## IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ELEKTRONIK VOTING
( E-VOTING ) DI KABUPATEN EMPAT LAWANG

## PROVINSI SUMATERA SELATAN
Oleh: Juliman 1

## ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi   Pemilihan  Kepala Desa  dengan  menggunakan  metode  Elektronik  di  Kabupaten  Empat  Lawang.  Penelitian ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan  diskriptif    kualitatif  dengan pertimbangan  bahwa  peneliti  bermaksud  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang Implementasi      Pemilihan    Kepala  Desa  dengan  menggunakan  metode  Elektronik  di Kabupaten Empat Lawang. Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data melalui tahapan  mulai dari observasi, kepustakaan, wawancara dan  Dokumentasi.  Model  dalam  penelitian  ini    adalah  teknik  analisis  dengan menggunakan  model  wawancara  yang  meliputi  tiga  komponen  analisis  yaitu  reduksi, sajian  data,  penarikan  kesimpulan.  Miles  dan  Huberman  (dalam  Sugiaono  2013:246). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pilkades e-voting di Kabupaten Empat Lawang secara umum tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan landasan aturan teknis yang ditetapkan sudah cukup mampu mengakomodir kebutuhan aturan oleh panitia  Kabupaten  dan  panitia  desa.  Namun  landasan  hukum  pelaksanaan  pilkades  e- Voting  masih  terjadi  masalah  di  landasan  Formil  dan  Operasional.    Sedangkan  untuk sengketa  pilkades  masih  didominasi  masalah  DPT,  sedangkan  masalah  perhituhan perolehan  suara  tidak  cukup  alasan,  sehingga  dapat  diselesaikan  ditingkat  BPMPD Kabupaten  secara  persuasif.  Dari  hasil  penelitian  tentang  Pilkades  dengan  metode  e- voting  dapat  mengurangi  sengketa/konflik  perhitungan  perolehan  suara  dibandingkan Pilkades  secara  manual/surat  suara.  Dalam  pilkades  e-voting  tingkat  partisipasi  pemilih tinggi  (kepercayaan  pemilih  terhadap  e-voting  sekitar  80%-92%)  dapat  tercapai. Masyarakat  perdesaan  dapat  dengan  baik  memahami/menggunakan  e-voting  dalam pelaksanaan
Pilkades, tentunya masyarakat perkotaan lebih
mudah memahami/menggunakan  e-voting  karena  sudah  terbiasa  dengan  penggunaan  alat teknologi.  Saran  dari  penelitian  ini  adalah  dibutuhkan  penyempurnaan  alat  e-voting, sumber  listrik  yang  terintegrasi  dengan  perangkat  e-voting,  penggunaan  Accu  hanya sebagai tenaga cadangan, perlu ditingkatkan tahapan sosialisasi penggunaan alat e-voting dalam Pilkades guna meningkatkan kepercayaan pemilih, dan diperlukan penyelesaian/pemutahiran  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  secara  komprehensif  melalui Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  agar  data  pemilih  dapat  direkam  seluruhnya dengan baik secara elektronik
Kata Kunci: Implementasi metode elektronik voting (e-Voting)
1 Dosen Tetap Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Musi Rawas
A. Pendahuluan Pemilu di Indonesia terdiri dari pemilihan    Presiden  (Pilpres),  Pemiligan anggota  Legislatif (Pileg), Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Namun untuk Pilkades merupakan ruang lingkup penyelenggaraannya berada di ranah pemerintah Kabupaten, sedangkan penyelenggaraan yang lainnya diselenggarakan sepenuhnya oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi
Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu).
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi  pada  saat  ini,  maka  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  dapat dimanfaatkan  untuk  mendukung  proses implemntasi    Pemilu  merupakan  suatu metode    yang  harus  dipertimbangkan  oleh pemerintah  sebagai  suatu  alternatif  dalam membangun sistem penyelenggaraan pemilu dimasa  yang  akan  datang  yang  lebih  baik dalam penerapan konsep demokrasi konstitusional.  Pemikiran  ini  berdasarkan pada  kerangka  berfikir  bahwa  pemanfaatan TIK  akan  dapat  memberikan  kontribusi positif dalam proses penyelenggaraan Pemilihan  pada  umumnya  dan  pemilihan kepala  desa  khususnya    dalam  bentuk peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi serta akuntabilitas hasil Pemilu.
.  Oleh  karena  itu,  sesuai  dengan perkembangan peraturan perundang- undangan  di  Indonesia    pada  saat  ini  antara lain  ,  pertama  dapat  kita  temukan  landasan hukum  bagi  pelaksanaan  e-Pemilu  yaitu Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, dimana Undang Undang ini bermaksud agar “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dilaksanakan  dengan tujuan  untuk  memberikan  rasa  aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna  dan  penyelenggara  teknologi informasi”.  Dan  yang  kedua  adalah  Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009  tanggal  30  Maret  2010, memutuskan bahwa ”Mencoblos/mencentang dapat juga
diartikan  dengan    menggunakan  metode  e- voting  (sentuh  panel  komputer/peralatan elektronik  voting)  dengan  syarat  kumulatif sebagai berikut :
“Tidak  melanggar  asas  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil;  Daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap  dari  sisi  teknologi,  pembiayaan,
sumber  daya  manusia  maupun  perangkat lunaknya,  kesiapanmasyarakat  di  daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan”.
Meskipun  keberadaan aspek hukum dari pelaksanaan  pilkades  dengan  menggunakan metode  evoting  masih  menjadi  perdebatan dan  kajian  lebih  lanjut,  namun  Badan Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  terus mengupayakan  untuk  dipergunakannya  e- Pemilu  pada  tingkat  pemilihan  Kepala  Desa atau Pilkades.
Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan  metode  elektronik  atau  e- voting sudah diimplementasikan di Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan secara serentak dalam lima (5) wilayah  kerja  atau  waktu  pelaksanaan. penelitian  dan  pengkajian  terkait  bukti hukum  dalam  e-Voting  dan  proses  sengketa pemilu,  di  Kabupaten  Empat  Lawang berdasarkan  peraturan  daerah  dan  atau
Peraturan Bupati yang megatur Implementasi  dan    proses  sengketa  pada pemilu elektronik atau e-voting.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  terlihat bahwa  pelaksanaan  e-Pemilu  pada  Pilkades masih  perlu  disempurnakan  lagi  perangkat hukumnya agar antara Undang Undang yang mengatur pemerintahan daerah dan
pemerintahan desa menjadi selaras,
meskipun  kenyataannya    desa  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintahan  Kabupaten.  Oleh  karena    itu, penelitian  ini  akan  mengkaji  tentang Implementasi      Pemilihan    Kepala  Desa dengan  menggunakan  metode  Elektronik Voting di Kabupaten Empat Lawang.
Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana macam-macam sengketa hukum  pada  Pilkades  secara  manual, serta  cara  penyelesaiannya,  berdasarkan peraturan  yang  ada  serta  dampaknya bagi sistem demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah Aspek hukum penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan metode (peralatan)
elektronik pada Pilkades?
3. Bagaimanakah  proses  sengketa  Pemilu yang  diselenggarakan  secara  elektronik pada Pilkades?
Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui seberapa jauh legalitas  penyelenggaraan    Pilkades dengan menggunakan metode
(peralatan) elektronik.
2. Untuk  mengetahui  tinjauan  hukum secara  komprehensif  tentang  pilkades yang diselenggarakan dengan menggunakan metode (peralatan)
elektronik, yang disebut e-Voting
3. Sebagai kajian terkait bukti hukum yang sah  dalam  sistem  Pemilu  elektronik serta  penanganan  proses  sengketa  pada Pilkades elektronik berdasarkan pengalaman di Kabupaten Empat Lawang.
4. Sebagai  bahan  masukan  kepada  pihak terkait  dalam  Implementasi  Pilkades dengan  menggunakan  Metode  e-voting dan  sebagai  bahan  masukan  untuk melakukan  penelitian  atau  kajian  lebih lanjut secara mendalam.

## B. Tinjauan Pustaka
Implementasi Kebijakan merupakan tahap  yang  Krusial  dalam  proses  kebijakan publik.  Suatu  program  kebijakan  harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau  tujuan  yang  diinginkan.Winarno  Budi (2012:146).  Sedangkan  menurut  Wahab (2012:125) menyatakan bahwa implementasi kbijakan itu  merupakan suatu aktivitas  yang sangat  penting  karena  realita  menunjukkan implementasi  kebijakan  itu  sejak  awal melibatkan  sebuah  proses  rasional  dan emosional  yang  teramat  kompleks.  Dari uraian  diatas  menjadi  isu  yang  memerlukan rekomendasi  kebijakan  yang  menjawab pertanyaan;  Apa  yang  harus  dilakukan? Sehingga  dapat  jawaban  apakah  dapat ditindaklanjuti,  bagaimana  prospektifnya, bagaimana muatan nilainya, dan kompleksitas etika (Dunn:2003:407) Dari uraian diatas, maka untuk
Implementasi e-voting didasari oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada  pasal  203  ayat  (1)  mengatur  bahwa “Kepala  desa  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari  penduduk  desa  warga  negara  Repablik Indonesia  yang  syarat  selanjutnya  dan  tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman  kepada  Peraturan  Pemerintah”; dan  pada  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  “Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak  dalam  pemilihan  kepala  desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ditetapkan sebagai kepala desa”. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah
Nomor  72  tahun  2005  tentang  Desa,  dan yang  mengatur  tentang  pemilihan  kepala desa  diatur  pada  bagian  keempat  mulai  dari
pasal 43 sampai dengan pasal 54.
Dari  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun 2004,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun  2005,  Undang  Undang  Nomor  6 Tahun  2014,  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014,  tidak  mengatur secara eksplisit tentang tata cara pemungutan suara secara manual (mencoblos/mencentrang  kertas  suara)  atau tata cara pemungutan suara dengan perangkat  elektronik  atau  Evoting.  Disini kita  ketahui  bahwa  tata  cara  pemungutan suara  diatur  lebih  lanjut  oleh  Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Bupati/Walikota, hanya  di  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  pada  pasal  46  menjelaskan bahwa  aturan  lebih  lanjut  tentang  tata  cara pemilihan  kepala  desa  diatur  dengan Peraturan  Menteri  (dalam  hal  ini  Menteri Dalam Negeri).

## C. Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa peneliti  bermaksud  untuk  mendapatkan gambaran tentang Implementasi    Pemilihan Kepala  Desa  dengan  menggunakan  metode Elektronik di Kabupaten Empat Lawang.
Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan  data  melalui  tahapan    mulai dari observasi, kepustakaan,  wawancara dan Dokumentasi.
Model  dalam  penelitian  ini    adalah teknik  analisis  dengan  menggunakan  model wawancara  yang  meliputi  tiga  komponen analisis  yaitu reduksi, sajian  data, penarikan kesimpulan.  Miles  dan  Huberman  (dalam Sugiaono 2013:246).

## D.  Hasil dan Pembahasan

## 1. Perspektif Hukum Pilkades
Dalam  pelaksanaan  konstitusi  di Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  telah  kita  ketahui  bersama bahwa  ada  beberapa  landasan  philosofis dalam  pelaksanaan  konstitusi,  yaitu:
Landasan Idiil, Landasan Formil,
Landasan  Operasional,  dan  Landasan Teknis.  Oleh  karena  itu  penyelenggara negara  harus  memahami  filosofis  dasar ini  agar  pelaksanaan  konstitusi  dapat berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan tujuan  dan  cita-cita  berdirinya  NKRI. Secara  umum  dalam  konstitusi  kita landasan idiil adalah Pancasila dan UUD 1945,  dan  untuk  landasan  formil  adalah
UUD  1945,  Undang-undang  (UU), Peraturan  Pemerintah  pengganti  UU (Perpu) dan Peraturan Pemerintah (PP).
Biasanya landasan idiil dan formil ini bersifat universal dalam mengatur seluruh  sendi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  Indonesia.  Sedangkan  untuk landasan operasional dan teknis merupakan  landasan  filosofis  hukum untuk pelaksanaan dari landasan idiil dan formil tersebut, jadi maksudnya landasan operasional  dan  landasan  teknis  tidak boleh bertentangan dengan landasan idiil dan  formil  tersebut,  ditinjau  dari  tujuan, asas,  manfaat  dari  aturan  yang  telah diaturnya; sehingga cita-cita yang terkandung  dalam  peraturan  perundang- undangan tersebut tidak menjadi bias. Disini  untuk  landasan  operasional adalah Peraturan Menteri (internal pemerintah)  dan  Peraturan  Daerah; sedangkan  untuk  landasan  teknis  adalah Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dan Peraturan-peraturan  teknis  lainnya  yang ditetapkan  pemerintah  daerah.  Hal  ini menjadi  penting  untuk  kami  uraikan disini  agar    dapat  menganalisis  secara cermat dalam melakukan kajian
Implementasi  metode  e-voting  dalam pemilu/pilkades.
Secara  mekanis  konstitusi  bahwa pelaksanaan  Pilkades  saat  ini  diatur berdasarkan  UUD  1945,  UU  No.  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  tentang Desa,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  112  Tahun  2014  tentang  Pilkades, Peraturan  Daerah  tentang  Pilkades,
Peraturan  Bupati  tentang  Pilkades,  dan Peraturan teknis lainnya. Namun mengenai pengaturan tentang penggunaan  e-voting  pada  Pilkades masih  belum  diatur  secara  mekanis konstitusi, sebab dalam UU No. 6 Tahun 2014,  PP  No.  43  Tahun  2014  dan Permendagri No. 112 Tahun 2014 belum secara  eksplisit  mengatur  hal  tersebut, artinya  landasan  formil  yang  mekanistis belum  mengatur  secara  jelas  tentang Pilkades dengan e-voting.
Dalam  hal  ini  apakah  pilkades dengan e-voting yang telah diselenggarakan dibeberapa daerah merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap konstitusi.  Apabila  ditinjau  berdasarkan landasan formil secara mekanistis terdapat  pelanggaran,  namun  bila  kita lihat  secara  mendalam  bahwa  landasan
formil ini ada juga peraturan perundang- undangan  lainnya  yang  dapat  dijadikan pedoman, walaupun tidak selaras dengan peraturan
perundang-undangan mekanisnya (pokok). Disini dalam mengatur  tentang            tata  cara pemungutan  suara  pada  pemilu  telah diputuskan                      oleh  Mahkamah Konstitusi  (MK)  dengan  Amar  Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, yang berbunyi:  Mencoblos/Mencentang  dapat diartikan  pula  menggunakan  metode  e- voting dengan syarat kumulatif,
sebagaiberikut:
a. Tidak  melanggar  asas  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil.
b. Daerah  yang  menerapkan  metode  e- voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan,  sumber  daya  manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan  masyarakat  di  daerah  yang bersangkutan,  serta  persyaratan  lain yang diperlukan”. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  tersebut telah  dikeluarkan  sejak  tahun  2009, namun  tidak  dijadikan  rujukan  dalam perbaikan
peraturan perundang-
undangan  selanjutnya,  padahal  seluruh putusan  MK  adalah  sama  derajatnya dengan  Undang-undang,  tetapi  hal  ini tidak diimplementasikan dalam pembuatan peraturan perundang- undangan  tentang  desa  tahun  2014. Landasan formil
lainnya yang memperkuat  keberadaan  putusan  Mk tersebut  adalah  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  khususnya  pada pasal  5  ayat  (1)  dan  (2),  sehingga penerapan e-voting dalam Pilkades dapat diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah walaupun aturan mekanisnya tidak mengatur secara eksplisit. Dengan ditetapkannya Undang-
undang  Nomor  8  Tahun  2015  jo. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota pada pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)  telah  mengatur  tentang  tata  cara pemungutan  suara  secara  elektronik  (e- voting). Mengingat Undang-undang Nomor  8  Tahun  2015  ini  merupakan aturan  yang  mengatur  tentang  pemilu  di daerah  maka  hal  ini  juga  merupakan rujukan  bagi  pemerintah  daerah  dalam membuat  aturan  yang  mengatur  tentang
Pilkades.  Artinya,  walaupun  landasan formil  yang  mekanis  tidak  mengatur secara  eksplisit  tentang  penggunaan  e- voting  pada  pilkades,  namun  landasan formil  lainnya  seperti  putusan  MK,
Undang-undang tentang ITE, dan Undang-undang tentang pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  telah mengatur secara eksplisit tentang penggunaan e-voting pada pemilu termasuk Pilkades.
Selanjutnya  analisis  ini  menjadi logis,  bila  ditinjau  dari  perspektif  sistem pemerintahan daerah, sebab Desa merupakan bagian dari daerah kabupaten/kota, sehingga peraturan dalam pemerintahan daerah juga mengatur  hubungan  dan  mekanisme pemerintahan  desa  dan  pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan propinsi;  artinya  pemerintahan  desa  atau desa  tidak  terpisah  (mandiri)  dari pemerintahan daerah. Begitu pula dengan pemerintah daerah dan pemerintah  pusat,  dimana  pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintahan  pusat,  dan  hubungan  dan mekanisme  tata  pemerintahannya  diatur dalam peraturan perundang-undang.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat kami  simpulkan  bahwa  penerapan  e- voting dalam Pilkades dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan  landasan  operasional  dan  teknis seperti  Permendagri,  Peraturan  Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, dan peraturan  teknis  lainnya  yang  telah mengatur secara eksplisit tentang Pilkades  dengan  e-voting.  Namun  disini masih terjadi kendala dengan Permendagri  yang  juga  belum  mengatur secara  eksplisit  tentang  penggunaan  e- voting  dalam  Pilkades,  sehingga  hal  ini membuat  pemerintah  daerah  tidak  dapat mengatur mekanisme
operasional penyelenggaraan  Pilkades  dengan  e- voting  melalui  pendanaan  yang  diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam kondisi ini, pemerintah daerah lebih  menggunakan  prinsip  “kearifan lokal” dalam menyelenggarakan Pilkades dengan  e-voting;  dimana  tata  peraturan perundang-undangan masih belum sinergi  secara  mekanis,  mulai  dari landasan formil dengan landasan operasional maupun landasan teknis. Hal inilah  yang  menurut  hemat  kami,  yang
harus  diperbaiki  atau  disempurnakan dikemuadian  hari,  sehingga  pelaksanaan
Pilkades dengan e-voting yang berlandaskan  prinsip-prinsip  demokrasi dan  asas-asas  pemilu  (langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil)  dapat terwujud  dalam  kehidupan  masyarakat desa.
Kajian hukum dalam  tulisan ini akan kami  lanjutkan  dengan  studi  kasus  pada dua daerah yaitu Kabupaten Musi Rawas dan  Kabupaten  Empat  Lawang  Propinsi Sumatera  Selatan.  Kami  mengambil  dua daerah  ini  dengan  alasan  teknis  bahwa Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan  pilkades  dengan  e-voting mulai  bulan  Desember  tahun  2013 sampai dengan awal tahun 2015 sebanyak  97  desa  secara  bertahap  sesuai masa  kepemimpinan  setiap  desa  di Kabupaten  Musi  Rawas.  Sedangkan Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan  Pilkades  sebanyak  101 desa  secara  serentak  pada  bulan  Mei tahun  2015.  Hal  ini  menjadi  menarik disebabkan  ada  yang  diselenggarakan secara bertahap dan ada yang diselenggarakan  secara  serentak.  Bila ditinjau dari aspek hukum maka pelaksanaan  di  Kabupaten  Musi  Rawas masih menggunakan peraturan
perundang-undangan  yang  lama  yaitu Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (belum ada Undang-undang tentang Desa) dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005  tentang  Desa,  sedangkan  di Kabupaten Empat Lawang telah menggunakan peraturan perundang- undang  tentang  desa  yang  baru  dan ditetapkan pada tahun 2014.
2. Pilkades dengan e-Voting Hal-hal  yang  sangat  strategis  di
Pilkades seperti kewenangan desa meningkat dengan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Pilkades merupakan perwujudan demokrasi  yang  sangat  dekat  dengan masyarakat  karena  memilih  kepala  desa yang ada disekitar masyarakat. Pemanfaatan teknologi tepat  guna dalam proses demokrasi, otonomi daerah memungkinkan  pelaksanaan  e-Voting melalui  peraturan  daerah,  dan  otonomi per  Kabupaten.  Azas  efektifitas  dan Efisiensi  dalam  pilkades  dapat  terwujud melalui e-Voting.
Adapun  manfaat  e-voting  Pilkades yaitu  guna  mewujudkan  sistem  Pemilu yang Jujur, Cepat dan Akurat, Aman dan Mudah; dengan hasil pemilu yang akurat dan cepat sehingga mengurangi keresahan masyarakat, jika menggunakan  teknik  rekapitulasi  dan perhitungan  secara  manual  dan  sering terjadi  kesalahan  hitung.  Hasilnya  jujur karena tidak dapat dimanipulasi menggunakan Perangkat elektronik  yang memenuhi  aspek  Luber  Jurdil  dan Keamanan  sistem  serta  mudah  karena hanya  2  kali  sentuh  papan  elektronik  di bilik suara.
Keunggulan  sistem  pemilu  secara elektronik  ini  merupakan  harapan  dalam pembangunan  sistem  pemilu  dimasa depan bagi bangsa dan negara Indonesia. Bila  kita  lihat  ke  belakang,  kita  dulu sering  menemukan  kerawanan  yang cukup tinggi dalam pelaksanaan pilkades secara  manual.  Dimana  kecurangan  dan konflik  horizontal  seringkali  terjadi, sehingga  pilkades  menjadi  suatu  kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun hal ini  sudah  tidak  terjadi  lagi,  dengan dilaksankannya
pilkades secara elektronik,  seperti  yang  dilaksanakan  di Kabupaten  Musi  Rawas  dan  Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatera Selatan, yang kami uraikan di bawah ini.
3. Pilkades dengan e-Voting di Kabupaten Empat Lawang. Kabupaten  Empat  Lawang  terbentuk pada  tahun  2007  pemekaran  dari Kabupaten Lahat. Luas wilayah Kabupaten  Empat  Lawang  225.644 Hektar dengan
bentang wilayah perbukitan.  Kabupaten  Empat  Lawang, secara  administratif  terdiri  dari  10 Kecamatan,  9  Kelurahan,  dan  147  desa. Secara  geografis  kedudukan  kabupaten Empat  Lawang  berada  di  perbukitan (Bukit  barisan),  sehingga  daerah  ini berada di dataran tinggi. Sedangkan jalur udara  dari  Bandar  Silampari  di  Kota Lubuklinggau  dilanjutkan  jalur  darat menuju Kabupaten Empat Lawang
ditempuh  dengan  waktu  90  menit  (±70 KM).  Sumber  penghasilan  masyarakat yang  ada  di  Kabupaten  Empat  Lawang berupa pertanian dan perkebunan, sedangkan  potensi  alam  yaitu  tambang, gas dan lainnya.
Adapun  tahapan  penyelenggaraan Pilkades dengan metode e-voting
gelombang  1  di  Kabupaten  Empat Lawang, sebagai berikut:
a. Work Shop
b. Sertifikasi  Panitia  Pemilihan  Kepala Desa
c. Sertifikasi Tim Teknis e-voting
d. Penyusunan dan penganggaran
Pilkades
e. Penetapan  Balon  Kades  yang  telah diseleksi panitia tingkat desa
f. Pendataan  DP4  (Daftar  Penduduk Potensial Pemilih)
g. Penetapan  DPS  (  Daftar  Pemilih Sementara)
h. Pedataan  dan  Penetapan  DPTB  ( Daftar Pemilih Tambahan )
i. Seleksi  Administrasi  Berkas  Balon Kades
j. Seleksi  Kopentensi  Bakal  Calon Kades
k. Penetapan  calon  Kades  dan  Nomor Urut
l. Penandatangan  Fakta  Intergritas  dan Pengakuan Siap Menang dan Kalah
m. Penetapan  (Daftar  Pemilih  Tetap) masa tenang
n. Pelaksanaan pemungutan suara
o. Pelaporan halis Pilkades
p. Penyelesaian sengketa
q. Pelantikan Kades terpilih Dasar  pelaksanaan  Pilkades  dengan
metode e-voting serentak gelombang I di Kabupaten Empat Lawang adalah:
a. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43
Tahun 2014, sebagai Peraturan Pelaksanaan  UU  Nomor  6  Tahun
2014.
c. Permendagri 112Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan secara operasional pelaksanaan  Pilkades  dengan  metode  e- voting serentak gelombang 1 di Kabupaten  Empat  Lawang  berpedoman pada:
a. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
b. Peraturan  Bupati  Kabupaten  Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Empat Lawang c. Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten  Pemilihan  Kepala  Desa Kabupaten Empat Lawang Gelombang  1  Tahun  2015  Nomor  1 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa Kabupaten Empat Lawang Gelombang I Tahun 2015. d. Standar Operasional Prosedur Pemilihan  Kepala  Desa  Dengan Metode E-Voting. Pilkades  dengan  metode  e-voting serentak  gelombang  1  di  Kabupaten Empat  Lawang  gelombang  1  telah dilaksanakan  pada  tahun  2015,  sebagai berikut:
Tabel 1. Pelaksanaan Pilkades e-voting serentak di Kabupaten Empat Lawang, tahun 2015
No Kecamatan Jumlah Desa 1 Muara Pinang 17 2 Lintang Kanan 11 3 Pasemah Air Keruh 8 4 Ulu Musi 14 5 Sikap Dalam 10 6 Pendopo Barat 8 7 Talang Padang 7 8 Pendopo 10 9 Tebing Tinggi 12 10 Saling 6 Jumlah 101 Sumber: BPMPD Kabupaten Empat Lawang, 2015 Hasil Implementasi Pemilihan Kepala  Desa  dengan  metode  e-voting  di Kabupaten  Empat  Lawang  yang  telah diselenggarakan  sebanyak  101  Desa  di tahun 2015, sebagai berikut: Tabel 2. Laporan Hasil  Pilkades   E-Voting Kabupaten Empat Lawang Gelombang 1 Tahun 2015 No Aspek Jumlah Desa Hasil Ket 1 Ketepatan Waktu Pemungutan Suara 101 100 1 Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu 2 Perhitungan Perolehan Suara 101 101 Tepat waktu 3 Sengketa 101 7 Isi Gugatan Meragukan alat e- voting 4 Kecurangan Dalam Pemungutan Suara 101 0,01 Ada yang memilih lebih dari 1 kali (kelalaian panitia/saksi) 5 Tingkat Partisipasi Pemilih 101 89% Tinggi
Sumber : BPMPD   Kabupaten  Empat Lawang,  2015
Penyelenggaraan  Pilkades  e-voting gelombang  1  di  Kabupaten  Empat Lawang  dengan  perhitungan  perolehan suara  di  TPS  tepat  waktu,  calon  Kepala Desa yang kalah meragukan perhitungan perolehan  suara  menggunakan  alat  e- voting,  sedangkan  masyarakat  pemilih percaya Pilkades e-voting dengan tingkat partisipasi pemilih rata-rata sebesar 89%. Artinya  pelaksanaan  pilkades  E-voting secara  serentak  dapat  terselenggara
dengan baik, lancar dan tertib, walaupun memang  masih  diperlukan  perbaikan- perbaikan dimasa depan.
4. Sengketa Pilkades secara Manual Mengingat  pemilihan  Kepala  Desa sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat, sesuai
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan daerah dan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005  Tentang  Desa,  menjelaskan  bahwa
Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara  pemerintahan  di  daerah kecil  yaitu  desa,  dipilih  masyarakat secara  langsung  oleh  penduduk  desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa masih menggunakan  cara  manual,  masyarakat yang mempunyai hak pilihnya datang ke tempat  pemungutan  suara  pada  hari pemilihan,  mereka  kemudian  mencoblos atau  mencontreng  kertas  suara  dan kemudian  memasukan  ke  kotak  suara. Setelah pemungutan suara selesai kemudian  dilakukan  penghitungan  suara dan  perekapan  hasil  suara.  Proses pemungutan  dan  penghitungan  serta perekapan suara dilakukan secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan, sebagai berikut:
a. Lambatnya proses penghitungan suara, di dalam pemilihan kepala desa biasanya dibutukan waktu yang relatif lama untuk menghitung suara.
b. Kurang  akuratnya  hasil  penghitungan suara,  karena  proses  pemungutan suara  dilakukan  dengan  pencoblosan kertas  suara,  sering  kali  muncul perdebatan mengenai sah atau tidaknya sebuah kertas suara.
c. Tidak adanya salinan kertas suara, hal ini  menyebabkan  jika  terjadinya kerusakan  terhadap  kertas  suara, panitia pemilihan sudah tidak mempunyai bukti lain.
d. Sulitnya  perhitungan  kembali  jika terjadi ketidakpercayaan terhadap hasil penghitungan suara.
e. Rawan konflik, pemilihan kepala desa di Indonesia sering sekali menimbulkan  konflik  hal  tersebut dipicu adanya ketidakpercayaan terhadap hasil perhitungan suara. Pelaksanaan pilkades manual terdapat  beberapa  kelemahan  adanya kertas  suara  rusak,  adanya  kecurigaan dari  calon  yang  kalah  pada  saat perhitungan  suara,  perhitungan  suara membutuhkan  waktu  yang  lama,  serta permasalahan  DPT  yang  cukup  rumit. Kondisi  ini  ditambah  dengan  tidak adanya supervisi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota dalam
pelaksanaan  pilkades  tersebut,  dimana penyelenggaraan  pilkades  secara  penuh dilaksanakan panitia desa dan di
supervisi oleh pihak kecamatan setempat, maka kerawanan  dengan terjadinya keributan (caos) sangat tinggi.
Oleh  karena  itu,  selama  ini,  bila  terjadi sengketa  hanya  diselesaikan  oleh  panitia desa dan pihak kecamatan saja, sedangkan  pihak  pemerintah  kabupaten hanya menunggu hasil yang definitif dari desa atau kecamatan yang bersangkutan.
5. Sengketa Pilkades secara Elektronik
Pada  prinsipnya  sengketa  pemilihan kepala desa secara elektronik bukan pada perhitungan  suara  atau  peralatan  e- voting,  namun  lebih  dominan  masalah DPT yang menjadi masalah atau masalah kecenderungan  panitia  terhadap  salah satu  calon  kades.  Namun  sanggahan- sanggahan  ini  dilakukan  oleh  calon kepala  desa  dilayangkan  kepada  panitia pilkades  tingkat  Kabupaten,  dimana  hal ini sudah diatur dalam perda atau perbup, sehingga  bisa  menjadi  landasan  hukum bagi  penyelesaian  sengketa  pilkades. Sengketa pilkades secara elektronik tidak banyak  terjadi  mengingat  keunggulan Pilkades dengan metode e-voting dibandingkan  dengan  cara  konvensional, diantaranya sebagai berikut:
a. Meniadakan  surat  suara  rusak,  dan mengurangi  tingkat  kesalahan  dalam perhitungan suara.
b. Memungkinkan  untuk  menampung jumlah  pemilih  yang  lebih  banyak dalam  satu  TPS,  sehingga  dapat mengurangi jumlah TPS yang dibutuhkan dan  penghematan biaya.
c. Perhitungan  suara  dapat  dilakukan lebih cepat.
d. Mempersulit  kemungkinan  terjadinya penggelembungan suara.
e. Memungkinkan
dilaksanakannya audit secara menyeluruh jika dibutuhkan.
f. Memungkinkan  penyimpanan  hasil pemungutan suara secara lebih mudah dan efisien baik tempat ataupun biaya penyimpanan.
g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  penyelenggaraan  pada saat pemilihan.
6. Sengketa Pilkades e-Voting di Kabupaten Empat Lawang Sengketa yang terjadi dalam Pilkades serentak  gelombang  1  di  Kabupaten
Empat Lawang berdasarkan hasil wawancara dengan Alpian, menyatakan : “Kelemahan  yang  bersifat  teknis  dan pemeliharaan
alat e-voting,
sedangkan  Penyelesaian  sengketa, dimana calon Kepala Desa menyampaikan surat sanggahan hasil  perhitungan  suara  Pilkades  ke
BPMPD  Kabupaten  Empat  Lawang, setelah  diberikan  penjelasan  dan diberikan surat balasan dari BPMPD sengketa  selesai  dan  calon  Kepala Desa menerima”. Sengketa Pilkades e-Voting diselesaikan ditingkat BPMPD Kabuapten  Empat  Lawang  terselesaikan dengan  baik,  calon  Kepala  Desa  yang menyampaikan  sanggahan menerima dengan  baik.  Sedangkan  alat  e-voting masih  terdapat  kelemahan  yang  berifat teknik  seperti  “Accu”  yang  rusak  jika Pilkades  di  desa  lokasi  di  daerah perdalaman akan menjadi masalah, perlu penyempurnaan alat e-voting.
Sedangkan menurut Guntur, sengketa yang  terjadi  dalam  Pilkades  e-voting serentak  gelombang  1  di  Kabupaten Empat Lawang adalah:
“Terdapat 7 Calon Kepala Desa yang kalah dari 7 Desa yang menyampaikan gugatan terkait perhitungan  suara  menggunakan  e- voting, rata-rata isi sanggahan meragukan  perhitungan  perolehan suara  dengan  e-voting, dengan alasan alat e-voting dapat dipermainkan panitia (Tim Teknis).” Penyelesaian  sengketa  perhitungan perolehan suara Pilkades e-voting ditingkat  BPMPD.  Calon  Kepala  Desa menyampaikan  gugatan  dengan  materi tidak  cukup  alasan  yang  meragukan  alat e-voting. Namun hal ini setelah diberikan penjelasan oleh pihak BPMPD Kabupaten Empat Lawang dapat diterima  dengan  baik.  Jadi  sengketa pilkades  dengan  e-voting  di  Kabupaten Empat  Lawang  tidak  terjadi  sengketa mengenai  peralatan  e-Voting  namun masih hanya tentang DPT dan kekurangan pemahaman mengenai peralatan e-Voting bagi para calon kades dikarenakan  tidak  dilakukan  sosialisasi yang  cukup  terhadap  mereka  termasuk terhadap masyarakat.

## F. Penutup
1. Simpulan
Pelaksanaan  Pilkades  e-voting  di Kabupaten  Empat  Lawang  secara  umum tidak  mengalami  kendala  yang  berarti dikarenakan  landasan  aturan  teknis  yang
ditetapkan sudah cukup mampu mengakomodir  kebutuhan  aturan  oleh panitia  Kabupaten  dan  panitia  desa. Namun  landasan  hukum  pelaksanaan pilkades e-Voting masih terjadi masalah di landasan  Formil  dan  Operasional  yaitu
Undang Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Desa dan Permendagri tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  yang belum secara ekplisit dan Tegas mengatur tentang penerapan e-Voting pada pilkades yang dilaksanakan secara serentak.
Sedangkan  untuk  sengketa  pilkades masih didominasi masalah DPT,
sedangkan  masalah  perhituhan  perolehan suara  tidak  cukup  alasan,  sehingga  dapat diselesaikan ditingkat BPMPD Kabupaten secara  persuasif.  pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Desa  dengan  Metode    e-voting serentak  gelombang  1  di  Kabupaten Empat  Lawang  tidak  terdapat  sengketa yang  cukup  alasan,  sehingga  dapat diselesaikan ditingkat BPMPD Kabupaten Empat Lawang.
Pilkades  dengan  metode  e-voting dapat
mengurangi sengketa/konflik perhitungan perolehan suara dibandingkan Pilkades secara manual/surat suara. Dalam pilkades e-voting tingkat partisipasi pemilih  tinggi  (kepercayaan  pemilih terhadap e-voting sekitar 80%-92%) dapat tercapai.  Masyarakat  perdesaan  dapat dengan  baik  memahami/menggunakan  e- voting dalam pelaksanaan Pilkades, tentunya  masyarakat  perkotaan  lebih mudah  memahami/menggunakan  e-voting karena sudah terbiasa dengan penggunaan alat teknologi.
2. Saran/ Rekomendasi Dari  pelaksanaan  Pilkades  dengan metode  e-voting  di  Lokasi  penelitian, saran  dan  rekomendasi  yang  diperlukan untuk  Pilkades  dengan  metode  e-voting, yaitu: a. Secara  umum,  pelaksanaan  pilkades dapat terselenggara dengan baik sehingga kami merekomendasikan untuk  penggunaan  e-Voting  dalam penyelenggaraan pilkades seluruh
Indonesia.
b. Secara  khusus,  pelaksanaan  e-voting pada  pilkades  dapat  menjadi  rujukan untuk  ditingkatkan  penggunaannya pada  pilkada,  pileg  dan  pilpres;  pada pilkada secara landasan hukum tinggal menunggu Peraturan KPU saja.
c. Kepada  Pemerintah  disarankan  untuk melakukan revisi Undang-undang,
Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang  mengatur  tentang  Desa  dan pilkades,  yang  memuat  aturan  secara tegas dan menyeluruh tentang penggunaan  e-Voting  dalam  pilkades, termasuk  aturan  penggunaan  anggaran APBD maupun APBDes. Sedangkan  saran  secara  teknis  yang masih  diperlukan  untuk  perbaikan  dimasa yang  akan  datang  yang  kami  temukan dilapangan adalah:
a. Perlu  ditingkatkan  tahapan  sosialisasi penggunaan alat e-voting dalam Pilkades guna meningkatkan kepercayaan pemilih. b. Dibutuhkan  penyempurnaan  alat  e- voting, sumber listrik  yang terintegrasi dengan perangkat e-voting, penggunaan Accu hanya sebagai tenaga cadangan.
c. Diperlukan  penyelesaian/pemutahiran
Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  secara komprehensif melalui Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  agar data pemilih dapat direkam seluruhnya dengan baik secara elektronik. d. Perlu menambah jumlah tenaga
operator  dan  tim  teknis  yang  cukup dalam  pilkades  serentak  sehingga kebutuhan  Sumber daya  manusia  yang handal  untuk  mendampingi  proses Pilkades dapat terpenuhi.
e. Diperlukan  sistem  pengamanan  e- voting  agar  terjaminnya  keamanan penyelenggaraan dan perawatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009
Dunn  n.  William  2003Analisis    Kebijakan
Publik  Edisi  Kedua  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah
Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang Undang Republik Indonesia Nomor
8 tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur/Bupati/Walikota
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tentang Desa  Penjelasan  UU  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  pemerintah  pelaksanaannya  yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun 2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang  Penjelasan  UU  Nomor  6 Tahun 2015 Tentang Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor.  112  Tahun  2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
Peraturan  Bupati  Empat  Lawang  Nomor  9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Des  Kabupaten
Empat Lawang.
Priyono, E dan Dihan, F.N., 2010. E-Voting: Urgensi Transparansi dan Akuntabilitas .
Seminar  Nasional  Informatika  UPN
Yogyakarta.
Keputusan  Panitia  Pemilihan  Kabupaten Pemilihan  Kepala  Desa  Kabupaten Empat  Lawang  Gelombang  1  Tahun 2015  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang
Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pemilihan Kepala  Desa  Kabupaten  Empat  Lawang
Gelombang I Tahun 2015.
Standar  Operasional  Prosedur  Pemilihan
Kepala  Desa  Dengan  Metode  E-Voting,
BPPT Jakarta, 2015.
Wahab  Abdul  Solichin  Analisis  20012 Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan  Model-Model  Implementasi Kebijakan  Publik  Jakarta:  Bumi  Aksara PT.
Winarno Budi 2012 Kebijakan Publik Teori, Proses,  dan  Studi  Kasus  Yogyakarta: CAPS.