## ETIKA DAN KEJUJURAN DALAM BERPOLITIK

## Prihatin Dwihantoro

## Abstract
Talking  about  the  ethics  of  participating  in  politics  in  the  life  of  a  nation  and  a  country,  we have  to  admit  that  nowadays  many  among  the  political  elite  tends  to  be  politicking  with  ethical dereliction  of  outstanding  statesmanship.  An  awful  lot  of  the  fact  that  their  politicking  done  without rationality,  emotions  and  putting  forward  the  interests  of the  group,  and  does  not  give  priority  to  the interests of a nation. Politics is not a purely pragmatic nature of case, which concerns only a goal and how  to  achieve  those  goals,  that  can  be  handled  with  rationality.  Looks  more  like  a  political  ethics demand that a destination that is selected must be justified by common sense that can be tested, and how to achieve them must be defined can be tested with the moral criteria. Honesty in politics is very important  in  the  efforts  to  improve  the  situation  of  the  nation  is  full  of  falsehoods.  High  low  moral integrity of a person in politics to determine high low integrity of the personality and the quality of the politicking  politicians.  With  still  having  our  politicians  are  unscrupulous,  allowing  us  to  hope  for improvement of politics and morality that are dilapidated.
Keywords: ethics, politics, honesty

## A.  PENDAHULUAN
Etika  politik  adalah  salah  satu  sarana  yang  diharapkan  bisa  menghasilkan suasana  harmonis  antar  pelaku  dan  antar  kekuatan  sosial  politik  serta  antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan  golongan.  Pokok-pokok  etika  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara mengedepankan  kejujuran,  amanah,  keteladanan,  sportifitas,  disiplin,  etos  kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat  diri  sebagai  warga  bangsa.  Berbicara  mengenai  etika  berpolitik  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  kita  harus  mengakui  bahwa  saat  ini  banyak kalangan elite politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. Banyak  sekali  kenyataan  bahwa  mereka  berpolitik  dilakukan  tanpa  rasionalitas, mengedepankan  emosi  dan  kepentingan  kelompok,  serta  tidak  mengutamakan kepentingan berbangsa.
Etika  politik  mempunyai  tujuan  kepada  setiap  pejabat  dan  elite  politik  untuk bersikap jujur, amanah,  sportif,  siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah  hati,  dan  siap  untuk  mundur  dari  jabatan  publik  apabila  terbukti  melakukan kesalahan  dan  secara  moral  kebijakannya  bertentangan  dengan  hukum  dan  rasa keadilan  masyarakat.  Etika  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  sikap  yang  bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik  serta  tidak  melakukan  kebohongan  publik,  tidak  manipulatif  dan  berbagai tindakan  yang  tidak  terpuji  lainnya.  Etika  politik  harus  menjadi  pedoman  utama dengan  politik  santun,  cerdas,  dan  menempatkan  bangsa  dan  negara  di  atas kepentingan  partai  dan  golongan.  Politik  bukanlah  semata-mata  perkara  yang pragmatis sifatnya, yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas. Politik lebih mirip suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral.
Apakah  politik  kejujuran  dan  kejujuran  dalam  politik  sungguh-sungguh  bisa menjadi nyata? Untuk menjawab pertanyaan itu, pertama-tama tentu perlu dipahami terlebih  dahulu  apakah  politik  itu.  Kata  “politik”  adalah  sebuah  rumusan  yang kompleks  dan  dinamis.  Penjelasan  paling  mudah  barangkali  dengan  meminjam
ungkapan Kenneth Gergen (1999), yang mengatakan, dunia kita dibangun oleh kata- kata  dan  tindakan.  Kata-kata  dan  tindakan  itu  akan  bisa  berinteraksi  dengan landasan kekuasaan. Mengenai kekuasaan, Michel Foucault (1976) menulis bahwa kekuasaan  diciptakan  dibuat  melalui  diskursus  atau  percakapan.  Diskursus  yang telah  melembaga  dalam  institusi  sosial-budaya  itulah  yang  kemudian  menciptakan norma-norma kekuasaan dan kontrol. Wacana (discourse), menurut Foucault, dibuat dan  diabadikan  oleh  mereka  yang  memiliki  kekuatan  dan  sarana  komunikasi. Menurut Foucault, kebenaran, moralitas, dan makna dibentuk melalui discourse itu. Kejujuran dalam  politik  bukan hanya  terbatas  pada persoalan  sistem  dan manusia. Kejujuran mencakup pula problem literasi terhadap diskursus. Sistem yang rigid bisa saja bocor ketika manusia-manusia baik (secara normatif) di dalamnya tidak mampu menafsirkan  diskursus  yang  sedang  berlangsung.  Pemahaman  Foucaultian  ini agaknya  penting  untuk  melengkapi  upaya-upaya  kita  membangun  sistem  politik yang terlepas dari sifat-sifat buruknya.
Terkait dengan cita-cita membentuk bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari  proses  politik  yang  sehat,  kejujuran  dalam  berpolitik  mutlak  menjadi  landasan etisnya.  Sayangnya,  kejujuran  menjadi  mitos  politik  yang  mungkin  dianggap  usang dan  terlalu  tradisionil  digenggam  oleh  para  politisi  saat  ini.  Kejujuran  nyaris  selalu hilang dalam setiap pagelaran demokrasi seperti pemilu, pilkada, atau yang lainnya. Dimulai dari ketidakjujuran,  persoalan terus berlanjut hingga kerja  mengurus rakyat secara  serius  dan  kongkret  selalu  terhambat  dan  terbengkalai.  Beberapa  tahun terakhir ini sosok wakil rakyat, khususnya politisi DPR menjadi sorotan publik karena kinerjanya yang buruk dan berbagai masalah etika, mulai dari kejujuran, membolos saat  rapat  sampai  masalah  korupsi.  Kejujuran  bukanlah  sebuah  keutamaan  moral yang  berhenti  setelah  seseorang  berhasil  mencapainya.  Kejujuran  menuntut  suatu usaha  keras  terus-menerus  sepanjang  waktu.  Ketika  hari  ini  kita  jujur,  tidak  berarti kita  menjadi  manusia  jujur  karena  atribut  itu  harus  dibuktikan  sepanjang  waktu. Kesulitannya, situasi-situasi yang mengancam kehidupan atau eksistensi sering kali memaksa  kita  untuk  mengabaikan,  dan  bahkan  meninggalkan,  kebenaran  murni. Aktivitas  politik  termasuk  dalam  ranah  yang  mendorong  politisi  untuk  berperilaku tidak  jujur,  itupun  dengan  lihai  dibungkus  dalam  istilah ”white lies” alias  berbohong demi  kebaikan.  Padahal  sebenarnya,  berbohong  demi  kebaikan  sama  saja  dengan paham  menghalalkan  segala  cara.  Kalau  tujuan  dipandang  sebagai  sesuatu  yang benar,  maka  cara  apapun  boleh  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  itu,  termasuk dengan berbohong.
Dalam berpolitik, kejujuran sangat memerlukan keberanian. Suatu keberanian yang  dilandasi  kesadaran,  proses  berpolitik  yang  tak  sehat  tak  hanya  merusak proses demokrasi yang tengah dibangun. Tetapi, juga merusak tatanan dan sistem politik yang seharusnya dijunjung tinggi dan dipatuhi bersama. Artinya, secara kasat mata  publik  melihat,  politik  saat  ini  masih  didominasi  permainan-permainan  tidak sehat  yang  melahirkan  para  politisi  bermental  tidak  sehat.  Sehingga,  orientasi politiknya pun tidak sehat, sebatas memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya meski harus menempuh cara-cara yang tidak sehat.
Dalam  politik  Machievelian,  rakyat  adalah  orang  sederhana  yang  hanya menilai  dari  penampilan  dan  gampang  ditipu  dan  dibohongi.  Dalam  rumus  politik versi  macheivelian  ini,  bahwa  rakyat  diposisikan  sebagai  obyek  dari  kebohongan politisi dan penguasa. Politisi dan penguasa dihadapan rakyatnya harus mempunyai dua  wajah.  Di  hadapan  rakyat  seorang  politisi  harus  bisa  meyakinkan  bahwa  dia berpihak  pada  yang  lemah.  Pengentasan  kemiskinan,  pembelaan  terhadap  yang
lemah  dan  lain  sebagainya  adalah  mantra  politik  paling  canggih  untuk  memukau masyarakat awam.
Kejujuran  dalam  berpolitik  sangat  penting  sekali  dalam  upaya  memperbaiki keadaan  bangsa  ini  yang  penuh  dengan  kepalsuan.  Mulai  dari  persoalan  korupsi, kolusi  dan  nepotisme.  Namun,  katanya,  kejujuran  ini  tidak  dapat  terwujud  tanpa adanya  dukungan  dari  pemerintah.  Politisi  yang  baik  adalah  jujur,  santun,  memiliki integritas,  menghargai  orang  lain,  menerima  pluralitas,  memiliki  keprihatinan  untuk kesejahteraan  umum,  dan  tidak  mementingkan  golongannya.  Jadi,  politisi  yang menjalankan  etika  politik  adalah  negarawan  yang  mempunyai  keutamaan- keutamaan moral. Dasar pemikiran inilah penulis jadikan landasan untuk menyusun jurnal,  bagaimana  kejujuran  menjadi  alasan  strategis  untuk  mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para politisi.

## B.  PEMBAHASAN

## B.1 Politik Kotor dan Kejujuran
Apa yang dimaksud dengan statment bahwa politik itu kotor, kiranya pertama- tama  bahwa  berpolitik  berarti  mencari  dan  mempertahankan  kekuasaan.  Dan kekuasaan  itu  katanya  kotor.  Untuk  memperebutkannya  orang  harus  keras,  licik, pintar main bujuk ataupun memeras. Lawan harus dipukul tanpa ampun dan sahabat yang  menjadi  terlalu  kuat  harus  dijegal  sebelum  menjadi  ancaman. Menurut pandangan  ini  jangan  kita  mengandaikan  kesetiaan  dan  jangan  percaya  pada  cita- cita  para  politisi,  yang  mereka  cari  hanyalah  kekuasaan  dan  demi  kekuasaan  itu segala  nilai  lain  harus  dikorbankan.  Cita-cita  luhur  dan  tujuan  terpuji  para  politisi tidak  lebih  dari  sekedar  kamuflase  belaka,  bagi  kepentingan  mereka  yang sebenarnya adalah kekuasaan. Politik dianggap telah merosot sebagai bisnis untuk menjadi kaya raya bersama seluruh keluarga, di sini integritas pribadi politisi dituduh hilang  sama  sekali.  Ia  bukan  hanya  mengotori  tangannya  demi  kekuasan  politik, demi  untuk  memenangkan  suatu  cause,  melainkan  ia  sendiri  menjadi  kotor.  Satu- satunya  cause  itu  adalah  pamrih  pribadi,  kekayaan  dan  kekuasaan. Di  lain  pihak orang yang tidak mau menerima bahwa penggunaan kekuasaan di luar batas hukum adalah  sesuatu  yang  lumrah,  dicap  sebagai  bodoh  dan  naif.  Pernyataan  tentang kekotoran hakiki “bisnis politik” ternyata bukan sebuah deskripsi, melainkan bersifat ideologi.  Fungsinya  adalah  melicinkan  jalan  bagi  mereka  yang  memang  bersedia main  kotor  demi  kepentingan  mereka  sendiri.  Pernyataan  yang  “selfserving”  dan “selffulfilling” itu kedengarannya rendah hati dan realistik. Tetapi sebenarnya adalah kerendahan hati yang palsu dan realisme yang bohong.
Dalam  konteks  berkata  jujur,  ada  suatu  istilah  yang  disebut  desepsi,  berasal dari  kata decieve yang  berarti  membuat  orang  percaya  terhadap  suatu  hal  yang tidak  benar,  meniru,  atau  membohongi.  Desepsi  meliputi  berkata  bohong, mengingkari,  atau  menolak,  tidak  memberikan  informasi  dan  memberikan  jawaban tidak  sesuai  dengan  pertanyaan  atau  tidak  memberikan  penjelasan  sewaktu informasi  dibutuhkan.  Politik  sebagai  instrument  untuk  meraih  kebajikan  melalui artikulasi  kepentingan seharusnya  didasari  oleh  kejujuran.  Hanya  dengan  kejujuran maka  tujuan  kebajikan  tersebut  akan  bisa  direalisasi.  Sayangnya  bahwa  tujuan menciptakan  kebajikan  tersebut  seringkali  direduksi  oleh  berbagai  tindakan  para pelaku  politik  yang  tidak  mencerminkannya.  Oleh  karenanya,  maka  politik  berbasis hati  nurani  dan  kejujuran  memang  menjadi  bagian  yang  seharusnya  tidak terpisahkan dari seluruh para elit  politik di mana pun posisinya.  Jika  di DPR, maka yang  harus  dikembangkan  adalah  membangun  trust  serta  sikap  dan  tindakan  yang menjunjung kebenaran dan kejujuran.

## B.2 Kasus dan Perspektif Etika
Sebagai contoh kasus, beberapa waktu yang lalu wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso  tengah  dalam  sorotan,  setelah  mengunjungi  LP  Sukamiskin.  Sebenarnya tidak  masalah  bagi  siapa  saja  yang  mengunjungi  LP,  baik  sekadar  melihat-lihat kondisi  penjara,  atau  untuk  menjenguk  penghuninya.  Yang  penting  pengunjung mengikuti  prosedur  yang  berlaku.  Namun  kemudian  kunjungan  Priyo  ke  LP Sukamiskin jadi sorotan publik karena Priyo tidak jujur soal kunjungan tersebut. Saat datang  di  LP  Sukamiskin,  Priyo  mengaku  sedang  melakukan  inspeksi  mendadak atau  sidak.  Hal  ini  sesuai  dengan  kewenangannya  selaku  wakil  ketua  DPR  yang membidangi hukum. Tetapi, menurut kepala LP Sukamiskin, izin Priyo Budi Santoso ke  LP  untuk  mengunjungi  Fahd  el  Faouz,  terpidana  kasus  korupsi  pengadaan  Al- Quran.  Tidak  hanya  itu,  pimpinan  DPR  yang  lain,  juga  mengaku  tidak  pernah mengeluarkan  tugas  kepada  Priyo  untuk  melakukan  sidak  ke  LP  Sukamiskin. Dengan demikian, dalam aksinya ke LP Sukamiskin, Priyo tidak jujur dalam dua hal, yaitu pertama ,  mengaku  sidak,  padahal  hanya  kunjungan  biasa. Kedua, mengaku menjalankan tugas pimpinan DPR, padahal pimpinan DPR tidak pernah membahas dan  menugasinya.  Selain  itu,  Priyo  juga  menyalahgunakan  wewenang  yaitu  waktu sidak  yang  melebihi  jam  kunjungan.  Kedua,  Priyo  juga  berbicara  dengan  banyak narapidana,  padahal  berdasarkan  izin  kunjungan,  mestinya  dia  hanya  bisa  bicara dengan  Fahd.  Kunjungan  ini  makin  mendapat  sorotan  setelah  nama  Priyo  disebut- sebut ikut menerima fee dalam proyek penggandaan Alquran.
Untuk  membahas  tentang  kejujuran  menjadi  alasan  strategis  untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para politisi, akan dilihat melalui beberapa  perspektif  etika.  Yaitu  etika  keutamaan,  etika deontologis dan  etika teleologis. Dalam etika keutamaan tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati dan sebagainya. Etika keutamaan memandang sikap atau  akhlak  seseorang.  Keutamaan  dapat  didefinisikan   sebagai  disposisi  watak yang telah diperoleh  seseorang dan memungkinkan  dia untuk bertingkah  laku baik secara moral.
Politik  sebagai  instrument  untuk  meraih  kebajikan  melalui  artikulasi kepentingan  seharusnya  didasari  oleh  kejujuran.  Hanya  dengan  kejujuran maka tujuan  kebajikan  tersebut  akan  bisa  diwujudkan.  Sayangnya  bahwa  tujuan menciptakan  kebajikan  tersebut  seringkali  direduksi  oleh  berbagai  tindakan  para pelaku  politik  yang  tidak  mencerminkannya.  Jika  dilihat  dari  perspektif  etika keutamaan maka  contoh  kasus  di  atas  menggambarkan  bahwa  kejujuran  menjadi sesuatu  yang  langka  dan  mulai  hilang  dikalangan  politisi  DPR.  Kita  melihat  dan merasakan  bahwa  kejujuran  sepertinya  sedang  pergi  meninggalkan  bangsa  ini. Seharusnya  seorang  politisi  tidak  hanya  harus  bersifat  jujur  ramah,  namun  harus penuh  tanggung  jawab.  Seorang  politisi  tidak  hanya  pintar  bersilat  lidah  namun mampu  mempertangungjawabkan  tindakan  dan  omongannya.  Politik  moral  adalah sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan politik yang sehat. Politik moral bagaikan sebuah panduan dan manual tindakan bagi politisi. Penuh tanggung jawab, populis, adil dan jujur adalah etika dalam politik yang tetap harus dijunjung tinggi.
Selain  itu  dapat  diasumsikan  bahwa,  gagal  berperilaku  baik  secara  moral menunjukkan lemah atau keroposnya karakter moral seseorang. Sekali lagi, memiliki karakter  moral  artinya  selalu  berperilaku  secara  moral.  Tentu  selalu  ada  godaan atau  peluang  untuk  berprilaku  tidak  bermoral,  dan  itulah  realitas  kemanusiaan  kita. Yang membedakan seseorang memiliki karakter moral atau tidak adalah apakah dia konsisten  dan  memiliki  komitmen  berperilaku  secara  moral  atau  tidak.  Ketika
seseorang berpolitik kejujuran menjadi sesuatu yang langka, padahal kejujuran para politisi bukan hanya keutamaan dasar yang harus kita tuntut, melainkan merupakan dasar  kepribadian  yang  integral  dan  bertanggung  jawab.  Orang  jujur  pertama-tama akan  jujur  terhadap  dirinya  sendiri,  membenci  segala  macam  rasionalisasi  serta menghindari pembawaan berlebihan. Akhirnya, orang jujur tidak perlu mengompensasikan  perasaan  minder  dengan  menjadi  otoriter  dan  menindas. Kejujuran  adalah  prasyarat  semua  keutamaan  moral  lainnya.  Semua  sikap  moral yang  pada  dirinya  sendiri  kita  puji  akan  kehilangan  nilai  mereka  bila  orang  yang memperlihatkannya  tidak  jujur.  Tapi  bagaimana  kita  menanggapi  argumen  bahwa untuk  mencapai  atau  mempertahankan  kekuasaan,  kesetiaan,  kejujuran  dan fairness harus  dikesampingkan?  Memang  benar  bahwa  bidang  politik  bukan  untuk orang  yang  polos  atau  suci.  Kelicikan,  untuk  bersikap  pragmatis,  untuk  tidak dihalang-halangi  oleh  perasaan  sungkan  dan  pertimbangan  sekadar  kekeluargaan itu semua prasyarat seorang politisi yang mau sukses.
Pada  etika deontologi yang  merupakan  etika  di  mana  menitikberatkan  pada cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Menurut  etika ini, yang terpenting adalah  “Apa  tuntutan  yang  harus  kita  taati?”,  bukan  “Apa  tujuan  yang  hendak  kita capai?”  (Brownlee  1982,  53).  Kata deontologi berasal  dari  bahasa  Yunani,  yakni deon yang  berarti  “apa  yang  harus  dilakukan”.  Dengan  demikian, deontologi merupakan  suatu  cara  berpikir  etis  yang  mendasarkan  diri  kepada  prinsip,  hukum, norma  objektif  yang  dianggap  harus  berlaku  mutlak  dalam  situasi  dan  kondisi apapun.  Oleh  karena  itu, deontologi ini  hanya  memperdulikan  wajib  atau  tidaknya suatu  perbuatan  atau  keputusan  manusia.  (Bartens  1997,  254)  Etika  yang deontologi berbicara tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dalam perspektif etika deontologis ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, antara lain pertama , supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan  kewajiban. Kedua, Nilai  moral  dari  tindakan  ini  tidak  tergantung  pada tercapainya tujuan dari tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  itu,  berarti  kalaupun  tujuan  tidak tercapai,  tindakan  itu  sudah  dinilai  baik. Ketiga, sebagai  konsekuensi  dari  kedua prinsip  tersebut,  kewajiban  adalah  hal  yang  niscaya  dari  tindakan  yang  dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.
Jika  dilihat  dari  perspektif  etika deontologi ,  contoh  kasus  di  atas  apapun alasannya, berbohong itu tidak dibenarkan secara moral. Tindakan berbohong tidak dapat  dibenarkan  secara  moral  karena  bertentangan  dengan hakikat  kebenaran  itu sendiri.  Berbohong  merupakan  tindakan  yang  bertentangan  dengan  keutamaan kebenaran.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  mengkomunikasikan  pikirannya kepada  orang  lain.  Dalam  tindakan  komunikatif  itu  manusia  dituntut  untuk mengkomunikasikan  gagasan  atau  pikirannya  secara  benar.  Seseorang  dikatakan berbohong  jika  berdasarkan  kemauannya,  dia  memanipulasi  pikirannya  dengan mengatakan  sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dipikirkannya. Kebohongan  akan  menjadi  tindakan  tidak  bermoral  yang  sangat  merugikan  jika seseorang  tidak  hanya  berkhianat  terhadap  pikirannya  sendiri,  tetapi  juga mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat.
Selain itu, perilaku berbohong yang dilakukan oleh politisi dalam contoh kasus di  atas  tidak  sedang  menghadapi  sebuah  dilema  moral.  Karena  itu,  hukum  moral deontologi yang  berbunyi  “jangan  berbohong!”  seharusnya  berlaku  mutlak.  Dalam konteks ini pula, tindakan berbohong demi kebaikan yang lebih besar (menurut etika utilitarisme)  tidak  bisa  dibenarkan.  Kebaikan  lebih  besar  manakah  yang  diklaim
sebagai  yang  diuntungkan  jika  tindakan  kebohongan  publik  itu  sendiri  merugikan kepentingan yang lebih besar?
Sementara  pada  etika teleologi yang  berasal  dari  akar  kata  Yunani telos , yang  berarti  akhir,  tujuan,  maksud ,  dan  logos, perkataan . Teleologi adalah  ajaran yang  menerangkan  segala  sesuatu  dan  segala  kejadian  menuju  pada  tujuan tertentu.  Istilah teleologi dikemukakan  oleh  Christian  Wolff,  seorang filsuf Jerman abad  ke-18 . Teleologi merupakan  sebuah  studi  tentang  gejala-gejala  yang memperlihatkan  keteraturan,  rancangan,  tujuan,  akhir,  maksud,  kecenderungan, sasaran,  arah,  dan  bagaimana  hal-hal  ini  dicapai  dalam  suatu  proses perkembangan.  Dalam  arti  umum, teleologi merupakan  sebuah  studi  filosofis mengenai  bukti  perencanaan,  fungsi,  atau  tujuan  di  alam  maupun  dalam  sejarah. Dalam  bidang  lain, teleologi merupakan  ajaran  filosofis-religius  tentang  eksistensi tujuan dan “kebijaksanaan” objektif di luar manusia .
Dalam  perspektif  linear  dengan  etika deontologis ,  etika teleologis justru menitikberatkan  pada  tujuan  atau  akibat  suatu  tindakan.  Sehingga suatu  tindakan dinilai baik, apabila bertujuan mencapai sesuatu yang baik atau menimbulkan akibat yang  baik.  Sebaliknya,  suatu  tindakan  dinilai buruk,  apabila  bertujuan  mencapai sesuatu  yang  buruk.  Dalam  dunia  etika, teleologi bisa  diartikan  sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan dilakukan, teleologi mengerti mana yang benar, dan mana yang salah, tetapi itu bukan ukuran yang terakhir. Yang lebih  penting  adalah  tujuan  dan  akibat.  Betapapun  salahnya  sebuah  tindakan menurut hukum, tetapi jika itu bertujuan dan berakibat baik, maka tindakan itu dinilai baik.  Ajaran teleologi dapat  menimbulkan  bahaya  menghalalkan  segala  cara. Dengan  demikian  tujuan  yang  baik  harus  diikuti  dengan  tindakan  yang  benar menurut  hukum.  Perbincangan  “baik”  dan  “jahat”  harus  diimbangi  dengan  “benar” dan  “salah”. Lebih  mendalam  lagi,  ajaran teleologis ini  dapat  menciptakan hedonisme, ketika “yang baik” itu dipersempit menjadi “yang baik bagi diri sendiri.
Menurut  Kant,  setiap  norma  dan  kewajiban  moral  tidak  bisa  berlaku  begitu saja  dalam  setiap  situasi.  Jadi,  sejalan  dengan  pendapat  Kant,  etika teleologi lebih bersifat situasional karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada  situasi  khusus  tertentu.  Berdasarkan  pembahasan  etika teleologi ini  muncul aliran-aliran teleologi , yaitu egoisme dan utilitarianisme.
Menurut  etika  egoisme,  suatu  perbuatan  dinilai  baik  apabila  memberikan manfaat,  kebahag iaan  atau  kepentingan  bagi  dirinya  sendiri  („aku‟)  di  atas kepentingan  orang  lain.  Aliran  ini  mengalami  perkembangan  menjadi  egoisme  etis dan  egoisme  psikologis.  Dalam  egoisme  etis,  tindakan  apapun  termasuk mengorbankan diri untuk orang lain adalah untuk kepentingan pemuasan diri sendiri. Sedangkan egoisme psikologis berdasarkan pandangan bahwa semua orang selalu dimotivasi oleh tindakan demi kepentingan dirinya.
Aliran  Utilitarianisme  (utilisme)  menilai  bahwa  baik-buruk  suatu  tindakan ditinjau  dari  segi  kegunaan  atau  faedah  yang  didatangkannya.  Terdapat  dua  jenis utilitarianisme,  yaitu utilisme  individual ,  yang  berorientasi  pada  keuntungan  dirinya, dan utilisme  soaial yang  beroeientasi  kepada  kepentingan  orang  banyak.  Utilisme sosial banyak dipraktikkan oleh kalangan politisi.
Mengutip pendapat John Stuart Mill (1806-1873) dalam bukunya Utilitarianism (1863) Burhanuddin Salam (1997: 77-78) memaparkan bahwa dua dasar pemikiran utiliter  adalah  dasar  normatif  dan  dasar  psikologis. Dasar  normatif adalah  setiap tindakan  harus  mengusahakan  kebahagiaan  dan  menghindari  ketidaknyamanan, sedangkan dasar psikologis menyebutkan  semua  tindakan  berorientasi  pada keharmonisan  dengan  sesama  manusia.  Secara  keseluruhan  etika  utilitarianisme
dinilai  positif  karena  dua  hal,  yaitu rasionalitas nya  yang  memungkinkan  akibat  baik yang  lebih  banyak  dan universalitas nya  yang  memungkinkan  akibat  yang  dicapai diukur dari banyaknya orang yang memperoleh manfaat.
Utilitarianisme bahkan  bisa  membenarkan  suatu  tindakan  yang  secara deontologis tidak  etis  sebagai  tindakan  yang  baik  dan  etis,  yaitu  ketika  ternyata tujuan  atau  akibat  dari  tindakan  itu  bermanfaat  bagi  bayak  orang. Utilitarianisme sangat  menghargai  kebebasan  setiap  pelaku  moral.  Tidak  ada  paksaan  bahwa seseorang  harus  bertindak  dengan  cara  tertentu  yang  mungkin  tidak  diketahui alasannya  mengapa  demikian.  Jadi,  suatu  tindakan  baik  diputuskan  dan  dipilih berdasarkan kriteria yang rasional dan bukan sekedar mengikuti tradisi atau perintah tertentu.
Kasus  politisi  yang  tidak  jujur  jika  dilihat  dari  perspektif  etika teleologi dapat diasumsikan  bahwa  kebohongan  yang  dilakukan  oleh  politisi  tersebut  dengan maksud  untuk  mencapai  kepentingan  atau  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi, sehingga menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan kejujuran.

## C.  PENUTUP C.1 Simpulan
Sifat  politik  bukan  sekedar  pragmatis,  yang  hanya  menyangkut  suatu  tujuan dan  cara  mencapai  tujuan  tersebut,  yang  dapat  ditangani  dengan  memakai rasionalitas.  Politik  lebih  dari  pragmatisme,  tetapi  mengandung  sifat  eksistensial dalam  wujudnya  karena  melibatkan  juga  rasionalitas  nilai-nilai.  Dalam  politik  ada keindahan  dan  bukan  hanya  kekotoran,  ada  nilai  luhur  dan  bukan  hanya  tipu muslihat  atau  ketidakjujuran.  Hal-hal  inilah  yang  menyebabkan  politik  harus  dapat dilaksanakan  dengan penuh tanggung jawab. Ketika seseorang berpolitik kejujuran menjadi  sesuatu  yang  langka,  padahal  kejujuran  para  politisi  bukan  hanya keutamaan  dasar  yang  harus  kita  tuntut,  melainkan  merupakan  dasar  kepribadian yang integral dan bertanggung jawab. Orang jujur pertama-tama akan jujur terhadap dirinya  sendiri,  membenci  segala  macam  rasionalisasi.  Akhirnya,  orang  jujur  tidak perlu mengompensasikan perasaan minder dengan menjadi otoriter dan menindas. Kejujuran  adalah  prasyarat  semua  keutamaan  moral  lainnya.  Semua  sikap  moral yang  pada  dirinya  sendiri  kita  puji  akan  kehilangan  nilai  mereka  bila  orang  yang memperlihatkannya tidak jujur.
Kurangnya etika  berpolitik  sebagaimana  perilaku  politisi  sekarang  ini merupakan akibat dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa kita tidak banyak  mempunyai  guru  politik  yang  baik,  yang  dapat  mengajarkan  bagaimana berpolitik tak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta  moral.  Politik  yang  mengedepankan take  and  give ,  berkonsensus,  dan pengorbanan.  Selain  itu  kurangnya  komunikasi  politik  juga  menjadi  penyebab lahirnya  politisi  yang  tidak  jujur.  Sepertinya  di  Indonesia,  mencari  politisi  yang sungguh-sungguh  jujur,  berintegritas  dan  santun,  yang  melakukan  praksis  politik dalam  koridor  moral  dan  etika  sudah  sangat  sulit  dan  langka.  Namun  bahwa  di antara sekian banyak elit politik, tentu masih ada yang menjadikan kejujuran sebagai basis  etikanya.  Tinggi  rendahnya  integritas  moral  seseorang  dalam  berpolitik menentukan tinggi rendahnya integritas kepribadian dan kualitas berpolitik dari sang politisi  tersebut.  Dengan  masih  adanya  politisi  kita  yang  bermoral,  memungkinkan kita  bisa  berharap  akan  adanya  perbaikan  politik  dan  moral  bangsa  yang  sedang bobrok jatuh di titik nadir. Dan dengan demikian, ke depannya masih ada orang yang bisa dipilih untuk kepentingan mengembangkan kebajikan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN
Bertens, K. (1997). Etika . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Brownlee, Malcom. (1982). Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-faktor di dalamnya . Jakarta: BPK Gunung Mulia Darmaputera,  E.  (1993). Etika  Sederhana  untuk  Semua:  Perkenalan  Pertama. Jakarta:  BPK  Gunung Mulia Fouclaut, Michel. (1976). History of Sexuality . Panteon Books, New York http://www. poskotanews .com/2013/06/02/kunjungan-priyo-budi-santoso-menuai-kritik/ diakses tanggal 20 Juni 2013, Jam 02.14 WIB http://www.merdeka.com/peristiwa/golkar-semprit-priyo-budi-santoso-kunjungi-tahanan-koruptor.html diakses tanggal 20 Juni 2013, Jam 02.18 WIB Salam,  Burhanuddin,  1997. Etika  Sosial,  Asas  Moral  Dalam  Kehidupan  Manusia ,  Jakarta:  Rineka Cipta.