Zakat  merupakan  kewajiban  dan  ibadah maliyah  (materi)  dalam  Islam.  Ibadah  ini menjadi  sarana  untuk  membersihkan  jiwa, mengembangkan kualitas iman dan memberkahkan harta
yang
dimiliki.(Nopiardo,  2016)  Selain  itu,  zakat juga menjadi modal utama dalam pembangunan,  baik  secara  fisik  maupun mental. Artinya agar harta yang dimiliki oleh muzaki  mendapatkan  keberkahan,    maka wajib mengeluarkan zakat.
Kewajiban zakat bukan hanya bernilai  transenden,  melainkan  sebuah  nilai transformatif yang ikut menggerakkan sendi- sendi  perubahan  menuju  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat.  Cita-cita  baldatun thayyibatu  warabbun  ghafur  (QS.  Al  Saba: 15),  akan  bisa  terwujud  dengan  baik manakala  kewajiban  zakat  dilaksanakan kaum  muslimin  dengan  penuh  kesadaran. Bahkan mengenai kewajiban zakat.
Undang-Undang  di  Indonesia  telah mengamanatkannya  pada  pasal  1  ayat  2  UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
dijelaskan  bahwa  zakat  adalah  harta  yang wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya  sesuai  dengan  syariat  Islam. (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011) Hal ini merupakan  bentuk  refleksi  atas  firman Allah SWT Surat At-Taubah ayat 103:
اَهِب  ْمِهْيِ ك َزُت َو  ْمُه ُرِ هَطُت  ًةَقَدَص  ْمِهِلا َوْمَا  ْنِم  ْذُخ ْْۗمِهْيَلَع ِ لَص َو
ٌمْيِلَع ٌعْيِمَس ُ هاللّٰ َو ْْۗمُهَّل ٌنَكَس  َكَتوٰلَص َّنِا
Artinya:  “Ambillah  zakat  dari  sebagian harta  mereka,  dengan  zakat  itu kamu membersihkan dan menyucikan
mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi  ketentraman  jiwa  bagi mereka. Dan  Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.”  (QS.  At-Taubah: 103)
Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109

## ROZI ANDRINI
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. H.R Soebrantas No 155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru E-mail : andrinirozi@gmail.com (korespondensi)
Submit : 2023-01-10 Review : 2023-01-15 Publish :  2023-01-26
Abstract :  As an  institution  formed  by the  Kampar Regency government, BAZNAS Kampar has a vision and  mission as a competent, transparent, effective, and efficient zakat manager. So that the people of  Kampar  in particular still  have the trust to  distribute their zakat, infaq, and  sadaqah  through  BAZNAS  Kampar.  This  study  aims  to  prove  the  transparency  and accountability  of  Zakat,  Infaq,  and  Sadaqah  (ZIS)  financial  reports  at  BAZNAS  Kampar Regency based on PSAK 109. This research is field research (field research) with a qualitative approach. Methods of data collection using observation, interviews, and documentation. Data analysis  in  this  study  uses  descriptive  qualitative.  The  results  of  the  study  show  that  the financial reporting of  Zakat, Infaq, and Sadaqah  (ZIS)  in  BAZNAS  Kampar Regency  based on PSAK 109 cannot be said to be fully transparent and accountable. This is because there is one element of the  financial reports that are presented but does not provide any  information namely  the  element  of  the  report  on  changes  in  assets  under  management.  This  research implies that it can be used by BAZNAS Kampar Regency financial managers as a reference or input in preparing financial reports in the next period.
Keywords: Transparency,  Accountability,  Financial  Statements,  ZIS,  BAZNAS  Kampar, PSAK 109
116
Problem kemiskinan
dan kesenjangan  pendapatan    masih  menjadi musuh  utama  negeri  ini.  Hal    ini menunjukkan  bahwa  teori  moderen  yang mengatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan  serta    menciptakan  pemerataan distribusi  pendapatan    melalui  skema  trickle down  effect-nya  seolah    tidak  relevan  lagi terutama pada kelompok negara berkembang,  termasuk  Indonesia.  Dengan kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia    telah  menghadapi  paradoks ekonomi  antara    pertumbuhan  ekonomi  dan distribusi pendapatan. (Susilowati, 2007)
Fakta  di  lapangan  menunjukkan
bahwa
Indonesia telah menikmati pertumbuhan  ekonomi  positif  selama  satu dekade  terakhir,  namun  jumlah  penduduk miskin  dan  ketimpangn  pendapatan  belum berkurang  secara  signifikan.  Data  versi  BPS menyebutkan,  jumlah  orang  miskin  di Indonesia  pada  maret  tahun  2022  mencapai 26,16  juta  orang  (9,54%)  dari  total penduduk.( Persentase Penduduk Miskin Maret  2022  Turun  Menjadi  9,54  Persen , 2022)
Pengelolaan  zakat  yang  baik,  dan akuntabel  mampu  membantu  pemerataan ekonomi  umat  (Firmansyah,  2013).  Islam memiliki instrumen tersendiri dalam mendukung  perekonomian  muslim  melalui zakat,  infaq  dan  shadaqah.  Zakat  wajib  bagi muslim  yang  mampu  dengan  persentase wajib  zakat  2,5%  -  20%  dari  jumlah  harta yang dimiliki. Zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat.
Pemimpin  Islam  terdahulu  telah memberikan contoh yang baik yang membuktikan bahwa zakat merupakan instrumen  yang  efektif  dalam  meningkatkan kesejahteraan  rakyat,  yaitu  Umar  bin  Abdul Aziz dan Harun Al- Rasyid.
Saat ini mayoritas masyarakat muslim  Indonesia  telah  memiliki  kesadaran yang  cukup  tinggi  terkait  kewajiban  zakat, namun potensi zakat yang begitu besar belum terealisasi secara optimal. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat  terhadap  kemampuan  lembaga
pengelola  zakat  untuk  mengelola  zakat secara transparan dan akuntabel.
Salah  satu  lembaga  pengelola zakat di Kabupaten kampar adalah BAZNAS  Kabupaten  Kampar.  Visi  baznas kampar yaitu Sebagai pengelola zakat yang kompeten  dan  terpercaya  dalam  melayani masyarakat muslim Kampar menuju kampar yang diberkahi. ( Visi Misi BAZNAS Kampar , n.d.)
Pada  10  Maret  2021,  Pemerintah Kabupaten  (Pemkab)  Kampar  Melalui Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) menyalurkan  bantuan  untuk  Para  Mustahik (Orang-Orang  yang  berhak  menerima zakat)  selain  itu  Baznas  juga  menyalurkan bantuan produktif.
Badan  Amil  Zakat  Kabupaten Kampar (BAZNAS) terealisasi atas berlakuya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999  tentang  pengelolaan  zakat  oleh pemerintah,  maka  sehubungan  dengan  itu, Bupati  Kampar  telah  menerbitkan  Surat Keputusan  nomor:  2  tahun  2006  tentang pengelolaan  zakat,  infaq  dan  shadaqah, Keputusan  Bupati  Kampar  No.16  Tahun 2006  tentang  petunjuk  pelaksanaan  zakat, dan surat edaran Bupati No. 500/EK/IV/2007/1674  tentang  himbauan zakat  profesi.  Laporan  keuangan  baznas kampar  dilaporkan  dalam  bentuk  file  pdf. Laporan  keuangan  tersebut  baru  di  publish pada tahun 2020 dan 2021.
Artikel ini bertujuan untuk membuktikan transparansi dan akuntabilitas laporan  keuangan  ZIS  pada  BAZNAS Kampar  berdasarkam  PSAK  NO.  109. Manfaatnya,  untuk  BAZNAS  Kampar maupun lembaga amil zakat lainnya sebagai bahan  evaluasi  untuk  pelaporan  periode berikutnya dalam penilaian transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Penulis berharap agar penelitian ini  dapat  menjadi  bahan  rujukan  di    masa mendatang  bagi  BAZNAS  Kampar  untuk pengambilan keputusan pelaporan keuangan.
Pengertian ZIS
Zakat secara bahasa adalah bentuk masdar  dari  kata  dasar  (bersih).  Zakat
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
117
diterjemahkan "barakah" tumbuh, suci/bersih dan  maslahah.  Sesuatu  itu,  'zaka'  berarti tumbuh  dan  berkembang,  sedang  seseorang yang  dikatakan  'zaka'  berarti  orang  ini  baik. Sedangkan secara terminologi zakat merupakan  sarana  atau  pengikat  yang  kuat dalam  membina  hubungan  manusia  dengan Allah  dan  hubungan  antar  sesama  manusia (kaya  dan  miskin).  Dalam  terminologi  fiqh, secara  umum  zakat  didefinisikan  sebagai bagian  tertentu  dari  harrta  kekayaan  yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak  menerimanya.Infaq  berasal  dari  kata anfaqa  yang  berarti  mengeluarkan  sesuatu (harta)  untuk  kepentingan  sesuatu  (Abbas, 2017).
Infak  menurut  terminologi  artinya mengeluarkan  harta  karena  taat,  patuh  dan cinta  kepada  Allah  SWT  dan  sebagai  wujud rasa  syukur  atas  nikmat  atau  rezeki  yang telah  diberikan  Allah  SWT  kepada  dirinya. Sedekah  asal  kata  bahasa  Arab  shadaqoh yang berarti suatu pemberian  yang diberikan oleh  seorang  muslim  kepada  orang  lain secara  spontan  dan  sukarela  tanpa  dibatasi oleh  waktu  dan  jumlah  tertentu  Sedangkan pengertian shadaqah adalah segala pemberian/aktivitas  yang  bertujuan  untuk mengharap pahala dari Allah SWT. Shadaqah memiliki  dimensi  yang  sangat luas,  tidak  hanya  berdimensi  memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa  berbuat  kebajikan,  baik  untuk  diri sendiri  maupun  untuk  orang  lain.  Menurut UU  23  Tahun  2011,  Infak  adalah  harta  yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di  luar  zakat  untuk  kemaslahatan  umum. Sedangkan  sedekah  adalah  harta  atau  non harta  yang  dikeluarkan  oleh  seseorang  atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, shadaqah dianggap  sama  dengan  infak,  baik yang  ditentukan  penggunaannya  maupun yang tidak. (Rahman, 2015)
Sedangkan menurut PSAK No. 109, pengertian  zakat  adalah  harta  yang  wajib dikeluarkan  oleh  muzzaki  sesuai  dengan ketentuan  syariah  untuk  diberikan  kepada yang  berhak  menerimanya (mustahiq). Infaq adalah mengeluarkan harta yang
mencangkup zakat dan non zakat. Infaq ada yang  wajib  dan  ada  yang  sunnah.  Infaq yang  wajib  diantaranya  adalah  zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah  diantaranya  adalah  infaq  kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam,  dan  infaq  kemanusiaan.  Menurut PSAK  109  shadaqah  adalah  harta  yang diberikan  secara  sukarela  oleh  pemiliknya baik  peruntukannya  dibatasi  (ditentukan) maupun  tidak  dibatasi.  Sedekah  adalah pemberian  harta  pada  orang-orang  fakir miskin,  orang  yang  membutuhkan,  atau pihak-pihak  lain  yang  berhak  untuk menerima  shadaqah  tanpa  disertai  imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja  dan  berapapun  jumlahnya.  (Rifai  & Priyono, 2020)
selalu  terdapat  perbedaan  tingkat  dalam ekonomi;  ada  golongan  yang  ekonominya lemah, dan ada golongan yang ekonominya kuat,  dalam  keadaan  perbedaan  ekonomi yang  lebih  menjolok  terdapat  pula  dalam masyarakat  adanya  golongan  fakir  miskin dan  golongan  kaya.  Biasanya  golongan fakir miskin merupakan golongan masyarakat  terbanyak.  ZIS  sebagai  salah satu  cara  menanggulagi  kemiskinan  yaitu dengan  adanya  dukungan  dari  orang  yang mampu  mengeluarkan  hartanya  untuk diberikan  kepada  yang  membutuhkan  dan menjadi  salah  satu  penunjang  kemakmuran masyarakat  karena  telah  memberikan  hasil yang  signifikan  diantaranya  adalah  dengan memberdayakan  masyarakat  dari  ekonomi lemah,  dapat  memotivasi  dan  mempunyai rasa  tanggung  jawab  khusunya  bagi mustahiq untuk selalu berusaha dengan baik

## Fungsi dan Manfaat ZIS
Fenomena  ditengah  masyarakat
ZIS  termasuk  ibadah  yang  sangat strategis dan mampu mengurangi ketimpangan  sosial  antara  pihak  yang  kaya dan  phak  yang  miskin.  ZIS  dapat memberikan jaminan sosial ekonomi masyarakat  penerima  zakat  yaitu  mustahik. ZIS  termasuk  bentuk  dari  filantropi  atau kedermawanan dalah ajaran Islam. (Kusumasari & Iswanaji, 2021)
118
dan  maksimal  serta  dapat  menghasilkan finansial  bagi  terciptanya  kesejahteraan hidup masyarakat miskin. (Abbas, 2017)
Adapun  manfaat  dari  ZIS  yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa  ZIS  yang  telah  ditunaikan merupakan  salah  satu  sifat  yang dimiliki  oleh  orang-orang  yang  baik penghuni surga.
2. Pelaku  ZIS  termasuk  salah  satu  sifat yang  dimiliki  orang-orang  mukmin yaitu mereka yang berhak
memperoleh rahmat Allah.
3. Dengan  berzakat  Allah  SWT  akan menumbuh kembangkan dan memberikan keuntungan bagi muzakki .
4. Para muzakki diberi jaminan perlindungan oleh Allah dari sengatan terik panas pada hari kiamat.
5. Zakat  merupakan  wasilah  datangnya berbagai  kebaikan  dan  sebaliknya tidak berzakat menyebabkan terputusnya aliran kebaikan.

## Penerima Zakat
Yang  dimaksud  dengan  sasaran zakat  adalah  orang-orang  yang  berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahiq.  Agama  Islam  memberi  petunjuk siapa  orang  yang  berhak  dan  perlu  dibantu dan  diperhatikan  menurut  keadaan  yang sebenarnya  sesuai  petunjuk  al-Quran  surah al-Taubah: 60.
اَمَّنِا ۞ اَهْيَلَع  َنْيِلِمٰعْلا َو  ِنْيِك ٰسَمْلا َو  ِءۤا َرَقُفْلِل  ُتٰقَدَّصلا ِلْيِبَس  ْيِف َو  َنْيِم ِرٰغْلا َو  ِباَق ِ رلا ىِف َو  ْمُهُب ْوُلُق  ِةَفَّلَؤُمْلا َو
ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُ هاللّٰ َوْۗ ِ هاللّٰ َنِ م ًةَضْي ِرَف  ِْۗلْيِبَّسلا  ِنْبا َو ِ هاللّٰ
Artinya:  “Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah untuk  orang-orang  fakir,  orang- orang  miskin,  para  amil  zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba
sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang  yang  berutang,  untuk jalan  Allah  dan  untuk  orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan  pertolongan),  sebagai kewajiban  dari  Allah.  Allah  Maha
Mengetahui  lagi  Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)
Sesuai ayat yang di atas bahwasanya  yang  berhak  dalam  menerima dana  zakat  yaitu  sebagai  berikut:  Fakir  dan Miskin; Amil;
Muallaf; Riqab (memerdekan  hamba  sahaya); Gharimin (orang  yang  berhutang); Fi  Sabilillah ;  dan yang  terakhir Ibnu  Sabil. (Fasiha  et  al., 2017)
Awalnya  terkait  pengelolaan  zakat dan  lembaga  pengelola  zakat  telah  diatur dalam UU No. 38 tahun 1999. Namun ssaat ini  telah  disesuaikan  menjadi  UU  No.  23 tahun  2011  tentang  pengelolaa  n  zakat. Menurut UU No. 23 tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan
pengkoordinasian dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan  zakat.  Tujuannya  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efesiensi pelayanan dalam zakat. Agar manfaat zakat dapat  meningkat  bagi  sosial  ekonomi masyarakat.
Lembaga yang memiliki wewenang  dalam  melakukan  pengelolaan zakat  ,  infaq  dan  shadaqah  disebut  juga dengan  Organisasi  pengelola  Zakat.  Dalam UU  No.  23  tahun  2011  disebutkan  bahwa ada  dua  Organisasi  Pengelola  Zakat  yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  dan  Lembaga  Amil  Zakat (LAZ).(Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat, 2011) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  adalah  Organisasi  Pengelola Zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah. BAZNAS tersebar hampir disetiap tingkatan  daerah  baik  tingkat  pusat, provinsi  dan  kabupaten/kota.  BAZNAS berwenang  melakukan  tugas  pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga  pemerintah  nonstruktural  yang bersifat  mandiri  dan  bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

## Lembaga Pengelola Zakat
BAZNAS  memiliki  fungsi  yaitu menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian hingga
pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan  zakat.  BAZNAS  melaporkan hasil  pelaksanaan  tugasnya  secara  tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Sedangkan  Lembaga  Amil  Zakat atau LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat  yang  memiliki  tugas  membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan  zakat.  Untik  membentuk LAZ  wajib  mendapat  izin  dari  Menteri  atau pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri.  LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat yang  telah  diaudit  kepada  BAZNAS  secara berkala.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya,  BAZNAS  dapat  dibantu  Unit Pengumpul  Zakat  (UPZ).  UPZ  merupakan satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh BAZNAS  untuk  membantu  mengumpulkan zakat.(Rahman, 2015)

## Regulasi Zakat
Pengaturan mengenai zakat di Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar regulasi Pengelolaan  zakat.  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2011  menempatkan  zakat  sebagai tatanan  hukum  formal  dan  Hukum  nasional, karenanya  zakat  saat  ini  bukan  lagi  berada dalam  ranah  tradisional  yang  dikelola  secara Parsial, akan tetapi menjadi potensi pendapatan  yang  harus  dikelola  secara profesional  agar  mencapai  tujuan  umun sosial yaitu pemberdayaan masyarakat dalam rangka  untuk  mencapai  kemajuan  dan kesejahteraan.
Kementerian  Agama  dan  BAZNAS telah  menyusun  Beberapa  peraturan  teknis diantaranya Peraturan Menteri Agama (PMA),  Ketentuan  Menteri  Agama  (KMA), Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS), dan SK
Ketua  BAZNAS,  hal  ini  bertujuan  agar pengelolaan  zakat  di  Indonesia  sesuai dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku serta  mematuhi  aspek-aspek  akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan zakat.
(Kusumasari & Iswanaji, 2021)
Dalam  proses  pengumpulan  zakat dapat dilakukan dengan menghitung kewajiban  zakat  yang  harus  Ditunaikan oleh  muzaki,  proses  ini  dapat  dilakukan secara  mandiri  oleh  muzaki  maupun meminta  bantuan  Mustahiq,  Dalam  hal  ini BAZNAS. Selanjutnya dalam proses pendistribusian, zakat dikelola oleh mustahik  sesuai  dengan  Ketentuan  syariat Islam  dan  mengacu  pada  skala  prioritas pendistribusian zakat. Pada proses pendayagunaan,  zakat  Disalurkan  melalui berbagai  program  seperti  usaha  untuk produktif, hal ini bertujuan untuk menangani  fakir  miskin  Dan  peningkatan kualitas  umat.  Setelah  proses  dilakukan, proses yang terakhir yaitu pelaporan zakat.
Pelaporan  Zakat  merupakan  bentuk transparansi  mustahik  atas  dana  yang dikelola  dari  muzaki  kepada  pihak-pihak yang  berkepentingan  seperti  muzaki  itu sendiri,  pemerintah,  maupun  masyarakat secara luas. BAZNAS RI wajib Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana  sosial  keagamaan  lainnya  Kepada Menteri  secara  berkala.  Pengelolaan  zakat, infak,  dan  sedekah  yang  diatur  dengan sistem Hukum yang baku dapat memungkinkan  ZIS  terkoneksi  dengan aturan  pajak  dan  keuangan,  sehingga dengan  adanya  Regulasi  zakat  dapat memaksimalkan  potensi  pembayaran  zakat karena secara  legal dapat memaksa seseorang untuk Membayar zakat. (Kusumasari & Iswanaji, 2021)
Mengenai  akuntansi  ZIS,  Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI)  telah  menerbitkan Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan 109  (PSAK  109)  tentang  akuntansi  zakat
Akuntansi  Zakat,  Infaq,  dan  Sedekah (PSAK 109)
120
dan  infak/sedekah  yang  mengatur  Tentang pengakuan,  pengukuran,  dan  pelaporan keuangan  suatu  badan  atau  lembaga  Amil zakat(Ohoirenan et al., 2020).
Pengesahan PSAK 109 sebagai standar  akuntansi  pengelolaan  zakat,  infak, dan sedekah di Indonesia, serta menjadi dasar yang  mengikat  dalam  penyusunan  laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Standar akuntansi  zakat,  infak,  dan  sedekah  ini tentunya  berbeda  dengan  standar  akuntansi perbankan syariah maupun perusahaan manufaktur.
Ruang  Lingkup  dalam  PSAK  109 berlaku  untuk  amil  yang  menerima  dan meyalurkan  zakat,  infak,  dan  sedekah.  Amil Merupakan  organisasi  pengelola  zakat  yang pembetukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan  dam  menyalurkan  Zakat, infak, dan sedekah.
Jenis  dana  dalam  pengelolaan  Untuk memenuhi  aspek  transparansi  pengelolaan ZIS (Kusumasari & Iswanaji, 2021) diantaranya:
1. Dana  amil,  merupakan  dana  bagian amil  yang    Berasal  dari  bagian  amil atas  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah serta  dana  lainnya.  Dana  amil digunkan untuk Pengelolaan amil.
2. Dana infak/sedekah, merupakan bagian  nonmail  atas  penerimaan infak/sedekah  baik  terikat  Maupun tidak terikat.
3. Dana  zakat,  merupakan  dana  yang berasal dari zakat.
Dalam PSAK 109 pengukuran, penerimaan,  dan  penyaluran  ZIS  dilakukan dengan  mempertimbangkan  prinsip  Syariah. Hal-hal  yang  perlu  diungkap  oleh  amil menurut PSAK 109 diantaranya:
1. Kebijakan  penyaluran  zakat  Seperti penentuan  skala  prioritas  penyaluran, dan penerimaan;
2. Kebijakan  pembagian  antara  dana amil  dan  dana  Non  amil  atas penerimaan  zakat,  seperti  persentase pembagian,  alasan,  dan  konsistensi kebijakan;
3. Metode    penentuan  nilai  wajar  yang digunakan  untuk  penerimaan  zakat
berupa aset non kas;
4. Rincian  jumlah  penyaluran  dana zakat  yang  mencakup  jumlah  beban pengelolaan  dan  jumlah  dana  yang diterima langsung mustahik; dan,
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan  istimewa,  jumlah  dan jenis  aset  yang  disalurkan,  serta presentase  dari aset  yang  disalurkan tersebut dari total penyaluran. Laporan keuangan pengelolaan dana ZIS  merupakan  hasil  dari  siklus akuntansi  yang  disajikan  setiap periode  baik  triwulan,  caturwulan, maupun  laporan  keuangan  tahunan. Sesuai  dengan  pernyataan  standar akuntansi  109  komponen  laporan keuangan  yang  lengkap  dan  harus dilaporkan  oleh  amil  terdiri  dari: Neraca  (Laporan  Posisi  Keuangan), Laporan  perubahan  dana,  Laporan perubahan  aset  kelolaan,  Laporan arus  kas,  dan  Catatan  atas  laporan keuangan (CALK).
Transparansi berasal dari kata transparent yang  memiliki  arti jelas,  nyata dan  bersifat  terbuka.  Istilah  transparansi dapat  diartikan  sebagai  kejelasan  atau keterbukaan informasi. Transparansi merupakan  proses  penyampaian  laporan kepada seluruh pihak secara terbuka, terkait pengoperasian  suatu  pengelolaan  dengan mengikutsertakan  seluruh  unsur  sebagai dasar  dalam  pengambilan  keputusan  dan proses  pelaksanaan  kegiatan.  Transparansi pelaporan  keuangan  diartikan  sebagai penyampaian  informasi  keuangan  kepada masyarakat  luas  (warga)dalam  rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan  yang  berlaku,  dan  meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan (Salle, 2016).
Pada proses pengelolaan dan manajemen dana ZIS, tranparansi merupakan  keterbukaan  dalam  mengelola
Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
121
dana  ZIS  yang  dihimpun  dari  muzaki  mulai dari  proses  penghimpunan,  pengeloaan sampai  pendistribusian  dana  ZIS.  Menurut BAZNAS  transparansi  dana  ZIS  berarti sebagai  keterbukaan  sumber  keuangan, rincian  penggunaan,  jumlah  dana,  dan pertanggungjawaban  dana  ZIS  yang  dikelola oleh  OPZ  dari  para  muzaki.  Aspek transparansi  dalam  pengeloaan  zakat,  infak, dan sedekah merupakan hal yang fundamental karena OPZ BAZNAS.
Akuntabilitas  berasal  dari  bahasa asing  yakni  “ accountability ”  yang  berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas  adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat  untuk  memerintah  kepada  yang memberi  mereka  mandat.  Akuntabilitas dalam laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban  atas  semua  kegiatan organisasi  dan  kegiatan  yang  dijabarkan dalam  bentuk  laporan  keuangan  oleh  pihak- pihak  yang  telah  diberi  tanggung  jawab untuk  mencapai  tujuan  organisasi  dalam jangka  waktu  tertentu.  (Kusumasari  & Iswanaji, 2021) .
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud  akuntabilitas  dalam  pengelolaan zakat yaitu pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan  dan  diakses  oleh masyarakat. (Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat, 2011)
Pengungkapan transparansi dan akuntabilitas  dana  ZIS  dapat  dilakukan menggunakan berbagai media seperti laporan tahunan,  majalah  bulanan  zakat,  dan  laporan keuangan  periodik.  Tingkat  kepercayaan masyarakat  menentukan  keberhasilan  sebuah organisasi pengelola zakat dalam menghimpun  dan  mengelola  dana  dari masyarakat. Suatu organisasi yang baik tidak hanya  memiliki  sistem  pengendalian  internal yang  menunjang,  namun  juga  memiliki transparansi dan akuntabilitas keuangan yang baik.  Akuntabilitas  adalah  akuntabilitas  dan transparansi  merupakan  control  dari  muzaki, suatu  lembaga  yang  memiliki  akuntabilitas dan transparansi yang baik akan mendapatkan  kepercayaan  dari  muzakinya
dan akan dapat meningkatkan realisasi dana zakat.  Transparansi  dan  akuntabilitas  yang baik dapat dilihat dari tiga komponen yakni pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat  waktu  dan  adanya  audit  dari pemerintah dan lembaga eksternal.
(Indrarini, 2017) Adapun beberapa Indikator
transparansi yakni: Kesediaan dan aksesibilitas  dokumen,  Kejelasan  dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses,  dan  Kerangka  regulasi  yang menjamin  transparansi.  Empat  indikator akuntabilitas  yaitu  (1)  Kejujuran  dan Hukum,  (2)  Manajerial,  (3)  Program,  (4) Kebijakan. (Negara & INDONESIA, 2009)

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  mengenai  transparansi dan  akuntabilitas  laporan  keuangan  ZIS bedasarkan PSAK 109 telah dilakukan oleh beberapa  peneliti  terdahulu  di  Organisasi Pengelola  Zakat,  Infak  dan  Sedekah diantaranya dilakukan oleh Niken Kusumasari  pada  tahun  2021  melakukan penelitian tentang Transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  dana  ZIS  pada BAZNAS RI pada masa pandemi Covid-19. Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa penyusunan laporan keuangan BAZNAS RI transparansi  dalam  mengelola  dana  ZIS  di masa  pandemi  Covid-19  sudah  dilakukan dengan  baik  dan  sesuai  yaitu  dengan menyusun laporan keuangan, mempublikasikan  program  yang  telah dilaksanakan,  sasaran  penerima  dana  ZIS, dan melaporkan proses distribusi dana ZIS. Namun dalam akuntabilitas belum sepenuhnya  dilakukan  dengan  baik,  karena BAZNAS  RI  belum  melaporkan  dan mempublikasikan  laporan  keuangan  tahun 2020  kepada  publik.  (Kusumasari  & Iswanaji, 2021)
Penelitian  lainnya  yaitu  yang dilakukan  oleh  Moh  Husain  Ohoirenan pada  tahun  2020  melakukan  penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota  Tual. Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa penyusunan laporan keuangan zakat,
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
122
infak/sedekah  pada  BAZNAS  Kota  Tual belum  sepenuhnya  menerapkan  PSAK  109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan  zakat  menggunakan  lima  elemen yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran,  penyajian  dan  pengungkapan. Namun di dalam praktiknya,  BAZNAS  Kota Tual  hanya  menerapkan  beberapa  elemen yaitu  pengakuan  awal  dan  penyaluran  saja. BAZNAS  Kota  Tual  belum  menerapkan pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan. (Ohoirenan et al., 2020)
Selanjutnya penelitian yang dilakukan  oleh  Rahman  pada  tahun  2015 melakukan  penelitian  tentang  akuntansi zakat,  infaq  dan  sedekah  (PSAK  109)  upaya peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas organisasi  pengelola  zakat  (OPZ).  Hasil  dari penelitian  menunjukan  bahwa  sebagian  OPZ dalam  membuat  laporan  keuangan  masih belum  menerapkan  PSAK  109,  sebagian OPZ masih menggunakan pelaporan keuangan  yang  sederhana  sehingga  bentuk dan  format  pelaporan  tiap  OPZ  menjadi berbeda-beda. Faktor penyebab belum diterapkannya  PSAK  109  di  sebagian  OPZ adalah  kesulitan  dalam  menerapkannya karena  kendala  sumber  daya  manusia  yang dimiliki OPZ. (Rahman, 2015)
Selanjutnya  Rachma  Indrarini  pada tahun  2017  melakukan  penelitian  terdahulu tentang transparansi dan akuntabilitas laporan  keuangan  lembaga  amil  zakat: perspektif  muzaki  UPZ  BNI  Syariah.  Hasil dari  penelitian  bahwa  UPZ  BNI  Syariah belum  akuntabel  dan  transparan  dalam pengelolaan dana zakatnya. Ketidak transparan  dan  akuntabel  UPZ  tercemin  dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui  media  cetak  (majalah/brosur)  dan web,  tidak  adanya  pelaporan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  UPZ  dan  tidak  adanya laporan  mustahiq  yang  menerima  zakat. (Indrarini, 2017)
Di  sisi  lain,  Devi  Megawati  & Trisnawati  pada  tahun  2015  melakukan penelitian tentang penerapan PSAK 109 pada BAZ Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  BAZ Pekanbaru telah menerapkan PSAK 109 pada
pelaporan keuangannya sejak 2011 tercantum dalam laporan tahunan 2011 dan 2012.  Kemudian  perwujudan  transparansi akuntabilitas  merupakan  dampak  positif pada  peningkatan  pengumpulan  zakat, donasi/amal, serta meningkatkan kepercayaan  publik  pada  pemerintah  Kota Pekanbaru.(Trisnawati, 2015)
Nikmatuniayah  pada  tahun  2015 melakukan  penelitian  tentang  akuntabilitas laporan  keuangan  lembaga  amil  zakat  di Kota  Semarang.  Hasil  dari  Penelitian bahwa  pelaporan    keuangan  yang  dibuat oleh  LAZ  pada  Kota  Semarang  telah mempublikasikan  laporan  keuangan  untuk publik, dalam berbagai bentuk media yaitu: papan  pengumuman,  surat/laporan  ke muzaki,  bulletin,  surat  kabar,  majalah, brosur, dan email/internet. Serta Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  LAZ ditujukan  kepada  Masyarakat,  Negara,  dan Tuhan  (Allah  Swt).(Nikmatuniayah  & Marliyati, 2015)
Berdasarkan  penelitian  terdahulu yang  telah  penulis  telusuri,  terdapat perbedaan  dengan  tulisan  ini  yaitu  terkait objek  yang  diteliti  mengenai  transparansi dan  akuntabilitas  serta  lokasi  penelitian  ini adalah BAZNAS Kabupaten Kampar.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan  ( field  research )  dengan  metode penelitian kualitatif. Kualitatif  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif,  ucapan atau tulisan  dan  perilaku yang  didapat  dari  orang  itu  sendiri. Penelitian  kualitatif  juga  berarti  penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku,  dan  juga  tentang  organisasi, gerakan  sosial  atau  hubungan  timbal  balik (Sugiyono,  2002).  Sumber  data  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari BAZNAS  Kampar  yaitu    informan  yang berjumlah  3  orang  terdiri  dari  komisioner bagian  keuangan,  kepala  bagian  keuangan, kepala  pendistribusian  dan  pendayagunaan dana  ZIS.  Sedangkan  sumber  data  secara sekunder  didapatkan  dari  buku,  jurnal,  dan
website  termasuk  website  ZIS.  Metode pengumpulan  data    dilakukan  dengan  cara observasi  ,  wawancara,  dan  dokumentasi. Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah deksriptif kualitatif. Deskriptif, yaitu penelitian  yang  menggambarkan  kaidah subjek,  dan  objek  penelitian  berdasarkan fakta-fakta yang ada.(Soerjono, 1986).

## HASIL Profil BAZNAS Kampar
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah lembaga  resmi  yang  melakukan  pengelolaan zakat,  infak,  dan  shadaqah  di  Kabupaten Kampar.  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kabupaten  Kampar  terealisasi atas  berlakuya  Undang-Undang    Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  1999  tentang pengelolaan  zakat  oleh  pemerintah,  maka sehubungan dengan itu, Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan PERDA Kabupaten  Kampar  Nomor  :  2  tahun  2006 tentang pengelolaan zakat, infaq  dan shadaqah.  Kemudian  sejak  disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 yang mana nama  Badan  Amil  Zakat  Daerah  (BAZDA) Kabupaten  Kampar  diribah  menjadi  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kabupaten Kampar  sejak  tanggal  20  Februari  2013. Adapun  kepengurusannya  baru  berubah dengan  terbitnya  SK  Bupati  Kampar  No. 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang  pengangkatan  Pimpinan  Badan  Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bakti.
Adapun  Visi  misi  dari  BAZNAS Kampar yaitu: Visi: ”Sebagai pengelola zakat yang  kompeten  dan  terpercaya  dalam melayani masyarakat muslim Kampar menuju Kampar yang diberkahi“.
Untuk  mewujudkan  visi  tersebut dapat  ditempuh  melalui  7  (tujuh)  misi BAZNAS Kabupaten Kampar sebagai berikut:
1. Mengembangkan kompetensi pengelola  zakat  sehingga  menjadi lembaga pilihan utama umat;
2. Membangun  pusat  rujukan  zakat tingkat  Kota  (Kabupaten  Kampar)
untuk  tata  kelola,  aspek  syariah, inovasi  program,  dan  pusat  data zakat bagi seluruh pengelola zakat; 3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan  zakat  yang  transparan, efektif  dan  efisien;  menjalankan pengelolaan  zakat  yang  amanah sehingga  mendapat  kepercayaan dari masyarakat; memberikan pelayanan bagi muzakiuntuk menunaikan  zakat  dengan  benar sesuai  syariah;  mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan  untuk  meningkatkan kesejahteraan mustahik; serta mensinergikan  seluruh  potensi  dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat; BAZNAS Kabupaten Kampar melaksanakan 2 (dua) fungsi yaitu:
1. BAZNAS kabupaten
terbatas ditekankan  pada  peran  koordinasi terhadap LAZ yang ada di Kabupaten Kampar, terkait kebijakan  dan  pedoman  pengeloaan zakat  yang  telah  ditetapkan  oleh BAZNAS,  bertanggungjawab  atas pelaporan  zakat  tingkat  Kabupaten termasuk  didalamnya  laporan  LAZ tingkat  Kabupaten,  serta  pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berkala Provinsi di Kabupaten.
2. Pada  fungsi  operator  utama  zakat, BAZNAS Kabupaten Kampar melakukan penghimpunan zakat secara luas dalam wilayah administrasi Kabupaten yang meliputi kantor satuan kerja pemerintah  daerah/lembaga  daerah kabupaten,  kantor  intansi  vertikal tingkat kabupaten, BUMD
Kabupaten  perusahaan  swasta  skala kabupaten, masjid, mushalla, langgar,  surau,  atau  nama  lainnya; dan desa/kelurahan atau nama lainnya. Namun jenis  – jenis bidang program  yang  ada  di  BAZNAS
124
Kampar  ada  5  (lima)  yaitu  program: 1)  Kampar  Cerdas;  2)    Kampar Makmur;  3)  Kampar  Sehat;  4)
Kampar  Taqwa;  Dan  5)  Kampar
Peduli.

## PEMBAHASAN
Transparansi Laporan Keuangan BAZNAS  Kampar  Berdasarkan  PSAK
109
Setiap laporan keuangan yang disusun oleh organisasi baik organisasi bisnis maupun  non  bisnis  perlu  dilakukan  secara transparan. Termasuk dalam pelaporan keuangan ZIS pada BAZNAS Kampar.
Tranparansi artinya keterbukaan dalam  mengelola  dana  ZIS  yang  dihimpun dari muzaki mulai dari
proses
penghimpunan, pengeloaan sampai
pendistribusian dana ZIS. Menurut BAZNAS transparansi  dana  ZIS  berarti  sebagai keterbukaan sumber keuangan, rincian penggunaan, jumlah dana, dan pertanggungjawaban  dana  ZIS  yang  dikelola oleh  OPZ  dari  para  muzaki.  Aspek transparansi  dalam  pengeloaan  zakat,  infak, dan sedekah merupakan hal yang fundamental bagi OPZ BAZNAS.
Indikator transparansi yakni: Kesediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan  proses,  dan  Kerangka  regulasi yang menjamin transparansi.
Pelaporan keuangan BAZNAS Kampar  tersedia  dalam  bentuk  file  maupun dalam bentuk laporan berupa buku. Selain itu laporan  keuangan  BAZNAS  Kampar  juga dipublikasikan  secara  terbuka  dan  dapat dengan mudah diakses oleh siapapun melalui website resmi BAZNAS yaitu https://www.baznaskampar.or.id/. Laporan keuangan  yang  disusun  dan  dipublikasikan oleh  BAZNAS  berupa  laporan  keuangan tahunan. Tujuan utama dari laporan keuangan secara terbuka adalah menyediakan informasi  yang  relevan  untuk  pihak-pihak yang  berkepentingan  baik  pihak  internal maupun eksternal misalnya muzakki, pemerintah,  pihak  lain  yang  menyediakan sumber dana bagi OPZ dan juga masyarakat.
Laporan  keuangan  yang  disajikan jelas  dan informasinya legkap serta prosesnya terbuka.
Dana  ZIS  yang  diperoleh  dari masyarakat  (Muzakki)  harus  diakui  dengan menggunakan  sistem  akuntansi  akrual  agar laporan  posisi  keuangan  menggambarkan uang  tunai  sesuai  posisi  yang  ada.  Tetapi pelaporan  keuangan  yang  dipublikasikan melalui  website  baru  dimulai  pada  tahun 2020  dan  diperbandingkan  dengan  tahun 2019. Sementara untuk mengukuran laporan  keuangan  dalam  PSAK  109  telah disebutkan  terdapat  lima  komponen  yaitu  : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan  Dana,  Laporan  Asset  Kelolaan, Laporan  Arus  Kas  dan  Catatan  Atas Laporan Keuangan (CALK)..

## Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan  atas  Laporan  Keuangan (CALK)  yaitu  memuat  catatan  tambahan dan informasi tentang rincian pos-pos  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan.  CALK ini  berisi  informasi  rinci  termasuk  laporan posisi  keuangan,  laporan  pertumbuhan dana,  laporan  pertumbuhan  aset  kelolaan, dan  laporan  arus  kas.  CALK  laporan keuangan BAZNAS Kampar sudah disajikan dalam website yang telah dicantumkan  dan  dapat  dengan  mudah diakses oleh publik.
Berdasarkan  unsur-unsur  laporan keuangan yang telah disajikan oleh BAZNAS  Kampar  tersebut  artinya  laporan keuangan BAZNAS Kampar belum disajikan  sesuai  dengan  standar  pelaporan pada PSAK 109. Karena BAZNAS Kampar tidak menyajikan informasi terkait  Laporan perubahan  Aset  Kelolaan.  Meskipun  dalam laporan  perubahan  aset  kelolaan  BAZNAS Kampar  tetap  menyajikan  tabel  namun tidak  memberikan  informasi  apa-apa  dari tabel  yang  disajikan.  Sehingga  pengguna laporan keuangan tidak mendapatkan seluruh informasi terkait keuangan BAZNAS Kampar.
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 6, No. 1, Januari 2023 125 Akuntabilitas Laporan Keuangan BAZNAS  Kampar  Berdasarkan  PSAK 109 Pengelolaan  Zakat  yang  akuntabel adalah pengelolaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan  dan  diakses  oleh masyarakat  luas.  Terdapat  4  (Empat) indikator  akuntabilitas  yaitu  :  Kejujuran  dan Hukum; Manajerial; Program; Kebijakan
Penerapan  PSAK  No.  109  pada laporan  keuangan  Lembaga  Amil  Zakat berdampak  pada  peningkatan  akuntabilitas. Laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar keuangan yang berlaku menunjukkan akuntabilitas yang  dapat  meningkatkan kepercayaan publik.
Pada  BAZNAS  Kampar,  laporan keuangan  disajikan  dengan  jujur  sesuai dengan transaksi yang terjadi dalam BAZNAS  Kampar.  Manajerial  BAZNAS Kampar  dilakukan  sesuai  dengan  tupoksi. Program-program yang dikelola oleh BAZNAS  Kampar  juga  menjangkau  seluruh masyarakat Kampar tanpa terkecuali. Seperti program  Kampar  Cerdas,  Kampar  Makmur, Kampar  Sehat,  Kampar  Taqwa  dan  Kampar Peduli.
Total penyaluran dana ZIS yang dapat digunakan  sebagai  penilaian  akuntabilitas (pertanggungjawaban)  lembaga  pengelola zakat. Dapat dilihat setiap tahunnya mengalami  peningkatan  penerimaan  zakat yang  cukup  signifikan  menjadi  salah  satu indicator Lembaga ini mendapat kepercayaan muzakinya.  Walaupun  laporan  keuangan tersebut  baru  mulai  dipublish  di  web  pada tahun  2020  dan  terkadang  terdapat  kendala dalam mengakses laporan keuangan.
Dalam  menerapkan  PSAK  No.  109 dalam pembuatan laporan Keuangan BAZNAS  Kampar  yang  dilakukan  oleh para badan  Amil  Zakat  tersebut  telah  disajikan secara  baik.  Penyajian  laporan  keuangan yang  dapat  diakses  oleh  publik  merupakan salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  yang harus  dipenuhi  oleh  lembaga  amil  zakat kepada  para    muzzaki,  sehingga  muzzaki secara langsung dapat mengawasi bagaimana sistem  pengelolaan  zakat  yang  ada  pada Badan  Amil  Zakat.  Akuntabilitas  dalam
penyajian  laporan  keuangan  ZIS  akan meningkatkan  kepercayaan  para  donatur, sehingga  jumlah  penghimpunan  ZIS  juga akan meningkat.

## SIMPULAN
Pelaporan
Keuangan ZIS di BAZNAS  Kampar  berdasarkan  PSAK  109 secara  umum  belum  dapat  dikatakan transparan  dan  akuntabel.  Hal  tersebut dikarenakan berdasarkan PSAK 109, BAZNAS Kampar tidak menyajikan unsur- unsur  laporan  keuangan  secara  lengkap seperti  laporan  perubahan  aset  kelolaan yang  tidak  disajikan.  BAZNAS  Kampar hanya menyajikan tebel Laporan Perubahan Aset  Kelolaan  namun  tidak  menuliskan informasi  apapun.  Artinya  tabel  dari Laporan Perubahan Aset Kelolaan disajikan kosong.  Sedangkan  laporan  keuangan  ZIS dapat  dikatakan  transparan  dan  akuntabel ketika laporan keuangan menyajikan seluruh  informasi  keuangan  BAZNAS Kampar  dan  dapat  dengan  mudah  diakses oleh masyarakat umum. Sedangkan terkadang  laporan  keuangan  yang  ada  di dalam  web  BAZNAS  Kampar  tidak  bisa diakses.  Implikasi  penelitian  ini  agar  dapat digunakan  sebagai  acuan  oleh  pengurus BAZNAS Kampar dalam pelaporan keuangan pada periode berikutnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Abbas,  A.  S.  (2017).  Zakat  ketentuan  dan pengelolaannya. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa .
Fasiha,  S.,  EI,  M.,  Fasiha,  S.,  &  EI,  M. (2017). ZAKAT PRODUKTIF Alternatif  Sistem  Pengendalian Kemiskinan .
Firmansyah,  F.  (2013).  Zakat  sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 21 (2), 179–190.
126
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23, 1 (2011).
Indrarini,  R.  (2017).  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Lembaga  Amil  Zakat:  Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. AKRUAL: Jurnal Akuntansi , 8 (2), 166–178.
Kusumasari,  N.,  &  Iswanaji,  C.  (2021).
Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Zis  Pada  Baznas Ri  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.
Bilancia:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi ,
5 (4), 417–428.
Negara,  L.  A.,  &  INDONESIA,  R.  (2009).
Budaya Kerja Organisasi Pemerintah . Jakarta.
Nikmatuniayah,  N.,  &  Marliyati,  M.  (2015). Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Lembaga  Amil  Zakat  di  Kota Semarang. MIMBAR:  Jurnal  Sosial
Dan Pembangunan , 31 (2), 485–494.
Nopiardo,  W.  (2016).  Zakat  Sebagai  Ibadah
Maliyah Ijtima’iyah Dalam Perspektif  Ilmu  Ekonomi  Islam. JURIS  (Jurnal  Ilmiah  Syariah) ,
14 (2), 217–224.
Ohoirenan,  M.  H.,  Fithria,  A.,  &  Fithria,  A. (2020).  Analisis  Penerapan  PSAK 109  Pada  Badan  Amil  Zakat Nasional  Kota  Tual. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah , 3 (2), 135.
Persentase  Penduduk  Miskin  Maret  2022 turun  menjadi  9,54  persen .  (2022). Badan Pusat Statistik.
https://www.bps.go.id/pressrelease/2 022/07/15/1930/persentase- penduduk-miskin-maret-2022-turun- menjadi-9-54-persen.html
Rahman,  T.  (2015).  Akuntansi  zakat,  infak dan  sedekah  (PSAK  109):  Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas  organisasi  pengelola
zakat  (OPZ). Muqtasid:  Jurnal Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah ,
6 (1), 141–164.
Rifai,  F.  Y.  A.,  &  Priyono,  N.  (2020).
Upaya Penguatan Transparansi dan
Akuntabilitas  Badan  Amil  Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS)
Berbasis  PSAK  109  dalam  Kajian Literatur. Journal  of  Economic, Management, Accounting and
Technology , 3 (2), 108–119.
Salle, A. (2016). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 1 (1), 217576.
Soerjono,  S.  (1986).  Pengantar  penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta .
Sugiyono,  D.  R.  (2002).  Metode  penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta .
Susilowati, S. H. (2007). Dampak kebijakan ekonomi  di  sektor  agroindustri terhadap  distribusi  pendapatan dan kemiskinan di Indonesia .
Trisnawati,  D.  M.  F.  (2015).  Penerapan
PSAK  109  Tentang  Akuntansi Zakat  dan  Infak/Sedekah  pada BAZ Kota Pekanbaru. Kutubkhanah , 17 (1), 40–59.
Visi Misi BAZNAS Kampar . (n.d.). https://www.baznaskampar.or.id/vi si-misi/