OTONOMI DAERAH PRESPEKTIF ASY SYAIBANI
(Studi Kasus Otonomi Daerah di Kecamatan Gandus Palembang Sumatera Selatan)

## Meriyati dan Mohammad Faizal
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri
(STEBIS IGM) Palembang
Email: meri@stebisigm.ac.id dan Izal@stebisigm.ac.id

## Abstrak
Majunya suatu daerah harus ada campur tangan antara pemerintah dan lingkungan sekitar  (baca  :  daerah)  dari  berbagai  aspek.  Tanpa  keterlibatan  keduanya  sulit untuk mewujudkan kemajuan. Dengan keterlibatan keduanya, lebih mudah dalam mewujudkan  daerah  yang  maju,  aman  dan  makmur.  Dalam  upaya  membangun suatu negara dan mencapai kemajuannya, akan lebih baik tanpa keterlibatan pihak eksternal  yang  ikut  campur  dalam  penyelenggaraan  negara.  Hal  ini  diharapkan dapat  menjadikan  negara  menjadi  independen,  tidak  mudah  didekte  oleh  pihak luar  sehingga  kuat  dan  berdaulat.  Dalam  upaya  menuju  pembangunan  dan memajukan  daerah-daerah  di  negara,  perlu  adanya  otonomi  daerah.  Otonomi  ini dapat  menjadi  oase  yang  baik  dan  berdampak  positif.  Jika  ekonomi  pada  suatu daerah  otonom  berjalan  dengan  baik,  maka  akan  berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat  di  daerah  tersebut,  mislanya  dengan  terpenuhinya  kebutuhan  pokok. Sebaliknya,  apabila  otonomi  tidak  berjalan  dengan  baik,  maka  akan  melahirkan kesenjangan  ekonomi  yang  signifikan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  munculnya golongan  masyarakat  yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhannya.  Akibat  yang akan  muncul  adalah  kriminalitas  meningkat  di  daerah  tersebut.  Artinya,  bahwa otonomi  daerah  akan  dapat  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  tingkat  kriminalitas pada  suatu  daerah  tersebut.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  diletakkan  pada  daerah provinsi  dalam  kedudukannya  sebagai  wilayah  administrasi  untuk  melaksanakan kewenangan  pemerintahan  tertentu  yang  dilimpahkan  kepada  gubernur  sebagai wakil pemerintah.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kesenjangan Ekonomi, Kriminalitas.

## Pendahulan

## Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  dalam  bahasa  Yunani  berasal  dari  kata autos dan namos . Autos berarti  sendiri  dan namos berarti  aturan  atau  undang-undang.  Otonomi daerah  juga  memiliki  arti  suatu  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom
untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan secara  harfiah,  otonomi  daerah  berasal  dari  kata  otonomi  dan  daerah.  Ini  dapat diartikan  sebagai  kewenangan  untuk  mengatur  sendiri  atau  kewenangan  untuk membuat  aturan  guna  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Sedangkan  daerah  adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. 1
Pelaksanaan  otonomi  daerah  merupakan  titik  fokus  yang  penting  dalam rangka  memperbaiki  kesejahteraan  rakyat.  Pengembangan  suatu  daerah  dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing- masing.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  berlandaskan  pada  acuan  hukum,  juga sebagai  implementasi  tuntutan  globalisasi  yang  harus  diberdayakan  dengan  cara memberikan  daerah  kewenangan  yang  lebih  luas,  lebih  nyata  dan  bertanggung jawab,  terutama  dalam  mengatur,  memanfaatkan  dan  menggali  sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. 2
Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3839). Pada tahun 2004 UU No. 22 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Tentang  Pemerintahan  Daerah  hingga  saat  ini  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan,  terakhir  kali  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Adanya otonomi daerah merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah  untuk  membuktikan  kemampuannya  dalam  melaksanakan  kewenangan pengelolaan  yang  dilimpahkan  ke  daerah.  Berhasil  atau  tidaknya  suatu  daerah dalam  pengelolaan  beberapa  aspek  yang  dilimpahkan  oleh  pemerintah  pusat sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  dan  kemauan  untuk  melaksanakan  otonomi daerah tersebut. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi, (diakses pada 10 Januari 2018)
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, (di akses  10 Januari 2018)
membangun  daerahnya  sebagaimana  pendelegasian  atau  pelimpahan  tersebut, yang tentu dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Secara  konseptual,  Indonesia  dilandasi  oleh  tiga  tujuan  utama  yang meliputi:  tujuan  politik,  tujuan  administratif  dan  tujuan  ekonomi.  Yang  ingin diwujudkan  melalui  tujuan  politik  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Adapun  perwujudan  tujuan  administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan  pemerintahan  antara  pusat  dan  daerah,  termasuk  sumber  keuangan,  serta pembaharuan  manajemen  birokrasi  pemerintahan  di  daerah.  Sedangkan  tujuan ekonomi  yang  ingin  dicapai  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia adalah  terwujudnya  peningkatan  indeks  pembangunan  manusia  sebagai  indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Otonomi  daerah  sebagai  kebijakan  politik  nasional,  merupakan  langkah strategi  yang  diharapkan  mudah  mempercepat  pertumbuhan  dan  pembangunan daerah,  di  samping  menciptakan  keseimbangan  pembangunan  antar  daerah  di Indonesia.  Kebijakan  pembangunan  yang  sentralistik  pada  masa  lalu  akan  sudah tiak  relevan  dan  banyak  kekurangan.  Namun,  demikian,  pembangunan  daerah tidak  akan  terjadi  dengan  begitu  saja.  Hal  itu  perlu  tahapan  dan  proses-proses pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel oleh para penyelenggara pemerintahan di  daerah,  yakni  pihak  legislative  (DPRD),  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota)  dan eksekutif di daerah (gubernur, bupati dan walikota). 3
Kebijakan otonomi daerah memiliki implikasi yang besar, khususnya dalam aspek  sebelas  kewenangan  wajib,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Sebelas  jenis  kewenangan  wajib  yang  diserahkan  kepada daerah  otonomi  kabupaten  dan  daerah  otonomi  kota,  yaitu: 4 1.  Pertanahan,  2. Pertanian,  3.  Pendidikan  dan  kebudayaan,  4.  Tenaga  Kerja,  5.  Kesehatan,  6. Lingkungan  Hidup,  7.  Pekerjaan  umum,  8.  Perhubungan,  9.  Perdagangan  dan industri, 10. Penanaman modal dan 11. Koperasi.
3 Mardenis, Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam  Rangka  Pengembangan  Kepribadian  Bangsa , (Depok: Rajawali Pers, 2016), hal. 95
4 Ibid, 96
Disaat  masa  kampanye  tiba,  baik  pemilihan  gubernur,  walikota,  DPRI, DPRD,  maupun  presiden,  masa-masa  inilah  yang  terkenal  sangat  rawan  bagi masyarakat  warga  gandus,  di  sela-sela  perpindahan  masa  jabatan  para  penguasa derah,  para  begal,  rampok  dan  penculikan  memulai  aksi  di  tempat-tempat strategis, pembukaan lahan untuk perumahan di wilayah gandus sangat luas, para penguasa  atau  individu  yang  memiliki  asset  lahan  besar  di  gandus  membuka lahannya bergantian.
Semuala  wilayah  gandus  bertumbuhan  pohon  sehingga  membentuk  hutan lebat  pohon,  maka  pembukaan  lahan  harus  dengan  cara  membakar  pohon-pohon yang  ada  di  lahan  tersebut,  sehingga  menimbulkan  pencemaran  udara,  seperti kabut  asap  di  pagi  hari,  pembukaan  lahan  yang  bergantian  bertujuan  agar pencemaran udara bagi warga tidak begitu parah, sehingga warga sekitar wilayah tidak terserang penyakit seperti sesak pada pernafasan dan batuk akibat asap.
Pembukaan  lahan  memiliki  untung  dan  rugi  bagi  warga  gandus  serta wilayah sekitar seperti daerah kepu, barangan, macan lindungan. Untung yang di dapat bagi warga, daerah perhutanan akan aman di lalui warga, dikarenakan akan di  bangunnya  perumahan  warga,  sehingga  penduduk  di  daerah  tersebut  terjadi penambahan  penduduk,  jika  lahan  di  daerah  tersebut  tidak  dibuka,  makan  akan menjadi  daerah  tertinggal  dan  rawan  di  lewati  warga  yang  ingin  berangkat sekolah,  kerja  dan  aktifitas  lainnya,  sehingga  ketakutan  dan  was-was  selalu menghantui  warga  pejalan  kaki,  roda  dua  maupun  roda  empat  yang  melintasi daerah  tersebut.  Sedangkan  kerugiannya  yang  dirasakan  oleh  warga  dari pembukaan lahan adalah terjadinya pencemaran. 5

## Wilayah Kecamatan Gandus
Kecamatan  Gandus  terletak  di  kota  Palembang  provinsi  Sumatera  Selatan. Kecamatan Gandus dilihat dari bentang alamnya secara makro Kecamatan Gandus terdiri dari 60% daratan dan 40% rawa pasang surut. Daerah Kecamatan Gandus sebagian  terletak  di  pinggir  sungai  musi  yang  terdidri  dari  5  (lima)  Kelurahan dengan  luas  wilayah  6.  878,00  Ha.  Secara  geografis  sebelah  utara  berbatasan
5 Wawancara  dengan  warga  Gandus,  Dedek  Blok.  AS  Perumahan  Gandus  Palembang,  Pada tanggal 05 Januari 2018, pada pukul 10.35 WIB.
dengan  Kecamatan  Ilir  Barat  I  dan  Kabupaten  Banyuasin.  Sebelah  timur berbatasan  dengan  Kecamatan  Ilir  Barat  II.  Sebelah  selatan  berbatasan  dengan Sungai  Musi  di  Kecamatan  Seberang  Ulu.  Sebelah  barat  berbatasan  dengan Kabupaten Banyuasin.
Secara  administrative    Kecamatan  Gandus  terdiri  dari  5  kelurahan  yaitu Kelurahan Gandus, Kelurahan Karang jaya, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Pulokerto dan Kelurahan 36 Ilir. Kecamatan Gandus memiliki komposisi 164 RT dan 41 RW. Luas wilayah Kecamatan Gandus adalah 6.878 Ha atau sebesar 68,78 Km2.  Jumlah  penduduk  di  Kecamatan  Gandus  sebanyak  62.538  jiwa,  dengan jumlah  penduduk  laki-laki  sebanyak  32.021  jiwa  dan  jumlah  penduduk perempuan  sebanyak  30.517  jiwa.  Kepadatan  penduduk  di  Kecamatan  Gandus sebesar  909  jiwa/Km2,  sedangkan  kepadatan  penduduk  di  Kecamatan  Gandus dalam  satuan  hektar  adalah  9  jiwa/Ha.  Luas  wilayah  menurut  kelurahan  di Kecamatan Gandus dapat dilihat pada tabel.
Tabel 1. Luas wilayah menurut kelurahan di Kecamatan Gandus . No Kelurahan Luas (Ha) Persentase (%) 1 Pulokerto 3.491,00 50,76 2 Gandus 2.935,00 42,67 3 Karang Jaya 187,00 2,73 4 Karang Anyar 172,00 2,49 5 36 Ilir 93,00 1,35 Jumlah 6.878,00 100,00
Sumber : Kecamatan Gandus dalam Angka

## Keamanan Warga Gandus
Belakangan  ini  warga  Gandus  khususnya  perumahan  PNS  Pemkot mengalami  keresahan  atas  tindak  kriminal  yang  terjadi.  Pelecehan,  penculikan, pembegalan  dan  pencurian  sering  terjadi.  Keempat  hal  tersebut  terjadi  dalam kurun waktu  berdekatan  dua bulan terakhir pada  tahun 2018. Hal  ini disebabkan terjadinya  krisis  moral  maupun  moril,  dimana  tahun  ini  disebut  sebagai  tahun pesta demokrasi, seperti pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wali kota, gubernur  dan  Presiden.  Sehingga  dalam  masa  transisi  inilah  sebagian  warga
merasa daerah  yang luas seperti Kecamatan Gandus kurang terjamah dan kurang di perhatikan dari segi keamanan bagi warga khususnya.
Kebanyakan  para  pembegal  dan  pelaku  penculikan  anak,  mereka  warga yang  berasal  dari  daerah  dan  wilayah  lain  atau  dapat  dikatakan  bukan  penduduk asli  Gandus,  seperti  data  dari  identitas  yang  mereka  miliki  contohnya  KTP  dan lain-lain.  Kebanyakan  penduduk  datangan  menyewa  rumah  di  daerah  Gandus. Sehingga rasa peduli dan saling menjaga keamanan warga, tidak begitu penting di rasa oleh mereka warga datangan. 6

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  campuran  antara  penelitian penelitian kepustakaan ( library research ) dan penelitian lapangan ( field research ). Penelitian  pustaka  digunakan  untuk  melakukan  pelacakan  terhadap  berbagai literatur-literatur  yang  membahas  tentang  wisata  religi. 7 Sedangkan  penelitian lapangan  digunakan  peneliti  untuk  melakukan  interaksi  dengan  berbagai  pihak (stakeholders) yang  terlibat  dalam  pengaruh  otonomi  daerah  terhadap  keamanan warga.
Analisa  data  merupakan  usaha-usaha  untuk  memeberikan  interprestasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis  data  ditunjukkan  terhadap  data  yang  sifatnya  berdasarkan  kualitas,  mutu dan sifat  yang nyata atau konkrit yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan  untuk  dapat  memahami  sifat-sifat  fakta  atau  gejala  yang  benar-benar berlaku. 8
Data  pada  penelitian  ini  menggunakan  dua  sumber,  yaitu  sumber  primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan cara tatap muka dengan pihak- pihak  yang  terkait  ( stakeholders ).  Prinsip-prinsip  wawancara  yang  digunakan dalam  metode  penelitian  ini  adalah  tidak  terstruktur  ( unstructured ),  mendalam ( indepth ), dan cenderung informal.
6 Wawancara dengan Ketua Perumahan Pemkot Gandus, pada 10 Januari 2018
7 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).
8 Hilman, J. 1995. Jenis Kekuasaan: Panduan untuk Penggunaan Cerdas . New York: Doubleday. Akses, Senin, 22 Januari 2018 (https://books.google.co.id/books).
Wawancara  terhadap  berbagai  pihak  dilakukan,  terutama  untuk  menggali wawasan,  perspektif  dan  pengalaman  mereka.  Kemudian  sumber  sekunder  yang diperoleh dari berbagai dokumentasi yang mendukung penelitian tersebut. Setelah data  diperoleh,  selanjutnya  akan  dianalisis  dengan  teknik  analisis  deskriptif- kualitatif.  Analisis  deskriptif  bertujuan  untuk  menerangkan  apa  adanya  atau  apa yang terjadi sekarang di tempat penelitian dan dideskripsikan dalam bentuk narasi, dan  memperhatikan  sisi-sisi  data  yang  harus  atau  memang  memerlukan  analisis lebih lanjut.

## Hasil dan Pembahasan
Al-Syaibani  mengatakan  bahwa  manusia  dalam  hidupnya  saling membutuhkan.  Seseorang  tidak  akan  menguasai  pengetahuan  semua  hal  yang dibutuhkan sepanjang hidupnya, kalaupun manusia berusaha keras, usia tetap akan membatasi  diri  manusia.  Dalam  hal  ini,  kemaslahatan  hidup  manusia  sangat tergantung pada dirinya sendiri oleh karena itu, Allah SWT memberi kemudahan pada  setiap  orang  untuk  menguasai  pengetahuan,  sebagai  salah  satu  bekal  yang dimilikinya,  sehingga  manusia  dapat  bekerja  sama  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya. 9
Lebih  lanjut  Al-Syaibani  menandaskan  bahwa  seseorang  yang  fakir membutuhkan  orang  kaya  sedangkan  yang  kaya  membutuhkan  tenaga  miskin. Dari  hasil  tolong-menolong  tersebut  manusia  akan  semakin  mudah  dalam menjalankan  aktivitas  ibadah  kepada-Nya.  (Al-Syaibani,  48).  Dalam  konteks demikian, Allah SWT, berfirman, (Al-Maidah[5]2)
                                                                                                                         
                                                                                                                     
9 Muhammad bin al-Hasan Asy-Syaibani, al-Iktisab fi al-Rizq al Mustathab. (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cet. ke 1, 1986)
                                                                                                                   
                                                                     
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  melanggar  syi'ar-syi'ar Allah[389],  dan  jangan  melanggar  kehormatan  bulan-bulan  haram[390],  jangan (mengganggu)  binatang-binatang  had-ya[391],  dan  binatang-binatang  qalaa- id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang  mereka  mencari  kurnia  dan  keredhaan  dari  Tuhannya[393]  dan  apabila kamu  Telah  menyelesaikan  ibadah  haji,  Maka  bolehlah  berburu.  dan  janganlah sekali-kali  kebencian(mu)  kepada  sesuatu  kaum  Karena  mereka  menghalang- halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran.  dan  bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 10
“Dan saling menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan”. Rasulullah  SAW  bersabda,  Sesungguhnya  Allah  SWT.  selalu  menolong  hamba- nya  selama  hamba-nya  tersebut  menolong  saudara  muslimnya.  (HR  Bukhari Muslim).  Pembahasan  Al-syaibani  tertuju  pada  permasalahan  kaya  dan  fakir. Menurutnya,  sekalipun  banyak  dalil  yang  menunjukkan  keutamaan  sifat-sifat kaya,  sifat-sifat  fakir  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi.  Ia  menyatakan bahwa  apabila  manusia  telah  merasa  cukup  dari  apa  yang  dibutuhkan  kemudian bergegas  pada  kebajikan,  sehingga  mencurahkan  perhatian  pada  urusan akhiratnya, adalah lebih baik lagi bagi mereka. 11
Dalam  konteks  ini,  sifatsifat  fakir  diartikan  sebagai  kondisi  yang  cukup (kifayah), bukan kondisi dan meminta-minta (kafafah). 12 Dengan demikian, pada dasarnya,  Al-Syaibani  menyerukan  agar  manusia  hidup  dalam  kecukupan,  baik untuk  diri  sendiri  maupun  keluarganya.  Di  sisi  lain,  ia  berpendapat  bahwa  sifat- sifat  kaya  berpotensi  membawa  pemiliknya  hidup  dalam  kemewahan.  Sekalipun
10 Al-Quran Terjemahan , Departemen Agama RI , (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).
11 Al-Syaibani, hlm. 30.
12 Al-Audi, Rifa‟at. Min al-Turats: al-Iqtshad li al-Muslimin. Mekkah: Rabithah „Alam al-Islami. Cet. 4, 1985.
begitu,  ia  tidak  menentang  gaya  hidup  yang  lebih  dari  cukup  selama  kelebihan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kebaikan. 13
Lebih  jauh,  Al-Syaibani  menyatakan  bahwa  apabila  seseorang  bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan  ibadah  kepada-Nya,  pekerjaanya  tersebut  niscaya  akan  diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti di atas  merupakan  objek  ekonomi  yang  mempunyai  dua  aspek  secara  bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis.
Al-Syaibani  mengatakan  bahwa  manusia  dalam  hidupnya  selalu membutuhkan  yang  lain.  Seseorang  tidak  akan  menguasai  kalaupun  manusia berusaha  keras,  usia  akan  membatasinya  diri  manusia.  Dalam  hal  ini, kemaslahatan  hidup  manusia  sangat  tergantung  padanya  oleh  karena  itu,  Allah SWT memberi kemudahan pada setiap orang untuk menguasai pengetahuan salah satu  di  antaranya,  sehingga  manusia  dapat  bekerja  sama  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya. 14 Firman Allah SWT dalam Surat Al-Zukhruf [43]:32
                                                                                                                        
                                                                                        
Artinya:  Apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu,  kami  Telah menentukan  antara  mereka  penghidupan  mereka  dalam  kehidupan  dunia,  dan kami  Telah  meninggikan  sebahagian  mereka  atas  sebagian  yang  lain  beberapa derajat,  agar  sebagian  mereka  dapat  mempergunakan  sebagian  yang  lain.  dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Menurut Asy Syaibani, permasalahan ekonomi wajib diketahui oleh umat Islam  karena  dapat  menunjang  ibadah  wajib.  Pemikiran  beliau  tentang  ekonomi terbagi  menjadi  lima  bagian,  yaitu: Al-Kasb (Kerja),  Kekayaan  dan  Kefakiran, Klasifikasi Usaha-usaha Perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi,
13 Ibid, Al-Audi, hlm. 32.
14 Al-Syaibani, hlm. 48.
spesialisasi  dan  distribusi  pekerjaan.  Sektor  usaha  yang  harus  lebih  diutamakan menurut Asy syaibani adalah sektor pertanian. 15
Seperti  yang  diungkapakan  oleh  Al-syatibi,  kemaslahatan  hanya  dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan,  dan  harta.  Dengan  demikian,  seorang  muslim  termotivasi  untuk memproduksi  setiap  barang  atau  jasa  yang  memiliki  maslahah  tersebut.  Hal  ini berarti  bahwa  konsep  maslahah  merupakan  konsep  yang  objektif  terhadap perilaku  produsen  karena  ditentukan  oleh  tujuan  ( maqashid )  syariah,  yakni memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 16
Pandangan  Islam  tersebut  tentu  jauh  berbeda  dengan  konsep  ekonomi konvensioanl  yang  menganggap  bahwa  suatu  barang  atau  jasa  mempunyai  nilai guna  selama  masih  ada  orang  menginginkannya.  Dengan  kata  lain,  dalam ekonomi konvensional nilai guna suatu barang atau jasa ditentukan oleh keinginan orang  perorang  dan  ini  bersifat  subjektif.  Dalam  pandangan  Islam  aktivitas produksi  merupakan  bagian  dari  kewajiban,  yakni  menciptakan  kemakmuran semesta  untuk  semua  makhluk.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  Al-syaibani menegaskan  bahwa  kerja  yang  merupakan  unsur  utama  produksi  mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  karena  penunjang  pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT  dan karenanya, hukum bekerja adalah wajib. 17
Menurut  Al-syaibani  kaya  dan  fakir.  Fakir  mempunyai  kedudukan  yang lebih  tinggi,  apabila  manusia  telah  merasa  cukup  dari  apa  yang  dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya, 18 maka  sifat  fakir  diartikan  sebagai  kondisi  yang  cukup  ( kifayah ), bukan  kondisi  yang  meminta-minta  ( kafafah ).  Dengan  demikian,  pada  dasarnya, Al-Syaibani  menyerukan  agar  manusia  hidup  dalam  kecukupan,  baik  untuk  diri sendiri maupun untuk keluarganya.
15 Asy-Syaibani, Muhammad bin al-Hasan. al-Iktisab fi al-Rizq al Mustathab. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cet. ke 1, 1986.
16 Bakri, 1996, hlm. 71.
17 Muhammad, 1986, hlm.17.
18 Al-Syaibani, hlm. 30.
Di  sisi  lain,  ia  berpendapat  bahwa  sifat-sifat  kaya  berpotensi  membawa pemiliknya hidup  dalam kemewahan. Sekalipun begitu, ia tidak menentang  gaya hidup yang lebih dari cukup selama kelebihan tersebut hanya dapat dipergunakan untuk  kebaikan. 19 Asy-Syaibani,  membagi  ekonomi  menjadi  lima  bagian  antara lain: Al-Kasb (kerja),  kekayaan  dan  kefakiran,  klasifikasi  usaha-usaha perekonomian,  kebutuhan-kebutuhan  ekonomi,  spesialisasi  dan  distribusi pekerjaan.
Kasus  yang  terjadi  saat  ini,  warga  masyarakat  kebanyakan  lebih mengandalkan  segala  sesuatu  dengan  cara  instan  dan  mudah.  Ketika  mengalami kebutuhan  yang  melebihi  dari  pemasukan,  maka  mereka  melakukan  tindakan- tindakan  yang  merugikan  warga  lainnya,  seperti  perampokan,  pembegalan, penculikan, hal ini menyebabkan hilangnya hak warga Negara untuk mendapatkan keamanan.
Tabel 2 Data Pekerjaan Warga Gandus No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 1 Petani/Kebun 967 7,97 2 Peternak 22 0,18 3 Buruh Harian Lepas 7.606 62,70 4 Buruh Tani 639 5,26 5 Guru/Dosen 274 2,25 6 Pedagang 533 4,40 7 Wiraswasta 2.089 17,24 Jumlah 12.130 100,00
Sumber: Kecamatan Gandus.

## Perkembangan Kecamatan Gandus

## Daerah Pesat Pembangunan
Kecamatan  Gandus  Palembang  mulai  tahun  depan  bakal  memiliki  Rumah Sakit  (RS)  Pratama  yang  rencananya  akan  dibangun  oleh  Pemerintah  Kota
19 Al-Audi, hlm. 32.
(Pemkot)  Palembang. 20 menerangkan,  rumah  sakit  Pratama  Palembang  ini merupakan fasilitas kesehatan non kelas atau hanya menampung pasien rawat inap kelas  III  saja.  Rumah  Sakit  tersebut  akan  dibangun  tepat  dibelakang  puskesmas Gandus dengan total luas lahan 4 ribu meter .
Hanya  untuk  kelas  III  saja.  Tidak  ada  kelas  lain.  Sesuai  rencana  akan dibangun  tiga  lantai,  artinya  dapat  menampung  pasien  cukup  banyak.  Untuk pembangunan  tahap  pertama,  rumah  sakit  Pratama  akan  dibangun  dua  lantai terlebih  dahulu  yang  terkoneksi  langsung  dengan  Puskesmas  yang  terletak  di bagian  depan. 21 Akan  menyediakan  50  kamar  rawat  inap.  Selain  itu  juga  untuk tenaga  medis  akan  dilihat  dari  tingkat  kebutuhan.  Untuk  tahapan  pertama  nanti direncanakan juga ada 10 dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit Pratama.

## Hak Terjaminnya Keamanan Warga
Mengacu  pada  pasal  30  Undang-undang:  a).  Tiap-tiap  warga  negara  berhak dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha  pertahanan  dan  keamanan  Negara,  b).  Usaha pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  sistem  pertahanan  dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  sebagai  kekuatan  utama,  dan  rakyat,  sebagai  kekuatan pendukung, c). Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut  dan  Angkatan  Udara  sebagai  alat  negara  bertugas  mempertahankan, melindungi,  dan  memelihara  keutuhan  dan  kedaulatan  Negara,  d).  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat, serta  menegakkan  Hukum,  e).  Susunan  dan  kedudukan  Tentara  Nasional Indonesia,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  hubungandan  kewenangan Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di
20 Sripoku.Com, Palembang, http://palembang.tribunnews.com/2016/10/02/kecamatan-gandus- segera-miliki-rs-pratama, Sabtu (06/01/2018).
21 Wawancara  Kepala  Dinas  Kesehatan  (Kadinkes)  Palembang,  Dr  Anton  Suwindro  (Salah  satu warga gandus) Januari 2018
dalammenjalankan  tugasnya,  syarat-syarat  keikutsertaan  warga  negara  dalam usaha pertahanan dankeamanan diatur dengan undang-undang. 22
Hak mendapat  perlindungan adalah hak  yang paling mutlak, dimana setiap warga  negara  berhak  mendapat  perlindungan  dalam  bentuk  apapun  dari pemerintah.    Tentu  hal  itu  agar  warga  negara  merasa  nyaman,  aman  bertempat tinggal  dan  menjadi  suatu  warga  negara  yang  berada  pada  suatu  wilayah  atau negara  yang  dilindungi  oleh  hukum  dan  pemerintah.  Hal  itu  tidak  membedakan status  sesorang  untuk  mendapat  perlindungan  dari  pemerintah,  yang  pasti  setiap warga  negara  berhak  mendapat  perlindungan  pemerintah  dalam  bentuk  apapun perlindungan itu. 23

## Kesimpulan
Otonomi  daerah  sudah  memiliki  aturan  yang  mutlak  dalam  sistem  bernegara. Namun terdapat kendala yang dirasakan oleh warga daerah khususnya  dan warga negara  Indonesia  pada  umumnya.  Kendala  tersebut  adalah  terjadinya  ketidak merataan  kebijakan.  Yang  demikian  mengakibatkan  warga  di  daerah  mengalami permasalahan,  misalnya  pengangguran.  Di  kecamatan  Gandus  misalnya masyarakat  mengalami  kekurangan  lapangan  kerja.  Hal  ini  mengakibatkan kebutuhan  rumah  tangga  tidak  terpenuhi.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  itu, sebagian  mereka  melakukan  pencurian,  pembegalan,  dan  kriminalitas  yang  lain yang  merugikan  warga  lain  di  daerah  Gandus  dan  sekitarnya.  Faktor  lain  adalah masih  banyaknya  lahan  hutan,  di  lahan  hutan  inilah  sering  terjadi  tindakan- tindakan  tersebut  diatas,  sehingga  masyarakat  mengalami  ketakutan  dan ketidaknyamanan.

## Saran
Besar  harapan  warga  untuk  segera  di  lakukan  pembukaan  lahan  hutan  agar keamanan di kecamatan Gandus terwujud, dan para pejalan kaki, pengendara roda dua maupun empat dapat berlalu lalang dengan aman dan harapan warga untuk di adakannya pos polisi di daerah rawan.
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
23 Buku naskah text UUD'45 Amandemen I,II,III & IV penerbit Yoga Pratama, Jakarta

## Daftar Pustaka
Asy-Syaibani,  Muhammad  bin  al-Hasan.  1986. al-Iktisab  fi  al-Rizq  al Mustathab. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Cet. ke 1.
Al-Audi,  Rifa‟at.  1985. Min  al-Turats:  al-Iqtshad  li  al-Muslimin. Mekkah: Rabithah „Alam al-Islami. Cet. 4.
Al-Quran  Terjemahan . 2015. Departemen  Agama  RI .  Bandung:  CV  Darus Sunnah.
Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi. Cet. Ke 1 . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Buku  naskah  text  UUD'45  Amandemen  I,II,III  &  IV  penerbit  Yoga  Pratama, Jakarta
Hilman, J. 1995. Jenis Kekuasaan: Panduan untuk Penggunaan Cerdas . New York: Doubleday. Akses, Senin, 22 Januari 2018
Mardenis, Pendidikan  Kewarganegaraan  Dalam  Rangka  Pengembangan Kepribadian Bangsa . Depok: Rajawali Pers.
Lexy.  J.  Moleong.  2000. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Wawancara  Kepala  Dinas  Kesehatan  (Kadinkes)  Palembang,  Dr  Anton Suwindro (Salah satu warga gandus) Januari 2018
Sripoku.Com, Palembang,http://palembang.tribunnews.com/2016/10/02/kecamatan- gandus-segera-miliki-rs-pratama, Sabtu (06/01/2018).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi, (diakses pada 10 Januari 2018).
https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, (di akses  10 Januari 2018).