## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. (49-56) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Investasi

## Ahmad Fajar Herlani
Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf Jl. Maulana yusuf no.10 Babakan – Kota Tangerang, Banten, 15118 E-mail: ahmadfajar@unis.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9205
Info Artikel |Submitted : 28 September 2020 |Revised : 21 Oktober 2020 |Accepted : 21 Oktober 2020
How  to  cite:  Ahmad  Fajar  Herlani,  ―Pilihan  Forum  Penyelesaian  Sengketa  Investasi‖, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)‖, hlm. 49-56.

## ABSTRACT
In  investment  activities  between  investors,  the  investment  destination  country  (host country), the investment country of origin (home country) has different interests. In the course of investment  activities,  these  interests  often  clash  due  to  various  factors  in  the  recipient  country. Conflicting interests will become a conflict for the parties and can harm materially and immaterial. The settlement of the conflict must be resolved with a win-win solution not to harm either party so that investors do not withdraw their capital from the recipient country. It is hoped that investment dispute  resolution  forums  available  in  Indonesia  or  outside  Indonesia  can  be  used  to  resolve conflicts that occur with a win-win solution.
Keywords: Choice of forums, settlement, investment disputes

## ABSTRAK
Kegiatan  investasi  antara  investor,  negara  tujuan  investasi (host  country),  negara  asal investasi  (home  country) mempunyai  kepentingan  yang  berbeda.  Dalam  berjalannya  kegiatan investasi  seringkali  kepentingan  tersebut  saling  berbenturan  karena  berbagai  faktor  di  Negara penerima.  Kepentingan  yang  saling  berbenturan  akan  menjadi  konflik  bagi  para  pihak  dan  bisa merugikan  secara  materil  maupun  immateril.  Penyelesaian  konflik  tersebut  harus  diselesaikan dengan win-win  solution tidak  merugikan  salah  satu  pihak  sehingga  investor  tidak  menarik modalnya dari Negara penerima. Diharapkan forum penyelesaian sengketa investasi yang tersedia di Indonesia ataupun diluar Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan win-win solution .
Kata Kunci: Pilihan forum, Penyelesaian, Sengketa Investasi

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  pembentukan pemerintahan  negara  adalah  untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat  tersebut,  antara  lain,  telah dijabarkan  dalam  Pasal  33  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  merupakan amanat  konstitusi  yang  mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan  agar  pembangunan ekonomi  nasional  harus  berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan  terwujudnya  kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan  ekonomi  dengan  pelaku ekonomi  kerakyatan  dimantapkan  lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  Nomor  XVI  Tahun  1998 tentang  Politik  Ekonomi  Dalam  Rangka Demokrasi  Ekonomi  sebagai  sumber hukum materiil. 1 Penanaman modal sebagai sarana pemulihan  ekonomi  setidaknya  akan menjadi  suatu  hubungan  ekonomi  yang tidak terelakkan. Sebagaimana hubungan ekonomi Internasional lainnya,  penanaman  modal  menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan  suatu  negara,  perusahaan dan juga masyarakat. Hubungan tersebut  terjadi  karena  masing-masing pihak  saling  membutuhkan  satu  sama lain  dalam  memenuhi  kebutuhan  atau kepentingannya.  Pada  satu  sisi,  negara penerima modal (host
country) membutuhkan sejumlah dana, teknologi, dan keahlian atau skill bagi kepentingan pembangunan dalam bentuk penanaman modal. Disisi lain, investor sebagai pihak yang berkepentingan
untuk menanamkan modal memerlukan bahan baku, dan kepastian hukum untuk dapat
1 Republik  Indonesia  (a),Penjelasan  Umum Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal
lebih  mengembangkan  usaha  dan memperbesar perolehan keuntungan. 2 Penanaman  modal  memberikan keuntungan  kepada  semua  pihak,  tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian  negara  tempat  modal  itu ditanamkan  serta  bagi  negara  asal investor.  Pembahasan  mengenai  aspek kepastian  hukum  dalam  kegiatan penanaman modal di Indonesia menjadi sangat  penting,  setidak-tidaknya  karena tiga  alasan,  yaitu  pertama,  pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan  dalam  rangka  mendorong pertumbuhan  ekonomi  memerlukan modal  yang  cukup  besar  dan  tersedia pada  waktu  yang  tepat,  kedua,  untuk dapat  mendorong  penanaman  modal  di Indonesia  diperlukan  beberapa  syarat, ketiga,  pentingnya  jaminan  kepastian hukum  bagi  penanam  modal  yang menanamkan modalnya di Indonesia. 3 Kebutuhan  negara-negara  untuk meningkatkan  perekonomian  mereka dan  dengan  adanya  globalisasi  dan liberalisasi telah mempertemukan berbagai  kepentingan  itu  dalam  sebuah rezim penanaman modal yang melibatkan  banyak  pihak.  Ada  saling kebutuhan, ada penawaran dan penerimaan  dari  satu  sama  lain  yang memunculkan  kerjasama.  Lazimnya sebuah  kerjasama  didasarkan  atas sebuah  kesepakatan.  Begitu  pula  dalam penanaman  modal.  Selalu  ada  resiko  di dalamnya  yang  bisa  menimbulkan persoalan atau bahkan sengketa sehingga  membutuhkan  penyelesaian yang juga didasarkan pada kesepakatan. 4 Adanya  berbagai  kepentingan yang  berbeda  antara host  country , home
2 Rosyidah  Rakhmawati, Hukum  Penanaman Modal  di  Indonesia ,  Banyumedia  Publishing,  Malang, 2004, hlm.1-2
3 Ermanto  Fahamsyah ,  Hukum  Penanaman Modal , LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm.2.
4 Helmi Kasim, “Arbitrase Sebagai Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman  Modal (Arbitration as Investment Dispute Settlement Mechanism)”, Jurnal  Rechtsvinding, Vol.  7,  No.  1,
(April 2018), hlm.81.
country dengan investor bisa menimbulkan  suatu  konflik  dalam kegiatan investasi. Konflik yang berkepanjang tentunya akan menghambat iklim investasi dalam suatu negara dan menghambat kegiatan bisnis investor. Penyelesaian sengketa investasi harus  memberikan  solusi  terhadap kedua  belah  pihak  sehingga  kegiatan investasi  dapat  terus  berjalan  dengan baik.
Penyelesaian  sengketa  investasi berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu dispute resolution .  Richard  L.  Abel  mengartikan sengketa  adalah  pernyataan  publik mengenai  tuntutan  yang  tidak  selaras (inconsistent claim) terhadap sesuatu yang bernilai.  Definisi  lain  dikemukakan  oleh Nader  dan  Todd  mengartikan  sengketa adalah  keadaan  dimana konflik  tersebut dinyatakan dimuka atau dengan melibatkan  pihak  ketiga.  Selanjutnya  ia mengemukakan  istilah  pra  konflik  dan konflik. Prakonflik adalah keadaan yang mendasari  rasa  tidak  puas  seseorang. Konflik  itu  sendiri  adalah  keadaan dimana  para  pihak  menyadari  atau mengetahui  tentang  adanya  perasaan tidak puas tersebut. 5
Dari  uraian  latar  belakang masalah ini maka penulis akan mengkaji permasalahan  yaitu  apa  saja  pilihan forum  penyelesaian  sengketa  investasi dan  apa  saja  kelebihan  dan  kekurangan forum penyelesaian tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  mengacu  kepada pendekatan  yuridis  normatif  yakni mengacu  kepada  norma-norma  hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. 6 Penelitian ini juga menganalisa sistematika  hukum  artinya  untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar
tentang
5 Salim  HS, Hukum  Invetasi  di  Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 347.
6 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.
penyelesaian sengketa investasi, peristiwa hukum. 7
Bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  jurnal  imiah  sebagai referensi.  Dengan  metode  penelitian  ini maka  permasalahan    akan  dikaji  dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## B. PEMBAHASAN
1. Lembaga  Penyelesaian  Sengketa Investasi Penyelesaian sengketa merupakan pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras
( inconsistentclaim ) terhadap sesuatu yang bernilai. 8 Pola  penyelesaian  sengketa merupakan  suatu  bentuk  atau  kerangka untuk mengakiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi  dua  macam,  yaitu  melalui pengadilan  dan  alternatif  penyelesaian sengketa  (ADR).  Penyelesaian  sengketa melalui  pengadilan  (litigasi)  adalah suatu  pola  penyelesaian  sengketa  yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, dimana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat
mengikat  dan  berjenjang.  Penggunaan sistem  litigasi  mempunyai  keuntungan dan  kekurangan  dalam  penyelesaian sengketa.  Keuntungannya  yaitu  (1) dalam  mengambil  alih  keputusan daripara  pihak,  litigasi  sekurang- kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial, (2) litigasi sangat baik untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah- masalah  dalam  posisi  pihak  lawan,  (3) litigasi  memberikan  suatu  standar  bagi
7 Ibid ., 25.
8 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2006, hlm. 65.
prosedur  yang  adil  dan  memberikan peluang  yang  luas  kepada  para  pihak untuk  didengar  keterangannya  sebelum mengambil
keputusan,
(4)litigasi
membawa  nilai-nilai  masyarakat  untuk penyelesaian sengketa pribadi, (5) dalam sistem  litigasi  para  hakim  menerapkan nilai-nilai  masyarakat  yang  terkandung dalam  hukum  untuk  menyelesaikan sengketa. 9 Dapat  dikatakan  bahwa  litigasi tidak  hanya  menyelesaikan  sengketa tetapi  juga  menjamin  suatu  bentiuk ketertiban  umum  yang  tertuang  dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit. Namum litigasi setidak- tidaknya  sebagaimana  yang  terdapat  di Amerika  Serikta,  memiliki  banyak kekurangan,  yaitu,  (1)  memaksa  para pihak  pada  posisi  yang  ekstern,  (2) memerlukan  pembelaan (advocasy) atas setiap maksud yang dapat memengaruhi putusan,  (3)  benar-benar  mengangkat seluruh  persoalan  dalam  suatu  perkara, apakah  persoalan  materi (substantive) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan  penyelidikan  fakta  yang ekstrem  dan  sering  kali  marginal,  (4) menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan, (5) fakta-fakta yang dibuktikan membentuk
kerangka persoalan,  para  pihak  tidak  selalu mampu mengungkapkkan kekhawatiran mereka  yang  sebenarnya,  (6)  tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa,  (7)  dan  tidak  cocok  unutk sengketa  yang  bersifat  polisentris,  yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan  alternatif  penyelesaian sengketa. 10 Sejauh  ini  para  investor  lebih memilih penyelesaian secara non litigasi, sebagaimanan  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007
9 Ibid ., 348.
10 Ibid ., 349
tentnag  Penanaman  Modal.  Dalam  hal terjadi  sengketa  di  bidang  penanaman modal  antara  Pemerintah  dengan penanam  modal,  para  pihak  terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui  musyawarah  dan  mufakat. Selanjutnya  jika  musyawarah  tidak tercapai,  penyelesaian  sengketa  tersebut dapat  dilakukan  melalui  arbitrase  atau alternatif  penyelesaian  sengketa  atau pengadilan.  Kemudian  jika  terjadi sengketa  di  bidang  penanaman  modal antara  Pemerintah  dengan  penanam modal  dalam  negeri,  para  pihak  dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase  berdasarkan  kesepakatan  para pihak,  dan  jika  penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase  tidak  disepakati, penyelesaian  sengketa  tersebut  akan dilakukan  di  pengadilan.  Dalam  hal terjadi  sengketa  di  bidang  penanaman modal  antara  Pemerintah  dengan penanam  modal  asing,  para  pihak  akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase  internasional  yang  harus disepakati oleh para pihak. 11
Penyelesaian
dengan musyawarah  mufakat  merupakan  cara unutk  mengakhiri  sengketa  yang  timbul antara  pemerintah  dengan  investor domestik,  dimana  dalam  penyelesaian itu  dilakukan  pembahasan  bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian  sengketa  secara  bersama- sama.  Penyelesaian  sengeta  melalui lembaga arbitrase merupakan cara unutk mengakhiri  sengketa  dalam  penanaman modal  antara  Pemerintah  Indonesia dengan  investor  domestik,  dimana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan  jasa  arbiter  atau  majelis arbiter  atau  majelis  arbiterlah  yang menyelsaikan sengketa penanaman modal tersebut. 12
11 Republik  Indonesia  (a), Op-Cit., Psl.  32 ayat (1),(2),(3),(4)
12 Salim HS, Op-Cit, , hlm. 356.
Mengacu pada konvensi- konvensi Internasional, seperti Convention  of  the  Settlement  of  Investment
Dispute  Between  State  and  National  Other atau Convention  on  the  Recognation  and Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Award ataupun berdasarkan ketentuann- ketentuan yang terdapat dalam
UNCITRAL  Arbitration  Rules ,  maka arbitrase  dapat  diklasifikasikan  sebagai berikut, (a) Arbitrase Ad Hoc (Volunter) , yaitu  suatu  badan  arbtrase  yang  dapat baik setelah maupun sebelum timbulnya sengketa  dan  akan  berakhir  pada  saat selesainya sengketa tersebut. Pembentukan  arbitrase  ad  hoc  ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang  bersengketa.  Dalam  arbitrase  ad hoc ini formalitas-formalitas dan prosedur pelaksanaan arbitrase,
diserahkan  atau  ditentukan  sendiri  oleh para pihak yang bersengketa. Formalitas dan  prosedur  yang  diberikan  untuk sitentukan  oleh  para  pihak  sebelum dilaksanakannya proses arbitrase tersebut,  seperti  penentuan  tempat dimana  arbitrase  dilangsungkan,  jumlah arbiter,  peraturan  beracaranya,  cara pemilihan  arbiter,  dan  bagaimana pelaksanaan  dari  utusan  arbitrase  itu sendiri nantinya. 13 Selanjutnya (b) Arbitrase Institusional (Institusional  Arbitration),
mengacu kepada pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958, arbitrse institusional ini disebut  dengan  istilah  permanent  body. Hal ini dikarenakan bentuk dan sifat dari arbitrase ini sendiri, yaitu suatu arbitrase yang  dibnetuk  oleh  suatu  organisasi tertentu  dan  bersifat  tetap  atau permanen.  Menurut  Gunawan  Wijaya, arbitrase  institusional  adalah  lembaga atau  badan  arbitrase  yang  bersifa  tetap. Lembaga ini sengaja didirikan oleh suatu organisasi  tertentu  dan  bertujuan  untuk menyelesaikan perselisihan atau
13 Suleman Batubara, Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa  Investasi  Asing  Melalui  ICSID, UNCITRAL dan SIAC , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013, hlm. 10.
sengketa  yang  timbul  dari  suatu perjanjian.  Sifatnya  yang  permanen  dan menetap dari badan arbitrase institusional  ini  merupakan  suatu  ciri pembeda  yang  utama  dari  arbitrase ad hoc. Badan  arbitrase  institusional  selain bersifat permanen atau teap pendiriannya juga tidak didasarkan pada ada tidaknya sengketa. Dengan kata lain, badan  abitrase  institusional  ini  sudah beriri  sebelum  timbulnya  sengketa.  Hal ini  menjadi  suatu  pembeda  antara arbitrase institusional dan arbitrase yang bersifat  ad  hoc  karena  arbitrase  ad  hoc biasanya  didirikan  setelah  timbulnya sengketa. 14 Dari sifatnya yang sementara serta  ketidaktetapan  dari  arbitrase  yang bersifat  ad  hoc  ini,  maka  dalam praktiknya  sering mengalami  hambatan, seperti  kesulitan  dalam  melakukan negosiasi,  menetapkan  aturan-aturan prosedural, dan penetapan cara pemilihan  arbiter  yang  disetujui  oleh kedua belah pihak. Kelemahan-
kelemahan  tersebut  secara  tidak  mutlak merupakan kelebihan dari badan arbitrase institusional.
Badan  arbitrase  Institusional  ini apabila  dilihat  dari  sudut  ruang lingkupnya, dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu,
(a)  Arbitrase  Institusional  Nasional (National Arbtration),
Penyelesaian  sengketa  melalui badan arbitrase yang dilakukan di dalam satu  atau  negara  dimana  unsur-unsur yang  terdapat  di  dalamnya  memiliki nasionalitas  yang  sama.  Pengertian nasionalitas yang sama menurut Ridwan Widiastoro  seperti  adanya  persamaan kewarganegaraan  di  antara  para  pihak, domisili  yang  sama,  sistem,  dan  budaya hukum  yang  sama.  Sementara  menurut Gunawan  Wijaya,  arbitrase  nasional merupakan arbitrase yang ruang lingkup keberadaan  dan  yurisdiksinya  hanya meliputi kawasan negara yang
bersangkutan.  Suatu  badan  arbitrase
14 Ibid ., hlm. 12.
dikatakan  bersifa  nasional  apabila, unsur-unsur  yang  terdapat  di  dalam perjanjian  arbitrsenya  hanya  bersifat nasional  dan  arbitrase  tersebut  hanya berskala  nasionak  bila  dilihat  dari kawasan  atau  teritorialnya.  Beberapa contoh  arbitrase  Institusional  nasional, antara  lain,  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia  merupakan  badan  arbitrase nasional Negara Indonesia yang didirkan  oleh  Kamar  Dagang  dan Industri Indonesia (KADIN), The Netherlands  Arbitration  Institute, yaitu pusat  arbitrase  negara  Belanda,  dan The Japanese Commercial Arbitration Association sebagai  pusat  arbitrase  nasional  Jepang dalam lingkungan KADIN Jepang. 15
(b)  Arbitrase  Institusional  Internasional (International Arbitration)
Menurut  Ridwan  Widiastoro adalah kebalikan dari arbitrase nasional, yaitu  penyelesaian  sengketa  melalui badan arbitrase yang dapat dilakukan di luar  ataupun  di  dalam  suatu  negara salah  satu  pihak  yang  bersengketa  di mana  unsur-unsur  yang  terdapat  di dalamnya  memiliki  nasionalitas  yang berbeda satu sama lain (foreign element) .
Menurut Sudargo Gautama yang dimaksud  dengan  unsur  asing  dalam suatu perjanjian arbitrase adalah
pertama,  para  pihak  yang  membuat klausula  atau  perjanjian  arbitrase  pada saat membuat perjanjian itu mempunyai tempat usaha (place of business) mereka di negara-negara yang berbeda. Kedua, jika tempat  arbitrase  yang  ditentuka  alam perjanjian  arbitrase  ini  letaknya  diluar negara  tempat  para  pihak  mempunyai usaha  mereka.  Ketiga,  jika  suatu  tempat di  mana  bagian  terpenting  kewajiban atau  hubngan  dagang  para  pihak  harus dilaksanakan atau tempat di mana objek sengketa paling erat hubungannya (most closely  connected) letaknya  diluar  negara tempat  usaha  para  pihak.  Keempat, apabila  para  pihak  secara  tegas menyetujui  bahwa  objek  perjanjian
15 Ibid., hlm. 13.
arbitrase  mereka  ini  berhubungan dengan  lebih  dari  satu  negara.  Adapun contoh-contoh  dari  lembga  arbitrse  ini yaitu, Court  of  Arbitration  of  the Internationa  Chamber  of  Commerce (ICC), merupaka  pusat  arbitrase  internasional yang didirikan di  Paris  Tahun  1919, The International  Center  For  Settlement  of Investment  Disputes  (ICSID), arbitrase  ini adalah badan arbitrase bersifat internasional  yang  mengatur  sengketa investasi  berskala  internasional,  dan United Nation Commission on Internationak Trade Law (UNCITRAL) 16
(c) Arbitrase Institusional Regional
(Regional Arbitration)
Arbitrase  ini  adalah  suatu lembaga arbitrase yang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan  regional,  seperti  Regional Center  for  Arbitration  yang  didirikan oleh Asia-Afrika Legal Consultative
Committee (AAALC). 17 Dari  forum  arbitrase  yang  sudah diuraikan  tersebut  maka  objek  sengketa arbitrase hanyalah sengketa dalam ruang lingkup  hukum  perdagangan  yaitu bidang
perniagaan, perbankan, keuangan,  penanaman  modal,  dan industri. 18
2. Kelebihan dan

## Kekurangan Lembaga Arbitrase
Adapun  kelebihan  dari  lembaga arbitrase  adalah  adanya  kewenangan yang  diberikan  kepada  arbiter  untuk memutus sengketa berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) , artinya arbiter  dalam  memeriksa  dan  memutus sengketa  tidak  hanya  berpatokan  pada aspek  hukum  semata,  tetapi  jugag  hrus memperhatikan kehendak dan keinginan dari  masing-masing  pihak.  Konsekuensi dari  prinsip  putusuan  yang  didasarkan pada  keadilan  dan  kepatutan  adalah
16 Ibid ., hlm. 14.
17 Ibid.
18 Republik  Indonesia  (d),  Undang-Undang No.30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penjelasan Pasal 66.
terakomodirnya kepentingan  para  pihak dalam  putusan  yang  dijatuhkan  oleh arbiter atau majelis arbiter. Pengambilan keputusan dalam arbitrase selain didasarkan pada keadilan dan kepatutan juga  hrus  didasarkan  pada  situasi  dan kondisi  pihak-pihak  yang  bersengketa (kompromistis).Prinsip
ini akan berakibat  langsung  pada  putusan  yang win-win  solution. 19 Hal  lain  yang merupakan  suatu  kelebihan  berperkara melalui lembaga arbitrase adalah diberikannya kebebasan bagi para pihak untuk  menentukan  sendiri  ketentuan hukum  acara  mereka.  Para  pihak  dalam suatu  perjanjian  yang  tegas  dan  tertulis, bebas untuk mennetukan acara arbitrase yang  digunakan  dalam  pemeriksaan sengketa  sepanjang  tidak  bertentagan dengan  ketentuan  dalam  undang- undang  ini. 20 Keuntungan  dari  adanya kebebasan  ini  adalah  didapatkannya putusan  yang  adil  dan fair (objektif)
karena  putusan  tersebut  diberikan  oleh arbiter yang sama-sama dipilih (dipercaya) para pihak. 21
Akan  tetapi  lembaga  arbitrase juga memiliki kekurangan yaitu, pertama,
perbedaan kepentingan (interest) di  antara  para  pihak,  fenomena ini  sering  membawa  proses  negosiasi mengalami dead  lock ,  dengan  kata  lain dalam  arbitrase  untuk  mempertemukan keinginan  para  pihak  dalam  bentuk kesepakatan  juga  merupakan  persoalan tesendiri.  Kedua,  prinsip  pemeriksaan dan  pengambilan  keputusan  dalam arbitrase yang berorientasi pada kepentingan  para  pihak  secara  tidak langsung  mengurangi  otoritas  arbiter atau majelis arbitrase dalam
memutuskan sengketanya. Hal ini dapat membawa ke arah penyelesaian sengketa yang  bertele-tele  sehingga  menjadikan proses  arbitrase  tidak  efisien.  Ketiga, dengan  diratifikasinya  Konvensi  New
19 Suleman Batubara, Op-Cit., hlm. 28.
20 Republik  Indonesia  (d), Op-Cit., Pasal  31 ayat (1)
21 Suleman Batubara, Op-Cit., , hlm. 28.
York  1958  tentang  Pengakuan  dan Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Asing  di Indonesia,  secara  yuridis  Indonesia terikat  atas  konvensi  tersebut.  Oleh karena  itu,  sudah  semestinya  suatu putusan arbitrase asing yang dimintakan pengakuan  dan  pelaksanaanya  di Indonesia seharusnya dapat diakui serta dilaksanakan.  Fenomena  tersebut  tidak sejalan  dengan  realita  yang  ada,  hal  ini dapat  dilihat  dari  beberapa  kasus  yang permohonan
pengakuan dan pelaksanaanya  ditolak    atau  dibatalkan oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat maupun  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia. Keempat keterkaitan lembaga peradilan dalam proses arbitrse menjadikan  penylesaian  panjang  dan lama. Kelima, tidak adanya otoritas yang diberikan  kepada  lembaga  arbitrase untuk mengeksekusi putusannya sendiri juga  merupakan  permasalahan  dalam dunia  arbitrase  sebab  sekalipun  proses penyelesaian sengketanya berjalan lancar tetapi  jika  pelaksanannya  putusannya sendiri  tidak  dapat  dieksekusi  menjadi sia-sia. 22
Dalam  penyelesaian  sengketa investasi  baik  domestik  maupun  asing mempunyai
lembaga alternatif penyelesaian  sengketa  yang  dapat mengakomodir  para  pihak.  Sehingga hasil  yang  diputuskan  oleh  arbiter merupakan keinginan dari para pihak.

## C. PENUTUP
Dari  pembahasan  diatas  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pilihan  forum  dalam  hal  terjadi sengketa  di  bidang  penanaman modal  antara  pemerintah  dengan penanam  modal,  para  pihak terlebih  dahulu  menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya jika musyawarah tidak tercapai,  penyelesaian  sengketa tersebut  dapat  dilakukan  melalui
22 Ibid, hlm32
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan.  Kemudian  jika  terjadi sengketa  di  bidang  penanaman modal  antara  Pemerintah  dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan  kesepakatan  para pihak,  dan  jika  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  tidak disepakati,  penyelesaian  sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.  Dalam  hal  terjadi sengketa  di  bidang  penanaman modal  antara  Pemerintah  dengan
penanam  modal  asing,  para  pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. 2. Penyelesaian  sengketa  investasi memiliki  lembaga  tersendiri  yang mempunyai kelebihan dan menghasilkan  win-win  solution. Dalam  Undang-Undang  No.  25 Tahun  2007  tentang  penanaman modal
ditegaskan bahwa mekanisme tersebut menggunakan penyelesaian  diluar  pengadilan yang  membawa  iklim  positif  bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala. Hukum  Perdagangan Internasional . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: SInar Grafika, 2009. Batubara, Suleman. Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi  Asing  Melalui  ICSID,
UNCITRAL  Dan  SIAC .  Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013. Fahamsyah, Ermanto. Hukum Penanaman Modal .  Yogyakarta:  LaksBang Pressindo, 2015. HS,  Salim. Hukum  Invetasi  Di  Indonesia . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2009.
Kasim,  Helmi.  ―Arbitrase  Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal (Arbitration as Investment Dispute Settlement Mechanism).‖ Jurnal  Rechtsvinding 7,  no.  1 (2018): 81. Rakhmawati, Rosyidah. Hukum
Penanaman  Modal  Di  Indonesia . Malang:  Banyumedia  Publishing, 2004.
Republik  Indonesa.  Undang-Undang No.25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal (n.d.). ———.  Undang-Undang  No.30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (n.d.).