PERLINDUNGAN HUKUM KAWASAN KARST TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENAMBANGAN BATU GAMPING DI KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN, KEBUMEN, JAWA TENGAH)
Wisda Amalia 1 , Adji Samekto 2 , Eko Sabar Prihatin 3 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ABSTRAK
Kawasan  Penambangan  Batu  Gamping  di  Gombong  Selatan,  Kabupaten  Kebumen,  Jawa  tengah, merupakan  Kawasan  Bentang Alam  Karst,  yang  secara  yuridis  tidak  boleh  ditambang,  namun  faktanya kawasan tersebut masih terus ditambang oleh masyarakat sekitar, sehingga banyak dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Fenomena ini akhirnya memunculkan pertanyaan, mengapa pemerintah daerah belum  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  Kawasan  Karst  Gombong  secara  optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakoptimalan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum, selain  karena  faktor  ekonomi  yang  mendominasi,  faktor dilematis pemerintah  dalam  menertibkan  para penambang yang hanya menambang skala kecil pun, akhirnya semakin menyebabkan regulasi yang ada tidak berjalan secara optimal. Ditambah, dengan beralihnya kewenangan Izin Pertambangan Rakyat ke provinsi, yang justru semakin mempersulit dan memperlemah pengawasan pemerintah daerah. Realita ini menunjukkan  bahwa  masih  lemahnya  penegakan  hukum  di  daerah  tersebut,  oleh  karena  itu  penting adanya  penguatan  kembali  secara  kelembagaan,  aturan,  serta  budaya  hukum,  sehingga  hukum  dapat berfungsi dengan baik dan lebih efektif.

## Kata Kunci : Kawasan karst; Penambangan batu Gamping
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden
3 Penulis Ketiga

## Pendahuluan
Kawasan  karst  merupakan  bentang  alam yang  terbentuk  dalam  kurun  waktu  ribuan  tahun, tersusun  atas  batuan  karbonat  (batu  kapur/batu gamping)  yang  mengalami  proses  pelarutan sedemikian rupa, hingga membentuk kenampakan morfologi  dan  tatanan  hidrologi  yang  unik  dan khas. 4 Selain menyimpan air, dan memiliki sumber daya alam hayati berupa jenis flora dan fauna, karst juga  mengandung  sumber  daya  alam  nonhayati, salah  satunya  ialah  batu  gamping,  yang  mana merupakan bahan galian golongan C.
Banyaknya  sumber  daya  alam  yang terkandung  di  dalam  kawasan  karst,  akhirnya menjadikan  kawasan  tersebut  sebagai  lahan potensial  yang  memberikan  banyak  keuntungan. Namun,  bersamaan  dengan  dampak  positif pemanfaatannya,  kawasan  karst  sudah  tentu  pula menjadi  sangat  rentan  terhadap  kerusakan lingkungan.
4 Sari  B.Kusumayudha, Hiderologi  Karst  dan  Geometri
Fraktal  di  Daerah  Gunungsewu,  Adicita  Karya  Nusa,
Yogyakarta, 2005, hlm. 1
Salah  satu  kawasan  karst  di  Indonesia ialah  Kawasan  Karst  Gombong  Selatan  di Kebumen, Jawa Tengah. Kawasan Karst Gombong Selatan merupakan  salah  satu  kekayaan  alam yang  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  di Kebumen. Keberadaan dan besarnya potensi yang terkandung  di  dalam  Kawasan  karst  Gombong Selatan  itulah  yang  akhirnya  pada  tahun  2004 ditetapkan  oleh Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  sebagai  kawasan  eko-karst. 5 Namun sayangnya, berbagai potensi yang dimiliki kawasan karst Gombong Selatan ini semakin lama semakin menurun  bahkan  memprihatinkan.  Keadaan  ini terutama  disebabkan  oleh  semakin  maraknya kegiatan  penambangan  batu  gamping yang dilakukan di kawasan tersebut.
Menurut  Dinas  Lingkungan  Hidup Kebumen  jelas  akan  menambah  rusaknya lingkungan  karst,  khususnya  gua  karst  Gombong, habitat tempat sarang burung walet dan kelelawar yang berada di sana, serta menghancurkan fungsi gua karst sebagai penyimpan air.
5 Sumber Referensi : Gregorius Magnus zFinesso (editor: Nasru Alam Aziz), “Tambang Liar Ancam Kawasan Karst Gombong
Selatan”,http://regional.kompas.com/read/2012/05/21/185045 85/Tambang.Liar.Ancam.Kawasan.Karst.Gombong.Selatan., diakses tanggal 3 September 2015.
Besarnya  perkiraan  dampak  kerusakan terhadap lingkungan  karst  atas  kegiatan  pertambangan  ini realitanya  tidak  mengurangi  kegiatan  tambang- menambang,  justru  sebaliknya  beberapa  tahun terakhir  ini  kegiatan  penambangan  semakin meningkat.
Pertambangan  dan  lingkungan  hidup bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang, antara menyejahterakan atau mengorbankan alam sekitar, oleh karena  itu,  idealnya  perlu  keseimbangan antara  pengelolaan  dan  kelestarian  lingkungan, sehingga  kegiatan  penambangan  yang  bernilai ekonomi  bagi  negara  dan  masyarakat  lokal  dapat berjalan,  namun  tetap  tidak  merusak  kawasan lindung tersebut.
Peraturan Perundang-Undangan No. 32 Tahun 2009  sebagai  Undang-Undang  payung  dari perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan,  yang akhirnya memiliki  peran  penting  dalam  upaya menganalisis  dan  memberikan  solusi  hukum  dari kasus  penambangan  di  kawasan  karst Gombong selatan  ini.  UU  No.32  Tahun  2009  tersebut menggariskan bahwa:
“perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan / atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum”. 6
Enam  hal  yang  menjadi  ruang  lingkup  dalam upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan (Pasal 4 UU No. 32 tahun 2009) di atas tersebutlah, yang  dapat  dijadikan  poin  penting  untuk menganalisis  lebih  dalam  mengenai  upaya perlindungan hukum pada kasus pertambangan di kawasan karst Gombong Selatan. Adapun Penulis dalam  penelitian  ini,  lebih  menekankan  fokus kajiannya  pada  salah  satu  aspek,  yaitu pengendalian.
Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan  di  atas  inilah,  kemudian  Penulis  rasa perlu mengangkatnya ke dalam sebuah kajian yang berjudul  :  “Perlindungan  Hukum Kawasan  Karst terhadap  Kegiatan  Pertambangan  Kaitannya dengan  Pengelolaan  Lingkungan  (Studi  kasus Penambangan  batu  Gamping  di  Kawasan  karst Gombong Selatan, Kebumen, Jawa Tengah).
6 Pasal  1  angka  ayat  (2)  UU  No.  32  tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio- legal,  yaitu  pendekatan  yang  memadukan  antara kajian normatif dengan empirik,  artinya  dalam pengkajiannya  mengkonsepsikan  hukum  sebagai norma,  sekaligus  sebagai  realitas. 7 Hukum dipahami sebagai peraturan dan sekaligus sebagai sub-sistem dalam masyarakat, yang keberlakuannya  mempengaruhi  dan  dipengaruhi sub-sistem lainnya. 8
Sementara  spesifikasi  penelitian  yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kualitatif, karena  dalam  penelitian  ini  yang  diutamakan adalah  kedalaman  data,  bukan  dari  banyaknya data,  sehingga  dalam  penelitian  ini  sangat diperlukan  narasumber  dan  penelitian  secara langsung. 9 Berdasarkan  spesifikasi  inilah,  maka metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan studi pustaka.
7 Adji  Samekto, Pergeseran  Pemikiran  Hukum  dan  Era Yunani  Menuju  Postmodernisme,  Penerbit  Konstitusi Press, Jakarta, 2015, hlm. 187.
8 Adji  Samekto, Pemahaman  Dasar  Metode Penelitian Hukum, Op.Cit., hlm. 4.
9 M.  Djunaidi  Ghony,  dan  Fauzan  Almanshur, Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Ar-Ruzz  media,  Yogyakarta,  2012,
hlm. 18.
Sementara  untuk  teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah preskriptif analisis,  yang  bersifat  induktif.  Hal  ini  mengingat, bahwa  penelitian  hukum  menurut  Bernard  Arif Sidharta, hukum mempunyai peran menyelesaikan problem  konkrit  dalam masyarakat,  sehingga  sifat penelitian-penelitian  hukumnya  lebih  cenderung bersifat preskriptif. Preskriptif  analisis  ialah prosedur  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang harus  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah tertentu. 10

## Pembahasan
A. Faktor  Kurang  Optimalnya  Pemerintah Daerah  Dalam  Melakukan  Perlindungan Hukum  Terhadap  Kawasan  Karst  Gombong Selatan dari Kegiatan Pertambangan
Terkait  kurang  optimalnya  pemerintah daerah  dalam  melakukan perlindungan  hukum, sebagaimana hasil  wawancara  yang  dilakukan Penulis  terhadap  beberapa  sumber  (baik pemerintah  daerah,  maupun instansi  pemerintah yang bertanggung jawab di bidang terkait),
10 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.48.
dapat  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  faktor yang mempengaruhi.
Pertama,  faktor  yang  berasal  dari masyarakat  Kawasan  karst  Gombong  Selatan, diantaranya  seperti  ;  masih  minimnya  kesadaran masyarakat  (penambang)  di  Kawasan  Karst Gombong  Selatan  untuk  berizin.  Hal  ini  tentu merupakan  salah  satu  faktor  yang  cukup  rumit pemecahannya,  sebab  menyangkut  aspek kesadaran  seseorang.  Oleh  karena  itu  untuk mengkajinya  tentu  harus  dilihat  dari  berbagai aspek,  baik  sosial,  ekonomi,  maupun  pendidikan. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  William  J. Chambliss dan Robert B. Seidman, dalam Teorinya tentang Berlakunya Hukum.
Menurut  Chambliss  dan  Seidman 11 ,  secara garis  besar  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat akan  ditentukan  oleh  beberapa  faktor, artinya keberhasilan  pelaksanaan  suatu  peraturan perundang-undagan  di  dalam  masyarakat,  sangat tergantung banyak faktor.
11 Pendapat  Chambliss  dan  Seidman  dikutip  dari  Buku Syahrul  Machmud,  Penegakan  Hukum Lingkungan Indonesia,  Penegakan  Hukum  Administrasi,  Hukum Perdata,  dan  Hukum  Pidana  Menurut  Undang-Undang
No.32  Tahun  2009,  Graha  Ilmu,  Yogyakarta,  2012,  hlm.
164 .
Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural. Berdasarkan teori inilah, kemudian dapat kita lihat pada kasus maraknya penambangan ilegal pada kawasan karst Gombong Selatan, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum di kawasan tersebut. Bisa jadi masyarakat penambang ilegal yang masih belum sadar akan pentingnya berizin itu, disebabkan faktor ekonomi atau pendidikannya yang rendah, sehingga pengetahuan mengenai perizinan dan dampak yang ditimbulkan masih sangat kurang.
Faktor  kedua  yakni  penambang  ilegal merupakan  penduduk  yang  secara  turun  temurun tinggal  di  Kawasan  Karst  Gombong  selatan tersebut,  sehingga  mereka  merasa  bahwa  lahan yang mereka tambang adalah milik mereka sendiri. Hal  ini  diakui  oleh  Kabid  Pengembangan Infrastruktur  dan  Wilayah,  Bapedda  Kabupaten Kebumen,  Joni Hermawan, 12 menjadi  dilema tersendiri  dalam  menegakan  aturan.  Sebab  rata- rata alasan yang diutarakan para penambang ilegal tersebut  ialah  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka sehari-hari, bukan bussines oriented.
12 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Bappeda, Joni Hermawan (Kebumen, 30 November 2015)
Berdasarkan pertimbangan itulah, akhirnya para penambang di Kawasan Karst Gombong yang seharusnya tidak boleh ditambang, diberi toleransi untuk tetap menambang, meski tanpa izin.
Faktor  kurangnya  kesadaran  pemahaman tentang  pentingnya  melindungi  kawasan  lindung karst  pun,  menjadi  salah  satu  yang  menyebabkan upaya  perlindungan  hukum  pemerintah  daerah kurang terrealisasikan dengan baik. Meski berulang kali  dilakukan  sosialisasi,  pihak  Bapedda,  KLH, ESDM maupun Kehutanan, berusaha menghimbau agar  para  penambang  batu  gamping  mau  beralih profesi  ke  lain  sektor,  seperti  pertanian  atau peternakan,  namun,  mereka  masih  sulit  untuk beralih  dari  sektor  tambang.  Pola  pikir kegiatan penambangan merupakan  matapencaharian  yang sangat  efektif  untuk  mendapatkan  keuntungan secara  langsung,  dirasa  lebih  menjanjikan dibandingkan  sektor  lain  yang  harus  memakan waktu lama untuk menikmati hasilnya.
Faktor lain yang juga semakin mempengaruhi  ketidakoptimalana  pemerintah daerah  dalam  menegakan  aturan  hukum  ialah kurangnya  kesadaran  pemahaman  masyarakat tentang  pentingnya  melindungi  kawasan  lindung karst.  Sebagian  masyarakat  penambang  lebih mementingkan  kesejahteraan  ekonomi  mereka, ketimbang  memperhatikan  kelestarian  kawasan lindung  karst  dan  lingkungan  di  dalamnya,  baik
yang  bersifat  hayati  maupun  non–hayati.  Ini menguatkan  apa  yang  pernah  disampaikan  oleh Edith  Brown  Weiss  mengenai  teori  “keadilan antargenerasi”nya. Edith Brown Weiss sebagaimana  dikutip  oleh Adji  Samekto 13 , menyatakan  bahwa  secara  garis  besar  ada  tiga tindakan generasi dulu dan sekarang yang sangat merugikan  generasi mendatang  di  bidang lingkungan, yaitu :
(1)  konsumsi  yang  berlebihan  terhadap sumber  daya  alam  yang  berkualitas,  yang membuat generasi  mendatang  harus  membayar mahal  untuk  mengkonsumsi  sumber  daya  yang sama;
(2) pemakaian sumber daya alam yang saat ini  belum  diketahui  manfaat  terbaiknya  secara berlebihan,  sangat  merugikan  kepentingan generasi  mendatang,  karena  mereka  harus membayar  in-efisiensi  dalam  penggunaan  sumber daya  alam  tersebut  oleh  generasi  dulu  dan sekarang;
13 Adji  Samekto, Kapitalisme,  Modernisme,  dan  Kerusakan Lingkungan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 74.
(3)  pemakaian  sumber daya  alam  secara  habis- habisan oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi  mendatang  tidak  memiliki  keragaman sumber  daya  alam  yang  tinggi.  Dari  ketiga penyebab  kerusakan  sumber  daya  alam  tersebut, maka dapat dilihat dari apa yang terjadi di Kawasan Karst Gombong Selatan ini. Kurangnya kesadaran akan  pentingnya  karst  sebagai  kawasan  lindung akan berdampak buruk pada generasi selanjutnya.
Faktor  terakhir  dari  masyarakat,  yaitu  tidak mau bersusah-payahnya  masyarakat  penambang dalam mengurus  proses  perizinan.  Menurut  Kabid PIW Bappeda, terkait pemanfaatan kawasan karst, sebenarnya ada wilayah karst yang bisa ditambang, namun harus dengan izin. Kawasan karst tersebut yaitu  Kawasan  Karst  Gombong  Selatan  yang berada  di  luar  Kawasan  Bentang  Alam  Karst (KBAK) yang telah ditetapkan Kepmen ESDM No. 3873 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang  Alam  Karst  Gombong.  Hal  ini  dikuatkan oleh  informasi  dari  Kabid  Pemulihan  Lingkungan Hidup  Kantor  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Kebumen,  yang  menjelaskan  bahwa  tidak  semua kawasan  karst  yang  termasuk  dalam  tiga kecamatan  (Buayan,Ayah  dan  Rowokele)  itu merupakan kawasan yang tidak boleh ditambang.
Kawasan  karst  yang  tidak  lagi  mengalami  proses karstifikasi  dan  tidak  ada  ekosokarst  dan endokarstnya boleh ditambang. 14 Kendati demikian, masyarakat  masih  susah  untuk  ditertibkan, ditambah  dengan  berlakunya  UU  NO.23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  mana mengalihkan  kewenangan  Izin  Pertamabangan Rakyat  ke  provinsi.  Hal  ini  justru  semakin memperbesar  angka  ketidakmauan  penambang dalam  berizin,  sebab  banyaknya  kendala  yang dirasakan mareka ketika harus berizin dari daerah ke provinsi.
Selain  faktor  yang berasal  dari  masyarakat,  faktor yang berasal  dari  pemerintah  itu  sendiri  pun tidak kalah  berpengaruhnya  terhadap  ketidakoptimalan kinerja mereka. Lemahnya penegakan hukum dari pemerintah,  sebab  adanya  unsur dilematis dalam menerapkan  aturan hukum,  menjadi  salah  satu faktor  yang  sangat  berpengaruh.  Pemerintah cenderung  memberikan  toleransi  terhadap masyarakat penambang yang berdalih menambang untuk  kebutuhan  sehari-hari  di  Kawasan  Bentang Alam Karst tersebut.
14 14 Hasil  wawancara  Kabid  Pemulihan  Lingkungan  Hidup,
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, Siti Duhrotul Yatimah, (Kebumen, 1 Februari 2016)
Pengaruh  atas  berlakunya  UU  No.  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dimana kewenangan  perizinan  beralih  dari  daerah  ke provinsi  pun,  menjadi  salah  satu  kendala pemerintah dalam menegakan aturan hukum, salah satunya  dalam  hal  pengawasan.  Menurut  Kabid ESDM,  sejak  adanya  UU  tersebut,  maka  terkait pengawasan  pertambangan,  yang  melakukan adalah  langsung  dari  pusat,  pemerintah  daerah hanya  membantu.  Pemerintah  daerah  tidak  lagi memiliki kewenangan terkait kegiatan pertambangan  yang  berada  di  daerah.  Bahkan menurutnya,  Oktober  2016  ini,  semua  data  dan arsip-arsip  yang  dimiliki  pihak  ESDM  Kebumen terkait  pertambangan,  sudah  harus  diserahkan  ke provinsi.  Hal  ini  tentu  akhirnya  semakin memperlemah penegakan hukum terkait penambangan  ilegal  di  Kawasan  Karst  Gombong Selatan. 15
15 Hasil  wawancara  Kabid  ESDM  Dinas  SDA  ESDM Kabupaten  Kebumen,  Endah  Dwi  Yantiningsih,
(Kebumen, 21 Maret 2016)

## B. Upaya  Perlindungan  Hukum  Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Karst Gombong
Sebagai  upaya  perlindungan  hukum  yang dilakukan  pemerintah dalam  rangka  pengelolaan Kawasan  Karst  Gombong  Selatan  ialah  dengan menegakan  aturan-aturan  terkait Kawasan  Karst Gombong Selatan. Adapun regulasi-regulasi terkait diantaranya berupa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda  Provinsi  Jawa  Tengah  No.  6  Tahun  2010 tentang  RTRW  Provinsi  Jawa  Tengah,  Perda Kabupaten  Kebumen  No.  23  tahun  2012  tentang RTRW Kabupaten Kebumen, serta Kepmen ESDM Nomor  3873  K  /  40  /  MEM  /  2014,  tentang Penetapan  Kawasan  Bentang  Alam  Karst  (KBAK) Gombong.  Namun,  dalam  realitanya  beberapa aturan  hukum  tersebut  di  lapangan  masih  sangat sulit sekali diterapkan. Masih banyak pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  masyarakat  sekitar, hingga  akhirnya  berdampak  pada  kerusakan lingkungan  karst,  seperti  semakin  menurunya kualitas  dan  kuantitas  air  yang  terkandung  di dalamnya,  rusaknya  lahan  karst,  terganggunya ekosistem  di  kawasan  tersebut,  serta  terjadinya pencemaran  udara sebab  asap  yang  dihasilkan dari proses pembakaran gamping tersebut.
Kepmen ESDM No. 3873 K / 40 / MEM / 2014 yang  menyebutkan  jumlah  luasan  geologi  dan hiderologi KBAK  Gombong  sebesar  40,  89  km 2 , dan  ketentuan  sanksi-sanksi  di  dalam  UU  No.32 tahun  2009,  Perda  RTRW  Jawa  tengah  maupun Kebumen pun nyatanya tidak cukup ” menggentarkan ‟ penambang  ilegal  di kawasan tersebut.
Upaya-upaya  pengendalian  dan  pengelolaan oleh  pemerintah  daerah  nyatanya  juga  telah diberikan.  Menurut  pemerintah  daerah,  mereka secara rutin, bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  di  bidang terkait,  mengadakan  sosialisasi-sosialisasi  dan pembinaan  terhadap  masyarakat  di  3  kecamatan yang  masuk  dalam  Kawasan  karst  Gombong Selatan  tersebut.  Sosialisasi  dan  pembinaan  ini terutama  dimaksudkan  agar  masyarakat  beralih profesi, dari sektor tambang ke sektor lainnya yang lebih  ramah  lingkungan.  Upaya-upaya  tersebut ternyata  tidak  cukup  mengendalikan  angka penambangan ilegal  di  kawasan  tersebut, mengingat  semakin  hari  justru  kegiatan penambangan  batu  gamping  semakin  marak terjadi. Kendati masyarakat sekitar Kawasan Karst mengetahui mana saja wilayah karst yang termasuk dalam  KBAK  dan  mana  yang  tidak,  mereka  tetap menambang  kawasan  tersebut,  bahkan  ironisnya dengan  minimnya  kesadaran  akan  pentingnya
lingkungan  dan  pembangunan  yang  berwawasan lingkungan,  sebagian  dari  mereka  menambang dengan  menggunakan  bahan-bahan  peledak  yang sudah  tentu  semakin  memperparah  kawasan lindung tersebut.
Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut Penulis, penting adanya penguatan kembali secara kelembagaan, aturan (khususnya terkait pengelolaan  Kawasan  Karst),  serta  kultur  atau budaya taat hukum di daerah tersebut. Hal ini agar hukum  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  berjalan lebih efektif.
Penguatan  kelembagaan  ini  pun  tentunya tetap dengan merujuk asas-asas hukum yang telah diatur dalam Pasal 2 UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, sehingga  diharapkan  akan  lebih  terwujud  upaya perlindungan hukum, baik secara preventif maupun secara  represif, yang  optimal  dan  dapat memberikan  keadilan,  antar  generasi khususnya, serta  kepastian  hukum  bagi  Kawasan  Bentang Alam Karst.
Apabila  secara  kelembagaan,  aturan  dan budaya  hukum  di  daerah  tersebut  kuat,  seluruh elemen  menyadari  dan  taat  pada  hukum  yang berlaku,  maka  akan  sangat  mungkin  kiranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan Kawasan Karst  Gombong  yang  berkelanjutan  dan berwawasan lingkungan terwujud dengan baik.

## Simpulan dan Saran

## A. Simpulan
1. Kurang  optimalnya  pemda  dalam  melakukan perlindungan  hukum  terhadap  Kawasan  karst Gombong Selatan dari kegiatan pertambangan, dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  : faktor  dari  dalam  masyarakat/sosial,  seperti masih  minimnya  kesadaran  masyarakat  untuk berizin,  mayoritas  penambangan  adalah penduduk  asli  kawasan  karst  tersebut, kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  melindungi  kawasan  lindung  karst, serta  masyarakat  yang tidak  mau bersusah payah mengurus  terkait  izin  pemanfaatan  batu gamping  di  luar  Kawasan  Bentang  Alam  Karst yang  boleh  ditambang,  ditambah  dengan beralihnya kewenangan perizinan pertambangan rakyat ke provinsi. Adapun faktor yang
menyebabkan ketidakoprimalan perlindungan  hukum  oleh  pemerintah  daeraha ialah  disebabkan  dari  dalam  peemerintahan  itu sendiri,  dimana  adanya  unsur dilematis pemerintah dalam menerapkan aturan hukum di Kawasan  Karst  Gombong  tersebut,sehingga masih  ada  toleransi  yang  diberikan  bagi penambang yang menambang untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu pengaruh atas berlakunya
UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  mengalihkan kewenangan  izin  ke provinsi, akhirnya semakin mempersempit ruang gerak  pemerintah  daerah.  Mereka  sudah  tidak memiliki  peran  yang  signifikan  terkait kegiatan pertambangan di daerah.
2. Sebagai  upaya perlindungan  hukum dalam rangka  pengelolaan  Kawasan  Karst  Gombong, maka  selain  dengan  menegakan  aturan-aturan terkait perlindungan  Kawasan  Karst  Gombong, yang  berupa  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  Perda  Provinsi  Jawa  Tengah  No.  6 Tahun  2010  tentang  RTRW  Provinsi  Jawa Tengah,  Perda  Kabupaten  Kebumen  No.  23 tahun  2012  tentang  RTRW  Kabupaten Kebumen, serta Kepmen ESDM Nomor 3873 K / 40 / MEM / 2014, tentang Penetapan Kawasan Bentang  Alam  Karst  (KBAK)  Gombong, pemerintah juga telah berupaya dengan secara rutin mengadakan sosialisasi dan pembinanaan kepada  masyarakat  di  3  kecamatan  Karst gombong tersebut. pembinaan lebih dimaksudkan  agar  masyarakat  beralih  profesi dari tambang ke sektor usaha yang lain, namun nyatanya upaya ini belum banyak membuahkan hasil. Oleh karena itu penting adanya penguatan kembali secara kelembagaan, aturan
(khususnya terkait pengelolaan kawasan karst), serta kultur atau budaya taat hukum di kawasan tersebut,  sehingga  hukum  dapat  berfungsi dengan  baik  dan  lebih  efektif.  Penguatan kelembagaan ini juga tentunya dengan merujuk pada asas-asas hukum yang telah diatur dalam Pasal  2  UU  No.  32  tahun  2009,  sehingga diharapkan  akan  lebih  terwujud  upaya perlindungan  hukum,  baik  secara  preventif maupun  represif  yang  efektif  dan  memberikan kepastian  hukum  bagi  Kawasan  Bentang Alam Karst Gombong.

## B. Saran
1) Bagi Masyarakat Kepekaan  masyarakat  dalam  memeahami  hak dan kewajibannya khususnya untuk berizin dan menambang  dengan  bijak  masih  kurang.  Oleh karena  itu,  agar  terwujud  pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan berwawasan lingkungan,  maka  perlu  kiranya  masyarakat lingkar tambang untuk mengubah pola pikirnya dalam  memanfaatkan  karst  yang  merupakan sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat diperbaharui agar tidak semena-mena dan tetap dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  ekologi dalam pemanfaatannya.
2) Bagi Pemerintah Daerah
Untuk  menciptakan  kepastian  dan  penegakan aturan  hukum  yang  baik  dan  tegas  terkait perlindungan  dan  pengelolaan  Kawasan  Karst Gombong  ini,  maka  sangat  diperlukan  adanya pembenahan  secara  kelambagaan.  Lembaga harus  lebih  memperkuat  struktur  di  dalamnya, agar aturan  hukum  yang  berlaku  dapat diterapkan  secara  lebih  tegas  dan  optimal. Pembenahan  di  bidang  aturan  pun  sangat diperlukan,  mengingat  perlindungan  hukum secara  represif  di  dalam  perda  tampaknya masih kurang. Penumbuhan kultur atau budaya taat hukum di kawasan tersebut pun tidak kalah pentingnya  di  sini.  Dengan  adanya  budaya hukum  yang  kuat,  maka  tentu  hukum  terkait perlindungan  dan  pengelolaan  Kawasan  Karst Gombong akan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
3) Bagi Akademik
Fenomena ini semakin memperkuat pentingnya pendekatan sosio-legal dengan  analisis  yang bersifat induktif dalam kajian hukum, mengingat analisis induktif sangat mengandalkan  fakta- fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang terjadi  di  lapangan  tersebut,  sebenarnya terdapat masukan-masukan yang berguna bagi penyempurnaan aturan-aturan  yang  sudah  ada terkait  dengan  pengelolaan  kawasan  karst.
Inilah  yang  kemudian  membuktikan,  bahwa pentingnya sosio-legal dan  analisis  induktif, terutama dalam dunia akademik.

## Daftar Pustaka

## Buku
Amiruddin dan   Zainal   Asikin,   2004,
Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta,
Raja Grafindo Persada.
Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, 2012,
Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Yogyakarta,
Ar-Ruzz media.
Kusumayudha, Sari B., 2005,
Hidrogeologi  Karst  dan  Geometri  Fraktal  di daerah  Gunung  Sewu, Yogyakarta,  Adicita karya Nusa.
Samekto,  Adji,  Pemahaman  Dasar  Metodologi Penelitian  Hukum,  disampaikan  sebagai materi perkuliahan kelas akhir pekan Magister Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro,  tanggal 16 Oktober 2015.
________________ , 2015, Pergeseran Pemikiran Hukum di Era Yunani menuju Postmoderisme, Jakarta, Konstitusi Press.
________________ , 2005, Kapitalisme,
Modernisasi  dan Kerusakan  Lingkungan,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Machmud,  Syahrul,  2012,  Penegakan  Hukum
Lingkungan  Indonesia,  Penegakan  Hukum Administrasi,  Hukum  Perdata,  dan  Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009, Yogyakarta, Graha Ilmu.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun  2010  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2009- 2029.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun  2012  tentang  Rencana  tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Kebumen  Tahun  2011- 2031.
Keputusan Menteri ESDM No.3873 K/ 40 / MEM / 2014  terkait  Perubahan  Keputusan  Menteri ESDM No. 3043 K / 40 / MEM / 2004 tentang Penetapan  Kawasan  Bentang  Alam  Karst (KBAK) Gombong.

## Website
Gregorius Magnus   Finesso   (editor:
Nasru  Alam  Aziz),  “Tambang  Liar Ancam Kawasan  Karst  Gombong
Selatan”,http://regional.kompas.com /read/2012/05/21/18504585/Tamba ng.Liar.Ancam.Kawasan.Karst.Gom bong.Selatan., (diakses tanggal 3 September 2015.