## IMPLEMENTASI JURIMETRI OLEH HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

## M.Y. Khaerul Umam, Musakkir, Marwah
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
Email : khaerulumam.my@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Bagaimana  penerapan  jurimetri  dalam penentuan  pembagian  harta  Bersama.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk  memperoleh  data  primer  yakni  mengenai  penerapan  jurimetri  dalam penentuan  pembagian  harta  bersama  serta  melakukan  wawancara  terhadap beberapa  narasumber  yang  telah  ditentukan.  Data  penelitian  kemudian  dianalisis secara  deskriptif-kualitatif  yakni  memberikan  gambaran  atas  subjek  dan  objek penelitian.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  atas  uraian  teoritis  dan pandangan ataupun argumentasi hukum dari narasumber kemudian ditelaah untuk memperoleh  kesimpulan  yang  secara  logis,  sistematis,  dan  komprehensif.  Hasil Penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Penerapan  jurimetri  dalam  penentuan pembagian  harta  bersama  merupakan  suatu  konsep  yang  ingin  mendekatkan perbedaan-perbedaan  tafsir  mengenai  ukuran  suatu  keadilan  yang  dapat  ditelaah dan  disimpulkan  berdasarkan  metode  penyelidikan  ilmiah.  Jurimetri  telah menghadirkan  suatu  analisis  hukum  yang  berbasis  data-data  empiris  yang dianggap  lebih  objektif  dan  teruji.  Dalam  pengambilan  keputusan  oleh  majelis hakim  dalam  menangani  perkara,  mendorong  terciptanya  putusan-putusan pengadilan  yang  konsisten,  dapat  diprediksi,  dan  merepresentasikan  keadilan secara berimbang dan terukur.
Kata Kunci: Implementasi, Jurimetri, Harta Bersama

## Abstract
This study aims to know how to apply jurimetrics in determining the distribution of joint asset.
The method used in this legal research is empirical legal research conducted by field  research  to  obtain  primary  data,  which  is  the  application  of  jurimetrics  in determining the distribution of joint assets and conducting interviews with several appointed  sources.  The  research  data  was  then  analyzed  descriptively  and qualitatively,  which  described  the  research's  subject  and  object.  The  data obtained  by  the  results  of  research  on  theoretical  descriptions  and  opinions  or legal  arguments  from  sources  are  then  studied  to  have  logical,  systematic,  and comprehensive conclusions. The results of the study indicate that. The application of  jurimetrics  in  determining  the  distribution  of  joint  assets  is  a  concept  that wants to unite differences in interpretations of the measure of justice that can be
studied and concluded based on the method of scientific investigation. Jurimetrics has presented a legal analysis based on empirical data which is considered more objective and tested. In making decisions by the panel of judges, and in handling cases, Jurimetrics encourages the creation of court decisions that are consistent, predictable, and represent justice in a balanced and measurable manner. Keywords: Implementation, Jurimenriscs, Joint Assets

## A. Pendahuluan
Perkawinan ( marriage, matrimonial ) adalah hubungan hukum seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dan  melahirkan  hak  dan kewajiban  bagi  masing-masing  suami  istri. 1 Dasar  hukum  pengaturan  mengenai perkawinan  adalah  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yang selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan.
Perkawinan  akan  melahirkan  akibat-akibat  hukum  seperti  percampuran harta  benda  yang  diperoleh  pasangan  suami  istri  (harta  bersama),  kecuali diperjanjikan  lain  dalam  kesepakatan  atau  perjanjian  kawin. 2 Pengaturan  perihal harta  benda  dalam  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  35  ayat  1  Undang-Undang Perkawinan  bahwa  “segala  harta  yang  diperoleh  dalam  perkawinan  merupakan harta  bersama  suami  dan  istri”.  Pasal  35  ayat  2  Undang-Undang  Perkawinan memuat aturan tentang pengecualian terhadap harta bersama bahwa “harta bawaan suami  dan  istri  yang  diperoleh  sendiri  atau  melalui  hibah  dan/atau  warisan  tetap menjadi harta masing-masing suami dan istri kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak (suami dan istri)”.
Harta  benda  dalam  hukum  perkawinan  dikelompokkan  menjadi  tiga  jenis yaitu  : Pertama ,  harta  bersama  yaitu  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Kedua , harta  bawaan  yaitu  harta  yang  diperoleh  masing-masing  suami  istri  sebelum terjadi  perkawinan. Ketiga ,  harta  pribadi  yaitu  harta  yang  diperoleh  masing- masing suami istri selama perkawinan namun bukan atas usaha bersama. 3
Pembagian  harta  bersama  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tidak mengatur  bagian  masing-masing  suami  dan  istri  terhadap  harta  bersama  jika terjadi  perceraian.  Pembagian  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing- masing,  sebagaimana  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat  aturan  bahwa  “bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”
Hukum masing-masing yang dimaksud ialah hukum agama, hukum adat dan hukum  lainnya.  Di  dalam  Pasal  128  BW  diatur  bahwa  “setelah  bubarnya  harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang
1 M. Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama , Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 3.
2 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  Tanggal  27  Oktober  2016  telah memperlonggar  perjanjian  kawin,  dengan  Putusan  MK  ini  perjanjian  tak  lagi  bermakna  perjanjian  yang dibuat sebelum perkawinan ( Prenuptial Agreement ) tetapi bisa juga dibuat setelah perkawinan berlangsung.
3 M. Natsir Asnawi, Op. Cit , hlm.35
itu.”  Dengan  demikian  maka  saat  terjadi  perceraian,  masing-masing  duda  dan janda mendapat separuh bagian atas harta bersama. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 97 KHI memuat aturan bahwa “masing-masing suami istri, pasca perceraian berhak atas separuh bagian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ketentuan ini tidak membedakan peran dan tanggung jawab suami istri.
Terdapat  beberapa  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  ada  ketidakseimbangan dalam  pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian.  Contoh  kasus  adalah  pada Putusan  Pengadilan  Agama  Garut  No.1984/Pdt.G/2017/PA.Grt.  yang  di  dalam amar putusannya pembagian harta bersama pasca perceraian yaitu masing-masing mendapat ½ (seperdua) dari harta yang telah ditetapkan sebagai harta perkawinan. Pertimbangan  hakim  pada  putusan  di  atas  menggunakan  Pasal  97  KHI sebagai  acuan  yang  menentukan  pembagian  harta  bersama  untuk  mantan  suami dan  mantan  istri  masing-masing  pihak  mendapatkan  separuh  (50%).  Hal  ini karena Pasal 97 KHI dipandang belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana pula diisyaratkan  Pasal  2  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2017  tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum,  bahwa hakim mengadili dengan berdasarkan asas : penghargaan atas harkat dan martabat manusia,  non  diskriminasi,  kesetaraan  gender,  persamaan  di  depan  hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Kasus  di  atas  menunjukkan  bahwa  penerapan  norma  pembagian  harta bersama  secara an  sich (masing-masing  separuh  bagian  atas  harta  bersama) cenderung  bias  terhadap  nilai-nilai  keadilan  dan  kemanfaatan  harta  bersama. Hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  tidak  terlepas  dari  berbagai  pedoman dasar hukum, yaitu meliputi asas, norma dan aturan. Selain itu hakim juga harus memperhatikan  tujuan  hukum  yang  sebenarnya  yaitu  keadilan  ( gerechtigheit ), kepastian  ( rechsecherheit ),  dan  kemanfaatan  ( zwachmatigheit ) . Tugas  hakim adalah  menegakkan  keadilan  sesuai  dengan  irah-irah  yang  dibuat  pada  kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Salah  satu  Putusan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Garut  yaitu No.1984/Pdt.G/2017/PA.Grt merupakan putusan pengadilan mengenai perceraian pada  tahun  2017.  Dalam  putusan  tersebut  telah  ditetapkan  bahwa  antara penggugat  dan  tergugat  mendapatkan  pembagian  harta  perkawinan  yang jumlahnya sama besar, Namun, ternyata tergugat merasakan ketidakadilan dengan beberapa  pertimbangan  sehingga  dalam  hal  ini  tergugat  tidak  melaksanakan perintah  dari  Putusan  Pengadilan  Agama  tersebut  dan  tetap  memakai  serta menguasai  harta  yang  diklaim  sebagai  harta  perkawinan.  Hal  ini  menyebabkan Penggugat  melakukan  gugatan  ke  Pengadilan  Agama  dengan  harta  perkawinan tersebut yang menjadi objeknya.
Berdasarkan  gugatan  yang  diajukan  atas  tindakan  dari  tergugat  yang  tidak menjalankan  perintah  Pengadilan  Agama  untuk  memberikan  seperdua  harta perkawinan pasca perceraian tersebut telah diproses oleh Pengadilan Agama yang sekarang  juga  telah  mempunyai  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Dalam Putusan  tersebut  yaitu  No.  3478/Pdt.G/2021/PA.Grt  ternyata  menghasilkan putusan yang berbeda dari putusan harta bersama sebelumnya. Dalam pembagian harta  bersama  tersebut  Hakim  menggunakan  sistem  Jurimetri  dengan  berbagai
macam  pertimbangan  menyebabkan  putusan  mengenai  harta  bersama  penggugat mendapat 40% dan tergugat mendapat 60% dari keseluruhan harta perkawinan.
Beberapa pertimbangan hakim atas putusan tersebut salah satunya tergugat mendapatkan  pembagian  yang  lebih  banyak  dikarenakan  dalam  perolehan  harta perkawinan tersebut terlebih dahulu tergugat telah mengeluarkan uang pribadinya. Selain  itu,  penggugat  dan  tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak  tahun  2014  dan tergugat telah dikembalikan kepada orang tuanya yang selama berpisah selama 3 (tiga) tahun penggugat sama sekali tidak memberikan nafkah baik kepada tergugat dan 3 (tiga) orang anaknya yang masih berusia di bawah 12 tahun.
Sama  halnya  pada  Putusan  Pengadilan  Agama  Surabaya  Perkara  No.
734/Pdt.G/2021/PA.Sby.,  terkait  pembagian  harta  bersama.  Dalam  putusan tersebut  majelis  hakim  yang  memutuskan  perkara  tersebut  menerapkan  sistem jurimetri  dalam  pembagian  harta  bersama  dengan  putusan  bahwa  penggugat mendapatkan  30%  dan  tergugat  mendapat  70%  dari  pembagian  harta  bersama yang  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  tanah  dan  bangunan  yang  di klaim  sebagai  harta  milik  bersama  merupakan  harta  yang  diperoleh  dari  tanah bawaan keluarga tergugat dan biaya pembangunan berasal dari keluarga tergugat. Keadilan yang dianalisis dalam model penyelidikan ilmiah sekalipun dapat diperdebatkan akan menampilkan suatu konstruksi yang tertata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.  Jurimetri  dimulai  dengan  penyelidikan  mengenai  dasar- dasar  atau  fundamental  suatu  peristiwa,  perbuatan,  atau  kasus  hukum  kemudian diikuti  dengan  penentuan  variabel-variabel  penentu,  kuantifikasi  dan  diakhiri dengan analisis melingkupi semua faktor tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan jurimetri berdasarkan prinsip keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas (berdasarkan peran, fungsi dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing suami dan istri  selama  perkawinannya),  dan  menjadi  suatu  patokan  jika  hakim  akan menetapkan  pembagian  harta  bersama  yang  menyimpan  norma  dasar  yaitu masing-masing separuh bagian atas harta bersama.

## B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris  dilakukan  dengan  penelitian  lapangan  untuk  memperoleh  data  primer yakni  mengenai  penerapan  jurimetri  dalam  penentuan  pembagian  harta  bersama serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif yakni memberikan gambaran  atas  subjek  dan  objek  penelitian.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian  atas  uraian  teoritis  dan  pandangan  ataupun  argumentasi  hukum  dari narasumber  kemudian  ditelaah  untuk  memperoleh  kesimpulan  yang  secara  logis, sistematis, dan komprehensif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan Jurimetri Dalam Penentuan Pembagian Harta Bersama
Secara  umum  istilah  Implementasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia berarti  pelaksanaan  atau  penerapan.  Implementasi  biasanya  dikaitkan  dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Daniel
A.  Mazmanian  dan  Paul  Sabatier  mengemukakan  pengertian  implementasi sebagai  apa  yang  senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku atau  dirumuskan. 4 Pelaksanaan  hukum  selalu  melibatkan  manusia  dan  tingkah lakunya.  Penegakan  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang  mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional.
Metode dalam analisis hukum, oleh penulis menggunakan beberapa tahapan atau langkah dalam implementasi jurimetri oleh Kees van Noortwijk V. de Mulder dan Pieter Kleve ada yaitu: 5
a. Choose  domain  Choose  domain adalah  menentukan  domain  atau subjek  masalah  yang  akan  dianalisis.  Dalam  pemeriksaan  perkara, Hakim akan melakukan identifikasi pokok perkara ( objectum litis ).
b. Retrieve  cases  Retrieve  case adalah  penelusuran  kasus  dengan mempelajari fakta-fakta yang terkait dengan pokok permasalahan.
c. Read  Case Read  Case adalah  mempelajari  fakta-fakta  yang  telah terkumpulkan tadi dan mencoba menelaah satu persatu untuk kemudian membuat  satu  deskripsi  awal  (pendahuluan)  mengenai  kedudukan, hubungan hukum, dan akibat hukum terhadap para pihak berperkara.
d. Define Legal Item Setelah melakukan pembacaan intensif profil kasus dan  adanya  serangkaian  pembuktian,  maka  tahapan  berikutnya  adalah menentukan isu-isu hukum yang akan diadili.
e. Build list of Factors Untuk menentukan jumlah ganti rugi yang “adil” dan  “layak”  misalnya,  maka  ada  beberapa  faktor  yang  perlu diperhatikan,  yaitu  siapa  yang  melakukan  perbuatan,  berapa  kerugian nyata  dari  korban  (penggugat),  kemampuan  finansial  dari  pelaku (tergugat).
f. Process Data Tahapan berikutnya adalah mengolah data-data yang telah diperoleh  dengan  mengaitkan  pada  faktor-faktor  yang  dikemukakan tersebut.  pengolahan  data  ini  menggunakan  model  penelaah  statistik, baik  statistik  sederhana  maupun  statistik  yang  lebih  kompleks, tergantung pada konstruksi kasusnya.
Salah  satu  bidang  analisis  dalam  jurimetri  adalah  statistik.  Statistik merupakan  ilmu  yang  mengaji  perihal  data-data  berupa  catatan  ( record )  dari jumlah  suatu  populasi  pada  kurun  waktu  tertentu.  Statistik  juga  dapat  dipahami sebagai  cara  atau  metode  dalam  pengumpulan,  pengolahan,  penyajian,  analisis dan interpretasi data untuk mengambil suatu putusan. 6
Statistik  terbagi  atas  dua  jenis.  Pertama,  statistik  deskriptif,  yaitu  statistik yang  membahas  perihal  pengumpulan  ( collect ),  pengolahan  ( process ),  penyajian ( deliver )  dan  perhitungan  ( analyze )  nilai-nilai  suatu  data  untuk  kemudian digambarkan  dalam  tabel  ( matriks )  atau  grafik.  Kedua,  Statistik  Induktif  atau inferensial,  yaitu  statistik  yang  mempelajari  cara  pengambilan  keputusan dilakukan dan sekaligus menginterpretasi hasil olah data yang ada. 7
4 Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier. (Dalam Buku Solichin Abdul Wahab), Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, 2008,  hal. 65
5 M. Natsir Asnawi, Op.Cit, hal. 12
6 Danang Sunyoto, Statistika Deskriptif dan Probabilitas , CAPS, Yogyakarta, 2016, hal. 1
7 Ibid , hal. 2-3
Dalam memutuskan perkara, hakim menggunakan berbagai instrumen dasar hukum, yaitu asas, norma, dan aturan selain tentunya juga berbagai doktrin hukum yang  relevan.  Dalam  penyelesaian  perkara  atau  kegiatan  memutuskan  perkara konsep  yang  paling  utama  adalah  konsep  keadilan.  Berbagai  pendekatan dilakukan dalam menganalisis nilai-nilai keadilan. Jurimetri ingin memperkenalkan  satu  metode  atau  pendekatan  untuk  menganalisis  hukum berbasis pada data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji.
Harta  bersama  merupakan  hasil  dari  hubungan  hukum  kekeluargaan  dan hubungan  hukum  kekayaannya  terjalin  sedemikian  eratnya,  sehingga  keduanya tidak  dapat  dipisahkan. 8 Pembagian  harta  bersama  antara  suami  istri  pasca perceraian  menjadi  persoalan  yang  rumit,  sehingga  tidak  heran  banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian.
Mengenai  pembagian  harta  bersama  atau  gono-gini  dalam  Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 97 disebutkan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak  seperdua  atas  harta  peninggalan  bersama  selama  tidak  ditentukan  lain dalam  perjanjian  pernikahan.”  Kemudian  dalam  Pasal  128-129  KUHPerdata, dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri.
Indonesia sebagai negara yang menganut supremacy of law mengindikasikan  segala  tindakan  dan  keputusan  penyelenggara  negara  harus berdasarkan  hukum, 9 Indonesia  juga  menganut  tradisi  civil  law  yang  cenderung mengutamakan  hukum  tertulis  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan. 10 Oleh  karena  itu,  setiap  putusan  hakim  di  Indonesia  harus  berdasarkan  kepada hukum  tertulis.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dan menghindari  adanya  perbedaan  putusan  hakim  yang  satu  dengan  putusan  hakim yang lainnya.
Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam  perolehan  harta  bersama  istri  tidak  wajib  mengumpulkan  harta  bersama, namun  ia  harus  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  istri  dalam  kehidupan berumah  tangga. 11 Menurut  Thalib  Harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. 12
Adapun pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagai  berikut:  “Harta  yang  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama.” Di dalam Al Quran dan hadis tidak ditemui konsep  tentang  harta  bersama  dalam  perkawinan.  Hukum  Islam  hanya mengenal pemisahan  harta.  Harta  kekayaan  istri  menjadi  milik  istri  dan  dikuasai  penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya.
Harta  bersama  terbentuk  bersamaan  dengan  terjadinya  perkawinan  kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Hal
8 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan . PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1991, hlm. 5
9 Hayat. Keadilan  Sebagai  Prinsip  Negara  Hukum:  Tinjauan  Teoritis  Dalam  Konsep  Demokrasi . Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 2(2), 2015,  hal. 389-408.
10 J.  Ashidiqqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara . Cetakan  Keempat .  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2014, Hlm.7
11 Mursyid,  Ijtihad  hakim  dalam  penyelesaian  perkara  harta  bersama  di  Mahkamah  Syariah  Banda Aceh. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 1(2), 2014, hal, 317-346
12 Thalib, S. Hukum kekeluargaan Indonesia. UI Press, Jakarta, 1986, hal. 85.
ini  tercermin  dalam  Pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menegaskan bahwa  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama 13 KUHPerdata  juga  mengatur  tentang  kapan  terbentuknya  harta  bersama  dalam Pasal  119  menyebutkan  bahwa  sejak  saat  dilangsungkannya  perkawinan,  maka menurut  hukum  terjadi  harta  bersama  menyeluruh  antara  suami  istri,  sejauh tentang  hal  itu  tidak  diadakan  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.
Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah  tangga  suami-istri,  maka  harta  perkawinan  itu  dapat  digolongkan  dalam beberapa macam, yaitu:
1) Harta  yang  diperoleh  suami  atau  istri  sebelum  perkawinan  yaitu  harta bawaan;
2) Harta  yang  diperoleh  suami  atau  istri  secara  perorangan  sebelum  atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
3) Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
4) Harta  yang  diperoleh  suami-istri  bersama  ketika  upacara  perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.
Harta  benda  dalam  perkawinan  yang  dipergunakan  UU  Perkawinan sesungguhnya  mempertegas  pemikiran  tentang  pembedaan  hukum  benda  dengan hukum  orang  yang  dianut  di  dalam  KUH  Perdata.  Karena,  aturan-aturan  hukum tentang  benda  berkaitan  dengan  hak  kebendaan,  sedangkan  perkawinan merupakan  hukum  pribadi  atau  hukum  orang.  Hal  ini  diperkuat  dengan  cara memperoleh  hak  milik  melalui  pewarisan  dimasukkan  dalam  ketentuan  hukum benda  bukan  dalam  hukum  orang  atau  hukum  keluarga.  Jadi,  fokus pembahasannya  adalah  benda  sebagai  objek  hukum,  atau  dengan  kata  lain berkaitan dengan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas benda yang ada dalam perkawinan.
Dengan  demikian,  harta  apapun  yang  diperoleh  terhitung  sejak  saat dilangsungkan  akad  nikah  sampai  putusnya  pernikahan,  baik  karena  perceraian maupun  kematian,  maka  seluruh  harta  tersebut  dengan  sendirinya  menjadi  harta bersama tanpa melihat dari siapa harta tersebut diperoleh. 14 Pengecualian terhadap harta  bersama,  apabila  harta  tersebut  berupa  warisan,  wasiat  atau  hibah  yang diterima  oleh  salah  satu  pihak.  Harta  tersebut  dihitung  sebagai  harta  pribadi masing-masing pihak dan dikuasai penuh olehnya.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum Islam  menegaskan  bahwa  yang menjadi objek  dari  harta  bersama  hanya  terbatas harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan.  Tetapi  menurut  Harahap  bahwa  untuk menentukan  objek  harta  bersama  tidak  sesederhana  itu.  Menurutnya,  ruang lingkup harta bersama sebagai berikut:
13 M.  Y.  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  &  Acara  Peradilan  Agama ,  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Pusat Kartini. 1997,  hal, 299.
14 Wijayanti,  W. Kedudukan  Istri  Dalam  Pembagian  Harta  Bersama  Akibat  Putusnya  Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank . Jurnal Konstitusi, 10 (4), 2013,  hal. 710-730.
a) Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan  maka  secara  otomatis  menurut  hukum,  harta  tersebut menjadi  objek  harta  bersama  suami  istri,  sekalipun  harta  atau  barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.
b) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Kalau harta itu  dipelihara/diusahakan  dan  telah  dialihnamakan  ke  atas  nama  adik suami,  jika  harta  yang  demikian  dapat  dibuktikan  hasil  yang  diperoleh selama  masa  perkawinan,  maka  harta  tersebut  harus  dianggap  harta bersama suami istri.
c) Harta  yang  dibeli  dan  dibangun  sesudah  perceraian  yang  dibiayai  dari harta  bersama.  Harta  atau  rumah  yang  dibangun  atau  dibeli  sesudah terjadi  perceraian  dianggap  harta  bersama  suami  istri  jika  biaya pembangunan  atau  pembelian  sesuatu  barang  tersebut  diperoleh  dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari  harta  bersama  dengan  sendirinya  menjadi  objek  harta  bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini  barang  pokoknya  memang  tidak  boleh  diganggu  gugat,  tetapi  hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama. 15
Mengenai  ketentuan  pembagian  harta  bersama  menurut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak  mengatur  secara  jelas  tentang ketentuan pembagian harta bersama. Dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa: “Bila perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya masing-masing,”  yang  dimaksud  dengan  hukumnya  masing-masing  ditegaskan dalam  penjelasan  Pasal  37  itu  sendiri  yaitu:  “Hukum  agama,  hukum  adat,  dan hukum lainnya.”
Menurut  J.  Satrio  berdasarkan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu:
1) Harta  Benda  bersama  Menurut  Pasal  35  ayat  (1)  UU  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  harta  bersama  suami-istri  hanyalah  meliputi harta-harta  yang  diperoleh  suami-istri  sepanjang  perkawinan  sehingga disimpulkan  bahwa  termasuk  harta  bersama  adalah  hasil  dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.
2) Harta Benda pribadi Menurut Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan  dilangsungkan  dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing- masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  tidak  masuk  ke  dalam  harta bersama  kecuali  mereka  memperjanjikan  lain.  Harta  pribadi  tersebut dapat  dibedakan  lagi  meliputi  harta  bawaan  suami  atau  istri  yang bersangkutan,  harta  yang  diperoleh  suami  atau  istri  sebagai  hadiah, hibah, atau warisan. 16
15 M. Y. Harahap, Kedudukan, Op.cit. hal. 303.
16 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan . Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993, hal. 89.
Dalam hasil wawancara oleh Muhammad Ashri 17 mengemukakan Jurimetri relevan  diterapkan  di  Indonesia  untuk  kasus-kasus  tertentu,  seperti  penentuan pembagian  harta  bersama  meskipun  sistem  hukum  Indonesia  lebih  berorientasi Civil Law , sementara Jurimetri pada awalnya diterapkan di Amerika Serikat yang menganut  sistem  hukum Anglo-Amerika  (Anglo  Saxon) .  Hal  tersebut  dijelaskan dengan beberapa pandangan sebagai berikut:
a) Globalisasi  menjadikan  yuris  saling  memberi  atau  menerima  pengaruh dari  sejawatnya  di  negara  lain  tanpa  sekat  sistem  hukum,  terutama dalam  hal  teknik/metode.  Para  yuris  di  Belanda  yang  umum  diketahui menganut sistem hukum Civil Law, sering bersentuhan dengan putusan- putusan  pengadilan  dan  teknik-teknik  penemuan  hukum  yang dipergunakan  dalam  sistem  Anglo-Amerika.  Hubungan  ini  terjadi misalnya  melalui  “ Europese  Hof  voor  de  rechten  van  de  mens”
(Mahkamah  Eropa  untuk  Hak  Asasi),  serta  “ Hof  van  Justitie  van  de Europese Gemeenschappen” (Mahkamah Masyarakat Eropa). 18
b) Penerapan  Jurimetri  dalam  Perkara  Penentuan  Harta  Bersama  (PPHB) tidak  menggeser  kedudukan  perundang-undangan  ( wetten  recht ) sebagai  dasar  putusan,  bilamana  Jurimetri  digunakan  sebagai teknik/metode  untuk  mendapatkan  justifikasi  sebagai  pertimbangan putusan.  Seperti  diketahui,  setiap  putusan  hakim  di  Indonesia  harus memuat  pertimbangan  hukum  yang  didasarkan  pada  alasan  dan  dasar hukum yang tepat dan benar. 19
c) Secara  teoritis,  dalam  penemuan  hukum,  setiap  putusan  hakim memerlukan  legitimasi  berupa  rangkaian  argumentasi  sebagai  bentuk akuntabilitas putusan. Rangkaian argumentasi dimaksud mencakup:
1) Argumentasi Yuridis (Dasar Hukum);
2) Argumentasi Praktikal, Meliputi :
a) Rasionalitas - Logis (Nalar Yang Valid);
b) Rasionalitas - Retoris (Meyakinkan);
c) Rasionalitas - Dialogis. 20
Jurimetri dapat digunakan sebagai metode untuk mendapatkan argumentasi praktikal  khususnya  untuk  memenuhi  rasionalitas  logis  dan  retorisnya  suatu putusan.
Penerapan  Jurimetri  sebagai  metode  atau  alat  bantu  dalam  Penentuan Pembagian  Harta  Bersama  tepat  karena  harta  bersama  merupakan  objek  yang dapat  dinilai  secara  kuantitatif  sehingga  memungkinkan  untuk  dibagi  secara objektif  dan  terukur.  Jurimetri  pada  awalnya  merupakan  penerapan  metode
17 Muhammad Ashri wawancara pada tanggal, 23 September 2022.
18 Lihat  J.  A.  Pontier, Penemuan  Hukum (terjemahan  B.  Arief  Sidharta),  Jendela  Mas  Pustaka, Bandung, 2008, hal. 133.
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 53 Ayat (2).
20 Pontier,  Op.  Cit.,  hal.  117-132.  Bandingkan:  Bernard  Arief  Sidharta, Ilmu  Hukum  Indonesia: Upaya  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Sistematik  Yang  Responsif  Terhadap  Perubahan  Masyarakat ,  Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 117.
kuantitatif  dalam  bidang ilmu  hukum, 21 menggunakan  alat  bantu  statistika  untuk menaksir  kemungkinan-kemungkinan  (probabilitas), 22 menggunakan  komputer 23 dan logika simbolik. 24 Sebagai metode ilmiah, jurimetri memberikan solusi yang dapat  diandalkan  berdasarkan  analisis  rasional.  Jurimetri  dengan  demikian, memberikan  kontribusi  yang  substantif  dalam  pengambilan  putusan  untuk perkara-perkara yang relevan 25 . Dalam  wawancara  Arifin 26 mengemukakan  jurimetri  merupakan  metode penemuan hukum yang merupakan dipraktekkan oleh negara barat seperti amerika serikat.  Tentu  hal  ini  berbeda  dengan  apa  yang  dipraktikan  dalam  metode penemuan  hukum  dalam  konsep  islam.  Bahwa  konsep  jurimetri  ini  dapat digunakan sebagai perbandingan dengan suatu konsep hukum islam. Hukum islam tidak  mengenal  adanya  penyatuan  harta  atau  harta  bersama.  Apabila  kemudian terjadi  sengketa  atau  masalah  maka  dalam  konsep  hukum  islam  terlebih  dahulu dilakukan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  Pasal  35  yaitu  harta  benda  yang  diperoleh  suami  istri  selama berlangsungnya  perkawinan.  Dalam  pasal  85  KHI  disebutkan  adanya  harta bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  harta  milik masing-masing  suami  istri,  bahkan  dalam  pasal  86  ayat  (1)  disebutkan  bahwa pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran  antara  harta  bersama  dan  istri  karena perkawinan.
M.  Yahya  Harahap  menyatakan  bahwa  perspektif  hukum  Islam  tentang harta gono-gini atau harta bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam  rub’u  muamalah,  tetapi  ternyata  tidak  dibicarakan  secara  khusus.  Hal  ini mungkin  disebabkan  karena  pada  umumnya  pengarang  kitab-kitab  fiqh  adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada  dibicarakan  tentang  kongsi  yang  dalam  bahasa  Arab  disebut  syirkah.  Oleh karena  masalah  pencaharian  bersama  suami  istri  adalah  termasuk  perkongsian atau syirkah atau yang disebut dengan Kerjasama.
Masalah harta gono-gini atau harta bersama pada dasarnya belum tersentuh oleh  hukum  Islam  klasik.  Hukum  Islam  kontemporer  tentang  harga  gono-gini dianalisis melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami  istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan  merupakan  harta  gono-gini.  Kajian ulama  tentang  bersama  ini  telah  melahirkan  pendapat  bahwa  harta  bersama termasuk dapat diqiyaskan sebagai syirkah.
Harta gono-gini dapat diqiyaskan dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat  dihitung  sebagai  pasangan  atau  kongsi  yang  bekerja,  meskipun  tidak  ikut
21 Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah, Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat ,  CV.  Rajawali, Jakarta,  1982,  hal.  331.  Lihat  juga:  Willian  Twinning, General  Jurisprudence:  Understanding  Law  from  a Global Perspective , Cambridge University Press, New York, 2009, hal. 257.
22 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hal. 182- 183.
23 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum: Suatu  kajian  Filosofis  dan  Sosiologis ,  PT  Toko  Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 217-218.
24 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 319.
25 P. Ishwara Bhat, Idea and Methods of Legal Research , Oxford University Press, 2019, hal. 464.
26 Hasil wawancara pada tanggal, 23 September 2022
bekerja  dalam  pengertian  yang  sesungguhnya.  Maksudnya,  istri  yang  bekerja dalam  pengertian  mengurus  rumah  tangga,  seperti  memasak,  mencuci  pakaian, mengasuh  anak,  membereskan  rumah  tangga,  dan  pekerjaan  domestik  lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.
Harta bersama yang dijabarkan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami  istri  selama  perkawinan  berlangsung,  maka  harta  bersama  dapat dikategorikan  sebagai  syirkah  mufawadhah  atau  juga  syirkah  abdan 27 .  Jika  harta bersama  diqiyaskan  dengan  syirkah  sangatlah  masuk  akal  karena  sama-sama mengandung  pengertian  sebagai  suatu  bentuk  perkongsian  atau  kerjasama  antara suami dan istri.
Arifin menjelaskan bahwa dalam suatu musyawarah kemudian memberikan ruang terhadap konsep jurimetri untuk menentukan nilai besar kecilnya suatu nilai terhadap  kondisi  tertentu  misalnya  dengan  memperhatikan  kemampuan  dan  atau kesejahteraan serta tanggung jawab para pihak. Jurimetri tersebut dapat dijadikan suatu  ijtihad 28 atau  sebuah  metode  penemuan  hukum  dalam  islam  untuk menentukan suatu nilai dengan memperhatikan besar kecilnya nilai nominal yang kemudian  bisa  dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam  musyawarah  untuk mencapai mufakat.
Dalam  wawancara  M.  Yusuf 29 seorang  hakim  mengemukakan  bahwa meskipun jurimetri merupakan suatu metode penemuan hukum yang berasal dari negara anglo saxon – eropa kontinental namun secara prakteknya baik di negara- negara modern saat ini juga menerapkan metode jurimetri tersebut. Setiap hakim dituntut  untuk  memiliki  wawasan  dan  pengetahuan  ilmu  hukum  yang  lebih  baik dan mumpuni. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkembangan dan membentuk hakim yang lebih profesional.
Secara  praktik  di  negara  seperti  Indonesia  terkait  metode  jurimetri  sudah diterapkan  namun  tidak  semuanya  atau  hanya  untuk  kasus-kasus  tertentu. Keadilan  tidak  selalu  berdasarkan  pada  suatu  yang  diatur  secara  normatif misalnya  dengan  nilai  1:1  atau  2:2.  Lebih  lanjut  Yusuf  menyampaikan  hakim boleh  melakukan  penyimpangan  dengan  memperhatikan  aspek/kondisi  tertentu. Pemahaman  hakim  secara  luas  dan  kedalaman  ilmu  yang  dimiliki,  tentu  akan memberikan suatu keputusan yang lebih baik.
Untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  dalam    penentuan  harta  bersama Hakim menelaah suatu perkara. Hakim wajib melakukan klasifikasi terkait harta- harta yang ada kemudian memperhatikan/melihat aspek dan kondisi tertentu yakni mengenai  kewajiban,  peran  dan  kesejahteraan  oleh  para  pihak  kemudian menentukan jumlah atas penentuan harta bersama.
27 Syirkah mufawadhah adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan syirkah abdan adalah suatu bentuk perkongsian dua  pihak  atau  lebih  yang  masing-masing  anggotanya  hanya  melakukan  kegiatan  usaha,  namun  tidak memberikan modal.
28 Ijtihad ilmu yang fokus dalam segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ yang bersifat praktikal melalui kaedah istinbath (rumusan tentang hukum) (Suhaimi bin Abdullah). Sedangkan pengertian qiyas secara garis besar pengertiannya adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak disahkan dalam Al-Qur’an dengan hukum kasus lain yang dinashabkan karena persamaan illat hukum.
29 M. Yusuf, Wawancara Dilakukan Pada 27 September 2022
Muh.  Asyik 30 dalam  wawancara  mengemukakan  bahwa  konsep  jurimetri belum  relevan  diterapkan  di  Indonesia  karena  metode  merupakan  konsep  yang belum  terkodifikasi  dalam  suatu  peraturan  undang-undang.  Dalam  kesempatan tersebut  apa  yang  dikemukakan  tersebut  seorang  notaris  harus  menyesuaikan dengan  norma  yang  berlaku.  Selama  menjalankan  jabatan  notaris  membuat  akta pembagian  harta  bersama  belum  pernah menentukan  persenan terhadap  hitungan besaran pembagian tersebut.
Imran  Eka  Syaputra 31 seorang  advokat  &  akademisi  dalam  kesempatan wawancara  mengemukakan  bahwa  sebelumnya  pernah  menangani  suatu  kasus pada  tahun  2018,  yang  berada  di  Kabupaten  Gowa,  berkaitan  dengan    perkara harta  Bersama/gono-gini.  Sebelumnya  mengenai  harta  keluarga  tersebut  telah bercampur dengan harta-harta lain. Awal perkara tersebut karena suami memiliki harta bawaan berupa tanah lapang yang diperoleh dari hibah orang tuanya. Setelah menikah pasangan suami-istri tersebut mendirikan bangunan rumah di atas tanah yang statusnya telah diterima sebagai hibah, sampai pada saat setelah memiliki anak-anak dan kemudian sampai pada waktu 2018, pasangan suami-istri tersebut  resmi  bercerai.  Kemudian  sebelum  gugatan  tersebut  didaftarkan  mantan istri menyadari bahwa atas  tanah tersebut tidak memiliki hak atau tidak termasuk harta gono-gini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Imran mengemukakan  bahwa  minimnya  pengetahuan  terhadap  klasifikasi  atas  harta keluarga  dapat  menimbulkan  kekeliruan  dalam  penentuannya  sehingga  perlu dilakukan  pemberitahuan  serta  mengumpulkan  data  bukti  surat-surat  terlebih dahulu sebelum menentukan pembagian atas harta Bersama.
Octorio  Ramiz 32 dalam  wawancara  bahwa  notaris  dalam  melaksanakan tugas  dan  wewenanganya  harus  berdasarkan  dengan  norma  yang  berlaku. Sekalipun  dalam  praktiknya  terdapat  metode  jurimetri  tersebut  bahwa  guna melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  berperkara  notaris  diharapkan  tetap bertindak  sesuai  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku.  Lebih  lanjut  Octorio Ramiz mengemukakan  negara  telah memberikan  suatu  alternatif  bagi  para  pihak untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  atau  perselisihan  pasca  perceraian  maka dianjurkan untuk membuat suatu perjanjian pra nikah untuk mengamankan asset- asetnya.
Metode  jurimetri  merupakan  penentuan  harta  bersama  yang  lebih  realistis dengan  mempertimbangkan  keadaan-keadaan  tertentu,  Diharapkan  tidak menimbulkan  ketimpangan  dalam  melakukan  penentuan  pembagian  harta Bersama  yang  lebih  adil.  Tentu  juga  dapat  dijadikan  suatu  terobosan  ke  depan demi  memperhatikan  perkembangan  kasus  yang  makin  mengalami  kompleksitas terutama terhadap nilai-nilai materi yang bisa dinilai dengan angka-angka.

## D. Penutup
Berdasarkan  apa  yang  telah  dijabarkan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
30 Muh. Asyik, Wawancara Dilakukan Pada 29 September 2022
31 Imran Eka Saputra, Wawancara Dilakukan Pada 21 September 2022.
32 Octorio Ramiz, wawancara dilakukan pada 29 September 2022
1. Penerapan  jurimetri  dalam  penentuan  pembagian  harta  bersama merupakan suatu konsep yang ingin mendekatkan perbedaan-perbedaan tafsir  mengenai  ukuran  suatu  keadilan  yang  dapat  ditelaah  dan disimpulkan  berdasarkan  metode  penyelidikan  ilmiah.  Jurimetri  telah menghadirkan  suatu  analisis  hukum  yang  berbasis  data-data  empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji. Dalam pengambilan keputusan oleh  majelis  hakim  dalam  menangani  perkara,  mendorong  terciptanya putusan-putusan  pengadilan  yang  konsisten,  dapat  diprediksi,  dan merepresentasikan keadilan secara berimbang dan terukur.
2. Idealnya  pertimbangan  hakim  dalam  menerapkan  Jurimetri  pada Penentuan  Pembagian  Harta  Bersama  yakni  dilakukan  dengan memperhatikan  beberapa  variabel  atau  kondisi-kondisi  tertentu  yang meliputi: a. Tanggung jawab yang menjadi beban masing-masing pihak akibat  bubarnya  perkawinan  b.  Potensi  pendapatan  yang  hilang  bagi salah  satu  pihak  karena  masuk/terikat  dalam  perkawinan;  c.  Kondisi kesehatan  istri/suami;  dan  d.  Dalam  skala  tertentu,  menggunakan appraisal untuk menilai harta bersama. Sehingga dengan memperhatikan  kondisi-kondisi  tertentu  tersebut  diharapkan  menjadi suatu  pertimbangan  yang  ideal  bagi  hakim  dalam  menentukan pembagian harta bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Achmad  Ali,  Menguak  Tabir  Hukum:  Suatu  kajian  Filosofis  dan  Sosiologis,  PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Achmad  Ali  &  Wiwie  Heryani,  Sosiologi  Hukum:  Kajian  Empiris  Terhadap Pengadilan, Kencana Prenada media Group, Jakarta. 2014.
Achmad  Ali,  Menguak Teori  Hukum  (Legal  Teori)  dan Teori  Keadilan  (Judicial Prudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legis  Prudence), Kencana, Jakarta, 2009.
Ashidiqqie,  J.  Pengantar  ilmu  hukum  tata  negara.  Cetakan  keempat.  Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2014.
Danang Sunyoto, Statistika Deskriptif dan Probabilitas, CAPS, Yogyakarta, 2016. Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  Sabatier.  (Dalam  Buku  Solichin  Abdul  Wahab), Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Universitas  Muhammadiyah  Malang Press, Malang, 2008.
J.  A.  Pontier,  Penemuan  Hukum  (terjemahan  B.  Arief  Sidharta),  Jendela  Mas Pustaka, Bandung, 2008.
J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993.
John  Rawls,  A  Theory  of  Justice  “Teori  Keadilan”  Dasar-Dasar  Filsafat  Politik Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara,  Cetakan  III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.
Lilik  Mulyadi,    Hukum  Acara  Perdata  :  Menurut  Teori  &  Praktek  Peradilan Indonesia.: Djambatan, Jakarta, 1999.
M. Natsir Asnawi, Hukum Harta Bersama, Kencana, Jakarta, 2020.
M.  Natsir  Asnawi,  Pengantar  Jurimetri  dan  Penerapannya  Dalam  Penyelesaian Perkara Perdata, Kencana, Jakarta, 2020.
M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan.  Cet.  III.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2005.
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri;  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
Soerjono  Soekanto,  Efektivitas  Hukum  dan  Peranan  Sanksi,  Remadja  Karya, Bandung, 1985.
Sarwoto,  Dasar-Dasar  Organisasi  dan  Manajemen,  Jakarta:  Ghala  Indonesia, 1990.
Soerjono  Soekanto  dan  Mustafa  Abdullah,  Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
Soerjono  Soekanto,  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Soerjono  Soekanto,  Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2007.
Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta,
2013.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Universitas  Press,  Jakarta, 1986.
Sudikno.  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Cet.  III.  Yogyakarta:
Liberty, 1981.
Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Liberty,  Yogyakarta,
2002.
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 2005. Thalib, S. Hukum kekeluargaan Indonesia. UI Press, Jakarta, 1986. Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia,  Penerbit  Sumur Bandung, Bandung, 1975.
Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001.

## Karya Ilmiah : Tesis, Disertasi & Jurnal
Abdul  Hakim,  Menakar  Rasa  Keadilan  Pada  Putusan  Hakim  Perdata  Terhadap Pihak  Ketiga  Yang  Bukan  Pihak  Berdasarkan  Perspektif  Negara  Hukum Pancasila,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pancasila,  Jurnal  Hukum  dan Peradilan, Vol. 6 No. 3, November 2017.
Frank Haldemann, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law,” Journal Ratio Juris Vol. 18, no. No. 2 (2005): hal. 162.
Hayat.  (2015).  Keadilan  sebagai  prinsip  negara  hukum:  Tinjauan  teoritis  dalam konsep demokrasi. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran 2(2),
I. Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), (2011).
M. Khoirul Utama, Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca  Putusnya  Perkawinan  Akibat  Kematian,  Tesis,  Program  Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, 2016.
M. B. Kurniawan, Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar  Nikah:  Penerapan  Hukum  Progresif  Sebagai  Perlindungan  Hak  Asasi Anak. Jurnal HAM, 8(1), (2017).
Mursyid,  (2014).  Ijtihad  hakim  dalam  penyelesaian  perkara  harta  bersama  di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 1(2).
Wijayanti,  W.  (2013).  Kedudukan  istri  dalam  pembagian  harta  bersama  akibat putusnya  perkawinan  karena  perceraian  terkait  kerahasiaan  bank.  Jurnal Konstitusi, 10 (4).

## Wawancara
Imran Eka Saputra, Wawancara Dilakukan Pada 21 September 2022 Muhammad Ashri, Wawancara Dilakukan Pada 23 September 2022 M. Yusuf, Wawancara Dilakukan Pada 27 September 2022 Muh. Asyik, Wawancara Dilakukan Pada 21 September 2022 M. Arfin Hamid, Wawancara Dilakukan Pada 29 September 2022 Octorio Ramiz, Wawancara dilakukan Pada 29 September 2022

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  Tanggal  27  Oktober
2016
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam (KHI) Negara Indonesia