Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Pewarisan Tradisional dalam Masyarakat Muslim: Analisis Hukum Adat Suku Tengger dari Perspektif Islam

## Kukuh Widiatmoko
Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128 E-mail: kukuhwidiatmoko18@gmail.com

## Naskur Bilalu
Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128 E-mail: naskurbilalu@iain-manado.ac.id

## Fani Lamaluta
Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128 E-mail: fanilamaluta@gmail.com

## ABSTRACT
This study details the inheritance system prevalent in the Muslim community of the Tengger tribe while  conducting  a  thorough  analysis  of  customary  law  from  the  perspective  of  Islam.  Using  a qualitative  descriptive  design  approach,  this  research  summarizes  a  series  of  observations  and interviews  conducted  directly  by  the  researcher.  The  main  findings  assert  that  the  inheritance process in the Tengger tribe does not adhere to Islamic law principles but is instead based on local customary legal rules. Within the framework of Tengger customary law, the role of parents is central in regulating the distribution of wealth, the amount of inheritance, and gifts to heirs. This indicates that  traditional  values  substantially  influence  the  regulation  of  inheritance  in  this  community, demonstrating the complexity of social structures and the sustainability of traditions in the context of  their  adherence  to  Islam  in  general.  This  analysis  opens  up  a  deeper  understanding  of  the dynamics between customary law and Islamic teachings in the specific context of the Tengger tribe, emphasizing their relevance in understanding inheritance and property rights within the community.
Keywords: Customary Inheritance; Tengger Muslims; Islamic Law.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## ABSTRAK
Kajian  ini  merinci  sistem  pewarisan  yang  berlaku  di  masyarakat  Muslim  suku  Tengger,  sambil menjalankan analisis mendalam terhadap hukum adat yang terperinci dari perspektif Islam. Dengan menggunakan  pendekatan  desain  deskriptif  kualitatif,  penelitian  ini  merangkum  serangkaian observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Temuan utama menegaskan bahwa proses pewarisan di suku Tengger tidak mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi justru berdasarkan aturan hukum adat setempat yang kental. Dalam kerangka hukum adat Tengger, peran orang tua memegang peranan sentral dalam pengaturan pembagian harta, besaran bagian, dan pemberian  kepada  para  ahli  waris.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  nilai-nilai  tradisional  secara substansial  mempengaruhi  regulasi  pewarisan  harta  di  lingkungan  masyarakat  ini,  menunjukkan kompleksitas struktur sosial dan keberlanjutan tradisi dalam konteks agama Islam yang mereka anut secara  umum.  Analisis  ini  membuka  ruang  pemahaman  yang  lebih  mendalam  terkait  dinamika hubungan  antara  hukum  adat  dan  ajaran  Islam  dalam  konteks  spesifik  suku  Tengger, menggarisbawahi  relevansinya  dalam  pemahaman  tentang  pewarisan  harta  dan  hak-hak  waris  di dalam komunitas tersebut.
Kata kunci: Kewarisan Adat; Muslim Tengger; Hukum Islam.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  penyempurna  dari  agama  yang  sebelumnya  dan memiliki banyak penganut warga yang ada di dunia khususnya Indonesia. Di dalam Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia mulai dari sebelum lahir hingga yang berkaitan  dengan  harta  peninggalan  manusia  atau  yang  biasa  disebut  dengan warisan. Hukum pewarisan ini, fitrahnya sudah melekat dengan kehidupan sehari- hari.  Selain  itu,  permasalahan  hukum  pewarisan  hingga  saat  ini  masih  sangat menarik  untuk  dikaji.    Karena,  hukum  pewarisan  yang  ada  di  Indonesia  masih memiliki  sifat  plural  atau  setiap  golongan  memiliki  hukumnya  sendiri  (Haries, 2014). Maka dari itu, masalah tentang harta warisan di dalam Islam menjadi sangat dibutuhkan mulai dari belajar hingga bagaimana kita mengajarkan ke orang lain.
Sedikitnya ada 3 jenis hukum kewarisan yang sampai saat ini bisa hidup di masyarakat  antara  lain  berdasar  syariat  Islam,  adat  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (Fauzi,  2017).  Ditengah  jenis  hukum  kewarisan  yang  sering digunakan  dan  eksis  sampai  sekarang  adalah  hukum  adat  dan  hukum  Islam. Mengingat Indonesia sendiri memiliki banyak suku dan agama. Salah satu agama terbanyak  dianut  oleh  agama  Islam.  Di  dalam  Islam  sendiri,  hukum  pewarisan sudah  dijelaskan.  Harta  warisan  sendiri  sebenarnya  bukan  berarti  pemindahan kepemilikan harta dan pembagian harta. Tetapi harta warisan adalah peninggalan hak  dan  kewajiban  berupa  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  untuk  dibagikan kepada ahli warisnya (Faizah et al., 2021).
Masyarakat yang ada di Indonesia juga sangat kental dengan adat dan tradisi lokal yang ada. Tidak terkecuali dengan hukum adat dan hukum Islam. Meskipun adat  dan  tradisi  yang  ada  sangat  kental,  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa beberapa masyarakat sudah berpegang pada hukum Islam dan beberapa kelompok masih berpegang pada hukum adat (Subeitan, 2021). Padahal sebenarnya keduanya bisa di gabungkan, seperti yang dikatakan oleh (Suparji, 2019) bahwa masyarakat Jawa yang tetap menerapkan hukum Islam dalam kearifan lokal.
Dilihat  dari  hal  diatas,  sudah  pasti  memang  hukum  adat  memiliki  peran fungsional  dan  menjadi  sumber  utama  dalam  mengambil  keputusan  dalam pembangunan hukum nasional (Nurrohmah, 2021). Tidak hanya di Indonesia saja, di  negara  lain  pun  hukum  adat  menjadi  sangat  penting  karena  sebagai pengembangan hukum nasional. Hukum adat sendiri juga tumbuh dari sesuatu yang tidak  abstrak  terkait  semua  yang  berhubungan  dengan  pandangan  maupun  cara hidup.  Dimana  keseluruhan  dari  pandangan  maupun  cara  hidup  tersebut  ada  di dalam hukum adat itu sendiri.
Indonesia  yang  memiliki  keberagaman  suku  dan  salah  satu  suku  di Indonesia  yaitu  suku  Tengger.  Suku  Tengger  menarik  untuk  diteliti  karena  adat maupun norma yang ada disana masih sangat tinggi. Adat yang ada di suku Tengger sangatlah dijunjung tinggi karena sebagai jati diri suku mereka (Oktaviana, 2021). Tidak  sedikit  dari  mereka  bahkan  masyarakat  yang  ada  lebih  memahami  hukum adat  dibandingkan  hukum  agama.  Hukum  yang  dipahami  oleh  masyarakat  suku
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Tengger adalah hukum adat istiadat yang di dalamnya termasuk kedalam hukum waris atau dalam Islam disebut faraidh.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kenapa  masyarakat  lebih  banyak memahami hukum waris berdasar agama. Salah satu faktornya yaitu yang berasal dari  faktor  internal  maupun  eksternal  (Kamilah  &  Rendy,  2015).  Faktor  internal yang  dimaksud  yaitu  kurangnya  tata  cara  hukum  waris  yang  disampaikan  oleh tokoh agama. Sedangkan faktor eksternalnya bahwa masih banyak masyarakat suku Tengger yang belum memahami tentang hukum agama.
Masyarakat muslim suku Tengger kebanyakan ada di daerah Poncokusumo, Ngadas dan Gubugklakah. Meskipun masyarakat muslim tersebut jauh dari gunung Bromo mereka tidak bisa melepaskan adat istiadat termasuk adat keagamaan yang sangat  dominan.  Masyarakat  Hindu  yang  ada  di  suku Tengger  mereka  tinggal  di daerah antara Gunung Bromo dan Gunung Semeru (Sazjiyah, 2020). Hakikatnya, masyarakat Islam dan Hindu tinggalnya sangat jauh tetapi dalam pelaksanaan adat, masyarakat  muslim  tetap  melaksanakan  adat  istiadat  yang  sama  seperti  yang dilakukan oleh masyarakat Hindu.
Masalah  warisan  harta  pada  masyarakat  Muslim  suku  Tengger  telah menjadi  bagian  dari  tradisi  yang  mapan.  Adat  setempat  menegaskan  bahwa memberikan warisan kepada semua anak adalah hal yang dianggap wajar. Di dalam kebudayaan  suku  Tengger,  orang  tua  memiliki  peran  sebagai  penentu  dalam pembagian  harta  warisan  (Putri  et al.,  2014).  Dalam  konteks  ini,  jumlah  warisan yang  diterima  dan  waktu  pembagiannya  bergantung  sepenuhnya  pada  keputusan orang  tua.  Oleh  karena  itu,  peran  orang  tua  menjadi  faktor  utama  dalam  proses warisan masyarakat Muslim suku Tengger. Para pewaris di suku Tengger menerima apa  pun  yang  menjadi  keputusan  dari  orang  tua  sebagai  bagian  dari  ketentuan warisan.
Dilihat  dari  fenomena  tersebut,  masyarakat  suku  Tengger  dalam membagikan harta warisan mengarah kepada hukum adat bukan terhadap hukum waris  Islam  yang  ada  di  dalam  Al-Quran  dan  sunnah.  Di  dalam  hukum  Islam dijelaskan  bahwa  pembagian  waris  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  ditetapkan karena jika tidak Allah akan memberi ancaman seperti yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 yaitu jika muslim tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkan kedalam api neraka yang sangat kekal dan siksaan yang  sangat  hina.Pembagian  hukum  waris  Islam  mengarah  kepada  pembagian bahwa  anak  laki-laki  mendapatkan  1  bagian  dari  anak  perempuan  yang  sudah tercantum di dalam QS An-Nisa ayat 11. Ditemukan juga bahwa di suku Tengger, masyarakat menggunakan hukum warisan yang ada di Al-Quran sebagai alternatif terakhir.  Atau  dengan  kata  lain  jika  hukum  adat  tidak  bisa  dicapai  maka menggunakan hukum Al Quran atau hukum agama.
Dari gambaran fenomena tersebut, peneliti ingin mendeskripsikan maupun menganalisis bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat muslim suku Tengger dan nilai hukum pada sistem kewarisan muslim Tengger pada perspektif
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Islam.  Dengan  batasan  bahwa  yang  diteliti  hanya  masyarakat  muslim  di  daerah Ngadas dan Gubugklakah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan (field research) yang melibatkan serangkaian teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara mendalam,  dan  penggunaan  metode  dokumentasi  (Sugiono,  2017).  Tahapan menentukan  jenis  penelitian  sebelum  memulai  kegiatan  lapangan  memegang peranan signifikan karena jenis penelitian tersebut akan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan  riset.  Hal  ini  menekankan  pentingnya  kesesuaian  jenis  penelitian dengan jenis data yang akan dikumpulkan. Penelitian ini secara khusus menerapkan metode  field  research  yang  berfokus  pada  hasil  pengumpulan  data  dari  informan yang berada di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pewarisan  dalam  komunitas  Muslim  suku  Tengger  pada dasarnya  dipengaruhi  oleh  sistem  keturunan  yang  dianut.  Model  keturunan  yang dijalankan adalah paternal di mana orang tua memberikan hak yang setara kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, perbedaannya terjadi ketika seorang  anak  merawat  orang  tua,  di  mana  mereka  dapat  menerima  bagian  yang lebih  besar  atau  tambahan  sebagai  bentuk  penghargaan  atas  perawatan  yang diberikan.
Secara  umum,  sistem  ini  menerapkan  model  paternal  di  mana  hak-hak warisan diberikan secara adil kepada semua anak tanpa memandang jenis kelamin. Ini menunjukkan sikap egaliter dalam pembagian harta warisan di antara keturunan, menegaskan prinsip kesetaraan dalam hal kepemilikan harta. Namun, pernyataan tersebut juga menyoroti adanya perbedaan atau insentif tambahan dalam pembagian warisan. Hal ini muncul ketika anak-anak yang merawat orang tua dapat menerima bagian yang lebih besar atau tambahan sebagai bentuk penghargaan atas perawatan mereka.
Dalam sistem kewarisan bilateral hal tersebut tidak lazim karena jumlahnya berbeda dengan ahli waris yang lain. Tambahan tersebut biasa disebut dengan tanah gantung. Tanah gantung adalah sebidang tanah, lahan atau bisa juga rumah yang sengaja  tidak  dibagi  karena  sewaktu  orang  tua  masih  hidup.  Setelah  orang  tua meninggal,  yang  mengasuh  akan  mendapat  tambahan  tanah  tersebut.  Pemberian tersebut karena penghargaan karena telah merawat orang tua mereka (Padmiati & Diyanayati,  2015).    Melihat  fenomena  tersebut,  sebenarnya  tidak  ada  yang melanggar ketentuan hukum agama. Karena jika dilakukan atas dasar rela orang tua akan merasa menjadi beban bagi anaknya dan mereka akan memilih untuk tinggal di panti asuhan.
Sistem  pewarisan  di  suku  Tengger  yang  menggunakan  pendekatan individual  memberikan  setiap  ahli  waris  alokasi  dan  kendali  atas  bagian  yang
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
diterimanya  sesuai  dengan  penetapan  yang  telah  ditetapkan  (Al-mabruri,  2017). Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini menekankan hak setiap individu untuk memiliki  bagian  yang  telah  diterimanya  sebagai  warisan,  sesuai  dengan  QS  An- Nisa yang menegaskan bahwa setiap suami dan istri secara inheren akan menerima bagian dari warisan orang tua mereka.
Prinsip-prinsip  ini  sejalan  dengan  ajaran  Islam  yang  memperkuat  hak individu  terhadap  bagian  warisan  yang  mereka  terima,  baik  dari  pihak  laki-laki maupun perempuan. Prinsip kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam ajaran Islam dan diimplementasikan dalam sistem pewarisan suku Tengger.
Pembahasan  selanjutnya  mengenai  asas  sistem  kewarisan  hukum masyarakat  muslim.  Masyarakat  muslim  Tengger  memiliki  asas  pokok  dalam pembagian  warisan. Pertama, Asas  Maslahat  dimana  orang  tua  sudah  membagi hartanya  saat  mereka  masih  hidup.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  tidak  terjadi perselisihan.  Dalam  islam  hal  tersebut  tidak  diperbolehkan  karena  penentuannya tidak  boleh  ada  campur  tangan  dari  pewaris.  Jika  dibagi  saat  masih  hidup menyebutnya  bukan  warisan  tetapi  hibah  (Rahmita  &  Budiono,  2017).  Kegiatan tersebut  pada  muslim  Tengger  dilakukan  untuk  menjaga  keharmonisan  atau kerukunan sesame keluarga.
Kedua, Asas  Kekeluargaan  dimana  penyelesaian  masalah  warisan  harus musyawarah kekeluargaan di waktu masih hidup. Setelah diterima dan ingin dijual harus  didahulukan  untuk  menjual  kepada  keluarga  yang  ingin  membeli  lalu ditawarkan ke orang lain. Hal tersebut sama dengan hukum waris Islam yang selalu mendahulukan keluarga dan pembagian warisan harus diselesaikan dengan sistem kekeluargaan  juga  (Batu,  2020).  Dalam  ilmu  fiqih,  ahli  waris  memang  memiliki wewenang yang kuat dan terserah mereka ingin menjual kepada siapa.
Ketiga , Asas Kepatuhan yaitu bahwa ahli waris harus  mematuhi apa yang sudah  dikatakan  oleh  pewaris  karena ahli  waris  tidak  memiliki  wewenang  untuk menentukan  (Nizar  &  Rozihan,  2019).  Dalam  hal  ini,  anak  pertama  memiliki kekuasaan yang sangat tinggi setelah orangtua meninggal. Hal tersebut juga sesuai dengan syariat atau hukum islam yang biasa disebut dengan asas ijbari.
Keempat, Asas  Akibat  Kematian  menyatakan  bahwa  kewarisan  hanya terjadi  setelah  seseorang  meninggal  dunia.  Artinya,  harta  seseorang  tidak  bisa dipindahkan atau diwariskan selama ia masih hidup. Meskipun memiliki hak untuk mengatur harta, hak tersebut hanya berlaku selama masa hidupnya, bukan setelah meninggal dunia(Wahyuni, 2018).
Kelima, Asas  Keadilan  Berimbang  menekankan  perlunya  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  dalam  pewarisan.  Baik  laki-laki  maupun  perempuan seharusnya menerima bagian yang sebanding dengan tanggung jawab yang mereka pikul di masa mendatang dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, seorang laki-laki  dianggap  sebagai  penanggung  jawab  keluarga  yang  bertanggung  jawab
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid
ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
menyediakan  kebutuhan  keluarga  sesuai  dengan  kapasitasnya  (Djawas  &  Hani, 2019). Tanggung jawab ini harus dipenuhi tanpa melihat apakah istrinya mampu atau  tidak,  atau  apakah  anak-anaknya  membutuhkan  bantuan  atau  tidak.  Hal  ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam keluarga dan masyarakat.
Adapun  rukun,  sebab,  syarat  maupun  penghalang  sistem  kewarisan masyarakat muslim suku Tengger yaitu bahwa hubungan darah yang sangat kuat. Saat orang tua meninggal maka warisan akan diberikan kepada anaknya, suami/istri yang  ditinggalkan,  kemudian  juga  anak  angkat.  Untuk  syarat  anak  angkat  harus memiliki  dokumen  resmi  yang  diakui  negara  agar  warisan tersebut  tidak  dicabut atau dibatalkan (Usman, 2019). Dalam fiqih, pembagian warisan bisa dilaksanakan setelah  memenuhi  hal  diatas.  Pada  suku  Tengger,  akan  terlihat  bahwa  sistem kewarisannya masih sangat sederhana dan tidak searah dengan hukum Islam.
Waktu  pembagian  warisan  muslim  suku  Tengger  dilakukan  saat  masih hidup  tetapi  hanya  penentuan  saja.  Peralihannya  dilakukan  setelah  pewaris meninggal dunia tetapi ada juga saat masih hidup. Penundaan tersebut dilakukan agar jika pewaris memiliki hutang bisa dengan mudah menjual hartanya karena hal tersebut  kewajiban  ahli  waris  (Sholihatin,  2022).  Hal  tersebut  berbeda  dengan hukum waris Islam yang menyebutkan peralihan terjadi setelah pewaris meninggal dunia.
Hukum Islam mendasarkan pembagian warisan pada prinsip bahwa suami, istri, anak-anak, dan kerabat memiliki hak atas bagian yang telah diatur, dan bagian tersebut tidak dapat diubah tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa pewarisan harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan panduan yang ditetapkan.
Sementara  itu,  dalam  konteks  suku  Tengger,  sistem  pewarisannya memperlihatkan ciri-ciri yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Pendekatan  individual  dalam  alokasi  warisan  memastikan  bahwa  setiap  anggota keluarga memiliki kendali dan kepemilikan atas bagian yang mereka terima, sejalan dengan prinsip hak individu yang ditegaskan dalam ajaran Islam.
Setiap  orang  yg  sudah  meninggal  otomatis  menjadi  pewaris  atau  bisa dibilang bahwa orang yang mewariskan apa yang dimiliki kepada ahli waris. Ahli waris yaitu anak, istri/suami dan kerabat si pewaris (Firdausy, 2022). Anak angkut juga  merupakan  bagian  dari  ahli  waris  yg  mendapatkan  harta  pewaris.  Tetapi pemberian  warisan  kepada  anak  angkat  masih  perlu  dikaji  karena  hukumnya menjadi  tidak  boleh.  Yang  dipraktekkan  oleh  masyarakat  muslim  suku  Tengger terkait pemberian warisan kepada anak angkat masih berseberangan dengan hukum Islam. Karena prioritasnya adalah keluarga dekat. Terkait harta warisan berbentuk benda, non benda (gelar) pada muslim Tengger diberikan kepada yang ditinggal. Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  di  dalam  hukum  Islam
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
peninggalan hanya berupa benda, untuk gelar atau panggilan akan didapatkan jika memenuhi kriteria tertentu (Wadi, 2017).

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  bisa  diambil  dari  uraian  diatas  bahwa  didalam  sistem pewarisan muslim suku Tengger menggunakan sistem adat yang berbeda dengan adat  lainnya.  Perbedaan  tersebut  bahwa  di  muslim  Tengger  menganut  sistem kekerabatan parental, ada istilah pembagian warisan dan ada waktu peralihan hak kepemilikan, dan di suku Tengger seorang yang mengangkat anak saat orang tua meninggal  maka  anak  tersebut  berhak  mendapatkan  warisan.  Jika  dilihat  dalam hukum  Islam,  sistem  kewarisan  di  suku  Tengger  prinsip  bilateral  sudah  sesuai dengan  agama  Islam.  Lalu,  masyarakat  suku  Tengger  menggunakan  sistem kewarisan  adat  karena  mereka  belum  mengerti  hukum  Islam  dan  memandang sistem adat sebagai kehidupan mereka. Dalam tinjauan normatif, ada banyak yang perlu  dibenahi  dan  disesuaikan  dengan  syariat  Islam  seperti  struktur  ahli  waris, waktu  pembagian.  Saran  yang  diberikan  sebaiknya  masyarakat  muslim  suku Tengger lebih bisa mencari sendiri ilmu tentang hukum warisan Islam agar tidak terjerumus kedalam hal yang tidak diinginkan dan peneliti lain sebaiknya menggali lebih dalam lagi hukum pewarisan yang ada di suku lain mengingat suku yang ada di Indonesia sangatlah beragam.arat, rukun sebab mendapatkan warisan dan jumlah besarnya yang diterima.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada  semua  informan  dan  rekan  peneliti,  terima  kasih  atas  kontribusi yang  luar  biasa  dalam  penelitian  ini.  Partisipasi  dan  kerjasama  Anda  telah membentuk  landasan  kuat  bagi  kesuksesan  studi  ini.  Terima  kasih  atas  waktu, keterbukaan, dan dedikasi Anda yang tak ternilai. Semua kontribusi Anda sangat berarti bagi hasil yang telah kami capai.

## REFERENSI
Al-mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan. Al-Mazahib , 5 , 111–131.
Batu,  P.  R.  L.  (2020).  Kedudukan  Anak  Perempuan  Dalam  Pembagian  Harta Warisan Dalam Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat Di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan). Journal Pancabudi , 2 (2).
Djawas, M., & Hani, N. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung  Jawab  Keluarga  (Studi  Kasus  di  Kec.  Kute  Panang  Kab.  Aceh Tengah). Media Syari’ah , 20 (2).
Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan  Perempuan  dalam  Kajian  Hukum  Islam. The  Indonesian  Journal  of Islamic Law and Civil Law , 2 (2), 152–169.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166
Fauzi, M. Y. (2017). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 9 (2), 53–76.
Firdausy,  F.  (2022).  Legitime  Portie  dalam  Pewarisan  Menurut  Kitab  Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. Uniska Law Review , 3 (1), 73–87.
Haries,  A.  (2014).  Pembagian  Harta  Warisan  Dalam  Islam.  Studi  Kasus  pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Diskursus Islam , 2 (2), 191–208.
Kamilah, A., & Rendy, M. (2015). Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku Ii Kitab Undang-Undang . 32 (1).
Nizar, M. C., & Rozihan, R. (2019). Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam:  Perspektif  Filosofis. Indonesian  Journal  of  Islamic  Literature  and Muslim Society , 3 (1), 37. https://doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1213
Nurrohmah,  P.  R.  (2021).  Peranan  Hukum  Pidana  Adat  Dalam  Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi Milenial. De Juncto Delicti: Journal of Law , 1 (1), 61–75. https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471
Oktaviana,  D.  (2021).  Eksistensi  Umat  Hindu  Suku  Tengger  di  Era  Modern. Prosiding Mistisisme Nusantara Brahma Widya .
Padmiati,  E.,  &  Diyanayati,  K.  (2015).  Pelayanan  Sosial  Lanjut  Usia  dalam Keluarga. Jurnal PKS , 14 (3), 329–342.
Putri, T. V., Sulistyorini, R., & Puruhitaningtyas, R. D. (2014). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat  Suku  Tengger  Di  Desa  Ngadas,  Kecamatan  Poncokusumo,  Kabupaten Malang, Jawa Timur). Jurnal Sarjana Ilmu Hukum , 1–18.
Rahmita, N. M., & Budiono, R. (2017). Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan. Jurnal Cakrawala Hukum , 8 (1), 75–85. https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1733
Sholihatin, L. (2022). Kajian Yuridis Untuk Eksekusi Hak Tanggungan Atas Kredit Perseroan  Terbatas  Dengan  Agunan  Aset  Pribadi  (Studi  kasus  Putusan  atas Perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PN Sby). SELISIK , 8 (1), 91–118.
Subeitan, S. M. (2021). Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law , 1 (2), 113– 124.
Sugiono, S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Alfabeta.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 2 (2023): 92-101 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Suparji,  S.  (2019).  Eksistensi  Hukum  Islam  dan  Kearifan  Lokal. JURNAL  Al- AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA , 5 (1), 21. https://doi.org/10.36722/sh.v5i1.327
Usman, M. (2019). Anak Angkat Dalam Peraturan Di Indonesia. ADHKI: Journal of Islamic Family Law , 1 (1), 127–147. https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.7
Wadi, L. T. (2017). Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab  Terjadinya  Pencegahan  Perkawinan  Perspektif  Hukum  Islam. Al- IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram , 9 (01), 106–133. https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1156
Wahyuni,  A.  (2018).  Sistem  Waris  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar- I , 5 (2), 147–160.