licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Kontraktor Pertambangan: Sebuah Tinjauan Hak-hak Normatif Pekerja erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Sudibyo Aji Narendra Buwana 1 , Hardi Fardiansyah 2, Nanda Dwi Rizkia 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor, Indonesia, snarendrabuwana@gmail.com 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor, Indonesia 3 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO Normative provisions based on Chapter IV, Part Two of Employment, Article 25  Paragraph  3  of  Law  No.  6  of  2023  Concerning  the  Stipulation  of Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  Number  2  of  2022  Concerning  Job Creation to become a Law that stipulates that annual leave is given at least 12 (twelve) working days after workers or laborers have worked for 12 (twelve) months continuously. The gap in das sein is that the provisions of Chapter IV, Part Two, of Employment Article 25, Paragraph 3, of Law No. 6th, 2023, apply to workers in the company. Researchers observe that there is a gap between das  sein  and  dass  sollen.  The  formulation  of  the  problem  is:  what  are  the normative rights of workers, and what are the sanctions for companies that do not  provide  workers'  normative  rights.  The  type  of  research  used  by researchers in this study is empirical-juridical. The research approach used is empirical-juridical, which is closely related to the case approach. The source of  legal  material  uses  primary  data,  namely  interviews  and  observations conducted by researchers by visiting the research site directly. Secondary data uses  primary  legal  materials,  namely  applicable  laws  and  regulations, secondary  legal  materials,  namely  books,  journals,  and  relevant  previous research  results,  as well  as tertiary  legal  materials in  the  form  of  websites. Data  collection  techniques  using  in-depth  interviews  and  observation  All primary  and  secondary  data  in  this  study  were  collected  and  analyzed qualitatively. Conclusions are drawn deductively. The result of his research is that  the  normative  right  to  annual  leave  has not  been  implemented  by  the company. The conclusion is that the normative rights received by workers who are  bound  by  PKWT  at  a  Mining  Contractor  Services  Company  consist  of economic rights, political rights, medical rights, and social rights. Sanctions for companies  can  be  punishable  by  imprisonment  for  a  minimum  of  1  (one) month and a maximum of 12 (twelve) months and/or a fine of a minimum of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000.00 (one  hundred  million  rupiah)  in  accordance  with  Chapter  IV,  Part  Two  of Employment,  Article  68,  Paragraph  1,  of  Law  No.  6th,  2023,  concerning Stipulation  of  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  Number  2  of  2022
concerning Job Creation to become Law.
Manuscript History:
Received: 2023-09-02
Accepted: 2024-07-23
Corresponding Author: Sudibyo Aji Narendra Buwana, snarendrabuwana@gmail.co m Keywords : Normative Rights; Worker; Fixed Time Work Agreement
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper Buwana,  S.  A.,  Fardiansyah,  H.,  &  Rizkia,  N.  D. (2024). Kontraktor  Pertambangan;  Sebuah  Tinjauan  Hak-hak Normatif Pekerja. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (2). doi:https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.4990

## PENDAHULUAN
Permasalahan  perlindungan,  upah,  kesejahteraan,  keadilan,  perselisihan  dan penyelesaiannya,  pembinaan  dan  pengawasan  serta  permasalahan  peraturan  yang mengatur  bidang  ketenagakerjaan  disepanjang  sejarahnya  seakan  tak  pernah  selesai. Perlindungan  hukum  di  Indonesia  didasari  oleh  Pancasila  meski  konsep  perumusannya menggunakan  pemikiran-pemikiran  dunia  barat  yang  penekanan  konsepnya  bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut  hak-hak  kemanusiaannya,  baik  secara  individual  maupun  sebagai  pekerja merupakan tumpuan perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia 1 . Pasal  27  ayat  (2),  menyatakan  bahwa  pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak merupakan  hak  konstitusional  bagi  segenap  rakyat  Indonesia.  Fasilitas  dan  kesempatan kepada segenap rakyat untuk dapat memperoleh pekerjaan sekaligus menjadikan pekerjaan sebagai  sesuatu  yang  layak  bagi  kemanusiaan  disediakan  oleh  negara.  Oleh  karena  itu, pelanggaran terhadap hak dasar yang dijamin konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia 2 .  Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM  menyatakan  bahwa  negara menjamin kebebasan pribadi 3 .
Terdapat  peraturan  berupa  norma  dan  sanksi  yang  dibuat  dengan  kesepakatan bersama  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Tujuan  Hukum  adalah  untuk  mengatur  dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan dapat terkendali atau dapat cegah 4 . Hak cuti  tahunan  ditetapkan  hanya  12  hari  ini.  Penetapan  12  hari  diambil  dari  rata-rata internasional dan pengaruh lain untuk penetapan banyaknya jumlah cuti adalah pengaruh budaya.
Hak-hak  normatif  pekerja  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia,  karena  kerja berkaitan  dengan  hak  atas  hidup,  bahkan  hak  atas  hidup  yang  layak  seperti  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  27  ayat  (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap - tiap warga negara berhak atas pe kerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 5 . Hal  yang  menjadi  permasalahan  adalah  belum  diimplementasikannya  hak  cuti tahunan bagi pekerja seperti yang diatur pada pasal 79 ayat 1 dan 2C UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan dan BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 25 ayat 3 UU No. 6 th. 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang.  Dalam  ketentuan  disebutkan bahwa  Pengusaha wajib  memberi  waktu  istirahat  dan  cuti  kepada  pekerja/buruh;  waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi cuti tahunan, sekurang- kurangnya  12  (dua  belas)  hari  kerja  setelah  pekerja/buruh  yang  bersangkutan  bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
Ketentuan  yang  ada  dalam  UU  No.  6  th.  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  terkait  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  dapat  memberikan  hak normatif terhadap pekerja dalam hubungan kerja yang ada. Hal ini disebabkan apabila dalam penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan ketentuan dalam  UU  No.  6  th.  2023  tentunya  mempunyai  dampak  yang  kurang  baik  terhadap pembangunan  ketenagakerjaan,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan keadilan bagi para pekerja/buruh sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Undang-undang  Cipta  Kerja  memberikan  dampak  negatif  terhadap  tenaga  kerja. Pemerintah  mempersiapkan  Undang-undang  Cipta  Kerja  dengan  menggunakan  konsep
1 Kahfi, Ashabul. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, Jurnal Jurisprudentie, No. 2, Vol. 3 th 2016
2 Ibid
3 Rizkia, Dwi Nanda dkk. 2023. Hukum & HAM. Bandung: Widina Bhakti Persada. hlm 108
4 Fardiansyah, Hardi dkk. 2023. Pengantar Ilmu Hukum. Badung: Intelektual Manifes Media. hlm 1.
5 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
omnibus  law ,  untuk  dijadikan  sebuah  skema  membangun  perekonomian  agar  mampu menarik  investor  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Undang-undang  Cipta  Kerja memiliki  beberapa  klaster  yang  salah  satu  diantaranya  adalah  mengatur  tentang ketenagakerjaan. Pada klaster ketenagakerjaan pemerintah berupaya mengharmonisasikan beberapa  undang-undang  yang  tumpang  tindih  dan  mengakibatkan  kerugian  khususnya pada  tenaga  kerja.  Pemerintah  berupaya  menerapkan  cipta  kerja.  Undang-undang  Cipta Kerja  ini  masih  memiliki  banyak  kelemahan,  masalah  ini  ada  pada  perubahan  cuti, pemberian pesangon dan lain-lain. Perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya 6 .
Hasil  penelitian  Putra  (2018)  menyatakan  bahwa  selama  pekerja  tersebut  telah bekerja  sekurang-kurangnya  12  (dua  belas)  bulan  bekerja  secara  terus  menerus  pekerja tersebut  berhak  untuk  mengambil  hak  cuti  tahunannya.  Pekerja  yang  mengalami perselisihan dengan pengusaha dapat menyelesaikan perselisihannya melalui Penyelesaian Hubungan Industrial. Perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase untuk jalur non litigasi dan pengadilan hubungan industrial untuk jalur litigasi 7 . Hasil penelitian Asuan (2019) menyebutkan bahwa hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu terkait dengan peraturan, perjanjian kerja dan pengawasan 8 . Hasil penelitian Sabri (2019) menyebutkan bahwa pelaksanaan pemberian hak cuti bagi pekerja pada PT Indah Kargo Kota Pekanbaru belum maksimal.  Hal ini belum sesuai dengan  Pasal  79  ayat  2  huruf  c  UU  No.  13  th.  2003.  Faktor  penghambatnya  adalah perusahaan  kekurangan  tenaga  kerja  sehingga  perusahaan  tidak  mau  mengambil  risiko terhadap pemberian cuti, padatnya jadwal pengiriman sehingga  tidak dapat ditinggalkan, tidak ada pekerja lain yang menggantikan pekerja yang ingin mengambil cuti 9 . Hasil  penelitian  M.  Rulian  (2022)  menyebutkan  bahwa  pemenuhan  hak  pekerja perempuan di Bencollen Mall Kota Bengkulu dari hak mendapatkan upah standart UMP, hak istirahat  cuti  haid,  hak  cuti  istirahat  melahirkan,  hak  cuti  istirahat  keguguran,  hak  untuk menyusui dan perlindungan kepada pekerja perempuan yang bekerja dimalam hari sudah terpenuhi dengan baik dan tidak dilarang mengenakan jilbab 10 .
Hasil  penelitian  Putra  (2022)  menyatakan  bahwa  pekerja  tidak  tetap  di  Dinas PUPRPKPP  tidak  menerima  hak  cuti  tahunan  yang  dimana  hak  cuti  tahunan  sebenarnya sudah diatur didalam UU No. 13 th. 2003 pasal 79 ayat (2) yang menyatakan “ seorang pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja dalam satu tahun .” Akan tetapi pihak PUPRPKPP tidak memberikan hak cuti tersebut kepada pegawai tidak tetapnya dan pekerja  tidak  tetap  juga  tidak  menerima  hak  untuk  mendapatkan  K3  (BPJS  Kesehatan) sedangkan dalam pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  Maka  dapat  diketahui  dalam  hal  ini  Dinas  PUPRPKPP belum menjalankan/memberikan hak pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan 11 .
6 Matompo, Osgar Sahim & Eafda Vivid Izziyana. Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja . Jurnal Rechstaat Nieuw. Volume 5 No. 1 th. 2020
7 Putra, Reza Yuditya Rachmat. Hak cuti tahunan pada pekerja dengan PKWT. Jurnal Kajian Hukum & Keadilan. Vol. 2 No. 1 th. 2018
8 Asuan, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 1. bulan Januari 2019 Hlm. 23-31
9 Skripsi Rahmad Sabri (2019) pelaksanaan pemberian hak cuti bagi karyawan berdasarkan UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan pada PT Indah Kargo Kota Pekanbaru. Hlm 74
10 Frabio, M. Rulian. 2022. Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam.  Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri  Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Hlm. 117
11 Skripsi Riyan Putra (2022). Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hak-hak Normatif terhadap Pekerja Tidak Tetap Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 th. 2003 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Skripsi. Universitas Islam Riau, Pekanbaru. hlm. 83
Perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja, yang dalam hal ini pekerja/buruh, dengan  ikatan  kerja  dalam  perjanjian  kerja  waktu  tertentu    (PKWT).  Selama  ini  dalam pembuatan  perjanjian  kerja  (kontrak  kerja)  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja,  ada bermacam-macam  penyimpangan  yang  merugikan  pekerja/buruh.  Penyimpangan  dalam pembuatan  perjanjian  kerja  terjadi  sebagai  akibat  kurangnya  kesadaran  hukum  dari pengusaha dalam menyusun perjanjian kontrak kerja, pengusaha mempunyai pengetahuan yang  terbatas  atau  tidak  tidak  memahami  isi  peraturan  perundang-undangan  tentang pemberian  pekerjaan  kontrak  bagi  calon  karyawan,  ditambah  lagi  dengan  kurangnya pengetahuan  calon  karyawan  para  karyawan.  Hal  ini  mengakibatkan  calon  pekerja  tidak mengetahui dampak apa yang akan mereka rasakan jika mereka menandatangani perjanjian itu.  Akibatnya,  berbagai  kejanggalan  terjadi,  seperti  dipenerapan  PKWT  didunia  kerja karena kesalahan dalam menafsirkan isi ketentuan hukum. 12
Berdasarkan  pemaparan  deskripsi  tersebut  diatas,  rumusan  masalahnya  adalah bagaimana hak-hak normatif para pekerja dan bagaimana sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan  hak-hak  normatif  pekerja.  Sedangkan  tujuan  penelitiannya  adalah  untuk menganalisis hak-hak normatif para pekerja dan untuk menganalisis sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak-hak normatif bagi para pekerja.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian  untuk  melihat  secara  langsung  penerapan  perundang-undangan  atau  aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata 13 . Data Primer adalah penelitian yang mengkaji dan  menganalisis  tentang  perilaku  hukum  seseorang  atau  kelompok  masyarakat  yang berhubungan  dengan  hukum  dan  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  wawancara  dan observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  mendatangi  langsung  tempat  penelitian tersebut  agar  menggambarkan  dengan  mudah  dan  mendapat  data  yang  valid 14 . Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara kepada beberapa informan, yaitu para pekerja yang terikat PKWT di  Perusahaan  Jasa  Kontraktor  Pertambangan,  di  Kabupaten  Kolaka,  Provinsi  Sulawesi Tenggara.  Pengumpulan  data  sekunder  yang  didapatkan  peneliti  dengan  mempelajari, memeriksa, membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang  dilakukan.  Data  sekunder  diperoleh  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), UU No. 6 th. 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, Peraturan  Pemerintah  No.  35  th.  2021  tentang  PKWT,  Perjanjian-perjanjian  para  pihak, Peraturan-peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian,  Buku-buku  yang berkaitan  dan  yang  dibutuhkan  dengan  judul  dan  permasalahan  yang  diteliti  dalam penelitian  ini,  jurnal  hukum  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  hasil penelitian  dan  karya  tulis  ilmiah  oleh  para  peneliti  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini,  maupun  website.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara mendalam  dan  observasi.  Seluruh  data  primer  dan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini dikumpulkan  dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Penarikan  kesimpulan  dilakukan  secara deduktif.
12 Wijayanti,  Ririh. Effectiveness  of  Legal  Protection  on  Employees/Labours  in  a  Fixed-Term Employment Contract in Golden Tulip Bay View Hotel & Convention-Bali . Prasada International Journal, Volume 5 No. 2 th. 2018
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press: 2010, hlm 51
14 Bachtiar. Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018, Hlm. 61-65

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak-hak  normatif  bagi  para  pekerja  digali  secara  mendalam  oleh  peneliti  melalui wawancara  kepada  beberapa  informan  dilapangan.  Pekerja  mendapatkan  hak-hak normatifnya  selama  bekerja.  Ada  beberapa  hak-hak  normatif  yang  diperoleh  oleh  para pekerja yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu antara lain sebagai berikut: Hak-hak normatif pekerja yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu
a. Hak yang bersifat ekonomis
1) Hak mendapatkan upah berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  yang  beroperasi  pada  objek vital  nasional  memberikan  upah  berdasarkan  UMP.  Pasal  88  Ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa “Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Upah ialah “ hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan, termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan ” 15 .
Menurut  peneliti  bahwa  upah  bagi  pekerja  yang  tercantum  dalam perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan jasa kontraktor pertambangan setelah  dianalisis  diketahui  bahwa  besaran  nominalnya  diatas  Upah  Minimum Provinsi.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  hak  normatif  untuk  mendapatkan  upah berdasarkan UMP sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.  Pekerja  yang  terikat  PKWT  mendapatkan  upah  berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan disesuaikan dengan level atau golongannya masing-masing. Upah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan hidup layak para pekerja.
2) Hak mendapatkan uang kompensasi
Berdasarkan  pasal  15  ayat  1,2,3,4  PP  No.  35  th.  2021  menyebutkan bahwa:
a) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
b) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
c) Uang  kompensasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
d) Apabila  PKWT  diperpanjang,  uang  kompensasi  diberikan  saat  selesainya jangka  waktu  PKWT  sebelum  perpanjangan  dan  terhadap  jangka  waktu perpanjangan  PKWT,  uang  kompensasi  berikutnya  diberikan  setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan  dibidang  ketenagakerjaan  bahwa  implementasi  pemberian  uang kompensasi  di  perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  belum  diberikan kepada pekerja yang PKWT nya sudah berakhir dan akan diperpanjang. Hal ini tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1,2,3,4 PP No. 35 th. 2021.
3) Hak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)
Perusahaan jasa kontraktor pertambangan memberikan hak THR kepada para pekerja. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6
15 Pasal  1  angka  30  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Op. Cit, hlm. 63
th. 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang menyebutkan bahwa 16 :
a) Pengusaha  wajib  memberikan  THR  Keagamaan  kepada  pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus atau lebih.
b) THR  Keagamaan  sebagaimana  dimaksud  pad  a  ayat  (1)  diberikan  kepada Pekerja/Buruh  yang  mempunyai  hubungan  kerja  dengan  Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu.
Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi perlindungan atas keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  perusahaan  jasa  kontraktor pertambangan,  sudah  sesuai  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  2  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 th. 2016.
4) Hak mendapatkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  membayarkan  iuran jaminan  Hari  Tua  (JHT),  sebesar  3,7%  ditanggung  oleh  perusahaan  dan sebesar  2%  ditanggung  oleh  pekerja.  Setelah  tidak  bekerja  diperusahaan, pekerja mendapatkan manfaat pengembangan dari dana JHT 17 . Berdasarkan  Pasal  16  PP  Nomor  46  Tahun  2015  tentang penyelenggaraan program JHT menyebutkan bahwa iuran JHT bagi Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan 18 :
a) 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja
b) 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi pemberian manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) di perusahaan jasa kontraktor pertambangan, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 16 PP Nomor 46 Tahun 2015 19 .
5) Hak mendapatkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP) Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  memberikan  hak  kepada para  pekerja  untuk  mendapatkan  manfaat  BPJS  Ketenagakerjaan  JP.  Setiap bulannya perusahaan sudah membayarkan iurannya 1% yang dipotong dari upah  pokok  pekerja  dan  2%  dari  upah  pokok  yang  dibayarkan  oleh perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang  berlaku  sehingga  para  pekerja  tidak  perlu  khawatir  terkait  jaminan sosial tenaga kerja.
Berdasarkan  Pasal  28  ayat  3  PP  Nomor  45  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Pensiun  menyebutkan  bahwa  iuran sebesar 3% (tiga persen) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan 20 :
a) 2%  (dua  persen)  dari  upah  ditanggung  oleh  Pemberi  Kerja  selain penyelenggara negara
b) 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.
16 Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  No.  6  th.  2016  tentang  THR  Keagamaan  bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
17 Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Hari  Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 156), Op. Cit, hlm. 64
18 Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 156), Op. Cit, hlm. 64
19 Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No. 156), Op. Cit, hlm. 64
20 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi pemberian manfaat BPJS  Ketenagakerjaan  Jaminan  Pensiun  di  perusahaan  jasa  kontraktor pertambangan,  sudah  sesuai  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  28  ayat  3  PP Nomor 45 Tahun 2015.
b. Hak yang bersifat politis
1) Hak menjadi atau tidak menjadi anggota Serikat Pekerja
Perusahaan jasa kontraktor pertambangan yang beroperasi pada objek vital  nasional  memberi  kesempatan  kepara  para  pekerjanya  membentuk Serikat  Pekerja.  Berdasarkan  Pasal  104  ayat  1  UU  No.  13  th.  2003  tentang Ketenagakerjaan  dan  Pasal  5  UU  No.  21  th.  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat  Buruh  menyebutkan  bahwa  setiap  pekerja/buruh  berhak membentuk  dan  menjadi  anggota  serikat  pekerja/serikat  buruh 21 .  Menurut peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan dibidang  ketenagakerjaan  bahwa  implementasi  hak  membentuk  Serikat Pekerja  atau  tidak  di  Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  yang beroperasi pada objek vital nasional, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 104 ayat 1 UU No. 13 th. 2003 maupun Pasal 5 UU No. 21 th. 2000.
2) Hak tidak diskriminasi Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  memberikan  hak  tidak diskriminatif sesuai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.  Berdasarkan  Pasal  6  UU  No.  13  th.  2003  menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha . Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi hak membentuk Serikat Pekerja di perusahaan jasa kontraktor pertambangan, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 6 UU No. 13 th. 2003.
c. Hak yang bersifat medis
1) Hak mendapatkan perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan 22
a) Perusahaan jasa kontraktor pertambangan memberikan hak pekerja dan keluarga  di  ikutkan  dalam  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (BPJS- kesehatan)  dengan  pemotongan  iuran  sesuai  ketentuan  undang-undang yang berlaku.
b) Selain  itu  Perusahaan  juga  menanggung  pelaksanaan  kesehatan  yang diselenggarakan  sendiri  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam pasal  penyelenggaraan  Jaminan  kesehatan  yang  tentunya  diupayakan manfaatnya  lebih  baik  dari  program  Jaminan  Kesehatan  yang diselenggarakan oleh  BPJS Kesehatan.
Berdasarkan  Pasal 30  ayat  1  Peraturan  Presiden  No  64  Tahun  2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5%  (lima  persen)  dari  Gaji  atau  Upah  per  bulan  dengan  ketentuan  sebagai berikut 23 :
a) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja
b) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta
21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 131)
22 Peraturan Perusahaan
23 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Op. Cit, hlm. 67
Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan  bahwa  implementasi  perlindungan  jaminan  pemeliharaan kesehatan kerja di perusahaan jasa kontraktor pertambangan, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan  Pasal 30 ayat 1 Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018.
2) Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  peduli  terhadap  aspek kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Para  pekerja  mendapatkan  perlindungan hukum  atas  keselamatan  &  kesehatan  kerja.  Adapun  jenis  perlindungan hukum  atas  keselamatan  &  kesehatan  kerja  yang  diberikan  adalah  sebagai berikut:
a) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Jenis APD yang diberikan sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut: (1) Helm keselamatan kerja (safety helmet)
(2) Sepatu keselamatan kerja (safety shoes)
(3) Masker (safety mask)
(4) Baju  seragam  kerja  sebagai  pengganti  rompi  keselamatan (safety uniform),
(5) Ear plug keselamatan kerja bagi yang bekerja di area bising (safety ear plug)
b) Menyediakan obat-obatan yang memadai dalam kotak P3K di area kerja secara gratis.
Berdasarkan pasal 86 ayat 1 dan 2 UU No. 13 th. 2003  menjabarkan bahwa:
a) Setiap  pekerja/buruh  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan atas:
(1) Keselamatan dan kesehatan kerja
(2) Moral dan kesusilaan
(3) Perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta nilai-nilai agama
b) Untuk  melindungi  keselamatan  pekerja/buruh  guna  mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi perlindungan atas keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  perusahaan  jasa  kontraktor pertambangan, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat 1.a dan ayat 2 UU UU No. 13 th. 2003.
3) Hak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK)
a) Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  membayarkan  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), perusahaan membayarkan dengan iuran sebesar 1,74% dari Upah setiap bulannya.
b) Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  membayarkan  Jaminan Kematian  (JK),  perusahaan  membayarkan  dengan  iuran  sebesar  0,30  % dari Upah setiap bulannya.
Berdasarkan  Pasal  16  ayat  1  PP  Nomor  44  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  &  Jaminan  Kematian menyebutkan  bahwa  iuran  JKK  bagi  peserta  penerima  upah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (2),  dikelompokkan  dalam  5  (lima)  kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi 24 :
24 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian
a) Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan
b) Tingkat  risiko  rendah:  0,54%  (nol  koma  lima  puluh  empat  persen)  dari upah sebulan
c) Tingkat risiko sedang: 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan
d) Tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan
e) Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
Sedangkan  Pasal  18  ayat  1  PP  Nomor  44  Tahun  2015  tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  &  Jaminan  Kematian menyebutkan  bahwa  iuran  JKM  bagi  Peserta  penerima  Upah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan  bahwa  implementasi  pemberian  hak  mendapatkan  Jaminan Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dan  Jaminan  Kematian  (JK)  di  Perusahaan  jasa kontraktor  pertambangan,  sudah  sesuai  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  16 ayat 1 Pasal dan 18 ayat 1 PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian.
4) Hak cuti khusus bagi pekerja perempuan
a) Hak cuti melahirkan
Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  memberikan  hak  cuti melahirkan  yang  diberikan  kepada  pekerja  perempuan  yang  akan melakukan  persalinan.  Durasi  waktunya  adalah  1,5  bulan  sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Berdasarkan Pasal 82 ayat 1  UU  No.  13  th.  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa pekerja/buruh  perempuan  berhak  memperoleh  istirahat  selama  1,5  (satu setengah)  bulan  sebelum  melahirkan  anak  dan  1,5  (satu  setengah)  bulan sesudah  melahirkan  sesuai  kalkulasi  perhitungan  dokter  kandungan  atau bidan .  Menurut  peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi hak gugur  kandungan  di  perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan,  sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 UU No. 13 th. 2003.
b) Hak cuti gugur kandungan
Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  memberikan  hak  cuti gugur  kandungan  yang  diberikan  kepada  pekerja  perempuan  yang mengalami keguguran kandungannya. Durasi waktunya adalah 1,5 bulan atau  sesuai  dengan  surat  keterangan  dokter  kandungan  atau  bidan. Berdasarkan Pasal 82 ayat 2 UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  pekerja/buruh  perempuan  yang  mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Menurut  peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  dibidang  ketenagakerjaan  bahwa  implementasi  hak  gugur kandungan  di  perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan,  sudah  sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 2 UU No. 13 th. 2003.
c) Hak cuti haid
Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  memberikan  hak  cuti haid  yang  diberikan  kepada  pekerja  perempuan  yang  mengalami  siklus haid.  Durasi  waktunya  adalah  2  hari  ketika  haid  dan  merasakan  sakit dengan  dibuktikan  surat  keterangan  dari  dokter.  Pekerja  perempuan
dapat  mengambil  izin  untuk  istirahat  sekira  1-2  hari.  Bilamana  nyeri menstruasi tidak mengganggu, pekerja perempuan tetap bekerja seperti biasanya.  Dalam  hal  ini,  izin  tidak  masuk  kerja  ketika  sakit  akibat haid/menstruasi  tidak  akan  mengurangi  cuti  tahunan  atau  cuti  roster pekerja perempuan.
Berdasarkan  Pasal  81  ayat  1  UU  No.  13  th.  2003  tentang
Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  pekerja/buruh  perempuan  yang dalam  masa  haid  merasakan  sakit  dan  memberitahukan  kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.  Menurut  peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan bahwa implementasi hak cuti haid di perusahaan jasa kontraktor pertambangan, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat 1 UU No. 13 th. 2003.
d) Hak menyusui anak
Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  memberikan kesempatan  menyusui  bagi  pekerja  perempuan  yang  anaknya  masih menyusu.  Menurut  peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  bahwa  implementasi  pemberian  kesempatan menyusui  bagi  pekerja  perempuan  yang  anaknya  masih  menyusu  di perusahaan jasa kontraktor pertambangan, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan  Pasal  83  UU  No.  13  th.  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang menyatakan  bahwa  Pekerja/buruh  perempuan  yang  anaknya  masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
d. Hak yang bersifat sosial
1) Hak mendapatkan cuti tahunan Berdasarkan  pasal  79  ayat  2.c  UU  No.  13  th.  2003  tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua  belas)  hari  kerja  setelah  pekerja/buruh  yang  bersangkutan  bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Demikian juga menurut BAB  IV  Bagian  Kedua  Ketenagakerjaan  Pasal  25  ayat  3  UU  No.  6  th.  2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  yang  berbunyi Cuti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  yang  wajib  diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
Bila  dianalisis  terkait  Teori  HAM  menurut  C.  de  Rover  bahwa  hak hukum seharusnya sama kepada setiap manusia baik miskin maupun kaya, perempuan  atau  laki-laki.  Meskipun  hak-hak  pekerja  telah  mereka  langgar akan tetapi Hak asasi manusia bagi para pekerja adalah tetap dan tidak dapat dihilangkan. Hak asasi adalah hukum, yang terlindungi dari aturan nasional agar  semuanya  terpenuhi  sehingga  hak  asasi  manusia  dapat  ditegakkan, dilindungi  dan  dijunjung  tinggi.  Sedangkan  menurut  Ampuh  Nugroho,  hak normatif pekerja merupakan hak dasar dari pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan atau pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak pekerja baru akan muncul setelah adanya terjalin hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Oleh karena itu, berdasarkan Teori HAM menurut C. de  Rover  dan  Ampuh  Nugroho  maka  cuti  tahunan  wajib  diberikan  oleh perusahaan  kepada  para  pekerja  sesuai  peraturan  perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan  dibidang  ketenagakerjaan  bahwa  implementasi  pemberian  cuti
tahunan  di  perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  belum  diberikan kepada  pekerja  yang  sudah  bekerja  selama  12  bulan  secara  berturut  turut sebanyak 12 hari kerja dengan tetap menerima upah. Hal ini tidak memenuhi ketentuan BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 25 ayat 3 UU No. 6 th. 2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2) Hak mendapatkan cuti roster
Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  memberikan  hak  cuti roster  kepada  para  pekerja  yang  berasal  dari  luar  POH  nya.  Cuti  roster diberikan  diberikan  kepada  para  pekerja  yang  khusus  bekerja  di  area pertambangan, Kabupaten Kolaka yang daerah asalnya dari luar Kabupaten Kolaka.  Cuti  roster  diberikan  selama  satu  periode  kerja  dengan  tetap mendapatkan upah. Adapun penerapan hak cuti roster atau cuti lapangan bagi pekerja di perusahaan jasa kontraktor pertambangan adalah 10 minggu kerja dan 2 minggu libur.
Menurut  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  &  transmigrasi  No.  15  th.  2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha pertambangan Umum pada  Daerah  Operasi  Tertentu  Pasal  2  ayat  1.b  menyebutkan  bahwa perusahaan  di  bidang  pertambangan  umum  termasuk  perusahaan  jasa penunjang  yang  melakukan  kegiatan  di  daerah  operasi  tertentu  dapat menerapkan:
a) Waktu kerja dan istirahat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-234/MEN/2003.
b) Periode kerja maksimal 10 (sepuluh) minggu berturut-turut bekerja, dengan 2 (dua) minggu berturut-turut istirahat dan setiap 2 (dua) minggu dalam periode kerja diberikan 1 (satu) hari istirahat.
Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan  dibidang  ketenagakerjaan  bahwa  implementasi  pemberian  cuti roster  di  perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan,  sudah  sesuai  dan memenuhi  ketentuan  Pasal  2  ayat  1.b  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  & transmigrasi No. 15 th. 2005.
3) Hak izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah Perusahaan  peduli  dan  komitmen  dengan  para  pekerjanya  yang mengajukan izin dikarenakan ada keperluan khusus, misalnya anak pekerja menikah,  pekerja  menikah  atau  orang  tua  pekerja  meninggal  dunia. Perusahaan  memberikan  izin  meninggalkan  pekerjaan  sesuai  dengan peraturan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.
Berdasarkan  Pasal  93  UU  No.  13  th.  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:
a) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
b) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  berlaku,  dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
(1) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
(2) Pekerja/buruh  perempuan  yang  sakit  pada  hari  pertama  dan  kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan
(3) Pekerja/buruh  tidak  masuk  bekerja  karena  pekerja/buruh  menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia
(4) Pekerja/buruh  tidak  dapat  melakukan  pekerjaannya  karena  sedang menjalankan kewajiban terhadap negara
(5) Pekerja/buruh  tidak  dapat  melakukan  pekerjaannya  karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
(6) Pekerja/buruh  bersedia  melakukan  pekerjaan  yang  telah  dijanjikan tetapi  pengusaha  tidak  mempekerjakannya,  baik  karena  kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha
(7) Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat
(8) Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha
(9) Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan  dibidang  ketenagakerjaan  bahwa  implementasi  pemberian  izin meninggalkan  pekerjaan  dengan  tetap  mendapatkan  upah  bagi  pekerja  di perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan,  sudah  sesuai  dan  memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat 2 UU No. 13 th. 2003.
4) Hak perlindungan pekerja perempuan ketika bekerja pada jam tertentu Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  memberikan  hak  pekerja perempuan yang terikat PKWT yang bekerja pada rentang waktu pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 07.00 WITA adalah mendapatkan makanan dan minuman  bergizi  serta  mendapatkan  jaminan  kesusilaan  dan  keamanan selama di tempat kerja. Disamping itu, pekerja perempuan yang terikat PKWT yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA  akan mendapatkan fasilitas angkutan antar jemput yang nyaman dan aman.
Menurut peneliti, setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan  dibidang  ketenagakerjaan  bahwa  implementasi  pemberian perlindungan  pekerja  perempuan  ketika  bekerja  pada  jam  tertentu  di perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan,  sudah  sesuai  dan  memenuhi ketentuan Pasal 76 UU No. 13 th. 2003.
Sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak-hak normatif pekerja adalah sebagai berikut:
Para pekerja berhak mendapatkan hak normatif sesuai peraturan perundang- undangan  dibidang  ketenagakerjaan.  Salah  hak  normatif  pekerja  adalah  hak  cuti tahunan.  Perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan  belum  memberikan  hak normatif pekerja yang terikat PKWT berupa pemberian hak cuti tahunan sebanyak 12 hari.
Menurut  peneliti,  setelah  dianalisis  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  dibidang  ketenagakerjaan  bahwa  implementasi  pemberian  hak  cuti tahunan  sebanyak  12  hari  di  perusahaan  jasa  kontraktor  pertambangan,  tidak memenuhi ketentuan BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 68 ayat 1 UU No. 6  th.  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 7l ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (21, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau pidana denda  paling  sedikit  Rp10.000.0O0,00  (sepuluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## PENUTUP
Hak-hak normatif yang diterima para pekerja yang terikat PKWT pada  Perusahaan Jasa Kontraktor Pertambangan terdiri dari (a) hak yang bersifat ekonomis, misalnya: hak mendapatkan upah berdasarkan UMP, hak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), hak mendapatkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan jaminan pensiun (JP), dan hak mendapatkan
manfaat BPJS Ketenagakerjaan jaminan hari tua (JHT); (b) hak yang bersifat politis misalnya: hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat pekerja, hak tidak diskriminatif; (c) hak yang bersifat medis misalnya: hak mendapatkan perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan; hak  perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dengan  menyediakan  alat pelindung diri; hak cuti khusus bagi pekerja perempuan yakni cuti melahirkan, cuti gugur kandungan, dan cuti haid; dan hak menyusui anak; (d) hak yang bersifat sosial misalnya: hak cuti roster bagi yang mendapatkan hak cuti roster, hak cuti menikah, hak izin meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapatkan upah, hak perlindungan pekerja perempuan ketika bekerja pada jam tertentu.
Sanksi  bagi  perusahaan  dapat  diancam  dengan  peraturan  perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang diatur pada BAB IV Bagian Kedua Ketenagakerjaan Pasal 68 ayat  1  UU  No.  6  th.  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 7l ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (21, Pasal 79 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  bulan  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta rupiah).

## Saran
1. Perusahaan  Jasa  Kontraktor  Pertambangan  wajib  mengimplementasikan  ketentuan pasal 79 ayat 1 dan 2C UU No. 13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh; Waktu istirahat  dan  cuti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  meliputi  cuti  tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Hal ini juga sejalan dengan BAB  IV  Bagian  Kedua  Ketenagakerjaan  Pasal  25  ayat  3  UU  No.  6  th.  2023  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling  sedikit  12  (dua  belas)  hari  kerja  setelah  Pekerja/Buruh  yang  bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Oleh karena itu, para pekerja khususnya  pekerja  yang  terikat  PKWT  wajib  diberikan  hak  cuti  tahunan  12  hari  bila sudah bekerja selama 12 bulan secara berturut-turut. Disamping itu,  Perusahaan Jasa Kontraktor Pertambangan wajib mematuhi ketentuan pasal 15 ayat 1,2,3,4 PP No. 35 th. 2021.
2. Perusahaan  Jasa  Kontraktor  Pertambangan  perlu  merevisi  peraturan  perusahaan dengan  mencantumkan  secara  eksplisit  hak-hak  normatif  maupun  hak-hak  tambahan yang diterima para pekerja. Perjanjian kerja waktu tertentu hendaknya mencantumkan jenis usaha dan umur pekerja ketika melamar agar sesuai dengan pasal 54 UU N0.13 th. 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 13 PP No. 35 th. 2021.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum . Tangerang Selatan: UNPAM Press Fardiansyah, Hardi dkk. (2023). Pengantar Ilmu Hukum . Badung: Intelektual Manifes Media
Rizkia, Dwi Nanda dkk. (2023). Hukum & HAM . Bandung: Widina Bhakti Persada Soekanto, Soerjono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press

## Artikel Penelitian
Frabio, M. Rulian. (2022). Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu
Putra, Riyan (2022). Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hak-hak Normatif terhadap Pekerja Tidak Tetap Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 th. 2003 di Dinas Pekerjaan Umum,  Penataan  Ruang,  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan Provinsi Riau. Skripsi. Universitas Islam Riau, Pekanbaru
Sabri, Rahmad (2019). Pelaksanaan pemberian hak cuti bagi karyawan berdasarkan UU
No.  13  th.  2003  tentang  Ketenagakerjaan  pada  PT  Indah  Kargo  Kota  Pekanbaru.  Skripsi. Universitas Islam Riau, Pekanbaru

## Artikel Jurnal
Asuan. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja
Waktu  Tertentu  (PKWT)  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 1
Kahfi, Ashabul. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. Jurnal Jurisprudentie Vol 3 No. 2
Matompo, Osgar Sahim & Eafda Vivid Izziyana. (2020). Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. Jurnal Rechstaat Nieuw. Volume 5 No. 1
Putra, Reza Yuditya Rachmat. (2018). Hak cuti tahunan pada pekerja dengan PKWT.
Jurnal Kajian Hukum & Keadilan. Vol. 2 No. 1
Sardana, Layang & Suryati. (2020). Pemenuhan Hak Normatif Buruh Harian Lepas Pada PT Hanuraba Sawit Kencana. Jurnal Wajah Hukum, Volume 4 (2),
Wijayanti, Ririh. (2018). Effectiveness of Legal Protection on Employees/Labours in a Fixed-Term Employment Contract in Golden Tulip Bay View Hotel &
Convention-Bali. Prasada International Journal, Volume 5 No. 2

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UU No. 6 th. 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 No. 128)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 131)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 39)
Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 No. 45)
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian Pensiun (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 No. 154)
Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No.
155)
Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 No.
156)
Peratuan Presiden No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 th. 2016 tentang THR
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi PER-15/MEN/VII/2005 tentang waktu kerja dan istirahat pada sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu
Peraturan Menteri Energi & Sumber Daya Mineral No. 48 th. 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi & Sumber Daya Mineral Peraturan Perusahaan Jasa Kontraktor Pertambangan