Pendampingan Sertifikasi Halal Terhadap UMKM di Wilayah Pesisir:

## Membangun Gerakan “DASAR PAHALA” (Desa Sadar Pangan Halal)
di Labuan, Pandeglang
Halal Certification Assistance for MSMEs in the Coastal Region: Building the “DASAR PAHALA” movement (Halal Food Aware Village) in Labuan, Pandeglang.
Elly Nurlia 1 , Mahpudin 2
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42118 - Indonesia
*E-mail corresponding author: ellynurlia@untirta.ac.id.
Received: 29 Juli 2023; Revised: 06 Agustus2023; Accepted: 28 Oktober 2023
Abstrak. Sertifikasi telah menjadi syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan menyediakan produk yang dimiliki  agar  sesuai  dengan  undang-undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang  jaminan  produk  halal.  Namun persoalannya kebanyakan pelaku usaha masih abai dan tidak memahami tentang urgensi sertifikasi halal pada produk mereka, padahal aspek ini menjadi vital karena menyangkut hak-hak konsumen yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan di pasal 4 huruf c bahwa konsumen memilik hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang/ jasa. Rendahnya kesadaran  pelaku  UMKM  terhadap  produk  halal  juga  banyak  ditemukan  di  wilayah  pesisir  Desa  Labuan. Dengan  ini  sepatutnya  UMKM  sebagai  produsen  berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  kepada konsumennya bahwa makanan tersebut merupakan makanan halal atau haram untuk di konsumsi. Tujuan dari Program Pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi terkait urgensi produk halal agar mampu meningkatkan kesadaran halal bagi para pelaku usaha di Desa Labuan serta pendampingan dan fasilitasi  terhadap  pelaku  UMKM  untuk  proses  pengajuan  sertifikasi  halal.  Metode  yang  digunakan  dalam program  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dilakukan  dengan  sosialisasi  dan  paraktik  langsung  kepada masyarakat Desa Labuan. Kesimpulannya kegiatan pendampingan berjalan lancar. Secara keseluruhan masyarakat  di  desa  Labuan  Kabupaten  memiliki  kesadaran  untuk  mengkonsumsi  makanan  halal setelah  dilakukan  sosialisasi.  Para  pelaku  UMKM  yang  ada  di  desa  Labuan  antusias  dalam mendaftarkan produk makanannya untuk di sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan sertifikasi halal yaitu para pelau UMKM yang masih gagap teknologi. Para pelaku umkm  di  Desa  Labuan sampai saat ini  ada  20  umkm  yang  mendaftarkan  diri untuk  di  sertifikasi halal  dan  masih  dalam  proses  verifikasi  dan  perbaikan-perbaikan  data  terutama  di  bahan-bahan makanan yang keliru dalam memasukan datanya dalam aplikasi sihalal.
Kata Kunci: Halal, masyarakat, sertifikasi, umkm
Abstract. Certification has become a requirement for entrepreneurs to market and provide their products in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees. However, the problem is that most  business  actors  are  still  ignorant  and  do  not  understand  the  urgency  of  halal  certification  for  their products,  even  though  this  aspect  is  vital  because  it  concerns  consumer  rights  as  stated  in  the  consumer protection law, it is stated in article 4 letter c that consumers have the right to obtain correct, clear and honest information regarding the guarantee conditions for goods/services. Low awareness of MSME actors regarding halal products is also often found in the coastal area of Labuan Village. With this, MSMEs as producers are obliged to provide information to their consumers whether the food is halal or haram for consumption. The
aim of this Community Service Program is to provide education regarding the urgency of halal products in order to increase halal awareness for business actors in Labuan Village as well as assistance and facilitation for  MSMEs  in  the  process  of  applying  for  halal  certification.  The  method  used  in  this  community  service program is carried out through direct outreach and practice to the people of Labuan Village.In conclusion, the mentoring activities ran smoothly. Overall, the community in the village of Labuan Regency has the awareness to consume halal food after socialization. MSMEs in Labuan village are enthusiastic about registering their food products for halal certification. The obstacle faced in the process of assisting with halal certification is that MSMEs are still technologically illiterate. To date, 20 MSMEs in Labuan village have registered for halal certification and are still in the process of verifying and correcting data, especially for food ingredients where they entered their data incorrectly in the halal application.
Keywords: Halal, MSMEs, society
DOI : 10.30653/jppm.v8i4.580

## 1. PENDAHULUAN
Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengharuskan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi hal. Kementerian agama melalui BPJPH bersinergi untuk melakukan sertifikasi halal secara menyeluruh kepada para pelaku usaha mikro  kecil  dan  menengah  dan  berlaku  secara  nasional.  Kebijakan  ini  adalah  salah  satu  bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal dari  yang  sebelumnya  bersifat  sukarela  namun  sekarang  diwajibkan.  Pemerintah  juga menginstruksikan penggunaan label halal pada setiap kemasan produk UMKM yang berlandaskan pada  keputusan  BPJPH  nomor  40  tahun  2020  tentang  penetapan  label  halal  sebagai  pelaksanaan amanat pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014.
Sebenarnya  pada  tahun  1999  telah  diatur  di  undang-undang  No.8  tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  dalam  hal  ini  konsumen  harus  mendapatkan  asas  manfaat,  keadilan, kesimbangan,  keamanan,  keselamatan  konsumen  dan  keseimbangan  hukum,  supaya  konsumen mendapatkan jaminan perlindungan untuk mendapatkan hak-hak konsumen sebagai berikut:
1. Hak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumai barang/jasa
2. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan /jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelseian sengkerta perlindungan konsomen secara patut.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya; dan
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Sejalan  dengan  undang-undang  No.8  tahun  1999,  maka  sertifikasi  halal  yang  dilakukan pemerintah   saat ini adalah bentuk perlindungan kepada konsumen supaya terjaga dari keamanan produknya supaya aman, nyaman  dan selamat  atau  lebih spesifiknya terhindar  dari  makanan dan bahan baku yang non halal (haram). Maka sertifikasi halal yang pada saat ini sedang digalakan oleh pemrintah merupakan jawaban atas permasalahan perlindungan konsumen terutama untuk UMKM yang masih beromset rendah, namun produknya ingin disertifikasi, masih terkendala informasi dan dana. Maka sertifikasi halal self declare menjadi solusi.
Sertifikasi  halal  yaitu  suatu  kegiatan  pengujian  secara  sistematik  untuk  mengetahui  apakah suatu  barang  yang  diproduksi  suatu  perusahaan  telah  memenuhi  ketentuan  halal  (Maksudi,dkk., 2023). Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan pemerintah. Label halal ialah informasi tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk yang dicantumkan dalam label kemasan sebagai  jaminan  behwa  produk  dalam  kemasan  tersebut  tidak  mengandung  unsur  haram  untuk dimakan atau digunakan oleh umat islam sejalan dengan persyaratan halal (Wajdi, 2019). Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk yang dimaksudkan
telah  memenuhi  ketentuan  sebagai  produk  halal.  Sertifikasi  halal  dilakukan  oleh  lembaga  yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.
Pemerintah mempunyai program percepatan sertifikasi halal untuk UMKM yang merupakan bagian  dari  usaha  pemerintah  untuk  mendorong  mewujudkan  ekosistem  halal.  Salah  satunya program  pendampingan  sertifikasi  halal self-  declare yang  menargetkan  25.000  UMKM  dalam rangka sertifikasi dalam 10 juta UMKM.
Berdasarkan data kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (Kemenkop UMKM) pada tahun 2019 terdapat usaha kecil sebanyak 193.959. Dari jumlah tersebut, data BPJPH menunjukkan, dalam rentan  waktu antara  17  oktober  2019  hingga  4  Juni  2022  usaha mikro yang  mendaftarkan sertifikasi  halal.  Sebanyak 33.296  pendaftaran,  sedangkan  skala  kecil  5.802  dan  skala menengah 3.935. Menurut Direktur LPPOM MUI permasalahan pengurusan sertifikasi halal yaitu sumber daya dan sumber dana.
Dari Keterangan auditor LPPOM MUI sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menuju ketentuan wajib sertifikasi halal 2024 kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan di bidang halal, yang masih ditingkatkan, kesadaran para pelaku usaha untuk  mengajukan  sertifikasi  halal  yang  masih  rendah,  serta  percepatan  layanan  sertifikasi  halal yang masih dinilai kurang, (Hendra Utama, auditor LPPOM MUI).
Ketentuan mengenai wajib sertifikasi halal pada tahun 2024 diatur dalam peraturan pemerintah. Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di pasal 139 ayat 1 yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137 dilakukan secara bertahap. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari produk  makanan  dan  minuman,  bahan  baku,  bahan  pangan,  dan  bahan  penolong  untuk  produk makanan dan minuman serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
Dalam  pasal  140  penahapan  kewajiban  bersertifikat  halal  bagi  produk  makanan,  minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan c di mulai dari tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan 17 oktober 2024.
Mitra  dalam  program  pengabdian  masyarakat  pendampingan  sertifikasi  halal  adalah  para pelaku  usaha  UMKM  yang  ada  di  Desa  labuan  kecamatan  Labuan  Kabupaten  Pandeglang  yang terdiri dari para pedagang makanan berupa makanan tradisional, makanan kekinian, minuman yang harus  dibina  dan  diberikan  pemahaman  terkait  pangan  halal,  bagaimana  memproduksi  makanan halal, campuran makanan halal.
1. Sosialisasi  dan  Pelatihan  Pangan  Halal  untuk  masyarakat  dan  UMKM  di  Desa  Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.
2. Memberikan pelatihan literasi digital tentang produk halal dan pemasarannya melalui media sosial melalui marketplace dan media sosial.
3. Memberikan  Pendampingan,  perizinan  usaha  dan  syarat-syarat  lainnya  untuk  proses sertifikasi halal sampai UMKM mendapatkan sertifikat halal

## Tahapan Identifikasi Permasalahan Prioritas Mitra
Pengabdian masyarakat dikatakan ideal ketika mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat sebagai mitra. Solusi diperoleh bukan dari ruang hampa dalam kesunyian, tetapi berangkat dari analisa yang tepat berkenaan dengan kebutuhan yang dihendaki untuk tujuan perubahan  dan  transformasi.  Singkatnya,  solusi  mencerminkan  kebutuhan  masyarakat.  Dalam konteks  ini,  permasalahan  prioritas  pada  pelaku  UMKM  di  wilayah  Labuan,  Pandeglang  terkait dengan tiga hal. Pertama, kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang urgensi sertifikasi produk
halal.  Sebagian  besar  produk  UMKM  belum  tersertifikasi  halal.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh beberapa  alasan  seperti  rendahnya  pengetahuan  tentang  apa  itu  sertifikasi  halal.  Pelaku  UMKM tidak  mengetahui  bagaimana  caranya  mendaftarkan  produk  mereka  ke  Kementerian  Agama. Sebagian mengetahui alur dan prosedur pendaftaran sertifikasi halal tetapi merasa keberatan dengan biaya yang perlu dikeluarkan untuk proses pengajuan sertifikasi halal. Implikasinya, produk olahan dan  pangan  lokal  jarang  ditemukan  memiliki brand halal  pada  kemasan  mereka.    Logo  halal, umumnya hanya ditemukan pada pelaku usaha skala besar. Setelah melakukan identifikasi secara mendasar, kami menyadari bahwa kesadaran halal adalah aspek yang harus pertama kali dibangun agar  para  pelaku  UMKM  tertarik  mengikuti  program  ini.  Konsep  tersebut  juga  diperkuat  oleh beberapa studi lain diantaranya kajian Indarningsih dan Siregar yang menjelaskan bahwa kesadarn halal  masyarakat  menjadi  aspek  kunci  dalam  mewujudkan  program  pelebelan  halal  pada  produk UMKM (Nur, 2023).
Meskipun tidak tertera informasi mengenai kehalalan produk UMKM, tetapi proses produksi olahan  dan  pangan  tetap  berjalan  dengan  berlandaskan  pada  kepercayaan  antara  produsen  dan konsumen.  Kendati  nampak  tidak  ada  permasalahan,  pencantuman  informasi  kehalalan  sebuah produk  tidak  bisa  dinafikan  untuk  meningkatkan  rasa  kepercayaan  konsumen  dan  melindungi konsumen  sebagai  pihak  yang  punya  hak  atas  informasi  produk  yang  halal.  Selain  itu,  produk UMKM yang tersertifikasi halal dapat meningkatkan daya jual ( scale up ) sehingga dapat bersaing dengan  produk  makanan  lainnya  (Ahmad,  2022).  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menanamkan pemahaman kepada pelaku UMKM pada mitra pengabdian ini tentang urgensi sertifikasi halal pada produk pangan lokal.
Kedua,  pemahaman  masyarakat  (konsumen)  yang  rendah  tentang  urgensi  sertifikasi.  Tidak hanya  dari  pihak  pelaku  UMKM,  kurangnya  pemahaman  akan  pentingnya  sertifikasi  halal  juga terjadi pada masyarakat di desa binaan. Sehingga pendampingan produk halal yang kami lakukan menempuh  strategi  sosialisasi  pengenalan  urgensi  produk  halal  terlebih  dahulu  melalui  diksusi santai dan cair. Cara ini ternyata terbukti ampuh karena pada umumnya masyarakat akan lebih cepat memahami  urgensi  produk  halal  jika  dilakukan  strategi  pengenalan  melalui  cara-cara  yang menyenangkan (Liza, 202). Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai pihak konsumen yang membeli  produk  olahan  dan  makanan  UMKM  lokal.  Observasi  awal  kami  menunjukkan  bahwa warga tidak terlalu menempatkan perhatian pada pentingnya logo halal yang tertera pada kemasan produk makanan. Warga menaruh kepercayaan bahwa olahan makanan itu aman, halal, dan layak dikonsumsi  karena  diproduksi  oleh  pelaku  usaha  lokal.  Warga  kurang  tertarik  untuk  mengetahui komposisi  apa  saja  yang  terkandung  dalam  produk  makanan  tersebut  dan  bagaimana  proses pengolahan dilakukan. Hal ini juga dikarenakan tidak tersedianya informasi detail yang disediakan oleh  pelaku  UMKM  minimal  pada  kemasan.  Ada  kecenderungan  bahwa  warga  acuh.  Tingkat pendidikan  yang  rendah  sehingga  kapasitas  literasi  warga  belum  optimal.  Pada  saat  yang  sama belum terbangun  budaya  yang memungkinkan  warga untuk peduli  terhadap informasi  sertifikasi. Oleh  karena  itu,  perlu  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada  warga  binaan  terkait  pentingnya sertifikasi halal.
Ketiga, hasil observasi kami pada warga mitra menunjukkan pelaku UMKM belum memiliki kapasitas pemasaran handal. Selama ini produk olahan dipasarkan secara konvensional. Padahal di zaman  yang  serba  digital  dapat  dimanfaatkan  sebagai  peluang  usaha  yang  menjanjikan  untuk memperluas pasar. Pelaku UMKM belum terbiasa dengan teknologi, hal yang lumrah ditemukan pada  masyarakat  dengan  karakter  pedesaan.  Banyak  keuntungan  yang  dapat  diperoleh  dengan melakukan  digitalisasi  usaha  UMKM  seperti  menjangkau  konsumen  yang  luas,  mengemat  biaya
pemasaran karena menggunakan media sosial sebagai marketplace. Akhirnya, produk UMKM tidak hanya  berorientasi  lokal  tetapi  bisa  menaikan  skala  ke  level  nasional  maupun  internasional. Pemasaran  digital  akan  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  manakala  telah  tersertifikasi  halal. Sebab konsumen yang bukan berasal dari wilayah dimana produk olahan makanan diproduksi, tidak memiliki informasi yang cukup tentang proses pembuatan makanan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang digital marketing produk UMKM.
Gambar 1. Kegiatan pendataan produk UMKM bersama pendamping
Gambar 2. Produk UMKM yang didaftarkan sertifikasi halal

## 2. METODE
Merujuk pada identifikasi permasalahan prioritas mitra, pengabdian masyarakat ini terdiri dari tiga  rangkaian  kegiatan  utama.  Pertama,  pelatihan  pendampingan  sertifikasi  halal  untuk  UMKM
yang tersebar di wilayah Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini diawali dengan melakukan pemetaan terhadap pelaku UMKM untuk menggali berbagai informasi yang lebih mendalam seperti jumlah pelaku UMKM untuk mendapat gambaran komprehensif tentang identitas pelaku UMKM misalnya basis gender, usia, tempat tinggal, dan persebaran wilayah tempat jualan.
Selanjutnya pemetaan untuk menggali informasi terkait jenis olahan makanan yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Hal ini dilakukan untuk mempermudah klasifikasi dan analisa yang berguna dalam proses pendampingan sertifikasi halal. Tim pengabdian mengumpulkan data tersebut untuk dianalisa  sehingga  dapat  membantu  dalam  menyusun  strategi  yang  efektif  dan  efisien  berkenaan dengan pendampingan.
Setelah profiling UMKM, selanjutnya tim pengabdian mendatangi wadah komunitas UMKM atau  koperasi  untuk  mendapat  tambahan  informasi  lainnya  sekaligus  membuka  obrolan  tentang rencana  tim  peneliti  untuk  mengadakan  kegiatan  pendampingan  sertifikasi  halal.  Mengenal komunitas UMKM juga dilakukan untuk membangun network yang baik dengan warga di wilayah binaan.  Misalnya  meminta  bantuan  untuk  meneruskan  informasi  kepada  anggota  UMKM  terkait rencana kegiatan pengabdian ini.
Metode  berikutnya  adalah  menyelenggarakan  kegiatan  pendampingan  sertifikasi  halal  bagi pelaku  UMKM.  Tim  pengabdian  akan  dibagi  sesuai  dengan  tugas,  pokok,  dan  fungsi  masing- masing.  Ada  dua  pilihan  untuk  melakukan  pendampingan  ini,  yaitu  dengan  metode  jemput  bola. Artinya, tim  pengabdian  mendatangi  secara langsung ke  lapangan  terhadap  para pelaku  UMKM. Pilihan metode kedua yaitu dengan mengundang UMKM di satu tempat tertentu. Adapun runutan atau langkah-langkah pendampingan ini sebagai berikut:
1. Tim pengabdian memperkenalkan terlebih dahulu maksud, tujuan, sasaran, target, dan urgensi pentingnya dilakukan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di wilayah Labuan.
2. Tim pengabdian melakukan pengamatan secara langsung untuk mempelajari cara atau proses produksi olahan makanan yang dilakukan oleh pelaku UMKM.
3. Tim pengabdian membantu proses pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang dinilai layak dengan membantu mempelajari dan praktek menggunakan aplikasi sihalal dengan tampilan sebagai berikut:
Gambar 3. Laman SIHALAL untuk proses pendaftaraan dan pendataan sertifikasi halal
Kedua, kegiatan pelatihan dan sosialisasi pangan halal untuk masyarakat di lingkungan Labuan, Pandeglang.  Kegiatan  ini  dianggap  penting  untuk  membangun  kesadaran  masyarakat  sebagai konsumen  tentang  pangan  halal.  Ini  menjadi  alternatif  tawaran  lain  dari  rancangan  program sertifikasi halal ini karena tidak hanya menitikberatkan pada pelaku UMKM, tetapi juga pentingnya masyarakat  memiliki awareness tentang  kehalalan  dari  olahan makanan. Metode  yang  dilakukan untuk kegiatan ini adalah berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang pangan halal. Masyarakat diundang  pada  satu  tempat  tertentu  yang  telah  ditentukan  oleh  tim  pengabdian.  Kami  akan mengundang  kepala  desa  dan  perangkat  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  ketua  RT/RW, organisasi kepemudaan di desa, dan masyarakat umum. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Labuan tentang pangan halal sehingga dapat  membentuk “Desa  Sadar  Pangan  Halal”. Secara  spesifik,  mode  kegiatan  ini  dilakukan melalui  ceramah  interaktif  dari  narasumber  yang  ahli  di  bidang  pangan  halal.  Setelah  sesi pemaparan, berikutnya sesi diskusi dan tanya jawab secara terarah.
Ketiga, kegiatan memasarkan produk halal menggunakan konsep digital marketing . Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan skala penjualan bagi pelaku UMKM agar menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan digital. Seperti penciptaan marketplace melalui website desa atau media sosial milik pelaku UMKM. Sehingga produk olahan UMKM yang telah mendapat sertifikasi halal  tersedia  secara  online.  Konsumen  dapat  memesan  olahan  produk  makanan  tidak  perlu mendatangi  langsung  ke  lokasi  penjualan  karena  dapat  menggunakan  metode  antar  jemput, pembayaran  secara caseless ,  dan  lainnya.  Output  dari  kegiatan  ini  adalah  meningkatnya  potensi omset penjualan dari pelaku UMKM, apalagi mereka bisa mendapatkan rasa kepercayaan tambahan karena  produk  olahan  telah  tersertifikasi  halal.  Selain  itu,  konsumen  dapat  menaruh  rasa kepercayaan terhadap produk olahan makanan yang telah tersertifikasi halal.  Secara ringkas, metode pelaksanaan program pengabdian ini dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:
Gambar 4. Bagan pelaksanaan program pengabdian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  kegiatan  pendampingan  sertifikasi  halal  terhadap  umkm  di  wilayah  pesisir  pantai  dan membangun gerakan desa sadar pangan halal “Sadar pahala” menunjukan antusias dari masyarakat untuk  menambah  wawasan  tentang  pentingnya  kehalalalan  bahan  makanan  dan  makanan  yang masyarakat desa Labuan konsumsi yang selama ini belum ada adanya sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi pendampingan halal ini terlihat geliat kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal dan kepastian kehalalan serta higienitas produk mereka. Keadaan ini seirama dengan apa hasil studinya  Anggraini,  dkk  yang  menyebutkan  bahwa  pemahaman  masyarakat  akan  cenderung meningkat ketika dilakukan sosialisasi dan kabar gembiranya pemahaman para pelaku UMKM akan berkorelasi linier dengan tingkat kesadaran mereka akan urgensi kualitas produk yang mereka miliki (Dian, 2023).
Para pelaku UMKM menyambut baik kegiatan pendampingan sertifikasi halal, supaya produk makanan yang mereka produksi mempunyai sertifikasi halal. Ada 20 UMKM yang produknya dalam proses sertifikasi, dan sampai saat ini masih dalam proses dan 1 UMKM yang sudah tersertifikasi. Kendala yang dihadapi adalah para UMKM belum terbiasa dengan aplikasi yang sudah disediakan yaitu sihalal, namun karena masih gagap teknologi maka proses pengajuan sertifikasi halal menjadi lama waktunya, karena banyak dari UMKM yang belum mempunyai email dan nomor whatsapp. Hambatan teknis semacam ini kerap menjadi situasi yang selalu ditemukan pada masyarakat desa dalam proses sosialisasi dan pelatihan, sehingga pelaku sosialisasi harus juga berperan mendampingi para peserta untuk memastikan mereka mampu menggunakan media yang dibutuhkan seperti alat teknologi dan lain-lain (Amelia, 2023).
Melalui pengabdian ini masyarakat desa Labuan diberikan pemahaman awal tentang pangan halal, dan berhasil dalam melaksanakan gerakan sadar pahala (gerakan  sadar desa pangan halal). Untuk  UMKM  yang sudah  medaftarkan  diri  dan  sudah  di  proses  masih  dalam  tahapan  verifikasi pendamping  karena  masih  ada  kekurangan  pada  data-data  bahan  makanan,  sehingga  perlu  di perbaki.  Mengingat  meknisme  pendaftaran  produk  membutuhkan  tahapan  yang  kompleks  maka menjadi  catatan  kami  juga  bahwa  proses  pendampingan  ini  harus  dilakukan  secara  telaten  dan berkelanjutan  agar  tercapai  tujun  dari  program  ini.  Prisnip  ini  juga  sesuai  dengan  argumennya Achsa, dkk bahwa keberhasilan tujuan program pemberdayaan UMKM akan menjadi lebih cepat jika  dilakukan  secara  berkelanjutan  serta  mengindahkan  alur  administrasi  yang  harus  ditempuh (Andhatu,  2022).  Kegiatan  Proses  Sertifikasi  Halal  UMKM  di  Desa  Labuan  dengan  membantu secara langsung dalam memasukan data-data ke aplikasi sihalal.
Gambar 5. Kegiatan proses sertifikasi dengan mendatangi lokasi
Contoh makanan UMKM di Desa Labuan yang dalam proses sertifikasi
Gambar 6. Contoh makanan yang sedang disertifikasi, kentang Mustafa
Satu UMKM telah berhasil di proses sertifikasi di aplikasi sihalal yaitu Salad Buah, UMKM lain sedang proses pengajuan dan verifikasi oleh tim pendamping sertifikasi halal.
Gambar 7. Sertifikat Halal salah satu UMKM
Contoh  NIB  (No Induk berusaha) UMKM yang  dalam prodrd sertifikasi melalui aplikasi sihalal
Gambar 8. NIB UMKM yang telah terbit

## 4. SIMPULAN
Dari  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang  telah  dilaksanakan  dapat  disimpulkan bahwa  kegiatan  pendampingan  berjalan  lancar.  Secara  keseluruhan  masyarakat  di  desa  Labuan Kabupaten memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi makanan halal setelah dilakukan sosialisasi. Para pelaku UMKM yang ada di desa Labuan antusias  dalam mendaftarkan produk makanannya
untuk di sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan sertifikasi halal yaitu para pelau UMKM yang masih gagap teknologi. Para pelaku umkm di desa Labuan sampai saat ini ada 20 umkm yang mendaftarkan diri untuk di sertifikasi halal dan masih dalam proses verifikasi dan  perbaikan-perbaikan  data  terutama  di  bahan-bahan  makanan  yang  keliru  dalam  memasukan datanya dalam aplikasi sihalal. Pendampingan sertifikasi halal kegiatan dan pelakasananya dalam rangka  membantu  program  pemerintah      yaitu  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH)melalui program self declare yang di targetkan sampai oktober 2023.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Sultan Ageng  Tirtayasa  yang  telah  mendanai  program  Pengabdian  Masyarakat  Skema  Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM (PPSHU).

## REFERENSI
Ahmad, M.M. D. N. (2022). Urgensi Edukasi Makanan Dan Minuman Halal: Tinjauan Interpretasi Ekonomi Dan Hadits. Journal of Halal Product and Resarch (JHPR). 5 (2), 62-71 .
Amelia,  N.  S.  (2023).  Pelatihan  dan  Pendampingan  Inovasi  Produk  dari  Daun  Kelor  untuk Mencegah  Stuntingdi  Desa  Sungai  Pauh  Pusaka. Jurnal  Pengabdian  Pada  Masyarakat (JPPM). 8 (1), 66-75 .
Andhatu,  A.  D.  M.  (2022).  Pendampingan  Standardisasi  Produk  Sebagai  Alternatif  Peningkatan Pemasaran  Pada  UMKMdi  Desa  Ngargogondo,  Borobudur. Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat (JPPM). 7 (4), 1069-1076.
Dian,  I.  A.  R.  K.  (2023).  Edukasi  Identifikasi  Bahaya  Potensial  dan  Masalah  Kesehatan  di Lingkungan  Kerja  pada  Industri  Pisang  Goreng  Beku  di  Kota  Bandar  Lampung. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (JPPM). 8 (4), 997-1007.
Liza, P. M. (2020). Pendampingan Penggunaan Produk Obat Halal yang Tepat Melalui. Indonesian Journal of Community Engagement. 6 (3), 203–208.
Maksudi,  Bahrudin,  &  Nasruddin.  (2023).  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Sertifikasi  Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 825- 840.
Nur, A. I. S. W. (2023). Labelisasi Halal, Word Of Mouth Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Farmasi (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Yogyakarta). Journal of Halal Product and Resarch (JHPR). 6 (1), 11-21.
Wajdi,  F.  (2019). Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia:  Urgensi  sertifikasi  dan  labelisasi  halal.
Depok: Rajawali press .
https://www.kemenag.go.id/read/label-halal-indonesia-berlaku-mulai-1-maret-2022-bagaimana- label-sebelumnya-xmqvl
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/26/17344971/kejar-target-sertifikasi-halal-ksp-kita- tidak-bisa-bekerja-dengan-cara
https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/09/Jurnal-Halal-157.pdf Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal