## REFLEKSI HASIL PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN PERIODE 2005 - 2025

## REFLECTION OF REGIONAL DEVELOPMENT RESULT OF BANTEN
PROVINCE FOR PERIOD 2005 – 2025
Arta Rusidarma Putra 1,* , Silfiana 2 , Raden Irna Afriani 3
1,3 Universitas Bina Bangsa, Jl. Raya Serang – Jakarta, KM 03 No.1B, Penancangan Kec.Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Indonesia 42124
2 Bappeda Provinsi Banten, Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten, Indonesia 42171
*Email: artar.putra@gmail.com
disubmit: 12 Oktober 2012, direvisi: 14 November 2023, diterima: 17 November 2023

## ABSTRAK
Evaluasi pembangunan merupakan hasil dari suatu penilaian sasaran serta analisis permasalahan faktor keberhasilan pada suatu proses ( lesson learned ) dan perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Tujuan Penelitian adalah penilaian capaian pembangunan jangka panjang dengan sasaran pokok yang telah ditetapkan, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang dapat mempengaruhi  pencapaian  pembangunan  jangka  panjang  daerah,  dan  menyusun  rekomendasi penyusunan Rancangan Program Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten periode 2025-2045. Metode penelitian  adalah  studi  literatur  dengan  data  sekunder  berupa  hasil  penelitian  seperti  artikel,  buku, jurnal  dan  beberapa  sumber  lain  yang  relevan.  Teknik  analisis  menggunakan  analisis  kesenjangan, content  analysis  dan  analisis  statistika.  Hasil  penelitian  evaluasi  indikator  makro  tahun  2005-2025 menunjukkan  kinerja  progresif  pada  indikator  peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Tingkat Pengangguran  Terbuka  menurun,  peningkatan  Pengeluaran  per  Kapita,  penurunan  indeks  gini  dan peningkatan PDRB perkapita. Indikator penduduk miskin meningkat signifikan dan laju pertumbuhan ekonomi  menurun  periode  2020-2021  disebabkan  dampak  pandemi.  Tahun  2022,  penurunan penduduk miskin dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi seiring proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kesimpulan adalah diperlukan keselarasan visi dan misi serta arah penyusunan kebijakan dan indikator pembangunan jangka panjang Provinsi dengan indikator kinerja pembangunan jangka panjang nasional dan indikator tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan perancangan program kegiatan seperti menyediakan lapangan kerja baru pada sektor ekonomi serta memberikan berbagai kemudahan  untuk  usaha  kecil  menengah  dengan  berkoordinasi,  kolaborasi  serta  bersinergi  antara seluruh  perangkat  daerah  dengan  berbagai  pihak  seperti  akademisi  dan  praktisi  sebagai  upaya peningkatan  capaian  indikator  makro  ekonomi,  kesejahteraan  sosial  dan  mendapat  inovasi  dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Kata kunci: Evaluasi, Indikator Makro, Program Jangka Panjang

## ABSTRACT
Development evaluation is an assessment of targets and analysis of problems and success factors in a process (lesson learned) of improving regional development policies at the next stage. The aim of the research  is  to  assess  long-term  development  achievements  with  the  main  targets  that  have  been determined, identify the driving and inhibiting factors that can influence the achievement of regional long-term development, and prepare recommendations for the preparation of the Regional Long-Term Program Plan for Banten Province for the period 2025-2045. The research method is literature study with secondary data in the form of research results such as articles, books, journals and several other relevant sources. Analysis techniques use gap analysis, content analysis and statistical analysis. The results of research evaluating macro indicators for 2005-2025 show progressive performance in the indicators  of  increasing  the  Human  Development  Index,  decreasing  Open  Unemployment  Rate,
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Copyright © 2022 Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. All rights reserved
increasing per Capita Expenditure, decreasing Gini index and increasing GDP per capita. Indicators of the poor population have increased significantly and the rate of economic growth has decreased in the 2020-2021 period due to the impact of the pandemic. In 2022, the poor population will decrease and  the  rate  of  economic  growth  will  increase  in  line  with  the  post-pandemic  economic  recovery process. The conclusion is that it is necessary to align the vision and mission as well as the direction of  policy  formulation  and  provincial  long-term  development  indicators  with  national  long-term development performance indicators and indicators of sustainable development goals with the design of  activity  programs  such  as  providing  new  jobs  in  the  economic  sector  and  providing  various conveniences  for  small  and  medium  businesses.  by  coordinating,  collaborating  and  synergizing between all regional officials and various parties such as academics and practitioners as an effort to increase the achievements of macroeconomic indicators, social welfare and obtain innovation in long- term regional development plans.
Keywords : Evaluation, Macro Indicators, Long Term Program

## PENDAHULUAN
Pada  instansi  pemerintah,  evaluasi biasanya  digunakan  terhadap  pelaksanaan suatu  kegiatan  untuk  meninjau  kembali dengan lebih dalam terkait target dan sasaran suatu  kegiatan  yang  kemudian  dijadikan pedoman  dalam  merencanakan  kegiatan yang  akan  diadakan  pada  periode berikutnya.  Evaluasi  merupakan  suatu hubungan dari serangkaian kegiatan dimana masing-masing kegiatan tersebut menunjuk pada  aplikasi  beberapa  skala  nilai  terhadap hasil  kebijakan  dan  program  kegiatan seperti: apprasial , ratting dan assessment (Syukri & Widiastuti, 2021).
Selain  itu,  fakta  lain  terkait  evaluasi Melton et  al., (2020) menemukan  bahwa program Global Affairs Canada
mengharuskan  relevan  dan  selaras  dengan kebutuhan  dan  prioritas  kawasan  suatu daerah, serta dengan kebijakan departemen.
Sebagaimana  diamanatkan  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 250 ayat (1) bahwa Kepala  BAPPEDA  Provinsi  melaksanakan
evaluasi  hasil  RPJPD  lingkup  Daerah Provinsi dan selanjutnya pada ayat (3) Hasil evaluasi RPJPD Provinsi digunakan sebagai bahan  bagi  penyusunan  RPJPD  Provinsi untuk  periode  berikutnya.  Selanjutnya secara  lebih  teknis  Kementerian  Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tahun 2023 tentang  Penyusunan  Evaluasi  Terhadap Surat  edaran  ini  mengatur  lebih  rinci muatan-muatan  dan  tata  cara  serta mekanisme  penyusunan  evaluasi  RPJPD yang  harus  termuat  di  dalam  Laporan Evaluasi RPJPD 2005-2025. Hasil
Gambar 1. Evaluasi hasil RPJPD menjadi masukan bagi penyusunan Ranwal RPJPD (Sumber: Alfirdaus et al., 2020)
Pelaksanaan

## Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang
Daerah Tahun 2005-2025,
Gambar  1  menjelaskan bahwa  hasil  evaluasi  RPJPD periode  sebelumnya  dijadikan masukan untuk penyusunan
rencana  awal  RPJPD  pada periode selanjutnya. Tindak lanjut dari  dua  hal  tersebut  Pemerintah Provinsi Banten melalui Bappeda menyusun Laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD  Provinsi  Banten  Tahun  2005-2025 yang  dilakukan  dengan  memperhatikan terfokus  pada  arah  kebijakan  dan  sasaran pokok  serta  identifikasi  berbagai  faktor pendorong  dan  penghambat  yang  dapat mempengaruhi tingkat pencapaian pembangunan  jangka  panjang  daerah  yang kemudian  dilakukan  pembandingan  antara target dan realisasi RPJMD dan menerjemahkan indikator yang lebih relevan sesuai  dengan  narasi  arah  suatu  kebijakan dan  sasaran  pokok  yang  terkandung  dalam RPJPD 2005-2025.
Tujuan  Evaluasi  RPJPD  Provinsi Banten  Tahun  2005-2025  adalah:  1) Penilaian  capaian  pembangunan  jangka panjang  periode  tahun  2005-2025  dengan sasaran  pokok  yang  telah  ditetapkan;  2) Identifikasi  berbagai  pendorong  dan penghambat yang berpengaruh pada tingkat pencapaian  pembangunan  dalam  jangka panjang  daerah  selama  periode  2005-2025;
3)  Penyusunan  rekomendasi  untuk  RPJPD Provinsi  Banten  Tahun  2025-2045.  Pada gambar 2, visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran  pokok  pembangunan  daerah  yang disusun  selama  dua  puluh  tahun  kedepan didapat  dari  hasil  evaluasi  RPJPD  yang dibagi menjadi empat periode, dimana pada periode  pertama  terdiri  dari  lima  tahun RPJMD.
Dalam evaluasi terdiri dari dua aspek yang  berhubungan  dalam  penggunaan berbagai macam metode untuk melihat hasil kebijakan  publik,  program  yang  sudah berjalan,  dan  pengaplikasian  serangkaian nilai  untuk  menentukan  kegunaan  hasil  ini terhadap orang, kelompok, atau masyarakat yang  bersifat  menyeluruh.  Namun  dalam aspek yang saling berhubungan mengandung  fakta  dan  berbagai  premis terkait  dengan  nilai  dalam  setiap  tuntutan evaluative .  Tetapi  banyak  aktivitas  yang diterangkan  sebagai  “evaluasi”  dalam analisis  kebijakan  yang  pada  dasarnya bersifat  non  evaluatif  atau  aktivitas  yang
Gambar 2 . Hubungan antara RPJPD dan RJMD Sumber: BAPPEDA-Tangerang (2008)
berjalan terutama pada tuntutan designative (faktual)  daripada  tuntutan  evaluative. Dengan demikian dibutuhkan suatu pendekatan terkait “evaluasi” atau “evaluasi k ebijakan” (Permatasari,  2020).  Hasil evaluasi atau capaian menggunakan tata cara analisis  kesenjangan  dengan  realisasi berbanding  target  sebagaimana  dijelaskan pada  gambar  3.  Nilai  tersebut  didapat  dari beberapa  tahapan  mulai  dari  identifikasi Misi  RPJPD,  penentuan  indikator,  analisis tingkat  capaian,  penentuan  tingkat  kinerja berdasarkan tabel interval nilai, identifikasi faktor pendorong dan penghambat, kemudian merumuskan rekomendasi perbaikan dari kekurangan yang ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode studi literatur  dengan  data  sekunder  untuk
melakukan  evaluasi  yang  digunakan  pada Evaluasi  RPJPD  Provinsi  Banten  dengan mengarah  pada  Peraturan  Mendagri  RI Nomor  86  Tahun  2017  dan  Surat  Edaran Mendagri  RI  Nomor  600.2.1/1570/SJ. Sesuai  aturan  tersebut,  jenis  evaluasi  yang akan  dilakukan  adalah  evaluasi  kinerja melalui  teknik  analisis  kesenjangan  ( Gap Analysis ) dan analisis isi ( Content Analysis ).
Gap  analysis dilakukan  sebagai perbandingan  antara  capaian  hasil  kinerja dan target kinerja yang sudah ditentukan dan harus  dicapai.  Melalui  evaluasi  kinerja diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas  berbagai  kegiatan  yang  sudah dilakukan  oleh  Provinsi  Banten  terhadap pencapaian  target  RPJPD  Provinsi  Banten beserta  permasalahan  dan  kendala  yang dihadapi. Surat Edaran Mendagri RI Nomor 600.2.1/1570/SJ mengatakan bahwa analisis
Gambar 3. Tata Cara Analisis Kesenjangan Sumber: (Dalgleish et al. (2016)
kesenjangan  dilakukan  untuk  mengukur kinerja  dan  interpretasi  predikat  kerja dengan tahapan dan formula yang disajikan pada Gambar 3.
Analisis Isi ( Content Analysis ) adalah teknik bersifat kualitatif yang terfokus pada keajekan dari isi komunikasi, makna dari isi komunikasi,  pembacaan  dari  berbagai simbol dan pemaknaan isi interaksi simbolis yang  terjadi  pada  proses  komunikasi (Hainun et  al., 2022).  Dalam  analisis  isi kualitatif  dilakukan  pengklasifikasian  atau penyaringan pada teks atau kata ke sejumlah kategori yang mewakili sejumlah isi tertentu (Riswandi  &  Puspitasari  Rochman,  2023). Dalam  penelitian  ini  dilakukan  peninjauan keselarasan  antar  dokumen  perencanaan yang  ada,  yaitu  menyandingkan  RPJPD dengan  RPJMD  Provinsi  Banten.  Analisis keselarasan  antara  RPJPD  dan  RPJMD  ini bertujuan untuk memastikan kembali bahwa tahapan dalam RPJPD ini telah terakomodir di  dalam  RPJMD  sehingga  menjamin terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD.
Evaluasi  RPJPD  Provinsi  Banten Tahun  2005-2025  juga  dilakukan  melalui survei persepsi masyarakat Provinsi Banten terhadap  kinerja  pembangunan  sebagai pengayaan untuk proses perumusan rekomendasi.  Data  tersebut  kemudian dianalisis  menggunakan  teknik  analisis statistika  seperti:  Eksplorasi  dan Text Analysis .  Peran  dari  teknik  analisis eksplorasi  ini  dilakukan  untuk  menggali
informasi  terkait  sebaran  data,  pola  data, anomali pada data, serta karakteristik lainnya pada data yang diteliti. Text Analysis melalui beberapa tahapan, di antaranya tahapan pra- proses. Praproses dilakukan untuk mengubah data mentah yang sudah diambil melalui tahapan scraping menjadi data yang lebih  terstruktur  agar  memudahkan  sistem pada  proses  klasifikasi.  Tahapan  praproses data  terdiri  dari cleaning , case folding , tokenisasi,  normalisasi, stopwords removal dan stemming .  Token  yang  digunakan bersifat  unigram  atau  terdiri  dari  satu  kata. Kamus  yang  digunakan  untuk  membantu proses  analisis  ini  ada  kamus Colloquial Indonesian
Lexicon untuk proses normalisasi,  gabungan  dari  kamus  sastrawi dan natural language toolkit (NLTK) untuk proses stopwords removal ,  dan  kamus sastrawi  sebagai  daftar  kata  dasar  dalam proses stemming .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencapaian  Indikator  Makro  RPJPD Provinsi Banten Periode 2005 – 2025
Hasil evaluasi RPJPD Provinsi Banten Tahun  2005-2025  menunjukkan  seluruh indikator  makro  yang  dicapai  bersifat progresif,  mengalami  kemajuan  atau peningkatan  selama  periode  tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
Permendagri  RI  Nomor  86  Tahun 2017  dan  SE  Menteri  Dalam  Negeri  RI Nomor  600.2.1/1570/SJ  mengamanatkan
dalam  evaluasi  RPJPD,  daerah  agar menyajikan  realisasi  terhadap  indikator makro yaitu Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran,  Pertumbuhan  Ekonomi, Pengeluaran Perkapita, Ketimpangan Pendapatan dan PDRB perkapita. Indikator- indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan  perwujudan  kesejahteraan masyarakat  mencakup  berbagai  dimensi. Ukuran  kesejahteraan  tersebut  selanjutnya dinilai  dan  dibandingkan  dengan  cukup komprehensif.
Sumber data pada penelitian ini yaitu data  sekunder  yang  didapat  dari  publikasi Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Banten  dan Nasional.

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)
adalah suatu ukuran pencapaian
pembangunan  berbasis  pada  beberapa komponen  dasar  kualitas  hidup  yang
dihitung berdasarkan data yang menggambarkan  ke  empat  komponen,
diantaranya  angka  harapan  hidup  untuk mengukur keberhasilan bidang kesehatan, angka  melek  huruf  dan average lama bersekolah  guna  mengukur  keberhasilan bidang  pendidikan,  dan  kemampuan  daya beli  masyarakat  terhadap  sejumlah kebutuhan  pokok  yang  bisa  dilihat berdasarkan average besaran  pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang  mengukur  tingkat  keberhasilan pembangunan untuk hidup layak (Statistik & BPS, 2020).
Perkembangan  IPM  mengalami  tren peningkatan  di  Tahun  2010  hingga  2022 sebagaimana disajikan pada gambar 4.
Tahun  2010  IPM  Provinsi  Banten mencapai  67,54  dan  meningkat  mencapai angka    73,32   di Tahun    2022.    Kinerja tersebut  melampaui  IPM  Nasional  dan mencerminkan     keberhasilan      Provinsi Banten dalam bidang pembangunan sumber daya manusia IPM Provinsi Banten di Tahun 2022  karena  temasuk  kategori  “tinggi”. Secara  nasional  IPM  ProvinsiBanten  lebih baik  dari  IPM  nasional  yaitu  72,91  poin, dimana  Banten  menempati  peringkat  ke-8 dengan  status  IPM  tertinggi  seperti  yang ditunjukkan  pada  gambar  5.    Hal  ini mengartikan bahwa akses hasil pembangunan dalam memperoleh
kesehatan,  pendidikan  dan  pendapatan penduduk  Banten  bisa  lebih  meningkat.
Gambar 4. Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2022
Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)
Sebagai  faktor  pendorong  adalah  adanya topangan anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan  berbagai  urusan  yang  mampu menaikkan nilai IPM pada periode RPJMD
2017-2022. Sementara faktor penghambatnya adalah terdapat kendala dari penggunaan data baseline
yang menggunakan  data  pada  Tahun  2010 dikarenakan  data  IPM  belum  ada  pada Tahun 2007.

## Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju  Pertumbuhan  ekonomi  adalah upaya  dalam  meningkatkan  kapasitas produksi  guna  memperoleh  penambahan output yang diukur dengan Produk Domestik Bruto  (PDB)  atau  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah (Adisasmita, M.Ec, 2014).
Pada  gambar  6,  perkembangan  LPE mengalami  fluktuasi  sejak  Tahun  2012 hingga 2022. Pada Tahun 2012 LPE Provinsi Banten  sebesar  6,83  dan  mengalami perlambatan   mulai   dari  Tahun  2013  lalu
menurun  tajam  akibat  pandemi  di  tahun 2020 yang memukul perekonomian berbagai sektor,  lalu  mulai  pulih  kembali  di  Tahun 2021 sampai Tahun 2022 sudah berada pada realisasi sebesar 5,03 persen.
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi  sebagaimana  dijelaskan  pada gambar  7  didukung  oleh  berbagai  faktor antara lain (Badan Pusat Statistik, 2022): 1) Mempermudah perizinan sehingga investasi di  Provinsi  Banten  pada  Tahun  2022  naik, target  investasi  sebesar  53,9  triliun  telah realisasi sebesar 80,2 triliun terdiri atas PMA sebesar  48,9  triliun  dan  PMDN  sebesar 31,20  triliun.  Hal  ini  ditunjang  dari masuknya investasi dari proyek skala besar antara  lain  Lotte  Chemical  dan  Indo  Raya Tenaga;  2)  Pemerataan  investasi  dan pembangunan kawasan industri baru sesuai RT/RW Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten  Lebak;  3)  Pengembangan kawasan  industri  eksisting  di  wilayah Banten  utara,  dan  birokrasi  berdampak
Gambar 5. Data IPM Nasional 2018 – 2022 Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022) Gambar 6. Perkembangan LPE Provinsi Banten Tahun 2012-2022. Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)
dengan  menguatkan  Bangga        Buatan
Indonesia    (BBI)   dan Bangga Berwisata Indonesia (BWI), investasi daerah,
digitalisasi  perdagangan;  4)  Mendorong konsumsi masyarakat sesuai arahan presiden secara  geografis  Provinsi  Banten  berada pada  posisi  yang  sangat  strategis  dan didukung  dengan  infrastruktur  konektivitas antar  wilayah  berupa  pelabuhan,  bandara dan jalan tol; 5) Kontribusi PDRB Provinsi Banten  yang  secara  dominan  adalah  sektor industri  dan  perdagangan  yang  relatif tumbuh  dengan  baik  pasca  pandemi (terjaga).

## Persentase Penduduk Miskin
Masalah kemiskinan
adalah
permasalahan  klasik  dan  rumit  yang dipengaruhi  berbagai  faktor  yang  saling
berkaitan  satu  dengan  lainnya,  diantaranya tingkat pendapatan, pengangguran, kesehatan,  pendidikan,  akses  terhadap
barang  dan  jasa,  lokasi,  letak  geografis, gender,  dan  lokasi  lingkungan  masyarakat (Nasution, 2019).
Data  statistik  pada  Gambar  8 menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Provinsi Banten berhasil menekan angka kemiskinan, sehingga  tetap  berada  dibawah  nasional, penduduk  miskin  Provinsi  Banten  Tahun 2022  mencapai  angka  6,24  persen, sedangkan  nasional  sebesar  9,57  persen. Peningkatan  jumlah  penduduk  miskin  di Banten  terjadi  antara  Tahun  2020-2022
Gambar 7. Analisis Faktor LPE Sumber: Data diolah dengan NVivo
Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Banten Tahun 2012-2022 Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)
dengan angka paling signifikan terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 857,64 ribu jiwa disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19  yang menjadi  faktor  penghambat  penurunan angka kemiskinan.
Upaya  penurunan  angka  kemiskinan dilakukan  melalui  berbagai  program pembangunan  secara  terintegrasi  dengan melibatkan  berbagai  urusan  pemerintahan antara  lain  yang  juga  melibatkan  berbagai urusan  pemerintahan  antara  lain  yang  juga dijadikan sebagai faktor pendukung penurunan  angka  kemiskinan  adalah:  1)
Pembangunan infrastruktur yang mendukung  konektivitas  dalam  rangka percepatan  arus  orang,  mobilisasi  barang dan jasa semakin meningkat. 2) Pembangunan  permukiman  kumuh,  rumah tidak layak huni. 3) Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai  (BLT)  masyarakat  dalam  rangka menjaga daya beli masyarakat.

## Tingkat Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan  suatu  nilai  atau  persentase  dari jumlah  pengangguran  terhadap  angkatan kerja  (Waluyo,  2017) Penyebab  terjadinya pengangguran  biasanya  karena  banyaknya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan (Permadhy & Sugianto,
2020)
Data  statistik  pada  gambar  9 menunjukkan  bahwa  Provinsi  Banten
selama  kurun  waktu  Tahun  2012-2022 fluktuatif, namun secara progresif penurunan  TPT  dari  Tahun  2012  sebesar 10,13 persen menurun menjadi 8,09 persen di  Tahun  2022.  Kenaikan  TPT  yang signifikan  terjadi  di  Provinsi  Banten  pada Tahun 2020 sebesar 10,64 persen, ini akibat pandemi  Covid  19  juga  menjadi  faktor penghambat upaya pemerintah daerah dalam menekan  angka  pengangguran  karena memicu  banyak  PHK  dan  banyak  UMKM yang  gulung  tikar  akibat  menurunnya  daya beli  masyarakat.  Pada  Tahun  2022,  seiring dengan pemulihan ekonomi, TPT di Banten berangsur menurun.
Adapun  upaya  yang  dilakukan pemerintah  provinsi  sebagai  pendukung penurunan  TPT  antara  lain:  1).  Pendidikan sekolah vokasi didesain untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja baik siap bekerja di  perusahaan  maupun  membuka  usaha mandiri. Salah satu contohnya adalah SMK dengan  jurusan  tata  boga  selalu  terserap pada  pasar  kerja  (hotel  dan  restoran);  2).
Gambar 9. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2022 Provinsi Banten Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2022)
Pendirian  beberapa  politeknik  seperti pendirian  politeknik  petrokimia;  3).  Secara regulasi  terdapat  Pergub  Banten  Nomor 39 Tahun  2022  Tentang  Revitalisasi  sekolah menengah kejuruan sebagai salah satu upaya konkret  mengatasi  pengangguran  dari lulusan SMK; 4). Pendirian beberapa SMK;
5).  Pelatihan  kerja  yang  dilakukan  oleh
BLK; 6). Pengembangan destinasi
pariwisata  dan  UMKM  ekonomi  kreatif yang  semakin  memperluas  akses  ekonomi masyarakat.

## Indeks Gini
Indeks Gini adalah salah satu indikator yang dipakai guna mengetahui kesejahteraan antar individu  dan  pemerataan  pengeluaran pada  wilayah  tertentu  ( income disparity ) (BPS, 2021) .
Pada  Gambar  10  menggambarkan perkembangan  Gini  Ratio  mengalami  tren penurunan  progresif  sejak  Tahun  2012 hingga 2022. Tahun 2012 Gini ratio Provinsi Banten adalah  0,384  dan  terjadi  penurunan
0,377  pada  Tahun  2022.  Gini  Ratio
September  2022  yang  mencapai  sebesar 0,377 poin berarti termasuk pada ketimpangan sedang. Tercatat bahwa pengeluaran perkapita perbulan sebanyak 20% kelompok penduduk  berpengeluaran  tinggi  di  bulan September 2022 dan mengalami peningkatan 1,49%, sementara pengeluaran per kapita perbulan sebanyak 40% kelompok penduduk  berpengeluaran  terendah  dan kelompok  40%  berpengeluaran  menengah mengalami penurunan masing-masing sebesar  0,51  poin  persen. Dengan  adanya kenaikan pengeluaran berpengeluaran tinggi dan  penurunan  pendapatan  dari  kelompok pengeluaran  rendah  maka  ketimpangan penduduk  periode  September  ini  naik menjadi 0,377.
Faktor  penghambat  capaian  indeks gini  adalah  adanya  Pandemi  COVID-19 yang  menyebabkan  kegiatan  perekonomian berhenti. Berhentinya kegiatan
perekonomian ini tentu saja mengakibatkan pada  sulitnya  pemerataan  ekonomi  karena fokus  Pemerintah  Provinsi  terpusat  pada penanganan  pandemi.  Akan  tetapi,  selama periode 2017 – 2022, dihasilkan dari keseluruhan unit usaha atau merupakan hasil penjumlahan dari nilai barang dan jasa akhir yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  ekonomi pada  suatu  daerah  dalam  suatu  periode waktu.
Gambar 10. Gini Ratio Tahun 2012-2022 Provinsi Banten Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)
Pemerintah Provinsi telah mendorong  pembangunan  secara  inklusif dengan  penguatan  kebijakan  pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

## PDRB Perkapita
Produk  Domestik  Regional  Bruto adalah  sejumlah  nilai  tambah  yang  Nilai PDRB ini menunjukkan bagaimana barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi, kebutuhan  ekspor,  maupun  disimpan sebagai persediaan untuk kemudian dijual di periode selanjutnya (BPS, 2021). PDRB per  kapita  atas  dasar  harga  berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  data Badan  Pusat  Statistik  pada  gambar  11,
PDRB  per  kapita  masyarakat  Provinsi Banten  menunjukkan  peningkatan  setiap Tahunnya  mulai  dari Tahun  2007  sebesar 13.036  juta  rupiah  hingga  2022  yaitu sebesar 60.990 juta rupiah.
Tantangan ke depan bagi Pemerintah Provinsi  Banten  yaitu  terus  berupaya merangsang  dan  memacu  pertumbuhan terutama  pada   sektor   ekonomi  lain yang berpotensi  meningkatkan  pemerataan pendapatan  dan  menurunkan  tingkat pengangguran  masyarakat  dan  juga dituntut agar mampu mengidentifikasi dan memahami  karakteristik  dan  potensi daerah  yang  dapat  menjadi  faktor pendorong untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Gambar  12  menerangkan  bahwa Evaluasi  RPJPD  Provinsi  Banten  Tahun 2005  sampai  2025  terkait  isu  periodisasi
Gambar 12. Gambaran Rekomendasi Tindak Lanjut Proses Evaluasi Sumber: Hasil Pengolahan Data
Gambar 11. PDRB Perkapita Tahun 2007- 2022 Provinsi Banten Sumber: Sumber:
Badan Pusat Statistik (2022)
RPJPD  provinsi  dan  nasional  yang  sama, target kuantitatif indikator makro, sasaran tidak  termuat  dalam  RPJPD  yang  hanya memuat  kondisi  masa  depan  untuk diwujudkan  dan  dimaknai  dengan  target kualitatif.  Untuk  mengatasi  isu-isu tersebut,  maka  dilakukan  data  capaian indikator  makro  dan  sasaran  harus disesuaikan  dengan  tahun  pemekaran, Melakukan identifikasi terhadap indikator makro  atau  sasaran  yang  relevan  pada RPJMD  provinsi  Banten  dan  digunakan sebagai  ukuran  keberhasilan.  Selain  itu, penilaian  capaian  menggunakan  metode expert judgment karena  capaian  indikator tidak  bisa  dibandingkan  dengan  target RPJPD.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  RPJPD
Provinsi Banten periode 2005-2025, dapat disimpulkan bahwa  indikator makro tahun 2005-2025 menunjukkan kinerja progresif pada  indikator  peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat Pengangguran  Terbuka  dan  Indeks  Gini menurun. Sementara itu, terjadi peningkatan  Pengeluaran  per  Kapita dan PDRB perkapita. Indikator penduduk miskin meningkat signifikan dan laju
pertumbuhan  ekonomi  menurun  periode 2020-2021 disebabkan dampak pandemi.
Tahun 2022, penurunan penduduk miskin dan  peningkatan  laju  pertumbuhan ekonomi seiring proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19

## Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan, dapat disusun beberapa
rekomendasi pelaksanaan  pengendalian  dan  evaluasi
RPJPD  Provinsi  Banten  periode  2005-
2025  dengan  fokus  penelitian  adalah indikator  kinerja  makro  dan  sub  fokus penelitian diantaranya
Indeks Pembangunan Manusia, Penduduk Miskin, Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan ekonomi, Gini Ratio dan PDRB adalah: 1. Perlunya keselarasan visi dan misi serta arah penyusunan kebijakan dan indikator pembangunan jangka panjang Provinsi  dengan  indikator  kinerja pembangunan  jangka  panjang  nasional dan indikator tujuan pembangunan yang berkelanjutan  dengan  perancangan program  kegiatan  seperti  menyediakan lapangan  kerja  baru  pada  sektor ekonomi  serta  memberikan  berbagai kemudahan untuk usaha kecil menengah dengan berkoordinasi
2. Berkolaborasi  serta  bersinergi  antara seluruh  perangkat  daerah  dengan berbagai  pihak  seperti  akademisi  dan praktisi  sebagai  upaya  peningkatan capaian  indikator  makro  ekonomi, kesejahteraan  sosial  dan  mendapat
inovasi  dalam  rencana  pembangunan jangka panjang daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  M.Ec,  P.  D.  R.  (2014). Ekonomi  Tata  Ruang  Wilayah. GRAHA ILMU .
Alfirdaus,  L.  K.,  Yuwono,  T.,  Manar,  D.
G., Pemerintahan, I., Politik, D., Ilmu,
F., & Politik, I. (2020). Kemendagri ( Ditjen  Bina  Pemerintahan. Jurnal Pengabdian Vokasi , 01 (04).
Badan Pusat Statistik. (2022). Badan Pusat Statistik  (BPS)  2022. Statistik Indonesia 2022 , 1101001 .
BAPPEDA-Tangerang.  (2008).  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang. In Tangerang BAPPEDA: Vol. I .
BPS,  I.  (2021).  Badan  Pusat  Statistik Indonesia 2020. In Statistik Indonesia 2020 (Vol. 1101001).
Dalgleish, T., Williams, J. M. G. ., Golden, A.-M.  J.,  Perkins,  N.,  Barrett,  L.  F., Barnard, P. J., Au Yeung, C., Murphy, V.,  Elward,  R.,  Tchanturia,  K.,  & Watkins,  E.  (2016).  Rencana  Kerja Pembangunan  Daerah  Kabupaten Bandung  Tahun  2016.  In Journal  of Experimental  Psychology:  General (Vol. 136, Issue 1).
Hainun,  H.,  Haeruddin,  H.,  &  Basir,  A.
(2022).  Literature  Review:  Model Process  Oriented  Guided  Inquiry Learning (POGIL) Pada Pembelajaran Matematika. Primatika : Jurnal Pendidikan Matematika , 11 (1). https://doi.org/10.30872/primatika.v1 1i1.796
Handalani,  R.  T.  (2018).  Determinan Indeks  Pembangunan  Manusia  Di Asia  Tenggara. Jurnal  Kebijakan Pembangunan Daerah , 2 (2).
Melton,  N.,  Axsen,  J.,  &  Moawad,  B.
(2020). Which plug-in electric vehicle policies  are  best?  A  multi-criteria evaluation  framework  applied  to Canada. Energy Research and Social Science , 64 .
https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.10
1411
Muhammad Ernanda,  Hutagaol,  M.  P.,  & Zulva  Azijah.  (2021).  Determinan Tingkat  Pengangguran  Di  Provinsi Banten Dan Alternatif Kebijakannya. Jurnal  Ekonomi  Dan  Pembangunan , 29 (2).
https://doi.org/10.14203/jep.29.2.202 1.131-146 Nasution, Z. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. ECOBISMA  (JURNAL  EKONOMI, BISNIS  DAN  MANAJEMEN) , 1 (2). https://doi.org/10.36987/ecobi.v1i2.2 0
Noviar,  N.  (2021).  Analisis  Ketimpangan
Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi
Banten  Tahun  2016-2020. Jurnal Kebijakan  Pembangunan  Daerah ,
5 (1). https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i1.11 8
Permadhy,  Y.  T.,  &  Sugianto.  (2020). Faktor  Penyebab  Pengangguran  Dan Strategi  Penanganan  Permasalahan Pengangguran Pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten. Ikra- Ith Ekonomika , 2 (3).
Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori,  Analisis,  Implementasi  Dan Evaluasi  Kebijakan). TheJournalish: Social and Government , 1 (1).
Putra,  A.  R.,  &  Silfiana,  S.  (2019). Development  Strategy  Of  Potential Village  To  Be  Village  Of  Education Tourism In Bumi Jaya Village (Case Study  of  Bumi  Jaya  Pottery  Craft Center  in  Ciruas  District,  Serang Regency).
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 3 (1).
https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i1.51
Putra,  A.  R.,  &  Silfiana,  S.  (2023).

## Motivasi Orang Tua Dalam Memilih
Sekolah  di  SDIT  Banten  Islamic School  Kramatwatu  Serang  Banten. Miftah :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis Islam , 1 (1). https://doi.org/10.61231/miftah.v1i1. 68 Rahayuningsih, Y. (2017). Dampak Sosial Keberadaan Industri Terhadap Masyarakat Sekitar Kawasan Industri Cilegon. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 1 (1). https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.2
Riswandi, D., & Puspitasari Rochman, G. (2023). Identifikasi Prinsip Ekowisata Pada  Pengembangan  Desa  Wisata
Cibeusi, Kabupaten Subang. Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning , 3 (1).
https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i1. 6077
Statistik,  B.  P.,  &  BPS.  (2020).  Badan Pusat  Statistik  2019. Badan  Pusat Statistik , XXiI , 05  N (17/02/Th. XXIV).
Subki,  S.,  Sjafari,  A.,  &  Arenawati,  A. (2022).  Evaluasi  Penerapan  Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan  Menengah  Di  Provinsi Banten. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 6 (1). https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.16 7
Syukri,  A.  F.,  &  Widiastuti,  W.  (2021). Evaluasi  kebijakan  pembangunan daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Publisia:  Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik , 6 (1).
https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5
470 Waluyo,  J.  (2017).  Analisis  pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan  di  Kabupaten  Muaro Jambi. E-Jurnal  Perspektif  Ekonomi Dan  Pembangunan  Daerah , 5 (3). https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i3.4 151