Hal: 13-20
Email: siti@ubhara.ac.id

## Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM dalam Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Surabaya Selatan
Iris Annisyah Suri, *Siti Rosyafah, Syafi’i Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia
DOI: 10.46821/benchmark.v4i1.378

## ABSTRAK
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha maupun perorangan dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pendapatan daerah dan  juga  untuk  mengetahui  seberapa  paham  dan  sadar  para  pelaku  UMKM  terhadap kewajiban pajak yang berlaku di dalam PP No. 23 Tahun 2018 dengan nilai pajak yang harus  dibayarkan  yaitu  sebesar  0,5%.  Penelitian  kualitatif  digunakan  dalam  metode penelitian  ini.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  didapatkan  bahwa pengetahuan, pemahaman serta kesadaran wajib pajak wilayah Surabaya Selatan terhadap PP No. 23 Tahun 2018 berada di rata-rata 90%, sehingga yang artinya para pelaku wajib pajak di wilayah Surabaya Selatan telah melakukan kewajibannya terhadap negara.
Kata Kunci:  Pengetahuan,  Pemahaman,  Kesadaran,  UMKM,  Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .

## ABSTRACT
Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (SMES)  are  businesses  carried  out  by  business entities and individuals with the aim of increasing regional facilities and income and also to find out how much SMES actors understand and are aware of the tax obligations that apply in PP No. 23 of 2018 with the tax rate that SMES actors must pay, namely 0.5%. Qualitative research methodologies are employed in this study. According to studies that have  been  conducted,  it  was  discovered  that  the  knowledge,  understanding  and awareness of taxpayers in the South Surabaya region regarding PP no. 23 of 2018 is at an average of 90%, so this means that taxpayers in the South Surabaya region have carried out their obligations to the state.
Keywords:  Knowledge,  Comprehension,  Awareness,  SMES,  Government  Regulation Number 23 of 2018.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  mengenai  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (1983)  ialah  Undang-Undang/UU  pertama  kali  yang  mengatur  mengenai perpajakan,  kemudian  dilakukan  perubahan  menjadi  Undang-Undang  Republik Indonesia  (UU  RI)  No.  16  Tahun  2009  mengenai  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  (2009).  Undang-Undang/UU  tersebut  mengatur  di  dalam  pasal  1  ayat  (1) dengan bunyi berikut ini:
This is an open access article under the CC-BY
Iris Annisyah Suri dkk., Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM
Bhencmark
Vol. 4 No. 1
“Pajak ialah kontribusi wajib pajak untuk bangsa terutang oleh badan atau orang pribadi dan bersifat paksaan berdasar Undang-Undang, dengan tidak menerima timbal-balik langsung dan diperuntukkan  dalam  keperluan  urusan  bangsa  untuk  semaksimalnya  kesejahteraan masyarakat”.
Dunia  usaha  dan  juga  pemerintah  merupakan  dua  hal  yang  seringkali diperdebatkan  ketika  berbicara  mengenai  pajak.  Hal  tersebut  dikarenakan  baik pemerintah  maupun  dunia  usaha  sama-sama  saling  bertentangan  atau  tidak  sepaham, bagi  pemerintah  adanya  pajak  dianggap  sangat  menguntungkan  karena  sebagai  sumber penghasilan  negara  sementara  bagi  dunia  usaha  adanya  pajak  dianggap  sebagai  beban karena  harus  membayar  tarif  pajak  di  setiap  tahunnya.  Sehingga  ketika  pemerintah melakukan  perubahan  terhadap  peningkatan  tarif  pajak  serta  perubahan  terhadap peraturan  perpajakan,  maka  akan  terkena  dampak  pada  meningkatnya  tarif  pajak  yang harus dibayarkan oleh badan usaha atau pelaku usaha, yang mana tarif tersebut seringkali dijadikan sebagai beban oleh sebagian pelaku usaha.
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha maupun perorangan dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pendapatan daerah.  Terdapatnya  UMKM  di  suatu  wilayah  tertentu  berdampak  pada  adanya pengembangan  dari  wilayah  tersebut,  pengembangan  yang  dimaksud  seperti  membuka lapangan pekerjaan sehingga pengangguran menjadi berkurang, pendapatan masyarakat meningkat, pengembangan di berbagai sektor serta potensi yang ada dimasyarakat dapat dimaksimalkan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  (UU  RI)  No.  20 Tahun  2008,  UMKM  ialah  sebuah  usaha  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  badan  usaha maupun  perorangan  dimana  peredaran  bruto  tertentu,  dengan  peredaran  bruto maksimum untuk usaha  mikro yakni sekitar Rp. 300.000.000 setahun, peredaran bruto maksimal untuk usaha kecil yaitu senilai lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-  setahun  sementara  peredaran  bruto  maksimal  untuk  usaha  menengah yaitu sekitar lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- setahun. Surabaya  sendiri  ialah  satu  diantara  kota  di  Indonesia  yang  memiliki  jumlah  UMKM terbanyak.
Menurut Hartadi (2020) menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap pelaku UMKM sehingga banyak dari mereka kurang memahami dan cenderung pasif terhadap pajak yang berlaku. Sholehah & Ramayanti (2022) menunjukkan bahwa comprehension (pemahaman) akan pajak berdampak signifikan positif pada kepatuhan UMKM sebagai wajib pajak di pandemi covid-19. Fauzi & Maula (2020) menjelaskan pemahaman pajak kurang  berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak  dan  tarif  pajak  berdampak  pada kepatuhan ( awareness ) wajib pajak para pelaku UMKM. Saprudin, Wujarso, & Napitupulu (2020) menemukan bahwa pengetahuan dan sanksi pajak secara simultan atau bersama- sama berdampak pada kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM.

## METODE PENELITIAN
Dalam sebuah penelitian, pengumpulan data berperan penting karena digunakan untuk memecahkan sebuah permasalahan dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Selain itu, juga  digunakan  untuk  mengolah  data  yang  didapat  baik  dari  survei  dan  pengamatan, wawancara  maupun  kuisioner  serta  berupa  dokumen-dokumen  data  objek  penelitian kemudian  ditetapkan  dengan  landasan  teori  yang  didapatkan  dari  studi  kepustakaan
Iris Annisyah Suri dkk., Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM
Bhencmark
Vol. 4 No. 1
maupun  literatur.  Di  penelitian  ini  digunakan  data  penelitian  ialah  data  primer.  Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi tempat penelitian (Arikunto, 2013)  yakni  berdasar  hasil  wawancara  pada  beberapa  komunitas  pelaku  UMKM  yang telah mempunyai NPWP di Kota Surabaya.
Ruang  lingkup  penelitian  ini  ialah  berfokus  pada  pelaku  UMKM  mengenai pengetahuan,  pemahaman,  kesadaran  pelaku  UMKM  dalam  penerapan  pengaplikasian Peraturan Pemerintah/PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan (2018). Data primer didapat dari akhir hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan orang yang telah dipilih dengan teknik sampling oleh peneliti, seperti informan yang memiliki hubungan  dengan  focus  dan  skop  penelitian.  Selanjutnya  jika  dilihat  dari  aspek  cara pengumpulan  data,  dapat  dilaksanakan  dengan  wawancara  ( interview ),  pengamatan, kuisioner,  dokumentasi  dan  kumpulan  dari  keempatnya.  Teknik  wawancara  digunakan untuk  memahami  lebih  baik  secara  langsung  informasi  responden  apakah  memahami jelas Peraturan Pemerintah mengenai tarif UMKM (Effendy & Sunarsi, 2020).
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  UMKM  yang  memiliki  atau  belum  memiliki NPWP  dan  telah  mendaftar  UMKM.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Juni  2023 dengan menyebarkan beberapa kuisioner. Pada saat penyebaran kuisioner ini dilakukan beberapa hari dan diberbagai lokasi di wilayah Surabaya Selatan. Peneliti berusaha untuk kuisioner  diisi  oleh  pemilik  atau  owner  dari  UMKM  yang  bersangkutan.  Untuk kepentingan  pajak  baik  pemotongan  ataupun  pelaporan  pajak  para  pemilik  inilah yang melakukannya.  Teknik  analisis  yang  memakai  kuesioner  (Sugiyono,  2019)  dihitung dengan  skala  likert.  Pada  skala  likert  diperuntukkan  untuk  mengukur,  menghitung pendapat, pernyataan, persepsi, dan sikap sekelompok atau seorang mengenai fenomena sosial, berikut jawaban pilihan kuisioner:
Sangat Tidak Setuju (STS)   = 1 Tidak Setuju (TS)  = 2 Kurang Setuju (KS)   = 3 Setuju (S) = 4 Sangat Setuju (SS)   = 5
Jadi,  untuk  memahami  seberapa  besar  dan  bagaimana  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku UMKM ialah menggunakan rumus:

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini memakai variabel yakni persepsi meningkatkan pendapatan UMKM pada suatu wilayah di Surabaya. Kuisioner yang disebar dan diisi berjumlah 24. Sesuai dengan hasil jawaban dari para responden, maka jika di hitung akan diketahui berapa perentase dari  kelayakan  pengetahuan,  pemahaman,  dan  kesadaran  terhadap  pajak  UMKM Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah:
Iris Annisyah Suri dkk., Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM

## Pengetahuan
Σ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑃𝑆𝐴 = 𝑥 100%
Σ J 𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠 et 𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘
𝑃𝑆𝐴 = 𝑋 100% = 91,6%

## Pemahaman
Σ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑃𝑆𝐴 = 𝑥 100%
Σ J 𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒 t 𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘
𝑃𝑆𝐴 = 𝑋 100% = 90%
Kesadaran
Σ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘
𝑃𝑆𝐴 = 𝑥 100% Σ J 𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒 t 𝑖𝑎𝑝 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘
𝑃𝑆𝐴 = 𝑋 100% = 89%
Mengacu  pada  tabel  1. kriteria  penilaian  dan  hasil presentasi  yang  telah  dihitung maka  didapatkan  bahwa  pengetahuan,  pemahaman  dan  kesadaran  terhadap  pajak UMKM  ada  di  dalam  kualifikasi  yang  baik  serta  keterangan  yang  layak  sehingga  tidak perlu  untuk  melakukan  revisi.  Kesadaran  perpajakan  merujuk  pada  keadaan  dimana seseorang  memahami,  mengetahui,  mengakui,  menghargai,  dan  mentaati  peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku  serta  mempunyai  keinginan  yang  tulus untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Rahman, 2018).
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  peneliti  bisa  dilihat  jika kesadaran  serta  pemahaman  wajib  pajak  UMKM  terhadap  pajak  yang  berlaku  di  Kota Surabaya  berada  di  dalam  kategori  yang  patuh  berbanding  terbalik  dengan  hasil penelitian Lalogirot, Miran, & Tanor, (2021). Hal tersebut bisa diketahui melalui jawaban yang  diberikan  oleh  responden,  dimana  mereka  setuju  untuk  melakukan  kewajibannya yaitu membayar pajak. Responden juga mengetahui dan faham akan betapa pentingnya pajak bagi sebuah negara, pajak sendiri menjadi sumber pendapatan terbesar negara yang kemudian akan dipakai untuk memperbaiki berbagai infrastruktur di negara terutama di wilayah  Surabaya  karena  dapat  meningkatkan  pendapatan  daerah  guna  meningkatkan fasilitas  daerah  di  berbagai  bidang  yang  nantinya  sangat  bermanfaat  untuk  pelaku UMKM maupun masyarakat di Kota Surabaya. Mengingat penerimaan pemerintah dari sektor UMKM cukup tinggi, maka potensi penerimaan dan pendapatan pajak dari sektor ini  juga  besar.  Jumlah  UMKM  yang  semakin  meningkat  dari  masa  ke  masa,  ini
Iris Annisyah Suri dkk., Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM
Bhencmark
Vol. 4 No. 1
merupakan peluang besar pemerintah untuk memperluas jangkauannya di bidang ini dan menaikkan penerimaan dan pendapatan pajak (Rahmadhani, Cheisviyanny, & Mulyani, 2020).
Kehadiran dan peran UMKM pada perekonomian menjadi salah satu aspek faktor kunci  kesukesan  dan  keberhasilan  Indonesia  dalam  mengatasi  berbagai  krisis  yang melanda negara di periode 2007-2008 (Akhmad, 2015). Saat korporasi besar melemah, usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM)  mampu  bertahan  dan  berdiri  bahkan  juga memberikan  beberapa  kontribusi  signifikan  di  tengah  krisis  global.  Dengan  adanya terdapat PP No. 23 Tahun 2018, para pelaku UMKM merasa terbantu karena peraturan tersebut  memberikan  pengarahan,  panduan  serta  keadilan  bagi  pelaku  UMKM. Pemerintah  harus  terus  melakukan  upaya  sosialisasi  secara  berkala  untuk mempertahankan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dilakukan karena ketika sosialisasi atau  penyuluhan  yang  dilakukan  pemerintah  kurang  maka  berdampak  pada  kurang sadarnya  wajib  pajak/WP  dalam  membayar  pajak,  Selain  itu,  kepercayaan  wajib  pajak kepada pemerintah akan berkurang. Terbatasnya pemahaman serta pengetahuan terkait dengan  undang-undang  perpajakan  UMKM  sangat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak  dari  pelaku  usaha  UMKM.  Pelaku  UMKM  seringkali  merasa  keberatan  dan terbebani  untuk  membayar  pajak,  mereka  kerap  kali  menggunakan  alasan  pendapatan dan  juga  faktor  ekonomi  untuk  menghindar  dari  pembayaran  pajak.  Sehingga  dengan diberikannya sosialisasi dan penyuluhan tersebut diharapkan akan memberikan edukasi mengenai pentingnya bagi wajib pajak di dalam membayar pajak.
Faktor  aspek  yang  mempengaruhi  dari  kepatuhan  wajib  pajak  salah  satunya pemahaman terhadap pajak  (Indrawan dan Binekas, 2018). Pemahaman terhadap pajak ialah sedalam apa wajib pajak memahami tentang regulasi perpajakan yang ada berlaku, dianggap  para  pelaku  wajib  pajak/WP  tidak  atau  belum  mengerti  perpajakan dikarenakan belum atau tidak pernah ikut serta mengikuti sosialisasi kegiatan pajak dan kurang mengetahui prosedur cara menghitung, menyetor dan melaporkan. Dilain pihak, wajib pajak UMKM lebih pilih untuk mengacu pada PPh Pasal 17 dibanding daripada dengan  Peraturan  Pemerintah/PP  No.  23  Tahun  2018  agar  mempermudah  cara menghitung  jumlah  total  pajak  yang  tertanggung.  Dengan  memiliki  pengetahuan perpajakan  maka  akan  membantu  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya  yang akhirnya  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak  (Mintje,  2016).  Angesti,  Wahyuni,  & Yasa,  (2018)  menerangkan  bahwa  semakin  besar  pengetahuan  akan  pajak  pada  wajib pajak/WP  maka  akan  menumbuhkan  kesadaran  wajib  pajak/WP  dalam  melaksanakan kewajibannya.
Tabel 1. Kriteria Penilaian dan Hasil Presentasi Tingkat Pencapaian Keterangan Kualifikasi 81 - 100% Sangat Layak Sangat Baik 61 - 80% Layak Baik 41 - 60% Kurang Layak Cukup Baik 21 - 40% Tidak Layak Kurang 0 - 20% Sangat Tidak Layak Sangat Kurang Sumber: Arikunto, 2013
Iris Annisyah Suri dkk., Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM

## Bhencmark
Vol. 4 No. 1
Pendapatan  pajak  UMKM  sebelum  adanya  PP  No.  23  Tahun  2018  yaitu pelaku usaha sadar betapa pentingnya pajak guna meningkatkan fasilitas daerah yang mana pada saat itu pemotongan pajak cukup tinggi yaitu 1% dan pada saat ini setelah penerapan PP No.  23  Tahun  2018  pemotongan  pajaknya  adalah  0,5%  telah  meningkat  yang  artinya rata-rata  90%  para  pelaku  UMKM  dari  sekian  banyak  pelaku  UMKM  sadar  atas kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran WP atau wajib pajak ialah suatu situasi dan kondisi  wajib  pajak/WP  mengetahui,  memahami  dan  mengerti  fungsi  perpajakan, mengakui  kewajiban  tugas  pajak,  menghargai  pemungutan  pajak  serta  menaati  regulasi perpajakan yang ada berlaku (Maulida, 2018). Namun meski begitu, masih banyak pelaku usaha atau wajib pajak terutama pelaku UMKM yang kurang dan tidak patuh di dalam memenuhi tugas kewajiban pajaknya, hal dikarenakan adanya keterbatasan SDM dalam hal  mengurus  perpajakan.  Para  pelaku  UMKM  berpendapat  jika  penyederhanaan  serta kemudahan  pajak  yang  diterapkan  pemerintah  akan  sangat  membantu  masyarakat terkhusus pelaku UMKM di dalam membayar pajaknya. As’ari  (2018)  memahami  suatu  peraturan  perpajakan  sebagai  sebuah  aktifitas kegiatan yang menilai wajib pajak apakah mengerti atau memahami peraturan pajak yang ada berlaku. Akan tetapi, fakta yang ada di lapangan memperlihatkan bahwasanya tidak seluruh wajib pajak bisa membuat pembukuan keuangan yaitu berbentuk laba rugi atau neraca. Di dalam PP No. 23 Tahun 2018, pemerintah dengan jelas menyatakan bahwa terdapat  jangka  waktu  pemberangkatan  tarif  final  yaitu  sebesar  0,5%.  Dimana  jangka waktu yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan yaitu selama 3 tahun sementara wajib pajak orang harus memenuhi dalam waktu 7 tahun. Yang berarti bahwa, apabila pemilik UMKM  atau  pelaku  usaha  mengajukan  permohonan  untuk  dikenakan  Peraturan Pemerintah/PP  No.  23  Tahun  2018,  maka  WP  atau  wajib  pajak  akan  melakukan pembayaran  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  namun  tetap  melakukan  pembukuan seperti laba rugi dan juga neraca.

## SIMPULAN
Bahwa para pelaku UMKM sudah sadar dan memahami adanya PP No. 23 Tahun 2018 yang  berdampak  terhadap  meningkatnya  pendapatan  di  wilayah  Surabaya  Selatan. Adapun berdasar pada perhitungan yang diukur dengan skala likert diketahui bahwa hasil rata-rata 90% dari pelaku UMKM sebagai wajib pajak di wilayah Surabaya Selatan telah paham dengan PP No. 23 Tahun 2018. Dalam hal ini untuk pengetahuan pajak diperoleh sebesar 91,6%, pemahaman akan pajak senilai 90%, dan kesadaran dalam hal perpajakan sebanyak  89%.  Dari  tiga  hal  tersebut,  kesadaran  pajak  memiliki  nilai  terendah  artinya pelaku  UMKM  masih  membutuhkan  dukungan,  dorongan,  dan  support  system  dari pemerintah  khusunya  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  terus  dapat  konsisten  dan semangat  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti memberikan masukan agar program dari Direktorat Jenderal Pajak khususnya di Kantor Wilayah Jawa Timur I bekerjasama dengan tax center di Perguruan Tinggi seperti program Renjani (Relawan Pajak Untuk Negeri) dapat bergerak optimal menuju inklusi kesadaran pajak.  Edukasi  pajak  kepada  masayarakat  terutama  pelaku  UMKM  tentang  kesadaran pajak yang terinternalisasi dan terintegrasi dalam suatu elemen dari kegiatan atau media lain yang dilaksanakan oleh mitra inklusi seperti Renjani dapat go show dan berkelanjutan.
Iris Annisyah Suri dkk., Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad,  K.  A.  (2015).  Pemanfaatan  Media  Sosial  bagi  Pengembangan  Pemasaran UMKM  (Studi  Deskriptif  Kualitatif  pada  Distro  di  Kota  Surakarta). DutaCom Journal , 9(1), 43–54.
Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Presepsi Wajib Pajak  UMKM  atas  Pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018 dan  Pengetahuan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Perpajakan. JIMAT  (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntasi) Universitas Ganesha, 9 (1), 65–74.
Arikunto,  S.  (2013). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik  (Ed.  Rev.  V) .  Rineka Cipta.
As’ari,  N.  G.  (2018).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Kecamatan  Rongkop).
Jurnal Ekobis Dewantara, 1 (6), 64–76.
Effendy, A. A., & Sunarsi, D. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan dalam Mendirikan  UMKM  dan  Efektivitas  Promosi  Melalui  Online  di  Kota  Tangerang Selatan. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 4 (3), 702–714.
Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 16 (2), 88–103. 10.24127/akuisisi.v16i2.505.
Hartadi,  G.  (2020).  Pemahaman  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  terhadap  Penerapan Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  Tentang  Penurunan  Tarif  Pajak Penghasilan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1), 1–13.
Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6 (3), 1–10.
Lalogirot, C., Miran, M., & Tanor, L. A. O. (2021). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib  Pajak  Mengenai  Pp  23  Tahun  2018  Bagi  Pelaku  UMKM  pada  Kantor Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2 (3), 284–291. 10.53682/jaim.vi.791.
Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta . Journal of Chemical Information and Modeling, 53 (9), 1689–1699.
Iris Annisyah Suri dkk., Pengetahuan, Pemahaman, Kesadaran Pelaku UMKM
Bhencmark
Vol. 4 No. 1
Mintje, M. S. (2016). Effect of Attitude, Awareness, and Knowledge Against Taxpayer Compliance  Individual  Owner  of  (SMES)  in  Having  (TIN). Jurnal  Emba,  4 (1), 1031–1043. 10.35794/emba.v4i1.11851.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan,  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 1 (2018).
Rahmadhani,  S.  R.,  Cheisviyanny,  C.,  &  Mulyani,  E.  (2020).  Analisis  Kepatuhan  Pajak Pelaku  UMKM  Pasca  Penerbitan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2 (1), 2537–2553. 10.24036/jea.v2i1.228.
Rahman,  A.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  dan Pendapatan  terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, 6 (1), 1–20. 10.4324/9780415249126-f054-1.
Saprudin,  S.,  Wujarso,  R.,  &  Napitupulu,  R.  D.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. Jurnal STEI Ekonomi, 29 (02), 44–56. 10.36406/jemi.v29i2.322.
Sholehah, L., & Ramayanti, R. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Covid 19. Jurnal IKRAITH-Ekonomika, 2 (5), 26-36.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Alfabeta.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan, 1 (1983).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, (2008).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kementerian Sekretariat Negara 1 (2009).