## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM ( REVENGE PORN )
Nabila Chandra Ayuningtyas E-mail: officialchan6@gmail.com
Subekti E-mail: subekti@staff.uns.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan revenge porn yang semakin marak terjadi di realita masyarakat. Penelitian ini menerapkan metode normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan futuristis dan pendekatan deskripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kondisi saat ini, masih belum terdapat payung hukum yang dapat memberikan perlindungan secara khusus terhadap korban revenge  porn. Korban  kejahatan  seksual,  termasuk  tindakan  penyebaran  konten  pornografi  atas dasar balas dendam dalam kasus ini memerlukan perhatian khusus. Minimnya perlindungan hukum bagi korban serta terdapat beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai rawan akan adanya kriminalisasi bagi korban, mengakibatkan banyaknya korban revenge porn yang enggan melaporkan atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana terkait perlindungan yang secara khusus diperlukan bagi korban revenge porn maupun kekerasan seksual berbasis gender siber lainnya.
Kata Kunci: korban; pornografi balas dendam; perlindungan hukum.

## Abstract
This research aims to examine the legal provisions regarding to the protection of revenge porn crime victims  which  is  increasingly  happening  in  the  reality  of  society.  This  study  applies  a  prescriptive normative method using two approaches, namely the futuristic approach and the descriptive approach. The  results  of  the  study  indicate  that  under  current  conditions,  there  is  still  no  legal  regulation  that can provide special protection for victims of revenge porn. Victims of sexual crimes, including acts of distributing  pornographic  content  on  the  basis  of  revenge  in  this  case  require  special  attention.The lack of legal protection for victims and there are several provisions of articles in the Pornography Law and the Information and Electronic Transactions Law which are considered prone to criminalization for victims, resulting in many victims of revenge porn who are reluctant to report their cases. Therefore, it is necessary to reform the criminal law related to the protection that is specifically needed for victims of revenge porn and other cyber gender-based sexual violence.
Keywords: victim; revenge porn; legal protection.

## A.   Pendahuluan
Manusia hidup untuk terus berkembang, mengelola alam dan tiada henti berinovasi dengan rangkaian ide-ide cemerlang yang dimiliki, semata-mata untuk menunjang kualitas hidupnya. Berbagai usaha dilakukan demi mencapai kepuasan batin atas penemuan yang diakui hingga penjuru dunia. Salah satu hasil temuan terbesar yang muncul pada abad ke-20 dikenal dengan internet. Keberadaan internet diyakini dapat mengubah hampir keseluruhan pola kehidupan manusia. Masa modernisasi telah menunjukan perubahan ke arah yang lebih praktis dan bernilai
positif untuk menunjang kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ragam manfaat dapat dipetik dari adanya internet, salah satunya adalah kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi hingga ke seluruh belahan dunia.
Ide-ide yang disalurkan manusia dalam memanfaatkan teknologi tidak sepenuhnya bernilai positif. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dan menyebarluaskannya kembali melalui jaringan internet berhasil menimbulkan dampak negatif, yakni munculnya modus kejahatan baru berbasis siber. Manfaat internet tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh beberapa oknum. Cepat dan mudahnya membagikan suatu informasi berhasil menjadi daya pikat bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan tindakan yang dilarang oleh hukum. Pelaku cyber crime dapat dengan mudah melakukan aksi kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap korbannya. Kejahatan seksual ( cyber pornography ) merupakan salah satu bagian dari cyber crime yang melanggar hukum sekaligus norma kesusilaan. Kasus cyber pornography yang kerap muncul di masyarakat dapat menyerang siapa saja, tidak memandang gender dan usia, meski umumnya yang menjadi korban atas tindakan tersebut adalah perempuan dan anak. Kasus kekerasan psikis yang termasuk di dalamnya adalah revenge porn kian meningkat tajam selama masa pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena adanya faktor stress akibat pembatasan sosial yang memicu kekerasan mudah terjadi. Kekerasan Berbasis Gender  Online  (KBGO)  berupa  pornografi  balas dendam  ( revenge  porn ) menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan selama masa pandemi, termasuk ancaman penyebaran video porno yang disertai dengan pemerasan ( sextortion ).
Aksi kejahatan melalui ruang maya seakan mencerminkan kemajuan teknologi yang tidak diiringi dengan kemajuan pola pikir manusia ke arah yang positif. Kaitannya dengan kasus revenge porn, pelaku mengandalkan rasa egonya dan kekecewaan batin yang dirasakan dengan cara menyebarluaskan konten yang dimiliki, semata-mata untuk membalas dendam dan menyakiti korban. Tindakan revenge porn kerap dikaitkan dengan kategori domestic violence karena dilakukan oleh orang terdekat korban, yakni pasangan atau mantan  pasangan  korban  (Fadiyah Alaidrus,  dalam   https://tirto.id/nelangsa- korb an-revenge-porn-diobjektifikas i-tak-terlindungi-dfka: diakses 13 September 2020).
Korban revenge porn yang memilih untuk memendam sendiri kerugian yang telah dialaminya dan merasa takut untuk melaporkan persoalannya kepada pihak berwajib jumlahnya tidaklah sedikit, sebab adanya alasan utama yang menimbulkan  ketakutan  bagi  korban  untuk  melapor adalah  hingga saat  ini payung hukum yang secara khusus dapat memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn maupun bentuk kejahatan KBGO lainnya masih sangat minim (Humaniora, dalam https://mediaindonesia.com/read/detail/283979-perlu-aturan-lindungi- korban-revenge-porn: diakses 13 September 2020). Realita yang ada di masyarakat masih mengusung budaya misogini yang mana dalam budaya ini adalah hal biasa untuk menempatkan tubuh perempuan sebagai obyek sesksual. Perempuan yang menjadi korban revenge porn harus menjalani rangkaian proses pemeriksaan hukum sekaligus dihadapkan pada cyber porn yang tidak berpihak kepadanya (Ni Nyoman Praviyanti Triasti A dan I Ketut Mertha, Jurnal  Kertha Wicara Vol. 9 No. 4 Maret 2020:57).
Aturan-aturan hukum yang ada hingga saat ini masih belum dapat mencakup kebutuhan terkait perlindungan dan pemulihan bagi korban kejahatan seksual yang ada di dalam cyber space . Korban tindakan revenge porn memerlukan bentuk perlindungan yang khusus dan tidak bisa disamakan dengan korban kejahatan konvensional lainnya, sehingga perlu adanya pembaharuan atas aturan hukum yang sesuai dengan persoalan hukum masa kini. Aturan hukum terkait KBGO dan revenge porn perlu diperbaharui demi menjamin perlindungan bagi seluruh mayarakat, terutama bagi korban dan para penyintas revenge  porn. Penderitaan dan kerugian yang dialami korban perlu lebih mendapatkan perhatian dan tidak hanya dianggap terbayarkan apabila pelaku telah menjalani proses pemidanaan.

## B.   Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka penulis menarik perumusan masalah yaitu: Apakah arti penting perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis siber dalam kasus pornografi balas dendam ( revenge porn )?

## C.   Metode Penelitian
Metode penelitian  yang diterapkan adalah metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah gabungan dari pendekatan futuristis dan pendekatan deskripsi. Jenis data dan bahan hukum bersumber pada bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari rancangan undang-undang dan bahan kepustakaan lainnya yang menunjang bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran sebagai teknik menganalisa data yang telah diperoleh.

## D.   Hasil dan Pembahasan
Arti  Penting  Perlindungan  Hukum  bagi  Korban  Kekerasan  Seksual Berbasis Siber dalam Kasus Pornografi Balas Dendam ( Revenge Porn )
Hak setiap entitas makhluk hidup untuk mendapatkan perlindungan sebagai upaya untuk melindungi dan memulihkan kondisi yang diakibatkan atas suatu kerugian yang dihadapinya. Kerugian  yang  dialami  dapat  berupa  kerugian  fisik,  mental,  serta  kerugian  berupa  materi  yang menimpanya. Perlindungan dan pemberian ganti rugi merupakan hak yang idealnya diperoleh bagi korban atau mereka  yang  terdampak  kerugian  dari suatu perbuatan. Setiap orang  yang dirugikan atas  suatu  kejahatan  perlu  mendapat  pendampingan  untuk  dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai korban dan mendapatkan keadilan.
Perlindungan terhadap  korban  kaitannya  dengan  kejahatan  kekerasan seksual berbasis siber, termasuk pornografi balas dendam ( revenge porn ) terbagi ke dalam kategori perlindungan sosial dan psikis, serta perlindungan hukum. Perlindungan   sosial dan psikis   mencakup   tindakan pendampingan agar memberikan  rasa  aman  bagi  korban  dari  sanksi  sosial  di  masyarakat dan membantu korban  untuk memulihkan mental korban supaya dapat kembali seperti  sediakala ( recovery ).  Bantuan  psiko-sosial  merupakan  kombinasi penanganan  psikologis  dan  penanganan sosial  yang  didasari  pada  proses penanganan psikologis korban terhadap hubungan   interpersonal dengan persoalan sosial dan budaya yang terlibat di dalam kehidupan korban (Savy Amira Women’s Crisis Centre, dalam https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban- kekerasan-terhadap-perempuan/#:~:text=Pendampingan%20psikososial%20merupakan%20 paduan%20antara,budaya%20yang%20melingkupi%20kehidupan%20korban: diakses 31 Maret 2021).
Sedikit berbeda dengan perlindungan psiko-sosial, perlindungan hukum berkaitan dengan peran aparat penegak hukum yang diharuskan untuk memberikan berbagai upaya hukum sebagai upaya  pemberian  keamanan  secara  psikis  maupun  fisik  dan  telepas  dari  campur  tangan  dan ancaman dari pihak manapun (C.S.T Kansil, 1989:40). Bantuan berupa penanganan psikis dan sosial, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang berposisi sebagai korban dan terdampak kerugian sangat membantu untuk dapat kembali seperti keadaan semula dan dapat mengatasi persoalan yang sedang dihadapinya. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban diantaranya adalah:
1.   Ganti Rugi
Pemberian ganti rugi adalah wujud bantuan kepada korban yang merupakan bagian dari masyarakat untuk membangun keadilan serta kesejahteraan dengan memberikan kesempatan
kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai langkah implementasi dari pemberian ganti rugi (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004:65).
2.   Restitusi
Definisi  restitusi  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban adalah wujud ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada keluarga korban yang mengalami kerugian.
3.   Konseling
Proses bantuan yang diberikan kepada individu yang mengalami suatu permasalahan melalui konsultasi bersama conselor dengan tujuan untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh individu yang bersangkutan ( client ) (Prayitno dan Erma Emti, 2013:105). Layanan bantuan psikologi sangat dibutuhkan bagi korban dan penyintas kejahatan seksual sebagai upaya memperbaiki kondisi mental korban agar dapat kembali dalam kondisi yang baik.
4.   Pelayanan Medis
Layanan medis adalah segala upaya yang dilakukan sendiri atau bersama- sama dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit yang diderita, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Mubarak Dkk, 2009:132). Kegiatan pemeriksaan yang kemudian dibuatkan laporan medis secara tertulis dan berkekuatan hukum, dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa visum atau surat keterangan medis. Hasil pemeriksaan medis digunakan korban apabila hendak melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada pihak berwenang, dalam hal ini adalah kepolisian untuk ditindaklanjuti (Dikdik M. Arief Mansyur, 2007:171).
5.   Bantuan Hukum
Bantuan hukum adalah bentuk bantuan yang harus diberikan kepada korban kejahatan, terlepas dari ada atau tidaknya permintaan korban. Penting adanya pemberian bantuan hukum, sebab sebagian besar korban kejahatan memiliki kesadaran hukum yang rendah. Sikap penolakan korban terhadap bantuan hukum yang diberikan dapat memperburuk kondisi korban kejahatan tersebut (Dikdik M. Arief Mansyur, 2007:171). Korban revenge porn layak mendapat bantuan hukum seperti halnya korban kejahatan lain.
6.   Pemberian Informasi Adanya informasi yang disampaikan kepada korban atau keluarga korban terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban menjadi bagian penting sebagai upaya untuk mejaga efektivitas fungsi community control atas kinerja kepolisian terhadap masyarakat (Dikdik M. Arief Mansyur, 2007:172).
Korban revenge porn dapat mengidap gangguan stres dan trauma yang merupakan bagian dari penderitaan psikis yang dialaminya. Kondisi tersebut menjadikan bahwa korban lebih memerlukan perhatian berupa penanganan medis serta bantuan hukum, dari pada mengedepankan bentuk perhatian berupa ganti rugi yang sifatnya materi. Kebutuhan bagi korban kejahatan seksual tidak dapat disamakan dengan kebutuhan korban kejahatan lain, karena ganti rugi yang diberikan kepada korban mustahil untuk dapat memperbaiki kondisi kesehatan mental seperti keadaan semula.
Revenge porn adalah bentuk intimidasi yang biasanya disertai ancaman oleh pelaku kepada korban (umumnya adalah perempuan) untuk menyebarluaskan konten asusila (dapat berupa gambar foto, video, atau hasil rekaman) melalui dunia maya. Konten pornografi yang dimaksud yakni hasil dokumentasi yang didapat oleh pasangan yang memiliki hubungan dekat (intim) dengan sepengetahuan dan persetujuan ataupun dapat dilakukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Korban revenge porn kerap mengalami penderitaan psikis tambahan berupa posisi korban yang rawan terhadap adanya pasal-pasal yang dapat turut menjeratnya. Hal ini disebabkan korban sering kali dinilai turut terlibat dalam pembuatan konten asusila, meskipun korban tidak berniat untuk mempublikasikan konten tersebut.
Hingga saat ini masih minimnya payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap  korban revenge porn ,  seperti  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rangkaian ketentuan perundang-undangan tersebut  belum dapat memenuhi kebutuhan korban dalam memberikan perlindungan yang secara khusus bagi korban revenge porn dan Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) lainnya.
Adanya beberapa pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang- Undang ITE sering kali dianggap sebagai pasal yang dimaknai pisau bermata dua, seperti pada Pasal 29 jo. Pasal 4 Undang-Undang Pornografi yang membahas mengenai keterlibatan seseorang dalam pembuatan konten asusila dan pornografi. Apabila diteliti kembali, unsur “membuat” dalam Pasal 4 diartikan tidak termasuk dalam pembuatan konten dengan tujuan untuk keperluan pribadi, meski realitanya pasal ini kerap menjadi salah satu yang ditakutkan bagi korban kejahatan revenge porn sehingga korban memilih untuk tidak melaporkan kerugian yang dialaminya.
Korban revenge porn yang dijadikan tersangka dengan sangkaan menurut ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi karena korban dinilai menyetujui dirinya secara sadar untuk berperan atau menjadi objek (model) dalam konten pornografi. Perbuatan korban kejahatan pornografi balas dendam tidak selayaknya turut dikriminalisasi dari adanya ketentuan pasal ini, sebab korban yang menyetujui untuk menjadi objek pembuatan konten porno dilakukan dengan maksud dan tujuan hanya untuk dokumen pribadi yang disimpan sendiri dan korban tidak menyetujui untuk dipublikasikan.
Rangkaian ketentuan pasal yang dinilai dapat turut menjerat korban tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Pornografi, melainkan pada Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik pun memuat pasal-pasal yang diibaratkan sebagai pedang bermata dua tersebut. Ketentuan Pasal 45 jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE memuat larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi/ dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur yang dapat menjadikan korban sebagai pelaku dalam kasus revenge porn .
Kasus tersebarnya konten pornografi dalam kejahatan revenge porn apabila dikaitkan dengan teori mengenai tipologi korban yang disampaikan Mendelsohn, korban penyebarluasan konten pornografi merupakan korban dengan klasifikasi ke-2 (dua) dari enam tipologi korban diantaranya adalah, pertama adalah korban sepenuhnya tidak bersalah ( completely innocent victim ), kedua adalah korban dengan sedikit kontribusi kesalahan ( victim with minor guilt ), ketiga adalah korban dengan kadar kesalahan sama dengan pelaku, keempat ialah korban yang kesalahannya melebihi pelaku ( victim more guilty than offender ), kelima adalah korban menjadi satu-satunya pihak yang bersalah atau dalam  kasus terbunuh  karena perbuatannya sendiri, dan yang terakhir adalah korban imajiner ( imaginary victim ) dalam kasus seseorang yang mengaku dirinya sebagai korban tetapi tidak ada penderitaan atau kerugian yang dialami. Terlepas dari ada atau tidaknya dan sedikit atau banyaknya keterlibatan korban atas tindak pidana yang dialaminya sehingga menimbulkan kerugian, korban tetap harus mendapat perhatian lebih dari pelaku dan keberadaan korban perlu dilindungi hak-haknya.
Penderitaan yang dialami korban akibat kejahatan revenge porn jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak serius berupa kondisi traumatis setelah melalui pengalaman yang luar biasa menakutkan dan mencekam sehingga memungkinkan untuk dapat mengancam nyawa, salah satunya adalah kekerasan seksual yang dilalui korban revenge porn. Kondisi traumatis pasca kejadian luar biasa tersebut dikenal dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) (Bradley D. Grinage, 2003:12). Seseorang yang mengidap PTSD akan menunjukan gejala-gejala yang timbul selama lebih dari 2 (dua) bulan pasca kejadian yang berupa gangguan kecemasan ketika dihadapkan dengan situasi yang memiliki kemiripan dengan kejadian yang membuatnya trauma.
Pengidap PTSD cenderung memilih untuk menghindari keadaan yang dapat mengingatkannya kembali dengan kejadian buruk yang dialaminya. Pada tahapan yang parah, korban akan mencapai fase depresi yang ditandai dengan perubahan sikap, emosi dan mood yang tidak stabil, timbul rasa gusar dan merasa takut akan hal-hal yang merujuk pada kejadian yang membuatnya trauma dan tidak nyaman (Mursid Zuhri, 2009:7). Korban yang mengalami gejala-gejala tersebut tidak luput dari adanya penyesalan dan perasaan bersalah yang berujung pada tindakan menyalahkan diri sendiri, bahkan berakibat fatal dan mencoba untuk bunuh diri.
Pengidap PTSD memerlukan proses trauma healing sebagai upaya penyembuhan mental yang harus dilalui. Fase pemulihan dilakukan dengan tujuan agar korban tidak lagi terbayang akan memori kejadian di masa lampau yang membuatnya trauma dan dengan menjalani proses trauma healing, korban yang mengidap PTSD dapat kembali melanjutkan hidupnya. Terdapat 2 (dua) jenis fokus terapi yang dilakukan terhadap pasien pengidap PTSD, terapi dengan memfokuskan pada kejadian dan terapi yang tidak berfokus pada kejadian. Terapi yang berfokus pada kejadian terdiri dari exposure therapy , yakni memusatkan pada ingatan korban terhadap kejadian yang menimbulkan trauma dengan tujuan untuk mengubah rasa takut yang kerap muncul di dalam pikiran korban sehingga korban akan merasa baik-baik saja. Selain itu terdapat Cognitive Behavioral Theraphy (CBT) yang merupakan terapi dengan  cara mengubah cara berpikir atau cara korban bertindak agar dapat menghadapi trauma yang dialaminya. Sedangkan terapi yang tidak berfokus pada kejadian yakni Eye Movement Desensitisasion and Reprocessing (EMDR) atau proses pemulihan dengan meminta korban menceritakan peristiwa traumatis yang dialaminya sambil melihat pada hal lain dan Stress Inoculation Training (SIT) atau proses mengajarkan korban tentang beberapa cara meminimalisir gangguan stres    dan    membuatnya    merasa    lebih    rileks    (Salis    Annisa dalam https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-ragam-trauma-healing-untuk-penderita-ptsd: diakses 19 Juni 2021).
Korban revenge porn merasa takut akan terjadinya kembali kejadian yang memilukan, sekaligus korban tidak memiliki keberanian atau kurangnya dukungan yang membuatnya sulit untuk keluar dari permasalahan yang dialami karena perubahan yang ada dalam diri korban sehingga tidak percaya diri ketika harus menghadapi realita bahwa ia perlu bersosialisasi sebagai bagian dari siklus hidup manusia pada umumnya. Oleh karena itu, korban revenge porn memerlukan bantuan orang lain untuk memperbaiki keadaan psikisnya dengan menjadi pendengar saat ia bercerita, mengembalikan kepercayaan korban dengan tidak menghianati atas rasa percaya yang diberikannya, serta memberikan  bantuan  berupa  konsultasi  profesional  kepada  lembaga pendamping atau psikolog/psikiater. Penting untuk membantu korban meminimalisir rasa takutnya utuk melapor dan memberikan bantuan kepada korban untuk mengumpulkan bukti-bukti agar laporan  yang diajukan dapat diproses melalui jalur hukum.
Kasus revenge porn dan beberapa kasus terkait penyebaran konten dengan unsur pornografi serupa yang telah diputus oleh hakim di pengadilan menjadi bukti bahwa kasus ini bukan merupakan persoalan sederhana yang terjadi di kalangan masyarakat. Berikut merupakan beberapa kasus revenge porn yang sampai pada tahap pengadilan:
1.   Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg tanggal 17 Februari 2016 tentang Penyebaran Foto Bugil oleh Mantan Kekasih. AS mengunggah koleksi foto telanjang korban yang menampilkan payudara, belahan payudara, dan alat kelamin melalui media sosial Facebok dan Whatsapp. Perbuatan tersebut dilakukan AS karena merasa sakit hati setelah hubungan asmaranya dengan korban kandas.
2.   Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob tanggal 7 Juli 2015 tentang Penyebarluasan Foto Bugil oleh Mantan Kekasih. BS menyimpan koleksi foto bugil milik kekasihnya dalam telpon genggam dengan merk Sony Experia. Setelah putusnya hubungan asmara BS dengan korban, BS menyebarluaskan foto telanjang tersebut melalui Multi Media Message (MMS). Perbuatan itu dilakukan karena BS merasa sakit  hati  dan  tidak terima atas  berakhirnya hubungan  asmara BS  dan korban.
3.   Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms tanggal 8 Desember 2015 tentang Penyebarluasan Rekaman Adegan Persetubuhan oleh Mantan Suami. Akibat perceraian yang berujung timbulnya rasa sakit hati, NAR menggunggah foto telanjang korban yang merupakan mantan istrinya melalui media sosial Facebook “JABLAY BUNTER” dan menuliskan cerita tentang hubungan seksual antara ibu dan anak kandungnya sendiri yang berjudul “ANAKKU PELAMPIASAN NAPSUKU”.
Kasus revenge porn kian meningkat terutama ketika pandemi Covid-19 berlangsung, tepatnya pada tahun 2020 dalam Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan melaporkan jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2019 mencapai angka 432.471 kasus. Peningkatan kasus kekerasan seksual sebanyak 792 persen dari kasus kekerasan seksual yang terjadi selama 12 (dua belas) tahun terakhir. Kasus revenge porn semakin banyak dipenuhi, seakan tidak ada habisnya. Kekerasan seksual berbasis online merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang khusus, sebab perbuatan yang dilakukan dan pola perlindungan terhadap korban KBGO memerlukan perlindungan khusus yang hingga saat ini belum diperhatikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Persoalan KBGO kini merupakan permasalahan taraf global, dibuktikan dengan negara- negara maju yang lebih dahulu merumuskan aturan hukum tentang KBGO, terutama revenge porn dan perlindungannya. Bentuk-bentuk perlindungan khusus yang diperlukan oleh korban revenge porn dan kategori KBGO lainnya berupa:
1.   Korban dan penyintas berhak mendapat pemulihan secara menyeluruh atas trauma yang timbul akibat kejahatan yang merugikan dirinya. Pemulihan mental yang dilakukan terutama bagi korban atau penyintas yang mengidap gangguan psikis dengan kategori Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).
2.   Perlu adanya bantuan berupa perlindungan dengan menaruh sikap perhatian yang lebih kepada korban dan penyintas sebagai upaya untuk menghindari timbulnya tekanan yang memungkinkan dihadapi oleh korban pasca kejadian yang dialaminya. Perlindungan dan pemulihan dilakukan secara rutin dan bertahap, menyesuaikan dengan catatan kesehatan masing-masing korban dan/atau penyintas.
3.   Bantuan berupa perlindungan dan pemulihan yang diberikan kepada korban dan penyintas tidak hanya terfokus pada kondisi kesehatan dan pribadi korban, melainkan perlu adanya aturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap data-data atau dokumen-dokumen pribadi yang dinilai mutakhir dan dapat menjangkau pada tingkat perlindungan privasi agar dokumen-dokumen yang dinilai tidak relevan menurut korban tidak semakin menyebar di dunia maya atau tersebar melalui media apapun. Aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara khusus memberikan perlindungan atas kepemilikan data pribadi.
Perlindungan bagi korban pornografi balas dendam cenderung mengacu pada Undang-Undang ITE, sebab jenis kejahatan ini termasuk dalam kategori cyber pornography . Konten bermuatan asusila yang tersebarluas di dunia maya dalam kasus revenge porn merupakan data pribadi yang disebarkan tanpa adanya persetujuan maupun sepengetahuan korban. Kasus ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang ITE yang memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi. Jaminan perlindungan yang dimaksud dalam pasal tersebut berupa keharusan untuk adanya persetujuan dari yang bersangkutan pada penggunaan setiap informasi melalui media elektronik karena berhubungan dengan  data pribadi  seseorang.  Ketentuan  Pasal  26  tersebut dapat  menjadi tameng pelindung bagi korban revenge porn .
Masih dalam pasal yang sama, yakni pada Pasal 26 Ayat (3) dijelaskan bahwa adanya hak bagi korban untuk meminta pihak penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus keseluruhan konten yang tidak relevan menurut korban, dalam hal ini adalah konten pornografi milik korban yang tersebar di internet. Perlindungan atas data pribadi sudah tercantum dalam Undang-Undang ITE, akan tetapi aturan ini masih belum cukup untuk menjamin perlindungan bagi korban dikarenakan
tidak adanya sanksi  yang diberikan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik apabila tidak menanggapi atau tidak berkenan untuk menerima permintaan korban dengan menghapus ( take down ) konten yang dimaksud.
Kekerasan seksual yang terus bertambah ragam jenisnya dikembangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Rancangan undang- undang yang dapat sebagai upaya dalam menghapus kekerasan seksual dinilai akan mampu memberikan perlindungan tidak hanya bagi korban kekerasan seksual, melainkan turut melindungi keluarga korban, seperti yang tercantum dalam BAB IV RUU PKS mengenai hak korban, hak keluarga korban dan saksi. RUU PKS mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kasus kekerasan seksual. Jika dibandingkan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, yakni salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang masih mengatur mengenai perlindungan secara umum dan belum menjangkau perlindungan khusus yang dibutuhkan korban kekerasan seksual, terutama pada kasus revenge porn.
Kategori hak korban yang harus dipenuhi tercantum dalam Pasal 22 Ayat (1) RUU PKS, diantaranya adalah hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Penanganan merupakan suatu prosedur yang tidak terpisahkan dari proses peradilan dan perlu dilakukan sesegera mungkin dengan bantuan ahli kejiwaan. Tindakan penanganan dilakukan secara tepat, berkala, dan berkelanjutan terhadap pasien (korban dan keluarga korban) sesuai hasil identifikasi yang diperoleh dari kondisi setiap pasiennya. Pasien yang telah melalui prosedur penanganan akan mendapat dokumen hasil penanganan yang dapat  berupa visum  et  repertum, surat  keterangan  pemeriksaan  psikologis, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kejiwaan/ psikiater.
Korban juga memerlukan perlindungan sebagai upaya agar tidak terjadi pengulangan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban, disamping prosedur penanganan. Bentuk perlindungan dapat berupa proses pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup dengan dihadiri pendamping psikologis dan pendamping hukum, serta keterlibatan keluarga korban dalam setiap persidangan. Aturan yang tercantum dalam RUU PKS menjamin korban untuk tetap mendapatkan hak-haknya berupa perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, maupun akses politiknya. Korban tidak perlu merasa takut akan kehilangan pekerjaan, pendidikan, atau hak berpolitiknya.
Maraknya kejahatan seksual di internet menjadi wujud nyata perkembangan zaman yang tidak diiringi dengan perilaku baik oleh beberapa oknum yang salah dalam memanfaatkan fasilitas teknologi. Jenis-jenis kekerasan seksual dalam dunia maya yang terus beragam adalah bentuk dari adanya pelanggaran privasi seperti tindakan penggunaan atau penyebaran data pribadi milik seseorang tanpa diketahui dan tanpa disetujui oleh yang bersangkutan (BEM Kema UNPAD 2020 dalam https://kema.unpad.ac.id/wp-content/uploads/1-Kajian-RUU-P-KS_compressed. pdf: diakses 22 April 2021). Perlu adanya pembaharuan hukum atas perlindungan data pribadi, seperti pada Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang memuat poin-poin mengenai jenis data pribadi, hak pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendalian data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, larangan dalam penggunaan data pribadi, pembentukan pedoman perilaku pengendalian data pribadi, penyelesaian sengketa dan hukum acara, kerja sama internasional, dan ketentuan pidana.
Keperluan yang mendesak kaitannya dengan peraturan yang dapat melindungi korban penyalahgunaan data pribadi, termasuk korban KBGO maupun Kejahatan terhadap Perempuan di Dunia Maya (KtP Cyber ) yang juga berhubungan dengan penyebarluasan data pribadi. Kejahatan yang dikategorikan ke dalam KBGO atau KtP Cyber , diantaranya adalah cyber hacking, impersonation,  cyber  surveillance/stalking/tracking,  malicious  distribution,  cyber  recuitment, morphing, sexting, dan revenge porn.

## E.   Penutup

## 1.   Simpulan
Payung hukum yang dapat memberikan perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini masih belum memadai. Belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus kaitannya dengan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) dan revenge porn , serta adanya beberapa ketentuan pasal yang dinilai rawan menjadikan korban sebagai pelaku mengakibatkan pihak yang dirugikan (korban) enggan melaporkan persoalan yang dialaminya karena rasa takut turut terjerat pasal-pasal yang dinilai dapat mengkriminalisasi atas perbuatan korban.

## 2.   Saran
Negara perlu memfokuskan perhatian yang diperlukan bagi korban revenge porn dan KBGO sejenisnya dengan bentuk perlindungan dan pemulihan yang difokuskan secara khusus pada korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dengan proses recovery mental dan trauma healing . Perlunya pembaharuan hukum pidana terkait dengan kekerasan seksual yang sejalan dengan isu-isu terkini dan aturan yang memberikan perlindungan atas data pribadi. Kehati-hatian dan ketelitian para penegak hukum sebagai upaya menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman atau keliru dalam menyematkan status “pelaku” dalam suatu tindak pidana merupakan bagian yang tidak kalah penting, disamping pembaharuan atas hukum positif di Indonesia. Sejauh ini korban kerap dianggap telah mendapat keadilan hanya sebatas telah dijatuhinya sanksi yang diberikan kepada pelaku, padahal kenyataannya korban justru sebagai pihak yang seharusnya lebih diperhatikan kebutuhannya.

## F.  Daftar Pustaka
Alaidrus, Fadiyah. https://tirto.id/nelangsa-korban-reve nge-porn-diobjektifikasi-tak -terlindungi-dfka: diakses 13 September 2020.
Annisa, Salis, dalam SehatQ:  https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-ragam- trauma-healing-untuk- penderita-ptsd: diakses 19 Juni 2021.
Chaerudin  dan  Syarif  Fadillah.  2004. Korban  Kejahatan  dalam  Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam. Jakarta: Graha Dhika.
Departemen Kajian Strategis BEM Kema UNPAD 2020 Kabinet Eksplorasi Muda. 2020.  “RUU  PKS: Menunggu  Sampai  Kapan?”  Kema  UNPAD,  dalam https://kema.unpad.ac.id/wp-content/ uploads/1-Kajian-RUU-P- KS_compressed.pdf: diakses 22 April 2021.
D. Grinage, Bradley. 2003. “ Diagnosis and Management of Post Traumatic Stress Disorder” . American Family Physician Vol. 68.
Humaniora.  https://mediaindonesia.com/read/detail/283979-perlu-aturan-lindungi-  korban-revenge- porn: diakses 13 September 2020.
Kansil, C.S.T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
M.  Arief  Mansyur,  Dikdik.  2007. Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mubarak. Wahit Iqbal. dan Nurul Chayatin. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat . Jakarta: Salemba Medika.
Nyoman Praviyanti Triasti A, Ni dan I Ketut Mertha. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi ( Revenge Porn )”. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 4 (Maret 2020).
Prayitno. dan Erma Emti. 2013. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling . Jakarta: Rineka Cipta.
Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms Savy Amira Women’s Crisis Centre (WCC), dalam https://www.savyamirawcc. c o m / p u b l i k a s i / p e n d a m p i n g a n - p s i k o s o s i a l - k o r b a n - k e k e r a s a n - t e r h a d a p - perempuan/#:~:text=Pendampingan%20psikososial%20merupakan%20paduan%20antara. budaya%20yang%20melingkupi%20kehidupan%20korban: diakses 31 Maret 2021.
Zuhri, Mursid. 2009. “Post Traumatic Stress Disorder (Gangguan Stress Pasca Trauma Bencana)”. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah.