History: Received  : 09 November 2023 Revised  : 10 Januari 2024 Accepted  : 25 Januari 2024 Published : 21 Febuari 2024
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 58 - 66 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.3963

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI YANG MENGALAMI PAILIT PADA PERSEROAN TERBATAS MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION
Yamani Naufal 1)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia 1) Corresponding Author: yamanithalibb@gmail.com 1)

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Perseroan Terbatas (PT) sudut pandang yang paling penting untuk pengambilan pilihan yang relevan. Kepailitan suatu Perseroan Terbatas tidak memberikan perlindungan  bagi  direksinya,  namun  pemegang  saham  dapat  menerapkan circular  resolution untuk memberhentikan  direksi  yang  dinyatakan  pailit  dalam  menjalankan  tugasnya.  Oleh  karena  itu,  untuk menyatakan  direksinya  pailit,  suatu  perseroan  terbatas  harus  memenuhi  standar  kepailitan;  jika  tidak, maka keputusan resolusi sirkular tersebut batal ( van rechtswegenictig, ipso jure null and vo id). Penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan  analitis  untuk  mengkaji  bahan  penelitian  melalui  analisis  bahan hukum  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  ( Legal  Research) .  Untuk  memberikan kesempatan  kepada  direksi  untuk  membela  diri  dan  berargumentasi  bahwa  kepailitannya  tidak berkaitan  dengan  tanggung  jawabnya  sebagai  direksi  suatu  Perseroan  Terbatas  (PT),  maka  direksi tersebut harus hadir dan diberitahukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di perintah agar direksi dinyatakan pailit.

## Kata Kunci : Circular Resolution, Kepailitan, Pemberhentian Direksi

## Abstract
This  research  is  intended of  this  study  is  to  give  Limited  Liability  Companies  (PT)  the  most  essential  viewpoint possible for relevant making choices. A Limited Liability Company's insolvency does not provide protection for its directors, but shareholders may implement a circular resolution to remove directors who are found insolvent while carrying out their duties. Therefore, in order to declare its directors bankrupt, a limited liability corporation must meet the bankruptcy standards; if it does not, the circular resolution decision is void (van rechtswegenictig, ipso jure null  and  void).  This  study  employed  an  analytical  approach  method  to  review  the  research  material  through  an analysis  of  legal  materials  utilizing  a  normative  legal  research  method  (Legal  Research).  In  order  to  give  the directors  a  chance  to  defend  themselves  and  argue  that  their  insolvency  is  not  related  to  their  responsibilities  as directors of the Limited Liability Company (PT), the directors must be present and informed at the General Meeting of Shareholders (GMS) in order for the directors to be stated bankrupt.
Keywords : Circular Resolution, Bankruptcy, Dismissal of Directors

## PENDAHULUAN
Perseroan  terbatas  merupakan  lembaga  berbadan  hukum  yang  berdirikan  dengan modal-modal  dari  saham  untuk  bertanggungjawab  kepada  pemegang  saham  dengan jumlah  yang  ditentukan  dan  disepakati.(Victorius,  2016)  Pada  esensialnya perkumpulan berbadan hukum perseroan terbatas in memiliki dua nilai, yaitu pertama sebagai  badan  hukum  dan  yang  kedua  sebagai  tempat  perkumpulan  diwujudkannya kerjasama  ( win-win  solution ).(Supriyatin,  Nina  Herlina,  2020)  Perseroan  Terbatas  ini wajib dihadapkan di notaris untuk pembuatan akta yang harus sesuai dengan anggaran dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  dalam  perkumpulan  tersebut.  Hal  ini  harus disahkan  melalui  Menteri  Hukum  dan  HAM  supaya  tidak  sama  dengan  nama Perseroan  Terbatas  yang  lain  harus  diverifikasi  terlebih  dahulu  nama  Perseroan terbatas  yang  sudah  di  dirikan  agar  tidak  ada  kesamaan  dengan  perusahaan- perusahaan yang lain.(Asikin, 2013)
Sebagaimana  yang  kita  ketahui,  bahwa  dalam  Perseroan  terbatas  memiliki  organ- organ  yang  sangat  penting  berada  di  dalamnya  yang  terdiri  dari  Rapat  Umum Pemegang Saham (Selanjutnya disebut RUPS), Direksi, dan Komisaris. Ketiga organ ini memiliki  tugas,  wewenang,  dan  tanggungjawab  yang  berbeda-beda  antar  satu  sama yang  lain.(Hariyanto,  2013)  Berdasarkan  hal  tersebut,  kewenangan  penuh  yang dijalankan  oleh  Direksi  menjadikan  organ tersebut  sebagai  jantungnya  perseroan  atau biasa disebut sebagai subjek hukum sendiri ( Persona standi in judicio ). (Santiago, 2012)
Dalam  perseroan  terbatas  menjadi  sebuah  kewajiban  harus  mempunyai  Direksi, karena  perseroan  terbatas  sebagai artificial  person yang  tidak  mampu  menjalankan apapun  tanpa  dibantu  dari  oleh  Direksi  sebagai natural  person .(Matompo,  Moh.  Nafri Harun,  2017)  Direksi  dalam  perseroan  terbatas  dipandangan  sebagai  jantungnya perseroan.(E.P, 2013, hlm. hlm 2) Direksi menjadi organ yang paling bertanggungjawab atas  kepentingan  perseroan  dalam  iktikad  baik  Direksi  sebagai  refresentatif  atas perusahaan  berbadan  hukum  baik  kepentingan  di  internal  maupun  eksternal.  Dalam menjalankan  tugasnya  atas  kekuasaan  penuh,  Direksi  menjadi  aktor  yang  berprinsip duty of care untuk melaksanakan atas perintah RUPS supaya mengelola, mengatur dan memajukan Perseroan Terbatas menjadi ketentuan yang sudah di atur dalam RUPS.(L. V. Sinaga & Lestari, 2021)
Pada dasarnya konseptual terhadap tanggungjawab direksi merupakan keterkaitannya dengan prinsip piercing the corporate viel .(Shubhan, 2008) Prinsip tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu proses dalam menjalankan perseroan itu semuanya harus  dibebankan  kepada  perwakilan  paling  tinggi  atas  perbuatan  hukum  yang dilaksanakan  oleh  pelaku  perseroan  tanpa  harus  melihat  kenyataan  yang  sebenarnya perbuatan  apa  yang  terjadi  dalam  permasalahan  kepailitan  dan  penundaan pembayaran utang.
Suatu  badan  hukum  tidak  serta  merta  memberikan  ekspektasi  yang  baik  bagi Stakeholder sebagai  pendirian  perseroan,  namun  ada  waktunya  perseroan  tersebut
mengalami  kerugian  atau  pailit,  sehingga  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan sulit  untuk  bisa  memenuhi  prestasi  dari  perseroan    sebagai  hak  dan  kewajibannya kepada  hubungan  hukum  dengan  yang  lain.(Daru  Nugroho,  2017)  Untuk membuktikan suatu perseroan dinyatakan pailit memang sangat sulit dan tidak mudah, dalam  mekanisme  tersebut  melalui  Pengadilan  Niaga  untuk  menjadi  kewenangan peradilan  tersebut  dalam  hal  kepailitan  baik  badan  hukum  maupun  tidak  berbadan hukum.(Gaol, 2021)
Lebih lanjut penjelasan tersebut, mengenai Direksi yang dinyatakan pailit harus ada pembuktian  bahwa  yang  pailit  itu  Direksi  atau  Perseroan  Terbatasnya.  Dalam kepailitan  pada  Perseroan  Terbatas  tidak  menjadi  acuan  penuh  tanggungjawab kepailitan  dipegang  oleh  Direksi,  akan  tetapi  tanggungjawab  Direksi  masih  tetap dikendalikan  sebagai  refresentatif  Perseroan  Terbatas  atas  dinyatakan  pailit.  Jadi Direksi  masih  dinyatakan  pailit  juga  walaupun  belum  ada  pembuktian  bahwa  yang dinyatakan  pailit  itu  Direksinya,  karena  tanggungjawab  Perseroan  baik  dinyatakan pailit atau tidak tanggungjawab itu masih melekat pada Direksi dan tidak akan pernah di luar dari kekuasaan Direksi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas (Selanjutnya  disebut  UU  No.  40  Tahun  2007)  dijelaskan  pada  Pasal  104  ayat  (4) dijelaskan  bahwa  perseroan  terbatas  bangkrut  dan  dinyatakan  pailit,  maka  Direksi belum  bisa  diminta  pertanggungjawabannya  atas  kepailitan  yang  dialami  oleh perseroan terbatas sampai ada bukti bahwa itu bukan kepailitan atas kelalaian Direksi dalam  menjalankan  tugasnya  walaupun  Direksi  merupakan  tahta  tertinggi  dalam Perseroan  Terbatas.  Jadi  ketika  kebangkrutan  dalam  perseroan  yang  dinyatakan  pailit oleh Hakim Pengawas maupun kurator, maka secara eksplisit permasalahan ini secara khusus menyatakan bahwa kebangkrutan suatu perusahaan disebabkan oleh pengurus sebagai badan yang mewakili perusahaan.(Muryati dkk, 2021)
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPer) dalam Pasal  1365  dijelaskan  bahwa  ketika  kerugian  disebabkan  perbuatan  orang  lain  dalam melanggar  hukum  maka  kerugian  itu  mewajibkan  orang  yang  melanggar  itu menggantikan  kerugian  tersebut.  Dalam  hal  ini  perbuatan  melanggar  hukum ( Onrechtmatige  Daad ) yang  dirugikan  dalam  hubungan  hukum  antara  Direksi  dan perseroan  yang  dirugikan  atas  pailit.  Pada  pokok  permasalahan  seperti  ini  juga  maka sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1337  BW,  ketentuan  itu  batal  demi  hukum  ( van rechtswegenictig,  ipso  jure  null  and  void )  dan  tidak  mengikat  yang  mendasari  bahwa kepailitan Perseroan Terbatas bukan dikarenakan kelalaian oleh Direksi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  dalam  penelitian  hukum  normatif  ( Legal research )  yang  mengkaji  dan  menelaah  bahan-bahan  hukum.(Ariawan,  2013)  Sifat penelitian  ini  kualitatif  menjelaskan  materi  hukum  dalam  kata-kata  atau  pernyataan,
bukan  angka.(Abdussamad,  2022)  Selain  itu  juga,  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah Analytical  approach .(Wahdini,  2022)  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini ditujukan untuk mengkaji bahan normatif dan menganalisis baik secara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari referensi peraturan perundang-undangan dan referensi buku hukum yang sangat menunjang mengenai penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mekanisme  Pemberhentian  Direksi  Yang  Dinyatakan  Pailit  Melalui  Keputusan

## Circular Resolution
Untuk  mengambil  keputusan  pemungutan  suara  yang  timbul  dari  anggaran  dasar, rapat umum diadakan di tempat berdirinya perseroan. Namun dalam RUPS ini, dalam pengambilan keputusan secara tatap muka dengan pemegang saham untuk menjamin kepastian  hukum  mengenai  hak  suara  yang  diajukan  oleh  pemegang  saham, diperbolehkan  juga  untuk  menyelenggarakan  RUPS  ini  melalui  konferensi  telepon, video konferensi atau media elektronik lainnya.(Maheswara, 2023) Kontestasi RUPS ini adalah  mengambil  keputusan  internal,  Direksi  tidak  diperkenankan  mengambil keputusan  terhadap  hal  kepailitan  perseroan.  Hak  penuh  dipegang  oleh  pemegang saham atau dewan, dan dilaksanakan oleh direktur. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa pengambilan  keputusan  dalam  RUPS  berada  di  tangan  pemegang  saham  dan  bukan Direksi,  meskipun  Direksi  merupakan  wakil  dari  perusahaan  saham  gabungan tersebut.(Undang-Undang    Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  Pasal 75-77)
Maka  dalam  penyelenggaraan  keputusan Circular  Resolution ini  juga  sama  dengan keputusan  RUPS  lainnya  yang  menjadi  pemegang  hak  penuh  suara  pada  pemegang saham untuk memastikan bahwa kehadiran Direksi itu dinyatakan pailit. Namun harus memenuhi  ketentuan  syarat  dalam  keputusan Circular  Resolution ini  yaitu  semua pemegang saham yang mempunyai hak  suara harus menyetujui hal ini  secara tertulis dengan  menandatangani  yang  berkaitan  bahwa  dinyatakan  Direksi  tersebut  pailit dalam menjalankan tugasnya.(Irsan & Pattenreng, 2019) Idealnya seorang Direksi harus menyatakan  sepakat  dengan  atas  keputusan Circular  Resolution ini  atau  Direksi  juga berhak melakukan pembelaan terhadap dirinya yang sudah tertuang dalam surat kuasa oleh pemegang saham.(Wibisono, 2018)
Dalam  putusan Circular  Resolution yang  menyatakan  pailit  putusannya  bersifat terbatas  karena  perseroan  merupakan  badan  hukum  yang  mempunyai  kompetensi yang sama dengan orang yang cakap. Dengan demikian, dalam hal suatu perusahaan saham bangkrut, kekuasaan tertinggi perusahaan adalah RUPS, oleh karena itu dalam penerapan  keputusan Circular  Resolution RUPS,  Direksi  yang  pailit  harus  hadir  untuk diminta  pertanggungjawabannya  atas  kegagalannya  dalam  mengelola  perusahaan. Sekalipun  suatu  badan  hukum  dinyatakan  pailit  dan  harta  kekayaannya  terpisah  dari harta pribadi, Direksi tetap harus memenuhi kewajibannya dan bertanggung jawab atas itikad baik terhadap perseroan. Apabila kelalaiannya itu harus dipertanggungjawabkan
secara  perseorangan,  maka  kepailitan  Direksi  itu  dapat  dinyatakan  sah  di  hadapan hakim pengawas dan putusan itu harus diumukan.(E.P, 2013).
Dalam  Pasal  105  UU  No.  40  Tahun  2007  menjelaskan  bahwa  ketika  Direksi dinyatakan pailit melalui Circular Resolution, maka Direksi harus diberitahukan terlebih dahulu  tentang  pemberhentian  dan  diberi  jangka  waktu  untuk  membela  diri  sebelum ditetapkan  keputusan  pemberhentian  secara Circular  Resolution .    Terdapat  beberapa point  penting  terhadap  pemberhentian  Direksi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal tersebut. Pertama ,  Direksi  yang  dinyatakan  pailit  harus  diberitahukan  terlebih  dahulu terhadap  pemberhentian  tersebut. Kedua ,  mereka  wajib  diberi  waktu  untuk  membela diri  sebelum  pemberhentian.  Akan  tetapi,  jika  Direksi  yang  berhubungan  tidak membela diri terhadap keputusan pemberhentian dirinya yang dinyatakan pailit maka hal  tersebut  tidak  diperlukan  lagi  pembuktian  untuk  menyatakan  pailitnya  Direksi dalam hal tidak keberatan atas pemberhentian dirinya.
Berdasarkan  kedua  hal  tersebut,  perubahan  anggaran  dasar  perusahaan  saham gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tidak termasuk pemberhentian atau dinyatakan kepailitan kepada direksi. Dengan demikian, perubahan anggaran dasar tersebut tidak berlaku apabila pengurus perusahaan pailit, tetapi hanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberitahu kepada direksi atas kepailitan tersebut. Tata cara penyampaian informasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014.
Keputusan  melalui circular  resolution ini  harus  mendapatkan  persetujuan  dari Kemenkumham  yang  harus  dinyatakan  dihadapan  kepada  Notaris  sebagai kewenangannya dalam pembuatan Akta paling lama 30 hari pada saat disepakati untuk keseluruhan  keputusan  yang  dibuat  oleh  para  pemegang  saham.(Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, t.t., hlm. Pasal  23-24) Maka secara eksplisit nya, sah atau tidaknya suatu keputusan circular resolution ini ditentukan oleh semua  hak  suara  dari  pemegang  saham  secara  bermusyawarah  untuk  mufakat  dalam mencapai kesepakatan bersaa dalam melaksanakan asal usul kebijakan melalui circular resolution .  Tujuan  dibuatnya  akta  notaris  ini  adalah  untuk  mewujudkan  kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari tidak hanya  dengan  pemegang  saham,  tetapi  juga  dengan  pihak  ketiga  yang  berkaitan dengan perseroan.(Putri, 2023)

## B. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Direksi  Yang  Dinyatakan  Pailit  Atas  Keputusan Circular Resulotion
Circular resolution memiliki kelemahan dan  kelebihan yang dapat diterapkan dalam pengambilan  keputusan.  Keunggulannya  adalah  waktu  dan  biaya  pelaksanaan  yang efektif,  harus  memenuhi  persyaratan  otoritas,  oleh  karena  itu  sistem  pengambilan keputusan Circular  resolution sangat  praktis  dan  dapat  dilakukan  dimana  saja  serta mudah  menggunakan  media  lain  selain  tatap  muka  pertemuan.  Namun  dibalik
kelemahannya,  putusan circular  resolution ini  menjadi  acuan  bagi  kepailitan administratif,  yaitu  memperbolehkan  terjadinya  perjanjian  di  dalam  satu  pihak  tanpa adanya pihak lain, yaitu pemegang saham lainnya tidak dilibatkan dalam memutuskan kepailitan yang dialami direksi.(Slamet, 2016)
Dengan demikian, apabila terjadi kepailitan  maka debitur yang diduga pailit harus mematuhi  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No  37  Tahun  2004,  debitur  harus  mempunyai syarat  2 kreditur atau lebih  dan ia tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, karena  pembayaran  tersebut  telah  dilunasi  bersamaan  dengan  sekurang-kurangnya satu utang yang dialihkan kepada kreditur. Dalam hal ini juga ketentuan yang sangat mungkin memerlukan perjanjian pembayaran dan tanggung jawab. Debitur dinyatakan pailit apabila menerima penetapan dari hakim pengadilan niaga yang menjamin bahwa kompetensi debitur dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat merealisasikan prestasi yang telah ditetapkan dalam kegiatan perseroan.
Dalam  hukum  perikatan  berlaku  baginya  asas Pacta  sunt  servnada yang  mana  asas tersebut menerangkan bahwa ketika terjadi perjanjian antara 2 orang atau lebih, maka berlaku baginya konsensualisme yang mengikat pada perjanjian tersebut. Maka secara intensifnya  selain  tidak  mempunyai  keterangan  yang  harus  dijadikan  untuk melengkapi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.(Okta Setiawan, 2018) Asas pacta sunt servanda bukan hanya berbicara tentang perjanjian yang mengikat bagi  mereka  yang  membuatnya,  namun  secara  legal  berlaku  baginya  permasalahan hukum  jika  salah  satu  pihak  mengingkari  dalam  prestasi  yang  telah  diberikan  oleh pihak kreditur yang sudah tercantum dalam KHPer Pasal 1338.(Jamil, 2020)
Dalam  Pasal  122  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut  UU No 37 Tahun 2004) dijelaskan  ketika  badan  hukum  dinyatakan  pailit  dalam  Perseroan  Terbatas,  maka segala  hal  ketentuan  dalam  RUPS  harus  dipertanggungjawabkan  oleh  Direksi  karena mereka  sebagai  mewakili  perseroan  untuk  melaksanakan  sebuah  kewajiban  dalam mengelola  dan  memajukan  dan  harus  dihadiri  untuk  menerima  keterangan dinyatakannya pailit Perseroan Terbatas.(Pradipto dkk, 2022) Dalam persoalan ini UU No. 37 Tahun 2004 mengatur bahwa sebuah perseroan terbatas wajib yang dinyatakan pailit atas akibat tagihan utang yang wajib dibayarkan sesuai kesepakatan tidak dapat dipenuhi oleh debitur sehingga hal ini mengakibatkan kerugian besar dalam Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit atas perusahaannya.(Prayogo, 2016)
Dengan  demikian  dalam  kepailitan  seseorang  debitur  dikatakan  pailit  harus memeuhi syarat yang sudah tercantum dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang mana Pasal 2  ayat  (1)  tersebut  menyebutkan  bahwa  debitur  harus  memiliki  2  atau  lebih  krediur selain dia tidak mampu membayarkan utang kepada kreditur dikarenakan pembayaran lunas  dengan  sedikitnya  satu  utang  yang  sudah  ditentukan  oleh  kesepakatan  dalam pembayaran  dan  dapat  diminta  pertanggunjawabannya.  Debitur  dinyatakan  pailit ketika  mendapatkan  putusan inkracht oleh  Hakim  pengadilan  pada  Peradilan  Niaga
untuk  memastikan  bahwa  kekuasaan  debitur  dalam  tugas  nya  tidak  mampu  untuk melaksanakan  prestasi  yang  ditetapkan  dalam  pelaksanaan  perusahaan.(N.  A.  Sinaga, 2016)
Dalam  kepailitan  yang  dinyatakan  kepada  direksi  maka  harus  memenuhi  syarat- syarat  yang  sudah  ditentukan  oleh  UU  No.  40  Tahun  2007.  Sehingga  memudahakan direksi  secara  iktikad  baik  dalam  mempertanggungjawabkan  dirinya  sebagai perwakilan  direksi  yang  telah  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  dalam  menjalankan perseroan.  Oleh  sebab  itu,  jika  syarat  yang  sudah  ditentukan  tidak  dapat  dipenuhi maka  keputusan circular  resolution tersebut  batal  demi  hukum  ( Nietigheid  van rechtswege ).  Dengan  demikian  keputusan circular  resolution ini  wajib  menghadirkan direksi pada saat meminta pertanggungjawabannya dalam perseroan yang dinyatakan pailit.

## SIMPULAN
Dalam  pemberhentian  direksi  melalui circular  resolution harus  memenuhi  syarat untuk menyatakan kepailitan. Syarat itu harus terpenuhi dalam menyatakan kepailitan melewati  keputusan circular  resolution untuk  memastikan  direksi  dalam  menjalankan tugasnya  mengalami  kepailitan  Dengan  demikian,  apabila  terjadi  kepailitan  maka debitur  yang  diduga  pailit  harus  mematuhi  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No  37  Tahun 2004.  Dalam  mengambil  keputusan  tersebut,  maka  harus  dihadirkan  kepada seluruhnya  terhadap  hak  suara  dalam  pemegang  saham  ketika  Direksi  dinyatakan pailit  melalui Circular  Resolution, maka  Direksi  harus  diberitahukan  terlebih  dahulu tentang  pemberhentian  dan  diberi  jangka  waktu  untuk  membela  diri  sebelum ditetapkan  keputusan  pemberhentian  secara Circular  Resolution. Dengan  demikian, dalam mengambil keputusan terhadap direksi yang dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan  yang  sudah  tercantum  dalam  Undang-undang  untuk  menjamin perlindungan  hukum  yang  didapatkan  direksi  terhadap  keputusan  sepihak  melalui circular resolution dalam mengambil keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, Z. (2022). Metode Penelitian Kualitatif . OSF Preprints. https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn
Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419
Asikin, Z. (2013). Hukum Dagang . PT. Raja Grafindo Persada.
Daru Nugroho, B. (2017). Hukum Perdata Indonesia: Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional . Refika Aditama.
E.P, M. V. (2013). Pertanggungjawab Direksi Karena Kelalaian atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 1 (1).
Gaol,  C.  P.  L.  (2021).  Akibat  Hukum  Suatu  Badan  Usaha  Perseroan  Terbatas  Yang
Dinyatakan Pailit. Fiat Iustitia : Jurnal Hukum , 65 – 78. https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1154 Hariyanto, E. (2013). Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia . Pena Salsabila.
Irsan,  A.  M.,  &  Pattenreng,  A.  M.  A.  (2019).  Analisis  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  Pada  Klausula  Circular Resolution  Rapat  Umum  Pemegang  Saham. Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law , 1 (2), Article 2.
Jamil,  N.  K.  (2020). Implikasi  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  Pada  Keadaan  Memaksa  (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia . 8 (7).
Maheswara,  R.  H.  (2023).  Landasan  Hukum  Pelaksanaan  e-Rups  dan  Pembuatan Risalah Rapat e-Rups Di Indonesia. Jurnal Education And Development , 11 (1), 6 – 10. https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4215
Matompo, Moh. Nafri Harun, O. S. (2017). Pengantar Hukum Perdata . Setara Press.
Muryati, D. T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2021). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator  Terhadap  Pengurusan  Dan  Pemberesan  Harta  Pailit  Dalam  Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 19 (01), 11 – 21. Okta Setiawan, I. K. (2018). Hukum Perikatan . Sinar Grafika.
Pradipto,  N.,  Kartika, C.  R.,  &  Kusuma,  A.  J.  (2022).  Pemberhentian  Terhadap  Direksi Perseroan  Terbatas  Dalam  Kepailitan  Melalui  Circular  Resolution. Jurnal  Suara Hukum , 4 (1), Article 1. https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p86-106
Prayogo,  S.  (2016).  Penerapan  Batas-Batas  Wanprestasi  Dan  Perbuatan  Melawan Hukum  Dalam  Perjanjian. Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 3 (2),  Article  2. https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453
Putri,  I.  R.  (2023).  Kepastian  Hukum  Keputusan  Pemegang  Saham  Dengan  Metode Circular  Resolution  Dalam  Penggantian  Direksi  Perseroan  Terbatas. Jurnal Multidisiplin Indonesia , 2 (9), 2972 – 3002. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.574 Santiago, F. (2012). Pengantar Hukum Bisnis . Mitra Wacana Media. Shubhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (1 ed.). Prenada Media.
Sinaga,  L.  V.,  &  Lestari,  C.  I.  (2021).  Analisis  Yuridis  Pertanggungjawaban  Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis
Penanganan Tindak Pidana , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.816
Sinaga,  N.  A.  (2016).  Hukum  Kepailitan  dan  Permasalahannya  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 07 (01), 158 – 173.
Slamet,  S.  R.  (2016).  Perlindungan  Hukum  dan  Kedudukan  Kreditor  Separatis  Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. Forum Ilmiah , 13 (1), 51 – 59.
Supriyatin,  Nina  Herlina,  U.  (2020).  Tanggung  Jawab  Perdata  Perseroan  Terbatas  (PT) Sebagai  Badan  Hukum. Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi  Fakultas  Hukum  Universitas Galuh , 8 (1), 127 – 144.
Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Victorius,  P.  M.  (2016).  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum  Menurut Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007. LEX  PRIVATUM , 4 (5),  Article  5. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/12647 Wahdini, M. (2022). Metodelogi Penelitian Hukum . K-Media.
Wibisono,  O.  M.  (2018).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Keputusan  Circular  Resolution Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Dalam  Pemberhentian  Direksi. Perspektif , 23 (3), 133 – 141.