## Akibat Hukum Kuasa Lisan Pembuatan Akta Notaris
Maysarah Dinda Arisa Br. Pulungan dindaarisapulungan@gmail.com Alumni Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

## Abstract
Article 1793 of the Civil Code states that the authority can be given or received with a general deed, on underhanded deed, or even with a letter or orally. However, not all legal  acts  can  be  given  to  someone  else  orally.  In  the  Supreme  Court’s  Ruling  No. 08/Pdt  G  2016  PN.  Spt,  Authenic  Deed  No  20  on  October  28,  2008  on  :…joining  or discharging as a partner and the amendment of the Articles of Association of CV. Putra Jaya”made based on oral authorithy is suspected by the principal and revoked by the Sampu  District  Court  The  Objective  of  the  research  was  to  analyze  the  use  of  oral authority  in  the  practice  of  making  an  authentic  deed  by  Notary,  his  obligation  to make an authentic deed which guarantee the rights of the persens appearing, and his Supreme  Courts  Ruling  No  08  Pdt  G  2016  PN.Spt.  The  research  used  juridical normative method and descriptive analytic approach which was aimed to get detailed and systematic  description  about  the  research  problems .The  data  were  gathered by conducting library research method, documentary study, and interviews and analyzed qualitatively.The result of the research showed that using oral authority in making an authentic  deed  was  allowed  as  it  is  specified  ini  Article  1795  of  the  Civil  Code.  In Practice, Oral authentic in making an authentic deed was only  based on the Notary’s consideration  and for  the  benefit  of  the principal.  Prudential  principle  should be  the responsibility of a Notary’s as it is specified in Article 16, paragraph (1), letter a, for being careful.  A  Notary has  to  anticipate  the  legal risk of making an  authentic  deed orally by being based on prudential principle according to UUJN (the Notarial Act) He has to be responsible for  has own negligence. For an authentic deed which is revoked or  legally  null  and  vold  through  the  court’s  verdict,  a  Notary  can  be  imposed  by  a sanction by giving compensation materially and immaterally.
Keywords : Oral Authority, Notary, Authentic Deed

## Abstrak
Menurut  Perundang-undangan  tidak  semua  perbuatan  hukum  dapat  dikuasakan kepada  orang  lain  secara  lisan,  sehingga  kuasa  lisan  memiliki  resiko  yang  sangat tinggi.  Sebagaimana  ditemui  pada  putusan  Mahkamah  Agung  nomor 08/Pdt.G/2016/PN.Spt,  yang  terdapat  pada  akta  autentik  nomor  20  tanggal  28 Oktober 2008 tentang “masuk dan keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran peseroan  CV.  Putra  Jaya”  dibuat  berdasarkan  kuasa  lisan  tersebut  yang  disangkal oleh  pemberi  kuasa  dan  kemudian  dibatalkan  oleh  putusan  Pengadilan  Negeri
Sampit.  Tulisan  ini  membahas  mengenai  penggunaan  kuasa  lisan  dalam  praktek pembuatan  akta  autentik  oleh  notaris,  kewajiban  notaris  dalam  membuat  akta autentik yang menjamin hak para pihak berkaitan dengan penggunaan kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik, serta tanggung jawab notaris atas pembatalan akta autentik  yang  dibuat  berdasarkan  kuasa  lisan  dan  disangkal  oleh  pemberi  kuasa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 08/Pdt.G/2016/PN.Spt. Jenis penelitian ini  adalah  yuridis  normatif  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan  pustaka.  Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis guna memperoleh gambaran lebih rinci dan tersistematis tentang permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui penelitian  kepustakaan (Library  Research) menggunakan  studi  dokumen  dan wawancara.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  kualitatif.  Hasil menyimpulkan  bahwa  penggunaan  kuasa  lisan  dalam  pembuatan  akta  autentik diperbolehkan  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1793  KUHPerdata.  Pada praktiknya,  kuasa  lisan  dalam  pembuatan  akta  autentik  digunakan  berdasarkan pertimbangan  notaris  dan  hanya  untuk  perbuatan  hukum  tertentu  yang  dapat memberikan  keuntungan  bagi  si  pemberi  kuasa.  Prinsip  kehati-hatian  menjadi kewajiban  bagi  notaris  pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  untuk  bertindak  seksama. Notaris berkewajiban mengantisipasi timbulnya resiko hukum dalam membuat akta autentik berdasarkan kuasa lisan untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan prinsip  kehati-hatian  sesuai  amanat  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  serta peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Tanggung jawab notaris dapat diminta  berdasarkan  kelalaian  yang  dibuat  oleh  notaris.  Akta  autentik  yang dibatalkan  ataupun  batal  demi  hukum  melalui  suatu  putusan  pengadilan,  maka notaris  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  ganti  kerugian  baik  materil  maupun immateril.
Kata Kunci : Kuasa Lisan, Notaris, Akta Autentik.

## Pendahuluan
Kuasa  lisan  harus  benar-benar  diperhatikan  apabila  digunakan  dalam perbuatan  hukum  yang  dapat  memberikan  kerugian  besar  pada  para  pihak  saat terjadi sengketa. Tidak semua perbuatan hukum bisa dikuasakan kepada orang lain secara  lisan.  Sebagai  ilustrasi,  mengadopsi  anak,  merumuskan  wasiat/testamen, mengubah  akta  autentik  semisal  akta Commanditaire  Venootschap (selanjutnya disingkat CV) yang perbuatan hukum tersebut harus dinyatakan tegas dalam bentuk akta.  Pemberian  kuasa  dengan  akta  autentik  merupakan  kuasa  yang  dibuat  oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang (notaris) dan kuasa seperti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 1
Putusan  Mahkamah  Agung  nomor  08/Pdt.G/2016/PN.Spt,  dalamkasus perbuatan  melawan  hukum  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Sampitoleh  BMM
1 Emeralda  Karissa  Moyambo,  Tanggung  Jawab  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta Otentik  Berdasarkan  Kuasa  Lisan  Terhadap  Masyarakat,  Jurnal  Pendidikan,  Social  dan Keagamaan, Vol. 17 No. 21, Agustus 2019,  h. 116.
(Penggugat) terhadap MS (Tergugat I) dan Notaris Joni (Tergugat II). Pada mulanya telah didirikan CV. Putra Jaya tahun 1995 di bidang penjualan alat-alat berat dengan pesero  pengurus  adalah  AM  dan  pesero  komanditer  adalah  MS  (Tergugat  I)  dan BMM  (Penggugat).  Pada  tahun  2008,  MS  (Tergugat  I)  datang  sebagai  penghadap kepada Notaris Joni, MS menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan pesero pada CV. Putra Jayadengan perubahan MS (Tergugat I) keluar sebagai pesero, dan sebagai gantinya  masuklah  MM  (dalam  kasus  ini  MM  merupakan  ayah  kandung  dari  MS) sebagai  pesero  komanditer  baru  sehingga  pesero  komanditer  menjadi  BMM (Penggugat)  dan  MM  (pada  saat  perkara  berlangsung  MM  telah  meninggal  dunia terlebih  dahulu  tahun  2012).  Dalam  hal  ini  MS  (Tergugat  I)  datang  sebagai penghadap  seorang  diri  kepada  Notaris  Joni,  menurut  keterangan  MS  bahwa  ia bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa yang disampaikan secara lisan saja oleh pesero lainnya, yaituBMM (Penggugat), AM dan (alm) MM.
Perubahan  pesero  tersebut  akhirnya  dibuatkan  dalam  Akta  Notaris  Joni, Notaris  di  Kota  Sampit,  Kalimantan  Tengah  dengan  akta  Nomor  20  tanggal  28 Oktober 2008 tentang “masuk dan keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran peseroan CV. Putra Jaya”. Bahwa menurut Notaris Joni, Tergugat I yang menyatakan telah  mendapat  kuasa  lisan  dari  semua  pesero  juga  membawa  salinan  akta pendirian  CV.  Putra Jaya yang  sebelumnya,  sehingga meyakinkan Notaris Joni atas kebenarannya.
Keterangan Penggugat menyatakan bahwa ia telah tinggal di Jakarta dan ia memang  masih  sebagai  pesero  dalam  CV.  Putra  Jaya,  tetapi  ia  tidak  mengetahui bahwa  telah  terjadi  perubahan  kepengurusan  pesero  yang  perubahan  tersebut  ia dengar  dari  adiknya  FEM,  setelah  diselidiki  oleh  FEM  ternyata  memang  ada  akta perubahan  tersebut  yang  dibuat  oleh  Notaris  Joni,  dan  disebutkan  Penggugat  ada memberikan  kuasa  secara  lisan  kepada  Tergugat  I,  maka  seharusnya  Notaris menanyakan  langsung  kepada  pemberi  kuasa  tentang  kebenaran  kuasa  lisan tersebut. Penggugat juga tidak pernah sekalipun memberi kuasa baik secara tertulis apalagi  secara  lisan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  dinyatakan dalam  akta  Tergugat  II  tersebut.  Oleh  karena  ketiadaan  kuasa,  Penggugat menyatakan  pernyataan dan/atau kesepakatan  yang  mengatasnamakan  Penggugat adalah tidak benar dan cacat hukum.
Kesaksian  lain  yang  diungkap  oleh  AM  selaku  pesero  pengurus  bahwa ternyata  ia  hanyalah  sebagai  karyawan  biasa  saja  dan  tidak  mengetahui  tujuan  ia diangkat sebagai Direktur. Kemudian AM telah keluar dari pesero sejak tahun 1999, namun perubahan kepengurusan baru dibuat di tahun 2008, dan pengurusan itu di bawah Notaris Y dan ia hanya tanda tangan saja, tetapi bukan Notaris Joni. Terhadap akta  Notaris  Joni  yang  mencantumkan  namanya,  ia  baru  mengetahui  setelah bermasalah  dan  tidak  pernah  hadir  serta  memberikan  kuasa  kepada  siapapun seperti yang disebut dalam akta.
Gugatan  dimulai  dari  ranah  Pengadilan  Negeri,  hakim  Pengadilan  Negeri mengabulkan  gugatan  penggugat  dan  menyatakan  batal  demi  hukum  Akta  No.  20 tanggal  28  Oktober  2008  tentang  “masuk  dan  keluar  sebagai  pesero  serta perubahan anggaran dasar perseroan CV. Putra Jaya”, karena cacat hukum dan/atau melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan/atau  melanggar peraturan hukum tentang syarat sahnya perjanjian, serta menghukum Notaris Joni untuk  mencoret/menarik/  menghapus  akta  tersebut  dari  minuta/daftar buku/register  yang  dipergunakan  untuk  itu.  Kemudian  Notaris  Joni  mengajukan permohonan  banding, adapun  putusan  hakim  Pengadilan  Tinggi  ialah menguatkan putusan  Pengadilan  Negeri  Sampit  No.  08/Pdt.G/2016/PN.Spt,  setelahnya  Notaris Joni  mengajukan  permohonan  kasasi,  namun  permohonan  tersebut  oleh  hakim Mahkamah Agung  dinyatakan ditolak. Oleh karena itu, dari uraian latar belakang di atas, penting untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul “Kuasa  Lisan  dalam  Pembuatan  Akta  Autentik  Notaris  (Studi  Putusan  No. 08/Pdt.G/2016/PN. Spt)”.
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini: pertama, penggunaan  kuasa lisan  dalam  praktek  pembuatan  akta  autentik. Kedua ,  akibat  hukum  dalam pembuatan  akta  autentik  dalam  menjamin  hak  para  pihak  berkaitan  dengan penggunaan kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  yaitu:  “penelitian  hukum  yang  menggunakan  sumber  data  sekunder  atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum,
sumber-sumber  hukum,  teori  hukum,  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan yang bersifat ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang di bahas”. 2
Sehubungan  dengan  penelitian  yakni  penelitian  hukum  normatif  maka sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari hasil  penelaahan  kepustakaan  atau  penelaahan  terhadap  berbagai  literatur  dan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 3
Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  atau  dokumen  peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang  berisikan  peraturan  perundang-undangan  yang  terdiri  dari:Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  Undang  –  Undang  No.  2  Tahun  2014  Perubahan  Atas Undang  -Undang  No.  30  Tahun  2004  tentang  Peraturan  Jabatan  Notaris.Putusan Mahkamah Agung 08/Pdt.G /2016/PN. Spt. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan- bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, seperti misalnyaa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan  hukum,  dan  seterusnya.  Bahan  Hukum  Tersier,  yaitu  bahan  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan sekunder, yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menganalisa  data  yang  bertitik tolak dari asas atau prinsip sebagaimana yang diatur di dalam bahan hukum primer. Artinya bahwa akan dilakukan penguraian, menghubungkan dengan peraturan yang berlaku  serta  pendapat  ahli,  dan  hasil  yang  diperoleh  dari  analisis  ini  berbentuk tesis. 4
Pembahasan
1. Penggunaan Kuasa Lisan Dalam Pembuatan Akta Autentik a. Kepastian Hukum Kuasa Lisan dalam Hukum di Indonesia
2 Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitiaan  Hukum  Normatif, Bayu MediaPublishing, Malang, 2008, h. 25-26.
3 Mukti  Fajar  Nur  Dewata,  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 34.
4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 107.
Kuasa  menurut  Pasal  1792  KUHPerdata  dibuat  untuk  memberi  ketegasan mengenai pemberian kuasa dari seseorang/badan hukum kepada orang atau pihak lain untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum yang karena suatu hal tidak dapat  dilakukan  sendiri  oleh  yang  mempunyai  hak  atas  perbuatan  tersebut. Perbuatan  hukum  apapun  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  dengan  surat  kuasa, misalnya  surat  kuasa  untuk  menghadap  di  muka  pengadilan,  surat  kuasa  dalam rangka pembuatan akta oleh notaris, dan lain sebagainya. 5
Pembatasan  pemberian  kuasa  bila  dilihat  dari  cara  bertindaknya  penerima kuasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
a) Penerima  kuasa  bertindak  atas  namanya sendiri.  Hal  ini  sering  dilakukan  oleh seorang  komisioner  yang  melakukan  perbuatan  hukum  seolah-olah  untuk dirinya sendiri.
b) Penerima  kuasa  bertindak  atas  nama  orang  lain,  perbuatan  yang  dilakukan untuk  orang  lain  dan  pada  saat  melakukannya  penerima  kuasa  menyatakan bahwa ia melakukannya untuk orang lain. 6
Pemberian kuasa dalam perkembangannya sangat luas sekali, akan tetapi yang akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  hanya  pemberian  kuasa  dalam  praktek  yang dituangkan  dalam  akta  notaris  yang  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  dalam  melakukan  suatu  perbuatan hukum. 7
Dilihat dari cara terjadinya, perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi tujuh macam yaitu :
a. Akta umum,
b. Surat di bawah tangan,
c. Lisan
d. Diam-diam,
e. Cuma-Cuma
f. Kuasa khusus
g. Umum 8 Kuasa Lisan dalam KUHPerdata adalah
5 Indah Retno Ariyanti, Analisis Yuridis tentang Penerapan Surat Kuasa DItinjau dari Peraturan  Perundang-Undangan  yang  Berlaku, Tesis  Magister  Kenotariatan  Universitas Indonesia, Juli 2008, h. 22.
6 Setiawan, Aneka  Masalah  Hukum  dan  Hukum  Acara  Perdata ,  Alumni,  Bandung, 1992, h. 11.
7 Indah Retno Ariyanti, Op.cit , h. 19.
8 Salim H.S, Hukum  Kontrak,  Jakarta, Sinar Grafika, 2008, dalam Alnasriel, Tinjauan Yuridis  Pemberian  Kuasa  Direktur  Terhadap  Pemenuhan  Hak  dan  Kewajiban  Perusahaan dalam  Pelaksanaan  Proyek  Pembangunan  Jalan, Tesis  Magister  Kenotariatan  USU,  2011,  h. 23.
Suatu  kuasa  yang  tidak  terikat  dengan    bentuk  tertentu.  KUHPerdata  tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk kuasa yang harus digunakan. Setiap pihak  yang  melakukan  perbuatan  hukum  mempunyai  kebebasan  dalam  membuat kuasa, artinya bisa membuat kuasa secara lisan atau tertulis. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan seseorang dapat melakukan kuasa lisan, namun kuasa lisan memiliki  resiko  yang  cukup  tinggi  sehingga  bagi  notaris  perlu  mengkaji  kepastian kuasa lisan yang akan dibuat melalui akta autentik.
b. Pengertian, Bentuk dan Syarat Pembuatan Akta Autentik
Pasal 1870 KUHPerdata berisi bahwa “akta autentik merupakan suatu bukti yang  mengikat  dalam  arti  bahwa  apa  yang  ditulis  dalam  akta  tersebut  harus dipercaya  oleh  hakim,  yaitu  harus  dianggap  sebagai  benar,  selama ketidakbenarannya  tidak  dapat  dibuktikan”.  Akta  memberikan  suatu  bukti  yang sempurna,  dalam  arti  bahwa  ia  sudah  tidak  memerlukan  penambahan  bukti.  Akta autentik  itu  tidak hanya  membuktikan  bahwa  para  pihak sudah  menerangkan  apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang diterangkan tadi benar. 9
Pasal  1868  KUHPerdata  menyatakan,  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  atau dihadapan menunjukan adanya 2 (dua) golongan bentuk akta notaris yaitu:
a. “Akta yang dibuat oleh ( door) Notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten ).
b. Akta  yang  dibuat  dihadapan (tenoverstaan )  Notaris  atau  yang  dinamakan  akta partij ( partij akten ) atau disebut juga akta para pihak.” 10
Syarat  sahnya  akta  autentik  terbagi  menjadi  syarat  formil  dan  materiil. Syarat  formil  dipenuhi  untuk  mendukung  keabsahan  akta  autentik  terdapat beberapa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi.  Seperti  yang  disinggung  sebelumnya, syarat formil bersifat kumulatif bukan alternatif, sehingga satu saja syarat itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan akta autentik yang bersangkutan mengandung cacat formil,  sedangkan    syarat-syarat  materiil  yang  harus  dipenuhi  diantaranya  berisi keterangan  kesepakatan  para  pihak,  Isi  keterangan  perbuatan  hukum,  pembuatan
9 .  Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administrasi  Terhadap  Notaris  sebagai  Pejabat Publik ,  Refika  Aditama,  Bandung,  2008,  dalam    Nuzuarlita  Permata  Sari, Kajian  Hukum Terhadap  Pemanggilan  Notaris  oleh  Penyidik  Polri  Berkaitan  dengan  Dugaan  Pelanggaran Hukum atas Akta yang Dibuatnya , Tesis Magister Kenotariatan USU, Medan, 2010, h. 59.
10 Periksa  Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum    Perdata    di  Bidang Kenotariatan , Cet.1, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 51-52.
akta  sengaja  dimaksudkan  sebagai  bukti,  nilai  kekuatan  pembutian  akta  autentik, berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada akta autentik.

## c. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata
Pembuktian merupakan suatu proses pengungkapan fakta – fakta yang yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar terjadi.   Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang  diatur  oleh  hukum.  Peristiwa  hukum  yang  sudah  terjadi  itu  menimbulkan suatu  konsekuensi  yuridis,  yaitu  suatu  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. 11
Pasal  283  Rbg/163  HIR  menyatakan  :  “Barang  siapa  mengatakan mempunyai  suatu  hak  atau  mengemukakan  suatu  perbuataan  untuk  meneguhkan haknya  itu,  atau  untuk membantah  hak orang  lain,  haruslah membuktikan adanya perbuatan  itu”.  Tidak  semua  dalil  yang  menjadi  dasar  gugatan  harus  dibuktikan kebenarannya,  sebab  daalil-dalil  yang  tidak  disangkal,  apalagi  diakui  sepenuhnya oleh  pihak  lawan  tidak  perlu  dibuktikan  lagi.  Dalam  hal  pembuktian  tidak  selalu pihak penggugat saja yang membuktikan dalilnya. 12
Melakukan  pembuktian  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  para  pihak  yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan  ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  pembuktian  yang  mengatur tentang  cara  pembuktian,  beban  pembuktian,  macam-macam  alat  bukti  serta kekuatan alat-alat bukti tersebut.
Masalah  yang  penting  dalam  hukum  pembuktian  adalah  masalah  tentang pembagian  beban  pembuktian  itu  harus  dilakukan  dengan  adil  dan  tidak  berat sebelah,  berarti a  priori ,  menjerumuskan  pihak  yang  menerima  beban  yang terlampau  berat  dalam  jurang  kekalahan.  Pembuktian  dilakukan  oleh  para  pihak dan bukan oleh hakim. Hakim hanya memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk  mengajukan  alat-alat  bukti,  dengan  perkataan  lain  hakim  yang  membebani para pihak dengan pembuktian. 13
11 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,
Bandung , 2008  h. 125.
12 Ibid , h. 58. 13 Putusan  Mahkamah  Agung  No.  549K/Sip/1971  dalam  Darma  Indo  Damanik, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kewenangan  Hakim  dalam  Membatalkan  Akta  Notaris  yang Diajukan  sebagai  Alat  Bukti  dalam  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Persidangan ,  Tesis Magister Kenotariatan USU, Medan, 2005, h. 30.
Alat bukti adalah bahan-bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara  didepan  persidangan  pengadilan.  Dalam  perkara  perdata,  alat  bukti  yang berbentuk tulisan merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Dalam hukum acara perdata ada lima macam alat bukti. Dalam pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan lima macam alat bukti yaitu terdiri atas : Bukti Tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan, Sumpah. 14
Ada 3 (tiga) pembuktian dalam akta autentik, yaitu:
a. Kekuatan  pembuktian  lahiriah (uitwendige  bewijskracht) yang  merupakan kemampuan  akta  itu  sendiri  untuk  membuktikan  keabsahanya  sebagai  akta autentik serta sudah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan.
b. Kekuatan pembuktian formil (formele bewijskracht) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui oleh notaris.  Secara  formal  untuk  membuktikan  kebenaran  dan  kepastian  tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf  dan  tanda  tangan  para  pihak,  saksi  dan  notaris,  serta  membuktikan  apa yang  dilihat,  disaksikan,  didengar  oleh  notaris.  Selain  itu  juga  harus  dapat membuktikan  ketidakbenaran  pernyataan  atau  keterangan  para  pihak  yang diberikan  di  hadapan  notaris,  ketidakbenaran  tanda  tangan  para  pihak,  saksi ataupun prosedur pembuatan akta yang dilakukan.
c. Kekuatan  pembuktian  materiil (materiele  bewijskracht) kepastian  tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa yang tersebut di dalam akta merupakan pembuktian  yang  sah  terhadap  pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau  mereka yang  mendapat  hak  dan  berlaku  untuk  umum,  kecuali  ada  pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) . 15
d.  Penggunaan  Kuasa  Lisan  dalam  Pembuatan  Akta  Autentik  pada  Praktek Kenotariatan oleh Notaris
Penggunaan  kuasa  lisan  boleh  digunakan  karena  KUHPerdata  mengakui bentuk  kuasa  lisan  ini,  namun  kuasa  lisan  ini  juga  harus  dipertimbangkan penggunaannya  yaitu  hanya untuk perbuatan  hukum  tertentu saja.  Dalam  praktek kenotariatan, kuasa lisan masih dipergunakan oleh notaris dengan ketentuan bahwa kuasa lisan tersebut dipergunakan untuk perbuatan hukum yang dapat memberikan keuntungan  bagi  si  pemberi  kuasa  dan  kuasa  lisan  itu  memang  benar  adanya.
14 Teguh  Samudera, Hukum  Pembuktian  dalam  Acara  Perdata, Alumni,  Bandung,
2004, h.  36. 15 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat Publik , PT. RefikaAditama, Bandung, 2013, h.72 .
Sebaliknya,  kuasa  lisan  yang  dapat  merugikan  si  pemberi  kuasa  berpeluang  besar memberikan resiko terhadap si pemberi kuasa untuk diperkarakan. 16
Kuasa  lisan  masih  dipergunakan  dalam  praktek  kenotariatan  sendiri, sebagai contoh bisa dilihat dalam Akta Pengikatan Jual Beli, dimana pihak pertama selaku  penjual  memberi  kuasa  kepada  pihak  kedua  untuk  menandatangani  Akta Jual Beli, kuasa ini bahkan diberikan secara blanko. Dalam hal ini pihak kedua tidak hadir  lagi,  yang  ada  hanya  kuasa  lisan  untuk  dan  atas  nama  pihak  kedua.  Hal  ini lazim  dan  tidak  dipermasalahkan  oleh hukum,  karena  kuasa  lisan  tadi  digunakan untuk  membaliknamakan  atas  nama  pihak  kedua  yang  berarti  menguntungkan pihak kedua dan memang sudah menjadi hak ataupun milik dari si pemberi kuasa dalam hal ini pihak kedua. Hal ini masih digunakan karena tingkat resikonya juga kecil untuk disangkal oleh si pemberi kuasa. 17
Kuasa lisan dalam akta autentik dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, serta pembuktian yang sulit dibuktikan di persidangan. Akta autentik memiliki 3 bentuk kekuatan pembuktian akta, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, materiil, dan  formil.  Ketiga  bentuk  kekuatan  pembuktian  akta  tersebut  harus  benar-benar diperhatikan  oleh  notaris  untuk  menjaga  agar  akta  yang  dibuatnya  tidak memberikan celah bagi siapa saja untuk menggugatnya.
Kekuatan  pembuktian  lahiriah  merupakan  kemampuan  akta  itu  sendiri untuk membuktikan keabsahanya sebagai akta autentik serta sudah sesuai dengan aturan  hukum  yang  sudah  ditentukan.  Parameter  untuk  menentukan  akta  notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada  pada  minuta  atau  salinan  serta  adanya  awal  akta  (mulai  dari  judul)  sampai dengan akhir akta.
2. Akibat  Hukum  Dalam  Pembuatan  Akta  Autentik  Yang  Menjamin  Hak  Para Pihak  Berkaitan  Dengan  Penggunaan  Kuasa  Lisan  Dalam  Pembuatan  Akta Autentik
Asas-asas  hukum  yang  menjustifikasi  kedalam  norma-norma  hukum  di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum. Pengaturan dalam Undang- Undang (UU) No. 2 Thn 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris mengandung
16 Hasil wawancara dengan Notaris Suprayitno, Notaris di Kota Medan, pada tanggal 03 Maret 2020, pukul 17.00 WIB.
17 Hasil wawancara dengan Notaris Suprayitno, Notaris di Kota Medan, pada tanggal 03 Maret 2020, pukul 17.00 WIB.
asas-asas atau prinsip-prinsip didalamnya sekaligus sebagai jiwa dari pada Undang- Undang  Jabatan  Notaris  itu  sendiri,  artinya  jika  asas-asas  atau  prinsip-prinsip  itu tidak  dijalankan  oleh  notaris  sebagai  pihak  yang  berwenang  melaksanakan  tugas dan  kewajiban  dalam  pembuatan  akta  autentik,  maka  Undang-Undang  Jabatan Notaris tersebut tidak berfungsi sama sekali. 18
Asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas kepercayaan, asas kehati- hatian,  dan  asas  profesionalitas.  Sebagai  notaris  yang  baik,  asas-asas  ini  tidak dikesampingkan  atau  dilepaskan  dari  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  notaris. Notaris yang baik dimaksud adalah notaris yang menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Profesi Notaris. 19
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 2 Thn 2014 tentang perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN) menyebutkan:
“ Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta,  memberikan grosse ,  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan oleh undang-undang”.
Kewenangan  notaris  dalam  pembuatan  akta  autentik  jika  dikaitkan  pada ketentuan  Pasal  1867  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut KUHPerdata)  dituliskan  adanya  istilah  akta  autentik  yang  menentukan  bahwa: “Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan  autentik  maupun dengan tulisan di bawah tangan”. 20
Pengaturan tentang kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai  k  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Kewajiban  notaris  adalah “sesuatu  yang  wajib    dan  harus  dilakukan  oleh  notaris,  apabila  kewajiban  notaris terpenuhi maka notaris dapat memperoleh haknya yaitu mendapatkan honorarium dari  pihak  yang  bersangkutan.  Akan  tetapi,  apabila  notaris  tidak  melakukan  dan
18 Herlien  Budiono, Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Di  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,  h.  82.
19 Ibid.
20 Emeralda Karissa Moyambo, Op.cit , h. 117.
melanggar  kewajibannya,  maka  atas  pelanggaran  itu  bisa  dikenakan  sanksi  yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh Notaris”. 21
Tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  notaris  terhadap  Pasal  16  ayat (1)  huruf  a  sampai  k  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  yang  menyebabkan suatu akta hanya dapat mempunyai kekuatan didalam pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris, sedangkan untuk Pasal 16 ayat (1) huruf l dan m Undang-Undang Jabatan Notaris  (UUJN),  meskipun  termasuk  dalam  kewajiban  notaris,  tetapi  jika  notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun. 22
Akta perubahan anggaran dasar CV ini termasuk dalam bentuk akta relaas . Bentuk akta ini  merupakan bentuk akta  autentik yang  dibuat oleh  pegawai  umum yaitu notaris, inisiatifnya datang dari pihaknya, pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal  yang  dikemukakan  dalam  akta  (isi  akta).  Pada  akta relaas ini  tidak  selalu terdapat kekuatan bukti materiil artinya setiap orang dapat menyangkal kebenaran isi  akta  autentik  itu  asal  dapat  membuktikannya,  sebab  apa  yang  dilihat  dan dilakukan oleh pejabat itu hanya berdasarkan dari pada apa yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. 23
Akta relaas ini  penandatanganan  akta  oleh  para  penghadap  bukan merupakan  suatu  keharusan.  Karena  kebenaran  dari  akta ini  tidak dapat  digugat, kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya,  sehingga  tidak  menjadi  masalah  apabila penghadap menolak untuk menandatangani, dan dalam hal ini akta tersebut tetap merupakan  akta  autentik.  Hal  tersebut  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  46 ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  yang  menyatakan  bahwa  “jika pada  pembuatan  pencatatan  harta  kekayaan  atau  berita  acara  mengenai  suatu perbuatan atau peristiwa terdapat penghadap yang menolak menandatangani atau tidak hadir, maka hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta autentik”. 24
21 Selly, Tanggung    Jawab    Notaris  Terhadap  Pembuatan  Perikatan    Jual  Beli  yang Terindikasi  Wanprestasi  dan    Akibat    Hukumnya ,  Tesis  Magister  Kenotariatan  USU,  Medan, 2015, h. 30.
22 Ibid, h. 31.
23 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, h. 136.
24 Mochammad Tanzil Multaza dan Sri Budi Purwaningsih, Verlijden Jabatan Notaris di Indonesia , Jurnal Res Judicata, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, h. 25 .
Akta  autentik  merupakan  kewenangan  dari  notaris.  Notaris  merupakan pejabat yang dipandang sebagai seseorang figure yang keterangan dapat diandalkan dan dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segel (capnya) memberi jaminan dan  bukti  kuat  dalam  akta  autentik  yang  dibuatnya.  “Saat  ini  sering  terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris, karena akta yang  dibuatnya  terindikasi  mengandung  unsur-unsur  melawan  hukum,  karena pihak-pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta memberikan dokumen- dokumen  atau  surat  palsu  serta  mencantumkan  keterangan  palsu  kedalam  akta autentik yang dibuat notaris”. 25
Kasus kuasa lisan dapat ditemui dalam putusan nomor Mahkamah Agung no 08/Pdt.G/2016/PN.Spt.  Diawali  dengan  gugatan  yang  diajukan  oleh  BMM (Penggugat)  terhadap  MS  (Tergugat  I)  dan  Notaris  J  (Tergugat  II).  Berdasarkan putusan  Mahkamah  Agung  nomor  08/Pdt.G/2016/PN.Spt,  dalam  kasus  perbuatan melawan  hukum  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Sampit.  Pada  mulanya  telah didirikan  CV.  Putra  Jaya  tahun  1995  di  bidang  penjualan  alat-alat  berat  dengan pesero  pengurus  adalah  AM  dan  pesero  komanditer  adalah  MS  (Tergugat  I)  dan BMM (Penggugat).
Tahun 2008, MS (Tergugat I) datang sebagai penghadap kepada Notaris J, ia menyampaikan bahwa  telah  terjadi perubahan  pesero  pada CV.  Putra  Jaya dengan perubahan  MS  (Tergugat  I)  keluar sebagai  pesero,  dan  sebagai  gantinya  masuklah MM  (dalam  kasus  ini  MM  merupakan  ayah  kandung  dari  MS)  sebagai  pesero komanditer  baru  sehingga  pesero  komanditer  menjadi  BMM  (Penggugat)  dan  MM (pada  saat  perkara  berlangsung  MM  telah  meninggal  dunia  terlebih  dahulu  tahun 2012).
Tergugat  I  MS  datang  sebagai  penghadap  seorang  diri  kepada  Notaris  J, menurut keterangan MS bahwa ia bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa yang disampaikan secara lisan saja oleh pesero lainnya, yaitu BMM (Penggugat), AM dan (alm) MM.
Perubahan pesero tersebut akhirnya dibuatkan dalam Akta Notaris J, Notaris di Kota Sampit, Kalimantan Tengah dengan akta Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang “masuk dan keluar sebagai pesero serta perubahan anggaran peseroan CV. Putra Jaya”. Bahwa menurut Notaris J, Tergugat I yang menyatakan telah mendapat
kuasa lisan dari semua pesero juga membawa salinan akta pendirian CV. Putra Jaya yang sebelumnya, sehingga meyakinkan Notaris J atas kebenarannya.
Menurut  keterangan  Penggugat,  bahwa  ia  telah  tinggal  di  Jakarta  dan  ia memang  masih  sebagai  pesero  dalam  CV.  Putra  Jaya,  tetapi  ia  tidak  mengetahui bahwa  telah  terjadi  perubahan  kepengurusan  pesero  yang  perubahan  tersebut  ia dengar  dari  adiknya  FEM,  setelah  diselidiki  oleh  FEM  ternyata  memang  ada  akta perubahan  tersebut  yang  dibuat  oleh  Notaris  J,  dan  disebutkan  Penggugat  ada memberikan  kuasa  secara  lisan  kepada  Tergugat  I,  maka  seharusnya  Notaris menanyakan  langsung  kepada  pemberi  kuasa  tentang  kebenaran  kuasa  lisan tersebut. Penggugat juga tidak pernah sekalipun memberi kuasa baik secara tertulis apalagi  secara  lisan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  dinyatakan dalam  akta  Tergugat  II  tersebut.  Oleh  karena  ketiadaan  kuasa,  Penggugat menyatakan  pernyataan dan/atau kesepakatan  yang  mengatasnamakan  Penggugat adalah tidak benar dan cacat hukum.
Berdasarkan kesaksian lain yang diungkap oleh AM selaku pesero pengurus bahwa  ternyata  ia  hanyalah  sebagai  karyawan  biasa  saja  dan  tidak  mengetahui tujuan  ia  diangkat  sebagai  Direktur.  Kemudian  AM  telah  keluar  dari  pesero  sejak tahun  1999,  namun  perubahan  kepengurusan  baru  dibuat  di  tahun  2008,  dan pengurusan  itu  di  bawah  Notaris  Y  dan  ia  hanya  tanda  tangan  saja,  tetapi  bukan Notaris  J.  Terhadap  akta  Notaris  J  yang  mencantumkan  namanya,  ia  baru mengetahui  setelah  bermasalah  dan  tidak  pernah  hadir  serta  memberikan  kuasa kepada siapapun seperti yang disebut dalam akta.
Dalam  Pertimbangan  Hakim  menemukan  adanya  persangkaan  bahwa adanya  cacat  formil  maupun  materiel  dalam  akta  notariel a  quo ,  sehingga  dengan demikian,  terhadap  akta  notariel a  quo ,  Majelis  menilai  akta  notariel a  quo merupakan akta autentik yang tidak memenuhi syarat formil dan materiel sebagai akta autentik serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  285  Rbg  dan  Pasal  1870  Jo  Pasal  1871  KUHPerdata  serta Yurisprudensi MARI No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 20 Desember 1988. Selanjutnya majelis  hakim  akan  mempertimbangkan  dalil-dalil  bantahan  Tergugat  II sebagaimana  dalam  jawabannya  yang  menyangkal  gugatan  Penggugat  dan sebaliknya  mendalilkan  bahwa  tergugat  I pada  saat datang menghadap  tergugat  II selain  menyatakan  bahwa  ia  (Tergugat  I)  telah  mendapat  kuasa  lisan  juga  telah
membawa  salinan  Akta  Notaris  Y    Nomor  :  13  tanggal  8  Feburari  1995.  Maka tergugat II dapat meyakinkan akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Tergugat I.  Kemudian  Tergugat  II  mendalilkan  bahwa  jika  kuasa  lisan  tersebut  tidak  benar mengapa  hanya  Penggugat  saja  yang  menggugat,  sednagkan  nama-nama  yang tertulis di akta memberikan kuasa lisan tidak ikut menggugat.
Mencermati  bukti  surat  dari  Tergugat  II,  Hakim  tidak  melihat  atau menemukan  alat  bukti  lainnya  dari  Tergugat  II  yang  dapat  membuktikan  bahwa Tergugat I telah mendapatkan kuasa lisan dari Penggugat maupun saksi AM maupun MM  karena setelah mencermati  di  dalam  bukti  T.II-1 maupun P-2  tidak dijelaskan waktu  dan  dimana  Tergugat  I  menerima  kuasa  lisan  yang  dimaksud,  sehingga dengan  demikian  Majelis  Hakim  tidak  dapat  menerima  persangkaan  telah  benar Tergugat I menerima kuasa lisan karena secara nyata telah di bantah oleh Penggugat dan saksi AM sebagaimana telah diterangkan di atas.
Akta Notaris J No. 20 tanggal 28 Oktober 2008 menurut Majelis hakim tidak mempunyai  kekuatan  hukum  adanya  hubungan  kausalitas  antara  kesalahan Tergugat  I  dan  Tergugat  II  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  dari  kesalahan  para Tergugat  tersebut  serta  dengan  kerugian  yang  dialami  oleh  adanya  perubahan kepengurusan  komanditer  di  CV.  Putra  Jaya  tanpa  diketahui  oleh  Penggugat  dan pengurus lainnya dalam hal ini saksi AM, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan  telah  ada  kerugian  yang  dialami  oleh  Penggugat  akibat  tindakan  atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II dengan adanya terbit Akta  Notaris  J,  No.  20  tanggal  28  Oktober  2008,  dimana  seharusnya  Tergugat  I terlebih  dahulu  mendapat  ijin  dari  kepengurusan  CV.  Putra  Jaya  serta  Tergugat  II sebelum  menerbitkan  akta  tersebut  harus  meneliti  kebenaran  kuasa  lisan  kepada pihak pemberi kuasa bukan sepihak hanya mendengarkan dari tergugat I. Kemudian hakim  menilai  bahwa  ada  hubungan  hukum  antara  Penggugat,  Tergugat  I  dan Tergugat  II,  sehingga  tidak  ada  kewajiban/keharusan  semua  pesero  untuk menggugat. Secara umum gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa : penggantian uang, pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi dan dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah melawan hukum.
Dalam kasus ini, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menghukum  Notaris  J  untuk  membatalkan  aktanya  serta  menyatakan  batal  demi hukum akta Notaris J dengan beberapa pertimbangan hukum.
Pertama,  Pasal  1793  KUHPerdata  mengakui  adanya  kuasa  dalam  bentuk lisan, artinya secara yuridis sah saja penggunaan kuasa lisan ini. Namun dalam kasus ini  hakim  memutuskan  untuk  membatalkan  akta  Notaris  J  karena  para  Tergugat tidak  mampu  membuktikan  kebenaran  kuasa  lisan  itu  benar  adanya  berdasarkan keterangan  dari  penggugat  bahwa  Notaris  J  tidak  pernah  menanyakan  kepada Penggugat  tentang  kebenaran  kuasa  yang  disampaikan  Tergugat  I  ketika menghadap.  Penggugat  mengetahui  telah  ada  perubahan  pesero  setelah  beberapa tahun kemudian dan merasa dirugikan. Sehingga hakim memutuskan akta Notaris J batal demi hukum, yang artinya bahwa perbuatan hukum tersebut tidak pernah ada dan  dalam  hal  ini  akta  Notaris  J  tidak  memenuhi  unsur  akta  dalam  kekuatan pembuktian akta secara materiil. Kekuatan pembuktian secara materiil merupakan suatu  kepastian  bahwaa  para  pihak  tidak  hanya  sekedar  menghadap  tetapi  juga membuktikan  bahwa  mereka  telah  melakukan  seperti  apa  yang  tercantum  dalam materi akta. 26
Kedua,  hakim  tidak  melihat  atau  menemukan  alat  bukti  lainnya  dari Tergugat II seperti saksi yang membuktikan kuasa lisan itu benar adanya serta tidak dijelaskan  waktu  dan  dimana  Tergugat  I  menerima  kuasa  lisan  tersebut  dan Tergugat II hanya membawa bukti berupa akta Notaris J yang dipermasalahkan saja, tanpa  bukti  lainnya,  sehingga  hakim  tidak  dapat  menerima  persangkaan  dalam kasus  ini.  Persangkaan  merupakan  kesimpulan  yang  ditarik  dari  suatu  peristiwa yang telah dianggap terbukti ataupun peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik dari  kasus  kuasa  lisan  ini  adalah  hakim  atau  undang-undang.  Dalam  hukum  acara perdata, menarik persangkaan menurut undang-undang ini harus dianggap sebagai perbandingan  saja,  yang  oleh  hakim  masih  harus  dipertimbangkan  dalam  suatu kasus  tertentu  berlaku  ketentuan  tersebut.  “Oleh  karena  persangkaan  itu merupakan kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya  bukan  persangkaan  itu,  melainkan  alat-alat  bukti  lain  misalnya  surat-
26 Dedy  Pramono, Kekuatan  Pembuktian  Akta  yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jurnal Lex Jurnalica Vol 12 No. 3, Desember 2015, h. 254.
surat,  kesaksian,  atau  pengakuan  salah  satu  pihak  yang  membuktikan  suatu peristiwa terang ternyata. 27
Ketiga, hakim menilai adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan  Tergugat  II,  sehingga  hakim  memutuskan  telah  ada  kerugian  yang  diderita Penggugat oleh karena terbitnya akta Notaris J tersebut. Bahwa seharusnya Notaris sebelum  menerbitkan  akta  harus  meneliti  kebenaran  kuasa  lisan  kepada  pihak pemberi  kuasa.  Menurut  Rusiana  Suryadi  mengatakan  bahwa    “kecuali  isi  akta, setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  notaris  dapat  dimintakan  pertanggung jawabannya  apabila  ada  suatu  pelanggaran  yang  dilakukannya  dan  perbuatan tersebut  menimbulkan  kerugian  bagi  para  pihak”.  Notaris  harus  mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata  dikemudian  hari  merupakan  suatu  yang  keliru.  “Notaris  sebagai  pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja menjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita  kerugian  untuk  menuntut  penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris”. 28
Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini  adalah  tanggung  jawab  terhadap  kebenaran  materiil  akta,  dalam  konstruksi perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  disini  dalam  sifat  aktif maupun  pasif.  Aktif,  dalam  artian  melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
Sedangkan  tanggung  jawab  notaris  secara  administrasi  atas  akta  yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014,  yaitu: Peringatan  lisan,  Peringatan  tertulis,  Pemberhentian  sementara,  Pemberhentian dengan hormat; dan Pemberhentian dengan tidak hormat.
27 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 42-43.
28 Kunni Afifah, Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2, Januari 2017, h. 154
Notaris merupakan profesi terhormat ( officium nobile ), dalam menjalankan profesinya  bersifat  mandiri,  jujur  dan  bertanggung  jawab.  Untuk  itu  dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalismenya akan hilang sama  sekali.  “Seorang  notaris  dalam  menjalankan  profesinya  harus  berperilaku profesional,  berkepribadian  baik  dan  menjunjung  tinggi  martabat  kehormatan notaris  serta  berkewajiban  menghormati  rekan  dan  saling  menjaga  dan  membela kehormatan  nama  baik  korps  atau  organisasi.  Sebagai  profesi  notaris,  ia bertanggungjawab  terhadap  profesi  yang  dilakukannya,  dalam  hal  ini  kode  etik profesi.” 29
Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai sumpah jabatan  notaris.  Notaris  harus  menjalankan  jabatannya  sesuai  dengan  Kode  Etik Notaris, yang mana dalam melaksanakan tugasnya notaris itu diwajibkan:
a. Senantiasa  menjunjung  tinggi  hukum  dan  asas  negara  serta  bertindak  sesuai dengan makna sumpah jabatannya;
b. Mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap penggunaan kuasa lisan  dalam  pembuatan  akta  autentik yang berakibat  batal  demi  hukum dan  dapat dibatalkan  karena  suatu  akta  yang  dibuatnya  tidak  memenuhi  syarat  objektif  dan subjektif  sahnya  perjanjian  maka  berdasarkan  teori fautes  personalles, notaris bertanggung  jawab  secara  perorangan  (individu)  atau  pribadi  terhadap  akta  yang dibuatnya.

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:
1. Kuasa  lisan  dalam  pembuatan  akta  autentik  diperbolehkan  untuk  perbuatan hukum  tertentu.  Adapun  perbuatan  hukum  tersebut  dengan  ketentuan  bahwa kuasa  lisan  boleh  digunakan  dalam      pembuatan  akta  autentik  selama memberikan  keuntungan  bagi  si  pemberi  kuasa  sehingga  tingkat  resiko  untuk diperkarakan  maupun  disangkal  kuasanya  oleh  si  pemberi  kuasa  lisan  sangat kecil. Misalnya dalam perbuatan hukum untuk membeli yang secara logika dapat menambah harta  kekayaan  si pemberi kuasa  dan  sangat  kecil resikonya  untuk
29 Ignatius  Ridwan  Widyadharma ,  Hukum  Profesi  tentang  Profesi  Hukum ,  Ananta, Semarang, 1994, h. 133-134.
digugat oleh si pemberi kuasa. Adapun perbuatan hukum di luar hal tersebut di atas, kuasa lisan dalam akta autentik beresiko besar untuk diperkarakan, apalagi dalam  akta  perubahan  anggaran  dasar  CV.  Penggunaan  kuasa  lisan  memang diatur dalam KUHPerdata, namun dalam praktek penggunaan kuasa lisan dalam akta  autentik,  notaris  dituntut  untuk  sangat  bertindak  hati-hati.  Penggunaan kuasa  lisan  dalam  akta  autentik  harus  dipertimbangkan  benar  oleh  notaris konsekuensi yuridis, resiko dan kemungkinan untuk disangkal oleh si  pemberi kuasa  Prinsip  kehati-hatian  menjadi  kewajiban  bagi  notaris  untuk  melindungi dan menjamin hak para pihak dalam hal ini pemberi kuasa untuk mengantisipasi timbulnya resiko hukum di kemudian hari baik bagi para pihak maupun notaris sendiri.
2. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanah UUJN  Pasal  16  huruf  a  tidak  terlepas  dari  beban  tanggung  jawab  dalam pembuatan  akta  autentik.  Adapun  tanggung  jawab  notaris  dapat  dimintai pertanggungjawabannya  berdasarkan  kelalaian  yang  dibuat  oleh  notaris  itu. Kelalaian dalam pembuatan akta autentik oleh notaris yang mengakibatkan akta autentik tersebut dibatalkan ataupun batal demi hukum melalui suatu putusan pengadilan, notaris dapat dikenakan sanksi berupa ganti kerugian baik materil maupun immateril.

## Saran
1. Kepada Notaris dituntut ke hati-hatian dalam membuat akta kuasa lisan
2. Kepada masyarakat agar dapat menghindari kuasa lisan.
3. Dalam suatu putusan ditemui Kuasa lisan yang dibatalkan oleh hakim sehingga menyebabkan aktanya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Abdulkadir,  Muhammad.  2008. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Bandung  :  Citra Aditya Bakti.
Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum . Jakarta :Toko Gunung Agung.
Budiono, Herlien. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum  Perdata  di Bidang  Kenotariatan , Cet.1,  Bandung : Pt.Citra Aditya Bakti.
________________.  2006. Asas    Keseimbangan    Bagi    Hukum    Perjanjian    Di    Indonesia . Bandung : Citra Aditya Bakti.
H.S,  Salim  &  Erlies  Septiana  Nurbani.  2013. Buku  Kedua  Penerapan  Teori  Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cetakan 1. Jakarta : Rajawali Pers.
Ibrahim,  Johny.  2008. Teori  dan  Metodologi  Penelitiaan  Hukum  Normatif. Malang  : Bayu Media Publishing.
Nur  Dewata,  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2015. Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Rasaid, M. Nur, 2008, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika.
Samudera,  Teguh.    2004. Hukum  Pembuktian  dalam  Acara  Perdata. Bandung  : Alumni.
Satrio, J. 2018. Perwakilan dan Kuasa . Depok : Raja Grafindo Persada.
Setiawan.  1992. Aneka  Masalah  Hukum  dan  Hukum  Acara  Perdata .  Bandung  : Alumni.
Widyadharma  Ignatius  Ridwan,  1994 Hukum  Profesi  tentang  Profesi  Hukum , Semarang: Ananta

## 2.Jurnal
Karissa Moyambo, Emeralda. 2019.  Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik  Berdasarkan  Kuasa  Lisan  Terhadap  Masyarakat.  Jurnal  Pendidikan, Social dan Keagamaan, Vol. 17 No. 21.
Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2
Pramono, Dedy. Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum  Menurut  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia, Jurnal  Lex  Jurnalica  Vol 12 No. 3, Desember 2015.
Ariyanti, Indah Retno. 2008. Analisis Yuridis tentang Penerapan Surat Kuasa DItinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
3. Tesis Selly. 2015. Tanggung  Jawab  Notaris Terhadap Pembuatan Perikatan  Jual Beli  yang Terindikasi  Wanprestasi  dan    Akibat    Hukumnya ,  Tesis  Magister  Kenotariatan USU, Medan.

## 4. Peraturan Perundang-Undangan

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata