## IMPLEMENTASI DESENTRALISASI KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DI KALIMANTAN BARAT
Oleh :  Hj. Yenny AS, SH, MH *)

## Abstract
Pembangunan  daerah  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  tidak  dapat  dilepaskan dari  dinamika  otonomi  daerah  Sebagai  daerah  otonom,  daerah  mempunyai  kewenangan  dan tanggung  jawab  menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prinsip  keterbukaan, partisipasi  dan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat.  Faktor  belum  menguatnya  implementasi desentralisasi  kewenangan  pengelolaan  wilayah  pesisir  tersebut  masih  terdapatnya  dissinkronisasi dari regulasi dan kebijakaan yang ada serta Masih rendahnya daya akomodasi dan responsitas basis kultural  akibat  semangat  kebijakan  dan  regulasi  yang  yang  berkarakter  sentralistik,  sehingga compatible dengan  signifikansi  kearifan  lokal  masyarakatnya.  Upaya  mewujudkan  desentralisasi kewenangan  di  bidang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  yang  dapat  mengakomodasi  keseimbangan kepentingan  dan  kelembagaan  di  Kalimantan  Barat  diharapkan  Pemerintahan  pusat  semestinya dapat konsisten meninggalkan keengganan untuk membagi kewenangan dengan pemerintahan lokal dan memperbaiki kerangka kerja dan proses kebijakan dengan menghargai semangat desentralisasi. Sebagai upaya mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dapat  mengakomodasi  keseimbangan  kepentingan  dan  kelembagaan,  maka  perlu  dibangun  pola pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat.

## Kata Kunci : Desentralisasi Kewenangan

## Abstract
Regional  development  as  an  integral  part  of  national  development  can  not  be  separated  from  the dynamics of  regional autonomy as  an autonomous region,  the area has the authority and respon- sibility of organizing the interests of society based on the principles of openness, participation and accountability to  the public. Factors strengthening the implementation  of  decentralization  has  not the  authority  to  manage  the  coastal  areas  still  have  a  dissinkronisasi  of  existing  regulation  and kebijakaan  and  still  low power  responsitas  accommodation  and  cultural basis  due  to  the  spirit  of the policies and regulations that are characterized by a centralized, making it compatible with the significance of local knowledge society. Efforts to achieve decentralization of authority in the field of  coastal  management  that  can  accommodate  a  balance  of  interests  and  institutions  in  West Kalimantan  is  expected  central  government  should  be  able  to  consistently  leave  a  reluctance  to share  authority  with  the local  government  and  improve  the  framework  and  process  to  respect  the spirit  of  the  decentralization  policy.  In  an  effort  to  realize  the  decentralization  of  authority  in  the field  of  coastal  management  that  can  accommodate  the  interests  and  institutional  balance,  it  is necessary to build a pattern-based approach to coastal resource management community.

## Keywords: Decentralization Authority
*) Dosen Fakultas Hukum Univ. Panca Bhakti Pontianak

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pembangunan  daerah  sebagai  bagian  in- tegral  dari  pembangunan  nasional  tidak  dapat dilepaskan  dari  dinamika  otonomi  daerah  Se- bagai  daerah  otonom,  daerah  mempunyai  ke- wenangan  dan  tanggung  jawab  menyelengga- rakan  kepentingan  masyarakat  berdasarkan prinsip  keterbukaan,  partisipasi  dan  pertang- gungjawaban  kepada  masyarakat.  Untuk  men- dukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah  ter- sebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan  bertanggung  jawab  di  daerah.  Secara umum, pemberian otonomi kepada daerah dia- rahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kese- jahteraan  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat.  Di samping  itu  melalui  otonomi,  daerah  diharap- kan  mampu  meningkatkan  daya  saing  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerata- an,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan serta  potensi  dan  keanekaragaman  dalam  sis- tem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejalan  dengan  itu,  maka  pemerintah mengesahkan  Undang-undang  Nomor  22  Ta- hun  1999,  dan  telah  diganti  dengan  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Peme- rintahan  Daerah.  Secara  normatif  dalam  Un- dang-undang tersebut, pemerintah daerah dibe- rikan kewenangan untuk mengatur dan mengu- rus kepentingan masyarakat  setempat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyara- kat dalam seluruh bidang pemerintahan.
Realitas  dari  penyelenggaraan  otonomi daerah, ternyata dalam implementasinya sering melupakan  hakekat  dari  otonomi  itu  sendiri. Jiwa  atau  semangat  otonomi  undang-undang pemerintahan  daerah  tersebut  diatas,  adalah kewenangan  kesatuan  masyarakat  hukum  di daerah  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangga- nya sendiri.
Riset  ini,  hendak  mengkaji  persoalan yang terkait dengan implementasi desentralisa- si  kewenangan  dalam  pengelolaan  sumber  da- ya pesisir di Kalimantan Barat. Mengingat se- lama ini praktek yang terjadi, potensi akan ke- kayaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  di wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  di  Kali- mantan Barat, ternyata belum dapat mendatang
kemakmuran  dan  kesejahtaeraan  masyarakat sekitarnya  ---balutan kemiskinan, infrastruktur yang  tidak  memadai,  fasilitas  dan  anggaran untuk  pendidikan,  kesehatan,  dan  pelayanan publik yang sangat minim yang sering mereka terima---. Disisi lain, kekayaan yang melimpah tersebut,  mendorong  timbulnya  persaingan yang  bersifat  destruktif  dan  eksploitatif  antar daerah yang memiliki wilayah pesisir. Masing- masing  daerah,  berupaya  mengeksplorasi  dan mengeksploitasi  sumberdaya  wilayah  pesisir secara  berkelebihan,  tanpa  memperhatikan ekosistem dan keberlanjutannya.
Akibatnya  terjadilah  degradasi  hutan mangrove, rusaknya terumbu karang, merosot- nya  kualitas  taman  bawah  laut,  tangkap  ikan lebih  ( overfishing )  dan  ilegal  penangkapan (penggunaan  trawl  yang  merusak  peralatan nelayan  kecil)  yang  akhirnya  bermuara  pada satu titik “persaingan” antar nelayan besar dan nelayan  kecil,  dan  disisi  lain  secara  massif  te- lah  terjadi  erosi  pantai  dan  meluasnya  sedi- mentasi serta intrusi air laut ke persawahan pa- sang  surut  yang  meluas  dbeberapa  daerah, hampir  dapat  ditemui  diwilayah  pesisir  Kali- mantan Barat.
Meskipun  telah  diterbitkan  UU  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  Nomor  27  Ta- hun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesi- sir dan Pulau-Pulau Kecil yang secara spesifik mengatur  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  ke- cil,  ternyata  belum  dapat  menghadirkan  pe- ngelolaan wilayah pesisir secara memadai dan optimal.  Praktek  egosektoral  dan  perebutan klaim  kewenangan  serta  benturan  kepentingan secara  tidak  proporsional,  kerap  terjadi  antara departemen  satu  dengan  departemen  lainnya, antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  dae- rah,  terutama  apabila  didalam  kesatuan  ruang terdapat lebih dari satu jenis sumber kekayaan alam.
Padahal  dan  semestinya,  kewenangan sektoral  tidak  perlu  menimbulkan  permasala- han,  apalagi  sampai  menimbulkan  konflik  ke- pentingan dan kelembagaan. Jenis-jenis kegia- tan  setiap  sektor  sudah  ditetapkan  batasannya oleh peraturan perundangan tentang pembentu- kannya,  termasuk  batas-batas  wilayah  yuris- diksi  untuk  pelaksanaan  tugasnya  yang  meli- puti seluruh wilayah negara. Oleh karena itu
kewenangan dan klaim teritorial secara eksklu- sif  yang  dilakukan  oleh  sektor-sektor  tertentu dapat  dipastikan  akan  melampaui  wewenang yang  telah  diserahkan  kepadanya.  Demikian pula  klaim  fungsional  maupun  administratif tidak  perlu  dilakukan  secara  unilateral,  karena akan  mengacaukan  prinsip-prinsip  pembagian kerja  setiap  sektor.  Secara  mendasar  dapat  di- katakan  bahwa  wewenang  setiap  sektor  meru- pakan  visualisasi  dari  kewenangan  negara  se- bagai satu kesatuan otoritas.

## B. Permasalahan
Permasalahan  yang  dianggap  signifikan untuk diajukan dalam penelitian ini adalah se- bagai berikut:
1. Bagaimanakah pengimplementasian pelaksanaan desentralisasi kewenangan di  bidang  Pengelolaan  Sumber  Daya Wilayah Pesisir di Kalimantan Barat?
2. Mengapa  terjadi  konflik  kepentingan dan  kelembagaan  dalam  mengimple- mentasikan  desentralisasi  kewenangan di  bidang  Pengelolaan  Sumber  Daya Wilayah Pesisir di Kalimantan Barat ?
3. Bagaimanakah mewujudkan desentrali- sasi  kewenangan  di  bidang  Pengelola- an  Sumber  Daya  Wilayah  Pesisir  yang dapat  mengakomodasi  keseimbangan kepentingan  dan  kelembagaan  di  Kali- mantan Barat?

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  pilihan  metode  se- cara  sosio-legal  dianggap  tepat,  yakni  dilaku- kan  dengan  menggunakan  pendekatan  norma- tif  kritikal  dan  empirisrne  kualitatif  di  dalam satu  penelitian/kajian.  Dengan  demikian  kaji- an  hukum,  tidak  terkungkung  menjadi  peneli- tian dogmatis sekaligus juga tidak liar menjadi penelitian  non-hukum.  Penggunaan  sekaligus dua pendekatan tersebut  ditujukan untuk men- jawab  persoalan-persoalan  hukum  supaya  hu- kum  benar-benar  hadir  untuk  mendatangkan keadilan  bagi  semua  kalangan,  terutama  bagi kalangan marjinal  yang  realitasnya sering dia- baikan dalam studi hukum normatif
Penelitian ini mengambil lokasi di Wila- yah  Kalimantan  Barat  dengan  focus  pada  wi- layah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang,
Kabupaten  Pontianak  dan  Kabupaten  Kubu Raya  dengan  pertimbangan  pada  wilayah  ter- sebut  merupakan  wilayah  pesisir  dan  Peneliti relatif  lebih  mengenal  dan  dekat  dengan  ling- kungan  komunitas  sasaran  penelitian,  sehing- ga  keadaan  ini  akan  memudahkan  dalam  pe- laksanaan  kegiatan  penelitian  lapangan,  kare- na  halangan-halangan,  seperti:  transportasi, diskusi,  perijinan  dan  birokrasi  relatif  mudah untuk di atasi
Metode  Sampling  yang  dipergunakan adalah purposive  sampling yaitu  penarikan sampel bertujuan, karena sampel yang diperlu- kan dalam penelitian ini harus memiliki karak- teristik  tertentu  sesuai  dengan  apa  yang  men- jadi tujuan penelitian.
Berdasarkan  tehnik sampling di  atas, maka sistem pilihan sampel yang paling urgen untuk  dipergunakan  adalah Snow  ball  sam- pling yaitu  memilih  (menentukan)  salah  satu sampel  sebagai  informan  awal  selanjutnya  te- rus  menggelinding  laksana  bola  salju  kepada sampel-sampel  lanjutan  dan  baru  akan  berak- hir pada suatu sampel/informan yang tidak me- munculkan  varian  baru,  dan  dalam  penelitian ini,  masing-masing  dipilih  1  (satu)  orang  in- forman  awal  masing-masing  Kabupaten/Kota pada lokasi penelitian  yaitu ; (1) Bappeda;  (2) Dinas Kelautan dan Perikanan; (3) Bagian Hu- kum  Setda  Kabupaten/Kota;  (4)  Balegda DPRD  Kabupaten/Kota;  (5)  Pihak-pihak  lain terkait  yang  dianggap  mengetahui  pokok  ma- salah yang diteliti.

## III. Kajian Teoretis
Undang-Undang No. 27 tahun 2007 ten- tang  Pengelolaaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  (UU  No.27/2007  PWP-3K)  me- nyebutkan  bahwa;  “ Wilayah  Pesisir  adalah daerah  peralihan  antara  Ekosistem  darat  dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.
Sesuai  kesepakatan  umum  di  dunia  bah- wa  wilayah  pesisir  adalah  daerah  pertemuan antara  darat  dan  laut,  ke  arah  darat  meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih  dipengaruhi  oleh  sifat-sifat  laut  seperti pasang  surut,  angin  laut  dan  perembesan  air asin.  Kearah  laut  mencakup  bagian  laut  yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang ter-
jadi  di  darat  seperti  sedimentasi  dan  aliran  air tawar,  maupun  yang  disebabkan  kegiatan  ma- nusia seperti pertanian dan pencemaran.
Sumber  Daya  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati;  sumber  daya  buatan,  dan  jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya; sumberdaya nonhayati meli- puti  pasir,  air  laut,  mineral  dasar  laut;  sumber daya  buatan  meliputi  infrastruktur  laut  yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan ja- sa-jasa  lingkungan  berupa  keindahan  alam, permukaan  dasar  laut  tempat  instalasi  bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta  energi  gelombang  laut  yang  terdapat  di Wilayah Pesisir.
Sumberdaya  pesisir  adalah  sumberdaya alam,  sumberdaya  binaan/buatan  dan  jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pe- sisir.
Kawasan  pesisir  merupakan  wilayah  pe- ralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi  didefinisikan  sebagai  wilayah  antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan da- sar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga  pasir  yang  bersifat  lepas  dan  kadang materinya berupa kerikil.
Kawasan pesisir Indonesia termasuk Ka- limantan  Barat  terkenal  dengan  kekayaan  dan keanekaragaman  jenis  sumber  daya  alamnya baik  sumber  alam  yang  dapat  pulih  ( renewa- ble )  maupun  yang  tidak  dapat  pulih  ( unrene- wable ).  Sumber  daya  alam  pulau-pulau  kecil bila  dipadukan  dengan  sumber  daya  manusia yang handal serta didukung dengan iptek yang di  tunjang  dengan  kebijakan  pemanfaatan  dan pengelolaan  yang  tepat  bisa  menjadi  modal yang  besar  bagi  pengembangan  wilayah  pesi- sir.  Wilayah  pesisir  memiliki  arti  strategis  ka- rena  merupakan  wilayah  peralihan (Interface) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingku- ngan yang sangat kaya.
Kekayaan ini mempunyai daya tarik ter- sendiri  bagi  berbagai  pihak  untuk  memanfaat- kan  sumberdayanya  dan  mendorong  berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.
Desentralisasi  memberikan  peluang  ke- pada daerah  yang memiliki sumber daya alam melimpah  untuk  terciptanya  suatu  tata  penge- lolaan  pemerintahan  yang  lebih  adil,  khusus- nya  dalam  hal  hubungan  keuangan  dan  pe- manfaatan  sumber  daya  alam,  dengan  peme- rintah  pusat  maupun  dengan  daerah  lainnya. Hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  peme- rintahan  daerah  tercantum  dalam  Pasal  18A, ayat  (1):  Hubungan  wewenang  antara  peme- rintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,  dan  kota,  atau  antara  provinsi  dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-un- dang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan keragaman daerah dan ayat (2): Hubungan ke- uangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sum- ber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di- atur  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras berdasarkan undang-undang.
Desentralisasi kewenangan di bidang pe- ngelolaan  pengelolaan  Sumber  daya  pesisir idealnya  akan  mendorong  tata  kelola  peme- rintahan daerah yang berpihak kepada prinsip- prinsip  konservasi  dan  pembangunan  berke- lanjutan,  yang  dapat  dilakukan  oleh  daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun pemanfaatannya secara ekonomis beresiko besar terhadap fungsi ekologis. Kare- na  kondisi  kewilayahannya,  daerah  semacam ini dapat (berpotensi) mengajukan diri sebagai daerah yang karena kekhasan kondisi alamnya sebagai  daerah  yang  pengelolaannya  bersifat khusus.  Daerah  yang memiliki  kekhasan dibe- rikan pengakuan oleh negara, sebagaimana di- atur dalam Pasal 18B ayat (1): Negara menga- kui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerin- tahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa  yang  diatur  dengan  undang-undang. Sedangkan  mengenai  pengakuan  terhadap  ke- satuan  masyarakat  hukum  adat  diatur  dalam Pasal  18B  ayat  (2):  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya se- panjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  per- kembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  da- lam undang-undang.
Mencermati  terdapat  pertentangan  ke- pentingan-kepentingan dalam pengelolaan
Sumber daya wilayah pesisir yang terumus da- lam instrumen hukum, maka melalui pemetaan posisi  hukum  yang  diungkapkan Satjipto  Ra- hardjo , 1 menunjukkan  ada  dua  kemungkinan posisi  hukum,  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  seba- gai  sarana  untuk  mencairkan  pertentangan ( conflictoplossing ),  dan  (2)  sebagai  tindakan yang  memperkuat  terjadinya  pertentangan  le- bih  lanjut  ( conflictversterking ). Pada masyara- kat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai- nilai,  maka  pembentukan  hukum  selalu  meru- pakan  semacam  endapan  pertentangan-perten- tangan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Dari  sini dapat dilihat bahwa adanya pertentangan nilai- nilai  dan  kepentingan  dalam  masyarakat  akan cenderung  untuk  mendorong  dilakukan  pem- bentukan  hukum  dengan  jalan  membuat  kom- promi  di  antara  hal  yang  bertentangan  itu. Kompromi ini merupakan pilar pokok dari hu- kum.  Jika  masing-masing  pihak  hanya  mem- perhatikan kepentingannya sendiri, dan realitas kebersamaan yang seharusnya dibangun kemu- dian  dilalaikan,  maka  secara  sosial  kehadiran hukum tersebut bersifat disfungsional.
Ditegaskan  oleh Anis  Ibrahim , 2 bahwa proses  pembentukan  hukum  tersebut  menjadi tidak  demokratis  manakala  pengakomodasian nilai-nilai  dan  kepentingan  masyarakat  yang beragam  itu  didominasi  oleh  pihak-pihak  kuat dan  dominan  tertentu.  Jika  ini  terjadi  berarti dalam  pengelolaan  nilai-nilai  dan  kepentingan yang berbeda-beda itu pada ujungnya berakhir dengan  penundukan  nilai-nilai  yang  dihayati dan  kepentingan  golongan  yang  lemah  oleh golongan yang kuat. Adanya suatu kondisi ke- tidakharmonisan  atau  ketidaksinkronan  antara satu  peraturan  perundang-undangan  dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sedera- jat maupun  yang ada di  bawahnya, antara lain disebabkan: 3
1. Kebijaksanaan-kebijaksanaan antar ins- tansi Pemerintah Pusat yang saling ber- tentangan;
1 Ibid , Satjipto Raharjo
2 Anis  Ibrahim,  Legislasi  Dalam  Perspektif  Demokrasi: Analisis  Interaksi  Politik  Dan  Hukum  Dalam  Proses Pembentukan  Peraturan  Daerah  Di  Jawa  Timur,  Diser- tasi PDIH Undip, Semarang 2008, Halaman 174
3 Abdul  Bari  Azed,  “Harmonisasi….”., Op.Cit., hlm. 364.
2. Adanya  perbedaan  antara  kebijaksana- an  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Adanya  rumusan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  kurang  te- gas atau jelas dan megundang perbeda- an dan penafsiran; dan
4. Adanya benturan antara wewenang ins- tansi-instansi  Pemerintah  karena  pem- bagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.
Salah satu upaya untuk menjaga agar de- sentralisasi  kewenangan  tetap  berada  dalam kesatuan  sistem  hukum  nasional  adalah  dipe- gangnya  prinsip  bahwa  penyelenggaraan  pe- merintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang,  kewajiban,  dan  tanggungjawabnya dalam  menetapkan  kebijakan  daerah  didasar- kan  atas  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi.  Di  samping  itu,  ada  beberapa  hal yang  patut  dicatat  dalam  kaitan  upaya  harmo- nisasi produk hukum Pusat dan Daerah, antara lain, yakni: 4
a. Pengaturan substansi  hukum  di  Daerah harus  dapat  memperkuat  sendi-sendi negara  berdasarkan  konstitusi  dan  ne- gara hukum, sendi kerakyatan (demok- rasi),  dan  sendi  kesejahteraan  social, dan  berdasarkan  pada  asas  pembentu- kan peraturan perundang-undangan.
b. Pengaturan  substansi  produk  legislasi Daerah  harus  diupayakan  sedemikian rupa agar tetap berada di dalam bingkai negara  kesatuan  Republik  Indonesia. Kondisi-kondisi  kekhususan  atau  keis- timewaan  daerah,  keberadaan  dan  pe- nerapan  hukum  agama  dan    hukum adat,  serta keraifan local  yang  akan le- bih  memperkaya  sistem  hukum  nasio- nal, harus mendapat tempat yang wajar dalam  pengembangan  hukum  di  dae- rah.
c. Dari  segi  pembuatannya,  kedudukan Peraturan  Daerah,  baik  Perda  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota,  dapat  dilihat setara  dengan  undang-undang,  dalam arti semata-mata merupakan  produk
4 Abdul Bari Azed, Ibid., hlm 364-366.
hukum lembaga legislatif. Namun, dari segi  isinya,  sudah  seharusnya  kedudu- kan  peraturan  yang  mengatur  materi dalam  runag  lingkup  wilayah  berlaku yang  sempit  dianggap  mempunyai  ke- dudukan  lebih  rendah  dibanding  de- ngan  peraturan  dengan  ruang  lingkup wilayah pemberlakuan yang lebih luas. Dengan  demikian,  Undang-Undang  le- bih  tinggi  kedudukannya  daripada  Per- da  (Provinsi/Kabupaten/Kota).  Karena itu, sesuai prinsip hirarki peraturan per- undang-undangan, peraturan yang lebih rendah  tidak  boleh  bertentangan  de- ngan  peraturan  yang  derajatnya  lebih tinggi.
d. Pengembangan  dan  pemberdayaan  ke- lembagaan  hukum,  termasuk  badan  le- gislatif Daerah, mutlak dilakukan sesu- ai dengan tugas dan fungsi yang menja- di  tanggungjawabnya  sepanjang  yang menyangkut  pengaturan  bidang  peme- rintahan  yang  menjadi  urusan  rumah tangga Daerah, dengan  memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pada umumnya guna meningkatkan efisiensi dan  efektifitas,  serta  profesionalisme. Untuk bidang legislasi koordinasi anta- ra  legislatif  dan  eksekutif  sangat  pen- ting untuk ditingkatkan; dan
e. Pemberdayaan  legislasi  daerah  tidak akan  efektif  jika  tidak  disertai  dengan upaya  pengembangan  budaya  hukum atau peningkatan kesadaran hukum ma- syarakat.

## IV. Pembahasan Dan Analisa Hasil Peneli- tian
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Wilayah Pesisir Letak  geografis  Kalimantan  Barat berbatasan  langsung  dengan  laut  pada  ba- gian  baratnya  menunjukan  fakta  bahwa wilayah  pesisir  merupakan  wilayah  strate- gis  dan  cepat  tumbuh.  Demikian  halnya pada  wilayah  kabupaten  Sambas,  Kota Singkawang,  Kabupaten  Pontianak  dan Kabupaten Kubu Raya sebagai wilayah/lo-
kasi penelitian ini dilakukan.
Potensi  sumber  daya  pesisir  dan  pu- lau-pulau kecil pada empat kabupaten/kota lokasi  penelitian  tersebut  begitu  beragam baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas, seharusnya  dapat  memberikan  kontribusi yang  besar  terhadap  pertumbuhan  ekono- mi. Pembangunan wilayah pesisir pada da- sarnya  adalah  pembangunan  untuk  menca- pai  keseimbangan  antara  manfaat  dan  ke- lestarian sumberdaya alam pesisir. Artinya, bahwa  sumberdaya  alam  pesisir  dapat  di- eksploitasi  untuk  kemaslahatan  manusia, namun  tidak  menjadikan  lingkungan  ter- masuk sumberdaya itu sendiri.
2. Potensi Sumberdaya Pesisir Hasil  penelitian  di  lapangan  menun- jukkan  berbagai  potensi  dan  kekayaan sumberdaya pesisir di wilayah lokasi pene- litian  yang  diharapkan  dapat  menunjang pertumbuhan  ekonomi  pembangunan,  di- antaranya potensi:
a) Panjang pantai
b) Hutan mangrove
c) Karang dan Terumbu karang
d) Padang lamun
e) Luas laut pengelolaan
f) Pulau-pulau kecil
g) Kawasan konservasi pesisir
h) Pantai Pasir
i) Wisata pesisir
j) Perikanan
3. Isu Strategis dan Permasalahan dalam Pe- ngelolaan Wilayah Pesisir;
Identifikasi  isu-isu  strategis  pengelo- laan  WP-3-K  di  wilayah  lokasi  penelitian (Kabupaten  Sambas,  Kota  Singkawang, Kabupaten  Pontianak  dan  Kabupaten  Ku- bu Raya) merupakan “ grand  design ”  yang menggambarkan arah dan sasaran pengelo- laan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  secara umum.  Identifikasi  ini  berangkat  dari  isu- isu pengelolaan masing-masing kabupaten. Akan  tetapi,  karakteristik  isu-isu  pengelo- laan ini cenderung seragam hanya pada ka- bupaten  tertentu  yang  memiliki  karakteris- tik  tertentu,  misalnya  untuk  kabupaten Sambas karena disamping sebagai wilayah pesisir juga terdapat daerah perbatasan.
Permasalahan krusial dalam pengelolaan
wilayah  pesisir  yang  ditemukan  di  lapangan antara lain adalah:
a) Rendahnya kualitas sumberdaya manu- sia  karena  rendahnya  tingkat  pendidi- kan masyarakat pesisir
b) Mitigasi  bencana  dan  adaptasi  peruba- han iklim global;
Bencana  yang  timbul  di  pesisir  adalah sedimentasi,  abrasi,  intrusi  air  laut, banjir  pasang  (rob)  karena  kenaikan muka  air  laut.  Elevasi  kawasan  pesisir yang  cenderung  hampir  datar  ini  me- nyebabkan  banjir  pasang  (rob)  terjadi hingga  ke  pemukiman  warga.  Teruta- ma saat pasang tertinggi, rumah-rumah banyak yang terendam.
c) Kegiatan  Darat  yang  Mempengaruhi Laut/Perairan Lingkungan  pesisir  merupakan  daerah yang  sangat  rentan  terhadap  berbagai tekanan.  Berbagai  tekanan  baik  oleh alam  maupun  manusia  dapat  menye- babkan  degradasi  sumberdaya  lingku- ngan.  Berbagai  isu  degradasi  sumber- daya  lingkungan  yang  terjadi  di  wila- yah  pesisir  diantaranya  degradasi  eko- sistem  mangrove,  Pemanfaatan  Ruang di  Sempadan  Sungai  dan  Pantai,  Deg- radasi  Ekosistem  Terumbu  Karang, Pencemaran  Perairan,  Penambangan Tanah dan Batu.
d) Kegiatan  Laut/Perairan  yang  Mempe- ngaruhi Daratan;
Realitasnya dipengaruhi oleh Intensitas Penangkapan  Ikan  di  Pantai  dan  Alat Tangkap  yang  dapat  merusak,  terjadi- nya sedimentasi, abrasi dan akresi.
e) Pengembangan  sarana  dan  prasarana yang kurang memadai;
f) Minimnya Informasi Mengenai Potensi Sumber Daya Pesisir Potensi  sumber  daya  yang  terdapat  di wilayah  pesisir,  baik  itu  menyangkut perikanan  tangkap  dan  budidaya,  te- rumbu karang, hutan mangrove, kawa- san konservasi, maupun kawasan pa- riwisata masih  minim  informasinya terutama  menyangkut  jumlah  dan  luas daerah  budidaya  perikanan  (banyak pembukaan lahan untuk budidaya  peri-
kanan yang tidak ada izin, lokasinya di tempat terpencil dan sulit untuk dijang- kau  oleh  aparat  penegak  hukum,  jum- lah terumbu karang dan padang lamun, beserta  daerah  penyebarannya,  dan daerah-daerah  yang  berpotensi  untuk pengembangan  daerah  wisata  (ekowi- sata). Potensi sumber daya wilayah pe- sisir  di  lapangan  jauh  lebih  besar  dan potensial  dibandingkan  dengan  data yang tersedia.
g) Penataan kesadaran, kepastian, penega- kan dan kedaulatan hukum;
Rendahnya  kesadaran  dan  penegakan hukum  tidak  terlepas  dari  rendahnya  ku- alitas  sumberdaya  manusia  baik  di  kala- ngan  masyarakat  maupun  aparat  pene- gak hukum yang berada di wilayah pesi- sir. Lemahnya penaatan dan penegakan hukum  ini  antara  lain  tercermin  dari sikap dan pengetahuan masyarakat ten- tang  hukum  yang  masih  rendah,  khu- susnya  yang berhubungan dengan kon- servasi  sumberdaya  alam  hayati  dan ekosistemnya,  serta  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup.
h) Pencemaran,  degradasi  dan  konservasi sumberdaya hayati;
Wilayah  pesisir  merupakan  tempat  ter- akumulasinya  segala  macam  limbah yang  dibawa  melalui  aliran  air,  baik limbah cair maupun padat. Sampah se- ring  ditemukan  berserakan  di  sepan- jang  pantai  dan  semakin  banyak  di  de- kat  permukiman,  khususnya  permuki- man  yang  membelakangi  pantai.  Per- mukiman  seperti  itu  dikategorikan  se- bagai  permukiman  kumuh  yang  fasili- tas sanitasi dan kebersihan lingkungan- nya sangat buruk.
i) Pengembangan ekonomi, wisata bahari dan peningkatan kesejahteraan;
Pengembangan wisata bahari tidak ha- nya tergantung dari faktor sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitung- kan faktor lain yang tidak kalah pen- tingnya seperti, penyediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan dan sikap ma- syarakat sekitarnya dalam menerima kedatangan pengunjung.
j) Perkembangan Pembangunan Wilayah Pesisir yang tidak merata;
Dibandingkan dengan wilayah lainnya perkembangan pembangunan di wila- yah pesisir jauh tertinggal dibanding- kan dengan daerah lain (daratan), ba- nyak daerah-daerah potensial untuk pe- ngembangan kawasan pertanian, peri- kanan, dan pariwisata, namun selama ini masih belum dikembangkan secara optimal (selama ini ada daerah yang kurang potensial tetapi dipaksakan un- tuk dikembangkan menjadi daerah/ka- wasan perikanan, dan lain sebagainya).
k) Pengelolaan   perikanan  tangkap dan perikanan budidaya;
Penggunaan  alat  tangkap  yang  bersifat merusak, dapat merusak ekosistem per- airan, sehingga berdampak wilayah pe- sisir  mengalami  kerusakan  dan  berpe- ran  dalam  proses  abrasi  akibat  dari  ti- dak  adanya  penahan  arus  dari  dasar perairan.  Dengan  rusaknya  ekosistem dasar perairan, maka akan mengakibat- kan degradasi sumberdaya perikanan di daerah tersebut.
l) Lemahnya  Perlindungan  dan  Kesela- matan di Wilayah Pesisir;
Sebagai  masyarakat  nelayan  pada  dae- rah  pesisir  pantai  dan  pulau-pulau  ke- wajiban  mereka  tentunya  adalah  untuk mampu melindungi potensi yang ada di laut  dan  di  pesisir  untuk  menjaga  agar tidak  merusak  lingkungannya,  sehing- ga dapat dimanfaatkan untuk berkelan- jutan.
m) Lemahnya  Perekonomian  Masyarakat Di Wilayah Pesisir;
Kondisi  masyarakat  pesisir  (nelayan dan keluarganya) masih tergolong mis- kin.  Kelompok  nelayan  dan  koperasi nelayan  sangat  sedikit  dan  bahkan  di daerah  tertentu  tidak  ada  sama  sekali. Program  pemberdayaan  ekonomi  ma- syarakat pesisir banyak yang tidak me- ngenai sasaran dan masih belum mam- pu  mengangkat  perekonomian  masya- rakat  pesisir.  Di  wilayah  pesisir  kesa- daran  masyarakat  untuk  meningkatkan perekonomian keluarga masih sangat
rendah,  sehingga  mereka  hanya  berpi- kiran  mencari  uang  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari,  tanpa  ada keinginan  untuk  mengelola  keuangan dengan sistem yang lebih baik lagi.
n) Pemberdayaan dan partisipasi masyara- kat;
Pembangunan daerah khususnya di  pe- sisir  dan  pulau-pulau  kecil  perlu  meli- batkan  masyarakat  dengan  pemberda- yaan  dan  menarik  partisipasi  masyara- kat.  Pemberdayaan  masyarakat  pesisir dapat  dilakukan  dengan  cara  memberi- kan  kewenangan  kepada  lembaga-lem- baga lokal dalam mengelola pesisir dan pulau-pulau  kecil.  Selain  itu,  dapat  ju- ga dengan memperluas aspek pasar un- tuk meningkat nilai produk perikanan.
o) Integrasi penataan ruang; Penyusunan  rencana  tata  ruang  yang telah  dilakukan  selama  ini  belum  me- ngintegrasikan  wilayah  pesisir,  baik dalam RTRW Propinsi maupun RTRW Kabupaten.  Dalam  kenyataannya,  pe- laksanaan  pemanfaatan  ruang  di  wila- yah pesisir telah banyak terjadi pelang- garan,  misalnya  pendirian  bangunan dan/atau  pengusahaan  tambak  di  sem- padan pantai yang menyebabkan rusak- nya  hutan  mangrove  di  jalur  hijau ( green  belt ).  Belum  adanya  penyusu- nan  rencana  tata  ruang  wilayah  pesisir berkaitan  erat  dengan  belum  adanya peraturan  yang  mendukung  secara  te- gas  upaya  penataan  ruang  wilayah  pe- sisir tersebut.
Penataan  ruang  merupakan  salah  satu usaha  untuk  menekan  terjadinya  kon- flik  kepentingan  pemanfaatan  ruang, termasuk  pemanfaatan  ruang  di  wila- yah  pesisir.  Pada  saat  ini  aktivitas  dan jumlah  orang  yang  ingin  memanfaat- kan  sumberdaya  wilayah  pesisir  sema- kin  hari  semakin  meningkat,  sedang- kan  sumberdaya  wilayah  pesisir  tetap atau  cenderung  berkurang.  Di  sisi  lain pemanfaatan sumberdaya wilayah pesi- sir  yang  ada  saat  ini  kurang  ramah lingkungan  dan  tidak  berkelanjutan. Kondisi ini akhirnya akan menurunkan
Implementasi Desentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya ...
daya dukung sumberdaya wilayah pesi- sir.  Untuk  itu,  perlu  integrasi  antar  pe- mangku  kepentingan  dalam  penyusu- nan  tata  ruang  agar  terintegrasi  dan meminimalisir konflik.
p) Lemahnya  Kelembagaan  Dalam  Pe- ngelolaan Wilayah Pesisir. Instansi yang terkait dengan pengelola- an  sumber  daya  di  wilayah  pesisir  cu- kup  banyak,  seringkali  pengelolaannya tumpang  tindih  dan  tidak  jarang  juga terjadi  konflik  dalam  pengelolaannya. Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  pe- ngelolaan  yang  bersifat  terpadu  dari berbagai instansi  yang terkait, agar pe- ngelolaan  sumber  daya  wilayah  pesisir dapat  dilakukan  secara  optimal  dengan tetap  mengutamakan  aspek  kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir.
Dukungan  peraturan  di  tingkat  daerah terhadap  pengelolaan  sumber  daya  di wilayah  pesisir  juga  kurang,  sehingga di  tingkat  implementasi  sering  terjadi benturan kepentingan dan kewenangan, terutama  menyangkut  kepentingan  dan kewenangan  antara  Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lain, atau antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

## B. Pembahasan dan Analisa
1. Pelaksanaan  Desentralisasi  Kewenangan Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Wila- yah Pesisir
Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan  laut  belum  terintegrasi  dengan  kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang- undangan  tentang  pemanfaatan  sumberdaya pesisir  dan  laut  selama  ini  lebih  berorientasi kepada eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya- nya,  dan  belum  mampu  untuk  mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan.
Sebagai  negara  hukum,  pelaksanaan  pe- ngembangan sistem pengelolaan wilayah pesi- sir  dan  laut  sebagai  bagian  dari  pembangunan berkelanjutan  harus  sesuai  dengan  norma  di- beri  dasar  hukum  yang  jelas,  tegas,  dan  me- nyeluruh guna menjamin kepastian hukum ba-
gi upaya pengelolaan wilayah pesisir.
Persoalan  utama  yang  ingin  dipahami dalam penelitian ini adalah peran kelembagaan daerah  dalam  pergeseran  paradigma  pemba- ngunan  sentralistik  ke  paradigma  pembangu- nan  desentralistik.  Asumsi  dasar  dari  pergese- ran  ini  adalah  lahirnya  reformasi  kebijakan  di semua  sektor  pembangunan.  Akibat  lahirnya kekuatan  baru  daerah,  hal  ini  tidak  hanya memberikan  dampak  posistif  terhadap  pemba- ngunan tetapi juga membuka peluang lahirnya pembangunan  yang  eksploitatif  bagi  sumber- daya alam.
Reformasi  kelembagaan  terjadi  akibat desakan  kebutuhan  akan  pembangunan  Dalam Era Otonomi daerah diperlukan pembagian ke- kuasaan  antara  pusat  dan  daerah  yang  menca- kup berbagai aspek. Terdapat tiga matra untuk pelaksanaan otonomi daerah. Pertama , pemba- gian  kekuasaan  mengelola  pemerintahan (go- vernmental  power  sharing) antara  pusat  dan daerah. Pelimpahan kepada pemerintah daerah wewenang  pengambilan  keputusan  sektoral, yang  mencakup  ruang  lingkup  daerah.  Peme- rintah  pusat  cukup  membatasi  pada  tugas  ber- skala  nasional,  sedangkan  tugas  berskala  dae- rah diserahkan kepada pemerintah daerah. Ke- dua, pembagian  keuangan  dan  personalia  ne- gara (financial  and  manpower  sharing) antara pusat dan daerah. Ketiga , pelimpahan kekuasa- an  politik,  adat  dan  budaya (political,  and  so- cial cultural power) kepada daerah Peran kelembagaan daerah dalam penge- lolaan sumberdaya lokal pada hakekatnya me- miliki  posisi  yang  sangat  urgen.  Namun  ke- nyataannya pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten/Kota  dalam  wilayah  kajian  peneli- tian  ini  (Kabupaten  Sambas,  Kota  Singka- wang,  Kabupaten  Pontianak  dan  Kabupaten Kubu  Raya  sampai  saat  ini  belum  memiliki konstribusi  nyata  dalam  pembangunan  daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ne- layan. Sumberdaya pesisir yang memiliki sifat open  access, dalam  semangat  desentralisasi, pengelolaannya  membutuhkan  formulasi  kebi- jakan  yang  tepat  agar  tidak  terjadi  eksploitasi sumberdaya  pesisir,  krisis  ekologis,  degradasi dan  meluasnya  ketidakberdayaan  masyarakat pesisir  dan  nelayan.  Aktivitas  manusia  baik yang tinggal di pegunungan maupun yang ber-
diam  di  pesisir  semunya  menyumbang  proses degradasi lingkungan hidup dikawasan pinggi- ran  laut.  Diantara  semua  aktivitas  tersebut, pertanian  (akibat  aplikasi  pestisida  dan  pupuk kimia)  dan  pertambangan  (misal:  pertamba- ngan  emas)  memberikan  sumbangan  yang  cu- kup signifikan bagi pencemaran pesisir. Anca- man  yang  nyata  bukan  saja  kerusakan  ekosis- tem, melainkan ancaman terhadap kualitas dan kuantitas  penyediaan  pangan  berbasis  kelau- tan.
Persoalan lain adalah Lingkungan pesisir merupakan daerah yang sangat rentan terhadap berbagai  tekanan.  Berbagai  tekanan  baik  oleh alam  maupun  manusia  dapat  menyebabkan degradasi  sumberdaya  lingkungan.  Berbagai isu  degradasi  sumberdaya  lingkungan  yang terjadi di wilayah pesisir diantaranya degradasi ekosistem  mangrove,  Pemanfaatan  Ruang  di Sempadan  Sungai  dan  Pantai,  Degradasi  Eko- sistem Terumbu Karang, Pencemaran Perairan, Penambangan Tanah dan Batu.
Akses  untuk  memperoleh  manfaat  dari sumberdaya jika tidak diatur dengan kebijakan dan regulasi  yang berpihak terhadap kelestari- an dan keberlanjutan akan menimbulkan dam- pak eksploitasi terhadap sumberdaya.
Dalam beberapa kasus, sumberdaya pesi- sir seringkali mendapat beban yang sangat be- rat,  selain  karena  posisinya  yang  berada  di daerah hilir, juga struktur wilayahnya yang sa- ngat  terbuka  dan  selama  ini  tidak  mendapat prioritas pembangunan akibat paradigma pem- bangunan  yang  sangat  sektoral.  Lahirnya  Un- dang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang  Pe- merintahan  Daerah  juga  mewarnai  perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia. Semangat otonomi yang ter- kandung dalam undang-undang tersebut adalah desentralisasi  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan laut kepada wilayah otonom.
Sebagaimana yang dituangkan dalam un- dang-undang  tersebut  wilayah  otonom  dalam hal  ini  propinsi  dan  kabupaten/kota.  Undang- Undang  No.  32  tahun  2004  menjelaskan  bah- wa  setiap  pemerintah  dan  masyarakat  di  wila- yah otonom menyadari arti penting dari penge- lolaan sumberdaya pesisir dan laut secara ber- kelanjutan, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dilakukan secara bijak-
sana  dengan  menerapkan  kaidah-kaidah  pem- bangunan  berkelanjutan.  Implikasi  negatif akan  muncul  apabila  daerah  berlomba-lomba mengeksploitasi  sumberdaya  pesisir  dan  laut tanpa  memperhatikan  kaidah-kaidah  pemba- ngunan berkelanjutan.
Selanjutnya,  tata  kelola  pemerintah  dae- rah dihadapkan pada realitas politik  yaitu per- seteruan dan persaingan antar pemerintah dae- rah  dalam  mengeksploitasi  sumberdaya  alam sebagai akibat rejim otonomi daerah. Selain itu eco-governance pemerintah  daerah  sangat  bu- ruk  sementara  desakan  jebakan  hutang  yang diderita Indonesia dalam tinjaun ekonomi poli- tik  menyebabkan  proses  eksploitasi  dan  peng- hancuran  sumberdaya  alam  dan  lingkungan akan makin intensif ke depan.
Penanganan  permasalahan  ini  dilakukan melalui  penataan  kembali  kelembagaan  peme- rintah  daerah,  baik  dalam  bentuk  konsep  pe- rencanaan,  peraturan  perundang-undangan, sumberdaya  manusia,  sistem  administrasi pembangunan  yang  mengacu  pada  perencana- an hirarki pengelolaan wilayah pesisir dan pu- lau-pulau kecil secara terpadu atau lebih dike- nal Integrated  Coastal  Zone  Management (ICZM).  Penataan  kelembagaan  pengelolaan sumberdaya  alam  dan  lingkungan  seharusnya memadukan  pengetahuan  tentang  ekosistem dan  sumberdaya  alam  dalam  keputusan-kepu- tusan politik pemerintahan.
Dengan kata lain, untuk mengoptimalkan upaya  pengembangan/eksploitasi  sumber  daya pesisir  tersebut,  perlu  dilakukan  kegiatan  pe- rencanaan, yang berguna untuk mengetahui je- nis, letak dan nilai ekonomis sumberdaya serta untuk  mengetahui  kesesuaian  ekologis  setem- pat terhadap upaya eksploitasi sebagaimana di- amanatkan  dalam  Undang-undang  Nomor  27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesi- sir  dan  Pulau-pulau  kecil  serta  PERMEN  No- mor  16  tahun  2008  tentang  Perencanaan  Pe- ngelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Penetapan zonasi wilayah pesisir dan pu- lau-pulau  kecil  adalah  pengelompokan  suatu wilayah  ke  dalam  kawasan-kawasan  atau  zo- na-zona sesuai dengan kondisi biogeofisik dan fisiknya.  Tujuan  penetapan  zonasi  adalah  un- tuk mengoptimalkan fungsi ekologi, sosial dan ekonomi suatu kawasan sehingga dapat dilaku-
kan  pengelolaan  kawasan  secara  berkelanju- tan.  Zonasi  peruntukan  pada  wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri  atas kawasan pe- manfaatan  umum,  kawasan  konservasi,  kawa- san  strategis  nasional  tertentu  dan  alur  laut (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007). Na- mun  kenyataan  dari  hasil  penelitian  menunju- kan penetapan zonasi wilayah pesisir di 4 (em- pat)  kabupaten/kota  lokasi  penelitian  yang  di- lakukan masih dalam draft penyusunan Renca- na Zonasi dan belum terakomodir dalam suatu regulasi kebijakan berupa Peraturan Daerah.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Perma- salahan  Dalam  Pengimplementasian  de- sentralisasi  kewenangan  di  bidang  Penge- lolaan  Sumber  Daya  Wilayah  Pesisir  di Kalimantan Barat
Potensi sumber daya pesisir di Kaliman- tan  Barat  sebagaimana  diuraikan  di  atas  yang begitu  beragam  baik  dari  segi  kuantitas  mau- pun  kualitas,  seharusnya  dapat  memberikan kontribusi  yang  besar  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Pembangunan  wilayah  pesisir  pada dasarnya adalah pembangunan untuk mencapai keseimbangan  antara  manfaat  dan  kelestarian sumberdaya alam pesisir. Artinya, bahwa sum- berdaya alam pesisir dapat  dieksploitasi untuk kemaslahatan  manusia,  namun  tidak  menjadi- kan  lingkungan  termasuk  sumberdaya  itu  sen- diri menjadi rusak, sehingga diperlukan penge- lolaan.
Pembangunan  dan  pengelolaan  wilayah pesisir di Kalimantan Barat berimplikasi lang- sung pada kehidupan sosial-ekonomi masyara- katnya. Kesenjangan dan ketertinggalan meru- pakan kondisi yang sudah jamak ditemui. Rea- litas  ini  amat  kontras  disandingkan  dengan melimpahnya  kekayaan  sumber  daya  alam yang tersedia. Beragam kebijakan dan regulasi telah  digulirkan,  baik  secara  sektoral  maupun lintas sektoral, terakhir melalui UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pe- sisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Namun  ironisnya bukan  keteraturan  dan  kesejahteraan  dihadir- kan, melainkan sebaliknya, disini tampak bah- wa  hukum  telah  gagal  mengemban  fungsi instrumentalis  mewujudkan  keadilan  dan  ke- manfaatan bagi masyarakat.
Faktor penyebab terjadinya  permasala-
han  dalam  tataran  pengimplementasian  desen- tralisasi  kewenangan  pengelolaan  wilayah  pe- sisir  sehingga  dapat  diasumsikan  sebagai  sua- tu  keterbatasan  kemampuan  hukum  yang  me- ngatur  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil berdasarkan  amatan  dan  hasil  penelitian  yang dilakukan, diantaranya adalah:
a) Terjadinya  disinkronisasi  dari  regulasi  dan kebijakan yang ada
Pasca  diterbitkan  UU  No  27  Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil,  secara  spesifik  menga- tur  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, ternyata  belum  dapat  menghadirkan  pe- ngelolaan  wilayah  pesisir  secara  memadai dan  optimal  di  daerah.  Akomodasi  sinkro- nisasi  kebijakan  dan  regulasi  pengelolaan wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  de- ngan kebijakan penataan ruang, masih jauh dari  harapan.  Realitas  ini  seperti  yang  di- temui di Kota Singkawang, Kabupaten Ku- bu  Raya,  Kabupaten  Sambas,  Kabupaten Pontianak, tampak bahwa perencanaan pe- ngelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil,  masih  belum  dapat  memenuhi  prin- sip  serasi,  selaras  dan  seimbang  dengan dokumen  perencanaan  tata  ruang  sebagai- mana yang diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007.
Secara normatif di dalam UU No. 26 No. Tahun 2007 pasal 6 ayat 5, ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur de- ngan undang-undang tersendiri. Sedangkan didalam  UU  No.  27  Tahun  2007  pasal  7 ayat  1,  Perencanaan  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas :
a) Rencana  Strategis  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau  Kecil  (RSWP-3-K);  b)  Ren- cana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau  Kecil  (RZWP-3-K);  c)  Rencana  Pe- ngelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  (RPWP-3-K);  dan  d)  Rencana  Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pu- lau  Kecil  (RAWP-3-K).  Pada  pasal  7  ayat 3,  Pemerintah  Daerah  wajib  menyusun  se- mua  rencana  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  sesuai  dengan  kewenangan  masing- masing.  Didalam  UU  No  27  Tahun  2007 pasal 9 ayat 2, RZWP-3-K diserasikan, di- selaraskan,    dan    diseimbangkan  dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pe- merintah provinsi atau pemerintah kabupa- ten/kota. Pada ayat 4, Jangka waktu  berla- kunya  RZWP-3-K  selama  20  (dua  puluh) tahun  dan  dapat  ditinjau  kembali  setiap  5 (lima)  tahun.  Pada  ayat  5,  RZWP-3-K  di- tetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun sampai  dengan  saat  sekarang  pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan  Barat  belum  menerbitkan  pe- raturan  daerah  sebagaimana  yang  diama- natkan  undang-undang  tersebut,  terlebih dengan  penghadiran  SK  MenHutBun.  No. 259/kpts-II/2000 tentang Penujukan Kawa- san Hutan dan Perairan di Wilayah Provin- si Kalimantan Barat.
b) Masih rendahnya daya akomodasi dan res- ponsitas basis kultural akibat semangat ke- bijakan dan regulasi yang yang berkarakter sentralistik,  sehingga compatible dengan signifikansi kearifan lokal masyarakatnya.
Pembangunan  daerah  khususnya  di pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  perlu  meli- batkan  masyarakat  dengan  pemberdayaan dan  menarik  partisipasi  masyarakat.  Pem- berdayaan masyarakat pesisir dapat dilaku- kan  dengan  cara  memberikan  kewenangan kepada  lembaga-lembaga  lokal  dalam  me- ngelola  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Se- lain itu, dapat juga dengan memperluas as- pek  pasar  untuk  meningkat  nilai  produk perikanan.  Namun  kenyataannya  tingkat partisipasi  dan  kearifan  lokal  masyarakat pesisir masih rendah.
Responsitas  hukum  yang  demikian, didasari  bahwa  hakekatnya  hukum  bukan institusi  bersifat  otonom,  namun  bagian yang  tidak  terpisahkan  dan  dipengaruhi oleh  aspek-aspek  kebudayaan  (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan religi) dari ma- syarakatnya.  Secara  sosiologis  hukum yang  baik  bukanlah  suatu  institusi  yang terosilasi,  melainkan  tertanam  dalam  dan berakar pada masyarakatnya. Tidak ada ke- hidupan  hukum  yang  terpisah  secara  dia- metral-otonom.  Komunitas  masyarakat merupakan arena sosial  yang memiliki ka- pasitas  untuk  membentuk  hukum  sebagai mekanisme internal dalam menjaga  ketera-
turan  dan  ketertiban  sosial  dalam  lingku- ngan komunitasnya.
Secara  sosiologis  masyarakat  pesisir sangat berbeda dengan masyarakat agraris. Seiring  dengan  perbedaan  tersebut  mem- bawa  perbedaan  dalam  memaknai  sumber daya  alam.  Pemahaman  terhadap  karakte- ristik tersebut harus berkarakter battom up, mengingat  eksploitasi  dan  makna  pemili- kan terhadap sumber daya alam yang bersi- fat open access tersebut, sudah barang ten- tu  akan  berpengaruh  terhadap  eksistensi perlindungan lingkungan hidupnya. Perila- ku  yang  didasarkan  atas  orientasi  berpikir kebenaran  ekologis,  idealnya  menjadi  pe- doman dalam setiap interaksi dan interalasi manusia  dengan  lingkungannya.  Pengem- bangan  kelembagaan  masyarakat  pesisir yang berbasis pada sumber daya lokal akan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  da- lam  pengambilan  keputusan  dan  pengawa- san  pengelolaan  potensi  sumberdaya,  de- ngan  demikian  akan  lebih  menjamin  kesi- nambungan  peningkatan  pendapatan  dan pelestarian sumberdayanya.
3. Upaya mewujudkan desentralisasi kewena- ngan  di  bidang  Pengelolaan  Wilayah  Pesi- sir  yang  dapat  mengakomodasi  keseimba- ngan kepentingan dan kelembagaan di Ka- limantan Barat
Untuk  mencapai  pembangunan  wila- yah  pesisir  dan  lautan  secara  optimal  dan berkelanjutan  maka  diperlukan  kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu  ( Integrated  Coastal  dan  Marine Zone  Management ).  Pada  dasarnya  arahan kebijakan  pembangunan  wilayah  pesisir dan  lautan  meliputi  empat  aspek  utama, yaitu (1) aspek teknis  dan social (2) aspek sosial ekonomi dan budaya (3) aspek social politik  dan  (4)  aspek  hukum  dan  kelem- bagaan.
Permasalahan  utama  yang  dihadapi dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir adalah  kebijakan  yang  selama  ini  cende- rung lebih berpihak terhadap kegiatan eks- ploitasi  sumberdaya  pesisir,  untuk  mence- gah  hal  ini  berlanjut,  adanya  kelembagaan yang kuat dan penegakan hukum yang ber-
keadilan  menjadi  keniscayaan  bagi  pelak- sanaan  pembangunan  dan  pengelolaan sumberdaya pesisir.
Penerapan  prinsip-prinsip  pemba- ngunan berkelanjutan ke dalam sistem, or- ganisasi maupun program kerja pemerinta- han.  Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  pengelolaan  sumberdaya  pesisir semestinya dapat mengurangi tumpang tin- dih peraturan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya  pesisir,  keselarasan  peran  an- tara pusat dan daerah, serta antar sektor.
Pengaturan pengelolaan  tersebut  me- rupakan  instrumen  hukum  yang  berfungsi preventif menjaga ancaman terhadap keles- tarian sumberdaya hayati.
Beberapa  faktor  utama  yang  meng- ancam  kelestarian  sumberdaya  keanekara- gaman hayati laut adalah : (1) Pemanfaatan berlebih (over  eksploitation) sumberdaya hayati,  (2)  Penggunaan  teknik  dan  perala- tan  penangkapan  ikan  yang  merusak  ling- kungan,  (3)  Perubahan  dan  degradasi  fisik habitat,  (4)  Pencemaran,  (5)  Introduksi spesies asing,  (6)  Konversi  kawasan  lin- dung  menjadi  peruntukan  pembangunan lainnya,  (7)  Perubahan  iklim  global  serta bencana alam.
Efektifitas  desentralisasi pengelolaan sumberdaya  pesisir  membutuhkan  bebera- pa agenda yang harus dilakukan, hal ini di- lakukan  dari  banyak  tingkatan  antara  lain; level  pemerintahan  pusat,  level  pemerinta- han lokal dan level komunitas.
Pertama, dalam  level  pemerintahan pusat  salah  satu  poin  agenda  yang  terpen- ting adalah perbaikan kerangka kerja legal, tentunya ada dua aspek legal yang dibutuh- kan  untuk  membuat  desentralisasi  lebih efektif  bagaimana  membuat  agar  desentra- lisasi  hukum  lokal  dapat  diturunkan  lebih detail  dan  bagaimana  membuat  legitimasi terhadap kelambagaan lokal.
Kedua, desentralisasi  pengelolaan sumberdaya  perikanan  secara  tidak  lang- sung  membagi  manajemen  unit  pengelo- laan  perikanan,  zona  perikanan,  untuk  wi- layah yang berbeda harus dipertanggungja- wabkan.
Ketiga , pada level komunitas  revita-
lisasi  kelembagaan  lokal  menjadi  sangat penting  sebagai  kunci  dari  desentralisasi pengelolaan  sumberdaya  perikanan.  Revi- talisasi  ini  adalah  pemberdayaan  dan  pe- nguatan kembali bangunan kultural kelem- bagaan  lokal  yang  baik.  Ada  dua  dimensi dari  revitalisasi  kelembagaan  lokal  yaitu dimensi politik dan teknis. Dimensi politik adalah tentang bagaimana memberdayakan nelayan  lokal  dengan  mempercepat  me- nyambut  aspirasi  mereka,  memahami  ke- pentingan nelayan dan merespon relasi ke- bijakan untuk sektor perikanan.
Desentralisasi  dapat  dibenarkan  jika tujuan desentralisasi sebagai upaya pening- katan  efisiensi  dan  keseimbangan  aktifitas pembangunan,  serta  untuk  meningkatkan partisipasi  lokal  dan  demokrasi.  Pada  saat melakukan  penguatan  terhadap  penerapan desentralisasi  pengelolaan  sumberdaya  pe- sisir,  permasalahan  yang  terjadi  di  tingkat pusat  dan  tingkat  lokal  semestinya  dapat dipecahkan.
Pemerintahan pusat semestinya dapat konsisten meninggalkan keengganan untuk membagi  kewenangan  dengan  pemerinta- han lokal dan memperbaiki kerangka kerja dan  proses  kebijakan  dengan  mengharagai semangat  desentralisasi.  Di  sisi  lain,  pada tingkat  pemerintahan  lokal  peraturan  di tingkat  lokal  semestinya  dapat  memfasili- tasi  dan  bekerjasama  dengan  masyarakat lokal  dalam  pengelolaan  sumberdaya  yang lebih  baik.  Kondisi  tersebut  mengakibat- kan  kepercayaan  antara  pemerintahan  pu- sat, pemerintahan lokal dan masyarakat lo- kal menjadi sangat penting untuk desentra- lisasi pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebagai  upaya  mewujudkan  desen- tralisasi  kewenangan  di  bidang  Pengelola- an  Wilayah  Pesisir  yang  dapat  mengako- modasi keseimbangan kepentingan dan ke- lembagaan, maka perlu dibangun pola pen- dekatan  pengelolaan  sumberdaya  pesisir berbasis masyarakat.
Pendekatan  ini  diharapkan  akan memberikan  arah  kepada  pemerataan  ke- sempatan  kerja  dan  kehidupan  yang  lebih layak bagi  nelayan. Dengan semangat  par- tisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat
menjamin  kelestarian  sumberdaya  alam.. Pengelolaan  sumberdaya  alam  berbasis masyarakat  sudah  merupakan  pendekatan yang  banyak  dipakai  didalam  program- program  pengelolaan  sumberdaya  pesisir di  berbagai  negara  di  dunia,  khususnya  di negara-negara berkembang.
Pendekatan ini secara luas digunakan di wilayah asia pasifik seperti dinegara-ne- gara Filipina dan Pasifik Selatan. Pemerin- tahan yang semakin mengarah pada desen- tralisasi  membutuhkan  pendekatan  ini  da- lam  rangka  menjawab  tuntutan  otonomi daerah.
Dengan  diberikannya  wewenang  ke- pada daerah dalam pengelolaan pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 4 mil  untuk  kabupaten  memberikan  peluang yang  besar  bagi  pendekatan  pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat.
Lahirnya Undang-Undang No. 27 ta- hun 2007 juga diharapkan mampu menjadi kekuatan  hukum  bagi  pengelolaan  pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat. Dalam  operasionalnya,  paradigma  pemba- ngunan  berbasis  masyarakat  mensyaratkan adanya  pembagian  kewenangan  antara  pe- merintah dan masyarakat.
Dua elemen terpenting dalam konsep pemberdayaan  yang  diperlukan  adalah mempertemukan peranan pemerintah dan masyarakat secara egaliter.  Masyarakat de- ngan potensi modal sosial (social  capital) dan pemerintah dengan kebijakannya, akan sangat menentukan  bentuk pengelolaan sumberdaya pesisir dalam pengelolaannya.
Ciri sumberdaya alam pesisir yang sebagian besar bersifat common  property dan open access, bagi beberapa masyarakat nelayan berpandangan bahwa  semua orang berhak memanfaatkannya, sehingga  jika ti- dak diikuti oleh regulasi yang tepat,  akan menyebabkan pemanfaatan yang eksploita- tif. Kondisi ini membutuhkan perhatian ba- gi semua stakeholder untuk ikut  bertang- gungjawab dalam menjaga kelestarian  dan keberlanjutannya. Pengelolaan sumberdaya alam pesisir berbasis ekosistem dan ma- syarakat yang bersumber dari  kekuatan modal sosial diharapkan dapat  mengurangi
sikap selfish dan free rider. Dengan kekua- tan  masyarakat  dan  dukungan  regulasi yang berpihak terhadap paradigma pemba- ngunan  keberlanjutan (sustainable) diha- rapkan  pula  mampu  menjawab  krisis  dan degradasi sumberdaya alam pesisir
Faktor  penting  yang  terkait  dengan pembangunan  berbasis  masyarakat  adalah peran  kelembagaan  lokal,  yang  dapat  diu- kur  dengan  melihat,  keberpihakan  regulasi atau  kebijakan  daerah  dalam  bentuk  pera- turan-peraturan  daerah,  informasi  dan  pe- ngetahuan, struktur pasar dan respon stake- holder terhadap kebijakan dan pengelolaan sumberdaya pesisir.
Upaya  penguatan  pengelolaan  sum- berdaya  pesisir  berbasis  masyarakat  mem- butuhkan langkah-langkah baik yang bersi- fat  makro  maupun  mikro.  Langkah  makro merupakan tugas pemerintah untuk menga- kui  eksistensi  sistem  pengelolaan  tersebut, dan  juga  tugas  unsur civil  society lainnya untuk  melakukan  advokasi.  Sementara  itu langkah  mikro  merupakan  tugas  pemerin- tah dan civil society untuk melakukan lang- kah aksi baik untuk pengembangan kapasi- tas  organisasi,  kapasitas  sumberdaya  ma- nusia (SDM), serta pelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan.

## V. Penutup
Desentralisasi  kewenangan  Pengelolaan sumberdaya  pesisir  di  Kalimantan  Barat  seba- gaimana tampak di Kabupaten/Kota dalam wi- layah kajian penelitian ini (Kabupaten Sambas, Kota  Singkawang,  Kabupaten  Pontianak  dan Kabupaten  Kubu  Raya  sampai  saat  ini  belum memiliki  konstribusi  yang  signifikan  dalam pembangunan  daerah  bagi  peningkatan  kese- jahteraan masyarakat nelayan. Sumberdaya pe- sisir  yang  memiliki  sifat open  access, dalam semangat desentralisasi, pengelolaannya mem- butuhkan  formulasi  kebijakan  yang  tepat  agar tidak  terjadi  eksploitasi  sumberdaya  pesisir, krisis  ekologis,  degradasi  dan  meluasnya  keti- dakberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.
Faktor  belum  menguatnya  implementasi desentralisasi  kewenangan  pengelolaan  wila- yah  pesisir  tersebut  masih  terdapatnya  dissin- kronisasi dari regulasi dan kebijakaan yang
ada  serta  Masih  rendahnya  daya  akomodasi dan responsitas basis kultural  akibat semangat kebijakan  dan  regulasi  yang  yang  berkarakter sentralistik, sehingga compatible dengan signi- fikansi kearifan lokal masyarakatnya.
Upaya  mewujudkan  desentralisasi  ke- wenangan  di  bidang  Pengelolaan  Wilayah  Pe- sisir  yang  dapat  mengakomodasi  keseimba- ngan  kepentingan  dan  kelembagaan  di  Kali- mantan  Barat  diharapkan  Pemerintahan  pusat semestinya  dapat  konsisten  meninggalkan  ke- engganan untuk membagi kewenangan dengan pemerintahan lokal dan memperbaiki kerangka kerja dan proses kebijakan dengan menghargai semangat desentralisasi. Di sisi lain, pada ting-
kat pemerintahan lokal peraturan di  tingkat lo- kal semestinya dapat memfasilitasi dan beker- jasama dengan masyarakat lokal  dalam penge- lolaan sumberdaya yang lebih  baik.  Kondisi tersebut mengakibatkan  kepercayaan  antara pemerintahan pusat, pemerintahan  lokal dan masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir.
Sebagai upaya mewujudkan desentralisa- si  kewenangan  di  bidang  Pengelolaan  Wila- yah  Pesisir  yang  dapat  mengakomodasi  kese- imbangan  kepentingan  dan  kelembagaan,  ma- ka  perlu  dibangun  pola  pendekatan  pengelo- laan  sumberdaya  pesisir  berbasis masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia , Alumni Bandung,  1986.
Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum: Rapai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam bidang Hukum,
Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
Ade Saptomo, Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Grasindo, Jakarta, 2010.
A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
Agus Salim, Teori dan Paradigma: Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif. Tiara Wacana. Yogyakarta, 2006.
Ambar Teguh Sulistiyani, Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan, Penerbit Gaya Media,
Jakarta, 2001.
Arif Satria, Karakteristik Masyarakat Pesisir, Cidesindo, Jakarta, 2007. Arief  Sidharta, Paradigma  Ilmu  Hukum  Indonesia  Dalam  Perspektif  Positivis, Makalah  disajikan dalam  Simposium  Nasional  Ilmu  Hukum  “Paradigma  dalam  Ilmu  Hukum  Indonesia”  dise- lenggarakan  dalam  rangka  Dies  Natalis  Fakultas  Hukum  UNDIP  ke  41bekerjasama  dengan Pusat  Kajian  Hukum  Indonesia  Bagian  Tengah  dan  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  UNDIP, Semarang 10 Februari 1998.
Arief  Sidharta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum:  Sebuah  Penelitian  Tentang  Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum , Mandar Maju Bandung, 2000.
Bernard L. Tanya, Meretas Integras Nasional Menuju Kemajuan Peradaban, Makalah disampaikan dalam Temu Antar Generasi Se-Jawa dan Bali di Surabaya, diselenggarakan oleh KNPI Jawa Timur, 2 Agustus 2002.
Bernand L. Tanya, Hukum, Politik, dan KKN, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2006.
Bernand  L.  Tanya,  Teori  Hukum,;  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  ruang  dan  Generasi,  CV.  Kita Surabaya, 2006.
Bromley dan Cernea, territorial use rights in fisherie, 1989.
Budi  Siswanto,  Kemiskinan  dan  Perlawanan  Kaum  Nelayan,  Penerbit  Laksbang  Mediatama,
Surabaya, 2010.
Darul Kutni Tuhepaly, Otonomi Khusus Bidang Kelautan, Penerbit Galang Press, Yogyakarta, 2010 Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian, Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran,UII Press Yogyakarta, 2004.
Edy Sudarta, Kebijakan social Sebagai kebijakan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008. Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Mata Padi Prseindo, Yogyakarta, 2010. FX.Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah , Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. LP3ES, Jakarta, 1987. Imam Kabul, Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia, Penerbit Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.
Hetifah Sj. Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan Good governance, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
2004.
Julius Stone, Law and the Social Sciences in the Second Half Century , University of Minnesota Press, 1966
Khudzaifah Dimyati, Mencari Jatidiri Ilmu Hukum Indonesia, Jurnal Akademika: Kajian Masalah social dan Agama, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 1999 Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan, LKiS, Yogyakarta, 2008 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1977. Mahfud MD, Moh,. Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu , Jakarta: PT.RajaGrafindo Per- sada, 2009
Margaret M . Poloma, Teori Sosiologi Komtemporer, Raja Grafindo, Jakarta, Jakarta, 1994. Mboi Napsiah,. Perempuan dan Pemberdayaan, Jakarta, Penerbit Obor, 1997 Muladi, Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan, dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globa- lisasi, Makalah, 1995 Prijono, Onny S, dan A.M.W. Pranarka (penyunting), 1, Pemberdayaan : Konsep Kebijakan dan Implementasi, CSIS, JakartA, 1996.
Romli Atmasasmita, Pengantar hukum Kejahatan Bisnis, Prenedia Media, Jakarta,2003 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988. Sarundajang, babak baru Sistem Pemerintahan Daerah, Penerbit Kata hasta, Jakarta, 2005, Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980. -------------, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung 1996
-------------, Pendekatan dan Kajian Sosiologis Terhadap Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Nomor 1 Tahun 1, Surakarta,1996
-------------, Masalah Nilai-Nilai dalam Penemuan Hukum dan Pembentukan Hukujm Nasional, Ma- kalah, Temu Wicara Tentang Pelaksanaan Pembangunan Hukum PJP II, BPHN, Jakarta, 1999 Setiono, “Pengembangan Psikologi Indigenous di Indonesia”, dalam Jurnal Ilmiah Psikologi:
Kognisi UMS, Vol. 6, Nomor 2 Nopember 2002
Soejono Dirdjosisworo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 2000 Suhana, Redesain Kebijakan Ekonomi Kelautan dan Perikanan Untuk Kesejahteraan rakyat dan Kelestarian Sumber Daya: Rekonstruksi Kebijakan Kelautan, Jurnal Transisi, Jakarta, 2011 Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
Sujana Rayat, Kebijakan Sosial baru dan Peran Pemerintah Daerah, Penerbit Prakarsa-LP3ES, 2009 Suriansyah Murhani, Pengawasan Pemerintahan Daerah, Mediatama, Yogyakarta, 2008 Syamsudin Haris, Desentalisasi dan Otonomi Daerah , LIPI Press-Jakarta,2010 Ostrom, Elinor, Coping with Tragedies of the Commons in Annual Reviews 1999 Owin Jamasy, Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan, Penerbit Blantika Jakarta,
2006
Team Work LAPERA, Politik Pemberdayaan, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke- cil.