## PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  LAYANAN  RUANG MENYUSUI DI KOTA BANDA ACEH 1

## COMMUNITY  PARTICIPATION  IN  THE  IMPLEMENTATION  OF SERVICE POLICY BREASTFEEDING ROOM IN BANDA ACEH CITY
Mira Gusweni 2 , Agustina 3 , Taufik 4 Email: mgusweni@gmail.com

## ABSTRACT
This  qualitative  study  aims  to  describe  and  analyze  community  participation  in  the implementation  of  breastfeeding  room  service  policy  in  Banda  Aceh  city  using  the  CLEAR Model. The result shows that: (1) The breastfeeding rooms are not provided in all government offices  or public places in Banda Aceh,  and most of  the rooms  do not meet the Ministry of Health's standard; (2) The community gives a positive response and considers that this policy is beneficial. They hope that the implementation  of this policy is continued and available in other  public  places.  Public  participation  bases  on  the  CLEAR  model  is  the  availability  of sources  of  information  and  education  such  as  posters  and  the  direction  signs  to  the breastfeeding  room,  and    the  community  gets  comfort  in  using  the  breastfeeding  room. Furthermore, this research also found that the factors contribute to low access to the room are the habit of the mothers breastfeeding in the public space, and the poor quality of the rooms. Also, there is  no specific socialization  to  the public  about the implementation of  the policy. Thus,  increasing  of  public  socialization  regarding  this  regulation  should  employ communication,  information  and  education  (CIE)  methods  and  fulfilment  of  breastfeeding room standards in Banda Aceh.
Keywords: Community Participation, Policy Implementation, Breastfeeding Room

## ABSTRAK
Studi  kualitatif  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan layanan ruang menyusui di  Kota Banda Aceh, dengan menggunakan Model CLEAR.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  Belum  seluruhnya  kantor  pemerintahan  maupun  ruang  publik  di  Kota  Banda Aceh telah menyediakan layanan ruang menyusui, dan sebagian kondisi ruangannya belum  memenuhi  standar  peraturan  menteri  kesehatan;  (2)  Respon  masyarakat terhadap  kebijakan  ruang  menyusui  sangat  banyak  manfaat  yang  dirasakan. Masyarakat berharap agar kebijakan tersebut tetap dilanjutkan dan tersedia di ruang publik lainnya; (3) Partisipasi masyarakat berdasarkan model CLEAR yaitu adanya sumber  informasi  dan  pengetahuan  berupa  poster  dan  petunjuk  arah  ruang
1 Diterima 11 Mei 2020. Direvisi 02 Juni 2020.
2 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah-Aceh
3 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah-Aceh
4 Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
menyusui,  serta  masyarakat  mendapatkan  kemudahan  dalam  menggunakan  ruang menyusui.  Penelitian  ini  juga  menemukan  penyebab  rendahnya  partisipasi  antara lain, faktor kebiasaan dari masyarakat yang masih menyusui bayi di tempat umum, dan fasilitas ruang menyusui yang belum memenuhi standar. Kemudian, belum ada sosialisasi  khusus  kepada  masyarakat  terhadap  kebijakan  ini.  Oleh  karena  itu, diperlukan  peningkatan  sosialisasi  terhadap  kebijakan  layanan  ruang  menyusui dengan  mekanisme  Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi  (KIE),  serta  pemenuhan standardisasi ruang menyusui di Kota Banda Aceh.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Ruang Menyusui

## A. PENDAHULUAN
Penurunan  angka  kematian  bayi dan peningkatan status gizi masyarakat menjadi  salah  satu  isu  penting  dalam capaian indikator keberhasilan pembangunan nasional dibidang kesehatan. Indonesia saat ini dihadapkan  pada  permasalahan  gizi ganda, yaitu kondisi dimana disatu sisi terdapat  banyaknya  jumlah  penderita gizi kurang. Namun, disisi lain, jumlah msyarakat  yang  mengalami  gizi  lebih cenderung  meningkat.  Hal  ini  menjadi perhatian  dari  pemerintah  untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia.
Peningkatan  gizi  lebih  ini disebabkan  salah  satunya  karena kebijakan pemerintah yang mendukung untuk  peningkatan  gizi  masyarakat. Status  gizi  masyarakat  akan  baik, apabila  perilaku  gizi  yang  baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada bayi. Upaya pemerintah dalam  menjamin  pemenuhan  hak  bayi untuk  mendapatkan  ASI  eksklusif dituangkan  dalam  UU  No.  36  tahun 2009  tentang  Kesehatan.  Dalam  UU tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap  bayi berhak  mendapatkan  air  susu  ibu eksklusif  sejak  dilahirkan  selama  enam bulan, kecuali atas indikasi medis.
Kemudian Peraturan Pemerintah No.  33  tahun  2012  tentang  Pemberian
Air
Susu Ibu Eksklusif juga menegaskan  bahwa  “setiap  ibu  yang melahirkan  harus  memberikan  ASI Eksklusif  kepada  bayi  yang  dilahirkan kecuali  dalam  hal  terdapat  indikasi medis,  ibu  tidak  ada  dan  ibu  terpisah dari bayinya atau dengan kata lain bisa dikatakan  keharusan  bagi  ibu  yang melahirkan  untuk  menolak  pemberian susu  formula  bayi  dan  produk  bayi lainnya”.  Hal  ini  mengindikasikan pemerintah  serius  dalam  menjaga pemenuhan ASI eksklusif pada bayi.
Menyusui  merupakan  pilihan terbaik  untuk  memenuhi  gizi  anak pasca dilahirkan, termasuk bayi prematur.  Pemberian  ASI  sangat dianjurkan  untuk  dilakukan,  dengan tetap  memastikan  ibu  mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama  tenaga  kesehatan,  agar mampu  mencapai  kesuksesan  dalam menyusui  (Seery,  2020:1).  Kandungan yang terdapat dalam ASI sangat banyak diantaranya dapat mencegah terjadinya diare  dan  pneumonia.  Diare  dan pneumonia merupakan penyebab utama  kematian  anak  di  seluruh  dunia (Rini,  Sasmito,  &  Gunawan,  2018:35). Selain  itu,  kandungan  ASI  terdiri  dari sel  darah  putih,  zat  kekebalan,  enzim pencernaan,  hormon  dan  protein  yang sangat cocok untuk memenuhi
kebutuhan  hingga  bayi  berumur  6 bulan (Yusrina & Devy, 2016:12).
Secara umum, cakupan pemberian  ASI  eksklusif  pada  bayi  di Provinsi  Aceh  tahun  2018  sebanyak 60,84 persen. Cakupan ini masih rendah bila  dibandingkan  dengan  Provinsi Sumatera  Barat  77,09  persen  dan Provinsi  Riau  78,33  persen.  Sedangkan cakupan ASI eksklusif rata-rata nasional
sebanyak 65,16 persen (Dinas Kesehatan Aceh,  2018).  Salah  satu  daerah  yang masih  rendah  persentase  pemberian ASI  eksklusif  adalah  Kota Banda Aceh. Potret Dalam persentase pemberian ASI Eksklusif  di  Kota  Banda  Aceh  dalam lima  tahun  terakhir  mengalami  angka fluktuatif.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada grafik di bawah ini:

## Persentase Pemberian ASI Eksklusif di Kota Banda Aceh Tahun 2014-2018
Grafik 1. 1
Sumber: Profil Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2018
Grafik  di  atas  menunjukkan bahwa  pencapaian  pemberian  ASI eksklusif  di  Kota  Banda  Aceh  belum mencapai  target  yang  telah  ditetapkan, yaitu  sebesar  80  persen.  Sedangkan pencapaian  Kota  Banda  Aceh  masih rendah  57,69  persen  dari  tahun  2014- 2018  masih  di  bawah  target  nasional, yaitu  80  persen  (Dinas  Kota  Banda Aceh, 2018:47).
Masih rendahnya bayi memperoleh  ASI  eksklusif  di  Kota Banda  Aceh  disebabkan  salah  satunya profesi  orang  tua  sebagai  pekerja  dan minimnya  fasilitas  layanan  ruang
menyusui  yang  tersedia  di  ruang publik.  Area  menyusui  bayi  di  area publik  semakin  diperlukan  seiring dengan  padatnya  aktivitas  normal  di luar rumah pasca berakhirnya masa cuti tiga bulan (Ruki, 2011:110).
Pemenuhan  target  pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk mengakhiri  semua  bentuk  malnutrisi, yang  merupakan  bagian  dari  tujuan pembangunan  berkelanjutan  dunia yaitu sustainable  development  goals (SDGs)  tahun  2030,  khususnya  pada tujuan nomor 3, dengan total 17 tujuan utama  dan  169  target  global,  yaitu
kesehatan  yang  baik  dan  kesejahteraan (WHO/UNICEF, 2017:1)
Dalam
meningkatkan keberhasilan menyusui, khususnya bagi ibu  yang  bekerja,  pada  tahun  2013 Kementerian  Kesehatan  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  15 tahun
2013 tentang Tata
Cara Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui dan  Memerah  ASI.  Kebijakan  ini merupakan  bentuk  dukungan  penuh dari pemerintah untuk pemenuhan ASI Eksklusif di Indonesia.
Demi  mewujudkan  keberhasilan kebijakan  nasional  terkait  pemberian ASI  eksklusif,  Pemerintah  Provinsi Aceh  telah  mengeluarkan  Peraturan Gubernur  tentang  Pemberian  ASI Eksklusif  di  Provinsi  Aceh  tahun  2016. Kebijakan  ini  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah Provinsi Aceh dan
Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam mendukung  keberhasilan  pemberian ASI eksklusif di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Dalam  mencapai  keberhasilan implementasi kebijakan kebijakan layanan  ruang  menyusui,  diperlukan partisipasi
masyarakat sebagai kelompok penerima kebijakan. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan maupun pelaksanaan sebuah kebijakan publik.
Penelitian  yang  relevan    terkait ruang menyusui telah banyak dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya. Misalnya  (Budiyanto,  Asti,  &  Yuwono, 2015:6) tentang Hubungan Ketersediaan Fasilitas Penunjang
Terhadap
Keberhasilan  Pemberian  ASI  Eksklusif pada  Ibu  yang  Bekerja  Sebagai  Tenaga
Kesehatan di Rumah
Sakit Muhmmadiyah
Gombong, menunjukkan  bahwa  90,6%  responden
memberikan susu formula sebelum bayi berusia  6  bulan,  dan  hanya  9,4% responden yang tidak memberikan susu formula.  Artinya,  pemberian  susu formula  oleh  ibu  yang  bekerja  sebagai tenaga  kesehatan  di  Rumah  Sakit Muhmmadiyah Gombong masih sangat tinggi.
Penelitian  (Pratiwi,  2016:100) menemukan adanya hubungan dukungan keluarga dan atasan terhadap pemanfaatan ruang menyusui di tempat kerja di PT Daya Manunggal. Temuan  lainnya  dari  hasil  penelitian (Susiloningtyas  &  Ratnawati,  2017:59) menemukan  adanya  hubungan  antara faktor pendidikan, persepsi dan motivasi  dengan  pemanfaatan  ruang laktasi  di  Puskesmas  Gunung  Pati Semarang.
Pelaksanaan  kebijakan  ruang menyusui  tidak  selamanya  mengalami keberhasilan.  Hal  ini  sebagaimana penelitian  (Gusmelia,  Lipoeto,  & Hardisman, 2019:151) yang menemukan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan  ruang  menyusui  berupa alokasi dana, tenaga dan sarana khusus di  Kota  Padang.  Penelitian  (Wijaya  & Soesanto, 2017:201) implementasi kebijakan ruang  menyusui yang diselenggarakan oleh sektor pemerintah dan  swasta  di  Kabupaten  Purbalingga belum  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan  belum  ada  aturan  internal yang mengatur ruang laktasi sebagaimana  yang  tertuang  dalam Permenkes No. 15 tahun 2013.
Implementasi  kebijakan  apabila dimaknai  dalam  pengertian  yang  luas, merupakan tahap dari proses kebijakan setelah  penetapan  undang-undang, yang  mempunyai  makna  pelaksanaan undang-undang  di  mana  berbagai
aktor,  organisasi,  prosedur  dan  teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan  kebijakan  dalam  upaya meraih  tujuan  dari  kebijakan  maupun program-program  (Lester  &  Stewart, 2000:104).
Dari  pendapat  Lester  &  Stewart dapat  kita  pahami  bahwa  dalam pelaksanaan  suatu  kebijakan  atau program pemerintah diperlukan adanya  partisipasi  masyarakat  dalam mendukung capaian keberhasilan kebijakan  pemerintah.  Partisipasi  ini juga akan membantu apa yang menjadi harapan  dari  masyarakat  terhadap kebijakan pemerintah.
Berdasarkan uraian hasil penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini menggunakan  model  CLEAR  yang dikemukakan  oleh  Lowndes,  Pratchett dan  Stoker  (2009)  dalam  (Karianga, 2011:233) dengan tujuan mengidentifikasi  dan  menganalisis partisipasi
masyarakat dalam implementasi  kebijakan  layanan  ruang menyusui di Kota Banda Aceh.
B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Implementasi Kebijakan
Implementasi
kebijakan
merupakan  salah  satu  tahapan  dalam siklus kebijakan publik. Setelah perumusan  kebijakan  selesai,  maka tahap  selanjutnya  ialah  bagaimana melaksanakan  kebijakan  itu  dengan baik, tepat sasaran, dengan menggunakan  sumber  daya  yang efisien dan efektif untuk tercapai suatu kebijakan yang telah dirumuskan.
Berbagai  definisi  implementasi telah  banyak  diartikan  oleh  para  ahli. Diantaranya,  Van  Meter  dan  Horn, memberikan  pengertian  implementasi, yaitu: policy  implementation  encompasses those  actions  by  public  or  private individuals  (or  group)  that  are  directed  at
achievement  of  objectives  set  forth  in  prior policy  decisions (Purwanto  &  Ratih, 2012:20).  Artinya,  Van  Meter  dan  Horn melihat implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu  (atau  kelompok) pemerintah  maupun  swasta  yang diarahkan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Kemudian,  Grindle  (Winarno, 2012:149)
juga memberikan pandangannya  tentang  implementasi dengan  mengatakan  bahwa  secara umum,  tugas  implementasi  adalah membentuk  suatu  kaitan  ( linkage )  yang memudahkan  tujuan-tujuan  kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
Pendapat
lainnya juga
dikemukakan  oleh  Jenkins  (Parsons, 2011:463) yang melihat studi implementasi  sebagai  studi  perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana  kemungkinan  perubahan bisa  dimunculkan.  Terdapat  juga  studi tentang  mikrostruktur  dari  kehidupan politik,  bagaimana  organisasi  di  luar maupun  di  dalam  sistem  politik menjalankan  urusan  mereka  dan berinteraksi  satu  sama  lain;  apa motivasi-motivasi  mereka  bertindak seperti  itu,  dan  apa  motivasi  lai  yang mungkin  membuat  mereka  bertindak secara berbeda.
Pandangan  Jenkins  ini,  melihat bagaimana  para  aktor,  dalam  hal  ini aktor  antar-organisasi  baik  itu  dari pemerintah  maupun  non-pemerintah berinteraksi  satu  sama  lain,  serta motivasi  mereka,  untuk  melaksanakan kebijakan  yang  telah  dirumuskan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan  tidak  hanya  pemerintah sebagai aktor tunggal, namun
bagaimana
pemerintah mampu membangun  jalinan  interaksi  antar- organisasi  lain.  Hal  ini  juga  sesuai dengan pandangan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ),  adanya  pelibatan  swasta, civil  society, dan  pemerintah  itu  sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Aktor Implementasi Kebijakan
Salah  satu  unsur  penting  dalam studi  implmentasi  kebijakan  adalah memahami
aktor
kebijakan.
Keberadaan aktor ini sangat menentukan keberhasilan sebuah implementasi  kebijakan  pemerintah, karena  merupakan  pelaksana  dari kebijakan yang telah diputuskan. Aktor implementasi  kebijakan  berasal  dari kalangan
pemerintah
maupun masyarakat. (Kusumanegara, 2010:83;Lester  &  Stewart,  2000  105-108) mengemukakan  aktor  implementasi terdiri dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok- kelompok  penekan  dan  organisasi- organisasi komunitas.
a. Birokrasi Pada umumnya kebijakan publik di  Amerika  Serikat  diimplementasikan oleh  badan-badan  administrasi  yang kompleks. Pada saat kongres menetapkan  sebuah  undang-undang publik dan presiden telah menandatanganinya, langkah
berikutnya adalah badan-badan administrasi  harus  segera  memulai proses  implementasi.  Badan-badan administrasi  ini  melakukan  tugas pemerintah sehari-hari, dengan demikian mempengaruhi warga negara secara  lebih  langsung  dalam  tindakan- tindakan mereka dibandingkan pengaruh  dari  unit-unit  pemerintah lainnya.
Badan-badan ini (birokrasi) mempunyai  keleluasan  yang  besar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang berada dalam yuridiksinya, karena  mereka  seringkali  bekerja berdasarkan mandat perundang- undangan  yang  luas  dan  ambigu. Situasi  ini  terjadi  karena  mereka  yang berperan  serta  dalam  proses  legislasi seringkali  tidak  mampu  atau  tidak berminat  untuk  membuat  garis-garis pedoman yang tepat. Hal ini disebabkan  oleh  kompleksitas  isu  yang dibahas, atau karena kurangnya waktu, perhatian dan informasi.
b. Lembaga Legislatif Dalam banyak literatur
administrasi  publik  telah  membahas terkait dikotomi politik dan administrasi,  yang  menyatakan  bahwa politik  dan  administrasi  merupakan kegiatan  yang  saling  terpisah.  Politik, mempunyai kaitan erat dengan perumusan kebijakan. Sedangkan administrasi  melaksanakan  apa  yang menjadi  putusan  dari  politik.  Dalam pelaksanaan  tata  kelola  kebijakan, tahapan implementasi kebijakan dilaksanakan  oleh  lembaga  eksekutif. Pemisahan  kedua  lembaga  ini  sangat sulit  dalam  proses  sebuah  kebijakan, meskipun  dalam  banyak  kajian  telah menjelaskan  adanya  pemisahan  antara politik dan administrasi.
Sekarang, asumsi ini dipersoalkan,  karena  cabang-cabang administratif  seringkali  terlibat  dalam perumusan,
maupun dalam implementasi kebijakan publik. Misalnya,  disini  Lester  dan  Stewart (2000:106)  memberikan  contoh  pada saat badan-badan administrasi merancang  regulasi  yang  mendukung perundang-undangan  yang  sudah  ada. Badan-badan ini juga sering
merumuskan  kebijakan.  Lebih  dari  itu, badan-badan legislatif seringkali terlibat  dalam  proses  implementasi kebijakan publik. Malahan sekarang ini semakin meningkat keterlibatan badan- badan  legislatif  dalam  implementasi kebijakan publik.
c. Lembaga Peradilan Dalam  banyak  kasus,  undang- undang  publik,  dalam  sebuah  sistem politik modern, seperti Amerika Serikat, diberlakukan tindakan-tindakan yudisial.  Misalnya,  undang-undang berkenaan dengan kejahatan merupakan  contoh  kasus  yang  jelas. Lembaga  peradilan  juga  terlibat  dalam implementasi  undang-undang  yang mengatur  aborsi.  Disamping  itu, lembaga peradilan bisa terlibat langsung  dalam  tata  kelola  kebijakan. Tindakan-tindakan  naturalisasi  bagi warga negara asing sebenarnya merupakan bentuk administrasi. Namun,  ditangani  oleh  peradilan distrik  federal  (Lester  &  Stewart, 2000:107).
Namun  demikian,  yang  paling penting  keterlibatan  lembaga  peradilan adalah  dalam  konteks  mempengaruhi tata kelola/administrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang- undangan  dan  peraturan-peraturan administratif dan regulasi, dan pengkajian  ulang  terhadap  keputusan- keputusan  administratif  dalam  kasus- kasus  yang  dibawa  ke  pengadilan. Lembaga  peradilan  bisa  memfasilitasi, menghambat, atau secara luas mementahkan  implementasi  kebijakan- kebijakan  tertentu  melalui  keputusan- keputusan  yang  ditetapkan  oleh lembaga itu.
d. Kelompok-kelompok Penekan Oleh  karena  diskresi  seringkali diberikan kepada badan-badan administrasi  yang  ditetapkan  melalui
perundang-undangan,  maka  seringkali suatu  tindakan  diambil  oleh  suatu badan  administrasi.  Perjuangan  antar- kelompok  kepentingan  bergeser  dari wilayah legislatif ke wilayah administratif.
Kelompok-kelompok penekan ini dapat  memengaruhi  tindakan  dari administrasi, dan mempunyai kemungkinan  berefek  pada  subtansi arah dan dampak dari kebijakan publik. Hubungan  antara  suatu  kelompok kepentingan  dengan  suatu  badan administrasi bisa begitu dekat, sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu kelompok kepentingan dapat menguasai  dan  memengaruhi  arah kebijakan  pemerintah.  Sebagai  contoh, ada  yang  berpendapat  bahwa  penjaga pantai Amerika Serikat, yang merupakan badan pelopor  yang bertanggung  jawab  terhadap  regulasi polusi  laut,  terlibat  dalam  hubungan yang  nyaman  dengan  kelompok kepentingan  minyak  dan  transportasi kapal  Amerika  Serikat  (Lester  & Stewart, 2000:107).
Secara  singkat  bisa  dikatakan bahwa, karena badan-badan administrasi  mempunyai  diskresi  yang besar  dalam  merancang  regulasi  untuk mendukung pembuatan undang- undang,  maka  mereka  dikepung  oleh berbagai  kelompok  kepentingan  yang berusaha  mempengaruhi  garis-garis pedoman dan regulasi dalam suatu cara yang bisa memberi keuntungan kepadanya.
e. Organisasi-organisasi Masyarakat Di  era  demokrasi,  keterlibatan organisasi
masyarakat
sebuah keharusan
dalam
implementasi kebijakan  publik.  Salah  satu  contoh keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat di Amerika Serikat, misalnya  dalam  berbagai  dewan
penasihat  untuk  pengelolaan  limbah yang  mengandung  racun  berdasarkan amandemen  limbah  padat  dan  sangat berbahaya tahun 1984, yang mengharuskan semua perusahaan kecil yang  menghasilkan  sekitarnya  100 kilogram  limbah  yang  mengandung racun mematuhi undang-undang federal.  Contoh  kasus  lain  adalah berbagai  komite  petani  di  bawah program konservasi tanah dan penyangga harga Departemen Pertanian,  dewan  penasihat  untuk  Biro Manajemen  Tanah,  dan  perwakilan kaum  miskin  untuk  badan-badan tindakan masyarakat (Lester & Stewart, 2000:108).
Dari  berbagai  aktor  yang  telah dikemukakan  oleh  Lester  dan  Stewart (2000) diatas dapat disimpulkan bahwa dalam  tahapan  implementasi  kebijakan terdapat  banyak  aktor  yang  ikut berpartisipasi.  Tidak  hanya  aktor  dari pemerintah  saja,  melainkan  aktor  non- pemerintah juga terlibat dalam pelaksanaan  implementasi  kebijakan publik.
3. Partisipasi Masyarakat Model

## CLEAR
Salah satu upaya yang dilakukan oleh  pemerintah  untuk  mengatasi cakupan pemberian ASI adalah dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan  layanan  ruang  menyusui.
Dalam  hal  ini,  model  CLEAR  yang dikemukakan oleh Pratchett, Stoker dan Lowndes  (2006)  dalam  (Karianga, 2011:233)  merupakan  salah  satu  model untuk  mengidentifikasikan  lima  faktor yang  menyebabkan  ketidaksamaan respon warga terhadap partisipasi.
Model ini didasari pada argumentasi bahwa keterlibatan masyarakat  tergantung  pada  sumber daya  dan  akses  yang  dimiliki.  Sejauh mana  masyarakat  merasa  terlibat  lebih luas dan apakah mereka dibantu untuk berpartisipasi oleh organisasi-organisasi yang mendukung. Model ini menekankan pemahaman pada partisipasi  dari  sudut  pandang  warga, apa yang diperlukan untuk berpartisipasi.
Model  ini  dapat  dikatakan sebagai  model bottom-up ,  dimana penting dipahami oleh policy makers apa keinginan  tentang  inisiatif  partisipasi dari  masyarakat.  Model  CLEAR  ini berpendapat  bahwa  partisipasi  akan sangat efektif dimana masyarakat : Can Do- have  the  resources  and  knowledge  to participate; Like  to- have  a  sense  of attachment  that  reinforces  participation; Enable  to -  are  provided  with  the opportunity for participation; Asked to - are mobilized through public agencies and civil chanels; Responded  to -  see  evidence  that their  views  have  been  considered. Lebih lanjut model CLEAR ini akan dijabarkan  dalam  tabel  dibawah  ini:
Faktor yang mempengaruhi partisipasi Cara Bekerja Target  Kebijakan  Yang Diinginkan Can do (dapat melakukan) Sumber  daya  individual yang memiliki masyarakat untuk  memobilisasi  dan mengorganisasikan (berbicara,  menulis,  dan Peningkatan Kapasitas: ukuran  dukungan  khusus atau pengembangan target.
Like to (ingin melakukan)
Enabled  to (mampu melakukan).
Asked  to (diminta untuk melakukan)
Responded
to (tanggapan untuk) kemampuan teknis lainnya, serta kepercayaan diri  untuk  menggunakan kemampuan tersebut) akan  membuat  kapasitas yang berbeda dalam melakukan partisipasi. Agar  berkomitmen  untuk berpartisipasi membutuhkan  kesadaran untuk terlibat dalam entitas publik yang menjadi fokus keinginannya. Infrastruktur kemasyarakatan dari kelompok-kelompok  dan organisasi  payung  dapat membuat perbedaan dalam berpartisipasi dikaitkan dengan struktur kesempatan  yang  dibuat agar  masyarakat  dapat berpartisipasi. Memobilisasi  masyarakat untuk berpartisipasi dengan menanyakan input  kepada  mereka dapat membuat perbedaan  besar  dalam partisipasi. Ketika  masyarakat  yang ditanya menanyakan akan terlibat jika mereka didengar, tidak sepenuhnya  setuju,  tetapi mampu melihat tanggapan. Kesadaran komunitas; pelibatan masyarakat, modal sosial, dan citizenship.
Membangun  infrastuktur kemasyarakatan, sehingga kelompk-kelompok  dan organisasi  di  sekitarnya dapat memfasilitas partisipasi. Skema  bagi  partisipasi publik  yang  beragam, menarik, dan refleksif.
Sistem pembuatan kebijakan  yang  dapat menunjukkan kapasitas untuk menanggapi.
Tabel 1: Faktor yang Mempromosikan Partisipasi Model CLEAR Sumber: Stoker (2004) dalam (Kurniawan, 2007:19)

## 4. Ruang Menyusui
Ruang  ASI  merupakan  ruangan yang  dilengkapi  dengan  prasarana menyusui  dan  memerah  ASI  yang digunakan  untuk  menyusui  bayi, memerah  ASI,  menyimpan  ASI  perah, atau konseling menyusui ASI. Kebijakan  penyediaan  ruang  menyusui ini  diatur  dalam  UU  Kesehatan  No.  36 tahun  2009  menyatakan  bahwa  selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah,  pemerintah  daerah  dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara  penuh  dengan  penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas  khusus  diadakan  di  tempat kerja dan tempat sarana umum.
Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun, lahirnya  Peraturan  Pemerintah  No.  33 tahun  2012  yang  mengatur  tentang Pemberian ASI Eksklusif, yang menegaskan  bahwa  pengurus  tempat kerja, baik itu perusahaan, perkantoran milik  pemerintah,  pemerintah  daerah dan  swasta  dan  penyelenggara  tempat sarana  umum  harus  menyediakan fasilitas  khusus  untuk  menyusui  atau memerah  ASI  sesuai  dengan  kondisi kemampuan perusahaan. Apabila tidak menyediakan,  maka  akan  dikenakan sanksi  pidana  sesuai  dengan  UU Kesehatan.
Kemudian, peraturan lebih khusus  dikeluarkan  oleh  Menteri Kesehatan  No.  15  tahun  2013  tentang tata  cara  penyediaan  fasilitas  khusus menyusui  atau  memerah  ASI.  Dalam Permenkes tersebut menjelaskan bahwa persyaratan  kesehatan  Ruang  ASI paling  sedikit  meliputi:  a_  Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal  3x4  m2  dan/atau  disesuaikan dengan  jumlah  pekerja  perempuan yang  sedang  menyusui;  b)  Ada  pintu yang  dapat  dikunci,  yang  mudah
dibuka/ditutup; c) Lantai keramik/semen/karpet;  d)  Memiliki ventilasi  dan  sirkulasi  udara  yang cukup;  e)  Bebas  potensi  bahaya  di tempat  kerja  termasuk  bebas  polusi;  f) Lingkungan  cukup  tenang  jauh  dari kebisingan;  g)  Penerangan  dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan; h)  Kelembapan  berkisar  antara  30-50%, maksimum  60%;  dan  j)  Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
Dalam  melaksanakan  kebijakan nasional, dareah dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota dapat menetapkan  peraturan  daerah  yang mengatur  lebih  khusus  terhadap  ruang menyusui. Menindaklanjuti aturan tersebut  diatas,  pada  tahun  2016 Gubernur  Aceh  telah  mengeluarkan Peraturan  Gubernur  No.  49  tahun  2016 tentang  Pemberian  ASI  Eksklusif. Dalam Pergub ini menjelaskan terdapat beberapa  tempat  sarana  umum  yang wajib  menyediakan  ruang  menyusui dan  memerah  ASI,  antara  lain:  a) Fasilitas  pelayanan  kesehatan;  b)  Hotel dan penginapan; c) Tempat rekreasi; d) Terminal  angkutan  darat;  e)  Stasiun kereta  api;  f)  Bandar  udara;  g) Pelabuhan laut; h) Pusat-pusat perbelanjaan; i) Gedung olahraga; dan j) Tempat sarana umum lainnya.
Kebijakan ini lahir untuk menjawab  permasalahan  selama  ini terkait  masih  rendahnya  cakupan pemberian  ASI  eksklusif  pada  anak. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat
menggapai pembangunan kesehatan dengan meningkatkan  indikator  keberhasilan pembangunan  kesehatan  dalam  hal  ini terjadinya  penuruan  angka  kematian bayi  dan  peningkatan  status  gizi masyarakat. Kunci keberhasilan
implementasi  sebuah  kebijakan  juga tidak  terlepas  adanya  dukungan  dan partisipasi  dari  semua stakeholder , terutama  masyarakat  sebagai  penerima kebijakan pemerintah.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti adalah sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih  menekankan  pada  makna  dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013:13).
Fokus  penelitian  ialah  pada partisipasi masyarakat dalam implementasi  kebijakan  layanan  ruang menyusui  di  Kota  Banda  Aceh. Pemilihan  lokasi  di  Kota  Banda  Aceh dikarenakan  berdasarkan  data  profil kesehatan  Kota  Banda  Aceh  2018, cakupan  ASI  eksklusif  di  Kota  Banda Aceh masih rendah (57,69%). Kemudian adanya  Peraturan  Gubernur  Aceh tentang ruang menyusui yang menguatkan  pelaksanaan  kebijakan ruang menyusui di Kota Banda Aceh.
Pemilihan informan dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik purposive  sampling. Di  mana  teknik  ini penentuan  informan  dipilih  dengan pertimbangan dan tujuan.
Pertimbangan  yang  dimaksud  adalah informan  yang  dipandang  tahu  dan memahami,  serta  terlibat  langsung dalam  fenomena  kajian  penelitian. Adapun  informannya  adalah  kepala dinas  dan  pegawai  kesehatan  Kota Banda  Aceh,  pegawai  kantor  milik pemerintah  termasuk  rumah  sakit  dan puskesmas Kota Banda Aceh, pengusaha  yang  menyediakan  ruang menyusui  di  tempat  kerja,  dan
masyarakat  pengguna  layanan  ruang menyusui.
Tahapan penelitian dilakukan melalui  beberapa  tahapan,  yaitu pengumpulan data berdasarkan pengamatan langsung peneliti terhadap kebijakan  layanan  ruang  menyusui  di Kota  Banda  Aceh.  Observasi  penelitian dilakukan di kantor pusat Pemerintahan  Kota  Banda  Aceh,  ruang publik  dan  rumah  sakit  Meuraxa  Kota Banda  Aceh  yang  telah  memiliki fasilitas  ruang  menyusui.  Hal  ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum pelaksanaan kebijakan  layanan  ruang  menyusui  di Kota Banda Aceh.
Pengumpulan  data  selanjutnya adalah  menelusuri  dokumen-dokumen yang  berkaitan  dengan  penelitian, seperti  data  pemberian  ASI  eksklusif, maupun  dokumen  relevan  lainnya. Tahapan selanjutnya adalah melakukan wawancara  yang  dilakukan  dengan informan sebagaimana telah ditetapkan dengan  menggunakan  teknik purposive sampling.
Teknik  analisis  data  dalam penelitian ini menggunakan model  yag dikembangkan  Miles  dan  Huberman (Sugiyono,  2013:334-343).  Terdapat  tiga tahapan  dalam  analisis  data  yaitu: pertama  reduksi  data  yaitu    proses pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,    pengabstrakan,    dan transformasi  data  kasar  yang muncul dari    catatan    di    lapangan.    Kedua, penyajian  data,  yaitu  menyajikan sekumpulan  informasi  tersusun  yang memberikan  kemungkinan  adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan    tindakan.    Ketiga, menarik  kesimpulan/verifikasi  yaitu suatu  tinjauan  ulang  pada  catatan lapangan  atau  melihat  salinan  suatu
temuan yang disimpan
dalam perangkat data yang lain.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi  Kebijakan  Layanan
Ruang  Menyusui  di  Kota  Banda Aceh
Ruang  Menyusui  merupakan salah  satu  layanan  publik  yang  harus disediakan  oleh  instansi  atau  lembaga pemerintah  maupun  swasta  yang melayani kebutuhan masyarakat umum.  Pelaksanaan  kebijakan  layanan ruang  menyusui  di  Kota  Banda  Aceh diperuntukkan  bagi  masyarakat  yang sedang melakukan bekerja atau aktivitas  di  kantor  pemerintahan maupun di ruang publik lainnya.
Kebijakan  ruang  menyusui  di Kota  Banda  Aceh  diberlakukan  sejak tahun  2014.  Berbagai  latar  belakang lahirnya ruang menyusui ini antara lain adanya surat edapermenkesran Ombudsman, Peraturan Menteri Kesehatan  serta  Peraturan  Gubernur Aceh  yang  mengamanatkan  setiap layanan  publik  harus  ada  ruang menyusui  yang  diperuntukkan  bagi ibu-ibu menyusui.
Keberadaan  ruang  menyusui  ini untuk  menghindari  masyarakat  yang menyusui  di  hadapan  publik  atau tempat terbuka. Disamping itu, diharapkan  mampu  meningkatkan cakupan  pemberian  ASI  di  Kota  Banda Aceh.
Hasil  observasi  dan  wawancara peneliti lakukan bahwa belum seluruhnya kantor pemerintahan maupun  ruang  publik  di  Kota  Banda Aceh telah menyediakan layanan ruang menyusui.  Adapun  kantor  atau  tempat yang  sudah  menyediakan  ruang menyusui,  antara  lain:  RSUD  Meuraxa Kota  Banda  Aceh,  Kantor  Sekretariat Kota  Banda  Aceh,  Puskesmas  dalam lingkup  Kota  BandaAceh,  Klinik Cempaka  Lima,  dan  Pasar  Aceh. Namun,  kondisi  ruangnya  belum memenuhi  standar  sesuai  ketentuan yang telah diatur dalam Permenkes No. 15  tahun  2013,  bahkan  sebagian kondisinya tidak terurus. Hal ini sesuai temuan  peneliti  di  lapangan  terhadap kondisi  ruang  menyusui  di  lantai  tiga Pasar  Aceh  yang  dijadikan  sebagai gudang penyimpanan barang pedagang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari gambar di bawah ini sebagai berikut:
Keterangan: Fasilitas ruang menyusui di Kantor Pemerintahan Kota Banda Aceh hanya terdiri dari sofa, lemari kecil dan pendingin suhu udara ( Air Conditioner )
Gambar 1. Kondisi Ruang Menyusui di Pusat Kantor Pemerintahan Kota Banda Aceh Sumber: Hasil observasi peneliti (07/03/2019)
Keterangan: Fasilitas ruang menyusui yang berada di Pusat Pembelanjaan Pakaian Pasar Aceh justru dimanfaatkan oleh pedagang sebagai gudang penyimpanan patung pakaian dan kamar pas.
Gambar 2. Kondisi Ruang Menyusui di Pusat Pembelanjaan Pakaian (Pasar Aceh) Sumber: Hasil observasi peneliti (09/03/2019) i
Berdasarkan  gambar  di  atas menunjukkan  bahwa  kondisi  layanan ruang  menyusui  di  dua  lokasi  tersebut belum  memenuhi  standardisasi  yang telah  ditetapkan  dalam  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  15  Tahun 2013. Bahkan sebagian kondisi ruangannya  tidak  terurus  dengan  baik dan justru dimanfaatkan oleh pedagang pakaian  sebagaimana  dalam  gambar nomor  2  (dua)  untuk  menyimpan barang dagangannya. Adapun Persyaratan  kesehatan  Ruang  ASI sebagaimana  di  atur  dalam  Permenkes No.  15  Tahun  2013  paling  sedikit meliputi: a. tersedianya ruangan khusus dengan  ukuran  minimal  3x4  m2 dan/atau  disesuaikan  dengan  jumlah pekerja  perempuan  yang  sedang menyusui;  b.  ada  pintu  yang  dapat dikunci,  yang  mudah  dibuka/ditutup; c.  lantai  keramik/semen/karpet;  d. memiliki  ventilasi  dan  sirkulasi  udara yang cukup; e. bebas potensi bahaya di tempat  kerja  termasuk  bebas  polusi;  f. lingkungan  cukup  tenang  jauh  dari kebisingan;  g.  penerangan  dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan; h.  kelembapan  berkisar  antara  30-50%, maksimum 60%; dan i. tersedia wastafel
dengan  air  mengalir  untuk  cuci  tangan dan  mencuci  peralatan.  Sedangkan standar  minimal  yang  harus  dipenuhi dalam ruang menyusui terdiri (a) kursi dan  meja;  (b)  wastafel  dan;  (c)  sabun cuci tangan.
Berdasarkan  hasil  pengamatan langsung  peneliti,  bahwa  rata-rata ruang  menyusui  tidak  sesuai  dengan standar  minimal  yang  telah  ditetapkan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  di  Kota  Banda  Aceh.  Hanya terdapat ranjang tempat tidur, sofa dan pendingin  udara.  Sementara,  seperti wastafel  maupun  sabun  cuci  tangan belum  ada.  Padahal  peralatan  yang harus  ada  dalam  ruang  ASI  di  tempat kerja  sekurang-kurangnya  meliputi:  (a) lemari  pendingin  untuk  menyimpan ASI;  (b)  gel  pendingin;  (c)  tas  untuk membawa  ASI  perahan;  dan  (d) sterilizer  botol  ASI  (Permenkes  No.15 tahun  2013,  tentang  Tata  Cara Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui dan/  atau  Memerah  Air  Susu  Ibu). Pemenuhan standardisasi ruang menyusui menjadi penting agar terciptanya  kenyamanan  bagi  ibu menyusui  dalam  menggunakan  ruang menyusui di Kota Banda Aceh.
Kondisi  seperti  ini  sangat  miris dan  dibutuhkan  perhatian  pemerintah untuk  merevitalisasi  ruang  menyusui sesuai  dengan  tujuan  awal  dari kebijakan  layanan  ruang  menyusui. Sehingga  ruang  menyusuinya  dapat digunakan  oleh  masyarakat  dengan kondisi  nyaman  dan  bersih,  sesuai dengan standardisasi.
Temuan  penelitian  ini  sama halnya  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Maria,  2015:24)  bahwa pelaksanaan  pemberian  ASI  selama waktu  kerja  di  tempat  kerja  belum berjalan  di  Kota  Kediri.  Hal  ini dikarenakan di tempat kerja belum ada penyediaan waktu serta ruang ASI yang berfungsi untuk memerah dan menyimpan
ASI. Para pekerja perempuan  memerah  ASI  nya  selama waktu  kerja    di    gudang,    musolla, ruang    yang    sedang    tidak    dipakai bahkan    di    toilet    dengan  perasaan cemas.
Namun  demikian,  kebijakan layanan ruang menyusui di Kota Banda Aceh  mendapatkan  tanggapan  positif oleh  pemerintah  sebagai  pelaksana kebijakan. Keberadaan ruang menyusui ini dapat dimanfaatkan oleh menyusui. Terutama bagi masyarakat yang sedang mengurus  KTP,  KK  maupun  akta kelahiran  anak.  Karena  ruang  ini  salah satu tempat melindungi dan memberikan  hak  secara  bebas  kepada ibu-ibu  menyusui  bayinya  secara nyaman.
Selain  itu,  pemerintah  juga mempunyai harapan untuk melanjutkan kebijakan ruang menyusui ini  dan  memperbanyak  ke  seluruh dinas-dinas  lainnya,  dan  lembaga pemerintah,  serta  ruang  publik  lainnya di    Kota  Banda  Aceh  agar  dapat menyediakan  ruang  menyusui.  Hal  ini dilakukan untuk meningkatkan
pemberian  ASI  eksklusif  bagi  bayi  di Kota Banda Aceh.
2. Respon  dan  Harapan  Masyarakat
Terhadap Kebijakan
Layanan Ruang Menyusui Kehadiran  Ruang  menyusui  di
Kota  Banda  Aceh  mendapatkan  respon positif dari masyarakat sebagai kelompok  sasaran  dari  kebijakan. Berdasarkan  hasil  penelitian,  respon masyarakat  sangat  baik  terhadap kehadiran  ruang  menyusui  di  kantor pemerintahan  maupun  ruang  publik lainnya.
Layanan  ruang  menyusui  ini menjadi  area  privasi perempuan  agar tidak  menyusui  di  tempat  terbuka. Namun,  dalam  pelaksanaannya  masih terdapat kendala, yaitu perlu ditingkatkan  sosialisasi  lebih  maksimal bagi  masyarakat  terhadap  penggunaan ruang  menyusui.  Hal  ini  dikarenakan masih  terdapat  sebagian  masyarakat masih  segan  dalam  penggunaan  ruang menyusui.  Padahal,  ruang  menyusui terbuka  untuk  umum  dan  dapat digunakan oleh siapapun.
Selain  itu,  masyarakat  berharap layanan  ruang  menyusui  ini    perlu diperbanyak lagi ke ruang-ruang publik lainnya,  seperti  di  masjid,  halte, lapangan Blang Padang (ruang terbuka),  Taman  di  Kota  Banda  Aceh, pusat  pembelanjaan,  terminal,  serta ruang publik lainnya.
Selanjutnya,  masyarakat  juga menginginkan  adanya  peningkatan fasilitas yang disediakan sesuai dengan standar  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  peraturan  menteri  kesehatan. Minimal  standar  untuk  ruang  ASI sebagaimana  diatur  dalam  Permenkes No.  15  Tahun  2013,  meliputi:  (a)  kursi dan  meja;  (b)  wastafel  dan;  (c)  sabun cuci tangan.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara
dengan salah satu masyarakat  di  Kota  Banda  Aceh  yang pernah  menggunakan  layanan  ruang menyusui:
“Kehadiran  layanan  ruang  menyusui sangat  diperlukan  bagi  kami  ibu-ibu yang  mempunyai  bayi.  Namun fasilitas  ruangannya  perlu  dibenahi, karena  selama  ini  fasilitas  yang tersedia hanya sofa dan kursi.Sementara westafel
tidak tersedia, sehingga saya harus mencuci perlatan  di  ruangan  yang  terpisah. Saya  pribadi  berharap  adanya peningkatan  fasilitas  yang  disediakan oleh  pemerintah,  seperti  adanya westafel  dengan  air  mengalir  untuk mencuci  tangan  atau  mencuci peralatan” (NH, masyarakat Gampong  Jeulingke,  Kota  Banda Aceh, 18 April 2019).
“Kami selaku masyarakat menyambut baik  atas  kehadiran  ruang  menyusui di Kota Banda Aceh. Namun harapan kami  agar  ruang  menyusui  ini  dapat diperbanyak lagi di kantor pemerintahan  maupun  ruang  publik lainnya. Kemudian perlu ditingkatkan fasilitas  yang  ada  didalamnya, sehingga  kami  dapat  merasa  nyaman saat  menggunakan  ruang  tersebut” (HM,  masyarakat  gampong  Kuta Alam,  Kota  Banda  Aceh,  19  April 2019).
Air Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Meyasa &  Mawarni,  2017:6)  bahwa  penyediaan fasilitas  ruang  menyusui  di  RSUD  Dr. Doris  Sylvanus  Palangka  Raya  sudah sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  dapat  diwujudkan karena  adanya  kesadaran  para  kepala ruang yang bertanggung jawab terhadap  pengelolaan  pojok  laktasi  di
RSUD  Dr.  Doris  Sylvanus  Palangka Raya.  Hasil  penelitian  senada  juga ditemukan  oleh  penelitian  (Aisyaroh  & Sutrisminah,  2017:269)  bahwa  bahwa perusahaan tempat bekerjanya memberikan  sarana  prasarana  untuk mendukung  pemberian  ASI  eksklusif sebanyak 89 orang (97,8%). Hal tersebut menunjukkan  bahwa  perusahaan  juga memberikan dukungan terhadap peraturan  pemerintah  RI  No.  33  tahun 2012  tentang  pemberian  ASI  eksklusif terhadap implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif pada buruh di Perusahaan Tekstil Jawa Tengah.
3. Partisipasi masyarakat model CLEAR Dalam Implementasi Kebijakan Layanan Ruang

## Menyusui
Salah  satu  keberhasilan  dalam implementasi  kebijakan  adalah  adanya sumber  informasi  dan  pengetahuan masyarakat  terhadap  suatu  kebijakan. Sumber  informasi  dan  pengetahuan masyarakat  dapat  diperoleh  apabila adanya  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Keikutsertaan  masyarakat  diperlukan dengan  tujuan  untuk  mengetahui sejauh mana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Respon dan  harapan  ini  tentunya  akan dijadikan  sebuah  masukan  sebagai bahan
pertimbangan dalam mengevaluasi sebuah kebijakan. Model CLEAR yang dikemukakan oleh Pratchett, Stoker dan Lowndes  (2006)  dalam  (Karianga, 2011:233)
dalam implementasi kebijakan  layanan  ruang  menyusui sebagai  berikut:  (a) Can  do  : bahwa terdapat sumber informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh masayarakat  terhadap  ruang  menyusui di Kota Banda Aceh.  Sumber informasi
dan  pengetahuan  yang  digunakan adalah  melalui  pamflet  petunjuk  arah dan  poster  yang  ditempel  di  pintu ruang  menyusui.  Poster  dan  brosur memuat  berbagai  sumber  informasi, berupa  manfaat  ASI  bagi  bayi,  cara menyusui  dengan  baik,  serta  informasi lainnya terkait dengan ASI; (b.) Like to ; Gagasan  ini  bersandar  bahwa  orang- orang menjadi bagian dari sesuatu yang dapat  mendorong  mereka  untuk berpatisipasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan ruang menyusui  atas  dasar  keinginan  sendiri masih  rendah.  Salah  satu  penyebabnya adalah  khususnya  bagi  pegawai  negeri memilih  pulang  ke  rumah  untuk menyusui  bayinya.  Oleh  karena  itu, partisipasi  masyarakat  yang  bekerja seperti  PNS  menggunakan  layanan ruang  menyusui  minim,  karena  pada umumnya  mereka  memilih  untuk pulang  menyusui  di  rumah.  Hal  ini dikarenakan  juga  faktor  aksesibilitas antara  rumah  dengan  kantor  dekat. Sehingga  bagi  PNS  memilih  pulang pada  jam  istirahat  kantor  untuk menyusui  bayinya.  Berbeda  halnya dengan  masyarakat  umum  (yang  tidak bekerja),  memilih  tempat  terbuka  lain seperti    di  sudut  ruangan,  di  taman rumah  sakit,  maupun  taman  di  kantor pemerintahan  untuk  memberikan  ASI kepada bayinya. Fenomena ini  menjadi menarik  dalam  temuan  dari  penelitian. Hal  ini  disebabkan  karena  faktor kebiasaan  masyarakat  yang  telah terbiasa  memberikan  ASI  di  tempat umum,  dan  belum  membiasakan  diri menggunakan ruang menyusui.
(c) Enable to; Gagasan ini dilihat sejauh mana pemberi layanan membuka akses bagi masyarakat untuk menggunakan  ruang  menyusui.  Akses
yang  dimaksud  dapat  berupa  sosialiasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau penyedia  layanan  ruang  menyusui. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  sosialisai  ruang menyusui  secara  khusus  kepada masyarakat  tidak  ada.  Sosialisasi dilakukan hanya dalam bentuk pamflet, banner dan  poster  yang  di  pasang  di dekat lokasi ruang menyusui. Masyarakat dapat mengetahuinya dengan  adanya  poster  yang  ditempel pada  dinding  perkantoran  maupun ruang  publik  lainnya.  Namun,  di lapangan  masih  terdapat  masyarakat menyusui  di  tempat  terbuka.  Apabila terdapat  masyarakat  yang  menyusui ditempat terbuka, maka diarahkan oleh petugas atau satpam untuk menggunakan ruang menyusui.
“Di  rumah  sakit  kami  telah  ada layanan  ruang  menyusui  sejak  tahun 2013.  Alhamdulillah  pada  tahun 2016,  RSUD  Meuraxa  Banda  Aceh menjadi  role  model  dalam  pelayanan publik  dari  58  Kabupaten/Kota seluruh  Indonesia  yang  dinilai. Ruang ini diperuntukkan bagi ibu-ibu yang  mempunyai  bayi  yang  sedang berobat  di  RSUD  Meuraxa  Banda Aceh  agar  dapat  menggunakan ruangan ini untuk menyusui bayinya. Meskipun  demikian,  kami  masih menemukan  beberapa  masyarakat masih  menyusui  bayinya  di  tempat terbuka,  atau  memilih  taman  rumah sakit. (Kasubbag Humas dan Pemasaran  RSUD  Meuraxa  Kota Banda Aceh, 23 Maret 2019)” “Di  klinik  kami  juga  sudah  ada layanan  ruang  menyusui.  Layanan ini  kami  sediakan  untuk  pasien  yang sedang berobat dan memiliki bayi agar menggunakan ruang menyusui untuk menyusui  bayinya.  Namun  masih
terdapat  juga  masyarakat  untuk memilih  menyusui  di  sudut-sudut ruangan.  Maka  ada  petugas  maupun satpam yang mengarahkan masyarakat  untuk  menggunakan ruang
menyusui yang telah disediakan oleh  Klinik Cempaka Lima Banda Aceh” (Wakil Pimpinan Klinik Cempaka Lima Banda Aceh, 24 Maret 2019).
Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan menemukan bahwa semua ruang menyusui yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh  dalam  objek  kajian  ini  tidak memiliki petugas khusus yang menjaga. Meskipun  demikian,  ruang  tersebut terbuka  secara  umum  dan  bisa digunakan  oleh  siapapun.  Oleh  karena itu,  terkait  pendataan  administrasi jumlah  pengguna  layanan  ruang menyusui tentu tidak dapat, dikarenakan  tidak  ada  petugas  khusus yang  menjaga  maupun  buku  data pengguna  ruang  menyusui  yang disediakan dalam ruangan tersebut.
(d) Asked to: Dimensi ini melihat orang-orang cenderung menjadi terlibat dalam suatu kebijakan ketika masyarakat  diminta  untuk  terlibat.
Dilihat dari partisipasi, terdapat sebagian
masyarakat
yang
menggunakan  ruang  menyusui  atas keinginan  sendiri.  Namun,  disisi  lain masih  ditemui  masyarakat  yang  belum terbiasa menggunakan ruang menyusui,  sehingga  terkesan  segan untuk  menggunakan  ruang  tersebut. Padahal ruang menyusui terbuka untuk umum.  Faktor  ini  bisa  disebabkan karena masih minimnya sosialisasi yang dilakukan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat terhadap penggunaan ruang  menyusui  di  Kota  Banda  Aceh. Faktor  lainnya  juga  disebabkan  faslitas
yang ada dalam ruang menyusui belum memenuhi  standar,  sehingga  tidak mengundang  daya  tarik  masyarakat untuk menggunakannya. Selain itu, ada faktor dalam diri masyarakat itu sendiri yang  sudah  terbiasa  menyusui  di tempat  umum.  Kebiasaan  ini  dapat dirubah dengan memperkuat sosialisasi dan  mengedukasi  masyarakat  untuk menggunakan  ruang  menyusui  dalam memberikan ASI kepada bayinya.
(e) Responded to: Dalam dimensi ini  orang-orang  akan  berpartisipasi secara  berkelanjutan  apabila  mereka percaya  bahwa  keterlibatan  mereka mendapat  pengaruh  positif  terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan. Pelaksanaan  kebijakan  layanan  ruang menyusui  di  Kota  Banda  Aceh  setiap ide maupun gagasan yang disampaikan oleh  masyarakat  dijadikan  sebagai bahan  masukan  dalam  pengambilan keputusan  pimpinan.  Ide  dan  gagasan tersebut  disampaikan  secara  lisan  pada pegawai  kantor,  tidak  dalam  bentuk tulisan maupun kotak saran.
“Sebagai  penyedia  ruang  menyusui, kami  sangat  terbuka  terhadap  ide, masukan dan gagasan yang masyarakat  dan  gagasan  masyarakat demi  perbaikan  lebih  baik  kedepan. Bagi  masyarakat  yang  memberikan saran dan masukan dapat disampaikan langsung kepada pegawai kantor. Masukan ini menjadi penting  bagi  kami  untuk  perbaikan terhadap  layanan  ruang  menyusui untuk  lebih  baik  lagi” ( Kassubag  TU Sekretariat  Kota  Banda  Aceh,  21 Maret 2019).
Berdasarkan  hasil  observasi  di lapangan  bahwa  tidak  ada  saluran penyampaian  informasi,  masukan  dan ide  maupun  gagasan  masyarakat  yang disediakan khusus untuk layanan ruang
menyusui.
Seharusnya saluran komunikasi  harus  disediakan  oleh pemerintah,  guna  mengetahui  sejauh mana  tingkat  kepuasan  masyarakat sebagai  peguna  layanan  terhadap layanan ruang menyusui di Kota Banda Aceh.
Berdasarkan  dimensi  partisipasi menurut  Model  CLEAR  sebagaimana yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa
partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan ruang menyusui  masih rendah di Kota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh  berbagai  faktor  dari  kebiasaan masyarakat itu sendiri yang memberikan  ASI  di  tempat  umum.
Merubah
perilaku kebiasaan masyarakat  diperlukan  ditingkatkan sosialisasi  dan  edukasi  yang  intens kepada  masyarakat.  Hal  ini  diperlukan agar kehadiran layanan ruang menyusui dapat  meningkatkan capaian ASI  eksklusif  kepada  bayi  agar menghasilkan  generasi  lebih  sehat  dan cerdas di Kota Banda Aceh.

## E. PENUTUP
Kebijakan
layanan ruang menyusui  di  Kota  Banda  Aceh  sudah dilaksanakan pada tahun 2014. Namun, belum seluruhnya kantor pemerintahan maupun  ruang  publik  lainnya  telah menyediakan ruang menyusui. Kondisi ruangannya  belum  sesuai  dengan standar  Peraturan  Menteri  Kesehatan No. 15 tahun 2013  Tentang Penyediaan Fasilitas  Khusus  Ruang  Menyusui. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan  layanan  ruang  menyusui sangat  positif.  Kebijakan  ini  sangat banyak manfaat dirasakan oleh masyarakat. Namun, harapan masyarakat terhadap kebijakan ini tetap dilanjutkan,  serta  perlu  diperbanyak lagi  di  ruang  publik  lainnya,  dan
ditingkatkan fasilitas ruangannya sesuai standardisasi yang telah ditetapkan  oleh  peraturan  perundang- undangan. Partisipasi masyarakat berdasarkan  model  CLEAR  terdapat adanya sumber informasi dan pengetahuan  yang  didapatkan  oleh masyarakat, berupa poster dan petunjuk  arah  ruang  menyusui,  serta masyarakat  mendapatkan  kemudahan dalam  menggunakan  ruang  menyusui. Namun, penyebab rendahnya partisipasi terdapat pada masih rendahnya keinginan masyarakat dalam  menggunakan  ruang  menyusui, hal  ini  disebabkan  faktor  kebiasan masyarakat  yang  terbiasa  menyusui  di tempat  umum  dan  belum  terbiasa menggunakan layanan ruang menyusui yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain  itu,  belum  ada  sosialisasi maksimal  kepada  masyarakat  terhadap kebijakan ini.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan kesimpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah diperlukan penguatan sosialisasi terhadap kebijakan  layanan  ruang  menyusui kepada  masyarakat  luas.  Mekanisme sosialisasi dapat menggunakan mekanisme Komunikasi, Informasi, dan Edukasi  (KIE),  serta  pemenuhan standardisasi
ruang menyusui. Sehingga,  cakupan  pemberian  ASI eksklusif di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan. Penelitian ini
memiliki keterbatasan  yang  belum  dibahas. Dalam penelitian  ini belum  menyentuh aspek  perilaku  masyarakat  dalam menyusui. Oleh karena itu rekomendasi untuk  para  peneliti  selanjutnya  adalah untuk  meneliti  perilaku  masyarakat. Hal  ini  diperlukan  untuk  mengetahui model  perilaku  masyarakat  sebagai
masukan  bagi  pemerintah  untuk meningkatkan  cakupan  ASI  di  Kota Banda  Aceh.  Selanjutnya,  penelitian  ini juga  belum  menyentuh  model  saluran komunikasi  dalam  penyampaian  ide, gagasan dan masukan terhadap pengguna  layanan  ruang  menyusui. Sehingga  peneliti  selanjutnya  bisa meneliti  pada  aspek  model  saluran komunikasi,  karena  hal  ini  menjadi penting bagi pemerintah untuk mengetahui  sejauh  mana  kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan  ruang  menyusui.  Kemudian, terakhir  yang  belum  disentuh  dalam penelitian  ini  adalah  aspek  monitoring dan  evaluasi.  Aspek  ini  merupakan siklus  terakhir  dalam  sebuah  proses dari  kebijakan  publik.  Sehingga,  dapat dieksplor  lebih  dalam  penelitian lanjutan oleh peneliti lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aceh,  D.  K.  K.  B.  (2018).  Profil Kesehatan Kota Banda Aceh.
Aisyaroh,  N.,  &  Sutrisminah,  E.  (2017). Evaluasi  Fasilitas  Ruang  ASI Dalam  Implementasi  Kebijakan Pemberian  ASI  Eksklusif  Pada Buruh  Perempuan  di  Perusahaan Tekstil  Jawa  Tengah. Prosiding Seminar  Nasional  Publikasi  Hasil- Hasil  Penelitian  Dan  Pengabdian Masyarakat , (September), 266–272.
Budiyanto,  Asti,  A.  D.,  &  Yuwono,  P. (2015).  Hubungan  Ketersediaan Fasilitas Penunjang Terhadap Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif  Pada  Ibu  Yang  Bekerja Sebagai  Tenaga  Kesehatan. Jurnal Ilmiah  Kesehatan  Keperawatan , 11 (1),
6–18.
Gusmelia,  I.,  Lipoeto,  N.  I.,  &
Hardisman.  (2019).  Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Menyusui  di  Kota  Padang. Jurnal Kesehatan Andalas , 8 (1), 151–157.
Karianga,
H. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan
Keuangan  (Perspektif  Hukum  dan Demokrasi) . Bandung: PT. Alumni.
KesehatanAceh,  D.  (2018).  Profil Kesehatan Aceh.
Kurniawan,  T.  (2007).  Mewujudkan Good  Governance  di  Era  Otonomi Daerah:  Perspektif  UU  No.  22 tahun  1999  dan  UU  No.  32  tahun 2004. The  1st  Accounting  Conference Faculty  of  Economics  Universitas Indonesia Depok, 7 ‐ 9 November 2007 , (22), 1–27.
Kusumanegara,  S.  (2010). Model  dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik .
Yogyakarta: Gava Media.
Lester,  J.  P.,  &  Stewart,  J.  (2000). Public Policy  An  Rvolutionary  Approach (second edi). Wadsworth Thomson Learning : USA.
Maria, I. (2015). Implementasi Pemberian  Air  Susu  Ibu  Selama Waktu  Kerja  di  Instansi  Tempat Kerja di Kota Kediri. Jurnal Hospital Majapahit , 7 (2), 21–29.
Meyasa,  L.,  &  Mawarni,  A.  (2017). Analisis  Implementasi  Kebijakan Pojok  Laktasi  di  RSUD  Dr.  Doris Sylvanus  Palangka  Raya. Bhamada: Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan ,
8 (2), 1–6.
Parsons,  W.  (2011). Public  Policy, Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Pratiwi,  D.  M.  (2016).  Analisis  Faktor Penghambat  Pemanfaatan  Ruang Menyusui  di  Tempat  Kerja  Pada Pekerja  Wanita  di  PT.  Manunggal. Unnes  Journal  of  Public  Health , 5 (2), 100–109.
Purwanto,  A.  E.,  &  Ratih,  D.  S.  (2012).
Implementasi Kebijakan
Publik, Konsep  dan  Aplikasinya  di  Indonesia .
Yogyakarta: Gava Media.
Rini,  Sasmito,  C.,  &  Gunawan,  C.  I. (2018).  Implementasi  Kebijakan Penyediaan  Ruang  Laktasi  di  Kota Malang. AcTion Journal , 3 (1), 34–41. https://doi.org/10.30867/action.v 3i1.9
Ruki,  U.  A.  (2011).  Pentingnya  Ruang Ibu  dan  Anak  Sebagai  Fasilitas Pendukung  Kegiatan  Menyusui  di Area Publik. Jurnal Humaniora , 2 (1),
110–121.
Seery,  A.  (2020). Normal  Infant  Feeding . Conn’s  Current  Therapy  2020 . Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0- 323-71184-5.00307-4
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) .
Bandung: Alfabeta.
Susiloningtyas,  I.,  &  Ratnawati,  D.
(2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Ruang  Laktasi  di  Puskesmas
Gunung  Pati  Semarang. Jurnal
Kebidanan , IX (01), 59–67.
WHO/UNICEF.  (2017).  Discussion paper  The  extension  of  the  2025 Maternal , Infant and Young Child nutrition targets to 2030. Discussion Paper , 1–12.
Wijaya, P. S., & Soesanto. (2017). Kajian Implementasi  Kebijakan  Ruang Laktasi  di  Sektor  Pemerintah  dan Swasta. Unnes  Journal  of  Public Health , 6 (505).
Winarno,  B.  (2012). Kebijakan  Publik Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus . Yogyakarta: CAPS
Yusrina, A., & Devy, S. R. (2016). Faktor Yang  Mempengaruhi  Niat  Ibu Memberikan  ASI  Eksklusif  di Keluruahan  Magersari,  Sidoarjo. Jurnal Promkes , 4 (1), 11–21.