Galuh  Nawang  Kencana,  Triono  Eddy,  Ida  Nadirah  (2023),  Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian  Ringan  (Studi  Kejaksaan  Negeri  Binjai),  Vol.  8,  No.  2, Februari 2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11340
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 2, Februari 2023

## PENERAPAN  RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK  PIDANA  PENCURIAN  RINGAN  (STUDI  KEJAKSAAN  NEGERI BINJAI)

## Galuh Nawang Kencana, Triono Eddy, Ida Nadirah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: galuhkencananawang@gmail.com

## Abstrak
Kejaksaan Negeri Binjai yang telah menerapkan restoraitive justice terhadap tindak pidana pencurian ringan yaitu pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  inisial  MF.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  pengaturan  hukum  mengenai restorative  justice dalam  penyelesaian perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan,  untuk  mengetahui  penerapan restorative justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pencurian  ringan  di  Kejaksaan Negeri Binjai, dan untuk mengetahui hambatan bagi Kejaksaan Negeri Binjai dalam penerapan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan. Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan yuridis  empiris  yang  diambil  dari  data  primer  dengan  melakukan  wawancara  dan didukung  data  sekunder  dengan  mengelolah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum  mengenai restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana pencurian ringan adalah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak  Pidana  Ringan,  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Nomor  11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif Surat Edaran Kepolisian  Nomor  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( Restorative  Justice )  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  dan  Peraturan  Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Kata Kunci: Restorative Justice , Tindak Pidana, Pencurian Ringan

## Abstract
Abstract The Binjai District Attorney's Office, which has applied restoraitive justice to the crime of misdemeanor theft, is the termination of the prosecution of Article 362 of  the  Criminal  Code  case  carried  out  by  the  defendant  with  the  initials  MF.  The
purpose of this study is to determine the legal arrangements regarding restorative justice in the settlement of minor theft criminal cases, to find out the application of restorative justice in the settlement of minor theft criminal cases at the Binjai District Attorney's Office, and to find out the obstacles for the Binjai District Attorney's Office in the application of restorative justice in resolving minor theft cases. The research conducted is normative legal research with an empirical juridical approach taken from  primary  data  by  conducting  interviews  and  supported  by  secondary  data  by managing  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal materials. The results showed that the legal regulation regarding restorative justice in the settlement of minor theft criminal cases is Perma Number 2 of 2012 concerning Adjustment  of  Limits  on  Minor  Crimes,  Juvenile  Criminal  Justice  System  Law Number 11 of 2012 Article 5 Paragraph (1) must prioritize restorative justice Police Circular Number SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Acts and Prosecutorial Regulations Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecutions Based on Restorative Justice.

## Keywords: Restorative Justice, Criminal Offences, Misdemeanor Theft

## Pendahuluan
Di  era  modernisasi  ini  banyak  terjadi  suatu  kejahatan  dikalangan  masyarakat indonesia  yang  berujung  pada  jalur  pengadilan,  dimana  masyarakat  cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya  yang  cenderung  bersifat win  lose  solution ,  dengan  kenyataan  seperti  ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya win lose solution pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa  tidak  puas,  merasa  tidak  adil  bahkan  lebih  parah  yaitu  berniat  ingin  membalas dendam (Azhar, 2019).
Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara dalam upaya non penal. Keadilan  restoratif  merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  berfokus pada  pemidanaan  yang  diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  yang  melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  terkait  untuk  bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penanganan perkara pidana  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  menawarkan  pandangan  dan  pendekatan berbeda  dalam  memahami  dan  menangani  suatu  tindak  pidana.  Dalam  pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan (Siswosoebroto, 2009).
Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak  terkait,  memperhatikan  kebutuhan  korban,  ada  pengakuan  tentang  kerugian  dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk  mengembalikan pengertian tentang  keadilan kembali  seperti saat  sebelum terjadinya  tindak  kejahatan.  Beberapa  hal  yang  dapat  menjadi  pertimbangan,  yakni penyelesaian  proses  hukum  yang  baik  lebih  diletakkan  pada  aspek  kualitas  dan  bukan memberi  target  kuantitas  pada  tingkatan  operasional,  mencari  solusi  atas  perlambatan dalam  menyelesaikan  proses,  dan  lebih  memberikan  penekanan  kepada  pencegahan daripada penanganan kasus dalam rangka fungsi penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
Prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan  masyarakat  setempat  serta  penyelidik/penyidik  sebagai  mediator,  sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak  menuntut  dari  korban  perlu  dimintakan  penetapan  hakim  melalui  jaksa  penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum. Bagir  Manan  masih  memperingtakan  bahwa restorative  justice tidak  pula  begitu  tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif” karena konsep restorative justice adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan ( out of criminal judicial procedure ) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana, restorative  justice adalah  konsep  pemidanaan  tetapi  sebagai  konsep  pemidanaan  tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) (R Wiyono, 2022). Pancasila  dalam  sila  kedua  terdapat  kata  adil  yaitu  kemanusian  yang  adil  dan  beradab disamping itu termuat juga dalam sila kelima, keadilan bagis seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusian yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia  sebagai  makhluk  berbudaya  dan  berkodrat  harus  adil,  yaitu  adil  dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai hukum dasar didalamnya yang memuat keadilan sehingga antara hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan (Santoso, 2014).
Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya  sanksi  terhadap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dimana  pelakunya dinyatakan  salah  oleh  keputusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (Prasetyo, 2009).
Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun  kekuasaan  yang  ada  tidak  boleh  melanggar  hak-hak  dan  kepentingan  individu, karena  hukum  juga  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar kepentingan  manusia  terlindungi  hukum  harus  dilaksanakan  dan  ditegakkan  melalui
penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum ( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ), dan keadilan ( gerechtigheit ).  Dalam  penegakan  hukum  harus  pula  diperhatikan  tentang  keadilan. Hukum  itu  harus  adil  sedangkan  adil  itu  sendiri  bersifat  subjektif  tidak  disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat maka hukum harus diciptakan harus bersendikan pada moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma  hukum  harus  sesuai  dengan  norma-norma  moral.  Hukum  yang  berupa  undang- undang maupun yng dilaksanakan pada lembaga peradilan yang tidak akan berarti dan tidak  akan  tercapai  rasa  keadilan  jika  meninggalkan  prinsip-prinsip  moral,  baik  oleh pembuat undang-undang itu maupun aparat penegak hukum (Sinaga, 2020).
Keadilan  merupakan  cita-cita  hukum  yang  harus  diimplementasikan  dalam segenap  peraturan  hukum  dan  proses  penegakan  hukum  di  Indonesia  karena  tanpa keadilan  hukum  dan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  menjadi  sia-sia  bahkan  dapat mencerai masyarakat yang tidak bersalah. Gustav Radburgh mengatakan bahwa keadilan merupakan tujuan hukum  yang paling penting dan utama dari tiga tujuan hukum  yang disebutkannya  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  atau  doelmatigheid (Suadi, 2020).
Ada empat konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan yang  fundamental  dalam  sistem  hukum  pidana,  yaitu  pertama  keadilan  retributif ( retrebutive  justice) yaitu  Keadilan  retributif  adalah  keadilan  yang  berkaitan  dengan terjadinya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukumkan yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan pelaku, kedua keadilan distributif yaitu  perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan, ketiga keadilan transformatif yaitu salah satu pendekatan yang dimaksudkan untuk  mengakhiri  suatu  konflik.  memiliki  kemiripan  dengan  keadilan  restoratif  karena sama-sama  didasarkan  pada  keterlibatan  masyarakat  dan  pertanggungjawaban  serta pengakhiran  praktif  retributif  seperti  penjara,  keempat  keadilan  restoratif  ( restorative justice ) dalam pemidanaan keadilan restoratif yang bersendikan pada perspektif keadilan restoratif  terdapat  empat  unsur  yang  memainkan  peranan  yaitu  korban  kejahatan, masyarakat, negara dan pelanggar.
Pidana  dan  pemidanaan  menjadi  bagian  dari  penyelesaian  konflik  dan menekankan  pada  perbaikan  terhadap  akibat  kejahatan.  Penyelesaian  konflik  melalui mediasi antara korban dengan pelaku telah melahirkan sikap yang kreatif, yaitu meminta pelaku  secara  personal  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  menekan  dampak kemanusiaan  perbuatan  jahat  (kejahatan),  memberikan  kesempatan  terhadap  pelaku untuk  mempertanggungjawabkan  tindakan  mereka  dengan  menghadapi  korban  dan membuat kesepakatan, mempromosikan keterlibatan masyarakat dan korban secara aktif dalam  proses  peradilan  dan  mempertinggi  kualitas  keadilan  yang  dirasakan  baik  oleh
korban  maupun  pelaku.  Elemen-elemen  keadilan  restortif  dalam  pemidanaan  adalah konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan (Martha, 2020).
Hukum  yang  berkembang  dalam  masyarakat  memiliki  tujuan  yang  ingin diwujudkan.  Hukum  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  kehidupan  bermasyarakat, sehingga  masyarakat  mendapatkan  keadilan,  dapat  terlindungi  dan  aman.  Salah  satu perwujudan  dari  hukum  tersebut  adalah  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP),  salah  satu  yang  diatur  dalam  KUHP  adalah  tentang  tindak  pidana pencurian.  Tindak  pidana  pencurian  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang tercantum dalam buku kedua KUHP  yang secara khusus  diatur dalam Bab XXII Pasal 362  sampai  dengan  Pasal  367  KUHP.  Tindak  pidana  pencurian  merupakan  salah  satu tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  terhadap  harta  kekayaan  orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)  (Prodjodikoro,  2003).  Pencurian  secara  umum  dirumuskan  dalam  Pasal  362 KUHP yang berbunyi:“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam  karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”
Berbicara mengenai legalitas penerapan restorative justice di Indonesia, konsep ini bisa kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 1  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA).  Selain  itu,  terdapat  pula  Nota  Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Keadilan  Restoratif  Nomor  131/KMA/SKB/X/2012,  M.HH-07.HM.03.02,  KEP- 06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum, Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran  Nomor  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative Justice ) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntun Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative  Justice atau  yang  sering  disebut  dengan  Keadilan  restoratif  adalah  bentuk keadilan  yang  berpusat  pada  kebutuhan  korban,  pelaku  kejahatan,  dan  masyarakat. Keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat (Hariyanto & Yustiawan, 2020). Tujuan utama Restorative Justice adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat oleh tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat (Juniarti, Fadillah, Ikhsan, Marjoko, & Lubis, 2014).
Penerapan  keadilan  restoratife  ( restorative  justice )  telah  banyak  di  terapkan diwilayah  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Pemberian  keadilan  restoratif,  bahwa sebelumnya telah banyak terjadi kasus pencurian di kota Binjai yang mencapai ratusan
kasus  pencurian.  Kejaksaan  Negeri  Binjai  yang  telah  menerapkan restoraitive  justice terhadap  tindak  pidana  pencurian  ringan  salah  satunya  yaitu  dilakukan  pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial MF melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 05 September 202 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Lk IV Kel. Damai Kec. Binjai Utara atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  Negeri  Binjai.  Bahwa  terdakwa  berinisial  MF  mengambil  sesuatu  barang yang  seluruhnya  atau  sebagian  kepunyaan  orang  lain  dengan  maksud  untuk  dimiliki secara  hukum,  yaitu  mengambil  besi  kurang  lebih  10  batang  ukuran  12  Ml  dengan panjang sekira 50 CM tiap besinya, 1 (satu) buah jerejak pintu besi, 2 (dua) buah kompor minyak  merek  hock,  1(satu)  buah  kuali  besi  baja,  1  (satu)  buah  drom  yang  di  angkat menggunakan  becak.  Berdasarkan  kasus  tersebut  pihak  Kejaksaan  Negeri  Binjai memberikan  surat  keputusan  pemberhentian  keputusan  (SKP2)  atas  penghentian penuntutan  berdasarkan  keadilan  restorative  ( restorative  justice ).  Pemberian  keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum secara normatif didasarkan pada hukum yang telah ada baik  dalam  bentuk  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitan  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Perundang-Undangan maupun karya tulis seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun artikel lainnya yang terdapat dalam situs  internet  yang  relevan  dengan  obyek  penelitian  ini.  Penelitian  hukum  normatif  ini digunakan  dalam  memahami  Penerapan Restorative  Justice Dalam  Perkara  Tindak Pidana  Pencurian  Di  Kejaksaan  Negeri  Binjai.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Sifat  penelitian  yang digunakan adalah deskriftif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya  semata- mata  melukiskan  keadaan  obyek  atau  peristiwanya  tanpa  suatu  maksud  mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Umsu dan  Fakultas  Hukum  Umsu  terdiri  dari,  Data  primer  yakni  data  yang  diperoleh  secara langsung dari sumbernya atau lapangan yaitu langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai dan  data  sekunder  yakni  data  pustaka  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi, publikasi  tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal hukum.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice
Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup ( the living law ) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-
nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Tujuan utama untuk menjamin kepastian hukum didalam masyarakat dan bagi para penegak hukum merupakan suatu landasan yang kokoh untuk  menerapkan  atau  melaksanakan tugas sebagai hamba hukum.  Dengan demikian, dapat  dikatakan  bahwa  perundang-undangan  merupakan  suatu  hukum  dalam  arti  tata hukum, sebagai suatu struktur dan proses seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada  suatu  waktu  dan  tempat  tertentu,  serta  berbentuk  tertulis  (Purba,  2017).  Pada hakikatnya  fungsi  hukum  pidana  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  dari perbuatan tercela (Purwoleksono, 2014).
Penegak  hukum  sering  kali  dihadapkan  pada  dilema  pencapain  tujuan  hukum semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Pandangan ini umumnya dipahami oleh sebagian  besar penegak hukum  kita di  negeri ini, yakni  advokat,  polisi, jaksa  dan  polisi.  Bagi  mereka  hukum  adalah  peraturan  perundang-undangan,  sehingga mereka bekerja dan melaksanakan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  karena  dengan  melaksanakan  undang-undang  akan  tercapai  kepastian hukum.    selain  menghendaki  adanya  kepastian  hukum  dan  keadilan  juga  penyelesaian hukum  harus  memiliki  nilai  kemanfaatan.  Nilai  kemanfaatan  harus  menjadi  indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang melupakan nilai-nilai  kemanfaatan  berakibat  pada  kurang  tersemainya  nilai-nilai  hukum  di masyarakat. Lemahnya kultur hukum serta kesadaran hukum di tengah masyarakat saat ini diakibatkan absennya nilai kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum.
Penegakan hukkum hingga saat ini belum secara signifikan dapat mengurangi timbulnya perkara pidana. Oleh karenanya restorative justice menjadi alternatif dan sebagai solusi guna menjawab kegelisahan dalam proses penanganan perkara pidana mengenai hal ini Starng dalam bukunya menyatakan bahwa (Karim Karim, 2020):
“ dissatisfaction with the limited effectiveness of retribution in deterring crime gave rise in  the post-war  period  of  the twentienth  century to  the rehabilitation model,  a welfare model justice this in tits turn, was found to have srious limitations and was followed by a return to harsh punitive policies in much of the industrialized world. Braithwaite suggest that  over  past  fifty  years,  juvenile  justice  especially  has  been  characterized  by  a  see- sawing  between the retributive and rehabilitative models,  neither of  them satisfactory. Restorative justice is seenas a third model, a new lens through which to perceive crime, taking into account its moral, social, economic and political contexts ”.
Penggunaaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan digunakan teori yang dikemukakan oleh Tony Marshall yaitu:
“ Restorative  justice  is  a  process  whereby  all  the  parties  with  a  stake  in  a  particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implication for the future ”
“Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mencari  pemecahannya  secara  bersama-sama
mencari penyelesaiannya dalam mengahadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang” Implementasi “ Restorative Justice ” dalam istem peradilan pidana adalah sejalan dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip Pokok tentang Penggunaan  Program-program  Keadilan  Restoratif  Dalam  Permasalahan-permasalahan Pidana ( United Nations Declaration On The Basic Principles On The Use Of restorative Justice Programmes In Criminal Matters ) telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep restorative justice secara lbih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2000 tersebut kemudian dipertegas dalam deklarasi Wina tentang “Tindak Pidana dan Keadilan” ( Vienna Declaration on Crime and Justice: “Meeting the challengs of the Twenty-first Century )  dalam  butir  27  dan  butir  28  yang menyebutkan:
No 27 :
We decide to introduce, where appropriate, national, regional and international action plans in support of victim of crime, such as mechanisms for mediation and restorative justice, and we establish 2002 as a target date for states to review their relevant practices, to  develop  futher  victim  support  services  and  awareness  campaigns  on  the  rights  of victims and to consider the establishment of funds for victims, in addition to developing and implementing witness protection polices.
kami  memutuskan  untuk  memperkenalkan  aksi  sesuai  rencana-rencana  tindakan  untuk mendukung korban-korban kejahatan secara nasional, regional dan internasional seperti mekanisme  untuk  mediasi  dan  keadilan  restoratif,  dan  kami  menetapkan  tahun  2002 adalah  sebagai  tahun  target  bagi  negara-negara  untuk  meninjau  ulang  praktik-praktik mereka  yang  relevan  agar  dikembangkan  lebih  lanjut  untuk  mendukung  pelayanan- pelayanan dukungan terhadap korban dan melakukan kampanye-kampanye yang bersifat memberikan  kesadaran  ats  adanya  hak-hak  dari  korban  dan  untuk  mempertimbangkan penetapan pendanaan bagi korban, dan sebagai tambahan adalah dikembangkannya dan diimplementasikannya kebijakan-kebijakan perlindungan saksi.
No 28 :
we  encourage  the  development  of  restorative  justice  policies,  procedures  and programmes that are respect full of thr rights, needs and interests of victims, offenders, communities and all other parties.
kami  mendorong  pengembangan  kebijakan-kebijakan,  tata  cara  dan  program-program keadilan restoratif, yang menghormati hak-hak, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan- kepentingan korban, pelaku, masyarakat dan semua pihak lainnya.
Hakikat restorative justice tak lain adalah nilai yang terkandung di dalamnya di mana telah mencerminkan ruh dari nilai Pancasila yakni “musyawarah”. Berdasarkan hal tersebut, restorative  justice pun  pada  dasarnya  telah  diwujudkan  oleh  beberapa masyarakat  hukum  adat  dalam  pencerminan  nilai  musyawarah,  sehingga  esensi  dari konsep restorative justice bukanlah suatu konsep yang baru. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan restorative justice secara yuridis telah mendapatkan pengakuan dengan  diakomodisirnya restorative  justice dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana
ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik  Indonesia,  dan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  tentang Pelaksaan  Penerapan  Penyusunan  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda, Acara  Pemeriksaan  Cepat,  Serta  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ), Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.
Penanganan  perkara  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  menawarkan pandangan  dan  pendekatan  berbeda  dalam  memahami  dan  menangani  suatu  tindak pidana. Dalam KUHP, tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan  bahwa  tindak  pidana  ringan  ialah  perkara  pidana  yang  diancam  dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp  7.500  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Kemudian  Mahkamah  Agung  (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500  tersebut  dilipat  gandakan  sebanyak  1.000  kali  sehingga  menjadi  Rp  7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata  “dua  ratus  lima  puluh  rupiah”  dalam  Pasal  364.  373,  379.  384.407  dan  482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan telah berubahnya nilai mata uang rupiah dan dalam KUHP belum dilakukan pembaharuan terhadap  hal  ini.  Meskipun  telah  ada  penyelesuaian  batasan  nilai  denda  dan  jumlah kerugian tindak pidana ringan, namun  hal  tersebut  belum memenuhi  rasa keadilan dan kepuasan masyarakat akan penyelesaian tindak pidana ringan. Penegak hukum terkadang mengabaikan  adanya  Perma  tersebut  dengan  menerapkan  hukum  acara  biasa  kepada pelaku tindak pidana ringan (Karim Karim, 2020).
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  melalui restorative  justice adalah untuk  memberikan  rasa  keadilan,  karena  apabila  diproses  sampai  kepengadilan  maka tidak sebanding dengan proses hukum yang dilalui oleh karena itu sangat tepat apabila terhadap  perkara  pidana  ringan  diselesaikan  melalui restorative  justice karena  pada dasarnya  telah  mempertimbangkan  berat  ringannya  perbuatan,  serata  rasa  keadilan dimasyarakat  sebagaimana  putusan  Mahkamah  Agung  R.I  Nomor  1600.K/Pid/2009, tanggal  24  November  2009  dijelaskan  apabila  perkara  pidana  yang  telah  kembali keadaannya sehingga unsur kerugian tidak ada.
Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Nomor  11  Tahun  2012  Pasal  5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif. Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ) Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana.  Pada  surat  edaran  tersebut  dimaksudkan  untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip  keadilan  restoratif  yang  menunjukkan  keadilan  sebagai  bentuk  keseimbangan hidup  manusia,  sehingga  perilaku  menyimpang  dari  pelaku  kejahatan  dinilai  sebagai perilaku  yang  menghilangkan  keseimbangan.  Tidak  hanya  kepolisian,  kejaksaan  juga
dalam menanggapi hal tersebut juga telah melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Peraturan  tersebut  diterbitkan  sebagai respon  untuk  memulihkan  keadaan  seperti  sedia  kala  dan  terjadinya  kesimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku.
Jika  melihat  isi  pasal  Perkejari  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  yang  menarik  adalah  yang  tidak  dapat diakomodir atau tercapai dengan menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya kejaksaan memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum yang mana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e menyebutkan jika telah adanya penyelesaian di luar pengadilan  ( afdoening  buiten  process ).  Selanjutnya,  Pasal  3  ayat  (3)  menyebutkan penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  e dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. untuk  tindak  pidana  tertentu,  maksimun  denda  dibayar  dengan  sukarela  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Kemudian ditegaskan dalam pasal yang sama ayat (4) bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
Lebih  lanjut,  syarat  dilakukannya restorative  justice dalam  penanganan  suatu  tindak pidana tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 6 sebagai berikut: Pasal 5:
1. Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan  dihentikan  penuntutan  nya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:
a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda , dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat  kasusistik yang menurut  pertimbangan Penuntut Umum  dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif  dilakan  dengan  tetap  memperhatikan  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) hurif a disertai dengan salah satu huruf b atau c.
PERMA  dan  Nokesber  ini,  pada  dasarnya  mengandung  suatu  hal  yang  positif yakni selain upaya memberikan rasa keadilan yang proporsional khususnya bagi pelaku, juga memiliki manfaat lain yakni mengefektifkan pidana denda, mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, pelaksanaan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan  biaya  ringan,  dan  mengurangi overcapasity lembaga  pemasyarakatan.  Adapun demikian,  secara  substansi  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  baik  dalam PERMA dan Nokesber. Rumusan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012, pada dasarnya
hanya mengatur perubahan nilai kerugian dalam Pasal 364, 373, 379, 384,  407 dan 482 KUHP,  tetapi  tidak  memberikan  penegasan  bahwa  pasal-pasal  tersebut  sebagai  tindak pidana ringan. Di sisi lain, kekuatan mengikat dari PERMA hanya berlaku secara internal MA dan lembaga pengadilan di bawahnya, dengan demikian Kepolisian dan Kejaksaan pada  dasarnya  tidak  terikat  dengan  PERMA  dan  tentunya  dapat  berimplikasi  pada Integrated Criminal Justice System .
Dibentuknya  Nokesber  pada  dasarnya  merupakan  jawaban  dari  koreksional  di atas,  selain  menegaskan  Pasal  364,  373,  379,  384,  407  dan  482  KUHP  sebagai  tindak pidana  ringan,  Nokesber  ini  tentunya  mengikat  para  pihak.  Adapun  demikian,  secara substansi masih menyisakan beberapa koreksional. Berdasarkan ide dasar pertimbangan dibentuknya PERMA dan rumusan Pasal 2 ayat (3) PERMA menandakan bahwa terhadap pelaku  tindak  pidana  ringan  tidak  dikenakan  penahan,  sedangkan  hal  ini  tidak  diatur dalam Nokesber. Berkaitan dengan ancaman pidana denda, terjadi ketidak sinkronisasi substansial  mengenai  pengkalian/konversi  ancaman  denda  maksimum  antara  PERMA dengan Nokesber. Esensi dari Pasal 3 PERMA bahwa ancaman denda maksimum dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali (kecuali tidak berlaku terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2), sedangkan Pasal 1 ayat (1) Nokesber ancaman denda maksimum adalah 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Di sisi lain, Pasal 7 Nokesber mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis hingga saat ini belum  dibentuk  dan  Pasal  9  mengenai  sosialisasi  Nokesber,  secara  faktual  belum direalisasikan secara maksimal yakni belum mencapai seluruh lapisan masyarakat.
Terkait dengan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal  362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam pencurian yaitu : pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam  Pasal  364  KUHP,  pencurian  dengan  pemberatan  yang  diatur  dalam  Pasal  363 KUHP  dan  pencurian  dengan  kekerasan  yang  diatur  dalam  Pasal  365  KUHP.  Dimana bahwa  berat  ringannya  sanksi  hukuman  tindak  pidana  pencurian  selalu  dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan. Terkait dengan kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial MF di Jalan Jawa Lk IV Kel. Binjai Utara bahwa  pada  hari  Minggu  tanggal  05  September  2021  sekitar  pukul  13.30  WIB  rumah terdakwa berada di belakang rumah saksi korban yang berinisial Susmita di Jalan Jawa Lk IV Kel.Damai Kec.Binjai Utara padaa saat itu situasi hujan dan darah sekitar sepi lalu terdakwa keluar dari kontrakan yang mana rumah saksi korban dan kontrakan terdakwa satu  pagar,  kemudian  melalui  pintu  belakang  kontrakan  terdakwa  berjalan  menuju kebelakang rumah saksi korban. Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya yaitu berupa besi kurang lebih 10 (sepuluh) batang ukuran 12 ml dengan panjang sekira 50 Cm tiap besinya lalu dinaikkan keatas becak yang diparkirkan di depan kontrakan terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jerejak pintu besi, 2 (dua) buah kompor minyak merek  hock,  1  (satu)  buah  kuali  besi  baja,  1  (satu)  buah  drum  yang  dinaikkan  keatas becak.  Berdasarkan  kasus  diatas  saksi  korban  Susmita  mengalami  kerugian  sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1)  dan  (2)  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  dilakukan  dengan memperhatikan (Fahik, Dewi, & Widyantara, 2022):
a. Kepentingan korban yang dilindungi;
b. Penghindaran stigma negative;
c. Penghindaran pembalasan;
d. Respond an keharmonisan masyarakat;dan
e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Penghentian  penuntutan  perkara  keadilan  restoratif  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) dilakukan dengan mempertimbangkan (Kristanto, 2022):
a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
b. Latar belakang terjadinya/dilakukan tindak pidana;
c. Tingkat ketercelaan;
d. Kerugin atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
e. Cost and benefit penanganan perkara;
f. Pemulihan kembali pada keadaan semula, dan;
g. Adanya perdamaian anatara tersangka dan korban.
Berdasarkan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berinisial Mf, bahwa jaksa  dalam  memberikan  keadilan  restoratif  mempertimbangkan  berbagai  hal-hal  yang tertuang dalam Perkejari No.15 Tahun 2020. Keadilan restoratif hanya bisa diberikan jika terdakwa memenuhi syarat-syarat tersebut.
Perkara  pencurian  yang  didakwa  dengan  Pasal  362  KUHP  yang  ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun, maka pekara-perkara pencurian seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3(tiga) bulan penjara dan denda ringan  tersebut  didakwa  dengan  Pasal  364  KUHP,  maka  tentunya  berdasarkan  KUHP para terdakwa perkara-perkara yang telah diungkap sebelumnya, tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan merupakan acara pemeriksaan  cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam  Pasal  205-  210  KUHP,  kemudian  ditunjang  pula  oleh  Undang-Undang  No.  3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A yang menyatakan bahwa perkara- perkara  tersebut  tidak  dapat  diajukan  kasasi  karena  ancaman  hukumannya  dibawah  1 (satu) tahun penjara (Najoan, 2021).
Akan  tetapi  dalam  praktik,  terdapat  dilema  karena  penuntut  umum  mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan dengan menggunakan Pasal 364 dan lebih memilih Pasal 362 KUHP dikarenakan batas pencurian ringan yang diatur di dalam PAsal 364 saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai Rp. 250,00 pada saat ini tentunya tidak sesuai lagi dan nilai sebesar ini tidak memiliki harga nilai barang, sedangkan penetapan Rp. 250,00 pada Pasal 364 merupakan angka ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 1960 melalui Perpu No.  16  Tahun  1960  tentang  beberapa  perubahan  dalam  Kita  Undang-undang  Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undan-undang No. 1 Tahun 1961 tentang.
Pengesahan semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Terhadap nilai uang yang ditetapkan di dalam KUHP maka sangat diperlukan pengefektifan pada Pasal 364 untuk mengatasi Peraturan Mahkamah  Agung  perkara  tindak  pidana  pencurian  yang  terjadi  saat  ini  sehingga diperlukan  perubahan  atas  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  oleh Pemerintah  dan DPR, namun  mengingat perubahan ini memerlukan waktu  yang lama dan menyangkut perubahan  pada  semua  pasal  yang  ada,  maka  menyangkut  substansi  penyesuaian  nilai uang pada Pasal 364 maupun pasal-pasal lainnya yang dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai tindak pidana ringan yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan  oleh  penjual)  dan  Pasal  407  ayat  (1)  (pengrusakan  ringan)  dan  Pasal  482 (penadahan  ringan),  bagaimana  penerapannya  saat  ini.  Misalnya,  dalam  tindak  pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkangandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

## Tindak Pidana Pencurian Ringan
Istilah  tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  “ starfbaar  feit ”  adalah diperkenalkan  oleh  pihak  pemerintah  cq  Departemen  kehakiman.  Istilah  tindak  pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia telah melakukan  tindak  pidana.  Tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  aturan  hukum dilarang dan diancam dengan pidana, diaman pengertian perbuatan sini selain perbuatan yng  bersifat  aktif  (melakukan  sesuatu  yang  sebenarnya  dilarang  oleh  hukum)  juga perbuatan  yang  bersifat  pasif  (tidak  berbuat  sesuatu  yang  sebenarnya  diharuskan  oleh hukum (Prasetyo, 2006). Menurut Utrecht tindak pidana adalah kelakuan yang melawan hukum ada seseorang pembuat ( dader ) yang bertanggungjawab atas kelakuannya anasir kesalahan (element van schuld) dalam arti kata “bertanggungjawab” (“ strafbaarheid van de  dader ”)  (Agus  Rusianto,  2016).  Tindak  pidana  merupakan  pengertian  dasar  dalam hukum  pidana  (yuridis  normatif).  Kejahatan  atau  perbuatan  jahat  bisa  diartikan  secara yuridis  atau  kriminologis.  Kejahatan  atau  perbuatan  jahat  dalam  arti  yuridis  normatif adalah  perbuatan  seperti  yang  terwujud  in  abstracto  dalam  peraturan  pidana.  Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti  delik  diberi  batasan  sebagai  berikut:  “Perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang tindak pidana (Kansil & Kansil, 2004).
Pompe  memberikan  dua  macam  definisi  terhadap  perbuatan  pidana  yaitu  yang bersifat  teoritis  dan  yang  bersifat  perundang-undangan.  Berdasarkan  definisi  teoritis maka  perbuatan  pidana  adalah  pelanggaran  norma/kaedah/tata  hukum  yang  diadakan karena  kesalahan  pelanggar,  dan  yang  harus  diberikan  pidana  untuk  dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi  perundang-undangan,  perbuatan  pidana  ialah  suatu  peristiwa  yang  oleh  undang- undang  ditentukan  mengandung  perbuatan  dan  pengabaian  atau  tidak  berbuat.  Tidak
berbuat  ini  biasanya  dilakukan  dalam  beberapa  keadaan  yang  merupakan  bagian  suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik (Gultom, 2019).
Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu (Prasetyo, 2006):
1. Unsur Objektif
Unsur  yang  terdapat  diluar  si  pelaku.  Unsur-unsur  yang  ada  hubungannya  dengan kadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:
a. Sifat melanggar hukum
b. Kualitas dari si pelaku
Misalnya keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari surat perseroan terbatas di dalam kejahtan menurut Pasal 398 KUHP
2. Kausalitas
Yakni  hubungan  antara  suatu  tindakan  sebagai  penyebab  dengan  suatu  kenyataan sebagai akibat.
3. Unsur subjektif
Yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
a. Kesenjangan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa )
b. Maksud  pada  suatu  percobaan,  seperti  ditentukan  dalam  Pasal  53  ayat  (1) KUHP
c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahtan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
d. Merencanakan  terlebih  dahulu,  seperti  tercantum  dlam  Pasal  340  KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
e. Perasaan takut seperti terdaat di dalam Pasal 308 KUHP
Menurut  Prof.  Van  Bemmelen,  yang  dipandang  sebagai  tempat  dan  waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempt dimana seseorang pelaku telah melakukan suatu perbuatan secara materi. Yang dianggap Locus Delicti adalah (Sugiarto,
2021):
a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
b. Tempat dimana alat yang dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.
Moeljatno  mengemukakan  bahwa  hukum  pidana  adalah  sebagai  berikut  (Moeljatno, 2002):
1. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan  kapan  dan  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Dalam  Hukum  pidana  pasti tidak akan lepas dari permasalahan permasalahan pokok  yang  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dalam  proses  perjalanannya  hukum pidana, adapun masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu (Surbakti, 2005):
1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (Korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana  yang  diancamkan  dan  dikenakan  kepada  orang  (Korporasi)  yang melanggar larangan itu.
Untuk  mewujudkan    masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur  yang merata  materiil  dan  spirituil  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus.
Pada hukum pidana di Indonesia, tindak pidana ringan sering disebut dengan istilah tipiring. Penanganan tindak pidana ringan sesuai dengan peraturan menggunakan acara pemeriksaan  cepat.  Pada  acara  pemeriksaan  cepat  terdapat  beberapa  ketentuan diantaranya (S. H. Karim, 2019):
a. Yang  bertindak  sebagai  penuntut  adalah  penyidik  atas  kuasa  penuntut  umum dalam hal ini “demi hukum”
b. Tidak  adanya  surat  dakwaan  karena  yang  menjadi  pertimbangan  adalah  segala berkas atau catatan yang dikirimkan kepada penyidik ke pengadilan
c. Saksi tidak dibebankan sumpah kecuali hakim menganggap perlu
Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia  merupakan  adopsi  dari  KUHPidana  warisan  Hindia  –  Belanda.  Pada  masa kolonial Belanda tidak menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam KUHPidana Hindia Belanda. Tindak pidana ringan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat karena secara umum, tindak pidana ringan merupakan delik pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan di Buku III. Utrecht dalam  mendiskripsikan  tindak  pidana  ringan,  menggunakan  istilah  kejahatan  enteng untuk  memadankan  kata  Lichte  misdrijven  dalam  bahasa  Belanda.  Namun  dengan menggunakan istilah yang demikian justru akan menyulitkan untuk menemukan istilah tindak pidana dalam KUHP.

## Kesimpulan
Pengaturan  hukum  mengenai  restorative  justice  dalam  penyelesaian  perkara tindak  pidana  pencurian  ringan  bahwa  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Nomor  11  Tahun  2012  Pasal  5  Ayat  (1)  wajib  mengutamakan  keadilan  restorative. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP.  Kepolisian mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif  (restorative  justice)  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  dan  Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penerapan  restorative  justice  di  kejaksaan  Negeri  Binjai  berpedoman  Peraturan Kejaksaan  Agung  RI  No.15  Tahun  2020  kejaksaan  negeri  Binjai  memberikan  fasilitas untuk melakukan musyawarah dan berperan sebagai pihak kettiga yaitu mediator antara korban dan pelaku sampai pada titik berhasilnya penerapan restorative justice melakukan dialog langsung antara pelaku dan korban, menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan- keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah  hatinya  untuk  mengoreksi  diri,  menyadari  107  kesalahannya  dan  menerima tanggung jawab sebagai  konsekuensi  dari tindak  pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran serta pelaku diharapkan mengganti kerugian yang diperbuatnya.
Hambatan  bagi  kejakaksaan  dalam  penerapan  restorative  justice  di  Kejaksaan Negeri Binjai : Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang upaya penghentian  penuntutan  dan  upaya  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dalam  mewujudkan kepastian  hukum  dan  keadilan,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai penghentian penuntut dengan restorative justice sehingga sulitnya melakukan perdamaian anatara  kedua  belah  pihak,  banyaknya  kasus  pencurian  yang  tidak  bisa  diterapkan restorative justice karena pencurian yang dilakukan dimemenuhi syarat untuk diterapkan keadilan restoratif, durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.

## BIBLIOGRAFI
Agus Rusianto, S. H. (2016). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya . Prenada Media.
Azhar, Ahmad Faizal. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia. Mahkamah:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam , 4 (2), 134–143.
Fahik, Antonius De Andrade, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Widyantara, I. Made Minggu. (2022). Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  2020  (Studi  Kasus  Di  Kejaksaan  Negeri  Jembrana). Jurnal  Konstruksi Hukum , 3 (2), 240–245.
Gultom,  Samuel  Maringan.  (2019). Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Terhadap Produsen Minuman Keras Oplosan . Universitas Kristen Indonesia.
Hariyanto,  Diah  Ratna  Sari,  &  Yustiawan,  Dewa  Gede  Pradnya.  (2020).  Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. Kertha Patrika , 42 (2), 180–191.
Juniarti, Elisabeth, Fadillah, Fatwa, Ikhsan, Edy, Marjoko, Marjoko, & Lubis, M. Mitra. (2014). Diversi  dan  Keadilan  Restoratif:  Kesiapan  Aparat  Penegak  Hukum  Dan Masyarakat Studi di 6 Kota Di Indonesia .
Kansil, Christine S. T.,  &  Kansil, Christine S. T. (2004). Pokok-pokok hukum pidana: Hukum pidana untuk tiap orang . Pradnya Paramita.
Karim, Karim. (2020). Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative  Justice. Pengaturan  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Ringan Melalui Restorative Justice .
Karim, S. H. (2019). KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE . Jakad Media Publishing.
Kristanto, Andri. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif. Lex  Renaissance , 7 (1), 180–193.
Martha, Aroma Elmina. (2020). Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim  Impact  Statement  Pada  Proses  Pengadilan  Di  Indonesia  (Perbandingan Dengan Sistem Hukum Di Australia Selatan) .
Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta .
Najoan, Wiliam Aldo Caesar. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia. LEX CRIMEN , 10 (5).
Prasetyo, Teguh. (2006). Kebijakan Kriminalisasi Peraturan Daerah Guna Mewujudkan Sinkronisasi  Hukum  Pidana  Lokal  dengan  Hukum  Pidana  Kodifikasi . UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
Prasetyo,  Teguh.  (2009).  Kebijakan  Kriminalisasi  Dalam  Peraturan  Daerah  Dan Sinkronisasi  Dengan  Hukum  Pidana  Kodifikasi. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 16 (1), 18–33.
Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama .
Purba, Jonlar. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice . Jala Permata Aksara.
Purwoleksono, Didik Endro. (2014). Hukum Pidana . Airlangga University Press.
R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia . Sinar Grafika.
Santoso, M. Agus. (2014). Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana .
Sihotang,  Porlen  Hatorangan.  (2020).  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Menurut Peraturan  Kapolri  Dalam  Mewujudkan  Restorative  Justice  (Studi  Di  Polresta  Deli Serdang). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 1 (2), 107–120.
Sinaga, Niru Anita. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2).
Siswosoebroto, Koesriani. (2009). Pendekatan baru dalam kriminologi .
Suadi,  Amran.  (2020).  Filsafat  Keadilan:  Biological  Justice  dan  Praktiknya  dalam Putusan Hakim. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
Sugiarto, Umar Said. (2021). Pengantar Hukum Indonesia . Sinar Grafika.
Surbakti, Natangsa. (2005). Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus. Universitas
Muhammadiyah Surakarta. Fakultas Hukum .

## Copyright holder:
Galuh Nawang Kencana, Triono Eddy, Ida Nadirah (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: