P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah

## TEKS DAN DISKURSUS OTORITAS MENURUT KHALED M. ABOU EL-FADL

## Muhammad Fahmi Hidayatullah
Universitas Islam Malang E-mail: m.fahmihidayatullah@unisma.ac.id

## Firmanda Taufiq
UIN SUnan Kalijaga Yogyakarta E-mail: firmandataufiq@gmail.com
Received Revised Accepted 10 Januari 2021 10 Februari 2021 28 Maret 2021

## AUTHORITY TEXTS AND DISCOURSE ACCORDING TO KHALED M. ABOU EL- FADL’S PERSPECTIVE

## Abstract
Islamic law is a construction of the two highest authorities in Islam, namely the Koran and hadith. In  it  contains  authoritative  references  in  religious  matters.  Meanwhile,  in  Khaled's view, Islamic jurists are a source of legitimacy in interpreting religious texts. Khaled tried to criticize  the  construction  of  authoritarianism  in  Islamic  law,  especially  regarding  the criticism of the misogynistic fatwas issued by the Council for Scientific Research and Legal Opinion  (CRLO)  and  The  Society  for  Adherence  to  the  Sunnah  (SAS).  In  this  article,  this article  analyzes  and  examines  how  Khaled M.  Abou  El-Fadl's  ideas offer  in  matters  of  text and discourse of authority in Islamic studies, especially those related to the interpretation of religious texts, namely the Al-Quran and hadith. While the method used in this research is a qualitative  method  using  a  descriptive-analysis  approach.  From  various  facts  and  data obtained, then analyzed and narrated descriptively with reference to the focus of this study. Based  on  the  research  findings,  it  was  found  that  religious  texts  should  be  able  to  be translated  and  read  properly  according  to  their  context,  especially  the  authority  and authoritarianism inherent in Islamic studies.
Keywords: text, discourse, authority, and Khaled M. Abou Fadl.

## Abstrak
Hukum  Islam  adalah  sebuah  konstruksi  atas  dua  otoritas  tertinggi  dalam  Islam,  yakni  Al- Quran  dan  hadis.  Didalamnya  memuat  rujukan  otoritatif  dalam  persoalan  keagamaan. Sementara  itu,  dalam  pandangan  Khaled,  kalangan  ahli  hukum  Islam  menjadi  sumber legitimasi dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Khaled berusaha mengkritik konstruksi
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah

## Muhammad Fahmi Hidayatullah, Firmanda Taufiq
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
otoritarianisme  dalam  hukum  Islam,  terutama  mengenai  kritik  atas  fatwa-fatwa  misoginis yang telah dikeluarkan oleh Council for Scientific Research and Legal Opinion (CRLO) dan The Society for Adherence to the Sunnah (SAS). Didalam artikel ini berupaya menganalisis dan mengkaji bagaimana tawaran pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl dalam persoalan teks dan diskursus otoritas dalam kajian Islam, terutama terkait dalam tafsir terhadap teks-teks keagamaan, yakni Al-Quran dan hadis. Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini,  yakni  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  deksriptif-analisis . Dari berbagai  fakta  dan  data  yang  didapatkan,  selanjutnya  dianalisis  dan  dinarasikan  secara deskriptif dengan mengacu pada fokus penelitian ini. Berdasarkan pada temuan penelitian didapatkan  bahwa  seharusnya  teks-teks  keagamaan  seharusnya  mampu  ditafsirkan  dan dibaca dengan baik sesuai dengan konteksnya, terutama otoritas dan otoritarianisme yang melekat dalam kajian keislaman.
Kata kunci: teks, diskursus, otoritas, dan Khaled M. Abou Fadl.

## Pendahuluan
Hukum  Islam  merupakan  hasil  kontruksi  dua  otoritas  tertinggi  dari  ajaran Islam, yaitu Al-Qur ‟ an  dan  Hadis. Al-Quran  merupakan  representasi  dari  otoritas (kewenangan)  Allah. 1 Muslim yang  tulus  akan  selalu  merujuk  pada  kitab  suci  Al- Quran  ketika  mereka  sedang  menghadapi masalah didalam kehidupannya. Nabi sebagai  sosok  otoritatif  (berwenang  penuh),  utusan  Allah  dengan  integritas kepercayaan  yang  dimiliki  dalam  menafsrikan  teks  dari  Allah  SWT.  Sifat  tersebut sesuai  dengan  sifat  wajib  yang  dimilikinya,  sehingga  tanpa  keraguan  sedikitpun dalam menjaga amanah yang diberikan Allah.
Khaled  berpendapat  bahwa  sumber  legitimasi  tekstual  berasal  dari  ahli hukum Islam sendiri. 2 Hal ini menjadikan hukum Islam dalam keadaan  dilematis, dimana intelektual muslim melakukan legitimasi didasarkan terhadap kemampuan membaca, memahami, termasuk menafsirkan kehendak Tuhan. Pandangan mereka bahwa  kedudukan  kehendak  Tuhan  tersembunyi  dibalik  teks,  maka  tugas  ahli hukum untuk mengkaji dan menemukannya. 3
Melalui  asosiasi  hukum,  para  ahli  hukum  melegalitaskan  kekuasaan didasarkan  pada  kewibawaan  dengan  formalitas  struktur  dan  tingkatan  sebagai  . fase  sejarah  Islam.  Berdasarkan  hal  tersebut  menjadi  penyebab  sikap  otoriter  dan otoritarianisme  muncul  dalam  islam.  Fenomena  ini  merisaukan,  karena  hakikat hukum  Islam  pada  dasarnya  dinamis,  inklusif  (terbuka),  elegan,  dan  egaliter bertransformasi menjadi kaku atau stagnan tanpa dinamika.
Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Khaled  tentang  bagaimana  menghadapi konstruksi  otoritarianisme  dalam  hukum  Islam  yang  berjudul Speaking  in  God’s
1 Raisul,  “Pemikiran  Hukum  Islam  Khaled  Abou  El  Fadl,” Mazahib:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Islam XIV,  no.  2  (2015),  https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/343/291,  h. 145.
2 Asriaty, “TEKSTUALISME PEMIKIRAN HUKUM ISLAM (Sebuah Kritik),” Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 11, no. 1 (2013): 1–13, https://journal.iain- samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/112, h. 5.
3 Mohammad Ridwan, “KONSTRUKSI OTORITARIANISME HUKUM ISLAM MENURUT KHALED M. ABOU EL-FADL,” Fenomena 9, no. 1 (2017), h. 188.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah

## Muhammad Fahmi Hidayatullah, Firmanda Taufiq
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
Name . 4 Ia  membahas  mengenai  otorisasi  dalam  Islam,  latar  belakang  buku  ini dibuat dari esai singkat yang ditulis Khaled yang mana tulisannya berisikan tentang hukum  Islam  atas  kritik  fatwa-fatwa  misoginis  yang  dikeluarkan  oleh  Council  for Scientific  Research  and  Legal  Opinion  (CRLO)  dan  The  Society  for  Adherence  to the  Sunnah  (SAS).  Anggapan  Khaled  terhadap  fatwa  tersebut  menunjukkan kedzaliman  tindakan  karena  merendahkan  kedudukan  wanita  dan  fatwa  tersebut dalam  kategori  otoritarianisme  pemikiran  hukum  Islam. 5 Adapun  fatwa  tersebut tentang  hukum  wanita  menggunakan  bra,  hukum  wanita  berziarah  ke  kubur, hukum suami meminum air susu istrinya dan hukum wanita mengemudi mobil.
Hukum  Islam  hakikatnya  adalah  seperangkat  peraturan  dari  wahyu  Allah dan  Sunnah  Rasul  berhubungan  dengan  pengakuan  perilaku  manusia  bersifat mengikat  sebagai  jati  diri  umat  beragama  Islam  termanifestasi  dalam  suasana damai  dan  patuh  baik  secara  vertikal  ataupun  horizontal.  Khaled  menggunakan tradisi pemikiran Islam tradisional dan epistemologi keilmuan Barat sebagai solusi secara  otoritatif  serta  untuk  dapat    mengembalikan  hukum  Islam  di  zaman modern. 6
Beberapa  penelitian  terkait  pemikiran  Khaled  Abou  Fadl,  terutama mengenai  otoritarian  dan  otoritarianisme,  misalnya  saja  artikel  yang  ditulis  oleh Akhmad  Fakhruddin  Fajrul  Islam  yang  membahas  mengenai  konsep  otoritas  dan otoritarianisme  dalam  pandangan  Khaled  M.  Abou  El-Fadl.  Didalam  penelitian tersebut  mengulas  bagaimana  kerangka  konseptual  otoritas  dan  otoritarianisme dalam  Islam. 7 Dalam  pandangan  Khaled,  bahwa  teori  otoritas  digunakan  sebagai upaya  dalam  mengkonstruksi  gagasan  mengenai  pemegang  otoritas  dalam diskursus  keislaman.  Selanjutnya,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mohammad Ridwan terkait konstruksi otoritarianisme dalam hukum Islam menurut Khaled M. Abou  El-Fadl  menelaah  terkait  antara  relasi  teks,  pembaca,  dan  pengarang  dalam persolan hukum Islam. 8 Ia dianggap berhasil  dalam meletakkan perbedaan antara otoritatif  dan  otoriter  dalam  pembacaan  yang  terkait  dengan  pengarang.  Khaled menawarkan  metodologi  penafsiran  yang  berkaitan  dengan  pengarang,  teks,  dan konteks, serta pembaca.
Lebih  lanjut,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Moh.  Muhtador  dalam artikelnya  diulas  terkait  pergulatan  otoritas  dan  otoritarianisme  dalam  penafsiran dengan  menggunakan  perspektif  pembacaan  hermenneutis  Khaled  M.  Abou  El-
4 Khaled  Abou  El-Fadl, Speaking  In  God’s  Name  Islamic  Law,  Authority,  and  Women (Oxford: Oneworld, 2001).
5 Iman Fadilah, “APLIKASI HERMENEUTIKA DALAM FIQH PEREMPUAN (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl Tentang Fiqh Perempuan Dalam Fatwa CRLO),” Iqtisad 3, no. 1 (2016): 22–51, h. 22.
6 Mahsun,  “Rekonstruksi  Pemikiran  Hukum  Islam  Melalui  Integrasi  Metode  Klasik  Dengan  Metode Saintifik Modern,” Al AHkam 25, no. 1 (2015): 1–18, h. 1.
7 Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam, “Konsep Otoritas Dan Otoritarianisme Penafsiran Khaled M. Abou El Fadl,” Tafaqquh 4, no. 1 (2016), h. 32.
8 Ridwan, “KONSTRUKSI OTORITARIANISME HUKUM ISLAM MENURUT KHALED  M. ABOU EL- FADL.”, h. 187.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
Fadl. 9 Didalam penelitian tersebut mengangkat pemikiran Khaled dalam persoalan otoritas  dalam  agama  dan  konteks  penfasiran  Al-Quran.  Ia  berpendapat  bahwa seharusnya  melakukan  konsep  pembacaan  agar  terhindar  dari  sikap otoritarianisme  dalam  menafsirkan  Al-Quran.  Selain  itu,  penelitian  mengenai pemikiran  Khaled  M.  Abou  Fadl  juga  dilakukan  oleh  Abdullah  Hanif  mengenai tinjauan  dekonstruktif  atas  konsep  otoritas. 10 Penelitian  ini  mengkaji  bagaimana fenomena otoritarianisme menjadi diskursus dalam pemikiran Islam kontemporer. Dalam  pandangan  Khaled,  fenomena  tersebut  merupakan  konsekuensi  dari keterwakilan manusia atas otoritas Islam.
Sementara itu, didalam penelitian ini mengkaji bagaimana relativitas teks dan otoriarianisme  dalam  Islam  menurut  pandangan  Khaled  M.  Abou  El-Fadl.  Dalam persoalan  tersebut,  Khaled  menawarkan  metode  dan  pendekatan  dalam  mengkaji dan  meneliti  teks-teks  keagamaan,  terutama  dalam  upaya  menafsirkan  Al-Quran dengan  menggunakan  pembacaan  dan  tafsir  kontemporer.  Melalui  penelitian  ini, maka  penafsiran  teks-teks  keagamaan  seharusnya  lebih  mengakomodir  konteks permasalahan  yang  tengah  dihadapi  masyarakat  dan  tidak  menafikan  konteks  atas tafsir keagamaan, terutama dalam kajian Islam.

## Metode Penelitian
Penelitian ini  merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis.  sedangkan  objek  penelitian  yang  dikaji  dan  diteliti  yakni  terkait teks dan otoriarianisme dalam perspektif kajian islam. peneliti menelusuri berbagai data  dan  fakta  terkait  topik  penelitian,  serta  mengklasifikasikan  berdasarkan  tema dan  fokus  pembahasan  dalam  penelitian  ini.  selanjutnya,  peneliti  mengkaitkan beberapa data dan fakta yang ditemukan dengan diskursus teks dan otoritarianisme dalam permasalahan kajian islam kontemporer, terutama terkait tafsir atas al-quran dan hadis mengenai permasalahan di dunia modern.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Otoritas dan Otoritarianisme
Khaled  M.  Abou  El  Fadl  menawarkan  konsep  otoritas  dan  otoritarianisme Islam  melalui  karya Atas  Nama  Tuhan  :  Dari  Fikih  Otoriter  ke  Fikih  Otoritatif . 11 Islam  mengakui  dan  mengakomodir  semua  usaha  manusia  dalam  bentuk  ijtihad dalam  memahami  tujuan  Tuhan.  Bahkan  pelaku  ijtihad,  diberikan  pahala  hasil ijtihad  yang  dilakukannya.  Keberadaan  imbalan  inilah  manusia  tertarik  untuk berijtihad  tanpa  rasa  takut  gagal  atau  salah  dalam  memahami  maksud  Tuhan. Sehingga  wajar  bilmana  banyak mujtahid bermunculan  dalam  mencari  kebenaran hakiki.
9 Moh.  Mohtador,  “Pergulatan  Otoritas  Dan  Otoritarianisme  Dalam  Penafsiran  (Pembacaan Hermenuetis Khaled Abou El Fadl),” Qof: Jurnal Studi Al Qur’an Dan Tafsir 2, no. 1 (2018): 65–75, h. 65.
10 Abdulloh Hanif, “TINJAUAN DEKONSTRUKTIF ATAS KONSEP OTORITAS KHALED M. ABOU EL FADL,” Refleksi 20, no. 1 (2020): 25–45, h. 26.
11 Khaled  Abou  El-Fadl, Atas  Nama  Tuhan:  Dari  Fikih  Otoriter  Ke  Fikih  Otoritatif (Jakarta:  Serambi Ilmu Semesta, 2004).
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah

## Muhammad Fahmi Hidayatullah, Firmanda Taufiq
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
Namun yang disayangkan adalah, praktik ijtihad sering dijumpai tokoh agama dengan  pemikiran  Islam  ortodoks. 12 Walaupun  hakikatnya  mengajarkan  manusia tentang  jalan  mencapai  kebenaran  yang  dapat  ditempuh  semua  orang,  serta keberagaman  dan  egaliterianisme,  beberapa  kelompok  bersikap  keras  terhadap doktrin  agama  dengan  menganggap  sifat  tunggal,  padu,  pembuktian  kebenaran dengan  sendiri  dan  sederhana.  Selain  itu,  rasa  bangga  muncul  atas  keterbukaan gagasan  dan  aksesibilitas  terhadap  kebenaran,  namun  disisi  lain  rasa  cemas  juga muncul ketika digambarkan persitiwa hancurnya kewenangan khazanah intelektual Islam.
Rasa  cemas  inilah  yang  menyebabkan  munculnya  kesewenang-wenangan dalam  hukum  Islam.  Sebagai  poros  agama,  hukum  Islam  menghadapi  trauma modernitas  dan  kolonialisme  dan  ini  berdampak  pada  munculnya  sikap  otoriter dalam  memperlakukan  teks-teks  yang  bersifat  otoritatif  atau  yang  disebut  dengan otoritarianisme.  Merebaknya  bentuk  otoritarianisme  seperti  inilah  menurut  Amin Abdullah  digambarkan  sebagai  “pengguna  kekuasaan  Tuhan”  ( author )  untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang pembaca ( reader ) dalam memahami dan menginterpretasikan teks. 13
Menurut  Khaled,  pembahasan  tentang  otoritas  tampaknya  sangat  penting dalam  Islam,  alasannya  jika  beragama  tanpa  otoritas,  maka  beragama  dengan  cara relatif  atau  subjektif. 14 Oleh  karena  itu,  perlu  kebakuan  dalam  beragama  (al- Tsawabit). Sifat otori tas secara umum yaitu meminta pihak lain untuk melakukan atau tidak seseuai dengan keinginan pihak dengan otoritas yang dimilikinya.
Dengan  mengutip  R.B.  Friedman,  Khaled  membedakan  antara  “memangku otoritas”  ( being  in  authority) dan  “memegang  otoritas”  ( being  an  authority) . Memangku otoritas artinya menduduki jabatan resmi yang memberinya kekuasaan untuk  mengeluarkan  perintah  atau  arahan.  Pemegang  otoritas  disini  seseorang meninggalkan  pendapat  pribadinya  karena  tunduk  pada  pengarang  otoritas  yang dipandang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik studi. 15
Hukum Islam secara kukuh menentang kodifikasi dan penyeragaman hingga masa  modern  ini.  Dalam  penerapan  metodologi  hukum  Islam  bersifat  terbuka dan  anti  otoritarianisme. 16 Pendekatan  yang  digunakan  pada  hukum  Islam meliputi  pendekatan  metodologis,  prinsip  normatif,  serta  hukum  positif. Hukum  positif  dikembangkan  oleh  ahli  hukum  dan  bukan  dari  para  hakim. Secara    sistematis  dalam  penentuan  suatu  hukum  para  ahli  hukum menggabungkan  dan  juga  memadukan  keputusan  hukum  dari  para  hakim  ke dalam  sistem  hukum  normatif.  Dalam  hal  ini  banyak  dari  ahli  hukum  yang berperan sebagai hakim, tetapi tidak semua hakim berperan sebagai ahli hukum
12 Raisul, “Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl”, h. 149
13 Hujair  Sanaky,  “Gagasan  Khaled  Abou  El  Fadl  Tentang  Problem  Otoritarianisme  Tafsir  Agama Pendekatan Hermenutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan,” Al Mawarid XIV, no. 1 (2005), h. 229.
14 Ahmad  Badi,  “Kritik  Otoritarianisme  Hukum  Islam  (Kajian  Pemikiran  Khaled  M.  Abou  Al  Fadl,” Tribakti: Jurnal Pemikiran KeIslaman 27, no. 1 (2016): 84–112, h. 91.
15 Ulya,  “Studi  Kritis  Terhadap  Ide  Khaled  Abou  Al-  Fadl  Dalam  Speaking  In  God  ’  s  Name,” Hermeneutik2 9, no. 1 (2015): 139–60, file:///C:/Users/FAHMI/Downloads/887-3214-1-PB.pdf, h. 150.
16 Fadilah, “APLIKASI HERMENEUTIKA DALAM FIQH PEREMPUAN (Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl Tentang Fiqh Perempuan Dalam Fatwa CRLO)", h. 48.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
dan  dari  berbagai  kasus  dalam  pemecahan  hukum  sekaligus  pengembangan hukum Islam itu yang berperan adalah sarjana dan akademisi hukum.
Dalam  praktiknya  hukum  Islam  hingga  masa  modern  ini  dijadikan  sebagai seperangkat  aturan  (ahkam)  yang  mapan,  statis  dan    tertutup    yang    diterapkan tanpa menyisakan ruang yang besar untuk pengembangan dan keragaman, dengan kata  lain  hukum  Islam  di  masa  sekarang  dipandang  sebagai  seperangkat  aturan bukan  sebuah  pemahaman  (fikih).  Pada  abad  20  terdapat  seruan  untuk  membuka ijtihad  lagi  dengan  tujuan  menghasilkan  aturan-aturan  baru,  hal  ini  hanya  akan menghasilkan  ketentuan  positif  baru  yang  tidak  memiliki  pembenaran  konseptual yang  diperlukan.  Dengan  begitu  aturan  tersebut  tidak  membuat  sebuah  sistem hukum yang bisa menopang diskursus intelektual yang kreatif atau dengan kata lain ijtihad  kontemporer  menggantikan  peraturan  lama  dengan  atauran  baru  tanpa membangun  metodologi  untuk  pengembangan  selanjutnya  dan  tanpa  adanya peluang diskursus yang bisa dikembangkan. 17
Proses ijtihad baru ini sering kali diawali dengan mengutip beberapa bukti dari pengalaman pribadi atau riwayat pilihan yang dinisbatkan kepada Nabi dan dengan menyebutkan  hukum  Tuhan  yang  begini  begitu.  Contoh  ijtihad  baru  yang  dibuat oleh  neoijtihad  yakni  seperti  pernyataan  bahwa  perempuan  memiliki  hak  untuk terlibat  dalam  proses  politik  maka  ia  mengutip  sebuah  riwayat  tentang  seorang perempuan  yang  berdebat  dengan  khalifah  Umar  ibn  al-Khathab  tentang pembatasan  besaran  mahar. 18 Dimana  ketika  Umar  menyadari bahwa  argumentasi perempuan tersebut lebih kuat kemudian umar mengakui kesalahannya, dari hal ini seorang pelaku neoijtihad akan menyatakan apa pun aturan yang sedang berusaha didukungnya. Kemudian juga ketika ia (neo-ijtihad) menyatakan bahwa perempuan memiliki  hak  untuk  mencerai  suaminya  tanpa  ada  batasan,  ia  mengutip  riwayat tentang  seorang  perempuan  yang  mengeluh  kepada  Nabi  kalau  ia  telah  dipaksa ayahnya  untuk  menikah  dengan  seorang  laki-laki  tertentu  dan  kemudian  Nabi memberikan hak untuk membatalkan pernikahannya. Sehingga dilihat dari otoritas persuasif dari dua hal tersebut apabila ditentang dengan  bukti-bukti yang berbeda, neo-ijtihad itu dengan tidak merasa malu akan berorientasi pada hasil dan bersikap berat sebelah.
Para  pendukung  neo-ijtihad  ini  terdiri  dari  aktivis  politik  dan  sosial  yang hanya  mengenyam  sedikit  pendidikan  kesarjanaan  Islam  dan  mereka  ingin membangun  ulang  hukum  Islam  dengan  aturan-aturan  yang  dogmatis  dan simplistik. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam berubah menjadi aturan tanpa justifikasi  dan  non  metodologi  dalam  proses  diskursus  dan  penetapan  terbuka. Sehingga  tidak  heran  bilamana  penyebab  runtuhnya  metodologi  hukum  Islam tradisional  adalah  perubahan  iklim,  zaman,  perubahan  sosial  dan  hilangnya struktur  sosial  dan  kelembagaan  ilmuan  hukum  Islam  klasik. 19 ada  aspek
17 Muhammad Sofyan, “KONSEP HERMENEUTIKA OTORITATIF KHALED ABOU EL-FADL,” Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam 9, no. 2 (2015), h. 383.
18 Zaidi  Abdad,  M,  “Ijtihad  Umar  Ibn  Al–Khattàb:  Telaah  Sosio–Historis  Atas  Pemikiran  Hukum Islam,” Istinbath, Jurnal Hukum Islam 13, no. 1 (2014), h. 45.
19 Fathurrahman Azhari, “DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM ISLAM,” Al Tahrir 16, no. 1 (2016), h. 210.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
kolonialisme  dalam  Islam,      nasionalisasi  lembaga  wakaf  Islam  (awqaf)  dan sekularisasi hukum Islam.
Studi  kasus  yang  dibicarakan  dalam  hal  ini  berkonsentrasi  pada  fatwa-fatwa yang  dikeluarkan  oleh  para  ahli  hukum  yang  mengklaim  mewakili  hukum  Tuhan, dimana fatwa-fatwa  ini  dikeluarkan  oleh ( Council of Scientific Research and Legal Opinions (CRLO)  yang  merupakan  sebuah  lembaga  resmi  di  Arab  Saudi  terkait pengkajian  ilmiah  dan  fatwa.  Dan    juga    lembaga    resmi    di    Amerika    yakni    The Society for Adherence to the Sunnah (SAS). 20 Fatwa tersebut dijadikan sebagai dasar argumentasi  hukum  Negara  yang  bersifat  resmi.  Fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan tersebut  berupa  permasalahan  terkait  dengan  perempuan,  yang  didominasi  oleh para  ahli  hukum  yang  menganut  mazhab  pemikiran  hukum  wahabi.  Ciri  khas pendekatan  hukum  Islam  kontemporer  yang  dilakukan  oleh  Wahabi  hasilnya bersifat  pasti,  kesimpulannya  tidak  bisa  digugat,  dan  penetapannya  bersifat  kaku atau  keras. 21 Sehingga  kecanggihan  dan  kekayaan  khazanah  hukum  Islam  klasik sebagian besar tidak lagi ditemukan pada masa modern ini.

## Teks dan Konsep Otoritarianisme
Menurut  Khaled,  otoritarianisme  muncul  disebabkan  kesalahan  metodologi dalam  memahami  teks-teks  hukum  yang  ada  dalam  al-Qur ‟ an  dan  hadis  oleh  tiga unsur  pengarang,  teks  dan pembaca. Seorang  pembaca yang mengunci teks dalam sebuah  makna  tertentu  dan  kemudian  menyajikan  penetapan  tersebut  sebagai suatu  yang given, pasti,  absolut,  dan  menentukan.  maka  dia  telah  merusak integritas  pengarang  dan  teks  itu  sendiri. 22 Amin  Abdullah  dalam  pengantar  buku Atas  Nama  Tuhan  menuliskan  bahwa  otoritarianisme  adalah  tindakan  seseorang, kelompok  atau  lembaga  yang  yang  “menutup  rapat”  atau  membatasi  keinginan Tuhan  atau  keinginan  teradalam  maksud  teks  dalam  suatu  batasan  ketentuan tertentu,  dan  kemudian  menyajikan  ketentuan  tersebut  sebagai  sesuatu  hal  yang tidak dapat dihindari,  final dan merupakan hasil akhir yang tidak dapat dibantah. Jadi  dalam  dimensi  penafsiran  otoritarianisme,  problem  yang  paling  dominan  dan menentukan adalah pada tingkat pembaca.
Khaled menuliskan, “ if  the  reader  chooses  a  particular  reading  of  the  text  and claims that no other readings are possible, the text is diluted in the character of the reader.  If  the  reader  overcomes  and  usurps  the  text,  the  danger  is  that  the  reader stands suspended, untouchable, transcendent, and authoritarian” . 23
Dari  teks  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  jika  pembaca  sudah melampaui dan menyelewengkan teks, bahaya yang akan dihadapi adalah pembaca akan menjadi tidak efektif, tidak tersentuh, melangit dan otoriter. Otoritarianisme juga  ditandai  dengan  penyautan  pembaca  dengan  teks,  sehingga  penetapan
20 Muhammad  Lutfi  Hakim,  “Hermeneutik-Negosiasi Dalam  Studi  Fatwa-Fatwa  Keagamaan  Analisis Kritik Terhadap Penikiran Khaled M. Aboud El-Fadl.,” Istinbath, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 19, no. 1 (2020).
21 Sanaky, “Gagasan Khaled Abou El Fadl Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermenutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan", h.240.
22 Nasrullah, “HERMENEUTIKA OTORITATIF KHALED M. ABOU EL FADL: METODE KRITIK ATAS PENAFSIRAN OTORITARIANISME DALAM PEMIKIRAN ISLAM,” Hunafa 5, no. 2 (2008), h. 138.
23 El-Fadl, Speaking In God’s Name Islamic Law, Authority, and Women , h. 376.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah

## Muhammad Fahmi Hidayatullah, Firmanda Taufiq
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
pembaca itu akan menjadi perwujudan teks eksklusif. 24 Dampak teks dan kontruksi pembaca akan menjadi satu dan serupa. Dengan demikian, melalui proses tersebut, teks  akan tunduk  kepada  pembaca  dan  secara  efektif  pembaca  menjadi  pengganti teks.

## Hukum Islam yang Terus Berubah
Setiap kali seorang pembaca memiliki keyakinan bahwa ia telah menemukan makna sebenarnya dari sebuah teks atau telah menentukan kehedak Tuhan, ia akan menghadapi resiko melampaui otoritasnya dan terjerumus ke dalam sikap otoriter.
Bagaimana  pembaca  mendefiniskan  kata  “kebenaran”  dari  apa  yang  mereka baca, persoalan yang sering dihadapi oleh ahli hukum adalah, bagaimana mungkin ada  beberapa  jawaban  atas  satu  pertanyaan  yang  benar-benar  sama.  Pada  tataran yang  mendasar,  pertanyaan  tersebut  memunculkan  persoalan  tentang  tujuan  dan motivasi  dibalik  bukti-bukti  tekstual.  Kebenaran  dan  ketepatan  hukum,  pada kebanyakan  kasus,  bergantung  pada  keyakinan  dan  pembuktian  dan  pada kenyataaan.  Sifat  dari  semua  tindakan  hukum  sering  kali  bergantung  pada pengakuan.
Contohnya, sesorang yang membeli budak perempuan dan menikahinya, tapi kemudian  diketahui  bahwa  perempuan  tersebut  adalah  saudara,  keduanya  tidak boleh  melanjutkan  hubungan  pernikahan  mereka,  meskipun  sebelumnya, keduanya  sudah  terlanjut  menikah. 25 Dari  kasus  ini,  diperoleh  simpulan  bahwa hubungan  pernikahan  itu  diperbolehkan  atau  tidak  tergantung  dari  pengetahuan kedua belah pihak.
Namun,  bagaimana  jika  dua  orang.masing-masing  memiiki  keyakinan  yang sama-sama  kuat,  Al-Juwayni  dan  para  ahli  hukum mushawwibah menyatakan bahwa dalam situasi semacam ini hukum Tuhan untuk masing-masing orang tetap menurut  keyakinan  kuat  mereka  sendiri,  Namun,  dalam  kaitannya  dengan  orang lain,  hukum  Tuhan  tetap  ditangguhkan  hingga  keputusan  hakim  yang  bersifat formal antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan itu.
Setiap  agama  memiliki  nilai  atau  fondasi  yang  sangat  mendasar,  yang  bisa digambarkan  dengan  istilah ushul atau  kebenaran  yang  pasti.  Kebanyakan  ahli hukum menyatakan bahwa ketidakpastian atau penetapan ijtihad dalam persoalan ushul dipandang sebagai sebentuk dosa karena dalam kategori persoalan semacam itu  kebawajiban  untuk  mengetahui  kebenaran  bersifat  mutlak. 26 Hal-hal  yang bersifat  pokok  dalam  agama  adalah  persoalan  yang  bersifat aqliyyat (hal-hal  yang kebenarannya bisa dibuktikan secara nyata dengan petunjuk akal).
Contoh hal-hal yang mendasar dalam agama  adalah, kedudukan Muhammad sebagai  nabi  terakhir  untuk  umat  manusia,  kekekalan  dan  kesakralan  Al-Qur ‟ an,
24 Sanaky, “Gagasan Khaled Abou El Fadl Tentang Problem Otoritarianisme Tafsir Agama Pendekatan Hermenutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan", h. 250.
25 Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya,” Living Hadis 3, no. 1 (2018), h. 52-53.
26 Abd Wafi Has, “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam,” Episteme2 8, no. 1 (2013), h. 107.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah

## Muhammad Fahmi Hidayatullah, Firmanda Taufiq
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
posisi  sunah  sebagai  sumber  penetapan  hukum. 27 Semuanya  ini  dijelaskan  dalam bentuk  teks-teks  Islam,  sehingga  ada  interpretasi  atau  pengajian  ulang  terhadap teks-teks tersebut.
Khaled disini juga mengangkat sebuah kasus  sebagai contoh sebuah lembaga hukum  secara  konsisten  menyatakan  bahwa  perempuan  muslim  harus  menutup seluruh tubuh  dan rambutnya. Ketika ada bantahan terhadap peraturan ini, disini pihak  yang  membantah  harus  berupaya  memberikan  bukti  atau  argumen  untuk mendukung  bantahan  atau  sanggahan  tadi.  Melalui  bukti  dan  argumen  yang dikemukakan tadi apakah mungkin bahwa lembaga itu mengkaji ulang kembali apa yang  sudah  menjadi  keputusan  mereka?.  Jawabannya  tergantung  pada  bukti  yang diberikan dan seberapa kuat argument yang dilontarkan.
Dalam  hal  ini,  Khaled  memberikan  contoh  kasus  perempuan  dan  ayahnya yang  berbeda  mahzab  dan  menikah  dengan  laki-laki  yang  bukan  pilihan  ayahnya, sementara  ayahnya  menikahkan  perempuan  tersebut  dengan  laki-laki  yang  bukan pilihannya.  Kedua  orang  ini  yakin  dengan  mahzabnya  masing-masing,  sehingga dalam  perkara  ini,  hukum  Tuhan  bisa  ditangguhkan  hingga  seorang  hakim memutuskan perkara mereka. Jika, hukum yang digunakan adalah hukum yang ada di  wilayah  tersebut  bahwa  ayah  berada  pada  posisi  yang  benar,  maka  perempuan terposisi sebagai pihak yang keberatan dan menolak keputusan hakim atas hukum keyakinan moral yang dianutnya.
Di  sisi  hakim,  mungkin  perempuan  yang  menentang  keputusan  ini  dianggap sebagai seorang pembangkang, namun perempuan ini tidak bisa dijatuhi hukuman karena  dia  (perempuan)  dipandang  sebagai  seorang muta’awwilah (pembangkang dengan sebab yang mendasar). Dengan demikian, menurut Khaled, keyakinan yang dimiliki  perempuan  adalah  keyakinan  yang  benar-benar  berbasis  iman,  secara moral  dan  agama  wajib  untuk  tidak  mematuhi  keputusan  hakim.  Penolakan  yang dialakukan  tidak  bisa  dipandang  sebagai  seorang  yang  otirter  akan  tetapi  bisa disebut  sebagai  pemegang  teguh  prinsip  yang  diyakininya.  Dalam  hal  ini,  dapat disimpulkan bahwa, kita bisa saja melakukan apa yang menurut kita yakini, dengan disertai argumen-argumen yang sahih dan benar.
Untuk  membendung,  mencegah  dan  menghindari  diri,  kelompok,  dan organisasi  keagamaan  dari  sikap  otoritarianisme,  Khaled  dalam  mengajukan  lima prasyarat, 28 yaitu:
a. Kejujuran ( honesty )  merupakan sikap terbuka tanpa sandiwara terhadap sesuatu yang  tidak  diketahui  dan  terang  terangan  terhadap  ilmu  dan  kemampuan  yang dimiliki dalam memahami kehendak Tuhan.
b. Kesungguhan  ( diligence ),  merupakan  kerja  keras  dengan  etos  kerja  tinggi  dan senantiasa  waspada  terhadap  hak  miliki  orang  lain  dengan  menghindarkan  diri dari  segala  sesuatu  yang  merugikan  orang  lain.  Mengingat  semakin  besar kesalahan  dilakakukan  terhadap  orang  lain,  maka  pertanggungjawabannya  juga
27 Alamsyah,  “Dinamika  Otoritas  Sunnah  Nabi  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam,” Al ’Adalah XII,  no.  3 (2015, h. 483.
28 Iman  Nurhakim,  “Pertautan  Antara  Reader,  Text,  Dan  Author  Dalam  Memahami  Nash  (STudi Hermeneutika  Khaled  M.  Aboe  El  Fadl Dan  Buku  Speaking  in  God’s  Name:  Islamic  Law,  Authority, and Woman),” Maghza 2, no. 2 (2017), h.12.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
semakin besar disisi Tuhan.
c. Keseluruhan  ( comprehensiveness ),  merupakan  usaha  total  untuk  menyelidiki kehendak Tuhan disertai pertimbangan seluruh nashah yang relevan.
d. Rasional  ( reasonableness ),  yaitu  usaha  menafsirkan  dan  menganalisis  hasil nashsh dengan logis dan dapat diterima oleh akal pikiran sehat.
e. Pengendalian  diri  ( self-restraint ),  yaitu  usaha  melakukan  kontrol  diri  dengan sadar  tanpa  sewenang-wenang  dengan  memperhatikan  aspek  kesesuaian  dalam menafsirkan kehendak Tuhan.

## Fatwa Otoritarian Wanita
Dalam  hal  ini  akan  dibahas  terkait  dengan  fatwa-fatwa  permasalahan perempuan  yaitu  kasus  tentang  bra,  sepatu  bertumit  tinggi,  dan  perjanjian pernikahan.
a. Kasus Bra
Ada  seseorang  yang  menanyakan  kepada  Syekh  ibn  Jibrin  apakah mengenakan  bra  diperbolehkan  menurut  hukum  Islam?  Kemudian  beliau menjawab  dengan  terus  terang  bahwa  beberapa  perempuan  mengenakan  pakaian tambahan  untuk  menciptakan  kesan  bahwa  mereka  masih  muda  atau  perawan (jika  bra  mengangkat  buah  dada)  dan  jika  memang  demikian  motifnya  maka  hal tersebut  dipandang  sebagai  penipuan  yang  dilarang.  Tetapi  jika  perempuan mengenakan  bra  untuk  kesehatan  dan  pengobatan  maka  hal  tersebut diperbolehkan.  Berdasarkan  argumentasi  Ibn  Jirin  tersebut  beliau  mengambil sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi yang berbunyi “siapapun yang berlaku curang  bukanlah  kelompok  kamu”.  Namun  konteks  riwayat  tersebut  tidak berkaitan  dengan  bra.  Akan  tetapi  hadis  tersebut  diriwayatkan  bahwa  Nabi menemukan seorang pedagang yang berlaku curang saat menjajakan dagangannya lalu  Nabi  menyatakan  bahwa  bentuk  pengelabuah  dalam  menjajakan  dagangan dipandang  sebagai  perilaku  yang  tidak  bisa  diterima.  Ibn  Jirin  tidak
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
mengungkapkan  apakah  ia  menggunaan  asumsi  berbasis  nilai  atau  iman  bahwa perempuan mirip dengan barang dagangan.
b. Sepatu Bertumit Tinggi
Dalam  memahami  persoalan  fatwa  tentang  boleh  tidaknya  perempuan mengenakan  sepatu  bertumit  tinggi.  Fatwa  ini  dikeluarkan  oleh  sekelompok  ahli dalam  lembaga  CRLO  dan  Syaikh  ibn  Baz,  Syaikh  ibn  Jibrin,  dan  Syaikh  al- Utsaimin. Mereka  ini  berpendapat  bahwa  sepatu  bertumit  tinggi  tidak diperbolehkan  dalam  Islam.  Adapun  sebab  dari  dilarangnya  hal  tersebut  yakni sepatu  semacam  itu  tidak  menyehatkan  dan  berbahaya  bagi  perempuan  karena bisa menyebabkan seorang perempuan terkilir dan jatuh. Selain itu sepatu itu juga dianggap  menipu  karena  menjadikan  perempuan  terlihat  lebih  tinggi  dan  dapat menimbulkan fitnah, sebab akan  menonjolkan  paha perempuan. Kemudian untuk kesekian  kalinya  metodologi  hukum  atau  bukti  tekstual  yang  digunakan  dalam membuat penetapan tersebut tidak disebutkan. Sehingga memunculkan persoalan tentang kapasitas para wakil khusus yang ada di CRLO tersebut dan memunculkan pertanyaan  apakah  penetapan  hukum  ini  diserahkan  pada  kapasitas  masing- masing  individu  semata  dan  murni  dipandang  sebagai  pendapat  individu  maka fakta nya harus dikemukakan.
c. Perjanjian pernikahan
Pernikahan  yang  perbincangkan  disini  yaitu  terkait  dengan  legalitas pernikahan  misyar  yang  popular  di  Arab  Saudi.  Pada  pernikahan  ini  seorang  laki- laki  menikahi  seorang  perempuan  dengan  niat  akan  menceraikannya  setelah beberapa  lama  namun  tanpa  memberitahuka  niat  nya  itu  kepada  calon  isterinya. Kejadiannya  seperti  ini,  saat  itu  seorang  laki-laki  pergi  belajar  ke  luar  negeri  dan selama  berada  di  luar  negeri  ia  akan  menikahi  seorang  perempuan  dengan  tidak mengungkapkan  niatnya  untuk  menceraikannya  apabila  pendidikannya  telah selesai. CRLO dan Ibn Baz menetapkan bahwa pernikahan tersebut dipandang sah dan  sama  sekali  tidak  mengecam  pihak  laki-laki  atas  perilakunya  yang  curang. CRLO dan Ibn Baz menyatakan dua hal atas terbentuknya hukum ini.
Pertama,  kebanyakan  ahli  hukum  klasik  sepakat  bahwa  bentuk  pernikahan seperti  itu  di  pandang  sah.  Kedua  pernikahan  tersebut  berbeda  dengan  nikah kontrak.  Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  sulit  untuk  mengetahui peran  teks  atau  pengarang  dalam  penetapan  fatwa-fatwa  ini.  Ketika  kita menganalisis  dalam  perspektif  perbandingan  menampilkan  bukti-bukti  yang  ada terkait  dengan  penetapan  fatwa  maka  satu-satunya  yang  terlihat  adalah  suara penafsir yang telah mengontrol proses penetapan  itu.
Dalam  pemilihan  bukti  berkaitan  dengan  peran  seorang  wakil  khusus  CRLO dimana bersikap selektif ketika menggunakan bukti, namun jika tidak  maka dapat dipandang  sebagai  pelanggaran  dalam  bersikap  jujur,  bersungguh-  ungguh  dan menyeluruh dalam menganalisis bukti. Sikap selektif disini yaitu memeriksa bukti- bukti  yang  ada  sehingga  ia  tidak  berusaha  menemukan  perintah  Tuhan  tetapi mencari  dukungan  dari  perintah  Tuhan  maka  itu  dipandang  sebagai  pelanggaran yang nyata terhadap kewajiban untuk bersungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menganalisis bukti.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah

## Muhammad Fahmi Hidayatullah, Firmanda Taufiq
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
Selain  penelusuran  bukti  yang  selektif  juga  perlu  mengemukakan  tentang pengungkapan  yang  bersikap  selektif.  Diasumsikan  bahwa  seorang  wakil  khusus telah  bersungguh-sungguh  serta  menyeluruh  dalam  menganalisis  perintah Tuhannya dilihat dari sejauh mana ia harus  mengungkapkan seluruh pembuktian kepada  wakil  umum?  Jawaban  dari  pertanyaan  ini  bergantung  pada keberwenangan  yang  diklaim  oleh  wakil  khusus.  Kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh  wakil  khusus  yaitu  bersungguh-sungguh,  jujur,  dan  menyeluruh  dalam menganalisis  bukti  dengan  interpretasi  dari  berbagai  komunitas  yang memformulasikan  hukum  Islam  dan  dengan  jujur  menggambarkan  kesimpulan yang dicapai komunitas tersebut.

## Menyeimbangkan Berbagai Kepentingan dan Penggunaan Penalaran
Dalam  analisis  hukum  itu  bertumpu  pada  penalaran  dengan  menarik ketentuan  atau  prinsip  yang  bersifat  umum  dalam  serangkaian  fakta.  Sehingga memunculkan  pertanyaan  dalam  menetapkan  hukum,  apakah  sebuah  situasi faktual  tertentu  diatur  oleh  suatu  ketentuan-ketentuan  atau  metodologi  yang merupakan persoalan dalam pembuatan keputusan, namun juga tetap melibatkan penalaran.  Misalkan,  menetapkan  ketentuan  tentang  kesopanan  dan  menetapkan kententuan  bahwa  situasi  yang  dapat  mendorong  timbulnya  seksual  harus dihindari. Pernyataan ini menimbukan pertanyaan-pertanyaan yakni situasi seperti apa  yang  dapat  dipandang  sebagai  pelanggaran  terhadap  aturan  kesopanan  yang melibatkan  sejumlah  besar  penalaran?  Bagaimana  dan  standar  apa  yang  mereka gunakan  dalam  menentukan  bahwa  suatu  situasi  itu  bertentangan  dengan  aturan kesopanan ?
Berdasarkan  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  tidak  ada  jawaban  yang diberikan  oleh  ahli  hukum.  Sehingga  bisa  simpulkan  bahwa  seorang  hakim memiliki  kewenangan  untuk  membuat  penetapan  hukum  bukan  karena  ia  orang yang  paling  memenuhi  syarat  untuk  memahami  suatu  kenyataan  tetapi  karena posisi kelembagaan mereka, yang membuat mereka dapat memberikan keputusan hukum.  Artinya,  hakim  tersebut  memperoleh kompetensinya  dalam  kelembagaan itu  sejauh  dengan  berbagai  fakta  yang  ada  bukan  karena  ia  mempunyai pemahaman yang lebih dari pada seorang ilmuwan atau pemerhati sosial.
Fatwa persoalan terkait dengan pelarangan perempuan mengemudikan mobil dimana fatwa ini dikeluarkan oleh Ibn Baz dan Ibn Fawzan dan dijadikan sebagai hukum  negara  Arab  Saudi. 29 Dikatakan  bahwa  Tuhan  tidak  melarang  perempuan naik  mobil  tetapi  melarangnya  mengemudikan  mobil.  Larangan  itu  juga  berlaku untuk  perempuan  yang  membawa  suaminya  yang  buta  atau  ayahnya  yang  sudah lanjut usia pergi berkendaraan. Bahkan sekalipun jika seorang perempuan terpaksa mengemudikan  mobil  dengan  kondisi  darurat  Ibn  Fawzan  tetap  melarangnya. Padahal  banyak  perempuan  yang  menunggang  undan  dan  kuda  pada  masa  Nabi dan  setelahnya  namun  fakta  historis  dan  tekstual  tentang  persoalan  ini  tidak dihiraukan.
29 Reza  Bakhtiar  Ramadhan,  “Keputusan  Hukum  Izin  Mengemudi  Bagi  Perempuan  Saudi  Arabia Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid As-Syari ’ Ah,” Islamic World and Politics 3, no. 1 (2019), h. 469.
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah

## Muhammad Fahmi Hidayatullah, Firmanda Taufiq
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
Dalam  pelarangan  ini  Ibn  Baz  berargumen  tentang  bahayanya  perempuan mengemudikan    mobil    yang    akan    memicu ikhtilath (berkumpulnya    laki-laki dan  perempuan  dalam  satu  tempat),    dan  khalwah  (berkumpulnya    laki-laki    dan perempuan  yang  bukan  mahramnya  dalam  satu  tempat)  dengan  argumen  ini.  Ia menyatakan  bahwa  perempuan  lebih  baik  dirumah  saja  dan  tidak  ikut  urusan publik.  Intinya  merunut  Ibn  Baz  bahwa  kemandirian  dan  mobilitas  dalam bekendaraan  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  kehidupan  moral  dan  sosial perempuan.  Kemudian  Ibn  Fawzan  menambahkan  bahwa  mobil  yang dikendarainya  bisa  saja  mengalami  kerusakan  dan  kecelakaan  sehingga mengancam keselamatan perempuan.

## Simpulan
Dalam diskursus teks dan otoritas dalam kajian keislaman, terutama teks-teks Al-Quran  dan  hadis  bagi  Abou  el-Fadl  diperlukan  melakukan  mainstream  otoritas. Rasionalisasinya  adalah  menghindarkan  manusia  beragama  secara  individual, subjektif,  dan  relatif.  Hal  inilah  yang  mengakibatkan  beragama  dalam  sudut pandang  masing-masing  idnividu  dengan  mengabaikan  teks.  Disisi  lain, menyandingkan  otoritas  dengan  penetapan  makna  bukan  berarti  tanpa  masalah. Permasalahan  muncul  jika  terdapat  sikap  sekehendak  hati  dalam  menafsirkan  teks yang  mengakibatkan  munculnya  sikap    otoritarianisme.  Sikap  inilah  secara  tidak langsung  sedang  mengunci  atau  menutup  kehendak  Tuhan  atau  teks  dalam penetapan makna. Sehingga teks yang sejatinya bersifat absolut, pasti dan dipastikan kebenarannya  menjadi  bias.  Abou  El-Fadl  menentang  keras  sikap  otoritarianisme dengan  melakukan  perlawanan  paksa  usaha  menaklukkan  dan  menutu  teks  atau cara  pandang  terhadap  teks  dengan  bebas,  terbuka,  maupun  otonom  dalam memahami kehendak Tuhan. Jika menjadikan teks tetap bebas, terbuka, dan otonom sebagai  kehendak  Tuhan,  Abou  El-Fadl  memberikan  solusi  dengan  memberikan media untuk mengantarkan pada pemahaman kehendak Tuhan yakni hermeneutik. Banyak orang mengenalnya dengan tafsir hermenutik sebagai gagasan Abou El-Fadl walaupun banyak yang mempermasalahkan. Tetapi media ini menjadi solusi  dalam menyelesaikan otoritas dan otoritarianisme terhadap teks.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdad,  M,  Zaidi.  “Ijtihad  Umar  Ibn  Al–Khattàb:  Telaah  Sosio–Historis  Atas  Pemikiran Hukum Islam.” Istinbath, Jurnal Hukum Islam 13, no. 1 (2014): 37–50.
Alamsyah.  “Dinamika  Otoritas  Sunnah  Nabi  Sebagai  Sumber  Hukum  Islam.” Al  ’Adalah XII, no. 3 (2015): 479–92.
Asriaty.  “TEKSTUALISME  PEMIKIRAN  HUKUM  ISLAM  (Sebuah  Kritik).” Mazahib: Jurnal  Pemikiran  Hukum  Islam 11,  no.  1  (2013):  1–13.  https://journal.iain- samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/112.
Azhari, Fathurrahman. “DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM ISLAM.” Al Tahrir 16, no. 1 (2016).
Badi, Ahmad. “Kritik Otoritarianisme Hukum Islam (Kajian Pemikiran Khaled M. Abou Al Fadl.” Tribakti: Jurnal Pemikiran KeIslaman 27, no. 1 (2016): 84–112.
El-Fadl, Khaled Abou. Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif . Jakarta:
https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_
Risalah

## Muhammad Fahmi Hidayatullah, Firmanda Taufiq
Teks dan Diskursus Otoritas Menurut Khaled M. Abou El-Fadl
Serambi Ilmu Semesta, 2004. ———. Speaking In God’s Name Islamic Law, Authority, and Women . Oxford: Oneworld, 2001.
Fadilah,  Iman.  “APLIKASI  HERMENEUTIKA  DALAM  FIQH  PEREMPUAN  (Studi Pemikiran  Khaled  Abou  El  Fadl  Tentang  Fiqh  Perempuan  Dalam  Fatwa  CRLO).” Iqtisad 3, no. 1 (2016): 22–51.
Hakim, Muhammad Lutfi. “Hermeneutik-Negosiasi Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan Analisis  Kritik  Terhadap  Penikiran  Khaled  M.  Aboud  El-Fadl.” Istinbath,  Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 19, no. 1 (2020).
Hanif,  Abdulloh.  “TINJAUAN  DEKONSTRUKTIF  ATAS  KONSEP  OTORITAS KHALED M. ABOU EL FADL.” Refleksi 20, no. 1 (2020): 25–45.
Has, Abd Wafi. “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam.” Episteme2 8, no. 1 (2013).
Islam, Ahmad Fakhruddin Fajrul. “Konsep Otoritas Dan Otoritarianisme Penafsiran Khaled M. Abou El Fadl.” Tafaqquh 4, no. 1 (2016).
Mahsun.  “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern.” Al AHkam 25, no. 1 (2015): 1–18.
Mohtador,  Moh.  “Pergulatan  Otoritas  Dan  Otoritarianisme  Dalam  Penafsiran  (Pembacaan Hermenuetis Khaled Abou El Fadl).” Qof: Jurnal Studi Al Qur’an Dan Tafsir 2, no. 1 (2018): 65–75.
Nasrullah. “HERMENEUTIKA OTORITATIF KHALED M. ABOU EL FADL: METODE KRITIK  ATAS  PENAFSIRAN  OTORITARIANISME  DALAM  PEMIKIRAN ISLAM.” Hunafa 5, no. 2 (2008).
Nurhakim,  Iman.  “Pertautan  Antara  Reader,  Text,  Dan  Author  Dalam  Memahami  Nash (STudi Hermeneutika  Khaled M.  Aboe El  Fadl Dan  Buku Speaking  in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Woman).” Maghza 2, no. 2 (2017).
Raisul.  “Pemikiran  Hukum  Islam  Khaled  Abou  El  Fadl.” Mazahib:  Jurnal  Pemikiran Hukum Islam XIV, no. 2 (2015). https://journal.iain-
samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/343/291.
Ramadhan,  Reza  Bakhtiar.  “Keputusan  Hukum  Izin  Mengemudi  Bagi  Perempuan  Saudi Arabia  Ditinjau  Dalam  Perspektif  Maqashid  As-Syari  ’  Ah.” Islamic  World  and Politics 3, no. 1 (2019).
Ridwan,  Mohammad.  “KONSTRUKSI  OTORITARIANISME  HUKUM  ISLAM MENURUT  KHALED  M.  ABOU  EL-FADL.” Fenomena 9,  no.  1  (2017):  187–96. https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/view/1296/695.
Sanaky,  Hujair.  “Gagasan  Khaled  Abou  El  Fadl  Tentang  Problem  Otoritarianisme  Tafsir Agama Pendekatan Hermenutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan.” Al Mawarid XIV, no. 1 (2005).
Shufiyah,  Fauziatu.  “Pernikahan  Dini  Menurut  Hadis  Dan  Dampaknya.” Living  Hadis 3, no. 1 (2018).
Sofyan, Muhammad. “KONSEP HERMENEUTIKA OTORITATIF KHALED ABOU EL- FADL.” Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam 9, no. 2 (2015): 373–92. Ulya. “Studi Kritis Terhadap Ide Khaled Abou Al- Fadl Dalam Speaking In God ’ s Name.” Hermeneutik2 9, no. 1 (2015): 139–60. file:///C:/Users/FAHMI/Downloads/887-3214- 1-PB.pdf.