## PENELITIAN STRATEGI PENGUATAN KERJASAMA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI JAWA TENGAH
(STUDI KASUS KSPN DIENG DAN SEKITARNYA)

## RESEARCH STRATEGY STRENGTHENING TOURISM DEVELOPMENT POLICY IN CENTRAL JAVA (CASE STUDY OF KSPN DIENG)
Tri Risandewi, Wiwin Widiastuti Bappeda Prov. Jateng Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang Email: reesha83@yahoo.com
Diterima: 21 Oktober 2019, Direvisi: 20 Desember 2019, Disetujui: 20 Januari 2020

## ABSTRAK
Kawasan  pariwisata  Dieng  merupakan  kawasan  wisata  potensial  di  Jawa  Tengah  baik sumber daya alam, dan budayanya, namun menyimpan potensi konflik yang rentan. Sebagai suatu kawasan  wisata  yang  potensial,  keunikan  Dieng  tidak  hanya  karena  adanya  objek  wisata  yang beraneka ragam dalam satu kawasan, namun juga merupakan sebuah kawasan wisata yang terbagi menjadi  dua  wilayah  administratif,  yaitu  Kabupaten  Banjarnegara  dan  Kabupaten  Wonosobo. Pengelolaan Kawasan  Wisata  Dieng  yang  baik  akan  sulit dilakukan  tanpa  adanya  kerjasama  antar daerah. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk:  1) mengidentifikasi  kondisi  kerjasama  antar  daerah dalam  pengelolaan  KSPN  Dieng  dan  sekitarnya; 2) menganalisis  faktor-faktor  penghambat  dan pendorong  kerjasama  antar  daerah; dan 3) merumuskan  strategi  penguatan  kerjasama  kebijakan pembangunan  pariwisata  di  KSPN  Dieng.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deksriptif  kualitatif  dengan  lokasi  enelitian  di  KabupatenWonosobo,  Banjarnegara,  Batang  dan Pekalongan.  Adapun  hasil  penelitian  yang  diperoleh  yaitu  (1)  kerjasama  antar  daerah  dalam  hal pengelolaan  KSPN  Dieng  sudah  ada  sejak  tahun  1974  hingga  tahun  2012,  namun  kerjasama dilakukan secara parsial, yaitu antar 2 (dua) kabupaten atau kerjasama pemerintah provinsi dengan 1  (satu)  kabupaten  dalam  sub  sektor  pariwisata  tertentu;  (2)  faktor-faktor  yang  menghambat kerjasama  antar  daerah  diantaranya  tidak  ada  persamaan  persepsi,  lemahnya  koordinasi  antar sektor,belum adanya regulasi kerjasama antar stakeholder, sedangkan faktor pendorong: dukungan stakeholder  dan  dana,  serta  banyaknya  event  wisata  bersama;  (3)  strategi  penguatan  yang  perlu dilakukan  yaitu  tata  kelola  destinasi  pariwisata  yang  terpadu  dan  bersinergi  dengan  membentuk kelembagaan khusus.

## Kata Kunci: kerjasama periwisata antar daerah, KSPN Dieng

## ABSTRACT
Dieng tourism area is a potential tourism area in Central Java, both natural resources and culture, but saves the potential for conflict that is vulnerable. As a potential tourism area, Dieng's uniqueness is not only due to the diversity of tourist attractions in one region, but also is a tourist area  which  is  divided  into  two  administrative  regions,  namely  Banjarnegara  Regency  and Wonosobo  Regency.  Good  management  of  the  Dieng  Tourism  Area  will  be  difficult  without cooperation  between  regions.  The  purpose  of  this  study  is  to:  1)  identify  the  conditions  of cooperation between regions in the management of the KSPN Dieng, 2) analyze the inhibiting and driving  factors  of  regional  cooperation;  and  3)  formulate  strategies  to  strengthen  tourism
development policy cooperation in the KSPN Dieng. The method used in this research is descriptive qualitative research locations in Wonosobo Regency, Banjarnegara, Batang and Pekalongan. The research results obtained are (1) cooperation between regions in terms of management of the KSPN Dieng which has existed from 1974 to 2012, but the collaboration is carried out partially, namely between 2 (two) districts or cooperation between the provincial government and 1 (one) district in certain tourism sub sectors; (2) factors that hamper inter-regional cooperation including there is no common  perception,  weak  inter-sectoral  coordination,  lack  of  cooperation  regulations  between stakeholders, while driving factors: stakeholder support and funds, as well as the number of joint tourism events; (3) strengthening strategies that need to be carried out, namely the management of tourism destinations that are integrated and synergized by forming special institutions.
Keywords: inter-regional tourism cooperation, KSPN Dieng

## PENDAHULUAN
Pariwisata adalah agent of development atau  katalisator  pembangun- an  dilihat  dari  berbagai  peranannya  di dalam  perekonomian. World  Tourism Organization (WTO)  menyatakan  bahwa industri pariwisata diramalkan akan menjadi  industri  terbesar  di  dunia. Pariwisata  merupakan  salahsatu  industri dengan  pertumbuhan  tercepat  di  dunia. World  Tourism  Organization menyatakan bahwa  perkembangan  industri  pariwisata akan  terus  tumbuh  mencapai  4,3%  per tahun  sampai  tahun  2020  (Furi,  2012). Indeks  daya  saing  pariwisata  Indonesia naik 8 peringkat menjadi 42 dari posisi 50 besar dunia menurut data World Economic Forum (WEF) pada tahun 2017.
Pariwisata  merupakan  salahsatu sektor  pembangunan  yang  saat  ini  sedang digalakkan  oleh  pemerintah.  Pariwisata perlu  terus  didorong  perkembangannya karena dengan meningkatnya destinasi dan investasi  pariwisata  di  Indonesia  akan meenjadi  faktor  kunci  dalam  pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan  usaha  dan  infrastruktur. Sektor  pariwisata  mempunyai  peran  yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia  khususnya  sebagai  penghasil devisa  negara.  Pada  tahun  2010  devisa yang  masuk  dari  sektor  pariwisata mencapai US$ 7,60 milyar dan meningkat menjadi  US$  10  milyar  lebih  pada  tahun
2014  (BPS,  2016).  Sebagai  penghasil devisa  pada  khususnya dan  pendapatan negara  dan  masyarakat  pada  umumnya, karena sektor pariwisata mampu membuka perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan  mendorong  kegiatan-kegiatan  industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. Kontribusi sektor priwisata terhadap  PDB  nasional  selalu  meningkat dari tahun 2010 sebesar Rp. 261,05 trilyun menjadi  Rp.  461,36 trilyun  pada  tahun 2015  dan  penyerapan  tenaga  kerja  dari sektor pariwisata juga mengalami peningkatan  dari  4  juta  orang  pada  tahun 2010  menjadi  12,1  juta  orang  pada  tahun 2015  atau  10,6  %  dari  total  tenaga  kerja nasional.  Pemerintah  menargetkan  jumlah wisatawan  mancanegara  yang mengunju- ngi Indonesia  sebanyak  20  juta  orang  dan wisatawan  nusantara  sebanyak  275  juta orang  pada  tahun  2019  (Kementerian Pariwisata, 2017).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kewenangan khusus
lembaga  daerah  yang  dikenal  dengan istilah  otonomi  daerah.  Kewenangan  ini memberikan  keleluasaan  bagi  pemerintah daerah  dalam  mengurus  sendiri  urusan rumah tangganya  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya, sesuai  kemampuan  dan  potensi  yang dimiliki.  Implikasi  dari  berkembangnya konsep otonomi dalam pelaksanaan
119
pembangunan daerah yaitu bahwa pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan untuk  mengolah, memanfaatkan,  dan mengelola  setiap  aset  dan  sumber  daya daerah  yang potensial untuk diberdayakan agar  dapat  memberikan  konstribusi  nyata bagi  perkembangan  daerah  dan  pening- katan  taraf  hidup  masyarakat.  Pemerintah daerah diarahkan agar mampu menentukan sektor-sektor strategis yang dapat mendorong terlaksananya pembangunan di daerah,  salah  satunya  sektor  pariwisata yang  memiliki  prospek  yang  bagus  untuk dikembangkan.
Peluang pemanfaatan dan pengem- bangan  sumber  daya  pariwisata  menjadi tanggung  jawab  semua  pihak  terkait, khususnya  lembaga  pemerintahan  daerah yang  bertanggung  jawab  atas  setiap  aset dan  sumber  daya  daerah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan. Ketentuan perundang-undangan  tersebut  ditunjang dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50 Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional (RIPPARNAS)  Tahun  2010-2025  yang selanjutnya  menjadi  pedoman  bagi  setiap daerah  dalam  merumuskan  dan  menyusun kebijakan  pembangunan  pariwisata  sesuai karakteristik  dan  potensi  daerah.  Idealnya kebijakan pembangunan pada level daerah tidak  hanya  dijadikan  sebagai  bentuk ketaatan  administratif  lembaga  daerah dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan tetapi juga merupakan bentuk pemahaman terhadap  kebutuhan  dan  kapasitas  daerah yang dituangkan melalui kebijakan pembangunan, sehingga kebijakan tersebut merupakan  kebijakan  yang  dapat  dilaksa- nakan  dengan  bertanggungjawab  sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan. Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki banyak  potensi  pariwisata  salahsatunya adalah Dataran tinggi Dieng yang merupakan  dataran  tinggi  yang  tertinggi kedua  di  dunia  setelah  Nepal  dan  yang
terluas di Pulau Jawa. Secara administratif Kawasan Dieng terbagi menjadi 2 kawasan  yaitu  Kawasan  Dieng  Kulon (Dieng  Barat)  yang  terletak  di  wilayah Kabupaten  Banjarnegara  dan  Kawasan Dieng Wetan (Dieng Timur) yang terletak di wilayah Kabupaten Wonosobo.
Kawasan  dataran  tinggi  Dieng  merupakan sebuah  kompleks  gunung  api  terdiri  dari Bisma, Seroja, Binem, Pangonan, Merdada,  Pangerkandang,  Telogo  Dringo, Pakuwaja,  Kendil,  Kunir  dan  Prambanan. Kawasan  Strategis  Pariwisata  Nasional (KSPN)  Dieng  dan  sekitarnya  merupakan kawasan  atas  dengan  fungsi  kawasan hutan,  daerah  resapan  air,  pertanian terbatas  dan  sebagainya.  Kawasan  ini memberikan perlindungan bagi kawasan di Kabupaten Wonosobo, Purbalingga,
Temanggung  dan  sekitarnya.  Atraksi wisata  di  KSPN  Dieng  dan  sekitarnya terbagi  menjadi  3  yaitu  atraksi  wisata alam,  budaya,  dan  buatan.  Atraksi  wisata alam  yang  ada  di  Dieng  umumnya berbentuk  telaga  dan  mata  air (telaga warna,  pengilon,  cebong  dan  menjer  serta tuk  bima  lukar),  kawah  belerang  (kawah Sikidang), dan gua (gua sumur, semar, dan jaran). Sedangkan atraksi wisata budaya di KSPN  Dieng  diantaranya  hari  jadi  Kota Wonosobo,  Tenong  Suran,  Tradisi  Cukur Gembel,  tari  (jaran  kepang,  tari  lengger, tari  angguk)  dan  candi  (Arjuna,  Semar,
Srikandi, Puntadewa, Sembadra, Gatutkaca, Bima dan Dwarawati). Adapun atraksi wisata buatan  yaitu  Dieng  Plateu Theater,  Gardu  Pandang  Tieng,  Museum Purbakala, dan Agrowisata Tambi.
Jumlah  wisatawan  yang mengun- jungi kawasan wisata Dieng di Kabupaten Banjarnegara  terus  mengalami  peningkat- an  dari  tahun  2013  sampai  dengan  2017 hingga mencapai 266.705 orang.
Peningkatan  jumlah  kunjungan  wisatawan terbesar  pada  tahun  2014  yaitu  142.961 orang.Walaupun  mengalami  peningkatan jumlah  wisatawan  setiap  tahun  namun
jumlah peningkatan tersebut terus menurun  dibandingkan  dengan  tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga  mengadakan  festival  budaya  guna mendongkrak jumlah wisatawan ke Dieng yaitu Dieng  Culture  Festival yang  rutin diadakan setiap tahun.
Kawasan  pariwisata  Dieng  yang terletak  di  2  Kabupaten  yaitu  Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo serta daerah- daerah  pendukungnya  seperti  Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan membutuhkan  suatu  kerjasama  antar daerah  guna  mendorong  kemajuan  dan pengembangan  wisata  di  daerah  Dieng. Oleh  sebab  itu,  maka  dibutuhkan  kajian mengenai  pentingnya  kerjasama  wisata antar  pemerintah  daerah,  pemerintah pusat,  dan  juga  pihak-pihak  terkait  guna meningkatkan kunjungan wisata ke Dieng.
Kawasan pariwisata Dieng
merupakan  kawasan  wisata  potensial  di Jawa Tengah baik sumber daya  alam, dan budayanya,  namun  menyimpan  potensi konflik  yang  rentan.  Sebagai  suatu kawasan  wisata  yang  potensial,  keunikan Dieng  tidak  hanya  karena  adanya  objek wisata  yang  beraneka  ragam  dalam  satu kawasan,  namun  juga  merupakan  sebuah kawasan  wisata  yang  terbagi  menjadi  dua wilayah  administratif,  yaitu  Kabupaten Banjarnegara  dan  Kabupaten  Wonosobo. Pengelolaan  Kawasan  Wisata  Dieng  yang baik  akan  sulit  dilakukan  tanpa  adanya kerjasama  antar  daerah.  Hasil  penelitian Wahyudi  (2010)  menunjukkan  bahwa KSPN  Dieng  sebagai  kawasan  wisata  di berbatasan  wilayah  administrasi  tidak terlepas  dari gejala  negatif  adanya otonomi  daerah  dengan  adanya ego  dan sentimen  kedaerahan.  Untuk  menghilang- kan  ego  kedaerahan  dicoba  dengan menjalin  kerja  sama  antara  pihak-pihak yang berkepentingan pada kawasan wisata
Dataran Tinggi Dieng. Kerjasama pengelolaan  KSPN  Dieng  dan  sekitarnya yang  telah  dilakukan  oleh  Kabupaten
Banjarnegara  dan  Kabupaten  Wonosobo utamanya  adalah  kerjasama  pengadaan tiket masuk terusan untuk kawasan wisata poros  di  Dieng,  namun  belum  dilakukan kerjasama  terintegrasi  antar  daerah  dalam pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat pada KSP Dieng dan sekitarnya.  Menurut  Abdurrahman  (2005) banyak kerjasama daerah maupun regionalisasi  masih  berhenti  pada  tataran MoU  (surat  kesepakatan  bersama)  atau masih kurang terasa manfaatnya.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari Tim Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma  Yogyakarta  pada  tahun  2018 mengenai Perumusan City Branding
Kabupaten  Wonosobo,  dimana  dilakukan penelitian  mengenai  persepsi  wisatawan terhadap  daerah  tujuan  wisata  Wonosobo yang  salahsatunya  adalah  kawasan  wisata Dieng dengan menggunakan analisis pasar dan  analisis  SWOT.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa permasalahan
pengembangan  pariwisata  kasawan  Dieng adalah  lama  tinggal  wisatawan  di  obyek wisata  yang  masih  relatif  singkat,  atraksi wisata  belum  tergarap  dengan  baik  dan aksesibilitas yang belum memenuhi syarat sebagai  destinasi  pariwisata  nasional, masih  banyaknya  pungutan  liar  ke  obyek wisata serta amenitas atau sarana penunjang  pariwisata  yang  masih  sangat terbatas. Maksud penelitian ini adalah untuk mendukung terlaksananya kerjasama pengelolaan  kawasan  pariwisata  Dieng secara terpadu dan terintegrasi, khususnya melalui  rekomendasi  strategi  penguatan kerjasama kebijakan pembangunan pariwisata di KSPN Dieng dan sekitarnya.
Sedangkan  tujuan  penelitian  yang akan diwujudkan yaitu:
1. Mengidentifikasi  kondisi  kerjasama daerah  dalam  hal  pengelolaan  KSPN Dieng  dan  sekitarnya  di  Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Batang,
Pekalongan dan Temanggung,
121
2. Menganalisis  faktor-faktor  penghambat dan pendorong kerjasama daerah dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata serta 3. Merumuskan strategi penguatan kerjasama kebijakan pembangunan pariwisata di KSPN Dieng dan sekitarnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  akan  dilaksanakan  di Jawa Tengah dengan mengambil lokasi di
Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo,  Kabupaten  Pekalongan  dan Kabupaten Batang. Dasar pemilihan lokasi adalah  kabupaten/kota  yang  merupakan kawasan  pariwisata  Dieng (Kabupaten Wonosobo  dan  Banjarnegara)  dan  daerah penyangganya  (Kabupaten Batang  dan Pekalongan). Penelitian dilaksanakan selama 8 (delapan)  bulan,  yaitu  dimulai bulan Mei – Desember 2018.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif. Menurut Muhktar (2013) penelitian  deskriptif  kualitatif berusaha  mendeskripsikan seluruh  gejala atau  keadaan  yang  ada,  yaitu  keadaan gejala menurut  apa  adanya pada  saat penelitian  dilakukan Metode  kualitatif dilakukan  karena  permasalahan  yang diangkat  adalah  permasalahan  yang  tidak terungkap melalui data-data statistik
sehingga  perlu  pendekatan  tertentu  untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian kegiatan  atau  upaya  menjaring  informasi secara  mendalam  dari  fenomena  atau permasalahan yang ada didalam kehidupan suatu obyek dihubungkan dengan pemecahan  suatu  masalah  baik  dari  sudut pandang teoritis maupun empiris. Sedangkan  menurut  Bogdan  dan  Taylor dalam  Moleong  (2002),  metode  kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  yang  akan menghasilkan  data  kualitatif  berupa  kata-
kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan suatu proses yang diamati.
Subjek  penelitian  adalah  para pemangku  kepentingan  pengembangan kawasan pariwisata Dieng baik pemerintah maupun non pemerintah. Informan
penelitian  adalah  pihak  yang  memiliki kewenangan  dalam  perencanaan  dan implementasi pengembangan kawasan pariwisata Dieng  dari  unsur  pemerintah dan pelaku  wisata  (non  pemerintah)  serta aparat desa disekitar.
Data  yang  digunakan  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer berasal dari wawancara dari para informan yang  berisi  tentang  proses  perencanaan, implementasi  dan  evaluasi  kerjasama terpadu  pengembangan  kawasan  wisata Dieng dan Focus  Group  Discussion (FGD).  Sedangkan  data  sekunder  berasal dari data  dan dokumen-dokumen terkait pengembangan kawasan pariwisata Dieng.
Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  panduan  wawancara atau daftar pertanyaan terbuka. Wawacara dengan informan tertentu secara mendalam terkait dengan obyek penelitian dan model kerjasama antar daerah tentang pariwisata. Instrumen lain adalah peralatan perekam  data  elektronik. Metode  ini dilakukan  agar  data  yang  didapat  lebih komprehensif.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik pengolahan dan  analisis  kualitatif  model interaktif. Analisis model interaktif sebagaimana  dikembangkan  oleh  Miles dan  Hubberman (1984),  dimana  proses pengumpulan,  pengolahan  dan  penyajian data  secara  simultan  untuk  menghasilkan kesimpulan  yang  saling  terkait  (Husaini dan Purnomo, 2008).
Pengolahan  data  dilakukan  dengan model identifikasi kondisi eksisting, kemudian melakukan identifikasi perumusan faktor pendukung dan
penghambat pengembangan kawasan wisata, membuat  model  dan  strategi
kerjasama antar daerah terkait pengelolaan pariwisata  KSPN  Dieng.  Analisis  data dilakukan  melalui  interaksi  antara  kondisi eksisting, faktor pendukung dan penghambat kerjasama  antar  daerah,
strategi  kerjasama  antar  daerah  dalam pembangunan pariwisata khususnya KSPN Dieng.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kondisi  Kerjasama  Daerah  Dalam Hal  Pengelolaan  KSPN  Dieng  dan Sekitarnya
Kerjasama  antar  daerah  dalam  hal pengelolaan KSPN Dieng sudah ada sejak tahun 1974 hingga tahun 2012. Pada tahun 1974  pihak  yang  terlibat  adalah  Bupati Wonosobo dengan Dinas Pariwisata Kabupaten  Banjarnegara  yang  mengatur tentang  pembinaan  obyek-obyek  wisata namun  belum  mengatur  tentang  adanya pembagian pendapatan yang diperoleh dari obyek-obyek wisata tersebut. Kesepakatan tersebut  juga  menetapkan  Kabupaten Wonosobo sebagai pengelola.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah juga  ikut  berperan  dalam  pengelolaan KSPN  Dieng  dengan  menetapkan  Surat Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  No. HK  14  Tahun  1997  tentang  daerah kesatuan  wisata  dataran  tinggi  Dieng dengan pembagian wilayah masing- masing  Kabupaten  Banjarnegara  (Desa Dieng  Kulon,  Desa  Karangtengah,  Desa Kepakisan,  dan  Desa  Pekasiran)  dan Wonosobo  (Desa  Dieng  Wetan  dan  Desa Sembungan). Pada  tahun  1978-1992 Pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara  dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo kembali membuat  kerjasama  pengelolaan  KSPN Dieng dengan penetapan lokasi di masing- masing  kabupaten.  Kerjasama  tersebut juga  memuat  hal  tentang  pembagian pendapatan  yang  diperoleh  yaitu sebesar 60% untuk Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara sedangkan Pemerintah
Kabupaten  Wonosobo  memperoleh  40%
dan  berhak  menjadi  pengelola  KSPN Dieng.
Pada  tahun  1992-1995,  kerjasama antara  Pemerintah  Kabupaten  Banjar- negara  dengan  Kabupaten  Wonosobo diperluas  dengan  instansi  dan  lembaga yang  terkait  dengan  kawasan  wisata Dieng, diantaranya yaitu suaka peninggalan  sejarah  dan  purbakala  serta Perum  Perhutani.  Pemerintah  Provinsi
Jawa Tengah mendukung kerjasama antara Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  dan Banjarnegara  terkait  dengan  pengelolaan kawasan  wisata  Dieng,  dan  mengeluarkan surat  keputusan  Gubernur  Jateng  pada tanggal  23  November  1993  tentang kerjasama pengelolaan dan pengembangan obyek  wisata  dataran  tinggi  Dieng sehingga  kemudian  pada  tahun  1994  ada keputusan  koordinasi  antara  Kabupaten Banjarnegara  dan  Kabupaten  Wonosobo yang  dituangkan  dalam  program  jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
Kemudian  pada  tahun  1995-1996, Bupati Banjarnegara dan Wonosobo sepakat untuk bekerjasama dengan menetapkan Surat Keputusan Bersama No.
04/1995 dan No. 20/1995 tentang kerjasama  pengelolaan  obyek  wisata dataran  tinggi  Dieng.  Kerjasama  meliputi pengelolaan  obyek  wisata  dan  pembagian hasil  pendapatan  retribusi  wisatawan, kendaraan  wisata  dan  parkir.  Selanjutnya pada tahun 1996-2000, kerjasama pengelolaan  KSPN  Dieng  dituangkan dalam  Surat  Keputusan  bersama  antara Bupati Banjarnegara dan Bupati
Wonosobo No. 43 dan No. 17 Tahun 1996 tentang  Penetapan  lokasi  pemungutan Retribusi  dan  besarnya  tarif  retribusi wisatawan,  kendaraan  wisata  dan  parkir kendaraan wisata di obyek wisata Dieng.
Terkait  dengan  pengelolaan  KSPN Dieng,  muncul  keberatan  dari  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Banjarnegara  yang  merasa bahwa  kerjasama  tahun  1995  dan  1996
belum  mencerminkan  suatu  keadilan sehingga  muncul  berbagai  saran  dan usulan  dari  masyarakat  untuk  meninjau kembali  mengenai  peraturan  pembagian hasil  pendapatan  obyek  wisata  Dieng. Kemudian pada tahun 2002-2005, kerjasama pada periode ini tidak melibatkan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah,  namun  hanya  melibatkan  Bupati Banjarnegara dan Bupati Wonosobo dengan membuat Surat Keputusan Bersama  No.485  tahun  2002  dan  No.17 Tahun 2002 tentang Kerjasama Pengelolaan  dan  Pengembangan  Kawasan Dataran  Tinggi  Dieng  pada  tanggal  1
Agustus 2002. Bidang-bidang pokok  yang dikerjasamakan antara lain: bidang pariwisata dan kebudayaan, bidang konservasi  alam  dan  cagar  budaya, pertanahan,  pemberdayaan  masyarakat, keamanan dan pendanaan serta membentuk  forum  kerjasama  yang  terdiri dari  dewan  penasehat  (wakil  bupati  dan sekretaris daerah) dan pelaksana (instansi- instansi terkait di masing-masing kabupaten).
Pada  tahun  2006-2008,  kerjasama pada periode ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara dan Pemerintah  Kabupaten  Wonosobo  dengan No.  556/2796,  No.  050/582  dan  No. 556/742/2006  tanggal  5  Oktober  2006 tentang  Uji  Coba  Pelaksanaan  Pungutan Karcis  Masuk  Terusan  Kawasan  Wisata Dataran  Tinggi  Dieng.  Ruang  lingkup dalam  kerjasama  ini  mengenai  obyek dan daya  tarik  wisata  di  kawasan  poros, pengadaan karcis masuk terusan dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi
Jawa  Tengah,  penentuan  tarif  karcis masuk  terusan,  pembagian  hasil  (proporsi 50% untuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo  dan  50%  untuk  Pemerintah Kabupaten Banjarnegara), penentuan tempat  dan  pelaksanaan  pungutan  karcis masuk terusan.
Pada  periode  tahun  2008-2012 terbentuk  kerjasama  antara  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah
Kabupaten  Banjarnegara,  dan  Pemerintah Kabupaten  Wonosobo  No.  050/1979, No.556/598.A,  No.556/242/2008  tanggal 18  Juni  2008  tentang  Pungutan  Karcis Masuk  Terusan  Kawasan  Dataran  Tinggi Dieng.  Adapun  maksud  dan  tujuan  serta ruang  lingkup  masih  sama  dengan perjanjian  kerjasama  uji  coba  pungutan karcis  pada  tahun  2006.  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan  karcis  masuk  terusan.  Jangka waktu  kerjasama  ini  berlaku  selama  5 (lima)  tahun  sejak  tanggal  1  Januari  2008 sampai dengan 31 Desember 2012.
Kemudian, pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
Menteri  Pariwisata,  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Tata Ruang dan Pertanahan, Direktur Utama Perum Perhutani,  Bupati  Banjarnegara,  Bupati Wonosobo,  Bupati  Batang,  dan  Bupati Pekalongan akan menandatangani
Kesepakatan  Bersama  (MoU)  tentang pelestarian  dan  pengembangan  Kawasan Strategis  Pariwisata  Nasional  (KSPN) Dieng dan sekitarnya. Maksud kesepakatan  bersama  ini  sebagai  dasar untuk optimalisasi dan sinkronisasi kebijakan  pelestarian  dan  pengembangan KSPN Dieng, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan pelestarian dan pengembangan  dari  aspek  perlindungan cagar  budaya,  konservasi,  pendidikan, kebudayaan, pariwisata  dan  pengem- bangan ekonomi masyarakat KSPN Dieng dan  sekitarnya. Ruang  lingkup  MoU  ini meliputi kegiatan:
1. Pelestarian, pengembangan, perlin- dungan  dan  konservasi  sumberdaya alam, cagar budaya dan pariwisata,
2. Pengaturan  kebijakan  investasi  dan perijinan,
3. Penyediaan sarana dan prasarana, 4. Pengembangan pendidikan dan kebudayaan 5. Pemberdayaan masyarakat, dan
6. pembentukan lembaga pengelola
Semua  biaya  yang  dapat  timbul sebagai  adanya  kesepakatan  kerjasama  ini dibebankan  pada  APBN,  APBD  Provinsi Jawa  Tengah,  dan  APBD  kabupaten terkait.  Jangka  waktu  kesepakatan  ini berlaku  selama  12  (dua  belas)  bulan  dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan  semua  pihak.  Diharapkan dengan  adanya  kesepakatan  bersama  ini mampu  mendorong  perkembangan  KSPN Dieng  dengan  melibatkan  daerah-daerah disekitarnya  dan  kementerian  terkait sehingga  tidak  ada  lagi  kendala  dan masalah dalam pengelolaannya. Sinergitas pemerintah pusat (kementerian terkait dan Perhutani) dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) serta keterlibatan masyarakat  setempat  perlu  terus  diting- katkan  guna  mendukung  peningkatan jumlah  wisatawan  KSPN  Dieng.  Surat kerjasama  ini  hendaknya  dapat  menjadi dasar  pembentukan  suatu  lembaga/otorita pengelola  KSPN  Dieng  dengan  struktur organisasi  yang  melibatkan  pihak-pihak terkait.  Menurut  Saputro  (2011)  terdapat 12  stakeholder  dalam  pengelolaan  wisata di  kawasan  Dieng  dan  sekitarnya  yaitu:
Disparbud Kabupaten Wonosobo, Disparbud Kabupaten Banjarnegara, BKSDA Jawa Tengah, Paguyuban Pengemudi  Dieng  Batur,  Perhimpunan Hotel  dan  Restoran  Indonesia  (PHRI), Kelompok Sadar Wisata “Dieng Pandawa” , Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Kabupaten  Wonosobo,  Dinas Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pertanian dan Tanaman  Pangan  Kabupaten  Wonosobo, Dinas  Pertanian  dan  Tanaman  Pangan Kabupaten Banjarnegara,  Tim  Kerja
Pemulihan  Dieng  (TKPD), dan  Asosiasi Pedagang Carica (APC).
B. Faktor-faktor penghambat dan pendorong  kerjasama  daerah  dalam pengelolaan dan pembangunan pariwisata
Baik  disadari  maupun  tidak  atau baik  secara  formal  maupun  tidak  formal, bahwa  antar  wilayah  kabupaten  terjadi saling  ketergantungan  atau  kerja  sama yang  saling  menguntungkan  antara  kedua pihak. Ketergantungan atau kerja sama ini dapat terjadi karena masing-masing mempunyai  keunggulan  dan  kekurangan masing-masing,  sehingga  terjadi  saling mengisi  antara  keduanya.  Faktor-faktor yang  menjadikan  adanya  kerja  sama  antar daerah adalah adanya kepentingan bersama  antar  kedua  belah  pihak  dalam mencapai  suatu  tujuan.  Selain  itu  adanya hubungan saling membutuhkan atau prinsip supply  and  demand,  karena keunggulan  dan  kekurangan  masing- masing  wilayah.  Dengan  tersedianya potensi  unggulan  yang  dibutuhkan  di wilayah  lain  merupakan  faktor  terjadinya kerja sama.

## 1. Faktor-Faktor Penghambat
Kerjasama Daerah dalam Pengelolaan dan Pembangunan Pariwisata
Salahsatu faktor yang menghambat terjalinnya kerjasama baik kerjasama antar pihak maupun  kerjasama  antar  daerah adalah  belum/tidak  adanya  persamaan persepsi  mengenai  tujuan  bersama  yang ingin dicapai, dari hasil wawancara Kepala Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Wonosobo (One Andang Wardoyo) bahwa:
….konf lik  dalam  pengelolaan KSPN  Dieng  adalah  bagaimana menyatukan  persepsi  antara  desa wisata  dengan  pokdarwis  serta belum ada regulasi yang mendukung tentang pembentukan desa  wisata  dan  kelompok  sadar wisata…
Kepala Sub Bidang Litbang
Bappeda  Kabupaten  Wonosobo  juga menuturkan bahwa:
…perlu  ada  pengelolaan  konflik internal  dan  eksternal  sehingga dibutuhkan  formulasi  kerjasama dalam pengelolaan Dieng…
Hal  tersebut  sesuai  dengan  hasil penelitian  Sanctyeka  (2009)  bahwa  faktor penghambat  dalam  kerjasama  adalah adanya perbedaan kepentingan dan prioritas yaitu adanya perbedaan
kepentingan  antara  desa  wisata  dengan kelompok  sadar  wisata  yang  berujung pada  terjadinya  konflik  internal  dan eksternal.
Selain  itu,  salahsatu  faktor  yang dapat  menghambat  kerjasama  adalah lemahnya koordinasi antar sektor,
berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo (One Andang Wardoyo) bahwa:
…terkait dengan pengelolaan daerah wisata  sekitar  KSPN  Dieng,  pihak Perhutani  hanya  ingin  bekerjasama dengan  LMDH  dan juga  salahsatu contoh  lainnya  adalah  kasus  Menjer dimana  PT  Indonesia  Power  lebih cenderung bekerjasama dengan
karang taruna… Pokdarwis Sembungan (Pak Burhanudin) juga menuturkan: …belum  ada  standarisasi  baik  harga maupun  kualitas homestay sehingga sering menimbulkan perang tarif dan kebingungan  wisatawan, dan  ada juga  kasus  biro  travel  Jawa  Barat yang  membawa  tamu  15  orang  di Telaga Menjer harganya dinaikkan…
Lemahnya  koordinasi  antar  sektor dan  antar  daerah  dalam  hal  pengelolaan pariwisata  sebagai  salahsatu  penghambat kerjasama antar daerah sesuai dengan hasil penelitian  Kuncoro  (2004).  Berdasarkan
hasil  wawancara  juga  dapat  diketahui bahwa belum  adanya  regulasi  kerjasama baik  antar  kabupaten  maupun  antara pemerintah pusat (Kementerian dan BUMN)  dengan  desa  atau  kelompok wisata atau payung hukum untuk pengelola wisata di desa. Hasil wawancara dengan PT Geo Dipa Energi (Bapak Agus) menyatakan bahwa:
..perlu ada aturan main atau regulasi yang jelas tentang pembagian pengelolaan Dieng secara jelas….
Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Banjarnegara  dan  Pokdarwis  Karang Tengah (Bapak Irhanto):
….perlu  tindaklanjut  dari  provinsi terkait  dengan  kerjasama  untuk Dieng sehingga bisa menjadi rujukan bagi  perjanjian  kerjasama-kerjasama lainnya….
Menurut Abdurrahman (2005)
banyak kerjasama daerah maupun regionalisasi  masih  berhenti  pada  tataran MoU  (surat  kesepakatan  bersama)  atau masih  kurang  terasa  manfaatnya.  Hal  ini antara  lain  disebabkan  karena:  masih minimnya  kesiapan  perangkat  perundang- undangan yang mendukung proses tersebut  terutama  yang  melekat  pada undang-undang  pemerintahan  daerah  dan masih adanya kebiasaan strategi regionalisasi  desentralistik  yang  sesuai dengan  situasi  serta  kondisi  di  lapangan oleh para pelaku pembangunan. Sedangkan menurut Winarso (2002) permasalahan  yang  dapat  diidentifikasi secara  umum  dari  kerjasama  daerah selama  ini  adalah  belum  tumbuhnya kesadaran  akan  pentingnya  melakukan kerjasama oleh sebagian besar pemerintah daerah,  dan  jika  kesadaran  tersebut  sudah muncul  maka  perlu  ada  mekanisme  dan prosedur  yang  jelas,  aplikatif  dan  tepat (proper) sebagai stimulannya.

## 2. Faktor-Faktor Pendorong
Kerjasama Daerah dalam Pengelolaan dan Pembangunan Pariwisata a) Dukungan Stakeholder terhadap pengembangan KSPN Dieng
Dukungan perusahaan-perusahaan yang  berada  disekitar  KSPN  Dieng  dan juga  BUMN  ikut  berkontribusi  terhadap pengembangan KSPN Dieng dalam bentuk program  CSR.  Salahsatu  perusahaan  yang ada  di  KSPN  adalah  PT  Geo  Dipa  Energi dan  Bank  Indonesia  yang  membangun salahsatu  infrastruktur  pendukung  yaitu toilet di Sebungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui
BKSDA juga menganggarkan dana sebesar  Rp. 1  Milyar  untuk  pembangunan sarana  prasarana  wisata  alam  (landmark, pondokan, jalan paving).

## b) Dukungan dana
Terkait  dengan  pendanaan,  baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah sudah  menganggarkan  setiap  tahunnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Wonosobo menuturkan: ….Pemerintah  sudah  menganggar - kan  dana  sebesar  11  Milyar  yang digunakan untuk pengembangan KSPN  Dieng  dan  2,3  Milyar  dari Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  untuk Taman Syailendra…
Banyak  dukungan  dana  baik  dari pemerintah  pusat  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  bantuan  keuangan  (Bankeu)  dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah
c) Banyak event-event wisata bersama (Dieng Culture Festival), Festival Borobudur Event-event wisata
tersebut diantaranya Dieng Culture Festival,
Festival Borobudur, Borobudur Marathon, Festival Kota Lama, dsb diharapkan dapat meningkatkan  jumlah  kunjungan  wisata-
wan dengan tawaran paket wisata terintegrasi.
C. Strategi Penguatan Kerjasama Kebijakan  Pembangunan  Pariwisata di KSPN Dieng dan Sekitarnya Menurut Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN Dieng dan sekitarnya Jawa Tengah  (Dinbudpar Prov. Jateng,  2016)  dalam  pelaksanaan  tata kelola kepariwisataan
diperlukan kerjasama  yang  efisien  dan  efektif  dari pemangku  kepentingan  baik  pemerintah maupun pihak swasta. Berdasarkan UU RI No  10 Tahun 2009,  ruang  lingkup organisasi kepariwisataan meliputi: 1) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi swasta dan organisasi masyarakat; 2) Regulasi  dan  Mekanisme  Operasional di bidang kepariwisataan; Pada  KSPN  Dieng  dan  sekitarnya membutuhkan tata kelola destinasi pariwisata  yang  terpadu  dan  bersinergi dengan menekankan pada pelestarian alam dan  budaya,  serta  pelibatan  para  pihak yang  berkepentingan  dalam  kegiatan pariwisata  berdasarkan  kemitraan  dalam kesetaraan  menuju  pengembangan  pariwi- sata  berkelanjutan  berbasis  masyarakat. Tata kelola kawasan telah didukung antara lain  oleh  Organisasi  Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, swasta, dan masyarakat. Kondisi  ini memerlukan  satu bentuk kelembagaan khusus untuk pengelolaan KSPN Dieng ini. Kelembaga- an  ini  dapat  berbentuk 3 (tiga)  lapis/ struktur. Struktur kelembagaan  dimaksud antara lain  adalah  sebagai  berikut: a) Struktur Pusat;  yang berfungsi  sebagai
Badan Pengarah kebijakan yang memberikan arahan dan panduan
Pengembangan,  dan Pengelolaan; b)
Struktur Provinsi  dan  Kabupaten/Kota; yang  berfungsi  sebagai  Badan  Koordinasi yang  dipimpin langsung  oleh  Provinsi (dalam  hal  ini  Gubernur); c) Struktur
Pelaksana;  yang  berfungsi  sebagai Badan Pelaksana atau eksekutor;
Pada struktur Pusat minimal terdapat 3 (tiga) Kementerian Koordinator (Kemaritiman dan Sumberdaya, Perekono- mian,  serta  Pembangunan  Manusia  dan Kebudayaan) dan paling tidak 5 Kementerian terkait (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan,
Pertanahan  Nasional  dan  Tata  Ruang, Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Pariwisata). Sedangkan  pada  struktur  provinsi  dan kabupaten/kota sebagai Badan  Koordinasi yang fungsi  utamanya  adalah  sebagai Koordinator agar  semua  hal  yang  terkait dengan  pemangku  kepentingan dapat dikomunikasikan  dan  diakomodir  secara optimal, sehingga pada bagian ini langsung  dikoordinatori  oleh  Gubernur, karena  sesuai  dengan  Undang-Undang  23 tahun  2014  tentang  Pemerintahan,  bahwa urusan  lintas  Kabupaten/Kota  dilaksana- kan  oleh  Provinsi.  Namun  hal  ini  lebih kepada  koordinasi  bermacam kepentingan
yang  ada.  Pada struktur ini  unsur  yang terlibat paling sedikit yaitu:
a) unsur  Kepariwisataan  Kabupaten
Banjarnegara  yang langsung dikoor- dinir oleh Bupati (mengikutsertakan seluruh  SKPD  yang  terkait  dengan kepariwisataan  sesuai  dengan  tugas dan Fungsi masing-masing),
b) unsur  Kepariwisataan  Kabupaten Wonosobo yang langsung dikoor- dinir  oleh  Bupati (mengikutsertakan seluruh  SKPD  yang  terkait  dengan kepariwisataan  sesuai  dengan  tugas dan Fungsi masing-masing),
c) Unsur  Asosiasi  dan  Industri  Ke- pariwisataan (Kalangan Profesional), mencakup semua Asosiasi usaha dan Profesi  di  bidang  Kepariwisataan, baik  Tingkat  Provinsi  dan  juga Kabupaten/Kota yang terkait.
Berdasarkan  struktur  kelembagaan di atas maka model kerjasama antar daerah dalam pengelolaan KSPN  Dieng  dan sekitarnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Sumber: Analisis Data, 2018 Gambar 5.1 Usulan Model Kerjasama
Model  kerjasama  antar  daerah dalam pengelolaan destinasi wisata KSPN
Dieng  melibatkan  pemerintah  daerah (Kabupaten  Banjarnegara  dan  Wonosobo
serta  Kabupaten  Batang  dan  Pekalongan sebagai  daerah  penyangga),  pemegang otoritas  dalam  hal  ini  adalah  kelompok masyarakat sekitar yang terlibat
didalamnya  (pokdarwis,  kelompok  tani hutan,  lembaga  masyarakat  desa  hutan, dll)  serta  desa  (ormas  desa,  gabungan kelompok  tani,  dasa  wisma,  BUMDes) agar  dapat  terjalin  suatu  sinergitas  yang solid dalam pengelolaan KSPN Dieng.
Prospek  atau  peluang  kerjasama pengelolaan KSPN Dieng dapat dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya pemerintah daerah (Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Pekalongan,  dan  Batang),  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah,  kementerian  pusat (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Perhubungan,  Pertanahan  Nasional  dan
Tata  Ruang,  Pendidikan  dan  Kebudayaan, dan  Pariwisata).  Strategi  akselerasi  atau percepatan dalam hal kerjasama pengelolaan  KSPN  Dieng  dalam  4  hal yaitu  kelembagaan,  pemasaran,  destinasi, dan  industri  seperti  yang  terlihat  pada gambar di bawah ini.
Sumber: Analisis Data, 2018 Gambar 5.2 Strategi Akselerasi Pengembangan KSPN Dieng
Dalam  hal  kelembagaan,  dibutuh- kan kejelasan mengenai strukturnya (pengarah,  koordinator  maupun  pelak- sana), proses bisnis yang akan dilaksanakan,  sumberdaya  yang  akan digunakan  (sumberdaya  manusia,  alam, teknologi)  serta  regulasi  yang  dapat menaunginya.  Selain  itu,  pemasaran  juga menjadi  faktor  yang  sangat  penting  yaitu bagaimana  memanfaatkan  perkembangan teknologi  informasi  yang  sudah  semakin pesat (media sosial, elektronik, cetak, dll). Usaha  kepariwisataan  merupakan  salah satu  sektor  yang  secara  terus  menerus diupayakan  pengembangannya  agar  dapat didayagunakan  sebagai  salah  satu sektor andalan  dalam  kegiatan  perekonomian daerah.  Berkembangnya  kegiatan  pariwi-
sata  di suatu  daerah  akan  memberikan pengaruh  dan  dorongan  pembangunan sektor-sektor  lainnya,  khususnya  dalam hal  memperluas  lapangan  kerja  dan peluang  usaha.  Menyadari  bahwa  sektor pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor potensial  yang  mampu  menjadi  motor penggerak  pembangunan  daerah  maka kegiatan  pengembangan  kepariwisataan merupakan  salah  satu  prioritas  yang mendapat  perhatian  dalam  perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa
Tengah. Pemasaran dapat dilakukan melalui  penyelenggaraan  event  nasional (visit  Indonesia  year,  Dieng  Cultural Festival,  Festival  Borobudur,  visit  Jawa Tengah),  bekerjasama  dengan  media  baik media  cetak  maupun  elektronik  serta
media sosial, mewujudkan kerjasama antar daerah  untuk  mempromosikan  KSPN Dieng.
Peningkatan kualitas destinasi baik dari sisi atraksi (minat khusus dan malam), penyediaan  aksesibilitas  menuju  lokasi serta  amenitas  (bisa  juga  disediakan  dari program CSR BUMN maupun perusahaan swasta) serta standarisasi usaha (homestay, kuliner, dll),  sertifikasi  tenaga kerja (pemandu wisata, pengelola homestay,  dll),  dan  sertifikasi  usaha (homestay, angkutan wisata, rumah makan/restoran,  dll)  guna  menuju  industri wisata yang diakui oleh dunia.
Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun 2012  tentang  Sertifikasi  Kompetensi  dan Sertifikasi  Usaha  di  Bidang  Parwisata (“PP  52/2012”),  Menteri  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  menetapkan  Peraturan Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Penyeleng- garaan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Peraturan  Menteri 1/2014).  Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri 1/2014, Sertifikasi  usaha  pariwisata  adalah  proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata  untuk  mendukung  peningkatan mutu  produk  pariwisata, pelayanan  dan pengelolaan  usaha  pariwisata  melalui audit.  Peraturan  Menteri 1/2014  mengatur lembaga  sertifikasi  usaha,  tata  cara sertifikasi,  pengawasan  sertifikasi  usaha pariwisata,  dan  sanksi  administratif  oleh menteri. Lembaga Sertifikasi Usaha
Bidang P ariwisata (“LSU Bidang Pariwisata”) adalah lembaga mandiri yang berwenang  melakukan  seritifkasi  usaha  di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan  Pasal  14  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariw isataan
(“Undang -Undang Kepariwisataan”), usaha pariwisata
meliputi  antara  lain:  a.  daya  tarik  wisata; b.  kawasan  pariwisata;  c.  jasa  transportasi
wisata;  d.  jasa  perjalanan  wisata;  e.  jasa makanan  dan  minuman;  f.  penyediaan akomodasi;  g.  penyelenggaraan  kegiatan hiburan  dan  rekreasi;  h.  penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan  pameran;  i.  jasa  informasi  pariwisata; j.  jasa  konsultan  pariwisata;  k.  jasa pramuwisata;  l.  wisata  tirta;  dan  m.  spa. Usaha  pariwisata  di  KSPN  Dieng  dan sekitarnya  belum  memiliki  sertifikasi usaha  pariwisata  yang  diterbitkan  oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata. Terkait  dengan  strategi  penguatan kerjasama kebijakan
pembangunan pariwisata di KSPN Dieng, dalam dokumen  Rencana  Induk  dan  Rencana Detail KSPN Dieng dan sekitarnya Tahun 2016  disebutkan  bahwa  salahsatu  misi Roadmap  Pembangunan  KSPN  Dieng adalah  mengembangkan  kelembagaan  dan sumberdaya pariwisata yang efektif, efisien dan professional dalam
mewujudkan KSPN Dieng sebagai ecotourism yang berkualitas dan berkelanjutan  dengan  strategi  harmonisasi kebijakan  lintas  sektoral  dan  lintas regional  (dalam  hal  ini  bisa  diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar daerah) dan pengendalian  peraturan  terkait  ketertiban aktivitas kepariwisataan. Salahsatu programnya  adalah  pembentukan  badan koordinasi  lintas  sektoral  dan  lintas regional  terkait  kepariwisataan  KSPN
Dieng  dibawah  kewenangan  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinatornya.

## PENUTUP Kesimpulan
Kerjasama  antar  daerah  dalam  hal pengelolaan KSPN Dieng sudah ada sejak tahun  1974  hingga  tahun  2012,  namun kerjasama  dilakukan  secara  parsial,  yaitu antar  2  (dua)  kabupaten  atau  kerjasama pemerintah  provinsi  dengan  1  (satu) kabupaten  dalam  sub  sektor  pariwisata
tertentu. Pada  tahun  2018  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Menteri Pariwisata,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  Menteri  Tata  Ruang  dan Pertanahan, Direktur Utama Perum Perhutani,  Bupati  Banjarnegara,  Bupati Wonosobo,  Bupati  Batang,  dan  Bupati Pekalongan telah
menandatangani Kesepakatan  Bersama  (MoU)  tentang pelestarian  dan  pengembangan  Kawasan Strategis  Pariwisata  Nasional  (KSPN) Dieng dan sekitarnya.
Adapun  faktor-faktor  penghambat kerjasama  daerah  dalam  pengelolaan  dan pembangunan pariwisata yaitu belum atau tidak adanya persamaan persepsi mengenai  tujuan  bersama  yang  ingin dicapai,  lemahnya  koordinasi  antar  sektor dan  belum  adanya  regulasi  kerjasama antar stakeholder. Sedangkan faktor-faktor pendorong kerjasama daerah dalam pengelolaan  dan  pembangunan  pariwisata adalah terdapatnya dukungan  stakeholder (perusahaan, kementerian, BUMN) terhadap  pengembangan  KSPN  Dieng, adanya dukungan dana, serta banyak event wisata  bersama  seperti Dieng  Culture Festival. KSPN  Dieng  dan  sekitarnya memerlukan tata kelola destinasi
pariwisata  yang  terpadu  dan  bersinergi dengan menekankan pada pelestarian alam dan  budaya,  serta  pelibatan  para  pihak yang  berkepentingan  dalam  kegiatan pariwisata  berdasarkan  kemitraan  dalam kesetaraan menuju pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis
masyarakat.  Tata  kelola  kawasan  telah didukung  antara  lain  oleh  Organisasi Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  swasta, dan  masyarakat.  Kondisi  ini  memerlukan satu  bentuk  kelembagaan  khusus  untuk pengelolaan KSPN Dieng ini.

## Rekomendasi
Diperlukan  kerjasama terintegrasi antar  pengampu  kepentingan  di  tingkat pemerintah daerah
kabupaten/kota, provinsi  dan  pemerintah  pusat  untuk mengakselerasi  pembangunan  pariwisata pada KSPN Dieng dan sekitarnya terutama setelah penandatangan MoU (Kesepakatan Bersama)  antara  Kementerian,  Gubernur Jawa Tengah, Bupati Banjarnegara, Bupati
Wonosobo,  Bupati  Batang  dan  Bupati Pekalongan. Strategi Akselerasi Pengembangan KSPN Dieng yang diusulkan  adalah  melalui: kelembagaan, pemasaran, destinasi, dan industri.
.

## DAFTAR PUSTAKA
A Abdurrahman, Benjamin. 2005. Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing. Semarang: LEKAD Furi, Hapsari Dyah Ratna. 2012. Penerapan  Analisis  SWOT  pada Komponen  Penawaran  Pariwisata Taman Balekambang Surakarta. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan  Universitas  Negeri Sebelas Maret Surakarta
Kuncoro,  Mudrajad.  2004. Otonomi  dan Pembangunan  Daerah,  Reformasi,
Perencanaan,  Strategi  dan  Peluang.
Jakarta: Erlangga
Wahyudi. 2010. Kajian Kerjasama Daerah  dalam  Pengelolaan  dan Pengembangan  Kawasan  Wisata Dataran Tinggi Dieng. Tesis. Semarang:  Program  Studi  Magister Teknik  Pembangunan  Wilayah  dan
Kota Universitas Diponegoro
Winarso,et.al. 2002. Pemikiran dan Praktek  Perencanaan  dalam  Era Transformasi di Indonesia.
Bandung: Departemen Teknik Planologi ITB Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah. 2004. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah PT Sae Citra Endah. 2016. Rencana Induk dan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN)  Dieng  dan  Sekitarnya.
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
Saputro,  Pramitama  Bayu.  2011. Tata Kelola  Wisata  di  Dataran  Tinggi Dieng Provinsi Jawa Tengah. Bogor:  Fakultas  Kehutanan  Institut Pertanian Bogor
Usman,  Husaini  &  Purnomo  Setiady
Akbar.  2008. Metodologi  Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta Wahab, Salah. 2003.
Manajemen Kepariwisataan.  Jakarta:  Pradnya Paramita Yoeti,  Oka  A.,  2008. Perencanaan  dan Pengembangan  Pariwisata.  Jakarta: Pradnya Pariwisata