Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia
Dzikrulloh 1 , Arif Rachman Eka Permata 2
Lecturerst Master of Islamic Economics, Trunojoyo University of Madura 1
Student Master of Economics, Trunojoyo University of Madura 2
dzikrulloh@trunojoyo.ac.id 1 , arifrachman2594@gmail.com 2
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127

## Abstrak
Perpres  Nomor  18  tahun  2007  menyebutkan  bahwa  sasaran  pembangunan  ekonomi tahunan  Indonesia  diarahkan  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dalam  rangka memperluas  lapangan  pekerjaan  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Berimplikasi  pada pemerataan  pendapatan,  zakat  memiliki  potensi  strategis  yang  layak  dikembangkan  menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia khusunya dalam mengatasi masalah ekonomi.  Fokus  penelitian  ini  adalah  bagaimana  mengoptimalkan  lembaga  amil  zakat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Metode penelitian, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur.
Hasil  dari  artikel  ini  memberikan  diskripsi  bahwa  potensi  zakat  yang  begitu  besar  di Indonesia harus dioptimalkan secara maksimal. penerapan good corporat governence pada lembaga amil  zakat,  digitalisasi  sistem  pengelolaan  dan  melakukan  sinergi  kolaborasi  dan  kerjasama denga  lembaga  lain  yang  sesuai  dengan  visi  dan  misi  lembaga  amil  zakat  akan  mendorong kesadaran  kepercayaan  masyarakat  pada  lembaga  amil  zakat  dan  memberikan  kemudahan dalam pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sehingga dapat meningkatkan muzakki  sekaligus  meningkatnya  dana  zakat  yang  selanjutnya  dapat  didistribusikan  dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
Kata Kunci : zakat, modal sosial, kemiskinan.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## Pendahuluan
Kemiskinan  masih  menjadi  permasalahan  mendasar  yang  dihadapi  oleh  bangsa Indonesia (Azhar, dkk, 2017: 16). Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari beberapa kondisi sosial  yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  yang  berbeda  seperti  pengangguran, kesehatan yang buruk, kurangnya pendidikan, kerentanan, ketidakberdayaan atau sosial.
Data yang dikeluarkan oleh World Meters “Population of Indonesia ”, 2017 menyebutkan bahwa, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 mencapai 264.915.905 jiwa. Data dari BPS,  2018  menyebutkan  bahwa  dari  jumlah  tersebut,  penduduk  miskin  di  Indonesia mencapai  20.946,38  jiwa  dan  jumlah  penduduk  miskin  di  provinsi  Jawa  Timur  sebesar 2.999.57 jiwa.
Pemerintah  Indonesia  melalui  Perpres  Nomor  18  tahun  2007  telah  merumuskan sasaran  pembangunan  ekonomi  tahunan  Indonesia  diarahkan  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  dalam  rangka  memperluas  lapangan  pekerjaan  dan  mengurangi tingkat  kemiskinan  (Fathurrahman,  2012).  Hal  ini  memang  sudah  menjadi  kewajiban pemerintah  bahwa  suatu  negara  dikatakan  berhasil  dalam  pembangunan  jika  angka kemiskinan  dapat  ditekan  semakin  rendah  sebaik  mungkin.  Oleh  karena  itu,  mengatasi kemiskinan  adalah  tantangan  yang  dihadapi  oleh  setiap  negara.  Tingkat  kemiskinan  dapat dijadikan  tolak  ukur  apakah  negara  tersebut  termasuk  negara  maju,  berkembang  ataukah miskin.  Dengan  kata  lain,  tingkat  kesejahteraan  suatu  negara  dipengaruhi  oleh  besarnya prosentase kemiskinan di negara tersebut (Purbasari, 2015: 70).
Sahida  et  al.,  (2013)  menjelaskan  pembangunan  sistem  Islam  berdasarkan  prinsip larangan alikhtinaz (menimbun  harta)  dan  prinsip ta’awun (tolong  menolong).  Prinsip melarang  mendiamkan  (menimbun)  harta  menyebabkan  harta  tersebut  tidak  produktif. Padahal,  sektor  ekonomi  didorong  oleh  perputaran  harta  yang  produktif  melalui  sektor perdagangan.  Sehinga alikhtinaz (menimbun  harta)  menyebabkan  ekonomi  merosot  dan petumbuhan ekonomi rendah.
Prinsip ta’awun (tolong  menolong)  diwujudkan  salah  satunya  melalui  konsep  zakat yakni  kewajiban  umat  Islam  menyisihkan  sebagian  hartanya  untuk  orang  yang  berhak menerimanya. Sudarsono (2002: 232) menegaskan bahwa legitimasi hukum zakat ini sangat kuat  yakni  tiga  puluh  kali  disebut  dalam  Al-Quran  dan  dua  puluh  tujuh  kali  disebut bersamaan dengan perintah sholat yakni “Dirikan sholat dan tunaikan zakat” .
Pengertian  zakat secara  umum merupakan  harta  yang wajib  dikeluarkan  oleh  setiap muslim untuk membersihkan ataupun menyucikan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah.  Mengeluarkan  zakat  bukanlah  mengurangi  harta,  akan  tetapi  terus  berkembang dalam konteks kebajikan (Purbasari, 2015). Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal  bagi  usaha  kecil,  maka  zakat  memiliki  pengaruh  yang  besar  pada  berbagai  hal
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
kehidupan  umat,  di  antaranya  adalah  pengaruh  dalam  bidang  ekonomi  dan  pemerataan kesejahteraan secara adil (Sartika, 2008 :76-77).
Melihat  manfaat  dan  potensi  zakat  yang  dapat  dijadikan  modal  dalam  membangun bangsa  terutama  untuk  peningkatan  taraf  hidup masyarakat dan sebagai  sumber  dana  bagi penyediaan  fasilitas  umum  lainnya,  maka  sangat  beralasan  jika  pelaksanaan  zakat  dapat dipaksakan sesuai hukum asalnya melalui bantuan negara (negara harus memfasilitasi), yaitu pemerintah  mengupayakan  perundang-undangan  zakat.  Artikel  ini  akan  membahas  secara mendalam  tentang  optimalisasi  zakat  sebagai  modal  sosial  Islam  untuk  mengatasi  masalah ekonomi khususnya kemiskinan di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Zakat Dalam Perspektif Sosial Dan Ekonomi
Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari  golongan  yang  kaya  kepada  golongan  miskin.  Transfer  kekayaan  berarti  juga  transfer sumber-sumber  ekonomi  (Yaqin,  2015).  Herdianto  (2012:  103)  menyatakan  bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah),  yaitu  konsep  tentang  bagaimana  cara  manusia  melakukan  kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi.  Terdapat dua konsep yang selalu di kemukakan  dalam pembahasan mengenai  sosial  ekonomi  Islam  yang saling  berkaitan  yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat (Q.S al-Baqarah/2:276).
Zakat ditinjau dari pendekatan etnis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan  ekonomi  yang  dapat  mengangkat  derajat  orang-orang  miskin,  sehingga dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.  Hal ini dapat terwujud  jika distribusi kekayaan dilakukan secara adil. Distribusi Zakat sebaiknya diberikan kepada orang- orang  yang berhak,  baik  kepada satu  atau  lebih  penerima  zakat maupun  kepada  organisasi sosial yang mengurusi fakir miskin dengan tepat sasaran.
Dalam kitab hukum fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori : emas, perak dan uang (simpanan), barang yang di perdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi dan hasil tambang dan barang temuan

## 2. Modal Sosial
Modal  sosial dapat  didefinisikan sebagai  serangkaian  nilai  dan norma informal  yang dimilki  bersama  diantara  para  anggota  suatu  kelompok  masyarakat  yang  memungkinkan terjadinya  kerjasama  diantara  mereka.  Modal  sosial  sendiri  merupakan  kapabilitas  yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya (Fukuyama & Ruslani., 2002).
Fukuyama (1995; 199) mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat norma atau nilai informal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya  kerjasama  di  antara  mereka.  Selanjutnya  menurut  Fukuyama  (1995)
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
mengungkapkan  kunci dari  modal sosial  adalah trust atau  kepercayaan.  Dengan trust ,  lanjut Fukuyama,  orang-orang  bisa  bekerjasama  dengan  baik.  Karena  ada  kesediaan  diantara mereka  untuk  menempatkan  kepentingan  bersama  di  atas  kepentingan  pribadi. Trust bagaikan energi yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi dapat bertahan. Trust yang  rendah  mengakibatkan  banyak  energi  terbuang  karena  dipergunakan  untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan.
Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan modal ekonomi saja, namun juga modal sosial  yang  berkaitan  dengan  modal  ekonomi.  Modal  sosial  memiliki  kekuatan  untuk mempengaruhi  prinsip-prinsip  yang melandasi  kemajuan  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial suatu  negara.  Negara  yang  modal  sosialnya  tinggi  memiliki  kecenderungan  keberhasilan ekonomi  yang  tinggi  dan  berkualitas.  Sebaliknya,  Negara  yang  tingkat  modal  sosialnya rendah, cenderung memiliki kemajuan dan perilaku ekonomi yang lebih lamban dan inferior.
Dalam  konteks  Islam,  Islam memiliki  landasan  kuat  untuk  membangun  masyarakat yang committed terhadap modal sosial. Islam memiliki komitmen terhadap kontrak sosial dan norma yang telah disepakati bersama; dan bangunan masyarakat Muslim ciri dasarnya adalah ta'awun (tolong menolong), takaful (saling menanggung), dan tadhomun (memiliki solidaritas). Postulat naqliyah ajaran Islam yang koheren dengan modal sosial terdokumentasikan dengan baik 15 abad silam (Mintarti, 2003). Saat itu, masyarakat di Kota Madinah diajarkan untuk membangun dan menjunjung masyarakat ideal yang kerap  kita kenal dengan sebutan masyarakat  madani  atau  civil  society  (Masyarakat  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai peradaban).
Masyarakat  ini,  memiliki  tantanan  sosial  yang  baik,  berasas  pada  nilai  moral  yang menjamin adanya kesimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial.  Implementasinya  antara  lain  dengan  terbentuknya good  governance yang  tunduk  pada sistem dan perundang-undangan yang akuntabel dan transparan .
Dalam Islam dikenal doktrin fitrah yang sejalan dengan makna trust . Setiap bayi yang terlahir adalah laksana kertas putih bersih. Islam tidak mengenal dosa turunan. Manusia pada dasarnya  adalah  baik.  Maka,  dalam  konteks  relasi  sosial,  Islam  menganjuran  untuk berprasangka  baik (husn  al-dzan) dan  melarang ghibah dan  fitnah.  Ajaran  filosofis  tersebut dipraktikkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  Nabi  Muhammad  SAW,  khususnya  dalam berdagang sehingga beliau dikenal dengan sebutan al-Amin (orang yang terpercaya).
Tidak  sedikit  hadits  nabi  yang  menekankan  pentingnya  modal  sosial,  baik  diantara sesama Muslim maupun sesama manusia (lihat Mintarti, 2003). Anas ra. menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tiada sempurna iman salah seorang dari kamu sehingga ia mencintai sesama Muslim, sebagaimana ia telah mencintai dirinya sendiri."
An-Nu'man  Basyir  ra.  berkata:  bersabda  Rasulullah  SAW,  "Perumpamaan  orang- orang  Mukmin  dalam  cinta  mencintai,  kasih  mengasihi  dan  rahmat  merahmati  adalah
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
bagaikan satu badan, apabila salah satu anggota badannya menderita sakit, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan, hingga terasa panas dan tidak dapat tidur."

## 3. Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan  dan  pekerjaan.  Kemiskinan  merupakan  masalah  global.  Sebagian  orang memahami  istilah  ini  secara  subyektif  dan  komparatif,  sementara  yang  lainnya  melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut iLAZah yang telah mapan, dll.
Kemiskinan  dipahami  dalam  berbagai  cara.  Pemahaman  utamanya  mencakup: Pertama gambaran  kekurangan materi,  yang  biasanya mencakup  kebutuhan  pangan  sehari- hari,  sandang,  perumahan,  dan  pelayanan  kesehatan.  Kemiskinan  dalam  arti  ini  dipahami sebagai  situasi  kelangkaan  barang-barang  dan  pelayanan  dasar.  Kedua  gambaran  tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi  dalam  masyarakat.  Hal  ini  termasuk  pendidikan  dan  informasi.  Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan  moral,  dan  tidak  dibatasi  pada  bidang  ekonomi.  Gambaran  kemiskinan  jenis  ini  lebih mudah  diatasi  daripada  dua  gambaran  yang  lainnya.  Ketiga  gambaran  tentang  kurangnya penghasilan  dan  kekayaan  yang  memadai.  Makna  "memadai"  di  sini  sangat  berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan  mencari  objek  penghasilan  di  luar  profesi  secara  halal.  Perkecualian  apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan  sumber  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian-penelitian  terdahulu,  dan sumber referensi lainnya. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data- data  atau  sumber-sumber  yang  berhubungan  dengan  topik  yang  diangkat  dalam  suatu penelitian yang didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka (Danu,  2015).  Penelitian  ini  memberikan  gambaran  secara  diskriptif  tentang  potensi  dana zakat yang begitu besar dan potensi itu perlu dioptimalkan guna mengatasi masalah ekonomi khususnya  kemiskinan,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkat,  lebih  lanjut pembangunan akan berjalan dengan baik.
2. Jenis Data
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010: 402). Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, penelitian-penelitian  sebelumnya  dan  berbagai  sumber  bacaan  yang  berkaitan dengan zakat dan pengentasan kemiskinan.

## 3. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik triangulasi  teori  ( Theory  Triangulation ).  Data  atau  informasi  dari  satu  pihak  diperiksa kebenarannya  dengan  cara  memperoleh  informasi  dari  sumber  lain  (Abdulloh  &  Saebani, 2014:  73).  Tujuannya  adalah  membandingkan  informasi  tentang  hal  yang  sama  yang diperoleh  dari  berbagai  referensi  dan  literatur  agar  ada  jaminan  tingkat  kepercayaannya. Metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur serta website terkait disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan.

## Pembahasan
Sesungguhnya  ajaran  Islam  dengan  konsep  zakatnya,  telah  memberikan  landasan mendasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi umatnya. Ajaran ini memiliki dimensi yang kompleks yang tidak dimiliki oleh ajaran agama atau aliran-aliran pemikiran ekonomi klasik maupun modern lainnya. Dalam implementasinya, pendayagunaan dana zakat berorientasi pada penanganan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Yaqin, 2015). Agar supaya harta kekayaan tidak  hanya  beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja,  tetapi  diharapkan  dapat  memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
Sistem  ekonomi  Islam  melarang  penumpukan  kekayaan  oleh  sekelompok  orang. Islam mengajarkan  pemerataan kesejahteraan dengan melakukan distribusi harta, dalam hal ini adalah zakat. Zakat merupakan instrumen paling efektif dan esensial yang tidak terdapat dalam  sistem  kapitalis  maupun  sosialis.  Secara  ekonomi,  zakat  berfungsi distributif ,  yaitu: pendistribusian kembali ( redistribusi ) pendapatan dari muzakki kepada mustahik.
Zakat  dikeluarkan  pada  waktu  yang  khusus,  dalam  artian  bahwa  sempurnanya kepemilikan  itu  selama  setahun (hawl), baik  harta  berupa  binatang  ternak,  uang,  maupun barangdagangan,  begitu  juga  terhadap  biji-bijan  (hasil  sawah  atau  ladang),  buah-buahan, barang tambang, penghasilan dan profesi (menurut sebagian ulama’), yang semuanya wajib dizakati.  Zakat  adalah  penunaian  hak  yang  wajib  yang  terdapat  dalam  harta.  Zakat  juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang orang fakir.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Menurut    Yaqin,  (2015)  menyebutkan  bahwa  implementasi  zakat  merupakan komitmen  yang  kuat  dan  langkah  yang  kongkret  dari  negara  dan  masyarakat  untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen. Upaya ini merupakan wujud nyata dari upaya menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam.
Di  balik  pesatnya  kemajuan  dunia  perzakatan  di  Indonesia,  masih  terdapat  banyak persoalan yang perlu diselesaikan diantaranya; kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  amil,  masalah  regulasi  zakat,  masalah  peran  antar  BAZ (LembagaAmil  Zakat)  dengan  LAZ  (Lembaga  Amil  Zakat)  dan  masalah  efektivitas  serta efisiensi program pemberdayaan zakat. Zakat sebagai instrument ekonomi dan kesejahteraan ummat,  maka  upaya  mengoptimalkan  pengelolaannya  menjadi  suatu  keharusan  karena merupakan salah satu pilar Islam yang berdimensi ubudiyyah, ijtimaiyyah dan iqtishadiyyah , yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan penjalin tali  kasih  antara  manusia  ( hablunminannas )  begitu  pula  penghubung-komunikasi  seorang hamba dengan Tuhannya( hablunminallah ).
Problematika  pengelolaan  zakat  diantaranya;  keterbatasan  skill  dan  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  mumpuni  dalam  pengelolaan  zakat  danmasih  lemahnya  peraturan- peraturanyang  dapat  meningkatkan  pengoptimalan  pengelolaan  zakat.Sebagai  solusi  atas problematikatersebut  adalah  mensegerakan  solusi  solusi  terhadap  problem-problem  yang terjadi pada organisasi pengelola zakat (OPZ), keterlibatan stakeholder (pemerintah) dalam mengatur  mekanisme  pengelolaan  zakat  dan  menggalakkan  edukasi  kepada  masyarakat tentang kewajiban dan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi dan kesejahteraan.
Untuk  mengoptimalkan  dan  menyelesaikan  berbagai  problem  tentang  pengelolaan zakat dan dalam mengoptimalkan peran zakat untuk mengentaskan kemiskinan maka perlu dilakukn beberapa hal, yaitu:

## 1. Penerapan Good Coorporate Governence Lembaga Amil Zakat
Komite Cadbury (Dahya, McConnell, & Travlos, 2002) menjelaskan corporate governance sebagai  sistem  yang  mengarahkan  dan  mengendalikan  perusahaan  dengan  tujuan,  agar mencapai  keseimbangan  antara  kekuatan  kewenangan  yang  diperlukan  oleh  perusahaan, untuk menjamin  kelangsungan  eksistensinya dan  pertanggungjawaban kepada  stakeholders. 110 Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI)  sebagaimana  dikutip  oleh  M.  Arief Effendi,  mendefinisikan Corporrate  Governance sebagai  seperangkat  peraturan  yang  mengatur hubungan  antara  pemegang  saham,  pengurus  (pengelola)  perusahaan,  pihak  kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata  lain  suatu  sistem  yang  mengendalikan  perusahaan  dengan  tujuan  untuk  menciptakan
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Good Corporate Governance tidak lain adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan secara konseptual menyangkut  diaplikasikannya  prinsip-prinsip  fairness,  transparency,  accountability,  dan responsibility, terutama ditujukan kepada perusahaan-perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara  (BUMN),  perusahaan-perusahaan  yang  menggunakan  dana  publik  dan  ikut  dalam pengelolaan dana publik.
Menurut  Effendi, Good  Corporate  Governance secara  definitif  merupakan  sistem  yang mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan  untuk  menciptakan  nilai  tambah  (value  added) untuk semua stakeholders. Prinsip utama dari Good Corporate Governance yang ditawarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang telah di sebutkan oleh  FCGI  sebagaimana  dikutip  oleh  Indra  dan  Ivan,  yaitu Fairness (kewajaran)  yaitu menekankan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  harus  diperlakukan  sama  atau  setara, Transparency (transparansi) yaitu prinsip yang sangat penting bagi stakeholder untuk mendapat informasi, Accountability (akuntabilitas)  adalah  kejelasan  fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terletak secara efektif, dan  Responsibility  (tanggungjawab)  adalah  kesesuaian  pengelolaan  perusahaan  terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
Prinsip Good Corporate Governance juga dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi zakat.  BAZNAS  maupun  LAZ  sebagai  organisasi  nirlaba  juga  dapat  mengadopsi  konsep Good  Corporate  Governance yang meliputi  prinsip transparency, prinsip accountability dan  prinsip responsibility dan prinsip independency.
Pertama,  prinsip transparency ,  suatu  keterbukaan  dalam  menyampaikan  informasi mengenai sistem perencanaan zakat dan sistem pemantauan penyaluran zakat. Prinsip dasar pada transparency mengandung  unsur  mengungkapkan (disclosure) dan  penyediaan  informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Lembaga Amil Zakat harus mengambil  inisiatif  untuk  mengungkapkan,  tidak  hanya  masalah  yang  disyaratkan  oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
Adapun  pedoman  pokok  pelaksanaan  prinsip transparancy mencakup  dua  hal  yaitu: Lembaga Amil Zakat harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting  yang  diperlukan  oleh  pemangku  kepentingan  dan  Lembaga  Amil  Zakat  harus mengungkapkan  informasi  secara  tepat  waktu,  memadai,  jelas,  akurat  dan  dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
Implementasi  dari  prinsip  ( transparancy )  dalam  Lembaga  Amil  Zakat  yaitu  dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk hadir mengikuti rapat maupun sosialisasi program. Bukan hanya dari unsur pimpinan melainkan juga dari tokoh masyarakat, ulama’ dan tenaga
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
profesional  yang  nantinya  akan  memberikan  informasi  juga  kepada  masyarakat  seputar program dan sekaligus untuk menarik calon-calon muzakki untuk berzakat. Kedua, selalu menyajikan informasi secara baik dan jelas kepada muzakki . Informasi ini berupa pemasukan, pengeluaran jumlah dana zakat dan program-program Lembaga Amil Zakat.  Muzakki  dengan  mudah  mengetahui  informasi  seputar  informasi  Lembaga  Amil Zakat melalui kantor layanan dan akses informasi melalui media online (facebook, instagram, e-mail) dan media cetak seperti majalah yang setiap bulannya diterbitkan.
Kedua  prinsip accountability yaitu  suatu  kepastian  penggunaan  dana  melalui  sistem pelaporan  zakat.  Prinsip  dasar  pelaksanakan  prinsip  akuntabilitas  ( accountability )  adalah akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Lembaga Amil Zakat harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan visi dan misi dari Lembaga Amil Zakat dengan tetap memperhitungkan kepentingan stack  holder.  Akuntabilitas  merupakan  prasyarat  yang  diperlukan  untuk  mencapai  kinerja yang  berkesinambungan.  Adapun  pedoman  pokok  pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  salah satunya  adalah  perusahaan  harus  menetapkan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  dari masing  masing  organ  dan  seluruh  jajaran  perusahaan  dan  seluruh  karyawan  yang  selaras dengan  visi,  misi,  nilai-nilai  perusahaan (corporate  values) ,  sasaran  usaha  dan  strategi perusahaan.
Indikator  penerapan  akuntabilitas  dari  sistem Good  Corporate  Governance adalah kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Apabila dikaitkan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam penghimpunan dana zakat di  Lembaga Amil Zakat yaitu kejelasan fungsi di Lembaga Amil Zakat berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pembagian struktur organisasi yang di bentuk Lembaga Amil Zakat sesuai dengan bidangnya masing-masing.  SDM  yang  dimiliki  Lembaga  Amil  Zakat  merupakan  SDM  yang professional.  Setiap  anggota mendapatkan  perannya  masing-masing  dan  setiap  akhir  bulan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya dalam rapat yang diikuti pimpinan Lembaga Amil Zakat.
Manajemen  LAZ  harus  memiliki  bagian-bagian  dari  struktur  organisasi  yang  jelas serta  pembagian  tugas  dan  fungsi  yang memudahkan  kegiatan  operasional  kantor  maupun lapangan.  Sistem  pendelegasian  tanggung  jawab  memiliki  tujuan  agar  tidak  terjadi penumpukan atau duplikasi pekerjaan. Lembaga Amil Zakat juga harus meningkatan efisien dan efektifitas dalam memperbaiki manajemen. Seperti adanya peningkatan profesionalisme melalui penempatan para petugas yang sesuai dengan keahliannya karena dalam penanganan tugas  kantor  maupun  tugas  lapangan  harus  ditangani  oleh  para  tenaga  yang  professional. Untuk itu, perlu diadakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
Ketiga  prinsip responsibility yaitu  tanggung  jawab  sosial  terhadap  masyarakat  dan stakeholders  berdasarkan  manajemen  modern,  untuk  berlangsungnya  kejelasan  fungsi struktur organisasi. Pedoman dasar pelaksanakan prinsip tanggung jawab ( responsibility ) adalah perusahaan  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  dan  melaksanakan  tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam  jangka  panjang  dan  mendapat  pengakuan  sebagai  warga  lembaga  yang  baik (good corporate citizen) .
Indikator  penerapan  tanggung  jawab  ( responsibility )  dari  sistem  Good  Corporate Governance  adalah  setiap  organ  Perusahaan  dan  seluruh  jajarannya  harus  berpegang  pada prinsip  kehati-hatian  dan  menjamin  dilaksanakannya  peraturan  perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan perusahaan. Perusahaan juga harus bertindak sebagai warga lembaga  yang  baik (good  corporate  citizen) termasuk  peduli  terhadap  lingkungan  dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
Penerapan  prinsip  tanggung  jawab  ( responsibility )  pada  Lembaga  Amil  Zakat  maka setiap lembaga amil zakat harus selalu memperhatikan kepatuhan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Lembaga amil zakat harus mengikuti Undang-Undang yang berlaku seperti dalam pengelolaan zakat, lembaga amil zakat mengikuti dasar peraturan program pada Undang-Undang  No.23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  peraturan  pemerintah No.14  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat.
Keempat prinsip independency yaitu lembaga amil zakat harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Lembaga amil zakat merupakan lembaga badan  pemerintahan  nonstruktural  yang independen yang  berkedudukan  dibawah  BAZNAS. Hal ini berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  No.23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  berbunyi  BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
Pemerintah maupun lembaga lain tidak boleh ikut campur dalam mengatur kebijakan dari program-program LAZ, baik dalam hal perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan  dana  ZIS.  LAZ dapat  bersinergi  dengan  Pemerintah  maupun  lembaga  lain jika sesuai dengan visi dan misi dari lembaga amil zakat seperti memiliki tujuan sama yakni mengentaskan  kemiskinan  dan  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Atas  dasar  itu, lembaga amil zakat dapat menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam hal pemberian bantuan.
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)

## 2. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Zakat
Digitalisasi pengelolaan zakat akan mempermudah pelaksanaan zakat, mempermudah pengelolaan  dana  zakat  di  lembaga  zakat,  dan  memudahkan  pendistribusian  zakat  kepada mereka  yang  berhak.  Digitalisasi  sistem  zakat  juga  dapat  meningkatkan  transparansi, efektifitas,  dan  efisiensi  dalam  manajemen  zakat.  Dari  sisi  para  badan  dan  lembaga  zakat, teknologi dinilai dapat mempermudah proses pemasaran hingga pendistribusian dana zakat sehingga lebih tepat guna. Sedangkan bagi wajib zakat (muzaki), keberadaan teknologi akan mempermudah  pembayaran  zakat,  dan  memungkinkan  mereka  untuk  memonitor pendistribusian dana zakat yang diserahkan.
Faktanya, era digital saat ini telah nyata  digunakan untuk berbagai kebutuhan umat. Digitalisasi  pengelolaan  zakat  dengan  memanfaatkan  berbagai  ragam  teknologi  digital, misalnya, dalam bidang pengumpulan zakat, lembaga amil zakat dapat  mengembangan multi- platform dan  menguatkan  sistem  informasi  yang  berjejaring  secara  nasional  ke  berbagai provinsi dan kota.
Untuk  memaksimalkan  digitalisasi  sistem  zakat  ini,  maka  setidaknya  ada  3  hal  yang harus  diperhatikan.  Pertama,  peningkatan  kesadaran  wajib  zakat  dengan  melakukan sosialisasi  dan  edukasi  yang  dapat  dengan  mudah  difahami  oleh  masyarakat.  Penggunaan teknologi  dapat  mempermudah  penyebaran  berbagai  pesan  seputar  kewajiban  membayar zakat bagi para muzaki tetapi tetap harus dikemas dengan bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat.  Kedua,  digitalisasi  sistem  zakat  harus  dapat  menyentuh  pelaporan  penyaluran zakat agar masyarakat dapat mengetahui seluk-beluk pengelolaan dan penyaluran harta yang telah disisihkannya. Hal ini bertujuan untuk mendorong transparansi pengelolaan zakat dan meningkatkan  kredibilitas  lembaga  amil  zakat.  Ketiga  Peran  pihak  pemerintah  dalam memudahkan  dan  mensukseskan  program  digitalisasi  zakat  dengan  berupaya  menerbitkan peraturan-peraturan  terkait  digitalisasi  zakat  yang  dapat  diaplikasikan  di  badan  maupun lembaga zakat.

## 3. Sinergi, kolaborasi dan kerjasama
Sinergi,  kolaborasi  dan  kerjasama  merupakan  fase  ke  empat  dalam  fase  program gerakan  zakat  di  Indonesia.  Karena  itu  adanya  kerjasama  antar  lembaga  sangat  penting dilakukan  sebagai  salah  satu  bentuk  instrumen  strategis  bagi  perkembangan  kesejahteraan masyarakat secara nasional. Sinergi gerakan kerjasama dan kolaborasi ini turut memperkuat kegiatan  filantropi  dan menjadi  alternatif  untuk  mengurangi  kesenjangan  di  Indonesia  dan Gerakan  ini  diharapkan  mampu  mempercepat,  mengintegrasikan,  dan  memperbesar terjalinnya  sinergi  dan  kolaborasi  antar  organisasi  pengelola  zakat,  khususnya  dalam  upaya mengoptimalkan penyaluran dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lembaga  yang  baik  bukanlah  lembaga  yang  bisa  melakukan  penghimpunan  paling besar, tapi adalah yang paling banyak portofolio manfaatnya bagi mustahik maka Lembaga
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
amil  zakat  seharusnya  menganalisa  potensi  dari  tiap  lembaga  dan  melihat  kemungkinan kerjasama  dan  kolaborasi  yang  bisa  dilakukan  dari  tiap  lembaga,  baik  pada  lembaga pemerintahan  dan  swasta.  Kerjasama  dan  kolaborasi  itu  bisa  dilakukan  dalam  bentuk dakwah, sosial dan kemanusiaan, kesehatan, dan pemberdayaan.
Lembaga amil zakat perlu melakukan kerjasama dengan berbagai platform perniagaan elektronik (e-commerce) di Indonesia, misalnya dalam rangka penghimpunan dana dan optimasi program  pemberdayaan  masyarakat.  Kerjasama  dengan  berbagai  platform  perniagaan  ini lembaga amil zakat dapat memastikan produk pembinaan berstandar prasyarat kualitas pasar dan  volumenya  bisa  berlanjut  atau  kontinuity  dan  dapat  memastikan  adanya  kesadaran  di lembaga  zakat  untuk  melirik  jaringan  pasar  yang  lebih  luas.  Lemabaga  amil  zakat  juga berpeluang mendapatkan digital capacity building dari platform perniagaan tidak hanya diberikan untuk  mustahik  tapi  juga  bagi  amil  zakat.  Selanjutnya  pelatihan  kewirausahaan  dan digital marketing bisa  didapat  guna  memperluas  jaringan  dan  pasar  bagi  para  penerima  manfaat. Dengan adanya kolaborasi ini,  lemabaga amil zakat akan membuka kanal pemasaran digital bagi produk hasil pemberdayaan LAZ. Hal ini tentu akan mempertemukan produk-produk hasil pemberdayaan LAZ dengan para pembeli di era digital saat ini.
Lembaga  amil  zakat  perlu  juga  membangun  kolaborasi  dan  kerjaasama  dengan Lembaga keuangan mikro, misalnya BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) , Koperas Jasa Keuangan Syariah  (KJKS)  dan  Bank  Wakaf  Miro  yang  telah  dikembangkan  oleh  pemerintah bekerjasama  dengan  pondok  pesantren.  Kerjasama  ini  perlu  dilakukan  untuk  memberikan daya tarik zakat pada kalangan masyarakat kecil.

## Kesimpulan
Untuk  mengoptimalkan  peran zakat sebagai modal  sosial  yang dapat mengentaskan kemiskinan, maka lembaga amil zakat perlu melakukan langkah strategis, yaitu penerapan good corporat  governence pada  lembaga  amil  zakat,  menerapkan  digitalisasi  sistem  pengelolaan lembaga amil zakat dan melakukan sinergi kolaborasi dan kerjasama denga lembaga lain yang sesuai  dengan  visi  dan  misi  lembaga  amil  zakat.  Program  ini  akan  mendorong  kesadaran kepercayaan  masyarakat  pada  lembaga  amil  zakat.  Strategi  yang  dilakukan  juga  akan mendorong kemudahan dalam pengelolaan, penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sehingga dapat meningkatkan muzakki sekaligus meningkatnya dana zakat yang selanjutnya dapat didistribusikan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

## Daftar Pustaka
Abdulloh, S. B., & Ahmad, B. (2014). Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah . Bandung: CV Pustaka Setia.
Dahya,  J.,  McConnell,  J.  J.,  &  Travlos,  N.  G.  (2002).  The  Cadbury Committee,  corporate
Dinar. Vol 6, No 2: Agustus 2019. 46-58
https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/index
ISSN: 2460-9889 (Cetak)
DOI: https://doi.org/10.21107/dinar
ISSN: 2580-3565 (Online)
performance, and top management turnover. Journal of Finance . https://doi.org/10.1111/1540-6261.00428 Danu,  A.  E.  (2015). Memahami  Metode  Penelitian  Kualitatif  Teori  dan  Praktik .  Yogyakarta: Calpulis.
Fathurrahman,  A.  (2012).  Kebijakan  Fiskal  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan . Fukuyama, F., & Ruslani. (2002). Trust : kebajikan dan penciptaan kemakmuran . Penerbit Qalam. Harry  Azhar  Aziz,  Widiastuti,  T.,  Mawardi,  I.,  &  dkk.  (2017). Zakat  dan  Pemberdayaan . Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
Herdianto,  A.  W.  (2012).  Peran  Negara  Dalam  Mengoptimalkan  Zakat  Di  Indonesia. JURISDICTIE . https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1729
Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan  Gresik. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada . https://doi.org/10.22146/jmh.15911
Sahida, N.,  Pusat,  M.,  Ekonomi,  P.,  Ekonomi,  F.,  Pengurusan, D.,  &  Pusat, S.  A.  (2013). Pembangunan  Menurut  Perspektif  Islam:  Satu  Analisis  Awalan  (Development  from Islamic Perspective: An Interim Analysis). Johor Bahru .
Sartika,  M.  (2008).  Pengaruh  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  terhadap  Pemberdayaan Mustahiq  pada  LAZ  Yayasan  Solo  Peduli  Surakarta. La_Riba , 2 (1),  75–89. https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art6
Sudarsono, H. (2002). Konsep ekonomi Islam : suatu pengantar (Pertama). Yogyakarta: Ekonisia. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Yaqin,  A.  (2015).  Optimalisasi  Zakat  Produktif  Dalam  Pengentasan  Problem  Kemiskinan. IQTISHADIA: Jurnal
Ekonomi & Perbankan Syariah . https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.849