## Feri Irawan
STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar-NTB feri.irawan@stainwsamawa.ac.id
Abstrak: Dewasa  ini  perkembangan  keuangan  syariah semakin  berkembang  pesat.  khususnya  pada  surat  berharga syariah. Untuk surat berharga syariah sendiri telah mengalami perkembangan  yang  diawali  dengan  penerbitan  Surat Berharga Syariah Negara atau biasa disebut sukuk pada tahun 2000. Sukuk yang telah diterbitkan diantaranya adalah Sukuk Ritel. Menginjak tahun 2009, pemerintah kembali melakukan diversivikasi  pada  sukuk  dengan  menerbitkan  Sukuk  Dana Haji  Indonesia.  Penerbitan  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia didasari  oleh  semangat antara  Kementrian  Agama  Republik Indonesia  sebagai  pemegang  keuangan  dana  Haji  dan Kementrian  Keuangan  sebagai  pengelola  sukuk.  Hingga tahun  2019  sudah  terdapat  tujuh  seri  Sukuk  Dana  Haji Indonesia yang diterbitkan dan tiga diantaranya sudah jatuh tempo.  Dalam  prakteknya,  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia menggunakan  akad  Ijarah  Al-khadamat,  metode  private placement, dan imbal hasil fix coupon yang akan dibayarkan setiap bulannya. Dalam penelitian ini, menggunakan metode
deskriptif   kualitatif   untuk  mengetahui  kelebihan  dan kekuarangan  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  serta  deskriptif kuantitatif   untuk  mengatahui  pengelolaan  dana  haji  pada Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  yang  dilihat  dari  pengelolaan anggaran  negara.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa penempatan  dana  haji  pada  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia menguntungkan  bagi  Kementrian  Agama  karena  bebas default Risk. Sedangkan dari sisi Kementrian Keuangan akan menambah investor baru dalam pengelolaan anggaran negara. Kata Kunci: Obligasi Syariah (Sukuk), Dana Haji Indonesia
Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  muslim terbesar  pertama  di  dunia.  Kaitannya  dengan  hal  tersebut,  kuota  haji Indonesia merupakan kuota terbesar di dunia. Calon haji Indonesia telah mencapai lebih dari 700.000, sementara kuota haji hanya 207.000. Sampai dengan  21  April  2019  saja  jumlah  calon  jamaah  haji  yang  mendaftar sebanyak 781.595 orang, terdiri dari calon jamaah haji reguler sebanyak 761.865 orang dan calon jamaah haji khusus sebanyak 19.730 orang. 1
Melihat jumlah calon jamaah haji dibandingkan dengan kuota yang tersedia,  tentunya  seorang  calon  haji  dalam  suasana  normal  harus menunggu sekitar tiga tahun atau lebih. Apabila calon jamaah haji telah membayar down payment sebesar  Rp  20  juta  atau  3000  USD,  maka  uang tersebut  akan  mengendap  selama  beberapa  waktu.  Dengan  demikian jumlah dana yang terkumpul di Departemen Agama sebesar Rp 15,273 triliun dan US$ 59,19 akan semakin besar seiring bertambahnya pendaftar haji  setiap  harinya.  Dana  tersebut  akan  mengendap.  Dalam  persepsi pengelolaan  keuangan,  nilai  uang  akan  tergerus  oleh  inflasi  sehingga mengalami penurunan.
Hal ini memberikan suatu gambaran mengenai potensi pengelolaan keuangan  yang  apabila  dilakukan  dengan  tetap  berprinsip  pada rambu-rambu kehati-hatian dapat dilakukan dengan tanpa menghilangkan aspek untuk dapat memaksimalkan nilai uang. 2
Selama  ini  pengelolaan  dana  haji  dilakukan  oleh  Departemen  Agama. Dana-dana  haji  yang  ada  pada  Departemen  Agama  ditempatkan  di deposito perbankan. Dana-dana tersebut hanya dijamin Rp 2 miliar oleh
1 Penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat ke SBSN Lebih Aman”, artikel diakses pada 28 januari 2010 dari http://www.jurnalhaji.com.htm.
2 “Sambutan  Menteri  Keuangan  pada  Acara  Penandatanganan  MoU  antara  Menteri Keuangan dan Menteri Agama dalam rangka Penempatan Dana Haji dan DAU dalam SBSN” , artikel diakses pada 1 Februari 2019 dari http://www.depkeu.go.id.htm.
LPS. Bila kita bandingkan dengan akumulasi dana haji per individu dan jumlah calon haji, angka Rp 2 miliar tentu sangat kecil sekali. Dan akan sangat disayangkan apabila jumlah dana haji yang mengendap cukup besar tanpa diputar di sektor yang produktif.
Maka dari itu dana penyelenggaraan haji yang tersebar di 21 Bank di Indonesia secara bertahap akan ditarik oleh Departemen Agama. Dana ini dialihkan  dalam  bentuk  investasi sukuk  negara  (SBSN)  dengan  seri SDHI 2019. 3
Kaitannya  dengan  hal  tersebut,  Departemen  Keuangan  dalam kapasitas  sebagai  pengelola  keuangan  negara  melihat  bahwa  negara membutuhkan  suatu  pembiayaan  yang  sedemikian  sehingga  instrumen yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  memiliki  risiko  terkecil,  keamanan tertinggi, beban yang serendah-rendahnya kepada negara.
Oleh karena itu instrumen sukuk menjadi salah satu prioritas. Dana Haji  atau  Dana  Abadi  Umat  merupakan  salah  satu  potensi  yang  dapat digunakan  untuk  membiayai  anggaran  negara  yang  memberikan keuntungan dan manfaat yang sama bagi kedua belah pihak. 4 Dari sini muncullah beberapa pertanyaan seperti: 1) Bagaimana pengelolaan dana haji  pada  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  (SDHI)  ditinjau  dari  perspektif pengelolaan anggaran negara?. 2) Bagaimana dampak pengelolaan Sukuk Dana  Haji  Indonesia  terhadap  pengelolaan  anggaran  ditinjau  dari  sisi Kementrian Agama dan Kementrian Keuangan?.

## Investasi Pada Obligasi Syariah (Sukuk)
Menurut  Nurul  Huda,  Obligasi  adalah  surat  utang  yang dikeluarkan  oleh  emiten  (dapat  berupa  badan  hukum/perusahaan  atau pemerintah) yang    memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi memiliki potensial keuntungan lebih besar daripada produk perbankan. 5
Obligasi  merupakan  instrumen  utang  jangka  panjang,  yang  pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisar antara lima sampai sepuluh tahun lamanya. Ada juga yang jatuh tempo selama satu tahun. Semakin pendek  jangka  waktu  obligasi,  maka  semakin  diminati  oleh  investor karena  dianggap  resikonya  kecil.  Pada  saat  jatuh  tempo,  pihak  penerbit obligasi  berkewajiban  untuk  melunasi  pokok investasi  di  dalam  obligasi tersebut. 6
3 Umi Kalsum dan Agus Dwi Darmawan, “Depag Siap Tarik Dana Haji di 21 Bank”, artikel diakses pada 1 Februari 2019 dari http://www.bisnis.vivanews.com 2.htm.
4 Diakses dari http://www.depkeu.go.id.htm, pada tanggal 1 Februari 2019
5 Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syariah , h. 12
6 Abdul  Manan, Obligasi  Syariah, artikel  diakses  pada  9  Juli  2019  dari http://www.badilag.net
Obligasi  jangka  panjang  merupakan  investasi  lebih  beresiko dibanding  investasi  dalam  surat  utang  pemerintah  jangka  pendek  dan bahwa investasi saham jauh lebih beresiko. 7

## Pengertian Obligasi Syariah (Sukuk)
Secara terminologi shak (sukuk) adalah sebuah  kertas (buku) atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Kata sukuk juga berasal dari bahasa Persia yaitu „ jak’ , lalu masuk dalam bahasa Arab dengan nama „ shak’. Shak adalah asal kata dari kata cek atau cheque yang terdapat  dalam bahasa Inggris dimana ia pada dasarnya adalah surat hutang. 8
Sukuk  dapat  pula  diartikan  dengan  Efek  Syariah  berupa  sertifikat atau  bukti  kepemilikan  yang  bernilai  sama  dan  mewakili  bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud  tertentu,  nilai manfaat  dan  jasa  atas  aset  proyek  tertentu  atau aktivitas  investasi  tertentu,  kepemilikan  atas  aset  proyek  tertentu  atau aktivitas investasi tertentu.

## Landasan Hukum Obligasi Syariah
Obligasi Syariah dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra‟ ayat 34.
ٰ يٰ ا ا هُّ ي ٰ ٰ نْيِذَّلا ٰ ْٰوُ ن م ا اٰ اْوُ فْو ا ٰ ِٰدْوُقُعْلاِب ٰ ْٰتَّلِحُا ٰ ْٰمُك ل ٰ ُٰة مْيِ بَ ٰ ِٰما عْ ن ْلْا ٰ َّٰلِْا ٰ ا مٰ ى لْ تُ ي ٰ ْٰمُكْي ل ع ٰ ٰ رْ ي غ ٰ ىِّلُِمُ ٰ ِٰدْيَّصلا ٰ ْٰمُتْ ن ا و ٰ ٰ مُرُح ٰ َّٰنِا ٰ ٰ و ّللا ٰ ُٰمُكْ يَ ٰ ا مٰ ُٰدْيِرُي
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Hewan  ternak  dihalalkan  bagimu,  kecuali  yang  akan  disebutkan kepadamu,  dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu sedang  berihram  (haji  atau  umrah).  Sesungguhnya  Allah menetapkann hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.
ْٰلاَّٰنِاِٰدْه عْلاِبٰاْوُ فْو ا وٰهَّدُش اٰ غُلْ ب  يٰ  ّتّ حُٰن سْح اٰ يِىِْٰتَِّلاِبٰ َّلِْاِٰمْيِت يْلاٰ لا مٰاْوُ ب رْق  تٰ  لْ و ٰ لْوُو ْس مٰ نا َٰ دْه ع
ٰٰٰ “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampapi ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  kedalam  penelitian  deskriptif.  Metode
7 Bodie, Kane dkk., Invesments (Investasi), Jakarta: Salemba 4, 2006, hal. 216.
8 Abdul Hamid, Pasar Modal Syariah (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009) , h.68
deskriptif  adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (gambaran)  mengenai  situasi-situasi  atau  kejadian  dalam  pengertian  ini penelitian  deskriptif   menggunakan  data  dasar  deskriptif   semata,  tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, menguji hipotesis, membuat  ramalan,  atau  mendapatkan  makna  dan  implikasi.  Pendapat lainnya  mengatakan  bahwa  metode  deskriptif   bertujuan  untuk menggambarkan  sifat  sesuatu  yang  tengah  berlangsung  pada  saat  riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu. 9
Disebut  juga  dengan  penelitian  survei  deskriptif   (penelitian pengembangan), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori  dari  masalah-masalah  suatu  fenomena  yang  dihubungkan  dengan teori-teori  dari  suatu  ilmu  tertentu  untuk  memecahkan  masalah  secara rasional. 10
Penelitian  berupa  penelitian  langsung  dengan  cara  survei  pada Kementrian  Keuangan.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan dokumen yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui arsip, dokumen, serta laporan yang dipublikasikan oleh Kementrian Keuangan. Sedangkan Jenis datanya meliputi: Data primer : hasil wawancara dan observasi langsung mengenai Sukuk Dana Haji Indonesia. Data sekunder: berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang Sukuk Dana Haji  Indonesia  (SDHI)  berupa  data,  buku,  tulisan,  jurnal,  majalah,  dan lain-lain.
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi maka  penulis  menggunakan  metode  pengumpulan  dengan  cara  Studi Kepustakaan (mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, surat  kabar,  makalah  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan  dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini) dan juga Wawancara yang dilakukan untuk  mengetahui  lebih  mendalam  tentang  penempatan  dana  haji  pada Sukuk Dana Haji Indonesia dari pihak yang bersangkutan.
Untuk  menganalisa  efektifitas  pengelolaan  Sukuk  Dana  Haji Indonesia digunakan dua pendekatan analisa, yaitu:

## Analisis Kuantitatif
Analisa  kuantitatif   digunakan  untuk  melihat  pengelolaan  sukuk dana  pada  pengeloalaan  anggaran  negara.  Analisa  kuantitatif   ini berdasarkan  data  keuangan  yaitu  outstanding  SBSN  dan  data  keuangan lain yang telah dipublikasikan oleh Kementrian Keuangan.
Analisis Kualitatif
Analisa  kualitatif   digunakan  untuk  mengetahui  kekurangan  dan kelebihan pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia. Analisa
9 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 18.
10 Etty Rochaety, dkk., Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007, h. 13.
kualitatif   ini  berdasarkan  hasil  wawancara  formal  secara  terstruktur  ke Kementrian  Keuangan  dan  data-data  berupa  artikel,  berita,  dan  lainnya yang dapat memberikan gambaran.

## PEMBAHASAN Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dilihat dari Pengelolaan Anggaran Negara
1. Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Haji Setiap warga Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji wajib menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH tersebut disetorkan  melalui  Bank  Penerima  Setoran  (BPS)  ke  rekening  Menteri Agama.  Untuk  selanjutnya  BPIH  tersebut  dikelola  dengan mempertimbangkan nilai manfaat yang didapat untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam  rangka  pembenahan  penyelenggaraan  ibadah  haji  maka pengelolaan  keuangan  haji  diarahkan  lebih  akuntabel  dan  transparan. Untuk itu Kementrian Agama memutuskan menempatkan dana haji pada Sukuk Dana Haji Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Keuangan.
2. Sukuk Dana Haji Indonesia
Penempatan  dana  haji  pada  Surat  Berharga  Syariah  Negara, termasuk ke dalam Surat Berharga Syariah Negara jangka panjang dengan imbal hasil tetap atau disebut dengan fix coupon .
Adapun Kementrian Keuangan menerbitkan Sukuk Dana Haji itu sendiri yaitu dalam rangka pengembangan pasar syariah. Mengingat SBSN atau  sukuk  merupakan  salah  satu instrumen  yang  digunakan  oleh pemerintah  dengan  maksud  untuk  memperluas  sumber  penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Maka  dengan  diterbitkannya  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  akan menambah  outstanding  atau  jumlah  penerbitan  Surat  Berharga  Syariah Negara,  dimana  secara  tidak  langsung  akan  menambah  penerimaan APBN.

## Gambar 4.1 Tabel Realisasi Penerbitan SBN 2019
SBN Jatuh Tempo 2019 Target APBN-P Realisasi % Realisasi 67.540.415 57.581.768 85,26% SBN Netto (APBN) 107.500.400 87.580.092 81,47% Rencana Buyback 3.000.000 168.000 5,60% Kebutuhan penerbitan 2019 178.040.815 145.329.860 81,63% SUN 120.745.000 82,12%
SUN Domestik 102.195.000 SUN Valas 18.550.000 SBSN 25.584.860 87,80% IFR 5.768.000 SBSN Ritel 8.033.860 SDHI 10.783.000 SBSN Valas -

## Sumber: Buku Perkembangan Utang Negara edisi Oktober 2019
Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi penerbitan Surat Berharga  Negara  adalah  sebesar  57,5  triliun  rupiah  dan  Surat  Berharga Syariah  Negara  sebesar  24,5  Triliun.  Dari  total  SBSN  tersebut,  realisasi penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia sebesar 10,7 triliun rupiah. Jumlah tersebut cukup besar mengingat Sukuk Dana Haji Indonesia pertamakali diterbitkan tahun 2009.
Nilai  kupon  SDHI  tercatat  antara  7,55-8,52  %  dengan  tenor  dua belas  bulan  bulan  sampai  dengan  tiga  tahun  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan Kementerian Agama.
Sampai  saat  ini  memiliki  jumlah  imbalan  yang  sudah  dibayarkan sebelum pajak sekitar Rp 252,3 miliar. Dengan potongan pajak sebesar Rp 47,1  miliar,  maka  neto  hasil  investasi  yang  diperoleh  adalah  Rp  205,2 miliar. 11 Dari total Sukuk Dana Haji yang diterbitkan, sudah ada 3 jenis yang jatuh tempo. Dari ketiga jenis tersebut, diperoleh hasil perhitungan kupon sebagai berikut:

## Gambar 4.2 Tabel Sukuk Dana Haji Jatuh Tempo
No Seri Tgl Terbit Tgl Jatuh Tempo Tgl Bayar Kupon Kupon Nominal Sukuk 1 SDHI 2019 A 07-Mei-18 07-Mei-19 Tgl 7/bulan 8,52% Rp1,5 T 2 SDHI 2019 B 24-Jun-18 07-Mei-19 Tgl 7/bulan 7,38 % Rp 850 M 3 SDHI 2019 C 24-Jul-18 24-Aug-19 Tgl 24/bulan 7,89% Rp 336 M
Sumber: Outstanding SBN, http://www.dmo.or.id
Perhitungan jumlah kupon yang diterima dengan pengurangan pajak sebesar 15%
11 Rahmat  Waluyanto, Pemerintah  Kembali  Terbitkan  Sukuk, artikel  diakses  pada  17  Mei 2019 dari http://republika.co.id
Gambar 4.3 Tabel Sukuk Dana Haji Jatuh Tempo
No Seri Nominal Kupon 1 SDHI 2019 A Rp 90.545.000.000 2 SDHI 2019 B Rp 471.431.000.00 3 SDHI 2019 C Rp 1.877.820.000
Sumber: data diolah pribadi
3. Kebijakan Pengelolaan Anggaran Negara
Kebijakan  defisit  anggaran  akan  ditempuh  oleh  pemerintah  jika ternyata  belanja  atau  pengeluaran  pemerintah  lebih  besar  dibandingkan dengan  pendapatan  yang  diterima  setelah  puluhan  tahun  pemerintah Indonesia  enggan  mengakui  adanya  defisit  anggaran  dan  selalu mengatakannya sebagai anggaran berimbang, akhirnya pada tahun 2000 defisit anggaran diakui secara eksplisit. 12
Berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Hutang, dalam APBN-P 2019 defisit anggaran mencapai 2,1% terhadap GDP atau sekitar Rp 133,7 T dengan GDP Rp 5.393,77 T (2009). Sementara rasio total utang terhadap GDP nominal asumsi APBN-P 2019 mencapai 26%. 13
Bisa dikatakan selama periode 1997 hingga 2009, tepatnya hingga sekarang.  Pemerintah  hampir  selalu  mengandalkan  utang  dalam  negeri berupa  penerbitan  surat-surat  berharga  atau  obligasi  pemerintah. Penerimaan  pembiayaan  memang  lebih  banyak  didominasi  oleh  surat berharga  dibandingkan  dengan  pinjaman  luar  negeri  serta  dalam  negeri dan sumber non utang lainnya.
Hal  tersebut  selaras  dengan  kebijakan  yang  diambil  pemerintah bahwa lebih memprioritaskan SBN dibanding utang luar negeri dan dalam negeri  dengan  alasan  membantu  pemerintah  agar  tidak  terlalu ketergantungan dengan utang itu sendiri.
Selain itu pinjaman luar negeri juga hanya dibatasi untuk pinjaman lunak  pembangunan  infrastruktur  dan  energi,  perubahan  iklim,  dan proyek pembangunan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. 14
Dalam  buku  Laporan  Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Surat Berharga  Negara  tahun  2009,  disebutkan  bahwa  kebijakan  penerbitan
12 Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Makro  Islami  ( Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2007), h. 241.
13 Dimas Bagus W.K., Telaah Kritis Budaya Berhutang Indonesia, diakses pada 23 Oktober 2019 dari http://suarapembaca.detik.com/read/2019/07/07/181558/1395067/471/telaah-kritis- budaya-berhutang-indonesia
14 Pengelolaan  Utang  Pemerintah  RI ,  diakses  pada  tanggal  22  November  2019  dari http://www.dmo.or.id/dmodata/6Publikasi/4Presentasi/Presentasi_diskusi)dirjenPU_ dengan_forkem_19April2019.pdf
SBSN  dilakukan  dalam  rangka  perluasan  basis  investor,  diversifikasi sumber  pembiayaan,  dan  pengembangan  pasar  keuangan  dalam  negeri, instrumen  keuangan  ini  pada  prinsipnya  sama  seperti  surat  berharga konvensional,  dengan  perbedaan  pokok  antara  lain  berupa  penggunaan konsep  imbalan  dan  bagi  hasil  sebagai  pengganti  bunga,  adanya  suatu transaksi pendukung ( underlying transaction ) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya aqad atau penjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kaitannya dengan hal tersebut, dalam kebijakan Pengelolaan Utang tahun 2018-2019 disebutkan pula bahwa tujuan pengelolaan utang salah satunya adalah diversivikasi sumber pembiayaan termasuk pengembangan instrumen pembiayaan syariah. 15
Berikut  ini  adalah  tabel  mengenai  gambaran  hutang  negara  dari tahun 2007 hingga tahun 2019.
Gambar 4.4 Gambaran Utang Negara Tahun Pinjaman Surat Berharga Negara 2007 453 82 % 100 18% 2008 438 47 % 502 53% 2009 583 47% 652 53% 2010 613 48% 611 52% 2011 570 47% 655 53% 2012 583 47% 649 53% 2013 637 49% 662 51% 2014 620 47% 693 53% 2015 559 43% 743 57% 2016 586 42% 803 58% 2017 730 45% 906 55% 2018 611 38% 379 62% 2019 594 36% 1059 64%
Sumber: Buku Saku Perkembangan Utang Negara (Oktober 2019)
Dari tabel di atas terlihat bahwa memang hutang pemerintah hingga tahun 2019 yang berasal dari penerbitan surat berharga negara lebih tinggi, yaitu sebesar 64 % dibandingkan dengan hutang dari pinjaman luar negeri yang  sebesar  36  %.  Serta  dapat  dilihat  pula  bahwa  dari  tahun  ke  tahun perkembangan  utang  negara  melalui  Surat  Berharga  Negara  mengalami kenaikan.
Untuk  menutup  defisit  anggaran,  pemerintah  membuka  opsi
15 Agus  P.  Laksono, Sukuk  Negara  (SBSN) Instrumen Pembiayaan  dan  Investasi  Berbasis
Syariah , disampaikan pada Materi Sukuk Goes to Campus, Jakarta 7 Mei 2019
pendanaan melalui beberapa sumber, yaitu: 16
1. Pinjaman luar negeri dengan persyaratan lunak dan jangka panjang.
2. Membuka  akses  sumber  pembiayaan  di  pasar  internasional  seperti obligasi global dan sukuk global.
3. Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar  dalam  negeri.  Instrumen  pembiayaan  dalam  negeri  yang digunakan pemerintah Indonesia adalah Surat Berharga Negara yang terdiri dari Surat Utang Negara (berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN/ T-Bills ) dan Obligasi Negara (ORI, FR/VR Bond , Global Bond ) dan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  /Sukuk  Negara  baik SBSN  berjangka  pendek  (Islamic  T-Bills)  maupun  jangka  panjang (Ijarah Fixed Rate , Global Sukuk, Sukuk Dana Haji Indonesia).
Jenis-jenis  instumen  tersebut,  oleh  pemerintah  dikategorikan sebagai  instrumen  utang.  Dimana  penggunaan  atau  pengelolaan  pada masing-masing  instrumen  tersebut  berbeda.  Untuk  penyalurannya, dikategorikan  menjadi  lima,  yaitu  untuk  pengelolaan  kas  negara,  untuk pembiayaan  defisit  negara,  pembiayaan  kegiatan  negara,  pengelolaan portofolio dan pembiayaan-pembiyaan lain.
Pemerintah memiliki beberapa jenis instrumen pembiayaan negara. Dalam bentuk jenis instrumen pinjaman yang dimasukan ke dalam jenis instrumen  utang  pemerintah,  baik  pinjaman  dalam  negeri  maupun pinjaman  luar  negeri.  Begitupula  dengan  Surat  Berharga  Negara,  SUN maupun  Sukuk  Negara.  Dalam  upaya  pengelolaan  utang  dengan  baik, maka  pemerintah  lebih  memprioritaskan  penerbitan  Surat  Berharharga Negara  karena  lebih  bisa  dikembangkan  untuk  pasar  keuangan pemerintah.  Mengenai  pos-pos  penyaluran  atau  penggunaan  jenis instrumen utang negara tersebut,
Dana haji yang masuk ke dalam kas negara akan dikelola oleh bagian perbendaharaan negara. Dalam pengelolaan dan penggunaan Sukuk dana haji di anggaran negara, tidak ada prioritas ataupun penempatan khusus untuk pos tertentu. Penggunaan dana-dana tersebut termasuk ke dalam general financing, yaitu  penggunaan  dana  untuk  pembiayaan  yang  bersifat umum  bukan  untuk project  financing ,  yaitu  pembiayaan  untuk  jenis pembangunan proyek tertentu. 17
Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  termasuk  ke  dalam  SBSN  jangka panjang,  dimana  penggunaan  SBSN  jangka  panjang  adalah  untuk
16 Kritik Ekonomi Islam terhadap APBN”, Majalah Sharing edisi 35 tahun IV (November 2009): h.11.
17 Agus  P.  Laksono,  Staff   Direktorat  Pembiayaan  Syariah-Direktorat  Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian Keuangan, Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2019
pembiayaan  kegiatan  dan  pembiayaan  defisit.  Serta  melihat  pos penggunaan Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk general financing dapat dikatakan bahwa Sukuk Dana Haji memang digunakan untuk pembiayaan defisit. Bukan untuk pembangunan proyek tertentu.

## Kelebihan dan Kekurangan Sukuk Dana Haji Indonesia
Dapat dikatakan bahwa Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai salah satu  instrumen  pembiayaan  negara  memiliki  beberapa  kelabihan dibandingkan  dengan  dana  haji  yang  diletakan  di  deposito  perbankan, yaitu:
1. Memberikan imbalan tetap ( fix return ), yaitu imbalan diberikan secara periodik. Imbal balik yang diberikan oleh Sukuk Dana Haji Indonesia adalah fixed  coupon yang  disepakat  di  awal  akad  ( predetermined )  dan dibayarkan secara periodik setiap bulannya .
2. Investasi  yang  aman,  yaitu  pembayaran  imbalan  dan  nilai  nominal dijamin oleh negara dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2008 dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya.
3. Pajak  terhadap  imbalan  SBSN  (15%)  lebih  kecil  daripada  pajak terhadap bagi hasil deposito (20%).
Pada  dasarnya  sukuk  dana  haji  indonesia  disemangati  oleh  kedua belah  pihak,  yaitu  kepentingan  Kementrian  Agama  dan  Kementrian Keuangan. 18 Kelebihan yang didapat dari penempatan dana haji ke sukuk dana haji indonesia dari sisi Kementrian Agama diantaranya yaitu:
1. Menghindari sistem risk perbankan
Sebelum ditempatkan pada sukuk dana haji Indonesia, dana haji ditempatkan di deposito perbankan. Dari sekian triliun dana haji yang masuk  ke  perbankan,  hanya  senilai  2  miliar.  Sekiranya  perbankan mengalami collaps maka uang dana haji senilai sekian triliun tidak ada yang menjamin.
Untuk alasan-alasan yang kuat, pinjaman pemerintah jauh lebih aman dan dapat dipertanggung jawabakan daripada didepositokan di bank.  Pemerintah  lebih  dapat  dipercaya  dan  janjinya  lebih  dapat diyakini  daripada  bank  karena  peminjam  mempunyai  jaminan  dari pemerintah akan kembalinya uang pinjaman itu tepat pada waktu yang telah dijanjikan.
Dan  diantara  beberapa  orang,  dengan  kondisi  semacam  itu lebih  senang  pada  pinjamn  pemerintah  daripada  pada  bank  lain sebagai  tujuan  utama  mereka  menyimpan  uang.  Di  samping  itu
18 Agus  P.  Laksono,  Staff   Direktorat  Pembiayaan  Syariah-Direktorat  Jenderal Pengelolaan Utang Kementrian keuangan RI, Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2019
tindakan  semacam  ini  merupakan  perbutan  amal,  Karena  mereka akan membantu pemerintah demi kebaikan seluruh masyarakat. 19

## 2. Lebih terjamin dari sisi kesyariahannya
Dengan  ditempatkannya  dana  haji  pada  sukuk  dana  haji Indonesia  akan  lebih  terjamin  dari  segi  kesyariahannya.  Selama  ini, dana  haji  yang  ditempatkan  di  21  Bank  bisa  diasumsikan  tidak semuanya bank-bank tersebut adalah bank syariah. Sehingga dengan ditempatkannya  dana  haji  pada  sukuk  tentu  tidak  akan menghawatirkan karena sejak awal sudah ada akad yang jelas.
3. Merupakan tempat investasi yang bebas default risk (gagal bayar) Dilihat  dari  sisi  Kementrian  Agama  sebagai  investor,  dengan menempatkan dana haji pada sukuk dana haji indonesia merupakan keputusan  yang  tepat.  Karena  hal  pertama  yang  akan dipertimbangkan  oleh  investor  saat  akan  menempatkan  dananya adalah default risk, karena sukuk ini milik pemerintah maka default risk nya tida ada. Karena seluruh dana dijamin oleh pemerintah.
Dari sisi Kementrian Keuangan tentu juga mendatangkan manfaat, diantaranya yaitu:
1. Sumber pendanaan baru
Dengan  ditempatkannya  dana  haji  pada  sukuk  dana  haji indonesia menjadi sumber pembiayaan baru bagi pemerintah untuk membiayai APBN
2. Efisiensi sektor keuangan
Dengan menempatkan dana haji langsung pada sukuk tentu akan lebih  efisien  karena  dana  langsung  masuk  ke  kas  negara  dan pengelolaannya diatur langsung oleh perbendaharaan negara. berbeda ketika  dana  ditempatkan  di  sektor  perbankan  baru  kemudian ditempatkan di surat berharga negara, hal tersebut akan menimbulkan tambahan spread karena ada tambahan efisiensi.
3. Tambahan investor
Dengan  ditempatkannya  dana  haji  pada  sukuk  dana  haji indonesia  tentunya  telah  menambah  basis  investor  baru  bagi kementrian  keuangan.  Dengan  bertambahnya  investor  maka  akan menambah masukan bagi pembiayaan pemerintah.
Adapun  beberapa  kekurangan  pada  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia adalah:
1. Mengurangi Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Syariah
19 Afzalur  Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 4 (Yogyakarta:  PT  Dana  Bhakti  Wakaf, 2003), h. 506.
Pada  aplikasinya,  sukuk  haji  ternyata  menarik  dana  haji  yang terkumpul dalam dana pihak ketiga (DPK) Bank syariah, dana yang selama  ini  mampu  diserap  dan  membesarkan  DPK  bank  syariah. Dana haji tersebut sedikit banyak telah pula mampu meningkatkan kapasitas produksi bank syariah. 20
Dana triliunan itu ditarik, baik dari bank syariah maupun bank konvensional, untuk diletakkan dalam portfolio sukuk haji. Bagi bank konvensional  yang  telah  memiliki  DPK  cukup  besar  penarikan  ini relatif  tidak mengganggu, tetapi dengan size bank syariah yang masih kecil,  kebijakan  Kementerian  Agama  ini  tentu  akan mengganggu perkembangan bank-bank syariah.
2. Keraguan pada pengelolaannya
Dari  segi  pengelolaannya  di  kas  perbendaharaan  negara  ada sedikit  kekhawatiran.  Yaitu  sukuk  dana  haji  itu  sendiri  digunakan untuk general financing . 21
Jadi ketika dana haji masuk ke kas negara maka akan dikelola oleh bagian perbendaharaan negara. Di bagian tersebut tidak ada klasifikasi atau  pemisahan  dana  haji  diagaunakan  untuk  apa.  Tetapi  dijadikan satu dengan dana-dana lain untuk kemudian digunakan untuk general financing  tersebut.  Secara  syariah,  hal  tersebut  menimbulkan keragu-raguan  akan  bercampurnya  dana  tersebut  dengan  dana  non sukuk.

## Kesimpulan
Dalam pengelolaan anggaran negara, sukuk merupakan salah satu instrumen  pembiayaan  negara.  Digunakan  sebagai  salah  satu  sumber pembiayaan  APBN.  Dana  yang  berasal  dari  sukuk  digunakan  untuk pengelolaan kas, pembiayaan defisit dan pembiayaan kegiatan. Dana SDHI sendiri digunakan untuk pembiayaan secara umum (general financing), bukan untuk membiayai proyek (project financing). Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa  pengelolaan  dana  haji  pada  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  adalah untuk  pembiayaan  defisit  anggaran  mengingat  penggunaannya  adalah tergolong  untuk  pembiayaan  secara  umum.  Bukan  untuk  membiayai proyek tertentu.
Dalam  Pengelolaan  APBN,  realisasi  penerbitan  Sukuk  Dana  Haji Indonesia  hingga  tahun  2019  adalah  sebesar  10,7  triliun.  Dan  total  seri
20 Ali  Sakti. Kanibalisme  Keuangan  Syariah, diakses  pada  23  Oktober  2019  dari http://abiaqsa.blogspot.com/
21 Agus  P.  Laksono,  Staff   Direktorat  Pembiayaan  Syariah-Direktorat  Jenderal Pengelolaan  Utang  Kementrian  Keuangan  RI, Wawancara Pribadi, Jakarta,  18  Oktober 2019
Sukuk Dana Haji Indonesia yang sudah diterbitkan ada tujuh, yaitu SDHI 2017 A, SDHI 2017 B, SDHI 2017 C, SDHI 2018 A, SDHI 2018 A, SDHI 2018  B,  SDHI  2018  C.  Dari  total  tersebut,  ada  tiga  yang  sudah  jatuh tempo, yaitu SDHI 2019 A, SDHI 2019 B, SDHI 2019 C.
Adapun  kelebihan  dan  kekurangan  pengelolaan  dana  haji  pada Sukuk Dana Haji adalah sebagai berikut:
Kelebihan :  1)  Dilihat  dari  sisi  Kementrian  Agama:  Menghindari sistem risk perbankan, Lebih terjamin dari sisi kesyariahannya, Merupakan tempat  investasi  yang  bebas default (gagal  bayar).  2)  Dilihat  dari  sisi Kementrian  Keuangan:  Sumber  pendanaan  baru,  Efisiensi  sektor keuangan, Tambahan investor Kekurangan :  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  menimbulkan  dampak negatif  dari sisi sektor keuangan, yaitu: Mengurangi Dana Pihak Ketiga (DPK)  pada  bank  syariah,  dan  Menimbulkan  keragu-raguan  dari  segi pengelolaannya,  mengingat  Sukuk  Dana  Haji  Indonesia  tersebut ditempatkan  untuk general financing jadi  terdapat  kekhawatiran  tercampur dengan dana selain sukuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagus,  Dimas  W.K., Telaah Kritis Budaya Berhutang Indonesia, diakses  pada tanggal 23 November 2019 Dari http://suarapembaca.detik.com/read/2010/07/07/181558/1395 067/471/telaah-kritis-budaya-berhutang-indonesia. Buku  Perkembangan  Utang  Negara,  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Utang-Kementerian Keuangan, edisi Oktober 2019. Direktorat Pembiayaan Syariah-Direktorat Pengelolaan Utang Kementrian  Keuangan,  Mengenal  Sukuk  Instrumen  Investasi
Berbasis  Syariah,  diakses  pada  tanggal  23  September  2019  dari http://www.dmo.or.id
Firdaus, Muhammad NH,dkk., Briefcase book edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi, Jakarta: Renaisan, 2005. Hamid,  Abdul,  Pasar  Modal  Syariah,  Jakarta:  Lembaga  Penelitian  UIN,
2009. http://www.depkeu.go.id.htm, diakses pada tanggal 1 Februari 2019 http://www.iei.or.id/publicationfiles/Manajemen%20Utang%20Pemerin tah%20%20Best%20Practices%20dan%20Pengalaman%20Indon esia.pdf  pada tanggal 23 September 2019 Kane, Bodie, dkk., Invesments (Investasi), Jakarta: Salemba 4, 2006. Kritik Ekonomi Islam terhadap APBN, Majalah Sharing edisi 35 tahun IV November 2009.
Karim,  Adiwarman  A., Ekonomi Makro Islami, Jakarta:  PT  RajaGrafindo

## Persada, 2007.
Laksono,  Agus  P.,  Sukuk  Negara  (SBSN)  Instrumen  Pembiayaan  dan Investasi berbasis Syariah, disampaikan pada materi Sukuk Goes to Campus, Jakarta 7 Mei 2019.
Laksono,  Agus  P.,  Staff   Direktorat  Pembiayaan  Syariah-Direktorat Jenderal  Pengelolaan  Utang  Kementrian  Keuangan,  Wawancara Pribadi, Jakarta, 18 Oktober 2019 Lampiran  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  447/KMK.06/2005 Tentang  Strategi  Pengelolaan  Utang  Negara  Tahun  2005-2009, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 dari http://www.dmo.or.id Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara tahun 2009.
M. Umer Chapra, Sisitem Moneter Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Manan,  Abdul,  Obligasi  Syariah,  diakses  pada  tanggal  9  Juli  2019  dari http://www.badilag.net
Moeljadi, Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif  dan Kualitataif jilid 1, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006.
Mustafa Edwin Nasution, Kritik Ekonomi Islam terhadap APBN, Majalah Shariang edisi 35 tahun IV November 2009.
Nurul  Huda  dan  Mustafa  E.  Nasution,  Investasi  pada  Pasar  Modal
Syariah,Jakarta: Kencana , 2008.
Pembiayaan  Defisit  Anggaran,  Pengelolaan  Utang,  dan  Risiko  Fiskal,
diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 dari http://docs.google.com/viewer?url=http://www.anggaran.depke u.go.id/Content/08-08-15,+B+VI.pdf&chrome=true. Penempatan  Dana  Haji  dan  Dana  Abadi  Umat  ke  SBSN  lebih  aman, diakses pada tanggal 28 januari 2019 dari http://www.jurnalhaji.com.htm Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam jilid 4, Yogyakarta: PT Dana
Bhakti Wakaf, 2003.
Rochaety, Etty, dkk., Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: Mitra Wacana Media,
2007. Rodoni, Ahmad, Investasi Syariah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009.
Sakti, Ali, Kanibalisme Keuangan
Syariah, diakses dari http://abiaqsa.blogspot.com/ pada tanggal 23 November 2019
Sambutan Menteri Keuangan pada Acara Penandatanganan MoU antara
Menteri Keuangan dan Menteri Agama dalam rangka Penempatan Dana Haji dan DAU dalam SBSN, diakses pada tanggal 1 Februari 2019 dari http//www.depkeu.go.id.htm.
Suad  Husnan,  Dasar-dasar  Teori  Portofolio  dan  Analisis  Sekuritas, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
Sudarsono,  Heru,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Yogyakarta:
Ekonosia-FH UII, 2007. Sukuk Dana Haji Kembali Terbit, diakses pada tanggal 23 November 2019 dari http://bataviase.co.id/node/215191 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 2002. Suprayitno, Eko, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
Trie,  Arief   Hardiyanto,  Pengelolaan  Utang  Negara  Analisis  Risiko  dan Strategi  Utang,  diakses  pada  tanggal  23  September  2019  dari http://www.pusdiklatwas.bpkp.go.id/artikel/namafile/34/paper_ S3-hutang-v.doc.
Kalsum, Umi dan Agus Dwi Darmawan, Depag Siap Tarik Dana Haji di 21  Bank,  diakses  pada  tanggal  1  Februari  2019  dari http://www.bisnis.vivanews.com 2.htm.