ANALISIS FIQH KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

## Arie Syantoso
Dosen di Universitas Islam Kalimantan JL. A. Yani KM. 5,5 Komplek Karunia, Kel. Pemurus Luar RT. 27 RW. 09 Banjarmasin. Email : ariesyantoso@gmail.com
Abstract: MUI statement in “Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V” concerning National Strategic Issue (Masail Asasiyah Wathaniyah) in 2015 at Pesantren at-Taihidiyah on 7-10 June 2015. The aims of  this research is to know about at-takmin at-ta’awunity (insurance) concept in Islamic financial fiqh and examine the result of  MUI fatwa mentioned above on Law No 24 of  2011 about BPJS considered  incompatible with the Islamic principles. Thus, the method used is qualitative research with descriptive approach. Social security in Islam consists of  two kinds: First, Traditional Social Security, namely responsibility of  the nation to guarantee the basic needs of  its people through philanthropy instruments such as zakat, infaq, shadaqah, waqf  and tax. The last one is social security in the form of  social insurance (at-takmin al-ta’awuniy). In this concept, all people are required to pay premiums affordable.
Abstrak : Pernyataan MUI dalam “Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tentang Masalah Strategis Kebangsaan ( Masail Asasiyah Wathaniyah )”tahun 2015 di Pesantren at-Tauhidiyah pada 7-10 Juni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep at-takmin at-ta’awuniy (asuransi) dalam fiqh keuangan syariah dan mengkaji lebih dalam hasil fatwa MUI tersebut di atas tentang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syari`ah. Dengan melihat permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Ada dua jenis jaminan sosial dalam studi Islam : Pertama. Jaminan sosial tradisional, yaitu tanggung jawab negara  untuk  menjamin  kebutuhan  dasar  rakyatnya  melalui  Instrumen-instrumen  filantropi  seperti zakat, infak, sedekah, wakaf  dan bahkan termasuk pajak. Kedua, Jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial (at-takmin al-ta’awuniy) . Konsep jaminan sosial ini seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau.
Kata Kunci : asuransi, JKN, BPJS, halal, haram.

## Latar Belakang Masalah
Jaminan sosial ( at-takaful  al-ijtima’iy ) adalah salah satu rukun ekonomi Islam yang paling asasi (mendasar dan esensial) di antara tiga rukun ekonomi Islam lainnya. Prof. Dr Ahmad Muhammad ‘Assal, Guru Besar Universitas Riyadh, Saudi Arabia, dalam buku An-Nizam al-Iqtishadity al Islami , menyebutkan bahwa rukun paling mendasar dari ekonomi Islam ada tiga, yaitu, kepemilikan ( almilkiyyah ), kebebasan ( al-hurriyyah ) dan jaminan sosial ( at-takaful al-ijtima’iy ). Jaminan sosial melalui pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqashid syariah , yaitu memelihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah hifz al-nafs menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam, karena itu secara substansial, program pemerintah Indonesia menerapkan sistem jaminan sosial di Indonesia, melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menurut
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan menyelenggarakan program jaminan sosial dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 , sesungguhnya merupakan tuntutan dari ajaran Islam. (Agustianto, 2014) Secara konsepsional, keberadaan BPJS benar- benar mulia dan syar’iy , banyak mengandung kemaslahatan dan maqashid syariah yang demikian nyata, sebagaimana tercermin pada pasal 4 UU BPJS No 24 tahun 2011 : “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati- hatian, akuntabilitas, portabilitan, kepesertaan bersifat wajib,  dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar- besar kepentingan Peserta”.

## 42 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 41-48
Dalam UU BPJS No 40 tahun 2011 disebutkan bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Menurut UU BPJS tersebut, Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Namun, pada akhir juli kemarin masyarakat dikejutkan dengan “Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tentang Masalah Strategis Kebangsaan ( Masail Asasiyah Wathaniyah )”tahun 2015 di Pesantren at-Tauhidiyah pada 7-10 Juni 2015 lalu. Fatwa tersebut berbunyi : “Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad di antara para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar (penipuan), maisir (perjudian), dan riba”. (Dedy Priatmojo, 2015) Maka masyarakat muslim pun mulai mempertanyakan aturan, sistem dan format modus operandi BPJS kesehatan yang selama ini berjalan, karena disatu sisi kebutuhan akan jaminan kesehatan ini sangat di perlukan dan disisi yang lain kesesuaian pada prinsip syariah juga tidak kalah penting.
Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai hasil fatwa MUI tersebut berkenaan dengan konsep at-takmîn at-ta’awuniy (asuransi) dan praktek yang telah berjalan selama ini oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, guna menjernihkan persoalan tersebut.
Metode Penelitian Dengan melihat permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Untuk pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi dengan model analisis data kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Tinjauan Umum Jaminan Sosial
Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya banyak keburukan. Sebab kemiskinan membahayakan akidah dan akhlak seorang muslim. Kemiskinan juga melahirkan kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani yang selanjutnya berdampak
pada menurunnya tingkat sarana produksi, dan menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, kejumudan sosial, keterbelakangan peradaban dan lain-lain.
Islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi, dan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Diantara cara yang ditetapkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan adalah himbauan berkerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak bagi fakir miskin dalam harta orang-orang yang kaya seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan sistem jaminan sosial, sehingga melalui sistem tersebut dapat terjadi pengembalian distribusi pemasukan dalam ekonomi Islam. (Jaribah Al-Haritsi, 2010 : 284)
Pengertian Jaminan Sosial (Takaful Ijtima’i) Beberapa substansi kata takaful menunjukkan makna “pengharusan” dan “tanggung jawab”, karena kata takaful bentuk interaktif  dari kata kafala . Dikatakan takafaltubisy syai-i , artinya “aku mengharuskan diriku kepadanya dan aku akan menghilangkan darinya ketelantaran dan kelenyapan”. Kâfil adalah orang yang menjamin manusia yang menjadi keluarganya dan kewajiban menafkahinya. Sedangkan kata ijtimâ’i adalah penisbatan kepada ijtimâ’ artinya masyarakat. Maksudnya, perkumpulan sekelompok manusia yang dipadukan oleh satu tujuan.
Jadi jaminan sosial disini dapat diartikan sebagai “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat terhadap individu- individu yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka”. (Jaribah Al-Haritsi, 2010 : 285-286) Makna terpenting dari jaminan sosial ini adalah keharusan, tanggung jawab kolektif  dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah kepada individu, atau dari individu kepada jamaah, dan keluasan cakupannya terhadap semua sisi kehidupan baik dari pendidikan, kesehatan, pemeliharaan dan lain-lain. Konsep jaminan sosial ini mirip dengan konsep asuransi yang dalam bahasa Arab disebut at-tamîn , penanggung disebut muammîn , sedangkan tertanggung disebut mûamman lahu atau mustamîn .
At-tamîn ( ينمأتلا ) diambil dari kata amana ( نمأ )
Analisis Fiqh Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ...   Arie Syantoso 43 memiliki arti memberi perlindungan ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106) : 4, yaitu “ Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan ”. (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 28) Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takâful . Kata takâful berasal dari kata takâfala-yatakâfulu yang berarti menjamin atau saling menanggung. (Muhammad Syakir Sula, 2004 : 32) Secara definisi Billah memaknai “takaful” dengan mutual guarantee provided by adalah group of people living in the same society against adalah defined risk or catastrophe befalling one’s life, property or any form of valuable  things (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap resiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga). AM. Hasan Ali, 2004 : 61-62).
Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi adalah tâawun yang terpuji, yaitu saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Az-Zarqa mengatakan asuransi adalah sebuah sistem tâawun dan tadhamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka. Mohd. Mâsum Billah untuk mengartikan “pertanggungan” dengan kata CAD, yang mempunyai arti “shared  responsibility, shared  guarantee,  responsibility,  assurance  or  surety” (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung). (Muhammad Syakir Sula, 2003 : 28) Ahli  fiqh  kontemporer,  Wahbah  az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-tâmin at-tâawuni dan at-tâmin bi qist sabit. At-tâmin at-tâawuni atau asuransi tolong menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudaratan”. At-tamîn bi qist tsâbit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi”. (Karnaen Perwaatmadja dan Gemala Dewi, 2005 : 222)
Urgensi Jaminan Sosial / Takaful. Takaful memiliki urgensi besar dalam Islam. Diantara dalail yang paling jelas dalam hal tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Perintah Takaful yang disejajarkan dengan perintah mentauhidkan Allah Ta’ala, Firman- Nya : “Berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu” (QS. An- Nisa : 36)
2.  Takaful disejajarkan dengan iman dan taqwa dalam ada dan ketiadaannya. Allah berfirman dalam menyifati orang-orang yang bertaqwa : “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak memina” (QS. Al-Ma’un, 1-3)
3.  Dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban takaful merupakan sebab terpenting masuk surga, dan bahwa mengabaikan hak orang-orang yang membutuhkan merupakan sebab terbesar masuk neraka, diantaranya adalah firman Allah, “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka) ? Mereka menjawab, Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin” (QS. Al-Muddatsir : 42-44)
4. Dalam fiqh Ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu , nampak jelas perhatian terhadap jaminan sosial dalam berbagai bidang, Takaful merupakan wasiat terakhir Umar Radhiyallahu Anhu ketika menjelang wafatnya. Sebab terdapat riwayat bahwa sebelum beberapa hari dari musibah yang menimpanya di Madinah, beliau berkata: “Jika Allah menyelamatkan aku, niscaya aku tinggalkan para janda penduduk Irak tidak akan membutuhkan seseorang setelahku selama- lamanya”. (Jaribah Al-Haritsi, 2010 : 288-289)
Penanggung Jawab Takaful.
Takaful merupakan tanggung jawab masing- masing individu, masyarakat dan pemerintah. Berikut penjelasan terkait tanggung jawab Takaful : 1.  Tanggung Jawab Individu.
Adalah tanggung jawab personil ( fardhu’ain ) yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membuthkan diri orang-orang yang wajib dia nafkahi, adakalanya
44 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 41-48
karena hubungan kerabat untuk merealisasikan kecukupan mereka dan adakalanya karena kebutuhan mendesak kepada hartanya untuk menyelamatkan kehidupan mereka, lalu dia menyerahkan kepada mereka apa yang dapat menghindarkan mereka dari bahaya.
2.  Tanggung Jawab Masyarakat.
Sesungguhnya hukum yang asal bahwa ulilamri (pemerintah) mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan jaminan sosial. Akan tetapi jika ulil amri tidak melaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka masyarakat mengemban tanggung jawab hal tersebut secara langsung, dan tanggung jawab disini menjadi fardhu kifayah jika terdapat sebagian orang yang malaksanakannya maka gugurlah dosa dari yang lain, dan jika tidak terdapat sebagian orang yang melaksanakannya, maka gugurlah dosa dari yang lain, dan jika tidak terdapat seorangpun yang melaksanakannya maka dosanya menjadi tanggung jawab semua orang, hingga terdapat kepastian siapa orang yang melakukannya.
3.  Tanggung Jawab Pemerintah.
Tanggung jawab ini adakalnya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan melalui baitul mal atau melalui anggaran pemerintah terhadap orang-orang yang tidak mampu dan terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang yang membutuhkan. (Jaribah Al-Haritsi, 2010 : 290-291)
Tata Cara dan Operasional Takaful. Takaful merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong menolong meringankan beban kerugian, dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah. Tidak bertujuan komersil dan semata-mata bertujuan tolong menolong. Gharar dalam akad hibah dibolehkan serta tidak termasuk judi, maka tidak mempengaruhi dan merusak keabsahan akad. (Erwandi Tarmizi, 2013 : 247) a. Akad.
Ada dua akad yang membentuk takaful yaitu : 1) Akad tabarrû .
Akad tabarrû merupakan bagian dari tabaddul haq (pemindahan hak) yang tujuan utamanya untuk kebajikan.
2)  Akad mudharabah.
Akad mudharabah terwujud tatkala dana yang terkumpul itu diinvestasikan. (Muhaimin Iqbal, 2005 :141)
b.  Tata cara pengelolaan atau investasi tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam.
Larangan Riba.
Tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. (Muhammad Syafi`i Antonio, 2001 : 37) Larangan Maisir (judi).
Salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian. (AM. Hasan Ali, 2004 : 134)
Larangan Gharar (ketidapastian).
Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi dimana terjadi incomplete  information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).
(Adiwarman Karim, 2004 : 31)
Konsep at-takmîn at-ta’âwuniy dalam fiqh keuangan syariah.
Jaminan sosial ( at-takâful  al-ijtimâ’iy ) adalah salah satu rukun ekonomi Islam yang paling asasi (mendasar dan esensial ) di antara tiga rukun ekonomi Islam lainnya. Prof. Dr Ahmad Muhammad ‘Assal, Guru Besar Universitas Riyadh, Saudi Arabia, dalam buku An-Nizâm al-Iqtishâdi  al  Islâmi , menyebutkan bahwa rukun paling mendasar dari ekonomi Islam ada tiga yaitu,kepemilikan ( almilkiyyah ), kebebasan ( al- hurriyyah ) dan jaminan sosial ( at-takâful al-ijtima’iy ). Jaminan sosial adalah bagian dari maqashid syariah , yaitu memelihara diri (jiwa) yang disebut oleh ulama dengan istilah hifz al-nafs menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. (Agustianto Minka : 2014)
Jaminan sosial dalam studi Islam, terdiri dari dua macam :
Pertama. Jaminan sosial tradisional, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui Instrumen-instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan bahkan termasuk pajak. Prinsip jaminan sosial menjadi tugas dan kewajiban negara dalam merealisasikan dan mengimplementasikannya untuk memenuhi keadilan sosial dalam Islam, dikarenakan Negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Islam mewajibkan
Analisis Fiqh Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ...   Arie Syantoso 45 Negara untuk menjamin kehidupan rakyatnya. (Wahbah az-Zuhaili, 2011 : 53). Jaminan sosial dalam bentuk ini bertujuan humanis serta tujuan- tujuan bermanfaat sosial lainnya menurut syariat Islam, seperti pendidikan, dan kesehatan bahkan sandang dan pangan. Jaminan sosial dalam definisi ini tidak mewajibkan rakyat membayar sejumlah iuran (premi) ke lembaga negara, karena sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, diyat, kafarat, warisan berlebih.
Kedua, Jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial (at-takmin al-ta’awuniy) . Dalam konsep jaminan sosial, baik di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua dan kematian, seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau. Konsep jaminan sosial dalam bentuk at-takmin at- ta’awuniy ini, merupakan implementasi dari perintah Al-quran agar hambanya saling menolong (ta’awun) , dan saling melindungi.(Agustianto Minka : 2014) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep BPJS sesungguhnya adalah penerapan at- takmin at-ta’awuniy yang sangat didukung dan didorong oleh ajaran syariah Islam berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Analisis Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) merupakan langkah nyata pemerintah untuk menjamin dan memperhatikan kesehatan sebagai hak dasar setiap orang, dan semua warga negara. Namun modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS, khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam, dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah secara umum belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, jika dilihat dari skema denda dan akad antar para pihak.
Komisi B-2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (masalah fikih kontemporer), Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 Tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan juga telah menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
Namun dengan menelaah konsep dasar asuransi dan prinsip umum Ekonomi Syariah yang memberikan ketenangan pada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi yang menyebabkan kerugian materiil maupun immaterial danguna mencapai falah melalui konsep maqashidsyariah . Sesungguhnya BPJS tidak bisa dipungkiri banyak memberikan manfaat, diantaranya :
1.  Dibandingkan premi asuransi kesehatan non- BPJS, iuran BPJS sangat murah, maksimum Rp.80 ribu per orang per bulan. Sementara premi asuransi kesehatan murni (tanpa investasi, premi hangus) paling tidak tarifnya Rp.300 – Rp.500 ribu per orang per bulan. Apalagi kalau asuransi yang digabung dengan investasi (unit link), preminya bisa lebih mahal lagi, bisa Rp.800 – Rp.1 juta per orang per bulan.
2.  Premi BPJS berlaku tarif yang sama untuk semua umur, jenis kelamin serta status merokok. Ini berbeda dengan asuransi kesehatan non-BPJS di mana semakin tua umur, premi akan semakin mahal, serta ada pula perbedaan premi antara laki dan perempuan serta status merokok.
3.  BPJS tidak mengenal pre-existing condition. Semua penyakit ditanggung, termasuk penyakit yang sudah ada sebelum peserta bergabung dengan BPJS. Karena itulah BPJS tidak mensyaratkan pemeriksaan kesehatan (medical check up) saat pendaftaran BPJS.
4.  Selain rawat inap, BPJS menyediakan manfaat rawat jalan, kehamilan dan melahirkan, dan optik. Bahkan persalinan dengan operasi caesar ditanggung oleh BPJS. Umumnya, asuransi kesehatan hanya menyediakan rawat inap, kecuali dengan Premi yang lebih mahal lagi. (Ahmad Ifham Shalihin : 2015) Berdasarkan manfaat yang diberikan BPJS dibandingkan dengan Asuransi NON-BPJS, hal ini menunjukkan bahwa untuk saat ini penerapan program BPJS termasuk dalam kaidah darurat dan/ atau lil hajah yakni sesuai dengan Firman Allah Subhanahu wata’ala :
.ِجَرَح ْنِم ِنْيِّدلا  ِفي ْمُكْيَلَع َلَعَج اَمَو Artinya  :“Dia  sekali-kali  tidak  menjadikan  untuk  kamu dalam agama suatu kesempitan”.Al-Qur’an 72-78.

## 46 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 41-48
Hadits Nabi Shalallahu ’alaihi wasalam tentang prinsip-prinsip muamalah.
ّيفعلجا رباج نع رمعم ناأبنأ قازّرلا دبع انثّدح يي نب دحمح انثدح مّلس و هيلع الله ىّلص الله لوسر لاق .ساّبع نبا نع ةمركع نع .رارضلاو ررضلا
Artinya : Tidak boleh memberi mudlarat kepada orang lain dan tak boleh membalas kemudlaratan dengan kemudlaratan di dalam Islam”. (Sunan Ibnu Majah, 1998 : 333)
Kaidah-kaidah Fiqh. Pertama :
ُلاَزُـيُرَرَضلا “Kemudlaratan itu harus dihilangkan”.
Kedua :
َيرِسْيَّـتلاُبِلَْتجُةَّقَشَلما
“Kesulitan mendatangkan kemudahan” Ketiga
ُهُّلُك  ُكَرْـتُـيَلا ُهُّلُك ُكَرْدُيَلااَم “Apa yang tak didapat secara utuh maka jangan ditinggalkan seluruhnya”( Imam Musbikin, 2001 : 67-82)
Filsafat Hukum Islam tentang Muamalah Suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya :
.ُهُرْمَأ َقاَض َعَسَّتِإ اَذِإ ُهُرْمَأ َعَسَّتِإ ُرْمَلا َقاَض اَذِإ Artinya  :  “Perkara-perkara  dalam  hukum  islam  apabila telah menyempit maka menjadi meluas, apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit”. (Imam Musbikin, 2001 : 72-77)
Ushul Fiqh Bahwasanya syari`at yang berkembang didunia ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia “jalbul manfaat wadaf’ul madharah” (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan).Disisi lain, ijtihad  fiqh  terfondasikan  di  atas  prinsip istislah . Memahami dan menyimpulkan hukum dari nash bermuara pada aktifitas jalbu al-masalih wa dar’ul al- mafasid .Asmuni, 2005 : 166).Tujuan pokok pembuat undang-undang ( syar’i ) adalah tahqiq masalih al-khalqi (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari’ah dimaksudkan untuk memelihara al-maqasid al-syar’iyah .(Asmuni, 2001 : 174) Allah menurunkan syari’at adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berusaha semaksimal mungkin berpegang pada yang
paling maslahat, dan menjauhi yang paling mafsadat dan seterusnya. Ini adalah asas yang paling istimewa dalam menetapkan hukum Islam. Sesuatu yang wajib adalah menghasilkan al-masalih dan menyempurnakannya, dan menggugurkan al-mafasid atau meminimalkannya. Jika terjadi pertentangan, maka pilihan terletak pada maslahat yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil, dan mencegah mafsadah yang lebih besar sekalipun harus berhadapan dengan mafsadah yang lebih kecil.
Urutan dan sistematisasi ad-dharuriyat ini sebagaimana disebutkan di atas, bersifat ijtihady bukan naqly . Artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan cara istiqra (nalar induktif). Dokumen hasil “Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tentang Masalah Strategis Kebangsaan ( Masail Asasiyah Wathaniyah )”tahun 2015 di Pesantren at-Tauhidiyah pada 7-10 Juni 2015 yang ada saat ini hanya rekomendasi ke pemerintah guna mendorong pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai prinsip syariah kepada masyarakat muslim. Sampai detik ini tidak atau belum ada dokumen Fatwa MUI tentang BPJS untuk masyarakat sebagai pengguna layanan BPJS. Pertimbangan dharurat dan/atau lil  hajah (kebutuhan), membuat BPJS konvensional yang ada saat ini digunakan, sambil mengupayakan adanya layanan syariah BPJS Kesehatan.Jika pemerintah sudah membentuk BPJS Syariah, maka status kaidah darurat dan/atau lil hajah terhadap program BPJS (non Syariah) ini akan gugur dengan sendirinya. Saat ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mulai mensosialisasikan fatwa jaminan sosial kesehatan syariah. Fatwa ini merupakan tindak lanjut rekomendasi keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah pada Juni 2015 lalu.
Fatwa DSN MUI Nomor 98/DSN-MUI/ XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah yang di sahkan pada selasa, 22 Desember 2015 ini mencakup pembayaran, pengelolaan, pengembangan, layanan, dan manfaat yang diharapkan peserta sangat komprehensif  guna memberikan layanan prima kepada masyarakat muslim Indonesia, semoga secepatnya terbentuk unit atau layanan syariah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Kesimpulan Jaminan sosial dalam Islam, ada 2 macam : Pertama. Jaminan sosial tradisional, yaitu melalui Instrumen-instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf  dan termasuk pajak. Kedua, Jaminan sosial berbentuk asuransi sosial (at- takmin al-ta’awuniy) , seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau persis yang diterapkan pada program BPJS.
Berdasarkan manfaat yang diberikan BPJS dibandingkan dengan Asuransi NON-BPJS, hal ini menunjukkan bahwa untuk saat ini penerapan program BPJS termasuk dalam kaidah darurat dan/ atau lil hajah, boleh untuk dimanfaatkan.Dokumen hasil “Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tentang Masalah Strategis Kebangsaan ( Masail Asasiyah Wathaniyah )” merupakan rekomendasi ke pemerintah guna mendorong pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai prinsip syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 98/DSN-MUI/ XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah yang di sahkan pada selasa, 22 Desember 2015 ini mencakup pembayaran, pengelolaan, pengembangan, layanan, dan manfaat yang diharapkan peserta sangat komprehensif  guna memberikan layanan prima kepada masyarakat muslim Indonesia, semoga secepatnya terbentuk unit atau layanan syariah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## Daftar Pustaka
Ahmad Ifham Shalihin, 31 Juli 2015, Menyikapi Fatwa Haram BPJS, Harian Kontan. Asmuni, 2005, Studi PemikiranAl-Maqashid (Upaya Menemukan  Fondasi  Ijtihad  Akademik  yang Dinamis) , Yogyakarta : Al-Mawarid Edisi XIV.
Asmuni, 2001, Penalaran Induktif  dan Perumusan al- Maqasid Syatibi Menuju Ijtihad yang Dinamis , Yogyakarta : Unisia UII.
Agustianto, M.Ag, BPJS dan Jaminan Sosial Syariah , http://www.dakwatuna.com, 19-01-2014.
17.59
Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, Fiqih Islam wa Adillatuhu , Jakarta : Gema Insani.
Ali Yafie, 1994, Asuransi dalam Pandangan Syari’at Islam, Menggagas Fiqih Sosial , Bandung : PT. Miza. AM. Hasan Ali, 2004, Asuransi  dalam  Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis) , Jakarta : Kencana. Erwandi Tarmizi, Harta Haram Kontemporer , Bogor : PT. Berkah Mulia Insani.
Imam Bukhari, Shaih al-Bukhari , Kitab Diyat, No.
45. Imam Musbikin, 2001, Qawâid Al-Fiqhiyah , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2010, Al-Fiqh Al-Iqtishadi  Li  Amiril  Mukminin  Umar Ibnu  Khaththab , terj. H. Asmuni Solihan Zamakkhsyari, Jakarta : Khalifa.
Karim, Adiwarman, 2004, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan) , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Karnaen perwaatmadja, Gemala Dewi, 2005, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , Jakarta : PT. Prenada Media.
Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syari’ah dari Teori dan Praktek , Jakarta : Gema Insani Press.
Muhammad Syakir Sula, 2004, Asuransi Syari`ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional , Jakarta : PT. Gema Insani.
Muhaimin Iqbal, 2005, Asuransi Umum Syari`ah Dalam Praktik , Jakarta : Gema Insani Press. Sofiniyah  Ghufron,  2005, Briefcase  Book  Edukasi Profesional Syari’ah Sistem Operasional Asuransi Syari’ah , Jakarta : Renaisan.
Sunan Ibnu Majah, 1998, Kitab Hadits Sunan Ibnu Majah juz II No. 2341 , (Kairo : Darul Hadits.
Priatmojo Dedy, MUI menyatakan BPJS Kesehatan tidak  sesuai  syariat  Islam ,  http://nasional. news.viva.co.id , Kamis, 30 Juli 2015 02:41 WIB