Perbandingan  Usia  Perkawinan  di  Indonesia  dan  Malaysia  (Negara Bagian Sarawak) : Studi Kepustakaan
Lia Silviana 1 Lilik Andaryun 1 1 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
liasilviana11@yahoo.co.id

## Abstract
In  the  constitution,  marriage  is  not  just  a  relationship  between  husband  and  wife  but  also occurs within legal acts, namely marriage which requires marriage registration. This research aims  to  discuss  a  brief  history  as  well  as  the  similarities  and  differences  in  the  marriage regulations of the two countries, namely Indonesia and Malaysia (State of Sarawak). The type of  research  used is  library  research,  with data sources taken and used coming  from  books, journals,  articles,  research  results  and  other  literature  related  to  library  sources.  Then  the data  is  then  explained  through  facts  related  to  the  title  of  this  research.  The  results  of  the research found are that Indonesia and Malaysia are two countries that both adopt Islamic law in  the  formation  of  their  marriage  laws.  The  similarities  and  differences  between  the regulations of the two countries are that the regulations in Indonesia regarding the marriage age apply simultaneously to all regions with the marriage age limit being 19 years for men and 16 years for women. However, the rules of Ordinance 43 of 2001 of the Islamic Family Law which apply in Malaysia (Sarawak State) only apply in certain areas with the marriage age limit being that men are 18 years old and women are 16 years old.
Keywords : Islamic Law, Comparison of Marriage Age, Legal Acts Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dalam  Islam  pada  dasarnya  tidak  menyebutkan  secara  jelas  batas  usia  bolehnya seseorang untuk melakukan perkawinan, selama ia mampu dan siap untuk melakukannya. Adapun  Regulasi  di  Indonesia  dan  Malaysia  merupakan  2  negara  yang  sama – sama mengadopsi  hukum  Islam  terutama  dalam  hal  perkawinan.  Secara  formil,  di  Indonesia diatur dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan di Malaysia (Negara bagian Sarawak) diatur dalam aturan Ordinan 43 tahun 2001 Undang – Undang Keluarga Islam. Dalam  tatanan  konstitusi,  perkawinan  ini  tidak  hanya  sebatas  hubungan  antara suami  dan  istri,  namun  lebih  dekat  dengan  hal – hal  yang  berisikan  hubungan  pribadi antara  pihak  yang  terlibat  dalam  perbuatan  hukum.  Dalam  tata  hukum  di  Indonesia perkawinan  menempati  posisi  formal  dan  oleh  karena  itu  menurut  undang-undang  RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) di sebutkan bahwa perkawinan harus dicatat. (Abdurrahman, 1996)
Sekarang pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang terdapat pada undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  pada  pasal  7  ayat  1  yang  berisi perkawinan  harus  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak wanita  sudah  mencapai  umur  16  tahun.  (Abdurrahman,  1996).  Demikian  di  Malaysia, membatasi usia perkawinan jika pria berumur 18 tahun dan Wanita berumur 16 tahun. (Tahir Mahmod, 1987).

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1, April 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Oleh  karena  perbedaan  tersebut,  penelitian  ini  akan  membahas  Sejarah  singkat serta persamaan dan perbedaan dari peraturan perkawinan dari kedua negara tersebut, yakni Indonesia dan Malaysia (Negara Bagian Sarawak).

## METODE
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library research ), dengan sumber data yang diambil dan digunakan bersumber dari buku, jurnal, artikel,  hasil  penelitian,  serta  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan  sumber  pustaka. Kemudian  dengan  data  yang  tersebut  kemudian  diuraikan  melalui  fakta – fakta  yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

## HASIL DAN DISKUSI Sejarah Singkat Peraturan Perkawinan di Indonesia
Salah  satu  hukum  Islam  yang  di  terapkan  di  Indonesia  ialah  Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal bidang perkawinan dan dijadikan pedoman hakim  di  lembaga  Peradilan  Agama  dalam  memeriksa  dan  memutuskan  perkara perkawinan. ( Amir Syarifuddin, 2009)
Pada  masa  penjajahan  Hindia  Belanda  muncul  teori-teori  yang  mempengaruhi perkembangan  dan  kedudukan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Pertama,  teori  Receptio  in Complexu  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  Indonesia  memiliki  kebebasan  untuk melaksanakan hukum sesuai dengan kepercayaan yang dianut. (Muh. Haras Rasyid, 2013) Kedua, teori konflik atau yang dikenal  dengan teori receptie dari Snouck Hurgronje dan van  Vollenhoven  yang  muncul  berlawanan  dengan  teori  receptio  in  complexu.  Teori  ini menyatakan  bahwa  hukum  Islam  dapat  berlaku  apabila  tidak  bertentangan  dan  telah diresepsi  oleh  hukum  Adat  yang  berlaku.  (Abdullah  Jarir,  2018)  Ketiga,  pasca kemerdekaan  bangsa  Indonesia  menyatakan  bahwa  hukum  yang  tidak  bertentangan dengan  UUD  1945  masih  dapat  berlaku.  Teori  receptive  yang  isi  kandungannya bertentangan  dengan  UUD  1945  oleh  pemerintah  ditetapkan  bahwa  tidak  berlaku kembali. Keempat, teori receptie a contrario yang menyatakan bahwa hukum adat harus memiliki  jiwa  yang  sama  dengan  hukum  Islam  dan  dapat  berlaku  apabila  tidak bertentangan dengan hukum agama yang ada didalam Masyarakat. (Ahmad Badut Tamam, 2017)
Dalam kaitannya dengan pembentukan perundang-undangan, khususnya undang- undang  perkawinan  perlu  dicatat  tentang  keberadaan  undang-undang  tersebut.  Pada Tanggal  16  Agustus  1973  pemerintah  mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) Perkawinan.  Satu  bulan  diajukannya  rancangan  undang-undang  tersebut  timbul  reaksi keras  dari  berbagai  kalangan  dari  umat  Islam  kala  itu.  Rancangan  Undang-undang tersebut  sangat  bertentangan  dengan  ajaran-ajaran  Islam  dan  ada  anggapan  yang  lebih keras  lagi,  rancangan  tersebut  ingin  mengkristenkan  Indonesia.  Di  lembaga  legislatif, Fraksi  Persatuan  Pembangunan  adalah  fraksi  yang  sangat  keras  menentang  rancangan undang-undang  tersebut  karena  bertentangan  dengan  fiqh  Islam.  Kamal  Hasan menggambarkan  bahwa  semua  ulama  baik  dari  kalangan  tradisional  maupun  modernis, dari Aceh sampai Jawa Timur menolak rancangan undang-undang tersebut. (Kamal Hasan, 1978)
Undang-undang No 1 Tahun 1974 ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga Republik Indonesia, undang- undang ini merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang  kebenaran  dasar  azasi  kejiwaan  dan  kebudayaan  “Bhineka  Tunggal Ika”  yang dicantumkan  dalam  lambang  negara  Indonesia,  selain  sungguh  mematuhi  Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Hazairin, 1975)
Adapun  yang  sudah  menjadi  peraturan  perundang-undangan  negara  yang mengatur perkawinan ditetapkan setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-undang No 32  Tahun  1954  tentang  penetapan  berlakunya  Undang-  undang  Republik  Indonesia tanggal 21 November 1946 Undang-undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura; Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974;  dan  Undang-undang  No  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.  Sebagian  dari materi  undang-undang  ini  memuat  aturan  yang  berkenaan  dengan  tata  cara  (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama. (Amir Syarifuddin, 2007)
Lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua  warga  negara  RI  tanggal  02  Januari  1974  untuk  sebagian  besar  telah  memenuhi tuntutan  masyarakat  Indonesia.  Tuntutan  ini  sudah  di  kumandangkan  sejak  Kongres Perempuan  Indonesia  pertama  pada  tahun  1928  yang  kemudian  dikedepankan  dalam kesempatan-kesempatan  lainnya,  berupa  harapan  perbaikan  kedudukan  bagi  wanita dalam  perkawinan.  Perbaikan  yang  didambakan  itu  terutama  bagi  golongan  “Indonesia Asli” yang beragama Islam dimana hak dan kewajibannya dalam perkawinan tidak diatur dalam hukum tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam yang tercantum  dalam  kitab-kitab  Fikih,  menurut  sistem  hukum  Indonesia  tidaklah  dapat digolongkan  dalam  kategori  hukum  tertulis,  karena  tidak  tertulis  dalam  aturan  yang  di sahkan menjadi lembaran negara. (Erfaniah Zuhriah, 2008)
Selanjutnya, asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan  dan  putusan  hakim  yang  merupakan  hukum  positif  dan  dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 2014)
Asas  yang  tercantum  dalam  Undang – Undang  RI  No  1  tahun  1974  tentang perkawinan  adalah  sebagai  berikut  :  Tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  kekal.  Untuk  itu  suami  isteri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi, agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  materiil  dan  dalam  undang-undang  ini  dinyatakan,  bahwa suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ali Afandi, 1986) Adapun  asas-asas  yang  mengatur  mengenai  hukum  perkawinan  adalah kesukarelaan,  Persetujuan  kepada  kedua  belah  pihak,  Kebebasan  memilih,  Kemitraan suami-istri, Untuk selama-lamanya, dan Monogami terbuka. (Mohammad Daud Ali, 2004)
Dalam  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  mengatur berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan pada pasal 6 sampai pasal 12, yang meliputi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat-syarat formil adalah tatacara  atau  prosedur  perkawinan  yang  harus  dipenuhi  baik  sebelum  maupun  pada waktu perkawinan. (M. Nur Yasin, 2008).

## Sejarah Singkat Peraturan Perkawinan di Malaysia (Negara Bagian Sarawak)
Berbicara hukum Islam dan negara, Malaysia merupakan salah satu negara yang menyatakan bahwa Islam sebagai agama resmi. (Basar Dikuraisyin, 2017). Malaysia juga adalah  negara  federal,  sampai  sekarang  Undang-Undang  Perkawinan  Islam  (Hukum Keluarga)  yang  berlaku  di  Malaysia  adalah  Undang-undang  Perkawinan  masing-masing negeri.  Usaha  penyeragaman  UU  Keluarga  Islam  di  Malaysia  pernah  dilakukan,  yang diketuai oleh Tengku Zaid. Setelah mendapat persetujuan dari Majelis Raja-raja, draft ini
disebarkan  ke  negeri-negeri  yang  dipakai  sebagai  UU  Keluarga.  Sayangnya  tidak  semua negeri  menerima  isi  keseluruhan  UU  ini.  Kelantan  misalnya,  melakukan  pemerintah federal.  Akibatnya  UU  Keluarga  Islam  yang  berlaku  di  Malaysia  tidak  seragam  sejak sebelum mencapai kemerdekaan sampai sekarang. (Dedi Supriadi dan Mustofa, 2009) Secara umum, undang – undang yang dipakai oleh Negeri-negeri di Malaysia dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : Pertama, Menganut Akta Undang-undang Keluarga Islam (untuk  wilayah  persekutuan)  tahun  1984  atau  disebut  (akta  303).  Negeri-negeri  yang menganut  akta  ini  antara  lain:  Negeri  Selangor,  Negeri  Sembilan,  Pulau  Pinang,  pahang, Perlis,  Terengganu,  Sarawak,  dan  Sabah.  Kendati  demikian,  masih  juga  terdapat  sedikit perbedaan  dan  persamaan  dengan  akta  Undang-undang  Keluarga  Islam  Wilayah Persekutuan  1984.  Perbedaan  tersebut  terletak  dari  segi  susunan  seksyen,  bentuk perubahan dan hukum. Negeri-negeri yang menganut akata tersebut antara lain: Kelantan, Johor,  Melaka,  dan  Kedah;  dan  Kedua,  Menganut  aturan  Ordinan  43  Undang-undang Keluarga  Islam  Negeri  Sarawak  tahun  2001  menganut  akta  Undang-undang  Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) tahun 1984 atau disebut dengan (akta 303). (Abdul Munir Yaakob, 2001) Di  Malaysia,  undang- undang  tertulis  disebut  dengan  “Akta  Palemen”  (suatu undang-undang  yang  diterapkan  di  seluruh  negara  bagian  yang  ada  di  Malaysia)  yang disahkan oleh parlemen dan “Enakmen Negeri Bagian (suatu undang -undang yang hanya diterapkan di suatu negara bagian tersebut) yang disahkan oleh Dewan Undangan Negeri bagian,  kecuali  Sabah  dan  Sarawak.  “Enakmen  Negara  Bagian”  dikenal  dengan  nama “Ordinan  Negeri  Bagian.”  Pengertian  ini  melibatkan  semua  undang -undang  yang  telah disahkan  oleh  badan-badan  perundangan  sebelum  merdeka  (di  Malaysia  Barat)  dan sebelum Hari Malaysia (di Malaysia Timur) yang dikenali dalam buku-buku Statut sebagai Ordinance atau Enacment. Semua undang-undang tersebut diatas disebut dengan  Statut. (Sani Hasyim Yeop A, 1990)
Adapun landasan hukum keberadaan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak adalah Ordinan Majlis Agama yang telah didirikan pada tahun 1977. Ordinan Majlis Agama tersebut dasar hukumnya adalah “Undang -undang Mahkamah Syariah Order Tahun 1985 yang menggantikan Undang-undang Mahkamah Melayu Sarawak yang telah dimansuhkan pelaksanaannya.  (Hamid  Jusoh,  1992)  Ordinan  Majlis  Islam  ini  adalah  merupakan penyesuaian  kepada  undang-undang  dari  hal  pentadbiran  hal-ehwal  Islam  yang  ada  di Semenanjung Malaysia. (Zaini Nasohah, 2004)
Secara umum, asas terpenting yang diusung Undang-undang Perkawinan Islam di Dunia  Islam  adalah  asas  kematangan  atau  kedewasaan  calon  mempelai.  Maksudnya, Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang  hendak  melangsungkan  akad  pernikahan  ,  harus  benar-benar  telah  matang  secara fisik mapun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “perkawinan adalah ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita.”  Berkenaan  dengan  asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah). (Dedi Supriyadi dan Mustofa, 2009)
Selanjutnya  asas-asas  atau  prinsip-prinsip  yang  tercantum  dalam  peraturan  ini adalah tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu seorang suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan  kepribadiannya  dan  membantu  mencapai  kesejahteraan  spritualdan materil;  Perkawinan  yang  dicatatkan  dalam  Ordinan  seksyen  20  Catatan  dalam  Daftar Perkawinan; dan Ordinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang  bersangkutan  karena  hukum  agama  dari  yang  bersangkutan  mengizinkan  seorang suami  dapat  beristri  lebih  dari  seorang.namun  demikian,  perkawina  seorang  suami dangan  lebih  dari  seorang  istri  hanya  dapat  dilakukan  apabila  dipenuhi  berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Mahkamah. (Muhammad Idris Ramulyo, 2008)

## Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan di Malaysia (Negara Bagian Sarawak)
Dalam  konteks  persamaan  antara  hukum  terutama  undang-undang  perkawinan Islam  di  Dunia  Islam,  ialah  berkenaan  dengan  asas-asas  atau  prinsip-prinsip  yang ditekankan  dalam  undang-undang  perkawinan,  yakni  asas  sukarela,  asas  partisipasi keluarga,  asas  mempersulit  perceraian,  asas  monogami,  asas  kematangan  usia (kedewasaan)  calon  mempelai,  asas  memperbaiki  (meningkatkan)  derajat  Perempuan. (Muhammad  Amin  Suma,  2005).  Berdasarkan  kedewasaan  calon  mempelai  terdapat kesamaan  dalam  menentukan  usia  ideal  dalam  menikah  untuk  calon  mempelai perempuan yakni 16 tahun. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun  1974  pada  pasal  1  ayat  (1)  dan  pada  Ordinan  43  Keluarga  Islam  Negeri  Sarawak Tahun 2001 Seksyen 7.
Dari persamaan usia perkawinan bagi perempuan di umur 16 tahun ada beberapa aspek yang mempengaruhi kurang idealnya menikah diusia tersebut. Berdasarkan aspek kesehatan  atau  medis,  perkawinan  perempuan  di  usia  muda  menyebabkan  tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding dengan negara- negara  lain  di  ASEAN.  Di  Malaysia,  angka  kematian  ibu  pasca  natal  hanya mencapai  39 kasus  untuk  100.000  persalinan.  (Zaitunah  Subhan,  2008).  Sementara  di  Indonesia mencapai 307 kasus  untuk 100.000 persalinan. Aspek lainnya yakni dari segi psikologis, bahwasanya  di  umur  16  tahun  perempuan  memasuki  periode  remaja  akhir (late Adolescent) ,  pada  fase  ini  di  tandai  awal  dari  pertumbuhan  bentuk  tubuh  serta  sikap kedewasaan. Menurut pandangan psikologis idealnya seorang perempuan menikah ketika berada di fase dewasa  awal (Early Adulthood) berada di usia 21 tahun keatas. (Zahrotun Nihayah, dkk, 2006)
Adapun  perbedaan  antara  peraturan  di  Indonesia  dan  Malaysia  terletak  pada perbedaan  usia  calon  laki-laki.  Menurut  Undang-undang  Perkawinan  di  Indonesia,  usia usia  calon  laki-laki  yakni  19  tahun  sedangkan  dalam  aturan  Ordinan  Keluarga  Islam Negeri  Sarawak,  calon  laki – laki  harus  berumur  18  tahun.  Di  Indonesia,  untuk  calon pengantin  yang  belum  mencapai  umur,  maka  harus  meminta  izin  dari  pihak  pengadilan dan  atau  harus  menyertakan  izin  dari  orang  tua  sebelum  melangsungkan  perkawinan. Sedangkan dalam aturan  Ordinan Keluarga Islam Negeri Sarawak pada seksyen 7, calon pengantin yang tidak mencapai umur yang ditentukan maka harus diperlukan kebenaran dari hakim Syarie secara tertulis dalam hal keadaan tertentu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  dan Malaysia  merupakan  dua  negara  yang  sama – sama  mengadopsi  hukum  Islam  dalam pembentukan  hukum  perkawinannya.  Adapun  persamaan  dan  perbedaan  dari  aturan kedua negara tersbut ialah  aturan regulasi di Indonesia terkait usia perkawinan berlaku serentak untuk seluruh wilayah dengan batas usia perkawinan jika pria berumur 19 tahun dan Wanita berumur 16 tahun. Akan tetapi untuk aturan Ordinan 43 tahun 2001 Undang – Undang Keluarga Islam yang berlaku di Malaysia (Negara Bagian Sarawak) hanya berlaku di daerah – daerah tertentu saja dengan batas usia perkawinan jika pria berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun
REFERENSI Abdurrahman. (1996). Himpunan Undang – Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 . Jakarta: Gema Insani Pers.
Afandi, Ali. (1986). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Ali, Mohammad Daud. (2004). Hukum Perkawinan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Dikuraisyin, Basar. (2017). Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia . Jurnal
Keislaman Terateks. Hasan, Kamal. (1978). Modernisasi Indonesia: Respons Cendekiawan Muslim . Jakarta: Lingkaran Studi  Indonesia. Hazairin. (1975). Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Jakarta: Tintamas. Jarir, Abdullah. (2018). Teori – Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia . Al – Ahkam : Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan. Jusoh, Hamid. (1992). Kedudukan Undang-undang Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Selangor:  Dewan Bahasa dan Pustaka. Mahmod, Tahir. (1987). Family Law Reform in the Muslim World. New Delhi: The Indian Law Institute.
Mertokusumo, Sudikno. (2014). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka. Nasohah, Zaini. (2004). Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia . Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn Bhd. Nihayah, Zahrotun, dkk. (2006). Psikologi Perkembangan: Tinjauan Psikologi Barat dan Islam . Jakarta: UIN Jakarta Press. Rasyid, Muh. Haras. (2013). Dinamika Hukum Islam dan Aktualisasi Teori – Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia . Jurnal Hukum Diktum. Subhan, Zaitunah. (2008). Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan . Jakarta: El-Kahfi. Suma, Muhammad Amin. (2005). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Supriadi, Dedi dan Mustofa. (2009). Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam . Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
Syarifuddin, Amir. (2007). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana.
Syarifuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana.
Tamam, Ahmad Badut. (2017). Telaah Atas Teori – Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia . Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yaakob, Abdul Munir. (2001). Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di Negara – Negara Asean . Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu. Yasin, M. Nur. (2008). Hukum Perkawinan Islam Sasak. Malang: UIN Malang Press. Yeop A, Sani Hasyim. (1990). Bagaimana Undang – Undang kita diperbuat ? . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zuhriah, Erfaniah. (2008). Peardilan Agama di Indonesia: Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut. Malang: UIN-Malang Press.
Copyright Holder : © Lia Silviana, Lilik Andaryun(2024)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: