## TINJAUAN YURIDIS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(STUDI POLRESTABES MEDAN)
Oleh Eddy Supratman Universitas Drma Agung, Medan E-mail : eddysupratman1@gmail.com

## ABSTRACT
The crime of theft is one of the most common criminal acts, there is a lot of news in various mass media, both electronic media and print media. The crime of theft is usually motivated by the  daily  life  conditions  of  the  perpetrators,  for  example  the  economic  situation  or  income level  which  is  relatively  low  so  that  it  cannot  meet  the  costs  of  daily  living  needs  and  is influenced by a low level of education. The main problems in this study are 1) What are the factors that cause the crime of theft with violence to occur? 2) How are criminal sanctions set for  perpetrators  of  the  crime  of  theft  with  violence?,  3)  how  are  sanctions  applied  to  the crime of theft with violence. The types and methods of research used are juridical normative - empirical. The nature of this research is qualitative (research on descriptive research tends to use analysis). The data source uses 3 legal materials, namely, primary legal materials: the Criminal  Code.  Secondary  legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  Data  collection techniques: interviews and library techniques. The judge's legal considerations in making a decision  on  the  crime  of  theft  with  violence  are  in  Decision  Number:  580/Pid. B/2017/PN.Medan  is  appropriate  because  it  is  based  on  a  description  of  the  statements  of witnesses, evidence and statements of the defendant, where the evidence is sufficient. Keywords: Crime of Theft, Violence, Crime

## ABSTRAK
Kejahatan  pencurian  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  paling  sering  terjadi, banyaknya  pemberitaan  diberbagai  media  massa  baik  itu  media  elektronik  maupun  media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari- hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong  rendah sehingga tidak  dapat  memenuhi  biaya  kebutuhan  hidup  sehari-hari  serta  di  pengaruhi  oleh  tingkat pendidikan yang rendah.Pokok permasalahan dalam penelitian ini, ialah 1)Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan? 2) Bagaimana Pengaturan Sanksi-Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan?, 3) Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Jenis dan  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif  –  empiris.  Sifat  penelitian  ini adalah  kualitatif  (penelitian  tentang  riset  yang  bersifat  deskriptif  cenderung  menggunakan analisis).sumber  data  menggunakan  3  bahan  hukum  yaitu,  Bahan  hukum  primer  :  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana.  Bahan  hukum  sekunder  dan  Bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan data : wawancara dan  Teknik Kepustakaan. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan  putusan  terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  dalam  Putusan Nomor:  580/Pid.  B/2017/PN.Medan  telah  sesuai  karena  berdasarkan  pada  uraian  dari keterangan  saksi-saksi,  barang  bukti  dan  keterangan  terdakwa,  dimana  pembuktian  sudah cukup .
Kata Kunci : Kejahatan Pencurian, Kekerasan , Tindak Pidana

## 1. PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  teknologi
serta  zaman  yang  semakin  maju  dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat,  maka  tanpa  disadari  membuat berkembangnya kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.
Kejahatan  pencurian  merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media  massa  baik  itu  media  elektronik maupun  media  cetak.  Tindak  pidana pencurian  biasanya  dilatarbelakangi  oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya  keadaan  ekonomi  atau  tingkat pendapatannya  yang  tergolong  rendah sehingga  tidak  dapat  memenuhi  biaya kebutuhan  hidup  sehari-hari  serta  di pengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan  yang rendah.
Tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  mempunyai  bentuk  dan  jenis yang  berkembang,  baik  dari  segi  kualitas maupun  kuantitasnya.  Faktor-faktor  yang melatarbelakangi intensitas tindak pencurian  dengan  kekerasan  secara  umum sebagai berikut:
a. Faktor ekonomi.
b. Faktor pendidikan yang rendah.
c. Faktor mental.
d. Faktor  kepatuhan  terhadap  perintah agama.
e. Faktor  mengendurnya  ikatan  sosial dalam keluarga.
Dalam KUHPidana kejahatan pencurian  dibedakan  dengan  berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam  Pasal  365  KUHPidana  yaitu pencurian  dengan  kekerasan.  Pencurian dengan  kekerasan  merupakan  kejahatan terhadap  harta  benda.  Kekerasan  yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap  ada  kesempatan  bagi  si  pelaku untuk  melarikan  diri  supaya  barang  yang
dicuri  tersebut  tetap  berada  di  tangan pelaku.
Pasal 365 KUHPidana diatas maka dapat  disimpulkan  dua  unsur  pokok  yang penting yaitu pencurian dan kekerasan/ancaman  kekerasan.  Pasal  365 (4)  KUHP  merupakan  bentuk  pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang  terberat,  karena  diancam  dengan pidana  mati,  atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  sementara setinggi-tingginya 20 tahun.
Dari  pengertian  tindak  pidana dengan  kekerasan  dapat  dirinci  hal-hal penting sebagai berikut:
1. Pencurian  dengan  kekerasan  (pasal 365)  tindak  pidana  pokoknya adalah pencurian.
2. Kematian orang lain menurut pasal 365,  bukan  yang  dituju,  maksud penindak ditujukan untuk memiliki suatu bendan.
3. Upaya  yang  digunakan  dalam melakukan tindak pidana
pokoknya,  kalau  pada  pasal  365 adalah  berupa  kekerasan  atau ancaman kekerasan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai Tinjauan  Yuridis  Pencurian Dengan  Kekerasan  (Studi  Polrestabes Medan).”
2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian  Tindak  Pidana  Pencurian dengan  Kekerasan
Tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  atau  lazimnya  dikenal  di masyarakat  dengan  istilah  perampokan. Sebenarrya istilah antara pencurian dengan kekerasan  dan  perampokan  dari  segi redaksional  kedua  istilah  tersebut  berbeda namun  mempunyai  makna  yang  sama, misalnya  kalau  disebutkan  pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok  juga  adalah  perbuatan  jahat, oleh  karena  itu  walaupun  tidak  dikenal dalam  KUHPidana  namun  perumusannya
sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga  patut  dihukum  seperti  halnya pencurian dengan kekerasan.
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan  itu  oleh  pembentuk  undang- undang  telah  diatur  dalam  Pasal  365 KUHPidana,  yang  rumusannya  sebagai berikut:
1) Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama sembilan tahun
pencurian  yang  didahului,  disertai atau  diikuti  dengan  kekerasan  atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri
sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau untuk  tetap  menguasai  barang yangdicuri.
2) Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu  malam  dalam  sebuah  rumah atau  di  pekarangan  tertutup  yang ada rumahnya, diberjalan;
Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua  orang  atau  lebih  dengan bersekutu;
Ke-3  Jika  masuk  ke  tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan
pidana  penjara  paling  lama  lima  belas tahun.
4) Diancam  dengan  pidana  mati  atau pidana  seumur  hidup  atau  selama waktu  tertentu  paling  lama  dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan  luka  berat  atau kematian  dan  dilakukan  oleh  dua orang atau lebih dengan bersekutu,
disertai  pula  oleh  salah  satu  hal yang diterangkan dalam no. 1 dan
Dengan demikian maka yang diatur
dalam
Pasal 365 KUHPidana
sesungguhnya  hanyalah  satu  kejahatan, dan  bukan  dua  kejahatan  yang  terdiri  atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian  kekerasan  terhadap  orang, ataupun bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan  pemakaian  kekerasan  terhadap orang.
Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana pencurian  dengan  kekerasan  pada  Pasal 365  KUHPidana  ini  sama  dengan  yang dipunyai  oleh  Pasal  362  KUHPidana dengan  tambahan  unsur-unsur  sebagai berikut:
Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:
1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
a. Mempersiapkan atau
b. Memudahkan atau
c. Dalam hal tertangkap tangan
d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain
e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.
Pasal 365 ayat (2)
1. Unsur-unsurnya  sama  dengan  ayat (1)  di  atas,  hanya  ditambahkan unsur:
a. Waktu malam.
b. Dalam  sebuah  rumah  atau pekarangan  tertutup  yang  ada rumahnya, di jalan umum.
c. Dalam  kereta  api  yang  sedang berjalan.
d. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih.
e. Ditambah  unsur  membongkar, memanjat, memakai kunci palsu,  perintah  palsu,  jabatan palsu.
f. Unsur  mengakibatkan  luka berat pada korban.
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Dalam  ketentuan  Pasal  tersebut diatur  pencurian  yang  didahului, disertai  atau  diikuti  kekerasan  atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk
mempersiapkan dan
sebagainya dimana masuknya ketempat  kejahatan  atau  untuk sampai  pada  barang  yang  akan diambilnya  dilakukan  dengan  cara membongkar, merusak, atau memanjat  atau  dengan  memakai anak  kunci  palsu,  perintah  palsu atau seragam palsu.
Pasal 365 ayat (3):
Di  tambahkan  dengan  unsur  diatas yaitu  ditambahkan  unsur  matinya orang akibat perbuatan itu.
Pasal 365 ayat (4):
Ditambah  unsur  luka  berat  atau mati  karena  dilakukan  oleh  dua orang atau lebih.
Unsur-unsur  Tindak  Pidana  Pencurian dengan Kekerasan unsur-unsur pidana pencurian dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP, unsur-unsur tersebut adalah:
a Unsur Objektif terdiri dari:
1) Perbuatan Mengambil
2) Objeknya Suatu Benda
3) Unsur
Keadaan yang Menyertai/Melekat  pada  benda, yaitu Benda tersebut Sebagian atau
Seluruhnya Milik Orang Lain
a. Unsur Subjektif terdiri dari:
1) Adanya Maksud Untuk Memiliki. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua  unsur,  yakni  unsur  pertama  maksud (kesengajaan  sebagai  maksud  atau  opzet als  oogmerk),  berupa  unsur  kesalahan dalam  pencurian,  dan  kedua  unsur memilikinya.  Dua  unsur  itu  tidak  dapat dibedakan  dan  dipisahkan  satu  sama  lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik  orang  lain  itu  harus  ditujukan  untuk memilikinya,  dari  gabungan  dua  unsur itulah  yang  menunjukan  bahwa  dalam tindak pidana pencurian, pengertian
memiliki  tidak  mengisyaratkan  beralihnya hak  milik  atas  barang  yang  dicuri  ke tangan pelaku, dengan alasan.
2) Dengan Melawan Hukum
Unsur  melawan  hukum  dalam tindak  pidana  pencurian  yaitu  Maksud memiliki  dengan  melawan  hukum  atau maksud  memiliki  itu  ditunjukan  pada melawan  hukum,  artinya  ialah  sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil  benda,  ia  sudah  mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu  adalah  bertentangan  dengan  hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum  dimaksudkan  ke  dalam  unsur melawan  hukum  subjektif,  apabila  unsur kesengajaan  dicantumkan  secara  tegas dalam  rumusan  tindak  pidana,  berarti kesengajaan  itu  harus  ditujukan  pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  ialah  yuridis  normatif  - empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan hukum  primer:  bahan-bahan  hukum  yang mengikat.  Seperti  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana.  Bahan  hukum  sekunder adalah  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan  hukum  tertier  adalah  bahan  hukum yang meberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang  diperoleh  kemudian  disusun  secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara  kualitatif.  Teknik  pengumpulan data  :  wawancara  yaitu  melakukan wawancara  atau  tanya  jawab  dengan  Unit Reskrim Polrestabes dalam perkara pencurian  dengan  kekerasan  ini  guna memperoleh  data  dan  informasi  yang diperlukan.  Teknik  Kepustakaan,  yaitu melalui  pengumpulan  data  pustaka  yang berhubungan  dengan  hal-hal  yang  diteliti, berupa  dokumen  dan  literatur  yang
berkaitan  dengan  hal-hal  yang  diteliti, berupa  dokumen  dan  literatur  yang berkaitan dengan penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Faktor-faktor  penyebab  terjadinya Tindak
Pidana Pencurian dengan Kekerasan  antara  lain:  faktor  ekonomi, faktor  pendidikan  yang  rendah,  faktor mental,  faktor  keyakinan  terhadap  agama, faktor  mengendurnya  ikatan  sosial  dalam keluarga,  sehingga  dari  uraian-uraian tersebut menyebabkan sesorang melakukan  pencurian  dengan  kekerasan. Dengan  menggunakan  kekerasan  maka akan  mempermudah  pelakunya  dalam melakukan tindak pidana pencurian. Akibat  yang  ditimbulkan  selain  sanksi pidana    bagi  si  pelaku  juga  memberikan faktor  trauma  bagi  korban  dan    orang- orang di sekitar korban sehingga membentuk rasa tidak nyaman dan aman.
Faktor-faktor yang melatarbelakangi intensitas tindak pencurian dengan kekerasan secara umum  sebagai berikut:
a) Faktor ekonomi.
b) Faktor pendidikan yang rendah.
c) Faktor mental.
d) Faktor kepatuhan terhadap perintah agama.
e) Faktor mengendurnya ikatan sosial dalam keluarga.
Faktor Eksternal
 Faktor Pergaulan dan Sosial Masyarakat.
2. Pengaturan
Sanksi-sanksi Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan a. Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak
Pidana Pencurian
Dengan Kekerasan Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Indonesia  yang dimaksud dengan pencurian adalah
perbuatan  mengambil  sesuatu  barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan  orang  lain  disertai  maksud untuk  memiliki  dan  dilakukan  dengan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Bab XXII tentang Pencurian Pasal 362 sampai dengan  367  yang  dijelaskan  sebagai berikut ini yakni
Pasal 362 KUHP :  “Barang  siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.
Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (gegualificeerd diefstal”).
Pasal 363 KUHP berbunyi :
1) Pidana dengan pidana penjara selama- lamanya 7 (tujuh) tahun:
a. Pencurian ternak.
b. Pencurian  pada  waktu  kebakaran, letusan,  bencana  banjir,  gempa bumi  atau  gempa  laut,  peletusan gunung  api,  kapal  karam  –  kapal terdampar,  kecelakaan  kereta  api, huru-hara,  pemberontakan,  pember erontakan dalam kapal atau bencana perang;
c. Pencurian  pada  waktu  malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan  yang  terutup  dimana terdapat rumah kediaman
dilakukan  oleh  orang  yang  ada  di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak
d. Pencurian  dilakukan  oleh  dua orang atau lebih bersama-sama.
e. Pencurian yang untuk dapat masuk ke  tempat  kejahatan  atau  untuk dapat  mengambil  barang  yang dicuri  itu  dilakukan  dengan  jalan membongkar (“braak”) , mematahkan (“verbreking”) atau memanjat (“inkliming”) atau memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau  pakaian jabatan palsu.
2) Jika  pencurian  tersebut  pada  no.  3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.”

## Pasal 364 (Pencurian Ringan)
Pasal 364 berbunyi: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362  dan  pasal  365  butir  4,  begitu  pun perbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah  rumah  atau  perkarangan  tertutup yang  ada  rumahnya,  jika  harga  barang yang dicuri tidak lebih dari duapuluh lima rupiah,  diancam  karena  pencurian  ringan dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak dua ratus lima puluh rupiah.”
Pencurian  ringan  ini  berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya:  pencurian  dengan  unsur-unsur pemberatan (“gequalificeerd  diefstall”) . Sebab  pasal  pencurian  barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya  untuk  barang  yang  tidak  bernilai lebih  dari  Rp;  25,00)  orang  tak  seberapa merasa sifat jahat perbuatannya.
Pasal 365 (Pencurian Dengan Kekerasan) Pasal 365 KUHP berbunyi:
1) Diancam  dengan  pidana  penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  terhadap  orang,  dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri  atau  peserta  lainnya,  atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
2) Diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 12 tahun: Ke-1:  Jika  perbuatan  dilakukan pada  waktu  malam  dalam  sebuah rumah  atau  pekarangan  tertutup yang  ada  rumahnya,  di  jalan  atau
dalam  kereta  api  atau  trem  yang sedang berjalan.
Ke-2:  Jika  perbuatan  dilakukan oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan bersekutu.
Ke-3:  Jika  masuknya  ke  tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian,  maka  dikenakan  pidana penjara paling lama 15 tahun.
4) Diancam  dengan  pidana  mati  atau pidana  penjara  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu  paling  lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan  luka  berat  atau kematian  dan  dilakukan  oleh  dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula  disertai  oleh  salah  satu  hal yang  diterangkan  dalam  no.  1  dan 3.

## Pasal 366
“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu  perbuatan  yang  dirumuskan  dalam pasal  362,  363  dan  365  dapat  dijatuhkan pencabutan  hak  berdasarkan  pasal  35 No.1-4.”

## Pasal 367
1) Jika  perbuatan  atau  pembantu  dari salah  satu  kejahatan  dalam  hal  ini adalah  suami(isteri)  dari  orang yang  terkena  kejahatan  dan  tidak terpisah  meja,  dan  tempat  tidur, atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap  perbuatan  atau  pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2) Jika  si  suami  (isteri)  yang  terpisah meja  makan  dan  tempat  tidur  atau terpisah  harta  kekayaan  atau  kika dia  adalah  keluarga  sedarah  atau semanda,  baik  dalam  garis  lurus, maupun  garis  menyimpang  derajat kedua  terhadap  orang  itu,  hanya mungkin dapat diadakan
penuntutan,  jika  ada  pengaduan yang terkena kejahatan.
3. Penanggulangan  dan  Hambatan POLRESTABES  Medan  Dalam
Menangulangi  Tindak  Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Maraknya  pencurian  bermotor  di  kota Medan menjadi angka kriminalitas semakin  tinggi  dari  hari ke  hari. Terjadinya  pencurian  dengan  kekerasan dikarenakan  seringnya  terjadi  parkir  liar, atau  parkir  sembarangan  yang  dilakukan oleh  para  pemilik  kendaraan,  serta seringnya menyimpan barang-barang berharga  di  dalam  mobil  yang  dapat menarik  perhatian  orang  lain.  Begitu banyak keluhan sebagian besar masyarakat dalam  hal  keamanan  yang  salah  satunya disebabkan  karena  kepolisian  yang  dinilai lamban  dalam  merespon  setiap  bentuk kejadian  berupa  tindak  kriminal.  Hal tersebut  tidak  terlepas  dari  kurangnya antisipasi  kepolisian  dalam  pengamanan suatu wilayah yang sudah ditentukan untuk menjalankan tugasnya.
a. Penanggulangan  Tindak  Pidana Pencurian  dengan  Kekerasan oleh Polrestabes Medan
Pidana  adalah  suatu  reaksi  atau  delik ( punishment )  dan  berwujud  suatu  nestapa yang  dengan  sengaja  ditimpakan  oleh Negara  atau  lembaga  Negara  terhadap pembuat  delik.  Dirumuskan  pula  bahwa hukum  adalah  suatu  perasaan  tidak  enak (sengsara)  yang  dijatuhkan  oleh  hakim dengan  vonis,  kepada  orang-orang  yang melanggar  undang-undang  hukum  pidana Jadi dalam sistem hukum pidana kita yang menganut  asas  praduga  tak  bersalah ( presumption of innoncent ), pidana sebagai reaksi  atas  delik  yang  dijatuhkan  harus berdasarkan  pada  vonis  hakim  melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan  pidana  yang  dilakukan,  apabila tidak  terbukti  bersalah  maka  tersangka harus dibebaskan.
Tugas  pokok,  fungsi  dan  peranan Binmas Polrestabes Medan:
1. Fungsi  teknis  Binmas  bekerja dengan  meletakkan  pola  kemitraan sebagai  AZAS  setiap  kegiatan operasionalnya.  Oleh  karena  itu wadah  fungsi  teknis  Binmas  Polri pada  satuan  kewilayahan  (Polda dan Jajarannya) dinamakan “Binmas. 2. Pengemban tugas “Binmas” bertugas menggugah perhatian masyarakat  untuk  menanamkan pengertian  sehingga  melahirkan sikap  penerimaan  terhadap  upaya- upaya  Polri  dalam  pembinaan sistem  keamanan  dan  ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat  untuk  sadar  dan  taat terhadap peraturan perundang- undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya  masyarakat  berpartisipasi aktif dalam
pengelolaan kamtibmas.
Apabila  oleh  penyidik  dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau  pengaduan  tentang  telah  terjadinya suatu  bentuk  tindak  pidana  pencurian dalam  keadaan  yang  memberatkan,  maka terhadap  pelaku  akan  dilakukan  upaya- upaya  selanjutnya  sebagaimana  diatur dalam KUHAP.
1. Penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan Dalam  Pasal  1  butir  20  KUHAP dijelaskan  “penangkapan  adalah  suatu tindakan  penyidik  berupa  pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa  apabila  terdapat    cukup  bukti guna kepentikan penyidikan atau penuntutan  dan  atau  peradilan  dalam  hal serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini.
Dari  penjelasan  tersebut,  penangkapan tiada  lain  dari  pada  “pengekangan sementara
waktu”, kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentikan penyidikan  atau  penuntutan.  Akan  tetapi, harus  dilakukan  menurut  cara-cara  yang telah ditentukan dalam  KUHAP.Mengenai alasan penangkapan atau syarat
penangkapan  tersirat  dalam  Pasal  17 KUHAP yaitu:
1) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal  17  ialah  bukti  permulaan  untuk menduga  adanya  tindak  pidana  sesuai dengan  bunyi  Pasal  1  butir  14  KUHAP. Selanjutnya  penjelasan  Pasal  17  KUHAP menyatakan  pasal  ini  menunjukan  bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan  dengan  sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul- betul melakukan tindak pidana.
2. Faktor Hambatan dalam Penegakan Pencurian dengan Kekerasan di Polrestabes Medan
Adanya  hambatan  proses  penangkapan antara lain sebagai berikut:
a. Identitas pelaku tidak jelas;
b. Pelaku tidak memilik KTP;
c. Pelaku tidak mengakui perbuatannya;
d. Tidak ada saksi di TKP;
e. Pelaku menghilangkan barang bukti.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Oleh karena  itu,  dipandang  dari  sudut  tertentu, maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
Setiap  warga  masyarakat  atau sekelompok, pasti mempunyai permasalahan hukum seperti taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah.  Sebagaimana  diketahui,  kesadaran hukum  merupakan  suatu  proses  yang mencakup  pengetahuan  hukum,  sikap hukum dan perilaku hukum.
Faktor  tersebut  merupakan  faktor-faktor yang  terkait  dengan  satu  sama  lain  dan merupakan  inti  dari  sistem  penegakan hukum.  Jika  faktor  tersebut  ditelaah  akan dapat  terungkapkan  hal  yang  berpengaruh terhadap  sistem  penegakan  hukum  yang dapat berdiri sendiri dan saling
berhubungan satu dengan lainnya sehingga kebijakan  yang  dilakukan  oleh  faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pergaulan  bebas  dan  pengaruh  media sosial.
Hambatan-hambatan  dalam  upaya penanggulangan  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan  dikarenakan  faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya  dan  hasil  penelitian  diatas, maka penulis menyimpulkan:
1. Adapun  faktor-faktor  penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan  yang  rendah,  faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama, faktor mengendurnya ikatan  sosial  dalam  keluarga,
sehingga dari uraian-uraian
tersebut  menyebabkan  sesorang melakukan pencurian dengan kekerasan.  Dengan  menggunakan kekerasan maka akan mempermudah  pelakunya  dalam melakukan tindak pidana
pencurian.
Akibat yang
ditimbulkan  selain  sanksi  pidana bagi  si  pelaku  juga  memberikan faktor  trauma  bagi  korban  dan orang-orang  di  sekitar  korban sehingga  membentuk  rasa  tidak nyaman dan aman.
2. Penerapan hukum terhadap
Tindak  Pidana  Pencurian  dengan Kekerasan  dalam  Putusan  Nomor :  580/Pid.B/2017/PN.Medan  ini, Penuntut  Umum  menggunakan bentuk dakwaan subsider, dakwaan  primernya  Pasal  365 ayat (2), ke-2, KUHPidana, sedangkan  dakwaan  subsidernya Pasal  365  KUHPidana.  Adapun penerapan  hukumnya  telah  sesuai dengan  ketentuan  pidana  materil
yang  berlaku  dan  syarat  dapat dipidananya  terdakwa,  hal  ini didasarkan  pada  pemeriksaan  dan fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan,  dimana  alat  bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut  Umum  yaitu  keterangan saksi-saksi  dan  barang  bukti. bersesuaian  dengan  keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.  Sehingga  majelis Hakim  menyatakan  perbuatan terdakwa  telah  memenuhi  unsur- unsur tindak pidana yang
didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum  yaitu  dakwaan  primer yaitu  Pasal  365  ayat  (2)  ke-2 KUHPidana.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan  dalam  Putusan Nomor: 580/Pid. B/2017/PN.Medan  telah  sesuai karena  berdasarkan  pada  uraian dari keterangan saksi-saksi, barang  bukti  dan  keterangan terdakwa,  dimana  pembuktian sudah  cukup  apabila  berdasarkan minimal  2  (dua)  alat  bukti ditambah keyakinan hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan fakta dipersidangan dimana majelis hakim  tidak  menemukan  hal-hal yang  dapat  melepaskan  terdakwa dari  pertanggungjawaban  pidana, baik  sebagai  alasan  pembenar maupun  alasan  pemaaf.  Hakim juga  telah  mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis  yang  dapat  meringankan maupun memberatkan sanksi pidana bagi terdakwa.

## Saran
1. Diharapkan  perlu  penyuluhan- penyuluhan hukum tentang tindak pidana  umum  khusus  tindak
pidana pencurian dengan kekerasan keseluruh lapisan masyarakat  secara  perlahan-lahan dan terus menerus yang dilakukan tidak  hanya  oleh  aparat  penegak hukum  tetapi  semua  lapisan masyarakat,  dimulai  dari  para orang tua, guru-guru, para pemuka  agama dan instansi terkait.  Penyuluhan  dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian  dengan  kekerasan,  ada dampak  dari  perbuatan  tersebut dan sanksi pidana yang dijatuhkan  bagi  pelaku  sesuai dengan ketentuan KUHPidana.
2. Disarankan  kepada  para  penegak hukum  (Kepolisian,  Kejaksaan
dan  Pengadilan)  serta  seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah agar lebih
berpartisipasi  secara  aktif  dan bertanggungjawab  agar  pelaku tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  dapat  dipidana  sesuai dengan  ketentuan  KUHPidana. Supaya  pelaku  tidak  berlaku semena-mena  dan  mengulangi perbuatanya serta dapat memberikan  efek  jera  atau  kata lain  dalam  penjatuhan  pidana harus  berdamapak  “ deterrewnt effect” (memberikan  rasa  takut atau  rasa  jera  kepada  pelaku tindak  pidana)  hal  ini    meberikan wacana kepada para hakim dalam mempertimbangkan “ vonis” (penjatuhan  sanksi  pidana  badan dan  tambahan  kepada  pelaku tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan)  sehingga  memberikan rasa  keadilan  bagi  korban  dan masyarakat.  Disisi  lain  untuk mencegah orang lain untuk melakukan  tindak  pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu
mempertahankan tata tertib hukum  di  dalam  masyarakat.
Hakim diharapkan dapat melakukan penemuan hukum
yang  berdasarkan  keadilan  yang berguna  di  dalam  kehidupan masyarakat. 3. Diharapkan kepada Penegak Hukum khususnya Hakim Pengadilan  Negeri  Medan  untuk lebih  mempedomani  KUHPidana dalam memutuskan hukuman bagi pelaku  tindak  pidana  pencurian dengan kekerasan karena kurangnya  mencerminkan  rasa keadilan. Sehingga membuat orang  beranggapan  bahwa  orang yang  akan  melakukan  tindak pidana pencurian dengan kekerasan akan dengan gampangnya melakukan pencurian dengan kekerasan diakibatkan  oleh  hukuman  yang rendah. Disamping itu hakim juga harus  mempertimbangkan  psikis korban,  karena  akibat  perbuatan tersebut  memberikan  rasa  tidak nyaman  dan  aman  trauma  untuk melakukan  aktifitasnya  sehari- hari.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Andi  Hamzah, Bunga  Rampai  Hukum Pidana  Dan  Acara  Pidana , Jakarta  :  Ghalia  Indonesia, 1986.
Arief,  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana, Cet.  Ke-I,  Jakarta:  Prenada
Media Group, 2008. --------------------------, Bunga Rampai
Kebijakan  Hukum  Pidana (Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP Baru), Cet  ke-I,  Jakarta  : Media Grafika, 2008. Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi  ke-II,
Jakarta  :  Sinar  Garfika, 2009.
Kansil,  C.  S.  T, Pengantar  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet.  Ke-8,  Jakarta:  Balai Pustaka, 1989.
Kertanegara,  Satochid, Hukum  Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I. Balai  Lektur  Mahasiswa,
1989.
Lamintang,  P.  A.  F., Dasar-dasar  Hukum
Pidana  Indonesia ,  Sinar Baru, Bandung, 1984 ---------------------------------, Elik-elik Khusus Kejahatan terhadap Harta  Kekayaan, Cet  ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Moeljatno , Asas-asas  Hukum  Pidana , Jakarta  :  Bina  Aksara, 1987.
Sianturi R. S, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya ,  Jakarta  : Alumni AHAEM- PATEHAEM, 1986. Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat , Bandung : Sinar Baru, 1983. Soejono Soekanto, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor  Suatu  Tinjauan Kriminologi , Jakarta, Aksara, 1988.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun
1983  tentang  Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002
Tentang Kepolisian Negara