Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________

## PENINGKATAN KEPATUHAN BADAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN ACEH BARAT
1
Afrizal Tjoetra 1 dan Sudarman 2
1 Jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar email: atjoetra@gmail.com
2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: darman76alwy@gmail.com

## Abstract
Government  of  Aceh  and  its  regencies show  commitment  to  public information  transparency. Nevertheless,  the implementation  of UU  KIP is  still  not  maximized  as  applicable  regulations. This  is  shown  by  a  number  of  public  information  dispute  submitted  to  the  Commission  on Information Aceh (Komisi Informasi Aceh--KIA) related information which is the obligation of Public  Institutions..This  research  was  conducted  through  a  quantitative  approach,  with  the survey method. The aims of research are to determine the readiness of the Public Institutions of West  Aceh  in  implementing  the  constituent  on  Public  Information,  to  investigate  the  Public Information  Service  in  West  Aceh  Government  in  providing  and  announcing  regular information  and  information  immediately  via  the  website  /  bulletin  board  at  the  Public Institutions,  to  know  and  see  the  direct  efforts  of  the  Public  Institutions  of  West  Aceh  in preparing and providing the information available at any time to the applicant information, and to submit the feedback to the Public Institutions of West Aceh based on the results of research, so  the  strengthening  of  the  main  PPID  and  maid  PPID  in  West  Aceh.  This  research  was conducted in three stages, namely through independent review, examination of the website and visits to the elected Public Institutions.
Keywords : Public Information Transparency, Public Institutions, Public Information.

## 1. PENDAHULUAN
Upaya  Pemerintah  Indonesia  untuk  menjalankan good  governance  and clean goverment semakin nyata. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Undang- undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  pada  30  April  2008  lalu. Mengingat, keterbukaan informasi publik menjadi keharusan agar pelaksanaan pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  dapat  berlangsung.  Selain  itu,  partisipasi publik  dalam  seluruh  proses  pemerintahan  diharapkan  semakin  meningkat pasca reformasi untuk memastikan perubahan tetap berlangsung di Nusantara.
1 Hasil penelitian ini sudah disampaikan dalam The 1st International Conference On Social & Political Development (ICOSOP), Grand Aston Hotel Medan, November 21-22, 2016 dengan judul INCREASING COMPLIANCE OF PUBLIC INSTITUTIONS WITHIN IMPLEMENTATION THE CONSTITUENT OF PUBLIC INFORMATION TRANSPARENCY IN WEST ACEH.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
UU  KIP  Nomor  14  Tahun  2008  terdiri  dari  16  Bab  dan  64  pasal. Berdasarkan  Penjelasan  Umum  UU  KIP  [2008]  dinyatakan  bahwa  keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap  Orang  untuk  memperoleh  informasi;  (2)  kewajiban  Badan  Publik menyediakan  dan  melayani  permintaan  informasi  secara  cepat,  tepat  waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan  terbatas;  (4)  kewajiban  Badan  Publik  untuk  membenahi  sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Selanjutnya,  berdasarkan  Penjelasan  Umum  UU  KIP  [2008]  juga dinyatakan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses  atas  Informasi  Publik  yang  berkaitan  dengan  Badan  Publik  untuk masyarakat  secara  luas.  Lingkup  Badan  Publik  dalam  UU  KIP  meliputi lembaga  eksekutif,  yudikatif,  legislatif,  serta  penyelenggara  negara  lainnya yang  mendapatkan  dana  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  mencakup pula  organisasi  non  pemerintah,  baik  yang  berbadan  hukum  maupun  yang tidak  berbadan  hukum,  seperti  lembaga  swadaya  masyarakat,  perkumpulan, serta  organisasi  lainnya  yang  mengelola  atau  menggunakan  dana  yang sebahagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari  APBN/APBD,  sumbangan masyarakat,  dan/atau  luar  negeri.  Mekanisme  dan  pelaksanaan  prinsip keterbukaan  diharapkan  tercipta  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  serta transparan  dan  akuntabilitas  dengan  peran  serta  masyarakat  yang  tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.
Pemerintahan di Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menunjukkan komitmen yang baik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  membentuk  Pejabat  Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi  (PPID)  Utama  dan  Pembantu  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Aceh  (SKPA).  Penunjukan  ini  dilakukan  melalui  Surat  Keputusan  Gubernur Aceh  Nomor  480/335/2012.  Selanjutnya,  Pemerintah  Aceh  juga  membentuk Peraturan  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Informasi  dan  Dokumentasi  untuk PPID  melalui  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  39  Tahun  2012.  Berikutnya, Pemerintah Aceh membentuk Komisi Informasi Aceh (KIA) pada  19 Juni 2012, dengan  SK  Gubernur  Aceh  Nomor  555/389/2012  sebagai  pelaksanaan  UU KIP 2 .
Selain  itu,  adanya  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 188.2/7266/SJ/2013  tentang  Percepatan  Pembentukan  dan  Operasional  PPID Tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota 3 ,  sudah  direspon  oleh  sejumlah
2 Peraturan  Gubernur  Nomor  39  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Informasi  dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Aceh.
3 Permendagri  No  35  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan  PelayananInformasi Dokumentasi di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Bupati/Walikota di Aceh dengan menerbitkan Surat
Keputusan Pengangkatan/penunjukan PPID di tingkat Kabupaten/Kota.  Sampai saat ini sudah terbentuk 23 PPID Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Aceh Barat.
Meskipun demikian, pelaksanaan UU KIP masih belum maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan sejumlah sengketa informasi  publik  di  KIA  terkait  informasi  yang  menjadi  kewajiban  badan publik.  Merujuk  hasil  evaluasi  KIA  selama  tiga  tahun  (2013-2015)  lalu, diketahui  bahwa  secara  umum  pelaksanaan  UU  KIP  di  Aceh  belum menggembirakan  dan  masih  diperlukan  upaya  serius  untuk  melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan. Berikutnya, juga diketahui masih rendahnya kepatuhan, komitmen dan dukungan penentu kebijakan pada Dinas/Badan/Instansi sebagai Badan Publik Pemerintah  untuk melaksanakan UU  KIP.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  kurangnya  ketersediaan  layanan, terbatasnya  anggaran  untuk  melaksanakan  fungsi  dan  kegiatan  PPID,  bahkan terdapat  PPID  yang  belum  mendapat  dukungan  anggaran  dari  APBA/APBK. Selain  itu,  masih  terbatasnya  sosialisasi  UU  KIP  dan  Perki  –  SLIP  (Peraturan Komisi Informasi – Standar Layanan Informasi Publik), sehingga masih banyak pejabat publik serta pelaksana di badan publik dan masyarakat belum terpapar dengan keberadaan UU KIP 4 .
Upaya Pemerintahan di Aceh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penjelasan  umum  UU  KIP  yang  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan “bahwa setiap Orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  Informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari,  memperoleh,  memiliki,  dan  menyimpan  Informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Untuk memberikan jaminan terhadap  semua  orang  dalam  memperoleh  informasi,  perlu  dibentuk  undang- undang  yang  mengatur  tentang  keterbukaan  Informasi  Publik.  Fungsi maksimal  ini  diperlukan,  mengingat  hak  untuk  memperoleh  Informasi merupakan  hak  asasi  manusia  sebagai  salah  satu  wujud  dari  kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Selanjutnya,  dinyatakan  bahwa  salah  satu  elemen  penting  dalam mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  terbuka  adalah  hak  publik  untuk memperoleh  informasi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan
4 Komisi Informasi Aceh, 2013. Laporan Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Pemerintah Kabupaten/kota Se Aceh Dalam Pelaksanaan Keterbukaan dan Layanan Informasi Publik , Komisi Informasi Aceh (KIA),  Banda  Aceh  dan Laporan  Evaluasi  Implementasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  pada  Satuan  Kerja Perangkat Aceh, Pemerintah Kabupaten/ kota, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik di Aceh – Tahun 2015, Komisi  Informasi  Aceh  (KIA),  Banda  Aceh  dan  Komisi  Informasi  Aceh,  2014  dan  2015. Laporan  Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Aceh , Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
negara  untuk  diawasi  publik,  penyelenggaraan  negara  tersebut  makin  dapat dipertanggungjawabkan.  Hak  setiap  Orang untuk  memperoleh  informasi  juga relevan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelibatan  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  publik.  Partisipasi  atau  pelibatan  masyarakat  tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik (Penjelasan umum UU KIP, 2008).
Dengan  membuka  akses  publik  terhadap  informasi  diharapkan  Badan Publik  termotivasi  untuk  bertanggungjawab  dan  berorientasi  pada  pelayanan rakyat  yang  sebaik-baiknya.  Dengan  demikian,  hal  itu  dapat  mempercepat perwujudan  pemerintahan  yang  terbuka  yang  merupakan  upaya  strategis mencegah  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN),  dan  terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) .
Sejumlah  peraturan  perundang-undangan,  baik  dari  pusat  maupun Pemerintah  Aceh  ditujukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  badan  publik dalam  melaksanakan  UU  KIP.  Namun,  hasil  observasi  awal  di  tingkat  PPID Utama  dan  PPID  Pembantu  (Satuan  Kerja  Perangkat  Kabupaten-SKPK)  di Kabupaten Aceh Barat ditemukan sejumlah kelemahan, antara lain :
1. Belum  adanya  Peraturan  Bupati  tentang  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) di PPID Pembantu untuk melaksanakan UU KIP.
2. Belum adanya Daftar Informasi Publik (DIP) yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).
3. Belum  tersedianya  layanan  informasi  publik  melalui  website  sesuai dengan  ketentuan  UU  KIP  dan  Perki  SLIP,  terutama  informasi  yang wajib  tersedia  secara  berkala,  informasi  yang  wajib  setiap  saat,  serta informasi yang dikecualikan.
4. PPID Utama dan PPID Pembantu sebagian besar belum memiliki sarana dan  prasarana  penunjang  dalam  melaksanakan  UU  KIP,  seperti perangkat  komputer  yang  memadai,  meja  layanan,  serta  sarana penunjang administrasi lainnya.
Berdasarkan  beberapa  hal  tersebut  di  atas,  peneliti  hendak  memastikan pelaksanaan  dan  peningkatan  kepatuhan  badan  publik  dalam  melaksanakan UU    KIP  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Proses  ini  sebagai  bentuk  dukungan  agar pelaksanaan  UU  KIP  di  Aceh  Barat  dapat  berlangsung  efektif.  Sehingga bermuara  pada  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.
Untuk itu, peneliti menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  kepatuhan  Pemerintahan  di  Kabupaten  Aceh  Barat  melalui PPID Pembantu dalam melaksanakan UU KIP?
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
2. Apasaja yang dapat memengaruhi kepatuhan aparatur Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP?

## 1.1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:
1. Tujuan Umum
Untuk  meningkatkan  kepatuhan    Badan  Publik  Pemerintah  di Kabupaten Aceh dalam melaksanakan UU KIP.
2. Tujuan Khusus Tujuan  khusus  pelaksanaan    penelitian  tentang  Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:
2.1. Mengetahui  kesiapan  PPID  Pembantu  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Barat  dalam  melaksanakan  UU  KIP  melalui  kajian  mandiri ( self assessment ).
2.2. Mengetahui    Layanan  Informasi  Publik  pada  PPID  Pembantu Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat    dalam  menyediakan  dan mengumumkan  informasi  berkala  dan  informasi  serta    merta (sesuai kewajiban pasal 9 dan pasal 10 UU KIP juncto pasal 11 dan pasal 12 Perki-SLIP), melalui website /papan pengumuman di Badan Publik.
2.3. Mengetahui  dan  melihat  langsung  upaya  PPID  Pembantu Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  dalam  menyiapkan  dan menyediakan informasi yang tersedia setiap saat kepada pemohon informasi (kewajiban pasal 11 UU KIP, juncto pasal 13 Perki-SLIP).
2.4. Menyampaikan  umpan  balik  kepada  PPID  Pembantu  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Barat  berdasarkan  hasil  penelitian,  sehingga adanya  penguatan  terhadap  PPID  Pembantu  di  SKPK  Kabupaten Aceh Barat.
Penelitian tentang evaluasi kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan  UU  KIP  di  Aceh  telah  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi  Aceh sejak  2013  hingga  2015.  Ruang  lingkup  kajian  pada    jenjang  provinsi  dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten/Kota, Partai  Politik,  dan  Perguruan  Tinggi  Negeri.  Berdasarkan  evaluasi  yang dilakukan  KIA  terhadap  Badan  Publik  2015  lalu,  PPID  Utama  Aceh  Barat menduduki  peringkat  kedua  dari  23  kabupaten/kota  di  Aceh  dengan  nilai 55,92. Penilaian hasil gabungan antara SAQ, website, dan kunjungan lapangan 5 . Selama  penelitian  pada  PPID  Pembantu  di  Aceh  Barat,  peneliti menggunakan  pendekatan  dan  kuesioner  yang  dilaksanakan  oleh  KIA  dalam melakukan  evaluasi  Badan  Publik  di  Aceh.  Hanya  saja  cakupan  Badan  Publik
5 Komisi  Informasi  Aceh,  2014  dan  2015. Laporan  Evaluasi  Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Aceh , Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
berbeda  serta  fokus  pada  PPID  Pembantu  SKPK  di  Kabupaten  Aceh  Barat. Penetapan  PPID  Pembantu  ini  merujuk  Keputusan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor 619  Tahun  2014  tentang  Penunjukkan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat.  PPID Pembantu (SKPK) dimaksud sebanyak 35 Dinas/Badan/Kantor 6 .

## 2. TINJAUANPUSTAKA
Penelitian ini merujuk pada hasil evaluasi Badan Publik yang dilakukan oleh KIA sejak  2013 hingga 2015. Hanya saja, cakupan evaluasi yang dilakukan mencakup  Badan  Publik  level  provinsi  dan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)  Utama  kabupaten/kota  di  Aceh.  Sedangkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  mencakup  Badan  Publik  Pemerintah  di Kabupaten Aceh Barat.
Rujukan  penelitian  ini  sebagaimana  Katherine  dan  Susan  (1998)  yang menyatakan  bahwa  partisipasi  publik  merupakan  elemen  mendasar  dalam kerangka  perwujudan good  governance .  Bahkan,  dalam  perkembangannya menunjukkan adanya suatu keharusan bagi pemerintah (dalam arti luas) untuk lebih akuntabel kepada masyarakat yang diwakilinya tentang bagaimana input dari masyarakat digunakan dalam perumusan kebijakan.
Selanjutnya, dinyatakan bahwa efektifitas partisipasi publik memerlukan dukungan  sumber  daya  tertentu  yang  harus  dimiliki  oleh  publik  maupun pemerintah 7 . Sumber daya tersebut adalah:
1) Perubahan perilaku dan institusi  pemerintahan. Institusi pemerintahan tradisional dengan jenjang hirarkis organisasi yang panjang, perumusan kebijakan  yang  mendasarkan  pada  jenjang  hirarkis  kewenangan, ketertutupan,  monopoli  informasi,  merupakan  hambatan  besar  bagi pelaksanaan  partisipasi  publik  yang  mensyaratkan  keterbukaan, fleksibilitas, responsivitas maupun akuntabel.
2) Peningkatan  kapasitas  asosiasi  atau  organisasi  publik.  Peningkatan  ini juga  harus  didukung  oleh  pemerintah,  terutama  melalui  program ataupun alokasi dana.
3) Kemudahan  publik  untuk  mendapatkan  informasi.  Hal  ini  dilatar- belakangi  oleh  kenyataan  bahwa  seringkali  isu  atau  masalah  yang diangkat  oleh  publik  tidak  disertai  dengan data  yang  akurat,  terutama yang menyangkut kebijakan atau program pemerintah, sehingga faktor emosi lebih mendominasi.
6 Keputusan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  619  Tahun  2014  tentang  Penunjukkan  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
7 Katherine A. Graham and Susan D. Philips, 1998. “Making Public Participation More Effective: Issue  for  Local  Government”,  dalam  KA  Graham  and  SD  Philips  (ed) Citizen  Engagment:  Lesson  In Participation From Local Government, The Institute of Public Administration on Canada, Toronto, Ontario, Canada.

## 3. METODEPENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode survey.  Survey  dalam  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  35  PPID  Pembantu SKPK    Pemerintah  Kabupaten  di  Aceh  Barat.  Metode  survey  yang  digunakan dilaksanakan  secara  lengkap  atau  sensus.  Secara  normatif,  survey  digunakan untuk  memaparkan  data  dari  objek  penelitian,  menginterpretasikan  dan menganalisisnya secara sistematis.

## 3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, dengan sampel penelitian  35  PPID  Pembantu  SKPK  di  lingkungan  Pemerintah  Aceh Barat.  Waktu  pelaksanaan  penelitian  dimulai  pada  bulan  Mei  sampai dengan November 2016.

## 3.2. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan suatu studi kasus dengan jenis data primer dan sekunder.  Dalam  penelitian  ini  data  primer  adalah  jawaban  langsung dari  informan  yang  berkaitan  dengan  persepsi  PPID  terhadap  UU  KIP. Data  primer  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  penelitian. Data primer ini seperti dikatakan Bagong Suyanto dan Sutinah (2008:55) bahwa “data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti (responden).
Pengumpulan data primer dengan menggunakan instrumen penelitian, yaitu interview  guide dan  wawancara  tidak  berstruktur . Sedangkan  menurut Bungin  (2008:122)  “data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber kedua  atau  sumber  sekunder  dari  data  yang  kita  butuhkan  misalnya  melalui dokumen”.  Data  sekunder  itu  merupakan  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti dari  sumber-sumber  yang  telah  ada.  Diketahui  bahwa  sebelum  penelitian dilakukan  oleh  peneliti,  data  sekunder  memang  sudah  tersedia,  data  ini diperoleh  dari  studi  kepustakaan,  dokumen,  laporan,  yang  berkaitan  dengan kajian penelitian.
Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah data- data  dari  beberapa  literatur  seperti  laporan  dan  buku-buku  yang  berkaitan dengan persepsi PPID terhadap UU KIP.

## 3.3. Metode Pengumpulan Data
Proses penelitian Badan Publik ini dibagi dalam dua tahap, yaitu :
1. Tahap  Pertama; disebut  dengan self  assessment (kajian  mandiri)  oleh Badan  Publik.  Pada  tahap  ini,  peneliti  mengirimkan  kuesioner  yang
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
harus  diisi  oleh  PPID  di  Badan  Publik,  dan  selanjutnya  dilakukan verifikasi website PPID terkait kewajiban publikasi informasi berkala.
2. Tahap  Kedua; disebut  dengan  kunjungan  lapangan.  Pada  tahap  ini, peneliti    menetapkan  sejumlah  Badan  Publik  terpilih  sesuai  dengan penetapan  pemeringkatan awal dan dipilih Badan Publik (10 % – 15
%) yang masuk nominasi.

## 3.4. Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  Badan  Publik  adalah  suatu  alat  ukur  yang dikembangkan dalam bentuk tabel yang berisi daftar / check list yang memuat pertanyaan dan kalimat untuk mengetahui dan memastikan PPID Badan Publik melaksanakan  atau  tidaknya  ketentuan  standar  layanan  informasi  publik sebagaimana diwajibkan oleh UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP, 2010).
Instrumen penelitian kepatuhan Badan Publik di Kabupaten Aceh Barat ini terdiri dari:
1. Instrumen  Kajian  Mandiri  ( Self  Assessment  Questionaire /SAQ),  yang diperuntukkan  pada  Badan  Publik  penyelenggara  pemerintahan. Instrumen SAQ ini adalah daftar tilik atau pertanyaan untuk  mengukur sejauhmana  standar  layanan  informasi  yang  sudah  dijalankan  oleh masing-masing  Badan  Publik  secara  mandiri.  Instrumen  ini  mencakup pengukuran  3  (tiga)  variabel  yaitu  mengumumkan,  menyediakan  dan variabel melayani.
2. Instrumen  kajian  dan  verifikasi  website/situs  Badan  Publik  di Kabupaten  Aceh  Barat,  yaitu  daftar  tilik    untuk  mengukur  layanan informasi  Badan  Publik  dalam  menyediakan  dan  menyampaikan  / mengumumkan  informasi  berkala  kepada  masyarakat  melalui website/situs Badan Publik.
3. Instrumen  Visitasi,  yaitu  daftar  tilik  yang  digunakan  pada  saat kunjungan lapangan di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk  mengukur  ketersediaan  informasi  setiap  saat  dan  layanan informasi oleh PPID (variabel menyediakan dan melayani).
Alat ukur yang akan digunakan adalah berbentuk kuisioner yang terdiri dari 3 (tiga) variabel dan indikator yaitu;
a. Mengumumkan
Variabel ini mengacu pada pasal 9 UU KIP, sementara sub indikatornya merujuk pada PERKI-SLIP No. 1 Tahun 2000, pasal 11. Terkait indikator kewajiban  menyediakan  dan  mengumumkan  informasi  berkala  terdiri dari:
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
1. Profil Badan Publik
2. Laporan Keuangan
3. Laporan akses informasi
4. PengaduanPenyalahgunaan  dan  pertanggungjawaban  wewenang + pengaduan BP
5. Barang dan jasa
6. Regulasi
b. Menyediakan
Variabel menyediakan mengacu pada kewajiban menyediakan informasi setiap saat, pasal 11 UU KIP, dengan indikator sebagai berikut:
1. Daftar Informasi Publik (DIP)
2. Peringatan dini
3. Keputusan Badan Publik
4. Surat perjanjian dengan pihak ketiga
5. Data statistik
6. Surat menyurat
7. Rencana strategis
8. SOP pelayanan masyarakat
9. Informasi mengenai PPID (SK, struktur PPID)
10. Informasi  mengenai  penindakan  atas  pelanggaran  yang  dilakukan oleh pegawai Badan Publik
11. Daftar penelitian
12. Hasil penelitian
13. Informasi mengenai LHKPN yang telah diverifikasi oleh KPK
c. Melayani
Dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggara kepemerintahan dan Badan Publik pemerintah, ke 3 (tiga) indikator yang digunakan sebagai berikut:
1. Sarana  layanan  informasi    (Meja  Informasi,  Petugas  Informasi, Papan pengumuman)
2. Laporan layanan informasi publik ke Komisi Informasi
3. Mengembangkan sistem informasi
Skema umum daftar tilik /kuisioner sebagai berikut 8 :
8 Komisi Informasi Aceh, 2014 dan 2015. Laporan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Aceh , Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Berikut  skema  penilaian  yang  dilakukan  dalam  evaluasi  kepatuhan Badan Publik di Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP melalui tahap 1 dan tahap 2 9 :

## *Persentase
*SAQ (25%) 1. Mengumumkan 40% 2. Menyediakan 30% 3. Melayani 30% TOTAL Total SAQ x (25%) *Verifikasi Website (VW) (75%) TOTAL Total VW x (75%) *Visitasi (40%) TOTAL Total Visitasix (40%)
9 Ibid.
Variabel I. Mengumumkan II.
Menyediakan III. Melayani Indikator Indikator Indikator Sub-Indikator
Sub-Indikator
Sub-Indikator
10 – 15 % Peringkat untuk
di Visitasi
Total SAQ
& Total VW x 60% HASIL TAHAP 1
HASIL TAHAP 2
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________

## 4. TEMUAN DANPEMBAHASAN
Berdasarkan  tahapan  yang  sudah  ditetapkan  di  atas,  tahap  pertama peneliti  melakukan  pembagian  kuesioner  pada  35  PPID  Pembantu  di Kabupaten Aceh Barat. Proses ini disebut dilakukan sejak 26 – 30 September 2016. Kuesioner tersebut diisi secara mandiri oleh PPID Pembantu. Hasil penilaian tersebut berkaitan dengan informasi yang harus disediakan oleh PPID dengan hasil sebagai berikut :
Grafik 1 : Hasil Penilaian SAQ SKPK di Aceh Barat
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Bagian Humas dan PDE Dinas Bina Marga BAPPEDA Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Dinas Pertanian dan Peternakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Majelis Permusyawaratan Ulama
Dinas Cipta Karya & Pengairan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat DPRK Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Satpol PP dan WH

## Total Skor SAQ SKPK Aceh Barat
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017
______________

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  tahapan  yang  sudah  ditetapkan  di  atas,  tahap  pertama peneliti  melakukan  pembagian  kuesioner  pada  35  PPID  Pembantu  di Kabupaten Aceh Barat. Proses ini disebut Self Assesment Quesioner 30 September 2016. Kuesioner tersebut diisi secara mandiri oleh PPID Pembantu. Hasil penilaian tersebut berkaitan dengan informasi yang harus disediakan oleh PPID dengan hasil sebagai berikut :
0,000 5,000 10,00015,00020,00025,000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan … Dinas Pendidikan Bagian Humas dan PDE Dinas Bina Marga BAPPEDA Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan … Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Pertanian dan Peternakan
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Majelis Permusyawaratan Ulama Dinas Cipta Karya & Pengairan
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat DPRK Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah BPBD Satpol PP dan WH
24,998 23,366 22,820
22,618 20,321 20,168 19,243 18,773 18,593 18,235 17,927 17,618 17,373 16,067 15,605 15,318 12,807 12,693 12,052 12,046 11,789 10,782 9,985 9,637 8,738 8,378 4,010 3,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

## Total Skor SAQ SKPK Aceh Barat
Berdasarkan  tahapan  yang  sudah  ditetapkan  di  atas,  tahap  pertama peneliti  melakukan  pembagian  kuesioner  pada  35  PPID  Pembantu  di Self Assesment Quesioner (SAQ) yang 30 September 2016. Kuesioner tersebut diisi secara mandiri oleh PPID Pembantu. Hasil penilaian tersebut berkaitan dengan informasi yang
Nilai SAQ
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Sesuai hasil penilaian  dipahami bahwa pelayanan informasi publik pada PPID  Pembantu  belum  maksimal.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  jumlah  nilai yang dihasilkan masih dibawah 25% dengan 13 variabel yang harus dilakukan selama  pelayanan  informasi  pada  publik.  Selain  itu,  kurangnya  nilai  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  PPID  Pembantu  di  SKPK  Aceh  Barat  belum melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU KIP serta Perki SLIP. Apalagi masih   terdapat 7 PPID Pembantu SKPK yang tida dalam tahapan SAQ ini, dengan rincian 6 PPID Pembantu yang tidak memberi jawaban  dan  1  (satu)  PPID  Pembantu  yang  tidak  mengembalikan  kuesioner yakni PPID Pembantu Dinas Syariat Islam.
Berikutnya,  peneliti  melakukan  kajian  website  tiap  SK dilakukan  selama  7  hari  kerja  sejak  12 berikut :
Grafik 2 : Hasil Penilaian Website SKPK di Aceh Barat
Dinas Pendidikan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Bina Marga Badan Kepegawaian Dinas Kesehatan Dinas Pertanian dan Peternakan Sekretariat DPRK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Bagian Humas dan PDE Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas BPBD
Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Pelayanan Perizinan Komisi Independen Pemilihan Inspektorat Majelis Permusyawaratan
Baitul Mal

## Total Skor Website SKPK Aceh Barat
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017
____________________________________
Sesuai hasil penilaian  dipahami bahwa pelayanan informasi publik pada PPID  Pembantu  belum  maksimal.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  jumlah  nilai yang dihasilkan masih dibawah 25% dengan 13 variabel yang harus dilakukan nan  informasi  pada  publik.  Selain  itu,  kurangnya  nilai  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  PPID  Pembantu  di  SKPK  Aceh  Barat  belum melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU KIP serta Perki SLIP. Apalagi masih   terdapat 7 PPID Pembantu SKPK yang tidak memperoleh nilai dalam tahapan SAQ ini, dengan rincian 6 PPID Pembantu yang tidak memberi jawaban  dan  1  (satu)  PPID  Pembantu  yang  tidak  mengembalikan  kuesioner yakni PPID Pembantu Dinas Syariat Islam.
Berikutnya,  peneliti  melakukan  kajian  website  tiap  SKPK.  Kajian  ini dilakukan  selama  7  hari  kerja  sejak  12-18  Oktober  2016    dengan  hasil  sebagai
Grafik 2 : Hasil Penilaian Website SKPK di Aceh Barat
0,000 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 Dinas Pendidikan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Bina Marga Badan Kepegawaian … Dinas Kesehatan Dinas Pertanian dan Peternakan Sekretariat DPRK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan … Bagian Humas dan PDE Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas … BPBD Kantor Arsip dan Perpustakaan … Kantor Pelayanan Perizinan … Komisi Independen Pemilihan … Inspektorat Majelis Permusyawaratan … Baitul Mal 13,250 9,917 9,750 7,667 6,000 6,000
6,000 4,958
4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,375
3,958 3,750 3,500
3,500 3,500 3,500
3,500 3,500 3,500 3,500 2,500 2,500
2,500 1,458 1,250 1,250 1,250 0,000 0,000
0,000

## Total Skor Website SKPK Aceh Barat
Total Skor
Sesuai hasil penilaian  dipahami bahwa pelayanan informasi publik pada PPID  Pembantu  belum  maksimal.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  jumlah  nilai yang dihasilkan masih dibawah 25% dengan 13 variabel yang harus dilakukan nan  informasi  pada  publik.  Selain  itu,  kurangnya  nilai  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  PPID  Pembantu  di  SKPK  Aceh  Barat  belum melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam UU KIP serta Perki SLIP. k memperoleh nilai dalam tahapan SAQ ini, dengan rincian 6 PPID Pembantu yang tidak memberi jawaban  dan  1  (satu)  PPID  Pembantu  yang  tidak  mengembalikan  kuesioner
PK.  Kajian  ini 18  Oktober  2016    dengan  hasil  sebagai
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Sesuai  hasil  penilaian  website  pada  PPID  Pembantu  difahami  bahwa penyediaan  informasi  publik  terkait  7  (tujuh)  variabel  masih  belum  maksimal dilakukan oleh PPID Pembantu SKPK. Berdasarkan hasil penilaian website tiap PPID  Pembantu  SKPK  secara  umum  masih  dibawah  15%.  Hal  ini mengkonfirmasi  bahwa  informasi  yang  wajib  diumumkan  masih  belum optimal  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  UU  KIP  dan  Perki  SLIP. Bahkan, diperoleh informasi bahwa masih adanya PPID Pembantu SKPK yang belum memiliki website sebanyak 3 SKPK.
Berikutnya,  peneliti  melakukan  penggabungan  penilaian  SAQ  dan website untuk memperoleh peringkat 10 PPID Pembantu SKPK di Aceh Barat. Hasil  penilaian  gabungan  antara  SAQ  dan  penilaian  website  dapat  dilihat sebagai berikut :
Tabel : Penilaian Gabungan SAQ dan Website
Peringkat Nama Badan Publik SAQ Website SAQ + Website 1 Dinas Pendidikan 22.820 13.250 36.070 2 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera 20.168 9.917 30.085 3 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24.998 4.375 29.373 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 23.366 3.500 26.866 5 BAPPEDA 18.593 7.667 26.260 6 Dinas Bina Marga 19.243 6.000 25.243 7 Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan 22.618 2.500 25.118 8 Bagian Humas dan PDE 20.321 3.750 24.071 9 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 17.373 6.000 23.373 10 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 18.235 3.500 21.735 11 Dinas Kelautan dan Perikanan 16.067 3.500 19.567 12 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi 17.927 1.250 19.177 13 Inspektorat 17.618 1.250 18.868
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
14 Disbudparpora 15.318 3.500 18.818 15 Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) 18.773 0.000 18.773 16 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 15.605 2.500 18.105 17 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 12.693 4.958 17.651 18 Dinas Pertanian dan Peternakan 12.807 4.750 17.557 19 Dinas Kesehatan 12.046 4.750 16.796 20 DPKKD 9.637 6.000 15.637 21 Dinas Cipta Karya & Pengairan 9.985 4.750 14.735 22 Komisi Independen Pemilihan (KIP) 12.052 1.458 13.510 23 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 8.738 4.750 13.488 24 Badan Pemberdayaan Masyarakat 8.378 4.750 13.128 25 Dinas Pertambangan dan Energi 3.167 9.750 12.917 26 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 11.789 0.000 11.789 27 Baitul Mal 10.782 0.000 10.782 28 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.010 1.250 5.260 29 Sekretariat DPRK 0.000 4.750 4.750 30 RSU Cut Nyak Dhien 0.000 3.958 3.958 31 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 0.000 3.500 3.500 32 Dinas Syariat Islam 0.000 3.500 3.500 33 BPBD 0.000 3.500 3.500 34 BP4K 0.000 3.500 3.500 35 Satpol PP dan WH 0.000 2.500 2.500
Berikutnya, hasil penilaian gabungan juga dapat dilihat sebagai berikut:
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Grafik 3 : Hasil Penilaian Gabungan SAQ dan Website untuk SKPK di Aceh Barat.
Dinas Pendidikan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Bina Marga
Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Bagian Humas dan PDE Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
Disbudparpora
Kantor Majelis Adat
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Kesehatan
Dinas Cipta Karya & Pengairan
Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pertambangan dan Energi Majelis Permusyawaratan Ulama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat DPRK RSU Cut Nyak Dhien Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Dinas Syariat Islam Satpol PP dan WH

## Total Skor SAQ + Website SKPK Aceh Barat
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017
______________
Grafik 3 : Hasil Penilaian Gabungan SAQ dan Website untuk SKPK di Aceh Barat.
0,000 15,000 30,000 45,000 Dinas Pendidikan
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan …
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAPPEDA Dinas Bina Marga
Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Bagian Humas dan PDE Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan … Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan …
Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Inspektorat Disbudparpora Kantor Majelis Adat Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan
Dinas Kesehatan DPKKD Dinas Cipta Karya & Pengairan
Komisi Independen Pemilihan (KIP)
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pertambangan dan Energi
Majelis Permusyawaratan Ulama Baitul Mal Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat DPRK RSU Cut Nyak Dhien Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Dinas Syariat Islam BPBD
BP4K Satpol PP dan WH 22,820 20,168 24,998 23,366 18,593 19,243 22,618 20,321 17,373 18,235 16,067 17,927 17,618 15,318 18,773 15,605 12,693 12,807 12,046 9,637 9,985 12,052 8,738 8,378 3,167 11,789 10,782 4,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,250 9,917
4,375
3,500 7,667 6,000 2,500 3,750 6,000 3,500 3,500 1,250 1,250 3,500 0,000 2,500 4,958 4,750 4,750 6,000 4,750 1,458 4,750 4,750 9,750 0,000 0,000 1,250
4,750 3,958 3,500 3,500 3,500
3,500 2,500
36,070 30,085 29,373 26,866 26,260 25,243 25,118 24,071 23,373 21,735 19,567 19,177 18,868 18,818 18,773 18,105
17,651
17,557
16,795 15,637
14,735
13,510 13,488 13,128 12,917 11,789 10,782 5,260 4,750 3,958 3,500
3,500 3,500 3,500
2,500

## Total Skor SAQ + Website SKPK Aceh Barat
Grafik 3 : Hasil Penilaian Gabungan SAQ dan Website untuk SKPK di
45,000

## Total Skor SAQ + Website SKPK Aceh Barat
SAQ Verifikasi Website SAQ + Website
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Selanjutnya penilaian kunjungan lapangan
Grafik 4 : Total Skor Visitasi PPID Pembantu SKPK
Sedangkan penilaian gabungan antara SAQ, kajian website, dan visitasi lapangan sebagai berikut :
Grafik 5 : Skor Total SAQ, Website, dan Visitasi
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 39,00

## Total Skor Visitasi SKPK Aceh Barat
0,000 25,000 50,000 75,000 100,000 2 1 ,6 4 2 1 8 ,0 5 1 3 6 ,5 0 3 9 ,0 0 5 8 ,1 4 2 5 7 ,0 5 1 Skor Total SAQ + Website + Visitasi
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017
____________________________________
Selanjutnya penilaian kunjungan lapangan dapat dilihat sebaga
Grafik 4 : Total Skor Visitasi PPID Pembantu SKPK
Sedangkan penilaian gabungan antara SAQ, kajian website, dan visitasi lapangan sebagai berikut :
Grafik 5 : Skor Total SAQ, Website, dan Visitasi
39,0038,0038,00 37,0036,50 35,00 33,5033,00 27,00 22,50

## Total Skor Visitasi SKPK Aceh Barat
Visitasi
1 7 ,6 2 4 1 5 ,0 7 1 1 3 ,0 4 1 1 4 ,0 2 4 1 5 ,7 5 6 1 5 ,1 4 6 1 6 ,1 2 0 1 4 ,4 4 3 3 8 ,0 0 3 8 ,0 0 3 7 ,0 0 3 5 ,0 0 3 3 ,0 0 3 3 ,5 0 2 7 ,0 0 2 2 ,5 0 5 7 ,0 5 1 5 5 ,6 2 4 5 3 ,0 7 1 5 0 ,0 4 1 4 9 ,0 2 4 4 8 ,7 5 6 4 8 ,6 4 6 4 3 ,1 2 0 3 6 ,9 4 3 Skor Total SAQ + Website + Visitasi SAQ+WEBSITE Visitasi SAQ+Website+Visitasi
dapat dilihat sebagai berikut:
Sedangkan penilaian gabungan antara SAQ, kajian website, dan visitasi
Visitasi Skor Total SAQ + Website + Visitasi SAQ+WEBSITE SAQ+Website+Visitasi
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Berdasarkan  penilai penilaian dan peringkat PPID Pembantu SKPK Aceh Barat sebagai berikut
Grafik 6: Peringkat Evaluasi PPID Pembantu di Aceh Barat

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penilaian di atas diperoleh kesimpulan berikut:
5.1. Kepatuhan  Badan  Publik  Pemerintahan  di  Kabupaten  Aceh  Barat melalui PPID Pembantu dalam melaksanakan UU KIP.
Kepatuhan  PPID  Pembantu  di  Aceh  Barat  dalam  melaksanakan  UU KIP  masih  kurang.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  hasil  penilaian gabungan  antara  SAQ  dan  kunjungan  website.  Secara  umum  nilai gabungan  masih  dibawah  50%,  yang  bermakna  masih  terdapat informasi  publik  belum  diumumkan,  disediakan  dan  termasuk  belum maksimalnya  penyediaan  sarana  pendukung  pelayanan  informasi publik  di  Aceh  Barat.    Untuk  itu,  masih  diperlukan  upaya  serius  agar pelaksanaan  UU  KIP  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  berdasarkan ketentuan  yang  berlaku.  Sehingga,  tujuan  pembentukan  UU  KIP  yang antara  lain  mengenai  peningkatan  kualitas  partisipasi  publik  dapat berlangsung dalam pe
0,000 Dinas Pendidikan
Kantor Pemberdayaan …
Dinas Sosial Tenaga Kerja …
Badan Lingkungan Hidup …
Dinas … Badan Kepegawaian … BAPPEDA Dinas Bina Marga
Dinas Kependudukan dan …
Bagian Humas dan PDE

## Peringkat Evaluasi SKPK Aceh Barat
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017
______________
Berdasarkan  penilaian  gabungan  diatas,  maka  dapat  diketahui  hasil peringkat PPID Pembantu SKPK Aceh Barat sebagai berikut
Grafik 6: Peringkat Evaluasi PPID Pembantu di Aceh Barat
Berdasarkan hasil penilaian di atas diperoleh kesimpulan sebagai
Kepatuhan  Badan  Publik  Pemerintahan  di  Kabupaten  Aceh  Barat melalui PPID Pembantu dalam melaksanakan UU KIP.
Kepatuhan  PPID  Pembantu  di  Aceh  Barat  dalam  melaksanakan  UU KIP  masih  kurang.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  hasil  penilaian gabungan  antara  SAQ  dan  kunjungan  website.  Secara  umum  nilai gabungan  masih  dibawah  50%,  yang  bermakna  masih  terdapat informasi  publik  belum  diumumkan,  disediakan  dan  termasuk  belum maksimalnya  penyediaan  sarana  pendukung  pelayanan  informasi Barat.    Untuk  itu,  masih  diperlukan  upaya  serius  agar pelaksanaan  UU  KIP  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  berdasarkan ketentuan  yang  berlaku.  Sehingga,  tujuan  pembentukan  UU  KIP  yang antara  lain  mengenai  peningkatan  kualitas  partisipasi  publik  dapat angsung dalam pembangunan di Aceh Barat.Jika dikaitkan dengan
0,000 25,000 50,000 75,000 100,000 … … … … …
… 58,142
57,051 55,624
53,071 50,041 49,024 48,756
48,646 43,120 36,943

## Peringkat Evaluasi SKPK Aceh Barat
SAQ+Website+Visitasi
atas,  maka  dapat  diketahui  hasil peringkat PPID Pembantu SKPK Aceh Barat sebagai berikut:
Grafik 6: Peringkat Evaluasi PPID Pembantu di Aceh Barat
sebagai
Kepatuhan  Badan  Publik  Pemerintahan  di  Kabupaten  Aceh  Barat
Kepatuhan  PPID  Pembantu  di  Aceh  Barat  dalam  melaksanakan  UU KIP  masih  kurang.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  hasil  penilaian gabungan  antara  SAQ  dan  kunjungan  website.  Secara  umum  nilai gabungan  masih  dibawah  50%,  yang  bermakna  masih  terdapat informasi  publik  belum  diumumkan,  disediakan  dan  termasuk  belum maksimalnya  penyediaan  sarana  pendukung  pelayanan  informasi Barat.    Untuk  itu,  masih  diperlukan  upaya  serius  agar pelaksanaan  UU  KIP  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  berdasarkan ketentuan  yang  berlaku.  Sehingga,  tujuan  pembentukan  UU  KIP  yang antara  lain  mengenai  peningkatan  kualitas  partisipasi  publik  dapat
Jika dikaitkan dengan
SAQ+Website+Visitasi
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Katherine  dan  Susan  (1998)  yang  menyatakan  bahwa    efektifitas partisipasi  publik  memerlukan  dukungan  sumber  daya  tertentu  yang harus  dimiliki  oleh  publik  maupun  pemerintah,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dengan  minimnya  layanan  informasi  publik  yang disediakan PPID Pembantu di SKPK Kabupaten Aceh Barat berdampak rendahnya partisipasi publik dalam pembangunan di Aceh Barat.
5.2. Apasaja  yang  dapat  memengaruhi  kepatuhan  aparatur  Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan UU KIP.
Sejumlah  faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  aparatur  PPID Pembantu SKPK di Aceh Barat sebagai berikut:
• Pentingnya  koordinasi  antar  penentu  kebijakan  (Bupati,  Sekda,  dan PPID Utama) sangat membantu percepatan pelaksanaan UU KIP di Aceh Barat.
• Penyediaan sumberdaya manusia yang handal dengan jumlah yang cukup sangat membantu kepatuhan badan publik melaksanakan UU KIP.
• Dukungan  pendanaan  serta  pendukung  kerja  lainnya  sangat membantu upaya pelaksanaan UU KIP di Aceh Barat.
• Perubahan  perilaku  dan  budaya  aparatur  pemerintahan  di  Aceh Barat, terutama PPID Pembantu SKPK dalam melaksanakan layanan informasi publik.
• Selain  itu,  partisipasi  publik  melalui  uji  akses  tentang  layanan informasi  yang  diperlukan  juga  menjadi  factor  yang  berpengaruh untuk meningkatkan layanan aparatur pemerintahan di Aceh Barat.
Untuk meningkatkan pelaksanaan UU KIP di Aceh Barat, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
• Pemerintahan  Aceh  Barat  hendaknya  meningkatkan  jumlah  dan cakupan  sosialisasi  tentang  UU  KIP  pada  Badan  Publik  serta masyarakat,  baik  untuk  SKPK,  Camat,  maupun  Mukim  dan Gampong.
• Atasan  PPID  Utama  Aceh  Barat  serta  pimpinan  Badan  Publik lainnya  untuk  segera  menghasilkan  Daftar  Informasi  Publik  (DIP) sesuai dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini untuk  memastikan  agar  PPID  pada  tiap  Badan  Publik  dapat memberikan  layanan  informasi  secara  cepat  dan  mudah  pada pemohon informasi.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
• PPID  Utama  Aceh  Barat  harus  meningkatkan  pendampingan  pada PPID Pembantu SKPK, Kecamatan, serta Mukim dan Gampong agar dapat melaksanakan ketentuan UU KIP.
• PPID  Utama  Aceh  Barat  dipandang  perlu  melaksanakan  Evaluasi Badan Publik secara rutin dengan cakupan Badan Publik yang lebih banyak,  seperti  institusi  vertikal  dan  Organisasi  Masyarakat  Sipil (OMS).
• Pemerintahan  Aceh  Barat  serta  pimpinan  lembaga  lainnya  agar dapat  memberikan  dukungan  pendanaan  yang  memadai  untuk pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  PPID  Pembantu  pada  SKPK, Kecamatan, serta Mukim dan Gampong.

## 6. DAFTARPUSTAKA

## Buku
Bagong  Suyanto,  Sutinah  (ed).  2012. Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai Alternatif Pendekatan . Jakarta: Kencana.
Bungin, Burhan, 2008. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya . Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Katherine A. Graham and Susan D. Philips, 1998. “Making Public Participation More Effective: Issue for Local Government”, dalam KA Graham and SD Philips  (ed) Citizen  Engagment:  Lesson  In  Participation  From  Local Government, The  Institute  of  Public  Administration  on  Canada,  Toronto,
Ontario, Canada.
Komisi  Informasi  Aceh,  2013. Laporan  Evaluasi  Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh (SKPA)  dan  Pemerintah  Kabupaten/kota  Se  Aceh  Dalam  Pelaksanaan Keterbukaan  dan  Layanan  Informasi  Publik ,  Komisi  Informasi  Aceh  (KIA), Banda  Aceh  dan Laporan  Evaluasi  Implementasi  Keterbukaan  Informasi Publik  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh,  Pemerintah  Kabupaten/kota, Perguruan  Tinggi  Negeri  dan  Partai  Politik  di  Aceh  –  Tahun  2015, Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh.
Komisi  Informasi  Aceh,  2014  dan  2015. Laporan  Evaluasi  Keterbukaan  Informasi Publik di Aceh , Komisi Informasi Aceh (KIA), Banda Aceh.
Komisi  Informasi  Aceh,  2015. Laporan  Evaluasi  Implementasi  Keterbukaan Informasi  Publik  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh,  Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai Politik Di Aceh - Tahun 2015 . Komisi Informasi Aceh, Banda Aceh.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________

## Peraturan-peraturan
Undang  -Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
Permendagri  Nomor  35  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pelayanan
Informasi  Dokumentasi  di  Lingkungan  Depdagri  dan  Pemerintah Daerah.
Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor    1  Tahun  2010  Tentang  Standar  Layanan Informasi Publik.
Peraturan  Gubernur  Nomor  39  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Aceh.
Keputusan  Bupati  Aceh  Barat  Nomor  619  Tahun  2014  tentang  Penunjukkan Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  Di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.