Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 85-98.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

## Legal Status of the Country Regulatory in the Regulatory System

## Agustin
Universitas Halu Oleo E-mail: Agustinlala86@gmail.com
Muh. Sabaruddin Sinapoy Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com

## Kamaruddin Jafar
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: Kamaruddinjafar88@gmail.com
Abstract: Village Regulation is a statutory regulation stipulated by the Village Head after being discussed and agreed upon with the Village Consultative Body. After Law Number 12 Year 2011 concerning the Establishment of Legislation Regulations, it removes village regulations in the type and hierarchy of laws and regulations. Village regulations in the form of draft Village Regulations, get evaluations from the Regent/Mayor before they are determined to be Village Regulations. Regarding the establishment of Village Regulations, guidance and supervision is carried out by the Regency/City  Government  as  intended,  namely  evaluating  and  supervising  Village Regulations.  Supervision  in  this  matter  includes  the  cancellation  of  village regulations.
Keyword: Legal Position; Village Regulation; Legislation
Abstrak: Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.  Setelah  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  berlaku,  menghapus  peraturan  desa  dalam  jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Peraturan Desa yang berbentuk rancangan Peraturan Desa, mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Terkait dengan pembentukan  Peraturan  Desa,  pembinaan  dan  pengawasan  dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud yakni melakukan evaluasi dan pengawasan  Peraturan  Desa.  Pengawasan  dalam  hal  ini  adalah  termasuk pembatalan peraturan desa.
Kata kunci: Kedudukan Hukum; Peraturan Desa; Peraturan Perundang-Undangan

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  masyarakat  desa  ( community  development ) sangat  bergantung  kepada  peranan  pemerintahan  desa  dan  masyarakatnya.  Keduanya harus mampu menciptakan sinergi untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal.
Oleh  karena  itu,  konsep  sebuah  desa  merupakan  wilayah  yang  memiliki  basis otonomi  asli. 1 Menurut  Pasal  1  angka  12  Undang-Undang  (UU)  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas  wilayah  yurisdiksi,  dan  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui  dan/atau  dibentuk  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah kabupaten atau kota.
Maka, Desa sebagai suatu organisasi (publik) atau lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, memiliki  kedudukan  dan  fungsi  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam  rangka memperkuat struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi, adanya pengaturan mengenai Desa melalui berbagai peraturan perundang-undang yang ada, ternyata belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.  Hal  ini  menjadi  dasar  pertimbangan  yuridis  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2014. 2
Seiring  penerapan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  maka peran pemerintahan desa menjadi sangat penting artinya untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak  asal  usul  dan  kewenangan  lokal  berskala  Desa  yang  diatur  dan  diurus  oleh  Desa. Penjelasan Undang-Undang Desa pun memberikan uraian terkait pentingnya Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah  dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
1 Rahardjo, Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 13.
dengan  memperhatikan  kondisi  sosial  dan  budaya  masyarakat  desa  setempat,  dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa dengan memperhatikan ciri dan budaya lokal.
Namun,  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  Peraturan  Desa  tidak disebutkan  secara  tegas,  terutama  pada  Pasal  7,  Peraturan  Desa  tidak  termasuk  dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang  menyatakan  bahwa  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk berdasarkan  kewenangan.  Bila  kita  lihat  dalam  Pasal  8  ayat  (1),  jenis  Peraturan Perundang-undangan  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  mencakup peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala  Desa atau yang  setingkat.  Bila  dilihat,  maka  Peraturan  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  tersebut adalah Peraturan Kepala Desa bukan Peraturan Desa.
Merujuk pada hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak menempatkan Peraturan Desa di urutannya, maka hal ini akan menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam  menentukan  kedudukan  hierarki  Peraturan  Desa  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tentang Kedudukan Hukum Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.
Tulisan  ini  hendak  menjawab  dua  permasalahan,  yakni  pertama, Bagaimana Kedudukan  Hukum  Peraturan  Desa  Dalam  Sistem  Peraturan  Perundang-undangan? Kedua, Sistem Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Perundang-undangan?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian/pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum normative empiris . Penelitian hukum normative menurut Peter Mahmud Marzuki 3 yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative  approach ),  dan  pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.
Sedangkan normative empiris , 4 yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer .

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Hukum Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

## Sistem Peraturan Perundang-undangan
Sistem  perundang-undangan  suatu  negara  tidak  akan  lepas  dari  sistem  hukum  yang berlaku di suatu negara, karena “Peraturan Perundang - undangan” sebagai hukum tertulis merupakan  esensi  atau  bagian  yang  sangat  penting  dari  “sistem  hukum”  dari  negara hukum (modern) yang demokratis. Dalam aspek kesejarahan, sistem hukum tidak lepas dari konsep negara, konsep negara hukum, dan sistem pemerintahan, yang berkembang dan dipraktikkan sejak zaman Yunani Purba sampai sekarang (abad 21). Sistem peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan sistem hukum, karena peraturan perundang- undangan  sebagai  hukum  tertulis  merupakan  bagian/unsur  dari  sistem  hukum  yang secara universal terdiri atas structure , substance dan culture . 5 Artinya, suatu sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsur atau sub sistem dengan segala atributnya yang satu sama  lain  saling  berkaitan,  pengaruh  mempengaruhi  dan  saling  tergantung,  sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. Dari pengertian di atas, maka sistem peraturan Perundang-undangan adalah satu kesatuan dari seluruh  peraturan perundang-undangan yang satu sama  lain saling berhubungan dan merupakan sub-sub sistem yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang bulat dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
Oleh  karena  itu,  keberadaan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku dan memberikan pedoman pasti mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, dinyatakan  bahwa Peraturan Perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.
36.
5 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia , Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 118.
lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Peraturan Desa
Peraturan  yang  melandasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pertama  kali  dimuat dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Desa  praja  disebut  dengan keputusan desa praja. 6 Pada masa Orde Baru, peraturan desa tidak dikenal karena tingkat desa hanya dikenal Keputusan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1979.  Keputusan  Desa  kemudian  melalui  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  berubah  nama  menjadi  Peraturan  Desa. Peraturan desa ditetapkan berkaitan dengan konsekuensi penyelenggaraan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat. 7 Artinya, undang- undang  tersebut  menunjukkan  bahwa,  produk  hukum  peraturan  desa  diakui keberadaannya sebagai suatu perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa,  dengan  kata  lain  peraturan  desa  disusun  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan pemerintahan  dan  pembangunan  di  Desa.  Pemerintahan  desa  memiliki  kemandirian dalam menjalankan roda pemerintahan di desa dibanding pada saat orde lama dan orde baru karena telah diberi kewenangan untuk membentuk suatu peraturan desa. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan BPD memiliki peranan yang semakin kuat bersama Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa  karena  memiliki  fungsi  menetapkan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa, dan keputusan kepala desa. 8
Selain  itu,  menurut  Pasal  209  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  Badan  Permusyawaratan  Desa  berfungsi  menetapkan  Peraturan Desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat. Selanjutnya,  Pasal  212  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
6 Yando Zakaria dan Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rezim Orde Baru, Jakarta Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2000, hlm. 25.
7 Ryan  Aprilianto,  Aminuddin  Kasim,  Leli  Tibaka, Kedudukan  Peraturan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Legal Opinion, Volume 6, No. 3, 2018, hlm. 251-252.
8 Hanif  Nurcholis, Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa ,  Jakarta:  Penerbit  Erlangga, 2011, hlm. 65-66.
Pemerintahan  Daerah  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Desa  tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Memang  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya Pasal 212 ayat (5) yang secara tegas menyebutkan materi muatan Peraturan Desa yaitu yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.
Muatan  Perdes  adalah  seluruh  materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi desa dan menampung kondisi khusus desa. Rancangan Perdes dapat berasal BPD dan Kepala Desa. Program penyusunan Perdes dilakukan dalam suatu program legislasi desa,  sehingga  diharapkan  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dalam  penyiapan  suatu  materi Perdes. Ada beberapa jenis Perdes yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa antara lain: (1) Retribusi Desa, (2) Tata Kelola Kawasan Hutan Rakyat, (3) Rencana Konservasi Desa, (4) Tata Ruang Wilayah Desa, (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), (6) Perangkat  Desa,  (7)  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  dan  peraturan  umum  lainnya. Pembentukan  Perdes  yang  baik  harus  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan sebagai berikut : (a) kejelasan tujuan, (b) kelembagaan atau organ pembentuk  yang  tepat,  (c)  kesesuaian  antara  jenis  dan  materi  muatan,  (d)  dapat dilaksanakan,  (e)  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan,  (f)  kejelasan  rumusan,  dan  (g) keterbukaan. Selanjutnya, penyusunan Perdes harus memenuhi tiga aspek, yakni yuridis, filosofis,  dan  sosiologis.  Sering  kali  penyusunan  perda  mengabaikan  aspek  sosiologis, yakni  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat,  dan  karena  tidak  melihat  potensi  dan karakteristik  masyarakat,  implementasi  Perda  maupun  Perdes  banyak  terganggu, bertentangan  dengan  aturan  yang  lebih  tinggi,  serta  tumpang  tindih  antara  kebijakan pusat dan daerah.

## Kedudukan Hukum Peraturan Desa
Terbentuk  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  yang  mencabut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004.  Dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  ini  menyatakan  dalam  Bab  III  mengenai  jenis, hierarki  dan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  menegaskan  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undang yang berlaku di Indonesia sebagai suatu peraturan perundang-undangan. 9
9 Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, Op.cit. , hlm. 255.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan akan bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dimana ketika peraturan desa dikategorikan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat dijadikan objek  pengujian  Mahkamah  Agung.  Hal  tersebut  dianggap  tidak  realistis  karena  akan membebani  Mahkamah  Agung  dengan  tugas-tugas  yang  sangat  banyak.  Akan  tetapi, kedudukan peraturan desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang  menyatakan  bahwa:  “Jenis  Peraturan  Perundang -undangan  selain  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  7  ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial, Bank  Indonesia,  Menteri,  badan  lembaga  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk Undang-undang  atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. 10
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  menganut  asas  kesesuaian  antara  jenis, hierarki,  dan  materi  muatan.  Asas  ini  mengandung  arti  bahwa  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  menyatakan  bahwa:  “Peraturan  Perundang -undangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. 11
Gunarto  Suhardi 12 bahwa  yang  dimaksudkan  kedudukan  adalah  keberadaan, posisinya dan kemandiriannya lembaga tersebut dihadapkan dengan lembaga lainnya. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Soebagio dan Slamet Supriatna yang mengatakan bahwa
10 Ibid. , hlm. 255.
11 Ibid ., hlm. 256.
12 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance , Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 67 dikutip dari Gunarto Suhardi, Kedudukan dan Wewenang Lembaga Pengurusan Piutang Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi , Ringkasan Disertasi yang dipertahankan pada Tahun 2000, hlm. 6.
berbicara  mengenai  kedudukan  tidak  lain  membicarakan  keberadaan.  Jadi,  masalah kedudukan peraturan desa tidak lain adalah masalah keberadaan peraturan desa dalam sistem perundang-undangan dan struktur pemerintahan (organisasi kenegaraan). 13
Bila  melihat  ketentuan  Pasal  1  angka  2  UU  12/2011  tentang  definisi  peraturan perundang- undangan  disebutkan  “Peraturan  Perundang -undangan  adalah  peraturan tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.” Menurut Maria Farida 14 menetapkan peraturan  desa  sebagai  peraturan  perundang-undangan  adalah  tidak  tepat,  dan  tidak sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  32/2004.  Dengan  pendapat  tersebut  bukan  berarti bahwa badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa tidak boleh atau tidak dapat membentuk suatu Peraturan Desa atau nama lainnya, badan perwakilan desa atau nama  lainnya bersama kepala desa tetap  dapat membentuk suatu peraturan desa, yang  bersifat  mengatur  (dan  mengikat  secara  umum),  dalam  arti  peraturan  di  bidang penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi tidak sebagai peraturan perundang-undangan.
Jadi bila  dikaitkan antara ketentuan Pasal 1  angka 2 UU 12/2011, Pasal 206 UU 32/2004  jo.  Pasal  7  dan  8  PP  72/2005  beserta  penjelasannya  dengan  konsep penyelenggaraan  pemerintahan  di  atas,  maka  peraturan  desa  berfungsi  dalam  rangka untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang- undangan,  wewenang  yang  berasal  dari  kabupaten/kota  yang  diserahkan  kepada  desa, wewenang  dalam  rangka  tugas  pembantuan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, atau wewenang yang berasal dari hak  asal-usul  desa.  Namun,  peraturan  desa  bukanlah  peraturan  perundang-undangan seperti  yang  dimaksud  Pasal  1  angka  2  UU  12/2011,  peraturan  desa  hanya  sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan di desa.
Eksistensi  peraturan  desa  dalam  perkembangannya  tidak  untuk  melaksanakan otonomi, namun hanya sebagai instrumen untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa.  Fungsi  pemerintahan  tersebut  berasal  dari  tugas-tugas  pembantuan  yang  berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota, sedangkan kedudukan peraturan desa menurut UU 12/2011 adalah di bawah peraturan yang lebih tinggi sesuai
13 Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance , Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 68.
14 Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi, Materi Muatan) , Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm.
102.
hierarki  Pasal  7  ayat  (1)  UU  12/2011,  atau  peraturan  desa  dapat  dibentuk  sepanjang diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  bisa  juga dibentuk berdasarkan kewenangan. 15
Dibentuk berdasarkan kewenangan memiliki makna bahwa peraturan desa dapat dibentuk melalui delegasi atau mandat dari pemerintahan yang lebih tinggi dengan kata lain  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang  diserahkan pengaturannya  kepada  desa  atau  tugas  pembantuan  dari  Pemerintah,  pemerintah provinsi,  dan/atau  pemerintah  kabupaten/kota,  selain  itu  dalam  pembentukannya, peraturan  desa  dilarang  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan/atau kepentingan  umum.  Peraturan  desa  juga  berfungsi  dalam  rangka  untuk  melaksanakan kewenangan pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wewenang yang berasal dari kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, wewenang dalam rangka tugas  pembantuan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  atau pemerintah kabupaten/kota, atau wewenang yang berasal dari hak asal-usul desa. Namun, peraturan desa bukanlah peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud Pasal 1 angka  2  UU  12/2011,  peraturan  desa  hanya  sebagai  instrumen  penyelenggaraan pemerintahan di desa. 16
Jadi Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dipisahkan eksistensinya sebagai Peraturan Daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun  2004.  Dengan  kata  lain  posisi  peraturan  desa  sekarang  ini  menunjukkan  bukan merupakan peraturan daerah lagi.

## Sistem Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Perundang-undangan Model Pengujian Peraturan Desa
Konsep judicial review berasal dari negara-negara yang menganut supremasi konstitusi. Istilah judicial  review itu  sendiri  merupakan  istilah  khas  hukum  tata  negara  Amerika Serikat yang artinya wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Judicial review merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim. Pengujian itu dilakukan
15 Bagus  Oktafian  Abrianto, Eksistensi  Peraturan  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  dan Perundang- Undangan Di Indonesia, Yuridika-Volume. 26-No. 3, September-Desember 2011, Surabaya, hlm. 245.
16 Ibid. , hlm. 245.
atas  suatu  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. 17
Mengenai  hak  menguji  dalam  praktiknya  dikenal  dua  macam  hak  menguji ( toetsingsrecht ), yaitu: a. Hak menguji formal ( formele toetsingsrecht ); dan b. Hak menguji material ( materiele toetsingsrecht ). Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai sesuatu  produk  legislatif  seperti  undang-undang.  Pengujian  formal  biasanya  terkait dengan  soal-soal  prosedural  dan  berkenaan  dengan  legalitas  kompetensi  institusi  yang membuatnya. 18 Pengujian  material  berkaitan  dengan  kemungkinan  pertentangan  isi muatan  suatu  peraturan  dengan  peraturan  lain  yang  lebih  tinggi  ataupun  menyangkut kekhususan-kekhususan  yang  dimiliki  suatu  peraturan  dibandingkan  dengan  norma- norma yang berlaku umum. 19
Pengujian  peraturan  perundang-undangan  jika  dipandang  berdasarkan  waktu pengujian, dibagi menjadi dua istilah yaitu review dan preview . Review berarti memandang, menilai, atau menguji kembali. Sedangkan preview adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih  dulu  dari  sempurnanya  keadaan  objek  yang  dipandang  itu.  Jika  peraturan perundang-undangan  itu  sudah  sah  sebagai  peraturan  perundang-undangan,  maka pengujian  dapat  disebut  sebagai review .  Akan  tetapi,  jika  statusnya  masih  sebagai rancangan peraturan perundang-undangan dan belum diundangkan secara resmi sebagai peraturan perundang-undangan, maka pengujiannya tidak dapat disebut sebagai review , melainkan preview .
Jadi, pengujian terhadap peraturan desa dilakukan dengan mekanisme pengujian secara executive preview dan executive review . Mekanisme executive preview dan executive review merupakan  kewenangan  Bupati/Walikota  yang  lahir  dari  proses  pengawasan secara preventif ataupun refresif terhadap produk hukum di desa.

## Kewenangan Pengujian Peraturan Desa
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang disebut dengan urusan pemerintahan desa  adalah  urusan  yang  menjadi  tanggung  jawab  atau  tugas  pemerintah  desa.  Agar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa tersebut dapat terlaksana dengan
17 Achmad  Mulyanto, Problematika  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  (Judicial  Review)  Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi , Jurnal Yustisial Edisi 85 Januari-April 2013, hlm. 56.
18 Fatmawati, Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 5.
baik,  maka  dibentuklah  suatu  Peraturan  Desa  (selanjutnya  disebut  Perdes).  Pada prinsipnya, Perdes berfungsi : Pertama, untuk melindungi secara normatif adat istiadat yang secara turun temurun diakui oleh masyarakat desa setempat. Kedua, sebagai sarana untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan desa, seperti hak asal usul  desa,  kewenangan  kabupaten  kota  yang  diserahkan  pengaturannya  kepada  desa, tugas  pembantuan,  dan  kewenangan  lain  berdasarkan  perintah  Peraturan  Perundang- undangan di atasnya. Ketiga, sebagai sarana normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. 20
Perdes di dalam Pasal 1  angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Sedangkan,  Peraturan Desa berdasarkan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa Peraturan Desa termasuk salah satu dari peraturan perundang-undangan, 21 ditegaskan lagi dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa Peraturan Daerah salah satunya adalah berupa Peraturan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa yang seharusnya memiliki pola peraturan yang tersendiri menjadi  sama  dengan  peraturan  yang  lainnya.  Pencabutan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  yang  kemudian digantikan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan,  memberikan  penafsiran  berbeda  mengenai  letak  atau kedudukan Perades. Hal ini disebabkan karena Peraturan Desa tidak dicantumkan sebagai salah satu hierarki Peraturan Perundang-undangan. 22
Maka,  kewenangan  untuk  melakukan  pengujian  peraturan  perundang-undangan bertujuan untuk menjaga dan memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang  dilaksanakan  berdasar  pada  peraturan  perundang-undangan  sebagai  dasar  untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan agar selalu selaras dan sejalan  dengan UUD NKRI 1945. Oleh karena itu, proses pengujian peraturan desa menjadi suatu hal yang sangat penting  dilakukan,  untuk  mengharmoniskan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
20 I Ge de Pantja Astawa & Suprin Na’a, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia , Cet. 1, Ed. 1, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 72
21 Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1).
22 Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (1).
undangan  yang  lebih  tinggi  dan  kepentingan  umum  selain  itu  pengujian  terhadap peraturan desa untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa dan untuk  melindungi  hak  dari  masyarakat  desa.  Guna  menjamin  dan  memastikan pembentukan peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum maka sangat diperlukan pengujian terhadap peraturan desa.
Secara  langsung  berarti  pembentukan  Peraturan  Desa  haruslah  sesuai  dengan kaidah dan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tidak  boleh  bertentangan  dengan  aturan  yang  lebih  tinggi,  namun  di  sisi  lain  menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  desa  adalah  sub-ordinasi  dari  kabupaten  dan Peraturan  Desa  merupakan  aturan  pelaksana  dari  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota, sehingga  harus  mendapat  pengawasan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya, Peraturan Desa sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan yang pembentukan harus berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  apabila  materi  muatan  di  dalamnya  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota apabila materi muatannya dinilai bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi. 23

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dijelaskan  maka  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa:
1. Setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  maka  Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.  Artinya,  kedudukan  peraturan  desa  dianggap  hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan Desa yang berbentuk rancangan Peraturan Desa, harus mendapatkan evaluasi dan pengawasan dari Bupati/Walikota. Terkait dengan hal pengujian terhadap  peraturan  desa  dilakukan  dengan  mekanisme  pengujian  secara
23 Lanang  Sakti, Kewenangan  Pengawasan  Dan  Pengujian  Terhadap  Peraturan  Desa  Dari  Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal IUS-Vol. IV, Nomor. 2, Agustus 2016, hlm. 167.
executive preview dan ataupun executive review yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota terhadap produk hukum di desa.

## Daftar Pustaka
Buku
Astawa, I Ge de Pantja & Suprin Na’a, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia , Cet. 1, Ed. 1, Bandung: Alumni, 2008.
Farida,  Maria, Ilmu  Perundang-Undangan  I  (Jenis,  Fungsi,  Materi  Muatan) ,  Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Fatmawati, Hak  Menguji  (Toetsingsrecht)  Yang  Dimiliki  Hakim  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Nurcholis, Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
Rahardjo, Pengantar  Sosiologi  Pedesaan  dan  Pertanian ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1999.
Sadjijono, Seri  Hukum  Kepolisian,  Polri  dan  Good  Governance ,  Surabaya:  Laksbang Mediatama, 2008.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Suhardi, Gunarto, Kedudukan dan Wewenang Lembaga Pengurusan Piutang Negara Dalam Perspektif  Hukum  Administrasi ,  Ringkasan  Disertasi  yang  dipertahankan  pada Tahun 2000.
Zakaria,  Yando  dan  Abih  Tandeh, Masyarakat  Desa  di  Bawah  Rezim  Orde  Baru, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2000.

## Jurnal
Abrianto,  Bagus  Oktafian, Eksistensi  Peraturan  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  dan Perundang-Undangan  Di  Indonesia, Yuridika-Volume.  26-No.  3,  September- Desember 2011, Surabaya.
Aprilianto,  Ryan,  Aminuddin  Kasim,  Leli  Tibaka, Kedudukan  Peraturan  Desa  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Legal Opinion, Volume 6, No. 3, 2018.
Aziz,  Machmud, Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia ,  Jurnal  Konstitusi,  Volume  7,  Nomor  5,  Oktober 2010.
Mulyanto,  Achmad, Problematika  Pengujian  Peraturan  Perundang-Undangan  (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi , Jurnal Yustisial Edisi 85 Januari-April 2013.
Sakti,  Lanang, Kewenangan  Pengawasan  Dan  Pengujian  Terhadap  Peraturan  Desa  Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal  IUS-Vol.  IV, Nomor. 2, Agustus 2016.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.