahan masih membatasi jumlah peserta rehabilitasi. Saat ini rehabilitasi hanya dilakukan rawat jalan di Klinik Pratama BNNK Asahan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Asahan  Nomor  10  Tahun  2020 melalui  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Asahan  sudah  sebahagian berjalan  dengan  baik.  Pelaksanaan  program  sesuai  dengan  Rencana  Aksi  Daerah Kabupaten  Asahan  yang  sudah  dilakukan  adalah  dengan  melaksanakan  kegiatan sosialisasi  (penyuluhan),  pelaksanaan  deteksi  dini,  hingga  mencanangkan  program Desa Bersinar atau disingkat Desa Bersih Narkoba. Pencegahan yang dilakukan adalah melalui  keluarga,  satuan  pendidikan,  organisasi  masyarakat,  lembaga  pemerintah, DPRD, Badan Usaha, Tempat Usaha, sampai media sosial.
Sudah  banyak  propaganda-propaganda  yaitu  penempelan  stiker  dirumah- rumah warga dengan tema Stop Narkoba, pemasangan spanduk penolakan terhadap narkoba dan pembentukan posko anti narkoba di Kabupaten Asahan. Namun dengan demikian,  tentu  terdapat  kendala  yang  dihadapi  yaitu,  pertama  Masih  kurangnya peran serta masyarakat karena alasan takut, engga, hingga narkotika masih dijadikan ladang  untuk  berbisnis  yaitu  dalam  hal  pengedaran.  Takut  untuk  memberikan informasi  terkait  penyalahgunaan  narkotika  karena  haknya  tidak  dilindungi,  kedua masih  kurangnya  aggaran  dana  dari  pemerintah  yaitu  alat  tes  urine,  ketiga  yaitu belum  adanya  Balai  Rehabilitasi  di  Kabupaten  Asahan,  sehingga  BNNK  Asahan menjalin  kerjasama  dengan  Balai  Rehabilitasi  diluar  Kabupaten  Asahan.  Saat  ini rehabilitasi masih menggunakan rawat inap di Klinik Pratama BNNK Asahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Majid (2010) Bahaya   Penyalahgunaan Narkoba.   Edited  by  Tim  Editor Umum. Semarang: Alprin.
Dahlan (2017) Problematika   Keadilan Dalam Penerapan  Pidana terhadap Penyalah  Guna Narkotika. Edited by R. Nofrial. Yogyakarta: CV
BUDI UTAMA.
Eleanora, F.N. (2011) ‘Bahaya Penyalahgunaan Narkoba   Serta  Usaha  Pencegahan dan Penanggulangannya’, Jurnal Hukum, 25(1), pp. 439 – 452. Menteri Kesehatan (2014 ) ‘Tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika,
Psikotropika, dan
Prekursor’. jakarta: Menteri Kesehatan.
Pemerintah Indonesia (2009) ‘Undang -Undang No. 35 Tahun  2009’.  Sekretariat Negara.
SM, K. (2014) ‘Strategi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dalam Menanggulangi Bahaya Narkoba di   Kabupaten Bone’, Jurnal Academica Fisip Untad. Tarigan, I.J. (2017) Narkotika dan Penanggulangannya. Yogyakarta: CV Budi Utama. Waluyo, B. (2002) Penelitian Hukum   Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Winarno, B. (2016) ‘Kebijakan Publik Era Globalisasi’,
CAPS  (Center  of Academic Publishing Service).