P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated

## MEKANISME DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK
(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt)
Author
Hesti Ayu Wahyuni 1 , Yuris Tri Naili 2, Fania Mutiara Savitri 3
1,2 Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto
3 Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
hesti1079@gmail.com , yuris@uhb.ac.id faniamutiara@walisongo.ac.id

## Abstrak
Sebagai  generasi  penerus  bangsa,  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  (AKH) tidak perlu mendapat perlakuan hukum. Agar mampu menjadi manusia seutuhnya, cerdas  dan  bertanggung  jawab,  anak  justru  harus  diberikan  bimbingan  serta binaan.  Penyelesaian  perkara  yang  berkaitan  dengan  tidak  pidana  anak,  dapat diselesaikan  diluar  proses  pengadilan,  atau  disebut  diversi.  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjadi  landasan  hukum  pengaturan  diversi. Undang-undang  tersebut  secara  tegas  menjelaskan  mengenai  diversi  yang  dapat diterapkan  dalam  proses  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang  dilakukan melalui proses pengadilan.
Kesimpulan  berdasarkan  penelitian  serta  pembahasan  terhadap  pokok permasalahan  yang  diajukan  dalam  tesis  ini,  adalah:  Penentuan  diversi  atas Pertimbangan  hakim  pada  perkara  Nomor  14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt  di Pengadilan Negeri Purwokertoo yakni ;
Kata kunci : Hakim, Anak berkonflik, Efektivitas, Sistem Peradilan Pidana Anak

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  menjunjung  tinggi  keadilan  hak  asasi manusia. Penjaminan kesejahteraan di setiap negara, khususnya Indonesia adalah hal  yang  harus  dilaksanakan  dan  diwujudkan.  Kehadiran  negara  dalam  rangka mencapai  kesejahteraan  warganya  adalah  suatu  contoh  impian  masyarakat  yang bertempat  tinggal  di  Indonesia  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  terutama  anak- anak. Satu contoh wujud adanya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak  adalah  dengan  pertimbangan  hakim  saat  anak  berada  dalam  tindakan melanggar  hukum.  Beberapa  contoh  yang  termasuk  tindakan  melanggar  hukum diantaranya,  bullying,  penggunaan  obat-obatan  terlarang,  pelecehan  seksual, sampai pada tindak pembunuhan.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
Pertimbangan  hakim  menjadi  penting  karena  dapat  melindungi  kelangsungan hidup  anak.  Anak  dapat  melalui  hidupnya  dengan  baik  dan  dilatih  untuk melakukan  hal-hal  yang  positif  dan  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan  bernegara sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Demi  mewujudkan  hak  kebebasan  anak  dari tindak  diskriminasi.  Tindakan  diskriminasi  yang  dimaksud  berupa  perbedaan perlakuan dari penegak hukum terhadap anak, misalnya anak dipukul atau dikata- katai dengan kata-kata yang kasar, dan lain sebagainya.
Bentuk  pemberian  yang  tidak  tenilai  harganya  adalah  seorang  anak.  Anak harus  disayangi  dan  dicintai  dengan  segenap  jiwa  raga,  baik  harkat  dan martabatnya. Perlunya perlindungan terhadap anak akan menjaga anak agar dapat menjadikan anak orang yang mempunyai perkembangan jiwa dan raga yang baik. Dalam  hal  ini  peran  orang  tua  dan  orang  terdekat  dapat  mewujudkan  penerapan hak-hak perlindungan anak.
Tidak hanya orang tua yang mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak seiap anak. Lingkungan tempat tinggal, pendidikan, maupun pergaulan di sekitar anak  juga  ikut  bertanggung  jawab.  Anak  tidak  hanya  diberikan  tanggung  jawab untuk  menjalankan  kewajibannya,  melainkan  anak  juga  perlu  diberikan  hak-hak. Baik  hak  hidup,  hak  berpendapat,  terutama  hak  mendapatkan  perlindungan  dan kehormatan.
Terkait  dengan  perlindungan  dan  kehormatan  yang  diberikan  kepada  anak, negara  juga  peerlu  mengaturnya  sedemikian  rupa  agar  penerapan  perlindungan terhadap anak tidak hanya berupa kata-kata semata. Sayangnya, implementasi dari aparat  penegak  hukum  belum  sepenuhnya  serius.  Masih  banyak  kedudukan  hak- hak dari anak yang tidak terpenuhi.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  perbaikan  menyeluruh  yang  harus  dilakukan berbagai  elemen  masyarakat.  Mulai  dari  orang  terdekat  anak,  lingkungan  tempat anak tumbuh dan berkembang, serta peran negara untuk melindungi segenap hak- hak  yang  seharusnya  diberikan  pada  setiap  anak.  Karena  sejatinya,  anak  berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat yang lain.
Meningkatnya  aktivitas  anak  dalam  melakukan  sebuah  pelanggaran  hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Baik dari segi peningkatan dalam segi perencanaan  maupun  cara  yang  mereka  lakukan.  Sehingga,  bagi  masyarakat maupun aparat penegak hukum menjadi kualahan akibat menangani masalah yang diperbuat oleh mereka.
Tidak  dipungkiri  bahwasannya,  anak-anak  yang  melakukan  kejahatan  masih berada  dalam  golongan  pelajar.  Dimana  seharusnya  masih  berada  dalam pengawasan  orang  tua.  Meskipun  masih  usia  pelajar,  mereka  bisa  melakukan kejahatan  yang  biasanya  dilakukan  oleh  orang  dewasa.  Sangat  disayangkan, apabila  mereka  menuju  perubahan  yang  tak  terarah  dan  menyebabkan  mereka menjadi bersalah.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
Pengabaian sosial merupakan salah satu bentuk gejala patologis yang menjadi sebab  adanya  kenakalan  remaja,  sehingga  perilaku  yang  mereka  kembangkan adalah bentuk perilaku menyimpang. Untuk menciptakan anak yang terhindar dari perilaku  menyimpang,  tidak  hanya  orang  tua  saja  yang  mempunyai  peran,  tetapi seluruh lapisan masyarakat.
Upaya  menjauhkan  anak  dari  perilaku  menyimpang  dengan  melakukan berbagai  kegiatan  positif,  diantaranya  melakukan  hobi  seperti  memasak, menyanyi, menggambar, travelling, dan lain-lain. Melakukan hobi dapat membuat anak mempunyai  kesibukan yang positif, sehingga anak tidak mempunyai  waktu untuk melakukan hal-hal negatif. Kasih sayang yang diberikan orang tua baik juga dapat menghindarkan anak terhadap perilaku pelanggaran hukum.
Pada  hakikatnya,  kelahiran  seorang  anak  merupakan  peristiwa  yang diharapkan  oleh  seluruh  pasangan  di  dunia.  Karya  dari  John  Gray  yang  berjudul “Children  are  from  Heaven”  menjelaskan  bahwa  keadaan  anak  yang  dilahirkan adalah  tidak  mempunyai  dosa  dan  juga  baik.  Dalam  perjalanan  menuju kedewasaan,  seorang  anak  membutuhkan  orang  dewasa  untuk  menuntun  mereka berperilaku lebih baik.
Namun, jika memang ada anak yang melakukan tindakan pidana, maka sudah seharusnya anak tersebut terlibat dalam proses hukum. Ketika anak tersebut sudah masuk  ke  dalam  proses  hukum,  statusnya  pun  berubah  menjadi  subyek  hukum. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam penanganan kasus ini.
Penanganan  khusus  dapat  dengan  memberikan  perhatian  kepada  anak  secara khusus. Pemberian perhatian secara khusus ini akan membuat anak tidak tertekan, sehingga  berdampak  pada  kesehatan  mental  anak.  Dengan  adanya  kesehatan mental anak, secara otomatis juga akan berujung pada kesehatan fisik pada anak. Cara ini diterapkan ketika sudah berjalannya proses hukum acara pidana.
Beragam cara yang harus diterapkan diantaranya, tidak mendiskriminasi anak, harus mempunyai jiwa berteman dengan anak, memberikan rasa empati dan kasih sayang,  memberikan  motivasi  bukan  menghakimi,  memberikan  pelajaran  atas perbuatan yang dilakukan anak dengan memberitahu kesalahannya menggunakan bahasa  yang  mudah  dipahami  oleh  anak,  selain  itu,  pemberian  rasa  aman  serta kenyamanan  perlu  dilakukan  oleh  aparat  penegakan  hukum  dalam  menangani kasus pelanggaran hukum oleh anak.
Kewajban  beserta  hak  yang  diperoleh  anak  telah  diatur  secara  khusus  dalam Hukum  acara  pidana  anak.  Diratifikasinya  Konvensi  Hak  Amak  (KHA)  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  telah  menjadi  peraturan  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan.  Nilai-nilai  yang  terkandung  didalamnya yaitu  berupa  terciptanya  keadaan  yang  terbebas  dari  diskriminasi,  terjaminnya
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
kelangsungan  hidup  bagi  anak  untuk  dapat  berkembang  serta  bertumbuh,  serta mendapatkan perlindungan.
Selain  itu,  terdapat  peraturan  perundangan  lain  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah  Indonesia  diantaranya,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak,  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Pertimbangan hakim terhadap Anak.
Dilihat  dari  segi  substansinya,  perundang-undangan  di  atas  telah  menetapkan peraturan  mengenai  hak-hak  yang  diberikan  kepada  anak.  Anak  berhak mendapatkan  kehidupan,  mempunyai  identitas  berupa  nama,  berhak  atas pemberian pendidikan, perlu adanya pemberian hak kesehatan agar daya kembang anak  dapat  dipantau.  Selain  itu,  anak  mempunyai  hak  untuk  beribadah  dengan tenang dan damai sesuai dengan agama yang dianutnya.
Dalam perjalan kehidupan, seorang anak mempunyai perasaan dan berhak atas mengimplementasikannya  menjadi  sebuah  ekspresi  baik  senang,  sedih,  marah, ataupun kecewa. Anak juga mempunyai kesempatan untuk menuangkan ide yang ada  di  dalam  pikirannya  dengan  adanya  hak  berpikir.  Anak  dapat  menjadi  anti sosial, jika tidak mendapatkan hak bermain bersama teman sebayanya.
Orang  tua  juga  harus  memberikan  hak  beristirahat,  supaya  tenaganya  tidak terforsir dan menyebabkan anak jatuh sakit. Selain itu, orang tua dan masyarakat dapat  memberikan  perlindungan  sosial  bagi  anak.  Upaya  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  tidak  memberikan  tekanan  terhadap  anak  terkait  dengan  hal-hal yang akan dicapainya. Kebebasan perlu dilakukan dalam hal ini, agar anak dapat merasa  diberikan  kepercayaan  dan  berlatih  tanggung  jawab  demi  mencapai  cita- citanya.
Pelaksana  pertimbangan  hukum  diantaranya  yakni  lembaga  penegak  hukum serta  menggunakan  perangkat  hukum  berupa  Undang-undang  dan  Konstitusi. Masing-masing  dari  keduanya  harus  menjadi  sarana  pertimbangan  hukum  yang layak.  Salah  satunya  dengan  disusun  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Peradilan  Anak.  Adanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  dasar  dalam  melakukan  pertimbangan  hukum  dalam  tindak pidana oleh anak.
Pemberian  estimasi  hukum  terhadap  pidana  yang  diperbuat  oleh  anak merupakan contoh dari perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh anak. Anak juga  perlu  diberikan  arahan  agar  selepasnya  menjalani  proses  hukum,  anak menjadi  lebih  berhati-hati  dan  memikirkan  tindakannya.  Maka  dari  itu,  hakim berperan  memberikan  evaluasi  terhadap  kasus  yang  dilakukan  anak  serta  tidak langsung memutuskan hukuman berdasarkan keputusan hakim saja.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
Pada kehidupan sehari-hari, perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak  masih  banyak  ditemukan1.  Sayangnya,  dalam  proses  penegakan  hukum, masih  terdapat  kekurangan  serta  kelemahan  pada  pertimbangan  hakim  terhadap hak-hak  anak  (khususnya  sebagai  pelaku).  Masih  banyak  anak  yang  tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan serta tidak diperlakukan secara manusiawi oleh beberapa pihak yang masih mengabaikan hak-hak anak.
Pemanfaatan  situasi  bagi  orang  yang  tidak  memiliki  empati  terhadap  anak serta tidak menginginkan adanya kerugian dibalik setiap kasus tindak pidana anak masih  kerap  kali  terjadi.  Pemanfaatan  keadaan  ini  biasanya  dilakukan  dengan pengabaian  hak-hak  terhadap  anak.  Seharusnya  anak  yang  tidak  bersalah,  tapi dituduh bersalah. Anak sering mendapatkan tuduhan perihal kejahatan yang tidak ia perbuat.
Dengan  adanya  tuduhan  maupun  sangkaan  terhadap  anak,  membuat  anak terlibat  dengan  hukum.  Biasanya,  anak  yang  berada  dalam  situasi  tersebut merupakan anak yang mempunyai konflik terhadap hukum (Children conflict with the  law).  Dan  menyebabkan  anak  dapat  mengalami  proses  hukum  di  peradilan. Padahal, jika saja tidak ada tindakan yang dilakukan untuk memanfaatkan kondisi ini, maka keterlibatan anak terhadap hukum bisa saja dihindari.
Salah  satu  bentuk  adanya  keterlibatan  negara  terhadap  anak  yakni  dengan adanya  peran  dari  lembaga  dan  perangkat  hukum  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  terkait  perlindungan  anak.  Realisasi  lembaga  dan  perangkat  hukum  yang memadai terhadap perlindungan anak yakni dengan melakukan perlakuan khusus sebagai tindak pidana.
Perlakuan  khusus  ini  dilakukan  dengan  melaksanakan  pembinaan  terhadap anak.  Pembinaan  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  motivasi  dan  dorongan serta  pemberian  pendidikan  berupa  pengembangan  perilaku  yang  positif  kepada anak.  Jangan  menyalahkan  atau  menjustifikasi  perlakuan  anak  dengan  langsung menyalahkannya.  Melainkan  dengan  pemberian  pengertian  dengan  cara  yang halus.
Bentuk  lainnya  dalam  rangka  merealisasikan  perlindungan  terhadap  hak-hak anak,  yakni  dengan  hakim  yang  melakukan  pertimbangan  keputusan  terhadap pemberian  sanksi  bagi  anak  yang  membuat  pelanggaran  terhadap  hukum. Banyaknya  faktor  yang  menjadi  alasan  anak  bertindak  menyimpang  menjadi  hal yang dimaklumkan dalam pertimbangan yang diberikan hakim.
Tidak  semua  anak  sengaja  ingin  melakukan  tindak  kejahatan  kepada sesamanya.  Ada  beberapa  alasan  yang  mendasari  tindakan  mereka.  Situasi  dan kondisi  tidak  lepas  dari  alasan  dasar  yang  digunakan  anak  untuk  melakukan pelanggaran terhadap hukum. Maka dari itu, hakim tidak boleh melakukan vonis sepihak kepada anak yang melanggar hukum.
1 Sumber Data diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
Memang  pada  dasarnya,  proses  penegakan  hukum  harus  tetap  berjalan disamping memprioritaskan tumbuh kembang anak agar anak tidak mendapatkan dampak  dengan  adanya  vonis  tersebut.  tetapi,  alangkah  baiknya  apabila  hakim dapat memberikan hukum dengan pertimbangan yang adil bagi hak-hak anak saat menjalani proses peradilan.
Keadilan  yang  harus  dirasakan  oleh  anak  juga  tidak  lepas  hanya  pada  saat proses  penegakan  hukum,  melainkan  juga  setelah  berjalannya  proses  hukum tersebut. masyarakat serta pemerintah bersama melakukan pembinaan yang lebih ketat  terkait  dengan  proses  perilaku  anak.  Hal  ini  sangat  penting  dilakukan  agar pencegahan terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan anak dapat dihindari.
Telah ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  sebagai  wujud  perhatian  pemerintah  Indonesia  terhadap  pertimbangan hakim  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Undang-undang  ini diberlakukan  karena  dinilai  lebih  efektif  dan  lebih  bisa  digunakan  dalam menjawab  tantangan  persoalan  pertimbangan  hakim  daripada  peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.
Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai penilaian dan  keputusan  yang  matang.  Beberapa  keputusan  yang  diambil  yakni  dapat ditentukan  dari  berbagai  perspektif  yakni  melalui  kaca  mata  baik  secara  hukum (yuridis),  perilaku  masyarakat  (sosiologis),  maupun  dari  perspektif  teori  yang berlaku  (filosofis).  Demi  membangun  seorang  hakim  yang  dapat  memberikan pertimbangan  bagi  anak  yang  sedang  berada  dalam  proses  hukum  secara komprehensif.
Namun, pelaksanaan perundang-undangan tersebut dapat diberlakukan setelah melewati  batas  dua  tahun  yang  dihitung  dari  bulan  Agustus  tahun  2012  jika merujuk  pada  Pasal  108  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012.  Sehingga Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 1997 masih diberlakukan sebagai  dasar hukum pengadilan  anak.  Kesadaran  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap  perlakuan khusus,  dibuktikan  dengan  adanya  perubahan  ini.  Sehingga  dapat  meminimalisir tekaan jiwa dan pengaruh buruk bagi perkembangan kepribadian anak. 2
Kelangsungan  hidup  dan  masa  depan  anak  bergantung  pada  penanganan hukum  yang diberikan kepada anak dengan tidak menimbulkan stigmatisasi atau labeling .  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  berhak  memberikan  rekomendasi  atas sanksi  yang  dijatuhkan  sebagai  putusan  hakim  dalam  persidangan  anak.  Bapas merupakan  unit  pelaksana  khusus  dalam  berjalannya  pemasyarakatan  yang mempunyai tugas serta fungsi, diataranya untuk peneitian tentang kemasyarakatan, bagian pembimbingan dalam masyarakat, memberi pengawasan,
2 Sunaryo,2002, Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Anak  Dalam  Proses Peradilan Pidana , Fakultas Hukum Unsoed,Purwokerto, Hlm. 91
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
serta melakukan pendampingan bagi masyarakat. 3 Meskipun Balai
Pemasyarakatan  telah  memberikan  rekomendasi,  keputusan  yang  diambil  oleh hakim  kerap  kali  menyimpang  dari  rekomendasi.  Sebuah  keputusan  hakim  yang dianggap  menyimpang  biasanya  dipengaruhi  oleh  situasi  mapun  kondisi  batin yang  ada  pada  seorang  hakim  ataupun  ideologi  yang  telah  tertanam  sejak  lama, sehingga mampu membawa pengaruh yang kuat terhadap keputusan yang diambil. Hakikat  dan  wujud  pertimbangan  hakim  terhadap  hukum  yang  seharusnya diberikan  kepada  anak  dapat  ditentukan  dengan  menjadikan  tujuan  serta  dasar pemikiran dari peradilan anak ( Juvenile Justice ) sebagai landasan. Bagian integral dari  kesejahteraan  sosial  yaitu  dengan  mewujudkan  kesejahteraan  anak  yang menjadi tujuan serta dasar pemikiran dari peradilan anak. 4
Hak  pemberian  bantuan  hukum  dilakukan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan terhadap  anak  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana  sebagai  bentuk  pertimbangan hakim  terhadap  hukum.  Dengan  ini,  tersangka  atau  terdakwa,  orang tua/wali/orang  tua  asuh  mendapatkan  pemberitahuan  mengenai  hak  untuk memperoleh  bantuan  hukum  yang  wajib  dilakukan  oleh  para  penyidik,  penuntut umum  dan  hakim. 5 Ada  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  anak  dalam melakukan  tindakan  pelanggaran  hukum.  Faktor-faktor  tersebut  diantaranya minimnya  kasih  sayang  yang  diberikan  orang  tua  kepada  anak,  kurangnya pendidikan  anak,  lingkungan  yang  tidak  mendukungnya  dengan  baik,  adanya struktur  sosial  yang  berbeda  dengan  struktur  sosial  anak,  serta  keadaan  ekonomi yang dirasakan anak.
Berbagai  perbedaan  ini  menjadi  landasan  pemberian  hukum  yang  berbeda terhadap perilaku pelanggaran terhadap hukum yang telah diperbuat seorang anak. Anak mempunyai hak-hak untuk diberi bantuan hukum dalam proses yang terjadi terkait  dengan  pertimbangan  hakim.  Sehingga,  hukuman  yang  diperoleh  anak- anak  menjadi  tidak  akan  sama  dengan  hukuman  yang  diberikan  oleh  orang dewasa.
Polisi  memiliki  peranan  sebagai  penegak  hukum  memiliki  fungsi  menjaga ketertibab dan mengayomi masyarakat. Selain itu, aparat  kepolisian di  Indonesia memiliki  peranan  mediasi  dalam  menghubungkan  urusan  tata  negara  dengan warga  negaranya,  serta  menjadi  perantara  antara  cara  individu  atau  sekelompok orang dengan penguasa.
Dalam  kaitannya  dengan  urusan  tindak  pidana  yang  dihadapi  warga  negara yang masih  berada di  usia belia (di bawah 18 tahun)  yakni  tergolong  anak-anak, pihak aparat berkewajiban untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
3 Pasal 1 angka 24 UNDANG-UNDANG Sistem Peradilan Pidana Anak
4 Muladi, Barda Nawawi, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung, PT.Alumni, Hlm.22
5 Lilik Mulyadi, 2004. Kapita selekta hukum pidana, Kriminologi & Viktimologi , Jakarta: Djambatan, Hlm 72 .
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
Hal  ini  dilakukan  supaya  ketika  sedang  menghadapi  perkara  hukum,  anak  akan sanggup  menghadapi  setiap  proses  yang  perlaku  dari  mulai  penyidikan  hingga proses  di  pengadilan  negeri  berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  bagi anak-anak.
Pada  praktiknya,  peran  aparat  kepolisian  saat  ini  masih  berjalan  apa  adanya atau  hanya  sekedar  memenuhi  standar  formalitas  semata.  Di  satu  sisi  proses pengadilan yang dihadapi terlalu memberatkan pada anak-anak dan sebagian hak dari  seorang  anak  itu  tidak  terpenuhi.  Di  sisi  lain,  apa  yang  seharusnya  diterima anak-anak  yang  sedang  menghadapi  proses  pidana  justru  tidak  mendapatkam konsekuensi sebagaimana mestinya.
Kajian  mendalam  mengenai  uraian  di  atas  masih  sangat  diperlukan  guna memberikan  evaluasi  yang  signifikan  terhadap  hasil  kerja  pihak  kepolisian  guna memberikan  pandangan  bagi  hakim  terhadap  anak  yang  menjalani  proses  hkum termasuk hak dan kewajibannya.
Dengan  adanya  pemaparan  berbagai  masalah  yang  ada  sebelumya,  maka dalam hal ini peneliti terdorong melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Diversi  dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencurian  Yang  Dilakukan  Oleh Anak  (Studi  Kasus  Terhadap  Perkara  No.  14/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt) . Terjadinya cukup banyak kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto menjadi alasan wilayah ini dipilih sebagai tempat penelitian. Dengan harapan data akurat dapat diperoleh dari penelitian ini.
Besar  harapan  penulis  menjadikan  penelitian  ini  sebagai  sumbangsih  positif dalam jalannya penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, dapat  menciptakan hukum  yang mengutamakan  berbagai  komponen, diantaranya komponen yang adil dan memiliki manfaat, tetapi tidak meninggalkan komponen kepastian  berjalannya  proses  hukum.  Oleh  karena  itu  akan  terciptanya  sebuah hukum yang sesungguhnya ada di dalam masyarakat.

## PERMASALAHAN
Rumusan  permasalahan  bersumber  pada  latar  belakang  permasalahan  di atas, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  diversi  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  di  Pengadilan Negeri Purwokerto ?
2. Bagaimana  perlindungan  terhadap  hak  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Purwokerto?

## METODE PENELITIAN
Wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Purwokerto  dipilih    menjadi  lokasi penelitian. Selain lokasi kejadian yang penulis teliti berada di Purwokerto, tempat ini  memudahkan  penulis  melakukan  proses  penelitian  di  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS),  Pengadilan  Negeri  Purwokerto.  Studi  pustaka  yang  dihimpun  dan
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
diolah  dengan  melakukan  pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  agar  mendapat hasil  data  yang  tepat  serta  substansial.  Penelitian  deskriptif  lebih  mengutamakan data sekunder atau library research, yakni:
a. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dan PERMA No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversi.
b. Bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer, berupa  hasil  penelitian  para  ahli,  hasil  karya  ilmiah,  buku-buku  ilmiah,  ceramah atau  pidato  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  adalah  merupakan  bahan hukum sekunder.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menyusun berbagai hukum yang dijadikan untuk bahan berbagai hipotesis dalam berjalannya kehidupan  manusia.  Proses  penyusunannya  melalui  penekanan  pada  berbagai penelusuran,  kepatuhan  yang  berdasarkan  pengalaman  dengan  beragam konsekuensi. Metode ini tidak hanya merujuk pada hukum tertulis melainkan juga mengaktualisasikan  dalam  observasi  terhadap  tingkah  laku  yang  benar-benar terjadi.  Metode  ini  disebut  metode  yuridis  sosiologis  atau  penelitian  hukum  non doktrinal. 6
Hakim pengadilan, Kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan, dan perwakilan dari  pusat  pelayanan  terpadu  dipilih  menjadi  informan  dengan  menggunakan metode Purposive  Sampling . Purposive  sampling (sampling  bertujuan) dirumuskan  sebagai  teknik  pemilihan  sumber  di  lapangan  sesuai  dengan  tujuan dan  masalah  penelitian  dan  dianggap  cukup  jika  semua  data  yang  diperlukan berkaitan  dengan  pertimbangan  hakim  bagi  anak  yang  menjadi  pelaku  dalam melakukan perilaku tindakan hukum. 7
Pengambilan  data  dalam  berjalannya  penelitian  ini  tentunya  menggunakan beberapa  metode.  Salah  satu  metodenya  yaitu  melakukan  pengumpulan  bukti yang  ditemukan  menurut  beberapa  sumber  yakni  berupa  data  sekunder  dan informan,  kemudian  bukti  tersebut  dianalisa  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif. 8

## PEMBAHASAN
1.  Penerapan  Diversi  terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  di  Kejaksaan Negeri Purwokerto
Melakukan proses penuntutan dalam system peradilan pidana yang terbadu merupakan peran lembaga Kejaksaan sebagai salah satu subsistem. Asas Legalitas dan Oportunitas (legaliteist en het opportuniteits beginsel) biasanya terjadi dalam
6 Ronny Hanitijo  Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 11
7 Ibid., Hlm. 224
8 Ibid., Hlm. 179
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
penuntutan . Penuntut  umum  atau  jaksa  diharuskan  meneruskan  suatu  tuntutan tindak pidana dengan bukti yang cukup merupakan pengertian dari Asas Legalitas.
Sedangkan jaksa yang mempunyai kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut  suatu  kasus  atau  perkara  ke  pengadilan,  tanpa  syarat  maupun  dengan syarat (the public procedutor may decide conditionality or uncoditionality to make prosecution  to  court  or  not) merupakan  makna  dari  Asas  oportunitas . Tidak diwajibkan  bagi  jaksa  penuntut  umum  untuk  menuntut  seseorang  yang  telah melakukan  tindak  pidana  apabila  dalam  pertimbanganya  akan  merugikan kepentingan umum.
Asas  legalitas  merupakan  asas  yang  dijadikan  sebagai  landasan  dasar KUHAP.  Namun  pasal  77  KUHAP  mengakui  bahwa  prinsip  oportunitas  masih memungkinkan untuk digunakan. Penjabaran dari Pasal 77 KUHAP, diantaranya:
1) Semua  perkara  yang  cukup  bukti  harus  disalurkan  ke  pengadilan  kecuali  kalau kepentingan umum menghendaki lain (positif).
2) Kecuali  dan  hanya  kalau  kepentingan  umum  menghendaki  untuk  tidak  semua perkara dituntut kepengadilan (negatif).
Penyelesaian perkara yang dilakukan di luar pengadilan ( afdoening buiten process ) disebut dengan konsep negative. Salah satu bentuk penyelesaian dengan menggunakan  konsep  negative  adalah  diversi.  Diversi  mempunyai  pengertian segala  perkara  anak  diselesaikan  diluar  pengadilan  dengan  cara  pengalihan. Diversi  dinilai  efektif  dalam  rangka  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  anak dengan tidak membawanya ke pengadilan.
Penanganan  anak  yang  diklasifikasikan  melakukan  perbuatan  melanggar hukum,  sejak  beberapa  tahun  belakangan  mengalami  reformasi  cara  pandang masyarakat diberbagai belahan dunia. Perbaikan mekanisme peradilan anak yang dirasa  gagal  dengan  membuat  kebijakan  baru  dengan  memberikan  pelatihan secara  langsung  dalam  menangani  dan  menyelesaikan  masalah  anak  banyak dilakukan oleh ahli hukum diberbagai negara. Konvensi Hak Anak (convention on the rights of the child) telah diratifikasi oleh Indonesia beserta negara-negara lain di dunia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  AFRI  ERAWATI,  SH  (Jaksa Muda  pada  Kejaksaan  Negeri  Purwokerto)  dapat  diketahui  bahwa  kurangnya pengawasan  orang  tua  serta  pengaruh  globalisasi  diberbagai  bidang,  menjadikan anak sebagai korban dan dapat membuat anak berperilaku nakal. Sehingga saat ini hanya  keadilan retributive dan restitutif yang  menjadi  landasan  hukuman  pada sistem  peradilan  anak.  Maka  lahirlah  konsep divertion (diversi)  yang dikemukakan  oleh  para  ahli  hukum  dalam  rangka  pelaksanaan  perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam pengaruh proses peradilan pidana.
Berdasarkan  hasil  wawancara  (Kasi  Pidum  pada  Kejaksaan  Negeri Purwokerto)  bahwa  penerapan  diversi  yang  dilakukan  oleh  AFRI  ERAWATI.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
S.H , selaku  Jaksa  Muda  terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  pada  Kejaksaan Negeri  Purwokerto,  sudah  melaksanakan  penerapan  diversi  terhadap  anak  yang bernama FIKRI ARIANTO Alias FIKRI yang berusia 16 Tahun. Dia melakukan Tindak  Pidana  Pencurian  kendaraan  bermotor.  Dalam  kasus  FIKRI  ARIANTO Alias  FIKRI,  diversi  telah  dilaksanakan  dengan  tidak  melakukan  Penahanan  dan Penghentian Penuntutan terhadap tersangka.
Penetapan  pidana  dengan  nomor  perkara  14/Pid.Sus-Anak/2017/PN/Pwt. membuahkan  hasil  adanya  kesepakatan  antara  jaksa  penuntut  umum  dengan pihak-pihak  yang  terkait  semenjak  pendaftaran  perkara  yang  dikenal  dengan istilah  diversi.  kesepakatan  tersebut  sudah  disetujui  sebelum  proses  peradilan pidana  anak  dilakukan.  Beberapa  upaya  yang  dilakukan  dalam  diversi  atau kesepakatan antara pihak-pihak terkait antara lain:
a) Pelaku  atau  tersangka  menyadari  kesalahannya  dan  berjanji  tidak  akan mengulangi  tindak  pidana  yang  dilakukannya  serta  pelaku  anak  tersebut  merasa menyesal.
b) Bahwasannya  orang  tua  tersangka  atau  pelaku  tindak  pidana  anak  masih  merasa memiliki  kesanggupan  dalam  memberikan  binaan  dan  sanggup  memberikan pendidikan formal demi kepentingan masa depan anak.
c) Balai  penelitian  kemasyarakatan  kota  Purwokerto  memberikan  rekomendasi kepada jaksa penuntut umum  pelaku pidana anak dan mempertimbangkan sesuai proses  kesepakatan  atau  diversi  yang  telah  disetujui  bersama.  Pelimpahan rekomendasi  tersebut  melibatkan  pihak  balai  penelitian  kemasyarakatan kepolisian  dan  perbekel  sebagai  saksi  hingga  proses  pengembalian  pelaku terhadap orang tuanya.
Kewenangan  peradilan  dalam  melakukan  diversi  terdapat  pada  sistem peradilan pidana anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem  peradilan  pidana  anak.  Kejaksaan  Negeri  Purwokerto  telah  menerapkan sederet  ketentuan  yang  tercantum  didalamnya.  Jika  pelaksanaan  diversifikasi belum  berhasil  maka  akan  diteruskan  ke  proses  selanjutnya  yakni  pelimpahan berkas perkara di pengadilan. Berkas perkara merupakan seperangkat proses hasil penyidikan  dan  penyelidikan  bagian  yang  mencakup  berita  acara  pemeriksaan persetujuan atasan validasi barang bukti dan segala macam lampiran barang bukti berupa  foto.  Selain  seperangkat  berkas  perkara  yang  disebutkan  di  atas  juga mencakup berita acara diversi berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal  38  ayat  3  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  dan  menitikberatkan  poin pada  pasal  l12  undang-undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  sistem  peradilan pidana anak antara lain:
a. Pengiriman  berkas  perkara  pidana  anak  dari  penyidik  kepada  jaksa  penuntut umum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
b. Masa tunggu kurang lebih 7 hari setelah proses penerimaan berkas dari penyelidik jaksa  penuntut  umum  diharapkan  melakukan  upaya  diversi  atau  kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait sejak hari pertama berkas diterima.
c. Dalam menjalankan upaya perolehan kesepakatan antara pihak-pihak terkait atau diversi maksimal jaksa penuntut umum memerlukan waktu 30 hari
d. Keberhasilan kesepakatan atau diversi dicatat dalam hasil kesepakatan diversi dan dan  diteruskan  kepada  pengadilan  oleh  penyuluh  kemasyarakatan  kurang  dari  3 hari sesudah kesepakatan guna mendapatkan penetapan.
e. Kegagalan  dalam  proses  kesepakatan  atau  diversi  yang  terjadi  akan  mewajibkan pelimpahan perkara dengan melampirkan berita acara ke pengadilan negeri
2. Perlindungan  Terhadap  Hak  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana dalam Proses Diversi.
Suatu  tindakan  pelanggaran  norma  sosial  maupun  norma  hukum  yang dilakukan  oleh  anak-anak  pada  usia  muda  disebut  dengan Juvenile  delinquency . Untuk menunjuk atau menyebut perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak  menimbulkan  kesan  yang  ekstrim  dengan  istilah  kejahatan  anak  dapat menggunakan istilah lain, yaitu kenakalan anak.
Istilah Juvenile  Deliquency menunjuk  pada  tindakan  atau  perbuatan  yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan tapi jika dilakukan oleh anak disebut  dengan kenakalan.  Ketika  menuju  masa  kedewasaan,  anak  akan  mengalami  goncangan kejiwaan  dan  ini  merupakan  proses  alamiah  terjadinya  kenakalan  remaja.  Faktor lingkungan,  faktor  sosial  ekonomi  dan  faktor  psikologi  merupakan  faktor  lain penyebab terjadinya tindak pidana oleh anak.
Saat  anak  berhadapan  dengan  hukum  bentuk  keadilan  restorative  adalah bentuk  yang  dianjurkan  guna  melakukan  diversi.  Keterlibatan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  kepolisian,  kejaksaan,  hakim  dan  LSM  terkait dalam penyelesaian suatu permasalahan terkait dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak usia muda merupakan konsep restorative justice .
Model peradilan konvensional merupakan prinsip dari keadilan restorative.
Diantara prinsip-prinsip model konvensional, adalah sebagai berikut:
a) Perbaikan  keadaan  atau  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  pelaku  harus dipertanggungjawabkan bagi pelanggar.
b) Korban, orang tua, keluarga, serta teman sebayanya agar dilibatkan.
c) Penyelesaian masalah dibuat dengan mengadakan forum kerja sama.
d) Reaksi sosial yang formal harus berhubungan secara nyata serta langsung. Korban  dan  pelaku,  musyawarah  bagi  keluarga,  pelayanan  korban,  dan denda  restroatif  restirusi  pelayanan  di  masyarakat  harus  dipulihkan.  Sehingga mediasi  pada  korban  dengan  pelaku  atau  pelanggar  dilakukan  oleh  para  aparat
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
penegak hukum dengan dilakukannya restorative justice . Mediasi diperlukan agar terhindar  dari  aksi  kekerasan  antara  pihak  aparat  penegak  hukum  dengan  pelaku pelanggaran.  Upaya  mediasi  diharapkan  dapat  menyelesaikan  perkara  dengan damai.
Korban mempunyai hak untuk ikut aktif dalam berjalannya peradilan saat penjatuhan  sanksi  yang  diberikan  terhadap  anak  merupakan  pelaksanaan  cara restorative  justice. Kepuasan  korban,  besarnya  ganti  rugi,  beserta  restorasi  yang dilakukan pada korban, kesadaran pelak atas perbuatan yang dilakukan, perbaikan jumlah kesepakatan yang dibuat, keseluruhan proses yang terjadi pada pelayanan kerja, merupakan indikator tujuan penjatuhan sanksi.
Dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang  mempunyai permasalahan dengan hukum dapat dilaksanakan dengan beberapa proses. Proses- proses  yang  dilakukan  secara  formal  di  pengadilan,  diantaranya  menggunakan pendekatan  persuasif  dengan  tujuan  agar  penangkapan  yang  menggunakan kekerasan dan pemaksaan dapat  dihindari.  Tindakan ini disebut tindakan diversi. Pihak kejaksaan, kepolisian, pembina lembaga pemasyarakatan adalah pihak yang melakukan diversi.
Diversi memiliki beberapa tujuan, diantaranya:
1) Putusan penahanan dapat dihindari.
2) Dapat menghindarkan anak dari sigma sebagai penjahat.
3) Kenakalan yang dilakukan secara terus menerus oleh anak dapat dicegah.
4) Anak  di  didik  agar  menjadi  pribadi  yang  bertanggung  jawab  atas  segala perlakuannya.
5) Tidak  mengharuskan  bagi  korban  dan  anak  perlu  menjalani  proses  peradilan formal, tetapi dilakukan sebuah intervensi.
6) Berjalannya proses sistem peradilan dapat dihindarkan terhadap anak.
7) Pengaruh dan implikasi negatif pada saat proses peradilan dapat dihindarkan. Bagi  seseorang  yang  melakukan  pelanggaran  hukum  dapat  diberikan kesempatan kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan diterapkannya diversi  dalam  peradilan.  Jadi,  masih  ada  kesempatan  untuk  memperbaiki kesalahan yang telah dilalui. Memberikan keadilan terhadap kasus anak yang telah melakukan tindak pidana merupakan upaya dijalankannya diversi.
Program diversi memiliki tiga jenis pelaksanaan, diantaranya :
1. Pelaksanaan kontrol sosial (social control orientation) 2. Pelayanan  sosial  oleh  masyarakat  terhadap  pelaku (social  service orientation)
3. Menuju  proses  keadilan  restoratif  atau  perundingan (balanced  or restorative
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
justice  orientation) 9 .
Ada  tiga  kategori  dalam  pembagian  tindak  kejahatan,  yakni,  tingkat ringan, sedang dan berat. Kejahatan ringan yang dilakukan oleh anak-anak sebisa mungkin  dalam  proses  peradilan  menggunakan  diversi.  Sedangkan  penggunaan diversi tidak dapat dijadikan sebuah pilihan apabila kejahatan yang dilakukan oleh anak  tersebut  berkategori  berat.  Oleh  sebab  itu,  implementasi  diversi  seharusnya dapat dilakukan dengan hati-hati dan ketat.
Pencegahan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  merupakan  langkah  awal dalam  tingkatan  peradilan  sebagai  bentuk  perlindungan  anak  menggunakan kebijakan  diversi.  Sehingga,  ketika  anak  melakukan  tindak  kejahatan,  tidak diperlukan  proses  ke  penegak  hukum.  Pengimplementasian  ide  diversi  dalam rangka  kepentingan  pelaku  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  sesuai  dengan prosedur  serta  mengutamakan  agar  anak  sebagai  pelaku  kehatan  dapat  terbebas dari tuntutan pidana pemenjaraan oleh Hakim yang ada di pengadilan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  analisis,  maka  kesimpulan  yang  dapat diambil  adalah,  Pengadilan  Negeri  Purwokerto  telah  menerapkan  diversi  dan perlindungan  terkait  hak  seorang  anak  dengan  tidak  melakukan  penahanan  dan melakukan  Penghentian  terhadap  tersangka  FIKRI  ARIANTO  alias  FIKRI  umur 16 tahun. Dengan kasus Tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor.
Pengadilan  Negeri  Purwokerto  telah  melaksanakan  proses  diversi diantaranya  ketika  berkonflik  dengan  hukum,  anak  mendapatkan  perlindungan khusus. Kemudian kemungkinan unsur balas dendam dari pihak keluarga korban, perlindungan  anak  juga  didapatkan.  Selain  itu,  anak  juga  mendapatkan perlindungan atas stigma negative yang ada di masyarakat serta perlindungan dari pengaruh negatif saat terjadi proses pengadilan.
Selain  kesimpulan,  ada  beberapa  saran  yang  diajukan  terkait  dengan permasalahan  di  atas.  Pertama,  pelaksanaan  langkah-langkah  diversi  terhadap anak  yang  melakukan  kenakalan  atau  kejahatan  ringan  terkecuali  yang  bersifat berat atau luar biasa ( extra ordinary crime ), harus lebih ditingkatkan kembali oleh para aparat penegak hukum dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, serta Penjatuhan sanksi.  Mengingat  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berlaku.
Kedua, berkaitannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012,  langkah-langkah  diversi  serta  pemberian  hak-hak  seorang  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  upaya  perkara  yang  menyangkut  anak
9 Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung , Refika Editama, hlm.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
berkonflik  dengan  hukum  harus  disosialisasikan  oleh  keseluruhan  jajaran  aparat penegak hukum dimulai dari tingkat Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief dan Muladi, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana , Bandung,
PT.Alumni
Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan anak di bawah umur , Jakarta: PT.Alumni Djamil, M.Nasir. 2012. Anak Bukan Untuk di Hukum . Jakarta: Sinar Grafika; Frans Hendra Winarta, 2009, Hak konstitusional Fakir Miskin untuk memperoleh bantuan hukum , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Gosita,  Arief.  1989. Masalah  Pertimbangan  hakim  terhadap  Anak .  Jakarta: Akademi Pressindo;
Gultom, Maidin. 2012. Pertimbangan hakim terhadap Hukum Terhadap Anak dan Perempuan .  Bandung : PT.Revika Aditama;
Hadi  Supeno,  2010, Kriminalisasi  Anak  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Kartono,  Kartini.  2010. Patologi  Sosial  2,  Kenakalan  Remaja, Jakarta:  Raja Grafindo Perkasa;
Lamintang,  P.A.F  dan  Samosir  Djisman.  1990. Dasar-dasar  Hukum  Pidana Indonesia . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti;
Moleong, Lexy J. 1991. Metodologi Penelitian Kualitatif ,. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya;
Muladi,  Barda  Nawawi.  2007. Bunga  Rampai  Hukum  Pidana .  Bandung, PT.Alumni;
Mulyadi,  Lilik,  2004, Kapita  selekta  hukum  pidana,  Kriminologi  &  Viktimologi , Jakarta: Djambatan;
Poerwadarminta,W.J.S.,  2005. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka;
Rahardjo, Satjipto, 2013, Hukum dan Perubahan Sosial  Suatu Tinjauan Teoritis , Bandung: Alumni;
Rianto Adi. 2005. Metodelogi penelitian social dan hukum . Jakarta: Granit; Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1988, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Jakarta, Ghalia Indonesia
Setya  Wahyudi,  2011, Implementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan Anak Di Indonesia .Yogyakara: Genta Publishing Sugiono, 2008, Memahami penilitian Kualitatif ., Bandung: Alfabeta Sunaryo,2002, Pertimbangan  hakim  terhadap  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Manusia Bagi  Anak  Dalam  Proses  Peradilan  Pidana ,  Fakultas  Hukum Unsoed,Surakarta
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Revisied  : 27/11/20 5 th Sinta Akreditated
Wahyudi,  Setya.  2011. Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaruan  Sistem Peradilan Anak Di Indonesia .Yogyakara: Genta Publishing;
Perundang-undangan:
Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Sumber Data diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto Pasal 1 angka 24 UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pertimbangan hakim terhadap Anak UU No.23 Tahun 2002 tentang Pertimbangan hakim terhadap Anak Pasal 64 Ayat (2) huruf d