## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2,  No. 1, Juni 2020, pp 43-55 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X
DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.388

## Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang- Undangan
Marten Bunga
1 Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Email: Martenbunga0@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 05-01-2020 Revised:10-01-2020 Accepted: 31-01-2020 Published: 06-02-2020
Keywords: Position;
Village
Regulations, Legislation.

## Kata Kunci:
Kedudukan;  Peraturan Desa, Perundang- Undangan
Abstract . Research  study  problems; First, the  principle  of  village  regulation according  to  the  Village  Law,  Second,  the  position  of  the  village  regulations according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Research Methods using  normative  juridical  research  methods.  Research  Results  that,  First,  In the  case  of  the  principle  of  village  regulation,  of  course,  it  must  refer  to  the Village  Law  on  rural  areas,  which  in  the  provisions  explains  the  various principles  in  its  formation.  Second,  the  position  of  village  regulations according to the Village Law is no longer domiciled as a further elaboration of the higher legal regulations. Aside from being domiciled as a legislation that is recognized.  The  emergence  of  Law  Number  6  of  2014  concerning  villages immediately affirms the regulation of Law Number 12 of 2011 concerning the establishment of laws and regulations.
Abstrak. Masalah studi penelitian; Pertama, asas pengaturan desa menurut Undang  Undang  Desa,  Kedua,  Kedudukannya  peraturan  Desa  menurut Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Metode  Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa, Pertama, Dalam hal asas pengaturan desa tentunya harus berpatokan kepada Undang Undang Desa mengenai pedesaan dimana dalam ketentuan tersebut menerangkan  tentang  berbagai  asas-asas  dalam  pembentukannya.  Kedua, Kedudukan  peraturan  desa  menurut  Undang-Undang  Desa  Tidak  lagi berkedudukan  sebagai  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundangan yang  lebeh  tinggi.  Selain  setelah  berkedudukan  sebagai  peraturan Perundangan  yang  diakui.  Timbulnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  desa  secara  serta  merta  mengafirmasi  pengaturan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  mengenai  dibentuknya  peraturan perundangan.
Coresponden author:
* Email: Martenbunga0@gmail.com A rtikel dengan  akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam … ( Bunga ) | 44

## PENDAHULUAN
Desa  sebagai  suatu  organisasi  (publik)  atau  lembaga  pemerintahan  maupun  sebagai entitas  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  tertentu, memiliki  kedudukan  dan  fungsi  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka memperkuat  struktural  pemerintahan  yang  terdidiri  dari  beberapa  tingkatan  yang setiap tingkatannya memiliki porsi tersendiri (Suwaryo, 2011).
Beberapa  pengaturan  tentang  sejarah  pengaturan  desa  yang  ditetapkan  desa,  ialah Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1948  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  Daerah, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  Daerah, Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1965  tentang  Pokok-pokok  Pemerintahan  Daerah, Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1965  tentang  Desa  Praja  Untuk  Peralihan  Sebagai Bentuk  Mempercepat  Terwujudnya  Daerah  Tingkat  III  di  Setiap  Wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok  Pemerintahan  Daerah,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang Pemerintahan  Desa,  Undang-undang Nomor  22 Tahun  1999  Tentang  Otonomi Daerah, Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  dengan terakhirnya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Mengenai  pengaturan  tersebut  diatas,  Desa  ternyata  belum  juga  mewadahi  berupa kebutuhan  dan  kepentingan  desa  yang  hingga  saat  ini  masyarakat  sudah  berjumlah 8.000  (Delapan  ribu)  Kelurahan  dan  Desa  73.000  (Tujuh  puluh  tiga  ribu) (Republik Indonesia, 2014) . Hal pertimbangan yuridis ini menjadi dasar lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang di tetapkan pada tanggal 15 januari 2014.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengalihkan peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  desa  bagi  para  Kepala  Desa  dan  Aparatur Desa  lainnya  yang  tidak  puas  dengan  peraturan  tersebut,  juga  demikian  dengan kelembagaan Negara, Kapasitasnya masih sangat terbatas untuk pelaksanaan pelayanan publik, dan membangkitan potensi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  bahwa  Penerapan  hak berdasarkan kewenangan asal-usul dan kewenangan lokalnya berskala desa yang diurus dan diatur oleh Desa. Penjelasan Undang-Undang Desa pun memberikan uraian terkait pentingnya  kewenangan  berdasarkan  hak  asal-usul  peraturan  tentang  desa  dan kewenangan  lokalnya  yang  berskala  desa.  Peraturan  Desa  ialah  peraturan  Perundang- undangan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh Kepala  Desa.  Peraturan  Desa  juga  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang penjabarannya lebih lanjut dan lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi budaya dan sosial masyarakatnya desa setempat (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2017).
Pengertian  peraturan  Desa  (Perdes)  menurut  Jimly  Asshiddiqie  tersebut,  dapat menimbulkan komplikasi serius dilapangan. Sudah seharusnya peraturan ditingkat desa sebagai  bentuk  dimana  unit  pemerintahan  desa  dibedakan  dari  pemerintahan  daerah unit  pada  umumnya (Kushandayani,  2011) .  Masyarakat  Desa  merupakan  kelompok yang dapat menjaga dirinya sendiri dalam berbagai hal dan bentuk (Asshidiqie, 2006). Peraturan Desa tersebut dalam rangka ini, harus dibuat untuk mengefektifkan sejumlah implementasi  kewenangan.  Untuk  mempercepat  terwujudnya  peraturan  desa,  ini  juga bertujuan untuk pentingnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan  pemberdayaan  serta  peran  masyarakat  untuk  peningkatan  daya  saing  dengan prinsip demokrasi daerah, keadilan, pemerataan, kekhusuan dan keistimewaan daerah
45 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.2, No. 1, Juni 2020
dalam  suatu  daerah  dengan  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesa (Aprilianto, Kasim & Tibaka, (2018.
Dengan  lahirnya  Undang-undang  Desa  kemudian,  memberikan  dimensi-dimensi  baru bagi  desa  juga  diikuti  perubahan  norma  terkait  dalam  mengurus  kemandiriannya peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menyangkut posisi peraturan desa, hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum, terutama yang sudah  dikeluarkan  dari hierarkhi  sebagai  halnya  diatur dalam  pasal  7  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Peraturan  Perundang-undangan,  adanya  kewenangan desa  untuk  mengatur  diri  senduiri,  kemudian  Undang-undang  desa  membentuk peraturan  desa,  akan  tetapi  Undang-undang  Desa  sangat  disayangkan  hanya menguatkan  wewenang  desa  membentuk    peraturan  desa  tanpa  diikuti  dengan wewenang  mereposisikan  lembaga  demokrasi  desa  berprofesi  menjadi  Badan Perwakilan  Desa,  yang  fungsi  layaknya  mempunyai  lembaga  perwakilan,  untuk membentuk peraturan desa dengan kepala desa bersama penduduk desa lainnya.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam pasal  8  ayat  (1)  menyebut  produk  hukum  desa  hanya  berupa  peraturan  kepala  desa, yang dibuat oleh Kepala Desa, yang seharusnya peraturan pelaksana berfungsi sebagai atas peraturan desa (Neyasyah, 2019).
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  konstruksi  hukum  Undang- undang  telah  melahirkan  tanda  tanya  terhadap  peraturan  desa  sebagai  akibat  dari keberadaan dari reposisi terkemuka. Apabila peraturan desa diidentifikasi lagi dengan peraturan daerah secara khusus memiliki kemiripan seperti yang diatur dalam pasal 69 Undang-undang Desa yang berbunyi: (Republim Indonesia, 2011)
1. Peraturan di desa terdiri atas peraturan Kepala Desa, dan jenis peraturan bersama Kepala Desa.
2. Sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  Peraturan  itu  dilarang  bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Setelah  dibahas  dan  disepakati  beserta  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa, Peraturan Desa akn ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Organisasi  Pemerintahan  Desa  dan  rancangan  peraturan  desa  tentang  aggaran perolehan  dan  belanja  desa,  harus  mendapatkan  pertimbangan  dari Bupati/Walikota sebelum dinobatkan menjadi peraturan desa.
5. Sebagaimana  yangg  dimaksud  dalam  ayat  (4)  hasil  perolehan  diberikan  oleh Bupati/Walikota  paling  lama  diterimanya  20  (Dua  Puluh)  hari  sejak  terhitung rancangan peraturan tertulis oleh Bupati/Walikota.
Dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat,  selain  itu  desa  diberikan kewenangan  yang  lebih  luas  dalam  era  otonomi  daerah  saat  ini (Bunga,  Aswari,  & Djanggih,  2018) .  Sejumlah  peraturan  desa  dalam  rangka  ini  harus  dibuat  untuk mengefektifkan penerapan kewenangannya tersebut. Untuk mempercepat terwujudnya peraturan  desa,  ini  juga  bertujuan  pentingnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan, serta peran masyarakat untuk peningkatan daya  saing  dengan  prinsip  memperhatikan  demokrasi  daerah,  keadilan,  pemerataan, kekhususan  dan  keistimewaan  daerah  dalam  suatu  daerah  dengan  sistem  Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun sebaliknya Peraturan Desa yang akan dikerjakan hendaknya  merefleksikan  kemampuan  dan  keutuhan  masyarakat  desa  untuk
Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam … ( Bunga ) | 46
mengimplementasikan.  Selain  itu,  sistem  pembentukan  peraturan  desa  perlu mendengarkan kemauan rakyat itu sendiri.
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka beberapa permasalahan yang akan dibahas penulis, antara lain, Pertama, Bagaimana asas pengaturan desa menurut Undang Undang  “Nomor  6  Tahun  2014”  tentang  Desa, Kedua, Bagaimana  Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

## METODE PENELITIAN
Penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam pembahasan masalah yang akan dijadikan  bahan  analisis.  Dalam  penyusunan  yang  dipergunakan  dalam  metode penelitian ini ialah metode yuridis normatif (Sunggono, 2002) . Model yuridis normative (Bahri, 2014) ialah digunakan sudut pandang dalam menanggapi permasalahan hukum berdasarkan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Untuk  memperoleh  data  penelusuran perpustakaan ( library research ), menggunakan penelitian bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.
Penulisan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap data analis yaitu dengan cara kualitatif,  dimana  pendapat  atau  tanggapan  untuk  menganalisis  melalui  data-data sekunder  yang  dapati  dari  perpustakaan  itu  di  cermati  sehingga  dapat  memecahkan masalah dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## A.  Asas Pengaturan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  PemerintahDaerah,  yang  beberapa bagian besarnya mengatur tentang Pemerintah Daerahnya, hingga secara spesifik tidak mencantumkan  asas  Perdes,  kecuali  hanya  menyatumkan  asas  penyelenggara Pemerintah  Daerah. Demikian  pula dengan,  asas  Perdes  yang  merupakan  klausul  baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itusendiri, kendatipun tidak berada pada bab tertentu mengenai asas akan tetapi bagian dari bab I tentang Ketentuan Umum.
Berpendapat  atau  bertindak  merupakan  asas  dasar  yang  sesuatunya  untuk  dijadikan landasan  berpikir.  Didalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Desa yang  pengaturannya  mempunyai  Tiga  Belas  prinsip  yang  harus  dijadikan  pembenaan bagi  para  pemangku  kepentingan  dalam  memberikan  pengaturannya  di  Desa.  Tujuan dari  lahirnya  Undang-Undang  ini  agar  dapat  tercapainya  prinsip  prinsip  pengaturan Desanya.
Berdasarkan  Pengaturan  Desanya,  ada  Undang_Undang  yang  tercantum  pada  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan:
a. Rekognisi;
b. Subsidiaritas;
c. Keberagaman;
d. Kesolidaritasnya;
e. Kegotongroyongan;
47 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.2, No. 1, Juni 2020
f. Kekeluargaan;
g. Perundingan/Musyawarah;
h. Demokratis;
i. Mandiri;
j. Keterlibatan;
k. Kesejajaran/kesetaraan;
l. Pemberdayaan; serta
m. Keberlanjutan.
Dalam Undang-Undang ini penjelasan mengenai Asas pengaturan yaitu:
a. Pengakuan terhadap hak asal dan usul yang merupakan Rekognisi;
b. Penetapan  kewenangan  yang  berskala  lokal  serta  pengambilan  sikap  secara  lokal untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri yang merupakan Subsidiaritas;
c. Keberagaman  ialah  sistem  nilai  yang  berlaku  dimasarakat  desa  telah  mendapat pengakuan  dan  penghormatan,  akan  tetapi  tetap  mengindahkan  sistem  nilai Bersama-sama untuk kehidupan berbangsa dan Bernegara;
d. Kebersamaan yakni Prinsip saling menghargai antar semangat untuk berperan aktif dan  bekerja  sama  dengan  kelembagaan  ditingkat  Desa  serta  unsure  masyarakat desa membentuk sebuah desa;
e. Keterampilan  untuk  saling  melonolong  sesama  dipedesaan  ialah  kegotong- royongan;
f. Keterampilan  warga  dipedesaan  sebagai  bagian  dari  satu  kesatuan  berkeluarga besar dipedesaan ialah kekeluargaan;
g. Musyawarah  ialah  suatu  upaya  bersama  dengan  sikap  rendah  hati  yang  untuk memecahkan masalah di masayarakat Pedesaan;
h. Demokrasi  ialah  sistem  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  pengorganisasian masyarakat  desa  dengan  persetujuan  masarakat  dan  keluhuran  harkat  serta martabat seseorang sebagai mahluk Allah Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin;
i. Kemandirian ialah perilaku masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan tanpa minta bantuan dari masyarakat lainnya;
j. Partisipasi  ialah  suatu  keterlibatan  seseorang  untuk  berperan  aktif  didalam bertanggungjawab;
k. Kesetaraan adalah masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama; (Bastamanography.com)
l. Pemberdayaan  ialah  Penetapan  kebijakan,  program,  upaya  meningkatkan  tarif hidup  serta  kesejahteraan  masyarakat  pedesaan  melalui  kegiatan  yang  sesuai dengan lisensi permasalahan serta prioritas kebutuhan masyarakat dipedesaan; dan
m. Keberlanjutan, merupakan Kesinambungan dalam merencanakan proses yang ingin dilakukan  secara  terkoordinasi,  teintegrasi  untuk  pelaksanaan  program  untuk membangun Pedesaan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa tata cara untuk membuat Perdes/peraturannya  yang  setingkat  itu  diatur  dengan  Perda  Kabupaten/kota  yang bersangkutan. Dalam rangka penyelenggara otonomi desa Perdes yang ditetapkan oleh desa  itu  harus  mendapat  persetujuan  bersama  Baperda.  Dengan  memperhatikan  ciri khas  tiap-tiap  pedesaan,  Perdes  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terhubung atas hal tertentu, perdes diharamkan menentang dengan kepentingan umum/dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam … ( Bunga ) | 48
Termasuk  Peraturan  Desa  yang  dalam  konsep  Negara  hukum  demokratis  keberadaan peraturan  perundang-undangnya  yang  dalam  pembentukannya  harus  didasari  pada beberapa  asas.  Pernyataan  Van  der  Vlies  sebagaimana  diambil  oleh  A.  Hamid  S. Attamimi  dibedakan  dua  kategori  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  layak  ( beginselen  van  behoorlijk regelgeving ),  ialah  asas  formil  dan material (Latif & Ali, 2010) .
Asas-Asas formal mencakup:
1. Asas lembaga yang tepat ( Het beginsel van het juiste organan );
2. Asas perlunya pengaturan ( Het noodzakelijkheid beginsel );
3. Asas dapat dilaksanakan ( Het beginsel van uitvoorbaarheid );
4. Asas consensus ( het beginsel van de consensus );
5. Asas tujuan jelas ( Het beginsel van duideijke doelstellin ). Asas-asas material mencakup:
1. Asas  Terjelasnya  terminology  and  sistematika  ( het  beginsel  van  deduiddelijke terminologie en duiddelijke systematiek );
2. Asas  maka  peraturan  perundangnya  enteng  dikenali  ( Het  beginsel  van  den kenbaarheid);
3. Asas Persesuaian ( Het rechts gelijkheids beginsel );
4. Asas kejelasan hukum ( Het rechtszekerheids begin sel );
5. Asas  penerapan  hukum  sesuai  dengan  kondisi  individual  ( Het  beginsel  van  de individuelerechtsbedeling ) (Latif & Ali, 2010) .
Meskipun  bukan  norma  hukum,  karna  perbandingan  etik  yang  masuk  kedalam  ranah hukum  asas  ini  lebih  bersifat  normatif.  Peraturan  desa  membuat  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  ini  penting  untuk  di  paparkan  karena dalam era otonomi luas dapat  membuat dasar instuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat.  Pada  dasarnya  asas  untuk  membentuk  peraturan  perundangan bersinigfikan  dengan  asas  umum  administrasi  publik  yang  baik  ( general  principles  of good administration ) (Nurjaman & Prasetyo, 2018)
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor    12  Tahun    2011  Juncto  Pasal  137  Undang-Undang Nomor  23  Tahun   2014 ditata  bahwa  Perda  yang didalamnya  tertuang  adalah  Perdes yang dibentuk berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang undangan, serta dalam  pembentukan  Peraturan  perundangan  yang  cirikhasnya  mengatur,  termasuk Perda, serta harus dipenuhinya asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal (6), Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Juncto  Pasal  138  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014.
Ada sisi lain yang berkaitan dengan asasasas materi muatan tersebut harus dimengerti oleh  pengemban  kewenangan  dalam  membentuk  Perdes ( Phahlevy,  2016) .  Segala macam  seluk  beluk  dan  latar  belakang  pengembang  kewenangan  harus  memahami segala macam muatan yang akan diatur oleh Perdes tsb. Asas-asas tersebut akan terkait erat dengan implementasi diatas.
Perdes  membutuhkan  keterlibatan  masyarakatnya  dalam  proses  pembentukan  hasil akhir  dri  perdes  dapat  memenuhi  aspek  keberlakuan  hukum  serta  pelaksanaannya berjalan  sesuai  pembentukannya.  Secara  efektif  hukum  atau  perundangan  akan  dapat berfungsi  apabila  memenuhi  tiga  daya  laku  sekaligus  ialah  filosofis,  sosiologis,  serta yuridis.  Mengenyampingkan  juga  harus  memperhatikan  efektifitas  daya  lakunya menurut ekonomis dan politis, ialah:
49 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.2, No. 1, Juni 2020
1. Dapat  dijelaskan  tiap-tiap  unsur  atau  landasan daya  laku  tersebut  sebagai  berikut landasan  filosofis,  maksudnya  agar  produk  hukum  yang  diterbitkan  oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah- tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
2. Bahwa  perundang-undangan  teresebut  harus  sesuai  dengan  daya  laku  yuridis berarti  dengan  asas-asas  hukum  yang  berlaku  dan  dalam  proses  penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas “retroaktif”, “ lex specialis derogat lex generalis ”;” lex superior derogat lex inferior ”; dan “ lex posteriori derogat lex priori ”;
3. Sehingga  setiap  produk  produk  hukum  yang  dibuat  hrs  memperhatikan  unsur sosiologis  hukum  yang  mengantongi  dampak  kepada  masyarakat  dapat  diterima oleh masyarakat secara wajar dan refleks;
4. Landasan  ekonomis,  yang  artinya  Menyangkut  kehidupan  masarakatnya  produk hukum  yang  diterbitkan  olh  pemerintah  daerah  dapat  berlaku  sesuai  dengan tuntutan ekonomis masayarakat dan mencakup berbagai hal, contohnya kelestarian kehutanan dan sumberdaya alam lainnya;
5. Landasan  politis  artinya  setiap  produk  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  daerah bisa berjalan dengan harapan yang baik tanpa ada msalah sedikitpun dimasarakat ..
Kelima  unsur  daya  laku  jika  tidak  dipenuhinya  akn  berakibat  fatalnya  perundangan hukum  yang  secara  efektif.  Banyaknya  produk  hukum  saat  ini  hanyalah  berlaku menurut yuridis akan tetapi tidak pernah berlaku secara filosofis dan sosiologis (Said, 2012) .  Banyak  hal  yang  menghambat  pencapaian  tujuan  otonomi  daerah  terutama ketidaktaatan  asas  serta  keterbatasan  kapasitas  daerah  dalam  penyusunan  produk hukum yang ada saat ini. Selain itu, jikalau masyarakat terlibat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.
Roscoe  Pound  mengartikan  masarakat  harus  memajukan  kepentingan  publik  bahwa hukum sebagai satu unsur yang hidup (Suhardin, 2009) . Wacana “hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” Menanda konsistensi Pound dengan pikiran ahli - ahli  terdahulu  serupa  Erlich  dan  Duguit.Maksudnya  yang  dilegalisasi  oleh  penguasa, hukum  harus  diterbitkan  kekontruksi  hukum  masarakat.  Serta  harus  bermula  pada konkretisasi  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masarakat.  Pada  penekanan  arti  dan  fungsi terbentuknya  hukum  ialah  kemajuan  gagasan  Pound,  Disinilah  awal  mula  dari  fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkemuka itu.
Pandangan  pound  disimpulkan  bahwa  unsure  normatif  serta  empiris  dalam  suatu peraturan hukum harus ada: kedua-duanya samasama perlu. Maksudnya, Norma-norma hukum yang pada dasarnya ialah pertanda dan nilai-nilai yang dalam masarakat hukum sebagai  hasil  rasio  yang  kemudian  dilegalisasi  atau  diberlakukan  sebagai  hukum  oleh Negara.  Masarakat  harus  sejalan  dengan  nilai-nilai  keadilan,  keadilan  Negara  yang dimanifestasikan dalam satu konsekuensi hukum (zaenal-zaeblogs.blogspot.co.id) .

## B.  Peraturan  Desa  beserta  Kedudukannya  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan
Kedudukan  Peraturan  desa  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  sudah  ada sejak  tahun  2004.  Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  Secara  implisit Perdes  telah  dikeluarkan  dari  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Kondisi  ini terlihat  dari  Pasal  1  angka  10  yang  menyatakan  bahwa  Perda  seterusnya  dibilang
Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam … ( Bunga ) | 50
peraturan  daerah  ialah  Perda  Provinsi  serta  peraturan  daerah  Kab/Kota.  Namun,  di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1), Jenis serta hierarki peraturan perundang  undangan,  nomenklatur  perdes  masih  diakui  dan  telah  masuk  kedalam hierarki  peraturan  perundang-undangan  pada  tingkatan  yang  rendah.  Adapun alasannya  PERDES  masuk  dalam  hierarki  perundang-undangan  dikarenakan  adanya penyamaan unit pemerintahan desa dengan unit pemerintahan daerah (Nuraini, 2010).
Seiring  berjalannya  waktu,  terbentuk  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mencabut Undang-Undang Nomor 10  Tahun 2004. Dalam  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011  ini  menyatakan  dalam Bab  III  mengenai  jenis,  hierarki  dan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan jenis dan hierarki peraturan  perundang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  sebagai  suatu  peraturan perundang-undangan.
Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan,  Perdes  tidak  dikatakan  secara  eksplisit  sebagai  salah  jenis  Peraturan Perundangan-undangan.  Hal  ini  dikarenakan  akan  bertentangan  dengan  apa  yang dimaksud  Pasal  24A  Ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945,  dimana  ketika  peraturan  desa dikategorikan  peraturan  perundang-undangan  dibawah  undang-  undang  dapat dijadikan  objek  pengujian  Mahkamah  Agung.  Hal  tersebut  dianggap  tidak  realistis karena  akan  membebani  Mahkamah  Agung  dengan  tugas-tugas  yang  sangat  banyak. Sebetulnya  status  Perdes  msh  tergolong  pada  peraturan  perundangan,  kemudian didasari  pd  aturan  yang  pasal 8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun 2011  yang menyatakan  bahwa: “Jenis  Peraturan  Perundang -  undangan  selain  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial, Bank  Indonesia,  Menteri,  badan  lembaga  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk Undang-  Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.
Dibenarkannya eksistensi Perdes serta memiliki ilmu hukum yang mengikat diperintah oleh  aturan  yang  lebih  diatas  tingkatannya  serta  diolah  berdsarkan  kewenangan (formal)  diperkuat  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011. Menunjukan  bahwa  Perdes  sebagai  satu  hukum  yang  berkedudukan.  Pengaruhnya peraturan yang lebeh tinggi tidak bisa bertentangan dengan peraturan di pedesaan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menganut asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan  materi  muatan.  Asas  ini  mengandung  arti  bahwa  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  harus  benar-  benar  memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat sesuai  dengan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-  undangan.  Pasal  8  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011 mengenai  pembentukan  peraturan  perundang undangan yang menyatakan bahwa:
“Peraturan  Perundang -undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan”.
Suatu  aturan  perundang  undangan  yang  dimaksud  ialah  aturan  Desa  kemudian ditetapkan  dipedesaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  umum  angka  7  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  mengenai  Desa  yang  menyatakan    maka  ditetapkannya Perdes  melambangkan  penjabaran  atas  berbagai  wewenang  yang  lebh  tinggi.  Dengan demikian bahan muatan Perdes meliputi:
a. Kewenangan yang dipunyai desa atas penjabaran; serta
b. Tertuju pada aturan perundangun-dangan yang lebih tinggi.
Peraturan  Perundang  undangan  pada  prinsipnya  melimpahkan  kewenangan  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan (Rokhim,  2013) dalam  2  (Dua)  bentuk ialah  melimpahkan  wewenang  kedelegasian  serta  pemberian  wewenang  atribusi. Uuntuk  melimpahkan  wewenang  kedelegasian  yaitu  melimpahkan  wewenang  untuk menyusun  peraturan  perundang  undangan  yang  dikasihkan  oleh  peraturan perundangan  yang  lebih  tinggi  kepada  peraturan  perundangan  semacam  atau  lebih rendah,  untuk  pelimpahan  dinyatakan  dengan  tegas  maupun  tidak.  Menyimpang pemberian  wewenang  atribusi  ialah  pemberian  wewenang  yang  dibentuk  peraturan perundangan  yang  dierikan  sama  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga Negara/Pemerintahan.
Seiring  dengan  kemunculan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  eksistensi,  fungsi serta  kedudukan  peraturan  desa  harus  menyesuaikan  dengan  peraturan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dikarenakan terdapat beberapa penghapusan substansi peraturan  terkait  pengaturan  dipedesaan,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014. Penglihatan untuk dirubahnya pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dimulai  dengan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  yang  dengan  keras menyatakan bahwa desa berkedudukan diwilayah Kabupatem/Kota. Didasarkan melalui penjelasan  kedudukan  pedesaan  yang  berada  diwilayah  Kabupaten/Kota  terkait Peraturan Desa.
Secara  tersurat  kedudukan  di  pedesaan  diatur,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 mengatur juga terkait kewenangan dipedesaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menyatakan “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelen ggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan  adat  istiadat  Desa (Bima,  Kamal  &  Djanggih,  2020) .    Karna  wewenang  tersebut sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diliputi:
1.  Hak asal dan usulnya berdasarkan kewenangan;
2.  Wewenangnya desa berskala lokal;
3.  Untuk kewenangannya ditugaskan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; serta
4.  Wewenangnya  yang  lain  ditugaskan  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur bahwa Pelaksanaan kewenangan berdasarkan  hak  asal-usul  serta  kewenangan  lokal  berskala  desa  yang  dimaksud didalam pasal 19 huruf A serta huruf B diurus dan diatur Desa. Sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  diatur  untuk  pelaksanaan  kewenangannya ditugaskan  serta  pelaksanaan  kewenangan  tgs  lain  dari  pemerintah  Daerah  Provinsi atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mana dimaksud dalam pasal 19 huruf C serta huruf D diurus Desa. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dijelaskannya lebih  lanjut  bahwa  penugasan  dari  pemerintah  daerah  kepada  desa  sebagaimana
Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam … ( Bunga ) | 52
dimaksud  pada  pasal  19  huruf  c  diliputi  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  serta pemberdayaan masarakat, yang penugasannya disertai biaya.
Berdasarkan hak dan asal usul diatas dapat dijumpai bahwa kewenangan mengatur desa hanya  terdapat  didalam  didalam  kewenangan  lokal  berskala  desa (Sajangbati,  2015). Tentang penugasan untuk pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu memberikan  kewenangan  untuk  mengurus  desa.  Pasal  69  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dinyataknnya bahw “Peraturan Desa ditetapkan oleh Kep ala Desa setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  dengan  BPD.”  Kemudian  dilihat  kembali pengaturan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakannya,
“Jenis Peraturan Perundang -undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga, atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
Memaknai  pengaturan  tersebut  maka  sudah  jelas  seturut  dengan pengaturan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  Perdes  kembali  berkedudukan  sebagai  peraturan perundangan selain dari peraturan perundangan yang terdapat didalam hierarki sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menatap huubungan tersebut, Perdes  pasca  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tidak  lagi berkedudukan semata sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang diakuinya.  Bermunculnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Serta  merta mengonfirmasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Hakim, 2019) .
Sebelumnya telah dibahas bahwa Perdes merupakan penyelenggaraan pemerintah desa didalam  melakukan  wewenangnya  desa  itu  berinstrumen  hukum.  Maka  Perdesnya menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  bermanfaat  untuk  menyelenggarakan pemerintah  desa  dalam  hal  kewenangan  desa  diatur  pelaksanaanya  kewenangan berdasar pada hak asal usul serta kewenangan lokal berskala desa. Dimaksudkan bahwa Peraturan  Desa  mempunyai  manfaat  sebagai  instrument  penyelenggara  otonom  desa. Serupa  yang  telah  dimaksudkan  diatas,  kedudukan  desa  harus  berada  diwilayah Kabupatem/Kota.  Kecuali,  perlu  dilihat  baik-baik  pengaturan  pasal  115  huruf  b dan  c, pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  diatur  bahwa  pemerintah Kabupaten/Kota  melakukan  pembinan  serta  pengawasan  penyelenggara  Pemerintah Desa,  dalam  hal  peraturannya  berupa  pedoman  penyusunan  Perdes  serta  peraturan lainnya dan melakukan evaluasi serta pengawasan Perdes. Kejelasannya bahwa manfaat perdes  tetap  tidak  berubah,  yakni  terap  bermanfaat  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah (Kushandayani, (2011) .
Setelah  itu  juga  perlu  diperhatikan  yang  mana  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014. Nampak dilihat bahwa kekuasaan serta penyelenggaraan pemerintah desa tetap  berada  di  kepala  Desa (Nadir,  2013) .  Serta  merupakan  badan  yang  membentuk Peraturan  Desa.  Kedudukan  fungsi  BPD  sebagai  parlemen  desa  dan  lembaga demoratisasi  pada  umumnya  melalui  kepala  desa,  dimana  desa  menjadi  lembaga  yang diikut  sertakan  menjalahi  manfaat  pengawasannya.  Dalam  bingkai  otonom  desa  yang sejatinya  semakin  kabur,  Demokratisasi  ini  dilaksanakan  pemerintah  desa  seturut
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tidaklah  dapat  diselenggarakan  otonom  secara penuh, melainkan tetap dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia (Aritonang, 2016).
Melalui hubungan pasal 206 Undang-Undang 32 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011, serta  Pasal  55  Ayat(3)  dan(4)  PP  72/2005, kedudukan  PERDES  adalah  penjabaran  dari  peraturan  yang  lebih  tinggi  atau  dapat dibentuk  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebeh tinggi  ataupun  dibentuk  berdasarkan  kewenangannya.  Menelusuri  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  bahwa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia pengaturannya  menghilangkan  peraturan  dari  Pedesaan  hierarki,  yang  kedudukannya Perdes  bergeser  hanya  sebagai  penjabaran  lebih  lanjut  pada  peraturan  perundangan yang  lebeh  tinggi,  dalam  tempo  ini  ialah  fungsi  pemerintahan  daerah  kabupaten/kota dalam menjalankan penyelenggaraan, bukan sebagai penyelenggera otonomi Pedesaan.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tersebut,  kedudukan  Peraturan Desa  berimplikasi  terhadap  demokratisasi  di  pedesaan.  Dalam  Pasal  55  Ayat  (2)  PP 73/2005  Sebenarnya  Perdes  merupakan  Instrumen  hukum  yang  dibutuhkan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  pedesaan (Sakti,  2016) .  Demokratisasi  Pedesaan tetap bergantung pada pengaturan yang berbentuk hukum dalam satu peraturan desa. Pengaturan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tersebut  berimplikasi  pd kedudukan “PERDES” terhadap demokratisasi di pedesaan juga harus diurai lebih lanjut mengenai eksistensi perdes tertentu.
Mengingat  peraturan  desa  pada  hakikatnya  terkait  kedudukan  perdes  dilihat  dari ketentuan-ketentuannya  tentu  berimplikasi  terhadap  demokratisasi  di  pedesaan  yang merupakan instrumen penyelenggara penguasa di pedesaan.

## SIMPULAN
Adapun  yang  menjadi  kesimpulan dalam  penelitian  ini  yaitu: Pertama, Dalam  hal  asas pengaturan  desa  tentunya  harus  berpatokan  kepada  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun 2014 mengenai pedesaan dimana dalam ketentuan tersebut menerangkan tentang Asas Rekognisi, Subsidiaritas, Keberagaman, Kekeluargaan, Kegotongroyongan, Kebersamaan,  Musyawarah,  Demokrasi,  Kemandirian,  Partisipasi,  Kesetaraan, Pemberdayaan  dan  keberlanjutan. Kedua, Yang  menjadi  kedudukan  peraturan  desa menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  mengenai  Pedesaan  yaitu  pasca disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tidak  lagi  berkedudukan  semata sebagai  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundangan  yang  lebih  tinggi.  Selain setelah  berkedudukan  sebagai  peraturan  Perundangan  yang  diakui.  Dibentuk  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara serta merta mengafirmasi pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai dibentuknya peraturan perundangan- undangan.

## SARAN
Adapun  yang  menjadi  rekomendasi  dalam  penelitian  ini  adalah: Pertama Dalam  hal menjalankan  asas  peraturan  desa  tentunya  seluruh  perangkat  yang  ada  didesa  harus menjalankan  asas  pembentukan  desa  dengan  sebaik  baiknya  agar  supaya  pengaturan desa yang mencerminkan undang undang desa itu bisa berjalan secara maksimal Kedua,
Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam … ( Bunga ) | 54
Desa  dalam  menjalankan  sistem  pemerintahannya  agar  diberikan  kebebasan  karena pengaturan  desa  dan  kedudukan  peraturan  desa  untuk  menjalankan  sistem pemerintahan sudah berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari peraturan lain karena desa sudah diberikan kewenangan otonomi desa oleh pemerintah pusat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Gorontalo  atas dorongan kepada penuis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

## DAFTAR BACAAN

## Buku / Jurnal
Aritonang,  D.  (2016).  Kebijakan  Desentralisasi  Untuk  Desa  Dalam  UU  Nomor  6  Tahun 2014 (Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014). Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (3).
Asshidiqie, A. (2006) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 1, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, Jakarta.
Aprilianto,  R.,  Kasim,  A.,  &  Tibaka,  L.  (2018).  Kedudukan  Peraturan  Desa  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum , 6 (3), 247- 264.
Bahri, Z. (2014). Struktur dalam Metode Penelitian Hukum , Angkasa, Bandung.
Bima,  M.  R.,  Kamal,  M.,  &  Djanggih,  H.  (2020).  Pelatihan  dan  Penyuluhan  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD). Jurnal  Inovasi  Hasil  Pengabdian  Masyarakat (JIPEMAS) , 3 (1), 63-77 .
Bunga,  M.,  Aswari,  A.,  &  Djanggih,  H.  (2018).  Konsepsi  Penyelamatan  Dana  Desa  Dari Perbuatan Korupsi. Halu Oleo Law Review , 2 (2), 448-459.
Hakim,  D.  A.  (2019).  Hukum  dan  Masyarakat  Desa:  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nizham Journal of Islamic Studies , 7 (01), 36-56. Kushandayani,  K.  (2011).  Studi  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa Berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika (Ulasan Ilmiah Politik, Otonomi, SDA dan Pluralistik , 2 (2), 67- 82
Latif A. & Ali H. (2010). Politik Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
Nadir,  S.  (2013).  Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  Desa:  Menuju  pemberdayaan masyarakat desa. JPP (Jurnal Politik Profetik) , 1 (1).
Neyasyah,  M.S.  (2019).  Keberlakuakn  Yuridis  Peraturan  Desa  Dalam  Perspektif  Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, UBELAJ, 4 (1).
Ngarsiningtyas,  S.  K.,  &  Sembiring,  W.  M.  (2017).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa dalam  Penyusunan  dan  Penetapan  Peraturan  Desa. JPPUMA  Jurnal  Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 4 (2), 159-172.

## 55 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.2, No. 1, Juni 2020
Nuraini,  S.  (2010).  Hubungan  kekuasaan  elit  pemerintahan  desa. KYBERNAN  Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 1-13.
Nurjaman,  R.,  &  Prasetyo,  A.  G.  (2018).  Desa  dalam  Administrasi  Publik  Indonesia Kontemporer: Penguatan Peran LAN. Jurnal Borneo Administrator , 14 (1), 35-52.
Phahlevy,  R.  R.  (2016).  Pergeseran  Kebijakan  Tata  Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten Sidoarjo Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014. Kosmik Hukum , 16 (1).
Rokhim,  A.  (2013).  Kewenangan  Pemerintahan  Dalam  Konteks  Negara  Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum , 136 .
Said, I. M. (2012). Kajian semantik terhadap produk hukum tertulis di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 24 (2), 187-197.
Sajangbati,  Y.  C.  (2015).  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lex Administratum , 3 (2).
Sakti,  L.  (2016).  Kewenangan  Pengawasan  dan  Pengujian  terhadap  Peraturan  Desa Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 4 (2.
Suhardin,  Y.  (2009).  Fenomena  Mengabaikan  Keadilan  dalam  Penegakan Hukum. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 21 (2), 341-354.
Sunggono, B. (2002). Metodologi Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suwaryo, U. (2011). Mengembalikan Otonomi Untuk Desa. governance , 2 (1), 1-12.
Asas  Pengaturan  Desa,  https://www.bastamanography.id/asas-pengaturan-desa/, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.
http://zaenal-zaeblogs.blogspot.co.id/2013/07/regulasi-dalam-peraturan- perundang.htm yang diakses pada tanggal 01 April 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  11  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) .
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tahun  Desa  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158)