Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i12

## Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang (Analisis SWOT)

## Azuwandri
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Email: azuwandri24@gmail.com
How to Cite :
Azuwandri. (2022). Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kepahiang (Analisis SWOT). EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 10(2) . doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2

## ARTICLE HISTORY
Received [12 Juni 2022] Revised [3 Juli 2022] Accepted [24 Juli 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  rencana-rencana  Program/Kegiatan  pada Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten Kepahiang  Tahun  2016-2021.  dengan  indicator  faktor  kekuatan  dan  faktor kelemahan utama, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian  bersifat  deskriptif dan  kualitatif. Metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah analisis SWOT. Jenis data utama yang digunakan adalah data primer dan data sekunder di Kabupaten Kepahiang.  Hasil  penelitian  terhadap  penilaian  kuisioner  SWOT  oleh  para responden  faktor  internal  yang  menjadi  kekuatan  (Strength)  utama  adalah posisi  geografis,  kualitas  SDM  dan  kelemahannya  adalah  pendapatan  PAD yang  kecil,  kurangnya  upaya  sosialisasi  potensi  daerah  ke  luar  dan  tingkat partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan pembangunan daerah yang dinilai masih kurang.

## ABSTRACT
This  research  focuses  on  the  selection  of  policy  strategy  priorities  in  Kepahiang District in making a right decision to carry out priority scale development, with the method used in this research is to use a SWOT analysis approach. The results of this study concluded that the results of the weighting of the SWOT questionnaire, then  the  proposed  alternative  strategies  that  can  be  recommended  are  the Strength - Opportunity (SO) Strategy, a strategy that uses power to take advantage of opportunities with funding support from the central government in the form of transfers,  the  availability  of  facilities  and  economic  infrastructure,  developing tourism potential, and maintaining Kepahiang District as an agricultural  / coffee granary area.

## KEYWORDS
Policy Strategy, Regional
Development, SWOT
Analysis
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## PENDAHULUAN
Perkembangan  globalisasi  dan  regionalisasi  membawa  dampak  sekaligus  tantangan  dan peluang  baru  bagi  proses  pembangunan  daerah  di  Indonesia.  Dalam  era  seperti  ini,  kondisi persaingan  antar  pelaku  ekonomi  semakin  tajam  dimana  tiap  pelaku  ekonomi  (tanpa  kecuali) dituntut  menerapkan  dan  mengimplementasikan  strategi  bersaing  yang  tepat  dalam  hal perencanaan  pembangunan  daerah.  Pembangunan  ekonomi  daerah  adalah  suatu  proses  dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Rahman, 2011).
Pemerintah masih memegang peranan penting dalam perekonomian pada umumnya, dan perencanaan  pembangunan  pada  khususnya.  Sesuai  amanat  konstitusi,  pemerintah  memiliki
kewajiban  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  dimana  dapat  diartikan  bahwa  pemerintah bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan  setiap  warga  negara  melalui  suatu  sistem pemerintahan yang  mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  hak  sipil  setiap  warga  negara  atas  barang  publik,  jasa publik  dan  pelayanan  administratif.  (Penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
Dalam  upaya  mengoptimalkan  pelaksanaan  pembangunan  yang  terdesentralisasi, pelaksanaan pembangunan di setiap daerah otonom perlu dipersiapkan dengan menyusun konsep pembangunan  yang  lebih  matang  yang  sesuai  dengan  potensi,  kendala,  dan  kesempatan  yang dimiliki oleh setiap daerah otonom tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah akan memiliki prinsip yang  berbeda  dalam  mengimplementasikan  konsep  dan  strategi  pembangunannya  yang  pada akhirnya pembangunan dilaksanakan di suatu wilayah akan bersifat spesifik dan diharapkan unggul secara kompetitif (unggul dalam harga) maupun komparatif (unggul dalam sumber daya) di bidang- bidang perekonomian tertentu.
Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  bervariasi  secara  geografis, mengakibatkan  banyak  terjadi  kesenjangan  pembangunan  daerah  karena  beberapa  daerah memiliki sumber daya yang lebih baik daripada daerah yang lain. Susantono dalam Asri Dwi (2010) menyatakan  bahwa  masalah  kesenjangan  pembangunan  ini  menjadi  sangat  penting  karena  akan menimbulkan dampak pada stabilitas pembangunan nasional, diantaranya:
a. Kesenjangan  antarwilayah  akan  menimbulkan  standar  hidup  yang  berbeda  sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat di wilayah yang kurang diuntungkan;
b. Masalah  pengangguran  yang  terjadi  pada  wilayah  yang  diuntungkan  dan  memberi  beban lebih yang harus ditanggung oleh negara;
c. Kesenjangan  antarwilayah  menimbulkan  dampak  biaya  ekonomi  tinggi  pada  wilayah  yang lebih pesat perkembangannya, seperti kota-kota besar dan kota-kota metropolitan, dan akan terjadi kelebihan permintaan (excess demand) untuk infrastruktur dan pelayanan publik. Masalah  kesenjangan  pembangunan  ini  kemudian  bermuara  pula  pada  permasalahan kesenjangan  pertumbuhan  ekonomi.  Disinilah  peran  kebijakan  yang  tepat menjadi  penting  dalam keberhasilan pembangunan dan pemerataannya, karena tiap karakter wilayah memiliki pendekatan pembangunan yang berbeda-beda. Lebih  lanjut dinyatakan bahwa proses pengembangan wilayah dipengaruhi  faktor  internal  dan  faktor  eksternal,  diantaranya  migrasi  manusia,  pertambahan penduduk alami, potensi sumber daya alam, dan aliran investasi dan tekhnologi. (Asri Dwi, 2010).
Susantono  (2009)  menyatakan  bahwa  pengembangan  wilayah  merupakan  upaya  untuk memacu  perkembangan  sosial  ekonomi,  mengurangi  kesenjangan  antar  wilayah,  dan  menjaga kelestarian  lingkungan  hidup  pada  suatu  wilayah.  Kebijakan  pengembangan  wilayah  sangat diperlukan  karena  kondisi  fisik  geografis,  sosial,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  yang  berbeda- beda  antar  wilayah  sehingga  penerapan  kebijakan  pengembangan  wilayah  itu  sendiri  harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan yang ada di wilayah yang bersangkutan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa proses pengembangan wilayah dipengaruhi oleh factor internal dan faktor eksternal, diantaranya migrasi manusia, pertambahan penduduk alami, potensi sumber daya alam, dan aliran investasi dan tehnologi
Menurut  Todaro  (2006)  tujuan  inti  dari  pembangunan  adalah  peningkatan  ketersediaan serta  perluasan  distribusi  berbagai  barang  kehidupan  pokok,  seperti  sandang,  pangan,  papan, kesehatan  dan  perlindungan  keamanan.  Tujuan  kedua  adalah  peningkatan  standar  hidup,  yang tidak hanya diartikan sebagai peningkatan pendapatan, tetapi juga penyediaan lapangan pekerjaan, serta  perbaikan  kualitas  pendidikan.  Sedangkan  tujuan  ketiga  adalah  perluasan  pilihan-pilihan ekonomis  dan  sosial  bagi  setiap  individu  secara  keseluruhan.  Berdasarkan  penjabaran  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  inti  pembangunan,  adalah  mencapai  kesejahteraan,  perbaikan kondisi ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang baik.
Penerapan  perencanaan  dan  penganggaran  berbasis  kinerja  yang  menekankan  pada pengalokasian  anggaran  fungsi  atau  setiap  unit  satuan  kerja  pada  Tahun  2017,  sebagaimana
disampaikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo,  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala Bappenas  Sofyan  Djalil,  maupun  Menteri  Koordinator  Perekonomian  Darmin  Nasution  dalam beberapa kesempatan salah satunya pada pidato presiden, yang menegaskan perlunya pendekatan penganggaran  yang  berdasarkan  pada  bobot  program/kegiatan  sesuai  dengan  tujuan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah,  dimana  program/kegiatan  dikatakan  memiliki  bobot  yang  tinggi  jika memberi manfaat yang besar kepada rakyat.
Ketentuan umum yang berlaku tentang sistem perencanaan nasional adalah satu kesatuan tatacara  perencanaan  pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana-rencana  pembangunan  dalam jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  oleh  unsur  penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian proses perencanaan harus terintegrasi dengan perencanaan pada tingkat diatasnya.

## LANDASAN TEORI

## Perencanaan
Perencanaan  ialah  menyeleksi  dan  menghubungkan  pengetahuan,  fakta,  imajinasi,  dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan,  urutan kegiatan yang  diperlukan,  dan perilaku  dalam  batas-batas  yang  dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian (Cunningham dalam Uno, 2009: 1). Perencanaan adalah suatu cara untuk mengantisipasi dan  menyeimbangkan perubahan (Robbins dalam  Uno, 2009: 1). Perencanaan  yakni  suatu  cara  yang  memuaskan  untuk  membuat  kegiatan  dapat  berjalan  dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Uno, 2009: 2). Melalui beberapa pengertian  perencanaan tersebut, penulis mengacu pada kesimpulan  yang disampaikan oleh Uno (2009: 2) perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Pembangunan Daerah
Sadono  Sukirno  (1976)  mendefinisikan  pembangunan  daerah  menjadi  dua  pengertian, pertama, pembangunan dalam suatu daerah, misalnya daerah Jawa Barat, daerah Sumatera Utara, daerah Sulawesi dan sebagainya. Pengertian kedua adalah pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang  atau  wilayah  dan  dalam  konteks  ini  istilah  yang  lebih  tepat  adalah  pembangunan  wilayah. Dalam  pengertian  kedua  ini,  strategi  pembangunan  daerah  dimaksudkan  sebagai  suatu  langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional.
Khuldun  Munji  mendefinisikan  pembangunan  daerah  sebagai  usaha  untuk  meningkatkan kualitas  dan  perikehidupan  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang  dilakukan  secara  terus menerus,  berlandaskan  kemampuan  kemampuan  daerah  dengan  memanfaatkan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  tehnologi  serta  memperhatikan  tantangan  perkembangan  keadaan  daerah, nasional, dan global.
(Kuncoro,  2004  dalam  Safi’i  ,  2007).  Kunci  keberhasilan  pembangunan  daerah  dalam mencapai  sasaran  pembangunan  adalah  koordinasi  dan  keterpaduan,  baik  itu  keterpaduan antarsektor, antarsektor dan daerah, antarkabupaten/ kota dalam provinsi, serta antarprovinsi dan kabupaten/  kota. Pengembangan metode  yang  menganalisis  perekonomian  suatu  daerah  penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kalau analisis  pembangunan  nasional  dibandingkan  dengan  analisis  pembangunan  daerah,  maka  akan tampak  bahwa  analisis  pembangunan  ekonomi  daerah  sangat  ketinggalan,  baik  ditinjau  dari cakupan  analisis  maupun  kedalamannya.  Di  samping  itu,  analisis  regional  yang  ada  bertitik-tolak dari  analisis  permasalahan  dan  kebijaksanaan  pembangunan  daerah  di  negara  maju,  padahal
struktur perekonomian negara maju sangat berbeda dengan struktur perekonomia negara sedang berkembang,  demikian  juga  dengan  struktur  perekonomian  daerahnya.  Perbedaan  struktur  ini mengakibatkan perlunya analisis dan cara pendekatan yang berbeda pula.
Strategi
Menurut  Einsiedel  dalam  Soesilo  (2002),  strategi  berasal  dari  kata  Latin  strategia  yang artinya  kantor  dari  jenderal,  selain  itu  strategi  bisa  juga  diartikan  sebagai  seni  memperalat  atau memperkerjakan  tindakan-tindakan  yang  berasal  dari  kata  Perancis  strategos,  arti  lain  dari  kata strategi adalah strategems atau menuju ke arah sebuah tujuan.
Kotler dalam Sitinjak (2000) menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan cara-cara untuk mencapai tujuan, dan strategi adalah suatu pendekatan logis yang akan menentukan arah sebuah aksi.  Salusu  dalam  Sitinjak  (2000)  menyatakan  bahwa  strategi  adalah  suatu  seni  menggunakan kecakapan  dan  sumber  daya  suatu  organisasi  untuk  mencapai  sasarannya  melalui  hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

## Strategi Pembangunan
Stiglitz (1998) menyatakan bahwa strategi pembangunan lebih ambisius daripada dokumen perencanaan,  karena  strategi  pembangunan  menyiapkan  strategi  bukan  hanya  untuk  akumulasi modal  dan  penempatan  sumber  daya,  tapi  juga  strategi  untuk  transformasi  masyarakat.  Strategi pembangunan  memiliki  peran  penting  sebagai  pemercepat  terjadinya  transformasi  masyarakat yang  bisa  dilakukan  dengan  mengidentifikasikan  area  keuntungan  komparatif  negara. Mengidentifikasikan  area  ini  dan  mempublikasikannya  sebagai  barang  publik  adalah  tanggung jawab pemerintah.
Strategi pembangunan perlu memajukan wacana (vision) tentang transformasi, akan seperti apa masyarakat kita 20 tahun mendatang. Wacana ini tentu mengandung tujuan-tujuan kuantitatif, seperti  mengurangi  kemiskinan  (sebanyak  setengah)  dan  memperhatikan  pendidikan,  namun  hal tersebut  merupakan  elemen-elemen  atau  target  dalam  proses  transformasi,  bukan  wacana  dari transformasi itu sendiri. Strategi pembangunan kadang dilihat sebagai blueprint, sebuah peta yang menggambarkan kemana masyarakat akan menuju.
Dalam  membuat  strategi  kebijakan  perlu  diperhatikan  beberapa  aspek,  diantaranya menetapkan  prioritas,  koordinasi,  dan  consensus  builders.  Semua  masyarakat  memiliki keterbatasan  sumber  daya;  apalagi  bagi  masyarakat  pada  negara  miskin.  Diatas  keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat adalah keterbatasan kemampuan (capacity) pemerintah, oleh karena  itu,  strategi  pembangunan  perlu  menetapkan  prioritas.  Kunci  utama  dari  prioritas  adalah kesadaran akan tahapan: hal apa yang perlu dikerjakan terlebih dahulu sebelum hal yang lain..

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  akan  menggambarkan  desain  penelitian  yang  mengungkapkan  jenis penelitian,  definisi  operasional,  jenis  dan  sumber  data,  metode  pengumpulan  data,  metode pengambilan sampel dan metode analisis serta metode pengumpulan data dan teknik analisis yang akan digunakan. Metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Jenis digunakan dalam pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk  memecahkan  masalah aktual dengan  cara  mengumpulkan  data,  menyusun,  mengklarifikasi dan  menganalisis.  Pendekatan  kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian  dan  pemahaman  yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan  responden,  dan  melakukan  studi  pada  situasi  yang  alami  (Creswell,  1998:15).  Bogdan dan  Taylor  (Moleong,  2007:3)  mengemukakan  bahwa  metodologi  kualitatif  merupakan  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari  orang- orang dan perilaku yang diamati sedangkan Metode deskriptif disini bertujuan untuk menguraikan
sifat atau karakteristik mengenai keputusan melalui pengukuran. Tujuan riset dari desain deskriptif bersifat suatu paparan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam riset, seperti: siapa, yang  mana,  kapan,  dan  di  mana,  studi  dengan  desain  ini  dapat  dilakukan  secara  sederhana  atau rumit.  Periset  dituntut  untuk  melakukan  riset  dengan  standar  yang  layak,  baik  dalam perencanaannya  maupun  pelaksanaannya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  survei  yaitu riset  yang  diadakan  untuk  memperoleh  fakta-fakta  tentang  gejala-gejala  atas  permasalahan  yang timbul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perumusan Strategi
Untuk mengetahui prioritas dan keterkaitan antar strategi berdasarkan pembobotan SWOT- nya,  maka  dilakukan  interaksi  kombinasi  strategi  internal  eksternal.  Perumusan  strategi-strategi tersebut  disusun  berdasarkan  faktor  internal,  trength  dan  weakness,  serta  faktor  eksternal opportunity dan threat ke dalam Matriks Interaksi IFAS – EFAS SWOT.
Secara ringkas hasil perumusan matriks IFAS – EFAS, berdasarkan strategi SO, ST, WO, dan WT, dilakukan pembobotan penilaian untuk menentukan skala prioritasnya. Susunan strategi alternatif berdasarkan urutan prioritasnya yang diperoleh dari pembobotan matriks interaksi SWOT disajikan pada tabel 4.5.
Tabel 1 Pembobotan Hasil Kuisioner SWOT
S = 1.69 W = 1,53 O = 1.68 SO = 3.37 WO = 3.21 T = 1.47 ST = 3.17 WT = 3.00

## Sumber: Hasil Pengolahan Data
Dari  hasil  pembobotan  kuisioner,  maka  disusun  prioritas  strategi  berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi sampai yang paling rendah.
Tabel 2. Urutan Alternatif Strategi SWOT
Prioritas Strategi Bobot Nilai I Strength – Opportunity (SO) 3.37 II Weakness – Opportunity (WO) 3.21 III Strength – Threat (ST) 3.17 IV Weakness – Threat (WT) 3.00 Sumber: Matriks Interaksi IFAS-EFAS
Gambar 1. Grand Strategi Kebijakan Pembangunan (+) Peluang (-) Ancaman (+) Kekuatan (-) Kelemahan Kuadran 1 Strategi Agresif Kuadran 2 Strategi Penyehatan Kuadran 4 Strategi Bertahan Kuadran 3 Strategi
Diversifikasi
3.37 3.00
Hasil interaksi IFAS – EFAS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah Strength – Opportunity (SO), yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan  untuk  memanfaatkan  peluang/kesempatan  yang  ada.  Kondisi  ini  menguntungkan  bagi pemerintah  daerah  Kabupaten  Kepahiang,  karena  dari  sisi  faktor  internal,  Kabupaten  memiliki kekuatan  yang  lebih  besar  daripada  kelemahannya,  sedangkan  dari  sisi  faktor  eksternal,  peluang yang ada jauh lebih besar daripada ancaman dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Perumusan  strategi  diperoleh  melalui  kombinasi  faktor  elemen  S,  W,  O,  dan  T,  sehingga menghasilkan  beberapa  kombinasi  strategi  dan  alternatif  strategi  yang  mendapat  bobot  paling tinggi 3.37 adalah :
Strength – Opportunity (SO) dapat di jelaskan dibawah ini :
Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah Dengan  adanya  dukungan  dana  dari  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  transfer,  pemerintah daerah  dapat memanfaatkan modal dasar  yang  telah  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten Kepahiang,  seperti  kondisi  geografis  yang  menguntungkan,  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang
Sarana dan prasarana perekonomian seperti pasar dan kawasan ekonomi lainnya.
Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Kepahiang, pemerintah  dapat  memanfaatkan  etos  kerja,  keuletan,  dan  jiwa  kewirausahaan  masyarakat  di sektor  perekonomian  mikro  untuk  semakin  memperkuat  perekonomian  melalui  industri  kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas
Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang, dan menjadikan Kabupaten Kepahiang daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik,  kondisi  social  dan  politik  di  Kabupaten  Kepahiang  juga  cukup  kondusif  untuk  menjadikan Kabupaten  Kepahiang  sebagai  daerah  tujuan  wisata,  sehingga  mampu  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## Kabupaten Kepahiang sebagai daerah pertanian
Mempertahankan  Kabupaten  Kepahiang  sebagai  daerah  lahan  pertanian  bagi  Provinsi Bengkulu,  dengan  memaksimalkan  teknologi  yang  semakin  berkembang  sehingga  mampu menghasilkan  produk-produk  pertanian  yang  berkualitas  unggul,  serta  memanfaatkan  kerja  sama dengan daerah-daerah lain disekitar Kabupaten Kepahiang.
Berdasarkan hasil pembobotan kuesioner SWOT maka dapat dijelaskan alternative strategi dibawah ini :

## Strategi WO (Weakness – Opportunity)
Strategi WO terdiri atas :
1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah  Kabupaten  Kepahiang,  dan  meningkatkan  partisipiasi  masyarakat  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  pembangunan  daerah  dalam  rangka  memaksimalkan
pelaksanaan  otonomi  daerah,  dan  meningkatkan  PAD  melalui  Undang-undang  Pajak  dan Retribusi yang baru;
2. Melakukan  reformasi  birokrasi  dan  melakukan  promosi  berbagai  potensi  yang  dimiliki  oleh Kabupaten  Kepahiang  dalam  rangka  menarik  minat  investor,  karena  pada  dasarnya  kondisi sosial politik di Kabupaten Kepahiang cukup kondusif bagi investor;
3. Memeratakan  hasil-hasil  pembangunan,  dan  membuat  prioritas  pembangunan  yang  paling tepat, mengingat kondisi topografi Kabupaten Kepahiang yang kurang menguntungkan, dengan memanfaatkan  kemajuan  tehnologi  dan  dukungan  dari  pemerintah  pusat,  baik  berupa  dana transfer maupun programprogram nasional yang diharapkan dapat menyentuh masyarakat luas;
Strategi ST ( Strength – Threat ) Strategi ST terdiri atas :
1. Mengelola  dengan  baik  dukungan  dana  dari  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  transfer,  kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain serta sehingga mampu menghadapi globalisasi, pasar bebas, dan keterbukaan ekonomi;
2. Mempromosikan  berbagai  potensi  yang  ada  di  Kabupaten  Kepahiang,  salah  satunya  potensi wisata dan potensi sumber daya alam untuk menarik investor ke Kabupaten Kepahiang;
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun industri kecil dan menengah yang mulai bangkit di Kabupaten Kepahiang, dalam rangka bersaing dengan produk-produk China yang dikawatirkan mulai menyerbu pasar Indonesia.

## Strategi WT (Weakness – Threat)
Strategi WT terdiri atas :
1. Memperbaiki kapasitas, etos kerja, dan kinerja lembaga dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah  Kabupaten  Kepahiang,  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pengawasan  pembangunan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  PAD  dan memperbaiki struktur APBD, serta menyelaraskan diri dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat;
2. Memeratakan  hasil-hasil  pembangunan  daerah  dan  menentukan  skala  prioritas,  mengingat kondisi topografi Kabupaten Kepahiang yang bervariasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain, serta menghadapi dampak dari AFTA, globalisasi dan keterbukaan ekonomi di masa sekarang ini;
3. Melakukan reformasi birokrasi dan mensosialisasikan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Kepahiang dalam rangka menarik minat investor swasta;

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Faktor internal yang menjadi kekuatan (Strength) utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  Kepahiang  adalah  Kabupaten  Kepahiang  sebagai  daerah  pertanian,  posisi  geografis
Kabupaten  Kepahiang  yang  berada  diantara  daerah-daerah  lain  yang  sudah  maju  dan  memiliki berbagai fasilitas yang sifatnya nasional maupun internasional, dan  kualitas dan kuantitas sumber daya  manusia  sebagai  modal  dasar  pembangunan  di  Kabupaten  Kepahiang.  Sedangkan  faktor kelemahan utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang adalah Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Kepahiang, kurangnya upaya sosialisasi potensi daerah Kabupaten  Kepahiang  kepada  pihak  luar,  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah yang dinilai masih kurang.
Faktor  Eksternal  yang  menjadi  peluang  (Opportunity)  yang  utama  bagi  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kepahiang  adalah  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM,  berbagai program  pemerintah  pusat,  dan  dukungan  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  transfer  ke  daerah. Sedangkan yang menjadi faktor ancaman (Threat) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang adalah ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia, dan kurangnya investasi swasta di Kabupaten Kepahiang
Berdasarkan  hasil  pembobotan  terhadap  kuisioner  SWOT,  maka  usulan  strategi  alternatif yang dapat direkomendasikan adalah Strategi Strength – Opportunity (SO), yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi sebagai berikut:
1. Dengan  adanya  dukungan  dana  dari  pemerintah  pusat  dalam  bentuk  transfer,  pemerintah daerah  dapat  memanfaatkan  modal  dasar  yang  telah  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten  Kepahiang,  seperti  kondisi  geografis  yang  menguntungkan,  kualitas  dan  kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar  yang  telah  tersedia,  untuk  memaksimalkan  pelaksanaan  undang-undang  Otonomi Daerah  dan  Undang-undang  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah,  serta Undang-undang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  dalam  rangka  meningkatkan  PAD  dan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Kepahiang, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas.
3. Mengembangkan  potensi  wisata  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kepahiang,  dan menjadikan  Kabupaten  Kepahiang  daerah  wisata,  karena  selain  memiliki  potensi  wisata  yang cukup  baik,  kondisi  sosial  dan  politik  di  Kabupaten  Kepahiang  juga  cukup  kondusif  untuk menjadikan  Kabupaten  Kepahiang  sebagai  daerah  tujuan  wisata,  sehingga  mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Mempertahankan Kabupaten Kepahiang sebagai daerah pertanian/lumbung kopi bagi Provinsi Bengkulu,  dengan  memaksimalkan  tehnologi  yang  semakin  berkembang  sehingga  mampu menghasilkan  produk-produk  pertanian  yang  berkualitas  unggul,  serta  memanfaatkan  kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Kepahiang.

## Saran
Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepahiang  membuat  prioritas  pembangunan  yang  lebih memperhatikan  keberadaan  dan  keberlanjutan  industri  kecil  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (UMKM)  yang  di  ada  di  lingkungan  Kabupaten  Kepahiang,  karena  bagaimanapun UMKM memberikan sumbangan yang cukup besar pada struktur perekonomian. UMKM yang dimaksud disini bukan hanya dari jenis kerajinan atau industri pengolahan, tapi juga termasuk
UMKM yang berbasis pertanian, karena pada dasarnya Kabupaten Kepahiang memiliki potensi di sector pertanian.
2. Menyempurnakan berbagai infrastruktur yang mendukung sector pertanian (seperti perbaikan irigasi  dan  aplikasi  tehnologi)  dan  sector  pariwisata,  apabila  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kepahiang ingin menjadikan kedua sektor tersebut sebagai sektor unggulan.
3. Sedangkan  saran  yang  dapat  disampaikan  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah  dengan menambahkan  responden  yang  lebih  variatif,  misalnya  dengan  menambahkan  para  pelaku usaha/pelaku perekonomian

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2013, Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia. Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Anggaran  Kementerian  Keuangan,  2015,  Pokok-Pokok  Penyusunan  Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.
Direktorat Jenderal Anggaran  Kementerian Keuangan, 2016,  Warta Anggaran Edisi 30 Tahun 2016 Tentang Majalah Keuangan Publik. Jakarta.
Effendi  Taufiq  Drs.  2007.  Agenda  Strategis  Reformasi  Birokrasi  Menuju  Good  Governance. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Haryanto, Joko Tri. 2004. Potret PAD dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah. Departemen Keuangan Indonesia;
Mankiw, Gregory. 2003. Principles of Economics 2th Edition (terj); Republik Indonesia, 2004,  Peraturan Pemerintah No. 21  Tahun  2004  tentang Penyusunan Rencana Kerja  dan Anggaran  Kementerian  Negara/  Lembaga
(RKA–KL), Jakarta.
Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta. Republik  Indonesia,  2004,  Undang-Undang  No.  24  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan Nasional, Jakarta.
Saaty, L. Thomas. 2000. Decision Making For Leaders. University of Pittsburgh;
Susantono,  Bambang.  2009.  Strategi  dalam  Penataan  Ruang  dan  Pengembangan  Wilayah.  Kata Hasta Pustaka, Jakarta;
Sukirno, Sadono. 1976. Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta;
Soesilo,  I  Nining.  2002.  Reformasi  Pembangunan  Perlu  Pendekatan  Manajemen  Strategik,  Buku  I. Universitas Indonesia;
Soesilo,  I  Nining.  2002.  Manajemen  Stratejik  di  Sektor  Publik  (Pendekatan  Praktis),  Buku  II. Universitas Indonesia;
Sala-i-Martin,  Xavier.  2005.  The  World  Distribution  of  Income:  Falling  Poverty  and  Convergence Period;
Simon, Julian Lincoln. 1981. The Ultimate Resource;
Stiglitz, Joseph. 1998. Toward New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes;
Todaro, P. Michael and Smith, C. Stephen. 2006. Economic Development 9th Edition (terj). Penerbit Erlangga, Jakarta.
Sitinjak,  Robert,  2000,  Strategi  Kebijakan  Pemberantasan  Korupsi  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia: Analisis SWOT. Universitas Indonesia;
Wilkinson, Will. 2007. In Pursuit of Happiness Research, Is It Reliable? What Does It Imply for Policy; Wikipedia. Pembangunan Nasional Indonesia.