## GOOD GOVERNANCE DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH: SUATU KAJIAN DI PEMERINTAH DAERAH

## PROVINSI JAMBI

## Masnun
Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari

## Abstract
Good  governance  is  essential  and  inseparable  for  every  entity  today.  Good governance becomes one of the foundations in decision making for stakeholders to  assess  the  performance  of  government  both  at  the  central  and  in  the  region. This study uses descriptive analysis method to see whether the implementation of good  governance  can  be  assessed  in  terms  of  quality  of  local  government financial statements that have been audited by BPK and what is the cause of the lack of good governance of government finance. The analysis uses opinion data issued by the auditor on the Jambi Province government financial report and the results  of  the  previous  research  analysis.  Based  on  the  analysis  concluded  that good  governance  can  be  assessed  by  looking  at  the  quality  of  local  government financial  statements  (LKPD)  as  measured  from  the  auditor's  opinion.  While  the lack  of  good  governance  of local  government  finances  due to  the low  quality  of human  resources  in  local  government  and  the  application  of  government accounting standards that have not been maximized.
Key words : Good governance,  Local government financial statements

## PENDAHULUAN
Good  governance (tata  pemerintahan  yang  baik)  sudah  lama  menjadi mimpi  buruk  sebagian  masyarakat  Indonesia.  Meski  memiliki  pemahaman  yang berbeda  tentang good  governance ,  sebagian  besar  masyarakat  membayangkan bahwa dengan penerapan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan  yang  lebih  baik.  Mereka  membayangkan  bahwa  dengan  memiliki praktik good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin  baik,  angka  korupsi  menjadi  semakin  rendah,  dan  pemerintah  menjadi semakin  peduli  dengan  kepentingan  warga  (Dwiyanto,  2005).  Eksistensi good governance yang  selama  ini  dielu-elukan  ternyata  masih  sebatas  jargon  belaka.
Pemerintah pusat maupun daerah harus segera berbenah. Penyelenggaraan negara yang  baik  di  pusat  maupun  daerah  harus  menjadi  perhatian  serius.  Transparansi memang menjadi salah satu solusi, tetapi apakah cukup hanya itu untuk mencapai good governance .
Dewasa  ini good  governance telah  menjadi  hal  yang  penting  bagi  setiap entitas  baik  sektor  swasta  maupun  sektor  publik  dan  pemerintahan.  Stakeholder menggunakan good  governance sebagai  salah  satu  alat  ukur  atau  patokan  dalam mengambil keputusan terutama keputusan berinvestasi. Hal ini dibuktikan melalui berbagai  penelitian  mengenai good  governance yang  dilakukan  oleh  peneliti- peneliti  sebelumnya.  Bahkan  penilaian  terhadap  pelaksanaan good  governance pada  entitas  swasta  maupun  pemerintahan  sudah  mulai  dilakukan  baik  pada tingkat  maupun internasional.  Di  Indonesia, good  governance mulai  benar-benar dirintis dan diterapkan sejak era reformasi dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan  sistem  pemerintahan  yang  menuntut  proses  demokrasi  yang  bersih sehingga good  governance erupakan  salah  satu  alat  reformasi  yang  mutlak
diterapkan  dalam  pemerintahan  baru  baik  di  pusat  maupun  daerah.  Akan  tetapi, jika  dilihat  dari  perkembangan  reformasi  yang  sudah  berjalan  selama  ini, penerapan good  governance di  Indonesia  belum  dapat  dikatakan  berhasil sepenuhnya  (Adisetiawan,  2013).  Masih  banyak  ditemukan  kecurangan  dan kebocoran  dalam  pengelolaan  anggaran  dan  akuntansi  yang  merupakan  dua produk  utama good  governance .  Masyarakat  daerah  mulai  memperhatikan masalah tata kelola pemerintahan   terutama mengenai tata kelola keuangan pusat dan daerah, sebab terkait dengan bagaimana pemerintahan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan tata kelola keuangan  yang  baik  dan  bersih,  sehingga  mendapatkan  kepercayaan  dari masyarakat  dan  tercapainya  tujuan  pemerintah  daerah  yaitu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  sebagai stakeholder dari  daerah. Jika  kita  lihat  kondisi saat ini, tata kelola keuangan pemerintah daerah masih belum terlalu baik karena masih tingginya kebocoran pada keuangan  daerah sebagaimana yang diberitakan di berbagai media lokal.
Pemerintah  daerah  harus  menyampaikan  pertanggungjawaban  mengenai pengelolaan  keuangan  daerah  kepada  para  stakeholder.  Pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan Keuangan, dimana pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Pertanggungjawaban  tersebut haruslah  diungkapkan  secara  transparan  sehingga  benar-benar  mencerminkan akuntabilitas.  Untuk  menilai  akuntabilitas  pertanggungjawaban  pemerintah daerah, maka laporan keuangan pemerintah daerah juga harus di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal. (Adisetiawan, 2013) Pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha merupakan  tiga pilar pokok
yang  mendukung  pencapaian good  governance . Good  governance akan  tercapai bila  dalam  penerapan  otoritas  politik,  ekonomi,  dan  administrasi  antara  ketiga pilar  tersebut  memiliki  interaksi  yang  setara  dan  saling  bersinergi.  Namun demikian,  ada  beberapa  prasyarat  yang  harus  dipenuhi  agar  interaksi  demikian dapat  terwujud,  yaitu  adanya  kepercayaan  publik,  transparansi,  partisipasi,  dan regulasi  yang  sehat.  Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  kepercayaan  publik adalah  dengan  meningkatkan  transparansi,  efisiensi,  dan  akuntabilitas  yang tercermin  diantaranya  pada  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Laporan keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  komponen  penting  dalam  menciptakan akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah. Dalam mengukur  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  masyarakat  dapat mengacu  kepada  opini  yang  diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) atas laporan keuangan tersebut. Untuk  Provinsi Jambi opini yang disandang atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) walaupun dengan beberapa paragraf penjelasan. Opini ini diberikan oleh BPK atas audit  terhadap  tiga  aspek  pemeriksaan  yaitu  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah,  kepatuhan  terhadap  peraturan  Perundang-undangan  dan  sistem pengendalian  intern  yang  dilaksanakan  pemerintah  daerah  selama  satu  tahun anggaran.  Hasil  audit  BPK  berupa  opini  WTP  ini  menunjukkan  bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi semakin baik meskipun  masih  perlu  penyempurnaan  dalam  beberapa  hal.  Sehingga  boleh dikatakan  bahwa  pemerintah  daerah  Provinsi  Jambi  sudah  mulai  menerapkan good governance dalam tata kelola pemerintahannya.

## Landasan Teori
Istilah good  governance sendiri  pertama  kali  digunakan  pada World Development Report tahun 1989 yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintah yang  amanah  dan  bertanggung  jawab,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  serta pemerintahan  yang  bersih.  Governance  dapat  diartikan  sebagai  cara  mengelola urusan-urusan publik. World Bank mendefenisikan governance pada sektor publik sebagai  cara    pemerintah  mengelola  sumber  daya  sosial  dan  ekonomi  untuk kepentingan  pembangunan  masyarakat.  Sedangkan  United  Nation  Development Program (UNDP) menekankan defenisi  governance pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses  pembuatan  kebijkan,  economic  governance mengacu  pada  proses pembuatan  keputusan  di  bidang  ekonomi  yang  berimplikasi  pada  masalah pemerataan,  penurunan  kemiskinan,  dan  peningkatan  kualitas  hidup,  sedangkan administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan.
World Bank mendefenisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun adminstratif,  menjlankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  dan political framework bagi  tumbuhnya  aktivitas  usaha. Good  governance pada  dasarnya adalah  suatu  konsep  yang  mengacu  kepada  proses  pencapaian  keputusan  dan pelaksanaannya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  bersama.  Sebagai suatu  konsensus  yang  dicapai  oleh  pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.
Kunci  utama  memahamai  good  governance  adalah  pemahaman  atas prinsip-prinsip  di  dalamnya.  Bertolak  dari  prinsip-prinsip  ini  akan  didapatkan tolak  ukur  kinerja  dari  suatu  pemerintahan.  Baik  buruknya  pemerintahan  bisa dinilai  bila  ia  telah  bersinggungan  dengan  semua  unsur  prinsip-prinsip good governance . Berikut diuraikan prinsip-prinsip good governance ;
1. Partisipasi Masyarakat ( Participation )
Semua  warga  masyarakat  mempunyai  suara  dalam  pengambilan  keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili  kepentingan  mereka. Partisipasi  menyeluruh  tersebut  dibangun berdasarkan  kebebasan  berkumpul  dan  mengungkapkan  pendapat,  serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin  agar  setiap  kebijakan  yang  diambil  mencerminkan  aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah  menyediakan  saluran  komunikasi  agar  masyarakat  dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu  wicara,  konsultasi  dan  penyampaian  pendapat  secara  tertulis.  Bentuk lain  untuk  merangsang  keterlibatan  masyarakat  adalah  melalui  perencanaan partisipatif  untuk  menyiapkan  agenda  pembangunan,  pemantauan,  evaluasi dan  pengawasan  secara  partisipatif  dan  mekanisme  konsultasi  untuk menyelesaikan isu sektoral.
2. Tegaknya Supremasi Hukum ( Rule of Law ) Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik  dan  perumusan-perumusan kebijakan  publik  memerlukan  sistem  dan  aturan-aturan  hukum.  Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance , harus diimbangi
dengan  komitmen  untuk  menegakkan rule  of  law dengan  karakter-karakter antara  lain  sebagai  berikut:  Supremasi  hukum  ( the  supremacy  of  law ), Kepastian  hukum  ( legal  certainty ),  Hukum  yang  responsip,  Penegakkan hukum  yang  konsisten  dan  non-diskriminatif,  Indepedensi  peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi ( Transparency )
Transparansi  adalah  keterbukaan  atas  semua  tindakan  dan  kebijakan  yang diambil  oleh  pemerintah.  Prinsip  transparansi  menciptakan  kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan  menjamin  kemudahan  di  dalam memperoleh  informasi  yang  akurat  dan memadai.  Tranparansi  dibangun  atas  dasar  arus  informasi  yang  bebas. Seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga-lembaga  dan  informasi  perlu  dapat diakses  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan  dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,  meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan.
4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua  pihak  yang  berkepentingan.  Dalam  konteks  praktek  lapangan  dunia usaha,  pihak  korporasi  mempunyai  tanggungjawab  moral  untuk  mendukung bagaimana good  governance dapat  berjalan  dengan  baik  di  masing-masing lembaganya.  Pelaksanaan good  governance secara  benar  dan  konsisten  bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki  oleh  setiap  lembaga  korporasi  yang  ada  didunia.  Dalam  lingkup tertentu  etika  bisnis  berperan  sebagai  elemen  mendasar  dari  konsep  CSR ( Corporate  Social  Responsibility )  yang  dimiliki  oleh  perusahaan.  Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk  memberikan  kontribusinya.  Praktek good  governance menjadi kemudian guidence atau  panduan  untuk  operasional  perusahaan,  baik  yang dilakukan  dalam  kegiatan  internal  maupun  eksternal  perusahaan.  Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja,  sedangkan  eksternal  lebih  kepada  bagaimana  perusahaan  tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik.
5. Berorientasi pada Konsensus ( Consensus )
Menyatakan  bahwa  keputusan  apapun  harus  dilakukan  melalui  proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan  yang  mengikat  dan  milik  bersama,  sehingga  ia  akan  mempunyai kekuatan  memaksa  ( coercive  power )  bagi  semua  komponen  yang terlibat untuk  melaksanakan  keputusan  tersebut.  Paradigma  ini  perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak  yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  terwakili.  Tata  pemerintahan  yang
baik  menjembatani  kepentingan-kepentingan  yang  berbeda  demi terbangunnya  suatu  konsensus  menyeluruh  dalam  hal  apa  yang  terbaik  bagi kelompok-kelompok  masyarakat,  dan  bila  mungkin,  konsensus  dalam  hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesetaraan ( Equity )
Kesetaraan  yakni  kesamaan dalam  perlakuan  dan  pelayanan.  Semua  warga masyarakat  mempunyai  kesempatan  memperbaiki  atau  mempertahankan kesejahteraan  mereka.  Prinsip  kesetaraan  menciptakan  kepercayaan  timbal- balik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  melalui  penyediaan  informasi  dan menjamin  kemudahan  di  dalam  memperoleh  informasi  yang  akurat  dan memadai.  Informasi  adalah  suatu  kebutuhan  penting  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pengelolaan  daerah.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut pemerintah  daerah  perlu  proaktif  memberikan  informasi  lengkap  tentang kebijakan  dan  layanan  yang  disediakannya  kepada  masyarakat.  Pemerintah daerah  perlu  mendayagunakan  berbagai  jalur  komunikasi  seperti  melalui brosur, leaflet ,  pengumuman  melalui  koran,  radio  serta  televisi  lokal. Pemerintah  daerah  perlu  menyiapkan  kebijakan  yang  jelas  tentang  cara mendapatkan informasi
7. Efektifitas dan Efisiensi ( Effectiveness and Efficiency ) Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang  baik  dan  bersih juga  harus  memenuhi  kriteria efektif  dan efisien  yakni berdaya  guna  dan  berhasil-guna.  Kriteria  efektif  biasanya  di  ukur  dengan parameter  produk  yang dapat  menjangkau  sebesar-besarnya  kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  nyata masyarakat, dan  disusun  secara  rasional  dan terukur. Dengan  perencanaan  yang  rasional tersebut, maka harapan partisipasi  masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas ( Accountability )
Akuntabilitas adalah pertangungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang  memberinya  kewenangan  untuk  mengurusi  kepentingan  mereka.  Para pengambil keputusan di pemerintah,  sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat  bertanggung  jawab  baik  kepada  masyarakat  maupun  kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda  satu  dengan  lainnya  tergantung  dari  jenis  organisasi  yang bersangkutan.  Instrumen  dasar  akuntabilitas  adalah  peraturan  perundang- undangan  yang  ada,  dengan  komitmen  politik  akan  akuntabilitas  maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara  pemerintahan  dan  sistem  pengawasan  dengan  sanksi  yang jelas dan tegas.
9. Visi Strategis ( Strategic Vision )
Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan  datang.  Para  pemimpin  dan masyarakat  memiliki  perspektif  yang luas  dan  jauh  ke  depan atas tata  pemerintahan  yang  baik  dan  pembangunan
manusia,  serta  kepekaan  akan  apa  saja  yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkan perkembangan  tersebut.  Selain  itu  mereka  juga  harus  memiliki  pemahaman atas  kompleksitas  kesejarahan,  budaya  dan  sosial  yang  menjadi  dasar  bagi perspektif tersebut.
Terkait  dengan  laporan  keuangan,  good  governance  memiliki  beberapa prinsip  tersendiri.  Prinsip-prinsip  good  governance  tersebut  diuraikan  sebagai berikut:
1. Prinsip  Kewajaran  ( Fairness ),  menurut  prinsip  ini  laporan  keuangan pemerintah  dikatakan  wajar  apabila  memperoleh  opini  wajar  tanpa pengecualian.  Laporan  keuangan  yang  wajar  berarti  bebas  dari  salah  saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Prinsip Akuntabilitas, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan menjadi alat pengawasan yang efektif.
3. Prinsip  Transparansi,  pemerintah  dituntut  untuk  menyajikan  laporan keuangan  yang  mengandung  informasi  yang  jelas,  akurat,  tepat  waktu,  dan dapat dibandingkan. Informasi yang disajikan tersebut menunjukkan kualitas laporan  keuangan,  dan  kepercayaan stakeholder tergantung  pada  kualitas informasi yang disajikan oleh pemerintah.
4. Prinsip  Responsibilitas,  berkaitan  dengan  bentuk  pertanggungjawaban pemerintah  kepada  masyarakat.  Pemerintah  juga  dituntut  untuk  mematuhi aturan hukum yang berlaku.

## HASIL
Good  governance yang  diuraikan  di  atas  tercermin  secara  jelas  dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab  keuangan  negara.  Pencatatan  dan  pelaporan  transaksi  keuangan merupakan  salah  satu  bentuk  akuntabilitas  penyelenggara  pemerintahan  kepada rakyat melalui perwakilannya di lembaga legislatif. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  negara  merupakan  pondasi  utama  bagi  terciptanya good governance yang  merupakan  persyaratan  mutlak  dalam  demokrasi  dan  ekonomi yang sesungguhnya.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  selaku  auditor  eksternal  pemerintah melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar pemeriksaan  yang  berlaku.  Dalam  melaksanakan  pemeriksaan  yang  berdasarkan standar tersebut, BPK juga menerapkan prinsip-prinsip good governance sehingga hasil  audit  terhadap  pemerintah  daerah  yang  dilakukan  akan  menunjukkan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Peran  BPK  sebagai  auditor independen  memberikan  keyakinan  atas  kualitas  informasi  keuangan  dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi pada laporan  keuangan.  Kegunaan  informasi  akuntansi  dalam  laporan  keuangan  akan dipengaruhi adanya kewajaran penyajian yang dapat dipenuhi jika data didukung adanya bukti-bukti yang sah dan benar serta penyajiannya yang memadai. Dengan adanya  prinsip fairness ,  auditor  berperan  membantu  pihak  stakeholder  dalam menilai  perkembangan  dan  kualitas  tata  kelola  keuangan  negara.  Auditor  juga berperan  dalam  menegakkan  prinsip  akuntabilitas.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa auditor  pemerintah  (BPK)  melakukan  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan tanggungjawab seluruh unsur keuangan negara.
Penerapan good governance di pemerintah daerah Provinsi Jambi dapat dinilai dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Berdasarkan  uraian  mengenai  prinsip-prinsip good  governance dan  peran auditor  dalam  melaksanakan  audit  atas  laporan  keuangan  yang  menerapkan prinsip-prinsip  good  governance  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  opini yang diberikan oleh auditor mencerminkan seberapa besar dan luas prinsip-prinsip good governance tersebut telah dijalankan oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi. Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah mematuhi standar akuntansi pemerintahan, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Pemeriksaan  dilakukan  agar  tercipta  akuntabilitas  publik  yang  lebih transparan dan akuntabel. Akuntabilitas pemerintah antara lain terlihat dari opini yang  diberikan  BPK  terhadap  laporan  keuangan  yang  diperiksa.  Semakin  baik pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  maka  akan semakin  baik  kualitas  laporan  keuangan.  Dengan  diperolehnya  opini  WTP  oleh suatu LKPD, menunjukkan akuntabilitas semakin baik dan telah dilaksanakannya good  governance. Sedangkan  perolehan  opini  selain  WTP  menunjukkan rendahnya akuntabilitas dan belum terlaksananya good governance .
Sejak  tahun  2012  sampai  tahun  2016,  pemerintah  daerah  Provinsi  Jambi sudah  memperoleh  opini  WTP  terhadap  LKPDnya,  hal  ini  menunjukkan  bahwa penerapan  good  governance  sudah  berjalan  dengan  baik.  Namun  masih  ada beberapa  kelemahan  di  banyak  sisi.  Hal  ini  terlihat  dari  opini  WTP  yang  masih disertai  beberapa  paragraf  penjelasan,  dimana  hasil  audit  terhadap  kepatuhan terhadap perundang-undangan dan sistem pengendalian internalnya menunjukkan masih banyaknya kekurangan.

## Penyebab masih kurang baiknya tata kelola keuangan pemerintah daerah
Reformasi  pengelolaan  keuangan  negara  telah  dilakukan,  namun pengelolaan  keuangan  negara  tersebut  masih  belum  baik.  Peralihan  akibat reformasi  yang  digulirkan  belum  berjalan  mulus.  Menurut  Soepomo Prodjodihardjo, tenaga ahli BPK, penyebab masih buruknya tata kelola keuangan daerah ada beberapa, yaitu:
1. Faktor  waktu  pemberlakuan  standar  yang  masih  tergolong  baru  yang menyebabkan kualitas LKPD terbilang buruk.
2. Peraturan  perundang-undangan  yang  tumpang  tindih,  sehingga  terjadi  satu aturan belum sempat dipahami dan dilaksanakan dengan baik, sudah muncul aturan baru yang membuat para pejabat di daerah kebingungan.
3. Keterbatasan SDM yang menguasai bidang akuntansi di daerah. Kebanyakan Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  tidak  memahami  akuntansi  sebab mereka kebanyakan bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi. Ditambah lagi selama ini birokrat di Indonesia hanya dikenalkan pada sistem anggaran dan  akuntansi  yang  sederhana.  Namun  dengan  standar  akuntansi  yang  baru, mereka  harus  menyusun  aggaran  berbasis  kinerja  dan  membuat  laporan keuangan dengan double entry berbasis accrual .

## SIMPULAN
Kesimpulan dalam kajian ini diantaranya, adalah:
1. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  yang  mendapat  opini WTP  dari  BPK  menunjukkan  semakin  baiknya  kualitas  pengelolaan
keuangan  negara.  Semakin  baiknya  kualitas  pengelolaan  keuangan  daerah menunjukkan  semakin  baiknya  akuntabilitas  keuangan  daerah  dan  sudah diterapkannya prinsip-prinsip good governance .
2. Masih kurang baiknya tata kelola keuangan daerah disebabkan karena masih banyak  penyesuaian  yang  harus  dilakukan  dengan  diterapkannya  standar akuntansi pemerintahan terutama daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisetiawan,  R.,  2013,  Kajian  Persepsi  Pemilik  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM)  Terhadap  Laporan  Keuangan,  Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari, 13(4): 162-173
Kuntadi,  Cris.  2009.  Audit  dan  Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah.  Akuntan Indonesia. Ed 18/Tahun III/Juli 2009.
Kuntadi, Cris. 2011. Peran Akuntansi dan Audit dalam Transformasi Tata Kelola (Good  Governance)  Instansi  Pemerintahan  yang  Akuntabel,  Transparan, dan Berbasis Kinerja.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi. Pemda Provinsi Jambi. 2012. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi __________________. 2013. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi __________________. 2014. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi __________________. 2015. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi __________________. 2016. Laporan Keuangan Pemda Provinsi Jambi Suharto,  Hari  dan  Muklisin.  Benang  Kusut  Laporan  Keuangan  Daerah.  Akuntan Indonesia. Ed 18/Tahun III/Juli 2009
Yanwariyanidwi.  2015.  Pengertian,  Prinsip  dan  Penerapan  Good  Governance  di
Indonesia. Wordpress.com