JIGE 4 (4) (2023) 2600-2606

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## ANALISIS  YURIDIS  SECURITIES  CROWD  FUNDING  DALAM PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG  PENANAMAN  MODAL  DAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL
Yuni Fajrina 1* , Arief Wibisono 1 , Ahmad Saleh Kusnowibowo 1
1 Universitas Jayabaya, Indonesia

## History Article
Article history:
Received August 11, 2023
Approved December 12, 2023

## ABSTRACT
Technology-based  fundraising  or  crowdfunding  has  become  a popular trend in corporate funding thanks to the development of the internet. This research uses a normative juridical method by  examining  library  materials  to  analyze  legal  protection  in crowdfunding  services  based  on  the  Investment  Law  and  the Capital  Market  Law.  The  results  showed  that  the  legal protection of crowdfunding activities has not been maximized. There  is  legal  uncertainty  regarding  OJK  regulations  that  are responsible for losses due to third-party errors. There needs to be  more  detailed  rules  regarding  liability  in  this  case.  In addition,  the  current  legal  structure  in  the  crowdfunding activity  platform  is  considered  not  clear  enough  in  risk reduction  and  loss  prevention  for  users.  The  lack  of information  due  to  the  low  level  of  knowledge  of  the Indonesian  people  about  crowdfunding  is  also  a  challenge  in efforts to protect actors and users from the risks of this activity. Nevertheless,  crowdfunding  activities  have  great  potential  in improving  the  Indonesian  economy  after  the  recession  due  to the Covid-19 pandemic.

## ABSTRAK
Penggalangan  dana  berbasis  teknologi  atau  crowd  funding telah  menjadi  tren  populer  dalam  pendanaan  perusahaan berkat  perkembangan  internet.  Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka untuk menganalisis perlindungan hukum dalam layanan crowdfunding  berdasarkan  Undang-Undang  Penanaman
Modal  dan  Undang-Undang  Pasar  Modal.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  kegiatan crowdfunding belum berjalan maksimal. Terdapat
ketidakjelasan hukum terkait peraturan OJK yang bertanggung jawab  atas  kerugian  akibat  kesalahan  pihak  ketiga.  Perlu

## Keywords:
Legal Protection, Crowdfunding, Technology, Investment Law, Capital Market Law.
adanya  aturan  yang  lebih  detail  terkait  pertanggungjawaban dalam  hal  ini.  Selain  itu,  struktur  hukum  yang  ada  saat  ini dalam  platform  kegiatan  crowdfunding  dinilai  belum  cukup jelas dalam pengurangan risiko dan pencegahan kerugian bagi pengguna.  Kurangnya  informasi  yang  disebabkan  rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia tentang crowdfunding  juga  menjadi  tantangan  dalam  upaya melindungi para pelaku dan pengguna dari risiko kegiatan ini.
Meskipun  demikian,  kegiatan  crowdfunding  memiliki  potensi besar  dalam  meningkatkan  perekonomian  Indonesia  pasca resesi akibat pandemi Covid-19.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: yunifajrinakotobagak@gmail.com

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi,  khususnya  teknologi  informasi,  telah  memberikan  dampak besar  pada  industri  jasa  keuangan  global,  sehingga  memungkinkan  masyarakat  dengan  mudah mengakses produk keuangan melalui ponsel mereka. Bagi perusahaan yang ingin menjual saham kepada  masyarakat,  mereka  harus  memenuhi  syarat-syarat  Penawaran  Umum  Perdana  (Initial Public Offering) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Untuk  memenuhi  persyaratan  tersebut,  perusahaan  akan  mengadakan  rapat  umum  pemegang saham untuk menyetujui perubahan status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka, termasuk perubahan pada anggaran dasar perusahaan, modal minimum, dan jenis perusahaan.
Di  kalangan  masyarakat,  kata  "investasi"  atau  "penanaman  modal"  adalah  istilah  yang umum  dikenal  dalam  kegiatan  bisnis  sehari-hari  dan  juga  dalam  bahasa  perundang-undangan. Meskipun  istilah  "investasi"  lebih  umum  digunakan  dalam  dunia  usaha,  sedangkan  istilah "penanaman modal" lebih sering digunakan dalam konteks perundang-undangan, pada dasarnya keduanya  memiliki  makna  yang  sama.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal telah dengan jelas membedakan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Hal  ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa "penanaman  modal  di  semua  sektor  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  mencakup penanaman modal langsung dan tidak mencakup penanaman modal tidak langsung."  Kemajuan teknologi  saat  ini  telah  memungkinkan  perusahaan  terbatas  untuk  menjual  saham  kepada masyarakat  umum  tanpa  harus  melalui  proses  Penawaran  Umum  Perdana  sebagaimana diwajibkan  oleh  UU  Pasar  Modal  No.  8  Tahun  1995.  Teknologi  informasi  telah  mendorong inklusivitas  dalam  layanan  keuangan,  sehingga  akses  terhadap  produk  dan  layanan  keuangan menjadi  lebih  beragam.  Salah  satu  inovasi  teknologi  di  industri  jasa  keuangan  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  adalah  layanan  urun  dana  (equity  crowdfunding)  melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau layanan urun dana.
Equity  crowdfunding  pertama  kali  diterapkan  di  Inggris  dengan  platform  pertama Crowdcube. Sejak itu, equity crowdfunding berkembang pesat di berbagai negara. Menurut Bank Dunia,  terdapat  672  penyelenggara  equity  crowdfunding  pada  tahun  2013,  dengan  nilai  pasar global  sekitar  US$  96.000.000.000.  Equity  crowdfunding  adalah  pemberian  jasa  penawaran saham  oleh  emiten  untuk  menjual  saham  secara  langsung  kepada  pemodal  melalui  jaringan sistem  elektronik  terbuka.    Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  equity  crowdfunding,  menurut definisi ini, meliputi emiten, platform penyelenggara dengan jaringan sistem elektronik terbuka, dan  investor.  Melalui  equity  crowdfunding,  perseroan  terbatas  sebagai  penerbit  saham  dapat menjual  sahamnya  kepada  publik  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  pendanaan  guna  operasi bisnis.  Investor,  di  sisi  lain,  akan  memperoleh  saham  perseroan  terbatas  sebagai  imbalan  atas uang  yang  ditempatkan  di  perusahaan  penyelenggara.  Praktik  equity  crowdfunding  ini mendukung tujuan inklusi keuangan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor  82  Tahun  2016  tentang  Strategi  Nasional  Keuangan  Inklusif  (SNKI),  yang  bertujuan
untuk  meningkatkan  kemampuan  ekonomi  masyarakat,  mengurangi  kemiskinan,  dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
Kegiatan  penanaman  modal  pada  dasarnya  merupakan  kebutuhan  bagi  siapa  saja, termasuk perseorangan, institusi, korporasi, maupun masyarakat luas pada umumnya. Investasi menjadi suatu cara untuk mempersiapkan masa depan yang belum pasti menjadi suatu kepastian. Investasi  adalah  tindakan  mengorbankan  uang  sekarang  untuk  memperoleh  uang  di  masa mendatang,  sehingga  masa  depan  menjadi  lebih  baik.  Beberapa  studi  menunjukkan  bahwa pembangunan  nasional  suatu  negara  sangat  didorong  oleh  keinginan  untuk  mengentaskan kemiskinan  di  negara  tersebut.  Investasi  di  pasar  modal  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja  dan kapan saja, dengan berbagai kemudahan yang membantu proses investasi. Manfaat pasar modal tidak  hanya  berdampak  pada  investor,  tetapi  juga  pada  perekonomian  negara.  Di  Indonesia, pasar  modal  dikelola  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  dan  memiliki  dua  fungsi  utama,  yaitu sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan dan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan.
Saat ini, kita berada dalam era otomatisasi dimana semua sektor di Indonesia terintegrasi dengan internet. Era teknologi digital yang terkoneksi dengan internet ini merupakan permulaan dari Era Industri 4.0 yang berdampak baik bagi perekonomian dan industri. Financial technology (fintech)  adalah  penerapan  teknologi  informasi  di  industri  keuangan  yang  sangat  membantu kehidupan sosial kita.  Penggunaan teknologi ini telah mengubah proses tradisional menjadi lebih mudah  dan  nyaman.  Industri  kreatif  Indonesia  yang  tumbuh  pesat  juga  turut  mendapatkan manfaat  dari  perkembangan  teknologi  ini.  Salah  satu  inovasi  dalam  industri  kreatif  adalah crowdfunding berbasis fintech, di mana orang-orang dapat berkontribusi dengan dana kecil untuk mendukung  pengembangan  bisnis  kecil  dan  menengah  yang  membutuhkan  pendanaan. Meskipun crowdfunding tergolong baru di Indonesia dan masih kurang dikenal, perkembangan teknologi  yang  pesat  diharapkan  dapat  membantu  platform  crowdfunding  ini  semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat.
Secara  keseluruhan,  perkembangan  teknologi  informasi  telah  membuka  peluang  bagi perusahaan  untuk  menjual  saham  kepada  masyarakat  umum  melalui  mekanisme  equity crowdfunding.  Investasi  di  pasar  modal  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  nasional dan  menjadi  suatu  kebutuhan  yang  mendesak.  Selain  itu,  asas  hukum  menjadi  dasar  atau pondasi  bagi  aturan  hukum  yang  berlaku.  Era  otomatisasi  yang  didorong  oleh  perkembangan teknologi  digital  dan  fintech  berbasis  crowdfunding  memberikan  dampak  positif  bagi perekonomian dan industri di Indonesia. Semua ini memberikan kesempatan bagi sektor UMKM untuk tumbuh lebih luas dengan dukungan dari masyarakat melalui platform crowdfunding.
Dalam konteks ini, crowdfunding memiliki beberapa jenis, yaitu crowdfunding berbasis donasi,  crowdfunding  berbasis  penghargaan,  crowdfunding  berbasis  kredit,  dan  crowdfunding berbasis ekuitas. Crowdfunding berbasis ekuitas adalah layanan di mana penerbit saham menjual sahamnya  secara  langsung  kepada  investor  melalui  sistem  jaringan  elektronik  terbuka.    Dalam definisi  ini,  crowdfunding  melibatkan  penerbit  saham,  platform  penyelenggara  acara  dengan jaringan sistem elektronik terbuka, dan investor. Melalui mekanisme ini, perseroan terbatas dapat menjual  sahamnya  secara  terbuka  untuk  memperoleh  tambahan  modal  guna  mendukung kegiatan perseroan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yang  berfokus  pada  bahan hukum  utama  dengan  cara  menganalisis  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum,  dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tarsier  terkait  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan crowdfunding.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Crowdfunding  adalah  suatu  metode  penggalangan  dana  berbasis  teknologi  yang bertujuan untuk mendukung pendanaan berbagai aktivitas, baik itu dalam bidang bisnis maupun
sosial.  Dalam crowdfunding, aktivitas-aktivitas yang kesulitan mendapatkan dukungan melalui jalur  pendanaan  konvensional  seperti  bank  atau  investor,  yang  biasanya  memiliki  persyaratan rumit  dan  proses  birokrasi  yang  kompleks,  dapat  memperoleh  dana.    Dengan  crowdfunding, berbagai  jenis  bisnis  mulai  dari  ide  produk  hingga  usaha  yang  sudah  berjalan,  dapat  mencari dukungan  dana  dengan  memberikan  imbalan  berupa  produk  atau  layanan  kepada  para pendukungnya.  Konsep  ini  menjadi  solusi  bagi  masyarakat  yang  berkeinginan  untuk mengembangkan  kegiatan  usaha  mereka.    Crowdfunding  juga  memanfaatkan  jaringan  media sosial  seperti  Facebook,  Twitter,  LinkedIn,  dan  platform  lainnya  sebagai  sarana  untuk mengumpulkan  dana.    Para  pengusaha  yang  menggunakan  crowdfunding  berfokus  pada pendekatan alternatif dalam mendapatkan dana untuk mendukung usaha mereka.
Proses  penggalangan  dana  untuk  proyek  atau  bisnis  baru  (venture)  dengan mengumpulkan  dana  dari  sejumlah  besar  individu  (publik)  melalui  internet  disebut  sebagai 'pendanaan demokratis', karena tujuannya adalah mengumpulkan dana dalam skala kecil namun dari sejumlah besar individu sehingga total yang terkumpul menjadi besar. Crowdfunding diatur oleh  platform  berbasis  internet  sehingga  mudah  diakses.  Crowdfunding  menciptakan  tren "investasi online" di mana berbagai produk ditampilkan di situs web crowdfunding seperti halnya di  situs  web  toko  online,  tetapi  produk  tersebut  bukan  untuk  dijual,  melainkan  untuk mendapatkan  modal  dan  para  pengguna  dapat  dengan  mudah  menyumbangkan  dana sebagaimana saat bertransaksi di toko online.
Crowdfunding  telah  menjadi  sangat  populer  di  pasar  global,  dengan  jumlah  platform crowdfunding mencapai 1.250 dan total dana yang terkumpul mencapai USD 16,2  miliar pada tahun 2014, yang kemudian meningkat tiga kali lipat menjadi USD 34,4 miliar pada tahun 2015. Diperkirakan jumlah platform crowdfunding akan mencapai 2.000 pada tahun 2016 dan berhasil mengumpulkan  dana  yang  melebihi  modal  ventura,  dengan  keberhasilan  finansial  mencapai sekitar  USD  60  miliar.  Crowdfunding  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  jenis:  crowdfunding berbasis  ekuitas  (equity-based  crowdfunding),  crowdfunding  berbasis  kredit  (credit-based/debt- based lending crowdfunding), dan crowdfunding berbasis hadiah (reward-based crowdfunding). Setiap jenis memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam mendanai proyek atau usaha. Crowdfunding  menggunakan  teknologi  sebagai  metode  alternatif  pendanaan  bisnis  yang berkembang  pesat,  memanfaatkan  teknologi  untuk  menyediakan  dana  untuk  bisnis  dan mendapatkan pinjaman untuk individu, bisnis, atau kebutuhan lain melalui platform online dan penggalangan dana.
Crowdfunding memiliki perbedaan yang khusus dengan crowdsourcing. Crowdsourcing melibatkan  sekelompok  individu  atau  kerumunan  dalam  memberikan  ide,  umpan  balik,  dan solusi bagi aktivitas perusahaan atau inisiatif melalui publikasi terbuka di internet. Sementara itu, crowdfunding  lebih  berfokus  pada  pendanaan,  sehingga  mayoritas  inisiatif  tidak  menawarkan saham,  melainkan  memberikan  imbalan  berupa  produk,  keanggotaan,  atau  mekanisme pembagian keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya dari penjualan produk.  Crowdfunding menggunakan  pengumuman  terbuka,  biasanya  melalui  platform  internet,  untuk  mendapatkan dukungan keuangan baik dalam bentuk sumbangan maupun imbalan produk di masa depan atau bentuk  penghargaan  lainnya  untuk  tujuan  tertentu.  Aktor  utama  dalam  crowdfunding  adalah penggalang dana, platform crowdfunding, dan donatur.
Perkembangan  crowdfunding  di  Indonesia  dimulai  sejak  awal  tahun  2012,  dengan hadirnya  platform  crowdfunding  lokal  seperti  Patungan.net  dan  Wujudkan.com.  Potensi perkembangan  crowdfunding  di  Indonesia  sangat  besar,  terutama  karena  tingginya  tingkat filantropi  masyarakat  dalam  bidang  sosial  dan  peningkatan  penggunaan  internet.  Keunggulan crowdfunding yang mudah, tidak memerlukan modal besar, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis  inisiatif  atau  proyek  juga  menjadi  daya  tarik  utamanya.    Selain  platform  crowdfunding, beberapa organisasi penggalang dana juga memilih untuk memiliki situs web crowdfunding-nya sendiri,  seperti  Aksi  Cepat  Tanggap  dan  Badan  Amil  Zakat  Nasional.  Manfaat  lain  bagi penggalang  dana  adalah  mendapatkan  umpan  balik  mengenai  produk  yang  akan  diluncurkan dan meningkatkan pemasaran dan branding produk.  Sementara itu, penyandang dana memiliki kebebasan dalam memilih inisiatif yang ingin mereka dukung melalui platform crowdfunding.
Crowdfunding memiliki beragam bentuk dan model tergantung pada platform dan target pasar, namun secara umum, platform dapat disebut crowdfunding jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  (a)  dilakukan  secara  online,  tidak  terpengaruh  oleh  wilayah  geografis;  (b)  merupakan Peer-to-Peer Lending (P2PL) di mana investor dan penggagas proyek berinteraksi langsung tanpa keterlibatan  pihak  ketiga  selain  platform  sebagai  penyedia  tempat;  (c)  tidak  selalu  memenuhi persyaratan  multifinance  (Peraturan  OJK  No.  24/2014)  kecuali  untuk  crowdfunding  berbasis ekuitas  yang  termasuk  dalam  pasar  modal  reguler;  dan  (d)  pihak  ketiga  (platform)  tidak  ikut mengumpulkan dana. Implementasi crowdfunding diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor  19/12/PBI/2017  yang  mencakup  dukungan  pasar,  manajemen  risiko,  pinjaman, penyediaan modal, dan lain-lain.
Substansi  Hukum,  Struktur  Hukum,  dan  Budaya  Hukum  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan tentang Kegiatan Urun Dana
Berdasarkan Teori Friedman, penting untuk mengenali norma, aturan, dan pola perilaku dalam  sistem  hukum  yang  sebenarnya,  yang  didasarkan  pada  penggunaan  substansi  hukum. Kemampuan  untuk  menerapkan  undang-undang  terutama  bergantung  pada  esensi  hukumnya. Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  memiliki  dampak  hukum  dan  menjadi panduan  bagi  aparat  penegak  hukum,  merupakan  inti  dari  undang-undang.  Namun,  dalam konteks  crowdfunding  ekuitas,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menghadapi  sejumlah  masalah serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.
Peraturan  OJK  Nomor  37/POJK.04/2018  tentang  Layanan  Urun  Dana  Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi terbukti kurang memadai dalam mengatur hak dan  kewajiban  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ini  sehingga  tidak  memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Hal ini urgen harus segera mendapatkan solusi solutif,  menimbang  crowfunding  bukanlah  sistem  perantara  yang  netral  tanpa  resiko,  tetapi membutuhkan  kebijakan  hukum  yang  menjamin  perlindungan  hukum  terhadap  pihak-pihak yang terkait.
Selain  itu,  Undang-Undang  Pasar  Modal  No.  8  Tahun  1995  menyebutkan  kegiatan- kegiatan yang termasuk dalam pasar modal, seperti penawaran umum pasar modal, perdagangan efek, perusahaan saham gabungan, dan agen terafiliasi. Namun, UU Pasar Modal ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan zaman dan tren financial technology, terutama dalam  hal  crowdfunding.  Crowdfunding  ekuitas  secara  khusus  telah  dianggap  sebagai  kegiatan pasar  modal  oleh  OJK,  dan  karena  itu,  perlunya  aturan  yang  lebih  jelas  dan  sesuai perkembangan  zaman  untuk  memberikan  kejelasan  dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak yang terlibat dalam crowdfunding.
Dalam  konteks  peraturan  OJK,  penyelenggara  crowdfunding  bertanggung  jawab  atas  kerugian yang  diderita  oleh  investor  akibat  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  terkait penyelenggara. Namun, ini masih menyebabkan kebingungan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung  jawab  menurut  peraturan  perdata.  Hal  ini  menciptakan  potensi  risiko  bagi  pihak- pihak  yang  bekerja  sama  dengan  penyelenggara  dan  memerlukan  pengaturan  yang  lebih  detail dalam peraturan OJK.
Selain  itu,  kegiatan  crowdfunding  memiliki  potensi  risiko  yang  harus  dipertimbangkan, seperti  kehilangan  modal  investor,  penyimpangan  strategi  perusahaan,  dan  kegagalan operasional  operator.  Saat  ini,  upaya  untuk  melindungi  para  pihak  yang  terlibat  masih  kurang efektif, dan provider crowdfunding harus memberikan informasi yang relevan mengenai mitigasi risiko.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  OJK  untuk  menghadapi  tantangan  dalam  memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap crowdfunding.
Sistem hukum OJK harus menghadapi tuntutan untuk memberikan perlindungan hukum yang  sesuai  dengan  perkembangan  crowdfunding.  Budaya  hukum  dalam  masyarakat  juga berperan  penting  dalam  kesadaran  hukum.  Selain  itu,  fokus  utama  pasar  modal  saat  ini  lebih pada  jual-beli  efek,  dan  diperlukan  perhatian  lebih  dalam  mengatur  dan  mengakomodasi  tren crowdfunding dan kegiatan ekuitas yang merupakan bagian dari pasar modal.
Menurut Pasal 1 ayat (1), Hukum Penanaman Modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing,  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Artinya,  penanaman modal mencakup semua kegiatan bisnis yang melibatkan penanaman modal melalui Penanaman Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  dan  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  untuk  berusaha  di Indonesia.  Dengan  demikian,  selama  tujuan  utamanya  adalah  menanamkan  modal  tanpa memperhatikan  kepemilikan  modalnya,  maka  kegiatan  tersebut  dapat  digolongkan  sebagai penanaman modal.
Secara  kelembagaan,  Hukum  Pasar  Modal  dan  Hukum  Penanaman  Modal  memiliki struktur  masing-masing  yang  independen.  Bapepam  merupakan  bagian  dari  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  yang  bertugas  menangani  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pasar  Modal. Sedangkan BKPM merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung  kepada  Presiden  dalam  mengatur  dan  mengawasi  penanaman  modal.  Dalam  hal  ini, BKPM memiliki tingkat independensi yang berbeda dengan Bapepam.
Terlihat  dengan  jelas  perbedaan  antara  "pasar"  dan  "penanaman"  modal  berdasarkan penjelasan  di  atas.  Hukum  Pasar  Modal  mengatur  hubungan  antara  investor  dan  perusahaan melalui lembaga pengawas Bapepam. Sementara itu, Hukum Penanaman Modal berfokus pada penanaman modal langsung oleh investor asing ke dalam suatu negara, yang diatur dan diawasi oleh BKPM sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas penanaman modal tersebut.
Meskipun  memiliki  perbedaan  tersebut,  keduanya  memiliki  kesamaan  dalam  upaya menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku investasi. Oleh karena itu, kedua aspek hukum tersebut  seharusnya  tidak  saling  bertentangan,  melainkan  dapat  berkontribusi  untuk  mencapai kesejahteraan  rakyat  Indonesia.  Peningkatan  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  akan membantu menciptakan budaya hukum yang lebih baik dan mengubah sikap terhadap undang- undang yang ada.
Penggalangan dana melalui crowdfunding telah dimulai di Indonesia, namun masih perlu upaya  lebih  lanjut  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  investasi  ini. Penyelenggara  dan  pemerintah  perlu  memberikan  pengetahuan  dasar  tentang  investasi  dan memastikan  bahwa  para  investor  pemula  memahami  hak  dan  kewajiban  mereka  untuk menghindari potensi kerugian hukum. Edukasi masyarakat tentang kegiatan penggalangan dana ini  penting  untuk  membantu  mereka  memahami  manfaat  dan  risiko  yang  terkait  dengan crowdfunding.

## KESIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  kegiatan  crowdfunding  masih  belum  optimal.  Terdapat ketidakjelasan  hukum  terkait  crowdfunding  karena  aturan  perlindungan  yang  diterapkan  oleh OJK  belum  sepenuhnya  jelas.  Peraturan  OJK  menetapkan  bahwa  penyelenggara  bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penanam modal (pengguna) akibat kesalahan dari pihak ketiga yang  bekerja  untuk  penyelenggara.  Namun,  Pasal  1365  KUH  Perdata  menyatakan  sebaliknya, bahwa pengguna tidak boleh dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Oleh karena itu,  aturan  OJK  perlu  lebih  detail  untuk  menentukan  tanggung  jawab  yang  bertanggung  jawab atas  kerugian  tersebut.  Selain  itu,  struktur  hukum  terkait  platform  crowdfunding  dinilai  masih belum jelas dalam mengurangi risiko dan pencegahan kejadian yang merugikan bagi pengguna. Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  informasi  yang  disediakan  kepada  masyarakat  Indonesia, sehingga banyak orang yang belum mengetahui risiko dari kegiatan crowdfunding ini. Meskipun demikian, kegiatan crowdfunding memiliki potensi yang besar untuk mendukung perekonomian Indonesia pasca resesi akibat pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal,  A.,  Catalin i,  C.,  &  Goldfarb,  A.,  ‘Some  Simple  Economics  of  Crowdfunding’,
Innovation Policy and the Economy, 14.1 (2014) <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/674021>
Belleflamme,  P.,  Lambert,  T.,  &,  and  A.  S chwienbacher,  ‘Crowdfunding:  Tapping  the  Right Crowd’, Journa l of Business Venturing, 29.5 (2014) <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003>
Bhawika,  G.W.,  ‘Risiko  Dehumanisa  Crowdfunding  Sebagai  Akses  Pendanaan  Berbasis
Teknologi Di Indonesia’, Jurnal SosialHumaniora, 10.1 (2017) <https://doi.org/10.12962/j24433527.v10i1.2355>
Brown,  T.  E.,  Boon,  E.,  &  Pitt,  L.  F.,  ‘Seeking  Funding  in  Order  to  Sell:  Crowdfunding  as  a
Marketing Tool’, Business Horizons, 60.2 (2016)
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2016.11.004>
Cumming, Douglas, & Hornuf, L., The Economics of Crowdfunding (Palgrave Macmillan, 2018) Dyah, O, S., & A’an, E., Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan (Sinar Grafika, 2015)
Forbes,  H.,  &  Schaefer,  D.,  ‘Guidelines  for  Successful  Crowdfunding’,  In  Procedia  CIR P. Elsevier B.V., 60 (2017) <https://doi.org/http://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.021> Iftitah, Anik, ed., Metode Penelitian Hukum, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023) Josua,  G.,  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Prinsip  Keterbukaan  Dan  Mitigasi  Resiko  Pada  Equity
Crowdfunding Di Indonesia (Universitas Brawijaya, 2018)
<http://repository.ub.ac.id/167825/1/Gustaf Josua.pdf>
Kallio,  A.,  &  Vuola,  L.,  ‘History  of  Crowdfunding  in  the  Context  of  Ever -Changing  Modern Financi al  Markets.  In  Advances  in  Crowdfunding.’,  S pringer  International  Publishing, 2020 <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3- 030-46309-0_10>
Lin,  L.,  ‘Managing  the  Risks  of  Equity  Crowdfunding:  Lessons  from  China’,  Journal  of
Corporate Law Studies, 17.2 (2017) <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1080/14735970.2017.1296217>
Negara  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal (Indonesia, 2007)
Paramitha, A. A., & Kusuma Ramadhani, F., ‘Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam  Non  Fungible  Token  (NFT) Di  Indonesia’,  Jurnal  Supremasi,  13.1  (2023) <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>
Pribadi,  C.,  ‘Implementasi  Equity  Crowdfunding  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan Peraturan Otoritas Ja sa Keuangan Nomor 37/POJK. 04/2018’, I ndonesian Notary, 2020 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2984052&val=26769&title =Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37POJK042018>
Rahayu, C. C., Penggalangan Dana Model Crowdfunding Di Indonesia (Universitas Indonesia,
2013)
Risdahl, A. S., The Complete Idiot’s Guide to Crowdsourcing (New York: Alpha Books, 2011) Rosmida,  FINTECH:  Pengawasan  Bank  Indonesia  (BI)  Dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)
Perlu Dimaksimalkan (Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), 2018)
Sobalely,  &  Pratama,  A.,  Tinjauan  Yuridis  Bitcoin  Sebagai  Alat  Pembayaran  Di  Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Fungsi Pengawasan Bank Indonesia (UAJY, 2019)