## BERBASIS MADRASAH RESPONSIF GENDER
Siti Zulaikha 1 )
Abstrak :  Manajemen  berbasis  madrasah  responsip  gender  sebuah  model  manajemen yang  menyediakan  akses  yang  sama  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  untuk  berperan  di dalamnya  serta  menghasilkan  manfaat  yang  sama  bagi  keduanya.  Tulisan  ini  mencoba menguraikan  tentang  bagaimana  konsep  manajemen  berbasis  madrasah  responsif  gender yang meliputi: manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, dan manajemen sumber daya manusia yang responsif gender.
Kata kunci : Manajemen Berbasis Madrasah, Responsif Gender

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  yang  dikeluarkan Center  For  Informatics Data and  Islamic  Studies (CIDIES)  Departemen  Agama  dan  database  EMIS  ( Education  Management  System )  Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, jumlah madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/MI, Madrasah Tsanawiyah/MTs,  dan  Madrasah  Aliyah/MA  sebanyak  36.105  madrasah  (tidak  termasuk madrasah diniyah dan pesantren). Dari jumlah itu, 90,08% berstatus swasta dan hanya 9,92% yang berstatus Negeri. 2
Kondisi kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk membaca kualitas madrasah secara  keseluruhan,  seperti  keadaan  guru,  siswa,  kurikulum,  fisik  dan  fasilitas,  dan  sarana pendukung lainnya, karena keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tanah air pada  umumnya masih bergantung pada pemerintah. Atas dasar itulah tidak terlalu salah  jika  dikatakan  bahwa  madrasah-madrasah  swasta  masih  mengalami  masalah  yang mendasar yaitu berjuang keras untuk mempertahankan hidup.
Pemberlakuan  UU    No.    22  tahun  1999  tentang  otonomi  daerah  dan  PP  No.  25  tahun 2000  tentang  kewenangan  pemerintah  dan  provinsi  sebagai  daerah  otonom  berpengaruh
1 Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAIN Curup
2 Lilik Andaryuni, “Eksistensi Madrasah di Indonesia“ dalam Jurnal Ilmiah Manahij Berpikir Kritis Transformatif, Vol. I. No.I, STAI Kutai Timur, 2008, hlm. 100.
terhadap  sektor  pendidikan.  Pemberlakuan  otonomi  daerah meniscayakan  otonomi  di  sektor pendidikan. 13
Untuk  menyelaraskan  otonomi  daerah  dengan  otonomi  di  sektor  pendidikan, pengelolaan  pendidikan  diarahkan  pada  manajemen  berbasis  sekolah  (MBS).  Konsep kebijakan  ini  dirumuskan  sebagai model manajemen  yang  memberikan  otonomi  lebih  besar kepada warga sekolah (guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu  sekolah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional.  Kebijakan  ini  diharapkan  dapat diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Madrasah sebagai salah satu entitas pendidikan di Indonesia,  mau  tidak  mau  harus  mengikuti  perkembangan  pendidikan  dewasa  ini.  Adopsi manajemen  pendidikan  berbasis  sekolah menjadi  manajemen  berbasis  madrasah  merupakan keniscayaan yang tidak terelakkan. 4
Atas  dasar  itu  pula  kemudian  muncul  konsep  manajemen  yang  responsif    gender, karena  seyogyanya  bagi  para  pengelola  pendidikan  untuk  memperhatikan  juga  kesetaraan gender  dalam  bidang  pendidikan.  Kesetaraan  gender  dalam  bidang  pendidikan  dipandang sangat  penting  karena  sektor  pendidikan  merupakan  sektor  yang  paling  strategis  untuk memperjuangkan  kesetaraan  gender.  Dengan  asumsi  bahwa  tidak  ada  bias  gender  dalam kebijakan-kebijakan  pemerintah  khususnya  dalam  bidang  pendidikan,  artinya  kesempatan untuk meningkatkan potensi (SDM) baik laki-laki maupun perempuan sangat terbuka seluas- luasnya, dengan peluang yang sama. 5
Pendidikan  juga  merupakan  kunci  terwujudnya  keadilan  gender  dalam  masyarakat, karena di samping merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan  kemampuan  manusia,  juga  sebagai alat  untuk mengkaji  dan menyampaikan ide-ide  dan nilai baru. Dengan demikian, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus  transfer  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  termasuk nilai  dan  norma  gender.  Nilai  dan  norma  tersebut  ditransfer  secara  lugas  maupun  secara tersembunyi, baik melalui buku-buku teks yang digunakan maupun pada suasana dan proses pembelajaran.Oleh  karena  itu,  dalam  lembaga  pendidikan,  sebagai  tempat  mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, mewujudkan keadilan gender merupakan hal yang niscaya. Untuk  mengarah  pada  terwujudnya  keadilan  gender  yang  dimaksud  maka  perlu;  (1) memberlakukan  keadilan  gender  dalam  pendidikan  dan  menghilangkan  pembedaan  pada
3 Yudi Hartono dalam  “http://www.suaramerdeka.com”, terbit  4 Januari 2005, diakses pada tanggal 10 Oktober 2009.
4 Ahmad Rozikun & Namaduddin, Strategi Perencanaan Manajemen Berbasis Madrasah di Tingkat Menengah (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), hlm. iii.
5 Ace suryadi & Ecep Idris, Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan (Bandung: PT Genesindo, 2004), hlm. 105
peserta  didik,  (2)  mengupayakan  keadilan  gender  di  kalangan  staf  dan  pimpinan,  dan  (3) meredam  sebab-sebab  terjadinya  kekerasan  dan  diskriminasi  melalui  materi  pengetahuan yang  diajarkan,  proses  pembelajaran  yang  dilakukan,  dan  menentang  segala  ide  dan pemikiran yang mengandung stereotipe negatif. 26

## B. SEKILAS KONSEP  MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH
Konsep  manajemen  berbasis  madrasah  yang  diungkap  dalam  pedoman  manajemen berbasis  madrasah  bahwa  manajemen  berbasis  madrasah  merupakan  strategi  untuk mewujudkan  madrasah  yang  efektif  dan  produktif.  MBM  merupakan  paradigma  baru manajemen  pendidikan,  yang  memberikan  otonomi  luas  pada  madrasah,  dan  pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. 7
Dasar hukum pelaksanaan MBM adalah  UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 51 ayat 1dijelaskan: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan  pendidikan  menengah  dilaksanakan  berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  dengan prinsip  manajemen  berbasis  sekolah/madrasah. 8 Legalisasi  pelaksanaan  MBM  juga  termuat dalam PP  RI  No. 19  Thn.  2005 tentang  Standar  Pendidikan Nasional    pada pasal  49  ayat  1 dijelaskan  Pengelolaan  Satuan  Pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  yang  ditunjukan  dengan  kemandirian,  kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. 9 Dalam hal ini,  pelaksanaan Manajeman Berbasis Madrasah (MBM) menjadi keniscayaan dalam melakukan pengelolaan Madrasah.
Melalui  MBM  madrasah  dikembangkan  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  diberi kewenangan  dan  tanggungjawab  secara  luas  untuk  mandiri,  maju  dan  berkembang berdasarkan kebijakan dasar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan pemerintah.

## C. MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH RESPONSIF GENDER

## 1. Konsep dan Tujuan Manajemen Responsif Gender
Manajemen  berbasis  madrasah  responsif  gender  yang  dimaksudkan  adalah  penerapan manajemen  yang  berkesetaraan,  dalam  hal  ini  kaitannya  dengan  komponen-komponen  yang
6 Khusnul Khotimah, “Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan” dalam Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania, Vol. 13.No.3, P3M STAIN Purwokerto, 2008, dalam www. insaniaku.wordpress.com . Diakses pada tanggal 10 Oktober 2009
7 Depag RI, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah (Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 2
8 8 Citra Umbara , Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 103
9 Citra Umbara, PP RI No. 19 Tahun 2005 (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 199.
berada  dalam  ruang  lingkup  madrasah.  Adapun  ciri-ciri  manajemen  yang  responsif  gender sebagai berikut: 10
a. Performa  manajemen:  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  antara  laki-laki  dan perempuan cukup seimbang, tidak ada dominasi laki-laki, dan ramah terhadap perempuan.
b. Terdapat  keseimbangan  antara  staf  perempuan  dan  laki-laki,  khususnya  dalam  peran kepemimpinan  dan  posisi  pengambilan  keputusan.  Kesamaan  jumlah  bukanlah  tujuan utama,  namun  jumlah  perempuan  yang  signifikan  akan  mendorong  perhatian  lebih  besar kepada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan di sekolah.
c. Budaya dan gaya manajerial yang menghargai adanya perbedaan gaya dan cara kerja laki- laki  dan  perempuan  dalam  kegiatan  persekolahan.  Perbedaan  tidak  dianggap  sebagai kendala bagi kemajuan, sebaliknya sebagai kekuatan.
d. Kinerja  sehari-hari  ramah  terhadap  manusia,  yakni  manajemen  yang  menyadari  bahwa para  pengelola  dan  penggerak  sekolah  bukanlah  mesin,  melainkan  manusia  yang mempunyai kehidupan sendiri-sendiri di luar jam kerja.
Manajemen yang responsif  gender ialah  sebuah model  manajemen yang  menyediakan akses  yang  sama  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  untuk  berperan  di  dalamnya  serta menghasilkan  manfaat  yang  sama  bagi  keduanya.  Perlu  disadari  bahwa  karakter  kerja, kesempatan  dan  hambatan  tidaklah  sama  antara  perempuan  dan  laki-laki,  akan  tetapi memiliki hak  dan kepentingan  yang sama   dalam  menempati setiap  posisi di  dalamnya  dan memperoleh manfaat darinya. 11
Tujuan  dari  manajemen  responsif  gender  adalah  mendorong  terwujudnya  prinsip keadilan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  menjalankan  sistem  manajemen sekolah/madrasah yang meliputi fungsi pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan di semua tingkat.
Kemudian  landasan  manajemen  responsif  gender  adalah  keadilan  bahwa  perempuan dan  laki-laki  memiliki  hak  dan  kepentingan  yang  sama  terhadap  hasil-hasil  pelaksanaan kegiatan  pendidikan  dan  akademis  serta  untuk  ikut  serta  mengelola  jalannya  lembaga madrasah untuk mencapai tujuan-tujuannya. 12
2. Karakteristik dan Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Madrasah Responsif Gender.
Karakteristik  manajemen  berbasis  madrasah  responsif  gender  dapat  dilihat  dari kemandirian,  kerjasama, dalam  mengelola madrasah dengan  menyeimbangkan antara  posisi
10 PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gender Best Practices: Pengarusutamaan Gender UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005),hlm. 64-65.
11 Ibid. , hlm. 62
12 Ibid ., hlm. 63
laki-laki dan perempuan dalam setiap komponen madrasah. Adapun karakteristik manajemen berbasis madrasah responsif gender sebagai berikut : 13
a. Otonomi  diartikan  sebagai  kewenangan  atau  kemandirian  baik  laki-laki  maupun perempuan  bekerjasama  dalam  mengatur  dan  mengurus  madrasahnya  sendiri,  tidak tergantung kepada pihak lain.
b. Fleksibilitas  yang  dapat  diartikan  sebagai  keluwesan  yang  diberikan  kepada  madrasah untuk  mengelola,  memanfaatkan,  dan  memberdayakan  sumberdaya  madrasah  dengan mengintegrasikan kesetaraan gender secara optimal untuk meningkatkan mutu madrasah.
c. Peningkatan  partisipasi  adalah  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif,  demokratis,  dan memberikan  akses  dan  peran-tanggungjawab  yang  seimbang  antara  laki-laki  dan perempuan sebagai warga madrasah (guru, siswa-siswi, karyawan) dan masyarakat (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, usahawan atau ilmuwan).
d. Responsif gender yaitu manajemen lembaga atau organisasi, peraturan, perundangan atau kebijakan  yang  mengakomodasi  kebutuhan  praktis  dan  strategis  perempuan  dan  laki-laki untuk mencapai hasil yang sama. 14
Kemudian untuk mewujudkan MBM Responsif Gender ada  prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dan dijadikan landasan dalam pelaksanaan MBM responsif gender. Prinsip- prinsip  tersebut  adalah:  1)  kesetaraan  gender,  2)  pembagian  tugas,  3)  struktur  organisasi madrasah,  4)  fleksibilitas  kerja,  5)  sumber  daya  manusia,  6)  sistem  kerja,  7)  kebijakan responsif gender, dan 8) infrastruktur.
3. Konsep Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran  Responsif Gender
Implementasi    manajemen  berbasis  madrasah  yang  responsif  gender  dalam  kaitannya dengan  manajemen  kurikulum  sebagaimana  yang  dicanangkan  dalam  tujuh  prinsip pengembangan  KTSP,  prinsip  pengembangan  kurikulum  yang  kedua  bermuatan  nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Prinsip tersebut dinyatakan sebagai berikut:
”kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragamaan karakteristik peserta didik, kondisi  daerah,  jenjang  dan  jenis  pendidikan  serta  menghargai  dan  tidak  diskriminatif
13 Dikutip dari makalah panduan manajemen berbasis madrasah responsif gender yang disampaikan pada pelatihan bagi pengelola madrasah (MI dan MTs) kabupaten Bantul Yogyakarta oleh LAPIS-ElOIS PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
14 Kebutuhan praktis meliput: 1) fokus pada perempuan, 2) Memenuhi kebutuhan dasar pada saat ini (jangka pendek), 3) ditujukan pada kondisi perempuan di kelompok tertentu, 4) Meningkatkan kemampuan. Sedangkan kebutuhan strategis meliputi: 1) Fokus pada relasi gender misalnya hubungan perempuan dan laki- laki, 2) Ditujukan untuk meningkatkan posisi perempuan (jangka pendek), 3) Ditujukan pada posisi perempuan yang mengalami subordinasi. Hal ini penulis kutip dari  bahan/materi yang disampaikan pada workshop MBM responsif gender untuk MI dan MTs kabupaten Bantul Yogyakarta oleh LAPIS-ELOIS dan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.
terhadap  perbedaan  agama,  suku,  budaya,  adat  istiadat,  status  sosial  ekonomi,  dan gender . ” 15
Acuan  operasional  penyusunan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  harus  disusun dengan  memperhatikan  salah  satunya  yaitu  kesetaraan  gender.  Kurikulum  harus  diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender. 16
Pembelajaran  yang  responsif  gender  yaitu  pembelajaran  yang  mengakui  dan mempertimbangkan  perbedaan  kebutuhan,  minat,  pengalaman,  dan  cara  belajar  siswa  dan siswi  yang  disebabkan  oleh  konstruksi  gender  pada  lingkungannya.  Tujuan  pembelajaran responsif  gender  agar  perbedaan  konstruksi  gender  laki-laki  dan  perempuan  sama-sama diakui dan dihargai  serta akomodatif pada keduanya untuk menciptakan kesetaraan gender, yakni:  keduanya  memperoleh  akses,  partisipasi,  kontrol  dan  manfaat  yang  sama  dalam belajar, sehingga siswa dan siswi mendapatkan hak-hak dalam belajar secara adil, yang pada akhirnya keduanya dapat belajar secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 17
Adapun landasan pembelajaran responsif gender adalah  Undang-undang No 20 Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  BAB  II  Pasal  3  mengisyaratkan  bahwa  dalam pendidikan  peserta  didik  (tanpa  dibedakan)  dituntut  secara  aktif  untuk  mengembangkan potensi  dirinya.  Perlakuan  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  memperoleh pendidikan yang bermutu juga ditegaskan dalam Bab IV Pasal 5. 18 Secara rinci pembelajaran responsif gender meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Prinsip-prinsip Menuju Pembelajaran Responsif Gender
1) Strategi Pembelajaran
a) Problem Solving
b) Discovery-inquiry learning
c) Contextual teaching-learning
d) Cooperative & competitive learning
e) Individualize learning
15 Khaeruddin & Mahfud Junaedi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm.  84
16 Ibid ., hlm. 80 17 Mufidah dalam /www. slideshare.net/yulestian/matei-dari-bu-mufida-presentation, diakses pada tanggal 12 Oktober 2009.
18 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab . “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  Bab II Pasal 3 dan Bab IV Pasal 5  (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm.64-65.
2) Manajemen Kelas Berbasis Kesetaraan Gender
a) Mempertimbangkan adanya perbedaan gender dan pengaruhnya dalam manajemen kelas
b) Menumbuhkan  sikap  “mampu  melakukan”  tugas-tugas  yang  sama  bagi  siswa  dan siswi
c) Mendorong  partisipasi  siswa  dan  siswi  dalam  porsi  yang  sama  termasuk  dalam kepemimpinan dan kerja kelompok
d) Untuk menguatkan diri siswa dan siswi.
3) Media Pembelajaran
a) Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
b) Tepat untuk menyampaikan materi pelajaran.
c) Praktis dan luwes
d) Guru mampu memilih dan terampil memanfaatkan media
e) Memiliki mutu yang tinggi
f) Dibuat oleh guru yang telah sensitif gender
4) Evaluasi Pembelajaran
a) Mengacu kepada indikator kesetaraan gender.
b) Menghindari diskriminasi gender.
c) Menggunakan penilaian beragam.
d) Memperhatikan perbedaan siswa-siswi yang disebabkan konstruksi sosial yang bias gender.
e) Melibatkan orang tua siswa-siswi (ayah dan ibu secara seimbang)
f) Mampu menumbuhkan sikap positif bagi siswa-siswi
g) Dapat mendorong siswa-siswi mampu melakukan penilaian dirinya sendiri.
h) Dapat digunakan untuk upaya perubahan bias gender menuju sensitif gender.
i) Bersifat kontinyu, agar mudah teridentifikasi jika terjadi kesenjangan gender antara keduanya dan menentukan alternatif solusinya.
Sebagai  acuan  analisis  akses,  partisipasi,  kontrol,  manfaat    dalam  kurikulum  yang meliputi: silabus, RPP,  dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Penulis menggunakan acuan berupa  rubrik  analisis  silabus,  RPP,  dan  kegiatan  belajar  mengajar  inklusif  gender  sebagai berikut: 19
a. Rubrik Analisis Silabus Inklusif Gender  yang meliputi:
19 Dikutip dari acuan pengembangan silabus, RPP dan observasi pembelajaran inklusif gender yang disusun oleh  PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
1) Aspek penilaian meliputi:
a) Rumusan kompetensi dasar
b) Indikator
c) Materi pokok
d) Kegiatan  belajar  mengajar  (mencakup  tiga  tahap  :  Eksplorasi,  Elaborasi  dan konfirmasi).
e) Penilaian dan
f) pengembangan bahan ajar.
2) Aspek kesetaraan meliputi:
a) Akses
b) Partisipasi
c) Kontrol
d) Manfaat
3) Indikator    meliputi  hal-hal  yang  menunjukkan  aspek    kesetaraan  atau  penjabaran  dari aspek  kesetaraan  yang  meliputi  setiap  aspek  penilaian  kemudian  dijabarkan  dalam indikator yang ingin dicapai dan ini akan dijadikan analisis lebih lanjut berkaitan dengan silabus.
4) Keterangan  berupa  ada  atau  tidak  aspek-aspek  seperti  yang  disebutkan  di  atas,  dan analisisnya.
b. Rubrik Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Inklusif Gender yang meliputi:
1) Aspek penilaian meliputi:
a) Standar kompetensi dan kompetensi dasar
b) Tujuan pembelajaran
c) Indikator
d) Pengembangan materi dan bahan ajar
e) Metode pembelajaran
f) Sumber belajar/media
2) Aspek kesetaraan
a) Akses
b) Partisipasi
c) Kontrol
d) Manfaat
3) Indikator  yang  meliputi  penjabaran  dari  setiap  aspek  penilaian  dan  kesetaraan  yang memperhatikan  aspek  kesetaraan  secara  eksplisit  dalam  penyusunan  RPP,  pada  setiap tahapan-tahapannya.
4) Keterangan dan analisis dokumen RPP yang ada.
c. Rubrik Observasi Pembelajaran Inklusif Gender yang meliputi:
1) Tahap/aspek pembelajaran meliputi:
a) Apersepsi
b) Kegiatan inti: eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi
c) Penggunaan media
d) Metode  pembelajaran:  metode  dan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  proses pembelajaran di kelas
e) Ujaran/perilaku  Guru:  penggunaan  ungkapan,  kalimat,  ekpresi,  gestur  (bahasa  tubuh), respon guru selama dalam proses pembelajaran
f) Penutup: kesimpulan dan refleksi
g) Pengelolaan kelas: penataan ruang/tempat duduk.
2) Aspek kesetaraan meliputi:
a) Akses
b) Partisipasi
c) Kontrol
d) Manfaat
3) Indikator  yang  meliputi  setiap  tahap/aspek  pembelajaran  harus  memperhatikan  aspek- aspek kesetaraan.
4) Keterangan dan Komentar
4. Manajemen Sumber Daya Manusia  Responsif Gender
Dalam  MBM  tugas  dan  fungsi  madrasah  yaitu  dapat  mengembangkan  dan  mengelola madrasah, dalam hal itu termasuk terhadap pengelolaan SDMnya (baik tenaga kependidikan maupun  siswa-siswi).  Dalam  sistem  pengembangan  SDM  berkesetaraan  dan  berkeadilan gender  perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa    perempuan  memiliki  akses  dan  kesempatan  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam memanfaatkan  berbagai  mekanisme  peningkatan  SDM  melalui  pelatihan,  workshop, penulisan, studi banding serta media-media yang relevan. Termasuk dalam hal ini adalah peluang  untuk  mecapai  akses  terhadap  ketersediaan  informasi,  dana,  jaringan,  dan pengambilan keputusan.
b. Harus dihindari orientasi pengembangan SDM dan karir berdasarkan jenis kelamin.
c. Mengingat kepangkatan dalam kepegawaian negeri merupakan unsur yang sangat penting madrasah  harus  mengkaji  apakah  perempuan  betul-betul  memiliki  peluang  yang  sama dengan laki-laki dalam memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat di madrasah.
d. Ukuran-ukuran ideal keberhasilan dalam karir bukan merupakan referensi dari salah satu jenis kelamin saja, dalam hal ini laki-laki.
e. Perempuan juga memiliki peluang yang sama dengan laki-laki dalam merasakan manfaat langsung dan tidak langsung dari proses pengembangan SDM. 20

## 5. Pengarusutamaan Gender dan Gender Analysis Pathway (GAP)
Pengarusutamaan  gender  di  Indonesia  tertuang  dalam  instruksi  Presiden  No.  9  Tahun 2000  tentang  pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan  nasional,  yang  isinya  presiden menginstruksikan  kepada  seluruh  Departemen  dan  Lembaga  Non  Departemen  di  tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota untuk:
a. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan,  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi  atas  kebijakan  dan  program pembangunan  nasional  yang  berspektif  gender  sesuai  dengan  bidang  tugas  dan  fungsi, serta kewenangan masing-masing.
b. Memperhatikan  secara  sungguh-sungguh  pedoman  pengarusutamaan  gender  dalam pembangunan  nasional  sebagaimana  terlampir  dalam  Instruksi  Presiden  ini  sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
c. Memberikan  bantuan  teknis  kepada  instansi  dan  lembaga  pemerintah  di  tingkat  pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
d. Secara  bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  dengan  bidang  tugas  dan  fungsi,  serta kewenangan  masing-masing  menetapkan  ketentuan  lebih  lanjut  yang  diperlukan  bagi pelaksanaan Instruksi Presiden. 21
Kemudian dalam lampiran Inpres Presiden No. 9 Tahun 2000, dijelaskan pula tentang analisa  gender  merupakan  proses  yang  dibangun  secara  sistematik  untuk  mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya  memperhatikan  faktor-faktor  lainnya  seperti  kelas  sosial,  ras,  dan  suku bangsa.
20 PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gender Best Practices... , hlm. 81-83
21 Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 153-155.
Analisis  gender  dilakukan  dengan  memperhatikan  empat  faktor  kesenjangan  gender, yaitu: 22
a. Faktor  akses,  apakah  perempuan  dan  laki-laki  memperoleh  akses  yang  sama  terhadap sumber daya pembangunan (termasuk sumber daya pendidikan).
b. Faktor partisipasi, apakah perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam program-program pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
c. Faktor kontrol, apakah perempuan dan laki-laki memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan (termasuk sumber daya pendidikan).
d. Faktor manfaat, apakah perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan (termasuk pembangunan pendidikan).
Perencanaan  pembangunan  yang  responsif  gender  harus  dilakukan  oleh  pengelola pembangunan  di  semua  tingkatan,  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Untuk  menjamin keberlangsungan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan  responsif  gender,  maka perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang,  menengah,  dan  pendek.  Dengan  demikian,  perencanaan  pembangunan  responsif gender  dilakukan  dalam  upaya  untuk  memperkecil  kesenjangan  gender  yang  terjadi  di berbagai bidang pembangunan (termasuk pendidikan) harus dituangkan secara jelas di dalam dokumen perencanaan.
Salah  satu  analisis  yang  dapat  digunakan  untuk  membantu  para  perencana  dalam melakukan  pengarusutamaan  gender  dalam  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan pendidikan adalah Gender Analysis Pathway (GAP). Terdapat tiga tahap utama dalam GAP, yaitu: 23
a. Analisis Kebijakan Responsif Gender
Pada  tahap  ini  dilakukan  analisis  terhadap  kebijakan/program/kegiatan  yang  ada (diambil dari dokumen perencanaan seperti RPJM, Renstra, RKPD) apakah sudah responsif gender  atau  belum.  Selanjutnya  disajikan  data  pembuka  wawasan,  baik  berupa  data kuantitatif  maupun  kualitatif  menurut  jenis  kelamin.  Data  tersebut  dimaksudkan  untuk melihat  bagaimana  kebijakan  dan  program  yang  ada  saat  ini  memberikan  dampak  yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan.
b. Formulasi Kebijakan Responsif Gender
22 Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta, Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Diknas Provinsi DI Yogyakarta, 2008), hlm. 16-17.
23 Ibid ., hlm 18-19.
Formulasi  kebijakan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  merupakan  proses  untuk merumuskan  kembali  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  pembangunan  pendidikan  dengan mempertimbangkan  input  dari  seluruh  proses  analisis  gender  yang  dilakukan  pada  tahap pertama,  sehingga  menghasilkan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  yang  responsif  gender. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi lebih optimal dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut.
c. Menyusun Rencana Aksi Kebijakan Keadilan dan Kesetaraan Gender
Setelah  seluruh  proses  analisis  sampai  pada  reformulasi  kebijakan  dilakukan,  maka kebijakan,  program,  dan  kegiatan  yang  responsif  gender  perlu  dijabarkan  ke  dalam  rencana aksi  yang  responsif  gender.  Selanjutnya,  sasaran  kuantitatif  dan  kualitatif  perlu  dirumuskan untuk setiap rencana aksi yang disusun.

## D. PENUTUP
Manajemen  berbasis  madrasah  merupakan  alternatif  solusi  dari  beberapa  langkah metode  dan  pendekatan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  serta  dalam  rangka menerapkan  desentralisasi  pendidikan.  Konsep  ini  mendidik  madrasah  untuk  mandiri,  baik dalam pengembangan kurikulum, sumber belajar, sampai kepada hal pendanaan  pendidikan dan lain sebagainya.
Sejalan dengan itu  pula  dikembangkan  konsep manajemen  yang berkesetaraan  gender yang  menawarkan  alternatif  baru  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  madrasah khususnya yakni   tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, atau dengan kata lain  mempunyai  akses,  partisipasi,  kontrol  dan  manfaat  yang  sama  dalam  menerapkan manajemen berbasis madrasah itu sendiri, sehingga tidak ada lagi bias gender yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andaryuni, Lilik, “Eksistensi Madrasah di Indonesia“ dalam Jurnal Ilmiah Manahij Berpikir Kritis Transformatif, Vol. I. No.I, STAI Kutai Timur, 2008.
Depag RI, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005.
Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta, Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Diknas Provinsi DI Yogyakarta, 2008
Hartono, Yudi dalam   “http://www.suaramerdeka.com”, terbit  4 Januari 2005, diakses pada tanggal 10 Oktober 2009.
Khaeruddin  &  Mahfud  Junaedi, Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan;  Konsep  dan Implementasinya di Madrasah, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
Khotimah,  Khusnul,  “Urgensi  Kurikulum  Gender  dalam  Pendidikan”  dalam Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan Insania, Vol. 13.No.3, P3M STAIN Purwokerto, 2008,  dalam  www. insaniaku.wordpress.com .  Diakses  pada  tanggal  10  Oktober 2009.
LAPIS-ElOIS  PSW  UIN  Sunan  Kalijaga,  “Panduan  Manajemen  Berbasis  Madrasah
Responsif  Gender”, Makalah, disampaikan  pada  Pelatihan  Bagi  Pengelola Madrasah (MI dan MTs) Kabupaten Bantul Yogyakarta oleh LAPIS-ElOIS PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
Mufidah  dalam  /www. slideshare.net/yulestian/matei-dari-bu-mufida-presentation, diakses pada tanggal 12 Oktober 2009.
PSW  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta, Gender  Best  Practices:  Pengarusutamaan  Gender UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
PSW UIN Sunan Kalijaga, Acuan Pengembangan Silabus, RPP dan Observasi Pembelajaran Inklusif Gender, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
Pusat  Kajian  Wanita  dan  Gender  Universitas  Indonesia, Hak  Azasi  Perempuan  Instrumen Hukum  untuk  Mewujudkan  Keadilan  Gender, Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia, 2004.
Rozikun,  Ahmad  &  Namaduddin, Strategi  Perencanaan  Manajemen  Berbasis  Madrasah  di Tingkat Menengah, Jakarta: Listafariska Putra, 2008.
Suryadi,  Ace  &  Ecep  Idris, Kesetaraan  Gender  Dalam  Bidang  Pendidikan, Bandung:  PT Genesindo, 2004.
Umbara,  Citra ,  Undang-undang  RI  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas, Bandung:  Citra Umbara, 2006.
----------------, PP RI No. 19 Tahun 2005, Bandung: Citra Umbara, 2006.