## KERJASAMA INDONESIA – NORWEGIA MELALUI SKEMA REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) DALAM UPAYA PENYELAMATAN HUTAN INDONESIA

## Nadhea Lady
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Jalan Dipati Ukur No. 112 Bandung 40132 Indonesia
E-mail: nadhealady@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study used qualitative research type. The research method used is descriptive analysis techniques. Most of the  data  collected  through  the  literature,  searching  websites,  and  interviews.  Those  data  were  analyzed  by  theory approach  based  on  International Relations,  Foreign  Policy,  International Cooperation, International Agreement, and Environmental.
The results of this study indicate that the cooperation between Indonesia – Norway through the REDD scheme is poured  into  the  form  of  a  Letter  of  Intent  (LoI)  agreed  on  three  phases  in  order  to  save  Indonesia’s  forest  despite undergoing a new stage in the first phase, this cooperation has resulted although not significantly.
Keywords: Environmental, REDD, Indonesia, Norway , Indonesian Forest

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kerjasama  yang  dilakukan  antara  Indonesia  –  Norwegia melalui skema Reducing Emissions from  Deforestation and  Forest Degradation (REDD+) dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah hutan Indonesia, skema REDD dan kerjasama Indonesia – Norwegia. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia dan peran REDD dalam usaha meminimalisir kerusakan tersebut.
Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif. Sebagian besar  data  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka,  penelusuran website ,  dan  wawancara.  Data-data  yang  diperoleh kemudian dianalisis dengan  pendekatan teori  yang  berhubungan dengan  Hubungan Internasional, Politik  Luar  Negeri, Kerjasama Internasional, Perjanjian Internasional dan Lingkungan Hidup.
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kerjasama  Indonesia  –  Norwegia  melalui  skema  REDD  yang dituang kedalam bentuk Letter of  Intent (LoI)  menyepakati tiga  fase  dalam upaya  penyelamatan hutan Indonesia yang meskipun  baru  menjalani  tahapan  dalam  fase  pertama,  kerjasama  ini  telah  membuahkan  hasil  meskipun  belum signifikan.
Kata Kunci : Lingkungan Hidup, REDD, Indonesia, Norwegia, Hutan Indonesia

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang
Isu    lingkungan    hidup    telah    menjadi pembicaraan  penting  dalam  beberapa  dekade  terakhir. Permasalahan  mengenai  lingkungan  hidup  menarik perhatian berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional bahkan  global.  Isu  ini  pertama  kali  diangkat  sebagai agenda   dalam   hubungan   internasional   pada   tahun 1970-an,    dan    kini    kepedulian    terhadap    lingkungan hidup  menjadi  isu  global  karena  proses  yang menyebabkan  terjadinya  eksploitasi   yang  berlebihan dan  degradasi lingkungan berhubungan dengan proses- proses  politik  dan  sosial-ekonomi  yang  lebih  luas, dimana  proses-proses  tersebut  merupakan  bagian  dari ekonomi  politik  global  (Baylis  dan  Smith,  2011:  315). Isu  ini  menjadi  permasalahan  global  dikarenakan  jika terdapat kerusakan lingkungan di suatu  wilayah, bukan hanya  wilayah  yang  bersangkutan  yang  merasakan dampak  negatif  namun  juga  dapat  dirasakan  secara global.
Reducing  Emission  from  Deforestation  and Forest  Degradation (REDD)  disepakati  pada  COP tentang perubahan iklim di  Montreal, Kanada di tahun 2005.  REDD   merupakan  sebuah  mekanisme  global yang  memberikan  insentif  kepada  negara  berkembang pemilik  hutan  seperti  Indonesia  untuk  melindungi hutannya.  Skema  ini  mulai  hangat  diperbincangkan dalam putaran perundingan perubahan iklim.
REDD  dirancang  oleh  Papua  Nugini  dan  Kosta Rika,  dua  negara  pemilik  hutan  tropis  yang  merasa tidak mendapat keuntungan dari skema di bawah rezim Protokol  Kyoto.  Dua  skema  Protokol  Kyoto, Emission Trading (ET)  dan Joint  Implementation (JI)  hanya berlaku  untuk  dan  di  antara  negara  maju  atau  negara Annex I.  Skema  lain  dari  Protokol  Kyoto, Clean Development  Mechanism (CDM),  memang  turut melibatkan  negara  berkembang  tetapi  dibatasi  tidak lebih  dari  1%  total  emisi  tahunan  negara  maju  yang menginvestasikan proyek CDM-nya di negara berkembang.  Jumlah  yang  sangat  kecil  ini  tidak  lepas dari   prinsip   pengurangan   emisi   domestik   sebagai tujuan  utama Protokol Kyoto.  Artinya,  mekanisme ET, JI,  maupun  CDM  hanya  pelengkap  ( additional )  atas tujuan  utama  Protokol  Kyoto  yakni  mendesak  negara Annex  I agar mengurangi  emisi domestiknya (Murdiyarso, 2007: 48-59).
REDD    berkembang  dengan    menambahkan tanda  “ plus ”  di  belakangnya  dengan  menambahkan areal  peningkatan  cadangan  karbon  hutan  ke  dalam
cakupan    awal    strategi    REDD    berupa    peranan konservasi  dan  pengelolaan  hutan  secara  lestari, pemulihan  hutan  dan  penghutanan  kembali,  serta peningkatan  cadangan  karbon  hutan  (http://redd- indonesia.org/index.php?option=com_content    &view =article&id=180&Itemid=6  diakses  pada  tanggal  13- 04-2012).  Sebagai  tuan  rumah  dalam  pertemuan  COP ke-13,  Indonesia  berupaya  memperjuangkan  REDD+ sehingga  bisa   diterima   negara-negara  lain   terutama oleh  negara Annex I.  Indonesia  memang  sangat berkepentingan  terhadap  skema  REDD+,  karena Indonesia  merupakan negara  dengan luas  hutan tropika terbesar  ketiga  didunia,  dimana  Indonesia  memiliki kawasan  hutan  seluas  133.433.366,98 Ha (hektare). Sekitar  47.236.000 Ha diklasifikasikan  sebagai  hutan primer,  dan  hutan  karbon,  dan  sekitar  3.549.000 Ha sebagai  hutan  tanaman  (http://rainforests.mongabay. com/deforestation/2000/Indonesia.htm  diakses pada tanggal 13-04-2012).
REDD+  menjadi  faktor  penting  dalam  berbagai negoisasi  internasional.  Modelnya  menuruti  prinsip “ common  but  differentiated  responsibility ”  (kewajiban sama  dengan  tanggung  jawab  berbeda),  dimana  semua negara bertanggung jawab atas permasalahan lingkungan
hidup ini namun bentuk pertanggungjawaban  nya  berbeda-beda  sesuai  dengan kapasitas  masing-masing  negara.  Sebagai  contoh, negara  maju  yang  menghasilkan  emisi  dalam  proses industrialisasi  dan  untuk  menopang  gaya  hidup, menyediakan  dana  dan  teknologi  untuk  negara berkembang  sebagai  bentuk  komitmen  dampak  emisi karbon  mereka.  Sementara  negara  berkembang  akan diberikan  insentif  untuk  menjaga  dan  melestarikan hutannya.
Norwegia  merupakan  negara  industri  yang  juga salah  satu  negara  terkaya  di  dunia.  Kekayaan  materi disebabkan  karena  kekayaan  sumber  daya  alam  dan sebagian  lain  dikarenakan  keikutsertaan  Norwegia dalam industri  Eropa  Barat.  Sejak  tahun  1970,  industri minyak lepas pantai telah memainkan peranan dominan dalam  perekonomian  Norwegia.  Dengan  laju  industri yang  pesat,  Norwegia  memiliki  kebijakan  lingkungan hidup untuk memastikan industrinya tidak bertentangan dengan  lingkungan.  Dalam  hal  ini,  upaya  untuk menerapkan      penangkapan      dan      penyimpanan      gas karbon   ( Capture   and   Storage   of   CO 2 atau CCS ) menjadi langkah yang penting.
Keberhasilan  Norwegia  dalam  mencapai  target lingkungan  nasional  bergantung  pada  kerjasama lingkungan     internasional.     Kerjasama     lingkungan
Vol. 2 No.1 April 2018
internasional  penting  dalam  membangun  kemampuan untuk merencanakan solusi yang baik dalam menghadapi   tantangan   lingkungan   global   yang   di hadapi negara-negara di dunia dalam bentuk perubahan iklim, hilangnya keragaman biologi dan penyebaran zat kimia  berbahaya  ke  lingkungan.  Norwegia  berperan penting dalam upaya menerapkan kerjasama internasional  yang  mengikat  secara  hukum  dalam  hal permasalahan lingkungan (Sigit Winarto, 2007).
Kebijakan  manajemen  lingkungan  dan  sumber daya  merupakan  komponen  penting  dari  kebijakan kerjasama    luar    negeri    pembangunan    Norwegia. Kondisi  lingkungan  yang  memuaskan  membantu memajukan stabilitas  dan  keamanan.  Lingkungan yang sehat  dan  beragam  penting  untuk  mengentaskan kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan  yang  bermanfaat  bagi  semua  orang di  seluruh  dunia.  Norwegia  mendukung  penuh  upaya negara-negara    dengan    kawasan    hutan    hujan    tropis besar,  seperti  Indonesia,  Brasil,  dan  Republik  Kongo, untuk  menurunkan  laju  emisinya.  Karena  Norwegia berpendapat  hutan  memiliki  peran  yang  sangat signifikan  mencegah  laju  perubahan  iklim.  Di  antara komitmen  negara  maju,  komitmen  Norwegia  lah  yang paling jelas dengan rencana penurunan emisi 30%  dari level  tahun  1990  sampai  tahun  2020.  Komitmen Norwegia  pada  isu  lingkungan  hidup  ini  dituangkan dengan     meratifikasi    Protokol     Kyoto.     Norwegia
Terkait  dengan  ketidakmampuan  Norwegia untuk  menurunkan  emisi  karbon,  maka  negara  ini bersedia    memberikan    hibah    kepada    negara berkembang,  salah  satunya  adalah  Indonesia.  Di  bulan Mei  2010  disahkan  kesepakatan  antara  Indonesia dengan  Norwegia  yang  tertulis  dalam  LoI  ( Letter  of Intent ) yang ditandatangani di Oslo, Norwegia.
1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan   latar   belakang   masalah   diatas, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan,  penulis  merumuskan  masalah  sebagai berikut:
“Bagaimana  Kerjasama  Indonesia  –  Norwegia
Melalui Skema Reducing
Emission From Deforestation  and  Forest  Degradation  (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia”
Rumusan Masalah Minor:
1.  Faktor   apa    yang    menjadi   latar    belakang kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Indonesia  dan  Norwegia  melalui  kerangka REDD+  dalam  upaya  penyelamatan  hutan Indonesia?
2.  Program  apa  saja  yang  dilakukan  Pemerintah Indonesia  –  Norwegia        melalui  kerangka REDD+  dalam  upaya  penyelamatan  hutan Indonesia?
3.    Kendala   apa   saja   yang   dialami   program REDD+   dalam   upaya   penyelamatan   hutan
kemudian juga turut serta dalam skema REDD.
Indonesia?
Di    bulan    Oktober    2009,    Presiden    Susilo
4.  Sejauh   mana   tingkat   keberhasilan   program
Bambang   Yudhoyono   menyatakan   komitmen   untuk
REDD+  dan  prospek  kerjasama  Indonesia  –
mengurangi  emisi  CO 2 Indonesia  sebesar  26%  hingga 41%    di    tahun    2020    jika    mendapat    dukungan
Norwegia   melalui  kerangka  REDD+  dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia?
internasional.  Ini  merupakan  komitmen  terbesar  yang pernah  diutarakan  oleh  sebuah  negara  berkembang. Indonesia  telah  menetapkan  target  absolut  dan Norwegia ingin membantu upaya pemerintah Indonesia mencapai komitmen tersebut.
Alasan mengapa Norwegia mengutarakan komitmennya  untuk  memberi  hibah  1  miliar  USD adalah  sebagai  negara  industri  yang  termasuk  dalam Annex  1  pada  Protokol  Kyoto,  Norwegia  memiliki kewajiban  mengikat  untuk  menurunkan  emisi  karbon dalam  negerinya,  terutama  karena  tingkat  penggunaan energi   fosil,   industrialisasi,   dan   transportasi   yang sangat tinggi. Negara Annex 1  merupakan negara maju yang  sektor  industrinya  berkembang  sejak  revolusi industri  dan  dianggap  bertanggung  jawab  atas peningkatan emisi gas global.

## 1.3  Maksud dan Tujuan
Maksud   dilakukannya   penelitian   ini   adalah untuk  menganalisis  kerjasama  yang  dilakukan  oleh Indonesia dan Norwegia melalui skema  REDD+ dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  dan  penulisan skripsi ini adalah :
1.  Penelitian     dalam     penulisan     skripsi     ini diharapkan  dapat  memperkaya  pemanahaman tentang  REDD+  yang  menjadi  salah  satu instrument  penyelesaian  permasalahan  dalam mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca  dan  faktor yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama  antara  pemerintah  Indonesia  dan pemerintah    Norwegia    dalam    kerangka REDD+  dalam  rangka  penyelamatan  hutan Indonesia;
2.  Mengetahui,      memahami,      dan      meneliti program  apa  saja  yang  telah  dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Norwegia  melalui  kerangka  REDD  dalam rangka penyelamatan hutan Indonesia;
3.  Mengetahui,      memahami,      dan      meneliti kendala-kendala  dalam  skema  REDD+  dalam upaya penyelamatan hutan Indonesia;
4.  Mengetahui,  memahami,  dan  meneliti  sejauh mana  tingkat  keberhasilan  program  REDD+ dan  prospek  dari  kerjasama  yang  tengah dijalankan  oleh  pemerintah  Indonesia  dan pemerintah Norwegia dalam upaya menyelamatkan    hutan    Indonesia    dari kerusakan  meskipun terdapat kendala  didalam pelaksanaan kerjasama tersebut.
1.4  Kegunaan Penelitian
1.4.1  Kegunaan Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna  untuk memperkaya      pengetahuan      mengenai      kerjasama
bilateral dalam mengatasi suatu permasalahan. Khususnya  kerjasama  antara  Indonesia  –  Norwegia  di dalam    kerangka Reducing    Emission    From Deforestation   and    Forest   Degradation (REDD+) dalam    upaya    meminimalisir    kerusakan    hutan Indonesia.

## 1.4.2  Kegunaan Praktis
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat berguna  sebagai  bahan  tambahan  informasi  dan  studi empiris    bagi    para    penstudi    Ilmu    Hubungan Internasional  yang  menaruh  minat  terhadap  kerjasama untuk    menanggulangi   kerusakan   hutan    khususnya hutan  Indonesia.  Serta  diharapkan  dapat  sebagai masukkan bagi  pemerintah dan  pemangku kepentingan untuk  meneliti  lebih  lanjut  agar  program  kehutanan yang dicanangkan pemerintah dapat lebih terarah, tepat sasaran  dan  sebagai bahan pertimbangan serta  evaluasi program penelitian.

## 2.    Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

## 2.1  Tinjauan Pustaka
Penelitian  sebelumnya  yang  penulis  jadikan acuan  dalam  tinjauan  pustaka  adalah  skripsi  Sigit Winarto  tahun  2007,  yang  berjudul Latar  Belakang Diterimanya  Proposal  Reducing  Emission  From Deforestation  And  Forest  Degradation  (REDD) Indonesia  Oleh  Norwegia .  Karya  ini  penulis  rujuk karena  merupakan  satu  dari  sedikit  kajian  yang membahas  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Indonesia dan  Norwegia  dalam  kerangka  REDD.  Winarto membahas    bagaimana    REDD    diharapkan    dapat menjadi salah satu instrumen penyelesaian permasalahan    dalam    mengurangi    emisi    gas    rumah kaca.
Winarto    hanya    memfokuskan   penelitiannya pada  diterimanya  proposal  REDD  dari  Indonesia  oleh Norwegia tanpa  membahas dampaknya terhadap upaya penyelamatan hutan Indonesia, sebagaimana yang akan dilakukan  penulis.  Winarto  menjelaskan  secara  detail, terperinci, sekaligus sistematis sebab-musabab diterimanya    proposal    REDD    oleh    pemerintah Norwegia.  Winarto  juga  menyelipkan  mengenai kerjasama  serupa  dengan  Brasil  yang  dilakukan  oleh Norwegia  dalam  payung  REDD.  Dan  menjabarkan perbedaan-perbedaan diantara  kedua  bentuk  kerjasama dengan kedua negara tersebut.
Winarto  menggunakan  teori Rational  Choice yang  disampaikan  oleh  James  S.  Coleman.  Teori  ini tentang  bagaimana  suatu  negara  dalam  bertindak mengambil  suatu  keputusan  yang  didasarkan  pada pilihan-pilihan   rasional   dan   terdapatna   mekanisme serta  pertimbangan  untung  rugi  menjadikan  teori  ini dominan  dalam  aplikasinya  dan  sangat  cocok  untuk menjadi  salah  satu  pilihan  dalam  pengambilan keputusan.  Norwegia  memiiki  kewajiban  mengikat untuk  menurunkan  emisi  karbon  di  dalam  negerinya. Namun  dengan  adanya  ketidakmampuan  Norwegia untuk menurunkan emisi karbon dari dalam negaranya, maka  negara  ini  bersedia  memberikan  hibah  kepada negara  berkembang  yang  memiliki  sumber  daya  hutan untuk   mengurangi   laju   deforestasi   dan   kerusakan hutan, salah satunya Indonesia.
Sementara  itu,  Arild  Angelsen  yang  merupakan peneliti Center  For  International  Forestry  Research (CIFOR)  dalam  publikasi  yang  berjudul Menganalisis REDD+:  Tantangan  dan  Pilihan ditahun  2012, mengkaji  bagaimana  skema  yang  didukung  oleh Persatuan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  ini  menawarkan berbagai gagasan mengenai bagaimana meningkatkannya  sebagai  salah  satu  instrumen  dalam pengurangan emisi karbon.
Ketika  REDD+  telah  bergerak  dari  sebuah gagasan  kedunia  nyata,  tantangannya  telah  meningkat. Berbagai tantangan tersebut bersifat praktis atau politis, dari  bagaimana  cara  mengukur  dan  memantau  emisi
karbon  yang  dihindarkan  dengan  membiarkan  sebuah hutan  tetap  tegak,  sampai  memutuskan  siapa  yang mendapatkan  uang  yang  dihasilkan  oleh  REDD+, sampai  mencapai  koordinasi  diantara  tingkatan  tata kelola lokal, regional, nasional dan internasional.
Menganalisis  REDD+  memperdebatkan  bahwa untuk  mewujudkan  potensi  sepenuhnya  sebagai  sarana untuk  memitigasi  terhadap  perubahan  iklim,  REDD+ memerlukan sebuah perubahan transformasional dalam cara kita menganggap hutan.
2.2  Kerangka Pemikiran 2.2.1  Hubungan Internasional
Pengertian  Hubungan  Internasional  menurut Charles  Mc  Clelland,  yang  dikutip  oleh  Perwita  dan Yani adalah sebagai berikut:
“Hubungan  Internasional  merupakan  studi tentang  interaksi  antara  jenis-jenis  kesatuan tertentu,  termasuk  studi  tentang  keadaan- keadaan  yang  relevan  yang mengelilingi interaksi” (Perwita dan Yani, 2005:4).
Ilmu  Hubungan  Internasional  merupakan  ilmu dengan  kajian  interdisipliner  dengan  pengertian  ilmu ini  dapat  menggunakan  berbagai  teori,  konsep,  dan pendekatan  dari  bidang-bidang  ilmu  lain  dalam mengembangkan  kajian-kajiannya.  Dewasa  ini,  kajian dan  ruang  lingkup  Hubungan  Internasional  mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hubungan Internasional  yang  pada  awalnya  hanya  mempelajari tentang  hubungan  antar  negara-negara  yang  berdaulat saja,  telah  mengalami  pergeseran,  dimana,  muncul aktor-aktor  lain  dalam  ilmu  Hubungan  Internasional juga mempunyai peranan yang penting.
Terdapat  dua  isu  tradisional  utama  dalam Hubungan  Internasioanl  yakni  isu  keamanan  nasional dan  ekonomi  global,  isu  lingkungan  hidup  kemudian muncul    sebagai    isu    ketiga    yang    memiliki    tingkat urgensi  yang  sama  dengan  kedua  isu  yang  disebutkan sebelumnya (Porter, 2000: 1). Hal ini lebih dikarenakan isu-isu low politics (ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan   lain-lain)   tidak    mendapatkan   perhatian   yang relevan dari masyarakat dunia era Perang Dingin ( Cold War ),  karena  perhatian  dunia  dewasa  ini  hampir seluruhnya  terfokus  kepada  isu-isu  seputar  politik, keamanan  nasional,  dan  persaingan  ideologi  (isu-isu high politics ) (Scheurs, 2003:5-6).
Salah saty konsep umum yang terdapat di dalam Hubungan Internasional, yaitu kerjasama.
Dalam   Hubungan   Internasional   dikenal   apa yang  dinamakan  kerjasama  internasional.  Dalam  suatu kerjasama   internasional   bertemu   berbagai    macam
kepentingan  nasional  dari  berbagai  negara  dan  bangsa yang  tidak  dapat  dipenuhi  didalam  negerinya  sendiri (Perwita Dan Yani, 2005:29-34).

## 2.2.2 Politik Luar Negeri
Politik  luar  negeri  merupakan  suatu  perangkat formula  nilai,  sikap,  arah  serta  sasaran  untuk mempertahankan,  mengamankan,  dan  memajukan kepentingan  nasional  di  dalam  percaturan  dunia internasional (Perwita & Yani, 2005:7).
Politik luar  negeri terdiri dari dua  elemen,  yaitu tujuan  nasional  yang  akan  dicapai  dan  alat-alat  untuk mencapainya.  Interaksi  antara  dua  tujuan  nasional dengan  sumber-sumber untuk  mencapainya  merupakan subjek  kenegaraan  yang  abadi  (Couloumbis  &  Wolfe, 1999:126).

## 2.2.3  Kerjasama Internasional
Pola  interaksi  Hubungan  Internasional  tidak dapat  dipisahkan  dengan  segala  bentuk  interaksi  yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik  oleh  pelaku  negara  ( state  actor )  maupun  oleh pelaku  bukan  negara  ( non-state  actor ).  Pola  hubungan atau    interaksi    ini    dapat    berupa    kerjasama ( cooperation ), persaingan ( competition ), dan pertentangan  ( conflict )  (Rudy,  2003:2).  Kerjasama merupakan  serangkaian  hubungan  yang  tidak  didasari kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum.
Kerjasama bermula karena adanya keanekaragaman  masalah  nasional,  regional  maupun global  yang  muncul  sehingga  diperlukan  adanya perhatian  lebih  dari  satu  negara,  kemudian  masing- masing  pemerintah  saling  melakukan  pendekatan dengan  membawa  usul  penanggulangan  masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah,  menyimpulkan  bukti-bukti  teknis  untuk membenarkan  satu  usul  yang  lainnya,  dan  mengakhiri perundingan  dengan  suatu  perjanjian  atau  saling pengertian   yang   dapat   memuaskan   semua   pihak (Holsti, 1987:651).
Karena  dalam  penelitian  ini  meneliti  mengenai dua  negara  yang  berinteraksi,  maka  penulis  akan membahas  mengenai  perjanjian  bilateral.  Kerjasama bilateral  adalah  kerjasama   yang  diadakan  oleh  dua buah  negara  untuk  mengatur  kepentingan  kedua  belah pihak  (Rudy,  2002:127).  Perjanjian  Bilateral  akan muncul  bila  dua  negara  saling  sepakat  akan  adanya kepentingan  yang  sama.  Jika  bentuk  perjanjian  berupa kerjasama  dan  lingkupnya  hanya  terbatas  pada  dua negara    saja    maka    kerjasama    itu    memiliki kecenderungan  untuk  bertahan  lama,  perlu  diketahui, kerjasama  tidak  akan  dilakukan  bila  suatu  negara  bisa
mencapai  tujuannya  sendiri.  Sehingga  dalam  hal  ini terlihat  bahwa  kerjasama  hanya  akan  terjadi,  karena adanya   saling   ketergantungan   antar   negara-negara untuk  mencapai  kepentingan  nasionalnya  masing- masing.

## 2.2.4  Lingkungan Hidup

## 2.2.4.1  Pengertian Lingkungan Hidup
Menurut  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1997, Lingkungan   hidup   didefinisikan   sebagai   kesatuan ruang   dengan   semua   benda,   daya,   keadaan,   dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya, yang  mempengaruhi  kelangsungan  kehidupan  dan kesejahteraan  manusia  serta  mahkluk  hidup  lain (Siahaan, 2004: 56).
Lingkungan   hidup   menjadi   salah   satu   isu penting  dalam  Hubungan  Internasional  disamping  dua isu  lainnya,  yakni  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia (HAM).  Ini  berarti  permasalahan  lingkungan  hidup dihadapi  bukan  hanya  di  negara-negara  berkembang saja,    namun    negara    maju    pun    menghadapi permasalahan  yang  sama.  Hal  ini  disebabkan  karena masalah  lingkungan  hidup  berpangkal  dari  sumber utama  yang  sama  yakni  kegiatan  pembangunan. Pembangunan  pada  dasarnya  memanfaatkan  sumber daya  alam  sebagai  upaya  meningkatkan  kesejahteraan manusia.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  tidak memperhatikan daya dukung lingkungan menyebabkan kerusakan  yang  mengancam  eksistensi  manusia  itu sendiri.  Berbagai  kerusakan  lingkungan  hidup  seperti menipisnya  lapisan  ozon, global  warming ,  perubahan iklim,  merosotnya  keaneka  ragaman  hayati,  degradasi tanah,  pencemaran  udara,  dan  lain  sebagainya mendorong  kearah  pemikiran  pentingnya  lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam kebijakan pembangunan     (http://www.psil.undip.ac.id/index.php ?option=com_content&view=article&id=122&Itemid= 27 diakses pada tanggal 14-04-2012).
Salah  satu  masalah  krusial  dalam  bidang lingkungan  hidup  adalah  pada  sektor  kehutanan. Definisi hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999  tentang  kehutanan,  yaitu  hutan  sebagai  suatu kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  berisi  sumber daya  alam  yang  didominasi  pepohonan  dalam persekutuan  alam  lingkungannya,  yang  satu  dengan yang  lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Keberlangsungan hutan  merupakan  hal  yang  penting  demi  generasi selanjutnya.  Rusaknya  hutan  dapat  menyebabkan berbagai pemasalahan  seperti perubahan iklim, hilangnya keragaman biologi dan penyebaran zat kimia berbahaya ke lingkungan.
Dibutuhkan   kerangka   kerjasama   lingkungan internasional  yang  mampu  untuk  merencanakan solusi yang  baik  dalam  menghadapi  tantangan  lingkungan global   yang   dihadapi   oleh   negara-negara  di   dunia. Kebijakan  manajemen  lingkungan  dan  sumber  daya merupakan     komponen     penting     dari     kebijakan kerjasama   luar   negeri   dan   pembangunan.   Kondisi lingkungan yang baik  membantu memajukan stabilitas dan      keamanan      suatu      negara      atau      kawasan (http://www.norwegia.or.id/?About_Norway/=Politik- Luar-Negeri/iklim-dan-lingkungan-hidup-/cooperation/ diakses pada tanggal 18-04-2012).

## 2.2.5  Bantuan Luar Negeri
Bantuan  luar  negeri  ( foreign  aid )  diartikan sebagai  tindakan-tindakan  masyarakat  atau  lembaga- lembaga  terhadap  masyarakat  atau  lembaga-lembaga lain di  luar negeri dengan  maksud sekurang-kurangnya untuk membantu” (Ikbar, 2007:188).
Program  bantuan  luar  negeri  ini  bersifat  saling menguntungkan.  Pihak  penerima  memperoleh  bantuan baik itu berupa dana, perlengkapan, maupun pengetahuan  yang  diharapkan  mampu  mengikuti dinamika  ekonomi  modern,  stabilitas  politik  dan keamanan militer. Saat ini masalah-masalah pembangunan  dan  kerjasama  ekonomi  menjadi  agenda utama  dalam  politik  internasional.  Teknik  pemberian bantuan  dapat  dilakukan  secara  bilateral  maupun multilateral.  Dengan  kata  lain,  pemberian  bantuan  luar negeri  dapat  dilakukan  antar  pemerintah  ( government to  government )  atau  melalui  lembaga  keuangan internasional seperti IMF dan World Bank .
Terdapat   empat   motivasi   dar   negara   para pemberi bantuan atau negara  donor dalam memberikan bantuan, diantaranya:
1.      Motivasi kemanusiaan
2.      Motivasi politik
3.      Motivasi keamanan nasional
4. Motivasi      yang      berkaitan      dengan kepentingan  nasional  negara  donor (Perwita & Yani, 2005:84).
Apabila  dikaitkan dengan  motivasi  bantuan luar negeri    yang    dikemukakan    oleh    Perwita    dan    Yani dengan  pemberian  insentif  yang  diberikan  oleh pemerintah  Norwegia  kepada  pemerintah  Indonesia melalui  skema  REDD+  dalam  upaya  penyelamatan hutan  Indonesia  sebagaimana  yang  diteliti  dalam penelitian  ini  adalah  motivasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan  nasional  Norwegia,  dimana  Norwegia memiliki  hutang  karbon  yang  harus  dibayarkan  oleh negara  nya  sebagai  negara  Annex  1  dalam  Protokol
Kyoto,  namun  Norwegia  tidak  memiliki  kemampuan untuk  melakukan  hal  tersebut  dari  dalam  negaranya. Maka dari  itu,  pemerintah Norwegia  memberikan dana hibah  sebesar  1  miliar  USD  ( Dollar Amerika  Serikat) kepada Indonesia.
Selain itu terdapat pula motivasi politik, dimana Norwegia     dengan     memberikan     hibah     tersebut

## 3.    Objek dan Metode Penelitian

## 3.1  Objek Penelitian

## 3.1.1  Hutan Indonesia
Hutan  adalah  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa hamparan  lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya,  yang  satu  dengan  lainnya  tidak  dapat dipisahkan.  Salah  satu  fungsi  hutan  adalah  sebagai penyerap  karbon  dioksida.  Hutan  juga  merupakan rumah  bagi  duapertiga  dari  spesies  tanaman  dan binatang di dunia.
Secara garis besar, fungsi hutan dapat dibedakan menjadi  empat.  Pertama  fungsi  Hutan  Konservasi, kedua  Hutan  Cadangan,  ketiga  Hutan  Lindung,  dan keempat  fungsi  hutan  sebagai  Hutan  Produksi,  berikut ini penjelasan dari keempat fungsi hutan tersebut:
1.      Hutan Konservasi
Hutan  konservasi  merupakan  kawasan hutan  dengan  ciri  khas  tertentu,  yang mempunyai  fungsi  pokok  pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
2.      Hutan Cadangan Hutan cadangan yaitu hutan yang dijadikan sebagai  lahan  pertanian  dan  pemukiman penduduk.
3.      Hutan Lindung
Hutan lindung difungsikan sebagai perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan untuk  mengatur  tata  air  dan  penjaga keteraturan  air dalam  tanah  (fungsi hidrolisis),
mencegah banjir, mengendalikan  erosi,  menjaga  tanah  agar tidak  terjadi  erosi  serta  untuk  mengatur iklim (fungsi klimatologis), sebagai penanggulangan  pencemaran  udara  seperti karbon dioksida ( CO 2 ) dan karbon monoksida ( CO ),  mencegah intrusi air  laut dan memelihara kesuburan tanah.
4.      Hutan Produksi
menjadikan  negara  ini  mendapat  pujian  dari  dunia internasional  sebagai  negara  yang  sangat  berkomitmen pada isu lingkungan hidup serta menjadi negara Annex 1  yang  terdepan  dalam  berbagai  forum  kerjasama lingkungan internasional.
Hutan  produksi  merupakan  hutan  yang dapat  dikelola  untuk  memproduksi  hasil hutan  dan  menghasilkan  sesuatu  yang bernilai  ekonomi.  Hutan  produksi  dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yakni hutan  rimba  dan  hutan  budidaya.  Hutan rimba  adalah  hutan  yang  alami  sedangkan hutan  budidaya  adalah  hutan  yang  sengaja dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja.
Hutan  memiliki  manfaat  yang  sangat  banyak bagi manusia maupun makhluk hidup lain disekitarnya. Diantara  manfaat-manfaat tersebut dibagi  menjadi dua, yakni  manfaat  langsung  serta  manfaat  tidak  langsung. Manfaat   langsung   yang   disediakan   hutan   adalah sebagai  sumber  bahan/konstruksi  bangunan,  sumber bahan   pembuatan   perabot   rumah,   sumber   bahan pangan,  sumber  untuk  mendapatkan  protein,  sumber pembuatan  pendukung  fasilitas  pendidikan,  sumber bahan  bakar,  sumber  oksigen,  sumber  pendapatan, sumber obat-obatan dan habitat satwa.
Manfaat  tidak  langsung  yang  diperoleh  dari hutan  antara  lain  sebagai  pengatur  sistem  tata  air, kontrol    pola    iklim,    kontrol    pemanasan    bumi, ekowisata, laboratorium plasma nutfah, pusat pendidikan  dan  penelitian,  sumber  bahan  pendukung industri-industri  kimia,  menghasilkan  devisa  melalui program Clean  Development  Mechanism (CDM) maupun Reducing  Emission  From  Deforestation  And Forrest
Degradation (REDD) (http://pengertian- definisi.blogspot.com/2010/ 10/manfaat-hutan.html diakses pada tanggal 19-07-2013).
Kerusakan hutan dan lahan akan mengakibatkan rusaknya fungsi konservasi dari hutan telah menimbulkan    punahnya    keanekaragaman    tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Selain itu berakibat pula terhadap  daya  serap  tanah  terhadap  air  yang  semakin menurun, hal ini dapat  mengakibatkan banjir dan tanah longsor  di  waktu  musim  hujan.  Dalam  tingkat  yang lebih  kritis,  kerusakan  hutan  yang  berakibat  terjadinya degradasi  dan  deforestasi  hutan  dapat  menyebabkan kegundulan pada  hutan  yang  mengakibatkan hilangnya fungsi  hutan  sebagai paru-paru dunia  sebagai penyerap
Vol. 2 No.1 April 2018
karbon   yang   dapat   mengurangi   efek   dari global warming .
Panel    Antar-Pemerintah   tentang    Perubahan Iklim (IPCC) dalam laporannya tahun 2007 memperkirakan bahwa  deforestasi dan  degradasi  hutan berkontribusi   kurang   lebih   17%   dari   keseluruhan jumlah  emisi  gas  rumah  kaca,  lebih  besar  dari  sektor transportasi  global.  Deforestasi  dan  degradasi  hutan menempati urutan keempat setelah sektor energi global sebesar 26% dan sektor industri sebesar 19%.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  luas  hutan terbesar  ketiga  didunia.  Luas  kawasan  hutan  dan perairan  Indonesia  seluas  136.833.213,98 Ha .  Namun dalam  satu  dekade  terakhir  Indonesia  telah  kehilangan hingga 40% dari seluruh luas hutannya. Laju degradasi hutan  dan  deforestasi  di  wilayah  Indonesia  mencapai 1,5    juta Ha sampai    2,8    juta Ha per    tahun (http://www.antaranews.com/print/31978/degradasi- hutan-10-tahun-terakhir-menc        apai-dua-juta-hektar diakses  pada  tanggal  21-06-2013).  Kerusakan  hutan tersebut   menimbulkan   lahan   kritis    yang   keadaan fisiknya  demikian  rupa  sehingga  lahan  tersebut  tidak dapat      berfungsi     secara      baik      sesuai      dengan peruntukkannya    sebagai    media    produksi    maupun sebagai media tata air.
Kerusakan   hutan   merupakan   masalah   yang serius  yang jika tidak ditangani dengan baik dan serius akan menimbulkan dampak yang besar bagi perekonomian  dan  lingkungan.  Kerusakan  hutan  dan lahan  pada  dasarnya  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor penyebab, baik yang disebabkan oleh ulah manusia dan alam.
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kerusakan hutan di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:
1.      Penebangan hutan tanpa upaya rehabilitasi yang optimal
Pemberian  ijin  Hak  Pengusahaan  Hutan kepada  perusahaan-perusahaan  mendorong kegiatan pemanfaatan potensi hutan. Pemberian  ijin  ini  seharusnya  diikuti dengan  upaya  rehabilitasi  atau  upaya- uoaya  lainnya  yang  menjamin  kelestarian hutan  di  wilayah  ijin  pengusahaan  hutan. Ketimpangan antara  upaya  pelestarian  dan produksi
telah
meningkatkan
penggundulan dan kerusakan hutan.
2.      Kebakaran hutan Kebakaran  hutan  dapat  disebabkan  karena ulah  masyarakat  dan/atau  pengusaha  yang membutuhkan       lahan       untuk       areal
pemukiman dan/atau pertanian atau perkebunan.  Masyarakat  dan  pengusaha membuka lahan untuk melakukan pembersihan  lahan  dengan  cara  membakar lahan    yang    berpotensi    merusak lingkungan,  menambah  kerusakan  hutan dan mencemari udara.
3. Pembalakan liar ( illegal logging )
Penjarahan  hutan  tetap  berlaku  dan  tetap belangsung    hingga    sekarang.    Hal    ini terjadi     antara     lain     karena     adanya ketimpangan    pasoka    dan    permintaan, lemahnya      penegakkan      hukum,      dan masalah    kesejahteraan    masyarakat    di dalam dan di sekitar hutan.
4. Alih  fungsi  hutan  menjadi  areal  pertanian dan perkebunan
Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk
mendorong
munculnya
kebutuhan    akan    lahan    untuk    areal pertanian,  perkebunan  dan  pemukiman. Meningkatnya  peralihan  fungsi  hutan menjadi  lahan-lahan  non  kehutanan  yang menyebabkan
peningkatan jumlah penggundulan  dan  kerusakan  hutan  dan lahan (http://www.environmental- auditing.org
/Portals/0/AuditFiles/Audit%20of%20%20 Commodity%20Plants%20Forest.pdf diakses pada tanggal 04-05-2012).
Di  Indonesia  pengelolaan  dan  pembangunan lingkungan hidup relatif belum terlalu  lama digulirkan. Namun,  dalam  waktu  yang  singkat  tersebut  Indonesia telah  banyak  berbuat  untuk  mengelola  lingkungan hidupnya.   Hasil   utama   pengembangan   lingkungan hidup  ini  nampak  pada  munculnya  kesadaran  dan kepedulian dikalangan masyarakat. Kebijakan Lingkungan  Hidup  Indonesia  dituang  kedalam  pasal Undang-Undang  No.  23  tahun  1997,  mengenai pengelolaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan.
Sasaran    pengelolaan    lingkungan    hidup Indonesia  sesuai  dengan  Pasal  4  dalam  Undang- Undang No. 23 tahun 1997 adalah sebagai berikut:
1. Tercapainya   keselarasan,   keserasian,  dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya   manusia   Indonesia   sebagai insan  lingkungan  hidup  yang  memiliki sikap  dan  tindak  melindungi  dan  membina lingkungan
hidup;
Vol. 2 No.1 April 2018
3. Terjaminnya   kepentingan   generasi   masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup;
5.      Terkendalinya  pemanfaatan  sumber  daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan  di  luar  wilayah  negara  yang menyebabkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

## 3.1.2  Kebijakan Lingkungan Hidup Norwegia
Kerajaan  Norwegia  adalah  sebuah  negara  di Semenanjung  Skandinavia  bagian  ujung  barat  yang berbatasan  dengan  Swedia,  Finlandia  dan  Rusia. Norwegia adalah sebuah negara demokrasi konstitusionil  dibagian  utara  Eropa  dengan  penduduk sebanyak  4.9  juta  jiwa.  Norwegia  memiliki  luas  area sebesar 385.525 Km 2 dan beribukota di Oslo. Terdaftar sebagai  salah  satu  negara  terkaya  di  dunia,  norwegia juga  menduduki  peringkat  tertinggi  dalam  hal  standar hidup,  usia  rata-rata,  dan  standar  kesehatan  secara umum.  Negara  ini  memiliki  cadangan  minyak  bumi, gas  alam,  mineral,  makanan  laut,  air  segar  yang  luas. Norwegia   juga   penghasil   minyak   dan   gas   alam perkapita terbesar diluar Timur Tengah.
Bentangan alam Norwegia pada umumnya kasar dan  bergunung-gunung,  sebagian  besar  tertutup  oleh gletser.    Di    Norwegia    jarang    sekali    ditemui    hutan seperti  pada  negara  tropis,  yang  berguna  untuk menyerap  karbon  akibat  dari  aktivitas  industrinya. Padahal  walaupun  sebagai  negara  industri  maju, Norwegia  juga  memiliki  prioritas  akan  permasalahan lingkungan hidup, maka dari itu Norwegia memerlukan kerjasama  dengan  negara  pemilik  pohon  untuk menjalankan  kewajibannya  menurunkan  emisi  gas buang industrinya.
Norwegia merupakan negara  yang berkomitmen pada  isu  lingkungan  hidup.  Salah  satu  tujuan  utama kebijakan  pembangunan  negara  ini  adalah  memajukan manajemen  yang  solid  akan  lingkungan  hidup  global dan  keanekaragaman  biologi.  Pemerintah  Norwegia secara aktif bekerja untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah  kaca  di  lapisan  udara,  untuk  mencapai  tingkat yang  akan  mencegah  gangguan  berbahaya  yang disebabkan  manusia  bagi  sistem  iklim.  Karena  negara ini  berpendapat  bahwa  kondisi  lingkungan  yang  sehat dan  beragam  penting  untuk  mengentaskan  kemiskinan dan  mencapai  pembangunan  yang  berkesinambungan bagi    semua    orang   di    seluruh   dunia    serta    akan
membantu    mewujudkan    stabilitas    dan    keamanan negara.
Kegiatan kerjasama pembangunan yang dilakukan    Norwegia    dengan    negara    lain    bertujuan untuk  memperbaiki  keadaan  lingkungan  negara  mitra dan  mencegah  degradasi  lingkungan  global.  Kebijakan manajemen  lingkungan  dan  sumber  daya  merupakan komponen penting dari kebijakan kerjasama luar negeri dan pembangunan Norwegia.
Area yang menjadi prioritas kerjasama pembangunan  Norwegia  dan  kerjasama  dengan  negara berkembang meliputi:
1.      Pengurangan polusi;
2.      Sistem produksi yang berkesinambungan;
3. Konservasi penggunaan keragaman biologi yang berkesinambungan;
4.      Pemeliharaan peninggalan budaya.
Norwegia   mendukung   penuh   upaya   negara- negara   dengan   kawasan   hutan   hujan   tropis   besar, seperti  Indonesia,  Brasil,  dan  Republik  Kongo,  untuk menurunkan laju emisinya. Hutan memiliki peran yang sangat  signifikan  mencegah  laju  perubahan  iklim.  Di antara komitmen negara maju, komitmen Norwegia lah yang paling jelas dengan rencana penurunan emisi 30% dari  level  tahun  1990  sampai  tahun  2020.  Komitmen Norwegia  pada  isu  lingkungan  hidup  ini  dituangkan dengan   meratifikasi   Protokol   Kyoto.   Pertumbuhan ekonomi   di   Norwegia   sangat   tinggi   maka   dalam Protokol  Kyoto  dimasukkan  kedalam  kategori  negara Annex  1.  Norwegia  kemudian  juga  turut  serta  dalam skema     REDD.     Departemen     Lingkungan    Hidup Norwegia telah  menandatangani perjanjian lingkungan hidup,    masing-masing    dengan    Indonesia,    Afrika Selatan,                 Brazil,                 dan                 China (http://www.norwegia.or.id/About_Norway/Politik- Luar-Negeri/Iklim-dan-lingkungan-hidup/cooperation/ diakses pada tanggal 01-05-2012).
3.1.3  Hubungan Indonesia – Norwegia
Hubungan  diplomatik  Indonesia  –  Norwegia dimulai sejak Januari 1951, namun pada  saat itu  masih merupakan  wilayah  perangkapan  KBRI  Stockholm, Swedia  sampai  tahun  1962.  Pada  periode  1962-1981 Norwegia    dirangkap    oleh    KBRI    Kopenhagen, Denmark,  dan  baru  pada  17  September  1981  KBRI Oslo resmi dibuka.
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara    mengalami  peningkatan    yang    signifikan. Berikut beberapa kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia, menurut Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia:
Vol. 2 No.1 April 2018
1. Persetujuan   mengenai   peningkatan   dan perlindungan atas penanaman modal (November 1969)
2. Konvensi   mengenai   penghindaran   pajak berganda     dan     pencegahan     pengelakan pajak    atas    pajak    penghasilan    dan    atas moda (Juli 1988)
3. Persetujuan   mengenai   peningkatan   dan perlindungan    atas    penanaman    modal secara timbal balik (November 1991)
4. Memorandum  saling  pengertian  mengenai prosedur  konsultasi  untuk  pengembangan kerjasama  antara  Indonesia  dan  Norwegia (September 1995)
5. Memorandum    saling    pengertian    antara Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan  (BAPEDAL)  dan  Badan Kerjasama    Pembangunan    Norwegia tentang  proyek  kebersihan  produksi  di
Propinsi Riau, Indonesia (Mei 1998)
6.      Kerjasama kelautan dan perikanan (Januari 2006)
7. Deklarasi    mengenai    isu-isu    perubahan iklim dan energi (Maret 2007)
8.      Kerjasama industri gas (Oktober 2011)
9.      Kerjasama aquaculture (Oktober 2011)
Selain  itu,  kedua  negara  juga  mengembangkan kemitraan  dalam  isu-isu  internasional  penting,  antara lain  dalam Seven  Nations  Initiative (7NI)  di  bidang nuclear non-proliferation , upaya pencapaian Millenium Development Goals 4  dan  5  (mencegah kematian anak dan ibu melahirkan) yang dikemas dalam keanggotaan ” Sherpa  Group ”,  menjadi cohost dalam inter-media dialogue ,  serta  kemitraan  dalam inisiatif  health  and foreign policy .
Dalam  pertemuan  G-20  di  Pittsburgh,  Amerika Serikat  di  tahun  2009,  Presiden  Republik  Indonesia, Susilo  Bambang  Yudhoyono  melontarkan  janji  untuk mengurangi  emisi  Indonesia  hingga  26%  pada  tahun 2020    jika    mendapat    dukungan    internasional.   Ini merupakan  janji  terbesar  yang  pernah  diucapkan  oleh seorang    Kepala   Negara    dari    negara    berkembang (http://ri-norwegia-sepakati-redd+-1-miliar-dolar- as.htm   diakses   pada   tanggal   12-05-2012).  Presiden Yudhoyono   memperlihatkan   kemauan   dan   potensi kepemimpinan     untuk     mengurangi     dampak     dari perubahan iklim. Penetapan target absolut ini langsung disambut  positif  oleh   negara-negara  lain.   Norwegia menjadi      negara      terdepan      yang      menunjukkan
apresiasinya  dan  menyatakan  ingin  membantu  upaya Pemerintah Indonesia mencapai komitmen tersebut.
Kedua  negara  membawa  hubungan  bilateral diantara  keduanya  ke  tingkat  yang  lebih  baik  lagi. Dalam  rangka  menyambut  janji  Presiden  Yudhoyono dalam  pertemua  G-20  Pittsburgh,  Norwegia  kemudian menjanjikan akan  memberi dana  sebesar  1  miliar USD bagi  upaya  untuk  mengurangi  emisi  gas  dan penggundulan  hutan  di  Indonesia  dalam  kerangka REDD+.Norwegia  mendukung  penuh  upaya  negara- negara dengan kawasan hutan hujan tropis besar seperti Indonesia  untuk  menurunkan  laju  emisinya.  Karena Norwegia  berpendapat  hutan  memiliki  peran  yang sangat    signifikan    untuk    mencegah    laju    perubahan iklim.
Juga  sebagai  negara  Industri  yang  termasuk keadalam  negara  Annex  1  pada  Protokol  Kyoto, Norwegia   memiliki   kewajiban   untuk   menurunkan emisi karbon dalam negerinya, terutama karena tingkat penggunaan    energi    fosil,    industrialisasi,    dan transportasi  yang  sangat  tinggi.  Terkait  dengan ketidakmampuan  Norwegia  untuk  menurunkan  emisi karbon,  maka  salah  satu  jalan  adalah  dengan memberikan  hibah  insentif  kepada  negara  berkembang pemilik  hutan.  Pemberian  Hibah  ini  sejalan  dengan kesepakatan COP.
Indonesia merupakan salah satu  negara di  dunia yang  memiliki  kekayaan  biologi  yang  sangat  beragam, dengan  hutan  tropis  yang  memainkan  peran  penting dalam  iklim  global.  Tujuan  dari  kerjasama  lingkungan ini  adalah  untuk  menghasilkan  rencana  kerja  untuk manajemen  lingkungan  dan  sumber  daya  alam  yang menggunakan pendekatan ekosistem.
Pada tanggal 26 Mei 2010, disahkanlah Letter of Intent (LoI)   antara   Pemerintah   Indonesia   dengan Pemerintah  Kerajaan  Norwegia,  yang  ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan    Menteri    Lingkungan    Hidup    Norwegia    Erik Solhein,     yang     turut     disaksikan     oleh     Kepala Pemerintahan kedua Negara,  yakni Presiden Indonesia Susilo   Bambang   Yudhoyono   dan   Perdana   Menteri Norwegia   Jens   Stoltenberg   di   Gedung Government Guest               House ,               Oslo,               Norwegia (http://forum.kompas.com/nasional/                    29986- terimakasih-banyak-kepada-kerajaan-norwegia-dan- selamat-untuk-pemerin     tah-indonesia.html     diakses pada 12-05-2012).
Kerjasama ini  disepakati dibagi dalam tiga  fase. Pertama,   fase   persiapan   pada   bulan   Juli-Desember 2010,     yakni     membuat     rencana     aksi     nasional,
Vol. 2 No.1 April 2018
membentuk  lembaga  pengelolaan  dana  hibah  ( trust fund )  dan  lembaga pengukur, pelaporan, dan  verifikasi ( measurement, reporting, and verification /MRV) untuk memantau  keberhasilan,  serta  menentukan  Provinsi sebagai proyek percontohan. Fase kedua, Januari 2011- Desember    2013,    yang    dilakukan    adalah mengoperasikan lembaga pembiayaan, moratorium izin baru   konversi   hutan   alam   primer   dan   gambut, menyusun  database  hutan  rusak  untuk  memfasilitasi kegiatan ekonomi, penegakan hukum penebangan kayu illegal    dan    perdagangan    kayu    gelondongan. Selanjutnya fase ketiga, Januari  2014,  adalah pelaksanaan  moratorium  secara  nasional.  Besaran insentif  yang  akan  diberikan  oleh  Norwegia  kepada Indonesia  hingga  sebesar  1  milliar  USD  ( Dollar Amerika  Serikat),  sesuai  dengan  keberhasilan  yang dicapai  oleh  Indonesia  sesuai  dengan  fase-fase  yang tertera  dalam  LoI  tersebut.  Perhitungan  tingkat keberhasilan ini  akan  ditentukan dengan  menggunakan mekanisme MRV. Dana yang diberikan oleh Norwegia akan  dikelola  oleh  Satgas  REDD  bidang  pengelolaan dana  hibah  dengan  menggandeng  UNDP  ( United Nations  Development  Programme )  sebagai  badan internasional yang bertugas untuk memantau penggunaan/alokasi dari dana hibah tersebut. 3.1.4  Skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)
Konvensi     Kerangka     Kerja     PBB     tentang Perubahan   Iklim   atau United   Nations   Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) merupakan hasil     kesepakatan    dari     KTT     Bumi.     UNFCCC merupakan sebuah kesepakatan yang akhirnya diterima secara universal sebagai komitmen politik internasional tentang  perubahan  iklim.  UNFCCC  bertujuan  untuk menstabilkan  konsentrasi  gas  rumah  kaca  di  atmosfer sehingga    tidak    menimbulkan    gangguan    terhadap kondisi  iklim  di  dunia.  Konvensi  ini  mulai  berlaku sejak tanggal 21 Maret 1994 setelah diratifikasi oleh 50 negara.   Hingga   saat   ini   jumlah   anggota   UNFCCC adalah  192  negara.  Indonesia  meratifikasi  UNFCCC melalui Undang-Undang No. 6 tahun 1994 (http://mail- archive.com/forum- pembacakompas@yahoogroups.com/msg26744 diakses pada tanggal 05-05-2012).
Forum  pengambilan  keputusan  tertinggi  dalam kerangka    UNFCCC    adalah Conference    of    Parties (COP) yang diadakan setiap tahunnya. COP bertanggung jawab untuk mengkaji ulang implementasi konvensi  dan  instrumen  legal  lainnya  terkait  dengan konvensi.   Selain   itu   COP   berkewajiban   membuat
keputusan  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan efektivitas implementasi konvensi. Salah satu hasil dari COP yang dipakai sebagai mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca
yaitu Protokol
Kyoto (http://www.deptan.go.id/kln/pdf/unfccc.pdf diakses pada tanggal 01-05-2012).
Protokol  Kyoto  lahir  dalam  COP  ke  3  tahun 1997.   Tujuan    pokok    dari    Protokol    Kyoto    yaitu mengatur  peserta  UNFCCC  untuk  memastikan  bahwa emisi  gas  rumah  kacanya  tidak  melebihi  jumlah  yang disepakati    dengan     tujuan     mengurangi    emisinya sedikitnya 5% dibawah emisi tahun 1990 dalam jangka waktu                                                              2008-2012 (http://www.wahanalingkunganhidup.html/4.htm diakses pada tanggal 01-05-2012).
Protokol   Kyoto   habis   masa   perjanjian   pada 2012,  namun  implementasinya  kurang  dirasakan maksimal  oleh  banyak  pihak.  Oleh  sebab  itu  dunia internasional mempersiapkan suatu kesepakatan pengganti  yang  diharapkan  dapat  meneruskan  cita-cita dari  kesepakatan  Protokol  Kyoto  yang  dinamakan Reducing  Emission  from  Deforestation  and  Forest Degradation (REDD).
Reducing  Emission  from  Deforestation  and Forest  Degradation (REDD)  merupakan  kesepakatan yang  dirancang  sebagai  pengganti  Protokol  Kyoto. Skema  REDD  merupakan  mekanisme  pemberian insentif  oleh  negara  industri  maju  yang  memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya kepada  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia, Brazil,  Papua  Nugini,  Gabon,  Kolombia,  Republik Kongo,  Republik  Demokratik  Kongo,  Kamerun,  Kosta Rika,  Meksiko  dan  Peru  sebagai  pemilik  50%  hutan tropis dunia.
Insentif  ini  dapat  mendorong  pengelolaan  hutan yang  lebih  lestari  dengan  menyediakan  aliran pendapatan berkelanjutan. Pengurangan emisi diperhitungkan sebagai  kredit  karbon.  Insentif  ini  juga mendorong  negara-negara  berkembang  agar  berhasil mengurangi  emisi  karbonnya  dengan  menekan  tingkat kegiatan deforestasi dan degradasi hutannya.
Papua  Nugini  dan  Kosta  Rika  bersama  dengan negara-negara  yang  tergabung  dalam  Koalisi  Pemilik Hutan  Tropis  ( Coalition  for  Rain  Forest  Nations atau CfRFN)  pada  COP  ke  11  di  Montreal,  Kanada mengajukan proposal tentang insentif untuk menghindari    deforestasi    ( avoided    deforestation ). Karena  koalisi  negara  tersebut  merasa  sebagai  negara pemilik  hutan  mereka  tidak  diuntungkan  dengan mekanisme  dibawah  peraturan  Protokol  Kyoto.  Maka
dari itu, pada kesepakatan setelah berakhirnya Protokol Kyoto  diharapkan  akan  lebih  fleksibel  terhadap  semua negara  baik  negara  yang  termasuk  dalam  Annex  1 maupun  negara-negara non-Annex 1.  Pada  COP  ke  13 di  Bali,  Indonesia, REDD  kemudian disepakati dengan menyepakati  beberapa  hal  penting  antara  lain  terkait aspek scientific , teknis dan metodologi serta pertukaran informasi.
Tujuan  awal dari REDD  adalah untuk mengurangi  gas  rumah  kaca.  REDD  dilaksanakan dengan  prinsip  menghormati  kedaulatan  negara ( sovereignty ).  Negara  industri  maju  yang  bersepakat dalam    REDD,    memberikan    dukungan    terhadap capacity building , transfer teknologi dibidang metodologi dan institutional, pilot/demonstration activities .
REDD  merupakan  dua  hal  yang  diintegrasikan, pertama    REDD    sebagai    tujuan    dan    kedua    REDD sebagai    mekanisme   pembiayaan.   Sebagai   tujuan, REDD  diharapkan  sebagai  skema  pengurangan  emisi Gas  Rumah  Kaca  dengan  cara  pengurangan  laju deforestasi  dan  degradasi  hutan.  Sedangkan  sebagai mekanisme  pembiayaan,  REDD  membentuk  tata  cara pembiayaan  atau  kompensasi  bagi  usaha  pengurangan deforestasi  dan  degradasi  hutan  yang  diharapkan  akan berdampak  pada  turunnya  emisi  Gas  Rumah  Kaca terutama CO 2 .
REDD-Plus   (REDD+)   merupakan   perluasan dari  REDD,  yang  menambahkan  areal  peningkatan cadangan karbon hutan ke dalam cakupan awal strategi REDD  berupa  peranan  konservasi,  pengelolaan  hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon.
3.2  Metode Penelitian 3.2.1  Desain Penelitian
Desain penelitian yang peneliti pakai menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang dikutip  dari  buku  ” Pedoman  Penulisan  Skrispi  Dan Pelaksanaan  Sidang  FISIP  Universitas  Komputer Indonesia ”. Desain penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.
Metode  deskriptif  adalah  dimana  data  dapat berupa  gejala  yang  dikategorikan  bentuk  lain  seperti foto,  dokumen,  yang  menunjukkan  kepada  prosedur- prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  kualitatif; ungkapan  atau  catatan  orang  itu  sendiri  atau  tingkah laku  mereka  yang  terobservasi.  Pendekatan  ini mengarah  kepada  keadaan-keadaan  dan  individu- individu  secara  holistik  (utuh)  (Tim  Penyusun,  2011: 21).
Menurut  W.  Lawrence  Neuman  dalam  buku berjudul  “ Social  Research  Methods,  Qualitive  and Quantitive  Approaches ”,  deskriptif  menggambarkan secara  spesifik  suatu  situasi, social  setting ,  ataupun suatu  hubungan.  Melalui  pendekatan  ini  diharapkan dapat  memberikan gambaran mengenai kerjasama yang dilakukan  antara  Indonesia  –  Norwegia  melalui  skema Reducing  Emissions  from  Deforestation  and  Forest Degradation (REDD+)  dalam  upaya  penyelamatan hutan  Indonesia.  Penulisan  ini  juga  bersifat  analitis karena menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

## 3.2.2  Teknik Pengumpulan Data

## 3.2.2.1  Studi Pustaka
Teknik   pengumpulan   data    yang    dilakukan dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  melalui  studi kepustakaan ( library research ). Teknik ini mengasumsikan  bahwa  setiap  kumpulan  informasi tertulis  dapat  digunakan  sebagai  indikator  sikap,  nilai, dan  maksud  politik  dengan  cara  menelaah  secara sistematis  menurut  kriteria  penafsiran  kata  dan  pesan tertentu.  Dengan  demikian  data-data  yang  digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi  dan  publikasi.  Bentuk  data-data  tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan  dari  instansi  terkait,  di  samping  pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet  untuk  mendapatkan  data  tertulis  yang  telah didokumentasikan.
Teknik  pengupulan  data  dalam  penelitian  ini bertujuan untuk memberikan analisa mengenai kerjasama  Indonesia  –  Norwegia,  yang  diawali  dengan pengumpulan    data, Letter    of    Intent (LoI)    sebagai naskah perjanjian dan dokumen terkait lainnya.
Data  yang  diperoleh  dari  dokumen  tertulis kemudian  ditelaah,  dikelompokan  dan  dianalisis  untuk memperkaya  pemanahaman  tentang  REDD+  yang menjadi salah satu instrument penyelesaian permasalahan dalam  mengurangi emisi  gas rumah kaca dan faktor yang melatarbelakangi  terbentuknya kerjasama antara  pemerintah Indonesia dan  pemerintah Norwegia  dalam  kerangka  REDD+  dalam  rangka penyelamatan  hutan  Indonesia,  selain  itu  untuk mengetahui program apa saja yang telah dilakukan oleh kedua  negara  dalam  rangka  penyelamatan  hutan Indonesia.  Mengetahui,  memahami,  dan  meneliti kendala-kendala  dalam  skema  REDD+  dalam  upaya penyelamatan  hutan  Indonesia  serta  meneliti  sejauh mana   peranan  REDD+  dan   prospek  dari   kerjasama
yang  tengah  dijalankan  oleh  pemerintah Indonesia  dan pemerintah  Norwegia  dalam  upaya  menyelamatkan hutan Indonesia.
Dalam  penelitian  ini  tidak  menggunakan teknik wawancara  dikarenakan  terdapatnya  keterbatasan peneliti  dalam  mencari  dan  mendapatkan  izin  untuk mewawancarai   sumber    yang    berkompeten   dalam bidang dalam penelitian ini.

## 3.2.3  Teknik Analisa Data
Teknik   analisa    yang   dipergunakan   peneliti adalah data  display (penyajian  data),  dimana  susunan informasi  yang  memungkinkan  dapat  ditariknya  suatu kesimpulan,  sehingga  memudahkan  untuk  memahami apa  yang  terjadi  (Tim  Penyusun,  2011:  23).  Neuman menjelaskan dalam penelitian kualitatif menginterpretasikan  data  dengan  cara  mengartikan, menerjemahkan  dan  membuat  data  tersebut  menjadi lebih  mudah  untuk  dipahami  melalui  sudut  pandang peneliti.  Tingkat  analisis  induksionis  dalam  penelitian ini    dimana    unit    eksplanasinya,    yakni    kerjasama
Indonesia  –  Norwegia  lebih  tinggi  tingkatannya  dari unit  analisanya,  yaitu  upaya  penyelamatan  hutan Indonesia melalui skema REDD+.
Berangkat    dari    penjelasan    diatas,    maka penelitian ini untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi  diterimanya  proposal  REDD  yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah   Norwegia,   setelah   diterima   apa    saja program   yang  dilakukan  oleh   kedua   negara  dalam upaya  penyelamatan  hutan  Indonesia,  selanjutnya melalui  teknik  ini  kemudian  ditelaah  apa  saja  yang menjadi  kendala-kendala  yang  menyebabkan  program dari kerjasama ini menjadi terhambat serta sejauh mana peran  REDD+  dalam  upaya  penyelamatan  hutan Indonesia  juga  prospek  kerjasama  yang  dilakukan Indonesia  –  Norwegia  kedepannya.  Untuk  mengetahui hal itu,  maka dilakukan studi pustaka berupa informasi yang   didapat   dari   buku,   jurnal,   publikasi,   koran maupun penelusuran internet.

## 4.    Hasil dan Pembahasan
4.1          Latar  Belakang  Pemerintah  Norwegia Menerima  Proposal  REDD+  dari  pemerintah Indonesia
Pada tanggal 9 Juli 1993 Norwegia meratifikasi Konvensi  Kerangka  Perubahan  Iklim  (UNFCCC)  serta Protokol Kyoto pada 30 Mei  2002. Di  bawah Protokol Kyoto,  Norwegia  termasuk  ke  dalam  negara  Annex  1 yang  memiliki  kewajiban  untuk  menurunkan  emisi hingga 5.2%  di  bawah tingkat  emisi tahun 1990. Total emisi  Gas  Rumah  Kaca  Norwegia  adalah  sekitar  54,8 juta  ton  CO 2 pada  tahun  2003.  Emisi  ini  naik  sekitar 9%  pada  periode  1990-2003.  Faktor  utama  di  balik pertumbuhan CO 2 ini  didapat dari sektor perminyakan, industrialisasi,    penggunaan    energi    fosil    dan transportasi.
Norwegia  berkomitmen  untuk   menjaga  emisi Gas Rumah Kaca nya tidak melebihi tingkat emisi pada tahun  1990  lebih  dari  1%  pada  periode  2008-2012. Namun  Norwegia  dan  sebagian  besar  negara-negara lain  yang  termasuk  ke  dalam  negara  Annex  1  merasa kesulitan  untuk  melakukan  hal  tersebut  dikarenakan dalam  upaya  menurunkan  emisi  Gas  Rumah  Kaca hingga  5.2%  itu  berarti  negara-negara  tersebut diharuskan untuk mengurangi emisi 6 jenis Gas Rumah Kaca,  salah  satunya  CO 2 yang  berarti  mereka  harus mengurangi aktivitas industrial di dalam negara mereka masing-masing.
Untuk  membantu  negara  Annex  1  yang  terikat kewajiban penurunan emisi, Protokol Kyoto menetapkan  berbagai  mekanisme  fleksibel  ( flexible mechanisms )  seperti  perdagangan  emisi  ( emission trading ),  mekanisme  pembangunan  bersih  ( clean development  mechanisms ),  dan  implementasi  bersama ( joint implementation ). Mekanisme tersebut memungkinkan  negara  industri  untuk  memperoleh kredit emisi dengan cara membiayai proyek pengurangan  emisi  di  negara  di  luar  negara  Annex  1. Protokol   Kyoto    memiliki    masa    komitmen    yang berakhir pada tahun 2012.
Namun,  hingga  masa  berakhirnya  Protokol Kyoto, nampaknya  tidak ada komitmen yang ditunjukkan  lewat  konvensi  legal  oleh  negara-negara maju  untuk  menekan  tingkat  emisi,  terungkap  dalam fakta  bahwa  emisi  karbon  malah  meningkat  2,6%  di tahun  2012  atau  sekitar  58%  jauh  lebih  tinggi dibandingkan  emisi karbon  dunia tahun  1990 (http://politik.pelitaonline.com/news/2012/12/11/negar a-nodai-kom  itmen-protokolkyoto#.UgyvtkwdYY  di akses  pada  tanggal  28/07/2013).  Dengan  tidak berhasilnya  pelaksanaan  Protokol  Kyoto  kemudian dilanjutkan  dengan  skema  penurunan  emisi  baru  yang dikenal  dengan  nama Reducing  Emission  from Deforestation  and  Forest  Degradation (REDD)  yang
Fase Program Fase       I       : Persiapan 1.    Pembentukan      Rencana      Aksi Nasional      (Strategi      Nasional REDD di Indonesia) 2.  Pembentukan      Satuan      Tugas (Satgas) REDD untuk
mengkoordinasikan  usaha-usaha pengembangan  dan  implementasi REDD
3.  Merancang      dan      menetapkan instrumen pengelolaan dana hibah
4.    Menetapkan                      Propinsi
Percontohan Fase      II      : Transformasi 1.    Mekanisme  MRV  ( Measurement, Reporting and Verification )
2.    Penerbitan Moratorium
3.  Membangun Database Hutan Rusak Untuk Pembangunan Ekonomi dan Investasi
4.    Penegakkan                        Hukum Pemberantasan Illegal Logging 5.    Penyelesaian Konflik Lahan
diharapkan dapat  menjadi  mekanisme penurunan emisi yang lebih baik dibandingkan Protokol Kyoto.
Norwegia  merupakan  negara  dengan  luas wilayah   negara    yang   cukup   besar   yakni   sekitar 385.199 km 2 ,  namun  Norwegia  tidak  memiliki  cukup hutan  yang  dapat  digunakan  sebagai  penyerap  karbon. Bentang  alam  Norwegia  pada  umumnya  kasar  dan bergunung-gunung,  yang  sebagian  besar  tertutup  oleh gletser.  Padahal  negara  yang  terletak  di  Semenanjung Skandinavia  ini  merupakan  salah  satu  negara  dengan tingkat  kegiatan industrialisasi terbesar di  dunia.  Maka dari  itu,  Norwegia  memerlukan  kerjasama  dengan negara-negara  pemilik  hutan  untuk  membayar  hutang karbon warisan dari rezim Protokol Kyoto.
Norwegia  bersedia  memberikan  hibah  kepada negara  berkembang  melalui  skema  REDD+  khususnya negara  pemilik  hutan  yang  berkomitmen  untuk menurunkan  emisi  Gas  Rumah  Kaca,  dimana  salah satunya  adalah  Indonesia.  Pada  bulan  Oktober  2009, Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  menyatakan komitmen  untuk  mengurangi  emisi  CO 2 Indonesia sebanyak  26%  hingga  41%  di  tahun  2020  dengan dukungan  dana  dari  negara  maju.  Dengan  komitmen seperti  itu  Indonesia  telah  menetapkan  target  absolut dan  Norwegia  ingin  membantu  upaya  pemerintah Indonesia  mencapai  komitmen  tersebut.  Pemberian hibah  ini  sejalan  dengan  kesepakatan Conference  of Parties (COP)  yang  diadakan  setiap  tahun,  yakni gagasan  bagi  negara-negara  industri  untuk  mengganti kewajiban   penurunan   karbon   di   dalam   negerinya sendiri  dengan  memberikan  hibah  kepada  negara- negara  berkembang  yang  memiliki  sumber  daya  hutan untuk   mengurangi   laju   deforestasi   dan   kerusakan hutan.
dalam  REDD  yang  diajukan  Indonesia  dinilai  sesuai oleh  pemerintah  Norwegia  yang  memiliki  kewajiban untuk  membayar  hutang  karbon  sebagai  kompensasi dari  kegiatan  industrinya.  Berdasarkan  alasan  tersebut maka  Norwegia  menyetujui  untuk  menerima  proposal REDD dari Indonesia.
4.2            Program    Yang    Dilakukan    Pemerintah Indonesia dan  Norwegia Melalui Kerangka REDD+ Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia
Upaya    yang    dilakukan    antara    pemerintah Indonesia  dan  Norwegia  dalam  rangka  penyelamatan hutan Indonesia tertuang dalam tiga  fase  yang  terdapat dalam Letter of Intent (LoI)  yang ditandatangani kedua negara  pada  26  Mei  2010  di  Norwegia.  Pada  fase pertama,  dana  akan  digunakan untuk  memfinalisasikan strategi  iklim  dan  hutan  Indonesia  dan  menerapkan kebijakan   serta   reformasi   institusional.   Pada   fase kedua,  tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  memastikan Indonesia  siap   berkontribusi   mengurangi  emisi   dan pada  saat  yang  bersamaan  memulai  mitigasi  dalam skala  yang  lebih  luas.  Di  fase  ketiga,  mekanisme kontribusi    pengurangan    gas    emisi    yang    telah diverifikasi akan dijalankan dalam skala nasional.
Tabel 1.  Fase Dalam Letter of Intent (LoI)
Norwegia  dan  Indonesia  telah  sepakat  bekerja sama  untuk  mendukung  upaya  Indonesia  mengurangi emisi  gas  rumah  kaca  dari  penebangan  dan  degradasi hutan serta tanah gambut. Norwegia mendukung upaya ini  melalui bantuan dana sampai dengan 1  milyar  USD berdasarkan  kinerja  Indonesia,  dalam  waktu  7-8  tahun sejak   ditandatanganinya   nota   kesepahaman   (MoU) pada 2010.
Terdapat      dua      alasan      yang      menjadi      latar belakang  diterimanya  proposal  REDD  dari  pemerintah Indonesia oleh pemerintah Norwegia. Pertama,
Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar ketiga didunia dengan  didalamnya  terdapat  berbagai  aneka  kekayaan hayati  beperan  sebagai  paru  paru  dunia  yang  berperan sebagai  penyedia  strategis  kebutuhan  udara  bersih dunia.   Kedua,   skema   dan   mekanisme   pembiayaan
Fase      III      : Pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi 1.  Implementasi    dari     mekanisme pengurangan  emisi  berdasarkan kontribusi yang diverifikasi 1. Penebangan hutan dalam skala besar  yang masih terus terjadi di Indonesia. Salah  satu  penyebab  penebangan  hutan yang    terus    terjadi    adalah    karena    lahan hutan  yang  berubah  fungsi,  salah  satunya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan.
2. Ekonomi   Indonesia   yang   masih   sangat tergantung pada sumber alam.
Kekayaan    alam    masih    menjadi    pilar penyokong utama pemasukan di Indonesia.
4.3      Kendala   Yang   Dialami   Program   REDD+

## Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia
Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  REDD berasal  dari  dalam  mekanisme  REDD  itu  sendiri. Tantangan-tantangan  besar  di  dalam  mekanisme  ini termasuk  bagaimana  mengukur  karbon  secara  akurat, bagaimana   memastikan  dana   sampai   ke   komunitas hutan  dengan  transparan  dan  efisien,  siapa  yang  akan bertanggung  jawab  apabila  hutan  ternyata  tetap  rusak, serta  sumber  pendanaan.  Lebih  dari  30  model  tentang bagaimana  REDD+  seharusnya  dilaksanakan  telah diajukan  oleh  berbagai  negara  dan  organisasi  non pemerintah.
Tantangan  lain  berasal  dari  masyarakat  adat Indonesia. Meskipun terlihat mudah, namun implementasi  skema  REDD  dilapangan  cukup  rumit karena melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan  yang  berbeda-beda.  REDD  diterapkan dengan  menjunjung  tinggi  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  (HAM),  menurunkan  angka  kemiskinan,  dan melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk perlindungan keanekaragaman hayati.
Di  Indonesia,  sebagian  besar  rakyatnya  hingga kini  masih  hidup  dalam  lingkungan  ikatan  masyarakat adat  yang  sangat  kuat.  Oleh  karena  itu,  implementasi REDD  di  Indonesia  menghadapi  tantangan  yang  unik. Sebagian  orang  Indonesia  bertempat  tinggal  di  sekitar dan/atau  dalam  hutan.  Bagi  mereka,  hutan  merupakan sumber  hidup  dan  kehidupan  yang  tidak  terpisahkan dari  kegiatan  sehari-hari.  Hutan  digunakan  untuk  area berladang/berkebun,  tempat  berburu  dan   menangkap hewan,   mengumpulkan   hasil   hutan,   sumber   obat- obatan  dan  juga  tempat  untuk  melakukan  ritual  adat. Pola  kepemilikan  lahan  masyarakat  mengacu  pada kepemilikan secara komunal, sedangkan penggunaannya dilakukan berdasarkan musyawarah.
Tantangan lainnya adalah permasalahan mengenai perlindungan hutan Indonesia.  Terdapat lima masalah  utama  soal  perlindungan  hutan  di  Indonesia yang    dapat    menghambat    kemajuan    skema    REDD, yaitu:
Sekitar     70%     pendapatan    non     pajak Indonesia berasal dari kekayaan alam.
3. Perluasan  wilayah  pertanian,  perkebunan, serta tambang.
Semakin   banyaknya   investor   asing   di bidang  kelapa  sawit  dan  tambang  batubara menyebabkan ekspansi besar-besaran perkebunan  kelapa  sawit  dan  aktivitas pertambangan.    Beban    hutan    pun bertambah karena lahan perkebunan kelapa sawit  biasanya  berasal  dari  kawasan  hutan yang  kemudian  berubah  fungsi.  Selain  itu, deposit  batubara  kebanyakan  terletak  di kawasan  hutan.  Industri  kelapa  sawit  dan tambang  yang  bisa  mengancam kelestarian hutan  mendapat  kemudahan  dan  dukungan dari  sektor  finansial.  Karena  industri  ini sangat  menguntungkan,  maka  perbankan memberi  bunga  rendah  untuk  pembukaan dan  perluasan  usaha  kelapa  sawit  atau pertambangan. Belum  lagi  pajak  bumi  dan bangunan untuk  hutan  yang  sangat  rendah, sehingga memudahkan individu atau perusahaan  untuk  „memiliki‟  ribuan  hektar hutan dengan pajak murah.
4.      Tabrakan administrasi.
Sekitar 70% dari lahan di Indonesia adalah hutan,  dan  dikuasai  oleh  negara.  Dengan desentralisasi,  hak  pengelolaan  hutan  pun dikembalikan ke pemerintah lokal. Sayangnya, situasi ini malah memunculkan tubrukan    antara    ijin    penggunaan    lahan yang   dikeluarkan  oleh   pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah.  Tumpang  tindih ijin pengelolaan hutan pun bisa  menambah beban pada upaya pelestarian.
5.      Keputusan-keputusan politik. Proses  pengambilan  keputusan  menjadi kelemahan  terbesar.  Salah  satu  yang menjadi         sorotan         adalah         tidak
Vol. 2 No.1 April 2018
transparannya proses pemberian ijin pengelolaan  untuk  industri-industri  yang bersifat  mengeruk  kekayaan  alam.  Selain itu,  proses  pengambilan  keputusan  juga jarang  melibatkan  partisipasi  masyarakat lokal.

## 5.    Kesimpulan dan Rekomendasi

## 5.1  Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan serta  apa  yang  telah  dipaparkan pada  bab  sebelumnya. Maka  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  dari Kerjasama  Indonesia  –  Norwegia  Melalui  Skema Reducing  Emissions  from  Deforestation  and  Forest Degradation (REDD)  Dalam  Upaya  Penyelamatan Hutan Indonesia.
1. Sejak    isu     Lingkungan    Hidup     mulai menjadi  perhatian  di  tahun  1980-an terutama  setelah  diratifikasinya  UNFCCC yang kemudian melahirkan Protokol Kyoto dan  REDD  sebagai  mekanisme  penting dalam  rangka  pencegahan  pemanasan global  dan  penurunan  emisi  Gas  Rumah Kaca,  negara-negara  pemilik  hutan  yang kebanyakan
merupakan
negara
berkembang  seperti  mendapat  angin  segar dalam  kancah  perpolitikan  internasional. Negara-negara    tersebut    yang    semula kurang  di‟perhatikan‟  sekarang  memiliki daya tawar politik yang lebih kuat.
2. Norwegia  sebagai  negara  Annex  1  dalam Protokol  Kyoto  memiliki  kewajiban  yang mengikat  untuk  menurunkan  emisi  Gas Rumah  Kaca  nya,  namun  Norwegia memiliki   keterbatasan  dalam   melakukan hal  tersebut  dari  dalam  negerinya,  maka dari  itu   Norwegia  membutuhkan  negara lain  untuk  melakukan  kerjasama  untuk membayar hutang karbonnya tersebut.
3. Norwegia   menerima   proposal   Indonesia melalui  kerangka  REDD  yang  dianggap paling  sesuai  bagi  Norwegia.  Kerjasama ini disepakati dalam bentuk Letter of Intent yang  ditandatangani  pada  tanggal  26  Mei 2010  yang  terdiri  dari  tiga  fase  dengan waktu  pelaksanaan  7-8  tahun  setelah ratifikasi.
4. Hingga    kini    kerjasama    tersebut    telah memasuki  fase  kedua.  Sampai  sejauh  ini, kerjasama  yang  dilakukan  Indonesia  – Norwegia  terbilang  cukup  sukses,  skema
REDD  cukup  berperan  dalam  upaya penyelamatan hutan Indonesia terbukti dari hasil  moratorium  pertama  yang  telah menyumbang  16,57%  atau  setara  dengan terlestarikannya   hutan   Indonesia   hingga 489.000  juta  ton  CO 2 untuk  penyerapan Gas  Rumah  Kaca,  meskipun  implementasi dari  semua  program  yang  terdapat  dalam fase-fase  LoI  belum  semua  terlaksana dikarenakan  terdapatnya  masalah-masalah yang belum terselesaikan.
5. Diantara   kendala   tersebut   berasal   dari kendala  teknis,  kendala  kultural  yang berasal dari  masyarakat adat  Indonesia dan kendala  kebijakan  dalam  perlindungan hutan Indonesia.

## 5.2  Saran
5.2.1      Saran   Untuk   Kelembagaan   REDD   dan

## Pemerintah Indonesia
Pertama,  transparansi  dalam  pengelolaan  dana hibah.  Kedua,  sebelum  dilaksanakannya  program  ini, seharusnya pemerintah melalui badan yang ditunjuknya melakukan pengenalan skema REDD kepada masyarakat  khususnya  yang  tinggal  disekitar  hutan sehingga mereka dapat turut berpartisipasi dalam upaya menjaga  kelestarian  hutan.  Ketiga,  pemerintah  dan kelembagaan  REDD  juga  harus  dapat  mengatasi  dan menyelesaikan  permasalahan  dengan  masyarakat  adat sehingga  mampu  bahu  membahu  bekerjasama  untuk mengatasi    permasalahan    kehutanan    Indonesia. Keempat,  pemerintah  harusnya  lebih  tegas  dalam memberikan  sanksi  kepada  para  oknum  pengusaha hutan.

## 5.2.2  Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan  menambah khazanah keilmuwan, memperluas pemahaman, menambah  wawasan,  dan  memberikan  masukan  bagi pengelolaan  kehutanan.  Hasil  Pengetahuan  ini  juga dapat  dijadikan  referensi  umumnya  bagi  mahasiswa yang  melakukan penelitian berkaitan dengan penelitian ini   khususnya   bagi   mahasiswa   program   studi   Ilmu
Hubungan  Internasional  dan  dapat  digunakan  sebagai pedoman pustaka lebih lanjut.
Peneliti    secara    sadar    sangat    meyadari kekurangan  penelitian  yang  telah  disusun,  dari  awal penulisan  skripsi  hingga  peneliti  mendapatkan  hasil dari   apa   yang   telah   diteliti.   Peneliti   menyarankan apabila    dilakukan    penelitian    lanjutan    sebaiknya
diberikan  tambahan  informasi  atau  data  yang  lebih banyak,  penelitian  sebaiknya  melengkapinya  dengan metode  wawancara  yang  lebih  dalam,  menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak dan lokasi pekerjaan  yang  lebih  luas  sehingga  responden  yang didapat pun
dapat lebih bervariasi.

## Acuan Buku
Baylis, John dan Steve Smith. 2011. The Globalization Of  World  Politics:  An  Introduction  To International Relations fifth  edition .  UK: Oxford University Press Ikbar,  Yanuar.  2007. Ekonomi  Politik  Internasional 2: Implementasi    Konsep    dan    Teori . Bandung : PT. Rafika Aditama Kusumaadmaja, Mochtar.  2003. Pengantar  Hubungan Internasional . Bandung: PT. Alumni M c C l e l l a n d ,  C h a r l e s .      1 9 8 6 . Ilmu     Hubungan Internasional: Teori Dan Sistem. Jakarta: C.V. Rajawali
Murdiyaso,    Daniel.    2007. Protokol    Kyoto: Implikasinya  Bagi  Negara  Berkembang .
Jakarta: Kompas
Perwita,  A.A.  Banyu  dan  Yanyan  Mochamad  Yani.
2005. Pengantar Ilmu Hubungan
Internasional. Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya
Rudy, T. May. 1993. Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran  Dan  Kegunaannya .  Bandung: PT. Refika Aditama
.    2002. Hukum  Internasional  1 .  Bandung:
PT. Refika Aditama.
.        2003. Hubungan        Internasional Kontemporer  Dan  Masalah  –  Masalah Global . Bandung: PT. Refika Aditama
2009. Pengantar Ilmu Politik . Bandung: PT.
Refika Aditama Parthiana,    I     Wayan.    2003. Pengantar    Hukum Internasional . Bandung: Mandar Maju Soeprapto.  1997. Hubungan  Internasional:  Sistem, Interaksi  Dan  Perilaku .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada

## Acuan Website
RUJUKAN ELEKTRONIK REDD,     Apakah    Itu?.     Melalui    http://www.redd- indonesia.org/index.php?option= com_content&view=article&id=180&Ite mid=6 [13/03/2012].
Pemanasan   Global.   Melalui   http://id.wikipedia.org/ wiki/Pemanasan_Global [13/03/2012]. Perubahan        Iklim.        Melalui        http://www.redd- indonesia.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=223&Itemid= 83 [13/04/2012].
Indonesia  Forest  Information  and  Data .  Melalui http://rainforests.mongabay.com/deforest ation/2000/Indonesia.htm [13/04/2012].
UN-REDD.     UN-REDD     di     Indonesia.     Melalui http://storage.jakstik.ac.id/Produk Hukum/kehutanan/6.UNREDD_Factshee t_0. pdf [13/04/2012].
http://www.psil.undip.ac.id/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=122&Itemid=27 [14/04/2012].
Degradasi  Hutan  10  Tahun  Terakhir  Mencapai  Dua Juta         Hektar.         Melalui         http:// www.antaranews.com/print/31978/degra dasi-hutan-10-tahun-terakhir-mencapai- dua-juta-hektar [21/06/2013].
Manfaat        Hutan.        Melalui        http://pengertian- definisi.blogspot.com/2010/10/manfaat- hutan.html [19/07/2013].
Artharini,  Isyana.  Lima  Masalah  Perlindungan  Hutan.
Melalui  http://id.  berita.yahoo.com/lima- masalah-utama-perlindungan-hutan- indonesia. html [28/07/2013].