## PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PELAYARAN DI INDONESIA
Ampuan Situmeang * , Taufik Polim **

## Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
Indonesia's strategic sea location is one of the most demands by local and foreign shipping.  Shipping  becomes  an  element  of  nation's  economy  and  government’s concern.  This  is  proven  by  the  issuance  of  Law  No.  17  of  2008  concerning Shipping  which  regulates  implementation,  legal  protection  of  community, especially  shipping  companies,  both  debtors  and  creditors,  judges,  trustees  and related  institutions.  Yet,  it  cannot  implement  effectively  because  Article  223  of Law No. 17 does not have a Ministerial Regulation governing the procedures for its implementation, consequently it disadvantages and leads to a loss for creditors and debtors. This  study  uses  a normative  legal research  method  which  examines the  secondary  materials  which  is  supported  by  a  primary  data.  The  Progressive Legal Theory is used by this study. It argues that there must be a procedure which links the implementation  of  shipping  claims and  the legal actors both  creditors  - debtors,  judges  and  harbourmaster.  They  must  pay  attention  to  ethics  and procedures  in  making  decisions.  In  this  regard,  a  Ministerial  Regulation governing the claim procedures must be established.
Keywords:  Ministerial Regulation, Claims, Shipping, Legal Protection.

## Abstrak
Letak  lautan  Indonesia  yang  sangat  strategis  yang  merupakan  perairan  yang banyak  diminati  dan  lewati  oleh  pelayaran  lokal  dan  luar  negeri.  Pelayaran menjadi  unsur  dalam  peningkatan  ekonomi  bangsa  yang  menjadi  perhatian  bagi pemerintah,  terbukti  dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  No.17  Tahun  2008 Tentang Pelayaran  yang  mengatur tentang tata pelaksanaan, perlindungan hukum terhadap  masyarakat  terutama  perusahaan  pelayaran  baik  debitor  dan  kreditor, hakim,  syahbandar  dan  Instansi  terkait.  Di  dalam  pelaksanaannya  tidak  dapat berjalan efektif mengingat  pasal  223 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 belum memiliki  Peraturan  Menteri  yang  mengatur  mengenai  tata  cara  pelaksanaannya. Sehingga memberikan dampak kerugian bagi kreditor dan debitor.   Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  akan  meneliti  bahan  sekunder dengan  bantuan  dari  data  primer.  Dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  Teori Hukum  Progresif  yang  berpendapat  bahwa  harus  adanya  suatu  peraturan  yang menjembatani  pelaksanaan  dari  klaim  pelayaran  dan  para  pelaku  hukum  baik kreditor,  debitor,  hakim  dan  syahbandar.  Mereka  haruslah  memperhatikan  etika dan prosedur dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, perlu dibentuknya suatu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan klaim pelayaran di Indonesia. Kata Kunci : Peraturan Menteri, Klaim, Pelayaran, Perlindungan Hukum.
* Alamat Korespondensi : ampuan.situmeang@gmail.com
** Alamat Korespondensi : taufik_polim@yahoo.com

## A. Latar Belakang Masalah
Letak  geografis  Indonesia  yang  strategis  ini  menjadikan  perairan  Indonesia menjadi  salah  satu  lautan  yang  ramai  dilintasi  oleh  kapal  domestik  maupun asing.  Jasa  pelayaran  yang  merupakan  salah  satu  alat  yang  menghubungkan dari  pulau  yang  satu  dengan  pulau  yang  lain  dan  juga  merupakan  alat transportasi  penghubung  antara  Indonesia  dengan  negara  lain.  Dengan banyaknya  kapal-kapal  turut  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  di  bidang pelayaran juga kian menjamur dan juga    menghasilkan  devisa bagi  Indonesia dan mendukung dengan munculnya industri perkapalan dan jasa-jasa dibidang pelayaran  seperti  jasa clearance dokumen,  jasa  tambat  dan  lain  sebagainya. Pelayaran  merupakan  suatu  kesatuan  dari  pelabuhan,  termasuk  pula keselamatan baik itu terhadap kapal maupun terhadap barang dan penumpang dimana  dalam  hal  ini  Syahbandar 1 adalah  sebagai  pihak  yang  melakukan pengawasan terhadap kapal, barang dan penumpang. 2 Armada atau kapal yang melakukan  kegiatan  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  kewajiban-kewajiban pelayaran  yang  harus  dibayarkan  seperti  terkait  dengan  biaya-biaya  sandar kapal,  labuh  tambat,  biaya-biaya  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal  termasuk pula pembayaran kepada galangan pasca perbaikan atau pengedokan kapal  yang merupakan kewajiban dari pemilik kapal dalam hal mengklasifikasikan kapal pada Badan Klasifikasi yang diakui oleh Menteri Perhubungan. 3
Salah  satu  permasalahan  yang  yang  terjadi  adalah  adanya  tunggakan pembayaran dari Pemilik Kapal atau ship management sebagai debitur kepada Kreditur  dalam  hal  ini  yaitu  pihak  Galangan  Kapal,  tempat  dimana  pemilik kapal  atau ship  management melakukan  kegiatan  pembagunan  kapal, perombakan  kapal,  perbaikan  kapal  termasuk  pula  melakukan  kegiatan scrapping terhadap  suatu  kapal  yang  sudah  tidak  laik  laut  untuk  beroperasi.
Terhadap  tunggakan-tunggakan  pembayaran  yang  terjadi  dimana  debitur seringkali  tidak  melakukan  pembayaran  atau  dengan  kata  lain  melakukan tindakan  wanprestasi  atas  apa  yang  telah  diperjanjikan,  dengan  tidak melakukan  pembayaran  atau  pelunasan  penuh  atas  setiap  tunggakan  dari Debitur  kepada  Kreditur  yang  merupakan  hak  dari  kreditur  yang  telah menyelesaikan kewajibannya dan telah pula diterima dengan baik oleh debitur yang dibuktikan dengan adanya serah terima perbaikan kapal termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen lainnya  yang membuktikan atas setiap
1 Menurut Pasal 1 poin  1 Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2 Menurut  Pasal  1  poin    56  Undang-Undang  Pelayaran  No.  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran Syahbandar
3 Menurut  pasal  1  ayat  2  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  61  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi
dan semua pekerjaan-pekerjaan yang telah diperintahkan atau dimintakan oleh debitur telah dikerjakan dengan baik oleh kreditur. 4
Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur secara detail mengenai    jasa  industri  perkapalan  dan  jasa  bidang  pelayaran,  fungsi  dari peraturan  perundang-undangan  ini  adalah  memberikan  perlindungan  hukum bagi  pelaku  usaha  dibidang  pelayaran  dari  sisi  debitur  dan  kreditur.  Pasal  1 ayat  9  Undang-Undang  No.17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  disebutkan bahwa    yang  dimaksud  dengan  usaha  jasa  pendukung  adalah  kegiatan  usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.  Dan Pasal 3 dan  Pasal  4  menjelaskan  tentang  tujuan  dari  pelayaran  yang  mendapat perlindungan hukum dan juga melakukan pengawasan kepada semua kegiatan angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan,  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia baik semua kapal asing  yang  berlayar  di  perairan  Indonesia;  dan  semua  kapal  berbendera Indonesia  yang  berada  di  luar  perairan  Indonesia.Pada  kenyataannya  sering sekali terjadi  permasalahan antara pemilik kapal  (debitur) dengan  perusahaan pelayaran  (kreditur).  Dimana  debitur  melalaikan  kewajibannya  terhadap kreditur,  kreditur  yang  dirugikan  atas  tindakan  tersebut  dan  selain  itu perundang-undangan  Indonesia  tidak  dapat  memberikan  perlindungan  hukum atau kepastian hukum kepada pencari keadilan.
Pasal  223  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang  pelayaran  menjadi suatu  permasalahan    terkait  khususnya  ayat  2    mengenai  tata  cara  penahanan kapal  di  Pelabuhan  yang  hingga  sampai  dengan  saat  ini  belum  diterbitkan peraturan  menterinya,  sehingga  terkait  dengan  pasal  ini  tidak  dapat dilaksanakan  meskipun  telah  adanya  Undang-Undang  dimaksud.  Peneliti mengangkat  permasalahan  penahanan  kapal  dan  klaim  pelayaran  sebagai bahan  dari  penelitian  dan  penelitian  ini  diberi  judul,  “Perlindungan  Hukum Kreditur dan Debitur  Dalam Pelayaran di Indonesia.”

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam menagih hutang Debitur  berdasarkan  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tentang Klaim Pelayaran di Indonesia?
3. Bagaimana  peranan  pemerintah  (Syahbandar)  dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap klaim pelayaran?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  hukum    normatif 5 adalah    penelitian  dengan  cara    mengolah  data dari  perundang-undangan  yang  masih  berlaku  maupun  bahan-bahan  pustaka
4 http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/27/gugat-kapal-ever-judger-pertamina-minta-ganti- rugi-perbaikan-dan-biaya-korban-balikpapan diakses pada tanggal 23 September 2018
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op. CIt., hlm. 23-24.
lainnya  yang  umumnya  dinamakan  data  sekunder,  untuk  diaplikasikan  pada permasalahan  hukum. 6 Dengan  penelitian  hukum  normatif,    menggunakan pendekatan yang terdiri dari  :
a) Pendekatan  Perundang-Undangan  merupakan  salah  satu  norma  yang menimbulkan  permasalahan  hukum  normatif  adalah  terjadinya  kekosongan hukum dalam hal upaya kreditur untuk melakukan tuntutan Pelayaran terhadap debitur  berdasarkan  pasal  223  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran,  yang  bertentangan  dengan  Pasal  222    Undang-Undang  No.  17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 7
b) Pendekatan  Analisis  konsep  hukum  biasanya  digunakan  untuk  menguraikan dan  menganalisis  permasalahan  penelitian  yang  beranjak  dari  norma  yang kosong,  artinya  dalam  sistem  hukum  yang  sedang  berlaku  tidak  atau  belum ada  norma  dari  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  diterapkan pada  peristiwa  hukum  atau  sengketa  hukum  konkret. 8 Peneliti  menggunakan metode  ini  karena  urgensi  pengaturan  konsep.    Peneliti  menemukan  bahwa belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  secara  jelas tentang  upaya  hukum  kreditur  terhadap  debitur  dalam  tuntutan  Pelayaran berdasarkan pasal 223 Undang-Undang No 17 Tahun 2008
c) Pendekatan  Frasa . Dalam  kajian  ini  akan  dilakukan  pembedahan  kalimat, maksud dan pengertian yang termakna di dalam isi dari Undang-Undang yang berkaitan  dan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan upaya hukum kreditur terhadap debitur dalam tuntutan pelayaran.
Objek penelitian hukum normatif adalah bersumber pada peraturan perundang- undangan.  Penelitian  normatif  juga  dikategorikan  sebagai  penelitian kepustakaan. 9 Dimana  kekosongan  hukum  dalam  pengaturan  (Peraturan Menteri)  mengenai  Penahanan  Kapal  berdasarkan  Perintah  Pengadilan  di Indonesia. Penelitian ini akan menguraikan kaitan-kaitan Peraturan Pemerintah sebagai obyek penelitian dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008  Tentang  Pelayaran.  Konsep  hukum  maupun  asas  hukum  baru  yang diharapkan  dapat  mengisi  kekosongan  hukum. 10 Peneliti  akan  berpedoman pada teori pembentuk undang-undang yang baik dari L.Fuller meskipun untuk landasan  teori  yang  dipakai  bukanlah  berasal  dari  teori  pembentuk  undang- undang  baru.  Penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  akan  lebih meneliti: 11 (1)Asas-asas  hukum  (2)  Sistematik  hukum  (3)  Taraf  sinkronisasi vertical  dan  horizontal  (4)  Perbandingan  hukum  (5)  Sejarah  hukum.  Objek penelitian  normatif  yang  dipakai  adalah  data  hukum  sekunder  dengan  bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.
6 Ibid. hlm. 14.
7 I Made Pasek Diantha, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 156
8 Id.at. 159
9 Soerjono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm
10 I Made Pasek Diantha, Op.Cit ., hlm.120
11 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Op Cit , hlm.14
Teknik pengumpulan data menggunakan peraturan perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  teori  hukum  sebagai  objek  penelitian  yang  dilakukan. Jenis dari pendekatan  yuridis normatif adalah bersifat deskriptif analisis yang memaparkan  peraturan perundang-undangan dan bagaimana  implementasinya di  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  berkenaan  dengan  objek  peneliti.  Yang tahap pelaksanaannya kegiatan terbagi atas dua;
1. Prelimenary  research atau  penelitian  terdahulu;  mengumpulkan  bahan-bahan hukum,  yang  berkaitan  dengan  hukum  primer  yang  merupakan  pokok permasalahan hukum normatif. Dengan memakai penelitian pendahulu sebagai dasar  dari  bahan  perbandingan  dari  kepentingan  penelitian  yang  memberikan kelayakan perumusan masalah dan akurasi dari penelitian. Menjabarkan secara rinci dan mendalam dari tahap pertama.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder terdiri dari, yaitu :
a. sistem  bola  salju  Pengumpulan  data  akan  berpatokan  pada  hierarki peraturan perundang-undangan.
b. menggunakan  peraturan  yang  masih  berlaku  sebagai  hukum  positif  atau tidak menggunakan peraturan yang tidak berlaku lagi
c. mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang isu sentral.
Dalam teknik pengumpulan bahan hukum data hukum ini akan menjadi bahan utama  atau  bahan  primer    dengan  menggunakan    Undang-Undang.    Peneliti akan  menggunakan  teknik  bola  salju  dalam  penelitian  ini.Metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa    deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. 12 Data- data yang diperoleh peneliti dari hasil studi kepustakaan akan diuraikan dalam pemaparan  yang  sistematis  dan  logis  dengan  memperhatikan  aturan  –  aturan hukum  yang  telah  ada  beserta  teori-teori  yang  secara  tegas  digunakan  dalam penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  analisis  data 13 dengan  menggunakan  pendekatan  Undang-undang  ( statute  approach )  yang ditinjau  dari  perspektif  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran.
Analisis  data  demikian  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  terkait kekosongan hukum dalam pengaturan upaya hukum kreditur dalam melakukan tuntutan  terhadap  debitur  dengan  melakukan  penahanan  kapal.  Pendekatan Undang-Undang  digunakan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  yang  ada  di Indonesia  apabila  memang  dalam  penelitian  terdapat  suatu  masalah  hukum belum  ada  pengaturannya. 14 Hal  ini  sesuai  dengan  permasalahan  yang  sedang dikaji  oleh  peneliti  yakni  kekosongan  hukum  pengaturan  upaya  hukum kreditur  dalam  melakukan  tuntutan  terhadap  debitur  dengan  melakukan penahanan kapal di Indonesia.
12 Moloeng Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya, 2004. hlm. 6.
13 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 93-97.
14 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 189.

## D. Hasil Penelitian dan  Pembahasan
Di dalam obyek penelitian  yang dilakukan adalah merupakan penelitian  yang bersifat  normatif 15 dengan  menggunakan  data  primer  berupa  peraturan perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  Undang-Undang  No.  21 Tahun  1992  Tentang  Pelayaran,  dimana  berdasarkan  hasil  penelitian menemukan  bahwa  adanya  kekosongan  yang  mengatur  pelaksanaan  Pasal 222 dan 223 pada bagian kedelapan mengenai Penahanan Kapal pada Undang- Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 222 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan: (1) Syahbandar hanya dapat menahan  kapal  di  pelabuhan  atas  perintah  tertulis  pengadilan.  (2)  Penahanan kapal  berdasarkan  perintah  tertulis  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  dilakukan  berdasarkan  alasan:    (a)  kapal  yang  bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau (b) kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara  perdata.    Tetapi  Pasal  223  menyebutkan  :  (1)  Perintah  penahanan kapal  oleh  pengadilan  dalam  perkara  perdata  berupa  klaim-pelayaran dilakukan  tanpa  melalui  proses  gugatan.  (2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata  cara  penahanan  kapal  di  pelabuhan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  pasal  222  dan  pasal  223  Undang- Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  tidak  memberikan  suatu jaminan  kepastian  hukum  kepada  para  kreditur  dalam  permasalahan  klaim pelayaran.  Terdapat  kekosongan  hukum  yang  membuat    hukum  tidak  dapat berjalan  sebagaimana  diharapkan.  Dengan  muncul    permasalahan  Klaim Pelayaran  dalam  suatu  bidang  pelayaran  bukanlah  merupakan  satu permasalahan yang besar, namun demikian permasalahan dimaksud bila tidak dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme  hukum  yang  baik  sehingga menyebabkan permasalahan tersebut tidak terselesaikan dan berdampak buruk bagi kreditur termasuk pandangan para investor asing dan stake holder kepada pemerintah  Indonesia  dengan  arti  kata  tidak  adanya  suatu  kepastian  hukum. Tidak  adanya  kepastian  hukum  ini  dikarenakan  adanya  aturan  perundang- undangan  yang  kosong  sehingga  dalam  penyelesaian  permasalahan  terjadi kesewenang-wenang,  pelanggaran  ketertiban  dan  tentu  saja  keadilan  juga terabaikan.
Merujuk  kepada  salah  satu  permasalahan  berkaitan  dengan  Klaim  Pelayaran yang  terjadi  pada  tanggal  18  September  2015  di  galangan  kapal  PT.  Bandar Abadi  berkedudukan  di  Tanjung  Uncang,  Batam,  yang  berawal  dari  adanya perintah perbaikan kepada pihak galangan untuk memperbaiki satu unit kapal kargo  berbendera  Indonesia  dengan  Nama  Kapal  MV.Sally  Fortune  Ex  Gati Pride  milik  konglomerat  asal  Jakarta  yaitu  PT.  Indonesian  Fotune  Lloyd, namun  sangat  disayangkan  pasca  perbaikan  kapal  dimaksud  pihak  pemilik tidak melakukan pemenuhan kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran kepada  pihak  galangan  PT.  Bandar  Abadi,  namun  dengan  tanpa  izin  dari
15 https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/  diakses  pada    tanggal  16 September 2018
galangan  melakukan  upaya  penarikan  dengan  dibarengi  oleh  oknum  aparat. Hal ini tentunya sangat merugikan kepentingan hukum kreditur yang sejatinya telah melaksanakan tugasnya dengan baik  namun  tidak memiliki  kemampuan untuk  menahan  atau  menggunakan  hak  retensinya  untuk  menahan  kapal dimaksud sebagai jaminan pemenuhan kewajiban dari debitur kepada kreditur.
Dengan  demikian,  membuat  para  stakeholder  atau  pemilik  galangan  kapal sangat  merasa tidak adanya kepastian hukum  terhadap aturan Pelayaran  yaitu Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  yang  merupakan penyempurnaan  dari  Undang-Undang  No.  21  Tahun  1992  tentang  Pelayaran tidaklah memiliki kemampuan untuk menjangkau permasalahan-permasalahan yang  ada  saat  ini  akibat  adanya  kekosongan  hukum  pada  pasal  223  tentang penahanan  kapal  berdasarkan  perintah  pengadilan  tanpa  melalui  proses gugatan, namun  sangat  disayangkan tindakan tersebut  tidak dapat  serta merta dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  yang  murah  mengingat  belum adanya  Peraturan  Menteri  yang  mengatur  mengenai    tata  cara  pelaksanaan klaim  pelayaran  mesikupun  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran    telah  berjalan  selama  10  (sepuluh)    tahun  lamanya,  dengan demikian  kian  menambah  ketidakkepercayaan  dari  para  stakeholder  atau pemilik galangan kapal terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan  wawancara  pada  tanggal  17  September  2018  berkaitan  dengan klaim  pelayaran  dengan  salah  satu  petugas  pada  Kantor  Pelabuhan  Batam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kantor  Pelabuhan  Batam  hingga  sampai  dengan  saat  ini  belum  pernah  ada pihak  yang  mengajukan  permohonan  penahanan  kapal  sebagaimana  yang dimaksud  di  dalam  pasal  223  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  yaitu berdasarkan perintah tertulis dari Pengadilan, umumnya yang diajukan adalah berdasarkan pasal 222 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berkaitan  dengan  permasalahan  pidana  dan  perdata  yang  diajukan  melalui proses gugatan dan berujung kepada penyitaan.
2. Umumnya apabila adanya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Klaim  Pelayaran  akan  dicoba  dimediasikan  oleh  Kantor  Pelabuhan  Batam dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  dari  Debitur  kepada  Kreditur,  namun demikian  proses  penyelesaian  permasalahan  ini  tidaklah  sepenuhnya  berjalan efektif mengingat hanya merupakan sebuah proses  mediasi.
3. Adapun proses mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pelabuhan Batam dengan mendudukkan  dua  belah  pihak  yang  sedang  berseteru  untuk  mendapatkan informasi  lebih  mendapat  terhadap  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  dan dengan  demikian  Kantor  Pelabuhan  Batam  sebagai  pihak  yang  netral  dapat memahami  secara  utuh  permasalahan  yang  dihadapi,  tatkala  sebuah permasalahan  tidak  hanya  bersumber  dari  tidak  adanya  niat  untuk  membayar dari debitur kepada kreditur, namun tidak jarang debitur dalam hal ini berupa agen  pelayaran  yang  dengan  tanpa  hak  mengajukan  klaim  atau  tagihan  yang tidak  masuk  akal  sehingga  membuat  debitur  tidak  ingin  melakukan pembayaran  dan  disisi  lain  kreditur  mengajukan  permohonan  penundaan keberangkatan atas kapal milik debitur sampai debitur melakukan pembayaran.
4. Dalam  hal  ini  Kantor  Pelabuhan  Batam  sebagai  pihak  yang  netral  tentunya harus  mampu  untuk  mentelaah  permasalahan  dimaksud,  mengingat  kantor Pelabuhan Batam adalah sebagai pihak  yang diberikan kewenangan berkaitan dengan perizinan dan termasuk izin berlayar atas kapal.
5. Berkaitan dengan Perintah Penahanan berdasarkan pasal 223 Undang-Undang No. 17 Tahum 2008 Tentang Pelayaran hingga sampai dengan saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat Peraturan Menteri yang mengatur hal ini belum terbentuk,  sehingga  Kantor  Pelabuhan  sebagai  pihak  Eksekutor  tidak  dapat melaksanakannya berdasarkan perintah Pengadilan.
6. Namun  demikian  mengingat  telah  dibentuknya  Undang  –  Undang  No.  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  sebagai  pedoman  dalam  penyelesaian permasalahan-permasalahan klaim pelayaran yang terdiri dari :
1) kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pengoperasian kapal;
2) adanya  koban  jiwa  atau  luka  parah  yang  terjadi  baik  di  daratan  atau perairan atau laut yang diakibatkan oleh pengoperasian kapal;
3) kerusakan    lingkungan,  kapalnya,  atau  barang  muatannya  sebagai  akibat kegiatan operasi salvage atau perjanjian tentang salvage;
4) kerusakan atau ancaman kerusakan yang terhadap lingkungan, garis pantai atau  kepentingan-kepentingan  lainnya  yang  disebabkan  oleh  kapal, termasuk  biaya  yang  diperlukan  untuk  mengambil  langkah  pencegahan kerusakan  terhadap  lingkungan,  kapalnya,  atau  barang  muatannya,  serta untuk  pemulihan  lingkungan  sebagai  akibat  terjadinya  kerusakan  yang timbul;
5) biaya-biaya  atau  pengeluaran  yang  berkaitan  dengan  pengangkatan, pemindahan,  perbaikan,  atau  terhadap  kapal,  termasuk  juga  biaya penyelamatan kapal dan awak kapal;
6) biaya pemakaian  atau pengoperasian atau penyewaan kapal  yang tertuang dalam perjanjian pencarteran ( charter party ) atau lainnya;
7) biaya  pengangkutan  barang  atau  penumpang  di  atas  kapal,  yang  tertuang dalam perjanjian pencarteran atau lainnya;
8) kerugian atau kerusakan barang termasuk peti atau koper yang diangkut di atas kapal;
9) kerugian  dan  kerusakan  kapal  dan  barang  karena  terjadinya  peristiwa kecelakaan di laut ( general average);
10) biaya penarikan kapal (t owage );
11) biaya pemanduan ( pilotage );
12) biaya  barang-barang,  perlengkapan,  kebutuhan  kapal,  Bahan  Bakar Minyak atau bunker , peralatan kapal termasuk peti kemas yang disediakan untuk  pelayanan  dan  kebutuhan  kapal  untuk  pengoperasian,  pengurusan, penyelamatan atau pemeliharaan kapal;
13) biaya  pembangunan,  pembangunan  ulang  atau  rekondisi,  perbaikan, mengubah atau melengkapi kebutuhan kapal;
14) biaya  pelabuhan,  kanal,  galangan,  bandar,  alur  pelayaran  dan/atau  biaya pungutan lainnya;
15) gaji  dan  lainnya  yang  terutang  bagi  Nakhoda,  perwira  dan  Anak  Buah Kapal serta lainnya yang dipekerjakan di atas kapal termasuk biaya untuk repatriasi, asuransi sosial untuk kepentingan mereka;
16) pembiayaan  atau disbursements yang  dikeluarkan  untuk  kepentingan kapal atas nama pemilik kapal;
17) premi  asuransi  (termasuk  " mutual  insurance  call") kapal  yang  harus dibayar  oleh  pemilik  kapal  atau  pencarter  kapal  tanpa  Anak  Buah  Kapal atau bare boat (demise charterer);
18) komisi,  biaya,  perantara  atau broker atau  keagenan  yang  harus  dibayar berkaitan  dengan  kapal  atas  nama  pemilik  kapal  tanpa  Anak  Buah  Kapal (demise charterer);
19) biaya sengketa berkenaan dengan status kepemilikan kapal;
20) biaya  sengketa  yang  terjadi  di  antara  rekan  pemilikan  kapal  ( co-owner ) berkenaan  dengan  pengoperasian  dan  penghasilan  atau  hasil  tambang kapal;
21) biaya gadai atau hipotek kapal atau pembebanan lain yang sifatnya sama atas kapal; dan
22) iaya  sengketa  yang  timbul  dari  perjanjian  penjualan  kapal.  Sehingga sudah  seharusnya  adanya  peraturan  menteri  yang  mengatur  hal  tersebut atau  adanya  pengajuan  ke  Pengadilan  untuk  melakukan  penahanan  kapal sehingga  dasar  perintah  tertulis  berupa  putusan  atau  penetapan  yang memerintahkan  Syahbandar  untuk  melakukan  penahanan  maka  barulah dapat dilakukan penahanan.
Penyimpangan  dan  kesewenangan  penegak  hukum  dalam  mengambil tindakan dilapangan karena tidak adanya suatu prosedur yang dibentuk untuk melakukan  pengaturan  dan  memberikan  kepastian  hukum.  Permasalahan  ini sebenarnya  dapat  dihindari  dan  diselesaikan,  karena  dalam  dengan  memakai teori  hukum  Progresif    Satjipto  Rahardjo  menyatakan  hukum  untuk masyarakat, hakim harus mampu mengadili perkara-perkara berkaitan dengan Klaim Pelayaran, meskipun belum adanya peraturan yang mengatur mengenai Klaim  Pelayaran,  sehingga  dengan  adanya  terobosan  tersebut  memberikan perlindungan  hukum  kepada  kreditur  dan    Syahbandar  juga  dapat menggunakan  asas-asas  pemerintahan  yang  baik  dalam  penanganan  perkara yang berkaitan dengan Klaim Pelayaran.
Perlu  diketahui  Syahbandar  tidak  dapat  melakukan  penahanan  kapal  tanpa adanya perintah tertulis dari Pengadilan, namun demikian Syahbandar hanya berhak  melakukan  penundaan  keberangkatan  sehubungan  dengan  adanya Klaim  Pelayaran  yang  disampaikan  oleh  kreditur  dengan  tujuan  untuk dilakukan  mediasi,  namun  perlu  digaris  bawahi  sepanjang  sertifikasi  atau dokumentasi  atas  kapal  dimaksud  adalah  laik  laut  dan  telah  memenuhi  jasa- jasa  kepelabuhahan  maka  kapal  tetap  diberikan  izin  berlayar  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dilakukan oleh Syahbandar untuk memberikan jaminan kepastian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  dari  penelitian  yang  dilakukan,  terkait  dengan  tidak  adanya Peraturan  Menteri  dari    pasal  223  di  dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun 2008  Tentang  Pelayaran,  dimana  terdapat  kekosongan  hukum  pada pelaksanaan  pasal  223  yang  hingga  sampai  dengan  saat  ini  belum  adanya Peraturan  Menteri  yang  mengatur  mengenai  penahanan  kapal  berdasarkan perintah tertulis dari Pengadilan. Disisi lain Syahbandar sebagai pejabat yang
ditunjuk  oleh  Menteri  Perhubungan  tidak  mampu  melakukan  penahanan kapal  sebagai  objek  jaminan  pembayaran  tanpa  adanya  perintah  tertulis. Dalam  prakteknya  seringkali  majelis  hakim  tidak  berkenan  untuk  mengadili perkara  dimaksud  bilamana  Peraturan  Menteri  sebagaimana  yang dipersyaratkan  didalam  Undang-Undang  tersebut  belum  dibentuk,  sehingga dengan  demikian  hukum  tidak  mencerminkan  suatu  kepastian  hukum, kemanfaatan  dan  keadilan.  Maka  pengajuan  terhadap  permasalahan- permasalahan Klaim Pelayaran diajukan melalui proses gugatan sebagaimana diatur  di  dalam  pasal  222  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran dengan proses yang panjang dan tentunya tidak dapat memberikan kepastian  hukum  kepada  kreditur,  sedangkan  kapal  milik  debitur  yang seyogianya  menjadi  jaminan  pembayaran  tidak  dapat  dilakukan  penahanan oleh  kreditur  termasuk  oleh  Syahbandar  mengingat  tidak  adanya  perintah tertulis dari Pengadilan  atau adanya perintah tertulis dari Pengadilan namun melalui proses yang panjang sedangkan kapal adalah suatu alat transportasi di laut yang sangat mudah berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Hakim dalam memutus perkara ini seharusnya memperhatikan yurisprudensi. 16 Apabila  memperhatikan  dinegara  manapun  yang  melakukan praktek kenegaraan, masalah peradilan dapat dilaksanakan  berdasarkan asas- asas  aliran hukum.
1. Perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam menagih hutang Debitur berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008  Tentang Pelayaran Tentang  Perlindungan  Hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  kreditur  maupun debitur  dalam  hal  melakukan  penagihan  atas  hutang-hutang  yang  belum dibayarkan  namun  merupakan  hak  dari  kreditur  maupun  debitur.  Terkait perlindungan  hukum  yang  ada  di  Indonesia,  maka  dapat    dikategorikan menjadi 3(tiga) yaitu sebagai berikut :
1. Melalui mekanisme Gugatan Perdata :
Mengacu  kepada  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran pada  pasal  222  yang  mengatur  tentang  penahanan  kapal  yang  dapat  di lakukan oleh syahbandar :
1. Penahanan  kapal  dapat  dilakukan  oleh  Syahbandar  apabila  Syahbandar menerima perintah dalam bentuk  tertulis dari Pengadilan.
2. Penahanan kapal berdasarkan perintah tertulis Pengadilan dapat dilakukan berdasarkan alasan:
a. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara pidana; atau
b. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara perdata
Sehingga  penanganan  terhadap  suatu  permasalahan  hutang-piutang  dapat melakukan  penahanan  terhadap  kapal  dengan  mengajukan  gugatan    perdata ke Pengadilan Negeri dan setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri atau adanya  perintah  tertulis  di  dalam  Pengadilan  Negeri  untuk  melakukan penyitaan  atas  kapal  maka  penahanan  kapal  barulah  dapat  dijalankan  oleh Syahbandar.
Sesuai  dengan  pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970 sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  1999  dan sekarang diatur didalam  pasal  16  ayat  1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagai  pengganti  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  Tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kehakiman.  Tugas  dan  kewenangan  badan  peradilan dibidang  Perdata  adalah  menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan  sengketa  diantara  pihak  yang  berperkara.  Hal  inilah  yang menjadi  tugas  pokok  peradilan.  Wewenang  Pengadilan  menyelesaikan perkara  diantara  pihak  yang  bersengketa,  disebut Yurisdiksi  contentiosa dan gugatannya  berbentuk  gugatan contentiosa atau  gugatan  disebut  juga contentious. 17
Dengan  demikian,  yurisdiksi  dan  gugatan  contentiosa,  merupakan  hal  yang berbeda  atau  berlawanan  dengan  Yurisdiksi  gugatan  voluntair  yang  bersifat sepihak, yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan di Pengadilan, yang  tidak  mengandung  sengketa,  tetapi  semata-mata  untuk  kepentingan pemohon.  Hal  ini  berbeda  dengan  gugatan contentiosa ,  gugatan  yang mengandung  sengketa  diantara  dua  pihak  atau  lebih,  permasalahan  yang diajukan  yang  diminta  untuk  diselesaikan  dalam  gugatan,  merupakan sengketa  atau  perselisihan  diantara  para  pihak.  Penyelesaian  sengketa  di pengadilan melalui proses sangkah menyangah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali).
Perkataaan contentiosa atau contentious yang berasal dari bahasa latin, salah satu  arti  perkataan  itu,  yang  dekat  dengan  penyelesaian  sengkata  perkara adalah  penuh  semangat  bertanding  atau  berpolemik.  Itu  sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung perkara, disebut yuridiksi contentiosa atau contentious  jurisdiction ,  yaitu  kewenangan  peradilan  yang  memeriksa perkara  yang  berkenan  dengan  masalah  sengketa  antara  pihak  yang bersengketa.  Istilah  yang  dipergunakan  dalam  perundang-undangan  adalah gugatan  perdata  atau  gugatan  saja.  Menurut  pasal  118  ayat  1  HIR mempergunakan  istilah  gugatan  perdata  akan  tetapi,  dalam  pasal–pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja.
Surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada pasal 8 No 3 BRv: tentang  apa-apa  yang  dituntutkan  kepada  Tergugat,  dasar-dasar  tuntutan  dan bahwa  tuntutan  tersebut  harus  jelas  (terang)  dan  tertentu,  didalam  gugatan terdapat  posita  yaitu  dasar  gugatan  dan  petitum  yaitu  hal  apa  saja  yang dituntut (pokok tuntutan).
Setiap  proses  pekara  perdata,  dimuka  Pengadilan  Negeri  dimulai  dengan pengajuan  surat  gugatan  oleh  penggugat  oleh  atau  wakil  atau  kuasanya  dan cara mengajukan  gugatan termaktub di dalam pasal  118 HIR atau 142 RBg, dimana pasal 118 HIR atau 142 RBg mengatur mengenai kompentensi relatif
17 M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 28.
dan  bagaimana  suatu  gugatan  harus  diajukan,  tetapi  tidak  mengatur  syarat- syarat dan isi gugatan. 18
Surat  gugatan  dibuat  oleh  pengugat  atau  wakil  atau  kuasanya  menurut  pasal 118 HIR atau 142 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri :
a. Ditempat tinggal (tetap) atau kediaman (sementara Tergugat)
b. Jika lebih dari seorang tergugat, dipilih salah seorang Tergugat
c. Jika beberapa orang tergugat hubungannya satu dengan lain, sebagai orang yang  berhutang  pertama  dan  penangung,  diajukan  ke  pengadilan  negeri tempat tinggalnya orang yang berhutang pertama.
d. Jika  tergugat  tidak  mempunyai  tempat  tinggal  (tetap)  atau  tempat kediaman  (sementara),  gugatan  diajukan  ke  pengadilan  negeri  ditempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat
e. Jika  yang  digugat  adalah  barang  tetap,  gugatan  diajukan    ke  pengadilan negeri ditempat barang tetap terletak.
f. Jika  kedua  belah  pihak,  memilih  tempat  tinggal  dengan  suatu  akta,  maka penggugat  dapat  mengajukan  gugatannya  pada  Pengadilan  Negeri  yang dalam daerah hukum temnpat tinggal yang dipilih tersebut.
Seperti diketahui, salah satu  yang tercantum di dalam pasal 118 HIR atau
142 RBg hanya mengatur bagaimana suatu  gugatan harus diajukan sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat dan isi gugatan, cara- caranya serta bentuknya, atau bagaimana suatu gugatan harus dibuat. Pada  bagian posita (dasar  gugatan),  pada  umumnya  dalam  praktek  memuat perihal  fakta-fakta  atau  peristiwa  hukum,  yang  menjadi  dasar  gugatan tersebut  serta  uraian  singkat  perihal  hukumnya  yaitu  dalam  kaitan  dengan terjadinya  hubungan  hukum  tersebut,  tanpa  harus  menyebutkan  pasal-pasal perundang-undangan atau aturan-aturan hukum, sebab hal-hal seperti itu akan ditunjukkan atau dijelaskan oleh hakim dalam putusannya nanti. Pada bagian petitum  (pokok  tuntutan)  yaitu  perihal  apa-apa  saja  yang  dikehendaki  atau diminta  oleh  penggugat,  agar  diharapkan  dapat  diputuskan  oleh  Pengadilan. Pokok  tuntutan  tersebut  berpedoman  pada  pasal  8  No.  3  BRv,  yang diharapkan jelas dan tertentu.
Namun  dalam  praktek  hendaknya  dituntut  hal-hal  yang  memungkinkan  saja untuk dapat dikabulkan tuntutan tersebut. Bagaimanapun suatu surat gugatan harus  jelas,  tidak  boleh  kabur  atau  samar-samar  (tidak  jelas)  baik  subjek hukumnya, objek sengketanya maupun apa-apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut. Meskipun demikian, masih diperbolehkan tuntutan subsidair, hal ini sesuai  dengan  prinsip-prinsip  beracara  yang  sederhana  menurut  sistem  HIR atau  RBg  dan  peranan  aktif  dari  Hakim.  Hakim  ketua  masih  diperkenankan mengisi dari apa-apa  yang dituntut ataupun memperbaiki kesalahan dari hal- hal yang diminta dalam petitumnya, asal masih sesuai dan tidak menyimpang, atau mengubah dari materi pokok perkara.
Dengan  dimaksudkan petitum subsidair  atau  tidak,  sebenarnya  diharapkan oleh pencari keadilan agar perkaranya dapat diselesaikan secara keseluruhan, diputuskan tuntas, bahkan andai kata tidak tercantum didalam petitum secara
18 R.Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Semarang: Mandar Maju, 2005, hlm. 8.
tegas  disitu.  Termasuk  mengubah  alasan  hukum  yang  tidak  diajukan  oleh penggugat.  Juga  hakim  diharapkan  untuk  bertindak  aktif,  memberi  nasihat hukum  pada  waktu  memasukkan  gugatan  atau  setelah  dalam  proses persidangan sampai hal eksekusi perkara tersebut selesai. Dengan  lebih  majunya  masyarakat  Indonesia  dewasa  sekarang  ( modern ) keadaan  tersebut  terjadi  pergeseran  dalam  arti,  bila  adanya  perselisihan kepentingan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  cara  kekeluargaan  lagi, maka  mereka  terpaksa  menyelesaikannya  lewat  jalur  hukum,  yaitu  dengan cara melalui penyelesaian persoalan itu di Pengadilan.
2.  Upaya Hukum Perlawanan (Verzet )
Perlawanan  atau verzet adalah  merupakan    upaya  hukum  terhadap  putusan verstek , yaitu putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa hadirnya pihak  tergugat  sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  125  (3)  jo  129  HIR/149 (3) Jo 153 RBg. Upaya hukum perlawanan ini hanya disediakan bagi tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan verstek. Perlawanan terhadap putusan  dapat  diajukan  dalam  tenggang  waktu  4(empat  belas  hari)  sejak pemberitauan  diterima  pihak  tergugat  secara  pribadi.  Jika  pemberitahuan tidak  dilakukan  kepada  tergugat  pribadi  maka  perlawanan  masih  dapat diajukan sampai hari kedelapan setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek tersebut.
Apabila  tergugat  tidak  datang    menghadap  pada  waktu  yang  ditegur  maka tergugat  dapat  mengajukan  perlawanan  sampai  hari  kedelapan  untuk  Jawa- Madura (Pasal 129 (2) HIR atau sampai hari ke – 14 untuk luar Jawa-Madura (Pasal 153 (2) RBg sesudah putusan verstek dijatuhkan. Perlawanan terhadap putusaan  verstek  diajukan  seperti  tata  cara  gugatan  biasa,  menurut  Buku  II Pedoman  Pelaksanaan    Tata  Pengadilan  dan  Administrasi  Pengadilan,  cara perlawanan  ( verzet )  diperiksa  oleh  majelis  hakim  yang  sama  dengan memeriksa  dan  memutus  perkara  yang  dilawan.  Oleh  karena  itu  kedudukan pihaknya  tidak  berubah.  Tergugat  yang  mengajukan  perlawanan  (pelawan) tetap  berkedudukan  sebagai  Tergugat  sebagaimana  dalam verstek ,  sedang terlawan  tetap  berkedudukan  sebagai  Pihak  Penggugat.  Apabila  dalam  acara perlawanan  tergugat  (pelawan)  tidak  hadir  meskipun  telah  dipanggil  secara patut,  maka  hakim  menjatuhkan verstek untuk  kedua  kalinya  terhadap putusan verstek yang kedua ini, tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan atau verstek lagi,  perlawanan  akan  dinyatakan  tidak  terima.  Pasal  125  (5) HIR/ 153 (5 RBg.). Tetapi tergugat (pelawan) masih dapat melakukan upaya hukum  yaitu  dengan  cara  mengajukan  permohonan  banding.  Jika  pengguat (terlawan)  tidak  hadir  pada  hari  yang  ditentukan  meskipun  telah  dipanggil dengan  patut,  maka  perkara  akan  diperiksa    secara contradictoir dengan membatalkan  putusan  verstek  serta  mengadili  lagi  dengan  menolak  gugatan semula.  Terhadap  putusan  itu  jika  penggugat  (terlawan)  menghendakinya dapat melawan putusan dengan cara mengajukan upaya hukum banding.
Ada  kemungkinan  putusan  verstek  kedua  belah  pihak  dikalahkan  sebagian berhubung  gugatan  penggugat  hanya  dikabulkan  sebagian,  kemungkinan penggugat yang tidak menerima putusan verstek akan mengajukan banding ke pengadilan  Tinggi.  Begitu  pula  tergugat  yang  tidak  puas  dengan  putusan
dalam verstek a kan mengajukan Verzet ke Pengadilan Negeri yang memutus verstek. Dalam hal demikian tidak mungkin ada dua lembaga pengadilan yang memeriksa  dan  memutus  perkara  atas  objek  putusan  yang  sama-sama diajukan    upaya  hukumnya.  Dalam  pasal  8  Undang-Undang  No.  20  Tahun 1947  menentukan  bahwa  dalam  hal  penggugat  mengajukan  banding,  pihak tergugat tidak diperkenankan untuk mengajukan perlawanan terhadap verstek , melainkan ia dapat mengajukan permohonan banding juga.
3.  Penyitaan
Dalam  rangka  kreditur  mencari  perlindungan  hukum  ialah  dengan mengajukan  penyitaan  atas  harta  benda  milik  debitur  melalui  mekanisme gugatan  perdata.  Penyitaan  berasal  dari  terminologi beslag (belanda),  dan isitlah  Indonesia  beslah,  tetapi  istilah  bakunya  ialah  sita    atau  penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah :
a. tindakan  menempatkan  harta  kekayaan  tergugat  secara  paksa  berada  ke dalam keadan penjagaan,
b. tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah Pengadilan atau hakim;
c. Barang  yang  ditempatkan  dalam  penjagaan  tersebut,  berupa  barang  yang disengketakan,  tetapi  boleh  juga  barang  yang  akan  dijadikan  sebagai  alat pembayaran  atau  pelunasan  utang  debitur  kepada  kreditur  atau  tergugat, dengan jalan menjual lelang barang yang disita terebut;
d. Penetapan  dan  penjagaan  barang  yang  disita,  berlangsung  selama  proses pemeriksaan,  sampai  ada  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.
Memang  hukum  acara  membolehkan  dilakukan  tindakan  penyitaan  terhadap harta  kekayaan  debitur  atau  tergugat,  sebagaimana  yang  diatur  didalam  pasal 227  Jo.  Pasal  197  HIR,  pasal  720  Rv  pun  mengatur  kebolehan  penyitaan. Bahkan  hukum  materiilnya  sendiri  membenarkannya.  Misalnya  pasal  1131 KUHperdata  menegaskan  seluruh  harta  debitur  menjadi  tanggungan pembayaran  utangnya  kepada  kreditor.  Namun  demikian  perlu  diingat, penyitaan  merupakan  tindakan  hukum  yang  bersifat  eksepsional.  HIR  sendiri menempatkan pasal  226, pasal  227 tersebut  pada bagian keenam,  yang diberi judul tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa.
Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  227  HIR  maupun  pasal  270  Rv,  penggugat dapat  meminta  agar  diletakkan  sita  terhadap  harta  kekayaan  tergugat.  Atas permintaan  itu,  hakim  diberikan  wewenang  mengabulkan  pada  tahap  awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal yang demikian sebelum pengadilan sendiri mengetahui secara jelas dan lengkap   dasar-dasar gugatan,  pengadilan  telah  bertindak  menempatkan  harta  kekayaan  tergugat dibawah  penjagaanya,  seolah-olah  harta  itu  diasingkan  dari  penguasaan tergugat  sebagai  pemilik.  Dengan  demikian,  tanpa  memperdulikan  kebenaran dalil gugatan yang diajukan kepada tergugat, hakim atau pengadilan bertindak memaksakan  kepada  tergugat  akan  kebenaran  dalil  penggugat,  sebelum kebenaran  itu  diuji  dan  dinilai  berdasarkan  fakta-fakta  melalui  proses pemeriksaan.  Inilah  salah  satu  sifat  eksepsional  tindakan  penyitaan  kepada hakim  diberi  kewenangan  meletakkan  sita  terhadap  harta  kekayaan  tergugat
melalui  sistem  pemaksaan  kebenaran  dalil  gugatan  penggugat,  sebelum gugatan itu sempurna diperiksa dan dinilai.
Pada  dasarnya,  sistem  ini  dianggap  layak,  oleh  karena  itu  meskipun  undang- undang  membolehkan  penyitaan  sebelum  memeriksa  pokok  perkara,  sedapat mungkin cara ini dihindari, kecuali sedemikian rupa nyatanya kebenaran dalil gugatan  karena  didukung  oleh  fakta-fakta  yang  bersifat primafacie dan objektif, penyitaan pada tahap proses yang demikian tentunya dapat ditolerir. Sekiranya  tindakan  penyitaan  dilakukan  hakim,  sesudah  proses  pemeriksaan pokok pekara berlangsung, hak ini tetap diambil mendahului putusan. Seolah- olah kepada tergugat dipaksakan kebenaran putusan yang menyatakan dirinya wansprestasi  atau  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  sebelum  putusan yang  bersangkutan  diambil  atau  dan  dijatuhkan.  Meskipun  demikian,  oleh karena  undang-undang  memberi  wewenang  kepada  hakim  meletakkan  sita sebagai tindakan eksepsional, sebagai berikut :
a. Hakim  dapat  menghukum  tergugat  berupa  tindakan  menempatkan  harta kekayaannya  dibawah  penjagaan,  meskipun  putusan  tentang  kesalahannya belum dijatuhkan.
b. Dengan  demikain,  sebelum  putusan  diambil  dan  diajtuhkan,  tergugat  telah dijatuhi  hukuman  berupa  penyitaan  harta  sengketa  atau  harta  kekayaan tergugat.
Tindakan  eksepsional  peyitaan  pada  tahap  proses  ini,  jauh  lebih  layak dibandingkan dengan yang diletakkan pada tahap awal proses pemeriksaan. Penyitaan  yang  diambil  sesudah  proses  pemeriksaaan  perkara  berjalan, dianggap  objekktif  dan  rasional,  karena  pengabulan  sita  yang  diberikan telah memberikan landasan pertimbangan yang lebih memadai. Oleh karena itu,  sisitem  ini  yang  tepat  direkomendasikan  untuk  mengabulkan permohonan  sita.    Tujuan  utama  penyitaan  agar  barang  harta  kekayaan tergugat :
a. Tidak  dipindahkan  kepada  orang  lain  melalui  jual  beli  atau  penghibahan dan sebagainya
b.   Tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya menjadi keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh  seperti  semula, selama proses penyelesaian  perkara berlangsung, agar pada  saat  putusan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  barang  yang disengketakan dapat  diserahkan dengan sempurna kepada penggugat.  Atau apabila  perkara  yang  disengketakan  mengenai  tuntutan  pembayaran sejumlah  uang,  harta  yang  disita  tetap  utuh  sampai  putusan  berkekuatan hukum  tetap  sehingga  apabila  tergugat  tidak  melaksanakan  pemenuhan pembayaran  secara  sukarela,  pemenuhan  dapat  diambil  dari  barang  harta kekayaan tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.
Dapat  dilihat,  tujuan  utama  sita  agar  gugatan  penggugat  tidak  illusoir  atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Dengan demikian ditinjau dari teknis peradilan, penyitaan atau beslag, merupakan:
c.    Merupakan  upaya  hukum  bagi  penggugat  untuk  menjamin  dan  melindungi kepentingan atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. Upaya  itu  bermaksud  untuk  menghindari  itikad  buruk  tergugat  dengan berusaha  melepaskan  diri  dari  memenuhi  tanggungjawab  perdata  atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukannya.
e. Dengan adanya penyitaan melalui perintah pengadilan, secara hukum harta kekayaan  tergugat  berada  dan  ditempatkan    dibawah  penjagaan  dan pengawasan  pengadilan,  sampai  ada  perintah  pengangkatan  atau pencabutan sita.
f. Apabila  penyitaan  telah  diumumkan  melalui  pendaftaran  pada  buku register  kantor    yang  berwenang  untuk  itu  sesuai  dengan  pasal  198  HIR dan pasal 213 RBG.

## 4.  Upaya Hukum Banding
Upaya  hukum  Banding  oleh  Pemohon  Banding  serta  acara  dalam  tingkat Banding di Pengadilan Tinggi  Tentang acara perdata dalam mengadili perkara adalah  mengulang judex  facti pula.    Pasal  19  Undang-Undang  No.  14  Tahun 1970    Jo  Undang-Undang  No.35  Tahun  1999  Jo  Pasal  51,53,54  Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 1947  atau pasal 199-205  RBg.  Banding  diajukan  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri  oleh Pemohon/kuasa  khususnya  dalam  14  hari  setelah  pengumuman  putusan kepada yang bersangkutan, seterusnya dicatat dan didaftar oleh panitera dalam registe r banding
Banding  adalah  lembaga  pemeriksaaan  ulang  atas  perkara  yang  telah  diputus pad  tingkat  pertama.  Suatu  putusan  pengadilan  dalam  tingkat  pertama  belum tentu  tepat  atau  benar,  dalam  menetapkan  fakta-faktanya,  hukumnya  ataupun dalam memberi konstitusinya, sehingga para pihak dapat dirugikan karenanya. Oleh  kareka  itu  hukum  menyediakan  sarana  yang  dapat  digunakan  untuk memperbaiki  kekeliruan  putusan  hakim  tingkat  pertama  tersebut,  yaitu  upaya pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. 19
Pada  asasnya  semua  putusan  akhir  pada  tingkat  pertama  dapat  dimintakan pemeriksaan ulang, kecuali Undang-Undang menentukan lain  pasal 21 ayat 1 Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004,  Pasal  9  Undang-Undang  No.  20  Tahun 1947.  Terhadap  putusan-putusan  Pengadilan  Negeri  yang  bukan  putusan penghabisan,  hanya  dapat  dimintakan  banding  bersama-sama  dengan  putusan akhir.  Putusan  sela  mengenai  tidak  wewenangnya  hakim  memeriksa merupakan  putusan  akhir,  dapat  dimintakan  pemeriksaan  ulang.  Putusan perdamaian  tidak  dapat  dimintakan  banding.  Penetapan  berisi  penyelesaian perkara,  maka  tidak  dapat  dimohonkan  pemeriksaan  ulang.  Tindakan  hakim lebih bersifat administratif dalam peradilan voluntair .
Salah  satu  pihak  dapat  mengajukan  permohonan  banding  kepada  Pengadilan Tinggi  jika  ia  merasa  tidak  memperoleh  keadilan  yang  diharapkan  atau  hak keperdataannya  terserang  atau  terancam  oleh  putusan  hakim  tingkat  pertama. Ia dapat meminta Pengadilan Tinggi untuk memeriksa ulang terhadap perkara yang  telah  diputus  oleh  pengadilan  tingkat  pertama.  Dengan  diajukannya permohonan  banding  oleh  salah  satu  pihak,  maka  putusan  tingkat  pertama yang  dimintakan  pemeriksaan  ulang  belum  memperoleh  kekuatan  hukum
19 Sri Wardah, Hukum Aara Perdata, Gama Media, Yogyakarta 2007, Hlm. 239
tetap,  sehingga  tidak  dapat  dieksekusi,  kecuali  jika  putusan  tersebut mengandung  putusan  yang  dapat  dijalankan  lebih  dulu  atau  putusan  serta merta.
Mengingat  bahwa  banding  adalah  merupakan  upaya  hukum  untuk memperbaiki putusan yang lebih menguntungkannya, maka sudah selayaknya jika upaya hukum banding itu hanya diperuntukkan bagi pihak yang kalahklan atau dirugikan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  6  Undang-Undang  No.  20  Tahun  1947  Tentang Pengadilan  Peradilan  Ulangan,  tidak  semua  putusan-putusan  tingkat  pertama (Pengadilan  Negeri)  dapat  diajukan  pemeriksaan  ulang.  Hanya  perkara pertama  yang  nilai  gugatannya  Rp.  100  (Seratus  Rupiah)  saja  yang  dapat dimintakan    oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  untuk  pemeriksaan  ulang pada  Pengadilan  Tinggi.  Pembatasan  ini  dimaksudkan  untuk  mencegah perkara-perkara  kecil  diajukan  banding  yang  dapat  menimbulkan  kongesti  di Pengadilan  Tinggi  yang  akan  berdampak  pula  pada  penumpukan  perkara  di Mahkamah  Agung.  Disamping  itu  juga  untuk  mempercepat  tercapainya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pembatasan demikian masih  diperlukan,  hanya  nilai  gugatan  sudah  selayaknya  ditinjau  ulang  dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
5.  Upaya Hukum Kasasi
Menurut  sejarah  kelahirannya,  lembaga  kasasi  berasal  dari  Perancis  dan berkembang  pada  negara-negara  Eropa  Barat  atau  negara  dengan  ciri  sistem peradilan eropa kontinental. Semula dalam alam legisme, kasasi dianut sebagai upaya  pengawasan  oleh  lembaga  pengadilan  tertinggi  terhadap  pengadilan bawahan  dengan  cara  dengan  cara  menguji  materiil  mengenai  penerapan hukum  (hukum  identik  dengan  undang-undang)  oleh  pengadilan  bawahan. Timbul  kesadaran  bahwa  undang-undang  tidak  lengkap  maka  alasan  kasasi tidak  hanya  didasarkan  pada  kekeliruan  dalam  menerapkan  undang-undang saja  tetapi  juga  dalam  penerarapan  hukum  dalam  arti  yang  lebih  luas.  Jadi kasasi  merupakan  salah  satu  tindakan  Mahkamah  Agung  sebagai  pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan – pengadilan lain, kasasi juga dapat dikatakan  sebagai  tindakan  Mahkamah  Agung  untuk  menegakkan  dan membetulkan hukum.
Di  Indonesia  lembaga  kasasi  mendapatkan  sandaran  konstitusional  dalam pasal 105 ayat 3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menentukan: Dalam    hak  yang  ditunjuk  dengan  undang-undang  terhadap  keputusan- keputusan  yang  diberikan  tingkat  tertinggi  oleh  pengadilan-pengadilan  lain daripada  Mahkamah  Agung,  kasasi  dapat  dimintakan  kepada  Mahkamah Agung.
Kasasi  adalah  pembatalan  putusan  atas  penetapan  pengadilan  dari  semua lingkungan peradilan dalam tingkat terakhir. Kasasi merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk membatalkan putusan atas putusan atau penetapan serta perbuatan  hakim/pengadilan  dari  semua  lingkungan  peradilan  dalam  tingkat
terakhir  atas  alasan  bertentangan  dengan  hukum.  Wewenang  ini  dilakukan oleh badan peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. 20
Semua  putusan  yang  diberikan  dalam  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  selain Mahkamah  Agung,  seperti  terhadap  putusan  yang  dimintakan  banding,  dapat dimintakan  kasasi    kepada  Mahkamah  Agung  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan.  Apabila  terhadap  putusan  verstek  tidak  diajukan  perlawanan ataupun  banding,  tetapi  kemudian  pihak-pihak  yang  berkepentingan mengajukan kasasi, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.
Menurut asasnya, pemeriksaan suatu perkara oleh pengadilan dilakukan dalam dua  tahap,  yaitu  pemeriksaan  tentang  duduknya  perkara  dan  tahap  penelitian tentang  penerapan  hukumnya  atas  fakta-fakta  yang  dianggap  telah  terbukti.
Pemeriksaan  tentang  duduk  perkara  atau  fakta-fakta  yang  berakhir  pada tingkat  banding.  Dalam  kasasi  duduk  perkara  atau  fakta-fakta  yang  telah ditetapkan oleh hakim tidak lagi diperiksa. Hakim kasasi terkait dengan fakta- fakta yang telah ditetapkan pada tingkat akhir oleh hakim judex factie. Hal ini dapat  disimpulkan  dari  alasan-alasan  hukum  yang  dapat  dipergunakan  oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  mengajukan  permohonan  kasasi. Mahkamah  Agung  dalam  tingkat  kasasi  dapat  membatalkan  putusan  atau penetapan pengadilan atas dasar :
a. Tidak wewenang atau melampaui batas wewenang;
b.    Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c.   Lalai memenuhi syarat-syarat  yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan  yang  mengancam  kelalaian  itu  dengan  batalnya  putusan  yang bersangkutan.
Kebanyakan dalam praktiknya, alasan Judex factie salah menerapkan hukum atau melanggar hukum  yang berlaku, sering digunakan sebagai  alasan  kasasi, juga  apabila  hukum  acara  atau  asas-asas  hukum  acara  tidak  dilaksanakan misalnya tidak cukup pertimbangan hukumnya 21 .

## 6.  Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Merupakan  upaya  hukum  luar  biasa,  istilah  Peninjauan  Kembali  ditemukan dalam  pasal  21  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1970  Tentang  Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut RV mengaturnya dengan istilah request civil sebagai  lembaga  untuk  meninjau  kembali  putusan-putusan  Pengadilan  dalam perkara  perdata  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap.  Putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  pasti  atau  putusan  yang  tidak dimungkinkan lagi untuk diajukan verzet, banding atapun kasasi dapat ditinjau kembali  atas  permohonan  salah  satu  pihak  dalam  perkara  yang  telah  diputus.
Peninjauan kembali diatur di dalam pasal 66 sampai dengan pasal 77 Undang- Undang    No.  14  Tahun  1985.  Dalam  perkara  peninjauan  kembali  ini Mahkamah Agung memeriksa dalam tingkat pertama dan terkahir.
Permohonan  peninjauan  kembali  terhadap  putusan  perdata  yang  telah memperoleh  kekuatan  pasti  hanya  dapat  diajukan  berdasarkan  alasan-alasan sebagai berikut:
20 Ibid , Hal 245
21 Ibid, Hal 247
 Apabila  putusan  didasarkan  pada  suatu  kebohongan  atau  tipu  muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya putus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
 Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperksa tidak dapat ditemukan;
 Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
 Apabila  mengenai  sesuatu  bagian  dari  tuntutan  belum  diputus  tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
 Apabila  diantara  pihak-pihak  yang  sama  mengenai  suatu  soal  yang  sama, atas  dasar  yang  sama  oleh  pengadilan  yang  sama  atau  sama  tingkatannya teah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 Apabila  dalam  suatu  putusan  terdapat  suatu  kekhilafan  hakim  atau  suatu kekeliruan yang nyata.
Permohonan  peninjauan  kembali  diajukan  tersendiri  oleh  pihak  yang berperkara,  atau  ahli  warinya  atau  wakilnya  yang  sah  secara  tertulis  dengan menyebutkan  alasan  yang  dijadikan  dasar  permohonan  melalui  kantor kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Jika  pemohon  tidak  dapat  baca  tulis,  maka  permohonan  lisan  diajukan  di hadapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  atau  hakim  yang  ditunjuk  melakukan pencatatan  mengenai  permohonan  tersebut. 22 Peninjauan  kembali  diajukan dalam tengang waktu 180 hari sejak :
a. Sejak diketahuinya kebohongan tau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
b. Sejak ditemukannya surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus  dinyatakan  di  bawah  sumpah  dan  disahkan  oleh  pejabat  yang berwenang.
c. Sejak  putusan  yang  terakhir  dan  bertentangan  itu  memperoleh  kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
Setelah ketua pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya  dalam  waktu  14  hari  memberikan  atau  mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon.
Dalam tenggang waktu 30 hari setelah diterimanya salinan permohonan kasasi, pihak  lawan  dapat  mengajukan  jawaban  atas    permohonan  kasasi  dan  setelah itu  Panitera  Pengadilan  Negeri  yang  bersangkutan  harus  mengirim  berkas perkara  peninjauan  kembali  berikut  biaya  perkara  kepada  Mahkamah  Agung selambatnya  30  hari.  Mahkamah  Agung  dapat  memerintahkan  Pengadilan Negeri  atau  Pengadilan  Tinggi  untuk  melakukan  pemeriksaan  tambahan  atau meminta  keterangan  serta    pertimbangan  dari  pengadilan  tersebut.  Apabila permohonan  peninjauan  kembali  dikabulkan,  maka  Mahkamah  Agung mengabulkan  permohonan  Peninjauan  Kembali,  membatalkan  putusan  yang
22 Ibid , Hlm 251
dimohonkan  dan  selanjutnya  memutus  sendiri  perkaranya.  Sebaliknya  jika permohonan  tidak  beralasan  maka  permohonan  peninjauan  kembali  akan ditolak.  Dalam  jangka  waktu  30  hari  setelah  putusan  peninjauan  kembali diterima  kembali  oleh  Pengadilan  Negeri  yang  memutus  dalam  tingkat pertama  tersebut,  maka  panitera  pengadilan  negeri  harus  menyampaikan salinan kepada  pihak-pihak yang berkepentingan  dalam perkara tersebut. Peninjauan  kembali  tidak  menangguhkan  pelaksanaan  putusan,  tetapi  jika putusan  sudah  selesai  dilaksanakan    dinyatakan  sebagai  pihak  yang dibenarkan, jika pemohon peninjauan kembali dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan,  maka  pihak-pihak  akan  dikembalikan    pada  keadaan  semula, seperti  putusan  yang  dibatalkan    itu  belum  dijatuhkan.  Dan  jika  putusan peninjauan  kembali  dikabulkan  atas  dasar  adanya  dua  putusan  yang  saling bertentangan  maka  akan  diperintahkan  atau  dinyatakan  bahwa  putusan  yang pertama (yang lebih dulu diputus) yang berkekuatan hukum.
7.   Melalui Mekanisme Kepailitan ;
Upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  kreditur  dalam  hal  menagihkan hutangnya  sehingga  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  kreditur  atas hutang-hutang  dari  debitur  kepadanya,  dapat  diajukan  melalui  mekanisme kepailitan  di  Pengadilan  Niaga.  Syarat-syarat  untuk  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  terhadap  debitur  dapat  dilihat  pada  pasal  2  ayat  1  Undang- Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain :
“Debitur  yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonan  satu    atau  lebih kreditornya.”
Syarat-syarat  permohonan pailit sebagaimana ditentuakn dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentnag  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Syarat adanya dua kreditor atau lebih
Syarat  bahwa  harus  mempunyai  minimal  dua  kreditor,  sangat  terkait  dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan, hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal  1132  KUHperdata.  Dengan  adanya  pranata  hukum  kepailitan, diharapkan  pelunasan  utang-utang  debitur  kepada  kreditor-kreditor  dapat dilakukan  secara  seimbang  dan  adil.  Setiap  kreditor  (konkuren)  mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur  hanya  mempunyai  satu  kreditor,  maka  seluruh  kekayaan  debitur otomatis  menjadi  jaminan  atas  pelunasan  utang  debitur  tersebut  dan  tidak diperlukan pembagian pro rata dan pari passu. Dengan demikian jelas bahwa kreditor tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.  Istilah  kreditor  dibagi  menjadi  3(tiga)  macam  kreditor  yaitu  sebagai berikut :
a.    Kreditor Konkuren Kreditor konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUHperdata, kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara  bersama-sama  memperoleh  pelunasan  (tanpa  ada  yang  didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing
dibandingkan  terhadap  piutang  mereka  secara  keseluruhan,  terhadap  seluruh harta  kekayaan  debitur  tersebut.  Dengan  demikian  para  kreditor  konkuren mempunyai  kedudukan  yang  sama  atas  pelunasan  hutang  dari  harta  debitur tanpa ada yang didahulukan.
b.  Kreditor Preferen. Kreditur preferen merupakan kreditor yang diistimewakan, yaitu kreditor yang oleh  undang-undang,  semata-mata  karena  sifat  piutangnya,  mendapatkan pelunasan  terlebih  dahulu.  Kreditor  preferen  merupakan  kreditor  yang mempunyai  hak  istimewa,  yaitu  suatu  hak  yang  oleh  Undang-Undang diberikan  kepada  seorang  berpiutang  sehingga  ditingkatnya  lebih  daripada orang  berpiutang  lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
c.  Kreditor Separatis.
Kreditor separatis 23 adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem yang  dalam  KUHPerdata  disebut  dengan  nama  gadai  dan  hipotek.  Pada  saat ini, sisitem hukum jaminan di  Indonesia mengenal  4(empat) macam  jaminan, antar lain 24 :
a. Hipotek diatur di dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 Bab XXI KUHPerdata
b. sistem jaminan gadai 1160 Bab XX KUHPerdata,
c. Hak  Tanggungan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan
d. Fidusia  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan Fidusia
2). Syarat harus adanya Utang.
Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998  tidak  memberikan  definisi  sama  sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda- beda (baik secara sempit ataupun luas) apakah pengertian utang hanya terbatas pada  utang  yang  lahir  dari  pinjaman  utang  piutang  atau  perjanjian  pinjam meminjam ataukah pengertian utang merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak  hanya  lahir  dari  perjanjian  utang  piutang  saja.Kontroversi  mengenai pengertian utang akhirnya dapat disatuartikan dalam pasal 1 butir 6 Undang – Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan    dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang yaitu :
“  Utang  adalah  kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat  dinyatakan  dalam jumlah  uang,  baik  dalam  mata  uang  Indonesia  maupun  yang  akan  timbul dikemudian  hari  atau  kontinjen,  yang  timbul  karena  perjanjian  atau  undang- undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak  kepada  kreditor  untuk  mendapatkan  pemenuhannya  dari  harta  kekayaan debitur.”  Maka  dari  definisi  utang  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  jelaslah  bahwa definisi  utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang  yang timbul  dari  perjanjian-perjanjian  utang-piutang    atau  perjanjian  pinjam
23 Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 7
24 Ibid., hlm 7
memimjam,  tetapi  utang  yang  timbul  karena  undang-undang  atau  perjanjian yang dapat ditagih dengan sejumlah uang. 25

## 3). Syarat Utang Telah Jatuh Tempo.
Syarat  bahwa  utang  harus  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  menunjukkan bahwa  kreditor  sudah  mempunyai  hak  untuk  menuntut  debitur  untuk memenuhi  prestasinya.  Syarat  ini  menunjukkan  bahwa  utang  harus  lahir  dari perikatan  sempurna.  Dengan  demikian,  jelas  bahwa  utang  yang  lahir  dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya  utang  yang  lahir  dari  perjudian.  Meskipun  utang  yang  lahir  dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih  utang  tersebut.  Dengan  demikian,  meskipun  debitur  mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditur tidak mempunyai alas hak untuk menuntut  pemenuhan  utang  tersebut.  Maka  kreditur  tidak  berhak  untuk memajukan permohonan pailit atas hutang yang lahir dari perjudian ” . 26

## 4). Syarat Pemohon Pailit.
Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  dan    Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  pihak  yang  dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut :
a. Debitur  Sendiri,  menurut  pasal  2  ayat  1  Undang-Undang  No.  37  Tahun 2004  Tentang  Kepailitan  dan    Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Undang-Undang  memungkinkan  seorang  debitur  untuk  mengajukan permohonan  pernyataan  pailit  atas  dirinya  sendiri.  Jika  debitur  masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya.
b.  Dua  kreditur atau lebih, sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang- Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang,  kreditor  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pailit terhadap  debiturnya  adalah  kreditur  konkuren,  kreditur  preferen,  ataupun kreditur separatis.
c.    Kejaksaan,  menurut  pasal  2  ayat  2  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang  Kepailitan  dan    Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, permohonan  pailit  terhadap  debitur  juga  dapat  diajukan  oleh  Kejaksaan demi  kepentingan  umum,  pengertian  kepentingan  umum  adalah kepentingan  bangsa  dan  negara  dan  /  kepentingan  masyarakat  luas, misalnya :
 Debitur melarikan diri;
 Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
 Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau Badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
 Debitur  mempunyai  hutang  yang  berasal  dari  perhimpunan  dana  dari masyarakat luas;
 Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; atau
 Dalam  hal  lainnya  yang  menurut  kejaksaaan  merupakan  kepentingan umum;
25 Ibid., Hal 11
26 Ibid, Hal 12
Dalam  pasal  1  Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2000  Tentang Permohonan  Pernyataan  Pailit  untuk  kepentingan  umum,  secara  tegas dinyatakan  bahwa  wewenang  kejaksaan  untuk  mengajukan  permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Menurut pasal  2  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2000  Tentang Permohonan  Pernyataan  Pailit  menyatakan  bahwa  kejaksaan  dapat mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  dengan  alasan  kepentingan umum, apabila : ”
 Debitur  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditur  dan  tidak  membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
 Tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. ”
 Bank Indonesia
Permohonan  Pailit  terhadap  bank  hanya  dapat  diajukan  oleh  bank Indonesia  berdasarkan  penilaian  kondisi  keuangan  dan  kondisi  perbankan secara keseluruhan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  Tenang  Perbankan memberikan  definisi  tentang    bank  pada  pasal  1  butir  kedua  sebagai berikut :
“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak.”
Bank Indonesia  diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank  Indonesia  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai  Rupiah  dengan  cara  melaksanakan    kebijakan  moneter    secara berkelanjutan,  konsisten,  transparan,  dan  harus  mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian. 27 ”
“ Terkait dengan permohonan pernyataan pailit yang akan diajukan terhadap debitor  oleh  para  kreditor  di  Pengadilan  Niaga,  maka  pemohon mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  kepada  Ketua  Pengadilan Niaga,  Panitera  Pengadilan  Niaga  wajib  mendaftarkan  permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. ” Pada  pasal  6  ayat  3  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan    dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  mewajibkan panitera  untuk  menolak  pendaftaran  pernyataan  pailit  bagi  institusi sebagaimana  dimaksud  didalam  pasal  2  ayat  3,  ayat  4  dan  ayat  5    jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Pasal 6 ayat  3  Undang-Undang  Kepailitan  ini  pernah  diajukan judicial  review di Mahkamah  Konstitusi  dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa  pasal  6  ayat  3  beserta  penjelasannya  tidak  mempunyai  kekuatan
27 Ibid., Hal 13
hukum mengikat. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi antara lain ” 28 : a) “ Bahwa  panitera  walaupun  merupakan  jabatan  di  Pengadilan,  tetapi kepada  jabatan  tersebut  seharusnya  diberikan  tugas  teknis  adminstrasi yustisial dalam rangka memberikan dukungan terhadap fungsi  yustisial yang  merupakan  kewenangan  hakim.  Dalam  penjelasan  Undang- Undang No.  2 Tahun 1986 tentang peradilan umum  sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2004,  ditentukan  bahwa tugas pokok panitera adalah  menangani adminstarasi perkara  dan hal- hal  administasi  lain  yang    bersifat  teknis  peradilan  dan  tidak  berkaitan dengan fungsi peradilan, yang merupakan kewenangan hakim. Menolak suatu  permohonan  pendaftaran  pada  hakikatnya  termasuk  ranah yustisial,  hal  tersebut  bertentangan  dengan  hakikat    dari  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  serta  penegakan    hukum  dan  keadilan sebagaimana terkandung dalam pasal  24 ayat  1  Undang-Undang Dasar 1945;
b) Menimbang  pula  sejak  lama  telah  diakui  asas  hukum  yang  berbunyi, bahwa  pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  perkara, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalil  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya.  Bahwa  asas ini juga tercantum di  dalam pasal  16  ayat  1  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  tentang  kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan penafsiran argumentum a contrario, Pengadilan tidak boleh  menolak untuk  memeriksa dan mengadili  suatu perkara  yang  hukumya  jelas  mengatur  perkara  yang  diajukan  ke Pengadilan.
c) Apabila  panitera  diberikan  wewenang  untuk  menolak  pendaftaran permohonan  pernyataan  pailit  suatu  perusahaan  asuransi,  hal  tersebut dapat  diartikan  panitera  telah  mengambil  alih  kwenangan  hakim  untuk memberi  keputusan    atas  suatu  permohonan.  Kewenangan  demikian menghilangkan  hak  pemohon  untuk  mendapatkan  penyelesaian sengketa  hukum  dalam  suatu  proses  yang  adil  dan  terbuka  umum umum;
d) Meskipun  hasil  akhir  atas  permohonan  yang  bersangkutan  boleh  jadi sama,  yaitu tidak dapat  diterimanya,  permohonan  yang  bersangkutan, karena  tidak  terpenuhinya  syarat  kedudukan  hukum  sebagaimana ditentukan  di  dalam  pasal  2  ayat  5  Undang-Undang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  yang  menurut  Mahkamah Konstitusi  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945, keputusan  demikian  harus  dituangkan  dalam  putusan  yang  berkepala “Demi Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
e) Menimbang  bahwa  karena  penjelasan  pasal  6  ayat  3  merupakan kesatuan uang tidak tidak terpisahkan dari pasal yagn dijelaskan, dengan sendirinya  penjelasan  pasal  tersebut  diperlakukan  sama  dengan  pasal yang dijelaskannya. ”
Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, panitera Pengadilan Niaga menjadi  tidak  berwenang  untuk  menolak  setiap  perkara  yang  masuk,
setelah mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, panitera menyampaikan  permohonan  tersebut  kepada  Ketua  Pengadilan  Niaga paling lambat 2(dua) hari setelah permohonan didaftarkan ” .
“ Sebelum  persidangan  dimulai,  pengadilan  melalui  juru  sita  melakukan pemanggilan para pihak, antara lain . 29
a) Wajib  memanggil  debitur,  dalam  hal  permohonan  pernyataan  pailit diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan.
b) Dapat  memanggil  kreditor,  dalam  hal  permohonan  pernyataan  pailit diajukan  oleh  debitur  dan  terdapat  keraguan  bahwa  syarat  untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan telah terpenuhi.
c) Pemanggilan  dilakukan  oleh  juru  sita  dengan  surat  kilat  tercatat  paling lambat 7 hari sebelum siding pemeriksaan pertama diselenggarakan. ”
Dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) hari setelah permohonan pernyatan pailit  didaftarkan,  Pengadilan  mempelajari  permohonan  dan  menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselengarakan  dalam jangka  waktu  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  setelah  tanggal  permohonan pendaftaran.  Atas  permohonan  debitur    dan  berdasarkan  alasan  yang  cukup seperti  adanya surat  keterangan sakit dari dokter, pengadilan dapat  menunda penyelenggaraan  sidang  sampai  dengan  paling  lambat  25  (dua  puluh  lima) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran. ”
Dalam  pasal  10  ayat  1  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dinyatkan  bahwa selama  putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit  belum  diucapkan,  setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: ”
a) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur;
b) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi :
1) Pengelolaan usaha Debitur
2) Pembayaran  kepada  kreditur,  pengalihan  atau  pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. ”
Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan,  apabila  terdapat  fakta  atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta atau dua lebih kreditor dan fakta utang yang  telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar,  sedangkan  perbedaan  besarnya jumlah  utang  yang  didalilkan  oleh  pemohon  pailit  dan  termohon  pailit  tidak menghalangi dijatuhkanya putusan pernyataan pailit. ”
Putusan  Pengadilan  Niaga  atas  permohonan  pailit  harus  diucapkan  paling lambat  60    (enampuluh)  hari  setelah  tanggal  permohonan  pernyataan  pailit didaftarkan. Waktu 60 (enampuluh) hari yang cukup singkat merupakan sautu
29 Ibid, Hlm 89
perwujudan  atas  atas  peradilan  yang  bersifat  cepat,  murah  dan  sederhana. Dahulu  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998  lebih  cepat  lagi,  yaitu hanya dalam waktu 30 hari (satu bulan), pengadilan sudah harus memberikan putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit.  Dengan  pertimbangan  yang rasional, Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan, yaitu 2(dua) bulan dimana  pengadilan  wajib  memberikan  putusan,  terhitung  sejak  tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. ”
Putusan permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk  umum  dan  wajib  memuat  secara  lengkap  pertimbangan  hukum  yang mendasari putusan tersebut  serta memuat pula ” :
a) Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/ sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan
b) Pertimbangan  hukum  dan  pendapat  hukum  yang  berbeda  dari  hakim anggota atau ketua majelis. ”
Salinan  putusan  pengadilan  atas  permohonan  pernyataan  pailit  wajib disampaikan  oleh  juru  sita  dengan  surat  kilat  tercatat  kepada  Debitur,  pihak yang  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit,  kurator,  Hakim  Pengawas paling  lambat  3(tiga)  hari  setelah  tanggal  putusan  atas  permohonan pernyataan pailit diucapkan. ”
Setelah  Pengadilan  Niaga  menjatuhkan  putusan  atas  permohonan  pernyatan pailit,  maka  upaya  hukum  yang  dapat  diajukan  terhadap  putusan  tersebut adalah  dengan  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.    Adapun  pihak- pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah sebagia berikut :
a) Debitur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama;
b) Kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama;
c) Kreditur  lain  yang  bukan  merupakan  pihak  pada  persidangan  tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga tersebut.
Dalam  pasal  2  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut :
1) Debitur sendiri
2) Satu atau lebih kreditur
3) Kejaksaaan jika terkait dengan kepentingan umum
4) Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank;
5) Bapepam  jika  debiturnya    adalah  perusaan  Efek,  Bursa  Efek,  lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
6) Menteri keuangan jika debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,  dana  pension  atau  BUMN  yang  bergerak  dibidang  kepentingan public.
Permohonan  kasasi  atas  pernyataan  pailit  diajukan  paling  lambat  8  (delapan) hari  setelah  tanggal  putusan  yang  dimohonkan  kasasi  diucapkan,  dengan mendaftarkan    kepada  Panitera  Pengadilan  Niaga  yang  telah  memutus permohonan  pernyataan  pailit  tersebut.  Panitera  mendaftarkan  permohonan kasasi  pada  tanggal  permohonan  yang  bersangkutan  diajukan  dan  kepada pemohon  diberikan  tanda  terima  tertulis  yang  ditandatangani  penitera
pengganti  dengan  tanggal  yang  sama    dengan  tanggap  penerimaan pendaftaran.  Pemohon  kasasi  wajib  menyampaikan  memori  kasasi  pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Niaga, dan panitera  wajib  mengirimkan  permohonan  kasasi  dan  memori  kasasi  kepada pihak  termohon  kasasi  paling  lambat  2(dua)  hari  setelah  permohonan  kasasi didaftarkan.
Maka atas serangkaian gugatan perdata maupun melalui mekanisme kepailitan yang  diajukan  oleh  kreditur  dan  bilamana  telah  adanya  putusan  dari Pengadilan  maka  atas  dasar  putusan  tersebut  diajukanlah  penahanan  kapal, sebagai  jaminan  pembayaran  kepada  kreditur,  bilamana  debitur  juga  tidak melakukan  pembayaran  secara  sukarela  maka  dilakukan  lelang  atas  jaminan berupa kapal yang telah diletakkan sita.
5.  Melalui mekanisme klaim pelayaran tanpa melalui gugatan Berdasarkan  pada  Pasal  223  Undang-Undang  Pelayaran  No.  17  Tahun  2008 Tentang Pelayaran menyebutkan :
1) Pengadilan  dalam  menangani  perkara  perdata  berupa  klaim-pelayaran dilakukan tanpa melalui proses gugatan.
2) Tata caranya akan diatur secara tersendiri oleh Peraturan Menteri.
Dapat  dijelaskan  terkait  dengan  upaya  hukum  untuk  mengajukan  klaim pelayaran hanya dibatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Disebutkan  tanpa  melalui  proses  gugatan,  mengingat  proses  gugatan  adalah suatu  proses  yang  cukup  panjang  sementara  kapal  yang  akan  dilakukan penahanan  akan  sangat  mudah  berpindah  dari  satu  pelabuhan  ke  pelabuhan lainnya  dan  Syahbandar  sebagai  pihak  yang  melakukan  pengawasan  dan memberikan  izin  berlayar  terdapat  suatu  kapal  tidak  diberikan  kewenangan oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penahanan  kapal  tanpa  adanya perintah  tertulis  dari  Pengadilan,  maka  dengan  kata  lain  penahanan  kapal terkait  dengan  sengketa  klaim  pelayaran    atau maritime  klaim adalah  sebuah gagasan  yang  sangat  tepat  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada Kreditur,  namun  demikian  upaya    dari  para  kreditur  hingga  sampai  saat  ini terkendala  mengingat  belum  adanya  Peraturan  Menteri  yang  mengatur mengenai klaim pelayaran yang diajukan tanpa melalui proses gugatan.

## 6.  Peraturan Hukum Klaim Pelayaran di Indonesia
Berdasarkan  wawancara  pada  tanggal    17  September  2018  dengan  Bapak Ramadhona  Putra  sebagai  petugas  pelaksana  kegiatan  izin  berlayar  pada  Pos Pelabuhan di Marina City – Batam 30 berkaitan dengan klaim pelayaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kantor  Pelabuhan  Batam  hingga  sampai  dengan  saat  ini  belum  pernah  ada pihak  yang  mengajukan  permohonan  penahanan  kapal  sebagaimana  yang dimaksud  di  dalam  pasal  223  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  yaitu berdasarkan  perintah  tertulis  dari  Pengadilan,  umumnya  yang  diajukan adalah  berdasarkan  pasal  222  Undang-Undang  No  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran berkaitan dengan permasalahan pidana dan perdata yang diajukan melalui proses gugatan dan berujung kepada penyitaan.
30 Wawancara dengan Bapak Ramadhan Putra sebagai Petugas pada Kantor Pelabuhan Batam  di Pos Marina City pada 17 September 2018
2. Umumnya  apabila  adanya  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan dengan  Klaim  Pelayaran  akan  dicoba  dimediasikan  oleh  Kantor  Pelabuhan Batam  dengan  menggunakan  diskresinya  aparatur  pemerintah  dalam  hal pemenuhan kewajiban dari Debitur kepada Kreditur, namun demikian proses penyelesaian  permasalahan  ini  tidaklah  sepenuhnya  berjalan  efektif mengingat hanya merupakan sebuah proses  mediasi.
3. Adapun  proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelabuhan  Batam dengan  mendudukkan  dua  belah  pihak  yang  sedang  berseteru  untuk mendapatkan informasi lebih mendapat terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dan dengan demikian Kantor Pelabuhan Batam sebagai pihak yang netral  dapat  memahami  secara  utuh  permasalahan  yang  dihadapi,  tatkala sebuah  permasalahan  tidak  hanya  bersumber  dari  tidak  adanya  niat  untuk membayar  dari  Debitur  kepada  Kreditur,  namun  tidak  jarang  debitur  dalam hal  ini  berupa  agen  pelayaran  yang  dengan  tanpa  hak  mengajukan  klaim atau  tagihan  yang  tidak  masuk  akal  sehingga  membuat  debitur  tidak  ingin melakukan  pembayaran  dan  disisi  lain  kreditur  mengajukan  permohonan penundaan keberangkatan atas kapal milik debitur sampai debitur melakukan pembayaran.
4. Dalam  hal  ini  Kantor  Pelabuhan  Batam  sebagai  pihak  yang  netral  tentunya harus  mampu  untuk  mentelaah  permasalahan  dimaksud,  mengingat  kantor Pelabuhan  Batam  adalah  sebagai  pihak  yang  diberikan  kewenangan berkaitan dengan perizinan dan termasuk izin berlayar atas kapal.
5. Berkaitan  dengan  Perintah  Penahanan  berdasarkan  pasal  223  Undang- Undang  N0.  17  Tahum  2008  hingga  sampai  dengan  saat  ini  belum  dapat dilaksanakan  mengingat  Peraturan  Menteri  yang  mengatur  hal  ini  belum terbentuk,  sehingga  Kantor  Pelabuhan  sebagai  pihak  Eksekutor  tidak  dapat melaksanakannya berdasarkan perintah Pengadilan.
6. Seringkali  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  Batam  seperti  kasus MV.  Engedi  Ex  Eagle  Prestige  pada  tahun  2009  yang  kemudian  dilakukan mediasi  bersama  oleh  Kantor  Pelabuhan  Batam  untuk  menyelesaikan permasalahan  kepemilikan  dan  sengketa  pembayaran  keagenan  pada  tahun 2014,  dan  permasalahan  ini  juga  turut  dimediasikan  di  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  di  Jakarta,  mengingat  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Laut  menggunakan  diskresinya  untuk  melakukan  mediasi  berdasarkan permintaan dari salah satu kreditur atau salah satu pihak yang merasa adanya kepentingan dirinya yang dirugikan.
7. Syahbandar  Batam  turut  juga  melakukan  mediasi  permasalahan  keagenan dan juga permasalahan dokumen-dokumen yang diduga palsu, permasalahan berkaitan  sengketa  kepemilikan  antara  PT.  Masa  Batam  yang  mengklaim sebagai pemilik kapal berdasarkan Bill of sale berdasarkan hasil lelang dari Mahkamah  Agung  Singapura  dengan  PT.  Bina  Bahari  Makmur  yang mengklaim  sebagai  kuasa  dari  perusahaan  Capital  Gate  Holding berkedudukan di British Virgin Island.
8. Atas  permasalahan  tersebut  Syahbandar  mengupayakan  mediasi,  namun mediasi  dimaksud  berujung pada kegagalan karena tidak adanya titik temu, sehingga  pihak  yang  merasa  dirugikan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri  dan  untuk  melakukan  penyitaan  namun  oleh  karena  proses pemeriksaan di  Pengadilan  yang tidak sederhana maka terhadap kapal  MV.
Engedi Ex Eagle Prestige telah dipotong atau ditutuh oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Berdasarkan  teori  Hukum  Pembangunan  yang  dipelopori  oleh    Mochtar Kusumaatmadja  seharusnya  hukum  memberikan  manfaat  dan      Instansi terakhir  dalam  penegakan  hukum  adalah    hakim.  Hakim  membuat  undang- undang  karena  undang-undang  tertinggal  dari  perkembangan  masyarakat. hakim  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  yang  juga  berfungsi  sebagai penemu  yang  dapat  menentukan  mana  yang  merupakan  hukum  dan  mana yang  bukan  hukum.  Seolah-olah  Hakim  berkedudukan  sebagai  pemegang kekuasaan  legislatif  yaitu  badan  pembentuk  perundang-undangan. Sebenarnya  hukum  yang  dihasilkan  hakim  tidak  sama  dengan  produk legislatif.  Hukum  yang  dihasilkan  hakim  tidak  diundangkan  dalam Lembaran  Negara.  Keputusan  hakim  tidak  berlaku  bagi  masyarakat  umum melainkan  hanya  berlaku  bagi  pihak-pihak  yang  berperkara.  Sesuai  pasal 1917  (2)  KUHPerdata  yang  menentukan  “bahwa  kekuasaan  keputusan hakim  hanya  berlaku  tentang  hal-hal  yang  diputuskan  dalam  keputusan tersebut” 31 .
Akan  tetapi  para  ahli  hukum  mengetahui  bahwa  undang-undang  tidak  akan pernah lengkap. Disitulah letak peran hakim untuk  menyesuaikan peraturan undang-undang  dengan  kenyataan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  agar dapat  mengambil  keputusan  hukum  yang  sungguh-sungguh  adil  sesuai tujuan hukum. Namun demikian tidak semua ahli hukum sependapat dengan hal tersebut di atas dan sebagai reaksinya lahirlah aliran yang yang menolak dan  menerima  penemuan  hukum  oleh  hakim:Sedangkan  hukum  kontinental [seperti  di  Indonesia]  mengenal  penemuan  hukum  yang  heteronom sepanjang  Hakim  terikat  kepada  Undang-undang.  Tetapi  penemuan  hukum Hakim  tersebut  mempunyai  unsur-unsur  otonom  yang  kuat  disebabkan Hakim  harus  menjelaskan  atau  melengkapi  Undang-undang  menurut pendangannya  sendiri.  Lebih  lanjut  lahir  pula  suatu  aliran  yang mengetengahkan  Metode  penemuan  hukum.  Penemuan  hukum  merupakan kegiatan  utama  dari  Hakim  dalam  melaksanakan  Undang-undang  apabila terjadi  peristiwa  konkrit.  Undang-undang  sebagai  kaedah  umumnya  adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan/ditegakkan.  Agar  dapat  memenuhi  azas  bahwa  setiap  orang dianggap  tahu  akan  undang-undang  maka  undang-undang  harus disebarluaskan  dan  harus  jelas.  Tidak  mungkin  undang-undang  mengatur segala  kehidupan  manusia  secara  lengkap  dan  tuntas  karena  kegiatan menusia  sangat  banyaknya.  Selain  itu  Undang-undang  sebagai  hasil  karya manusia  yang  sangat  terbatas  kemampuannya.  Setiap  peraturan  hukum  itu bersifat  abstrak  dan  pasif.  Abstrak  karena  sangat  umum  sifatnya  dan  pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit.  Peristiwa  hukum  yang  abstrak  memerlukan  rangsangan  agar  dapat aktif,  agar  dapat  diterapkan  kepada  peristiwanya.  Interpretasi  (penafsiran)
31 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html diakses pada tanggal 25 September 2018
adalah  salah  satu  metode  penemuan  hukum  yang  memberi  penjelasan mengenai  teks  Undang-Undang  agar  ruang  lingkup  kaedah  tersebut diterapkan kepada peristiwanya.
Menurut      pasal  27  UU  No.  14  Tahun  1970  yang  telah  dirubah  dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang hidup  didalam  masyarakat”.  Artinya  seorang  Hakim  harus  memiliki kemampuan  dan  keaktifan  untuk  menemukan  hukum  ( Recht  vinding ). Sehingga  dengan  demikian  maka  seorang  hakim  yang  menerima  perkara berkaitan  dengan  Klaim  Pelayaran  meskipun  belum  adanya  Peraturan Menteri  yang  mengatur  tentang  tata  cara  pengajuan  Klaim  Pelayaran  ke Pengadilan,  namun  Hakim  dalam  hal  ini  tentunya  haruslah  menggunakan kewenangannya  sebagai  penemu  hukum  dengan  tetap  tidak  melampaui kewenangannya. Sehingga hukum memberikan manfaat kepada masyarakat.
7. Peranan pemerintah (Syahbandar) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap klaim pelayaran.
Klaim  Pelayaran  atau  dikenal  juga  dengan  istilah Maritime  Claim adalah merupakan  aturan  yang  baru  di  Indonesia,  dimana  Klaim  Pelayaran  diatur didalam  Undang-Undang  No  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran,  terutama pasal  223  mengatur  tentang  Klaim  Pelayaran  dengan  pengajuan  klaim  oleh kreditur  yang  tanpa  melalui  gugatan,  mengingat  proses  gugatan  yang membutuhkan  proses  yang  tidak  sederhana.Adapun  cakupan  dari permasalahan  klaim  pelayaran  berdasarkan  penjelasan  dari  pasal  223 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Permasalahan  berkaitan  dengan  sengketa  antara  kreditur  dengan  debitur adalah  merupakan  permasalahan  keperdataan  dan  merupakan  konsekuensi dari  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Kreditur  dengan  Debitur  sehingga menimbulkan  kewajiban-kewajiban  kepada  debitur,  namun  pada  umumnya yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pelayaran,  pihak  kreditur  akan  melakukan tindakan-tindakan  berupa  menyurati  Kantor  Pelabuhan  untuk  melakukan penundaan  keberangkatan  sehubungan  dengan  masih  adanya  tunggakan pembayaran dari Debitur kepada Kreditur.
Oleh karena Syahbandar memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat izin berlayar  maka  karena  kewenangan  itupula  sebagai  seorang  pejabat  harus dapat  menjalankan    asas-asas  pemerintahan  yang  baik  yaitu  dengan menggunakan diskresinya untuk melakukan kegiatan mediasi antara Debitur dan  Kreditur,  hal  ini  untuk  memberikan  rasa  kenyamanan  dan  mencoba mengurai  permasalahan  yang  ada.  Mediasi-mediasi  yang  dilakukan  oleh Syahbandar adalah merupakan kewenangan dari Syahbandar dan melakukan penundaan  keberangkatan  bukan  melakukan  penahanan.  Terhadap permasalahan  implementasi  dari  Pasal  223  Undang-Undang  No  17  Tahun 2008  Tentang  Pelayaran,  yang  hingga  saat  ini  belum  adanya  Peraturan Menteri  yang  mengatur  hal  tersebut  sedangkan    aturan  dimaksud  telah dibentuk  sejak  tahun  2008  artinya  telah  berusia  sepuluh  tahun,  maka  sudah
seharusnya  dilakukan  percepatan  pembentukan  Peraturan  Menteri  untuk memberikan  suatu  kepastian  hukum  dan  tidak  menimbulkan  kekosongan hukum.
Teori  Hukum  Progresif    adalah  teori  hukum  yang  terbaik  dalam memecahkan  permasalahan  ini  berkaitan  dengan    kekosongan  hukum peraturan  pelaksana  penahanan  kapal  atas  klaim  pelayaran.  Teori  tersebut mengacu pada hukum yang selalu berada dalam proses untuk terus menjadi, artinya  hukum  lahir  untuk  manusia,  sehingga  dengan  teori  hukum  ini terhadap kekosongan hukum  yang ada maka dilakukan penerobosan hukum dan  terkait  dengan  sengketa  klaim  pelayaran  yang  diajukan  ke  Pengadilan, maka  hakim  harus  mampu  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat.

## E.  Kesimpulan
1.  Perlindungan  hukum  terhadap  Kreditur  dalam  menagih  hutang Debitur  berdasarkan  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran
Aturan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  terhadap  Kreditur  dalam menagih debitur antara lain adalah :
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Undang–Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
Dari empat aturan yang tersebut diatas, dalam hal memberikan perlindungan hukum  kepada  kreditur  tidak  terdapat  konsep  yang  jelas  mengenai penahanan  kapal  yang  bersifat  cepat  dan  sederhana.  Karena  seharusnya hukum pelayaran berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran  harus  berjalan  dengan  efektif  dalam  memberikan  perlindungan kepada kreditur.

## 2.  Pelaksanaan Tentang Klaim Pelayaran di Indonesia
Secara  umum,  pengajuan  klaim  pelayaran  di  Indonesia  yang  mengacu kepada  pasal  223  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran sampai  dengan  saat  ini  tidak  berjalan  dengan  efektif    mengingat  belum terbentuknya  Peraturan  Menteri  yang  mengatur  tatacara  pengajuan  klaim pelayaran tanpa melalui proses gugatan.
3.Peranan pemerintah (Syahbandar) dalam memberikan   perlindungan hukum terhadap Klaim Pelayaran
Adapun  berdasarkan  asas-asas  pemerintahan  yang  baik  yang    salah  satunya adalah  kepentingan  umum,  maka  pejabat    pemerintah  dalam  hal  ini Syahbandar menggunakan diskresinya  atau kewenangannya sebagai  pejabat pemerintah  yang  diangkat  oleh  menteri  dalam  hal  melakukan  pengawasan keamanan  dan  keselematan  dibidang  pelayaran  untuk  melakukan  mediasi antara kreditur dengan debitur, sehingga dengan  demikian Syahbandar juga berhak  melakukan  penundaan  keberangkatan    sebagai  bagian  dari diskresinya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dalam  hal  Klaim
Pelayaran,  meskipun  terkait  dengan  penerapan  pasal  223  ayat  2  tentang Penahanan kapal belum terbentuknya Peraturan Menteri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ade  Prasetia, Ekonomi  Maritim  Indonesia ,  Yogyakarta,  Diandra  Kreatif (kelompok Penerbit Diandra),2016
Darji  Darmodiharjo  &  Shidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum-Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999
I Made Pasek Diantha, Metodelogi  Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:  Prenada Media Group, 2016
Johnny  Ibrahim. Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif, Cetakan Kesatu.Malang : Bayumedia Publishing, 2003
Lili  Rasjidim  Liza  Sonia  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat    dan  Teori  Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016
Moloeng Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya, 2004
Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  Zulpahmi  Lubis,  Iwandan  Ahmad  Faury, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Jakarta, Kencana, 2016
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
M.  Yahya  Harahap,  1986, Segi  –  segi  Hukum  Perjanjian ,  Bandung,  Alumni Bandung, 1986
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana,2005
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum .Jakarta: Kencana, 2014
RomliAtmasasmita, Teori  Hukum  Integratif  –  Rekonstruksi  Terhadap  Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta, Genta, 2012
R.Soebekti, Hukum Perjanjian , Jakarta. Internusa, 1989
R.Soeparmono, Hukum  Acara  Perdatadan  Yurisprudensi, Semarang:  Mandar Maju, 2005
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
Sudarsono, Kamus Hukum , Jakarta, Rineka Cipta,2012
Sudikono  Mertokusumo. Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengatar) ,  Edisi  Ketiga, Yogyakarta : Liberty, 1991
Soerjono dan H.  Abdurahman, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, 2003
Sri Wardah, Hukum Aara Perdata, Gama Media, Yogyakarta 2007
Witjaksono, Reborn  Maritim  Indonesia ,  Jakarta,  Adhi  Kreasi  Pratama Komunikasi, 2017
WJS  Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka, 2011

## Internet
http://sampuawaltosilajara.blogspot.com/2015/09/kapal-cargo-repair-di-pt-bandar- abadi.html  pada tanggal  9 September  2018
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1328/debitur-kreditur-ataukah- debitor-kreditor, diakses pada tanggal 15 September 2018
http://industri.bisnis.com/read/20171222/98/720918/pwrlunya-kepastian-hukum- untuk-kegiatan-pelayaran-kapal, diakses pada tanggal 15  September 2018 https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif- adalah/diaksespadatanggal 16 September 2018
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/27/gugat-kapal-ever-judger- pertamina-minta-ganti-rugi-perbaikan-dan-biaya-korban-balikpapan  diakses  pada tanggal 23 September 2018
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim- rechtvinding.htmldiaksespadatanggal 25 September 2018
http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut- satjipto.html diakses pada tanggal 01 Oktober 2018

## Perundang-undangan
Indonesia. Undang-UndangNomor17 Tahun2008 TentangPelayaran
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004    Tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Indonesia.  Undang-Undang  No.  8  tahun  1981  tentang  kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
.