## COVID-19: KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM MENANGANI DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI SISI BIAYA TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA
Ni Putu Ari Aryawati 1
Indah Suprabawati Kusuma Negara 2
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram ariaryawati@stahn-gdepudja.ac.id 1 kusumanegara@stahn-gdepudja.ac.id 2

## Abstract
Indirect  cost  emerge  by  Covid-19  impact  to  social  and  economic  problems  in  Indonesia. Therefore, the government must take a strategic policies in dealing this problem. This study aim to describe and find out the concept of strategic policy in dealing impact of indirect cost of the Covid-19  based  on  social  and  economic  perspective.  The  method  used  in  this  research  is analysis  descriptive  with  focus  of  this  study  is  indirect  cost  of  social  economics  problems  of Covid-19  and  the  government  policies.  Data  collection  is  by  mapping  issues,  policies,  and strategies . The result show that allocation policy, distribution policy and stabilization policy as a systematic policy in dealing indirect cost of Covid-19 that occurred in Indonesia.

## Keywords : Covid-19, Social and Economic Impact, Strategic Policy

## Abstrak
Biaya  tidak  langsung  yang  ditimbulkan  dari  Covid-19  sangat  berdampak  pada  masalah  sosial ekonomi  di  Indonesia.  Sehingga,  pemerintah  harus  menentukan  kebijakan  strategis  dalam menangani  masalah  ini.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  mengetahui konsep  kebijakan  strategis  dalam  menangani  dampak  biaya  tidak  langsung  yang  timbul  dari pandemi  Covid  19  di  Indonesia  dari  sisi  sosial  ekonomi.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  yang  bersifat  deskriptif,  dengan  fokus  kajian  pada  biaya  tidak langsung  yang  timbul  akibat  dampak  sosial  ekonomi  dari  Covid-19  dan  kebijakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan  pemetaan terhadap  isu,  kebijakan  dan  strategi.  Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  untuk  menangani dampak  biaya  tidak  langsung  yang  timbul  akibat    Covid-19  maka  pemerintah  harus melaksanakan  tiga  kebijakan  strategis  yaitu  kebijakan  alokasi,  kebijakan  distribusi,  dan kebijakan  stabilisasi    sebagai  kebijakan  sistematis  dalam  menangani  dampak  ekonomi  dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.
Kata Kunci : Covid-19, Dampak Sosial Ekonomi, Kebijakan Strategis .

## Pendahuluan
World  Health  Organization (WHO)  menyatakan  bahwa Corona  Virus  Disease  19 (Covid  19)  sampai  saat  ini  telah  tersebar  kepada  lebih  dari  122  negara,  termasuk  Indonesia. Sementara di Indonesia, Covid-19 telah menyebar ke 279 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Kemenkes, 2020) 1 .  Indonesia pada awalnya merasa terbebas dari Covid-19 sehingga tidak membentengi diri dari virus yang mematikan ini. Sejak diumumkan adanya kasus positif oleh  Presiden  Jokowi  dan  Menteri  Kesehatan  Terawan  Agus  Putranto  pada  tanggal  2  Maret 2020,  Covid-19  kemudian  terus  menyebar  keseluruh  Indonesia  dengan  Jakarta  sebagai episentrumnya.  Skala  bencana  menjadi  semakin  massif  sehingga  pada  tanggal  13  April  2020 Presiden Jokowi kemudian mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 tahun 2020.
Bencana  Covid-19  menyebabkan  perekonomian  Indonesia  menjadi  rentan  sehingga berpotensi  terjadinya  krisis  ekonomi  seperti  yang  terjadi  di  tahun  1998.  Dampak  COVID-19 telah  mengganggu  mata  rantai  ekonomi  dunia  termasuk  Indonesia  yang  dimana  keadaan  ini berpotensi  untuk  terjadi  krisis  apabila  tidak  segera  ditangani  dengan  cepat,  tepat  dan  aman. Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD)  menyatakan  bahwa pandemic  COVID-19  membawa  kejutan  ekonomi,  keuangan  dan  sosial  ketiga  terbesar  pada abad  ke-21  setelah  serangan  terror  9/11  dan  krisis  keuangan  global  tahun  2008.  Kejutan  ini menimbulkan  penurunan  tajam  pada  produksi,  rantai  pasokan,  dan  konsumsi  dunia  yang berpontensi menimbulkan krisis ekonomi dunia.
Pemerintah  Indonesia  memilih  jalur  kebijakan  dari  dua  arah  dalam  rangka  menangani pandemik  Covid-19,  yaitu  kebijakan  substantifnya  (pencegahan)  sambil  memfokuskan  diri pada  kebijakan  perbaikan  ekonomi.  Dua  kebijakan  yang  dilaksanakan  secara  bersamaan menyebabkan  implementasinya  tidak  maksimal  dan  tidak  konsisten,  bahkan  cenderung terjadinya salah kordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Budi dan Anshari, 2020). Pada akhirnya dua tujuan yang ingin dicapai yaitu pemutusan mata rantai penyebaran
1 Kementrian  Kesehatan  merilis  klaster  penyebaran  covid  19  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia  melalui  berbagai  media mainstream, salah satunya melalui laman berikut https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/11/193000565/mengetahui- sejumlah-klaster-awal-penyebaran-virus-corona-di-indonesia Diakses tanggal 15 Juli 2020.
2 Pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dimuat oleh media https://www.voaindonesia.com/a/menkeu-dampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2020-bisa- Diakses  tanggal  15  Juli 2020.
virusnya  dan  perbaikan  ekonomi  pun  belum  bisa  dicapai,  bahkan  cenderung  semakin  parah. Pertumbuhan  ekonomi  diperkirakan  mengalami  penurunan  dari  5,4%  menjadi  2,5  %,  dan bahkan bisa menjadi minus 0,4% 2 . Kondisi ini tak hanya sekadar melemahkan perekonomian tetapi  juga  telah  mempengaruhi  pergerakan  ekonomi.  Krisis  akibat  Covid-19  saat  ini  terjadi secara  simultan.  Sebelum  terjadi  Covid-19  Pemerintah  Indonesia  belum  mampu  memenuhi kebutuhan masyarakatnya di berbagai sektor, semisal lapangan pekerjaan yang membuat sektor riil  ekonomi  yang  tumbuh  secara  melambat.  Teori  hierarki  yang  dikemukakan  oleh  Abraham Maslow menyatakan tentang kebutuhan dasar manusia seperti makan, tempat tinggal, kepuasan, dan  kebutuhan  fisik  lainnya,  di  samping  itu  manusia  juga  membutuhkan  rasa  aman  dan perlindungan dari gangguan fisik serta emosional  yang merugikan.
Siklus  aktivitas  ekonomi  masyarakat  sangat  menurun  secara  drastis,  sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan strategis  yang akseleratif dalam menangani kesulitan ekonomi  yang menimpa  masyarakat  (Olaniyi,  2020).  Dampak COVID-19 telah mengganggu mata  rantai  ekonomi  dunia  termasuk  Indonesia  yang  dimana  keadaan  ini  berpotensi  untuk terjadi  krisis  apabila  tidak  segera  ditangani  dengan  cepat,  tepat  dan  aman  (Aryawati,  2020). Dalam situasi ini, dapat dipahami jika pemerintah tidak berani mengambil langkah lockdown dalam  fenomena  ini,  sebab  resikonya  mengarah  pada  terjadinya economic  disaster ,  yang secara otomatis berimplikasi pada dampak sosial lainnya (Abodunrin et. al , 2020).
Oleh  karena  itu,  fenomena  ini  sangat  penting  untuk  dikaji  secara  empiris  mengenai dampak  sosial  ekonomi  dan  kebijakan  mitigasi  bencana  terkait  biaya  tidak  langsung  yang ditimbulkan di Indonesia pada masa pandemi ini. Domain tersebut sekaligus menjadi batasan dalam  penelitian  ini,  sehingga  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan memahami  konsep  kebijakan  strategis  dalam  memitigasi  dampak  sosial  ekonomi  sebagai upaya untuk melakukan resiliensi bencana pandemic Covid-19.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  deskriptif,  dengan  fokus kajian pada dampak sosial ekonomi dari sisi biaya langsung akibat Covid-19, beserta kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Teknik  pengumpulan  datanya  adalah  dengan  melakukan mapping issue, mapping policy , serta menemukan mapping strategy . Sedangkan teknik analisis data  dalam  penelitian  ini  adalah  melakukan  analisis  sistematis  terhadap  berbagai mapping
S 1 …. S 2 …. S 1 …. S 2 …. S 1 … S 2 … Kebijakan Pemerintah Isu Sosial Ekonomi Isu-isu strategis Covid 19 problem sehingga menghasilkan kerangka pikir penelitian seperti di bawah ini:
Gambar 1. Kerangka Berpikir

## Hasil Penelitian
Biaya  tidak  langsung  yang  ditimbulkan  sebagai  dampak  sosial  ekonomi  dari  Covid-19 yang  paling  nyata  adalah  fenomena  karyawan  yang  dirumahkan,  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK),  dan  berbagai  perusahaan  yang  mulai  bangkrut  dari  banyak  sektor  bisnis.  Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020, total pekerja yang dirumahkan dan kena PHK selama masa pandemi ini telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Rinciannya,  pekerja  sektor  formal  yang  dirumahkan  dan  di  PHK  ada  1.500.156  orang  (77%) dari 83.546 perusahaan 3 . Pekerja sektor informal yang juga terdampak virus Corona berjumlah 443.760  orang  (23%)  dari  30.794  perusahaan.  Jumlah  tersebut  diyakini  akan  terus  bertambah selama  pandemi  ini  belum  berakhir.  Situasi  tersebut  secara  otomatis  berdampak  pada  aspek- aspek  lain,  terutama  kepada  pekerja  harian  lepas,  pelaku  UMKM,  usaha  rumah  makan,  dan usaha-usaha  masyarakat  yang  bergantung  pada  keramaian  massa.  Biaya  tidak  langsung  yang telah timbul sejumlah 5,2 juta pengangguran baru dengan akumulasi para buruh yang terdampak PHK beserta beberapa usaha-usaha kecil masyarakat yang bangkrut (gulung tikar).
3 Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dirilis oleh https://finance.detik.com/berita- ekonomi- bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona . Diakses tanggal 15 Juli 2020
Kondisi  sosial  ini  menurunkan  daya  beli  masyarakat  secara  signifikan,  dimana perputaran  uang  di  tengah  masyarakat  menjadi  sangat  minim,  pada  saat  yang  sama  produksi barang  pun  sangat  terbatas,  sehingga  terjadi  defisit  perdagangan  dalam  siklus  perekonomian. Maka konsep kebijakan strategis ( survive ) harus mampu diciptakan oleh pemerintah di tengah pandemi  Covid-19  ini,  agar  kondisi  daya  beli  masyarakat  cukup  terjaga.  Konsep  kebijakan yang  dimungkinkan  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  situasi  seperti  ini  adalah  kebijakan alokasi,  kebijakan  distribusi,  dan  kebijakan  stabilisasi.  Konsep  tersebut  sangat  mungkin dilakukan  oleh  pemerintah,  hal  ini  terjadi  karena  terdapat  peluang  anggaran  sebagai  input talangan  dalam  menambah  kekuatan  menangani  biaya  tidak  langsung  yang  timbul  akibat dampak sosial ekonomi dalam masa pandemic Covid-19.
Dampak  ekonomi  terhadap  pandemik  COVID-19  ini  dapat  dilihat  pada  Realisasi Belanja  Negara  sampai  dengan  akhir  Februari  2020  yakni  sebesar  Rp  279,41  triliun  (11,0 persen  dari  pagu  APBN  2020)  ,  secara  nominal  meningkat  sebesar  2,79  persen  (yoy)  dari periode  yang  sama  disbanding  tahun  sebelumnya  yang  meliputi  realisasi  Belanja  Pemerintah Pusat  sebesar  Rp  161,73  triliun  (9,61  persen  dari  pagu  APBN)  dan  realisasi  Transfer  ke Daerah  dan  Dana    Desa  sebesar  Rp  117,68  triliun  (13,73  persen  dari  pagu  APBN).  Secara nominal,  realisasi  Belanja  Pemerintah  Pusat  sampai  dengan  Februari  2020  tumbuh  sebesar 11,01  persen  (yoy)  dari  tahun  2019  yang  dipengaruhi  oleh  realisasi  belanja  modal  yang mengalami  peningkatan  sebesar  51,30  persen  (yoy)  dan  bantuan  sosial  yang  mengalami peningkatan sebesar 35,21 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun 2019.
Menurut  Aryawati  (2020:  h  48-49)  ditinjau  dari  hukum  permintaan  dan  penawaran, terjadi pengaruh  yang  cukup signifikan dari adanya Covid-19. Pada sisi  permintaan ( demand side ), pelanggan kehilangan pendapatannya hal ini terjadi karena ketakutan akan tertular virus yang  semakin  tidak  pasti  sehingga  pelanggan  mengurangi  pengeluaran  dan  konsumsi  yang berdampak pada penurunan permintaan dan pendapatan secara drastis. Hal ini juga berdampak pada tingkat likuiditas perusahaan yang semakin tidak lancar sehingga kemampuan membayar gaji  karyawan  menurun  yang  berdampak  pada  pengurangan  karyawan  atau  PHK.  Selain  dari sisi likuiditas ,  Covid-19  juga  mempengaruhi solvabilitas dari  perusahaan  .  Ketidakmampuan membayar  utang  akibat  operasional  perusahaan  menurun  menyebabkan  berkurangnya  modal bank  sehingga  berdampak  pada  jumlah  kredit  yang  berputar  di  masyarakat  menjadi  semakin rendah.
Dari sisi penawaran ( supply side ) pengurangan pasokan tenaga kerja karena pembatasan pergerakan  orang  menimbulkan  bentuk  kerja  baru  dengan  bekerja  dari  rumah  .  Selain  itu, rantai pasokan akan bahan baku menjadi terganggu khususnya bahan baku dan bahan setengah jadi  karena  adanya  pengurangan  pemanfaatan  kapasitas  namun  perusahaan  masih  harus membayar  gaji,  utang,  sewa  dan  pajak  sehingga  menyebabkan  biaya  input  melebihi  output produksi.
Secara garis besar manajemen krisis menghadapi pandemic setidaknya mencakup aspek risiko,  dampak  dan  mitigasi  (Jaminson, et  al.,  ed :  2018).  Kebijakan  manajemen  krisis  juga dikeluarkan  oleh World  Health  Organization (WHO)  dalam  beberapa  komponen  sebagai berikut (WHO, 2010: h. 28-30):
1. Perencanaan  dan  koordinasi  (tingkat  kesiapan  suatu  negara  dapat  dilihat  berdasarkan apakah  terdapat leadership dan  koordinasi  lintas  sektor  yang  baik  dalam  merespons pandemi. Bagaimana kebijakan suatu negara dapat diintegrasikan dalam kerangka kesiapan emergensi nasional).
2. Pengawasan dan penilaian atas situasi (berkaitan erat dengan tidak hanya ketersediaan data dan  informasi  mengenai  karakteristik  pandemi  itu  sendiri,  tetapi  bagaimana  data  dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk merumuskan respons yang lebih efektif).
3. Pencegahan  penyebaran  penyakit  (kebijakan  yang  berdampak  individu/rumah  tangga, komunitas hingga pembatasan aktivitas yang lintas batas negara).
4. Keberlanjutan  pelayanan  kesehatan  (terkait  dengan  kesiapan  fasilitas  dan  layanan kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga medis).
5. Komunikasi public (kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi yang memadai dengan  berpegang  pada  prinsip  keterbukaan,  kesegaran,  dan  akurasi  agar  publik mendapatkan informasi dan mengambil keputusan yang tepat).
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  9  (sembilan)  produk  hukum  terkait penanganan  Covid-19  ini,  yaitu  4  (empat)  Keputusan  Presiden  (Keppres),  2  (dua)  Peraturan Presiden  (Perpres),  1  (satu)  Peraturan  Pemerintah  (PP),  1  (satu)  Instruksi  Presiden  (Inpres), dan  1  (satu)  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang  (Perppu).  Keseluruhan peraturan  tersebut  merupakan  respon  atas  eskalasi  masalah,  baik  dari  sisi  kesehatannya, birokrasi,  politik,  maupun  keuangan  negara  dalam  penanganan  Covid-19  ini  (Widianingrum dan  Mas’uid,  2020).  Misalnya  eksistensi  Perppu  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, dimana salah satu poin pentingnya adalah adanya  tambahan    anggaran  Rp.  405,1  triliun  yang  belum  ada  dalam  APBN  2020.  Artinya selama  penanganan  situasi  Covid-19  ini,  penganggaran  dan  pembiayaan  defisit  dapat melampaui  3%  (tiga  persen)  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Sumber  adanya penganggaran tersebut salah satunya terdapat pemotongan anggaran pada proyek ke berbagai daerah  melalui  pemotongan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  termasuk  dana  pendidikan. Meskipun perlu kajian kritis terhadap pemotongan anggaran pada aspek-aspek tersebut, namun dalam  kasus  ini,  pemotongan  anggaran  tersebut  menjadi  peluang  kebijakan  strategis  dari  sisi input dalam penanggulangan eksternalitas Covid-19 khusus dalam bidang ekonomi.

## Pembahasan
Perubahan sosial  merupakan proses terjadinya perbedaan  antara suatu  keadaan tertentu dalam  jangka  dan  durasi  waktu  yang  berbeda.  Perubahan-perubahan  sosial  adalah  segala bentuk perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam sebuah lembaga masyarakat yang kemudian mempengaruhi sistem sosial, termasuk dalam sikap-sikap, nilai-nilai, dan pola tingkah  laku  dalam  kelompok-kelompok  masyarakat  (Soekanto,  2003).  Indonesia  saat  ini sedang  mengalami  masa golden  moment untuk  mempersiapkan  diri  dan  masa  awal  tanggap darurat  yang  menghadapi  krisis  kebijakan  dalam  penanganan  Covid-19.  Perbaikan  sudah dilakukan  oleh  pemangku  kebijakan  untuk  mengelola  krisis  secara  lebih  baik,  namun  terjadi kegagalan  dalam  respon  awal  yang  menjadikan  penanganan  Covid-19  menjadi  lebih  sulit. Kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar  yang  diterapkan  sebagai  upaya  menurunkan penyebaran virus Corona atau Covid-19 diberlakukan di Indonesia.
Kebijakan ini membatasai ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas, apabila aktivitas masyarakat  berhenti  total  jelas  akan  berdampak  negatif  di  bidang  ekonomi.    Regulasi  yang telah dikeluarkan oleh pemerintah merupakan dasar kebijakan alokasi, distribusi dan stabilisasi bisa dilakukan dalam upaya memitigasi dampak sosial ekonomi yang timbul akibat Covid-19 . Eksistensi regulasi diakui manusia karena sifat mengaturnya, sekarang dihadapkan dengan isu- isu  ekonomi  tentang  kebebasan  pasar  yang  tidak  boleh  diganggu.  Langkah  pertama  adalah pemerintah  wajib  mengalokasikan  input  dan resources mumpuni  kepada  orientasi kebijakannya (Allocation  Policy) hal  ini  terjadi  karena  Covid-19  ini  telah  melemahkan peluang  sehingga  terjadi  biaya  tidak  langsung  yang  timbul  mulai  dari  pemberlakuan  PHK
besar-besaran  yang  mencapai  1.943.916  orang  dari  114.340  perusahaan,  dan  jumlah  tersebut diyakini  akan  terus  bertambah  selama  pandemi  ini,  adanya  himbauan  “ stay  at  home ”  yang secara otomatis berpengaruh pada penurunan penghasilan masyarakat dari rutinitasnya secara signifikan,  aktivitas  ekonomi  menjadi  sangat  terbatas,  serta  pengaruh-  pengaruh  lain  yang mengikutinya (Mas’udi dan Winanti, 2020). Menurut data Kementerian Perindustrian (2020) setidaknya  sebanyak  60%  industri  terdampak  Covid-19.  Jumlah  tersebut  merupakan  jenis industri yang bersifat konvensional ( non-digitalisasi ), termasuk usaha-usaha kecil masyarakat yang  aktivitasnya  membutuhkan  kermaian  massa.  Maka  dunia e-commerce merupakan  salah satu  yang  mendapat  keuntungan  dalam  fenomena  ini.  Masalahnya  adalah,  sebagian  besar usaha  masyarakat  tidak  berada  pada  industri  digital,  melainkan  industri  konvensional  yang bergantung keramaian massa.
Banyak  peluang  pendapatan  masyarakat  dari  rutinitasnya  menjadi  lumpuh.  Untuk mengatasi situasi sulit tersebut, maka secara otomatis pemerintah wajib memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, paling tidak melalui program subsidi dalam beberapa aspek penting, seperti subsidi  BBM,  listrik,  harga  pangan  murah,  dan  seterusnya.  Pada  posisi  ini  kebijakan pemerintah menjadi relevan dengan himbauan yang dikeluarkannya. Rasionalitas kebijakannya adalah bahwa alokasi  yang dimaksud harus bersumber pada formulasi anggaran  yang potensi proyeknya masih dalam skala yang bisa ditunda, termasuk anggaran yang begitu dahsyat dari proyek ibukota baru, formulasi gaji pejabat di luar gaji pokok, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya.
Proyek  pemerintah  daerah  melalui  skema  Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Dana  Bagi  Hasil  yang  bersumber  dari  APBN  pun  kena  dampaknya, akibatnya pembangunan di daerah pun menjadi terhenti oleh sebab tiga sumber APBD tersebut telah  dipotong  sesuai  dengan  kondisi  wilayah  masing-masing  ,  padahal  formulasi  anggaran satu  mega  proyek  ibukota  baru  memiliki  kesetaraan  terhadap  penyelamatan  berbagai pembangunan di daerah melalui tiga komponen sumber anggaran tersebut.
Namun, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara  dan Stabilitas Keuangan  untuk  Penanganan  Covid-19  ini  justru  menyentuh  pada  ranah  dana  abadi pendidikan, sementara proyek supra pemerintah melalui proyek “ibukota baru” tidak tersentuh dalam  regulasi  tersebut,  padahal  sifat  dari  proyek  tersebut  memiliki  opsi  mumpuni  untuk dibatalkan. Melalui Perppu tersebut, dana abadi pendidikan telah menjadi korbannya, padahal
kebijakan pendidikan adalah satu domain yang sejatinya tidak boleh diganggu manakala sektor lain masih dimungkinkan untuk di tunda.
Sehingga  agar  terciptanya  fleksibiltas  pembangunan  dalam  berbagai  aspek,  termasuk aspek  ekonomi  di  berbagai  daerah  meskipun  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19,  pemerintah harus  mengalokasikan  anggaran  berbasis  formulasi  strategis  dengan  mengedepankan penghematan  pada  aspek-aspek  pembiayaan  belanja  tidak  langsung  dalam  skema  APBN, beserta  pembiayaan  mega  proyek.  Adanya  formulasi  strategis  terhadap  alokasi  anggaran, diharapkan  aspek  urgensi  lainnya  seperti  proyek  daerah  melalui  DAK,  dan  aspek pemberdayaan  ekonomi  kelas  menengah  kebawah  tetap  fleksibel  dan  terjaga.  Konsep pembangunan  mega  proyek  ditunda,  selanjutnya  difokuskan  pada  pembiayaan  stimulasi ekonomi  dana  subsidi  kepada  masyarakat  secara  holistik,  maka  dalam  ruang  ini  akan  terjadi perputaran ekonomi yang fleksibel disamping pemerintah memfokuskan pada pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 ini.
Secara  substantif  pemerintah  akan  memfokuskan  diri  pada  program-program  strategis sebagai  bagian  dari  distribusi  kebijakan (Distribution  Policy) yang  dimana  ranah  ini,  tidak hanya  implementasi  berupa  anggaran  melalui  skema  subsidi,  tapi  juga  mendistribusikan program-program  konstruktif  kepada  masyarakat.  Pendistribusian  anggaran  melalui  skema subsidi  itu  berupa  pengurangan  harga  pada  kebutuhan  paling  mendasar  bagi  masyarakat  di tengah Covid-19 melanda Indonesia saat ini. Kebutuhan mendasar dan wajib dalam aspek ini adalah  kebutuhan  bahan  pokok,  kebutuhan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM),  listrik,  dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang secara alamiah mengikutinya, termasuk kebutuhan masker pelindung, dan lainnya.
Proses distribusi tersebut secara teknis dilakukan berupa program-program yang bersifat ad hock seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan juga bisa melalui program sosial lanjutan  dengan  menambah  anggaran  selama  Covid-19  ini  terjadi,  yaitu  Program  Keluarga harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya. Skema pembagiannya yaitu bagi masyarakat yang sudah  terdaftar  sebagai  penerima  PKH,  maka  mereka  tidak  boleh  diberikan  BLT  agar  unsur keadilan dan pemerataan distribusi terlaksana dengan baik. Berbagai program tersebut bermain pada  ranah  anggaran  dan  data  (input),  serta  implementasi  yang  sistematis  dan  akseleratif (proses)  tanpa  unsur-unsur  birokrasi  yang  rigid.  Kebijakan  distribusi  ini  pertama  ini  adalah diberikan  bantuan  tunai  dan  bantuan  bahan  pokok,  sambil  melaksanakan  program  kemitraan
dengan  berbagai  unsur  usaha  mikro  dan  makro  masyarakat,  yaitu  diberikannya  insentif  pada UMKM, usah-usaha rumahan masyarakat, dan pedagang- pedagang kecil.
Fase  ketiga  adalah  implementasi  kebijakan  stabilisasi (Stabilitation  Policy). Strategi dalam  kebijakan  stabilisasi  mengambil  peran  pada  beberapa  domain  penting  pada  formulasi alokasi  dan  strategi  distribusi,  sehingga  menjadi  keputusan  strategis  dalam  mewujudkan stabilisasi  pasar/ekonomi.  Selain  itu,  strategi  lain  yang  bisa  dilakukan  dalam  mewujudkan stabilisasi ekonomi di tengah pandemi ini. Untuk memberi stimulasi kepada pelaku usaha kecil menengah,  melalui  kebijakan  stabilisasi,  pemerintah  wajib  menurunkan  bunga  acuan  Bank Indonesia  untuk  membantu  meringankan  beban  pelaku  usaha  kecil,  bahkan  pemerintah  bisa memberikan  subsidi  bunga.  Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  pelaku  usaha  kecil  mampu bertahan  ditengah  pandemi  ini  dengan  kucuran  modal  beserta  bunga  yang  sangat  ringan. Sehingga  pada  posisi  ini  terjadi  kesetabilan  ekonomi  pada  dua  obyek  utama  ekonomi  yaitu masyarakat sebagai kelompok sasaran, dan pelaku UMKM sebagai pihak yang memproduksi barang.

## Kesimpulan
Mitigasi dampak sosial ekonomi dalam bentuk fleksibilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dilakukan manakala pemerintah secara sistematis dan konsisten melaksanaan tiga  konsep  kebijakan  strategis  yaitu  kebijakan  alokasi,  kebijakan  distribusi,  dan  kebijakan stabilisasi.  Ketiga  kebijakan  tersebut  harus  ditopang  dengan  formulasi  dan  strategi  kongkrit yang  sesuai  dengan  kondisi  empirisnya.  Pelatihan  online  tidak  akan  menyelesaikan  masalah ekonomi  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  di  tengah  pandemi  ini,  melainkan  dengan implementasi kebijakan yang kongkrit melalui 3 konsep kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B. (2020). Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy. International Journal of Arts, Languages and Business Studies (IJALBS) , 4 (March), 13–23.
Aryawati, N. P. A. (2020). Resiliensi Bisnis Pada UMKM Di Era Normal Baru Sebagai Upaya Kemandirian Ekonomi. Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin , 47. Budi, Arya dan Irham Nur Anshari. (2020). “Administration Distancing?”, Pemerintah Daerah Dalam Pandemi Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press.
Engkus,  Suparman,  N.,  Sakti,  F.  T.,  &  Anwar,  H.  S.  (2019).  Covid-19:  Kebijakan  Mitigasi Penyebaran  Dan  Dampak  Sosial  Ekonomi  Di  Indonesia. Journal  of  Chemical
Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Kurniawansyah  HS,  H.,  Amrullah,  Salahuddin,  M.,  Muslim,  &  Nurhidayati,  S.  (2020).  Konsep Kebijakan  Strategis  Dalam  Menangani  Eksternalitas  Ekonomi  Dari  Covid  -  19  Pada Masyarakat  Rentan  Di  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities , 1 (2), 130–139. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Mas’udi,  Wawan  dan  Poppy  S.  Winanti.  2020.  Covid  19  :  Dari  Krisis  Kesehatan  ke  Krisis Tata Kelola. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : UGM Press.
Maryani, S., Netrawati, I. G. A. O., & I Wayan Nuada. (2020). Pendemi Covid-19 Dan Implementasinya Pada Perekonomian NTB. Jurnal Binawakya , 14 (11), 3497–3508. Olaniyi, Evans. 2020. Socio-economic impacts of novel coronavirus: The policy solutions . BizEcons Quarterly , Strides Educational Foundation, vol. 7, pages 3-12.
Soekanto, S. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
WHO. (2010). Guidance for Health Sector Assessment to Support the Post Disaster Recovery Process (Issue December).
WHO recommendations on the management of diarrhoea and pneumonia in HIV-infected infants and children Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) Departments of Child and Adolescent Health and Development (CAH) and HIV/AIDS . (n.d.).