https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
The Settlement of Minor Offense by Panglima Laot based on Islamic Law in Mesjid Raya District, Aceh Besar
(Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)
Miratul Ula
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Muslem

## Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
miratulula@yahoo.com
Abstract: Panglima laot is a traditional institution that has the authority to settle cases of minor crimes according to Aceh Qanun Number 10 of 2008. There are three types of cases  that  can  be  resolved  by  Panglima  laot,  namely  disputes,  adat  laot  cases,  and violation  cases.  There  are  three  problem  formulations  in  this  study,  first:  what  are  the types  of  minor  crimes  that  occurred  in  Mesjid  Raya  District,  Aceh  Besar  District, second,  how  is  the  settlement  of  minor  crimes  by  Panglima  Laot  in  Mesjid  Raya District,  Aceh  Besar  District,  and  third  how  is  the  review  Islamic  law  against  the settlement of minor crimes by Panglima Laot. This research is field research that uses a descriptive analysis method with a qualitative approach, namely by looking at the role of  Panglima  Laot  in  resolving  disputes  that  occur  at  sea,  which  is  then  explained systematically  about  the  data  obtained  in  the  study  based  on  a  review  from  the formulation  of  the  problem.  The  results  of  this  study  are  that  there  are  three  types  of minor  crimes  that  occurred  in  Mesjid  Raya  District,  Aceh  Besar  Regency,  namely: beating cases, peupok jaloe cases, and the case of a Padang cement ship hitting a fishing boat. Furthermore, the role played by the Panglima laot in resolving disputes at laot by peaceful means and deliberation, and if there are parties who do not agree to be resolved by adat laot, it will be delegated to the police. In Islamic law, the punishment imposed on  people  who  commit  minor  crimes  of  beating  is  qishash  diyat.  Qishash  as  the  main punishment and diyat as a substitute punishment, namely one hundred camels, and the punishment has been determined by syara'.
Keywords: Settlement, Minor Crime, Panglima Laot, Islamic Law
Abstrak:  Panglima  Laot  merupakan  sebuah  lembaga  adat  yang  mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus tindak pidana ringan menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Ada tiga jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh Panglima Laot yaitu perkara  perselisihan,  perkara  adat  laut  dan  perkara  pelanggaran.  Ada  tiga  rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama: apa saja jenis-jenis tindak pidana ringan yang terjadi  di  Kecamatan  Mesjid  Raya  Kabupaten  Aceh  besar,  kedua,  bagaimana penyelesaian  tindak  pidana  ringan  oleh  Panglima  Laot  di  Kecamatan  Mesjid  Raya Kabupaten  Aceh  Besar,  dan  ketiga  bagaimana  tinjauan  Hukum  Islam  terhadap penyelesaian  tindak  pidana  ringan  oleh  Panglima  Laot.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  lapangan  (field  research)  yang  menggunakan  metode  deskriptif  analisis dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  dengan  cara  melihat  peran  Pangima  Laot  dalam menyelesaikan  bentuk  perselisihan  yang  terjadi  di  laut,  yang  kemudian  dijelaskan secara  sistematis  mengenai  data-data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ada tiga jenis tindak  pidana  ringan  yang  terjadi  di  Kecamatan  Mesjid  Raya  Kabupaten  Aceh  Besar yaitu: kasus pemukulan, kasus peupok jaloe dan kasus kapal semen padang menabrak perahu  nelayan.  Selanjutnya  peran  yang  dilakukan  oleh  Panglima  Laot  dalam menyelesaikan  perselisihan  di  laut  dengan  cara  damai  dan  musyawarah,  dan  apabila ada  pihak  yang  tidak  setuju  di  selesaikan  secara  adat  laut,  maka  akan  dilimpahkan kepada kepolisian. Dalam hukum Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan  tindak  pidana  ringan  pemukulan  adalah  qishash  diyat.  Qishash  sebagai hukuman  pokok  dan  diyat  sebagai  hukuman  pengganti  yaitu  seratus  ekor  unta  dan hukuman nya sudah di tentukan oleh syara’.
Kata Kunci: penyelesaian, tindak pidana ringan, Panglima Laot, hukum Islam

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia.  Kondisi geografis  Indonesia  sebagai  negara  yang  dua  pertiganya  adalah  wilayah  perairan  laut yang  terdiri  dari  laut  pesisir,  laut  lepas,  teluk  dan  selat  yang  memiliki  panjang  pantai 95.181  km,  dengan  luas  perairan  5,8  juta  km/  persegi  . 1 Indonesia  juga  merupakan negara  yang  bersifat  pluralisme,  baik  suku,    budaya,  bahasa,  kepercayaan  maupun agama.  Keberagaman  tersebut  mengakibatkan  pula  keberagaman  hukum  sebagai  fakta yang tidak dapat dihindari. Negara Indonesia dengan tegas mengakui dan menghormati
1 Muhammad  Fajar  Hidayat, Politik  Pengadilan  Perikanan  Di  Indonesia ,  Volume.4  Nomor.2, Mei 2017.p -2354-8649 I e- 2579-5767 Open Access at :http://Ojs.umrah.ac.id/index. Php/Selat,  diakses Pada  Tanggal  19  Oktober  2019.;  Moch  Nur  Ichwan  Dedy  Sumardi,  Ratno  Lukito,  “Legal  Pluralism within  The  Space  of  Sharia:  Interlegality  of  Criminal  Law  Traditions  in  Aceh,  Indonesia,” Samarah: Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam 5,  no.  1  (2021):  428–29,  https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  berkembang  masyarakat  dan  prinsip  Negara  kesatuan  republik  Indonesia  yang diatur dalam undang-undang. 2
Wilayah laut Aceh dikenal dengan keindahan dan sekaligus konflik kepentingan, sehingga  ekosistem  di  wilayah  tersebut  menghadapi  berbagai  ancaman  dan  masalah perusakan  yang  diakibatkan  oleh  aktivitas  manusia,  seperti  pekerjaan  reklamasi  pantai dan  lainnya. 3 Pengelolaan  sumber  daya  pesisir  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  secara  berkelanjutan,  terutama komunitas  masyarakat  lokal  yang  bermukim  di  wilayah  pesisir  ( coastal  zone ).  Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, aspek ekologi dalam hal kelestarian sumber  daya  dan  fungsi-fungsi  ekosistem  harus  dipertahankan  sebagai  landasan  untuk mencapai  kesejahteraan  tersebut.  Dalam  melakukan  pengelolaan  lingkungan  laut, lembaga  adat panglima  laot (laut)  menerapkan  nilai  dan  konsep  kearifan  lokal,  yang hingga kini masih tetap dipertahankan. Dari segi nama, gelar panglima untuk pimpinan lembaga  adat  laot  merupakan  sebuah  keistemewaan  tersendiri.  Setidaknya  dari  gelar tersebut sudah mencerminkan jabatan yang sarat dengan kekuasaan dari jabatan ini. Ini memang  dapat  dibuktikan  dalam  peran  kesehariannya  yang  tegas,  bahkan  harus bersikap keras dalam mengambil keputusan.
Pengelolaan hasil laut dan perikanan di Indonesia rentan memunculkan sengketa karena laut bersifat open access . Dalam lingkup lokal, Provinsi Aceh memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) adat laut yakni panglima laot. Konsep peradilan adat  termasuk  dalam  kajian  mediasi.  Kajian  ini  tidak  terlepas  dari  perbincangan mengenai  usaha  untuk  mendamaikan/melerai  pihak-pihak  yang  berselisih  atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan di luar proses peradilan umum. 4
Di Indonesia konsep mediasi sendiri sudah mendapat tempat yang sangat baik di mata  hukum.  Hal  ini  tercermin  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa semua peradilan di seluruh
2 Rahmat  Fitrah, Kedudukan  Panglima  Laot  Lhok  Dalam  Kalangan  Masyarakat  Nelayan , http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/dowload/545,  diakses Pada Tanggal 21 oktober 2019.
3 Evi Apriana, Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Dalam Konservasi Laut , http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambi-saintia/article, diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019.
4 Teuku  Muttaqin  Mansur,  Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum,  No.57,  Th.  XIV  (Agustus,  2012),  PP, Diakses  Melalui  http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/dowload/6213/5109,  pada  tanggal  30 September 2019.
wilayah  Republik  Indonesia  adalah  peradilan  negara  dan  ditetapkan  dengan  undang- undang.  Dalam  penjelasan  Pasal  3  ayat  (1)  itu  disebutkan  bahwa  ketentuan  ini  tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.
Penyelesaian  sengketa  secara  damai  itu  tidak  terlepas  dari  pada  akar  budaya masyarakat  Indonesia.  penyelesaian  damai  juga    disebut  sebagai  peradian  hukum adat/peradilan  adat  saja. 5 Keberadaan  kaidah  hukum  adat  termasuk  tradisi  lokal  di Indonesia  telah  mendapat  akomodasi  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  18  B ayat  (2)  yang  menyebutkan  bahwa: “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  kesatuan Republik Indonesia .
Pengakuan  ini  penting  artinya  bagi  keberlangsungan  beragam  tradisi  lokal  dan hukum adat yang secara turun temurun masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya tidaklah semua lembaga adat yang disebut itu di Aceh benar-benar  berperan,  bahkan  di  banyak  tempat  ternyata  eksistensinya  pun  tidaklah begitu  jelas.  Namun  berbeda  halnya  dengan  lembaga  panglima  laot  yang  benar-benar masih  hidup  dan  berfungsi,  meskipun  bergelar  “panglima”  lembaga  ini  sama  sekali tidak ada hubungan nya dengan militer ataupun senjata. Panglima laot adalah pemimpin lembaga  adat  kaum  nelayan  yang  bertugas  menjaga  dipatuhinya  tata  cara  hukum  adat laut ( customary marine law ) serta memimpin persidangan adat laut jika terjadi konflik antar nelayan, yang dikembangkan dari serat-serat hukum islam dan hukum adat. 6
Adapun ketentuan hukum adat laot merupakan tradisi lokal turun-temurun dalam masyarakat  Aceh.  Namun  kini  setelah  lahirnya  organisasi  Panglima  Laot,  ketentuan tersebut telah dibuat menjadi panduan tertulis sebagai hasil Musyawarah Panglima Laot Aceh.  Adapun  kewenangan  peradilan  adat  laot  terdapat  tiga  jenis  perkara  yang  biasa diselesaikan  oleh  persidangan  adat  laot,  yaitu: pertama, perkara  perselisihan  (pidana Ringan), kedua , perkara adat laot, dan perkara pelanggaran.
5 Ibid , hlm. 279.
6 Rusjdi  Ali  Muhammad  dan  Dedy  Sumardi, Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penyerapan  Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 94–95.
Pada dasar nya peradilan adat laot hanya menyelesaikan sengketa nelayan yang bersifat  non  kriminal  misalnya  pelanggaran  area  penangkapan,  pelanggaran  hari-hari pantang  laot,  ketentuan  tentang  jarak  laboh,  leun  pukat  dan  sebagainya. 7 Akan  tetapi dengan  adanya  Qanun  Nomor  10  Tahun 2008  tentang Lembaga  Adat, maka  Panglima Laot tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa tersebut tetapi juga menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi antara nelayan.
Merujuk pada Pasal 28 Ayat (2) Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat,  menyebutkan  tentang  kewenangan  lembaga  panglima  laot  lhok  tersebut,  yang isinya sebagai berikut :
a. Melaksanakan,  memelihara  dan  mengawasi  pelaksanaan  adat  istiadat  dan  hukum adat laot;
b. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
c. Menyelesaikan  sengketa  dan  perselisihan  yang  terjadi  diantara  nelayan  sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;dan
f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal; 8
Kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2018  adalah  perselisihan  antara  sesama  nelayan di  wilayah  Krueng  Raya  yang  mengakibatkan  salah  satu  dari  mereka  mengalami  luka ringan, perselisihan tersebut disebabkan oleh 2 faktor yaitu , yang pertama karena ada aturan panglima laot yang dilanggar oleh salah  satu nelayan, karena setiap nelayan itu wajib membersihkan boat yang dipakainya , tetapi ada salah satu dari mereka bermalas- malasan  sehingga  satu  dari  anggota  ini menegur  sehingga  terjadilah  pemukulan. Yang kedua karena adanya perselisihan pendapat sehingga terjadi percekcokan antara nelayan yang  mengakibatkan  terjadinya  pemukulan.  Kasus  tersebut  mengakibatkan  salah  satu dari  mereka  mengalami Roe  Darah kasus  tersebut  di  latarbelakangi  karena  adanya perseteruan antara sesama nelayannya sehingga kasus tersebut dilaporkan kepada polsek setempat,  tetapi  polsek  setempat  mengembalikan  kasus  tersebut  ke  gampong  untuk
7 Sumardi, 96–97.
8 Ade Syahputra Kelana, “Peran Panglima Laot dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 4.
diselesaikan  secara  musyawarah  atau  mediasi  oleh  lembaga  peradilan  adat  laotnya. Setelah kasusnya dikembalikan ke desa maka menjadi kewenangan panglima laot untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga disitu terjadilah musyawarah atau penyelesaian sengketa  secara  mediasi,  dengan  demikian  maka  diputuskanlah  bahwa  pelaku  harus membayar denda untuk korban yang mengalami luka ringan tersebut sebesar 2 .000,000 (dua  juta    rupiah)  dan  lima  bambu  beras  ketan,  maka  dengan  tersebut  selesailah perselisihan itu secara damai. Membayar denda 2 juta rupiah di karenakan pihak yang menjadi tersangka merupakan orang yang tidak mampu, sehingga panglima laot beserta aparatur  Gampong  bersepakat  dengan  korban  untuk  menyetujui  kesepakatan  tentang membayar denda nya dengan  jumlah uang 2 juta rupiah saja.
Sedangkan menurut hukum Islam peradian adat laot atau panglima laot sebagai ulil  amri  yang    mempunyai  wewenang  dan  kekuasaan    khusus  untuk  menentukan  dan menjatuhkan  hukuman  bagi  para  nelayan  dan  masyarakat  yang  dianggap  telah melanggar  dan  mengganggu  ketertiban  serta  jika  terdapat  perselisihan  atau  masalah- masalah  di  lingkungan  kelautan  seperti  pada  kasus  yang  terjadi  di  Krueng  Raya  yaitu perselisihan antara nelayan dengan nelayan lainnya.
Dalam  hukum islam  tindak  pidana  ringan  (pemukulan)  disebut  dengan  jarimah pelukaan, jarimah ini termasuk kedalam qishash dan diyat karena dalam  hukum Pidana Islam sanksi Qishash itu terbagi menjadi dua macam yaitu:
a. Qishash karena melakukan pembunuhan
b. Qishash karena melakukan penganiayaan 9
Jarimah qishash ialah jarimah yang di ancam dengan hukuman qishash. qishash adalah  hukuman  yang  sama  dengan  jarimah  yang  dilakukan,  jarimah  yang  termasuk jarimah  qishash  adalah  pembuhuhan  sengaja  dan  penganiayaan  sengaja.  Sedangkan Jarimah diyat yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat ialah hukuman ganti  rugi  atas  penderitaan  yang  dialami  si  korban  atau  keluarganya.  Jarimah  yang termasuk  jarimah  diyat  ialah  pembunuhan  tidak  sengaja  dan  penganiayaan  tidak sengaja.

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot
9 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2014), 5.

## 1. Pengertian Lembaga Adat Panglima Laot dan Hukum Adat Laot
Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam  masyarakat  Aceh.  Sejak  dahulu,  masyarakat  Aceh  sudah  menggunakan  hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari- hari. 10
Terdapat tiga belas Lembaga Adat di Aceh yang secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Lembaga adat  tersebut  meliputi  Majelis  Adat  Aceh, Imuem  Mukim , Imeun  Chik,  Keuchik,  Tuha Peut,Tuhan  Lapan,  Imeum  Meunasah,  Keujruen  Blang,  Panglima  Laot, Pawang Glee, Peutua  Seuneubok,  Haria  Peukan  dan  Syahbanda .  Lembaga-lembaga  adat  di  atas seharusnya  dapat  berfungsi  sebagai  wadah  untuk  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pemerintah  pada  bidangnya  masing-masing.  Namun  dalam kenyataannya, tidak semua lembaga adat benar-benar berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing.  Berbeda  dengan  lembaga hukum  adat  Laot yang  masih  hidup  dengan berbagai  kiprahnya.  Termasuk  didalamnya  lembaga  Panglima  Laot  sebagai  pemimpin masyarakat adat nelayan di Aceh yang terlihat masih berfungsi dan penuh dinamika.
Dilihat dari sejarahnya, jabatan Panglima Laot sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudera  Pasai  pada  abad  ke-14  M  dan  kemudian  dipertegas  oleh  Sultan  Iskandar Muda (1607-1637 M). Pada kenyataannya Lembaga Panglima Laot ini selama berabad- abad  terus  berjalan  sendiri  tanpa  mendapat  campur  tangan  pemerintah.  Masyarakat nelayan yang sehari-hari bergelut dengan badai dan gelombang memang membutuhkan adanya  solidaritas  dan  kepemimpinan  yang  dapat  mengayomi  mereka  sehari-hari. Begitulah  yang  terjadi  di  Aceh,  masyarakat  nelayan  mengatur  dan  menyelesaikan sendiri masalah mereka dengan Panglima Laotnya. Sehingga pada tahun 2000 yang lalu dapat dicatat sebagai titik penting keberadaan lembaga ini. Para Panglima Laot seluruh Aceh  mempersatukan  diri  dalam  sebuah  organisasi  yang  bernama  Lembaga  Hukum Adat Laot. Menarik untuk dicatat bahwa Organisasi Lembaga Hukum Adat Laot telah berkembang sebagai salah satu lembaga yang cukup vokal dengan dukungan sejumlah anggota  yang  berdomisili  di  Aceh.  Organisasi  ini  mempunyai  berbagai  program,  tidak hanya berkaitan dengan tata cara penangkapan ikan dan hasil laut tetapi juga mencakup
10 Badruzzaman  Ismail, Membangun  Keistimewaan  Aceh  dari  Sisi  Adat  dan Budaya:  Histories dan Sosiologisnya (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), 89.
pengawasan  tata  cara  penangkapan  ikan,  pengawasan  batas  dan  tata  ruang  wilayah Hukum  Adat  Laot,  pendidikan  Hukum  Adat  Laot  kepada  generasi  muda  sampai  pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dari anak-anak nelayan. 11

## 2. Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot
Dalam  Qanun  Nomor  10  Tahun  2008  Pasal  1  ayat  (9)  dijelaskan  bahwa Lembaga  Adat  adalah  suatu  organisasi  kemasyarakatan  adat  yang  dibentuk  oleh  suatu masyarakat  hukum  adat  tertentu  yang  mempunyai  wilayah  tertentu  dan  mempunyai harta  kekayaan  tersendiri  serta  berhak  dan  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat  (1)  di  jelaskan  bahwa  :  Lembaga  adat  berfungsi  sebagai  wahana  partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintah,  pembagunan,  pembinaan  masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial dalam masyarakat. 12

## C. Tugas dan Fungsi Panglima Laot
Secara  umum,  fungsi  Panglima  Laot  meliputi  tiga  hal,  yaitu  mempertahankan keamanan  di  laut,  mengatur  pengelolaan  sumber  daya  alam  di  laut  dan  mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang) dan hak- hak  persekutuan  di  dalam  teritorial  lhok  di  atur  dalam  hukum  adat  laot,  yang pelaksanaannyadilakukan oleh panglima laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat. 13 Namun  pada  saat  sekarang  ini  tugas  Panglima  Laot  tidak  hanya  mencakup  3 (tiga)  hal  itu  saja,  tetapi  seiring  dengan  perubahan  zaman,  peran  panglima  laot  terus mengalami  pergeseran.  Hal  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  kondisi  sosial-budaya- politik yang juga terus mengalami perkembangan.
Adapun fungsi panglima laot antara lain:
1. Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
2. Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan
11 Sumardi, Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penyerapan  Syariat  Islam  dalam  Hukum  Adat  Aceh , 77–80.
12 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
13 Badruzzaman Ismail dkk, Ensiklopedia Budaya Adat Aceh (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), 82.
3. Sebagai  mitra  pemerintah  dalam  menyukseskan  program  pembangunan  perikanan dan kelautan.
4. Mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut;
5. Mengatur pengelolaan lingkungan laut;
6. Melestarikan hukum adat;
7. Melestarikan adat istiadat;
8. Melestarikan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Aceh.

## D. Kewenangan-Kewenangan Panglima Laot
Ketentuan  hukum  adat  Laot  merupakan  tradisi  lokal  turun  temurun  dalam masyarakat  Aceh.  Namun  kini  setelah  lahirnya  organisasi  Panglima  Laot,  ketentuan tersebut telah dibuat menjadi panduan tertulis sebagai hasil Musyawarah Panglima Laot Aceh.  Menurut  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Lembaga  Adat  dalam Pasal  28  Ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  Adapun  kewenangan  peradilan  adat  Laot  terdapat tiga jenis perkara yang biasa diselesaikan oleh persidangan adat laot. 14
1. Perkara Perselisihan (Pidana Ringan)
Perkara  perselisihan adalah  persoalan  dalam  hubungan  kemasyarakatan  antara sesama nelayan atau antara nelayan dengan bukan nelayan. Seperti perbedaan pendapat yang  menimbulkan  ketengangan,  pertengkaran,  pertikaian,  perkelahian  dan  bentuk- bentuk  lain  yang menimbulkan  kesalahan  dalam  masyarakat.  Kehidupan  nelayan  yang keras  memang  sering  berpengaruh  pada  watak  dan  karakter  mereka  yang  khas  dan kadang-kadang  memicu  pertikaian  sampai  perkelahian.  Permasalahan  seperti  ini  dapat menjadi kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikannya.
Penyelesaian perkara perselisihan dilakukan dengan metode persidangan secara musyawarah  mufakat  dengan  tujuan  utama  mendamaikan  para  pihak  yang  berselisih untuk saling memaafkan. Hasil persidangan tersebut dapat menghubungkan kembali tali silaturrahmi  yang  sempat  merenggang.  Oleh  karena  itu  peadilan  Adat  Laot  memiliki wewenang khusus menangani konflik dan sengketa yang terjadi di laut, bukan di darat.

## 2. Perkara Adat Laot
14 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Lembaga Adat.
Konflik  dan  sengketa hukum  adat  laot adalah  persoalan  pelanggaran  ketentuan tentang peraturan dan tata cara penangkapan ikan di laut. Tata cara tersebut sebagiannya telah  dibuat  tertulis  sebagaimana  terdapat  dalam  hasil  kesepakatan  Musyawarah Panglima  Laot  Aceh.  Dalam  kesepakatan  tersebut  diatur  antara  lain  tentang  cara penangkapan ikan ( meupayan g), pembagian hasil antara boat, perahu Aceh, tata aturan pemasangan tuasan  rumpon dan bubu serta  aturan  penangkapan benur dan nener . Perselisihan yang terjadi seperti ini disebut dengan konflik dan sengketa adat laot.
Demikian juga  dengan  perselisihan  dalam  perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakukan pada saat akan berangkat melaut. Setelah diperoleh ikan tangkapan, ternyata pembagian hasilnya  tidak  sesuia  dengan  kesepakatan  awal,  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat mengajukan perkaranya ke peradilan adat laot.

## 3. Perkara Pelanggaran
Selain dari kedua  jenis perkara tersebut di atas, peradilan hukum adat laot juga berwenang melakukan penyelesaian atas perkara pelanggaran, yaitu tindakan menyalahi ketentuan hukum adat laot yang berlaku, misalnya pelanggaran terhadap ketentuan adat pantang laot.
Dalam  peradilan  adat  laot  Aceh  terdapat  beberapa  asas-asas  tertentu  yang berlaku sebagai pedoman dalam proses peradilan adat laot. Beberapa asas di antaranya sejalan dengan asas peradilan modern.

## E. Azas dan Sistem Peradilan Adat Panglima Laot

## 1. Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat
Dalam  sistem  adat  ciri  khas  yang  paling  menonjol  adalah  prinsip  musyawarah mufakat  yang  dilandasi  dengan  sifat  kekeluargaan.  Putusan  persidangan  adat  laot didasarkan  atas  kesepakatan  semua  pihak  termasuk  pihak-pihak  yang  berperkara. Metode  musyawarah  ini  kemudian  akan  lahir  penyelesaian  perkara  yang  bersifat win- win solution . Dalam keadaaan sangat terpaksa, persidangan bisa diputus dengan tehnik pemungutan  suara.  Demikian  juga  dengan  dalam  menentukan  sanksi  terhadap  pelaku pelanggar  aturan  adat,  sanksi  dijatuhkan  berdasarkan  kesepakatan  dengan  pelaku pelanggar.

## 2. Persidangan Terbuka Untuk Umum
Proses  persidangan  adat  dilakukan  dengan  prinsip  terbuka  sehingga  siapa  saja boleh  menyaksikannya.  Tetapi  kedudukannya  hanyalah  sebagai  pengunjung  biasa. Adapun  anggota  persidangan  adalah  para  nelayan  dan pawang  laot yang  memang diundang  untuk  menjadi  anggota  persidangan  yang  berjumlah  kurang  lebih  5  (lima) orang. Pada prinsipnya persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, namun ada pengecualian  berdasarkan  pertimbangan  tertentu.  Misalnya  kasus  yang  dapat  merusak harga diri atau mempermalukan seseorang, persidangan dapat dilakukan secara tertutup.

## 3. Asas Praduga Tak Bersalah
Asas  praduga  tak  bersalah  juga  menjadi  salah  satu  asas  yang  digunakan  oleh masyarakat  nelayan  Aceh.  Seseorang  yang  disangka  telah  melanggar  aturan  adat  akan ditangkap  oleh  petugas  keamanan  adat  yang  bertugas  di  masing-masing  wilayah  adat lhok yang  bersangkutan.  Pelaku  pelanggar  akan  diajukan  ke  persidangan  adat,  namun selama  dalam  proses  persidangan  sampai  pelaku  pelanggar  dinyatakan  bersalah  oleh pesidangan  adat  dan  diputuskan  oleh  pemimpin  sidang,maka  orang  yang  diduga melanggar aturan adat tersebut harus dianggap belum bersalah. Ketentuan ini bertujuan untuk  memberikan  hak  kepada  orang  yang  disangka  melanggar  dapat  melakukan pembelaan diri, yaitu dengan mengemukakan alasan maupun dengan mengajukan bukti- bukti  yang  dapat  menguntungkan  dirinya.  Biasanya  penangkapan  atas  pelanggaran hanya  dilakukan  dalam  hal  tertangkap  tangan.  Namun  tidak  semua  yang  tertangkap tangan pasti bersalah. Sebab beberapa kemungkina dapat terjadi:
a. Terhadap pelanggaran adat pantang laot seseorang tidak dapat dipersalahakan jika ia benar-benar  tidak  mengetahui  bahwa  pada  saat  itu  sedang  pantang  laot  dan  hal  itu dibuktikan dengan alasan yang kuat.
b. Pelanggaran  adat  laot  dilakukan  karena  keadaan  darurat  atau  karena  menjalankan tugas negara.

## 4. Putusan Pengadilan Adat Bersifat Mengikat
Tidak  adanya  upaya  hukum  dalam  adat,  peradilan  adat  mengisyaratkan  bahwa pihak-pihak  yang  berperkara  wajib  tunduk  dan  patuh  pada  hasil  persidangan  adat. Karena proses peradian adat itu sendiri merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan
dari pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian, putusan peradilan adat laot bersifat “final”, tidak ada upaya hukum lain dalm sistem peradilan adat.

## 5. Asas Pelaksanaan Putusan secara Sukarela
Seperti  telah  disebutkan  sebelumnya  dalam  hukum  adat  laot  tidak  dikenal adanya  lembaga  eksekusi  yang  dapat  mengambil  tindakan  paksa  untuk  pelaksanaan putusan.  Pertanyaannya  apakah  setiap  putusan  akan  selalu  dilaksanakan  secara sukarela?  Jawabannya  terpulang  kepada  sejauh  mana  proses  persidangan  adat  itu bekerja. Jika semuanya dilaksanakan melalui prosedur yang benar dengan alat-alat bukti yang terpercaya, maka para pihak akan mematuhinya. Sejauh ini belum tercatat adanya nelayan Aceh yang tidak mematuhi hasil persidangan adat laot. 15

## F. Tindak Pidana Ringan
Pidana  berasal  dari  kata straf (Belanda),  yang  pada  dasarnya  dapat  dikatakan sebagai  suatu  penderitaan  (nestapa)  yang  sengaja  dikenakan/dijatuhkan  kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.
Namun  di  dalam  buku  hukum  pidana  tidak  ada  bab  khusus  yang  menjelaskan tentang tindak pidana ringan, tetapi hanya membahas tentang pengertian hukum pidana dan pembagiannya.
1. Pengertian Hukum pidana secara obyektif
a. Perintah  dan  larangan,  yang  atas  pelanggarannya  atau  pengabaiannya  telah ditetapkan  sanksi  terlebih  dahulu  oleh  badan-badan  negara  yang  berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
b. Ketentuan-ketentuan  yang  menetapkan  dengan  cara  apa  atau  alat  apa  dapat diadakan  reaksi  terhadap  pelanggaran  peraturan-peraturan  itu;  d.k.l  hukum penentiair atau hukum sanksi;
c. Kaidah-kaidah  yang  menentukan  ruang  lingkup  berlakunya  peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.
15 Sumardi, Kearifan  Tradisional  Lokal:  Penyerapan  Syariat  Islam  dalam  Hukum  Adat  Aceh , 80–83.

## G. Jenis-jenis  Tindak  Pidana  Ringan  yang  Terjadi  di  Krueng  Raya  Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar
Krueng  Raya  merupakan  daerah  yang  berada  di  Kecamatan  Mesjid  Raya Kabupaten  Aceh  Besar.    Untuk  sampai  ke  daerah ini  dapat  ditempuh  selama  45 menit dari  pusat  kota  Banda  Aceh  melalui  jalan  darat  yang  berjarak  lebih  kurang  35  Km. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang berada pada pesisir pantai dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.
Selama  menjabat  sebagai  panglima  laot  Lhok  Krueng  Raya  dari  Tahun  2017 sampai 2020 ada tiga kasus yang terjadi di Krueng Raya, Salah satu contoh kasus tindak pidana  yang  terjadi  di  Krueng  Raya  Kecamatan  Mesjid  Raya  Kabupaten  Aceh  Besar pada  tahun  2018.  Tindak  pidana  ringan  adalah  suatu  perkara  kejahatan  yang  ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/denda paling banyak tujuh ribu  lima  ratus  rupiah.  Tindak  pidana  ringan  yang  telah  terjadi  di  Krueng  Raya  di sebabkan  adanya  salah  satu  dari  pengguna  boat  atau  perahu  tidak  mau  membersihkan boat atau perahu yang telah dipakainya, karena satu perahu itu terdiri  dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang nelayan  dan setiap para nelayan yang habis menggunakan perahu wajib membersihkanya  bersama-sama,  tetapi  ada  salah  satu  dari  anggota  nelayan  yang menggunakan perahu bermalas-malasan dan tindak mau membersihkan boat yang telah digunakan  bersama  sehingga  ada  salah  satu  anggota  nelayan  yang  lain  menegur, sehingga yang di tegur tidak menerima dan kemudian terjadilah perkelahian. Terjadinya perkelahian  antara  nelayan  disebabkan  kurang  nya  kesadaran  dari  pengguna  boat  atau nelayan dengan aturan yang telah dibuat oleh Panglima Laot. 16
Kemudian setelah keduanya setuju untuk berdamai, baru lah panglima laot dan ureng  tuha  gampong mengambil  keputusan  bahwa  dari  uang  2  juta  rupiah  tersebut digunakan  untuk  membeli  beras  ketan  2  bambu  serta  kelapa  untuk  acara peusunteng atau peusijuek dan  sering  juga  disebut  dengan  tepung  tawar  dan  uang  peusunteng (tepung tawar) untuk tengku sekitaran 50 ribu rupiah, sehingga uang yang lebih untuk
16 Wawancara  Dengan  Imran,    Panglima  Laot  Lhok  Wilayah  Krueng  Raya,  Pada  Tanggal  15 April 2020 di Krueng Raya.
membeli  keperluan peusunteng barulah  kemudian  diserahkan  kepada  korban  sebagai uang ganti rugi 17 .
Selain kasus di atas juga terdapat kasus peupok jaloe yang terjadi antara nelayan Krueng Raya dengan nelayan Aceh Pidie pada tahun 2019. Kasus ini bermula pada saat nelayan  Aceh  Pidie  dengan  nelayan  wilayah  lhok  Krueng  Raya  berada  di  wilayah perairan  yang  sama, tetapi  di  dalam  aturan  panglima laot  tiap-tiap  wilayah lhok  sudah mempunyai wilayah nya masing-masing. Jadi ketika sudah mempunyai wilayah sendiri, maka nelayan tidak boleh ikut campur dengan wilayah lain, kemudian nelayan wilayah lhok  Krueng  Raya  melanggar  aturan  tersebut  sehingga  terjadi  lah peupok  jaloe antara nelayan Lhok Krueng Raya dan nelayan Aceh Pidie, sehingga menyebabkan kerusakan pada perahu nelayan Aceh Pidie. Kemudian kasus itu dilaporkan kepada Panglima Laot, setelah  panglima  laot  bertanya  tentang  siapa  yang  lebih  dulu  berada  di  wilayah tersebut,dan  mendapatkan  jawabannya  barulah  panglima  laot  memutuskan  bahwa nelayan  lhok  Krueng  Raya  lah  yang  bersalah,  karena  wilayah  tersebut  lebih  dahulu didatangi oleh nelayan Lhok Pidie.
Kasus  lainnya  juga  terjadi  pada  tahun  2019  yaitu  kasus  kapal  semen  padang menabrak  perahu  nelayan  yang  mengakibatkan  perahu  nelayan  rusak.  Hal  itu  terjadi pada  saat  kapal  semen  padang  melewati  jalur  yang  sama,  akan  tetapi  perahu  nelayan tidak  terlihat  di  Komputer  kapal,  sehingga  kapal  nelayan  ditabrak  oleh  kapal  semen padang. Kemudian kasus tersebut dilaporkan kepada panglima laot, lalu pimpinan awak kapal  dan  nelayan  di  bawa  ke  balai  panglima  laot,  sehingga  disitu  panglima  laot bertanya  kepada  awak  kapal  apa  yang  menyebabkan  kapal  semen  padang  menabrak perahu  nelayan,  apakah  perahu  nelayan  tidak  terlihat  di  komputer  kapal,  lalu  kapten kapalnya pun menjelaskan bahwa perahu nelayan tidak telihat dengan jelas di komputer kapal,  sehingga  itulah  penyebab  yang  membuat  kapal  semen  padang  menabrak  perahu nelayan, . sehingga kapten kapal semen pada harus mengganti rugi atas kerusakan kapal nelayan,  karena  dalam  kasus  yang  terjadi  antara  nelayan  dan  perusahaan  besar  seperti perusahaan semen padang tidak pernah adanya perdamaian sehingga perusahaan wajib membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. 18
17 Wawancara dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.
18 Wawancara  Dengan  Imran,  Panglima  Laot  Lhok  Wilayah  Krueng  Raya,  Pada  Tanggal  15 April 2020 di Krueng Raya.

## H. Mekanisme  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Oleh  Panglima  Laot  di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar
Penyelesaian  tindak  pidana  ringan  yang  diselesaikan  oleh  panglima  laot  di wilayah Krueng Raya, penyelesaiannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak tentang  bagaimana  cara  penyelesaiannya,  karena  panglima  laot  dalam  hal  ini  hanya sebagai  penengah  antara  nelayan  yang  bersangkutan.  Berikut  beberapa  cara  Panglima Laot Krueng Raya dalam menyelesaikan tindak Pidana Ringan (perselisihan) di Krueng Raya:
a. Adanya  kesalah  pahaman  yang  terjadi  antara  kedua  nelayan  sehingga  timbulnya perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya perkelahian.
b. Kemudian  pihak  yang  menjadi  korban  membuat  pengaduan  kepada  panglima  laot, karena panglima laot merupakan bapaknya para  nelayan /atau pimpinan masyarakat nelayan,  namun  tidak  ada  aturan  laot/panglima  laot  yang  tertulis,  yang  menyatakan bahwa  kalau ada  kasus  harus  melapor  dulu  ke  panglima  laot,  tetapi  ada aturan  dari panglima laot  selama kasus tersebut terjadi di Wilayah Lhok Krueng Raya dan luas laut berkisar antara 4 mil maka itu akan menjadi tanggung jawab panglima laot lhok untuk menyelesaiakannya. 19
c. Kemudian  setelah  adanya  pengaduan  dari  masyarakat,  barulah  anggota  lembaga panglima  laot,  panglima  laot  dan  keluarga  bermusyawarah  untuk  mecari  cara bagaimana menyelesaikan perkelahian ini.
d. Setelah  bermusyawarah,  panglima  laot  dan  anggota  lembaga  mendatangi  rumah tersangka untuk bermusyawarah yang tujuannya untuk berdamai saja.
e. Tersangka  kemudian    menyetujui  untuk  berdamai,  lalu  panglima  laot  mendatangi rumah  korban  untuk  bertanya  hal  yang  sama  kepada  korban,  yaitu  apakah  setuju untuk berdamai.
19 Wawancara  Dengan  Imran,  Panglima  Laot  Lhok  Wilayah  Krueng  Raya,  Pada  Tanggal  26 Agustus 2020 di Krueng Raya.
f. Kemudian  panglima  laot  menunggu  jawaban  dari  korban,  apakah  setuju  untuk berdamai.  Dalam  hal  ini  panglima  laot  tidak  boleh  mengambil  keputusan  untuk berdamai  tanpa  adanya  persetujuan  dari  korban,  apabila  panglima  laot    langsung mengambil  keputusan,  maka  seolah-olah  panglima  laot  memihak  kepada  tersangka dan begitu juga sebaliknya.
g. Setelah  kedua  belah  pihak  menyetujui  untuk  berdamai,  kemudian  tersangka mendengar beberapa tuntutan dari korban yaitu:
Peusunteng/peusijuek , peusijuek berasal  dari  akar  kata  sijeuk  yang  berarti dingin.  Umunya  peusijuek  (menepung  tawar)  dilakukan  masyarakat  Aceh  sebagai bentuk rasa syukur terhadap keselamatan dan kesuksesan meraih sesuatu, baik itu yang berkaitan  dengan  benda  maupun  orang.  Oleh  karenanya, peusijuek dalam  masyarakat Aceh  dilakukan  ketika  menempati  tempat  baru,  seperti  rumah  ibadah,  rumah  baru, tempat kerja dan lain-lain. Peusijuek terhadap manusia umunya dilakukan pada upacara perkawinan, khitan, orang hamil, terlepas dari bahaya, kembali dari rantau dan lain-lain. Semua jenis peusijuek ini ditujukan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang  diberika-Nya,  sekaligus  sebagai  permohonan  dan  harapan  untuk  memperoleh keberkahan  dan  keselamatan  hidup.  Selain  itu,  peusijuek  juga  merupakan  simbol  adat untuk meminta maaf kepada sesama atas suatu kesalahan dan kekhilafan.
Dalam  kaitan  dengan  penyelesaian  kasus  pidana,  baik  berupa  pembunuhan maupun  penganiayaan, peusijuek ditujukan  untuk  membina  kembali  hubungan  yang retak  akibat  terjadinya  tindak  pidana.  Persiapan  peusijuek  baik  dalam  konteks diyat , sayam maupun suloh dilakukan  oleh  pelaku  pidana  atau  keluarganya,  dan  yang  di- peusijuek adalah  para  pihak  yang  secara  langsung  terlibat  dalam  tindak  pidana.  Acara peusijuek biasanya  dimulai  dengan  bacaan  basmallah,  dilanjutkan  dengan  penaburan beras padi atas kepala orang yang di peusijuek , lalu menepung tawari tangan, kaki, dan dan  menyuapi  beras  ketan  ( bu  lukat  kuneng )  yang  diakhiri  dengan  bersalaman  dan disertai dengan pemberian uang yang ditutup dengan bacaan doa. 20
Toep hak malee, ini dilakukan dengan cara pihak korban menuntut pembayaran dari  tersangka  di  karenakan  masyarakat  desa  sudah  mengetahui  tentang  berita
20 Rusjdi  Ali  Muhammad  dan  Dedy  Sumardi, Kearifan  Tradisional  Lokal: Penyerapan  Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh , 51–52.
perkelahian  tersebut,  dan  itu  dianggap  sebagai  aib.  Biasanya  uang toep  hak  malee disesuaikan dengan kondisi keuangan dari pihak tersangka, jadi cara ini sudah dipakai dari zaman panglima laot dulu. Namun dulu toep hak malee itu dilakukan dengan cara memberi  satu  ekor  kerbau  kepada  pihak  korban,  tetapi  sekarang  cara  itu  tidak  dipakai lagi,  di  karenakan  terlalu  memberatkan  pihak  yang  menjadi  korban,  satu  ekor  kerbau jika di bayar dalam bentuk uang sekarang yaitu 15 juta rupiah. Kemudian kasus tersebut diselesaikan  secara  damai. 21 Perlu  diketahui  bahwa  jika  ada  kasus  yang  sudah diselesaikan  oleh  panglima  laot,  maka  tidak  boleh  melapor  lagi  ke  aparat  kepolisian kecuali  ada  salah  satu  diantara  nelayan  tersebut  yang  tidak  setuju  untuk  diselesaikan secara damai atau secara adat panglima laot, maka bukan pelaku/korban yang melapor, tetapi panglima laot sendirilah yang akan melaporkan ke aparat kepolisian. 22
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  bersumber  dari  dan  menjadi  bagian  agama islam, Al-Qur’an dan sunnah. Sebagai suatu sistem hukum, hukum islam memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum islam tidak dapat dipisahkan dari agama islam yang menjadi sumbernya. 23
Dalam hukum pidana islam tindak pidana atau yang juga sering disebut dengan istilah jarimah , dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
1. Jarimah hudud ,  yaitu  tindak  pidana  yang  ketentuan  dan  sanksinya  merupakan  hak Allah yang hukuman nya  sudah di tetapkan  oleh syara’.
2. Jarimah qisas dan diyat , yaitu jarimah untuk delik pembunuhan dan pelukaan.
3. Jarimah ta’zir , yaitu jarimah yang belum ada ketentuannya dalam syara’.
Tindak pidana pemukulan atau dalam hukum pidana islam juga disebut dengan pelukaan masuk kedalam jarimah qishas dan diyat, yang di dalamnya terdapat ketentuan qishas  sebagai  hukuman  pokok,  dan  hukuman  pengganti  adalah  diyat.  Hal  ini  terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mai’dah ayat 45:
21 Wawancara dengan Imran Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.
22 Wawancara  dengan  Imran,  Panglima  Laot  Lhok  Wilayah  Krueng  Raya,  Pada  Tanggal  26 Agustus 2020 di Krueng Raya.
23 Syahrizal, Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Nadya  Foun  (Lhokseumawe,  2004), 23.
ُذُ ۡلۡٱِب  َنُذُ ۡلۡٱ َو   ِفنَ ۡلۡٱِب   َفنَ ۡلۡٱ َو  ِنۡيَعۡلٱِب  َنۡيَعۡلٱ َو   ِسۡفَّنلٱِب   َسۡفَّنلٱ  َّنَأ  ٓاَهيِف   ۡمِهۡيَلَع  اَنۡبَتَك َو ِ نِ سلٱِب  َّنِ سلٱ َو  ِن
ِئٓ َل ْوُأَف ُ َّللَّٱ َل َزنَأ ٓاَمِب مُك ۡحَي  ۡمَّل نَم َو ٞۚۥُهَّل ٞة َراَّفَك  َوُهَف ۦِهِب َقَّدَصَت نَمَف  ٞۚٞصاَصِق َحوُرُجۡلٱ َو َنوُمِل  َّظلٱ ُمُه  َك
Artinya:  Dan  kami  Telah  tetapkan  terhadap  mereka  di  dalamnya  (At  Taurat) bahwasanya  jiwa  (dibalas)  dengan  jiwa,  mata  dengan  mata,  hidung  dengan  hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang  melepaskan  (hak  kisas)  nya,  Maka  melepaskan  hak  itu  (menjadi)  penebus  dosa baginya.  barangsiapa  tidak  memutuskan perkara  menurut  apa  yang  diturunkan  Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
Qishas merupakan pembalasan setimpal yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana  pembunuhan  atau  pelukaan.  Artinya  jika  seseorang  melakukan  dengan  sengaja menghilangkan  nyawa  seseorang,  maka  hukum  qishas  yang  akan  dijatuhkan  kepada pelaku  pembunuhan.  Begitu  juga jika  ada  seseorang  yang  melakukan  pidana  pelukaan terhadap  seseorang,  maka  hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  tersebut  adalah pelukaan  yang  sama  di  bagian  tubuh  yang  luka.  Sedangkan diyat adalah  hukuman pengganti  bagi  pelaku  tindak  pidana  apabila  korban  atau  keluarga  korban  tidak menghendaki dilaksanakan diyat.

## I. Kesimpulan
Panglima  Laot  adalah  orang  yang  memimpin  dan  mengatur  adat  istiadat  di bidang kelautan. Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dijelaskan  bahwa  salah  satu  kewenangan  panglima  laot  yaitu  menyelesaikan perselisihan  atau  sengketa  yang  terjadi  di  laut.  Di  Kecamatan  Mesjid  Raya  Kabupaten Aceh Besar ada tiga jenis kasus tindak pidana ringan yang terjadi yaitu: pertama kasus pemukulan  atau  perkelahian, kedua kasus peupok  jaloe dan ketiga kasus  kapal  semen padang menabrak perahu nelayan, ketiga kasus tersebut diselesaikan oleh panglima laot.
Kehadiran  panglima  laot  di  tengah-  tengah  masyarakat  nelayan  dinilai  sangat penting,  karena  panglima  laot  dapat  menyelesaikan  perkara-perkara  adat  laot  dengan aturan  nya  sendiri,  sehingga  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  ringan  yang  terjadi  di Krueng Raya dapat diselesaikan dengan baik oleh panglima laot, yaitu dengan cara toep hak malee yaitu dilakukan dengan cara pihak yang menjadi tersangka harus membayar ganti  rugi  kepada  korban  dan peusijuek dan peumat  jaroe ,  yaitu  bertujuan  untuk
membina  kembali  hubungan  yang  retak  akibat  terjadinya  tindak  pidana.  Jadi  ketiga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai dan musyawarah.
Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sanksi  adat  bagi  pelaku  tindak  pidana  ringan (pemukulan)  di  Kecamatan  Mesjid  Raya  adalah  sebagian  yang  sesuai  dengan  hukum Islam  dan  ada  juga  terdapat  perbedaan.  Perbedaan  nya  terdapat  pada  hukuman  dalam hukum  adatnya  yaitu  dengan  cara  damai  dan  membayar  denda  berupa  sejumlah  uang, kemudian  di peusijuek dan peumat  jaroe .  Sedangkan  dalam  hukum  Islam  hukuman Yang  dijatuhkan  terhadap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  ringan  (pemukulan) yaitu  diyat  sebanyak  seratus  ekor  unta  karena  dalam  hukum  Islam  tindak  pidana pemukulan  disamakan  dengan  penganiayaan  yang  hukuman  nya  adalah  diyat.  Namun antar hukum Islam dan hukum adat Kecamatan Mesjid Raya memiliki tujuan dan cita- cita  yang  sama  yaitu  ingin  membuat  pelaku  jera  dan  tidak  akan  mengulangi perbuatannya  lagi  dan  menjadi  pelajaran  bagi  nelayan  yang  lain  sebagai  pencengahan dalam  terjadinya  tindak  pidana  serta  terwujudnya  keamanan,  kedamaian,  ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

## Daftar Kepustakaan
Evi  Apriana, Kearifan  Lokal  Masyarakat  Aceh  Dalam  Konservasi  Laut , http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambi-saintia/article,  diakses  Pada Tanggal 21 Oktober 2019.
Ismail, Badruzzaman, dkk. Ensiklopedia Budaya Adat Aceh . Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018.
Ismail, Badruzzaman. Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya:
Histories dan Sosiologisnya . Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.
Kelana, Ade Syahputra. “Peran Panglima Laot dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
Masyrofah, M. Nurul Irfan dan. Fiqh Jinayah . Jakarta: Amzah, 2014.
Hidayat,  Muhammad  Fajar, Politik  Pengadilan  Perikanan  Di  Indonesia ,  Volume.4 Nomor.2,  Mei  2017.p  -2354-8649  I  e-  2579-5767  Open  Access  at :http://Ojs.umrah.ac.id/index. Php/Selat,  diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2019.
Sumardi, Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy. Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, Moch Nur Ichwan. “Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 5, no. 1 (2021): 426–49.
https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.
Syahrizal. Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia . Nadya Foun. Lhokseumawe, 2004.