## AKUNTABILITAS DANA RETRIBUSI DAN PENGARUHNYATERHADAP OPTIMALISASI KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
Dasmi Husin 1 , Hamdani 2 Nurul 3
dasmihusin@pnl.ac.id , hamdani@pnl.ac.id
1,2) Dosen Polteknik Negeri Lhokseumawe
3) Alumni STIE Lhokseumawe
Abstract: This  study  aims  to  look  at  the  effect  of  retribution  funds  on  budget  management accountability  at  the  North  Aceh  District  Population  and  Civil  Registration  Office.  A  lot  of legitimate  income comes from community service  from that  office. The community does not feel heavy  leviing  retribution  fees  if  the  service  from  the  government  office  does  not  disappoint.  But how  then  is  the  use  of  retribution  funds.  Of  course  ideally  it  must  be  managed  correctly  and responsibly according to the applicable financial procedures. This research has been carried out at the government office as listed above by taking a sample of 45 respondents. All populations were taken as samples. The research method uses descriptive methods. The statistical test tool is SPSS version  21  by  means  of  simple  regression  of  two  different  variables.  The  results  of  the  study indicate that there is a significant effect of retribution on budget management accountability. The results of this test provide empirical evidence that the better the implementation of levies, the more increasing accountability for budget management in the North Aceh District Population and Civil Registration Office.
Keywords: Accountability, budget, fees, regions

## PENDAHULUAN
Era  baru  otonomi  daerah  yang  ditandai dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Pemerintah  pusat  telah  memberikan  keleluasaan kepada  daerah  kabupaten  untuk  mengurus pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat  agar  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah.
Untuk  menyelenggarakan  konsep  otonomi daerah  yang  luas  di  Indonesia  diperlukan kewenangan  dan  kemampuan  menggali  sumber- sumber  keuangan  dari  daerah  sendiri.  Daerah dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya  dan  sedikit  demi  sedikit  mulai mengurangi  ketergantungan  terhadap  pendanaan dari  pusat.  Sumber-sumber  penerimaan  daerah tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan  daerah.  Salah  satu  penerimaan daerah  yang  paling  potensial  adalah  Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah penerimaan  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  bagian terpenting  dari  penerimaan  daerah  karena semakin  tinggi  sumber  pendapatan  asli  daerah
maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan  daerah dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  yang lebih  baik.  Berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah membawa keyakinan yang pasti bagi daerah  untuk  membangun  daerahnya  dengan mencari  potensi  yang  ada  sebagai  sumber pendapatan daerah.
Untuk  merealisasikan  target  pendapatan daerah yang perlu diperhatikan adalah kemampuan  dalam  penyediaan  pembiayaan pembangunan  yang  bertumpu  pada  sumber pendapatan  daerah  yang  lebih  besar.  Salah satunya adalah dana retribusi. Retribusi merupakan  salah  satu  pendapatan  yang  strategis bagi  daerah  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan.  Dana  restribusi  ini  dikutip  dari masyarakat karena masyarakat banyak menerima pelayanan  jasa  dari  pemanfaatan  fasilatas  milik pemerintah. Oleh karena itu perlu mengumpulkan uang sebagai instrument pembiayaan.  Uang  yang  dikumpulkan  itu  harus di  upayakan  sesuai  dengan  target  yang  telah ditentukan. Kegagalan memenuhi realisasi penerimaan  sesuai  dengan  target  yang  telah ditentukan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  yang telah ditetapkan. Dalam perencanaan pendapatan, target  capaian  sering  dibuat  lebih  rendah  dari potensi  yang  sebenarnya.  Jika  berhasil  tercapai seolah-olah kelihatannya pemerintah telah berhasil  mengelola  retribusi.  Capaian  bisa
melampaui  target  tersebut  instansi  tersebut  bisa dinyatakan  berprestasi  (Himawan  Estu  Bagijo, 2011).
Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  memiliki  63 (enam  puluh  tiga)  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD),  yang  8  (delapan)  di  antaranya diberikan  kewenangan  dan  bertanggung  jawab penuh  untuk  melakukan  pengutipan  retribusi guna  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Dari  kedelapan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  tersebut  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu SKPD yang jumlah retribusinya setiap tahun mengalami peningkatan.
Setiap tahunnya retribusi pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Aceh  Utara  terus  mengalami  fluktuasi.  Usaha yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Utara  dalam  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  yang  berasal  dari  retribusi  yaitu dengan  ditetapkannya  Qanun  Kabupaten  Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan. Dalam pengelolaan retribusi tentu perlu perhatian yang  serius  dan  perlu  adanya  akuntabilitas  yang baik  demi  terwujudnya good  governance dan clean  governance .  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Anies  Iqbal  Mustofa  (2012)  yang menyatakan  bahwa  akuntabilitas  merupakan salah  satu  kunci  bagi  keberhasilan  perombakan yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  tatanan ekonomi.
Akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  membawa hasil sebagai notasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  Salah  satu  syarat  untuk mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran adalah  dengan  melakukan  reformasi  dalam penyajian laporan keuangan, instansi yang diberi kewenangan harus mampu menyediakan informasi  keuangan  secara  jujur  dan  terbuka kepada pihak terkait (Siti Aliyah, dkk, 2011). Dengan  adanya  akuntabilitas  yang  baik  maka ketimpangan-ketimpangan atau kecurangan terhadap  dana  retribusi  yang  dilakukan  oleh pihak-pihak  terkait  dapat  diminimalisir.  Akan tetapi  permasalahannya  tetap  ada  yaitu  terletak pada  kesadaran  sebahagian  masyarakat  terhadap pentingnya  memiliki  dokumen  kependudukan dan  pencatatan  sipil  seperti  ID  card.  Selain  itu banyaknya  calo  yang  mengatasnamakan  dari pemerintah  mengutip  secara  tidak  sah  pada warga yang hendak  mengurus ID card.  Berbagai upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  baik dengan cara memperbaiki kinerja pegawai secara internal  maupun  upaya  mencegah  pihak-pihak
lain untuk melakukan pelanggaran. Kenyataannya kondisi sepereti ini seperti lumrah saja  dan  terus  terjadi  berulang-ulang.Hal  inilah yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan  retribusi  dan  hendaknya  mendapat perhatian  dari  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Utara.
Penelitian  ini  telah  dilakukan  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Aceh Utara. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh  variabel  retribusi  daerah  terhadap akuntabilitas.  Penggunaan  dana  retribusi  daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara lebih baik lagi. Penegaruh ini sangat penting diketahui agar  kantor  pemerintahan  tersebut  bersungguh sungguh menerapkan akuntabilitas agar perolehan  pendapatan  resteibusinya  meningkat dari tahun ke tahun.

## METODE PENELITIAN
Populasi  target  dalam  penelitian  ini  adalah Pejabat  Eselon  II,  III,  IV  dan  seluruh  pegawai pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 45 orang. Mengingat  populasi  dalam  penelitian  ini  kecil maka    peneliti  mengambil  seluruhnya  dari  total populasi yang ada.
Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan target sampel tersebut diatas. Responden  juga  diminta  untuk  menjawab kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya.Untuk menganalisis pengaruh antara variabel  independen  (X)  terhadap  variabel dependen  (Y)  digunakan  analisis  regresi  linear sederhana.  Adapun  persamaan  regresi  linear sederhana  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah :
Dimana : Y  = Akuntabilitas pengelolaan anggaran a  =   Nilai intercept (konstanta) b  =   Koefisien regresi
x = Retribusi
℮ = error term
Kuesioner yang telah di isi oleh respondenditabulasikan dan diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for the Social Science) versi 21 .
Y  = a + bx + ℮
Peran Restribusi untuk Akuntabiltas Pengelolaan Anggaran
Berdasarkan  hasil  perhitungan  nilai  rata- rata  total  skor  tanggapan  dari  45  responden, maka diketahui bahwa pelaksanaan retribusi pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Aceh  Utara  termasuk  dalam  kriteria Baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  rata-rata sebesar  38,5  berada  pada  interval  “34,1  –  42” yang  termasuk  dalam  kategori  “Baik”.  Artinya penerapan  retribusi  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh  Utara  secara umum  sudah  baik.  Untuk  lebih  jelasnya  tabel berikut  ini  menunjukkan  distribusi  dari  jawaban responden  berkaitan  dengan  indikator-indikator retribusi.
Mengenai  besarnya  kutipan  retribusi  telah sesuai  dengan  peraturan  daerah  yang  mengatur tentang  retribusi  penggantian  biaya  ID  Card  dan akta  catatan  sipil,  paling  banyak  responden sangat  setuju  disusul  responden  yang  setuju. Mengenai  peningkatan  retribusi  disebabkan  oleh bertambahnya  luas  wilayah,  paling  banyak responden  bersikap  netral,  namun  banyak  juga responden yang setuju.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  nilai  rata-rata total  skor  tanggapan  dari  45  responden,  maka diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan anggaran  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam  kriteria  Tinggi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari nilai  rata-rata  sebesar  47,4  berada  pada  interval
“40,9  –  50,4”  yang  termasuk  dalam  kategori Tinggi. Artinya akuntabilitas pengelolaan anggaran  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh  Utara  secara umum  sangat  baik.  Untuk  lebih  jelasnya  tabel berikut  ini  menunjukkan  distribusi  hasil  dari jawaban  responden    berkaitan  dengan  indikator- indikator akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Mengenai  kegiatan/program  yang  disusun telah  mengakomodir  setiap  perubahan  dan tuntutan  yang  ada  dimasyarakat,  paling  banyak responden  bersikap  netral  dan  disusul  dengan responden  yang  setuju.  Demikian  juga  dengan langkah-langkah  untuk  mengedukasi  masyarakat telah  dilakukan  dengan  menbangun  komunikasi dengan  baik.  Mengenai  perancangan  target retribusi tiap tahun selalu mengacu pada visi dan misi, mayoritas responden setuju.
Analisis Pengaruh Retribusi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
Analisis  regresi  linier  merupakan  analisis statistika  yang  bersifat  parametrik  dimana  data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran  sekurang-kurangnya  interval  dan berdistibusi  normal.  Data  hasil  penyebaran kuesioner  masih  berupa  skala  ordinal  maka sebelumnya  dilakukan  konversi  data  ordinal menjadi  data  interval  dengan  menggunakan program MSI (M ethod of Successive Interval ). Bentuk  model  persamaan  regresi  yang  akan  di estimasi diformulasikan sebagai berikut :
Tabel 1. Koefisien Regressi dan Nilai t hitung
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,672 ,292 2,298 ,026 Retribusi ,713 ,108 ,710 6,608 ,000 a. Dependent Variable: Akuntabilitas Sumber : Data diolah (2015)
Melalui hasil pengolahan data seperti diuraikan  pada  tabel  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  retribusi  memiliki  pengaruh  yang  besar terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran. Hal ini dikarenakan semakin besar nilai Beta (0,713) berada  di  atas  0  (nol),  maka  semakin  besar  pula pengaruh retribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan  anggaran.  Hal  ini  sesuai  dengan hipotesis statistik yaitu jika   0 maka  variabel independen  akan  berpengaruh  terhadap  variabel dependen.  Dari  hasil  pengolahan  data  di  atas dapat  dibentuk  model  prediksi  variabel  retribusi
terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran sebagai berikut :
Y = 0,672 + 0,713x + ℮ Berdasarkan persamaan prediksi di atas, maka dapat  di  interprestasikan  koefisien  regresi  dari masing-masing  variabel  independen  sebagai berikut :
a. Koefisien retribusi sebesar 0,713 menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan retribusi  sebesar  1.000,-  (seribu  rupiah)  di prediksi  akan  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan  anggaran  sebesar  713  tingkat
pula.  Itu  berarti  semakin  baik  pelaksanaan retribusi  maka  akuntabilitas  pengelolaan anggaran akan meningkat, sebaliknya pelaksanaan  retribusi  yang  kurang  baik  akan membuat  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran menurun.
b. Nilai  konstanta  sebesar  0,672  menunjukkan nilai prediksi rata-rata akuntabilitas pengelolaan  anggaran  apabila  retribusi  tetap nol.  Artinya  jika  variabel  retribusi  bernilai tetap maka akuntabilitas pengelolaan anggaran berada di atas standar.
4
Berdasarkan  hasil pengolahan  dapat dilihat nilai t hitung dari variabel retribusi adalah sebesar 6,608 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Sedangkan t tabel pada tingkat signifikansi 5% (  = 0,05) dan derajat  bebas (n-2) = 43 adalah 2,017. Karena t hitung (6,608) lebih besar dari t tabel (2,017), maka  pada  tingkat  kekeliruan  5%  diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari  retribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa  semakin  baik  pelaksanaan  retribusi  akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.
Hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  retribusi berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan anggaran  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh  Utara  telah terbukti melalui pengujian hipotesis. Melalui uji– t  dengan  tingkat  kekeliruan  5%  (  =  0,05), diputuskan  untuk  menolak  hipotesis  nol  (H 0 ) yang  menyatakan  retribusi  tidak  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Aceh  Utara.  Hasil  penelitian  ini memberikan  bukti  empiris  bahwa  semakin  baik pengelolaan retribusi daerah maka akan semakin baik  pula  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Aceh  Utara.  Variabel  retribusi  pada penelitian ini merupakan bagian dari pendapatan yang merupakan elemen dari target anggaran.
Hal ini konsisten dengan penelitian Himawan Estu  Bagijo  (2011)  yang  menunjukkan  bahwa retribusi adalah potensi bagi penerimaan pendapatan  asli  daerah.  Penelitian  ini  juga konsisten dengan penelitian Anies Iqbal Mustofa (2012)  yang  menunjukkan  bahwa  semakin  baik penyajian laporan keuangan maka akan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Pada  skala  penafsiran  skor  rata-rata  untuk variabel retribusi berada pada kategori baik yaitu sebesar  38,5  persen.  Artinya  retribusi  yang dihasilkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh  Utara  sudah baik,  sedangkan  untuk  variabel  akuntabilitas pengelolaan  anggaran  berada  pada  kategori tinggi  yaitu  sebesar  47,4  persen.  Besarnya kutipan  retribusi  telah  sesuai  dengan  peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi penggantian  biaya  KTP  dan  akta  catatan  sipil, realisasi yang didapat juga selalu melebihi target yang  telah  ditetapkan.  Staf  yang  ditunjuk  untuk mengelola  penerimaan  dan  pengeluaran  retribusi yaitu  bendahara  penerimaan  adalah  staf  yang mengerti tentang aturan dalam ekonomi. Pencatatan dana retribusi telah dilakukan dengan sistem  informasi  milik  pemerintah  yang  disebut SIMDA  keuangan.  Dengan  adanya  sistem tersebut  tingkat  kesalahan  dalam  pelaporan keuangan sangat minim terjadi. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan dilakukan  setiap  bulan  kepada  pihak  terkait. Pertanggungjawaban  dalam  bentuk  laporan keuangan  tersebut  setiap  tahunnya  di  audit  oleh Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Aceh  Utara  dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Meskipun demikian, penentuan target retribusi  setiap  tahunnya  tidak  dapat  di  prediksi secara  realistis.  Hal  ini  dikarenakan  instansi terkait  tidak  mengetahui  secara  pasti  berapa jumlah  penduduk  yang  telah  memiliki  dokumen kependudukan  dan  pencatatan  sipil  khususnya akta  kelahiran.  Sampai  saat  ini  instansi  terkait belum  pernah  melakukan  pendataan  terhadap jumlah  penduduk  yang  telah  memiliki  dokumen tersebut.  Untuk  masyarakat  yang  telah  memiliki dokumen  kependudukan  jumlah  keseluruhan dapat  dilihat  pada  aplikasi  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  yang  ada pada  server  database  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil. Disamping itu dinas terkait juga tidak  memiliki  sumber  daya  yang  mengerti terhadap prediksi target retribusi secara keuangan.
Pada  dasarnya  penerimaan  retribusi  sangat tergantung  pada  tingkat  kesadaran  masyarakat akan  arti  pentingnya  dokumen  kependudukan dan pencatatan sipil. Minoritas masyarakat hanya mengurus tepat pada saat dokumen itu dibutuhkan. Masyarakat lebih memilih menggunakan  jasa  calo  dibanding  mendatangi langsung ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.
Dibutuhkan atau tidak saat ini, masyarakat harus
lebih aktif dalam mengurus dokumen kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Menyikapi hal ini pemerintah daerah juga harus terbuka dan memiliki  mekanisme  yang  jelas  terhadap pengelolaan  retribusi  dan  pelayanan  yang maksimal untuk menigkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran retribusi.
Dari  hasil  observasi  penelitian,  menunjukkan bahwa  kenaikan  pendapatan  asli  daerah  setiap tahunnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Aceh  Utara  disebabkan  karena meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan  sipil.  Masyarakat  mulai  berpikir positif bahwa di masa sekarang dan dimasa yang akan  datang  seiring  dengan  perubahan  negara yang  semakin  berkembang,  dokumen  itu  akan sangat  dibutuhkan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Seluruh  dana  retribusi  yang  terkumpul  menjadi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  5%  diantaranya diberikan  untuk  jasa  pungut  di  setiap  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah,  selebihnya  digunakan untuk  membiayai  urusan-urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Adanya  regulasi  pemerintah  yaitu  Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang penghapusan  retribusi  terhadap  semua  dokumen kependudukan  dan  pencatatan  sipil  menjadikan pemerintah  dilematis  dalam  pencarian  atau pengumpulan  pajak  daerah  (PAD).  Di  satu  sisi regulasi tersebut berdampak positif bagi masyarakat, tetapi di sisi lain akan menghilangkan  pendapatan  daerah.  Menyikapi hal  tersebut,  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Aceh  Utara  perlu  memikirkan alternatif/solusi yang dapat meningkatkan kembali pendapatan daerah.
Untuk memenuhi syarat akuntabilitas pengelolaan  anggaran  seperti  yang  di  isyaratkan oleh  Sulistoni  (2003)  4  (empat)  dari  5  (lima) point  telah  memenuhi  dan  telah  dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Aceh  Utara.  Hanya  point  5 (lima)  yaitu  adanya  sarana  bagi  publik  untuk dapat  menilai  kinerja  pemerintah  belum  begitu memadai.  Melalui  pertanggung  jawaban  publik, masyarakat  sebenarnya  dapat  menilai  derajat pencapaian  pelaksanaan  program  dan  kegiatan pemerintah.  Ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya media informasi yang disediakan oleh Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Utara  untuk mengakses target, realisasi anggaran dan laporan kinerja untuk satu periode tertentu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan mengenai pengaruh retribusi terhadap akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Aceh  Utara  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Penerapan  retribusi  secara  umum  berada dalam  kategori  baik  dan  akuntabilitas pengelolaan  anggaran  berada  dalam  kategori tinggi.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa retribusi  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  anggaran,  semakin baik  penerapan  retribusi  maka  akan  semakin baik  pula  akuntabilitas  pengelolaan  anggaran pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.
2. Berdasarkan  hasil  penelitian  terbukti  bahwa retribusi memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 50,4% terhadap akuntabilitas  pengelolaan  anggaran  pada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Aceh  Utara.  Retribusi  memiliki pengaruh  yang  kuat  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  anggaran,  dimana  pelaksanaan retribusi  yang  baik  akan  meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang baik pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto (2005), Transparansi Pelayanan Publik , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Anies Iqbal Mustofa (2012), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. (Online)  Diakses  tanggal  3 Februari 2014. Aristanti Widyaningsih (2012), Pengaruh Pengetahuan  Anggota  Legislatif  Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten  Sukabumi  (dengan Akuntabilitas sebagai Variabel
Moderating). (Online)  Diakses  tanggal  3 Februari 2014.
Eka  Armas  Pailis,  dkk  (2005), Peranan Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Pekanbaru. (Online)  Diakses  tanggal  3 Februari 2014.
Himawan  Estu  Bagijo  (2011), Pengaruh  Pajak
dan  Retribusi  Terhadap  Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa
Timur. (Online) Di akses tanggal 3 Februari
2014.
Mahmudi  (2007), Manajemen  Kinerja  Sektor Publik ,  Edisi  2,  UPP  STIM  YKPN, Yogyakarta.
Mawikere,  dkk  (2007), Pengaruh  Kejelasan Sasaran  Anggaran  Terhadap  Kinerja
Pemerintah Pada Pemerintah Kota Tomohon, Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Auditing Goodwill, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
Mardiasmo  (2002), Akuntansi  Sektor  Publik , Andi, Yogyakarta.
Marihot  P.  Siahaan  (2005), Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah. Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Siti  Aliyah,  dkk  (2011), Pengaruh  Penyajian
Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan. (Online)  Diakses tanggal 3 Februari 2014.
Simanjuntak (2000), Beberapa Alternatif Sumber  Penerimaan  Daerah  Dalam Rangka Pemberdayaan Pemerintah Daerah. Makalah dalam  Kongres  Nasional ISEI, 21-23 April, Makassar. Sugiyono (2011), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ,
Alfabeta, Bandung.