Muhajir, A., Sumantri, P., Gultom, A. Z. (2021). Memori Sejarah dan Warisan Pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai Potensi Wisata Sejarah. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial . 5 (1), 149-158.
CORRESPONDANCE AUTHOR: ahmadmuhajir.history@gmail.com | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3665
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## MEMORI SEJARAH DAN WARISAN PENDUDUKAN JEPANG DI SUMATERA TIMUR SEBAGAI POTENSI WISATA SEJARAH
Ahmad Muhajir* 1 , Pulung Sumantri 1 , Adam Zaki Gultom 2
1 Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia
2 Medan Resource Center, Indonesia

## Abstract

## Abstrak
This article discusses the legacy of the Japanese occupation as  potential  historical  tourism  in  East  Sumatra.  The Japanese Occupation Period is a historical period that is often forgotten and neglected in historical studies. History related  to  the  Japanese  Occupation  Period  and  all  its remains  is  rarely  a  concern  of  development  and preservation. The Japanese Occupation Period needs to be revisited to see new opportunities and the extent of their potential for society. This research sees an opportunity in the  tourism  sector.  This  study  uses  a  qualitative  method with  a  historical  approach.  The  data  used  came  from various secondary sources (literature studies). Some of his identified remains are the Japanese Hole in the Coal, the Japanese Fort  and Cemetery  in  Medan  City.  These  relics have potential as historical tourist destinations but have never  been  considered  by  the  local  government  as projections for future tourism.
Artikel ini membahas mengenai warisan Pendudukan Jepang sebagai  potensi  wisata  sejarah  di  Sumatera  Timur.  Zaman Pendudukan  Jepang  merupakan  periodisasi  sejarah  yang kerap dilupakan dan diabaikan dalam kajian-kajian sejarah. Sejarah  terkait  Zaman  Pendudukan  Jepang  dan  segala tinggalannya  juga  jarang  sekali  menjadi  perhatian pembangunan dan pelestarian. Zaman Pendudukan Jepang perlu ditinjau kembali untuk melihat peluang-peluang baru dan sejauh mana potensinya bagi masyarakat. Penelitian ini melihat adanya peluang di bidang pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder (studi literatur). Beberapa peninggalannya yang teridentifikasi adalah  Lubang  Jepang  di  Batu  Bara,  Benteng  Jepang  dan makam  orang  Jepang  di  Kota  Medan.  Peninggalan- peninggalan tersebut punya potensi sebagai destinasi wisata sejarah  namun  belum  pernah  dipertimbangkan  oleh pemerintah daerah sebagai proyeksi pariwisata masa depan.
Keywords: heritage; tourism; historical tourism potency.
Kata Kunci: heritage ; pariwisata; potensi wisata sejarah.

## PENDAHULUAN
Masa Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan salah satu periode paling singkat namun paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang berhasil menduduki kota-kota strategis di kepulauan Indonesia  dan  memaksa  kolonialis  Belanda  menyerahkan  negeri  jajahannya  kepada  Jepang  setelah satu setengah abad berkuasa. Walaupun Belanda telah berupaya mengantisipasi infiltrasi bela tentara Jepang, namun perbandingan kekuatan militer yang tidak seimbang di antara keduanya berakhir di meja perjanjian di Kalidjati. Letnan Jenderal H. Ter Poorten dari pihak Belanda sepakat menyerahkan Hindia  Belanda  kepada  Letnan  Jenderal  Hitoshi  Imamura  dari  pihak  Jepang  pada  tanggal  9  Maret 1942. Sejak perjanjian tersebut, Jepang mulai berkuasa atas kepulauan Indonesia dan sangat berambisi menghapus dominansi dan pengaruh bangsa Barat (Beasley, 2003; Benda, 1980; Yasmis, 2007).
Pada  awalnya,  Jepang  di  dalam  benak  rakyat  Indonesia  adalah  pembebas  dari  belenggu penjajahan  Belanda.  Propaganda  Jepang  sangat  jelas  dalam  slogan  3A  (Jepang  Cahaya  Asia,  Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Tidak hanya itu, Jepang mengklaim diri sebagai “saudara tua” bangsa  Indonesia.  Jepang  menyadari  bahwa  besarnya  pengaruh  Barat  masih  melekat  kuat  pada
masyarakat  Indonesia.  Jepang  secara  berkala  menghapus  budaya  Barat  di  Indonesia.  Jepang merangkul pribumi agar mau membantu Jepang dalam menjalankan politik-ekonomi ekspansionisme (Padiatra, 2020). Memang patut diakui, Jepang berhasil memanfaatkan sentimen anti-Belanda untuk mengambil hati para pemuda dan tokoh pergerakan pada saat itu. Jepang memperkerjakan pribumi sebagai  bentuk  pengejawantahan  atas  cita- cita  “Asia  untuk  Asia”  seperti  yang  selama  ini dipropagandakan (Beasley, 2003; Fadli & Kumalasari, 2019; Nagazumi, 1980; Ricklefs, 1998).
Pemerintahan  militer  Jepang  memiliki  karakteristik  yang  sangat  berbeda  dengan pemerintahan Hindia Belanda yang hanya terdapat satu pemerintahan sipil. Jepang membentuk tiga pemerintahan militer untuk seluruh kepulauan Indonesia, yaitu: (1) Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 untuk Sumatera yang berpusat di Bukittinggi; (2) Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16  untuk  Jawa-Madura  yang  berpusat  di  Jakarta  dan  memiliki  markas  besar  di  Singapura;  (3) Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku yang berpusat di Makassar (Permadi, 2015; Ricklefs, 1998).
Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera berpangkalan di Shonanto (sekarang Singapura) pada tanggal 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi  ke-18  dipimpin  langsung  oleh  Letnan  Jenderal  Nishimura.  Ada  empat  tempat  pendaratan mereka,  yaitu  di  Sabang,  Ulee  Lheue,  Kuala  Bugak  (dekat  Peureulak,  Aceh  Timur  sekarang)  dan Tanjung  Tiram  (kawasan  Batubara  sekarang).  Kedatangan  Jepang  ke  Sumatera  mempunyai  arti penting bagi mereka. Ketersediaan sumber daya alam dan lokasi yang strategis serta  berkembangnya ide-ide nasionalis di sana (Ricklefs, 1998).
Dalam  catatan  sejarah,  Jepang  mendarat  pertama  kali  di  sebuah  muara  jauh  dari  pantai Labuhan  Ruku  pada  tanggal  12  Maret  1942.  Pendaratan  yang  mereka  lakukan  tidak  sesuai  dengan perkiraan sebab pantai tersebut berlumpur. Kemudian, pada gelombang kedua Jepang mendarat di pelabuhan  Tanjung  Tiram,  Batu  Bara.  Pasukan  Jepang  kemudian  mendatangi  desa  terdekat  yakni, Desa  Parupuk.  Masyarakat  yang  melihat  kedatangan  Jepang  menyambut  dengan  senang  hati  dan berharap agar daerah mereka terbebas dari jajahan Belanda. Dengan mobil dan sepeda yang mereka bawa serta kendaraan yang dipinjamkan masyarakat pasukan Jepang menuju ke beberapa kota besar di Sumatera Timur (Jufrida, 2018b).
Sebagai kawasan yang kaya akan peninggalan bersejarah, pantai timur Sumatera juga memiliki peninggalan masa pendudukan Jepang. Berbeda dengan masa Belanda, masa Jepang pembangunan dipusatkan pada kamp-kamp pertahanan di beberapa lokasi. Tujuan pembangunan ini adalah untuk menghalau  pasukan  Belanda  yang  akan  mengambil  alih  bekas  wilayah  jajahan  mereka.  Hasil  dari aktivitas pendudukan Jepang ini sebagai bukti dari warisan bersejarah Sumatera Timur. Keberadaan bangunan-bangunan  bersejarah  yang  bernilai  historis  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber pembelajaran  sejarah  khususnya  bagi  masyarakat  dan  peserta  didik.  Untuk  itu  di  perlukan  adanya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan peserta didik dalam pengenalan Benda Cagar Budaya tersebut.
Keberadaan warisan peninggalan masa pendudukan Jepang ini memiliki warisan historis yang dapat  dikenang  dengan  melihat  warisan  kebendaan  ini.  Pentingnya  pengetahuan  akan keberadaan bangunan – bangunan bersejarah dan upaya perlindungan sebagai bentuk landasan hukum yang kuat, maka perlu diatur ke dalam Peraturan Daerah yang mengikat. Pada akhirnya warisan bersejarah ini tidak  akan  punah  dari  proses  penghancuran  yang  di  dalamnya  terdapat  syarat  kepentingan  dan Sumatera  Timur  kehilangan  identitasnya  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  bersejarah  di  pulau Sumatera.  Mengingat  peninggalan  masa  Jepang  tidak  sebanyak  pada  masa  Belanda  sehingga diperlukan adanya pelestarian terhadap peninggalan ini.
Dalam  pengungkapan  sejarah  diperlukan  fakta  dan  bukti,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan adanya peninggalan masa pendudukan Jepang yang masih ada di Sumatera Timur pada masa lampau. Seperti beberapa peninggalan masa pendudukan Jepang yang dapat ditemukan di Sumatera Timur. Di Batu Bara tepatnya di tepi pantai Desa Parupuk, Kecamatan Talawi, terdapat tinggalan arkeologis berupa  kubu  pertahanan  yang  oleh  masyarakat  setempat  disebut  sebagai  Lubang  Jepang  (Jufrida, 2018b). Di kota Medan terdapat kuil dan sekolah di Kroensenstraat serta kompleks perkuburan Jepang yang terletak di Jalan Binjai (Sinar, 1991). Saat ini makam orang Jepang di Medan sudah dipindahkan ke Delitua dari yang sebelumnya berada sekitar Jl. Gatot Subroto. Sebelum dipindahkan, terdapat 250 pilar makam orang Jepang di Delitua  (Siadari, 2015). Kemudian, terdapat tinggalan arkeologis yang masyarakat setempat disebut Benteng Jepang yang terletak di Gang Famili, Lorong Idris, Kel. Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan (Jufrida, 2018a). Di Desa Rantau Panjang, Kabupaten Deli  Serdang  terdapat  sebuah  parit  yang  di  buat  pada  masa  pendudukan  Jepang  yang  kemudian masyarakat setempat menamakannya dengan parit Jepang. Lokasinya tepat berada di belakang Masjid Raya Sultan Basyaruddin, Rantau Panjang (Sumanti & Batubara, 2019).
Sejumlah  peninggalan  bersejarah  Zaman  Pendudukan  Jepang  yang  ada  di  Sumatera  Timur (sekarang  Sumatera  Utara)  sebenarnya  dalam  kondisi  yang  terbengkalai,  sebagian  besar  terancam rusak  dan  lenyap,  baik  karena  faktor  waktu  maupun  ulah  tangan  manusia.  Mirisnya,  pengetahuan masyarakat setempat tergolong minim tentang memori yang diwariskan dan warisan yang seharusnya dilestarikan. Kita sebenarnya sangat menyadari bahwa masyarakat secara umum dan masyarakat yang menetap di sekitar situs bersejarah tidak memiliki arah, pedoman, patron, kebijaksanaan dan kearifan yang memiliki legitimasi atas peninggalan-peninggalan bersejarah. Sejauh ini, Undang-Undang No. 11 tahun  2010  tentang  Benda  Cagar  Budaya  belum  memberikan  keuntungan  kepada  masyarakat  yang sebenarnya  menjadi  ujung  tombak  upaya  pelestarian.  Jadi  yang  tampak  selama  ini,  masyarakat bergerak  dan  berinisiatif  sendiri-sendiri  mencari  peruntungan  tanpa  mengerti  maksud  negara terhadap  peninggalan-peninggalan  bersejarah.  Oleh  karena  itu,  kios-kios  souvenir,  tempat  makan, tempat wisata dadakan bermunculan dengan sendirinya sebagai bukti dari masyarakat Indonesia yang spontan. Benarkah sektor pariwisata di bidang wisata sejarah dapat menciptakan peluang ekonomis kepada masyarakat? Adakah potensi wisata sejarah dari peninggalan-peninggalan bersejarah periode Zaman  Pendudukan  Jepang  di  Sumatera  Timur?  Seberapa  pentingkah  sejarah  Zaman  Pendudukan Jepang  dipertahankan  dalam  memori  kolektif  masyarakat  Indonesia  seperti  halnya  peninggalan- peninggalan bersejarahnya yang diwariskan kepada kita?

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Fokus kajiannya adalah sejarah dan peninggalan bersejarah pada periode Zaman Pendudukan Jepang sebagai potensi wisata sejarah. Secara spasial wilayah bekas Sumatera Timur dipilih agar lingkup spasial kajian tidak seluas wilayah administrasi Sumatera Utara sekarang. Penelitian ini adalah studi literatur, disajikan secara deskriptif, dan bersifat reflektif. Oleh karena itu, data yang digunakan hampir seluruhnya tergolong sumber  sekunder  (buku  dan  artikel  jurnal  ilmiah).  Peneliti  berupaya  memberikan  analisis  historis untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendudukan Jepang di Sumatera Timur
Dalam catatan sejarah, Jepang mendarat pertama kali di Sumatera Timur, tepatnya di sebuah muara jauh dari pantai Labuhan Ruku pada tanggal 12 Maret 1942. Pada pendaratan pertama ini tidak sesuai dengan perkiraan oleh mereka, sebab daerah pantai yang mereka darati tersebut penuh dengan lumpur. Kemudian, pasukan Jepang melakukan pendaratan yang kedua di pelabuhan Tanjung Tiram, Batubara. Pasukan Jepang kemudian mendatangi desa terdekat yakni, Desa Parupuk. Masyarakat yang
melihat  kedatangan  Jepang  menyambut  dengan  senang  hati  dan  berharap  agar  daerah  mereka terbebas  dari  jajahan  Belanda.  Dengan  menggunakan  mobil  dan  sepeda  yang  mereka  bawa  serta kendaraan yang dipinjamkan masyarakat pasukan Jepang menuju ke beberapa kota besar di Sumatera Timur (Jufrida, 2018b).
Pergerakan  pasukan  Jepang  dalam  menguasai  pulau  Sumatera  berlangsung  dengan  cepat. Setelah  mengusai,  kemudian  mereka  membagi  Sumatera  dan  pasukan  yang  memerintah,  sebagai berikut:
1. Bala Tentara ke-25: Markas besar di Bukittinggi, meliputi wilayah Riau.
2. Divisi  ke-2  (Kono,  kemudian  digantikan  oleh  Jenderal  Mutu  Akira)  dari “ Imperial  Guards ”: markas besar di Medan, meliputi wilayah Sumatera Timur dan Aceh.
3. Brigade ke-25: markas besar di Sibolga, meliputi wilayah Tapanuli.
4. Brigade  ke-26:  markas  di  Lahat,  meliputi  wilayah  Jambi,  Palembang,  Bengkulu,  Bangka Belitung, dan Lampung.
5. Divisi ke-4 (Yodo): markas besar di Padang, meliputi wilayah Sumatera Barat.
6. Divisi  ke-9  Udara:  markas  besar  di  Palembang,  meliputi  wilayah  Palembang  dan  tambang minyak Pkl. Brandan.
Di Sumatera Timur, penguasaan berhasil dilakukan oleh Divisi II “ Imperial Guards ” dari pasukan Bala Tentara ke-25. Kemudian tentara Jepang membagi wilayah Sumatera Timur menjadi 5 pusat daerah, yakni Binjai/Padang Berahrang, Sungai Karang (Galang), Dolok Melangir, Kisaran  dan Perkebunan Wingfoot (Sinar, 2006).
Pada awal masa pendudukan Jepang di Sumatera Timur membagi pengawasan militer di darat dan  laut.  Mereka  memprioritaskan  kekuatan  militer  dengan  cara  melibatkan masyarakat  setempat dalam membantu menghadang pasukan sekutu. Untuk memusatkan kekuatan rakyat di darat, Jepang membentuk Badan Oentoek Membantoe Pertahan Asia (BOMPA)  yang  dipimpin  Mr.  Muhd.  Yusuf yang kemudian dipegang Abdul Xarim M.S. Di bidang semi militer, Jepang membentuk Tonari Gumi yang  berisikan  masyarakat  dan  dipimpin  kepala  desa  untuk  menjadi  pengawal  dan  penjaga  desa. Untuk kaum wanita dibentuk organisasi Fujinkai yang dikepalai istri kepala desa untuk membantu pertolongan  pertama  dan  dapur  umum.  Tidak  hanya  itu,  Jepang  juga  membentuk  organisasi  semi militer  lainnya  yang  bernama Taman  Latihan  Pemuda  Tani  (Talapeta) .  Organisasi  ini  berisikan pemuda tani yang  dilatih secara militer dengan  tujuan untuk membantu Jepang di kemiliteran. Di daerah pantai dan lautan, pasukan Jepang membentuk barisan pengawasan yang disebut dengan Keijo Jikedan . Pasukan ini berpatroli dengan menggunakan perahu-perahu kayu sekitar perairan Sumatera Timur (Jufrida, 2018b).
Untuk  memuluskan  rencana  Jepang  membentuk  sebuah  organisasi  propaganda,  yakni Sumatera  Hokokai (Kebaktian  Rakyat  Sumatera).  Tujuan  organisasi  ini  adalah  agar  rakyat membaktikan diri kepada pihak Jepang, anggota dari organisasi ini berisikan kaum intelek sebagai alat  pendukung  barisan  yang  telah  di  bentuk  yaitu Heiho (Tjandrasasmita,  2009).  Barisan  Heiho melakukan  pengamanan  terhadap  ladang  minyak  di  Pangkalan  Brandan  dan  mengawal  tawanan Belanda di Pulo Brayan. Untuk mendukung tugas tersebut Jepang, membuka pelatihan untuk menjadi tamtama  yang  berpusat  di  Tapanuli  dan  Sibolga.  Pembentukan  organisasi  pada  masa  pendudukan Jepang dimaksudkan sebagai persiapan untuk memperkuat pasukan dalam menghadapi serangan dari sekutu (Jufrida, 2018a).
Di  Sumatera  Timur,  orang-orang  Batak  Karo  bersama  pemimpin  Gerindo  yang  beraliran nasionalis  membantu  pihak  Jepang  dengan  harapan  tersingkirnya  kaum  bangsawan  dukungan Belanda dari kekuasaan mereka. Mereka mulai mendiami tanah yang mereka nyatakan sebagai milik mereka  sendiri  dan  menyerang  lawan-lawan  mereka.  Di  pihak  Jepang,  mereka  harus  menghadapi
peperangan  dan  prioritas  mereka  tidak  mencakup  menghadapi  revolusi  di  wilayah-wilayah  yang mereka  taklukkan.  Mereka  tidak  punya  pilihan  lain,  kecuali  menyandarkan  diri  pada  orang-orang setempat yang berpengalaman (Ricklefs, 2008).
Pada  masa  Jepang,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  dilakukan  untuk  memperkuat kemiliteran serta memudahkan pergerakan pasukan ke berbagai tempat. Sarana yang dibangun antara lain  pangkalan,  udara,  dok  kapal,  bangunan  pertahanan,  jalan,  jembatan  dan  lain-lain.  Untuk pembuatan  bangunan  tersebut  pasukan  Jepang  mengerahkan  masyarakat  setempat  untuk  bekerja. Masyarakat  setempat  dipaksa  bekerja  siang-malam  tanpa  henti.  Kemudian  setelah  menyelesaikan satu  bangunan  para  pekerja  disuruh  berjalan  menuju  ke  pantai  dengan  alasan  untuk  menikmati suasana  laut,  bersantai  sambil  mencari  ikan,  namun  kemudian  mereka  ditembak  hingga  mati. Demikian yang terjadi pada para pekerja dalam setiap pembuatan sarana dan prasarana tersebut(Fadli & Kumalasari, 2019).
Dalam  mengatasi  permasalahan  pidana  dan  peradilan  Kotapraja,  Jepang  memberikan tanggung  jawab  kepada  Polisi  Distrik.  Lembaga  peradilan “ Ku  Hoin ” (masa  kolonial  disebut Landregerecht/Magistraatsrecht ) terdiri dari 4 orang anggota, salah satunya bertindak sebagai hakim ketua yang dipegang oleh Fukuda. Setelah enam bulan menjabat, ia digantikan Kumubucho Kapten Inoye  yang  juga  merangkap  di  Lembaga  Polisi,  Kepenjaraan,  dan  Departemen  Peradilan.  Untuk mengorganisir kembali lembaga peradilan, pemerintah mengeluarkan peraturan baru dengan terkait masalah perdata tahun 1944.
Ku  Hoin memiliki  keterbatasan  dalam  mengatasi  permasalahan  kejahatan  negara  atau keamanan  stabilitas  ekonomi.  Lembaga  yang  mengatasi  permasalahan  tersebut,  yaitu  Pengadilan distrik Raad  van  Justitie (Pengadilan  tinggi)  yang  pada  masa  Jepang  disebut Koto  Hoin . Landraad dikepalai  oleh  Iwasaki  dan  Pengadilan  Tinggi  oleh  Jenderal  Ue.  Wewenang Koto  Hoin mencakup wilayah Aceh, Tapanuli, dan seluruh wilayah Sumatera Timur.
Terdapat  aturan  khusus  mengenai  pengadilan  ketika  masa  perang  di  umumkan  oleh  Saiko Sikikan yang disebut “ Senja Keiji Tokubetsu Rei ”. Di sini hukuman bisa bertambah berat dibandingkan KUHP dan hanya diperlukan satu orang saja saksi untuk melancarkan tuntunan. Semua Ku Hoin dan Chiko Hoin diangkat dan diberhentikan oleh Shu Chokan (Sinar, 1991).
Di  bidang  kebudayaan,  Jepang  membuka  Departemen  Kebudayaan  ( Bunka  Ka )  untuk menyebarluaskan kebudayaannya. Di sekolah diajarkan baris-berbaris, perang dengan senapan kayu, menyanyi, belajar bahasa serta tulisan Jepang, mencukur rambut dan taiso (senam) pagi, dan seikere (membungkuk)  kearah  matahari  terbit  ( Tenno  Keika ).  Dibentuk  juga  Departemen  propaganda ( Senden  Ka )  yang  dipimpin  oleh  Hirosawa  dan  Hirato.  Film-film  barat  dilarang  ditayangkan, kemudian berkembanglah sandiwara, musik dan tari-tarian rakyat. Orang-orang Cina dikumpulkan ke  dalam  organisasi Wang  Ching  Wei dan  orang-orang  India  dengan  organisasi Azad  Hind dari Chandra Bose yang pro dengan Jepang. Kantor berita yang ada pada masa Jepang hanya DOMEI dan satu surat kabar Kita Sumatora Shimbun yang dipimpin oleh Adi Negoro. Dikalangan islam dibentuk pula  organisasi HAMKA  “Persatuan  Oelama  Soematera  Timoer” .  Kerajaan-kerajaan  Melayu membentuk “ Persatuan Oelama Keradjaan-Keradjaan Soematera Timoer ” yang dipimpin oleh Tengku Jafizham dari Serdang (Sinar, 1991).
Perubahan bidang perekonomian semakin memprihatinkan, masa pendudukan Jepang sektor perkebunan kurang mendapat perhatian. Hal ini karena Jepang hanya fokus pada kebutuhan logistik perang, sehingga banyak kebun-kebun yang tidak terkelola dengan baik. Bahkan, banyak lahan-lahan perkebunan  yang  diberikan  kepada  para  pekerja  dan  penduduk  untuk  penanaman  pangan  guna kebutuhan logistik perang. Hal ini menyebabkan kerusakan pada sistem rotasi lahan dan kerusakan
tanah  yang  sebelumnya  telah terawat  dengan  baik.  Lahan-lahan  tersebut  ditanami  pangan  seperti, padi, jagung, dan ubi serta tanaman industri, yakni serat, kacang-kacangan, dan tanaman jarak.
Perkebunan di Sumatera Timur yang paling berdampak pada masa Jepang adalah perkebunan Tembakau Deli. Tidak hanya lahan yang mengalami pengurangan, jumlah produksi dapat dikatakan berada pada titik terendahnya. Pemerintah Jepang hanya memberikan wewenang pada perkebunan Deli Tua untuk menanam Tembakau Deli pada lahan kira-kira 100 ha. Produksi pada 1943 berjumlah 40.000 bal , tahun berikutnya mengalami penurunan yang sangat drastis hingga kira-kira 1.000 bal. Bahkan  pada  1945  hingga  1946  tidak  ada  hasil  dari  produksi  Tembakau  Deli  yang  ditanam  di perkebunan (Sumarno, 2016).
Di  bidang  pertanian,  semua  hasil  harus  dijual  melalui  pemerintah  Jepang  untuk  memenuhi kebutuhan perbekalan pasukan di Perang Pasifik. Akibatnya masyarakat menjadi kekurangan pangan dan  hanya  mengonsumsi  jagung,  ubi,  dan  pisang  sebagai  pengganti  beras.  Para  nelayan  tidak diperbolehkan sembarangan menangkap ikan di laut bebas, karena telah dipasang ranjau. Kondisi ini diperburuk dengan peraturan wajib bagi nelayan untuk menyerahkan hasil tangkapan ikan kepada pasukan Jepang. Akibatnya banyak rakyat yang meninggal kelaparan dan kekurangan gizi. Demikian juga untuk kebutuhan sandang, terbatasnya bahan baku membuat masyarakat menggunakan goni, kulit kayu, dan karet sebagai bahan tekstil. Penderitaan yang dialami rakyat menyebabkan perubahan sikap simpati menjadi kebencian terhadap pemerintahan Jepang (Adji, 1997).
Kesengsaraan, kemiskinan, dan kematian membuat tersadar kalangan masyarakat dan tokoh Indonesia akan tujuan dari adanya pendudukan Jepang. Posisi Jepang yang semakin terdesak karena banyaknya kekalahan perang melawan sekutu, mengakibatkan Jepang harus memberikan usaha keras negara  jajahannya.  Indonesia  diberikan  kelonggaran  dalam  pemerintahan  untuk  menggerakkan masyarakatnya menuju perang Asia Timur Raya. Kesadaran masyarakat Indonesia semakin bersikap lunak  dan  diplomatis,  sehingga  keberadaan  Jepang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mencapai kemerdekaan Indonesia dan mengusir imperialis dari Indonesia. Di sisi lain juga untuk membantu Jepang dalam mencapai kemenangan akhir di Asia Timur Raya (Ricklefs, 2008).
Jepang  putus  asa  selama  bulan-bulan  terakhir  di  Perang  Pasifik.  Hal  tersebut  dilihat  dari pemberian konsesi kemerdekaan yang harus dipilih untuk menarik simpati rakyat. Pada Maret 1945, sebagai bentuk propaganda Perdana Menteri Tojo memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk  melancarkan  usaha  tersebut,  di  Sumatera  Timur  dibentuk  Dewan  Rakyat  yang  disebut Syu Sangikai diketuai  oleh  DR.  Tengku  Mansyur  yang  berpusat  di  Medan,  sedangkan  untuk  seluruh Sumatera dibentuk Tyo Sangi In yang berpusat  di Bukittinggi pada bulan Maret 1945. Umat agama Islam dihimpun oleh organisasi Syumuhan yang dipimpin Usugane di Medan (Reid, 2012).
Kelonggaran-kelonggaran  mulai  diberikan  Jepang  kepada  organisasi-organisasi  politik  yang selama  mereka  tekan.  Sikap  ini  harus  dilakukan,  sebab  pasukan  front  Jepang  mulai  mengalami kekalahan di Perang Pasifik. Meskipun adanya kebebasan berpolitik sejak Januari 1944, di Sumatera sangat sedikit usaha-usaha kemerdekaan yang dilakukan hingga Mei 1945. Adanya perpecahan yang terjadi antara pihak pergerakan nasionalis dengan kaum tradisional (Kerajaan) menjadi penyebabnya. Sementara  itu,  Tentara  ke-25  ingin  memanfaat  keadaan  yang  ada  untuk  mempertahankan pendudukan  di  Sumatera  Timur.  Belakangan  usaha  ini  tidak  berhasil  dilakukan  Jepang  dalam  hal memisahkan Sumatera dari bagian Indonesia.
Kekalahan Jepang di Perang Pasifik serta di bom atomnya Nagasaki dan Hiroshima membuat mereka menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Di Sumatera, berita kekalahan Jepang ini diterima terlambat. Buruknya komunikasi antara Tentara ke-25 dengan Markas Besar Bala Tentara Selatan di Saigon merupakan penyebabnya (Sinar, 1991).

## Peninggalan Jepang di Sumatera Timur
Pendudukan Jepang di Sumatera Timur juga memiliki peninggalan, walaupun tidak sebanyak pada  masa  kolonial Belanda.  Pembangunan  yang  dilakukan  juga  tidak  seintens  di  Sumatera  Barat. Beberapa  peninggalannya  yang  teridentifikasi  berada  di  daerah  Deli  Serdang,  Batu  Bara,  dan  Kota Medan.  Pentingnya  tinggalan  tersebut  berkaitan  dengan  sejarah  yang  melatar  belakanginya. Umumnya  bangunan  yang  dibangun  pada  Jepang  adalah  bangunan  pertahanan.  Masyarakat  yang mengetahui bangunan tersebut menyebutnya sebagai peninggalan Jepang. Walaupun tidak menutup kemungkinan  bahwa  bangunan  tersebut  telah  ada  pada  masa  kolonial  Belanda.  Diakui  beberapa bangunan tersebut berada di tempat yang strategis dengan tujuan memperkuat kemiliteran Jepang.
Di  Batu  Bara  tepatnya  Desa  Parupuk  terdapat  bangunan  yang  oleh  masyarakat  setempat dengan sebutan Lubang Jepang. Bangunan ini digunakan sebagai kubu pertahanan atau bungker. Di bagian  utara,  terdapat  perumahan  penduduk  dan  pantai  dan  di  selatan  merupakan  perumahan penduduk.  Di  bagian  barat,  terdapat  jalan  desa  sedangkan  di  bagian  timur  terdapat  perumahan penduduk,  tambak,  dan  pantai.  Bangunan  ini  berbentuk  segi  enam  dengan  kondisi  masih  utuh dengan orientasi barat laut – tenggara dengan bagian depan menghadap barat laut. Di bagian barat daya  berjarak  sekitar  600  m  dari  bangunan  pertama  terdapat  bangunan  yang  sama,  kini  dijadikan sebagai tempat sampah. Di bagian timur laut, sekitar 200 m terdapat bangunan yang beralih fungsi menjadi kandang hewan ternak. Sedangkan, bangunan lainnya sudah hancur terkikis air laut.
Bangunan  1  terbuat  dari  bahan  campuran  semen,  kerakal,  dan  kerikil  secara  keseluruhan berukuran  2,66  m  x  4,82  m  x  1,70  m.  Di  bagian  belakang,  terdapat  lubang  untuk  pintu  menuju  ke dalam bangunan. Pintunya sudah hilang yang tersisa hanya sebuah engsel dengan ukuran 0,20 m x 0,20  m,  sedangkan  ukuran  lubang  pintu  1,50  m x  0,76  m.  Kemudian  di  bagian  depan  terdapat dua buah tabung besi dengan ukuran 0,80 m x 0,20 m, tinggi 0,40 m, dan diameter 0,11 m yang menonjol ke  atas  bangunan.  Di  bagian  dalam,  terdapat  dinding  tembok  pemisah  antara  ruangan  belakang dengan depan. Di ruangan depan, terdapat lantai yang ditinggikan berbentuk empat persegi panjang yang sejajar dengan lubang pengintaian.
Masyarakat setempat menyebutkan, bangunan yang berada di sekitar pantai seperti bangunan 3 memiliki lubang atau terowongan menuju ke arah pantai. Namun, terowongan tersebut sudah tidak ditemukan  lagi.  Di  bagian  timur  laut  sekitar  150  m  dari  Lubang  Jepang,  terdapat  sisa  bangunan bersemen dan berlubang  dengan bentuk  segi empat yang sudah menjadi bengkel. Ditemukan juga batu berukuran 0,30 m x 0,30 m x 0,45 m dengan lubang berdiameter 0,10 m. Sisa bangunan bersemen itu disusun ke atas secara vertikal dan berbentuk lingkaran. Kemudian, di antara batang pohon kelapa terdapat sisa bangunan yang berbentuk benteng pertahanan (Jufrida, 2018b).
Gambar 1. Lubang/Bunker Peninggalan Jepang di Desa Parupuk Sumber: (Jufrida, 2018b)
Selanjutnya, peninggalan Jepang juga terdapat di Kota Medan yang merupakan ibukota dari provinsi  Sumatera  Utara.  Menjadi  pusat  administrasi,  pemerintahan,  dan  bisnis  membuat  Medan menjadi  perhatian  Jepang  di  Sumatera  Timur.  Beberapa  peneliti  mencatat,  peninggalan  masa pendudukan Jepang banyak tidak banyak ditemukan di sini. Jepang hanya memanfaatkan bangunan yang  sudah  ada  sejak  masa  kolonial  Belanda.  Di  Medan  terdapat  sebuah  peninggalan  Jepang  yang menurut masyarakat merupakan Benteng Jepang.
Sebuah benteng yang terletak di Jalan Gatot Subroto, KM. 4,5 yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Benteng Jepang. Lokasinya berada di sekitar pemukiman yang padat. Sekitar 100 M dari bangunan terdapat aliran Sungai Sei Kambing. Tidak jauh dari bangunan terdapat Yayasan Panca Budi (Universitas Panca Budi) yang berjarak sekitar 250 m. Bangunan ini berbentuk persegi panjang berukuran 11,8 m x 5,6 m dengan tinggi 6 m, serta berdinding dan beratap cor. Menurut masyarakat setempat, dahulunya lantai bangunan ini masih tanah kemudian disemen. Bentuk atap datar di sisi utara  dan  selatan,  sedangkan  bagian  tengah  berbentuk  lengkungan  setengah  lingkaran.  Tembok dinding berbentuk trapesium, namun yang masih ada hanya bagian timur saja. Sedangkan di bagian barat sudah dihancurkan dan difungsikan sebagai jalan di Lorong Idris. Di bagian dalam, tepatnya bagian bawah bangunan terdapat sebuah lubang segi empat.
Benteng  Jepang  ini  di  bangun  dengan  sangat  kokoh  dengan  tembok  dan  atap  dicor  dengan ketebalan 1 meter. Pada bagian dinding yang terkikis, diketahui material yang digunakan selain semen adalah  batu  kerakal.  Tembok  tersebut  juga  dilengkapi  dengan  lubang  pengintaian  serta  memiliki pintu  keluar-masuk  yang  ditutupi  dengan  tembok  berbentuk  trapesium.  Pada  bagian  dalam bangunan  dibuat  simetris  dan  saling  berhubungan  antara  lorong  yang  satu  dengan  yang  lainnya. Tidak  ada  adanya  daun  pintu  dan  hanya  ditutupi  tembok  sebagai  penghalang  untuk  menutupi aktivitas  di  dalam  ruangan.  Fungsi  lainnya,  untuk  mempermudah  akses  keluar-masuk  ke  dalam bangunan (Jufrida, 2018a).
Gambar 2. Bekas Benteng Jepang yang sudah diokupasi warga di Medan
Sumber: (Jufrida, 2018a)
Di Delitua, Medan terdapat kompleks pemakaman Jepang. Sebelumnya makam orang Jepang di  Medan  berada  di  jalan Gatot Subroto,  kemudian  dipindahkan  sebanyak  250 pilar  ke  Delitua.  Di dalam  kompleks  pemakaman  terdapat  monumen  untuk  mengenang  25  Komandan  perang  yang dieksekusi tahun 1947. Pada tahun 1951, setelah perang kemerdekaan melawan Belanda, banyak nisan- nisan yang dicuri oleh penduduk lokal dan tersisa hanya belasan saja. Bentuk makam orang Jepang masih dipengaruhi oleh kepercayaan Budha dan Shinto.
Setelah perang dunia ke-2 pada tahun 1945, lokasi pemakaman dibiarkan sunyi tidak ada yang mengelola karena seluruh anggota pengurus dan biksu Buddha ditarik kembali ke Jepang. Pada tahun 1951,  sisa-sisa  tentara  asli  Jepang  dan  pejabat  Konsulat  berkumpul  untuk  mengurus  pemakaman. Namun, pemeliharaan makam tidak cukup jika hanya menjadi otoritas kepengurusan makam orang
Jepang  di  Medan.  Hal  ini  diperparah  dengan  kondisi  yang  penuh  masalah  bagi  Indonesia.  Orang- orang  yang  tidak  memiliki  tempat  tinggal  mulai  berkumpul  di  sekitar  makam  dan merusak  nisan- nisan. Masyarakat menggunakan pecahan-pecahan tersebut sebagai fondasi rumah.
Dengan  adanya  perencanaan  pembangunan  membuat  konsulat  Jepang  meminta  kepada pemerintah kota Medan untuk memindahkan makam orang Jepang di Gatot Subroto. Kemudian, hasil diskusi Konsul Jendral dengan pemerintah kota Medan, pemerintah menawarkan daerah Delitua yang menjadi  lokasi  pemakaman  sebagai  situs  alternatif.  Hari  perpindahan  makam  jatuh  pada  22 September 1973, upacara perpindahan dilaksanakan dengan kepercayaan Buddha yang dihadiri oleh Bapak Inoue dari kuil Nishihon , Jepang dan warga Jepang yang ada di Medan (Siadari, 2015).
Gambar 3. Kompleks Makam Jepang di Delitua
Sumber: Tribunnews.com

## SIMPULAN
Pendudukan Jepang di Sumatera Timur juga memiliki peninggalan, walaupun tidak sebanyak pada masa kolonial Belanda. Beberapa peninggalannya yang teridentifikasi berada di daerah Deli Serdang, Batu Bara, dan Kota Medan. Bangunan tersebut berupa  bungker, benteng pertahanan  dan makam. Dalam  proses  pembangunannya  Jepang  melibatkan  masyarakat  yang  ada  di  sekitar  peninggalan tersebut. Dalam konteks pelestarian, peninggalan-peninggalan bersejarah zaman Jepang masih butuh perhatian  dari  para  pemangku  kepentingan  dan  perlu  diteliti  lebih  komprehensif.  Selain  itu, mempertimbangkan  aspek  sejarah,  kultural,  dan  ekonomi,  peninggalan-peninggalan  bersejarah zaman Jepang di bekas wilayah Sumatera Timur yang jumlahnya sedikit dan langka ini perlu ditinjau kembali dan dirancang oleh pemerintah daerah untuk masa depan pariwisata lokal.

## REFERENSI
Adji, H. S. (1997). Proses pembangunan ekonomi dalam perspektif historis komparasi antara Indonesia dan Jepang. Economic Journal of Emerging Markets , 2 (3), 324 – 337. Beasley, W. G. (2003). Pengalaman Jepang: Sejarah Singkat Jepang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia . Benda, H. J. (1980). Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang (Alfian, Trans.). Jakarta: Pustaka Jaya.
Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA
PENDUDUKAN JEPANG. Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya , 13 (2), 189 – 205.
Jufrida. (2018a). Benteng Jepang: Tinggalan Arkeologis Berkaitan dengan Pendudukan Jepang di Kota Medan.
Berkala Arkeologi Sangkhakala , 11 (21), 53 – 61. https://doi.org/https://doi.org/10.24832/bas.v11i21.230 Jufrida. (2018b). Lubang Jepang: Kubu Pertahanan Pasukan Jepang di Kabupaten Batubara. Berkala Arkeologi Sangkhakala , 10 (20), 37 – 46. https://doi.org/https://doi.org/10.24832/bas.v10i20.256
Nagazumi, A. (1980). Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Padiatra, A. M. (2020). JEJAK SAKURA DI NUSANTARA: PASANG SURUT HUBUNGAN JEPANG- INDONESIA TAHUN 1880an – 1974. SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities , 4 (1), 1 – 12. https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.54570 Permadi, E. G. (2015). Politik Bahasa Pada Masa Pendudukan Jepang. Avatara , 3 (3), 590 – 603. Retrieved from https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/12920 Reid, A. (2012). Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional . Jakarta: Komunitas Bambu. Ricklefs, M. C. (1998). Sejarah Indonesia Modern . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern . Jakarta: Serambi. Siadari, A. C. (2015). Fenomena Makam Orang Jepang di Medan (Studi Kasus Makam Orang Jepang di Delitua) . Universitas Sumatera Utara.
Sinar, T. L. (1991). Sejarah Medan Tempo Doeloe . Medan: Yayasan Luckman Sinar. Sinar, T. L. (2006). Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur . Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.
Sumanti, S. T., & Batubara, T. (2019). Makam Kuno dan Sejarah Islam di Kota Medan (Studi Atas Potensi Wisata Sejarah) . Yogyakarta: Atap Buku.
Sumarno, E. (2016). Pelestarian Dan Perlindungan Tembakau Deli Sebuah Perspektif Historis. Jurnal Pertanian Tropik , 3 (3), 187 – 205. Tjandrasasmita, U. (2009). Arkeologi Islam Nusantara . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Yasmis. (2007). Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Jurnal Sejarah Lontar , 4 (2), 24 – 32.
Copyright Holder © Ahmad Muhajir, Pulung Sumantri, Adam Zaki Gultom | Copyright Year 2021 | Licence URL https://creativecommons.org/licenses/by/4.0