## PERANAN    DINAS    SOSIAL     DALAM PENANGGULANGAN  TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ni Kadek Dwi Suandriani 1 , I Gede Surata 2 , Ni Ny. Mariadi 3
Abstrak: Peran  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam  penanggulangan  tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  merupakan  hal  yang  menarik  untuk ditelitiPenelitian  ini  meneliti  peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Kabupaten  Buleleng  dan  bentuk  perlindungan  hukum    yang  diberikan    bagi  korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  sehingga  menggunakan  data sekunder  maupun  primer,  yang  dikumpulkan  dengan  melakukan  studi  pustaka maupun  penelitian  lapangan.  Data  dikumpulkan  dengan  melakukan  studi  dokumen, wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng ada yang tidak langsung dan ada yang langsung. Bentuk perlindungan hukum  yang diberikan  bagi korban    kekerasan  dalam  rumah  tangga  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng dengan menyediakan sarana prasarana bagi korban agar dapat berada di tempat yang aman dan nyaman bagi upaya pemulihannya.
Kata-kata Kunci:  Dinas Sosial. Penanggulangan Tindak Pidana, KDRT.

## LATAR BELAKANG MASALAH
Rumah    tangga  seharusnya  adalah  tempat  berlindung  bagi  seluruh  anggota keluarga.  Namun,  pada  kenyataannya  justru  banyak  rumah  tangga  menjadi  tempat penderitaan  dan  penyiksaan  karena  terjadi  tindakan  kekerasan.  Kekerasan  dalam rumah  tangga,  menurut  Pasal  1  Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disebut  UU  PKDRT), adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan/  atau
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup rumah tangga.
Kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga  atau  keluarga,  banyak  dilakukan  oleh seorang  suami,  dengan  melakukan  kekerasan  pisik  terhadap  istrinya  dengan memukul,  menendang, dan memaki-maki dengan ucapan  yang kotor. Kultur budaya Bali  masyarakat  yang  mengedepankan  laki-laki  menyebabkan  posisi  perempuan bersifat  subordinasi  terhadap  laki-laki.  Segala  bentuk  kekerasan  yang  terjadi  bagi perempuan selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena memang posisi perempuan  dianggap  lebih  rendah  dari  laki-laki.  Pencegahan  kekerasan  dilakukan secara  terus-menerus  dengan  diberlakukannya  sistem  hukum  diharapkan  dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan (Nursyahbani Katjasungkana,  2002: 161).
UUP juga tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam  rumah  tangga,  seperti  halnya  hukum  publik  (hukum  pidana).  Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga  dalam UUP hanya ditempatkan sebagai  salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang  diatur  di  dalam  Pasal  38  UUP  dan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang selanjutnya disebut PP No. 9/ 1975.
Undang-Undang UU PKDRT mengamanatkan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah  bertanggung  jawab  untuk  mencegah  dan  memberikan  pelayanan  kepada korban.  Peran  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam  penanggulangan  KDRT merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti,  terlebih  dalam  konsideran  Undang- Undang  Nomor    23    Tahun    2004  ditegaskan  bahwa  KDRT  merupakan  bentuk pelanggaran terhadap HAM.
Beberapa masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam  pencegahan  dan penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum  yang diberikan  bagi korban  kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng?

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah (Yayasan Lembaga Konsumen, 1998: 62):
Segala bentuk kekerasan yang berdasar gender  yang akibatnya berupa atau dapat berupa  kerusakan  atau  penderitaan  fisik,  seksual,  psikologis,  pada  perempuan- perempuan  termasuk  disini  ancaman-ancaman  dari    perbuatan-perbuatan semacam  itu,  seperti    paksaan  atau  perampasan  yang  semena-mena  atas kemerdekaan,  baik  yang  terjadinya  ditempat  umum  atau  di  kehidupan  pribadi seseorang.
Pasal  1  Angka  1  UU  PKDRT  menyatakan  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan kekerasan dalam rumah  tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,    yang    berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Pasal 5 UU PKDRT menyatakan  bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga  antara  lain  meliputi  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  dan  penelantaran  rumah tangga.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  kekerasan  dalam  sebuah perkawinan di dalam rumah tangga, diantaranya:
a. Pertengkaran  soal  uang;  suami  mengetatkan  uang  belanja,  istri  diberi  pas-pasan hanya untuk kebutuhan memasak, sementara isteri punya kebutuhan yang lain.
b. Cemburu;  biasanya  kalau  isteri  bekerja  dan  mempunyai  kedudukan  atau penghasilan yang lebih tinggi dari suami, maka suami merasa rendah diri dan ini
merupakan benih kecemburuan, atau isteri seorang yang pandai bergaul sehingga banyak  kawannya  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  sehingga  merupakan penyebab suami mudah menjadi cemburu.
c. Problema seksual; impotensi, hipersek dapat menjadi pangkal pertengkaran.
d. Alkohol atau minuman keras;  dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras yang berlebihan biasanya suami kurang dapat kontrol diri.
e. Pertengkaran tentang anak;  ketidakserasian dalam pandangan sikap ataupun cara menghukum  anak  merupakan  benih  subur  untuk  terjadinya  pertengkaran  yang sering terjadi diikuti dengan kekerasan.
f. Suami  di  PHK  atau  menganggur;  kekesalan  suami  karena  kesulitan  ekonomi sebagai akibat menganggur atau di PHK sering kali disalurkan dengan cara yang keliru  yaitu  marah-marah  kepada  isteri  dan  tidak  tertutup  pada  kemungkinan dalam bentuk kekerasan.
g. Isteri  ingin  sekolah  lagi  atau  bekerja;    bayangan  tentang  terganggunya  roda kehidupan rumah tangga dan isteri yang senang-senang dengan teman-temannya (terutama laki-laki) sering kali jadi pemicu pertengkaran . Apabila isteri bekerja, maka  isteri  tidak  lagi  bergantung  secara  ekonomi  kepada  suami,  hal  ini  dapat menurunkan harga diri/ego kepada suami, disinilah biasanya cekcok akan terjadi.
h. Kehamilan;  belum  adanya  kehamilan  atau  kehamilan  yang  tidak  direncanakan dapat  merupakan  gangguan  dalam  hubungan  suami  isteri  dan  menjadi  pangkal pertikaian.
i. Isteri/suami  menggunakan  obat-obatan  ( drug  abused )  atau  minum  beralkohol; ketidaksenangan suami atas kelakuan isteri disambut  dengan sikap  yang kurang kontrol  dari  isteri  (pengaruh  obat  dan  alkohol)  sering  kali  menimbulkan kekerasan (Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, 1999: 29). Kekerasan  dalam  rumah  tangga  diyakini  menimbulkan  berbagai  dampak,  di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Dampak  medis,  keluarga  yang  mengalami  kekerasan  domestik  akan  pergi  ke ruang gawat darurat 6 kali lebih banyak dari yang tidak mengalaminya, dan pergi
ke  dokter  8  kali  lebih  banyak  dari  yang  tidak  mengalami,  tentu  saja  biaya kesehatan yang dibutuhkan menjadi lebih besar.
2) Dampak  emosional,    yang  dapat  muncul  adalah  depresi,  penyalahgunaan  obat dan  alkohol,  kecemasan,  percobaan  bunuh  diri,  keadaan  stres  pasca  trauma, rendahnya kepercayaan diri.
3) Dampak  secara  profesional,  kinerja  yang  buruk,  lebih  banyak  waktu  yang digunakan  untuk  mengatasi  persoalan,  antara  lain  karena  membutuhkan pendampingan  (konseling),  ketakutan  kehilangan  pekerjaan  dan  sementara bekerja korban terus menerus mendapat kekerasan.
4) Dampak  pribadi.  Anak-anak  yang  hidup  dalam  lingkungan  kekerasan mempunyai peluang lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing oleh kekerasan, sehingga  peluang  terjadinya  kekejaman  pada  anak  menjadi  lebih  tinggi,  dan anak-anak dapat menjadi trauma sehingga muncul perilaku antisosial dan depresi (Rizqie Auliana, 2007).
Pasal 12 UU PKDRT membebankan tanggung jawab kepada  Pemerintah untuk berupaya  mencegah  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Untuk  melaksanakan  upaya tersebut maka pemerintah:
a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
c. menyelenggarakan  advokasi  dan  sosialisasi  tentang  kekerasan  dalam  rumah tangga;
d. menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  sensitif  gender  dan  isu  kekerasan dalam  rumah  tangga  serta  menetapkan  standar  dan  akreditasi  pelayanan  yang sensitif gender.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein (antara teoretis dengan kenyataan).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/melukiskan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data  lapangan dan sumber data  kepustakaan. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, dan  dari  sumber  data  kepustakaan  dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan hukum.
Penelitian  ini  mempergunakan  teknik  pengumpulan  data  wawancara  berencana/ terstruktur  dan  teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan.  Data  yang  terkumpul dianalisis secara kwalitatif.

## PEMBAHASAN
Dari  Visi,  Misi,  maupun  program  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial Kabupaten  Buleleng,  tampak  bahwa  bidang  yang  menjadi  tanggung  jawab  Dinas Sosial  Kabupaten  Buleleng  adalah  penanggulangan  masalah-masalah  sosial.  Salah satu    masalah  sosial  yang  dominan,  terutama  di  negara-negara  sedang  berkembang adalah kesejahteraan sosial yang masih rendah, dalam bentuk kemiskinan.
Adanya  hubungan  antara  kemiskinan  dengan  kejahatan,  termasuk  kejahatan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  menunjukkan  bahwa  program  Dinas  Sosial Kabupaten Buleleng untuk mengentaskan kemiskinan memiliki kaitan dengan upaya pencegahan  dan  penanggulangan  penyakit  sosial  berupa  tindak  pidana,  termasuk kekerasan dalam rumah tangga.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dapat  dibedakan menjadi  dua  yaitu  upaya  pemberian  bantuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar    dan
upaya  pemberian  bantuan  permodalan  (termasuk  pelatihan  ketrampilan)  untuk melakukan usaha. Kedua-duanya dilakukan secara bersamaan.
di  Kabupaten  Buleleng  belum  ada  rumah  atau  tempat  yang  secara  khusus dijadikan  rumah  aman.  Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan,  pada  dasarnya Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng dapat  menyediakan rumah aman  yang  dimaksud, tetapi  selama  ini,  belum  pernah  ada  permintaan  dari  Dinas  yang  menangani  secara langsung,  dalam  hal  ini  Badan  Keluaraga  Berencana  dan  Pemberdayaan  Perempuan Kabupaten  Buleleng,  maupun  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dan  Kader  Perempuan    Kabupaten  Buleleng.  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  adalah  lembaga yang khusus dibentuk dalam rangka pelaksanaan amanat untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah.
Selain penyiapan rumah  aman, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga memiliki program  yang  berkaitan  dengan  korban  bencana  alam  maupun  sosial  yang  terlantar. Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan,  Bidang  Bantuan  dan  Jaminan  Sosial Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  memiliki  beberapa  tugas,  diantaranya  melakukan koordinasi  dengan  instansi  terkait  dan  lintas  sektoral  agar  terjalin  kerjasama  yang baik  dan  saling  mendukung  upaya  pembinaan,  bantuan  dan  pengendalian  usaha kesejahtraan  sosial  di  bidang  korban  bencana,  jaminan  sosial  dan  korban  tindak kekerasan pekerja migran. Salah satu bentuk kegiatannya adalah mengembalikan atau memulangkan  warga negara terlantar baik  yang  dideportasi dari luar negeri maupun berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  kesepakatan  kerjasama  antar  propinsi (mitra  praja  utama).    Kegiatan  lain  berupa  mempersiapkan  bahan  dan  data  untuk melaksanakan  pembinaan,  bimbingan,  aktivasi,  dan  bantuan  sosial  korban  tindak kekerasan dan pekerja migran

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian  pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Peranan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dalam  pencegahan  dan penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten Buleleng ada yang tidak langsung dan ada yang langsung. Peran  tidak langsung berupa  upaya  dalam  bentuk  program  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dengan  pemberian  bantuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar maupun  bantuan  untuk  membangun  usaha.  Peran  langsung  berupa  dukungan untuk  menyediakan  sarana  prasarana  pendampingan  sosial,  termasuk penyediaan rumah aman bagi korban KDRT.
2. Bentuk  perlindungan  hukum    yang  diberikan    bagi  korban    kekerasan  dalam rumah  tangga  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Buleleng  dengan  menyediakan sarana  prasarana  bagi  korban  agar  dapat  berada  di  tempat  yang  aman  dan nyaman bagi upaya pemulihannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bidang Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. 1999. Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tanggal . Akarta:  Kalyanamitra  Pusat  Komunikasi dan  Informasi Perempuan.
Nursyahbani    Katjasungkana.    2002.  “Keadilan  Hukum  Untuk  Perempuan  Korban Kekerasan”, Jurnal Perempuan Nomor. 26 . Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan. Rizqie Auliana. 2007. SosialisasiUndang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT) .  Ikatan  Sarjana Wanita  Indonesia  (ISWI)  Cabang  Yogyakarta  bersama  Tim  Kajian  Wanita Jurusan Pendidikan Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta.
Yayasan  Lembaga  Konsumen.1998. Kekerasan  Terhadap  Perempuan. Jakarta:  The Ford Foundation.