Analisis Kewirausahaan Pelaku Usaha  Kecil Pengrajin Tempe Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman ~ 1
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividend
Payout Ratio Pada Saham Consumer Good Industry Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia ~ 15
Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Telah Menggunaan Sak Konvergensi Ifrs Mandatory (Studi Empiris pada Perusahaan Manufakur Yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2017) ~ 33
”Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Suku Bunga Kredit dan Jaminan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit.” (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Beringharjo) ~ 49
Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) ~ 63
Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014 – 2016) ~ 85

## DAFTAR ISI
Kristiana Sri Utami Beta Asteria, Dyah Ayu Widiastuti
Ana Marfungatun,
Eliya Isfaatun Yunita Fitri Wahyuningtyas, R. Agus Choliq Novita Putri Ardiyani, Enita Binawati Tyas Widoyekti Wuryanto
Putri, Eni Dwi Susliyanti
Volume 14, Nomor 1, Mei 2019
ISSN 1907-2376

## Jurnal Solusi

## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY
(Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014 – 2016)
1 Tyas Widoyekti Wuryanto Putri, 2 Eni Dwi Susliyanti
1 Alumni STIE SBI Prodi Akuntansi; tyaswwp.1006@gmail.com 2 Dosen STIE SBI Prodi Akuntansi : eni.susliyanti@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  management  of  village  financial  which contained in revenue and expenditure budget villages in Jambidan Village for 2014 until 2016 fiscal year with a value for money approach, which is by measuring the economic ratio, efficiency, and effectiveness. With this approach, government of Jambidan Village can know the financial performance that can be used as benchmark in implementing better policy. The method which is used in this analysis is descriptive quantitative research method. The variables that are used including economical, efficient, and effective. While the data were collected by using documentation method which analyzed economic ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio. The results showed that in overall, the Jambidan’s village government is able to manage financial of village in 2014 until 2016 fiscal year period well by using value for money approach.
Key word : value for money, economical, efficiency, effectiveness, Village Revenue  and Expenditure Budget

## A. PENDAHULUAN
Topik hangat dalam bidang pemerintahan yang menjadi fokus perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini erat kaitannya dengan digulirkan dana transfer khusus Desa (Dana Desa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa dari masing-masing kabupaten (Puji Astuti, 2016). Gelontoran dana ke desa yang jumlahnya bisa mencapai hampir 1 (satu) milyar rupiah atau bahkan lebih, tentunya menuntut desa untuk dapat mengelola dana-dana tersebut ke dalam program dan kegiatan sesuai dengan peruntukkannya tanpa melanggar ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pengelolaan keuangan desa itu sendiri dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pelaporan. Dalam tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa harus selalu melibatkan masyarakat, meskipun hanya sebatas perwakilan masyarakat. Seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Karang Taruna, PKK, dan lembaga perwakilan masyarakat lainnya yang berada di tingkat desa. Hal ini tidaklah berlebihan mengingat anggaran-anggaran yang ada bersumber dari dana masyarakat sendiri seperti pembayaran pajak, pembayaran retribusi, dana hibah, dan lain-lainnya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bisa dikatakan sebagai tonggak awal perhatian pemerintah (pusat) terhadap keberadaan desa secara lebih khusus.
Cita-cita otonomi daerah yang digulirkan sejak masa Reformasi menuntut perlunya dilakukan reformasi sektor publik dan tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah mewujudkan good governance dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai bagian dari sektor publik dan berkaitan dengan pengelolaan anggaran, desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan good governance . Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai setidaknya dengan tiga hal yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas, dan value for money .
Value for money merupakan salah satu inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan juga dalam konteks pemerintahan desa. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan laporan pengelolaan keuangan desa yaitu dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) yang dibuat dalam satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahunnya. Konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan pendekatan value for money memiliki tiga elemen dasar, (Mardiasmo, 2009:4) yaitu : ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
Nindy Cahya Feriska Sari (2014) meneliti Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013) dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan value for money, dilakukan perhitungan atas anggaran dan realisasi anggaran dari data keuangan Kabupaten Sumenep tahun 2010-2013. Hasil menunjukkan perhitungan rasio dari tahun ke tahun cenderung berada pada kategori ekonomis, efisien, dan efektif.
Berdasarkan hal tersebut, masalah yang ingin digali yaitu apakah realisasi APBDes di Desa Jambidan sudah dikelola secara benar. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah laporan realisasi APBDes sudah dikelolan secara benar di Desa Jambidan dengan pendekatan Value for Money pada tahun anggaran 2014-2016.

## B.  KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Organisasi dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good governance , baik organisasi sektor swasta maupun sektor publik. Menurut Pollit dan Bouckaert, 2002 (Mahmudi, 2016:28) good governance melibatkan institusi lain dan peran masyarakat untuk mengontrol organisasi agar transparan, akuntabel, responsif, efisien, efektif, dan berkinerja tinggi. Dalam
.::. 87
organisasi sektor publik, perwujudan pelaksanaan good governance selain terdapat lembaga eksekutif dan legislatif, juga dibentuk lembaga advokasi publik, pemantau, dan pemeriksa eksternal seperti Lembaga Ombudsman Nasional/Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, BPK, dan lainnya.
Pengukuran kinerja sektor pubik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud (Mardiasmo, 2009:121) yaitu (1) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik, (2) ukuran kinerja sektor publik digunakan untk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan (3) ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Konsep value for money bisa dijadikan sebagai inti dari pengukuran kinerja sektor publik dengan melihat laporan anggaran dan pertanggungjawaban pada periode tahun berjalan. Konsep ini selain berbasis pada anggaran, bisa juga diterapkan dengan melihat kinerja pelaku organisasi sektor publik namun hal ini tentunya membutuhkan indikator-indikator yang lebih detail karena satuan yang diukur bukan lagi rupiah, namun berupa penilaian sumber daya manusia yang mengelola dan terlibat dalam kegiatan, program, dan kebijakan sektor publik.

## Gambar 1 Value for moneyChain
Value for money INPUT primer (Rp) INPUT (masukan) OUTPUT (keluaran) OUTCOME (hasil)
EFEKTIVITAS
(spending wisely)
EFISIENSI (spending well) EKONOMI (spending less)
Sumber : Mahmudi, 2015:87
Agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan sesuai dengan landasan teori yang telah dijabarkan, kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Jurnal Solusi, Volume 14, Nomor 1, Mei 2019
88 .::.
88 .::.

## Gambar 2 Kerangka Pikir Penelitian
APBDes Good Governance Pengukuran Kinerja Value for money Ekonomis Efektif
Efisien

## C.  METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang terdapat pada APBDes Desa Jambidan yang nantinya diharapkan memberikan gambaran tentang analisis laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan value for money .

## Populasi dan Sampel
Objek penelitian yang digunakan adalah dokumen APBDes di desa Jambidan pada tahun anggaran 2014-2016. Untuk penelitian ini, sampel adalah data time series selama 3 tahun dari 2014-2016 dan perangkat desa sebagai sumber data pelengkap.
.::. 89

## Jenis data dan Variabel Penelitian

## Jenis Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data APBDes tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

## Variabel Penelitian

## Value for Money
Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Konsep value for money terdiri atas tiga elemen utama, yaitu :
1. Ekonomis Ekonomi atau tepat guna merupakan praktik pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik (spending less).
Untuk mengukur kinerja dalam pengelolaan keuangan secara ekonomis, digunakan formula :
% 100 x n pengeluara anggaran n pengeluara realisasi ekonomis =

## Sumber : Mahmudi, 2015

## 2. Efisiensi
Pengertian efisiensi berkaitan dengan produktivitas dimana pengukuran efisiensi dilakukan dengan melakukan perbandingan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input (Mahmudi, 2015:85).
Untuk mengukur kinerja dalam pengelolaan keuangan desa, digunakan formula :
% 100 tan Re Re x pendapa alisasi n pengeluara alisasi efisiensi =
Sumber : Mahmudi, 2015
3. Efektivitas
Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang dicapai. Secara matematis, efektivitas merupakan perbandingan antara tujuan (outcome) dan hasil (output) (Mahmudi, 2015:86).
90 .::.

## 90 .::.

## Untuk mengukur kinerja dalam pengelolaan keuangan desa digunakan formula
%
100 tan tan Re x pendapa Anggaran pendapa alisasi s efektivita =
Sumber : Mahmudi, 2015
Tabel 1 Penilaian Pencapaian Kinerja 3M Kriteria Kinerja 3M Nilai Kinerja Keterangan EKONOMIS = % 100 x n pengeluara anggaran n pengeluara
realisasi a.  < 100% b. =100% c.  > 100% a. Ekonomis b.  Cukup ekonomis c.  Tidak ekonomis EFISIENSI = % 100 tan Re Re x pendapa alisasi n pengeluara alisasi efisiensi =
a.  < 90% b.  90% s.d. 99% c. 100% d.  > 100% a.  Sangat efisien
b.  Efisien c.  Cukup efisien
d.  Tidak efisien
EFEKTIFITAS =
% 100 tan tan Re x pendapa Anggaran pendapa alisasi s efektivita =
a.  ≥ 100% b.  85% s.d. 99% c.  65% s.d. 84% d.  ≤ 65% a. Efektif
b.  Cukup efektif
c.  Kurang efektif d.  Tidak efektif
Sumber : (Mahmudi, 2015:111)

## D.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Deskriptif Data
Penelitian ini menggunakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambidan pada periode tahun 2014 sampai tahun 2016 untuk mengukur kinerja pemerintah desa dengan menggunakan prinsip value for money yaitu dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas. Rincian data APBDes pemerintah Desa Jambidan yang sudah diolah peneliti adalah sebagai berikut:

## 1. Anggaran 1 Januari 2014-31 Desember 2014
Menurut Peraturan Desa Jambidan Nomor 05 tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, rincian anggaran APBDes dan realisasi APBDes Desa Jambidan adalah:
Tabel 2 APBDes tahun 2014 (dalam rupiah) Uraian Anggaran Realisasi Pendapatan a.  pendapatan asli desa b.  Alokasi Dana Desa c.  bantuan keuangan dari Pemprov DIY d.  bantuan keuangan dari Pemda 1.257.181.031 975.521.031 167.660.000 75.000.000 39.000.000 1.242.656.517 941.338.865 167.654.000 75.000.000 58.663.652 Belanja a)  belanja langsung b)  belanja tidak langsung 1.267.566.031 191.525.931 1.076.040.100 1.258.796.399 140.043.799 1.118.752.600 Surplus/(Defisit) (10.385.000) (16.139.882) Pembiayaan a.  penerimaan pembiayaan b.  pengeluaran pembiayaan 24.569.706 42.764.706 18.195.000 24.569.706 42.764.706 18.195.000 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 14.184.706 8.429.824 Sumber : Pemerintah desa Jambidan 2014-2016, diolah 2018
Pada tahun anggaran 2014, jumlah anggaran pendapatan Desa Jambidan Rp 1.257.181.031,00 dengan jumlah realisasi pendapatan yang diperoleh Desa Jambidan sebesar Rp 1.242.656.517,00. Sedangkan jumlah anggaran belanja Desa Jambidan sebesar Rp 1.267.566.031,00 dimana realisasi belanja pada tahun 2014 mencapai Rp 1.258.796.399,00. Hal ini menyebabkan defisit pada anggaran sebesar Rp 10.385.000,00 dan defisit pada realisasi anggaran sebesar Rp 16.139.882,00. Namun karena ada jumlah pembiayaan pada tahun anggaran sebelumnya, menyebabkan terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 14.184.706, 00 untuk anggaran dan Rp 8.429.824,00 untuk jumlah realisasi.

## 2. Anggaran 1 Januari 2015-31 Desember 2015
Menurut Peraturan Desa Jambidan Nomor 01 tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, rincian anggaran APBDes dan realisasi APBDes Desa Jambidan adalah :
Jurnal Solusi, Volume 14, Nomor 1, Mei 2019
92 .::.
Tabel 3 APBDes tahun 2015 (dalam rupiah) Uraian Anggaran Realisasi Pendapatan a)  pendapatan asli desa b)  Alokasi Dana Desa c)  Dana Desa d)  Bagi hasil pajak dan retribusi daerah e)  bantuan keuangan dari Pemda f)  pendapatan lain-lain yang sah 1.984.821.494 121.624.000 1.085.079.000 357.630.000 146.468.494 272.750.000 1.270.000 1.983.105.404 107.991.797 1.085.079.000 357.630.000 146.468.494 272.750.000 1.555.000 Belanja a.  bidang penyelenggaran pemdes b.  bidang pembangunan c.  bidang pembinaan masyarakat d.  bidang pemberdayaan masyarakat e.  bidang tak terduga 1.984.821.494 652.788.484 956.194.000 246.521.000 119.355.000 9.962.610 1.662.677.144 518.832.144 856.571.750 196.164.470 91.108.000 0 Surplus/(Defisit) 0 320.428.260 Pembiayaan i.  penerimaan pembiayaan ii.  pengeluaran pembiayaan 5.000.000 5.000.000 0 0 320.428.260 320.428.260 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (5.000.000) 0 Sumber : Pemerintah desa Jambidan, 2014-2016, diolah 2018 Pada tahun anggaran 2015, jumlah anggaran pendapatan Desa Jambidan Rp
1.984.821.494,00 dengan jumlah realisasi pendapatan yang diperoleh desa Jambidan sebesar Rp 1.983.105.404,00. Terdapat kenaikan pendapatan pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pos Alokasi Dana Desa (ADD) dan mulai dicairkannya Dana Desa (DD) ke seluruh desa di Indonesia dimana Desa Jambidan mendapatkan DD sebesar Rp 357.630.000,00. Sedangkan jumlah anggaran belanja Desa Jambidan sebesar Rp 1.984.821.494,00 dimana realisasi belanja pada tahun 2015 mencapai Rp 1.662.677.144,00. Hal ini menyebabkan surplus pada realisasi anggaran sebesar Rp 320.428.260,00 dan di pos anggaran tidak terjadi surplus ataupun defisit atau sama dengan 0 (nol) rupiah.
Berdasarkan tabel 4.2, terdapat SiLPA pada anggaran tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 namun tidak terdapat pengeluaran pembiayaan sehingga terdapat SiLPA tahun 2015 sebesar (Rp 5.000.000,00). Sedangkan untuk realisasi pembiayaan, terdapat SiLPA Rp 320.428.260,00 dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 320.428.260,00
sehingga tidak terdapat SiLPA pada tahun berjalan atau 0 (nol) rupiah. Dana SiLPA termasuk menjadi pendapatan lain-lain pada tahun anggaran selanjutnya yaitu pada tahun 2016.

## 3. Anggaran 1 Januari 2016-31 Desember 2016
Menurut Peraturan Desa Jambidan Nomor 02 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, rincian anggaran APBDes dan realisasi APBDes Desa Jambidan adalah :
Tabel 4 APBDes tahun 2016 (dalam rupiah) Uraian Anggaran Realisasi Pendapatan a.  pendapatan asli desa b.  Alokasi Dana Desa c.  Dana Desa d.  Bagi hasil pajak dan retribusi daerah e.  bantuan keuangan dari Pemda f.  pendapatan lain-lain yang sah 2.528.322.660 74.374.000 1.149.681.000 803.809.000 167.780.400 12.250.000 320.428.260 2.600.971.774 157.687.114 1.149.681.000 795.395.000 167.780.400 10.000.000 320.428.260 Belanja a)  bidang penyelenggaran pemdes b)  bidang pembangunan c)  bidang pembinaan masyarakat d)  bidang pemberdayaan masyarakat 2.530.773.142 870.592.872 1.220.865.270 293.406.000 142.604.000 2.211.206.357 697.519.082 1.177.995.150 213.733.625 121.958.500 Surplus/(Defisit) (2.450.482) 389.765.417 Pembiayaan a.  penerimaan pembiayaan b.  pengeluaran pembiayaan 0 0 0 0 0 0 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0 389.765.417 Sumber : Pemerintah desa Jambidan 2014-2016, diolah 2018
Pada tahun anggaran 2016, jumlah anggaran pendapatan Desa Jambidan Rp 2.528.322.660,00 dengan jumlah realisasi pendapatan yang diperoleh Desa Jambidan sebesar Rp 2.600.971.774,00. Terdapat kenaikan pendapatan pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pos Alokasi Dana Desa (ADD) dan kenaikan Dana Desa (DD) Desa Jambidan menjadi Rp 795.395.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 122,41% dari DD tahun 2015 yang diterima sebesar Rp 357.630.000,00. Sedangkan jumlah anggaran belanja Desa
94 .::.
Jambidan sebesar Rp 2.530.773.142,00 dimana realisasi belanja pada tahun 2015 mencapai Rp 2.211.206.357,00. Hal ini menyebabkan defisit pada anggaran belanja sebesar Rp 2.450.482,00. Namun pada saat realisasi belanja, ternyata malah terjadi surplus sebesar Rp 389.765.417,00.Berdasarkan tabel 4 di atas, terjadinya surplus realisasi berdampak tidak terjadinya pembiayaan. Sehingga surplus tahun 2016 akan menjadi SiLPA.

## Analisis Data

## 1. Ekonomis
Tingkat ekonomis dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tingkat biaya yang dikeluarkan desa untuk melaksanakan pelayanan publik. Tingkat ekonomis ini diukur dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasi belanja dengan persentase tingkat pencapaiannya. Berikut ini hasil analisis rasio ekonomis:
% 31 , 99 % 100 031 . 566 . 267 . 1 399 . 796 . 258 . 1 2014 = = x ekonomis rasio % 77 , 83 % 100 494 . 821 . 984 . 1 144 . 677 . 662 . 1 2015 = = x ekonomis rasio % 37 , 87 % 100 142 . 773 . 530 . 2 357 . 206 . 211 . 2 2016 = = x ekonomi rasio
Tabel 5 Rasio Ekonomis Desa Jambidan 2014-2016 Tahun Persentase Hasil 2014 99,31% Ekonomis 2015 83,77% Ekonomis 2016 87,37% Ekonomis
Sumber : pemerintah desa Jambidan, 2014-2016, diolah 2018
Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hasil rasio ekonomis adalah sebagai berikut :

## Gambar 3
Rasio Ekonomis Desa Jambidan Tahun 2014-2016
Sumber : Pemerintah Desa Jambidan, 2014-2016, diolah 2018
Dari hasil perhitungan rasio ekonomis yang dirangkum dalam tabel 5, perkembangan rasio ekonomis Desa Jambidan dari tahun 2014-2016 cukup konsisten berada pada kategori ekonomis, yaitu berada di angka kurang dari 100%. Di tahun 2014, tingkat ekonomis sebesar 99,31 % sedangkan pada tahun 2015, tingkat ekonomis sebesar 83,77% atau mengalami peningkatan 15,54% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tingkat ekonomis sebesar 87,37% atau mengalami penurunan sebesar 3,6%.
Pada tahun 2014, realisasi belanja Desa Jambidan memang berada di bawah anggaran belanja. Namun terjadi pembengkakan belanja terutama di belanja tidak langsung dimana anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 1.076.040.100,00 namun yang terealisasi sebesar Rp 1.118.752.600,00. Hal ini terjadi karena ada beberapa sebab di antaranya ada beberapa pos yang tidak ada di anggaran namun pada kenyataan terjadi realisasi seperti pos pengembalian JPM Tebu kepada pamong terlantik sebesar Rp 16.922.500,00; pengembalian sewa tanah bekas SD Combongan sebesar Rp 1.500.000,00; tunjangan kesejahteraan staf desa sebesar Rp 2.700.000,00. Selain itu juga terdapat pos anggaran belanja yang realisasinya lebih besar dari anggaran yaitu pos organisasi sosial/kemasyarakatan, keagamaan, pemuda dan olahraga, dan kesenian sebesar Rp 282.350.000,00 atau naik Rp 700.000,00 dari yang dianggarkan, pos honor penjaga malam yang naik 2x(dua kali) lipat dari yang dianggarkan menjadi Rp 1.200.000,00; pos bantuan keuangan kepada BPD sebesar Rp 46.580.000,00 atau naik dari yang dianggarkan sebesar Rp 9.525.000,00 serta pos bantuan keuangan kepada LKD sebesar Rp 71.500.000,00 atau mengalami kenaikan 26.810.000,00 dari yang dianggarkan. Meskipun begitu, ada juga pos anggaran yang realisasinya di bawah yang dianggarkan seperti uang santunan/duka sebesar Rp 1.050.000,00 dari anggaran Rp 4.800.000,00; pos pendidikan taman kanak-kanak dari anggaran Rp 24.700.000,00 hanya terealisasi Rp 23.650.000,00, dan pos bencana alam yang hanya terealisasi Rp 1.543.000,00 dari anggaran Rp 2.000.000,00. Namun terdapat juga pos yang dianggarkan namun tidak ada realisasinya seperti jaminan kesehatan pamong desa dan pos keadaan darurat.
Untuk tahun anggaran 2015 dan 2016, realisasi belanja tidak ada yang melebihi apa yang sudah dianggarkan. Meskipun seperti tahun 2014, ada pos-pos yang terealisasi sesuai yang dianggarkan, terealisasi melebihi anggaran, atau ada yang anggaran yang tidak ada realisasinya, namun tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah realisasi belanja. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Nindy Cahya Feriska Sari (2014) dimana kinerja pengelolaan keuangan berada pada kategori ekonomis.

## 2. Efisiensi
Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau  penggunaan  input  yang  terendah  untuk  mencapai  output  tertentu.  Efisiensi merupakan perbandingan ouput/input berkaitan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran. Tingkat efisiensi diukur dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut ini hasil analisis rasio efisiensi:
% 3 , 101 % 100 517 . 656 . 242 . 1 399 . 796 . 258 . 1 2014 = = x efisiensi rasio % 84 , 83 % 100 404 . 105 . 983 . 1 144 . 677 . 662 . 1 2015 = = x efisiensi rasio % 01 , 85 % 100 774 . 971 . 600 . 2 357 . 206 . 211 . 2 2016 = = x efisiensi rasio
Tabel 6 Rasio Efisiensi Desa Jambidan 2014-2016 Tahun Persentase Hasil 2014 101,3% Tidak efisien 2015 83,84% Sangat efisien 2016 85,01% Sangat efisien
Sumber : Pemerintah desa Jambidan, 2014-2016, diolah 2018
Dari hasil perhitungan rasio di atas, dapat digambarkan dalam bentuk grafik yaitu sebagai berikut :

## Gambar 4
Rasio Efisiensi Desa Jambidan Tahun 2014-2016
Berdasarkan tabel 6, rasio efisiensi Desa Jambidan memperlihatkan bahwa pada tahun 2014, Desa Jambidan masuk dalam kategori tidak efisien karena mempunyai rasio 101,3% atau di atas angka 100%. Namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 dan tahun 2016 sudah masuk dalam kategori sangat efisien karena rasio efisiensinya berada di bawah angka 100% yaitu pada 83,84% dan 85,01% meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan rasio namun masih pada kategori sangat efisien. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik 4.2 yang memperlihatkan pola rasio selama 3 (tiga) tahun dengan model V yang menjelaskan bahwa ada kenaikan dan penurunan rasio di tiap tahunnya.
Pada tahun 2014, Desa Jambidan masuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan jumlah realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan pada tahun anggaran tersebut atau dengan kata lain mengalami defisit APBDes sebesar Rp 16.139.882,00. Realisasi pendapatan yang tidak mencapai target, yang hanya sekitar 97% capaian, tentunya berdampak pada anggaran belanja. Realisasi pendapatan yang tidak memenuhi target adalah pendapatan asli desa dari pos hasil kekayaan desa. Namun dari pos hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, pemerintah Desa Jambidan mampu memperoleh dana melebihi target yaitu RP 603.231.000,00. Untuk realisasi belanja terdapat pos yang mengalami pembengkakan dari yang dianggarkan di antaranya pos belanja cetak dan penggandaan dengan realisasi lebih dari Rp 2.731.229,00. Namun pos belanja tidak langsung yang mengalami realisasi belanja yang melebihi anggaran yaitu sebesar Rp 42.712.500,00 dari pos pengembalian JPM Tebu kepada pamong terlantik, pengembalian sewa tanah bekas SD Combongan, tunjangan kesejahteraan staf desa, belanja bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan, honor penjaga malam, bantuan keuangan kepada BPD, dan bantuan keuangan kepada LKD. Terjadinya defisit anggaran sudah diprediksi sebelumnya oleh pemerintah Desa Jambidan. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran
98 .::.
awal tahun yang juga mengalami defisit. Meskipun jumlah defisit anggaran dapat ditekan. Untuk tahun 2015, pemerintah Desa Jambidan mampu meningkatkan kinerja sehingga dalam pengelolaan keuangan, masuk ke dalam kategori sangat efisien. Begitu juga untuk tahun 2016. Meskipun Desa Jambidan sudah mendapatkan Dana Desa, yang berdampak pada bertambahnya realisasi pendapatan, namun pemerintah Desa Jambidan mampu mengelola keuangannya dengan baik sehingga dapat lebih efisien dalam menggunakan anggaran yang ada untuk belanja. Tingkat efisiensi ini sebenarnya dapat dilihat dari ada tidaknya surplus pada akhir tahun anggaran. Ketika terjadi surplus, maka bisa dikategorikan pemerintah desa sudah dapat melakukan efisiensi. Seperti pada tahun 2015, surplus APBDes mencapai Rp 320.428.260,00 sedangkan pada tahun 2016 mencapai Rp 389.765.417,00.
Jumlah anggaran belanja tahun 2015 yang tidak terealisasi mencapai Rp 322.144.350,00 dimana terdapat 5 bidang belanja yaitu (1) bidang penyelenggaraan pemerintah desa, (2) bidang pembangunan (3) bidang pembinaan masyarakat (4) bidang pemberdayaan masyarakat, dan (5) bidang tak terduga. Dari 5 bidang tersebut, semuanya tidak dapat merealisasikan belanja sesuai yang sudah dianggarkan. Begitu pula dengan tahun 2016, anggaran belanja yang tidak terealisasi mencapai Rp 319.566.785,00 yang merata di semua bidang dalam realisasi belanjanya.
Hasil penelitian dalam rasio efisiensi ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Isna Ardila (2015)  tentang Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dimana terdapat inefisiensi karena adanya pemborosan dana anggara belanja sehingga menunjukkan penggunaan anggaran belanja desa tidak tepat guna atau tidak tetap sasaran yaitu pada tahun 2014.

## 3. Efektivitas
Efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Untuk mengukur tingkat efektifitas dapat dilihat dengan memperbandingkan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan. Berikut ini hasil analisis rasio efektivitas:
% 84 , 98 % 100 031 . 181 . 257 . 1 517 . 656 . 242 . 1 2014 = = x s efektifita rasio % 91 , 99 % 100 494 . 821 . 984 . 1 404 . 105 . 983 . 1 2015 = = x s efektifita rasio % 87 , 102 % 100 660 . 322 . 528 . 2 774 . 971 . 600 . 2 2016 = = x s efektifita rasio

## Tabel 7
Rasio Efektifitas Desa Jambidan 2014-2016 Tahun Persentase Hasil 2014 98,84% Cukup efektif 2015 99,91% Cukup efektif 2016 102,87% Efektif
Sumber : Pemerintah desa Jambidan, 2014-2016, diolah 2018
Dari hasil perhitungan tersebut, dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

## Gambar 5
Rasio Efektifitas Desa Jambidan Tahun 2014-2016
Berdasarkan tabel 7, rasio efektifitas Desa Jambidan memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 masuk kategori cukup efektif dengan persentase 98,84%, kemudian pada tahun 2015 juga masuk kategori cukup efektif dengan persentase 99,91%. Dan pada tahun 2016, Desa Jambidan mampu naik ke level efektif dengan persentase 102,87%. Dari gambar 4.3 juga terlihat garis rasio yang naik dari kiri bawah ke kanan atas yang berarti semakin efektif pemerintah Desa Jambidan dalam mencapai realisasi pendapatan dari apa yang sudah ditargetkan (anggaran pendapatan).
Meskipun pada tahun 2014 dan tahun 2015, jumlah realisasi pendapatan tidak mencapai apa yang sudah dianggarkan, namun Desa Jambidan masih tergolong dalam kategori cukup efektif. Pemerintah Desa Jambidan pada tahun 2014 melesat pada realisasi pendapatan asli desa yang hanya mampu terealisasi sebesar Rp 941.338.865,00 atau sekitar 96,5%. Begitu pula pada tahun 2015, realisasi pendapatan asli desa juga hanya mampu terealisasi sebesar Rp 107.991.797,00 atau sekitar 88,8%. Untuk pos pendapatan lainnya, mampu terealisasi sesuai target anggaran bahkan melebihi apa yang sudah dianggarkan.
100 .::.
Sedangkan pada tahun 2016, Desa Jambidan naik ke kategori efektif yang berarti capaian realisasi pendapatan melebihi anggaran pendapatan (≥ 100%) dimana pada pos pendapatan asli desa realisasi pendapatan mencapai Rp 157.687.114,00 atau sekitar 212,02% dari anggaran pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena ada pos yang mengalami kenaikan pendapatan pada pos penyewaan tanah kas desa. Hasil penelitian rasio efektifitas ini sama dengan penelitian yang dilakukan Nindy Cahya Feriska Sari (2014) tentang Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money : Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013 dimana terjadi peningkatan rasio efektifitas dari tahun ke tahun yang berarti pemerintah berhasil memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis di atas diambil simpulan sebagai berikut :
1. Pengelolaan keuangan dalam APBDes Desa Jambidan berdasarkan rasio ekonomi pada tahun 2014-2016 tergolong dalam kategori ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan selama 3 tahun tersebut yang hasilnya kurang dari 100%. Yang berarti pemerintah Desa Jambidan mampu menekan realisasi belanja di bawah anggaran belanja yang sudah ditetapkan.
2. Pengelolaan keuangan dalam APBDes Desa Jambidan berdasarkan rasio efisiensi pada tahun 2014 tergolong tidak efisien, namun pada tahun 2015-2016 mampu masuk dalam kategori sangat efisien. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan pada tahun 2014 yang berada di atas angka 100% yang disebabkan adanya pemborosan pada anggaran organisasi sosial/kemasyarakatan, keagamaan, pemuda dan olahraga, dan kesenian, selain itu ada beberapa pos yang muncul biaya padahal sebelumnya tidak dianggarkan.
3. Pengelolaan keuangan dalam APBDes Desa Jambidan berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2014-2015 tergolong cukup efektif dan pada tahun 2016 tergolong kategori efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan dimana pada tahun 2014-2015 berada di bawah angka 100% namun masih dalam kategori cukup efektif dan pada tahun 2016 berada di atas angka 100% yang berarti efektif. Ini berarti bahwa Desa Jambidan mampu menggunakan potensi desa terutama yang berkaitan dengan pendapatan asli desa sehingga realisasi pendapatan tidak pernah berada jauh di bawah anggaran pendapatan. Tentunya juga dipengaruhi oleh pendapatan lain seperti DD, ADD, maupun pendapatan swadaya masyarakat.

## Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan dua saran sebagai berikut :

## 1. Bagi Pemerintah Desa Jambidan
Pemerintah Desa Jambidan beserta elemen masyarakat lainnya diharapkan terus meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan dari tahun ke tahun, Selain itu diharapkan lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja sehingga tidak terjadi lagi pemborosan dana yang melebihi target yang telah diberikan, dapat mengefisiensikan anggaran belanjanya dengan baik sehingga lebih tepat dalam penggunaan anggaran, dan meningkatkan pembangunan serta sarana dan prasarana agar hasil kinerja dapat dinikmati oleh masyarakat.
2. Bagi Akademik
Bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian sejenis baik di Desa Jambidan atau desa lain atau organisasi sektor publik lain, diharapkan menambahkan tahun penelitian sehingga dapat dilihat perubahan rasio-rasio value for money secara lebih detail. Selain itu juga bisa memasukkan prinsip good governance lainnya seperti akuntabilitas dan transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Aji Atmaja, D. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa: Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo KAbupaten Karanganyar .
1-10.
Ardila, I., & Anindya Putri, A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Riset Akuntansi dan Bisnis, 15, 78-85.
Aulia Arfan, D. (2014). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2012. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
Cahya, N. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value For MOney: Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013. Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Halim, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hartono, J. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman - Pengalaman. Yogyakarta: BPFE. Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press. Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
102 .::.
Puji Astuti, T. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 1-14.
Saputra Liando, H., Paul Elia Saerang, D., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money. EMBA, 2 , 1686-1694.
Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta http://www.jambidan.bantulkab.go.id