## “PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN
PERATURAN DESA DITINJAU DARI PASAL 14 AYAT (2) BUTIR (1) HURUF B PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”.
Agustinus Arif Juono, S.H dan Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK
Pemerintahan  Desa  mempunyai  wilayah  hukum  yang  diakui  oleh  Peraturan Perundang-undangan,  dalam  sebuah  desa  memiliki  pemerintahan  desa  dan  dibantu oleh  dua  lembaga  yaitu  Staff Desa  dan  Badan  Permusyawarahan  Desa. Kewenangan Kepala  Desa  dalam  mengajukan  rancangan  Peraturan  Desa  yang  diamanatkan  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor 72  Tahun  2005  tentang  Desa  terutama  dalam  pasal  14 Ayat  (2)  Butir  (1)  Huruf  B,  apakah  dilapagkan  Kepala  Desa  menggunakan kewenangannya  dalam  membangun  Desa  yang  dipimpinnya  ataukah sebaliknya, apabila tidak dijalankan kewenangan itu faktor apa yang membuat Kepala Desa tidak menggunakan kewenangan yang telah diamanatkan dalam pasal tersebut.
Kata kunci: Peran Kepala Desa, Peraturan Desa, Peraturan Pemerintah.

## ABSTRACT
Village  administration  has  jurisdiction  recognized  by  the  legislation, a  village  has  a village and assisted by the government agencies, Village stuff and Village Consultative. The authority of the Village Head in submitting the draft Village Regulations mandated by  Government  Regulation  No.  72  Year  2005  on  the  village,  especially  in  article  14 paragraph  (2)  Clause  (1)  Point B,  whether  the  village  chief use  his  authority  in establishing the Village they lead or vice versa, if not executed authority of the factors that makes the village chief does not use the authority that was mandated in the article.
Keywords: the role of the village chief, village regulation, government regulation.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Desa  adalah  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  susunan  asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan  desa  adalah  keanekaragaman, partisipasi,  otonomi  asli,  demokrasi  dan pemberdayaan  masyarakat. 1 Pada  masa  sekarang  ini,  peranan  Pemerintah  Desa sangatlah  penting  dalam  perkembangan  sistem  administrasi  di  Indonesia,  berangkay dari  pandangan  atas  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2005  tentang perubahan  atas Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemeintahan  Desa  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa,  disini  membuka  ruang  bagi Pemeintah  daerah  untuk  membuat  atau  menentukan  kebijakan  untuk  memajukan daerahnya, salah satu kebijakan Pemerintah Daerah misalnya membuat peraturan daeah yang memang sangat dibutuhkan di daerah tersebut, dalam daerah mempunyai hirarki kekuasaan dan salah satu pemerintahan dibawah Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Desa.
Pemerintahan  Desa  mempunyai  wilayah  hukum  yang  diakui  oleh  Peraturan Perundang-undangan.  Dalam  sebuah  Desa  memiliki  Pemerintahan  Desa,  dalam Pemerintahan  Desa  ada  dua  lembaga  Pemerintahan  yaitu  Kepala  Desa  yang  dibantu oleh  Staf  Desadan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Dalam  hal  ini  penulis  hanya membahas  kewenangan  Kepala  Desa  terutama  dalam  Mengajukanj  Rancangan Peraturan  Desa  dan  mengenai  Peraturan  DEsa,  dalam  hirarki  peraturan  perundang- undangan  Republik  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Peraturan  Desa  berada  di bawah Peraturan Daerah tingkat  II. Menurut undang-undang ini, lembaga  yang berhak membuat peraturan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah Tingkat I (provinsi)
3. Pemerintah Daerah Tingkat II (kabupaten/Kota) ddan
4. Pemerintah  Desa,  menggunakan  kewenangan  sesuai  dengan prinsip desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  hirarki  peraturan  perundang  Negara  Kesatuan  republic Indonesia adalah : 1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. Undang-Undang /Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Sedangkan  Peraturan  Desa  dalam  penjelasan  Undang-undang  ini  dimasukan dalam  Peraturan  Daerah  Tingang  Kabupaten/Kota,  sehingga  Peraturan  Desa dikontrol  oleh  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Desa  atau  sebutan  lain  dari MArga  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarkat
1 HAW.Widjaja, otonomi Desa, penerbit, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,Cet. V.2005.Hal.1
setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat-istiadat  setempat  yang  diakui.  Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) bersama  Pemerintah  Desa  menyusun  Peraturan  Desa  dan  Kepala  Desa  menyusun peraturan pelaksanaanya,  yaitu  peraturan  Kepala  Desa  dan  Keputusan  Desa.  Oleh karena itu ada beberapa ragam atau macam peraturan ditingkat desa yang penging untuk diketahui oleh para pemangku kebijakan di desa antara lain : 1. Peraturan Desa (Perdes);
2. Peraturan Kepala Desa (Perkedes) dan
3. Keputusan Kepala Deesa (Kepkades)
Peraturan  desa  adalahperaturan  yang  dibuat  oleh  kepala  desa  bersama-sama dengan  Badan  Permusyawarahan  Desa  (pasal  1  Butir  14  Peraturan  Pemerintah Nomro  72  Tahun  2005  tentang Desa)  untuk  mengatur  urusan  Rumah  Tangga  di Desa. Ruang lingkup berlakunya peraturan desa hanya pada desa dimana peraturan desa itu dibuat.
Prinsip-prinsip umum dalam pembentukan peraturan desa antara lain :
a. Partisipasi  warga  masyarakat  desa,  merupakan  hal penyting  untuk mengetahui  kebutuhan  masyarakat  terhadap  pentingnya  suatu  peraturan desa yang akan dibuat.
b. Transparansi  artinya  proses  dimana  pembentukan  peraturan  tidak sembunyi-sembunyi akantetapi harus terbuka.
c. Tidak bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang  berada diatasnya.
d. Peraturan  Desa  harus  disusun  oleh  pejabat  yang  berwenang  yaitu  Kepala Desa dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD). 2
Peraturan  ini  merupakan  peraturan  tertinmggi  yang  ada  di  Desa,  yang dibuat  secara  bersama-sama  oleh Kepala  Desa  (Kades)  dan  Badan Permusyawarahan  Desa  (BPD)  dengan  melibatkkan  Partisipasi  warga  atau masyarakat setempat. Peraturan desa dibuat untuk mengatur urusan Rumah Tangga  di  Desa,  ruang  lingkup  berlakunya  hanya  pada  desa  dimana peraturan desa itu dibuat dan bersifat pengaturan (regeling) umum, abstrak dan terus-menerus.
Secara khusus fungsi peraturan perundang-undangan ditingkaty desa antara lain : 1. Sebagai  dasar  bagii  Pemerintahan  Desa  dan  Badan  Permusyawarahan  Desa dalam mendirikan dan mengawasi penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa, sebagai  aturan  penyelenggaraan  Badan  Usaha  Milik  Desa  dalam  rangka mewujudkan esejahteraan masyarkat desa.
2. Mengurangi  kemungkinan  terjadinya  penyimpangan  atau  kesalahan  dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa.
3. Melindungi meningkatkan usaha-udaha yang telah berkembang di desa.
4. Melestarikan  norma-norma  adat-istiadat  yang  hidup  dan  berkembang  di masyarakat desa dalam bidang ekonomi.
“ Dengan  demikian  secara  umum,  peraturan  perundang-undangan fungsinya adalah “mengatur” substansi untuk emmecahkan suatu masalah yang ada dalam  masyarkat. Artinya,  peraturan  perundang-undangan  adalah  sebagai
2 Moh. Fadli, Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, pembentukan Peraturan Desa Pertisipatif, UB Press, Malang, 2011, hal.86.
instrument  kebijakan  (beleidinstrument) apapun  bentunya  apakah  bentunya penetapan, pengesahan, pencabutan, maupun perubahan”. 3

## B. Permasalahan
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Peranan Kepala Desa dalam mengajukan Rancangan Peraturan Desa  sesuai  dengan  amanat  Pasal  14  ayat  (2)  butir (1)  huruf  b  Peraturan Pemerintahan  Nomor  .72  Tahun  2005  tentang  Desa  di  Kec.  Loajanan Kabuaten Kutai Kartanegara ?
2. Apa  yang  menjadi  kendala  Kepala  Desa  dalam  mengajukan  Rancangan Peraturan Desa ( RAPERDES) ?

## C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam mengajukan ramcangan peraturan desa  (RAPERDES)  dan  mengetahui  kewenangan  yang  diberikan  pleh  undang- undang kepala desa digunakan dalam menjalankan roda pemerintahannya.
2. Untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  menghambat  dan  memudahkan  kepala desa  dalam  menggunakan  kewenangannya  dalam  Mengahujan  RAncangan Peraturan Desa (RAPERDES).

## BAB III METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  metide penelitian  Yuridis  Normatif.  Metode penelitian  yurisdis  normatif  adalah  jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti, membaca dan mengumpulkan data- data primer yang bersumber dari buku-buku perpustakaan, perundang-undangan yang relevan  dengan  objek  permasalahan.  Dalam  penelitian  ini juga  melakukan pengumpulan  data  sekunder  yakni  wawancara  narasumber  yang  memahami  objek yang penulis angkat.
2. Sumber data
a. Bahan Hukum Primer :
1. Undang-undang Dasar Negara  Kesatuan Repubik Indonesia, Tahun 1945.
2. Undang-undang  Nomor  8  tahun  2005  tentang  prubahan  atas  undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
3. Undang-undang  nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nonmor 72 tahun 2005 tentang Desa
5. Peratuuran  Pemerintah  Nomor 19  tahun  2008  tentang  Pedoman  Tata  Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Permendagri Nomor 29 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Mekanisme PEnyusunan Peraturan Desa.
b. Bahan Hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  hukum  yanh  bersifat  pelengka[  atau  penunjang pembahasan daripada permasalahan yang akan diteliti adan opada umunya terdiri
dari  bahan-bahan  pustaka  ataupun  literatur-literatur yang  relavan  dengan  pokok permasalahan  ini,  misalnya  disertasi  dan  hasil  penelitian,  yaitu  disertasi  dari Bapak Tumbur Ompu Sunggu.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan  sekunder  yakni  Kamus  bahasa  Indonesia  dan  Kamus  Hukum  yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder.
3. Alat Untuk Mendapatkan Data
1. Study  kepustakaan  yaitu  dengan  mengkaji  buku-buku  yang  relevan  dengan permasalahan yang tekah diangkat dalam penulisan karya ilmiah tersebut.
2. Wawancara,  yaitu  melakukan  Tanya  jawab  secara  langsung  dengan  subjek penelitian  (narasumber)  tentang  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  pedoman  wawancara. Daftar  pertanyaan, yaitu  menyampaikan daftar  pertanyaan  secara  tertulis kepada subjek penelitian  (narasumber)  tentang permasalahan dalam penelitian ini.
4. Analisis Data
Suatu yuridis  normative  pada  hakikatnya  menekan  pada  metode  deduktif sebagai pengangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang analisis normative  terutama  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  sumber penelitiannya,  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  diskriptif  dan eksplanatif  yaitu suatu aalisis dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum secara runtut  sesuai  dengan  pemikiran  normative,  sehingga  permasalahan  yang  didapat dapat dijelakan secara memuaskan dengan aurab-atran yang ada tersebut. Sehingga menjadi data yang akurat dan valid serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## BAB III PEMBAHASAN
A. Peranan  Kepala  Desa  dalam  MEngajukan  Rancangan  Peraturan  Desa sesuaidengan amanat pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomro  72  Tahun  2005  tentang  Desa  di  Kecamatan  Loa  Janan  Kabupaten Kutai Kartanegara.
1. Kewenangan Kecamatan
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  tentang  Desa bahwa  Kepala  Desa  tidak  bertanggung  jawab  ke[ada  Camat  tetapi  secara Desentralisasi  Kecamatan  dan  Desa  merupakan  pelimpahan  kewenangan  dari Pemerintah  Daerah  untuk  pemerintahan,  dengan  demikian  walaupun  hirarki pertanggung  jawaban  Jabatan  Kepala  Desa  tidak  bertanggung  jawab  kepada Camat  secara  hirarki  kekuasaan  bahwa  Desa  merupakan  bagian  dari  wilayah kecamatan, dengan  dasar  ini  dan  ditegaskan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19  tahun  2008 tentang  Kecamatan  menegaskan  bahwa  kevaatan  tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pelatihan, penyuluhan dan lain-lan sesuai  pasal 21  (dua  puluh  satu)  huruf  b  Peraturan  emerintah  Nomor  19  tahun 2008 yang menyebabkan sebagai berikut :
Memberikan  bimbingan,  supervise,  fasilitasi,  dan  konsultasi  pelaksaan administrasi desan dan/atau kelurahan;
Berdasarkan  amanat  pasal  ini  dan  berangkat  dari  wawancara  dengan narasumber  yaitu  Pihak  Kecamatan  Loa  Janan  yakni  Kasi  Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa  Kecamatan  Loa  Janan,  kewenangan  kecamatan  atau oernan  kecamatan  dalam  membantu  Kepala  Desa  mengajukan  atau mempersiapkan  Peraturan  Desa  adalah  Kecamatan  memberikan  jasa  pelatihan secara  teknis  dan  pembimbingan  kepada  Kepala  Desa  dalam  mempersiapan Peraturan Desa sebelum dibahas bersama Badan Permusyawarahan Desa (BPD), pemberian  pembinaan  ini  sesuai  dengan  pokok  satuan  kerja  dari  kecamatan, pemerintah  kecamatan  memberikan  saran  dan  arahan  kepada  Kepala  Desa  bila dipandang  perlu  dalam  menyiapkan  rancangan  peraturan  desa  sebelum  dibahas bersama BPD.

## 2. Peranan Kepala Desa
Berdasarkan pasla 14 ayat (2) butir () huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006  tentang  Pedoman  Pembentukan  dan  Mekanisme  Penyusunan  Peraturan Desa dan  Peraturan  yang  berkaitan  dengan  hal ini  maka  Kepala  Desa mempunyai  peranan  penting  dalam  pembangnan  dan  perkembangan  dan kemajuan  Desa,  berdasarkan wawancara  dengan  narasumber  dengan  kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Loa Janan, Kepala Desa <Loa Janan  Ulu,  Kepala  Desa  Loa  Duri Ilir  dan  Kepala  Desa  Loa  Duri  Ulu  bahwa dalam  menajalankan  Pemerintahan  Desa  yang  sangat  sulit  adalah  membentuk suatu  tatanan  masyarakat  yang  dasar  akan  hukum. Kepala  desa  mempunyai tugas berat dalam membentuk suatu tatanan masyarakat yang sadar akan hukum salah  satunya  partisipasi  dalam  melibatkan  diri  membuat  suatu  produk  hukum dalamm  desa  yag  dia  pimpinnya,  dalam  membuat  Rancangan  Peraturan  Desa  , Kepala  Desa  selalu  mengutamakan  kepentingan  yang  masyarkat  desa  bia rasakan  dan  dirasakan  oleh  masyarkat  desa  lainnya  seperti  setiap  tahunnya kepala  desa  dan  sfat  kepala  desa  membuat  peraturan  desa  yakni  peraturan mengenai  Anggaran  Belanja  Desa,  ini  merupakan  sifatnya  diharuskan  setiap akhir  tahunnya  untuk  mengetahui  dan  sebagai  dasar  untuk  melakukan pembelanjaan keuangan desa untuk tahun berikutnya.
Kepala  Desa  mempunyai  kewenangan  untuk  mengajukan  Rancangann Peraturan Desa, di desa-desa yang ada di Kecamatan Loa Janan semuanya sudah amenjalankan  kewenangannya  dan  desa-desa  yang  telah  dilakukan  penelitian dan  atau  mewawancarai  Kepala  Desa-kepala  desa  tersebut  yakni  Kepala  Desa Loa Janan Ulu, Kepala Desa Loa Duri ulu dan Kepala Desa Loa Duri Ilir telah menggunakan  kewenanganmmereka  yang  diamanatkan  oleh  Undang-undang. Dalam  melaksanakan  kewenangan  kepala  desa,  terutama  dalam  mengajukan Rancangan Peraturan Desa Kepala Desa dibantu oleh staf desa dan dalam hal ini penyusunan  kepala  desa mendapat  pelatihan,  penyulihan  baik  dari  Kabupaten Kutai  Kartanegara,  maupun  Kecamatan  Loa  Janan,  bantuan  itu  berdasarkan ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Berdasarkan  peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan memunyai kewenangan sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Pemerintah  Kebupaten  untuk  memberi bimbingan  dn  arahan  dalam  membuat  rancangan  peraturan  desa.  Dalam
mengajukan peraturan desa biasana Kepala Desa mempertimbangkan pertisipasi masyarkat desa. Dalam menggunakan kewenangan kepala desa bermitra dengan Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD)  lembaga  inilah  yang menampung  aspirasi masyarakat,  sebelumsampai  ke  kepala  desa.  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  desa  ini  mengadakan  atau  menjalankan  tugasnya dengan  cara  mengadakan  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa (Nusrembangdes) ditingkat RT, dari hasil Musyawarah Rencanaan Pembangunan  Desa  tingkat  RT  ini  dibawa  ke  Musyawarah  Rencana Pembangunan  Desa  tingkat  Dusun  dan  hasil  Musrembangdes  tingkat  dusun  ini baru mengadakan musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat desa.
Musyawarah tingkat desa inilah untuk membahas keluhan, saran, masukan dan hal-hal  ain  yang  berhasil  dihimpunan  dari  masyarkat  melalui  Musrembangdes tingkat  RT  dan  Musrembangdes  tingkat  Dusun  untuk  merencanakan  dan merumuskan suatu Peraturan Desa. Rancangan peraturan desa digodok bersama kepala  desa  dengan  LPMD  dan  mitra  Desa  lainnya,  sebelum  sampai Musyawarah dengan Badan Permusyawarahan Desa (BPD). Sehingga kenyataan dilapangan  bahwa  kepala  desa  sudah  menjalankan  amanat  dari  udang-undang, hal  ini  dibuktikan  dengan  menjadi  agenda  tiap  tahun  dari  kepala  desa  adalah membuat  peraturan  desa  mengenai  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa (APBDes). Hal ini menuntut Kepala Desa untuk bisa bekerjasama dengan mitra desa  misalnya  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  untuk  menampung aspirasi masyarakat desa mulai dari tingkat RT. Sehingga peranan Kepala Desa dalam  mengajukan  Peraturan  Desa  sangatlah  penting  dan  membutuhkan  Kepaa Desa  yang  mempuntai  sumberdaya  manusia  yang  memenuhi  supaya  aspirasi masyarakat  bisa  disera[  dan  bisa  membangun  desa  kearah  yang  lebih  mandiir dan Otonomi sesuai yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B. Kendala Kepala Desa dalam Mengajukan Ramcangan Peraturan Desa
Kendala  yang  dihadapi  oleh  KEpala  Desa  dalam  mengajukan  Rancangan Peraturan Desa ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.
1. Faktor internal
Faktor Internal  yang dihadapi oleh kepala desa adalah Faktor Sumber Daya Manusia dan teknis, Faktor-faktor ini dapat dijelaskan sebagai beriku :
a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)
Faktor  sumber  daya  manusia  ini  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi seorang  pemimpin  dalam  hal  ini  Kepala  Desa,  dimana  Kepala  Desa  harus bisa  mengetahui  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan  kepemimpinan  dan aturan-aturan  lain  yang  berkaitan  dengan  kepemimpinan dan  aturan-aturan lain  yang  berkaitan  dengan kepemimpinan,  dalam  hal  membuat  Rancangan Peraturan  Desa  seorang  Kepala  Desa  harus  mengetahui  aturan  yang berkembang  mengenai  syarat-syarat  pembuatan  suatu  peraturan  yang  baik dan berkualitas. Faktor ini didesa-desa yang penulis mengadakan wawancara dan  atau  penelitian,  itu  ada  tetapi  faktor  ini  dapat  diatasi  dengan  adanya pembinaan dari KEcamatan dan Kabupaten.
Pemerintah Kecamatan memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan staf  Desa  sesuai  kewenangannya  yang  diberikan  oleh  peraturan  atau perundang-undangan  terutama  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  tahun  2008
tentang  Kecamatan  Pasal  21  huruf  a  sampai  dengan  huruf  h  yang  berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21 : Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau  kelurahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat (1) huruf f, meliputi :
a. Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  tertib  administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
b. Memberikan  bimbingan,  supervise,  fasilitasi,  dan  konsultasi pelaksaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
d. Melakukan  pembinaan  da  pengawasan  terhadap  perangkat desa dan/atau kelurahan;
e. Melakukan  evaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan /atau kelurahan di tingkat kecamatan ; dan
f. Melaporkan pelaksaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan/atau  kelurahan  di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota;
Dari  bunyi  inilah  faktor  ini  dapat  di  atasi  dan  pembinaan  itu  sifatnya periodik  yang  dicanangkan  oleh  oemerintahan kecamatan  selain  dimintai  oleh Kepala Desa untuk mengadakan pembinaan dan pembimbingan.
b. Faktor Teknis
Faktor  Teknis  ini  adalah  berkaitan  dengan  system  pentusunan  atau rancangan  Peraturan  Desa  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  bersama  staf desa dan dalam faktor ini juga termasuk koordinasi antara staf desa dengan Kepala  Desa  hal  ini  dapat  diatasi  seperti  dijelaskan  dalam  faktor  sumber daya manusia di atas.
2. Faktor Eksternal
a. Faktor Masyarakat
Faktor ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat desa mengambil bagian dalam  pembangunan  desa,  alasaan  dari  masyarkat  berbagai  macam,  salah  satu contohnya  masyarakat  di  desa  Loa  Janan  Ulu  karena  desa  itu  sangat  dekat dengan kota dan masyarakat majemuk amka alas an kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa secara langsung adalah mereka  yang mempunyai kesibukan sendiri, itu karena mereka bekerja di kota dan kesibukkan lainnya.
Faktor inilah kendala dari kepala dea untuk mengetahui apa yang diperlukan dimasyarakat  desanya  dan  perlukah  adanya  suatu  aturan untuk  menjawab pertanyaan  itu,  karena  kurangnya  partisipasi  masyarakat  desa  itulah  yang menjadi  hambatan  dalam  mengajukan  Rancangan  Peraturan  Desa  bagi  Kepala Desa.
b. Mitra Pemerintahan Desa
Faktor mitra erja pemerintahan desa disini adalah Lembaga Kemasyarakatn Desa  (LKD)  yang  sengaja  dibentuk  dan  atau  lahir  sendiri  yang  membantu pembangunan  desa,  contohnya  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (LPMD). Tugas  darii  lembaga  ini  adalah  menampung  aspirasi  masyarkat  desa melalui  musyawarah  rencana  pembangunan  desa mulai  dari  tingkat  desa  disini aspirasi masyarkat desa dari tringkat RT dan dilajutkan pada tingkat Dusun dan
aspirasi dari tingkat dusun dibahas di Musyawarah rencana pembangnan desa di tingkat desa.
Kurangnya  peran  dari  mitra  kepala  desa  inilah  yang  menjadi  faktor penghambat untuk membangun desa dalam hal mengajukan rencangan peraturan desa,  karena  kepala  desa  tidak  bisa  mengkoordinir  semua  aspirasi  masyarakat desa. Sehingga inilah yang menjadi penghambat pembangunan desa dimana desa yang  dipimpin oleh  seorang  Kepala  Desa,  ini  berkaitan  dengan  kewenangan kepala desa dalam mengajukan rancangan peraturan desa.

## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Peranan  kepala  desa  mengajukan  Ramcangan  Peraturan  Desa  sangatlah penting  karena  rancangan  peraturan  desa  ini adalah  kewenangan pemerintahan  desa  dalam  pembangunan  desa  dan  pada  akhirnya melahirkan  suatu  desa  yang  mandiri  yang  bersifat  otonomi  dan meringankan beban pemerintahan daerah dalam  mensejahterakan  rakyat dalam  arti  luas  dan  mensejahterakanmasyarakat  desa dalam  arti  sempit. Kewenangan kepala desa dalam membangun desanya dalam hal ini yang diamanatkan  oleh  undang-undang  udah  menjalankan  sesuai  dengan amanat  tersebut.  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya  peraturan  desa  yang dibuat oleh kepala desa.
2. Faktor  penghambat  yang  dialami  oleh  kepala  desa  dalam  membangun desa adalah sumber daya manusia yakni pengetahuan dari seorang kepala desa  itu  sendiri  dan  staf  didesa,  bahwa  ini  dapat  diatasi  dengan  adanya pembinaan  dari  kecamatan  dan  kabupaten.  Faktor  penghambat  yang launnya adalah kurangnya partisipasi masyarkat desa dalam membangun desa  dan  peranan  dari  mitra  pemerinntahan  desa  tidak  terbina  dengan baik,  sehingga  beban  seorang  kepala  desa  sangatlah  berat  dalam membangun desa dan peranan dari mitra pemerintahan desa tidak terbina dengan baik, sehingga beban seorang kepala desa sangatlah berat dalam menampung  semua  aspirasi  masyarkat  desa.  Dengan  adanya  pembinaan dari  pemerintahan  Kecamatan  dan  Kabupaten  membuat  faktor  kendala ini  bisa  di  atasi  dan  pada  akhhirnya  hambatan itu  hanyalah  tantangan dalam  membangun  desa  pada  arti  luas  dan  membangun  masyarkat  desa yang sadar akan hukum pada arti sempitnya. B. Saran 1. Bahwa kepala desa haruslah meningkatkan perannya dalam pembangunan desa, supaya mencapai yang dicta-citakan oleh masyarkat desa yakni kemandirian desa yang tercermin kehidupan masyarakat desa terangkat  status  sosialnya  dari  partisipasi  dari  masyarkat  desa  da;am pembangnan  desa  secara  po  aktif  dan  pada  gilirannya  menjadikan masrayakat  desa  sadar  akan  pentingnya  suatu  aturan hukum  dalam pembangunan desa.
2. Hendaknya kepala des harus meningkatkan sumber daya manusia di desa agar  tingkat  kesadaran  masyarkat  untuk  partisipasi  pembangunan  desa bisa  meningkat  yang  pada  gilirannya  mencapai  tujuan  yakni
kemakmuran.  Hendaknya  Kepala  Desa  dan  BPD  selalu  mengevaluasi kinerha  masing-masing  lembaga  dan  mengkoordinasi  dengan  pihak kecamatan  dan  kabupaten  untuk  mengadakan  pembinaan  yang  sifatnya berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Literatur
Beratha,  I  Nyoman, Desa,  Masyarakat  Desa  dan  Pembangunan Desa, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
BIntarto,  R., Interaksi  Desa-Kota  dan  Permaalahannya,  Penerbit  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
Fadli, Moh, Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, UB Press, Malang, 2011.
Kansil,T.,C.,S  Drs.  Prof.  SH  dan  Kansil,  T.S.,Christine  SH.,M.H, Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia  Hukum  Administrasi  Daerah, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Cet. II.2001.
_________, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  edisi  baru,  Penerbit  Pustaka Pho Miz, Jakarta.Cet.I.,2007 tanpa nama pengarang.
Marjuki  Muhammad  Peter, Penelitian  Hukum,  Penerbit  Kencana
Jakarta.Cet.II.2006
Muhammad,  Abdul  AKdir, Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Penerbit  PT. Kencana Aditya Bakti. Bandung. 2004.
Mustafa,  Machsan, sistem Hukum  Administrasi  Indonesia,  Penerbit  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.2001.
Poerwadarmita, W.S.J, Kamus bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka Jakarta. Cet.V.2005.
__________, Pedoman  Penulisan  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, 2000, Tanpa Penerbit dan Pengarang.
Purnomo  Wati,  Reni  Dwi, Implementasi  sitem  Bilateral  dalam  Parlemen Indonesia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian  Hukum,  Penerbitan  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta Cet.IV,2002.
Sujana,  Nana, Tuntutan  Penyusunan  Karya  Ilmiah,  Penerbit  Sinar  Baru Algenso, Bandung, Cet IV.2004.
Soetardjo,  Kartohadikoesoemo, Desa,  Penerbit  PN  Balai  Pustaka, Jakarta.Cet.I, 1984.
Soehino, Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. III,1998.
Sunggu  Ompu  Tumbur,  Disertasi, keberadaan  komisi  Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 2011.
Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan.M, Prospek Pembangunan Desa, Penerbit Fokusmedia, Bandung.Cet Ke-III,2007.
Widjaja,  HAW.  Prof.,Drs., Otonomi  Desa,  Penerbit  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta. Cet,V.2005.

## II. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 72  tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Permendagri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Permendagri Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelanggaraan Pemerintahan Desa

## III. Lain-lain
http://id.shvoong.com/humanities/thety-cristism/2165744-definisi- peranan/#1x2225x087Hwn.