Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
Aprizal Rosadian 1 , Rismansyah 2 , Hengki 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, aprizalrosadian57@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, rismansyah@univpgri-palembang.ac.id 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hengkiarohman@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Regional  Original  (Cushion),  General  Allocation  Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on the level of independence of districts/cities in South Sumatra Province in 2015-2020. The population in this study is all financial statements listed on the Indonesia Stock  Exchange  (IDX)  during  the  2015-2020  period.  The  sampling  technique  is  based  on  purposive inspecting  with  the  criteria  that  the  Regency/City  has  information  on  the  Regional  Original  Income (Cushion),  General  Allocation  Fund  (DAU),  Special  Allocation  Fund  (DAK),  and  2015-2020  level  of independence. . Data collection techniques using documentation. Information analysis technique using t test or regression. The results of the hypothesis conclude that partially between the Regional Original Income  variables  that  affect  the  level  of  self-reliance  of  districts/cities  in  South  Sumatra  Province,  a significance value of 0.000 < 0.05 (5%), then partially the key has a significant effect on Regional Orig- inal  Income  which  affects  the  level  of  Regency/City  independence  in  South  Sumatra  Province.  The General Allocation Fund has an effect on the level of self-reliance of districts/cities in South Sumatra Province, obtained a significant value of 0.704 > 0.05 (5%), so that partial locking does not significant- ly affect the General Allocation Fund has no effect on the level of independence of districts/cities in the province of Sumatra South. The Special Allocation Fund has an effect on the level of independence of districts/cities in South Sumatra Province, with a significance value of 0.034 < 0.05 (5%), so that par- tial locking has a significant effect on the District/City Special Allocation Funds in South Sumatra Prov- ince. The results of the simultaneous test between Regional Original Revenue (Cushion), General Al- location Fund (DAU),  Special  Allocation Fund (DAK)  on the  level  of independence obtained a signifi- cance value of 0.00 < 0.05, so it can be said simultaneously has a significant effect. effect on the In- come  variable.  Original  Region  (Cushion),  General  Allocation  Fund  (DAU),  Special  Allocation  Fund (DAK) at the district/city level of independence in South Sumatra Province.

## Keywords: PAD, DAU, DAK, Independence Level

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  dari  Gaji  Unik  Daerah  (Bantal),  Aset  Distribusi Umum (DAU), Aset Tugas Luar Biasa (DAK) adil dan kuadrat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di  Wilayah  Sumatera  Selatan  tahun  2015-2020.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh ringkasan  anggaran yang  tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2020.  Metode pengujiannya  tergantung  pada  pemeriksaan  secara  purposive  dengan  standar  bahwa  Pemkab/Kota memiliki  informasi  laporan  tentang  Gaji  Unik  Provinsi  (Bantal),  Harta  Tugas  Umum  (DAU),  Harta Distribusi  Luar  Biasa  (DAK),  dan  derajat  otonomi  tahun  2015-2020.  Prosedur  pemilihan  informasi menggunakan  dokumentasi.  Strategi  investigasi  informasi  menggunakan  uji  t  atau  relaps. Konsekuensi  dari  uji  spekulasi  tersebut  mengandaikan  bahwa  antara  faktor-faktor  Pembayaran  Unik Provinsi  sedikit  banyak  mempengaruhi  tingkat  kepercayaan  masyarakat  lokal/urban  di  wilayah Sumatera  Selatan,  diperoleh  nilai  kritis  sebesar  0,000  <  0,05  (5%),  maka  beralasan  bahwa  sampai batas  tertentu  dampak  besaran  Pembayaran  Unik  Teritorial  mempengaruhi  derajat  kebebasan Pemerintah  Daerah/Kota  di  Daerah  Sumatera  Selatan.  Sebutan  Umum  Keuangan  berpengaruh terhadap derajat kebebasan masyarakat lokal/perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan, mendapat nilai yang  sangat  besar  yaitu  0,704  >  0,05  (5%),  diduga  keseluruhan  Aset  Distribusi  tidak  berpengaruh secara mendasar terhadap derajat otonomi daerah. /daerah perkotaan di wilayah Sumatera. Selatan. Aset Porsi Luar Biasa berpengaruh terhadap Derajat Kebebasan Pemerintah Daerah/Kota di Wilayah Sumatera  Selatan,  dengan  nilai  yang  sangat  besar  0,034  <  0,05  (5%),  diduga  Aset  Distribusi  Luar
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
Biasa  sedikit  banyak  mempengaruhi  Derajat  Otonomi  di  Rezim  /Kota  di  Wilayah  Sumatera  Selatan. Akibat  pengujian  spekulasi  uji  F  sekaligus  antara  Gaji  Unik  Teritorial  (Bantal),  Harta  Sebutan  Umum (DAU), Harta Bagian Luar Biasa (DAK) wajar dan kuadrat kebebasan mendapat nilai kritis 0,00 < 0,05, sangat baik Hal ini dapat dimaklumi bahwa dampak masif yang sinkron antara faktor Pendapatan Asli Daerah  (Bantal),  Aset  Distribusi  Umum  (DAU),  Aset  Tugas  Luar  Biasa  (DAK)  adil  dan  kuadrat kepercayaan masyarakat daerah/kota di Wilayah Sumatera Selatan.
Kata kunci : PAD, DAU, DAK, Tingkat Kemandirian

## A. PENDAHULUAN
Kemajuan di Indonesia belum selesai seiring dengan perkembangan keuangan. Salah  satu  sudutnya  adalah  peningkatan  kemandirian  wilayah mengingat  Peraturan Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  diberikan  untuk menggantikan  Peraturan  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Provinsi.  Dari satu  sudut  pandang,  ini  adalah  kesempatan  bagi  daerah  untuk  mengetahui  otoritas publik  dan  menangani  kemajuan  mereka  sendiri  dengan  kekuasaan  yang  telah ditunjuk.  Bagaimanapun  juga,  kemerdekaan  provinsi  adalah  ujian  yang  dilihat  oleh legislatif lingkungan untuk menumbuhkan kemampuan aset mereka untuk mengatasi masalah  dan  tujuan  jaringan  terdekat  mereka,  pemberian  kemerdekaan  lokal  pada prinsipnya  ditampilkan  untuk  lebih  mengembangkan  kabupaten  yang  bersangkutan, mengukur dan berurusan dengan keluarganya untuk memperluas pemanfaatan aset dan hasil. dari semua kapasitas sebenarnya.
Isu  yang  sering  muncul  dalam  pelaksanaan  kemerdekaan  provinsi  adalah kemungkinan  kemampuan  pendanaan  pemerintah  daerah  sekitar  untuk  melengkapi kemampuannya  sebagai  koordinator  kemajuan,  pengelola  pemerintahan  dan melayani  wilayah  lingkungan  setempat  sesuai  dengan  unsur  kehidupan  wilayah setempat.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  Pemda  terus  berkembang  sehingga  biaya yang  dibutuhkan  juga  akan  meningkat.  Perluasan  pendapatan  daerah  harus  terus diupayakan  sesekali  oleh  masing-masing  daerah  mandiri  melalui  pengelolaan organisasi  pendapatan  daerah  yang  mahir  dan  berhasil  sesuai  contoh  yang ditetapkan dalam berbagai peraturan dan pedoman serta arahan pelaksanaan. Oleh karena itu, ia juga harus fokus pada eksekusi moneter.
Undang-undang  tidak resmi  Nomor 71  Tahun  2010  PSAP  Nomor 02  Pasal 50 mengartikan  bahwa  dukungan  wilayah  adalah  semua  pertukaran  moneter administrasi,  dua  pendapatan  dan  penggunaan,  yang  harus  dibayar  atau  akan diperoleh kembali,  yang dalam perencanaan pemerintah pada dasarnya diharapkan untuk  menutupi  kekurangan.  atau  memanfaatkan  ekses  rencana  pengeluaran. Pendukung  wilayah  terdiri  dari  penerimaan  dana  dan  penggunaan  penunjang. Demikian  pula  Darise  (2015:100)  memaknai  bahwa  kuitansi  pendukung  merupakan sumber  pendanaan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  menutupi  kekurangan  rencana keuangan yang berasal dari semua penerimaan Lokal Depository Record, termasuk dari penerimaan kredit, transaksi surat berharga pemerintah, konsekuensi privatisasi. organisasi  provinsi,  penerimaan  uang  muka.  diberikan  kepada  pihak  luar,  tawaran spekulasi  jangka  panjang  lainnya  dan  pembayaran  cadangan  penangguhan. Penggunaan  pendukung  adalah  sumber  dukungan  yang  direncanakan  untuk menetapkan  kelebihan  rencana  keuangan  mulai  dari  semua  konsumsi  rekening penyimpanan  teritorial,  termasuk  pinjaman  kepada  pihak  luar,  bunga  nilai pemerintah,  penggantian  kepala  kredit  dalam  jangka  waktu  tahun  moneter  tertentu dan dasar dari cadangan simpanan.
Negara  bagian  terdekat  dapat  memenuhi  perbaikan  dan  pendanaan  eksekutif dengan mendapatkan pendapatan provinsi sendiri. Mata air pendapatan yang dapat dilakukan  oleh  DPRD  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  adalah dengan  meningkatkan  pendapatan  dari  belanja  daerah,  tugas  wilayah,  hasil  dari organisasi yang diklaim lokal dan daerah terpencil yang dikelola oleh para eksekutif serta  pendapatan  asli  daerah  lainnya.  Mardiasmo  (2016:132)  memaknai  bahwa pendapatan  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  merupakan modal  utama  bagi  kabupaten  sebagai  biaya  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pergantian  wilayah.  Gaji  unik  teritorial  yang  merupakan  sumber  pendapatan  dari kabupaten  yang  sebenarnya  harus  terus-menerus  diperluas  untuk  membantu menanggung  sebagian  dari  beban  pengeluaran  yang  diharapkan  untuk menyelesaikan  tugas-tugas  pemerintahan  dan  peningkatan  yang  berkembang, sehingga  kebebasan  dan  kemerdekaan  provinsi  yang  luas,  asli  dan  mampu  dapat dilakukan.
Selain  itu,  cadangan  juga  diharapkan  dapat  mengatasi  permasalahan  setiap daerah  sebagai  Aset  Peruntukan  Keseluruhan  (DAU).  Sesuai  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah Provinsi, dimaklumi bahwa Kekayaan Peruntukan Keseluruhan yang selanjutnya dis- ingkat  DAU  adalah  kekayaan  yang diperoleh  dari pendapatan  APBN  yang  dikeluar- kan  dengan  tujuan  pemerataan  yang  adil  antarwilayah.  kemampuan  moneter  untuk mensubsidi  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi.  Bratakus- manto  dan  Solihin  (2002:183)  juga  mengartikan  bahwa  Dana  Penugasan  Kese- luruhan  (DAU)  adalah  sesuatu  yang  berarti  untuk  membubarkan  dana  provinsi,  ter- masuk  substitusi,  yang  menjamin  kesesuaian  penawaran  pemasok  dukungan  pent- ing  ke  daerah,  dan  merupakan  bagian  penting  dari  keseluruhan  rencana  keuangan pendapatan. juga, belanja teritorial. Selain Cushion dan DAU, terdapat pula Har- ta Distribusi Luar Biasa yang selanjutnya disebut DAK. Undang-Undang Republik In- donesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  mengartikan  bahwa DAK  merupakan  kekayaan  yang  diperoleh  dari  pendapatan  APBN  yang  dibagikan kepada  daerah-daerah  tertentu  yang  ditetapkan  untuk  membantu  pembiayaan kegiatan  luar  biasa  yang  merupakan  Badan  Usaha  Pemerintah  yang  menjadi kewenangan Daerah. Oleh karena itu, Cushion, DAU dan DAK merupakan mata air dari pembayaran teritorial yang berarti membantu pergerakan di setiap daerah terse- but untuk meningkatkan otonomi moneter provinsi.
Kebebasan  moneter  teritorial  adalah  tempat  yang  menyiratkan  bahwa  otoritas publik  dapat  menyelesaikan  pendanaan  dan  tanggung  jawab  moneternya  sendiri, menjalankannya  sendiri  di  dalam  sistem  aturan  desentralisasi.  Kebebasan  moneter suatu daerah harus terlihat dari besaran gaji unik provinsi dibandingkan dengan ting- kat  pembayaran  teritorial  dari  berbagai  sumber  seperti  bantuan  pemerintah  pusat atau dari kredit yang berbeda (Peraturan No. 23 Tahun 2014).
Setiap daerah di Indonesia melalui Administrasi Pendapatan Teritorial memiliki kewenangan  untuk  mengawasi  dana  dan  menyelidiki  yang  diharapkan  yang  ada  di ruangnya.  Sebagaimana  ditunjukkan  oleh  BPKP  (2020),  secara  otoritatif  Wilayah Sumatera Selatan terdiri dari 12 Legislatif Rezim dan 4 Pemerintah Daerah, bersama Badan Perwakilan Daerah. Otoritas Daerah dan Daerah mengatur Negara Lokal dan Kota/Kelurahan.
Penelitian ini bertujuan untuk memutuskan dampak pemenuhan pekerjaan dan kepercayaan  diri  sampai  batas  tertentu  atau  secara  keseluruhan  terhadap  efisiensi kerja  representatif.  Meskipun  demikian,  dalam  pelaksanaan  kemerdekaan  wilayah,
terdapat  kendala  yang  dihadapi,  salah  satunya  adalah  adanya  tugas  pokok,  lubang (hole) moneter antar daerah, dan rendahnya gaji provinsi. Mata air pendapatan dae- rah dalam hal kemandirian finansial dan desentralisasi saat ini justru dibanjiri bantu- an  dari  Pemerintah  Pusat  seperti  DAU,  DAK  dan  bagi  hasil.  Dalam  kondisi  normal masyarakat, Cushion hanya menyumbang 12-15% dari seluruh pendapatan asli dae- rah,  sementara  sekitar  70%  masih  bergantung  pada  bantuan  Pemerintah  Pusat (Kemendagri). Daerah yang memiliki batas keuangan yang rendah akan mendapat- kan  jumlah  DAU  yang  cukup  besar,  sedangkan  daerah  yang  memiliki  batas  keu- angan  yang  tinggi  akan  mendapatkan  jumlah  DAU  yang  tidak  terlalu  besar  (Yuli- yanto, 2018: 3).
Mencermati  informasi  dari  Wilayah  Kota  di  Wilayah  Sumsel,  terlacak  berapa Besaran  Gaji  Unik  (Bantal)  dan  Aset  Distribusi  Luar  Biasa  (DAK)  selama  4  tahun sebelumnya  mengalami  peningkatan,  namun  Total  Aset  Peruntukan  (DAU)  di  2018 berkurang.  Cushion,  DAU,  dan  DAK  umumnya  akan  bertambah,  namun  proporsi kebebasannya  tidak  pasti  pada  tahun  2016 dan  2018  ada  penurunan,  namun  pada tahun 2017 meningkat. Akibatnya, belum diketahui secara pasti bahwa Gaji Unik Ter- itorial (Bantuan), Harta Penjatahan Umum (DAU), Harta Distribusi Luar Biasa (DAK) mempengaruhi  derajat  otonomi  daerah/masyarakat  perkotaan  di  Daerah  Sumatera Selatan (dalam rupiah yang sangat besar). Tingkat kebebasan yang paling kecil juga mempengaruhi  Cushion  dan  selanjutnya  berapa  banyak  uang  yang  dihasilkan  dan ada pembusukan.  Terlebih  lagi, tak lama  kemudian,  proporsi otonomi telah meluas, namun Cushion, DAU, dan DAK telah berkurang atau sebaliknya.

## B. KAJIAN TEORI

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sesuai  Perda  No.  33 Tahun 2004,  Gaji  Unik  Daerah  adalah  pendapatan  yang diperoleh  kabupaten  dan  sumber-sumber  di  dalam  daerahnya  sendiri  yang  dik- umpulkan  berdasarkan  pedoman  provinsi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  materiil.  Gaji  lokal  yang  unik  adalah  sumber  pendapatan  unik  provinsi yang digunakan untuk modal dasar pemerintah teritorial dalam mendukung perganti- an  peristiwa  dan  upaya  lokal  untuk  membatasi  ketergantungan  pada  aset  dari pemerintah pusat.
Rasio Efektivitas= % 100 PAD Penerimaan Target PAD Penerimaan
Realisasi x

## 2. Dana Alokasi Umum
Sesuai  dengan  Peraturan  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Negara-Negara Provinsi,  pengertian  keseluruhan  cadangan  peruntukan  yang  selanjutnya  disingkat DAU  adalah  cadangan  yang  diperoleh  dari  pendapatan  APBN  yang  dibagi  dengan titik  peredaran  batas  moneter  yang  tidak  memihak  antar  kabupaten  untuk  men- dukung kebutuhan daerah. berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi.
x100%
Daerah Pendapatan Total DAU DAU
Kontribusi =

## 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Aset Peruntukan Unik (DAK) adalah cadangan yang diperoleh dari pendapatan APBN  yang  dibagikan  kepada  daerah-daerah  tertentu  yang  ditetapkan  untuk membantu  pembiayaan  kegiatan-kegiatan  luar  biasa  yang  merupakan  urusan provinsi  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Aset  Penugasan  Luar  Biasa
sangat  penting  untuk  Aset  Offsetting  sesuai  Peraturan  no.  33  Tahun  2004  tentang Keharmonisan Moneter Antara Pemerintah Pusat dan DPRD.
x100% Daerah Pendapatan Total DAK DAK
Kontribusi =

## 4. Tingkat Kemandirian
Kebebasan  moneter  teritorial  menunjukkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah untuk  mendanai  latihan,  perbaikan  dan  administrasi  pemerintahan  ke  daerah  yang telah  menyelesaikan  biaya  dan  kebutuhan  sesuai  kebutuhan  yang  mungkin  timbul oleh kabupaten. (Halim, 2017:232).
% 100 Pinjaman dan Provinsi Pusat, Bantuan PAD n Kemandiria Rasio x =

## Kerangka Berfikir

## Hipotesis penelitian
H1:   Ada  dampak  fraksional  dari  Provinsi  Gaji  Unik  (Bantal)  adil  dan  kuadrat kebebasan daerah/masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Selatan.
H2:   Adanya  dampak fraksional  dari Aset  Peruntukan  Keseluruhan  (DAU)  yang  adil dan kuadrat kebebasan daerah/masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Se- latan.
H3: Ada dampak fraksional dari upah unik provinsi (Bantal) adil dan kuadrat kebeba- san daerah/komunitas perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.
H4:    Adanya  pengaruh  yang  bersamaan  (synchronous)  Pendapatan  Unik  Provinsi (Bantal), Aset Bagian Umum (DAU), Aset Distribusi Luar Biasa (DAK) yang adil dan alun-alun kebebasan masyarakat lokal/urban di Wilayah Sumatera Selatan.

## C. METODE PENELITIAN Obyek dan Lokasi Penelitian
Pemeriksaan  ini dipimpin  di  Bursa  Efek Indonesia,  melalui  situs otoritas  Bursa Efek  Indonesia  (BEI).  Teknik  pemeriksaan  kuantitatif  dan  strategi  investigasi  infor- masi menggunakan strategi yang berbeda.

## Definisi Oprasional Variabel
No.  Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Ukur 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X 1 ) Menurut  Halim  (2017:  94)  Kese- luruhan penerimaaan yang di- peroleh  daerah  dari  sumber-sumber dalam  wilayahnya  sendiri  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang Dipisahkan 4. Lain-lain  Pendapatan  asli daerah yang Sah Rasio 2. Dana  Alokasi Umum  (DAU) (X 2 ) Menurut Marizka (2013)  Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan  untuk  propersi  dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan  kemapuan  keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 1. Alokasi Dasar 2. Celah Fiskal 3. Total Pendapatan Daerah Rasio 3 Dana  Alokasi Khusus (X 3 ) Menurut  Marizka  (2013)  Dana  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  mem- bantu  mendanai  kegiatan  khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. 1. Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), 2. Bagi  hasil pajak  dan Sumber Daya Alam (SDA), 3. Dana Alokasi Umum (DAU) 4. Pinjaman Daerah dan lain/penerimaan yang sah Rasio 4 Tingkat ke- mandirian (Y) Menurut Halim (2017:232) Kemandi- rian  keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam membiayai kegiatan pemerin- tahan,  pembangunan  dan  pelaya- nan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar pajak dan retribusi seba-
gai sumber yang diperlukan daerah
1. Pendapatan Asli Daerah
2. Bantuan Pusat
3. Bantuan Daerah 4. Pinjaman Rasio

## Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Kabupaten/Kota di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Penulis  mengambil  sebanyak  10  Kab/Kota  dengan kriteria yaitu sampel adalah Kab/Kota yang memiliki data laporan tentang Pendapa- tan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK), dan Tingkat Kemandirian pada tahun 2015-2020.

## Metode Analisis Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan uji:
a. Uji Regresi Linier Berganda dengan rumus:
Rumus : Y = a + b 1 X 1 + + b 2 X 2 + b 3 X 3 +  e
Keterangan : Y  : Tingkat Kemandirian a  : Nilai Konstanta X1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD), X2 : Dana Alokasi Umum (DAU), X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) b 1 : Koefisien Regresi X 1 b 2 : Koefisien Regresi X 2 b 3 : Koefisien Regresi X 3
b. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari:

## 1.  Uji Normalitas
Itu  adalah  tes  kekambuhan  yang  digunakan  untuk  menguji  apakah  rasa  hor- mat  yang  tersisa  yang  muncul  karena  kekambuhan  itu  biasanya  sesuai  atau tidak. Model relaps yang layak adalah model yang memiliki nilai sisa yang bi- asanya  tersebar,  yaitu  >  0,05.  Namun,  jika  sebenarnya  <0,05,  nilai  variabel biasanya tidak beredar.
2.   Uji Heteroskedastisitas
Tes  ini  adalah  tes  yang  perbedaannya  tidak  sama  dalam  kerangka  berpikir model relapse, di mana relapse yang layak tidak boleh terjadi heteroskedastis- itas.
3.   Uji Autokorelasi
Uji koneksi adalah hubungan antara persepsi individu yang diatur oleh waktu atau tempat, di mana model relaps yang layak tidak boleh berkorelasi secara otomatis  menggunakan  uji  Durbin-Waston  (uji  DW).  Oleh  karena  itu,  model variabel  seharusnya  dibebaskan  dari  autokorelasi  jika  nilai  dw  lebih  penting daripada nilai du.
4.  Uji Multikolinearitas. Dan itu menyiratkan bahwa faktor bebas yang terkandung dalam model relaps memiliki  hubungan  langsung  yang  ideal  atau  mendekati  sempurna  (koefisien koneksinya  tinggi  atau  mendekati  1).  Model  kekambuhan  yang  baik  seha- rusnya  tidak  memiliki  hubungan  yang  ideal  atau  mendekati  sempurna  antara faktor  bebas.  Hasil  dari  multikolinearitas  adalah  koefisien  koneksi  tidak  pasti dan blundernya ternyata sangat besar.
c. Uji Hipotesis yang terdiri dari
1. Koefisien Uji determinasi
Ketepatan ukuran model (decency of fit) atau yang sering disebut dengan Coef- ficient of Assurance (R2) diharapkan dapat mengkuantifikasi seberapa jauh ka- pasitas model untuk memaknai keragaman variabel dependen.
2. Uji tidak tuntas (uji t)
Priyatno  (2015:144)  masuk  akal  bahwa  uji  t  (uji  koefisien  kekambuhan  tidak lengkap)  digunakan  untuk  memutuskan  apakah  variabel  otonom  agak mempengaruhi variabel terikat (sendiri).
3. Uji Sinkron (F)
Priyatno  (2015:89)  uji  F  (ANOVA  atau  investigasi  perbedaan  adalah  uji koefisien  relaps  bersama)  diarahkan  untuk  memutuskan  apakah  faktor-faktor bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama.

## D. HASIL PENELITIAN
Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut:

## Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Variabel Terikat (Y) Variabel Bebas (X) Koefisien Regresi t Hitung A 4.917 Tingkat Kemandirian Pendapatan Asli Daerah 4.168E-11 8.632 Dana Alokasi Umum 6.599E-13 .381 Dana Alokasi Khusus -8.892E-12 -2.172 Sumber: Diolah peneliti (2022)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  nilai  konstanta  dan  koefisien  regresi dapat dibentuk dengan persamaan linear berganda sebagai berikut:
Y= 4.917 + 0. 042 X 1 + 0, 001 X 2 - 0, 009X 3
Keterangan: Y = Tingkat Kemandirian X 1 = Pendapatan Asli Daerah X 2 = Dana Alokasi Umum X 3 = Dana Alokasi Khusus e = Error
Dari persamaan regresi diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Konsistensinya adalah 4,917, sebenarnya dimaksudkan bahwa dengan asumsi semua  faktor  bebas  yang  terdiri  dari  Gaji  Unik  Daerah  dan  Aset  Distribusi Umum adalah 0 maka derajat otonomi berkurang sebesar 4,917.
2. Koefisien  kekambuhan  variabel  Pembayaran  Unik  Teritorial  adalah  0,042, dengan  asumsi  bahwa  faktor  bebas  lainnya  memiliki  nilai  yang  layak  dan Pembayaran Unik Lokal meningkat satu unit, Tingkat Otonomi akan meningkat sebesar 0,0042.
3. Koefisien  kekambuhan  untuk  variabel  Keseluruhan  Aset  Distribusi  adalah 0,001,  dengan  maksud  bahwa  dengan  asumsi  bahwa  faktor  bebas  lainnya memiliki nilai yang layak dan Aset  Porsi Keseluruhan telah diperluas satu unit, Tingkat Otonomi akan meningkat sebesar 0,001.
4. Koefisien  kekambuhan  untuk  variabel  Aset  Porsi  Luar  Biasa  adalah  -  0,009, dengan asumsi bahwa faktor bebas lainnya memiliki nilai yang layak dan Aset Distribusi Unik meningkat satu unit, Tingkat Otonomi akan meningkat - 0,009.

## Uji t (Secara Parsial)
Uji-t  digunakan  untuk  menentukan  apakah  ada  pengaruh  variabel  otonom  X terhadap  variabel  terikat  Y.  Dalam  tinjauan  ini,  uji-t  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  Pembayaran  Unik  Provinsi  X1,  Pendukung  Porsi  Umum  X2,  dan  X3 Penunjukan Luar Biasa Mensubsidi Tingkat Otonomi Y sampai taraf tertentu..
Tabel Hasil Uji-t (secara parsial)
Variabel t Signifikan α꞊0.05 Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) 8.632 .000 0.05 Dana Alokasi Umum (X 2 ) .381 .704 0.05 Dana Alokasi Khusus (X 3 ) -2.172 .034 0.05

## Sumber: Diolah peneliti (2022)
Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 2 di atas,  diperoleh bahwa  ukuran t tabel dengan susunan = 0,05 dan nilai t tabel = 1,671, maka dapat diketahui bahwa setiap variabel adalah sebagai berikut :
a. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa besar insentif untuk dampak dari pem- bayaran unik lokal yang adil dan kuadrat otonomi adalah 0,000 < level kritis 0,05 (5%). Selanjutnya nilai t-hitung sebesar 8,632, sedangkan nilai t-tabel pada dk = df  =  n-1  =  60-1  =  59  pada  taraf  5%  (0,05)  adalah  1,671.  Hal  ini  menunjukkan bahwa t-hitung 8,632 > t-tabel 1,671, sehingga dapat dimaklumi bahwa pendapa-
tan  daerah  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepercayaan  masyarakat  lo- kal/perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.
b.  Berdasarkan  tabel  di  atas,  ditemukan  bahwa  insentif  besar  untuk  dampak  dari keseluruhan Aset Porsi yang adil dan kuadrat kebebasan adalah 0,704 > derajat kritis 0,05 (5%). Selain itu, nilai t-hitung adalah 0,381, sedangkan nilai t-tabel pa- da dk = df = n-1 = 60-1 = 59 pada taraf 5% (0,05) adalah 1,671. Hal ini menun- jukkan  bahwa  t-hitung  0,381  <  t-tabel  1,671,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa secara keseluruhan Aset Peruntukan tidak berpengaruh terhadap derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.
c.  Berdasarkan  tabel  di  atas,  ditemukan  bahwa  insentif  besar  untuk  dampak  dari Aset  Porsi  Unik  adil  dan  kuadrat  otonomi  adalah  0,034  <  level  kritis  0,05  (5%). Selanjutnya nilai t-hitung sebesar 2,72, sedangkan nilai t-tabel pada dk = df = n-1 =  60-1  =  59  pada  taraf  5%  (0,05)  adalah  1,671.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  t- hitung sebesar 2,172 > t-tabel sebesar 1,671, sehingga dapat diduga bahwa ter- dapat  Aset  Peruntukan  Unik  yang  mempengaruhi  derajat  kebebasan  pada komunitas lokal/urban di Wilayah Sumatera Selatan.

## Uji F (Secara Simultan)
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  Faktor  Gaji  Unik  X1  Provinsi,  X2  Aset Sebutan Umum, dan X3 Dukungan Penjatahan Luar Biasa terhadap Tingkat Otonomi Y  terhadap  Tingkat  Otonomi  (Y)  secara  bersama-sama  dalam  organisasi  keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Suatu variabel dianggap menarik jika F hitung > F tabel, dan dinyatakan besar jika nilai kepentingannya < 0,05.
Tabel Hasil Uji F Variabel F Sig. α꞊0.05 Pendapatan Asli Daerah (X 1 ) 26.713 0.000 0.05 Dana Alokasi Umum (X 2 ) Dana Alokasi Khusus (X 3 ) Sumber: Diolah peneliti (2022)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  didapatkan  bahwa  nilai  signifikan  untuk  pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Tingkat Kemandirian sebesar 0,00 < taraf signifikan 0,05 (5%). Selain itu, nilai F hitung sebesar  26,713  >  F tabel  (3;64,5%) sebesar    2,75,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus memengaruhi Tingkat Kemandirian pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## E. PEMBAHASAN
Mengingat  efek  lanjutan  dari  tinjauan,  diamati  bahwa  insentif  penting  untuk dampak  dari  pembayaran  unik  provinsi  adil  dan  otonomi  adalah  0,000  <tingkat signifikan  0,05  (5%).  Selain  itu,  nilai  t-hitung  adalah  8,632,  sedangkan  nilai  t-tabel pada  dk  =  df  =  n-1  =  60-1  =  59  pada  taraf  5%  (0,05)  adalah  1,671.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  t-hitung  8,632  >  t-tabel  1,671,  sehingga  sangat  beralasan bahwa  pendapatan  daerah  berpengaruh  terhadap  derajat  otonomi  masyarakat lokal/perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan RT berpengaruh terhadap derajat  otonomi  daerah/masyarakat  perkotaan  di  wilayah  Sumatera  Selatan.  Dari informasi  eksplorasi  diketahui  bahwa  semakin  tinggi  pendapatan  lingkungan  yang
diperoleh  oleh  pemerintah  daerah  dan  daerah  di  wilayah  Sumatera  Selatan,  maka semakin tinggi pula derajat kebebasan daerah dan masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera  Selatan.  Konsekuensi  dari  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  penelitian Lestari  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  pendapatan  sekitar  sangat  mempengaruhi kebebasan  moneter.  Selain  itu,  Yuliyanto  (2018)  juga  mengungkapkan  bahwa pendapatan lingkungan sangat mempengaruhi derajat kebebasan. Selain itu, Nindita (2018)  menyatakan  bahwa  pendapatan  di  sekitar  sangat  mempengaruhi  tingkat kebebasan moneter lokal.
Mengingat  konsekuensi  dari  tinjauan,  ditemukan  bahwa  insentif  besar  untuk dampak dari Aset Penunjukan Keseluruhan yang adil dan kuadrat kebebasan adalah 0,704 > derajat kritis 0,05 (5%). Selanjutnya nilai t-hitung sebesar 0,381, sedangkan nilai t-tabel pada dk = df = n-1 = 60-1 = 59 pada taraf 5% (0,05) adalah 1,671. Hal ini menunjukkan  bahwa  t-hitung  0,381  <  t-tabel  1,671,  sehingga  dapat  diduga  bahwa secara keseluruhan Aset Peruntukan tidak berpengaruh terhadap derajat kebebasan di wilayah/wilayah perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.
Konsekuensi  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peruntukan  toko  secara keseluruhan  tidak  mempengaruhi  derajat  otonomi  daerah/masyarakat  perkotaan  di wilayah  Sumatera  Selatan.  Dari  informasi  pemeriksaan,  ditemukan  bahwa  tidak semua  wilayah  dan  masyarakat  perkotaan  di  Wilayah  Sumatera  Selatan  dengan dukungan  penugasan  umum  diperluas,  namun  derajat  kebebasannya  berkurang. Ada  juga  peningkatan  dalam  cadangan  tugas  keseluruhan,  namun  tingkat kebebasan  meningkat,  dan  secara  bergantian  peningkatan  toko  distribusi keseluruhan, namun tingkat otonomi berkurang. Konsekuensi dari penelitian ini juga didukung  oleh  penelitian  Nindita  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  cadangan penugasan  secara  keseluruhan  sangat  mempengaruhi  tingkat  kebebasan  moneter lokal.  Akibat  dari  penelitian  ini  juga  diperkuat  dengan  hasil  penelitian  Yuliyanto (2018)  yang  menyatakan  bahwa  keseluruhan  cadangan  distribusi  (DAU) mempengaruhi derajat kebebasan. Demikian juga penelitian ini bertentangan dengan penelitian  yang  menyatakan  bahwa  Lestari  (2016)  yang  menyatakan  bahwa cadangan distribusi secara keseluruhan mempengaruhi kebebasan moneter.
Konsekuensi  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan peruntukan toko pada hakekatnya tidak mempengaruhi derajat otonomi daerah/kota di  wilayah  Sumatera  Selatan.  Marizka  (2013)  juga  mengungkapkan  bahwa  dengan asumsi  bahwa  tingkat  dukungan  penunjukan  umum  yang  diklaim  oleh  kabupaten meningkat  dari  tahun  sebelumnya,  tingkat  kebebasan  moneter  provinsi  akan berkurang.  Artinya,  dalam  hal  peruntukan  toko  secara  keseluruhan  tidak mempengaruhi  besarnya  uang  daerah.  Aset  Porsi  Keseluruhan  (DAU)  adalah  aset yang  diperoleh  dari  APBN  yang  disalurkan  untuk  properti  dan  daerah/masyarakat perkotaan.
Mengingat  efek  setelah  peninjauan,  ditemukan  bahwa  insentif  penting  untuk dampak dari Aset Penunjukan Unik adil dan kuadrat otonomi adalah 0,034 < tingkat besar 0,05 (5%). Selain itu, nilai t-hitung adalah - 2,172, sedangkan nilai t-tabel pada dk  =  df  =  n-1  =  60-1  =  59  pada  taraf  5%  (0,05)  adalah  1,671.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  t-hitung  sebesar  2,172  >  t-tabel  sebesar  1,671,  sehingga  dapat  dimaklumi bahwa  terdapat  Aset  Porsi  Luar  Biasa  yang  mempengaruhi  derajat  kebebasan  di wilayah/masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan.
Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan peruntukan yang luar  biasa  mempengaruhi  derajat  otonomi  daerah/masyarakat  perkotaan  di  Wilayah Sumatera  Selatan.  Konsekuensi  dari  penelitian  ini  didukung  oleh  eksplorasi
Kustianingsih  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  cadangan  distribusi  luar  biasa berpengaruh  signifikan  terhadap derajat  kebebasan teritorial.  Lebih  lanjut,  Yuliyanto (2018) juga mengungkapkan bahwa cadangan sebutan luar biasa berdampak buruk terhadap derajat otonomi.
Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan peruntukan luar biasa  mempengaruhi  derajat  otonomi  daerah/masyarakat  perkotaan  di  wilayah Sumatera  Selatan.  Dampak  selanjutnya  adalah  dampak  yang  merugikan.  Hal  ini sesuai  dengan  Marizka  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  dengan  asumsi  bahwa tingkat  cadangan  distribusi  luar  biasa  (DAK)  yang  dimiliki  oleh  suatu  kabupaten meningkat  dari  tahun  sebelumnya,  Tingkat  Kebebasan  Moneter  Wilayah  (TKKD) akan berkurang.
Mengingat efek samping dari tinjauan, ditemukan bahwa insentif penting untuk dampak Gaji Unik Daerah, Aset Penunjukan Umum, dan Dukungan Penugasan Luar Biasa  yang  adil  dan  kuadrat  dari  otonomi  adalah  0,00  <  tingkat  besar  0,05  (5%). Selain  itu  nilai  Fhitung  sebesar  26,713  >  Ftabel  (3;64,5%)  sebesar  2,75,  sehingga cenderung  diduga  bahwa  Local  Unique  Pay,  General  Assignment  Assets,  dan Exceptional  Distribution  Supports  berpengaruh  terhadap  derajat  kebebasan  di wilayah/masyarakat perkotaan di Selatan. Wilayah Sumatera.
Efek  samping  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pendapatan  lingkungan, cadangan  peruntukan  umum,  cadangan  peruntukan  luar  biasa  semuanya mempengaruhi  derajat  otonomi  daerah/masyarakat  perkotaan  di  Wilayah  Sumatera Selatan.  Halim  (2017:25)  memaknai  bahwa  besarnya  uang  teritorial  diawasi langsung  dari  kelimpahan  provinsi.  Dana  daerah  yang  diawasi  langsung  adalah rencana  pengeluaran  pendapatan  dan  konsumsi  provinsi  dan  stok  teritorial.  Untuk bisa  mengawasinya  secara  langsung,  tentunya  membutuhkan  berbagai  aset  yang bisa  didapat  dari  pendapatan  daerah,  gaji  pindahan,  serta  berbagai  dukungan peruntukan yang diperoleh di setiap daerah.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Dari  hasil  pengujian  sampai  batas  tertentu  uji  t  spekulasi  antara  variabel  Pem- bayaran Unik Provinsi yang mempengaruhi derajat kebebasan Pemerintah Dae- rah/Kota  di  Wilayah  Sumatera  Selatan  diperoleh  nilai  kritis  0,000  <  0,05  (5%)  , diduga agak besar pengaruhnya antara Nearby Unique Pay mempengaruhi de- rajat otonomi masyarakat lokal/urban di Wilayah Sumatera Selatan.
2. Dari hasil pengujian spekulasi uji-t fraksional antara faktor-faktor Overall Designa- tion Asset yang mempengaruhi derajat kebebasan pada komunitas lokal/urban di wilayah  Sumatera  Selatan,  nilai  kritisnya  sebesar  0,704  >  0,05  (5%),  maka Diduga bahwa sampai batas tertentu memiliki dampak yang sangat besar antara Porsi Keseluruhan Aset tidak mempengaruhi derajat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di wilayah Sumatera Selatan.
3.    Dari hasil pengujian spekulasi uji-t  fraksional antara faktor-faktor Aset Distribusi Luar Biasa yang mempengaruhi derajat kebebasan pada komunitas lokal/urban di  wilayah  Sumatera  Selatan,  nilai  kritis  0,034  <  0,05  (5%),  maka  Disebabkan bahwa  dampak  setengah  besar  antara  Aset  Porsi  Unik  mempengaruhi  derajat kebebasan di wilayah lokal/perkotaan di wilayah Sumatera Selatan.
4.      Mengingat  konsekuensi  dari  pengujian  spekulasi  uji  F  yang  sinkron  antara  Gaji Unik Teritorial (Bantal), Harta Distribusi Umum (DAU), Harta Bagian Luar Biasa
(DAK)  adil  dan  kuadrat  otonomi,  dapat  diperoleh  nilai  0,00  <  0,05  yang  sangat besar.  mendapatkan.  Diduga  faktor-faktor  tersebut  sekaligus  pada  pokoknya mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  (Bantuan),  Harta  Penjatahan  Umum (DAU),  Harta  Penetapan  Istimewa  (DAK)  yang  adil  dan  alun-alun  kebebasan daerah/masyarakat perkotaan di Daerah Sumatera Selatan.
Beberapa saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagi Daerah/Kota di Wilayah Sumatera Selatan, dipercaya pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan data mengenai pendapatan daerah, harta pe- runtukan  umum,  dan  harta  peruntukan  luar  biasa,  untuk  memperluas  derajat kebebasan yang lebih baik.
2.  Untuk  spesialis  tambahan,  dianjurkan  untuk  memperbanyak  jumlah  tes,  jumlah faktor, dan jumlah kerangka waktu pemeriksaan sehingga penjelajahan berikutnya lebih dahsyat dan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri  Yuliyanto.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandiri- an  Keuangan  Daerah.  Program  Studi  Akuntansi    Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Anita  Lestari.  (2016).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Modal  Dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, 2016, e-ISSN : 2502-5171
Ariani, Kurnia Rina, dan Putri, Gustita Arnawati. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Syariah Paper  Accounting  FEB  UMS,  Seminar  Nasional  dan,  The  3rd  Call  for  Syariah Paper.
BPKP.  (2020).  Profil  Provinsi  Sumatera  Selatan  -  Situs  Resmi  BPKP  2020. http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera- Selatan.bpkp.
Darise,  Nurlan.  (2015).  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik). Jakarta: PT. INDEKS.
DPR RI. (2020). Dana Alokasi Khusus. www.berkas.dpr.go.id. Halim, Abdul. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
Mardiasmo. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Marizka,  R.  (2013).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Daerah  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera  Barat  (Tahun  2006- 2011).  Jurnal  Perspektif  dan  Pembangunan  Daerah  Vol.1  No.2;  ISSN:1979- 7338.
Nareswari  Listya  Nindita.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Serta  Belanja  Modal  terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Journal Accounting and Finance, Edisi Vol. 2 No. 1 Maret 2018
Nurafni  Kustianingsih.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alo- kasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, Volume 6 Nomor 6 Juni 2018 hlm 82-91 ISSN: 2302-2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengel- olaan Keuangan Daerah
Peraturan perundang-undangan No 104 Tahun 2000
Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18
Undang-undang otonomi daerah tahun 2004
UU No.23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah.