Vol. 3 (1), Juni  2020, pp. 57-66 ISSN 2599-2007 (Print), Journal hompage http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. email: jajukputri@gmail.com

## PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

## Yayuk Jullyantye Putri Samba
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received Janu   10 th ,  2020 Accepted March 11 th , 2020 Published June 22 th ,  2020
Keyword:
Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan
pajak, penerimaan
pajak
Paper type: Research Paper
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis Kewajiban  Kepemilikan  NPWP,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Penagihan  Pajak berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Kendari.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pegawai  pajak  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kendari.  Jumlah  pegawai  pajak  yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 pegawai pajak dari Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kendari.Metode  penentuan  sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling dengan metode pengolahan  data  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  kewajiban  kepemilikan  NPWP,  pemeriksaan  pajak  dan penagihan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak. Variabel  yang  paling  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  adalah kewajiban kepemilikan NPWP dengan nilai beta (0,393)..
Copyright © 2020 Sigma: Journal of Economic and Business.
All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Samba, Y.J.P. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Sigma: Journal of Economic and Business, 3(1).
58 Samba . / Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak.....

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  yaitu  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  negara  dengan  cara  memungut  bayaran terhadap  seluruh  masyarakat  yang  tinggal  di  negara tersebut dengan hukum-hukum yang berlaku. Pemerintah  Indonesia  mengharapkan  melalui  pajak dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap peningkatan  pendapatan  negara.  Indonesia  saat  ini masih mengalami berbagai masalah hampir di berbagai sektor  yang  ada.  Salah  satu  masalah  terbesar  adalah pada  sektor  ekonomi.  Untuk  mengatasinya,  pajak diharapkan  dapat  menjadi  solusi  yang  efektif.  Karena pajak  merupakan  potensi  penerimaan  terbesar  dalam negeri  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai keperluan Negara (Listyaningtyas, 2012).
Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan meningkat dari tahun ke tahun.Upaya memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah  mengambil  kebijakan  untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat agar membayar pajak. Pemberian Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  kepada  setiap wajib  pajak harus  disertai  dengan  pelaksanaan hak  dan kewajiban  perpajakan.  Pengesahan  pemberian  NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban  perpajakan kepada  setiap  wajib  pajak.Selain mewajibkan  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  untuk memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), pemerintah  juga  perlu  meningkatkan  penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan  harus  dapat  mendorong  kebenaran  dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan  dan  pemungutan  serta  penyetoran  pajak oleh WP (Sadhani dalam Sukirman, 2011:88).
Pemeriksaan  pajak  memberikan  pengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  yaitu  dapat mencegah  terjadinya  penyelundupan  pajak  oleh  WP yang  diperiksa.  Pemeriksaan  pajak  dilakukan  untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama dimasa depan.
Selain  pemeriksaan  pajak,  ada  juga  kebijakan yang  dilakukan  dalam  usaha  untuk  mengoptimalkan penerimaan  pajak  yaitu  dengan  melakukan  penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak  pembayaran  pajaknya  (Ginting,  2006:12). Penagihan  pajak  dilakukan  karena  masih  banyaknya wajib  pajak  terdaftar  yang  tidak  melunasi  hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang  bersifat  mengikat dan  memaksa.  Menurut  Undang-undang  nomor  19 tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat Paksa,  yang  dimaksud  dengan  penagihan  pajak  adalah serangkaian  tindakan  agar  penanggung  pajak  melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika  dan  sekaligus,  memberitahukan  surat  paksa,
mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan, melaksanakan  penyanderaan  dan  menjual  barang  yang telah disita.
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  maka  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP,
Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari)”.

## 2.  T I N J A U ANPUSTAKA

## Pengertian Pajak
Pengertian  pajak  berdasarkan  Pasal  1  UU    No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  adalah  sebagai  berikut;  “Pajak  adalah kontribusi  wajib  pada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

## Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  adalah nomor  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan  sebagai tanda  pengenal  diri  atau  identitas wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban perpajakannya  (Mardiasmo,  2009:23).  Selanjutnya Resmi (2009:26), Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu  sarana  dalam  administrasi  perpajakan  yang dipergunakan  sebagai tanda  pengenal  diri  atau  identitas wajib pajak.

## Pemeriksaan Pajak
Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor  28  Tahun  2007  dikutip  dari  Pardiat  (2008:11) adalah  sebagai  berikut:  “Pemeriksaan  pajak  adalah serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data, keterangan  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan.
Menurut Priantara (2000:24), pemeriksaan merupakan  interaksi  antara  pemeriksa  dengan  wajib pajak.  Untuk  itu,  dibutuhkan  sikap  positif  dari  wajib pajak  sehingga  pelaksnaan  pemeriksaan  dapat  lebih efektif. Sedangkan menurut Pardiat (2008:11) pengertian pemeriksaan  pajak adalah  menekankan  pada pemeriksaan  bukti  yang  berupa  buku-buku,  dokumen dan  catatan  yang  dilaksanakan  secara  objektif    dan profesional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020  pp. 57-66

## Penagihan Pajak
Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan  agar  penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus  memberitahukan  surat  paksa,  mengusulkan pencegahan,  melaksankaan  penyitaan,  melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

## Penerimaan Pajak
Penerimaan  pajak  adalah  sumber  penerimaan yang  dapat  diperoleh  secara  terus  menerus  dan  dapat dikembangkan  secara  optimal  sesuai  kebutuhan pemeritah  serta  kondisi  masyarakat.Menurut  Suryadi (2006),  Pengertian  Penerimaan  Pajak  adalah  sumber pembiayaan  Negara  yang  dominan  baik  untuk  belanja rutin maupun untuk pembangunan.
Peran  sektorperpajakan  sangatlah  penting  dalam mendukung  penerimaan  negara,  maka  dibutuhkan kesadaran  semua  lapisan  masyarakat  akan  pentingnya pajak  bagi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  sebagai  salah  satu institusi  pemerintah  dibawah  Kementerian  Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan  pajak  negara  dituntut  untuk  selalu  dapat memenuhi  pencapaian  target  penerimaan  pajak  yang senantiasa  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  di  tengah tantangan  perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

## Hipotesis Penelitian
1. H 1 : Kewajiban Kepemilikan NPWP,
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Penerimaan Pajak
2. H 2 : Kewajiban  Kepemilikan  NPWP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Penerimaan Pajak
3. H 3 : Pemeriksaan  Pajak secara parsial berpengaruh  positif  dan    signifikan    terhadap Penerimaan Pajak
4. H 4 : Penagihan Pajak secara parsial berpengaruh  positif  dan    signifikan  terhadap Penerimaan Pajak

## 3. METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP (X 1 ), pemeriksaan pajak (X 2 )  dan  penagihan  pajak  (X 3 )  terhadap  penerimaan pajak  (Y)  yang  akan dilakukan pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Kendari  yang  beralamat  di  Jl.  Sao-Sao Nomor 188 Kendari.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Kendari  dengan  jumlah populasi  107  petugas  pajak.Tekhnik  pengambilan sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Nonprobability  Sampling dengan  metode Convenience sampling berarti  unit  sampel  yang  ditarik  mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatifdan analisis linear berganda.
Total  sampel  dalam  penelitian  ini    sebanyak  50 orang  yang  terdiri  dari  petugas  pajak  seksi  pelayanan, seksi pemeriksaan pajak dan seksi penagihan pajak.

## Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  untuk  kepentingan penelitian  ini,  meliputiSumber  data  primer  adalah sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data  (Sugiyono,  2009:103).  Metode  data primer  yang  digunakan  yaitu  metode  survey  dengan teknik kuesioner ( questionnaires ). Kuesioner didistribusikan  secara  personal,  sehingga peneliti  dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya dan kuesioner dapat langsung  dikumpulkan  setelah  selesai  dijawab  oleh responden.  Kuesioner  didistribusikan  langsung  kepada pegawai pajak seksi pelayanan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada KPP Pratama Kendari. Kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala LIKERT yaitu skala yang berisi 5 tingkat prefensi jawaban.

## Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis  data  dan  menguji  hipotesis  yaitu,  dengan menggunakan uji statistik deskriptif,  uji  kualitas data, asumsi    klasik,  dan  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan uji analisis linear berganda

## Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian  hipotesis  yang  digunakan  dalam penelitian    ini  menggunakan  model  persamaan  analisis regresi yaitu analisis regresi berganda.Dalam penelitian ini didapat persamaan regresi yaitu:
Y = a + b1X1 + b2 X2 + b3X3 + e Keterangan : Y:penerimaan pajak a  : konstanta
b1 : Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel  independen)
X1 : Kewajiban Kepemilikan NPWP. X2 : Pemeriksaan Pajak. X3 : Penagihan Pajak. e : Error.

## Definisi Operasional Variabel
1. Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)
60 Samba . / Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak.....
adalah  nomor  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak sebagai  sarana  dalam  administrasi  perpajakan  yang dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau identitas  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan  Pajak  adalah  serangkaian  kegiatan mnghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan, dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain dalam  rangka    melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Penagihan  Pajak  adalah  serangkaian  tindakan  agar penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan  penyitaan, melaksanakan  penyanderaan,  menjual  barang  yang telah disita.
4. Penerimaan  Pajak  adalah  sumber  penerimaan  yang dapat  diperoleh  secara  terus  menerus  dan  dapat dikembangkan  secara  optimal  sesuai  kebutuhan pemerintah  serta  kondisi  masyarakat.  Penerimaan Pajak  merupakan  sebuah  realisasi  dari  proses pemeriksaan pajak yang optimal.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner yang disebarkan sebanyak 50 Kuesioner  dengan  jumlah  kuesioner  yang  kembali berjumlah 37 atau 74%.

## Analisis Statistik Deskriptif
Pengujian  statistik  deskriptif  dilakukan  untuk memberikan  gambaran  data  tentang  jumlah  data, minimum,  maximum,  mean  (rata-rata)  dan  standar deviasi  masing-masing  variabel  disajikan  sebagai berikut:
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

## Uji Validitas Instrumen Instrumen
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  Suatu  kuesioner dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuesioner mampuuntuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh  kuesioner  tersebut  (Ghozali,  2011:52).  Hasil  uji
validitas  masing-  masing  variabel  dapat  di  uraikan sebagai berikut:
Tabel  4.2  Hasil  Uji  Validitas  Kewajiban
Kepemilikan NPWP Pertanyaan Pearson Correlation Sig. Keterangan X1.1 .728 .000 Valid X1.2 .546 .000 Valid X1.3 .695 .000 Valid X1.4 .769 .000 Valid X1.5 .728 .000 Valid X1.6 .706 .000 Valid X1.7 .551 .000 Valid X1.8 .740 .000 Valid X1.9 .650 .000 Valid X1.10 .625 .000 Valid Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan pajak Pertanyaan Pearson Correlation Sig. Keterangan X2.1 .571 .000 Valid X2.2 .538 .001 Valid X2.3 .757 .000 Valid X2.4 .431 .008 Valid X2.5 .772 .000 Valid X2.6 .542 .001 Valid X2.7 .591 .000 Valid X2.8 .428 .008 Valid X2.9 .692 .000 Valid X2.10 .549 .000 Valid Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Penagihan Pajak Pertanyaan Pearson Correlation Sig. Keterangan X3.1 .815 .000 Valid X3.2 .709 .000 Valid X3.3 .828 .000 Valid X3.4 .659 .000 Valid X3.5 .776 .000 Valid X3.6 .798 .000 Valid X3.7 .780 .000 Valid X3.8 .851 .000 Valid X3.9 .850 .000 Valid X3.10 .756 .000 Valid Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Pertanyaan Pearson Correlation Sig. Keterangan Y.1 .606 .000 Valid Y.2 .707 .000 Valid Y.3 .692 .000 Valid Y.4 .657 .000 Valid Y.5 .617 .000 Valid Y.6 .658 .000 Valid
Dari  masing-masing  tabel  terlihat  bahwa  semua butir  pernyataan  variabel  Independen  dan  dependen berada  pada  tingkat  signifikansi  yaitu  dibawah  0,05, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pernyataan  penelitian valid.
N Min
Max Mean Std.
Deviation KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP X1 37 32 50 44.14 4.138 PEMERIKSAAN PAJAK X2 37 36 50 42.19 3.581 PENAGIHAN PAJAK X3 37 38 50 45.08 4.297 PENERIMAAN PAJAK Y 37 20 30 26.08 2.373
Valid N (listw ise)
37 Descriptive Statistics
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020  pp. 57-66

## Uji Reliabilitas Instrumen
Uji  reliabilitas  akan  dilakukan  jika  suatu instrumen telah dipastikan validitasnya.
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Instrumen
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  pada  tabel  diatas menunjukkan  bahwa  pernyataan  dalam  kuesioner  ini reliabel  karena  mempunyai  nilai  Cronbach’s  Alpha lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item  pernyataan  yang  digunakan  akan  mampu memperoleh data yang konsisten.

## Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunkan  untuk  melihat  apakah nilai  residual  terdistribusi  normal  atau  tidak.  Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual normal atau mendekati normal.
Berdasarkan grafik normal plot pada gambar 4.7 menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian  ini  karena  pada  grafik  normal  plot  terlihat titik-titik  menyebar  disekitar  garis  diagonal  serta penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal  sehingga memenuhi asumsi normalitas.
Tabel 4.7 Uji Kolmogorof-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 37 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.69751529 Most Extreme Differences Absolute .106 Positive .106 Negative -.091 Test Statistic .106 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Berdasarkan  tabel  4.8  hasil  uji  Kolmogorov Smirnov,  bahwa  data  variabel  kewajiban  kepemilikan NPWP,  pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak  dan penerimaan  pajak  mempunyai  nilai  signifikan  0.200 dimana  hasilnya  menunjukkan  tingkat  signifikan  lebih besar  dari  α  =  0,05.  Hal  ini  berarti  bahwa  nilai  data tersebut  signifikan.  Sehingga  H0  diterima,  artinya bahwa data tersebut berdistribusi secara normal.

## Hasil Uji Multikolonieritas
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients a Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant) KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP X1 .789 1.267 PEMERIKSAAN PAJAK X2 .797 1.254 PENAGIHAN PAJAK X3 .968 1.033
a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK Y
Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada nilai variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil  perhitungan nilai  Variance Inflation  Factor (VIF) juga  menunjukkan  hal  yang  sama,  Jadi  tidak  ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada multikolonieritas  antar  variabel  independen  dalam model regresi.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gambar 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  gambar  4.2.6.3, grafik  scatterplot menunjukkan  bahwa  data  tersebar  diatas  dan  dibawah angka  0  (nol)  pada  sumbu  Y  dan  tidak  terdapat  suatu pola  yang  jelas  pada  penyebaran  data  tersebut.  Hal  ini berarti  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model regresi
Variabel Cronbach Alpha N of Item Keterangan Kewajiban Kepemilikan NPWP 0.867 10 Reliabel Pemeriksaan Pajak 0.791 10 Reliabel Penagihan Pajak 0.927 10 Reliabel Peneriman Pajak 0.725 6 Reliabel

## Hasil Uji Regresi Berganda Regresi Linear Berganda
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar  0,7698  artinya  kewajiban  kepemilikan  NPWP (X1),  pemeriksaan  pajak  (X2)  dan  penagihan  pajak (X3)  dianggap  konstan  maka  upaya  peningkatan penerimaan  pajak  konstan  sebesar  sebesar  0,769. Koefisien  regresi  variabel  kewajiban  kepemilikan NPWP (X1) sebesar 0,393 artinya kewajiban kepemilikan  NPWP  mengalami  kenaikan  1%,  maka upaya  peningkatan  penerimaan  pajak  (Y)  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,393  dengan  asumsi variabel  independen  lain  nilainya  tetap.  Koefisien regresi  variabel  pemeriksaan  pajak  (X2)  sebesar  0,310 artinya  pemeriksaan  pajak  mengalami  kenaikan  1%, maka  upaya  peningkatan  penerimaan  pajak  (Y)  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,310  dengan  asumsi variable  independen  lain  nilainya  tetap.  Koefisien regresi  variabel  penagihan  pajak  (X3)  sebesar  0,268 artinya penagihan pajak mengalami kenaikan 1%, maka upaya  peningkatan  penerimaan  pajak  (Y)  akan mengalami  peningkatan  sebesar  0,268  dengan  asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  tabel  4.12  Model  Summary, diperoleh  nilai  diperoleh  nilai  Adjusted  R²  sebesar 0.442  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persentase sumbangan  pengaruh  variabel  independen  (kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak)  terhadap  variabel  dependen  (penerimaan  pajak) sebesar  44,2%.  Atau  variasi  variabel  independen  yang digunakan  dalam  model  (kewajiban  kepemilikan
NPWP,  pemeriksaan  pajak,  dan  penagihan  pajak) mampu  menjelaskan  sebesar  44,2%  variasi  variabel dependen  (penerimaan  pajak).  Sedangkan  sisanya sebesar 55,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti variabel kesadaran masyarakat.

## Hasil Uji Hipotesis Uji Signifikan Simultan (Statistik F)
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik F
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  nilai signifikan  sebesar  0.000  atau  lebih  kecil  dari  nilai probabilitas  (p-value)  0.05  (0.000  <  0.05),  ini  berarti bahwa variabel independen yaitu kewajiban kepemilikan  NPWP,  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan pajak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak.
Hasil  Uji  Signifikansi  Parsial  (Statistik  t)
Berdasarkan  Tabel  di  atas  dapat  diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Dari  ketiga  variabel  bebas  tersebut  yang  dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan p  value  <  0,05.  Hasil  signifikan  menunjukkan  nilai 0,008  <  0.05  yang  berarti  terdapat  pengaruh  yang signifikan.maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh  yang  signifikan  antara  masing-asing  variabel independen dan variabel dependen.

## Pembahasan
Pengaruh    Kewajiban    Kepemilikan    NPWP, Pemeriksaan  Pajak,  dan      Penagihan  Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Standardized Coefficients B Std. Error Beta (Constant) .796 4.631 .172 .864 KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP X1 .225 .080 .393 2.805 .008 PEMERIKSAAN PAJAK X2 .205 .092 .310 2.220 .033 PENAGIHAN PAJAK X3 .148 .070 .268 2.119 .042 a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK Y C oe fficie nts a Model Unstandardized Coefficients t Sig. 1 Model R R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .699 a .488 .442 1.773 Model S ummary b
a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak X3, Pemeriksaan Pajak X2, Kewajiban Kepemilikan Npwp b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Y
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 99.021 3 33.007 10.500 .000 b Residual 103.736 33 3.144 Total 202.757 36 a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK Y
b. Predictors: (Constant), PENAGIHAN PAJAK X3, PEMERIKSAAN PAJAK X2, KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP X1 Model 1 Standardized Coefficients B Std.
Error Beta (Constant) .796 4.631 .172 .864 KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP X1 .225 .080 .393 2.805 .008 PEMERIKSAAN PAJAK X2 .205 .092 .310 2.220 .033 PENAGIHAN PAJAK X3 .148 .070 .268 2.119 .042 1 a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK Y Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik t C oe fficie nts a Model Unstandardized Coefficients t Sig.
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh  nilai  sebesar  0.442  Hal  ini  menunjukkan bahwa  persentase  sumbangan  pengaruh  variabel independen (kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan  pajak,  dan  penagihan  pajak)  terhadap variabel  dependen  (penerimaan  pajak)  sebesar  44,2%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model  (kewajiban  kepemilikan  NPWP,  pemeriksaan pajak,  dan  penagihan  pajak)  mampu  menjelaskan sebesar  44,2%  variasi  variabel  dependen  (penerimaan pajak).  Sedangkan  sisanya  sebesar  55,8%  dipengaruhi atau  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti variabel kesadaran  masyarakat  (Suryadi,  2006),  inflasi  dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Muiz, 2012).
Secara empiris hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuli Farida (2015) dan Rano Prano  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  kewajibam kepemilikan  NPWP,  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan pajak.
Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak
kewajiban  kepemilikan  NPWP  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak. Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  Ho  ditolak  dan  Ha diterima,  berarti  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara masing-masing  variabel  independen  dan  variabel dependen.  Sesuai  dengan  fungsinya  NPWP  merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib  pajak.  NPWP  juga  dipergunakan  untuk  menjaga ketertiban  dalam  membayar  pajak  dan  pengawasan administrasi  perpajakan.  Sehingga  bagi  wajib  pajak yang telah memiliki NPWP diharuskan membayar pajak terutangnya.
Menurut  Waluyo  (2009:30),  setiap  orang  yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak/NPWP, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling  sedikit  2  (dua)  kali  jumlah  pajak  terutang  dan paling  banyak  4  (empat)  kali  jumlah  pajak  yang terutang.  Dengan  adanya  kewajiban  memiliki  NPWP dan  sanksi  yg  diberikan  jika  menyalahgunakan  NPWP tersebut,  maka  wajib  pajak  harus  membayar  pajak terutangnya  dengan  demikian  dapat  meningkatkan penerimaan pajak.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Yulia  (2015)  dan  Rano  Prano (2017) yang menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan  pajak.  Untuk  meningkatkan  penerimaan negara tersebut maka pemerintah memberlakukan suatu
kebijakan  berupa  keharusan  dalam  kepemilikan  nomor pokok  wajib  pajak  (NPWP)  bagi  masyarakat  sebagai identitas  wajib  pajak  yang  memiliki  banyak  fungsi dalam  bidang  perpajakan  maupun  dalam  bidang lainnya, salah satunya di bidang pajak adalah dalam hal pembayaran pajak.
Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadapn penerimaan  pajak,  maka  Semakin  banyak  pemeriksa pajak  melakukan  pemeriksaan  pajak  maka  penerimaan pajak  akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  berarti  bahwa semakin  efektif  seorang  karyawan  pemeriksa  pajak dalam  melakukan  setiap  tahapan-tahapan  pemeriksaan pajak  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan penerimaan  negara  dalam  sektor  perpajakan.  Peran pemeriksaan  sebagai  pendongkrak  penerimaan  pajak mengharuskan  adanya  pengawasan  yang  efektif terhadap  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak.  Pengawasan atau pengendalian intern terhadap pemeriksaan pajak ini diimplementasikan  dalam  bentuk  administrasi  dan monitoring terhadap pemeriksaan pajak.
Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, DJP melakukan pemeriksaan  rutin  kepada  wajib  pajak.  Apabila  telah dilakukan  pemeriksaan  dengan  baik  maka  akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Listiyaningtias (2012). Fitrianingsih  (2017),  Yuli  Farida  (2015)  dan  Rano Prano  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Pemeriksaan  harus  dapat  mendorong  kebenaran  dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan,  dan  pemungutan  serta  penyetoran  pajak oleh WP (Sadhani, 1995).
Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  Semakin  penagihan  pajak  itu dilakukan  maka  penerimaan  pajak  semakin  meningkat. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau  membayar  pajaknya  dapat  dipaksa  untuk memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak, sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak. Adapun  serangkaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh dirjen pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya  penagihan  pajaknya,  yaitu  melalui  tahapan- tahapan penagihan pajak.
Upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan  optimalisasi  jumlah  wajib  pajak  yang ditagih.  Optimalisasi  tersebut  dimaksudkan  agar  dapat menghasilkan penerimaan pajak dan juga
64 Samba . / Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak.....
mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak Oleh sebab itu, diupayakan agar setiap wajib pajak akan mendapatkan giliran untuk diperiksa  dalam rangka menguji  pemenuhan  kewajiban perpajakannya.  Jika  wajib  pajak  setelah  ditagih  pun belum  memenuhi  penagihan  pajak  maka  KPP  berhak menagih  dengan  surat  paksa  pajak  sesuai  dengan hukum perpajakan (Adhitya et all, 2017).
Serangkaian  tahapan-tahapan  agar  wajib  pajak melunasi  hutang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan penagihan  seketika  dan  sekaligus,  memberitahukan surat  paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksanakan penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,  dan  menjual barang yang telah disita. Diharapkan dengan serangkaian  tahapan-tahapan  tersebut  dapat  membuat wajib  pajak  patuh  serta  tepat  waktu  dalam  membayar kewajiban  perpajakannya,  sehingga  dapat  menigkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Adhitya  et  all,  2017), Yuli  Farida  (2015)  dan  Rano  Prano  (2017)  yang menyatakan  bahwa  terdapat hubungan  yang  positif  dan signifikan  antara penagihan  pajak  terhadap  penerimaan pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kewajiban  kepemilikan  NPWP,  pemeriksaan  pajakdan penagihan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak.  Respon den  penelitian  ini  berjumlah  37  orang    pegawai  pajak (fiskus)  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama Kendari. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan  dan  pengujian  yang  telah  dilakukan terhadap  permasalahan  dengan  menggunakan  model regresi  berganda,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. VariabelkewajibankepemilikanNPWP,pemeriks aanpajakdanpenagihan pajak berpengaruh positif  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak diKantor  Pelayanan  Pajak  PratamaKendari. Sehingga jika kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak,  dan  penagihan  pajak  meningkat,  maka penerimaan pajak juga akan meningkat.
2. Kewajiban  Kepemilikan  NPWP  secara  parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan  pajak.  Sesuai  dengan  fungsinya NPWP  merupakan  suatu  sarana  administrasi perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda pengenal  diri  atau identitas  wajib  pajak.  NPWP juga  dipergunakan  untuk  menjaga  ketertiban dalam  membayar  pajak  dan  pengawasan administrasi perpajakan.
3. Pemeriksaan  Pajak  secara  parsial  berpengaruh positif  dan  signifikanterhadap  penerimaan
pajak.  Semakin  banyak  pemeriksa  pajak melakukanpemeriksaan  pajak maka  penerimaan pajak  akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  berarti bahwa  semakin  efektif  seorang  karyawan pemeriksa  pajak  dalam  melakukan  setiap tahapan-tahapan  pemeriksaan  pajak  sesuai peraturan  dapat  meningkatkan  penerimaan negara dalam sektor perpajakan.
4. Penagihan  Pajak  secara  parsial  berpengaruh positif  dan    signifikan  terhadap  penerimaan pajak.  Semakin  penagihan  pajak  itu  dilakukan maka  penerimaan  pajak  semakin  meningkat. Dengan  adanya  penagihan  pajak,  wajib  pajak yang  tidak  mau  membayar  pajaknya  dapat dipaksa  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam membayar  pajak,  sehingga  dapat  meningkatkan penerimaan pajak.

## Saran
Hasil menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak  sangat  penting  dalam  meningkatkan  penerimaan pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kendari maka perlu adanya peningkatan kewajiban kepemilikan NPWP,  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak, dengan  demikian  peneliti  akan  memberikan  saran untuk penelitian selanjutnya:
1. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  3  variabel independen yang mempengaruhi penerimaan pajak.Oleh  karena  itu    penulis    mengharapkan partisipasi    aktif  peneliti  berikutnya  untuk meneliti faktor-faktor  lain  yang    dapat  mempengaruhi penerimaan pajak.
2. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  37  sampel responden  diKPP  Pratama  Kendari.  Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sampel dapat memperoleh  hasil  yang  akurat  mengenai  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  pemeriksaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitya Yuspitara.2017. Bengkulu : Analisis Pengaruh Penagihan  Pajak  Dengan  surat  Paksadi  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur.
Casavera.  2009. Perpajakan .  Yogyakarta:  Cetakan Pertama, Graha Ilmu.
Diana,  Anastasia  &  Lilis  Setiawati.  2009.  Yogyakarta: Perpajakan  Indonesia ,  Edisi  kedua,  ANDI. Penerapan  UU  PPh  No.  36  Tahun  2008: Manfaat  dan  Implikasi  Bagi  Wajib  Pajak Pribadi , Jurnal  Cakrawala  Akuntansi ,  Vol.(1), No.(1).
Fitrianingsih  Mardya.2017  : Pengaruh  Pemerksaaan dan  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan Pajak  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020  pp. 57-66
Makassar. Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis,  Vol  (5), No.(1).
Fouktone.  2007. Optimalisasi  Penerimaan  Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak . Yogyakarta
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  IBM  SPSS  19Edisi  Ketiga . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ginting,  Riskon.  Maret  2006  : Pengaruh  Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan  Pajak  Penghasilan .  Jurnal  Ekonomi & Bisnis, Vol (5), No.(1).
Gisijanto  &  Syahab.  2008.  Penagihan  Pajak  dengan Surat    Paksa  terhadap  Penerimaan  Pajak.  Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak
Hamid,  Abdul.  2007. Panduan  Penulisan  Skripsi, Cetakan1 , Jakarta : FEIS UIN Press.
Herryanto,  Marisa  &  Agus  Arianto  Toli.  2013. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan Sosialisasi  Perpajakan,  dan  Pemeriksaan  Pajak terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  di  KPP Pratama  Surabaya  Sawahan. Forum  Penelitian Tax  and  Accounting  Review ,  Vol  (1)  ,  No.(1)  : 131
Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2004. Metodologi  Penelitian  bisnis  Untuk  Akuntansi dan  Manajemen. Yogyakarta:  Edisi  Pertama, BPFE.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  545/KMK 04/2000 Tentang Tujuan Pemeriksaan Pajak
Listyaningtyas  &  Ellya  Florentin.  2012. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan  Penerimaan  Negara  dari  Sektor Pajak  (Studi  kasus  di  KPP  Tulungagung. Surabaya.
Mardiasmo.  2009. Perpajakan .  Yogyakarta:  Edisi
Revisi, Andi. Muiz,Enong.“Pengaruh InflasidanPerdapatanPerKapitaterhadap Penerimaan Pajak Penghasilan diProvinsiBanten”,JurnalAkuntansi STIE Muhammadiyah,Vol.1, No.2, November2012.
Munari.  Agustus  2005.  Pengaruh  Tax  Payer  terhadap
Keberhasilan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan ( Studi  Kasus  KPP  Yogyakarta  Satu ).  Jurnal Eksekutif Vol (2), No (2).
Pardiat.  2008.    Jakarta  . Pemeriksaan  Pajak ,  Edisi Kedua, Mitra Wacana Media.
Per Dirjen Pajak Nomor PER/19/PJ/2008 Tentang Cara Pemeriksaan Pajak.
Per Dirjen Pajak Nomor PER/20/PJ/2008 Tentang Cara Pemeriksaan Pajak.
PMK  Nomor  123/PMK.03/2006 Tentang  Tata  Cara
Pembahasan Akhir Pemeriksaan Pajak.
PMK Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Cara
Pemeriksaan Pajak.
PMK  Nomor  202/PMK.03.2007 Tentang  Tata  Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
PP  Nomor  80  tahun  2007 Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Kewajiban Perpajakan.
Prastowo  &  Yustinus. 2009. Panduan  Lengkap  Pajak. Jakarta: Raih Asa sukses.
Priantara,  Diaz.  2002. Pemeriksaan  dan  Penyidikan Pajak . Jakarta: Djambatan.
Priyatno,  Duwi.  2013.  Yogyakarta  :  Mandiri  Belajar Analisis  Data  dengan  SPSS, MediaKom, (hlm.132 )
Purba,  Arifanda.  2012. Analisis  Hasil  Pemeriksaan Pajak  Tahun  2008-2011  untuk  Menentukan Pola Profil wajib pajak Badan yang Potensial di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Palmerah .  Disertasi  tidak  diterbitkan.  Jakarta: Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Rahayu,  Siti  Kurnia.  2010. Perpajakan  Indonesia (Konsep  dan  Aspek  Sosial) ,  Yogyakarta  :
Cetakan Pertama, Graha Ilmu. Rano Prano,2015. Kewajiban Kepemilikan NPWP,Pemeriksaan  Pajak,  dan  Penagihan
Pajak terhadap  Penerimaan  Pajak  (Studi  Kasus KPP Pratama Medan Barat). Medan Barat.
Resmi  &  Siti  .2009. Perpajakan .  Jakarta:  Teori  dan Kasus, Edisi Kelima, Salemba Empat.
Salip  &  Tendy  Wato.  2006.  Pengaruh  Pemeriksaan Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak.  Studi  Kasus: Di KPP Jakarta Kebon Jeruk), Jurnal Keuangan Publik . 2006. Vol 4 (2).
Setiawan  &  Deddy  Arief.  2007.  Analisis  Hubungan antara  Ekstensifikasi  Wajib  Pajak  dan  Surat Setoran  Pajak  dengan  Penerimaan  Pajak  (Studi kasus  pada  KPP  Jakarta  Palmerah), Media  Riset Akuntansi,  Auditing  dan  Informasi .  2007.  Vol.7 (1).
Solimun;  Rinaldo    Fernandes,    Adji    Ahmad, Nurjannah.  2017. Metode Statistika   Multivaria Permodelan      Persamaan      Structural    (SEM  ) Pendekatan Warp PLS. Malang:UB Pres
Suandy,  Early.  2008. Perpajakan. Jakarta  :  Salemba Empat.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis Cetakan ke- 13 . Bandung: Alfabeta cv.
Sugiyono  2012. Metode  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif dan RND. Bandung : Alfabeta cv
Sukirman.  2011.  Pengaruh  Manajemen  Pemeriksaan Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak, Analisis Manajemen , Vol.5(1) (hlm: 133).
66 Samba . / Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak.....
Sumarsan, Thomas 2010. Jakarta: Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru). Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  31/12/2008 Tentang Kebijakan Pemeriksaan
untuk
Menguji Kepatuhan Wajib Pajak
Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  SE-10/PJ.7/2004
Tentang Kriteria Pemeriksaan pajak Suryadi.“Model Hubungan
Kausal
Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnyaterhadap  KinerjaPenerimaan  Pajak:
Suatu  Survei  di  Wilayah  JawaTimur”,  Vol.4, No.1, April2006.
Tansuria  &   Billy  Ivan.  2010. Pokok-pokok  Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) , Yogyakarta : Cetakan
Pertama, Graha Ilmu.
Undang-Undang  PPh  1984 Tentang  Pengenaan  Pajak Penghasilan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Pasal  1.
Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat 1 Tentang  Sanksi  Tidak  Mendaftarkan  diri  Untuk Memperoleh NPWP
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang
Pemeriksaan Pajak
Waluyo,  2009  . Perpajakan  Indonesia ,  Jakarta: Salemba Empat.
Yulia
Farida.2015.Kediri : Pengaruh Kewajiban
Kepemilikan  NPWP,  Pemeriksaan  Pajak  dan
Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak Pada kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kab.Kediri.