Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## OTENTISITAS AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI MELALUI ONLINE DIMASA PANDEMI COVID 19

## Gana Prajogo*, Abdul Salam**

## Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat E-Mail: ganaprajogo12@gmail.com, kontakdoel@gmail.com Naskah diterima : 12/11/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangi melalui Online Dimasa Pandemi  Covid  19.  Notaris  wajib  menjalankan  aktivitas  pekerjaanya  dengan  mematuhi protocol  kesehatan yang  telah  diterbitkan  oleh  Pemerintah  atau  panduan  pencegahan Covid-19  yang  berlaku umum  seperti penggunaan  masker,  penyediaan  cairan  penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian dan peningkatan kebersihan kantor secara umum. Berbagi dokumen draf akta kepada klien sebelum penandatanganan melalui  jalur  daring  yang  aman  juga  penting  untuk  dipertimbangkan  guna  menghindari revisi  berkepanjangan  dan  mempercepat  proses  penandatanganan. Notaris  dapat dimintakan  pertanggungjawabannya  apabila  terdapat  unsur  kesalahan  yang dilakukannya.
Kata Kunci : Otentisitas, Akta Notaris, Pandemi Covid 19

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  Authenticity  of  Notary  Deeds  Signed  Online  During  the  Covid  19 Pandemic. Notaries are required to carry out their work activities by complying with health protocols  that  have  been  issued  by  the  Government  or  generally  accepted  Covid-19 prevention guidelines such as the use of masks, provision of hand sanitizer, enforcement of working hours employee shifts and improvement of general office cleanliness. Sharing draft documents  with  clients  prior  to  signing  via  secure  online  channels  is  also  important  to consider  in  order  to  avoid  lengthy  revisions  and  speed  up  the  signing  process.  The  notary can be held accountable if there is an element of error he did.
Keywords : Authenticity, Notary Deed, Covid 19 Pandemic

## A. Latar Belakang
Hukum  positif  Indonesia  menentukan  bahwa  hanya  satu  cara  untuk  memberikan kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum  terhadap  suatu  akta,  yaitu  dengan  tanda  tangan manuskrip.  Namun,  dalam  praktek  perdagangan  khususnya,  tanda  tangan  manuskrip  sudah kian  tergeser  dengan  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  yang  melekat  pada  akta
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
terdematerialisasi  sehingga  timbul  perdebatan  tentang  pengakuan,  kekuatan  hukum  dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik.
Transaksi elektronik bersifat non face (tanpa bertatap muka), non sign (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan Transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi  informasi.  Dalam,  perkembangannya,  aspek  keamanan  dalam  informasi  sudah mulai diperhatikan. Ketika informasi ini menjadi rusak atau maka akan terdapat resiko-resiko yang  harus  ditanggung  oleh  orang-orang  baik  yang  mengirim,  membutuhkan,  ataupun sekedar  melihatnya,  dikarenakan  penggunaan  informasi  elektronik  ini,  menggunakan jaringan  publik,  dimana  setiap  orang  dapat  mengetahui  informasi  elektronik  tersebut,  atau apabila  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  prestasi  dari  transaksi  elektronik  yang  telah disepakati  dengan  pihak  yang  lain,  hal  ini  merugikan  pihak  yang  berkepentingan  yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa.
Permasalahan  hukum  yang  seringkali  dihadapi  adalah  ketika  terkait  dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal  pembuktian  dan  hal  yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan  melalui sistem  elektronik.  Permasalahan  yang  lebih  luas  terjadi  pada  bidang  keperdataan  karena transaksi  elektronik  untuk  kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (electronic commerce) telah  menjadi  bagian  dari  perniagaan  nasional  dan  internasional.  Kenyataan  ini menunjukkan  bahwa  konvergensi  di  bidang  teknologi  informasi,  media,  dan  informatika (telematika)  berkembang  terus  tanpa  dapat  dibendung,  seiring  dengan  ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. 1
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa Notaris  adalah  Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  atau  berdasarkan undang-undang  lainnya. 2 UUJN  memberikan  definisi  yang  merujuk  kepada  tugas  dan wewenang  yang  dikerjakan  oleh  Notaris.  Notaris  memiliki  tugas  untuk  menjadi  pejabat umum, dan wewenangnya adalah membuat akta otentik.
Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-Undang dan diangkat oleh Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  pengangkatan  Notaris  yang  dilakukan  oleh Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  maka  Notaris  dapat  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  dengan  bebas,  tanpa  dipengaruhi  oleh  badan  eksekutif  dan  badan  lainnya. Kebebasan  yang  dimaksud  adalah  Notaris  dalam  menjalankan  jabatanya  dapat  bertindak secara netral dan independen. Selain itu dalam mengemban tugasnya seorang Notaris harus memiliki tanggungjawab yaitu :
1. Notaris  dituntut  untuk  membuat  Akta  dengan  baik  dan  benar  yang  artinya  akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
1 Husnul Hudzaifah,”Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia,” e- Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 5, ( Mei 2015). Hlm 194.
2 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Ps.1 angka (1).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
2. Notaris dituntut mengasilkan akta yang bermutu yang artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya,  bukan  bersifat  fiktif.  Notaris  harus  menjelaskan  kepada  pihak  yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak  positif  yang  artinya  siapapun  akan  mengakui  isi  akta  Notaris  itu mempunyai bukti yang sempurna. 3
Notaris  merupakan  seorang  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  bersifat atribusi yang diperoleh dan diberikan oleh UUJN, dan bukan berasal dari lembaga lain seperti Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu, kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan.
Kewenangan  umum  Notaris  diatur  dalam  Pasal  15  UUJN  yaitu  Notaris  berwenang membuat  Akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  dikehendaki  oleh  pihak  yang berkepentingan  supaya  dinyatakan  dalam  suatu  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta. Pembuatan akta-akta  itu  tidak  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  15  UUJN  Notaris  memiliki  wewenang  untuk  membuat Akta  otentik  yang  berkaitan  dengan  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang diharuskan  oleh  undang-undang.  Kewenangan  untuk  membuat  Akta  otentik yang  dilakukan oleh  seorang  Notaris  untuk  memformulasikan  keinginan  dari  para  pihak  yang  dituangkan dalam  Akta  otentik,  dengan  memperhatikan  peraturan  hokum  yang  berlaku.  Kewenangan khusus yang dilakukan oleh Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkanya kedalam buku khusus,  membukukan  surat-surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftarkanya  kedalam  buku khusus, membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan,  melakukan pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat  aslinya,  memberikan  penyuluhan  hukum sehubung dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertananahan, dan membuat  risalah  lelang.  Selain  itu,  Notaris  memiliki  kewenangan  khusus  untuk  melakukan perbaikan  terhadap  kesalahan  tulis,  atau  kesalahan  ketik  yang  terdapat  dalam  Minuta  Akta yang  telah  dibuat  dengan  membuat  Berita  Acara  Pembetulan  dan  Salinan  atas  Berita  Acara Pembetulan dan wajib untuk menyampaikannya kepada para pihak. 4
Akta menurut bentuknya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Akta Otentik, dan Akta dibawah tangan.  Pengertian  Akta  Otentik  secara  teoritis  adalah  surat  atau  akta  yang  sejak  semula dengan  sengaja  resmi  dibuat  untuk  pembuktian  apabila  suatu  hari  terjadi  suatu  sengketa, secara  dogmatig  menurut  hukum  positif  akta  otentik  terdapat  dalam  Pasal  1868  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  yang  bentuknya  telah  ditentukan  oleh Undang-Undang  dan  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat
3 Wiria  Adhy  Utama  dan  Ghansam  Anand,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Pengganti  dalam  Pemanggilan berkaitan dengan Kepentingan Pribadi,” Jurnal Panorama Hukum (Juni 2018) : 106-107
4 Jozan Adolf, Widhi Handoko, dan Muhammad Azhar, “Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan,” NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) : 182-183.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
akta  otentik.  Akta  otentik  dibedakan  lagi  menjadi  akta  pejabat,  dan  akta  para  pihak.  Akta pejabat  adalah  akta  yang  inisiatif  pembuatanya  adalah  oleh  pejabat  bukan  berdasarkan inisiatif  pihak  yang  tercantum  dalam  akta.  Akta  para  pihak  adalah  akta  yang  inisiatif pembuatanya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti akta surat kuasa, akta tanah  hak  milik  dan  akta  jual  beli  yang  biasanya  dibuat  dihadapan  Pejabat  Notaris  yang dikenal juga sebagai akta notariil. 5
Akta  Otentik merupakan  alat  bukti  yang  bersifat  sempurna  sebagaimana  yang  sudah diatur  dalam  Pasal  1870  KUHPerdata.  Akta  Otentik  memberikan  diantara  para  pihak termasuk juga ahli warisnya atau orang yang  mendapat hak dari para pihak itu merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang  dibuat atau dinyatakan dalam akta ini  berarti memiliki kekuatan bukti yang sedemikian rupa karena dianggap telah melekat pada akta itu sendiri  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan  lagi  dan  bagi  hakim  itu  merupakan  bukti  wajib. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan  tentang  kepalsuan  akta  itu,  oleh  karena  itulah maka  akta  otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil. 6
Akta  Otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  terbagi  menjadi  2  (dua)  macam  yaitu  Akta Otentik yang  dibuat  oleh  pejabat  atau  yang  disebut  sebagai  akta  pejabat. Akta  Relas  adalah akta  yang  memuat  keterangan  resmi  dari  pejabat  yang  berwenang.  Jadi  akta  ini  hanya memuat  keterangan  dari  satu  pihak  saja,  yakni  pihak  pejabat  yang  membuatnya.  Akta  ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Akta Otentik yang dibuat di  hadapan  pejabat  yang  memuat  pernyataan  pihak-pihak  yang  disebut  sebagai  akta  para pihak  (Akta  Partij).  Akta  Partij  adalah  akta  yang  memuat  keterangan  (berisi)  apa  yang dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Misalnya  pihak-pihak  yang  bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak Notaris merumuskan kehendak pata pihak tersebut dalam suatu akta. 7
Perbedaan antara Akta Partij, dan Akta Relas memiliki perbedaan. Akta Partij memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Inisiatif ada dari para pihak yang besangkutan.
2. Berisi keterangan para pihak. Akta Relas memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Inisiatif dari pejabat.
2. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) pembuat akta.
Menurut  A.  Kohar  suatu  Akta  Notaris  merupakan  suatu  keterangan  Notaris  dalam kedudukan sebagai pejabat umum menjamin atas adanya :
1. Kehadiran Para Penghadap.
2. Pada tempat tertentu.
3. Pada tanggal tertentu.
4. Para  penghadap  memberikan  keterangan  sebagaimana  tercantum  dalam  akta tersebut, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta.
5 Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap , (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm, 42
6 I Ketut Tjukup et al , “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata,” Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2015 – 2016 : 182-183
7 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hlm 111
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
5. Ditandatangani  oleh    para  penghadap  untuk  akta  pihak  sehingga  fungsi  dari akta  tersebut  adalah  bahwa  para  penghadap  dengan  adanya  tandatangan  dan keterangan fakta dari notaris. 8
Akta  otentik  memberikan  jaminan  bagi  para  pihak  yang  datang  menghadap  kepada Notaris  atas  perbuatan  dan  kehendak-kehendak  dari  mereka  yang  tertuang  dalam  akta otentik  tersebut.  Notaris  dalam  membuat  akta  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 9
Kepastian  hokum  adalah  ketentuan-ketentuan  hukum  atau  klausul-klausul  yang mampu  menjamin  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara  atau  para  pihak.  Kepastian  itu tercantum  dalam  setiap  akta  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Menjamin  ketertiban  diartikan bahwa  akta  yang  dibuat  oleh  para  pihak  menjamin  keteraturan  dalam  masyarakat. Keteraturan  diartikan  sebagai  keadaan  yang  tersusun  dengan  baik  atau  rapi.  Perlindungan hukum bagi setiap warga negara artinya bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus memberikan rasa aman kepada para pihak maupun pihak lainnya. 10
Akta  Otentik  yang  digunakan  oleh  Notaris  memiliki  3  (tiga)  kekuatan  pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil.
Kekuatan  Pembuktian  Lahiriah  artinya  kemampuan  dari  akta  itu  sendiri  untuk membuktikan  dirinya  sebagai  akta  otentik.  Menurut  Pasal  1875  KUHPerdata  kekuatan pembuktian  lahiriah  itu  tidak  ada  pada  akta  dibawah  tangan.  Akta  dibawah  tangan  hanya berlaku sah terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila pihak yang disebutkan dalam akta mengakui kebenaran tanda tangan miliknya.
Akta  Otentik  membuktikan  sendiri  keabsahannya.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa suatu  akta  yang  memenuhi  syarat  dan  memiliki  bentuk  seperti  akta  otentik,  maka  akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya.
Dengan  kekuatan  pembuktian  lahiriah  akta  otentik,  maka  persoalan  pembuktiannya hanyalah  mengenai  keaslian  tanda  tangan  pejabat  dalam  akta.  Dalam  ketentuan  Pasal  148 KUHPerdata  menyebutkan  pembuktian  sebaliknya  oleh  pihak  lawan  hanya  diperkenankan dengan memakai surat, saksi-saksi dan ahli.
Kekuatan  pembuktian  lahiriah  suatu  akta  otentik  merupakan  pembuktian  yang lengkap,  berlaku  terhadap  setiap  orang  dan  tidak  terbatas  kepada  para  pihak  saja.  Sebagai alat  bukti.  Keistimewaan  akta  otentik (akta  pejabat  maupun  akta  para  pihak) terletak  pada kekuatan pembuktian lahiriahnya.
Akta  notaris  bentuk  lahiriah  yang  sempurna,  berlaku  dan  mengikat  terhadap  setiap orang  sebagai  suatu  akta  otentik,  oleh  karena  ia  dibuat  dan  ditanda  tangani  oleh  pejabat negara yang berwenang untuk itu.
Akta  Notaris  yang  memiliki  kekuatan  pembiktuan  formal  adalah  terjaminnya kebenaran  dan  kepastian  tanggal  akta,  kebenaran  tanda  tangan  yang  terdapat  dalam  akta, indentitas dari orang-orang yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat.
Dengan  tidak  mengurangi  pembuktian  sebaliknya,  maka  pembuktian  formal  akta otentik merupakan pembuktian lengkap, dimana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun
8 A. Kohar , Notaris Dalam Praktek Hukum , (Bandung : Alumni,1993), hlm 8
9 Budi Untung, Visi Global Notaris , (Yogyakarta : ANDI, 2001), hlm 61 .
10 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu , (Jakarta : Radja Grafindo, 2015) , hlm. 22.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
akta para pihak adalah sama, artinya adalah bahwa keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.
Kekuatan  pembuktian  yang  bersifat  materiil  dari  Akta  Notaris  merupakan  suatu kepastian  bahwa  setiap  para  pihak  tidak  hanya  menghadap  dan  menerangkan  kepada Notaris,  tetapi  membuktikan  bahwa  mereka  juga  telah  melakukan  seperti  apa  yang dicantumkan kedalam akta.
Menurut  Pasal  1870,  1871,  dan  1875  KUHPerdata  memberikan  pembuktian  yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris serta penerima hak, dengan pengecualian bilamana yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan belaka atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta. 11
Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  membacakan  Akta  Notaris  dihadapan penghadapnya dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi untuk pembuatan wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat waktu itu juga setelah Notaris melakukan pembacaan terhadap penghadap, saksi, dan notaris.
Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN secara tegas disebutkan bahwa Notaris juga harus  hadir  secara  fisik  dan  menandatangani  akta  di  hadapan  penghadap  dan  saksi.  Tanpa kehadiran  notaris  saat  pembacaan  akta  di  hadapan  para  pihak  dan  saksi-saksi  dan  tidak ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi,  dan  notaris  maka  akta  itu  akan kehilangan sifat keotentikannya.
Selanjutnya dalam Pasal 44 UUJN yang menyebutkan “segera  setelah akta dibacakan, akta  tersebut  ditandatangani  oleh  setiap  penghadap,  saksi,  dan  notaris,  kecuali  apabila  ada penghadap  yang  tidak  dapat  membubuhkan  tanda  tangannya  dengan  menyebutkan  alasan yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta.”
Pembacaan,  penerjemah  atau  penjelasan,  dan  penandatanganan  dinyatakan  secara tegas  pada  akhir  akta.  Perubahan  atau  penambahan  isi  akta  (renvooi)  dilakukan  atas kehendak dari para penghadap. Setiap renvooi yang ada didalam akta harus diberi paraf oleh para penghadap yang menandatangani akta tersebut. Pemberian paraf ini dimaksud sebagai pengesahan dari adanya perubahan atau penambahan yang dikehedaki oleh para penghadap. Renvooi  berarti  penunjukkan  kepada  catatan  disisi  akta  tentang  tambahan  coretan  dan penggantian yang disahkan.
Pembubuhan  tanda  tangan  merupakan  salah  satu  rangkaian  dari  peresmian  akta, pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah akta. Pembubuhan tanda tangan pada akta  harus  dinyatakan  secara  tegas  pada  bagian  akhir  akta.  Pembubuhan  tanda  tangan mengandung  arti  memberikan  keterangan  dan  pernyataan  secara  tertulis,  yakni  apa  yang tertulis diatas tanda tangan itu. Dengan demikian para saksi yang ikut menandatangani akta itu  dapat  memberikan  kesaksian,  bahwa  segala  formalitas  yang  ditentukan  oleh  undang- undang baik penandatangan telah dipenuhi dilakukan mulai dari para penghadap kemudian disusul  oleh  saksi  dan  paling  akhir  oleh  notaris.  Apabila  penghadap  tidak  dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak dapat membaca atau menulis maka penghadap
11 Dedy  Pramono,  “Kekuatan  Pembuktian  Akta  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Selaku  Pejabat  Umum  Menurut  Hukum Acara Perdata di Indonesia ,” Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, Desember 2015. Hlm 254-255
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
yang  bersangkutan  dapat  memberikan  cap  jempolnya.  Cap  jempol  bukan  merupakan  tanda tangan melainkan suatu tanda. Pemberian cap jempol itu pula harus dinyatakan dalam akta. 12 Di  masa  Pandemi  Covid  19  ini  penandatanganan  Akta  Notaris  menjadi  sebuah permasalahan  yang  dikarenakan  semua  kegiatan  dihentikan  atau  dilakukan  secara  daring atau online, oleh karena itu notaris sebagai profesi pembuat akta harus membuat akta secara daring atau online.
Permasalahan  Pandemi  Covid  19  membawa  dampak  yang  sangat  luas  bagi  norma- norma  hokum  yang  berada  di  Indonesia,  termasuk  juga  otentikasi  Akta  Notaris  yang mewajibkan para pihak harus bertatap langsung dengan Notaris. Penandatangan Akta Notaris harus  dilakukan  secara  tatap  muka  sebagaimana  yang  telah  tercantum dalam  Pasal  16  ayat (1)  huruf  (m)  UUJN.  Pada  masa  Pandemi  Covid  19  untuk  melaksanakan  prosedur penandatanganan  Akta  Notaris  sulit  untuk  dilaksanakan  dan  harus  melakukan penandatanganan  secara  daring,  penandatanganan  Akta  Notaris  membawa  konsekuensi hukum  pada  konflik  norma  hukum,  keabsahan  tanda  tangan  para  pihak  yang  menghadap kepada notaris apakah telah sesuai dengan aslinya atau tidak sesuai.
Para pihak yang menghadap kepada Notaris tidak serta merta mempunyai itikad baik terkadang juga mempunyai itikad tidak baik yang pada akhirnya akan merugikan pihak dan notaris  sebagai  pembuat  akta  oleh  karena  itu,  notaris  wajib  memeriksa  identitas  diri  foto serta  dokumen  yang  mendukung.  Akta  Notaris  yang  dibacakan  secara  daring  menimbulkan permasalahan  jika  notaris  lalai  tidak  sesuai  dengan  UUJN  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait,  kelalaian  notaris  akan  autentifikasi  para  pihak  terhadap  perjanjian yang  dibacakan  secara  daring  akan  menimbulkan  tanggung  jawab  hukum  terhadap  notaris seperti  tanggung  jawab  secara  perdata,  tanggung  jawab  secara  pidana  dan  tanggung  jawab secara administratif. 13

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu  dengan  menelaah  data  sekunder  yang  diperoleh  oleh  peneliti  dalam  penelitian kepustakaan/studi  dokumen  berkaitan  dengan  kasus  yang  menjadi  objek  penelitian  ini. Metode  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  analitis  dimana  penulis  mencoba  untuk mendeskripsikan  analisis  terhadap  Otentisitas  Akta  Notaris  Yang  Ditandatangi  melalui Online  Dimasa  Pandemi  Covid  19.  Pendekatan  yuridis  normatif  yang  digunakan  dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk menyajikan data yang berkaitan dengan kasus Otentikasi  Akta  Notaris  yang  dilakukan  secara  Online  dalam  penelitian  ini,  namun  juga ditujukan untuk melakukan analisis terhadap data tersebut.
Teknik analisa data yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif yang artinya penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai  instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  gabungan,  analisis data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi.
12 Dwi  Merlyani,  Tesis:”Kewajiban  Pembacaan  Akta  Otentik  oleh  Notaris  diHadapan  Penghadap  (Terkait  dengan Konsep Cybernotary)” (Palembang: Universitas Sriwijaya: 2019), hlm 43-45
13 Miranti Verdiana, Tesis ”Keabsahan Akta Perjanjian Kredit” (Surabaya :Universitas Airlangga : 2020). Hlm 5-6
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## C. PEMBAHASAN
1. Otentisitas Akta Notaris yang ditandatangi melalui online dimasa pandemi Covid 19 Notaris  sebagai  pejabat  umum  sebagaimana  yang  telah  dicantumkan  dalam  UUJN diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik, yaitu sebuah pembuktian yang bersifat tertulis  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  bagi  masyarakat,  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  secara  tegas  bahwa  syarat  utama  otentisitas  sebuah akta  otentik  adalah  kehadiran  para  pihak  dihadapan  Notaris  berdasarkan  Pasal  1868 KUHPerdata
Sejak  dikeluarkanya  Surat  Himbauan  Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia  (PP- INI) tertanggal 17 Maret 2020, kantor Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas di kantor atau  di  luar  kantor  dan  apabila  tidak  ada  keperluan  yang  mendesak,  pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan, semaksimal mungkin diselesaikan di rumah.
Perbuatan  hokum  yang memerlukan  surat  pernyataan  dan/atau  perjanjian  dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda. Secara bebas, bisa diartikan bahwa surat dan/atau perjanjian yang dapat ditunda adalah yang tidak harus  dilakukan  sekarang  atau  dengan  segera  sehingga  dapat  dilakukan  menunggu  kondisi menjadi  lebih  baik.  Sebaliknya,  surat  dan/atau  perjanjian  yang  tidak  dapat  ditunda  adalah yang harus dilakukan dengan segera atau tidak dapat menunggu.
PP-INI  melalui  Surat  Edaran  Nomor  67/35-III/PP-INI/2020  telah  memberikan panduan  yang  jelas  bagi  Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  dalam  kondisi  bekerja  dari rumah yaitu sebagai berikut yang dikategorikan dapat ditunda:
A. Mengatur  ulang  jadwal  penandatanganan  akta  dengan  para  penghadap,  hingga  kondisi memungkinkan;
B. Merekomendasikan  rekan  Notaris  lain  yang  kondisinya  memungkinkan  untuk menjalankan jabatan;
C. Untuk  perjanjian,  perbuatan,  atau  rapat  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan dokumennya  dapat  dibuat  di  bawah  tangan,  agar  dicantumkan  klausula  “ akan dibuat/dinyatakan  kembali  dalam  Akta  Otentik  segera  setelah  kondisi  darurat  Covid-19 dicabut oleh Pemerintah”
Kemudian akta-akta yang tidak dapat ditunda yaitu diantaranya :
A. Akta-akta pertanahan.
B. Akta-akta menyangkut perubahan badan hukum dan pendaftarannya.
C. Akta-akta berkaitan dengan hubungan antar subjek hukum perorangan seperti perjanjian kawin, utang piutang dan wasiat notariil beserta pendaftarannya.
Untuk akta-akta yang pembuatannya tidak dapat ditunda seperti dicontohkan di atas, PP-INI telah menegaskan bahwa untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dari rumah, maka  diselesaikan  di  kantor  Notaris  dengan  kewajiban  melaksanakan  protokol  pencegahan penyebaran  Covid-19  yang  telah  diterbitkan  oleh  Pemerintah  atau  panduan  pencegahan Covid-19  yang  berlaku  umum  seperti  penggunaan  masker,  penyediaan  cairan  penyanitasi tangan,  pemberlakuan  jam  kerja  karyawan  secara  bergantian  dan  peningkatan  kebersihan kantor  secara  umum.  Berbagi  dokumen  draf  akta  kepada  klien  sebelum  penandatanganan
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
melalui jalur daring yang aman juga penting untuk dipertimbangkan guna menghindari revisi berkepanjangan dan mempercepat proses penandatanganan. 14
Dalam penanggulangan Covid 19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020  adalah  bagian  dari  Pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Kekarantinaan  Kesehatan  yang memberikan  kewenangan  pemerintah  melakukan  penetapan  untuk  itu.  Demi  kepentingan publik yang lebih besar selayaknya norma keharusan dalam kewajiban pada Pasal 16 ayat (1) huruf  (m) UUJN  setidaknya  dapat  dikesampingkan  dalam  keadaan  darurat.  Dalam  keadaan darurat, pertemuan fisik justru dianggap bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih besar  dan  utama,  sehingga  selayaknya  tidak  berdampak  apapun  terhadap  penyelenggaraan jasanya secara elektronik.
Keberadaan  tanda  tangan  elektronik  yang  didukung  oleh  sertifikasi  elektronik  yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga sesungguhnya adalah suatu sistem pengamanan terhadap informasi  dan  komunikasi  elektronik.  Dengan  adanya  penggunaan  tanda  tangan  elektronik tersertifikasi,  keberadaan  dokumen  elektronik  yang  ditandatangani  secara  elektronik  tidak dapat  ditampik oleh  para  pihak  dalam  transaksi  setara  dengan  bukti  autentik.  Dengan  kata lain,  proses  autentifikasinya  menjadi  terjamin  secara  teknis,  dan  otomatis  outputnya merupakan bukti yang otentik.
Sesuai  dengan  Pasal  1875  KUHPerdata yang  menyatakan  bahwa  akta  bawah  tangan yang tidak ditampik oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik. Dengan demikian, dalam hal terjadi kemungkinan terburuk di mana Akta Notaris yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta bawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampiknya, dan Instansi Pemerintah terkait juga dapat menerimanya dengan baik. Tentu akan menjadi lebih kuat jika secara tegas instansi  terkait  mengeluarkan  regulasi  yang  dapat  menerima  dan  mengakui  Akta  Notaris elektronik tersebut dan menjadi dasar pemenuhan kelengkapan dokumen untuk melakukan Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik. 15

## 2. Tanggungjawab Notaris terkait dengan keabsahan Akta Notaris
Notaris  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  akta  yang  telah  dibuatnya,  apabila dikaitkan  dengan  teori  tanggung  jawab,  bahwa  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh Notaris  merupakan  akibat  pelaksanaan  tugas  dan  jabatannya.  Oleh  karena  itu  tanggung jawab  yang  digunakan  dalam  UUJN  adalah  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  atas pelanggaran  yang  dilakukannya  karena  sengaja  melakukan  perbuatan  tersebut  dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Prinsip  pertanggungjawaban  yang  dipergunakan  adalah  pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur  kesalahan  yang  dilakukannya.  Perlu  diadakannya  pembuktian  terhadap  unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:
14 “Notaris/PPAT dan Pandemi Covid 19,” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan- pandemi-covid-19?page=1. Diakses 12 September 2021
15 “Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e968b08889e7/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan- kesehatan-masyarakat?page=4. 12 September 2021
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap.
2. Waktu (pukul) menghadap.
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
Ketentuan  pada  Pasal  65  UUJN  yang  tidak  menjelaskan  batasan  waktu pertanggungjawaban  Notaris  yang  telah  berhenti  menjabat  menimbulkan  implikasi  hukum yang  tidak  jelas  dalam  menjelaskan  batasan  waktu  pertanggungjawaban  werda  Notaris terhadap  akta  yang  pernah  dibuat.  Akibatnya,  werda  Notaris  tetap  dimintai pertanggungjawaban  terkait  akta  yang  dibuatnya.  Dikaitkan  dengan  permasalahan  terkait batasan  waktu  pertanggungjawaban  werda  Notaris  terhadap  akta  yang  pernah  dibuat, bahwa  apabila  Notaris  telah  meninggal  dan  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris  tersebut menimbulkan sengketa yang akhirnya Notaris harus bertanggung jawab atas akta tersebut.
Batas  waktu  yang  ideal  terkait  dengan  pertanggungjawaban  Notaris  yaitu  sebagai berikut :
1. Didasarkan pada waktu ketentuan daluarsa
a. Terkait  tanggung  jawab  perdata  dapat  didasarkan  pada  Pasal  1967  BW  bahwa segala  tuntutan  hukum  hapus  dengan  lewatnya  waktu  30  (tiga  puluh)  tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti  menjabat  (65  tahun)  ditamb1ah  dengan  lewatnya  waktu  berdasarkan Pasal 1967 BW yakni 30 tahun.
b. Terkait  tanggung  jawab  pidana  dapat  didasarkan  pada  Pasal  78  ayat  (1) angka  3 KUH  Pidana,  bahwa  kewenangan  menuntut  pidana  hapus  setelah  12  (dua  belas) tahun  dengan  ancaman  pidana  penjara  lebih  dari  3  tahun.  Notaris  tidak  dapat dimintai  pertanggung  jawaban  ketika  berumur  77  (tujuh  puluh  tujuh) tahun.  Hal ini  dikarenakan  pasal  yang  digunakan  untuk  menuntut  Notaris  adalah  Pasal  263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Maka berdasarkan  penambahan  tersebut  Notaris  tidak  dapat  dimintai  pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.
2. Pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup. Ketentuan  mengenai  Pasal  65  UUJN  sudah  jelas  terkait  batas  waktu pertanggungjawaban  Notaris  karena  pertanggungjawaban  Notaris  ialah  sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu  pertanggungjawaban,  Notaris  harus  tetap  bertanggung  jawab  sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.
3. Pertanggungjawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya. Notaris  tidak  harus  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang  dibuat.  Hal  ini didasarkan  pada  teori  tanggung  jawab  jabatan,  bahwa  seseorang  harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika  orang  tersebut  masih  menjabat.  Namun  ketika  orang  tersebut  sudah  tidak menjabat  lagi,  maka  orang  tersebut  tidak  harus  bertanggungjawab  terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  perlu  kejelasan  dalam  UUJN  tentang  batas waktu  pertanggungjawaban  notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya.  Hal  ini  perlu  untuk memperoleh kepastian hukum bagi werda notaris. Sesuai dengan kewenangan jabatan, maka selayaknya  batas  pertanggungjawaban  notaris  terhadap  akta  yang  dibuatnya  adalah  pada saat menjabat sebagai notaris, karena akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kewenangan jabatan.  Setelah  notaris  habis  masa  jabatannya,  maka  notaris  tidak  lagi  dapat  diminta pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya. 16

## D. Penutup
Berdasarkan  Pasal  1875  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  akta  bawah  tangan yang tidak ditampik oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik. Dengan  demikian,  dalam  hal  terjadi  kemungkinan  terburuk  di  mana  Akta  Notaris  yang dibuat secara elektronik akan diasumsikan menjadi akta bawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah hukum sepanjang para pihak tidak menampiknya, dan Instansi Pemerintah  terkait  juga  dapat  menerimanya  dengan  baik.  Tentu  akan  menjadi  lebih  kuat jika  secara  tegas  instansi  terkait  mengeluarkan  regulasi  yang  dapat  menerima  dan mengakui  Akta  Notaris  elektronik  tersebut  dan  menjadi  dasar  pemenuhan  kelengkapan dokumen untuk melakukan Keputusan Administrasi Pemerintahan secara elektronik.
Notaris  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  akta  yang  telah  dibuatnya,  apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris  merupakan  akibat  pelaksanaan  tugas  dan  jabatannya.  Oleh  karena  itu  tanggung jawab  yang  digunakan  dalam  UUJN  adalah  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan. Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  atas pelanggaran  yang  dilakukannya  karena  sengaja  melakukan  perbuatan  tersebut  dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

## E. Ucapan Terimakasih
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan  jurnal  ini.  Dalam penulisan  hukum  ini,  penulis  menyadari  sepenuhnya  masih  terdapat  banyak  kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun  jurnal  ini,  penulis  menyadari  bahwa  penulisan  jurnal  hukum  ini  tidak  akan terselesaikan  tanpa  bantuan  dari  berbagai  pihak  yang  telah  memberi  banyak  dukungan, dan  penulis  mengucapkan  terimaksih  atas  dukungan  moril  maupun  materiil  terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.
16 Herianto Sinaga, “Tanggungjawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya. (Bandung: Universitas Padjajaran:
2020” Hlm 6-8
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. PERATURAN
Indonesia, Undang-Undang  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491

## B. BUKU
HS, Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu , Jakarta : Radja Grafindo, 2015
Kohar, A . Notaris Dalam Praktek Hukum , Bandung : Alumni,1993
Rambe, Ropaun. Hukum Acara Perdata Lengkap , Jakarta : Sinar Grafika, 2010
Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta : PT. Intermasa, 1985
Untung, Budi. Visi Global Notaris , Yogyakarta : ANDI, 2001

## C. JURNAL
Merlyani, Dwi. Tesis:”Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh Notaris diHadapan Penghadap (Terkait dengan Konsep Cybernotary)” (Palembang: Universitas Sriwijaya: 2019),
Adolf,  Jozan,  Widhi  Handoko,  dan  Muhammad  Azhar,  “Eksistensi  Wewenang  Notaris  dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan,” NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)
Pramono, Dedy, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat  Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia ,”  Lex  Jurnalica  Volume  12  Nomor  3, Desember 2015.
Hudzaifah,  Husnul,”Keabsahan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Pembuktian  Hukum  Acara Perdata di Indonesia,” e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 5, ( Mei 2015).
Sinaga,  Herianto.  Tesis,  “Tanggungjawab  Werda  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibuatnya (Bandung: Universitas Padjajaran: 2020).”
Tjukup, I Ketut et al , “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata,” Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2015 – 2016
Utama, Wiria Adhy dan Ghansam Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti dalam  Pemanggilan  berkaitan  dengan  Kepentingan  Pribadi,” Jurnal  Panorama  Hukum (Juni 2018)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 107-119
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Verdiana, Miranti, Tesis ”Keabsahan Akta Perjanjian Kredit” (Surabaya :Universitas Airlangga : 2020)
D. INTERNET “Notaris/PPAT dan Pandemi Covid 19,”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan- pandemi-covid-19?page=1. Diakses 12 September 2021
“Layanan  Notaris  Secara  Elektronik  dalam  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat,” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e968b08889e7/layanan-notaris- secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat?page=4.  12  September 2021