## Di Kabupaten Kubu Raya (H. Sri Buwono)
SUATU PENDEKATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN KUBU RAYA
Oleh: H. Sri Buwono
(Pendidikan IPS, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak)
Abstrak: The  government's  efforts to accelerate the  completion  of a  national movement nine year  compulsory  education was hampered when the economic  crisis hit  Indonesia in  1997 . GER and NER SMP/MTs/
equivalent in West Kalimantan in  2007/2008 are  still below  the national level  of completeness . This  means still  below  the provincial average . The  condition of  primary  education in sub district  of  Kubu Regency Kingdom is still lacking, except in the River District Kingdom. Data GER and NER figures SMP/MTs/ equivalent does not exist, still using the data Pontianak regency .
This  study aims  to obtain data and information fair completion of  9 years, mapping the potential of basic education, discovery issues, and the  discovery  of alternative solutions  according  to local  needs in  the context of the completion and improvement of the quality of the Nine- year  compulsory  education in  the  district  of Kubu Raya . Metode research  through dissemination and advocacy approaches to strengthen the awareness of public education .
Location of  research conducted in  the  district  of Batu Ampar and splayed.  Conclusion  The results  of the  study; (1) Compulsory  Basic Education in SD/MI/equivalent has reached Completed Assembly,  (2) On SMP/MTs/equivalent in  the  District has  reached  the Completed Primary Outstretched, while the district has not reached complete Batu Ampar Pratama, (3) Digits repeat and dropout rates (DO) is still high in  both  the district and subdistrict stretched Batu Ampar,  (4) SMP/ MTs/equal numbers repeat and  dropout  rates (DO)  in  the  district  of Batu Ampar has  reached beyond national  targets,  where as in  the district stretched has not reached the national target, (5) Achieve basic education graduation high graduation  rate,  (6) The  components  of education  is  still low,  (7) Awareness  of  parents and  students the importance of higher education for the future .
Kata Kunci: Compulsory Basic Education, Completed Compulsory Education,
Gross Enrollment Rate . Pendahuluan Dalam UUD  1945  termaktub tekat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Meskipun  demikian,  kini  masih banyak  anak  usia  13-15  tahun  yang
belum  mengikuti  program  wajib belajar  pendidikan  dasar  (Wajar
Dikdas)  sembilan  tahun  karena beberapa faktor, antara lain: a).  kondisi  daerah  yang  sulit dijangkau oleh transportasi
Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Vol. 2. No. 2. Oktober 2011
209
menjadikan daerah  tersebut  terpencil;
b). kondisi  ekonomi  yang  lemah; c). hambatan budaya/tradisi; d). kurangnya  fasilitas  dan  daya tampung  SMP/MTs;  dan                     e). bencana/keamanan yang menghambat penuntasan  Wajar  Dikdas  9 tahun. Sebagai pemerintahan baru, Kabupaten Kubu Raya dalam kebijaksanaan pendidikan masih belum  terlihat  hasilnya.  Demikian pula  data  dan  peta  pendidikan  dasar dalam  rangka  penuntasan  wajib belajar  9  tahun  belum  lengkap. Kondisi  angka  partisipasi  kasar (APK)  pada  akses  pendidikan  dasar dan  menengah  (Dikdasmen)  di Kalimantan  Barat  tahun  tahun  2007 dan  2008  yang  dipublikasikan  oleh BPS Kalbar tergolong masih rendah. Kabupaten Kubu Raya merupakan  daerah  pemekaran  dari Kabupaten  Pontianak  yang  dibentuk pada  2007.  Kabupaten  Kubu  Raya terdiri  9  (sembilan)  kecamatan,  yaitu kecamatan Sungai  Raya,  Rasau  Jaya, Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Sungai  Kakap,  Teluk  Pak  Kedai, Kubu,  Terentang,  dan  Batu  Ampar.
Kondisi  pendidikan  dasar  pada kecamatan-kecamatan tersebut, menurut informasi dari Dinas Pendidikan  Kabupaten  Kubu  Raya
(2009),  masih kurang  baik  kecuali  di Kecamatan  Sungai  Raya.  Data  angka
APK  dan  APM  SMP/MTs/sederajat belum  ada  angka  tersendiri  tetapi masih  menggunakan  data  Kabupaten
Pontianak. Penelitian  ini  pada  tingkat orientasi lapangan mempunyai sasaran  yang  ingin  dicapai  yaitu: (1). Pendataan  ditujukan  untuk mendapatkan data dan informasi pada lingku  daerah  tertentu  (desa,  gugus dikdas,  kecamatan  dan  kabupaten);
(2). Pemetaan  ditujukan  untuk mendapatkan gambaran tentang: a). Peta gugus pendidikan dasar, yang memuat  persebaran  SD/MI  dan SMP/MTs/sederajat  dalam  daerah jangkauan  dilengkapi  dengan  data sekolah, b). Peta  pendidikan  tingkat kecamatan yang merupakan penggabungan  dari  hasil  pemetaan tingkat  gugus,  yang  menggambarkan urutan atau tingkat penuntasan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun; (3). Pemanfaatan hasil pendataan dan pemetaan  untuk  analisis  identifikasi masalah  dan  solusi  pemecahannya, yang  kemudian  diajukan  sebagai masukan dalam menentukan kebijakan, penentuan pola penuntasan Wajar  Dikdas  9  tahun,  serta perencanaan pembangunan pendidikan jangka pendek dan jangka menengah;  (4). Mnentukan  tingkat penuntasan  yang  telah  dicapai  untuk daerah  tertentu  (desa,  kecamatan  dan kabupaten).
Permasalahan  yang  dihadapi pemerintah  kabupaten  Kubu  Raya dalam adalah pendataan dan identifikasi penyebab lemahnya penuntasan  wajib  belajar  pendidikan dasar  9  tahun, sehingga  solusi  dan rekomendasi  dalam  pengambilan kebijakan  untuk  penuntasan  wajib belajar Dikdas  kurang  akurat  atau tepat  sasaran. Masalah  yang  ingin diperoleh  jawaban  melalui  penelitian termasuk:
a. Berapa  besaran  ketuntasan  wajib belajar  pendidikan  dasar  sembilan tahun di kabupaten Kubu Raya ?
b. Apa  saja  faktor  penyebab  yang menimbulkan  ketuntasan  wajib belajar  pendidikan  dasar  sembilan tahun di kabupaten Kubu Raya ?
Bagaimana  kondisi  ketahanan pendidikan yang berlaku di kabupaten
Suatu Pendekatan Sosialisasi Dan Advokasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun
Di Kabupaten Kubu Raya (H. Sri Buwono) 210
Kubu  Raya  dalam  penuntasan  wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ?

## Tinjauan Pustaka
Secara  historis  Kabupaten Kubu  Raya  merupakan  eks  Daerah Pemerintahan  Administratif  Swapraja Kubu  berdasarkan  Undang-undang Nomor  27  Tahun  1959.  Kabupaten Kubu  Raya  merupakan  bagian  dari Kabupaten  Pontianak.  Pembentukan Kabupaten  Kubu  Raya  kemudian disyahkan  dengan  UU  Nomor  35 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007, yang  kemudian  dicatat  dalam
Lembaran  Negara  Tahun  2007 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran  Negara  Nomor  4751 (http://cybex.deptan.go.id/gerbang lokal/profil kabupaten kubu raya). Untuk mendukung pembangunan disektor pendidikan, di  Kabupaten  Kubu  Raya  telah tersedia 398 unit Sekolah Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah,  94 unit  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan  36  Sekolah  Lanjutan  Tingkat Atas/Madrasah Aliyah baik swasta
maupun  negeri,  namun  belum terdapat Perguruan Tinggi.
Pelaksanaan  wajib  belajar  di
Indonesia  telah  berjalan  selama  12 tahun  melalui  3  tahap  yaitu:  masa perintisan (1989-1993), masa implementasi (1994-2005), masa
penuntasan  (2006-2009).  Pada  tahap perintisan  dilakukan  sebagai  upaya pengembangan  konsep,  pendataan  dan sosialisasi  pola  wajar  yang  terpilih  di masyarakat.  Kemudian  pada  tanggal  2 Mei  1994  dilakukan  pencanangan Wajar Dikdas 9 tahun oleh Presiden RI.
Pencapaian  APK  tahun  1994- 1997  terjadi  perkembangan  yang signifikan dari  62%  menjadi  68,86%. Periode 1997-2003 merupakan periode  terjadinya  krisis  moneter sehingga  sasaran  bidang  pendidikan diarahkan  untuk  mempertahankan hasil  pembangunan  yang  sudah dicapai,  agar  tidak  terjadi  penurunan, yaitu  dengan  menerapkan  jaring pengaman sosial (JPS). Setelah tahun 2003  perkembangan  wajib  belajar  9 tahun  cukup  signifikan  sebagai berikut:
Tabel 2.1 Perkembangan Signifikan setelah tahun 2003
No. Item 2003 2004 2005 1. APK (%) 78,43 81,65 85,22 2. APM (%) 60,19 61,72 63,67 3. Penambahan siswa 230.664 309.019 384.811 (sumber: Depdiknas, tahun 2006).
Penuntasan  wajib  belajar  sembilan tahun  direncanakan  tercapai  pada tahun 2009, diharapkan APK minimal mencapai  95%  secara  nasional. Ketuntasan  wajib  belajar  terbagi dalam  4  kategori  (Depdiknas,  2006): a). Tuntas  pratama  bila  APK mencapai  80%-84%;  b).
Tuntas madya bila APK mencapai 85%-89%;
c). Tuntas  utama  bila  APK  mencapai 90%-94%;  d). Tuntas  paripurna  bila APK mencapai minimal 95%. Hasil penelitian pendataan dan pemetaan  penuntasan  wajib  belajar sembilan  tahun  yang dilakukan  oleh LPKM Universitas Tanjungpura (2006,  2007,  2008)  pada  umumnya anak-anak  yang  belum  sekolah  atau
Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Vol. 2. No. 2. Oktober 2011 211
tidak melanjukan ke SMP terdapat di daerah  terpencil,  terpencar,  dan terisolasi.

## Metode Penelitian
Lokasi Penelitian 1. Kecamatan Batu Ampar terdiri dari 14  desa,  50  dusun  dan  luas Wilayah 2.002 Km²,
2. Kecamatan Terentang terdiri dari 9 desa,  24  dusun  dan  luas  wilayah 786,40 Km²,
3. Kecamatan  Kubu  terdiri  dari  18 desa,  65  dusun  dan  luas  wilayah 1.211,60 Km²,
4.  Kecamatan  Teluk  Pakedai  terdiri dari  14  desa,  46  dusun  dan  luas wilayah 291.90 Km²,
5.  Kecamatan  Sungai  Kakap  terdiri dari  12  desa,  48  dusun  dan  luas wilayah 453.13 Km²,
6.  Kecamatan  Rasau  Jaya  terdiri  dari 5 desa, 21 dusun dan luas wilayah 11.07 Km²,
7. Kecamatan  Sungai  Raya  terdiri dari  12  desa,  47  dusun  dan  luas wilayah 929.30 Km²,
8. Kecamatan  Sungai  Ambawang terdiri  dari  12  desa,  48  dusun  dan luas wilayah 726.10 Km²,
9. Kecamatan Kuala Mandor B terdiri dari  5  desa,  21  dusun  dan  luas wilayah 473.00 Km².
Kondisi sarana dan prasarana Kabupaten  Kubu  Raya  masih  relatif tertinggi  mengingat  sebagian  besar terdiri  dari  wilayah  pantai  dan perairan,  kecuali  Kecamatan  Sungai Raya  yang  berada  dekat  dengan Ibukota  Propinsi  Kalimantan  Barat. Panjang jalan raya yang menghubungkan kecamatan- kecamatan  di  kabupaten  ini  baru mencapai  1.181  Km².  Jarak  rata-rata dari masing-masing Ibukota
kecamatan  ke  Ibukota  kabupaten adalah  sekitar  15  km,  kecuali
Kecamatan  Batu  Ampar,  Kubu  dan kecamatan  Terentang  berjarak  cukup jauh,  karena  belum  tersedia  sarana prasarana  darat  yang  memadai.  Dari Ibukota  Kecamatan  Batu  Ampar  ke Ibukota  Kabupaten  hanya  bisa ditempuh melalui jalan air.

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  dimaksudkan untuk:  1). memperoleh  data  atau informasi potensi pendidikan dasar di kabupaten  secara akurat,  dan  2).
pemetaan, identifikasi masalah pendidikan  dasar  di  kabupaten,  serta 3). melakukan tindakan bantuan/advokasi dan konsultasi sebagai alternatif pemecahan masalah melalui analisis data yang terkumpul. Tahap Penelitian Kegiatan penelitian yang dilakukan  melalui  empat  tahapan, yaitu: (a). Tahap eksplorasi ; dimaksudkan untuk meninjau keadaan umum  Kabupaten  Kubu  Raya, kemudian melakukan penentuan daerah  atau  kecamatan  berdasarkan kriteria:  1). Daerah  yang  dianggap bermasalah  lebih  banyak  dalam bidang pendidikan, 2). Secara geografis letak desa-desanya terpencil, 3). Pemukiman penduduknya  terpencar, dan, 4). Termasuk terisolasi karena sarana dan prasarana  perhubungan  yang  masih minim/terbatas.
(b). Tahap penyusunan dan pengujian instrument  penelitian .        (c). Tahap survey ;  untuk  memetakan  masalah disusun  gugus  pendidikan  dasar sebagai berikut:

## Gugus Pendidikan di Kecamatan Terentang
No. Nama Gugus Dikdas Desa 1. Gugus Dikdas I Sungai Radak I, Permata, Trentang Hilir. 2. Gugus Dikdas II Teluk Bayur, Teluk Empening. 3. Gugus Dikdas III Sungai Dungun, Terentang Hulu. 4. Gugus Dikdas IV Sungai Radak II, Sungai Radak Baru. 5. Gugus Dikdas V Betuah.

## Gugus Pendidikan di Kecamatan Batu Ampar
No. Nama Gugus Dikdas Desa 1. Gugus Dikdas I Padang Tikar I, Padang Tikar II. 2. Gugus Dikdas II Ambarawa,  Sungai  Besar,  Tasik  Malaya, Sungai Jawi, Tanjung Harapan. 3. Gugus Dikdas III
Nipah Panjang, Teluk Nibung.
4. Gugus Dikdas IV Batu Ampar. 5. Gugus Dikdas V Sungai Kerawang, Sumber Agung, Muara Tiga,
Tanjung Beringin.
(d). Tahap Pelaporan ; penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian sebagai pendataan dan pemetaan pendidikan dasar sebagai berikut:

## Pencapaian APK dan APM
Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  dan  Angka  Partisipasi  Murni  (APM) sebagai angka yang  mengindikasikan bahwa program-program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun tersebut efektif.

## Tabel 1: APK dan APM SD/MI/Sederajat Tingkat Kecamatan
Kecamatan Jml penduduk usia 7-12 th Jml siswa SD/MI/sederajat APK APM Seluruhnya Usia 7-12 th Terentang 1310 1361 1135 103,89% 86,64% Batu Ampar 4810 5132 4741 106,69% 98,57% Pembahasan Pencapaian  APK  dan  APM SD/MI/sederajat di kecamatan Terentang dan Batu Ampar menunjukkan ketuntasan pada Tuntas  Paripurna. Kemudian  jika ditilik  berdasarkan  pemetaan  per gugus yang ada pada masing-masing kecamatan, maka temuan pencapaian dapat  dipaparkan  sebagai  berikut:
Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Vol. 2. No. 2. Oktober 2011

## 213

## Tabel 2: Penyebab Pencapaian Ketuntasan Wajar Dikdas SD/MI/sederajat Tingkat Kecamatan
No. Kecamatan Gugus Dikdas Pencapaian APK dan APM Penyebab 1. Terentang 01 Tuntas paripurna Sarana  dan  prasarana  sekolahan tersedia,  kesadaran  orang  tua tinggi. 02 Tuntas paripurna 03 Tuntas paripurna 04 Belum tuntas Kondisi  geografis  lebih  dekat sekolah ke gugus dikdas lain 05 Tuntas pratama Kondisi  geografis,  transportasi  air, motivasi  siswa  dan  orang  tua kurang. 2. Batu Ampar 01 Tuntas paripurna Sarana  dan  prasarana  sekolahan tersedia,  kesadaran  orang  tua tinggi. 02 Tuntas paripurna 03 Tuntas paripurna 04 Tuntas paripurna 05 Tuntas paripurna
Usulan  untuk  penuntasan  wajar  9  tahun  di  kecamatan  Terentang: 1). Sosialisasi  penuntasan  wajib  belajar  kepada  masyarakat  lebih  intensif, terutama di desa Betuah, 2). Memperbaiki sarana dan prasarana transportasi untuk memudahkan akses ke sekolah.

## Tabel 3: APK dan APM SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan
Kecamatan Jml penduduk usia 13-15 th Jml siswa SMP/MTs sederajat APK APM Seluruhnya Usia 13-15 th Terentang 427 379 292 0.88 0.6838407 Batu Ampar 1828 1339 1056 0.73 0.5776805

## Pembahasan
Pencapaian  APK    dan  APM SMP/MTs/sederajat  di  kecamatan Terentang  telah  mencapai  tuntas pratama,  sedangkan  di  kecamatan Batu  Ampar  belum  mencapai  tuntas pratama. Kemudian  jika  ditilik berdasarkan  pemetaan  per  gugus yang  ada  pada  masing-masing kecamatan, maka temuan pencapaian dapat dipaparkan sebagai berikut:
Tabel 4: Penyebab Pencapaian Ketuntasan Wajar Dikdas

## SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan
No. Kecamatan Gugus Dikdas Pencapaian APK dan APM Penyebab 1. Terentang 01 Tuntas Paripurna Tersedia asrama, kesadaran orang tua tinggi. 02 Belum Tuntas Pratama Banyak anak ke SMP diluar gugus dikdas, kesadaran orang tua cukup. 03 Belum Tuntas Pratama 04 Belum Tuntas Pratama SMP baru tahun 2008, kesadaran orang tua cukup tinggi.
Ketahanan Pendidikan Dasar Ketahanan  pendidikan  dasar menjadi  faktor  yang  penting  untuk diperhatikan  dalam  menuntaskan wajib  belajar  pendidikan  dasar  9 tahun.  Ketahanan  pendidikan  dasar
sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat kesadaran  pendidikan  dari  orang  tua dan  siswa,  kondisi  sosial,  dan ekonomi,  serta  tersedianya  sarana dan  prasarana  akses,  dan  komponen pendidikan lainnya di sekolah.

## Tabel 5: Angka Mengulang dan Angka Putus Sekolah (DO) SD/MI/sederajat Tingkat Kecamatan
Kecamatan Rerata angka mengulang Rerata angka DO Terentang 12.166 1.182 Batu Ampar 9.305 1.956

## Pembahasan
Gambaran  angka  yang  mengulang  dan  putus  sekolah  pada SD/MI/sederajat di  Kecamatan Terentang dan  Batu Ampar masih tinggi. Hal ini disebabkan  oleh  faktor  geografis,  yaitu  desa  yang  terpencil  dan  terpencar sedangkan  sarana  transportasi  masih  minim.  Faktor  kondisi  ekonomi  keluarga juga  ikut  menentukan,  kebanyakan  masyarakat  masih  dalam  kondisi  ekonomi marginal.
Tabel 6: Angka Mengulang dan Angka Putus Sekolah (DO)

## SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan
Kecamatan Rerata angka mengulang Rerata angka DO Terentang 0.9334 3.2 Batu Ampar 0.0222 0.02825

## Pembahasan
Angka rerata mengulang pada
SMP/MTs/sederajat  di  kecamatan Batu  Ampar  melebihi pencapaian target  nasional  0,28,  sedangkan  di kecamatan  Terentang  mendekati target  nasional  tersebut,  dan  juga angka  DO  di  kecamatan  Terentang masih tinggi. Penyebab yang
dominan  ditemukan  adalah  karena faktor  geografi  desa  yang ada. Kondisi  ekonomi  juga  menjadi penyebab,  yaitu  banyaknya  anak yang terpaksa harus membantu orang tua untuk bekerja.
Usulan solusi dalam penuntasn  wajib  belajar  dikdas sembilan  tahun  sebagai  berikut: 1). Advokasi masalah-masalah pendidkan dan sosialisasi penuntasan wajib  belajar  kepada  masyarakat lebih  intensif,  2).  Memperbaiki sarana  dan  prasarana  transportasi untuk memudahkan akses ke sekolah.

## Tingkat  Kelulusan  dan  Minat Melanjutkan Pendidikan
Indikator  mutu  penuntasa wajib  belajar  dikdas  sembilan  tahun dapat dilihat dari pretasi hasil belajar yang  diukur  dengan  penilaian  yang terstandar  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.  Kelulusan  siswa  dari
Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Vol. 2. No. 2. Oktober 2011
215 sekolah adalah menggunakan standar nasional  melalui  ujian  nasional
tingkat  SD/MI/sederajat  maupun
SMP/MTs/sederajat. Tabel 7: Angka kelulusan dan Angka Melanjutkan SD/MI/sederajat
Tingkat Kecamatan
Kecamatan Peserta Ujian Lulus Tahun 2007/2008 Melanjutkan ke SMP/MTs/sederajat Orang % Orang % Dari Pst Ujian Pst Lulus Terentang 139 138 99.28 121 87.05 87.68 Batu Ampar 308 308 100 292 94.80 30.78
Tabel 8: Angka kelulusan dan Angka Melanjutkan SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan
Kecamatan Peserta Ujian Lulus Tahun 2007/2008 Melanjutkan ke SLTA sederajat Orang % Orang % dari Pst Ujian Pst Lulus Terentang 86 79 91.86 Na Na Na Batu Ampar 330 315 95.45 274 83.03 86.98 Pambahasan Paparan tabel diatas menggambarkan bahwa mutu pendidikan  dasar  telah  mencapai tingkat  mutu  lulusan  yang  baik mendekati  sangat  baik.  Demikian pula pada motivasi untuk melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan ternyata tinggi, kecuali di Kecamatan Terentang  data  untuk  ini  tidak tersedia.

## Kondisi Guru
Komponen  pendidikan  yang berperan  penting  dalam  ketahanan dan  mutu  pendidikan  adalah  guru. Kelayakan guru untuk melaksanakan tugas  profesinya  menjadi  indikator tercapainya penuntasan wajib belajar dikdas sembilan tahun yang bermutu.
Tabel: Jumlah Guru Layak (Lulus S1 ke atas) SD/MI/sederajat Tingkat Kecamatan
Kecamatan Guru Tetap Guru tidak tetap Jumlah Seluruh nya Lulus S1 ke atas Seluruh nya Lulus D3 ke atas Seluruhnya Lulus S1 ke atas % Terentang 78 3 11 3 89 6 6.74 Batu Ampar 134 4 80 7 214 11 5.14

## Tabel: Jumlah Guru Layak (Lulus S1 ke atas) SMP/MTs/sederajat Tingkat Kecamatan
Kecamatan Guru Tetap Guru tidak tetap Jumlah Seluruh nya Lulus S1 ke ataS Seluru hnya Lulus D3 ke atas Seluruh nya Lulus S1 ke atas % Terentang 29 21 10 5 39 26 66.67 Batu Ampar 33 15 79 21 112 36 32.14

## Pembahasan
Temuan  data  kelayakan  guru pada  SD/MI/sederajat  di  kecamatan Terentang  maupun  Batu  Ampar masih  sangat  rendah.  Baik  untuk guru  tetap  maupun  guru  tidak  tetap, sedangkan  kelayakan  guru  pada SMP/MTs/sederajat  di  kecamatan Terentang  cukup  baik  terbukti 66,67%  dari  guru  yang  ada  telah berpendidikan  S1.  Di  kecamatan Batu Ampar guru SMP/MTs/sederajat kelayakannya masih  sangat  rendah.  Baik  untuk guru tetap maupun guru tidak tetap.
Solusi  untuk  penuntasan  wajar dikdas  dan  peningkatan  mutu pendidikan adalah  meningkatkan kualifikasi guru. Misalnya, mengikut
sertakan  pendidikan  S1  bagi  guru dalam  jabatan.  Dengan  demikian guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajarnya.

## Kondisi Komponen Pendidikan
Fasilitas  pendidikan  yang tersedia  merupakan  satu  faktor penting dari penuntasan dan peningkatan  mutu  wajib  belajar dikdas  sembilan  tahun  di  kebupaten Kubu  Raya.  Tersedianya  fasilitas pendidikan  yang  memadai  akan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Fasilitas  yang penting seperti:  ruang  kelas,  laboratorium IPA, perpustakaan, dan laboratorium bahasa, keberadannya akan meningkatkan  kualitas  hasil  belajar siswa.

## Tabel : Ruang Kelas dan Kondisinya pada SD/MI/sederajat Tingkat Kecamatan
Kecamatan Jumlah Ruang Kelas Seluruhnya Baik Rusak Lokal % Lokal % Terentang 97 62 63.92 30 30.93 Batu Ampar 155 110 70.97 45 29.03 Pembahasan Temuan  di  lokasi  penelitian terbukti bahwa baik di SD/MI/sederajat maupun SMP/MTs/sederajat mempunyai ruang  kelas  rata-rata  cukup  baik untuk  dipergunakan  dalam  proses pembelajaran, namun pada SMP/MI/sederajat  tidak  memiliki
Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Vol. 2. No. 2. Oktober 2011 217
laboratorium  IPA,  Laboratorium bahasa, dan juga perpustakaan.
Solusi untuk penuntasan wajar dikdas dan  peningkatan  mutu pendidikan adalah; 1). melakukan perbaikan ruangan kelas,  khususnya  pada  SD/MI/sederajat dan sebagian SMP/MTs/sederajat swasta, 2).  Pengadaan  laboratorium IPA  bagi SD/MI maupun SMP/MTs, 3). Pengadaan Perpustakaan bagi SD/MI maupun  SMP/MTs,  4). Pengadaan laboratorium bahasa untuk SMP/MTs/sederajat. Kesimpulan 1. Penuntasan wajib belajar pendidikan  dasar  sembilan  tahun pada  SD/MI/sederajat  di lokasi penelitian  telah  mencapai  Tuntas Paripurna, 2. Penuntasan wajib belajar pendidikan  dasar  sembilan  tahun pada SMP/MTs/sederajat di lokasi penelitian  Kecamatan Terentang telah mencapai Tuntas Pratama, sedangkan di kecamatan Batu  Ampar  belum mencapai tuntas pratama, 3. Ketahanan  pendidikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun SD/MI/sederajat  yang  ditunjukkan dari  angka  mengulang  dan  angka putus  sekolah  (DO)  masih  tinggi baik  di  kecamatan  Terentang maupun  kecamatan  Batu  Ampar belum mencapai target nasional, 4. Ketahanan pendidikan untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun SMP/MTs/sederajat yang ditunjukkan  dari  angka  mengulang dan  angka  putus  sekolah  (DO)  di kecamatan  Batu  Ampar  telah mencapai melampaui target nasional,  sedangkan  di  kecamatan
Terentang  belum  mencapai  target nasional,
5. Mutu  prestasi  pendidikan  dasar sembilan  tahun  di  lokasi  penelitian telah  mencapai  tingkat  kelulusan yang  tinggi, 6.Kondisi  guru  layak pada  SD/MI/sederajat  pada  lokasi penelitian masih rendah. Guru layak pada SMP/MTs/sederajat di kecamatan  Terentang  mencapai kelayakan cukup baik, sedangkan di kecamatan  Batu  Ampar  masih rendah, 6. Kondisi  komponen  ruang  kelas SD/SMP/sederajat  pada  umumnya cukup memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran, 7. Komponen  penunjang  laboratorium IPA,  Laboratorium  bahasa,  dan perpustakaan pada SD/SMP/sederajat di lokasi penelitian  masih  sangat  kurang, bahkan tidak tersedia,
8. Kesadaran  orang  tua  dan  siswa tentang  penting  pendidikan  untuk masa depan pada tingkat kesadaran baik dan tinggi.

## Rekomendasi
1. Permasalahan yang banyak dihadapi pada  penuntasan  wajib  belajar pendidikan dasar di lokasi penelitian adalah kondisi geografis, kemiskinan,  dan  penduduk  yang terpencar dan desa terpencil. Untuk itu perlu diprogramkan menambahan sarana dan prasarana  untuk  memudahkan akses  anak,  misalnya  sekolah SMP  berasrama,  perbaikan  jalan akses  sekolah,  dan  perbaikan transportasi sungai,
2. Peningkatan  kelayakan guru perlu kerjasama dengan perguruan tinggi,
Suatu Pendekatan Sosialisasi Dan Advokasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Kubu Raya (H. Sri Buwono) 218 3. Pemerintah kabupaten perlu mengintensifkan advokasi penuntasan wajib belajar pendidikan  dasar  sembilan  tahun bekerjasama  dangan  perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat di pedesaan. Daftar Pustaka Depdiknas.  2006. Program  Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan  Wajib  Belajar Sembilan  Tahun. Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat  PSMP.  2006. Informasi Program Pembinaan Sekolah Menengah  Pertama, Jakarta. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. ............ 2007. Panduan Pendataan & Pemetaan  Dalam  Rangka Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jakarta.  Direktorat  Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. ............  2006. Panduan  Sosialisasi Penuntasan  Wajib  Belajar Pendidikan  Dasar  Sembilan Tahun. Jakarta.  Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. ............    2007. Panduan  Pemilihan Pola/Satuan Pendidikan
Dalam  Rangka  Penuntasan Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jakarta.  Direktorat  Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. ............    2008. Panduan  Pelaksanaan Kuliah  Kerja  Nyata  Wajib Belajar  Pendidikan  Dasar Sembilan Tahun. Jakarta. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. LPKM  Untan.  2008. Laporan  KKN Tematik Wajib Belajar Pendidikan  Dasar Sembilan Tahun  di  Kabupaten  Sintang .
Pontianak.  LPKM  Universitas Tanjungpura.