Hegemoni Kolonialisme Terhadap Kekuasaan di Nusantara: Strategi Politik Daendels Meruntuhkan Kesultanan Banten Tahun 1808-1811
Faizal Arifin
Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul `Ulum Corresponding author`s e-mail: faizalarifin@stiabiru.ac.id
Abstract : This  article  discusses  Herman  Willem  Daendels’  political  policies  on  the  collapse  of the political power period of the Sultanate of Banten. This study is interesting because Banten has  the  geopolitical  potential  to  endanger  Batavia  and  also  economic  potential,  which motivated Daendels to destroy it in a short time, paralyzed the traditional ruler (Sultanate) of Banten which had stood for several centuries. The historical method with the political approach is  used  to  examine  and  analyze  various  historical  records  of  Daendels'  strategy  and  political implementation which makes use of the situation of the weakening power of the Sultanate of Banten.  The  research  results  indicated  that  through  various  political  events  including  the refusal  of  the  Sultan  to  surrender  the  Palace  and  the  killing  of  Dutch  envoys,  gives  Daendels gained legitimacy to disarm Banten's rule until it was abolished and did not have sovereignty. Although  the  Sultanate's  political  institutions  were  abolished,  the  hope  of  the  return  of  the "Sultan of Banten" incessantly and the Islamization of culture remained rooted in the people of Banten.
Keywords: Banten, Daendels, Colonialism, Local History
Abstrak: Penelitian  ini  menganalisis  berbagai  kebijakan  politik  praktis  Herman  Willem Daendels  kepada  Kesultanan  Banten  saat  periode  lemahnya  kekuasaan  politik  Banten. Peristiwa ini menarik untuk diteliti karena sebagai wilayah yang secara geopolitik berpotensi membahayakan  Batavia  serta  memiliki  potensi  ekonomi,  yang  menjadi  motivasi  politik Daendels dalam kekuasaannya yang singkat turut serta melumpuhkan penguasa tradisional (kesultanan) Banten yang telah berdiri beberapa abad.  Metode sejarah dengan pendekatan sejarah  politik  digunakan  untuk  menelaah  dan  menganalisa  berbagai  catatan  historis mengenai  strategi  serta  implementasi  politik  Daendels  yang  memanfaatkan  dengan  cermat situasi  melemahnya  kekuasaan  Kesultanan  Banten.  Hasil  penelitian  menunjukkan  berbagai peristiwa  politik  diantaranya  penolakan  Sultan  menyerahkan  Keraton  dan  terbunuhnya utusan Belanda, Daendels mendapatkan legitimasi untuk melucuti kekuasaan Banten hingga dihapuskan  dan  tidak  memiliki  kedaulatan.  Meskipun  secara  institusi  politik  Kesultanan sudah dihapuskan namun harapan kembalinya “Sultan Banten” tidak berhenti dan Islamisasi budaya tetap mengakar pada masyarakat Banten.
Kata kunci: Banten, Daendels, Kolonialisme, Sejarah Lokal

## Pendahuluan
Runtuhnya  kekuasaan  Banten  di  Jawa,  merupakan  awal  dari  intervensi  politik Belanda  pada  Kesultanan  di  Nusantara,  pasca  dibubarkannya Vereenigde  Oostindische Compagnie  (VOC), perusahaan  kongsi  dagang  internasional  Belanda  di  Hindia  Timur  pada akhir  abad  20.  Sebelumnya,  intervensi  dan  intrik  politik  dilakukan Kompeni  VOC terhadap kekuasaan  tradisional  di  Nusantara  selama  beberapa  puluh  tahun.  Bukan  hanya  melalui diplomasi dan tekanan politik, VOC juga menggunakan kekerasan bersenjata bagi kesultanan atau kerajaan yang menentang dan menjadi oposisi. Setelah VOC dibubarkan karena korupsi dan  penyelewengan  kekuasaan,  politik  ekspansi  dan  intervensi  tetap  dilanjutkan  oleh
Pemerintah  Kolonial  Belanda  di  Nusantara.  Diantara  utusan  Pemerintah  Kolonial  Belanda adalah  diangkatnya  Gubernur  Jenderal  Daendels.  Daendels  menjadi  tokoh  pertama  yang melakukan reformasi politik pada wilayah Banten yang dilatarbelakangi oleh situasi politik dan  ekonomi  (Wijono,  2017).  Selain  Banten,  dalam  periode  kekuasaan  yang  terbatas, Daendels melakukan berbagai perubahan diantaranya reformasi ekonomi terhadap daerah- daerah  lain  misalnya  Palembang  dan  Pulau  Bangka  (Sya  et  al.,  2019).  Daendels  bahkan melakukan  reformasi  demografis  misalnya  dengan  menghapuskan  golongan Kalang dalam kategorisasi kependudukan bumiputera (Warto, 2011).
Dalam  proses-proses  perubahan  tersebut,  terdapat  berbagai  pertentangan  dan peristiwa  politik  seperti  penentangan  Kesultanan  Banten  terhadap  Daendels.  Dalam penulisan  sejarah,  terdapat  perbedaan  perspektif  mengenai  kedatangan  Belanda  di Nusantara.  Bagi  Belanda,  kehadiran  mereka  di  Nusantara  ditujukan  untuk  kepentingan ekonomi  yaitu  berdagang  komoditas  yang  menguntungkan  di  pasar  Eropa.  Bahkan  VOC dianggap  sebagai  “pemersatu”  (Kartodirdjo,  1987)  dan  kedatangan  Belanda  ke  benua  lain dianggap sebagai penyebaran Eropa bagi kemajuan dunia  (Universitas Gadjah Mada, 1958). Sebaliknya  bagi  bangsa  Indonesia,  kedatangan  Belanda  yang  berawal  dari  kerjasama perdagangan  berubah  menjadi  monopoli  yang  dipaksakan  sepihak  serta  penjajahan  yang didukung  kekuatan  militer.  Perspektif  kolonial  dalam  menuliskan  sejarah  yang  disebut Neerlando-sentrisme menjadikan  kepentingan  dan  pendapat  Belanda  sebagai  pijakan  dan pedoman penulisan (Ali, 2012).
Oleh  karena  itu  diperlukan  penulisan  sejarah  dalam  perspektif  Indonesia-sentris yang  menampilkan  peran  dan  bangsa  Indonesia  sebagai  bentuk  dekolonisasi  yang melepaskan diri dari pengaruh penjajahan dalam historiografi (Mulyana & Darmiasti, 2009). Setidaknya  bagi  Kuntowijoyo,  historiografi Indonesiacentrisme bermula  sejak  tahun  1957 yang disebut era “kesadaran sejarah baru”   (Kuntowijoyo, 2003). Penulisan sejarah Banten sebagai kekuatan besar di Nusantara yang berdiri sejak abad 16, menarik untuk dikaji karena berbagai  nilai  seperti keberanian,  heroisme,  pantang  menyerah  sampai  kekuatan  terakhir, sikap melindungi rakyat, kehati-hatian mengambil keputusan, serta bertahan dari intervensi asing  yang  didapatkan  pada  jejak  historis  berupa  catatan  sejarah  ataupun  sumber  sejarah monumental,  dapat  menjadi  pelajaran  bagi  kedaulatan  bangsa  serta  strategi  menghadapi dominasi  dan  intervensi  bangsa  asing.  Unsur  politik  menjadi  pembahasan  penting  oleh karena  itu  artikel  ini  termasuk  dalam  kajian  sejarah  politik  (Kuntowijoyo,  2003).  Fokus penelitian  pada  masa  kekuasaan  Daendels  pada  abad  19,  ditujukan  untuk  membahas peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi runtuhnya Kesultanan Banten karena penelitian Claude Guillot, sejarawan Perancis, membatasi penelitiannya tentang sejarah Banten sampai
abad  XVII  (Guillot,  2011).  Penjelasan  kronologis  pada  detik-detik  runtuhnya  kekuasaan Kesultanan Banten juga tidak banyak dijelaskan dalam tinjauan kritis sejarah Banten karya Hoesein Djajadiningrat (Djajadiningrat, 1983). Penulisan sejarah pada artikel ini membahas hubungan  Daendels  dengan  Kesultanan  Banten  dalam  perspektif  Indonesia-sentris,  yang membahas  dua  topik  utama  yaitu  pertama,  bagaimana  strategi  politik  yang  dilakukan Daendels dalam mengintervensi bahkan menghapuskan kekuasaan Kesultanan Banten yang sebelumnya berdaulat; kedua, faktor internal melemahnya kekuasaan Banten.  Penelitian ini dapat  memberikan  penjelasan  (eksplanasi)  mengenai  bagaimana  peristiwa  runtuhnya kesultanan Banten serta urgensi membangun kekuatan militer dan teknologi bagi kedaulatan bangsa sebagai bagian tidak terpisahkan bagi para penguasa politik di berbagai zaman.

## Metode
Metode  penelitian  yang dilakukan  adalah  metode  sejarah  karena  objek  penelitian adalah  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di  masa  lalu.  Masa  lampau  termanifestasi  melalui dokumentasi akan realitas pada masanya yang terdapat pada sumber arsip serta dokumen sejarah.  Oleh  karena  itu,  terdapat  patokan  dan  prosedur  khusus  yang  harus  dilakukan  di dalam  penelitian  yang  berhubungan  dengan  sejarah  yaitu  metode  penelitian  sejarah  atau metode historis (Sjamsuddin, 2012). Daliman memaparkan empat prosedur metode sejarah yaitu  heuristik,  kritik  (verifikasi),  interpretasi, dan  historiografi  (Daliman,  2012).  Heuristik merupakan langkah pertama yaitu kegiatan mencari sumber-sumber sejarah dengan tujuan mendapatkan data-data, materi sejarah atau evidensi sejarah (Sjamsuddin, 2012).
Beberapa  sumber  primer  yang  digunakan  diantaranya  adalah  laporan pertanggungjawaban  kekuasaan  yang  ditulis  oleh  Daendels  yaitu Staat  der  Nederlandsche Oostindische  bezittingen (1814)  serta  berbagai  arsip  berbahasa  Belanda  lainnya  dimana terdapat konten yang relevan dengan peristiwa runtuhnya Banten diantaranya Woorden oek van de vaderlandse geschiedenis met in egrip van  elgi   Oost- en West- ndi    uid- frika en de voormalige  Nederlandse  koloni n;  Over icht  van  de  geschiedenis  on er  koloni n;  Tijdschrift voor  Neerland’s   ndië  jrg  2,  1864;  Bijdragen  tot  de  taal-,  land-  en  volkenkunde  van Nederlandsch-Indië, 1867; Handleiding tot de kennis der nieuwe geschiedenis, voor de kadetten van  alle  wapenen ;  serta  dokumen  sejarah  lain  yang  relevan  mulai  dari  sumber  kolonial sampai  penelitian  sejarah  terkini.  Tahap  selanjutnya  setelah  heuristik  adalah  kritik.  Kritik yaitu  verifikasi  terhadap  sumber-sumber  sejarah  yang  digunakan,  baik  kritik  eksternal maupun  internal.  Kritik  eksternal  yang  dilakukan  yaitu  memverifikasi  otentisitas  sumber primer  terutama  laporan  Daendels  yang  dipublikasikan  tahun  1814  setelah  meninggalkan Hindia  Belanda,  dengan  judul Staat  der  Nederlandsche  Oostindische  bezittingen (1814).
Dokumen tersebut diverifikasi dengan daftar beberapa koleksi dokumen diantaranya koleksi di National Library of Australia ( Staat der Nederlandsche Oostindische bezittengen, onder het bestuur van den gouverneur-generaal Herm... | National Library of Australia , n.d.) serta koleksi salah  satu  museum  besar  di  Belanda  yaitu  Rijksmuseum  ( Staat  der  Nederlandsche Oostindische  Bezittingen,  onder  het  bestuur  van  den  Gouverneur-Generaal  Herman  Willem Daendels (....) in de jaren 1808 - 1811, Hendrik van Teecklenburgh, 1814 - Rijksmuseum , n.d.). Dokumen  Daendels dari tahun 1814 tersebut juga  digunakan oleh Peter Carey dalam salah satu artikel yang membahas sejarah Jawa berjudul The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855 (Carey, 2007). Laporan Kolonial dari Gubernur Jenderal Daendels ini juga terdapat sebagai salah satu referensi sumber sejarah dalam buku De eerste publicatien over koloniale economie na Nederlands herstel in 1813 yang ditulis oleh Kemp (Pieter Hendrik van der Kemp, 1915, p. 306).
Beberapa konfirmasi tersebut menyimpulkan bahwa dokumen adalah autentik dan layak  digunakan  sebagai  sumber  primer  dalam  penelitian  ini.  Kritik  internal  dari  sumber yang  autentik  memverifikasi  kompeten  atau  tidaknya  sumber  sejarah  serta  menggunakan koroborasi  yang  ditujukan  kepada  fakta-fakta  sejarah  yang  muncul  untuk  diverifikasi kebenarannya  (Herlina,  2020,  pp.  52–57).  Peneliti  melakukan  kritik  internal  dengan membandingkan laporan Daendels yang sarat kepentingan kolonial dengan catatan Belanda lainnya,  penelitian  terbaru  di  artikel  ilmiah,  serta  beberapa  buku  referensi.  Hasilnya, berbagai catatan kritis terdapat dalam penulisan penelitian ini. Interpretasi yang dipilih oleh peneliti  adalah  penafsiran  (teori)  orang  besar  karena  melibatkan  peran  penting  para  elit politik  dalam  perkembangan  sejarah  (Sjamsuddin,  2012,  p.  131).  Pembahasan  pergesekan kedua  struktur  kekuasaan  yaitu  Sultan  Banten  dan  Gubernur  Jenderal  Daendels  menjadi penyebab  utama  dan  fokus  pembahasan  penelitian  tentang  runtuhnya  Kesultanan  Banten. Fakta  yang  didapatkan,  melalui  proses  analisis  dan  sintesis,  dengan  mempertimbangkan pendekatan politik. Pada tahapan historiografi mengelaborasi antara penafsiran, penjelasan (eksplanasi)  dan  penyajian  secara  sistematis  (Sjamsuddin,  2012).  Proses  historiografi dilakukan dengan menyeleksi fakta-fakta, serta berusaha menghilangkan bias, menggunakan imajinasi  untuk  memperoleh  kaitan  dan  mata  rantai  yang  menghubungkan  berbagai peristiwa serta menyusun berbagai fakta dan peristiwa di Banten dalam aspek kronologi.

## Hasil Dan Pembahasan

## Gubernur Jenderal Pertama Hindia Belanda
Pasca  VOC  dibubarkan  31  Desember  1799,  kekuasaannya  diambil  alih  oleh Pemerintah  Kerajaan  Belanda  dengan  membentuk  Hindia  Belanda  di  Nusantara.  Gubernur
Jenderal  pertama  yang  diangkat  yaitu  Herman  Willem  Daendels  (1762  –  1818),  seorang politikus  yang  dipilih  Belanda  untuk  memerintah  Hindia  Belanda  pada  1808-1811.  Djoko Marihandono  menyatakan  bahwa  berdasarkan  buku-buku  sejarah  (diantaranya  buku Soekanto, Vlekke, dan Polak), Gubernur Jenderal Daendels dikenal sebagai seorang diktator yang sangat kejam, tidak berperikemanusiaan, dan selalu menindas rakyat demi keuntungan pemerintah Kolonial Belanda dan pribadinya (Marihandono, 2003).
Daendels  dipilih  menjadi  penguasa  di  Hindia  Belanda,  setelah  beberapa  tahun sebelumnya  ia  berpihak  pada  Perancis  yang  tengah  merevolusi  Kerajaan-Kerajaan  Eropa dengan paham demokrasi. Sebelumnya, ia merupakan salah satu dari ribuan orang Belanda yang  diusir  oleh  gerakan  kontra-revolusi  yang  dikontrol  Prusia  (Vlekke,  2008).  Daendels memimpin  militer  Legiun  Batavia (Batavian  Legion) yang  memihak  Perancis  serta menentang  kekuasaan  para  Raja  dan  bangsawan  (Klerck,  1938).  Bersama  legiunnya,  ia berhasil  menaklukan  Belanda  Selatan  tahun  1794,  setelah  sebelumnya  Perancis mendeklarasikan perang terhadap Tujuh Provinsi ( Zeven Provinciën ) Belanda. William V yang sudah terpojok meminta bantuan Inggris dan menaiki kapalnya. Pada 18 Januari 1795, saat William V masih di sana, pasukan Perancis berhasil memasuki Den Haag dan dalam beberapa jam Amsterdam dikuasai dan berdirilah Republik Batavia.
Gambar 1: Daendels tahun 1795 ( Portret van Hendrik Willem Daendels , karya Reinier Vinkeles dan Charles Howard Hodges tahun 1795, Collectie Rijksmuseum)
Daendels menerima dua tugas utama dari Louis Napoléon Bonaparte (1778–1846), adik  dari  Napoleon  Bonaparte,  Kaisar  Perancis.  Louis  mendapatkan  julukan King  Louis  I  of Holland, karena menjadi raja di negeri Belanda sesaat setelah Perancis menguasai Belanda. Dua tugas utama diberikan pada Daendels, sebelum ia berangkat ke Jawa dari Belanda. Tugas pertama  mempertahankan  Pulau  Jawa  agar  tidak  jatuh  dan  ditaklukan  Inggris.  Hal  ini
merupakan turunan dari konflik  yang sedang berlangsung di Eropa yaitu Perang Napoleon. Pada  perang  tersebut  Perancis  telah  berhasil  menguasai  banyak  wilayah  di  Eropa Kontinental  (termasuk  Belanda)  dan  Inggris  merupakan  musuh  utama  paling  kuat  dalam koalisi  kerajaan-kerajaan  Eropa  yang  menentang  Perancis.  Adapun  tugas  kedua,  adalah melakukan  perbaikan  sistem  administrasi  negara  jajahan  di  Jawa.  Hal  tersebut  penting dilakukan  mengingat  evaluasi  atas  hancurnya  VOC  dikarenakan  manajerial  organisasi  yang korup dan kacau sehingga perlu perombakan radikal.
Daendels menerima penugasannya pada 28 Januari 1807 dari Louis Napoleon atas restu  Napoleon,  Kaisar  Perancis.  Selama  satu  bulan  lebih,  Daendels  dengan  segera menyiapkan  perbekalan  dan  semua  yang  diperlukan  untuk  perjalanannya  ke  Jawa.  Pada  9 Februari 1807, sebelum berangkat, Daendels menerima 37 pasal yang merupakan titah dari Louis  Napoleon  ketika  ia  menjadi  Gubernur  Jenderal  di  Jawa.  Bulan  Maret  Daendels berangkat  dengan  sembunyi-sembunyi  agar  tidak  diketahui  Inggris  karena  perang  masih berkecamuk.  Bukan  hanya  itu,  ia  bahkan  mengganti  nama  menjadi  Van  Vlierden,  dan menggunakan  rute  perjalanan  yang  tidak  lazim.  Ia  pergi  melalui  Paris  ke  Lisabon  menaiki kapal  Amerika,  kemudian  ke  Kepulauan  Kanari  dan  selanjutnya  ke  Jawa  (Marihandono, 2003).
Setelah  10  bulan  dalam  perjalanan  rahasia,  Daendels  mendarat  di  Anyer  pada tanggal  1  Januari  1808  dengan  hanya  didampingi  oleh  seorang  ajudan.  Demi  alasan keamanan  serta  mengantisipasi  jika  diperiksa  Inggris  di  tengah  perjalanan,  Daendels  dan ajudannya  tidak  membawa  surat-surat  penting  terkait  dokumen  pengangkatan  Gubernur Jenderal.  Dengan  menempuh  jalan  darat,  Daendels  menuju  gubernur  jenderal  yang  sedang berkuasa  saat  itu,  Henricus  Albertus  Wiese.  Setelah  dua  pekan,  Wiese  menerima  berita pengangkatan  Daendels  dan  menyerahkan  kekuasaannya  tanggal  14  Januari  1808.  Dalam mempertahankan  Jawa  dari  serangan  Inggris  atau  pihak  lain,  Daendels  memiliki  pasukan dengan  kekuatan  20.000  orang  serta  angkatan  laut  (Duinen,  1918).  Menurut  Ricklefs, Daendels karena tidak membawa pasukan, ia meningkatkan jumlah pasukan dengan cukup signifikan  dimana  sebelumnya  berjumlah  4.000  saja  menjadi  18.000  serdadu  (Ricklefs, 2008).

## Hubungan Banten dengan Daendels
Banten merupakan wilayah yang diakui Daendels sebagai tapal batas sebelah Barat wilayah Hindia Timur yang dikuasai Belanda. Hindia Timur (Oost Indie) diantaranya meliputi wilayah  Jawa  yaitu  Batavia,  Kesultanan  Cirebon,  Pantai  Timur  Jawa  (Noord-Oostkust)  dan Wilayah Ujung Timur Jawa (Marihandono, 2011). Selain Banten, wilayah lain yang dianggap tidak  berada  di  bawah  Belanda  adalah  tapal  batas  selatan  yaitu Vorstenlanden, Kesultanan
Yogyakarta dan Surakarta. Dalam kepungan dua kekuasaan pribumi yang berdaulat di batas Barat  dan  batas  Selatan,  Daendels  dengan  strategi  politiknya  pernah  menurunkan  Sultan Hamengkubuwono  II  di  Yogyakarta  dengan  3.200  serdadu  dan  merampas  500.000  gulden (Ricklefs,  2008).  Di  tapal  batas  Barat  yang  dekat  dengan  Batavia,  Kesultanan  Banten mengalami  peristiwa  serupa  dengan  kepungan  1.000  serdadu  yang  secara  rinci  dan kronologis akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.  Hubungan antara Daendels dan Sultan Banten  dimulai  dari  rencana  pembangunan De  Grote  Postweg, jalan  raya  Anyer-Panarukan serta pelabuhan perang (militer) di Selat Sunda, Ujung Kulon.
Mega-proyek  tersebut  direncanakan dapat  memotong  jalur  perjalanan  dari  Anyer ke Panarukan sebelumnya lebih dari satu bulan menjadi delapan hari. Ribuan pekerja telah dikerahkan  untuk  membuat  jalan  dan  pelabuhan  tersebut.  Proyek  infrastruktur  ini  telah menelan banyak korban nyawa termasuk dari kalangan bumiputera bahkan Eropa. Velderhof bahkan  menyebut  tengah-tengah  rawa  ini  sebagai  “Kuburan  Belanda” (het  graf  de Hollanders), saking  mengerikannya  kematian  yang  diderita  (Velderhof,  1901).  Banyaknya korban disebabkan karena pelaksanaan proyek pada tanah rawa-rawa yang mengakibatkan timbul penyakit demam yang mematikan. Menurut Duinen, penyakit tersebut adalah malaria dan  ribuan  telah  meninggal  karenanya  (Duinen,  1918).  Kebulatan  tekad  Daendels  untuk membangun Grote Postweg, terlihat pada lukisan karya Raden Saleh saat Daendels menunjuk dengan tangan kirinya pada peta mega-proyek.

## Gambar 2: Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda
( Posthumous Portrait of Herman Willem Daendels, Governor-General of the Dutch East Indies , karya Raden Saleh tahun 1838, Collectie Rijksmuseum)
Untuk  melanjutkan  proyek,  Daendels  mendesak  kepada  Sultan  Banten  untuk menyediakan  pekerja  baru.  Sultan  Banten  menolak  permintaan  tersebut  karena pertimbangan kemanusiaan dan kekhawatiran berbuat zalim terhadap rakyat. Sebelumnya, Kesultanan  Banten  telah  mengerahkan  1.500  pekerja  untuk  proyek  dan  hampir  semua meninggal  dunia  karena  wabah  malaria  di  rawa-rawa  (Eijkman  &  Stapel,  1924).   Sultan kemudian mengirim dua utusan ke Batavia, di bawah koordinasi seorang komandan Belanda,
untuk memberi informasi kepada Gubernur Jenderal Daendels bahwa tidak mungkin untuk mengumpulkan pekerja yang diperlukan (Duinen, 1918).
Gambar 3: Daendels dan Grote Postweg ( Daendels Legt De Groote Postweg Aan Over Java , ilustrasi diterbitkan tahun 1920, Collectie KITLV )
Daendels  tidak  bisa  menerima  alasan  tersebut,  kemudian  mengirimkan  kembali utusan  bernama  Komandan  Du  Puy  untuk  mendesak  Sultan  Banten  agar  segera  memenuhi lima  tuntutan  sebelum  15  November  1808.  Diantara  kelima  tuntutan  adalah  pertama, mengirim pejabat setingkat gubernur ke Batavia menghadap Daendels. Kedua, mengirimkan 1.000 orang per hari untuk pekerjaan pembangunan. Ketiga, Sultan meroboh-kan keratonnya dan pindah ke Anyer. Sedangkan tuntutan keempat dan kelima tidak terlalu penting (Verwey, 1905).  Dengan  syarat  mengirimkan  jumlah  pekerja  yang  wajib  disediakan  Sultan  adalah 1.000  orang  per  hari  sebenarnya  berat  dilakukan  (Laan,  1939).  Selain  itu  intimidasi  yang tidak masuk akal adalah persyaratan ketiga, Sultan didesak untuk menyerahkan Kesultanan Banten pada Belanda serta mengekstradisi dengan memindahkan kediamannya dari Banten ke Anyer (Duinen, 1918). Berbagai persyaratan yang tidak masuk akal untuk dilaksanakan. Tuntutan  ini  disampaikan  langsung  oleh  Daendels  kepada  para  utusan  dari  Kesultanan Banten.  Oleh  salah  satu  diantara  mereka  yang  hadir,  disampaikanlah  persyaratan  tersebut dalam bahasa Melayu. Para utusan mulai geram namun mereka berada di tempat musuh. Du Puy pun khawatir jika persoalan ini menimbulkan krisis.
Tiga  hari  sebelum  ultimatum  berakhir,  Sultan  memutuskan  untuk  menerima persyaratan  pertama  yaitu  mengirim  perwakilan  setingkat  gubernur  serta  mengusahakan tersedianya  pekerja.  Namun  syarat  dibubarkannya  keraton  ditolak  dan  tidak  mungkin dilaksanakan.  Selain  itu,  makam  leluhur  Kesultanan  Banten  berada  di  Keraton  yang  tidak mungkin  ditinggalkan  (Verwey,  1905).  Jawaban  itu  segera  direspon  oleh  Daendels  dengan ancaman bahwa Sultan harus memenuhi semua tuntutan dan tidak terkecuali.
Gambar 4: Masjid Agung dan Makam
( Javaansche tempel nabij Bantam Karya van de Velde dan P. Lauters, tahun 18 Collectie KITLV )
Pada  sore  hari  tanggal  14  November,  Du  Puy  pergi  ke  Keraton  untuk menyampaikan  jawaban  Daendels.  Ia  datang  bersama  seorang  letnan  dan  14  serdadu (Verwey, 1905). Merasa direndahkan dan menodai kedaulatan Kesultanan Banten maka Du Puy diserang dan terbunuh beserta tentaranya pada hari tersebut. Sedangkan dalam catatan lain, tertulis tanggal 15 November 1808, Du Puy diserang oleh para pasukan pengawal Sultan ( Bijdragen  tot  de  taal-,  land-  en  volkenkunde  van  Nederlandsch-Indië,  1867 ,  1867).  Dalam catatan  Daendels,  disebutkan  bahwa  yang  terbunuh  selain  Komandan  Belanda  Du  Puy, adalah Letnan Infanteri Rohl, seorang tentara Eropa dan tiga tentara pribumi yang berpihak Belanda (Daendels, 1814).
Pada kesempatan penyampaian persyaratan desakan Belanda yang menjadi tugas para  utusan  Belanda,  ditemukan  informasi  bahwa  pembunuhannya  terjadi  di  istana  dan berada  di  bawah  pengawasan  sultan  dan  para  pembantunya,  serta  tercatat  bahwa penyerangan  Du  Puy  atas  perintah  kepala  pemerintahan  setingkat  gubernur  (satu  level  di bawah Sultan) ( Tijdschrift voor Neerland’s  ndi  jrg 2, 1864 (1e deel), no 1 Deel- 1e deel , 1864). Keadaan ini membuat Daendels marah, memberikan ia legitimasi untuk menyerang Banten. Daendels melakukan provokasi, menegosiasikan syarat yang tidak mungkin dapat dipenuhi lalu mengeluarkan senjatanya dengan dalih mengatasi gangguan publik atau huru-hara.
Sebenarnya  keinginan  Daendels  untuk  menguasai  sepenuhnya  wilayah  Banten telah  diinginkan  tiga  hari  sebelum  insiden  tewasnya  Du  Puy.  Keinginan  tersebut  tertera dalam  surat  Daendels  yang  ditulis  pada  12  November  1808  dan  ditujukan  pada  Menteri Jajahan  ( Tijdschrift  voor  Neerland’s   ndi   jrg  2   1864  (1e  deel)   no  1  Deel-  1e  deel ,  1864). Daendels dalam surat tersebut, menyatakan bahwa daratan luas Ommelansden Batavia serta daerah-daerah  subur  di  wilayah  Banten,  termasuk  Tangerang,  menawarkan  kesempatan
kepada  Kolonial  untuk  memperluas  budidaya  pangan  berupa  padi.  Selain  motif  ekonomi, penguasaan wilayah-wilayah ini memberikan keamanan bagi ibukota Kolonial yaitu Batavia dari segi geopolitik.

## Pengepungan dan Serangan Ofensif Daendels
Dua  hari  setelah  kematian  Du  Puy,  Daendels  sendiri  yang  langsung  memimpin pasukan menuju Banten. Perjalanan dari Batavia ke Serang dan Banten ini memakan waktu kurang  lebih  20  jam.  Banten  diserang dengan  mengerahkan  pasukan  infanteri  1.000  orang beserta empat meriam yang diarahkan ke Keraton (Velderhof, 1901). Daendels melaporkan bahwa  benteng  Kesultanan  dikepung  selama  tiga  hari,  dan  dipertahankan  oleh  3.000 pasukan, akhirnya jatuh ke tangan Belanda (Daendels, 1814).
Kesultanan  Banten  tidak  sanggup  menghadapi  serangan  tersebut.  Sultan  secara terpaksa  menerima  Daendels  di  singgasananya.  Daendels  menjabat  tangan  Sultan  tetapi  ia tidak melepaskannya. Daendels menarik Sultan dengan tangannya dari singgasana, duduk di atas kursi kebesaran Sultan Banten dan berkata dengan singkat, “Aku jadi Sultan!” (Sandick, 1893). Hikayat  Mareskalek karya  Syekh  Abdullah  bin  Muhammad  Abu  Bakar  (ditulis tahun 1813-1815)  menyebutkan  bahwa  Daendels  merupakan  tipikal  sering  memperolok  priyayi atau  bangsawan,  berkata  kasar,  kurang  ajar  serta  sangat  marah  jika  keinginan  tidak  dapat tercapai  (Lombard,  2005a).  Selanjutnya,  Pangerang  Warga  Diradja,  yang  dianggap  sebagai penggagas dan pelaksana penyerangan Du Puy, dibawa ke  hadapan Komisi Militer Belanda (Daendels,  1814).  Kepala  Pejabat  Kesultanan  Banten  tersebut  dijatuhi  hukuman  mati  oleh Belanda  dengan  cara  ditembak  dan  tubuhnya  dilemparkan  ke  laut  untuk  menebar  teror menakuti  rakyat  maupun  kalangan  istana  yang  mencoba  melawan  Belanda  (Eijkman  & Stapel, 1924).
Dalam  kondisi  tersebut,  benda  pusaka  dan  berharga  Keraton  Banten  dijarah  oleh pasukan  Daendels.  Daendels  sendiri  mencatat  dengan  rinci  bahwa  perhiasan,  emas,  perak, uang  tunai,  muatan-muatan  yang  belum  dibongkar,  dan  barang  apapun  lainnya  yang dianggap  bernilai  dan  ditemukan  di  Keraton  Banten,  akan  dibagikan  kepada  para  pasukan dan semua yang terlibat dalam ekspedisi militer pengepungan Banten, dengan pengecualian enam keris yang dianggap berharga, akan dikirimkan ke ruang kas perbendaharaan besar di Batavia  (Daendels,  1814).Tidak  heran  jika  istana  Daendels  merupakan  bangunan  yang mewah dan besar. Berikut beberapa gambar istana Daendels di Batavia dengan patung J. P. Coen di bagian depan halaman yang luas.
Gambar 5: Istana Daendels di Batavia ( KITLV A93 - Paleis van Daendels aan het Waterlooplein te Batavia, Collectie KITLV )
Gambar 6: Istana Daendels di Batavia
( Paleis van Daendels aan het Waterlooplein te Batavia, Collectie KITLV )
Nicolas  Engelhard,  dalam  “survey”  yang  diterbitkan  tahun  1816  menyebutkan bahwa  perilaku  Daendels  di  Keraton  Banten  sekejam  perilaku  Alexander  Agung  kepada Darius  tahun  333  M  (Verwey,  1905).  Karena  selain  merampas  harta,  ia  juga  tidak  menjaga kehormatan  ibu,  para  istri,  anak-anak  dan  istri  sultan.  Sultan  Banten  ditangkap  dan diasingkan ke Ambon, setelah itu Kesultanan Banten dinyatakan sebagai wilayah kekuasaan raja Belanda keesokan harinya. Setelah peristiwa itu, sebagian besar Banten berada di bawah pemerintahan langsung Belanda. Tepatnya pada 22 November 1808, dalam catatan Daendels disebutkan  bahwa  Kesultanan   Banten  dideklarasikan  menjadi  wilayah  kekuasaan  Belanda, termasuk Lampung di Sumatra, yang sebelumnya diserahkan pada Sultan Banten tahun 1752 pada  VOC  (Daendels,  1814).  Wilayah  yang  diklaim  oleh  Belanda  termasuk  wilayah  Timur Banten,  Tangerang,  Cimandiri,  Sading,  Jasinga  sampai  wilayah  di Batavia  Ommenlanden. Dengan hasil perjanjian ini, keinginan Daendels yang sempat ia tujukan pada Menteri Jajahan pada 12 November 1808 terlaksana. Kematian Du Puy yang mendesak Sultan Banten dengan persyaratan yang tidak masuk akal, merupakan agenda yang direncanakan Daendels untuk melegitimasi tindakannya merebut wilayah-wilayah kekuasaan Banten.

## Sultan Baru Tanpa Kekuasaan
Daendels kemudian menunjuk seorang Sultan baru yaitu putra mahkota bernama Pangerang Ratoe Alioedien (P.H. van der Kemp, 1920) atau dalam dokumen lain disebutkan Pangerang  Ratoe  Mochamad  Alie  Oedien  ( Tijdschrift  voor  Neerland’s   ndi   jrg  2   1864  (1e deel), no 1 Deel- 1e deel , 1864), yang sebenarnya diposisikan untuk sangat bergantung dan tunduk pada Belanda. Sultan dipaksa untuk tunduk pada perjanjian yang menyatakan bahwa semua keputusan pemerintahan akan berada di bawah komando Pemerintah Belanda tanpa Sultan dapat campur tangan atau memberikan perintah di dalamnya. Dokumen ini tertanggal 27  November  1808  dengan  nama  arsip Staat  der  Nederlandsche  O.  I.  bezittingen,  onder  het bestuur van den Gouverneur Generaal Daendels, in het tweede stuk der bijlagen O. S. No. 4 (P.H. van der Kemp, 1920) . Disebutkan bahwa Putra Mahkota Pangerang Ratoe Aliadien, di bawah kekuasan  kolonial,  diberi  otoritas  yang  melebihi  Bupati  Bumiputera  namun  tidak  sekuat Sultan.  Tindakan-tindakan  ini  menunjukkan  Daendels  melakukan  intervensi  dan  tindakan sesuka hati terhadap penguasa tradisional.
Selain melalui intimidasi kekuasaan dan teror, Daendels memaksakan budaya baru dalam kehidupan istana dengan menerbitkan aturan baru tentang “etika dan upacara” tahun 1808,  yang  dirasakan  merendahkan  martabat  dan  keagungan  Kesultanan  Banten  sehingga perlawanan  dari  beberapa  pihak  di  keluarga  Sultan  masih  tertanam  dan  tidak berhenti. Aturan  baru  tersebut  juga  terjadi  pada  Kesultanan  Yogyakarta  dan  Surakarta dimana posisi dan martabat raja direndahkan karena Residen dianggap setara dengan Sultan atau Raja (Poesponegoro & Notosusanto, 2010). Selain dilatarbelakangi oleh ambisi politik, tindakan dan karakter Daendels lahir dari pemikirannya yang dipengaruhi Revolusi Perancis sehingga  ia  merupakan  pembaharu  yang  revolusioner,  anti-feodalisme  dan  penentang “despotisme”  sekaligus  otoriter  sehingga  banyak  menuai  perlawanan  dan  kebencian  dari para penguasa di Nusantara yang terganggu (Ricklefs, 2005). Tidak heran, Vlekke, menjuluki Daendels sebagai “seorang Bonaparte” karena revolusioner sekaligus otoriter (Vlekke, 2008).
Menurut  A.A.  van  Heusden,  selain  melakukan  reformasi  birokrasi,  Daendels memang  terkenal  menjauhkan  jarak  antara  para  Sultan  dengan  Belanda  karena pemerintahannya  yang  tiran,  tidak  menghormati  hukum  serta  adat  istiadat,  memberikan hukuman sewenang-wenang dan kejam (Heusden, 1863, pp. 426–427). Tidak mengherankan jika  masih  di  tahun  yang  sama  yaitu  1808,  terdapat  tokoh  yang  melakukan  perlawanan kepada  Sultan  Banten  yang  ditunjuk  Daendels.  Namanya  adalah  Ahmed  dimana  ia sebelumnya  didukung  oleh  Inggris,  namun  karena  upayanya  mengalami  kegagalan,  ia diasingkan ke Banda (Laan, 1939).

## Penghapusan Kesultanan Banten
Pada  musim  semi  1809,  perlawanan  baru  juga  muncul.  Sultan  yang  mengikuti nasihat  para  Ulama,  memberikan  perlindungan  kepada  para  pemimpin  pejuang. Perlindungan politik tersebut membuat Daendels marah karena ia berharap Sultan berpihak pada  Belanda  dan  menggunakan  otoritasnya  untuk  menghentikan  perlawanan  terhadap Kolonial  (Daendels,  1814).  Setelah  diputuskan  bahwa  Sultan  tidak  bisa  “memulihkan perdamaian  dan  ketertiban”  maka  pada  7  Mei  1809  ia  diturunkan  karena  tidak  dapat dikendalikan Belanda.  Ditunjuklah oleh Belanda Pangeran Aria Troena Laija serta Pangeran Sura  Mangala  sebagai  pengganti  pemerintahan.  Model  pemerintahan  dalam  bentuk Kesultanan kemudian direncanakan untuk dihapuskan karena membahayakan kepentingan Kolonial.  Oleh  karena  itu,  simbol  Kesultanan  dalam  bentuk  bentuk  bangunan  dihancurkan. Hal  tersebut  disayangkan,  karena  benteng dan  bangunan  historis dapat  menjadi  salah  satu sumber  belajar  sejarah  bagi  generasi  mendatang  (Rosikin  &  Hartono,  2016).  Namun  jika dipertahankan, simbol historis Kesultanan Banten berpotensi memunculkan perlawanan dan patriotisme rakyat Banten sehingga perlu dihapuskan.
Alasan paling utama yang melegitimasi Daendels untuk menghapuskan Kesultanan Banten  yaitu  karena  dianggap  mengadakan  pemberontakan  (Kartodirdjo,  1987).  Tuduhan yang  diberikan  oleh  Daendels  kepada  Kesultanan  bahwa  sistem  pemerintahan  tersebut melalui  Sultan,  masih  menyukai  serta  melindungi  para  perampok  dan  para  pembunuh sehingga  penggabungan  dengan  Pemerintah  Belanda  tidak  akan  pernah  dapat  terlaksana (Daendels, 1814). Dalam berbagai catatan kolonial yang neerlando-sentris, banyak ditemukan stigmatisasi  negatif  terhadap  kekuasaan  tradisional  sebagai  penguasa  yang  melindungi perampok, pembunuh serta pemberontak. Setelah mendapatkan legitimasi, maka dimulailah implementasi politik untuk membuat kekuasaan tradisional menjadi lemah.
Gagasan  tersebut  diimplementasikan  pada  22  Agustus  1810  dimana  Banten dipecah  dalam  beberapa  wilayah.  Wilayah  dataran  rendah  menjadi  dua  ‘kabupaten’ dikendalikan  langsung  oleh  Belanda  dan  wilayah  dataran  tinggi  untuk  kebutuhan administrasi  Sultan  di  Pandeglang  ( Bijdragen  tot  de  taal-,  land-  en  volkenkunde  van Nederlandsch-Indië,  1867 ,  1867).  Kemudian  Sultan  Muhamad  Bien,  yang  digulingkan  dan tempat tinggal Sultan terakhir ditempatkan di Batavia sebagai bentuk pengasingan. Menurut Daendels,  pengasingan  bagi  Sultan  dan  pangeran  yang  melawan  kolonial  merupakan hukuman umum dan bahkan di Batavia terdapat kurang lebih 30 sultan dan  pangeran yang akan  diasingkan.  Vlekke  menuliskan  bahwa,  wilayah-wilayah  pantai  kesultanan  dirampas sebagai  wilayah  yang  diperintah  langsung  Batavia dan  daerah  pedalaman  bertahan  selama beberapa tahun sebagai negara bawahan Belanda (Vlekke, 2008).
Gambar 7: Potret Daendels tahun 1815 ( Portret van Herman Willem Daendels, Simon Jacques Rochard, 1815, Collectie Rijksmuseum )
Sebenarnya  selain  Kesultanan  Banten,  Daendels  melakukan  intervensi  terhadap kekuasaan-kekuasaan  lain  di  Jawa,  diantaranya  Cirebon  (Kanoman  dan  Kasepuhan), Yogyakarta  dan  Surakarta  ( Vorstenlanden )  (Marihandono,  2003).  G.  van  Duinen  mencatat bahwa  Sultan  Cirebon  mengalami  nasib  yang  sama  dengan  nasib  Banten,  begitupun  para pangeran  Surakarta  dan  Yogyakarta  juga  merasakan  tinju  besi  Daendels.  Bahkan  ketika Sultan Yogya tidak menyukai Daendels, ia digulingkan dan diganti dengan sultan yang baru. Tahun 1810, Belanda dianeksasi dan diintegrasikan dalam Kekaisaran Perancis, tetapi kabar tersebut baru sampai di Jawa bulan Februari 1811. Bendera Perancis kemudian dikibarkan di Batavia  karena  Daendels  adalah  seorang  pemimpin  Jacobin  dan  pengagum  berat  Napoleon (Lombard,  2005a;  Naval  Intelligence  Division,  1944).  Sebagai  pengagum  revolusi  Perancis yang  sekuleristik,  Daendels  tentu  merupakan  anggota  kelompok  sekuler Freemasonry yang dilantik di loji Kampen “Le Profond Silence” (Stevens, 2004). Loji tersebut telah berdiri sejak tahun  1770  di  Kampen,  Provinsi  Overijssel,  Belanda  (Louisa  &  Stichting,  1871).  Jawa kemudian menjadi koloni Perancis selama beberapa bulan dan kemudian Daendels dipanggil kembali oleh Napoleon. Ia digantikan Janssens menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Gambar 8: Daendels dengan seragam Perancis ( General Daendels Taking Leave of Lieutenant-Colonel Krayenhoff, karya Adriaan de Lelie dan Egbert van Drielst tahun 1795, Collectie Rijksmuseum )
Pada tanggal 11 September 1811, pemerintah Inggris dinyatakan sebagai penguasa tertinggi  di  Jawa,  melalui  deklarasi  yang  ditandatangani  oleh  Earl  of  Minto,  Gubernur Jenderal  Benggala  (Raffles,  1830).  Pada  tanggal  17  September  1811,  semua  kekuasaan Belanda di Hindia Timur secara de facto jatuh ke tangan Inggris Raya yang dalam beberapa tahun  kemudian  dikembalikan  pada  Belanda.  Semenjak  kekuasaan  Inggris  lepas,  tanah dianggap sebagai bagian dari kedaulatan kerajaan sehingga tanah menjadi milik negara serta memunculkan  eksploitasi  yang  lebih  kuat  (Maslahah  &  Wahyu  Hidayat,  2016).  Namun perlawanan  rakyat  Banten  tidak  berhenti.  Tegaknya  kembali  Kesultanan  Banten  setelah penghapusannya  oleh  Daendels  secara  rahasia  dan  turun  temurun  tetap  menjadi  harapan dari  generasi  selanjutnya.  80  tahun  kemudian  gerakan  yang  terkenal  di  Banten,  tetap mencita-citakan  gelar  “raja  Islam”  yang  dituntut  sebagai  hak  oleh  para  pemimpin  Gerakan Petani  Banten  8  Juli  1888  (Lombard,  2005b).  Tidak  ketinggalan,  Kesultanan  Banten  juga mewariskan transmisi budaya sekaligus islamisasi  budaya yang masih mengakar di Banten sampai saat ini (Said, 2016).

## Kesimpulan
Secara geopolitik, Banten merupakan kekuasaan pribumi terdekat dengan Batavia yang  selama  beberapa  abad  pernah  membahayakan  dan  terus  berpotensi  menjadi  musuh. Saat kekuasaannya melemah, Kesultanan Banten dihapuskan oleh Herman Willem Daendels melalui  sebuah  skenario  politik.  Sultan  Banten  dipaksa  memenuhi  persyaratan  yang  tidak mungkin  dilakukan  oleh  seorang  Sultan  yaitu  meninggalkan  dan  menyerahkan  Keraton (istana) kepada Belanda. Terbunuhnya Du Puy  (utusan Daendels) beserta para serdadunya, memberikan legitimasi bagi Daendels untuk menyerang dan mengepung Kesultanan Banten. Dengan  persenjataan  militer  yang  lebih  canggih,  pasukan  Kesultanan  dikalahkan  dan
akhirnya  dikuasai.  Kekalahan  ini  berimplikasi  pada  diturunkannya  Sultan  Banten  serta diasingkan,  harta  milik  istana  pun  dijarah,  beberapa  peninggalan  Kesultanan  dihancurkan, dan berakhir dengan penghapusan Kesultanan Banten. Penelitian ini memberikan gambaran historis tentang pentingnya kekuasaan politik dan militer untuk mencegah intervensi serta strategi  politik  asing.  Bagi  perkembangan  pendidikan  sejarah  di  Indonesia,  penelitian  ini dapat memberikan gambaran mengenai substansi materi yang berhubungan dengan konsep politik  Imperialisme  dan  Kolonialisme  Belanda,  serta  analisis  terhadap  sistem  politik  dan pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia yang terdapat dalam kurikulum.
Penelitian ini memberikan latar belakang bagi berbagai peristiwa sejarah di Banten selanjutnya. Meskipun secara institusi politik Kesultanan sudah dihapuskan namun harapan kembalinya  “Sultan  Banten”  tidak  berhenti  dan  Islamisasi  budaya  tetap  mengakar  pada masyarakat Banten. Penelitian dapat dianalisis sebagai salah satu faktor historis munculnya pemberontakan  petani  Banten  tahun  1888.  Penelitian  ini terbatas  pada  kajian  pada  tahun- tahun  terakhir  kekuasaan  Banten,  diperlukan  penelitian  lainnya  melalui  penelusuran sumber-sumber  lokal  untuk  memperkaya  referensi  penulisan  sejarah  Banten  khususnya berkaitan  dengan  Kolonialisme  dan  Kesultanan  Banten.  Bagi  pembelajaran  sejarah, diharapkan  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  sumber  belajar  dalam  pembahasan Kolonialisme Barat.

## Daftar Pustaka
Ali, R. M. (2012). Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia . Lkis Pelangi Aksara.
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 1867 . (1867). Carey, P. (2007). The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of  an Old Order in Java, 1785-1855. (Vol. 249). Brill. http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs55t Daendels,  H.  W.  (1814). Staat  der  Nederlandsche  Oostindische  bezittingen  onder  het  bestuur van den gouverneur-generaal Herman Willem Daendels, ... in de jaren 1808-1811 . Daliman, A. (2012). Metode penelitian sejarah . Penerbit Ombak.
https://books.google.co.id/books?id=wvsWnQAACAAJ Djajadiningrat,  H.  (1983). Tinjauan  Kritis  tentang  Sajarah  Banten:  Sumbangan  bagi Pengenalan Sifat-Sifat Penulisan Sejarah Jawa . Penerbit Djambatan.
Duinen, G. van. (1918). Leer oekje voor de Lagere School in  ndi  (ge llustreerd) . Eijkman, A. J., & Stapel, F. W. (1924). Leer oek der geschiedenis van Nederlandsch Oost- ndi . Guillot, C. (2011). Banten: Sejarah dan Peradaban (Abad X - XVII) . KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
Herlina, N. (2020). Metode Sejarah . Satya Historika. Heusden,  P.  A.  van.  (1863). Handleiding  tot  de  kennis  der  nieuwe  geschiedenis,  voor  de kadetten van alle wapenen . Kartodirdjo, S. (1987). Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium . Gramedia.
Kemp, P.H. van der. (1920). Sumatra in 1818 .
Kemp,  Pieter  Hendrik  van  der.  (1915). De  eerste  publicatien  over  koloniale  economie  na Nederlands herstel in 1813 . Klerck, E. S. de. (1938). History of the Netherlands East Indies . W.L. & J. Brusse. Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah . Tiara Wacana Yogya. Laan,  K.  ter.  (1939). Woorden oek  van  de  vaderlandse  geschiedenis  met  in egrip  van   elgi Oost- en West- ndi    uid- frika en de voormalige Nederlandse koloni n . Lombard, D. (2005a). Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian I: Batas-Batas Pembaratan . Gramedia Pustaka Utama.
Lombard,  D.  (2005b). Nusa  Jawa:  Silang  Budaya,  Bagian  III:  Warisan  Kerajaan-Kerajaan Konsentris . Gramedia Pustaka Utama. Louisa,  &  Stichting.  (1871). Jaarboekje  voor  Nederlandsche  vrijmetselaren,  1871,  Deel:  5871, 1871 . Gebroeders Giunta D’Albani.
Marihandono,  D.  (2011).  Upaya  Pemberantasan  Korupsi  di  Hindia  Timur. VOC:  Pedagang Atau Penjajah .
Marihandono, D. (2003). Daendels dalam Naskah dan Cerita Rakyat: Cerita tentang Daendels di Pantai Utara Jawa. Seminar Internasional Tradisi Lisan IV , 25.
Maslahah,  W.,  &  Wahyu  Hidayat,  A.  (2016).  Kehidupan  Sosial-Ekonomi  Masyarakat  di  Jawa 1830-1870. AGASTYA:  JURNAL  SEJARAH  DAN  PEMBELAJARANNYA , 6 (02),  18–30. https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i02.1454
Mulyana,  A.,  &  Darmiasti.  (2009). Historiografi  Ddi   ndonesia :  Dari  Magis-Religius  hingga Strukturis . PT. Refika Aditama. Naval  Intelligence  Division.  (1944). Netherlands  East  Indies,  Volume  2 .  Naval  Intelligence Division.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010). Sejarah Nasional Indonesia IV . Balai Pustaka.
Raffles, T. S. S. (1830). The History of Java . John Murray. Ricklefs, M. C. (2005). Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004 . Serambi.
Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008 . Serambi.
Rosikin,  A.,  &  Hartono,  Y.  (2016).  Museum  Benteng  Van  Den  Bosch  (Benteng  Pendem)  Di Kelurahan  Pelem  Kecamatan  Ngawi  Kabupaten  Ngawi  (Latar  Belakang  Sejarah, Nilai,  Dan  Potensinya  Sebagai  Sumber  Belajar). AGASTYA:  JURNAL  SEJARAH  DAN PEMBELAJARANNYA , 6 (02), 31–50. https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i02.1039
Said,  H.  ahmad.  (2016).  Islam  dan  Budaya  di  Banten:  Menelisik  Tradisi  Debus  dan  Maulid.
Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 10 (109–138).
Sandick, R. A. van. (1893). Leed en lief uit Bantam, Tweede Druk . W. J. Thieme. Sjamsuddin, H. (2012). Metodologi sejarah . Penerbit Ombak.
Staat  der  Nederlandsche  Oostindische  bezittengen,  onder  het  bestuur  van  den  gouverneur- generaal  Herm...  |  National  Library  of  Australia .  (n.d.).  Retrieved  December  21, 2020, from https://catalogue.nla.gov.au/Record/784378
Staat  der  Nederlandsche  Oostindische  Bezittingen,  onder  het  bestuur  van  den  Gouverneur- Generaal  Herman  Willem  Daendels  (....)  in  de  jaren  1808  -  1811,  Hendrik  van Teecklenburgh,  1814  -  Rijksmuseum .  (n.d.).  Retrieved  December  21,  2020,  from https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/NG-1976-6-A
Stevens,  T.  (2004). Tarekat  Mason  Bebas  dan  masyarakat  di  Hindia  Belanda  dan  Indonesia, 1764-1962 . Pustaka Sinar Harapan.
Sya, M., Marta, R. F., & Marta, R. F. (2019). Tinjauan Historis Simbol Harmonisasi Antara Etnis Tionghoa dan Melayu di Bangka Belitung. Jurnal Sejarah Citra Lekha , 4 (2), 153–168. Tijdschrift voor Neerland’s  ndi  jrg 2  1864 (1e deel)  no 1 Deel- 1e deel . (1864). Universitas Gadjah Mada. (1958). Laporan Lengkap Atjara I dan II tentang Konsepsi Filsafat
Sedjarah  Nasional,  dan  Periodisasi  Sedjarah  Indonesia:  Jogjakarta,  14  dan  15 Desember 1957 . Universitas Gadjah Mada. Velderhof, D. (1901). Over icht van de geschiedenis on er koloni n . Verwey, A. (1905). De Beweging Algemeen Maandschrift Voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Staatkunde, Derde Jaargang Vierde Deel . Uitgeven Door Maas & van Suchtelen.
Vlekke, B. H. M. (2008). Nusantara: Sejarah Indonesia . Kepustakaan Populer Gramedia. Warto. (2011). Kalang, Pesanggem, dan Sejarah Kaum Marjinal di Kawasan Hutan Rembang. Jurnal Sejarah Citra Lekha , XV (1), 33–41.
Wijono, R. S. (2017). Di Bawah Bayang-Bayang Ibukota: Penataan Daerah di Provinsi Banten dari  Zaman  Kolonial  sampai  Zaman  Reformasi. Jurnal  Sejarah  Citra  Lekha , 2 (2),
126–142.