Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen

## The Urgency of Halal Labeling for Over-the-Counter Medicine Products
in Consumer Protection Efforts
Melinda Nurdin, Muthia Sakti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia melindanurdin02@gmail.com

## Abstract
This article desires to explain the urgency of halal labeling of over-the-counter (OTC) medicines products to protect  consumers  in  Indonesia  and  analyze  the  legal  aftereffect  for  business  actors  if  not  carry  out  halal labeling.  The  Muslim  population  dominates  most  of  the  total  population  in  Indonesia,  likely  at  86,7%..  For this reason, the halal status and  guarantee of a product is an issue that cannot be underestimated, in which case a halal certificate is believed to be the best option. However, apart from halal certificates, halal labels also  play  an  important  role,  especially  for  OTC  medicines  products  which  are  still  found  not  to  have  halal labels on the market. The method is normative legal research with regulatory analysis. Research that focuses on  the  aspect  of  the  urgency  of  halal  labeling  as  the  second  stage  of  halal  certification  for  OTC  medicine products is an element of novelty. This article finds that the basis for the urgency of halal labeling on OTC medicine  products  was  found  because  it's  mandatory  and  is  intended  as  an  effort  to  protect  consumers, especially regarding the rights to safety, comfort, and information. Apart from that, it's also because the halal label  is  meaningful  for  business  actors  and  the  state  from  an  economic  perspective  and  eliminates  the perception of emergency law on OTC medicines circulating in society. The legal aftereffect for business actors in  case  they  don’t  carry  out  halal  labeling  for  OTC  medicines  products  is  that  they  may  be  subject  to administrative sanctions determined by BPJPH.
Keywords: Consumer Protection; Halal Label; Over-the-Counter Medicine

## Abstrak
Penelitian ini untuk menguaraikan secara lebih lanjut mengenai urgensi labelisasi halal produk obat OTC (obat bebas  dan  obat  bebas  terbatas)  dalam  upaya  perlindungan  konsumen  di  Indonesia  sekaligus  menganalisis akibat  hukum  bagi  pelaku  usaha  dalam  hal  tidak  melakukan  labelisasi  halal.  Populasi  penduduk  muslim mendominasi  sebesar  86,7%  dari  total  populasi  penduduk  di  Indonesia.  Untuk  itu,  status  dan  jaminan kehalalan terhadap suatu produk menjadi isu yang tidak dapat disepelekan, yang dalam hal ini sertifikat halal dipercayakan sebagai opsi terbaik. Namun selain sertifikat halal, label halal juga memegang peranan penting khususnya  bagi  produk  obat  OTC  yang  masih  ditemukan  belum  memiliki  label  halal  di  pasaran.  Metode penelitian hukum  normatif  dipilih dalam penelitian ini dengan menganalisis perundang-undangan. Penelitian yang  berfokus  pada  aspek  keurgensitasan  labelisasi  halal  sebagai  tahap  kedua  dari  sertifikasi  halal  pada produk  obat  OTC  menjadi  unsur  kebaruan.  Hasilnya,  ditemukan  dasar  urgensi  labelisasi  halal  pada  produk obat  OTC  karena  adanya  bersifat  wajib  dan  ditujukan  sebagai  suatu  usaha  dalam  melindungi  konsumen khususnya  terkait  hak  atas  rasa  aman,  kenyamanan,  dan  informasi.  Selain  itu,  juga  dikarenakan  label  halal berarti bagi pelaku usaha dan negara dari segi perekonomian dan untuk menghapuskan persepsi hukum darurat pada obat OTC yang beredar di sosial masyarakat. Adapun konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha apabila tidak melakukan labelisasi halal terhadap produk ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketetapan BPJPH. Kata kunci: Label Halal; Obat Bebas; Perlindungan Konsumen
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  nilai  dalam  dasar  negara  adalah  Ketuhanan  YME.  Nilai  ini  menegaskan Indonesia  mengakui  keberadaan  Tuhan,  sehingga  memberikan  jaminan  kebebasan beragama  tanpa  terkecuali  sebagaimana  diterangkan  Pasal  29  UUD  NRI  Tahun  1945. 1 Meski demikian diantara seluruh agama yang diakui, populasi muslim mendominasi dengan tahun 2023 mencapai 240,62 juta jiwa dari total populasi nasional 277,53 juta jiwa, dimana setara 86,7% sesuai RISSC atau The Royal Islamic Strategic Studies Centre . 2 Atas dasar ini, jaminan kehalalan produk menjadi isu fundamental guna menjalankan perintah Allah SWT sehingga  merupakan  syarat  wajib  umat  muslim  selaku  konsumen  sebagai  bentuk  ketaatan terhadap  agama. 3 Untuk  memberikan  hal  tersebut,  sertifikasi  halal  dipercayakan  menjadi opsi terbaik.
Sertifikasi  halal  dianggap  penting  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen muslim.  Bahkan,  sertifikasi  halal  ditetapkan  sebagai  kewajiban  bagi  seluruh  produk  di Indonesia,  termasuk  produk  farmasi  seperti  obat  khususnya  obat  bebas  dan  obat  bebas terbatas (termasuk obat over-the-counter (OTC) dan selanjutnya disebut obat OTC). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggencarkan upaya perlindungan hukum, baik  merumuskan  dan  menetapkan  peraturan  terkait,  program  sertifikasi  gratis,  hingga berbagai sosialisasi akan pentingnya sertifikasi halal. 4
Namun  kala  seluruh  pihak  berfokus  terhadap  kewajiban  tersebut,  ada  hal  lain  yang kurang mendapatkan perhatian intensif, yakni  soal pentingnya labelisasi  halal bagi  produk obat  OTC.  Alasan  mendasarnya,  ketika  obat  tersebut  banyak  dipergunakan  masyarakat karena  dapat  dibeli  mandiri  mengingat  84.34%  penduduk  tahun  2022  mengobati  dirinya sendiri  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik. 5 Akan  tetapi,  maraknya  penggunaan  tidak dibarengi ketersediaan obat OTC berlabel halal mumpuni sebagaimana dikutip data primer Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati tahun 2020, ditemukan obat OTC kategori obat demam,  diare,  sakit  kepala,  hingga  maag  belum  ada  label  halal. 6 Adapun  ketiadaan  label halal  memicu  pertanyaan  akan  jaminan  kehalalan  obat  bersangkutan  meskipun  terdapat kemungkinan sudah memiliki sertifikat halal tetapi tidak mencantumkan label halal.
1 Widiatama  Widiatama,  Hadi  Mahmud,  and  Suparwi  Suparwi,  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar  Membangun Negara  Hukum  Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (December 11, 2020): 310, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
2 Cindy  Mutia  Annur,  “Jumlah  Populasi  Muslim  Di  Asia  Tenggara  (2023),”  databooks,  2023, https://shorturl.at/blSWY.
3 M.  Sakti,  Pujiyono,  and  M.N.  Imanullah,  “Legal  Studies  On  The  Halal  Product  Certification  Institution  In Indonesia  After  The  Enactment  Of  The  Law  On  The  Halal  Product  Guarantee,”  in Halal  Development:  Trends, Opportunities and Challenges (London: Routledge, 2021), 51–55, https://doi.org/10.1201/9781003189282-9.
4 Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, “Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia,” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 2 (November 7, 2022): 182, https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666.
5 Adinda  Niki  Kartika,  “Upaya  Kemandirian  Bahan  Baku  Obat  Dalam  Pengembangan  Industri  Farmasi  Di Indonesia,” Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi
Indonesia 10, no. 1 (2023): 21–32, https://doi.org/https://doi.org/10.48177/bimfi.v10i1.105.
6 Mayang  Chandra  Gita  and  Eny  Sulistyowati,  “Kesadaran  Hukum  Konsumen  Terkait  Obat  Bebas  Yang  Tidak Berlabel Halal Di Surabaya,” Novum: Jurnal Hukum 7, no. 4 (2020): 189–200, https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.34408.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
Keadaan itu seringkali disebabkan anggapan labelisasi halal tidak termasuk kewajiban dan  bersifat  kesukarelaan  pelaku  usaha  saja,  karena  sebelum  kehadiran  UU  No.  33  Tahun 2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  (UU  JPH),  sifatnya  masih  sukarela. 7 Diperburuk pemahaman  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  merupakan  hal  yang  sama,  yang  berpotensi menimbulkan  kelalaian  dari sisi  pihak  pemangku kewajiban, yakni  pelaku usaha.  Padahal, keduanya  merupakan  hal  berbeda  meskipun  berkaitan,  yakni  sertifikasi  halal  disebut sebagai  tahap  pertama  sedangkan  labelisasi  halal  berada  dalam  tahap  kedua  setelah mendapatkan sertifikasi halal. Yang mana, tahap kedua inilah yang belum banyak dilakukan pembahasan lebih lanjut aspek kewajiban/keurgensitasannya.
Sebagai  contoh  beberapa  tinjauan  literature,  mayoritas  merujuk  pentingnya  tahap pertama  atau  sertifikasi  halal,  seperti  Hudaefi  (2021)  menerangkan  sertifikasi  halal  obat merupakan  hal  penting  karena  konsumen  muslim  membutuhkan  perlindungan  terhadap fakta  bahan  baku  yang  diimpor  negara  non-muslim. 8 Hal  serupa  dipaparkan  Aprilia,  dkk. (2021) yang mengkaji perlindungan konsumen via sertifikasi halal produk obat berdasarkan UU  JPH,  bahwa  seringkali  aspek  kehalalan  diabaikan  pihak  yang  memproduksi  produk farmasi  karena  bersumber  dari  bahan-bahan  haram  sehingga  diperlukan  sertifikasi  halal. 9 Adapun  Firdayani  (2023)  yang  mengkaji  tentang  urgensi  label  halal  produk  makanan, memiliki  pandangan  berbeda  karena  telah  memfokuskan  kajiannya  terhadap  pentingnya keberadaan  label  halal  yang  berperan  menjamin  kehalalan  produk  sehingga  konsumen merasakan ketenangan. 10 Bahkan, label halal mendorong minat konsumen yang berdampak produk berlabel halal lebih kompetitif dengan tanpa label halal.
Meski demikian, seluruh penelitian tersebut belum ada yang membahas dan merujuk terkait  urgensi  labelisasi  halal  produk  obat  OTC  sebagai  tahap  lanjutan  sertifikasi  halal, karena  Hudaefi  hanya  memfokuskan  pentingnya  sertifikasi  halal  obat-obatan  dan  tanpa pengerucutan  jenis  obat,  Aprilia  lebih  memfokuskan  terhadap  kelembagaan  dilengkapi perlindungan apabila  terjadi  pemalsuan kehalalan dengan jenisnya obat  insulin,  sedangkan Firdayani  menggunakan  perspektif  hukum  islam  dan  jenisnya  produk  makanan  sehingga berbeda  dengan  penelitian  ini.  Adanya  perbedaan  dan  kekosongan  pengetahuan  tersebut menimbulkan faktor urgensitas tersendiri apalagi mengingat  pentingnya  labelisasi  halal  ini selain  berperan  dalam  perlindungan  konsumen,  tetapi  juga  berpengaruh  terhadap  sendi- sendi  kehidupan,  seperti  perekonomian.  Untuk  itulah,  aspek  kebaruan  ialah  mengisi kekosongan  pengetahuan  agar  pelaku  usaha  maupun  konsumen  memahami  pentingnya
7 Khairuddin  Khairuddin  and  Muhammad  Zaki,  “Progres  Sertifikasi  Halal  Di  Indonesia:  Studi  Pada  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  Kementerian  Agama  Dan  Lembaga  Pengkajian,  Obat-Obatan  Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat,” ASAS 13, no. 1 (June 30, 2021): 101–21, https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352.
8 Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Santos Adiwijaya Jaka, “Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan  Dikaitkan  Dengan  Jaminan  Produk  Halal,” Jurnal  Living  Law 13,  no.  2  (2021):  122–31, https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v13i2.
9 Isye  Aprilia,  Ni  Luh  Made  Mahendrawati,  and  Ni  Made  Jaya  Senastri,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 2 (2021): 288–93, https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3324.288-293.
10 Firdayani  and  Inti  Ulfi  Sholichah,  “Urgensi  Label  Halal  Pada  Produk  Makanan  Perspektif  Hukum  Islam,” Syar’ie 6, no. 1 (2023): 27–40, https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.466.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
labelisasi  halal  produk  obat  OTC  disamping  sertifikasi  halal  demi  mewujudkan  iklim industri  halal.  Kemudian  melalui  pengkajian  akibat  hukum  apabila  pelaku  usaha  tidak melakukan  labelisasi  halal,  diharapkan  memberikan  kontribusi  nyata  bagi  pihak  terkait seperti BPJPH dalam menerapkannya dan pelaku usaha agar menyadari akibatnya. Dengan demikian,  tujuan  penelitian  guna  mengetahui  urgensi  labelisasi  halal  produk  obat  OTC dalam  upaya  perlindungan  konsumen  beserta  akibat  hukum  dalam  hal  tidak  melakukan labelisasi halal.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  ialah  penelitian  hukum  normatif  yang  berpusat  terhadap kaidah  atau  asas  dalam  ilmu  hukum  yang  dikonsepkan  atas  suatu  norma/nilai  berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11 Sementara itu, pendekatan dengan pendekatan perundang- undangan,  yakni  mengkaji  seluruh  hal  yang  berkaitan  dengan  perundang-undangan  serta aturan  turunannya  yang  berpautan  dengan  persoalan  isu-isu  dalam  hukum  yang  tengah dihadapi 12 ,  yang  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  pengaturan  mengenai  labelisasi  halal terhadap produk obat OTC dalam upaya perlindungan konsumen beserta akibat hukumnya bagi pelaku usaha apabila tidak melakukan labelisasi halal. Adapun sebagaimana Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamuji  menyebutkan  bahwa  penelitian  yuridis  normatif  sebagai penelitian  hukum  kepustakaan,  maka  cara  kepustakaan  pun  dipilih  sebagai  teknik pengumpulan  data  pada  penelitan  ini  dengan  menggali  bahan  pustaka  atau  data  sekunder melalui  mengumpulkan,  mengkaji  dan  mengolah  data  atau  bahan  hukum  yang  sesuai dengan  persoalan  melalui  sumber  dalam  kepustakaan,  seperti  peraturan  perundang- undangan,  doktrin-doktrin,  buku-buku,  dan  lain-lain. 13 Kemudian  setelah  data-data  atau bahan-bahan  hukum  berhasil  dikumpulkan  dan  dikaji,  untuk  selanjutnya  akan  dibahas  dan dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  deksriptif  guna  menjawab  persoalan  yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Urgensi  Labelisasi  Halal  terhadap  Produk  Obat  Over-the-Counter  dalam  Upaya Perlindungan Konsumen
Umumnya,  label  dipahami  sebagai  suatu  bagian  pada  kemasan  produk  yang dicantumkan  dan  berisi  informasi  tertulis  baik  terkait  produk  itu  sendiri  maupun  terkait penjualannya  yang  ditujukan  untuk  membantu  konsumen  dalam  membedakan  produk berlabel  dari  produk  yang  serupa.  Sebab,  pelabelan  pada  produk  merupakan  perwujudan instrumen  kebijakan  dari  pemerintah  yang  menyediakan  informasi  spesifik  produk  kepada konsumen. 14 Adapun  berbincang  terkait  labelisasi  halal,  menyangkut  pencantuman pernyataan  halal  pada  kemasan  yang  menjadi  tanda  produk  bersangkutan  terjamin  aspek
11 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021).
12 Rusdin  Tahir  et  al., Metodologi  Penelitian  Bidang  Hukum  (Suatu  Pendekatan  Teori  Dan  Praktik) ,  ed.  Moh. Mujibur Rohman (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
13 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum .
14 S. Osman, S. Ab. Rahman, and A. Jalil, “Issues in Halal Food Product Labelling: A Conceptual Paper,” Food Research 4, no. S1 (February 10, 2020): 214–19, https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(S1).S15.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
kehalalannya secara resmi. Hal ini bermaksud terhindar dari resiko berbuat dosa mengingat aspek halal dan haram  tidak hanya sekadar  kegiatan konsumsi,  tetapi  juga hubungan umat dengan penciptanya sehingga merupakan suatu kebutuhan bagi umat muslim. Untuk itulah, label  halal  dianggap  sebagai  bentuk  responsibilitas  pelaku  usaha  kepada  konsumen sehubungan dengan aspek halal yang termasuk landasan hidup seluruh umat muslim. 15
Berangkat dari dominasi umat muslim di Indonesia, keberadaan label halal dianggap hal esensial dan harus ada pada setiap produk. Berbagai aturan dibentuk dalam menegaskan kepentingan label halal, tetapi lebih banyak berpusat pada produk makanan atau pangan dan belum  menyentuh  ranah  lain,  misalnya  SKB  Menteri  Agama  dan  Menteri  Kesehatan  No. 472/1985  dan  No.  68/1985  tentang  Pengaturan  Tulisan  “Halal”  pada  Label  Makanan, Kepmenkes  RI  No.  924/1996  tentang  Perubahan  atas  Kepmenkes  RI  No.  82/1996  tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan hingga PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label  dan  Iklan  Pangan. 16 Barulah  kemudian  lahirnya  UU  JPH  membawa  angin  segar tersendiri,  karena  bertindak  sebagai lex  specialis dalam  mengawal  jaminan  kehalalan terhadap seluruh produk, termasuk produk farmasi seperti obat OTC.
Sekilas  mengenai  obat  OTC,  memiliki  peranan  penting  untuk  kehidupan  dengan menjadi  pencegahan  dan  pengobatan  penyakit  hingga  melindungi  kesehatan  masyarakat. 17 Menurut  PBPOM  No.  2 Tahun  2021  tentang  Pedoman  Pengawasan  Periklanan  Obat,  obat OTC  termasuk  dalam  dua  jenis  obat  selain  obat  keras  dan  narkotika  yang  disimbolkan dengan lingkaran hitam berwarna hijau untuk obat bebas dan lingkaran hitam berwarna biru tua untuk obat bebas terbatas seperti diperlihatkan Gambar 1 di bawah ini.

## Gambar 1. Simbol/Logo Penggolongan Obat

## Source: Badan POM (2021)
Di pasaran, obat OTC memiliki kecenderungan peredaran yang luas dan mudah didapatkan masyarakat  selaku  konsumen  seperti  di  warung,  toko  obat  berlisensi,  apotek,  sampai supermarket. Bahkan, dipergunakan dalam swamedikasi, yakni metode pengobatan mandiri dalam  menangani  penyakit  kategori  ringan  seperti  flu  dan  batuk,  pusing,  demam  hingga
15 Muhammad  Qahar  Awaka  et  al.,  “The  Role of  Busines  Actors in  Ensuring  Halal  Products,” Jurnal  USM Law Review 6, no. 2 (August 27, 2023): 618, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7173.
16 Muhammad  Aziz,  Abdul  Ghofur,  and  Niswatin  Nurul  Hidayati,  “Regulation  on  the  Implementation  of  Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study,” Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 4, no. 2 (July 13, 2021): 209, https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649.
17 Anwar  Rosyadi  et  al., Buku  Ajar:  Farmakologi  Dasar ,  ed.  Efitra  (Jambi:  PT.  Sonpedia  Publishing  Indonesia, 2024).
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
diare melalui media obat OTC dengan mengikuti petunjuk yang tertempel dalam kemasan. 18 Sebab, kandungan bahan obat OTC dianggap aman karena mampu ditoleransi tubuh dengan baik, sehingga dimungkinkan tanpa pengawasan dokter ataupun perawat asalkan mengikuti petunjuk yang tertera. 19
Merujuk  pada  inti  pembahasan,  urgensi  labelisasi  halal  produk  obat  OTC  terletak ketika  obat  termasuk  obat  OTC  memiliki  aspek  titik  kritis  kehalalan  yang  mempengaruhi status  kehalalan  obat  itu  sendiri,  seperti  dari  segi  bahan  baku  (laktosa,  alkohol  (etanol), magnesium  stearat,  asam  stearat,  selulosa  asetat,  sukrosa,  dan  gelatin)  yang  aspek kehalalannya  masih  diragukan. 20 Ditambah  lagi,  ketika  bahan  baku  obat  OTC  itu  masih bergantung pada kegiatan import dari negara-negara non-muslim, yang dikhawatirkan tidak memiliki awareness yang  cukup  dalam  persoalan  kehahalan.  Sebab,  persoalan  titik  kritis kehalalan  bukan  hanya  dari  bahan-bahan  saja,  tetapi  juga  termasuk  bagaimana  cara memperlakukan bahan baku, memformulasikan hingga melakukan penyimpanan. 21
Dalam  hal  ini,  kejelasan  akan  status  kehalalan  produk  obat  OTC  dari  titik  kritis tersebut  baru  diketahui  setelah  didapatkan  sertifikat  halal  yang  dibuktikan  pembubuhan label  halal. 22 Label  halal  disebut  sebagai  pembuktian,  dikarenakan  berperan  sebagai  tanda untuk  menunjukkan  produk  obat  OTC  bersangkutan  telah  memenuhi  standar  kehalalan sehingga  aman  dikonsumsi.  Maka  dari  itu,  sertifikat  halal  semata  tidak  cukup  untuk menunjukkan  status  kehalalan  tanpa  disertai  keberadaan  label  yang  menjadi  buktinya. Sebab,  sertifikat  halal  yang  berbentuk  dokumen  formal  lebih  sulit  dilihat  konsumen  jika dibandingkan dengan label halal yang berbentuk ‘logo’.
Menyadari kepentingan label halal, sekiranya UU JPH dalam Pasal 25 ayat (1) beserta PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP PBJPH) dalam  Pasal  87,  memberikan mandatory atau  kewajiban  kepada  pelaku  usaha  untuk melakukan  labelisasi  halal  setelah  memperoleh  sertifikat  halal.  Mandat  yang  diberikan, setidak-tidaknya  menimbulkan  implikasi  bahwa  kewajiban  pelaku  usaha  tidak  hanya mengenai  sertifikat  halal,  tetapi  juga  label  halal,  dan  pelaku  usaha  selaku  pengemban
18 Septiana Kurniasari et al., “Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Bettet Pamekasan Tentang Penggunaan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi,” Journal of Pharmacy Science and Practice 8, no. 2 (2021): 78–84, https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jfst.v8i2.3232.
19 Redyanto Sidi and Andika Putra, “Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam,” Edukasi Islami: Jurnal
Pendidikan Islam 11, no. 03 (2022): 1–13, https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3301.
20 Suwaldi Martodihardjo, Ida Ayu Ariessanti, and Aditya Dwi Meilani, “Analisis Label Halal Pada Nama Dagang Obat  Tablet  Melalui  Pengamatan  Pada  Kemasan  Sekunder  Terkait  Jaminan  Produk  Halal  Di  RSI  Sultan  Agung Semarang,” Indonesian Journal  of Medical  and Pharmaceutical Science 1, no. 2 (2022): 55–62, https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.82.
21 Mega Octavia, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap Dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal Pada Apoteker Di Apotek Kota Yogyakarta,” Medical  Sains :  Jurnal  Ilmiah  Kefarmasian 7,  no.  3  (September  2,  2022): 667–82, https://doi.org/10.37874/ms.v7i3.463.
22 Yuhansyah  Nurfauzi,  “Hubungan  Logo  Halal  Dan  Kehalalan  Makanan,”  NU  Online,  2023, https://shorturl.at/nosAJ.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
kewajiban  itu,  bertanggung  jawab  memenuhinya. 23 Dimana  dalam  memenuhi  kewajiban labelisasi halal, pelaku usaha harus mengikuti ketentuan sebagaimana Pasal 38 dan 39 UU JPH jo. Pasal 89 dan 91 PP PBJPH, yakni label  halal yang dicantumkan memuat logo dan nomor  sertifikat  atau  registrasi,  yang  kemudian  untuk  pencantumannya  ditaruh  pada kemasan, sisi ataupun letak tertentu dan harus sulit dihapuskan, dilepaskan, serta dirusakkan tetapi tidak sulit untuk dilihat dan dibaca.
Perlu  digarisbawahi  bahwa  kewajiban  labelisasi  halal  di  atas,  hanya  berlaku  bagi pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal dan memberikan pernyataan produknya halal. Kewajiban  yang  ada,  tak  sepatutnya  dipandang  sebagai  hal  yang  diskriminatif  bagi produsen non muslim yang memproduksi produk non halal. Sebab, pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal ataupun secara nyata memproduksi produk non halal, mendapatkan pengecualian  dengan  syarat  wajib  memberikan  keterangan  tidak  halal. 24 Hal  ini  berarti, produk  non  halal  tetap  diberikan  hak  untuk  beredar  di  Indonesia  asalkan  memenuhi kewajibannya.  Apalagi  secara  khusus  pada  produk  kategori  obat  beserta  produk  yang mengandung bahan biologi dan alat yang digunakan dalam kesehatan berdasarkan Pasal 14 dan 15 Perpres No. 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan,  disebutkan  bahwa  keterangan  tidak  halal  dan  informasi  asal  bahan  yang dicantumkan  berbentuk  tulisan,  tanda,  gambar,  hingga  nama  bahan  dengan  syarat pewarnaan yang tidak sama pada komposisi produk.
Adanya  keberadaan  seluruh  aturan  ini,  menunjukkan  bahwa  aspek  keurgensian labelisasi  halal  merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan  karena  bahkan  diatur  secara  rinci sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. Lebih daripada itu, labelisasi halal berkaitan erat  untuk  melindungi  konsumen  dari  ketidaktahuan  dan  ketidakmampuannya  dalam memastikan  apakah  suatu  produk  obat  OTC  yang  beredar  sudah  terbebas  dari  titik  kritis sebagaimana  disebutkan.  Sebab,  konsumen  hanya  bisa  mendapatkan  kepastian  terhadap keamanan  dan keyakinan  akan kehalalan pada produk obat  OTC melalui  keberadaan  label halal  yang  tercantum  dalam  kemasan. 25 Dalam  kata  lain,  label  halal  membantu  serta memudahkan  konsumen  untuk  mengidentifikasi  aspek  kehalalan  pada  produk,  yang membuatnya  tidak  perlu  mengkhawatirkan  lagi  halal  atau  tidaknya  komposisi  yang terkandung.  Yang  mana  apabila  label  halal  tidak  dicantumkan  pada  produk,  maka  aspek kehalalannya  tidak  dapat  dipastikan  yang  berpengaruh  terhadap  ketidaktenangan  jiwa  dan raga konsumen karena terbayang-bayang kekhawatiran tanpa sengaja mengonsumsi produk non halal. 26
23 Ahmad  Hasan  Ridwan  et  al.,  “Authorization  of  Halal  Certification  in  Indonesia,  Malaysia  and  Singapore,” International Journal of Psychosocial Rehabilitation
24,
no. 08 (2020): 7992–8011, https://doi.org/10.37200/V24I8/24787.
24 Qahar Awaka et al., “The Role of Busines Actors in Ensuring Halal Products.”
25 Mohd.  Norma  Sampoerno,  Maratun  Saadah,  and  Sean  Popo  Hardi,  “Semiotics  Analysis  Toward  Indonesian Halal Logo,” International  Journal  Mathla’ul  Anwar  of  Halal  Issues 2, no. 2 (2022): 11–17, https://doi.org/10.30653/ijma.202222.
26 Agus Hermawan, “Consumer Protection Perception of Halal Food Products in Indonesia,” KnE Social Sciences , July 14, 2020, https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7329.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
Atas  dasar  tersebut,  labelisasi  halal  merupakan  suatu  upaya  untuk  melindungi konsumen  sebagaimana  UU  PK  mengatur  definisi  terkait  perlindungan  konsumen  dengan seluruh daya untuk mempersembahkan perlindungan jaminan hukum atas kepastian kepada konsumen. 27 Yang  mana  dikaitkan  hak-hak  konsumen,  label  halal  yang  memberikan keamanan  dan  keyakinan  pada  produk  OTC  telah  melindungi  hak  konsumen  sebagaimana Pasal 4 huruf a. Selain itu, label halal juga melindungi hak konsumen dalam Pasal 4 huruf b dengan konsumen dapat memilih serta menggapai produk serupa kondisi serta jaminan yang dijanjikan sebagaimana ditunjukkan melalui garansi kehalalan yang diberikan pelaku usaha pada kemasan produk (re: label halal).
Tidak  terlewatkan,  mengingat  konsumen  mendapatkan  hal-hal  di  atas  yang berhubungan  dengan  kehalalan  melalui  adanya  informasi  dari  label  halal,  menunjukkan labelisasi  halal  berperan  sebagai  informasi  yang  merupakan  kebutuhan  pokok  konsumen agar  tidak  terjadi  informasi  menyesatkan  dan  menimbulkan  keraguan  yang  mempengaruhi saat  memilih  produk  obat  OTC  hingga  memutuskan  pilihannya. 28 Maka  dari  itu,  labelisasi halal  melindungi  konsumen  dari  ketidaktahuannya  sehingga  konsumen  mendapatkan haknya untuk kebenaran, kejelasan, dan kejujuran informasi atas kondisi produk obat OTC yang  diperjualbelikan  sebagaimana  Pasal  4  huruf  c  sekaligus  sebagai  wujud  pelaksanaan keharusan  pelaku  usaha  yang  ditegaskan  Pasal  7  huruf  b  UU  PK.  Namun  dengan  catatan, keterangan  kehalalan  pada  label  wajib  sesuai  keadaan  sebenarnya  atau  sebelumnya  teruji melalui  pengujian  kehalalan  yang  dibuktikan  didapatkannya  sertifikasi  halal  oleh  lembaga berwenang.
Selanjutnya,  urgensi  labelisasi  halal  juga  berkaitan  dengan  pelaku  usaha  yang membuat dan memasarkan produk obat OTC. Dalam perspektif pelaku usaha, keurgensian labelisasi halal tidak hanya terkait timbulnya implikasi kewajiban hukum sebagaimana yang disebutkan,  tetapi  tampak  ketika  label  halal  berpengaruh  terhadap  kelancaran  proses bisnisnya mengingat label halal berhubungan dengan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk obat OTC. Argumen ini didasarkan penelitian Fitriani, yang menemukan minat  beli  konsumen  atas  obat  OTC  di  Kota  Bandung  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh label  halal,  yang  bahkan  label  halal  menjadi  faktor  pertimbangan  dalam  melakukan pembelian  obat  OTC. 29 Hal  yang  sama  dipaparkan  Fatiha  dkk.,  bahwa  label  halal  berefek pada  kecenderungan  konsumen  menentukan  sejauh  mana  melakukan  pembelian. 30 Responden  dalam  penelitiannya  pun  menganggap  label  halal  sebagai  hal  yang  perlu
27 Dinda  Pratiwi  and  Rianda  Dirkareshza,  “Pengelabuan  Informasi  Harga  Di  E-Commerce  Terhadap  Konsumen Melalui Flash Sale,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 3 (October 17, 2023): 406, https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344.
28 Muthia  Sakti  et  al.,  “Peran  Pemerintah  Daerah  Kota  Depok  Atas  Kewajiban  Keterangan  Tidak  Halal  Pada Produk Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 12, no. 3 (2024): 484–93, https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p17.
29 Anisa Fitriani, “Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Obat Bebas Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Masyarakat Kota Bandung),” Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies 2, no. 2 (2023): 65–70, https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/168.
30 Chilmia Nurul Fatiha, Agustina Sawitri, and Rina Mariana Ulfah, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian  Obat  (Studi  Kasus  Di  Apotek  Karunia  Sehat  Baru,  Ungaran),” Pharmasipha :  Pharmaceutical  Journal  of Islamic Pharmacy 7, no. 2 (January 22, 2024): 69–81, https://doi.org/10.21111/pharmasipha.v7i2.10081.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
diperhatikan untuk meyakinkan produk bersangkutan telah aman. Besarnya pengaruh label halal  dalam  minat  beli  konsumen  ini,  berdampak  pada  peningkatan  omset/pendapatan pelaku  usaha  dan  untuk  itulah  dikatakan  berpengaruh  terhadap  kelancaran  bisnis  pelaku usaha. 31
Tidak  hanya  itu,  perilaku  konsumen  demikian  memicu  produk  obat  OTC  berlabel halal  lebih  unggul  di  pasaran.  Keunggulan  terjadi  disebabkan  produk  tersebut  secara otomatis  memiliki unique  selling  point dan  bernilai  lebih  di  mata  konsumen  jika dibandingkan dengan produk sejenis tanpa label halal. Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha beralih  menggaungkan  penyebutan  ‘ halal  brand ’  dalam  kegiatan  pemasarannya, dikarenakan  pengaruh  perilaku  konsumen  yang  banyak  mencari  produk  berlabel  halal. 32 Pada  akhirnya,  produk  obat  OTC  dengan  label  halal  mampu  memberikan  nilai  ekonomi tinggi karena berpotensi lebih popular dan dipilih konsumen. 33
Masih  berkaitan  dengan  ekonomi,  pernyataan  tersebut  didukung  Drs.  R.  Bambang Irawan, Apt., selaku GM Quality Operation dan  Penyelia Halal dari PT Phapros Tbk yang merupakan  salah  satu  produsen  produk  obat  OTC  dalam  sebuah  wawancara,  bahwa pertumbuhan  penjualan  perproduk  yang  berlabel  halal  meningkat  sebesar  200%/tahun. Peningkatan ini terjadi seiring meningkat pula kesadaran manajemen dan tenaga kesehatan serta  medis  di  fasilitas  kesehatan  atas  penggunaan  obat  dan  alat  kesehatan  halal  untuk pencegahan  dan  pengobatan  serta  adanya  dorongan  langsung  dari  pasien.  Bahkan  beliau turut  menuturkan,  penggunaan  label  halal  pada  kemasan  produk  obat  termasuk  obat  OTC dan  alat  kesehatan  ikut  memberikan  keyakinan  disamping  faktor  kehalalan  atau terpenuhinya  prinsip  syariah  dalam  proses  produksi  khususnya  bagi  faskes  atau  dokter ketika ingin menggunakan maupun merekomendasikan produk terkait. 34
Dalam  konteks  lebih  luas,  urgensi  labelisasi  halal  produk  obat  OTC  yang  termasuk dalam ranah industri farmasi, ditujukan untuk berkontribusi dalam mengembangkan industri halal  di  Indonesia  sehubungan  adanya  potensi  menjadi  produsen  terbesar  di  dunia.  Untuk mewujudkan  potensi  tersebut,  Wakil  Presiden  RI,  yakni  K.H.  Ma’ruf  Amin,  menegaskan perlunya  keberadaan  sertifikasi  halal  yang  dilanjutkan  labelisasi  halal  sebagai  salah  satu syarat  memulai  pasar  ekspor  ke  berbagai  negara  khususnya  negara  jumlah  penduduk dominan  muslim,  termasuk  negara-negara  anggota  OKI. 35 Adapun  pengembangan  industri halal  ini  menjadi  penting  guna  memajukan  perekonomian,  sebab  kontribusi  sebesar  USD
31 Hermanto and Angga Hapsila, “Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Fotocopy Anugrah Rengat,” Jurnal Ekobistek , July 27, 2021, 93–99, https://doi.org/10.35134/ekobistek.v9i1.51.
32 Muthia Sakti and Dwi Aryanti Ramadhani, “Halal Certification of Micro and Small Enterprises’ Food Products for Consumer Protection,” Amsir Law Journal 5, no. 1 (October 30, 2023): 23–36, https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296.
33 Atina Hussaana et al., “Peran Label Halal Dalam Keputusan Konsumen Memilih Obat (Studi Observasional Di Apotek  Enggal  Saras  Ungaran),” Indonesian  Journal  of  Medical  and  Pharmaceutical  Science 2,  no.  2  (2023):  40–47, https://doi.org/10.30659/ijmps.v2i2.146.
34 Ni Putu Desinthya et al., “Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia,” Insight: Islamic Economy Bulletin, Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah , December 2023.
35 Admin,  “Untuk  Jadi  Produsen  Halal  Terbesar  Dunia,  Indonesia  Harus  Miliki  Sertifikat  Halal  Bertaraf Internasional,” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021, https://www.setneg.go.id/baca/index/untuk_jadi_produsen_halal_terbesar_dunia_indonesia_harus_miliki_sertifikat_halal_ bertaraf_internasional.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
3,8 miliar pertahunnya telah dibuktikan oleh ekonomi syariah untuk Produk Domestik Bruto (PDB) dan dari sisi ekspor industri halal menyumbang sebesar USD 5,1 miliar sampai USD 11  miliar  pertahunnya. 36 Apabila  potensi  industri  halal  semakin  dikembangkan,  dampak- dampak  positif  seperti  mendorong  peningkatan  nilai  cadangan  devisa  dan  jumlah  tenaga kerja  tidak  mustahil  dapat  diraih.  Yang  mana  dari  segi  industri  farmasi  halal,  disiapkan untuk  berperan  pada  pasar  global  farmasi  halal  yang  diprediksi  meningkat  sebesar  7.1% menjadi $131 miliar tahun 2023 silam. 37
Selain  itu,  keberadaan  label  halal  berarti  untuk  memberantas  persepsi  yang berkembang selama ini bahwa ada atau tidaknya label halal pada produk farmasi termasuk obat  OTC  bukan  suatu  hal  penting.  Sebab,  obat  masih  dianggap  sebagai  produk  yang digunakan dalam keadaan darurat  saja, sehingga  berlaku hukum  darurat  dalam Islam yang membolehkan  mempergunakan  obat  meskipun  legalitas  kehalalannya  belum  diketahui. Padahal, perlu digarisbawahi hukum darurat tersebut berlaku apabila tidak ada satupun obat dengan  bahan  dan  proses  halal  yang  mampu  mengatasi  suatu  penyakit  yang  diderita. Sedangkan bila masih ada alternatif lain khususnya terkait obat OTC yang sebenarnya dapat berdasar  dari  bahan  dan  proses  halal,  maka  tidak  ada  keringanan  maupun  toleransi  sama sekali. 38 Oleh  karenanya,  analogi  hukum  kedaruratan  pada  produk  obat  OTC  seharusnya diakhiri melalui keberadaan label halal demikian yang meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kehalalan obat OTC.
Dengan  demikian,  sejatinya  esensi  labelisasi  halal  produk  obat  OTC  adalah  untuk memberikan perlindungan dalam aspek kejelasan informasi baik kepada konsumen muslim terkait  kehalalan  maupun  konsumen  non-muslim  terkait  kebaikan  untuk  tubuh  serta kesehatan  manusia. 39 Mengingat,  obat  berlabel  halal  dianggap  memiliki  kandungan  lebih baik untuk kesehatan. Lebih daripada itu, label halal diperlukan agar pelaku usaha mampu meraih  kepercayaan  konsumen  untuk  membeli  produk-produk  yang  dipasarkannya  yang berdampak  pada  kelancaran  proses  bisnisnya,  sedangkan  label  halal  diperlukan  negara untuk  memaksimalkan  potensi  industri  halal  yang  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Tanpa  label  halal,  berimplikasi  pada  konsumen  kehilangan  hak-haknya  dan  begitupula dengan pelaku usaha serta negara yang mengalami kerugian. Dalam hal ini, peranan BPJPH selaku  otoritas  pengawas  jaminan  produk  halal  di  Indonesia,  diperlukan  untuk  mencegah ketiadaan  label  halal  demikian  dengan  melakukan  pengawasan  intensif  terkait  proses pencantuman  label  halal  dan  keterangan  tidak  halal  yang  termasuk  dalam  salah  satu tugasnya.
36 Bahtiar  Adamsah  and  Ganjar  Eka  Subakt,  “Perkembangan  Industri  Halal  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi Indonesia,” Indonesia Journal of Halal 5, no. 1 (2022): 71–75, https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416.
37 Desinthya et al., “Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Indonesia.”
38 Tita Alifia Ikhtiyarini and Subhan Rullyansyah, “Hukum Kehalalan Produk Obat Dan Kosmetik Yang Beredar,” Camellia  (Clinical,  Analytical,  Pharmaceutical,  and  Pharmacy  Community  Journal) 1,  no.  1  (2022):  27–30, https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/CAM/article/view/13359.
39 Islina Dewi Purnami, Agustina Sawitri, and Ulfa Ulli Ummaya, “The Effect of Halal Labelling of Medicine on Customer’s  Purchase  Interest  at  Karunia  Sehat  Baru  Pharmaceutical  Semarang,” Indonesian  Journal  of  Medical  and Pharmaceutical Science 1, no. 2 (2022): 41–47, https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.86.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105

## 3.2 Akibat  Hukum bagi  Pelaku  Usaha  dalam  hal  Tidak  Melakukan  Labelisasi  Halal terhadap Produk Obat Over-the-Counter
Timbulnya  akibat  kepada  subyek  hukum  dari  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya disebut  sebagai  akibat  hukum. 40 Dapat  dibilang,  lahirnya  akibat  hukum  bermuara  dari aktivitas yang dilancarkan pelaku usaha yang menjadi subyek hukum dan tentunya diatur hukum.  Dalam  artian,  akibat  hukum  terjadi  karena  adanya  peristiwa-peristiwa  tertentu selaku akibat dari aktivitas atau tindakan hukum yang dikerjakan manusia sebagai subyek hukum.  Untuk  itulah,  terjadinya  akibat  hukum  identik  setelah  adanya  peristiwa  hukum mengingat  timbulnya akibat hukum  dipicu dari setiap peristiwa hukum  yang dilakukan. 41 Yang  mana  dalam  penelitian  ini,  akibat  hukum  yang  diperbincangkan  terkait  peristiwa hukum  dalam  hal  pelaku  usaha  tidak  melakukan  labelisasi  halal  terhadap  produk  obat OTC.
Alasan  mendasari  pelaku  usaha  dikenakan  akibat  hukum  dalam  hal  demikian  ialah dikarenakan  adanya  kewajiban  dalam  konteks  hukum  (yang  termasuk  peristiwa  hukum) yang  tidak  diindahkan  pelaku  usaha  bersangkutan  dan  kemudian  menimbulkan  akibat hukum  sebagai  wujud  konsekuensi  dari  tindakan  hukum  yang  dilakukannya,  yakni perbuatan  melawan  hukum.  Adapun  kewajiban  hukum  tersebut  sehubungan  UU  JPH dalam  Pasal  25  huruf  a  yang  mewajibkan  pelaku  usaha  mencantumkan  label  halal  dalam hal  sudah  menerima  sertifikat  halal  dengan  ketentuan  pencantuman  dalam  Pasal  38  dan Pasal  39.  Yang  mana,  bentuk  logo  label  halal  yang  dicantumkan  mengikuti  logo  terbaru yang  ditetapkan  Keputusan  Kepala  BPJPH  No.  40  Tahun  2022  tentang  Penetapan  Label Halal. 42 Hal  demikian  juga  ditegaskan  pada  PP  PBJPH,  yakni  Pasal  87,  Pasal  89,  hingga Pasal 91 yang mengatur secara rinci terkait pencantuman label halal.
Atas  dasar  itu,  akibat  hukum  timbul  mengingat  konsumen  memiliki  hak  atas informasi  dan  apabila  pelaku  usaha  melanggar  kewajibannya  yang  berdampak  terlanggar pula hak konsumen tersebut, maka pelaku usaha patut dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami konsumen. 43 Oleh karenanya, akibat hukum bagi pelaku usaha dalam  hal  tidak  melakukan  labelisasi  halal  khususnya  terhadap  produk  obat  OTC  ialah dimana UU JPH memberikan suatu akibat hukum berupa dikenakannya suatu sanksi atau hukuman  yang  bersifat  administratif.  Akan  tetapi,  sanksi  yang  diberikan  ini  terbagi menjadi 2 (dua) pengelompokkan perbuatan pelanggaran dengan dikenakan Pasal 27 ayat (1)  berupa  diperingati  secara  tertulis,  harus  membayar  denda,  ataupun  sertifikat  halalnya
40 Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam  Aktivitas  Pinjaman  Online,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (April 17, 2022): 102, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290.
41 Syerrin  Hakim  and  Imam  Haryanto,  “Implementasi  Pengawasan  Dan  Pemberian  Sanksi  Terhadap  Perusahaan Atas  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2  (September  16,  2023):  812, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085.
42 Gita  and  Sulistyowati,  “Kesadaran  Hukum  Konsumen  Terkait  Obat  Bebas  Yang  Tidak  Berlabel  Halal  Di Surabaya.”
43 Syarifah Ayudewi, Sinta Camiliatul Maghfiro, and Najmuz Zuhhad Mamduh, “Pencantuman Logo Halal Secara Ilegal  Menurut  Hukum  Pidana  Islam,” Ma’mal:  Jurnal  Laboratorium  Syariah  Dan  Hukum 4,  no.  5  (2023):  427–44, https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.266.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
akan dicabut apabila pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal ‘sama sekali’ tidak mencantumkan label halal pada produk yang mendapatkan sertifikasi. Sedangkan, apabila pelaku usaha telah mencantumkan label halal tetapi pencantumannya tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39, contohnya label halal yang terlalu kecil atau kurang jelas untuk  dilihat,  dikenakan  sanksi  berupa  ditegur  secara  lisan  atau  tidak  tertulis,  diperingati secara tertulis, ataupun sertifikat halalnya akan dicabut sebagaimana Pasal 41.
Sementara  itu  dalam  PP  PBJPH  selaku  aturan  pelaksananya,  terdapat  perbedaan cukup  signifikan  dalam  hal  pemberian  akibat  hukum  daripada  UU  JPH.  Perbedaan  ini terletak  ketika  akibat  yang  diberikan  diintegrasikan  atau  tidak  dibeda-bedakan  dalam  2 (dua)  pengelompokkan  perbuatan  sebagaimana  UU  JPH.  Atau  dalam  kata  lain,  akibat hukum  bagi  pelaku  usaha  baik  yang  sama  sekali  tidak  mencantumkan  label  halal  meski sudah  memperoleh  sertifikasi  maupun  yang  menempatkan  label  halal  tidak  sesuai ketentuan dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 150 dengan bentuk sanksi yang sama seperti  Pasal  27  ayat  (1)  UU  JPH  di  atas.  Dimana  selanjutnya  dalam  Pasal  149  ayat  (6), ditetapkan besaran denda yang harus dibayarkan maksimal Rp2.000.000.000,00. 44
Sebenarnya  berkaitan  dengan  hal  di  atas,  PP  PBJPH  tidak  secara  gamblang menunjukkan  sanksi  bagi  yang  menempatkan  label  halal  tidak  sesuai  ketentuan,  sebab pasal  yang  berkaitan  tidak  dimasukkan  pada  Pasal  150  itu,  tetapi  setidaknya  mengingat Pasal  87  berkaitan  dengan  Pasal  91  yang  mengatur  terkait  ketentuan  pencantuman  label halal,  maka  setidak-tidaknya  akibat  hukum  yang  diberikan  juga  sama  sebagaimana  Pasal 150 mengaturnya. Lebih daripada itu, perlu dicermati  bahwa UU JPH memiliki beberapa perubahan dalam Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja khususnya mengenai Pasal 27 dan Pasal 41 yang memuat terkait sanksi administrasi. 45 Dimana perubahan yang terjadi memberikan  landasan  hukum  agar  ketentuan  pengenaan  sanksi  administratif  yang dijadikan sebagai rujukan ialah sebagaimana diatur peraturan pemerintah, salah satunya PP PBJPH.  Dengan  demikian,  adanya  perubahan  ini  memberikan  penegasan  bahwa  saat  ini sanksi yang diterapkan apabila pelaku usaha sama sekali tidak melakukan labelisasi halal maupun yang tidak sesuai ketentuan merujuk aturan PP PBJPH terkhusus Pasal 150 berupa diperingati  secara  tertulis,  harus  membayar  denda,  ataupun  sertifikat  halalnya  akan dicabut.
Terkait  sistematika  pengenaan  sanksi  administratif  tersebut  kepada  pelaku  usaha, dilakukan BPJPH setelah diadakan investigasi  terhadap dugaan pelanggaran administratif yang  berasal  dari  laporan  ataupun  temuan  (Pasal  152)  selama-lamanya  10  hari.  Apabila pada  proses  investigasi  ditemukan  terjadi  pelanggaran  administratif,  pelaku  usaha bersangkutan  dikatakan  bersalah  sehingga  dilimpahkan  sanksi  administratif  sesuai
44 Syahrul  Bakti  Harahap,  Alkausar  Saragih,  and  Bonanda  Jafatani  Siregar,  “Pemberian  Sanksi  Administrasi Terhadap  Pencantuman  Sertifikat  Halal  Tanpa  Izin  Badan  Pengelola  Jaminan  Produk  Halal,” Titian:  Jurnal  Ilmu Humaniora 7, no. 2 (2023): 507–14, https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30719.
45 Padia Putri and Syafruddin Syam, “Perlindungan Penggunaan Aplikasi Makanan Dan Minuman Online Dalam Information  Legality  Jaminan  Kehalalan  Produk  Berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2020  Perspektif  Fiqih  Siyasah,” Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 1 (July 21, 2023): 353, https://doi.org/10.29210/1202322959.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
ketetapan  dari  Kepala  BPJPH  (Pasal  160).  Pada  mulanya,  diberikan  sanksi  peringatan tertulis  dan  jika  tidak  ditindaklanjuti  dalam  waktu  14  hari  semenjak  ditetapkan,  akan dikenakan  sanksi  lainnya  seperti  denda  administratif  hingga  penarikan  barang  dari peredaran  (Pasal  161).  Dalam  hal  ini,  denda  admnistratif  dilangsungkan  pembayaran dalam  jumlah  tertentu  yang  masuk  ke  kas  negara,  sedangkan  penarikan  barang  dari peredaran dilakukan selama-lamanya 60 hari sejak sanksi ditetapkan (Pasal 162). Adapun untuk  pengenaan  sanksi  pencabutan  sertifikat  halal  baru  dilakukan  setelah  ditetapkan Kepala BPJPH (Pasal 163). 46
Adanya  keberadaan  akibat  hukum  berupa  sanksi  beserta  teknis  atau  sistematika  di atas,  sedikit  banyaknya  merupakan  hal  baik  karena  telah  memberikan  perubahan  positif pada  keadaan  dari  yang  sebelumnya  labelisasi  halal  hanya  sekadar  kesukarelaan  pelaku usaha belaka berubah menjadi kewajiban yang harus dipatuhi. Dari yang tidak ada sanksi berubah  menjadi  ada  sanksi  yang  mengancam  pelaku  usaha.  Hal  ini  berimplikasi  pada pelaku  usaha  yang  tidak  dapat  lagi  menganggap  bahwa  labelisasi  halal  itu  tidak  wajib, sebab kini ada perwujudan sanksinya yang berperan sebagai daya paksa agar ditaati pelaku usaha. 47
Namun sayangnya meski bersifat positif, tetapi masih ditemukan celah-celah dalam kedua  aturan  tersebut.  Celah  yang  dimaksudkan  ketika  UU  JPH  dan  PP  PBJPH  tidak memberikan  keterangan  jelas  mengenai  batasan  waktu  maksimal  pelaku  usaha  untuk segera mencantumkan label  halal pada produknya setelah mendapatkan sertifikasi  hingga dapat  dikenakan  akibat  hukum  yang  diatur.  Sedangkan  di  sisi  lain,  tidak  mungkin  harus menunggu  sampai  waktu  penahapan  kewajiban  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  obat  OTC selesai  pada  bulan  Oktober  2029 48 ,  karena  akan  menyia-nyiakan  waktu  yang  ada. Ketiadaan  keterangan  ini  berdampak  pada  semakin  kurangnya  kesadaran  pelaku  usaha untuk  cepat-cepat  melakukan  labelisasi  halal  sesegera  diperolehnya  sertifikasi  halal dikarenakan  tidak  ada  batasan  waktu  maksimal  demikian,  sehingga  akibat  hukum  yang dirancang pun tidak dapat diterapkan dengan sebaik mungkin. Sebab menurut peneliti, ada kemungkinan  pelaku  usaha  hanya  menunggu  sampai  produknya  ‘tertangkap  basah’ mengingat  BPJPH  baru  akan  mengadakan  pemeriksaan  dalam  menentukan  sanksi  yang dapat  dikenakan  kepada  pelaku  usaha  setelah  mendapatkan  laporan  atau  temuan  atas dugaan pelanggaran administratif bersangkutan.
Kemudian dari segi penerapannya pun, menjadi suatu catatan tersendiri bagi BPJPH agar  diterapkan  sebagaimana  mestinya.  Apalagi  berdasarkan  data  Harahap,  dkk.,  masih jarang  sekali  pemberian  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak  melakukan labelisasi  halal  khususnya  sanksi  denda  administratif  dikarenakan  adanya  kekhawatiran
46 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
47 Khairuddin and Zaki, “Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia: Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Dan Lembaga Pengkajian, Obat-Obatan Dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat.”
48 Anis  Masdurohatun  and  Lena,  “The  Urgency  of  Halal  Product  Certificates  in  the  Context  of  Consumer Protection,”  in 5th  Legal  International  Conference  and  Studies  (LICS  2022) (Atlantis  Press,  2023),  144–54, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_17.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
akan  berpengaruh  terhadap  ekonomi  pelaku  usaha  bersangkutan. 49 Bahkan,  belum ditemukan  kasus  pengenaan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak  mencantumkan  label halal,  karena  lebih  sering  menjurus  pada  perbuatan  pemalsuan  label  halal  yang  berada dalam  ranah  berbeda.  Akibatnya,  sanksi  yang  seharusnya  ditegakkan  menjadi  kurang ditegakkan  bahkan  tidak  menimbulkan  efek  jera  yang  diharap-harapkan.  Sebab,  jalan keluar  yang  dipilih  pemerintah  melalui  badan  terkait  ialah  pembinaan  usaha  dengan harapan  pelaku  usaha  tetap  dapat  berusaha  sekaligus  melakukan  perbaikan  atas pelanggarannya.
Lebih  daripada  itu,  dikarenakan  PP  PBJPH  hanya  menerapkan  sanksi  administratif untuk seluruh perbuatan pelanggaran, dipandang Adismana sebagai sanksi yang tergolong ringan  dan  kurang  tegas  khususnya  bagi  pelanggaran  pelaku  usaha  yang  tidak mencantumkan  keterangan  tidak  halal. 50 Ringannya  sanksi  ini  berpotensi  menimbulkan pelanggaran  yang  berulang  atau  secara  terus  menerus  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang berakibat  konsumen  semakin  dirugikan  karena  hak-haknya  kian  terlanggar.  Terlebih, ketiadaan keberadaan norma pidana pada aturan tersebut turut meniadakan upaya terakhir ( ultimum  remedium )  yang  dapat  ditempuh  untuk  mencegah  maupun  mengatasi pelanggaran berulang demikian guna terciptanya perlindungan kepada konsumen.
Hal ini berbeda dengan UU PK yang memberikan penegasan lebih kuat daripada PP PBJPH. Yang mana, UU PK memberikan akibat hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku usaha  yang  melanggar  Pasal  8  huruf  i  dengan  tidak  memasang  label  yang  menurut ketentuan harus dipasang dan dalam hal ini termasuk label halal yang wajib dicantumkan pada kemasan produk khususnya produk obat  OTC. Sanksi pidana dimaksud diterangkan Pasal 62 ayat (1), yakni terancam dikenakan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau pidana  denda  sebanyak-banyaknya  Rp2.000.000.000,00.  Keberadaan  sanksi  ini menunjukkan  meskipun  PP  PBJPH  berperan  sebagai  aturan  utama,  tetapi  dari  segi pengaturan sanksi yang dijadikan akibat hukum, masih kurang kuat dan tegas daripada UU PK yang mengatur terkait substansi materi yang sama. 51
Berdasarkan hal-hal di atas, seharusnya pemerintah selaku pembuat kebijakan dapat berbenah  memperbaiki  segala  celah  maupun  kekurangan  yang  ada  dalam  produk-produk hukumnya.  Misalnya,  dengan  merevisi  kembali  PP  PBJPH  untuk menambahkan  subtansi mengenai keterangan batas waktu maksimal pencantuman label halal setelah diperolehnya sertifikasi  agar  pelaku  usaha  menyadari deadline kewajiban  tahap  kedua  yang  harus dilaksanakannya.  Tidak  hanya  itu,  pemerintah  perlu  mempertimbangkan  kembali  untuk menambahkan  norma  pidana  ke  dalam  PP  PBJPH  ataupun  aturan  lainnya  yang berhubungan.  Sebab,  keberadaan  norma  pidana  tidak  untuk  menghilangkan  sanksi administratif  yang  ada,  tetapi  lebih  berperan  sebagai  upaya  terakhir  atau  hukum  darurat
49 Harahap, Saragih, and Siregar, “Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal.”
50 Oktaviana  Hardayanti  Adismana,  “Analisis  Pengaturan  Label  Halal  Terhadap  Produk  Yang  Beredar  Di Indonesia,” Al-Adl : Jurnal Hukum 15, no. 1 (January 31, 2023): 171, https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7854.
51 Adismana.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
( noodrecht )  yang  digunakan  apabila  sanksi  administratif  tidak  mampu  menanggulangi pelanggaran  pelaku  usaha  untuk  melakukan  labelisasi  halal  produk  obat  OTC  beserta produk lainnya. 52 Terakhir, mengingat pemberian akibat hukum ini memerlukan partisipasi masyarakat  dalam  bentuk  laporan  kepada  BPJPH,  maka  diharapkan  seluruh  masyarakat berperan  aktif  untuk  segera  melaporkan  jika  menemukan  produk  obat  OTC  yang  tidak memiliki  label  halal  padahal  sudah  memperoleh  sertifikasi  halal  yang  dapat  diperiksa manual  pada  website  bpjph.halal.go.id  dengan  memasukkan  nama  produk,  nama  pelaku usaha, ataupun nomor sertifikat.

## 4. PENUTUP
Urgensi  labelisasi  halal  terhadap  produk  obat  OTC  dilandasi  dari  adanya  titik  kritis kehalalan  pada  obat  yang  dilengkapi  dengan  keberadaan  UU  JPH  serta  PP  PBJPH  yang memberikan  kewajiban  melakukan  labelisasi  halal  setelah  sertifikasi  halal.  Dalam  hal  ini, kepentingan  labelisasi  halal  selain  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen, tetapi juga bagi pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnisnya karena pengaruh perilaku konsumen  yang  membuat  produk  berlabel  halal  lebih  unggul  di  pasaran.  Pada  perspektif perekonomian nasional, label halal dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi industri halal dalam  kegiatan  ekspor  guna  meningkatkan  pertumbuhan  PDB  disamping  menghilangkan persepsi  masyarakat  akan  hukum  kedaruratan  pada  obat.  Dimana  untuk  mendukung kepentingan  tersebut,  diperlukan  peranan  BPJPH  dalam  mengawasi  pencantuman  label halal.  Adapun  terkait  akibat  hukum  apabila  pelaku  usaha  tidak  melakukan  labelisasi  halal adalah dikenakan sanksi administratif sesuai hasil investigas BPJPH. Namun mengenai ini, masih  diperlukan  perbaikan-perbaikan  terhadap  celah  yang  ada  dan  dalam  penerapannya diharapkan  agar  menjadi  perhatian  bersama  baik  bagi  otoritas  terkait,  pelaku  usaha bersangkutan, maupun konsumen agar dapat berlaku secara efektif serta efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Adamsah,  Bahtiar,  and  Ganjar  Eka  Subakt.  “Perkembangan  Industri  Halal  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” Indonesia Journal of Halal 5, no. 1 (2022): 71–75. https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416.
Adismana, Oktaviana Hardayanti. “Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar  Di  Indonesia.” Al-Adl :  Jurnal  Hukum 15,  no.  1  (January  31,  2023):  171. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7854.
Admin.  “Untuk  Jadi  Produsen  Halal  Terbesar  Dunia,  Indonesia  Harus  Miliki  Sertifikat Halal  Bertaraf  Internasional.”  Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, 2021.
https://www.setneg.go.id/baca/index/untuk_jadi_produsen_halal_terbesar_dunia_indo nesia_harus_miliki_sertifikat_halal_bertaraf_internasional.
Annur,  Cindy  Mutia.  “Jumlah  Populasi  Muslim  Di  Asia  Tenggara  (2023).”  databooks, 2023. https://shorturl.at/blSWY.
52 Anita  Dwi  Lestari  et  al.,  “Penerapan  Asas  Keadilan  Dalam  Hal  Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelanggar Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Di  Masa  Pandemi,” CONSENSUS:  Jurnal  Ilmu  Hukum 1,  no.  1  (2022):  1–6, https://doi.org/10.46839/consensus.v1i1.5.
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
Aprilia,  Isye,  Ni  Luh  Made  Mahendrawati,  and  Ni  Made  Jaya  Senastri.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Melalui  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk  Obat-Obatan Berdasarkan  Undang-Undang  No  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal.” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 2 (2021): 288–93.
https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3324.288-293.
Ayudewi,  Syarifah,  Sinta  Camiliatul  Maghfiro,  and  Najmuz  Zuhhad  Mamduh. “Pencantuman  Logo  Halal  Secara  Ilegal  Menurut  Hukum  Pidana  Islam.” Ma’mal: Jurnal  Laboratorium  Syariah  Dan  Hukum 4,  no.  5  (2023):  427–44. https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.266.
Aziz,  Muhammad,  Abdul  Ghofur,  and  Niswatin  Nurul  Hidayati.  “Regulation  on  the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study.” Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam 4, no. 2 (July 13, 2021): 209. https://doi.org/10.30659/jua.v4i2.13649.
Bachtiar. Mendesain Penelitian Hukum . Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
Desinthya,  Ni  Putu,  Afifah  Tsurayya,  Ryanda  Al  Fathan,  Pipie  Puspitasari,  Stefany,  and Lidya  Dewi  Nurjanna.  “Pentingnya  Literasi  Halal  Dalam  Upaya  Meningkatkan Ekonomi  Indonesia.” Insight:  Islamic  Economy  Bulletin,  Komite  Nasional  Ekonomi Dan Keuangan Syariah , December 2023.
Fatiha,  Chilmia  Nurul,  Agustina  Sawitri,  and  Rina  Mariana  Ulfah.  “Pengaruh  Label  Halal Terhadap  Keputusan  Pembelian  Obat  (Studi  Kasus  Di  Apotek  Karunia  Sehat  Baru, Ungaran).” Pharmasipha :  Pharmaceutical  Journal  of  Islamic  Pharmacy 7,  no.  2 (January 22, 2024): 69–81. https://doi.org/10.21111/pharmasipha.v7i2.10081.
Firdayani, and Inti Ulfi Sholichah. “Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam.” Syar’ie 6, no. 1 (2023): 27–40.
https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.466.
Fitriani,  Anisa.  “Pengaruh  Label  Halal  Terhadap  Minat  Beli  Obat  Bebas  Dengan Religiusitas  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Kasus  Masyarakat  Kota  Bandung).” Educationist:  Journal  of  Educational  and  Cultural  Studies 2,  no.  2  (2023):  65–70. https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/168.
Gita, Mayang Chandra, and Eny Sulistyowati. “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas  Yang  Tidak  Berlabel  Halal  Di  Surabaya.” Novum:  Jurnal  Hukum 7,  no.  4 (2020): 189–200. https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.34408.
Hakim,  Syerrin,  and  Imam  Haryanto.  “Implementasi  Pengawasan  Dan  Pemberian  Sanksi Terhadap  Perusahaan  Atas  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu.” Jurnal USM Law Review
6, no. 2 (September 16, 2023): 812. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085.
Harahap,  Syahrul  Bakti,  Alkausar  Saragih,  and  Bonanda  Jafatani  Siregar.  “Pemberian Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pencantuman  Sertifikat  Halal  Tanpa  Izin  Badan Pengelola  Jaminan  Produk  Halal.” Titian:  Jurnal  Ilmu  Humaniora 7,  no.  2  (2023): 507–14. https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30719.
Hermanto, and Angga Hapsila. “Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli  Konsumen  Pada  Fotocopy  Anugrah  Rengat.” Jurnal  Ekobistek ,  July  27,  2021, 93–99. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v9i1.51.
Hermawan, Agus. “Consumer Protection Perception of Halal Food Products in Indonesia.” KnE Social Sciences , July 14, 2020. https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7329.
Hudaefi, Deni, Martin Roestamy, and Achmad Santos Adiwijaya Jaka. “Kepastian Hukum
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal.” Jurnal Living Law 13, no. 2 (2021): 122–31.
https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v13i2.
Hussaana, Atina, Nining Farrikh Azida, Ana Marisa, and Anisatus Sholikhah. “Peran Label Halal  Dalam  Keputusan  Konsumen  Memilih  Obat  (Studi  Observasional  Di  Apotek Enggal Saras Ungaran).” Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science 2, no. 2 (2023): 40–47. https://doi.org/10.30659/ijmps.v2i2.146.
Ikhtiyarini,  Tita  Alifia,  and  Subhan  Rullyansyah.  “Hukum  Kehalalan  Produk  Obat  Dan Kosmetik  Yang  Beredar.” Camellia  (Clinical,  Analytical,  Pharmaceutical,  and Pharmacy  Community  Journal) 1,  no.  1  (2022):  27–30.  https://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/CAM/article/view/13359.
Jakiyudin,  Ahmad  Havid,  and  Alfarid  Fedro.  “Sehati:  Peluang  Dan  Tantangan  Pemberian Sertifikasi  Halal  Gratis  Bagi  Pelaku  UMK  Di  Indonesia.” Al-Mustashfa:  Jurnal Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah 7,  no.  2  (November  7,  2022):  182. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666.
Kartika,  Adinda  Niki.  “Upaya  Kemandirian  Bahan  Baku  Obat  Dalam  Pengembangan Industri Farmasi Di Indonesia.” Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia 10, no. 1 (2023): 21–32. https://doi.org/https://doi.org/10.48177/bimfi.v10i1.105.
Khairuddin,  Khairuddin,  and  Muhammad  Zaki.  “Progres  Sertifikasi  Halal  Di  Indonesia: Studi  Pada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  Kementerian Agama  Dan  Lembaga  Pengkajian,  Obat-Obatan  Dan  Kosmetika  (LPPOM)  MUI Pusat.”
ASAS 13,
no. 1 (June 30, 2021): 101–21.
https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352.
Kurniasari, Septiana, Achmad Fairuz Zabadi, Farisa Ramadhani, and Arfiana Nurin Azizah.
“Tingkat Pengetahuan Masyarakat Desa Bettet Pamekasan Tentang Penggunaan Obat Bebas Dan Obat Bebas Terbatas Untuk Swamedikasi.” Journal of Pharmacy Science and Practice 8, no. 2 (2021): 78–84. https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jfst.v8i2.3232.
Kurniawati,  Husni,  and  Yunanto  Yunanto.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (April 17, 2022): 102. https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290. Lestari,  Anita  Dwi,  Vidi  Al  Imami,  Mutia  Aldina  Arafah,  Irya  Rizka  Zahida,  Ari Ramadhan,  and  Evi  Oktarina.  “Penerapan  Asas  Keadilan  Dalam  Hal  Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Masa Pandemi.” Consensus: Jurnal Ilmu
Hukum
1, no. 1 (2022): 1–6. https://doi.org/10.46839/consensus.v1i1.5.
Martodihardjo,  Suwaldi,  Ida  Ayu  Ariessanti,  and  Aditya  Dwi  Meilani.  “Analisis  Label Halal Pada Nama Dagang Obat Tablet Melalui Pengamatan Pada Kemasan Sekunder Terkait Jaminan Produk Halal Di RSI Sultan Agung Semarang.” Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science 1, no. 2 (2022): 55–62. https://doi.org/https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.82.
Masdurohatun, Anis, and Lena. “The Urgency of Halal Product Certificates in the Context of  Consumer  Protection.”  In 5th  Legal  International  Conference  and  Studies  (LICS 2022) , 144–54. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_17.
Mega  Octavia.  “Hubungan  Tingkat  Pengetahuan  Terhadap  Sikap  Dan  Perilaku  Mengenai Produk Farmasi Halal Pada Apoteker Di Apotek Kota Yogyakarta.” Medical Sains :
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
Jurnal Ilmiah Kefarmasian 7, no. 3 (September 2, 2022): 667–82. https://doi.org/10.37874/ms.v7i3.463.
Nurfauzi, Yuhansyah. “Hubungan Logo Halal Dan Kehalalan Makanan.” NU Online, 2023. https://shorturl.at/nosAJ.
Osman,  S.,  S.  Ab.  Rahman,  and  A.  Jalil.  “Issues  in  Halal  Food  Product  Labelling:  A Conceptual  Paper.” Food  Research 4,  no.  S1  (February  10,  2020):  214–19. https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(S1).S15.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan Produk Halal (n.d.).
Pratiwi,  Dinda,  and  Rianda  Dirkareshza.  “Pengelabuan  Informasi  Harga  Di  E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 3 (October 17, 2023): 406. https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344.
Purnami,  Islina  Dewi,  Agustina  Sawitri,  and  Ulfa  Ulli  Ummaya.  “The  Effect  of  Halal Labelling  of  Medicine  on  Customer’s  Purchase  Interest  at  Karunia  Sehat  Baru Pharmaceutical  Semarang.” Indonesian  Journal  of  Medical  and  Pharmaceutical Science 1, no. 2 (2022): 41–47. https://doi.org/10.30659/ijmps.v1i2.86. Putri,  Padia,  and  Syafruddin  Syam.  “Perlindungan  Penggunaan  Aplikasi  Makanan  Dan Minuman  Online  Dalam  Information  Legality  Jaminan  Kehalalan  Produk Berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2020  Perspektif  Fiqih  Siyasah.” Jurnal  Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 1 (July 21, 2023): 353. https://doi.org/10.29210/1202322959.
Qahar Awaka, Muhammad, Rachmawati Rachmawati, Lolita Lolita, and Tiza Yaniza. “The Role of Busines Actors in Ensuring Halal Products.” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (August 27, 2023): 618. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7173.
Ridwan, Ahmad Hasan, Muhammad Hasanuddin, Ikhwan Aulia Fatahillah, and Ine Fauzia. “Authorization  of  Halal  Certification  in  Indonesia,  Malaysia  and  Singapore.” International  Journal  of  Psychosocial  Rehabilitation 24,  no.  08  (2020):  7992–8011. https://doi.org/10.37200/V24I8/24787.
Rosyadi,  Anwar,  Relin  Yesika,  Erma  Pranawati,  Fransiska  Rosari  Dewi,  I  Gede  Edy Sagitha,  Cindy  Elvionita,  Pradhani  Dhaneswari,  Arie  Dwi  Pratiwi,  and  Putu Indrayoni. Buku  Ajar:  Farmakologi  Dasar .  Edited  by  Efitra.  Jambi:  PT.  Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
Sakti,  M.,  Pujiyono,  and  M.N.  Imanullah.  “Legal  Studies  On  The  Halal  Product Certification Institution In Indonesia After The Enactment Of The Law On The Halal Product  Guarantee.”  In Halal  Development:  Trends,  Opportunities  and  Challenges , 51–55. London: Routledge, 2021. https://doi.org/10.1201/9781003189282-9.
Sakti,  Muthia,  and  Dwi  Aryanti  Ramadhani.  “Halal  Certification  of  Micro  and  Small Enterprises’  Food  Products  for  Consumer  Protection.” Amsir  Law  Journal 5,  no.  1 (October 30, 2023): 23–36. https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296.
Sakti,  Muthia,  Sulastri  Sulastri,  Rianda  Dirkareshza,  Hilda  Novyana,  Nada  Prima Dirkareshza,  and  Tiara  Nabila.  “Peran  Pemerintah  Daerah  Kota  Depok  Atas Kewajiban Keterangan Tidak Halal Pada Produk Pangan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.” Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum 12,  no.  3  (2024):  484–93. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p17.
Sampoerno,  Mohd.  Norma,  Maratun  Saadah,  and  Sean  Popo  Hardi.  “Semiotics  Analysis Toward  Indonesian  Halal  Logo.” International  Journal  Mathla’ul  Anwar  of  Halal
Urgensi Labelisasi Halal Produk Obat Over-the-Counter dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melinda Nurdin, Muthia Sakti
e-ISSN: 2621-4105
Issues 2, no. 2 (2022): 11–17. https://doi.org/10.30653/ijma.202222. Sidi,  Redyanto,  and  Andika  Putra.  “Pertanggungjawaban  Peredaran  Obat  Keras  Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam.” Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 03 (2022): 1–13. https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3301.
Tahir,  Rusdin,  I  Gde  Pantja  Astawa,  Agus  Widjajanto,  Mompang  L.  Panggabean,  Moh. Mujibur  Rohman,  Ni  Putu  Paramita  Dewi,  Nandang  Alamsah  Deliarnoor,  et  al. Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik) . Edited by Moh. Mujibur Rohman. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar  Membangun  Negara  Hukum  Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  2 (December 11, 2020): 310. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.