Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, Raja Putra Reyhan, Muhammad Irfan, M. Tho Bagus Alfido, Muh Chandra Alfarez Zai
IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1456-1465 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468 Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaturan Tindak Pidana Elektronik Di Indonesia Beserta Permasalahannya
Mohd. Yusuf Daeng M 1 🖂 , Raja Putra Reyhan 2 , Muhammad Irfan 3 , M. Tho Bagus Alfido 4 , Muh Chandra Alfarez Zai 5
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan  hukum  dan  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat.  Selain  kontribusi  positifnya, teknologi informasi juga menimbulkan efek negatif seperti kriminalitas penipuan di dunia maya (cyber crime). Tindak pidana pada saat ini sudah tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga masuk dalam ranah dunia maya. Aspek pidana demikian dikenal dengan tindak pidana elektronik. Mengenai Tindak Pidana Transaksi Elektronik diatur di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik,  adanya  tindakan  yang  tidak  tepat  dalam  menjalankan  kegiatan  transaksi elektronik menjadi sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum. Sampai saat ini banyaknya ketidakpahaman hukum terhadap perilaku kegiatan transaksi elektronik menjadi masalah besar dalam kehidupan sehari-hari. Internet  sebagai  suatu  media  informasi  dan  komunikasi  elektronik  telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk browsing, mencari data dan berita, saling  mengirim  pesan  melalui email,  dan  perdagangan.  Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai tindak pidana elektronik di Indonesia.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Tindak Pidana Khusus, Elektronik .

## bstract
The development of information and communication technology has a very large influence on the development  of  law  and  the  socio-cultural  life  of  society.  In  addition  to  its  positive  contribution, information technology also has negative effects such as cybercrime. Criminal acts at this time are not only in the real world, but also enter the realm of cyberspace. Such criminal aspects are known as electronic  crimes.  Regarding  Electronic  Transaction  Crimes  regulated  in  Law  Number  19  of  2016 concerning Information and Electronic Transactions, the existence of inappropriate actions in carrying out electronic transaction activities is very important in ensuring legal certainty. Until now, many legal misunderstandings  regarding  the  behavior  of  electronic  transaction  activities  have  become  a  big problem in everyday life. The internet as a medium of electronic information and communication has been  widely  used  for  various  activities,  including  browsing,  searching  for  data  and  news,  sending messages to each other via e-mail, and trading. This type of research is normative legal research with a case approach, legislation, and analysis. This research will examine electronic crime in Indonesia. Keywords: Crimes, Special Crimes, Electronics.

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi  dan globalisasi yang begitu pesat menjadikan  dunia tanpa batas, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah pola dan gaya hidup, perilaku dan nilai-nilai soisal, ekonomi serta budaya masyarakat (Sri Wulandari, 2021). Teknologi informasi memiliki  banyak manfaat antara lain sebagai sarana komunikasi,  penyebaran, dan  pencarian data sehingga memegang peran penting baik di masa sekarang maupun di masa mendatang (Ria Safitri, 2018). Teknologi informasi dan komunikasi telahmerubah perilaku dan pola hidup masyarakat  secara global dan menyebabkan  dunia menjadi  tanpa batas, serta menimbulkan perubahan  di  berbagai  bidang  (A.  Raharjo  2002).  Teknologi  informasi  saat  ini  memberikan kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban  manusia,  sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Sidik 2013).
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  membuat  undang-undang  terkait  dengan  penggunaan teknologi  informasi  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik  (UU  ITE)  untuk  memberikan  pedoman  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi (Purwoleksono 2019). Dalam penjelasan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  hak  memperoleh  informasi  melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, Raja Putra Reyhan, Muhammad Irfan, M. Tho Bagus Alfido, Muh Chandra Alfarez Zai
Teknologi  Informasi  dan  komunikasi  ditujukan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi  pengguna  dan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara,  hak  dan  kebebasan  melalui  penggunaan  dan  pemanfaatan Teknologi  Informasi  tersebut  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  pembatasan  yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum dalam suatu masyarakat demokratis (Muhammad Junaidi et al., 2020).
Perkembangan teknologi yang secara signifikan berlangsung demikian cepat, kemudian berimplikasi pada perkembangan tindak pidana yang memiliki karakteristik  berbeda dengan tindak  pidana  konvensional  lainnya.  Salah  satunya  adalah  tindak  pidana  penipuan  yang menggunakan  sarana elektonik. Berdasarkan tinjauan literatur, menunjukan  bahwa  penipuan menggunakan sarana elektronik merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau  sekelompok  orang  dimana  pelakunya  telah  melakukan  kesalahan  yang  melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian atas perbuatan yang dilakukannya tersebut harus dapat  dibuktikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  harus  dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan sanksi dan ancaman yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan  (H  Sofwan  Jannah  &  M.  Naufal,  2012).  Proses  globalisasi  teknologi informasi  dan  komunikasi  memunculkan  fenomena  yang  mengubah  model  komunikasi tradisional  dan  tradisional,  menciptakan  realitas  virtual  yang  kini  dikenal  dengan  internet. Internet  menjadi  budaya  masyarakat  modern  dengan  begitu  cepatnya,  dikatakan  sebagai budaya  karena  berbagai  aktivitas  masyarakat  cyber  seperti  berpikir,  berkreasi  dan  bertindak dapat  diekspresikan  melalui  internet,  kapanpun  dan  dimanapun.  Kehadirannya  telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (cyberspace) atau dunia semu yaitu  sebuah  dunia  komunikasi  berbasis  komputer  yang  menawarkan  realitas  yang  baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Menurut Howard Rheingold, cyberscpace adalah  sebuah  ruang  imajiner  atau  ruang  maya  yang  bersifat  artificial,  dimana  setiap  orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru (Iskandar Wibawa, 2016). Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai peraturan tindak pidana elektronik di Indonesia dan permasalahannya.
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, Raja Putra Reyhan, Muhammad Irfan, M. Tho Bagus Alfido, Muh Chandra Alfarez Zai

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  teori  dan  asas  hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal  (Jonaedi  Effendi  &  Johnny  Ibrahim,  2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi hukum, kemudian  dilanjutkan  dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep  atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan  dengan  topik  pembahasan  utama  di  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hukum Dan Teknologi Informasi Di Indonesia
Manusia  sekarang  hidup  di  peradaban  modern  yang  menuntut  segala  sesuatu  serba cepat, efektif dan efisien.  Saat  ini, seiring  dengan adanya era digital yang  dihadapi  dengan derasnya arus informasi merupakan hal esensial untuk menyokong aktivitas manusia. kemajuan teknologi  yang  mendisrupsi  bukan  menjadi  hal  yang  harus  ditolak  tetapi  perlu  dicermati kekurangannya  untuk  dijadikan  peluang  yang  baik  dalam  pemanfaatannya  (Tasya  Safiranita Ramli et al., 2021). Seiring perkembangan hukum di Indonesia terasa terhadap perkembangan penduduk  dan  sosial  kemasyarakatan.  Berbagai  penyakit  masyarakat  yang  menuntut  serta
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, Raja Putra Reyhan, Muhammad Irfan, M. Tho Bagus Alfido, Muh Chandra Alfarez Zai
mengharuskan  hukum  lebih  dulu  ada  sebagai  pengendali  sosial  untuk  menjadi  payung ketertiban  dalam  menciptakan  masyarakat  yang  tertib,  maju  dan  sejahtera.  Dimulainya perkembangan hukum dari perangkat hukum, yakni lahirnya produk hukum baru yang bersifat khusus  (lex  spesialis),  ini  dibuktikan  dengan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagai mana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana korupsi. Demikian pula dengan lembaga hukumnya yang lahir independen dan punya  kewenangan  khusus  misalnya  Komisi  Pemberantasan  korupsi  begitu  juga  dengan aparatur hukum dan budaya hukum. ICT Law and Internationalization. A Survey of Government View, di tahun 1990-an sedikit masyarakat yang mengetahui email dan Internet, dan sepuluh tahun kemudian teknologi telah mendunia dan terkenal menyeluruh. Hal ini terlihat sekarang bahwa  teknologi  telah  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  terbukti  dengan  cepat berpengaruh  kepada  tatanan  social  masyarakat  dan  berdampak  pada  hukum.  Sehubungan dengan  hukum,  telah  berkembang  berbagai  istilah  terkait  dengan  teknologi  informasi  di antaranya  yaitu  Information  and  Communication  Technology  Law  (ICT  Law)  atau  Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Globalisasi merupakan proses berubahnya budaya tata piker dan perilaku yang berakibat pada kedaulatan nasional kepada perusahaan transnasional (global players). Dengan meliputi jaringan  ekonomi  yang  kuat  dan  luas,  kekuasaaan  perusahaan  raksasa  transnasional  ini  dari waktu ke waktu semakin mencengkeram. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa saling berhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Paham yang demikian itu disebut globalisme atau neo-liberalisme.ini juga merupakan dampak peran teknologi informasi terhadap hukum di Indonesia. Di masa teknologi informasi  dan  komunikasi  terkadang  mendatangkan  malapetaka  dan  kesengsaraan  bagi kehidupan kita, dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif perkembangan teknologi ini terhadap kehidupan umat manusia. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan  dari kehidupan masyarakat  (Hendro Setyo Wahyudi & Mita Puspita Sukmasari, 2014).  Hilangnya nilai-nilai fundamental ini terlihat dengan kurangnya moral dan etika kemanusiaan, oleh karena itu hal tersebut tidak pernah bisa mejadi standar  kebenaran  ataupun  solusi  dari  masalah-masalah  kemanusiaan.  Banyaknya  kasus kejahatan  mayantara  yang  menimpa  masyarakat  bahkan  Mabes  TNI,  Badan  Pengkajian  dan Penerapan Teknologi (BPPT), data Mabes Polri dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, Raja Putra Reyhan, Muhammad Irfan, M. Tho Bagus Alfido, Muh Chandra Alfarez Zai
merupakan  sisi  gelap  dari  kejahatan  teknologi  informasi  yang  memanfaatkan  kecanggihan internet. Selain itu, situs Microsoft, NASA dan pentagon tidak luput dari para hacker nakal yang mengacaukan sistem informasi dan data yang dimiliki oleh Amerika Serikat, kasus pembobolan ATM oleh parahacker nakal juga menjadi salah satu dampak negatif dari teknologi informasi yang marak terjadi. Menyikapi kasus kejahatan diatas, kita harus memiliki sistem hukum nasional sendiri yang mengatur hukum ekonomi, baik mengadopsir nilai-nilai hukum asing yang dibawa investor asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan hukum di negara kita, begitu juga hal  nya  dengan  hukum  nasional  atau  campuran  hukum  nasional  Indonesia.  Hukum  yang berkembang di Indonesia berdampak berbagai reaksi dari sudut pandang yang berbeda-beda, ini tidak terlepas dari faktor baik dalam lembaga penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari  luar.  Terhadap  perubahan  yang  lambat  adaptasi  antara  hukum  dan  masyarakat  cukup dilakukan dengan melakukan perubahan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah  maupun  menambahnya.  Metoda  penafsiran  hukum  dan  konstruksi  hukum  juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak  berskala  besar.  Hukum  hanya  menjadi  bagian  dari  proses  politik  yang  mungkin  juga progresif dan reformatif.

## 2. Tindak Pidana Elektronik
Seiring  perkembangan  manusia,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  juga mengalami  perkembangan  yang  begitu  pesat.  Hal  ini  membuat  masyarakat  semakin  mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa  ada  batas  jarak,  ruang  dan  waktu.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang  dimaksud  adalah  kegiatan  perdagangan  secara  on-line  melalui  internet  (Tony  Yuri Rahmanto,  2019).  Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara,  hak  dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undangundang  dengan  maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat  demokratis  (Rio Armanda
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, Raja Putra Reyhan, Muhammad Irfan, M. Tho Bagus Alfido, Muh Chandra Alfarez Zai
Agustian & Jeanne Darc Noviayanti Manik, 2021), begitu juga dalam bidang informasi elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data  interchange  (EDI),  surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau  dapat dipahami  oleh orang yang mampu memahaminya. Perkembangan di bidang teknologi saat ini dan masa depan tidak hanya berdampak perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan lainnya seperti agama, budaya, masyarakat, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Jaringan informasi global saat ini atau internet telah menjadi sarana untuk melakukan kejahatan baik secara nasional maupun internasional. Internet adalah alat  bagi  penjahat  untuk  melakukan  kejahatan  Kejahatan  bersifat  global,  internasional  dan melampaui batas negara atau kedaulatan negara (Radita Setiawan & Muhammad Okky Arista, 2013).
Sebelumnya, undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana eleltronik diatur di dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik. Namun undang-undang tersebut dianggap masih memiliki masalah dan kekurangan. Akhirnya pada tanggal 25 November 2016 diundangkan Revisi Undang-undang U ITE baru, Yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa “Peraturan Perundang -undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan  mengikat  pada  tanggal  diundangkan,  kecuali  ditentukan  lain  di  dalam  Peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan”, maka semenjak tanggal 25 November 2016 itu pula lah UU No. 19 Tahun 2016 ini memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 27 November 2016 tersebut memiliki  amanat  penting  bagi  masyarakat  agar  agar  membangun  etika  dalam  penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati di ranah media sosial (Achmadudin Rajab, 2017).
Secara  konstitusional  di  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  ditegaskan  bahwa  “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang dianut oleh negara kita adalah civil law atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System. Ciri khas utama yang terdapat di dalam sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, Raja Putra Reyhan, Muhammad Irfan, M. Tho Bagus Alfido, Muh Chandra Alfarez Zai
aturan  hukum  yang  sifatnya  tertulis.  Oleh  karena  itu  dalam  rangka  membangun  etika  bagi pengguna  media  melalui  pembentukan  UU  No.  19  Tahun  2016  adalah  langkah  yang  tepat. Pentingnya etika bagi pengguna media secara nyata juga terkadung dalam Penjelasan Umum paragraf  ke-sembilan  dari  UU  No.  19  Tahun  2016,  yang  juga  maksud  utama  pembentukan undang- undang  ini,  yang  menyatakan  bahwa  “...karakteristik  virt ualitas  ruang  siber memungkinkan  konten  ilegal  seperti  Informasi  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik, pemerasan dan/ atau pengancaman,  penyebaran berita  bohong dan menyesatkan  sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian  atau  permusuhan  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  dan  golongan,  dan  pengiriman ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara  pribadi  dapat  diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan  saja.  Dalam  rangka  melindungi  kepentingan  umum  dari  segala  gangguan  akibat penyalahgunaan  informasi  elektronik  dan  perdagangan  elektronik,  perlu  penguatan  peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten ilegal dengan mengambil langkah-langkah pencegahan  akses  terhadap  Informasi  Elektronik  dan/.  atau  Dokumen  Elektronik  yang  isinya melanggar hukum. Peradilan dan penyidik Indonesia harus berwenang untuk meminta informasi yang  terdapat  pada  penyelenggara  sistem  elektronik  untuk  penegakan  hukum  kejahatan informasi dan transaksi elektronik.

## SIMPULAN
Kemajuan  peradaban  manusia  telah  menyebabkan  munculnya  banyak  masalah  baru. Contoh masalah baru yang muncul dengan perkembangan manusia adalah kejahatan di industri elektronik. Secara konstitusional dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu  segala  tindakan  yang  dilakukan  di  Indonesia  harus  berdasarkan  hukum.  Sebelumnya, undang-undang  kejahatan  elektronik  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, undang-undang tersebut masih memiliki masalah  dan  kekurangan.  Akhirnya  pada  tanggal  25  November  2016  terbit  revisi  undang- undang U-ITE yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dengan disahkannya  undang-undang  ini  diharapkan  kegiatan  kriminalitas  di  dunia  maya  dapat
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, Raja Putra Reyhan, Muhammad Irfan, M. Tho Bagus Alfido, Muh Chandra Alfarez Zai
diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadudin  Rajab.  (2017).  URGENSI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  19  TAHUN  2016 TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  2008  TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4), 469.
H  Sofwan  Jannah,  &  M.  Naufal.  (2012).  Penegakan  Hukum  Cyber  Crime  Ditinjau  Dari Hukum Positif  Dan Hukum Islam. Jurnal Al-Mawarid, XII(1).
Hendro Setyo Wahyudi, & Mita Puspita Sukmasari. (2014). TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT. Jurnal Analisa Sosiologi, 3(1), 13.
Iskandar  Wibawa.  (2016).  ERA  DIGITAL  (PERGESERAN  PARADIGMA  DARI  HUKUM MODERN KE POST MODERNISME). Masalah - Masalah Hukum, 45(4), 285 – 286.
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, & Bambang Sadono. (2020). PEMAHAMAN TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM UNDANG- UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Jurnal BUDIMAS , 2(2), 110.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Radita  Setiawan,  &  Muhammad  Okky  Arista.  (2013).  EFEKTIVITAS  UNDANG-UNDANG INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK  DI  INDONESIA  DALAM  ASPEK  HUKUM  PIDANA. Recidive, 2(2), 140.
Ria  Safitri.  (2018).  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Bagi  Perguruan Tinggi. SALAM, 5(3).
Rio Armanda Agustian, & Jeanne Darc Noviayanti Manik. (2021). Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif. PROGRESIF: Jurnal Hukum, XVI(1), 98.
Sri  Wulandari.  (2021).  MEKANISME  PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  PENIPUAN YANG  MENGGUNAKAN MEDIA TRANSAKSI ELEKTRONIK. JURNAL SPEKTRUM HUKUM, 18(1),
Copyright@Mohd. Yusuf Daeng M, Raja Putra Reyhan, Muhammad Irfan, M. Tho Bagus Alfido, Muh Chandra Alfarez Zai
26.
Tasya Safiranita Ramli, Zainal Muttaqin, Dadang Epi Sukarsa, Sherly Ayuna Putri, Amelia Cahyadini, & Ega Ramadayant. (2021). PENGENALAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMANFAATAN OVER THE TOP UNTUK PENDIDIKAN. 78 ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 79.
Tony  Yuri  Rahmanto.  (2019).  PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  TINDAK  PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 32.