## Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda
Empat pada Masa Pandemi

## Covid-19 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng
Dyan Pratiwi* 1 , Gede Adi Yuniarta 2
1,2 Program Studi Diploma III Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: pratiwidyan99@gmail.com* 1 , adi.yuniarta@undiksha.ac.id 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di masa pandemi Covid-19  yang  dilakukan  oleh  UPTD  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi Daerah  Provinsi  Bali  di  Kabupaten  Buleleng.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif,  dengan  metode  pengumpulan  datanya  adalah  studi kepustakan  dan  penelitian  lapangan  yang  terdiri  dari:  observasi  dan wawancara,  serta  dokumentasi.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng,  sedangkan  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian  ini  adalah pelaksanaan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  roda  empat  di masa  pandemi  Covid-19.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  membayar  pajak  sudah  berlaku  dengan  baik  dan terlaksana sesuai dengan standar SOP yang berlaku. Begitupun dengan Samsat  keliling  yang  terus  beroperasi  agar  tidak  ada  masyarakat  yang harus terkena  denda dengan alasan telat  membayar samsat. Walaupun beberapa  masyarakat  masih  harus  disadarkan  akan  kewajiban membayar dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Kata kunci: Samsat; Pajak Kendaraan Bermotor; Pandemi Covid-19

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  four-wheeled motorized  vehicle  tax  collection  during  the  Covid-19  pandemic  was carried out by the UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng. This type of research is qualitative research, with  the  data  collection  methods  are  library  research  and  field  research consisting of: observation and interviews, as well as documentation. The subject in this study is the UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, while the object of  this research is the implementation of the four-wheeled motorized vehicle tax during the Covid-19  pandemic.  The  results  of  the  study  indicate  that  the implementation  of  paying  taxes  has  been  implemented  properly  and  is carried out in accordance with applicable SOP standards. Likewise with the mobile Samsat which continues to operate so that no people have to be  fined  for  being  late  paying  the  Samsat.  Although  some  people  still have to be  made aware of the obligation to pay in  paying motor vehicle taxes.
Keywords  : Samsat;  Motor  Vehicle  Tax;  Covid-19  Pandemic
Riwayat Artikel Tanggal diajukan: 12 Juli 2021
Tanggal diterima : 20 Februari 2022
Tanggal dipublikasikan: 28 Juni 2022 Pengutipan: Pratiwi, D., & Yuniarta, G. A.
(2022). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Masa Pandemi
Covid-19 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi
Bali di Kabupaten Buleleng. Jurnal Pendidikan
Ekonomi Undiksha, 14(1), 28 –32. https://doi.org/10. 23887/jjpe.v14i1. 37065

## PENDAHULUAN
Pada  akhir  tahun  2019,  muncul sebuah wabah virus corona yang menyerang  Wuhan,  salah  satu  kota  di China.  Menurut  World  Health  Organization (WHO)  virus  corona adalah  keluarga besar virus  yang  dapat  menyebabkan  penyakit pada hewan  atau manusia.  Hingga  saat  ini dunia  masih  belum  lepas  dari  pandemi Covid-19.  Pandemi  Covid-19  ini  membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan  manusia,  salah  satunya  adalah dampak  terhadap  sumber  daya  manusia yang  bekerja  selama  pandemi  ini.  Tidak sedikit  sumber  daya  manusia  yang  harus dirumahkan bahkan kehilangan pekerjaannya.  Kehilangan  pekerjaan  tentu berpengaruh besar bagi kehidupan seseorang,  terlebih  lagi  ketika  seseorang tersebut mengandalkan pekerjaannya dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari dan  juga  untuk  melakukan  kewajibannya dalam membayar pajak. Salah satu kewajiban membayar pajak tersebut adalah pajak kendaraan bermotor.
Pajak kendaraan bermotor merupakan  salah  satu  jenis  pajak  daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi  yang  cukup  besar  dalam  rangka meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Provinsi Bali. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan  jumlah  kendaraan  bermotor yang  meningkat  dengan  pesat  di  masing- masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang  yang  besar  untuk  menjadikan semua  kendaraan  bermotor  yang  dimiliki oleh  wajib  pajak  untuk  dijadikan  sebagai objek  Pajak  Pendaraan  Bermotor  (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan  dan  perluasan  dari  fungsi budgetair yang menuntut pemerintah daerah  untuk  terus  menerus  menggali sumber-sumber  yang  dimiliki  dan  dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus  menjadi  objek  pajak,  dan  subjek
pajaknya  yakni  orang  pribadi  atau  badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Definisi  kendaraan  bermotor  adalah Semua  kendaraan  beroda  dua  atau  lebih beserta  gandengannya  yang  digunakan  di semua  jenis  jalan  darat,  dan  digerakkan oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk mengubah  suatu  sumber  daya  energi tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan bermotor  yang  bersangkutan,  termasuk alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang digerakkan.
Di  masa  pandemi  Covid-19  ini, pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor yang  dilakukan  oleh  UPTD  Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten  Buleleng  sebagai  satu  upaya terpenuhinya  Pendapatan  Asli  Daerah terancam  tak  memenuhi  target.  UPTD Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Provinsi Bali  di Kabupaten Buleleng mencatat perbandingan penerimaan negara bukan  pajak  (PNBP)  dari  pajak  kendaraan bermotor  (PKB)  sangat  menurun  drastis. Pada  bulan  Maret  sampai  Mei  2019  ada sekitar  30.551  unit  wajib  pajak  yang membayar  kewajiban  pajak  kendaraan bermotor dengan PNBP sekitar Rp 15 miliar lebih.  Sedangkan  di  bulan  Maret  sampai Mei  2020  hanya  19.656  unit  wajib  pajak yang membayar pajak kendaraannya dengan  PNBP  sekitar  Rp  10  miliar (Bali 2020) . Hal ini dikarenakan lesunya ekonomi Bali dan sektor pariwisata, banyaknya wajib pajak  yang  mengalami  PHK  ataupun kehilangan  pekerjaan,  sehingga  banyak dari  mereka  yang  menunggak.  Kepala UPTD  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng memperkirakan terjadinya penurunan PNBP  dari  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB) di kabupaten Buleleng sebesar 50%.
Yang  perlu  di  perhatikan  adalah bahwa  penghitungan  Dasar  Pengenaan Pajaknya sering kali berubah setiap tahunnya.  Perubahan  dasar  pengenaan pajak  ini  ditetapkan  oleh  Mentri  Keuangan. Akibat  dari  nilai  yang  berubah-ubah  ini menimbulkan  ketidakpastian  jumlah  pajak
yang  harus  di  bayarkan  oleh  pemilik kendaraan  tersebut.  Dampak  dari  ketidak pastian  jumlah  nilai  pajak  tersebut  yaitu banyak  Masyarakat  atau  Wajib  pajak  tidak membayarkan kewajibannya untuk melunasi  pajak  kendaraan  yang  mereka miliki.  Selain  itu  ada  beberapa  faktor  yang mereka ungkapkan antara lain: jarak kantor samsat  yang  jauh,  lupa  akan  tanggal  yang tertera  di  STNK,  dan  tidak  memiliki  dana untuk  membayarkan  pajak  tersebut.  Dalam mengatasi masalah-masalah yang di hadapi  Masyarakat  atau  Wajib  Pajak, Pemerintah  Daerah  melakukan  berbagai upaya salah satu contohnya yakni kegiatan SAMSAT KELILING.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah dari jenis pungutan pajak kendaraan  bermotor  roda  empat  mampu memberikan  kontribusi  pada  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Bali  dan bagaimana  pelaksanaan  pemungutannya dalam masa pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan pemungutan  pajak  kendaraan bermotor  roda  empat  dan  upaya –  upaya yang  dilakukan  dalam  sistem  pemungutan pajak  kendaraan  bermotor  roda  empat  di masa pandemi Covid-19 guna meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah Provinsi  Bali,  yang  kemudian  dituangkan dalam  sebuah  penulisan  yang  berjudul “Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Kendaraan  Bermotor  Roda  Empat  pada Masa Pandemi Covid-19 di UPTD
Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng”.

## METODE
Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Roda Empat pada masa pandemi Covid-19 di  UPTD  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten
Buleleng. Berdasarkan permasalahan tersebut,  maka  penelitian  ini  menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci
(Sugiyono  2005) .  Perbedaannya  dengan penelitian  kuantitatif  adalah  penelitian  ini berangkat  dari  data,  memanfaatkan  teori yang  ada  sebagai  bahan  penjelas  dan berakhir dengan sebuah teori.
Adapun  proses  awal  yang  dilakukan adalah  dimulai  dari  observasi  yakni  pada UPTD  Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng,  dari  proses  observasi  awal tersebut maka ditetapkan rumusan masalah yang  dibuat.  Setelah  itu peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara,  observasi,  serta  dokumentasi, selanjutnya  menganalisa  data  dengan metode analisis kualitatif. Dari analisis data yang  dilakukan,  langkah  terakhir  yang dilakukan  adalah  menarik  kesimpulan  dari hasil yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan  Bermotor  Roda  Empat  Pada Masa Pandemi Covid-19 di UPTD.
Pelayanan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Provinsi Bali  di Kabupaten Buleleng mengungkapkan kegiatan Pelaksanaan pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Roda  Empat  yang  dimiliki  oleh  Masyarakat atau Wajib Pajak.
Pelaksanaannya
Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Roda  Empat    ini  menyajikan  data-data Wajib Pajak yang terdaftar belum membayarkan Pajak kendaraan yang mereka  miliki  dan  cara  UPTD  Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran  Pajak  kendaraan  yang  di lakukan  oleh  Masyarakat  atau  Wajib  Pajak yang  terhalang  jarak,  Maka  KAUPTD  akan memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan SAMLING.
Pelaksanaan  SAMSAT  Keliling  dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. SAMSAT Keliling merupakan layanan pengesahan  STNK,  pembayaran  PKB,  dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan  bermotor  yang  beroperasi  dari satu  tempat  ke  tempat  yang  lainnya. Adapun  system  Pelaksanaannya  adalah sebagai berikut: (1) memberikan pengumuman kepada masyarakat/WP
(Wajib  Pajak)  melalui  surat  edaran  yang  di
Copyright © 2022 Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha This is an open access article distributed under the CC BY- NC 4.0 license -http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
berikan  kepada  masing-masing  desa  dan melalui  social  media  seperti  Facebook, Instagram  dan  link  Bapenda  Kabupaten Buleleng;  (2)  Petugas  Samling  mendatangi Desa  yang  sudah  terjadwalkan  di  surat edaran;  (3)  Petugas  Samling  kembali memberikan  arahan  kepada  WP  (wajib pajak)  yang  akan  membayar  pajak  agar melengkapi  berkas  seperti  STNK  dan  KTP asli;  (4)  Memberikan  No  antrian  kepada Wajib  Pajak;  (5)  STNK  dan  KTP  asli  di serahkan ke pihak pendaftaran; (6) Mencatat  data  kendaraan  dan  No  HP  di buku  hadir  Wajib  Pajak;  (7)  Wajib  Pajak membayar  jumlah  pajak  serta  langsung mendapatkan bukti pembayaran; (8) Pengambilan STNK yang sudah di sahkan.
Pelayanan  yang  diberikan  SAMSAT keliling ini adalah layanan pembayaran PKB online,  pengesahan  STNK  tahunan  dan pembayaran  SWDKLLJ.  Tetapi  layanan Samsat  Keliling  ini  tidak  dapat  untuk pembayaran  STNK  5  tahun,  mereka  harus mendatangi Kantor SAMSAT, karena pembayaran  5  tahunan  adanya  pergantian balngko  STNK  baru,  dan  Plat  nomer  baru sedangkan di Samsat Keliling tidak menyediakan blangko STNK dan materialnya  disediakan  hanya  di  SAMSAT Induk.
Menurut  bapak  Kadek  Dwi  yang merupakan  salah  satu  pegawai  di  bidang SAMLING  menjelaskan  bahwa  ’’Setiap pelayanan publik tidak luput dari hambatan- hambatan  yang  di  rasakan  oleh  petugas Samling  maupun  Masyarakat  Wajib  Pajak yang menggunakan jasa pelayanan Samsat Keliling tersebut, termasuk pelayanan Samsat  Keliling  di  Kabupaten  Buleleng. Hambatan-hambatan  yang  sering  muncul dalam pelayanan  samsat  keliling  ini  adalah : (1) Yang sering terjadi dari sisi wajib pajak atau masyarakat pengguna layanan samsat keliling  kabupaten  buleleng.tidak  maksimal layanannya  berhubungan  dengan  masalah jaringan,  sehingga  wajib  pajak  yang  akan membayar  pajak  kendaraan  bermotornya sedikit  agak  kesal  dan  memerlukan  waktu yang  cukup  lama;  (2)  Alat  yang  petugas samling bawa terkadang sering eror seperti printer;  (3)  Kartu  tanda  penduduk  (KTP) yang tidak sama dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) ”.
Tujuan dioperasikannya Samsat keliling  ini  adalah  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  dengan  memberikan kemudahan  kepada  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  PKB,  STNK  dan SWDKLLJ. Pelayanan mobil Samsat keliling tidak hanya melayani pajak kendaraan bermotor namun informasi mengenai  hal-hal  layanan  perpajakan. Sistem  pelayanan  pajak  keliling  dengan menggunakan  mobil  Samsat  keliling  dapat mengakses  masyarakat  yang  berada  di wilayah  yang  sangat  jauh  dari  akses perkotaan.
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten  Buleleng  Sudah  menerapkan pelayanan  SAMLING  Sejak  tahun  2015. Selama hampir 6 tahun ini sistem Pelayanan samling ini sudah berjalan cukup baik    dan dapat  berkontribusi  dalam  upaya meningkatkan Pendapatan Daerah walaupun  tidak  secara  signifikan.  Berikut jumlah  kendaraan  bermotor  yang  sudah membayar  pajak  Roda  Empat  dari  4  tahun terakhir:

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan  yang  sudah  dijelaskan  pada bab  sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan  bermotor  yang  berlaku  dalam masyarakat  itu  suatu  hal  yang  mutlak menjadi  kewajiban  masyarakat  itu  sendiri. Disamping  itu,  sistem  membayar  pajak sudah  berlaku  dengan  baik  dan  terlaksana sesuai  dengan  standar  SOP  yang  berlaku. Begitupun  dengan  Samsat  keliling  yang terus beroperasi agar tidak ada masyarakat yang  harus  terkena  denda  dengan  alasan telat  membayar  samsat.  Sudah  tugas pemerintaha  wajib  melaksanakan  samsat keliling tersebut. Walaupun beberapa masyarakat  masih  harus  disadarkan  akan kewajiban  membayar  pajak  harus  lebih diperhatikan  namun  tidak  menjadi  masalah dalam  pelayanan  sistem  perpajakan  yang sudah  terlaksana  dan  dilakukan  oleh masyarakat  yang  telah  sadar  betapa pentingnya membayar pajak. Seiring berjalannya waktu pemberitahuan informasi tentang pajak harus lebih sering diumumkan  melalui  pengumuman  secara
langsung,  surat  edaran  yang  tertulis  atau himbauan  pada  daerah  daerah  agar  tetap terjadinya  keselarasan  pemahaman  antara pemerintah dengan masyarakat (Rakyat).
Adapun  saran  yang  dapat  penulis sampaikan  berdasarkan  kesimpulan  yang telah  penulis  uraikan  diatas  yaitu  penulis berharap  agar  semua  masyarakat  tetap melaksanakan  kewajiban  membayar  pajak sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  UU perpajakan yang berlaku serta menerapkan standar  operasional  dengan  lengkap  dan nyaman.  Sehingga  sistem  perpajakan  di negara  kita  akan  terlaksana  dengan  baik dan  teratur.  Melatih  kesadaran  masyarakat juga bisa melalui peringatan samsat keliling di  setiap  daerah  guna  memperingati masyarakat agar tidak terkena denda akibat pembayaran  samsat  yang  sudah  jatuh tempo.  Selain  itu    iuran  wajib  membayar pajak  juga  merupakan  salah  satu  tugas pemerintah  yang  harus  selalu  ditegaskan. Agar masyarakat mengerti betapa pentingnya  peran  mereka  untuk  negara melalui pembayaran pajak demi
kesejahteraan
bangsa ,negara dan masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bali, Radar. 2020. “Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Buleleng Jauh Dari Target.” Radar Bali.JawaPos . Retrieved ( https://radarbali.jawapos.com/read/20 20/05/31/196638/penerimaan-pajak- kendaraan-bermotor-di-buleleng-jauh- dari-target ).
Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: CV Alfabeta.