IQRO: Journal of Islamic Education Desember-2023, Vol.6, No.2, hal. 133-146 ISSN(P): 2622-2671; ISSN(E): 2622-3201 ©2023 Pendidikan Agama Islam IAIN Palopo. http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/iqro

## Perpspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi )
Ismail Hannanong 1 , Achmad Abu Bakar 2 , Muhsin Mahfudz 3 Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar Email : ihannanong@gmail.com achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id muhsin.mahfudz@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
This study aims to find out the point of view or perspective of property rights in the Quran and analyze the interpretation of economic verses. This study uses qualitative descriptive research using a library research  approach, the  main source of data is the Quran, tafsir verses of the Quran related to economics, books related to property rights and relevant scientific journals. Data checking is carried out using tringgulation techniques  , namely by collecting as much data as possible then sorting out the data that has been obtained and the last stage of processing data until it becomes scientific writing. The results showed that there are 70 verses in the Quran that discuss ownership rights or about 5.9% of the contents of the Quran, ownership rights consist of 3 types, namely  individual ownership (private property), public ownership (collective property), and state ownership (sate property). Further Causes and means of obtaining property: Work (al- 'amal), inheritance (al-iris), giving state property to the people, and property acquired without compensation of property or labor.
Keywords: Quranic Perspectives, Property Rights and Economic verses.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang atau perspektif hak kepemilikan dalam  al-Quran  dan    menganalisis  tafsir  ayat-ayat  ekonomi.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan riset library research atau penelitian  pustaka, yang  menjadi sumber  data  utama adalah  al-Quran, tafsir ayat-ayat al- Quran yang berkaitan dengan ekonomi, buku yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Pengecekan data dilakuakn dengan menggunakan Teknik tringgulasi yaitu dengan mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya kemudian memilah data yang telah diperoleh dan tahapan terahir mengolah data sampai menjadi tulisan ilmiah. Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa  terdapat  70  ayat  dalam  al-Quran  yang  membahas tentang  hak  kepemilikan  atau  sekitar  5,9%  isi  al-Quran,  hak  kepemilikan  terdiri  atas  3 macam  yaitu  kepemilikan  individu  ( private  property ),  kepemilikan  umum  ( collective property ),  dan  kepemilikan  negara  ( sate  property ).  Selanjutnya  Sebab-sebab  dan  cara memperoleh kepemilikan: Bekerja ( al-‘amal ), pewarisan  ( al-iris ), pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.
Kata kunci: Perspektif al-Quran, Hak Kepemilikan dan ayat-ayat Ekonomi.

## Pendahuluan
Berbicara  tentang  hak  kepemilikan  berarti  tidaklah  lepas  dari pembahasan tentang  harta, warisan, hukum zakat dan ekonomi. Perspektif al-Quran tentang hak kepemilikan  mencerminkan prinsip-prinsip etika dan keadilan  yang  ditanamkan  dalam  ajaran  Islam.  Al-Quran  menegaskan konsep  kepemilikan  sebagai  amanah  dari  Allah,  dan  manusia  diharapkan untuk  memanfaatkannya  secara  bijak  dan  adil.  Al-Quran  memberikan pedoman  tentang  warisan,  zakat,  dan  perdagangan  agar  kekayaan  tidak hanya  dinikmati  oleh  segelintir  orang,  melainkan  juga  digunakan  untuk kesejahteraan  bersama.  Namun,  masalah  muncul  di  masyarakat  saat  ini terkait  hak  kepemilikan  karena  adanya  ketidaksetaraan  ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan pelanggaran terhadap prinsip- prinsip Islam dalam transaksi bisnis. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar  dan  ketidakadilan  dalam  praktik  bisnis  seringkali  menimbulkan konflik dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk merefleksikan kembali nilai-nilai Islam terkait hak kepemilikan guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan 1 .
Kepemilikan harta adalah mutlak kepunyaan Allah swt., atas dasar ini sangatlah tepat jika pemilik harta menganjurkan manusia memfungsikan harta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak pemilik, sama halnya jika manusia menitipkan  barangnya  kepada  seseorang,  maka  orang  tersebut harus menjaga barang tersebut sesuai pesan pemilik. Hukum dasar memiliki kekayaan tidak saja merupakan sesuatu kebajikan bahkan ia merupakan hal yang penting dalam rangka melaksanakan  tugas  sosial.  Tugas  sosial  yang dimaksud  adalah  berupa  zakat,  infak, shadaqah,  wakaf,  dan  hibah,  dengan demikian kekayaan bukanlah milik sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Soal harta, Islam tidak memiliki sepenuhnya,  tetapi  tidak  juga menyerahkan  seluruhnya  semuanya  di  bagi-bagi dengan timbangan dan
1 Syamsiah Muhsin, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri, “Konsep Kepemilikan Harta  Sebagai  Bagian  Hak  Asasi  Ekonomi  Perspektif  Al-Qur’an,” Al-Azhar  Journal  of  Islamic Economics 4, no. 2 (2022): 84–96, https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170.
Ismail Hannanong, dkk , IQRO: Journal of Islamic Education Vol. 6, No.2, Desember 2023.  133-146 | 135 angka yang sangat adil 2 .
Berangkat  dari  permasalahan  dalam  masyarakat  yang  tidak sepenuhnya  memahami  hak  kepemilikan  sesuai  dengan  hukumnya  dapat memberikan  dampak  negatif  terhadap  keadilan  ekonomi  dan  sosial. Sehingga, tujuan penulisan hak kepemilikan dalam analisis tafsir ayat-ayat ekonomi  bermaksud  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam kepada  masyarakat  tentang  prinsip-prinsip  Islam  yang  terkandung  dalam ajaran  Al-Quran  terkait  kepemilikan.  Tafsir  ayat-ayat  ekonomi,  diperoleh pemahaman tentang pentingnya memanfaatkan harta secara bijak, adil, dan sesuai  dengan  nilai-nilai  moral  Islam.  Analisis  ini  dapat  memberikan wawasan tentang cara mengelola kekayaan dan sumber daya dengan penuh tanggung  jawab,  serta  merespons  permasalahan  ekonomi  dengan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dengan memahami hak kepemilikan dalam perspektif Al-Quran, diharapkan masyarakat dapat membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta mendorong kehidupan sosial yang harmonis dan bermartabat.

## Metode
Penelitian  kali  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif dengan pendekatan riset pustaka atau library research merupakan suatu metode yang memberikan fokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen  lainnya.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  teknik  triangulasi  dapat digunakan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi dalam  riset  pustaka  melibatkan  penggabungan  informasi  dari  berbagai sumber  yang  berbeda  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih komprehensif terhadap fenomena atau topik yang diteliti. Misalnya, peneliti dapat mengonfirmasi temuan dari beberapa sumber yang independen atau membandingkan  perspektif  dari  penulis  yang  berbeda.  Dengan memanfaatkan  teknik  triangulasi,  penelitian  deskriptif  kualitatif  dapat
136 | Ismail Hannanong, dkk , IQRO: Journal of Islamic Education Vol. 6, No.2, Desember 2023.  133-146
mencapai  tingkat  kepercayaan  yang  lebih  tinggi  dalam  interpretasi  dan analisis  literatur  yang  digunakan,  sehingga  memberikan  kontribusi  yang lebih substansial terhadap pemahaman kita terhadap suatu konsep, teori, atau fenomena yang sedang diselidiki 3 .

## Hasil Dan Analisis
1. Hak Kepemilikan
Salah satu bentuk hak kebendaan yang sering disebut dengan haq al- ‘aynî , yang merupakan hubungan hukum antara seseorang dan benda yang dimilikinya,  adalah "hak  milik"  atau haq  al-milkiyyah .  Penggunaan  istilah hak milik berasal dari bahasa Arab al-haqq dan al-milk , yang mengandung makna  ketetapan  atau  kepastian,  suatu  keputusan  yang  tidak  dapat disangkal. Al-haqq secara  terminologis  mengacu  pada  ketetapan  yang sesuai  dengan  realitas,  sementara al-milk dalam  konteks  bahasa  berarti penguasaan  atau  kepemilikan  terhadap  suatu  entitas.  Hubungan  antara individu  dan  kekayaan  yang  diakui  oleh  syara'  memberikan  individu kekuasaan  khusus  atas  harta  tersebut,  memungkinkannya  untuk melakukan  tindakan  hukum  terkait  harta  tersebut,  kecuali  jika  ada hambatan  syara'.  Dalam  konsep  ahli  fiqh, al-milk mencakup  kemampuan seseorang  untuk  menggunakan  haknya  selama  tidak  ada  penghalang hukum yang mencegahnya. Menurut Muhammad Abu  Zahrah, penghalang tersebut berkaitan dengan ketidakcakapan seseorang secara hukum untuk menggunakan  haknya.  Di  Indonesia,  istilah  hak  milik  dalam  terminologi fiqh disebut sebagai al-milk , yang sejajar dengan konsep ownership dalam hukum Barat yang artinya " a bundle of rights " atau kumpulan hak. Dalam praktiknya,  istilah  ownership  sering  disamakan  dengan property  rights , yang  melibatkan  tidak  hanya  hak-hak  atas  properti,  tetapi  juga  segala sesuatu yang memiliki nilai 4 .
Kepemilikan (Al-Milkiyah) berasal dari istilah al-milk yang dibentuk
3 Muhammad  Rijal  Fadli,  “Memahami  Desain  Metode  Penelitian  Kualitatif,” Humanika 21, no. 1 (2021): 33–54, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075. 4 Ahmad Syafi, “Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqa shid Al-Syari’ah),” Ekonomi , 2021, 1–21.
Ismail Hannanong, dkk , IQRO: Journal of Islamic Education Vol. 6, No.2, Desember 2023.  133-146 | 137 dari  kata malaka,  yamliku,  malkan  wa  mulkan  wa  milkan ,  yang  berarti menguasai  atau  memiliki.  Menurut  Ibn  Sayidih,  al-malk,  al-mulk,  atau  al- milk  adalah  pemilikan  atau  penguasaan  terhadap  sesuatu,  serta kemampuan  untuk  bertindak  sesuai  keinginan  terhadapnya.  Al-Milkiyah dapat  diartikan  sebagai ownership .  Dalam  Wikipedia, ownership didefinisikan sebagai fakta atau status memiliki eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan ( property ). Jadi, kepemilikan merujuk pada pemilikan suatu harta, yang mencakup penguasaan dan kendali terhadap harta tersebut 5 .

## 2. Hak sebagai Konsep Kepemilikan
Pengertian  hak  sebagai  konsep  kepemilikan  merupakan  isu  yang secara mendasar diperdebatkan oleh kalangan akademisi. Dalam konteks Islam, interpretasi hak sebagai konsep kepemilikan merujuk pada sumber tekstual  dan  kebebasan  penggunaan  hak.  Definisi  ini  telah  diungkapkan oleh sejumlah pakar, termasuk al-Qarafî , Rafî q Yu nus al-Mishrî , dan Hasan ‘Abd  al-Hamî d  Uwayd 6 .  Pandangan  mengenai  hak  sebagai  konsep kepemilikan mendapat perhatian khusus dari para pakar seperti al-Qarafî , Rafî q  Yu nus  al-Mishrî ,  dan  Hasan  ‘Abd  al-Hamî d  Uwayd  dalam  konteks pemikiran  Islam.  Menurut  al-Qarafî ,  hak  memiliki  dasar  hukum  yang berasal  dari  sumber tekstual  dan  diperkuat  oleh  kewajiban  agama.  Rafî q Yu nus al-Mishrî  menyatakan bahwa hak sebagai konsep kepemilikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan etis. Dia menekankan pentingnya penerapan hak dengan berlandaskan pada nilai- nilai  agama  dan  moralitas.  Sementara  itu,  Hasan  ‘Abd  al-Hamî d  Uwayd menyoroti dimensi sosial hak kepemilikan, di mana penggunaan hak tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama masyarakat. Para pakar ini  secara  kolektif  menunjukkan  bahwa  pemahaman  hak  sebagai  konsep kepemilikan dalam Islam melibatkan aspek hukum, moral, dan sosial, yang semuanya terkait erat dengan prinsip-prinsip ajaran agama 7 .
5 Wedi Pratanto Rahayu, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” Irtifaq 7, no. 1 (2020):
73–91.
6 Ibid.
7 Syafi, “Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqa shid Al-Syari’ah).”
Penyusunan konsep hak milik yang menyoroti asal-usul hak, seperti yang  dikemukakan  oleh  Wahbah  al-Zuhaylî   dan  lainnya,  sejalan  dengan rumusan  definisi  yang  diberikan  oleh  Dean  Lueck,  Thomas  J.  Miceli, Jangwook  Kim,  dan  Mahoney.  Mereka  mengartikan  hak  milik  (property rights)  sebagai  kemampuan  atau  ketrampilan  individu  dalam  ranah ekonomi  untuk  memanfaatkan  suatu  benda  yang  sah  menjadi  haknya, berdasarkan  landasan  hukum.  Perbedaan  substansial  terletak  pada  asal- usul  sumber  hak  yang  digunakan  oleh  pemikir  Islam  dan  Barat.  Dalam Islam,  sumber  hak  bersumber  dari  legalitas  hukum  yang  berakar  pada aspek  agama  (perintah  Tuhan)  dengan  dimensi  transenden.  Di  sisi  lain, dalam  pandangan  Barat,  sumber  hak  berasal  dari  legalitas  hukum  yang dibentuk  melalui  konsensus  manusia  melalui  instrumen  undang-undang (regulasi) dan cenderung bersifat antroposentris 8 .
3. Hak Kepemilikan dalam Perspektif al-Quran
Al-Quran memiliki sebanyak 6246 atau 6358 ayat dan yang membahas ayat-ayat  hukum    tidak  hanya  sedikit  jumlahnya.  Sebagaimana    angka- angka yang diberikan oleh Prof. Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo, jumlah tersebut hanya 5,9 % dari seluruh ayat al- Qur’an. Jika diperincikan sebagai berikut:
a. Ayat-ayat  mengenai  ibadah  sholat,  puasa,  haji,  zakat  dan  lain-lain, berjumlah: 140 ayat.
b. Ayat-ayat mengenai hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya, berjumlah: 70 ayat.
c. Ayat-ayat mengenai hidup perdagangan/perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, gadai, perseroan, kontrak dan sebagainya, berjumlah: 70 ayat.
d. Ayat-ayat mengenai soal kriminal, berjumlah: 30
e. Ayat-ayat mengenai hubungan Islam dan bukan Islam,  berjumlah: 25 ayat.
f. Ayat-ayat mengenai soal pengadilan, berjumlah: 13 ayat.
Ismail Hannanong, dkk , IQRO: Journal of Islamic Education Vol. 6, No.2, Desember 2023.  133-146 | 139
g. Ayat-ayat mengenai hubungan kaya dan miskin, berjumlah: 10 ayat, dan
h. Ayat-ayat mengenai soal kenegaraan, berjumlah: 10 ayat 9 .
Berdasarkan  rincian  di  atas,  bahwa  ayat-ayat  hukum  yang  mengatur tentang perekonomian lebih banyak, dibandingkan dengan ayat-ayat tentang kriminal, kenegaraan, pengadilan dan lainnya. Hal ini disebabkan karena kemakmuran materil individu dan keluarga merupakan syarat yang penting bagi terwujudnya masyarakat yang baik. Masyarakat yang di antara anggota-anggotanya tidak terdapat  hubungan  dagang  dan  ekonomi  yang teratur,  merupakan  masyarakat  yang kacau dan lemah. Oleh karena itu ayat-ayat hukum juga mementingkan soal perdagangan/ekonomi.  Jika berbicara tentang ekonomi, maka tidak akan pernah terpisah dari apa yang dinamakan harta. Karena harta adalah bagian dari ekonomi (Islam).
Perspektif  hak  kepemilikan  dalam  al-Qur’an  telah  dijelaskan  secara spesifik  dalam  beberapa  ayat  al-Qur’an,  berikut  beberapa  ayat  yang membahas tentang hak kepemilikan:
a. QS. al-An’am: 165
ْم ُ كىٰت ٰ ا ٓا َم  ْيِف ْم ُ كَو ُ لْبَيِ ل  ٍت ٰج َر َد  ٍض ْعَب  َقْوَف ْمُك َض ْعَب َعَف َرَو  ِض ْرَاْلا  َفِٕىٰۤل َخ ْمُك َ ل َع َج  ْي ِذ َّ لا  َو ُه َو ٌمْي ِح َّر  ٌر ْو ُ ف َغ َ ل ٗهَّنِا َو ِۖ ِبا َ ق ِع ْ لا  ُعْي ِر َس  َكَّبَر  َّنِا
ࣖ
Terjemahnya:
Dialah  yang  menjadikan  kamu  sebagai  khalifah-khalifah  di  bumi  dan  Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji  kamu  atas  apa  yang  diberikan-Nya  kepadamu.  Sesungguhnya Tuhanmu  sangat  cepat  hukuman-Nya.  Sesungguhnya  Dia  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang. 10

## 4. Macam-macam Kepemilikan
Membahas  tentang  macam-macam  kepemilikan  dalam  perspektif Islam,  kepemilikan  dapat  dikategorikan  ke  dalam  tiga  kelompok  utama,
9 Fakultas Syariah and U I N Alauddin, “Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar Terhadap Penerapan Maqa shid As - Syar Ah Sebagai Kemaslahatan Dunia Akhirat,” no. 63 (n.d.).
10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Darus Sunnah, 2014).
yaitu:  kepemilikan  individu (private  property ),  kepemilikan  umum
(collective property ), dan kepemilikan negara (state property ).
a. Kepemilikan individu (al-milk al-fardi / private property )
Hak kepemilikan seseorang terhadap barang seperti roti dan rumah.
Dalam  konteks  ini,  seseorang  memiliki  hak  untuk  menggunakan,  menjual, dan mendapatkan keuntungan dari roti yang dimilikinya. Baik roti maupun rumah  dianggap  sebagai  entitas  yang  dapat  dimiliki.  Aturan  syariah  yang berlaku  untuk  keduanya  adalah  izin  dari  hukum  syariah  kepada  manusia untuk memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti menggunakan habis, dimanfaatkan, atau ditukar. Izin ini memberikan pemilik barang, yang diberi izin,  hak  untuk  mengonsumsi  roti  dan  menghuni  rumah  tersebut,  serta memberikan  kewenangan  untuk  menjualnya.  Hukum  syariah  yang  terkait dengan  roti  tersebut  berkaitan  dengan  zatnya,  yaitu  izin  untuk menghabiskannya.
Penyebab  kepemilikan  ini  adalah  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh Allah.  Dalam  konteks  ini,  Allah  memberikan  izin  kepada  individu  untuk memiliki beberapa benda dan melarang kepemilikan benda-benda tertentu. Allah  juga  memberikan  izin  terhadap  beberapa  jenis  transaksi  sambil melarang bentuk-bentuk transaksi lainnya. Sebagai contoh, Allah melarang seorang  Muslim  untuk  memiliki  minuman  keras  dan  daging  babi, sebagaimana juga melarang warga negara Islam memiliki atau mendapatkan hasil dari riba dan perjudian. Namun, Allah mengizinkan dan menghalalkan aktivitas  jual  beli,  sementara  melarang  dan  mengharamkan  riba.  Hal  ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat memiliki kekayaan melalui cara kepemilikan  tertentu,  karena  hal  tersebut  dianggap  sebagai  sesuatu  yang alami.  Jika  kepemilikan  pribadi  ini  tidak  diizinkan,  seseorang  tidak  akan dapat  memiliki  hasil  usahanya  dan  menetapkannya  sebagai  milik  pribadi. Dalam kerangka ini, Islam mengatur beberapa aspek, yaitu:
1) Mengatur mengenai barang atau jasa yang diizinkan untuk dimiliki dan yang tidak, Allah telah menetapkan aturan mengenai halal dan haram dalam hal ini.
2) Menetapkan tata cara memperoleh harta yang diizinkan dan yang tidak, termasuk cara memperoleh dan mengembangkan harta. Kepemilikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada kepemilikan tanah atau harta yang diambil dengan utang semata, melainkan mencakup aspek-aspek seperti  perolehan  harta,  perdagangan,  modal  produksi,  dan  harta pribadi lainnya. Berbeda dengan harta negara atau harta umum, Islam melarang seseorang untuk memiliki tanah yang diwariskan kepadanya, sungai yang besar, atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi,  antara  lain,  melibatkan  tanah  yang  diserahkan  kepada seseorang  oleh  pemiliknya,  tanah  hasil  perdamaian,  tanah  yang dihidupkan kembali (ihya al-mawat), dan tanah yang diberikan kepada seseorang untuk dikelola (tanah iqtah) 11 .
b. Kepemilikan umum (al-milkiyyat al-'ammah/public property)
Bersumber  pada izin al-syari' bagi suatu komunitas untuk bersama- sama memanfaatkan barang atau benda. Barang-barang yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah barang-barang yang telah diidentifikasi oleh al-syari' sebagai milik bersama suatu komunitas dan tidak boleh dimiliki oleh  individu  secara  eksklusif.  Karena  sifat  kepemilikan  umum,  setiap individu  dapat  memanfaatkannya,  tetapi  memiliki  larangan  untuk memilikinya.  Setidaknya,  ada  tiga  jenis  benda  yang  dapat  dikategorikan sebagai kepemilikan umum:
1) Fasilitas  dan  sarana  umum,  yang  mencakup  segala  sesuatu  yang dianggap sebagai kepentingan umum manusia. Jenis kepemilikan umum ini  diterapkan  karena  benda-benda  tersebut  merupakan  kebutuhan pokok  masyarakat.  Jika  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  dapat menyebabkan ketegangan dan konflik terkait jenis harta ini.
2) Sumber alam yang pembentukan alamnya mencegah kepemilikan oleh individu secara perorangan.
3) Barang tambang dengan deposit yang tidak terbatas. Larangan ini tidak
11 Mohammad  Rusfi,  “Filsafat  Harta:  Prinsip  Hukum  Islam  Terhadap  Hak Kepemilikan Harta,” Al-’Adalah 13, no. 2 (2016): 239–58.
hanya berlaku untuk tambang garam saja, melainkan mencakup semua jenis  tambang  yang  memiliki  deposit  melimpah  (seperti  air  yang mengalir) atau tidak terbatas. Hal ini juga mencakup kepemilikan atas semua  jenis  tambang,  baik  yang  terletak  di  permukaan  bumi  seperti garam,  batu  mulia,  atau  tambang  yang  terletak  di  dalam  bumi  seperti tambang emas, perak, besi, tambang minyak, timah, dan sejenisnya 12 .
c. Kepemilikan Negara (al-milkiyyat al-Dawlah/state property )
Harta yang Allah tetapkan sebagai hak bersama seluruh rakyat, dan pengelolaannya  menjadi  tanggung  jawab  negara.  Dalam  hal  ini,  negara memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  atau  mengkhususkan  hak  ini kepada  warganya  sesuai  dengan  ijtihad  atau  kebijakannya.  Pengelolaan pemerintah merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola harta tersebut. Kepemilikan negara ini mencakup berbagai jenis harta  yang  tidak  dapat  digolongkan  sebagai  milik  umum,  tetapi  terkadang dapat  masuk  dalam  kategori  kepemilikan  individu.  Artinya,  kepemilikan negara  pada  dasarnya  adalah  hak  milik  bersama,  namun  pengelolaannya menjadi  tanggung  jawab  pemerintah.  Meskipun  demikian,  cakupan kepemilikan umum dapat diawasi oleh pemerintah karena merupakan hak bersama  seluruh  rakyat  dalam  suatu  negara,  dan  tanggung  jawab pengelolaannya berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki  hak  untuk  mengelola  hak  milik  ini  sebagai  representasi kepentingan  rakyat  mengemban amanah masyarakat,atau bahkan pemerintah merupakan instutusi kehalifahan Allah di muka bumi 13 .
Perspektif Ibnu Taimiyah tentang kepemilikan negara, bahwa dari semua konsep ayat yang berbicara tentang  harta  dan  hak  kepemilikan dalam Al Quran, maka satu kesimpulannya: yaitu Allah SWT pemilik yang sesungguhnya  dan  mutlak.  Penggunaan  hak  milik dimungkinkan  sejauh tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariat.  Hak  milik bagi Ibnu
12 Muhsin, Bakar, and Basri, “Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur’an.”
13 Rusfi, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.”
Taimiyyah yakni sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah objek, Namun kekuatan itu sangatlah bervariasi dalam bentuk  dan  tingkatannya.  Misalkan,  kekuatan  itu  sesekali  sangat lengkap,  sehingga pemilk benda tersebut berhak menjual, meminjamkan ataupun menghadiahkan bahkan menggunakannya untuk tujuan produktif.
Akan tetapi, sekali tempo maka kekuatan tersebut tidak akan lengkap lagi, karna  hak  dari  pemilik  itu  terbatas. Pembahasan  Ibnu  Taimiyyah  tidak dibatasi oleh hak milik pribadi, namun juga mencangkup kepemilikan oleh masyarakat  maupun  negara.  Dalam  masalah  seperti ini, pandangan akan masalah karakteristik ekonominya 14 .
Sebagaimana  pembahasan  diatas,  dalam  proses  transaksi  yang merupakan bentuk pemindahan hak atas harta dan perolehan harta, perlu memperhatikan  prinsip-prinsip  muamalah.  Prinsip-prinsip  ini  mencakup 'adam al-gharar (tidak boleh ada pihak yang merasa tertipu), 'adam al-ribâ
(tidak  boleh  ada  pihak  yang  menambah  beban  atas  transaksi,  terutama dalam bentuk  bunga  atau  rente),  'adam  al-maisyr  (tidak ada  unsur  judi ),
'adam  al-ihtiqâr  wa  al-tas'îr (tidak  boleh  ada  unsur  penimbunan  barang dengan  tujuan  untuk  menaikkan  harga),  musyarakah  (kerjasama  yang menguntungkan bagi semua pihak), dan al-birru wa al-taqwa (prinsip ini menekankan muamalah yang bersifat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan). Dengan kata lain, muamalah yang melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dianggap sebagai muamalah yang dilarang dalam Islam 15 .

## Simpulan
Berbicara  tentang  hak  kepemilikan  berarti  tidaklah  lepas  dari pembahasan  tentang    harta,  warisan,  hukum  zakat  dan  ekonomi.  Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan- aturan yang  berlaku  yang  telah  disyariatkan  Islam.  Manusia  akan  mempunyai
14 Amir  Salim,  Muharir  Muharir,  and  Alda  Hermalia,  “Pemikiran  Ibnu  Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik,” Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 6, no. 2 (2021): 155–66, https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207.
144 | Ismail Hannanong, dkk , IQRO: Journal of Islamic Education Vol. 6, No.2, Desember 2023.  133-146
perinsip  bahwa  mencari  harta  itu  harus  dengan  cara-cara  yang  baik, benar,dan  halal.  Memiliki  harta  bukan  hak  mutlak  bagi  manusia,  tetapi merupakan satu amanah (titipan) dari Allah swt. Yang harus digunakan dan dimanfaatkan  sebesar-besarnya  untuk  kepentingan  hidup  manusia  dan disalurkan dijalan Allah memperoleh ridh-nya.
Hasil  atau  kesimpulan  dari  penelitian  yang  dilakukan  penulis mengenai  “Perspektif  Hak  Kepemilikan  menurut  al-Quran  Analisis  Tafsir Ayat-ayat Ekonomi” sebagai berikut:
1. Terdapat 70 ayat al-Quran yang membahas tentang perekonomian dan hak kepemilikan jika dipresentasikan sekitar 5,9% ayat al-Quran yang secara khusus membahas hak kepemilikan dan perekonomian.
2. Hak kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok,yaitu:kepemilikan individu ( private property ), kepemilikan umum ( collective property ), dan kepemilikan negara ( sate property ). Selanjutnya Sebab-sebab dan cara memperoleh kepemilikan: Bekerja ( al-‘amal ), pewarisan ( al-iris ),
pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

## Daftar Pustaka
Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Humanika 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Dan Terjemahannya . Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
Muhsin, Syamsiah, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri. “Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al- Qur’an.” Al-Azhar Journal of Islamic Economics 4, no. 2 (2022): 84–96. https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170.
Pratanto Rahayu, Wedi. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam.” Irtifaq 7, no. 1 (2020): 73–91.
Rusfi, Mohammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.” Al-’Adalah 13, no. 2 (2016): 239–58.
Salim, Amir, Muharir Muharir, and Alda Hermalia. “Pemikiran Ibnu Taimiyah
Ismail Hannanong, dkk , IQRO: Journal of Islamic Education Vol. 6, No.2, Desember 2023.  133-146 | 145
Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik.” Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 6, no. 2 (2021): 155–66. https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207.
Syafi, Ahmad. “Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqa shid Al- Syari’ah).” Ekonomi , 2021, 1–21.
Syariah, Fakultas, and U I N Alauddin. “Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar Terhadap Penerapan Maqa shid As - Syar Ah Sebagai Kemaslahatan Dunia Akhirat,” no. 63 (n.d.).
Halaman ini sengaja dikosongkan