## TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGANASURANSI
Oleh: Yenni 1)
Firnando Ginting 2)
Rini Novita 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
yenni@gmail.com 1) firnandoginting@gmail.com 2)
rininovita202@gmail.com 3)

## ABSTRACT
In  Indonesia,  there  are  two  systems  used  in  insurance,  namely  conventional  insurance  and sharia  insurance,  Law  No.  40  of  2014  concerning  the  insurance  business  describes conventional insurance as an agreement between two parties, namely the insurance company and  the  policyholder.  This  study  aims  at  analyzing  the  liability  of  insurance  companies  in insurance  coverage  agreements.  This  type  of  research  is  normative  juridical,  namely research  that  is  focused  on examining the  application  of  positive legal  rules  or  norms.  The results of the study show that the legal protection for insurance policy holders as regulated by the consumer protection law should be able to protect policy holders, plus the Insurance Act  also  regulates  consumer  protection.  Thus  the  interest  of  the  Indonesian  people  to participate in insurance is high, but the fact is that in the field the interest of the Indonesian people  to  participate  in  using  insurance  services  is  very  low.  The  insurance  must  remain responsible  to  the  insurance  policy  holder  even  though  the  company  is  also  declared bankrupt by the Commercial Court. After Bankruptcy, the bankrupt assets will be taken over by  the  Curator  for  settlement  of  the  bankruptcy  estate  and  distribution  of  assets  to policyholders  or  creditors  but  the  fact  is  that  sometimes  the  assets  owned  by  the insurance company are never enough to account for the rights of the policy holder, besides that, even though the policy holder must also be registered by the insurer to the insurance guarantor. Keywords: Insurance, Consumer Protection, Liability

## ABSTRAK
Di  Indonesia  terdapat  dua  sistem  yang  dipakai  dalam  peransuransian,  yaitu  asuransi konvensional  dan  asuransi  syariah,  Undang  –  undang  No.40  Tahun  2014  tentang  usaha peransuransian  mendeskripsikan  asuransi  secara  konvensional  sebagai  perjanjian  antara  dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung  jawab  perusahaan  asuransi  dalam  perjanjian  pertanggungan  asuransi.  Jenis penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yangdifokuskan  untuk  mengkaji penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum  positif . Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi yang diatur oleh didalam Undang – undang perlindungan konsumen harusnya sudah sangat bisa melindungi oleh para pemegang polis,  ditambah  lagi  pada  UU  Perasuransian  juga  diatur  juga  mengenai  perlindungan konsumen. Dengan demikian harusnya minat masyarakat Indonesia untuk ikut asuransi tinggi namun  faktanya  dilapangan  minat  rakyat  indonesia  untuk  ikut  menggunakan  jasa  asuransi sangat lah rendah. Asuransi harus tetap bertanggung jawab kepada pemegang polis asuransi meski perusahaan tersebut juga dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Setelah Pailit maka
harta yang pailit akan diambil alih oleh Kurator untuk dilakukan pemberesan harta pailit dan pembagian  asset  ke  pemegang  polis  atau  kreditur.  Namun  faktanya  terkadang  aset  yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tidak pernah cukup untuk mempertanggung jawabkan hak dari  pemegang  polis,  selain  itu  padahal  para  pemegang  polis  juga  harus  didaftarkan  oleh pihak asuransi ke penjamin asuransi
Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  Badan  Keuangan  Non Bank  yang  ber-  peran  jadi  salah  satu  tiang perekonomian  na-  sional  yakni  pabrik perasuransian,  Tutur  asuransi  dini  mulanya berawal  dari  bahasa  Latin,  ialah  assecurare yang  berarti  membetulkan  orang,  Tutur asuransi  sesudah  itu  diketahui  dengan assurance dalam bahasa Perancis. Dalam titel hukum  Belanda  asuransi  diketahui  dengan titel  assurantie(  asuransi)  serta  verzeking( agunan).  Penjamin  dalam  bahasa  Belanda diketahui  dengan  assuradur  kebalikannya tertanggung  yakni  geassuredeer.  Bahasa Inggris  dari  asuransi  yakni  insurance  yang sesudah  itu  diadopsi  ke  dalam  Bahasa Indonesia  dengan  pedanaan  tutur“  agunan” asuransi  berperan  legal  semacam  pengurang akibat  dengan  aturan  metode  memindahkan serta mengombinasikan ketidakpastian hendak  terdapatnya  sesuatu  kehilangan  yang tidak tersangka.
Alat  pemodalan  yang sangat terkenal  buat  mempersiapkan  anggaran pemodalan  merupakan  asuransi.  Terdapat aspek kejelasan serta agunan dalam asuransi. Dikala  ini  kemajuan  asuransi  membuktikan kemajuan  yang  lumayan  penting.  Kurun durasi  1998–  2003,  perkembangan  pabrik asuransi  di  Asia  jauh  lebih  besar  di memadankan  negara-  negara  maju.  Situasi ini pengaruhi perusahaan- perusahaan asuransi buat bersaingan menawarkan bermacam  produk  terkini  yang  diharapkan jadi  salah  satu  alat  pemodalan  waktu  jauh. Pernikahan  antara  bumi  perbankan,  asuransi serta  pemodalan  menghasilkan  tren  inovasi bahan- bahan asuransi.
Dalam mengelola asuransi sebagai Lembaga  Keuangan  Non-  Bank  sebagai salah  satu  pilar  ekonomi  bangsa,  maka dibutuhkan  strategi  untuk  menumbuhkan
minat  masyarakat  agar  mau  menggunakan jasa asuransi yang ada. Dalam hal ini strategi yang  harus  dilakukan  oleh  perusahaan asuransi salah satunya adalah mengalokasikan  sumber  daya  nya  dengan tepat.
Gempar  nya  perkara  gagal  bayar oleh  perusahaan  asuransi  kepada  konsumen nya  membuat  warga  takut  atas  anggaran yang mereka investasikan, ilustrasinya semacam  Permasalahan  kandas  beri  uang industri  asuransi,  spesialnya  asuransi  jiwa jadi pancaran khalayak belum lama ini. tahun 2008  permasalahan  kandas  beri  uang  PT Asuransi  Jiwa  Bakrie  Life  pada  2008. Kandas  beri  uang  yang  terjalin  pada  PT Asuransi  Jiwa  Kresna  ataupun  Kresna.  Life. Permasalahan  kandas  beri  uang  oleh  PT. Asuransi  Jiwasraya,  serta  kasus-  kasus kandas  beri  uang  oleh  PT.  Asuransi  yang lain.  Penguasa  telah  menghasilkan  peraturan hal  upaya  perasuransian  ialah  diatur  dalam Hukum  No  40  Tahun  2014  mengenai Perasuransian. Dalam penerapannya peraturan  ini  tidak  sedemikian  itu  nyata dalam  pengimplementasiannya.  Oleh  sebab itu  dengan  kemajuan  ekonomi  dikala  ini determinasi  itu  butuh  dicoba  penilaian. Apakah  peraturan  itu  telah  bisa  penuhi kemauan  warga,  penguasa  serta  negeri. Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi Dalam
Perjanjian Pertanggungan Asuransi. Penelitian  ini  akan  membahas secara  normatif  dan  studi  putusan  dari Pengadilan  Negeri  atas  sengketa  asuransi  di Pengadilan Negeri Medan.

## 2. TINJUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum tentang Hukum Peransuransian
Asuransi  atau  agunan  ialah  suatu akad,  dengan  mana  seseorang  penanggung mengikatkan diri pada sesorang tertanggung, dengan menyongsong suatu tambahan, untuk memberikan  pengalihan  kepadanya  karena suatu kehabisan, kebangkrutan atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan, yang  dapat  jadi  akan  dideritanya  karena suatu kejadian yang tidak tentu
Pengaturan mengenai perasuransian  di  Indonesia  di  atur  di  dalam Pasal  246  KUHD  dan  juga  di  atur  di Undang-undang  di  luar  KUHD  yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian. Dalam hal pelaksanaan perjanjian  asuransi  maka  tidak  bisa  kita lepaskan  dari  Pasal  1313  KUH  Perdata mengenai  persetujuan  dan  pasal  1320  KUH Perdata  tentang  sah  tidak  nya  suatu perjanjian.
Asuransi  dibedakan  jadi  2  ialah asuransi  kehilangan  serta  asuransi  beberapa duit.  Asuransi  kehilangan  diusahakan  oleh industri asuransi kehilangan ataupun industri asuransi  biasa,  sebaliknya  asuransi  beberapa duit diusahakan oleh industri asuransi jiwa.

## Tinjauan  Umum  tentang  Perlindungan Hukum
Soetjipto  Rahardjo melaporkan  kalau proteksi  hukum  merupakan  usaha  mencegah kebutuhan seorang dengan metode membagikan sesuatu kewenangan kepadanya buat  berperan  dalam  kepentingannya  itu.
berikutnya  dikemukakan  pula  kalau  salah satu  watak  serta  sekalian  ialah  tujuan  dari hukum  merupakan  membagikan  proteksi( dukungan)  pada  warga.  Oleh  sebab  itu, proteksi  hukum  kepada  warga  itu  wajib direalisasikan  dalam  wujud  terdapatnya kejelasan  hukum.  Proteksi  yang  diserahkan ialah sesuatu perihal yang mencegah subjek- subjek  hukum  lewat  peraturan  perundang- undangan  yang  legal  yang  dipaksakan pelaksanaanya  dengan  sesuatu  hukuman. Proteksi hukum bisa dipecah jadi dua ialah
1. Proteksi  Hukum  Preventif  Proteksi yang diserahkan oleh penguasa dengan  tujuan  buat  menghindari  saat sebelum  terbentuknya  pelanggaran. Perihal  ini  bisa  terjalin  dalam peraturan perundang- undangan dengan arti buat menghindari sesuatu pelanggaran dan membagikan rambu- rambu  ataupun  batasan-  batasan dalam melaksanakan peranan.
2. Proteksi Hukum Represif Ialah proteksi  akhir  berbentuk  ganjaran semacam  kompensasi,  bui  serta ganjaran  bonus  yang  diserahkan  bila telah  terjalin  bentrokan  ataupun sudah dicoba sesuatu pelanggaran.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Buat  membahas  kasus  yang  sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak  dipergunakan  tata  cara  serta  metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba  merupakan  riset  yuridis  normatif. Watak  riset  dalam  riset  ini  merupakan bertabiat  deskriptif  analitis.  Tipe  informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset kepustakaan(  library  research).  Pangkal informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi  hukum  pokok:  Hukum  No  21  Tahun 2011  mengenai  Daulat  Pelayanan  Finansial.
Hukum No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan,,  materi  hukum  inferior:  ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku  pustaka  serta  laporan-  laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan  permasalahan  yang  diawasi  serta materi  hukum  tersier  ialah  materi  hukum yang  aksesoris  karakternya  membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum  pokok  serta  materi  hukum  inferior. Materi  hukum  tersier  ini  ada  dalam  riset misalnya  kamus  hukum,  kamus  bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASANA
1. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atau Badan Usaha
Sebagai Pemegang Polis Asuransi
Wujud  proteksi  hukum  yang diserahkan  pada  Pemegang  Polis  pada Asuransi  merupakan  membagikan  rasa kesamarataan. Kesamarataan berkontrak dalam  asuransi  bisa  nampak  dalam  sesuatu akad  kala  kedua  koyak  pihak  menggapai sesuatu perjanjian buat bersama mengikatkan diri  tanpa  terdapatnya  titik  berat  dari  pihak lain,  dalam  perihal  ini  kontrak  yang  dicoba itu dicoba dengan cara ikhlas.
Polis  asuransi  pada  dasarnya  ialah sesuatu  wujud  akad  antara  pihak  pemegang polis serta industri asuransi. Dalam wujudnya  yang  terdapat  saat  ini  polis asuransi berbentuk akad dasar sebab polis itu diperuntukkan  buat  melayani  beberapa pelanggan  yang  amat  banyak.  Disisi  lain realitas  dirumuskannya  polis  dalam  wujud akad  dasar  oleh  tiap  industri  asuransi mempunyai  maksud  kalau  calon  pemegang polis  asuransi  tidak  mempunyai  peluang berunding  dalam  memastikan  determinasi yang terdapat dalam polis.
Dalam  usaha  buat  mencegah kebutuhan  pelanggan  yang  kerap  terletak  di posisi  lemas  dalam  menjaga  hak  serta kewajibannya  dalam  akad  kepada  posisi pelakon upaya dimana pada biasanya terletak pada  posisi  yang  amat  berkuasa,  hingga Hukum Proteksi Pelanggan menata mengenai larangan- larangan dalam pemakaian klausula dasar dalam akad.
Pada dasarnya pelanggan mendapatkan Proteksi Hukum oleh peraturan perundang-  undangan,  sebab  watak  dari peraturan  perundang-  undangan  menata  hal perihal  yang  dilarang.  Sebaliknya  pelakon upaya  membuat  kebijaksanaan  perihal  yang dilarang  oleh  Hukum  alhasil  pelanggan mendapatkan  proteksi  hukum.  Bagi  Artikel 30  bagian  1  Hukum  Proteksi  Pelanggan, pengawasan kepada penajaan proteksi pelanggan dan aplikasi determinasi peraturan perundang- undangan dilaksanakan oleh:
Artikel  29  bagian  1  Hukum  No  8 Tahun  1999  Mengenai  Proteksi  Pelanggan, melaporkan  kalau:“  Penguasa  bertanggung jawab  atas  pembinaan  penajaan  proteksi pelanggan  yang  menjamin  diperolehnya  hak pelanggan serta pelakon upaya dan dilaksanakannya  peranan  pelanggan  serta pelakon  upaya  dan  dilaksanakannya  peranan pelanggan  serta  pelakon  upaya.”  Pembinaan oleh  penguasa  atas  penajaan  proteksi pelanggan  dilaksanakan  oleh  Menteri  serta atau ataupun menteri teknis terpaut.
Penguasa berperan selaku
pengayom  warga,  serta pula selaku Pengajar pelakon upaya dalam tingkatkan perkembangan  pabrik  serta  perekonomian negeri.  Wujud  proteksi  pelanggan  yang diserahkan merupakan dengan menghasilkan hukum,  peraturan-  peraturan  penguasa, ataupun  Publikasi  Standar  Kualitas  Benda. Di sisi itu, tidak takluk berartinya merupakan melaksanakan  pengawasan  pada  aplikasi peraturan,  atau  standar-  standar  yang  sudah terdapat.  Tindakan  yang  seimbang serta  tidak  berat  sisi  dalam  memandang kebutuhan pelanggan serta produsen diharapkan  sanggup  membagikan  proteksi pada  pelanggan.  Proteksi  pada  pelanggan tidak  wajib  membela  pada  kebutuhan pelanggan  yang  mudarat  kebutuhan  pelaku upaya, jadi wajib terdapat penyeimbang.
Dalam penerapan proteksi pelanggan  tidak  hanya  diberatkan  pada penguasa,  pula  dilimpahkan  pada  warga. Warga  bisa  melaksanakan  riset,  pengetesan, serta  atau  ataupun  penyurveian  kepada beberapa  barang  yang  tersebar  di  pasar. Pandangan  pengawasan  yang  dicoba  warga
ini  mencakup:  pencantuman  data  mengenai resiko  pemakaian  benda  bila  diwajibkan, pemasangan  merek,  pengiklanan,  serta  lain- lain  yang  disyaratkan  bersumber  pada determinasi  peraturan  perundang-  undangan serta  Kerutinan  dalam  aplikasi  bumi  upaya. Informasi-  informasi  itu  bisa  digabungkan serta  diteruskan  ke  pihak  penguasa  yang berhak hal perihal itu, administratur kepolisian  atau  ke  badan  swadaya  warga. Inilah wujud kedudukan dan warga di dalam pengawasan  sehubungan  dengan  penguatan proteksi pelanggan.
Bersumber  pada  pada  Undang- Undang  Nomor.  40  Tahun  2014  mengenai
Perasuransian,  yang  dirinci  atas  XVIII  Ayat dan 92 Artikel, hingga peran Hukum Nomor. 40  Tahun  2014  merupakan  hukum  positif yang  menata  perasuransian  di  Indonesia. Wujud  proteksi  hukum  pemegang  polis asuransi memperoleh proteksi lewat:
a. Standardisasi Perusahaan Asuransi
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) mengeluarkan  peraturan  tentang  produk asuransi  dan  pemasaran  asuransi,  dalam POJK Nomor 23/POJK.05/2015. Ada beberapa  poin  penting  dalam  peraturan  ini, antara lain:
1. Pembakuan  isi  polis  asuransi  yang diterbitkan  industri  asuransi  biasa, polis asuransi wajib
muat
pemberlakuan akad, penjelasan khasiat,  serta  metode  pembayaran bonus.  Antara  durasi  pembayaran bonus  serta  pencantuman  kurs  yang dipakai apabila polis asuransi mengenakan  mata  duit  asing,  harus dilansir  di  dalam  polis.  Isi  polis  pula harus memuat ketentuan serta pemicu penghentian  akad  asuransi,  bagus oleh  industri  ataupun  pemegang polis.  Aturan  metode  pengajuan klaim  tercantum  fakta  pendukung pula  diharuskan  tercatat  di  polis asuransi.
2. industri  asuransi  pula  harus  menulis polis  asuransi  yang  bisa  dibaca  serta gampang  dipahami  oleh  pemegang polis.  Polis  asuransi  yang  diterbitkan tidak  bisa  memiliki  tutur,  frasa ataupun
perkataan yang
memunculkan  pengertian  berlainan serta  mempersulit  pemegang  polis mengurus haknya.
3. OJK  pula  mengharuskan  industri asuransi menilai kemampuan produk. Kontrol atas kemampuan tiap produk bisa dicoba melalui penilaian produk, keuntungan  dan  dampak  dari  akibat produk  kepada  modal.  Penilaian kontrol  kemampuan  produk  asuransi ini  dicoba  dengan  cara  periodik  oleh aktuaris  industri.  Hasil  penilaian  ini dapat dipakai buat saran pada industri apakah meneruskan, mengganti produk ataupun mengakhiri penjualan.
b. Pengawasan  oleh  Ototitas  Jasa  Keuangan (OJK)
Pengaturan  serta  pengawasan  aktivitas upaya  perasuransian  oleh  OJK,  antara  lain menyangkut  aturan  mengurus,  sikap  upaya, serta  Kesehatan  finansial.  Wujud  proteksi hukum kepada pelanggan ataupun pemegang polis,  OJK  berhak  melaksanakan  aksi penangkalan  kehilangan  pemegang  polis, yang mencakup:
1. Membagikan  data  serta  bimbingan pada  warga  atas  karakter  zona pelayanan  finansial,  layanan,  serta produknya;
2. Memohon Badan Pelayanan Finansial buat  mengakhiri  kegiatannya  bila aktivitas  itu  berpotensi  mudarat warga;
3. Aksi  lain  yang  dikira  butuh  cocok dengan determinasi peraturan perundang- undangan di zona pelayanan finansial.
Untuk  perlindungan  konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
1) Menginstruksikan
ataupun melaksanakan  aksi  khusus  pada
Badan  Pelayanan  Finansial  buat menuntaskan  aduan  pelanggan  yang dibebani  Badan  Pelayanan  Finansial diartikan;
2) Mengajukan gugatan;
a. Buat  mendapatkan  balik  harta kekayaan  kepunyaan  pihak yang dibebani dari pihak yang menimbulkan
kehilangan,
bagus  yang  terletak  di  dasar kemampuan pihak yang menimbulkan kehilangan diartikan  ataupun  di  dasar kemampuan pihak lain dengan itikad tidak bagus;
b. Buat mendapatkan ubah kehilangan  dari  pihak  yang menimbulkan kehilangan pada  pelanggan  serta  atau
ataupun Badan Pelayanan Finansial  selaku  dampak  dari pelanggaran  atas  peraturan perundang- undangan di sector  pelayanan  finansial. Cuma dipakai buat pembayaran  ubah  kehilangan pada pihak yang dibebani. c. Penyelesaian

## Sengketa Asuransi Melalui Mediasi
Sengketa  yang  ditangani  melalui jalur  mediasi  ini  adalah  perselisihan  antara pemegang  polis  dan  perusahaan  asuransi sehubungan dengan:
1. Antipati  pembayaran  klaim  sebab diklaim  tidak  ada  tanggung  jawab polis;
2. Angka  klaim  yang  ditawarkan  lebih kecil  dari  angka  klaim  yang  dituntut pelanggan asuransi;
3. Penyembuhan  polis(  reinstatement) serta pelunasan polis( surrender);
4. Pemohon yang mengajukan merupakan pihak yang bersangkutan;
5. Bentrokan yang belum sempat diajukan serta belum sempat disidangkan di majelis hukum;
6. Desakan klaim yang berharga maksimal  750  juta  rupiah  per  klaim buat asuransi biasa.
Bersumber  pada  pesan  ketetapan Nomor.  008  atau  SKBMAI  atau  11.  2014 mengenai Peraturan serta Metode Perantaraan  Tubuh  Perantaraan  Asuransi dipaparkan
determinasi
serta cara
penanganan  bentrokan  lewat  perantaraan  di BMAI, ialah:
1. Perantaraan  diselenggarakan  sehabis para  pihak  memaraf  pesan  akad perantaraan  serta  para  pihak  akur buat penuhi serta angkat tangan pada seluruh  determinasi  yang  ada  dalam peraturan  serta  metode  perantaraan, tercantum seluruh pergantian, perubahan serta atau ataupun pemutakhiran  yang  terbuat  oleh BMAI atas determinasi dari peraturan serta metode perantaraan ini;
2. Badan  hendak  membagikan  pada jembatan  seluruh  informasi,  data, serta  modul  yang  relevan  dengan sesuatu bentrokan buat membolehkan untuk  jembatan  melaksanakan  usaha perantaraan dengan cara global, serta hendak mendatangi ataupun membenarkan  supaya  perwakilannya mendatangi seluruh tanya jawab yang dimohon  oleh  jembatan.  Bila  badan berperan tidak cocok dengan determinasi itu, BMAI berhak memohon para pihak buat melaksanakan langkah- langkah koreksi  yang  butuh  dilaksanakan dalam  waktu  durasi  14(  4  simpati) hari semenjak terbentuknya pelanggaran. Bila badan tidak penuhi perihal  itu,  hingga  BMAI  hendak menggunakan ganjaran cocok dengan yang  diresmikan  oleh  pengawas BMAI;
3. Angka  desakan  ubah  cedera  ataupun khasiat  polis  yang  dipersengketakan tidak  melampaui  750  juta  rupiah  per klaim  buat  asuransi  kehilangan  atau biasa  serta  500  juta  rupiah  per  klaim buat  asuransi  jiwa  serta  asuransi agunan sosial;
4. Pemohon wajib memuat serta mengantarkan  Blangko  Permohonan Penanganan  Bentrokan(  FPPS)  yang sudah  diadakan  oleh  BMAI  selaku bawah  BMAI  melaksanakan  analitis sesuatu  bentrokan.  FFPS  yang  telah dilengkapi  bisa  diantar  langsung  ke
tujuan  kantor  BMAI  serta  atau ataupun  bisa  dikirim  lewat  faksimile BMAI  serta  atau  ataupun  lewat tujuan email BMAI;
5. FPPS wajib diisi serta di informasikan  oleh  pemohon  pada BMAI sangat lama dalam durasi 6( 6) bulan terbatas semenjak badan mengantarkan  pesan  antipati  akhir pada pemohon serta sepanjang dalam kurun  durasi  6(  6)  bulan  itu  tidak terdapat  asumsi  atau  balasan  dari pihak pemohon;
6. Pemohon  harus  membagikan  bukti- bukti  serta  atau  ataupun  akta  selaku keseluruhan FPPS;
7. Sehabis  FPPS  diperoleh  BMAI, bentrokan  hendak  ditangani  oleh jembatan dengan melaksanakan konfirmasi  keseluruhan  serta  bukti administrasi cocok yang
dipersyaratkan;
8. BMAI  hendak  membagikan  balasan ke pemohon dalam waktu durasi 3( 3) hari sehabis FPPS diperoleh;
9. Jembatan  hendak  mempelajari  halhal selaku selanjutnya: apakah bentrokan sudah penuhi ketentuan selaku bentrokan yang legal, apakah bentrokan  ialah  bentrokan  yang dikecualikan, apakah pemohon penuhi  ketentuan  selaku  pemohon, serta apakah permohonan buat melaksanakan analitis di informasikan  dalam  waktu  durasi cocok determinasi.
10. Berikutnya bila tidak berhasil perjanjian  antara  jembatan  dengan badan, jembatan
hendak melaksanakan pendekatan pada pemohon  serta  menarangkan  dengan sebaikbaiknya  alibi  antipati  badan dan  ajuan  yang  diserahkan  badan( bila terdapat)
11. Bila  pemohon  tidak  seluruhnya  bisa menyambut  alibi  antipati  badan namun  mau  buat  menyambut  sesuatu ubah  cedera  dengan  cara  kompromi, hingga jembatan hendak
melaksanakan pendekatan pada
badan.  Bila  badan  sepakat,  hingga bentrokan  bisa  dituntaskan  namun bila  badan  tidak  sepakat,  hingga bentrokan bisa dilanjutkan ke tingkatan ajudikasi.
d. Lembaga Penjamin Pemegang Polis Pembuatan badan penanggung polis  asuransi  ialah  mandat  dari  Hukum  No 40  tahun  2014  mengenai  Perasuransian. Untuk  badan  penanggung  polis  ulasan kalkulasi  bonus  yang  matang  hendak mempengaruhi kepada jangkauan penjaminan pada industri asuransi. Pembuatan  badan  penjaminan  polis  asuransi dibutuhkan,  bila  industri  asuransi  ambruk, penjaminan  resiko  pelanggan  senantiasa dapat  dicoba.  Pembuatan  badan  penjaminan polis  ditaksir  genting  dengan  memandang permasalahan  yang  dirasakan  oleh  bebrapa industri asuransi terbelit permasalahan sampai izinnya wajib dicabut.
LPP  hendak  berfungsi  dalam melindungi  polis-  polis  pelanggan  bila sesuatu  durasi  industri  asuransi  megalami hambatan  alhasil  tidak  dapat  membayarkan klaim.  Ia  menarangkan  kalau  industri asuransi  juga  tidak  dan  merta  hendak memperoleh  pembayaran  dari  LPP  bila  ada sesuatu  permasalahan.  Industri  terlebih  dulu wajib melaksanakan usaha penyehatan situasi finansial, misalnya dengan penunjukan pengelola statuter. e. Keberadaan Kode Etik Perusahaan Asuransi
Industri  asuransi  wajib  angkat tangan  pada  isyarat  etik  Federasi  Asuransi
Biasa Indonesia( AAUI) yang pula ialah wujud proteksi hukum pemegang polis. AAUI mempunyai komitmen buat senantiasa melindungi standar profesionalitas serta etika yang  besar  dalam  aktivitas  penjualan  serta pemasaran  bahan-  bahan  asuransi  biasa  di Indonesia  yang  dicoba  oleh  Agen.  Isyarat Etik  Agen  ini  disusun  oleh  AAUI  buat  jadi bawah, ketentuan aksi laris serta etika untuk tiap  Agen  dalam  aktivitas  penjualan  serta atau  ataupun  pemasaran  bahan-  bahan asuransi biasa di Indonesia, tercantum dalam melakukan semua hak serta kewajibannya.
Industri Asuransi Biasa bisa menggunakan  ganjaran pada tiap Agen  yang melaksanakan  pelanggaran  atas  determinasi dalam  Isyarat  Etik  Agen,  antara  lain berbentuk:
a. Peringatan tercatat;
b. Peliputan  pelanggaran  Agen  pada AAUI  buat  dimasukkan  ke  dalam Catatan  Agen  dalam  kontrol  serta atau ataupun  buat  dicoba  pembatalan sertifikasi keagenan;
c. Penonaktifan Agen sedangkan( skorsing);
d. Pengakhiran Akad Keagenan;
e. Ganjaran  hukum  berbentuk  desakan hukum  bagus  kejahatan  ataupun awas.

## 2.  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Asuransi Kepada Pemegang Polis
Upaya  perasuransian  ialah  upaya yang  menjanjikan  proteksi  hukum  pada pihak  tertanggung  serta  pula  anggaran  dari warga.  Berikutnya  industri  perasuransian harus  menjaga  upaya  yang  segar.  Tetapi dalam  kemajuannya,  industri  asuransi  tidak bisa  melakukan  usahanya  serta  peranan begitu  juga  didetetapkan  dalam  hukum, antara  lain  permasalahan  kekayaaan  industri yang tidak mensupport perkembangan industri  asuransi.  Dengan  begitu  pastinya industri  asuransi  bisa  diklaim  ambruk, kepailitan  menata  sita  biasa  atas  seluruh kekayaan  debitur  Ambruk  yang  pengurusan serta  pemberesannya  dicoba  oleh  Kurator  di dasar pengawasan juri pengawas begitu juga dilansir dalam Hukum Nomor 37 tahun 2004 mengenai  Kepailitan  serta  Janji  Peranan Pembayaran  Pinjaman  yang  berikutnya ditulis Hukum Kepailitan ini sedang membuka  kesempatan  buat  mempailitkan industri  asuransi.  Bersumber  pada  UU Kepailitan  ini  permohonan  statment  ambruk kepada  industri  asuransi,  industri  reasuransi, anggaran  pensiun,  ataupun  Tubuh  Upaya Kepunyaan  Negeri  yang  beranjak  di  aspek kebutuhan khalayak, cuma bisa diajukan oleh Menteri Finansial. Hendak namun berikutnya bersumber  pada  Hukum  No  21  tahun  2011 mengenai  Daulat  Pelayanan  Finansial  yang
berikutnya ditulis OJK pada Pasal 55 ayat( 1) diatur semenjak bertepatan pada 31 Desember  2012,  guna,  kewajiban,  serta wewenang  pengaturan  serta  pengawasan aktivitas  pelayanan  finansial  di  zona  Pasar Modal,  Perasuransian,  Anggaran  Pensiun, Badan  Pembiayaan,  serta  Badan  Pelayanan Finansial  Yang  lain  berpindah  dari  Menteri Finansial serta Tubuh Pengawas Pasar Modal serta  Badan  Finansial  ke  Daulat  Pelayanan Finansial.
Perjanjian  asuransi  memiliki  tujuan kalau pihak yang memiliki mungkin mengidap resiko kehilangan( pihak tertanggung) melimpahkan mungkin mungkin dari resiko kehilangan yang terjalin pada  pihak  lain  yang  mau  melunasi  ubah cedera(  pihak  penjamin),  serta  akte  itu bermanfaat  jadi  pembuktian  buat  salah satunya  prihal  sesuatu  Industri  Asuransi hadapi  kepailitan,  akad  asuransi  jiwa  legal bila sudah ditutup( sudah terdapat persesuaian  kemauan)  dalam  perihal  ini berarti kalau meski tidak terdapat polis( polis belum  keluar)  sudah  melakukan  hak  serta peranan  serta  bisa  dibutikan  dengan  bukti- bukti  lain,  misalnya  dengan  kwitansi pembayaran  bonus.  Dalam  akad  asuransi jiwa  para  pihak  ialah  pemegang  polis, penjamin serta tertunjuk( penikmat asuransi) memiliki  hak  serta  peranan  tiap-  tiap  yang bertabiat  timbal  balik  dimana  hak  serta peranan  pemegang  polis  kebalikannya  pula ialah  hak  serta  peranan  industri  asuransi selaku penjamin.
Adapun  hak  dan  kewajiban  yang dimaksud antara lain sebagai berikut:
a) Hak-  hak  dari  pemegang  polis  antara lain:  1).  hak  buat  memperoleh  ubah kehilangan  bila  terjalin  evenemen. Bagi Artikel 1 bagian( 1)( graf b) UU Nomor. 40 Tahun 2014 melaporkan:“ membagikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung ataupun pembayaran yang  didasarkan  pada  hidupnya tertanggung  dengan  khasiat  yang besarnya sudah diresmikan serta atau ataupun didasarkan pada hasil pengurusan  anggaran.”  Bersumber
pada determinasi itu pembayaran duit bantuan pada pemegang polis ataupun  tertunjuk  harus  dilaksanakan oleh  penjamin  bila  sudah  terjalin evenemen( meninggalnya
tertanggung)  selaku  timbal  balik  atas bonus yang dibayarkan oleh pemegang  polis.  2).  Hak  buat memperoleh jumlah garansi bila tidak terjalin evenemen dalam era asuransi. Pada  era  asuransi  jiwa  selesai  tanpa terjalin  evenemen,  pemegang  polis ataupun tertunjuk berkuasa
memperoleh  pengembalian  beberapa duit  khusus  dari  penjamin  cocok dengan akad dalam polis.
b) kewajiban- kewajiban dari pemegang polis ataupun tertanggung antara lain:
1).  Peranan  melunasi  bonus  pada  penjamin. Determinasi  hal  peranan  melunasi  bonus untuk pemegang polis asuransi pada penanggunng  diatur  dalam  Artikel  246 KUHD  serta  Artikel  1  bagian(  1)  UU Peransuransian. Bonus ialah peranan pemegang  polis  buat  membayarnya  pada penjamin  selaku  kontraprestasi  dari  ubah kehilangan  ataupun  duit  bantuan  yang hendak  penjamin  bagikan  padanya,  bonus ialah  ketentuan  elementer  dalam  akad asuransi.
2).
Kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan  yang  diperlukan  oleh penanggung  dengan  iktikad  baik.  Adanya ketentuan yang mewajibkan kepada pemegang  polis  supaya  memberitahukan tentang keadaan objek yang akan diasuransikannya  dengan  dilandasi  iktikad baik.

## 5. SIMPULAN
1.  Perlindungan  hukum  bagi  pemegang polis  asuransi  yang  diatur  oleh didalam Undang – undang perlindungan  konsumen  harusnya sudah  sangat  bisa  melindungi  oleh para  pemegang  polis,  ditambah  lagi pada  UU  Perasuransian  juga  diatur juga mengenai perlindungan
konsumen. Dengan demikian harusnya minat masyarakat indonesia untuk  ikut  asuransi  tinggi.  Namun faktanya  dilapangan  minat  rakyat indonesia  untuk  ikut  menggunakan jasa asuransi sangat lah rendah.
2.  Menurut  peraturan  perundang  – undangan, Asuransi  harus  tetap bertanggung jawab kepada pemegang polis  asuransi  meski  perusahaan tersebut  juga  dinyatakan  Pailit  oleh Pengadilan  Niaga.  Setelah  Pailit maka  harta  yang  pailit  akan  diambil alih  oleh  Kurator  untuk  dilakukan pemberesan harta pailit dan pembagian  asset  ke  pemegang  polis atau kreditur. Namun faktanya terkadang  aset  yang  dimiliki  oleh perusahaan  asuransi  tidak  pernah cukup untuk mempertanggung jawabkan  hak  dari  pemegang  polis, selain  itu  padahal  para  pemegang polis  juga  harus  didaftarkan  oleh pihak asuransi ke penjamin asuransi

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ali AM, Hasan., Asuransi Perspektif Hukum Islam :  Suatu  Tinjauan  Analis Historis,  Teoritis  dan  Praktis, Jakarta: Kencana, 2004. Anoraga,    Pandji., Manajamen  Bisnis ,
Jakarta: PT. Renika Cipta,2009.
Anugrahanto    Agung, Perlindungan  Hukum
Terhadap Konsumen asuransi dalam  perjanjian  baku  polis  asuransi
ditinjau dari Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen , Yogyakarta, UGM, 2008. Bagus, Irawan. , Aspek-aspek Hukum
Kepailitan Perusahaan dan Asuransi Bandung, Alumni, 2007. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum
Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
Fuady    Munir, Pengantar  Hukum  Bisnis : Menata  Bisnis  Modern  di  Era
Global, Bandung,  Citra  Aditya
Bhakti, 2005. Hartono,  Sri  Rejeki., Hukum  Asuransi  dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. Hasibuan Nitalia Kiki,  “Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus Mis- Gatot  Supramono,
Perjanjian
Utang-Piutang , Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
Hasibuan,  Malayu  S.P., Manajemen,  Dasar, Pengertian, dan Masalah ,  Jakarta:
Bumi Aksara, 2014.
Huda,  Khoirul  Muhammad., Prinsip  Iktikad Baik  Dalam  Perjanjian  Asuransi Jiwa ,  FH  UII  Press,  Yogyakarta,
2016.
Idjard  Arsel  dan  Ngani  Nico, Profil  hukum Perasuransian Di Indonesia ,
Yogjakarta, Liberty, 1985.
Istanto Sugeng, Hukum Internasional , Cet.2, Yogyakarta, Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, 2014.
Khairandy,  Ridwan., Pokok-  Pokok  Hukum
Dagang  Indoinesia ,  Ctk.  Pertama,
FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara
, Lembaga Penelitian dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021. Sastrawidjaja  Suparman  M.  dan  Endang , Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian , Bandung,  Alumni, 1993. Supramono Gatot, Perjanjian Utang-
Piutang ,  Jakarta,  Prenadamedia
Group, 2013
Triwulan    Titik  dan  Febriana  Shinta,
Perlindungan Hukum Bagi Pasien , Cet.1, Jakarta, Prestasi Pustakarya,
2010. Tuti,  Rastuti., Aspek  Hukum  Perjanjian Asuransi, Pustaka Yutisia ,
Yogyakarta: 2011.