https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## FORMULASI KEBIJAKAN SEJARAH PRA KEMERDEKAAN RI

## HISTORY POLICY FORMULATION PRE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Benny Syofyan Ahmad, Adianto, Febri Yuliani Magister Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru *Koresponden email: benny_syofyan@yahoo.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sejarah pra kemerdekaan RI  di  Kota  Dumai.  Jenis  penelitian  yang  dipilih  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi. Kajian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada upaya investigasi dan pengkajian secara natural fenomena  yang  terjadi  dalam  keseluruhan  kompleksitasnya.  Teknik  pengumpulan  data  dari  penelitian  ini  adalah wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  Formulasi  Kebijakan  Sejarah  Pra Kemerdekaan  RI  di  Kota  Dumai  sudah  berjalan. Hal  ini  karena  dilihat  dari  5  (lima)  tahapan    penelitian  kebijakan yang dikemukakan Ann Majchrzak, yaitu persiapan, konseptualisasi studi, analisis teknikal, perumusan rekomendasi dan  mengkomunikasikan  hasil  studi. Hasil  penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  faktor  penghambat  dalam memformulasikan  kebijakan  tersebut  adalah  kuantitas  dan  kualifikasi    aparatur  yang  belum  memadai  dan  sistem penjadwalan anggaran di pemerintahan.
Kata kunci : Formulasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Kota Dumai

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  and  analyze  the  formulation  of  the  policy  on  the  history  of  Indonesian independence  in  the  city  of  Dumai.  The  type  of  research  chosen  is  qualitative  research  with  a  phenomenological approach.  Qualitative  studies  are  research  that  focuses  more  on  investigating  and  assessing  natural  phenomena that occur in their overall complexity. Data collection techniques from this research are interviews, observation and documentation.  The  results  of  this  study  found  that  the  Pre-Independence  History  Policy  Formulation  of  the Republic  of  Indonesia  in  Dumai  City  was  already  running.  This  is  because  it  is  seen  from  the  5  (five)  stages  of research  proposed  by  Ann  Majchrzak,  namely  preparation,  study  conceptualization,  analysis  techniques, recommendations and communication of study results. The results of this study also found that the inhibiting factors in  formulating  the  policy  were  the  insufficient  quantity  and  qualification  of  the  apparatus  and  the  government budget scheduling system.
Keywords: Policy Formulation , Public Policy, Dumai City

## PENDAHULUAN
Berbagai  cerita  asal  usul  Dumai  yang berkembang  masyarakat  jika  ditelusuri  lebih lanjut  kebanyakan  berasal  dari  opini  atau  ima- jinasi  orang-perorangan  yang  kemudian  beredar di  masyarakat.  Pembuktian  cerita  tersebut  ke- banyakan  hanya  berdasarkan  “ fakta  dari  tera- wang  gaib ”,  atau  “ cerita  dari  kakek  saya ”,  atau “ bukti  fisik ”  berupa  koin  tua  atau  barang  pecah belah yang tidak memiliki identitas atau keunikan khusus  yang  membedakannya  dari  berbagai barang yang dapat ditemukan di berbagai tempat.
Beberapa  cerita  tersebut  diantaranya  me- ngenai cerita yang menyatakan bahwa dulunya di Kota  Dumai  terdapat  sebuah  kerajaan  yang disebut  sebagai  Kerajaan  Sri  Bunga  Tanjung, namun mengenai kapan, siapa serta bukti artefak
mengenai kerajaan tersebut hingga saat ini belum dapat  dibuktikan  secara  ilmiah.  Cerita  lainnya adalah  mengenai  nama  Dumai  berasal  dari “di’Umai”  yang  mengisahkan  tentang  pangeran dari  negeri  aceh  yang  tidak  sengaja  bertemu seorang  putri  cantik  jelita  dan  tempat  pertemuan tersebut adalah di’Umai. Masih banyak kisah dan versinya  lainnya  tentang  Dumai,  baik  cerita Umai  sebagai  asal  muasal  Dumai,  atau  cerita mengenai  Dumai  dari  kata  “damai”  yang  men- ceritakan perdamaian atas perang antara aceh dan kerajaan di Dumai, dan lain sebagainya.
Terlepas  dari  perdebatan  mengenai  cerita asal  muasal  nama  Dumai  yang  muncul  di  mas- yarakat,  hingga  saat  ini  tidak  diketahui  kapan nama  dan  kawasan  Dumai  mulai  terbentuk. Penelusuran mengenai asal-muasal Dumai dalam
perspektif histografis tidak dapat atau masih sulit dilakukan  jika didasarkan  atas  cerita  asal  muasal yang  berkembang  di  masyarakat  oleh  sebab hingga saat ini belum ada penelitian antropologis yang  mengkhususkan  hal-hal  mengenai  keaslian cerita-cerita  tersebut  khususnya  apakah  cerita tersebut merupakan hasil adopsi dari cerita rakyat yang  berkembang  di  daerah-daerah  sekitar  yang keberadaannya  jauh  lebih  tua  (misalnya  Beng- kalis,  siak,  dan  lainnya)  atau  merupakan  cerita asli  masyarakat  tempatan  yang  disampaikan  se- cara turun temurun.
Ragam  kisah  dongeng  sejarah  yang  diper- caya masyarakat pasca 1954 kemudian oleh para kalangan  berikutnya  dianggap  sebagai  bahan heuristik  untuk  pengkajian  dan  penguraian  se- jarah Dumai. Beberapa pihak kemudian mencoba menguraikan sejarah Dumai dari Kisah Dongeng tersebut  secara  “historiografis”,  dan  selanjutnya “historiografis” tersebut digunakan di Pemerintah Kota  Dumai  sebagai  sejarah  resmi  di  Kota Dumai.  Akibatnya  dapat  dikatakan  hingga  saat kajian  ini  dibuat,  sejarah  yang  diketahui  oleh masyarakat dan pemerintah tempatan sebenarnya adalah “sejarah dongeng” yang sama sekali tidak ber-hubungan dengan ragam peristiwa bersejarah yang  pernah  terjadi  di  Kota  Dumai  dan sekitarnya.
Pada  sisi  lain,  kebijakan-kebijakan  peme- rintah  yang  berhubungan  dengan  implementasi sejarah khususnya kebijakan di tingkat lokal pada akhirnya  menjadi  tidak  jelas  dan  tidak  terarah. Beberapa  kebijakan  terkait  sejarah  di  bidang sosial,  pariwisata,  pendidikan,  dan  kebudayaan ketika  mengacu  kepada  “sejarah  dongeng” tersebut  pada  awalnya  terkesan  tidak  terdapat masalah.  Namun  ketika  “sejarah  dongeng”  di Kota  Dumai  tersebut  di  sandingkan  dengan sejarah  berbagai  wilayah  di  sekitarnya  maupun dengan  kronologi  sejarah  nasional  dan  inter- nasional,  tidak  satupun  “fakta”  dari  “sejarah dongeng”  tersebut  sesuai  dan  sejalan  dengan rangkaian peristiwa yang terjadi di sekitar atau di luar wilayah Kota Dumai.
Sebagai misal, versi  “sejarah Dongeng” di Kota  Dumai  menyebutkan  tentang  keberadaan Kerajaan Pamalayu (dalam versi lain disebut juga kerajaan Sri Bunga Tanjung) yang dipimpin oleh Syaikh  Sayyid  Aziz  Ibrahim  sebagai  raja  dari tahun  1776  sampai  tahun  1858.  Syaikh  Sayyid Aziz  Ibrahim  adalah  ayahanda  dari  tokoh-tokoh tujuh putri dalam kisah “Putri Tujuh” yang sangat terkenal  di  masyarakat  Kota  Dumai.  Sebaliknya, keberadaan  kerajaan  dan  raja  dari  Kerajaan
Pamalayu  (Sri  Bunga  Tanjung),  ketika  dikom- parasikan  dengan  fakta-fakta  sejarah  yang  ter- muat dalam berbagai catatan sejarah, terlihat jelas ketidakbenaran keberadaan kerajaan dan raja dari versi  sejarah  yang  diketahui  oleh  masyarakat maupun  pemerintah  di  Kota  Dumai.  Sebabnya, pada  periode  yang  sama  sesuai  dengan  catatan sejarah,  kerajaan  yang  berkuasa  di  wilayah  Kota Dumai  sekarang  ini  adalah  kerajaan  Kesultanan Siak Sri Indra Pura. Inilah contoh penyimpangan sejarah  yang  telah  terjadi  di  Kota  Dumai,  Pe- nyimpangan  yang  bertentangan  dengan  Undang- Undang  nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar Budaya.
Beberapa kawasan yang diduga merupakan penyimpangan  sejarah  yang  ada  antara  lain:  a) Kawasan Konservasi Bandar Bakau; b) Kawasan Pemakaman  Datuk  Kedondong.  Ketidakjelasan dan  penyimpangan  mengenai  sejarah  di  Kota Dumai  merupakan  persoalan  serius  dan  ber- dampak  fatal  bagi  masyarakat  dan  Pemerintah Kota  Dumai.  Banyak  persoalan  di  kebijakan pemerintah tempatan yang timbul akibat ketidak- jelasan dan penyimpangan sejarah ini diantaranya seperti:  a)  Kebijakan  pemerintah  dalam  bidang pendidikan  khususnya  terkait  pendidikan  me- ngenai  sejarah  lokal  mengakibatkan  banyak generasi  muda  di  Kota  Dumai  menjadi  sesat dalam  hal  pengetahuan  sejarah;  b)  Kebijakan pemerintah  di  bidang  kebudayaan  khususnya dalam  penetapan  kawasan  cagar  budaya  dan kegiatan-kegiatan  pembangunan  yang  berhubu- ngan dengan cagar tersebut menjadi salah sasaran dan berujung kepada pemborosan uang negara. c) Kebijakan pemerintah di bidang sosial khususnya dalam  penggalian  potensi,  kepahlawanan,  kepe- rintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial dari ragam  peristiwa  penting  yang  telah  terjadi  di Kota Dumai menjadi salah arah oleh sebab acuan sejarah  yang  digunakan  tidak  cocok  dengan muatan sejarah nasional maupun internasional.
Beberapa  persoalan  di  atas  sebenarnya sebagian  contoh  dari  rangkaian  persoalan  yang ditimbulkan  oleh  kesalahan  atau  penyimpangan dalam  merumuskan  sejarah  di  lingkungan  peme- rintah daerah. Jika ditelusuri lebih jauh persoalan dan  dampak  yang  ditimbulkan  sebenarnya  akan terlihat  jelas  bahwa  kompleksitas  dan  dampak negatif dalam perspektif sosial budaya, ekonomi, politik dan lingkungan hidup jauh lebih besar dari yang tergambar dalam contoh diatas. Namun oleh sebab  kajian  ini  difungsikan  sebagai  solusi  awal dari  ragam  persoalan  tersebut,  maka  prioritas utama  adalah  merencanakan  kebijakan  imple-
mentatif  atau  terapan  yang  yang  relevan  dengan bidang  tupoksi  (tugas  pokok dan  fungsi)  instansi teknis  khususnya  instansi  Diskominfo  Kota Dumai  dalam  menyikapi  pelurusan  sejarah  yang ada  di  Kota  Dumai.  Rencana  Kebijakan  ini dirancang  sebagai  agar  dapat  digunakan  sebagai bahan perbaikan kebijakan daerah, sehingga pada akhirnya ragam kebijakan terdahulu dapat segera diperbaiki  dan  dampak  negatif  akibat  kesalahan sejarah tersebut dapat dikurangi atau dihentikan.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  kajian dalam  tesis  ini,  sesuai  dengan  judul  “Formulasi Kebijakan  Sejarah  Pra  Kemerdekaan  Ri  Di  Kota Dumai”,  akan  difokuskan  untuk  menganalisa bagaimana  proses  dan  mekanisme  kebijakan  di Dinas  Kominfo  Kota  Dumai  dalam  menanggapi upaya  pelurusan  sejarah  yang  saat  ini  gencar dilakukan  di  Kota  Dumai.  Persoalan  pelurusan sejarah  merupakan  hal  yang  pertama  kali  terjadi sejak  Dumai  dibentuk  sebagai  Kota  pada  tahun 1999. Untuk itu ruang lingkup kajian dalam tesis ini  akan  dibatasi  dalam  perspektif  penerapan kebijakan berdasarkan peraturan cagar budaya di Dinas Kominfo Kota Dumai, sebab implementasi kebijakan  untuk  pelurusan  sejarah  merupakan wacana yang berdampak luas dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.

## METODE
Penelitian  ini  menguraikan  rangkaian  isu kebijakan  yang  akan  dianalisis  dilakukan  secara kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  yang bersifat  deskriptif. Dengan  metode  ini  diharap- kan  mampu  menggali  informasi  yang  sesuai gambaran  kondisi,  objek,  atau  fenomena  sosial saat  dilakukan  penelitian. Dalam  proses  analisis wacana,  eksplorasi  dikembangkan  berdasarkan sensitifitas  dari  berbagai  fungsi  dan  kepentingan pelurusan  sejarah  daerah  yang  terkait  langsung dengan  berbagai  wacana  empiris  di  daerah  sa- saran  penelitian.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memperjelas  korelasi  berbagai  potensi  kebijakan daerah  dalam  mekanisme  kebijakan  nasional terhadap  pelurusan  sejarah  daerah  di  Kota Dumai.
Kajian  ini  mengedepankan  berbagai  kon- sep  sinergitas  kebijakan  yang  mengacu  kepada kondisi  dan karakteristik  daerah  untuk kemudian disinkronisasikan  dengan  berbagai  fungsi  dan kepentingan pelurusan sejarah daerah lokal yang. Kegiatan  analisis  dilakukan  dengan  menelaah data,  menata  data,  membagi  menjadi  satuan- satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang bermakna  dan  apa  yang  diteliti  dan  dilaporkan
secara  sistematis.  Analisis    kualitatif    yang    di- gunakan    adalah  model  analisis  interaktif,  yaitu model  analisis  yang  memerlukan  tiga  komponen berupa  reduksi  data,  sajian  data,  serta  penari- kan  kesimpulan. Secara skematis proses analisis data  menggunakan  model  analisis  data  interaktif Miles dan Huberman

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perdebatan  mengenai  cerita  asal  muasal nama Dumai yang muncul di masyarakat, hingga saat ini tidak diketahui kapan nama dan kawasan Dumai  mulai  terbentuk.  Penelusuran  mengenai asal-muasal  Dumai  dalam  perspektif  histografis tidak  dapat  atau  masih  sulit  dilakukan  jika  di- dasarkan  atas  cerita  asal  muasal  yang  ber- kembang  di  masyarakat  oleh  sebab  hingga  saat ini  belum  ada  penelitian  antropologis  yang mengkhususkan hal-hal mengenai keaslian cerita- cerita  tersebut  khususnya  apakah  cerita  tersebut merupakan  hasil  adopsi  dari  cerita  rakyat  yang berkembang  di  daerah-daerah  sekitar  yang keberadaannya  jauh  lebih  tua  (misalnya  Beng- kalis,  siak,  dan  lainnya)  atau  merupakan  cerita asli  masyarakat  tempatan  yang  disampaikan secara turun temurun.
Kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  ber- hubungan  dengan  implementasi  sejarah  khusus- nya  kebijakan  di  tingkat  lokal  pada  akhirnya menjadi  tidak  jelas  dan  tidak  terarah.  Beberapa kebijakan  terkait  sejarah  di  bidang  sosial,  pari- wisata,  pendidikan,  dan  kebudayaan  ketika mengacu kepada “sejarah dongeng” tersebut pada awalnya terkesan tidak terdapat masalah. Namun ketika “sejarah dongeng” di Kota Dumai tersebut di sandingkan dengan sejarah berbagai wilayah di sekitarnya  maupun  dengan  kronologi  sejarah nasional  dan  internasional,  tidak  satupun  “fakta” dari  “sejarah  dongeng”  tersebut  sesuai  dan  se- jalan  dengan  rangkaian  peristiwa  yang  terjadi  di sekitar atau di luar wilayah Kota Dumai.

## Persiapan
Aktivitas-aktivitas  utama  pada  persiapan awal (preliminary activities) mengarah pada  satu tujuan,  yaitu  diperolehnya  informasi  memadai untuk  menentukan  fokus  studi  penelitian  ke- bijakan  pendidikan.  Informasi  yang  cukup  men- jadi  titik  awal  keberhasilan  proses  kerja  pe- nelitian.  Informasi-informasi  awal  ini  diperoleh dari  narasumber  yang  memberikan  informasi tentang  bagaimana  asal  muasal  kegiatan  formu- lasi  yang  dilakukan  pemerintah  Kota  Dumai. Rangkaian  informasi  tersebut  secara  berurutan mulai  dikumpulkan  berdasarkan  wawancara
kepada penulis buku  jejak waris buluh bohal un- tuk mengetahui apa penyebab kegiatan formulasi kebijakan  dilakukan  berdasarkan  perspektif  re- ferensial;  informasi  dari  penggiat  sejarah  untuk mengetahui  bagaimana  perkembangan  wacana dikalangan  masyarakat,  khususnya  media  sosial facebook  yang  sering  digunakan  masyarakat untuk  bertukar  informasi;,  informasi  dari  ke- lompok  masyarakat  (Masyarakat  Raja  Laut) khususnya  yang  merupakan  keturunan  Datuk Laksamana  untuk  mengetahui  sikap  dan  tang- gapan  keturunan  terhadap  sejarah  yang  beredar dimasyarakat terutama sejarah putri tujuh, sejarah pamalayu  maupun  sejarah  kerajaan  sri  bunga tanjung;  dan  informasi  dari  Pemerintah  Kota Dumai  khusunya  Dinas  Komunikasi  dan  Infor- matika  Kota  Dumai  untuk  mengetahui  respon pemerintah  terhadap  adanya  informasi  sejarah yang menjadi polemik dimasyarakat.
Hal  yang  disampaikan  narasumber  diatas sangat  menarik  mengindikasikan  adanya  per- soalan-persoalan empiris yang ditemukan penulis ketika  menulis  bukunya.  Kendala  empiris  ter- sebut  diantaranya  sseperti  kurangnya  data  lokal untuk  memverifikasi  konteks-konteks  “sejarah” yang  beredar  dan  dipercayai  masyarakat  dan pemerintah  tempatan.  Distorsi  sejarah  dalam pengetahuan  lokal  yang  menghilangkan  jejak peristiwa  penting  juga  merupakan  kendala  lain- nya  yang  dialami  penulis.  Kendala  selanjutnya yang  ditemukan  adalah  kecenderungan  individu di  masyarakat  tempatan  untuk  menambah,  me- ngurangi  atau  mengarang  suatu  peristiwa  yang kemudian  disebut  sebagai  peristiwa  “sejarah”. Kendala  terakhir,  ketiadaan  jejak  fisik  dari berbagai  peristiwa  penting  yang  secara  tertulis dapat  ditemukan  dalam  berbagai  catatan  sejarah namun  kondisi  lokal  tidak  memungkinkan  jejak tersebut untuk ditemukan kembali.
Media  sosial  Grup  Facebook  “Sejarah Dumai”  merupakan    bagian  dalam  pelaksanaan Keputusan  Walikota  Dumai  Nomor  519/HK- HAM/2016  tentang  Penetapan  Tema  dan  Judul Riset  Sejarah  Kota  Dumai.  Guna  mendapatkan berkas-berkas  yang  memiliki  isi  berkaitan  masa lalu di Kota Dumai, berupa foto lingkungan, foto acara, berkas SK Pelantikan (bagi aparatur), surat menyurat,  dan  lainnya.  Polemik  sejarah  yang dapat  ditemukan  dalam  diskusi  di  media  sosial Grup  Facebook  “sejarah  Dumai”  diantaranya adalah  tentang  raja  pamalayu  yang  kuburannya dibangun  oleh  pemerintah  kota  Dumai  tahun 2014.
Polemik  sama  juga  dapat  ditemukan  dalam group  facebook  lainnya  yang  membahas  sejarah terkait  negeri  bukit  batu,  dalam  hal  ini  adalah group  facebook  sejarah  bengkalis.  Berdasarkan wawancara  denganpengelola  group  facebook sejarah  bengkalis  penyimpangan  sejarah  tidak hanya  terjadi  diota  dumai  namun  juga  terjadi  di kabupaten  bengkalis.  Dari  informasi  dari  nara- sumber  diperoleh  kesimpulan  bahwa  terdapat kecenderungan  di  masayarakt  untuk  memanipu- lasi  sejarah  berdasarkan  kepentingan  pribadinya seperti  kepentingan  popularitas,  politik,  dan kepentingan  untuk  klaim  tanah.  Inilah  yang menyebabkan banyak distorsi sejarah yang terjadi di kota dumai dan kabupaten bengkalis
Pengetahuan  mengenai  sejarah  di  lingku- ngan  pemerintah  hanya  terbatas  berdasarkan  apa yang  telah  diakui  oleh  pemerintah  pada  masa sebelumnya,  terutama  berdasarkan  keternagan sejarah  yang  tercantum  dalam  buku  saku pembentukan  kota  Dumai  yang  diterbitkan  pada tahun  1999,  yakni  pada  saat  peresmian  dumai menjadi kota madya TK II pada yanggal 27 april 1999.  Buku  saku  ini  disusun  hanya  berdasarkan wawancara  dengan  beberapa  narasumber  per- orangan  dan  tidak  diverifikasi  berdasarkan metodologi heustografi.
Tahap  persiapan  terbentuknya  formulasi kebijakan  sejarah  Kota  Dumai  terpicu  oleh adanya polemic-polemik social yang berkembang di  masyarakat  tempatan,  khususnya  mengenai keabsahan  kisah  sejarah  yang  saat  ini  beredar. Polemik sejarah yang menjadi isu social  tersebut merupakan  pendorong  utama  bagi  pemerintah tempatan  untuk  mempersiapkan  berbagai  rumu- san  kebijakan  yang  dipandang  untuk  menjadi solusi  terhadap  masalah  tersebut.  Polemik  Se- jarah yang menjadi wacana kebijakan merupakan isu  baru  dalam  perumusan  kebijakan  di  ling- kungan  pemerintah  Kota  Dumai.  Akibatnya kebijakan  yang  dibangun  selama  ini  tidak  dapat dijadikan  referensi  bagi  pemerintah  tempatan. Dengan  demikian  formulasi  kenijakan  untuk polemic  sejarah  di  Kota  Dumai  akan  cenderung bersifat  parsial  dalam  inplementasinya.  Dengan kata  lain  kebijakan  tersebut  masih  bergantung kepada  perspektif  (sudut  pandang)  masing- masing  dinas  yang  memiliki  hubungan  dengan wacana sejarah.

## Konseptualisasi studi
Konseptualisasi  studi  adalah  proses  pem- bentukan  konsep  dengan  bertitik  tolak  pada kajian-kajian  kepustakaan  yang  relevan  dari  ma-
salah  yang  diteliti.  Dalam  tahapan  konseptua- lisasi  studi  penelitian  kebijakan  sejarah,  infor- masi  yang  diperlukan  dimanfaatkan  untuk kepentingan  mengembangkan  preliminary  model (paradigm  penelitian).  Untuk  memperjelas  para- digma  dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan wawancara  kepada  narasumber  dari  tim  iden- tifikasi  calon  tokoh  sejarah  yang  dibentuk  oleh Dinas Sosial sebagai data sekunder.
Walaupun  tim  tidak  ditugaskan  menelusuri sejarah Dumai namun dalam prosses pelaksanaan tugasnya  tim  tersebut  jelas  harus  menentukan terlebih  dahulu  mana  yang  dimaksud  dengan sejarah  Dumai  agar  tokoh-tokoh  dalam  sejarah tersebut  dapat  diidentifikasi.  Oleh  sebab  dalam tim  tersebut  juga  ada  penulis  dari  jejak  waris buluh  bohal  negeri  bukit  batu  maka  jelaslah acuan  referensial  tim  adalah  keterangan  dalam buku tersebut.  Hal ini menunjukkan tokoh-tokoh yang  diidentifikasikan  tim  tidak  terlepas  dari penelusuran  berdasarkan  kronik  melayu  dan berbagai  catatan  eropa  lainnya.  Sebab  sebagai- mana  keterangan  dari  penulis  buku  jejak  waris buluh  bohal,  rangkaian  sejarah  yang  dipaprkan dalam buku tersebut mengacu kepada bukti-bukti sebagaimana tercantum dalam kronik melayu dan berbagai  catatan  eropa,  bukan berdasarkan  cerita orang perorangan di masa kni yang kebenarannya sulit dipastikan.
Sesuai  dengan  keterangan  dari  tim  ber- dasarkan  keputusan  walikota,  terlihat  jelas  ada- nya  perbedaan  tokoh-tokoh  yang  diidentifikasi- kan  oleh  tim  dengan  tokoh-tokoh  yang diketahui masyarakat  setempat.  Beberapa  tokoh  yang diidentifikasikan  tim  dan  dapat  diverifikasikan kebenarannya  adalah  mamdarim  rupat  sesuai dengan  catatan  Tome  Vires    (1512-1515),    Seri Amar  Bangsa  sebagaimana  tercatat  dalam  Sula- latus Salatin yang dipercaya merupakan karangan Tun  Seri  Lanang  pada  tahun  1613,  Penghulu Dumai  Seri  Amar  wangsa  atau  Tengku  Perang sebagaimana  tercatat  di  syair  perang  siak.  Datuk Laksamana  Encik  Kamis  sesuai  keterangan dalam  catatan  Nieuwenhuyzen  (1858)  netscher (1862)  dan  gramberg  (1864).  Sebaliknya  tokoh yang  dikenal  masyarakat  sebagian  besar  adalah tokoh  yang  bersumber  dari  kisah-kisah  yang disampailan  oleh  orang perorangan ketika  dumai mulai  berkembang  sebagai  kota  pelabuhan  pada sekitar  tahun  1957,  yakni  ketika  chevron  mem- bangun  dermaga  untuk  transportasi  munyak. Cerita  orang  perorang  ini  dikumpulkan  oleh chevron  kemudian  dicatat  kembali  oleh  pihak Pertamina  ketika  akan  membangun  unit  pengo-
lahan minyak pada decade 1970-an. Tokoh-tokoh dari  cerita  orang  perorang  tersebut  diantaranya seperti  kisah  putri  tujuh  yang  mati  terkubur ketika  dumai  diserang  pasukan  Aceh,  kisah tentang  Siti  Laut,  Kisah  tentang  Pangeran  Aceh yang terbunuh oleh buah belukap (buah dari Phon Bakau). Tidak satupun kisah dari orang perorang tersebut dapat diverifikasi kebenarannya.
Sesuai  dengan  keterangan  narasumber  dari Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Dumai menunjukkan bahwa upaya Dinas untuk meminta Salinan  temuan  tim  serta  fasilitasi  ekspose sebagaimana  tersebut  diatas  merupakan  bukti bahwa  Dinas  mengakui  adanya  penyimpangan dalam  sejarah  Kota  Dumai.  Upaya  Dinas  ini merupakan  salah  satun  langkah  strategis  yang dilakukan  oleh  pemerintah  kota  dumai  untuk meluruskan  sejarah  Dumai  yang  sebelumnya tidak dapat diverifikasikan kebenarannya. Namun utntuk  mewujudkan  upaya  tersebut  pemerintah tempatan  memerlukan  adanya  rencana-  rencana kebijakan  yang  sistematis  dan  sesuai  dengan kerangka regulative.
Wacana  pelurusan  sejarah  membutuhkan adanya rujukan dari Buku, Pandangan Kelompok Masyarakat,  Polemik  yang  ada  (Group  “sejarah Dumai”)  dan  pengetahuan  aparatur  untuk  disin- kronisasikan  dengan  pendapat  tim  untuk  dijadi- kan  rencana-rencana  kebijakan  yang  menjadi upaya  diskominfo  dan  selanjutnya  digunakan  se- bagai bahan analisis teknikal.

## Analisis Teknikal
Analisis  data  atau  informasi  yang dipero- leh  selama  penelitian  dapat  dilakukan  dengan cara,    yaitu    analisis  kualitatif  untuk    mendapat- kan  hasil  penelitian  kebijakan  dan  rekomendasi penelitian yang optimal. Pemerintah Kota Dumai akan  menindaklanjuti polemik  kebenaran  sejarah di  Kota  Dumai  yang  saat  ini  menjadi  wacana publik  setelah  melakukan  analisis  terhadap  ex- pose  tim  dan  buku  jejak  buluh  bohal  Dalam perspektif  analisis  teknikal,  mengacu  kepada informasi dari narasumber, uapa yang direncana- kan  Diskominfo  dengan  mengakomodir  rencana ekspose  dari  tim  identifikasi  calon  tokoh  sejarah daerah  merupakan  langkah  yang  tepat  untuk memverifikasi  polemik  sosial  yang  hendak  di- jadikan isu kebijakan.
Rencana  tidak  lanjut  diskominfo  untuk  se- gera  mengisukan  polemik  ini  sebagai  wacana kebijakan  kepada  walikota  Dumai  dapat  disim- pulkan  sebagai  bentuk  penerapan  tindak  lanjut suatu  kebijakan  dalam  hirarki  birokrasi  peme-
rintah,  yakni  dinas  bertindak  sebagai  pembantu walikota  dalam  merumuskan  kebijakan  dan walkota bertindak sebagai atasan bertindak untuk mengambil  keputusan  terhadap  kebijakan  yang dirumuskan.  Namun  dalam  proses  perumusan sampai penetapan kebijakan tersebut memerlukan waktu  yang  panjang  oleh  sebab  polemic  sejarah yang menjadi isu kebijakan memerlukan langkah- langkah  sosialisasi  sistematis  dan  bertahap  agar distorsi  sejarah  yang  telah  terjadi  tidak  lagi menimbulkan  kebingungan  dimasyarakat  dan setiap  tahapan  sosialisasi  dilaksanakan  sesuai dengan jadwal anggaran yang tersedia.

## Perumusan Rekomendasi
Pemerintah  Kota  Dumai  mellaui  Disko- minfo  akan  mengupayakan  terbentuknya  Produk hokum  daerah  berkaitan  dengan  pelurusan  se- jarah  dalam  ruang  lingkup  kewenangan  disko- minfo,  berupa    Rancangan  Keputusan  Walikota tentang  pembentukan  Tim  evaluasi  dan  Sosia- lisasi  Sejarah,  Rancangan  Keputusan  Walikota tentang  penetapan  sejarah  kota  Dumai,  Ranca- ngan  Keputusan  Walikota  tentang  pembentukan tim  cagar  budaya  (lintas  instansi).  Rancangan keputusan  walikota  merupakan  rancangan  me- ngenai  tim  lintas  instansi  yang  terdiri  dari  In- stansi  Diskominfo,  Dinas  Pendidikan  dan  Kebu- dayaan,  Dinas  Sosial  serta  Instansi  pemerintah lainnya seperti Veteran Republik Indonersia, TNI dan  POLRI.  Timini  dikhusukan  untuk  meng- evaluasikan  hasil  temuan  tim  identifiksai  calon tokoh sejarah sekaligus mensosialisasikan tokoh- tokoh  tersebut  sebagai  bagaina  upaya  pelurusan sejarah kota Dumai.
Kemudian  Rancangan  Keputusan  Walikota tentang  Penetapan  sejarah  Kota  Dumai  merupa- kan penetapan regulative sesuai dengan ketentuan Undang-undang  tentang  pembentukan  peraturan perundang-undangan  dan  peraturan  menteri  da- lam  negeri  tentang  pembentukan  produk  hokum daerah.  Langkah  ini  dilakukan  oleh  sebab  pe- nyimpangan sejarah yang telah terjadi sebelumya telah  menyebabkan  pemerirntah  kota  Dumai salah  dalam  meneteapkan  kebijakan-kebijakan terkait sejarah khususnya dalam alokasi anggaran untuk  pembangunan  kawasan-kawasan  yang selama  ini  dipercaya  sebagai  kawasan  sejarah. Keputusan  penetapan  ini  difungsikan  untuk menghentikan  seluruh  kegiatan  yang  sudah terlanjur salah sebelumnya dan sekaligus sebagai langkah  awal  untuk  membangun  kebjakan  baru terkait sejarah berdasarkan fakta-fakta yang dapat diverifikasikan kebenarannya.
Setelah  keputusan-keputusan  Walikota  se- bagaimana  tersebut  diatas,  naeasumber  mene- rangkan  kepada  penulis  bahwa  pemerintah  kota Dumai  akan  membuat  Rancangan  Peraturan Walikota  tentang  penetapan  media  sosialisasi sejarah kota dumai yang terdiri dari  Situs / Web- site  sejarah  Kota  Dumai,  Museum,  Cagar Budaya. Peraturan Walikota ini berfungsi sebagai legalitas  tempatan  untuk  membangun  kebijakan- kebijakan baru yang berhubungan dengan sejarah yang  telah  diverifikasikan  sekaligus  sebagai langkah  nyata  pemerintah  setempat  untuk meluruskan  sejarah  serta  menghentikan  berbagai polemic  yang  sebelumnya  terjadi  di  masyarakat. Kemu-dian  Pemerintah  Kota  Dumai  juga  akan menyususn Rancangan Peraturan Walikota tentang sejarah kota dumai yang memuat Sejarah resmi  yang  diberlakukan  di  lingkungan  kota dumai,  Tata  cara  perubahan  wacana  sejarah,  dan Evaluasi  Kebenaran  Sejarah.  Rancangan  yang terakhir  ini  difungsikan  sebagai  regulasi  untuk tindakan-tindakan pemerintah dalam menetapkan sejarah  yang  telah  diverifikasikan  sekaligus metode-metode  yang  dapat  digunakan  aparatur dilingkungan  Pemerintah  Kota  Dumai  untuk mengantisipasi  resiko  perubahan  wacana  sejarah sekalugus  mekanisme  evaluasi  terhadap  sejarah yang telah berubah tersebut.
Setelah  keputusan  Walikota  dan  rancangan peraturan  Walikota  dapat  dibangun  di  kota Dumai,  maka  pemerintah  kota  Dumai  dapat menyusun  dan  menetapkan  Peratutan  daerah terkait  sejarah  bersama  Dewan  Perwakilan Daerah  Kota  Dumai.  Peraturan  Daerah  tersebut merupakan regulasi tentang masyarakat adat kota Dumai  yang  memuat    kategori  masyarakat  adat yang  ada  di  kota  dumai  bersasarkan  verifikasi sejarah  dan  penetapan  kawasan  adat  yang  dapat dibuktikan  kebenarannya  berdasarkan  sejarah yang ada.
Rencana  rekomendasi  Diskominfo  sebagai- mana  diuraikan  sebelumnya,  menurut  Kepala Diskominfo,  kemungkinan  akan  berdampak  ter- hadap  kebijakan-kebijakan  terdahulu  yang  se- bagian  besar  akan  dihentikan  pelaksanaannya. Perubahan  Kebijakan  yang  diformulasikan  lebih lanjut  akan  lebih  banyak  berhubungan  dengan upaya  pelurusan  sejarah ,  yakni  ; Peninjauan kembali  seluruh  kawasan,  cagar  dan  kawasan sejarah  yang  pernah  ditetapkan  oleh  pemerintah maupun  yang  pernah  dibiayai  oleh  pemerintah; Pemerintah Kota Dumai akan menerbitkan secara khusus  sejarah  Kota  Dumai  berdasarkan  hasil temuan  tim  identifikasi  tokoh  sejarah  dan  ragam
temuan sebagaimana dipaparkan pada buku jejak buluh  bohal  yang  ditulis  oleh  Freddy  Hasiholan Sidauruk;  Pemerintah  Kota  akan  melakukan penyesuaian  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan sejarah  di  Kota  Dumai  sebagai  misal  :  Nama jalan,  Informasi  sejarah  untuk  publik  yang dipaparkan  dalam  media  pemerintah,  Peninjauan adat  istiadat  dan  aspek-aspek  kebudayaan  lokal lainnya  (kearifan  lokal)  yang  sesuai  dengan sejarah yang telah ditemukan.
Dampak  berupa  kebijakan  kebijakan  akan menyebabkan  pemerintah  kota  Dumai  melalui instansi  terkait  wajib  melakukan  penyusunan alokasi  anggaran  baru  untuk  ada  menghentikan alokasi  anggaran  yang  disusun  kebijakan  sebe- lumnya.  Upaya  penyusunan  anggaran  baru  ini dilakukan  untuk  mengakomodir  berbagai  kebu- tuhan  anggaran  untuk  mewujudkan  kebijakan- kebijakan baru yang terbangunoleh adanya upaya pelurusan  sejarah  Kota  Dumai.  Sebaliknya  pe- nghentian  anggaran  dari  kebijakan  sebelumnya untuk  mencegah  kerugian  negara  lebih  lanjut oleh  sebab  alokasi  anggaran  sebelumnya  ter- alokasi  pada  kebijakan  terkait  sejarah  yang  tidak dapat diverifikasi kebenarannya.
Perumusan  Rekomendasi  yang  direncana- kan  diskominfo  dapat  disimpulkan  memiliki ruang  lingkup  yang  luas  dan  dalam  pelaksa- naannya  membutuhkan  kerjasama  dengan  dinas atau  instansi  lainnya  dilingkungan  pemerintah kota  Dumai,  misal  Rancangan  keputusan  wali- kota  tentang  pembentukan  tim  evaluasi  dan  so- sialisasi  sejarah,  memerlukan  kerjasama  dengan pihak peneliti,  kalangan  akademis,  tokoh masya- rakat  dan  kelompok  masyarakat  yang  terkait dengan  sejarah;  Demikian  juga  dengan  Ran- cangan  keputusan  walikota  tentang  penetapan sejarah  kota  dumai,  memerlukan  derjasama dengan Dinas pendidikan dan kebudayaan; begitu juga dengan rancangan berikutnya.

## Mengkomunikasikan hasil studi
Kemampuan  mengkomunikasikan  adalah proses  penyampaian  informasi  dari  seseorang peneliti  kepada  pengguna  (user)  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Dalam  rumusan  ini,  seseorang disebut  sebagai  peneliti  dan  orang  lain  disebut sebagai  pembuat  kebijakan,  sedangkan  informasi adalah isi rekomendasi yang disusun oleh peneliti kebijakan,  serta  manfaat  tersebut  diasumsikan sebagai  pelaksanaan  kebijakan  dalam  rangka menyelesaikan suatu persoalan tersebut.
Rencana  Pemerintah  Kota  Dumai  men- sosialisasikan  usulan  kebijakan  sejarah  pra kemerdekaan  RI  di  Kota  Dumai  tersebut,  ber-
dasarkan  wawancara  dengan  kasikominfo  akan dilakukan  dengan  cara  : menerbitkan  buku Sejarah  Kota  Dumai  secara  resmi  yang  isinya dapat  diverifikasi  sesuai  dengan  sumber  sejarah yang  ada  dan  menfasilitasi  kegiatan-kegiatan sosialisasi  hasil-hasil    temuan  sejarah  dari  tim dan  penulis  buku  jejek  buluh  bohal,  jika  keter- sediaan  anggaran  memungkan  untuk  dilaksana- kan sesegera mungkin. Rencana Pemerintah Kota Dumai  untuk  menerbitkan  buku  sejarah  secara resmi  baru  dapat  dilakukan  jika  telah  terdapat kesepahaman  dan  perjanjian  kerjasama  antara pemerintah  kota  dumai  dengan  penulis  buku, sebab  wacana  sejarah  terkait  kota  dumai  yang dapat  diverifikasikan  kebenrannya  hanya  ada dalam  buku  tersebut.  Kajian-kajian  terkait  kota dumai  sebelumnya  masih  memiliki  banyak permasalan  jika  dirujuk  berdasarkan  verifikasi kebenaran  dari  kisah  sejarah  yang  disampaikan oleh  kajian-kajian  tersebut.  Kemudian  fasilitasi kegiatan-kegiatan  sosialisasi  hana  dapat  dilak- sanakan jika kebijakan-kebijakn yang direkomen- dasikan  sebagaimana  terebut  sebelumnya  telah terealisasi,  khususnya  pada  rekomendasi  terkait keputusan walikota.
Dalam mengkomunikasikan hasil studi yang menjadi  formulasi  kebijakan  di  Diskominfo, pemerintah  Kota  Dumai  perlu  melakukan  lang- kah-langkah  sosialisasi  untuk  menyebarluaskan informasi  terhadap  kebijakan  yang  telah  di- rumuskan.  Sesuai  dengan  wawancara  dengan narasumber  dapat  disimpulkan  upaya  yang  di- lakukan  pemerintah  kota  Dumai  dengan  me- nerbitkan  buku  dan  memfasilitasi  kegiatan sosialisasi  hasil  temuan  sejarah  merupakan  salah satu  langkah  implementasi  tugas  dan  fungsi bidang  informasi  dan  komunikasi  publik  yang terdapat  di  Dinas  Kominfo.  Salah  satu  tupoksi yang terkait dengan hal ini berdasarkan peraturan walikota  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas komunikasi  dan  Informatika  Kota  Dumai  yang menyebutkan  bahwa  bidang  tersebut  memiliki tugas  dalam  hal  “penyiapan  bahan  pelaksanaan kebijakan  dibidang  pengelolaan  opini  dan  as- pirasi  publik  di  lingkup  Pemerintah  Daerah, pengelolaan  informasi  untuk  mendukung  kebija- kan  nasional  dan  Pemerintah  Daerah,  pelayanan informasi  publik,  penyediaan  konten  lintas  sek- toral  dan  pengelolaan  media  komunikasi  publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber  daya  komunikasi  publik  dan  penyediaan akses informasi di daerah;”

## KESIMPULAN
Formulasi  kebijakan  sejarah  Pra  Kemer- dekaan RI di Kota Dumai sudah berjalan,  namun belum  dapat  disosialissasikan  karena  faktor  sys- tem penganggaran pada pemerintahan. Formulasi kebijakan  mengenai  pelurusan  sejarah  perlu menjadi titik perhatian bagi seluruh pihak terkait khususnya  dikalangan  pemerintah  dalam  ber- bagai  birokrasi  di  Kota  Dumai  maupun    peme- rintah  daerah  di  Republik  Indonesia,  sebab permasalahan  dikota  Dumai  ini  bukan  tidak mungkin  terjadi  dikota  lainnya.  Pemerintah Republik  Indonesia  diharapkan  dapat  meng- evaluasi  kembali  sistem  kebijakan  yang  ada khususnya  mengenai  system  penganggaran  agar pemerintah  daerah  dapat  responsive  dan  adaptif terhadap  ragam  persoalan  atau  isu  fenomenal yang dapat muncul kapan saja dimasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2006. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Bandung: Afabeta
Andhika,  Lesmana  Rian.  2019.  Pemodelan Kebijakan  Publik:  Tinjauan  dan  Analisis Untuk  Risalah  Kebijakan  Pemerintah, Jurnal Riset Pembangunan, Vol. 2, No. 1. Asmara, Anugerah Yuka. 2016. Pentingnya Riset Kebijakan  dalam  Pembuatan  Kebijakan Publik  Unggul  di  Indonesia, Journal  of Public Sector Innovation , Vol. 1, No. 1,. Arwildayanto  &  Arifin  Suking,    Warni  Tune Sumar. 2018, Analisis Kebijakan Pendidikan:  Kajian  Teoretis,  Eksploratif,
dan Aplikatif. Bandung: Cendekia Press.
Budi  Winarno.  2001. Kebijakan  Publik:  Teori dan  Proses  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:
Media  Pressindo. Danim,  Sudarwan.  2005. Pengantar  Studi
Penelitian Kebijakan . Jakarta: Bumi
Aksara.
Dunn,  William  N.  1998. Analisis  Kebijaksanaan
Publik,  Kerangka  Analisis  dan  Prosedur
Perumusan Masalah . Yogyakarta:
Hanindita.
Edi  Suharto,  2010, Analisa  Kebijakan  Publik:
Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Publik , Bandung:Alfabeta.
Hamdi,    Muchlis.    2014. Kebijakan    Publik (Proses, Analisis,  dan  Partisipasi) . Bogor:
Ghalia Indonesia.
Hessel    Nogi    S.    Tangkilisan,  2003, Teori  dan Konsep  Kebijakan  Publik, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
Mustopadidjaja. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media.
Sidauruk,  Freddy  Hasiholan.  2022. Jejak  Waris Buluh  Bohal  Negeri  Bukit  Batu, Salinan Terbatas (unpublished) Tachjan,  H.  2006. Implementasi  Kebijakan Publik .  Bandung:  AIPI  Bandung-Puslit
KP2W Lemlit Unpad. Wahab, Solochin Abdul, 1991, Analisis
Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Impleentasi Kebijakan Negara ”. Jakarta: Bumi Aksara.
Yulianto, Kadji. 2015, Formulasi dan Implementasi Kebiijakan Publik: Kepemimpinan  dan  Perillaku  Biirokrasi dalam Fakta Realitas, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.