## KINERJA BPD DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN MENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA SALARRI
KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Ihsan Rizaldy ¹ , Sjuaib Hannan 2 , Abdul Khalik 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: ihsanrizaldy7@gmail.com
2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Al Asyariah Mandar
Email: sjuaibhannan2019@gmail.com
3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: khalikmandar@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  BPD'S  performance  in implementing the Minister of Home Affairs Regulation no. 110 of 2016 in Salarri Village, Limboro District, Polewali Mandar Regency. The study used descriptive methods and data were taken from sources by means of observation, interviews and documentation. The results showed that the BPD still did not understand its duties and functions due to the low education of BPD members so that their performance was also low. The allowance aspect is also low so that the  needs  of  BPD  members  are  not  met  and  their  duties  are  sidelined.  The inhibiting factor is the lack of BPD knowledge about its duties and functions. Another  factor  is  the  government's  lack  of  firmness  in  emphasizing  the regulations that have been made.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  Kinerja  BPD dalam  Mengimplementasikan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  110 Tahun  2016  di  Desa  Salarri  Kecamatan  Limboro  Kabupaten  Polewali Mandar. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan data diambil dari sumber  dengan  cara  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD masih kurang memahami tugas dan fungsinya  dikarenakan  rendahnya  pendidikan  anggota  BPD  sehingga kinerja  juga  ikut  rendah.  Aspek  tunjangan  juga  rendah  sehingga kebutuhan  anggota  BPD  tidak  terpenuhi  dan  tugasnya  dikesampingkan. Faktor penghambat yakni kurangnya pengetahuan BPD tentang tugas dan fungsinya. Faktor yang lain ialah kurangnya ketegasan pemerintah dalam melakukan penekanan terhadap peraturan yang telah dibuat.
Kata Kunci: Kinerja, Implementsi, BPD, Peraturan Mendagri.
88 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah khususnya  pasal  1  angka  6  menyebutkan  bahwa  otonomi  Daerah  adalah  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  menyelesaikan  segala  urusan  pemerintahan yang ada di Desa, Kepala Desa akan dibantuh oleh aparatur Desa sesuai tugas dan fungsinya  masing-masing.  Sealain  itu  juga  ada  lembaga  yang  bertugas  untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Desa yaitu BPD selaku Badan Permusyawaratan Desa yakni sebagai wakil masyarakat di Desa.
Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan bahwa  Desa  adalah  Desa  dan  Desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Pengertian  Badan  Permusyawaratan  Desa Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  Tentang  Desa  bahwa Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disingkat  BPD,  adalah  lembaga  yang  merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  desa.  Sebagaimana  dalam  Peraturan  Mentri  Dalam  Negri  Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) :
BPD  Berdasarkan  Permendagri  No.  110  Tahun  2016  Bab  I  tentang Ketentuan  Umum  pasal  1  poin  4,  pengertian  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang selanjutnya  disingkat  BPD  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari penduduk  Desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara Demokratis. Sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat BPD memiliki tugas utama  yaitu  melakukan  pengwasan,  membahas  dan  menyepakati  Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa  serta  menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Badan Permusyawaratan  Desa  juga  mengatur  tentang  bagaimana    tugas  dan  fungsi  BPD secara  sepesifik  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  .hal  ini  membuktikan bahwa  BPD  memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  di  Desa khususnya  di  Desa  Salarri  Kecamatan  Limboro  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Polewali Mandar No 3 Tahun 2015 Tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa.  sehingga  segala  sesuatu  yang  ingin  di sampaikan  kepada  Kepala  Desa  harus  melalui  BPD  selaku  penampung  aspirasi. Namun  yang  terjadi  di  Desa  Sallari  BPD  belum  melaksanakan  apa  yang  di
| 89 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
inginkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 di karenakan masih banyak penyeimpangan yang terjadi di Desa .
Apa  yang  terjadi  di  Desa  Salarri  tidak  menggambarkan  sebagaimana kebijakan  yang  di  buat  oleh  pemerintah  di  karenakan  BPD  di  Desa  Salarri  belum mengetahui tentang alur maupun proses pembuatan Peraturan Desa. Bahkan Ketua BPD  Desa  Salarri  menyatakan  bahwa  tanda  tangan  dirinya  ditiru  oleh  orang  lain, dan    dirinya  tidak  mengetahui  siapa  yang  menirunya.  Secara  tidak  lansung  bisa terlihat  adanya  ketimpangan yang terjadi  yang tentunya dapat merugikan BPD itu sendiri maupun masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriktif  yakni  penelitian  yang berupaya  mengungkapkan  suatu  masaalah  dan  keadaan  sebagaimana  adanya. Menggambarkan  kinerja  Kepala  Desa  dan  BPD  daram  merumuskan  peraturan  di Desa Salarri Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mnadar .
Sumber  data  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  maupun  dokumentasi sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen resmi, peraturan perundang–undangan yang berkaitan.
Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha unutuk  mengumpulkan bahan-bahan  yang  berhubungan  penelitian  yang    dapat  merupakan  data  fakta, gejala, maupun informasi yang valid (sebenarnya), relibele (dapat di percaya), data objektif (sesuai dengan kenyataan).

## HASIL PENELITIAN
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  (1999)  menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang umum digunakan dalam hal mengukur kinerja yaitu:
1. Indikator kinerja input,
Indikator  kinerja  input  adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar pelaksanaan  kegiatan  dapat  menghasilkan  keluaran  yang  ditentukan, misalnya dana, SDM informasi, sertakebijakan.
2. Indikator kinerja output, Indikator  kinerja  output  merupakan  sesuatu  yang  diharapkan  lansung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik.
3. Indikator kinerja outcome.
Indikator  kinerja  outcome  adalah  segala  sesuatu  yang  mencerminkan berfungsinya penyelenggaraan kegiatan pada jangka waktu menengah.
4. Indikator kinerja manfaat. Indikator  kinerja  manfaat  yaitu  sesuatu  yang  terkait  dengan  tujuan  akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator kinerja dampak.
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Indikator  kinerja  dampak  merupakan  pengaruh  yang  ditimbulkan  baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
Kinerja  sendiri  oleh  Rummler  dan  Brache  dalam  Sudarmanto  (2009:  11) dikategorikan  menjadi  tiga  bagian  yakni  kinerja  organisasi,  kinerja  proses  dan kinerja individu. Kinerja organisasi dan kinerja individu biasanya digunakan untuk mengukur  sejauh  mana  sebuah  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya,  sedangkan kinerja  proses  biasanya  digunakan  oleh  pelaku  industri  untuk  mengukur  sejauh mana proses pembuatan suatu produk mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pembuatan  hingga  menjadi  sebuah  prodak.  Mengingat  BPD  adalah  sebuah kelembagaan  politik  atau  organisasi  politik  penulis  penulis  beranggapan  bahwa pengukuran  menggunakan  kinerja  organisasi  akan  lebih  efektif  digunakan  dalam penelitian ini.
BPD  memiliki  beberapa  fungsi  utama  dalam  berkinrja  yaitu:  fungsi pengawasan dalam rangka melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan ( control ) terhadap seluruh tindakan dan  akibat  dari  proses  transformasi  tersebut.  Melalui  pengawasan  tersebut  dapat diketahui  penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi  secara  dini.  Jika  kekurangan dan  kesalahan  diketahui  lebih  awal  maka  akan  dapat  dilakukan  perbaikan  dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian  akan  menghindari  terjadinya  kebocoran  dan  pemborosan  untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.
“Menurut pak Sukri Tawaran salah satu yang menjadi penghambat kinerja BPD dari  tunjangan  yang  masih  sangat  terbatas  yang  hanya  mendapat  tunjangan 500.000/bulan  dan  diterima  secara  triulan.wawancara  16  april  2020.hal  yang sama juga di ungkapkan oleh pak hamsa lubiz salasatu yang menjadi penyebab kami  BPD  bergerak  dari  segi  anggaran  dan  tunjangan  yang  masih  sangat kurang.” ( Wawancara , 16 April 2020)
Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan  dan  kerjasama  yang  harmonis  antara  BPD  dengan  kepala  Desa,selain keharmonisan anggaran juga sangat dibutuhkan dalam membagun Desa bukan dari segi aggaran desanya saja namun tunjangan maupun gaji harus disesuaikan dengan kebutuhan  individu  itu  sendiri  seperti  aparatur  Desa  dan  lain  sebagainya.  hal  ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik.
“Merurut pak Sukri Tawaran BPD belum pernah mengajukan rancangan perdes dikarenakan ketidak mampuanya dalam melakukan pengajuan rancangan perdes dan ketua BPD haya  sekali mengikuti pelatihan di luar provinsi.wawancara 16 april  2020  hal  yang  samama  juga  di  ungkapkan  oleh  ketua  BPD  pak  Hamza lubiz  kempuan  kami  dalam  membuat  rancangan  perdes  masih  sangat  kurng.” ( Wawancara , 16 April 2020)
| 91 p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
Melihat  wawancara  menujukkan  bahwa  pelaithan  BPD  tetang  tugas  dan fungsinya  sangatlah  berperan  penting  dalam  memajukan  kesejahteraan  Desa  ,hal ini  dikarenakan  ketika  kita  meninjau  funsi  BPD  itu  sendiri,  dimana  ketiga  fungsi tersebut  dijalankan  sebagaimana  mestinya  kita  akan  melihat  masyarakat  di  Desa akan  mendapat  bantuan  yang  tepat  sasaran  dan  terpenuhinya  kebutuhan Desa.Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi BPD yakni;
BPD juga memiliki beberapa fungsi umun yang menjadi dasar terbentuknya BPD.  Fungsi  BPD  diatur  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  110  Tahun 2016 Bab V tentang Fungsi dan Tugas BPD pasal 3 yaitu:
a) Membahas dan menyepakati rancangan perturan Desa bersama Kepala Desa.
b) Menampung aspirasi masyarakat
c) Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.
Tentunya dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  tentang  dasar  dibentuknya BPD,diharapkan  BPD  mampu  memberikan  kenerja  sesuai  tu gas  dan  fungsinya selaku  Badan  Mermusyawaratan  Desa  yakni  sebagai  penampung  aspirasi masyarakat maupun sebagai mitra dalam bentuk mewujudkan kepentigan umum.
“Berdsarkan  pengakuan  ketua  BPD  Desa  Salarri  Pak  Hamza  telah  menjabat selama 6 tahun lamanya dan sampai saat ini, iya dipilih secara  ditunjuk lansung oleh  Kepala Desa dikarenakan yang menjabat sebelum dirinya meninggal dunia sehingga digantikan oleh ketua BPD saat ini, ketika ditanya tentang bagaimana kinerjanya  selama  iya  menjabat  beliau  menjawab  iya  hanya  menjadi  penegah ketika  ada  permasalahan  antara  masyarakat  contohnya  permasalahan  sengketa iya  beliau  selalu  menyelesaikan  masalah  tersebut  sebagai  penegah  antara masyarakat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.  “( Wawancara , 16 april 2020)
Selain  itu  Pak  Hamza  juga  ditanya  mengenai  prgram  kerjanya  beliau menjawab bahwa
“BPD  Desa  Salarri  tidak  memiliki  program  kerja  sama  sekali  sejak  beliau menjabat  maupun  sebelum  nya,sehingga  BPD  Desa  Salarri  tidak  memiliki pedoman  dalam  melaksankan  kineja  dan  beliau  mersa  bahwa  keberadaanya hanya sebatas formalitas semata hal ini juga dikarenakan masyarakat tidak ingin mendegarkan  apa  yang  di  himbaukan  oleh  BPD  menurut  Pak  Hamza  selaku Ketua BPD”. ( Wawancara , 16 April 2020)
Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksanya tugas dan fungsi  BPD  sehingga  tidak  dapat  berkinerja  sesuai  yang  diharapakan  yakni kurangnya  pemahaman  tentang  tugas  dan  fungsi  BPD  serta  anggota  BPD  tidak dibekali  tentang  pemahaman  organisasi  sehingga  tidak  memiliki  program  kerja yang seharusnya menjadi sebuah acuan untuk berkinerja. Menurut ketua BPD Desa Salarri HAMSA LUBIS;
92 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
“Anggaran  juga  menjadi  pengghambat  yakni  anggaran  untuk  BPD  hanya  Rp 15.000  yang  menurutnya  masih  sangat  kurang.  Sehinnga  ketua  BPD  Desa Salarri  berharap  adanya  peningkatan  dari  segi  anggaran  dan  tunjangan  kepada anggota  BPD  agar  dapat  melakukan  sebuah  kegiatan”.  (Wawancara,  16  April 2020)
Sekdes Nur haisah Desa Salarri mengatakan bahwa
“Anggota BPD  memiliki ruangan dalam berkantor di kantor Desa  namun yang menjadi pertanyyan apa yang di kerjakan BPD di kantor sedangkan ketua BPD sendiri menyatakan tidak pernah berkinerja selama enam tahun menjabat ,selain itu  ketua  yang  menjabat  saat  ini  hanya  pengganti    ketua  yang  terdahulu  yang meninggal  dunia  enam  tahun  yang  lalu,  kemudian  ketua  BPD  saat  ini  yang meggantikan  ketua  BPD  yang  lama  juga  merupakan  anggota  BPD  yang ditunjuk  sebagai  ketua  BPD  Saat  ini  jadi  beliau  tau  persis  tentang  bagaimana perjalanan BPD di Desa Salarri “ .( Wawancara , 16 April 2020).
Menurut  penjelasan  pak  SUKRI  TAWARAN  selaku  kepala  Desa  Salarri bahwa;
“Berkaitan  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  ketua  BPD  secara pengetahuan  dalam  melaksanakan    tugas  dan  fungsinya  pelatihan  dalam perjalanan  dinas,  sementara  itu  pengakuan  ketua  BPD    tidak  banyak mendapatkan  ilmu  tentang  tugas  dan  fungsinya  karena  pelatihan  itu  hanya  di ikuti  satukali  saja  te`rlebih  pihak  kecamatan  tidak  pernah  melakukan  pelatihan terhadap anggota BPD berdasarkantugas dan fungsinya”. ( Wawancara , 16 April 2020)
Ketika  melihat  masaalah  yang  terjadi  di  Desa  Salarri  kita  tidak  melihat kinerja dari BPD hal ini dikarenakan tidak adanya program kerja lantas bagaimana kita  akan  melakukan  sebuah  evaluasi  kinerja  adalah  penilaian  pelaksanaan  tugas (seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja organisasi atau perusahaan,

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  di  lakukan  di  Desa  Salarri dapat disimpulkan  bahwa; BPD  Desa  Salari  masih  sangat  memerlukan  banyak pengetahuan  melalui  palatihan  serta  mempelajari  tugas  dan  fungsinya  dengan berdasarkan  Permendagri No.  110  tahun  2016.  H al ini  dikarenakan  BPD  Desa Salarri  tidak  mengerjakan  tugas  dan  fungsinya seperti menyampaikan  asprasi masyarakat, membuat  rancangan    perdes  serta  melakukan  pengawasan  terhada p jalannya  pemerintahan  di  Desa. hal  ini  membuat  masyarakat  tidak  menyaadari pengaruh  degan  adanya  BPD  dalam  pembagunan  Desa  dan  tidak  mendapat dukungan  dari  Desa. Adapun  faktor  penghambat yakni kurangnya  pengetahuan BPD  tentang  tugas  dan  fungsinya  serta  kurangnya  tunjangan  yang  membuat pendapatan  tidak  dapat  menjamin  kebutuhan  sehingga  tugasnya  sebagai  BP D
| 93
p-ISSN: 2541-4364,  e-ISSN: 2541-4372
menadi  hal  yang  dikesampinkan.  S ealai n itu  faktor  yang  berpengaruh i alah adanya  hubungan  kekeluargaan  yang  membatasi  untuk  mempertahankan hak sebagai BPD atau mitra Desa.

## SARAN
Adapun saran yang ditawarkan dalam hasil penelitian ini agar dapat menjadi sumber  pengetahuan  kita  kedepanya  yakni:  dalam  upaya  kesejahteraan  di  Desa tentunya  BPD  memiliki  peran  penting  sehingga  peningkatan  mutu  sangat dibutuhkan melalui adanya pelatihan khusus yang di berikan untuk BPD. Sehingga BPD  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  mana  mestinya. Penambahan  anggaran  maupu  gaji  juga  sangat  membatu  bagi  BPD  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  agar  mereka  dapar  fokus  dalam  mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A  Anwar  Prabu  Mangkunegara.  (2005).  Manajemen  Sumber  daya
ManusiaPerusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
As’ad. Moh., (2003). Psikologi Industri. Libery. Yogyakarta Masrukhin dan
Waridin, 2006. Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai.
Browne, Wildavsky. (2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalahPerluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
Dwiyanto,  Agus, dkk. (2003). Konflik di Era Otonomi Daerah dalam “Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah”, PSKK-UGM, Yogyakarta.
Erni  TrisKurniawan,  Sule  dan  Saefullah,  2005.  Pengantar  Manajemen,.  Jakarta. Prenada Media Jakarta.
Juliantara,  Dadang,  2005.  Peningkatan  Kapasitas  Pemerintah  Daerah  Dalam
Pelayanan Publik. Pembaharuan. Yogyakarta.
Meokijalt, (2008:22), Administrasi Perkantoran. Bandumg: Mandar Maju.
Mc  Shane  &  Ginow,  2007.  Organizational  Behavior  fourth  Edition,  Mcgraw
HillInternasional edition,2008. Perntice Hall.
Nining  Haslinda  Zainal,  Analisis  Kesesuaian  Tugas  Pokok  dan  Fungsi denganKompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar,Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2008.
Robbin, Stepen P. (2003). Organizational behaviour: Alih Bahasa. Jakarta:
Kelompok Gramedia.
Robbin, Stephen, 2006, “Perilaku Organisasi”, Prentice Hall, edisi kesepuluh
94 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Rivai, Veithzal dan Basri, 2005. Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai  Kinerja  Karyawan  Dan  Meningkatkan  Daya  Saing  Perusahaan. Rajagrafindo Persada. Jakarta
Simanjuntak, Payaman J. (2005:105). Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Lembaga saparin, SumberPenerbit FEUI,Jakarta.
Soelaiman,(2007:112), Manajemen Kinerja ; Langkah Efektif untuk
Membangun,Mengendalikan  dan  Evaluasi  Kerja,  Cetakan  Kedua,  Jakarta: PT.Intermedia Personalia Utama`
Soekanto,  Soerjono.  (2004).  Sosiologi  Suatu  Pengantar.  Jakarta:Raja  Grafindo Persada.1986, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintah Desajakarta: Ghalia Indonesia.
Simbolon,  Maringan.  Masri.  2004.  Dasar-Dasar  Administrasi  dan  Manajemen.
Jakarta: Ghallia  Indonesia
Sulistiyani.  Ambor  T.  Dan    Rosidah,  2003.  Manajemen  Sumber  Daya
Manusia.Graha Ilmu. Yogyakarta.
Srimindari,  2006.  Balanced  Scorecard  Sebagai  Alternatif  untuk  Mengukur kinerja.STIE Stikubankhttp.duniaesai.com.semarang.
Tika  p.,  2006  Budaya  Organisasi  Dan  Peningkatan  Kinerja  Perusahaan.  PT  Bumi
Aksara. Jakarta
Uno, Hamzah dan Nina Lamatenggo. 2012. Teori Kinerja dan Pengukurannya. PT.
Bumi Aksara. Jakarta.
Widjaja,  2003,  Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  dan
Utuh,Jakarta: PT Raja Grafindo PersadaZainal,
Nining  Haslinda.  2008.  Analisis  Kesesuaian  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Dengan kompotensi  pegawai  pada  sekretariat  pemerintah  kota  makassar.
Makassar:FISIPOIL
Permendagri No. 110 Tahun 2016  Tentang fungsi dan tugas BPD
Undang-undang No. 32 Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 23 Tahun 2014
Permendagri No. 11 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi BPD
Peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2015