INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12181-12196 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Ganti Rugi Terhadap Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Hilangnya Barang Di Bagasi Pesawat Terbang
Princess Anggun Octafiany Universitas Jenderal Soedirman Email: ncesoctafiany@gmail.com

## Abstrak
Latar Belakang Masalah Saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi  bagi masyarakat untuk berpergian sehingga perusahaan maskapai penerbangan berlomba-lomba untuk menawarkan jasa  kepada  konsumen  untuk  memilih  jasa  mereka.  Namun  maskapai  penerbangan  sebagai  pelaku usaha kurang memperhatikan keamanan pada barang bawaan penumpang di bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Khususnya pada bagasi tercatat masih banyak muncul di berbagai media seperti televisi, koran, internet tentang kehilangan barang di bagasi pesawat. Tujuan penelitian untuk mengacu pada pertimbangan hakim dalam sengketa kehilangan barang di bagasi pesawat milik Mahsin dan Po Li Pin. Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan meneliti putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Hasil Penelitian putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dalam pertimbangannya ditingkat kasasi Mahkamah Agung sudah  menerapkan  undang-undang  yang  berlaku  dan  sudah  sesuai.  Berbeda  dengan  putusan selanjutnya  yaitu  dalam  putusan  majelis  hakim  pada  Perkara  Nomor  6/Pdt.G.S/2018/PN.Dps.  dalam pertimbangannya hakim tidak menerapkan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana berlaku pada setiap pelaku usaha dan konsumen termasuk dalam sengketa yang dialami oleh Po Li Pin dan PT. Lion Mentari Airlines dan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab pengangkut udara. Kata Kunci: Ganti Rugi, Kehilangan Barang Di Bagasi, Penumpang Pesawat

## Abstract
Background the issue Currently the airline is a mode of transportation for people to travel so airlines contest to offer consumer services to choose their services. The airline, however, as it works, has little regard for the safety of any baggage in recorded baggage or cabin baggage. Particularly in recorded luggage, it still appears in many media outlets, such as television,  newspapers, the Internet about losing items in airplane baggage. Purpose of research To refer to the judge's consideration in the misappropriation of losing items in the baggage claim of mahsin and Po Li Pin. The research methods Used in this study is a normative legal study by examining the ruling of the state court and the Supreme Court. The results of research The jury ruled on case 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 under consideration to the level of the Supreme Court have applied current and appropriate legislation. Unlike the ruling that followed was in the ruling court of judges on case number 6/Pdt.G.S/2018/DPS. The judge does not apply and does not comply with the 1999 bill no. 8, which applies to the consumer protection that applies to any of the businesses and consumers, including the issues experienced by the Po Li Pin and the lions of sun airlines and under the terms of the regulations on air transport responsibilities.
Keywords: Compensation, Lost Luggage in the Trunk, Airplane Passenger

## PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia memiliki berbagai macam alat transportasi mulai dari alat transportasi  darat,  laut,  dan  udara.  Transportasi  merupakan  suatu  kebutuhan  manusia sehari-hari, karena kehidupan manusia yang tidak lepas dari transportasi. Salah satu alat transportasi yang cepat dengan teknologi paling canggih dan dibandingkan dengan alat transportasi lainnya adalah pesawat udara karena dianggap lebih efisien dan ekonomis bagi transportasi antar pulau dan antar daerah terpencil di pulau-pulau besar (Hendra Winata, dan H.K. Martono, 2019). Penerbangan adalah  satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, pengangkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (UU No. 1 Pasal 1 ayat 1). Pesawat udara memiliki salah satu fasilitas yaitu  bagasi  untuk  menyimpan  barang  bawaan  penumpang  pada  saat  perjalanan berlangsung. Bagasi pesawat udara dibedakan menjadi dua macam, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin.
Jika penumpang selaku konsumen kehilangan barang di bagasi kabin pesawat, maka bukan tanggung jawab dari pihak maskapai atau pengangkut melainkan jika penumpang selaku konsumen  kehilangan barang  di bagasi tercatat penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena pihak pengangkut maupun pekerjanya (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Misalnya seperti menunjukan dokumen pengangkutan dalam
pengangkutan  udara,  terdiri  dari  Tiket  penumpang  pesawat  udara,  Pass  masuk  pesawat udara (boarding pass), Tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag), dan Surat muatan udara (airways bill) (Freddy Luth Putra Purba, T. Keizerina Devi, dan Windha, 2013). Saat ini  transportasi udara banyak  dipilih oleh  berbagai  macam kalangan  di masyarakat karena harga terjangkau dan lebih menghemat waktu dibanding alat transportasi lainnya (Yulius  Addy  Agus  Wijayanto,  n.d).  Pengangkut  udara  niaga  bertanggung  jawab  atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang musnah,atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan pengangkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut udara niaga Pasal 144 dan 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.
Tanggung jawab dimulai sebelum masa penerbangan ( pre-flight service), pada saat penerbangan  ( in-flight  service),  dan  setelah  penerbangan  (post-flight  service).  Kerugian sebelum masa penerbangan misalnya  penyerahan bagasi, penempatan bagasi pada rute yang salah. Kerugian pada saat penerbangan misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik  atau  rasa  aman  untuk  sampai  tujuan  dengan  selamat.  Sedangkan  kerugian  setelah penerbangan  bagasi  hilang  atau  rusak  (Annalisa  Yahanan  Norsuhaida  Che  Musa,  2010). Karena sering terabaikannya penumpang pesawat udara selaku konsumen atas pengaduan barang-barang yang hilang didalam bagasi  pesawat, maka  dari  itu beberapa konsumen banyak  yang  mengajukan  ke  pengadilan  agar  dari  pihak  maskapai  penerbangan bertanggung  jawab  dan  mengganti  kerugian  atas  barang-barang  yang  hilang  didalam bagasi pesawat. Beberapa fakta hukum terkait barang hilang di bagasi pesawat berdasarkan putusan pengadilan dibawah ini :
Putusan Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Pada tanggal 12 maret Tahun 2017 Po Li Pin  selaku  pengguna  jasa  penerbangan  PT.  Lion  Mentari  Airlines  dengan  tujuan penerbangan  dari  Jakarta  menuju  Bali  dengan  nomor  penerbangan  JT  18  (CGK-DPS). Sesampainya di Bandara l Gusti Ngurah Rai Bali mengalami kehilangan  barang dibagasi pesawat yaitu bagasi tercatat dengan label/tag bagasi Lion Air Nomor JT 82/10/44 seberat 7kg  lalu  Po  Li  Pin  melapor  pada  Petugas  Lost  and  Found  Lion  Air,  penjelasan  petugas menyatakan  akan  mencari  barang  yang  hilang  jika  sudah  ditemukan  akan  di  hubungi, setelah 1 bulan menunggu tidak dihubungi lalu Po Li Pin melaporkan ke Polsek KP3 Bandara I Gusti Ngurah Rai. Po Li Pin dihubungi oleh Petugas Bandara bahwa barangnya tersebut telah hilang dan ditawari ganti rugi senilai Rp.200.000 perkilogram atau maksimal senilai Rp.4.000.000.  Po  Li  Pin  tidak  setuju  karena  barang  yang  hilang  diperkiraran  mencapai nominal Rp.20.000.000 maka dari itu Po Li Pin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar.
Putusan  Nomor  6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.  Penyebab  hilangnya  barang  di  bagasi pesawat  sistemnya  masih  belum  aman  terhadap  konsumen  pengguna  jasa  angkutan penerbangan. Jumlah ganti kerugian pasal 5 ayat 1 peraturan menteri perhubungan nomor 77  tahun  2011  tentang  tanggung  jawab  pengangkut  angkutan  udara  kehilangan  bagasi tercatat  atau  bagasi  tercatat  musnah  diberikan  ganti  kerugian  sebesar  Rp.200.000 perkilogram dan paling banyak Rp.4.000.000 perpenumpang dan kerusakan bagasi tercatat, diberikan  ganti  kerugian  sesuai  jenisnya  bentuk,  ukuran  dan  merk  bagasi  tercatat.  Pada kenyataannya belum cukup adil untuk melindungi kepentingan penumpang atas hilangnya bagasi dalam pengangkutan udara. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan posisi antara pengangkut dengan penumpang, pengangkut lebih dominan dalam menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan udara sementara penumpang hanya diam dan tidak diberi kesempatan untuk merubah. Hak-hak penumpang sebagaimana diatur pada peraturan  perundang-undangan  juga  sering  terabaikan  dan  dipenuhi  oleh  pihak pengangkut, misalnya hak informasi yang jelas. Selain itu ganti kerugian tercantum pada peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 juga tidak adil bagi para penumpang karena ditentukan terbatas pada berat bagasi, bukan pada kerugian nyata yang dialami oleh penumpang.
Masalah-masalah tentang hilangnya barang dalam penerbangan ini perlu diteliti dan dicari  penyebabnya  agar  tidak  berulang  kembali  ataupun  dapat  di  hindari.  Hal  ini dikhususkan agar dapat menciptakan rasa keadilan bagi berbagai pihak. Untuk itu, hal inilah yang  menarik  penulis  untuk  menulis    judul  tentang “Ganti  Rugi  Terhadap  Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Hilangnya Barang Di Bagasi Pesawat Terbang” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  tipologi  penelitian  yang bersifat  deskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute  approach)  dengan  menelaah  berbagai  regulasi  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  bertalian  dengan  hukum  ganti  rugi.  Adapun  jenis  data  yang  digunakan adalah data sekunder yang kemudian dapat dibedakan ke dalam bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkatan Udara serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah
kualitatif berdasarkan kemampuan penalaran penulis dalam menganalisis isu hukum yang sedang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Ganti Rugi Terhadap Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Hilangnya Barang Di Bagasi Pesawat Terbang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan, Dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011  Tentang  Tanggung  Jawab Pengangkut Angkutan Udara
Dalam  membicarakan  Angkutan  dengan  Pesawat  Udara  tidak  dapat  melepaskan ketentuan dari Perjanjian Penerbangan Internasional, dan untuk Indonesia dasarnya terletak pada  Ordonansi  Pengangkutan  Udara  STB  1930-100  (E  Suherman,  n.d).  Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim  kargo  untuk  mengangkut  penumpang  dan/atau  kargo  dengan  pesawat  udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain (Irwan Yuniarto Raharjo, n.d). Surat muatan ( airway bill) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik atau  bentuk  lainnya,  yang  merupakan  salah  satu  bukti  adanya  perjanjian  pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo  (Abdulkadir Muhammad, 2013). Tanggung  Jawab merupakan kegiatan wajib yang dilakukan perusahaan penerbangan untuk mengganti kerugian kepada penumpang, cargo, ganti rugi bagasi tercatat, ganti rugi kepada pihak ketiga dan kewajiban mengasuransikan tanggung jawab mereka terhadap penumpang (K. Martono dan Agus Pramono, 2013).
Kerugian  yang  dialami  oleh  penumpang  berupa  kesalahan  dan  kehilangan  pada barang  dalam  penerbangan  menggunakan  prinsip  tanggungjawab  atas  dasar  praduga bersalah. Prinsip tanggungjawab atas dasar praduga bersalah merupakan tanggungjawab atas setiap kerugian terhadap pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, makai a dibebaskan dari tanggungjawab kepada  penumpang yang mengalami kerugian atas hilang atau rusaknya. Prinsip ini, terdapat dalam Pasal 1365 BW (I Made Udiana, 2015).
Seiringnya  dengan  penggunaan  jasa  angkutan  udara,  muncul  berbagai  macam masalah seperti keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penggunaan jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dan pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko- resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kurangnya  kejelasan  informasi  mengenai  tanggung  jawab  perusahaan  penerbangan
sebagai  pelaku  usaha  serta  perihal  ganti  rugi  terhadap  kerugian  barang  bawaan penumpang yang hilang membuat konsumen dirugikan, dan setiap kerugian yang dialami oleh penumpang merupakan masalah hukum. Kasus kehilangan barang di bagasi pesawat bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, tetapi sudah berulang kali terjadi. Hilangnya barang di bagasi pesawat bukan hanya merugikan penumpang saja tetapi memperburuk citra perusahaan penerbangan dan citra Indonesia di mata dunia.
Fakta-fakta tersebut menunjukan lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap penumpang  selaku  konsumen  maskapai  penerbangan.  Pada  prinsipnya  kegiatan pengangkutan  udara  merupakan  hubungan  hukum  yang  bersifat  perdata  akan  tetapi mengingat  transportasi  udara  telah  menjadi  kebutuhan  masyarakat  secara  luas  maka diperlukan  campur  tangan  pemerintah  dalam  kegiatan  pengangkutan  udara  yaitu menentukan  kebijakan-kebijakan  atau  regulasi  yang  berhubungan  dengan  kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi.  Dengan  melihat  banyaknya  kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang,  maka sudah sepantasnya dalam hal ini pemberian ganti rugi harus diberikan kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 huruf (h)  dan  dan pada  pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.
Selain  itu,  Pengangkutan  dengan  pesawat  udara  perlu  diadakan  perjanjian pengangkutan udara niaga terlebih dahulu antara Badan Usaha Pengangkutan Udara Niaga dan  penumpang  pemilik  kargo  yang  dibuktikan  dengan  tiket  penumpang  atau  tiket bagasi/kargo. Setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan udara, Badan usaha tersebut wajib  memberikan  pelayanan  yang  layak  terhadap  setiap  pengguna  jasa  pengangkutan udara  niaga  sesuai  dengan  perjanjian  pengangkutan  udara  niaga  yang  telah  disepakati Pasal 140, Pasal 144, dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Jika penumpang selaku konsumen  kehilangan barang  di bagasi tercatat penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena pihak pengangkut maupun pekerjanya Pasal 4 ayat (1), pasal 2 huruf (b,c, dan d), dan pasal 5 ayat (1) huruf (a dan b) Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011  Tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut  Angkutan Udara.
Ketika akan menaiki pesawat udara pastinya semua penumpang pesawat terbang akan dicek berapa kilogram barang yang ada didalam koper tersebut. Selama proses semua itu, pastinya penumpang dan barangnya akan terpisah, ketika sampainya ditempat tujuan dan penumpang menunggu barangnya ditempat pengambilan barang melihat kalau barangnya sudah berubah, seperti rusak atau barang yg didalam koper sudah hilang dan bahkan koper
tersebut tidak ditemukan atau hilang dalam hal ini menjadi tanggung jawab pihak maskapai penerbangan  karena  ranahnya  masih  didalam  bandara.  Dan  mengapa  penulis  didalam rumusan masalah 1 ini mengenai pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, karena dalam pengaturan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  memang  diatur  mengenai  tanggung  jawab mengganti  kerugian  barang  yang  hilang  didalam  bagasi  pesawat  terbang.  Namun, pengaturan ganti rugi belum sesuai dengan apa yang diderita oleh pihak konsumen selaku penumpang  pesawat  udara  sehingga  menjadi  tanda  tanya  jika  ingin  menuntut  ganti kerugian ketika ganti rugi tidak dipastikan. Kebanyakan dari konsumen selaku penumpang pesawat terbang memiliki nilai barang yang tidak sedikit.  Seharusnya ganti kerugian harus sebagaimana mestinya dengan apa yang diderita oleh pihak konsumen. Ketika konsumen selaku penumpang pesawat terbang melakukan pembayaran membeli sebuah tiket pesawat terbang,  konsumen  menyerahkan  barang  berikut  orangnya  menjadi  sebuah  tanggung jawab pihak maskapai penerbangan. Asas perlindungan konsumen didalam pasal 2 Asas keselamatan  dan  keamanan  konsumen  tidak  terpenuhi  juga.  Pengaturan  tersebut  tidak terkolerasi satu sama yang lainnya tidak terlaksana dilapangan.
Dengan demikian, mengapa dasar dirumusan masalah 1 penulis mengenai pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, karena sepenuhnya belum tercover tentang ganti rugi yang diderita oleh pihak konsumen. Seperti didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun  2011  Tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut  Angkutan  Udara  yang  berbunyi “kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang dan kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat”. Tentu saja d alam peraturan tersebut tidak seimbang dan ini belum bisa dikategorikan adil kepada konsumen. Karena bagaimana jika itu adalah harta satu-satunya milik konsumen contohnya seperti mas kawin, berlian, sertifikat, atau  pun barang yang memiliki  sejarah dan tidak  memiliki nilai berapa jumlahnya maka dari itu harus ada undang-undang khusus yang mengatur. Dalam hal  ini  sudah  ada  yang  mengatur  tetapi  seperti  yang  dikatakan  penulis  belum  tercover, aturan sudah ada tetapi faktanya tidak sesuai.
Dalam  hal  ini,  asuransi  itu  di  perlukan  karena  jika  terjadi  sesuatu  baik  terhadap konsumen selaku penumpang pesawat terbang maupun barang yang hilang didalam bagasi pesawat terbang, sehingga pihak maskapai penerbangan tidak ada alasan untuk mengganti kerugian  sebagaimana  yang  diderita  oleh  pihak  konsumen.  Walaupun  aturan  mengenai tanggung jawab tentang ganti kerugian itu sudah diatur tetapi asuransi belum dimasukkan atau belum diatur secara khusus didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun
2011 Tentang Tanggung  Jawab  Pengangkut  Angkutan Udara. Pentingnya asuransi untuk mengcover ganti rugi ketika barang hilang dibagasi pesawat terbang yang diderita oleh pihak konsumen.
Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Atas Hilangnya Barang Penumpang Di Bagasi Pesawat Terbang Di dalam Pengadilan (Studi Kasus Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS)
1. Duduk Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Kronologi  kasus  yang  terjadi  dalam  perkara  antara  Mahsin  sebagai  penggugat, bertempat tinggal di Jalan Asrama Pondok Kelapa (Perumahan Bumi Asri) Blok G, Nomor 74, Medan. Melawan PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Utama, Pahala N. Mansury.   Bahwa Mahsin sebagai penggugat melakukan penerbangan dengan nomor GA 830 dengan rute penerbangan Jakarta menuju Singapura dan kembali ke Medan (CGK- SIN-KNO)   yang berdasarkan   pengakuan  Mahsin sebagai penggugat, membawa bagasi tercatat dengan nomor GA 345908 dengan berat 9 kilogram dan nomor 346003 dengan berat 11 kilogram Kemudian setiba di Bandara Changi International Airport di Singapura  salah  satu bagasi tercatat milik Mahsin sebagai Penggugat tidak diketemukan atau hilang, selanjutnya Mahsin sebagai  Penggugat  melaporkan  perihal  kehilangan  salah  satu  bagasi  tercatat  miliknya tersebut kepada staf PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat yang ada di Bandara Changi International  di  Singapura  Yaitu  melaporkan  kepada  petugas  dan customer  service  PT. Garuda  Indonesia  sebagai  tergugat  yang  bertugas,  maka  setelah  ditelusuri  pencarian barang milik Mahsin sebagai penggugat dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari bagasi tercatat tersebut tidak diketemukan, sehingga demi hukum bagasi tercatat tersebut dinyatakan hilang atau musnah Mahsin sebagai penggugat melaporkan kasus kehilangan barang  miliknya  ke  Badan  Perlindungan  Sengketa  Konsumen  Kota  Medan,  dalam pengaduannya di Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Kota Medan bahwa isi dari salah satu bagasi tercatat yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) koper yang berisi barang- barang berharga, seperti pakaian dan barang-barang berharga lainnya beserta 1 (satu) set peralatan sholat (mukena) milik istri Mahsin sebagai penggugat. Perkiraan kerugian untuk keseluruhan yang dialami oleh Mahsin sebagai penggugat mencapai Rp.38.520.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
Pada duduk perkara, penulis membahas adanya suatu kehilangan barang di bagasi pesawat pada jasa penerbangan PT. Garuda Indonesia, yang dimana dalam perkara tersebut telah  terjadi  suatu  perikatan  sebagai  hubungan  hukum  antara  kedua  belah  pihak  yaitu
penumpang  selaku  pihak  konsumen  dengan  pengangkut  selaku  pelaku  usaha  jasa penerbangan.  Penggugat  adalah  pengguna  layanan  jasa  penerbangan  PT.Garuda Indonesia.  Mahsin  sebagai  penggugat  melakukan  penerbangan  dengan  nomor  GA  830 dengan rute penerbangan Jakarta menuju Singapura dan kembali ke Medan (CGK- SIN- KNO)   yang   berdasarkan   pengakuan  Mahsin sebagai penggugat, membawa bagasi tercatat dengan nomor GA 345908 dengan berat 9 kilogram dan nomor 346003 dengan berat 11 kilogram Kemudian setiba di  Bandara Changi International Airport  di Singapura salah satu bagasi tercatat milik Mahsin sebagai Penggugat tidak diketemukan atau hilang.
Selanjutnya  Mahsin  sebagai  Penggugat  melaporkan  perihal  kehilangan  salah  satu bagasi tercatat miliknya tersebut kepada staf PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat yang ada di Bandara Changi International di Singapura Yaitu melaporkan kepada petugas dan customer  service    PT.  Garuda  Indonesia  sebagai  tergugat  yang  bertugas,  maka  setelah ditelusuri pencarian barang milik Mahsin sebagai penggugat dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari bagasi tercatat tersebut tidak diketemukan, sehingga demi hukum bagasi  tercatat  tersebut  dinyatakan  hilang  atau  musnah  Mahsin  sebagai  penggugat melaporkan kasus kehilangan barang miliknya ke Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Kota  Medan,  dalam  pengaduannya  di  Badan  Perlindungan  Sengketa  Konsumen  Kota Medan bahwa isi dari salah satu bagasi tercatat yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) koper yang berisi barang-barang berharga, seperti pakaian dan barang-barang berharga lainnya beserta 1 (satu) set peralatan sholat (mukena) milik istri Mahsin sebagai penggugat. Perkiraan  kerugian  untuk  keseluruhan  yang  dialami  oleh  Mahsin  sebagai  penggugat mencapai Rp.38.520.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
Dalam kasus tersebut, Majelis hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Nomor Perkara 145/ARB/XII/2016/BPSK-Mdn. Tanggal 9 Febuari 2017 yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan pengaduan konsumen sebagian
2. Menghukum  pelaku  usaha  membayar  ganti  kerugian  kehilangan  barangbarang konsumen  berupa  barang  pakaian  yang  seluruhnya  berjumlah  Rp.38.520.000  (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi penyusutan 40% maka kurang lebih sebesar Rp. 23.124.000 (dua puluh tiga juta serratus dua puluh empat ribu rupiah)
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara
Setelah  itu  PT.  Garuda  Indonesia  sebagai  tergugat  mengajukan  keberatan  kepada Pengadilan  Negeri  Medan  karena  tidak  setuju  dengan  putusan  Majelis  Hakim  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Kota  Medan,  terhadap  keberatan  tersebut
Pengadilan  Negeri  Medan  telah  memberikan  Putusan  Nomor  125/Pdt.Sus- BPSK/2017/PN.Mdn pada tanggal 21 April 2017 dalam eksepsinya majelis hakim menolak eksepsi  PT.  Garuda  Indonesia  sebagai  tergugat  untuk  seluruhnya.  Dan  didalam  pokok perkaranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Medan yang amarnya sebagai berikut:
1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan
2. Menguatkan  putusan  Arbitrase  BPSK  Kota  Medan  Nomor  145/ARB/XII/2016/BPSK- MDN tanggal 9 Februari 2017
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)
PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat masih merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, lalu PT. Garuda Indonesia melanjutkan kasus tersebut ke tingkat  kasasi  yaitu  ke  Mahkamah  Agung  untuk  meminta  keadilan  yang  seadil-adilnya. Tetapi Mahkamah Agung berpendapat untuk keberatan-keberatan PT. Garuda Indonesia sebagai  Pemohon  Kasasi  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan,  oleh  karena  setelah  meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada  tanggal  19  Mei  2017  dan  kontra  memori  kasasi  yang  diterima  di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim Agung memutuskan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  PT.  Garuda  Indonesia  (Persero), Tbk. tersebut
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada  semua  tingkat  peradilan  yang  dalam  tingkat  kasasi  ditetapkan  sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Penulis  setuju  dengan  keputusan  Majelis  Hakim,  karena  pada  kenyataannya  PT. Garuda Indonesia selaku Pemohon kasasi telah lalai dalam mengawasi bagasi Mahsin selaku penumpang yang merupakan bagasi tercatat  yang berada  dalam  pengawasan  Pemohon yang  ditempatkan pada bagian bagasi yang menjadi tanggung jawab Pemohon selama penerbangan, sehingga PT. Garuda Indonesia selaku  pengusaha angkutan    udara   yang telah mengoperasikan pesawat angkutan udara harus  bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Mahsin selaku penumpang dalam penerbangan tersebut.
Doktrin ahli hukum penerbangan yaitu Prof. Dr. K. Martono, dan Amad Sudiro dalam bukunya  hukum  angkutan  udara  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 Tentang Penerbangan menyatakan bahwa "Sebagai konsekwensi konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah ( presumption of liability concept), maka perusahaan penerbangan
demi hukum bertanggung jawab, tanpa dibuktikan lebih dahulu secara hukum terhadap kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang  dan/atau  pengirim  barang,  namun  demikian tanggung jawab perusahaan penerbangan terbatas ( limited) sebesar jumlah ganti kerugian yang  ditetapkan  dalam  konvensi  internasional  atau  peraturan  perundang-undangan nasional yang berlaku” . PT. Garuda Indonesia sebagai pelaku usaha telah menghilangkan bagasi  tercatat  milik  Mahsin  sebagai  konsumen  dan  mengganggu  kenyamanan  Mahsin dalam berpergian. Atas hilangnya barang bagasi tercatat milik Mahsin tersebut, PT. Garuda Indonesia harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  pasal  19  ayat  (1)  dan  (2) juncto  pasal  12 Permenrindag  Nomor  350  Tahun  2001.  Pasal  19  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 12 Permenrindag Nomor 350/2001.

## 2. Duduk Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS
Adapun kronologi kasus yang terjadi dalam perkara antara Penggugat yang bernama Po Li Pin, Perempuan, Lahir di Pemangkat tanggal 19 Juni 1960, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Budha, Beralamat di Jl. Tulip Gang lll Bluntas No. 6B, Br.Peken, Semerta Kaja, Denpasar, Bali. Yang melawan PT, Lion Mentari Airlines sebagai Tergugat yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 8 Simpang Siur, Mercure Bali Harvestland Lantai 1, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung Bali. Bahwa Pi Lo Pin sebagai Penggugat adalah pengguna jasa penerbangan  PT.  Lion  Mentari  Airlines,  pada  tanggal  12  Maret  2017  dengan  tujuan penerbangan dari Jakarta menuju Bali, dengan Nomor Penerbangan JT 18 (CGK-DPS) dan tiba di Bandara l Gusti Ngurah Rai Bali pada pukul 17.00 Wita. Bahwa Penggugat setelah tiba di Bandara l Gusti Ngurah Rai Bali mengalami kehilangan barang di bagasi pesawat udara Lion Air Tergugat (bagasi tercatat) dengan label/tag bagasi Lion Air Nomor JT 82/10/44, seberat kurang lebih 7 kg yang di bungkus dengan kardus air mineral yang di dalamnya berisi 1 lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pemangkat Kalimantan Barat, 1 lembar Surat Keterangan Berkewarnegaraan Republik Indonesia (SKBRI), 2  set  gigi  palsu  bagian  atas  dan  bawah,  1  buah  alat  bantu  dengar,  dan  15  set  pakaian. Dengan tafsiran kerugian total sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
Bahwa Penggugat atas kehilangan barang tersebut kemudian melapor pada petugas Lost  and  Found  Lion  Air  yang  berada  di  kawasan  Bandara  l  Gusti  Ngurah  Rai  Bali,  dari penjelasan petugas menyatakan  bahwa “akan mencari barang yang hilang tersebut, jika sudah ditemukan maka akan segera di hubungi”. Kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah. Penggugat menunggu kabar dari petugas Lion Air tersebut selama 1 bulan namun  tidak  juga  dari  petugas  Lion  Air  tersebut  mengabari,  sehingga  Penggugat
memutuskan untuk melaporkan kehilangan barang tersebut ke Polsek KP3 Bandara l Gusti Ngurah  Rai  Bali  pada  tangga  13  April  2017  dengan  Nomor  Laporan  STPL- C/189/IV/2017/BALI/RESTA DPS/SEK KWS UDR.
Sekitar bulan Mei 2017, Penggugat mendapatan informasi dari pihak Tergugat yaitu melalui petugas yang bernama Jerry yang menyatakan barang tersebut telah hilang dan pihak Tergugat ditawari ganti rugi senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram atau maksimal senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk seluruh barang yang hilang tersebut. Penggugat tidak setuju dengan ganti rugi yang dinyatakan oleh Jerry, mengingat nilai  tersebut  tidak  sesuai  dengan  nilai  barang  Penggugat  yang  hilang.  Pihak  Tergugat memberikan nilai ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat terhadap barang yang hilang hanya bepedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pertanggung Jawaban Pengangkut Angkutan Udara Pasal 5 Ayat 1.
Tawaran ganti rugi Tergugat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang, dianggap terlalu kecil tidak sesuai dengan nilai barang yang di bagasi yang tercatat senilai Rp. 20.000.000 (dua puluj juta rupiah). Perbuatan tergugat merupakan pelanggaran ketentuan pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi administratif dan sanksi ganti rugi sebagaimana pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  i tu,  mengganti  kerugian  tersebut”. Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat,  baik yang  dilakukan dengan  sengaja, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil, kerugian yang didapat dalam hal ini akan dirinci berikut ini :
a. Kerugian Materiil : Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
b. Kerugian Immateriil : Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah)
Tergugat  melaksanakan  putusan  perkara  ini  nanti,  agar  di  hukum  atau  membayar uang  paksa ( dwangsom) kepada  penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus  ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat  dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht).
Pada duduk perkara selanjutnya, penulis membahas adanya suatu kehilangan barang di bagasi pesawat pada jasa penerbangan PT. Lion Mentari Airlines, yang dimana dalam perkara tersebut telah terjadi suatu perikatan sebagai hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu penumpang selaku pihak konsumen dengan pengangkut selaku pelaku usaha jasa penerbangan. Penggugat adalah pengguna layanan jasa penerbangan PT. Lion Mentari
Airlines pada tanggal 12 Maret 2017 dengan tujuan penerbangan dari Jakarta menuju Bali, dengan nomor penerbangan JT 18 (CGK-DPS) dan di Bandara l Gusti Ngurah Rai Bali pada pukul 17.00 WITA. Penggugat setelah tiba di Bandara l Gusti Ngurah Rai Bali mengalami kehilangan  barang  yang  disimpan  dalam  bagasi  pesawat  udara  Tergugat  yaitu  (bagasi tercatat)  dengan  label/tag  bagasi  Lion  Air  Nomor  JT  82/10/44,  Seberat  kurang  lebih  7 kilogram yang dibungkus dengan kardus air mineral yang didalamnya berisi sebagai berikut : 1 lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pemangkat di Kalimantan  Barat,  1  lembar  Surat  Keterangan  Berkewarganegaraan  Republik  Indonesia (SKBRI), 2 set gigi palsu bagian atas dan bawah, 1 buah alat bantu pendengar, dan 15 set pakaian dengan tafsiran kerugian total sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
Namun  pada  hal  ini  penggugat  merasa  dirugikan  oleh  jasa  penerbangan  PT.  Lion Mentari Airlines sebagai tergugat, akibat hilangnya barang-barang milik penggugat. Karena dalam  jangka  waktu  14  hari  barang  tidak  ditemukan  dan  telah  dinyatakan  hilang  atau musnah  dan  pihak  tergugat  ditawari  ganti  kerugian  senilai  Rp.200.000  (dua  ratus  ribu rupiah) perkilogram atau maksimal senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk seluruh barang yang hilang tersebut. Penggugat tidak setuju dengan ganti rugi yang ditawari oleh pihak tergugat, mengingat nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai barang penggugat yang hilang. Lalu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Seharusnya hakim  menerapkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  didalam  putusan  ini.  Karena  disini  Po  Li  Pin  berhak  mendapatkan  ganti  rugi selaku konsumen jasa angkutan udara telah dirugikan oleh pelaku usaha PT. Lion Mentari Airlines yaitu kehilangan bagasi tercatatnya ketika tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. PT. Lion Mentari Airlines telah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 4. Maka dari itu PT. Lion Mentari Airlines sebagai pelaku usaha telah menghilangkan bagasi tercatat milik Po Li Pin sebagai konsumen dan mengganggu kenyamanan Po Li Pin dalam berpergian. Atas hilangnya barang bagasi tercatat milik Po Li Pin tersebut, PT. Lion Mentari Airlines harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 19 ayat (1) dan (2).
Dengan begitu seharusnya pelaku usaha dihukum sesuai dengan pasal diatas yaitu penggantian  barang yang sejenis atau setara nilainya akan tetapi pelaku usaha PT. Lion Mentari Airlines tidak menjalankan kewajibanya yaitu bertanggung jawab atas barang yang dititipkan oleh Po Li Pin. Padahal didalam putusan Po Li Pin telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dengan lengkap dari P-1 sampai dengan P-7 dengan begitu memang sudah menjadi  tanggung  jawab  PT.  Lion  Mentari  Airlines  atas  barang  milik  Po  Li  Pin  selaku konsumen. Sesuai dengan ketentuan diatas pula Po Li Pin menuntut PT. Lion Mentari Airlines
agar bertanggung jawab untuk mengganti kerugian setara  dengan nilai yang  dirugikan. Dengan demikian bila dilihat secara logika, seharusnya Po Li Pin mendapatkan penggantian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) agar kondisinya sebagai konsumen menjadi seperti semula. Seharusnya hakim dalam lembaga peradilan dapat menekankan kerugian yang dialami konsumen agar dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan dari setiap individu dengan memaksa pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya dengan cara menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan sesuai dengan fungsi hukum. Sesuai dengan, teori  hukum  utilitarianisme  yang  di  pelopori  oleh  Jeremy  Bentham  yang  menggunakan prinsip “ the greates happiness to the greatest number of people ” yang memberikan arti kepada  keadilan  sebagai  pencapaian  kesenagan  atau  manfaat  yang  sebesar-besarnya dengan menekankan sekuat mungkin unsur kerugian (Munir Fuady, 2010).
Dari bunyi pasal 1365 KUHPerdata tersebut juga dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
1. Adanya perbuatan melawan hukum, sangat jelas sekali bahwasannya PT. Lion Mentari Airlines  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  melanggar  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  penerbangan,  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
2. Adanya  kesalahan,  kesalahan  yang  dilakukan  PT.  Lion  Mentari  Airlines  adalah menghilangkan barang bagasi tercatat milik Po Li Pin sebagai konsumen.
3. Adanya  hubungan  sebab  akibat  antara  kerugian  dan  perbuatan,  kelalaian  yang dilakukan oleh PT. Lion Mentari Airlines mengakibatkan bagasi tercatat milik Po Li Pin.
4. Adanya  kerugian,  Atas  kelalaian  PT.  Lion  Mentari  Airlines  menghilangkan  bagasi tercatat milik konsumen, maka Po Li Pin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
Langkah  yang diambil  oleh Po Li Pin  sebagai  konsumen  dalam menuntut PT. Lion Mentari  Airlines  melalui  litigasi  (Pengadilan  Negeri  Denpasar)  sesuai  dengan  pasal  45 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  konsumen.  Penulis  tidak setuju dengan putusan hakim karena dalam pertimbangannya hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  dimana berlaku  pada  pada  setiap  pelaku  usaha  dan  konsumen  termasuk  dalam  sengketa  yang dialami oleh Po Li Pin dan PT. Lion Mentari Airlines. Di samping itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Berbeda dengan
putusan  sebelumnya,  putusan  sebelumnya  Majelis  Hakim  menerapkan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada putusannya.

## SIMPULAN
Dalam jurnal ini, Bahwa dalam hukum positif di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap  penumpang  angkutan  udara  untuk  bertanggung  jawab  mengganti  kerugian yang  diderita  oleh  penumpang  atas  kehilangan  barang  di  bagasi  pesawat  peraturan tersebut  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab  Pengangkut  Angkutan  Udara.  Aturan  tersebut  telah  dibuat  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  penumpang  pesawat  terbang  selaku  konsumen.  Di  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah tertera prosedur  penyelesaian  sengketa  antara  pengangkut  jasa  penerbangan  dengan  cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan diluar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dalam pertimbangannya ditingkat kasasi Mahkamah Agung sudah menerapkan undang- undang yang berlaku dan sudah sesuai. Berbeda dengan putusan selanjutnya yaitu dalam putusan  majelis  hakim  pada  Perkara  Nomor  6/Pdt.G.S/2018/PN.Dps.  dalam pertimbangannya  hakim  tidak  menerapkan  dan  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Martono, K., dan Agus Pramono, 2013, Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional, Rajawali Press, Jakarta.
Muhammad,  Prof.  Abdulkadir,  2013, Hukum  Pengangkutan  Niaga,  Bandung  :  PT  Citra Aditya Bakti.
Musa,  Annalisa  Yahanan  Norsuhaida  Che, 2010,  “Tanggung  Jawab  Pengangkut  Udara Terhadap Penumpang“, Mimbar Hukum, Vol 22, No 2 .
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2011  Tentang  Tanggung  Jawab Pengangkut Angkatan Udara
Purba, Freddy Luth Putra, T. Keizerina Devi dan Windha, 2013, “ Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai
Penerbangan  (Study  Kasus PT.  Metro  Batavia  Cabang  Medan)  “, Jurnal  Hukum Ekonomi, Vol 1, No 1.
Raharjo, Irwan Yuniarto, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Bentuk Ganti Kerugian  Atas  Hilangnya  Barang  Bagasi  Tercatat  Milik  Penumpang  Ditinjau  Dari Undang-Undang Republik   Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.
Suherman,  E, Masalah  Tanggung  Jawab  Pada  Charter  Pesawat  Udara  dan  Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan, Bandung.
Udiana,  I  Made,  2015, Kedudukan  dan  Kewenangan  Pengadilan  Hubungan  Industrial, Udayana University Press, Denpasar.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
Wijayanto, Yulius Addy Agus, “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terdapat Bagasi Penumpang Yang Hilang Atau Rusak “, Jurnal Hukum Universitas Udayama.
Winata,  Hendra, dan  H.K.  Martono,  2019,  “Analisis  Tanggung  Jawab  Perusahaan Penerbangan  Terhadap  Kerugian  Penumpang  Akibat  Hilangnya  Bagasi  Tercatat Yang  Memuat  Barang  Berharga  Tanpa  Sepengetahuan  Pengangkut  Berdasarkan Konvensi Warsawa 1929 Sebagai Lex Specialis “, Jurnal Hukum Adigama, 2 (2).