Legal posi vism is the leading doctrine about the nature of law. Its proponents insist that a realis c understanding of law must respect a dls nc on between law as it in fact is and law as we would like it to be.
David Dyzenhaus:  Why Posi vism is Authoritarian
Tidak  ada  yang  menyangkal  bahwa  John  Aus n  adalah  penganjur  dan  pembela mazhab posi visme hukum. Lebih tepatnya, Aus n dianggap sebagai pionir mazhab posi visme anali k, yaitu versi posi visme kontemporer yang mengklaim bahwa hukum  yang  sebenarnya  adalah  yang  mewujud  dalam  prak k,  bukan  meng- konstruksi suatu konsep hukum pada tataran norma f dan idealisme poli k semata. Dengan paham posi visme hukum ini Aus n menjauhkan hukum dari basis dan penilaian subjek f yang dinilainya abstrak seper  moral dan e ka, bahkan agama. Hukum harus bersumber dari sesuatu yang nyata dan ia menemukannya pada apa yang  ia  sebut  sebagai  ' sovereign' (daulat  atau  kuasa)  yang  bisa  berwujud  kuasa monarki  seper   raja  atau  kuasa  demokra s  semisal  parlemen.  Sesuatu  disebut hukum,  bukan  karena  penilaian  subjek f  bahwa  sesuatu  itu  bersifat  baik  atau buruk,  melainkan  karena  berasal  atau  diproduksi  oleh  ' sovereign ’.  Atas  semua klaimnya itu Aus n mengatakan sebagai berikut: “ the existence of law is one thing; its merit or demerit is another” .
Posi visme hukum kemudian menjadi sumber perdebatan hangat di dunia ilmu hukum  ( jurispruden al  debate ),  karena  menawarkan  konsep  yang  kontroversial dan menyempal dari pakem mazhab hukum yang mapan, mazhab hukum alam. Berbeda dengan mazhab hukum alam yang mengapresiasi relasi hukum dan moral, Aus n mengisolasi hukum dari sentuhan moral. Basis ﬁlosoﬁs posi visme hukum sebetulnya  bisa  dilacak  sampai  ke  Hobbes,  namun  kredit  poin  lebih  banyak diberikan  kepada  Aus n,  karena  dia  dinilai  mampu  memasarkan  dan  mem- pertahankan  tesis  posi vismenya  rela f  lebih  komprehensif  dan  berani.  Aus n bukan  saja  dikenal  sebagai  ﬁgur  yang  kukuh  membela  posi visme  substan f ( substan ve posi vism ) lewat ' command theory ' yang mendalilkan bahwa hukum adalah perintah dan ' separa on thesis ' yang memisahkan hukum dan moral, tapi juga  dijuluki  sebagai  pionir  dari  posi visme  metodologis  ( methodological posi vism ). Sebagai tokoh posi visme metodologis, Aus n berusaha memberikan panduan  kepada  para  pembelajar  ilmu  hukum  mengenai  batas-batas  dari  ilmu

## Khazanah

## JOHN AUSTIN
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
tersebut.  Lewat  deﬁnisi  hukum  yang  dibuatnya  Aus n  seolah  berkata,  belajar hukum  bukan  belajar  tentang  moralitas.  Aus n  dengan  posi vismenya  memang kontroversial, tapi menantang.

## A.  Sketsa Biograﬁs
John Aus n lahir di Cree ng Mill, Suﬀolk, Inggris, pada tanggal 3 Maret 1790 dari pasangan Jonathan dan Anne Aus n. Ayahnya adalah seorang petani gandum di wilayah  selatan  Inggris  yang  merupakan  anak  tertua  dari  keluarga  petani  kelas menengah.  Masa  kecil  Aus n  adalah  permulaan  abad  ke-19  yang  panjang  ( long nineteenth century ), yaitu periode ke ka struktur sosial masyarakat Eropa meng- alami guncangan hebat yang menembus sampai pada k fondasinya dan pada saat yang bersamaan revolusi Prancis mengikis habis benteng absolu sme monarki di benua Eropa.¹
Aus n memulai studi hukumnya pada tahun 1812 setelah lima tahun berdinas di militer dan selama tujuh tahun berkarir sebagai prak si hukum yang diakuinya dak begitu sukses, karena Aus n lebih tertarik pada kajian teori hukum. Sebagai prak si  hukum  Aus n  hanya  menyelesaikan  beberapa  kasus  saja  dan  akhirnya Aus n meninggalkan dunia prak si hukum pada tahun 1825. Aus n menikahi Sarah Taylor pada tahun 1820, seorang perempuan can k, energik, dan cerdas yang di- kemudian  hari  menjadi  mitra  bahkan  sumber  inspirasi  bagi  karya-karya  Aus n. Perkawinan  ini  membawa  Aus n  masuk  dalam  pergaulan  dengan  lingkar  dalam para intelektual tenar London semacam James Mill dan John Stuart Mill dan secara khusus membawa Aus n menjadi bagian dari lingkaran u litarianisme Bentham. Aus n memiliki kesan dan perha an khusus terhadap Bentham, sosok representa f dari u litarianisme konserva f dan otoritarian.² Meskipun demikian, Aus n  dak taklid buta terhadap Bentham, bahkan kerap mengkri k ide-ide Bentham.³
Pada tahun 1826 University College London didirikan, Aus n diangkat sebagai profesor  ilmu  hukum  dan  hukum  internasional  yang  pertama  di  universitas  ter- sebut. Aus n kemudian mempelajari Hukum Romawi dan Hukum Perdata Modern di Jerman selama dua tahun. Dia sangat terpengaruh oleh pemikiran Prof. Thibaut (1772-1840), ahli hukum Jerman yang dikenal sebagai tokoh aliran ﬁlsafat ( philo- sophical-school ), yang mempertahankan pola pikir hukum alam dengan spirit rasio-
¹ Michael Taylor , “John Aus n” dalam buku The Dic onary  of Nineteenth-Century  Bri sh Philosophers , yang disusun  oleh  W.  J.  Mander  (eds),  London:  Thoemmes  Con nuum,  2002;  Brian  Bix ,  “ John  Aus n”, h p://plato.stanford.edu/entries/aus n-john/;  Eira  Ruben ,  “ John  Aus n's  Poli cal  Pamphlets  1824–1859” dalam buku Perspec ve in Jurisprudence , yang disusun oleh Elspeth A wool (eds), Glasgow, 1977, hlm. 20. Lihat juga Wilfrid E. Rumble (eds), Aus n: The Province of Jurisprudence Determined , Cambridge: Cambridge University Press, 1995, hlm. viii.
² Andras Kecskes, “Inside and Outside the Province of Jurisprudence”, Rehctstheorie , Vol. 46, 2015, hlm. 466. Wilfrid E. Rumble (ed.), Loc.cit.
³ Rumble, Ibid ., hlm. ix
nalisme moderat. Namun sayang, kedatangannya ke Jerman dianggap prematur, karena perdebatan sengit antara aliran ﬁlsafat dan aliran sejarah yang dipelopori oleh  Savigny  baru  saja  dimulai.  Seandainya  datang  lebih  lambat,  Aus n  dapat menggunakan kompromi-kompromi dalam perdebatan tersebut dalam pengem- bangan pemikirannya. Jikalau Aus n lebih memiliki kesesuaian dengan jalan pikiran Savigny,  kemungkinan  besar  pemikirannya  akan  lebih  banyak  diterima,  karena pandangan  aliran  sejarah  tampaknya  lebih  mendeka   ﬁlosoﬁ  dan  pola  pikir masyarakat Inggris mengenai hukum.⁴
Kuliah-kuliah hukum Aus n pada tahun 1828 diiku  oleh banyak tokoh. Tercatat beberapa  ilmuwan  tenar  yang  mendatangi  kuliah-kuliahnya  seper   John  Stuart Mill, Sir George Cornwall Lewis, dan Sir Samuel Romily yang dikenal sebagai ' inner circle '-nya Bentham. Tapi Aus n kurang berhasil menarik minat mahasiswa untuk mengiku   kuliahnya,  sehingga  menjadi  alasan  bagi  Aus n  untuk  pensiun  pada tahun 1832 dan pada tahun 1834 benar-benar berhen  memberikan kuliah ilmu hukum. Adalah sesuatu yang agak ironis, meskipun Aus n dianggap kurang berhasil sebagai dosen ilmu hukum, namun bahan-bahan kuliahnya setelah dibukukan dan salah  satunya  yang  paling  pen ng  adalah  buku  dengan  judul The  Province  of Jurisprudence Determined yang diterbitkan pada tahun 1832 menjadi salah satu rujukan pen ng dalam perkembangan ilmu hukum di Inggris.⁵
Setelah  berhen   sebagai  dosen,  Aus n  pernah  menjadi  anggota  Komisi Pembaharuan Hukum Pidana pada tahun 1833, namun dia merasa pendapatnya kurang  mendapat  dukungan,  kemudian  dia  memutuskan  untuk  berhen   pada tahun 1836 setelah menandatangani laporan pertama dari dua laporan yang di- buatnya. Pada tahun yang sama Aus n diangkat menjadi komisioner untuk urusan Malta. Aus n menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di luar Inggris khususnya di Paris sampai tahun 1848. Kemudian kembali ke Inggris dan menetap di Surrey sampai meninggal dunia pada tahun1859.

## B.  Posi visme Hukum
Aus n dikenal luas sebagai salah tokoh aliran posi visme hukum. Penjelasan secara singkat  mengenai  penger an  posi visme  hukum  perlu  disampaikan  sebagai pengantar  untuk  menyelami  pemikiran  hukum  Aus n.  Sebagai  sebuah  terma generik, posi visme adalah terma yang kabur ( vague ). Namun secara umum dapat dikatakan  bahwa  posi visme  adalah  terma  untuk  menjelaskan  doktrin  bahwa pengetahuan  manusia  itu  dibatasi  oleh  sesuatu  yang  dapat  diama .  Posi visme berakar  pada  tafsir  empirisme  yang  menganggap  bahwa  segala  sesuatu  harus
⁴ Ibid .
⁵ Michael Taylor, Loc.cit. Lihat juga Albert Venn Dicey, Lectures on the Rela on between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century , London, 1905, hlm. 410–412.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 438
terama   dan  berlandaskan  kepada  pengalaman.⁶  Secara  demikian,  posi visme dapat dimaknai sebagai terma yang berkaitan dengan segala sesuatu yang nyata, pas , dan jelas atau kebalikan dari sesuatu yang bersifat khayal, metaﬁsik, dan  dak bisa dibuk kan secara empiris.⁷
Sebagaimana halnya posi visme, terma posi visme hukum ( legal posi vism ) juga  dak  terlepas  dari  kontroversi.  Meskipun  demikian,  terma  ini  selalu  di- hubungkan  dengan  perkembangan  pemikiran  hukum  di  Inggris  yang  terutama dinisbahkan  kepada  dua  tokoh  kenamaannya,  yaitu  Jeremy  Bentham  dan  John Aus n,  yang  seringkali  juga  dijuluki  sebagai  tokoh  posi visme  hukum  klasik.⁸ Sebagai  sebuah  mazhab  pemikiran  hukum,  posi visme  hukum  adalah  sebuah pendekatan dalam teori hukum mengenai ' posited law ' (hukum yang ditetapkan), yaitu hukum itu harus dibuat oleh lembaga pembuat hukum seper  parlemen atau pengadilan. Posi visme hukum menekankan bahwa karena hukum itu dibuat atau ditetapkan ( positum ), maka hukum harus dipisahkan dari moral dan ide-ide yang memberikan penilaian terhadap ak vitas manusia.
Aus n  sebagai  tokoh  posi visme  hukum  garda  depan  membedakan  antara eksistensi dan substansi hukum di satu pihak dengan nilai-nilai moral, kepatutan ( merit ) dan ke dakpatutan ( demerit ) dari substansi hukum di pihak lain. Posi visme hukum  dak mempermasalahkan mengenai baik atau buruk substansi hukum. Yang pen ng, hukum tersebut dibuat oleh lembaga pembuat hukum, khususnya negara. Dalam  posi visme  hukum,  negara  memiliki  peran  sentral  dalam  pembuatan hukum.
H.L.A Hart menetapkan lima kriteria pokok untuk mengetahui suatu pemikiran tergolong posi visme hukum, yaitu:⁹
1. That laws are commands of human beings;
2 . That there is no necessary connec on between law and morals;
3 . That the analysis of legal concepts is (i) worth pursuing, (ii) dis nct from (thought not  hos le  to)  sociological  and  historical  enquiries  by  logical  and  cri cal evalua on;
4 . That a legal system is a 'closed logical system' in which correct decisions may be deduced from predetermined legal rules by logical means alone; dan
5 .  That  moral  judgements  cannot  be  established,  as  statements  of  fact  can,  by ra onal  argument,  evidence,  or  proof  (this  is  known  as  'non-cogni vism  in ethics').
⁶ “Posi vism is rooted in the empiricist interpreta on of the scien ﬁc revolu on” , Mark Tebbit, Philosophy of Law: An Introduc on , New York: Routledge, 2005, hlm. 15.
⁷ Widodo Dwi Putro, Kri k Terhadap Paradigma Posi visme Hukum , Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 52.
⁸ Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence: An Introduc on to Legal Theory , Oxford: Oxford University Press, 2005, hlm. 138.
⁹ H.L.A. Hart, The Concept of Law , Edited by Joseph Raz, Penelope A. Bulloch, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 212.
Khazanah: John Aus n

## C.  Hukum adalah Perintah
Salah  satu  tema  utama  dari  pemikiran  Aus n  adalah  klaim  bahwa  “hukum  itu adalah perintah penguasa” ( law as a command of the sovereign ). Dalam kesem- patan  lain  Aus n  mengatakan,  ' law  is  a  command  of  lawgiver '.  Hukum  adalah produk  kuasa  pembuat  hukum.  Lebih  tegasnya,  hukum  adalah  produk  dari kekuasaan yang merdeka ( unfe ered sovereign ). 'Perintah' ( command ) adalah kata kunci dari makna dan esensi hukum menurut Aus n. Sehingga bagi Aus n hukum yang benar itu  dak lain adalah 'perintah' itu sendiri. “ Laws proper, or properly so called,  are  commands;  laws  which  are  not  commands,  are laws improper,  or improperly so called ”.¹⁰ Atas dasar ini, teori hukum Aus n seringkali disebut juga sebagai  ' command  theory '  yang  ide  dasarnya  sebetulnya  merujuk  kepada karakteris k  hukum  menurut  Bentham.¹¹  Aus n  ingin  mencari  dan  menemukan fondasi hukum dengan sesuatu yang nyata ( real ), dan 'perintah' adalah jawabannya. Perintah dimaknainya sebagai sesuatu yang bersifat impera f dan disengaja atau dikehendaki yang berasal dari seseorang atau yang ditujukan untuk pihak lainnya untuk ber ndak sesuai dengan perintah tersebut.
Menurut Aus n, perintah adalah suatu kehendak ( desire ), tapi berbeda dengan kehendak pada umumnya dan yang membedakannya bukan jenis dari kehendak itu sendiri, melainkan kekuasaan dan tujuan dari pihak yang mengeluarkan perintah tersebut, yaitu memberikan sanksi ( to inﬂict evil or pain ) apabila perintah tersebut dak  dilaksanakan  atau  diabaikan.  Secara  demikian,  perintah  yang  melahirkan hukum  dalam  pandangan  Aus n  mes   mengandung  kewajiban  ( duty ),  karena sanksi  hukum  lahir  disebabkan  pengabaian  terhadap  kewajiban  tersebut.  Bagai- mana  relasi  antara  perintah  dan  kewajiban  digambarkan  oleh  Aus n  sebagai berikut:  “... command  and  duty  are,  therefore,  correla ve  terms:  the  meaning denoted  by  each  being  implied  or  supposed  by  the  other.  Or  (changing  the expression) wherever a duty lies, a command has been signiﬁed; and whenever a command is signiﬁed, a duty is imposed” .¹²
Perintah agar dapat menjadi hukum harus mengandung  ga elemen, yaitu: wish (kehendak), communica on (komunikasi),  dan sanc on (sanksi).  Kehendak  atau niat  yang  dimaksud  bukan  sekadar  niat  biasa,  melainkan  kehendak  yang  meng- arahkan  seseorang  untuk  berperilaku  yang  tujuannya  untuk  melakukan  sesuatu atau  dak  melakukan  sesuatu.¹³  Komunikasi  yang  dimaksud  adalah  meng-
¹⁰  John Aus n, The Province of Jusriprudence Determined , edited by Wilfrid E. Rumble, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, hlm. 10.
¹¹  Mare  Leiboﬀ dan Mark Thomas, Legal Theories in Principle , Sydney: Thomson Lawbook Co, 2004, hlm. 152. ¹²  John Aus n, (edited by Rumble), Op.cit ., hlm. 21-22.
¹³  John Aus n, The Province of Jurisprudence Determined , New York: Noonday Press, 1954, First published in 1832, hlm. 13-14.

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
komunikasikan  kehendak  dari  pembuat  hukum  ( the  wishes  of  the  lawmakers ). Kehendak  dalam  penger an  Aus n  dapat  menjadi  'perintah'  hanya  apabila dikomunikasikan  dengan  bahasa  atau  bentuk  komunikasi  lainnya  yang  dapat dipahami oleh masyarakat ( the subject of the command behaves ). Berbeda dengan Bentham, pandangan Aus n tentang sanksi lebih sederhana, karena sanksi sudah melekat  di  dalam  perintah.  Menurut  Aus n,  sanksi  adalah  suatu  ndakan  yang buruk ( an evil ) yang dikenakan oleh seseorang atau pihak yang memiliki kehendak ( sovereign )  terhadap  orang/pihak  lain  yang  ndakannya  bertentangan  dengan kehendak  tersebut.  Bukan  merupakan  hal  yang  pen ng,  apakah  kehendak  itu diekspresikan dengan perintah yang kasar atau dengan sebuah permohonan yang sopan.  Kehendak  dapat  menjadi  perintah  apabila  didalamnya  membawa  serta ancaman bahaya ( threat of harm ).¹⁴
Sesuatu  yang  bukan  perintah,  bukan  hukum.  Hanya  perintah  yang  bersifat umum ( the quality of generality ) yang dianggap sebagai hukum dan perintah yang berasal dari pemegang kuasa adalah hukum yang berlaku ( posi ve laws ). Eksistensi sebuah  sistem  hukum  merupakan  kombinasi  dari  kekuasaan  yang  merdeka  dan kepatuhan  masyarakat.¹⁵  Perintah  khusus  ( speciﬁc  commands )  yang  dibuat  atau dilakukan oleh seorang individu terhadap yang lainnya bukan merupakan hukum. Perintah  yang  bernilai  hukum  adalah  perintah  yang  menciptakan  kewajiban.¹⁶ Dengan demikian, Aus n  dak menganggap semua bentuk perintah adalah hukum. Perintah  yang  dapat  menjadi  dan  menciptakan  hukum  adalah  perintah  yang diproduksi  atau  dikeluarkan  oleh  pihak  atau  lembaga  yang  memiliki  otoritas, misalnya; raja, ratu, atau parlemen. Lembaga yang memiliki otoritas tersebut oleh Aus n disebut dengan is lah ' sovereign ' .¹⁷

## D. Sovereign
Terma  ' sovereign '  atau  ' sovereignty '  memiliki  posisi  khusus  dalam  bangunan pemikiran  hukum  Aus n,  karena  dari  sanalah  hukum  tercipta.  Namun,  terma ' sovereign '  itu  sendiri  bersifat  mul   makna  dan  digunakan  untuk  area  dan kepen ngan  yang  berbeda  termasuk  dalam  bidang  hukum.  Terma  ini  biasa digunakan  dalam  hukum  tata  negara  dan  juga  hukum  internasional  yang  dalam bahasa  Indonesia  diterjemahkan  menjadi  ' daulat '  atau  ' kedaulatan '.  Ke ka menjelaskan  terma  ' sovereign '  Aus n  berangkat  dari  satu  pemahaman  bahwa dalam suatu masyarakat terdapat mayoritas rakyat, Aus n menyebutnya dengan is lah ' the bulk of people ' yang secara sukarela taat ( the habit of obedience ) kepada pihak yang disepaka  memiliki kewenangan atau kekuasaan ( the determinate and
¹⁴ Ibid ., hlm. 14.
¹⁵  Lihat juga Raymond Wacks, Op.cit. , hlm. 56-57. ¹⁶  John Aus n, Op.cit ., hlm. 10.
¹⁷  Mare  Leiboﬀ dan Mark Thomas, Op.cit ., hlm. 154.
common superior ). Pemilik kewenangan atau kekuasaan ini dapat berupa individu, misalnya raja, atau suatu ins tusi, contohnya parlemen.
Pemilik  kuasa  ter nggi  (superior)  menurut  Aus n  dak  dalam  posisi  untuk mematuhi  pemilik  kuasa  yang  setara.  ' Sovereign '  dapat  memerintahkan  kepada subjek  terperintah  untuk  melakukan  atau  dak  melakukan  sesuatu,  namun ' sovereign ' itu sendiri bukan subjek yang dapat atau harus tunduk kepada pihak yang ada diatasnya dalam hierarki sosial dan poli k. Relasi di antara keduanya dapat dikatakan sebagai relasi yang bernilai posi f ( posi ve mark ) untuk yang pertama, sedangkan relasi yang kedua bernilai nega f. Leiboﬀ dan Thomas menggambarkan relasi  tersebut  dengan  sangat  baik  sebagai  berikut: “....obedience  ﬂows  up  from subjects  to  the  sovereign,  but  not  upwards  from  the  sovereign  to  any  higher authority” .¹⁸  Sementara  Buckland  sebagaimana  diku p  oleh  Chand  mengatakan bahwa,  hukum  disebut  hukum  karena  dibuat  oleh  ' sovereign ’,  sedangkan ' sovereign' memiliki kuasa ( sovereignty ) karena ia membuat hukum.¹⁹ Posisi ' sovereign' yang tampak 'superior' menjadikannya sebagai en tas kuasa yang  dak  bisa  dibatasi  ( illimitable )  dan  dak  dapat  dibagi  ( indivisible ).  Dengan karakteris k  sebagai  en tas  yang  dak  dapat  dibatasi,  ' sovereign' dak  bisa dihen kan  untuk  memproduksi  hukum  yang  diingankan  sepanjang  hal  tersebut ditujukan  kepada  subjek  terperintah  bukan  kepada  en tas  kuasa  yang  setara. Demikian  halnya,  karena  ' sovereign' juga  dak  bisa  dibagi,  maka  apabila  suatu perintah  dikeluarkan  oleh  ' sovereign '  dan  mengakibatkan  terbaginya  supremasi ' sovereign ' dan dengan sendirinya perintah tersebut akan berlaku baginya. Hal ini bertentangan  dengan  fondasi  dasar  dari  ' sovereign '  itu  sendiri,  yaitu  dak  bisa menerima perintah dari  en tas yang setara.²⁰
Konsep  ' sovereign '  Aus n  berbeda  dengan  Bentham  yang  mengakui  adanya batasan  ( limitable )  dan  juga  terbaginya  ( divisible )  supremasi  dari  ' sovereign '. Menurut  Bentham,  pembatasan  hukum  dapat  dikenakan  terhadap  ' sovereign ', yaitu lewat doktrin judicial review . Ide ' sovereign ' Aus n tampaknya diadaptasi dari model hukum pidana yang rigid, sedangkan Bentham meletakkannya dalam sebuah rekonstruksi  yang  lebih  rasional.²¹  Lebih  daripada  itu,  gagasan  Aus n  sangat dipengaruhi  oleh  sistem  monarki  Inggris  yang  sudah  mapan.  Parlemen  Inggris menetapkan hukum bukan hanya untuk Inggris tapi juga untuk semua koloninya. Oleh karenanya Aus n memaknai ' sovereign ' sebagai sesuatu yang  dak terbatas dan  dak terbagi.
¹⁸ Ibid ., hlm. 155.
¹⁹  Buckland: “ Law is law because it is made by the sovereign. The sovereign is sovereign because he makes the law” dalam buku Modern Jurisprudence, yang disusun oleh Hari Chand, Malaysia: Interna onal Law Book Series, 2005, hlm. 75.
²⁰  Mare  Leiboﬀ dan Mark Thomas , Op.cit., hlm. 157 . ²¹  Hari Chand, Op.cit , hlm. 77.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 442
' Sovereign '  adalah  sesuatu  yang  stabil  sebagaimana  halnya  monarki  Inggris.
Dalam situasi dan konteks seper  ini  dak ada ruang bagi masyarakat untuk  dak menaa  hukum ( disobedience ). Ditambah lagi, sejarah hidup Aus n adalah periode awal pertumbuhan metode ilmiah. Segala sesuatu akan dikaji dengan pendekatan ilmiah.  Sehingga,  aspek  moral  dan  agama  dak  boleh  menyentuhnya  termasuk untuk wilayah hukum. Per mbangan moral akan masuk ke ka masyarakat berada dalam bahaya dan inilah yang menjadi raison d'être bagi eksistensi hukum alam. Sedangkan posi visme hukum akan hidup pada sistem poli k dan sosial yang stabil. Situasi  sosial  inilah  yang  dilihat  dan  dialami  Aus n  di  Inggris  ke ka  itu  yang mengilhaminya untuk melahirkan gagasan mengenai ' sovereign '.²²

## E. Sanksi
Aus n  menempatkan  sanksi  sebagai  salah  satu  elemen  pen ng  dari  hukum. Penger an  sanksi  harus  diletakkan  dalam  pemaknaan  Aus n  terhadap  terma perintah ( command ). Menurut Aus n, dalam terma ' command ' terkandung makna sanksi atau keharusan untuk patuh ( enforcement of obedience ), terkandung juga makna tugas atau kewajiban, dan juga penger an pemerintah dan yang diperintah ( superior  and  inferior ).²³  Sanksi  ditempatkan  oleh  Aus n  sebagai  bagian  dak terpisah dari perintah, karena ia hadir sebagai akibat  dak terlaksananya perintah. Dengan  perkataan  lain,  perintah  dalam  penger an  yang  sebenarnya  harus mengandung  sanksi.  Dalam  konteks  ini,  Aus n  menjelaskan  penger an  sanksi sebagai berikut:
“The  evil  which  will  probably  be  incurred  in  case  a  command be disobeyed  or  (to  use  an  equivalent  expression)  in  case  a  duty be broken,  is  frequently  called  a  sanc on,  or  an  enforcement  of obedience. Or (varying the phrase) the command or the duty is said to be sanc oned or enforced by the chance of incurring the evil .”²⁴ Sanksi juga seringkali dipahami sebagai hukuman ( punishment ). Namun menurut Aus n,  hukuman  itu  hanya  bagian  dari  sanksi  dan  dianggap  terlalu  sempit menyamakan sanksi dengan hukuman.²⁵
Beberapa  pakar  kenamaan  seper   Locke  dan  Bentham  menggunakan  terma sanksi  untuk  merujuk  kepada  kebaikan  yang  kondisional  dan  kejahatan  yang kondisional.  Terma  sanksi  juga  dapat  digunakan  untuk  memaknai  ' reward ' (penghargaan)  dan  ' punishment '.  Lebih  lanjut  Bentham  menjelaskan  bahwa perintah  dari  ' sovereign '  dapat  dikualiﬁkasikan  sebagai  hukum  meskipun  dak mengandung sanksi dalam penger an Aus n. Bagi Bentham, hukum itu melipu
²² Ibid ., hlm. 80.
²³  John Aus n, (edited by Rumble), Op.cit ., hlm. 10.
²⁴ Ibid ., hlm. 22. ²⁵ Ibid .
baik  hukuman  ( coercive  mo ves )  maupun  penghargaan  ( alluring  mo ves ).²⁶ Namun  menurut  Aus n,  perluasan  makna  terma  sanksi  untuk  tujuan  tersebut dianggap kacau dan mengacaukan makna hakiki dari sanksi, karena ' rewards ' terkait dengan  ndakan  yang  bermo an  untuk  memenuhi  kehendak  pihak  yang  lain. Apabila  hukum  hadir  dengan  tujuan  memberikan  penghargaan  sebagai  syarat untuk melakukan suatu perbuatan, maka hakikatnya hukum itu menyediakan hak, bukan membebankan kewajiban. Konsekuensinya, elemen impera f hukum akan dibebankan kepada pihak yang harus menyediakan penghargaan tersebut.²⁷

## F. Hukum dan Bukan Hukum
Berdasarkan ide dasar Aus n mengenai ' command ' dan ' sovereign ', tema pokok yang  kemudian  harus  dibahas  adalah  apa  yang  dapat  dikualiﬁkasikan  sebagai hukum dan yang bukan hukum (non hukum). Aus n membedakan antara perintah khusus  ( par cular  commands )  dan  perintah  umum  ( general  commands ).  Tidak se ap  perintah  dengan  sendirinya  merupakan  hukum.  Hanya  yang  berkategori perintah  umum  yang  dapat  membentuk  hukum.  Perintah  yang  hanya  ditujukan kepada  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu,  dak  dapat  dikategorikan  sebagai hukum,  karena  bersifat  perintah  khusus.  Namun,  apabila  perintah  tersebut ditujukan kepada semua orang, maka perintah tersebut disebut sebagai perintah umum dan perintah tersebut merupakan hukum dalam ar  yang sebenarnya ( law properly so called ).²⁸
Perintah  umum  atau  Aus n  menyebutnya  sebagai  ' law  properly  so  called ' terbagi menjadi dua, yaitu hukum Tuhan ( divine laws atau the Laws of God ) dan hukum buatan manusia ( human laws ). Meskipun sifat dari hukum Tuhan itu masuk dalam kategori perintah umum, namun perintah tersebut  dak dibuat oleh en tas poli k yang berkualiﬁkasi ' sovereign ', maka menurut Aus n, hukum Tuhan  dak masuk  dalam  kategori  ' law  properly  so  called '.  Apakah  hukum  buatan  manusia dapat digolongkan ke dalam kategori hukum dalam ar  yang sebenarnya?
Jawabannya tergantung sumber dari mana hukum itu berasal. Hukum buatan manusia yang berasal dari ' sovereign ', maka masuk dalam kategori hukum posi f ( posi ve law ), yaitu hukum yang berisi kehendak atau perintah ' sovereign ' yang dinyatakan  dalam  bentuk-bentuk  tertentu  dan  dilengkapi  dengan  sanksi. Sementara itu hukum buatan manusia yang bukan berasal dari ' sovereign '  dak merupakan hukum posi f, meskipun memiliki karakteris k hukum posi f. Jadi bagi Aus n, kriteria utama hukum adalah sumber yang mengeluarkannya, yaitu en tas poli k yang berkualiﬁkasi ' sovereign '.²⁹
²⁶  Lihat juga Raymond Wacks, Op.cit ., hlm. 63. ²⁷  John Aus n, Op.cit ., hlm. 22.
²⁸ Ibid ., hlm. 29-30.
²⁹ Ibid ., hlm. 31. Lihat juga Mare  Leiboﬀ dan Mark Thomas, Op.cit ., hlm. 158-160.

## PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Klasiﬁkasi  hukum  selanjutnya  dari  Aus n  adalah  apa  yang  dia  sebut  sebagai ' laws improperly so called ' (bukan hukum yang sebenarnya atau bisa juga disebut sebagai bukan hukum). Hukum yang masuk kategori ' laws improperly so called ' lahir dari dua proses, yaitu lewat analogi tertutup ( close analogy ) dan analogi metaforis ( slender analogy ). Hukum produk analogi tertutup adalah hukum yang lahir dari persepsi  subjek f  seseorang  berupa  pendapat  atau  penilaian  bagaimana seharusnya  seseorang  atau  se ap  orang  berperilaku.  Hal  seper   ini  dak  dapat dikategorikan  sebagai  hukum,  karena  dak  berbentuk  perintah  yang  dilengkapi dengan sanksi yang dikeluarkan oleh en tas poli k yang berkualiﬁkasi ' sovereign '.³⁰ Aus n  menyebut  hukum  seper   ini  sebagai  ' rules  of  honour '  atau  ' rules  set  by gentlemen '  yang  mencerminkan  pendapat  yang  bersifat  temporer  mengenai perilaku yang seharusnya, atau disebut juga sebagai ' rules of fashion '.
Menurut  Aus n,  hukum  internasional  (Aus n  menyebutnya  hukum  antar bangsa  – law  of  na ons )  adalah  contoh  dari  kategori  bukan  hukum  yang sebenarnya,  bukan  termasuk  hukum  posi f.  Bagi  Aus n,  hukum  internasional hanyalah pendapat dan ungkapan yang disepaka  oleh negara-negara pada waktu tertentu  ( temporer ).  Hukum  internasional  dak  dibuat  oleh  satu  en tas  poli k internasional ( interna onal sovereign ) yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan perintah-perintah  yang  mengandung  sanksi.  Hukum  internasional  dak  men- cerminkan  adanya  kepatuhan  terhadap  en tas  poli k  diatasnya  yang  terpusat ( poli cal superior ). Bahkan bagi Aus n, hukum tata negara pun bukan hukum dalam ar   sebenarnya.  Alasannya,  hukum  tata  negara  secara  efek f  membatasi  ke- wenangan  ' sovereign '.  Padahal,  menurut  Aus n,  ' sovereign '  dak  boleh  tunduk kepada en tas poli k yang ada diatasnya, termasuk untuk tunduk kepada batasan yang  dibuatnya  sendiri.  Pembatasan  terhadap  ' sovereign '  dak  boleh  dilakukan, karena ' sovereign ' bersifat illimitable dan indivisible .
Kategori hukum yang sebenarnya bukan hukum juga dihasilkan lewat analogi metaforis  ( slender  analogy ),  yaitu  suatu  analogi  yang  bersifat  metaforal  bukan literal.  Misalnya  yang  terkait  dengan  hukum-hukum  ﬁsika  atau  hukum-hukum mengenai perilaku binatang. Meskipun menggunakan terma ' law ' tapi hal tersebut bukan hukum sebagaimana yang dipahami sebagai perintah yang diproduksi oleh ' sovereign '. Menurut Aus n, “…these so-called laws do not apply to ra onal beings, but to animals (who lack rasons) or to inanimate objects” .³¹

## G.  Kri k
Kri k terhadap pemikiran Aus n pada umumnya ditujukan kepada teori utamanya tentang hukum yang berbasis kepada perintah ( command theory ). Ke ka Aus n
³⁰ Ibid. Mare  Leiboﬀ dan Mark Thomas, Op.cit., , hlm. 160-161. ³¹  Lihat Mare  Leiboﬀ dan Mark Thomas, Ibid ., hlm. 161.
mendeﬁnisikan hukum sebagai perintah, ia memberikan deskripsi formal mengenai hukum dan hal itu  dak salah, tapi  dak cukup memadai untuk menggambarkan hakikat  hukum  yang  sebenarnya.  Aus n  dak  memasuki  realitas  hukum  yang sebenarnya,  hanya  memperkenalkan  bagian  luar  dari  hukum,  yaitu  ins tusi  dan proses  formal  bagaimana  hukum  tercipta.  Aus n  mengabaikan  aspek-aspek  lain yang  terkait  erat  dengan  hukum,  bagaimana  hukum  itu  muncul  dan  bagaimana hukum mempengaruhi  atau dipengaruhi oleh masyakarat.
Aus n menjauhkan nilai dari hukum sehingga menjadikan hukum itu kering dan kaku, karena berwujud tanpa nilai. Hukum  dak mampu menyediakan kekuatan posi f untuk mempromosikan nilai-nilai, sedangkan nilai-nilai tersebut merupakan bagian  terpen ng  dari  hukum.  Menjadikan  hukum  hanya  semata  produk  dari en tas  poli k  yang  bernama  ' sovereign ',  menjadikan  hukum  bebas  dari  ke- terlibatan disiplin per mbangan ilmu lain yang seharusnya berkontribusi seper sosiologi, antropologi, ekonomi, termasuk juga poli k.
Aus n menjadikan sanksi sebagai salah satu elemen utama dari hukum. Konsep ini  dikri k,  karena  sebetulnya  aspirasi  publik  dapat  menjadi  sanksi  hukum  yang efek f. Dalam masyarakat modern, hukum dibentuk oleh perwakilan masyarakat bukan oleh kehendak ' sovereign ' (penguasa).
Kri k lainnya juga ditujukan kepada konsep ' sovereign ' yang cenderung absolut, karena menjadikannya sebagai en tas poli k superior yang men-subordinasikan en tas poli k lainnya. Konsep Aus n ini bukan saja menyimpang bahkan melawan prinsip demokrasi yang justru menempatkan supremasi suara rakyat di atas en tas poli k sebagaimana dipahami oleh Aus n. Singkatnya, konsep ' sovereign ' Aus n menihilkan aspirasi publik.
Teori ' sovereign ' Aus n yang berwajah absolut yang diyakini dipengaruhi oleh situasi  sosial  poli k  ke ka  dia  hidup  yaitu  monarki  Inggris  yang  stabil,  dak sepenuhnya  benar.  Faktanya,  monarki  dak  sepenuhnya  absolut.  Mereka  juga tunduk kepada e ka dan moral, tata laku yang disepaka  ( code of conduct ), dan hukum-hukum  agama.  Apabila  mereka  melanggarnya,  monarki  tersebut  berada dalam bahaya karena memancing terjadinya revolusi ( people power ).
Para pengeri k Aus n menyajikan fakta yang mencengangkan karena ternyata teori Aus n ini  dak sepenuhnya berlaku di Eropa tempat di mana Aus n menggali teori tersebut. Aus n mengklaim bahwa raja dan parlemen adalah 'sovereign ' di Inggris. Klaim ini  dak sepenuhnya benar, sebab faktanya raja dan parlemen  dak sepenuhnya absolut.  Mereka juga harus memperha kan dan memper mbangkan aspirasi  publik.  Realitasnya,  aspirasi  publik  adalah  sumber  kekuasaan  utama. Adalah aspirasi publik yang memberikan kekuatan kepada parlemen. Atas dasar ini mengapa diadakan pemilu se ap lima tahun sekali untuk memilih anggota Majelis Rendah  ( House  of  Commons ).  Majelis  Tinggi  ( House  of  Lords )  dak  akan  efek f tanpa Majelis Rendah.
PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 446
Singkatnya,  posi vime  hukum  Aus n  mengandung  ga  kelemahan  utama, yaitu: pertama , Aus n membuat penger an hukum yang kurang lengkap, karena mengabaikan elemen pen ng dari hukum yang bukan merupakan perintah atau pun sanksi, yaitu dimensi e k dan moral. Kedua , model pemahaman hukum Aus n melupakan  per mbangan  bagaimana  hukum  digunakan  atau  beroperasi  di masyarakat,  yaitu  pandangan  masyarakat  itu  sendiri  terhadap  hukum,  atau  me- minjam terma yang digunakan Hart sebagai ' external view of law' . Yang lebih fatal, Aus n  keliru  mengiden ﬁkasi  sumber  ketaatan  individu  terhadap  hukum  yang semata-mata  karena  adanya  ' the  habit  of  obedience '  yang  hakikatnya  dak  lain adalah pemaksaan. Secara demikian, posi visme hukum Aus n esensinya adalah pemikiran yang berbasis kepada ideologi otoritarian. Dan terakhir , konsep Aus n tentang  relasi  ' sovereign '  dan  ' command '  bertentangan  dengan  realitas  berikut: sovereign dak sepenuhnya dapat diiden ﬁkasi dengan menggunakan parameter yang digunakan Aus n, hukum juga bisa dilahirkan dari sumber selain ' sovereign ' dan  ia  sebetulnya  dak  memiliki  kewenangan  legislasi  dak  terbatas  ( unlimited legisla ve power ) dalam suatu negara modern.
A p La pulhayat