Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## DISPARITAS HAK-HAK PROFESI SECURITY YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Sudibyo Aji Narendra Buwana 1 , Dahri Haji Dahlan 2 , Hardi Fardiansyah 3 , Nanda Dwi Rizkia 4
1,2,3,4 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor, Indonesia, snarendrabuwana@gmail.com 1 , dahri.dahlan76@gmail.com 2 , nandadwirizkia.law@gmail.com 3 , hardifardiansyah.law@gmail.com 4
Naskah diterima: 27 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 22 Desember 2023

## Abstract
Workers' rights are one of the human rights. The type of research used by researchers in this study  is  empirical-juridical.  The  research  approach  used  is  empirical.  Data  collection techniques using in-depth interviews and observation All primary and secondary data in this study were collected and analyzed qualitatively. The results of his research show that there is a disparity in the rights of women workers. The conclusion is that the disparity in the rights of the security profession that is bound by fixed time work agreement that has been fulfilled at PT Jaguar Inti Perkasa is the provision of wages based on the city minimum wage, the provision of  Holy  Day  Allowance  rights,  menstrual/menstrual  leave  rights,  maternity  leave  rights, miscarriage leave rights, annual leave rights, permission to leave work with get wages, the right  to  occupational  safety  and  health,  the  right  to  get  the  benefits  of  Institution  of  Social Security employment, the right to guarantee health care; While the disparity in the rights of workers bound by fixed time work agreements that have not been fulfilled is that they have not been given fixed time work agreement compensation money, there are no private regulations contained in company regulations governing the right to special facilities at certain hours for women workers, there are no provisions governing shift work hours for women workers, and there  is  no  specific  provision  that  regulates  that  women  workers  whose  children  are  still breastfeeding must be given proper opportunities to breastfeed their children.
Keywords: Disparity of Workers' Rights, Security Profession, Fixed Time Work Agreement
* Alamat korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha E-mail: snarendrabuwana@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senatiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat  yang  penekanan  konsepnya  bertumpu  pada  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia.  Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai pekerja.
Gambaran tentang ketenagakerjaan di Indonesia berlanjut ketika Undang-undang Dasar NKRI 1945 dalam Pasal 27 ayat (2), menegaskan bahwa pekerjaan dan kehidupan yang layak merupakan hak konstitusional bagi segenap rakyat Indonesia. Konsekuensi logis dari penegasan ini adalah, lahirnya kewajiban Negara untuk menyediakan fasilitas dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada segenap rakyat  untuk  dapat  memperoleh  pekerjaan  sekaligus  menjadikan  pekerjaan  tersebut  sebagai  sesuatu yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Dengan  demikian  pelanggaran  terhadap  hak  dasar  yang  dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Perlindungan  hukum  pekerja  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia,  karena  kerja  berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Undang-undang  Cipta  Kerja  memberikan  dampak  negatif  terhadap  tenaga  kerja.  Pemerintah mempersiapkan  Undang-undang  Cipta  Kerja  dengan  menggunakan  konsep omnibus  law ,  untuk dijadikan  sebuah  skema  membangun  perekonomian  agar  mampu  menarik  investor  menanamkan modalnya  di  Indonesia.  Undang-undang  Cipta  Kerja  memiliki  beberapa  klaster  yang  salah  satu diantaranya  adalah  mengatur  tentang  ketenagakerjaan.  Pada  klaster  ketenagakerjaan  pemerintah berupaya  mengharmonisasikan  beberapa  undang-undang  yang  tumpang  tindih  dan  mengakibatkan kerugian khususnya pada tenaga kerja. Pemerintah berupaya menerapkan cipta kerja. Undang-undang Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan, masalah ini ada pada perubahan cuti, pemberian pesangon  dan  lain-lain.  Perubahan  tersebut  semakin  mempersempit  ruang  gerak  para  buruh  untuk memperjuangkan hak-haknya.
Hasil  penelitian  Asuan  (2019)  menyebutkan  bahwa  hambatan-hambatan  dalam  perlindungan hukum  terhadap  pekerja  dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  yaitu  berkaitan  dengan peraturan,  berkaitan  dengan  perjanjian  kerja  dan  berkaitan  dengan  pengawasan.  Hasil  penelitian Purnama  (2021)  menyatakan  bahwa  pada  peraturan  ketenagakerjaan  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang 13 Tahun 2003 mensyaratkan ketentuan perpanjangan hanya boleh dilakukan maksimal 3 kali dengan kontrak pertama maksimal 2 tahun, kontrak kedua maksimal 1 tahun, dan kontrak terakhir 1 tahun dengan jeda 1 bulan sebelum melakukan perpanjangan kontrak. Namun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan Hubungan Kerja sudah menghapus ketentuan tersebut dengan mengatur maksimal masa kontrak hanya 5 tahun dan perpanjangan maksimal hanya 5 Tahun sejak mulai pertama bekerja.
Hasil penelitian Afriyanti & Wijayanti (2021) menyatakan bahwa pengaturan batas waktu masa kerja PKWT setelah adanya UU No 11 Tahun 2020 dapat dilakukan sampai lebih dari 5 (lima) tahun. Apabila  pekerjaan  yang  dilakukan  belum  selesai  dapat  dilakukan  Perjanjian  Kerja  Harian  hingga selesainya suatu pekerjaan tersebut. Perjanjian Kerja Harian dapat dilakukan tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan atau tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan sesuai Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU No 13 Tahun 2003.
Hasil penelitian Febriana (2021) menyatakan bahwa:
a. Pasal 77 ayat (2) yaitu 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
b. Pasal 79 ayat (2) yang meliputi waktu istirahat untuk:
1) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2) Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
Hasil  penelitian  Santosa  (2021)  menyatakan  bahwa  pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja diundangkan masih terdapat beberapa permasalahan yang patut untuk menjadi perhatian, diantaranya: tidak  terdapat  batasan  mengenai  jangka  waktu  maksimal  untuk  jenis  perjanjian  kerja  waktu  tertentu yang berdasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu, tidak ada akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis, dan tidak adanya pengaturan tentang pemberitahuan dari pengusaha terkait perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu.
Hasil  penelitian  Agus  (2021)  menyebutkan  bahwa  perubahan  jangka  waktu  PKWT,  semula  2 tahun dan perpanjangan 1 tahun, menjadi paling lama 5 tahun; (iii) Kompensasi bagi pekerja PKWT, menurut UUCK, uang kompensasi dengan masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus, dan tidak berlaku bagi TKA PKWT; (iv) Pembayaran ganti rugi PHK PKWT, menurut UUCK pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung sesuai masa kerja yang telah dijalani.
Hasil  penelitian  Darmawan  &  Tobing  (2022)  menyebutkan  bahwa  Pekerja  kontrak  dapat melakukan upaya hukum akibat pemutusan hubungan kerja oleh Perusahaan pada saat masa kontrak masih berlangsung. Apabila Perusahaan tidak memberikan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja yang dialami pekerja kontrak pada saat  masa  kontrak  masih  berlangsung  oleh  Perusahaan  secara  sepihak  tanpa  alasan  yang  jelas. Berdasarkan  kasus  Putusan  Pengadilan  Nomor  24/PDT.SUS  PHI/2019/PN-DPS,  pekerja  wajib memperoleh perlindungan hukum dan juga perusahaan wajib membayarkan hak-hak pekerja kontrak tersebut selama masa kontrak masih berlangsung sampai masa kontrak berakhir. Pemerintah diharapkan serius dalam mengawasi dan melindungi pekerja kontrak yang di PHK, sekalipun pekerja kontrak tidak dapat  memperoleh  pekerjaannya  kembali.  Akan  tetapi  yang  sangat  utama  hak-hak  pekerja  kontrak tersebut  dapat  diberikan  selama  masa  kontrak  sampai  dengan  berakhirnya  kontrak  sesuai  dengan perjanjian kerja. Sebaiknya dalam penanganan perselisihan hubungan industrial benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku dan perusahaan melaksanakan putusan pengadilan bukan hanya tertulis dikertas melainkan dilaksanakan dengan bukti/tindakan.
Hasil  penelitian  Listiyani,  Nopliardy,  Justiceka  (2022)  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja, terdapat beberapa perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Perubahan-perubahan  tersebut  mencakup diantaranya:  perubahan  batasan  jangka  waktu  perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  ditiadakannya  akibat hukum perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tidak tertulis, penambahan ketentuan bahwa masa kerja tetap dihitung sejak dimulainya percobaan apabila dalam pekerjaan yang dapat diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu berupa pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, ditiadakannya ketentuan mengenai perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu, serta penambahan ketentuan bahwa pengusaha berkewajiban untuk memberikan uang kompensasi untuk perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  telah  berakhir.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  memberikan jawaban  atas  permasalahan  mengenai  kompensasi  saat  berakhirnya  hubungan  kerja  dengan ditambahkannya Pasal 61A. Dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa ketika perjanjian kerja waktu tertentu  berakhir,  maka  pengusaha  wajib  memberikan  uang  kompensasi  kepada  pekerja  yang besarannya  disesuaikan  dengan  masa  kerja  pekerja  yang  bersangkutan.  Akan  tetapi,  pasca  Undang- Undang  Cipta  Kerja  diundangkan  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  patut  untuk  menjadi perhatian, diantaranya: tidak terdapat batasan mengenai jangka waktu maksimal untuk jenis perjanjian kerja waktu tertentu yang berdasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu, tidak ada akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis, dan tidak adanya pengaturan tentang pemberitahuan dari pengusaha terkait perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu.
Hasil penelitian Achmad, Marten, & Chandra (2022) menyebutkan bahwa perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pekerja adalah tugas bagi pemerintah. Salah satu bentuk kesejahteraan adalah dengan  membuat  kebijakan  berupa  merevisi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan ini mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan uang kompensasi kepada pekerja kontrak dengan PKWT. Uang kompensasi ini berupa upah, dengan komponen gaji pokok atau diakumulasi dengan tunjangan tetap, tergantung dengan acuan upah pada pemberi kerja. Uang kompensasi ini nantinya harus diberikan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
di akhir PKWT pekerja atau dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu PKWT yang telah dijalankan jika PKWT berakhir sebelum waktunya.
Hasil  penelitian  Suprajogi  &  Wilugeng  (2022)  menyatakan  bahwa  ketentuan  umum  PKWT berubah sebagai akibat dari terbitnya Undang-undang Cipta Kerja No. 11/ 2020. Ada 5 ketentuan dari 6 ketentuan umum mengalami perubahan dan hanya 1 yang tidak berubah yaitu tentang aturan Ganti Rugi sebagaimana diatur oleh Pasal 62 UU Ketenagakerjaan. Undang-undang ketenagakerjaan yang ada banyak  membatasi  pengaturan  PKWT,  termasuk  membatasi  masa  kontrak  menjadi  total  tiga  tahun. Batasan ini kini telah dicabut oleh UU Cipta Kerja. Namun, Omnibus Law mempertahankan batasan bahwa  pengaturan  kerja  sementara  hanya  dapat  diterapkan  pada  pekerjaan  yang  bersifat  sementara. Konsekuensi potensial dari pengaturan kerja sementara yang dianggap sebagai pekerjaan tetap karena tidak memenuhi persyaratan ini juga tetap dipertahankan.
Hasil  penelitian  Yulianto  (2022)  menyatakan  bahwa  Sebelum  diundangkan  UU  No.  11  tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pekerja / buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu  apabila  jangka  waktu  PKWT  telah  berakhir  atau  selesai  maka  pekerja  /  buruh  tidak  berhak mendapatkan  kompensasi.  Namun  sejak  diterbitkannya  UU  Cipta  Kerja  tersebut  yang  kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maka pekerja / buruh berhak  mendapatkan  uang  kompensasi.  Apabila  pengusaha  melanggar  ketentuan  pemberian  uang kompensasi  terhadap  pekerja  /  buruh  tersebut  yang  hubungan  kerjanya  berdasarkan  PKWT  maka pengusaha akan mendapatkan sanksi administratif berupa: a. Teguran tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan d. Pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan  sanksi  administratif  tersebut  dilakukan  secara  bertahap.  Teguran  tertulis  merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha. Sedangkan pembatasan kegiatan usaha meliputi: a. Pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau b. Penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi Perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi. Selain itu sanksi admistratif lain yaitu penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau  jasa  dalam  waktu  tertentu.  Dan  pembekuan  kegiatan  usaha  berupa  tindakan  menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.
Hasil penelitian Agustianto (2022) menyatakan bahwa berlakunya UU Cipta Kerja dan terbitnya PP No.35/2021 mengubah ketentuan mengenai perpanjangan PKWT, jika sebelumnya PKWT hanya dapat diadakan untuk waktu 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu  paling  lama  1  (satu)  tahun,  maka  dengan  peraturan  terbaru  PKWT  bersarta  perpanjangannya dapat diadakan untuk selama 5 (lima) tahun dan tidak ada batasan berapakali PKWT dapat diperpanjang. Selanjutnya,  redaksi  Pasal  8  PP  No.35/2021  berpotensi  menimbulkan  multitafsir  dikarenakan penyusunannya yang tidak sebaik Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja. Pengaturan ini sendiri banyak menimbulkan kontra dari pihak pekerja yang tentu saja semakin sulit untuk menjadi pekerja tetap atau pekerja PKWTT dalam suatu perusahaan. Namun pengaturan jangka waktu PKWT dan perpanjangannya dalam suatu peraturan pemerintah memang membuka ruang agar pemerintah leluasa menetapkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan khsusnya terkait PKWT agar dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada.
Hasil penelitian Priyanto (2023) menyatakan bahwa peraturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu  (PKWT)  mengalami  perubahan,  penghapusan  dan  penambahan  beberapa  pasal  yang  diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 yang mana telah dicabut dang diganti dengan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang  Cipta  Kerja  dan  dijabarkan  dalam  PP  No.  35  tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan  Waktu  istirahat  dan  PHK.  Perubahan  yang  dibahas  dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Masa kerja berubah menjadi maksimal 5 tahun 2. Pemberian uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang memiliki masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus . Pada point 2 sesuai dengan pasal 47 perpu No.2 tahun 2022 pemberian uang kompensasi ini yang awalnya dikecualikan untuk TKA namun sekarang pemberi kerja wajib membayarnya dan untuk perhitungan jumlah dan besaran dana kompensasi yang dapat diberikan telah diatur dalam Pasal 16 PP No. 35 Tahun 2021. Dikarenakan masih banyak pengusaha yang tidak melaksanakan undang-undang tersebut,  maka  terdapat  sanksi  yang  diberikan  yaitu  sanksi  administratif  seperti  teguran  tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Melihat kondisi perekonomian pada 2 tahun terakhir ini banyak sekali perusahaan tutup
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dikarenakan pandemic covid dengan diberlakukannya pemberian uang kompensasi bagi pekerja PKWT semakin memberatkan bagi pengusaha, maka langkah atau solusi dari banyak perusahaan diberlakukan win  –  win  solusi  (Kumparan,  2022)  dimana  pengusaha  selaku  pemberi  kerja  memberikan  lapangan pekerjaan  dengan  syarat  tanpa  pemberian  uang  kompensasi  dan  para  pencari  kerja  membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan yang layak serta agar mengurangi angka penganguran, sehingga disini  berlaku  asas Pacta  Sunt  Servanda bagi  para  pihak  yang  mana  diatur  dalam  pasal  1338  KUH Perdata dimana perjanjian yang telah dibuat mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Para anggota security pada PT Jaguar Inti Perkasa yang terikat Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)  berjumlah  200  anggota.  Dalam  mencapai  suatu  target  tertentu,  perusahaan  sangat membutuhkan tenaga  kerja,  yang  dalam hal ini pekerja/buruh, dengan ikatan kerja dalam perjanjian kerja  waktu  tertentu    (selanjutnya  disebut  PKWT).  Selama  ini  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja (kontrak kerja) antara pekerja dan pemberi kerja, ada bermacam-macam penyimpangan yang merugikan pekerja/buruh.  Penyimpangan  dalam  pembuatan  perjanjian  kerja  terjadi  sebagai  akibat  kurangnya kesadaran  hukum  dari  pengusaha  dalam  menyusun  perjanjian  kontrak  kerja,  pengusaha  mempunyai pengetahuan  yang  terbatas  atau  tidak  tidak  memahami  isi  peraturan  perundang-undangan  tentang pemberian pekerjaan kontrak bagi calon karyawan, ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan calon karyawan para karyawan. Hal ini mengakibatkan calon pekerja tidak mengetahui dampak apa yang akan mereka rasakan jika mereka menandatangani perjanjian itu. Akibatnya, berbagai kejanggalan terjadi, seperti di penerapan perjanjian kerja waktu tertentu  di dunia kerja karena kesalahan dalam menafsirkan isi ketentuan hukum.
Berdasarkan pemaparan deskripsi tersebut diatas, rumusan masalahnya adalah disparitas hak-hak profesi security yang sudah dipenuhi dan belum dipenuhi pada PT Jaguar Inti Perkasa di Kota Medan. Sedangkan  tujuan  penelitiannya  adalah  untuk  menganalisis  disparitas  hak-hak  profesi  security  yang sudah dipenuhi dan belum dipenuhi pada PT Jaguar Inti Perkasa di Kota Medan.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  dilakukan  dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan  atau  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum.  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris  adalah  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan fungsional  dalam  sistem  kehidupan  nyata.  Data  Primer  adalah  Penelitian  yang  mengkaji  dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan  mendatangi  langsung  tempat  penelitian  tersebut  agar  menggambarkan  dengan  mudah  dan mendapat data yang valid. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara kepada para informan, yaitu 7 Security yang terikat PKWT di PT Jaguar Inti Perkasa di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Pengumpulan data sekunder yang didapatkan peneliti dengan mempelajari, memeriksa, membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), UU No. 6 th. 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 13 Tahun  2003  Ketenagakerjaan,  Peraturan  Pemerintah  No.  35  th.  2021  tentang  PKWT,  Perjanjian- perjanjian  para  pihak,  Peraturan-peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian,  Buku-buku yang  berkaitan  dan  yang  dibutuhkan  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  diteliti  dalam  penelitian skripsi ini, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, website, kamus  besar  bahasa  indonesia.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam  dan observasi. Seluruh data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian & Alat Ukur Disparitas Perlindungan Hukum
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti disparitas adalah perbedaan atau kebalikan dari asas  adanya  persamaan  dimuka  hukum.  Disparitas  perlindungan  hukum  pekerja  dipahami  sebagai perbedaan  yang  terdapat  pada  perlindungan  hukum  antara  peraturan  perundang-undangan  dengan praktik  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Alat  ukur  disparitas  perlindungan  hukum  pekerja  dapat menggunakan kesesuaian peraturan perusahaan dengan undang-undang yang berlaku dan ketersediaan fasilitas guna perlindungan hukum bagi pekerja.
Hak  profesi  security  yang  sudah  dipenuhi  berdasarkan  peraturan  perundangan  dibidang ketenagakerjaan

## 1) Hak Cuti Menstruasi
Pasal  81  ayat  1  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa pekerja/buruh  perempuan  yang  dalam  masa  haid  merasakan  sakit  dan  memberitahukan  kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Di hari pertama masa menstruasi biasanya perempuan mengalami nyeri pada perut bagian bawah, hal ini lumrah mengingat proses luruhnya dinding rahim yang dialami perempuan rutin setiap bulan. Intensitas nyeri yang dialami tentu  berbeda-beda,  beberapa  perempuan  masih  bisa  mengatasinya  dan  beraktivitas  seperti  biasa. Namun beberapa lainnya merasakan nyeri yang lebih parah sampai harus meringkuk seharian bahkan sampai 2-3 hari.
2) Hak Cuti Gugur Kandungan
PT  Jaguar  Inti  Perkasa  memberikan  cuti  gugur  kandungan  1,5  (satu  setengah)  bulan  sesudah gugur kandungan atau menurut perhitungan dokter kandungan.
3) Hak Cuti Melahirkan
Pasal  82  (1)  UU  No.  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”.
4) Hak Cuti Tahunan
PT Jaguar Inti Perkasa sudah melindungi anggota security untuk mengambil cuti tahunan sesuai peraturan  perundang-undangan  dibidang  ketenagakerjaan  yang  berlaku.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya aturan mengenai pengambilan cuti tahunan pada pasal 10 Peraturan Perusahaan PT Jaguar Inti Perkasa.
5) Hak Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapat Upah
PT Jaguar Inti Perkasa mematuhi ketentuan Pasal 93 UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa  upah  yang  dibayarkan  kepada  pekerja/buruh  yang  tidak  masuk  bekerja  adalah sebagai berikut:
a) pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari
b) menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
c) mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
d) membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
e) isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
f) suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
g) anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari.
6) Hak Keselamatan & Kesehatan Kerja
Berdasarkan  ketentuan  pasal  86  UU  No.  13  th.  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan sebagai berikut:
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a) keselamatan dan kesehatan kerja
b) moral dan kesusilaan
c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
Disamping itu, anggota security pada PT Jaguar Inti Perkasa  juga sudah diperhatikan mengenai disediakan perlengkapan alat pelindung diri (APD).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
7) Hak Fasilitas Khusus Pada Jam Tertentu
PT  Jaguar  Inti  Perkasa  mematuhi  ketentuan  Pasal  76  UU  No.  13  th.  2003  tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:
a) Pekerja/buruh  perempuan  yang  berumur  kurang  dari  18  (delapan  belas)  tahun  dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
b) Pengusaha  dilarang  mempekerjakan  pekerja/buruh  perempuan  hamil  yang  menurut  keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
8) Hak Mendapatkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan JHT, JKK, JK
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 84 th. 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 14 th. 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan bahwa:
a) Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah sebagai berikut:
(1) Jaminan  Kecelakaan  kerja  (JKK)  yang  perincian  besarnya  iuran  berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, sebagai berikut: Kelompok I: 0,24% dari upah sebulan; Kelompok II: 0,54°% dari upah sebulan; Kelompok III: 0,89% dari upah sebulan; Kelompok IV: 1,27% dari upah sebulan;
Kelompok V: 1,74% dari upah sebulan;
(2) Jaminan Hari Tua (JHT), sebesar 5,70% dari upah sebulan;
(3) Jaminan Kematian (JK), sebesar 0,30% dari upah sebulan;
b) Iuran  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  ditanggung  sepenuhnya  oleh pengusaha.
c) Iuran  jaminan  Hari  Tua  (JHT)  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b,  sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
9) Hak Jaminan Pemelihara Kesehatan
Disamping mendapatkan benefit/manfaat dari pembayaran iuran BPJS Kesehatan maka para pekerja  perempuan  pada  PT  Jaguar  Inti  Perkasa  juga  sudah  diperhatikan  terkait  aspek  jaminan pemelihara kesehatan.

## Hak  profesi  security  yang  belum  dipenuhi  berdasarkan  peraturan  perundangan  dibidang ketenagakerjaan
1) Belum diberikan uang kompensasi PKWT
Berdasarkan pasal 15 ayat 1,2,3,4 PP No. 35 th. 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja
& Istirahat dan PHK menyebutkan bahwa:
a) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
b) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
c) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
d) Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum  perpanjangan  dan  terhadap  jangka  waktu  perpanjangan  PKWT,  uang  kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
2) Belum ada peraturan privat yang mengatur hak fasilitas khusus pada jam tertentu bagi anggota security perempuan
Perusahaan  belum  memasukkan  aturan-aturan  dalam  peraturan  perusahaan  yang  terkait  hak fasilitas khusus pada jam tertentu bagi anggota security perempuan dikarenakan di area kerja PT Jaguar Inti Perkasa tidak mempekerjakan anggota security perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
3) Belum ada peraturan privat yang mengatur shift khusus bagi anggota security perempuan Perusahaan  belum  memasukkan  aturan-aturan  dalam  peraturan  perusahaan  yang  terkait  shift khusus  bagi  anggota  security  perempuan dikarenakan  di  area  kerja  PT  Jaguar  Inti  Perkasa  tidak mempekerjakan anggota security perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4) Belum ada ketentuan khusus yang mengatur pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja
Perusahaan  belum  memasukkan  ketentuan  dalam  peraturan  perusahaan  yang  terkait anggota security perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya  jika  hal  itu  harus  dilakukan  selama  waktu  kerja  Hal  ini  diperlukan  untuk  memenuhi  hak anggota security perempuan yang masih menyusui anaknya.

## Hak  profesi  security  yang  sudah  dipenuhi  berdasarkan  peraturan  perundangan  dibidang ketenagakerjaan
1) Hak mendapatkan upah berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK)
PT Jaguar Inti Perkasa memberikan upah berdasarkan UMP. Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa “Setiap  pekerja/buruh  berhak memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”. Upah  ialah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan” . .
Menurut  peneliti  bahwa  upah  bagi  pekerja  perempuan  yang  tercantum  dalam  perjanjian  kerja waktu  tertentu  pada  PT  Jaguar  Inti  Perkasa  setelah  dianalisis  diketahui  bahwa  besaran  nominalnya diatas  Upah  Minimum  Kota.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  hak  normatif  untuk  mendapatkan  upah berdasarkan  UMK  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dibidang  ketenagakerjaan. Anggota Security yang terikat PKWT mendapatkan upah berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) dan disesuaikan dengan level atau golongannya masing-masing. Upah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan hidup layak para anggota security.
2) Hak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)
PT Jaguar Inti Perkasa memberikan hak THR kepada para anggota security. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  6  th.  2016  tentang  THR  Keagamaan  bagi  Pekerja/Buruh  di Perusahaan yang menyebutkan bahwa:
a) Pengusaha  wajib  memberikan  THR  Keagamaan  kepada  pekerja/buruh  yang  telah  mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau lebih.
b) THR  Keagamaan  sebagaimana  dimaksud  pad  a  ayat  (1)  diberikan  kepada  Pekerja/Buruh  yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu.
Menurut  peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT Jaguar Inti Perkasa, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 th. 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
3) Cuti Menstruasi
Pasal  81  ayat  1  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa pekerja/buruh  perempuan  yang  dalam  masa  haid  merasakan  sakit  dan  memberitahukan  kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Di hari pertama masa menstruasi biasanya perempuan mengalami nyeri pada perut bagian bawah, hal ini lumrah mengingat proses luruhnya dinding rahim yang dialami perempuan rutin setiap bulan. Intensitas nyeri yang dialami tentu  berbeda-beda,  beberapa  perempuan  masih  bisa  mengatasinya  dan  beraktivitas  seperti  biasa. Namun beberapa lainnya merasakan nyeri yang lebih parah sampai harus meringkuk seharian bahkan sampai 2-3 hari.
Menurut  peneliti  bahwa  PT  Jaguar  Inti  Perkasa  sudah  melindungi anggota  security  agar  bisa beristirahat  dan  kembali  bekerja  secara  maksimal.  Anggota  security  dapat  mengambil  izin  untuk istirahat sekira 1-2 hari. Bilamana nyeri menstruasi tidak mengganggu, anggota security tetap bekerja seperti biasanya. Dalam hal ini, izin tidak masuk kerja ketika sakit akibat haid/menstruasi tidak akan mengurangi cuti tahunan.
Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan mengenai cuti haid pada pasal 10 Peraturan Perusahaan PT Jaguar Inti Perkasa   yang menyatakan bahwa:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a) Bagi pekerja wanita yang mengalami haid (merasa sakit) tidak diwajibkan bekerja pada hari- hari pertama dan kedua menstruasinya asalkan diberitahukan kepada pimpinan perusahaan.
4) Cuti Melahirkan
Pasal  82  (1)  UU  No.  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.”
Menurut peneliti bahwa PT Jaguar Inti Perkasa sudah melindungi anggota security yang hamil dan akan melahirkan untuk mengambil cuti melahirkan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan  yang  berlaku.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  aturan  mengenai  istirahat melahirkan/gugur kandungan pada pasal 10 Peraturan Perusahaan PT Jaguar Inti Perkasa.
5) Cuti Tahunan
Berdasarkan pasal 79 ayat 2.c UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Demikian juga menurut BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 25 ayat 3 UU No. 6 th. 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
Menurut  peneliti  bahwa  PT  Jaguar  Inti  Perkasa  sudah  melindungi  anggota  security  untuk mengambil cuti tahunan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan mengenai pengambilan cuti tahunan pada pasal 9 Peraturan Perusahaan PT Jaguar Inti Perkasa.
6) Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapat Upah
Berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja adalah sebagai berikut:
a) pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari
b) menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
c) mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
d) membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
e) isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
f) suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
g) anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) hari. Menurut  peneliti  bahwa  PT  Jaguar  Inti  Perkasa  sudah  melindungi  anggota  security  untuk mengambil hak izin meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah sesuai peraturan perusahaan. Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  aturan  mengenai  hak  izin  meninggalkan  pekerjaan  dengan mendapatkan upah pada pasal 13 Peraturan Perusahaan PT Jaguar Inti Perkasa.
7) Keselamatan & Kesehatan Kerja
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  86  UU  No.  13  th.  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan sebagai berikut:
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a) keselamatan dan kesehatan kerja
b) moral dan kesusilaan
c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
Menurut peneliti bahwa PT Jaguar Inti Perkasa sudah melindungi anggota security terkait aspek keselamatan & kesehatan kerja sesuai peraturan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan mengenai keselamatan & kesehatan kerja pada pasal 20 Peraturan Perusahaan PT Jaguar Inti Perkasa. Disamping  itu,  anggota  security  pada  PT  Jaguar  Inti  Perkasa  juga  sudah  diperhatikan  mengenai disediakan perlengkapan alat pelindung diri (APD) terkait aspek keselamatan & kesehatan kerja antara lain sebagai berikut:
a) Sepatu pengaman jika diperlukan
b) Sarung tangan, sesuai dengan jenis pekerjaannya
c) Penutup Hidung/Mulut, bila diperlukan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
d) Pakaian kerja, jika diperlukan dalam pekerjaan-pekerjaan khusus
e) Penerangan yang cukup ditempat kerja
f) Kacamata hitam/masker bila diperlukan
g) Topi pengaman jika diperlukan
h) Ventilasi yang sempurna
8) Hak Fasilitas Khusus Pada Jam Tertentu Berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:
a) Pekerja/buruh  perempuan  yang  berumur  kurang  dari  18  (delapan  belas)  tahun  dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA.
b) Pengusaha  dilarang  mempekerjakan  pekerja/buruh  perempuan  hamil  yang  menurut keterangan  dokter  berbahaya  bagi  kesehatan  dan  keselamatan  kandungannya  maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA.
c) Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  perempuan  antara  pukul  23.00  WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA wajib:
(1) memberikan makanan dan minuman bergizi
(2) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
d) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA. Adapun penerapan hak fasilitas khusus pada jam tertentu bagi anggota security di PT Jaguar Inti  Perkasa  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dibidang  ketenagakerjaan  dengan dibuktikan implementasi sebagai berikut:
a) PT  Jaguar  Inti  Perkasa  tidak  mempekerjakan  anggota  security  perempuan  dibawah  18  tahun. Semua anggota security berusia diatas 18 tahun.
b) Perusahaan  tidak  pernah  mempekerjakan  anggota  security  perempuan  hamil  bekerja  dimalam hari antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
c) Perusahaan tidak mempunyai jadwal shift kerja yang dimulai pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 sehingga tidak ada anggota security perempuan yang pulang pada pukul tersebut namun perusahaan tetap menyediakan sarana transportasi angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
9) Hak Mendapatkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan JHT
PT Jaguar Inti Perkasa membayarkan iuran jaminan Hari Tua (JHT), sebesar 3,7% ditanggung oleh perusahaan dan sebesar 2% ditanggung oleh anggota security. Setelah tidak bekerja diperusahaan, anggota security mendapatkan manfaat pengembangan dari dana JHT.
Berdasarkan  Pasal  16  PP  Nomor  46  Tahun  2015  tentang  penyelenggaraan  program  JHT menyebutkan bahwa iuran JHT bagi Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan:
a) 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja
b) 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja
Menurut  peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dibidang ketenagakerjaan  bahwa  implementasi  pemberian  manfaat  BPJS  Ketenagakerjaan  Jaminan  Hari  Tua (JHT) di PT Jaguar Inti Perkasa, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 16 PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JHT.
10) Hak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK)
a) PT  Jaguar  Inti  Perkasa  membayarkan  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  perusahaan membayarkan dengan iuran sebesar 1,74% dari upah setiap bulannya.
b) PT Jaguar Inti Perkasa membayarkan Jaminan Kematian (JK), perusahaan membayarkan dengan iuran sebesar 0,30 % dari upah setiap bulannya.
Berdasarkan  Pasal  16  ayat  1  PP  Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian menyebutkan bahwa iuran JKK bagi peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
a) Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan
b) Tingkat risiko rendah: 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan
c) Tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan
d) Tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
e) Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
Sedangkan Pasal 18 ayat 1 PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian menyebutkan bahwa iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
Menurut  peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  bahwa implementasi pemberian hak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) di PT Jaguar Inti Perkasa, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 Pasal dan 18 ayat 1 PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian.

## 11) Hak Jaminan Pemelihara Kesehatan
Disamping  mendapatkan  benefit/manfaat  dari  pembayaran  iuran  BPJS  Kesehatan  maka  para anggota security pada PT Jaguar Inti Perkasa juga sudah diperhatikan terkait aspek jaminan pemelihara kesehatan yang diatur dalam Pasal 16 - 17 Peraturan Perusahaan. Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi pemberian hak jaminan pemelihara kesehatan di PT Jaguar Inti Perkasa, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
Hak  profesi  security  yang  belum  dipenuhi  berdasarkan  peraturan  perundangan  dibidang ketenagakerjaan

## 1) Belum diberikan uang kompensasi PKWT
Berdasarkan pasal 15 ayat 1,2,3,4 PP No. 35 th. 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Istirahat dan PHK menyebutkan bahwa:
a) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
b) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
c) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
d) Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum  perpanjangan  dan  terhadap  jangka  waktu  perpanjangan  PKWT,  uang  kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
Menurut  peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi pemberian uang kompensasi di PT Jaguar Inti Perkasa belum diberikan kepada anggota security yang PKWT nya sudah berakhir dan akan diperpanjang. Hal ini tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1,2,3,4 PP No. 35 th. 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Istirahat dan PHK.
2) Belum ada peraturan privat yang mengatur hak fasilitas khusus pada jam tertentu bagi anggota security perempuan
Perusahaan  belum  memasukkan  aturan-aturan  dalam  peraturan  perusahaan  yang  terkait  hak fasilitas khusus pada jam tertentu bagi anggota security perempuan dikarenakan di area kerja PT Jaguar Inti Perkasa mempekerjakan anggota security perempuan. Menurut peneliti bahwa ketentuan ini harus dicantumkan dalam peraturan perusahaan agar sejalan dengan ketentuan pasal 76 UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3) Belum ada peraturan privat yang mengatur shift khusus bagi anggota security perempuan Perusahaan  belum  memasukkan  aturan-aturan  dalam  peraturan  perusahaan  yang  terkait  shift khusus  bagi  anggota  security  perempuan dikarenakan  di  area  kerja  PT  Jaguar  Inti  Perkasa mempekerjakan anggota security perempuan. Menurut peneliti bahwa ketentuan ini harus dicantumkan dalam  peraturan  perusahaan  agar  sejalan  dengan  ketentuan  pasal  76  UU  No.  13  th.  2003  tentang Ketenagakerjaan.
4) Belum  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  anggota  security  perempuan  yang  anaknya  masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja Perusahaan  belum  memasukkan  ketentuan  dalam  peraturan  perusahaan  yang  terkait anggota security perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya  jika  hal  itu  harus  dilakukan  selama  waktu  kerja  Hal  ini  diperlukan  untuk  memenuhi  hak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
anggota security perempuan yang masih menyusui anaknya. Menurut peneliti bahwa ketentuan ini harus dicantumkan dalam peraturan perusahaan agar sejalan dengan ketentuan Pasal 83 UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## IV. KESIMPULAN
Disparitas  hak  profesi  security  yang  terikat  PKWT  yang  sudah  dipenuhi  pada  PT  Jaguar  Inti Perkasa adalah pemberian upah berdasarkan UMK, pemberian hak THR, hak cuti menstruasi/haid, hak cuti  melahirkan,  hak  cuti  keguguran,  hak  cuti  tahunan,  hak  izin  meninggalkan  pekerjaan  dengan mendapat  upah,  hak  fasilitas  khusus  pada  jam  tertentu,  hak  keselamatan  &  kesehatan  kerja,  hak mendapatkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan JHT, JKK, JK, hak jaminan pemelihara kesehatan.
Sedangkan  disparitas  hak  pekerja  yang  terikat  PKWT  yang  belum  dipenuhi  adalah  belum diberikan  uang  kompensasi  PKWT,  belum  ada  peraturan  privat  yang  tercantum  dalam  peraturan perusahaan yang mengatur hak fasilitas khusus pada jam tertentu bagi pekerja perempuan, belum ada ketentuan yang mengatur jam kerja shift bagi pekerja perempuan dan belum ada ketentuan khusus yang mengatur pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya.
PT Jaguar Inti Perkasa wajib mematuhi ketentuan pasal 15 ayat 1,2,3,4 PP No. 35 th. 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja & Istirahat dan PHK. PT Jaguar Inti Perkasa perlu merevisi peraturan perusahaan  dengan  menambahkan  peraturan  privat  yang  mengatur  hak  fasilitas  khusus  pada  jam tertentu bagi pekerja perempuan, jam kerja shift bagi pekerja perempuan dan ketentuan khusus yang mengatur pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya.

## REFERENSI
Achmad, Marten, Chandra. (2021). Kebijakan Uang Kompensasi Pada Pekerja Dengan Hubungan Afrianti, Wulan & Asri Wijayanti. (2021). Pengaturan Batas Waktu Masa Kerja Perjanjian kerja waktu Agus,  Dede.  (2022). Ruang  Lingkup  Pengaturan  Perlindungan  Buruh/Pekerja  Pasca  Berlakunya Undang-
Agustianto.  (2022). Perpanjangan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Pasca  Berlakunya  Undang- Undang
Asuan. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum . Tangerang Selatan: UNPAM Press Cipta Kerja. Jurnal Rechstaat Nieuw. Volume 5 No. 1 Dharmawan, Gilang & P.L. Tobing. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Kontrak Dalam di Perusahaan
Employment  Contract  in  Golden  Tulip  Bay  View  Hotel  &  Convention-Bali. Prasada  International Journal, Volume 5 No. 2 Fardiansyah, Hardi dkk. (2023). Pengantar Ilmu Hukum . Badung: Intelektual Manifes Media Febriana,  Agsita  Putri.  (2021). Analisis  Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kerja  Leemanagement Terhadap
Implementasi & Permasalahannya. Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 No. 2 Kahfi, Ashabul. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja . Jurnal Jurisprudentie Vol 3 No. 2
Kematian Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 154) Kompensasi . Jurnal Cakrawala, Volume 6 No. 2
Listiyani,  Nopliardy,  &  Justiceka.  (2022). Kajian  Terhadap  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja Kontrak
Matompo,  Osgar  Sahim  &  Eafda  Vivid  Izziyana.  (2020). Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU
Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 156)
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . Pagaruyuang Law Jurnal. Volume 6 No. 1 Pasal 59 Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Jurnal Pajoul Volume 2 No. 1 Pekerja /Buruh Perempuan . Jurnal Law, Development & Justice Volume 2 No. 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 th. 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Lembaran Negara Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Hari  Tua (Lembaran
Peraturan Perusahaan PT Jaguar Inti Perkasa
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang di PHK Saat Kontrak Sedang Berlangsung (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.SUS-PHI/2019/PN-DPS ). Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jurnal Sosial & Budaya Syar-i.  Vol. 8 No. 5 PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Priyanto, Indra Agus (2023) . Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWT Dalam Pemberian Uang Purnama,  Nandang.  (2021). Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  &  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian Kerja
Republik Indonesia tahun 2021 No. 45) Santosa, Dewa Gede Giri. (2021). Perjanjian kerja waktu tertentu Pasca Undang-undang Cipta Kerja: Soekanto, Soerjono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press Suprajogi, Agus & Satrya Aprillano Wilugeng. (2022). Perjanjian kerja waktu tertentu Pasca Undang- tahun 2003 No. 39) tertentu (PKWT) Pasca Undang-undang No. 11 tahun 2020 . Jurnal Maleo Law Volume 5 No. 2 undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Jurnal Ius Civile Volume 6 No. Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . Jurnal Lex Jurnalica Volume 19 No. 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
UU No. 6 th. 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Undang-Undang Cipta Kerja . Jurnal Terapung: Ilmu-ilmu sosial. Vol. 4 No. 2
Wijayanti, Ririh. (2018). Effectiveness of Legal Protection on Employees/Labours in a Fixed-Term Yulianto. (2022). Ketentuan Mengenai Pemberian Uang Kompensasi Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Terhadap Pekerja/Buruh Yang Hubungan Kerjanya Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Jurnal Orbith, Volume 18 No. 3