## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2745/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar
1 Arpin, 2 Andi Agustang, 3 Andi Muhammad Idkhan
1,2,3 Universitas Negeri Makassar Article Info ABSTRAK Article history: Received 22 Desember 2021 Publish 04 Januari 2022 Dalam  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Pasal  34  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “Fakir miskin dan anak    terlantar    dipelihara  oleh    Negara  ”.  Artinya  negara  dan  pemerintah bertanggungjawab  terhadap    pemeliharaan  dan  pembinaan    terhadap  fakir  miskin dan  anak-anak  terlantar,  termasuk    anak    Jalanan.      Hak  asasi  fakir  miskin,  anak terlantar dan anak jalanan,  pada hakekatnya  sama  dengan hak  asasi manusia pada umumnya,  seperti  termuat  dalam    UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,   UU Perlindungan  Anak dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak- hak  Anak).      Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kebijakan  pembinaan  anak jalanan  di  kota  Makassar.    Penelitian  ini    termasuk  penelitian  lanjutan  ( follow-up study ),  tipe  penelitian  bersifat  deskriptif  analisis,  dengan  pendekatan sosiologis- yuridis normatif .
Hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  pemberian  sanksi  berupa  denda  dan/atau ancaman  hukuman  kurungan  bagi  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  tidak sejalan  dengan  teori,  asas  dan  prinsip  hukum  pidana  ‘ ultimun  remedium ’dan termasuk  ‘ over  criminalization ’ serta   bertentangan dengan Konstitusi,  yaitu Pasal 34  ayat  (1)  UUD  NRI  1945,  UU  No.  13  Tahun  2011  Tentang  Penanganan  Fakir Miskin,  UU  Perlindungan  Anak,  UU  Hak  Asasi  Manusia  dan  Perlindungan  Hak Asasi  Anak.  Rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  perlu  dilakukan revisi/perubahan  terhadap  Perda  tersebut.  Selain  itu,  perlu  perbaikan  dan pemenuhan  hak-hak  fakir  miskin,  anak  terlantar  (pengemis,  gelandangan  dan  anak jalanan),  serta  sangat  mendesak  pengadaan  rumah  singgah,  liposos  (lingkungan pondok  sosial),  atau Shelter sebagaimana  amanat  Konstitusi,  UU  Perlindungan Anak dan UU Penanganan Fakir Miskin.
Keywords:
Analisis, Kebijakan, Pembinaan Anak Jalanan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Arpin Universitas Negeri Makassar Email: arpinnono@gmail.com,

## 1. PENDAHULUAN
Pasal  34  ayat  (1)  Undang  Undang  Dasar    Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI 1945) mengatur bahwa “Fakir miskin dan anak  terlantar  dipelihara oleh  Negara ”. Artinya Negara dalam hal ini pemerintah   bertanggungjawab terhadap  pemeliharaan dan pembinaan  fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk  anak  Jalanan dan gelandangan.   Hak asasi fakir miskin, anak  terlantar,  anak  jalanan  dan  gelandangan,    pada  hakekatnya    sama    dengan  hak-hak  asasi manusia pada umumnya,  sebagaimana tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,   dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).   Mereka perlu mendapatkan  hak-haknya secara  normal  sebagaimana  layaknya  anak lainnya,  yaitu hak sipil dan kemerdekaan ( civil righ and  freedoms ),  lingkungan  keluarga    dan    pilihan    pemeliharaan (family    envionment    and
alternative care ),  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan  ( basic  health  and  welfare ) , pendidikan, rekreasi  dan  budaya  ( education,  laisure  and  culture  activites  ) ,  dan  perlindungan  khusus  ( special protection ).
Kepedulian terhadap kesejahteraan anak sebagai bagian peningkatan sumber daya manusia, pemerintah juga telah pernah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak.  Kaitan  probelmatika  anak  dengan  negara,  tugas    utama    negara    adalah memerdekakan    warga    dari  kemiskinan.    Karena  itulah,  para  pendiri  negara  ini  merumuskan aturan  dasar  bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan    yang    layak. Konstitusi  pun  secara  tegas   memerintahkan  agar fakir miskin  dan anak-anak telantar dipelihara atau menjadi tanggungjawab negara, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.
Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2008, menunjukkan anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta  anak.  Dua  tahun  kemudian,  tahun  2010  angka  tersebut  mengalami  kenaikan  sekitar  5,4  % sehingga  jumlahnya  menjadi  3,1  juta.  Pada  tahun  yang  sama,  anak  yang  tergolong  rawan  yang menjadi  anak  jalanan  berjumlah  10,3  juta  anak  atau  17,6%  dari  populasi  anak  di  Indonesia,  yaitu 58, 7 juta anak (Soewignyo, 2010).
Penanganan anak jalanan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya  belum  mempunyai model  dan  pendekatan   yang  tepat   dan efektif.   Keberadaan Rumah Singgah misalnya, belum dapat  menjadi  solusi  efektif  menyelesaikan  permasalahan  anak  jalanan  dan  gelandangan  di perkotaan.  Pemerintah  dalam  hal  ini,  Departemen  Sosial  RI  bekerjasama  dengan  UNDP  (United Nation  United  Programe)  dalam  proyek  Rumah  Singgah  INS/94/007  pembuatan  Rumah  Singgah (Departemen  Sosial,  1997:  31)  model  Rumah  singgah  (Open  House  For  Street  Children),  secara konseptual    menggunakan  metode  dan  teknik  yang  meliputi  Street  Based,  Centre  Based, Community Based, bimbingan sosial dan pemberdayaan (Depsos RI, 1999: 2) model tersebut yang dapat  dikatakan  Rumah  Singgah  merupakan  salah  satu  alternatif  strategi  dalam  penanganan  anak jalanan yang dimana di dalamnya telah masuk pemberdayaan anak jalanan pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesenian dan agama. Secara umum tujuan dibentuknya Rumah Singgah adalah membantu  anak  jalanan  dalam  mengatasi  masalah-masalah  dan  menemukan  alternatif    ikatan dengan keluarganya atau sudah tidak mempunyai ikatan dengan keluarganya.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa menyangkut masalah kepedulian pemerintah daerah pada masalah  anak-anak,  saat  ini  baru  ada  sekitar  12  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  Peraturan Daerah (Perda)  soal  anak,  yang  menyoal  juga  masalah  anak  jalanan. Dari 12 provinsi tersebut diantaranya  Sumatera  Utara  (Medan),  Jawa  Barat  (Bandung),  Jawa  Tengah  (Semarang)  dan Sulawesi  Selatan  (Makassar).  Seringkali  Pemerintah    menganggap    anak    jalanan  sebagai pengganggu  arus  lalu  lintas,  sumber  ketidakteraturan    kota  terutama  keamanan  pengguna  jalan, ketenteraman lingkungan perumahan dan pertokoan. Sementara aktivis  LSM  yang berfokus   pada pemenuhan  hak-hak anak, menuding  Perda ini sebagai bentuk  marginalisasi,  anti  orang  miskin, diskriminatif,  tidak  berwawasan HAM, tidak peka jender dan tidak ramah anak (child friendly ).
Hal  ini  terlihat  dari  kampanye  yang  dilakukan  Dinas  Sosial,  yang  mengancam  akan menjatuhkan sanksi berupa denda bagi  orang  yang memberi uang di  jalan. Begitupun, patroli  dan pendirian  posko  lengkap  dengan  Polisi  dan  Satpol  PP  yang  kehadirannya  sebagai  pos  jaga  dan terkesan upaya untuk “menakut-nakuti”. Belum lagi wacana mempulaukan  Anak Jalanan, sebagai upaya memberi efek jera, dinilai sangat tidak manusiawi. Pandangan Pemerintah  Kota  Makassar ini  menjadi  ironi  lantaran  dicantumkan  pada  bagian  “menimbang”  dalam  Perda  tersebut,  bahwa mengingat  keberadaan  anak jalanan cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan  ketentraman  di  tempat  umum  serta  memungkinkan  mereka  menjadi  sasaran  eksploitasi  dan tindak  kekerasan,  sehingga  perlu  segera  dilakukan  penanganan  secara  konfrehensif,  terpadu  dan berkesinambungan. Kata penanganan lebih bersifat represif.
Keberadaan  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan Anak  Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  Dan  Pengamen  Di  Kota  Makassar,  selanjutnya  disingkat Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008, tetap perlu diapresiasi sebagi  sebuah langkah maju  untuk mengisi    kevakuman    hukum  menyangkut    anak  jalanan.    Lagi  pula,  Perda  akan  memiliki  bobot fungsi  untuk  meminimalisir  kesenjangan  undang-undang  nasional  dan  menjaga  harmonisasi pelaksanaan program-program  intervensi  secara  teknis.  Kemudian,  tidak  bisa  dipungkiri  ada nilai-nilai  budaya  tradisional  dari  tiap  daerah  yang  mempengaruhi  cara  pandang  dan  pola  asuh orangtua  terhadap  anak.  Dengan  Perda  berarti  semangat  nilai-nilai  budaya  tradisional  akan diakomodasi.  Dengan  begitu,  Perda    lebih    sejalan    dengan    kondisi    daerah    setempat.    Bila, peraturan hukum  cocok  dengan situasi  dan kearifan budaya lokal maka ia lebih bisa diterima dan dipatuhi. Hanya  saja,  yang  perlu  dibereskan  pertama-tama   adalah  soal definisi  tentang  siapa “anak  jalanan”  itu.  Sebab,  ditilik  dari  namanya, Perda   ini   membedakan   anak   jalanan, gelandangan,   pengemis   dan pengamen. Padahal, Farid dan Adidananta (2002) dalam Agus Arief (2008 : 6-7) mengatakan bahwa berbagai  survei, penelitian  atau program  intervensi  anak jalanan sering  memasukkan    kategori-kategori,    seperti  kuli  pasar,  kuli  pelabuhan,  kernet  angkutan    kota, pemulung,  atau  mereka  yang  dijerumuskan  di  dunia prostitusi ke dalam kelompok anak jalanan. Memang,  ada  kemungkinan  terdapat    kasus-kasus    di  mana  seorang    anak  dimasukkan    sekaligus ke dalam kategori “anak jalanan”, “buruh anak” dan “anak yang dilacurkan”.
Tidak  bisa  dipungkiri,  bahwa  latar  belakang  mengapa  peraturan  daerah  itu  dibuat, diantaranya bahwa fakta dan kenyataannya di balik berlagak pengemis, biasanya ada sindikat yang mengaturnya,   yang  sengaja  menciptakan  cacat  tubuh  dan  kepapaan sebagai komoditas yang menyentuh  rasa  iba.  Adalah  juga  kenyataan,  ada  anak  bayi  diculik  dan  dijadikan  pengemis  yang selanjutnya dieksploitasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan modus menjadi pengemis dijalanan.  Namun,      penyalahgunaan      kemiskinan      itu    tidak      dapat      dijadikan  alasan  untuk membuat  peraturan  daerah  yang  menggeneralisasikan  pengemis  dan  aktivitas  lainnya  sebagai kejahatan.  Lalu  negara  seakan-akan  bisa  lepas  tangan  dari  tanggung  jawab  konstitusional  untuk menanggung fakir miskin dan anak terlantar.
Pemerintah  Daerah  Kota  Makassar  mencoba  membuat  'terobosan'  kebijakan.  Contohnya adalah  mengeluarkannya  Perda  Kota  Makassar  No.  2  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen. Salah satu  'terobosan'  yang  diatur  dalam  Perda ini    adalah    mengenai  larangan  dan  memuat  ancaman  hukum  kurungan  dan  sanksi  pidana  selain hukuman  aministrasi  kepada  masyarakat    yang  memberikan    sejumlah  uang  atau  sedekah  kepada anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan  pengamen  di  tempat  umum.  Dan  pada  akhirnya ‘terobosan’ kebijakan itu mengundang banyak sorotan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat dan kalangan akademisi, praktisi hukum serta penggiat Hak Asasi Manusia.
Ketentuan  yang  memuat  larangan  yang  berisi  ancaman  hukuman  pidana  dalam  Perda pembinanaan  anak  jalan,  gelandangan,  pengemis  dan  pengamen  sudah  diberlakukan  di  beberapa daerah.  Contohnya  sanksi  administrasi  dan/atau  hukuman  kurungan;  seperti  sanksi  pidana  berupa kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  termuat  pada  Perda  Kota  Makassar  No.  2  Tahun  2008,  dan denda  menjadi  tidak  sinkron  dengan  prinsip  hukum    pidana  sebagai  ultimum  remedium.  Ada beberapa  hal  dimana  penjatuhan  sanksi  pidana  menjadi  tidak  tepat,  apalagi  kalau  sifatnya pelanggaran  terhadap  Perda.  (baca  Pasal  54  ayat  (1)  dan  (2)  Perda  Kota  Makassar  No.  2  Tahun 2008).
Kecaman  terhadap  Perda  itu  juga  datang  dari  Saldi  Isra.  Pakar Hukum  Tata  Negara Universitas    Andalas  (sekarang  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  RI)  ini    malah    menilai    Perda    itu sebagai sebuah upaya mencuci tangan dan 'potong kompas' untuk menyelesaikan  masalah gepeng di  perkotaan.  Padahal  dalam  konstitusi  jelas  tugas  negaralah  yang  memelihara  kaum  miskin  dan anak  terlantar.  Karena  pemerintah  tidak  memelihara  dengan  baik,  maka  munculah  fenomena gepeng.  Ini  yang  tidak  pernah  dipikirkan  pemerintah  untuk  mencari    solusi    pemecahannya.
(Kompas  12/10/2007)  selain  itu,  Perda yang mengatur tentang gepeng tersebut juga tidak sesuai dengan materi muatan perundang-undangan yaitu materi Perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan.   (Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang  Republik Indonesia No.  12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan  sebagaimana  telah  diubah  dalam Undang  Undang  Nomor  15  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang    Republik Indonesia No.  12 Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan).
Penolakan    dan  kontraversi  atas    Perda    tentang    Anak    Jalanan,    Gepeng,  Gelandangan, Pengemis  dan  Pengamen  sering  disuarakan  oleh  berbagai  elemen  masyarakat,  LBH  dan    bahkan kalangan  Akademisi  lantang  disuarakan.  Tercatat  Lembaga  Bantuan  Hukum  Makassar,  pernah menegaskan  kesiapannya  mendampingi      korban      pemberlakuan      Perda    Anjal.    LBH  Makassar dalam    siaran  persnya  yang  diterima  redaksi  Fajar,  Selasa  1  Juli  Tahun  2008,  beberapa  pekan setelah Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 disahkan oleh DPRD Makassar, menurutnya Perda itu    masih  sangat  jauh  dari  harapan.  Alasannya,  Perda  ini  menandakan  pemerintah  tetap  melihat anjal dan seprofesinya sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum (Fajar, 02 juli 2008).
Melihat banyaknya permasalahan yang sangat urgen dalam Perda  Kota Makassar  No. 2 Tahun 2008 Tentang Anak Jalanan, Pengemis dan Pengamen, seperti  ketentuan pidananya,   baik yang  berkaitan  karena  over  kriminalisasi,    bertentangan  dengan  KUHP  atau  perundang-undangan lain  yang  lebih  tinggi  dan  ketidak   sesuaian   dengan  Materi   Muatan Peraturan Perundang- undangan,  dan  mengingat  Perda  tersebut  juga  telah  memasuki  tahun  ke  12  sejak  disahkannya, sehingga  sudah  banyak  muatan  materi  dan  isinya  tidak  lagi  sesuai  kondisi  perkembangan pembangunan  Kota  Makassar  yang  sangat  pesat,  sehingga  dengan  sendirinya  perubahan  dan perkembangan  sosial,  politik,  ekonomi,  kemasyarakatan    dan  berbagai  peraturan  daerah,  sehingga perlu dilakukan pengkajian dan revisi kebijakan Kota Makassar   terkait Regulasi pembinaan anak jalanan di Kota Makassar.

## 2. METODE PENELITIAN Tipe Penelitian
Penelitian dan pengkajian ini termasuk penelitian lanjutan ( follow-up study ), yaitu menyelidiki perkembangan dari kebijakan pemerintah kota makassar terkait kebijakan pembinaan anak jalanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelendangan, Pengemis dan Pengamen. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriftif analisis, dengan pendekatan sosilogis - yuridis normatif .

## Jenis dan Sumber Data
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk  menunjang  hasil penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan daerah, dokumen-dokumen, hasil penelitian, termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian dan pengkajian ini.
Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
b. Studi Dokumen
c. Forum Discussion Group (FGD)

## Teknik Analisis Data
Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data dan mengelola data tersebut, maka dilanjutkan dengan  menganalisis  data  yang  diperoleh  baik  dari  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder  dan  membahas  permasalahannya  dengan  penganalisaan  data  primer  dan  data  sekunder secara  kualitatif  dan  kuantitatif  dari  sudut  pandang  ilmu  hukum.  Data  primer  dan  data  sekunder yang  diperoleh  dari  penelitian  telah  disusun  dengan  teratur  dan  sistematis,  kemudian  dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  pengkajian  ketujuh  kelompok  sasaran  PMKS  tersebut diatas,  ada  beberapa  permasalahan  sosial  yang  saling  berkaitan.  Akar  permasalahan  yang  saling berkaitan  didominasi  masalah  kemiskinan.  Kemiskinan  dapat  mendorong  seseorang  melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menjambret dan merampok. Kemiskinan dapat memicu seseorang untuk berkecimpung di dunia gelap (prostitusi), baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional. Perdagangan anak (trafficking) , penculikan anak, dan ekploitasi anak untuk mencari nafkah dengan mengemis atau meminta-minta, jualan Koran/tissu diperempatan jalan lampu merah ditengah hiruk pikuknya keramaian lalu-lintas membuat miris bagi yang melihatnya. Tiga permasalahan lain yang disebabkan kemiskinan  dan menjadi  topik khusus  dalam kajian ini adalah  gelandangan, pengemis (gepeng) dan anak jalanan (anjal) yang memiliki kesamaan karakteristik. Masalah gepeng dan anjal menjadi  pusat  perhatian  para  pemerhati  kesejahteraan  sosial  yang  berupaya  untuk  mengatasinya. Kementerian  Sosial  dengan  program  rehabilitasi  gepeng  melalui  panti  yang  tersebar  di  Indonesia, belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal tersebut disebabkan:
Pertama,  tidak  seimbangnya  jumlah  permasalahan  dibanding  penanganan  kasus.  Jumlah panti dan rumah singga  dengan tenaga  yang menangani  tidak sebanding  dengan banyaknya kasus yang  terjadi  dan  harus  ditangani,  dan  tidak  tuntasnya  program  rehabilitasi  dan  pembinaan berkelanjutan yang harusnya dijalankan, sehingga masih banyak gepeng yang berkeliaran.
Kedua, makin berkembangnya pola konsumsi masyarakat yang disebabkan perubahan sosial akibat pesatnya kemajuan dan globalisasi. Mudahnya masyarakat mengakses berita, tontonan yang bernuansa iklan mendorong naiknya pola konsumsi masyarakat sehingga makin banyak orang yang merasa  penghasilannya  tidak  mencukupi.  Faktor  kedua  ada  kecenderungan  bersifat  sosial  dan budaya,  bukan  ekonomi  semata.  Makin  terlihat  adanya  kenaikan  selera  masyarakat,  dengan banyaknya  “iming-iming”  yang  dilihat  setiap  harinya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  munculnya indikator kemiskinan bukan karena mereka tidak bisa makan.
Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan berbanding terbalik dengan cukup tingginya  angka usia  kerja  yang  membutuhkan  lapangan  pekerjaan,  sehingga  memicu  meningkatnya  angka pengangguran yang berimbas pada meningkatnya jumlah kemiskinan di berbagai daerah, sehingga memancing  sikap  Urban  dengan  harapan  keinginan  ke  kota  mencari  pekerjaan,  meski  pada akhirnya  banyak  yang  gagal  mendapatkan  pekerjaan  dan  harapan  merubah  hidupanya,  sehingga menjadi  gelandangan, pengemis  dan anak jalanan di  kota, seperti keberadaan  gepeng dan anjal di Makassar.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  wawancara;  diperoleh  data  bahwa  para  Gepeng  dan Anjal  di  Kota  Makassar,  selain  memang  warga  masyarakat  Kota  Makassar,  justru  terbanyak  rata- rata    merupakan  warga  urban  berasal  dari  Kabupaten  Gowa,  Takalar  dan  Jeneponto.  Hal  tersebut juga  dikemukakan  oleh  Kepala  Dinas  Sosial  Kota  Makassar,  saat  di  itu  dijabat    oleh  Akhmad Namsum, usai memimpin razia Gepeng dan Anjal, bahwa: “Mereka yang terjaring rata-rata berasal dari luar Makassar. Kebanyakan dari mereka berasal dari Gowa, Takalar, dan Jeneponto. “Ini rata- rata  dari  luar.  Banyak  dari  Takalar,  Jeneponto,  Gowa.  Kami  akan  cari  akar-akarnya.  Kalau  kami lihat  ada  yang perlu diberdayakan, kita carikan solusinya untuk  tidak lagi tergiur jadi gepeng dan anjal lagi,” jelas Namsum, Senin 6 Mei 2019. Sumber: https://makassar.terkini.id/akhmad-namsum- pimpin-langsung-razia pengemis-kota-makassar/.
Keberadaan  gelandangan,  pengemis  (Gepeng)  dan  anak  jalanan  (anjal)  tersebut  dianggap masih  sulit  diatasi  di  Kota  Makassar.  Komisi  D  Bidang  kesejahteraan  masyarakat  (Kesra) menganggap  bahwa  Makassar  memerlukan  Shelter  penampungan  agar  penanganan  dapat  berjalan efektif.  Anggota  Komisi  D  Irwan  Djafar  mengatakan  bahwa gepeng  dan  anjal memerlukan penanganan  yang  intens.  Menurutnya  "ini  susah-susah  gampang,  ganpangnya  itu  dijaring  semua, tapi susahnya kita mau tempatkan di mana, kan tidak ada Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial)," katanya.  Sementara  untuk  mempidanakan  mereka  justru  tidak  mungkin,  sehingga  satu-satunya
upaya yang paling efektif adalah mempercepat pengadaan shelter penampungan. Senin 6 Mei 2019. Sumber: https://makassar.terkini.id/akhmad-namsum-pimpin-langsung-razia pengemis-kota- makassar/.
Sementara  itu  Kepala  Seksi  (Kasi) Anjal  dan  Gepeng Dinas  Sosial  Kota  Makassar,  Kamil mengakui  sulitnya  penanganan  Gepeng  dan  Anjal  lantaran  belum  adanya  penampungan  khusus tempat  membina  mereka  secara  intens.  Pengadaan  dianggap  sulit  lantaran  hal  ini  merupakan wewenang provinsi. "Itu ada Undang undangnya untuk dinas sosial kota/kabupaten khusus di luar panti, sementara untuk di dalam panti itu kewenangan provinsi atau kementerian," katanya. Kamil mengatakan Makassar sebelumnya pernah memiliki penampungan khusus bagi gepeng dan anjal di Salodong, namun kemudian beralih fungsi oleh kementerian menjadi tempat rehabilitasi bagi orang berkebutuhan  khusus.  "Jadi  susah  juga,  minset  mereka  susah  diubah  apalagi  tidak  ada  sanksi bagaimana  itu  mereka  kan  tidak  melakukan  tindakan  kriminal,"  katanya.  (Kamis,  24  September 2020. makassar.sindonews.com/).
Menurut  Kepala  Dinas  Sosial  Kota  Makassar,  Mukhtar  Tahir  bahwa  gagasan  program Lingkungan  Pondok  Sosial  (Liposos)  sebagai  salah  satu  solusi  permasalahan  anak  jalanan, pengemis  dan  gelandangan  yang  menjamur.  Program  tersebut  sudah  diusulkan  ke  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Makassar,  sisa  menunggu  hasil  kajian  dari  Bappeda  dan mudah-mudahan ditanggapi dan segera dianggarkan pembangunannya. Menurutnya, “lokasi banyak tempat  kecamatan  yang  kosong,  sebelumnya  ada  di  Untia,  mudah-mudahan  bisa  dipakai  empat sampai  lima  hektare  di  sana”.  Liponsos  sendiri  menurut  Mukhtar  Tahir  juga  diharapkan  bisa menyelesaikan  masalah  Anjal  dan  Gepeng  di  Makassar.  Saya  lihat  di  Jogja  dan  Bandung  itu  luar biasa,  mulai  anak  terlantar  sampai  lansia  terlantar  sudah  ada  tempat  penampungannya.  Selain  itu, Liponsos  nantinya  bisa  menjadi  rumah  pelatihan  bagi  anjal  dan  gepeng  yang  terjaring.  Dimana nantinya  mereka  akan  dibelaki  dengan  ilmu-ilmu  yang  bisa  dimanfaatkan  di  tengah  masyarakat. makassartoday.com, Kamis 13 Agustus 2020.
Pemerintah  Daerah  Kota  Makassar  bergerak  melalui  Perda  No  2  tahun  2008  tentang Pembinaan  Anak  jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  dan  Pengamen  di  Kota  Makassar,  Perda  No.  3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Perwali No. 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka melaksanakan ketertiban umum, maka perangkat daerah  dan  dinas  terkait  melakukan  tindakan  yang  bersifat  prevemtif  dan  represif  dengan menurunkan  Satpol  di  areal  operasi  untuk  melakukan  pembinaan  dan  razia  pada  Gelandangan, Pengemis  dan  Anak  Jalanan  dengan  menurunkan  sejumlah  Satuan  Pamong  Praja.  Akan  tetapi upaya  penertiban  gepeng  dan  anjal  memalui  razia  tentu  memang  akan  dirasakan  dampaknya,  tapi sifatnya  hanya  sementara,  jika  tidak  dibarengi  dengan  upaya  pemeliharaan  dan  pembinaan berkelanjutan, tidak disiapkan liponsos (lingkungan pondok sosial) dan rumah singgah atau shelter sebagai  tempat  penampungan  untuk  pemeliharaan,  pembinaan  dan  rehabilitasi  pasca  razia  gepeng dan anjal.
Selanjutnya pihak Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan tidak lanjut dengan tujuan akhir membuat mereka tidak kembali ke jalan-jalan, dengan harapan  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Usaha  tersebut  dapat  mengatasi  permasalahan gepeng dan anjal, namun hanya bersifat sementara. Gepeng dan anjal kembali bergerak menyebar di  berbagai  tempat  yang  dianggap strategis  seperti  diperempatan jalan protokol dan lampu merah, rumah makan, restoran,  rumah ibadah dan daerah sekitar perparkiran. Hal tersebut dimungkinkan kurangnya  pendampingan  ketika  mereka  ditampung  setelah  dirazia.  Penanganan  masalah  gepeng dan  anjal  harus    dilaksanakan  secara  terpadu  dengan  pihak  swasta  dan  melibatkan  masyarakat. Sebenarnya  beberapa  lembaga  swadaya  masyarakat  telah  memberikan  pendampingan  melalui wadah  ‘rumah  singgah’,  akan  tetapi  upaya  tersebut  juga  belum  dapat  menunjukkan  hasil  yang memuaskan,  namun  paling  tidak  sudah  ada  penanganan  meskipun  tidak  dapat  menyelesaikan
permasalahan  secara  tuntas.  Penampungan  hasil  razia  gepeng  dan  anjal  memerlukan  penanganan yang kompleks. Pertama masalah tempat penampungan, pemerintah kota perlu menyiapkan lokasi untuk  penampungan  baik  berupa  panti  asuhan,  rumah  singga,  tempat  rehabilitasi,  pembinaan  dan pelatihan. Kedua, ketersediaan logistik yang biayanya tentu  tidak sedikit, dan Ketiga, perlu tenaga terampil  dan  khusus  yang  mendampingi  mereka  selama  di  penampungan  dan  tempat  rehabilitasi, Keempat,  diperlukannya  bentuk  program,  modal  dan  kegiatan  untuk  mengalihkan  agar  mereka tidak  kembali  dijalanan.  Cara  menangani  gepeng  dan  anjal  tersebut  memerlukan  anggaran  yang besar.  Melihat  masih  seringnya  gepeng  dan  anjal  berkeliaran  di  jalan  mengindikasikan  belum ditemukannya cara ataupun solusi yang tepat untuk menangani permasalahan gelandangan dan anak jalanan.
Permasalahan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan  menurut para ahli sosial, penyebab adanya  gelandangan  dan  pengemis  serta  anak  jalanan  disebabkan  krisis  ekonomi  yang berkepanjangan,  kurangnya  lapangan  pekerjaan  yang  menyebabkan  meningkatnya  angka pengangguran  dan  minimnya  keterampilan  kerja  serta    tidak  memiliki  modal  usaha  yang  cukup untuk  membuka  usaha  dan  pekerjaan.  Namun  secara  detail  dapat  dijelaskan  bahwa  keberadaan gepeng dan anjal disebabkan terjadinya kemiskinan lokal secara kultural maupun struktural. Bentuk atau  jenis  kemiskinan  yang  berbeda  memerlukan  penanganan  yang  berbeda  pula.  Penanganan kemiskian struktural akan berbeda dengan penanganan kemiskinan kultural.
Beberapa  faktor  penyebab  menjadi  gelandangan  dan  pengemis  menurut  hasil  penelitian Tateki  dkk  (2009)  antara  lain  1)  Tidak  mampu  bekerja,  2)  Tidak  punya  modal  usaha,  3)  Tidak punya keterampilan kerja, 4) Tidak punya pilihan lain, dan 5) lebih suka menjadi gepeng. Dari hasil penelitian  tersebut  alasan  tidak  punya  pilihan  lain  paling  dominan  yaitu  36,67  persen  responden memilih  jawaban  tersebut.  Pesebaran  jawaban  arahnya  merata,  artinya  5  alasan  menjadi  gepeng sesuai  dan  menjawab  faktor  penyebab  mereka  menjadi  gepeng.  Dari  kelima  faktor  penyebab tesebut point yang kelima inilah yang masih perlu dikupas mengapa mereka lebih senang menjadi gepeng.
Menurut  Suparlan  (1984)  faktor-faktor  yang  mendorong  orang-orang  berurbanisasi  dan menjadi  gepeng  antara  lain;  1)  Lajunya  pertumbuhan  penduduk  di  perdesaan,  2)  Kondisi  daerah perdesaan,  3)  kondisi  lapangan  kerja,  4)  warisan  hidup  menggelandang,  5)  Faktor  alam  atau musibah/  bencana.  Kelima  faktor  yang  dikemukakan  Parsudi  Suparlan  tersebut  masih  relevan dengan  kondisi  saat  ini.  Laju  pertumbuhan  penduduk  berimplikasi  pada  meningkatnya  angka ketergantungan,  yaitu  besarnya  usia  produktif  tidak  diimbangi  banyaknya  lapangan  pekerjaan, sehingga  terjadi  peningkatan  jumlah  pengangguran.  Kondisi  daerah  perdesaan  yang  kurang produktif,  misalnya  makin  sempitnya  lahan  pertanian,  kondisi  tanah  tandus  menjadi  salah  satu faktor pendorong penduduk perdesaan melakukan urbanisasi ke kota. Keterbatasan lapangan kerja formal  dan  informal  juga  menjadi  salah  satu  pendorong  munculnya  gepeng  dan  anjal.  Faktor bencana alam yang terjadi tidak terduga juga menjadi penyebab munculnya masalah sosial gepeng dan anjal.
Kondisi disharmoni yang dirasakan sebagian anggota kelompok tersebut mendorong mereka untuk  pergi  meninggalkan  kelompoknya  dan  bermigrasi  menuju  perkotaan  yang  tidak  ada kelompok yang mengikat. Kehadiran mereka dengan harapan mengadu nasib  yang lebih baik  dari kehidupan  desa  yang  sudah  dirasakan  tidak  menjanjikan  untuk  memperbaiki  kehidupan ekonominya.  Gepeng datang dengan berkelompok maupun perorangan. Kondisi  kota tidak seperti yang dibayangkan, Media  Informasi  Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 39, No. 1, Maret  2015, 79-89  84  seperti  mudah  mencari  uang,  mudah  mendapat  pekerjaan.  Ada  sebagian  yang  dengan cerdas mencari jenis usaha seadanya seperti menjadi kuli bangunan, maupun menemukan pekerjaan buruh  yang  dapat  menghasilkan  uang  meskipun  sedikit.  Namun  banyak  juga  yang  dalam  waktu lama  belum  dapat  menemukan  pekerjaan,  pada  akhirnya  memilih  untuk  hidup  dengan  meminta minta (mengemis) dan tidak memiliki tempat tinggal (tuna wisma/ gelandangan ).
Kehadiran mereka mulai terancam dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen  di Kota Makassar,  diantaranya  mengenai  ketertiban  umum  yang  isinya  melarang  setiap  orang  untuk memberikan  uang  kepada  pengemis,  pengamen,  pedagang  asongan,  serta  pembersih  mobil dijalanan dan tempat tertentu. Perda tersebut pada awalnya diberlakukan di DKI Jakarta dan pada tahun  2012  sudah  diberlakukan  di  Kota  Yogyakarta.  Meskipun  Perda  sudah  diberlakukan,  namun pelaksanaannya  belum  terlihat  kompak.  Sebagai  contoh  memberi  uang  receh  pada  peminta  minta dan pengamen jalanan masih sering dilakukan oleh sebagian orang. Mereka masih memberi dengan alasan  belas  kasihan,  ada  pula  karena  takut  mobilnya  dirusak,  meskipun  bagi  yang  melanggar terkena  sanksi  /denda  tidak  dihiraukan.  Perda  yang  sudah  diberlakukan  di  Kota  Makassar  pada tahun 2008 tersebut menuai pro dan kontra. Jika dilihat dari isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34  yang  berbunyi  “Fakir  miskin  dan  anak-  anak  terlantar  dipelihara  oleh  Negara“,  maka  Perda dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Gelandangan pengemis dan anak jalanan dapat  dikategorikan  orang-orang  miskin,  yang  seharusnya  dipelihara,  dibantu,  difasilitasi  oleh negara untuk mendapatkan hidup yang layak.
Dalam  kajian  mengenai  penanganan  gelandangan  pengamis  dan  anak  jalanan  tentu  akan lebih  dapat  mendekati  sasaran  apabila  kita  kaji  latar  belakang  sosial  budaya  mereka  untuk memperoleh  model  yang  lebih  kaya  dengan  pemaknaan,  dan  dapat  diperoleh  hasil  yang memuaskan.  Paling  tidak,  pihak  pengampu  kepentingan  (pemerintah)  tidak  mendeskreditkan komunitas  gepeng  dan  anjal,  akan  tetapi  mengakui  keberadaannya  sebagai  bagian  dari  struktur masyarakat  budaya  di  mana  mereka  berada.  Pekerjaan  pemegang  kekuasaan  adalah  membuat komunitas  gepeng  dan  anjal  tersebut  tidak  menjadi  kelompok  pemicu  disharmoni  tata  kehidupan “kota”. Niels Mulder (1985) dalam pendekatan dan analisisnya mengatakan bahwa analisis kultural dilakukan  dengan  menggali  strukturstruktur  konsepsi  dan  mengidentifikasi  gagasan  sebagai  teori kebudayaan.  Dengan  analisis  kultural  dimaksudkan  untuk  memberikan  makna  dibalik  suatu tindakan, dibalik persepsi, klasifikasi dan penafsiran yang sebenarnya. Teori Mulder tersebut dapat dianalogikan untuk memahami struktur budaya masyarakat yang melatarbelakangi gepeng dan anak jalanan  dalam  menjalani  kehidupan  barunya.  Penelitian  mengenai  strategi  kelangsungan  hidup gelandangan-pengemis di Kota Pekalongan oleh Maghfur (2010) menunjukkan bahwa secara kultur gepeng  diakui  eksistensinya.  Gepeng  memiliki  hari  istimewa  yaitu  Kamis.  Pada  hari  istimewa tersebut gepeng mendapatkan prevellage (keistimewaan), yaitu segala aksi dan perilaku “meminta- minta”  mendapat  permakluman  masyarakat.  Bagi  masyarakat  sendiri,  mereka  merasa  harus membagikan rizqinya pada gepeng ketika mendapatkan “gaji mingguan” (pacoan). Dalam konteks tersebut menunjukkan pengakuan masyarakat tentang keberadaan gepeng. Tidak berbeda jauh dari Pekalongan,  di  Yogyakarta,  ketika  datang  “Grebeg  Besar”  Keraton  Yogyakarta,  di  alun-alun banyak pengemis (peminta-minta) yang bertebaran memanfaatkan situasi. Pengemis tahu pada saat “grebeg-an” banyak orang berdatangan ingin “ngalap berkah” (mencari berkah/ kemudahan). Selain itu  pada  hari  Jumat  di  sekitar  Masjid  Besar  (Kauman),  para  pengemis  berbondong  bondong mendatangi masjid Kauman untuk mendapatkan sedekah (shodakoh) dari orang-orang yang berada di masjid maupun lingkungan sekitarnya. Pada situasi tersebut, orang beranggapan dengan memberi sedekah  pada  orang  yang  meminta-minta  menjadi  jalan  mendapatkan  kemudahan  untuk mendapatkan  “berkah”  dan  dapat  terkabul  apa  yang  diinginkan  misalnya  rizqi  lancar,  panen  atau dagang  lancar  serta  sebagai  penerapan  ibadah  (agama  Islam)  untuk  saling  bebagi  rizki  pada Gelandangan  Pengemis  dan  Anak  Jalanan  dari  Perspektif  Sosial  Budaya.  Kondisi  tersebut dimanfaatkan orang-orang yang sebenarnya masih mampu memenuhi kebutuhan dasarnya pergi ke tempat  “grebeg-an”  dan  hari  Jumat  mendatangi  masjid  Kauman  menjadi  peminta-minta  berharap belas kasih dari orang lain.
Selain  itu,  perlu  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial.    Aspek  ini  menjadi  penting  karena sebagai  anak-anak  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus  (children  in  need  of  special
protection), anak jalanan dan gelandangan mengalami berbagai situasi yang mengakibatkan kondisi fisik, psikis dan moralnya terganggu. Kedua, aspek pelayanan  dan  rujukan.  Perlu  diatur  tentang bagaimana  membuka  akses  yang  seluas-luasnya  terhadap  anak-anak  jalanan  untuk  memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akta kelahiran, layanan kesehatan,   pendidikan,   jaminan   sosial dan program lingkungan pondok sosial.  Untuk  itu,  harus  dibuat Pedoman    Standar    Pelayanan Minimal        (PSPM)        yang        menjamin    kesejahteraan      anak-anak      jalanan,  anak  terlantar  dan gelandangan.      Penyediaan      taman      bermain,      juga  termasuk  dalam  aspek  ini.  Ketiga,  aspek peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Aspek ini harus memperhatikan secara cermat    latar    belakang    aktivitas    ekonomi,    minat  dan  potensi    anak  serta  captive  market  dari program -program vocational training dan pemagangan yang dilakukan. Keempat, aspek penegakan hukum.  Aspek  ini  perlu  memperhatikan  penjatuhan  sanksi  yang  dilakukan.  Sanksi  tegas  harus dilakukan      terhadap      pelaku      eksploitasi      dan      perdagangan      anak.      Bila  orangtua  sendiri pelakunya,  perlu  dipikirkan  untuk  mencabut  hak  kuasa  asuhnya.  Tentu  pemerintah  harus  punya model  program  pengasuhan  maupun  pengangkatan  anak.  Pendekatan  pada  semua  aspek,  harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan spesifik dari perempuan dan mendengar pendapat anak-anak jalanan itu.
Agar  permasalahan  tidak  semakin  kompleks  maka  perlu  penangan  melalui  pendekatan sosial dan budaya, antara lain:
Pertama, mereka dikembalikan dengan tatanan sosial dan budaya yang normatif. Salah satu cara  yang dapat dilakukan diantaranya menanamkan sikap mental  yang baik agar mereka menjadi pribadi  yang  kuat  dan  menjauhi  tindakan  yang  tidak  terpuji.  Selain  upaya  penanganan  mental spiritual,  perlu  diberikan  semacam  pelatihan  atau  kursus  agar  mereka  berdaya,  dan  mampu mendapat penghasilan secara mandiri dengan bekerja sesuai kemampuannya.
Kedua,  perlu  dukungan  secara  kultural  dari  masyarakat  untuk  tidak  memberikan “sedekah”/belas  kasihan  pada  komunitas  gepeng  dan  anjal  di  jalanan  sehingga  mereka  tidak  lagi menjalankan aksinya dan mengundang mereka kembali kejalan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan pengguna dijalan, serta dapat membahayakan keselamatan dirinya.
Ketiga,  perlu  ada  lingkungan  Pondokan  Sosial  (Liposos)  dan  Rumah  Singga  atau  Shelter bagi  gepeng  dan  anjal  pasca  razia,  dan  harus  ada  pembinaan  berkelanjutan,  pendampingan  dan pembimbingan  serta  pelatihan  keterampilan  kerja  dan  permodalan  untuk  membuka  usaha  dan pekerjaan  sebagai  bentuk  kewajiban  pemerintah  dalam  pemeliharaan  terhadap  fakir  miskin  dan anak terlantar.
Keempat,  dengan  menempatkan  komunitas  gepeng  dan  anjal  menjadi  bagian  dari keramahan  kota  maka  identitas  yang  negatif  dapat  bergeser  menjadi  sebuah  peran  positif  dalam tatanan kehidupan kota melalui berbagai program pemeliharaan dan pembinaan berkelanjutan bagi gepeng dan anjal melalui pemanfaatan program Lingkungan Pondok Sosial (Liposos).
Selain itu, upaya dan kebijakan pada akhir yang dapat ditempuh oleh pemerintah kota yaitu mengembalikan  mereka  ke  daerah  asalnya,  melalui  koordinasi  dan  kerjasama  antar  daerah    dan menyiapkan  daerah  asal  untuk  mampu  memberikan  jawaban  ketidakberdayaan  dalam  pemerataan pembangunan,  usaha  pembukaan  lapangan  kerja  di  daerah  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakatnya.  Pembukaan  lapangan  kerja  di  daerah  perdesaan  yang  tergolong  minus  (sumber alam  tidak  mendukung),  usaha  pelatihan  dan  peningkatan  keterampilan  kerja  dan  berusaha merupakan salah satu solusi yang mungkin dapat mengurangi arus urbanisasi ke kota.
Permasalahan  gelandangan,  pengemis  (Gepeng)  dan  anak  jalanan  (Anjal)  memerlukan penanganan  secara  komprehensif    dan  berkelanjutan  dengan  tidak  melihat  sebagai  sumber permasalahan  hukum  dan  kriminal  semata,  tetapi  melihat  dari  perspektif  sosial  dan  budaya. Tindakan persuasif dengan razia yang dilakukan sekarang ini bukan merupakan satu-satunya solusi yang  tepat,  meski  dapat  mengatasi  gepeng  dan  anjal  berkeliaran  di  jalan,  tapi  sifatnya  hanya sementara.  Perlu  dilakukan  pendekatan  kultur  atau  budaya  gepeng  dan  anjal.  Mereka  memiliki
daerah  asal  dengan  tatanan  dan  nilai  kehidupan.  Perlu  dikaji  alasan  mereka  meninggalkan  daerah asal  menuju  kota  tujuan.  Ditempat  tujuan  mereka  membentuk  suatu  komunitas  dengan  kebiasaan yang  dapat  berbeda  ketika  di  daerah  asal.  Meskipun  berbeda,  mereka  masih  memiliki  dan memahami tatanan dan nilai-nilai budaya di daerah asalnya. Oleh karena itu perlu bagi pihak yang menangani permasalahan gepeng dan anjal memahami nilai-nilai budaya daerah asal, dengan tujuan dapat  menemukan  cara  yang  tepat  mengatasi  masalah.  Imbauan  masyarakat  untuk  menahan  belas kasihan  (yang  merupakan  salah  satu  sikap/budaya)  diharapkan  dapat  mengurangi  jumlah  gepeng dan  anjal  secara  bertahap.  Mengembalikan  mereka  ke  daerah  asal  dengan  mengikuti  kehidupan normal  dan  terbangunnya  mental  mau  bekerja  keras  menggapai  kehidupan  yang  layak,  dan  dapat memerankan  fungsi  sosialnya  dengan  baik,  merupakan  langkah  yang  tepat.  Perlunya  pengampu kepentingan  seperti  pemerintah  daerah,  Kementerian  Sosial  melalui  Dinas  Sosial  bekerjasama secara  terpadu  menangani  permasalahan  berbasiskan  kesejahteraan  sosial.  Perlakuan  manusiawi dan  mengembalikan  harkat  martabatnya  sebagai  bagian  dari  anggota  masyarakat  yang  berbudaya merupakan pekerjaan yang harus disikapi dengan bijak dan terencana.

## 4. KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan
Kebijakan  pembinaan  anak  jalanan  sebagaimaan  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Makassar  No.  2  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  dan Pengamen  Di  Kota  Makassar,  terdapat  muatan  materi  yang  bertentangan  dengan  amanat konstitusi dan UU penanganan fakir miskin, UU perlindungan anak, Peraturan Hak Asasi Anak, dan  UU  kesejahteraan  sosial    memberikan  tanggungjawab  kepada  negara  dalam  hal  ini, pemerintah    terhadap    pemeliharaan  dan  pembinaan    terhadap  fakir  miskin  dan  anak-anak terlantar, termasuk  anak  Jalanan dan gelandangan.   Hak-hak asasi fakir miskin, anak terlantar, anak  jalanan  dan  gelandangan,    pada  hakikatnya    sama    dengan  hak-hak  asasi  manusia  pada umumnya,    Mereka  perlu  mendapatkan    hak-haknya    secara    normal    sebagaimana    layaknya anak,  yaitu  hak  sipil  dan  kemerdekaan  ( civil  righ  and  freedoms ),  lingkungan  keluarga    dan pilihan    pemeliharaan    ( family    envionment    and    alternative  care ),    kesehatan    dasar    dan kesejahteraan  ( basic  health  and  welfare ), pendidikan, rekreasi dan budaya ( education, laisure and culture activites ), dan perlindungan khusus ( special protection ).

## SARAN
Berdasarkan  Hasil analisis dan pengkajian yang dilakukan maka:
a. Perlu  dilakukan  perubahan  terhadap  Pasal-Pasal  Kontraversi  pada  Peraturan  Daerah  Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Di Kota Makassar. Selanjutnya perlu Perwali sebagai petunjuk pelaksanaan teknis dan acuan pelaksaaan Perda tersebut.
b. Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  perlu  perubahan  dan  penyesuaian peraturan perundang-undangan yang tinggi dan peraturan perundang-undangan yang baru.
c. Perlu  perbaikan  dan  pemenuhan  hak-hak  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  sesuai  amanat konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.
d. Perlu segera dan sangat mendesak pengadaan Liposos (Lingkungan Pondok Sosial), rumah singga dan tempat penampungan gelendangan, pengemis dan anak jalan  atau Shelter untuk penampungan Gepeng dan Anjal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Agus Arief. 2008. Tinjauan Hukum Kebijakan Pidana dalam Perda Kota Makassar 2008  Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis. Pascasarjana UNHAS.
Amal, Bakhul Khair. 2003. Pemberdayaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah: Studi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
Armai  Arief.  2002.  Rumah  Singgah  Sebagai  Tempat  Alternatif  Pemberdayaan  Anak  Jalanan.
Dalam Jurnal Fajar. Jakarta: LPM UIN
Badan  Pusat  Statistik  Republik  Indonesia  Tahun  2008.    Hasil  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2008. Jakarta
Departemen  Sosial  RI.  1992.  Diunduh  http://sumber-ilmu-islam.blogspot.com/2014,  tanggal  4 Maret 2015.
Departmen Sosial  RI. 1999. Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan melalui  Rumah Singgah. Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan  Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI.  2011. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah Edisi Kelima. Jakarta.
Edyanto, and Karsiman. 2018. “Leadership Bupati Dalam Pembangunan Di Kabupaten Tambrauw (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrauw).” Sosio e-kons 10(2): 143.
Elly Kumari Tj. P. 2008. Gelandangan dan Pengemis Mengais Keadilan. Yogyakarta : Citra Media. Maghfur  Ahmad.  2010.  “Strategi  Kelangsungan  Hidup  Gelandangan-Pengemis  (Gepeng)”.
Diunduh http://e-journal.stainpekalongan.ac.id/index.php/penelitian.
Marif.  2019.  Bahan  Bimbingan  Teknis  (BIMTEK)  Pembentukan  Peraturan  Daerah  bagi  Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Makassar
Muladi. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang Mulder, Niels. 1985. Pribadi dan Masyarakat di Jawa. Jakarta: Sinar Harapan. Prayudi Atmosudirjo. 1981. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. Suparlan,  Parsudi  (ed).  1993.  Orang  Gelandangan di  Jakarta:  Politik  Pada  Golongan  Termiskin, Kemiskinan di Perkotaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tateki  Yoga  Tursilarini,  Warto  &  Andayani  Listyawati.  2009.  Kajian  Model  Penanganan Gelandangan dan Penanganan Gelandangan dan pengemis. Yoygyakarta: Citra Media.
Twikro,  Y.  Argo.1999.  Pemulung  Jalanan  Yogyakarta.  Konstruksi  Marginalitas  dan  Perjuangan Hidup dalam Bayang-Bayang Budaya Dominan. Yogyakarta: Media Pressindo.

## Undang-Undang
Peraturan  Daerah    Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota  Makassar.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  tahun  2019  Tentang    Perubahan  Atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.