How to cite: Shinta Yulia Sari. et al (2022) Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau dari Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia, 7 (4). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH CRYPTOCURRENCY DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Shinta Yulia Sari, Juwita, Misbahul Huda
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia Email: shintabebi999@gmail.com, doktorgitajuwita@gmail.com, misbahhuda464@gmail.com

## Abstrak
Pesatnya perkembangan kegiatan investasi Cryptocurrency  ini menjadi masyarakat berbondong-bondong untuk bergabung pada kegiatan tersebut dan salah satu usaha yang  dianggap  sukses  dan  selalu  di  tampilkan  di  media  sosial  adalah  yang dilakukan oleh Doni Salman, pada perkembangannnya saat ini justru perdagangan aset  kripto  menimbulkan  beberapa  masalah  yang  diakibatkan  kurangpahamnya nasabah  ketika  terjun  atau  bergabung  dalam  aset  kripto,  sementara  itu  dalam Undang-undang  no.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen    bermakna bahwa  perlindungan  konsumen  tidak    dapat  dipisahkan  dari  kegiatan  investasi, banyaknya  korban  investasi  ini  menginsyaratkan  bahwa  masyarakat  dalam berinvestasi,  yang  dipikirkan  adalah  keuntungan  yang  besar  tanpa  memikirkan resikonya.  Rumusan  Masalah:  1)  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah  Cryptocurrency  Ditinjau    Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen?,  2)  Bagaimana  Status  Hukum  Penyelenggaraan Investasi  Cryptocurrency  di  Indonesia?.  Jenis  penelitian  :  menggunakan  jenis penelitian  yuridis  normative  yaitu  hukum  dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah, asas atau pun dogma. Penulis menyimpulkan : Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, belum maksimal  perlindungan kepada konsumen pada  segi  hukum  dari  investasi  Cryptocurrent,  mengakibatkan  masih  lemahnya perlindungan  hukum,  padahal  pada  dasarnya  hukum  bertujuan  untuk  memberi perlindungan serta jaminan hukum khususnya konsumen, oleh karena itu investasi Cryptocurrency  seperti  membeli  mata  uang  kripto  bukanlah  investasi  melainkan tindakan  spekulatif  atau  untung-untungan  semata  karena    secara  implisit  hasilnya tidak jelas.
Kata Kunci : perlindungan hukum; cryptocurrency

## Abstract
The  rapid  development  of  Cryptocurrency  investment  activities  has  made  people flock to join these activities and one of the businesses that is considered successful and  is  always  displayed  on  social  media  is  that  of  Doni  Salman.  lack  of understanding  of  customers  when  entering  or  joining  crypto  assets,  meanwhile  in Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection means that consumer protection cannot  be  separated  from  investment  activities,  the  large  number  of  investment
victims  implies  that  people  think  about  investing  in  big  profits  without  thinking about  the  risks.  Problem  Formulation:  1)  How  is  the  Legal  Protection  Against Cryptocurrency  Customers  Judging  from  Law  Number  8  of  1999  concerning Consumer  Protection?,  2)  What  is  the  Legal  Status  of  the  Implementation  of Cryptocurrency  Investments  in  Indonesia?.  Type  of  research:  using  normative juridical  research,  namely  law  is  conceptualized  as  a  norm,  rule,  principle  or dogma.  The  author  concludes:  Law  number  8  of  1999  concerning  consumer protection,  has  not  yet  maximized  protection  for  consumers  from  a  legal perspective  of  Cryptocurrent  investment,  resulting  in  weak  legal  protection,  even though  basically  the  law  aims  to  provide  legal  protection  and  guarantees, especially  consumers,  therefore  Cryptocurrency  investment  is  like  buying  crypto currency is not an investment but a speculative act or chancy because implicitly the results are not clear.

## Keywords: legal protection; cryptocurrency

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Itu  artinya,  Negara  Indonesia  berdasarkan  atas hukum,  tidak  berdasarkan  pada  kekuasaan  (Hakim,  2011).  Ini  berarti  bahwa arti  suatu Negara, termasuk di dalamnya yang berupa pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atau tindakan apapun, harus dilandasi oleh  peraturan  hukum  atau  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Hal  ini ada  di  dalam  Ketentuan  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang menyatakan bahwa:
“Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam hal itu tidak lepas dari  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  di  Indonesia  masih  dapat  dikatakan  tidak cukup  baik,  dan  bahkan  dirasa  tidak  adil,  dikarenakan  masih  adanya  pelaku  kejahatan dan  korban  kejahatan  yang  diperlakukan  dengan  tidak  sesuai  peraturan  yang  berlaku, karena masih melihat latar belakang dan kedudukan seseorang.
Masalah  hukum  di  Indonesia  khususnya  dalam  penegakan  hukumnya,  terjadi karena  beberapa  hal,  mulai  dari  sistem  peradilan,  perangkat  hukum,  Inkosistensi penegakkan  hukum,  intervensi  kekuasaan,  maupun  perlindungan  hukum.  Dari  sekian banyak  masalah  hukum  tersebut,  salah  satunya  adalah  para  pelaku  usaha  yang melakukan pelanggaran dalam bidang perlindungan konsumen.
Perlindungan  konsumen  pada  saat  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kegiatan perdagangan,  baik  perdagangan  produk  maupun  perdagang  jasa.  Dalam  kegiatan perdagangan  ini  diharapkan  menimbulkan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  antara pelaku  usaha  dan  konsumen.  di  Indonesia  saat  ini  perlindungan  konsumen  mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakankesejahteraan. Dengan  adanya  keseimbangan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.
Secara  umum  dan  mendasar  hubungan  antara  produsen/  pedagang  (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk  diri  sendiri  atau  keluarganya)  merupakan  hubungan  yang  terus  menerus  atau berkesinambungan.  dan  mempunyai  tingkat  ketergantungan  yang  cukup  tinggi  antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/ pedagang/pelaku usaha sangat membutuhkan dan  sangat  bergantung  atas  dukungan  konsumen  sebagai  pelanggan/nasabah.  Tanpa dukungan  konsumen,  tidak  mungkin  produsen  dapat  terjamin  kelangsungan  usahanya. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:“
“Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi”
Di  samping  itu,  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang  dan/atau  jasa  melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  negara,  sehingga  barang dan/atau  Jasa  yang  ditawarkan  bervariasi  baik  produksi  luar  negeri  maupun  produksi dalam negeri. salah satunya yang sedang tranding topik saat ini  adalah mengenai aset Kripto  yaitu  aset  digital  yang  memanfaatkan  teknologi  pada cryptocurrency yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain.
Cryptocurrency (mata  uang  kripto)  adalah  julukan  yang  diberikan  kepada  sebuah sistem  yang  menggunakan  teknologi  kriptografi  untuk  melakukan  proses  pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar.  Secara singkat, Cryptocurrency adalah  sistem  mata  uang  virtual  yang  berfungsi  seperti  mata uang  standar  yang  memungkinkan  pengguna  untuk  melakukan  pembayaran  secara virtual  atas  transaksi  bisnis  yang  terjadi  (Syamsiah,  2017).  Bitcoin  adalah  produk cryptocurrency  pertama    yang  diperkenalkan  di  pasar  online  sebelum  produk  Altcoins atau  alternative  coin  seperti  Ethereum,  Ripple,  LiteCoin,  dan  cryptocurrency  lainnya bermunculan. Mata uang kripto menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem  pembayaran  baru  dan  uang  yang  sepenuhnya  berbentuk  digital,  dan  merupakan jaringan  pembayaran  peer-to-peer  terdesentralisasi  yang  dikontrol  sepenuhnya  oleh penggunanya  tanpa  ada  otoritas  sentral  ataupun  perantara,  dan  menggunakan  sistem rantai  blok  atau  Blockchain  sebagai  buku  besar  terdistribusi  yang  berfungsi  untuk mencatat  semua  transaksi  yang  terjadi  (Fresly  Nandar  Pabokory,  Indah  Fitri  Astuti, 2018).
Di Indonesia, mata uang kripto  sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah  sejak  diundangkannya  Peraturan  Bank  Indonesia  yang  melarang  penyelenggaraan sistem  alat  pembayaran  yang  menggunakan cryptocurrency. Peraturan  tersebut  antara lain  PBI  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik,  PBI    18/40/PBI/2016    tentang Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  PBI    19/12/PBI/2017    tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial,  yang  melarang  penggunaan virtual  currency dimana  pengertian virtual  currency ini  mencakup  uang  digital  yang  diterbitkan  oleh
pihak  selain  otoritas  moneter  yang  diperoleh  dengan  cara  mining,  pembelian,  atau transfer  pemberian  (reward) antara  lain Bitcoin, BlackCoin,  Dash,  Dogecoin,  Litecoin, Namecoin,  Nxt,  Peercoin,  Primecoin,  Ripple,  Ven, dan  lain-lain.  Tidak  hanya  itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, dimana mata  uang  yang  diterima  sebagai    alat  pembayaran  di  Indonesia  hanya  mata  uang Rupiah.
Pada  dasarnya cryptocurrency memiliki  dua  sisi  penggunaan.  Cryptocurrency dapat  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  atau  mata  uang  yang  merupakan  tujuan pertama  diciptakannya  mata  uang  tersebut,  dan  sisi  lainnya  adalah  sebagai  komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau Crypto Asset. sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018 Tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset  Kripto ( Crypto  Asset )  yang  mengakui  aset  kripto  sebagai  komoditi  yang  layak  dijadikan sebagai  subjek  dalam  Bursa  Berjangka.  Peraturan  dari  Kementerian  Perdagangan tersebut  lalu  diikuti  oleh  diundangkannya  empat  peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  yang  mengatur  teknis  penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka, salah satu Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Pesatnya  perkembangan  kegiatan  aset  kripto  ini  menjadi  masyarakat  berbondong- bondong  untuk  bergabung  pada  kegiatan  tersebut  dan  salah  satu  usaha  yang  dianggap sukses dan selalu di tampilkan di media sosial adalah  yang dilakukan oleh Doni Salman yang  mengajak  masyarakat  untuk  bergabung  dan    berinvestasi,  melihat  keberhasilan Doni  Salman  yang  menjadi  Sultannya  Indonesia  masyarakat  tergiur  untuk  bergabung menjadi nasabah aset kripto  tanpa berpikir panjang. Adanya peraturan yang dijelaskan diatas  bukan  berarti  aman  dari  perbuatan  tindakan  pidana,  karena  pada perkembangannnya  saat  ini  justru  perdagangan  aset  kripto  menimbulkan  beberapa masalah yang diakibatkan kurangpahamnya nasabah ketika terjun atau bergabung dalam aset  kripto  sehingga  rentan  dengan  tindak  pidana  penipuan,  dan  salah  satunya  yang terjadi  pada  Korban  Rita  Meslina  Situmorang  berusia  51  Tahun,  bertempat  tinggal  di Cipinang  Baru  Bunder  I  No.  11  RT.  5  Rw  1    Cipinang  Pulo  Gadubg  Jakarta  Timur, yang  mengalami  kerugian  sebagai  nasabah  aset  kripto  dengan  bitcoin  sebesar  Rp. 76.500.000 terbilang Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, Korban nasabah bitcoin kemudian melaporan Terduga Beny Aryadi ke Polda Metro Jaya dengan Nomor Laporan  Polisi  LP/B/820/II/2022/SPKT/Polda  Metro  Jaya,  tanggal  16  Pebruari  2022 dengan  laporan  tindak  pidana  penipuan  dan  atau  penggelapan  dan  atau  perlindungan konsumen  dan  atau  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  pasal  378  KUHP  dan  atau pasal 372 dan atau pasal 9 huruf K dan pasal 10 huruf C UURI No. 8 tahu 1999 tentang Perlindugan Konsumen dan atau pasal 3,4,5 Undang-undang  No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adanya laporan tersebut transaksi aset kripto pada praktiknya tidak lepas dari kerugian yang dialami nasabahnya
yang  bergabung  untuk  berinvestasi  dalam  aset  kripto  tersebut.  Selain  itu  kondisi  dan fenomena  ini    dapat  mengakibatkan  kedudukan  pelaku  usaha  dan  nasabah    menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen/pedagang atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran konsumen  akan  haknya  masih  rendah.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh  rendahnya pendidikan konsumen. Selain itu konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan  yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha  melalui  kiat  promosi,  cara penjualan, serta penerapan perjanjian  standar yang merugikan konsumen  (Nitisusastro, 2012).  Dan  dalam  rangka  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  setidaknya masyarakat  juga  meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan,  dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  diri  serta  menumbuh  kembangkan  sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan dalam aset kripto    agar  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  dibebankan  kepada  pelaku usaha  dan  produsen,  karena  pihak  pelaku  usaha  dan  produsen  aset  kripto    yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mendalami lebih lanjut kedalam bentuk  tesis  dengan  judul “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Cryptocurrency Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

## Metode Penelitian
A. Bentuk Penelitian
Menggunakan bentuk Penelitian Perspektif, merupakan pandangan penulis dilihat berdasarkan beberapa teori para ahli atau orang lain yang telah melakukan penelitian dengan objek atau teori yang sama yang dapat dijadikan rujukan  terhadap penelitian ini (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2014).

## B. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  yuridis  normative (Soemitro,  2012)  yaitu  hukum  dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah,  asas  atau  pun dogma.  Adapun  pendekatan  masalah  yang  dipergunakan  peneliti  dalam  membahas masalah  yang  berkenaan  dengan  penelitian  proposal  tesis  ini  dengan  pendekatan yuridis  normatif.:  (Soekamto,  2014)  Menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian  Yuridis hukum  Normatif  tidak  diperlukan  penyusunan  atau  perumusan  hipotesa.  Mungkin suatu  hipotesa  kerja    diperlukan,  yang  biasanya  mencakup    sistematika  kerja  dalam proses  penelitian.  (Soekanto,  2014)  Dengan  tipe  penelitian  yang  digunakan  peneliti adalah  diskriptif  analitis,  (Sri  Mamuji,  2012)  yaitu  suatu  penelitian  yang  bertujuan menggambarkan  secara  tepat  sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu,  atau  untuk  menentukan  frekuensi  suatu  gejala,  menggambarkan  tentang masalah-masalah yang terjadi terkait penelitian ini.

## C. Sumber Data Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  data  sekunder yaitu data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (Soekamto, 2014) Yang terdiri dari :
a) Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  yang  artinya mempunyai  otoritas.  Dalam  hal  ini  bahan  hukum  primer  terdiri  peraturan perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi,  atau  risalah  dalam  pembuatan peraturan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim,  (Mahmud,  2016) diantaranya  sebagai berikut:
a. Undang Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum
b) Bahan hukum sekunder
Bahan  dan  informasi  yang  penulis  peroleh  secara  tidak  langsung,  yakni  melalui data  dan  dokumen  yang  telah  tersedia  pada  instansi  atau  lembaga  tempat penelitian  penulis.  Adapun  sumber  data  yang  penulis  peroleh  berasal  dari peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, serta laporan yang ada.
c) Bahan hukum tertier
Suatu  kumpulan  dan  kompilasi  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Contoh sumber  tersier  adalah bibliografi,  katalog  perustakaan,  ensiklopedia  dan  daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan  pada  sisi  lain  mencoba  menyediakan  rangkuman  bahan  yang  tersedia  untuk suatu topik. Sebagai contoh, artikel yang panjang di Encyclopedia Britannica jelas merupakan bentuk bahan analisis yang merupakan karakteristik sumber sekunder. Di  samping  itu,  mereka  juga  berupaya  menyediakan  pembahasan  komprehensif yang menyangkut sumber tersier.

## D. Teknik Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  menggunakan metode  analisis  yang  bersifat kualitatif yaitu  dengan  cara  melakukan  interprestasi (Penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah atau dapat pula diartikan sebagai analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberi gambaran dengan kata kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data bukan kuantitas (Muhaimin, 2020). Dan dalam mengumpulkan data dan bahan- bahan,  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  Studi  Kepustakaan (Library  Research), yang  artinya  Teknik  pengumpulan  data  melalui  kepustakaan dengan menelaah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yaitu data yang diperoleh dalam peraturan perundang- undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian ensiklopedi, biograpi dan lainnya yang dapat membantu dalam penulisan  proposal tesis ini.

## E. Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  merupakan  objek  dimana  penelitian  tesis  ini  dilakukan. Penentuan  lokasi  dalam  penelitian  dimaksudkan  untuk  mempermudah  atau memperjelas lokasi yng menjadi sasaran penulis dalam penelitian tesis ini, untuk itu lokasi penelitian di lakukan di wilayah DKI Jakarta.

## F. Jadwal Penelitian
Waktu pelaksanaan Penelitian dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak  Januari  2022  sampai  dengan  April    2022,  sejak  diajukannya  proposal  tesis sampai  dengan  memperoleh  hasil  dari  penelitian  kemudian  disusun  dalam  bentuk penelitian tesis.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Cryptocurrency  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen.
1. Gambaran Umum Perkembangan dan  permasalahan Investasi Cryptocurrency di Indonesia
a. Perkembangan Investasi Cryptocurrency di Indonesia
Saat  ini isu  yang  sedang  menjadi tranding  topic  dalam  berinvestasi  adalah melalui  investasi  secara  digital  yaitu  investasi  mata  uang  virtual  atau  yang disebut  dengan  investasi Cryptocurrency atau  investasi Bitcoin ,  masyarakat merasa bahwa investasi ini terkesan sangat menjanjikan, bahkan viral di media online  dimana  mana,  bahkan  artispun  ada  yang  menjadi  bintang  iklan  untuk mempromosikan  investasi  ini,  bahkan ada  juga  turut  serta  menjadi  investor  di dunia Cryptocurrency, Sederet  artis  tanah  air  itu  diantaranya  adalah  pasangan anang  hermansyah  dan  Ashanty,  Winda  Mansur  putri  penceramah  Yusuf Mansur,  angel  lelga dan  artis  lainnya  berlomba  lomba  mengeluarkan  token kripto,  kesuksesan  dalam  investasi Cryptocurrency, terbilang  cepat,  padahal kemunculannya baru seumur jagung tetapi sudah dapat mengantarkan beberapa anak muda menjadi miliader seperti:
1) Doni Salmanan, pemuda asal bandung, yang menjadi milyader/sultan/ Crazy Rich asal soreang bandung diusianya yang terbilang muda
Sebagaimana diberitakan oleh tagar.id, bahwa doni Salmanan merupakan infucer  yang  aktif  membagikan  cara  investasi  melalui  aplikasi  binomo  ia juga  kerap  membuat  video  seputar  binomo  di  media  sosialnya  Doni  juga memiliki  aplikasi  trading  bernama  quotex  yaitu  situs  trading  milik  Doni yang  akan  terhubung  dengan  group  king  salmanan  dan  ia  mengklaim  siapa saja yang mendaftar di quotex akan secara langsung menjadi member VIP di grup king salmanan.
2) Indra Kenz, pria berusia 26 tahun asal Medan
Sebagaimana  diberitakan  oleh  ekbis,  sindonews.com.  memberitakan bahwa  Indra  Kenz  sama  seperti  Doni  Salmanan    merupakan  infucer  yang aktif membagikan cara investasi melalui aplikasi binomo, hasilnya terbilang
sangat  signifikan  mendapat  pundi  pundi  kekayaan  dari  usahanya  tersebut, bahkan ia juga selain bisnis tersebut juga membuka bisnis lain yaitu kuliner.
3) Muhammad Faroji Aldy menjadi miliader diusianya yang ke 22 tahun Faroji  mengungkapkan  pada  tribunnews.com  bahwa  ia  pernah  meraih profit  900  ribu  dollar  yang  setara  dengan  R.  12.7  miliar,  ia  juga  aktif  di trading  dan  investasi  pada  capotal  ventures  ( Community  leader  di  avstar capital ),  perkenalannya  dengan  dunia  trading  pada  tahun  2017  dan  ia  juga mempelajarinya,  pada  tahun  2018  mulai  aktif  mengikuti  trading,  Ia  juga setiap menshare tentang kripto kepada masyarkat aatas keberhasilannya.
4) Ryo Eki Pranata, Pria Asal Mojokerto Mendadak Menjadi Milyader
Sebagaimana  yang  disampaikannya  pada  liputan6.com  bahwa  ia mengenal  kripto  dari  temannya  dan  berawal  dari  iseng  sampai  akhirnya menjadi  milyader,  itupun  ia  lakukan  dengan  trik  trik  tersendirim  ia menceritakan  bahwa  pernah  mendapat  uang  dari  hasil  kripto  sebesar  500 juta,  namun  hasilnya  digunakan  untuk  scalping  yaitu  teknik  membeli  aset pada saat harga sedang turun dan menjualnya kembali tak lama kemudian.
Melihat kesuksesan mereka inilah yang menjadikan  masyarakat beramai ramai  mengikuti  investasi  tersebut  tanpa  berpikir  panjang,  tanpa  terlebih dahulu  memahami  investasi  tersebut,  yang  ada  dipikirannya  adalah keuntungan  besar  dan  dapat  menjadi  milyader  seperti  mereka,  namun demikian  masih  terdapat  pula  yang  memang  memahami  betul  terkait investasi  tersebut.  Sehingga  penyerapan  kripto  di  Indonesia  semakin berkembang, sebagaimana yang penulis kutip dari pemberitaan  kompas.com yaitu sebagai berikut:
“Indonesia  berada  di  peringkat  30  besar  dibawah  Malaysia  dan Vietnam  untuk  jumlah  warga  yang  memiliki  mata  uang  kripto  di Indonesia diperkirakan ada 7,2 juta orang yang memiliki cryptocurrency, sedangkan  menurut  data  dari  asosiasi  Blockchain    Indonesia  per  Juli 2021  mencatat  pemilik  kripto  di  Indonesia  mencapai  7,4  juta  orang  dan angka ini meningkat sebanyak 85% dibandingkan pada 2020 yang hanya berjumlah 4 (empat) juta orang.”
“Data  indodax  menunjukkan  pada  November  2021  angka  pemilik kripto  sebanyak  4,7  juta  pengguna  dan  hal  ini  menunjukkan  bahwa jumlah  investor  kripto  di  2021  meningkat  pesat  sebanyak  99,76% dibandingkan  pada  tahun  2020  yang  hanya  berjumlah  2,2  juta  investor, dengan  jumlah  penduduk  Indonesia  berdasarkan  data  administrasi kependudukan  per  Juni  2021  yang  berjumlah  272  juta  dapat  diartikan tingkat  penyerapan  kripto  saat  ini  kurang  lebih  2,7%  penduduk Indonesia”.
“Melihat  hasil  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  peluang  aset  kripto  di Indonesia  dapat  berkembang  dan  menjangkau  lebih  banyak  lapisan masyarakat Indonesia sendiri bukanlah negara yang mengisolasikan diri
terhadap  perkembangan  vital  tahun  ini  ada  berbagai  perkembangan  dan bahasan terhangat seputar kito yang meliputi adopsi kripto tanah air”.
Berdasarkan  perkembangan  kripto  itulah  Badan  pengawas  perdagangan berjangka  komoditi  atau  BAPPEBTI  kementerian  perdagangan  telah menetapkan  aset  digital  ini  sebagai  subjek  yang  dapat  diperdagangkan  di bursa  berjangka,    tidak  ada  data  pasti  berapa  jumlah  orang  Indonesia  yang menjadi  investor  ataupun trader  crypto juga  tidak  ada  data  pasti  nilai transaksi hariannya. Selain itu para investor aset kripto pun dapat melakukan jual  beli  mata  uang  kripto  melalui  perusahaan  pedagang  aset  kripto  dan perusahaan ini sudah harus terdaftar di BAPPEBTI, hingga saat ini baru ada 13  Perusahaan  pedagang  aset  kripto  terdaftar  di  BAPPEBTI,  diantaranya adalah:
1) PT Indodax Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan INDODAX
2) PT Crypto Indonesia berkat atau yang disingkat TOKOCRYPTO
3) PT Zipmex exchange Indonesia atau yang disingkat ZIPMEX
4) PT Indonesia digital exchange atau yang disingkat IDEZ
5) PT pintu kemana saja atau yang disingkat dengan PINTU
6) PT Luno Indonesia LTD atau yang disingkat dengan LUNO
7) PT Cipta koin digital atau yang disingkat dengan KOINKU
8) PT Tiga Inti Utama
9) PT Upbit Exchange Indonesia
10) PT Bursa Crypto Prima
11) PT Rekeningku Dotcom Indonesia
12) PT Triniti Investama Berkat
13) PT Plutonext Digital Asset
b. Permasalahan Investasi Cryptocurrency di Indonesia Investasi Cryptocurrency di  Indonesia  memang  sangat  menjanjikan  dan semakin  lama  semakin  terlihat  hasilnya,  apalagi  disertai  dengan  iklan  iklan yang  menggiurkan  di  media  online  dengan  menampilkan  kekayaan  kekayaan yang  luar  biasa  bahkan  keberhasilannya  itu  diraih  oleh  anak  anak  muda  yang mendadak  menjadi  viral  bahkan  sebutan  milyader  bahkan  sultan  melekat dengan  predikat  kekayaan  yang  mereka  miliki  karena  investasi  ini,  padahal kekayaan yang mudah diraih tentu banyak mengandung resiko dan inilah yang tidak  disadari  oleh  masyarakat  Indonesia  yang  bermaksud  mengikuti  investasi ini,  akhirnya menjadi korban.
Berdasarkan  penelitian  penulis  terdapat  beberapa  resiko  /  masalah    yang dihadapi  dalam  kegiatan  investasi  ini  dan  tentunya  ini  dapat  menjadi pertimbangan bagi nasabah/konsumen agar tidak terjerumus dalam investasi ini karena  ujung-ujungnya  tidak  memberikan  perlindungan  hukum.  Beberapa resiko  /  masalah  tersebut  sebagaimana  dijelaskan  oleh  simulasikredit.com, adalah sebagai berikut :
1) Manipulasi Harga
Dalam  investasi  ini  masalah  paling  besar  dari  mata  uang  kripto  adalah nilai yang naik turun volatilitasnya terkadang bisa sangat berlebihan, hal ini menyebabkan  harga  dapat  naik  pesat  dan  tiba-tiba  terjun  bebas  secara dramatis  dalam  jangka  waktu  yang  sangat  singkat,  penyebabnya  bisa beragam tapi biasanya volatilitas tinggi terjadi karena ulah whale alias paus yaitu orang-orang yang memiliki saham crypto yang sangat besar dan karena besarnya itulah mereka dapat  memainkan pasar dengan cara memanipulasi harga  mata  uang crypto, jika  dilakukan  secara  reguler,  ini  seringkali mengarah pada para whale hanya menaikkan harga tanpa berinvestasi.
Saat kondisi ini terjadi biasanya harga menjadi naik karena para investor yang  nilai  sahamnya  lebih  kecil  bila  harga  sudah  mencapai  level  yang diinginkan  para whale dapat  menjual  asetnya    dan  kemudian  mencairkan dananya,    namun  akibatnya    nilai  mata  uang  kripto  akan  terjun  bebas,  ini dapat terjadi berulang kali  sehingga yang diuntungkan  hanyalah para whale.
2) Mata Uang Crypto Tidak Memiliki Dasar Yang Kuat
Kala  orang-orang  berinvestasi  dalam  bentuk  apapun  tentu  mereka  ingin tahu hal-hal pundamental yang mendasar sebuah aset, dengan begitu investor mengetahui  berapa  nilai  sebuah  aset  sebenarnya,  misalnya  saat  berinvestasi saham  investor  pasti  ingin  mengetahui  berapa  hasil  yang  akan  didapat, laporan  manajemen,  dan  lain-lain,  investor  ingin  mengetahui    nilai perusahaan  yang  diinvestasikan  dalam  mata  uang  Crypto  hal-hal pundamental seperti ini sama sekali tidak ada,  memang berinvestasi saham dan mata uang Crypto tidak bisa dibandingkan begitu saja, tetapi tetap saja mata  uang Crypto tidak  punya  hal-hal  mendasar  yang    artinya  tidak  punya nilai yang nyata seseorang yang membeli koin sambil berharap banyak orang akan  membeli  koin  yang  sama,    dengan  begitu  nilainya  akan  naik  bahkan Warren  Buffet pernah  memberi  pernyataan  yang  jelas  tentang  mata  uang Crypto dan  pada dasarnya mata uang Crypto tidak ada nilainya, mata uang kripto tidak menghasilkan apa-apa, pemiliknya tidak bisa melakukan apa-apa dengan  mata  uang  kripto  kecuali  menjualnya  ke  orang  lain  tapi  kemudian masalahnya pindah ke si pembeli jadi masalah tidak terselesaikan.
3) Mata Uang Crypto Belum Punya Aturan
Mata  uang  konvensional  yang  kita  kenal  dan  gunakan  setiap  hari memiliki  aturan  khusus  yang  diatur  oleh  masing-masing  negara  ini membuatnya  dapat  digunakan  untuk  berbagai  proses  transaksi  dalam kehidupan  sehari-hari,  tetapi  masalahnya  adalah    mata  uang Crypto belum punya aturan seperti ini,  jadi cukup sulit untuk digunakan diluar dunia mata uang Crypto . padahal banyak yang berharap bahwa mata uang Crypto dapat digunakan sehari hari,  tapi saat ini Bisnis yang menerima mata uang Crypto sebagai alat pembayaran masih sangat sedikit beberapa negara bahkan punya
peraturan  yang  tidak  memperbolehkan  transaksi  dengan  mata  uang Crypto tapi banyak juga negara yang mengizinkannya.
Dikarenakan    mata  uang  kripto  belum  memiliki    aturan  jelas  yang mendasarinya maka banyak hal yang merugikan yang bisa terjadi, misalnya : terjadi  penipuan,  pihak  yang  berwenang  masih  sulit  untuk  memprosesnya karena  tidak  ada  aturan  yang  jelas,  dan    sudah  banyak  terjadi  orang berinvestasi untuk koin tertentu dan ternyata itu hanya tipuan semata,  mata uang Crypto sulit  dilacak  ke  mana  mengalirnya  dan  siapa  yang  sekarang memilikinya bahkan pihak berwenang pun kesulitan menelusurinya.
4) Mata Uang Crypto Terlalu Misterius
Sebab    tidak  dapat  dilacak  ke  mana  mengalirnya  dan  siapa  pemiliknya, sehingga mata uang Crypto menjadi sangat  misterius, hal ini tentunya dapat menguntungkan  dalam  beberapa  hal,  tetapi  justru  dapat  juga  merugikan. Sebenarnya  semua  transaksi  yang  terjadi  terekam  di  blockchain,  tapi biasanya orang sangat menjaga identitasnya agar tidak diketahui. inilah yang membuat aliran dana mata uang Crypto tidak diketahui asalnya dan kemana perginya ini menjadi kelebihan sekaligus kekurangan besar pada mata uang crypto,  hal  ini  dikarenakan    misteriusnya  tidak  sedikit  yang  menjadikan investasi  mata  uang  Crypto  untuk  melakukan  tindakan  kriminal, menghindari  pajak  dan  pencucian  uang,    sudah  ada  berapa  kasus  kriminal yang  menggunakan  mata  uang  kripto  ini  menjadikan  mata  uang  kripto terkesan sangat negatif.
5) Mata uang Crypto Tidak Ramah Lingkungan
Dalam  dunia  mata  uang Crypto ada  penambangan  juga  atau mining bukan  menambang  logam  seperti  di  dunia  nyata  melainkan  para  pemegang mata uang Crypto mencoba membuat blog dari  transaksi yang baru,  siapa yang  cepat  melakukannya  akan  mendapatkan  imbalan,  biasanya  berupa bitcoin atau  mata  uang Crypto lainnya,  proses  penambangan  inilah  yang tidak  ramah  lingkungan  karena  butuh  komputer  yang  kerjanya  cepat  untuk melakukannya  kegiatan  ini  memakan  banyak  energi  listrik  yang  jelas  tidak ramah lingkungan.
2. Telaah Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Cryptocurrency Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen Nasabah  atau konsumen dalam kegiatan investasi Cryptocurrency dapat kita sebut sebagai investor karena sebagai pengguna transaksi investasi ini. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan  tidak  untuk  diperdagangkan  (Yodo,  2004).  Dalam  hal  ini  timbul  hubungan hukum  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  hubungan  tersebut  menimbulkan  akibat hukum terhadap semua pihak atau kepada pihak-pihak tertentu dalam menjalankan hubungan  tersebut  kadang  timbul  masalah  sehingga  pemerintah  menerbitkan
aturan hukum tentang Perlindungan konsumen yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan  konsumen  sebagaimana  disampaikan  oleh  Johanes  Gunawan dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dan atau pada saat setelah terjadinya transaksi, dijelaskan sebagai berikut:
a) Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dapat  dilakukan  pada  saat  sebelum terjadinya transaksi, dapat dilakukan dengan cara antara lain (Gunawan, 2009):
1) Legislasi
Suatu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum  terjadinya  transaksi  dengan  memberikan  perlindungan  kepada konsumen  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen  memperoleh  perlindungan  sebelum  terjadinya  transaksi  karena telah  ada  batasan-batasan  dan  ketentuan  yang  mengatur  transaksi  antara konsumen dan pelaku usaha.
2) Voluntary self-regulation
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  dilakukan  pada  saat sebelum  terjadinya  transaksi  di  mana  dengan  cara  ini  pelaku  usaha  di harapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.
b) Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi. Dapat dilakukan melalui jalur pengadilan negeri atau diluar pengadilan oleh badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  berdasarkan  pilihan  para  pihak  yang bersengketa  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  diperlukan  karena konsumen dalam posisi yang lemah perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan  konsumen  menyebabkan  gangguan  fisik,  jiwa  atau  harta  konsumen  dan tidak  diperolehnya  keuntungan  optimal  dari  penggunaan  barang  dan  atau  jasa tersebut  dan  miskinnya  hukum  yang  melindungi  kepentingan  konsumen, dengan  adanya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  diharapkan  dapat memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha  hal  tersebut  cukup  beralasan  karena  selama  ini  kedudukan  konsumen yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha
Hukum  perlindungan  konsumen  pada  dasarnya  sangat  dibutuhkan  di Indonesia antara lain (Sinaga, 2018):
a. Bahwa  pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  material  dan  spiritual  dalam  era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
b. Bahwa  pembangunan  perekonomian  nasional  pada  era  globalisasi  harus dapat  mendukung  tumbuhnya  dunia  usaha  sehingga  mampu  menghasilkan beraneka  ragam  barang  dan  jasa  yang  memiliki  kandungan  teknologi  yang dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  banyak  dan  sekaligus
mendapatkan  kepastian  atas  barang  dan  jasa  yang  diperoleh  dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.
c. Bahwa  semakin  terbukanya  pasar  nasional  sebagai  akibat  dari  proses globalisasi  ekonomi  harus  tetap  menjamin  peningkatan  kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh di pasar.
d. Bahwa  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  perlu meningkatkan  kesadaran  pengetahuan  kepedulian  kemampuan  dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  dirinya  serta  menumbuhkan menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.
Dengan  demikian  dalam    keadaan  dan  situasi  yang  marak  saat  ini pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  banyaknya  korban  korban bermoduskan investasi Cryptocurrency, Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang  melakukan  pengumuman  resmi  mengenai  virtual Cryptocurrency, yaitu yang tercantum pada nomor 16/6/Dkom yang bunyinya mengacu kepada Undang-undang  nomor  7  tahun  2011  tentang  mata  uang  dan  undang-undang nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia menyatakan: (Dkk, 2020)
“Bahwa  bitcoin  dan  virtual  currency  yang  lain  bukanlah  mata  uang ataupun  alat  bayar  sah  di  Indonesia  pemilik  atau  pengguna  bitcoin menanggung sendiri seluruh akibat dari memiliki atau memakai bitcoin dan virtual currency yang lainnya.
Hal  ini  karena    aturan  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen mengatur tindakan konsumen dalam pemakaian barang dan atau jasa, selain itu mengenai hal ini undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan pengertian tentang konsumen dan perlindungan konsumen secara luas.
Konsumen sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 2 undang-undang nomor
8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan:
“Konsumen  adalah  setiap  orang  memakai  barang  dan  atau  jasa  yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”
Ahmadi  Miru  menyampaikan  dalam  bukunya,  bahwa  terdapat  4  (empat) hak dasar bagi konsumen. yaitu:
a. Hak untuk mendapatkan keamanan,
b. Hak untuk mendapatkan informasi,
c. Hak untuk memilih,
d. Hak untuk didengar
Kemudian  Perlindungan konsumen sebagaimana diatur pada pasal 1 angka
1  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen menyatakan bahwa:
“Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”
Sebagaimana  telah  penulis  sampaikan  bahwa  Nasabah    atau  konsumen dalam  kegiatan  investasi Cryptocurrency dapat  kita  sebut  sebagai  investor karena sebagai pengguna transaksi investasi ini maka bila ditinjau dari bentuk perlindungan  konsumen  maka  asas  yang  terdapat  didalam  pasal  2  undang- undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dapat  dijadikan dasar  pada  kegiatan  investasi  tersebut,  bahwa  investor/konsumen  diberikan perlindungan konsumen dalam berinvestasi.
Bila  menganalisa  penjabaran  asas  asas  tersebut  diantaranya  adalah  asas manfaat,  asas  keadilan,  asas  keseimbangan,  asas  keamanan  dan  keselamatan serta  asas  kepastian  hukum,  sudah  sangat  jelas  bahwa  negara  memberikan jaminan hukum kepada konsumen sebagai investor, konsumen sebagai pemakai dan  pemanfaatan  barang  atau  jasa,  jaminan  hukum  sebagaimana  diatur  pada pasal  2  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen adalah  dengan  memberikan  formulasi  peraturan  terkait  investasi  ini  secara berkelanjutan disesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini, maksudnya adalah  negara memberikan  rasa  aman,  nyaman, tentram,  sejahtera,  bermanfaat berkeadilan  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  konsumen  selaku investor cryptocurrency . Tetapi sampai sekarang konsumen pengguna investasi cryptocurrency ,  tidak  ada  aturan  khusus  dari    pemerintah  maupun  dari  pihak penyedia  jaringan  investasi cryptocurrency. Dari  pihak  pemerintah  sendiri dikarenakan  investasi cryptocurrency itu  belum  diakui  sebagai  instrumen investasi  yang  sah  yang  mengakibatkan  masih  abu-abu  aturannya  yang  dapat melindungi konsumen pengguna investasi cryptocurrency .
Jika  terjadi  masalah  di  kemudian  hari,    dalam  investasi  ini  masyarakat masih  bisa  menggunakan  aturan  dari  undang-undang  nomor  8  tahun  1999 tentang  perlindungan  konsumen  tetapi  menggunakan  aturan  perlindungan konsumen pun masih kurang karena pemerintah belum melegalkan investasi ini sehingga  investasi  ini  masih  lemah  dalam  hal  legalitas  dan  instrumen perlindungan konsumennya pun hanya mengacu pada undang-undang nomor 8 tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  sehingga  belum  maksimalnya perlindungan  kepada  konsumen  pada  segi  hukum  dari  investasi  ini, mengakibatkan  masih  lemahnya  perlindungan  hukum  pada  dasarnya  hukum bertujuan  untuk  memberi  perlindungan  serta  jaminan  hukum  khususnya konsumen.
Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa investasi Cryptocurrency seperti membeli  mata  uang  kripto  bukanlah  investasi  melainkan  tindakan spekulatif atau untung-untungan semata karena  secara implisit hasilnya tidak jelas, seperti berjudi, yang pintar bermain akan memperoleh hasil atas kemenangannya, yang tidak  paham  akan  kalah  dan  gigit  jari  yang  akhirnya  menyesali  atas  tindakan yang  dilakukan tanpa  memahami lebih  dulu  investasi  tersebut  dan  juga  aturan
hukum  yang  dapat  melindungi  dirinya  sebagai  nasabah/  konsumen/  investor pada kegiatan investasi ini.

## Kesimpulan
Aturan  khusus  tentang  investasi Cryptocurrency dengan  account  virtual  sampai saat ini, belum ada aturan khusus dari  pemerintah maupun dari pihak penyedia jaringan investasi cryptocurrency. Dari  pihak  pemerintah  sendiri  dikarenakan  investasi cryptocurrency itu  belum  diakui  sebagai  instrumen  investasi  yang  sah  yang mengakibatkan  masih  abu-abu  aturannya  yang  dapat  melindungi  konsumen  pengguna investasi cryptocurrency ,  sehingga  jika  terjadi  masalah  di  kemudian  hari,    dalam investasi ini masyarakat masih bisa menggunakan aturan dari undang-undang nomor 8 tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  tetapi  menggunakan  aturan  perlindungan konsumen  pun  masih  kurang  karena  pemerintah  belum  melegalkan  investasi  ini sehingga  investasi  ini  masih  lemah  dalam  hal  legalitas  dan  instrumen  perlindungan konsumennya  pun  hanya  mengacu  pada  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  sehingga  belum maksimalnya  perlindungan  kepada  konsumen pada  segi  hukum  dari  investasi  ini,  mengakibatkan  masih  lemahnya  perlindungan hukum  pada  dasarnya  hukum  bertujuan  untuk  memberi  perlindungan  serta  jaminan hukum  khususnya  konsumen,  oleh  karena  investasi Cryptocurrency seperti  membeli mata  uang  kripto  bukanlah  investasi  melainkan  tindakan spekulatif atau  untung- untungan semata karena  secara implisit hasilnya tidak jelas.
Di Indonesia terdapat 229 aset kripto yang legal untuk dapat diperdagangkan, hal ini  sebagaimana  tercantum  dalam  peraturan  badan  pengawas  perdagangan  berjangka komoditi  nomor  7  tahun  2020  tentang  penetapan  daftar  aset  kripto  yang  dapat diperdagangkan  di  pasar  fisik  aset  kripto,  aturan  tersebut  berisikan  tentang  ketentuan yang  mengatur  secara  teknis  tentang  tata  cara  transaksi  termasuk  persyaratan- persyaratan penetapan kripto yang diperbolehkan untuk transaksi di Indonesia, selain itu terdapat  13 pedagang aset kripto yang sudah tercatat dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sebelumnya izin tersebut diputuskan melalui upaya pendekatan secara yuridis sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf c Perba nomor 5 tahun 2019, oleh karena  status  hukum  terkait  penyelenggaraan  investasi  Cryptocurrency  pada  dasarnya memiliki  aturan  hukum  karena  investasi  dilihat  dari  kegiatan  investasi,  sedang  mata uang seperti bitthcoin yang dijadikan transaksi sebagai alat pembayaran pada investasi tersebut tidak memiliki aturan hukum.

## BIBLIOGRAFI
Dkk, Putu Suindra Wiranata. (2020). Keamanan Masyarakat sebagai konsumen dalam investasi  Bitcoin  di  Indonesia .  Makalah  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana.
Fresly  Nandar  Pabokory,  Indah  Fitri  Astuti,  Awang  Harsa  Kridalaksana.  (2018). ‘Implementasi “Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan  Algoritma  Advanced  Encryption  Standard.” Jurnal  Informatika Mulawarman , 10 .
Gunawan,  Johanes.  (2009). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Bandung :  Universitas Katolik Parahiayanganm.
Hakim,  Abdul  Aziz.  (2011). Negara  Hukum  dan  demokrasi  di  Indonesia .  Pustaka Pelajar.
Mahmud, Peter. (2016). Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Mamuji,  Soerjono  Soekanto  dan  Sri.  (2014). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta : Rajawali Pers.
Mamuji,  Sri.  (2012). Metode  Penelitian  dan  penulisn  hukum . Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Muhaimin.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum .  Mataram  NTB :  Mataram  University Press.
Nitisusastro, Mulyadi. (2012). , Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan . Cetakan Kesatu. Alfabeta, Bandung.
Sinaga,  Niru  Anita.  (2018).  Pelaksanaan Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 5 .
Soekamto,  Soerjono.  (2014). Pengantar  Penelitian  hukum .  Jakarta :  Universitas Indonesia.
Soekanto,  Soerdjono.  (2014). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit Universitas Indonesia-Press.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (2012). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimentri . Ghlmia Indonesia. Jakarta.
Syamsiah,  Nurfia  Oktaviani.  (2017).  Kajian  Atas  Cryptocurrency  Sebagai  Alat Pembayaran Di Indonesia. Indonesian Journal On Networking And Security , 6 .
Yodo,  Ahmadi  miru  dan  Sutarman.  (2004). Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta : PT Raja Grafindo.

## Copyright holder:
Shinta Yulia Sari, Juwita, Misbahul Huda (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: