## REVITALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN
Sudrajat Fakultas Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta sudrajat@uny.ac.id

## Abstrak
Bangsa Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu etnis, bahasa, agama, tradisi  dan  budaya  yang  berinteraksi  dan  berbaur  sehingga  terbentuklah  masyarakat  yang  multi  etnis. Migrasi  bangsa  Arab,  China,  dan  India  ke  kepulauan  Nusantara  menjadikan  bangsa  Indonesia  semakin beragam.  Bangsa  Indonesia  yang  multikultura  merupakan sebuah  potensi  yang  dapat  dikembangkan  untuk meningkatkan  kesejahteraan serta  kemajuan.  Namun  kondisi  tersebut  juga  berpotensi  menimbulkan  konflik antaretnis, agama, dan budaya. Konflik horisontal yang terjadi di Sambas, Poso, Sampit, Tasikmalaya, dan lain-lain menunjukkan bahwa multikulturalisme perlu dikelola sedemikian rupa sehingga berdampak positif terhadap  kemajuan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  konteks  Indonesia  kesadaran  multikulturisme perlu  ditanamkan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bermasyarakat.  Dalam  konteks  tersebut  terdapat pengakuan serta toleransi antaretnis yang bermuara pada terjalinnya kerjasama dan kepercayaan sehingga tercipta  kehidupan  yang  damai  dan  demokratis.  Sebagai  bangsa  multikultur,  Indonesia  harus  mempunyai kesadaran  multikulturalisme  agar  suku-suku  bangsa  yang  berdiam  di  wilayah  ini  menjalin  interaksi  dan komunikasi  yang  sehat  dan  dinamis  agar  tercipta  masyarakat  yang  demokratis,  rukun,  dan  damai.  Dunia pendidikan  merupakan  the  starting  point  untuk  melakukan  rekonstruksi  budaya  multikultur  dalam masyarakat yang demokratis. Melalui sekolah, guru dapat menanamkan hakikat dan praktik pluralistis bagi peserta  didik.  Guru  perlu  bertindak  secara  kreatif  dalam  menjembatani  pluralitas  menuju  budaya  yang plural dan damai. Sebagai ujung tombak pendidikan multikultural, guru harus mempunyai pemahaman yang memadai  tentang  multikulturalisme  dan  pendidikan  multikultural.  Di  dalam  kegiatan  pembelajaran,  guru mengembangkan  iklim  yang  multiculture-oriented  yang  mengedepankan  keadilan  sosial  dan  budaya  bagi murid-muridnya. Dalam kaitan dengan hal tersebut guru perlu melakukan transformasi diri menuju pribadi yang multikultur da mempunyai desain pembelajaran yang berbasis multikultur yang tidak berorientasi pada kognitif semata.
Kata kunci: multikulturalisme, pendidikan multikultur.

## REVITALIZATION OF MULTICULTURAL EDUCATION IN TEACHING
Sudrajat Fakultas Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta sudrajat@uny.ac.id

## Abstract
Indonesian with a very wide area that consists of thousands of ethnic groups, languages, religions, traditions and  cultures  also  interact  and  mingle  to  form  a  multi-ethnic  society.  The  migration  of  Arabs,  China,  and India to the Indonesian archipelago increased the diversity of the nation. Indonesian multiculturalism has the potential  that  can  be  developed  to  improve  welfare.  However,  these  conditions  also  potential  to  conflicts among  ethnic  groups,  religious,  and  cultures.  Horizontal  conflicts  that  occurred  in  Sambas,  Poso,  Sampit, Tasikmalaya, and others show that multiculturalism needs to be managed so it gives positive impact on the progress and welfare of the community. In the Indonesian context, the awareness of multiculturalism needs to inculcated in the life of the nation and society. There are recognition and inter-ethnic tolerance that led to the establishment of cooperation and trust so as to create a peaceful and democratic life. As a multicultural country,  Indonesia  should  have  the  awareness  of  multiculturalism  that  tribes  who  settle  in  the  region establish  interaction  and  communication  between  the  healthy  and  dynamic  society  in  order  to  create  a democratic,  harmonious,  and  peaceful  community.  Education  is  the  starting  point  for  reconstruction  of multicultural  culture  in  a  democratic  society.  Through  school  teachers  can  instill  pluralistic  nature  and practice  into  learners.  Teachers  need  to  be  creative  in  bridging  cultural  plurality  and  a  pluralistic  and peaceful  community.  As  the  spearhead  of  multicultural  education,  teachers  must  have  an  adequate understanding  of  multiculturalism  and  multicultural  education.  In  the  teaching  activities,  teachers  develop multiculture-oriented  climate  that  highlights  social  justice  and  culture.  Teachers  need  to  transform themselves towards personal multicultural, to have a need for multicultural learning design is not based on cognitive-oriented only.
Keywords : multiculturalism, multicultural education.

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Indonesia  adalah  masya- rakat  plural  yang  multikultur.  Menurut Suryadinata  (Farida  Hanum,  2012)  Indonesia terdiri  atas  kuranglebih  600  suku  bangsa  de- ngan  identitasnya  masing-masing  serta  ke- budayaannya  yang  berbeda-beda.  Selain  dari kehidupan  suku-suku  tersebut  yang  terkon- sentrasi  pada  daerah-daerah  tertentu,  terjadi pula  konsentrasi  suku-suku  di  tempat  lain karena  migrasi  atau  karena  mobilisasi  pen- duduk yang cepat. Melalui sensus tahun 2000 tercatat  101  sukubangsa  di  Indonesia  dengan jumlah  total  penduduk  201.092.238  jiwa. Dengan  kenyataan  tersebut,  maka  Indonesia merupakan negara multikultur apalagi bila di- tambah dengan migran atau warga keturunan. Sebagai  sebuah  entitas,  multikultur  meru- pakan  sebuah  keniscayaan,  sebabnya  adalah setiap  manusia  pasti  mempunyai  perbedaan yang  mencirikan  antara  manusia  satu  dengan lainnya.
Perbedaan merupakan fitrah yang harus diterima  ( taken  for  granted )  sebagai  bunga- bunga  kehidupan.  Perbedaan  akan  semakin menambah variasi sehingga kehidupan manu- sia  semakin  bermakna,  dinamis,  dan  dapat berkembang  dengan  baik.  Jadi  masyarakat multikultural  merupakan  realitas  yang  harus diterima  oleh  setiap  bangsa.  Di  dunia  ini hampir  tidak  ada  masyarakat  monokultural, bahkan  sejarah  telah  mencatat  bahwa  setiap upaya  untuk  menciptakan  mono  kultural dengan  berbagai  macam  bentuk  telah  gagal karena  pada  hakekatnya  masyarakat  multi- kultural  merupakan  sunatullah  (Zamroni, 2011b, p.31).
Namun  perbedaan  juga  dapat  men- datangkan malapetaka karena ia rawan dengan makna  dan  persepsi.  Oleh  karenanya,  dengan jumlah  etnis  yang  begitu  banyak,  benturan, intrik,  dan  perselisihan  yang  didasarkan  pada etnis,  agama,  dan  identitas  kultural  lainnya sangat  potensial  terjadi  di  negara  ini.Ketika interaksi  sosial  antarkelompok  yang  berbeda tersebut  dihinggapi  sengan  semangat  superi- oritas dan primordialisme sempit, yaitu sema- ngat  yang  menilai  kelompoknya  adalah  yang paling  benar,  paling  baik,  dan  paling  unggul sedangkan  kelompok  lain  sebagai  pelengkap saja,  maka  sebenarnya  benih-benih  perpecah- an  dan  keretakan  dari  bangun  negara  bangsa segera  dimulai.  Kerusuhan  di  Sambas, Lampung,  Poso,  dan  beberapa  tempat  lain
merupakan cermin dari kegagalan pemerintah negeri  ini  dalam  mengelola  keberagaman. Apabila  hal  ini  dibiarkan  begitu  saja  maka kita  akan  menghadapi  permasalahan  yang lebih  besar  yang  mengancam  stabilitas  dan integritas nasional.
Pendidikan  bisa  menjadi starting  point untuk  mengurai  benang  kusut  yang  dihadapi oleh  bangsa  kita.  Pendidikan  sudah  selayak- nya  berperan  dalam  menyelesaikan  konflik yang  sudah  terjadi  secara  masif  di  masya- rakat.  Minimal  pendidikan  harus  mampu memberikan penyadaran ( conciousness ) kepa- da  masyarakat  bahwa  konflik  bukanlah  hal yang  baik  untuk  dibudayakan.  Pendidikan sudah  selayaknya  memberikan  tawaran  yang mencerdaskan dalam menyelesaikan permasa- lahan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dalam kaitan  dengan  hal  tersebut  pendidikan  harus dapat  berperan  sebagai  media  transformasi sosial, budaya, dan multikulturalisme (Choirul Mahfud,  2010,  p.5).  Dalam  pandangan  Zam- roni  (2007)  pendidikan  juga  harus  dapat berperan  sebagai social  reconstruction yaitu pendidikan  yang  mampu  memahami  struktur sosial  masyarakat  dan  melakukan  perubahan yang diperlukan.
Uraian  di  atas  sejalan  dengan  panda- ngan  Paulo  Freire  (Firdaus  M  Yunus,  2007, p.1) yang  menyatakan bahwa pendidikan me- rupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengembali- kan fungsi manusia menjadi manusia agar ter- hindar  dari  berbagai  bentuk  penindasan,  ke- bodohan sampai kepada ketertinggalan.
Manusia sebagai pusat pendidikan harus men- jadikan  pendidikan  sebagai  alat  pembebasan untuk  mengantarkan  manusia  menjadi  makh- luk  yang  bermartabat.  Dalam  proses  ini pendidikan  dimaknai  sebagai  proses  pemben- tukan  kepribadian  dan  pengembangan  sese- orang sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan  makhluk  yang  beragama.  Kesemuanya menghendaki manusia menjadi makhluk yang seimbang  sehingga  diharapkan  pendidikan dapat  menyediakan  proses  untuk  mencapai tujuan tersebut. Pengembangan manusia seba- gai  makhluk  sosial  dan  susila  menyiratkan sebuah  titah  pembudayaan  manusia  untuk hidup berdampingan dengan orang lain dalam mengembangkan  suasana  kehidupan  berma- syarakat yang kondusif, adil, dan terbuka.
Masyarakat  Indonesia  yang  multikultur memerlukan  kehidupan  yang  demikian  itu. Lebih  jauh  lagi  masyakarakat  pelu  didorong
untuk  memahami  dan  menerima  perbedaan yang  dimiliki  oleh  setiap  kelompok.  Perma- salahannya  menjadi  sedemikian  pelik  karena tampaknya tidak usaha dari pemerintah untuk menanamkan  kesadaran  multikulturalisme. Hal ini tampak dari penanganan yang terkesan tidak  serius  terhadap  konflik  SARA.  Peme- rintah  juga  tidak  serius  untuk  melakukan usaha  preventif  agar  konflik  horisontal  tidak terulang  kembali.  Yang  biasa  dilakukan adalah  usaha  politis-militeristik  yang  menga- nggap  konflik  horisontal  sebagai  gejala politik,  ekonomi,  dan  peristiwa  hukum.  Kon- flik  selalu  dimaknai  sebagai  peristiwa  hukum yang  menyeret  pelaku  ke  meja  hijau  untuk kemudian  dikenakan  hukuman  sesuai  dengan KUHP.  Selain  itu  peristiwa  konflik  juga diselesaikan  secara  politis  (dikaitkan  dengan upaya menggoyang kedudukan penguasa) atau dikaitkan  dengan  kecemburuan  sosial  akibat perbedaan  status  ekonomi.  Dengan  demikian penanganan  yang  dilaksanakan  sama  sekali tidak  menyentuh  akar  multikulturalisme  se- hingga konflik serupa rawan terulang kembali.
Pertanyaan kemudian apakah kesadaran multikulturalisme  dapat  ditanamkan  di  dalam masyarakat  kita.  Dalam  kaitan  ini  ada  sedikit ilustrasi  dari  sebuah  refleksi  historis.  Di  wi- layah  Jawa  Barat  ternyata  tidak  ada  nama jalan,  monumen  maupun  tempat-tempat  ber- sejarah  yang  menggunakan  nama  Hayam Wuruk atau Gadjah Mada. Padahal di hampir sebagian  besar  wilayah  Nusantara  banyak nama  jalan,  monumen  atau  bahkan  tempat- tempat  penting  yang  menggunakan  nama tersebut. Tidakada keberanian para pengambil keputusan  di  Jawa  Barat,  entah  gubernur, bupati,  walikota  atau  siapapun,  untuk  meng- gunakan  nama  Gadjah  Mada  atau  Hayam Wuruk  sebagai  nama  tempat  di  wilayahnya. Hayam  Wuruk  dan  Gadjah  di  mata  orang Sunda sebagai mayoritas suku yang tinggal di Jawa  Barat,  tak  lebih  sebagai  sosok  peng- khianat. Peristiwa perang Bubat yang ditandai dengan  pembantaian  seluruh  keluarga  keraja- an  Pajajaran  oleh  pasukan  Majapahit,menjadi peristiwa traumatis bagi orang Sunda.

## Urgensi Kesadaran Multikulturalisme
Sebenarnya  yang  dibutuhkan  oleh bangsa  yang  multikultur  seperti  Indonesia adalah  usaha  penanaman  kesadaran  multi- kultur.  Multikulturalisme  merupakan  sebuah pengakuan  atas  pluralisme  dan  multikultural-
isme  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  ber- negara sehingga tercipta pengakuan dan peng- hargaan  atas  eksistensi  perbedaan  tersebut. Multikulturalisme  merupakan  sebuah  konsep dimana  sebuah  komunitas  dalam  konteks kebangsaan  dapat  mengakui  keberagaman, perbedaan  dan  kemajemukan  budaya,  baik ras,  suku,  etnis,  dan  agama  (Choirul  Mahfud, 2010, p.91). Konsep ini memberikan pemaha- man  bahwa  sebuah  bangsa  yang  plural  dan majemuk  adalah  bangsa  yang  dipenuhi  de- ngan  budaya-budaya  yang  beragam.  Lebih jauh  dikemukakan  oleh  Choirul  Mahfud (2010,  p.94)  bahwa  ada  lima  macam  multi- kulturalisme yaitu:
1. Multikulturalisme isolasionis yang meng- acu  pada  masyarakat  dimana  berbagai kelompok  kultural  menjalankan  hidup secara  otonom  dan  terlibat  dalam  inter- aksi yang minimal.
2. Multikultualisme akomodatif dimana ma- syarakat  dengan  kultur  yang  dominan membuat  penyesuaian  dan  akomodasi bagi kaum minoritas.
3. Multikulturalisme  otonomis  dimana  ke- lompok-kelompok kultural utama berusa- ha  mewujudkan  kesetaraan  dan  meng- inginkan otonomi dalam kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif.
4. Multikulturalisme  kritikal  yaitu  kelom- pok  tidak  peduli  dengan  kehidupan  oto- nom tetapi menciptakan kultur kolektif.
5. Multikulturalisme  kosmopolitan  paham yang  berusaha  menghapus  batas  kultural dan  menciptakan  sebuah  masyarakat yang  tidak  terikat  dengan  budaya  ter- tentu.
Kultur  Indonesia  sebagian  besar  me- rupakan isolated culture dimana jarang terjadi persentuhan  antarkultur.  Sedangkan  kultur lainnya  adalah accomodative  culture dengan membuka  toleransi  bagi  kultur  lain  (Tatang Amirin,  2012,  p.10).  Dalam  konteks  tersebut kultur  Jawa  dapat  dikatakan  sebagai  kultur besar  yang  mendominasi  kultur  lainnya.  Na- mun Jawa tidak menindas, ia mengakomodasi kultur lain sehingga dapat hidup berdamping- an  dalam  sebuah  kerangka  politik  yang  di- sebut  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Apabila  kultur  Jawa  mendominasi  dan  me- nindas  kultur  lain,  maka  tidak  mungkin  ba- hasa Indonesia dapat menjadi bahasa nasional sampai sekarang (Zamroni, 2011, p.160).
Konsep  multikulturalisme  dalam  kon- teks  ini  tidak  hanya  sebatas  pada  konsep keanekaragaman  suku  bangsa  atau  kebuda- yaan  masyarakat  yang  plural,  namun  mene- kankan  pada  keanekaragaman  kebudayaan dalam  kesederajatan.  Multikulturalisme  me- rupakan  konsep  yang  datang  dari  Barat  yang mana  pada  perkembangannya  konsep  dan teori  multikulturalisme  mempunyai  pengaruh di  negara-negara  Asia  berkat  promosi  yang maha  luas  dari  akademisi,  pemerintah  dan organisasi  internasional.  Gerakan  multikul- tural  muncul  pada  tahun  1970-an,  pertama kali  muncul  di  Kanada,  Australia,  Amerika Serikat,  Inggris,  Jerman  dan  berkembang  di negara  Eropa  lainnya.    Dalam  kaitannya  de- ngan multikulturalisme di negara-negara Asia, Kymlicka & Baogang (2005, p.1) menulis:
All  of  the  major  ethical  and  religious traditions  in  the  region,  from  Confucian and  Budhist  to  Islamic  and  Hindu  have their  own  conceptions  of  the  value  of tolerance,  and  their  own  recipes  for sustaining  unity  admits  diversity.  These traditions  continue  to  shape  people’s beliefs  and  practices  in  the  region.  The legacies  of  colonialism  and  national liberation  struggles  also  exercise  a powerful  influence  on  how  issues  of ethnocultural diversity are understood.
Dalam konteks Indonesia multikultural- isme  selalu  dikaitkan  keberagaman  etnis, agama, bahasa, warna kulit, dan lain sebagai- nya.  Secara  historis  pemerintahan  Orde  Baru di  bawah  kepemimpinan  Soeharto  mengan- jurkan  monokulturalisme  dan  menganggap tabu  multikulturalisme  yang  disebutnya  de- ngan  terminologi  SARA  (suku,  agama,  dan ras).  Seiring dengan semangat reformasi yang berbarengan  dengan  proses  otonomisasi  dan desentralisasi  kekuasaan  terjadi  peningkatan gejala  “provinsialisme”  yang  identik  dengan etnisitas.  Oleh  karenanya  muncul  semangat egosentrisme,  etnosentrisme  yang  di  kemu- dian  hari  menimbulkan  permasalahan  rumit. Tragedi kemanusiaan pada era 2000-an di ber- bagai  daerah  seperti  Poso,  Ambon,  Sambas, Madura,  dan  lain-lain  merupakan  fakta  yang tidak  terbantahkan  bahwa  semangat  otono- misasi dan desentralisasi yang tidak dibarengi dengan  kesadaran  multikulturalisme  menim- bulkan  permasalahan  baru  yang  lebih  rumit untuk  dipecahkan.  Padahal  apabila  kita  ber-
kaca  pada  sejarah  berdirinya  bangsa  Indone- sia, para founding fathers kita telah memberi- kan  contoh  bagaimanakah  mereka  merekon- struksi  bekas  wilayah  Hindia  Belanda  ini menjadi  sebuah  bangsa  dengan  sikap  tole- ransi,  penuh  pemahaman  dan  mementingkan keutuhan bangsa dan negara.
Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi tepat  untuk  menggambarkan  realitas  ke- Indonesiaan itu. Ungkapan tersebut mengisya- ratkan  kemauan  kuat,  baik  di  kalangan  para pendiri negara, pemimpin maupun di kalangan rakyat,  untuk  mencapai  suatu  bangsa  dan negara Indonesia yang bersatu. Sekalipun ter- dapat  unsur-unsur  yang  berbeda  namun kemauan  untuk  mempersatukan  bangsa  se- sungguhnya  mengatasi  keanekaragaman  itu tanpa  menghapuskannya  atau  mengingkari- nya.  Keinginan  bersama  untuk  tetap  meng- hargai  perbedaan  dan  memahaminya  sebagai realitas  kehidupan  menjadi  potensi  kesadaran pluralisme  dan  multikulturalisme  di  Indo- nesia. Hal tersebut dapat membentuk kebuda- yaan  Indonesia  masa  depan  yang  bertumpu pada kesadaran akan kemajemukan.
Permasalahan yang dihadapi dewasa ini adalah bagaimanakah semangat dan kesadaran multikulturalisme  dapat  dipahami  oleh  semua elemen  bangsa  ini.  Dalam  kaitan  dengan  per- tanyaan  ini  pendidikan  merupakan  salah  satu sarana efektif untuk menanamkan dan mema- hamkan  kesadaran  multikulturalisme  bagi semua  peserta  didik.  Pendidikan  sebagai  pe- ngalaman  belajar  yang  berlangsung  dalam lingkungan  budaya  maupun  lingkungan  alam merupakan akses terpenting untuk  melakukan rekayasa  budaya. Kebudayaan  memegang  pe- ranan penting sebagai proses untuk mengatasi karakteristik  hewani  yang  ada  dalam  diri manusia,  suatu  karakter  yang  berkenaan  de- ngan homonisasi. Yvon Ambroise (Kaswardi, 1993,  p.18)  menambahkan  bahwa  proses humanisasi  merupakan  usaha  untuk  melebihi kehidupan  hewani  dan  membangun  atasnya sesuatu  yang  tidak  sama,  kreatif,  dan  yang memperkaya dalam diri seorang pribadi.
Pendidikan  merupakan starting  point untuk  melakukan  rekonstruksi  budaya  multi- kultur  dalam  masyarakat  yang  demokratis. Zamroni (2007, p.76) menyatakan bahwa pen- didikan  merupakan  wahana  untuk  menanam- kan hakikat dan praktik pluralistis bagi peserta didik.  Filsafat  pluralisme  dalam  pendidikan
tidak  terbatas  pada  aspek  pendidikan  semata, melainkan  mencakup  pula  berbagai  aspek kemasyarakatan  yang  mau  tidak  mau  akan mempengaruhi  proses  pendidikan.  Dengan demikian  diperlukan  upaya  sistematis  dan sinergis  antarelemen  sehingga  masyarakat pluralis-demokratis dapat diwujudkan.

## Wacana Pendidikan Multikultural
Sebagai  wacana  baru  terminologi  pen- didikan  multikultur  sesungguh-nya  belum begitu jelas dan masih terdapat perdebatan di- antara  para  pakar.  Hilda  Hernandez  (Choirul Mahfud, 2010, p.176) menyatakan pendidikan multikultur sebagai perspektif yang mengakui realitas  politik,  sosial,  dan  ekonomi  yang dialami  oleh  masing-masing  individu  dalam pertemuan  manusia  yang  kompleks  dan  bera- gam secara kultur, dan merefleksikan penting- nya  budaya,  ras,  seksualitas,  gender,  agama, status  sosial  ekonomi,  dan  pengecualian- pengecualian dalam proses pendidikan. Dalam pandangan  ini  pendidikan  semestinya  mem- berikan  ruang  untuk  proses  transformasi  pe- ngetahuan  dan  nilai-nilai  multikulturalisme dengan  cara  menciptakan  penghormatan terhadap  realitas  yang  beragam  dari  peserta didik.
Senyampang  dengan  uraian  tersebut, James A. Bank (2010, p.3) menyatakan bahwa pendidikan  multikultural  setidaknya  meliputi tiga hal yaitu: ide atau konsep, sebuah gerakan reformasi  dalam  bidang  pendidikan,  dan sebuah proses.
Multicultural  education  incorporates  the idea  that  all  students  regardless  of  their gender,  social  class,  and  ethnic,  racial, or  cultural  characteristics  should  have an  equal  opportunity  to  learn  in  school. Another  important  idea  in  multicultural education  is  that  some  students,  because of  these  characteristics,  have  a  better chance  to  learn  in  schools  as  they  are currently structured than do students who belong  to  other  groups  or  who  have different cultural characteristics.
Selanjutnya  Banks  (2001)  menyakini bahwa  pendidikan  multikultural  merupakan suatu  rangkaian  kepercayaan  ( set  of  beliefs ) dan  penjelasan  yang  mengakui  dan  menilai pentingnya  keragaman  budaya  dan  etnis  di dalam  bentuk  gaya  hidup, pengalaman  sosial, identitas  pribadi,  kesempatan  pendidikan  dari
individu,  kelompok  maupun  negara.  Lebih lanjut James A. Banks  (2007, p.50) mengung- kapkan:
Individual  and  groups  frequently  oppose legally mandate desegregated schools for diverse  and  complex  reason,  including fears  of  racial  groups,  a  strong  commit- ment  to  the  concept  of  the neighborhood school,  a  belief  that  the  burden  for desegregating  schools  falls  primarily  on minority  students  and  parents,  and  fears that  the  quality  of  educationin  the schools  will  drop  when  they  become racially integrated.
Ahli  lain  yang  perlu  diperhatikan pendapatnya  adalah  Sleeter  &  Grant,  dan Smith  (Zamroni,  2011a,  p.144)  mendefinisi- kan  pendidikan  multikultural  sebagai  suatu pendekatan  progresif  untuk  melakukan  trans- formasi pendidikan yang secara holistik mem- berikan  kritik  dan  menunjukkan  kelemahan- kelemahan,  kegagalan  dan  diskriminasi  yang terjadi  di  dunia  pendidikan.  Sedangkan  bagi Nieto  (Zamroni,  2011a,  p.144)  pendidikan multikultural  merupakan  suatu  bentuk  pen- didikan  yang  bertumpu  pada  keadilan  sosial, kesetaraan  pendidikan  dan  suatu  dedikasi guna memberikan pengalaman belajar dimana seluruh  siswa  dapat  mencapai  perkembangan secara  optimal.  Secara  umum  pendidikan multikultural dipahami sebagai reformasi pen- didikan  yang  mengedepankan  keadilan  sosial bagi  semua  kelompok  di  dalam  masyarakat tanpa memandang identitas dan latar belakang siswa yang beragam agar tercapai tujuan pen- didikan secara optimal.
Sehubungan dengan hal tersebut, akhir- akhir  ini  muncul  wacana  tentang  pendidikan multikultural  di  Indonesia.  Sebagaimana  di- beritakan  Kompas  (02/09/2004)  bahwa  saat ini  perlu  dibangun  konsep  pendidikan  multi- kultural.  Dalam  pandangan  Zamroni  (2011a, pp.115-116)  rekayasa sosial  lewat  pendidikan formal perlu dikaji secara mendalam. Artinya perlu  ada  usaha  di  lingkungan  sekolah  untuk menanamkan  akan  kesadaran  hidup  dalam masyarakat  multikultur  dan  mengembangkan sikap  tenggang  rasa  dan  toleransi  guna  me- wujudkan  kebutuhan  serta  kemampuan  be- kerja sama dengan segala perbedaan yang ada. Sekolah  harus  dilihat  sebagai  suatu  masya- rakat, masyarakat kecil. Cara pandang sekolah sebagai  masyarakat  kecil  ini  mempunyai  im-
plikasi bahwa siswa dipandang sebagai indivi- du yang mempunyai karakteristik yang terwu- jud dalam bakat dan minat serta aspirasi yang berbedabeda  sekaligus  memiliki  kebebasan. Perbedaan  yang  dimiliki  masing-masing  indi- vidu  dari  perspektif  multikultural  dan  juga perspektif  global  memberikan  tekanan  bahwa sekolah harus memperhatikan: (a) setiap siswa memiliki  kebutuhan  perkembangan  yang berbedabeda,  termasuk  kebutuhan  personal dan  sosial,  (b)  kebutuhan  vokasi  dan  karier, (c)  kebutuhan  psikologis  dan  perkembangan moral-spiritual (Zamroni, 2011b, p.117).
Wacana  pemikiran  tentang  pendidikan multikultural  dilatarbelakangi  oleh  beberapa hal  salah  satunya  adalah  globalisasi.  Tilaar (Choirul  Mahfud,  2010,  p.183)  bangsa  yang tidak  mempunyai  strategi  untuk  mengelola kebudayaan  yang  mendapat  tantangan  dari globalisasi  sedemikian  dahsyatnya,  dikhawa- tirkan akan mudah terbawa arus hingga akhir- nya  kehilangan  jati  diri  baik  lokal  maupun nasional.  Dalam  kerangka  tersebut,  pendidik- an  multikultural  hendaknya  dijadikan  sebagai strategi  untuk  mengelola  kebudayaan  dengan menawarkan  strategi  transformasi  budaya yang  ampuh  yaitu  melalui  mekanisme  pen- didikan yang menghargai perbedaan budaya.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pen- didikan  di  Indonesia,  UU  No  20  Tahun  2003 (Bab III Pasal 4) dinyatakan bahwa pendidik- an  diselenggarakan  secara  demokratis  dan berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan bangsa.  Dengan  melihat  hal  tersebut,  maka sebenarnya  spirit  multikulturalisme  telah  ada dalam semangat penyelenggaraan pendidikan. Namun yang dibutuhkan tidak sekadar justifi- kasi  legal  formal,  melainkan  aksi  nyata  dari segenap  komponen  pendidikan,  baik  peng- ambil  keputusan,  maupun  para  guru  dan  te- naga  kependidikan  di  lapangan.  Pendidikan multikultural  tidak  sekadar  ide  atau  paradig- ma, meskipun hal tersebut penting, tetapi akan lebih bermakna apabila ia merupakan gerakan reformasi pendidikan yang dapat memberikan kontribusi positif.
Diperlukan  terobosan-terobosan  pen- ting  untuk  mengubah  paradigma  pendidikan, sehingga  wacana  pendidikan  mutikultur  men- dapatkan porsi yang memadai. Hal ini penting mengingat    pendidikan  multikultural  diyakini dapat  menjadi  solusi  nyata  bagi  konflik  dan
disharmoni  yang  kerap  kali  terjadi  di  masya- rakat  Indonesia.  Penyelenggaraan  pendidikan multikultural dianggap berhasil bila dalam diri siswa  terbentuk  sikap  hidup  toleran,  tidak bermusuhan  dan  tidak  berkonflik  yang  dise- babkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, agama,  dan  adat  istiadat  (Choirul  Mahfud, 2010,  p.217).  Pendidikan  multikultural  tidak harus diwujudkan dalam bentuk mata pelajar- an, akan tetapi lebih efektif bila diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain seperti IPS, PKn, dan  pelajaran  lainnya.  Dalam  hal  ini  Gay (Zamroni,  2011b,  p.150)  menyatakan  bahwa amat  keliru  kalau  melaksanakan  pendidikan multikultural  harus  dalam  bentuk  mata pelajaran  yang  terpisah  atau  monolitik.  Seba- iknya  pendidikan  multikultural  diperlakukan sebagai  pendekatan  untuk  memajukan  pendi- dikan  secara  utuh  dan  menyeluruh.  Ia  dapat diberlakukan  sebagai  alat  bantu  untuk  men- jadikan  warga  negara  memiliki  jiwa  toleran, bersifat  inklusif,  mempunyai  semangat  kese- taraan,  dan  senantiasa  berpendirian  bahwa suatu  masyarakat  akan  lebih  baik  apabila  se- mua  warga  memberikan  kontribusi  sesuai  de- ngan  kemampuan  dan  kesempatan  yang  di- milikinya.  Inilah  paradigma  yang  harus  di- pahami  oleh  setiap  elemen  pendidikan,  se- hingga implementasi pendidikan multikultural dalam  pendidikan  dan  persekolahan  tidak memerlukan prosedur yang rumit, tetapi yang diperlukan adalah kesadaran, kemauan, komit- men dan semangat untuk melakukan perubah- an ke arah yang lebih baik.

## Pendidikan Berbasis Multikultur
Pendidikan  multikultural  sudah  sela- yaknya  mendapat  perhatian  dari  semua  ka- langan yang terkait dengan dunia pendidikan. Dukungan  dan  komitmen  dari  semua  pihak merupakan  langkah  awal  untuk  mewujudkan pendidikan yang pluralis dan demokratis yang dapat  berimplikasi  pada  terbentuknya  masya- rakat yang plural-demokratis juga.  Bruch dkk (2004,  p.3)  menyatakan  bahwa  pendidikan multikultural  sangat  baik  diimplementasikan untuk  persekolahan  dalam  masyarakat  yang demokratis,  karena  memungkinkan  seluruh warga  negara  berkontribusi  dalam  transfor- masi sosial yang membuat demokrasi semakin berkembang.
Salah satu elemen yang paling diperha- tikan  dalam  mengimplementasikan  pendidik- an  multikultural  adalah  guru,  karena  mereka
merupakan  aktor  yang  berhadapan  langsung dengan  peserta  didik.  Untuk  itu  guru  harus mempunyai  pemahaman  yang  memadai  me- ngenai  konsep  dan  paradigma  pendidikan multikultural.  Perlu  ditekankan  kepada  guru bahwa  pendidikan  multikultural  tidak  hanya memperkenalkan  kultur  lain  kepada  peserta didik,  akan  tetapi  juga  perlu  menciptakan iklim  yang multicultural  oriented yang  me- ngedepankan  keadilan  sosial  bagi  peserta didik.  Tujuannya  adalah  untuk  mempersiap- kan  warga  negara  di  masa  depan  untuk  me- lakukan  rekonstruksi  masyarakat  yang  dapat melayani  semua  kebutuhan  kelompok  khu- susnya kelompok yang berbeda dari kulit ber- warna,  miskin,  wanita,  dan  penyandang  cacat (Banks, 2005, p.71).
Upaya  guru  untuk  mempersiapkan  diri sebagai  pengajar  pendidikan  multikultural adalah  dengan  melakukan  transformasi  diri dalam  rangka  menjadi  pribadi  yang  multi- kultur. Guru dapat memulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan  tentang  identitas  diri- nya,  dan  bagaimakah  sikapnya  terhadap  sis- wa-siswanya  yang  beragam  dalam  etnis, agama,  latar  belakang  sosial-ekonomi  dan kemampuannya.    Dalam  tahap  ini  guru  harus menemukan sebuah jawaban dan meneguhkan komitmen untuk memperlakukan siswa secara adil  tanpa  memandang  etnis,  agama,  latar belakang  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  senada dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Linda Darling Hammond, ea. (2002, p.3).
crossing boundaries is essential to social learning. Teachers and schools that edu- cate  well  actively  strive  to  understand rather  than  to  suppress  diversity.  In  this way  they  build  a  larger  and  stronger common ground.
Hal  kedua  yang  perlu  dilakukan  oleh guru  dalam  rangka  transformasi  diri  menurut Lisa  A  Jones  (2004,  p.17)  adalah:  (1)  meng- ambil  peran  sebagai  agen  perubahan,  dan  (2) menjadi model yang bertanggungjawab dalam melayani  masyarakat.  Dalam  fungsinya  seba- gai pelayan masyarakat yang multikultur, guru harus dapat menunjukkan sikap yang adil dan menghilangkan prasangka terhadap kelompok lain.  Hal  ini  penting  mengingat  peserta  didik berangkat  dari  latar  belakang  yang  berbeda. Mereka datang dari kelompok sosial ekonomi yang  berbeda,  etnis,  agama,  dan  kultur  yang berbeda pula.
Di  samping  itu  hal  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  perlunya  kesabaran  dalam melayani  siswa  khususnya  untuk  siswa dengan kemampuan rendah atau siswa dengan kebutuhan  khusus  seperti  penyandang  cacat. Hal  ini  tentunya  langkah  sulit  yang  harus dilakukan oleh guru yang akan sangat menen- tukan  ketercapaian  tujuan  pendidikan  multi- kultural.  Salah  seorang  pionir  pendidikan multikultural  Geneva  Gay  (Zamroni,  2011a, p.145) melihat penting dan perlunya pendidik- an  multikultural  adalah  untuk  memberikan pelayanan  pendidikan  yang  meningkatkan prestasi  secara  optimal  bagi  siswa  yang  me- ngalami  keterbelakangan.  Dengan  demikian pendidikan  multikultural  mempunyai  per- spektif holistik tidak  saja  memberikan  per- lakuan  yang  adil  tanpa  prasangka  tetapi  juga meningkatkan  prestasi  yang  maksimal  bagi peserta didiknya.
Langkah  berikutnya  guru  harus  mem- punyai  desain  pembelajaran  berbasis  multi- kultur.  Dalam  merumuskan  tujuan  pembela- jaran  sebaiknya  guru  mementingkan  tujuan afektif  serta  psikomotor  yang  bermuara  pada jalinan  kerjasama  antarsiswa  yang  berbeda- beda.  Untuk  mengajarkan  materi  pembelajar- an guru dapat menggunakan strategi pembela- jaran cooperative  learning dengan  berbagai variasinya.  Dalam  sebuah  penelitian  yang  di- lakukan  di  sebuah  sekolah  dasar  di  Yogya- karta,  terbukti  pada  strategi  ini  dapat  me- ningkatkan  jalinan  kerjasama  di  antara  siswa dengan  latar  belakang  yang  beragam  dan keterbelakangan  (Sudrajat,  2011).  Strategi pembelajaran  tersebut  juga  dapat  mengurangi prasangka  terhadap  siswa  lain  yang  berbeda agama  serta  menghilangkan  eksklusivitas  sis- wa dari latar belakang ekonomi yang mapan.
Kendala  yang  dihadapi  untuk  meng- implementasikan  pendidikan  multikultur  ter- letak  pada  lemahnya  kemauan  dan  komitmen para  pemangku  kepentingan,  kepala  sekolah, kepala  dinas,  bupati/walikota,  dan  gubernur/ kepala  daerah.  Kepala  daerah  dan  kepala  di- nas pendidikan belum menjadikan pendidikan sebagai  solusi  untuk  mengeliminasi  konflik dan mempromosikan keadilan sosial. Kendala lainnya orientasi pembelajaran yang mengarah pada  kognitif  juga  menjadi  penghambat  yang cukup  serius.  Oleh  karenanya  tidak  meng- herankan apabila tawuran antarpelajar, bahkan antarfakultas di perguruan tinggi sering terjadi
bahkan  menjadi  budaya  dalam  masyarakat kita.
Integrasi  pendidikan  multikultur  pada muaranya akan menciptakan kultur yang sehat dalam  sekolah.  Interaksi  sosial  antara  siswa menjadi  semakin  kondusif,  demikian  juga interaksi  antara  guru-siswa  menjadi  lebih baik. Guru dapat memperlakukan siswa secara adil,  berlaku  demokratis,  dan  berkembang suasana  yang fair sehingga  dapat  memacu kreativitas  siswa.  Suasana  pembelajaran  akan menjadi  lebih  kondusif,  berkembang  daya pikir  kritis  dan  mengembangkan  daya  imaji- nasi  siswa.  Hasil  penelitian  yang  pernah  di- lakukan (Sudrajat, 2011) menunjukkan bahwa implementasi berbasis multikultural dapat me- ningkatkan motivasi belajar karena siswa me- rasa  mempunyai  teman  yang  menyenangkan di  sekolah.  Mereka  juga  merasa  diperhatikan oleh  gurunya  sehingga  memotivasi  mereka untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

## SIMPULAN
Indonesia  merupakan  negara  multikul- tur  dengan  jumlah  etnis,  kultur,  bahasa,  aga- ma,  dan  latar  belakang  yang  sangat  beragam. Namun  sayangnya  kesadaran  akan  multikul- turalisme  dalam  masyarakat  kita  belum  ber- kembang  dengan  semestinya.  Oleh  karenanya tidak mengherankan apabila konflik antaretnis serta antaragama sering terjadi di republik ini. Pemerintah  sepertinya  kurang  tepat  dalam menangani  konflik  karena  selalu  mengguna- kan  pendekatan  politis-hukum,  padahal  pen- dekatan  yang  demikian  sifatnya  parsial  dan berpotensi  menimbulkan  permasalahan  baru berupa  ketidakpuasan  dari  masyarakat  ter- hadap keputusan pengadilan.
Pendidikan  merupakan  solusi  untuk mengurai  benang  kusut  konflik  berkepan- jangan  berkat  peranannya  sebagai social reconstruction . Implementasi pendidikan multikultur  yang  menekankan  pada  penting- nya  kesadaran  terhadap  adanya  perbedaan memerlukan  komitmen  dari  semua  elemen masyarakat  karena  memerlukan  reformasi paradigma pendidikan.
Pemangku kepentingan khususnya dalam  dunia  pendidikan  harus  mempunyai komitmen  yang  kuat  serta  kesadaran  yang tinggi  untuk  mendukung  implementasi  pen- didikan  multikultur.  Lebih  jauh  lagi  guru harus  bersedia  melakukan  transformasi  diri
dan  restropeksi  diri    untuk  mempersiapkan dirinya mengawal  dan mengajar dengan basis multikultural.  Guru  harus  mendapat  bim- bingan dan arahan agar dapat berperan secara maksimal  sehingga  pendidikan  multikultural dapat diimplementasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Banks,  James  A.  (2005). Multicultural  edu- cation:  issues  and  perspectives. New Jersey: John Willey & Son Inc.
Banks, James A. (2007). Educating citizens in a  multicultural  society .  New  York: Teachers College Columbia University.
Bruch, Patrick L; Highbee Jeanne L; Lundell,
Dana  Britt  (2004)  Multicultural  educa- tion  and  developmental  education:  A conversation  about  principles  and  con- nections with James A Banks. Research &  Teaching  In  Developmental  Educa- tion , I, 3-17.
Choirul  Mahfud.  (2010). Pendidikan  multi- kultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Farida  Hanum. Pendidikan  multikultural  da- lam  pluralismebangsa. tersedia  dalam http:  eprints.  uny.ac.id.  Diunduh  tang- gal 25 Desember 2012.
Firdaus  M.  Yunus.  (2007). Pendidikan  Ber- basis  Realitas  Sosial:  YB  Mangunwi- jaya-  Paulo  Freire. Yogyakarta:  Lo- gung Pustaka.
Hammond,  Linda  Darling.  Jennifer  French  & Silvia  Paloma  Garcia  Lopez  (ed.) (2002). Learning  to  teach  for  social justice. New  York:  Teachers  College Columbia University.
Kaswardi,  EM.  K.,  ed.  (1993). Pendidikan Nilai  Memasuki  Tahun  2000. Jakarta:
Grasindo.
Kymlicka, Will & Baogang He. (2005). Multi- culturalism  in  Asia .  Oxford:  Oxford University Press.
Lisa,  A  Jones.  (2004).  Teaching  citizenship through multicultural education. Kappa Delta Pi Record , I, 17-21.
Sudrajat  (2011). Pendidikan  berbasis  multi- kultural  untuk  meningkatkan  kualitas
Volume 2, Nomor 1, 2014
pembelajaran  IPS  di  SD ;  Laporan Penelitian; Yogyakarta: FIS UNY.
Tatang  M  Amirin. (2012). Implementasi  pen- dekatan  pendidikan  multikultural  kon- tekstual  berbasis  kearifan  lokal. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, I, 1-16 .
Zamroni.  (2007). Pendidikan  dan  demokrasi dalam  transisi  (prakondisi  menuju  era globalisasi. Jakarta:  PSAP  Muhamma- diyah.
Zamron.  (2011a). Pendidikan  untuk  demo- krasi:  Tantangan  menuju  civil  society. Yogyakarta: Bigraf publishing.
Zamroni.  (2011b). Pendidikan  demokrasi pada  masyarakat  multikultur. Yogya- karta: Gavin Kalam Utama.
Zamroni. (2000). Paradigma pendidikan masa depan. Yogyakarta: Bigraf Publishing.