https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2963.149-162

## Geostrategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Produktivitas Ekspor Ikan
Laode Muhamad Fathun 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, lm_fathun@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Paper  ini  akan  menjelaskan  geostrategi  implementasi  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  konteks pendekatan  organisasi.  Pendekatan  organisasi  tersebut  kemudian  spesifik  pada  kepemimpinan  Menteri  Susi  dalam upaya  meningkatkan  produktivitas  hasil  perikanan  Indonesia.  Dengan  tipe  penelitian  kualitatif  deskriptif  melalui metode studi kasus, tulisan ini menggunakan data sekunder sebagai basis argumentasi. Hasil yang ditemukan adalah Menteri  Susi  menggunakan metode  geostrategic military  projection yang  dikombinasikan  dengan  model  kebijakan luar negeri konfrontasi dan leadership. Dengan metode tersebut lahirlah strategi penenggelaman kapal sebagai upaya untuk  deterens,defensif,  ofensif  dan  bahkan compliance dalam  upaya  untuk  meningkatkan  produktivitas  hasil perikanan  dan  bentuk  kemampuan  mempertahankan  kedaulatan  NKRI.  Artinya  memiliki  argumentasi  politik  dan ekonomi.  Oleh  sebab  itu,  melalui  kajian  semoga  dapat  menambah  khasanah  ilmu  pengetahuan  terutama  kajian maritim.
Kata  Kunci: Menteri  Susi, military  projection ,  geostrategis, deterrence , defence ,  ofensif, compliance ,  ekonomi politik

## ABSTRACT
This paper will explain the geostructure of the implementation of Indonesian foreign policy in the context of the organizational approach. The organizational approach is specific to the leadership of Minister Susi in an effort to improve the productivity of Indonesian fisheries. With the type of descriptive qualitative research through the case study method, this paper uses secondary data as a basis for argumentation. The finding of  this paper showed that Minister Susi used the geostrategic military projection method which was combined with foreign confrontation and leadership  policies.  With  this  method  was  born  the  strategy  of  sinking  the  ship  as  an  effort  to  deter,  defensive, offensive and even compliance in an effort to increase the productivity of fishery products and the form of the ability to  maintain  the  sovereignty  of  the  Republic  of  Indonesia.  It  means  having  political  and  economic  arguments. Therefore, through the study, hopefully it can add to the repertoire of knowledge, especially maritime studies.
Keywords :  Minister  Susi,  Military  projection,  geostrategic,  deterrence,  defence,  offensive,  compliance,  political economy

## Pendahuluan
Di  era  Jokowi  ingin  memperlihatkan power politic yang serius untuk mengkapitalisasi potensi  maritim  Indonesia  secara  komprehensif. Keseriusan  Jokowi  terlihat  saat  dibentuknya Badan Keamanan Laut dengan terbitnya
Instruksi  Presiden  No.  178  Tahun  2014
menyebutkan terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya RI sesuai  Inpres  nomor  10  tahun  2015.  Berdirinya dua lembaga ini  yakni Kementerian Koordinator Bidang  Maritim  yang  membawahi  empat Kementerian yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan sebagai fungsi koodinasi utamanya.  Jokowi  ingin  menunjukan  kembali kekuatan  maritim  adalah  potensi  kekuatan  dan sumber ekonomi nasional yang perlu diinternasionalisasi.
Pada pertemuan  diplomasi tingkat tinggi seperti  di  Beijing  dan  KTT  Asia  Afrika  di Jakarta  Jokowi  menginternasionalisasi  konsep politik  maritimnya.  Ada  lima  pilar  kebijakan geopolitik  maritim  yakni  upaya  membangun budaya maritim, membangun infrastruktur maritim,  mengkapitalisasi  sumber  daya  maritim, penguatan  diplomasi  maritim  serta  pertahanan maritim.  Jokowi  mengarahkan  Indonesia  pada arah  politik  spasial  maritim.  Arah  kebijakan politik  luar  negeri  Jokowi  membawa  Indonesia memasuki abad “ geopolitics ”.
Teori  ini,  berangkat  pada  sifat  negara yang libensraum , dimana setiap negara berlomba memperebutkan  kekuasan  dominasi  baik  negara kecil  maupun  negara  besar  dalam  spasial  dunia. Pendekatan  ini  berorientasi  pada  hubungan keseluruhan antara politik dan geografi, ekonomi dan  secara  khusus  berkaitan  dengan  kebijakan politik  luar  negeri  suatu  negara.  Knox  Paul mengatakan    bahwa “is  the  state  ‘s  power  to control  space  and  territory  and  shape  foreign policy  of  individual  states  and  international political relations 1 .” Dalam konteks ini memaknai lingkungan akan berpengaruh terhadap  strategi  yang  akan  diterapkan  suatu negara  untuk  mengimplementasikan  kebijakan luar  negerinya  sebagai  bentuk  aplikasi  dan terjemahan dari Politik Luar Negerinya. Sehingga, dalam  memaknai  lingkungan strategis geopolitik  inilah akan  melahirkan tindakan  yang kemudian disebut dengan geostrategi.
Dalam  prinsip  Politik  Luar  Negeri Indonesia  yakni  “bebas  aktif”,  bebas  diartikan bahwa  Indonesia  tidak  memihak  pada  satu  blok
1 Makmur Suprianto, Tentang Ilmu Pertahanan (pp. 358). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014.
manapun  baik  barat  maupun  timur.  Sedangkan aktif  berkaitan  dengan  cita-cita  UUD  1945 seperti  aktif  menjaga  ketertiban  dunia.  Artinya bebas  di  sini  bukan  lagi  berarti  tidak  berpihak pada  blok  ideologi  tertentu,  tetapi  memiliki restorasi  makna  misalnya  bebas  dalam  arti menjalin  kerjasama  dengan  negara  manapun demi atas nama kepentingan negara.
Perlu  dibedakan  dahulu  bahwa  Politik Luar  Negeri  adalah  identitas  suatu  negara  yang menjadi  ciri  khas  atau  keunikan  negara  tersebut dalam hubungan eksternalnya atau abstraksi dari negara tersebut  yang  diambil  dari  nilai-nilai  dan budaya negara itu. Dalam  makna lainnya Politik Luar  Negeri  adalah  refleksi  kebutuhan  dari negara yang bersangkutan yang akan dipengaruhi  oleh  kebutuhan  domestik  yang sejalan  dengan  kebutuhan  eksternal.  Di  sisi lainnya,  kebijakan  luar  negeri  adalah  strategi yang harus dicapai atau legitimasi dan cara untuk mewujudkan Politik Luar Negeri itu.
Pemahaman  terhadap  Indonesia  sebagai lingkungan  strategis  yakni  sebagai  negara  yang memiliki  geopolitik  yang  baik  membuat  model kepemimpinan  berbeda  dalam  menterjemahkan dalam  setiap  kebijakan.  Konteks  inilah  yang kemudian disebut dengan geostrategi.
Geostrategi  merupakan  satu  strategi  dalam memanfaatkan  kondisi  lingkungan  di  dalam upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  politik  atau cita-cita  nasional,  sedangkan  upaya  itu  sendiri akan  terwujud  sebagai  program-program  di dalam  pembangunan  nasional.  Dalam  studi Hubungan  Internasional,  geostrategi  merupakan suatu  kajian  yang  melihat  masalah  hubungan internasional  dari  sudut  pandang  strategisnya suatu  wilayah.  Konteks  teritorial  di  mana hubungan  itu  terjadi  bervariasi  dalam  fungsi wilayah  dalam  interaksi,  lingkup  wilayah,  dan hierarki  aktor  dari  nasional,  internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Pengertian geostrategi dapat lebih
disederhanakan  lagi.  Geostrategi  adalah  suatu studi yang mengkaji masalah-masalah strategi
wilayah,  sejarah  dan  ilmu  sosial,  dengan merujuk kepada politik internasional.
Geostrategi mengkaji makna strategis dan politis suatu  wilayah  geografi,  yang  mencakup  lokasi, luas  serta  sumber  daya  alam  wilayah  tersebut. Dalam menganalisis kedua implementasi kebijakan  luar  negeri  di  atas  yakni  isu  maritim, maka  penulis  fokus  menggunakan  pendekatan Feminisme  untuk  melihat  geostrategi  yang diterapkan  masing-masing  pemimpin  sebagai refleksi  dari  implementasi  kebijakan  luar  negeri Indonesia.
Fokus  dari paper ini adalah  menganalisa model  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dengan mengambil sudut pandang feminisme.
Pendekatan  ini  akan  menjadi  pisau  analisis dalam  implementasi  kebijakan  luar  negeri Indonesia.  Sehingga  akan  ada  korelasi  dalam analisis  teori  kebijakan  luar  negeri  Indonesia dengan menggunakan implementasi dari kebijakan  luar  negeri  Indonesia  yang  akan difokuskan pada aktor utama yakni Menteri KKP (Susi Pudjiastuti). Artikel ini menggunakan level analisis  negara  dengan  spesifik  pada  peran kepemimpinan organisasi dalam sub-negara oleh menteri  KKP.    Srikandi  Indonesia  ini  memiliki peran  yang  signifikan  dalam  implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pengelolaan  aset  produktivitas  ekspor  ikan Indonesia  di  luar  negeri  dan  mengukurnya  dari tiga asumsi dasar yakni peran, kontrol dan akses.

## Kerangka Teori
Model  adalah  skema  yang  digunakan untuk  menganalisis  munculnya  kebijakan politik luar  negeri.  Model  yang  dikembangkan  oleh William  D.  Coplin  dengan  strategi  aktor rasional.  Model  ini  menitikberatkan  pada kalkulasi  rasional  aktor.  Model  ini  bertumpu pada  situasi  sistem  internasional,  persepsi  aktor, politik  elit,  kapabilitas  negara  serta  stategi negara  lain.  Prespektif  ini  merujuk  pada  (1) leadership strategy yang berkaitan dengan upaya menghilangkan  kekerasan  dalam  setiap  masalah kebijakan  luar  negeri,  (2) concordance  strategy mengacu  pada  upaya  saling  menguntungkan  (3) accommodation  strategy artinya  keseimbangan ketika  ada  negara  yang  dominan  kapabilitasnya, dan (4) confrontation strategy ketika kemampuan  suatu  negara  meningkat  dan  tidak bisa diimbangi. Model selanjutnya adalah model incremental. Model ini berasumsi akan ketidakpastian  dari  situasi  lingkungan  sehingga aktor  harus  melakukan  penyesuaian  sebelum melakukan pengambilan keputusan.
Other”s strategy threathening Foreign Policy Model Model William D. Coplin 2
Model  ini  akan  digunakan  untuk  mencari  pola strategi  yang  digunakan  untuk  implementasi kebijakan  luar  negeri  Indonesia  dalam  konteks kelembagaan  yakni  KKP  yaitu  antara  Susi Pudjiastuti Model ini akan melahirkan geostrategi. Dalam studi Hubungan
Internasional:
Menurut Tal  Tovy Geostrategy  links geography  with  strategies  of  war.  It places the planning and management of war  in  the  context  of  geographical, physical,  and  artificial  (man-made) characteristics of the operational region.  Geostrategy  also  demands  a precise  inspection  of  the  geographical characteristics  of  an  area  from  the point where military forces deploy until the desired destination. According to
Geoffrey  Sloan  and  Colin  Gray, geography is “the mother of strategy 2 .”
Lebih lanjut, Adam Hendri E.Eccles 3 menyampaikan bahwa strategi adalah pengerahan  kekuatan  secara  menyeluruh  untuk pengendalian situasi dan daerah demi tercapainya pengendalian daerah operasi sehingga  tercapai  keunggulan  terhadap  pihak lain.  Menurutnya  ada  empat  hal  yang  harus menjadi  poin  penting  yaitu  strategi  itu  sendiri, taktik  yang  digunakan,  persediaan  logistik,  dan informasi  dari  intelijen.  Maka  sistem  akan
2 Tal Tovy, The Changing Nature of Geostrategy 1900–2000: The Evolution of a New Paradigm. Alabama: Air University Press Air Force Research Institute.
3 Dicky Stefanus dan Eko Adiyanto, Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut, Berbasis Sistem Peringatan Dini. Jakarta: Gramedia. 2015.
tercipta  dalam  bentuk  komando,  komunikasi, komputerisasi dan informasi
Geostrategi  menyangkut  tiga  pertanyaan yakni pertama, siapa kita menyangkut apa yang kita  miliki  yaitu  kapabilitas,  integritas  atau potensi  yang  kita  miliki  yang  sering  disebut dengan national power . Kedua, apa  keinginan kita menyangkut  target  capaian  atau  keinginan yang  menjadi  sasaran  yang  sering  disebut dengan national interest serta ketiga, bagaimana  mencapai  tujuan  itu atau  dikenal dengan tactics atau  dalam  konteks  lain hubungan antara geografi dan politik sering juga disebut human  geography yang  prinsipnya menyangkut  hubungan  antara political  behavior dan physical  features .  Sehingga  geostrategi adalah  cara  yang  harus  ditempuh  oleh  aktor untuk  mencapai  keinginannya.  Dalam  teori kebijakan  luar  negeri  K.J  Holsti  menyebutnya sebagai tindakan.  Dengan  demikian,  geostrategi dapat  menggunakan  Teori  Ken  Booth  dalam bukunya Navies  and  Foreign  Policy bahwa strategi  memiliki  tiga  pendekatan  yakni military role, constabulary  role dan diplomacy  role 4 . Implementasi  tiga  peran  ini  dalam  penyelesaian setiap  kasus  yang  menyangkut  kepentingan nasional  Indonesia.  Sehingga,  akan  ditemukan dari  dua  aktor  yang  menjadi  sampel  geostrategi apa  yang  diterapkan  dalam  implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam melibatkan  sensitivitas  sebagai  aktor  perempuan dalam politik internasional.

## a. Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi
Setelah  Jokowi  dan  JK  resmi  dilantik  menjadi Presiden  dan  Wakil  Presiden  Indonesia  pada tahun  2014  yang  lalu  tentunya  setiap  presiden memiliki persepsi dan mimpi untuk mensejahterakan rakyatnya sebagai  jawaban atas
4 Ibid.
janji-janji  politik  yang  disampaikan  semasa kampanye.  Di  atas  telah  dideskripsikan  bahwa Jokowi ingin membawa arah baru kebijakan luar negeri  Indonesia  yang  merupakan  konsep  dari Soekarno  yakni  sebagai  Negara  Bahari.  Namun, perbedaannya  adalah  kondisi  dan  situasi  sangat berpengaruh  dalam  menjalankan  kebijakan  luar negeri.
Di  era  Jokowi  dalam  kepemimpinannya adalah  kembali  melihat  Indonesia  dari  sudut pandang  geopolitik  maritim.  Teori  geopolitik seperti  Ratzel,  Ritter    yang  menekankan pendekatan  ruang  hidup  Negara  ( organism determinist,  living  space )  yang  berorientasi continental .  Alfred  Thayer  Mahan  merupakan pelopor  orientasi  maritim  merupakan  sejumlah menekankan  bahwa  kekuatan  laut  merupakan kekuatan  dominasi  negara  untuk  menguasai dunia  ( sea  power  maritime ) dan  Sir  Harold Mackinder  dengan  konsep Heartland  Theory merupakan  sejumlah  pemikir  yang  mungkin menjadi inspirasi pemerintahan Jokowi-JK 5 .
Realitas  ini  menunjukan  bahwa  ada relativitas  hubungan  antara  negara  dengan lingkungan  tempat  hidupnya  atau  wilayah geografinya. Mahzab Ratzel menganggap bahwa faktor alam atau geografi akan berpengaruh pada kebijakan  negara  atau the  state  political  power . Mazzab  Ratzel  menganggap  pengaruh  letak geografi  (bentuk,  luas,  sumber  daya  alam, sumber daya manusia, letak) merupakan indikator  tumbuh  dan  berkembangnya  suatu negara  (organisme  hidup).  Ratzel  meramalkan bahwa  konstelasi  politik  dunia  akan  didominasi antara  negara  maritim  dan  kontinental  dalam menguasai  dunia  bahkan  menyebutkan  bahwa Samudra  Pasifik  adalah  kehidupan  masa  depan negara 6 .
Dalam konteks inilah Jokowi melakukan adaptasi  terhadap  masalah-masalah  tersebut.
5 Laode Muhamad Fathun, Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi. Power in International Relations 1, 2 . (2017).
6 Ibid.
Faktualnya  walaupun  Jokowi  bukan  orang berpengalaman  di  dalam  hubungan  internasional dan kebijakan luar negeri, sebagai kepala negara Jokowi  harus  melibatkan  diri  dan  sebagai tanggung  jawab  kepemimpinannya.  Jokowi sebagai  presiden  harus  bisa  menginterpretasi kebutuhan  domestik  yang  sejalan  dengan kebutuhan  eksternal.  Adaptasi  Jokowi  melihat kondisi internal yang harus diinternasionalisasi.
Dari  empat  model  adaptasi  yang  dalam teori  Rosenau 7 yakni  hanya  tiga  yang  menurut penulis  tepat  pada  adaptasi  Jokowi  yakni:  a) preservative adaptation (sikap responsif terhadap  permintaan  dan  perubahan  lingkungan internal dan ekternal); b) acquiescent adaptation (bersikap  peduli  pada  perubahan  internal  dan ekternal);  c) intransigent  adaptation (sikap responsif terhadap lingkungan internal). Berangkat  dari  tiga  masalah  bangsa  di  atas kemudian Jokowi ingin mengembalikan identitas Indonesia  sebagai  negara  maritim  melalui kebijakan poros maritim.
Orientasi  keseriusan  Jokowi  ini  terlihat pada  forum  KTT  Asia  Timur  Jokowi  berpidato tentang  landasan  kebijakan  maritimnya  dalam lima  pilar  yakni Pertama ,  akan  membangun kembali  budaya  maritim  Indonesia.  Sebagai negara  yang  terdiri  dari  17  ribu  pulau,  bangsa Indonesia  harus  menyadari  dan  melihat  dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya,  dan  masa  depannya  sangat ditentukan  oleh bagaimana    mengelola samudra . Kedua ,  menjaga  dan  mengelola  sumber  daya laut,  dengan  fokus  membangun  kedaulatan pangan  laut,  melalui  pengembangan  industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai  pilar  utama.  Kekayaan  maritim    akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat. Ketiga , memberi prioritas pada pengembangan  infrastruktur  dan  konektivitas
7 James N. Rosenau,  The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics. New York: Nichols Publishing. 1981 .
maritim,  dengan  membangun  Tol  Laut, deep seaport ,  logistik,  dan  industri  perkapalan,  dan pariwisata maritim. Keempat, melalui diplomasi maritim,  menjaga  semua  mitra-mitra  Indonesia untuk  bekerjasama  di  bidang  kelautan  ini. Jokowi  mengatakan  berupaya  menghilangkan sumber  konflik  di  laut,  seperti  pencurian  ikan, pelanggaran  kedaulatan,  sengketa  wilayah, perompakan,  dan  pencemaran  laut.  Laut  harus menyatukan,  bukan  pemisah  antar  negara. Kelima ,  sebagai  negara  yang  menjadi  titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan  maritim.  Hal  ini  diperlukan  bukan saja  untuk  menjaga  kedaulatan  dan  kekayaan maritim,  tetapi  juga  sebagai  bentuk  tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

## b. Implementasi  Geostrategi  Kebijakan Luar  Negeri  Indonesia  Pendekatan Idiosinkretik
Tipologi  kepemimpinan  karakter  Menteri  Susi lebih  dekat  dengan  aktif  negatif,  tipe  ini memiliki  masa  lalu  yang  “kelam”,  dimana kebanggaan  dirinya  sewaktu  kecil  tidak  baik sehingga  akan  mencari  berbagai  cara  untuk mencapai  kebanggaan.  Tipe  ini  sangat  kaku dimana  perilaku  politik  dianggap  sebagai  beban kerja dan  tanpa  kompromi.  Kepemilikan kekuasaan  adalah  cara  untuk  meningkatkan kebanggaan diri. Argumentasinya bahwa karakter  Menteri  Susi  cenderung  selalu  menjadi bagian  dalam  penyelesaian  masalah,  tidak  kaku, serta selalu mengutamakan kinerja yang bereputasi.
Selama  Menteri  Susi  menjadi  pemimpin walaupun  seorang  perempuan  di  KKP  Menteri Susi  selalu  mengutamakan  kinerja  positif terhadap hasil KKP. Barangkali dengan terminologi  di  atas  tidak  cocok  untuk  tipe  ini karena  masa  lalu  dan  kasih  sayang  yang didapatkan  oleh  Menteri  Susi  tidak  baik  semasa
kecil.  Faktanya  Menteri  Susi  sampai  putus sekolah.  Justru  penulis  berpikir  sebaliknya, dimana  argumentasinya  adalah  tidak  ada  satu orang  pun  orang  tua  yang  tidak  menyayangi anaknya  dan  menginginkan  untuk  mendapatkan prestasi. Fakta lainnya adalah Menteri Susi hidup dengan didikan orang tua di kalangan pengusaha dengan karakter kental budaya Jawa Tengah.
Kemudian  setelah  hidup  di  Jawa  Barat yang  kulturnya  berbeda,  Jawa  Barat  cenderung memikirkan  empat  hal  yakni nyekolah , nyantri , nyunda dan nyaa (kasih  sayang).  Namun,  perlu disadari  bahwa  kata  negatif  jika  diukur  dari Menteri  Susi  putus  sekolah  maka  sebenarnya Menteri Susi pada saat itu tidak berminat dengan kekakuan.  Pada  era  itu  Menteri  Susi  senang melahap  buku-buku  karya  Marxisme.  Menteri Susi  aktif  membaca  karya-karya  besar  dan menjadi  pola  pemikirannya.  Dampaknya  adalah Menteri Susi tidak begitu nyaman dengan belajar di kelas.
Dalam  analisis  ini  mengacu  pada konteks peran menjadi  pendekatan  akibat trauma  dilema  keamanan  domestik.  Sehingga pendekatan  geostrategi soft militer  menjadi  cara yang  terbaik  untuk  mengusir  adanya  perilaku ilegal di wilayah NKRI. Dilema tersebutlah yang menjadi  ontologi Menteri Susi untuk  melakukan penenggelaman sebagai cara untuk memanfaatkan  kepentingan  aset  negara  untuk kepentingan  nasional  bukan  kepentingan  aktor lainnya. Akibat kegiatan ini bahkan Menteri Susi sempat adu argumen dengan Menteri Koordinator  bidang  maritim  yakni  Luhut  Bisar Pandjaitan,  dimana  kedua  belah  pihak  tidak sependapat  terhadap  aksi  penenggelaman.  Peran Menteri  Susi  dengan  metode  penenggelaman justru akan mengklaim Indonesia sebagai negara yang  anarkis.  Anarkis  dalam  arti  bahwa  tidak memiliki  rasa  kasihan  terhadap  pelaku  pencuri ikan.  Menurut  penulis  justru  logika  ini  terbalik, berangkat  dari  dilema  masa  lalu  dimana  hasil tangkap  nasional  yang  menurun  dengan  metode penenggelaman  akan  bermakna  positif  terhadap
pengelolaan kedaulatan, kesejateraan dan keamanan Indonesia sebagai negara maritim.
Dikutip  dari detik.com /15/12/2018,  ada empat  argumentasi  Menteri  Susi  melakukan  hal ini  yakni  a)  sebagai  upaya  implementasi  dari UU/45/2009  tentang  perikanan  terkhusus  pasal 69  dan  76A,  tentunya  untuk  menjaga  hasil tangkap  nasional,b)  kegiatan  ini  merupakan implementasi  dari  upaya  penegakan  hukum  di laut  yang  merupakan  instruksi  presiden  Jokowi untuk  menjadi  desakan  efek  jera,  c)  mekanisme pelelangan  kapal  yang  diinstruksikan  oleh Menteri  Luhut  merupakan  salah  satu  cara  untuk efek  jera  para  pelaku  pencuri  ikan,  namun aktivitas  tersebut  tidak  akan  mengurangi  para pencuri  ikan  karena  tetap  kapalnya  masih  ada. Kekhawatirannya  adalah  jika  kapal  itu  dibeli oleh  pemodal-pemodal  yang  bisa  saja  bagian dari aktivitas ilegal tersebut dan d) dalam hukum para  pelaku  selama  ini  tidak  bisa  dikenakan sanksi  penjara  bagi  badan  mereka  dan  kapal. Hukuman denda yang dibayarkan kepada negara sangat kecil.
Fenomena ini seperti bertentangan antara  logika  dan  aksi  yang  dilakukan.  Perlu digarisbawahi  bahwa  feminisme  bukan  berarti lemah.  Logika  yang  di  pakai  oleh  Luhut  adalah logika  kesesuaian  ( appropriateness ),  sedangkan logika  yang  dipakai  oleh  Menteri  Susi  adalah logika konsekuensi ( consequences ). Artinya, ada perbedaan besar dalam implementasi aksi  dalam memaknai  kerugian  negara.  Menteri  Susi  yang basisnya  adalah  sipil  dan  Menteri  Luhut  yang basisnya  militer,  justru  aksi  Menteri  Susi  yang cenderung  realis.  Dengan  pendekatan  ini  justru penulis  memiliki  pandangan  yang  berbeda  yaitu dimana  seorang  perempuan  lebih  kalkulatif  dan memikirkan konsekuensi untung rugi dibandingkan  Menteri  Luhut.  Hal  ini  adalah pemikiran feminisme dimana sebuah pembuktian bahwa  perempuan  bisa  lebih  tegas  dalam advokasi kepentingan negara. Penulis berargumen  bahwa    juga  terletak  ada  aksi  baik menggunakan logika harmonisasi dan
konsekuensi  untung  rugi.  Artinya  aktivitas  ini adalah  kesetaraan  peran  yang  dibingkai  dengan aksi  konkrit  karena  menghitung  kerugian  yang terus  berulang.  Karena,  poin  dasarmya  pola melakukan aksi, dan melalui aksi ini membuktikan  bahwa  yang  bisa  melakukan aktivitas  koersif  bukan  hanya  laki-laki  tetapi juga perempuan.
Disisi lainnya dengan peran menteri Susi melalui  metode  penenggelaman  dalam  konteks keamanan  maritim  bisa  menjadi  tiga  makna deterrence dimana  aktivitas  penenggelaman adalah  bentuk  konkrit  menakuti  pencuri  ikan secara  ilegal  untuk  tidak  melakukan  aktivitas tersebut.  Pesan  yang  ingin  disampaikan  adalah konsekuensi  dari  pencuri  ikan  ilegal  dipastikan kapalnya akan ditenggelamkan.
Implementasi  geostrategi  ini  kemudian penulis mengatakan bahwa ada dua kemungkinan  manfaat  yang  bisa  diterima  dari implementasi  kebijakan  luar  negeri  konfrontasi dengan  para  pelaku  ilegal  dengan  karakter idiosinkretik  Susi  Pudjiastuti  yaitu:  pertama strategi deterrence,  defensive,  offensive dan compliance serta geostrategi ekonomi. Faktualisasi  strategi  pertama  dalam  kajian keamanan, deterrence adalah  upaya  untuk menakuti lawan dengan efek psikologis. Strategi penenggelaman yang dilakukan oleh KKP adalah bentuk deterrence Indonesia  untuk  menyikapi banyaknya  tindakan  perilaku  pencurian  ikan secara ilegal di laut Indonesia. Tujuannya adalah untuk  menakuti  para  pencuri  ikan  untuk  tidak melakukan  perilaku  yang  sama.  Artinya  daya ledak  itu  dengan  penghancuran  kapal  adalah upaya  untuk  memperlihatkan  kepada  mereka bahwa  “apabila  kamu  mencuri  ikan  maka  saya akan  ledakkan  kapal  kalian”.  Namun,  faktanya tidak semua para pencuri ikan  itu takut atau jera bahkan  kejadian  meningkatnya  pencurian  ikan membuktikan bahwa status deterrence meningkat menjadi defensive dan offensive. KKP menerapkan  dua  strategi  ini  adalah  untuk membuktikan  bahwa  upaya  penenggelaman
kapal  yang  dilakukan  oleh  KKP  merupakan bukti konkrit pertahanan ( defensive ) dan penyerangan  ( offensive )  kepada  para  pencuri ikan.  Artinya  kedua  strategi  ini: defensive berupaya untuk tetap konsisten menjaga kedaulatan  negara  yang  dimasuki  oleh  nelayan asing  tanpa  ijin.  Di  sisi  lainnya  adalah  dengan offensive membuktikan  keseriusan  Indonesia tidak  gentar  dengan  negara  manapun  ketika mereka  melakukan  pelanggaran  sekalipun  ada dalam  region  yang  sama  yaitu  ASEAN.  Di  sisi lainnya  upaya  ini  merupakan  bukti  konkrit doktrin KKP untuk menjaga hasil produksi KKP yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan  nasional  secara  makro  dan  mikro. Apabila  hal  ini  tidak  dilakukan  maka  akan berbahaya bagi Indonesia itu sendiri (makro) dan nelayan  (mikro).  Pada  tahun  2003  sampai  2013, data  BPS  (KKP,  2018)  menunjukkan  jumlah rumah  tangga  nelayan  hanya  berjumlah  900.000 orang  yang  awalnya  1,6  juta.  Fakta  lainnya adalah  ada  115  perusahaan  pengelolaan  ikan harus  bangkrut  karena  perilaku  pencurian  ikan yang  hasilnya  dibawa  keluar  negeri.  Lebih lanjut,  akibat illegal  fishing, penelitian  oleh International  Union  for  Conservation  of  Nature mengatakan bahwa pada tahun 2050 pendapatan pengelolaan  ikan  Indonesia  bisa  anjlok  hingga 40%.  Selain  itu,  berdasarkan  kajian  UCSB dan Balitbang  Kelautan  dan  Perikanan,  terdapat kemungkinan  hasil  perikanan  Indonesia  anjlok hingga  81  %  pada  tahun  2035.  Hasil  evaluasi menunjukan  kegiatan  pencurian  ikan  secara ilegal berdampak signifikan terhadap pendapatan nasional dimana para pencuri ikan menggunakan alat  tangkap trawl dan  tidak  membayar  pajak serta melakukan perbudakan serta penyelundupan.  Dengan  berlandaskan  trauma tersebut  maka  sebagai  bentuk  upaya compliance Presiden Jokowi kemudian mengesahkan Perpres No.  115  Tahun  2015  tentang  Satuan  Tugas Pemberantasan  Penangkapan  Ikan  secara  ilegal ( Illegal Fishing )  pada  tanggal  19  Oktober  2015 atau  yang  dikenal  dengan  Satgas  115.  Satgas
(KKP,  2018)  ini  merupakan  organisasi  multi- agensi untuk mendukung misi KKP memberantas illegal  fishing .  Organisasi  ini beranggotakan  TNI  AL,  Polri,  BAKAMLA  dan Kejaksaan  Republik  Indonesia  dengan  tugas penyelenggara  penegakan  hukum  satu  atap  ( one roof enforcement system).
Satgas  ini  memiliki  empat  wilayah operasi  yaitu  Perairan  Aceh,  Perairan  Natuna, Perairan Arafura, Perairan Sulawesi dan Maluku bagian Utara. Satgas ini telah berhasil menangkap 317 kapal pelaku illegal fishing serta menenggelamkan  115  kapal  yang  berbendera Tiongkok,  Vietnam,  Thailand,  Malaysia  dan Filipina.  Satgas  115  juga  dilengkapi  dengan Puskodal  yang  merupakan  integrasi  teknologi informasi dalam memaksimalkan kegiatan operasi.  Selain  itu,  dalam  upaya  lain  Satgas  115 bekerjasama dengan Norwegia, Amerika Serikat, Australia,  INTERPOL  dan  UNODC.  Hasilnya, kapal  FV  Viking  dan  kapal  FV  Hua  Li  8  yang merupakan  target  pengejaran  internasional. Selain  itu,  sampai  dengan  bulan  Maret  2017, tercatat total 294 kapal ditangkap terkait  dengan dugaan  penangkapan  ikan  secara  ilegal  dengan rincian  116  Kapal  Indonesia  dan  66  Kapal Asing,  berbendera  Indonesia  116,  Malaysia  6, Vietnam 54, Filipina 5 dan Taiwan 1.
Dengan menggunakan pendekatan tersebut  kemudian  mampu  meningkatkan  hasil ekspor  ikan  Indonesia  keluar  negeri.  Artinya pencurian ikan secara ilegal dapat mempengaruhi  pendapatan  nasional.  Sehingga, dalam  kajian  strategi  keamanan  dengan  karakter Menteri  Susi  mampu  menjadikan  pendekatan deterrence,  defense,  offense dan compliance kepada  pelaku  pencuri  ikan  dari  luar  negeri bahwa  Indonesia  bisa  berdaulat  hukum  terhadap wilayahnya  sendiri  dengan  untuk  menciptakan kesejahteraan  pengelolaan  sumber  daya  laut yang  berkelanjutan.        Implementasi  geostrategi lainnya  menyangkut  dengan  kebutuhan  ekonomi yang  berhubungan  dengan  ekspor  Indonesia terhadap hasil KKP.
Data  KKP  (2018)  menunjukkan  bahwa pada  tahun  2017  hasil  perikanan  Indonesia meningkat  3,35  juta  ton  atau  naik  11,  3  persen dari  tahun  2016  yang  hanya  menembus  angka 3.01  persen.  Jumlah  tangkapan  ikan  nelayan yang  meningkat  membuat  nilai  ekspor  hasil perikanan  Indonesia  juga  melonjak.  Pada  2016, nilai  ekspor  hasil  perikanan  Indonesia  mencapai 4,17  juta  dollar  AS,  lebih  tinggi  dibandingkan tahun  2015  yang  senilai  3,94  juta  dollar  AS. Adapun  hingga  April  2017,  ekspor  perikanan Indonesia  mencapai  1,3  juta  dollar  AS.  Di  sisi lain,  impor  ikan  nasional  cenderung  rendah. Secara  global,  kini  Indonesia  merupakan eksportir  terbesar  keenam  setelah  China, Norwegia, India, Chile, dan Ekuador. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PNBP KKP  pada  2016  mencapai  Rp.  462  miliar, tertinggi dalam sejarah.
Walaupun  Indonesia  menempati  posisi ketiga  untuk  ekspor  ikan  di  ASEAN  setelah Thailand  dan  Vietnam.  Dengan  demikian, penerapan  geostrategi  implementasi  kebijakan luar  negeri  Indonesia  dalam  meningkatkan  hasil ekspor nasional dan pendapatan nelayan nasional memiliki dampak siginifikan.
Dengan menggunakan metode penenggelaman  yang  disebut  dengan  strategi menakuti  psikologis,  bertahan,  menyerang  dan upaya  untuk  menegur  para  pencuri  ikan  untuk patuh  pada  aturan  yang  berlaku.  Selain  itu, kebijakan  orientasi  geo  ekonomi  juga  menjadi landasan paradigma Menteri KKP untuk menciptakan  pengelolaan  potensi  KKP  yang mensejahterakan  masyarakat  yang  berkelanjutan diiringi dengan perlindungan terhadap kedaulatan  NKRI  dari  kejahatan  perilaku  para pencuri ilegal.
Mengapa  aktivitas  penenggelaman  ini penting,  dalam  konteks  analisis  psikologis bahwa  tentunya  seperti  karakter  aktif  negatif ketika  diberi  kekuasaan  maka  hal  terbesar  yang dilakukan  adalah  untuk  merubah  citra  menjadi reputasi.  Selama  ini  Indonesia  diklaim  sebagai negara  yang  tidak  maksimal  dalam  mengelola hasil laut namun setelah Menteri Susi memimpin terjadi  lonjakan  signifikan  terhadap  hasil  ekspor Indonesia  keluar  negeri.  Di  sisi  lainnya  adalah karakter aktif negatif selalu berupaya menyelesaikan  masalah  dengan  yang  selama  ini dianggap urgen dan kaku. Mengapa kaku, karena selama  ini  pengelolaan  hasil  laut  berjalan
sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Gambar 1. Pelaku IUU Fishing
stagnan.  Lebih  lanjut,  dengan  karakter  Menteri Susi membuktikan bahwa pengelolaan kekuasaan tidak  kalah  hebatnya dengan  laki-laki ketika  dihadapkan  dengan  masalah  yang  akut dan terus berulang. Dengan pemikiran Marxisme yang  selama  ini  dikonsumsi  oleh  Menteri  Susi bisa  menjadi  landasan  kognitif  dalam  setiap implementasi  kebijakan.  Landasan  kognitif menjadi  domain  utama  dalam  implementasi kebijakan  bukan  pada  perempuannya.  Artinya fenomena tersebut bukan lagi menjadi subordinasi  dalam  penyelesaian  masalah  namun justru  menjadi  aktor  yang  terlibat  langsung. Lebih  lanjut,  Bourdieu  menyebutnya  dengan field yang  mana  mengandung  makna  hubungan kekuasaan  dengan  aktor  atau  ranah  kekuasaan digunakan  untuk  apa.  Ketika  kekuasaan  di- gunakan  sebagai  legitimasi  objek  maka  akan menentukan  posisi  dan  otoritas  yang  akan  di gunakan  dalam  memaknai  realitas.  Selain  itu, hubungan  antar  agen  harus  terjalin  korelasi terutama  dalam  kepentingan  ekonomi  yang deterministik.
Melihat  tindakan  Menteri  Susi  yang cenderung  realis,  menurut  penulis  argumentasi dasar  yakni level  of  collaboration,  problem malignancy dan problem  solving  capacity . Pengelolaan  selama  ini  tidak  maksimal  karena tiga variabel independen tersebut. Level kolaborasi  yang  belum  baik  diukur  dari banyaknya  institusi  mengurusi  bidang  kelautan dan  perikanan  sehingga  akan  menimbulkan koordinasi  yang  lama.  Belum  lagi  dengan variabel bahwa setiap institusi memiliki kepentingan  yang  dikontestasikan  atau  ego sektoral  yang  dirivalitaskan  dengan  tingkat kerumitan  masalah  IUU fishing yang  merajalela dan  merugikan  pendapatan  nasional.  Di  sisi lainnya adalah menimbulkan kapasitas penyelesaian  masalah  yang  tidak  korelasi  sebut saja  antara  KKP  dan  Kementerian  Koordinator Bidang  Maritim  yang  telah  dijelaskan  di  atas. Apabila  ini  terus  terjadi  akan  menimbulkan  3 karakter  yaitu  a)  Problem  itu  mengarah  pada
belum  optimalnya  kordinasi,  b)  Problem  itu asymmetry , c) Memiliki apa yang  disebut cross- cutting  cleavages bisa  saja  saling  memotong tanggung  jawab  atas  nama  kekuasaan.  Penulis tetap  sepakat  dan  konsisten,  bahwa  apa  yang dilakukan  oleh  Menteri  Susi  harus  bersifat kontinyu  dan  tidak  boleh  dihalangi  dengan membandingkan  tiga  variabel  di  atas.  Bourdieu menyebutkan  ini  sebagai  habitus.  Habitus  itu sebuah  sistem  kognifif  ide  yang  menyangkut persepsi,  apresiasi  dan  aksi.  Habitus  adalah sistem  nilai  historis  yang  akan  melandasi  gerak dalam  menyelesaikan  ranah  kepentingan  sosial ekonomi. Sehingga demi melindungi dirinya dari krisis  dan  kritis  realitas  bahwa  Indonesia  selalu dirugikan  untuk  konteks  ini  sehingga  perlu  aksi yang  konkrit.  Walaupun  Menteri  Susi  berpikir visioner  dengan  setidaknya  melakukan  tiga  hal yaitu institusional  setting dengan  basis  doktrin Indonesia  adalah  negara  maritim  dan  harus berjaya di negaranya sendiri. Doktrin ini menjadi domain  institusi  untuk  terus  beraksi  dalam menghasilkan hasil tangkap ikan  yang  maksimal sampai  muncul  pernyataan  ”kalau  yang  tidak suka  makan  ikan,  saya  tenggelamkan”.  Konteks ini sudah  menjadi persepsi  yang  melandasi aksi. Selain  itu, distribution of power salah satu fakta dengan  pembentukan  satgas  115  yang  telah disampaikan di atas serta skill dan energy , dalam konteks  inilah  Menteri  Susi  membuktikan karakternya  bahwa  skill  dan  pengalaman  dalam pengelolaan ikan sudah menua. Dengan semangat  tinggi  Menteri  Susi  menyaksikan langsung  penenggelaman  kapal  dan  melihat langsung  beberapa  hasil  tangkap  nelayan sekalipun  di  tengah  laut.  Tidak  ada  satu keraguan  pun  dari  karakter  Menteri  Susi  dalam menciptakan perubahan yang signifikan. Tentunya  ini  tidak  lepas  dari  karakter  aktif negatif  tadi.  Kembali  Bourdieu  menyebut  ini dengan doxa yang  artinya  pakem  atau  sistem praktik  yang  harusnya  menjadi  landasan  ketika berhadapan  dengan  masalah  yang  rumit. Doxa
adalah  sistem  ide  kreatif,  dan  inovatif  dalam menyelesaikan masalah.
Lebih  lanjut,  dalam  konteks kontrol, konsekuensi  wilayah  maritim  dilihat  sebagai kontrol hubungan antara manusia dan lingkungan.  Teori  geopolitik  wilayah  maritim sebagai salah satu faktor penting sebagai alokasi sumber  daya  negara,  alokasi  strategis  wilayah negara  dan  kekuatan  negara.    Dalam  konteks kesejarahan  berarti  laut  sangat  penting  baik sebagai  jalur  perdagangan,  sumber  potensi negara  serta  sebagai  kekuatan  negara.  Melihat konteks ini di Indonesia tentunya dengan adanya kebijakan Jokowi untuk mengembalikan maritim sebagai  bagian  sumber  daya  negara  maka penting bagi penulis melihat potensi kemaritiman Indonesia secara komprehensif.
Ada  kecenderungan  bahwa  geopolitik maritim  sebagai  basis  kekuatan  pengendalian wilayah dari jarak jauh dalam sistem internasional,  sehingga  entitas-entitas  politik internasional  bisa  diketahui  secara  dominan. Entitas  –  entitas  politik  ini  bisa  dilihat  antara hubungan  manusia  dan  lingkungan  bukan  hanya memberi  batasan  tingkah  laku  manusia,  akan tetapi  juga  memberi  kesempatan  besar  bagi manusia untuk mengelola sumber-sumber produksi  di laut. Sehingga, teknologi  manipulasi lingkungan terhadap perilaku manusia. Pengaruh iklim,  bentuk  negara, serta  geografis  merupakan entitas dan sebagai identitas penting bagi negara dalam politik internasional.
Analisis Alfred T.
Mahan menyimpulkan  bahwa  imperialisme  Eropa  bisa berjaya  karena  kemampuan  mengontrol  laut. Amerika  Serikat,  Inggris,  Prancis,  Jepang merupakan  negara-negara  yang  besar  akibat kepemilikan  dan  pemanfaatan  potensi  laut dengan  sangat  baik.  Mahan  mengatakan  bahwa potensi gografis, kependudukan, serta pemerintahan adalah potensi mengontrol sumberdaya  laut  lebih  komprehensif  sehingga menurutnya inilah ciri negara yang besar.
Dalam  konteks  inilah  menteri  Susi sebagai salah satu aktor yang memiliki tanggung jawab terhadap kontrol wilayah maka konsekuensinya  adalah  terkait  pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan  potensi  kelautan  dan  perikanan menurut  pakar  kelautan  dan  perikanan  Rokhmin Dahuri 8 mengatakan  bahwa  potensi  maritim Indonesia untuk mencapai target yang diinginkan maka  harus  melihat  laut  sebagai  a)  instrumen pertumbuhan ekonomi, b) peningkatan kelestarian  budidaya  dan  masyarakat  pesisir,  c) pelestarian  lingkungan  dan  melihat  laut  sebagai objek  pemersatu  bangsa  dan  negara.  Dengan demikian  pembangunan  ekonomi  yang  bersifat kelautan  harus  diarahkan  pada  a)  pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan,  b)  penciptaan sektor  ekonomi  yang  kokoh,  c)  terciptanya pembangunan  ekonomi  yang  inklusif  dan berkeadilan.
Upaya  meningkatkan  potensi  kelautan dan  perikanan  untuk  mewujudkan  Indonesia Poros  Maritim  sebagai  bentuk  implementasi kebijakan  luar  negeri  Indonesia.  Implementasi ini  juga  dipengaruhi  oleh  karakter  kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan  nilai  ekspor  ikan  Indonesia. Artinya  Menteri  KKP  memahami  betul  potensi kelautan  dan  perikanan  yang  selama  ini  tidak menjadi  orientasi  pemerintah  untuk  menjadi sumber  devisa  negara.  Menteri  KKP  yang seorang  perempuan  namun  memiliki  karakter dalam  menerapkan  implementasi  kebijakan  luar negeri  Indonesia  untuk  meningkatkan  hasil ekspor ikan.
Dalam  pola  analisis  kebijakan  luar negeri  Menteri  KKP  cenderung  menggunakan karakter geostrategi military projection . Pendekatan  geostrategi  ini  berfokus  pada kapasitas  militer.  Namun  perlu  digarisbawahi adalah militer yang dimaksudkan bukan berkaitan  dengan  konflik  atau  peperangan  akan
8 Fathun, op.cit
tetapi  konsep  yang  dimaksudkan  oleh  penulis Menteri KKP menggunakan instrumen “Peledakan  Kapal  atau  penenggelaman”  yang cenderung lebih koersif.
Model yang dikembangkan oleh William D.  Coplin  dengan  strategi  aktor  rasional,  model ini  menitikberatkan  pada  kalkulasi  rasional aktor.  Model  ini  bertumpu  pada  situasi  sistem internasional,  persepsi  aktor,  politik  elite, kapabilitas  negara  serta  strategi  negara  lain. Perspektif  ini  merujuk  pada  (1) leadership strategy yang berkaitan dengan upaya menghilangkan  kekerasan  dalam  setiap  masalah kebijakan  luar  negeri,  (2) Concordance  strategy mengacu  pada  upaya  saling  menguntungkan  (3) accommodation  strategy artinya  keseimbangan ketika  ada  negara  yang  dominan  kapabiltasnya, dan (4) confrontation strategy ketika kemampuan  suatu  negara  meningkat  dan  tidak bisa diimbangi. Dari empat model tersebut dalam penerapan  implementasi  kebijakan  luar  negeri oleh  KKP  menekankan  pada  dua  variabel  yaitu leadership strategy dan confrontations strategy . Kombinasi  dari  kedua  strategi  ini menjadi fakta konkrit bahwa terjadi peningkatan pendapatan  sektor  KKP  dibandingkan  dengan Kementerian lainnya terkhusus tahun 2014-2017. Data  membuktikan  bahwa  hasil  devisa  negara yang  diperoleh  dari  pengelolaan  kelautan  dan perikanan selalu meningkat setiap tahun.
Data  PUSKAPTIK  KKP  RI  tahun  2014 menuliskan produksi perikanan Indonesia mencapai  Rp  213  triliun  dibandingkan  tahun sebelumnya  sebesar  Rp  155  triliun.  Tren produksi perikanan Indonesia mengalami pertumbuhan  dalam  5  (lima)  tahun  terakhir sebesar 23,22 persen dengan rata-rata sebesar Rp 145  triliun.    Kontribusi  nilai  produksi  perikanan tangkap  terhadap  nilai  produksi  perikanan nasional  tahun  2015  sebesar  47,60  persen sedangkan kontribusi perikanan budidaya sebesar 52,40 persen tahun 2016.
Lebih  lanjut,  apabila  dibandingkan penghasilan  dari  sektor  Kelautan  dan  Perikanan
dalam  pemasukan  PDB  Indonesia  bahwa perekonomian  sektor  perikanan  Indonesia  tahun 2014 tumbuh sebesar 7,66 % dibandingkan tahun 2013,  sedangkan  dalam  triwulan  IV-2014 tumbuh  sebesar  8,91  %  dibandingkan  triwulan 111-2014.  Peningkatan  perekonomian  sektor perikanan  secara  total  tahun  2014  lebih  besar dibandingkan  sektor  pertanian,  kehutanan  dan perikanan  (4,18  %)  dan  sektor-sektor  yang terdapat  dalam  sektor  pertanian,  kehutanan  dan perikanan,  seperti  sektor  pertanian,  peternakan perburuan  dan  jasa  pertanian  (3,71  %),  sektor tanaman  pangan  (0,24  %),  sektor  tanaman holtikultura (4,19 %), sektor tanaman perkebunan (5,83 %), sektor peternakan (5,44%), sektor jasa pertanian dan perburuan (2,58 %) dan sektor kehutanan dan penebangan kayu (0,58 %). Peningkatan  perekonomian  sektor  perikanan triwulan IV-2014 lebih besar daripada pertumbuhan  perekonomian  nasional  triwulan IV-2014  sebesar  5,01  %  dan  peningkatan perekonomian  sektor  perikanan  secara  total tahun  2014  lebih  besar  daripada  pertumbuhan perekonomian  nasional  yang  tumbuh  sebesar 5,02 %.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan  daya  beli  ( purchasing  power )  dari para  pelaku  sektor  kelautan  dan  perikanan. Faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  daya beli ini antara lain dipengaruhi oleh peningkatan produksi  perikanan  budidaya  dan  perikanan tangkap.  Produksi  perikanan  budidaya  hingga triwulan  III  2014,  seperti  produksi  rumput  laut mencapai 6  juta ton  dibandingkan pada triwulan yang  sama  pada  tahun  sebelumnya  hanya mencapai  5,6  juta  ton  sedangkan  produksi perikanan tangkap tahun 2014 (angka sementara) mencapai 5,78 juta ton, mengalami pertumbuhan sebesar  1,28  %  bila  dibandingkan  tahun  2013. Seperti  diketahui,  pemerintah  menargetkan ekspor  perikanan  pada  semester  I  tahun  2015 dapat menembus hingga USD 2,5 miliar.
Buku Putih KKP tahun 2018,
menyebutkan  pada  2016,  total  peroduksi
perikanan mencapai 23,5 juta ton, dengan rincian perikanan budidaya sebanyak 16,68 juta ton dan perikanan  tangkap  sebesar  6,48  juta  ton. Produksi  perikanan  nasional  pada  2016  lebih tinggi  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang sebesar  22,31  ton.  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  sektor  perikanan  juga  naik,  dari  Rp  189 triliun pada 2014 menjadi Rp 214,52 triliun pada tahun 2016 atau tumbuh 13,5 persen. Pertumbuhan  PDB  sektor  perikanan  lebih  cepat dibandingkan  sektor  pertanian  dan  kehutanan dan  selalu  berada  di  atas  pertumbuhan  ekonomi nasional.  Adapun  hingga  semester  I  2017,  PDB sektor  perikanan  mencapai  Rp  169,76  triliun. Dalam  rencana  strategis  2015  –  2019,  KKP menargetkan pertumbuhan PDB sektor perikanan  mencapai  12  persen  pada  2019. Potensi  kawasan  perikanan  budidaya  laut mencapai ±12 juta hektar.
Namun,  total  luas  pemanfaatan  lahan budidaya  laut  baru  mencapai  ±  285.527  hektar atau  sekitar  2,36  persen  dari  total  potensi  yang ada  dengan  capaian  volume  produksi  budidaya laut  hingga  akhir  2016  mencapai  ±  11.762.420 ton  atau  naik  4  persen  dari  tahun  sebelumnya. Komoditas yang akan dipilih adalah kakap putih mengingat kakap putih memiliki permintaan dan pasar  ekspor  yang  lebih  luas  dibandingkan kerapu.
KKP  menargetkan  produksi  ikan  kakap putih  dari  ketiga  lokasi  ini  mencapai  2.415  ton atau setara dengan nilai Rp 56,4 miliar per tahun. Klaster-klaster  tersebut  antara  lain  di  Bali, Natuna, Konawe Selatan, Ambon, Lampung, dan Padang.  Harapannya  produksi  budidaya  kerapu meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya.
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Gambar 2. Produktifitas Hasil Ikan Indonesia
Tahun 2017 KKP menargetkan revitalisasi KJA sebanyak  250  unit  (1.000  lubang),  yang diharapkan  akan  mampu  menghasilkan  produksi lebih  dari  342  ton/tahun  dengan  nilai  produksi sebesar ± Rp 34 milyar. Secara nasional capaian produksi perikanan budidaya nasional menunjukkan  tren  positif  dalam  5  (lima)  tahun terakhir  (2011-2015)  dengan  rata-rata  kenaikan sebesar 19,08%, begitupun dengan nilai produksi mengalami  kenaikan  rata-rata  per  tahun  sebesar 19,08%.  Nilai  tukar  usaha  pembudidaya  ikan (NTUPi)  dalam  kurun  waktu  tahun  2014  – kwartal  I  2017  mengalami  kenaikan  rata-rata 1,18%.  Kwartal  I  tahun  2017  nilai  NTUP mencapai  109,69%,  yang  dapat  disimpulkan bahwa  usaha  budidaya  ikan  yang  dilakukan masyarakat memiliki tingkat efisiensi usaha yang baik,  tahun  2019  total  produksi  perikanan budidaya  nasional  diproyeksikan  mencapai  31,3 juta  ton,  yang  sebesar  11,7  juta  ton  merupakan produksi ikan. Produksi perikanan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kembali  pada  konteks  dengan  kemampuan kontrol  inilah  juga  menjadi  bukti  bahwa kepemimpinan  Menteri  Susi  bisa  menjadi  figur baru  dalam  kebijakan  publik  Indonesia.  Artinya mengapa  ini  penting  akan  memacu  ide  agensi lainnya  untuk  bertindak  dengan  pola  yang  sama ketika berhubungan dengan kerumitan masalah.Tindakan  tidak  selalu  berhubungan dengan jenis kelamin. Bourdieu juga mengatakan konteks ini sebagai upaya penguasaan  kapital  nasional.  Kapital  ekonomi, sosial  budaya  dan  simbol.  Simbol  dalam  arti bahwa  Menteri  Susi  menjadi  representasi    yang dianggap  selalu  bisa  melakukan  sesuatu  yang fantastis  demi  kepentingan  negara.  Banyak fenomena yang harusnya bisa menggunakan pola ini  walaupun  dengan  metode  yang  berbeda. Karena yang namanya metode akan berkembang sesuai  dengan  dinamika  realitas.  Modal  kapital potensi  ekonomi  laut  begitu  besar  maka  apabila tidak dikelola dengan baik maka kepemilikannya untuk  menjadi  simbol  negara  maritim  dan mampu  mengelola  potensi  maritim  hanyalah tekstual saja bukan kontekstual.
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Gambar 3. Grafik Produktivitas Ikan Nasional
Lebih  lanjut,  dalam konteks  akses dalam analisis  geostrategi  dengan  model  implementasi leadership ( siapa  kita )  maka  sebagai  negara maritim  yang  memiliki  kekayaan  itu.  Indonesia sebagai  negara  maritim  wajar  jika  memiliki target  tinggi  untuk  mencapai  hasil  maksimal dalam  bidang  pengelolaan  potensi  kelautan  dan prikanan.  Bahkan  Menteri  Susi  berucap  dari hasil  kelautan  dan  perikanan  saja  mampu membiayai  devisa  negara  Indonesia  yang  bisa mencapai  3000  triliun  rupiah  bahkan  menurut Bernard  Limbong  bisa  mencapai  7200  triliun rupiah.  Dengan  mengenali  potensi  itu  dan  juga menjadi  tujuan  maka  starategi  memimpin maksudnya  disini  adalah  untuk  mampu  berdiri sendiri  dan  mengelola sendiri  hasil  kelautan dan perikanan.    Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa hasil  perikanan  membawa  devisa  negara  yang sangat  baik  bagi  PDB  nasional.  Bahkan  telah menjadi  tren  nasional  KKP  selalu  teratas  dalam laporan  kinerja  kelembagaan.  Terkait  dengan implementasi  kebijakan  luar  negeri  Indonesia KKP  menjadi  bukti  konkrit  bahwa apa  yang kita  inginkan seperti  analisis  geostrategi  harus dirancang  dengan  baik.  KKP  memiliki  tiga doktrin  yang  menjadi  kunci  dalam  peningkatan hasil  KKP  yaitu  kedaulatan  yang  berupaya menjaga integritas wilayah NKRI sebagai bentuk bela  negara  dan  menjaga  kedaulatan  negara  dan menegakkan  hukum  sebagai  negara  pantai  dan negara  pulau,  kemudian  doktrin  keberlanjutan yaitu  berhubungan  pengelolaan  potensi  nasional yang  bersumber  dari  laut  harus  bisa  membiayai pembangunan  nasional  dan  konsisten  menjadi salah satu pendapatan nasional yang menyumbangkan devisa bagi NKRI.
Berkelanjutan  juga  artinya  pengelolaan harus  bersifat  kontinyu  dan  bersifat  jangka panjang, karena Indonesia akan tetap terus hidup dalam jangka yang lama untuk itulah pengelolaan sumber daya nasional harus
diarahkan
dengan baik. Selanjutnya kesejahteraan, doktrin ini merujuk pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
sangat  menjanjikan  bagi  kehidupan  masyarakat dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Hal ini  menunjukan  bahwa  doktrin  “nenek  moyang kita  sang  pelaut”  bisa  diterapkan  dengan  ini. Selain  itu,  membuktikan  pernyataan  Menteri KKP  juga  bahwa  hanya  dengan  pengelolaan sumber  daya  laut  mampu  menghasilkan  sumber devisa negara yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat  nelayan  di  pesisir  maupun  pebisnis perikanan.
Geostrategi  implementasi  kebijakan  luar negeri Indonesia menggunakan paradigma konfrontasi. Konfrontasi maka logika berpikirnya  adalah rational  choice dengan  basis pendekatan  menggunakan  militer.  Militer  dalam konteks  ini  adalah  dengan  menggunakan soft militer  artinya  berhubungan  dengan  logika implementasi untung rugi sehingga Menteri Susi dengan pendekatan penenggelaman dan pemboman  kapal  adalah  pemikiran shock therapy akibat kerugian signifikan dari hilangnya pendapatan  negara  dari  pencurian  ikan  secara ilegal.   Dalam arti bahwa cenderung bertentangan  merujuk  pada  aksi  itu  dimana perempuan  mampu  bertindak  tegas  dan  selama ini  pula  tidak  pernah  dilakukan  oleh  menteri- menteri  sebelumnya  walaupun  mereka  laki-laki. Argumentasinya  sederhana  ketika  berhadapan dengan  masalah  yang  berulang  dan  tingkat kerumitannya  tinggi  dan  tingkat  kerugiannya tinggi,  maka  siapapun  bisa  bertindak  anarkis. Anarkis dalam arti semantik soft militer. Dengan logika  konfrontasi  berbasis  pada  untung  rugi sehingga  mampu  menerapkan  implementasi kebijakan luar negeri yang mencitrakan Indonesia sebagai negara yang kuat memberantas kegiatan ilegal. Mengapa ini  harus dilakukan,  seperti  juga  apa  yang  dikatakan  oleh Bourdieu  bahwa  ada variabel  illusion atau sederhananya  adalah goals atau  kepentingan yang  harus  diperjuangkan.  Kepentingan  itu menyangkut  harkat  dan  martabat  negara  atau kedaulatan,  patriotisme  aktor  negara  atau menjaga  keamanan  dan  tentunya  paling  penting
adalah nasionalisme aktor negara dalam menjaga kesejahteraan  nelayan  yang  juga  sejalan  dengan kapital  Indonesia  dalam  bidang  kelautan  dan perikanan.

## Kesimpulan
Terpilihnya  Jokowi  sebagai  Presiden Indonesia  ke-7  memberi  warna  dalam  model kebijakan  luar  negeri  Indonesia.  Transformasi kebijakan luar negeri Indonesia yang melanjutkan kebijakan luar negeri SBY sebelumnya  merupakan  cara  Jokowi  dalam merubah citra Indonesia di panggung internasional.  Pergeseran  model  kebijakan  luar negeri  Indonesia  untuk  menjadi  negara  yang berbasis pada sumber  daya  maritim atau sumber daya  laut  maka  kebijakan  ini  terlihat  sebagai warna  baru  walaupun  sebelumnya  Soekarno pernah  menginginkan  Indonesia  untuk  menjadi negara  bahari.  Konteks  diksi  kata  memang sangat berbeda namun dari segi substansi makna cenderung  sama  yakni  menjadi  negara  yang berdaulat  di bidang pangan  maritim. Munculnya kebijakan  luar  negeri  Indonesia  di  masa pemerintahan  Jokowi  merupakan  sebuah  tesis baru apabila bisa terimplementasikan dalam aksi di lapangan.
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  Jokowi gencar mempromosikan Indonesia sebagai negara yang berbasis pada ekonomi maritim dan bertujuan sebagai negara poros maritim di dunia. Kebijakan Jokowi dipromosikan sebagai marketing  politik  untuk  menarik  minta  investasi kerjasama  dari  sejumlah  relasi  dalam  sejumlah konferensi-konferensi internasional. Dalam setiap  pidato  Jokowi  selalu  menyisipkan  tujuan Indonesia  tersebut  sebagai  agenda  penting Indonesia  dalam  masa  pemerintahannya  yakni sebagai negara poros maritim dunia.
Demikian  pula  yang  terjadi  dalam konferensi  Asia  Afrika  pada  tahun  2015. Konferensi Asia Afrika yang kebetulan dilaksanakan  di  Indonesia  merupakan  prospek yang  potensial  bagi  Jokowi  untuk  kembali
menjadikan  isu  kerjasama  maritim  sebagai instrumen  kebijakan  luar  negerinya.  Dan  jelas saja di sela-sela sambutan  kepala  negara Jokowi melontarkan  kembali  kerjasama  maritim sebagai isu  penting  dalam  menyambut  konferensi  Asia Afrika.
Konteks  ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh latar  belakang  sejarah  bangsa  Indonesia  sebagai negara  yang  luas  dari  segi  laut.  Pengalaman masa lalu dijadikan tolok ukur untuk membangkitkan  kembali  semangat  nusantara yang  telah  lama  punah  dan  bukan  menjadi prioritas.  Realitas  ini  tidak  terlepas  pula  dari karakter  pribadi  Jokowi  untuk  menampilkan sesuatu yang beda  dengan presiden sebelumnya. Fenomena holistik  dalam konteks  kebijakan luar negeri Jokowi tergambar jelas ketika menyampaikan pidatonya yang memang sebelumnya  sudah  tercatat  dalam  visi  dan  misi Jokowi  JK  ketika  mendaftar  sebagai  calon presiden dan wakil presiden.
Konsekuensi  dari  model  kebijakan  luar negeri  tersebut  menjadikan  Indonesia  harus mampu mengkombinasikan setiap model kebijakan.  Dalam  analisis  Coplin  di  atas  terjadi kolaborasi pendekatan
leadership , koorkondanse,  akomodasi  dan  konfrontasi. Namun, dari setiap model tersebut kecenderungan Indonesia menerapkan kombinasi konfrontasi  dan leadership .  Hal  ini  dilakukan dengan  argumentasi  bahwa  Indonesia  sebagai negara  besar  dan  kerugian  ekonomi  menjadikan sebuah dilema.
Doktrin  maritim  tersebut  menjadikan implementasi  kebijakan  luar  negeri  dikelola melalui  pendekatan  organisasi.  Organisasi  yang dimaksudkan  adalah  KKP  yang  di  bawahi Menteri  Susi.  Dengan  karakter  psikologis analisis  aktif  negatif  menjadikan  Menteri  Susi menggunakan  kombinasi  geostrategi  untuk mengelola  hasil  laut. Hasil laut  menurutnya bisa dikelola  dengan  maksimal  dan  bahkan  mampu membiayai  APBN  Indonesia.  Konsekuensinya adalah logika kebijakan yang diterapkan
menggunakan soft militer dengan penenggelaman kapal. Penenggelaman ini menjadi  metode  deterens,  defensif,  sekaligus ofensif  bagi  pelaku  pencuri  ikan  di  laut Indonesia.
Kombinasi  ini  diawali  karena  dilema keamanan  domestik  yang  belum  maksimal mengelola  hasil  laut  Indonesia.  Akibatnya, penenggelaman  menjadi shock  therapy untuk menakuti  sekaligus  menjadi  senjata  yang menguatkan  mental  Indonesia  bahwa  hasil  laut Indonesia  harus  dikelola  oleh  nelayan  Indonesia sendiri,  kalaupun  ingin  terjadi  kolaborasi  maka melalui kerjasama ekonomi.
Penenggelaman ini terus menjadi strategi untuk meningkatkan kembali produktivitas  hasil  laut  Indonesia  yang  diambil secara  ilegal.  Faktanya  terjadi  saling  tumpang- tindih kebijakan antara Menteri Susi dan Menteri Luhut dalam pengelolaan ini. Menteri Susi lebih bicara  logika  untung  rugi  dan  Menteri  Luhut lebih  kepada  kesesuaian.  Penulis  sendiri  lebih dominan  mendukung  kebijakan  Menteri  Susi. Hal ini terjadi  karena tingkat kerumitan  masalah sudah  akut  sehingga  butuh  ketegasan.  Selain ketegasan juga yang dibutuhkan adalah kolaborasi,  apalagi  ada  lebih  dari  13  institusi mengurusi  masalah  kelautan  di  Indonesia.  Hal ini  harus  dikoordinasikan  kembali  dalam  bentuk pembagian  kekuasaan  jangan  sampai  terjadi kontestasi  kepentingan  seperti  kedua  menteri tersebut.  Fakta  lainnya  adalah  terbentuknya satgas  115  merupakan  langkah  nyata  untuk menspesifikkan  pengelolaan  hasil  laut  terutama akibat terjadinya perilaku ilegal dalam mengambil hasil laut di Indonesia.
Oleh  sebab  itulah,  dengan  kajian  ini semoga  mampu  menambah  khasanah  keilmuan dalam  hubungan  internasional  terkhusus  kajian maritim.

## Daftar Pustaka
Abi Hara, Abu Bakar. (2011) Pengantar Analisis Politik Luar Negeri, Dari Realisme Samapi Konstruktivisme. Bandung:NUANSA.
Carlesnaes, Walter , Dkk.(2013). Handbook Hubungan Internasional. Bandung: Nusmedia.
Coplin,Wiliam D.(1992) Pengantar Politik
Internasional, Terjemahan Marcedes Marbun: Edisi Kedua. Bandung:  Sinar Baru.
Hanrieder, Wolfram. (1971). Comparative
Foreign Policy, Theoretical Essay. New York: David Mc. Kay Company,Inc.
Hudson, V,M.(2008) The History and Evolution of Foreign Policy Analisys . In S. Smith, A. Hadfield & T. Dunne, (Eds), Foreign Policy: theories, actors, cases. , Oxford: Oxford University Press.
KKP RI. (2018) Buku Putih KKP. Jakarta: KKP RI.
Laporan  Kinerja    Dirjen  pengawasan  KKP  RI Kemeentrian  Kelautan  dan  Perikanan: Jakarta.
Laporan  Kinerja  Kemeentrian  Kelautan  dan Perikanan,  Pusat  Data  Statistik  dan Infromasi. 2014. Jakarta: KKP RI.
Laporan  Kinerja  Kemeentrian  Kelautan  dan Perikanan,  Pusat  Data  Statistik  dan Infromasi. 2017. Jakarta: KKP RI.
Mintz, Alex, DeRouen.(2010) Understanding Foreign Policy Decision Making. Cembridge: University Press.
Muhammad , Fathun Laode. (2017).Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi. Power in International Relations 1, 2 .
Octavian Amarulla.(2012). Militer dan Globalisasi. Jakarta :  UI Press.
Rosenau, James N. (1981) The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics. New York: Nichols Publishing.
Siombo, Ria.(2010) Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta:  PT.Gramedia Pustaka Utama.
Stefanus,  Dicky  dan  Adiyanto,  Eko  (2015).
Komando  dan  Pengendalian  Keamanan dan  Keselamatan  Laut,  Berbasis  Sistem Peringatan Dini. Jakarta:  Gramedia.
Sulistianingtiyas, Tri, Susanto dan Dicky Munaf.
(2015)  Sinergitas  Paradigma  Lintas Sektor  Di  Bidang  Keamanan  dan
Keselamatan Laut. Jakarta: Gramedia.
Sumardjono. (2009) Membangun Angkatan Laut
Menuju  Keamndirian.  Jakarta:  Dinas Perangan Angkatan Laut.
Suprianto,  Makmur.  (2014).  Tentang  Ilmu
Pertahanan. Jakarta : Yayasan Obor
Indonesia.
Tovy.  Tal  The  Changing  Nature  of  Geostrategy 1900–2000  The  Evolution  of  a  New Paradigm.  Alabama:  Air  University
Press Air Force Research Institute.
Tuathail,  Gearoid  O,  et  al.  (1998).  The Geopolitics  Raeder.  London:  Routledge 11 New Fetter Lane.
Warsito, Tulus. (1998) Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasanya. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.