Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Di BPRS Berdasarkan Prinsip Syariah
Dewi Agus Tina 1 , Siti Zulaikha 2 , Marisa Putri 3 Mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 1 Dosen IAIN Metro 2
Alumni Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 3
* Corresponding email : dewi_agustina@gamail.com
Received :  Januari 2022 Accepted: Maret 2022                    Published: Juli 2022
Abstract: In Islamic finance, according to fiqh, interest in money is categorized as usury  which  means  haram.  The  development  of  Islamic  banking  is  quite  rapidly spreading  by  providing  banking  services  in  accordance  with  the  principles  of Islamic sharia. The Sharia People's Financing Bank (BPRS) is the only BPR that operates with sharia principles in the city of Bandar Lampung. Technology-based financing on the system peer to peer (P2P) lending whose provisions refer to the DSN  Fatwa  concerning  Technology-Based  Financing  Services  Based  on  Sharia Principles.  The  problem  in  this  study  is  how  the  implementation  of  information technology-based  Murabahah  contract  financing  services  based  on  sharia principles  at  PT.  BPRS  Bandar  Lampung?  Is  information  technology-based financing  services  based  on  sharia  principles  at  BPRS  Bandar  Lampung  in accordance  with  DSN-MUI  Fatwa  No.  117/DSN-MUI/II/2018?  The  purpose  of this  study  was  to  determine  the  implementation  of  information  technology-based Murabahah  contract  financing  services  based  on  sharia  principles  at  PT.  BPRS Bandar Lampung. Then in the implementation of financing, it aims to find out that information  technology-based  financing  services  based  on  sharia  principles  at BPRS Bandar Lampung are in  accordance with DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN- MUI/II/2018. This  study  uses a descriptive-qualitative method with a normative- empirical  approach  based  on  a  literature  study  by  looking  at  the  written regulations  by  identifying  the  appropriate  theories,  concepts,  and  sharia principles.  The  data  used  in  this  study  are  primary  and  secondary  data.  Sharia principles  must  be  met  in  information  technology-based  financing  service products based on sharia principles. Based on general guidelines on information technology-based financing service products based on sharia principles that exist at PT. BPRS Bandar Lampung is in accordance with the fatwa.
Kata  Kunci:  The  Sharia  People's  Financing  Bank  (BPRS),  Technology-based financing, system peer to peer (P2P)
Abstrak: Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fiqih  dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Perkembangan perbankan syariah cukup pesat menyebar dengan  memberikan  jasa-jasa  perbankan  yang  sesuai  dengan  prinsip-  prinsip syariah Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan satu-satunya BPR  yang  beroperasi  dengan  prinsip  syariah  di  kota  Bandar  Lampung. Pembiayaan  berbasis  teknologi  pada  sistem peer  to  peer (P2P) lending yang ketentuannya  mengacu  pada  Fatwa  DSN  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
P- ISSN 1979-1488 E- ISSN:2722-8681
ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702
Bagaimana  implementasi  layanan  pembiayaan  Akad  Murabahah  berbasis teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip  syariah  di  PT.  BPRS  Bandar  Lampung? Apakah  layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip syariah  di  BPRS  Bandar  Lampung  sudah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No. 117/DSN-MUI/II/2018?.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui implementasi layanan pembiayaan Akad Murabahah berbasis teknologi informasi berdasarkan  prinsip  syariah  di  PT.  BPRS  Bandar  Lampung.  Kemudian  dalam pelaksanaan  pembiayaan  bertujuan  untuk  mengetahui  layanan  pembiayaan berbasis  teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip  syariah  di  BPRS  Bandar Lampung  sudah  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No.  117/DSN-MUI/II/2018. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif  dengan  pendekatan normatif-empiris  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  melihat  peraturan tertulis  dengan  cara  mengidentifikasi  sesuai  teori,  konsep,  serta  prinsip-prinsip syariah.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan sekunder.  Prinsip  syariah  harus  terpenuhi  pada  produk  layanan  pembiayaan berbasis tekonologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Namun penyelenggaraan teknologi informasi lainnya pada BPRS Bandar Lampung belum optimal. Berdasarkan pedoman umum pada produk layanan pembiayaan berbasis teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  ada  di  PT.  BPRS  Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa.
Kata  Kunci: Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  Pembiayaan  berbasis teknologi, sistem peer to peer (P2P)
▪ Pendahuluan
Pada era perkembangan dan pertumbuhan yang serba digital dan kemajuan di berbagai sektor, pemerintah dituntut untuk mengembangkan berbagai inovasi penyedian layanan salah satunya di bidang keuangan, Salah satu inovasi tersebut dengan di tandai adanya penyediaan  layanan  jasa  pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi informasi yang disebut dengan fintech yang merupakan singkatan dari financing and teknology. Finacing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik  dilakukan  sendiri  maupun  lembaga, Teknologi adalah suatu alat atau benda yang memudahkan manusia, Finacing dapat diartikan  yaitu  layanan  keuangan  yang dapat  menghasilkan  model-model  bisnis aplikasi, proses atau produk-produk dengan
efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. 1
Transaksi keuangan meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang transfer, dan rencana  keuangan.  Hal  ini  dinilai  turut membangun  kehidupan  masyarakat  di era moderen serta digital yang tentunya dapat  berkontribusi  terhadap  pembangunan, perkembangan nasional dan tentunya tidak melanggar batasan-batasan prinsip syariah. Karna umat Islam tidak boleh terlalaikan  dalam  hal  menjalakan  prinsip syariah yang dimna sudah menjadi pedoman hidup yang diajarakan oleh nabi Muhammad Saw walaupun perkembangan dan kemajuan era modern yang serba digital.
Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang berdasarkan ajaran agama
1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah , (Yogyakarta:Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen YKPN, 2002) Edisi 1, h. 304
Islam, lembaga keuangan syariah saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup pesat.Sistem  perbankan  syariah  sebagai bagian konsep ekonomi Islam ke dalam lingkungan  ekonomi.  Perbankan  syariah lahir sebagai tuntutan umat Islam yang menginginkan  adanya  sebuah  sistem perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran  Islam.  Perbankan  syariah  tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui  setiap  transaksi  komersial  saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al- Qur’an dan Al-Hadist. 2
Dalam hal ini fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka menetapkan prinsip aturan yang sudah ditetapkan yaitu dengan menerbitkan  menerbitkan peraturan DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 seperti dalam  pembayaran,  investasi,  peminjaman uang transfer, dan rencana keuangan. Maka untuk itu peneliti ingin mengkaji Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dengan  perusahan  yang  di  PT.  BPRS Bandar  Lampung.  Layaan  pembiayaan Murabahah  berbasis  teknologi  informasi apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan ataukah belum berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan.
▪ Pembahasan 1. Tentang BPRS Bandar Lampung Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh pemerintah kota Bandar Lampung
2 Nadia  Qatrunnada&Indra  Marzuki,  “Analisis Akad  Murabahah  Dan  Wakalah  Bil  Ujrah  Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (FINTECH)”,  Al -Mizan,  Vol.3,  No.2,  (Agustus 2019), h.1-130
terhadap BPRS Sakai Sambayan yaitu Bank Syariah pertama di Provinsi Lampung yang beroprasi sejak tahun 1996 yang didirikan atas  prakarsa  Bapak  Poediono  Pranyoto Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat  teras  di  lingkungan  Pemerintah Provinsi  Lampung,  ICMI  Orwil  Lampung dan MUI Provinsi Lampung dengan modal dasar  saat  itu  sebesar  Rp.  500  juta  yang beralamat di Kecamatan Natar-Lampung Selatan. Sejak berdiri tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang surut dan pada tahun 2006 mulai mengalami masalah hingga penurunan kinerja. Masalah tersebut berakibat kekurangan kecukupan modal dan kesulitan likuiditas.
Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung  mempunyai  rencana  untuk mendirikan BPS Syariah. Adapun kesimpulan hasil kajian tentang kelayakan pendirian Bank  Syariah  merekomendasikan sebagai berikut:
Proses akuisisi bank tersebut maka oprasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan  pada  tanggal  22  Desember 2008 oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang penyertaan modal pemerintah kota  Bandar  Lampung  pada  PT  BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp. 2.957.000.000,
Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota  Bandar  Lampung  di  BPRS  Sakai Sambayan  dilakukan  melalui  RUPS  Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam  Akta Notaris Bambang Abiyono, SH.No 20 tanggal 5 Desember
2008 tentang Akuisisi dan Akta Notaris Bambang Abiyono, SH Nomor 21 tanggal 5  Desember  2008  tentang  Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah mendapat pengesahan Menkum dan HAM RI pada tanggal 4 November 2009. Maka dengan penyertaan modal  Pemda  Kota  Bandar  Lampung sebesar Rp.2.957.000.000,- dari tital modal setor seluruh pemegang saham BPRS Sakai  Sambayan  sebesar  Rp.5.000.000.000,- setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp.3.97.500.000,- atau 79,57%.
Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara oprasional Bank Syariah Bandar Lampung  diresmikan  pada  tanggal  22 Desember 2009 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.148 Bandar  Lampung,  sehingga  pada  22 Desember  2008  ditetapkan  sebagai  hari berdirinya Bank Syariah Bandar Lampung.
Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang beroprasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo  masyarakat  terhadap  perbankan syariah cukup tinggi dank arena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga  menjadi  pasar  yang  potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang  berbasis  syariah,  terutama  BPRS. Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan system riba dan beralih ke system syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan  menganut  prinsip  keterbukaan dan  keadilan  yang  sesuai  dengan  nilai- nilai ajaran Islam.
Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis  syariah.  Hal  ini  terbukti  dengan banyaknya jumlah rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

## 2.  Pembiayaan Bermasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari’ah
Berdasarkan hasil riset maka diketahui bahwa BPRS Bandar Lampung dalam menyelenggarakan  teknologi  informasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 Peraturan  OJK  Nomor  75/POJK.03/2016, mengadakan  kerja  sama  dengan  pihak ketiga. Kerjasama itu dituangkan dalam bentuk  perjanjian  kerjasama  antara  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dan CV. Microsoft Global Bogor. Sebagai sebuah perjanjian tetap harus berlandaskan pada ketentuan hukum perdata, khususnya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian. Pembuatan perjanjian dan  pelaksanaannya  tunduk  kepada KUHPerdata  dan  pasal-pasal  dalam perjanjian itu sendiri, jadi KUHPerdata berlaku secara lex derogat lex specialis . Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian  kerjasama  penyelenggaraan teknologi  informasi  pada  BPRS  antara BPRS Bandar Lampung dengan CV Mitrasoft Global Perdana merupakan hubungan hak dan kewajiban antara BPRS Bandar Lampung (Pihak Pertama) dengan CV Mitrasoft Global (Pihak Kedua), pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan usaha dan pembiayaan umum.
Berikut  penjelasan  masing-masing  syarat dan ketentuan pembiayaan.
Pembiayaan  Murabahah yang  diberikan oleh  Bank  kepada  nasabah  untuk  tujuan pembelian  barang-barang  halal  baik konsumsi maupun investasi, dimana Bank mengambil margin (keuntungan) dalam jumlah tertentu atas harga pokok barang tersebut. Sistem pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran kesepakatan. Penerapan konsep akad pada pembiayaan murabahah pada BPRS Bandar Lampung dilakukan akad murabahah disertai dengan wakalah kepada  nasabah  dengan  cara  bank memberikan uang kepada nasabah, kemudian nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan syarat menyetorkan bukti  pembelian  dengan  jangka  waktu penyerahan paling lama satu bulan kepada pihak bank.
Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:
Dalam pedoman umum mengenai layanan pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan prinsip syariah antara pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Bandar Lampung  dengan  prinsip-prinsip  syariah sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembatasan pengajuan pembiayaan syariah.  Pembatasan  pembiayaan  syariah tersebut untuk menjaga prinsip pembiayaan syariah agar tetap pada koridornya, maka yang  mengajukan  pembiayaan  untuk membiayai penjualan jasa atau produk rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian,  prostitusi,  hotel  yang  belum syariah dan kegiatan yang mengandung spekulasi tidak akan diterima untuk pengajuan pembiayaan berbasis teknologi.
Selain itu, dalam melakukan perjanjian antara para pihak dilakukan secara elektronik dan  juga  menggunakan  tandatangan elektronik.  Mengenai  kebijakan  privasi maupun kebijakan lainnya dalam suatu perjanjian  telah  di  paparkan  sebelumnya. Adanya pemaparan tersebut untuk membuat para calon penerima pembiayaan maupun calon  pemberi  pembiayaa  memahami ketentuan yang ada, baik mengenai privasi, keuntungan serta kerugian, dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan pembiayaan syariah tersebut.
Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip syariah pada PT. BPRS Bandar Lampung melibatkan  beberapa  pihak.Pihak  yang melakukan  kerjasama  dengan  PT.  BPRS yaitu pemberi pembiayaan ( lender ) dan penerima pembiayaan ( borrower ).PT. BPRS sebagai  penyelenggara  dari  kegiatan  layanan pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan  prinsip  syariah,  bertugas  untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan ( lender ) dan penerima pembiayaan ( borrower ). PT. BPRS adalah sebuah lembaga financial, yang menyediakan layanan perantara untuk proses peer to peer lending . BPRS Bandar Lampung  juga  telah  menerima  haknya yaitu mendapatkan jasa perawatan aplikasi IBA.  Pada  bulan  Oktober  2019  BPRS Bandar  Lampung  telah  memberitahukan kepada CV Mitrasoft Global Perdana bahwa perjanjian akan selesai, sehingga secara otomatis  perjanjian  kerjasama  tidak diperpanjang  oleh  kedua  belah  pihak. Perjanjian kerjasama antara BPRS Bandar Lampung dengan CV.
Mitrasoft  Global  diwujudkan  melalui kesepakatan tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama yang berperan sebagai perwujudan
kesepakatan  bersama  dari para  pihak. Selanjutnya  perjanjian  kerjasama yang telah  disepakati  tersebut  akan  menjadi Undang-undang bagi para pembuatnya. Terdapat kesepakatan yang tertuang ke dalam  perjanjian  kerjasama  khususnya pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa BPRS Bandar Lampung menyatakan setuju dan bersedia untuk menyerahkan pekerjaan teknologi  informasi  dan  CV.  Mitrasoft Global juga telah menyatakan persetujuannya untuk menerima pekerjaan tersebut adalah sekaligus sebagai pengakuan prinsip-prinsip keadilan di dalam kerjasama itu sendiri.
Perjanjian  kerjasama  penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung Nomor: 001/PM/MG/XI/2017  dalam  pembahasan ini  dikaji  kesesuaiannya  berdasarkan Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian penyelenggaraan teknologi informasi BPRS yang meliputi penyelenggaraan Aplikasi Inti Perbankan, Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana. Adapun penyelenggaraan teknologi informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak  dikaji  karena  sampai  dengan  saat ini belum ada penyelenggaraan teknologi informasi lainnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.
Pusat data dalam Perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung Nomor: 001/PM/MG/XI/ 2017
sudah terpenuhi atau sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016. Pusat data dalam hal ini diimplementasikan melalui IBA, yaitu dengan adanya modul Laporan BI dan Sistem Informasi Debitur (SID). Laporan BI merupakan modul khusus untuk mentransfer data BPRS ke dalam bentuk laporan BI.Tidak ada ada posting manual  yang  melelahkan,  semua  dapat ditransfer ke dalam format laporan BI. Sementara  itu  Sistem  Informasi  Debitur (SID) merupakan modul yang digunakan untuk membuat laporan SID dan sebagai interface data SID ke SID Bank Indonesia. Selain itu IBA yang dikembangkan sudah mendukung transaksi online antar kantor, Rekening Antar Kantor (RAK) otomatis, perhitungan dan posting biaya/pendapatan RAK otomatis.
Pusat Pemulihan Bencana ( Disaster Recovery Center ) menurut Pasal 1 Angka Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data  atau  informasi  serta  fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
Pusat Pemulihan Bencana dalam Perjanjian kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  Bandar  Lampung  Nomor: 001/PM/MG/XI/2017 belum terpenuhi atau  belum  dikembangkan  dalam Islamic Banking Application (IBA).
Perjanjian  kerjasama  penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung sudah dilaksanakan  tetapi  belum  sepenuhnya
sesuai  dengan  Peraturan  OJK  Nomor 75/POJK.03/2016, karena hanya memenuhi dua dari tiga syarat yang ditentukan dalam penyelenggaraan teknologi informasi, yaitu aplikasi inti perbankan dan pusat data, sedangkan pusat pemulihan bencana belum diaplikasikan dalam Aplikasi IBA, sehingga CV. Microsoft Global berkewajiban untuk melengkapi Islamic Banking Application (IBA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.
Penjelasan umum peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016 menyatakan bahwa peran Teknologi Informasi bagi industry perbankan, temasuk BPRS, sangat penting serta tidak dapat dipisahkan dari operasional perbankan dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan. Penyelenggaraan Teknologi Informasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi  operasionalisasi  BPRS.  Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS juga diharapkan  dapat  mendukung  penyelenggaraan system informasi manajemen secara memadai, termasuk  dalam  memenuhi  kewajiban pelaporan kepada otoritas.
Selain  dampak  positif  tersebut, penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS juga mengandung potensi risiko yang dapat  merugikan  bank  dan  masyarakat pengguna jasa perbankan, misalnya kesalahan pegawai bank ( human error ). BPRS harus melaksanakan pengendalian dan pengamanan Teknologi  Informasi  untuk  meminimalisasi segala potensi risiko yang muncul, misalnya kesalahan pegawai bank dalam melakukan pencatatan/penginputan  data  transaksi perbankan, keterlambatan  dalam  penyampaian informasi perbankan dan hilangnya dokumen/ berkas transaksi perbankan oleh nasabah. Perkembangan Teknologi Informasi di industri  perbankan  bergerak  dinamis
mengikuti perubahan lingkungan bisnis bank dan kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan perbankan berbasis Teknologi Informasi. Kondisi tersebut memicu perubahan pada pola penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS, baik yang diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi. Dalam hal menggunakan penyedia jasa Teknologi Informasi, diperlukan kejelasan peran masing-masing dalam rangka mencapai keberhasilan  yang  optimal  dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.
Penyelenggaraan  Teknologi  Informasi oleh BPRS yang meliputi perencanaan, pengembangan  dan  pengadaan,  pengoperasian, serta  pemeliharaan  Teknologi  Informasi merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa penyelenggaraan Teknologi Informasi sejalan dengan pencapaian visi dan misi BPRS yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan  penyelenggaraan  Teknologi Informasi yang efektif dan efisien, pihak manajemen  harus  melibatkan  seluruh jenjang organisasi BPRS.Ketentuan mengenai Standar  Penyelenggaraan  Teknologi  Informasi bagi BPR dan BPRS ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi BPRS serta pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.
Dalam pedoman umum mengenai layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, menurut anlisa penulis  pelaksanaan  pembiayaan  yang berlangsung di PT. BPRS Bandar Lampung telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hal ini berhubungan dengan kaidah bahwa tidak adanya dalil-dalil yang mengharamkannya, maka pelaksanaan peer to peer lending
berbasis syariah di PT. BPRS Bandar Lampung diperbolehkan dengan berdasarkan skema akad murabahah dan wakalah bil ujrah yang telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam kedua akad tersebut. Demikian pula hukum dengan produk pembiayaan proyek properti dapat menggunakan kaidah tersebut, selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan yang sifatnya untung-untungan seperti judi, atau tidak mengandung riba, karena hukum riba jelas keharamannya menurut Al- Qur’an dan As-Sunnah. Misalnya dengan memastikan properti yang akan dibiayai tersebut sudah ada pembeli atau pemesannya, dibuktikan dengan  surat  pemesanan,  booking  fee, atau down payment (DP). Jika belum ada, PT. BPRS Bandar Lampung tidak akan memberikan pembiayaan sebab bentuk kerjasama akad yang diterapkan PT. BPRS Bandar Lampung adalah murabahah sehingga harus jelas dan diketahui dengan pasti siapa pemilik barang serta objek barang yang akan didanai dan ketentuan operasional lainnya yang sesuai syariat.
Produk-produk  yang  diterbitkan  oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank pada dasarnya menggunakan akad syariah sebagai pokok utama dalam sebuah produk. Akad syariah juga membuat jelas hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan suatu kontrak, baik kontrak perjanjian, maupun kontrak-kontrak lainnya. Berdasarkan  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal menjelaskan  tentang  apa  yang  maksud dengan  akad  syariah  adalah  perjanjian atau  kontrak  tertulis  antara  pihak  yang memuat  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. PT. BPRS
Bandar Lampung memiliki dua produk layanan pembiayaan berbasis syariah, yaitu akad murabahah dan ijarah.
Pasal  36  Undang-Undang  Perbankan Syariah mengatur bahwa dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib  menempuh  cara-cara  yang  tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Dasar Hukum Pembiayaan  pada  Bank  Syariah  adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, pada 19 Ayat (1) maka diketahui bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah , Akad musyarakah , atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Selain  dampak  positif  tersebut, penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPRS juga mengandung potensi risiko yang dapat  merugikan  bank  dan  masyarakat pengguna jasa perbankan, misalnya kesalahan pegawai bank ( human error ). BPRS harus melaksanakan pengendalian dan pengamanan Teknologi  Informasi  untuk  meminimalisasi segala potensi risiko yang muncul, misalnya kesalahan pegawai bank dalam melakukan pencatatan/penginputan  data  transaksi perbankan, keterlambatan dalam penyampaian informasi  perbankan  dan  hilangnya dokumen/berkas  transaksi  perbankan oleh  nasabah.  Perkembangan  Teknologi Informasi di industri perbankan bergerak dinamis mengikuti perubahan lingkungan bisnis bank dan kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan perbankan berbasis Teknologi  Informasi.  Kondisi  tersebut memicu perubahan pada pola penyelenggaraan
Teknologi Informasi oleh BPRS, baik yang diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi. Dalam hal menggunakan penyedia jasa Teknologi Informasi, diperlukan kejelasan peran masing-masing dalam rangka mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.
Peran dan hambatan penerapan Fatwa DSN No. 117/II/DSN-MUI/II/2018 pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung diantaranya diuraikan sebagai berikut.Dalam upaya meningkatkan efisiensi oprasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan diperlukan teknologi informasi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan teknologi informasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  Bandar  Lampung  Nomor: 001/PM/MG/XI/2017 dalam pembahasan ini dikaji kesesuaiannya berdasarkan Peraturan OJK Nomor 75 /POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, khususnya Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan  teknologi  informasi bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian penyelenggaraan teknologi informasi BPRS yang meliputi penyelenggaraan Aplikasi  Inti  Perbankan,  Pusat  Data  dan Pusat Pemulihan Bencana. Adapun penyelenggaraan  teknologi  informasi  lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tidak dikaji karena sampai dengan saat ini belum optimal dalam penyelenggaraan teknologi  informasi  lainnya  pada  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung.
BPRS Bandar Lampung dalam pelaksanaan teknologi informasi diakomodir dengan system informasi Islamic banking application (IBA).  Berdasarkan  hasil  wawancara  PT. BPRS belum bisa melakukan layanan pembiayaan secara online karena terkendala dengan  regulasi  Otoritas  Jasa  Keuangan mengenai UUD No.21 tahun 2008 tentang kegiatan udaha penghimpunan dan penyaluran.

## ▪ Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi informasi  berdasarkan  prinsip  syariah di PT. BPRS Bandar Lampung mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap ketentuan- ketentuan mengenai subjek hukum, pedoman umum, model layanan pembiayaan, mekanisme pelaksanaan dan akad yang boleh digunakan. Prinsip syariah sudah terpenuhi pada produk layanan  pembiayaan  akad  Murabahah berbasis tekonologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
Kesesuaian  Fatwa  DSN-MUI  No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap layanan pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan prinsip syariah di BPRS Bandar Lampung dapat dilihat sebagai berikut: Berdasarkan pedoman umum pada produk layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang ada di PT. BPRS Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa dan Mekanisme dan akad layanan pembiayaan yang ada di PT. BPRS  Bandar  Lampung  dengan  fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi  informasi  berdasarkan  prinsip syariah sudah sesuai.
▪ Pustaka Acuan A.  Djazuli  dan  Yadi  Janwari. Lembaga-Lembaga Perekonomian. Umat (sebuah pengenalan). Jakarta. , Raja Grafindo Persada, 2002,
Apriyani. Penerapan layanan pembiayaan teknologi informasi  berbasis  syariah  berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSNMUI/ II/2018 (studi PT.Investree Radhika Jaya) .
BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ascarya,  Diana  Yumanita. Bank  Syariah: Gambaran Umum. Jakarta. Pusat Pendidikan dan  Studi  Kebanksentralan  (PPSK) BI. 2005 Budi Gugat. Seputar Teknologi Informasi Komunikasi. Sari Ilmu Persada CV. 2016 Budiono Arif, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga  Keuangan  Syariah .  Universitas Muhamadiyah Ponorogo, 2017.
Faisar dan Watni, Metodologi Penelitian Hukum Islam , Jakarta: Kencana, 2018 Fatwa Dewan Syariah No 117/DSN-MUI/ II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Syariah Mahmudah, Farihah. Analisis kontrak baku PT Grow perspektif hukum Islam (fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang  layanan  pembiayaan  berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah) . Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  Islam Negeri  (UIN) Syarif HidayatullahJakarta, 2018.
Nurdian Akhmad. “BPRS Bandar Lampung
Terus Tingkatkan Kinerja Usaha”. (Online),  tersedia  di : https://www. topbusiness.id/20041/bprs-bandar lampung -bisa-terus-tingkatkan-kinerja- usaha.html (diakses 8 Juli 2020)
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)
No. 77/POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Rachmawati Rini. Pengembangan Perkotaan dalam  Era  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi . Gajah Mada University Press.
2018 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Sari Nilam, Kontrak Akad dan Implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia : Pena Banda Aceh, 2015 Semiawan, Conny, Metode Penelitian Kualitatif, : Grasindo, 2010 Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. Dasar metodologi penelitian . Literasi Media Publishing, 2015