How to cite:
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## DAMPAK  PEMEKARAN  TERHADAP  KUALITAS  PELAYANAN  PUBLIK  DI KABUPATEN WAROPEN

## Terianus L. Safkaur
Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia Email: terianusluther@gmail.com

## Abstrak
Pemekaran  akan  mempersingkat  rentang  kendali  antara  pemerintah  dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan.  Pemekaran  daerah  juga  diaspirasikan  untuk  memperbaiki pemerataan  pembangunan.  Berdasarkan  pengalaman  di  masa  lalu,  daerah-daerah yang  terbangun  hanya  daerah  yang  berdekatan  dengan  ibukota  pemerintahan daerah.  Pemekaran  memungkinkan  sumber  daya  mengalir  ke  daerah  yang  masih belum  berkembang.  Alasan  lainnya  yang  juga  dikemukakan  adalah  bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan  DOB terhadap keberhasilan pelayanan  publik di  wilayah pemekaran seperti pada Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Jenis penelitian yang digunakan  yaitu menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu menggambarkan  sifat-sifat  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok-kelompok tertentu  atau  menemukan  penyebaran  (frekuensi)  suatu  gejala.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: teknik Observasi, teknik Wawancara, dan teknik studi kepustakaan. Adapun teknik pengolahan data menggunakan model interactive model analysis dari Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa  melalui  kebijakan  Daerah  Otonom  Baru  atau  pemekaran  daerah  dapat mendekatkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Artinya  bahwa  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pelayanan  public  dan  akses  masyarakat  dalam pelayanan public dapat terbuka dengan baik.
Kata Kunci : pemekaran; kualitas pelayanan publik

## Abstract
Pemekaran  akan  mempersingkat  rentang  kendali  antara  pemerintah  dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan.  Pemekaran  daerah  juga  diaspirasikan  untuk  memperbaiki pemerataan pembangunan. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang  terbangun  hanya  daerah  yang  berdekatan  dengan  ibukota  pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum  berkembang.  Alasan  lainnya  yang  juga  dikemukakan  adalah  bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penerapan DOB terhadap keberhasilan pelayanan publik di wilayah
pemekaran  seperti  pada  Kabupaten  Waropen  Provinsi  Papua.  Jenis  penelitian yang  digunakan  yaitu  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu menggambarkan  sifat-sifat  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok-kelompok tertentu  atau  menemukan  penyebaran  (frekuensi)  suatu  gejala.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: teknik Observasi, teknik Wawancara, dan teknik studi kepustakaan. Adapun teknik pengolahan data menggunakan model interactive model analysis dari Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa  melalui  kebijakan  Daerah  Otonom  Baru  atau  pemekaran  daerah  dapat mendekatkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Artinya  bahwa  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  pelayanan  public  dan  akses  masyarakat  dalam pelayanan public dapat terbuka dengan baik.

## Keywords: expansion; public service quality

## Pendahuluan
Reformasi yang digulirkan pasca orde baru pada tahun 1998 berimplikasi terhadap hegemoni  dan  dinamika  realitas  politik  di  Indonesia  saat  ini  (Widayati,  2019). Pemerintahan yang bersifat sentralistik tidak memberikan keleluasaan bagi daerah-daerah untuk merencanangkan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri (buttom up) , hal tersebut disebabkan kebutuhan masyarakat di daerah bukan menjadi isu/gagasan dalam perencanaan pembangunan sehingga daerah hanya menerima terhadap apa yang menjadi program  pemerintah  pusat.  Persepsi  tersebut  secara  konkrit  bahwa  dalam  pelaksanaan pemerintahan tidaklah berjalan secara demokratis (Suharyanto, 2016).
UUD  1945  tidak  mengatur  perihal  pembentukan  daerah  atau  pemekaran  suatu wilayah  secara  khusus,  namun  disebutkan  dalam  Pasal  18B  ayat  (1)  bahwa,  “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa  yang diatur dengan undang-undang.”Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang  sama  tercantum  kalimat  sebagai  berikut  (Yandra,  2016).  “Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Simandjuntak, 2015). Secara  lebih  khusus,  UU  Nomor  32  Tahun  2004  mengatur  ketentuan  mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat  dianalogikan,  masalah  pemekaran  wilayah  juga  termasuk  dalam  ruang  lingkup pembentukan daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal  4  ayat  (1).  Kemudian,  ayat  (2)  pasal  yang  sama  menyebutkan  sebagai  berikut. “Undang-undang  pembentukan  daerah  sebagaimana  dimaksu  pada  ayat  (1)  antara  lain mencakup  nama,  cakupan  wailayah,  batas,  ibukota,  kewenangan  menyelenggarakan urusa pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian Legalisasi pemekaran wilayah  dicantumkan  dalam  pasal  yang  sama  pada  ayat  berikutnya  (ayat  (3))  yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau  bagian  daerah  yang  bersandingan  atau  pemekaran  dari  satu  daerah  menjadi  dua daerah atau lebih.” Dan ayat (4) menyebutkan : “Pemekaran dari satu daerah  menjadi 2
(dua)  daerah  atau  lebih  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat  dilakukan  setelah mencapai  batas  minimal  usia  penyelenggaraan  pemerintahan.”  Berikut  ini  beberapa produk  hukum  yang  menjadi  dasar  dalam  pembentukan  daerah  otonom  baru  atau pemekaran wilayah di indonesia : (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. (2) Ketetapan  MPR  RI  Nomor  XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. (3) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (5) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004) (Tampubolon, 2014).
Setelah  diberlakukannya  Undang  Undang  No.  22  tahun  1999  yang  kemudian revisi dengan munculnya UU No. 32 tahun 2004, kemudian diamandemen beberapa pasal yang melahirkan UU No. 23 tahun 2014, pemekaran daerah menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015,  jumlah  kabupaten/kota  di  Indonesia  sudah  bertambah  646  daerah  mekaran  yang terdiri  dari  514  Kabupaten,  98  Kota  dan  34  Provinsi.  Ini  artinya  pertumbuhan  jumlah daerah  Kabupaten/Kota  dan  Provinsi  terjadi  rata-rata  20  daerah  Kabupaten  /  Kota  per tahun. Dan bisa dikatakan jumlah pertumbuhannya kurang lebih 40% hanya dalam waktu 9  tahun  (Makaganza,  2008  :  35).  Meningkatnya  usulan  pemekaran  daerah  di  atas memerlukan  perhatian  yang  serius  dari  Pemerintah  sebab  jika  tidak  ada  mekanisme pengawasan  yang ketat  dan evaluasi  yang jelas  maka usulan untuk  membentuk  daerah baru  masih  terus  akan  terjadi.  Kondisi  ini  tentunya  sangat  membahayakan  bagi Pemerintah  Indonesia  yang  notabene  merupakan  negara  kepulauan  yang  berbentuk Negara Kesatuan (Tryatmoko, 2016).
Fenomena tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra di elit daerah yang terdiri  dari  berbagai  kalangan  politisi,  tokoh  masyarakat,  pejabat  pemerintah,  dan  di antara para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung  sikap  masing-masing  pihak.  (Canaldhy  et  al.,  2017)  menyatakan  bahwa pemekaran  telah  membuka  peluang  terjadinya bureaucratic  and  political  rent-seeking , yakni  kesempatan  untuk  memperoleh  keuntungan  dana,  baik  dari  pemerintah  pusat maupun  dari  penerimaan  daerah  sendiri.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa,  karena  adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan  berbagai  pungutan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) (Tafalas, 2019).
Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  suatu  perekonomian  daerah  berbiaya  tinggi. Lebih  jauh  lagi  timbul  pula  tuduhan  bahwa  pemekaran  wilayah  merupakan  bisnis kelompok  elit  di  daerah  yang  sekedar  menginginkan  jabatan  dan  posisi.  Euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok
elit ini untuk menyuarakan ”aspirasinya” mendorong terjadinya pemekaran (Iskatrinah, 2017).
Di sisi lain, banyak pula argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran, yaitu antara lain adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah  dan  masyarakat,  serta  memberi  kesempatan  pada  daerah  untuk  melakukan pemerataan  pembangunan  (Marzuki,  2015).  Alasan  lainnya  adalah  diupayakannya pengembangan demokrasi  lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat  yang lebih kecil  (AP,  2020).  Terlepas  dari  masalah  pro  dan  kontra,  perangkat  hukum  dan perundangan  yang  ada,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  129/2000  tentang  Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memang masih dianggap memiliki banyak kekurangan (Swaningrum & Hariwan, 2015). Hal inilah yang  mengakibatkan  mudahnya  satu  proposal  pemekaran  wilayah  pemerintahan diloloskan. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan apakah kesejahteraan masyarakat dan  kualitas  pelayanan  publik  pada  akhirnya  benar-benar  meningkat  setelah  daerah tersebut dimekarkan.
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menjawab  permasalahan  mengapa  usulan pemekaran  daerah  cukup  marak  terjadi  di  era  otonomi  daerah.  Penelitian  akan  diawali dengan menganalisis regulasi yang mengatur tentang pemekaran daerah, setelah itu baru akan  dianalisis  secara  umum  motif  serta  tujuan  dari  adanya  usulan  pemekaran  daerah. Penelitian  ini  akan  diakhiri  dengan  anlisis  implikasi  yang  bisa  terjadi  dari  adanya pemekaran daerah di era otonomi daerah sekarang ini.

## Metode Penelitian

## 1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari lembaga  legislatif  ataupun  pemerintah  kabupaten  induk  untuk  dimekarkan  sebagai daerah  otonomi  baru  yakni  Kabupaten  Waropen  sebagai  pemisahan  dari  Kabupaten Yapen Propinsi Papua. Sedangkan alasan pemilihan lokus penelitian ini karena Peneliti ingin  mengeksplorasi  dan  mendeskripsikan  fenomena-fenomena  yang  mendasari pemekaran daerah ditinjau dari perspektif politik kepentingan dan dinamikanya selama proses  pengusulan sampai  pada tahap persetujuan dari pihak  yang memiliki otoritas dalam hal tersebut.
2. Informan Penelitian
Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan snowball sampling , seperti bola  salju  atau  rantai  yang  bertujuan  untuk  mengindentifikasi  kasus-kasus  yang menarik dari masyarakat yang mengetahui fakta-fakta atau informasi terhadap fokus penelitian (Creswell, 2014) . Adapun informan pangkal yakni Bupati Waropen sebagai key informan .
Selanjutnya  Peneliti  memokuskan  pula  peran  elit  lokal  dalam  menginisiasi pemekaran,  membangun  relasi  dan  pengaruhnya  kepada  masyarakat.  Peneliti menjadikan  pula  tokoh-tokoh  masyarakat  dan  pemuda  sebagai  informan  untuk mengetahui peran mereka dalam pemekaran. Peneliti juga mengobservasi orang-orang
yang  memperoleh  kedudukan  politik  di  birokrasi  pemerintah  dan  lembaga  politik lainnya seperti legislatif.
3. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau  menemukan  penyebaran  (frekuensi)  suatu  gejala.  Menurut  Moleong  (2007) menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  latar alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan  dengan jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada.  Tujuan  penelitian  deskriptif  ini  untuk membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta- fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:
a. Observasi.  Carey  (2015),  pengamatan  memungkinkan  peneliti  mengidentifikasi dan fokus pada data-data yang relevan dari fenomena yang diteliti. Observasi atau pengamatan  langsung  terhadap  obyek  penelitian  yakni  politik  kepentingan kekuasaan dalam pemekaran Kabupaten Konawe Timur Laut.
b. Wawancara  mendalam  ( In-depth  Interview )  atau  disebut  juga  wawancara  tak terstruktur.  Menurut  Laka  (2021),  metode  ini  bertujuan  untuk  memperoleh bentuk-bentuk  tertentu  informasi  dari  semua  informan,  tetapi  susunan  kata  dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden teknik ini bersifat luwes, susunan  pertanyaan  dan  susunan  kata-katanya  dalam  setiap  pertanyaan  dapat berubah-ubah pada saat wawancara disesuaikan dengan kondisi subyek penelitian (informan).  Pada  saat  peneliti  melakukan  wawancara,  peneliti  dipandu  dengan pedoman  wawancara (interview  guide )  dan  dibantu  alat  perekam  suara  ( tape recorder ), alat pencatat (buku dan pena). Semua informasi dicatat secara teliti dan cermat, dan selalu dikonfirmasi ulang apabila masih ada yang kurang jelas.
c. Studi dokumen. Mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip selama proses dari pengusulan sampai pada tahap penetapan daerah pemekaran, dan dokumen- dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken (Moleong & Edisi, 2004) adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola,  mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Prinsip utama dalam analisis data  adalah  bagaimana  menjadikan  data  atau  informasi  yang  telah  dikumpulkan disajikan  dalam  bentuk  uraian  dan  sekaligus  memberikan  tafsiran  atau  interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis.
Adapun  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif  kualitatif.  Teknik  analisis  data  ini  menguraikan,  menafsirkan  dan menggambarkan  data  yang  terkumpul  secara  sistemik  dan  sistematik.  Untuk
menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka digunakan interactive model analysis dari Milles dan Huberman (2002).
Gambar 1 Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Milles dan Huberman
Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.
a. Reduksi data
Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan  peneliti  adalah  menelaah  secara  keseluruhan  data  yang  dihimpun  dari lapangan  mengenai  politik  kepentingan  dalam  pemekaran  Kabupaten  Waropen, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.
b. Penyajian data
Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display  data) sehingga  terlihat  gambarannya  secara  lebih  utuh.  Penyajian  data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun  secara  runtut  dan  baik  dalam  bentuk  naratif,  sehingga  mudah  dipahami. Dalam  tahap  ini  peneliti  membuat  rangkuman  secara  deskriptif  dan  sistematis sehingga  tema  sentral  yaitu  mengenai  politik  kepentingan  kekuasaan  dalam pemekaran Kabupaten Waropen.
c. Verifikasi data/penarikan simpulan
Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari  berbagai  sumber,  kemudian  peneliti  mengambil  simpulan  yang  bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti  melakukan  pengkajian  tentang  simpulan  yang  telah  diambil  dengan  data pembanding  teori  tertentu.  Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  melihat  kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

## Hasil dan Pembahasan
A. Indikator Pelayanan Publik
1. Aspek Pelayanan Publik
Aspek  pelayanan  publik  perlu  dapat  dilakukan  dengan  baik  sesuai  prinsip- prinsip good governance yaitu pelayanan yang demokratis dan akuntabel sehingga masyarak benar-benar dapat merasakannya.
Daerah  Otonomi  Baru  telah  memberikan  peluang  yang  besar  kepada pemerintah  daerah  dan  juga  masyarakat  untuk  mengakses  setiap  pelayanan  yang dilakukan.  Dampak  pemekaran  daerah  ini  kemudian  dapat  berpengaruh  terhadap indeks  kualitas  pelayanan  publik  secara  demokratis.  Hal  ini  bisa  terlihat  pada kecenderungan  jawaban  atau  respon  masyarakat  atas  pertanyaan  yang  diberikan. Oleh  sebab  itu  dengan  melihat  grafik  ini,  jelas  bahwa  masyarakat  di  kabupaten waropen  telah  mendapatkan  dampak  yang  besar  terhadap  pelayanan  publik  yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara signifikan.

## 2. Aspek pelayanan Partisipatif
Dengan melihat grafik di bawah ini, maka pengaruh dari pemekaran daerah sangat  berdampak  pada  proses  pelayanan  publik  yang  partisipatis.  Dimana masyarakat  dapat  diberikan  kesempatan  dan  kemudahan  dalam  mengakses pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  dengan  demikian merujuk  pada  jawaban  masyarakat  bahwa  mereka  lebih  leluasa  dan  ikut  aktif berperan serta dalam proses pembangunan yang ada dengan baik.

## 3. Aspek Pelayanan yang Akuntabel
Masyarakat  membutuhkan  pelayanan  publik  yang  lebih  bermartabat  dan berwibawa,  sehingga  pemerintah  perlu  menyediakan  secara  baik  agar  menjamin
rasa kepuasan. Hal ini sejalan dengan hakekat dari pemberlakuan pemekaran daerah yang bertujuan mensejahterakan dan memandirikan masyarakat. dengan demikian jika  dilihat  dari  data  pada  grafik  ini  bahwa  kecenderungan  pelayanan  yang akuntabel itu dapat diimplementasikan dengan baik.

## 4. Pelayanan yang cepat dan memperpendek rentang kendali
Pemekaran berdampak pada terciptanya pelayanan publik yang lebih cepat, serta  memperpendek  rentang  kendali  (kesenjangan)  antara  pemerintah  dan masyarakat diatas, dapat diukur dengan tanggapan masyarakat. gambar grafik diatas menunjukan  bahwa  rata-rata  jawaban  responden  terhadap  pemekaran  berdampak terhadap  kesenjangan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  dalam  pelayanan publik berdampak signifikan.
5. Akses Pelayanan Publik (Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemasyarakatakan, dll)  Yang  Tersedia  Sebelum  Pemekaran  Telah  Mengakomodir  Kepentingan Masyarakat
Akses pelayanan publik terkait pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan,  dll  yang  tersedia  sebelum  pemekaran  sangat  terbatas  sehingga masyarakat sangat sulit untuk mengaksesnya. Jika melihat grafik ini bahwa dampak dari pemekaran daerah ini dapat membawa perubahan yang sangat signifikan dan juga  masyarakat  bisa  dapat  mengakses  dengan  baik  pelayanan  publik  yang dilakukan.  Namun  dalam  implementasi  pemekaran  daerah  tersebut  belum menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  berdasarkan  kecenderungan  jawaban  responden,  pemekaran
dapat memberikan dampak yang bersar terhadap akses pelayanan dasar masyarakat di kabupaten waropen.
6. Akses Pelayanan Publik (Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemasyarakatakan, dll)  Yang  Tersedia  Setelah  Pemekaran  Telah  Mengakomodir  Kepentingan Masyarakat
Akses pelayanan publik setelah diberlakukan daerah otonomi baru kemudian memberikan  kemudahan-kemudahan  bagi  masyarakat.  hal  ini  jika  dapat  dikaji dengan  data  sebelum  pemekaran,  maka  ada  perubahan  yang  nampak  terhadap pelayanan  publik  yang  dilakukan  baik  dari  aspek  pendidikan,  kesehatan,  sosial kemasyarakatan yang  kemudian  cenderung  mengakomodir  kepentingan masyarakat.  data  grafik  ini  menunjukan  adanya    komitmen  pemerintah  untuk memperbaiki  kualitas  pelayanan  dasar  bagi  masyarakat.  hal  ini  jika  dilihat  pada jawaban  responden  maka  pemerintah  selalu  mengakomodir  kepentingan masyarakat dan terbukti pada jawaban mengakomodir  48%. Oleh sebab itu jawaban responden tertinggi pada kategori jawaban mengakomodir akses pelayanan publik sebelum pemekaran.
Dengan  demikian  berdasarkan  kecenderungan  tersebut  dapat  dikatakan bahwa    pemekaran  dapat  memberikan  dampak  yang  bersar  terhadap  akses pelayanan dasar masyarakat di kabupaten waropen. Hal ini terlihat pada akumulasi jawaban  tertinggi  terkait  dengan  akses  pelayanan  publik  setelah  pemberlakuan daerah otonomi baru atau pemekaran daerah barulah akses-akses pelayanan dapat dimaksimalkan secara baik dan dirasakan oleh masyarakat.
B. Aspek Pendidikan
1. Rasio Guru Dan Murid
Salah  satu  wujud  dari  pelayanan  publik  yang  paling  mendasar  adalah indikator  pendidikan,  oleh  sebab  itu  pemerintah  dalam  membangun  kualitas sumbder  daya  manusia  perlu  harus  memiliki  komitmen  tinggi  untuk  menjamin keberhasilan  tersebut.  Jika  dilihat  pasca  pemekaran  daerah  telah  menjamin ketersediaan rasio jumlah tenaga guru dan murid, baik di tingkat SD, SMP dan SMA di  kabupaten  waropen  ini.  Data  pada  grafik  ini  menjelaskan  bahwa  komitmen pemerintah untuk menyediakan jumlah tenaga guru yang memadai sesuai dengan rasio murid yang ada atau tidak. Dengan melihat data yang ada, maka pemerintah
sangat terbatas bahkan sangat kurang dalam menyediakan tenaga guru mulai dari SD,  SMP,  SMA. Berdasarkan  jawaban  responden  atas  pertanyaan-pertanyaan tersebut,  manunjukan  bahwa  kurang  tersedia  74%.  Data  ini  menunjukan  bahwa kualifikasi jawaban masyarakat atas pemekaran daerah telah menjamin ketersediaan rasio  jumlah  tenaga  guru  dan  murid  lebih  tinggi  pada  kategori  jawaban  kurang tersedia  dan  terendah  pada  kategori  jawaban  tidak  tersedia. Dengan  demikian bahwa rasio perbandingan tenaga guru dan murid baik di SD, SMP, dan SMA rata- rata kurang berimbang, hal ini terjadi karena jumlah tenaga guru yang kurang jika dibandingkan dengan jumlah murid di daerah pemekaran.

## 2. Angka Melek Huruf
Upaya  menekan  angka  melek  huruf  sebagai  salah  satu  tanggung  jawab pemerintah  mengingat  banyak  masyarakat  yang  berada  pada  kampung-kampung banyak yang buta huru atau buta aksara. Oleh sebabnya pemerintah telah membuka keterisolasian  dengan  menghadirkan  pemekaran  daerah  dalam  rangka  menekan kemiskinan  dan  buta  aksara.  Proses  pelayanan  publikyang  dilakukan  oleh pemerintah  merupakan  bukti  komitmen  dalam  membangun  manusia  yang seutuhnya. data grafik ini menunjukan bahwa pemerintah telah berhasil menekan laju buta aksara atau menaikan angka melek huruf bagi  masyarakat  di  kabupaten waropen.  pelayanan  publik  semakin  dirasakan  oleh  masyarakat  karena  adanya pengaruh  pemekaran  daerah  yang  memberikan  kewenangan  yang  seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk  berinovasi  dalam  membangun daerahnya secara mandiri. hal ini dapat dilihat pada jawaban masyarakat yaitu 54% berhasil. Dengan demikian  kategorisasi  jawaban  diatas  bahwa  melalui  pemekaran  daerah  dapat berdampak  pada  keberhasilan  pemerintah  berhasil  dalam  menekan  angka  melek huruf di kabupaten waropen.

## 3. Sarana Prasarana Pendidikan
Komitmen  Pemerintah  Dalam  Menyiapkan  Sarana  Prasarana  Pendidikan Seperti  Gedung  Sekolah,  Perpustakaan,  Buku  Pelajaran,  dll  sebagai  wujud  dari komitmen  pemerintah  untuk    menyediakan  sarana  infrastruktur  dalam mempermudah  akses  pelayanan  pendidikan  dimaksud.  gambar  pada  grafik  ini menjelaskan  kecenderungan  pilihan  jawaban  menunjukan  bahwa  kurangnya komitmen  pemerintah  dalam  menyediakan  fasilitas  pendidikan  yang  baik,  hal  ini dapat  diukur  dengan  kurangnya  fasilitas  perpustakaan  yang  tidak  lengkap,  buku pelajaran  yang  terbatas  dan  ruang  kelas  yang  terbatas  pula.  Hal  ini  dapat memprihatinkan ketika proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik.
Bahwa komitmen pemerintah dalam pelayanan publik sangat kurang. Hal ini dapat  dilihat  pada  kategorisasi  jawaban  resposponden  yaitu  50%  kurang berkomitmen.  Dengan  demikaian  bahwa  dampak  dari  pemekaran  daerah  belum dirasakan oleh masyarakat secara baik, hal ini dibuktikan lewat jawaban responden yang  memberikan  jawaban  atas  kurangnya  komitmen  pemerintah  dalam menyiapkan sarana prasarana pendidikan tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas terdapat kriteria-kriteria pemekaran wilayah Kabupaten Waropen, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Hasil dari analisis menunjukan  bahwa  bahwa  dengan  adanya  DOB,  maka  masyarakat  di  Kabupaten Waropen  telah  mendapatkan  dampak  yang  besar  terhadap  pelayanan  publik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  secara  signifikan.  2)  Dengan  adanya  DOB,  maka masyarakat mereka lebih leluasa dan ikut aktif berperan serta dalam proses pembangunan yang ada dengan baik. 3) Hal ini sejalan dengan hakekat dari pemberlakuan pemekaran daerah yang bertujuan mensejahterakan dan memandirikan masyarakat. dengan demikian data  pada  grafik  diatas  bahwa  kecenderungan  pelayanan  yang  akuntabel  itu  dapat diimplementasikan  dengan  baik.  4)  Akses  Pelayanan  Publik  (Pendidikan,  Kesehatan, Sosial Kemasyarakatakan, dll) Yang Tersedia Sebelum Pemekaran Telah Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Jika melihat grafik diatas bahwa dampak dari pemekaran daerah
ini  dapat  membawa  perubahan  yang  sangat  signifikan  dan  juga  masyarakat  bisa  dapat mengakses dengan baik pelayanan publik yang dilakukan. Namun dalam implementasi pemekaran  daerah  tersebut  belum  menjawab  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan publik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kecenderungan jawaban responden, pemekaran dapat memberikan dampak yang bersar terhadap akses pelayanan dasar  masyarakat  di  kabupaten  waropen.  5)  Akses  Pelayanan  Publik  (Pendidikan, Kesehatan,  Sosial  Kemasyarakatakan,  dll)  Yang  Tersedia  Setelah  Pemekaran  Telah Mengakomodir  Kepentingan  Masyarakat  hal  ini  jika  dilihat  pada  jawaban  responden maka  pemerintah  selalu  mengakomodir  kepentingan  masyarakat  dan  terbukti  pada jawaban mengakomodir 48%. Oleh sebab itu jawaban responden tertinggi pada kategori jawaban  mengakomodir  akses  pelayanan  publik  sebelum  pemekaran.  Dengan kecenderungan tersebut dapat dikatakan bahwa  pemekaran dapat memberikan dampak yang bersar terhadap akses pelayanan dasar masyarakat di kabupaten waropen. Hal ini terlihat pada akumulasi jawaban tertinggi terkait dengan akses pelayanan publik setelah pemberlakuan  daerah  otonomi  baru  atau  pemekaran  daerah  barulah  akses-akses pelayanan dapat dimaksimalkan secara baik dan dirasakan oleh masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
AP, N. D. S. (2020). Analisis Pemekaran Kecamatan Dalam Percepatan Pembangunan di Kecamatan  Pesisir  Bukit  Kota  Sungai  Penuh:  Niko  Defriza,  S.  AP. JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA , 2 (8), 54–61.
Canaldhy, R. S., Wijaya, B. A., & Hairi, M. I. A. (2017). Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016. Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 2 (1).
Carey, G. H., Abdelhady, A. L., Ning, Z., Thon, S. M., Bakr, O. M., & Sargent, E. H. (2015). Colloidal quantum dot solar cells. Chemical Reviews , 115 (23), 12732–12763.
Creswell, J. W. (2014). Qualitative, quantitative and mixed methods approaches . Sage.
Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). The qualitative researcher’s companion . sage.
Iskatrinah,  I.  (2017).  Politik  Hukum  Pemekaran  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 23–46.
Laka, B. M., Anas, S., & Katulung, M. (2021). Efektivitas Pembelajaran Daring Online Menggunakan Google Classroom Pada Mata Pelajaran IPS Di SD YPPK Diaspora Sorendiweri  Kabupaten  Supiori  Propinsi  Papua. Jurnal  Inovasi  Penelitian , 2 (7), 1979–1986.
Marzuki, A. (2015). Urgensi Aturan Hukum Terhadap Pengaturan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Mesuji Dan Tulang Bawang Barat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 11 (2), 86–106.
Moleong, L. J. (2007). Metode penelitian kualitatif . Bandung: remaja rosdakarya.
Moleong,  L. J., & Edisi, P. (2004). Metodelogi  penelitian. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya .
Simandjuntak,  R.  (2015).  Sistem  Desentralisasi  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah , 7 (1), 57–67.
Suharyanto,  A.  (2016).  Surat  kabar  sebagai  salah  satu  media  penyampaian  informasi politik  pada  partisipasi  politik  masyarakat. Jurnal  Administrasi  Publik  (Public Administration Journal) , 6 (2), 123–136.
Swaningrum, A., & Hariwan, P. (2015). Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan , 8 (1),
44329.
Tafalas,  M.  G.  (2019).  Menggali  Potensi  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Pegunungan  Arfak  Provinsi  Papua  Barat  Melalui  Analytical  Hierarchy  Process
(AHP). JFRES Journal of Fiscal and Regional Economy Studies , 2 (1), 1–11.
Tampubolon,  S.  M.  (2014).  peran  pemerintah  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi kaitannya dengan undang-undang no. 32 tahun 2004. Lex et Societatis , 2 (6).
Tryatmoko,  M.  W.  (2016).  Menata  Ulang  Kebijakan  Pemekaran  Daerah  di  Indonesia.
Masyarakat Indonesia , 40 (2), 191–209.
Widayati,  A.  (2019).  Reaktualisasi  Perjuangan  Nahdlatul  Ulama  dalam  Mewujudkan Kedaulatan  Sumber  Daya  Agraria  (Studi  Gerakan  Demokrasi  Radikal  pada FNKSDA). BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 5 (1), 84–98.
Yandra, A. (2016). Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya di Indonesia. Jurnal Niara , 8 (2), 38–49.

## Copyright holder:
Terianus L. Safkaur (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: