available at http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora
Published by Muhammadiyah University Press (MUP) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
p-ISSN 1411-5190 e-ISSN 2541-4496
Vol. 21 No. 2,
January 2020
Page 156-174

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN STUDI KESADARAN HUKUM PEREDARAN DAGING SAPI DI BOYOLALI
Wahyudi Setiyawan 1 , Absori 2 , Kelik Wardiono 3 1-3 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

## DOI: 10.23917/humaniora.v20i2.10747
Submit: 25 April 2020. Revisi: 7 Juli 2020. Diterima: 6 Agustus 2020 Available Online: 28 Agustus 2020. Periode Terbit: Agustus 2020
Kata Kunci Abstrak protection, consciousness, consumer, meat The  research  aimed  to  describe  the  public  legal  awareness about  meat  distribution  and  legal  protection  for  the  beef consumers  through  law  enforcement  efforts  at  Boyolali District  based  on  a  qualitative  non-doctrinal  approach.
Therefore,  this  focused  more  on  primary  data  collected  by interviews and observations and supported by secondary data collected by library research. The data then were processed for  further  qualitative  analysis.  Based  on  the  results  of  the study  it  was  found  that  legal  protection  related  to  the distribution of healthy and safe meat did not run well as this was influenced by the community legal, namely the knowledge and understanding of law, although it had been supported by good legal attitudes and behavioral factors.
Corresponding Author Wahyudi Setiyawan Universitas Muhammadiyah
Surakarta,
Indonesia
Email: ysetiyawan3@gmail.com

## PENDAHULUAN
Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam. Salah satu sumber daya alam tersebut yang memiliki nilai ekonomi tinggi  adalah  sapi  potong.  Data  yang  diperoleh  oleh  penulis  dari  badan  Pusat  Statistik Nasional, data populasi sapi potong menurut Provinsi tahun 2009-2017, pada tahun 2017 jumlah sapi potong di Indonesia sebanyak 16.599.247 sapi potong dengan dengan jumlah produksi daging pada tahun 2017 sebesar 531 756.98 ton. Kekayaan Indonesia akan sapi tersebut oleh masayarakat dimanfaatkan  dengan membuka rumah potong hewan (RPH) dengan berdasarkan data hasil updating DPP dan DNRT 2017, menunjukkan jumlah RPH dan TPH di Indonesia adalah 1.201 yang tersebar di 34 provinsi dan 45 persen RPH/TPH terdapat di Pulau Jawa yakni sebanyak 527 RPH/TPH.
Dengan banyaknya rumah tangga yang memiliki sapi tersebut ternyata banyak juga pelaku usaha yang menginginkan keuntungan yang lebih besar dengan melakukan pem- belian sapi yang mengalami keracunan, gangguan metabolisme, diare, dan atau karena berbagai hal lainnya yang menyebabkan sapi tersebut mati atau sapi yang digelonggong yang perbuatan tersebut akan memberikan nilai keuntungan yang diperoleh oleh oknum akan semakin besar.
Pengaturan jaminan keamanan peredaran daging di dalam ajaran agama Islam hal ini diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, kemudian di dalam hukum positif Indone- sia.  Terkait  dengan  hal  tersebut  telah  diatur  di  dalam  UU  No.  18  Tahun  2012  tentang Pangan,  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang
Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan , Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999  tentang Perlin- dungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan  Kepala  BPOM  No.14  Tahun  2014  tentang  Organisasi  dan  tata  Kerja  Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Walaupun ada beberapa peraturan yang telah mengatur terkait dengan keamanan daging  sapi,  akan  tetapi  pada  kenyataanya  masih  banyak  oknum  yang  menjual  daging yang tidak aman dan sehat seperti dalam Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN Mgt (Pe- ternakan dan Kesehatan Hewan) dimana pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  menyelenggarakan  kegiatan  pengangkutan  dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yaitu mengangkut sebanyak 300 kg daging yang merupakan daging sapi gelonggongan dengan ciri-ciri fisik daging terlihat basah dengan kandungan air berlebih.
Hal tersebut perlu diteliti sebab keamanan pangan bagi produsen dan konsumen sangat penting karena daging sapi yang tidak aman dan sehat dapat mengakibatkan bahaya dan atau timbulnya penyakit dan berbahaya ( food-borne diseases ). Oleh karena itu, diper- lukan upaya penegak hukum yang tegas karena peredaran makanan yang baik dan aman berarti  turut  serta  meningkatkan  terwujudnya  kesejahteraan  negara.  Sementara  itu, pengaturan di dalam peraturan-peraturan yang ada belum memberikan pengaturan yang jelas baik terkait dengan penegakan hukum yang harus dilakukan ataupun penggolongan daging aman dan sehat tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan penegakan hukum be- lum  memadai  atau  sesuai  dengan  ekspetasi  yang  akhirnya  berdampak  kepada  perlin- dungan konsumen untuk memperoleh daging yang sehat.
Berdasarkan deskripsi tentang problematika penelitian di atas, maka masalahnya dirumuskan: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perearan daging sapi di Kabu- paten Boyolali, (2) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi berbasis kesadaran hukum masyarakat? . Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  dan  mengeksplanasi  perlindungan  hukum  terhadap  peredaran  daging sapi di Kabupaten Boyolali dan konsep perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi berbasis kesadaran hukum masyarakat.

## METODE
Penelitian  ini  mendasarkan  metode  pendekatan  non-doktrinal  kualitatif.  Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  penyebaran quisioner, wawancara dilakukan kepada masyarakat Boyolali dan Dinas Pertenakan Bo- yolali, Dinas Kesehatan Boyolali dan Kepolisian Reserse Boyolali, penyebaran quisioner dengan mengambil sampel di Boyolali sebanyak 266 responden yang  setiap responden mewakili kelurahan yang ada di masing masing kecamatan yang berjumlah 19 kecamatan dan 266 desa, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan penyebaran quisoner dengan media cetak dan kuesioner melalui google form . Dasar penentuan re- sponden  ini  dipilih  oleh  penulis  secara  acak  dan  diprioritaskan  bekerja  sebagai  petani, dengan  demikian  penulis  dalam  melakukan  penyebaran  quisioner  dilakukan  ke  daerah persawahan  atau  perkebunan  yang  tersebar  di  Kabupaten  Boyolali  dengan  landasan mayoritas petani pernah memelihara sapi atau setidaknya pernah mengkonsumsi daging sapi, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging ( Meat Cutting Plant ). Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, dan penafsiran data. Untuk membahas hasil penelitian ini penulis menggunakan  teori  kesadaran  hukum.  Kesadaran  hukum  yang  diteliti  disini  adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali,.

## HASIL
Perwujudan hak atas kesehatan bisa dicapai dengan beberapa pendekatan yang be- ragam  contohya  pembentukan  kebijakan-kebijakan  kesehatan  atau  pelaksaan  program- program yang dibentuk oleh World Health Organization (WHO) atau adopsi instrument hukum. Penulis merujuk peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Per- mentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan unit Penanganan Daging ( Meat Cutting Plant ) yang akan menjadi tolak ukur penelitian dalam menjawab perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali. Dalam upaya memperoleh data  dilakukan observasi dan wawancara terhadap 10 pengu- saha sapi di Kabupaten Boyolali yang hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:
NAMA PELAK U USAHA ALAMAT
A
B C D E  F 1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5 BARI Seboto, Ampel √  X  X  X  √  X  X  X  X  √  √  X  X  √  X  X  X  X  X  √  X Ndakir Bakalan, Am- pel √  √  √  √  √  √  X  X  √  √  √  √  √  √  √  √  X  √  √  √  X Sarono Meseng, Ampel √  X  X  √  X  X  X  X  X  √  √  X  X  √  X  X  X  X  X  √  X WIranto Seboto, Ampel √  √  X  √  √  √  X  X  √  √  √  X  X  √  X  X  X  X  X  √  X Widadi Sunggingan, Boyolali X  X  X  √  X  X  X  X  √  √  √  X  X  X  √  √  X  √  √  √  X Agung Daleman, Cepogo X  X  X  √  X  X  X  X  X  √  √  X  X  X  X  √  X  √  X  X  X Joko Kenteng, Am- pel X  X  X  √  X  X  X  X  √  √  √  √  √  X  X  X  X  X  X  X  X Ari Gubug, Ampel X  X  X  X  X  X  X  X  X  √  √  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X Bingan Gubung, Am- pel X  X  X  X  X  X  X  X  X  √  √  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X Ahmadi Semalang, Bo- yolali √  √  X  √  √  √  X  X  √  √  √  √  √  √  √  √  X  √  √  √  X
Keterangan:
√ : Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
X  : Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan
Ketentuan Peredaran Daging Sapi
1. Persyaratan Rumah Potong Hewan
a. Lokasi (Pasal 6)
b. Persyaratan sarana pendukung (Pasal 7)
c. Persyaratan tata letak, desain dan kontruksi (Pasal 8)
d. Persyaratan peralatan (Pasal 29)
2. Persyaratan Unit Penaganan Daging ( Meat Cutting Plant ) (Pasal 30)
a. Lokasi (Pasal 31)
b. Persyaratan sarana pendukung (Pasal 32)
c. Persyaratan tata letak, desain dan kontruksi dasar (Pasal 33)
d. Persyaratan peralatan (Pasal 34)
3. Persyaratan Higiene dan Sanitasi (Pasal 35)
a. Peralatan mencuci sepatu boot (Pasal 35 ayat 3)
b. Fasilitas cuci tangan (Pasal 35 ayat 4)
c. Fasilitas mencuci pisau (Pasal 35 ayat 6)
d. Tidak menggunakan bahan kima berbahaya (Pasal 35 ayat 7)
e. Dilakuakn proses pembersihan dan desinfeksi pemotongan daging (Pasal 35 ayat 8)
f. Kebersihan lingkungan (Pasal 35 ayat 9)
4. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Pasl 37)
a. Penerapan kesehatan hewan di RPH (Pasal 37 ayat 2 huruf a)
b. Pemeriksaan  kesehatan  hewan  sebelum  disembelih  ( ante-motem  inspection ) (Pasal 37 ayat 2 huruf b)
c. Pemeriksaan  kesempuraan  proses  pemingsanan  ( Stunning )  (Pasal  37  ayat  2 huruf c)
d. Pemeriksaan  kesehatan  jeroan  dan/atau  karkas  ( Post-mortem  inspection) (Pasal 37 ayat 2 huruf d)
e. Pemeriksaan  pemenuhan  persyaratan hygiene-sanitasi pada  proses  Produksi (Pasal 37 ayat 2 huruf e).
5. Izin mendirikan rumah potong hewan dan izin usaha pemotongan hewan (Pasal 38)
6. Sumber daya manusia (Pasal 41)
Dari tabel di atas diperoleh penjelasan yaitu sebagai berikut:
1. Persyaratan Rumah Potong Hewan
Dari data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa hanya satu pelaku usaha di Boyolali yang memenuhi persyaratan tersebut yaitu Ndakir, selain itu pelaku usaha lain ada yang sepenuhnya tidak sesuai dan ada yang beberapa yang tidak sesuai dan sudah ada yang sesuai. Meskipun tidak sesuai operasional, rumah potong hewan ini tetap berjalan dengan  rutinitas  seperti  biasanya  padahal  seperti  misalnya  peralatan  yang  tidak  men- dukung atau korosif akan menyebabkan mutu daging tidak sehat dan aman karena ter- kontaminasi dengan peralatan yang tidak sehat tersebut

## 2. Persyaratan Unit Pelayanan Daging
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  hasilnya  dari  beberapa  ketentuan mengenai persyaratan tata letak, desain dan kontruksi yang mendukung, tidak ada pelaku usaha di Kabupaten Boyolali yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan.

## 3. Persyaratan Higiene dan Sanitasi
Dari data yang diperoleh hanya pelaku usaha Ndakir dan Ahmadi yang telah sesuai dengan ketentuan tersebut, hal ini menunjukan apabila mayoritas pelaku usaha lain tidak memperhatikan  persyaratan  higiene  dan  sanitasi,  padahal  sebagaimana  yang  telah  di- uriakan sebelumnya ketentuan ini akan mempengaruhi kesehatan konsumen karena dag- ing yang dihasilkan tersebut.

## 4. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Dari data yang diperoleh pada kenyataanya tidak ada satu pun pelaku usaha yang dilakukan observasi memenuhi ketentuan tersebut.
5. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan
Dari data yang diperoleh penulis penulis dari 10 pelaku usaha di Kabupaten Boyo- lali hasilnya 6 pelaku usaha memiliki izin semantara 4 lainnya tidak memiliki izin usaha.

## 6. Sumber Daya Manusia
Data yang diperoleh penulis hasilnya tidak ada satupun pelaku usaha yang memen- uhi ketentuan ini, seluruhnya hanya memiliki tenaga ahli di dalam pemotongan hewan akan tetapi untuk dokter hewan tidak dimiliki.
Hasil  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  responden  terkait  dengan  kesadaran hukum masyarakat terhadap peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali yaitu dengan memperhatikan beberapa aspek teori kesadaran hukum yaitu meliputi:

## 1. Pengetahuan Hukum
Gambar 1.  Grafik Penjualan Sapi Diatur oleh Hukum
Gambar 2. Grafik Penjualan Daging Sapi Diatur di dalam Peraturan Perlindungan

## Gambar 3. Grafik Penegakan Hukum terhadap Daging Sapi yang Sehat dan Aman
Dari data yang diperoleh oleh penulis kepada 266 Responden dengan mengajukan pertanyaan mengenai pengetahuan hukum hasilnya lebih dari 50 % masyarakat setuju atau sangat setuju, sementara itu di bawah 50 % masyarakat tidak setuju, hal ini menunjukan apabila pengetahuan masyarakat hukum tergolong baik, akan tetapi hal ini juga menjadi
kekurangan karena setuju tidak lebih dari 60 % rata-rata. Dengan demikian, masih ada sebanyak  40  %  masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali  yang  tidak  memiliki  pengetahuan hukum mengenai peredaran daging sapi Kabupaten Boyolali.  Oleh karena itu, dari 40 % masyarakat yang tidak setuju menunjukkan korelasi yang sesuai dengan bentuk perlin- dungan hukum yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, hal ini dikarenakan pemahaman hukum masyarakat mengenai daging sehat dan aman oleh masyarakat masih sangat kurang dan minim.

## 2. Pemahaman Hukum
Gambar 4. Grafik Penjualan dan Pembelian Sapi yang Tidak Aman dan Sehat
Gambar 5. Grafik Penjualan Daging Sapi yang Tidak Aman dan Tidak Sehat Dapat
Gambar 6. Grafik Setiap Konsumen Mempunyai Hak untuk Memperoleh Daging Sapi yang Sehat dan Aman
Dalam hal ini data yang diperoleh dari 266 responden hasilnya pemahaman hukum lebih dari 60 % rata-rata masyarakat setuju dengan demikian masih ada sebanyak 40 % masyarakat  di  Kabupaten  Boyolali  tidak  mengetahui  pengetahuan  hukum  mengenai peredaran  daging  sapi  di  Kabupaten  Boyolali.  Pemahaman  hukum  ini  sangat  penting dikarenakan akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian daging  sapi.  Data  yang  disebutkan  tersebut  menunjukkan  apabila  pemahaman  hukum
masyarakat masih banyak yang tidak paham hal ini ditunjukkan dengan masih ada 40% masyarakat yang tidak paham mengenai hukum mengenai peredaran daging sapi. Hal ini akan mengakibatkan tingkat perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ren- dah.

## 3. Sikap Hukum
Gambar 7. Grafik Penjualan Sapi yang Tidak Aman dan Sehat Wajib Dikenai Sanksi
Gambar 8. Grafik Pembelian Sapi yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan
Wajib Dikenai Sanksi
Gambar 9. Grafik Penjualan Daging Sapi yang Tidak Aman dan Tidak Sehat Wajib Dikenai Sanksi
Gambar 10. Grafik Sanksi bagi Pelaku Penjualan Daging Sapi yang Tidak Sehat dan Aman Berupa Pidana
Gambar 11. Hak Konsumen untuk Memperoleh Dagng Sapi yang Sehat dan Aman Wajib Dilindungi
Gambar 12. Grafik Pembelian Daging Sapi yang Tidak Sehat dan Aman Merugikan Pihak Konsumen dan Merupakan Kegiatan Melanggar Hukum
Gambar 13. Grafik Penegakan Hukum Harus Lebih Aktif dalam Menegakan Peredaran Daging Sapi yang Tidak Aman dan Sehat
Hasilnya rata-rata 50-60 % masyarakat setuju atau sangat setuju, sementara 40-50% masyarakat tidak setuju. Pertanyaan yang diajukan yaitu terkait dengan pengenaan sanksi bagi penjual sapi yang tidak aman dan sehat, pemberlian sapi yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk wajib dikenai sanksi, penjualan daging yang tidak dan aman wajib  dikenai  sanksi,  sanksi  bagi  pelaku  penjual  yaitu  pidana,  sementara  pertanyaan mengenai hak konsumen untuk memperoleh daging sapi yang sehat dan aman wajib dilin- dungi, Pembelian daging sapi yang tidak sehat dan aman merugikan pihak konsumen dan merupakan kegiatan melanggar hukum, penegakan hukum harus lebih aktif dalam mene- gakan peredaran daging sapi yang tidak aman dan sehat hasilnya sangat mutlak masyara- kat setuju sekitar 80% dan 20 % tidak setuju.

## 4. Pola Perilaku Hukum
Gambar 14. Grafik Saya Menjaul Sapi yang Sehat dan Aman
Gambar 15. Sebelum Menjual/Membeli Sapi Saya Memastikan Sapi yang Dijual Sehat dan Aman
Gambar 16. Grafik dalam Membeli Daging Sapi Saya Mengecek Terlebih Dahulu Kuali- tasnya
Gambar 17. Grafik Jika Sapi Saya Sakit Atau Meninggal Saya Tidak Akan Menjualnya ke Pemotongan Hewan
Gambar 18. Grafik Saya Tidak Akan Menjual Daging Sapi yang Tidak Aman dan Sehat bagi Konsumen
Gambar 19. Grafik Jika Saya Mengetahui Perilaku Masyarakat yang Melakukan Penjualan Sapi/Daging Sapi yang Tidak Aman dan Sehat Saya Melaporkan ke Aparat Penegak Hukum
Gambar 20. Grafik Jika Saya Mengetahui Perilaku Penjual yang Melakukan Penjualan Sapi yang Tidak Aman dan Sehat Saya Melaporkan ke Aparat Penegak
Gambar 21. Grafik Saya Tidak Akan Membeli Daging Sapi yang Tidak Aman dan Tidak Sehat
Dari data 266 responden mengenai perilaku hukum, penulis mengajukan 6 pertan- yaan yaitu Saya menjaul sapi yang sehat dan aman, sebelum menjual/membeli sapi saya memastikan sapi yang dijual sehat dan aman, dalam membeli daging sapi saya mengecek terlebih dahulu kualitasnya, jika sapi saya sakit atau meninggal saya tidak akan menjual- nya ke pemotongan hewan, saya tidak akan menjual daging sapi yang tidak aman dan sehat bagi konsumen hasilnya hampir 80 % masyarakat setuju dan sangat setuju sementara 20% masyarakat ada yang setuju.

## PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Daging Sapi di Kabupaten Boyo- lali
Menurut  Muchsin(2003),  perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan  suatu  sangsi,  perlindungan  hukum  dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif
Penggunaan hukum hukum untuk dijadikan instrumen adalah perkembangan mu- takhir dalam sejarah hukum untuk dapat sampai di tingkan perkembangan tersebut diper- lukan persyaratan tertentu. Dalam peraturan menteri tersebut pada pokoknya terdapat 6 (enam) poin yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha gara memberikan perlindungan yang baik  kepada  konsumen  atau  pembeli  daging  sapi,  yaitu  mengenai  persyaratan  rumah potong  hewan,  persyaratan  unit  penanganan  daging,  persyaratan  higiene  dan  sanitasi, pengawasan  kesehataan  mayarakat  veteriner,  izin  mndirikan  rumah  potong  hewan  dan izin usaha pemotongan hewan, sumber daya manusia, berikut pembahasan mengenai per- syaratan rumah potong hewan yang pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam hal  memberikan  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  implikasinya  di  dalam masyarakat Indonesia yaitu sebagai berikut:

## 1) Persyaratan Rumah Potong Hewan
Persyaratan yang harus dipenuhi RPH agar tidak mengganggu masyarakat umum dan juga tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitar. Selain itu, persyaratan sarana pendukung dan persyaratan peralatan ini dimaksudkan agar daging yang diolah dan  proses  pengolahan  atau  pemotongan  terjamin  mutu  dan  kesehaatannya.  Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh persyaratan mengenai rumah potong hewan ini pada praktiknya tidak dilaksanakan dengan baik dan pengawasan dari pemerintah san- gat minim. Penyebabnya berimbas pada masih berjalannya praktik peroduksi daging yang kurang  sehat  tanpa  memperhatikan  peralatan,  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  di dalam melakukan pengolahan daging.

## 2) Persyaratan Unit Penanganan Daging
Dari data yang diperoleh, dengan demikian, mengakibatkan daging yang diterima oleh konsumen akan berpotensi tidak sehat dan aman apabila tidak dilakukan persyaratan dan  perlakuan  yang  baik  terhadap  daging  tersebut.  Dengan  masih  beroprasinya  rumah potong hewan yang tidak lengkap menunjukan apabila masih adanya kekurangan perlin- dungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan konsumen yang membeli daging sapi.
3) Persyaratan Higiene dan Sanitasi
Dari  data  yang  diperoleh,  dengan  demikian  diperlukan  pengawasan  dan  perlin- dungan hukum dilakukan oleh pemerintah dan dinas terkait untuk melakukan tindakan yang tegas mengenai persyaratan yang dipenuhi oleh rumah potong hewan ini agar daging yang beredar di dalam masyarakat merupakan daging yang sehat dan aman.
4) Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Ketentuan  ini  sangat  penting  katena  akan  berdampak  secara  langsung  terhadap kesehatan  manusia,  perlu  dilakukan  penegakan  ketentuan  ini  dengan  baik  dan  perlin- dungan hukum dari pmerintah harus baik. Dari data yang diperoleh hal ini menunjukkan apabila pengawasan kesehatan veteriner masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi perlinudngan yang dilakukan agar daging yang beredar di masyarakat merupakan daging yang sehat dan aman.
5) Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan Dari  data  yang  diperoleh  dengan  demikian  perlindungan  hukum  yang  diberikan oleh pemerintah masih sangat minim, karena masih adanya pelaku usaha yang beroprasi tetapi tidak memiliki izin usaha.

## 6) Sumber Daya Manusia
Dari data yang diperoleh seluruhnya terdapat rumah potong hewan yang memiliki tenaga ahli di dalam pemotongan hewan, akan tetapi untuk dokter hewan tidak dimiliki. Dengan demikian, sumber daya manusia yang dimiliki sangat minim.
Terkait  dengan  data  sebagaimana  yang  diuraikan  di  atas  merupakan  ketidaks- esuaian antara ketentuan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Karl Renner yang menyatakan apabila “ the develop- ment of the law works out what is socially reasonable ” yang dimana pandangan itu bisa dipahami jika bertolak pada pandangan kompleksitas hukum, yaitu mengenai sektor for- mal dan non formal (yang muncul di dalam masyarakat) selalu berkaitan satu dengan yang lainnya,  manakala  hukum  atau  proses  formal  macet,  maka  kekuatan  otonomi  akan mengambil alih. Untuk mengatasi hal tersebut penulis ini penulis melakukan wawancara dengan Dina Sulistyowati selaku staf fermanim di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, penulis mengajukan pertanyaan yaitu:
1. “Apa saja yang menjadi kategori daging yang sehat dan aman untuk di konsumsi?” Jawab:
“Kategori daging sehat dan aman yaitu segar, tidak bau busuk, tidak mengandung bakteri, tidak tercampur atau terkontaminasi dengan bahan kimia yang tidak diijinkan un- tuk dikonsumsi oleh konsumen.”
2. “Apa dampak kesehatan apabila mengkonsumsi daging sapi yang tidak sehat?” Jawab:
a) Kalau tidak sehat akan menyebabkan diare karena mengandung banyak bak- teri,
b) Keracunan.”
3. “Apa  saja  peraturan  Kesahatan  yang  mengatur  mengenai  peredaran  daging  sapi yang tidak aman dan sehat?”
Jawab:
a) Pengawasan  daging  pangan,  tupoksi  olahan  pangan  kering,  UU  Pangan, pengawasan olahan pangan PERKA BPOM No.22 TAHUN 2018 tentang cara produksi pemberian  serttifikat produksi pangan yang baik bagi industri rumah tangga,
b) Pengawasanya PERKA NO 23 Tahun 2018.”
4. “Bagaimana langkah Dinas Kesahatan Boyolali untuk mencegah peredaran daging yang tidak aman dan sehat beredar di masyarakat?”
Jawab:
a. “Sosialisasi tentang cara pemilihan maupun pengolahan produk olahan daging pada masyarakat  biasanya sasaran kami  terutama di seksi farmanim adalah para  pelaku usaha yang  membuat olahan pangan daging dan sebagainya
b. Ada penyuluhan keamanan pangan , rutin melakuakan sasarannya ke produsen
c. Kegiatan dengan sasaran anak sekolah karena anak anak tidak luput dari ma- kanan yang berasal dari olahan daging, sosialisasi di sekolah sekolah dengan waktunya menyesuaikan, terkait untuk mencegah supaya untuk mengurangi peredaran olahan daging yang tidak sehat, setahun 1 sampai 2 kali, tahun 2019 agak berkurang, ditahun sebelumnya ada
d. Uji pangan, kandungan pangan yang berbahaya yang beredar baik itu di pan- gan olahan rumah tangga maupun di sekolah-sekolah.”
5. “Bagaimana menurut Saudara kesadaran hukum masyarakat di Boyolali terhadap kemanan daging sapi di Boyolali?”
Jawab:
“Kesadaran hukumnya Dinas Kesehatan masuk kedalam tim kesehatan hari raya, pemantauan pasar sebelum hari raya dengan berkerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertenakan yang memang domainnya mereka, setahun dua kali, trendnya  lebih  baik,  pemantauan  dilakukan  dengan  pembinaan,  walaupun  tidak secara signifikan tapi adalah kesadaran penjual menjual daging yang sehat, tidak menjual daging yang tidak sehat.”
6. “Apakah  pernah  terjadi  kasus  di  Boyolali  terkait  kesehatan  masyarakat  karena mengkonsumsi daging sapi yang tidak aman dan sehat?”
Jawab:
“Belum menemui, kalau ada di tim keamanan Hari Raya ada tetapi belum dikon- sumsi, kemudian dilakukan penindakan, belum sampai dikonsumsi.”
7. Apakah menurut saudara penegakan hukum yang berjalan selama ini sudah mampu memberikan perlindungan kepada konsumen daging sapi?
Jawab;
“Penegakan hukum, tupoksi di pembinaan, sebatas yang di tahu belum ada kasus.”
Terkait  dengan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  peredaran  daging sapi yang tidak aman dan sehat terjadi dilakukan beberapa upaya yaitu sebagai berikut:
a. Sosialisasi tentang cara pemilihan maupun pengolahan produk olahan daging pada masyarakat biasanya sasaran kami terutama di seksi farmanim adalah para pelaku usaha yang membuat olahan pangan daging dan sebagainya.
b. Ada penyuluhan keamanan pangan, rutin melakuakan sasarannya ke produsen
c. Kegiatan dg sasaran anak sekolah karena anak anak tidak luput dari makanan yang berasal dari olahan daging, Sosialisasi di sekolah sekolah dengan waktunya me- nyesuaikan,  terkait  untuk  mencegah  supaya  untuk  mengurangi  peredaran  olahan daging yang tidak sehat, setahun 1 sampai 2 kali, tahun 2019 agak berkurang, dita- hun sebelumnya ada
d. Uji pangan, kandungan pangan yang berbahaya yang beredar, baik itu di pangan olahan rumah tangga maupun di sekolah-sekolah.

## b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkiat dengan perlindungan represif ini. Menurut Hendro, kasi kesehatan masyarakat feteriner terkiat dengan perlindungan secara represif selama ini belum ada, jika kasus berarti daging tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dan harus menimbulkan dampak. Setelah itu, diuji secara laboratorium terbukti mengandung bahan yang berbahaya atau tidak, selama ini tidak ada laporan dampak seperti itu, missal ada harus dibuktikan dengan uji laboratorium, penyebab sakit tersebut karena mengkonsumsi daging  sapi  atau  mengkonsumsi  makanan  yang  lain.  Labolatorium  uji  lab  dan  dari  uji pasien tersebut secara teknis harus tepat tidak bisa berdasarkan prasangka. Ditelusuri dag- ing sapinya, berasal dari mana apa betul karena daging sapinya atau proses selama distri- businya itu seperti itu bisa terjadi.
Hal ini dipertegas oleh Anang Mochdiono dan Yogi Pratama selaku penyidik pem- bantu & Satgas Pangan Polres Boyolali, di mana penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
1. “Berapakah kasus yang pernah ditangani Polres Boyolali terkait dengan peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman?”
Jawab:
“Belum pernah ada kasus mengenai kasus peredaran daging yang tidak sehat dan aman di Kabupaten Boyolali selama ini.”
2. “Tindakan apa yang sering ditemukan terkait dengan kasus peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman?”
Jawab:
“Tindakan yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan un- tuk memastikan daging yang bersangkutan layak dikonsumsi atau tidak, jika dinas kesehatan mengatakan daging yang dijual tidak layak konsumsi baru Polres Boyo- lali akan menindak melalui proses hukum.”
3. “Dikenakan jerat hukum apakah apabila masyarakat melakukan peredaran daging sapi yang tidak sehat? Peraturan hukum yang dikenakan?”
Jawab:
“Jerat hukum yang digunakan, perlindungan konsumen dan undang-undnag pan- gan, banyak celahnya, ancaman pidana mengikuti peraturan peundang-undangan yang digunakan.”
4. “Apakah penegakan hukum yang dilakukan dalam menangani kasus peredaran dag- ing sapi yang tidak sehat dan aman di Kabupaten Boyolali sudah berjalan dengan baik?”
Jawab:
“Belum pernah ada kasus mengenai peredaran daging yang tidak sehat dan aman selama ini, jadi hal ini bisa dapat dikatakan penegakan hukum yang berhasil atau malah  penegakan  hukum  yang  gagal,  berhasil  karena  tidak  ada  penegakan  yang ditemukan dengan demikian masyarakat bagus, penegakan hukum gagal bila polisi atau  dinas  terkait  yang  tidak  mengetahui  atau  memiliki  informasi  mengenai peredaran daging yang tidak sehat dan aman dilakukan.”
5. “Bagaimana langkah yang dilakukan oleh Polres Boyolali untuk mencegah adanya peredaran daging sapi yang tidak sehat?”
Jawab “Langkah yang dilakukan untuk melakukan pencegahan yaitu:
a. Melaksanakan  himbauan  kepada  tempat-tempat  pemotongan  hewan  agar melaksanakan pemotongan hewan sesuai dengan ketentuan, jika didapati tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan penindakan.
b. Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan sidak di pasar.”
6. “Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum peredaran daging sapi yang tidak aman dan tidak sehat di Kabupaten Boyolali?”
a. Faktor hukumnya?
Tidak ada kendala, sudah ada peraturan yang mengaturnya seperti undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang pangan
b. Faktor penegak hukum (jumlah personil)
Sudah mencukupi, di setiap kecamatan sudah ada kantor polisi, jadi personal sudah cukup
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum (wila- yah)
Mungkin adanya keterbatasan informasi terkait dengan adanya peredaran dag- ing sapi yang tidak sehat dan  aman karena dalam hal ini tindakannya sangat sulit untuk di buktikan, perlu ada dampak di masyarakat terlebih dahulu agar diketahui adanya peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman, ada dam- pak baru ada tindakan, keterbatasan infromasi, tidak memerlukan adanya pen- gaduan, khusus UU Perlindungan Konsumen, harus ada konsumen yang diru- gikan.
d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau dit- erapkan?
Kondusif  tidak  ada  perlawanan,  namun  kesadaran  masyarakat  untuk melaporkan adanya tindak pidana masih kurang. Dengan demikian, informasi yang didapat tidak lengkap.”
7. “Apakah solusi ke depan untuk melakukan penegakan hukum yang progresif terkait dengan kasus peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali?
Jawab:
Selalu berkoordinasi dengan dinas terkait, DISPERINDAG, Dinas Kesehatan dan dinas  lainnya  selain  itu  juga  mengajak  peran  serta  masyarakat  untuk  ikut  serta melakukan penegakan hukum perdaran daging sapi yang tidak sehat dana aman.”
Dari wawancara tersebut belum pernah ada kasus mengenai kasus peredaran daging yang  tidak  sehat  dan  aman  di  Kabupaten  Boyolali  selama  ini.  Jadi,  hal  ini  bisa  dapat dikatakan penegakan hukum yang berhasil atau malah penegakan hukum yang gagal, ber- hasil karena tidak ada penegekan yang ditemukan. Dengan demikian, masyarakat bagus, pengekan hukum gagal bila polisi atau dinas terkait yang tidak mengetahui atau memiliki infromasi  mengenai  peredaran  daging  yang  tidak  sehat  dan  aman  dilakukan.  Hal  ini
dikarenakan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  yaitu  terkait  dengan  akses  informasi adanya keterbatasan informasi terkait dengan adanya peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman karena dalam hal ini tindakannya sangat sulit untuk di buktikan, perlu ada dampak di masyarakat terelebih dahulu agar diketahui adanya peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman, Ada dampak baru ada tindakan, keterbatasan infromasi, tidak me- merlukan adanya pengaduan. Khusus UU Perlindungan Konsumen harus ada konsumen yang dirugikan sementara itu kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pi- dana masih kurang. Dengan demikian, infromasi yang didapat tidak lengkap.
Dari beberapa keterangan terhadap pihak terkait tersebut dapat diketahui apabila proses perlindungan hukum secara represif di Kabupaten Boyolali belum berjalan dengan baik. Hal ini jika dibandingkan dengan data yang diperoleh oleh penulis banyak pelang- garan  ketentuan  oleh  pelaku  usaha  di  Kabupaten  Boyolali  yang  berpotensi  terhadap beredarnya daging yang tidak sehat dan aman di Kabupaten Boyolali. Namun, selama ini tidak pernah ada pelanggaran yang ditemukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali atau Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali maupun Kepolisian Reserse Kabupaten Boyo- lali,  mereka  mengalami  kendala  apabila  adanya  keterbatasan  informasi  karena  untuk adanya suautu penindakan diperlukan suatu dampak terlebih dahulu baru terdapat tinda- kan. Dengan demikian, diperlukan peran serta masyarakat dan kesadaran hukum masyara- kat untuk memberikan informasi kepada masyarakat guna memberikan informasi kepada aparat penegak hukum agar perlindungan hukum secara represif ini dapat berjalan dengan baik.

## 2. Konsep  Perlindungan  Hukum  terhadap  Peredaran  Daging  Sapi  Berbasis Kesadaran Hukum Masyarakat
Kesadaran  hukum  yang  diteliti  di  sini  adalah  kesadaran  hukum  masyarakat  ter- hadap  peredaran  daging  sapi  di  Kabupaten  Boyolali.  Untuk  memperoleh  data,  diambil sampel di Boyolali sebanyak 266 Responden yang mewakili kelurahan yang ada di mas- ing  masing  kecamatan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  penyebaran quisoner dengan media cetak dan kuesioner melalui google form . Indikator-indikator un- tuk mengukur kesadaran hukum masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:
a. Pengetahuan hukum
Dari data yang diperoleh penulis masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui perlindungan  hukum  yang  seharusnya  mereka  peroleh.  Dengan  demikian,  perilaku mereka akan membiarkan sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan karena ketidakta- huan hukum itu sendiri.
b. Pemahaman hukum
Dari data yang diperoleh penulis dan dikarenakan dengan pemahaman yang rendah menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apakah daging yang ia konsumsi sehat dan aman  atau  tidak,  selain  itu  kesadaran  masyarakat  dalam  hal  ini  juga  rendah.  Hal  ini berkesesuaian dengan data yang telah diuraikan sebelumnya apabila perlindungan hukum baik itu secara preventif dan represif belum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.  Dengan  tidak  adanya  kasus  atau  laporan  dari  masyarakat  mengenai  hal  ini menunjukkan apabila pemahaman hukum masyarakat masih rendah.
c. Sikap hukum
Dari data yang diperoleh dari masyaarakat tersebut, maka masyarakat memiiki si- kap hukum yang baik meskipun masih ada beberapa masyarakat yang kurang baik ter- hadap  penilaian  mengenai  hukum  itu  sendiri,  masyarakat  juga  memhami  mengenai penilaian mana tindakan baik dan tindakan yang tidak baik, yang ditunjukkan lebih dari 60% masyarakat memiliki sikap yang baik, sementara di beberapa aspek 40 % masyarakat
masih memiliki sikap hukum yang kurang baik. Dengan demikian, hal ini menunjukkan apabila tingkat kesadaran hukum akan memengaruhi tingkat perlindungan hukum yang baik, akan tetapi meskipun sikap hukum yang dilakukan baik tidak disertai dengan penge- tahuan,  pemahaman  dan  perilaku  hukum  akan  menyebabkan  tidak  berjalannya  sesuai dengan ketentuan perlindungan hukum itu sendiri.
d. Perilaku hukum
Menurut  Hans  Kelsen,  hukum  digambarkan  sebagai  domain  steril  (bebas  nilai) terpisah dari etis dan moral, disadari atau tidak ilmu hukum hidup dan berkembang dari pola perilaku ( pattern of behavior ) di dalam masyarakat. Jadi, perilaku hukum merupakan seseorang  yang  mematuhi  peraturan  hukum  yang  berlaku,  yaitu  yang  dimana  dalam penelitian  ini  adalah  kepatuhan  masyarakat  Kabupaten  Boyolali  dalam  mematuhi  ke- tentuan mengenai peredaran daging sapi di Kabupaten Boyolali.
Dengan demikian, hal itu menunjukkan perilaku hukum yang masyarakat terkait dengan pola pembelian sapi. Akan tetapi, masih juga ada beberapa orang yang memiliki perilaku  hukum  yang  kurang  baik.  Namun,  untuk  satu  pertanyaan  terkait  dengan  jika mengetahui perilaku masyarakat yang melakukan penjualan sapi/daging sapi yang tidak aman dan sehat, saya melaporkan ke aparat penegak hukum hasilnya 30.8 % masyarakat setuju, 7.5% masyarakat sangat setuju, sebanyak 41.7 % tidak setuju, dan 19.9% masyara- kat sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan dan akan berdampak kepada perlindungan hukum  yang  dilakukan  secara  preventif  atau  represif  sikap  acuh  dan  tak  acuh  dari masyarakat  ini  memengaruhi  kesadaran  hukum  masyarakat.  Apatisme  masyarakat  ter- hadap  aparat  penegak  hukum  juga  menjadi  faktor  penentu,  masyarakat  tidak  percaya dengan penegak hukum atau pemikiran negatif terhadap aparat penegak hukum.  Oleh karena  itu,  untuk  mengembalikan    penegakan  dan  citra  lembaga  peradilan  perlu melakukan  perenungan  yang  lebih  dalam  memaknai  kehidupan  sosial  dalam  negara hukum.
Dengan demikian, dari uraian mengenai penegetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisah,  baiknya  sikap  hukum  dan  pola  perilaku  hukum  jika  tidak  dibarengi  dengan pengetahuan hukum dan pemahaman hukum yang baik tidak akan memberikan dampak kesadaran hukum yang baik pula. Dalam hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hart yang menyatakan Hart percaya apabila manusia terbatas niat baik untuk orang lain mes- kipun secara moralitas manusia secara khusus memiliki tanggung jawab dan malu atas tindakan terburuk yang tidak bisa dihindari, yang dalam hal ini membuktikan keniscayaan tuhan sebagai sumber pertanggungban yang diberikan. Uraian Hart tersebut berkorelasi dengan  data  yang  diperoleh  penulis,  yaitu  pada  dasarnya  masyarakat  memiliki  sikap hukum dan perilaku hukum yang baik. Jadi, pada dasarnya kesadaran hukum ini mem- berikan pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat perlindungan hukum karena aparat penegak hukum dalam hal ini tidak dapat memberikan upaya perlindungan hukum jika tidak disertai dari dukungan masyarakat. Oleh karena itu, tingkat perlindungan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama , perlindungan hukum terkait dengan peredaran daging sehat dan aman di Kabupaten Bo- yolali belum berjalan dengan baik atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal itu  dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  pelanggaran  mengenai  ketentuan-ketentuan  di dalam pengelolaan RPH yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan potensi peredaran daging sapi yang tidak sehat dan aman. Kedua , perlindungan hukum peredaran daging sapi berbasis kesadaran hukum, kesadaran hukum merupakan faktor pendukung perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat melalui faktor pengetahuan hukum,
pemahaman  hukum,  meskipun  didukung    oleh  faktor  sikap  hukum  dan  pola  perilaku hukum yang baik.
Dalam hal ini penulis memberikan saran perlindungan hukum secara preventif dan represif peredaran daging sapi adalah upaya memberikan kualitas konsumsi  masyarakat yang aman dan sehat namun kenyataannya belum berjalan baik disebakan salah satunya karena  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  kurang  baik,  dalam  penelitian  ini  penulis mengharapkan,  pertama , untuk  pemerintah  melalui  dinas  terkait  atau  aparat  penegak hukum turut serta  meningkatkan kesadaran hukum agar tingkat perlindungan hukum yang diberikan juga baik. Kedua , mengharapkan untuk masyarakat agar berperan lebih aktif di dalam perlindungan hukum terhadap peredaran daging sapi . Ketiga , mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan dan memanfaatkan penelitian ini sebagai salah satu referensi dan penelitian yang akan dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
______________. (2011). Kapita Selekta Ilmu Hukum . Yogyakarta: Liberty.
______________. (2017). Morality and law: Critics upon H.L.A Hart’s Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm. Jurnal Dinamika Hukum , 17(1),
24-30. http://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823.
Absori  dan  Achmadi.  (2017).  Transplantasi  Nilai  Moral  dalam  Budaya  untuk  Menuju Hukum  Berkeadilan  (Perspektif  Hukum  Sistematik  ke  Nonsistematik  Charles Sampord). Prosiding Konferensi Nasional ke 6, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA).
Absori  dan  Syiblunnur,  M.  (2017). Perlndungan  Hukum  Pada  Pelayanan  Kesehatan Tingkat  Pertama  di  Kabupayen  Kotawaringin  Timur ,  Surakarta:  Megister  Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Absori, Dimyati, K., & Wardiono, K. (2008). Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Melalui Lembaga Alternatif. Mimbar Hukum , 2 (2), 193-410. http://doi.org/10.22146/jmh.16308.
Absori, Samsuri, T, & Dimyati, K. (2018). Justice-Based Health Law: Study of Profession Equality Based Justice on Social Justice. Jurnal Dinamika Hukum, 18 (2 ), 163-171. http://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.2.1082. Absori.  (2005). Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi. Jurnal Ilmu Hukum , 8(2), 221-237.
Agung. (2016, Juni 30). “Mewaspadai Makanan Tak Halal Menjelang Idul Fitri”., diakses tanggal  7  Januari  2019,  dari  ugm.ac.id/id/berita/12032-mewaspadai.ma- kanan.tak.halal.menjelang.idul.fitri
Ali,  A.  (2012). Meeguak  Teori  Hukum  (legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  termasuk  interpretasi  Undang-undang  (Legisprudence ). Jakarta: Kencana.
Aryogi dan Romjali, E. (2017). Potensi, Pemanfaatan dan Kendala Pengembangan Sapi Potong Lokal Sebagai Kekayaan Plasma Nutfah Indonesia . Pasuruan: Lokakarya Nasioanl  Pengelolaan  dan  Perlindungan  Sumber  Daya  Genetik  di  Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional.
Indiraningsih,  S.  (2013).  Identifikasi  Penyebab  Kematian  Sapi  Potong  dalam  Program PSDS-K di Jawa Tengah. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner . Marzuki,  L.  (1995). Siri  Bagian  Kesadaran  Hukum  Rakyat  Bugis  Makasar .  Makasar:
Hasanuddin Univeristy pers.
Mertokusumo,  S.  (1981). Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat .  Yogyakarta:
Liberty.
Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia , Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Populasi  sapi  potong  menurut  provinsi  2009-2017 .  (2017,  Januari  07).  Badan  Pusat Statistik  Nasional,  diakses  pada  hari  senin  14  Januari  2019  dari
https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/12/18/1038/produksi-daging-sapi- menurut-provinsi-2009-2017.html. Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. Subdirektorat  Statistik  peternakan  .(2019). Direktori  Perusahaan  Pertanian  Rumah Potong  Hewan  (RPH)  dan  Tempat  Pemotongan  Hewan  (TPH)  2017 ,  Jakarta: Badan Pusat Statistik.