## PENDAHULUAN
Di era reformasi yang selanjutnya memasuki era pasca reformasi, bangsa dan negara kita di- tantang  dengan  adanya  dampak  perubahan paradigma berpikir dalam pembangunan nasio- nal. Kondisi ini jelas berpengaruh secara sig- nifikan terhadap Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Ada tantangan terhadap penegakan supremasi hukum, keterbukaan termasuk di dalamnya keterbukaan informasi. Ada tantangan pemerataan kesejah- teraan sosial, keadilan dan membasmi kemis- kinan. Ada pula tantangan terhadap pember- dayaan masyarakat, perdesaan maupun per- kotaan, dan yang paling sukar diterima oleh para pimpinan  negara  adalah  tantangan  untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi serta integritas pribadi. Tantangan-tantangan tersebut timbul sejalan dengan semakin pesatnya ilmu penge-
tahuan dan teknologi, termasuk institusi-institusi ilmu administrasi di seluruh pelosok tanah air.
Hal tersebut dirasakan dalam tuntutan untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah- daerah yang kini memiliki kekuasaan mengelola pemerintahan secara lebih terbuka, profesional dan kemandirian lokal. Oleh karena itu berbagai instrumen  pendukung  seperti  penguasaan Information  and  Communication  Techno- logies (ICT)  serta  kompetensi-kompetensi manajerial guna mencapai produktivitas yang optimal, tak terlepas dari perkembangan infor- masi dan teknologi guna memantapkan per- kembangan birokrasi pada jati diri yang sebe- narnya di masa-masa yang akan datang. Sebagai contoh dalam konteks penerapan ICT di negara- negara  berkembang,  penerapannya  kerap bermasalah karena kurangnya infrastruktur, peraturan yang tidak mendukung, kurangnya

## Perilaku Fraud dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

## AYI KARYANA
FISIP Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15418
e-mail : ayi@ut.ac.id
Abstract: Behavior of Fraud in System Administration The Unity of The Republic of Indonesia. The purpose of this study was to explore about the fraud in the context of the administrative system of the Republic of Indonesia (SANKRI). This research uses descriptive analytical method. Fraud is an act of mal-administration and administration of diseases that lead to the destruction of order and purpose SANKRI. In practice, fraudulent behavior has entered a critical point because the causes of inefficiency, ineffectiveness, human resource professionals to be no, no neutral, no discipline, and not in accordance with the rules. The study recommends the need to reform the supervision of the various aspects SANKRI to achieve a good system of public administration in Indonesia.
Abstrak: Perilaku Fraud dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tentang penipuan dalam konteks Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penipuan adalah tindakan mal-administrasi dan penyakit administrasi yang memicu  rusaknya  tatanan  dan  tujuan  SANKRI.  Dalam  prakteknya,  perilaku  penipuan  telah memasuki titik kritis karena penyebab ketidakefisienan, ketidakefektifan, sumber daya manusia menjadi tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, dan tidak sesuai dengan aturan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi pengawasan dalam berbagai aspek SANKRI untuk mencapai sistem yang baik dari administrasi negara di Indonesia.
Kata Kunci: fraud, mal-administrasi, SANKRI
sumber daya manusia yang terampil, dan sulitnya mengubah patologi birokrasi. Guy Janssen, pakar demokrasi lokal dan pelayanan publik dalam seminar bertajuk “Desain Efektivitas Birokrasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga  Negara”  di  Jakarta  pada  tanggal  24 Februari 2011 (Kompas.com, 4 Maret 2011) mengatakan, sepanjang 1995-2005 hanya 15% proyek ICT di dunia yang sukses. Sebanyak 35% gagal total dan 50% gagal parsial. Untuk berhasil menerapkan ICT dalam layanan publik diperlukan visi pada hasil ekonomi.
Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem administrasi negara masa kini menuntut pemahaman makna profesi yang dimiliki oleh seseorang, apalagi bila ia adalah seorang tokoh atau  pemimpin  bangsa.  Pemahaman  serta penghayatan terhadap berbagai tantangan tugas yang diemban oleh penyelenggara negara dan pemerintahan  akan  menghindarkannya dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat meng- godanya  dalam  menjalankan  tugas  keseha- riannya, dan pada gilirannya perilaku mereka akan mengarah menjadi negarawan yang akan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, serta tidak terjebak dengan perilaku fraud , yang justru sekarang ini malah memprihatinkan dan merebak terjadi dalam segala aspek kehidupan.
Dampak terhadap SANKRI atas tantangan yang timbul dari berbagai gejala yang tidak baik dan sangat menggejala di era pasca reformasi ini menjadikan sosok sistem administrasi negara untuk lebih merujuk kepada bekerjanya seluruh komponen bangsa dan para penyelenggara ne- gara, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara secara berdayaguna dan berhasil guna. Domain administrasi negara secara lebih luas mencakup aktivitas seluruh lembaga negara, baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan sebagainya  (LAN,  2005).  Penataan  sistem administrasi negara yang terus menerus dalam kerangka negara kesatuan sangat signifikan untuk dilaksanakan.
Dari uraian di atas, dapat ditelusuri bahwa gejala-gejala dan fakta ketidakpatutan dalam SANKRI masih menunggu untuk diklarifikasi, diteliti, dianalisis, dikaji secara ilmiah, dan
dicarikan solusi pemecahannya secara berke- sinambungan, multidimensi dan multidisiplin. Kajian ini mengeksplorasi tentang ketidakpatutan dalam SANKRI khususnya perilaku Fraud .

## METODE
Penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif yang menjelaskan tentang gejala-gejala dan  fakta  ketidakpatutan  dalam  SANKRI. Pembahasan  diarahkan  kepada  bagaimana upaya yang dilakukan dalam penataan sistem administrasi  negara  yang  professional  dan kredibel. Sementara itu informasi penelitian ada- lah  informan  yang  paham  akan  upaya  me- wujudkan SANKRI yang baik dan informasi lainnya yang dapat mendukung penjelasan.

## HASIL
Siti  Nurbaya  ( Kompas.com ,  4  Maret 2011), mengemukakan pendapatnya, bahwa birokrasi atau sistem administrasi negara di Indonesia yang efektif sulit tercapai saat ini, karena masalah inkoherensi politik dan beberapa sikap yang tidak produktif. Partai politik yang berbeda  antara  presiden  dan  kepala  daerah tertentu, bisa membuat birokrasi di daerah ter- seret arus politisasi. Oleh karena itu, pembina pegawai negeri sipil semestinya pejabat karier tertinggi seperti Sekretaris Daerah dan Sekretaris Negara. Pembinaan ini meliputi perekrutan, penempatan, pemindahan, sampai pemberhentian.
Dalam literatur terdapat beberapa ragam perbuatan yang dikategorikan tidak patut dan dilakukan oleh pemerintah, pejabat pemerintah, perangkat lembaga negara dan lainnya. Djohan (2007) mengemukakan seperti berikut: a) Chi- cane , yaitu perbuatan mencari-cari alasan untuk memperlambat melakukan kewajiban yang tidak menyenangkan, perbuatan curang, mengandung tipuan, atau dalam satu kata, perbuatan licik,  b) Red Tape , yang pada umumnya berarti patuh secara berlebihan, kepatuhan yang mekanis kepada ketentuan perundang-undangan, dan sebagainya, yang tentu saja merugikan mereka yang harus diberi pelayanan, c) Misbriuk van recht , yaitu penyalahgunaan hak, seperti mem-
pergunakan hak hanya untuk membuat pihak lain merasa dongkol atau agar pihak lain mendapat kerugian. Misbruik van recht bisa terjadi apabila perangkat pemerintah bertindak dalam bidang hukum privat, d) Misbriuk van macht , penya- lahgunaan kekuasaan yaitu mempergunakan yang diberikan kepada pemerintah untuk tujuan X dipergunakan untuk tujuan Y, dan e) Detour- nement de pouvoir , yang menurut peradilan tata usaha negara Prancis merupakan perbuatan tidak sah pemerintah dan merupakan penyalah- gunaan kekuasaan.
Dalam laporan hasil penelitian “Etika dan Kewaspadaan terhadap fraud dalam Pemerin- tahan: Suatu Upaya Membangun Etika untuk Mencegah fraud pada Pemerintah Daerah” yang dilakukan oleh BPKP (2005) menunjukkan bahwa, secara umum intensitas terjadinya fraud pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan berada dalam kategori “pernah terjadi fraud ”. Kegiatan yang  dianggap  signifikan  dalam  intensitas kemunculan fraud adalah meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Bidang kegiatan yang teridentifikasi dalam kategori sering terjadi tindakan fraud yaitu bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah, kepegawaian, peme- liharaan fasilitas umum, penerimaan pendapatan daerah, pengawasan, dan pertanggungjawaban kepala daerah.
Dalam studi Ilmu Administrasi Negara, sudah sejak lama Drucker (1980) melakukan identifikasi adanya enam dosa besar adminis- trator publik, yaitu:
1) Perumusan tujuan yang ambigu, tanpa adanya target yang jelas sehingga tujuan tersebut tidak dapat diukur dan dinilai tingkat pen- capaiannya;
2) Pengerjaan beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan tanpa adanya prioritas yang jelas;
3) Keyakinan bahwa ’besar itu berkah’, artinya orientasi pekerjaan adalah pada banyaknya aktivitas yang dapat mendatangkan peng- hasilan, dan bukannya pada kompetensi;
4) Berperilaku dogmatis, bukannya eksperi- mental. Artinya prosedur standar dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral yang tidak boleh dilanggar, sehingga administrator tidak berani melakukan tindakan yang bertentangan dengan prosedur atau yang belum ada pro- sedurnya;
5) Ketidakmampuan untuk belajar dari penga- laman  masa  lalu  dan  keengganan  untuk memperhatikan umpan balik;
6) Kuatnya asumsi bahwa program itu sifatnya berkelanjutan dan kuatnya keengganan untuk menghentikan program yang gagal atau tidak tepat sasaran.
Enam dosa besar tersebut kemudian dikenal sebagai bentuk-bentuk penyimpangan admi- nistrasi atau mal-administrasi (maladminis- tration) , yang dalam perkembangannya terus ditambahkan daftarnya sehingga semakin lama daftar  dosa  administrator  menjadi  semakin banyak  dan  sangat  panjang.  Hartono, et  al (2003) memberikan batasan mal-administrasi secara umum yaitu perilaku yang tidak wajar termasuk penundaan pemberian pelayanan, tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk peng- gunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskri- minatif, dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta,  tidak  masuk  akal,  atau  berdasarkan tindakan unreasonable , unjust , oppressive , improper dan diskriminatif. Mal-administrasi dapat  merupakan  perbuatan,  sikap  maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal admi- nistrasi dalam pengertian sempit atau tata usaha. Hal-hal mal-administrasi tersebut menjadi salah satu penyebab bagi timbulnya pemerintahan yang tidak efisien, buruk dan tidak memadai. Dengan lain perkataan, tindakan atau perilaku mal- administrasi bukan sekedar merupakan penyim- pangan dari prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas pejabat atau aparat negara atau aparat penegak hukum, tetapi juga dapat merupakan perbuatan  melawan  hukum  ( onrechmatige
overheidsdaad ), détournement  de  pouvoir atau détournement de procedure.
Masthuri (2005), mengatakan mal-admi- nistrasi adalah suatu praktek yang menyimpang dari  etika  administrasi,  atau  suatu  praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Selama ini banyak kalangan yang terjebak memahami mal-administrasi. Mal- administrasi  semata-mata  hanya  dipandang sebagai penyimpangan administrasi dalam arti sempit, yaitu penyimpangan yang hanya ber- kaitan dengan ketatabukuan dan tulis menulis. Bentuk-bentuk penyimpangan di luar hal-hal yang  bersifat  ketatabukuan  tidak  dianggap sebagai perbuatan mal-administrasi. Padahal terminologi mal-administrasi dipahami lebih luas dari sekedar penyimpangan yang bersifat ke- tatabukuan sebagaimana selama ini dipahami publik.
Pengertian fraud menurut  Black  Law Dictionary adalah : (1) A knowing misrepresen- tation  of  the  truth  or  concealment  of  a material fact to induce another to act to his or her detriment ; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be  a  crime ,  (2) A  misrepresentation  made recklessly without belief in its truth to induce another person to act , (3) A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment [terjemahan  bebasnya  adalah  (1) Kesengajaan  atas  salah  pernyataan terhadap suatu  kebenaran  atau  keadaan  yang disem- bunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan; (2) penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhi- tungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menye- babkan orang lain bertindak atau berbuat; (3) Suatu  kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah
(salah  pernyataan),  penyembunyian  fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya].
Ada pula yang mendefinisikan fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah  menyajikan  fakta  untuk  memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah  penipuan  yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/ kekayaan  perusahaan  yang  dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya. Dengan demikian perbuatan yang dila- kukannya adalah untuk menyembunyikan, menu- tupi atau dengan cara tidak jujur lainnya me- libatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya atau menia- dakan suatu kewajiban bagi dirinya dan menga- baikan hak orang lain  ( Black Law Dictionary ).
Sudarmo,  dkk  (2008)  memaknai fraud sebagai  ketidakjujuran.  Dalam  terminologi awam, fraud lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pen- curian dengan tipu muslihat, fraud pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyua- pan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Terjemahan bebas tentang  pengertian fraud dari Webster’s New World Dictionary , Fraud ada- lah terminologi umum yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang, untuk mendapatkan suatu keuntungan (di) atas orang lain melalui cara penyajian yang salah. Tidak ada aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai kata  yang lebih untuk memberikan makna lain tentang fraud , kecuali cara me- lakukan tipu daya, secara tak wajar dan cerdik sehingga orang lain menjadi terperdaya.  Satu- satunya yang dapat menjadi batasan tentang fraud adalah biasanya dilakukan mereka yang tidak jujur/penuh tipu muslihat.
Mas’oed  (1997),  berpendapat  bahwa faktor-faktor kultural dan struktural berperan besar  dalam  mendorong  kejadian  korupsi, kolusi, dan nepotisme. Faktor kultural adalah tradisi  pemberian  hadiah  kepada  pejabat pemerintah dalam hal ini penyelenggara negara dan pemerintahan dan ikatan keluarga serta kesetiaan parokhial (sempit, picik) lainnya. Sedangkan faktor struktural adalah adanya posisi dominan penyelenggara negara, sehingga sering lepas dari kontrol masyarakat. Penyelenggaraan layanan tersebut dimonopoli  dan hanya di- selenggarakan  oleh  penyelenggara  negara/ pemerintahan saja tanpa ada kompetitor, akhir- nya mau tidak mau publik harus tetap berurusan dengan penyelenggara urusan publik. Masya- rakat akhirnya mencari jalan pintas dengan cara motif pemberian yang akhirnya membudaya dan dianggap biasa. Orang awam bilang terjadi take and give . Akhirnya lepas dari kontrol masya- rakat,  terutama masyarakat pengguna sendiri.

## PEMBAHASAN
Contoh  praktek  mal-administrasi  yang termasuk  dalam  kategori  titik  kritis  dalam SANKRI seperti yang dikemukakan Menpan dalam  Irian,  et  al  (2009)  yaitu:  inefisiensi, inefektifitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, retrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak transparan, belum ada perubahan mindset, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, sebagai abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, belum transparan, tidak partisipatif dan kredibel, lemahnya political will dari pemerintah, belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman visi, misi dan tujuan serta ketidakjelasan rencana tindak dalam lembaga negara, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pemberantasan KKN,  masih  banyak  ditemukan  peraturan perundang-undangan yang rancu antara sektoral dan pemerintah daerah, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas.
Rewansyah (2010) menggarisbawahi feno- mena yang terjadi dewasa ini, bahwa di Indonesia
sudah sangat carut marut dan perlu, sangat mendesak untuk segera dibenahi. Dikemuka- kannya bahwa:  “ orang-orang dalam  admi- nistrasi pemerintah seharusnya bekerja untuk melayani  masyarakat,  tapi  yang  terjadi sekarang adalah 70% pekerjaan yang mereka lakukan adalah untuk melayani orang-orang yang berkuasa yang mengangkat mereka dan sisanya  30% dilakukan  semata-mata  untuk mencari keuntungan berupa uang ”.
Tribunnews.com , 22 Februari 2011, me- muat berita tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memberhentikan 32 Jaksa yang melanggar kode etik selama tahun 2010. Total keseluruhan pegawai dan Jaksa yang ditindak selama  tahun  2010  mencapai  288  orang. Ketidakpatutan yang dilakukan oleh pegawai dan jaksa bermasalah tersebut yaitu melakukan tindakan korupsi, kasus suap, memeras, dan penggelapan  uang  yang  disita  oleh  negara. Selanjutnya, dalam Kompas (19 Februari 2011), diberitakan bahwa Kementrian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi menerjunkan 40 tim investigasi untuk menyelidiki perekrutan calon pegawai negeri sipil di 46 kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2010 masih banyak laporan mengenai dugaan kecurangan perekrutan CPNS. Beberapa penyimpangan yang dilaporkan antara lain peserta yang lulus seleksi  kendati  tidak  mengikuti  ujian  serta rekayasa nilai ujian. Dugaan penyimpangan ini terjadi di 18 provinsi, antara lain Sumatera Utara (6 kabupaten/kota), Jambi (8 kabupaten/kota), Sumatera Barat (2), Riau (1), Bangka Belitung (1),  Lampung  (1),  Kalimantan  Tengah  (1), Banten (1), Jawa Barat (1), dan Nusa Tenggara Barat  (4  kabupaten/kota).  Laporan  dugaan penyimpangan yang serupa datang dari Sulawesi Utara (3 kabupaten/kota), Sulawesi Selatan (2), Maluku (2), Maluku Utara (1), Jawa Timur (3), Sulawesi Barat (5), Kalimantan Barat (1), dan Jawa Tengah (3 kabupaten/kota), sungguh suatu perbuatan  yang  sangat  tidak  patut  dan seharusnya tidak terjadi.
Melihat kondisi sistem administrasi negeri ini, Kasim (2009), menyatakan telah terjadi tiga permasalahan laten (tersembunyi) yang me-
nyebabkan buruknya kualitas sistem manajemen kepemerintahan, yakni pengawasan yang masih difokuskan  pada  proses  penyelenggaraan kegiatan birokrasi pemerintah dan penekanan masih  pada  ketaatan  terhadap  petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) daripada  pencapaian  tujuan  (tupoksi)  yang berorientasi pada mission driven , kapabilitas administrasi negara masih rendah dan fungsi pengawasan belum terintegrasi dengan baik ke dalam siklus administrasi negara, paradigma pengawasan yang lebih menekankan pada upaya menegakkan kebenaran formal, yaitu kesesuaian dokumen  dan  laporan  keuangan  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurang  menekankan  pada  upaya  mencari kebenaran materiil, serta praktek pengawasan yang lebih menekankan pada upaya kuratif daripada preventif.
Dalam prakteknya perilaku fraud muncul sejalan dengan sistem yang dianut dalam sistem kelembagaan administrasi negara baik di pusat maupun di daerah sebagai dampak dari pene- rapan  kebijakan  politik  dagang  sapi,  yang diistilahkan dengan selimut koalisi, sinergi aktor politik  dan  aktor  pejabat  karier,  bagi-bagi kekuasaan dalam lembaga negara dan pemerin- tahan, serta konflik kepentingan politis yang di sulut dan disengaja antar lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan politik (legislatif dengan lembaga negara pelaksana (eksekutif).
Beberapa fakta dapat disebutkan antara lain, proses seleksi pejabat publik (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung,  dan  lain-lain)  terlihat meragukan publik, terbukti sesudah lolos seleksi berperilaku dan bertindak tidak patut, buruk dan tidak kompeten. Begitu juga di daerah, fungsi Baperjakat dan inspektorat di daerah di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak dapat optimal dikarenakan masih kentalnya unsur subjektivitas dari pimpinan politis di daerah. Hubungan kelembagaan dalam praktek admi- nistrasi negara masih cenderung mengikuti aturan permainan menang-kalah, bukan permainan menang-menang atau konsensus yang berpihak untuk mensejerahterakan rakyat ( welfare state ).
Sering kali kebijakan yang diterbitkan hanya dilandasi oleh idealisme sempit golongan, ego- isme sektoral, atau bahkan ambisi-ambisi dan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu.
Perilaku fraud sangat  menggelitik  dan nampak sudah menjadi penyakit administrasi dalam berbagai urusan. Contoh kecil dalam hal pelayanan Ijin Membuat Bangunan (IMB). Biaya telah ditetapkan melalui suatu peraturan daerah, dalam kenyataan seringkali biaya pelayanan IMB yang telah ditetapkan tersebut mengge- lembung. Contoh lain, untuk menikah secara resmi dan diakui negara menjadi ajang kutipan. Radar Bogor (23/05/12) memberitakan terdapat berbagai biaya yang dikenakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pasangan pengantin, mulai dari Rp. 200 ribuan hingga jutaan rupiah, tergantung kondisi sosial ekonomi calon pengantin. Padahal, biaya pencatatan nikah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2000, yakni sebesar Rp. 30 ribu. Biaya tersebut sudah termasuk pelayanan KUA serta pencetakan buku nikah. Penulis melihat kejadian- kejadian  yang  dikategorikan fraud pada pengurusan perizinan IMB dan biaya pernikahan, pada awalnya terjadi akibat tindakan transaksi dua  pihak,  yaitu  respons  dari  pihak  yang menduduki jabatan dan jasa dari pihak yang bertindak sebagai pribadi yang berkepentingan dengan suatu urusan publik. Biasanya dalam transaksi tersebut salah satu pihak memberikan sesuatu yang lebih dari nilai nominal resmi untuk mempengaruhi suatu keputusan.
Penyakit ini memang epidemis dan sudah menjadi gejala global. Para pakar Ilmu Sosial, menyebutnya budaya suap ( bribery culture ). Suap dan juga pemerasan ( extortion payment ) merupakan kenyataan dalam kehidupan sistem distribusi global, baik distribusi barang maupun distribusi  keuangan  ( Pikiran  Rakyat ,  18 Februari  2003).  Kata-kata  populer  secara khusus digunakan masyarakat di mana praktek ini berlangsung, misalnya di Afrika Barat, di- gunakan kata dash , di Timur Tengah, baksheesh .
Di Amerika Latin,  orang menyebutnya mordida , di Perancis dengan kata pot de vin yang artinya
mangkuk anggur, untuk membuat mabuk mereka yang menerima uang suap, orang Italia menye- butnya bustarella . Sedangkan di negara bagian Chicago,  Amerika Serikat,  orang menyebutnya a little grease .
Sudarmo, dkk (2008) menyatakan, ber- bagai  kasus  dugaan  korupsi  pada  instansi pemerintah, yang melibatkan sejumlah pejabat pada tingkatan di pusat dan daerah merupakan contoh fraud yang terjadi pada sektor publik, sementara pembobolan L/C Bank BNI, kasus Bank Global, Bank Century, impor gula ilegal, dan dana non-budgeter BULOG merupakan sebagian contoh kasus fraud di sektor korporasi yang mencuat di Indonesia. Sedangkan yang berskala global adalah kasus Enron, world.com dan Tyco, dan manipulasi pembukuan Walt Disney.

## SIMPULAN
Fraud merupakan perbuatan mal-admi- nistrasi dan penyakit administrasi yang memicu rusaknya tatanan dan tujuan SANKRI. Perlu adanya penguatan dan redefinisi SANKRI yang pada hakikatnya diarahkan untuk menghindari terjadinya fraud , antara lain untuk menghindari
terjadinya korupsi, penyelewengan, rekayasa, kecurangan  dan pemborosan pada  lembaga negara/lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D). Penting kiranya untuk melakukan reformasi dan pengawasan secara ketat dan taat asas  dalam  berbagai  aspek  SANKRI  agar tujuan tata kelola penyelenggaraan sistem admi- nistrasi negara yang baik di Indonesia dapat tercapai.
Untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mengembangkan kelembagaan dan alat perlengkapan  negara  lainnya  dalam  sistem pembangunan nasional. Optimalisasi kelemba- gaan  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  di- harapkan menjamin ditegakkannya kemandirian dan independensi lembaga. Caranya dapat di- lakukan  dengan  membangun  sistem  yang mendorong, memperkuat, dan melestarikan kemampuan untuk membangun atas prakarsa, daya dan kemampuan sendiri, serta memper- kukuh pendayagunaan potensi independensi, yang  merupakan  wahana  bagi  masyarakat, pemerintah dan badan internasional dalam me- ngembangkan wawasan untuk pembangunan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
BPKP. 2005. “ Laporan Hasil Penelitian Etika Dan  Kewaspadaan  Terhadap  Fraud Dalam  Pemerintahan:  Suatu  Upaya Membangun  Etika  Untuk  Mencegah Fraud    Pada  Pemerintah  Daerah ”, diunduh dari http://www.bpkp.go.id/index. php? idunit=11&idpage=599.
Caiden, Gerald. 1991. “What Really Is Public Mall Administration”, in Public Adminis- tration Review , Vol. 51 (Nov/Dec), hal. 492.
Djohan,  Djohermansyah  et.al.  2007. Etika Pemerintahan. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
Drucker, P., 1980. “The Deadly Sins in Public Administration.” Public Administration Review , Vol. 40 (March/April).
Hartono,  et.al.  2003. Panduan  Investigasi Untuk  Ombudsman  Indonesia. Jakarta:
Komisi Ombudsman Indonesia.
Iriani, Enni. et al. 2009. Kajian Pengembangan Model Seleksi Fit And Proper Test Bagi Pejabat Publik. Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 1-LAN.
Kasim, Azhar. 2009. Sistem Pengawasan Internal  dalam  Administrasi  Negara Indonesia . Makalah disampaikan dalam seminar nasional “Pengawasan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Presidensial: Memperkuat Fungsi Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah dalam Era Pemerintahan Baru”. Jakarta: FHUI,21 Juli 2009.
LAN RI. 2004. Sistem Administrasi Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI), Landasan  dan  Pedoman  Pokok
Perilaku Fraud dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ayi Karyana)
Penyelenggaraan  dan  Pengembangan Sistem Administrasi Negara . Jakarta: LAN.
Mas’oed, Mochtar. 1997. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Masthuri, Budhi. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia. Jakarta: PT Pradjnya Paramita.
Sudarmo, dkk. 2008. Fraud Auditing. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.