Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## MERESPON NALAR KEBIJAKAN NEGARA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

## Abstract
This  paper  departs  from  anxiety  about  the spread of  the Covid  19  virus in  Indonesia  which is increasing significantly. The government as the main  actor  in  policy  making  is  required  to produce  policies  that  are  able  to  reduce  and solve  covid  19  problems  in  Indonesia,  including the impacts. But the policy will have no meaning if it does not get a response from the recipient of the  policy.  Therefore  this  paper  is  intended  to track how the public responds to the reasoning of state  policies  in  dealing  with  the  Covid  19  virus in  Indonesia.  Through  the  literature  study method,  this  paper  is  presented  based  on  the results  of  readings  in  journals,  books,  mass media news to obtain comprehensive results. The rational  choice  approach  to  policy  making  is used  as  a  knife  for  analysis  to  sharpen arguments.  The  results  of  this  paper  conclude that  the  policies  taken  by  the  government  show rational  reasoning.  This  logical  logic  of  health emergencies  can  be  accepted  rationally  by  the community.  However,  there  was  a  different response by some people, especially the middle to lower  classes.  This  is  caused  by  social vulnerability caused by limited resources so that it  is  "forced"  to  break  through  the  reasoning  of the country's rationality in the policy of handling the  co-epidemic  pandemic19  in  Indonesia.  The key  to  its  solution  is  the  country's  ability  to guarantee the economic security of every family. So that the rationality of the state and society will be the same in the face of the Covid 19 pandemic.

## Program Studi Ekonomi Pembangunan
FEB Unsyiah Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111 Telp/Fax: (0651) 7551265 Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id
©2019 FEB Unsyiah. All rights reserved.
Zulfa Harirah MS 1
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau zulfaharirahms@lecturer.unri.ac.id

## Annas Rizaldi
Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka annas_rizaldi@yahoo.com
Keywords: Covid 19, Community, Response,
Public policy, Policy Reason

## INFORMASI ARTIKEL
Dikirim:28 April 2020 Diterima setelah revisi:24 Mei 2020 Diterima:Mei 2020 Dipublikasi:Mei 2020
1 Zulfa Harirah MS adalah Corresponding author

## 1. Pendahuluan
Tahun  2020  merupakan  tahun  krisis  dan  mengkhawatirkan  yang  dialami  oleh  seluruh negara  di  dunia  akibat  pandemi  virus  Covid  19  (Phan,  Nguyen,  &  al,  2020).  Virus  Covid  19 merupakan  penyakit  baru  yang  memiliki  tingkat  penularan  relatif  cepat  dan  tingkat  kematian yang  tinggi  (Susilo  &  dkk,  2020).  Hingga  saat  ini  belum  ditemukan  terapi  definitif  yang  tepat untuk  mengobati  virus  ini  (Whitworth,  2020).  Oleh  sebab  itu,  virus  Covid  19  tidak  dapat dianggap penyakit yang sepele meskipun pada tahun 1960, virus Covid 19 ini dianggap sebagai penyebab flu biasa (Al-Osail & Al-Wazzah, 2017).
Penyebaran  yang  cukup  signifikan  itu  sudah  dirasakan  oleh  seluruh  dunia,  termasuk Indonesia.  Kasus  pertama  Covid  19  di  Indonesia  terkonfirmasi  pada  tanggal  2  Maret  2020. Tentu  saja  bukan  hal  yang  mengejutkan  karena  Indonesia  termasuk  negara  yang  terlambat mengkonfirmasi kasus positifnya meskipun pernerbangan dari Wuhan (sebagai tempat asal virus covid 19 ini muncul) masih dilakukan hingga 23 Januari 2020.
Hingga  kini  jumlah  kasus  yang  terkonfirmasi  positif  virus  Covid  19  meningkat signifikan.  Tercatat  hingga  tanggal  19  April  jumlah  kasus  positif  Covid  19  di  Indonesia berjumlah 6.575 orang, yang sembuh 686 orang, sementara yang meninggal dunia berjumlah 582 orang (Kompas, 2020). Pada tanggal 20 Mei 2020, jumlah ini meningkat drastis menjadi 19.189 kasus  positif,  sementara  yang  sembuh  berjumlah  4.575  orang  dan  meninggal  sebanyak  1.242 orang  (Nugraheny,  2020).  Jika  dihitung  sejak  kasus  pertama  kali  tanggal  2  Maret  2020,  maka dalam  waktu  sekitar  2,5  bulan  ada  penambahan  sekitar  19.187  orang.  Data  ini  belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dan bahkan diprediksi masih akan meningkat jumlahnya.
Sumber: Olahan Data Penulis 0 5000 10000 15000 20000 25000 Maret (2) April (19) Mei (20)
Tabel 1.1
Jumlah Kasus Positif Corona di Indonesia Maret-Mei 2020
Dilihat  dari  peta  persebaran  Covid-19  di  Indonesia,  kasus  positif  telah  tersebar  pada  34 provinsi di Indonesia (CNN, 2020). DKI Jakarta masih sebagai provinsi terbanyak kasus positif Covid  19  dengan  jumlah  6.236  kasus.  Sementara  itu,  kasus  positif  diluar  pulau  Jawa,  seperti Sulawesi  Selatan  juga  tercatat  memiliki  jumlah  kasus  positif  yang  tinggi  yaitu  1.101  kasus.  Ini membuktikan bahwa kawasan episentrum penularan tidak lagi berada di pulau jawa saja.
Kondisi  ini  tentu  saja  berbahaya,  penyebaran  Covid  19  dengan  begitu  dahsyatnya membutuhkan penanganan  yang serius.  Wabah Covid 19 di  Indonesia sudah menunjukkan titik kritis yang berpengaruh terhadap aspek multi dimensional dibidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya.  Ketidakseriusan  dalam  penanganan  Covid  19  sama  artinya  dengan  tindakan menghancurkan  bangsa  sendiri.  Bagaimana  tidak,  prevalensi  penyebaran  virus  covid  19  telah menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat,  mulai  dari  remaja  hingga  kalangan  tua.  Jika  hal  ini dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan merugi secara materil maupun non materil.
Pada  dasarnya  pemerintah  tidak  akan  dapat  menghindari  kematian  akibat  virus  corona  dan dampak  ekonomi  dari  penyebaran  virus  ini  (Anderson  &  dkk,  2020).  Namun  pemerintah  tetap memiliki kewajiban untuk  memaksimalkan usaha menjaga masyarakatnya dari wabah covid  19 melalui  berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan.    Berdasarkan  model  kelembagaan,Pemerintah memiliki tugas utama sebagai pembuat kebijakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua yang dibuat  dan  dilakukan  oleh  Pemerintah  adalah  kebijakan  publik.  Secara  sederhana,  kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah (Parsons, 2011)
Pemerintah  dituntut  untuk  sesegera  mungkin  melakukan  aksi  nyata  dalam  menangani ancaman  Covid  19  melalui  pembentukan  produk  hukum  turunan.  Terdapat  5  Peraturan Pemerintah dan 11 Peraturan Menteri Kesehatan yang seharusnya dibuat dalam rangka memberi kepastian  hukum  pelaksanaan  UU  no  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan (Telaumbanua, 2020). Kebijakan apapun yang diambil oleh Pemerintah akan sangat berdampak pada proses percepatan penanganan Covid 19 di Indonesia.
Namun,  kebijakan  yang  baik  saja  tidak  cukup  untuk  menangani  wabah  Covid  19  di  negeri ini.  Dibutuhkan  pula  komitmen  dari  masyarakat  untuk  mematuhi  segara  aturan  dan  kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah. Kepatuhan masyarakat  hanya akan muncul jika masyarakat memiliki  belief  system  yang  sama  dengan  pemerintah.  Dititik  inilah  tulisan  ini  hadir  untuk menganalisis nalar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan nalar yang digunakan masyarakat dalam merespon kebijakan publik.

## 2. Tinjauan Teoritis

## Kebijakan Publik: Rational Decisions Making Process
Pada  hakikatnya,  kebijakan  merupakan  media  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  untuk berinteraksi  dan  menyatukan  pengetahuan.  Memahami  kebijakan  hanya  sebagai  sebuah pemenuhan  tahapan  kebijakan  yang  kaku  dan  linear  tidak  mampu  menjawab  dinamika  politik yang terjadi secara nyata. Kebijakan harus mengakomodir kepentingan berbagai pihak sehingga mampu  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan.  Proses  pengelolaan  kebijakan  merupakan  interaksi yang berlangsung antara negara dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh John Locke dan Stuart Mill bahwa keterlibatan warganegara dalam proses kebijakan publik begitu penting karena mampu  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  dan  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab sosial (Winarno, 2012).
Dalam  proses  pembuatan  kebijakan, Rational  decision  making  process mengkaji kebijakan dari kacamata yang penuh perhitungan (rasional) dan dikendalikan oleh obyektivitas. Pertama, berdasarkan pilar utamanya yaitu dari sisi kebijakan adalah bersifat rasional, sehingga kebijakan  harus  berdasarkan  informasi  yang  lengkap  dan  seluruh  variabel  diidentifikasi. Kemudian  dari  sisi  proses  kebijakan,  model  ini  dilakukan  berdasarkan  langkah-langkah,  fase, dan  proses  yang  logis  Prosesnya  meliputi  kalkulasi,  proyeksi,  perencanaan,  dan  formulasi,  dan harus  berdasarkan  kelengkapan  informasi.  Dari  aspek  konteks  institusi  model  ini  cenderung bersifat tertutup, unicentris, hierarki, dan otoritatif. Kedua, berdasarkan implikasi untuk analisis kebijakan bahwa model ini memberikan pengetahuan dan informasi yang diperlukan dalam suatu kebijakan.  Karena  misi  dari  analisis  kebijakan  adalah  untuk  mengurangi  ketidakpastian  dalam pembuatan kebijakan.
Tidak  dapat  dinafikkan  bahwa  model  ini  adalah  model  yang  paling  populer  dalam formulasi  kebijakan  publik  di  seluruh  dunia.  Proses  formulasi  kebijakan  perlu  didasarkan  pada keputusan yang sudah diperhitungkan secara matang sesuai dengan rasionalitasnya. Dengan kata lain, rational  decision  making  process lebih  menekankan  pada  aspek  efisiensi  dan  aspek ekonomis dalam membuat kebijakan. (Muchlis, 2014).
Agenda  kebijakan  merupakan  kajian  yang  telah  banyak  dikaji.  Sekalipun  telah  banyak dikaji,  namun  tidak  menutup  kemungkinan  dilakukan  pengembangan  terhadap  karya  pengkaji- pengkaji  sebelumnya.  Umumnya  para  ahli  membagi  agenda  kebijakan  menjadi  dua  jenis  yaitu agenda  publik  dan  agenda  pejabat/pemerintah.  Berangkat  dari  sini  kemudian  sejumlah  ilmuan menggagas  sejumlah  model  agenda  kebijakan  publik.  Awalnya  (Cobb  &  Ross,  1976) mengemukakan gagasan model kebijakan publik yang berbasiskan pada rezim politik atau sistem
politik  yang  dianut  sebuah  negara.  Mereka  mengemukakan  tiga  model  atau  pola  dasar  agenda kebijakan.
Pertama, Outside  Initation  Model sebagai  model  agenda    kebijakan  yang  banyak  dianut oleh masyarakat pluralis liberal. Basis model ini adalah kelompok-kelompok di luar pemerintah punya  peran  kunci  untuk  mengusulkan  agenda  kebijakan.  Sebab  isu  datangnya  dari  kelompok- kelompok kepentingan di luar pemerintahan ( Non Governmental Groups ). Kelompok-kelompok ini  kemudian  membangun  isu  dan  memunculkannya  melalui  tuntutan-tuntutan  yang  ditujukan kepada  pemerintah  tujuannnya  agar  isu  menjadi  agenda  sistemik  dan  akhirnya  masuk  menjadi agenda  institusional  (agendanya  pemerintah).  Pendekatan  yang  digunakan  umunya  adalah pendekatan pluralistik yang memandang kompetisi adalah keniscayaan dalam kebijakan publik.
Kedua, Inside Initation  Model yaitu  kelompok-kelompok  yang punya akses khusus atau linkage ke Policy Maker mengajukan proposal kebijakan (Cobb & Ross, 1976). Sehingga suatu proposal  kebijakan  tanpa  terlebih  dahulu  disebarluaskan  kepada  publik.  Model  ini  memang menekankan  pada  inisiatif  kebijakan  terjadi  tatkala  kelompok-kelompok  berpengaruh  ini menuntut  adanya  solusi  atas  masalah/  problem  yang  mereka  hadapi.  Oleh  karena  adanya  akses khusus  tadi,  kelompok-kelompok  berpengaruh  mengusahakan  agar  tuntutan  mereka  masuk  ke dalam agenda kebijakan pemerintah.
Ketiga, Mobilization  Model .  Suatu  isu  dikembangkan  oleh  pemerintah  atau  otoritas pembuat kebijakan. Dalam model ini, isu dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah (ditempatkan dalam  agenda  formal).  Sementara  publik  atau  kelompok-kelompokk  di  luar  pemerintah  tidak mengetahuinya  sebelum  pemerintah  mengemukakannya  kepada  publik.  Sehingga  isu  terlebih dahulu  menjadi  agenda  institusional  (agendanya  pemerintah)  untuk  kemudian  menuju  agenda publik (agenda sistemik). Pada tahap ini, pemerintah mengadakan upaya mengampanyekan atau sosialisasi atas isu yang dikembangkannya untuk memobilisasi dukungan publik.
Keempat, Consolidation  Model .    Agenda  kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  Howlett dan  Ramesh  ini  adalah  kritikan  terhadap  ketiga  model  agenda  kebijakan  sebelumnya  yang dikemukakan  oleh  Cobb,  Ross  dan  Ross.  Menurut  Howlett  dan  Ramess  tidak  tepat menggeneralisasi  model  agenda  kebijakan  berdasarkan  pada  jenis-jenis  rezim  yang  berkuasa. Sebab  setiap  rezim  politik  akan  selalu  dihadapkan  pada  model-model  agenda  kebijakan  yang berbeda  (Howlett,  Michael,  &  M.Ramesh,  1995).    Untuk  itu  perlu  dilakukan  pengembagan terhadap  teori  agenda  kebijakan  Kingdon  (1984)  untuk  melengkapi  teori  yang  digagas  Cobb. Ross  dan  Ross.  Sebagaimana  Kingdon  mengemukakan  bahwa  ada  “ timing ”  munculnya  suatu
permasalahan  dalam  agenda  dan  dibentuk  oleh  unsur-unsur  yang  tidak  bisa  diduga  seperti perilaku “ Policy Entrepreneur ” dan berbagai krisis atau kejutan.
Kesuksesan kebijakan akan ditentukan oleh respon dari masyarakat. Perubahan kebijakan yang  diharapkan  tidak  hanya  sebagai  hasil  dari  pertarungan  kepentingan  antar  aktor,  tetapi pembelajaran  berorientasi  kebijakan  ( policy  learning )  juga  menjadi  bagian  penting  dari perubahan kebijakan. Policy oriented learning ini berkaitan dengan bertambahnya pengetahuan mengenai  parameter  permasalahan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Sehingga perubahan kebijakan yang terjadi pada level sekunder dipengaruhi oleh policy oriented learning dari koalisi advokasi.

## 3. Metodologi Penelitian
Untuk  melacak  permasalahan  diatas,  tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian kualitatif  berfokus  pada  latar  secara  alamiah  dengan  maksud  menerjemahkan  fenomena  yang terjadi melalui metode yang ada (Moleong, 2009). Penelitian kualitatif ini bersifat studi pustaka yang menggunakan buku dan literatur lainnya sebagai objek utama.  Sumber data diperoleh dari jurnal, buku, media massa, laporan perkembangan kasus Covid 19 di  Indonesia. Selain itu juga dengan  melakukan  pembacaan  terhadap  kebijakan/regulasi  dan  laporan-laporan.  Data dikumpulkan kemudian data dianalisis dengan menggunakan teori hingga diperoleh kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Membaca Kebijakan Negara
Pengalaman  berbagai  negara  menghadapi  penyakit  Covid  seharusnya  mendorong Pemerintah Indonesia memiliki kesiapsiagaan yang tinggi dan respon yang cepat dalam melawan penyakit  covid  19.  Kasus  Covid  19  di  Italia  misalnya,  menjadi  salah  satu  contoh  penanganan paling  buruk  di  dunia,  sebab  selama  berminggu-minggu  tidak  ada  tindakan  untuk  menahan pandemi  tersebut  (Livingston  &  Bucher,  2020).  Akibatnya,  jumlah  kematian  yang  diakibatkan oleh Covid 19 menjadi sangat tinggi (Porcheddu, Serra, Kelvin, & dkk, 2020). Kondisi tersebut ternyata juga terjadi di negara-negara barat seperti Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris (Saglietto, D'Ascenzo, Biondi, & dkk, 2020) dan bahkan Amerika Serikat (Chowell & Mizumoto, 2020).
Beberapa  negara  lain  yang  mengambil  langkah  lebih  dini  dan  cepat  adalah  Taiwan, Hongkong dan Singapura (Lee, Chiew, & Khong, 2020) (Wang, Ng, & Brook, 2020). Kebijakan untuk melacak orang yang datang dari Wuhan, melakukan social distancing , peningkatan jumlah rapid  tes  hingga  pelacakan  kontak  dilakukan  secara  cepat  setelah  China  mengumumkan  jenis penumonia  baru  yang  berasal  dari  Wuhan.  Gerak  cepat  ini  menjadi  pembeda  dibandingkan
kebijakan  yang  diambil  olehnegara-negara  barat  yang  cenderung  belum  mengambil  langkah  di awal munculnya wabah di negara mereka.
Pembelajaran  kebijakan  bisa  dilihat  dari  Korea  Selatan  yang  sempat  menjadi  negara dengan jumlah kasus positif terbanyak diluar China, namun mampu mengambil kebijakan  yang dapat  mengontrol  wabah  secara  signifikan  (Shim,  Tariq,  Choi,  Lee,  &  Chowell,  2020). Komitmen  pemerintah  untuk  melakukan  pengujian  secara  ketat  dan  juga  melakukan  pelacakan kontak terhadap pasien Covid 19 terbukti berhasil membuat pandemi Covid 19 di Korea Selatan mereda.  Perbandingan  sederhana  dari  kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah  di  berbagai negara mempengaruhi bagaimana penanganan Covid 19.
Namun  sayangnya  pemerintah  Indonesia  dianggap  lambat  dalam  menangani  wabah  ini (Febriyandi,  2020).    Presiden  baru  menandatangani  Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020 tentang  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Desease  2019  setelah  11  hari mengumumkan kasus pertamanya. Pada 20 Maret 2020, Presiden menerbitkan Kepres Nomor 9 Tahun  2020  yang  memberikan  kewenangan  pada  Gubernur  untuk  mengarahkan  dan mengevaluasi penanganan covid 19 di daerah masing-masing.
Sebelumnya serangkaian kebijakan  yang diambil  Pemerintah justru terlihat  seperti tidak serius.  Pada  hakikatnya,  sebuah  perumusan  kebijakan  tidak  selalu  menghasilkan  produk peraturan  perundang-undangan.  Pada  beberapa  keadaan,  pembuat  kebijakan  justru  tidak mengambil tindakan apapun terhadap sebuah permasalahan dan membiarkannya selesai sendiri. Atau  seringkali  dalam  menyelesaikan  sebuah  masalah,  pembuat  kebijakan  tidak  berhasil mencapai  kata  sepakat  mengenai  solusi  yang  harus  dilakukan  (Muchlis,  2014).  Namun  jika terjadi, kondisi ini tentu berbahaya dalam hal penanganan wabah mematikan.
Sebelum  ditemukan  kasus  positif  di  Indonesia,  Presiden  mengeluarkan  empat  instruksi sebagai  langkah  mengantisipasi  dampak  covid  19  terhadap  perekonomian,  yaitu  dengan memperbanyak  kegiatan  konferensi  dalam  negeri,  MICE  ( meeting,  incentive,  convention,  and exhibition )  meningkatkan  promosi  pariwisata  kepada  wisatawan  yang  batal  mengunjungi  Cina, Korea  dan  Jepang,  serta    menyiapkan  72  miliar  untuk  membayar  influencer  dalam mempromosikan  Indonesia  sebagai  tujuan  wisata.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah Indonesia  memiliki  nalar  economic  developmentalist  dalam  menghadapi  Virus  Covid  19 (Almuttaqi,  2020). Disaat  negara lain membatasi jumlah kunjungan,  Indonesia justru membuka peluang bagi wisatawan untuk berkunjung dengan alasan meningkatkan perekonomian.
Namun  setelah  kasus  positif  covid  19  semakin  meningkat,  maka  beberapa  kebijakan pemerintah mulai diubah, yaitu:
a. Mengadakan alat pelindung diri (APD) gratis bagi rumah sakit rujukan covid 19
b. Membeli alat tes covid 19
c. Menghimbau masyarakat untuk tidak keluar daerah
d. Menghimbau  masyarakat  untuk  melakukan  social  distancing,  physical  distancing, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta kampanye slogan “dirumah saja”
e. Membuat kebijakan meliburkan sekolah dan universitas, serta kebijakan bekerja dari rumah
f. Melakukan rapid tes covid 19, menyemprot desinfektan di tempat umum
g. Memeriksa  kesehatan  masyarakat  yang  melakukan  perjalanan  luar  daerah  bahkan melakukan isolasi
h. Mengambil  berbagai  kebijakan  ekonomi  untuk  tetap  mempertahankan  daya  beli masyarakat
i. Menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Sejak  tanggal  29  Februari  2020  hingga  29  Mei  2020,  Pemerintah  menerapkan  status darurat  bencana  pandemi  Covid  19.  Kemudian  pemerintah  mengambil  langkah  untuk mensosialisasikan gerakan social distancing selama 14 hari (Wang, Hu, & dkk, 2020). Kebijakan untuk  menjaga  jarak  minimal  2  meter  saat  berinteraksi  dengan  orang  lain  dan  menghindari kerumunan dilakukan guna memutus mata rantai Covid 19 (CNN T. , 2020). Harus diakui bahwa strategi  terbaik  dalam  menangani  covid  19  ini  adalah  dengan  mengendalikan  sumber  infeksi, melindungi  orang  yang  rentan  dan  memutus  penularan  (He,  Deng,  &  Li,  2020).  Sebab penyebaran  virus  ini  berasal  dari  manusia  ke  manusia  (Li,  Guan,  Wu,  &  dkk,  2020)  dan  akan menularkan ketika kontak sangat dekat (Chan, Yuan, Kok, & dkk, 2020)
Langkah  konkrit social  distancing yang  dilakukan  Pemerintah  selanjutnya  adalah meliburkan siswa, mahasiswa dan pekerja  dan menggantinya dengan belajar dari rumah, bekerja dari  rumah,  dan  beribadah  di  rumah.  Meskipun  kegiatan  ini  tidak  dapat  diartikan  sebagai kebebasan  tanpa  batas  (Abidah  &  dkk,  2020).  Anjuran    untuk  melakukan  social  distancing  ini dilakukan karena pemerintah memahami bahwa penyebaran virus covid  19 bersifat droplet dari percikan  saat  batuk  maupun  bersin  karena  memiliki  gejala  seperti  flu  dan  infeksi  pernafasan (Mijnes  &  dkk,  2004).    Sehingga  pemerintah  kemudian  memberikan  himbauan  kepada  seluruh masyarakat  untuk  menggunakan  masker  dalam  kondisi  sakit  maupun  sehat.  Hal  ini  dilakukan guna  menghindari  puncak  epidemi  yang  dapat  membanjiri  layanan  kesehatan,  sehingga  jumlah kasus  positif  Covid  19  tidak  jauh  melebihi  kapasitas  perawatan  kesehatan  yang  ada (Hollingsworth, Klinkenberg, & Anderson, 2011)
Namun  kebijakan social  distancing dan physical  distancing dinilai  tidak  berhasil dilakukan.  Pada  keanyataanya,  himbauan  ini  tidak  dipatuhi  oleh  masyarakat.    Disisi  lain, pemerintah juga ragu untuk mengambil kebijakan lockdown. Tentu saja alasannya adalah bahwa lockdown akan  memberikan  dampak  yang  sangat  buruk  bagi  perekonomian.  Pemerintah  yang dinilai lamban dalam mengambil keputusan akan lockdown atau tidak, ternyata membuat daerah mengambil  kebijakan untuk  melakukan local lockdown (Margianto, 2020). Sesuai  dengan  yang dikemukakan oleh  James E.Anderson  (1979) bahwa kebijakan publik  adalah kewenangan  yang dapat  ditetapkan  oleh  pemerintah  (Taufiqurokhman,  2014).  Sehingga  Pemerintah  lah  yang memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan apapun terkait penanganan pandemi Covid 19.
Seperti  yang kita ketahui,  Indonesia menjadi  salah satu  negara  yang belum  menerapkan karantina  nasional  bagi  masyarakat  dalam  menghadapi  pandemi  ini.  Salah  satu  penyebabnya adalah  kajian  mengenai  masalah  perkekonomian  yang  harus  difikirkan  secara  matang. Pemerintah  tidak  memberlakukan lockdown ,  namun  cara  pemerintah  menanggapi  situasi  ini adalah  dengan  mengeluarkan  kebijakan  yang  dianggap  mampu  menstabilkan  perekonomian. Nalar  rasional  yang  digunakan  oleh  pemerintah  tentu  saja  sah  dilakukan  sebagai Rational decision making process.
Pemerintah  Indonesia  menganggarkan  dana  sebesar  Rp405,1  Triliun  untuk  menangani Covid 19. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk bidang kesehatan, insentif pajak, stimulus kredit  usaha  rakyat,  pembiayaan  UMKM  dan  dunia  usaha.  Selain  itu  pemerintah  juga meningkatkan anggaran program Keluarga Harapan sebesar 25 %, kartu sembako sebesar 33 %, anggaran  untuk  kartu  prakerja  meningkat  dari  Rp10  Triliun  menjadi  sebesar  Rp20  Triliun. Pemerintah  membebaskan  biaya  listrik  kepada  sekitar  24  juta  pengguna  listrik  450  VA  dan memberi  subsidi  50  %  kepada  7  juta  pengguna  listrik  900VA  bersubsidi  selama  3  bulan. Kemudian  Pemerintah  akan  memberi  insentif  kepada  Masyarakat  berpenghasilan  rendah sebanyak Rp175 ribu kuota rumah bersubsidi serta menganggarkan Rp25 Triliun logistik untuk membiayai  sembako  dan  kebutuhan  pokok  masyarakat  (Kemensetneg,  2020).  Sedangkan dukungan  anggaran  untuk  bidang  kesehatan  digunakan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan kelengkapan alat kesehatan, mempersiapkan rumah sakit yang menjadi rujukan, memberi insentif bagi tenaga medis dan kebutuhan kesehatan lainnya.
Kebijakan lockdown yang  tidak  menjadi  pilihan  bagi  pemerintah  dengan  alasan rasionalitasnya diganti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dimulai sejak  tanggal  31  Maret  2020  (Kemenkeu,  2020).  Peraturan  Pemerintah  mengenai  kebijakan  ini kemudian dibuat bersamaan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden mengenai status darurat
kesehatan.  Aturan  ini  diturunkan  menjadi  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada tanggal  10 April barulah Pemerintah melaksanakan  pembatasan  sosial  skala  besar  yang  mulai  diberlakukan  di  Jakarta,  kemudian menyusul di kota-kota lainnya.
Pada dasarnya kebijakan karantina wilayah tertuang dalam UU no 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan  Kesehatan.  Dalam  pasal  9  disebutkan  bahwa  karantina  dilakukan  dengan  tujuan untuk  menjaga  masyarakat  agar  terhindar  dari  penyakit  dan  atau  penyebab  resiko  kesehatan masyarakat lainnya. Dalam kebijakan karantina, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan memastikan  masyarakat  tetap  sehat  serta  bertanggung  jawab  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Kebijakan lockdown maupun social  distancing dapat  menjadi  solusi  yang  tepat untuk  menangani  virus  covid  19  (Mukharom  &  Aravik,  2020).  Sebab  kebijakan  ini  dianggap dapat meminimalisir penyebaran virus covid 19 (Yunus & Rezki, 2020). Namun nyatanya tidak semua  memiliki  persepsi  dan  nalar  yang  sama  dalam  melihat  kebijakan  penanganan  covid  di Indonesia, sehingga ada yang taat dan banyak yang tidak.

## Respon masyarakat terhadap Kebijakan Negara
Wabah ini menjadi momentum untuk melakukan telaah dan perbaikan pada pelaksanaan tata  kelola  klinis  yang  baik  (Djasri,  2020).    Harus  diakui  bahwa  penyebaran  Covid  19  di Indonesia  menjadi  tantangan  bagi  Pemerintah  untuk  menunjukkan  eksistensinya  dalam memastikan  kesehatan  dan  kesejahteraan  masyarakat  secara  bersamaan.  Berbagai  kebijakan pemerintah  diukur  efektivitasnya,  masyarakat  dinilai  ketaatannya.  Harmonisasi  keduanya menjadi penentu keberhasilan penanganan Covid 19 di Indonesia.
Berbicara  mengenai  permasalahan  publik  memang  selalu  menarik  karena  pada hakikatnya  setiap  individu  berbeda-beda  kepentingan  yang  dimiliki.  Perbedaan  kepentingan tersebut menjadikan pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders ) mengeluarkan aspirasi dan turut  “menitipkan”  suaranya.  Didalamnya  terdapat  proses  tawar-menawar  ( bargaining ) antaraktor  pembuat  kebijakan  sesuai  dengan  kewenangannya,.  Namun  pada  prakteknya seringkali terjadi penyalahgunaan kewenangan untuk  memperoleh kekuasaan pribadi  (Anggara, 2014).  Pada  tahap  ini,  proses  kebijakan  memberi  pemahaman  mengenai  bagaimana  kebijakan seharusnya  dibuat,  namun  kurang  memberi  perhatian  kepada  substansi  yang  seharusnya ada(Bintari, 2016).
Dalam  hal  penanganan  Covid  19  dari  sisi  pemerintah,  lemahnya  koordinasi  dan kerancuan  komunikasi  semakin  meruntuhkan  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  dalam menghadapi  musuh  tak  terlihat  ini.  Bukan  saja  soal  konsistensi  pernyataan,  tetapi  juga  terjadi
tumpang tindih informasi seperti pemberlakukan lockdown di tingkat daerah meskipun Presiden mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ditambah lagi dengan kaburnya informasi  mengenai  bahaya desinfektan ke tubuh  manusia, aturan soal  mudik yang hanya sebatasa himbauan untuk tidak mudik terbilang absurd (Hertanto, 2020).
Dari  sisi  masyarakat,  perilaku  individu  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  pengendalian penyebaran  covid  19.  Kunci  dari  pengendalian  itu  adalah  dengan  melakukan  isolasi  diri  di rumah,  menghubungi  pihak  medis  dari  jarak  jauh  kecuali  memiliki  gejala  parah,  dan  menjauhi aktivitas  pertemuan  massal  (Hellewell,  Abbott,  &  dkk,  2020).  Namun  perilaku  tidak  normal justru  ditunjukkan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Di  tengah  pandemi  covid  19  di  Indonesia  yang semakin  banyak  menunjukkan  kasus  positif,  masyarakat  seakan  tidak  takut  dan  memilih  untuk berlibur,  jalan-jalan  ke  pusat  perbelanjaan,  mengadakan  tabligh  akbar,  dan  kegiatan  lain  yang dilakukan secara berkerumun. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan tetap dirumah.
Meningkatnya  kasus  covid  19  di  Indonesia  mulai  memberikan  dampak  yang  signifikan terhadap  persoalan  kesejahteraan  sosial  di  masyarakat.  Pemerintah  yang  tengah  fokus  dalam penanganan  pandemi  covid  19  tidak  boleh  abai  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Perlu diketahui  bahwa  didalam  masyarakat  terdiri  atas  tingkatan  kelas  yang  berbeda.  Kenyataannya tidak semua masyarakat di kelasnya  mampu mematuhi segala himbauan yang telah dipersiapkan pemerintah akibat berada di kelas bawah.
Pandemi  Covid  19  memberikan  potensi  bahaya  terhadap  segala  aspek  kehidupan masyarakat  mulai  dari  aspek  sosial,  ekonomi,  kesehatan,  serta  psikologis  .  Kerentanan  sosial menjadi realitas nyata yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal ini akan memberikan guncangan pada ketahanan masyarakat dalam merespon Covid 19 (Syaifudin, 2020). Kerentanan sosial yang melemahkan  daya  tahan  masyarakat  membuat  masyarakat  kehilangan  kemampuan  dalam memamnfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia,  seperti  teknologi,  makanan,  perkerjaan  dan  lain sebagainya.  Akibatnya,  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah  mengalami  kecemasan  sosial akibat produktivitas yang menurun serta terganggunya mata pencaharian mereka.
Hal  inilah  yang  menyebabkan  himbauan  pemerintah  untuk  melakukan  physical distancing tidak dipatuhi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut data Badan Pusat Statistik  (BPS),  pekerja  formal  di  Indonesia  berjumlah  55.272.968  orang  sedangkan  pekerja informal  sejumlah  74.093.224.  Jumlah  pekerja  informal  yang  tidak  sedikit  ini  mengalami kerentanan  sosial  sebab  dihadapkan  pada  pilihan  untuk  mematuhi  himbauan  pemerintah  atau mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga.
Misalnya  dalam  kebijakan physical  distancing pemerintah  dengan  anjuran  untuk “dirumah aja”, negara jelas menggunakan nalar rasional. Dengan pertimbangan rasional secara kesehatan,  “dirumah  aja”  mampu  menghentikan  penyebaran  virus  Covid  19.    Ajakan  dari Pemerintah, influencer , artis dan kalangan menengah keatas untuk tetap berada di rumah diakui sebagai ajakan yang rasional. Namun anjuran ini menjadi irasional ketika diterima oleh kalangan bawah,  pekerja  informal,  maupun  pekerja  lepas  harian  yang  harus  memenuhi  kebutuhan makannya dari kegiatan di luar rumah  (Pradana, 2020)
Faktor lain dapat disimpulkan dari hasil penelitian Dana Riksa Buana yang menjelaskan bahwa  respon  masyarakat  dalam  menghadapi  Covid  19  menunjukkan  bias  kognitif  ,  dimana masyarakat  merasa  lebih  mengerti  kondisi  pandemik  virus  covid  19  dan  mampu  menjaga  diri agar  tidak  tertular  virus  yang  mematikan  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh  rendahnya  kemampuan literasi dan terbatasnya akses memperoleh informasi sehingga masyarakat hanya memiliki sedikit informasi  terkait  merebaknya  wabah  covid  19  (Buana,  2020).  Secara  tidak  langsung  ia mengatakan bahwa pengetahuan dan referensi litteratur yang memadai akan membuat seseorang mematuhi himbauan pemerintah dengan maksimal.
Pernyataan  tersebut  tidak  sepenuhnya  benar,  sebab  realita  lain  menyebutkan  bahwa masyarakat yang tidak mematuhi himbauan pemerintah justru bukan disebabkan oleh minimnya pengetahuan  mengenai  covid  19  tetapi  disebabkan  oleh  ketidakberdayaan  dirinya  dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga memaksa beberapa masyarakat kelas menengah kebawah untuk tetap  berada  di  luar  rumah  (CNN,  2020) . Ini  menunjukkan  bahwa  pada  kondisi  sedemokratis apapun  akan  selalu  terjadi  bias  pada  proses  formulasi  kebijakan  karena  keputusan  dibuat  oleh para elite saja (Nugroho, 2003).
Himbauan  pemerintah  untuk  melakukan physical  distancing yang  tidak  dipatuhi  oleh masyarakat  juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  tegas. Kebijakan  yang  sekedar  bersifat  himbauan  sulit  dilaksanakan  oleh  masyarakat  mengingat karakteristik  kultural  masyarakat  Indonesia.  Pemerintah  memiliki  kewenangan  otoritatif sehingga  dimungkinkan  untuk  memaksa  publik  mematuhi  sebuah  kebijakan  (Kadji,  2015). Dalam  konteks  ini  dapat  diketahui  bahwa  kebijakan  tidak  akan  berhasil  jika  tujuan  kebijakan tidak  sesuai  dengan  proses  implementasi  kebijakan.  Anggapan  bahwa  kebijakan  yang  telah disahkan  oleh  pihak  yang  berwenang  akan  terlaksana  dan  memperoleh  hasil  yang  diinginkan merupakan anggapan yang keliru. (Winarno, 2012).
Tipe  kebijakan  akan  berpengaruh  terhadap  aktor-aktor  pelaksana,  dan  hubungan  antar aktor  tersebut  memberi  pengaruh  langsung  terhadap  keberhasilan  proses  kebijakan  (Sholih,
2016). Keberhasilan kebijakan tentu tidak dapat ditentukan oleh satu pihak saja, melainkan juga ditentukan  oleh  respon  masyarakat  terhadap  kebijakan.  Peran  mereka  dalam  sejumlah  situasi kebijakan  sangat  penting,  tetapi  mereka  tidak  memiliki  kewenangan  legal  untuk  membuat kebijakan  yang  mengikat.  Sehingga  mereka  disebut  sebagai  peserta  non  pemerintahan ( nongovernmental participants )  (Nugraha, 2017).
Dalam kaitannya dengan menciptakan kebahagiaan dan menghasilkan sistem imun yang tinggi,  menjaga  kesehatan  mental  mutlak  dilakukan  (Leeuwen,  2012).  Kemampuan  masyarakat untuk  berfikir  positif  justru  akan  menumbuhkan  rasa  saling  peduli  satu  sama  lain  (Calhoun, Tedeschi, Cann, & Hanks, 2010). Semangat ini terus disuntikkan kepada masyarakat agar tidak ada lagi kejadian penolakan perawat di lingkungan masyarakat dan penolakan terhadap jenazah Covid 19 (CNN, 2020).

## 5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

## Kesimpulan
Meningkatnya  jumlah  kasus  positif  Covid  19  di  Indonesia  membawa  masalah  yang serius. Prevalensi penyebaran virus Covid 19 telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari  remaja  hingga  kalangan  tua.  Dampaknya  telah  dirasakan  diseluruh  bidang  baik perekonomian,  politik,  kesehatan,  sosial  maupun  agama.  Sektor  kerja  baik  formal  maupun informal juga tak luput terkena imbas negatif. Penularan virus mematikan ini secara massif telah menguras energi negara.  Pemerintah dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan yang ampuh dalam menangani wabah Covid 19.
Berkaca  pada  penanganan  Covid  19  di  negara  lain,  Pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantaranya yaitu kebijakan meliburkan sekolah, universitas, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, melakukan tes rapid secara massal, memberi bantuan sosial,  mengeluarkan  himbauan  untuk  melakukan social  distancing dan physical  distancing , hingga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hingga saat ini Pemerintah belum mau mengambil kebijakan untuk lockdown seperti yang sudah dilakukan negara lain. Kebijakan ini tentu saja diambil dengan alasan khusus,  salah satunya dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan alasan kesehatan.
Ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  menunjukkan  nalar rasional. Dari sisi kesehatan, kebijakan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan secara rasional dapat diterima sebagai cara menghindari penularan virus Covid 19. Sedangkan dari sisi ekonomi, Pemerintah memperhitungkan betul dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan lockdown . Pemerintah terkesan melakukan kebijakan secara bertahap untuk menghindari dampak
ekonomi  secara  drastis.  Sehingga  kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar  adalah  kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan. Ini menunjukkan rasionalitas kebijakan negara.
Nalar  ini  secara  logika  darurat  kesehatan  mampu  diterima  secara  rasional  pula  oleh masyarakat.  Namun  kemudian  terjadi  respon  yang  berbeda  oleh  sebagian  masyarakat  terutama masyarakat menengah kebawah. Hal ini terjadi karena faktor kerentanan sosial yang diakibatkan oleh  keterbatasan  sumberdaya  mereka  dalam  menjalani  masa  isolasi  diri  di  rumah  masing- masing. Ketidakpastian ketahanan ekonomi keluarga membuat masyarakat kelas mengengah ke bawah  “terpaksa”  mendobrak  nalar  rasionalitas  negara  dalam  kebijakan  penanganan  wabah pandemi  covid19  di  Indonesia.  Ketika  negara  mampu  menjamin  ketahanan  ekonomi  setiap keluarga, maka rasionalitas negara dan masyarakat akan sama dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini.

## Implikasi Kebijakan
Dari  tulisan  ini  dapat  diketahui  bahwa  keberhasilan  kebijakan  ditentukan  oleh  respon masyarakat terhadap kebijakan. Dalam hal penanganan Covid 19 di Indonesia, kebijakan negara dengan nalar rasional akan mampu diterima secara rasional pula oleh masyarakat jika Pemerintah juga  mengeluarkan  kebijakan  untuk  menjamin  tersedianya  sumber  daya  ekonomi  bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Abidah, A., & dkk. (2020). The Impact of Covid 19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar". Studies in Philosophy of Science and Education 1 (1) , 38-49.
Almuttaqi,  A.  I.  (2020). Kekacauan  Respon  terhadap  Covid  19  di  Indonesia. Jakarta:  The Insights The Habibie Center.
Al-Osail,  A.  M.,  &  Al-Wazzah,  M.  J.  (2017).  The  history  and  epidemiology  of  Middle  East Respiratory Syndrome Corona Virus. Multidisciplinary Respiratory Medicine , 12-20.
Anderson,  R.  M.,  &  dkk.  (2020).  How  will  country-based  mitigation  measures  influence  the course of the Covid 19 epidemic? The Lancet 395 (10228) , 931-934.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Bintari, A.  (2016).  Formulasi  Kebijakan  Pemerintah  tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 2 .
Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona  (Covid  19)  dan  Kiat  Menjaga  Kesejahteraan  Jiwa. Salam:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar'i 7 (3) , 217-226.
Calhoun,  L.,  Tedeschi,  R.,  Cann,  A.,  &  Hanks,  E.  (2010).  Possitive  Outcomes  following bereavement: Path to Posttraumatic Growth. Psychologica Belgica (50) , 125-143.
Chan,  Yuan,  Kok,  &  dkk.  (2020). A  Familial  Cluster  of  Pneumonia Associated  with  the  2019 Novel  Coronavirus indicating person to  person transmission:  a studi  of a family cluster. Lancet 395 (10223) , 514-523.
Chowell, G., & Mizumoto, K. (2020). The Covid 19 Pandemic In USA: W hat Might we Expect? The Lancet 395 (10230) , 1093-1094.
CNN. (2020, April 10). Kasus Positif Corona di Indonesia Kini ada di 34 Provinsi . Dipetik April
19, 2020, dari CNN Indonesia.com:
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200410162438-20-492439/kasus-positif-corona- di-indonesia-kini-ada-di-34-provinsi
CNN.  (2020,  April  10). Kisah  Pilu  dari  Penolakan  Jenazah  Perawat  Corona  di  Semarang . Dipetik April 18, 2020, dari CNN Indonesia:
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200410174518-20-492451/kisah-pilu-dari- penolakan-jenazah-perawat-corona-di-Semarang
CNN. (2020, April 15). Pengamat UI: PSBB Pro Kelas Menengah, Bukan Kelas Bawah . Dipetik April 17, 2020, dari CNN Indonesia:
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200415134859-20-493799/pengamat-ui-psbb- pro-kelas-menengah-bukan-kelas-bawah
CNN, T. (2020, Maret 14). Mengenal Social Distancing sebagai cara mencegah Corona . Dipetik April 7, 2020, dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/gaya- hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-social-distancing-sebagai-cara- mencegah-corona
Cobb, & Ross, R. &. (1976). Agenda Building as Comparative Political Process. The American Political Science Review Vol 7 No 1 , 126-138.
Djasri,  H.  (2020).  Corona  Virus  dan  Manajemen  Mutu  Pelayanan  Klinis  di  Rumah  Sakit  . Journal of Hospital Accreditation 2 (1) , 1-2.
Febriyandi,  F.  (2020,  April  2). Penanganan  Wabah  Covid  19  dengan  Pendekatan  Budaya . Dipetik April 10, 2020, dari Kemendikbud
website: https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan- pendekatan-budaya/
He, F., Deng, Y., & Li, W. (2020). Coronavirus Deseas 2019: What we know? Journal of Medical Virology .
Hellewell,  J.,  Abbott,  S.,  &  dkk.  (2020).  Feasibility  of  Controlling  Covid  19  Outbreeaks  by
isolation of cases and contacts. Lancet Glob Health .
Hertanto,  Y.  (2020,  April  5). Inkonsistensi  Ditengah  Pandemi .  Dipetik  April  7,  2020,  dari RMOL.ID  Republik  Merdeka:  https://rmol.id/read/2020/04/05/428881/inkonsistensi-di- tengah-pandemi
Hollingsworth,  T.,  Klinkenberg,  D.,  &  Anderson,  H.  H.  (2011).  Mitigation  strategies  for pandemic  influenza  A:  Balancing  conflicting  policy  objectives. Plos  Comput  Biol  7 (e1001076) .
Howlett,  Michael,  &  M.Ramesh.  (1995). Studying  Public  Policy:  Policy  Cycles  and  Policy Subsystem. Oxford: Oxford University Press.
Kadji, Y.  (2015). Formulasi  dan  Implementasi  Kebijakan  Publik,  Kepemimpinan  dan  Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press .
Kemenkeu. (2020, Maret 31). Pembatasan Sosial Berskala Besar dipilih Presiden untuk Cegah Meluasnya  Pandemi  Covid  19 .  Dipetik  April  6,  2020,  dari  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia: http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembatasan-sosial- berskala-besar-dipilih-presiden-untuk-cegah-meluasnya-pandemi-covid-19/
Kemensetneg, H. (2020, Maret 31). Jaring Pengaman Sosial disiapkan Pemerintah untuk Atasi Dampak  Covid-19 .  Dipetik  April  6,  2020,  dari  Kementerian  Sekretaris  Negara  RI: https://www.setneg.go.id/baca/index/jaring-pengaman-sosial-disiapkan-pemerintah- untuk-atasi-dampak-covid-19
Kompas.  (2020,  April  19). Data  Covid-19  Di  Indonesia .  Dipetik  April  19,  2020,  dari Kompas.com: https://www.kompas.com/covid-19
Lee, V. J., Chiew, C. J., & Khong, W. X. (2020). Interrupting Transmission of Covid 19: Lesson from Containment effort in Singapire. Journal of Travel Medicine 27 (3) .
Leeuwen,  V.  (2012).  Relationship  between  activities,  participation,  personal  factors,  mental health, and life satisfaction in persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 93 (1) , 82-89.
Li,  Q.,  Guan,  X.,  Wu,  P.,  &  dkk.  (2020).  Early  Transmission  Dynamics  in  Wuhan,  China,  of Novel Coronavirus Infected Pneumonia. N Eng J Med .
Livingston,  E.,  &  Bucher,  K.  (2020).  Coronavirus  desease  2019  (Covid  19)  in  Italy. Jama  323 (14) , 1335.
Margianto,  H.  (2020,  April  1). Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  Efektifkah  Lawan  Corona . Dipetik April 8, 2020, dari Kompas.com:
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/11054741/pembatasan-sosial-berskala- besar-efektifkah-lawan-corona
Mijnes, D. G., & dkk. (2004). Natural History of a Recurrent Felline Coronavirus Infection and The Role of Cellular Immunity in Survival and Discase. Journal of Virology 79 (2) .
Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muchlis,  H.  (2014). Kebijakan  Publik:  Proses,  Analisis,  dan  Partisipasi. Bogor:  Ghalia Indonesia.
Mukharom, & Aravik, H. (2020). Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular  dan  Implementasinya  dalam  Konteks  Menanggulangi  Corona  Virus  Covid  19. Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i 7 (3) , 239-246.
Nugraha,  A.  (2017).  Proses  Formulasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan. Jurnal  Ilmu Politik Vol 08 No 02 , 38.
Nugraheny, D. E. (2020, Mei 21). Ini Sebaran 19.189 Kasus Covid 19 Indonesia, Jakarta Catat 6.236
Kasus . Dipetik Mei 19, 2020,
dari Kompas.com: https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/05/21/03130041/ini -sebaran-19.189-kasus-covid-19-indonesia-jakarta-catat-6.236-kasus
Nugroho, R. D. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Parsons,  W.  (2011). Public  Policy:  Pengantar  Teori  dan  Praktek  Analisis  Kebijakan. Jakarta: Kencana.
Phan,  Nguyen,  L.,  &  al,  e.  (2020).  Importation  and  Human-to-human  transmissionof  a  Novel Coronavirus in Vietnam. N Eng J med .
Porcheddu, R., Serra, C., Kelvin, D., & dkk. (2020). Similarity in Case Fatality Rates (CFR) of Covid  19/  SARS-COV-2  in  Italy  and  China. The  Journal  of  Infection  in  Developing Countries 14 (2) , 125-128.
Pradana,  R.  S.  (2020,  Maret  24). Bisnis.com .  Dipetik  April  17,  2020,  dari  DIlema  Physical Distancing, Driver Ojol Ingin Dapur Tetap Ngebul:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200324/98/1217646/dilema-physical-distancing- driver-ojol-ingin-dapur-tetap-ngebul
Saglietto, A., D'Ascenzo, F., Biondi, G., & dkk. (2020). Covid 19 in Europe: The Italian Lesson. Lancet 395 (10230) , 1110-1111.
Shim,  E.,  Tariq,  A.,  Choi,  W.,  Lee,  Y.,  &  Chowell,  G.  (2020).  Transmission  Potential  and Severity of Covid 19 in South Korea. International Journal of Infectious Diseases .
Sholih, M. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik Vol 06 No 02 .
Susilo,  A.,  &  dkk.  (2020).  Coronavirus  Desease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia 7 (1) , 45-63.
Syaifudin. (2020, Maret 31). Covid- 19 Kerentanan Sosial dan Gagalnya Pshysical Distancing . Dipetik  April  7,  2020,  dari  Tempo.co:  https://kolom.tempo.co/read/1326074/covid-19-
kerentanan-sosial-dan-gagalnya-physical-distancing
Taufiqurokhman.  (2014). Kebijakan  Publik  Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara  Kepada Presiden  Selaku  Penyelenggara  Pemerintahan. Jakarta:  Fisip  Universitas  Moestopo Beragama Pers.
Telaumbanua,  D.  (2020).  Urgensi  Pembentukan  Aturan  Terkait  Pencegahan  Covid  19  di Indonesia. Qalamuna- Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama 12(1) , 59-70.
Wang,  C.  J.,  Ng,  C.  Y.,  &  Brook,  R.  H.  (2020).  Response  to  Covid  19  in  Taiwan:  Big  Data Analytics, New Technology, and Proactive testing. Jama 323 (14) , 1341-1342.
Wang, Hu,  & dkk. (2020). Clinical  Characteristic of 138 hospitalized parients  with  2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA .
Whitworth, J. (2020). Covid 19: A Fast EvolvingPandemic. Trans R Soc Trop Med Hyg .
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta : Caps.
Yunus,  N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020).  Kebijakan  Pemberlakuan  Lockdown  sebagai  Antisipasi Penyebaran  Corona  Virus  Covid  19. Salam:  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar'i  7  (3) ,  227- 238.