## PERLINDUNGAN HAK PATEN (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)

## PATENT PROTECTION
(Comparative Study on Scope Protection in Many Countries)
Sutarman Yodo Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Email: sutarman.yodo@gmail.com

## Abstract
The  differences  of  the  legal  system  that  patent  scope  protection  in  various countries,  not  only  importing for  new  investment  but determine  the  process of  transfers  of  the  technology  of  a  state.  Widespread  protection  cause transfers  of  technology  become  not  easy  eventhought  less  protection  cause patent owner quit being lost. Both difference intention results in the need of comparative study on protection scope of the patent in countries. There are two  problems  should  be  explored, first  what  is  the  difference  and  similarity scope  patent  protection  in  the  state's  regulation  and  the  second  how  legal system  influenced  to  the  differ  occurrence?  These  problems  used  research methods  that  are  statute  approach  and  comparative  approach,  case approach,  and  conceptual  approach.  Result  research  found  patent protection  in  Europe  countries,  United  State,  Japan,  and  Indonesia  had similarity  in  protection  requirement  regulated  such  novelty,  inventive  step, and  industrial  applied.  However,  United  State  protection  base  on  first  to invent  meanwhile  other  state  based  on  first  to  file.  Then  scope  of  patent protection  there  has  Germany  applied  the  widest  protection,  then  United State,  and  Japan,  then Netherland.  Mean  England  as the  limited  protection country.  The  difference  patent  protection  is  influenced  by  the  legal  system such common law that more referred to the precedent than civil law system with  its  codification.  Germany  is  the  only  one  country  applied  rigid codification on patent protection. Means, Indonesia formulated the of patent protection that is still limited related to the limited cases resolved in court.
Keywords : Patent Right, Scope Protection, Comparative Law.
Volume 10 Number 4, October-December 2016: pp. 605-820. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.

## Abstrak
Perbedaan  sistem  hukum  perlindungan  lingkup  paten  di  berbagai  negara, tidak  hanya  mengimpor  investasi  baru  namun  juga  menentukan  proses transfer  teknologi  suatu  negara.  Perlindungan  yang  meluas  menyebabkan transfer  teknologi  menjadi  tidak  mudah  walaupun  kurangnya  perlindungan karena  pemilik  paten  mengalami  kerugian.  Kedua  perbedaan  niat  tersebut menghasilkan perlunya studi komparatif tentang cakupan perlindungan paten di  negara-negara.  Ada  dua  masalah  yang  harus  dijajaki,  pertama  apa perbedaan  dan  kesamaan  cakupan  perlindungan  paten  dalam  peraturan negara  dan  yang  kedua  bagaimana  sistem  hukum  mempengaruhi  kejadian yang  berbeda?  Masalah  ini  akan  menggunakan  metode  penelitian pendekatan  statuta  menyeluruh  dan  pendekatan  komparatif,  pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan perlindungan  paten  di  negara-negara  Eropa,  Amerika  Serikat,  Jepang,  dan Indonesia memiliki kesamaan dalam persyaratan proteksi yang mengatur hal baru,  langkah  inventif,  dan  penerapan  industri.  Namun,  perlindungan  di Amerika  Serikat  pada  awalnya  untuk  menciptakan  sementara  basis  negara lain berdasarkan berkas pertama. Kemudian ruang lingkup proteksi paten di sana  telah  ada  Jerman  menerapkan  proteksi  terluas,  kemudian  Amerika Serikat,  dan  Jepang,  lalu  Belanda.  Berarti  Inggris  sebagai  negara perlindungan  terbatas.  Perbedaan  proteksi  paten  dipengaruhi  oleh  sistem hukum common  law yang  lebih  mengacu  pada precedent daripada civil  law dengan  kodifikasinya.  Jerman  adalah  satu-satunya  negara  yang  menerapkan kodifikasi  yang  kaku  terhadap  perlindungan  paten.  Berarti,  Indonesia merumuskan  cakupan  proteksi  paten  yang  masih  terbatas  yang  terkait dengan terbatasnya kasus yang diselesaikan di pengadilan.
Kata kunci: Hak Paten, Perlindungan Ruang Lingkup, Hukum Komparatif

## A. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  suatu  negara,  tidak  lepas  dari  aspek perlindungan  hak  paten  yang  berlaku  pada  negara  tersebut.  Negara  Jepang sebagai  contoh,  adalah  negara  yang  dikenal  paling  maju  teknologinya. Semula  negara  ini  banyak  mencontoh  teknologi  negara-negara  Eropa  dan Amerika,  namun  dalam  perkembangan  yang  kita  ketahui  akhir-akhir  ini justru  Jepang-lah  yang  menjadi  kiblat  dari  negara-negara  lain  termasuk Eropa dan Amerika.
Dalam  perlindungan  hak  paten,  apabila  lingkup  perlindungan  yang diberikan  terlalu  luas  kepada  pemegang  hak  paten,  maka  sistem perlindungan  hukum  tersebut  berdampak  pada  proteksi  hak  paten  yang dipegang  oleh  seseorang  menjadi  sangat  kuat,  namun  proses  alih  teknologi pada  negara  tersebut  tidak  mudah  terjadi,  sebab  modifikasi  yang  tidak
substansial  pun  dari  pihak  lain  masih  bisa  dinilai  sebagai  pelanggaran  hak paten.  Sebaliknya  apabila  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pemegang hak paten terlalu sempit, maka pemegang hak paten mudah dirugikan karena adanya  modifikasi  yang  substansial  pun  masih  bisa  dinilai  bukan  sebagai pelanggaran  hak  paten,  namun  berpengaruh  positif  terhadap  perkembangan tekonologi negara tersebut.
Bukan suatu yang tidak  mungkin terjadi, dalam suatu negara terdapat lebih  dari  satu  pemohon  paten  atas  penemuan-penemuan  yang  mempunyai kemiripan  satu  dan  lainnya.  Dalam  hukum  paten  dapat  terjadi  pemohon pertama  yang  akan  diberikan  paten  oleh  suatu  negara,  tetapi  belum  tentu bagi  negara  lain  yang  menggunakan  aturan  atau  prinsip “first-to-invent ”. Akan  tetapi  baik first-to-file maupun first-to-invent ,  keduanya  menutup kemungkinan  pihak  lainnya  yang  memiliki  kemiripan  dengan  penemuan yang  telah  dipatenkan  diterima  penemuannya  sebagai  hak  paten.  Atas  dasar kedua  prinsip  tersebut,  lingkup  perlindungan  paten  dari  masing-masing negara  tersebut  menjadi  penting  untuk  diketahui.  Oleh  karena  hanya  dari aspek  lingkup  perlindungan  yang  dimaksud,  suatu  penemuan  baru  bisa diberikan  hak  paten,  sepanjang  hasil  penemuan  tersebut  tidak  memiliki kesamaan  dengan  yang  telah  didaftarkan  sebelumnya  menurut  prinsip first- to-file atau first-to-invent.
Berbagai  negara  dalam  menentukan  luas  perlindungan  paten, meletakan  syarat  pada  klaimnya  dengan  sistem  yang  berbeda.  Perlakuan yang  berbeda  pada  masing-masing  negara  tersebut,  menjadi  lebih  menarik apabila  dihubungkan  dengan  pengelompokkan  sistem  hukum civil  law dan common  law yang  pernah  kita  dikenal  sebelumnya.  Dalam  sejarah  sistem common law yang  menolak  kodifikasi  yang berlaku  dalam system civil law , akan  mempersulit  upaya  mendapatkan  penjelasan  secara  detail  tentang konsep klaim yang dimaksud dalam hukum paten.
Pada negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris, rujukannya  tertuju  pada  doktrin  “preseden”  ( precedent ).  Akan  tetapi  hal tersebut  belum  menyelesaikan  masalah,  karena  dalam  pelaksanaannya  antar negara common  law tidak  melihat  sama  preseden  untuk  suatu  kasus, misalnya preseden  yang berlaku di Inggris dalam  melihat luas perlindungan hak  paten  belum  tentu  sama  dengan  preseden  yang  berlaku  di  Amerika Serikat.  Demikian  pula  dalam  menafsirkan  klaim  yang  menentukan  luas perlindungan  hak  paten.  Suatu  negara  terkadang  penafsirkan  intisari  dari klaim  yang  diajukan  hingga  berdampak  pada  bentuk  perlindungan  yang demikian  luas  kepada  pemegang  hak  paten  tetapi  menyulitkan  proses  alih teknologi. Sebaliknya dengan  negara tertentu  menafsirkannya dari kata-kata dalam  klaim  yang  berakibat  perlindungan  hak  paten  kepada  pemegang menjadi  sempit,  namun  memudahkan  proses  alih  teknologi  kepada  pihak yang melakukan modifikasi.
Uraian  di  atas  menempatkan  lingkup  perlindungan  hak  paten  sebagai issue pokok  yang  sangat  penting  untuk  dikaji.  Atas  dasar issue tersebut, permasalahan yang perlu dikaji dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa  saja  persamaan  dan  perbedaan  lingkup  perlindungan  paten  yang berlaku di berbagai negara?
2. Bagaimana  pengaruh  sistem  hukum  terhadap  perbedaan  lingkup perlindungan  paten  di  negara-negara  penganut  sistem civil  law dan common law ?
Upaya menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum  normatif  berdasarkan  metode statute  approach dan comparative approach, di samping case approach dan conceptual approach .
Melalui  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  berbagai pendekatan  yang  dimaksud,  diharapkan  lingkup  perlindungan  hak  paten yang  berlaku  di  berbagai  negara  akan  mudah  diketahui,  minimal  hal  ini bermanfaat  dalam  menghindari  perang  global  akibat  dominasi  ekonomi melalui  penguasaan  paten.  Demikian,  Fred  Warshoefsky 1 mengatakan,  saat ini  perang  global  yang  terkeji  dalam  upaya  pendominasian  ekonomi  adalah mengenai  hak  atas  kekayaan  intelektual.  Saat  ini  dan  masa  mendatang Indonesia  akan  bertikai  terhadap  ide,  inovasi,  kreasi  dan  penemuan- penemuan.  Kancah  peperangan  bukan  di  medan  perang  tapi  di  forum Pengadilan, yang merenggut jutaan dolar melalui litigasi paten.

## B. Pembahasan
1. Perlindungan Paten Negara-Negara Eropa
Konvensi  Paten  Eropa,  Undang-Undang  Paten  Jerman,  Amerika Serikat,  dan  Jepang,  dalam  makalah “Comparative  Study  on  the  Japanese, the  United  States  and  the  European  Patent  Systems”, oleh Japan  Patent Office  Asia-Pacific  Industrial  Property  Center di  Jepang  belum  lama  ini (tahun  2001),  bila  ditelaah  banyak  mengungkap  persamaan/perbedaan perlindungan  paten  negara-negara  tersebut.  Beberapa  pasal  konvensi  dan undang-undang negara dimaksud, memperkaya isi tulisan ini.
Walaupun  di  antara  negara-negara  Eropa  yang  menandatangani Konvensi  Paten  Eropa  dan  telah  menyesuaikan  perundang-undangan nasionalnya,  masih  terdapat  perbedaan  penafsiran  konsep  tentang  lingkup perlindungan  paten.  Seperti  ketentuan  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  Konvensi Paten  Eropa  menyebutkan: Theextent  of  the  protection  conferred  large  a European  or  a  European  patenapplication  shall  be  determined  large  the
1 Maulana, Insan Budi. (2000). Penerapan Paten Sejak UU Paten No. 6 Tahun 1989 Hingga UU  Paten  No.  13  Tahun  1997:  Pengalaman  Indonesia  Selama  Ini,  dalam  Kapita  Selekta Hak  Kekayaan  Intelektual  I, Pusat  Studi  Hukum  UII  Yogyakarta  Bekerja  Sama  dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, p. 4.
term  of  claims.  Nevertheless , thedescription  and  drawings  shall  be  used right interpret the claims. Bagi Belanda hal ini tertuang dalam Pasal 30 ayat (2)  Undang-Undang  Belanda  1986,  yang  intinya  menentukan  bahwa  yang dilindungi  adalah  isi  klaim,  bukan  perumusan  secara  harfiah  klaim  yang disertakan dalam permohonan paten suatu penemuan.
Pembentuk  undang-undang  tidak  bermaksud  mengkaitkan  luas perlindungan paten dengan urusan alih teknologi. Hal ini disebabkan setting masyarakat  Belanda  dengan  pola  perekonomian  yang  sudah  maju  dijiwai oleh  semangat  kapitalisme. Perlindungan  yang  ditujukan  pada  isi  klaim memberikan perlindungan yang luas. Sementara Konvensi Paten Eropa ingin menghindari  perlindungan  paten  yang  ditafsirkan  terlalu  luas,  karena  akan mengganggu persaingan
Dalam  praktek  tampak  lain  sikap  pengadilan  Belanda.  Menurut Pieroen  bahwa  Pengadilan  tidak  terikat  pada  Penjelasan  Undang-Undang. Hakim  diberi  kebebasan  dalam  menafsirkan  ketentuan  undang-undang. Pendirian  pengadilan  Belanda  itu  sudah  sesuai  dengan  maksud  yang dikandung  Konvensi  Paten  Eropa  karena  memberikan  perlindungan  yang seimbang  baik  terhadap  pemegang  paten  maupun  kepada  pihak  ketiga. Protokol Konvensi Paten Eropa memang menghendaki adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pemegang paten dan masyarakat. 2
Di  Jerman pada  Bagian  6  Undang-Undang  Paten  menetapkan  bahwa jika  dua  orang  atau  lebih  telah  membuat  penemuan  secara  independen  satu terhadap  yang  lain,  maka  haknya  akan  menjadi  milik  orang  yang  pertama mengajukan permohonan kepada kantor paten. Jadi mengikuti aturan first-to- file, sebagaimana isi Pasal 60 Konvensi Paten Eropa.
Mengenai  ketentuan  Bagian  1  (1)  Undang-Undang  Paten  Jerman, mengatur  penemuan  yang  bisa  dipatenkan  haruslah  baru,  melibatkan  suatu langkah  inventif,  dan  memungkinkan  untuk  aplikasi  industrial,  juga  sama dengan  isi  Pasal  52  ayat  (1)  Konvensi  Paten  Eropa.  Menurut  Bagian  3 Undang-Undang  Paten  Jerman,  suatu  penemuan  harus  dianggap  baru  jika penemuan  tersebut  bukan  merupakan  bagian  dari the  state  of  the  art (sama dengan Pasal 54 ayat (1) Konvensi Paten Eropa).
Dalam    Pasal  54  ayat  (2)  Konvensi  Paten  Eropa  menyebutkan: The state  of  the  art harus  dianggap  sebagai  segala  sesuatu  yang  dibuat  tersedia untuk  publik  melalui  deskripsi  tertulis  atau  lisan,  penggunaan,  atau  dengan cara  lain  apapun,  sebelum  tanggal  pengajuan  permohonan  paten  eropa. Ketentuan dalam Bagian 4 Undang-Undang Paten Jerman yang menjelaskan langkah  inventif,  dan  Bagian  5  Undang-Undang  Paten  Jerman  menjelaskan
2 Marzuki,  Peter Mahmud.  (2000). Luasnya  Perlindungan  Paten,  dalam  Kapita Selekta  Hak Kekayaan Intelektual I , Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerja Sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, p. 36.
aplikasi  industrial,  sama  dengan  Pasal  56  dan  57  Konvensi  Paten  Eropa. Pasal  56  Konvensi  Paten  Eropa  menyebutkan  suatu  penemuan  akan dianggap melibatkan suatu langkah inventif jika, setelah mempertimbangkan the  state  of  the  art .  Dibandingkan  dengan  ketentuan  Pasal  57  Konvensi, maka  suatu  penemuan  akan  dianggap  sebagai  aplikasi  industrial  jika penemuan  bersangkutan  bisa  dibuat  atau  digunakan  dalam  suatu  jenis industri, termasuk pertanian.
Berlakunya ketentuan perundang-undangan Jerman yang menyesuaikan  Konvensi  Paten  Eropa  tersebut,  merupakan  upaya  untuk menyisihkan  ketentuan  yang  memberikan perlindungan begitu besar kepada penemuan.  Melalui  ketentuan  itu,  luas  perlindungan  paten  dipersempit. Dalam  Pasal  14 Patengesetz 1981,  disebutkan  luasnya  perlindungan  paten ditentukan  oleh  “isi  materiil  klaim”.  Perlindungan  di  luar  kata-kata  klaim hanya dapat diperluas untuk: 3
a. Perwujudan penemuan yang ekuivalen,
b. Perwujudan penemuan yang belum selesai, dan
c. Perwujudan-perwujudan  penemuan  yang  berbeda  dari  klaim  utama  yang di dalamnya tidak terdapat ciri-ciri yang non-esensial .
Demikian  berarti  walaupun  ada  upaya  untuk  mempersempit perlindungan  paten  oleh  Jerman,  namun  ternyata  perlindungan  paten dimaksud  masih  terlalu  luas.  Perlindungan  luas  ini,  akan  menutup kemungkinan  dilakukannya  modifikasi  paten  yang  bersangkutan  oleh  pihak lain,  karena  suatu  modifikasi  merupakan  ekuivalen  paten  sebelumnya, demikian pula terhadap penemuan yang berbeda dari klaim utama dan tidak terdapat ciri-ciri yang non-esensial.
Apabila  Jerman  memberikan  perlindungan  yang  luas  kepada penemuan,  maka Inggris memberikan  perlindungan  yang  sempit  bagi  suatu penemuan.  Sebelum Patents  act 1977  berlaku,  perundang-undangan  paten Inggris  tidak  mengatur  luasnya  perlindungan  penemuan.  Penentuan  luasnya perlindungan  penemuan  dilakukan  berdasarkan  penafsiran  hakim  yang dituangkan  melalui  putusan  peradilan.  Hal  ini  sesuai  dengan doktrin  stare decisis yang  dianut  sistem  hukum  Inggris  sebagai  suatu  negara  penganut c ommon  law  system. Adanya  kewajiban  untuk  merumuskan  klaim,  hakim berpegang  kepada  pengertian  secara  gramatikal  seperti  yang  diuraikan  di dalam klaim. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim-hakim, dapat dikatakan bahwa tujuan pembatasan monopoli adalah untuk  kepastian hukum,  dan  setiap  orang  yang  melakukan  modifikasi  terhadap  klaim  tidak terjatuh ke dalam peniruan yang merupakan perbuatan melanggar hukum.
Setelah  berlakunya Patents  Act 1977, dalam section 125  ayat  (1) diatur  luasnya  perlindungan  penemuan  yang  sebelumnya  tidak  dikenal.
3 Ibid., p. 40.
Perlindungan  dimaksud  mengacu  kepada  Pasal  69  ayat  (1)  Konvensi  Paten Eropa  sebagaimana  telah  dikutip  sebelumnya.  Akan  tetapi  di  dalam pelaksanaannya  hakim  tetap  memiliki  kebebasan  yang  besar  dalam menentukan  batas  luasnya  perlindungan  penemuan. 4 Nampak  dalam  hal  ini, pengadilan  Inggris  lebih  konsisten  dengan  ciri  sistem  hukumnya  yaitu common  law  system. Sebagai  negara  penganut  sistem common  law, pertimbangan-pertimbangan  hukum  berkenaan  dengan  kasus  hukum  yang ada  hingga  menjadi  preseden  yang  diikuti  oleh  pengadilan-pengadilan nampak  lebih  utama  daripada  kodifikasi  suatu  undang-undang,  seperti halnya dengan Patents Act 1977.
Pada  tahun  1980  terdapat  suatu  putusan  terhadap Catnic  v  Hill  and Smith . Putusan ini boleh  dikatakan sebagai suatu Landmark decision. Kasus itu  mengenai  balok  penopang  yang  dibuat  dari  plat  dan  dimasukkan  ke tembok-tembok bangunan di atas pintu dan jendela. Klaim utama pemegang paten  antara  lain  berisi  ciri-ciri: member yang  terdapat  pada  (a)  yaitu  yang berada  di  depan,  mempunyai  kemiringan  12-13  derajat.  Ini  berarti  bahwa member tersebut tidak dapat dikatakan vertikal, dibanding member (b) yaitu yang  di  belakang  jelas-jelas  ventikal.  Kemudian  ada  orang  lain  yang membuat  balok  penopang  dari  baja  dengan  bagian  belakang  tidak  tepat berdiri  vertikal  melainkan  sedikit  miring.  Hakim  Tinggi Whitford  dalam pertimbangannya  menyatakan,  vertikal  bukan  merupakan  ciri  esensial sehingga  antara  balok  yang  telah  dipatenkan  dan  balok  tergugat  tidak terdapat perbedaan. Sedangkan Court of Appeal memandang bahwa vertikal merupakan ciri yang esensial karena apa yang tertulis di dalam klaim, itulah yang  dikehendaki  oleh  pemohon.  Oleh  karena  itulah Court  of  Appeal memandang  bahwa  antara  balok  yang  telah  dipatenkan  dan  balok  tergugat terdapat perbedaan, sehingga hal ini bukan pelanggaran hukum. Hal ini oleh House  of  Lords memandang  bahwa  yang  menjadi  ukuran  adalah purposive construction dari  pemohon.  Sejak  saat  itu  pengadilan-pengadilan  Inggris merujuk  ajaran purposive  construction .  Berpegang  pada  ajaran  ini,  lingkup perlindungan  paten  lebih  besar  dari  sekedar  berdasarkan  kata-kata  klaim. Walaupun  demikian  tidak  seperti  di  Jerman  yang  memberi  tempat  begitu luas pada perlindungan paten . 5
Dari  ketiga  negara  Eropa  yang  dibandingkan,  nampak  walaupun memiliki  persamaan  yaitu  sama-sama  menyesuaikan  undang-undangnya pada  Konvensi  Paten  Eropa,  tetapi  dalam  memberikan  penafsiran  terhadap lingkup  perlindungan  paten  atas  klaim  ternyata  memiliki  perbedaan  yang signifikan.  Bagi  negara  Inggris  belum  bisa  meninggalkan  tradisi common law -nya  yang  lebih  mengandalkan precedent .  Oleh  karena  walaupun  ada
4 Ibid., p. 40-41.
5 Ibid., p. 42-43.
undang-undang  yang  mengatur  luas  perlindungan  yang  dimaksud,  namun hakim  pengadilan  mengabaikan,  dan  lebih  merujuk  pada precedent . Demikian  hal  tersebut  memberikan  dampak  terhadap  perlindungan  paten menjadi lebih sempit bila dibandingkan dengan Jerman, termasuk Belanda.

## 2. Perlindungan Paten di Amerika Serikat dan Jepang
Amerika  Serikat memberi  pengaturan  yang  berbeda  dengan Konvensi  Paten  Eropa.  Bagian  102  (g)  Sertifikat  35  Undang-Undang Amerika  Serikat  menetapkan  bahwa  seseorang  berhak  mendapatkan  paten terkecuali  jika  sebelum  penemuan  oleh  si  pemohon  tersebut  penemuan bersangkutan  telah  dilakukan  di  negara  ini  oleh  seseorang  lain  yang  mana orang  lain  tersebut  belum  menanggalkan,  membekukan,  atau  membatalkan paten  tesebut.  Nampak  dalam  hal  ini  yang  digunakan  bukan  aturan first-to- file ,  tetapi first-to-invent yang  berlaku.  Amerika  Serikat  dalam  hal  ini memberikan  perlindungan  terhadap  pengguna  paten  terdahulu.  Dalam  hal belum  adanya  pengguna  paten  terdahulu,  atau  pengguna  sebelumnya  telah membekukan  atau  membatalkan,  barulah  si  pemohon  yang  diberikan perlindungan melalui pendaftaran petennya.
Bagian  101  Undang-Undang  Paten  Amerika  mensyaratkan  kebaruan ( novelty )  sebagai  suatu  syarat  bisa  dipatenkannya  sesuatu,  demikian  pula bahwa  suatu  penemuan  yang  bisa  dipatenkan  merupakan  suatu  proses, mesin,  perekayasaan,  atau  komposisi  sesuatu  yang  bermanfaat,  atau  suatu kemajuan  yang  bermanfaat  darinya.  Dalam  hubungan  ini  Bagian  102 Undang-Undang,  menetapkan  seseorang  berhak  untuk  mendapatkan  paten, terkecuali:
a. Penemuan  bersangkutan  telah  dikenal  atau  digunakan  oleh  orang  lain  di negeri ini, atau dipatenkan atau dipaparkan dalam suatu publikasi cetak di negeri  ini  atau  di  sebuah  negara  asing,  sebelum  penemuan  oleh  si pemohon paten; atau
b. Penemuan  bersangkutan  telah  dipatenkan  atau  dipaparkan  dalam  suatu publikasi  cetak  di  negeri  ini  atau  di  sebuah  negara  asing  atau  digunakan oleh publik atau dijual di negara ini, lebih dari satu tahun sebelum tanggal permohonan paten di negeri ini; atau
c. Penemuan  bersangkutan  untuk  pertama  kalinya  dipatenkan  atau  dibuat untuk  dipatenkan,  atau  menjadi  subjek  dari  sertifikat  seorang  penemu, oleh si pemohon atau para wakil hukumnya atau orang yang ditunjuknya di  sebuah  negara  asing  sebelum  tanggal  permohonan  paten  di  negara  ini atau  sertifikat  penemu  yang  diajukan  lebih  dari  12  bulan  sebelum pengajuan permohonan di negeri ini; atau
d. Penemuan  dipaparkan  dalam  sebuah  paten  yang  diberikan  atas  dasar suatu  permohonan  untuk  paten  oleh  seseorang  lain  yang  diajukan  di negeri  ini  sebelum  penemuan  oleh  pemohon  paten,  atau  berdasarkan
suatu permohonan internasional oleh seseorang lain yang telah memenuhi persyaratan  untuk  memulai  level  nasional  di  bawah  PCT  sebelum penemuannya oleh si pemohon paten.
Syarat  lain  disebutkan  dalam  Bagian  103  Undang-Undang,  bahwa sebuah  paten  tidak  bisa  diperoleh  jika  perbedaan-perbedaan  hukum  dalam subject  of  matter yang  diusahakan  untuk  dipatenkan  dan the  prior  art (penemuan  sebelumnya)  adalah  sedemikian  rupa sehingga subject  of  matter bersangkutan secara keseluruhan, pada saat penemuan dibuat bagi seseorang yang mempunyai keterampilan biasa dalam kecakapan ( art ) yang dengannya subject of matter bersangkutan berkaitan.
Pada  Bagian  102  (e)  Undang-Undang  menetapkan  bahwa  seseorang berhak atas suatu paten terkecuali penemuan bersangkutan telah  dipaparkan di dalam suatu paten yang diberikan atas suatu permohonan untuk paten oleh seseorang  lain  yang  mana  permohonon  lain  tersebut  diajukan  di  Amerika Serikat  sebelum  penemuan  bersangkutan  oleh  pemohon  paten.  Di  bawah hukum  Amerika  Serikat,  paten  bisa  digunakan  sebagai prior  art (penemuan sebelumnya)  baik  untuk  maksud-maksud  baru  atau  untuk  maksud-maksud kejelasan,  setelah  pemberian  paten  bersangkutan,  dengan  efek prior  art berlaku surut hingga tanggal pengajuan efektif yang paling awal di Amerika Serikat,  dan  bukan  hingga  tanggal  pengajuan  di  luar  AS.  Ini  lazim  disebut sebagai “aturan Hilmer” . 6
Nampak  dalam  hal  ini  Amerika  Serikat  tidak  seperti  negara-negara Eropa.  Semakin  jelas  lagi  perbedaan  tersebut  khususnya  bagi  Belanda  dan Jerman.  Dalam  menentukan  luas  perlindungan  penemuan  paten  di  dalam praktek  menggunakan  doktrin file wrapper  estoppel dan  doktrin equivalent. Ada  atau  tidaknya  pelanggaran  terhadap  suatu  penemuan  yang  dipatenkan yang  pertama  kali  harus  diperhatikan  kata-kata  klaim,  yang  berarti penafsiran  sempit.  Namun  pengadilan  berpendapat  bahwa  apabila  hanya kata-kata  yang  harus  diperhatikan,  hal  itu  akan  menempatkan  bentuk  lebih tinggi  dari  pada  substansi  (arti  luas).  Sudah  barang  tentu  akan  merampas keuntungan  yang  sedianya  diperoleh  pemilik  penemuan.  Hal  ini  jelas  tidak sesuai  dengan  tujuan  utama  sistem  paten  yaitu  pengungkapan  penemuan yang  dilakukan  melalui  prinsip disclosure .  Untuk  melindungi  pemilik penemuan yang dipatenkan dikembangkan doktrin equivalent. Menurut  doktrin equivalent, apabila  dua  alat  mempunyai  fungsi  yang sama  dengan  cara  bekerja  yang  secara  substansial  sama,  dan  untuk memperoleh  akibat  yang  secara  substansial  sama,  kedua  alat  itu  dianggap sama,  meskipun  kedua  alat  itu  berbeda  baik  nama,  bentuk,  maupun
6 Japan  Patent  Office.  2001.  “Comparative  Study  on  the  Japanese, the  United  States  and the European Patent Systems”, makalah dalam rangka  Asia-Pacific  Industrial Property  Center, JIII. yang diselenggarakan Japan Patent Office, p. 8-9.
wujudnya.  Secara  umum  doktrin equivalent memang  menguntungkan pemilik  penemuan.  Namun  dari  sisi  lain  doktrin equivalent dapat  juga digunakan  untuk  menyerang  pemilik  penemuan.  Hal  ini  terjadi  apabila  alat yang dipatenkan itu diubah sedemikian rupa sehingga cara bekerjanya secara substansial  berbeda  jauh  dari  barang  yang  dipatenkan  tetapi  berfungsi  sama dengan  yang  telah  dipatenkan  dan  masih  tercakup  dalam  kata-kata  klaim. Jika hal itu dilakukan oleh pemilik penemuan lainnya, dan doktrin equivalent yang  akan  digunakan  untuk  membatasi  klaim  itu  di  dalam  sengketa  yang terjadi bukan tidak mungkin doktrin itu akan menyulitkan pemegang paten . 7
Dalam  perkembangannya,  doktrin equivalent itu  berkaitan  dengan doktrin file  wrapper  estoppel .  Menurut  doktrin file  wrapper  estoppel ,  guna memperoleh paten pemilik penemuan  membatasi klaimnya. Apabila doktrin file wrapper estoppel telah digunakan dalam mempertahankan patennya dari peniruan,  pemegang  paten  dapat  menggunakan  doktrin equivalent. Penggunaan  doktrin  tersebut  pada  saat  ini  hanya  untuk  klaim-klaim  yang ambigious dan  sebagai  alat  interpretasi.  Dalam  kasus Alpex  Computer Corporation  v  Nintendo  Company  Ltd  and  Nintendo  America,  Inc., Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  menyatakan  Alpex  sebagai  pemegang paten No. 4,026, 555 menggugat Nintendo bahwa Nintendo telah melakukan pelanggaran  terhadap  paten  tersebut.  Dalam  kasus  ini,  Nintendo  Amerika  – salah satu pembuat vidio games terbesar dari Jepang – kehilangan lebih dari US$ 2.000.000.000.oo (dua milyar dolar) pada awal tahun 90-an. 8
Baik penggugat (Alpex) maupun tergugat (Nintendo) adalah produsen video games. Posisi kasusnya, berawal dari industri video games telah mulai sejak awal 1970-an. Pada saat ini berkembang dua  macam video games dan home video games. Video games dapat dijumpai di tempat-tempat permainan sedangkan home  video  games biasanya  dijumpai  di  rumah-rumah.  Pada tahun  1974,  Alpex  menemukan  suatu  sistem  yang  memungkinkan home video  games memainkan  berbagai  permainan  termasuk  permainan- permainan  dengan  gambar  yang  berotasi.  Temuan  itu  kemudian  mendapat paten  pada  tahun  1977  oleh  Alpex.  Temuan  yang  telah  dipatenkan  itu kemudian dikomersialkan dalam sistem oleh Attari, Mattel, dan Coleco. 9
Tahun 1980 awal, Nintendo juga masuk ke pasaran home video games dengan Nintendo Entertainment System (NES). Setelah NES menjadi feature pada Consumer Electronic Show 1985, Alpex memberi tahu Nintendo bahwa Nintendo telah  melanggar patennya. Oleh karena itulah pada bulan Februari 1986,  Alpex  menggugat  Nintendo,  setelah  berkali-kali  mengusahakan penyelesaian  di  luar  pengadilan.  Di  pengadilan  tingkat  pertama  Alpex dimenangkan.  Pertimbangan  pengadilan  tersebut  adalah  antara  alat  yang
7 Marzuki, Peter Mahmud. Op. Cit. , p. 43-45.
8 Maulana, Insan Budi. Op. Cit ., p. 4-5.
9 Marzuki, Peter Mahmud. Op. Cit ., p. 45.
telah  dipatenkan  dan  alat  yang  dianggap  sebagai  tiruan  dilihat  dari  segi fungsi,  cara  dan  hasilnya  tidak  mempunyai  perbedaan  yang  substansial. Namun  pengadilan  tingkat  pertama  tersebut  tidak  membuktikan  bahwa kedua  alat  tersebut  benar-benar  bekerja  dengan  cara  yang  sama  secara substansial.  Oleh  karena  itulah  kemudian  pengadilan  tingkat  banding menafsirkan  doktrin equivalent bukan  semata-mata  bahwa  kedua  alat  itu equivalence  of  the  functional  result, melainkan  harus  dapat  dibuktikan bahwa  keduanya  mempunyai  perbedaan  yang  tidak  substansial  dalam  cara kerjanya. 10
Dari  sini  dapat  diketahui  bahwa  Hukum  Amerika  Serikat sesungguhnya  lebih  sempit  bila  dibandingkan  luas  perlindungan  paten  di Inggris.  Perlindungan  yang  sempit  memudahkan  proses  alih  teknologi melalui  modifikasi  paten  yang  bersangkutan.  Insan  Budi  Maulana mengatakan,  para  inventor  atau  para  peneliti  di  negara-negara  maju  sering mencari  “jalan  pintas”  dengan  membaca  informasi  permintaan  paten, kemudian  meneliti,  mengembangkan,  dan  melakukan  pengembangan  atau perbaikan-perbaikan  atas  kekurangan-kekurangan,  kelemahan-kelemahan dari prior  art (penemuan  sebelumnya).  Cara  seperti  itu  jauh  lebih  cepat, sederhana,  tidak  membutuhkan  biaya  yang  terlalu  besar  dan  tidak  perlu meneliti dari awal. 11
Bagi  negara Jepang, walaupun  banyak  mengikuti  doktrin  Amerika Serikat, tetapi dalam  menentukan yang berhak atas hak paten  menggunakan aturan first-to-file. Dalam  Bagian  39  (1)  Undang-Undang  Paten  Jepang, menetapkan  bahwa  bila  dua  atau  lebih  permohonan  paten  yang  berkaitan dengan  penemuan  yang  sama  diajukan  pada  tanggal-tanggal  yang  berbeda, maka  hanya  permohonan  pertama  yang  boleh  mendapatkan  paten  untuk penemuan bersangkutan. Ini berarti, Jepang  memiliki pengaturan yang sama dengan  Undang-Undang  Jerman  dan  juga  Konvensi  Paten  Eropa, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.
Bagian  29  (1)  Undang-Undang  Paten  Jepang,  menentukan  penemuan yang tidak menjadi subjek perlindungan paten karena tidak adanya novelty :
(1) Penemuan-penemuan yang dikenal oleh publik di Jepang atau di tempat lain sebelum pengajuan permohonan paten bersangkutan;
(2) Penemuan-penemuan  yang  secara  umum  sudah  beroperasi  di Jepang  atau  di  tempat  lain  sebelum  pengajuan  permohonan paten bersangkutan;
10 Marzuki, Peter Mahmud. Op. Cit ., p. 46.
11 Maulana, Insan Budi. Op. Cit ., p. 18.
(3) Penemuan-penemuan yang telah dipaparkan di sebuah publikasi yang  diedarkan  di  Jepang  atau  tempat  lain  sebelum  pengajuan permohonan paten bersangkutan;
Dari  syarat-syarat  yang  dikemukakan  di  atas  ini,  dengan  sendirinya juga  menuntut  aplikabilitas  industrial.  Apabila  dibanding  dengan  ketentuan dalam  Bagian  29  (2)  Undang-Undang  Paten  Jepang,  bahwa  apabila  suatu penemuan  dengan  gampang  bisa  dibuat,  sebelum  pengajuan  permohonan paten  bersangkutan,  oleh  seseorang  yang  mempunyai  keahlian  biasa  dalam kecakapan  ( art )  yang  dengannya  penemuan  bersangkutan  berkaitan,  atas dasar  penemuan  atau  penemuan-penemuan  yang  diacu  pada  yang  manapun dari alinea-alinea dari sub-alinea (a), suatu paten tidak boleh diberikan untuk penemuan seperti itu.
Bagian 29 bis (1) Undang-Undang menetapkan, bila sebuah penemuan yang  diklaim  dalam  suatu  permohonan  paten  identik  dengan  sebuah penemuan  atau  alat  (terkecuali  penemuan  atau  alat  yang  dibuat  oleh  orang yang sama sebagai penemu dari penemuan yang diklaim dalam permohonan paten)  yang  diungkapkan  dalam spesifikasi atau tulisan-tulisan  yang semula dilekatkan  pada  permintaan  akan  suatu  permohonan  lain  untuk  suatu  paten atau  suatu  permohonan  untuk  suatu  registrasi utility  model yang  diajukan lebih  awal  ketimbang  permohonan  paten  dan  yang  untuknya.  Keterbukaan terhadap  pemeriksaan  publik  ( Kokai )  atau  publikasi  setelah  registrasi  paten ( Gazette  = Lembaran  Negara)  diberlakukan  setelah  pengajuan  permohonan paten.  Paten  tidak  boleh  diserahkan  untuk  penemuan  bersangkutan  tanpa peduli  akan  Bagian  29  (1).    Meskipun  demikian,  ketetapan  ini  tidak  akan berlaku bila, pada saat pengajuan permohonan paten,  si pemohon paten dan pemohon untuk permohonan  lain untuk paten atau permohonan untuk suatu registrasi utility model adalah orang yang sama.
Jepang  dalam  memberikan  luas  perlindungan  penemuan  paten  di dalam  praktek  banyak  mengikuti  doktrin - doktrin file  wrapper  estoppel dan equivalent yang  berlaku  di  Amerika  serikat,  di  samping  Undang-Undang Paten  Jepang  yaitu  Undang-Undang  Nomor  21/1959  yang  juga  mengatur luas perlindungan penemuan. Dalam kasus Badische Anilin and Soda Fabrik A.G.  v  Sekiskui  Kagaku  Kogyo  KK  and  Sekisui  Sponge, District  Court Osaka  menafsirkan  luasnya  perlindungan  penemuan  dengan menerapkan doktrin equivalent. Pengertian equivalent yang  dikembangkan  oleh pengadilan  Jepang  itu  sama  dengan  yang  dianut  di  Amerika  Serikat dibanding doktrin file wrapper estoppel, diterapkan dalam kasus Muranaka v K.  K.  Daiwa  Gomu  Seisakusho. Oleh  karena  sistem  hukum  Jepang didasarkan  atas  tradisi Civil  Law, prinsip  iktikad  baik  yang  terdapat  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang digunakan dalam situasi pada saat  doktrin file wrapper  estoppel diterapkan.  Dari  sistem  tersebut,  yang dapat dikatakan seimbang dalam memberikan perlindungan antara pemegang
paten  dan  masyarakat  adalah  sistem  Amerika  Serikat  dan  tentu  saja  Jepang yang  memang  meniru  sistem  Amerika.  Di  dalam  sistem  Amerika  Serikat tersebut, terbuka kesempatan bagi hakim untuk melakukan penafsiran secara teologis,  yaitu  sesuai  dengan  kepentingan  yang  dihadapi  pada  saat  itu.  Hal ini  dimungkinkan  karena  luasnya  perlindungan  penemuan  tidak  diatur  di dalam  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu  di  dalam  menentukan  luasnya perlindungan  penemuan  tersebut  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  hakim. Hal  itu  sesuai  dengan  sistem Common  Law yang  dianut  oleh  Amerika Serikat.  Di  dalam sistem  Common  Law hakim  memang  memiliki  diskresi yang besar. 12
Dalam  hubungannya  dengan  sistem  hukum common  law ,  Friedman menyatakan common  law berbeda  dalam  banyak  hal  dengan  tatanan  hukum di  negara-negara  Eropa  lainnya,  seperti  Perancis,  Belanda,  termasuk Indonesia  yang  menganut  sistem  hukum civil  law .  Satu  hal  yang  penting bahwa common  law menolak  kodifikasi.  Tidak  pernah  ada  semacam  Kitab Undang-Undang  Napoleon  di  Inggris.  Prinsip  dasar  hukumnya  tidak ditemukan dalam undang-undang yang dibuat Parlemen, dan hanya sebagian kecil  ditemukan  melalui  pernyataan  hukum  yang  sistematis,  rinci  yang disahkan  oleh  badan-badan  legislatif  atau  diberlakukan  melalui  ketetapan. Prinsipnya  terdapat  pada  hukum  perkara  ( case  law –  dalam  perangkat pendapat  yang  ditulis  oleh  hakim,  dan  dikembangkan  oleh  hakim  dalam memutuskan perkara tertentu. Doktrin “ precedent” – maksim  yang berbunyi bahwa  hakim  terikat  oleh  apa  yang  telah  diputuskan  –  adalah  doktrin common  law yang  kuat 13 Contoh  konkrit  doktrin common  law yang dimaksud,  menyangkut  luas  perlindungan  penemuan  paten  adalah  doktrin “ purposive  construction” yang  diikuti  oleh  pengadilan-pengadilan  Inggris, doktrin file wrapper estoppel dan equivalent yang berlaku di Amerika serikat yang  tidak  saja  diikuti  pengadilan  Amerika  Serikat  tetapi  Jepang  ikut mengadopsi doktrin ini.
Menurut Peter, Jepang yang menganut tradisi Civil Law ternyata tidak segan-segan “mengimpor” doktrin-doktrin yang berkembang di dalam sistem Common Law. Doktrin-doktrin sistem Common Law itu berhasil dikemas di dalam  prinsip  yang  lazim  digunakan  di  dalam  sistem Civil  Law. Keterampilan  semacam  itu  sangat  dibutuhkan  dalam  mengembangkan hukum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  oleh  Selznick  dan Nonnet disebut sebagai Responsive Law . 14
12 Marzuki, Peter Mahmud. Op. Cit ., p. 47.
13 Friedman,  Lawrence  M.  (2001). American  Law  an  Introduduction ,  Second  Edition. Terjemahan Basuki, Wishnu. Hukum Amerika-Sebuah Pengantar . Jakarta: PT. Tatanusa, p.
21-22.
14 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit ., p. 48.
Apa  yang  terjadi  dengan  negara  Jepang  kita  harus  akui,  namun terjadinya percampuran sistem  hukum civil law dan common law seperti itu dapat  terjadi  pada  semua  negara. Sistem  hukum  yang  di  dalamnya  meliputi struktur,  substansi,  dan  budaya  hukum,  selalu  dapat  berubah  mengikuti perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu, bahwa sistem hukum tidak pernah  statis.  Sistem  hukum  berubah  bersama  waktu  yang  berganti. 15 Hardijan  Rusli menyatakan,  setelah  berabad-abad  terjadi  hubungan  antara kelompok civil law dengan common law , maka kedua kelompok ini  masing- masing  lebih  mendekatkan  diri  satu  sama  lainnya,  terutama  tahun-tahun belakangan  ini  yang  merupakan  era  globalisasi. 16 Contohnya,  keputusan hakim  yang  dulunya  di  negara civil  law bukan  merupakan  sumber  hukum, tetapi  sekarang  sudah  pula  dianggap  sebagai  sumber  hukum  sama  seperti perundang-undangan.  Begitu  pula  negara common  law ,  sekarang  sudah mempunyai  banyak  sekali  peraturan  tertulis  (perundang-undangan)  dan kedudukannya juga seperti di negara civil law .

## 3. Perlindungan Paten di Indonesia
Di Indonesia dari waktu ke waktu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan  tentang  hak  paten.  Sebelum  berlaku  Undang-Undang  No.  14 Tahun  2001  tentang  Paten,  kita  sudah  mengenal  Undang-Undang  No.  13 Tahun  1997  bahkan  sebelumnya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1989. Penyempurnaan  terhadap  berbagai  ketentuan  tersebut,  selain  bermaksud untuk  mengatasi  hambatan  yang  dirasakan  dalam  praktek  kurang  memberi perlindungan hukum bagi seorang penemu, juga dimaksudkan dalam rangka penyesuaian  dengan  perjanjian-perjanjian  internasional  seperti  Persetujuan TRIPs yang telah ditandatangani Indonesia. Harapan besar dalam perubahan dan  penyesuaian  ini  adalah  untuk  menghapuskan  berbagai  hambatan, terutama  juga  untuk  memberikan  fasilitas  yang  mendukung  upaya meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  perdagangan  baik  secara  nasional maupun internasional. 17
Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, ditentukan:
(1) Paten  diberikan  untuk  Invensi  yang  baru  dan  mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
(2) Suatu  Invensi  mengandung  langkah  inventif  jika  Invensi tersebut  bagi  seseorang  yang  mempunyai  keahlian  tertentu  di
15 Lawrence M. Friedman, Op. Cit ., p. 25.
16 Rusli,  Hardijan. (1996). Hukum  Perjanjian Indonesia  dan  Common  Law . Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, p. 18.
17 Gautama,  Sudargo.  dkk.  (1998). Pembaharuan  Undang-Undang  Paten  1997 .  Bandung:
Citra Aditya Bakti, p. 7.
bidang  teknik  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  diduga sebelumnya.
(3) Penilaian  bahwa  suatu  Invensi  merupakan  hal  yang  tidak  dapat diduga  sebelumnya  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan keahlian  yang  ada  pada  saat  permohonan  diajukan  atau  yang telah  ada  pada  saat  diajukan  permohonan  pertama  dalam  hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.
Substansi  peraturan  tersebut  sama  dengan  peraturan  yang  berlaku sebelumnya  melalui  Undang-Undang  No.  13  Tahun  1997.  Hal  yang membedakan  bahwa  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2001  mengatur  lebih tegas dan jelas. Dalam undang-undang ini, suatu Invensi  dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan  sebelumnya,  dengan  syarat  bahwa  teknologi  yang  dimaksud telah  diumumkan  di  Indonesia  atau  di  luar  Indonesia  dalam  suatu  tulisan, uraian  lisan  atau  melalui  peragaan,  atau  dengan  cara  lain  yang memungkinkan  seorang  ahli  untuk  melaksanakan  Invensi  tersebut  sebelum tanggal  penerimaan  atau  tanggal  prioritas.  Ditegaskan  pula,  teknologi dimaksud mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan  pada  atau  setelah  tanggal  penerimaan  yang  pemeriksaan substantifnya  sedang  dilakukan,  tetapi  tanggal  penerimaannya  lebih  awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.
Satu  hal  yang  perlu  disampaikan  berlaku  dalam  sistem  hukum  paten bahwa  sekalipun  penemuan  (Invensi)  memenuhi  kriteria  baru  tidak  selalu berhak  atas  paten  karena  penemuan  itu  tidak  dapat  dipatenkan. Insan  Budi Maulana menyatakan, suatu penemuan baru yang tidak dapat dipatenkan: 18 a. Apabila bertentangan dengan moral termasuk moralitas agama, ketertiban umum,  atau  kesusilaan.  Hal  ini  dicontohkan  pada  pengkloningan  domba bisa  ditolak  penemuan  patennya  apabila  penemuan  itu  bertentangan dengan  agama.  Hal  yang  sama  dengan  penemuan  teknologi  nuklir  yang berkaitan  dengan  militer  tidak  dapat  dipatenkan  sebagaimana  terjadi  di jepang, tetapi jika berkaitan dengan pertanian dapat dipatenkan;
b. Apabila  penemuan  itu  merupakan  metode  pemeriksaan,  perawatan, pengobatan,  dan  pembedahan  yang  diterapkan  terhadap  manusia  dan hewan,  tetapi  tidak  menjangkau  produk  apapun  yang  digunakan,  atau berkaitan  dengan  metode  tersebut,  seperti  metode  “terkun”  untuk pengobatan;
c. Apabila  penemuan  itu  merupakan  teori  dan  metode  di  bidang  ilmu pengetahuan  dan  matematika,  seperti  program  komputer.  Di  negara  lain, seperti amerika serikat atau jepang, program komputer dapat dipatenkan.
18 Maulana, Insan Budi. Op. Cit ., p. 14-15.
Nampak  dari  beberapa  ketentuan  berkenaan  dengan  syarat  suatu penemuan  paten  diberikan,  memiliki  persamaan  dengan  pengaturan  yang berlaku  di  negara-negara  Eropa  dan  Jepang.  Dibanding  dengan  Amerika Serikat  hal  tersebut  berbeda,  dalam  menentukan  pihak  yang  paling  berhak untuk  mendapatkan  perlindungan  paten  jika  ada  2  (dua)  pihak  yang mengajukan permintaan.
Pengaturan  Undang-Undang  Paten  Indonesia  dalam  menentukan  luas perlindungan  paten  bila  terjadi  sengketa,  belum  bisa  dinyatakan  memiliki aturan  yang  jelas,  apabila  hanya  mensyaratkan  klaim  yang  harus  dimuat  di dalam  permintaan  paten  yang  diajukan  dengan  tanpa  diberi  penjelasan sedikit  pun  tentang  klaim  yang  dimaksud,  berdasarkan  kata-kata  dari  klaim atau intisari dari klaim.
Suatu perlindungan berdasarkan intisari klaim  membawa konsekuensi perlindungan  itu  terlalu  luas  sehingga  tertutup  kemungkinan  dilakukannya modifikasi  meskipun  bentuk  dan  wujudnya  berbeda,  karena  dalam  intisari klaim  yang  dipentingkan  adalah  fungsi  penemuan  yang  sama.  Sebaliknya, apabila kata-kata dari klaim  yang dilindungi  memudahkan  modifikasi tetapi mudah  dilakukan  peniruan.  Seorang  peniru  hanya  dengan  mempelajari deskripsi  yang  mengungkapkan  penemuan  yang  dipatenkan,  dapat mengubah  kata-kata  dari  klaim  dan  sekaligus  mengadakan  perubahan  kecil yang tidak signifikan, tidak dianggap sebagai pelanggaran paten. Penafsiran demikian  jelas  tidak  akan  mempunyai  arti  bagi  perlindungan  pemegang paten  yang  dapat menimbulkan rasa enggan  kepada penemu untuk  meminta perlindungan  melalui  pendaftaran  temuannya.  Berdasarkan  alasan  ini,  Peter mengajukan  saran  agar  penafsiran  terhadap  klaim  yang  dimuat  di  dalam permintaan paten menggunakan penafsiran secara teleologis yaitu penafsiran didasarkan  atas  kepentingan  yang  dihadapi  saat  itu.  Berdasarkan  hal  ini maka yang dilindungi bukan hanya kata-kata klaim tetapi juga bukan intisari klaim.  Akan  tetapi  kata-kata  dari  klaim  dijadikan  landasan  atau  dasar, sedangkan  deskripsi,  gambar,  dan  abstraksi  merupakan  penjelasan  dari klaim.  Keuntungan  dari  penafsiran  ini  adalah  peminta  paten  hendaknya merumuskan  secara  cermat  dan  tegas  klaim  yang  dimintakan  perlindungan. Di  samping  itu  gambar , deskripsi,  maupun  abstraksi  hendaklah  mendukung kata-kata  klaim  tersebut.  Begitu  pula  mengenai  bentuk  dan  wujud  juga menentukan  perlindungan.  Sedangkan  fungsi  bukan  merupakan  objek perlindungan sebab jika fungsi yang dilindungi akan menutup kemungkinan pihak  lain  untuk  mendapatkan  perlindungan  paten  bagi  penemuan  dengan fungsi yang sama . 19
Penafsiran  teleologis  yang  disarankan  memberi  makna  pada persetujuan  terhadap  apa  yang  dilakukan  oleh  Jepang  yang  mengikuti
19 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit ., p. 49-50.
Amerika  serikat  dalam  penggunaan  doktrin file wrapper  estoppel dan equivalent. Bagi  saya,  meniru  yang  baik  bukanlah  suatu  kejahatan.  Bahkan dalam  bidang  hukum  paten  yang  bersifat  universal  jusru  lebih  baik  karena memang inilah yang menjadi salah satu tujuan Persetujuan TRIPs. Apa yang dipraktekan oleh Jepang yang mengadopsi doktrin file wrapper estoppel dan equivalent lebih memberikan perlindungan yang seimbang antara kebutuhan alih teknologi dan kepentingan perlindungan pemegang paten. Kedua doktrin secara  bergandengan  di  dalam  pemanfaatannya  sudah  teruji  bagi perkembangan  teknologi  di  Jepang  dan  Amerika  Serikat.  Indonesia  sebagai penganut  sistem  hukum civil  law bukan  harga  mati  dalam  mengadopsi sistem hukum common law . Lebih dari itu, jika dihubungkan dengan Hukum Adat  Indonesia  sesungguhnya  lebih  mendekati  ke  sistim  hukum  cammon law.  Sekarang  ini  Indonesia  dikenal  sebagai  penganut civil  law , sesungguhnya  hanya  karena  kecelakaan  sejarah,  yang  kebetulan  pernah dijajah oleh Belanda.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Perlindungan  paten  baik  bagi  negara-negara  Eropa  yang  mengikuti Konvensi Paten Eropa, Jepang maupun Indonesia memiliki persamaan dalam memberikan  perlindungan  paten  berdasarkan  prinsip first-to-file ,  yang berbeda  dengan  Amerika  Serikat  berdasarkan  prinsip first-to-invent . Sekalipun  Amerika  Serikat  menggunakan  prinsip first-to-invent ,  tetapi Amerika  Serikat  juga  mengatur  syarat  perlindungan  sebagaimana  negara- negara  Eropa,  Jepang  dan  Indonesia  yang  berupa  penemuan  baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
Perbedaan  di  antara  negara-negara  Eropa  bahwa  Jerman  merupakan negara  yang  memberikan  perlindungan  paten  paling  luas,  sementara  Inggris merupakan  negara  yang  memberikan  perlindungan  paten  lebih  sempit dibanding  Belanda,  tetapi  lebih  luas  dibanding  Amerika  Serikat  dan  Jepang yang  keduanya  sama  menggunakan  doktrin  “ file wrapper  estoppel dan equivalent” .  Adapun  Indonesia  hanya  menyebutkan  secara  umum  tanpa merinci lingkup perlindungan  – dari segi kata-kata dalam klaim atau intisari (substansi) klaim yang menjadi pegangan hakim.
Sistem  hukum common  law banyak  mempengaruhi  perlindungan  hak paten secara sempit. Inggris  dan Amerika Serikat sebagai negara yang sama menganut common  law  system ,  namun  dalam  hal  menentukan  lingkup perlindungan  hak  paten  keduanya  merujuk  pada  doktrin  hukum  yang berbeda dimana Inggris  merujuk pada  doktrin “ purposive construction” dan Amerika  Serikat  merujuk  pada  doktrin  “ file wrapper  estoppel dan equivalent” yang  diikuti  oleh  hakim-hakim  pengadilan  Jepang.  Dalam
hubungan  ini  pengaruh civil  law system hanya  sebatas  dalam  bentuk pengaturan  luas  perlindungan  hak  paten  melalui  undang-undang  yang  tidak mengikat  pengadilan  setiap  negara,  kecuali  Jerman  yang  secara  kaku berpegang pada kodifikasinya.

## 2. Saran
Indonesia  yang  sekarang  ini  dalam  undang-undangnya  masih mengatur  secara  umum  lingkup  perlindungan  hak  paten,  disarankan mengikuti  prilaku  hakim  pengadilan  Jepang  yang  mengadopsi  doktrin file wrapper  estoppel dan equivalent sebagaimana  berlaku  di  Amerika  Serikat. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa doktrin yang dimaksud memberikan keseimbangan pada perlindungan pemegang paten, di samping perlindungan kepentingan negara dalam proses alih teknologi.

## Daftar Pustaka
Friedman,  Lawrence  M.  (2001). American  Law  an  Introduduction ,  Second Edition.  Terjemahan  Basuki,  Wishnu. Hukum  Amerika-Sebuah Pengantar . Jakarta: PT. Tatanusa. Gautama, Sudargo. dkk. (1998). Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Japan  Patent  Office.  tanpa  tahun.  “Comparative  Study  on  the  Japanese,  the United  States  and  the  European  Patent  Systems”, makalah dalam rangka Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII. yang diselenggarakan Japan Patent Office. Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2000). Luasnya  Perlindungan  Paten,  dalam Kapita  Selekta  Hak  Kekayaan  Intelektual  I. Pusat  Studi  Hukum  UII Yogyakarta Bekerja Sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta. Maulana, Insan Budi. (2000). Penerapan Paten Sejak UU Paten No. 6 Tahun 1989  Hingga  UU  Paten  No.  13  Tahun  1997:  Pengalaman  Indonesia Selama  Ini,  dalam  Kapita  Selekta  Hak  Kekayaan  Intelektual  I. Pusat Studi  Hukum  UII  Yogyakarta  Bekerja  Sama  dengan  Yayasan  Klinik HAKI Jakarta.
Rusli,  Hardijan.  (1996). Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.