## Jurnal de Facto
Volume 11 No. 1 Juli 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Criminal Acts of Negligence Resulting in Death Based on Article 359 of the Criminal Code
Sesti Selvia Paruntu 1 , Piatur Pangaribuan 2 , Muhammad Nadzir 3
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
1 sesti.bpp@gmail.com, 2 piatur.pangaribuan@uniba-bpn.ac.id, 3 cak.nadzir@uniba- bpn.ac.id

## Abstrak
Tindak pidana yang menyebabkan kematian atau luka seseorang karena kesalahan dan kelalaian ini telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan ketenteraman dan  kesejahteraan  masyarakat,  dalam  maksud  menikmati  kepastian  hukum,  ketertliban  hukum dan perlindungan hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran, negara telah menciptakan aturan- aturan hukum dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya sesuai dengan bentuk kejahatan yang telah  diperbuatnya,  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  KUHP.  Rumusan masalah yang akan dicari  jawabnya  pada  penulisan ini  yaitu bentuk  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  kelalalan yang mengakibatkan kematian berdasarkan  pasal  359  kitab  undang  - undang  hukum  pidana dan  upaya  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  kelalalan  yang  mengakibatkan  kematian berdasarkan  pasal  359  kitab  undang  -  undang  hukum  pidana.  Metode  penelitian  ini  lebih mendekatkan  penggunaan  penelitian  secara  yuridis  normatif  yang  memandang  hukum  sebagai gejala  yang  menekankan  eksistensi  hukum  dalam  konteks,  namun  demikian  dalam  penelitian yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji masalah - masalah yang berkaitan dengan norma dan aturan hukum. Hasil dari penelitian lnl yaitu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian yaitu pengaturan delik pidana terkait  kelalaian  yang  menyebabkan  kematian  seseorang  diatur  dalam  Pasal  359  KUHP  dan Upaya  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana  kelalaian  yang  mengakibatkan  kematian berdasarkan  pasal   359  kitab  undang   -  undang  hukum  pidana   yaitu Pertanggungjawaban pidana  terhadap  sebuah  perusahaan  yang  lalai  karena  tidak  mengelola  dengan  baik  konsep keselamatan tenaga kerja.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Tindak Pidana Kelalaian; Upaya Hukum.

## Abstract
This crime that causes death or injury to a person because of this mistake and  negligence  has caused  unrest  in  society. For  this  reason,  in realizing  peace  and social  welfare,  to enjoy legal certainty, legal order, and legal protection with the core of justice and truth, the state has created legal rules and sanctions for the perpetrators according to the form of crime they have committed. as stipulated in the Criminal Code. The formulation of the problem to be answered in this paper is the form of punishment for the perpetrators of criminal negligence resulting in death based on Article  359  of  the  Criminal  Code  and  legal  remedies  against  victims  of  criminal  negligence resulting in death based on Article 359 of the Criminal Code. This research approach is closer to the  use  of  a  normative  juridical  approach  that  views  law  as  a  symptom  that  emphasizes  the existence of law in context, however in normative juridical research, where normative juridical methods are used to examine issues related to legal norms and rules. The results of this study are the form of punishment  for the perpetrators  of criminal acts of negligence that result in death, namely  the  arrangement  of  criminal  offenses  related  to  negligence  that  causes  the  death  of  a
person  regulated  in  Article  359  of  the  Criminal  Code  and  legal  remedies  against  victims  of criminal acts of negligence which result in death based on Article 359 of the Criminal Code. i.e. Criminal  liability  for  a  company  that  is  negligent  because  it  does  not  properly  manage  the concept of labor safety.
Keywords: Crime of Negligence, Liability, Legal Remedies

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  di mana  negara  berfungsi  sebagai  organisasi kemasyarakatan  yang  bertujuan  menggunakan  kekuasaannya  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan  kehidupan  masyarakat. Hukum  sendiri adalah  seperangkat  kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan  oleh  individu  sebagai  warga  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Oleh  karena  itu, secara  sederhana,  negara  hukum  adalah  negara  yang  penyelenggaraan  kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintahan dijalankan  berdasarkan  kedaulatan  hukum  (supremasi  hukum)  dan  bertujuan  untuk menciptakan ketertiban hukum. 1
Kelalaian  yang  mengakibatkan  kematian  adalah  tindak  pidana  signifikan  yang menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor seperti perawatan kesehatan, transportasi, dan industri. 2 Di bidang medis, kasus kelalaian medis kriminal telah dianalisis di India, menekankan  perlunya  standar  perawatan  yang  kuat  dan  intervensi  yudisial  untuk memastikan  keselamatan  pasien  dan  kompensasi  yang  adil. 3 Lanskap  hukum  seputar kelalaian  medis  dibentuk  oleh  penilaian  yang  menetapkan  kriteria  untuk  menentukan pelanggaran  tugas  dan  membedakan  antara  kelalaian  kriminal  dan  kerugian  yang  tidak bersalah. 4 Selain itu, tidak adanya peraturan hukum khusus yang mengatur malpraktik di Indonesia  menyoroti  pentingnya  mengatasi  malpraktik  medis  melalui  peraturan pertanggungjawaban  pidana  untuk  mencegah  masalah  hukum  yang  timbul  dari  potensi malpraktik.  Studi-studi  ini  secara  kolektif  menggarisbawahi  perlunya  memahami penyebab, akibat, dan konsekuensi hukum dari kelalaian yang mengakibatkan kematian untuk  mengurangi  kejadiannya  dan  memastikan  akuntabilitas  dalam  berbagai  konteks sosial.
1 Achmad Irwan Hamzani, “MENGGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA,” Yustisia 3, no. 3 (21 April 2019): 137–42, https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562.
2 Zakka Satria Wibawa dkk., “Normative Study On Criminal Liability Of The Captain For The Occurrence Of A Fatal Accident That Causes The Death Of A Person,” Jurnal Legisci 1, no. 6 (16 Juni 2024): 259–67, https://doi.org/10.62885/legisci.v1i6.311.
3 Aakash Sethi dan Rashi Bilgaiyan, “Doctors in Conflict with the Criminal Law: A Records Review of Gross Medical Negligence Cases under the Indian Penal Code,” Sri Ramachandra Journal of Health Sciences 4, no. 1 (1 Agustus 2024): 6–11, https://doi.org/10.25259/SRJHS_50_2023.
4 Oleg G. Solovyev dan Alexander F. Sokolov, “On the distinction between criminal negligence and innocent harm in the context of hazardous industrial activities,” Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки 17, no. 4 (14 Desember 2023): 554–61, https://doi.org/10.18255/1996-5648-2023-4-554-561.

## Jurnal de Facto 11(1) :146-156
Kelalaian,  umumnya  dipandang  sebagai  kegagalan  untuk  memenuhi  standar perawatan  yang  diharapkan,  dapat  berasal  dari  kekurangan  individu  seperti  kurangnya perhatian,  kelelahan,  atau  kurangnya  pengetahuan. 5 Namun,  penting  untuk  menyadari bahwa pengabaian juga dapat dipengaruhi oleh faktor sistemik yang lebih luas, termasuk budaya  organisasi,  kekurangan  infrastruktur,  dan  peraturan  yang  tidak  memadai. 6 Ini menyoroti  bahwa  konsep  kelalaian  dalam  hukum  pidana  melampaui  tindakan  individu untuk  mencakup  elemen  sosial  dan  struktural  yang  memainkan  peran  penting  dalam membentuk perilaku dan hasil. Memahami dan mengatasi faktor-faktor sistemik ini sangat penting dalam menangani kasus-kasus kelalaian secara efektif dan menerapkan langkah- langkah  pencegahan  untuk  meningkatkan  keselamatan  dan  kualitas  perawatan  secara keseluruhan di berbagai pengaturan. 7
Pelanggaran  pidana  kelalaian yang  mengakibatkan  kematian,  seperti  kecelakaan lalu lintas, adalah masalah umum secara global. Insiden ini sering berasal dari pengemudi yang mengabaikan undang-undang lalu lintas, mengemudi di bawah pengaruh, atau gagal mempertimbangkan  kondisi  jalan,  yang  mengarah  pada  hasil  yang  tragis.  Jalan  hukum dapat dicari berdasarkan hukum pidana yang relevan, seperti Pasal 359, untuk mengatasi kasus-kasus  tersebut. 8 Dampaknya  melampaui  tragedi  individu,  menjelaskan  tantangan transportasi sistemik dan pola perilaku masyarakat. Dengan memeriksa kasus-kasus ini, pihak  berwenang  dapat  mengidentifikasi  area  untuk  perbaikan  dalam  peraturan keselamatan  jalan,  mekanisme  penegakan,  dan  kampanye  kesadaran  publik  untuk mencegah kecelakaan di masa depan dan melindungi nyawa di jalan. 9
Aspek  hukum  dari  tindak  pidana  kelalaian  yang  mengakibatkan  kematian  juga sangat penting untuk dipahami. Penegakan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian  seringkali  menghadapi  tantangan  tersendiri. 10 Bukti  bahwa  seseorang  telah melakukan kelalaian dalam konteks hukum tidak selalu mudah diperoleh. 11 Dalam proses peradilan, seringkali diperlukan analisis menyeluruh untuk membuktikan bahwa perilaku
5 Harsh Bansal, “NEGLIGENCE AND DRUGS IN MEDICAL LAW” (Cambridge Open Engage, 2 Juli 2023), https://doi.org/10.33774/coe-2023-cvw6c.
6 Devesh Nagpure dkk., “Medical Negligence with Special Reference to Act of Commission and Omission: A Narrative Review,” JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH , 2024, https://doi.org/10.7860/JCDR/2024/68733.19396.
7 Syahdan Alim Usemahu dan Junifer Dame Panjaitan, “Analyst Types of Malpractice In Health Law,”
International Journal of Social Research 2, no. 3 (22 Juni 2024): 130–40, https://doi.org/10.59888/insight.v2i3.30.
8 Damar Wulayana dan Emy Rosnawati, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda Tentang Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Di Pengadilan Sidoarjo,” ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 1, no. 2 (2024), https://doi.org/10.47134/researchjet.v3i1.15.
9 Fariz Rifqi Hasbi, Anak Agung Dewi Utari, dan Rino Dedi Aringga, “Criminal Liability For Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffic Accidents,” Sinergi International Journal of Law 1, no. 3 (27 November 2023): 214–26, https://doi.org/10.61194/law.v1i3.96.
10 Heri Kurniadi, Siti Nurhayati, dan Sumarno, “Juridical Analysis of Negligence in Health Services by Health Personnel Reviewed from Law Number 17 of 2023 Concerning Health,” Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis 2, no. 1 (19 Maret 2024): 25–31.
11 Elizabeth Wicks, “The role of the right to life in respect of deaths caused by negligence in the healthcare context,” Medical Law Review 32, no. 1 (25 November 2023): 81–100, https://doi.org/10.1093/medlaw/fwad037.
terdakwa  secara  langsung  berkontribusi  pada  terjadinya  kematian.  Selain  itu,  terdapat perdebatan  dalam  masyarakat  mengenai  sejauh  mana  tanggung  jawab  individu  dalam situasi tertentu dan di mana batasan kelalaian diakui secara hukum. 12
Dalam  konteks ini,  perlu  dilakukan  upaya  pencegahan  yang  lebih  komprehensif untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana  kelalaian.  Edukasi  tentang keselamatan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penerapan regulasi yang ketat adalah beberapa  langkah  yang  dapat  diambil.  Pemerintah,  lembaga  penegak  hukum,  dan masyarakat  sipil  seyogianya  bekerja  sama  untuk  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  perilaku  berhati-hati  serta  bertanggung  jawab,  sehingga  risiko  terjadinya kelalaian yang berakibat fatal dapat diminimalisir.
Maka  dari  itu,  penelitian  dan  pembahasan  lebih  lanjut  mengenai  tindak  pidana kelalaian  yang  mengakibatkan  kematian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  359  KUHP sangat penting. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan akan ada  upaya  yang  lebih  efektif  untuk  menanggulangi  kelalaian  di  berbagai  sektor,  serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang  holistik  dan  kolaboratif,  kita  dapat  berharap  untuk  mengurangi  insiden  yang merugikan ini dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.
Seperti yang terjadi pada Kilang Pertamina di kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang  terbakar.  Kejadian  ini  memakan  korban  satu  pekerja  yang  merupakan  pekerja kontraktor. Menurut ibu Ely Chandra selaku Manager Communication, Relations & CSR Refinery Unit VI Balikpapan PT Kilang Pertamina Internasional menjelaskan bahwa ada 6 pekerja di lokasi kebakaran di plant 5. Tiga di antaranya mengalami luka bakar dan dua lainnya hanya terpapar kobaran api panas dari bahan bakar dan saat ini sudah kembali ke rumah  masing-masing.  Sementara  satu  orang  lainnya  tidak  berhasil  diselamatkan. Wahyu Sulistyo Wibowo    selaku General Manager Kilang  Balikpapan mengungkapkan  rasa  belasungkawa  yang  mendalam  atas  berpulangnya  korban.  Dia memohon  maaf  kepada  keluarga  bahwa  setelah  upaya  maksimal  korban  tidak  dapat diselamatkan. 2 Fokus  dalam  hal  kejahatan  terhadap  nyawa  yang  dilakukan  karena kealpaan, pada umumnya pelaku tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain,  akan  tetapi  karena  kurang  hati-  hati  atau  ceroboh  dalam  perbuatannya  sehingga mengakibatkan kematian bagi orang lain, maka orang tersebut dikatakan melakukan suatu tindak pidana.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  penulis  akan  mengkaji  lebih  jauh mengenai  penerapan  hukum  pidana  materilnya  serta  pertimbangan  hukum  oleh  hakim dalam penjatuhan putusannya dalam  penelitian yang berjudul: “Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana".
12 Nadia Sawicki, “Ethical Malpractice,” Houston Law Review 59, no. 5 (23 Mei 2022): 1069–1135.

## Jurnal de Facto 11(1) :146-156

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Apa    bentuk    hukuman    bagi    pelaku    tindak    pidana    kelalaian    yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang  - undang  hukum pidana?
2. Bagaimana  upaya  hukum  terhadap  korban  tindak  pidana kelalaianyang mengakibatkan kematian  berdasarkan pasal  359  kitab undang  - undang  hukum pidana?

## Metode Penelitian
Penulisan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi. Penelitian  hukum  normatif,  yang  juga  dikenal  sebagai  penelitian  doktrinal,  penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistis, merupakan metode penelitian yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum. 13 Dalam literatur Anglo-Amerika, metode ini disebut sebagai "legal  research"  dan  melibatkan  analisis  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. 14 Penelitian hukum normatif ini berfokus pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan  untuk  memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan  hukum  yang dihadapi. 15

## PEMBAHASAN

## Pengaturan    Delik    Hukum    Pidana    Terhadap    Kelalaian    Yang Menyebabkan Kematian Seseorang
Delik    kelalaian    (culpa)    yang    menyebabkan    seseorang    kehilangan  nyawa merupakan delik yang berhubungan dengan delik materil. Hal tersebut dikarenakan delik ini  baru  selesai  apabila  suatu  akibat  yang  tidak  dikehendaki  itu  telah  terjadi  dan  juga peristiwa  pidana  dianggap  ada  ketika  akibat  dari  kelalaian      tersebut      menyebabkan adanya    atau    memiliki    korban    yang dirugikan.  Oelik  tesebut  juga  berlaku  bagi perusahaan  yang   lalai  hingga menyebabkan kematian seseorang atau tenaga kerjanya. Pada  umumnya  masyarakat  lebih  familiar  hanya  mendengar  istilah delik aduan dan delik  biasa.  Namun  dalam  KUHP  dan  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  ada  bentuk-bentuk  delik  lain  yang  menjadi  dasar  hukum  dalam penegakan hukum pidana. Delik hukum pidana yang mengatur tentang kelalaian terdapat di  dalam  beberapa  peraturan.  Oelik  kelalaian  yang  menyebabkan  orang  mengalami
13 Tunggul Ansari Setia Negara, “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches,” Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 4, no. 1 (2 Februari 2023): 1–9, https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.
14 ADCO Law, “Legal Research Methods in Legal Problem Solving,” ADCO Law (blog), 7 Maret 2022, https://adcolaw.com/blog/legal-research-methods-in-legal-problem-solving/.
15 Grace Van Niekerk, “Subject Guides: Law: Undergraduate Support Services: Primary and Secondary Sources of Law,” diakses 3 Agustus 2024, https://libguides.uwc.ac.za/c.php?g=1134936&p=8286463.
kehilangan  nyawa  diatur  melalui KUHP dan  Undang-Undang Ketenagakerjaaan. Oelik kelalaian  yang  menyebabkan  seseorang  mengalami  kehilangan  nyawa  dalam  KUHP diatur  melalui  Pasal  359  yang  berbunyi  "Harang  siapa  karena  kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".
Peraturan  yang  lain  menjelaskan  tentang  delik  kelalaian  diatur  dalam  Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tepat dalam Pasal 35 menjelaskan bahwa  "Pemberi  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dalam  mempekerjakan tenaga  kerja  wajib  memberikan  perlindungan  yang  mencakup    kesejahteraan, keselamatan,  dan  kesehatan baik  mental maupun fisik tenaga kerja". Apabila ketentuan Pasal  35  tersebut  dilanggar,  maka  dianggap  sebuah  kelalaian  terhadap  tenaga  kerja. Kelalaian  dalam  melaksanakan  Pasal  35  tersebut  berimplikasi  terhadap  sanksi  yang diberikan  Pasal  186  dalam  UndangUndang  yang  sama,  dimana  dijelaskan  bahwa menjelaskan "Harang siapa melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan  sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda  paling  sedikit    Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 400.000.000,00 (empat ratus  juta rupiah)."
Agar tidak dianggap melakukan kelalaian, perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi  tenaga  kerja  pada  saat  jam  kerja.  Terutama  dari  segi  keselamatan  dan kenyamana  tenaga  kerja  dalam  menjalankan  perintah  perusahaan.  Apabila  melanggar, maka  akan  mendapatkan  hukuman  pidana  berdasarkan  delik  kelalaian  yang  telah ditentukan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada setiap tenaga hal-hal yang membahayakan dan memberitahu bagaimana mengatasi bahaya atau kecelakaan kerja apabila terjadi suatu  diluar kehendak ketika  sedang beraktivitas kerja. Terutama pada pabrik  yang rentan terjadinya kebakaran di lokasi kerja. Perusahaan harus memandutenaga  kerja  bagaimana    cara    menyelematkan    diri    ketika    terjadi    suatu kebakaran    atau  kecelakaan  dalam  lokasi  kerja  agar  tidak  menimbulkan  korban  jiwa. Selain itu, tenaga kerja juga memiliki hak untuk memiliki alat pelindung, terutama untuk pabrik  yang  area  sangat  sensitif  terhadap  apu,  perusahaan  wajib  menyediakan  alat pemadam yang dilekatkan   disetiap sudut tempat pengolahan.
Bentuk      Hukuman      Bagi      Pelaku      Tindak      Pidana      Kelalaian      Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Pada  Pasal  359  KUHP,  berbunyi  "Harang  siapa  karena  kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling  lama lima  tahun  atau  pidana  kurungan  paling  lama  satu tahun". Herdasarkan pasal tersebut, maka  setiap  orang  melakukan  sebuah  kelalaian  akan  mendapatkan  hukuman  berupa penjara ataupun kurunganyang maksimal 5 (lima) tahun.
Memaknai Pasal diatas berdasarkan Unsur-unsur dari rumusan delik yang diatur oleh Pasal 359 yakni:
a.       Barang Siapa
Pengertian    yang    dimaksud    dengan    barang    siapa    untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oalam hal ini  maksud  daari  subjek  hukum  yang  memiliki  kemampuan  untuk bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku  yang  didakwakan  dalam  melakukan  suatu  delik,  yang  menurut  doktrin hukum pidana ditafsirkan dalam keadaan sadar.
b.       Karena kesalahannya
unsur  ini  menjelaskan  adanya  kematian  korban  apakah  merupakan  akibat  dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat). Ketentuan Pasal diatas berlaku dalam konteks apapun jika kelalaian  yang  dilakukan  secara nyata  telah  menghilangkan  nyawa orang lain meskipun juga sudah ada aturan khusus diluar KUHP yang mengatur ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan  kelalaian  tersebut.  Sebagai  contoh  dalam  konteks  kelalaian  pada kegiatan kerja terhadap karyawan.  Seseorang  yang melakukan kelalaian  hingga membuat  rekan  kerja  atau  anak  buah  kehilangannyawa  dapat  didakwakan terhadap  Pasal  359  KUHP  yang dimanamenurut  penulis telah melakukan  delik culpa dan delik materil. Oleh  karena itu, Perusahaan juga dapat dikenakan Pasal 359 jika menyebabkan seorang tenaga kerja kehilangan nyawa. Perusahaan wajib menjamin  keselamatan  para  tenaga  kerja  yang  sedang  menjalankan  aktivitas kerja  dan  perusahaan  yang  tidak  menjamin keselamatan para tenaga kerja akan mendapat hukuman pidana penjara paling singkat dalam 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Perbuatan melanggar hukum menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro adalah perbuatan yang menggangu suatu hak hukumyang dimiliki orang lain atau yang  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pembuat    atau    bertentangan dengan   kesusilaan   ( geode   zaden ) atau bertentangan dengan suatu kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. 34 Oalam  ruang lingkuphukum  pidana  disebut  sebagai  delik  atau  peristiwa  pidana  atau  juga disebut perbuatan pidana ( strafbaarfeit ). Menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh  suatu aturan  hukum  larangan. dimana juga disertai ancaman (sanksi) yang  berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang telah melanggar larangan tersebut. 16
Berdasarkan   penjelasan   diatas,   maka   delik   kelalaian   yang menyebabkan kematian  seseoarang  khususnya  dalam  konteks  kelalaian  yang  dilakukan  oleh perusahaan  terhadap  kematian  tenaga  kerjanya dapat  dikenakan  ketentuan  Pasal  359 KUHP  dan  Pasal  186  Undang-  Undang  No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan. Masing-masing dari kedua hukuman tersebut adalah maksimal 4 Tahun. Oleh karena itu hukuman atas delik tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.
16 H. Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 48

## Jurnal de Facto 11(1) :146-156

## Analisis    Hukum    Terhadap    Korban    Tindak    Pidana    Kelalaian    Yang Mengakibatkan Kematian
Kecelakaan  tidak  terjadi  kebetulan,  melainkan  ada  sebabnya.  Oleh  karena  ada penyebabnya,  sebab  kecelakaan  harus dianalisis dan  ditemukan, agar tindakan  korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Korban adalah seorang yang mengalami kerugian atau penderitaan, baik kerugian secara materi maupun penderitass fisik berupa luka bahkan sampai meninggal dunia.  Selain  penderitaan  fisik,  psikis  juga  dapat terganggu,  seperti  saat korban  dalam menghadapi proses persidangan.
Menurut  teori  hukum  bahwa  kecelakaan  yang  disebabkan  kelalaian  termasuk dalam  perbuatan  melawan  hukum,  karena  ketidak  sengajaan  yang  mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian maupun korban manusia. Menurut teori hukum pidana untuk dapat menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan apakah orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tersebut  mempunyai  kesalahan  atau  tidak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara tegas ada asas yang menyatakan "tidak dipidana  tanpa  ada  kesalahan".  Berdasarkan  hal  tersebut  untuk  dapat  dipidananya seseorang harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana,  yang salah  satunya  harus  adanya kesalahan.
Seseorang selain dapat dipertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana, dapat juga  dipertanggungjawaban  secara  hukum  perdata.  Hal  ini  karena  apabila  seseorang tersebut  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  yang  karena  salahnya mengakibatkan  kerugian  pada  orang  lain.  Pertanggungjawaban  secara  hukum  perdata tersebut  dapat  dikategorikan  bahwa  pelaku  tidak  dapat  dikatakan  telah  melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:
"Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  kesalahannya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut."
Jadi  dapat  diketahui  bahwa  seseorang  dikategorikan  telah  melakuan  perbuatan melawan hukum yaitu harus memenuhi unsur bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatuperbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum,  memenuhi  kesalahan  (baik kesengajaan maupun kelalaian), dan menimbulkan  kerugian  kepada  orang  lain.  Pada dasarnya,  dalam  hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti denganterciptanya suatu  keadaan  hukum  baru.  Pertanggungjawaban  hukum  di  bidang  hukum  perdata merupakan  pertanggungjawaban  hukum    yang  didasari  oleh  adanya  hubungan keperdataan  antar  subyek  hukum.  Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  dapat melalui  putusan  pengadilan  untuk  dapat  dipidana  kurungan,  penjara,  dan/atau  denda, sedangkan pertanggungjawaban hukum secara perdata dengan cara memenuhi tuntutan ganti kerugian secara material yang diajukan oleh korban.
Upaya    Hukum    Terhadap    Korban    Tindak    Pidana      Kelalaian    Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Korban memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  pada  Pasal  Pasal  359  ayat  1  berbunyi:  "Barangsiapa  karena kealpaannya  menyebabkan  matinya  orang  lain  diancam  dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".  Didalam Undang-Undang Oasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  merupakan  sumber  hukum  bagi  setiap undang-  undang  yang  ada  menerangkan  bahwa  negara  memberikan  jaminan  kepada setiap  warganya.  Pasal  28  O  (1)  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Oasar 1945 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip  negara  hukum  yang  demokratis, maka  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dijamin,  diatur,  dan  dituangkan  dalam  peraturan perundang- undangan. 17
Memberikan  ganti  rugi,  santunan,  bantuan  kepada  Korban  menjadi  suatu praktek  kebiasaan  dalam  masyarakat.  Hal  tersebut  dilakukan  secara  sukarela  dan diterima dalam masyarakat tanpa melihat benar tidaknya dalam kasus  kecelakaan  lalu lintas.  Pengendara  yang  melakukan  tindak  pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban, diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut sesuai dengan Pasal  1365  KUH  Perdata.  Namun  hal  tersebut  sering  diabaikan  oleh  para  pengemudi untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak korban.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Bentuk    hukuman    bagi    pelaku    tindak    pidana    kelalaian    yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang - undang hukum pidana yaitu diatur dalam Pasal  359  KUHP,  tetapi  dapat  dilihat  dalam  kasus  yang  penulis  bahas  terkait  tentang kelalaian di kilang minyak yang berlokasi di balikpapan ini tidak ada yang dijerat dengan hukum dengan kata lain tidak ada yang dihukum. Upaya    hukum    terhadap    korban tindak    pidana    kelalaian    yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 359 kitab undang  -  undang  hukum  pidana  yaitu  korban  dapat  melaporkannya  kepada  pihak kepolisian agar dapat ditindak lebih lanjut.

## Saran
Seharusnya  pihak  perusahaan  menekankan  lagi  kepada  setiap  tenaga kerja mengenai hal-hal  yang  membahayakan  dan  memberitahu  bagaimana    mengatasi    bahaya    atau kecelakaan   kerja apabila terjadi suatu diluar kehendak ketika sedang beraktivitas kerja.
17 Adelia Winda Irani, Muhammad Hery Susanto, dan Piatur Pangaribuan,
“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI,” LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum 4, no. 2 (1 September 2022), https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/640.

## Jurnal de Facto 11(1) :146-156
Terutama  pada  area  pengolahan  yang  rentan  terjadinya  kebakaran  di  lokasi  kerja. Perusahaan  harus  memandu  tenaga  kerja  bagaimana  caramenyelematkan  diri  ketika terjadi  suatu  kebakaran  atau  kecelakaan  dalam  lokasi  kerja  agar  tidak  menimbulkan korban  jiwa. Selain  itu,  tenaga  kerja  juga memiliki hak untuk memiliki alat pelindung, terutama  untuk  pabrik  yang  area  sangat  sensitif  terhadap  api,  perusahaan  wajib menyediakan  alat pemadam yang dilekatkan disetiap sudut tempat pengolahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bansal, Harsh. “NEGLIGENCE AND DRUGS IN MEDICAL LAW.” Cambridge Open Engage, 2 Juli 2023. https://doi.org/10.33774/coe-2023-cvw6c.
Batubara,  Sonya  Airini.  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Korupsi  Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Medan).” Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi Dan  Informasi  Hukum  Dan  Masyarakat 18,  no.  2  (14  Januari  2019):  97–114. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1168.
Hamzani,  Achmad  Irwan.  “MENGGAGAS  INDONESIA  SEBAGAI  NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA.” Yustisia 3, no. 3 (21 April 2019): 137–42. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562.
Hasbi, Fariz Rifqi, Anak Agung Dewi Utari, dan Rino Dedi Aringga. “Criminal Liability For Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffic Accidents.” Sinergi International Journal of Law 1, no. 3 (27 November 2023):
214–26. https://doi.org/10.61194/law.v1i3.96. Irani,  Adelia  Winda,  Muhammad  Hery  Susanto,  dan  Piatur  Pangaribuan. “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI.” LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum 4, no. 2 (1 September 2022). https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/640.
Ishaq,  H. Dasar-dasar  Ilmu  Hukum:  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Sinar  Grafika,  2022. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6WJlEAAAQBAJ&oi=fnd&pg =PP1&dq=H.+Ishaq,.+Dasar-
Dasar+Ilmu+Hukum.+(Jakarta:+Sinar+Grafika,+2008)&ots=hlDNA_hrpz&sig= NonV8sAjXwjRQlX1jyzrs5ZzNOc.
Kurniadi, Heri, Siti Nurhayati, dan Sumarno. “Juridical Analysis of Negligence in Health
Services  by  Health  Personnel  Reviewed  from  Law  Number  17  of  2023 Concerning Health.” Asian Journal of Multidisciplinary Research and Analysis 2, no. 1 (19 Maret 2024): 25–31.
Law, ADCO. “Legal Research Methods in Legal Problem Solving.” ADCO Law (blog),
7 Maret 2022. https://adcolaw.com/blog/legal-research-methods-in-legal- problem-solving/.
Nagpure, Devesh, Sheetal Asutkar, Shubham Biswas, Yogesh Yadav, dan Anita Wanjari.
“Medical  Negligence  with  Special  Reference  to  Act  of  Commission  and Omission: A Narrative Review.” JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH , 2024. https://doi.org/10.7860/JCDR/2024/68733.19396.
Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.” Audito  Comparative  Law  Journal  (ACLJ) 4,  no.  1  (2  Februari 2023): 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855.
Niekerk, Grace Van. “Subject Guides: Law: Undergraduate Support Services: Primary and Secondary Sources of Law.” Diakses 3 Agustus 2024. https://libguides.uwc.ac.za/c.php?g=1134936&p=8286463.
Novianto,  Widodo  Tresno.  “PENAFSIRAN  HUKUM  DALAM  MENENTUKAN UNSUR-UNSUR  KELALAIAN  MALPRAKTEK  MEDIK  (MEDICAL MALPRACTICE.” Yustisia 4,  no.  2  (1  Agustus  2015):  488–503. https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8670.
Sari, Seva Maya, dan Toguan Rambe. “Delik Culpa Dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap  Pasal  359  KUHP  Tentang  Kealpaan  Yang  Mengakibatkan  Matinya Orang).” Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman 6, no. 2 (30 Desember 2020): 249–64. https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031.
Sawicki, Nadia. “Ethical Malpractice.” Houston Law Review 59, no. 5 (23 Mei 2022): 1069–1135.
Sethi,  Aakash,  dan  Rashi  Bilgaiyan.  “Doctors  in  Conflict  with  the  Criminal  Law:  A Records  Review  of  Gross  Medical  Negligence  Cases  under  the  Indian  Penal Code.” Sri Ramachandra Journal of Health Sciences 4, no. 1 (1 Agustus 2024): 6–11. https://doi.org/10.25259/SRJHS_50_2023.
Solovyev,  Oleg  G.,  dan  Alexander  F.  Sokolov.  “On  the  distinction  between  criminal negligence and innocent harm in the context of hazardous industrial activities.” Вестник  ЯрГУ.  Серия  Гуманитарные науки 17,  no.  4  (14  Desember  2023): 554–61. https://doi.org/10.18255/1996-5648-2023-4-554-561.
Usemahu, Syahdan Alim, dan Junifer Dame Panjaitan. “Analyst Types of Malpractice In Health Law.” International Journal of Social Research 2, no. 3 (22 Juni 2024): 130–40. https://doi.org/10.59888/insight.v2i3.30.
Wibawa,  Zakka  Satria,  Asri  Lulu  Hawazien,  Areza  Maulana,  Harmono  Harmono,  dan Waluyadi Waluyadi. “Normative Study On Criminal Liability Of The Captain For The Occurrence Of A Fatal Accident That Causes The Death Of A Person.” Jurnal Legisci 1, no. 6 (16 Juni 2024): 259–67. https://doi.org/10.62885/legisci.v1i6.311. Wicks, Elizabeth. “The role of the right to life in respect of deaths caused by negligence in the healthcare context.” Medical Law Review 32, no. 1 (25 November 2023): 81–100. https://doi.org/10.1093/medlaw/fwad037.
Wulayana, Damar, dan Emy Rosnawati. “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Sda  Tentang  Kasus  Kecelakaan  Yang  Mengakibatkan Matinya  Orang  Di  Pengadilan  Sidoarjo.” ResearchJet  Journal  of  Analysis  and Inventions 1, no. 2 (2024). https://doi.org/10.47134/researchjet.v3i1.15.