## PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA

## Syufa’at
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Email: iainpwtsyufaat@gmail.com

## Abstrak
Wakaf  mempunyai  dua  dimensi  makna  yaitu  dimensi  spiritual taqarrub kepada  Allah  dan dimensi  sosial  sebagai  salah  satu  sumber  finansial  Islam  untuk  kesejahteraan  umat.  Wakaf juga  dapat  menimbulkan  berbagai  sengketa  diantaranya  karena  tanah  wakaf  tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf, dilakukan atas dasar saling percaya sehingga tidak  memiliki  bukti  hukum  dan  kepemilikan.  Saat  ini,  pilihan  untuk  menggunakan  jalur pengadilan  dirasa  kurang  efektif  dalam  menyelesaikan  sengketa  sehingga  akhirnya  publik banyak  memilih  upaya  non  litigasi  sebagai  jalan  menyelesaikan  sengketa.  Mediasi  dipilih karena  hasilnya  para  pihak  tidak  ada  yang  merasa  bahwa  dirinya  menang  atau  kalah  (win- win  solution),  selain  itu  prosesnya  juga  cepat  dan  biaya  murah.    Penelitian  ini  ditujukan untuk  mengetahui  bagaimana  penyelesaian  sengketa  wakaf  dengan  model  mediasi menurut undang-undang  wakaf  dan  bagaimana  penerapan  mediasi  tersebut  di  dalam  sistem Pengadilan Agama.
Kata Kunci : wakaf, mediasi, Pengadilan Agama

## Abstract
Waqf has two dimensional meaning; the spiritual dimension that is taqarrub to Allah and the social  dimension  as  the  source  of  Islamic  financial  for  the  welfare  of  the  people.  Waqf disputes  can  be  caused  by  several  reasons;  waqf  land  is  not  accompanied  with  a  pledge; waqf is done on the basis of mutual trust so it has no legal proof and ownership. Currently, the choice to use the court is less effective in resolving disputes. Hence, the public ultimately chooses non-litigation efforts as a way to resolve the disputes. Mediation process is preferred by  many  as  it  is  viewed  to  be  the  fairest  way  where  none  of  the  two  parties  wins  or  loses (win-win solution). It is also fast and cheap. This study is intended to examine how to solve waqf  dispute  with  mediation model  according  to  the  waqf  law,  and  how  the  application  of mediation in the Religious Courts system.
Keywords: waqf, mediation, Religious Court
A. Pendahuluan
Wakaf diisyaratkan untuk mensejah-terakan kehidupan manusia secara umum. Ini sejalan dengan pandangan  ulama  al-Azhar,  Mesir,  Ali Ahmad  al-Jurjawi,  penulis H{ikmah  al-
Tasyri’  wa  Falsafatuhu .  Menurutnya, wakaf  seharusnya  mampu  mengurangi kesenjangan  sosial  antara  si  kaya  dan simiskin,  serta  dapat  meningkatkan  taraf hidup manusia.
Wakaf  dalam  kaitannya  dengan sosial  ekonomi  memegang  peran  penting dan  strategis,  karena  dengan  wakaf masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan dapat  diatasi,  dengan  memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Untuk  itu  harus  dikelola  secara  produktif sehingga  dapat  memberi  kontribusi  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan umat. 1
Menurut data di Kementrian
Agama,  luas  tanah  wakaf  di  Indonesia ternyata  hampir  lima  kali  lebih  luas  dari luas  keseluruhan  nagara  Singapura.  Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi  Wakaf,  Kementerian  Agama menunjukan bahwa pada tahun 2017, luas tanah  wakaf  di  Indonesia  mencapai 47.818,20  hektar  dimana  64,80    persen  di antaranya sudah bersertifikat. Data tersebut  merupakan  hasil  yang  diperoleh dari  proses  pendataan  tanah  wakaf  secara manual di seluruh Indonesia. Tanah wakaf seluas  itu  tersebar  di  318.874  lokasi  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Sedangkan potensi  pendanaan  dari  dana  wakaf  di Indonesia  juga  sangat  besar,  berdasarkan identifikasi  Bank  Indonesia  mencapai
1 Masykuri  Abdillah, Filosofi  dan  Hikmah Wakaf, (Jakarta:  Badan  Wakaf  Indonesia,  2009), hlm, 2.
angka  Rp  370  trilyun, 2 tetapi  sangat disayangkan sampai saat ini potensi wakaf sebagai  sarana  berbuat  kebajikan  bagi kepentingan  masyarakat  belum  dikelola dan  didayagunakan  secara  maksimal dalam ruang lingkup nasional.
Distribusi  wakaf  di  Indonesia  pun begitu  luas  dan  masif.  Ini  dibuktikan dengan  adanya  data  dari  Kementerian Agama  dimana  penggunaan  tanah  wakaf banyak digunakan untuk keperluan Ibadah
dan sosial. 3
Menurut hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Pusat  Bahasa  dan  Budaya (PBB)  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta pada  tahun  2006  terhadap  500  responden Nazir  di  11  Provinsi  menunjukan  bahwa harta  wakaf  lebih  banyak  bersifat  tak bergerak (77%) daripada tidak bergerak/produktif (23%), selain itu wakaf di  Indonesia  lebih  banyak  dikelola  oleh perseorangan  (66%)  alias  tradisional, daripada  organisasi  professional  (16%) dan  berbadan  hukum  (18%)  dengan
2 Wakaf  Tanah  di  Indonesia  Belum Dikelola Secara Produktif, http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/wakaf -tanah-di-indonesia-belum-dikelola-secara- produktif diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.
3 Sistem Informasi Wakaf, http://siwak.kemenag.go.id/ ,  diakses  pada  tanggal
20 Agustus 2017.
demikian,  paling  tidak  ada  dua  problem mendasar  yang  perlu  diperhatikan,  yakni aset yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas  Nazir  yang  tidak  professional. Potensi  wakaf  yang  demikian  besar  ini dengan pengelolaan yang belum sepenuhnya  ditangani  secara  professional dan bervisi produktif, wakf juga menyimpan potensi untuk lahirnya potensi konflik ataupun sengketa dalam pengelolaanya. 4
Dibalik  potensi  yang  cukup  besar, wakaf  juga  menyimpan  sengketa  yang cukup besar. secara umum sengketa wakaf lebih  disebabkan  oleh  banyak  tanah  yang tidak  ditindaklanjuti  dengan  pembuatan ikrar  wakaf,  wakaf  dilakukan  secara agamis atas dasar saling percaya, sehingga tidak  memiliki  dasar  hukum  dan  bukti kepemilikan,  diminta  kembali  oleh  ahli waris  yang menyimpang dari akad wakaf, pengetahuan  masyarakat  yang  minim tentang wakaf, penggunaan secara konsumtif  dan  tidak  produktif,  ahli  waris mengingkari  ikrar  wakaf  dengan  tidak mau  memberitahu  Pejabat  Pembuat  Akta Ikrar  Wakaf,  dan  ahli  waris  tidak diberitahu orang tuanya, sehingga menjualnya  meski  sudah  ber-Akta  Ikrar Wakaf,  tidak  ada  bukti  otentik  dan dokumen  tertulis,  benturan  antara  nilai- nilai agama dan motivasi ekonomi dengan hukum positif serta adanya penataan ulang wilayah oleh pemerintahan daerah. 5 Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf menyebutkan  ikrar  wakaf,  seharusnya
4 Masqudi, Upaya  Minimalisasi  Sengketa Harta Wakaf, Jurnal ASAS Vol.5 No.2 Juli 2003.
5 Penjelasan    Amir  Mu‟allim  sebagai keynote speaker dalam Seminar Tentang “ Mediasi Sebagai  alternatif  Penyelesaian  Perkara  Perdata dengan Perma No. 1 Tahun 2016” di  Auditorium Fak Hukum UII, Yogyakarta tanggal 28 Mei 2016.
diselenggarakan  dalam  Majelis  Ikrar Wakaf  yang  dihadiri  oleh  Wakif,  Nazhir, dua  orang  saksi  serta  wakil  dari Mauquf alaih apabila  ditunjuk  secara  khusus sebagai  pihak  yang  akan  memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan  kehendak  Wakif.  Kehadiran Mauquf  alaih dianggap  perlu  agar  pihak yang  akan  memperoleh  manfaat  dari peruntukan  harta  benda  wakaf  menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan  sesuai  dengan  prinsip ekonomi Syariah. Namun saat ini realitanya sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dimana pendaftaran  wakaf  masih  banyak  yang  di bawah tangan alias atas dasar kepercayaan saja.
Dalam  praktiknya  sering  ada  tanah wakaf  yang  diminta  kembali  oleh  ahli waris  Wakif  setelah  Wakif  tersebut meninggal  dunia.  Kondisi  ini  pada dasarnya  bukanlah  masalah  yang  serius, karena  apabila  mengacu  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  wakaf dapat  dilakukan  untuk  waktu  tertentu, sehingga  apabila  waktu  yang  ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada  ahli  waris  wakif.  Namun  khusus untuk  wakaf  tanah,  ketentuan  pembuatan akta  ikrar  wakaf  telah  menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan  tersebut  tidak  dapat  diminta kembali.
Di  Purwokerto 6 keberadaan  tanah wakaf diketahui hingga tahun 2017 sudah
6 Purwokerto  adalah    ibu  kotaKabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.Jumlah penduduknya  292.782  jiwa  pada  tahun  2014. Purwokerto  terletak  di  selatan  Gunung  Slamet, salah satu gunung berapi yang masih aktif di pulau Jawa,  secara  geografi  Purwokerto  terletak  di koordinat  7°26′LU109°14′BT.  Selain  menjadi
tersebar  menjadi  beberapa  daerah  yang meliputi 7 :
1. Kecamatan  Purwokerto  Utara  dengan 81 lokasi dan luas 18.545 m²
2. Kecamatan
Purwokero Selatan dengan 162 lokasi dan luas 34.206 m²
3. Kecamatan  Purwokerto  Barat  dengan 132 lokasi  dan luas 49.648 m²
4. Kecamatan Purwokerto Timur dengan 121 lokasi dan luas tanah 44.521 m² Banyaknya  tanah  wakaf  yang dimiliki oleh kotaPurwokerto dengan total lahan seluas 146.920 m² sangat berpotensi terjadi sengketa wakaf. Berbicara mengenai  sengketa  wakaf,  salah  satu kasus  yang  sempat  menyedot  perhatian publik  terutama  warga  kota  Purwokerto yaitu  kasus  persengketaan  wakaf  yayasan Masjid  Agung  Baitussalam  dan  Balai Muslimin.  Adapun  objek  pada  kasus  ini adalah tanah dan bangunan Masjid Agung Baitussalam  Purwokerto  dengan  luas 3.073  m²  yang  di  dirikan  sekitar  tahun 1910.  Secara  hukum  adanya  Instruksi Menteri Agama RI No. 3 tahun 1987 yang menginstruksikan  kepada  para  Kepala Wilayah  Kantor  Departemen  Agama seluruh  Indonesia  pada  diktum  satu,  yaitu untuk memberikan bimbingan dan pembinaan  kepada  pengurus  masjid  agar berusaha  meningkatkan  keberadaannya sehingga menjadi badan hukum (yayasan). Maka  tahun  2006  takmir  Masjid  Agung Baitussalam  Purwokerto  sebagai  nadhir membentuk Yayasan Masjid Agung Baitussalam  Purwokerto  dan  disahkan  di hadapan  notari  Prian  Ristianto,  susunan pengurus  Masjid  Agung  Baitussalam Purwokerto  dalam  akta  Nomor  1  jo  Surat
pusat pemerintahan karena menjadi pusat koordinasi  daerah  Jawa  Tengah  bagian  Barat Bakorlin  III.  berbatasan  Sokaraja  terdapat  Kali Pelus.
7 Sistem Informasi Wakaf,
http://siwak.kemenag.go.id/ ,  diakses  pada  tanggal 20 Agustus 2017.
Keputusan  Pembina  Yayasan  Masjid Agung  Baitussalam  Purwokerto  tanggal  5 Maret  Nomor:  02/Yayasan/MAB/III/2008 dengan  Achmad  Mulyono,  selaku  ketua yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto, Noor Asyik sebagai Sekretaris yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Adapun konflik ini bermula ketika Nurrohman sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Banyumas  diduga  melakukan  keterangan palsu kepada Kepala Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur  Kabupaten  Banyumas  dengan mengatakan  bahwa  ia  adalah  orang  yang memiliki objek
sengketa (No:593.2/178/X/2005)  untuk  mewakaf- kan  tanah  sengketa  kepada  Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW). Dalam  gugatan  tersebut,  pihak  pengurus Masjid  merasa  bahwa  tindakan  yang dilakukan  Nurrohman  tidaklah  tepat karena  yang  berhak  untuk  melakukan tindakan  hukum  terhadap  objek  sengketa tersebut  adalah  Pengurus  Masjid  yang resmi.
Saat  kasus  ini  di  bawa  ke  meja pengadilan  oleh  Achmad  Mulyono,  S.H selaku  ketua  yayasan  Masjid  Agung Baitussalam  Purwokerto  Noor  Asyik sebagai  Sekretaris yayasan Masjid Agung Baitussalam Purwokerto.
Sedangkan pihak Tergugat adalah Nurrohman sebagai Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten  Banyumas,  Yudhi  Bhatiar Triputro, sebagai Sekretaris Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Banyumas.  M.  Arif  Cahyono,  sebagai
Bendahara  Badan  Kesejahteraan  Masjid Kabupaten  Banyumas.  Dalam  jawabanya, pihak tergugat berdalih jika kepengurusan Masjid Baitussalam tidak sah karena tidak melaui  mekanisme  di  pemerintah  daerah dan organisasimassa.
Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana  kekuasaan  kehakiman  telah mempraktikkan  mediasi  di  dalam  proses penyelesaian  perkara.  Secara  teoritis, penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di pengadilan  agama  membawa  sejumlah keuntungan,  diantaranya  perkara  dapat diselesaiakan  dengan  cepat  dan  biaya riangan  dan  mengurangi  kemacetan  dan penumpukan perkara ( court congestion ) di pengadilan.

## B. Tinjauan Tentang Wakaf
Wakaf  adalah  salah  satu  lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan dalam ajaran  Islam  untuk  dipergunakan  oleh seseorang  sebagai  penyaluran  rezeki  yang diberikan Allah kepadanya. 8 Ulama Hanafiyah  merumuskan  definisi  wakaf dengan  menahan  benda  milik  orang  yang berwakaf  dan  menyedekahkan  wakafnya untuk kebaikan untuk sekarang atau masa yang  akan  datang.  Sedangkan  menurut ulama  Malikiyah,  wakaf  adalah  wakif menjadikan  manfaat  harta  yang  dimiliki walaupun  berupa  sewa  ataupun  hasilnya seperti  dirham  dengan  sighat  tertentu dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kehendak  wakif. 9 Menurut  Imam Syafi‟i dan Ahmad bin Hambal mendefinisikan wakaf adalah: tidak melakukan  suatu  tindakan  atas  suatu bendayang  berstatus  sebagai  milik  Allah SWT, dengan menyedekahkan
manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). 10
8 Mustafa  Edwin  Nasution, Wakaf  Tunai Inovasi  Finansial  Islam:  Peluang  dan  Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, ( Jakarta: PSTTI-IU, 2006), hlm. 55.
9 Rosalinda, Manajemen  Wakaf  Produktif,
(Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada,  2015),  hlm.  16- 17.
10 Chairuman  Pasaribu-Suhrawardi  K.Lubis,
Hukum  Perjanjian  dalam  Islam ,  (Jakarta:  Sinar Grafika,1996), hlm. 104.
Menurut Rachmadi
Usman pengertian  wakaf  adalah  “berhenti  atau menahan  harta  yang  dapat  diambil manfaatnya  tanpa  musnah  seketika  dan untuk  penggunaan  yang  mubah,  serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah  SWT. 11 Sedangkan,  pengertian wakaf  menurut  apayang  dirumuskan dalam  pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.28  Tahun  1977  Tentang Perwakafan Tanah milik adalah:
Perbuatan  hukum  seseorang  atau badan  hukum  yang  memisahkan sebagian  dari  harta  kekayaannnya yang  berupa  tanah  milik  dan melembagakannya  untuk  selama- lamanya untuk kepentingan peribadatan  atau  keperluan  umum lainnya  sesuai  dalam  ajaran  agama Islam. 12
Definsi  mengenai  Wakaf  ini  pun menjadi berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Ini diperbarui dengan  adanya  Undang-Undang  No.  41 Tahun  2004  Tentang  Wakaf  didalam  pasal 1 yang menyebutkan bahwa:
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut syariah. Perbedaan  mendasar  antara  definisi undang-undang wakaf dan Peraturan Pemerintah  No.  28  Tahun  1977    bahwa wakaf pada masa kini tidak selalu indentik
11 Rachmadi  Usman, Hukum  Perwakafan  di Indonesia , (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 51.
12 Adijani Al Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia:  Dalam  Teori  dan  Praktek, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), hlm. 26.
dengan  pelembagaan  harta  yang  bersifat abadi namun bisa juga untuk jangka waktu tertentu.  Oleh  sebab  itu,  seseorang  dapat mewakafkan  tanahnya  atau  uang  dalam waktu  satu  bulan  atau  satu  tahun  saja.  Dia bisa menarik kembali hartanya itu menjadi hak  miliknya  secara  penuh  seperti  semula ketika  batas  waktu  yang  disepakati  telah terlampaui. 13
Perlu  diingat  bahwa  definisi  wakaf secara institusional pun beragam.
Keragaman  definisi  ini  sebagai  akibat  dari perbedaan  penafsiran  terhadap  institusi wakaf  sebagaimana  yang  telah  dilakukan oleh  para mujtahid .  Definisi  wakaf  di Indonesia  lebih  cenderung  kepada  definisi yang di kemukakan al Syafi’iyah. 14 Menurut Syafi‟i, Malik dan Ahmad, wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan 15 . Dasar hukum wakaf sebagai lembaga  yang  diatur  dalam  ajaran  Islam tidak  dijumpai  secara  implisit  di  dalam  Al Qur‟an,  namun  ada  hadis  yang  kiranya lebih  tegas  menunjukkan  dasar  hukum sebagai  lembaga  mengenai  hadis  yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:
،عَا عَ ، عَ عَ عُ ،عِ بْا ،عِ عَ
،: ، ًضبْرعَأ،عُ عَ عُ ،عَب عَصعَأ
،عُهعُ عِمبْأعَتبْسعَي،عَمَّلعَسعَو،عِوبْيعَلعَ ،عُلله ،ىَّلعَص،َّعِبَِّنل ،ىعَتعَأعَف، عَ عَ ببْيعَعِبِ
،عَا عَ عَ ف،  عَييعِف ،:
، عَ عَ ببْيعَعِبِ، ًضبْرعَأ،عُتبْبعَصعَأ،ينِّعِإ، عِلله ،عَاوعُسعَر، عَي
، عِنِّعُ عُمبْأعَت، عَ عَف، عُوبْنعِم،يعِدبْنعِ ،عُسعَفبْ نعَأ،عَوعُى،ُّطعَ ، ًلً عَم،بْبعِصعُأ،بْعَلَ ،عَا عَ ، عِوعِا ،: « ، عَتبْ َّدعَصعَتعَو،  عَيعَلبْصعَأ،عَتبْسعَبعَح،عَتبْئعِش،بْنعِإ عَعِبِ » ،عَا عَ ، ،: ،  عَيعُلبْصعَأ،عُع عَبعُ ي، عَلً،عُوَّنعَأ، عُ عَ عُ ، عَعِبِ،عَقَّدعَصعَتعَ ف 13 Sudirman, Total  Quality  Management (TQM)  Untuk  Wakaf ,  (Malang:  UIN  Maliki Press,2013), hlm. 38.
14 Juhaya S Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah,  Pemikiran,  Hukum  dan  Perkemba- ngannya , (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 7. 15 Hasbi  Ash-Shiddiqiy, Hukum-hukum Fiqh  Islam, (Jakarta:Bulan  Bintang,  1978),  hlm, 179.
،عَا عَ ، عُبعَىوعُي، عَلًعَو، عُ عَروعُي، عَلًعَو، عُع عَتبْبعُ ي، عَلًعَو
،: ،عَقَّدعَصعَتعَ ف ، عِليعِبعَس، عِفِعَو،  عِب عَ ي ل ، عِفِعَو،  عَبَبْ عُ بْل ، عِفِعَو، عِء عَ عَ عُفبْل ، عِفِ،عُ عَ عُ ،بْ عَم،ىعَلعَ ،عَح عَنعُج، عَلً،  عِفبْيَّضل عَو، عِليعِبَّسل ،عِ بْا عَو، عِلله ، ً يعِدعَص،عَمعِعبْطعُي،بْوعَأ،  عِفوعُ بْععَ بْل عِا، عَيبْ نعِم،عَلعُكبْأعَي،بْنعَأ، عَيعَ يعِلعَو ،عِويعِف، لٍايوعَ عَتعُم،عَ بْ يعَ
Dari Ibnu Umar ra berkata: “Bahwa sahabat Umar ra., meperoleh sebidang tanah di Khaibar,
kemudian  Umar  ra.  Menghadap Rasulullah  SAW  untuk  meminta petunjuk.  Umar  berkata:  “Hai Rasulullah  SAW.,  saya  mendapat sebidang  tanah  di  Khaibar,  saya belum  mendapatkan  harta  sebaik itu,  maka  apakah  yang  engkau perintahkan  kepadaku?”  Rasulullah SAW. Bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sadekahkan (hasilnya).
“Kemudian  Umar  mensadekahkan (tanahnya  untuk  dikelola),  tidak dijual,  tidak  dihibahkan  dan  tidak diwariskan.  Ibnu  Umar  berkata: “Umar  menyedekahkannya  (hasil pengelolaan  tanah)  kepada  orang- orang  fakir,  kaum  kerabat,  hamba sahaya,  sabilillah,  ibnu  sabil  dan tamu.  Dan  tidak  dilarang  bagi  yang mengelola  (nazhir)  wakaf  makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya)  atau  memberi  makan orang  lain  dengan  tidak  bermaksud menumpuk  harta”  (HR.  Bukhari dan Muslim). 16
Pada  zaman  kejayaan  Islam,  wakaf juga mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya  masih  sangat  sederhana. Pada  abad  ke  8  sampai  9  Hijriyah dipandang  sebagai  zaman  keemasan
16 Ibid.
perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi  berbagai  benda,  yakni  masjid, musholah,  sekolahan,  tanah  pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunankantor,  gedung  pertemuan  dan perniagaan,  pasar,  permandian,  tempat pemangkas  rambut,  dan  lain  sebagainya. Sudah  menjadi  kebiasaan  pada  waktu  itu sultan selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang
untuk mengembangkan  wakaf  secara  terus menerus.  Kebiasaan  berwakaf  tersebut diteruskan  sampai  sekarang  di  berbagai negara sesuai perkembangan zaman. 17

## C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa
Dalam  konteks  hukum  khususnya hukum  kontrak,  yang  dimaksud  dengan sengketa  adalah  perselisihan  yang  terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran  terhadap  kesepakatan  yang telah  dituangkan  dalam  suatu  kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.
Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh  pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak. 18
Pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa dapat  dilakukan  melalui  dua  jenis  yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melaluipengadilan atau yang sering  disebut  dengan  istilah  “litigasi”, yaitu  suatu  penyelesaian  sengketa  yang dilaksanakan  dengan  proses  beracara  di pengadilan  di  mana  kewenangan  untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan
proses penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  di mana  semua  pihak  yang  bersengketa
17 Mustafa Edwin Nasution ..., hlm 65-66.
18 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata.  Di Pengadilan. (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2012), hlm. 27.
saling  berhadapan  satu  samalain  untuk mempertahankan  hak-haknya  di  muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution . 19
Prosedur  dalam  jalur  litigasi  ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat menang  kalah,  cenderung  menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan  permusuhan  diantara  para pihak  yang  bersengketa.  Kondisi  ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif  lain  yaitu  penyelesaian  sengketa di luar proses peradilan formal.Penyelesaian  sengketa  di  luar proses  peradilan  formal  ini  lah  yang disebut  dengan  “ Alternative  Dispute Resolution ” atau ADR. 20
Dalam  perspektif  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative  Dispute  Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan  penyelesaian  sengketa secara  litigasi  di  pengadilan.  Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian  sengketa  semakin  ramai dibicarakan,  bahkan  perlu  dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. 21 19 ibid , hlm 35. 20 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara Perdata ,  Cet.  8,  (Jakarta:Sinar  Grafika,  2008), hlm. 234.
21 Buku  Tanya  Jawab  PERMA  No.1 Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan, 2008, hlm. 1.
Untuk  lebih  rinci  dasar  hukum alternatif penyelesaian sengketa dapat kita lihat  dalam  Pasal  58  Undang-Undang Nomor  48  tahun  2009,  Pasal  60  Ayat  (1) UU no 48 tahun 2009, Pasal 2 UU Nomor 30  tahun  1999,  dan  pasal  1  angka  10  UU Nomor 30 tahun 1999.

## D. Tinjauan Tentang Mediasi
Membaca  sejarah  perkembangan Islam sejak awal kemunculan di Indonesia hingga  saat  ini  paling  tidak  terdapat  dua macam  konflik,  yaitu  konflik  yang  dapat diselesaikan  dengan  mediasi  dan  konflik yang  tidak  dapat  diselesaikan  dengan mediasi. 22 Salah  satunya  dengan  model mediasi yang merupakan salah satu upaya penyelesaian  sengketa  dimana  para  pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat  untuk  menghadirkan  pihak ketiga  yang  independen  guna  bertindak sebagai  mediator  (penengah).  Mediasi sebagai  salah  satu  proses  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  dewasa  ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa.
22 Abu  Hafsin, Mediasi  dan  Resolusi Konflik di Indonesia, (Semarang: MWC Center,2007), hlm. 61.
Bentuk penyelesaian sengketa dengan  cara  mediasi  yang  sekarang dipraktikkan  terintegrasi  dengan  proses peradilan. 23 Begitu  pula  mediasi  menurut Peraturan  Mahkamah  Agung  No  1  Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan yang menyebutkan  bahwa  mediasi  adalah adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan  Para  Pihak  dengan  dibantu oleh Mediator.
Adapun  dasar  hukum  mediasi  di Indonesia adalah:
1. Pancasila  dan  UUD  1945,  disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat;
2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv);
3. Undang  Undang  Nomor.  1  Tahun 1974  joPasal  39,  Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun  2006  joUU  nomor  50  Tahun 2009 tentang Peradilan;
23 Bagir  Manan,  “Peran  Sosok  Hakim Agama  sebagai  Mediator  dan  Pemutus  Perkara serta
Kegamangan masyarakat terhadap
Keberadaan  lembaga  Peradilan,” Sambutan  Ketua Mahkamah  Agung  RI.  Pada  Serah  Terima  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan. Pada tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 4.

## Bentuk Penyelesaian Sengketa
Bentuk-Bentuk Ciri-Ciri Pengadilan Arbitrase Negoisasi Mediasi/ Konsiliasi Pencari Fakta Pendapat Ahli Tingkat Formalitas Sangat Formal, Terikat Hukum Acara Agak Format, Terikat Hukum Acara Tidak Formal Tidak Formal Tidak Formal Tidak Formal Sifat Proses Adu Alat Bukti, Argumen Adu Alat Bukti, Argumen Mufakat Mufakat Mufakat Penilaian Pihak Netral Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Terbuka/ Tertutup Terbuka Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Hasil Akhir Putusan Putusan Kesepakatan / Tidak Sepakat Kesepakata n/ Tidak Sepakat Rekomen- dasi Penilaian
4. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang  Pemberdayaan  Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga  Damai  (Eks  Pasal  130 HIR/154 RBg); 5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor.  02  tahun  2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor.  01  tahun  2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan 7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  Nomor.  01  tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Tidak semua sengketa dapat ditempuh  dengan  jalur  mediasi.  Ada beberapa  sengketa  yang  tidak  boleh dilakukan  mediasi  seperti  yang  tercantum dalam Perma 1 Tahun 2016 yakni:
1. Sengketa  yang  pemeriksaannya  di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: a Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; b Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan
Hubungan Industrial;
c Keberatan  atas  putusan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
d Keberatan  atas  putusan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
e Permohonan  pembatalan  putusan arbitrase;
f Keberatan  atas  putusan  Komisi Informasi;
g Penyelesaian  perselisihan  partai politik;sengketa  yang  diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan h Sengketalain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang
i Waktu penyelesaiannya dalam
ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan  tanpa  hadirnya  penggugat atau  tergugat  yang  telah  dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya  pihak  ketiga  dalam  suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; 5. Sengketa yang diajukan ke
Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian  di  luar  Pengadilan melalui  Mediasi  dengan  bantuan Mediator  bersertifikat  yang  terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan  yang  ditandatangani  oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
Dalam  menyelesaikan  mediasi  di pengadilan,  mediator  yang  ditunjuk  harus memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi  Mediator  yang  diselenggarakan oleh  Mahkamah  Agung  atau  lembaga yang  telah  memperoleh  akreditasi  dari Mahkamah Agung.

## E. Penyelesaian
Sengketa
Wakaf
Dengan  Model  Mediasi  Menurut Undang-Undang  Nomor  41  tahun 2004 Tentang Wakaf Wakaf merupakan perbuatan hukum  yang  telah  lama  hidup  dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia. Wakaf  sebagai  pranata  keagamaan  yang memiliki  potensi  dan  manfaat  ekonomi yang  perlu  dikelola  secara  efektif  dan
efisien  untuk  kepentingan  ibadah  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.
Definsi mengenai
Wakaf menurut Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf  didalam  pasal  1  yang menyebutkan bahwa:
Wakaf  adalah  perbuatan  hukum wakif  untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya  atau  untuk  jangka  waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam melaksanakan wakaf,
negara membentuk lembaga Badan Wakaf Indonesia yang merupakan  lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: 1. Melakukan pembinaan terhadap
Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; 2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan  harta  benda  wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas  perubahan  peruntukan  dan  status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti
Nazhir; 5. Memberikan persetujuan
atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan  saran  dan  pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Di  dalam  pelaksanaan  wakaf,
kadang  tidak  terlepas  dari  permasalahan termasuk sengketa. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja dan dapat terjadi  antara  individu  dengan  individu, antara  individu  dengan  kelompok,  antara kelompok dengan kelompok, antara
perusahaan  dengan  perusahaan,  antara perusahaan  dengan  negara,  antara  negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan  kata  lain,  sengketa  dapat  bersifat publik  maupun  bersifat  keperdataan  dan dapat  terjadi  baik  dalam  lingkup  lokal, nasional maupun internasional.
Jenis  sengketa  dalam  wakaf  pada dasarnya  sudah  di  atur  di  dalam  Pasal  67 undang-undang wakaf yaitu:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja menjaminkan,
menghibahkan, menjual,  mewariskan,  mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya  harta  benda  wakaf  yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin  menukar  harta  benda  wakaf yang  telah  diwakafkan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  41,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.500.000.000,  00 (lima ratus juta rupiah).
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mengubah  peruntukan  harta  benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  44,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling  banyak  Rp  400.000.000,  00 (empat ratus juta rupiah).
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas  atas  hasil  pengelolaan  dan pengembangan  harta  benda  wakaf melebihi  jumlah  yang  ditentukan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 12,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan/atau pidana  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,  00  (tiga  ratus  juta rupiah).

## Vol. 1 No. 1 Juni 2018
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan jalan paling awal yang harus ditempuh oleh para pihak yang saing  bersengketa  wakaf.  Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan  dalam  kehidupan  sosial  umat Islam.  Syura  memang  merupakan  tradisi Arab Pra Islamyang sudah turun-temurun. Oleh  Islam  tradisi  ini  dipertahankan karena  syura  merupakan  tuntutan  abadi dari  kodrat  manusia  sebagai  mahluk sosial.    Kata  “syura”  atau  dalam  Bahasa Indonesia
menjadi “Musyawarah” mengandung  makna  segala  sesuatu  yang diambil  atau  dikeluarkan  dari  yang  lain (termasuk  pendapat)  untuk  memperolah kebaikan.    Musyawarah  adalah  istilah yang  digunakan  untuk  menggantikan  kata „rapat‟ yang tercantum dalam UUD 1945. Musyawarah  biasanya  dilakukan  untuk membicarakan  suatu  permasalahan  yang ingin  dirundingkan  bersama-sama  dengan tujuan  akhirnya  yaitu  untuk  mengambil suatu  keputusan  demi  mencapai  kata mufakat.
Musyawarah merupakan cara mengambil keputusan dengan cara mengakomodasi semua pendapat yang ada dalam  musyawarah  tersebut.  Dengan musyawarah  diharapkan  semua  pendapat dapat  tertampung  sehingga  keputusan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan  oleh  peserta  musyawarah. Sedangkan  mufakat  adalah  kesepakatan yang dihasilkan setelah kita melaksanakan musyawarah. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat biasanya  dilakukan  setelah  anggota  rapat yang  hadir  diberikan  kesempatan  untuk mengemukakan  pendapat  serta  saran,  dan dipandang  cukup  untuk  diterima  oleh rapat  sebagai  sumbangan  pendapat  dan pemikiran  bagi  penyelesaian  masalah yang sedang dimusyawarahkan.
Dalam  hal  apabila  musyawarah tidak  menemukan  titik  perdamaian  maka dapat  diselesaikan  dengan  jalur  lainnya. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Alternative  Dispute  Resolution adalah suatu  pranata  penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan  berdasarkan  kesepakatan para  pihak  dengan  mengesampingkan penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  di pengadilan.  Akhir-akhir  ini  pembahasan mengenai  alternatif  dalam  penyelesaian sengketa  semakin  ramai  dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi  kemacetan  dan  penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.
Asas hukum acara perdata menyebutkan  bahwa  pengadilan  wajib mendamaikan  pihak  yang  berperkara. Asas  ini  mengharuskan  pengadilan  agar dalam  menangani  suatu  perkara  perdata yang diajukannya terlebih dahulu berusaha  mendamaikan  kedua  belah pihak.  Salah  satunya  dengan  model mediasi yang merupakan salah satu upaya penyelesaian  sengketa  dimana  para  pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat  untuk  menghadirkan  pihak ketiga  yang  independen  guna  bertindak sebagai mediator (penengah). Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  No  1  Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.
Dalam  hal  mediasi  tidak  berhasil menyelesaikan  sengketa,  maka  sengketa tersebut  dapat  dibawa  kepada  badan arbitrase  syariah.  Dalam  hal  badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan  sengketa,  maka  sengketa tersebut  dapat  dibawa  ke  pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah.
Undang-undang  Nomor  50  Tahun 2009,  dalam  undang-undang  tersebut  di
dalamnya  membahas  tentang  kompetensi absolut  berkaitan  dengan  Penyelesaian perkara sengketa wakaf.  Mengenai teknis dan  tata  cara  pengajuan  gugatan  ke Pengadilan  Agama,  dilakukan  menurut ketentuan  yang  berlaku.  Kemudian  Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:
“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya  wajib  memperhatikan dengan  sungguh-sungguh  nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,  sehingga  putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.
Kompilasi  Hukum  Islam  tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan,  namun  demikian  bukan karena  kompilasi  tidak  setuju  adanya ketentuan  ini,  akan  tetapi  lebih  karena posisi kompilasi adalah merupakan pedoman  dalam  perwakafan.  Terdapat sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh  hakim  Pengadilan  agama  yaitu sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  68 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004, yaitu sebagai berikut:
1. Menteri  dapat  mengenakan  sanksi administratif  atas  pelanggaran  tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf  bagi  lembaga  keuangan syariah;
c. Penghentian sementara dari jabatan atau  penghentian  dari  jabatan PPAIW.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
sanksi administratif
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.

## F. Penerapan Mediasi di dalam sistem Pengadilan Agama
Hal pokok yang sering menimbulkan  permasalahan  perwakafan dalam  praktik  adalah  masih  banyaknya wakaf  tanah  yang  tidak  ditindaklanjuti dengan  pembuatan  akta  ikrar  wakaf. Pelaksanaan  wakaf  yang  terjadi  di Indonesia  masih  banyak  yang  dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling  percaya.  Kondisi  ini  pada  akhirnya menjadikan  tanah  yang  diwakafkan  tidak memiliki  dasar  hukum,  sehingga  apabila dikemudian  hari  terjadi  permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya  akan  menemui  kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.
Apabila  memang  sengketa  terkait wakaf tidak dapat diselsaikan melalui jalur musyawarah,
undang-undang memfasilitasi dengan jalur litigasi (pengadilan).  Adapun  langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah:
1. Mengajukan  gugatan  secara  tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah  syar'iah  (pasal  118 Hir, 142 R.Bg). Dalam hal ini apabila berkenaan dengan wakaf maka dijelaskan  mengenai  apa  saja  yang menjadi permasalahannya;
2. Gugatan  diajukan  kepada  pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah:
a. Yang  daerah  hukum  meliputi tempat kediaman tergugat;
b. Bila  tempat  kediaman  tergugat tidak  diketahui,  maka  gugatan diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat kediaman penggugat;
c. Bila  mengenai  benda  tetap,  maka gugatan  dapat  diajukan  kepada pengadilan  agama  /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi  tempat  letak  benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak  dalam  wilayah  beberapa pengadilan  agama  /mahkamah syar'iyah,  maka  gugatan  dapat diajukan kepada salah satu pengadilan  agama  /mahkamah syar'iyah yang dipilih oleh penggugat  (pasal  118  HIR,  142 R.Bg.);
3. Membayar  biaya  perkara  (pasal  121 ayat  (4)  HIR,  145ayat  (4)  R.Bg.Jo. Pasal  89  UU  No.  7  Tahun  1989  yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan UU  No.50  Tahun  2009).  Bagi  yang tidak  mampu  dapat  berpekara  secara Cuma-Cuma (prodeo) (pasal 237 HIR, 273R. Bg.);
4. Pengugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan  panggilan  pengadilan agama  /mahkamah  syar'iyah  (pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg)
Mengenai  hukum  acara  yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Bab  IV  UU  Nomor  7  Tahun  1989  mulai pasal 54 sampai dengan pasal 105.Menurut  ketentuan  pasal  54  UU Nomor 7 Tahun 1989 “hukum acara yang
berlaku pada pengadilan
dalam lingkungan  Peradilan  Agama  adalah Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada Pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  kecuali  yang  telah  diatur  secara khusus. Adapun prosesnya adalah;
1. Penggugat  mendaftarkan  gugatan  ke pengadilan agama / mahkamah
syar‟iyah  dengan  pokok  perkara sengketa wakaf; 2. Penggugat  dan  tergugat  dipanggil oleh  pengadilan  agama  /  mahkamah syari‟yah untuk menghadiri
persidangan.
a. Tahapan persidangan:
Pada  pemeriksaan  sidang  pertama hakim  berusaha  mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi  (PERMA  No.  1  Tahun 2008).  Apabila  mendiasi  tidak berhasil maka pemeriksaan
perkara dengan membacakan surat  gugatan,  jawaban,  jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.  Dalam  tahap  jawab menjawab  (sebelum  pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan  rekonvensi  atau  (gugat balik)  (Pasal  132  HIR,  158 R.Bg.);
b. Putusan  pengadilan  agama  atau mahkamah  syari'yah  atas  gugatan tersebut sebagai berikut :
1) Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat  tidak  puas  dapat mengajukan  banding  melalui pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tersebut. 2) Gugatan  ditolak.  Penggugat dapat  mengajukan  banding melalui pengadilan agama/mahkamah  syar'iyah tersebut;
3) Gugatan tidak diterima,
Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
c. Setelah putusan memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan  (pasal  185  HIR,  196 R.Bg.);
d. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sangketa,  kemudian  tidak  mau
melaksanakan secara sukarela dapat  mengajukan  permohonan eksekusi kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah. Adapun  sebelum  melaksanakan
persidangan,  hakim  wajib  melakukan prosedur Mediasi. bahwa
Mediasi merupakan  cara  penyelesaian  sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka  akses  yang  lebih  luas  kepada Para
Pihak untuk memperoleh penyelesaian  yang  memuaskan  serta berkeadilan.  Mediasi  sebagai  instrumen untuk  meningkatkan  akses  masyarakat terhadap  keadilan  sekaligus  implementasi asas  penyelenggaraan  peradilan  yang sederhana,  cepat,  dan  berbiaya  ringan. Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  menjadi bagian  hukum  acara  perdata  dapat memperkuat  dan  mengoptimalkan  fungsi lembaga  peradilan  dalam  penyelesaian sengketa.
PERMA  1 Pasal  3  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan tersebut  “Setiap  Hakim,  Mediator,  Para Pihak  dan/atau  kuasa  hukum  wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara  yang  tidak  memerintahkan  Para Pihak  untuk  menempuh  Mediasi  sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan”.
Dalam  hal  tidak  dilakukannya mediasi  apabila  diajukan  upaya  hukum maka  Pengadilan  Tingkat  Banding  atau Mahkamah  Agung  dengan  putusan  sela memerintahkan
Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi. Proses  Mediasi  dilakukan  paling  lama  30
(tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya  pemberitahuan  putusan  sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
Adapun  sengketa  yang  dapat  di selesaikan  melalui  jalur  Mediasi  di Pengadilan adalah Semua sengketa perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan  verstek  dan  perlawanan  pihak berperkara  (partij  verzet)  maupun  pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan  hukum  tetap,  wajib  terlebih dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui Mediasi.  Sengketa  yang  diajukan  ke Pengadilan
setelah diupayakan penyelesaian  di  luar  Pengadilan  melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat  yang  terdaftar  di  Pengadilan setempat  tetapi  dinyatakan  tidak  berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani  oleh  Para  Pihak  dan Mediator bersertifikat. Dalam  proses  Mediasi,  Para  Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan  Mediasi  dengan  atau  tanpa didampingi  oleh  kuasa  hukum.  Jasa Mediator  Hakim  dan  Pegawai  Pengadilan tidak dikenakan biaya.
Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi
Pengadilan  atau  di  tempat  lain  di  luar Pengadilan  yang  disepakati  oleh  Para Pihak.  Mediator  Hakim  dan  Pegawai Pengadilan  dilarang  menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan.
Jika  Mediasi  berhasil  mencapai kesepakatan,  Para  Pihak  dengan  bantuan Mediator  wajib  merumuskan  kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak  dan  Mediator.  Para  Pihak  melalui Mediator  dapat  mengajukan  Kesepakatan Perdamaian  kepada  Hakim  Pemeriksa Perkara  agar  dikuatkan  dalam  Akta Perdamaian.  Jika  Para  Pihak  tidak menghendaki  Kesepakatan  Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan  Perdamaian  wajib  memuat
pencabutan  gugatan.  Mediator  wajib melaporkan  secara  tertulis  keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian, Hakim Pemeriksa  Perkara  segera  mempelajari dan menelitinya dalam  waktu paling lama 2  (dua)  hari.  Paling  lama  3  (tiga)  hari setelah menerima Kesepakatan
Perdamaian  yang  telah  memenuhi  Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari  sidang  untuk  membacakan  Akta
Perdamaian.
Berikut bagan alur mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016):

## G. Penutup
Wakaf merupakan perbuatan hukum  yang  telah  lama  hidup  dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia. Wakaf  sebagai  pranata  keagamaan  yang memiliki  potensi  dan  manfaat  ekonomi yang  perlu  dikelola  secara  efektif  dan
efisien  untuk  kepentingan  ibadah  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum. Bila  terjadi  sengketa  seperti  yang  telah disebuatkan diatas, maka menurut ketentuan  Undang-Undang  Nomor  41 tahun 2004 Tentang Wakaf dapat diselesaikan dengan: Pertama, Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh  melalui  musyawarah  untuk mencapai mufakat. Kedua, Apabila penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan  melalui  mediasi,  arbitrase, atau pengadilan PERMA  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa Setiap Hakim, Mediator,  Para  Pihak  dan/atau  kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian  sengketa  melalui  Mediasi. Hakim  Pemeriksa  Perkara  yang  tidak
memerintahkan Para Pihak untuk menempuh  Mediasi  sehingga  Para  Pihak tidak melakukan  Mediasi  telah melanggar ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  Mediasi  di Pengadilan.  Dengan  demikian  sengketa yang  dapat  diselesaikan  melalui  jalur
Sidang lanjutan Kesepakatan perdamaian Putusan akta perdamaian/ gugatan dicabut
Sidang I/II para pihak hadir Sidang ditunda
30 hari untuk mediasi Mediator memanggil para pihak Para pihak hadir Para pihak/ salah satunya tidak hadir Berhasil Tidak berhasil Tidak dapat dilaksanakan Mediasi dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak selama 1x30 hari Alasan sah Alasan tidak sah Diwaliki kuasa hukum Penggugat Tergugat Gugatan tidak diterima Membayar biaya mediasi
Mediasi  di  Pengadilan  adalah  Semua sengketa  perdata    termasuk  mengenai sengketa  wakaf,  yang  dalam  hal  ini  dapat diselesaikan  di  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan  di  tingkat  atasnya  dengan PERMA  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  sebagai  payung hukumnya.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Masykuri, Filosofi  dan  Hikmah Wakaf ,  Jakarta:  Badan  Wakaf
Indonesia, 2009.
Al  Alabik,  Adijani, Perwakafan  Tanah  di Indonesia : Dalam Teori dan Praktek,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada: 2002.
Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2012.
Ash-Shiddiqiy, Hasbi, Hukum-hukum
Fiqh Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1978. Bagir  Manan,  “Peran  Sosok  Hakim Agama  sebagai  Mediator  dan Pemutus Perkara serta Kegamangan  masyarakat  terhadap Keberadaan lembaga Peradilan,” Sambutan Ketua Mahkamah  Agung  RI.  Pada  Serah Terima  Ketua  Pengadilan  Tinggi
Agama  Medan. Pada  tanggal  22 Agustus 2003
Hafsin,    Abu, Mediasi  dan  Resolusi Konflik  di  Indonesia ,  Semarang: MWC Center,2007.
Harahap,  M.  Yahya, Hukum  Acara Perdata ,  Jakarta:  Sinar  Grafika.
2008.
K.
Lubis, Chairuman Pasaribu- Suhrawardi, Hukum  Perjanjian dalam Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 1996 Masqudi, Upaya  Minimalisasi  Sengketa Harta  Wakaf ,  Jurnal  ASAS  Vol.5 No.2 Juli 2003.
Nasution,  Mustafa  Edwin. Wakaf  Tunai
Inovasi  Finansial  Islam :  Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Jakarta:
PSTTI-IU 2006. Praja, Juhaya S. Perwakafan di Indonesia: Sejarah,  Pemikiran,  Hukum  dan Perkembangannya. Bandung:
Yayasan Piara, 1995. Rosalinda, Manajemen  Wakaf  Produktif ,
Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2015.
Sudirman, Total  Quality  Management (TQM) Untuk Wakaf. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan di Indonesia ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2009.
Wakaf Tanah di Indonesia Belum Dikelola Secara Produktif, http://bimasislam.kemenag.go.id/p ost/berita/wakaf-tanah-di- indonesia-belum-dikelola-secara- produktifdiakses  pada  tanggal  20 Agustus 2017. Sistem Informasi Wakaf, http://siwak.kemenag.go.id/, diakses  pada  tanggal  20  Agustus 2017.