## LEGALITAS TINDAKAN ABORTUS PROVOCATUS OLEH KORBAN PERKOSAAN
Siti Rochayati Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, e-mail: sitirochayati886@yahoo.com

## ABSTRACT
The objective of the study was to analyze and describe the legality of the act of abortion provocatus by rape victims. Research methods ; using the normative juridical method. Results : Rape can be interpreted as coercion of the will of a party to another party, regardless of the rights, interests and willingness of other parties who are forced for the purpose of profit or personal interest for the coercion. The consequences of sexual violence (rape) that befell the victim not only adversely affect his physical endurance, but also his psychological resilience. This psychological impact will be more severe  when  the  victim  is  then  pregnant  as  a  result  of  the  rape.  This  raises  the  question  of  whether abortion  should  be possible.  Approach  method  used is juridical  Normative  writing  by  trying  to  find the data as much as possible by focusing on the rules that apply and the literature or books related to the issues discussed related to the discussion of the legality of the act of abortion provocatus by rape victims. Abortion is a crime. The law prohibits a woman or other person from assisting in an act of abortion. As in Article 346 of the Criminal Code and Article 75 paragraph 1 of Law No.36 of 2009 on health. However, the provisions of article 75 paragraph 1 there are exceptions, one of them in the case of rape. So u allow abortion with some provisions.
Keywords: abortion; rape; legality

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk      menganalisis  dan  menjabarkan    legalitas  tindakan  abortus provocatus oleh korban perkosaan. Metode Penelitian: menggunakan  metode yuridis normatif. Hasil penelitian:  Perkosaan  dapat  diartikan  sebagai  pemaksaan  kehendak  dari  suatu  pihak  kepada  pihak lainnya, tanpa memperdulikan hak, kepentingan serta kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan  atau  kepentingan  pribadi  bagi  pihak  pemaksa.  Akibat  Kekerasan  seksual  (perkosaan) yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya.  Dampak  psikologis  ini  akan  semakin  berat  saat  korban  kemudian  hamil  akibat  dari perkosaan  tersebut.    Sehingga  menimbulkan  pertanyaan  apakah  dalamhal  tersebut  boleh  dilakukan aborsi.  Metode  pendekatan  yang  dipakai  yaitu  penulisan  yuridis  Normatif  dengan  berusaha  mencari data  sebanyak  mungkin  dengan  menitik  beratkan  kepada  peraturan-peraturan  yang  berlaku  serta literatur-literatur  atau  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  yang  berkaitan dengan Pembahasan legalitas tindakan abortus provocatus oleh korban perkosaan. Aborsi merupakan suatu  tindak  pidana.  Undang-undang  melarang  seorang  wanita  atau  orang  lain  membantu  tindakan aborsi.  Sebagaimana  dalam  pasal  346  KUHP  dan  Pasal  75  ayat  1  UU  No.36  Tahun  2009  tentang kesehatan. Namun ketentuan pasal 75 ayat 1 itu terdapat pengecualian, salah satunya dalamhal kasus perkosaan. Maka uu memperbolehkan aborsi dengan beberapa ketentuan.
Kata kunci : aborsi; perkosaan; legalitas

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkosaan  merupakan  salah  satu dari  sekian  banyak  pelanggaran  hak  asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak ada  alasan  yang  dapat  membenarkannya, apabila  itu  bertentangan  dengan  aturan- aturan  yang  berlaku  baik  dilihat  dari perspektif  etika  dan  agama  maupun
hukum.  Terkhususnya  dari  perspektif hukum  mengingat  Negara  kita  adalah Negara yang berdasarkan atas hukum serta dampak  yang  ditimbulkan  sangat  berat ditanggung bagi korban pemerkosaan.
Di dalam hukum Pindan Indonesia, sanksi  hukum  perkosaan  diatur  di  dalam Buku  II  KUHP  tentang  kejahatan  yaitu
pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.    Hukum  pidana  adalah  bagian dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku disuatu  negara,  yang  mengatakan  dasar- dasar dan aturan-aturan untuk : 1
a. Menentukan perbuatan- perbuatan  mana  yang  tidak boleh  dilakukan,  yang  dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
b. Menentukan  kapan  dan  dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan  itu  dapat  dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah
diancamkan;
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat  dilaksanakan  apabila  ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Hukum  pidana  memuat  ketentuan mengenai  sanksi  bagi  siapa  saja  yang melanggar.  Karena  hukum  pada  dasarnya mempunyai sifat yang memaksa, demikian juga  yang  dimaksud  dari  sanksi  adalah menimbulkan  rangsangan  agar  manusia tidak melakukan perbuatan yang tercela. 2
Pengertian  Perkosaan  itu  sendiri Menurut Seatandyo Wignojosoebroto adalah  “suatu  usaha  melampiaskan  nafsu seksual  oleh  seseorang  lelaki  terhadap seorang  perempuan  dengan  cara  yang menurut  moral  dan  atau  hukum  yang berlaku  melanggar.  Dalam  pengertian seperti  ini,  apa  yang  disingkat  perkosaan, disatu  pihak  dapat  dilihat  sebagai  suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara  paksa  hendak  melampiaskan  nafsu seksualnya),  dan  di  dalam  pihak  dapatlah dilihat  sebagai  suatu  peristiwa  (ialah
1 Moeljatno, Asas-asas hukum pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 1
2 Soerjono Soekanto, “ Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi”, CV Remaja Karya, 1985, hlm 2
pelanggaran  norma  -norma  dan  demikian juga tertib sosial)”. 3
Menurut  Wirdjono  Prodjodikoro, yang  dimaksud  dengan  Perkosaan  adalah seorang  laki-laki,  yang  memaksa  seorang perempuan  yang  bukan  istrinya  untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikan  rupa  tidak  dapat  melakukan, maka  dengan  terpaksa  ia  mau  melakukan persetubuhan itu”. 4
Sehingga  secara  umum  perkosaan dapat diartikan sebagai pemaksaan kehendak  dari  suatu  pihak  kepada  pihak lainnya, tanpa memperdulikan hak, kepentingan serta kemauan pihak lain yang dipaksa  untuk  maksud  keuntungan  atau kepentingan  pribadi  bagi  pihak  pemaksa. Akibat  Kekerasan  seksual  (perkosaan) yang  menimpa  korban  bukan  hanya berdampak  merugikan  ketahanan  fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya.
Perkosaan  atau  kekerasan  seksual merupakan  salah  satu  hal  terburuk  dan terberat  yang  dapat  dialami  manusia,  baik laki-laki  maupun  perempuan.  Selain  luka fisik,  korban  pemerkosaan  membawa  luka batin  yang  membutuhkan  waktu  untuk sembuh.  Kondisi,  dampak,  dan  tantangan yang  dihadapi  tiap  korban  pemerkosaan berbeda  satu  sama  lain.  Umumnya  korban akan merasa takut, cemas, panik dan syok. Para  korban  perkosaan,  kerap  kali kehilangan  kepercayaan  diri  dan  merasa bersalah.  Tak  jarang  korban  perkosaan menyalahkan  diri  sendiri  atas  apa  yang terjadi.
Terkadang  adanya  reaksi  umum yang  berlebihan  bahkan  juga  semakin memojokkan  Korban  membuat  korban semakin down secara psikologis. Peristiwa perkosaan  yang  merupakan  berita  yang cukup menarik untuk dibicarakan
3 Soetandyo  Wignojosoebroto  di  dalam buku  Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan,
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual ,  PT.  Refika  Aditama,  Bandung.  2001, hlm.40
4 Wirdjono  Prodjodikoro, Tindak  Pidana Tertentu Di Indonesia , PT.Uresco, Bandung, 1986
membuat masyarakat tertarik untuk menjadikan  berita  tersebut  sebagai  salah satu bahan pembicaraan. 5 Akan tetapi tidak jarang  masyarakat  justru  membicarakan peristiwa  tersebut  dari  segi  negatifnya yang dapat membuat korban merasa malu, takut,  dan  bersalah  dengan  kejadian  yang menimpa dirinya. Perasaan tersebut membuat  korban  semakin  enggan  untuk bercerita  kepada  orang  lain  ataupun melaporkan kejadian yang dialaminya. 6
Korban perkosaan memiliki kemungkinan  mengalami  stres  pasca perkosaan  yang  dapat  dibedakan  menjadi dua,  yaitu  stres  yang  langsung  terjadi  dan stres  jangka  panjang.  Stres  yang  langsung terjadi  merupakan  reaksi  paska  perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah,  takut,  cemas,  malu,  marah,  dan tidak  berdaya.  Stres  jangka  panjang merupakan  gejala  psikologis  tertentu  yang dirasakan  korban  sebagai  suatu  trauma yang  menyebabkan  korban  memiliki  rasa kurang  percaya  diri,  konsep  diri  yang negatif,  menutup  diri  dari  pergaulan,  dan juga  reaksi  somatik  seperti  jantung berdebar dan keringat berlebihan. 7
Akan lebih buruk beban  psikologis yang dirasakan korban oleh perkosaan saat mengetahui  dirinya  hamil  akibat  dari perkosaan tersebut. Kehamilan dari perkosaan akan memberikan tekanan  yang berat  bagi  korban.  Belum  lagi  pandangan negatif masyarakat akan kehamilan tersebut  yang  terjadi  bukan  dari  suatu perkawinan.  Perkosaan  yang  terjadi  itu sendiri telah menjadi suatu beban psikologis  bagi  korban  dan  membutuhkan waktu  yang  cukup  lama  untuk  pemulihan,
5 Fakih,  M..  “Perkosaan  dan  Kekerasan Perspektif  Analisis  Gender”,  dalam  Eko  Prasetyo dan  Suparman  Marzuki  (ed). Perempuan  Dalam Wacana Perkosaan ,: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Yogyakarta 1997, hlm.56
6 Taslim,  A.. Bila  Perkosaan  Terjadi .: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan. Jakarta 1995, hlm.23 7 Jurnal  Psikologi,  Ekandri,  dkk, Perkosaan, Dampak dan Alternatif Penyembuhanya, Yogyakarta, 2001, No.1, hal.1
apalagi bila kemudian hamil dari peristiwa perkosaan  tersebut,  maka  dikhawatirkan akan  menimbulkan  dampak  yang  lebih buruk lagi bagi si korban.
Oleh  karenanya  kemudian,  ada beberapa korban dan juga keluarga korban yang mengambil tindakan untuk mengaborsi janin yang ada di dalam rahim korban  perkosaan.  Aborsi  dipandang sebagai  solusi  terbaik  bagi  pemulihan psikologi  korban.  Namun  bagaimana aborsi  ini  dipandang  dalam  kacamata hukum.  Karena  janin  yang  ada  di  dalam rahim  itu  merupakan  makhluk  hidup  yang mempunyai hak untuk hidup.
Hak  untuk  hidup  adalah  salah  satu hak  asasi  manusia.  Hak  asasi  manusia adalah  seperangkat  aturan  atau  ketentuan untuk  melindungi  warga  negara  dari kemungkinan  penindasan,  pemasungan, dan  atau  pembatasan  ruang  gerak  warga negara oleh negara. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan  pada  negara  agar  hak  warga negara  yang  paling  hakiki  terlindungi  dari kesewenang-wenangan kekuasaan. 8
Sebagai  bagian  dari  HAM,  hak untuk  hidup  dilindungi  dalam  Konstitusi Negara  sebagaimana  dijelaskan  dalam Pasal  28A  Undang-Undang  Dasar  1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
Selain  itu,  hak  untuk  hidup  bagi anak  juga  disebutkan  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang  berbunyi :  “ Penyelenggaraan  perlindungan  anak berasaskan  Pancasila  dan  berlandaskan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  serta  prinsip- prinsip  dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak meliputi:
a. non diskriminasi;
8 Hendarmin Ranadireksa dalam Muladi, Hak Asasi Manusia , Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm.39
b. kepentingan  yang  terbaik  bagi anak;
c. hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembangan ; dan
d. penghargaan terhadap
pendapat anak.
Anak  yang  dimaksud  di  sini  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Perlindungan  ini  juga  diatur  dalam Pasal  4  UU  Perlindungan  Anak, yang berbunyi :
“ Setiap  anak  berhak  untuk dapat hidup ,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.”
Selain  itu  secara  yuridis,  hukum juga  melarang  perbuatan  aborsi.  Tindakan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana.  Di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  pasal  Pasal  346 KUHP yang menyatakan “ Seorang  wanita  yang  sengaja menggugurkan  atau  mematikan kandungannya atau menyuruh orang  lain  untuk  itu,  diancam pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.”
Dalam  pasal  346  tegas  dinyatakan  bahwa seorang  wanita  dilarang  menggugurkan kandungannya,  dan  dikenakan  sanksi pidana  apabila  melakukan  hal  tersebut. Namun,  untuk  aborsi  terhadap  janin  yang merupakan akibat dari kejahatan perkosaan,  apakah  tetap  akan  dikenakan sanksi  pidana  dengan  pasal  346  KUHP tersebut.  Oleh  karena  itu  maka  dalam penelitian  ini  akan  diuraikan  mengenai “Legalitas  Tindakan  Abortus  Provocatus
Oleh Korban Perkosaan”
B. Permasalahan
Adapun  pokok  permasalahan  yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah
1. Bagaimanakah  sanksi  hukum  bagi pelaku abortus provocatus menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah  legalitas  tindakan Abortus  Provocatus  oleh  Korban Perkosaan?

## C. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang dipakai yaitu penulisan  yuridis  Normatif  dengan berusaha  mencari  data  sebanyak mungkin  dengan  menitik  beratkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku  serta  literatur-literatur  atau buku-buku  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  dibahas  yang berkaitan dengan
Pembahasan legalitas  tindakan  abortus  provocatus oleh korban perkosaan.
II. PEMBAHASAN 1. Sanksi Pidana bagi Pelaku

## Abortus Provocatus
Aborsi  atau  pengguguran janin  termasuk  kejahatan,  yang dikenal  dengan  istilah “Abortus Provocatus  Criminalis” .  Istilah Aborsi itu sendiri (Inggris: abortion ,  latin: abortus )  berarti keguguran kandungan. Abortus atau lebih sering disebut keguguran ialah suatu ancaman
atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum  janin  dapat  hidup  di  luar kandungan dengan kehamilan
kurang  dari  20  minggu  atau  berat anak kurang dari 500 gram. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga  "keguguran".  Aborsi  yang dilakukan secara sengaja seringkali disebut " aborsi induksi " atau
" abortus  provokatus ".  Kata  aborsi umumnya  hanya  digunakan  dalam pengertian abortus provokatus . 9 Sehingga  dalam  proses  ini, terjadi suatu usaha untuk mengeluarkan  janin  secara  paksa,
9 https://duniabidan.com/knowledge/apa- itu-aborsi-pengertian-aborsi-menurut-para- ahli.html
yang  tentu  saja  hal  ini  membunuh janin yang ada di dalam rahim ibu. Definisi  Janin  (en: fetus , foetus , fœtus , faetus , fætus ) adalah mamalia  yang  berkembang  setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam  bahasa  Latin, fetus secara harfiah dapat diartikan "berisi bibit muda, mengandung".
Pada manusia,  janin  berkembang  pada akhir minggu kedelapan kehamilan, sewaktu  struktur  utama  dan  sistem organ  terbentuk,  hingga  kelahiran. Janin disebut juga Calon Bayi. 10
Proses  aborsi  merupakan perbuatan yang merenggut kelangsungan  hidup  janin  yang merupakan  calon  bayi.  Aborsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan  guna  menghilangkan nyawa janin di dalam kandungan atau dari segi medis menyebutnya dengan istilah  abortus.  Kegiatan  yang dilakukan  yakni  menghilangkan hasil  dari  konsepsi  pertemuan; yang  terjadi  antara  sel  sperma  dan sel  telur  /ovum  pada  perempuan. Setelah sebulan berlalu, saat
menstruasi lambat barulah diketahui bahwa  janin  itu  sudah mulai tumbuh dalam rahim perempuan. Perbuatan aborsi ini
termasuk  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.  Menurut  Mahfud  MD, hak asasi manusia adalah hak yang melekat  pada  martabat  manusia sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan, dan hak tersebut dibawa sejak lahir dimuka bumi sehingga hak tersebut bersifat  kodrati,  bukan  pemberian manusia  atau  negara. 11 Aborsi melanggar  hak  hidup  manusia
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Janin
11 Mahfud MD, Dasar dan Struktur
Ketatanegaraan Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal.127
sebagai hak kodrati  yang diberikan Tuhan.
Tindakan  aborsi  menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Di dalam KUHP, pengaturan mengenai aborsi terdapat  di  dalam  beberapa  pasal, yaitu  Pasal  299,  Pasal  346,  Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349. Di  dalam  Pasal  299,  ditentukan bahwa
(1) Barang  siapa  dengan  sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan  harapan  bahwa karena pengobatan itu hamilnya  dapat  digugurkan, diancam dengan pidana penjara  paling  lama  empat tahun atau pidana denda paling  banyak  empat  puluh lima ribu rupiah.
(2) Jika  yang  bersalah  berbuat demikian untuk mencari keuntungan,  atau  menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika  dia  seorang  tabib,  bidan atau juru-obat, pidananya
dapat ditambah sepertiga.
(3) Jika  yang  bersalah  melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan  pencarian,  maka dapat  dicabut  haknya  untuk melakukan pencarian itu.

## Pasal 346
Seorang  wanita  yang  sengaja menggugurkan  atau  mematikan kandungannya atau menyuruh orang  lain  untuk  itu,  diancam dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun.
Pasal 347
1)     Barang  siapa  dengan  sengaja menggugurkan  atau  mematikan kandungan  seorang  wanita  tanpa
persetujuannya,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  dua belas tahun.
Pasal 348 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan  atau  mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  lima tahun enam bulan.

## Pasal 349
Jika  seorang  dokter,  bidan  atau juru  obat  membantu  melakukan kejahatan  berdasarkan  pasal  346, ataupun melakukan atau membantu melakukan  salah  satu  kejahatan yang  diterangkan  dalam  pasal  347 dan  348,  maka  pidana  yang ditentukan  dalam  pasal  itu  dapat ditambah  dengan  sepertiga  dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan Selain  di  dalam  KUHP,
pengaturan mengenai larangan aborsi  terdapat  juga  di  dalam Undang-Undang  No.  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  (“UU Kesehatan”),  yaitu  pada  Pasal  75 ayat  (1)  yang  berbunyi  “ setiap orang dilarang melakukan aborsi .”
Dalam  UU  Kesehatan  ada sanksi  pidana  bagi  orang  yang melakukan  aborsi  tidak  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  75  UU Kesehatan,  yaitu  dalam  Pasal  194 UU Kesehatan: “Setiap  orang  yang  dengan sengaja  melakukan  aborsi  tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat  (2) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah).”
Pasal  194  UU  Kesehatan  tersebut bukan  hanya  dapat  menjerat  pihak pelaku  aborsi,  tetapi  juga  tenaga
medis  yang  membantu  aborsi seperti  dokter  dan/atau  tenaga kesehatan  yang  dengan  sengaja melakukan aborsi ilegal.
Karena sudah ada ketentuan yang  mengatur  lebih  khusus  yaitu UU Kesehatan, maka  yang berlaku adalah ketentuan pidana dalam UU Kesehatan  bagi  si  pelaku,  dokter atau  bidan  yang  membantu  proses aborsi.  Ini  berarti  si  pelaku,  dokter atau  bidan  dapat  dihukum  karena melanggar  Pasal  75  UU  Kesehatan dengan ancamana hukuman sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal 194  UU  Kesehatan  yang  telah disebutkan di atas.
2. Legalitas Tindakan Abortus Provocatus Oleh Korban Perkosaan Seperti diuraikan
sebelumnya,  tindakan  aborsi  atau abortus  provocatus ,  merupakan suatu  tindakan  pidana.  KUHP melarang perbuatan aborsi
sebagaimana  yang  diatur  pada Pasal 346 KUHP
yang menyatakan:
Seorang  wanita  yang  sengaja menggugurkan  atau  mematikan kandungannya atau menyuruh orang  lain  untuk  itu,  diancam pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.
Dalam hal ini, KUHP sebagai aturan yang bersifat Lex  Generalis dengan  tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah  sesuatu  yang  dilarang  sehingga dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP.
Aborsi merupakan
permasalahan  multi  dimensi  yang bersifat  dilematis.  Betapa  tidak, disatu  sisi  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan aborsi sebagai  suatu tindak pidana.
Di sisi lain, aborsi dibutuhkan oleh sebagian kalangan masyarakat dengan alasan tertentu yang mengakibatkan  kehamilan  yang
tidak  diinginkan.  Mulai  alasan kondisi  darurat  dimana  nyawa  ibu hamil terancam, keterbatasan
ekonomi,  perkosaan,  alasan  si  ibu mengidap penyakit jantung, traumatik,  hamil  diluar  nikah karena seks bebas atau perselingkuhan (kumpul kebo), sampai  kepada  alasan  sebagai pekerja seks komersial.
Adanya  pertentangan  baik secara  moral  dan  kemasyarakatan dengan  secara  agama  dan  hukum membuat  aborsi  menjadi  suatu permasalahan  yang  mengandung kontroversi.  Dari  sisi  moral  dan kemasyarakatan, sulit untuk
membiarkan  seorang  ibu  yang harus  merawat  kehamilan  yang tidak  diinginkan  terutama  karena hasil perkosaan.
Sebelum
keluarnya Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan ketentuan mengenai  aborsi  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1992.  Dimana  dalam  ketentuan Undang-Undang kesehatan memuat tentang  aborsi  yang  dilakukan  atas indikasi  kedaruratan  medis  yang mengancam  nyawa  ibu  dan  bayi lahir  cacat  sehinga  sulit  hidup diluar kandungan.
Sebelum  terjadinya  revisi Undang-Undang  Kesehatan  masih banyak perdebatan mengenai
aborsi  yang  dilakukan  oleh  korban perkosaan.  Hal  itu  dikarenakan tidak  terdapat  pasal  yang  secara jelas  mengatur  mengenai  aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan  indikasi  medis  sehingga dapat  dilakukan  karena  gangguan psikis  terhadap  ibu  juga  dapat mengancam nyawa sang ibu.
Namun  dipihak  lain  ada juga  yang  memandang  bahwa aborsi  terhadap  korban  perkosaan adalah  aborsi  kriminalis  karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1992  tentang  Kesehatan  tidak termuat secara jelas didalam pasalnya.  Dengan  keluarnya  revisi Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban  perkosaan  telah  termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2.
Pengaturan  aborsi  selain  di dalam KUHP, seperti telah diuraikan sebelumnya, juga terdapat  di  dalam  UU  Kesehatan. Di  dalam  ketentuan  Pasal  75  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan (”UU  Kesehatan”)  dengan  tegas melarang  tindakan  aborsi,  yang menyatakan sebagai berikut:
“ Setiap  orang  dilarang  melakukan aborsi.”
Namun
terdapat
pengecualian  untuk  dua  hal,  yaitu sebagaimana  yang  diatur  dalam kentuan  Pasal  75  ayat  (2)  UU Kesehatan yang menyatakan:
Larangan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. indikasi  kedaruratan  medis yang  dideteksi  sejak  usia  dini kehamilan,
baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita  penyakit  genetik berat  dan/atau  cacat  bawaan, maupun  yang  tidak  dapat diperbaiki
sehingga
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. kehamilan  akibat  perkosaan yang dapat menyebabkan
trauma psikologis bagi korban perkosaan .
UU  Kesehatan  adalah  sebuah  aturan khusus  yang  mengatur  tentang  perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas  Lex Spesialis derogate Lex Generali
sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP:
Jika suatu perbuatan masuk dalam  suatu  aturan  pidana yang  umum,  diatur  pula dalam  aturan  pidana  yang khusus,  maka  hanya  yang khusus itulah yang diterapkan.
Oleh  karena  itu,  ketentuan Pasal  346  KUHP  yang  mengatur tentang  tindakan  aborsi  sudah selayaknya dikesampingkan karena telah  ada  aturan  khusus  yaitu  UU Kesehatan  yang  mengatur  hal tersebut.
Kemudian  suatu  tindakan aborsi  dapat  dinyatakan  sebagai sebuah  tindakan  yang  legal  juga harus  memperhatikan  kententuan Pasal  75  ayat  (3)  UU  Kesehatan yang menerangkan sebagai berikut:
Tindakan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) hanya dapat dilakukan setelah  melalui  konseling dan/atau  penasehatan  pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan  yang  dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Sehingga  tindakan  aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2)
UU Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan  dan  diakhiri dengan konseling  pasca  tindakan  yang dilakukan oleh konselor. Dan lebih jauh  dari  pada  hal  itu,  UU
Kesehatan  juga  telah  mengatur batas  suatu  tindakan  aborsi,  hal
tersebut sebagaimana yang dijelaskan  dalam  ketentuan  Pasal 76 UU Kesehatan
yang menerangkan: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a. sebelum kehamilan berumur 6  (enam)  minggu  dihitung dari  hari  pertama  haid terakhir,  kecuali  dalam  hal kedaruratan medis ;
b. oleh  tenaga  kesehatan  yang memiliki  keterampilan  dan kewenangan  yang  memiliki sertifikat yang  ditetapkan oleh menteri;
c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. dengan  izin  suami,  kecuali korban perkosaan;
e. penyedia  layanan  kesehatan yang  memenuhi  syarat  yang ditetapkan oleh Menteri.
Aturan  lebih  lanjut  mengenai  aborsi  oleh korban perkosaan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP No. 61 Tahun 2014”)  yaitu    dalam  Pasal  31  sampai dengan Pasal 39. Dalam PP No. 61 Tahun 2014 menjelaskan tentang indikasi kedaruratan  medis  dan  perkosaan  sebagai pengecualian  atas  larangan  aborsi  atau dengan  kata  lain  memperbolehkan  aborsi berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis atau  akibat  dari  korban  pemerkosaan. Untuk  tindakan  aborsi  akibat  dari  korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah  tidak  lebih  dari  40  hari  dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
Dalam Pasal 34 ayat (2) PP 61/2014 Kehamilan
akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan:
a. usia  kehamilan  sesuai  dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
b. keterangan  penyidik,  psikolog, dan/atau  ahli  lain  mengenai adanya dugaan perkosaan.
Adapun yang dimaksud dengan  “ahli  lain”  berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP  No.  61Tahun  2014  antara  lain dokter  spesialis  psikiatri,  dokter spesialis  forensik,  dan  pekerja sosial.
Aborsi  kehamilan  akibat perkosaan  harus  dilakukan  dengan aman,  bermutu,  dan  bertanggung jawab.  Hal  ini  disebut  dalam  Pasal 35  ayat  (1)  PP  No.  61Tahun  2014. Ini  berarti,  pada  pengaturannya, wanita hamil yang ingin melakukan aborsi  berhak  untuk  mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
Di  samping  itu,  hak-hak wanita  korban  perkosaan  yang ingin  melakukan  aborsi  tercermin dalam  pengaturan  Pasal  37  PP  No. 61Tahun  2014 yang  pada  intinya mengatakan  bahwa  tindakan  aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan  hanya  dapat  dilakukan melalui konseling, yakni pra konseling  dan  pasca  konseling. Adapun tujuan pra konseling adalah  (Pasal  37  ayat  (3)  PP  No.
61Tahun 2014):
a. menjajaki kebutuhan dari  perempuan  yang
ingin melakukan aborsi; b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan  yang  ingin melakukan aborsi bahwa  tindakan  aborsi dapat  atau  tidak  dapat dilakukan  berdasarkan hasil  pemeriksaan  klinis dan pemeriksaan penunjang; c. menjelaskan tahapan tindakan  aborsi  yang akan dilakukan dan
kemungkinan efek samping dan komplikasinya;
d. membantu perempuan yang  ingin  melakukan aborsi untuk mengambil keputusan  sendiri  untuk melakukan  aborsi  atau membatalkan  keinginan untuk  melakukan  aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
e. menilai  kesiapan  pasien menjalani aborsi.
Menurut Pasal 37 ayat 4 PP
No.61  tahun  2014  konseling  pasca tindakan dilakukan dengan tujuan :
a. mengobservasi dan
mengevaluasi kondisi pasien  setelah  tindakan aborsi;
b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi; c. menjelaskan perlunya kunjuangan ulang untuk
pemeriksaan dan konseling  lanjutan  atau tindakan  rujukan  bila diperlukan; dan d. menjelaskan  pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.
Dari  aturan-aturan  diatas
sekiranya  dapat  kita  peroleh  hak- hak  wanita  korban  perkosaan  yang ingin melakuka aborsi, antara lain:
1) hak untuk mendapat kejelasan  apakah  tindakan aborsi dapat atau tidak dilakukan
2) hak untuk mendapatkan kejealasan  tahapan  tindak
aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya
3) hak untuk memutuskan
apakah  aborsi  dilakukan  atau dibatalkan. 4) Hak untuk dievaluasi kondisinya setelah melakukan aborsi Menurut pasal 38 ayat 1 PP No.61  tahun  2014,  dalam  hal korban perkosaan memutuskan
membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan  informasi  mengenai aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk melakukan tindakan  aborsi,  korban  perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
Sehingga  dari  uraian  diatas dapatlah  ditarik  suatu  kesimpulan bahwa  aborsi  yang  dilakukan  oleh korban  perkosaan  diperbolehkan oleh undang-undang, dengan
beberapa  persyaratan  yang  harus dipenuhi,  sebagaimana  diatur  di dalam  Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  61
Tahun  2014  tentang  Kesehatan
Reproduksi.

## III. PENUTUP
1. Tindakan aborsi merupakan tindak pidana.  Di  dalam  KUHP  sanksi pidana bagi pelaku aborsi tercantum  di  dalam  Pasal  346 selain  di  dalam  KUHP,  sanksi pidana  juga  terdapat  di  dalam  UU No.39 tahun 2009 tentang
kesehatan,  yaitu  pada  pasal  194.
Keberlakuan    pasal  194  ini berdasarkan  asas  lex  specialis derogat lex generali.
2. Aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan boleh dilakukan,
hal ini termasuk pengecualian dari Pasal  75  ayat  1  UU  No.39  Tahun 2009. Tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan hanya
dapat dilakukan melalui konseling, yakni  pra  konseling  dan  pasca konseling  sebagaimana  diatur  di dalam  PP  No.  61  Tahun  2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
DAFTAR PUSTAKA a. Buku
Fakih,  M..  “Perkosaan  dan  Kekerasan
Perspektif Analisis Gender”, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki  (ed). Perempuan  Dalam
Wacana  Perkosaan ,:  Perkumpulan
Keluarga Berencana Indonesia,
Yogyakarta 1997 Hendarmin Ranadireksa dalam Muladi,
Hak Asasi Manusia , Refika Aditama, Jakarta, 2005 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Moeljatno, Asas-asas hukum pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2009 Soerjono Soekanto, “ Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi”, CV Remaja
Karya, 1985
Soetandyo  Wignojosoebroto  di  dalam
buku Abdul Wahid
dan
Muhammad  Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual ,  PT.  Refika  Aditama,
Bandung. 2001
Taslim,  A.. Bila  Perkosaan  Terjadi .: Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan. Jakarta 1995
Wirdjono  Prodjodikoro, Tindak  Pidana Tertentu  Di  Indonesia ,  PT.Uresco, Bandung, 1986
b. Perundang-undangan
UUD 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan Peraturan  Pemerintah  Nomor  61
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
c. Lain-lain
Jurnal Psikologi, Ekandri, dkk, Perkosaan, Dampak dan Alternatif Penyembuhanya, Yogyakarta,  2001, No.1, hal.1 https://duniabidan.com/knowledge/apa-itu- aborsi-pengertian-aborsi-menurut-para- ahli.html https://id.wikipedia.org/wiki/Janin