## PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN TAMAN WISATA ALAM GUNUNG MEJA DI KABUPATEN MANOKWARI
( The Forest Area Management of Gunung Meja Natural Park In Manokwari Regency )
Soleman Imbiri 
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Papua, Jalan Gunung Salju Amban Manokwari, 98314, Papua Barat
 Koresponden. Email: s.imbiri@unipa.ac.id Diterima: 16 April 2015 | Disetujui: 3 Juni 2015

## Abstract
The study aims are to understand the forest area management of Gunung Meja Natural Park in Manokwari Regency. The study was conducted in 2011 and 2015 at Manokwari Regency. Methodically, the study used direct observation, interview with the related institution and also litetarures study. The datas collected were primary and secondary data. The result shows that management and conservation efforts of Gunung Meja Natural Park are: (1) the government should has political will and strong motivation to take action with regard to Gunung Meja Natural Park management; (2) this forest area management is suitable to use Co-management model; (3) it is important to increase the role of community in the area management and conservation; (4) some small scale research on community perception around the area about Gunung Meja Natural Park. These data and information can be used as input to make forest management policy.
Key words: Management, Natural Park (NTP), Gunung Meja, Manokwari

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan kawasan hutan Taman Wisata Alam Gunung Meja Kabupaten Manokwari. Penelitian dilakukan pada tahun 2011-2015 di Kabupaten Manokwari. Metode penelitian menggunakan observasi langsung, wawancara dengan instansi terkait serta studi litetarur. Data-data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan dan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Meja yang perlu dilakukan adalah: (1) pemerintah harus memiliki kemauan politik dan kebijakan yang kuat untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan manajemen Taman Wisata Alam Gunung Gunung Meja; (2) pengelolaan kawasan hutan ini cocok menggunakan model manajemen kolaboratif; (3) penting untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi dan; (4) perlunya penelitian dalam skala kecil untuk mengetahui persepsi masyarakat di sekitar wilayah sekitar Taman Wisata Alam Gunung Gunung Meja. Data dan informasi dapat digunakan sebagai masukan untuk membuat kebijakan pengelolaan hutan.
Kata kunci: Manajemen, Taman Wisata Alam, Gunung Meja, Manokwari

## PENDAHULUAN
Sumberdaya Hutan merupakan potensi alam sebagai salah satu “ common
property resources ” yang sangat berharga, mengingat beragam fungsi yang sangat vital bagi keberlanjutan kehidupan lokal, regional, nasional maupun global.
Kawasan Hutan Konservasi terdiri dari Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman
Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Buru (TB). Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya. Hutan Konservasi di Propinsi Irian Jaya yang telah ditunjuk dan ditetapkan adalah sejumlah 13 unit Cagar Alam, 6 unit Suaka Margasatwa (2 diantaranya Suaka Margasatwa Laut), 3 Unit Taman Nasional (1 diantaranya Taman
Nasional Laut) dan 7 unit Taman Wisata (1 diantaranya adalah Taman Wisata Laut (Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Irian Jaya, 2004).
Gunung Meja adalah salah satu
Kawasan Hutan Konservasi di Kabupaten Manokwari. Awalnya berdasarkan keputusan Gubernur Nieuw Guinea Nomor 158 tanggal 25 Mei 1957 yang berlaku sejak 15 Juni 1957, kawasan Hutan Gunung Meja ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Statusnya kemudian diubah menjadi Taman Wisata Alam (TWA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pertanian RI Nomor 19/Kpts/Um/1980 tanggal 12 Januari 1980 seluas 460,25 Ha. Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) karena Gunung Meja memiliki panorama alam yang indah sehingga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Selain itu karena pertimbangan kemudahan pencapaian lokasi dan luas lahan yang menjamin kelestarian potensi alam (Pramono, 2003). Menurut Wahyudi, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Wilayah
Konservasi I Manokwari bahwa kawasan Taman Wisata Gunung Meja secara administratif berada di bawah pengelolaan Seksi Wilayah Konservasi I Manokwari, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua II Sorong.
Gunung Meja memiliki
keanekaragaman hayati yang relatif tinggi.
Hal ini dapat dilihat dari flora dan fauna yang terdapat didalamnya. Jenis tumbuhan dominan yang terdapat di Hutan Gunung Meja antara lain Araucaria sp., Jati ( Tectona grandis), kayu pulai (Alstonia scholaris), Agathis, Intsia, jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan yaitu melinjo ( Gnetum gnemon), bambu (Bambusa spp .), dan sayur-sayuran, buah-buahan seperti matoa (Pometia pinnata) , rambutan (Nephelium sp .) , langsat (Lansium sp .) dan lainnya. Selain itu terdapat beberapa fauna yang dilindungi seperti burung cenderawasih, nuri, kakatua, mambruk, beberapa jenis kelompok burung ( Aves ) dan beberapa jenis kelompok kupu-kupu endemik.
Menurut Tokede dan Sumarwanto, 2003 1 , satwa liar yang banyak di Gunung
Meja antara lain rusa ( Cervus timorensis dan babi ( Sus sp.). Fauna burung merupakan satwa yang memiliki daya tarik di gunung meja karena dekat pemukiman dan perluasan kota Manokwari. Walaupun lapangan tembak militer terletak dekat dengan kawasan hutan namun saat ini masih didapati cenderawasih kuning kecil ( Paradicea minor ) dijumpai pada 3 jenis pohon, cenderawasih hitam ( Craspedophora magnifica ), serta
cenderawasih raja ( Cicinnus regius ). Dua jenis terakhir sulit untuk dilihat namun sering didengar suaranya. Flora dan fauna di Gunung Meja tersebut awalnya relatif banyak namun hingga dari waktu ke waktu mulai terancam punah. Hal ini diakibatkan aktivitas masyarakat sekitar, diantaranya kegiatan perburuan dan penebangan pohon secara ilegal. Selanjutnya Tokede dan Sumarwanto, (2003) menjelaskan bahwa tekanan degradasi terhadap hutan di gunung meja sudah terjadi sejak tahun 1950 hingga saat ini. Tekanan itu telah terjadi sejalan dibukanya usaha-usaha penggergajian kayu di Manokwari pada jaman pemerintahan
Kolonial Belanda. Keadaan tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi H. Schrijn selaku kepala Kehutanan saat itu tahun 1950 dengan mengeluarkan larangan eksploitasi hutan di Kawasan Hutan Gunung Meja, karena kegiatan itu dianggap akan mendatangkan kerugian besar terhadap fungsi hidroologis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Kota Manokwari. Kemudian gagasan
pelestariannya dicetuskan pada bulan Agustus 1953 pada saat kunjungan ke kawasan Gunung Meja oleh Kepala Seksi Inventarisasi Hutan, Ir. J. F.V. Zieck;
1 Tulisan Max Tokede dan Edy Sumarwanto dalam Media Papua, Jumat 1 Agustus 2003 berjudul : “Gunung Meja, Catatan Sejarah dan Pelestariannya”. Max Tokede adalah dosen senior pada Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Beliau banyak terlibat sebagai peneliti, penyusun, editor dalam penelitian- penelitian khususnya penelitian di bidang Lingkungan Hidup yang terdapat di Papua maupun luar Papua.
Komisi Pertanian, Ir. J. Fokkinga; dan Kepala Kehutanan H.Schrijn.
Perhatian yang dalam dari para praktisi kehutanan pada saat itu telah menghasilkan konsep rencana pemanfaatan kawasan hutan Gunung Meja. Selain fungsi hidroologis juga karena letak, struktur dan jarak yang dekat kota serta kemungkinan pengembangan pusat-pusat kegiatan pertanian (rencana pendirian Agrarisch Proefstation te Manokwari atau lembaga Penelitian Pertanian Manokwari) dan industri yang akan dipusatkan di sekitar Manokwari, maka dapat dikembangkan fungsi dan manfaat lain bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Hutan Gunung Meja difungsikan
sebagai
hutan penelitian planologi kehutanan, pengenalan jenis-jenis kayu, fenologi pembungaan dan pembuahan, pengambilan specimen, penelitian permudaan dan peremajaan hutan (regenerasi hutan) secara alami, praktek inventarisasi hutan, tegakan benih, percobaan penanaman kembali hutan (reboisasi/regenerasi buatan), pembibitan tanaman untuk penghijauan kota,
pendidikan dan pelatihan bagi perusahaan kayu, pencagaran burung dan lainnya. Perlindungan Hutan Gunung Meja ini juga diharapkan dapat dijadikan Taman Hutan di Nerlende Neiuw Guinea (NNG) seperti Pusat Penelitian Botani/Biologi, karena ekosistemnya dapat mewakili wilayah pantai utara dan selatan NNG.
Adapun penyusunan rencana kerja oleh praktisi kehutanan saat itu ditujukan, pertama, mendukung perlindungan
kawasan ini dari kegiatan-kegiatan komersil. Hutan gunung Meja bukan hutan produksi, untuk itu pengambilan kayu di hutan primer tidak diijinkan; kedua , perlindungan terhadap fungsi lain dari hutan Gunung Meja yaitu untuk fungsi rekreasi perlu adanya perbaikan jalan utama dan pemeliharaannya, pemeliharaan jalan setapak, pemeliharaan bunga-bunga, pemeliharaan tumbuhan hutan di beberapa tempat, program pemberian papan nama pada pohon-pohon di sepanjang jalan utama dan jalan setapak termasuk pemberian nama pohon dalam bahasa lokal dan membuat
bangunan sederhana untuk petugas atau pengunjung/peneliti.
Berbagai upaya yang dilakukan oleh para praktisi kehutanan saat itu memang terealisasi dan patut di apresiasi namun dalam proses waktu dan implementasinya tidak diimbangi dengan komitmen dan fungsi pengawasan (function controll) yang kuat dari instansi terkait yang memiliki kewenangan. Hal tersebut menyebabkan kawasan Hutan Gunung Meja menjadi sasaran eksploitasi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hutan sekunder di Gunung Meja pada awalnya seluas 120 Ha dan Hutan Primer kurang dari 240 Ha. Kemudian pada tahun 1953 -1955, dilakukan peremajaan hutan sekunder dengan menanami bibit Araucaria sp dan Agathis . Pada tahun 1956, dilakukan pemetaan areal hutan Gunung Meja seluas 360 Ha oleh kantor Agraria Manokwari. Berdasarkan Ordonansi Perlindungan Tanah, lembar Negara nomor 73 tahun 1954, maka pada tanggal 25 Mei
1957 Gubernur Nederlands Nieuw Guinea mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 158 Tahun 1957 tentang Penetapan Hutan Gunung Meja sebagai Hutan Lindung dengan fungsi Hidroologis seluas 358,50 Ha termasuk didalamnya Hutan Primer seluas 100 Ha.
Berdasarkan interprestasi peta di kawasan hutan Gunung Meja terdapat 20 sampai 30 mata air yang menyebar dalam kawasan ini dan sekitarnya, sehingga perencanaan penetapan luas pun terus bertambah.
Pada tahun 1958, Dinas Pengairan mengusulkan perluasan kawasan ke arah selatan (Kampung Ambon) dan ke arah Barat (Fanindi-Wirsi), guna mengantisipasi pengembangan kota Manokwari. Maka pada tahun 1959 areal hutan lindung Gunung Meja ditambah lagi luasnya 107,50 Ha sehingga luasnya menjadi 466 Ha.
Kawasan Hutan TWA Gunung Meja merupakan salah satu kawasan konservasi
Sumber Daya Alam di Kabupaten Manokwari yang dilindungi kelestariannya berdasarkan Undang-undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Riyanto, 2005). Kawasan ini memiliki
beragam fungsi dan manfaat diantaranya fungsi hidroologis, fungsi penelitian/pendidikan, fungsi pariwisata, fungsi keindahan kota dan fungsi perlindungan flora dan fauna. Menurut UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 ayat 1 bahwa hutan merupakan salah satu komponen sumber daya alam terbaharui yang penting bagi suatu ekosistem. Tanpa hutan maka ekosistem darat akan terganggu dan juga akan mempengaruhi ekosistem perairan secara keseluruhan. Fungsi dan peran hutan tidak dapat disangsikan karena memiliki tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi, dan juga memiliki peran yang dapat ditinjau dari aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya (Agenda 21:407).
Fungsi Hutan Gunung Meja sebagai pensuplai kebutuhan air bersih merupakan fungsi yang esensial bagi masyarakat kota Manokwari mulai masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Hal ini seperti disampaikan oleh Thomas Nifinluri, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Papua dan Maluku bahwa hutan Gunung Meja merupakan sumber utama penyedia air bersih bagi 80.000-an warga Manokwari Kota dan sedikitnya terdapat 23 mata air di dalam goa-goa karang di kawasan konservasi tersebut. (Harian Kompas 20 September, 2007)
Kawasan Hutan TWA Gunung Meja hingga saat ini terancam dengan berbagai aktivitas masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitar kawasan. Ancaman yang timbul akibat aktivitas masyarakat sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan mempengaruhi fungsi hidroologi hutan antara lain aktivitas masyarakat menebang pohon, mengambil kayu bakar, membuat kebun di dalam maupun di sekitar kawasan, berburu satwa, dan meramu hasil hutan. Kegiatan tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari dan aktivitas sosial lainnya.
Dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas-aktivitas masyarakat antara lain dengan adanya kegiatan penebangan pohon maka jumlah tegakan menjadi berkurang, pembukaan lahan pada areal tebangan untuk areal kebun menyebabkan terjadinya perubahan fungsi lahan, dan kegiatan
berburu dan meramu yang menurunkan populasi satwa dan populasi tumbuhan sehingga ekosistem hutan TWA Gunung Meja menjadi terganggu. Dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan penebangan pohon yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yaitu masalah kekurangan air karena berkurangnya debit air yang mengalir ke rumah penduduk maupun debit air yang keluar ke kali dan air sumur menjadi dangkal (Media Alamku, 25 Januari 2007 dan Kompas 20 September 2007).
Hal ini juga disampaikan oleh Forum Kerjasama (FOKER) LSM Papua (2007) bahwa kelestarian Gunung Meja di Manokwari terganggu akibat perambahan, penebangan kayu dan fungsi kawasan sebagai pengatur tata air berangsur mengalami degradasi karena perkembangan penduduk di sekitar kawasan yang semakin cepat (Harian kompas 20 September 2007).
Situasi dan kondisi tersebut terus berlangsung hingga saat ini. Selain itu satwa liar seperti babi, kus-kus, rusa maupun beberapa jenis burung diantaranya satwa endemik seperti burung cenderawasih dan beberapa jenis kupu-kupu menjadi berkurang bahkan terancam punah dari kawasan tersebut.
Berdasarkan hasil survei lapangan 2 tahun 2006, diketahui terdapat 5 (lima) kelurahan yang berbatasan langsung dengan TWA Gunung Meja, antara lain Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahan Amban, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Pardani, dan Kelurahan Manokwari Barat. Umumnya masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitar kawasan berasal dari beberapa suku yang dominan yaitu suku Biak Doreri, suku Arfak, suku Wandamen dan suku-suku papua lainnya.
2 Survei lapangan dilakukan oleh peneliti tahun 2006 pada Lokasi TWA Gunung Meja dan kelurahan-kelurahan yang berbatasan langsung dengan kawasan Gunung Meja. Kelurahan Manokwari Timur (Ayambori, Susweni, dan Aipiri, Inamberi, Bakaro, kampung Ambon Atas), Kelurahan Amban (Manggoapi, Anggori), Kelurahan Pasir Putih (Kwawi, Kenari TInggi, Pasir Putih, Pasirido, Arowi I, II, III), Kelurahan Pardani (Sarinah, Korem, Misi Katolik dan Barawijaya), dan Kelurahan Manokwari Barat (Fanindi dan Kampung Toraja)
Pertambahan jumlah penduduk juga merupakan salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya tingkat kerusakan hutan gunung meja. Pertambahan jumlah penduduk Manokwari setiap tahun terus meningkat, terutama penduduk yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan Gunung Meja. Saat ini berdasar data BPS Kabupaten Manokwari, tahun 2014, luas Kabupaten Manokwari adalah 4.650,32 Km2 dengan jumlah penduduk adalah 150.179 jiwa dan jumlah rumah tangga 35.536. Sedangkan kepadatan penduduk pada tahun 2013 adalah 32,29 jiwa/ Km2 yang mengalami kenaikan dari 14,17 pada tahun 2012. Dampak dari meningkatnya
kepadatan penduduk tersebut berpengaruh terhadap pertambahan rumah penduduk. Hasil survei lapangan tahun 2006 lalu dan hingga saat ini ditemukan bahwa ada terdapat beberapa rumah penduduk yang pembangunannya sudah melewati batas kawasan hutan Gunung Meja. Hal ini disebabkan semakin
meningkatnya pembangunan rumah penduduk di sekitar kawasan yang kurang terkontrol oleh pihak pemerintah. Dampak dari pertambahan rumah dan jumlah penduduk tersebut adalah akses penduduk untuk melakukan aktivitas berkebun dan aktivitas perambahan lainnya terhadap kawasan hutan Gunung Meja. Saat ini, di beberapa tempat dalam kawasan gunung meja dijadikan tempat pembuangan limbah rumah tangga dan limbah dari toko-toko. Kegiatan ini masih terus berlangsung karena kurangnya pengawasan oleh pihak pengelola sehingga setiap orang dapat dengan bebas beraktivitas di dalam dan di sekitar kawasan hutan TWA Gunung Meja tanpa harus meminta ijin maupun membayar biaya masuk. Hal ini nampak belum ada pengelolaan kawasan hutan TWA Gunung Meja tersebut secara baik sehingga tidak dapat disangkal bahwa tingkat kerusakan hutan setiap waktunya terus bertambah.
Pada tahun 2004 melalui pihak NRM III Papua, memfasilitasi pihak Pemda dan Perguruan tinggi untuk melakukan kajian tentang: “Potret dan Rencana Umum Pengelolaan TWA Gunung Meja
Manokwari”. Didalam kajian tersebut telah disusun rencana-rencana pengelolaan kawasan hutan TWA berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil studi lapangan. Namun hingga saat ini, tindak lanjut dari pengelolaan yang direncanakan belum terealisasi secara baik karena masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar kawasan masih tetap memiliki aktivitas didalam dan di sekitar kawasan tersebut dan tingkat kerusakan dari kawasan hutan terus meningkat. Juga belum ada upaya pengelolaan kawasan dengan membuat pagar pembatas ataupun membuat kebijakan/peraturan daerah untuk
memproteksi hutan Gunung Meja.
Kawasan Hutan TWA Gunung Meja saat ini terancam oleh berbagai aktivitas masyarakat sekitar kawasan. Meningkatnya aktivitas masyarakat berdampak terhadap menurunnya fungsi dan peran hutan. Salah satu faktor penyebab adalah karena belum adanya upaya pengelolaan kawasan tersebut oleh pihak pemerintah daerah selaku pengelola, selain diduga masih rendahnya persepsi masyarakat setempat terhadap kawasan hutan Gunung Meja. Yang dimaksud persepsi masyarakat adalah cara pandang atau pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi hutan Gunung Meja yang relatif rendah atau kurang. Dengan persepsi yang rendah tersebut, tentunya diwujudkan melalui sikap,
tindakan dan perilaku yang bisa positif maupun negatif.
Terkait dengan penjelasan diatas, maka penting dilakukan kajian tentang bagaimana pengelolaan kawasan hutan Taman Wisata Alam Gunung Meja yang sudah berlangsung selama ini?

## BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan padakurun waktu tahun 2011-2015 di Kabupaten Manokwari. Metode penelitian menggunakan observasi langsung, wawancara dengan instansi terkait serta studi litetarur. Data-data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut UUPLH Bab I, Pasal 1 (ayat
1), dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; (ayat 2), menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
Konsep diatas terkait dengan pemahaman baik pihak pemerintah,
masyarakat maupun pihak swasta dalam memahami akan pentingnya lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagaimana lingkungan hidup dipandang sebagai satu sistem alam yang mempengaruhi sistem kehidupan mahkluk hidup di muka bumi baik sistem sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan keamanan.
Cara pandang demikian jarang ditemui pada masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal dan menetap di dalam maupun di sekitar kawasan hutan TWA Gunung Meja. Pada umumnya masyarakat sekitar maupun masyarakat setempat cenderung untuk mementingkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dibanding ikut memelihara keseimbangan ekosistem alam. Disisi lain pihak pemerintah daerah juga kadangkala memiliki cara pandang yang sempit terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup cenderung dipandang sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan atau sebagai modal
pembangunan.
Oleh karena itu, dengan mengingat luas kawasan hutan Gunung Meja yang luasnya hanya 466 Ha dan saat ini tingkat kerusakan hutan yang semakin meningkat (belum ada data luas kerusakan hutan) maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan maupun pembinaan yang intensif selain untuk menambah wawasan
masyarakat maupun pemerintah dan swasta tetapi juga untuk merubah pola pikir (mind set) mereka akan arti pentingnya lingkungan hidup bagi suatu ekosistem kehidupan.

## Konsep Pengelolaan Hutan
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Bab V, Pasal 21, bagian pertama, menyatakan bahwa pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Bagian kedua, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan. Kemudian Pasal 22, menyatakan bahwa: (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
(2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan
ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. (4) Berdasarkan blok dan petak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk bagian konsep pengelolaan hutan ini, sebenarnya yang dikritisi adalah apa dan bagaimana
upaya-upaya pengelolaan kawasan hutan TWA Gunung Meja. Fakta menunjukkan sejak status Gunung Meja dirubah dari Hutan Lindung menjadi Taman Wisata Alam, tindakan pengelolaan terhadap kawasan hutan ini menjadi relatif berkurang. Hal ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam upaya pengelolaan kawasan Gunung Meja sudah saatnya ditinjau kembali agenda
kesepakatan “Potret dan Rencana Umum Pengelolaan TWA Gunung Meja Manokwari” yang pernah disepakati pada tahun 2004. Tentunya sudah ada detail konsep rencana pengelolaan TWA Gunung Meja namun realitas saat ini menunjukkan bahwa TWA Gunung Meja belum mendapat perhatian serius dalam pengelolaannya. Hal ini sebenarnya berhubungan dengan mandat dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang memberikan kewenangan kepada pihak pemerintah daerah untuk mengelola kawasan hutan
TWA Gunung Meja asalkan kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi ataupun salah dalam memanfaatkan kewenangan.

## Konsep Kawasan Hutan
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Bab I Pasal 1, dinyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Pasal 6, dinyatakan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pasal 7 dinyatakan, hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri kawasan hutan suaka alam (KSA), kawasan hutan pelestarian alam (KPA), dan taman buru. Kawasan hutan Pelestarian Alam (KPA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai
kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
Khusus untuk kawasan hutan TWA Gunung Meja termasuk dalam Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA) dan mempunyai fungsi konservasi dan fungsi lindung bukan untuk fungsi produksi.
Sedangkan perannya mencakup keempat aspek yaitu aspek ekologi, sosial, ekonomi dan budaya. Dengan fungsi konservasi dan fungsi lindung maka kawasan hutan Gunung Meja memiliki manfaat sebagai penyedia air (hidro-orologis) bagi Kota
Manokwari. Manfaat inilah yang sebenarnya ditonjolkan dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh penduduk Manokwari. Selain itu Hutan Gunung Meja juga umumnya dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian dan pendidikan sedangkan kegiatan pariwisata dan rekreasi belum dioptimalkan. Hal ini karena kondisi hutan yang belum dikelola seperti penataan dalam dan sekitar kawasan hutan. Yang nampak adalah hutan yang memiliki jalan yang rusak, sampah atau limbah rumah tangga yang berserakan, banyak pecahan botol berserakan, maupun situs tugu jepang didalam kawasan hutan TWA Gunung Meja yang kurang terawat. 3
Oleh karena itu pengelolaan kawasan hutan
TWA harus memperhatikan pelestariannya tetapi juga penghidupan masyarakat sekitar hutan. Menurut Riyanto (2005;46), kawasan konservasi harus merupakan hubungan yang serasi dengan program pembangunan berkelanjutan.
Kawasan konservasi merupakan satu
kesatuan didalam sistem tata guna hutan wilayah. Integrasi kawasan konservasi ke dalam rencana pembangunan wilayah memerlukan hubungan yang terus menerus antara berbagai macam
otoritas perencanaan dan pengelolaan serta yang terpenting adalah masyarakat setempat dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Berikut konsep masyarakat sekitar.
3 Situs Tugu Jepang terletak didalam kawasan hutan Gunung Meja kurang lebih 100 meter dari jalan masuk. Pada lokasi situs tersebut juga dibuat tempat duduk untuk menikmati pemandangan Kota Manokwari, namun situs Tugu Jepangpun sekarang sudah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan dilokasi tersebut dijadikan sebagai tempat berpacaran dan lainnya
Konsep Masyarakat (Masyarakat Sekitar, Masyarakat Setempat, Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Pendatang)
Menurut Riyanto (2005), masyarakat sekitar hutan termasuk masyarakat hukum adat yang hidup secara tradisional di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan keberadaannya telah diakui oleh pemerintah.
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan, dinyatakan bahwa : masyarakat setempat adalah masyarakat yang berada didalam dan atau disekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial yang berdasarkan pada persamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan,
keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.
Masyarakat sekitar yang dimaksud dalam kajian ini adalah masyarakat yang tinggal dan menetap di sekitar kawasan hutan TWA Gunung Meja. Yang termasuk masyarakat sekitar yaitu masyarakat hukum adat/asli dan masyarakat pendatang.
Dalam Undang-Undang
Otonomi Khusus Bab I Pasal 1, dinyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Sedangkan masyarakat pendatang dapat diartikan masyarakat yang bermigrasi ke suatu wilayah kemudian tinggal atau menetap dalam jangka waktu melakukan aktivitas perekonomian untuk
memperoleh penghidupan.
Dalam kajian ini, yang dimaksud masyarakat adat adalah masyarakat suku Arfak yang secara turun temurun telah tinggal dan menetap disekitar kawasan hutan tersebut. Masyarakat Suku Arfak ini juga hidup dan bergantung dari kawasan hutan TWA Gunung Meja. Sedangkan masyarakat pendatang merupakan masyarakat suku Biak Doreri, suku
Wandamen, Suku Serui, Jawa, Makasar,
Sumatera dan suku pendatang lainnya yang tinggal disekitar kawasan hutan, bekerja di pemerintahan maupun swasta di
Manokwari. Sebagaimana dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) kelurahan yang berbatasan langsung dengan TWA Gunung Meja, antara lain Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahan Amban, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Pardani, dan Kelurahan Manokwari Barat. Konsep Pengelolaan Hutan yang Berbasis pada Peran Masyarakat Dalam pengelolaan hutan yang berbasis pada peran masyarakat, maka prinsip dasar yang harus dikembangkan adalah a. Prinsip Co-Ownership yaitu kawasan hutan adalah milik bersama yang harus dilindungi secara bersama-sama, untuk itu ada hak-hak masyarakat didalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus
dilakukan bersama;
b. Prinsip Co-Operation/Co-Management yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelolaan hutan untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat (stakeholeders) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat dan ORNOP yang harus bekerja bersama;
c. Prinsip Co-Responsibility yaitu bahwa keberadaan kawasan hutan menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan hutan merupakan tujuan bersama.
Ketiga prinsip diatas dilaksanakan secara terpadu sehingga fungsi kelestarian hutan dapat tercapai dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat sekitar hutan. Namun demikian agar masyarakat mampu berpartisipasi
maka perlu keberdayaan baik ekonomi, sosial dan pendidikan. Untuk itu perlu kebijakan pemerintah untuk melakukan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdapat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan TWA Gunung Meja.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 5 ayat (3) mengatur tentang peran serta masyarakat sebagai berikut:
“setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku” Dalam penjelasannya, peran serta yang dimaksud meliputi peran serta dalam proses pengambilan keputusan dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam pasal 67 ayat (1) huruf c diatur bahwa pemerintah berkewajiban untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya. Pasal 69 ayat (1) diatur kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 angka 1 huruf b antara lain disebutkan bahwa:
“daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut terbuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (PERDA) khususnya yang mengatur masalah perlindungan kawasan dan pengelolaan zona penyanggah taman nasional, serta Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, Kawasan Hutan sudah seharusnya
dipikirkan oleh pihak Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat untuk meninjau kembali status kawasan tersebut dengan kondisi saat ini. Apakah dengan status sebagai Taman Wisata Alam (TWA) mampu dijamin kelestariannya ataukan perlu di buat suatu usulan perubahan status
yang baru dengan menggunakan payung Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Hal ini tentunya harus dengan dasar kajian yang jelas dan objektif.
Apabila status kawasan hutan TWA
Gunung Meja ini tetap, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengelolaannya. Hal ini yang seringkali sulit dilakukan. Tetapi dengan prinsip Co- Management (pengelolaan bersama) pasti bisa dihasilkan satu rencana pengelolaan yang baik dan menguntungkan multi pihak yakni pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

## Konsep Taman Wisata Alam
Penetapan kawasan hutan TWA Gunung Meja sesuai dengan kriteria menurut Ditjen PHKA, 2006 bahwa kawasan taman wisata alam merupakan salah satu kawasan konservasi dengan tujuan utama pemanfaatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Adapun kriteria penunjukkan dan penetapan kawasan taman wisata alam yaitu pertama , mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik; kedua, mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; ketiga,
kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam.
Sesuai dengan fungsinya, taman wisata alam juga dapat dimanfaatkan untuk, pertama, pariwisata alam dan rekreasi; kedua, penelitian dan pengembangan
(kegiatan pendidikan dapat berupa karya wisata, widya wisata, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan
dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut); ketiga, pendidikan; dan keempat, kegiatan penunjang budaya.
Pengelolaan kawasan taman wisata alam merupakan tanggung jawab pemerintah dimana pengelolaannya dilakukan dengan berbagai upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pemerintah yang mengelola kawasan TWA harus berdasarkan satu rencana pengelolaan
yang disusun berdasarkan kajian aspek- aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Aspek pengelolaan ini menjadi penting mengantisipasi berbagai ancaman yang berpotensi untuk merusak kawasan tersebut dan membuat perubahan fungsi kawasan.
Beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan
TWA antara lain, pertama, berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumberdaya alam di dalam kawasan; kedua,
melakukan kegiatan usaha yang
menimbulkan pencemaran kawasan; ketiga, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang

## Upaya Pelestarian Kawasan Hutan TWA Gunung Meja
Upaya pelestarian terhadap kawasan hutan TWA Gunung Meja sebenarnya tanggung jawab multipihak baik pihak pemerintah daerah, pihak masyarakat maupun pihak swasta. Namun yang terjadi tanggung jawab tersebut seolah-olah menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pembuat dan pengambil kebijakan. Pihak pemerintah pada posisi ini harus lebih pro aktif untuk memainkan perannya sehingga pengelolaan kawasan hutan TWA Gunung Meja bisa berjalan dengan baik.
Masyarakat dalam hal ini masyarakat hukum adat dan masyarakat pendatang pada umumnya hanya sebagai penerima dan pengguna manfaat dari kawasan hutan tersebut, antara lain masyarakat dengan bebas memiliki akses ke dalam kawasan hutan, melakukan kegiatan yang merusak ekosistem hutan seperti berburu, meramu hasil hutan, berkebun, menebang pohon, rekreasi menikmati udara segar dan keanekaragaman hayati. Sedangkan pihak swasta sebagai penerima dan pengguna manfaat kurang nampak kontribusinya terhadap pengelolaan kawasan hutan TWA Gunung Meja tersebut.
Pengelolaan kawasan hutan yang belum dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah menyebabkan kawasan tersebut
terancam oleh aktivitas masyarakat. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari untuk menyelamatkan atau memproteksi kawasan hutan TWA Gunung Meja adalah dengan membayar kompensasi pembebasan kawasan hutan TWA Gunung Meja pada masyarakat pemilik hak ulayat sebesar 4,6
Milyar pada tahun 2004 dengan menggunakan dana APBD. Pemberian kompensasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari pada waktu itu sebagai wujud kemauan untuk
menyelamatkan hutan tersebut. Harapan dari pihak Pemerintah agar masyarakat tidak memiliki akses terhadap kawasan hutan. Didalam Pasal 68 ayat (3) UUPLH, mengatur bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 68 ayat (4) mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 69 ayat (1) diatur kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
Kompensasi telah diberikan oleh pemerintah namun masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan TWA Gunung Meja masih tetap memiliki akses secara bebas ke dalam kawasan. Hal ini terjadi karena tindak lanjut pengelolaannya tidak dilakukan seperti membuat pagar atau membuat pembatas yang mencegah adanya akses atau aktivitas di dalam kawasan.
Menurut Martana dan Supriyadi 4 , 2005, kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam memberikan kompensasi
4 Bapak A.G. Martana, S.Hut selaku Kepala Seksi Wilayah Konservasi I BKSDA Manokwari, Bapak Eko B. Supriyadi selaku staf Pemanfaatan BKSDA Manokwari.
terhadap masyarakat pemilik hak ulayat disebabkan adanya desakan-desakan dari masyarakat pemilik hak ulayat. Desakan atau tuntutan itu muncul karena adanya tuntutan masyarakat hukum adat kaitannya dengan kesejarahan. Padahal kalau dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Manokwari per tahunnya hanya 12-13 Milyar. Oleh karena itu menurut Hamar 5 , 2005, untuk anggaran baru tahun 2006, pihak pemerintah daerah akan lebih ketat didalam penggunaan keuangan tersebut.
Pada tahun 2004, pihak NRM III Papua, memfasilitasi pihak Pemda dan Perguruan tinggi untuk melakukan kajian tentang: “Potret dan Rencana Umum Pengelolaan TWA Gunung Meja Manokwari”. Namun hingga saat ini, tindak lanjut dari pengelolaan yang direncanakan belum terealisasi.
Menurut Martana dan Supriyadi, 2005, bahwa dari ketiga belas kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab mereka, Kawasan Hutan TWA Gunung Meja sebenarnya merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki frekuensi monitoring atau pengawasan yang relative lebih tinggi dibanding kawasan konservasi lainnya. Hal ini disebabkan faktor keterbatasan dana, personil dan tidak adanya sarana-prasarana penunjang seperti mobil maupun motor. Oleh karena itu untuk menjangkau kawasan konservasi, pihak BKSDA lebih sering berjalan kaki ke kawasan yang dapat dijangkau seperti TWA Gunung Meja dan Cagar Alam Pegunungan Arfak.

## Penyebab Rusaknya Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Gunung Meja
Agenda 21 hal 544 menjelaskan
bahwa kawasan lindung menghadapi tekanan karena beberapa faktor yaitu rendahnya keterlibatan masyarakat setempat, kerangka kerja pengelolaan yang kurang memadai bagi identifikasi dan kendali pemanfaatan sumberdaya, kekurangan tenaga kerja, sentralisasi berlebihan dan dana yang tidak memadai. Sehubungan dengan itu, menurut hemat
5 Robert Hamar, SH.,MH selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Manokwari
penulis, beberapa faktor penyebab utama rusaknya kawasan hutan TWA Gunung Meja antara lain:
1. Kurangnya Frekuensi Pengawasan Martana dan Supriyadi (2005) mengatakan bahwa frekuensi pengawasan lebih sering dilakukan pada kawasan hutan TWA Gunung Meja namun fakta menunjukkan bahwa tingkat kerusakan tetap semakin meningkat. Hal ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan masih sangat minim apalagi pengawasan dilakukan dengan berjalan kaki membuat kegiatan pengawasan yang dilakukan kurang efektif dan efisien. Kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BKSDA Seksi Wilayah Konservasi I Manokwari juga karena terbatasnya dana dan tenaga (staf/personil) serta tidak adanya fasilitas penunjang (mobil atau motor) yang tersedia untuk melakukan kegiatan pengawasan maupun monitoring pada tiga belas (13) kawasan konservasi yakni Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru dan Taman Nasional Laut yang terdapat di wilayah kerja 6 .
2. Rendahnya Koordinasi antar instansi terkait
Koordinasi antar sektor dalam hal ini instansi teknis seperti BKSDA Seksi Wilayah Konservasi I Manokwari, Dinas Kehutanan Manokwari, Dinas Pekerjaan Umum, PDAM dan lainnya memang sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan TWA Gunung Meja secara berkelanjutan. Namun kenyataannya tingkat koordinasi antar instansi relatif rendah.
Menurut Wahyudi 7 bahwa kawasan hutan TWA Gunung Meja secara administratif berada di bawah pengelolaan Seksi Wilayah Konservasi I Manokwari, Balai Konservasi Sumber Daya Alam
6 13 kawasan konservasi saat ini secara administratif sudah masuk dalam batas administratif Kabupaten Pemekaran (Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni) namun saat ini masih termasuk dalam tanggung jawab BKSDA Seksi Wilayah Konservasi I Manokwari.
7 Pelaksana Tugas Kepala Seksi Wilayah Konservasi I Manokwari
(BKSDA) Papua II Sorong. Hal ini yang menyebabkan tanggung jawab pengelolaan kawasan tersebut dipandang oleh instansi lain bersifat sektoral. Dengan demikian koordinasi antar instansi tidak berjalan dengan baik.
Padahal dinas kehutanan sebenarnya turut bertanggung jawab dalam aspek pemetaan, pemanfaatan, konservasi dan rehabilitas hutan (Agenda 21; 409). Demikian pula Instansi terkait lainnya juga mempunyai kepentingan dalam memanfaatkan hutan misalnya PDAM yang memungut iuran air bersih tanpa ikut memberikan kontribusi kembali bagi pengelolaan kawasan hutan.
Demikiian juga Dinas Pekerjaan Umum seharusnya bertanggung jawab terhadap pembuatan jalan setapak di dalam kawasan hutan dan mengatur tentang ijin mendirikan bangunan tidak terkoordinir dengan baik. Misalnya jalan didalam kawasan rusak dan tidak diperbaiki. Padahal jalan tersebut sangat diperlukan oleh pihak BKSDA untuk melakukan pengawasan. Demikian pula adanya pembangunan rumah penduduk dan pembangunan menara Telkomsel yang sebenarnya sudah masuk dalam kawasan hutan TWA Gunung Meja serta sebagian besar rumah penduduk yang sangat berdekatan dengan Pal Batas 8 kawasan. Pada kondisi ini terjadi ketidakharmonisan atau sangat minimnya koordinasi antar instansi terkait untuk pengelolaan kawasan hutan tersebut. 9 3. Minimnya Pendidikan tentang Lingkungan Hidup bagi Masyarakat Kota Manokwari Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi seseorang dalam hal persepsi, sikap, perilaku, motivasi dan partisipasi. Apabila tingkat pendidikan rendah baik pendidikan formal maupun informal, sudah barang tentu tingkat pemahaman atau pengetahuan pasti
8 Masalah Pal batas kawasan hutan Gunung Meja perlu ditinjau kembali.
9 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Wilayah Konservasi I Manokwari dan Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari pada tahun 2006
rendah. Dari kedua jenis pendidikan tersebut, pendidikan informal (kursus, pelatihan, penyuluhan) relatif lebih signifikan mempengaruhi pemahaman dan pola berpikir seseorang. Misalnya seorang petani atau nelayan yang tingkat pendidikan formalnya hanya Sekolah Dasar namun banyak terlibat dalam kegiatan pelatihan/penyuluhan/kursus, mereka lebih terampil dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola usahanya. Demikian pula pendidikan tentang lingkungan hidup. Sejauh ini belum nampak paket program penyelenggaran pendidikan tentang Lingkungan Hidup di kalangan masyarakat Kota Manokwari, terutama untuk masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan TWA Gunung Meja. Sebaliknya yang nampak dilakukan adalah adanya penelitian dan pemaparan hasil-hasil penelitian terkait lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan hanya dihadiri oleh kalangan terbatas seperti perwakilan LSM, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pergurunan tinggi dan pihak Pemerintah daerah. Pada situasi ini sebenarnya informasi yang diperoleh masih terbatas dikalangan kelompok tertentu dan bukan masyarakat umum.
Khusus untuk pendidikan yang diberikan perlu diutamakan bagi masyarakat yang tinggal dan menetap di dalam dan disekitar kawasan hutan tersebut. Hal ini penting karena mereka yang selama ini memiliki akses secara langsung/berdekatan dengan hutan Gunung Meja. Pertambahan jumlah penduduk juga merupakan salah satu faktor penyebab semakin meningkatnya tingkat kerusakan hutan gunung meja. Hal ini disoroti pula oleh Bappenas dalam faktor-faktor yang menekan hutan Indonesia salah satunya adalah pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang tidak merata. (Agenda 21;409).
4. Adanya klaim kawasan hutan Gunung Meja sebagai Hak Ulayat 10 dan rendahnya peran serta masyarakat setempat 11 .
Salah satu faktor penghambat
pengelolaan kawasan hutan TWA Gunung Meja adalah adanya klaim dari suku Arfak bahwa kawasan hutan gunung Meja merupakan Hak Ulayat atau hak Adat yang dimiliki sejak nenek moyang mereka. Hal ini tentunya hukum adat berbenturan dengan hukum formal yang berlaku, misalnya yang terdapat dalam pasal 8 UUPLH, pasal 9 UUPLH dan pasal 10 UUPLH mengenai wewenang pengelolaan lingkungan hidup. (Hardjasoemantri, 2005).
Pasal 8 UUPLH menyatakan: “(1) sumber sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- sebesarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah (2). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah:
(a). Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup (b). Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika; (c). Mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
(d). Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
10 Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 21 thn 2001 ttg OTSUS PAPUA) 11 Masyarakat setempat adalah masyarakat yang berada didalam dan atau disekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial yang berdasarkan pada persamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan , kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah Kelembagaan. (Penjelasan Pasal 51 ayat 1 PP No. 34 tahun 2002 tentang tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
(e). Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
Pasal 9 UUPLH menyatakan: “(1). Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat- istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
(2). Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencaanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
(3). Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. (4). Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional
pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya.
Pasal 10 UUPLH menyatakan: “Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:
• mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para
pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup • mewujudkan, menumbuhkan,
mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
• mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
• mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
• mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
• memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
• menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
• menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat;
• memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.”
Pada ketiga pasal diatas terlihat dengan jelas dalam pasal 8 UUPLH ayat (1) dan pasal 9 UUPLH (ayat1) bahwa wewenang pegelolaan lingkungan hidup ditentukan oleh Pemerintah yang dalam implementasinya harus memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai- nilai yang hidup di masyarakat.
Kenyataan yang terjadi kasus kawasan hutan TWA Gunung Meja dimana hingga saat ini masyarakat hukum adat suku Arfak maupun masyarakat Kota Manokwari masih tetap memiliki akses yang relatif tinggi terhadap kawasan hutan tersebut untuk berburu, mengambil hasil hutan, menebang pohon untuk kayu bakar maupun membuka lahan untuk pertanian.
Hal ini menunjukkan bahwa berbagai elemen masyarakat memiliki akses ke kawasan hutan TWA Gunung Meja. Dengan demikian untuk mengantisipasi ataupun mencegah hal ini maka perlu ditindaklanjuti dengan meningkatkan pengawasan maupun pembuatan perangkat hukum berupa peraturan daerah (PERDA) yang didalamnya diatur secara jelas mengenai pengelolaannya dan sangsi- sangsi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas, menurut hemat penulis ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dan merupakan saran dalam upaya pelestarian kawasan hutan Taman Wisata Alam Gunung Meja di Kabupaten Manokwari Pemerintah harus memiliki tekad (political will) dan motivasi yang kuat untuk menindaklanjuti pengelolaan kawasan hutan TWA Gunung Meja. Pemerintah daerah harus secepatnya mengambil langkah preventif melindungi kawasan hutan dengan melobi ke Pemerintah Pusat untuk membebaskan zona pemanfaatan untuk masyarakat dan harus mengeluarkan Peraturan Daerah yang baru untuk luas konservasi yang baru (zona inti dan zona penyanggah) menggunakan payung UU Otonomi Khusus Papua. Pemda harus meningkatkan kegiatan pengawasan. Instansi teknis seperti Dinas Kehutanan, BKSDA, PDAM, maupun DPU yang memiliki link kerja perlu melakukan koordinasi yang kontinu agar terdapat sharing program dan lainnya untuk menunjang kegiatan pengawasan pada kawasan hutan Gunung Meja. Kolaborasi pengelolaan (Co- Management) Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) merupakan suatu kegiatan penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan KSA dan KPA secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Meningkatkan peran serta masyarakat Masyarakat sekitar maupun masyarakat setempat harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.
Perlunya melakukan kajian-kajian skala mikro seperti persepsi masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan TWA Gunung Meja. Data dan informasi tersebut sebagai input untuk mengambil kebijakan pengelolaan kawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agenda 21. Bab 13 tentang Pengelolaan Hutan dan Bab 16 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati
Amsyari F. 1996.Membangun Lingkungan Sehat.Penerbit Airlangga University Press. Badan Pusat Statistik Irian Jaya Barat, 2006 Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Irian Jaya, 2004 Ditjen PHKA, Departemen kehutanan RI,
2006., Ensiklopedi Ekologi Indonesia Foker LSM Papua, Harian Kompas, 20 September 2007., Kelestarian Gunung Meja di Manokwari terganggu akibat perambahan, penebangan kayu http://kehutanan.papua.go.id/ing/berita.php? ids=63&kel=2 http://www.kompas.com/kompas- cetak/0709/20/daerah/3857628.htm. Kelestarian Gunung Meja di Manokwari terganggu Harian Kompas, Kamis, 20 September 2007. Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005, Tata Hukum Lingkungan, Edisi VIII,
Cetakan ke sembilan belas, Penerbit Gadjah Mada University Press.
Media Alamku, Kamis 25 Januari 2007., Terancamnya Jantung Kehidupan
Manokwari Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Riyanto Budi .2005., Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam, Penerbit Lembaga Pengkajian HukumKehutanan dan Lingkungan, Bogor Salim Emil, 1979. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Mutiara Jakarta. Salim Emil, 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Penerbit LP3ES, Jakarta Soemarwoto Otto, 1985. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan. Tokede Max dan Sumarwanto Edi, Media Papua, Jumat dan Sabtu, 1 dan 2 Agustus 2003., Gunung Meja Catatan Sejarah dan Manfaat Pelestariannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.