PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS PENGGANTI DI BIDANG PASAR MODAL
Gabriella Christie Laminto* 1 , Arman Nefi* 2
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Email: gabriella.christie@ui.ac.id, arman.nefi@ui.ac.id
Naskah diterima : 29/12/2021, revisi : 30/01/2022, disetujui 05/02/2022

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  dan  tanggung  jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,  memenuhi  persyaratan  tertentu  sebagai  profesi  penunjang  pasar modal,  dan  memperoleh  Surat  Tanda  Terdaftar  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  67  Tahun  2017  sebagai  aturan  dasar Notaris  di  bidang  pasar  modal  memungkinkan  seorang  Notaris  digantikan  oleh Notaris  Pengganti  yang  untuk  sementara  diangkat  sebagai  Notaris,  dalam  hal Notaris yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan jabatannya baik itu disebabkan  karena  sedang  cuti,  sakit,  ataupun  hal  lain.  Namun,  menjadi  suatu masalah apabila Notaris Pengganti tidak memiliki kapasitas untuk membuat akta autentik  dalam  hal  Surat  Tanda  Terdaftar  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  tidak aktif  atau  telah  berakhir  masa  berlakunya  dan  tidak  diajukan  pengaktifan kembali,  atau  ketika  akta  yang  dibuat  ternyata  tidak  memenuhi  syarat  sebagai suatu akta autentik bahkan bisa menjadi batal demi hukum. Akibatnya, kekuatan hukum  dan  keabsahan  akta  tersebut  menjadi  dipertanyakan  sehingga  dapat merugikan  para  pihak  yang  berkepentingan  dan  Notaris  Pengganti  itu  sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap suatu masalah.  Penelitian  terhadap  masalah  hukum  ini  menggunakan  pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
Kata  Kunci :  Keabsahan  Akta;  Notaris  Pengganti;  Pasar  Modal;  Surat  Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal; Tanggung Jawab

## ABSTRACT
This study aims to analyze the roles and responsibilities of a Notary as a public official  who  is  authorized  to  make  authentic  deeds  and  in  carrying  out  his/her
1 Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2 Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
activities in the capital market sector, must be registered with the Financial Services Authority, fulfill certain requirements as a capital market supporting profession, and obtain  a  Supporting  Professional  Registration  Certificate  in  Capital  Market. Financial Services Authority Regulation Number 67 of 2017 as a basic rule of Notary in the capital market sector allows a Notary to be replaced by a Substitute Notary who is temporarily appointed as a Notary, in the event that the Notary concerned is unable to carry out his position, whether it is due to being on leave, illness, or other thing. However, it becomes a problem if the Substitute Notary Public does not have the  capacity  to  make  an  authentic  deed  in  the  event  that  the  Capital  Market Supporting Professional Registration Certificate is not active or its validity period has expired and re-activation is not proposed, or when the deed made does not meet the requirements as an authentic deed, or the deed itself can be null and void. As a result, the legal force and validity of the deed are questioned so that it could harm the parties and the Substitute Notary itself. The research method used is normative juridical which examines the application of the rules or norms in positive law to a problem. This research on legal issues uses a conceptual approach and a statutory approach.
Keywords:  Legality  of  Deed;  Substitute  Notary;  Capital  Market;  Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market; Responsibility

## A. Pendahuluan
Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia, terhormatm dan luhur atau yang sering disebut dengan istilah Officium Nobile. Hal ini dikarenakan profesi  Notaris  erat  kaitannya  dengan  profesi  yang  berkaitan  dengan kemanusiaan,  dan  sebagai  salah  satu  pembela  kebenaran  dan  keadilan  yang menjunjung  tinggi  itikad  baik  dan  profesionalisme  dalam  menjalankan jabatannya. 3 Sebagai salah satu  Profesi  Penunjang Pasar Modal selain Akuntan, Konsultan  Hukum,  Penilai,  dan  profesi  lain  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah 4 , Notaris merupakan seorang “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  atau  berdasarkan  undang-undang lainnya”. 5 Lebih lanjut, dalam menjalankan perannya sebagai salah satu Profesi Penunjang  Pasar  Modal,  Notaris  dapat  menunjuk  Notaris  Pengganti  yakni “seorang  yang  untuk  sementara  diangkat  sebagai  Notaris  untuk  menggantikan
3 Ariy Yandillah, et al., “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya”, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya , 2015, hlm. 2.
4 Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 64 ayat (1).
5 Indonesia, Undang-Undang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.” 6
Notaris  dan  Notaris  Pengganti  dalam  menjalankan  jabatannya  wajib mengedepankan dan berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “UU Jabatan Notaris”), Kode Etik Profesi Notaris, peraturan internal lainnya di bidang kenotariatan, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang  berlaku  yang  mana  berhubungan  erat  dengan  profesi  Notaris.  Selain  itu, Notaris dan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang  Pasar Modal wajib  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  memperoleh  Surat  Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) sebagai suatu lisensi di bidang Pasar  Modal,  dengan  masa  berlaku  STTD  5  (lima)  tahun  dan  dapat  diajukan permohonan pendaftaran kembali.
Dalam  hal  seorang  Notaris  bermaksud  untuk  cuti,  sakit,  atau  untuk sementara  berhalangan  menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris,  Notaris bersangkutan  memiliki  hak  cuti  yang  dapat  diambil  setelah  Notaris  tersebut menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Hak cuti ini dapat diambil setiap tahun,  atau  sekaligus  untuk  beberapa  tahun,  dengan  ketentuan  setiap pengambilan  masa  cuti  paling  lama  5  (lima)  tahun  sudah  termasuk perpanjangannya,  dan  selama  masa  jabatannya  jumlah  waktu  cuti  Notaris keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun. 7 Prosedur pengajuan cuti Notaris tersebut wajib memperhatikan  ketentuan UU Jabatan Notaris dan aturan Pasar Modal,  secara  spesifik  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 67/POJK.04/2017  tentang  Notaris  Yang  Melakukan  Kegiatan  Di  Pasar  Modal (untuk selanjutnya disebut “POJK 67/2017”).
Cuti Notaris disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang  mencakup  jangka  waktu  cuti  dan  usulan  penunjukan  Notaris  Pengganti, ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah/Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah, ataupun Majelis Pengawas Pusat, serta Otoritas Jasa Keuangan dalam  hal  Notaris  bersangkutan  melakukan  kegiatan  di  bidang  Pasar  Modal. Apabila surat permohonan cuti tersebut disetujui, maka berdasarkan UU Jabatan Notaris,  Notaris  bersangkutan  wajib  menyerahkan  protokol  Notaris  kepada Notaris Pengganti dan dibuatkan berita acara serah terima protokol Notaris dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Sedangkan untuk bidang  Pasar Modal,  Notaris  bersangkutan  wajib  menyertakan  penyampaian  penunjukan Notaris Pengganti. Adapun STTD Notaris yang mengajukan cuti akan dinyatakan non aktif sementara disertai dengan surat pemberitahuan dari OJK.
6 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 angka 3.
7 Alwesius, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 41.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kewenangan untuk membuat akta- akta autentik mengenai segala bentuk perbuatan, perjanjian, dan juga penetapan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau akta- akta  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam  akta  autentik  tersebut,  baik  melalui  akta  pihak  (akta partij )  dan  akta pejabat  (akta relaas ).  R.  Subekti  menyatakan,  suatu  akta  merupakan  tulisan- tulisan  yang  sengaja  dibuat  untuk  dijadikan  bukti  mengenai  suatu  peristiwa (perbuatan, perjanjian, dan ketetapan) dan ditandatangani. 8 Sedangkan menurut Salim HS, akta merupakan dokumen tertulis sebagai tanda bukti adanya hubungan hukum  antara  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam  akta,  dengan dicantumkannya hak dan kewajiban yang wajib dilakukan oleh para pihak dalam akta, dan hal ini menjadi salah satu kewenangan Notaris dan Notaris Pengganti untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau penghadap dalam akta yang  dibuatnya. 9 Akta  Notaris  dan  Notaris  Pengganti  dibedakan  menjadi  akta autentik dan akta dibawah tangan, dilihat dari kekuatannya sebagai alat bukti.
Dalam hal tidak terpenuhinya salah satu syarat diatas, maka akta autentik tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  melainkan  hanya memiliki  kekuatan  pembuktian  seperti  akta  dibawah  tangan  sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  1869  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (untuk selanjutnya disebut “KUHPerdata”). Hal tersebut patut menjadi suatu perhatian bagi Notaris dan Notaris Pengganti dalam membuat akta (baik akta pihak dan akta pejabat), sebab kekuatan hukum dan keabsahan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan Notaris Pengganti menjadi alat bukti yang kuat dan sempurna untuk dibuktikan  dihadapan  pejabat  berwenang  maupun  dimuka  pengadilan  apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal tunduk kepada aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh UU Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris,  POJK  67/2017,  serta  aturan-aturan  terkait  lainnya.  Dengan  memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal yang aktif dan berlaku, Notaris Pengganti dapat  melakukan  kegiatan  di  bidang  Pasar  Modal,  salah  satunya  menghasilkan produk hukum berupa akta autentik. Namun, menjadi suatu masalah ketika akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut ternyata tidak memenuhi syarat akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata, atau dalam hal Notaris Pengganti  yang  membuat  akta  tersebut  tidak  memiliki  kapasitas  untuk pembuatan akta tersebut (dalam hal STTD Profesi Penunjang Pasar Modal tidak aktif  atau  telah  berakhir  masa  berlakunya  dan  tidak  diajukan  pengaktifan kembali).
Konsekuensi  hukumnya  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  Pengganti tersebut bukanlah menjadi akta autentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan
8 R. Subekti, Hukum Pembuktian, cet. 5, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 25.
9 Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 29.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
yang  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna  dihadapan  pejabat berwenang  atau  dimuka  pengadilan  layaknya  akta  autentik.  Hal  ini  tentu merugikan para penghadap atau para pihak yang menandatangani akta tersebut, sehingga  dalam  hal  ini  Notaris  Pengganti  dapat  terjerat  untuk  diminta  suatu pertanggungjawaban  dan  ganti  kerugian  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Beranjak dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “Peran, Tanggung Jawab, dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti di Bidang Pasar Modal.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  peran  dan  tanggung  jawab seorang Notaris Pengganti serta tata cara pengajuan cuti bagi  Notaris di bidang Pasar  Modal  ditinjau  dari  Hukum  Positif  Indonesia,  dan  kekuatan  hukum  dan keabsahan  akta  seorang  Notaris  Pengganti  di  bidang  Pasar  Modal  yang  Surat Tanda Terdaftar (STTD)nya telah berakhir.

## B. Metode Penelitian
Dalam menganalisis masalah yang ada, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan  konseptual  atau  pendekatan  yang  berlandaskan  pada  prinsip  dan doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum, 10 dan  pendekatan  perundang- undangan atau pendekatan yang berdasarkan legislasi dan regulasi atau hukum positif  Indonesia 11 .  Tipologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  tipologi  penelitian  eksploratoris  yang  ditujukan  untuk  memperolah keterangan, penjelasan, dan data serta memperdalam informasi mengenai peran Notaris  Pengganti  dalam  Pasar  Modal  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  juga  mengenai  keabsahan  akta  Notaris  Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. 12
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur- literatur  dengan  sumber  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui penelusuran  kepustakaan  atau  data  yang  dikutip  dari  sumber  dokumentasi, 13 yang terdiri dari:
1. Bahan Hukum Primer, meliputi:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
10 Dyah  Ochtorina  dan  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research), (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2014), hlm. 10.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Pertama Media Group, 2011), hlm. 93.
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 19, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 28.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
e. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  67/POJK.04/2017  tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; dan
f. Kode Etik Notaris.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  berupa  bahan  yang  menjelaskan  bahan  hukum primer,  seperti  kepustakaan,  laporan  penelitian  hukum  (jurnal  atau  karya tulis/ilmiah), artikel surat kabar, dan buku-buku teks. Penulis menggunakan buku  teks  terkait  topik  pembahasan,  jurnal  hukum,  dan  kasus  hukum  yang berkaitan dengan Notaris dan Notaris Pengganti, hukum perdata, akta Notaris, dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, berupa bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contoh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  atau  alat  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  dokumen  atau  studi  kepustakaan  secara  khusus  data sekunder,  dengan  maksud  mencari  konsep,  teori,  ataupun  pendapat  yang berhubungan  dengan  topik  pembahasan  dengan  cara  membaca  dan  mencatat literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengolahan secara  deduktif,  dengan  cara  memeriksa  data,  mensistesis,  dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti, 14 secara khusus dilakukan penguraian data sekunder terlebih dahulu untuk memudahkan analisis, kemudian menganalisis  peran  dan  tanggung  jawab  Notaris  dan  Notaris  Pengganti berdasarkan  UU  Jabatan  Notaris  dikaitkan  dengan  POJK  67/2017,  lalu menghubungkannya  dengan  kekuatan  hukum  dan  keabsahan  akta  Notaris Pengganti  yang  melakukan  kegiatan  di  bidang  Pasar  modal  berdasarkan  POJK 67/2017, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan lain yang terkait.
Bahan-bahan hukum sebagaimana yang telah disebutkan disajikan secara deskriptif analitis, yaitu membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti sehingga membantu memperkuat teori yang telah ada. Bentuk laporan penelitian disesuaikan  dengan  tipologi  penelitian  yang  digunakan,  yaitu  bentuk  laporan eksploratoris.
14 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 400.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dan Tata Cara Pengajuan Cuti  Bagi  Notaris  di  Bidang  Pasar  Modal  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif Indonesia
1.1. Pengertian Notaris Pengganti
Notaris Pengganti sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 UU Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Angka 7 POJK 67/2017 tentang Notaris  Yang  Melakukan  Kegiatan  di  Pasar  Modal  merupakan  seorang yang  untuk  sementara  diangkat  sebagai  Notaris  untuk  menggantikan Notaris  yang  sedang  cuti,  sakit,  atau  untuk  sementara  berhalangan menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris.  Meskipun  definisi  Notaris Pengganti dalam POJK 67/2017 merujuk pada UU Jabatan Notaris, namun terdapat perbedaan yang jelas antara Notaris Pengganti berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
Seseorang yang dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti menurut UU Jabatan Notaris adalah warga negara Indonesia yang  telah berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit  2  (dua)  tahun  berturut-turut.  Notaris  Pengganti  secara  umum dalam  menjalankan  jabatannya  berpedoman  pada  UU  Jabatan  Notaris, Kode  Etik  Profesi  Notaris,  peraturan  internal  lainnya  di  bidang kenotariatan, dan peraturan-peraturan terkait lainnya yang berlaku dan berhubungan  erat  dengan  profesi  Notaris.  Dari  definisi  tersebut,  dapat dipahami  bahwa  karyawan  kantor  Notaris  dapat  bertindak  sebagai Notaris  untuk  sementara  waktu  pada  saat  Notaris  yang  digantikannya sedang  cuti,  sakit,  atau  berhalangan  menjalankan  jabatannya  sebagai Notaris. Hal ini tentu berbeda dengan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.
Sebelum  melaksanakan  kegiatan  di  bidang  Pasar  Modal,  Notaris Pengganti pertama-tama wajib terlebih dahulu terdaftar di instansi yang berwenang yang melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal, dalam hal ini  Badan  Pengawas  Pasar  Modal  atau  Bapepam  (yang  sekarang  sudah digantikan  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  OJK).  Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran disertai dokumen-dokumen utama dan dokumen-dokumen tambahan kepada OJK dan  memenuhi  syarat-syarat  yang  sudah  ditentukan  dalam  POJK 67/2017. Permohonan pendaftaran tersebut akan ditelaah lebih dahulu oleh  OJK,  dan  apabila  permohonan  pendaftaran  diterima,  maka  Notaris Pengganti  akan  memperoleh  Surat  Tanda  Terdaftar  Profesi  Penunjang Pasar Modal (STTD) yang berlaku aktif selama 5 (lima) tahun.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Selain  harus  terdaftar  di  OJK  dan  memiliki  STTD  Pasar  Modal, Notaris  Pengganti  yang  melakukan  kegiatan  di  bidang  Pasar  Modal bukanlah seorang karyawan kantor Notaris biasa sebagaimana dimaksud dalam  UU  Jabatan  Notaris.  Hal  ini  dikarenakan  Notaris  Pengganti  di bidang  Pasar  Modal  merupakan  Notaris  yang  memiliki  izin  untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, mengikuti Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana dimaksud POJK 67/2017,  dan  yang  terpenting  adalah  tunduk  pada  aturan  Pasar  Modal dan UU Jabatan Notaris serta aturan lain yang berkaitan dengan profesi Notaris Pengganti.

## 1.2. Syarat Menjadi Notaris Pengganti
Notaris  Pengganti  yang  hendak  melaksanakan  kegiatan  di  bidang kenotariatan  maupun  kegiatan  di  bidang  Pasar  Modal  tentunya  wajib memenuhi  persyaratan-persyaratan  tertentu  yang  diatur  dalam  hukum positif  Indonesia,  secara  spesifik  dalam  UU  Jabatan  Notaris  dan  POJK 67/2017. Syarat-syarat tersebut ditujukan agar Notaris Pengganti dapat memberikan jasa di bidang kenotariatan dan di bidang Pasar Modal secara maksimal  dan  profesional  sesuai  dengan  peran  dan  tugas  profesi  yang diemban. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Syarat menjadi Notaris Pengganti menurut UU Jabatan Notaris adalah Warga Negara Indonesia, berijazah sarjana hukum, dan telah bekerja sebagai  karyawan  kantor  Notaris  paling  sedikit  2  (dua)  tahun berturut-turut 15 ;
2. Syarat menjadi Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal menurut POJK 67/2017, diantaranya: 16
a. Telah menjadi anggota Organisasi Notaris dan memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. Tidak  pernah  melakukan  perbuatan  tercela  dan/atau  dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
c. Bersikap independen, objektif, dan professional dalam melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal;
d. Menaati  kode  etik  yang  ditetapkan  oleh  Organisasi  Notaris  dan memiliki  keahlian  di  bidang  Pasar  Modal  yang  dipenuhi  melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi;
e. Tidak  bekerja  rangkap  sebagai  profesi  penunjang  Pasar  Modal lainnya  dan/atau  jabatan  lain  yang  oleh  ketentuan  peraturan
15 Indonesia, Undang-Undang Perubahan…, Ps. 33 ayat (1).
16 Otoritas  Jasa  Keuangan, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Notaris  Yang  Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, Ps. 29.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
perundang-undangan  dilarang  untuk  dirangkap  dengan  jabatan notaris;
f. Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari OJK;
g. Mengajukan  Permohonan  Pendaftaran  Notaris  sebagai  Profesi Penunjang  Pasar  Modal  kepada  OJK,  dengan  menyertakan dokumen-dokumen dalam Pasal 5 POJK 67/2017; dan
h. Menyampaikan surat penunjukan sebagai Notaris Pengganti dari Notaris  yang  digantikan,  fotokopi  keputusan  Majelis  Pengawas Notaris mengenai cuti Notaris yang digantikan, dan fotokopi berita acara  sumpah  sebagai  Notaris  Pengganti  dari  instansi  yang berwenang.
Notaris  dan  Notaris  Pengganti  yang  mengaukan  Permohonan Pendaftaran  Notaris  sebagai  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  dan  telah disetujui OJK akan menerima STTD Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama  Notaris  atau  Notaris  Pengganti  bersangkutan.  STTD  Profesi Penunjang  Pasar  Modal  tersebut  akan  diterima  paling  lama  45  (empat puluh  lima)  hari  sejak  diterimanya  permohonan  secara  lengkap  dan memiliki  masa  berlaku  selama  5  (lima)  tahun  dan  dapat  diajukan permohonan pendaftaran kembali.
1.3. Peran  dan  Tugas,  Kewenangan,  Kewajiban,  dan  Larangan  Bagi Notaris Pengganti
1.3.1. Peran dan Tugas
Peran  seorang  Notaris  dan  Notaris  Pengganti  secara  umum adalah  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  para  penghadap  untuk  dituangkan dalam  sebuah  akta  autentik,  serta  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris. Di bidang Pasar Modal,  Notaris  dan  Notaris  Pengganti  tentunya  diperlukan  untuk membuat  akta  autentik  yang  dipersyaratkan  dalam  peraturan perundang-undangan  di  bidang  Pasar  Modal.  Disini  terlihat  jelas bahwa secara umum peran Notaris dan Notaris Pengganti sebagai pihak  yang  diberi  wewenang  berdasarkan  undang-undang  yang berperan penting dalam mewujudkan produk-produk hukum yang bermutu. 17
17 Henny Saida Flora, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, vol. 14 no. 2, Agustus 2012, hlm. 179.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Peran dan tugas Notaris dan Notaris Pengganti di bidang Pasar Modal, diantaranya:
1. Menyusun  Anggaran  Dasar  atau  Anggaran  Rumah  Tangga (AD/ART)  atau  perubahan  Anggaran  Dasar  dalam  rangka penawaran umum pihak atau pelaku Pasar Modal seperti emiten dan juga perusahaan efek;
2. Membuat  kontrak-kontrak  penting  seperti  Kontrak  Investasi Kolektif  (KIK),  kontrak  reksa  dana,  kontrak  penjamin  emisi, dan/atau  akta  atau  kontrak  dan  perjanjian  penting  lainnya  di bidang Pasar Modal;
3. Membuat berita acara atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk  persiapan  penawaran  umum  perdana  maupun  adanya RUPS setelah penawaran umum perdana;
4. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar perusahaan, tata  cara  pemanggilan  untuk  RUPS,  dan  keabsahan  dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS;
5. Meneliti  perubahan  Anggaran  Dasar  perusahaan,  yang  mana tidak  terlepas  materi  pasal-pasal  dari  Anggaran  Dasar  yang bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku; dan
6. Melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Anggaran Dasar perusahaan, kontrak dan perjanjian lain di Pasar Modal, berita acara  atau  keputusan  lainnya  yang  berhubungan  erat  dengan emiten dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang terkini.
Hal terpenting bagi seorang Notaris Pengganti di bidang  Pasar Modal adalah mengetahui seluk-beluk mengenai dunia Pasar Modal, salah  satunya  melalui  program  Pendidikan  Profesi,  Pendidikan Profesional Berkelanjutan, dan/atau pelatihan-pelatihan lainnya di bidang Pasar Modal, sehingga Notaris Pengganti dapat memberikan saran-saran  bagi  pelaku  Pasar  Modal  atau  pihak  yang berkepentingan di bidang Pasar Modal yang hendak membuat akta- akta autentik.

## 1.3.2. Kewenangan
Berdasarkan Pasal 15 UU Jabatan Notaris, kewenangan Notaris Pengganti  terbagi  atas  kewenangan  umum,  kewenangan  khusus, dan kewenangan lain, yang akan dijelaskan sebagai berikut:
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
1. Kewenangan  umum  Notaris  Pengganti  yaitu  membuat  akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan akta,  menyimpan  akta,  dan  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan akta;
2. Kewenangan  khusus  Notaris  Pengganti  yaitu  mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus,  membukukan surat  dibawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus, membuat copy dari  asli  surat  dibawah  tangan  berupa  salinan yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan dalam  surat  bersangkutan,  melakukan  pengesahan  kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan  dengan  pembuatan  akta,  membuat  akta  yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang; 3. Kewenangan  lain  Notaris  Pengganti  yaitu  mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan membuat akta hipotik pesawat terbang.
Di  bidang  Pasar  Modal,  kewenangan  Notaris  Pengganti  yang melakukan  kegiatan  di  bidang  Pasar  Modal  sama  dengan kewenangan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, yakni membuat akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam akta autentik, dan secara spesifik mengacu pada akta-akta autentik yang berhubungan dengan Pasar Modal.

## 1.3.3. Kewajiban
Kewajiban-kewajiban  yang  mengikat  Notaris  Pengganti menurut Pasal 16 UU Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:
1. Bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpindah, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan akta sebagai bagian dari protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan  grosse  akta,  salinan  akta,  atau  kutipan  akta berdasarkan minuta akta;
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
5. Memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU Jabatan Notaris (kecuali ada alasan untuk menolaknya);
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan (kecuali UU menentukan lain);
7. Menjilid akta yang dibuat Notaris dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta;
8. Membuat  daftar  dari  akta  protes  terhadap  tidak  dibayar  atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar  akta yang berkenaan  dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan  daftar  akta  atau  daftar  nihil  yang  berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai  cap  atau  stempel  yang  memuat  lambang  negara Republik  Indonesia  dan  pada  ruang  yang  melingkarinya dituliskan  nama,  jabatan,  dan  tempat  kedudukan  yang bersangkutan, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta  wasiat  dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
13. Menerima magang calon Notaris.
Selain kewajiban Notaris Pengganti yang telah diatur dalam UU Jabatan  Notaris,  Notaris  Pengganti  yang  melakukan  kegiatan  di Pasar  Modal  wajib  menaati  kode  etik  Notaris  yang  disusun  oleh Organisasi  Notaris  (INI),  mengikuti  Pendidikan  Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi, dan memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan  oleh  OJK  atas  pemenuhan  peraturan  perundang- undangan  di  sektor  Pasar  Modal. 18 Kewajiban  Notaris  Pengganti untuk  mengikuti  Pendidikan  Profesional  Berkelanjutan  mulai berlaku  untuk  tahun  berikutnya  sejak  Notaris  dan/atau  Notaris Pengganti  bersangkutan  memperoleh  STTD  Profesi  Penunjang Pasar Modal dari OJK.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## 1.3.4. Larangan
Larangan-larangan  yang  sepatutnya  tidak  dilakukan  Notaris Pengganti yang diatur dalam UU Jabatan Notaris dan POJK 67/2017 adalah sebagai berikut:
1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan Notaris dan/atau Notaris Pengganti;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap  sebagai  pegawai  negeri,  atau  pejabat  negara,  atau advokat;
4. Merangkap  jabatan  sebagai  pemimpin  atau  pegawai  Badan Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  atau  Badan Usaha Swasta;
5. Merangkap  jabatan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah dan/atau  Pejabat  Lelang  Kelas  II  di  luar  tempat  kedudukan Notaris;
6. Menjadi Notaris Pengganti; atau
7. Melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma agama,  kesusilaan,  atau  kepatutan  yang  dapat  mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
Notaris  dan  Notaris  Pengganti  yang  melakukan  kegiatan  di Pasar Modal wajib memperhatikan larangan-larangan yang diatur dalam  POJK  67/2017,  diantaranya  mengalihkan  tanggung  jawab penugasan  di  bidang  Pasar  Modal  kepada  pihak  lain  yang  tidak terdaftar  di  OJK,  dan/atau  bekerja  rangkap  sebagai  Profesi Penunjang  Pasar  Modal  lainnya  dan/atau  jabatan  lain  yang  oleh ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

## 1.4. Pengajuan Cuti Notaris
Seorang Notaris memiliki hak cuti yang dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Hak cuti Notaris ini dapat diambil  setiap  tahun  atau  sekaligus  untuk  beberapa  tahun,  dengan ketentuan  setiap  pengambilan  cuti  paling  lama  5  (lima)  tahun  sudah termasuk  perpanjangannya,  dan  selama  masa  jabatan  Notaris  jumlah waktu  cuti  Notaris  keseluruhannya  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun. Selama menjalankan cuti, seorang Notaris wajib mengajukan permohonan cuti secara tertulis dan menunjuk seorang Notaris Pengganti sebagaimana diatur  dalam  Pasal  25  UU  Jabatan  Notaris.  Permohonan  cuti  tersebut ditujukan kepada:
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
1. Majelis  Pengawas  Daerah  (sekarang  berganti  menjadi  Majelis Kehormatan  Notaris),  apabila  jangka  waktu  cuti  tidak  lebih  dari  6 (enam) bulan; atau
2. Majelis  Pengawas  Wilayah,  apabila  jangka  waktu  cuti  lebih  dari  6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat; atau
3. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun,  dengan  tembusan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah/Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah.
Notaris  yang  menjalankan  cuti  wajib  menyerahkan  protokol Notarisnya  kepada  Notaris  Pengganti  dan  nantinya  Notaris  Pengganti menyerahkan  kembali  protokol  Notaris  kepada  Notaris  bersangkutan setelah  masa  cutinya  berakhir.  Notaris  Pengganti  wajib  membukukan semua  akta  yang  dibuat  di  hadapannya  dalam  repertorium  dan  daftar lainnya  dari  Notaris  yang  digantikannya  untuk  sementara,  sehingga Notaris Pengganti tidak memiliki protokol tersendiri. Notaris Pengganti menggantikan  tempat  dari  Notaris  yang  untuk  sementara  berhalangan untuk  menjalankan  jabatannya,  yang  mana  menandakan  bahwa  semua akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  Pengganti  harus  dibukukan  dalam repertorium Notaris yang digantikannya untuk sementara tersebut. Serah terima protokol Notaris ini dibuatkan berita acaranya dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat.
Di bidang Pasar Modal, terdapat ketentuan yang berbeda mengenai cuti  Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  POJK  67/2017,  yakni Notaris dapat mengajukan cuti dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  termasuk  perpanjangannya,  atau sampai  dengan  masa  berlaku  STTD  Profesi  Penunjang  Pasar  Modalnya berakhir.  Permohonan  cuti  disampaikan  secara  tertulis  kepada  OJK dengan  menyebutkan  jangka  waktu  cuti  dan  penunjukan  Notaris Pengganti.
Notaris  yang  melakukan  kegiatan  di  Pasar  Modal  diberikan kebebasan  untuk  memperpanjang  jangka  waktu  cuti  maupun mempersingkat  jangka  waktu  cuti.  Dalam  hal  Notaris  bersangkutan hendak  memperpanjang  cutinya,  ia  wajib  menyampaikan  surat permohonan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu cutinya berakhir disertai alasannya. Apabila Notaris bersangkutan hendak  mempersingkat  cutinya,  ia  wajib  menyampaikan  surat permohonan  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  kerja  sebelum  tanggal berakhirnya  masa  cuti  yang  baru  disertai  alasannya.  STTD  Profesi Penunjang Pasar Modal Notaris bersangkutan kemudian dinyatakan non aktif sementara dengan adanya surat pemberitahuan dari OJK, dan di sisi
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
lain  STTD  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  Notaris  Penggantinya dinyatakan  aktif.  Dengan  demikian,  Notaris  yang  mengajukan permohonan  cuti  dilarang  untuk  melakukan  kegiatan  di  bidang  Pasar Modal,  sedangkan  Notaris  Pengganti  dari  Notaris  bersangkutan  dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
Notaris  yang  sedang  cuti  dikecualikan  dari  kewajibannya  untuk mengikuti  Pendidikan  Profesional  Berkelanjutan,  menyampaikan Laporan  Berkala  Kegiatan  Notaris  kepada  OJK,  dan  menyampaikan Laporan  Perubahan  Data  dan  Informasi  Notaris  sampai  dengan berakhirnya masa cuti Notaris tersebut. Di satu sisi, Notaris yang sedang cuti tetap memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Notaris atas kegiatan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya  dan  Laporan  Perubahan  Data  dan  Informasi  (beserta dokumen  pendukungnya)  terkait  Notaris  yang  berhenti  atau diberhentikan sesuai dengan UU Jabatan Notaris, alamat kantor dan/atau wilayah  kerja,  Notaris  berstatus  sebagai  Pejabat  Negara,  perpanjangan masa jabatan sebagai Notaris (jika ada), dan/atau Notaris terkena sanksi dari instansi yang berwenang.
Notaris  yang  telah  menyelesaikan  masa  cutinya  dan  ingin  kembali melakukan  kegiatan  di  Pasar  Modal  wajib  menyampaikan  surat permohonan  kepada  OJK  dan  melaporkan  daftar  perubahan  data  dan informasi dari Notaris beserta bukti pendukungnya, jika ada. Dalam hal OJK telah menerima permohonan tersebut, maka STTD Profesi Penunjang Pasar Modal  akan diaktifkan  kembali  oleh OJK. Perlu diperhatikan, cuti Notaris  tidak  dapat  diajukan  dalam  hal  Notaris  bersangkutan  terkena sanksi administratif dari OJK berupa pembekuan STTD Profesi Penunjang Pasar Modal.
STTD  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  dari  Notaris  Pengganti dinyatakan  aktif  saat  permohonan  cuti  Notaris  yang  digantikannya diterima oleh OJK disertai dengan penonaktifan STTD Profesi Penunjang Pasar  Modal  dari  Notaris  yang  mengajukan  cuti.  Apabila  Notaris  yang digantikan telah dinyatakan aktif kembali oleh OJK (dalam artian Notaris bersangkutan kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal), STTD Profesi Penunjang  Pasar  Modal  Notaris  Pengganti  tersebut  menjadi  tidak  aktif dan Notaris Pengganti bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal.
STTD  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  Notaris  Pengganti  yang  tidak aktif  dapat  diajukan  pengaktifan  kembali  pada  saat  Notaris  yang digantikan sedang cuti, yang mana permohonannya diajukan oleh Notaris Pengganti  bersangkutan  melalui  Notaris  yang  digantikan  pada  saat permohonan pengajuan cuti kepada OJK. STTD Profesi Penunjang Pasar
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Modal Notaris Pengganti masih bisa diaktifkan kembali sepanjang masih dalam masa berlaku STTD tersebut.
Dasar hukum permohonan Notaris untuk tidak menjalankan kegiatan di Pasar Modal untuk sementara waktu (cuti) terkandung dalam Pasal 22 POJK 67/2017. Pasal 22 ayat (1) dan (2) POJK 67/2017 ini menyatakan dalam  hal  Notaris  bermaksud  untuk  cuti  dalam  jangka  waktu  paling singkat 1 (satu) tahun, Notaris harus menyampaikan surat permohonan kepada OJK dengan penyampaian penunjukan Notaris Pengganti. Namun, dalam  pasal  ini  tidak  ada  pengaturan  yang  jelas  bagi  Notaris  yang mengambil cuti kurang dari 1 (satu) tahun, bilamana ia perlu atau tidak perlu  menunjuk  Notaris  Pengganti.  Atau,  bilamana  pada  saat  Notaris tersebut  mengambil  cuti  dibawah  1  (satu)  tahun  maka  kantor  Notaris tersebut  tidak  akan  melakukan  kegiatan  di  Pasar  Modal.  Hal  tersebut tentu menunjukkan suatu ambiguitas,  karena hakikatnya setiap Notaris yang  melaksanakan  cuti  perlu  menunjuk  Notaris  Pengganti  untuk melangsungkan kegiatan di Pasar Modal.
Selain  itu,  Pasal  30  ayat  (1) juncto Pasal  32  POJK  67/2017 menyatakan Notaris Pengganti yang hendak melakukan kegiatan di Pasar Modal  tunduk  pada  persyaratan,  kewajiban,  dan  larangan  yang  sama dengan Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Persyaratan dan kewajiban  yang  dimaksud  yaitu  keikutsertaan  Notaris  Pengganti  yang melakukan  kegiatan  di  Pasar Modal dalam program  Pendidikan Profesi paling  sedikit  30  (tiga  puluh)  satuan  kredit  profesi  dan  Pendidikan Profesional Berkelanjutan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali sebanyak 5 (lima) satuan kredit profesi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf g juncto Pasal  17  ayat  (1)  huruf  c.  Oleh  karena  POJK  67/2017  senada dengan UU Jabatan Notaris mengenai ketentuan Notaris Pengganti, maka sejatinya  Notaris  Pengganti  yang  melakukan  kegiatan  di  Pasar  Modal tidaklah  diwajibkan  menempuh  pendidikan  Magister  Kenotariatan melainkan hanya berijazah sarjana hukum saja. Atas hal tersebut, muncul pertanyaan  apakah  Notaris  Pengganti  Pasar  Modal  berhak  mengikuti Pendidikan  Profesi  dan  Pendidikan  Profesional  Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 dan Pasal 17 POJK 67/2017, yang mana hal ini tidak diatur secara jelas dan tegas.
Perlu diingat, Notaris Pengganti di  Pasar  Modal tidak sama  dengan Notaris  Pengganti  yang  tidak  melangsungkan  kegiatan  di  Pasar  Modal, dimana  Notaris  Pengganti  Pasar  Modal  adalah  Notaris  Pengganti  yang memang menggantikan Notaris yang mengambil cuti tersebut dan berasal dari kantor Notaris lain yang  telah terdaftar di OJK dan memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal. Pada kenyataannya, Pasal 22 juncto Pasal 3  dan  Pasal  17  POJK  67/2017  masih  menimbulkan  pertanyaan  dan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
ambiguitas  serta  dapat  mengundang  misinterpretasi  sehingga  menurut Penulis perlu dilakukan perbaikan dan perubahan pasal-pasal dalam POJK ini  yang  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  kinerja,  peran,  dan tanggung jawab Notaris dan Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.
2. Kekuatan Hukum dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti di Bidang Pasar Modal  yang  Surat  Tanda  Terdaftar  (STTD)  Profesi  Penunjang  Pasar Modalnya Telah Berakhir
Seorang Notaris Pengganti yang hendak melaksanakan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang aktif dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diajukan permohonan  pendaftaran  kembali.  Sesuai  dengan  kewenangannya,  Notaris Pengganti yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, yang  dalam  hal  ini  mengacu  pada  akta-akta  autentik  yang  berhubungan dengan Pasar Modal.
Berdasarkan hal  tersebut, terlihat bahwa  adanya persamaan kedudukan hukum  antara  Notaris  dan  Notaris  Pengganti  dimana  keduanya  dapat membuat  akta-akta  autentik  yang  dikehendaki  para  pihak  yang  memiliki kepentingan untuk dibuatnya akta-akta autentik tersebut. Akta-akta autentik yang  dibuat  oleh  Notaris  Pengganti  tersebut  tentunya  memiliki  kekuatan hukum  yang  sama  dengan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris,  yaitu memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata. 19 Maksud dari kekuatan pembuktian sempurna ialah akta autentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat, sehingga  tidak  perlu  lagi  dibuktikan  dengan  pembuktian  lain  selama ketidakbenarannya  tidak  dapat  dibuktikan. 20 Hal  ini  tentu  berbeda  dengan akta  dibawah  tangan  yang  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna apabila  tandatangan  dalam  akta  tersebut  diakui  oleh  para  pihak  yang menandatangani akta itu. 21
Sebagaimana yang telah disebutkan, akta Notaris dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan, dilihat dari kekuatannya sebagai alat bukti. Berdasarkan golongannya, akta Notaris dibedakan menjadi  akta pihak (akta
19 Henny Saida Flora, “Tanggung Jawab…”, hlm. 5.
20 Paulus  J.  Soepratignya, Teknik  Pembuatan  Akta  Kontrak, (Yogyakarta:  Cahaya  Atma  Pustaka, 2012), hlm. 20.
21 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2013), Ps. 1875.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
partij )  yakni  akta  yang  dibuat  dihadapan  Notaris,  dan  akta  pejabat  (akta relaas ) yakni akta yang dibuat oleh Notaris. Herlien Budiono menyatakan, akta pihak (akta partij ) merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris. Ini berarti para  penghadap menerangkan dan menceritakan  kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris dalam suatu akta  notaris  dan  para  penghadap  menandatangani  akta  tersebut. 22 Akta pejabat (akta relaas ) menurut G. H. S. Lumban Tobing merupakan akta yang dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris, dimana dalam akta tersebut diuraikan secara autentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. 23
Sepanjang  berkaitan  dengan  akta  autentik,  pada  prinsipnya  Notaris merupakan  satu-satunya  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta-akta  yang  diatur  dalam  UU  Jabatan  Notaris  dan  juga  peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  Modal. 24 Akta autentik menurut Salim merupakan surat tanda bukti yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurutnya unsur-unsur akta autentik adalah surat tanda bukti, adanya pejabat yang berwenang, bentuknya tertentu, dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. 25 Adapun  syarat  agar suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik wajib memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yakni: 26
1. Akta harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum;
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.
Dalam  hal  tidak  terpenuhinya  salah  satu  syarat  tersebut  diatas,  dapat berakibat  akta  autentik  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian sempurna  melainkan  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  seperti  akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak. 27
Notaris  Pengganti  yang  memiliki  STTD  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal selain  perlu  bersikap  independen,  profesional,  amanah,  dan  menjunjung prinsip  kehati-hatian  dalam  pembuatan  produk  hukum  di  bidang  Pasar
22 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta, cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 7.
23 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) , cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.
24 Alwesius, Dasar-Dasar Teknik…, hlm. 2.
25 Salim, Teknik  Pembuatan  Akta  Satu  (Konsep  Teoritis,  Kewenangan  Notaris,  Bentuk  dan  Akta Minuta) , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.
26 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris…, hlm. 48.
27 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang… , Ps. 1869.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Modal, sejatinya perlu memperhatikan masa berlaku STTD Profesi Penunjang Pasar  Modal  sebagai  lisensi  atau  izin  dalam  melakukan  kegiatan  di  Pasar Modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) POJK 67/2017, STTD Profesi Penunjang Pasar Modal milik Notaris  Pengganti menjadi tidak aktif apabila Notaris  yang  digantikannya  telah  dinyatakan  aktif  kembali  melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal oleh OJK. Sejalan dengan itu, dalam ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa Notaris Pengganti tidak dapat melakukan kegiatan  di  Pasar  Modal  apabila  STTD  Profesi  Penunjang  Pasar  Modalnya tidak aktif. Disini bisa terlihat jelas bahwa Notaris Pengganti dituntut untuk lebih  bertanggung  jawab  dan  memperhatikan  masa  berlaku  STTD  Profesi Penunjang Pasar Modalnya dimana dalam POJK 67/2017 disebutkan Notaris Pengganti dapat mengajukan permohonan pendaftaran kembali STTD Profesi Penunjang  Pasar  Modal  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  sebelum  masa berlaku STTD tersebut berakhir.
Menjadi suatu masalah apabila Notaris Pengganti bersangkutan memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal yang sudah tidak aktif lagi, atau masa berlaku  STTD  Profesi  Penunjang  Pasar  Modal  tersebut  sudah  berakhir  dan tidak  diajukan  permohonan  pendaftaran  kembali.  Hal  tersebut  dapat berakibat  lebih  fatal  apabila  pada  saat  yang  bersamaan  atau  setelah  STTD Profesi Penunjang  Pasar Modalnya  tidak  aktif, Notaris Pengganti  kemudian mengeluarkan atau melakukan tindakan-tindakan hukum seperti pembuatan akta  autentik/berita  acara/keputusan  rapat/kontrak  dan  perjanjian  lain  di bidang  pasar  modal.  Secara  tidak  langsung,  atas  dilakukannya  tindakan hukum  tersebut  maka  kekuatan  pembuktian  dan  keabsahan  akta  menjadi dipertanyakan. Tentunya, akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti ini menjadi bermasalah  dan  Notaris  Pengganti  bersangkutan  wajib  bertanggung  jawab atas  hal  tersebut  meskipun  masa  kerjanya  telah  selesai,  dan  ia  juga  dapat dipanggil  kembali  apabila  sewaktu-waktu  timbul  masalah  atas  akta  yang dibuatnya di kemudian hari. 28
Konsekuensi  hukumnya  dari  produk  hukum  yang  dibuat  oleh  Notaris Pengganti tersebut ialah akta autentik tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian  seperti  akta  yang  dibuat  dibawah  tangan  yang  mana  tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa di kemudian hari maka akta tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang  kuat  dan  sempurna  untuk  dibuktikan  di  hadapan  pejabat  berwenang maupun dimuka pengadilan. Selain itu, akta tersebut juga bisa menjadi batal demi  hukum  sehingga  tidak  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sah  dan
28 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 48.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
mengikat. 29 Hal ini tentunya akan membawa kerugian yang sangat besar bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta, dan terhadap Notaris Pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban dan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di  sisi  lain,  tanggung  jawab  seorang  Notaris  Pengganti  apabila  terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dalam pembuatan akta autentik meliputi 4 (empat) bentuk pertanggungjawaban, yaitu: 30
1. Tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan; Notaris Pengganti dalam pelaksanaan jabatannya bertanggung jawab secara  pribadi  atas  akta  autentik  atau  produk  hukum  yang  dibuat dihadapannya  apabila  terdapat  masalah  yang  mengakibatkan  kerugian bagi pihak lain.
2. Tanggung jawab secara perdata;
Tanggung  jawab  Notaris  secara  perdata  ditelusuri  dari  hubungan hukum dalam suatu perjanjian antara Notaris Pengganti sebagai penyedia jasa dengan klien/para pihak/penghadap sebagai pengguna jasa, dimana perjanjian  tersebut  wajib  memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Atas  suatu  kerugian  yang  dialami, oleh  karena  UU  Jabatan  Notaris  belum  diatur  pertanggungjawabannya secara perdata sehingga digunakanlah ketentuan KUHPerdata.
3. Tanggung jawab secara pidana; dan Notaris  Pengganti  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana apabila  dalam  pelaksanaan  jabatannya  Notaris  Pengganti  tersebut melakukan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan dengan ancaman sanksi pidana.
4. Tanggung jawab terhadap Kode Etik Notaris. Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya wajib memegang teguh Kode Etik Notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 83 ayat (1) UU Jabatan Notaris dan POJK 67/2017.
UU  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris  menurut  Penulis  sudah mengatur mengenai pengenaan sanksi (baik sanksi administratif atau sanksi lainnya)  terhadap  Notaris  dan/atau  Notaris  Pengganti  yang  melakukan tindakan hukum demikian, namun sayangnya hal tersebut belum diatur dalam POJK  67/2017.  Hal  ini  menandakan  terdapat  kemungkinan  bagi  oknum- oknum  Notaris  dan/atau  Notaris  Pengganti  yang  menemukan  celah  hukum tersebut  untuk  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  31  POJK 67/2017.
29 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 73.
30 I  Gusti  Agung  Ika  Laksmi  Mahadewi  dan  I  Wayan  Novy  Purwanto,  “Tanggung  Jawab  Notaris Pengganti yang Melakukan  Perbuatan Melawan Hukum dalam  Pembuatan Akta Autentik”, Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, vol. 6 no. 2, Agustus 2021, hlm. 9.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Sebagai  bentuk  upaya  preventif,  Penulis  berpendapat  sudah  seharusnya OJK  sebagai  lembaga  yang  berwenang  untuk  melakukan  pengaturan  atas Profesi Penunjang Pasar Modal bertindak untuk mencegah hal tersebut. Salah satunya dengan melakukan perubahan atau penambahan ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif ataupun sanksi denda terhadap kemungkinan terjadinya  pelanggaran  ketentuan  Pasal  31  POJK  67/2017.  Tujuannya  agar dapat menjunjung kepastian hukum yang menguntungkan dan adil bagi semua pihak,  sikap  profesionalisme  bagi  Notaris  dan  Notaris  Pengganti  di  bidang Pasar Modal, serta dapat menyempurnakan ketentuan sanksi antara aturan di Pasar  Modal  dan  UU  Jabatan  Notaris  serta  peraturan  perundang-undangan lainnya yang terkait.

## D. Simpulan
Notaris  dan  Notaris  Pengganti  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dan dituntut  untuk  bersikap  independent  dan  profesional  dalam  menjalankan jabatannya.  UU  Jabatan  Notaris,  Kode  Etik  Notaris,  UU  Pasar  Modal,  POJK 67/2017,  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  terkait  merupakan landasan  aturan  yang  wajib  dipegang  teguh  dan  diwujudnyatakan  oleh  Notaris Pengganti  yang  melakukan  kegiatan  di  Pasar  Modal.  Tujuannya  agar  Notaris Pengganti  dapat  membuat  akta  autentik  atau  produk  hukum  yang  dapat memenuhi kebutuhan dari para penghadap dan mengemban kepercayaan publik, secara khusus di bidang Pasar Modal.
Notaris  Pengganti  juga  wajib  memperhatikan  masa  berlaku  Surat  Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai lisensi untuk melakukan kegiatan  di  bidang  Pasar  Modal,  mengingat  Notaris  dan  Notaris  Pengganti mengeluarkan akta autentik yang memiliki pembuktian dan keabsahan akta yang sempurna. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang memiliki STTD Profesi Penunjang Pasar Modal yang tidak aktif ataupun masa berlakunya sudah berakhir  tidak  memenuhi  syarat  akta  autentik,  melainkan  kekuatan pembuktiannya seperti akta dibawah tangan. Di sisi lain, akta tersebut juga dapat menjadi  batal  demi  hukum  sehingga  pihak  yang  berkepentingan  dalam  akta mengalami kerugian dan Notaris Pengganti dapat dituntut pertanggungjawaban, penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, serta pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Saran dari Penulis dalam  penelitian ini adalah guna mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh pihak, perlu diadakan pembaharuan atau perbaikan beberapa pasal dalam POJK 67/2017 yang mana terdapat disharmonisasi, ambiguitas, dan juga kekosongan hukum dalam pengenaan sanksi pada pelanggaran Pasal 31 POJK tersebut. Penulis berharap dalam Peraturan OJK kedepannya terkait Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dapat diatur secara lebih lengkap, terstruktur, dan mengakomodir hal-hal yang belum diatur dalam POJK 67/2017 ini. Hal ini
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
bertujuan agar terciptanya perlindungan hukum dan keadilan bagi semua pihak serta dapat menyempurnakan ketentuan sanksi antara aturan di Pasar Modal dan UU Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

## E. Ucapan Terima Kasih
Segala puji dan syukur Penulis haturkan  kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat  dan  karunia-Nya  yang  melimpah  sehingga  Penulis  dapat  menyelesaikan penulisan jurnal ini  dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun dengan judul “Peran, Tanggung Jawab, dan Keabsahan Akta Notaris Pengganti di Bidang Pasar Modal”.  Penulis  sepenuhnya  menyadari  bahwa  penulisan  jurnal  ini  dapat terselesaikan  dengan  baik  dengan  adanya  motivasi,  arahan,  dan  nasihat  dari semua pihak yang terlibat dan memberikan bantuan, baik dalam bentuk material maupun immaterial sehingga pada kesempatan ini Penulis hendak mengucapkan banyak  terima  kasih,  terlebih  khusus  khusus  kepada  Program  Studi  Magister Kenotariatan  Universitas  Indonesia  dan  Redaksi  serta  Pengelola  Jurnal  Pakuan Law Review (PALAR). Selama proses penyusunan jurnal ini,  Penulis menyadari bahwa proses pengerjaan jurnal ini menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai bekal Penulis di masa yang akan datang. Penulis juga menyadari  dalam penulisan  jurnal  ini  masih  jauh  dari  sempurna,  maka  dari  itu  Penulis mengharapkan  adanya  kritik,  saran,  dan  masukan  dari  pembaca  serta  besar harapan Penulis agar jurnal ini dapat berguna bagi pembaca yang membutuhkan.

## F. Biodata Penulis
Gabriella  Christie  Laminto,  S.H., penulis  merupakan  lulusan  pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan  dengan predikat cumlaude , dan sekarang ini sedang menempuh  pendidikan  Pascasarjana  (S2)  di  Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2020. Penulis aktif mengikuti berbagai macam  kegiatan  kepanitiaan  maupun  organisasi  kemahasiswaan  selama berkuliah,  baik  pada  program  sarjana  dan  program  pascasarjana.  Penulis mengawal karir di tahun 2019 sebagai Legal Intern pada Perusahaan Swasta yang bergerak di bidang Food and Beverage, dan  pada tahun 2020 sempat berkarier sebagai Legal Intern pada Kantor Firma Akuntansi di bidang Investment Advisory. Dr. Arman Nefi, S.H., MM., penulis merupakan Staff Pengajar di Bidang Studi Hukum  Ekonomi  dan  Teknologi  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  sejak tahun  2003.  Penulis  memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  (Kekhususan  Hukum Ekonomi) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Manajemen dari Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia (Finance  on  Capital  Market  Specialist), dan  Doktor  Ilmu  Hukum  (Kekhususan  Bidang  Hukum  Ekonomi)  dari  Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Penulis merupakan seorang profesional di bidang Securities Law, Investment Law, Company Law, Real Estate and Site Acquisition, dan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Financial Law and Management. Penulis mengawali karir di perusahaan swasta nasional di bidang Real Estate dan Site Acquisition dengan posisi terakhir Associate Manager (1993-2004)  dan  telah  melakukan  beberapa  penelitian,  diantaranya Commercial  Legal  and  Institutional  Reform  (CLIR)  Assessment (2003)  dan Optimalisasi dan Mempercepat Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (2005). Beberapa organisasi dan kegiatan pendidikan penting lainnya juga pernah diikuti Penulis seperti Ketua Harian Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) FH UI (2003-2008), Member of Investor Club Indonesia Stock Exchange,
Tim Word  Class  University  (WCU) UI  (2013-2019),  dan  menjadi  Duta  Budaya Universitas  Indonesia  pada  tahun  2019.  Di  bidang  akademik,  Penulis  pernah menjabat sebagai Manager Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni FH UI (2006-2007),  Kepala  Sub  Direktorat  Kemahasiswaan  UI  (2007-2013),  dan Direktur Kemahasiswaan UI (2013-2020) serta terlibat dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan  seperti  Pembina  BSO Business  Law  Society  (BLS), Pendiri  dan Pembina UKM UIMUN Club , Advisor and Head of Delegates UI di Harvard University, Roma, Montreal, Panama City, dan Head and Advisor Delegates for World University Debating  Championship/WUDC  Cape  Town-South  Africa (2019).  Penulis  saat  ini aktif  menulis  di  media  dalam  memberikan  keterangan  ahli  di  bidang  Hukum Ekonomi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adjie, Habib. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
_______________. Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2009.
Alwesius. Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris. Cet.  1.  Depok:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
Budiono, Herlien. Dasar Teknik Pembuatan Akta. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Lumban  Tobing,  G.H.S. Peraturan  Jabatan  Notaris  (Notaris  Reglement) .  Cet.  2. Jakarta: Erlangga, 1983.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Pertama  Media Group, 2011.
Ochtorina Dyah dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Akta Minuta) . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016. Salim, HS. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 19. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019. Soepratignya, Paulus J. Teknik Pembuatan Akta Kontrak. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
Subekti, R. Hukum Pembuktian. Cet. 5. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
Yusuf,  Muri. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Penelitian  Gabungan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

## B. Jurnal
Flora, Henny Saida. “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta”. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum  Universitas  Syiah  Kuala, vol.  4  no.  2,  Agustus 2012.
Mahadewi,  I  Gusti  Agung  Ika  Laksmi  dan  I  Wayan  Novy  Purwanto.  “Tanggung Jawab  Notaris  Pengganti  yang  Melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik”. Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, vol. 6 no. 2, Agustus 2021. Yandillah, Ariy. Et al. “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris  Yang  Merugikan  Para  Pihak  Akibat  Kelalaiannya”. Jurnal  Hukum Universitas Brawijaya , 2015.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 228-252 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.
Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.
____________. Undang-Undang Jabatan Notaris . UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.
____________. Undang-Undang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.