http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/restorica

## UNDANG – UNDANG DESA DAN BANTUAN DANA DESA

## VILLAGE LAW AND VILLAGE FUND ASSISTANCE

## Alfian
Inspektorat, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email: hernandoitprovkalteng@gmail.com

## Abstrak
Undang – undang  desa  telah  memberikan  harapan  bagi  masyarakat  desa  untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dalam hal pendanaan desa mendapatkan perhatian yang lebih besar bila dibandingkan dengan satuan pemerintahan diatasnya yaitu  kecamatan  dan  kabupaten.  Hal  tersebut  didorong  sejak  adanya  bantuan  dana desa yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi  literatur  yang  didapatkan  bersumber  dari  berbagai  macam  seperti regulasi/peraturan perundang-undangan, junal, buku hingga dokumentasi lainnya.
Kesimpulan yang didapatkan bahwa dalam undang-undang desa mengandug harapan bagi masyarakat desa untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Hal tersebut juga didukung oleh adanya bantuan dana desa yang bersumber dari berbagai aspek pendapatan desa. Saat ini  Pemerintah menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa pada Tahun  2021  Pemerintah menyalurkan dana Desa jumlahnya  bisa mencapai sebesar Rp1,4 miliar per desa per tahun atau bertambah diberikan kepada 416  Kabupaten dan 74.953 desa seluruh Indonesia, namun masih terkendala/terhambat  dengan  sejumlah  masalah  dalam  penggunaan  dan pertanggungjawaban.
Kata Kunci: Desa Dana Bantuan Keywords : Village Funds
Help
Accepted
Februari 2021
Published
April 2021

## Abstract
The village law has given hope for village communities to have a more prosperous life in terms  of  village  funding  which  gets  greater  attention  when  compared  to  the  above government  units,  namely  sub-districts  and  districts.  This  has  been  encouraged  since  the assistance of village funds has been carried out in recent years.
The research method used in this research is literature study method. The literature studies obtained were sourced from various kinds such as regulations / laws, journals, books and other  documentation.  The  conclusion  is  that  the  village  law  contains  hope  for  the  village community for a more prosperous life.
This is also supported by the existence of village fund assistance which comes from various aspects of village income. Currently the Government distributes funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget for Villages in 2021. The Government distributes Village funds, the amount can reach IDR 1.4 billion per village per year or an increase is given to 416 districts and 74,953 villages throughout Indonesia, but it is still constrained. plagued with a number of problems in use and accountability.
© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2

## PENDAHULUAN
Undang – undang  Desa  memberikan  harapan bagi  masyarakat  desa  untuk  mendapatkan  kehidupan yang  lebih  sejahtera  dalam  hal  pendanaan  desa mendapatkan  perhatian  yang  lebih  besar  bila dibandingkan  dengan  satuan  pemerintahan  diatasnya yaitu kecamatan dan kabupaten.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  juga memberikan  kewenangan  yang  cukup  besar  kepada desa,  sesuai  dengan  pasal  18,”  kewenangan  desa meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat desa yang dituangkan dalam pasal 19 berdasarkan
prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan  adat istiadat.  Dengan  kewenangan  yang  cukup  besar  desa menerima otonomi yang cukup besar untuk mengatur sendiri. Inti dari Undang - undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :
1. Kedudukan dan  jenis desa
2. Penataan desa
3. Kewenangan desa
4. Penyelenggaraan pemerimntahan desa
5. Hak  dan  kewajiban  desa,  juga  tentang  masyarakat desa
6. Kuangan desa dan asset desa
7. Pembangunan  desa  dan  pembangunan  kawasan perdesaan
Sumber Pendapatan Desa
1. Pendapatan asli desa  terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya  dan partisipasi, gotong royong,  dan lain – lain pendapatan desa
2. Alokasi  APBN  dengan  mengefektifkan    program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan kabupaten/kota dengan besranya paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota besarnya adalah paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK)
5. Bantuan  keuangan  dari  APBDProvinsi  dan  APBD kabupaten/kota
6. Hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga
7. Lain – lain pendapatan desa yang sah
Untuk menyederhanakan bahwa yang dimaksud dengan  kesatuan  hukum  adat  dan  hak  tradisional  itu adalah Desa. Penggunaan konsep desa seperti itu sering kali ditukarbalikan dengan konsep kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional. Undang – undang 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati
kesatuan – kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta hak – hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prisnisp NKRI yang telah didatur dalam UUD 1945.
Dalam kalimat ini mengandung tiga implikasi yang dapat  menghilangkan  hakikat “ pengakuan  dan penghormatan  terhadap  kesatuan  masyarakat  hukum dan hak – hak tradisionalnya” sehingga hampir tak ada makna  untuk  eksistensi  kesatuan  masyarakat  itu,  dan disebakan  karena  sepanjang  masih  hidup  merupakan pengakuan bersyarat yang paling optimal, atau kesatuan masyarakat  itu  bukan  elemen  strukturan  esensial  dari NKRI.
Bahwa konstitusi mengakui dan menerima untuk menolak  NKRI  dan  menolak  prinsip  dasar  negara Bhineka  Tunggal  Ika,  dan  kahirnya  menjadi  tidak  jelas. Kalimat bersyarat itulah yang digunakan sebagian orang yang tidak bertanggungjawab untuk menafikan eksistensi kesatuan  mayarakat  hukum  itu,  dan  lebih  kenafian  itu sudah dilegitimasi oleh  UU  sektoral yang simpang siur.
Kedua,  “perkembangan  masyarakat”  adalah pengakuan dan penghormatan bersyarat kedua yang tak kalah  tragis  siapa  yang  bertanggungjawab  sehingga perkembangan  dari  masyarakat  di  indonesia  menjadi timpang?  Selain  pemerintah,  tentu  saja  masyarakat  itu sendiri dan globalisasi  yang setiap saat  mempengaruhi Desa, diminta  atau tidak diminta, baik atau tidak baik. Kalau globalisasi dipengaruhi kapitalisme dan diikuti pola penanaman modal yang tidak terkontrol karena simpang siurnya UU sektoral, kesatuan hukum masyakarat adat itu pasti terancam musnah, yang memang dimungkinkan oleh konstitusi negara kita.
Karena  Undang – undang  tentang  Desa memasukan  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap ketuan  masyarakat  hukum  adat  dalam  “Menimbang” maka dikhawatirkan dasar legitimasi untuk melecehkan dan  akhirnya  meniadakan  kesatuan – kesatuan masyarakat  hukum  menjadi  lebih  kuat    lagi  dan menambahkan barisan produk hukum antidesa.
Ketiga,  sesuai  dengan  “prinsip”  NKRI”  yang selalu  dokontrol  kalau  tidak  dilakukan  kontrolakan terjadi hubungan asimetris antara kesatuan masyarakat hukum  adat  dan  negara/pemerintah  dimana  kesatuan masyarakat hukum adat dan negara/pemerintah   lebih dari pada sebaliknya.
Fenomena yang terjadi adalah Status keberadaan Desa.  Status  keberdaan  desa  yang  sebenarny  adalah antitesis dari pengertian tentang Desa menurut negara, yang dimaksudkan dengan status desa permanen adalah adanya kepastian bahwa desa atau kesatuan masyarakat hukum  adat  itu  tak  bisa  diubah,  apalagi  dihilangkan karena kepastian hukum tentang keberadaan Desa letak esensi NKRI.
Status permanen Desa dibagi dalam dua dimensi yaitu statis dan dinamis, dimana statis artinya kesatuan masyarakat  hukum  itu  adalah  komponen  struktural NKRI yang kalau dihilangkan akan menghilangkan negara sebagai  keseluruhan.  Sementara  dinamis  artinya kesatuan  masyarakat  hukum  itu    berkembang  baik karena  kemampuan  yang  ada  pada  masyarakat    itu sendiri maupun karena hubungan strukturalnya dengan negara  yang  memberikan  arti  baru  yang  lebih  baik. Sehingga  dalam  tulisan  ini,  penulis  ingin  mengekplore undang-undang desa dan bantuan dana desa lebih lanjut.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  studi  literatur.  Studi literatur  yang  digunakan  merupakan  cara  yang  dipakai untuk  menghimpun  data-data  atau  sumber  yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam tulisan ini.  Studi  literatur  yang  didapatkan  bersumber  dari berbagai macam seperti regulasi/peraturan perundang- undangan, junal, buku hingga dokumentasi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-udang  Desa  dan  Peraturan  Menteri tentang Dana Desa.
Pemerintah  menyalurkan  dana  yang  bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  untuk Desa pada Tahun  2021  Pemerintah menyalurkan dana Desa jumlahnya  bisa mencapai sebesar Rp1,4 miliar per desa  per  tahun  ataubertambahdiberikan  kepada416 Kabupaten dan 74.953 desa seluruh Indonesia, namun masih  terkendala/terhambat  dengan  sejumlah  masalah dalam penggunaan dan pertanggungjawaban.
Hal  tersebut  bukan  disebabkan  karena  oleh pemerintah dan masyarakat desa yang belum siap untuk menerima, menggunakan/mengelola dan mempertanggungjawabakan  dana  desa  yang  jumlahnya cukup  besar  yaitu  1,4  miliar  per  desa  per  tahun, melainkan  masih  ada  beberapa  kepentingan  yang melingkupi  dalam  pelaksanaan  penggunaan  dana  desa seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6    Tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  60    Tahun  2014  dan  Peraturan  Pemerimtah Nomor 22 Tahun 2015.
Beberapa  kepentingan    yang  terjadi  antara pemerintah  Pusat  dan  pemerintah  kabupaten/kota sampai  saat  ini  masih  belum  siap  untuk  melaksanakan program  dan  kegiatan  atas  penggunaan,  pengelolaan dan pertanggungjawaban dana. Pemerintah dalam hal ini Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi  serta    Kementerian  Dalam  Negeri terjadi tarik ulur dalam mengatur hal tersebut. Kendala lainnya  yaitu  peraturan  daerah  dan  peraturan  Bupati yang  mengatur  tentang  dana  desa  belum  semuanya dibuat/diterbitkan  oleh  beberapa  kabupaten  yang menerima  dana  desa  yang  menjadi  pedoman  dan pegagangan  bagi  pemerintah  kabupaten  dalam penggunaan, pengelolaan  dan pertanggungjawaban.
Kementerian    Keuangan  Republik  Indonesia menerbitkan
Peraturan tentang Tata Cara
Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan
dan Evalusai Dana Desa yang diterbitkan dengan Nomor 93/PMK.07/2015  tanggal  4  Mei  2015  yang  menjadi Pedoman  untuk  mengalokasikan,  menyalurkan  hingga memantau  dan  mengevaluasi  jalannya  alur  Dana  desa dari  Kementerian  hingga  ke  Kabupten  dan  ke Desa.Dalam  peraturan  Meneteri  Keuangan  ini  alur rumus alokasi dana Desa baik untuk Kabupaten maupun Desa  benar – benar  dapat  dokontrol.  Dalam  pasal  2 Ayat  1  disebutkan  bahwa  Direktur  Jenderal Perimbangan  Keuangan  menyusun  Rencana  Dana Pengeluaran  Dana  Desa,  yang  diteruskan  pada  ayat setelahnya bahwa melakukan perhiungan rincian untuk setiap  Kabupaten/Kota.Prinsip  alokasi  dana  desa  pada setiap  kabupaten/kota  dilakukan  secara  berkeadilan berdasarkan  alokasi  dasar  dan  alokasi  dana  yang diperhitungkan dengan memperhatikan jumlah penduduk,  angka  kemiskinan,  luas  wilayah  dan  tingkat kesulitas geografis Desa setiap kabupaten/kota.  (pasa2 ayat3) dimana Rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota berdasarkan alikasi dasar adalah 90 % dari  anggaran  dana  desa  (pasal  3)  berarti  variabel pembedaan  alokasi  dana  desa  dari  negara  yang ditentukan dengan rumus sapujagad.

## Besaran  Pembangian  Dana  Desa  untuk Kabupaten:
Prosentase  pembagian  Dana  Desa  untuk  setiap Kabupaten  berdasarkan  alokasi  dana  dihitung  dengan jumlah  penduduk,angka  kemiskinan,luas  wilayah  dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis  Desa setiap Kabupaten/Kota tertuang dalam  Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
1. 25  %  (dua  puluh  lima  perseratus)  untuk  jumlah penduduk desa
2. 35  %  (tiga  puluh  lima  perseratus)  untuk  angka kemiskinan Desa;
3. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
4. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor 93/PMK.07/2015 tanggal 4 Mei 2015 pada Pasal 4 ayat 1 diuraikan    jumlah  penduduk  miskin  Desa  dan  IKK (Indeks  Kemahalan  Konstruksi)  Kabupaten/Kota dengan  perhitungan  rincian  Dana  Desa  untuk  setiap Kabupaten/Kota  sebagaimana  diatur  pada    Ayat  (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: X = (0,25 x Y) + (0,35 % x Y2) +( 0,10 x Y3) + (0,30 x Y4)

## Keterangan :
X  =  Dana  Desa  Kabupaten/Kota  yang  dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, Luas Wilayah,  dan  Tingkat  Kesulitan  Geografis  Desa  setiap Kabupatn/Kota
Y1  =  Rasio  jumlah  penduduk  Desa  setiap Kabupaten/Kota  terhadap  total  Penduduk  Desa Nasional
Y2  =  Rasio  jumlah  penduduk  miskin  Desa  setiap Kabupaten/Kotaterhadap    luas  wilayah  Desa  Nasional Kabupaten/Kota Y3= Rasio  luas  wilayah  Desa  setiap  terhadap  luas wilayah Desa Nasional  Kabupaten/Kota Y4  =    Rasio  IKK  Kabupaten/Kota  terhadap  total  IKK Kabupaten/Kota yang memiliki Desa
Pasal  4  ayat  3  Permenkeu  Nomor  93 /PMK.07/2015)  hasil  perhitungan  tersebut  selanjutnya disampaikan  oleh  Pemerintah  kepada  DPR  pada  saat pembahasan  tingkat  1  Nota  Keuangan  dan  Rancangan Undang – undang  mengenai APBN untuk mendapatkan persetujuan, kemudian baru ditetapkan menjadi rincian Dana  Desa  setiapkabupaten/Kota    dan  dicantunmkan dalam Peraturan Presiden/

## Alokasi Dana Desa setiap Desa
Pasal  7,8  dan  9  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor    93/PMK.07/2015  tentang  Tata  Cara Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,  Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah mengacu kepada pasal 2, 3 dan 4 dijelaskan bahwa penghitungan dan penetapan rincian besaran dana desa untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan pada pasal 9 ayat 1 menjelaskan untuk Rincian Dana Desa  yang diberikan kepada  masing  -  masing  desa  berdasarkan  alokasi diperhitungkan  berdasarkan  jumlah  penduduk,  angka
kemiskinan, luas wilayah, dan  tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sbb :
1. 25  %  (dua  puluh  lima  per  seratus  persen)  untuk jumlah penduduk Desa
2. 35  %  (tiga  puluh  lima  per  seratus  persen)  untuk angka kemiskinan Desa
3. 10  %(sepuluh  per  seratus  persen)  untuk  luas wilayah Desa; dan
4. 30 % (tiga puluh per seratus persen)untuktingkat kesulitan geografis
Dimana  angka  kemiskinan  desa  dan  Tingkat  Kesulitan Geografis  Desa  masing-masing  ditujukan  oleh  Jumlah penduduk  miskin  Desa  dan  IKG  (Indeks  Kesulitan Geografis) Desa dengan perhitungan rincian Dana Desa setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  dengan  menggunakan  formula  adalah  W  = (0,25 x Z1) + ( 0,35 x Z2) +(0,10  x Z3) +( 0,30x Z4)
Keterangan :
W = Dana Desa setiap Desa  yang dihitung berdasarkan jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan,  luas wilayah dan Tingkat Kesulitan geografis setiap desa
Z1=    rasio  jumlah  penduduk  Desa  terhadap  total pendduduk Desa Kabupaten/Kota yang
bersangkutan
Z2  =Rasio  jumlah  penduduk  miskin    Desa  setiap terhadap  total  penduduk  miskin  Desa Kabupaten/Kota
Z3=  Rasio  luas  wilayah  Desa  setiap  terhadap  luas wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Z4= Rasio luas wilayah Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan
Data  yang  dipergunakan  untuk  menghitung jumlah  penduduk,  angka  kemiskinan  dan  luas  wilayah Desa diperoleh dari kementerian yang berwenang dan Lembaga  yang  telah  ditetapkan    menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  statistik.  Pada  pasal  9 ayat  4  Permenkeu    Nomor  93  Tahun  masih  sangat sentralistik  sementara  data – data  yang    digunakan selama ini juga dipergunakan  untuk pemberian  Raskin, BLT dan sebagainya namun dari hasil survei bahwa data
tersebut  masih  belum  tepat  sasaran  dan  masih dipergunakan dan belum  dilakukan permbeharuan dan validitas / kebenaran dalam arti kata yang sesungguhnya. Kepentingan  politik  dan  Birokrasi  masih  ada membayangi    keberhasilan  impelementasi  UU  Desa sejak dari hilir.

## Peraturan  Bupati    mengatur    tentang  Dana Desa.
Peraturan  Bupati  sebagai  tindak  lanjut  dari peraturan  diatasnya  untuk  mengatur  secara  teknis tentang    tata  cara  perhitungan  dan  penetapan  rincian Dana  Desa  akan  ditetapkan  dengan  Peraturan Bupati/Walikota (Pasal 11 Ayat 1) cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan tembusan kepada Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Desa,PTD  dan  Transmigrsai, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa.
Peraturan Bupati/Walikota mengatur mengena i:
1. Tata cara perhitungan Dana Desa setiap desa
2. Penetapan Rincian Dana Desa
3. Meknisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa
5. Penyusuna dan penyampaian Laporan Penggunaan dana Desa; da
6. Sanksi  berupa  penundaan  penyaluran  dan pemotongan Dana Desa
Penyaluran  Dana  Desa  dari  Pusat  hingga  ke Desa
Pada Bab III Permenkeu No. 93 /PMK.07/2015 ini dapat  dijelaskan  tentang    Penyaluran  Dana  Desa  yaitu melalui :
1. Kuasa  Pengguna  Anggaran  yaitu  Direktur    Dana Perimbangan  yang  ditetapkan  oleh  Kemenkeu selaku  Pengguna  Anggaran  Bendahara  Umum Negara sebagai  KPA (Kuasa  Pengguna Anggaran) Dana Desa dalam Pasal 12 Ayat 1, dan tugas serta
Kewenangan  diatur  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran,KPA Dana Desa menyusun  DIPA  Dana  Desa  berdasarkan  rincian Dana Desa setiap kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat 1). DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dana desa  disampaikan  kepada  Direktorat  Jenderal Anggaran  untuk  mendapatkan  pengesahan  (pasal 33 Ayat2)
3. Berdasarkan  DIPA  Dana  Desa  KPA  Dana  Desa menerbitkan  SKPR  DD,  Surat  Keputusan Penetapan  Rincian  Dana  Desa  adalah  surat Keputusan yang mengakibatkan  pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa  setiap  kabupaten/Kota  dalam  satu  tahun anggaran
4. Berdasarkan  SKPR  DD  maka  KPA  Dana  Desa menerbitkan SPP (surat permintaan pembayaran) yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara
5. SPP  menjadi  dasar  penerbitan  SPM  yaitu  Surat Perintah  Membayar.  SPP  dan  SPM  dan  dokumen yang  dikeluarkan  dalam  rangka  penyaluran  Dana Desa  dilaksanakan  oleh  pejabat  yang  berwenang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Mekanisme  penyaluran  Daan  Desadilakukan dengan  cara  pemnindahbukuan  dari  RKUN  (rekening Kas  Umum  Negara  )  adalah  Rekening  tempat penyimpanan  uang  Negara  yang  ditetantukan  oleh Menteri  selaku  Bendahara  Umum  Negara      untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank sentral ke RKUD ( Rekening Kas Umum Daerah) adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh  Bupati/Walikota  untuk  menampung  seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah  pada  Bank  yang  ditetapkan.dan  pada  akhirynya
dipindahbukukan  ke RKD (Rekening Kas Desa)  adalah rekening  tempat  penyimpanan  uang  Pemerintah  Desa dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa  pada  bank  yang  ditetapkan    sebagaimana  bunyi pada (pasal 15 Ayat 1)  yang kemudian diterangkan  lagi prosentasenya pad ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat 7 hari dari Rekening RKUD ke RKD pada setiaap tahapan dengan uraian :
1. Tahap  I,  pada  bulan  April  sebesar  40  %  (  empat per seratus persen)
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40 % ( empat puluh per seratus persen)
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % ( dua puluh per seratus persen)
Penyaluran  dana  Desa  dari  Pusat  (RKUN)  ke kabupaten/Kota (RKUD)
Dana Desa dari RKUN tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah Bupati/Walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran  berjalan  dan  Peraturan  Bupati/Walikota mengenai Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana  Desa setiap Desa kepada Menteri c.q  Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, namun pada Pasal 16 Ayat  3  menerangkan  jika  dalam  Perda  APBD  belum ditetapkan  maka  penyaluran  Dana  Desa    dilakukan setelah ditetapkan peraturan Bupati/Walikota mengenai APBD  dan  penyampaiannya  dilakukan  paling  lambat pada minggu ke empat bulan Maret.

## Panyaluran  Dana  Desa  dari  Kabupaten/Kota (RKUD) ke Desa 9RKD)
Penyaluran    mengenai  dana  Desa  dari kabupaten/Kota  ke  Desa  (RKD)  dilaksanakan  oleh Bupati/Walikota  setelah  Kepala  Desa  menyampaikan Peraturan Desa  mengenai APBD Desa kepada Bupati atau Walikota yang dilalukan paling lambat pada Bulan Maret.  Ada  pengecualian  dalam  pemindahbukuan  dari RKUD ke RKD yang bisa diatur oleh Bupati /Walikota dalam hal kondisi Desa yang belum terjangkau dengan
layanan  perbankan  yang  diatur  oleh  Bupati/Walikota mengenai  penarikan  Dana  Desa  dari  RKD  dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Bupati/Walikota menyanpaikan laporan realisasi penyaluran  dan  konsolidasi  penggunaan  Dana  Desa setiap  tahun  kepada  Menteri    c.q  Direktur  jenderal Perimbangan  Keuangan  dengan  tembusan  Mendagri, Menteri  Desa,  PDT  dan  Transmigrasi  dan  Gubernur yang  dilakukan  paling  lambat  minggu  ke  empat  Bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
Laporan  realisasi  penyaluran  konsolidasi penggunaan dana Desa menjadi syarat penyaluran dana desa  dari  RKUN  ke  RKUD  tahap  I  tahun  Anggaran berikutnya  dengan  format  yang  dilampirkan  pada Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian,  penyaluran,  penggunaan,  Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

## Penggunaan Dana Desa
Penggunaan  dana  Desa  diatur  dalam Permenkeu  Nomor  93  /PMK.07/2015  tentang  Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa  pada  Bab  IV tentang Penggunaan dari pasal 12 hingga pasal 25 :
Pasal 21:
1. Dana Desa digunakan untuk mebiyayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pembanbgunan, pemberdayaan maayarakat dan kemasyarakatan
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayata (1) diprioritaskan  untuk  mebiayai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat
3. Penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan  Dana  desa  yang  ditetapkan  oleh Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  tertinggal dan Transmigrasi
4. Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (3)  dilengkapi  dengan Pedoman  Umum  pelaksanaan  penggunaan  Dana Desa.

## Pasal 22
Pelaksanaan  kegiatan  yang  dibiayai  dari  Dana  Desa berpedoman kepada Pedoman Umum Penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (4) dan Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota Pasal 23
1. Dana  Desa  dapat  digunakan  untuk  mebiayai kegiatan  yang  tidak  termasuk  dalam  prioritas penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimkasud pada  dalam  Pasal  21    Ayat  (3)  setelah  mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota
2. Persetujuan Buoati/Walikota sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  diberikan  pada  saat evalusai  rancangan  Peraturan  Desa  mengenai APBD Desa
3. Dalam  memberikan  persetujuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Buaopti/Walikota memastikan  pengalokasian  Dana  Desa  untuk kegiatan  yang  menjadi  prioritas  telah  terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan masyarakat
Pasal 24
1. Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  realisasi penggunaan  Dana  desa  kepada  bupati/Walikota setiap semester
2. Penyampaian  laporan  realisasi  penggunaan  Dana Desa  kepada  Bupati/Walikota  sebagimana diamksud  pada  Ayat  (1)  dilalukan  dengan ketentuan :
a. Semester  I,  paling  lambat  minggu  keempat bulan Juli  tahun anggaran berjalan; dan
b. Semester  II,  paling  lambat  minggu  keempet bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya
3. Bupati/Walikota    dapat  memfasilitasi  percepatan penyampaian  laporan  realisasi  penggunaan  Dana Desa oleh Kepala Desa
4. Laporan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa  dari    RKUD  ke  RKD  Tahap  II  Tahun Anggaran Berjalan
5. Laporan realisasi penggunaan Daan Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD  ke  RKD  Tahap  I  Tahun  Anggaran berikutnya
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai  dengan  format  sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran  IV  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

## Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan  dilakukan  oleh  Meneteri  c.g Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  bersama dengan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  tertinggal,  dan  Transmigrasi melakukan pemantauan  atas pengalokasian, penyaluran, dan  penggunaan  Dana  Desa.  Pemanfaatan  penyaluran Dana Desa dititikbertakan  pada penetapan peratruran Buoati/Walikota  mengenai  tata  cara  pembagian  dan penetapan  Dana  Desa    setiap  fdesa;  penyaluran  Dana Desa  untik  setiap  Desa.  Sedangkan  panyaluran  Dana Desa  dari  RKUD  ke  RKD;  dan  laporan  realisasi penyaluran dan konsulidasi penggunaan Dana desa pada (Pasal  26  ayat  2)  dan  Evalusai  dilakukan  pada perhitungan pembagian rincian Dana Desa setiap Desa oleh  Kabupaten/Kota  dan  Realisasi  penggunaan  Dana Desa    (Pasal  30).  Bupati/Walikota  mengagendakan untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi SILPA Dana Desa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa), jika ditemukan  SILPA  lebih  dari  30  persen  maka Bupati/Walikota  akan  meminta  penjelasan  kepada Kepala Desa tentang SILPA tersebut dan/atau meminta pengawas  Fungsional  didaerah  untuk  melakukan pemeriksaan.

## KESIMPULAN
Dalam undang-undang desa mengandug harapan bagi  masyarakat  desa  untuk  kehidupan  yang  lebih sejahtera.  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  adanya bantuan dana desa yang bersumber dari berbagai aspek pendapatan desa. Saat ini  Pemerintah menyalurkan dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  untuk  Desa  pada  Tahun    2021    Pemerintah menyalurkan  dana  Desa  jumlahnya    bisa  mencapai sebesar Rp1,4 miliar per desa per tahun atau bertambah diberikan  kepada  416    Kabupaten  dan  74.953  desa seluruh  Indonesia,  namun  masih  terkendala/terhambat dengan  sejumlah  masalah  dalam  penggunaan  dan pertanggungjawaban.
Hal  tersebut  bukan  disebabkan  karena  oleh pemerintah dan masyarakat desa yang belum siap untuk menerima, menggunakan/mengelola dan mempertanggungjawabakan  dana  desa  yang  jumlahnya cukup  besar  yaitu  1,4  miliar  per  desa  per  tahun, melainkan  masih  ada  beberapa  kepentingan  yang melingkupi dalam pelaksanaan penggunaan dana desa hal tersebut  juga  terjadi  antara  pemerintah  Pusat  dan pemerintah kabupaten/kota  sampai saat ini masih belum siap  untuk  melaksanakan  program  dan  kegiatan  atas penggunaan,  pengelolaan    dan  pertanggungjawaban dana.  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian  Dalam  Negeri    terjadi  tarik  ulur  dalam mengatur hal tersebut. Kendala lainnya yaitu peraturan daerah  dan  peraturan  Bupati  yang  mengatur  tentang dana  desa  belum  semuanya  dibuat/diterbitkan  oleh beberapa  kabupaten  yang  menerima  dana  desa  yang menjadi  pedoman  dan  pegagangan  bagi  pemerintah kabupaten  dalam  penggunaan,  pengelolaan    dan pertanggungjawaban.

## REFERENSI
Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprapto, S. (2019). Analisis Undang-undang Desa. DIALEKTIKA: Jurnal  Ekonomi  dan  Ilmu
Sosial, 4(1), 1-14. Haidin,  S.  (2017).  Pelaksanaan  Pengelolaan  Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu). Jurnal Ius , 5(1). Herizal, H. Y., &  SE, M. (2015). Undang-undang Desa: Membangun Indonesia Mulai Dari Desa. Makalah. Makalah diakses bulan Maret.
Indonesia, K. K. R. (2017). Buku Pintar Dana Desa. adi asmara.
Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Kasmi’an, k. A. (2018). Telaah undang-undang nomor 6 tahun  2014  tentang  desa  dalam  mewujudkan kedaulatan  pemerintahan  desa  (Studi  Kritis Implementasi  Kebijakan  Nawa  Cita) (Doctoral dissertation, Universitas Muria Kudus).
Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014. Lex Administratum , 3(2).
T aufik,  T.  (2008).  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dalam
Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurnal Ekonomi, 17(01).
Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa  dan  Peraturan  Terkait. Visimedia.
Zakaria, R. Y. (2014). Peluang dan Tantangan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa. Modul  pelatihan  disampaikan  pertama  kali pada  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh Perkumpulan Qbar (Padang), Perkumpulan HuMa (Jakarta) dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 7.

## Perundang-undangan
Undang-undang Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun 2014 Peraturan Pemerimtah Nomor 22 Tahun 2015