DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i6.143 e-ISSN/p-ISSN 2721-2246 Publish by Rifa’Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN: 2721-2246 Vol. 2, No. 6, Januari 2022

## Impelementasi Akad Musyarakah di PT. Niaga Indah Internusa

## Nana Sumarna
Prodi  Ekonomi  Syariah,  Sekolah  Tinggi  Ekonomi  Islam  (STEI)  LPPM  Padalarang, Bandung Barat, Indonesia bagjaamarta@gmail.com

## Article Information
Submitted : 05 Januari 2022 Accepted : 09 Januari
2022 Online Publish :20 Januari 2022

## Abstrak
Sistem  musyarakah  merupakan  pembiayaan  dalam  bentuk  akad  kerja sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana masing-masing        pihak        memberikan        kontribusi        dana        dengan kesepakatan    bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai    dengan    kesepakatan.  Fokus  masalah  yang  diteliti  adalah  PT Niaga  Indah  Internusa.  Fokus  penelitian  ini  dirinci  menjadi  beberapa pertanyaan penelitian, berikut: 1) Bagaimana prosedur akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa; 2) Bagaimana mekanisme akad musyarakah di  PT  Niaga  Indah  Internusa;  3)  Bagaimana  implementasi  akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa. Tujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad musyarakah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang  dilakukan  dengan  studi  kasus  di  PT  Niaga  Indah  Internusa. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Penerapan musyarakah di PT Niaga Indah Internusa menggunakan syirkah Inan, akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja; 2) Sebelum memulai bisnis, kedua pihak membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai bagi hasil untuk masing- masing,  pembagian  keuntungan  pada  sistem  bagi  hasil  permodalan  ini adalah  pengelola  mendapatkan  gaji  bulanan  serta  dividen;  3)  Analisis akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan PT Niaga Indah Internusa sesuai  dengan  (Fatwa  No.  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  akad pembiayaan  musyarakah).  Merekomendasikan  beberapa  hal  bagi  PT
Niaga  Indah  Internusa,  yaitu:  pertama,  segi  implementasi,  unsur  nilai konsistensi  masih  menjadi  problem,  untuk  itu  perlu  adanya  kesadaran secara  integritas  mengenai  konsistensi,  terlebih  dalam  melaksakanakan tanggung  jawab;  kedua,  segi  dampak,  output  yang  dihasilkan  masih belum  seutuhnya  sempurna;  ketiga,  evaluasi  dari  sudut  pengendalian sejalan dan ke depan mesti harus diperbaiki.
Kata Kunci: Implementasi; Akad; Musyarakah;

## Abstract
The  musharaka  system  is  a  financing  in  the  form  of  a  cooperation agreement between two or more parties for a particular business in which each party contributes funds with an agreement that the profits and risks will be shared in accordance with the agreement. The focus of the problem under  study  is  PT  Niaga  Indah  Internusa.  The  focus  of  this  research  is broken down into several research questions, as follows: 1) What is the procedure for the Musyarakah contract at PT Niaga Indah Internusa; 2) What  is  the  mechanism  of  the  Musyarakah  contract  at  PT Niaga  Indah Internusa; 3) How is the implementation of the Musyarakah contract at PT Niaga Indah Internusa. The purpose is to describe the implementation of  the  musharaka  contract.  This  is  a  descriptive  qualitative  research conducted with a case study at PT Niaga Indah Internusa. Data mining
techniques are carried out by observation, interviews and documentation.
Based  on  the  results  of  the  study  as  follows:  1)  The  implementation  of musharaka at PT Niaga Indah Internusa uses syirkah Inan, a cooperation agreement between two or more people, each of whom contributes funds and  participates  in  work;  2)  Before  starting  the  business,  both  parties make an agreement in advance regarding the profit sharing for each, the profit sharing in this capital profit sharing system is that the manager gets a monthly salary and dividends; 3) Analysis of the musyarakah financing contract  conducted  by  PT  Niaga  Indah  Internusa  in  accordance  with (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning the musyarakah financing contract).  Recommend  several  things  for  PT  Niaga  Indah  Internusa, namely: first, in terms of implementation, the element of consistency value is still a problem, for that it is necessary to have an awareness of integrity regarding consistency, especially in carrying out responsibilities; second, in  terms  of  impact,  the  resulting  output  is  still  not  completely  perfect; third, evaluation from the point of view of control in line and in the future must be improved.
Keywords: Implementation; Musyarakah; Contract;

## Pendahuluan
Sistem  keuangan  Islam  yang  berpihak  pada  kepentingan  kelompok  mikro  sangat penting. Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  adil.  Oleh  karena  itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.
Harus  diakui  bahwa  ketika  pemikiran  dan  konsep  tentang  ekonomi  syariah  ini diperkenalkan  dan  diimplementasikan  dalam  berbagai  institusi,  sebagian  dari  kaum muslimin ragu dan tidak percaya bahwa ajaran Islam berkaitan dengan dunia ekonomi, perbankan,  pasar  modal,  asuransi  dan  lain  sebagainya.  Sikap  ini  mungkin  diakibatkan oleh pandangan bahwa ajaran Islam sama dengan ajaran agama lain yang hanya mengatur hubungan  manusia  dengan  Tuhannya  secara  individual.  Padahal  ajaran  Islam  adalah ajaran  yang  bersifat  komprehensif  dan  universal  yang  mengatur  seluruh  tatanan kehidupan manusia ((Ali & Tarmizi, 2008, pp. 51–52)
Dalam bagian komprehensif, Islam telah menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk  elemen-elemen  di  dalamnya  seperti  produksi,  distribusi  dan  konsumsi. Ungkapan ini merupakan pernyataan yang melegitimasi bahwa Islam dengan Al-Qur’an telah mengatur sistem ekonomi yang sempurna (Djazuli, 2002, p. 18)
Salah  satu  tujuan  ekonomi  negara  Indonesia  adalah  meningkatkan  kesejahteraan rakyat  dengan  mengembangkan  perekonomian  rakyat  yang  didukung  pertumbuhan ekonomi  nasional  secara  berkelanjutan,  menciptakan  lapangan  kerja  yang  memadai, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai  sektor  baik  perdagangan,  perindustrian,  pertanian  dan  lain-lain.  Hal  diatas merupakan gambaran peningkatan di sektor riil dimana benar-benar nyata dan tidak hanya menggambarkan  peningkatan  yang  semu  pada  sektor  moneter  (Damayanti  & Herianingrum, 2014, p. 194)
Tujuan  itu  sejalan  dengan  tujuan  ekonomi  Islam  yang  bertujuan  mewujudkan tingkat  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang  dan  memaksimalkan  kesejahteraan
masyarakat.   Sedangkan istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “Oikos Nomos” yang diartikan oleh orang-orang barat  sebagai management  of  household  or  estate (tata laksana  rumah  tangga  atau  pemilikan).  Menurut  Suherman  Rosyidi,  pendapat  populer yang berkembang  di  masyarakat  tentang  ekonomi  adalah,  “Gejala-gejala  masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran”. (Rosyidi, 2002, pp. 4–7)
Terdapat  beberapa  keunggulan  ekonomi  syariah  yang  patut  dipertimbangkan sebagai prospektus bagi  penegakannya,  di  antaranya  meliputi:  menjunjung  kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, mengakui  ketidaksamaan ekonomi antar individu dalam batas yang wajar, pemerataan distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, serta menjaga keseimbangan kesejahteraan individu dan masyarakat (Ahmad Mundir, dkk, 2015, p. 153-154).
Berdasarkan  prinsip-prinsip  tersebut  menghasilkan  sistem  perbankan  yang dikatakan berbeda secara mendasar dengan perbankan non-syariah atau  konvensional. Perbankan syariah dapat bertransaksi langsung pada sektor riel, dan  bukan membatasi diri pada sektor finansial sebagaimana bank konvensional, yaitu meliputi: Pertama, dapat melakukan kegiatan penyertaan modal atau pembiayaan, sebagai pengganti mekanisme pemberian  kredit  sebagaimana  dilakukan  oleh  perbankan  konvensional;  kedua,  dapat melakukan  transaksi  jual  beli  dan  sewa  menyewa,  atau  sewa  beli,  yang  tidak  dapat dilakukan  oleh  perbankan  konvensional;  dan  ketiga,  perbankan  syariah  juga  dikaitkan dengan kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat, suatu konsep yang sama sekali asing dalam konsepsi perbankan konvensional (Ahmad Mundir, dkk, 2015, p. 31).
Pada abad 21 ini, negara-negara muslim menghadapi tantangan sosial dan politik, usaha untuk bebas dari dominasi penjajah, berkembang menjadi negara merdeka dengan seluruh  tekanan  dan  problem-problem  modernisasi.  Sistem  keuangan  dan  perbankan Islam  merupakan  bagian  dari  konsep  yang  lebih  luas  tentang  ekonomi  Islam,  dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga pada  nasabahnya.  Pembayaran  dan  penarikan  bunga  dilarang  dalam  semua  bentuk transaksi. (Zainul Arifin, 2012, p. 12)
Di tengah dinamika tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, pada tahun  1997  krisis  ekonomi  datang  menerjang  memporakporandakan  sistem  perbankan nasional. Sebagaimana diungkap oleh Warkum, mulai bulan Juli  1997 sampai dengan 13 Maret 1999 pemerintah menutup 55 bank, mengambil alih 11 bank  2001, sebagaimana laporan Majalah Investasi terjadi lagi satu bank konvensional yang dibekukan atau Bank Beku Kegiatan Usaha  krisis, kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah (Sumitro, 1997, p. 109). Perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah- tengah  masyarakat  untuk  berinvestasi  di  lembaga  keuangan  syariah  dan  menerapkan sistem ekonomi syariah dalam aktivitas ekonominya.
Keberadaan sistem ekonomi syariah ini sejalan dengan diundangkannya Undang- undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  yang  menentukan  kegiatan  usaha  bank  harus  disempurnakan dan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Landasan  operasional  sistem  perbankan  syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  30  tahun  1999  tentang  Bank  Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  syariah  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014, p. 82)
Dimana  undang-undang  tersebut  telah  mengatur  semua  kegiatan  perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui kewenangan yang di berikan kepada Bank Indonesia untuk  mengatur  hal-hal  tertentu  terkait  dengan  bank  umum  dan  BPR  serta  yang melaksanakan dengan prinsip syariah. (Zubairi Hasan, 2009, p. 23).
Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan dalam Islam, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam meminjam uang, bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang sebenarnya telah  menjadi  tradisi  sejak  zaman  Rasulullah,  namun  pada  saat  itu  fungsi-fungsi perbankan  tersebut  masih  dilakukan  secara  sederhana.  Sebagai  agama  yang  universal, Islam juga memiliki aturan tentang perekonomian yang dapat digali lebih lanjut di dalam Al-quran,  Hadis,  dan  buku-buku  karya  ulama  (Asro  &  Kholid,  2011,  p.  58).  Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  syariah  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  dana  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
Kegiatan  yang  dilakukan  PT  Niaga  Indah  Internusa  yang  berlokasi  di  Cimahi berprinsip  tolong  menolong,  dan  kerjasama  dalam  kebajikan.  Islam  juga  memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk dapat memiliki kesadaran bertransaksi dengan cara  transaksi-trsansaksi  yang  di  benarkan  dalam  islam.  Hal  ini  sesuai  dengan  firman Allah dalam Surat Al-Hadid : 11 tentang memberikan pinjaman.
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak” . (QS. Al-Hadid: 11).
Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah SWT menyeru kepada orang-orang yang beriman  tentang  pentingnya  memberikan  pinjaman  kepada  orang  yang  membutuhkan.
Tentunya  pinjaman  yang  baik  dan  penuh  kehati-hatian  dalam  mengelola  pinjaman tersebut, dan pada akhirnya pinjaman tersebut akan bermanfaat bagi dirinya.
Di  PT  Niaga  Indah  Internusa  menerapkan  ekonomi  syariah  dengan  sistem musyarakah  baik  untuk  para  karyawan  maupun  masyarakat  di  sekitar  perusahaan, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini mendapat sambutan yang baik di masyarakat.  PT Niaga Indah Internusa melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu menggunakan prinsip Musyarakah. Bahkan hanya menggunakan akad musyarakah di banding dengan ekonomi syariah lainnya. Musyarakah berasal dari kata syarikah yang berarti  percampuran.  Para  ahli  Fiqih  mendefinisikan  sebagai  akad  antara  orang-orang yang  berserikat  dalam  modal  yang  berserikat  dalam  modal  maupun  keuntungan.  Hasil keuntungan akan dibagi hasilkan sesuai kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha.  Sedangkan  kerugian  akan  ditanggung  secara  profesional  sampai  batas  modal masing-masing.  Secara  umum  akan  diartikan  patungan  modal  usaha  dengan  bagi  hasil menurut kesepakatan. (Antonio, 2001, p. 97)
Sedangkan menurut (Antonio, 2001, p. 90), Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana  masing-masing  pihak memberikan  kontribusi  dana  (atau amal/expertise )  dengan  kesepakatan  bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dari uraian diatas kami simpulkan bahwa yang dimaksud Musyarakah yaitu suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing.
Dari wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti tanggal 4 Nopember 2019, pada Direktur  PT  Niaga  Indah  Internusa  mengatakan  bahwa  permasalahan  ketika  prinsip musyarakah di terapkan, ada beberapa kendala yang menyebabkan praktik yang ada di lapangan tidak sesuai dengan beberapa teori yang ada di buku-buku maupun literatur yang lainnya.  Dengan  kondisi  demikian  maka  sangat  sulit  untuk  menerapkan  prinsip musyarakah  secara  murni.  Terlebih  lagi  masyarakat  yang  masih  akrab  dengan  dengan istilah bunga dalam hal meminjam uang, hal ini adalah masalah yang harus dihadapi oleh PT  Niaga  Indah  Internusa  yang  sudah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk memperkenalkan  prinsip  bagi  hasil  sebagai  pengganti  sistem  bunga  serta  proses  yang terjadi  dalam  tawar  menawar  yang  belum  begitu  dipahami  (Wawancara,  4  Nopember 2019).  Dengan  harapan  calon  investor  yang  sebelumnya  tidak  mengenal  sistem musyarakah karena terbiasa dengan sistem bunga lebih mengenal sistem syariah. Terlebih lagi  dengan  penjelasan  yang  detail  tersebut  masyarakat  akan  lebih  paham  yang membedakan bank syariah dengan bank konvensioanl itu apa dan bagaimana.
Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu yang peneliti temukan diantaranya yaitu:
Tabel 1

## Penelitian Terdahulu
No Penelitian Terdahulu Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian Nama Judul Penelitian 1 Ali Nur Ikhsan,  IAIN Purwokerto (2017) Implementasi Bagi  Hasil  Pada Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Analisis implementasi musyarakah Meneliti mengenai bagi hasil  pembiyaan musyarakah  yang dilakukan  BPRS sedangkan penelitian saya meneliti mengenai implementasi akad  musyarakah di perusahaan non perbankan Implementasi bagi hasil pada pembiayaan  musyarakah  di  BPRS Buana  Mitra  Perwira  Purbalingga yang  didasarkan  pada  kesepakatan antara Bank Syraiah dengan nasabah bahwa  bank  akan  menyediakan sebagian  modal  untuk  menjalankan usahanya,apabila  terjadi  kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka resiko akan ditanggung  bersamaantara  pihak Bank  Syariah  dengan  nasabah. Implementasi bagi hasil pada pembiayaan  musyarakahdi  BPRS
Buana  Mitra  Perwira  Purbalingga menggunakan  profit  sharing.  Jika dalam  menjalankan  usaha  nasabah mengalami  kerugian  maka  akan dimusyawarahkan  antara  Nasabah dan Bank Syariah dengan perbandingan jumlah yang sebanding  dengan  kontribusi  untuk setiap  pembiayaan  modal  usahadan pembiayaan  modal  aset  yang  telah ditetapkan,  kerugian  itu  disebabkan oleh  nasabah  atau  dari  faktor  alam yang menyebabkan nasabah mengalami  keruigian,  jika  kerugian disebabkan  oleh  nasabah  maka nasabah yang akan menanggung resikonya tapi kalau kerugian disebabkan  oleh  faktor  alam  maka kerugian  akan  ditanggung  bersama- sama 2 Nuhbatuh Basyariah, Jurnal (2018) Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Menganalisis pembiayaan musyarakah Penelitian lebih ke pembiayaan akad  musyarakah mutanaqishah sedangkan penelitian ini hanya  membahas musyarakah saja Tiga  isu  (isu  syariah,  isu  legal,  isu operasional)  yang  dipaparkan  oleh OJK  sebagai  alasan  dirumuskannya buku  standar  produk  musyarakah mutanaqishah  senyatanya  ada  pada implementasi MMQ. Setelah dianalisis  berdasarkan  kesesuaian dengan  shariah  compliance  pada fatwa  dan  AAOIFI  ditemukan adanya  ketidak  sesuaian  aturan syariah  pada  beberapa  poin  seperti; akad  murakkab  dan  terjadinya ta’alluq.  Jumhur  ulama  lebih  pada menolak akad-akad yang
mengandung  dua  unsur  tersebut, obyek akad dijadikan agunan, obyek tidak tangible, dan biaya maintenance sepenuhnya tanggungjawab nasabah, yang mana seharusnya  menjadi  tanggungjawab kedua  pihak.  Jikapun  ada  ulama yang  yang  membolehkan,  jatuhnya tetap  pada  subhat  yang  lebih  baik dihindari. Adanya ta’alluq atau akad kedua  menjadi  syarat  akad  pertama juga melanggar shariah compliance, karena  fatwa  hanya  membolehkan wa’ad  bukan  syarat.  Selain  itu, menjadikan  obyek  sebagai  agunan adalah  tidak  benar.  Demikian  pula dari sisi analisis legal dan operasional berdasarkan pada aturan BI tentang undang-undang perbankan, terindikasi adanya ketidaksesuaian  antara  dasar  aturan dengan  implementasi  di  lapangan. Misalnya,  kewajiban  nasabah  untuk membeli  keseluruhan  objek  ketika terjadi  event  of  default  dimana  hal ini  jelas  menyimpang  dari  konsep musyarakah  dimana  seharusnya  hal tersebut ditanggung bersama. Terkait operasional, adanya pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul menyimpang  dari  standar  AAOIFI dan  fatwa  DSN  dan  belum  ada standar  akuntansi  khusus  terkait MMQ.  Beberapa  analisis  diatas mengantarkan  kita  pada  penekanan akan  pentingnya  perbaikan  pada beberapa  poin  dan  mengembalikan pada  aturan  yang  ditetapkan  pada beberapa poin lainnya. Lebih tegasnya lagi diperlukan reformulasi atau  rekontruksi  mekanisme  akad yang  dijalankan  oleh  perbankan syariah di Indonesia. Dengan syarat, rekonstruksi  tersebut  dalam  rangka memberikan solusi yang terjadi agar kehalalan  dari  akad  muamalah tersebut  tetap  terjamin  dari  sisi kepatuhan  pada  syariah  compliance yang berlaku. 3 Rofiah,  IAIN Surakarta (2017) Implementasi Akad  Pembiayaan Musyarakah  studi kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Menganalisis tentang mekanisme Pembiayaan Musyarakah Tempat penelitian 1. Mekanisme  pembiayaan  akad pembiayaan
musyarakahdi BPRS Dana Mulia Surakarta, 1)
Akad  pembiayaan  musyarakah sesuai  dengan  hukum  islam,  2) Sistem bagi hasil yang digunakan  ditentukan  diawal
Dana Mulia Surakarta sesual  proposional  modal,  3) Adanya hak dan kewajiban yang berakad, 4) Penyelesain masalah  dengan  tahap  pertama musywarah  dan  kedua  dengan pengadilan  agama,  5)  Adanya denda sebesar 1%. 2. Menurut tinjauan Hukum Islam, (Fatwa No. 08/DSN- MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan  musyarakah)  yaitu ijab qabul, objeknya, keuntungan  dan  kerugian,  dan biaya operasionalnya sudah sesui dengan fatwa.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk mengungkap  tentang  pelaksanaan  dan  perhitungan  bagi  hasil  pada  impementasi  akad musyarakah  di  PT  Niaga  Indah  Internusa.  Pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini didukung dengan data kuantitatif untuk melakukan perhitungan bagi hasil musyarakah. Menururt Lexy J. Moleong (dalam Prastowo, 2012: 23-24). Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT Niaga Indah Internusa Jl. Jend. H. Amir Machmud No.755, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40526. Informan  utama  dalam  penelitian ini  adalah PT Niaga Indah Internusa. Usaha pengumpulan   data   juga   dilakukan   dengan bantuan   pimpinan, bagian keuangan, dan investor yang seluruhnya berjumlah   3  orang. Mereka diwawancarai  tentang  akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa.
Dalam  penelitian  kualitatif  banyak  memerlukan  sumber  data  dalam  melakukan penelitian  tersebut,  karena  itu  semua  dapat  memberikan  gambaran  lebih  dalam  proses penelitian.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  kualitatif  ini  dapat  dikumpulkan  dan dikerucutkan  sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  lebih  lanjut  dideskripsikan  dalam  bentuk laporan.
Gambar 1
Komponen-komponen Analisis Data
Pengumpulan Data Penyajian Data Kesimpulan Penarikan/verifikasi Reduksi Data

## Sumber: Huberman dan Miles (dalam (Idrus, 2009, p. 148)

## Hasil dan Pembahasan
1. Prosedur Akad Musyarakah Di PT Niaga Indah Internusa
Dalam proses akad musyarakah pada pembiayaan di PT Niaga Indah Internusa ialah jenis modal kerja seperti yang diungkapkan oleh bagian keuangan: “...jenis pembiayaan musyarakah  yang  ada  ialah  modal  kerja  yang  dipergunakan  untuk  mendukung operasional  perusahaan  sehari-hari  seperti  pembuatan  funiture,  desain  interior, aksesoris interior, service furniture, dan renovasi interior” .(BK.PER-1.W) Sedangkan menurut founder  menyatakan; “...Jenis  pembiayaan  musyarakah yang di biaya yaitu sewa tempat, display, peralatan kantor, kendaraan, biaya promosi, biaya operasional, cadangan gaji dan cadangan produksi” .(FOU.PER-1.W) Prosedur  skema  musyarakah: “...Shahibul  Maal  1  dan  Shahibul  Maal  2  (juga sebagai pengelola), shahibul Maal 1  menyerahkan dana sebesar 60% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan sedangkan shahibul Maal 2 menyerahkan dana 40% dan  menjalankan  usaha  sesuai  dengan  kontrak.  Hasil  usaha  atas  kerja  sama  yang dilakukan antara Shahibul Maal 1 dan pengelola dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad, 60% untuk pengelola dan 40% untuk Shahibul Maal 1, namun dalam  hal  terjadinya  kerugian,  maka  Shahibul  Maal  1  akan  menanggung  kerugian sebesar  60%  dan  pengelola  menanggung  kerugian  sebesar  40%.  Setelah  kontrak berakhir,  maka  modal  dikembalikan  kepada  masing-masing  mitra  kerja,  yaitu  60% dikembalikan  kepada  Shahibul  Maal  1  dan  40%  dikembalikan  kepada  pengelola” . (BK.PER-2.W)
Skema musyarakah: “…merupakan pembiayaan modal kerja yang pelaksanannya berdasarkan  kerjasama  antara  pihak  pemilik  modal  (shahibul  maal)  dengan  pihak pemilik  usaha  (mudharib)  yang  masing-masing  menyertakan  modalnya.  Dalam pengelolaan usaha tersebut dilakukan oleh pemilik usaha. (FOU.PER-2.W)
Dari  pernyataan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan sistem  pembiayaan  murabahah  di  PT  Niaga  Indah  Internusa  yaitu  pembiayaan  dengan jenis  modal  kerja  dipergunakan  untuk  mendukung  operasional  perusahaan  sehari-hari seperti  pembuatan  furniture,  desain  interior,  aksesoris  interior,  service  furniture,  dan renovasi interior dengan skema bagi hasil shahibul 1 sebagai pengelola sebesar 60% dan 40% dari shahibul maal 2 sebagai investor atau pemilik modal.

## 2. Mekanisme akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa
Mekanisme ialah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya. Kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dievaluasi secara nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. mekanisme akad musyarakah di PT Niaga indah Internusa menjadi tolak ukur dilihat dari faktor sebagai berikut:

## a. Kerjasama
Investor dan founder memiliki komitmen dalam melakukan bisnis tersebut. Seperti yang diungkapkan bagian keuangan, yaitu: “...Konsistensi dalam menjalankan komitmen harus  menjadi  bagian  dan  gaya  hidup  dari  semua  level  manajemen  perusahaan.  Oleh karenanya  tanggung  jawab  perusahaan  harus  menjadi  bagian  dalam  strategic  plan perusahaan  mulai  di  mulai  dari  penentuan  visi,  misi,  strategi,  core  belief,  core  value , program, penyusunan anggaran sampai kepada evaluasi”. (BK.PER-3.W) Sedangkan  founder  komitmen  mesti  dibangun  karena: “...investor  merupakan faktor penunjang yang penting dalam berdiri dan berjalannya suatu perusahaan karena merekalah  yang  memberikan  modal  agar  perusahaan  tersebut  dapat  terus  beroperasi. Investor  mendapat  keuntungan  melalui  deviden  yang  diterima  pada  saat  pelaporan keuangan  perusahaan  di  setiap  tahunnya.  Dikuatkan  di  dalam  akad  atau  (surat perjanjian) serta siap melaksanakan apa yang sudah disepakati”. (FOU.PER-3.W) Begitu  pun  menurut  investor  memberikan  pendapat  bahwa  : ”...komitmen  yang diberikan  perusahan  sampai  saat  ini  baik  dengan  memberikan  harga  sesuai  dengan kualitas barang yang dijual, atau dengan kata lain, perusahaan berlaku jujur dan tidak melakukan
penipuan dalam
pemasaran produk
“. (INV.PER-3.W)
Dengan  adanya  komitmen  tersebut  akan  menumbuhkan  kepercayaan  bagi  semua pihak yang terlibat khususnya bagi para investor, seperti yang dilakukan bagian keuangan dengan “...  memberikan  laporan  keuangan  secara  jujur  dan  transparan  dan  tidak menggelapkan laba perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para investor sesuai dengan perjanjian diawal”. (BK.PER-4.W)
Kepercayaan investor menurun dikarenakan “... ada keraguan dari pihak investor ketika perusahaan pendapatannya sedang turun (masa transisi) dan perusahaan mencari solusi diajak bicara (musyawarah)”. (FOU.PER-4.W)
Dalam Hal tersebut investor masih dapat mempercayai perusahaan, sesuai dengan apa yang dikatakan investor ialah: “... Percaya karena ada penjelasan ketika perusahan sedang menurun”. (INV.PER-3.W)
Perusahaan  pun  memiliki  tanggung  jawab, “...Bertanggung  jawab  penuh  sesuai akad”. (FOU.PER-5.W)
Dalam indikator kerjasama diatas bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Niaga Indah Internusa sesuai dengan syariat islam.  Syariat  Islam memperbolehkan kerjasama atau  bisnis  yang  bersih  dari  interaksi  riba  atau  harta  haram  dalam  keuntungan  dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak  berhasil.  Oleh  karena  itu,  kejujuran  dalam  mengelola  dan  keadilan  berbagi  hasil menjadi syarat mutlak dalam syirkah (Amir Syarifuddin, 2010, p. 242).
b. Prinsip Syariah
Selanjutnya perusahaan menetapkan bagi hasil, “...Sebelum memulai bisnis, kedua pihak  membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai bagi hasil untuk masing-masing”. (INV.PER-6.W)
Pembagian hasil tersebut dengan cara, “... pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil  permodalan  ini  adalah  pengelola  mendapatkan  gaji  bulanan  serta  dividen. Sementara pemodal mendapat penghasilan dari dividen. Sebelum memulai bisnis, kedua pihak  ini  harus  membuat  kesepakatan  terlebih  dahulu  mengenai  berapa  persen pembagian untuk masing-masing”. (FOU.PER-6.W)
Sedangkan  menurut  bagian  keuangan, “...perusahaan  menerapkan  nisbah  bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan , baik dari segi jumlah maupun waktu”. (BK.PER-6.W)
Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  dinyatakan  bahwa kegiatan bank Syariah harus berasaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.  Dalam  Penjelasan  Pasal  2  tersebut  dikemukakan: Kegiatan  usaha  yang berasaskan  prinsip  syariah  ialah,  kegiatan  usaha  yang  tidak  mengadung  riba,  maysir, gharar, haram dan zhalim (Muhammad Wahyu, 2018:418).
c. Bagi Hasil
Pembagaian  hasil  tersebut  dilakukan  secara  transfaran  seperti  yang  diungkapkan bagian keuangan. “...perusahaan dikelola oleh suatu divisi tersendiri secara professional sehingga pertanggungajawaban terhadap manajemen dan stakeholder dapat transparan dan  terukur  kinerjanya.  Divisi  ini  diberikan  otoritas  untuk  dapat  memutuskan  secara cepat  dan  tuntas  semua  perkara  (isu)  yang  berhubungan  dengan  para stakeholder”. (BK.PER-9.W)
Dengan jumlah pembagian hasil : “...Pemodal  sebesar 22% dan Pengelola sebesar 78%”. (FOU.PER-10.W)
Selain  bagi  hasil  keuntungan  juga  ada  pembagian  kerugian  seperti  yang diungkpakan founder, “... pembagian kerugian ada dalam surat perjanjian”. (FOU.PER- 11.W)
Dalam penyertaan modal dari investor, ”... ada penyeleksian terhadap investor dan proyek yang akan dikerjakan”. (FOU.PER-7.W)
Karena: “...  Selama  modal  gunakan  dan  didapatkan  tersebut  tidak  boleh dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan”. (INV.PER-7.W)
Dengan  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dengan: “...  penyelesaian pembiayaan  bermasalah  dilakukan  dengan  cara  melakukan  upaya  administratif, penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning ), penataan kembali (Restructuring ) dan eksekusi jaminan”. (FOU.PER-8.W)
Perusahaan  dikelola  oleh  suatu  divisi  tersendiri  secara  professional  sehingga pertanggungajawaban terhadap manajemen dan stakeholder dapat transparan dan terukur kinerjanya. Divisi ini diberikan otoritas untuk dapat memutuskan secara cepat dan tuntas
semua  perkara  (isu)  yang  berhubungan  dengan  para stakeholder . Dengan  jumlah pembagian  hasil  investor    sebesar  22%  dan  Pengelola  sebesar  78%.  Selain  bagi  hasil keuntungan juga ada pembagian kerugian yang ada dalam surat perjanjian

## 3. Analisis Hukum Islam Dalam Akad Musyarakah Di PT Niaga Indah Internusa
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  serta  dokumentasi  yang  ditemukan  oleh peneliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 2

## Hasil Wawancara
No. Fatwa DSN No. 8/DSN- MUI/IV/2000 Praktek Pembiayaan Musyarakah di PT Niaga Indah Internusa Sesuai/ Tidak Sesuai 1. Ketentuan  nomor  1.  Pernyataan ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan  kehendak  mereka dalam mengadakan kontrak (akad), Pernyataan ijab dan qabul antara dua pihak dituangkan dalam surat perjanjian (akad syirkah) Sesuai 2. Ketentuan  akad  nomor  2  poin  a. Para mitra mempunyai kewajiban untuk  memberikan  modal  dan kerja  berdasarkan  kesepakatan pada saat akad. Dalam ketentuan umum pembiayaan Kongsi  dicantumkan  penyertaan modal syarik sesuai dengan kesepakatan,              akan  tetapi mengenai  pembagian  kerja  tidak dicantumkan karena memang tujuan dari  pembiayaan  tersebut  bukan untuk  bekerjasama  dalam  sebuah usaha, melainkan bekerjasama dalam kepemilikan suatu aset. Tidak sesuai 3. Ketentuan nomor 2 poin b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Pihak pertama (Investor) menyediakan  dana  berupa  uang, Pihak kedua juga menyediakan dana berupa  uang  dan  juga  sebagai pengelola Untuk  penyediaan dana  sesuai,  tapi dalam hal pekerjaan tidak sesuai 4. Ketentuan  akad  nomor  2  poin  c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal Dalam perjanjian pembiayaan dicantumkan  bahwa  resiko  yang timbul    dari  pembiayaan  akan ditanggung bersama Sesuai 5. Ketentuan nomor 3 poin a. Modal yang  diberikan  harus  uang  tunai, emas,  perak  atau  yang  nilainya sama. Modal  yang  diberikan  oleh  kedua belah pihak berupa uang tunai Sesuai 6. Ketentuan  nomor  3  poin  b. Partisipasi  para  mitra  dalam pekerjaan merupakan
dasar
pelaksanaan  musyarakah;  akan tetapi, kesamaan  porsi  kerja bukanlah merupakan syarat. Investor  hanya  memberikan  modal saja Tidak sesuai 7. Ketentuan  nomor  3  poin  c  1). Keuntungan  harus  dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan  dan  sengketa  pada waktu  alokasi  keuntungan  atau penghentian musyarakah. Perhitungan bagi hasil : Pemodal = 22% Pengelola=78% Sesuai
8. Ketentuan  nomor  3  poin  c  4). Sistem  pembagian  keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Sistem pembagian keuntungan tercantum dalam surat perjanjian Sesuai 9. Ketentuan  nomor  3  poin  d. Kerugian  harus  dibagi  di  antara para  mitra  secara  proporsional menurut  saham  masing-masing dalam modal. Kerugian dibagi sesuai saham masing masing pihak Sesuai 10. Ketentuan nomor 4 poin a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Dalam  menjalankan  Operasional perusahaan  menggunakan  modal bersama  yang  sudah  diserahkan bersama Sesuai 11. Ketentuan nomor 4 poin b. Jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau jika  terjadi  perselisihan  di  antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syari’ah  setelah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Jika terjadi perselisihan diselesaikan secara  musyawarah,  kalau  belum sepakat  diselesaikan  melalui  Badan Arbutrasi Syariah Sesuai
Berdasarkan  tabel  tersebut  diatas  dapat  diketahui  bahwa  secara  garis  besar praktek  pembiayaan  musyarakah di  PT  Niaga  Indah  Internusa  telah  sesuai  dengan Fatwa  Dewan  Syariah  Naisonal  Nomor  8/DSN-MUI/IV/2000  tentang Musyarakah . Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian yaitu:
1. Dalam ketentuan umum pembiayaan Kongsi dicantumkan penyertaan modal syarik sesuai  dengan  kesepakatan,  akan  tetapi  mengenai  pembagian  kerja  tidak dicantumkan  karena  memang  tujuan  dari  pembiayaan  tersebut  bukan  untuk bekerjasama dalam sebuah usaha, melainkan bekerjasama dalam kepemilikan suatu aset.
2. Dalam  menyediakan  dana  dan  pekerjaan,  dan  setiap  mitra  melaksanakan  kerja sebagai  wakil.  Namun  dalam  implementasinya  pihak  pertama  (Investor) menyediakan dana berupa uang, Pihak kedua juga menyediakan dana berupa uang dan juga sebagai pengelola. Untuk penyediaan dana sesuai, tapi dalam hal pekerjaan tidak sesuai.
3. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Namun di PT Niaga Indah Internusa investor hanya memberikan modal saja.

## Akad Pembiayaan Musyarkah
Modal 30% Modal 70%
BAGI HASIL 60%
BAGI HASIL 40%

## Gambar 2 Skema Pembiayaan Musyarakah
Keterangan Skema:
1) LKS  (Shahibul  Maal  1)  dan  nasabah  (Shahibul  Maal  2)  menandatangani  akad pembiayaan.
2) LKS  menyerahkan  dana  sebesar  70%  dari  kebutuhan  proyek  usaha  yang  akan dijalankan.
3) Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh LKS atau menjalankan  bisnisnya  sendiri,  LKS  memberikan  kuasa  kepada  nasabah  untuk mengelola usaha.
5) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara LKS dan nasabah dibagi sesuai dengan  nisbah  yang  telah  diperjanjikan  dalam  akad  pembiayaan,  misalnya  60% untuk nasabah dan 40% untuk LKS. Namun dalam hal terjadinya kerugian, maka LKS akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
6) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja,  yaitu  70%  dikembalikan  kepada  LKS  dan  30%  dikembalikan  kepada nasabah.
Dari  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Penerapan  musyarakah  di  PT Niaga Indah Internusa menggunakan syirkah Inan, akad kerja sama antara dua orang atau lebih,  masing-masing  memberikan  kontribusi  dana  dan  berpartisipasi  dalam  kerja. Penerapan akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa yaitu pembiayaan dengan jenis modal kerja dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari seperti pembuatan  furniture,  desain  interior,  aksesoris  interior,  service  furniture,  dan  renovasi
SHAHIBUL MAAL  2 (Nasabah) SHAHIBUL MAAL 1 (LKS) KERJA SAMA USAHA 5. PENDAPATAN 6. MODAL
interior dengan skema bagi hasil shahibul 1 sebagai pengelola sebesar 78% dan 22% dari shahibul maal 2 sebagai investor atau pemilik modal.
Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Islam tidak melarang umatnya melakukan transaksi dalam bentuk musyarakahdalam Alquran sudah dijelaskan mengenai hal tersebut yakni dalam QS. Sad (38) ayat 24 :
“Daud  berkata:  "Sesungguhnya  Dia  telah  berbuat  zalim  kepadamu  dengan  meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari  orang-orang  yang  berserikat  itu  sebahagian  mereka  berbuat  zalim  kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS. Shaad : 24) Al-Hadits
ن ِم ُ تج َرَخ ُ هَب ِحاَص اَم ه دَحَأ َُناَخاَذِإَف ، ُ هَب ِحاَص اَم ه دَحَأ ن خَي مَلاَم ُِنيَكي ِرَشلا ُ ثِلاَث اَنَأ : ُ لو قَي ىَلاَعَت َُالل ُ نُِإ ُاَمِهِنيَب
“Allah  swt.  telah  berkata  kepada  saya;  menyertai  dua  pihak  yang  sedang  berkongsi selama  salah  satu  dari  keduanya  tidak  menghianati  yang  lain,  seandainya  berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut” (HR.Abu Dawud no.2936, dalam kitab al- Buyu, dan Hakim).

## Kesimpulan
Impementasi akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa menggunakan syirkah Inan, akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Implementasi akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa  yaitu  pembiayaan  dengan  jenis  modal  kerja  dipergunakan  untuk  mendukung operasional perusahaan sehari-hari seperti pembuatan furniture, desain interior, aksesoris interior,  service  furniture,  dan  renovasi  interior  dengan  skema  bagi  hasil  shahibul  1 sebagai  pengelola  sebesar  78%  dan  22%  dari  shahibul  maal  2  sebagai  investor  atau pemilik  modal.  Sebelum  memulai  bisnis,  kedua  pihak    membuat  kesepakatan  terlebih dahulu  mengenai  bagi  hasil untuk  masing-masing, pembagian keuntungan pada sistem bagi  hasil  permodalan  ini  adalah  pengelola  mendapatkan  gaji  bulanan  serta  dividen. Sementara pemodal mendapat penghasilan dari dividen. Sebelum memulai bisnis, kedua pihak ini harus membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai berapa persen pembagian
untuk  masing-masing.  Dalam  pelaksanaan  kerjasama  ini  Perusahaan  memiliki  divisi tersendiri  secara  sehingga  pertanggungajawaban  terhadap  manajemen  dan  stakeholder dapat  transparan  dan  terukur  kinerjanya.  Divisi  ini  diberikan  otoritas  untuk  dapat memutuskan secara cepat dan tuntas semua perkara (isu) yang berhubungan dengan para stakeholder. Dengan jumlah pembagian hasil investor  sebesar 22% dan Pengelola sebesar 78%. Selain bagi hasil keuntungan juga ada pembagian kerugian yang ada dalam surat perjanjian.  Dalam  penyertaan  modal  terdapat  ada  penyeleksian  terhadap  investor  dan proyek  yang  akan  dikerjakan,  karena  Selama  modal  gunakan  dan  didapatkan  tersebut tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan.
Analisis akad musyarakah yang dilakukan PT Niaga Indah Internusa sesuai dengan (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan musyarakah) dalam hal ini ijab  kabul  sudah  sesuai  dengan  fatwa  tersebut  karena  adanya  kehendak  untuk  apa melakukan pembiayaan tersebut, partisipasi  founder dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan  musyarakah,  dalam  pembagian  keuntungan  sudah  sesuai  dengan  fatwa dimana  adanya  pembagian  keuntungan  sesuai  dengan  porsi  modal,  sistem  pembagian keuntungan  sudah  dituangkan  begitu  jelas  di  akad/perjanjian,  dalam  masalah  kerugian sesuai dengan fatwa dan akad perjanjian dimana dalam akad telah disebutkan kerugian harus  dibagi  di  antara  para  mitra  secara  proporsional  menurut  saham  masing-masing dalam modal.
Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian. Dalam ketentuan umum pembiayaan Kongsi dicantumkan penyertaan modal syarik sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi mengenai pembagian  kerja  tidak  dicantumkan  karena  memang  tujuan  dari  pembiayaan  tersebut bukan  untuk  bekerjasama  dalam  sebuah  usaha,  melainkan  bekerjasama  dalam kepemilikan  suatu  aset.  Dalam  menyediakan  dana  dan  pekerjaan,  dan  setiap  mitra melaksanakan  kerja  sebagai  wakil.  Namun  dalam  implementasinya  pihak  pertama (Investor) menyediakan dana berupa uang, Pihak kedua juga menyediakan dana berupa uang  sekaligus  sebagai  pengelola.  Untuk  penyediaan  dana  sesuai,  tapi  dalam  hal pekerjaan  tidak  sesuai.  Partisipasi  para  mitra  dalam  pekerjaan  merupakan  dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Namun di PT Niaga Indah Internusa investor hanya memberikan modal saja.

## BIBLIOGRAFI
Ali, Z., & Tarmizi. (2008). Hukum ekonomi syariah . Sinar Grafika.
Antonio, M. (2001). Syafi” i Bank Syariah dari Teori dan Praktek. Cet. I, Jakarta: Gema Insani Pres .
Asro, M., & Kholid, M. (2011). Fiqh Perbankan . Pustaka Setia
Burhanudin,  N.,  (2010), Mushaf  Al Burhan,ed  I , Kutai:  Media  Fitrah  Rabbani.
Bogdan,    Robert    C.    Dan  Biklen    Kopp    Sari,    (1982), Qualitative    Research    for Education:  An    Introduction    to    Theory    and    Methods .  Allyn    and  Bacon, Inc.:Boston London.
Damayanti, N. F., & Herianingrum, S. (2014). Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semolowaru Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 1 (3), 194–204.
Djazuli, A. (2002). Lembaga-lembaga perekonomian umat: sebuah pengenalan . Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada
Erni  Tisnawati  Sule,  Kurniwan  Saefullah,  (2009). Pengantar  Manajemen .  Jakarta  :
Kencana Perdana Media
Esterberg,  Kristin  G,  (2002) Qualitative  Methods  Ins  Social  Research ,  Mc  Graw  Hill, New York
Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah .
Follett,  Mary  Parker.  (1999). Visionary  Leadership and  Strategic  Management . MCB University  Press.  Women  in  Management  Review  Volume  14  . Number 7.
Haroen, Dewi. (2014). Personal Branding . Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
Handayaningrat,      Soewarno.      (1992). Pengantar      Studi      Ilmu      Administrasi      dan Manajemen . Jakarta : Cv Haji Masagung
Handoko ,T. Hani. (2001). Manajemen Edisi Kedua . Yogyakarta : BPFE.
Ismail. (2011). Manajemen Perbankan . Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
Ismail  Nawawi,  (2012). Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer .  Bogor  :  Penerbit Ghalia Indonesia.
Idrus, M. (2009). Metode penelitian ilmu sosial . Yogyakarta: Erlangga.
Kasmir, K. (2014). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
Rosyidi, S. (2002). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro
Lukman, (1997)). Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil , Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
Manulang, (1990). Dasar ‐ Dasar Manajemen , Jakarta : Ghalia Indonesi.
Muhammad  Syafi‟i  Antonio,  (1999). BANK  SYARIAH:Bagi  Bankir  dan  Praktisi keuangan , Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
Muhammad Syafi’i. Antonio, (2000 ). Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum . Jakarta : Tazkia Institute
Muhammad Safi’I Antonio, (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani Press.
Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, (2011). Fiqh Perbankan . Bandung : Pustaka Setia.
Margono, (1990). Penelitian Pendidikan , Jakarta: Rineka Cipta.
Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Nurdin,  Syafruddin  dan  Usman,  Basyiruddin.  (2003). Guru  Profesional  dan Implementasi Kurikulum . Jakarta: Ciputat Press.
Nawawi,  Hadari.  (2012). Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Nurul Farida
Nasution, (1996). Manajemen Transportasi , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nasution, S. (2000). Metode Research . Jakarta: Bumi Aksara.
Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Tarsito.
Rofiq,    Ahmad.    (2004). Fiqih    Kontekstual    dari    Normatif    ke    Pemaknaan    Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sumitro, W. (1997). Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia .
Zainul Arifin, M. B. A. (2012). Dasar-dasar manajemen bank syariah . Pustaka Alvabet.
Copyright holder: Nana Sumarna (2022) First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan