Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017)
Teguh Anggoro 1 , Yanyan M Yani 2 , Widya Setiabudi 3 , Muradi 4
1,2,3,4 Mahasiswa Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran goeh_an77@yahoo.co.id
Diterima: 29-03-2020, Disetujui: 20-05-2020, Dipublikasikan: 22-07-2020
Abstract: Recruitment of regional head candidates is part of the political process within the internal party facing the General Election. Candidate selection is a "secret garden" for  each  party,  besides  the  easy  selection  process  by  other  powers  outside  political parties. This study answers the research question "What is the method of selection in the political  recruitment  of regional head candidates by the National Mandate Party in  the General  Election  in  Tasikmalaya  City  2017".  This  study  attempts  to  review,  analyze candidate  selection.  The  theory  used  is  the  theory  of  candidate  selection  from  Rahat (2001). The results of this study indicate that the election in PAN is determined by party elites.  Selection  is  also  superior  by  the  strength  of  "local  strongmen"  and  large financials.  The  process  of  selecting  candidates  in  the  PAN  shows  a  degree  of  semi- democracy.  The  selection  of  PAN  internal  cadres  is  not  a  qualified  cadre  who  is  not qualified, but the selection process of candidates approved by local strongmen, and great financial strength.
Keywords: Political Parties, Political Recruitment, Candidate Selection, Elections.
Abstrak : Rekrutmen calon kepala daerah merupakan bagian dari proses politik di internal partai dalam menghadapai Pemilukada. Seleksi kandidat merupakan “ secret garden ” bagi setiap partai, selain itu proses seleksiterkadang mudah dipengaruhi oleh kekuatan lain di luar  partai  politik.  Penelitian  ini  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  “Bagaimana metode seleksi dalam rekrutmen politik calon kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional pada  Pemilukada  di  Kota  Tasikmalaya  2017”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan,  menganalisis  seleksi  kandidat.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori seleksi kandidat dari Rahat (2001). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seleksi pada PAN  ditentukan  oleh  elit  partai.  Seleksi  juga  dipengaruhi  oleh  kekuatan  “ local  stronge man” dan  financial  yang  besar.  Proses  seleksi  kandidat  pada  PAN  menunjukan  derajat semi  demokratis.  Tidak  terpilihnya  kader  internal  PAN  bukan  disebabkan  kader  yang maju tidak berkualitas, akan tetapi proses seleksi kandidat dipengaruhi oleh local stronge man , dan kekuatan financial yang besar.
Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen Politik, Seleksi Kandidat, Pemilu.
e-ISSN: 2655-6057

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  kepala  daerah  (Pemilukada)  secara  langsung  yang  tengah berlangsung  hampir di  seluruh penjuru tanah air, merupakan suatu  langkah maju dalam berdemokrasi.  Setelah  berhasil  menyelenggarakan  Pemilu  Nasional  2004  dengan  damai dan  demokratis,  bangsa  Indonesia  kemudian  melaksanakan  Pemilihan  Kepala  Daerah langsung  (Pilkada)  mulai  2005 1 .  Proses  ini  layak  mendapatkan  dukungan  semua  pihak terutama warga masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan sesungguhnya. Apapun hasilnya  dan  bagaimana  kualitasnya,  sebagai  bangsa  yang  masih  belajar  berdemokrasi ( beginner in democracy ), harus diterima dengan penuh besar hati oleh semua komponen bangsa  dengan  tidak  menyampingkan  usaha-usaha  perbaikan  dan  evaluasi  untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan.
Pemilukada adalah suatu bentuk perwujudan demokrasi langsung dalam memilih kepala  daerah.  Dalam  hal  ini  peran  rakyat  diberikan  secara  luas  untuk  menentukan sendiri  atau  memilih  kepala  daerah  sesuai  dengan  keinginan  masing-masing  individu. Setiap partai akan mengambil keputusan, pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, ini  menunjukan  eksistensi  partai  politik  yang  merupakan  bagian  dari  demokrasi.  Jauh hari  sebelum  tahapan  pemilukada,  partai  politik  membuka  penjaringan  calon,  baik  dari internal  partai  atau  dari  luar  partai  untuk  calon  Gubernur/Wakil  Gubernur,  calon Bupati/Wakil  Bupati  dan  calon  Walikota/Wakil  Walikota.  Rekrutmen  merupakan  pola hubungan antara si  kandidat dan partai  politik. Bagaimana setiap orang  mempersiapkan diri sehingga dapat diterima oleh partai politik, seperti yang diungkapkan oleh Norris dan Lovenduski, pola rekrutmen terbentuk atas hubungan  antara ketersediaan kandidat yang mencari karir politik dan proses seleksi yang ditetapkan oleh partai politik. 2
Fungsi  rekrutmen  yang  dimiliki  oleh  partai-partai  politik  dan  dijalankan  dengan benar  (secara  ideal)  dapat  menjadi  pintu  masuk  sekaligus  sebagai  faktor  pendorong ( driven  factor )  bagi  praktek  demokrasi  yang  baik  pada  suatu  negara.  Rekrutmen berkaitan  dengan  sejauh  mana  partai  politik  melakukan  seleksi,  kandidasi,  dan menyiapkan kader-kader politik untuk memimpin negara dan pemerintahan yang bersih, anti korupsi, berintegritas, akuntabel, dan dapat dipercaya.
Dalam  proses  rekrutmen  politik  seharusnya  individu  atau  kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang  sangat  penting  bagi  partai  politik. 3 Fungsi  rekrutmen  ini  menjadi  fungsi  ekslusif partai  politik  dan  tidak  mungkin  ditinggalkan  oleh  partai  politik.  Ia  menjadi  monopoli dan  fungsi  abadi  partai  politik.  Schattschneider  dalam  Norris  menyatakan  jika  partai politik gagal  melakukan fungsi  ini, maka ia berhenti menjadi  partai  politik. 4 Sedangkan menurut  Firmanzah  Partai  politik  sebagai  suatu  organisasi  sangat  berperan  sebagai pencetak  pemimpin  yang  berkualitas  dan  berwawasan  nasional.  Pemimpin  yang berkualitas  ini  tidak  hanya  berorientasi  pada  kepentingan  partai  politik  yang  diwakili. Ketika  menjadi  pemimpin  nasional,  ia  otomatis  menjadi  pemimpin  semua  orang. Pemimpin  ini  tidak  lahir  dengan  sendirinya,  perlu  proses  pendidikan  baik  yang  bersifat
1 Valina Singka Subekti, Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga Ke Praktik Pemerintah Demokrasi (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).
2 Syamsuddin Haris, ‘Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia’, Jakarta: KPK– LIPI , 2016.
3 Okky  Singgih  Laksono  Waskita  Aji  and  Lita  Tyesta  A  L  W  Hasyim  Asy’ari,  ‘Optimalisasi  Tata  Cara Partai  Politik  Dalam  Rekrutmen  Calon  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Untuk  Mewujudkan Pemerintahan  Yang  Baik  (Good  Governance)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012’, Diponegoro Law Journal , 5.4 (2016), 1–13.
4 Richard S Katz and William J Crotty, Handbook of Party Politics (Sage, 2006).
e-ISSN: 2655-6057
formal  maupun  non-formal  yang  mampu  membentuk  jiwa  dan  karakter  pemimpin. Dalam  struktur  dan  sistem  politik,  organisasi  dan  partai  politiklah  yang  paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan  tugas  ini,  dalam  tubuh  organisasi  partai  politik  perlu  dikembangkan  sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik 5 .
Tahapan  rekrutmen  juga  ditentukan  siapa  yang  akan  menyeleksi,  bagaimana seleksi  harus  dilakukan  (metode  seleksi)  dan  bagaimana  cara  memutuskannya. 6 Proses rekrutmen adalah hal yang paling penting dari fungsi partai politik, karena hasilnya akan berdampak secara signifikan secara politik, misalnya: (1) dapat mempengaruhi dinamika internal  partai  politik,  termasuk  menciptakan  konflik  internal  partai;  (2)  dapat mempengaruhi  komposisi  anggota  di  dalam  lembaga  eksekutif  dan  legislatif,  dan  (3) akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif. 7
Seleksi  kandidat di  internal  parpol adalah saudara kembar dari pemilihan umum yang  diikuti  oleh  parpol.  Demokrasi  memiliki  makna  yang  universal,  baik  di  tingkatan sistem  politik,  maupun  di  tingkatan  internal  parpol.  Pada  satu  sisi,  partai  politik berkompetisi  dalam  pemilu  yang  demokratis.  Pada  sisi  yang  lain,  parpol  melakukan proses  kandidasi  secara  internal.  Dengan  demikian,  proses  kandidasi  dan  pemilihan umum juga harus diperlakukan sama. 8
Pada Pemilukada Kota Tasikmalaya tahun 2017,Partai Amanat Nasional ( PAN ) mengajukan  calon  walikota  dan  wakil  walikota  Tasikmalaya  dari  luar  kader  partai, padahal  pada  proses  rekrutmen  terdapat  kader    DPD  PAN  Kota  Tasikmalaya  yang  ikut mendaftar  dan  ikut  dalam  proses  seleksi  di  internal  partai.  Akan  tetapi  kedua  orang tersebut, yaitu H Hendro ( Ketua MPP DPD PAN Kota Tasikmalaya), dan Ustad Miftah Fauzi  (Ketua  DPD  PAN  Kota  Tasikmalaya)  tidak  mendapatkan  rekomendasi  dari  DPP PAN.  Rekomendasi  diberikan  pada  kader  di  luar  PAN  yaitu  H  Dede  (Incumben  wakil Walikota)  dan  dr  Asep  (dokter  di  RSUD  Kota  Tasikmalaya).  Terpilihnya  H  Dede  yang merupakan  kader  PPP  masih  dianggap  tepat  karena  dia  merupakan  incumben  wakil walikota  Tasikmalaya,  dan  sudah  lama  bergelut  di  partai  politik. Sedangkan  terpilihnya dr  Asep  sepertinya  sangat  dipengaruhi  oleh  kekuatan  di  luar  partai  politik.Melihat penjelasan di atas maka peneliti memiliki anggapan bahwa tingkatan demokrasi internal partai  berbanding  lurus  dengan  keterpilihan  kandidat  calon  kepala  daerah.  Semakin demokratis  suatu  partai  maka  akan  memilih  kandidat  yang  berkualitas  karena  lembaga penyeleksi yang berkualitas dan menjalankan proses seleksi yang benar.
Penelitian  ini  penting  diteliti  karena  mengisi  celah  penelitian  rekrutmen  dan seleksi kandidat. Penelitian ini menjawab rumusan masalah1). Bagaimana metode seleksi dalam  rekrutmen  politik  calon  kepala  daerah  oleh  Partai  Amanat  Nasional  pada Pemilukada  di  Kota  Tasikmalaya  2017.  2).  Bagaimana  demokrasi  internal  partai  dilihat dari  metode  seleksi  kandidiat.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  metode  seleksi  yang  dilakukan  oleh  PAN  saat  melaksanakan  kandidasi pada Pemilukada tahun 2017 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.
5 Ph D Firmanzah, ‘Mengelola Partai Politik’ (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm, 2011).
6 S  H  Muntoha,  ‘Penguatan  Sistem  Presidensial  Dalam  Pemerintahan  Yang  Multi  Partai  Di  Indoneasia Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis’, 2018.
7 Muntoha.
8 Giawa  Analius,  ‘PROSES  SELEKSI  INTERNAL  CALON  LEGISLATIF  PARTAI  NASDEM  DI DEWAN  PIMPINAN  DAERAH  KOTA  YOGYAKARTA’, Journal  of  Indonesian  Rural  and  Regional Goverment (Jurnal Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia (JPD2I)) , 1.1 (2017), 21–37.
e-ISSN: 2655-6057

## Metode
Penelitian ini dilakukan di kota Tasikmalaya Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan  adalah  kualitatif,  dengan  pendekatan  studi  fenomenologi  yaitu  studi  yang berusaha  mencari  “esensi”  makna  dari  suatu  fenomena,  jenis  penelitian  bersifat deskriptif–analisis, yaitu menggambarkan fenomena sosial politik yang diteliti, kemudian menganalisis  dengan  mengklasifikasikan  dan  mengkategorikan  berdasarkan  data-data yang diperoleh.
Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting  seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik  dari  para partisipan,  menganalisis  data  secara  induktif mulai dari  tema -tema khusus  ke  tema-tema  umum  dan  menafsirkan  makna  data.  Fokus  penelitian  dalam penelitian  ini  adalah  pada  metode  seleksi  PAN  dalam  menentukan  bakal  calon  kepala daerah di Kota Tasikmalaya tahun 2017.

## Hasil dan Pembahasan
Sejauh  ini  studi  tentang  rekrutmen  politik  kepala  daerah  yang  telah  dilakukan, beberapa  di  antaranya  fokus  pada  tiga  aspek. Pertama ,  faktor  internal  partai  politik,  di mana elite partai memainkan peran penting dalam rekrutmen seperti pada penelitian yang mengatakan  bahwa  pimpinan  partai  memegang  peran  kunci  dalam  rekrutmen  politik. 9 Kedua , faktor eksternal partai politik, menggambarkan pada pola rekrutmen berdasarkan uang, kedekatan elite, dan ikatan primordial. Selain itu melihat bahwa momentum karier kepala daerah tergantung pada politisasi keluarga mereka. 10
Studi-studi  terdahulu,  memperlihatkan  bahwa  kajian  rekrutmen  politik  kepala daerah penting untuk  diteliti. Penelitian ini penting dibuat karena mengisi  celah kosong penelitian tentang rekrutmen politik dilihat dari sudut seleksi kandidat. Fokus penelitian ini  adalah  lebih  menekankan  analisis  pada  rekrutmen  politik  melalui  seleksi  kandidat (Rahat dan Hazan, 2001)

## Partai Politik
Kajian  tentang  partai  politik  merupakan  salah  satu  bidang  yang  paling  penting dan  menarik  dalam  ilmu  politik.  Kajian  tentang  partai  politik  dikembangkan  oleh  para pakar sejak kuartal ketiga abad ke 19. 11 Pada periode ini terdapat beberapa kajian tentang partai  politik,  terutama  sebagai  jawaban/respons  terhadap  cepatnya  perkembangan peranan partai politik di pemerintahan. 12 Di akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, perkembangan  baru  terjadi  ketika  kajian  tentang  partai  politik  mulai  membahas  partai sebagai  organisasi  ekstra-parlementer.  Seiring  perkembangan  zaman  lambat  laun  partai politik  sudah  mengarah  pada  partai  modern,  dengan  mengembangakan  manajemen organisasi.
9 Alexander Hertel-Fernandez, ‘American Employers as Political Machines’, The Journal of Politics , 79.1 (2017), 105–17.
10 Baitur  Rohman,  M  Syahri,  and  Nurul  Zuriah, ‘Fenomena Disharmonisasi  Partai  Politik  Berbasis  Islam Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Malang’, Jurnal Civic Hukum , 4.2 (2019), 91–102.
11 RIDHO AL-HAMDI, Moving towards a Normalised Path: Political Islam in  Contemporary Indonesia (Muhammadiyah University Yogyakarta, 2017).
12 N F N Efriza, ‘Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public  Perception]’, Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan Internasional , 10.1 (2019), 17–38.
e-ISSN: 2655-6057
Partai politik modern, ini merupakan suatu ere di mana permulaan bidang kajian di era modern. Kajian tentang partai politik berlanjut dengan berbagai fokus baru kajian dan melahirkan lebih banyak teori yang lebih maju yang dikembangkan oleh para pakar. Pokok  bahasan  mulai  berkembang  seperti  Idiologi,  pemerintahan,  budaya  politik, sosiologi  politik,    perkembangan  politik  dan  demokrasi,  hubungannya  dengan  sistem politik  dan  partai  politik,  serta  pelembagaan. 13 .  Pada  umumnya  berbagai  kajian  tentang politik  di  negara-negara  berkembang  cenderung  sangat  terkait  dengan  pembahasan tentang  berbagai  masalah  spesifik  seperti  demokratisasi,  idiologi,  dan  sejumlah  kajian baru tentang sistem partai dan pelembagaan. 14

## Demokrasi Internal Partai
Dalam  penentuan  calon  pejabat  publik,  diperlukan  mekanisme  yang  demokratis. Partai  politik  yang  merupakan  bagian  dari  sistem  politik  harus  dapat  menjalankan mekanisme  pemilihan  dengan  demokratis.  Mengapa  demikian  ?  karena  dengan menjalankan  proses  yang  demokratis  maka  akan  dihasilkan  calon  pejabat  yang merupakan  pilihan  rakyat,  dan  memiliki  legitimasi  yang  tinggi  dari  anggota  partai tersebut. Bukan legitimasi dari pimpinan partai.
Sampai dengan saat ini, seleksi calon mendapatkan perhatian yang relatif sedikit. Kondisi  ini  disebabkan  oleh  kelangkaan  literatur  ilmiah  telah  menimbulkan  hambatan bagi  peneliti. Menurut Galaghar dan marsh 15 tentang seleksi calon  menyebutnya sebagai “taman  rahasia”  politik.  Selain  menjadi  tahap  penting  dalam  proses  perekrutan,  seleksi calon  juga merupakan  arena penting bagi  perebutan kekuasaan internal partai.  Prosedur untuk  mengklasifikasikan  metode  seleksi  calon  dalam  rekrutmen  politik  diuraikan  pada empat  kriteria  yaitu  selektorat,  pencalonan,  desentralisasi,  dan  voting  versus penunjukan. 16

## Seleksi Kandidat
Rekrutmen  politik  adalah  suatu  proses  seleksi  anggota-aggota  kelompok  untuk mewakili  kelompoknya  dalam  jabatan  administratif  maupun  politik  (Gaffar,  1999: 155). Kedua,  Rekrutmen  politik  merupakan  seleksi  dan  pemilihan  atau  seleksi  dan pengangkatan  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  melaksanakan  sejumlah  peranan dalam  sistem  politik  pada  umumnya  dan  pemerintahan  pada  khususnya.Prosedur  untuk mengklasifikasikan metode seleksi calon  dalam rekrutmen politik diuraikan pada empat kriteria yaitu selektorat, pencalonan, desentralisasi, dan voting versus penunjukan. 17
1. Selektorat
Selektorat  merupakan  badan  yang  menyeleksi  calon,  hal  ini  merupakan  aktor perantara penting dalam proses perekrutan selektorat dapat dapat beranganggotakan satu orang  atau  banyak  orang  hingga  seluruh  pemilih  dalam  suatu  bangsa  tertentu.  Reuven Hazan  menggambarkan  lima  jenis  proses  seleksi  kandidat  antara  dua  kontinum  inklusif di satu sisi dan eksklusif di sisi yang lain. Kelima proses seleksi kandidat tersebut adalah
13 Iwan Hardi Saputro, ‘MODERNISASI PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Dan Kabupaten Purworejo)’, Politika: Jurnal Ilmu Politik , 7.2 (2016), 5–20.
14 Fernando Casal Bértoa, ‘Political Parties or Party Systems? Assessing the ‘Myth’of Institutionalisation and Democracy’, West European Politics , 40.2 (2017), 402–29.
15 Michael  Gallagher  and  Michael  Marsh, Candidate  Selection  in  Comparative  Perspective:  The  Secret Garden of Politics (Sage Publications Ltd, 1988), XVIII .
16 Paul Pennings and Reuven Y Hazan, ‘Democratizing Candidate Selection: Causes and Consequences’, Party Politics , 7.3 (2001), 267–75.
17 Pennings and Hazan.
e-ISSN: 2655-6057
pertama ;  seleksi  yang  dilakukan  oleh  pemilih  ( voters ), kedua ;  seleksi  yang  dilakukan oleh anggota partai, ketiga ; seleksi yang dilakukan oleh delegasi partai, keempat ; seleksi oleh elite partai, dan kelima; seleksi oleh pimpinan partai.
Atas  dasar  perspektif  teori  Hazan  secara  umum  dapat  dibedakan  dua kecendrungan pola rekrutmen, yakni inklusif dan eklusif. Rekrutmen inklusif melibatkan publik  dan  atau  pemilih,  sedangkan  rekrutmen  eklusif  hanya  melibatkan  anggota, pengurus,  dan  pimpinan  partai.  Dalam  upaya  melembagakan  sistem  rekrutmen  yang terbuka dan demokratis, maka seleksi calon pejabat publik semestinya melibatkan publik, selain  keterlibatan  para  anggota,  pengurus,  pimpinan  partai.Ketika  selektorat  adalah lembaga  partai,  kita  menemukan  pada  tengah  kontinum.  Di  dalam  partai,  ukuran  relatif masing-masing lembaga adalah tanda inklusivitasnya. Ujung ekstrim dari kutub eksklusif didefinisikan oleh selektorat yang terdiri dari satu individu.
2. Pencalonan
Pencalonan membahas pertanyaan tentang siapa yang dapat menampilkan dirinya sebagai  calon  dari  partai  tertentu.  Sekali  lagi  dapat  ditempatkan  sebuah  kontinum  dari inklusif ke eksklusif. Pada salah satu ujung, kutub inklusif, setiap pemilih berhak untuk tampil sebagai calon partai. Pada kutub ekslusif ditemukan serangkaian syarat ketat.
3. Desentralisasi
Metode  seleksi  partai  dapat  dilihat  sebagai  desentralisasi  dalam  dua  pengertian. Desentralisasi  bisa  bersifat  teritorial,  yakni  ketika  selektorat  partai  lokal  mencalonkan calon  partai.  Misalnya  seorang  pemimpin  lokal,  komite  cabang  partai,  atau  semua anggota partai atau pemilih disuatu daerah pemilihan. Desentralisasi metode seleksi juga bersifat  fungsional,  yang  memastikan  keterwakilan  bagi  perwakilan  kelompok  seperti serikat buruh, serikat perempuan atau minoritas.
Kesalahan  umum  dalam  studi  yang  membahas  metode  seleksi  adalah menganggap  desentralisasi  dan  inklusivitas  dan  sentralisasi  serta  eksklusivitas  secara konseptual  sama,  atau  setidaknya  menggambarkan  dimensi  metode  seleksi  calon  yang sama. Namun secara analitis keduanya berbeda. Desentralisasi bisa berarti bahwa kontrol atas  seleksi  calon  beralih  dari  oligarki  nasional  ke  oligarki  lokal.  Sebagai  contoh,    jika selektorat  terdesentralisasikan  dari  konferensi  partai  nasional  yang  terdiri  atas  ribuan peserta ke sepuluh komite lokal yang masing-masing terdiri dari beberapa orang komite lokal  yang  masing-masing  terdiri  dari  beberapa  orang  aktivis  dan  pemimpin,  secara keseluruhan  selektorat  telah  terdesentralisasi,  namun  belum  menjadi  lebih  inklusif  dan sebenarnya telah menjadi lebih ekslusif.
4. Voting versus penunjukan
Biasnya terjadi bahwa dalam selektorat yang lebih kecil dan lebih eksklusif calon diangkat,  sementara  selektorat  besar  biasanya  melakukan  voting    untuk  memilih  calon mereka.  Namun,  sistem  pemungutan  suara  secara  teoritis  dapat  digunakan  dalam selektorat yang terdiri dari dua orang atau lebih, dan penunjukan dapat dilakukan dalam lembaga yang terdiri dari puluhan orang. Ketika proses seleksi mencakup suatu prosedur yang  dengannya  voting    menentukan  apakah  seseorang  dinyatakan  sebagai  calon  partai dalam  pemilu,  dan/  atau  posisinya  pada  daftar,  kita  dihadapkan  dengan  prosedur pemungutan suara.

## Demokratisasi Seleksi Kandidat
Menjelang  Pemilukada  di  Kota  Tasikmalaya  tahun  2017,  PAN  membuka pendaftaran  untuk  umum  guna  merekrut  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah. Metode seleksi yang dilakukan oleh PAN  terdiri datas beberapa tahap antara lain: Tahap Pertama . Pendaftaran dan verifikasi di DPD. Pada tahap ini PAN membuka pendaftaran
e-ISSN: 2655-6057
kepada  umum,  dua  kali  pendaftaran  dan  menjaring  sembilan  nama,  dua  dari  internal partai dan tujuh nama dari luar kader PAN.
Tahap kedua . Pada tingkat DPW.Tim selektorat menjalankan wawancara dengan kandidat,  wawancara  kandidat  seputar  masalah  riwayat  hidup  dan  kekuatan  financial untuk  menghadapi  pemilukada.  Tidak  ada  hal  spesifik  lain  yang  ditanyakan  oleh  tim selektorat  DPW  selain  seputar  financial.  Dari  proses  tersebut  memunculkan  anggapan bahwa  yang  terpilih  dapat  dipastikan  kandidat  yang  memiliki  financial  yang  kuat.  Jika berbicara  kandidat  berfinancial  kuat  di  antara  ke  enam  orang  yang  mengikuti  proses kandidasi  (Eri  Purnomohadi,  Dede  Sudrajat,  Diky  Chandranegara,  Hendro,  Nanang Nurjamil dan dr Asep) maka dua orang kandidat Dede Sudrajat dan dr Asep yang santer muncul karena kedunya memiliki financial yang kuat. Dede Sudrajat adalah pemilik Bus Budiman,  dan  dr  Asep  didukung  oleh  kakak  iparnya,  yaitu  H  Aming  yang  merupakan bagian dari keluarga Mayasari Group dan sebagai  pemilik Bus Primajasa.
Tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini seleksi dilakukan oleh tim pilkada pusat, dan melakukan  seputar  pengecekan  terkait  administrasi  yang  dikumpulkan  di  DPD  dan wawancara.  DPP  hanya  memanggil  untuk  wawancara  pada  bakal  calon  yang  memiliki elektabilitas dan financial yang besar yaitu  H Dede, Diky Chandranegara dan dr Asep. 18 Dari  mereka  diperoleh  informasi  bahwa  wawancara  seputar  strategi  pemenangan  dan kekuatan  financial  pendukung  pemilukada.  Wawancara  di  DPP  lebih  terfokus  pada kekuatan financial setiap kandidat, ini dapat diartikan bahwa DPP mencari kandidat yang memiliki kekuatan financial untuk memenangkan pemilukada.
Proses  seleksi  dilakukan  dari  mulai  tingkat  DPD  hingga  DPP  PAN,  akan  tetapi pemberi putusan akhir proses kandidasi adalah DPP PAN, dalam hal ini adalah elit DPP PAN.  Merekalah  yang  dominan  dalam  pengambilan  keputusan.  Artinya  kandidat manapun yang memiliki kedekatan dengan elit  pusat  maka kecendrungan untuk  terpilih semakin besar 19 .
Pada  akhirnya  keputusan  rapat  pleno  DPP  PAN  memutuskan  bahwa  H  Dede Sudrajat dan dr Asep sebagai calon resmi dari DPP PAN untuk kontestasi pemilukada di Kota Tasikmalaya tahun 2017.Dari putusan tersebut terlihat kalau seleksi kandidat pada PAN  sangat  dipengaruhi  oleh  kekutan  dari  luar  partai.Hal  ini  dipertegas  dengan terpilihnya  dr  Asep  sebagai  calon  wakil  walikota.  Bagaimana  bisa  seorang  yang  tidak terkenal dan belum pernah terjun dalam politik justru yang terpilih/terekrut oleh PAN.
Terpilihnya dr Asep oleh PAN dapat dijelaskan dengan analisis berikut ini. 1). Dr Asep didorong kuat oleh H Aming (pengusaha Oto Bus Primajasa), di mana istri dr Asep merupakan  adik  dari  H  Aming.  Dan  tidak  perlu  dipungkiri  lagi,    semenjak  pemilukada tahun 2007 di Kota Tasikmalaya, H Aming selalu mendukung salah satu kandidat, seperti pada  tahun  2012,  H  Aming  mendukung  pasangan  pemenang  Pemilukada  (Budi-Dede). 2). Dr Asep dan H Aming memiliki kekuatan financial yang besar yang digunakan untuk memuluskan menjadi  kandidat calon  wakil walikota dari PAN. 3) H Aming melakukan gerilya  politik,  baik  di  DPD  hingga  DPP  PAN,  dan  langkah  ini  cukup  efektif  untuk menundukan elit DPD hingga DPP PAN.
Dengan  demikian  dapat  dijelaskan  bahwa  seleksi  kandidat  di  Partai  Amanat Nasional sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan di luar partai yaitu local strong man dan financial  yang  besar.  “ Local  strong  man ”  dalam  hal  ini  adalah  H  Aming,  sedangkan kekuatan financial yang besar berasal juga dari H Aming.
18 Wawancara dengan H Hendro, bakal calon dari DPD PAN, di Tasikmalaya, tanggal 9 januari 2019.
19 Wawancara  dengan  H  Hendro,  Ketua  MPP  DPD  PAN  Kota  Tasikmalaya,  di  Tasikmalaya  tanggal  9 januari 2019.
e-ISSN: 2655-6057
Sementara  apakah  proses  seleksi  terlihat  demokratis,  untuk  itu  akan  digunakan pendekatan  Hazan  (2001)  dalam    mengupasnya: Selektorat ,  selektorat  merupakan  badan penyeleksi  calon  di  partai  politik,  ini  merupakan  badan  yang  independen  dan keputusannya  tidak  ada  yang  mempengaruhi.  Selektorat  bisa  beranggotakan  satu  orang atau  banyak  orang.  Siapa  saja  yang  mengambil  keputusan  dalam  lembaga  selektorat tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

## Gambar 1. Party Selectorates PAN
General             Party           Selected            Non-Selected         Singel Electorate        Members     Party Agency       Party Agency        Leader
Inclusive                                                                                                          Exclusive Sumber :  hasil olahan  peneliti tahun  2019
Jika melihat gambar di atas, dan dihubungkan dengan selektorat yang menyeleksi di  Partai  Amanat  Nasional,  maka  terlihat  bahwa  pada  tingkat  DPD  PAN  terdapat  tim selektorat yang berada di bawah tim pemenangan pilkada, hanya saja tim tersebut tidak bekerja  untuk  menyeleksi  secara  penuh,  tetapi  hanya  sebatas  pada  verifikasi  berkas administrasi  pendaftaran  dan  wawancara.  Tim  selektorat  menyampaikan  bakal  calon yang sudah melengkapi administrasi ke DPD. Melalui rapat pleno DPD PAN ditentukan bakal  calon  kepala  daerah  yang  direkomendasikan  ke  DPW.  Dengan  demikian  dapat diartikan jika berkas administrasi lengkap, maka lolos ketingkat DPW, jika tidak lengkap atau tidak mengumpulkan maka tidak akan diloloskan.
Pada  tingkat  DPW  terdapat  tim  selektorat  juga  di  bawah  Tim  pilkada  provinsi, pada  tingkat  pusat  terdapat  tim  pilkada  pusat.  Dalam  pelaksanaanya  mereka  tidak mengambil  keputusan  dalam  proses  seleksi  akan  tetapi  semuanya  bermuara  di  rapat pleno  partai  politik.  Hal  ini  diperkuat  juga  dalam  Undang-Undang  No  10  tahun  2016 tentang  pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam pasal 42 ayat (5) “Pendaftaran pasangan  Calon  Bupati  dan  Calon  Wakil  Bupati  serta  pasangan  Calon  Walikota  dan Calon  Wakil  Walikota  oleh  Partai  Politik  ditandatangani  oleh  ketua  Partai  Politik  dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi”.
Dengan  demikian  dapat  dijelaskan,  seleksi  yang  dilakukan  oleh  PAN sesungguhnya  ada  di  elit  partai  politik.  Pola  rekrutmen  terlihat  pada selected  party agency atau  di  tengah  kontinum  antara eklusive dan inklusive .  Hanya  saja  elit  partai memiliki  kekuasaan  yang  luas  untuk  menentukan  siapa  bakal  calon  kepala  daerahnya. Pada  sistem  oligarki,    keputusan  dilakukan  secara  tertutup, smoke  filled  rooms ,  tanpa melibatkan partisipasi kader dan konstituen, Muhtadi (2019). 20
Pencalonan ,  yang  dimaksud  pencalonan  di  sini  adalah  siapa  yang  dapat menampilkan  dirinya  sebagai  calon  dari  partai  tertentu.  Pada  Partai  Amanat  Nasional rekrutmen  politik  dilakukan  secara  terbuka,  dan  seluruh  warga  yang  telah  memenuhi syarat  ketentuan  boleh  mendaftarakan  diri  untuk  mengikuti  seleksi  di  partai.  Untuk  itu jika  melihat  pada  gambar,  maka  pencalonan  oleh  partai  politik  masuk  pada  kontinum inklusive , karena semua warga negara bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah di Kota Tasikmalaya.
20 Burhanuddin Muhtadi, Populisme, Politik Identitas, Dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural (Intrans Publishing, 2019).
Desentralisasi ,  diartikan  sebagai  kontrol  atas  seleksi  calon  beralih  dari  oligarki nasional ke oligarki lokal. Desentralisasi dapat diartikan sebagai desentralisasi teritorial, dan  desentralisasi  metode  seleksi.  Desentralisasi  teritorial  artinya  ketika  selektorat mencalonkan calon partai. Desentralisasi metode seleksi adalah memastikan keterwakilan bagi  perwakilan kelompok. Akan tetapi  dalam penelitian ini akan melihat desentralisasi teritorial.  Pada  pelakanaanya  PAN  membuka  kepada  umum  proses  rekrutmen  kepala daerah.  Di  sini  terlihat  bahwa  selektorat  daerah/lokal  mampu  mencalonkan  calon  dari daerah  yaitu  warga  yang  mencalonkan  diri.  Artinya  terlihat  bahwa  desentralisasi  di jalankan oleh PAN.
Gambar 2.

## Desentralisasi di PAN
Nasional Regional Lokal Mencalonkancalon partai Sentralisasi Desentralisasi Sumber :  hasil olahan  peneliti tahun  2019
Voting  versus  Penunjukan .  Terdapat  metode  dalam  menentukan  calon  pada proses  seleksi  pada  partai  politik.  Bisa  melalui  voting  atau  dilihat  dari  jumlah  suara terbesar  yang  memilih,  atau  penunjukan  artinya  ditunjuk  oleh  pimpinan  partai  politik. Jika  melihat  pada  model  yang  dilakukan  oleh  PAN  pada  pemilukada  di  Kota Tasikmalaya terlihat bahwa peran dari elit partai yang menentukan saat seleksi di tingkat daerah hingga pusat. Elit partai menunjuk bakal calon yang diajukan dari daerah. Artinya tidak  ada  voting  yang  dilakukan  oleh  selektorat  pada  tingkat  pusat  untuk  menentukan siapa calon yang dipilih oleh partai politik.
Dengan  demikian  secara  keseluruhan  dapat  diambil  kesimpulan. Pertama ,  Pola seleksi  yang  dilakukan  oleh  PAN  secara  keseluruhan  terkonsentrasi  pada  elit  partai politik. Kedua ,  longgarnya  sistem  seleksi  dalam  rekrutmen  politik,  berdampak  pada mudahnya hasil dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan. Ketiga ,  Pola seleksi yang dilakukan  oleh  PAN  dalam  rekrutmen  politik  belum  menunjukan  demokratisasi  di internal partai politik secara keseluruhan.
Dari  empat  dimensi  metode  seleksi,  hanya  dua  yang  terpenuhi  unsur demokratisnya,  yaitu  pada  pencalonan  di  mana  dibuka  terhadap  umum,  dan  pada desentralisasi di mana selektorat lokal dapat mencalonkan calon dari daerah. Sedangkan pada  dimensi  selektorat  masih  terlihat  dikontinum  tengah  di  mana  yang  menentukan terpilihnya  para  calon  adalah  elit  partai.  Pada  dimensi  voting  dan  penunjukan  terlihat bahwa PAN melakukan  penunjukan terhadap calon kepala daerah pada proses kandidasi. Dengan  demikian  kesimpulan  secara  umum  rekrutmen  calon  kepala  daerah  pada  PAN termasuk pada katagori semi demokrasi.
e-ISSN: 2655-6057
Tabel 1

## Tabel Metode Seleksi PAN Kota Tasikmalaya
No 1 Penentu Kebijakan Elit partai (rapat pleno) 2 Sumber Rekrutmen Kader dan non kader 3 Tim Seleksi/selektorat Pengurus  partai  yang  dipilih/berada  di kontinum tengah (tidak demokratis) 4 Pencalonan Di buka untuk umum (demokratis) 5 Desentralisasi Mencalonkan dari daerah/lokal (demokratis) 6 Voting versus penunjukan Penunjukan (tidak demokratis)
Sumber : hasil olahan peneliti tahun 2019.

## Kader Internal Kalah dari Kader Eksternal
Tidak  diajukannya    kader  internal  sebagai  calon  kepala  daerah  oleh  PAN  pada saat pemilukada di Kota Tasikmalaya tahun 2017 menjadi pertanyaan bagi banyak orang, sehingga memunculkan spekulasi kalau PAN tidak memiliki kader yang potensial untuk dijadikan  calon  dari  partainya.  Bahkan  memunculkan  spekulasi  yang  lain,    kalau  uang yang  mengatur  proses  rekrutmen  pada  kedua  partai  ini.  Padahal  PAN  memiliki  kader yang potensial untuk menang seperti H Hendro (Ketua MPP PAN Kota Tasikmalaya) . Pada  Partai  Amanat  Nasional  tidak  terpilihnya  kader  internal  dikarenakan 1)Kekuatan local strong man turut dalam mengalahkan calon internal PAN 2) Calon dari internal  yang  mendaftarkan  diri  pada  proses  rekrutmen  di    PAN  tidak  memiliki elektabilitas 3) Kekuatan financial yang besar dari kader luar mempengaruhi keterpilihan mereka oleh DPP PAN 4)Tidak ada loby politik yang dilakukan oleh kader internal PAN dalam memenangkan kontestasi bakal calon kepala daerah. Jika melihat beberapa alasan di  atas  tidak  terpilihnya  kader  internal  PAN  karena  kuatnya  pengaruh  orang  luar  yang memainkan  politik  di  internal  PAN.  Dengan  lobi  yang  kuat  dimulai  dari  DPD  hingga DPP  PAN  dan  didorong  financial  yang  besar  akhirnya  rekomendasi  jatuh  pada  kader ekternal PAN. Selain itu  tidak terpilihnya kader internal karena mereka tidak aktif untuk melobi hingga ke DPP, dikarenakan rasa minder yang disebabkan tidak adanya kekuatan financial  yang  dimilikinya,  walaupun  kader  dari  PAN  sangat  mumpuni  jika  dilihat  dari kualitas  kandidat.  Akhirnya  dapat  disimpulkan  bahwa  kekuatan local  strong  man dan financial yang besar menjadi faktor pendorong terpilihnya kader eksternal

## Kesimpulan
Tidak  terpilihnya  kader  internal  PAN  bukan  disebabkan  kader  yang  maju  tidak berkualitas, akan tetapi proses seleksi kandidat dipengaruhi oleh local stronge man , dan kekuatan  financial  yang  besar.  Hal  ini  berimplikasi  pada  terpilihnya  pasangan  Dede- Asep oleh DPP PAN.Dari segi seleksi kandidat menunjukan bahwa pada Partai Amanat Nasional, keputusan penentuan bakal calon kepala daerah ada pada rapat pleno pusat, ini menunjukan partai ini berifat elitis non prosedural. Tidak ada prosedur yang baku dalam pelaksanaan  rekrutmen  politik.  Proses  seleksi  di  PAN  masih  memperlihatkan  lemahnya demokrasi di partai tersebut.
Dari  empat  dimensi  metode  seleksi,  hanya  dua  yang  terpenuhi  unsur demokratisnya,  yaitu  pada  pencalonan  di  mana  dibuka  terhadap  umum,  dan  pada desentralisasi di mana selektorat lokal dapat mencalonkan calon dari daerah. Sedangkan pada  dimensi  selektorat  masih  terlihat  dikontinum  tengah  di  mana  yang  menentukan
e-ISSN: 2655-6057
terpilihnya  para  calon  adalah  elit  partai.  Pada  dimensi  voting  dan  penunjukan  terlihat bahwa  PAN  melakukan    penunjukan  terhadap  calon  kepala  daerah  pada  proses kandidasi.Secara  umum  rekrutmen  calon  kepala  daerah  pada  PAN  termasuk  pada katagori semi demokrasi. Hal Ini berimplikasi pada kandidat kepala daerah yang terpilih.

## Daftar Pustaka
Aji,  Okky  Singgih  Laksono  Waskita,  and  Lita  Tyesta  A  L  W  Hasyim  Asy’ari, ‘Optimalisasi  Tata  Cara  Partai  Politik  Dalam  Rekrutmen  Calon  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Untuk  Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012’, Diponegoro Law Journal , 5.4 (2016), 1–13
AL-HAMDI,  RIDHO, Moving  towards  a  Normalised  Path:  Political  Islam  in Contemporary Indonesia (Muhammadiyah University Yogyakarta, 2017)
Analius,  Giawa,  ‘PROSES  SELEKSI  INTERNAL  CALON  LEGISLATIF  PARTAI NASDEM DI DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA’, Journal of  Indonesian  Rural  and  Regional  Goverment  (Jurnal  Pemerintahan  Daerah  Dan Desa Indonesia (JPD2I)) , 1.1 (2017), 21–37
Casal  Bértoa,  Fernando,  ‘Political  Parties  or  Party  Systems?  Assessing  the  ‘Myth’of Institutionalisation and Democracy’, West European Politics , 40.2 (2017), 402–29
Efriza,  N  F  N,  ‘Eksistensi  Partai  Politik  Dalam Persepsi  Publik  [The  Existence  of  The Political  Parties  in  Public  Perception]’, Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional , 10.1 (2019), 17–38
Firmanzah, Ph D, ‘Mengelola Partai Politik’ (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm, 2011)
Gallagher,  Michael,  and  Michael  Marsh, Candidate  Selection  in  Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics (Sage Publications Ltd, 1988), XVIII
Haris, Syamsuddin, ‘Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia’, Jakarta: KPK–LIPI , 2016
Hertel-Fernandez, Alexander, ‘American Employers as Political Machines’, The Journal of Politics , 79.1 (2017), 105–17
Katz, Richard S, and William J Crotty, Handbook of Party Politics (Sage, 2006)
Muhtadi, Burhanuddin, Populisme, Politik Identitas, Dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural (Intrans Publishing, 2019)
Muntoha, S H, ‘Penguatan Sistem  Presidensial Dalam Pemerintahan Yang Multi Partai Di Indoneasia Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis’, 2018
Pennings, Paul, and Reuven Y Hazan, ‘Democratizing Candidate Selection: Causes and Consequences’, Party Politics , 7.3 (2001), 267–75
Rohman, Baitur, M Syahri, and Nurul Zuriah, ‘Fenomena Disharmonisasi Partai Politik Berbasis Islam Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Malang’, Jurnal Civic Hukum , 4.2 (2019), 91–102
Saputro,  Iwan  Hardi,  ‘MODERNISASI  PARTAI  POLITIK  DI  TINGKAT  LOKAL (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Dan Kabupaten Purworejo)’, Politika: Jurnal Ilmu Politik , 7.2 (2016), 5–20
Subekti, Valina Singka, Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik  Hingga  Ke  Praktik  Pemerintah  Demokrasi (Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2015)