Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada
Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat
Mursyid Djawas Riska Fajrina Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email: mursyidmandar@ar-raniry.ac.id riskafajrina086@gmail.com

## Abstract
This  article  focuses  on  the  study  of  UPTD  LKSA  Care Orphanage in Meulaboh West Aceh Regency as institution for abandoned  children.  There  are  three  problems  to  be disscussed,  namely:  First,  how  roles  and  responsibilities  of children's institution in the orphanage of Suci Hati. Secondly, how  is  the  effectiveness  of  the  children's  institution  in  the orphanage of Suci Hati to protect the neglected child. Third, how    does  the  view  of  Islamic  law  of  the  abandoned  Child protection  Agency.  In  the  authors  '  discussion  using  the research  type field Research;  observation,  interviews  and documentation.  Based  on  the  results  of  the  study,  children's institution in the orphanage of Suci Hati has achieved effective (successful)  in  general  to  meet  the  needs  and  protect  the displaced children Leader of the institution. In Islam, the right of children is the obligation of Allah SWT. So, parents, people, and governments who are able to run it will get reward rewards from  Allah  SWT.  The  one  who  ignored  it  will  be  given difficulties in the world and the hereafter. The author suggests for  all  parties  concerned  in  protecting  the  child  to  pay more attention  to children in  the  orphanage  institutions,  especially in  giving  compassion  and  fulfillment  of  daily  needs  to  the children Improving the welfare of children.
Keywords: effectiveness, institutions, child protection
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Abstrak
Artikel ini fokus pada kajian UPTD LKSA Panti Asuhan Suci Hati  di  Meulaboh  Kabupaten  Aceh  Barat    sebagai  tempat perlindungan bagi anak-anak yang terlantar. Ada tiga masalah yang dipilih, yaitu: Pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab lembaga penampungan anak di Panti Asuhan Suci Hati. Kedua , bagaimana efektifitas lembaga penampungan anak di Panti  Asuhan  Suci  Hati  dalam  melindungi  anak  terlantar. Ketiga , bagaimana pandangan hukum Islam terhadap lembaga perlindungan  anak  terlantar.  Dalam  pembahasan  penulis menggunakan  jenis  penelitian field  research (penelitian lapangan)  berupa  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, lembaga Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh  telah  mencapai  efektif  (berhasil)  secara  umum dalam  memenuhi  kebutuhan  dan  melindungi  anak  terlantar seiring bergantinya pimpinan lembaga. Dalam Islam, hak anak merupakan  kewajiban  dari  Allah  SWT.  Maka,  orang  tua, masyarakat,  dan  pemerintah  yang  mampu  menjalankannya akan mendapatkan  ganjaran pahala dari Allah SWT. Adapun yang mengabaikannya akan diberikan kesulitan di dunia dan akhirat  kelak.  Penulis  menyarankan  bagi  semua  pihak  yang berkaitan  dalam  melindungi  anak  agar  lebih  memperhatikan anak-anak yang ada di lembaga panti asuhan, terutama dalam memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan sehari- hari terhadap anak terlantar demi meningkatkan kesejahteraan anak.
Kata Kunci : efektifitas , lembaga , perlindungan anak

## Pendahuluan
Menurut  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. 1 Terhadap anak yang masih  dibawah  umur,  kewajiban  orang  tua  lebih  dominan,  karena kewajiban  orang  tua  terhadap  anaknya  adalah  sebuah  wujud
1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 47.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kesempurnaan  hak-hak  anak  yang  harus  dipenuhi  oleh  orang  tua. Sejak seorang anak lahir ke dunia, ia sudah memiliki hak asasi, yaitu hak  untuk  memperoleh  kasih  sayang,  kesehatan,  pendidikan,  serta bimbingan moral dari orang tuanya. Namun, apabila orang tua tidak mampu  memenuhi  segala  kebutuhan  anaknya,  maka  Pemerintah wajib membantu dengan berbagai sarana dan prasarana.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  yang  telah  diperbaharui  menjadi  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu aturan yang berlaku di Indonesia sebagai upaya pemerintah untuk menekan berbagai  kejahatan  yang  terjadi  pada  anak  yang  akhir-akhir  ini marak  terjadi  di  Indonesia.  Di  wilayah  manapun,  banyak  bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi  yang  tengah  berlangsung.  Di  berbagai  komunitas,  anak- anak  sering  kali  menjadi  korban  pertama  dan  menderita,  serta terpaksa  terhambat  proses  tumbuh  kembang  mereka  secara  wajar karena  ketidakmampuan  orang  tua,  masyarakat,  dan  pemerintah untuk  memberikan  pelayanan  sosial  yang  terbaik  bagi  anak-anak. Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak  mau  memang  harus  menyisihkan  anggaran  untuk  membayar hutang  dan  memperbaiki  kinerja  perekonomian  jauh  lebih  banyak daripada    anggaran  yang  disediakan  untuk  fasilitas  kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak-anak. 2
Pemerintah  wajib menyelenggarakan  pemeliharaan  maupun perawatan bagi anak-anak yang terlantar didalam sebuah lembaga. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 Angka (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial
2 Bagong  Suyanto ,  Masalah  Sosial  Anak ,  Cet;  2,  (Jakarta:  Kencana, 2013), hlm. 227.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
anak  terlantar,  baik  dalam  lembaga  maupun  luar  lembaga,  (2) Penyelenggaraan  pemeliharaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
Dalam  buku Pedoman  Pembinaan  Anak  Terlantar yang dikeluarkan  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Timur  (2001)  disebutkan bahwa yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara  rohani,  jasmani,  maupun  sosial. 3 Dalam  upaya  memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak terlantar diatas, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pengasuhan anak diberbagai  wilayah  Indonesia,  Khususnya  Aceh.  Salah  satunya adalah sarana di lembaga Panti Asuhan yang menampung berbagai macam anak-anak terlantar. Namun, tidak semua lembaga-lembaga yang  ada  diseluruh  wilayah  mencapai  keberhasilannya  dalam menjadikan  tempat  perlindungan  anak  sebagai  sarana  terbaik  bagi anak-anak. Hal ini dapat diketahui dari efektif atau tidaknya lembaga tersebut  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  sarana  perlindungan yang memadai terhadap anak.

## Pengertian Perlindungan Anak
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  kata “per.lin.dung.an”  mempunyai  arti  “tempat  berlindung”  atau  “hal (perbuatan,  dan  sebagainya)  memperlindungi”. 4 Sedangkan  kata “anak” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti “generasi kedua atau keturunan pertama”, atau “manusia yang masih kecil (jika berumur enam tahun)”, atau “orang yang berasal dari atau di lahirkan disuatu negeri, daerah, dan sebagainya”, atau “orang  yang  termasuk  dalam  suatu  golongan  pekerjaan  (keluarga, dan sebagainya). 5
Perlindungan anak sebagaimana yang tertera didalam Pasal 1 ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang
3 Ibid ., hlm. 226.
4 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Pusat Bahasa , Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 830.
5 Ibid ., hlm. 55-56.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002   Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  dalam  pengertian luas,  perlindungan anak adalah  segala  aturan  hidup  yang  memberi perlindungan  kepada  mereka  yang  belum  dewasa  dan  memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. 6
Perlindungan  terhadap  anak  adalah  suatu  hasil  interaksi karena  adanya  interrelasi  antara  fenomena  yang  ada  dan  saling mempengaruhi.  Oleh  sebab  itu,  perlindungan  anak  yang  baik  dan buruk,  tepat  atau  tidak  tepat,  maka  harus  diperhatikan  fenomena mana yang relavan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak. 7

## Perlindungan Anak dalam Fikih
Dalam  fiqih  Islam  ditetapkan,  bahwa  masing-masing individu  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  yang dilindungi.  Hak-hak  individu  itu  bebas  dilakukan  selama  tidak menimbulkan  kerugian  atau  mengganggu  hak-hak  orang  atau masyarakat lainnya. Ada sebuah kaitan umum yang berlaku, yaitu : “ Laa  dlarara  wala  dlirar (tidak merugikan  dan  tidak  dirugikan)”. Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pemakaian hak-hak tersebut, maka  syari’ah  Islam  menetapkan  tatanan  hukum  yang  mengatur hubungan  antar  individu,  maupun  antara  individu  dengan kelompoknya,  maka  lahirlah  yang  dikenal  dengan  hukum mu’amalat, hukum jinayat, dan lain-lain. Apabila hak-hak tersebut diterapkan  menurut  sistem  syara’,  maka  implikasinya  akan membawa kemaslahatan, tetapi apabila penerapan hak-hak tersebut dilakukan tanpa sistem syara’, maka dampaknya akan merusak dan menimbulkan disintegrasi sosial. Dengan demikian maka kebebasan
6 Irma Soetyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet; I,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14-15.
7 Shanty  Dellyana, Wanita  Dan  Anak  di  Mata  Hukum ,  (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 13.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dalam menggunakan hak-hak asasi manusia dalam Islam, dikaitkan dengan tanggung jawab sosial ( al-maslahah al-mursalah ). 8
Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalm bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuhu ,  ada  beberapa  hak  anak  yang  harus  dipenuhi  dan dilindungi yakni: hak nasab, hak radha’ah (menyusui), hadhanah , perwalian,  dan  nafkah  untuk  anak. 9 Hak  tersebut  adalah  hak  dasar yang  harus  dipenuhi  orang  tua  ataupun  kerabat  yang  mempunyai hubungan dengan anak. Selain perlindungan hak atas anak tersebut, anak juga perlu dilindungi dari:
1. Non Diskriminasi
Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 :
َأ ىَلَع  ٍم ْوَق ُناَئَنَش ْمُكَّنَم ِرْجَي َلا َو ِطْسِقْلاِب َءآَدَهُش ِلله َنيِما َّوَق اوُنوُك اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي اوُلِدْعَت َّلا
ملا(  َنوُلَمْعَت اَمِب  ُُ ُريِبَخ َالله َّنِإ َالله اوُقَّتا َو ى َوْقَّتلِل ُب َرْقَأ  َوُه اوُلِدْعا :ةدءا 8 ) Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak  keadilan  karena  Allah,  (ketika)  menjadi  saksi dengan  adil.  Dan  janganlah  kebencianmu  terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku  adillah.  Karena  (adil)  itu  lebih  dekat  dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah  Mahateliti  terhadap  apa  yang  kamu  kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8) 10
Islam  menekankan  untuk  berlaku  adil  terhadap  anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminasi antara yang satu dengan yang lain. Perlakuan yang sama juga mencakup aspek yang luas. 11

## 2. Perlindungan dari penelantaran
Allah berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 9 :
8 Muhammad Tholhah Hasan, Islam Dalam Perspektif  Sosio Kultural , Cet; III, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 176.
9 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10 , (Tej. Abdul Hayie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.
10 Kementrian  Agama, AT-THAYYIB  (Al-Qur’an  Transliterasi  Per
Kata dan Terjemah Per Kata)… , hlm.108.
11 Siti  Musdah  Mulia, Muslimah  Reformis;  Perempuan  Pembaru Keagamaan , (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 413.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
اوُفاَخ اًفاَع ِض ًةَّي ِ رُذ ْمِهِفْلَخ  ْنِم اوُك َرَت  ْوَل َنيِذَّلا  َشْخَيْل َو
اًديِدَس ًلا ْوَق اوُلوُقَيْل َو َالله اوُقَّتَيْلَف ْمِهْيَلَع
:ءاسنلا( 9 ) Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang  mereka  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa  kepada  Allah,  dan  hendaklah  mereka berbicara  dengan  tutur  kata  yang  benar.”  (Q.S.  An- Nisa’: 9) 12
Ayat  ini  memberikan  indikasi  peringatan  yang  keras  bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap anak dengan berbagai alasan ataupun faktor yang terjadi didalam masyarakat.

## 3. Memberikan kepentingan terbaik bagi anak
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berarti semua tindakan yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua,  keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Allah SWT berfirman didalam surah At-Tahrim ayat 6 :
َكِئلآَم اَهْيَلَع ُة َراَج ِحْلا َو  ُساَّنلا اَهُدوُق َو اًراَن ْمُكيِلْهَأ َو ْمُكَسُفنَأ اوُق اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي
ٌظَلاِغ ٌة َعْفَي َو ْمُه َرَمَأآَم َالله َنوُصْعَيَّلا  ُُُداَدِش
:ميرحتلا(  َنو ُرَم ْؤُياَم َنوُل 6 )
Artinya  : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan  keluargamu  dari  api  neraka  yang  bahan  bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu  mengerjakan  apa  yang  diperintahkan.”(Q.S.  At- Tahrim: 6) 13
Ayat diatas tidak hanya mengindikasikan penjagaan diri dari keluarga,  diantara  penjelasan  tafsir Fi  Zhilaalil  Qur’annya  Sayyid Qutb tentang  surah  At-Tahrim  ayat  6  ini  adalah  bahwa  setiap mukmin  diwajibkan  untuk  memberikan  petunjuk  kepada
12 Kementrian  Agama, AT-THAYYIB  (Al-Qur’an  Transliterasi  Per Kata dan Terjemah Per Kata)… , hlm. 78. 13 Ibid ., hlm. 560
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
keluarganya  dan  memperbaiki  seluruh  anggota  keluarganya, sebagaimana  ia  diwajibkan  terlebih  dahulu  memperbaiki  dirinya. Menurut  Ali  Abu  Muthalib  telah  mengatakan  sehubungan  dengan tafsir ayat diatas, bahwa cara untuk sampai kearah itu adalah dengan mendidik  dan  mengajari  mereka.  Dengan  demikian,  berarti  tugas mengajar, mendidik dan memberikan tuntutan sama artinya dengan upaya untuk meraih syurga. Sebaliknya, menelantarkan hal tersebut berarti sama dengan menjerumuskan diri kedalam neraka. 14

## Perlindungan Anak dalam Hukum Positif
Perlindungan  anak  dalam  hukum  positif  terdapat  dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.  Hak  dan  kewajiban  anak  tercantum  dalam  Pasal  4  sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  pada  BAB  III  tentang  Hak  Dan  Kewajiban. Perlindungan Anak juga dibahas dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada BAB II mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 yang mengatur tentang Hak-Hak Anak Atas Kesejahteraan. Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan  Anak  BAB  IV  Pasal  7  sampai  dengan  Pasal  16 mengatur  tentang  Pengasuhan  Anak,  baik  pengasuhan  anak  dalam keluarga,  pengasuhan  anak  terhadap  anak  yatim/piatu,  serta pengasuhan anak dalam Institusi.

## Profil  Panti  Asuhan  Suci  Hati  di  Meulaboh  Kabupaten  Aceh Barat
Panti Sosial (Panti Asuhan) Suci Hati Meulaboh berdiri pada tahun 1953. Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh merupakan salah satu panti tertua di Aceh. Proses kelahiran Lembaga Sosial ini berawal dari  dampak  penyakit  kolera  yang  melanda  seluruh  wilayah  Aceh terutama pesisir Barat dan Selatan Aceh, wabah yang mematikan dan
14 Jamal Abdul Rahman, Tahapan mendidik Anak Teladan Rasulullah,
(Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm. 16.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menakutkan  masyarakat  ini  membuat  trauma  sehingga  banyak penduduk  dari  berbagai  pelosok  pedesaan  untuk  hijrah  ke  kota Meulaboh.
Pemerintah Pusat (Departemen Sosial) memberi nama lokasi panti  ini  yaitu  Panti  Karya  Suci  Hati.  Tersebut  Panti  Karya  ada alasan  yang  mendasar  dalam  penanganan  dan  pelayanan  secara tupoksi  bidang  tugas  Departemen  Sosial  yaitu  memberikan pelayanan  serta  keterampilan  bagi  mereka  yang  menempati  Panti Karya  Suci  Hati  selama  6  (enam)  bulan  atau  1  (satu)  tahun  lebih dibekali  keterampilan  dan  setelah  dianggap  mandiri  mereka dikembalikan ke masyarakat, secara berlanjut dan bertahap penghuni Panti Karya pun silih berganti karena kapasitas penampungan hanya 100 (seratus) orang klien. Sistem pembinaan dan pelayanan dalam panti hingga berlanjut 40 (empat puluh) tahun lebih .
Pada tahun 1984, Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada  semasa  Hadi  Tayeb  mengeluarkan  Surat  Keputusan  bahwa Panti  Karya  Suci  Hati  ditetapkan  sebagai  Panti  Asuhan  Suci  Hati Meulaboh  yang  menangani  pengasuhan  anak  usia  Sekolah  Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Perubahan status ini dengan alasan yang sangat logis yaitu bahwa Pemerintah (Departemen  Sosial)  telah  membangun  panti-panti  penampungan yang  lainnya  antara  lain  untuk  orang  lanjut  usia  (terlantar)  yang disebut  Panti  Tresna  Werdha,  Panti  Jroh  Naguna  bagi  anak  putus sekolah,  Panti  Sosial  Rumoh  Seujahtera Meujroh  Meukarya  untuk orang  cacat,  Panti  Anak  Jalanan.  Panti-panti  tersebut  berlokasi  di Banda  Aceh. 15 Mulai  saat  itu  telah  ditampung  anak-anak  dari kalangan  fakir  miskin,  yatim  dan  yatim  piatu  untuk  diasuh  dan diberikan  keterampilan  sesuai  dengan  amanat  UUD  45  Pasal  34 yaitu “ fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar dipelihara oleh negara ”. Pembentukan  UPTD  LKSA  Suci  Hati Kabupaten  Aceh  Barat  didasarkan  pada  Undang-undang  Republik Indonesia  No.  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  dimana “Pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  sosial”  menjadi  wewenang  kabupaten/kota.  Juga
15 Mustafa Kamal, Pentingnya Standarisasi Nasional Pengasuhan Pada Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh , (Meulaboh: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat UPTD Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh, 2012), hlm. 2-3.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
berdasarkan mandat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak;  Undang-undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak;  Peraturan  Menteri  Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pangasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor  21  Tahun  2013  tentang Pengasuhan Anak.
Penelantaran anak di wilayah Kabupaten Aceh Barat dikarenakan  beberapa  sebab.  Adapun  macam-macam  kriteria penerimaan anak di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh antara lain :
a. Anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya,
yatim/piatu/yatim piatu;
b. Anak  yang  ditinggalkan  oleh  ayahnya/ibunya/kedua orangtuanya    karena  sebab  perceraian  atau  permasalahan rumah tangga lainnya; dan
c. Anak  yang  diasuh  orangtuanya  namun  dalam  keadaan sangat  miskin/miskin  dan  tidak  mampu  memberikan pengasuhan  pendidikan  yang  layak  seperti  penyediaan akses ke sekolah. 16
UPTD  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  Panti Asuhan Suci Hati mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai berikut :
1. Kedudukan
Panti  Asuhan  Suci  Hati  merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Aceh  Barat  yang  dipimpin  oleh  seorang  kepala yang  berada  di  bawah  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat.
2. Tugas
Panti  Asuhan  Suci  Hati  mempunyai  tugas  untuk menyelenggarakan atau memberikan pengasuhan, bimbingan  sosial  dan  bimbingan  pendidikan  kepada  anak korban konflik, anak yatim, piatu, yatim piatu, anak korban
16 UPTD  Panti  Asuhan  Suci  Hati ,  Laporan  Kegiatan  Pelayanan Pengasuhan UPTD Panti Asuhan Suci Hati , (Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat, 2017), hlm. 4.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bencana gempa dan tsunami dan anak terlantar lainnya yang berada pada usia sekolah.
3. Fungsi
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas, Panti Asuhan Suci Hati berfungsi sebagai berikut :
a. Menyusun rencana, program kegiatan serta evaluasi, dan laporan;
b. Melaksanakan registrasi, observasi, identifikasi, penyelenggara asrama, dan pemeliharaan jasmani;
c. Menyiapkan standar pelayanan dan pengasuhan anak;
d. Melaksanakan bimbingan fisik, sosial dan mental; dan
e. Memberikan informasi dan advokasi. 17
Adapun  silsilah  kepemimpinan  di  Panti  Asuhan  Suci  Hati Meulaboh dari tahun 1988 hingga saat ini yaitu :
1. Abd. Rahman Dommy (1988-1994)
2. Mukhtaruddin (1994-2001)
3. Drs. Mustafa Kamal (2001-2003)
4. M. Saleh, SE. (2003-2009)
5. Drs. Mustafa Kamal (2009-2013)
6. Usman, SE. (2013-2017)
7. Ayun Istiqomah, Psi. (2017-2018)
8. Saflinda Yunita, Am,KL. (2018 hingga saat ini)

## Peran dan Tanggung Jawab Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “peran” diberi arti melakukan  suatu  peranan.  Dengan  demikian  peran  dapat  diartikan sebagai  sesuatu  yang  ada  dalam  dirinya  untuk  melakukan  suatu tindakan  atau  kewenangan  yang  dimainkan  oleh  seseorang. 18
Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah keadaan
17 Mustafa  Kamal, Pentingnya  Standarisasi  Nasional  Pengasuhan Pada Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh …, hlm. 7.
18 Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai Pustaka, 1995),  hlm. 735.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
wajib  menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  terjadi  apa-apa  boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. 19
Ada  beberapa  macam  peran  dan  tanggung  jawab  yang diterapkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Suci Hati yang berlandaskan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :
1. Peran  dan  tanggung  jawab  terhadap  pencegahan  dari keterpisahan
Dalam  hal  ini,  terdapat  didalam  Pasal  14  ayat  (1)  dan  (2) yaitu :
(1) Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau  aturan  hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam  hal  terjadi  pemisahan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
a. bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara tetap dengan kedua orang tuanya;
b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua  orang  tuanya  sesuai  dengan  kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. memperoleh  pembiayaan  hidup  dari  kedua  orang tuanya; dan
d. memperoleh hak anak lainnya. 20
Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  harus  melakukan pencegahan agar anak tidak terpisah dari keluarganya atau dititipkan ke  lembaga  Panti  Asuhan  Suci  Hati  dan  memfasilitasi  bantuan finansial atau dukungan psikososial pada anak di dalam keluarganya
19 Tri  Kurnia  Nurhayati, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia;  Dengan Ejaan yang Disempurnakan, Cet ke-2, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 785.
20 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta:Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2019), hlm. 5.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
atau  membangun  akses  dan  melakukan  rujukan  kepada  lembaga yang memberikan pelayanan kepada keluarga rentan.
2. Peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pengasuhan anak
Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 13 ayat (1) yaitu :
(1) Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali, atau  pihak  lain  manapun  yang  bertanggung  jawab  atas pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari perlakuan :
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya. 21
Jika  kebutuhan  pengasuhan  anak  tidak  dapat  dipenuhi  oleh keluarga, keluarga besar dan kerabat, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Suci Hati dapat menjadi alternatif terakhir dengan  menyediakan  pengasuhan  darurat,  pengasuhan  jangka pendek serta jangka panjang.
3. Peran dan tanggung jawab terhadap perlindungan khusus Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 59 ayat (1) yaitu :
(1) Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan  lembaga  negara lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak. 22
Jika  isu  utama  yang  dihadapi  anak  adalah  masalah perlindungan  khusus  termasuk  penelantaran,  kekerasan  dari eksploitasi, maka Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus segera merujuk  kasus  tersebut  kepada  lembaga-lembaga  yang  memiliki kewenangan  (Dinas  Sosial/Instansi  Sosial)  untuk  menentukan
21 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Republik  Indonesia  dan Departemen    Sosial, Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak , Lembaran Negara Tahun 2002 No. 23,  Tambahan Lembaran Negara RI No. 4235.
22 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak, hlm. 15.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
intervensi  perlindungan  yang  dibutuhkan.  Dalam  kasus  tersebut, penempatan  anak  dalam  lembaga  hanya  bersifat  sementara berdasarkan  persetujuan  instansi  yang  berwenang  dan  bertujuan untuk  manjamin  keamanan  dan  kesejahteraan  diri  anak  sambil menangani  isu  perlindungan  dan  mengidentifikasi  solusi  jangka panjang.
4. Peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 62 huruf a yaitu :
Perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  kerusuhan,  korban bencana,  dan  anak  dalam  situasi  konflik  bersenjata sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :
a. Pemenuhan  kebutuhan  dasar  yang  terdiri  atas  pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan
perlakuan. 23 Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah ketidakmampuan  ekonomi,  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak perlu memberikan dukungan untuk anak dalam keluarganya melalui bantuan finansial atau pemberdayaan keluarga secara ekonomi, atau mendukung  keluarga  untuk  mengakses  program-program  bantuan sosial yang tersedia.
5. Peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan
Dalam hal ini, terdapat didalam Pasal 49 yaitu :
“Negara,  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Keluarga,  dan Orang  Tua  wajib  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”. 24
Jika isu utama yang dihadapi keluarga adalah akses terhadap pendidikan,  maka  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  perlu
23 Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Republik  Indonesia  dan Departemen    Sosial, Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak , hlm.35-36.
24 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak, hlm. 13.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
memfasilitasi akses terhadap pendidikan, antara lain biaya sekolah, perlengkapan sekolah, dan transportasi. 25

## Efektifitas Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dalam Melindungi Anak Terlantar
Sebuah  lembaga  dapat  dikatakan  efektif  ketika  mampu memberikan  pengaruh,  perubahan,  atau  dapat  membawakan  hasil yang sesuai dengan hukum yang telah diterapkan. Semakin banyak tujuan  yang  akan  dicapai,  maka  semakin  efektif  pula  pola  asuh lembaga di Panti Asuhan tersebut. UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati  belumlah menjadi  sebuah lembaga  yang  mampu memberikan pelayan  dan  pengasuhan  yang  memadai  bagi  anak-anak.  Setiap tahunnya,  ada  beberapa  keluhan  yang  dirasakan  oleh  pimpinan lembaga  panti  asuhan  tersebut.  Adapun  kekurangan  yang  dialami oleh lembaga Panti Asuhan Suci Hati diantaranya ialah sarana dan prasarana,  uang  saku  bagi  anak-anak  yang  memerlukan  untuk keperluannya  di  sekolah  dan  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang tidak  cukup  serta  untuk  makan  pun  mereka  berkekurangan. Terkadang,  ketika  anak-anak  yang  ingin  berangkat  sekolah  dan membutuhkan  uang,  mereka  merasa  kesulitan  mendapatkannya. 26
Namun, ada juga anak-anak yang merasa bahwa panti asuhan adalah tempat  terbaik  baginya.  Karena  mereka  tidak  bisa  mendapatkan makan  yang  terartur  seperti  halnya  yang  diberikan  oleh  orang tuanya.
Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu anak panti asuhan yang telah menetap lama. Ia berpendapat bahwa pada setiap tahunnya, ada perubahan sistem pelayanan dan fasilitas di lembaga panti asuhan tersebut. Pada tahun 2018, sejak pergantian pimpinan kepala UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, panti asuhan menjadi lebih baik. 27
25 Mustafa  Kamal, Pentingnya  Standarisasi  Nasional  Pengasuhan Pada Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh …, hlm. 15-17.
26 Wawancara dengan Halimi, security atau satuan keamanan di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, Pada tanggal 15 April 2019.
27 Wawancara dengan Saiful Bahri, salah seorang anak di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati Meulaboh, Pada tanggal 13 Desember 2018.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berdasarkan observasi awal, penulis mendapatkan kesimpulan  dari  hasil  wawancara  bahwa  sejak  tahun  2009  hingga 2018  Lembaga  Panti  Asuhan  Suci  Hati  mempunyai  kendala  yang sama.  Yaitu  kesulitan  dalam  memberikan  fasilitas  umum (transportasi) bagi anak-anak untuk bersekolah. Namun, pada awal tahun  2019  kebutuhan  tersebut  telah  berhasil  dipenuhi.  Lembaga Panti Asuhan melalui Dinas Sosial telah menyediakan transportasi bus oleh PEMDA (Pemerintah Daerah) atas persetujuan Bupati Aceh Barat bagi anak-anak yang kesulitan bersekolah karena jarak yang tidak memadai. 28
Dari berbagai uraian wawancara di atas, maka penulis juga mendapatkan  hasil  evaluasi  akhir.  Adapun  hasil  evaluasi  dari efektifitas  perlindungan  hak anak  di  UPTD  LKSA  (Panti  Asuhan) Suci Hati yang berlandaskan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
Tabel.
Efektifitas Perlindungan Hak Anak di UPTD LKSA
(Panti Asuhan) Suci Hati NO. Jenis-jenis Perlindungan dan Kebutuhan Efektif Tidak Efektif 1. Perlindungan khusus ✓ 2. Perlindungan pola asuh ✓
3. Perlindungan pengembangan bakat dan keterampilan
✓
4. Perlindungan kesehatan
✓ 28 Wawancara dengan Halimi, security atau satuan keamanan di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, Pada tanggal 15 April 2019.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
5. Perlindungan dari sandang, pangan dan papan serta ekonomi ✓ 6. Perlindungan dari pendidikan ✓ 7. Perlindungan dari penyediaan SDM (Sumber
Daya Manusia)
✓
8. Perlindungan dari penyediaan sarana dan prasarana ✓ 9. Perlindungan Bimbingan Konseling ✓
Sumber Data: Hasil Olah Data observasi dan wawancara akhir pada tahun 2019.
Ada  beberapa  perlindungan  hak  anak  yang  telah  mencapai perubahan pada panti asuhan tersebut yang sesuai dengan Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yaitu :
1. .. Perlindungan  khusus.  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis, perlindungan  khusus  dikatakan  efektif  karena  perlindungan tersebut sering dilaksanakan oleh lembaga karena merupakan suatu kewajiban yang harus ada (wajib) dan tercantum dalam UU Perlindungan Anak  sangat dibutuhkan. (Pasal 59)
2. .. Perlindungan pola asuh. Pola asuh yang dimaksud ialah pola asuh terhadap agama, bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan pengawasan. Dalam UU Perlindungan Anak, pola asuh wajib diberikan bahkan diluar atau didalam suatu lembaga. (Pasal 37 dan 38)
3. .. Perlindungan  terhadap  pendidikan.    Dalam  hal  ini,  negara, pemerintah,  pemerintah  daerah,  keluarga,  dan  orang  tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. (Pasal 9, 48 dan 49)
4. .. Perlindungan dari hak sarana dan prasarana. Seperti halnya wawancara yang didapatkan oleh penulis, mulai tahun 2018 hingga 2019 (saat ini) UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
telah  banyak  mengalami  perubahan.  Salah  satunya  adalah kebutuhan transportasi (bus) bagi anak-anak yang berangkat ke sekolah. (Pasal 22)
Adapun  beberapa  yang  telah  mencapai  perubahan,  namun belum sesuai dengan UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
1. .. Perlindungan pengembangan bakat dan keterampilan. Sejak pertama berdirinya UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, bakat dan keterampilan telah lama di tanamkan kepada anak- anak  asuh.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  bakat  dan keterampilan  yang  ditanamkan  mulai  memudar  walaupun masih ada.  (Pasal 9, 11, 26 dan 50)
2. .. Perlindungan dari sandang, pangan dan papan serta ekonomi. Di    UPTD  LKSA  (Panti  Asuhan)  Suci  Hati  yang  masih menjadi  kendala  dari  tahun  ke  tahun  ialah  ekonomi.  (Pasal 62)
Perlindungan bagi hak anak yang tidak efektif, yaitu:
1. Perlindungan  kesehatan.  saat  ini  UPTD  LKSA  (Panti Asuhan) Suci Hati mengalami kendala dalam memfasilitasi  akses  anak  kepada  program  perlindungan kesehatan sehingga belum semua anak memiliki jaminan kesehatan.  Hal  ini  dikarenakan  pengurusan  BPJS Kesehatan  berdasarkan  Kartu  Keluarga  dimana  anak berasal,  sementara  anak  tinggal  dalam  LKSA  sehingga jika  pun  mereka  memiliki  BPJS  Kesehatan  namun  bisa digunakan  di  FKTP  I  /Puskesmas  di  daerah  mereka berasal. Dukungan lain terkait kesehatan, UPTD LKSA Suci  Hati  bekerjasama  dengan  lembaga  kesehatan tertentu  untuk  layanan  kesehatan  anak  seperti  UPTD
Puskesmas Suak Ribe dan Komite Daerah Penanggulangan  Gangguan  Pendengaran  dan  Ketulian
(KOMDA PGPKT) Kabupaten Aceh  Barat.
2. Perlindungan  dari  penyediaan  SDM  (Sumber  Daya Manusia).  Dalam  hal  ini,  UPTD  LKSA  (Panti  Asuhan) Suci Hati tidak menyediakan pekerja-pekerja sosial yang ahli dalam berbagai bidang dan lulusan sosial. Sehingga pekerja  yang  ada  di  lembaga  tersebut  kurang  mengerti dalam mendidik anak-anak.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
3. Perlindungan  sosialisasi  Bimbingan  Konseling  khusus bagi anak asuh. Dalam hal ini, bimbingan konseling yang sederhana  sering  diberikan  untuk  anak-anak.  Namun, untuk sosialisasi bimbingan konseling seperti mengundang  orang  yang  ahli  dalam  mengembangkan akhlakul karimah anak tidaklah ada. Padahal, sosialisasi ini  sangatlah  diperlukan  terlebih  bagi  anak-anak  yang nakal.
Adapun tingkat efektifitas UPTD LKSA Suci Hati Meulaboh berdasarkan  pimpinan  (Kepala  Panti  Asuhan)  dari  masa  ke  masa adalah sebagai berikut :
Tabel.
Tingkatan Efektifitas Perlindungan Hak Anak di UPTD LKSA (Panti Asuhan Suci Hati) berdasarkan pimpinannya sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini.
NO. Nama- nama
Pimpinan Panti Asuhan Efektif Tidak Efektif Keterangan 1. Drs.
Mustafa Kamal
(2001- 2003)
✓
Tidak efektif karena terjadi masa transisi (2002) tata pengelolaan karena Otonomi
Daerah selama 5 bulan, sebelumnya, seluruh kebutuhan anak asuh ditanggung oleh
Pemerintah
Provinsi yaitu
Dinas Sosial dan Kanwil Sosial.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
2. M. Saleh, SE.
(2003- 2009)
✓
Tidak efektif karena terjadinya bencana gempa Tsunami pada tanggal 24 Desember 2004, sehingga pada masa itu bangunan Panti Asuhan rusak total. 3. Drs.
Mustafa Kamal
(2009- 2013) ✓ Efektif karena pimpinan pada masa ini mulai menjalankan hak asuh anak berlandaskan Undang-Undang Perlindungan
Anak.
4. Usman, SE. (2013-
2017)
✓
Tidak efektif karena hanya melanjutkan program yang sudah ada. Kemudian pada masa pimpinan ini, tidak ada inisiatif kearah restorasi perubahan pada Panti Asuhan Suci Hati. ✓ Efektif karena pimpinan pada masa ini melakukan sistem
rekrutmen pada
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
5. Ayun Istiqoma h, Psi.
(2017- 2018) calon anak asuh dengan proses pendampingan serta melibatkan Sakti Peksos (Sakti Pekerja Sosial) dalam tata cara rekrutmen sehingga dalam penerimaan anak asuh, tidak terjadi kesalahan. Pada tahun ini Panti Asuhan Suci Hati mendapat predikat terbaik dari Kementerian Sosial RI. 6. Saflinda Yunita, Am, KL. (2018 s/d saat ini) ✓ Efektif karena
terjadinya peningkatan sarana lingkungan, sarana umum untuk antar jemput anak asuh ke sekolah (Bus
Sekolah) serta
peningkatan seni budaya bagi anak- anak asuh.
Sumber Data: Hasil observasi dan wawancara
Dari  tabel  diatas,  penulis  menguraikan  bahwa  sejak  tahun 2001 hingga 2019, efektifnya  sebuah lembaga di Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh mengalami peningkatan keberhasilan hingga saat ini. Namun demikian, setiap tahun dari masa ke masa kepemimpinan di lembaga tersebut pasti ada kendala-kendala yang muncul. Sehingga
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pimpinan Panti Asuhan Suci Hati berupaya keras untuk mewujudkan kesesuaian  dalam  perlindungan  hak  anak.  UPTD  LKSA  (Panti Asuhan Suci Hati) Meulaboh, pernah dua kali dipimpin oleh seorang pekerja sosial yang ditugaskan oleh Menteri Sosial dan berasal dari Dinas  Sosial  yaitu  Drs.  Mustafa  Kamal.  Pada  tahun  2002  awal kepemimpinnya,  ia  mengalami  banyak  hambatan  (masa  transisi) dalam  kebutuhan  keberlangsungan  hidup  anak  asuh.  Sehingga  ia mengambil  pinjaman  demi  kebutuhan  anak  asuhnya.  Namun demikian,  seiring  berjalannya  waktu  Panti  Asuhan  Suci  Hati Meulaboh dibawah pimpinan Drs. Mustafa Kamal terus jaya karena usahanya  dalam  merekomendasikan  kekurangan  lembaga  tersebut pada  Menteri  Sosial  yaitu  Bachtiar  C.  Hamsah.  Sehingga  Menteri Sosial memberikan uang tunai untuk merehabilitasi bangunan Panti Asuhan yang pada waktu itu belum sempurna. Kejayaan ini, terjadi lagi  pada  masa  kepemimpinan  Drs.  Mustafa  Kamal  yang  kedua kalinya  yaitu  pada  tahun  2009  hingga  2013.  Dengan  demikian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa sebuah lembaga akan terus maju  dan  berkembang  karena  adanya  pemimpin  yang  mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta ilmu sosial yang memadai.
Dari  pembahasan  tentang  efektifitas  lembaga  perlindungan anak diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak semua sistem yang diterapkan pada layanan lembaga perlindungan anak dikatakan efektif. Karena, banyak kendala yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Namun, sistem layanan dan pengasuhan di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci hati pada akhirnya sudah dapat dikatakan efektif, karena hanya beberapa saja kebutuhan yang belum dipenuhi  oleh  lembaga  panti  asuhan  tersebut.  Menurut  penulis, sebuah lembaga dikatakan efektif apabila telah mencapai apa yang menjadi  harapan  anak-anak  dan  masyarakat.  Kemudian,  hal  yang sangat  diperlukan  oleh  anak-anak  adalah  sebuah  pendidikan  yang layak.  Baik  itu  pendidikan outdoor (diluar  daripada  lembaga) maupun indoor (didalam  lembaga).  Dan  yang  paling  penting  bagi anak-anak adalah melatih mereka dalam mengembangkan akhlakul karimah yang  mempunyai  jiwa  Islami.  Kemudian  selain  itu, seharusnya  lembaga  Panti  Asuhan  tersebut  dapat  memberikan pelayanan  dengan  cara  membantu  dan  membimbing  anak-anak  ke arah  pengembangan  pribadi  yang  berkemampuan  dalam  bidang keterampilan  kerja,  sehingga  mereka  menjadi  anggota  masyarakat
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.

## Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Lembaga  Perlindungan Anak Terlantar
Islam mempunyai ajaran sempurna yang tercantum di dalam Al-Qur’an.  Al-Qur’an  adalah  kalam  Allah  Swt  yang  di  dalamnya banyak  termuat  tentang  ajaran  kebaikan.  Artinya,  Al-Qur’an mengajarkan  prinsip-prinsip  etika  dan  moral  yang  diperlukan  bagi kehidupan  manusia.  Salah  satu  anjuran  dalam  Islam  yaitu  anjuran untuk memelihara anak yatim, yang dicantumkan di dalam surah Al- Baqarah ayat 220 sebagai berikut :
ُهوُطِلاَخُت نِإ َو  ٌرْيَخ ْمُهَّل ٌحَلاْصِإ ْلُق ىَماَتَيْلا ِنَع  َكَنوُلَئْسَي َو ِة َر ِخَلأْا َو اَيْنُّدلا يِف
ْمُكُنا َوْخِإَف ْم ِسْفُمْلا ُمَلْعَي ُالله َو : ةرقبلا( ٌميِكَح  ٌزي ِزَع َالله َّنِإ ْمُكَتَنْعَلأ ُالله َءآَش  ْوَل َو ِحِلْصُمْلا َنِم َد
220 ) Artinya  : “Tentang  dunia  dan  akhirat,  mereka  menanyakan kepadamu  (Muhammad)  tentang  anak-anak  yatim. Katakanlah,  “Memperbaiki  keadaan  mereka  adalah baik!”  Dan  jika  kamu  mempergauli  mereka,  maka mereka  adalah  saudara-saudaramu.  Allah  mengetahui orang  yang  berbuat  kerusakan  dan  yang  berbuat kebaikan.  Dan  jika  Allah  menghendaki,  niscaya  Dia datangkan  kesulitan  kepadamu.  Sungguh,  Allah Mahaperkasa,  Mahabijaksana.”  (Q.S.  Al-Baqarah:
220) 29
Rasulullah saw. bersabda :
ُمْيِتَي ِهْيِف َنْيِمِلْسُمْلا ىِف ٍتْيَب  ُّرَش َو ِهْيَلِا ُنَسْحُي ُمْيِتَي ِهيِف ُتْيَب َنْيِمِلْسُمْلا ىِف ِتْيَب  ُرْيَخ .ِهْيَلِا ُءاَسُي
هاؤر( )ةريره ىبا نع هجام نبا Artinya  : “Sebaik-baik  rumah  muslimin  adalah  rumah  yang  di dalamnya  terdapat  anak  yatim  yang  disantuni  dan seburuk-buruk  rumah  muslimin  adalah  rumah  yang  di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan secara buruk”.(HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)
Islam akan mengganjarkan pahala  yang besar dan kedudukan yang mulia bagi orang yang mau mengasuh anak yatim. Rumahnya
29 Kementrian  Agama, AT-THAYYIB  (Al-Qur’an  Transliterasi  Per Kata dan Terjemah Per Kata) , hlm. 35.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
adalah  sebaik-baik  rumah,  sebab  di  dalamnya  terdapat anak  yatim yang  disantuni.  Dan  seburuk-buruk  rumah  adalah  rumah  yang  di dalamnya terdapat perlakuan buruk terhadap anak yatim. 30
Penanggulangan  masalah  kesejahteraan  sosial  menurut Islam, merupakan tanggung jawab bersama antar manusia. 31 Hal ini terdapat  dalam  surah  Adz-Dzariyyat  ayat  19  yang  dilihat  dari konsep zakat, yaitu :
:تيرذلا(  ِمو ُرْحَمْلا َو ِلِئآَّسلِ ل ُّقَح ْمِهِلا َوْمَأ يِف َو
19 )
Artinya: “Dan    pada  harta  benda  mereka  ada  hak  untuk  orang miskin  yang  meminta,  dan  orang  miskin  yang  tidak meminta.” (Q.S. Adz-Dzariyyat: 19) 32
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang mampu, sebenarnya sebagian adalah hak mereka yang berada dalam kekurangan (fakir miskin). Oleh  karena  itu,  seharusnya  manusia  memiliki  kesadaran  dalam membagikan sebagian hartanya. Itulah perintah Allah SWT kepada hamba-Nya yang bertakwa.

## Penutup
Peran  dan  tanggung  jawab  lembaga  UPTD  LKSA  (Panti Asuhan) Suci Hati yang berlandaskan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  yaitu peran dan tanggung jawab terhadap pencegahan dari keterpisahan (Pasal 14 ayat 1 dan 2), peran dan tanggung jawab terhadap kebutuhan pengasuhan anak (Pasal 13 ayat 1), peran dan tanggung jawab terhadap perlindungan khusus  (Pasal  59  ayat  1),  peran  dan  tanggung  jawab  terhadap kebutuhan  ekonomi  (Pasal  62  huruf  a),  serta  peran  dan  tanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan (Pasal 49).
Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati
30 Ali  Qaimi, Menggapai  Langit  Masa  Depan  Anak ,  Cet;1,  (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 235.
31 Muhammad  Tholhah  Hasan, Islam  Dalam  Perspektif    Sosio Kultural… , hlm. 167. 32 Kementrian  Agama, AT-THAYYIB  (Al-Qur’an  Transliterasi  Per Kata dan Terjemah Per Kata)… , hlm.521.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Meulaboh  mendapatkan  beberapa  masalah  layanan  dan  sistem pengasuhan sejak tahun 2001 hingga saat ini.  Adapun beberapa jenis perlindungan  anak  yang  telah  mencapai  efektif  (sejak  tahun  2018 hingga  2019)  dan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perlindungan Anak yaitu perlindungan khusus (Pasal 59), perlindungan pola asuh anak (Pasal 37 dan 38), perlindungan terhadap pendidikan (Pasal 9, 48 dan 49), serta pemenuhan terhadap sarana dan prasarana (Pasal 22).  Kemudian  perlindungan  anak  yang  tidak  efektif  yaitu pemenuhan sarana kesehatan, perlindungan dari penyediaan Sumber Daya  Manusia  (SDM),  pemenuhan  ekonomi  dan  perlindungan sosialisasi.  Kini,  lembaga  panti  asuhan  Suci  Hati  Meulaboh  telah mencapai  efektif  secara  umum  seiring  bergantinya  pimpinan lembaga Panti Asuhan Suci Hati. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, sistem  pelayanan  dan  pola  asuh  anak  di  Panti  Asuhan  Suci  Hati Meulaboh  berkembang secara bertahap sehingga lembaga tersebut semakin  efektif  berdasarkan  Undang-undang  perlindungan  anak (Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak).
Menurut  pandangan  hukum  Islam,  lembaga  perlindungan anak  terlantar  seperti  UPTD  LKSA  (Panti  Asuhan)  Suci  Hati merupakan  sebuah  lembaga  yang  sangat  dimuliakan  oleh  Allah SWT.  Karena,    Hak  anak  merupakan  kewajiban  dari  Allah  SWT, bukan sekedar aktifitas yang didorong oleh rasa kemanusiaan. Maka dari  itu,  dukungan,  bantuan,  dan  kecukupan  yang  diberikan  oleh pemerintah serta masyarakat kepada anak-anak yatim, piatu, yatim piatu,  dan  fakir  miskin  tersebut,  akan  berdampak  positif  bagi sipemberi  dan  sipenerima.  Hasil  yang  didapatkan  oleh  anak  yaitu kemajuan dan perkembangan bagi masyarakat itu sendiri. Hasil yang didapatkan  oleh  pemerintah  yaitu  menjadikan  Allah  SWT  ridho, serta  mendapatkan  ketenangan  bathin  karena  telah  menjalankan tugas  dari  Ilahi  dan  insani  tersebut.  Maka,  apabila  orang  tua, masyarakat  serta  pemerintah  mengabaikan  kewajiban  yang diberikan, Allah SWT juga akan memberikan kesulitan didunia dan akhirat  bagi  hambanya  yang  membuat  kerusakan  dan  tidak memperbaiki keadaan anak-anak yatim maupun yatim piatu.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Huraerah. Kekerasan Terhadap Anak , Bandung: Nuansa, 2007. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa , Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2011.
Dinas  Sosial  Provinsi  NAD. Standarisasi  Penaganan  Pelayanan Sosial , Banda Aceh: Dinas Sosial, 2008.
Ali  Qaimi. Menggapai  Langit  Masa  Depan  Anak ,  Cet;1,  Bogor: Cahaya, 2002.
Bagong  Suyanto .  Masalah  Sosial  Anak ,  Cet;  2,  Jakarta:  Kencana,
2013.
Irma Soetyowati Soemitro. Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet;
I, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Jamal Abdul Rahman. Tahapan mendidik Anak Teladan Rasulullah,
(Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.
Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2002
Tentang  Perlindungan  Anak (Jakarta:Direktorat  Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2019. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  Republik  Indonesia  dan Departemen    Sosial, Undang-Undang  RI  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Lembaran Negara Tahun 2002 No. 23,  Tambahan Lembaran Negara RI No. 4235.
Kementrian  Agama. AT-THAYYIB  (Al-Qur’an  Transliterasi  Per Kata  dan  Terjemah  Per  Kata) ,  Jawa  Barat:  Cipta  Bagus Segara, 2010.
Muhammad  Tholhah  Hasan. Islam  Dalam  Perspektif    Sosio Kultural , Cet; III, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
Mustafa  Kamal. Pentingnya  Standarisasi  Nasional  Pengasuhan Pada  Panti  Asuhan  Suci  Hati  Meulaboh ,  Meulaboh: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat UPTD Panti Asuhan Suci Hati Meulaboh, 2012.
Shanty  Dellyana. Wanita  dan  Anak  di  Mata  Hukum ,  Yogyakarta:
Liberty, 2004.
Siti  Musdah  Mulia. Muslimah  Reformis;  Perempuan  Pembaru Keagamaan , Bandung: Mizan, 2005.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Tri Kurnia Nurhayati. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia; Dengan Ejaan yang Disempurnakan, Cet ke-2, Jakarta: Eska Media,
2003.
UPTD  Panti  Asuhan  Suci  Hati ,  Laporan  Kegiatan  Pelayanan
Pengasuhan  UPTD  Panti  Asuhan  Suci  Hati ,  Dinas  Sosial
Kabupaten Aceh Barat, 2017.
Wahbah  Az-Zuhaili. Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu, Jilid  10 , (Tej. Abdul Hayie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011. Wawancara dengan Halimi, security atau satuan keamanan di UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati, Pada tanggal 15 April 2019. Wawancara  dengan  Saiful  Bahri,  salah  seorang  anak  di  UPTD LKSA (Panti Asuhan) Suci Hati Meulaboh, Pada tanggal 13 Desember 2018.