## KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA ERA PANDEMI COVID-19
Ulfa Dj. Nurkamiden
Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Email: ulfadjnurkamiden@gmail.com

## ABSTRAK
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  Indonesia  dan  berbagai  Negara  di  bumi berdampak  sangat  luar  biasa  terhadap  berbagai  sektor,seperti  ekonomi, kesehatan, politik, sampai pada bidang pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana strategi  dan  kebijakan  yang  diambil  dalam  menghadapi  pandemi  agar  kualitas pendidikan tetap terjamin mutunya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kajian  pustaka  yang  datanya  didapatkan  dari  berbagai  literature  yang dikaji  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  secara  teoretis  dan filosofis. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 1. kebijakan utama yang diambil oleh  pemerintah  lebih  berorientasi  kepada  keselamatan  peserta  didik,  pendidik, tendik,  dan  masyarakat  secara  umum.  2.  Lembaga  pendidikan  diberikan kewenangan  untuk  mengatur  model  pembelajaran  yang  kiranya  sesuai  dengan kebutuhan pada saat pandemi. 3. Membatalkan pelaksanaan ujian Nasional bagi peserta didik.
Kata  Kunci: Manajemen  Pendidikan  Tinggi,  New  Normal,  Peluang  dan Tantangan.

## ABSTRACT
The Covid-19 pandemic  that hit Indonesia and various countries on earth  had a tremendous  impact  on  various  sectors,  such  as  the  economy,  health,  politics,  to the education sector from elementary to college. Thus, this study aims to see how the  strategies  and  policies  taken  in  dealing  with  the  pandemic  are  so  that  the quality  of  education  remains  guaranteed.  The  method  used  in  this  study  is  a literature review whose data is obtained from various literatures that are studied and analyzed using a theoretical and philosophical approach. The results  of this study found that 1. the main policies taken by the government were more oriented towards  the  safety  of  students,  educators,  staff,  and  society  in  general.  2. Educational  institutions  are  given  the  authority  to  regulate  learning  models  that would  be  in  accordance  with  the  needs  during  a  pandemic.  3.  Canceling  the implementation of the National exam for students.
Keywords: Higher  Education  Management,  New  Normal,  Opportunities  and Challenges.

## PENDAHULUAN
Indonesia  dalam  kurun  waktu  satu  tahun  terakhir  mengalami  pandemic yang  disebut  Covid-19.  Hadirnya  virus  covid-19  bahkan  menghebohkan  seluruh Negara yang ada di dunia. Virus yang berasal dari Wuhan ini cukup merepotkan dan  begitu  sangat  berdampak  tidak  baik  bagi  kehidupan  manusia,  bahkan  nyaris melumpuhkan  berbagai  sector  seperti  kesehatan,  ekonomi,  politik,  dan pemerintahan yang berakibat terganggunya pelayanan publik.
Dunia pendidikan juga ikut terdampak akibat virus tersebut, baik dari segi pelayanan sampai pada ranah praksis  yang sejatinya  proses pembelajaran selama ini  dilakukan  secara  tatap  muka  baik  dalam  kelas  atau  ruang-ruang  akademik ilmiah  lainnya  beralih  kepada  ruang  virtual  yang  tanpa  memerlukan  kehadiran fisik, namun proses pembelajaran tetap bisa berlangsung, walaupun begitu banyak masalah yang ditimbulkan akibat pergeseran dari tatap muka ke daring.
Kehadiran  covid-19  tidak  hanya  merubah  dunia  pendidikan  namun  juga semua  tatanan  kehidupan  sosial  masyarakat,  dari  kelas  bawah  sampai  kelas  elite ikut  merubah  cara  beraktivitas  baik  untuk  diri  sendiri  maupun  saat  berinteraksi dengan  lingkungan  sekitar  dan  banyak  lagi  perubahan  yang  terjadi  secara signifikan.  Bahkan  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah khususnya  yang  terkai  dengan  pendidikan  juga  ikut  berubah  menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat pandemi ini berlangsung.
Dengan  demikian,    penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  kebijakan- kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia saat pandemic covid-19 sekaligus sebagai bahan analisis untuk melihat sejauh mana keberhasilan kebijakan  tersebut  dalam  ranah  praksis  dan  juga  sebagai  refleksi  untuk menghadirkan  ide-ide  konstruktif  demi  mempertahankan  bahkan  meningkatkan kualitas mutu pendidikan di era pandemic covid-19 yang sedang berlangsung.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan sumber  data  utama  diambil  dari  referensi  baik  buku,  media  cetak/online,  dan sumber lainnya yang dapat mendukung data penelitian ini. Data yang didapatkan kemudian  dikaji  dengan  menggunakan  pendekatan  teoretis-filosofis.  Hal  ini sejalan  dengan  penjelasan  yang  mengatakan  bahwa,  dalam  studi  pustaka  selain bentuk  kajian  yang  memerlukan  kebermaknaan  empirik,  ada  juga  bentuk  kajian kepustakaan  yang  lebih  memerlukan  pengolahan  seacara  teoretis  dan  filosofis. 1 Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis  isi.  Dimana  data  yang  didapatkan  dianalisis  kemudian  diklasifikasikan sesuai  kebutuhan  agar  kemudian  data  yang  ditemukan  tersebut  otentik  dan memenuhi syarat karya ilmiah.
1 Noeng, Muhadjir, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011). hal. 101.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  adalah  suatu  kumpulan  keputusan  yang  diambil  oleh  seorang pelaku  atau  oleh  kelompok  politik  dalam  usaha  memiliki  tujuan  serta  cara  yang akan  ditempuh  untuk  mencapai  tujuan  tersebut. 2 Secara  etimologi,  istilah kebijakan  berasal  dari  kata  “bijak”  yang  berarti  “selalu  menggunakan  akal budidaya; pandai; mahir”. Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke-dan-an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas  yang menjadi  garis besar dan dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan.  Pengertian  di atas  setidaknya  memberikan  dua  poin  penting  yang  perlu  dipahami,  yaitu: pertama,  pengambilan  keputusan  mesti  didasarkan  kepada  pertimbangan- pertimbangan  logis  sehingga  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yang  menjadi sasaran  keputusan  tersebut.  Kedua,pengambilan  keputusan  yang  pada  gilirannya melahirkan  satu  atau  lebih  keputusan  dapat  dijadikan  sebagai  garis-garis  besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.
Kebijakan pendidikan bisa dipahami sebagai kebijakan publik dalam ruang lingkup  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  berkenaan  dengan  kumpulan  hukum dan  berbagai  aturan  yang  kemudian  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan  sistem pendidikan,  yang  tercakup  di  dalamnya  tujuan  pendidikan  serta  bagaimana  cara untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Namun  demikian,  kebijakan  pendidikan  tidak bisa  berjalan  sendiri  melainkan  harus  sejalan  dengan  kebijakan  publik.  Dimana dalam  konteks  kebijakan  publik  secara  umum,  yaitu  kebijakan  pembangunan, maka  kebijakan  pendidikan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik.  Kebijakan pendidikan  dipahami  sebagai  kebijakan  di  bidang  pendidikan,  untuk  mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. 3
Kebijakan  pendidikan  juga  berkenaan  dengan  efisiensi  dan  efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisi publik terhadap  biaya  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  merupakan  kebijakan  yang ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  negara  di  bidang  pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan. 4

## Tahapan Pengambilan Kebijakan Pendidikan
Setiap  pengambilan  kebijakan  pasti  memiliki  prosedur  dan  proses  yang melatar  belakangi  lahirnya  kebijakan  tersebut,  dari  awal  sampai  pasca  kebijakan tersebut  dikeluarkan.  Hal  tersebut  berlaku  juga  dalam  pengambilan  kebijakan pendidikan yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:
2 Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992). hal. 12
3 Riant Nugroho, Public Polic .(Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2008). hal. 35-36
4 Ibid, hal.264.
a. Formulasi
Formulasi  atau  pembuatan  kebijakan  dalam  pemerintahan  termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai pembuatan kebijakan  yang  divisualisasikan.  Aktivitas  politis  itu  berisi  serangakaian  tahap yang  saling  bergantung  dan  diatur  menurut  urutan  waktu,  penyusunan  agenda, formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan  penilaian kebijakan. Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai  pedoman  tindakan  sesuai  rencana  yang  mencakup  kepentingan  yang terpengaruh  oleh  kebijakan,  jenis  dan  manfaat  yang  dihasilkan,  pelaksanaan program serta sumber daya yang dikerahkan
b. Implementasi
Implementasi  kebijakan,  dimana  pada  prinsipnya  adalah  cara  yang  dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. implementasi kebijakan adalah serangkaian  aktivitas  dan  keputusan  yang  memudahkan  pernyataan  kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi.
c. Evaluasi
Evaluasi  kebijakan  dilaksanakan  sebagai  proses  untuk  mengetahui  sejauh mana  keefektivan  kebijakan  guna  dipertanggungjawabkan  kepada  semua  pihak terkait  (stakeholders).  Dengan  kata  lain,  sejauh  mana  tujuan  kebijakan  tersebut telah tercapai.  Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk  mengetahui kesenjangan antara  harapan  atau  tujuan  dengan  kenyataan  yang  dicapai.  evaluasi  adalah langkah  menerima  umpan  balik  yang  utama  dari  proses  kebijakan.  Jadi  evaluasi kebijakan memberikan informasi yang membolehkan stakeholder mengetahui apa yang  terjadi  berikutnya  dari  maksud  kebijakan.  Evaluasi  juga  memberikan paparan aktivitas implementasi kebijakan. Pada kompleksitas lebih besar evaluasi dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  tingkat  keberhasilan  pelaksanaan  yang sesuai  sasaran.  Evaluasi  dapat  memberikan  pemahaman  terhadap  alasan keberhasilan  kebijakan  atau  kegagalan  dan  dapat  memberikan  sasaran  terhadap tindakan  untuk  memberdayakan  pencapaian  sasaran  kebijakan.  Tujuan  dari evaluasi  kebijakan  adalah  mempelajari  pencapaian  sasaran  dari  pengalaman terdahulu, tanpa pengujian pelaksanaan dan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program. 5

## Kebijakan Pendidikan di Indonesia
Kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah terkait dengan pendidikan di Indonesia saat pandemic covid-19 dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Kebijakan  utama  yang  diambil  oleh  pemerintah  lebih  berorientasi  kepada keselamatan  peserta  didik,  pendidik,  tendik,  dan  masyarakat  secara  umum.
5 Syafaruddin, Efektivitas  Kebijakan  Pendidikan:  Konsep,  Strategi  dan  Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif . (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hal.89.
Pemerintah  terus  berupaya  untuk  menekan  peyebaran  virus  covid-19  ini  dengan berbagai  cara,  salah  satunya  adalah  mengatur  waktu  kerja  para  pelaku  dunia pendidikan dengan sistem  WFH, WFO. Hal  tersebut  dilakukan agar tidak terjadi kerumunan  dan  penumpukan  di  lembaga  pendidikan,  saat  jam  kerja.  Namun, pelayanan tetap bisa dilakukan dengan baik. Dan jika ada kegiatan yang memang mengharuskan  kehadiran  fisik,  maka  dibatasi  maksimal  50%  dari  kapasitas semestinya, dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Selain itu, pemerintah  juga  memberikan  layanan  SWAB  gratis,  dan  Isolasi  serta  perawatan secara gratis bagi yang terdampak (positif) covid-19. Sampai yang terakhir adalah program vaksinasi masal secara gratis.
2.  Lembaga  pendidikan  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  model pembelajaran  yang  kiranya  sesuai  dengan  kebutuhan  pada  saat  pandemi. Kebijakan ini diambil agar pembelajaran dan pelayanan akademik tetap berlanjut. Selain  itu,  kebutuhan  dan  dampak  dari  tiap  daerah  itu  berbeda  satu  dengan lainnya,  ada  yang  zona  merah,  orange,  sampe  hijau.  Oleh  karena  itu,  kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan lokasi dari zona tersebut. namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut, seperti pembelajaran secara daring atau online  masih  dianggap  sulit  terutama  bagi  daerah-daerah  yang  kurang  memadai terkait  fasilitas  internet,  sampai  pada  banyaknya  masyarakat  yang  susah  untuk mendapatkan  akses  internet  karena  terbatasnya  kemampuan  financial  untuk membeli  perangkat  yang  dijadikan  alat  untuk  pembelajaran,  seperti  laptop  dan smartphone.
3.  Membatalkan  pelaksanaan  ujian  nasional  bagi  peserta  didik.  ujian  nasional menjadi  salah  satu  kebijakan  strategis  yang  diambil  pemerintah  untuk  menekan penyebaran  covid-19,  hal  ini  sekaligus  menjadi  jawaban  dari  kritik  yang  selama ini  dilontarkan  oleh  para  praktisi  pendidikan,  bahwa  ujian  nasional  tidak  bisa dijadikan  standart  untuk  menentukan  lulus  tidaknya  seorang  siswa.  Namun, dengan  adanya  covid-19  ini  kebijakan  penghapusan  ujian  nasional  di  ambil sebagai  ikhtiar  pemerintah  dalam  menghadapi  pandemi.  Dan  bisa  saja  kebijakan ini  akan  terus  berlangsung  pasca  pandemic,  sebagaimana  harapan  para  praktisi pendidikan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 seperti  yang  terjadi  saat  ini  sudah  cukup  baik,  terutama  yang  berkaitan  dengan kebijakan  pendidikan.  Namun  demikian,  kebijakan  tersebut  masih  harus  terus diperbaiki  dan  ditingkatkan  lagi  efektivitasnya  terutama  pada  tahap implementasinya  dilapangan.  Sehingga  kebijakan  tersebut  benar-benar  bisa
dirasakan  manfaatnya  dan  bisa  menjadi  sebuah  solusi  konstruktif  dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam era pandemic covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmawi,  M.  N.  2018.  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada  Era  Globalisasi,  Pasar Bebas dan Revolusi Industri 4.0. Jurnal Scolae: Journal of Pedagogy, 1(2),
1-10.
Budiharjo,  Miriam Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1992.
Muhadjir, Noeng, Metode Penelitian, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011.
Nugroho, Riant Public Polic .Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2008.
Syafaruddin, Efektivitas  Kebijakan  Pendidikan:  Konsep,  Strategi  dan  Aplikasi Kebijakan  Menuju  Organisasi  Sekolah  Efektif .  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2008.
Solichin,  M.  2015.  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Peran  Birokrasi.
Religi: Jurnal Studi Islam, 6(2), 148-178.