## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402

## Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam

## Aufi Imaduddin, Mir’atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: aufiabuzaya@gmail.com, fiersmiror@gmail.com, tiyaniswahyuni@gmail.com

## Pendahuluan
Istilah ghosting begitu  populer  dikalangan  remaja  Indonesia khususnya bagi yang aktif dimedia sosial. Ghosting berasal dari kata ghost (bahasa  inggris)  yang  artinya  hantu. 1 Ghosting sendiri  artinya
1 Merriam webster, Dictionary Merriam Webster , (Incorporated,2006), hlm.178
Abstrak: Ghosting dapat  diartikan  mengakhiri  hubungan secara  mendadak  dalam  percintaan  maupun  pertemanan.
Dalam percintaan para remaja yang menjalin hubungan atau pacaran  seringkali  mengalami  dijanjikan  untuk  dinikahi tetapi janji tersebut tidak ditepati. Janji menikahi ini berbeda dengan  perjanjian  perkawinan  sebagaimana  dalam  Undang-
Undang  nomor  1  tahun  1975  tentang  perkawinan,  janji menikahi  yang  dianggap  sebagai ghosting ini  disampaikan lewat  lisan  berupa  rayuan,  bahkan  ada  yang  merayu  untuk berhubungan  badan  dengan  janji  untuk  dinikahi  namun kemudian mengingkari janji tersebut dan menghilang begitu saja padahal persiapan pernikahan sudah 90 persen. Kejadian ini sudah banyak terjadi dari dahulu hingga saat ini. Dalam hukum  perdata, ghosting yang  menyebabkan    pembatalan lamaran  atau  pinangan  tidak  menimbulkan  hak  untuk menuntut  berlangsungnya  perkawinan  kepada  pengadilan,
juga  tidak  ada  hak  untuk  menuntut  ganti  rugi  biaya  akibat tidak  dipenuhinya  janji  menikahi  yang  dilakukan  oleh pelaku, akan tetapi ganti rugi bisa dituntut ketika sudah ada pengumuman  tentang  perkawinan  tersebut  dalam  tenggang waktu  delapan  belas  bulan  terhitung  dari  pengumuman perkawinan. Sama halnya dalam hukum Islam ghosting yang menyebabkan  pembatalan  khitbah  juga  tidak  mengikat  dan tidak  ada  konsekuensi  apapun  sebelum  adanya  akad  nikah,
namun  pembatalan  lamaran atau khitbah  harus  dengan  tata cara  yang  baik  sesuai  dengan  tuntutan  kebiasaan  agar  bisa saling menjaga kehormatan dan silaturrahim masing-masing.
Kata  Kunci : Ghosting ,  hukum  perdata  Indonesia,  hukum Islam.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
berbayangan.  D alam  kamus  Mariam  webster  mendefinisikan ghosting dalam arti informal adalah the act or practice of abruptly cutting of all contact with  someone  (such  as  a  former  romantic  partner)  by  no  longer  accepting  or responding to phone calls, instant messages, etc. praktik mengakhiri hubungan pribadi dengan seseorang dengan tiba-tiba dan tanpa penjelasan menarik diri dari semua komunikasi.
Ghosting bisa diartikan mengakhiri hubungan secara mendadak dalam percintaan  maupun  pertemanan.  Dalam  percintaan  para  remaja  yang menjalin  hubungan  atau  pacaran  seringkali  mengalami  dijanjikan  untuk dinikahi  tetapi  janji  tersebut  tidak  ditepati.  Janji  menikahi  ini  berbeda dengan  perjanjian  perkawinan  sebagaimana  dalam  Undang-Undang nomor  1  tahun  1975  tentang  perkawinan,  janji  menikahi  yang  dianggap sebagai ghosting ini  disampaikan  lewat  lisan  berupa  rayuan,  bahkan  ada yang  merayu  untuk  berhubungan  badan  dengan  janji  untuk  dinikahi namun kemudian mengingkari janji tersebut dan menghilang begitu saja padahal  persiapan  pernikahan  sudah  90  persen,  mulai  biaya  catering, sewa  gedung  dan  lain-lain.  Dan  kejadian  ini  sudah  banyak  terjadi  dari dahulu hingga saat ini.
Perilaku pelaku ghosting memberi kesan bahwa ia merupakan seorang pengecut  yang  tidak  bertanggung  jawab  secara  moral,  meninggalkan korban  tanpa  memberikan  suatu  alasan  yang  jelas  memberikan  beban mental  dan  psikologis  terhadap  korban.  Selain  itu  tindakan  pelaku  juga merupakan  bentuk  pelanggaran  hukum  yang  dapat  dimintai pertanggungjawabannya  secara  hukum.  Pihak  yang  dirugikan  bisa menggugat si pelaku baik dalam jalur perdata maupun jalur pidana. Jika melalui  jalur  perdata  korban  harus  menghitung  nilai  kerugian  baik kerugian  materiil  maupun  immateriil, 2 jika  melalui  jalur  pidana  bisa disesuaikan  dengan  peristiwa  yang  dialami,  misal  pasal  378  KUHP tentang penipuan 3 atau bisa dengan pasal pidana lainnya.
Dalam  jalur  perdata  terdapat  dua  dasar  gugatan  yaitu  wanprestasi dan  perbuatan  melawan  hukum.  Wanprestasi/ingkar  janji  adalah  suatu perbuatan yang tidak memenuhi janji atau prestasi yang sudah disepakati
2 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3 “Barang  siapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
oleh para pihak, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak  tertulis  yaitu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kesusilan  atau kepatutan  di  masyarakat.  Namun  dari  dua  dasar  gugatan  tersebut, perbuatan ghosting atau  ingkar  janji  harus  memenuhi  unsur-unsur masing-masing  gugatan.  Dalam  dasar  gugatan  perbuatan  melawan hukum unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan  itu  melawan  hukum,  adanya  kesalahan  dari  pihak  pelaku, adanya  kerugian  bagi  korban  dan  adanya  hubungan  kausal  antara perbuatan  dengan  kerugian.  Adapun  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi dalam  gugatan  wanprestasi  adalah  Adanya  kesepakatan  yang  mengikat dirinya,  Adanya  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  Adanya suatu pokok persoalan tertentu, Adanya suatu sebab yang tidak terlarang. Beberapa  contoh  kasus ghosting atau  ingkar  janji  menikahi  di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Gagal menikah karena calon ditolak keluarga (1986) Peristiwa  terjadi  di  Nusa  Tenggara  Barat,  yang  menjadi  titik permasalahan  adalah  tidak  terlaksananya  janji  pernikahan  yang diucapkan  oleh  IGLR  (laki-laki)  terhadap  MDI  (perempuan).  IGLR menjanjikan  nikah  kepada  MDI  karena  dia  sangat  mencintainya  dan menyerahkan  kartu  taspen,  kartu  pegawai  dan  sepeda  motor  baru sebagai  bukti  cinta,  mereka  pun  hidup  bersama  selama  lebih  dari setahun  dan  biaya  hidup  bersama  banyak  ditanggung  oleh  MDI. Walaupun sudah hidup bersama, janji adanya pernikahan pun belum terlaksana dengan dalih bahwasanya IGLR akan dibuang keluarganya jika menikah dengan MDI. MDI memutuskan hubungan mereka dan menyeret  kasus  ini  ke  pengadilan,  ia  meminta  agar  IGLR  ganti  rugi atas biaya hidup bersama yang telah dikeluarkan sebanyak hampir 1,5 juta dan menuntut ganti rugi sebanyak 5 juta untuk pemulihan nama baik karena ia harus menanggung malu.
Pengadilan Negeri Mataram memutuskan mengabulkan sebagian gugatan  MDI  dan  menyatakan  tergugat  tidak  menepati  janji  untuk menikahi penggugat serta menghukum tergugat untuk membayar 2,5 juta  sebagai  pemulihan  nama  baik  penggugat.  Namun  pengadilan Tinggi  mengabulkan  permohonan  tergugat  dan  menolak  seluruh gugatan MDI. 2 tahun kemudian Majelis hakim Agung memenangkan putusan  banding  dan  mengadili  sendiri  perkara  tersebut,  serta

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
menyatakan  bahwa  tergugat  telah  terbukti  melakukan  perbuatan melawan  hukum  dan  oleh  karena  itu  dibebani  ganti  rugi  2,5  juta sebagai pemulihan nama baik. 4
2. Ingkar janji menikahi, melanggar kesusilaan dan kepatutan (2003) HWN  (laki-laki)  menyatakan  cinta  dan  keseriusannya  untuk menikahi  WTW  (perempuan)  dan  menyampaikan  niat  tersebut kepada  orang  tua  WTW.  Karena  jarak  rumah  HWN  jauh,  orangnya beritikad  baik  dan  sering  mengucapkan  demi  Allah  tidak  akan meninggalkan WTW, orang tua WTW memperbolehkan HWN untuk tidur di rumah WTW, dan terjadilah hubungan layaknya suami istri. Lambat laun, gelagat dari HWN berubah, setiap kali ditanya tentang tanggal  pernikahan  dia  menjawab  tidak  bisa  berfikir  dan  meminta untuk  tidak  dihubungi  lagi.  Kemudian  HWN  memutuskan komunikasi  secara  sepihak,  berbagai  upaya  baik-baik  telah diusahakan WTW namun tidak pernah digubris oleh HWN, akhirnya WTW  mengambil  jalur  hukum  untuk  meminta  pertanggungjawaban HWN,  ia  meminta  pengadilan  menyatakan  HWN  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum  dan  dalam  persidangan  tersebut  HWN pun  mengajukan  gugatan  balik  (rekonvensi)  karena  menganggap penggugat mencemarkan nama baik.
Kemudian  pengadilan  negeri  Surabaya  memutuskan  untuk mengabulkan  permohonan  penggugat  sebagian  dan  menyatakan bahwa tergugat tidak menepati janji untuk menikahi penggugat, oleh karena  itu  tergugat  harus  membayar  ganti  rugi  biaya  hidup  yang sudah dikeluarkan oleh penggugat selama hidup bersama sebesar 7,5 juta  Rupiah  ditambah  10  juta  Rupiah  untuk  pemulihan  nama  baik. Pengadilan tinggi Surabaya menguatkan hal ini. 5
3. Ingkar janji menikahi, bayar 2 juta perbulan (2011)
DNA  (laki-laki)  adalah  seorang  aparat  penegak  hukum  menjalin hubungan  asmara  dengan  ERC  (perempuan)  dengan  sepengetahuan keluarga  ERC.  Bahkan  DNA  tinggal  di  rumah  keluarga  ERC,  dari hubungan  itu  lahirlah  2  orang  anak  padahal  keduanya  belum melaksanakan  perkawinan  yang  sah.  Akan  tetapi  mereka  sudah berencana  menikah  dan  DNA  sudah  diberikan  atasannya  untuk menikah,  sebelum  pernikahan  tersebut  terlaksana  DNA  ketahuan
4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984
5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
menikah  dengan  perempuan  lain.  ERC  pun  merasa  dirugikan  dan menempuh  upaya  hukum  ke  pengadilan  negeri  Merauke,  dalam gugatannya  ia  menyatakan  bahwa  ingkar  janji  menikah  berdampak buruk terhadap psikologinya dan anak-anak butuh biaya hidup. ERC meminta  pengadilan  untuk  menghukum  DNA  dengan  membayar biaya  hidup  anak-anak  tersebut  dan  ganti  rugi  atas  ingkar  janji menikah.
Namun  pengadilan  negeri  Merauke  menyatakan  tidak  dapat menerima  gugatan  ERC,  kemudian  pengadilan  tinggi  Jayapura mengabulkan  gugatan  penggugat  sebagian  yang  menyatakan  bahwa tergugat  telah  melakukan  wanprestasi  karena  ingkar  janji  menikah dan  menghukum  tergugat  dengan  membayar  ganti  rugi  sebesar  100 juta  Rupiah.  Melalui  permohonan  kasasi,  Mahkamah  Agung  (salah satu hakim agung yang memutus perkara ini adalah Artidjo Alkostar) memutuskan  untuk  menghukum  tergugat  dengan  membayar  biaya keuangan  dan  tuntutan  hukum  untuk  membayar  biaya  pernikahan dan hubungan dua anak yang sah sebesar 2 juta rupiah per bulan 18 tahun, tergugat harus membayar paling lambat tanggal 5 setiap bulan. Indonesia  merupakan  sebuah  negara  yang  penduduknya  mayoritas beragama Islam memiliki aturan praktis hukum Islam yang menghimpun berbagai hasil ijtihad para ulama klasik maupun kontemporer, himpunan hukum  Islam  tersebut  dinamakan  Kompilasi  Hukum  Islam  (HKI). Pembatan  lamaran/peminangan  atau  disebut  khitbah  juga  diatur  dalam KHI, yaitu dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2:
Ayat 1: “pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan”
Ayat 2: “Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata  cara  yang  baik  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebiasaan  setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”
Pembatalan peminangan/khitbah diperbolehkan dalam Islam , namun dengan catatan dilakukan dengan cara yang baik-baik sesuai tuntutan dan kebiasaan setempat agar tetap terbina kerukunan. Ali bin Abi Thalib pun pernah membatalkan lamarannya karena melamar anak Abu Jahal.
ةمرخم نب روسملا نأ نيسح نب يلع ينثدح لاق يرهزلا نع ايلع نإ لاق ملسو هيلع الله ىلث الله لوسر تتأف ةمطاف كلذب تعمسف لهج يبأ تنب بطخ ماقف  لهج  يبأ  تنب  حكان  يلع  اذهو  كتانبل  بضغت  لا  كنأ  كموق  معزي  تلاقف ر نب صاعلا ابأ تحكنأ دعب امأ لوقي دهشت نيح هتعمسف الله لوسر ينثدحف عيب

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
تنب  عمتجت  لا  اللهو  اهءوسي  نأ  هركأ  ينإو  ينم  ةعضب  ةمطاف  نإو  ينقدصو يلع  كرتف  دحاو  لجر  دنع  الله  ودع  تنبو  ملسو  هيلع  الله  ىلص  الله  لوسر )يراخبلا هاور( ةبطخلا 6
Dari  Az  Zuhriy  berkata,  telah  bercerita  kepadaku  Ali  bin  Husain bahwa  Al  Miswar  bin  Makhramah  berkata:  Ali  pernah  meminang putri Abu Jahal, lalu hal itu didengar oleh Fathimah. Maka Fathimah menemui  Rasulullah  SAW  dan  berkata:  “kaummu  berkata  bahwa baginda  tidak  marah  demi  putri  baginda.  Sekarang  Ali  hendak menikahi  putri  Abu  Jahal”.  Maka  Rasulullah  SAW  berdiri  dan  aku mendengar  ketika  beliau  bersyahadat  bersabda:  “Hadirin,  aku  telah menikahkan  Abu  Al  ‘Ash  bin  Ar  Rabi’  lalu  dia  berkomitmen kepadaku dan sesungguhnya Fathimah adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. Demi Allah,  tidak  akan  berkumpul  putri  Rasulullah  SAW  dan  putri  dari musuh  Allah  pada  satu  orang  laki-laki”.  Maka  Ali  membatalkan pinangannya (HR. Bukhari)
Agama  Islam  pun  melarang  perbuatan ghosting karena  dianggap memutuskan hubungan silaturahmi dan hal tersebut dilarang oleh Islam. Dari  Anas  bin  Malik  bahwasanya  Rasulullah  SAW  bersabda:  “janganlah kalian saling membenci, saling hasad (dengki), saling membelakangi. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, tidak dihalalkan bagi seorang  muslim  menjauhi  saudaranya  lebih  dari  tiga  hari”  (muttafaq ‘alaih).
Apalagi ghosting yang  termasuk  mengingkari  janji  menikahi  atau membatalkan  khitbah  secara  sepihak  tanpa  adanya  alasan  yang  rasional dan  itikad  tidak  baik.  Perbuatan  ingkar  janji  adalah  perbuatan  yang tercela dan termasuk golongan orang-orang yang munafik
ةيآ :لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نأ هنع الله يضر ةريره يبأ ثيدح يراخبلا هاور( ناخ نمتؤا اذإو فلخأ دعو اذإو بذك ثدح اذإ ثلاث قفانملا مو )ملس
“Tanda Orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji  mengingkari  dan  bila  dipercaya  mengkhianati”(HR.  Bukhari dan Muslim).
Dari pemaparan diatas maka penulis akan meniliti, bagaimana hukum ghosting dan akibat hukumya pasca peminangan/khitbah menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam?.
6 Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari , (Mesir: Daar al- Hadits), hlm. 69/12
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402

## Ghosting dalam Hukum Perdata
Istilah Ghosting tidak dikenal dalam hukum, apalagi dalam hubungan pacaran.  Karena  pacaran  tidak  menimbulkan  peristiwa,  perbuatan  dan akibat hukum. Jadi tidak hak dan kewajiban yang timbul pada orang yang berpacaran,  jika  ada  pihak  yang  dirugikan  maka  tidak  dapat  menuntut kewajiban  kepada  pihak  lain  untuk  bertanggung  jawab.  Misal:  laki-laki yang  berjanji  untuk  menikahi  perempuan  namun  setelah  itu  tidak menepati janjinya dan menghilang begitu saja tanpa kabar apapun, maka perempuan tersebut tidak bisa menuntut ke ranah hukum.
Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:
“janji  kawin  tidak  menimbulkan  hak  untuk  menuntut  di  muka  hakim berlangsungnya  perkawinan,  juga  tidak  menimbulkan  hak  untuk menuntut  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga,  akibat  tidak dipenuhinya  janji  itu,  semua  persetujuan  untuk  ganti  rugi  dalam  hal  ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu  pengumuman,  maka  hal  itu  dapat  menjadi  dasar  untuk  menuntut penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  berdasarkan  kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan  penolakan  pihak  yang  lain,  dalam  pada  itu  tidak  boleh diperhitungkan  soal  kehilangan  keuntungan.  Tuntutan  ini  lewat  waktu dengan  lampaunya  waktu  delapan  belas  bulan  terhitung  dari pengumuman perkawinan”. 7
Pasal  tersebut  merumuskan  tiga  hal:  Pertama,  janji  menikahi  tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkan perkawinan.  Juga  tidak  menimbulkan  hak  untuk  menuntut  penggantian biaya,  kerugian,  dan  bunga,  akibat  tidak  dipenuhinya  janji  itu.  Semua persetujuan  ganti  rugi  dalam  hal  ini  adalah  batal.  Kedua,  namun  jika pemberitahuan  nikah  telah  diikuti  suatu  pengumuman,  maka  hal  ini dapat  menjadi  dasar  untuk  menuntut  kerugian.  Ketiga,  masa  daluarsa untuk  menuntut  ganti  rugi  tersebut  adalah  18  bulan  terhitung  sejak pengumuman rencana perkawinan.
Namun  ada  beberapa  kasus ghosting yang  masuk  dalam  pengadilan dengan perkara ingkar janji menikahi. janji menikahi ini berbeda dengan perjanjian perkawinan sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang (UU) 1  Tahun  1975  tentang  Perkawinan.  Janji  menikahi  ini  biasanya disampaikan  secara  lisan,  bahkan  mungkin  rayuan.  Salah  satu  contoh
7 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
perkara  yang  baru  terjadi  adalah  putusan  kasasi  MA  Nomor  1644 K/Pdt/2020. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak kasasi tergugat  dan  menyetujui  putusan  pengadilan  tinggi  dengan  membayar denda  150  juta  secara  tunai  dan  sekaligus.  penggugat  melaporkan tergugat  yang  mengingkari  janjinya  untuk  menikahi  dengan  dalih perbuatan  melawan  hukum  yang  merugikan  penggugat  baik  secara materil  maupun  immateril.  Ingkar  janji  menikahi  dapat  masuk  kedalam kategori perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat. 8
Jika kita lihat pasal mengenai perbuatan melawan hukum yakni pasal 1365  KUHPER  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggantikan  kerugian tersebut” ada 4 unsur yang harus dipenuhi yaitu:
1. Ada  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  perbuatan  yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat baik  berupa  pelanggaran  peraturan-peraturan  hukum,  kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat.
2. Ada  kesalahan  yaitu  kesengajaan  pelaku  menjanjikan  perkawinan tersebut  dengan  keadaan  sadar  sepenuhnya  tentang  akibat  dari perbuatannya dan ia harus bertanggungjawab akan hal tersebut.
3. Ada kerugian yaitu, bentuk ganti rugi dalam hukum adalah 9 :
a. Ganti rugi nominal, jika ada perbuatan hukum serius seperti yang mengandung  unsur  kesengajaan  tetapi  tidak  menimbulkan kerugian yang nyata bagi si korban, maka bisa diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan terhadap korban tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.
b. Ganti  rugi  kompensasi/aktual  atau  disebut  juga  dengan immateriil,  merupakan  ganti  rugi  pembayaran  kepada  pihak korban  sebesar  kerugian  yang  benar-benar  telah  dialami  dari suatu  perbuatan  melawan  hukum,  pembayaran  tersebut  berupa sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis,  sesuai  dengan  kebijaksanaan  hakim.  Misal  ganti  rugi atas  segala  biaya  yang  sudah  dikeluarkan  oleh  korban,
8 Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984
9 Munir fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer , (Bandung: Citra Aditya Bakti,2010), hlm. 134-135

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
penderitaan  fisik  maupun  mental.  Jumlah  tersebut  juga bergantung  pada  banyak  hal 10 ,  diantaranya  beratnya  beban mental yang dipikul oleh korban,  status dan kedudukan korban, situasi  dan  kondisi  mental  dari  pelaku,  latar  belakang dilakukannya  perbuatan  melawan  hukum,  jenis  perbuatan melawan hukum yakni kesengajaan, kelalaian atau tanggungjawab mutlak.
c. Ganti  rugi  penghukuman  yaitu  ganti  rugi  dalam  jumlah  besar yang  melebihi  dari  jumlah  kerugian  yang  sebenarnya.  Besarnya jumlah tersebut sebagai hukuman bagi si pelaku.
4. Ada hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan. Bujuk  rayu  berupa  janji  kawin  membuat  si  korban  menuruti keinginan pelaku, kerugian yang paling nyata diderita oleh si korban adalah  rusaknya  kehormatan  dan  nama  baiknya  di  masyarakat. Dengan  mengguggat  sipelaku  maka  nama  baik  dan  kehormatannya dapat  dipulihkan.  Pasal  58  ayat  2  KUHPER  menyatakan  “jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal  itu  dapat  menjadi  dasar  untuk  menuntut  penggantian  biaya, kerugian  dan  bunga  berdasrkan  kerugian-kerugian  yang  nyata  di derita  oleh  satu  pihak  atas  batang-barangnya  sebagai  akibat penolakan pihak yang lain, dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal  kehilangan  keuntungan”.  Dengan  demikian,  tindakan membatalkan janji kawin yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada  pegawai  pencatat  nikah  merupakan  perbuatan  melawan hukum dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.
Dasar  gugatan  perdata  lain  tentang  perjanjian  selain  perbuatan melawan hukum adalah dengan gugatan wanprestasi yaitu suatu perbuatan yang  dari  seseorang  yang  tidak  memenuhi  janji  atau  prestasinya sebagaimana  yang  sudah  disepakati  para  pihak.  Pasal  1267  KUH  Perdata menyatakan  “pihak  yang  terhadapnya  perikatan  tidak  dipenuhi,  dapat memilih,  memaksa  pihak  yang  lain  untuk  memenuhi  persetujuan,  jika  hal itu  masih  dapat  dilakukan  atau  menuntut  pembatalan  persetujuan  dengan penggantian  biaya,  kerugian  atau  bunga”.  Berarti  korban  dapat  menuntut pemenuhan prestasi atau perjanjian perkawinan yang sudah dijanjikan, dan pengingkaran terhadap hal tersebut merupakan wanprestasi.
Namun  hal  tersebut  harus  sesuai  dengan  unsur-unsur  syarat  sahnya perjanjian  sehingga  perjanjian  tersebut  mengikat  para  pihak  yang

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
membuatnya. Sebagaimana syarat yang ditentukan pasal 1320 KUH Perdata yaitu:
1. Adanya  kesepakatan  yang  mengikat  dirinya,  janji  nikah merupakan  kesepakatan  antarakedua  belah  pihak  dan  hal  ini memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian.
2. Adanya  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  unsur  ini pun  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  karena  perjanjian pernikahan disepakati oleh orang yang cakap yaitu sudah dewasa, jika  yang  bersepakat  orang  dibawah  umur  maka  diwakili  oleh orang tua atau wali.
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu. Persoalan tertentu dilihat dari  objek  perjanjian  yakni  hanya  barang  yang  dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan 11 dan obyek yang dilarang undang-undang. Janji nikah tidak memenuhi unsur  ini  karena  bukan  merupakan  barang  yang  bisa diperdagangkan  melainkan  tentang  hubungan  personal  dalam hukum  keluarga.  Jadi  ingkar  janji  menikahi  bukan  termasuk wanpestasi.
4. Adanya  suatu  sebab  yang  tidak  terlarang,  Janji  nikah  adalah  hal yang  tidak  dilarang  undang-undang,  namun  apabila  janji  nikah diingkari  dan  ada  korban  yang  mengalami  kerugian  materiil maupun  immateriil  maka  korban  berhak  mengguggat  si  pelaku, tapi bukan dengan dasar gugatan wanprestasi karena tidak sesuai dengan pasal 58 ayat 1 KUHPer.
Maka dari itu ingkar dalam janji menikahi bisa digugat dengan dasar gugatan  perbuatan  melawan  hukum  bukan  dengan  dasar  gugatan wanprestasi  karena  tidak  memenuhi  unsur-unsur  syarat  sahnya perjanjian.
Ghosting dalam Hukum Islam
Pernikahan  harus  berdiri  dengan  fondasi  dan  prinsip  yang  kuat, tahapan  untuk  menuju  pernikahan  diantaranya  adalah  melamar  atau mengkhitbah, yaitu cara seorang laki-laki menunjukkan dan mengabarkan keseriusannya  untuk  menikahi  seorang  perempuan  dengan  mendatangi keluarga  perempuan.  Penyampaian  niat  tersebut  bisa  disampaikan langsung  oleh  si  laki-laki  atau  melalui  wakilnya,  jika  si  perempuan menerima  maka  tahapan-tahapan  lain  menuju  pernikahan  akan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
dilanjutkan,  jika  tidak  maka  tahapan  pernikahan  berhenti  disini. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235.
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                                      
                                                           
Artinya “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka)  dalam  hatimu.  Allah  mengetahui  bahwa  kamu  akan menyebut-nyebut  mereka,  dalam  pada  itu  janganlah  kamu Mengadakan  janji  kawin  dengan  mereka  secara  rahasia,  kecuali sekedar  mengucapkan  (kepada  mereka)  Perkataan  yang  ma'ruf[150]. dan  janganlah  kamu  ber'azam  (bertetap  hati)  untuk  beraqad  nikah, sebelum  habis  'iddahnya.  dan  ketahuilah  bahwasanya  Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun " (QS: Al Baqarah: 235) Hadis Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:
ناف  ةأرملا  مكدحأ  بطخ  اذإ  :لاق  ملسو  هيلع  الله  ىلص  اللهدبع  نب  رباج  نع اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا )دواد وبأ هاور( لعفيلف 12
Artinya:  “Apabila  seseorang  diantara  kamu  meminang  seorang perempuan,  jika  ia  dapat  melihat  apa  yang  dapat  mendorongnya semakin  kuat  untuk  menikahinya,  maka  laksanakanlah  (HR.  Abu Daud)
Tujuan  diadakannya  lamaran  atau  khitbah  adalah  memudahkan perkenalan antara kedua belah pihak keuarga, menumbuhkan rasa kasih sayang, memanfaatkan momen ini secara maksimal untuk mengenal lebih jauh  pasangan  yang  akan  dinikahi  dan  menimbulkan  ketentraman  jiwa karena  sudah  saling  cocok  dan  dan  yakin  dengan  calon  pasangan hidupnya. 13 Khitbah atau lamaran disini adalah sekedar perjanjian untuk menikah  dan  bukan  pernikahan  itu  sendiri.  Seperti  yang  dikemukakan
12 Imam Hafiz Al Mushannif Al muttaqin Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud , (Beirut: Daar Ibn Hazm, 202H), Jilid II, hlm. 480
13 Abd. Nashir Taufiq, Saat Anda Meminang, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 19-21.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
Wahbah Az Zuhayli:
دقعلا داقعناب لاإ متي لا جاوزلا نإف ،اجاوز سيلو ،جاوزلاب دعو درجم ةبطخلا ورعملا لاإ علاطلاا هل لحي لاو ،رخلآا نع ايبنجأ نيبطاخلا نم لك لظيف ،ف نافكلاو هجولا وهو اعرش حابملا رادقملا ىلع
Artinya:  “  Khitbah  itu  baru  sekadar  janji  pernikahan  bukan pernikahan. Sebab, pernikahan tak terlaksana kecuali dengan sahnya akad yang sudah maklum. Dengan begitu, laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar statusnya masih orang lain. Tidak halal bagi si  pelamar  untuk  melihat  si  perempuan  kecuali  bagian  yang diperbolehkan syariat, yakni wajah dan kedua telapak tangan”. 14
Jadi, jika suatu saat salah satu dari pasangan berpaling dari lamaran atau  khitbah  tersebut  dengan  berbagai  pertimbangan  maka  tidak  ada konsekuensi hukum apapun selama belum terjadinya akad nikah. Namun pembatalan lamaran harus dengan alasan yang rasional dan harus dengan tindakan  dan  perkataan  yang  hati-hati  karena  jika  tidak  akan  berimbas terhadap  masalah  sosial  seperti  kehormatan,  nama  baik  dan  lain sebagainya.
ةاعارم ،ةديدش ةجاح وأ ةرورضل لاإ هدعو امهدحأ ضقني لاأ ابيدأ بلطي نكلو ةاتفلا ةماركو تويبلا ةمرحل
“Akan  tetapi,  dianjurkan  sebagai  bentuk  etika  bagi  salah  satunya, untuk tidak merusak janjinya, kecuali dalam keadaan yang mendesak atau  kebutuhan  yang  sangat.  (hal  itu)  demi  menjaga  kehormatan keluarga dan kemuliaan perempuan”. 15
ضرغل ةباجلإا نع عوجرلا ربجملا )يلولل هركي لاو( ريغ )ةأرملل( هركي )لاو( هيف ررضلا مودي رمع دقع هنلأ حيحص )ضرغل ةباجلإا نع عوجرلا( ةربجملا لابو( كلذ يف اهماقم مئاق يلولاو اهظح يف رظنلاو اهسفنل طايتحلاا اهل ناكف عوجرلاو دعولا فلاخإ نم هيف امل اهنمو هنم عوجرلا )هركي( حيحص )ضرغ عب قحلا نلأ مرحي ملو لوقلا نع مزلي مل د
“Tidak  dimakruhkan  bagi  pihak  wali  yang  memiliki  kuasa  atas perempuan  untuk  menarik  kembali  lamaran  yang  sudah  disetujui sebab sebuah tujuan. Tidak pula dimakruhkan bagi perempuan yang independen. Keduanya itu jika dengan tujuan yang dibenarkan. Sebab pernikahan  merupakan  ikatan  berkelanjutan  yang  dampaknya  akan
14 Wahbah Zuhayli, Al Fiqhul Islami wa Adilatuhu IX (Damaskus: Daar  al-Fikri,1404), hlm. 64-93.
15 Wahbah Zuhayli, hlm. 19

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
dirasakan  selamanya,  maka  seorang  perempuan  atau  wali  bisa  lebih berhati-hati dalam mempertimbangkannya. Dan bila tanpa ada tujuan yang dibenarkan, maka dimakruhkan menarik kembali dari lamaran yang  sudah  disetujui.  Sebab  hal  ini  termasuk  bentuk  pengingkaran terhadap janji ataupun menarik kembali kata-kata yang telah terucap. Namun  tidak  sampai  mencapai  taraf  haram,  sebab  hak  yang  ada dalam  lamaran  yang  telah  disetujui  itu  bukanlah  hak  yang mengikat” 16
Dipertegas  dalam  KHI  Pasal  13  ayat  2:  “Kebebasan  memutuskan hubungan  peminangan  dilakukan  dengan  tata  cara  yang  baik  sesuai dengan  tuntutan  agar  dan  kebiasaan  setempat,  sehingga  tetap  terbina kerukunan dan saling menghargai”.
Ketika  terjadi  pembatalan  khitbah,  tidak  dibenarkan  untuk mengambil  kembali  pemberian  yang  sudah  diberikan  pada  proses khitbah.  Rasulullah  SAW  bersabda:  “Tidak  halal  bagi  seorang  muslim memberi  sesuatu  kepada  orang  lain  kemudian  memintanya  kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya” (HR Ahmad).
Perbuatan ghosting yang menyebabkan batalnya suatu lamaran adalah perbuatan  yang  tercela  dan  tidak  rasional,  menghilang  secara  tiba-tiba tanpa  kontak  sama  sekali  setelah  diadakannya  lamaran  atau  khitbah. Dalam  Islam,  menghilangkan  hubungan  dengan  orang  lain  sama  halnya dengan  memutus  tali  silaturahim  dan  itu  sangat  dilarang  oleh  Islam. Seperti yang disebutkan dalam hadits:
لا  لاق  ملسو  هيلع  الله  ىلص  الله  لوسر  نأ  هنع  الله  يضر  كلام  نب  سنأ  نع دابع  اونوكو  اوربدت  لاو  اودساحت  لاو  اوضغابت نأ  ملسمل  ّلحي  لاو  اناوخإ  الله
)هيلع قفتم( ثلاث قوف هاخأ رجهي
Dari  Anas  bin  Malik  bahwasanya  Rasulullah  SAW  bersabda: janganlah  kalian  saling  membenci,  saling  hasad  (dengki),  saling membelakangi.  Dan  jadilah  kalian  hamba-hamba  Allah  yang bersaudara,  tidak  dihalalkan  bagi  seorang  muslim  menjauhi saudaranya lebih dari tiga hari (muttafaq ‘alaih).
Memutus  hubungan  dengan  orang  lain  bukan  demi  kebaikan  orang yang  memutus  atau  yang  diputus  silaturahimnya  tetapi  mengakibatkan kerusakan  bagi  kedua  belah  pihak,  bahkan  memutus  hubungan silaturahim  termasuk  dosa  besar  karena  terdapat  kerusakan  agama  dan dunia.  “Abu  Hurairah,  Nabi  Muhammad  SAW  bersabda:  orang  muslim
16 Mansur Yunus al buhuti al hanbali, kasyaful iqna’ ‘an matanil iqna’ V , (Saudi Arabia: Daar al- Kutub al-Ilmiyah, 1421), hlm. 20

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
tidak  boleh  memutus  hubungan  silaturahim  lebih  dari  tiga  hari.  Barang siapa  memutuskan  hubungan  lebih  dari  tiga  hari  kemudian  meninggal, maka  dia  akan  masuk  neraka  (HR.  Abu  Dawud)”.  Memutus  tali silaturahim  adalah  memutus  kebiasaan  kerabat  tanpa  ada  udzur  syar’i dan dapat mendatangkan kegelisahan hati dan terasingnya hati 17
Tidak  hanya  memutus  tali  silaturahmi,  perbuatan ghosting juga termasuk perbuatan ingkar janji.
                                                                                            
                                                  
Artinya: “Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya,  sedang  kamu  telah  menjadikan  Allah  sebagai saksimu  (terhadap  sumpah-sumpahmu  itu).  Sesungguhnya  Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS: An Nahl:91)

## Penutup
Dalam  hukum  perdata, ghosting yang  menyebabkan    pembatalan lamaran  atau  pinangan  tidak  menimbulkan  hak  untuk  menuntut berlangsungnya perkawinan kepada pengadilan, juga tidak ada hak untuk menuntut ganti rugi biaya akibat tidak dipenuhinya janji menikahi  yang dilakukan  oleh  pelaku,  akan  tetapi  ganti  rugi  bisa  dituntut  ketika  sudah ada  pengumuman  tentang  perkawinan  tersebut  dalam  tenggang  waktu delapan  belas  bulan  terhitung  dari  pengumuman  perkawinan.  Sama halnya  dalam  hukum  Islam ghosting yang  menyebabkan  pembatalan khitbah juga tidak mengikat dan tidak ada konsekuensi apapun sebelum adanya  akad  nikah,  namun  pembatalan  lamaran  atau  khitbah  harus dengan  tata  cara  yang  baik  sesuai  dengan  tuntutan  kebiasaan  agar  bisa saling menjaga kehormatan dan silaturahim masing-masing.
Hukuman bagi si pelaku ghosting dalam hukum perdata dengan dasar gugatan  perbuatan  melawan  hukum  dan  memenuhi  setiap  unsur- unsurnya  yaitu  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  adanya  kesalahan, adanya hubungan kausalitas, dan adanya kerugian ialah  si pelaku wajib mengganti  kerugian  yang  telah  ditimbulkan  oleh  pelaku  dan  dalam hukum Islam tidak ditetapkan hukuman materi seperti di hukum perdata
17 Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ba’lawi, Is’ad Ar rafiq 2, (Haramain: Daarul Ilmi), hlm. 117

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 - 3402
melainkan  dianggap  suatu  perbuatan  tercela  dan  termasuk  dalam golongan orang-orang munafik.

## Daftar Pustaka
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/200 Abdullah  Nashir  Taufiq. Saat  Anda  Meminan g.  Jakarta:  Pustaka  Azzam.
2001.
Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba’lawi. Is’ad Ar rafiq 2 . Haramain: Daar al-Ilmi.
Imam  Abi  ‘Abdillah  Muhammad  bin  Ismail  Al-Bukhari. Shahih  Bukhari. Mesir: Daar al-Hadits.
Imam  Hafiz  Al  Mushannif  Al-Muttaqin  Abi  Daud  Sulaiman. Sunan  Abu Daud . Beirut: Daar Ibn Hazm. 202 H.
Mansur  Yunus  al-Buhuti  Al-Hanbali. Kasyaful  iqna’  ‘an  matanil  iqna’  V . Saudi Arabia: Daar al-Kutub al-Ilmiyah. 1421.
Merriam Webster. Dictionary Merriam Webster . Incorporated. 2006.
Munir  Fuady. Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
Wahbah  Zuhayli. Al-Fiqhul  Islami  wa  Adilatuhu  IX .  Damaskus:  Daar  al- Fikri.1404.