## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
Heppy Purbasari 1
* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uninversitas Muhammadiyah Surakarta
*heppy.purbasari@ums.ac.id 1
Andy Dwi Bayu Bawono 2
* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Uninversitas Muhammadiyah Surakarta
*andy.bawono@ums.ac.id 2

## Abstract
This research aims to examine an impact of fiscal decentralization, internal control system, and local government performance  examination  to  the  local  government  financial  accountability.  As  Local  autonomy  implemented  in Indonesia  in  1999,  it  has  impacted  to  several  financial  reform  in  Indonesia  such  as  fiscal  decentralization calculation,  new  model  of  internal  control  system,  new  criteria  of  local  government  performance  and  also  local financial  report  accountability.  This  study  collected  secondary  data  from  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia by using 117 local government in Java Island as population. The study used purposive sampling method that consists of 106 local government that were analyzed by linear regression by using SPSS 21. The result showed that internal control system has significant impact to the local government financial accountability. However, fiscal decentralisation  and  local  government  performance  examination  has  no  significant  influence  to  local  government financial accountability.
Keywords:  decentralisation  fiscal,  internal  control  system,  local  government  performance,  local  government financial accountability.

## Pendahuluan
Konsep New  Public  Management (NPM) merupakan konsep yang digunakan di Negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, yang saat ini sudah merebak  implementasinya  di  Negara-negara  Asia seperti  Indonesia,  Korea  Selatan,  Thailand  dan Malaysia.  Penggunaan  konsep  NPM  berawal  dari penilaian  bahwa  organisasi  sector  public  sering mengalami  kerugian,  berkualitas  rendah,    kurang memiliki  inovasi  dan  kreatifitas,  serta  kurang  efisien dan efektif. Secara khusus NPM dapat juga dilakukan untuk  mengukur  tingkat  kepuasan  masyarakat  atas pelayanan  yang  diberikan  pemerintah.  Di  era  tahun 1980-an  dan  1990-an  penerapan  NPM  diberagai negara  salah  satunya  menekankan  pada  pelaksanaan modernisasi  pemberian  pelayanan  public,  devolusi dan desentralisasi (Bawono, 2015).
Desentralisasi  di  Indonesia  di  mulai  pada tahun  2001  yang  kemudian  pelaksanaannya  dengan penyempurnaan tatanan politik pemerintahan terhadap UU No. 22 tahun 1999  diganti dengan UU No.  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  dan UU No. 25 tahun 1999 yang diganti dengan UU No.
33  tahun  2004  tentang  sumber  pendapatan  daerah. Penyempurnaan  ini  kemudian  diikuti  dengan  adanya otonomi  daerah  sebagai  berlakunya  desentralisasi fiscal (Mujiati & Purbasari, 2014)
Liu  (2007)  menyatakan  desentralisasi  fiscal merupakan  fungsi  pengeluaran  belanja  dan  sumber pendapatan  dari  Pemerintah  Daerah,  hal  itu  menjadi tren  di  pemerintahan  untuk  memperbaiki  dan mengembangkan  Negara  maupun  dalam  transisi ekonomi.  Pemberlakuan  desentralisasi  fiscal  berarti mengharuskan  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat mengurusi daerahnya dengan mengalokasikan belanja  yang  sesuai  dengan  pendapatannya,  yang berarti  pemerintah  daerah  dapat  menggali  potensi- potensi  sumber  daya  yang  berada  di  wilayahnya. Berdasarkan  UU  No  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan  wewenang  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PP  No  8  Tahun  2006  tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan  Sistem  pengendalian  Intern  (SPI)  di
sektor  pemerintahan  merupakan  suatu  proses  yang dipengaruhi  oleh  manajemen  yang  diciptakan  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  dalam pencapaian  efektivitas,  efisiensi,  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-perundangan  yang  berlaku  dan keandalan  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah. Hasil  laporan  BPK  tahun  2013  terhadap  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  dengan  opini BPK TMP dan TW terjadi karena terdapat kelemahan SPI,  yang  rata-rata  terjadi  pada  system  pengendalian akuntansi,  system  pengendalian  pelaksana  anggaran pendapatan dan belanja dan pada struktur pengendalian intern.
Dalam siaran pers BPK RI dalam pemeriksaan keuangan pada  Semester  II  Tahun  2013  dilakukan atas  LKPD  (Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah) Tahun 2012 pada  108 Pemerintah Daerah  meliputi 7 Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi, 88 LK Pemerintah Kabupaten, dan 13 LK pemerintah Kota. Selain  itu,  BPK  juga  melakukan  pemeriksaan  atas  9 LK Badan lainnya. Terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK  memberikan  opini  WTP  (Wajar  Tanpa Pengecualian)  atas  7  LKPD,  opini  WDP  (Wajar Dengan  Pengecualian)  atas  52  LKPD,  opini  TW (Tidak  Wajar)  atas  2  LKPD,  dan  opini  TMP  (Tidak Memberikan  Pendapat)  atas  47  LKPD.  Sedangkan pada  badan  lainnya,  BPK  memberikan  opini  WTP atas  2  LK,  WDP  atas  1  LK,  dan  TMP  atas  6  LK. Adapun  permasalahan-permasalahan  atas  LKPD Tahun  2012  yang  tidak  memperoleh  opini  WTP antara  lain  adalah  adanya  pembatasan  lingkup pemeriksaan,  aset  tetap  yang  belum  dilakukan inventarisasi  dan  penilaian,  penatausahaan  kas  yang tidak sesuai dengan ketentuan, kelemahan pengelolaan  yang  material pada akun aset  tetap, kas, piutang,  persediaan,  investasi  permanen  dan  non permanen,  aset  lainnya,  belanja  pegawai,  belanja barang  dan  jasa,  serta  belanja  modal.  Siaran  pers BPK  menyatakan  bahwa  dalam  memberikan  opini, BPK  mengacu  pada  beberapa  hal  yaitu  kesesuai dengan Standar Pokok Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan,  kepatuhan  terhadap  perundang- undangan dan kepatuhan terhadap SPI.
Ketika  otonomi  daerah  mulai  diterapkan  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  mulai  muncul masalah  yaitu  salah  satunya  rendahnya  transparansi dan  akuntabilitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Menurut  BPK  masalah  tersebut  muncul karena rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia  di  bidang  keuangan  dan  pengawasan  di daerah  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintah (Mulyani dan Suryawati, 2011).
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  dengan  adanya  otonomi daerah  maka  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  dapat mandiri  untuk  mengurusi  pemerintahannya  sendiri dan  dalam  pelaksanaannya  pemerintahan  harus menjalankan  sesuai  peraturan  yang  telah  ditetapkan agar  dapat  memperoleh  kinerja  yang  baik  sehingga akuntabilitas laporan keuangan dapat diterima dengan Wajar Tanpa Pengecualian.
Lebih  lanjut,  berdasarkan  laporan  BPK  tahun 2012  diketahui  masih  banyaknya  LKPD  yang memililiki  opini  TMP.  Untuk  itu,  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  bagaimanakah  Pengaruh Desentralisasi  Fiskal,  Sistem  Pengendalian  Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  di  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Pulau  Jawa  pada  tahun  2014. Penelitian  ini  merupakan  gabungan  antara  penelitian Herawati (2014) dan Fontanella dan Rossieta (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya belum adanya peneliti yang menggabungkan penelitian tentang pengaruh Desentralisasi  Fiskal,  SPI  dan  Kinerja  Pemerintah Daerah  dengan  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Sehingga  tujuan  dari  penelitian ini  adalah    untuk  menganalisis  lebih  mendalam mengenai Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal  dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  dapat mempengaruhi  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis a. Desentralisasi Fiskal dan Akuntabilitas

## Laporan Keuangan
Penelitian  tentang  desentralisasi  fiskal  sudah banyak  diteliti  antara  lain  oleh  Bawono  (2015), Mujiati  dan  Purbasari  (2015),  Liu  (2007),  Mimba (2007). Bawono (2015) menyatakan awal desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  di  mulai  dengan berlakunya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  dan  UU  No  25  tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang menjadi  tonggak  awal  proses  desentralisasi  di Indonesia.
Lebih lanjut Bawono (2015)
mengemukakan  bahwa  UU  diatas  memberikan perubahan yang sangat fundamental untuk pemerintah  daerah  dengan  melibatkan  transfer pertanggungjawaban  dan  keuangan  dari  pusat  ke daerah.
Mujiati  dan  Purbasari  (2015)  menyatakan bahwa  sebelumnya  pemerintah  Indonesia  menganut sistem pemerintahan yang sentralistik dimana dengan sistem pemerintahan tersebut pemerintah daerah tidak dapat berperan aktif dalam pengembangan daerahnya. Dengan adanya kendala tersebut
kemudian pemerintah
menginisiasi
untuk
menerapkan otonomi daerah dengan harapan pemerintah daerah dapat  mengembangkan daerahnya karena  pemerintah  daerah  lebih  memahami  hal-hal yang  dibutuhkan  oleh  daerahnya  dan  dapat memanfaatkan potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah, daerah  dituntut  untuk  dapat  memberikan  informasi kepada stakeholder , maka pemerintah perlu memiliki standar  akuntansi  keuangan  pemerintah  daerah  yang memadai, walaupun lingkungan akuntansi pemerintah  daerah  sangat  komplek,  tetapi  hal  inilah yang  menjadi  tantangan  pemerintah  untuk  dapat menerapkan  sistem  akuntansi  (Mardiasmo,  2009). Untuk  mewujudkan  keinginan stakeholder mengenai informasi
pemerintah daerah diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban  yang  jelas,  nyata  dan  tepat sasaran  sehingga  penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan  dapat  berlangsung  secara  baik,  bersih, bertanggung  jawab  dan terbebas  dari  KKN (Sedarmanti, 2012).
Bahkan  Mimba,  et  al  (2007)  mengemukakan bahwa  desentralisasi  menjadi  tren  baru  dihampir semua  negara  berkembang,  dan  desentralisasi khususnya fiskal menjadi elemen yang sangat penting dalam reformasi sektor publik di negara berkembang. Akan  tetapi,  organisasi  sektor  publik  di  negara berkembang menghadapi kondisi yang tidak seimbang  diantara  permintaan  dan  penawaran  atas informasi kinerja.
Fontanella  dan  Rossieta  (2014)  menemukan bahwa  Desentralisasi  Fiskal  dalam  bentuk  Tingkat Kemandirian  Daerah  dan  Kinerja  penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan  tingginya  Akuntabilitas  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah.  Mudhohar  dan  Tahar
(2016)  menyatakan  kemandirian  daerah  berpengaruh positif  terhadap  laporan  keuangan,  karena  dengan kemandirian  daerah  yang  tinggi  sehingga  dapat membiayai  belanja  daerah  dengan  mandiri  sehingga daerah  dapat  memberikan  pertanggungjawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya. Berdasarkan  uraian  yang  telah  disebutkan  maka dirumuskan hipotesis pertama adalah sebagai berikut: H 1 :  Desentralisasi  Fiskal  Berpengaruh  Terhadap Akuntabilitas Laporan Keungan Pemerintah Daerah

## b. Sistem  Pengendalian  Intern  dan  Kualitas Laporan Keuangan
Mulyati  et  al  (2011)  menganalisis  salah  saji akuntansi berdasarkan SPI di Kabupaten Bojonegoro memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan  pengendalian  terkait  dengan catatan  keuangan,  memberikan  keyakinan  bahwa laporan  keuangan  telah  sesuai  dengan  SAP,  dan memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan keamanan  aset  yang  berdampak  material  terhadap laporan keuangan. Dari laporan  LHP selama 3 tahun berturut-turut  dari  tahun  2007-2009  menunjukkan bahwa  kelemahan  SPI  dari  tahun  ke  tahun  semakin berkurang  yang  pada  tahun  2007  terdapat  10 kelemahan SPI dan bersifat material dan sampai pada tahun  2009  hanya  terdapat  6  kelemahan  SPI  dan bersifat  tidak  material  karena  terjadi  kesalahan pencatatan yang tidak disengaja.
Sari  (2012)  mengemukakan  bahwa  dari  hasil perhitungan  Pengendalian  Intern  yang  terdiri  dari keandalan laporan  keuangan,  efektifitas dan efisiensi kegiatan  operasional,  pengamanan  aset  negara  dan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan, dan  hasil  perhitungan  dari  Transparasi  Laporan Keuangan    yang  diproxykan  dengan  kemudahan dalam mengakses informasi keuangan, pengungkapan hal-hal  yang  bersifat  material,  pengungkapan  secara berkala  dan  kesesuaian  dengan  peraturan  yang berlaku,    kabupaten  Cimahi  memiliki  kategori  yang baik  dengan  masing  masing  variabel  mendapatkan nilai  80%  dan  81,3%.  Setelah  di  uji  secara  statistik diperoleh  hasil  bahwa  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  pengendalian  internal  dengan transparansi  laporan  keuangan  yang  berarti  semakin baik  pengendalian  internal  di  Kabupaten  Cimahi maka  transparansi  laporan  keuangan  juga  semakin tinggi. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis ke-2 sebagai berikut:
H 2 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan
c. Kinerja Pemerintah Daerah
dan

## Akuntabilitas Laporan Kauangan
Halim  dan  Kusufi  (2012)  menyatakan  sistem pengukuran  kinerja sektor publik adalah sistem  yang memiliki  tujuan  membantu  manajer  dalam  menilai capaian  strategi  dengan  tolak  ukur  kinerja  keuangan dan  non  keuangan.    Lebih  lanjut  pengukuran  kinerja sektor  publik  di  dunia  telah  berkembang  pesat  sejak dirintis  di  Amerika  Serikat  sekitar  tahun  1940-an. Perkembangan tersebut kemudian menyebar keseluruh negara di dunia melalui pengaruh program- program  dari  organisasi  international  seperti  PBB, World Bank , dan IMF (Bawono, 2015)
Di  beberapa  negara  berkembang  terjadi peningkatan kebutuhan untuk pengukuran kinerja dan informasi  kinerja,  akan  tetapi  dikarenakan  kapasitas institusi  yang  rendah  dan  level  korupsi  yang  tinggi, peningkatan  kebutuhan  tersebut  tidak  selalu  diikuti dengan kecukupan supply dari informasi kinerja yang memunculkan  posisi  kebutuhan  tidak  terpuaskan (Mimba, et al, 2007).
Di  Indonesia,  perkembangan  pengukuran kinerja  dimulai  dengan  pemberlakukan  Inpres  No  7 tahun  1999  tentang  LAKIP  (Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang dalam perkembangannya  memunculkan  juga  penilaian kinerja lain berupa LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah)  dan  LKPJ  (Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban).  Perkembangan  pengukuran kinerja ini memberikan peluang kepada daerah untuk membuktikan diri sebagai daerah terbaik di Indonesia (Bawono, 2015).
Fontanelle  dan  Rossieta  (2014),  konsisten dengan  penelitiannya  Lin  (2010)  yang  menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah memiliki hubungan yang  positif  dengan  akuntabilitas  laporan  keuangan, sehingga  semakin  baik  opini  kinerja  yang  diberikan maka  semakin  tinggi  kemungkinannya  daerah tersebut  memiliki  akuntabilitas  laporan  keuangan yang  tinggi.  Berdasarkan  uraian  diatas,  peneliti merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut: H 3 : Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan
Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  populasi  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  berada  di  Pulau Jawa.    Sedangkan  sampel  yang  digunakan  adalah Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  berada  di  Pulau Jawa. Kriteria pengambilan sampel adalah Pemerintah  Kabupaten  Kota  yang  memiliki  Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) dari BPK.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  langsung  diperoleh  dari LHP.  Analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  Analisis  Regresi  Berganda  dimana sebelumnya  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik terlebih dahulu.
Akun= α+b 1 DF+b 2 SPI+ b 3 Kinerja + 
Keterangan: Akun =   Akuntabilitas Laporan Keuangan DF =   Desentralisasi Fiskal
SPI =   Temuan Sistem Pengendalian Intern
Kinerja   =   Kinerja Pemerintah Daerah
Penelitian  ini  memiliki  dua  variabel  yaitu variabel  independen  yang  terdiri  dari  Desentralisasi Fiskal  yang  diproxykan  dengan  kemandirian  daerah, Sistem  Pengendalian  Intern  yang  diproxykan  dengan jumlah  temuan  SPI  dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah yang  dikategorikan  dengan  Sangat  Tinggi  memiliki nilai  5,  Tinggi  memiliki  nilai  4,  Sedang  memiliki nilai  3,  Rendah  memiliki  nilai  2  dan  Sangat  Rendah memiliki  nilai  1.  Sedangkan  variabel  dependen  yang digunakan  adalah  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan yang diproxykan dengan opini dari BPK. Pengukuran opini  dari  BPK  dikategorikan  sebagai  berikut:  TMP dengan nilai 1, TW dengan nilai 2, WDP dengan nilai 3, WTPDPP dengan nilai 4 dan WTP dengan nilai 5.

## Hasil dan Pembahasan
Populasi  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  berada  di  Pulau Jawa  pada  tahun  2014.  Total  populasi  sebesar  117 Pemerintah  Kabupaten/Kota,  dengan  menggunakan purposive  sampling  dengan  kriteria  kesediaan  data opini dari LHP BPK, maka data yang dapat dijadikan sampel  sebesar  109  Pemerintah  Kabupaten/Kota. Sedangkan  data  yang  dapat  diolah  sebesar  107 Pemerintah Kabupaten/Kota dikarenakan dua sample tidak lengkap.
Deskriptif  dari  penelitian  ini  dapat  diketahui bahwa  yang  memiliki  tingkat  Desentralisasi  paling tinggi  terdapat  di    Provinsi  DKI  Jakarta  dan  yang
memiliki  Desentralisasi  paling  rendah  terdapat  di
Kabupaten  Pangandaran.  DKI  Jakarta  memiliki Desentralisasi  Fiskal  tinggi  karena  banyaknya aktivitas  ekonomi  yang  dilakukan  di  sana  sehingga menambah  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  DKI Jakarta.  Dari  107  sampel  yang  masih  mempunyai temuan  SPI  paling  banyak  terdapat  di  Provinsi  DKI Jakarta  yaitu  terdapat  32  temuan,  sedangkan  yang memiliki  temuan  paling  rendah  terdapat  di  Kota Kediri  dan  Kabupaten  Boyolali  dengan  jumlah masing-masing  2  temuan.  Banyaknya  temuan  yang terjadi  di  Provinsi  DKI  Jakarta    rata-rata  terdapat pada  pendapatan  pajak,  baik  pajak  kendaraan bermotor, bea balik nama, pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan masih banyak yang lainnya.  Dari  107  sampel  yang  memiliki  Kinerja Pemerintah  Daerah  dengan  kategori  Sangat  tinggi terdapat  69  Pemerintah  Kabupaten/Kota  sedangkan sisanya  sejumlah  38  Pemerintah  Kabupaten/Kota memiliki  kategori  Kinerja  yang  tinggi,  sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah di  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Jawa  lebih dari  50%  memiliki  kinerja  yang  sangat  baik.  Selain itu  dari  sampel  107  yang  memiliki  opini  WTP sejumlah  60  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  sedangkan yang  memiliki  opini  WTPDPP  sejumlah  45 Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang memiliki opini TMP sejumlah 2 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten  Subang  dan  Provinsi  Banten.    Dengan semakin  sedikitnya  opini  TMP  maka  dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa semakin membaik.
Data penelitian ini diolah dengan menggunakan  SPSS  versi  21.  Alat  analisis  yang digunakan  adalah  Regresi  Berganda.  Sebelum dilakukan  analisis  Regresi  Berganda,  peneliti menganalisis  asumsi  klasik  yang  terdiri  dari Normalitas,  Heterokedatisitas,  dan  Multikolinearitas. Hasil pengujian asumsi klasi adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1

## Pengujian Asumsi Klasik

## Sumber data diolah
Berdasarkan tabel tersebut data dalam peneliti ini  telah  terbebas  dari  masalah  asumsi  klasik. Sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian regresi.

## Pengujian Regresi Berganda
Tabel 4.2 Pengujian Regresi Berganda Ket T hitung Sign DF 1,538 0,127 SPI -4,337 0,000 KPD 1,514 0,133
F hitung = 7,739                      sign = 0,000
Adj R Square = 0,160

## Sumber data diolah
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui bahwa  model  penelitian  ini  adalah  Fit  karena memiliki  sign  ( p-value )  0,000  dan  F  hitung  7,739 yang  lebih  besar  dari  F  Tabel  3,08  sehingga  dapat diartikan bahwa model penelitian ini dapat dilanjutkan.  Jika  dilihat  dari  Adjusted  r  Square sebesar  0,160  atau  16%  yang  berarti  variabel Desentralisasi  Fiskal,  Sistem  Pengendalian  Intern, dan  Kinerja  Pemerintah  Daerah  dapat  menjelaskan variabel  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  sebesar 16%  sedangkan  84%  dapat  dijelaskan  oleh  variabel lain, misalnya pengelolaan keuangan daerah, kualitas laporan  keuangan,  pemeriksaan  dan  pengawasan laporan keuangan, dan sebagainya.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Variabel Desentralisasi Fiskal dalam penelitian  ini  menggunakan proxy kemandirian daerah  dari  sisi  pendapatan.  Dari  hasil  pengujian analisis regresi berganda diketahui bahwa Desentralisasi  Fiskal  tidak  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas  Laporan  Keuangan,  dengan  sign  ( p- value )  sebesar  0,127  >  α  (0,05)  dan  berarti  H 1 (Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap
Akuntabilitas  Laporan  Keuangan)  ditolak,  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa    yang  menyatakan  bahwa
Ket Uji CLT Uji Park VIF Tolerance DF Karena jumlah sampel  sudah  >  30 maka  data  dalam penelitian ini diasumsikan berdistibusi normal 0,320 0,712 1,405 SPI 0,063 0,730 1,370 KPD 0,905 0,947 1,056
Desentralisasi  Fiskal  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Jawa sebagian besar  belum  bisa  mengembangkan  PAD  sehingga masih  memiliki  ketegantungan  dengan  pemerintah pusat, dan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota  merasa  tidak  memiliki  tanggung jawab  dalam  melaporkan  kegiatan  yang  berkaitan dengan  PAD,  sehingga  Pemerintah  Kabupaten/Kota tidak mementingkan Akuntabilitas Laporan Keuangan dari sisi Desentralisasi Fiskal. Hal ini tidak sesuai  dengan  penelitiannya  Fontanella  dan  Rossieta (2014), Nurhidayati (2017), yang menyatakan bahwa Desentralisasi  Fiskal  memiliki  pengaruh  positif terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  terhadap Akuntabilitas  Laporan Keuangan
Pengujian  atas  variabel  temuan  Sistem Pengendalian  Intern  terhadap  Akuntabilitas  Laporan Keuangan  memiliki  hasil  yang  berpengaruh  secara negatif  signifikan,  dengan  sign  000  <  α  (0,05) sehingga H 2 diterima yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas  Laporan  Keuangan,  yang  berarti semakin  sedikit  temuan  SPI  yang  didapat  maka Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  semakin  baik. Berdasarkan data yang diolah Pemerintah Kabupaten/Kota  telah  memenuhi  standar  yang  telah ditetapkan oleh UU No 60 tahun 2008. Hal ini sesuai dengan  penelitian  Ramon  (2014)  yang  menyatakan bahwa  variabel  sistem  pengendalian  internal  dapat meningkatkan  akuntabilitas  laporan  keuangan  pada Inspektorat Kota se Provinsi Sumatera Barat, dengan t  hitung  9,618  yang  lebih  besar  dari  t  tabel  sebesar 1,670.
Pengaruh  Kinerja  Pemerintah  Daerah  terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan
Dari hasil pengujian regresi berganda diperoleh  hasil  bahwa  Kinerja  Pemerintah  Daerah tidak  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Laporan keuangan,  karena  memiliki  sign  0,133  >  α  (0,05) sehingga H 3 ditolak yang menyatakan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas  Laporan  Keuangan.  Hal  ini  berarti dalam pemberian opini BPK tidak hanya melihat dari hasil  evaluasi  kinerja  penyelenggaraan  pemerintah daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah,  tetapi  juga  berdasarkan  LKPJ  dan  LAKIP.
Dan  hasil  penelitin  ini  berbanding  terbalik  dengan penelitiannya  Fontanelle  dan  Rossieta  (2014),  yang konsisten  dengan  penelitiannya  Lin  (2010)  yang menyatakan  bahwa  kinerja  pemerintah  daerah memiliki hubungan yang positif dengan akuntabilitas laporan  keuangan,  sehingga  semakin  baik  opini kinerja  yang  diberikan  maka  semakin  tinggi kemungkinannya daerah tersebut memiliki akuntabilitas laporan keuangan yang tinggi.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  temuan  dalam  penelitian ini,  memiliki  hasil  yg  menarik  karena  penelitian  ini menghasilkan bahwa:
1. Variabel Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  berada  di Pulau  Jawa,  karena  memiliki  nilai  t  hitung sebesar  1,538  dengan  sign  0,127  >  α.  Hal  ini membuktikan  bahwa  besar  kecilnya  proporsi PAD terhadap pendapatan daerah tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas,  disebabkan akuntabilitas  suatu  pemerintah  daerah  lebih dipengaruhi  oleh  temuan  SPI  dan  variabel lainnya semisal leadership pimpinan di daerah.
2. Variabel Sistem
Pengendalian Intern berpengaruh  signifikan  secara  negatif  terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  berada  di Pulau  Jawa,  karena  memiliki  t  hitung  sebesar  - 4,337  dengan  sign  0,000  <  α.  Hal  ini membuktikan  bahwa  dengan  sistem  SPI  yang baik,  akan  membuat  akuntabilitas  pemerintah daerah semakin baik
3. Variabel  Kinerja  Pemerintah  Daerah  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada
Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  berada  di Pulau  Jawa,  karena  memiliki  t  hitung  sebesar 1,514  dengan  sign  0,133  >  α.  Dalam  hal  ini, kinerja pemerintah daerah terbukti tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas,  hal  ini disebabkan karena elemen pengukuran kinerja di pemerintah daerah tidak terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan.

## Saran
Dari  penelitian  ini  mempunyai  beberapa kendala, diharapkan penelitian berikutnya untuk:
1. Menambahkan  variabel  independen,  variabel intervening  atau  variabel  moderating  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  di  Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Menambahkan  Kabupaten/Kota  yang  lainnya yang berada di Indonesia
Jika menambahkan Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia  diharapkan  tidak  menggunakan time serries supaya tidak terkena pengujian Autokorelasi.

## Referensi
[1] Bawono,  A.  D.  B.  (2015). The  role  of performance based budgeting in the Indonesian public sector (Doctoral dissertation, Department of  Accounting  and  Corporate  Governance, Faculty of Business and Economics, Macquarie University).
[2] Fontanella,  Amy  dan  Hilda  Rossieta.  2014. Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  Kinerja terhadap  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia .  SNA  17 Mataram. Lombok.
[3] Halim,  Abdul.  Syam  Kusufi.  2012. Akuntansi Sektor  Publik  Dari  Anggaran  Hingga  Laporan Keuangan  Dari  Pemerintah  Hingga  Tempat Ibadah . Salemba Empat. Jakarta
[4] Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan  (Survei  Pada  Organisasi Perangkat  Daerah  Pemda  Cianjur) .  Study  & Accounting  Research  Vol.  XI,  No.  1,  ISSN 1693-4482
[5] Lin,  Ming-lan.,  Lee,  Yuan-Duen.,  Ho,  Tsai- Neng.  (2010). Applying  integrated  EA/AHPto evaluate  the  economic  performance  of  local governments  in  China.  EuropeanJournal  of Operational Research, 209 (2011) 129–140.
[6] Liu,  Chih  hung  (2007). What  Type  of  Fiscal
Decentralization System has better Performance . School of Public Policy
[7] Laporan tahunan BPK RI. 2013
[8] Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik . Andy Offset. Yogyakarta
[9] Mujiati  dan  Heppy  Purbasari.  2015. Pengaruh Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Angka  Melek
Huruf  dan  Angka  Partisipasi  Sekolah  di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2011 . FEB UMS. Surakarta
[10] Mimba et al. 2007. Public Sector Performance Measurement in Developing Countries . Journal of Accounting & Organizational Charge Vol. 3 No. 3, 2007 pp 192-208. Emerald Group Publishing Limited 1832-5912.
[11] Mudhofar,  Kurniatun  dan  Afrizal  Tahar.  2016. Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  dan  Kinerja Terhadap  Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah
Daerah
Di Indonesia: Efek Moderasi  dari  Kinerja . Jurnal  Akuntansi  dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Hlm: 176-185.
[12] Mulyani et al. 2011. Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) Dalam
Meminimalisasi  Tingkat  Salah  Saji  Pencatatan Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah . Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 7 No. 2 pp 102-116.
[13] Nurhidayati, Sri. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal  ,  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  dan  Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil Pemeriksaan  BPK  Terhadap  Opini  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia . Bandar Lampung.
[14] Ramon, Dolly. 2014. Pengaruh Sistem
Pengendalian  Intern  Terhadap  Akuntabilitas Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris  Pada Inspektorat  Kota  Se  Provinsi  Sumatera  Barat .
Jurnal Akuntansi No. 2 Vol. 2.
[15] Sedarmayanti, 2012, Good Governance
Kepemerintahan  Yang  Baik .Bagian  Pertama , Edisi Revisi: Mandar Maju, Bandung.
[16] Sari,  Diana.  2012. Pengaruh  Pengendalian Internal
Terhadap Transparansi Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Proceedings ISSN-2252-3936. Bandung,
[17] Peraturan  Pemerintah    No.  8  Tahun  2006 tentang  Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja Instansi Pemerintah
[18] Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
[19] www.bpk.go.id