## EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KAS DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

## Hasan Bakri Sinaga, Meyzi Heriyanto, dan Indra Safri
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Riau Kampus Bina Widya Km 12.5 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Abstract: Effectiveness of Regional Cash Management in Increasing Original Regional In- come. This study aims to determine the effectiveness of local cash management in an effort to in- crease the original revenue. This type of research is evaluative research. The research informants are PPKD, BUD authority and treasurer of PPKD acceptance. Data collection is used in the form of documentation, interview and observation. Data analysis using Ishikawa diagram (fishbone analysis model) draws conclusions on the weaknesses of conditions found during the study, ana- lyzes the causes of the problems, assesses their impact, and sees whether or not improvements are made. The results show that the Cash Management of Riau Province Government Year 2014 and 2015 has been effective in increasing PAD.
Keywords: local cash management, idle cash, deposits, effectiveness
Abstrak: Efektifitas  Pengelolaan  Kas  Daerah  dalam  Peningkatan  Pendapatan Asli  Dae - rah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan kas daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Informan penelitian adalah PPKD, kuasa BUD dan bendaharawan penerimaan PPKD. Pengumpulan data digunakan berupa dokumentasi, wawancara dan pengamatan. Analisis data menggunakan dia- gram Ishikawa ( fishbone analysis model ) yang menarik kesimpulan atas kelemahan kondisi yang ditemukan selama penelitian, menganalisis penyebab permasalahan, menilai dampaknya, dan melihat ada/tidaknya perbaikan atas kelemahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 dan 2015 telah efektif dalam upaya meningkatkan PAD.
Kata kunci : pengelolaan kas daerah, kas menganggur, deposito, efektifitas
PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerin-tahan nega- ra untuk mewujudkan tujuan bernegara me- nimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelo- laan keuangan negara. Pengelolaan keuan- gan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik In- donesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan se- cara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae- rah (APBD).
Sejalan dengan perkem-bangan ke- butuhan pengelolaan keuangan negara, di-
rasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang ter- batas secara efisien. Fungsi perbendaharaan tersebut terutama meliputi: perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pen- carian sumber pembiayaan yang paling mu- rah dan pemanfaatan semaksimal mungkin dana kas yang belum digunakan ( idle cash ). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelo- laan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan
tingkat bunga yang berlaku. Penempatan uang daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat me- narik uang tersebut sebagian atau seluruh- nya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2011 s.d. 2015, saldo penempatan kas daerah dalam bentuk deposito dengan jangka waktu satu sampai tiga bulan per 31 Desember yakni pada Tabel 1.
Tabel 1. Saldo Deposito Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2011 – 2015
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau TA 2010 s.d. 2015
Dari tabel 1. menunjukkan bahwa penempatan saldo Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember dalam ben- tuk deposito berjangka ( time deposit) antara satu sampai tiga bulan cenderung menurun dari tahun 2011 s.d 2013. Berdasarkan data tabel 1, maka pertanyaan penelitian adalah bagaimanakah efektivitas pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas mulai dari tahap perencanaan, pelaksa- naan, penatausahaan, pelaporan, pertang- gungjawaban, dan pengawasan?.
Akbar (2010) menyatakan bahwa manajemen keuangan daerah menjadi be- gitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekwensi lo- gis dari perspektif pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transfor- masi nilai yang berkembang dalam era re- formasi ini adalah meningkatnya penekan- an proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggungjawaban horizontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintah, termasuk aspek
penatausahaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah.
Subekti (2010) dan Yenti (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengelolaan kas daerah yang lebih optimal akan memberi dukungan/potensi dalam me- ningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kecurigaan beberapa pihak terkait penempatan dana menganggur pada per- bankan demi meraup keuntungan pribadi se- makin mengemuka. Khadafy (2013) menge- mukakan bahwa menempatkan deposito pemerintah daerah ke sebuah bank, alasan bukan hanya untuk menabung tetapi pen- empatan deposito di bank juga diduga untuk mendapat fee dari pihak bank.
Rachbini (2002) mengemukan bahwa rent seeking behavior merupakan suatu si- fat pelaku bisnis untuk mempermudah cara memperoleh keuntungan dengan menggu- nakan modal yang menjadi hak orang lain atau hak milik publik untuk keuntungan sendiri. Rachbini (2005) lebih lanjut  me- nyatakan bahwa perburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau peru- sahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain den- gan melakukan manipulasi pada lingkungan
usaha atau bisnis. Manipulasi pada ling- kungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang me- lobi untuk memengaruhi aturan lebih memi- hak dirinya dengan pengorbanan pihak lain- nya disebut pemburu rente (“ rent seekers ”). Kemudian Mangkunegara (2013) me- nyatakan bahwa apa yang disampaikan FI- TRA mengenai pemberian fee ini mungkin benar. Namun demikian deposito adalah salah satu cara manajemen kas karena sifat uang/kas sebagai unearned asset (aset yang tidak menghasilkan keuntungan/laba atau hanya sebagai alat tukar). Malah akan cend- erung bodoh jika pemda punya banyak uang dan cuma disimpan di rekening giro saja tanpa menghasilkan apa-apa (selain jasa giro yang tidak seberapa besarnya). Pendapatan bunga dari deposito dapat digunakan untuk menambah penerimaan daerah guna membi- ayai belanja daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui efektifitas pengelolaan Kas Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
METODE Penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif. Informan dalam peneli- tian ini adalah PPKD, Kuasa BUD (KBUD), dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan informan kunci adalah KBUD. Teknik pen- gumpulan data adalah wawancara, obser- vasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis pertumbuhan Pendapatan Bunga Deposito digunakan rumus berikut:
Keterangan: ΔP =  Pertumbuhan  Pendapatan  Bunga
Deposito (dalam persen) PD 1  = Nilai Pendapatan Bunga Deposito tahun t
PD t-1 = Nilai Pendapatan Bunga Deposito tahun t-1
Untuk menghitung besarnya kontribu- si Pendapatan Bunga Deposito terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunaka- kan rumus sebagai berikut:
Keterangan:
K
= Kontribusi (dalam persen)
PD   = Pendapatan Bunga Deposito PAD   = Pendapatan Asli Daerah

## HASIL
Perencanaan Pengelolaan Kas Daerah Perencanaan pengelolaan kas dae- rah dalam bentuk deposito sudah memadai yakni adanya: 1) unit pengelolala deposito; 2) regulasi terkait penempatan uang daerah pada bank umum dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; 3) kebijakan penempatan deposito dengan alasan dan pertimbangan yang jelas; dan 4) perenca- naan kas yang disusun berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik dan penetapan saldo kas minimal. Namun demikan kebijakan yang dibuat belum men- gakomudir Pasal 4 huruf d Peraturan Dae- rah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002  PT Bank Riau Kepri sebagai penyimpan Uang Daerah. Selain itu BUD belum menetapkan saldo kas minimal Kas daerah. Pelaksanaan pengelolaan kas daerah dalam bentuk de- posito  sudah memadai yaitu: 1) SDM di unit kerja pengelola deposito memahami tatacara pengelolaan deposito; 2) penempa- tan deposito mengikuti regulasi tentang pen- empatan deposito, kelebihan saldo kas mini- mal (dana mengangur), dilakukan analisis resiko dan kelayakan penempatan deposito dan ditempatkan pada bank umum; 3) ad- anya perjanjian penempatan deposito antara BUD dengan Bank umum; 4) persetujuan/ otorisasi dari kepala daerah dan diberitahu- kan kepada DPRD; dan 5) manfaat yang op- timal dengan tingkat suku bunga yang ber- laku umum dan menguntungkan daerah.
Namun demikian, terdapat ketidak- efektifan dalam pelaksanaan yakni sebagai berikut:
1)  Penempatan deposito yakni ditem- patkan pada bank umum dan belum memperhatikan Pasal 4 huruf d Per- aturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002  PT Bank Riau Kepri sebagai penyimpan Uang Daerah.
2) Dana yang didepositokan meru- pakan kelebihan saldo kas mini- mal (dana mengangur) dan terdapat potensi kehilangan bunga sebesar Rp51.569.287.467,81.
3)  BUD belum membuat secara khusus terkait perjanjian kerjasama dengan pihak bank tempat pembukaan rek- ening deposito yang mengatur keten- tuan minimal terkait hak dan kewa- jiban.
Penatausahaan pengelolaan kas daerah dalam bentuk deposito sudah memadai yang meliputi: 1) pengamanan sertifikat deposito; 2) deposito dan pendapatan bunga deposito dicatat pada BKU; dan 3) dokumentasi de- posito. Pelaporan dan pertanggung-jawaban pengelolaan kas daerah dalam bentuk de- posito sudah memadai yakni: 1) Penempa- tan Deposito dan Bunganya disajikan dalam LKPD; 2) Penempatan deposito dan bung- anya dilaporkan secara berkala kepada Ke- pala Daerah dan Laporan Keuangan Pemer- intah Daerah; dan 3) penempatan deposito masuk dalam Laporan Pertanggung-jawa- ban Kepala Daerah.
Efektivitas Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan dan evaluasi atas pen- gelolaan kas daerah dalam bentuk deposito sudah memadai yakni: 1) adanya instrumen pengawasan dan evaluasi; 2) adanya keg- iatan pengawasan dan evaluasi, dan 3) hasil pengawasan dan evaluasi digunakan untuk tindakan perbaikan.
Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan evaluasi yakni sebagai berikut:
1)  Instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap penempatan deposito yang
dilakukan oleh Kuasa BUD tersebut belum ditetapkan dalam bentuk per- aturan/standar operasional prosedur (SOP). Penetapan instrumen penga- wasan dan evaluasi tersebut dimak- sudkan agar kontinuitas pekerjaan terjamin jika terjadi penggantian pegawai.
2)  BUD dan Kuasa BUD  telah menin- daklanjuti sebahagian temuan BPK dan menagih kekurangan peneri- maan bunga deposito Tahun 2013 sebesar Rp3.228.177.298,08. BUD belum membuat surat perjanjian ker- jasama dengan pihak bank tempat pembukaan rekening deposito dan dan SOP penempatan deposito.
Hasil Evaluasi atas Efektivitas Peningkatan PAD digambarkan sebagai berikut:
1.  Pertumbuhan Pendapatan Bunga Deposi- to dari Tahun 2011 s.d. 2015 berkisar an- tara 10,20% s.d. 143,70%.
2. Rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 15,71% berbanding lurus dengan rata- rata pertumbuhan Pendapatan Bunga Deposito sebesar 55,96%. Pertumbuhan Pendapatan Bunga Deposito terbesar ter- jadi pada Tahun 2015 sebesar 143,70%.
3. Kontribusi Pendapatan Bunga Deposito TA 2014 dan 2015 masing-masing sebe- sar 4,83% dan 10,99% merupakan kontri- busi terbesar kedua terhadap PAD setelah Pendapatan Pajak Daerah. Kontribusi Pendapatan Bunga Deposito tersebut leb- ih besar dari kontribusi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dip- isahkan Tahun 2014 dan 2015 masing- masing sebesar 4,75% dan 5,13%.
PEMBAHASAN Efektivitas pengelolaan kas daerah dalam bentuk deposito dalam rangka mana- jemen kas pada Pemerintah Provinsi Riau. Hasil analisis terhadap efektivitas penge- lolaan Kas Daerah dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas pada Pemer- intah Provinsi Riau dengan pendekatan proses yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah dikhti- sarkan dalam bentuk matriks.

## Gambar 1. Analisis Kelemahan dengan Diagram Ishikawa
Ketidak efektifitas Pengelolaan Kas Dalam Bentuk Deposito Management People Procedures Policies Belum menempatkan kas daerah yang menanggur dalam bentuk DOC Kuasa BUD  belum memahami penempatan deposito dalam DOC SOP penempatan deposito belum ada Penempatan deposito pada bank umum  tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 Couse Effect Kew enangan BUMD  ada pada Biro Perekonomian  Sekretariat Daerah  dan Persetujuan DPRD Kurang memahami penyusunan  SOP Belum  ada regulasi yang mengatur Insentif Pemungutan  Lain-lain PAD yang Sah Tidak  ada rew ard jika memperoleh  bunga deposito yang lebih  tinggi Belum ada contoh SOP  penempatan deposito Tidak ada sosialisasi dari Bank Perjanjian kerjasama dengan Bank Umum  belum dibuat
Kondisi yang tidak memenuhi krite- ria kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan diagram Ishikawa ( fishbone analysis  model ) untuk mengetahui penye- bab dan pengaruh pada pengelolaan deposi- to sebagaimana pada Gambar 1 berikut.
Dari Gambar 1 dan hasil matriks eval- uatif menunjukkan bahwa pengelolaan Kas Daerah dalam bentuk deposito dalam rang- ka manajemen kas pada Pemerintah Provin- si Riau Tahun 2014 dan 2015 telah efektif dengan nilai skor 22. Namun demikian, ma- sih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut:
1)  KBUD belum menempatkan kas daerah yang mengganggur dalam bentuk DOC dikarenakan KBUD belum mengetahui adanya produk DOC pada Bank Riau Kepri dan Bank umum lainnya. Hal tersebut men- gakibatkan hilangnya potensi perimaan bunga sebesar selisih antara bunga DOC dengan bunga giro. Selain itu, pening- katan bunga deposito tidak memberikan kesejahteraan kepada pegawai penge- lola karena belum adanya regulasi dari pemerintah pusat yang memperboleh-
kan pemberian insentif atas pendapatan bunga deposito seperti halnya insen- tif pajak dan retribusi daerah.  Sejalan dengan hal tersebut, BUD juga harus menetapkan saldo kas minimal pada Kas Daerah sebagai ambang batas kas yang menganggur dalam bentuk giro.
2)  Dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Bank Riau Kepri sebagai penyimpan Uang Daerah. Hal ini mengharuskan bahwa Uang Daerah harus ditempatkan pada Bank Riau Ke- pri dan tidak boleh ditempatkan pada Bank Umum lainnya. Sementara men- gacu pada Pasal 328 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penempatan uang daerah dapat ditempatkan pada Bank Umum yang sehat dan praktiknya Pemeritah Provinsi Riau telah men- empatkan deposito pada Bank Umum selain Bank Riau Kepri. Hal tersebut dapat menjadi permasalahan dikemu- dian hari.
3)  BUD belum membuat perjanjian ker- jasama dengan pihak bank tempat pem-
bukaan rekening deposito. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Riau dan Bank Umum tempat penyimpanan uang daerah dan sebagai dasar jika ada permasalahan dikemudian hari.
4)  BUD dan KBUD belum menyusun dan menetapkan SOP tentang penge- lolaan deposito yang menyeluruh mu- lai dari tahap pelaksanaan, penatausa- haan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dengan tidak adanya SOP mengakibatkan para pelaksana ti- dak mempunyai arah yang jelas dalam melaksanakan penempatan deposito. Jika ada rotasi/mutasi, personil yang mengelola deposito harus bertanya ter- lebih dahulu kepada orang sebelumnya.
Berdasarkan hasil analisis di atas, tingkat pertumbuhan pendapatan bunga de- posito dari Tahun 2011 s.d. 2015 rata-rata sebesar 55,96% berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan PAD dari Tahun 2011 s.d. 2015 rata-rata 15,71%. Tingkat pertum- buhan Pendapatan Bunga Deposito terbesar terjadi pada Tahun 2015 sebesar 143,70% dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 10,99%. Kontribusi Pendapatan Bunga De- posito terhadap PAD dari Tahun 2014 s.d. 2015 masing-masing sebesar 4,83% dan 10,99% merupakan kontribusi terbesar ked- ua tehadap PAD setelah Pendapatan Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pen- gelolaan kas daerah dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas pada Pemer- intah Provinsi Riau efektif dalam peningka- tan PAD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rafni Yenti, 2012) dengan hasil penelitian bahwa manajemen kas mempun- yai potensi dalam meningkatkan PAD.

## SIMPULAN
Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 dan 2015 dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas mulai dari tahap perencanaan, pelaksa- naan, penatausahaan, pelaporan, pertang- gungjawaban, dan pengawasan telah efektif.
Namun demikian masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian oleh PPKD selaku BUD guna meningkatkan efektifitas dalam penempatan deposito antara lain:
1) BUD belum menempatkan kas daerah yang mengganggur dalam bentuk DOC untuk memaksimal- kan pendapatan bunga deposito dan belum menetapkan saldo kas minimal Kas Daerah dalam bentuk giro;
2)  Pemerintah Provinsi Riau belum mensinkronkan Pasal 328 ayat (1)
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002;
3)  BUD belum membuat perjanjian kerjasama dengan pihak bank tem- pat pembukaan rekening deposito;
4)  BUD dan KBUD belum menyusun dan menetapkan SOP tentang pen- gelolaan deposito yang menyelu- ruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pel- aporan, pertang-gungjawaban, dan pengawasan.
Rata-rata pertumbuhan PAD selama periode 2011 s.d. 2015 sebesar 15,71% berbanding lurus dengan rata-rata pertum- buhan Pendapatan Bunga Deposito sebesar 55,96%. Kontribusi Pendapatan Bunga De- posito TA 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 4,83% dan 10,99% merupakan kon- tribusi terbesar kedua terhadap PAD setelah Pendapatan Pajak Daerah. Hal ini menun- jukkan bahwa pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 dan 2015 dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas efektif dalam upaya menin- gkatkan PAD

## DAFTAR RUJUKAN
Akbar, Bahrullah, 2010, Fungsi Manajemen Keuangan Daerah, https://pekik- daerah.wordpress.com/2010/08/22/ fungsi-manajemen-keuangan-dae- rah/

## Hasan Bakri Sinaga, Efektifitas Pengelolaan Kas Daerah
Mangkunegara, Irfan, Mengkritisi De- posito Ilegal Temuan Fitra, http:// ekonomi.kompasiana.com/mon- eter/2013/12/07/mengkritisi-deposi- to-ilegal-temuan-fitra-614361.html , 7 Desember 2013.
Rachbini, Didik J. 2002, Ekonomi Politik Paradikma dan Teori Pilihan Publik, Jakarta. Ghalia Indonesia.
Subekti, Arif, 2010, Pengelolaan Kas Dae- rah Untuk Mendukung Peningka- tan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan,
Jakarta. Tesis Tidak dipublikasi, Te- sis Magister Ekonomi Fakultas Eko- nomi Universitas Indonesia. Yenti, Rafni, 2012, Analisis Pengelolaan Kas Daerah Sebagai Upaya Pening- katan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Kota Padang Pan- jang Tahun 2010), Yogyakarta. Te- sis Tidak dipublikasi, Tesis Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 342-348