DOI: https://doi.org/10.30996/persona.v10i2.5666 Website: http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona

## Faktor internal dan eksternal penyebab perilaku korupsi pada karyawan swasta dan Aparatur Sipil Negara
Andik Matulessy*
Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Yuci Limanago
Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Mitory Ditya Rantika Elentina
Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya *Email: andikmatulessy@untag-sby.ac.id

## Abstract
Internal and external factors influence the tendency to corruption. This study aimed to examine the internal and external factors that cause corrupt behavior in private employees and the State Civil  Apparatus.  The  first  study  involved  222  employees  of  private  companies  as  research participants, while the second study involved 205 State Civil Apparatuses in East Java as research participants. The research data were taken using the corruption tendency scale (α = 0.911), Dark Triad Personality scale (α = 0.868), Organizational Culture scale (α = 0.883), Corruption behavior scale (α = 0.917), Religiosity scale (α = 0.896), and Compensation scale (α = 0.881 ) The results of the  regression  analysis  in  the  first  study showed  that  there  was  a  significant  simultaneous  and partial correlation between the dark triad variables, organizational culture and corrupt behavior. The  regression  analysis  results  in  the second  study also  showed  a  significant  simultaneous  and partial correlation between the variables of religiosity, compensation, and corrupt behavior. The practical implications of this research require that companies or institutions always minimize the dark triad personality, create positive perceptions of corporate culture, and increase religiosity to reduce the tendency to corruption.
Keywords : compensation ; dark triad personality; organizational culture; religiousity; tendency to corruption

## Abstrak
Kecenderungan untuk korupsi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tujuan penelitian ini untuk  menguji  faktor  internal  dan  eksternal  penyebab  perilaku  korupsi  pada  pegawai  swasta maupun Aparatur Sipil Negara. Studi pertama melibatkan 222 pegawai perusahaan swasta sebagai partisipan penelitian, sedangkan studi kedua melibatkan 205 Aparatur Sipil Negara di Jawa Timur sebagai partisipan penelitian. Data penelitian diambil menggunakan skala kecenderungan korupsi (α=0,911), skala Dark Triad Personality (α=0,868) , skala Budaya Organisasi (α=0,883), skala Perilaku Korupsi  (α=0,917),  skala  Religiusitas  (α=0,896),  dan  skala  Kompensasi  (α=0,881)  Hasil  analisis regresi pada studi pertama menunjukkan ada korelasi simultan dan parsial yang signifikan antara variabel dark triad, budaya organisasi dan perilaku korupsi. Hasil analisis regresi pada studi kedua juga  menunjukkan  ada  korelasi  simultan  dan  parsial  yang  signifikan  antara  variabel  religiusitas, kompensasi dan perilaku korupsi.  Implikasi praktis dari riset ini  mengharuskan  perusahaan atau lembaga selalu meminimalkan kepribadian dark triad , memunculkan persepsi positif pada budaya perusahaan, serta meningkatkan religiusitas untuk menurunkan kecenderungan untuk korupsi. Kata Kunci : Budaya organisasi ; Dark triad personality; koMpensasi; Perilaku korupsi; Religiusitas
Copyright © 2022. Andik Matulessy, Yuci Limanago, Mitory Ditya Rantika Elentina Submitted: 2021-10-21 Revised: 2021-11-11 Accepted: 2022-03-31 Published: 2022-04-01

## Pendahuluan
Korupsi  dapat  terjadi  pada  setiap  individu,  baik  pada  karyawan  swasta  maupun pegawai negeri. Korupsi pada pegawai negeri sipil dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi  berita  yang  umum  dan  diketahui  oleh  masyarakat.  Laporan  Transparancy International tahun 2019 menunjukkan bahwa upaya pemberatasan korupsi yang positif, yang ditunjukkan skor Corruption Perception Index (CPI) naik 2 poin, sehingga Indonesia berada  pada  posisi  85  dari  180  negara  (kpk.go.id,  2020).  Survei  lain  yang  dilakukan Lembaga  Survei  Indonesia  (LSI)  tentang  persepsi  masyarakat  terhadap  korupsi mendapatkan  hasil  bahwa  39.6  %  responden  menilai  bahwa  tingkat  korupsi  meningkat, 13.8  %  menyatakan  menurun,  31.9  %  menyatakan  tidak  mengalami  perubahan  dan  14.8% tidak  berpendapat  (CNN  Indonesia,  2020).    Apalagi  dalam  kondisi  pandemi  COVID-19 ternyata  masih  banyak  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  aparat pemerintahan.  Hal  ini  nampak  dari  berbagai  kasus  korupsi  yang  terjadi  saat  pandemic, misalnya  kasus  dugaan  suap  ekspor  belin  lobster  oleh  Menteri  Kelautan dan  Perikanan, dan kasus dugaan suap bantuan sosial oleh Menteri Sosial. Hal tersebut sering mendapat sorotan  negatif  dari  masyarakat  umum,  karena  banyaknya  berita  terkait  korupsi  yang terjadi  pada  pejabat  negara.  Menurut  Lord  Acton  (dalam  Pars  Today,  2016)  penyebab banyaknya korupsi pada pegawai negeri sipil dikarenakan “ power tends to corrupt absolute power  corrupt  absolutely ”  yang  bermakna  bahwa  kekuasaan  cenderung  korup,  dan dengan  kekuasaan  yang  absolut  dipastikan  korup.  Artinya,  kecenderungan  perilaku korupsi  bisa  muncul  atau  terjadi  dikarenakan  penyalahgunaan  kekuasan,  terlebih  bila kekuasaan  yang  ada  bersifat  absolut,  sehingga  korupsi  yang  meningkat.  Seperti pandangan  dari  Klitgaard  (Hafiz  dkk.,  2018)  bahwa  korupsi  terjadi  karena  tingginya monopoli dan kewenangan, namun minim akuntabilitas.
Selain  itu  korupsi  dapat  juga  terjadi  pada  karyawan  perusahan.  Riset  dari  Wu  dan Huang (dalam Hafiz dkk., 2018) menunjukkan bahwa perilaku korupsi dapat terjadi dalam organisasi  yang  para  pemimpinnya  memiliki  motif  untuk berprestasi  dan  berkuasa  yang lebih  tinggi  daripada  motif  untuk  berafiliasi.  Sebagai  contoh:  Tokopedia  memecat terhadap  karyawan  yang  diduga  melakukan  kecurangan  pada transaksi  49  barang  pada acara flashsale saat  perayaan  kelahiran  Tokopedia  ke-9  ( CNN  Indonesia ,  2018).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banyak perusahaan di Indonesia menjalankan praktik  bisnis  secara  tidak  benar  atau  menipu  yang  masuk  dalam  tindak  pidana  korupsi ( CNN Indonesia , 2018). Kejadian tersebut mengindikasikan menunjukkan bahwa pegawai negeri  maupun  swasta  dapat  melakukan  ketidak-jujuran  seperti  penipuan  secara  untuk mendapatkan keuntungan personal atau menggunakan cara memperdaya klien (Zińczuk, Cichorzewska & Walczewski, 2013).
Mauro  (dalam  Mashal,  2011)  menjelaskan  bahwa  perilaku    korupsi  tersebar  luas  di negara-negara berkembang, bukan karena orang-orang mereka berbeda dari orang-orang di negara maju lainnya, tetapi karena kondisi yang memungkinkan untuk itu, seperti: (1) Motivasi untuk memperoleh pendapatan yang sangat kuat karena kemiskinan, gaji/upah
yang  rendah  dan  risiko  yang  tinggi  dari  berbagai  hal  (penyakit,  kecelakaan  dan pengangguran,  kurangnya  asuransi);  (2)  Peluang  untuk  terlibat  dalam  korupsi  banyak, karena  peraturan  yang  lebih  mengarah  ke  peluang  yang  lebih  tinggi  untuk  korupsi;  (3) Lemahnya  sistem  legislatif  dan  yudikatif;    (4)  Hukum  dan  prinsip  etika  yang  kurang berkembang; (5) Penduduk bergantung terhadap sumber daya alam yang besar; serta (6) Ketidakstabilan politik dan kemauan politik yang lemah.
Menurut  Alatas  (dalam  Anwar,  2008)  ada  beberapa  ciri  korupsi,  yaitu:  (1)  Adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan yang sudah diberikan. Misalnya seorang pemimpin yang  menyalahgunakan  wewenangnya  untuk  kepentingan  pribadi,  golongan  atau kelompoknya;  (2)  Adanya  penipuan  atau  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi dengan  mengatasnamakan  suatu  organisasi  tertentu  misal  menginformasikan  kepada orang lain mengenai perolehan hadiah undian dari suatu perusahaan padahal perusahaan yang  sesungguhnya  tidak  menyelenggarakan  undian;  (3)  Dengan  sengaja  melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan tertentu, misal mengalihkan anggaran keuangan yang  semestinya  untuk  kegiatan  sosial  ternyata  digunakan  untuk  kegiatan  kampanye partai  politik;  (4)  Perbuatan  yang  dilakukan  secara  rahasia/tersembunyi  untuk menghilangkan  jejak  penyimpangan  yang  dilakukannya  yang  melibatkan  lebih  dari  satu orang  atau  pihak  dimana  ada  pihak  pemberi  dan  penerima;  (5)  Adanya  kewajiban  dan keuntungan bersama yang diperoleh oleh pemberi dan penerima suap dalam bentuk uang atau  yang  lain;  (6)  Adanya  usaha  memberikan  sesuatu  pada  pihak  pemberi  keputusan dengan  harapan  keputusannya  bisa  dirubah;  (7)  Adanya  usaha  untuk  menutupi perbuatannya  dalam  bentuk  pengesahan  hukum  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum tertentu di dinas pemerintahan biasanya.
Berdasarkan berbagai penelitian menemukan bahwa faktor penyebab korupsi antara lain: faktor psikologi ( traits dan nilai-nilai), dan faktor eksternal, yakni kultur organisasi dan kondisi ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan studi Arifin (2000) yang mengidentifikasikan penyebab  korupsi  bersumber  dari  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal  yang terdiri  dari  tigas  aspek,  yaitu:  aspek  perilaku  individu,  ekonomi,  dan  organisasi.  Faktor internal terdiri dari aspek perilaku dikarenakan memiliki pola hidup yang konsumtif dan di sisi lain aspek moral yang dimiliki individu lemah dalam keimanan, kejujuran dan rasa malu. Sedangkan  untuk  faktor  eksternal  bisa  dilihat  dari  aspek  ekonomi  yang  berasal  dari pendapatan yang dirasakan tidak mencukupi karena pola hidup yang konsumtif. Selain itu aspek  eksternal  lainnya  adalah  aspek  organisasi  yakni  kurangnya  sistem  akuntabilitas, lemahnya  sistem  manajemen,  tidak  adanya  kultur  organisasi  yang  benar,  lemahnya pengawasan dan kurang adanya sikap dari pemimpin.
Dayakisni  (2015)  menemukan  bahwa  ada  korelasi  antara  kepribadian,  intensi melakukan  aktivitas  tidak  etis  dengan  sikap  terhadap  korupsi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kepribadian merupakan penyebab utama munculnya kecenderungan korupsi. Individu dengan skor tinggi pada sisi dark side personality yakni machiavellianism , narcissism dan psychopathy (Furnham  et.al,  2013)  memungkinkan  untuk  berbuat  jahat,
menimbulkan masalah sosial dan problem pada institusi. Hal tersebut terjadi pada individu yang memiliki posisi sebagai pimpinan.
Ketiga elemen kepribadian Dark Triad memiliki karakteristik berlainan satu dengan yang  lain.  Studi  ini  fokus  pada  karakteristik  dari  Jones  &  Paulhus  (2014)  sebagai  dasar penyusunan Dark  Triad  Personality  Scale. Masing-masing  elemen Dark  Triad  Personality terdiri empat indikator. Traits machiavellianism yang merupakan mencakup indikator yaitu: ada  kecenderungan  manipulatif  yakni  ada  keinginan  untuk  membentuk  reputasi  sesuai dengan apa yang diinginkan; kecenderungan sinis terhadap individu lain dan lingkungan sosialnya; membentuk kerjasama dengan individu lain; serta merencanakan secara matang hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri di masa depan. Traits narcissism mencakup empat  indikator:  keinginan  untuk  dipandang  sebagai  seorang  pemimpin  karena  ingin menguasai  individu  lain;  kecenderungan  ekshibisionisme  (orang  yang  suka  saat  banyak orang memperhatikannya dan menunjukkan kehebatan dirinya pada individu lain); adanya kecenderungan  waham  kebesaran  (memandang  dirinya  hebat  saat  diperbandingkan dengan  individu  lain);  serta  ada  keinginan  untuk  mendapatkan  hak  yang  lebih  banyak dibanding  individu  lain.  Indikator  dari traits psychopathy yakni:  perilaku  antisosial,  cara hidup  yang  tidak  pasti;  tidak  mempunyai  rasa  empati;  dan  suka  bertindak  untuk memanipulasi orang lain pada waktu yangpendek.
Pamungkas  (2014)  membuat  studi  tentang  pengaruh  religiusitas  dalam  mencegah kecenderungan kecurangan akuntansi. Religiusitas didefiniskan bukan hanya penghayatan terhadap  nilai-nilai  agama,  namun  juga  adanya  pengamalan  nilai-nilai  tersebut.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  religiusitas  memiliki  efek  positif  untuk  mencegah kecenderungan penipuan. Alesina dkk. (2003) menemukan bahwa agama mempengaruhi sesorang untuk melakukan korupsi. Begitu juga riset dari Samanta (2011) yang menemukan bahawa  agama  Islam  memberikan  dampak  positif  menurunnya  korupsi  pada  negara- negara yang tergabung dalam OPEC. Hasil penelitian Gouda dan Park (2015) menemukan adanya  korelasi  negatif  antara  religiusitas  dan  penerimaan  pada  korupsi.  Individu  yang memiliki religiusitas yang rendah, maka perilakunya akan dibatasi oleh norma religi yang berlawanan  dengan  korupsi.  Norma  tersebut  akan  mengurangi  kecenderungan  untuk penerimaan  pada  korupsi.    Lebih  jauh  lagi  Niu  dkk.  (2020)  menemukan  bahwa  ada keketerkaitan antara religiusitas dengan korupsi pada pinjaman dari Bank.
Heryanti  dan  Nuryatno  (2018)  meneliti  tentang  pengaruh  kompensasi  terhadap kecenderungan  perilaku  kecurangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kompensasi karyawan memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan kecenderungan kecurangan. Jadi semakin tinggi kompensasi karyawan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan  kecurangan.  Hal  tersebut  karena  karyawan  merasa  sudah  mendapatkan kepuasan atau keinginannya, sehingga menurunkan keinginan untuk melakukan korupsi.
Korupsi  selain  dipengaruhi  oleh  faktor  kepribadian  juga  dapat  dipengaruhi  oleh faktor  eksternal  seperti  budaya  organisasi.  Menurut  George  dan  Jones  (2008),  budaya organisasi  merupakan  komitmen  yang  kuat  dari  para  anggota  organisasi  berupa keyakinan,  harapan, nilai  dan  norma  yang  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.
Penelitian  Domoro  &  Agil  (2012)  membuktikan  bahwa  bahwa  perilaku  korupsi  polisi memiliki  hubungan  negatif  dengan  budaya  organisasi.  Hasil  studi  ini  memiliki  implikasi praktis bagi pembuat kebijakan di Kepolisian Nasional Libya untuk meningkatkan loyalitas karyawan kepada organisasi yang terbukti dapat mencegah atau mengurangi korupsi.
Berdasarkan  uraian di  atas, maka  kajian  tentang korupsi  menjadi  hal  yang  penting agar  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  tentang  faktor  yang  mempengaruhi  seseorang untuk korupsi. Informasi tentang faktor penyebab terjadinya korupsi akan memudahkan strategi dalam mengatasi korupsi, baik di birokrasi pemerintahan maupun institusi swasta di Indonesia.

## Metode

## Partisipan Penelitian
Subjek penelitian pada studi 1 sejumlah 222 karyawan, pria dan wanita, telah bekerja sekurang-kurangnya  satu  tahun,  dan  berpendidikan  minimal  sarjana.    Subjek  penelitian pada  studi  2  adalah  205  aparatur  sipil  negara  yang  bekerja  pada  dinas  yang  menaungi perijinan. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan incidental sampling, artinya memberikan skala penelitian pada subjek penelitian sesuai dengan karakteristik tersebut.

## Instrumen Penelitian

## Studi 1
Skala  kecenderungan  korupsi  terdiri  dari  37  aitem  berdasarkan  pada  indikator korupsi  dari  Alatas  (Anwar, 2008), yakni  :  korupsi  melibatkan  lebih dari  satu  orang; ada unsur merahasiakan ; keuntungan timbal balik yang tidak selamanya dalam bentuk uang ; berusaha  untuk  menyelubungi  perbuatannya  dengan  berlindung  di  balik  adanya pembenaran  hukum ; mampu  mempengaruhi  keputusan ; penipuan  yang  dilakukan terhadap  badan  publik  ataupun  masyarakat  umum;  penghianatan  kepercayaan; melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.
Skala Dark Triad Personality terdiri dari 19 aitem berdasarkan indikator dari Jones & Paulhus  (2013,  2014),  yakni:  (a) Traits  machiavellianism :  kecenderungan  memanipulasi, bersikap sinis, koalisi dengan individu lain, dan strategi perencanaan yang menguntungkan dirinya;  (b) Traits  narcissism :  ingin  mendominasi  orang  lain,  ekshibisionisme,  waham kebesaran dan ingin dapat hak yang lebih; (c) Traits psychopathy: perilaku antisosial, gaya hidup tidak menentu, tidak empati dan senang manipulasi.
Skala budaya organisasi terdiri dari 22 aitem berdasarkan pada teori yang disusun oleh  Robbins  (2008),  yakni: Innovation  and  risk  taking,  attention  to  detail,  outcome orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness dan stability

## Studi 2
Skala  korupsi  terdiri  dari  32  aitem  berdasarkan  aspek  dari  Alatas  (Anwar,  2008) yakni:  korupsi  melibatkan  lebih  dari  satu  orang;  ada  unsur  merahasiakan ; keuntungan timbal  balik  yang  tidak  selamanya  dalam  bentuk  uang ; berusaha  untuk  menyelubungi
perbuatannya  dengan  berlindung  di  balik  adanya  pembenaran  hukum ; mampu mempengaruhi  keputusan ; penipuan  yang  dilakukan  terhadap  badan  publik  ataupun masyarakat  umum;  penghianatan  kepercayaan;  melanggar  norma-norma  tugas  dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.
Skala religiusitas terdiri dari 51 aitem berdasarkan 5 dimensi dari Glock dan Stark (1994) yang kemudian dikembangkan oleh Ancok dan Suroso (2011), yakni: the ideological dimension :  tingkatan  sejauh  mana  seseorang  menerima  hal-hal  yang  dogmatik  dalam agamanya,  misal  kepercayaan  kepada  Tuhan, malaikat, surga  dan  neraka; the ritualistic dimension :  tingkatan  sejauh  mana  seseorang  mengerjakan  kewajiban-kewajiban  ritual dalam agamanya. Unsur yang ada dalam dimensi ini mencakup pemujaan, ketaatan, serta hal-hal yang lebih menunjukkan komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya; the experiential  dimension :  perasaan-perasaan  atau  pengalaman  yang  pernah  dialami  dan dirasakan.  Misalnya  merasa  dekat  dengan  Tuhan,  merasa  takut  berbuat  dosa,  merasa doanya  dikabulkan,  diselamatkan  oleh  Tuhan; the  intelectual  dimension :  seberapa  jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci manapun yang lainnya; the consequential dimension: sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi  oleh  ajaran-ajaran  agamanya  dalam  kehidupan  sosial,  misalnya  apakah  ia mengunjungi  tetangganya  sakit,  menolong  orang  yang  kesulitan,  mendermakan agamanya.
Skala  kompensasi  terdiri  dari  40  item  yang  disusun  berdasarkan  indikator  dari Simamora  (2004),  gaji  yang  adil,  insentif  yang  sesuai,  tunjangan  yang  sesuai  dengan harapan dan fasilitas yang memadai.
Semua skala penelitian kemudian diujicoba untuk mendapatkan indeks diskriminasi item dan reliabilitas. Seperti disajikan pada tabel 1 Hasil uji reliabilitas pada seluruh skala penelitian menunjukkan semua skala penelitian ini adalah reliabel.

## Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas Skala Ukur Variabel Total Pernyataan Valid Alpha Cronbach Kecenderungan Korupsi Dark Triad Personality Budaya Organisasi Korupsi Religiusitas Kompensasi 37 19 22 22 29 31 0,911 0,868 0,883 0.917 0.896 0.881

## Hasil

## Studi 1
Hasil analisis regresi secara simultan mendapatkan hasil nilai F = 60.312 dan p = 0.00, artinya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara dark triad personality dan budaya
organisasi  dengan  kecenderungan  korupsi  pada  karyawan  swasta  (tabel  2).  Nilai  R Square=0,354  menunjukkan  bahwa dark  triad  personality dan  budaya  organisasi memberikan sumbangan munculnya kecenderungan korupsi pada karyawan sebesar 35,4% (tabel 3).
Seperti tersaji pada tabel 4, hasil analisis korelasi parsial (1) menunjukkan nilai t = 1.931, p=0.05 yang berarti  ada hubungan antara dark triad personality dengan keinginan melakukan  korupsi  pada  karyawan.  Semakin  tinggi dark  triad  personality ,  maka  akan semakin  tinggi  keinginan  karyawan  untuk  melakukan  korupsi.  Sebaliknya  semakin  kecil skor  kecenderungan dark  triad  personality ,  maka  akan  semakin  rendah  keinginan karyawan untuk melakukan korupsi. Hasil analisis korelasi parsial (2) menunjukkan nilai t =- 10.658,  p  =  0,000  artinya  ada  korelasi  negatif  antara  budaya  organisasi  dengan kecenderungan  korupsi  pada  karyawan.  Semakin  positif  persepsi  terhadap  budaya organisasi,  maka  semakin  kecil  skor  keinginan  melakukan  korupsi  pada  karyawan. Sebaliknya  semakin  negatif  persepsi  terhadap  budaya  organisasi  di  perusahaan,  maka semakin meningkat keinginan melakukan korupsi pada karyawan.

## Tabel 2
Hasil Uji Analisis Regresi (F)
F p Dark Triad Personality dan Budaya Organisasi dengan Kecenderungan Korupsi 60.312 0.000 Tabel 3 Sumbangan Efektif Variabel R R Square Dark Triad Personality dan Budaya Organisasi terhadap Kecenderungan Korupsi 0,595 0,354 Tabel 4 Hasil Uji Korelasi Parsial Variabel t p Dark Triad Personality - Kecenderungan Korupsi 1.931 0.05 Budaya Organisasi - Kecenderungan Korupsi -10.658 0.000

## Studi 2
Seperti tersaji pada tabel 5, hasil analisis regresi secara simultan menunjukkan nilai F = 65.950 dan p = 0.00, yang berarti ada korelasi yang sangat signifikan antara religiusitas dan  kompensasi  dengan  korupsi  pada  pegawai  negeri  sipil.  Skor  R  Square=  0,395 menunjukkan  bahwa  religiusitas dan  kompensasi  memberikan  sumbangan  munculnya kecenderungan korupsi pada aparatur sipil negara sebesar 39,5% (tabel 6).
Hasil analisis korelasi parsial (1) menunjukkan nilai t = -10.943, p=0.000 yang berarti ada korelasi  negatif  yang  siginifikan  antara  religiusitas  dengan  korupsi  pada  pegawai  negeri sipil.  Semakin  tinggi  religiusitas,  maka  akan  semakin  tinggi  keinginan  individu  untuk melakukan  korupsi  pada  pegawai  negeri  sipil.  Sebaliknya  semakin  rendah  tingkat religiusitas, maka akan semakin rendah keinginan individu untuk melakukan korupsi pada aparatur sipil Negara. Hasil analisis korelasi parsial (2) menunjukkan nilai t = - 1.794 p = 0,074 artinya ada korelasi negatif yang tidak signifikan antara kompensasi dengan korupsi pada aparatur sipil Negara (tabel 7).

## Tabel 5
Hasil Uji Analisis Regresi (F)
F p Religiusitas, Kompensasi dan Korupsi 65.950 0.000 Tabel 6 Sumbangan Efektif Variabel R R Square Religiusitas & Kompensasi dengan Korupsi 0,629 0,395 Tabel 7 Hasil Uji Korelasi Parsial Variabel t p Religiusitas - Korupsi -10.943 0.000 Kompensasi - Korupsi -1.794 0.074

## Pembahasan

## Studi 1
Analisis  statistik  pada  studi  1  menujukkan  bahwa  ada  korelasi  antara dark  triad personality dan  budaya  organisasi  dengan  keinginan  untuk  melakukan  korupsi  pada karyawan.  Jadi  semakin  tinggi  karakter  kepribadian  yang dark  triad dan  persepsi  yang negative  terhadap  budaya  organisasi,  maka  akan  meningkatkan  perilaku  korupsi.
Berkaitan  dengan  adanya  korelasi  antara dark  triad  personality dan  kecenderungan korupsi, maka ada beberapa hasil penelitian yang mendukung. Hasil penelitian Zhao dkk (2016)  bahwa  seseorang  yang  menunjukkan  nilai  tinggi  pada dark triad personality akan berkorelasi dengan keinginan untuk melakukan korupsi yang tinggi pula, terutama individu yang  yakin  pada  besarnya  keberuntungan  dalam  memperoleh  sesuatu  yang  hanya berguna bagi dirinya sendiri. Hasil penelitian oleh O'Boyle dkk (2012) menemukan bahwa seorang machiavellianism akan  bersedia  melakukan  apa  saja  dan  tidak  akan  ragu  untuk melanggar peraturan. Hasil penelitian Kish-Gephart, Harrison, & Trevino (dalam Spain dkk, 2013)  ditemukan  korelasi  yang  cukup  kuat  antara machiavellianism dan  pengambilan keputusan yang tidak etis dalam organisasi. Hasil penelitian Bruk-Lee, Khoury, Nixon, Gh & Spector (dalam Spain dkk, 2013) membuktikan bahwa machiavelllianism berkorelasi negatif dengan kepuasan kerja. Orang yang memiliki tipe kepribadian machiavellianism cenderung memiliki  tingkat  kecerdasan  yang  rendah,  sehingga  mereka  tidak  memiliki  kemampuan untuk  mencocokkan  situasi  sosial  dengan  kecenderungan  menipu  dan  terhalang  oleh ketidakmampuan  untuk  membaca  dan  memanipulasi  emosi  orang  lain.  Hajhosseini  dkk. (2019)  menemukan  bahwa  individu  yang  memiliki dark  triad  personality ,  utamanya  nilai tinggi  pada narcissism dan machiavellianism, serta psychopathy yang  rendah  akan berkorelasi secara tidak langsung dengan intensi korupsi.
Pada  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  dua  aspek dark  triad  personality ,  yakni: narsisme  dan  psikopat  adalah  tipe  kepribadian  yang  menekankan  keberuntungan  agar terhindar  dari  hukuman  ketika  melakukan  korupsi.  Jadi  seseorang  yang  memiliki kepribadian  machiavelianisme  yang  tidak  menekankan  keberuntungan  ketika  korupsi, namun  individu    lebih  senang  melakukan  manipulasi  pada  individu  lain  agar  melakukan korupsi. Selain itu hasil studi ini menemukan bahwa 72% subjek penelitian mempunyai nilai dark  triad  personality yang  dikategorikan  pada  posisi  sedang,  sedangkan  aspek  lain menunjukkan pada  posisi rendah dan tinggi (14%).
Menurut  George  dan  Jones  (2008),  budaya  organisasi  merupakan  komitmen  yang kuat dari para anggota organisasi terhadap keyakinan, harapan, nilai-nilai dan norma yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi semakin kuat komitmen para anggota organisasi  dalam  mencapai  tujuan  organisasi,  maka  akan  menunjukkan  adanya  budaya organisasi yang kuat. Sebaliknya para anggota organisasi yang tidak memiliki komitmen yang kuat menunjukkan adanya budaya organisasi yang lemah. Urumsah et.al (2018) dan Wicaksono & Urumsyah (2016) menemukan bahwa ada korelasi antara budaya organisasi dengan  perilaku  kecurangan.  Penelitian  lain  dari  Mayer,  Kuenzi,  &  Greenbaum  (2010) menemukan bahwa kepemimpinan yang menekankan pada etika akan mengarahkan pada minimnya  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  karyawan.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian  dari  Sulistiyowati  (2007)  yang  menemukan  bahwa  budaya  organisasi berpengaruh  terhadap  persepsi  aparatur  pemerintah  tentang  tindak  korupsi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun  bagi  individu  untuk  melakukan  korupsi,  karena  budaya  organisasi  yang  baik akan  membentuk  para  anggota  organisasi  mempunyai sense  of  belonging (rasa  ikut
memiliki) dan sense of identity (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi). Begitu juga  studi  dari  Wahyuni  dkk  (2015)  yang  menunjukkan  korelasi  antara  iklim  organisasi dengan intensi anti korupsi di Indonesia.
Robbins  &  Coulter  (2012)  menyatakan  budaya  organisasi  yang  positif  ditandai  oleh manajemen  perusahaan  yang  selalu  berusaha  mendukung  karyawan  untuk  mampu menciptakan  ide-ide  baru  yang  kreatif  dan  berani  untuk  bertanggungjawab  atas  risiko pekerjaan. Selain itu manajemen perusahaan juga mengharapkan karyawan untuk selalu melakukan analisa detail terhadap segala permasalahan di lingkungan kerja. Pada akhirnya apabila terjadi kesalahan dan kerusakan sekecil apapun yang dapat merugikan perusahaan bisa diketahui lebih awal, sehingga tidak sampai menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi  perusahaan.  Ciri  lain  yang  nampak  dari  budaya  organisasi  yang  positif  adalah manajemen  selalu  mementingkan  pencapaian  hasil  sebagai  yang  utama  untuk  dicapai, dibandingkan  pada hal-hal  yang  teknis  dan  proses  yang  digunakan  untuk  meraih  tujuan orgaisasi. Perusahaan memiliki tupoksi dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar  memunculkan  kepatuhan  semua  pekerja,  namun  tidak  menghalangi  kinerja  yang optimal. Adanya  SOP yang  jelas  akan  mempermudah  pekerjaan karyawan  untuk meraih visi  dan  misi  organisasi.  Apabila  ada  ketidakkonsistenan  dalam  implementasinya,  maka akan  mudah  diketahui  dan  ada  prevensi  untuk  agar  tidak  perusahaan  tidak  rugi  dalam jumlah  yang  besar.  Hal  ini  didukung  pula  oleh  hasil  studi  Putri  dan  Nihayah  (2017)  yang menemukan  bahwa  budaya  organisasi  yang  mencakup  highly  involvement  akan mendorong keterlibatan karyawan, memunculkan rasa memiliki dan bertanggung jawab pada organisasi, sehingga menurunkan dorongan untuk korupsi. Penelitian tersebut juga menemukan aspek mission, yakni arahan dan sasaran organisasi yang jelas tentang nilai- nilai dan perilaku korupsi, maka akan mengarahkan rendahnya intensi korupsi.
Lebih  jauh  lagi  budaya  organisasi  yang  positif  membuat  manajemen  perusahaan menekankan  pada  pentingnya team  work dalam  bekerja  bukan  pada  kinerja  masing- masing individu. Adanya team work yang baik , pekerjaan yang dirasa sulit ditangani oleh satu  orang  ketika  dikerjakan  bersama-sama  akan  terasa  lebih mudah. Selain  itu, adanya alur  kerja  yang  saling  berkesinambungan  antar  departemen  di  dalam  perusahaan,  akan mempermudah  manajemen  perusahaan  untuk  melakukan  kontrol  ketika  terjadi kecurangan di suatu bagian. Setiap bagian diharapkan mempunyai rasa tanggung jawab untuk  menjalankan  deskripsi  jabatan  masing-masing  karyawan.  dan  ketika  terjadi ketidaksesuaian segera menginformasikan kepada atasan dan bagian terkait untuk segera ditindaklanjuti  sebelum  terjadi  kerugian  bagi  perusahaan.  Manajemen  perusahaan seharusnya  memberikan  kesempatan  untuk  berkompetisi  dalam  menjalankan  kultur organisasi dengan benar dan tidak bekerja secara lamban. Perusahaan seharusnya lebih menghargai  karyawannya  yang  kinerja  terbaik  bukan  didasarkan  pada  tolok  ukur kehadiran saja.

## Studi 2
Hasil  studi  2  membuktikan  bahwa  ada  hubungan  antara  religiusitas,  kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan perilaku korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau  dari  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal  yang  berupa  religiusitas  dan kesesuaian  kompensasi  memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap  kecenderungan perilaku korupsi pada aparatur sipil negara.
Hasil  penelitian  ini  juga  bisa  menjadi  salah  satu  bukti  yang  mendukung  adanya pandangan  bahwa  religiusitas  bisa  mencegah  adanya  tindakan  kecurangan  atau melanggar  norma  dalam  perbuatan  korupsi.  Sebagaimana  penelitian  dari  Pamungkas (2014)  bahwa  religiusitas  memiliki  pengaruh  yang  negatif  terhadap  kecenderungan kecurangan akuntansi, sehingga dengan semakin tinggi tingkat religiusitas pada individu maka tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi akan menjadi semakin rendah. Selain itu religiusitas juga berpengaruh negatif terhadap rasionalisasi, sehingga dengan semakin tinggi tingkat religiusitas pada individu maka akan menurunkan tingkat rasionalisasi. Hal ini terjadi  dikarenakan  individu  sudah  terbiasa  melakukan  pemahaman  dan  penghayatan terhadap  ajaran  agama  pada  kehidupan  sehari-hari.  Hasil  studi  dari  Wahyuni  dkk  (2015) menunjukkan bahwa ada korelasi antara orientasi religius dengan intensi anti korupsi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Republik Indonesia. Seseorang yang memiliki religiusitas  yang  tinggi  tentunya  memiliki  keyakinan  akan  nilai-nilai  positif  dalam kehidupan,  yakni  kejujuran,  tidak  boleh  mengambil  hak  orang  lain,  tidak  boleh  berbuat dosa,  yakin  akan adanya  pembalasan  di  hari  akhir, yakin  bahwa  Tuhan  akan mengawasi yang  dilakukan  manusia.  Keyakinan  agama  yang  kuat  tersebut  tentu  akan  menurunkan keinginan individu untuk korupsi. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian lain dari Alesina dkk (2003), Samanta (2011), Gouda dan Park (2015), Urumsah dkk (2018), Kaumbur dkk (2018), serta Niu dkk (2020).
Hasil  penelitian  juga  membuktikan  bahwa  secara  simultan  religiusitas  dan kompensasi  berpengaruh  pada  perilaku  korupsi.  Namun  demikian  hasil  analisis  secara parsial  menunjukkan  bahwa  kompensasi  aparatur  sipil  negara  tidak  pengaruh  pada perilaku korupsi.  Hal ini sesuai dengan kajian dari Sulistiyowati (2007) yang menemukan bahwa  kepuasan  terhadap  gaji  tidak  berkorelasi  signifikan  dengan  persepsi  terhadap korupsi  pada  aparatur  sipil  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  karena  kecenderungan perilaku  korupsi  bisa  lebih  dikarenakan  adanya  kepentingan  dari  diri  sendiri,  dan  tidak hanya  melihat  dari  banyak  atau  sedikitnya  jumlah  kompensasi  yang  diterima.  Artinya korupsi  tidak  terkait  dengan  besar  kecilnya  kompensasi  yang  diberikan  kepada  mereka. Peningkatan  atau  penurunan  kompensasi  atau  pendapatan  tidak  berpengaruh  pada keinginan untuk melakukan korupsi atau tidak. Keinginan korupsi seperti juga kepuasan tidak akan berhenti pada suatu titik tertentu, namun akan terjadi peningkatan keinginan untuk meraih yang lebih tinggi lagi setelah didapatkan sesuatu yang diinginkan. Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak  atas  suatu  situasi.  Perasaan equity atau inequity atas  suatu  situasi  diperoleh seseorang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang setingkat ( level ) atau memiliki jabatan yang sama. Selain itu, realitas yang ada menunjukkan korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah yang memiliki gaji yang rendah, malah sebagian
besar dilakukan pada pejabat tinggi di pemerintahan, seperti : Kepala Dinas atau sekretaris daerah yang memiliki jabatan tertinggi dalam birokrasi setelah Bupati/ Walikota/ Gubernur.

## Kesimpulan
Hasil  studi  1  menunjukkan  hasil  bahwa  kecenderungan  korupsi  karyawan  swasta berkaitan dengan dark triad personality dan budaya organisasi. Sementara itu hasil studi 2 menunjukkan  bahwa  perilaku  korupsi  pada  aparatur  sipil  negara  berkaitan  dengan religiusitas  dan  kompensasi.    Jadi  dalam  konteks  kajian  tentang  korupsi  di  perusahaan swasta  ternyata  ditemukan  terkait  dengan  faktor  eksternal  maupun  internal.  Faktor internal  yang  dimaksudkan  adalah  karakteristik  kepribadian dark  triad. Faktor  eksternal lebih dominan pada budaya organisasi di perusahaan swasta tersebut. Jadi seseorang yang kuat  dalam  karakter  kepribadian dark  triad dan  berada  pada  budaya  organisasi  yang dipersepsikan kurang bagus, maka akan meningkatkan perilaku korupsi. Begitu juga kajian perilaku  korupsi  pada  aparatur  sipil  negara  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  faktor internal yakni religiusitas untuk mengarahkan orang akan berperilaku korupsi atau tidak. Faktor eksternal yang dimaksudkan adalah besaran kompensasi yang diberikan. Individu yang  relatif  kurang  religius  dan  memandang  bahwa  kompensasi  selalu  kurang,  maka perilaku korupsi juga semakin meningkat.
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  ada  saran  antara  lain:  Pimpinan  organisasi harus  berusaha  menciptakan  budaya  positif  yang  mampu  meningkatkan  loyalitas karyawan  kepada  perusahaan,  sehingga  mencegah  tindakan  korupsi  karyawan.  Adapun budaya organisasi positif yang dimaksud adalah : selalu berusaha melakukan kontrol dan evaluasi  terus  menerus  terhadap  sistem  dan  prosedur  yang  ada  di  dalam  perusahaan, sanksi yang tegas terhadap karyawan yang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan  atau  lembaga  (misal:  pencurian,  penggelapan,  penyuapan);  aturan perusahaan  yang  jelas  mengenai  cara  penyampaian  pendapat  ke  atasan  ketika  terjadi perbedaan pendapat atau tindakan kecurangan; sistem reward dan punishment yang jelas tentang kinerja pegawai agar mereka merasa dihargai dan tidak mudah dipengaruhi oleh kinerja karyawan yang buruk atau merugikan perusahaan.
Selain itu Manajer Human Resource Development harus melakukan seleksi berdasarkan kepribadian calon staf saat melamar sebagai karyawan. Salah satu cara mengukur aspek kepribadian  adalah  menggunakan  skala dark  triad  personality .  Proses  seleksi  yang mempertimbangkan  tipe  kepribadian  calon  karyawan  diharapkan  sebagai  prevensi mterjadinya korupsi di perusahaan.
Selain  itu  pimpinan  institusi  pemerintahan  diharuskan  untuk  selalu  meningkatkan keyakinan  agama  yang  kuat  dengan  berbagai  kegiatan  keagamaan,  seperti:  ceramah agama  yang  rutin  tentang  nilai-nilai  kejujuran  dan  sikap  positif  sebagai  abdi  negara, memberikan  kesempatan  untuk  melaksanakan  ibadah  dalam  bentuk  bangunan  khusus untuk  tempat  ibadah  dan  waktu  khusus  untuk  beribadah,  serta  contoh  perilaku  yang positif dari pimpinan.

## Referensi
Alesina,  Alberto.,  Arnaud  Devleeschauwer.,  William  Esterly,  Sergio  Kurlat.,  Romain Wacziarg. (2003). Fractionalization. Journal of economic growth . 8 (2). 155-194.
Ancok, D. & Suroso, F.N. (2011). Psikologi islami: Solusi Islam atas problem-problem psikologi . Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Anwar, S. (2008). Korupsi dalam perspektif hukum Islam. Jurnal hukum . 15 (1). 14-31.
Arifin,  Johan.  (2000).  Korupsi  dan  upaya  pemberantasannya  melalui  strategi  di  bidang auditing. Media Akuntansi . No. 13. Tahun VII. September.
Dayakisni, T.  & Hudaniah. (2015). Psikologi sosial. Malang. UMM Press.
Domoro, O. M. O., & Agil, S. O. S. (2012). The influence of organizational culture on police corruption in Libya. Journal of business and management. 2. 33-38 .
Furnham, A., Richards, S.C & Paulhus, D.L. (2013). The dark triad of personality: A 10 year review . Social and personality compass. 7(3) 199-216.
George, J.M. and Jones, G.R. (2008). Understanding and managing organizational behavior ( 5th Edition). Pearson Prentice-Hall. Upper Saddle River.
Gouda, Moamen & Park, Sang-Min. (2015). Religious loyalty and acceptance of corruption. Journal of economics and statistics . Vol: 235. Issue 2. Pages 184-206.
Glock,  Charles  Y  &  Stark,  Rodney.  (1994). Religion  and  society  in  tension .  Chicago.  Rand McNally and company.
Hafiz,  S.E.,  Nauly,  M.,  Fauzia,  R.,  Pitaloka,  A.,  Takwin,  B.,  Hakim,  M.A.,  Minza,  W.M., Firmansyah,  M.R.,  Irmawati,  Purba,  R.M.,  Yustisia,  W.,  Hudijana,  J.,  Botutihe,  S.N., Shadiqi, M.A., Abidin, Z., Moningka, C. (2018). Psikologi sosial: Pengantar dalam teori dan penelitian . Jakarta. Salemba Humanika.
Hajhosseini, S., Fathi, Z. & Shafiei, H. (2019). Are those with darker personality traits more willing to corrupt when they feel anxious?. Iranian Journal of Management Studies . 12 (3), 451-479. DOI: 10.22059/ijms.2019.266704.673335
Jones, D.N. & Paulhus, D.L. (2014). Introducing the short dark triad (SD3): A brief measure of dark personality traits . Assessment, 21(1) 28-41.
Jones, D.N. & Paulhus, D.L (2011). Differentiating the dark triad within the interpersonal circumplex.  In  L.M.  Horowitz  &  S.  Strack. Handbook  of  interpersonal  psychology . Theory,  research,  assessment  and  therapeutic  interventions (pp  246-269).  New  York: Wiley & Sons.
Kaumbur,  E.S,  Wismanto,  Y.B  &  Hardjanta,  G.  (2018).  Relationship  between  emotional intelligence  and  religiosity  with  dark  triad  personality  of  corruption  prisoner. Counseling-Education. International journal of counseling and education, 2 (4).
Mayer,  David  M.,  Kuenzi,  Maribeth.,  Greenbaum,  Rebecca  L.  (2011).  Examining  the  link between ethical leadership and employee misconduct: The mediating role of ethical climate. Journal of business ethics . 95. 7-16. DOI: 10.1007/s10551-011-0794-0.
Mashal, A. M. (2011). Corruption and resource allocation distortion for “ESCWA” countries. International Journal of economics and management sciences. 1 (4). 71-83.
O'Boyle Jr, E., Forsyth, D., Banks, G., & McDaniel, M. (2012). A Meta-analysis of the dark triad and work behavior: A social exchange perspective. Journal of applied psychology. 97 (3). 557-579.
Pamungkas,  Imang.  (2014).  Pengaruh  religiusitas  dan  rasionalisasi  dalam  mencegah  dan mendeteksi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jurnal ekonomi dan bisnis . Vo: 15. No: 2. DOI: http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v15i2.229
Putri, D. A. & Nihayah, Z. (2017). The effect of moral integrity, lifestyle and organizational culture on anti-corruption intention. Journal of psychology Tazkiya. 22 (2). 289-300. DOI: 10.15408/tazkiya.v22i2.8413
Robbins, S. P. (2008). Organizational Behaviour. Tenth Edition . Alih Bahasa Drs. Benyamin Molan. Jakarta. Salemba Empat.
Robbins,  Stephen  P.  &  Coulter,  Mary.  (2012). Management .  11-th  edition.  USA.  Pearson Education.
Simamora, Henry. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: STIE YKPN.
Spain,  S.  M.,  Harms,  P.  &  LeBreton,  J.  M.  (2013).  The  dark  side  of  personality  at  work. Journal of organizational behavior. Published online in Wiley Online Library (wileyonline library.com). Doi: https://doi.org/10.1002/job.1894.
Sulistiyowati, F. (2007). Pengaruh kepuasan gaji dan kultur organisasi terhadap persepsi aparatur  pemerintah  daerah  tentang  tindak  korupsi. Jurnal  akuntansi  &  auditing Indonesia , 11 (1), 47–66.
Urumsyah, Dekar., Wicaksono, Aditya Pandu., Hardinto, Wirawan. (2018). Pentingkah nilai religiusitas  dan  budaya  organisasi  untuk  mengurangi  kecurangan?. Jurnal  akuntansi multiparadigma, JAMAL. 9 ( 1) :156-172. DOI:
http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9010.
Wahyuni,  Z.  I.,  Adriani,  Y.,  Nihayah,  Z.  (2015).  The  relationship  between  religious orientation,  moral  integrity,  personality,  organizational  climate  and  anti  corruption intentions in Indonesia. International journal of social science and humanity . 5 (10), 860- 864.
Wicaksono, A.P. & Urumsah D. (2016). Factor influencing employees to commit fraud in workplace: Empirical study in Indonesian Hospitals. Asia pacific fraud journal . 1 (1). 1-18. http://doi/10.21532/apfj.001.16.01.01.01.
Zhao, Huanhuan., Zhang, Heyun., Xu, Yan. (2016). Does dark triad of personality predict corrupt intention? The mediating role of belief in good luck. Frontiers of psychology . 7 (434). DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00608
Zińczuk,  Cichorzewska  &  Walczewski.  (2013). The  analysis  of  unethical  behavior  among employees  in  enterprises:  A  pilot  study  in  the  automotive  industry.  Croatia: Management, Knowledge and Learning International Conference .

## Website rujukan
https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia- membaik. diakses tanggal 20 Januari 2020.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181210132010-12-352437/survei-publik-nilai- tingkat-korupsi-di-indonesia-naik. diakses tanggal 20 Januari 2020.
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191009180219-185-438151/tokopedia-sebut- pecat-karyawan-jadi-momen-tersulit-perusahaan. diakses tanggal 20 Januari 2020.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181122182942-12-348514/kpk-sebut-banyak- perusahaan-di-indonesia-menipu. diakses tanggal 20 Januari 2020.
https://parstoday.com/id/news/indonesia-i23536-operasi_pemberantasan_pungli.  diakses tanggal 20 Januari 2020.