## KONFLIK PERTANAHAN PERKEBUNAN SAWIT
DI DAERAH ALIRAN SUNGAI : Kasus DAS SIAK , 2009-2014
Isril 1 , Khairul Anwar, Auradian Marta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau,Pekanbaru,Riau, Indonesia E-mail:khairulanwar147@yahoo.com

## Abstract
The focus of this research is to find the law political model on the conflict situation in case DAS Siak years 2009-2014. This focus of this research is to find the  factor  influence  of  the  conflict  land  DAS  Siak  from  the  law  perspective. Method  of  this  research  is  to  identify;  (1)  the  law  factor  and;  (2)  the  non-factor conflict  law  by  Berhard  Limbong  concept,and  (3)  the  indentify  structural  factor. The  result  of  this  second  years  study  is  about  the  law  model  of    land  the  Siak riverside area. And the good goverment and the DAS society value.
Keywords: good governance,social value, and the law regional.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menemukan  model politik hukum dalam situasi konflik di DAS  Siak  2009-2014.  Penelitian  ini  mempunyai  focus  menemukan  faktor-faktor yang  mewarnai  konflik  pertanahan  dilihat  dari  perspektif  hukum  tata  negara. Metode  yang digunakan  adalah  ingidentifikasi;  (1)  faktor hukum, dan;.  (2)  faktor non- hukum  konflik  berdasarkan  peta konsep  Berhard  Limbong,  dan  (3)    faktor- faktor struktural yang melingkupi konflik pertanahan DAS Siak? Hasil studi tahun ke  dua  ini  menunjukkan  bahwa  rekayasa  hukum  tata  negara  yang  berdampak ekonomi  melalui  aplikasi  model  politik  hukum  kebijakan  pertanahan  suatu keharusan  dan  tata  kelola  hukum  positif  melalui  intervensi  pemerintah sedemikian rupa sehingga nilai-nilai harmoni dapat ditanamkan sedemikian rupa dalam  masyarakat DAS
Kata kunci : goog governance,nilai-nilai social,dan perda
1 Adalah staf pengajar jurusan ilmu Pemerintahan  Fisip Universitas Riau, 2015

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  pemerintah  sudah  memformulasikan  berbagai  kebijakan ekonomi terkait perkebunan kelapa sawit 2 .  Dilihat dari dimensi ekonomi, prestasi pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  ini  memberikan  kemungkinan  ekonomi yang  cukup  menjanjikan.  Akan  tetapi  dilihat  dari  dimensi  politik  hukum, nampaknya    membutuhkan  biaya  social  politik  yang  tinggi  seperti  konflik  social antara  masyarakat  local  dan  perusahaan,  masyarakat  local  dengan  pemerintah (Daerah), konflik ini semakin meningkat selama masa reformasi.
Seperti  yang  terjadi  pada  masyarakat  DAS  lain,  sejarah  sosial  politik elit  di  Riau  umumnya  diwarnai  pergulatan  kepentingan  terutama  yang  berkaitan sumber daya alam (SDA) lokal. Riau yang kaya SDA tetapi hasilnya lebih banyak dimanfaatkan oleh Pusat. Kondisi ini membuat masyarakat Riau kecewa.Kekecewaan  itu  pada  masa  Orde  baru  tidak  muncul  kepermukaan, Namun  ketika  orde  reformasi,  kekecewaan  itu  memuncak  kembali  ketika diterapkannya  kebijakan  otonomi  daerah  (OTDA)  dan  puncaknya  ketika dirumuskan dan diterapkannya kebijakan perkebunan  kelapa sawit umumnya di Riau tahun sejak tahun 1980-an.
Secara  faktual,  fenomena  social  diatas  terjadi  di  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)  Siak  yaitu  maraknya  konflik  lahan  perkebunan  sawit.  Studi  Wahana Lingkungan  Hidup  (WALHI)  Riau menunjukan  bahwa sudah  terjadi  sekitar  1320 konflik  sosial  berbasis  lahan  perkebunan  di  Riau  dan  650  konflik  diantaranya konflik  antara  perusahaan  dan  masyarakat.  Hal  ini  nampak  dari  konflik perkebunan  berbasis  lahan  semakin  banyak  dan  mengepung  Riau.  seperti  apa yang ditulis oleh Muhaimin ( 2000 ), dan Khairul ( 2013 ). Studi  ini bertolak dari assumsi bahwa  konflik sosial di DAS Siak  adalah sebagai hasil dari pengaruh sejumlah factor-faktor dilevel lokal maupun nasional.

## KAJIAN PUSTAKA
Para peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2003  hingga  2008  telah  melakukan  kajian  multidisiplin  tentang  konflik  komunal dan saparatisme yang terjadi di Indonesia. Pada Tiga tahun pertama Tim peneliti di  bawah  payung  penelitian  terpadu  LIPI  “Konflik  di  Indonesia:  Penyebab, karakteristik,dan  penyelesaian  jangka  panjang  konflik  di  Maluku  dan  Maluku Utara.Sementara  itu,dalam  tahun  kedua,tahun  2006-2008  Tim  peneliti  LIPI
2 Sebagai contoh, Perda kabupaten Kampar No.23 tahun 2000 tentang sumbangan wajib pihak ketiga,Perda Kabupaten Aceh Timur No.17 tahun 2001 tentang retribusi hasil usaha perkebunan,dan perda Kabupaten Labuhan Batu no.16 tahun 2002 tentang pajak penerangan jalan .
memfokuskan penelitiannya pada masalah problematika dan penyusunan model capacity building dalam pengelolaan konflik di Maluku (Wawan,2012;45).
Selain  itu  dalam  periode  yang  sama.LIPI  juga  melakukan  beberapa penelitian mengenai konflik. Pada tahun 2004 dan 2005, ada dua penelitian yang memfokuskan  kajiannya  terhadap  peran  dan  hubungan  antara  Negara  dan masyarakat dan resolusi konflik. Tahun 2004 tim yang dipimpin Abdul Rachman Patji  meneliti  kasus  Aceh,  sedangkan  lokasi  penelitian  yang  dilakukan  tim  yang dipimpin  Syafuan  Rozi  pada  tahun  2005  adalah  Maluku,Maluku  Utara  dan Sulawesi  Tengah.  Selanjutnya,pada  tahun  2006  penelitian  mengenai  peran Negara dan masyarakat dalam resolusi konflik dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah (Wawan,96:2012).
Sejalan  dengan  analisis  diatas  Vedi  R.  Hadiz  melakukan  studi  yang terkait  perpolitikan  lokal  dengan  mengambil  kasus,  mengenai  konflik  lokal  di Sumatra  Utara  pasca  runtuhnya  Orde  Baru.  Argumentasi  yang  dikemukakan Hadiz  bahwa  konflik  di  Indonesia  sebelum  dan  sesudah  reformasi  secara subtansial  tetap  (Hadiz.2005:235-253),  menampakan  wajah  yang  sama  yang ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan oligarkis yang diwarisi dari rezim Orba.  Kelompok-kelompok  oligarkis  ini  tetap  menyebar  dari  pusat  hingga  ke desa-desa dengan kemasan jaringan petronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair dan saling bersaing satu sama lain.
Kekuatan studi ini terletak pada kemampuanya menjelaskan kemunculan kekuatan-kekuatan  oligarkis  gaya  baru  yang  membentuk  pola  perpolitikan  lokal pasca  reformasi.  Analisis  Hadiz  ini  menyimpulkan  bahwa  peta  perpolitikan  lokal sebelum  dan  sesudah  1999  secara  subtansial  tidak  mengalami  perubahan. Menurut  Hadiz  kasus  di  Sumatra  Utara  mungkin  terjadi  juga  di  kebanyakan derah, muncul aktor-aktor politik baru, para pengusaha kecil dan menengah yang tergantung  pada  proyek  dan  kontrak  negara.  Para  politisi  profesional  dengan kaitan  khusus  dengan  partai  Orba,  atau  aktivis  yang  berbasis  organisasi semacam  (  HMI  ),  (  GMKI  ),  (  GMNI  )  dan  kaki  tangan  rezim  lokal  melalui organisasi  seperti  Pemuda  Pancasila.  Para  pendatang  yang  relatif  baru  ini mempunyai  pengaruh  dengan  cara  mendekatkan  diri  dengan  tokoh-tokoh/ kelompok  yang  memiliki  sumber  akses  uang,  dan  yang  penting  lagi  aksesnya kepada  aparat  kekerasan.  Mengenai  bangkitnya  politik  lokal  kasus  Sumatera Utara pasca runtuhnya Orde Baru.
Akan  tetapi,  kelemahan  penelitian  Hadiz  di  Sumatera  Utara  ini  adalah melupakan  penyebab  mengapa  perpolitikan  lokal  itu  secara  subtansial  sama sebelum dan sesudah 1999 dan apa yang diperebutkan oleh para pelaku lokal itu sehingga  pola  persainganya sebelum dan  sesudah  reformasi  tetap  sama.  Pada hal sebelum reformasi, politik lokal tidak banyak berbuat misalnya terkait peluang sumberdaya alam. Kapitalisasi SDA dinikmati oleh para PBS/PBSN, daerah tidak memiliki  akses  setelah  1999,  dengan  diberlakukanya  UU.  No.22/1999  daerah dapat  memanfaatkan  SDA  lokalnya,  muncul  banyak  investor  baru  (  termasuk lokal ).
Daerah  penelitian  Hadiz  Sumatera  Utara  dikenal  sebagai  daerah  yang lebih  duluan  menerapkan  kebijakan  pusat  mengenai  peerkebunan  dibanding dengan Riau. Di Riau  sebelum 1999, ekonomi Riau bertumpu pada minyak dan gas,  pengendalianya  sangat  sentralistik  usaha  sektor  perkebunan  kelapa  sawit Sesudah 1999, ekonomi Riau banyak ditopang perkebunan, daerah mempunyai akses  memanfatkan  peluang-peluang  ekonomi-politik  lokaol  misalnya  Pemda propinsi  dan  hampir  seluruh  Pemkab  memiliki  usaha  perkebunan  yang dikendalikan melalui keputusan lokal.

## METODE PENELITIAN
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  analisis  penelitian  ini,  data  yang diperlukan  meliputi;  kondisi  perpolitikan  Siak  sesudah  OTDA,  sejarah perkebunan di DAS Siak, pilihan-pilihan kebijakan perkebunan masing aktor lokal 2009-2014.  Faktor-fator  umum  dan  teknis  konflik  pertanahan  di  DAS.  Sumber data  sekunder  diperoleh  dari  bahan  dokumen  yang  berkaitan  dengan perkebunan kelapa sawit, baik cetak maupun elektronik. Sumber data skunder ini adalah laporan penelitian, jurnal, buku-buku, peraturan perundangan baik berupa Undang-undang,  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan,  Keputusan Menteri  Pertanian,  Surat  Kabar  Riau  Pos,  dan  bahan  yang  bersumber  dari websites  in-ternet.  Selanjutnya,  sumber  data  primer  diperoleh  dari  hasil wawancara  mendalam  dengan  tokoh-tokoh  lokal  atau  memanfaatkan  hasil wawancara  yang  dilakukan  media  cetak  terhadap  pelaku  sejarah  dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di DAS Siak.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam studi ini: pertama,mengidentifikasi  factor-faktor  hukum  misalnya  berbagai  ketentuan perundangan baik pusat,provinsi,Kabupaten yang mengatur konflik pertanahan di
kabupaten  Siak.  Kedua,  melakukan  wawancara  kepada  sejumlah  aktor  lokal. Sebelum memilih aktor lokal terlebih dahulu perlu menyusun peta sementara elit lokal.  Aktor  Pemerintah  Kabupaten  misalnya  sektretaris  Daerah,  Kepala  Dinas Perkebunan,  Kepala  Dinas  Kehutanan,  Badan  Pertanahn  Nasional  (  BPN  ), Dinas  Perindusrian  dan  Perdagangan.  Ketua  DPRD,  Ketua  Komisi-B  DPRD. Kalangan  masyarakat  dipilih  misalnya  pimpinan  parpol,  Lembaga  Swadaya Masyarakat ( LSM ), beberapa akademisi. Selain  itu, data primer diperoleh juga melalui  observasi  langsung  dengan  membuat  kunjungan  lapangan  kepada peristiwa  yang  terkait  isu  kebijakan  kelapa  sawit.  Tujuan  observasi  ini  adalah untuk memotret kondisi lingkungan politik yang relevan dan memuat karakteristik kasus  (  K.  Yin,  1994:113  ).  Dalam  observasi  ini  data  diperoleh  berupa:  foto, selebaran, catatan, naskah orasi atau pidato aktor, pesan spanduk.
Data  yang  dikumpul  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan pendekatan Modern  Political  Economy yang  memuat  empat  langkah  seperti yang  dijelaskan    demi  penyesuaian  dengan  konteks  penelitian  ini: pertama, merumuskan  atau  mengidentifikasi  aktor-aktor  pembangunan  kelapa  sawit  di DAS,  menentukan  apa  yang  menjadi  tujuan,  kepentingannya.  Aktor-aktor tersebut  baik  yang  berasal  dari  kalangan  birokrasi  seperti  Bupati,  Dinas Perkebunan,  Dinas  Kehutanan,  BPN  ,  DPRD    Kabupaten  Siak.  Selain  itu  akan dianalisis  juga  prilaku  konflik  aktor  dari  kalangan  Perusahaan  Besar  Swasta Negara  (  PBSN  ). Kedua, merumuskan  preferensi  masing-masing  aktor mengenai  pilihan  kebijakan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  dikonflikan  di  Siak. Data  yang  dianalisis  meliputi  penerapan  pola;  Kemitraan  Pemda-rakyat,  PBS, PBN,  Perkebunan  Rakyat,  dan  Perusahaan  Inti  Rakyat  (  PIR  ).  Dalam menganalisis  data  tersebut  para  aktor  digambarkan  sebagai  pihak  yang  suka pada pola yang dapat memaksimalkan keuntungannya. Sehingga dari analisis ini diketahui  apa  yang  menjadi  faktor  pendodorng  konflik;  persepsi,  sumberdaya, komunikasi antar pihak, atau persoalan di DAS Siak.
Ketiga, mengidentifikasi  bagaimana  para  aktor  lokal  berinteraksi  dengan lembaga-lembaga  sosial  lainnya  dalam  rangka  memperjuangkan  kepentingan untuk mencapai tujuan pengelolaan konflik. Aktor yang responnya “ mendukung “ pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  mempunyai  sumberdaya  ekonomi politik,  besar  berkemungkinan  melakukan  tawar  menawar  atau  “  tekanan  ’’ kepada  aktor  kelompok  yang  responnya  “  menolak  ’’  kebijakan  perkebuanan
kelapa  sawit.  Dari  analisis  ini  diharapkan  akan  diperoleh  pola  interaksi  akktor lokal dalam kaitan kebijakan perkebunan kelapa sawit DAS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Faktor-Faktor Umum
Pada  awalnya  masyarakat  di  sekitar  Daerah  Aliran  Sungai  Siak  sangat menggantungkan  kehidupannya  terhadap  hasil  tangkapan  dari  pekerjaannya sebagai  nelayan.  Secara  eknomis,  hasil  dri  pekerjaan sebagai  nelayan  tersebut belum  mampu  membawa  perubahan  terhadap  kehidupan  perekonomian masyarakat. Hal ini membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mencari solusi untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Akhirnya  pada  tahun  2003  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Siak  mengeluarkan  kebijakan  Pembangunan  Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Siak I. Tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini adaah dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat.
Sebagian besar desa/kampung di Kecamatan Pusako termasuk kedalam kelompok  sasaran  kebijakan  ini.  Desa  yang  dibangun  perkebunan  kelapa  sawit hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1.  Desa Dusun Pusako
2.  Desa Pebadaran
3.  Desa Dosan
4.  Desa Sungai Limau
5.  Desa Benayah
6.  Desa Perincit
Sedangkan  desa  yang  belum  ada  kebijakan  pembangunan  perkebunan  kelapa sawit di Kecamatan Pusako yakni Desa Berbari.
Pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  Siak  I  ini  dilakukan  diatas  lahan masyarakat  dengan  pola  subsidi  bagi  masyarakat  yang  tidak  memiliki  lahan. Selanjutnya  mengenai  pembagian  lahan  dan  calon  petani  diatur  melalui  Surat Keputusan  Bupati  dengan  mempertimbangkan  masukan  dari  Kepala  Desa. Pembagian  lahan  yang  akan  ditanam  kelapa  sawit  bagi  mereka  yang  tidak memiliki  lahan  disubsidi  oleh  yang  memiliki  lahan  seluas  2  ha.  Kemudian  bagi mereka yang disubsidi  tersebut dikenakan ketentuan pembayaran kredit selama 10 tahun dengan pokok hutang petani sebesar Rp.30.900.982,- dengan imbalan jasa kredit/bunga sebesar 7% flat pertahun. Kredit  ini hanya diperuntukkan bagi
masyarakat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Siak  melalui  SK Bupati Siak sebagi petani peserta program.
Khusus  di  Kecamatan  Pusako,  ada  beberapa  desa  yang  bermasalah sehingga  SK  Bupati  Siak  tentang  penetapan  nama  petani  dan  luasan  lahan peserta  program  pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit  masyarakat kabupaten  siak  tahap  I  belum  direvisi  pada  tahun  2014.  Desa  tersebut  yakni Desa  Benayah,  Desa  Perincit  dan  Desa  Sungai  Limau.  Revisi  SK  Bupati  ini disebabkan  oleh  dinamika  perkembangan  penduduk  di  wilayah  desa  tersebut sehingga ada sebagai kelompok masyarakat yang menuntut mendapatkan lahan perkebunan tersebut yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  ini  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Siak  dengan  bekerjasama  dengan  PTPN  V.  Setelah dikeluarkannya kebijakan pembuatan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2003 maka pada tahun 2004 sudah mulai pembibitan. Untuk Desa Benayah memang masyarakat  belum  melaksanakan  akad  kredit  namun  program  perkebunan kelapa sawit tetap berjalan. Menurut Sekretaris Desa Benayah ada 214 KK yang mendapatkan  lahan  perkebunan  dengan  dibagi  menjadi  12  kelompok  tani. Kelompok-kelompok  tani  ini  tergabung  dalam  Koperasi  Bina  Usaha  Desa Benayah. Setiap petani di Desa Benayah menerima lahan sekitar 2 sampai 3 ha. Kebun  kelapa  sawit  di  Desa  Benayah  telah  menghasilkan  pada  tahun  2011 dengan pencairan 3 kali dalam setahun. Hasil kebun kelapa sawit  ini membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Selain meningkatkan perekonomian masyarakat, hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Benayah juga dikeluarkan untuk zakat.
Program  perkebunan  kelapa  sawit  di  Desa  Benayah  ini  dapat  dikatakan sangat sukses. Menurut keterangan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Pusako keberhasilan  program  di  Desa  Benayah  ini  disebabkan  oleh  faktor  alam  yang mendukung  dan  kultur  masyarakat.  Lahan  di  Desa  Benayah  80%  merupakan tanah  mineral  yang  sangat  cocok  bagi  kebun  kelapa  sawit  sehingga  dapat menghasilkan  2,5-3  ton  dalam  sekali  panen.  Kultur  masyarakat  yang  dimaksud adalah keinginan untuk merubah nasib dan mau belajar sehingga petani sawit di Desa  Benayah sangat  giat  dalam  berusaha.  Namun permasalahan  administartif di Desa Benayah belum terselesaikan sampai saat ini mengenai CPCL dan akad kredit.
Perkebunan sawit yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di  Desa  Dosan  baru  terealisasi  pada  tahun  2006  dengan  penerbitan  SK  BupatI Siak  tentang  Calon  Petani  Calon  Lahan.walaupun  proses  sosialisasi  dan pembibitan  sudah  dilaksanakan  pada  tahun  2003  dan  2004.  Pada  awalnya kepemliikan lahan bervariasi namun pada tahun 2014 ada perubahan kebijakan dari  Bupati  Siak  terhadap  kepemilikan  lahan.  Masalah  ini  muncul  karena  surat lahan  lama  bermunculan  sehingga  mempersulit  proses  identifikasi  CPCL. Selanjutnya persoalan yang lain dalam program ini adalah lahan di Desa Dosan namun petaninya dari Desa Sungai Limau.
Awal  program  perkebunan  sawit  ini  dibangun  3500  ha  yang  berupa hamparan  dan  tidak memiliki  batasan dan  Desa  Dosan dibangun 723  ha  lahan. Manajemen  pengelolaan  kebun  sawit  ini  dilakukan  oleh  Siak  Prima  Nusantara Lima  dan  untuk  memungut  kredit  dilakukan  oleh  PT  Permodalan  Siak  (PERSI). Untuk mewadai pembayaran kredit kebun kelapa sawit ini dibentuk koperasi yang bernama Koperasi Bunga Tanjung dengan 14 (empat belas) kelompok tani.
Pada  awal  kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Siak  membentuk Program  Pengembangan  Perkebunan  Sawit  I  di  Kecamatan  Pusako  belum terdaoat  permasalahan  yang  berarti.Konflik  pertanahan  berbasis  perkebunan sawit  di  sebagian  daerah  Kecamatan  Pusako  dipengaruhi  oleh  perilaku  sosial masyarakat  setelah  melihat  hasil  dari  perkebunan  yang  cukup  besar  dan  dapat meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Perkembangan  jumlah  penduduk mempengaruhi  perilaku  sosial  masyarakat  dalam  penentuan  Calon  Petani  yang memperoleh kebun sawit.
Tuntutan sebagian masyarakat di Desa Benayah dan Desa Dosan untuk mendapatkan  perkebunan  sawit  menyebabkan  Pemerintah  Desa  menjadi terdesak  dan  menyampaikan  aspirasi  ini  kepada  Pemkab  Siak.  Namun  sampai saat  ini  kebijakan  yang  diharapkan  oleh Pemerintah  Desa  terhadap  revisi  Surat Keputusan Bupati Siak.

## 2.  Faktor Khusus
Program  pembangunan  kelapa  sawit  I  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Siak  secara  langsung  berdampak  terhadap  kehidupan perekonomian masyarakat Desa Dosan dan Desa Benayah Kecamatan Pusako. Pembangunan  perkebunan  sawit  dilakukan  dengan  metode  subsidi  yang dilakukan oleh masyrakat yang memilki lahan dengan yang tidak memiki lahan.
3.  Pola  Interaksi  Aktor  dalam  Konflik  Pertanahan  di  Daerah  Aliran  Sungai
Kabupaten Siak
Secara garis besar perubahan pola kehidupan masyarakat di kecamatan pusako telah berubah dari daerah aliran sungai ke daratan dan dari bergantung kepada pekerjaan sebagai nelayan sekarang telah menjadi petani sawit. Namun akibat perubahan ini konflik lahan yang berbasis kebun kelapa sawit juga terjadi karena keterbatasan lahan yang diperebutkan oleh banyak orang. Keterbatasan ahan  untuk  perkebunan  kelapas  sawit  menyebabkan  pertentangan  antara kelompok  masyarakat.
Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  pemerintahan  daerah  kabupaten  Siak salah  satunuya  melalaui  DPRD  Kabupaten  Siak.  DPRD  Kabupaten  Siak  dari Komisi  II  menggelar  hearing  dengan  Kepala  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Siak, Camat dan Kades se-Kecamatan Pusako untuk membicarakan menyelesaikan persoalan pembagian lahan sawit yang dibangun Pemkab Siak di wilayah   Siak  I  Kecamatan  Pusako.  Dalam  hearing  tersebut  pada  10  Mei  2013, Camat Posako menyatakan bahwa sejak Pemerintah menyerahkan kebun sawit ke  masyarakat  pada  tahun  2009  lalu,  sebagian  masyarakat  tidak  tidak  setuju dengan SK Bupati tersebut.Dalam SK Bupati ada pemilik lahan tidak terakomodir dalam SK bupati  dan  inilah  membuat  sebagian masyarakat  tidak  setuju dengan SK  itu.  Sedangkan  untuk  Kecamatan  Dosan,  masyarakat  Desa  Dosan  yang mendapat lahan di desa Benayah, ditolak olah masyarakat Benayah. sedangkan masyarakat  Sungai  Limau  yang  mendapat  lahan  di  desa  Dosan,  ditolak  oleh Masyarakat Dosan.
Selanjutnya  menurut  Ketua  Komisi  II  DPRD  Kabupaten  Siak  agar secepatnya  menyelesaikan  persoalan  pembagian  lahan  sawit  Siak  I  ini,  apalagi program kebun sawit ini program unggulan bagi Kabupaten Siak. Hal yang sama juga  disampaikan  oleh  adis  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Siak  yang mengatakan bahwa Program Pembangunan kebun sawit ini sebenarnya program yang  pro  masyarakat  namun  tetap  saja  terdapat  kekurangan  sehingga  perlu dilakukan perbaikan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Siak  melalui  Kepala  Bagian  Pertanahan menyatakan  bahwa  konflik  pertanahan  di  Kabupaten  Siak  memang  didominasi oleh  permasalahan  perkebunan.  Pemerintah  Kabupaten  Siak  ikut  serta  dalam menyelesaikan  konflik  dibidang  perkebunan  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan
Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  (sekarang  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah).
Terdapat  9  (sembilan)  sub  urusan  bidang  pertanahan  yang  diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yakni sebagai berikut:
a.  Izin lokasi
b.  Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
c.  Sengketa tanah garapan
d.  Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
e.  Subjek  dan  objek  redistribusi  tanah,  serta  ganti  kerugian  tanah  kelebihan maksimum dan tanah absentee
f.  Tanah ulayat
g.  Tanah kosong
h.  Izin membuka  tanah i.  Penggunaan tanah
Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Siak. Konfik  pertanahan  yang  ada  di  Kabupaten  Siak  direspon  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Siak diupayakan untuk diselesaikan denhgan terlebih dahulu melakukan  inventarisasi/penelitian/kajian  serta  diteruskan  kepada  instansi  yang berwenang  menyelesaikan  konflik  tersebut.  Konflik  pertanhan  yang  terjadi diselesaikan sehingga tidak meningkat ekskalasinya menjadi konflik sosial.
Terkait  konflik  sosial,  Bupati  Siak  telah  diamanatkan  untuk  mencegah, menghentikan,  serta  memulihkan  konflik  sosial  sebagaimana  amanat  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Penanganan  Konflik  Sosial.  Konflik  yang terjadi  di  daerah  aliran  sungai  Kabupaten  Siak  khususnya  di  Desa  Dosan  dan Desa  Benayah  belum  sampai  kepada  konflik  sosial.  Pemerintahan  desa  dan masyarakat  lebih  memilih  menyelesaikan  konflik  dengan  meminta  solusi  dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak daripada memilih proses hukum. Mereka beranggapan  bahwa  proses hukum kurang memenuhi  rasa  keadilan  para  pihak karena  pengambilan  keputusannya  mengedepankan  proses  salah  atau  benar dan menang atau kalah.
Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Siak  dalam  meminimalisir  konflik perkebunan melalui kegiatan sebagai berikut:
a.  Upaya preventif
1.  Pengumpulan  data  penguasaan  lahan  masyarakat  melalui  kegiatan informasi  tanah  desa  sehingga  setiap  bidang-bidang  tanah  masyarakat diketahui data subjek maupun objeknya.
2.  Pembentukan Peraturan Daerah atau kebijakan daerah
3.  Rapat-rapat komunitas intelijen daerah, rapat-rapat
pencegahan/penanganan  konflik,  rapat-rapat  sinkronisasi  Pemerintahan Daerah  (Forkopimda),  rapat-rapat  pejabar  Pemerintahan  Daerah khususnya yang terkait persoalan konflik lahan serta saluran penyampaian aspirasi lainnya
b.  Upaya represif
1.  Menerima pengaduan masyarakat, melakukan identifikasi dan inventarisasi  permasalahan,  ekspose  permasalahan,  memfasilitasi  pihak- pihak terkait dan menyerahkan laporan permasalahan kepada Bupati Siak untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
2.  Melimpahkan konflik pertanahan kepada aparat penegak hukum.
Konflik  pertanahan  berbasis  perkebunan  sawit  di  sebagian  wilayah Kecamatan  Pusako  Kabupaten  Siak  khususnya  di  Desa  Dosan  dan  Desa Benayah  dapat  terselesaikan,  apabila  Kebijakan  daerah  untuk  menyelesaikan persoalan  tersebut  diputuskan.  Sehinngga  pemerintah  desa  dan  masyarakat tidak  lagi  menggunakan  kebijakan  yang  lama  sebagai  dasar  hukum  untuk menjalankan aktivitas perkebunannya.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Siak  mengakui  bahwa  masih  ada kekosongan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala  Daerah  atau  Peraturan Bupati  yang  mengatur  urusan  pertanahan  tersebut.  Payung  hukum  dalam pengaturan  urusan  pertanahan  yang  tidak  ada  ini  membuat  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Siak  mengalami  kendala  dalam  menindaklanjuti  norma,  standar, prosedur  dan  kriteria  terhadap  urusan  pertanahan  yang  telah  diserahkan  oleh Pemerintah  Pusat.  Dalam  mengelola  konflik  pertanahan  DAS  sembari bermaksud  mengatasi  kendala  dalam  mengelola  konflik  DAS,dapat  didorong dengan  mengintegrasikan  berbagai  komponen  norma  masyrakat  dan  isu teknokratik –  politik  yang  berkembang  dengan  cepat  sejalan  proses  perubahan social  di  wilayah  DAS  ini.  Untuk  menerapkan  gagasan  ini  dapaat  dilihat  dari skema model politik hukum dibawah ini:

## MODEL POLITIK HUKUM DAS SIAK

## KONFLIK PERTANAHAN BERBASIS PERKEBUNAN
SAWIT DI DAERAH ALIRAN SUNGAI ( DAS ) : DAS Siak,2009-2014
PEMDA  + DPRD

## FAKTOR HUKUM
• TUMPANG TINDIH HUKUM • RASIONALISASI BIROKRASI

## FAKTOR NON-HUKUM
• KAPITALISASI TANAH
• TEKNOKRATIK  PERTANAHAN
• POLITIK INKLUSIFITAS
• PERATURAN DAERAH
• PERATURAN KEPALA DAERAH

## (MASYARAKAT)

## KEBIJAKAN

## KESIMPULAN
Selama  proses  analisis  penelitian  berlangsung  terhadap  Konflik Pertanahan Perkebunan Sawit Di Daerah Aliran Sungai  (DAS ) Siak 2009- 2014, penulis menemukan bahwa: (1) ada kreasi Pemerintah daerah dalam melakukan antisipasi  terjadinya  konflik  dalam  pembangunan  perkebunan  kelapa  sawit  di DAS  Siak  2009-2014;  (2)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Siak  menghadapi kekosongan  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  urusan  pertanahan  terkait pengelolaan  konflik  DAS.  Kendala  structural  ini  membuat  Pemerintah  Daerah Kabupaten Siak mengalami keterbatasan dalam mengekskusi urusan pertanahan yang  telah  diserahkan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Daerah  Kabupaten;  dan (3)  Tindakan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  tersebut  dapat  dimulai  dengan mengaplikasi  model  politik  hukum  yang  mempertimbangkan  interaksi  factor hukum  dan  factor  non-hukum  yang  berkembang  di  tengah  masyarakat  DAS Siak.Aplikasi  model  politik  hukum  ini  diharapkan  dapat  mendorong  kreasi  baru Pemda  dalam  memformulasikan  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan  Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam hal pertanahan di DAS Siak.

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar, K. Isril, dan Asrida,W. 2015. Political Model of Conflic Based on palm Plantation near to Riverside area:Dosan Siak case,2009-2014 dalam prosiding.Seminar Antar bangsa ke-8 Ekologi manusia dan Perubahan Persekitaran,Langkawi,Kedah Malaysia
Bahari,  S.1996.  Konflik  Agraria  DI  Wilayah  Perkebunan:  Rantai  Sejarah  Yang
Tak Berujung, dalam Jurnal Analisis Sosia l Vol.9,No.1 April 2004.
Casson, Anne (2000) The Hesitant Boom: Indonesia’s Oil Palm Subsektor in an Era of Economic Crisis and Political Change , HTTp /w.wOccasional paper no.29.
Hadiz,  R.  V.2002. Dinamika  Kekuasaan:  Ekonomi  Politik  Indonesia  Pasca- Soeharto, LP3ES:Jakarta Hidayat,  Syarif  .2005.  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  Masa  Orde  Baru 1966-1998, dalam Pasang Surut Otonomi Daerah , Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta: Institute for Lokal Development.
Syahza,  A.  2004 Pemberdeyaan  Ekonomi  Pedesaan  Melalui    Pengembangan Industri  Hilir  Berbasis  Kelapa  Sawit  di  Daerah  Riau .  (Disertasi),  PPS- Unpad. Bandung.
Yin.K. R. 1994. Case Study Research, Design and Methode, California. .SagePublications, Inc.
Keputusan Bupati Siak Nomor 171  tanggal 7 Oktober Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan Calon Petani CP) dan Calon Lahan (CL) Program P3KS.
Keputusan Bupati Siak Nomor 269/HK/KPTS/2006 Tentang Penetapan Petani Peserta Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Kabupaten Siak.
Lihat Riau Pos,12 Oktober 2015 Lihat Riau Pos,14 Oktober 2015 Azam.laporan Utama.No.839 Tahun XVI/21-27 April 2015