## PAMPAS: Journal of Criminal Law
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong Tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk)
Dwiki Muhammad Said, Risti Dwi Ramasari Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung Author’s Email Correspondence: dwikimuhammad13@gmail.com

## ABSTRAK
Narkotika  sebagai  bahan-bahan  yang  terutama  mempunyai  efek kerja  pembiusan  atau  dapat  menurunkan  kesadaran.  Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan  perasaan,  susunan  pengamatan  atau  penglihatan karena  zat  tersebut  mempengaruhi  susunan  saraf.  Metode penelitian  menggunkan  pendekatan  yuridis  normatif  dimana pendekatan  yuridis  normatif  dilaksanakan  dengan  mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  panitera  Pengganti  Di Pengadilan  Gedong  tataan  Yang  Melakukan  Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)  bahwa  kebebasan  hakim  dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim  dan  harus  tetap  dikawal  dan  dihormati  oleh  semua  pihak tanpa  kecuali,  sehingga  tidak  ada  satu  pihak  yang  dapat mengiterpensi  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  tertentu. Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  mempertimbangkan banyak  hal,  baik  itu  yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan  pihak  korban,  keluarganya  dan  rasa  keadilan masyarakat.  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan Terhadap  panitera  Pengganti  Di  Pengadilan  Gedong  tataan  Yang Melakukan  Penyalahgunaan  Narkotika  Jenis  Sabu-Sabu  (Studi Putusan  Nomor  526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)  bahwa  Dalam  segala proses hukum haruslah dibuktikan dengan memperhatikan fakta- fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan  oleh  Majelis Hakim guna memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa.
Kata Kunci: Narkotika,
Panitera, Pertimbangan Hakim.
KEYWORDS: Narcotics,
Registrar, Judge’s

## ABSTRACT
Narcotics are substances that primarily have an anesthetic effect or  can  reduce  consciousness.  Drugs  say  that  narcotics  are substances  that  can  cause  changes  in  feelings,  observations  or visions  because  these  substances  affect  the  nervous  system.  The research  method  uses  a  normative  juridical  approach  where  a normative  juridical  approach  is  carried  out  by  studying  legal norms  or  principles,  legal  principles.  Criminal  responsibility  for substitute  clerks  at  the  Gedong  Tataan  Court  who  commits methamphetamine-type  narcotics  abuse  (Study  of  Decision Number  526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)  that  the  freedom  of  judges  in examining and adjudicating a case is a crown for judges and must still be guarded and respected by all parties without exception, so that  no  one  party  can  interfere  with  the  judge  in  carrying  out certain duties. The judge in making a decision must consider many
things, both those related to the case being examined, the level of actions and mistakes committed by the perpetrator, the interests of  the  victim,  his  family  and  the  community's  sense  of  justice. Considerations of Judges in Delivering Decisions Against Substitute Registrars at the Gedong Tataan Court Who Committed Misuse of Methamphetamine  Type  Narcotics  (Study  of  Decision  Number 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)  that  in  all  legal  processes  it  must  be proven by taking into account the legal facts that revealed in the trial by the Panel of Judges in order to provide legal certainty for the Defendant.

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara  Indonesia merupakan  negara  hukum.  Negara  hukum  secara  sederhana  bisa  diartikan  sebagai negara  yang  penyelenggarannya  didasarkan  atas  hukum.  Pada  negara  aturan, kekuasaan  pemerintahan  wajib  sesuai  kedaulatan  hukum  yang  kegunaannya  untuk ketertiban rakyat.
Pada  era  globalisasi  membuat  perubahan  pada  lingkungan  masyarakat  di Indonesia. Hal ini disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran masyarakat yang  berpikir  lebih  luas  dalam  ungkapan  kesehariannya.  Hal  ini  dikarenakan  masa remaja merupakan masa dimana seseorang mengalami perubahan yang cepat di segala bidang  yang  berkaitan  dengan  perubahan  tubuh,  emosi,  intelek,  sikap  sosial  dan kepribadian.
Dari sudut pandang hukum formal, kejahatan bertentangan dengan moralitas manusia  (tidak  bermoral),  membentuk  masyarakat,  secara  inheren  antisosial  dan melanggar  hukum  dan  hukum  pidana.  Secara  sosiologis,  kejahatan  adalah  setiap ucapan,  tindakan,  dan  perilaku  yang  secara  ekonomi,  politik,  dan  sosial-psikologis sangat  merugikan  masyarakat,  melanggar  norma-norma  kesusilaan,  dan  melanggar keselamatan warga negara yang baik dalam rezim kriminal.
Kejahatan  adalah  suatu  bentuk  tingkah  laku  manusia  terhadap  orang  lain, yang dapat disebut dengan tingkah laku menyimpang atau tingkah laku apapun yang melanggar  aturan  hukum  pidana.  Suatu  perbuatan  tidak  dianggap  sebagai  kejahatan kecuali  perbuatan  itu  dilarang  oleh  KUHP.  Kejahatan  juga  merupakan  bagian  dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa yang dialami masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan juga memiliki ciri-ciri kejahatan, yaitu:
1. Delik pertama adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Tindak pidana kedua harus dimasukkan dalam KUHP.
3. Kejahatan yang ketiga adalah niat buruk atau niat buruk.
4. Kejahatan yang keempat adalah niat buruk atau gabungan dari niat buruk dan perbuatan buruk.
5. Kejahatan  yang  kelima  adalah  gabungan  antara  perbuatan  dan  kerugian yang tercantum dalam KUHP.
6. Pidana  keenam adalah bahwa perbuatan itu diancam dengan pidana. 1
Zat  narkotik  adalah  zat  yang  terutama  memiliki  efek  anestesi  atau  yang dapat  mengganggu  kesadaran.  Narkotika  mengatakan  bahwa  narkotika  adalah  zat yang dapat menyebabkan perubahan sensasi, persepsi  atau penglihatan karena zat tersebut  mempengaruhi  sistem  saraf.  Obat  ini  awalnya ditujukan  untuk  keperluan medis  seperti  pembiusan  pada  operasi  medis  dan  sangat  berbahaya  bila disalahgunakan  karena  membahayakan  penggunanya  dan  dapat  menjadi  pecandu atau  sering  kecanduan.  Setiap  pecandu  narkoba  pasti  memiliki  alasannya  sendiri- sendiri untuk terjerumus ke dalam perangkap narkoba, obat-obatan terlarang atau zat adiktif. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kecanduan atau pengguna zat ilegal antara lain:
1. Lingkungan sekitar
2. Solidaritas kelompok/komunitas/Jung
3. Meredakan rasa sakit
4. Bereksperimen atau ingin tahu
5. Memecahkan dan melupakan masalah / beban stres
6. Merasa baik
7. Menghilangkan penat dan kebosanan
8. Mencari tantangan atau aktivitas berisiko
9. Merasa seperti orang dewasa. 2
Berdasarkan akibatnya, kecanduan narkoba dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Antidepresan  yang  menekan  sistem  saraf  pusat  dan  mengurangi  aktivitas fungsional  tubuh,  sehingga  penggunanya  merasa  tenang,  bahkan  bisa tertidur  dan  kehilangan  kesadaran.  Jika  overdosis  dapat  menyebabkan kematian.
2. Stimulan,  merangsang  fungsi  tubuh  dan  meningkatkan  kegairahan  dan kesadaran.
3. Halusinasi, dapat menimbulkan halusinasi dan mengubah persepsi  terhadap sesuatu.
Dampak kecanduan narkoba terhadap lingkungan sosial adalah sebagai berikut:
1. Menghambat pendidikan dan  membuat masa depan menjadi hitam.
2. Keluarga  merasa  terganggu  dan  terbebani  karena  memiliki  masalah kesehatan jiwa, dikucilkan dari lingkungan, asusila dan antisosial. 3
Penyalahgunaan  narkoba  tampaknya  semakin  tidak  terkendali,  terutama  di kota-kota  besar,  di  mana  narkoba  merajalela,  seolah  tak  terbendung. Masalah penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  saat  ini  tergolong  masalah  yang  sangat  serius dan internasional serta disikapi dengan pendekatan dan teknik yang canggih. Sebagai negara kepulauan yang strategis, Indonesia telah berpartisipasi dalam pemberantasan
1 Sanna Friani Manalu. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu  Dan  Pil  Ekstasi  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  Pidana  Dalam  Putusan  Nomor  : 473/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn . Jurnal Rectum Volume 1 Nomor 2 Juli 2019, hlm 115-126.
2 Ibid. hlm 124
3 Catur  Wulandari.  2015. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyalahgunaan  Napza Pada Masyarakat Di Kabupaten Jember , Jurnal Farmasi Komunitas Volume 2 Nomor 1. hlm. 1-4.
kejahatan  penyalahgunaan  narkoba,  salah  satunya  melalui  pemberlakuan  Undang- Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009. Undang-undang ini . yang sesuai dalam penelitian ini. 4 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan dan hukum internasional. Fokus penelitian adalah pada metode positif. Hukum positif yang  dimaksud  adalah  hukum  yang  berlaku  pada  waktu  dan  tempat  tertentu,  yaitu aturan atau norma tertulis yang dirumuskan secara formal dan diundangkan oleh suatu penguasa. 5 Selain hukum tertulis, masyarakat juga memiliki norma implisit efektif yang mengatur perilaku masyarakat atau komunitas. 6

## B. PEMBAHASAN
Menurut  Soedart,  kejahatan  adalah  pelanggaran  terhadap  suatu  ketentuan undang-undang (hukum pidana) dengan sengaja menimbulkan duka cita, menimbulkan duka  cita,  atau  dengan  sengaja  menimbulkan  rasa  sakit  atas  nama  orang  yang melanggar  hukum.  menimpa  orang  miskin.  mengganggu.  orang  ini.  Hukum  pidana sengaja  memaksakan  penderitaan  untuk  mempertahankan  norma-norma  yang  diakui secara  hukum.  Sanksi  berat  inilah  yang  membedakannya  dengan  undang-undang lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana harus dianggap sebagai upaya terakhir ketika sanksi dan upaya di bidang lain gagal. 7
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.  Narkoba yang kini banyak dikenal di Indonesia berasal dari kata narkoti yang identik dengan narcosis yang berarti obat bius.

## 1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  panitera  Pengganti  Di  Pengadilan Gedong tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu
(Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)
Dalam kegiatan penelitian lapangan untuk mencari sumber dan informasi tentang  terjadinya  tindak  pidana  pencurian  peneliti  menemui  beberapa  informan yang dapat dijadikan sumber dalam menjelaskan kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga  apa  yang  dikehendaki  dalam  penelitian  dapat  dibuktikan  secara  empiris. Beberapa  informan  yang  telah  diwawancarai  antara  lain  sebagai  berikut  : Berdasarkan penelitian pada Polda Lampung dengan Ibu Aqnesti Ary Haqni selaku Penyidik  pada  satuan  reserse  Polda  Lampung  menyatakan  bahwa  Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri)  dalam  mengemban  fungsi  penegakan  hukum  untuk
4 Jimmly  Asshiddiqie.  2005.  Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia.  Konstiusi Press, Jakarta, hlm. 160.
5 Adistie,  Novelia;  Anwar,  Jarkasi.  Hubungan  Keabsahan  Pengalihan  Piutang  (Cessie) Yang  Dilakukan  Secara  Berulang  Kali  Terhadap  Perpindahan  Hak  Tanggungan  Milik  Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 2021, 1.1. hlm.10
6 Sujatmoko,  Andrey.  Pengadilan  Campuran  ("  Hybrid  Tribunal")  Sebagai  Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasiona. Teras Law Review , 2019, 3.5. hlm.7 7 Niniek Suparni. 1993. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan . Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 11.
melindungi  masyarakat  dari  kejahatan  yang  merugikan  masyarakat.  Tugas  polisi terhadap setiap orang atau organisasi yang melanggar hukum adalah menegakkan hukum  itu  sendiri.  Penegakan  hukum  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Polri)  dilakukan  oleh  Bagian  Penyidikan  dalam  organisasi  Polri.  Pelanggaran hukum  merupakan  awal  dari  siklus  perbuatan  melawan  hukum  dalam  hukum pidana.
Berdasarkan penelitian pada Polda Lampung dengan Ibu Aqnesti Ary Haqni selaku  Penyidik  pada  satuan  reserse  Polda  Lampung,  bahwa  berkaitan  dengan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan  Nomor  :  526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk,  Penyelidikan  kemudian  dilakukan untuk  membantu  menemukan  dan  mengumpulkan  bukti  untuk  membuktikan kebenaran  kejahatan,  yang  memberikan  kepastian  pada  awalnya,  meskipun  bukti awal bersifat sementara. Alam memberi tahu jaksa tentang kasus yang sebenarnya dan menangkap tersangka.Terdakwa sebelumnya tidak dilakukan penangkapan dan penahanan  oleh  Penyidik.  Setelah  mendapatkan  bukti  permulaan  yang  cukup  dan beberapa  bukti  beserta  saksi  maka  penyidik  menyatakan  berkas  perkara  tersebut telah P21 dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan maka siap untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung karang.
Kemudian  Ibu  Aqnesti  Ary  Haqni  selaku  Penyidik  pada  satuan  reserse Polda Lampung menyatakan bahwa, Peradilan Pidana adalah  tindakan penyidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apakah suatu  perkara  pidana  benar-benar  terjadi.  Penyelidikan  harus  dilakukan  dengan mengumpulkan  keterangan-keterangan  yang  terukur,  kesaksian-kesaksian  dan bukti-bukti yang diperlukan  berkaitan dengan kepentingan hukum atau ketentuan hukum  pidana,  khususnya  sifat  perkara  pidana. 8 Adapun  penyidikan  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 angka  2  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik,  menurut  arti  dan    cara  yang  ditentukan  dalam undang-undang  ini,  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  barang  bukti  serta menetapkan tersangka guna mengungkap tindak pidana.
Berdasarkan rumusan di atas,  tugas utama penyidik  adalah mencari dan mengumpulkan  bukti-bukti  untuk  mengungkap  kejahatan  yang  dilakukan  dan menemukan  tersangkanya.Dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana juga  Dinyatakan  bahwa  kegiatan  investigasi  akan  dilakukan  secara  bertahap  dan mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Penyelidikan
2. Penyampaian SPDP
3. Upaya Pemaksaan
4. Pengujian
8 Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

## 5. Penutupan kasus
6. Pemrosesan berkas perkara
7. Mengirim dokumen ke kejaksaan
8. Penyampaian Tersangka dan Barang Bukti dan
9. Penyelesaian investigasi.
Berdasarkan  penelitian  pada  Kejaksaan  Tinggi  Lampung  dengan  Bapak  M. Nurul  Hidayat  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  menyatakan  bahwa,  dalam  hal  perkara yang telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh penyidik dilakukan perlimpahan kepada Kejaksaan Tinggi Kalianda untuk diperiksa kelengkapan tersebut baru kemudian Jaksa Penuntut  Umum  melakukan  perlimpahan  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang.
Kemudian Bapak M. Nurul Hidayat Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa, terdakwa  diajukan  ke  persidangan  oleh  Penuntut  Umum  didakwa  berdasarkan  Surat Dakwaan sebagai berikut :
K E S A T U Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa yang sedang  berada  didalam  mobil  Toyota  Kijang  Inova  warna  putih  No.  Pol.  BE-2107  YT milik  Sdr.  ALI  FERDIAN  (Terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  yang  diparkir  di  Rumah Sakit  Urip  Sumarjo  ditangkap  oleh  saksi  DONY  ANDRIAN,  Saksi  ALAM  HUDAYA PUSPANEGARA, dan Saksi HAFID PRAWIRA yang kesemuanya Penyidik Polda Lampung karena  adanya  laporan  pengaduan  dari  masyarakat  setempat  terkait  adanya  orang yang  dicurigai  sebagai  pelaku  penyalahguna  narkotika.  Bahwa  pada  saat  dilakukan penggeledahan  pintu  bagasi  belakang  mobil  milik  Sdr.  ALI  FERDIAN  tersebut  oleh Penyidik ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu di bawah pintu bagasi mobil Sdr. ALI FERDIAN (Terdakwa dalam berkas terpisah).
Bahwa  sebelumnya  sekira  jam  09.00  WIB  Terdakwa  menelpon  Sdr.  ALI FERDIAN  (Terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  dengann  tujuan  mengajaknya  untuk mengkonsumsi  sabu,  yang  mana  sebelumnya  Terdakwa  telah  menelpon  teman Terdakwa  terlebih  dahulu  yaitu  Sdr.  RONI  (Terdakwa  dalam  berkas  terpisah)  untuk memesan sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah  sumbangan  dari  uang  Terdakwa  sebesar  100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  dan uang Sdr. ALI FERDIAN sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
Bahwa  kemudian  Terdakwa  sepakat  untuk  bertemu  dengan  Sdr.  ALI FERDIAN di pelataran parkir Rumah Sakit Urip Sumoharjo sekira jam 10.00 WIB, dan kemudian  Terdakwa  menitipkan  kendaraan  Terdakwa  di  Rumah  Sakit  Urip Sumoharjo dan ikut mobil Sdr. ALI FERDIAN untuk menjemput Sdr. RONI, lalu mereka bertiga  pergi  ke  rumah  Sdr.  RENGGA  PUSPA  NEGARA  (Terdakwa  dalam  berkas terpisah) di Jalan Pulau Belitung Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung.
Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. RENGGA PUSPA NEGARA, Terdakwa bersama  dengan  Sdr.  ALI  FERDIAN  dan  Sdr.  RONI  masuk  kedalam  kamar  dan
menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ALI FERDIAN lalu  Terdakwa,  Sdr.  ALI  FERDIAN,  Sdr.  RONI  dan  Sdr.  RENGGA  PUSPANEGARA mengkonsumsi  Narkotika  jenis  sabu  tersebut  dengan  menggunakan  bong  yang sudah tersedia dibawah meja kamar Sdr. RENGGA PUSPANEGARA.
Bahwa  cara  Terdakwa  mengkonsumsi  Narkotika  jenis  sabu  tersebut dengan  cara  pipa  kaca  (pirex)  yang  telah  terhubung  dengan  perangkat  alat  hisap (bong) yang didalamnya sudah terdapat butiran sabu, pada sisi luar bagian bawah pirex Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu dalam pipa  kaca  (pirex)  tersebut  menguap  menjadi  gumpalan  asap,  selanjutnya  asap tersebut  langsung  Terdakwa  hisap  melalui  sedotan  plastik  yang  juga  sudah terhubung  dengan  perangkat  alat  hisap  (bong)  seperti  orang  merokok  secara bergantian antara Terdakwa, Sdr. ALI FERDIAN, Sdr. RONI dan Sdr. RENGGA PUSPA NEGARA.
Bahwa  Terdakwa  sudah  5  (lima)  kali  membeli  Narkotika  jenis  sabu  dari Sdr.  Roni  dalam  waktu  yang  berbeda.  Bahwa  berdasarkan  hasil  Laboraturium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor  : PL29CC/III/2021/Pusat  Laboratorium  Narkotika  tanggal  18  Maret  2021  yang ditandatangani  oleh  Kepala  Pusat  Laboraturium  Narkotika  Ir.  WAHYU  WIDODO dengan  hasil  kesimpulan  pemeriksaan  sbb:  Kode  sampel  A,  jenis  sampel  urine,, hasilnya positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam  golongan  I  nomor  urut  61  dan  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Bahwa  Terdakwa  didalam  menawarkan,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk  bukan  tanaman  tidak  ada  izin  dari  instansi  pemerintah  yang  berwenang. Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  sebagaimana  Pasal  114  ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA
Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  sebagaimana  Pasal  112 ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.

## ATAU
K E T I G A
Perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  sebagaimana  Pasal  127 ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.
Kemudian Bapak M. Nurul Hidayat selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa,  atas  dasar  surat  dakwaan  tersebut  diatas  telah  kami  sampaikan  cara-cara terdakwa  dalam  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika
sebagaimana yang telah diatur dalam pertama Pasal 114 ayat (1), atau kedua Pasal 112 ayat (1), atau ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Kemudian Bapak Efiyanto D selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengatakan  bahwa,  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,  maka  perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.  Kemudian  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  haruslah  dibebani pula  untuk  membayar  biaya  perkara.  Maka  atas  dasar  tersebut  diatas  Majelis  Hakim memutus perkara tersebut dengan Putusan :
1. Menyatakan  Terdakwa  Handro  Yuricki,  S.H.,  M.H.  Bin  Juni  Effendi  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Penyalahgunaan narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis  dan  sosial  di  Balai  Rehabilitasi  Badan  Narkotika  Nasional  Loka  Kalianda selama 7 (tujuh) Bulan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta Rahabilitasi Medis dan sosial yang  telah  dijalankan  oleh  terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dengan  pidana  yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis  sabu  dengan  berat  Bruto  keseluruhan  sekira  0,17  (  satu  koma  tujuh  belas) gram;
1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova warna putih; Dikembalikan pada Penuntut Umum  untuk  dipergunakan  dalam  perkara  ALI  FERDIAN,  SH  Bin  DARWIN MUCKHLIS;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana  Terhadap  panitera  Pengganti  Di  Pengadilan  Gedong  tataan  Yang  Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor
526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk).  telah  melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  :  “Setiap  Penyalah Guna:
a) Narkotika  Golongan I  bagi  diri  sendiri dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun;
b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”
Dalam  proses  persidangan  terdakwa  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dan  telah diputus oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan.
2. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  panitera Pengganti Di Pengadilan Gedong tataan Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)
Berdasarkan  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  dengan Bapak  Efiyanto  D selaku  Hakim  Ketua  dalam  perkara  tersebut  menyatakan  bahwa dalam  praktek  peradilan  terhadap  putusan  hakim  sebelum  pertimbangan  yuridis dibuktikan  dan  dipertimbangkan,  maka  hakim  terlebih  dahulu  akan  menarik kembali  fakta-fakta  dalam  persidangan  yang  timbul  dan  merupakan  kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan dan  diperiksa  di  sidang  pengadilan.  Atas  dasar  itu,  keterangan  para  saksi  dan terdakwa telah didengar.
Berdasarkan  penelitian  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  dengan Bapak  Efiyanto  D  selaku  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  bahwa  tugas hakim sebagai aparat penegak hukum adalah melakukan peradilan yaitu menerima, memeriksa,  memutus  dan  memutus  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya padahal perkara  itu  tidak  jelas,  tidak  lengkap  atau  bahkan  tidak  ada  dasar  hukum sama  sekali  yang  mengaturnya.  Terhadap  hal-hal  tersebut,  hakim  berkewajiban untuk  mendalami  hukum,  baik  yang  berupa  hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak tertulis,  yaitu  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hakim  harus  mampu mengambil  keputusan  yang  seadil-adilnya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan  pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  dimana Sdr. Efiyanto D adalah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Kallang, para hakim dengan sendirinya  mempertimbangkan  dasar  pertimbangannya  dalam  menjatuhkan putusan,  Putusannya  adalah  sebagai  berikut.  Mencerminkan  rasa  keadilan.  Oleh karena itu, hakim, jika berdasarkan hasil pemeriksaan  pengadilan dalam pengertian Pasal  183  KUHAP,  terbukti  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang  didakwakan secara meyakinkan dan meyakinkan, menjatuhkan pidana terhadap KUHAP), yaitu:
a) Setidaknya dua alat bukti yang sah
b) Jumlah  bukti  yang  minimal  ini  meyakinkan  hakim    bahwa    kejahatan  itu benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwalah yang  melakukannya.
Berdasarkan  penelitian  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  dengan Bapak  Efiyanto  D  selaku  Hakim  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang, mengemukakan bahwa terdapat beberapa dasar yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum  didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan barang bukti yang diajuka di persidangan dan diperoleh fakta-fakta hukum.
Berdasarkan  penelitian  pada  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang  dengan Bapak  Efiyanto  D  selaku  Hakim  Ketua  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang,  dakwaan Penuntut  Umum  maka  majelis  akan  mempertimbangkan  berdasarkan  alat  bukti  dan barang  bukti  dan  memperhatikan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  perkara terdakwa.Setelah  Majelis  menghubungkan  dengan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan,  maka  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  langsung  dakwaantunggal tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
Ad.2.  Unsur  Tanpa  hak  dan  melawan  hukum  menyalahgunakan  Narkotika  Golongan  I bagi diri sendiri;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dipersidangan  dari  keterangan para  saksi,  ahli,  terdakwa  sendiri  dan  Barang  Bukti  bahwa  Ia  Terdakwa  HANDRO YURICKI Bin JUNI EFFENDI pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Jam 13.00 Wib bertempat di pelataran parkir Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kecamatan Way Halim Bandar Lampung, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat nomor : BA/12/II/TAT/2021/BNNP LPG tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Berita Acara Rapat Pelaksaaan Asesmen berkesimpulan Yang pada pokoknya sebagai berikut:
 Fakta  medis  :  memiliki  control  diri  yang  rendah  dan  memiliki  trigger  external tinggi serta kemampuan untuk menolak rendah.
 Fakta Hukum : tidak terkait jaringan peredaran perdagangan gelap narkotika dan yang bersangkutan mengkonsumsi untuk dirinya sendiri;
 Tim  medis  dan  tim  Hukum  berpendapat  bahwa  yang  bersangkutan  dapat dilakukan rehabilitasi rawat Inap.
Menimbang  bahwa  terdakwa  telah  mempergunakan  narkotika  jenis  sabu sudah  cukup  lama,  dan  apabila  tidak  menggunakan  sabu-sabu  terdakwa  tidak  ada semangat  untuk  bekerja.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan  tersebut  diatas,  Majelis  berkesimpulan  unsur  tanpa  hak  dan  melawan hukum  menyalahgunakan  Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  telah  terpenuhi  dan terbukti. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga. Menimbang bahwa selama  persidangan  Majelis  tidak  menemukan  alasan  yang  dapat  menghapuskan pertanggungan jawab terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan. Menimbang bahwa berdasarkan
bukti Surat nomor : BA/12/II/TAT/2021/BNNP LPG tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Berita  Acara  Rapat  Pelaksaaan  Asesmen  berkesimpulan  Yang  pada  pokoknya  sebagai berikut:
 Fakta  medis  :  memiliki  control  diri  yang  rendah  dan  memiliki  trigger  external tinggi serta kemampuan untuk menolak rendah.
 Fakta Hukum : tidak terkait jaringan peredaran perdagangan gelap narkotika dan yang bersangkutan mengkonsumsi untuk dirinya sendiri;
 Tim  medis  dan  tim  Hukum  berpendapat  bahwa  yang  bersangkutan  dapat dilakukan rehabilitasi rawat Inap.
Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  bungkus  plastic  klip bening berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto keseluruhan  sekira  0,17  (satu  koma  tujuh  belas)  gram  1  (satu)  unit  mobil  Toyota kijang Innova warna putih dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ALI FERDIAN, SH Bin DARWIN MUCKHLIS.
Berdasarkan  tersebut  diatas  dapat  dianalisis  bahwa  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  panitera  pengganti  di  pengadilan  gedong tataan  yang  melakukan  penyalahgunaan  narkotika  jenis  sabu-sabu  selaras  dengan teori Gustav Radbruchdikutip Ahmad Rifai tujuan hokum, yakni :
a. Teori Kepastian Hukum Dalam  segala  proses  hukum  haruslah  dibuktikan  dengan  memperhatikan fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan  oleh  Majelis  Hakim guna  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Terdakwa.  Berdasarkan  Putusan Nomor  :  (Studi  Putusan  Nomor  526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)  serta  uraian diatas  bahwa  perbuatan  tersebut  merupakan  tindak  kejahatan  yang  harus dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
b. Teori Kemanfaatan Dengan  di  Putus  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung  Karang dengan  Putusan  pidana  oleh  karena  itu,  terdakwa  dijatuhi  hukuman  tujuh bulan  penjara  memerintahkan  terdakwa  untuk  menjalani  pengobatan  dan perawatan    rehabilitasi  medis  dan  sosial  di  Balai  Rehabilitasi  Badan Narkotika  Nasional  Loka  Kalianda  selama  7  (tujuh)  Bulan,  yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.
c. Teori Keadilan Majelis  Hakim  dalam  perkara  pencurian  tersebut  diatas  memberikan pertimbangan  sesuai  dengan  rasa  keadilan,  Nilai  hukum  dan  rasa  keadilan dalam mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan  berdasarkan  fakta-fakta  yang terungkap dalam persidangan.

## C. SIMPULAN
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) bahwa dalam segala proses hukum haruslah dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh
Majelis  Hakim  guna  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Terdakwa.  Berdasarkan Putusan  Nomor  :  (Studi  Putusan  Nomor  526/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)  serta  uraian diatas  bahwa  perbuatan  tersebut  merupakan  tindak  kejahatan  yang  harus dinyatakan  sah  dan  meyakinkan  bersalah  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya . Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan; dan Memerintahkan  Terdakwa  di    rehabilitasi  medis  dan  sosial  selama  tujuh  bulan  di Pusat Rehabilitasi  Narkotika Kalianda, yang diperhitungkan dalam hukuman yang dijatuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
Pidana UU Nomor 1 Tahun 1981. LNRI Nomor 76. TLNRI Nomor 3209.
Republik Indonesia,Undang-Undang Tentang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143. TLNRI Nomor 5062.

## Buku
Majid Abdul. 2010. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba . Albirin, semarang.
Asshiddiqie  Jimmly.  2005.  Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia.  Konstiusi Press, Jakarta.
Suparni  Niniek.  1993. Eksistensi  Pidana  Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan Pemidanaan . Sinar Grafika, Jakarta.
Rifai Ahmad. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim . Sinar Grafika, Jakarta.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Gunawan Adelia. 2021. Analisis Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotikan Jenis Sabu- Sabu  (Studi  Putusan  Nomor:399/Pid.Sus/2019/PN.Lbp) ,  Jurnal  Universitas Dharmawangsa Volume 15 Nomor 2.
Adistie,  Novelia;  Anwar,  Jarkasi.  Hubungan  Keabsahan  Pengalihan  Piutang  (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , 2021, 1.1.
Wulandari  Catur.  2015. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyalahgunaan  Napza Pada  Masyarakat  Di  Kabupaten  Jember ,  Jurnal  Farmasi  Komunitas  Volume  2 Nomor 1.
Manalu Friani Sanna. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-Sabu  Dan  Pil  Ekstasi  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  Pidana  Dalam  Putusan
Nomor  :  473/Pid.Sus/2015/Pt.  Mdn .  Jurnal  Rectum  Volume  1  Nomor  2  Juli 2019.
Sujatmoko,  Andrey.  Pengadilan  Campuran  ("  Hybrid  Tribunal")  Sebagai  Forum Penyelesaian Atas Kejahatan Internasiona. Teras Law Review , 2019, 3.5

## Internet
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional. Indonesia  merupakan  Negara  Kepulauan  yang Terbesar  Di Dunia. Diakses dari https://bphn.go.id/news/2015102805455
371/Indonesia-merupakan-negarakepulauan-yang-terbesar-di-dunia .