Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018

## REALITAS COST POLITIK PARTAI LAMA SEBAGAI PEMBANDING IMAJINASI PARTAI PEMULA
(Studi Kasus: Partai Perindo dan PPP)

## Nony Natadia Ernel
Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia nonynatadiaernel@gmail.com

## ABSTRAK
Kontestasi  Pemilu  Legislatif  selalu  menjadi  tantangan  nyata  bagi  tiap  tiap kader  partai  yang  berusaha  memperoleh  suara.  Pada  system  proporsional terbuka  seperti  sekaranga  ini  para  kandidat  dituntut  untuk  mempersiapkan diri  mengahadi  masyarakat  secara  langsung  guna  memperoleh  simpati  dan suara  dari  para  pemilih  karena  menurut  V.O.  Key  aka  nada  penilaian  yang diberikan  masyarakat  melalui  kapabilitas  hingga  dampak  yang  diberikan. Keuangan  partai  menjadi  salah  satu  tingga  yang  menurut  PPP  kesiapan finansial  akan  dapat  memberikan  kontribusi  terhadap  calon  yang  memiliki potensi  sosial  namun  minim  akan  biaya  kampanye  melalui  kolektifitas  wajib yang  dibebankan  kepada  tiap  tiap  anggota  legislative  yang  telah  duduk dipusat  maupun  daerah,  sebaliknya  Partai  Perindo  optimis  bahwa  image politik  yang  disiapkan  menjadi  modal  utama  dalam  kontestasi  politik  Pileg bahkan  bantuan  dapat  dengan  sendirinya  hadir  ketika  partai  siap menghadirkan para actor yang mumpuni

## Keynote: Partai Politik, Keuangan, Legislatif

## PENDAHULUAN
Dunia  politik  dimasa  sekarang  ini  telah  mengalami  pergeseran  yang  sangat signifikan berkaitan dengan hubungan antara kontestan politik dan kostituen.
Secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  masyarakat  tidak  lagi  memikirkan ideology. Apapun yang menjadi ideology, Masyarakat saat ini lebih cenderung menggantikan ikatan yang lebih tradisional seperti ideology dengan hal yang lebih pragmatis, yaitu program yang ditawarkan oleh kontestan.
Atas  dasar  pola  pikir  masyarakat  yang  mulai  kritis,  masyarakat  akan  melihat persoalan yang terjadi ditengah tengah kehidupan mereka, pada bangsa, dan juga  negara,  permasalahan  –  permasalahan  tersebut  seperti  masalah ekonomi,  sosial  budaya,  pertahanan  dan  keamanan,  maupun  politik.  Maka kemudian  hal  terpenting  yang  dilihat  dari  partai  maupun  kontestan  oleh pemilih bagaimana  kemampuan  mereka untuk  melaksanakan program  kerja. Maka  kemudian  inilah  yang  membuat  mobilisasi  terhadap  pemilih  menjadi tinggi.
Proses  demokrasi  mulai  dihelat  di  Indonesia  seperti  tahap pemilihan  kepada daerah. KPU RI telah menetapkan tanggal pencoblosan pilkada serentak 2018 yaitu  pada  tanggal  27  Juni  2018  yang  rencananya  akan  diikuti  oleh  171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, dengan 569 pendaftar  yang  diterima  dan  11  pendaftar  yang  ditolak.  Dari  total  pendatar yang  diterima  terdapat  sebanyak  440  paslon  yang  mendaftar  melalui  jalur partai  politik  serta  129  pasangan  calon  yang  mendaftar  melalui  jalur perseorangan atau independent.
Selanjutnya  juga  terdapat  15  partai  yang  ditetapkan  sebagai  peserta  pemilu mendatang, kampanye pemilu akan berlangsung mulai 23 September hingga April 2019 dengan waktu pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD  kabupeten/kota  serta  presiden  yang  akan  dimulai  pada  tanggal  26 Maret 2018 hingga 21 September 2018.
Melalui  perhelatan  lima  tahuan  ini  memberikan  kesempatan  pertarungan dalam  demokrasi.  Kader  yang  terbaik  dari  masing  masing  partai  yang
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
kemudian diharapkan dapat pula memimpin dengan baik. Menurut V. O Key bahwa  pemilih  akan  menetapkan  pilihan  dengan  cara  memberi  penilaian kinerja  dari  kandidat,  selain  itu  pemilih  akan  melihat  dan  menilai  apakah seorang calon memilii kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang baik bagi dirinya atau daerahnya (trackrecord), serta mereka juga akan membandingkan antara figure terdahulu terhadap calon yang sedang mencalonkan diri saat ini.
Peran  aktif  partai  politik  selain  menghadirkan  program  kerja  yang  sesuai dengan  isu  yang  pantas  untuk  diangkat,  juga  menampilkan  figure  yang mumpuni  untuk  terjun  kedalam  kontestasi  politik.  Maka  kemudian  partai politik  melakukan  rekrutmen  politik  yang  menurut  Czudnowski  (dalam Greenstein  dan  Polsby,  1975:155)  proses  ini  merupakan  proses  dimana individu  atau  kelompok  –  kelompok  individu  dilibatkan  dalam  peran  politik. Dengan adannya keterlibatan negara serta partai untuk mengatur siapa yang akan mencalonkan diri dan ikut dalam pilkada dibawah bendera partai politik maka  menurut  Pamungkas  (2012)  maka  partai  politik  masuk  kedalam  pola- model  ekslusif  melalui  adanya  proses  seleksi  kandidat  baik  sebagai  anggota eksekutif  maupun  legislatif  dengan  beberapa  syarat  tambahan  diluar ketentuan  negara  dimana  para  individu  dapat  menominasikan  diri  ketika memenuhi  persyaratan  usia,  kewarganegaraan,  tempat  tinggal  kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah didukungan dan lainnya.
Kecenderung  partai politik  saat  ini dalam  mempersiapkan  kontestan  pilkada, pileg,  dan  pemilu  sering  melalui  kegiatan  penarikan  calon  dari  luar  partai, optimalisasi  kader,  dan  juga  menunggu  para  pendaftar  yang  membutuhkan partai dalam percalonan, untuk masuk kedalam daftar kepala yang tetap yang ditetapkan oleh KPU. Partai politik mencoba untuk melihat sosok calon bukan hanya  dari  aspek  polularitas,  elektabilitas,  kedekatan  sosial  ditengah masyarakat,  serta  pula  finansial.  2018  dengan  hadirnya  partai  partai  baru maka  saat  ini  upaya  untuk  mendukung  calon  calon  yang  memiliki  potensi
begitu  gencar  dilakukan,  dan  juga  terus  melakukan  kedekatan  kedalam masyarakat.  Salah  satu  partai  baru  yang  juga  menjadi  peserta  Pemilu  2019 adalah  partai  Perindo.  Bertolak  belakang  dengan  persepsi  bahwa  kontestasi politik selalu lekat dengan keuangan. Perindo ingin meminimalisi penggunaan uang dalam melakukan proses kampanye, tantangan partai pendatang selama ini  bagaimana  partai  politik  untuk  lebih  dekat  dalama  masyarakat.  Perindo tidak  hanya  membentuk  figure  politik  dengan  melakukan  mobilisasi  dan pengenalan  diri  secara  up-down,  namun  juga  partai  Perindo  melakukan pendekatan  kepada  elit  politik  agar  dapat  berkoalisi  dalam  pesta  besar demokrasi nanti. Sampai dengan saat ini hasil real count yang dilakukan oleh KPU  diseluruh daerah bahwa  terdapat  17  pasangan  calon  yang  diusung  oleh partai  Perindo  ,  selain  itu  juga  Perindo  telah  melakukan pendekatan dengan actor politik seperti kepada pemimpin negeri.
Disisi  lain  ada  pula  partai  yang  telah  cukup  lama  berkecimpung  dalam kegiatan  perpolitikan  Indonesia  yang  salah  satunya  adalah  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP),  sejak  45  tahun  telah  melalui  proses  panjang  dalam menghadapi  pemilihan  kepala  daerah  di  Indonesia  serta  memahami  bahwa seberapa  besar  cost  politik  yang  perlu  dikeluarkan  dalam  perhelatan kampanye,  hingga  menganggap  bahwa  kampanye  tanpa  cost  hampir merupakan kemustahilan.
Oleh  sebab  itu  dalam  makalah  ini  penulis  coba  untuk  melihat  seperti  apa imajinasi  politik  partai  baru  dan  partai  politik  lama  dalam  memanfaatkan keuangan  partai  sebagai  upaya  proses  penjaringan  suara  ditengah  tengah masyarakat.

## TUJUAN PENELITIAN
Keuangan  partai  salah  satu  aspek  penting  yang  diperlukan  kandidat  untuk mendulang  suara  dalam  kontestasi  politik.  Dengan  adanya  keuangan  partai
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
yang terbuka dan bersih akan pula berdampak pada rendahnya tindak money politic  ditengah  tengah  masyarakat.  Penelitian  ini  mencoba  untuk  melihat sejauh  mana  para  penetingan  keuangan  partai  yang  diperlukan  kandidat dalam upaya memenangkan suara apa pemilihan anggota legislative.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  teori  partai  politik  dengan  melakukan  pengumpulan data melalui tinjauan teoritis melalui studi kepustakaan dan dilakukan dengan analisis  yang  didapat  dari  hasil  wawancara  dengan  perwakilan  Dewan Perwakilan Pusat yang berasal dari partai Perindo dan PPP .

## LANDASAN TEORI

## 1. Partai Politik
Secara  umum  partai  politik  merupakan  merupakan  kelompok  yang terorganisir yang anggota anggotanya memiliki orientasi, seperti nilai dan cita- cita  yang  sama.  Dimana  tujuan  kelompok  ini  ialah  untuk  memperoleh kekuasaan  politik  dan  menduduki  politik,  yang  menggunakan  konstitusional untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  mereka  miliki.  Menurut  Sigmund Neumann  bahwa  partai  politik  merupakan  organisasi  dari  aktivitas  aktivitas partai yang berusaha untuk menguasasi kekuasaan pemerintah serta merebut kekuasaan rakyat atas dasar persaingan suatu golongan yang berbeda.
Kehadiran  partai  politik  telah  mengubah  sirkulasi  elit  politik  seperti  sirkulasi yang  tertutup  keterbuka.  Jabatan  politik  yang  semua  dianggap  sebagai privillage  kelompok  tertentu  menjadi  jabatan  yang  dapat  diakses  semua kalangan masyarakat tanpa melihat kelas kelas sosial. Juga pengisian jabatan yang  semula  didasari  dengan  adanya  otoritas  dengan  menggunakan  agama atau  wahyu  tertentu,  warisan,  keturunan,  lalu  bergeser  kearah  kekuasaan yang memiliki saluran politik yang mencakup semua golongan.
Kehidupan  demokrasi  tidak  pernah  melepaskan  partai  politik  sebagai  acuan terhadap kesetaraan dan kebebasan, ketika kemudian partai harus kehilangan eksistensi maka kemungkinan yang terjadi menurut Almond dan Mas’oed dan MacAndrew  adalah,  pertama  negara  akan  dikuasai  rezim  dinasti  tradisional yang berdampak kekuasaan akan bersifat askriptif dan meletakkan supremasi diatasnya.  Kedua,  kekuasaan  akan  dipegang  oleh  militer,  karena  dianggap sebagai  kelompok  yang  paling  soild  dan  terorganisir  dengan  baik,  namun adanya  keterlibatan  kekerasan  didalamnya  maka  kultur  ini  akan  dimasukkan kedalam  masyarakat  yang  sebelumnya  tidak  pernah  mengalaminya. Pemerintahan  tanpa  partai  tersebut  kemudian  akan  menjadi  pemerintah konservatif,  dan  ketika  tidak  adanya  partai  dalam  suatu  rezim  maka  akan disebut sebagai rezim reaksioner (Huntington, 2004: 484) .
Sebagai  sebuah  organisasi  kemudian  partai  politik  memiliki  entitas  untuk bekerja  berdasarkan  prinsip  prinsip  tertentu  diantaranya  adanya kepemimpinan  dan  keanggotaan,  divisionalisasi  dan  spesifikasi,  melakukan perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  control  serta  adanya aturan main yang mengatur perilaku anggota dan organisasi, selain itu partai yang merupakan instrument politik maka mereka memperjuangkan nilai atau ideology  yang  merupakan  kolektivitas  kelompok  individu  kedalam  wadah politik  lalu  kemudian  menjadi  corak  khas  pembeda  antar  tiap  partai,  juga perjuangan  partai  melalui penguasaan  skruktural  kekuasaan  maka  kemudian partai  akan  berorientasi  untuk  mendapatkan  mempertahankan  memperluas dan mengelola kekuasaan. Terakhir  pemilu yang adalah wadah mendapatkan kekuasaan  maka  orientasi  partai  yang  memiliki  perbedaan  ideology  dan  cita akan mencari saran untuk mendapatkan kekuasaan yaitu melalui pemilu

## 2. Peran Dan Fungsi Partai Politik
Partai  pada  dasarnya  dibentuk  untuk  mempengaruhi  jalannya  pemeritahan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
dengan mengajukan calon pada jabatan public. Mereka tidak dapat dilepaskan dari peran yang berkaitan dengan pengelolaan negara (Amal: 1999).  Menurut Sartorini  (1976)  bahwa  partai  politik  bukan  terjadi  secara  tiba  tiba  namun partai politik memiliki fungsi, posisi, bobotnya tersendiri dalam suatu system politik yang tidak dirancang hanya dalam teori namun hadir atas dasar respon terhadap kejadian – kejadian yang ada.  Dalam ilmu politik sering kali partai di kenal  memiliki  peranan  penting  terhadap  masyarakat  yaitu  melakukan pendidikan  politik,  sebagai  sumber  rekruitmen  para  pemimpin  bangsa  guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara, sebagai lembaga yang  berusaha  untuk  mewakili  kepentingan  masyarakat,  dan  sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.
Disisi  lain  fungsi  partai  dianggap  tidak  selalu  konstan  dan  cenderung mengalami  transformasi.  Berdasarkan  konseptualisasi  dari  V.O.  Key  (1964) melihat  kerangka  partai  kedalam  tiga  bagian  yaitu  partai  di  pemilih,  partai sebagai sebuah organisasi, dan partai di institusi pemerintah.  Abdul Mukhtie (2013) menjelaskan terdapat beberapa fungsi partai politik dalam demokrasi modern:
a. Partai  politik  sebagai  sarana  komunikasi  politik,  yaitu  di  satu  pihak merumuskan  kepentingan  masyarakat  untuk  disampaikan  serta diperjuangkan  kepada  pemerintah,  selain  itu  menjelaskan  dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah kepada rakyat.
b. Sebagai sarana sosialisasi politik, melalui kursi kursi pendidikan partai politik  kemudian  menanamkan  nilai  ideology  dan  loyalitas  kepada negara dan partai.
c. Partai  politik  merupakan  sarana  rekruitmen  untuk  mencari  anggota baru  lalu  mengajak  orang  yang  berbakat  untuk  berpartisipasi  dalam proses  politik,  serta  upaya  ini  akan  membantu  terjaminnya
kuntuinuitas  dan  kelestarian  partai,  juga  sekaligus  menyeleksi  para calon pemimpin partai atau pemimpin negara.
d. Partai politik merupakan sarana pengaturan konflik agar konflik dapat dikendalikan  agar  tidak  mengoyak  dan  membahayakan  eksistensi bangsa.

## 3. Sumber Penerimaan Keuangan Partai
Pemilu  yang  menghadirkan  konstestasi  antara  partai  politik  yang  telah menjadi  metode  lazim  dalam  pemilihan  kepemimpinan  dalam  politik.  Dalam prosesnya  partai  politik  menyebarkan  gagasan  dan  berkomunikasi  dengan para  kunstituen  mereka,  kerenanya  keuangan  politik  memegang  peranan penting dalam demokrasi dimana pendanaan bisa memperkuat partai politik dan  para  kandidat.  Dan  tentu,  penyediaan  akses  terhadap  keuangan  politik tanpa pamrih menjadi penting terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, yaitu meyakinkan masyarakat bahwa politik serta aktornya adalah pihak yang dapat dipercaya.  Keuangan politik yang terbuka serta transparan berperan penting dalam  pemberantasan  korupsi  dan  meningkatkan  kepercayaan  public.  Selain itu  juga,  transparansi  dana  juga  dapat  menyamaratakan  konstestasi,  serta mengungkapkan  pengaruh  dari  eksternal,  juga  menyampaikan  hambatan infiltrasi  uang  yang  dilarang  hukum,  dan  juga  memaksa  partai  dan  politisi untuk tunduk terhadap regulasi.
Untuk  menghadapi  berbagai  tantangan  keuangan  politik  banyak  negara didunia telah memiliki regulasi namun sayangnya banyak dijumpai penerapan dan  eksekusi  regulasi  belum  dapat  menjawab  persoalan  yang  dihadapi. Permasalahan yang terjadi mulai dari infiltrasi uang yang dilarang oleh hukum yang merupakan hasil tindakan criminal sampai dengan tingginya cost politik electoral,  selain  itu  juga  diperparah  dengan  buruk  design  regulasi  dan penegakan  hukum  yang  lemah.  Untuk  menjawab  persoalan  ini  perilaku  dan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
penyikapan  internal  partai  terhadap  uang  adalah  kunci  dalam  menjawab tantangan  tersebut.  Kurangnya  dukungan  finansial  yang  berasal  dari  akar- rumput  terhadap  partai,  penyalahgunaan  uang  negara,  lemahnya  kehendak politik  untuk  membuat  perubahan,  hingga  design  regulasi,  kesemua  ini mempengaruhi  bagaimana  partai  politik  menyikapi  dan  memperlakukan keuangan politik.
Secara  umum,  sumber  pendapatan  partai  politik  dalam  partai  politik  yang demokrasi  berasal  dari  beberapa  pihak  pertama  menurut  Ramlan  Subekti sumber  penerimaan  berasal  dari  internal  partai,  seperti  iuran  anggota  dan sumbangan  dari  kader  partai  yang  duduk  dalam  pemerintahan  dan  lembaga legislative. Kedua, berasal dari negara (APBN dan APBD) karena partai karena partai  politik  melaksanakan  tugas  tugas  public,  seperti  pencalonan  DPR  dan DPRD, calon presiden, sampai kepala daerah. Maka karena partai politik pula sudah  mempersipkan  persaingan  yang  yang  adil  antar  partai  maka  bantuan pemerintah sebagai insentif bagi partai politik dalam menjalankan fungsinya. Ketiga  berasal  dari  masyarakat  baik  perseorangan  mapuan  organisasi  sosial juga  badan  usaha  swasta.  Meski  adanya  keseimbangan  antara  bantuan  dari kader,  pemerintah,  dan  swasta  guna  meminimalisir  kepentingan,  namun negara  demokrasi  memberikan  batasan  terhadap  pihak  yang  dizinkan  untuk memberikan  bantuan  kepada  partai  politik  tujuannya  agar  tidak  terjadi ketergantungan  dalam  kontribusi  juga  kepentingan  terhadap  calon  maupun partai politik.

## 4. Kampanye Dalam Perhelatan Pemilihan Eksekutif Dan Legislatif
Pemilihan  umum  tidak  pernah  terlepas  dari  kegiatan  kampanye.    Menurut pasal 1 ayat 26 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan umum DPR, DPD, DPRD  disebutkan  bahwa  kampanye  merupakan  kegiatan  kontestan  yang berusaha untuk meyakinkan para pemilih dengan cara menawarkan visi, misi
dan  program  yang  mereka  miliki.  Kampanye  dalam  (Cangara,  2011:223) bahwa  adanya  aktifitas  komunikasi  yang  ditujukan  untuk  mempengaruhi orang lain agar ia memiliki, sikap dan perilaku yang sesuai dengan kehendak atau keinginan untuk penyebaran atau juga memberian informasi.
Pada  keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  No.  35  Tahun  2004  Tentang Kampanye  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  mengatur  semua jenis serta bentuk kampanye yang dapat dilakukan antaranya:
a) Debat public/ debat terbuka antar calon
b) Pemasaran alat peraga ditempat umum
c) Penyebaran bahan kampanye kepada khalayak
d) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
e) Penyiaran melalui radio dan atau televise
f) Pertemuan terbatas
g) Rapat umum
h) Tatap muka
Dalam  proses  untuk  mendapatkan dukungan  masyarakat  partai  politik  harus mempersiapkan diri untuk memperoleh  calon yang memiliki popularitas serta elektabilitas  yang  menjadi  kriteria  agar  masyarakat  dapat  memilih  pada pelaksanaan  pemilihan.  Dalam  proses  kampanye  ketika  seseorang  memiliki elektabilitas yang tinggi maka orang tersebut akan dikenal dengan baik secara luas dalam masyarakat. Maka oleh karena itu meski ada orang yang baik serta memiliki  kinerja  dalam  bidang  yang  berhubungan  dengan  jabatan  public namun  tidak  adanya  wadah  untuk  memperkenalkan  dirinya  kepada  public maka  ia  tidak  mampu  menjadi  sosok  yang  elektabel.  Sebaliknya,  sering  kali justru  seseorang  yang  memiliki  prestasi  tinggi  meski  tidak  dalam  jabatan public  tertentu,  bisa  jadi  memiliki  elektabilitas  tinggi  karena  adanya  mesin penggerak  yang  dapat  meningkatkan  elektabilitas  ketengah  masyarakat
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
150
karena ada yang mempopulerkan secara tepat.

## APLIKASI TEORITIK

## 1. Pendanaan Sebagai Penopang Kampanye
Di dalam pemilu para kandidat dan partai politik bersaing untuk mendapatkan simpati  pemilih.  Pemilu  menjadi  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara karena  masyarakat  harus  memiliki  kandidat  dan  partai  yang  dapat  benar benar  membawa  aspirasi  dan  kepentingan  kedalam  formulasi  kebijakan pemerintah  nantinya.  Sebagai  suatu  mekanisme  Pemilu  diharapkan dilaksanakan  secara  bebas  serta  setara  karena  system  pemilu  memberikan jaminan hak individu dan adanya system control bagi manajemen pelaksanaan pemilu. Dalam Ibrahim problem yang sering terjadi pada proses Pemilu adalah persoalan uang . Adanya kelaparan yang luar biasa ketika para kandidat maju kedalam  Pemilu  dan  memelihara  dukungan  dari  konstituen  yang mengharuskan  mereka  membutuhkan  ongkos  yang  besar.  Makin  lama  biaya untuk  kampanye,  mobilisasi  massa,  memoles  citra  dan  uang  untuk  membeli suara semakin mahal. Bahkan nasmacher (2001:18) mengingatkan bahaya dan dampak dari semakin mahalnya ongkos memenangi Pemilu.
Selanjutnya pada  uraian akan  memaparkan  proses  pendanaan  yang  berguna untuk    menjaringan  suara  pada  masa  kampanye  serta  jika  sesuai  dengan aturan penerimaan dana kampanye maka bagaimana kemudian partai politik dapat  mengoptimalkan  keuangan  partai  agar  dapat  mendestribusikan program yang ingin ditawarkan kepada pemilih.

## PEMBAHASAN

## 1. Perbandingan Pengelolaan Partai Perindo Dan PPP
Partai  Perindo  merupakan  salah  satu  partai  baru  yang  hadir  dalam
perpolitikan Indonesia. Didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo Perindo hadir pada 7 Februari 2015. Perindo terus berupaya untuk memperkenalkan diri kepada khalayak  dengan  memanfaatkan  media  elektronik  demi  menunjang popularitas.  Semula  Perindo  merupakan  organisasi  kemasyarakatan  (ormas) yang dibentuk pada Februari 2013. Hary bukan merupakan wajah baru dalam politik  ,karirnya  dimulai  sejak  bergabung  kedalam  partai  Nasdem  sebagai Ketua  Dewan  Pakar  pada  2011,  kemudian  setelah  mengundurkan  diri  pada 2013,  kemudian  ia  merapat  pada  pada  Hanura  pada  2014  sebagai  cawapres mendampingi Wiranto pada Pemil 2014.
Akibat  suara  yang  tidak  mencukupi  pada  Pileg  ditahun  yang  sama  hingga pasangan  tersebut  tidak  dapat  ikut  dalam  perhelatan  pemilihan  presiden maka kemudian Hary mengundurkan diri dari partai Hanura. Pada tahun 2019 nanti partai dengan nomor urut 9 ini menargetkan 10 persen perolehan suara. Lalu  dalam  proses  menjaga  stabilitas  dan  eksistensi  ditiap  daerah,  dari  hasil pengumpulan data melalui wawancara kepada salah satu anggota DPP partai Perindo yaitu Arya M Sinulingga selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Media Massa  menyatakan  bahwa  sampai  dengan  saat ini  partai  Perindo  melakukan marketing  politik  guna  membranding  partai  yang  inline  dengan  kebutuhan masyarakat.  Isu  isu  yang  angkat  ketengah  masyarakat  seperti  permasalahan lapangan  kerja,  dan  kesejahteraan.  Maka  untuk  mendapatkan  empati  dari masyarakat secara luas Perindo melakukan pendekatan dengan memfasilitasi “Gerobak  Perindo” untuk  membuka  kesempatan  usaha ditengah  masyarakat menengah  kebawah,  “Pasar  Perindo”  guna  memberikan  masyarakat keringanan dalam mendapatkan sembako murah, juga bantuan nelayan, serta tani, dan bakti sosial ketengah masyarakat.
Arya  menjelaskan  bahwa upaya  melahirkan  kader  yang  baik  dapat dilakukan dengan  image  politik  yang  baik  pula,  ini  yang  kemudian  melahirkan kepercayaan  dan  dapat  meningkatkan  kepedulian  masyarakat  baik
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
berpartisipasi  sebagai  kader,  relawan,  ataupun  pendukung  loyal.  Maka dengan  ini  akan  berdampak  pada  tingginya  minat  masyarakat  untuk  untuk berpartisipasi  sebagai  anggota  Perindo.  Bahkan  Arya  menuturkan  dampak tersebut  akan  menumbuhkan  rasa  solidaritas  terhadap  partai,  para  anggota DPD, dan DPC, bahkan tidak perlu lagi dibayar untuk mengurusi kantor ditiap kantor  kesekretariatan  daerah  tetapi  mereka  bahkan  secara  sukarela  akan memberikan  dukungan  keuangan  seperti  sumbangan  untuk  menunjang keuangan partai.
Bagi  Arya  hingga  saat  ini  keuangan  partai  Perindo  sepenuhnya  berasal  dari sumbangan  keanggotaan.  Meski  tidak  secara  eksplisit,  ia  menyebutkan sumbangan  kepada  partai  oleh  kader  tidak  memiliki  batasan  nominal  maka jumlah sumbangan perorang dapat berjumlah ratusan hingga miliaran rupiah, dan  tidak  terdapat  sumbangan  dari  perusahaan,  maupun  swasta,  juga lembaga  tertentu.  Bagi  Arya  pemenuhan  kebutuhan  partai  melalui sumbangan  yang  hanya  diberikan  oleh  anggota  cukup  untuk  membantu operasionalisasi  partai  dan  baginya  cukup  rasional  dimana  ia  menjelaskan bahwa  sampai  dengan  saat  ini  telah  terdapat  600.000  anggota  partai  yang tersebar  pada  lebih  dari  40.000  desa,  7000,  kecamatan,  dan  500  kabupaten maka  sumbangan  yang  banyak  akan  mampu  didapat.  Arya  yang  juga berencana  untuk  menjadi  salah  satu  calon  anggota  legislative  dari  sumatera utara  menyebutkan  bahwa  politik  uang  dapat  diminimalisir  ketika  memiliki modal  politik  figure  yang  kuat,  bahkan  sering  kali  membuatnya  mendapat bantuan  ketika  melakukan  kunjungan  mesyarakat.  Oleh  sebab  itu  ia menambahkan  bahwa  Perindo  tidak  lagi  perlu  memberikan  bantuan sumbangan  dana  bagi  kadernya  yang  ingin  maju  dalam  pemilu  legislative karena menurutnya kader yang dimiliki Perindo adalah orang orang yang telah siap  secara  finansial  dan  akan  memiliki  elektabilitas  yang  baik  ketika pendekatan kepada masyarakat telah dilakukan sejak awal.
Disisi  lain  dengan  apa  yang  menjadi  pandangan  perwakilan  partai  Perindo berkaitan  dengan  operasionalisasi  partai,  yang  tidak  memiliki  kekhawatiran terhadap  loyalitas  anggota  yang  akan  berdampak  pada  minimalisir penggunaan  uang.  Disisi  lain  Partai  Pembangunan  Indonesia  (PPP)  yang  lahir sejak  5  Januari  1973  telah  melalui  proses  panjang  dalam  perpolitikan  yang demokrasi  di  Indonesia  dengan  mengikuti  9  kali  pemilu  dan  berhasil melahirkan kader kader yang memiliki prestasi dibidang politik seperti, Aisyah Amini  sebagai  politisi  perempuan  yang  cukup  disegani  pada  era  Orde  Baru yang  menyuarakan  secara  lantang  menyangkut  kepentingan  rakyak  dan kesetaraan  gender,  juga  kader  PPP  Hamzah  Haz  yang  pernah  menjabat sebagai Wakil Presiden (2001 – 2004). Posisi strategis PPP pada tahun 1999 – 2004 terbukti dengan menempati urutan tiga besar dalam perolehan suara di DPR,  kesuksesan  prosisi  strategis  tersebut  terbukti  dimana  PPP  menjadi pelopor  beberapa  UU  yang  memperjuangkan  nilai  nilai  keislaman  dengan hadirnya  UU  Anti  Pornografi,  UU  Perbankan  Syariah,  UU  Zakat,  UU  Haji, hingga UU Jaminan Produk Halal.
Namun pada pemilu 2009 merupakan periode terburuk PPP yang kehilangan 20  kursi  dari  58  menjadi  35  kursi.  Tetapi  kemudian  dapat  bangkit  kembali pada pemilu 2014 dengan berhasil menaikkan kursi dari 38 menjadi 39 kursi. Dengan  semakin  banyaknya  sosok  baru  dalam  kancah  politik  membuat  PPP kesulitan  menjaga  popularitas  partai  dan  memperoleh  kader  kader  yang mumpuni.  Dari  hasil  wawancara  kepada  Wakil  Sekjen  DPP  PPP  Bidang  OKK Achmad  Baidowi  bahwa  saat  ini  partai  partai  lama  menghadapi  berbagai tantangan  untuk  memperatahankan  para  pemilihnya  kemudian  untuk menjaga stabilitas partai untuk mendapatkan suara, Achmad mengatakan PPP terus  melakukan  konsolidasi  hingga  ditingkat  desa  dan  kelurahan  bahkan menurutnya  ketua  umum  M  Romahurmuziy  (Gus  Romi)  hampir  setiap  dua hari  melakukan  konsolidasi  diberbagai  provinsi.  Juga  melakukan  berbagai
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
pelatihan  kader  dan  kader  madya  secara  massif,  secara  serentak  di  seluruh daerah.
Achmad menuturkan untuk menjaga stabilitas partai ditiap daerah, keuangan partai  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dielakkan,  besarnya  pemenuhan sosialisasi  ketiap  daerah  merupakan  bagian  dari  tanggungjawab  partai, bantuan dana kampanye pada kader yang mencalonkan diri sebagai anggota legislative  maupun  kepala  daerah  juga  menjadi  tanggung  jawab  partai  agar kader yang memiliki potensi sosial namun tidak memiliki finansial yang cukup jangan  sampai  kalah.  Selain  itu  ketika  melakukan  sosialisasi  Achmad mengatakan  uang  yang  dikeluarkan  partai  hingga  mencapai  200  juta  rupiah. Selain  itu  pengeluaran  kepada  pengurus  partai  ditiap  DPC,  DPD,  adalah  hal yang  penting  untuk  menjaga  agar  PPP  tetap  solid  didaerah.  Maka  sumber dana  yang  didapat  partai  ini  berasal  dari  iuran  anggota  PPP  di  DPR  RI  yang ditarik sebesar 15juta rupiah atau lebih tiap bulannya, anggota DPRD ditingkat kota dan provinsi sebesar 2 hingga 5 juta rupiah, namun ia mengataan bahwa pengurus  tidak  diwajibkan  memberikan  sumbangan  bahkan  mereka menghindari  iurang  anggota.  Achmad  menyebut  “mau  mengurus  dan  loyal terhadap partai  saja  sudah  syukur, boro boro  mau dimintain duit  pasti  pada keluar”  selain  itu  Achmad  juga  membenarkan  adanya  bantuan  perusahaan, maupun swasta namun tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi donatur. Menurutnya bahwa partai dengan kursi yang tidak dominan diparlemen akan kesulitan  untuk  mendapat  dukungan  finansial  dari  donatur,  oleh  sebab  itu maka  mereka  terus  melakukan  pendekatan  guna  mendapat  simpati  oleh perusahan donatur.
Selain itu dalam proses pencalonan diri pemilu legislative selain memberikan peluang  kepada  calon  non  partai  sebanyak  40  persen  melalui  pendaftaran secara  online.  PPP  juga  terus  mendukung  kadernya  untuk  maju  ditiap pemilihan  bahkan  PPP  menyiapkan  iuran  anggaran  wajib  pilkada  yang
dibebankan  pula  kepada  perwakilan  PPP  di  DPR  sebesar  200  juta,  DPRD Provinsi sebesar 50 juta, juga DPRD kota sebesar 15 juga meski bukan jumlah yang  sedikit,  sebagai  contoh  bantuan  berbentuk  moral  dan  materi  diberikan kepada  kader  kader  yang  ikut  dalam  pemilihan  kepala  daerah  seperti keikutsertaan kader pada Pilkada 2018 di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  Tambahan,  bantuan  juga    diberikan  dari  pemerintah.  Ia  mengatakan bahwa  uang  merupakan  alat  yang  tidak  bisa  dielakkan  dalam  tiap terselenggaranya Pileg, dan Pilkada, bahkan Pilpres. Ia merinci dana tersebut mulai dari dana survey untuk mengetahui kekuatan kader, mobilisasi relawan, timses,  atribut  kampanye,  pelatihan  panitia  pengawas,  hingga  sosialisasi kepada  masyarakat,  serta  ia  tidak  mengelak  adanya  politik  uang  untuk menjaring  suara  yang  disebabkan  oleh  masyarakat  yang  semakin  berfikir pragmatis, ini yang membuat partai menjadi lemah ketika harus menghadapi kader  dari  partai  lainnya  yang  menggunakan  politik  uang  dalam  upaya menjaring suara. Menurut Achmad yang mengambil contoh dari laboraturium sosial  yang  dilakukan  PAN,  menemukan  fenomena  yang  menarik.  Objek penelitian  tersebut  dilakukan  didua  desa  yang  berbeda.  Desa  A  diberikan bantuan  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  selama  5  tahun  tetapi  ketika  hari  H pemilihan legislatif desa tersebut tidak diberikan bantuan apapun. Sedangkan desa  B  tidak  diurus  sepeti  desa  A  namun  pada  hari  pemungutan  suara diberikan  serangan  politik  uang  secara  tiba  –  tiba.  Pada  hari  tersebut ditemukan  bahwa  perolehan  suara  justru  secara  tinggi  didapat  didesa  B sedangkan desa A hanya mendapatkan sedikit suara.
Dari ilustrasi tersebut Achmad menunjukkan bahwa saat ini masyarakat tidak lagi  melihat popularitas,  trackrecord, bahkan  elektabilitas  yang dimiliki  calon maupun  partai  tetapi  siapa  yang  dapat  memberikan  dampak  keuntungan secara langsung terhadap mereka.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Partai politik memiliki peran penting terhadap proses partisipasi, pendidikan, politik, sosialisasi politik, hingga rekrutmen politik. Tingginya cost politik saat ini menjadi fenomena baru yang dihadapi partai politik dalam menjaring suara dimasyarakat.  Tidak  hanya  itu  pembiayaan  dalam  partai  politik  juga memberikan peran penting untuk menjalankan fungsi organisasi dengan baik. Partai Perindo mengabaikan keuangan partai sebagai urgensi suatu organisasi menurut  Perindo  bahwa  keuangan  hanya  sebagai  penggerak  program  kerja bukan  sesuatu  yang  utama  karena  yang  terpenting  adalah  bagaimana membentuk figure politik partai maupun, kader.
Sebaliknya  bagi  PPP  keuangan  adalah  salah  satu  motor  penggerak  partai. Dengan  masyakat  yang  semakin  pragmatis  menuntut  partai  politik  untuk menyiapkan  pendanaan  yang  lebih  besar  lagi  agar  mendapat  suara  yang maksimal. Maka inilah kemudian yang membuat parta harus secara konsisten menjaga  keuangan  PPP  agar  dapat  membantu  pergerakan  organisasi didaerah, maupun dalam proses kampanye.
Dari hasil diatas menunjukkan Perindo sebagai partai baru belum memahami kondisi  masyarakat  yang  hanya  sedikit  yang  menjadi  pemilih  loyal  tanpa kepentingan.  Sedangkan  PPP  yang  telah  45  tahun  hadir  pada  perpolitikan Indonesia  lebih  realitis  mengahadapi  masyarakat  yang  cenderung  terus menunjukkan  perubahan  kepentingan.  Inilah  yang  menjadi  alasan kekhawatiran terhadap eksistensi partai yang tidak memiliki sumber keuangan yang  kuat  demi  menjaga  partai  agar  tetap  mampu  bersaing ditengah  tengah masyarakat.

## 2. Saran
Fenomena  masyarakat  Indonesia  yang  semakin  berfikir  skeptic  terhadap perpolitikan  saat  ini  menjadi  tantangan  bagi  partai  politik.  Dampak  yang terjadi  kemudian  mengakibatkan  kerugian  yang  dirasakaan  partai  politik dengan  cost  politik  yang  semakin  besar.  Maka  kemudian  solusi  yang  dapat diberikan  adalah  kembali  menguatkan  regulasi  kampanye  agar  tidak memerlukan biaya yang besar, adanya aturan batasan dana yang dikeluarkan selama  masa  kampanye,  adanya  aturan  dilakukannya  sosialisasi  dan pendidikan  kepada  masyarakat  tentang  dampak  dari  pilihan  yang  hanya melihat  dari  keuntungan  sesaat  (politik  uang)  namun  dapat  menghancurkan negara melalui korupsi demi membayar biaya yang keluar selama kampanye. Juga  pemerintah  harus  memberikan  pendidikan  politik  pada  generasi  muda demi untuk menciptakan pemilih yang lebih cerdas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amal,  Ichlasul.  1996.  Teori  -  Teori  Mutahir  Partai  Politik.  Yogyakarta:  Tiara Wacana
Ballington,  Julie,  Elin  Falgura,  dkk.  2014.  Pendanaan  Partai  Politik  dan
Kampanye  Pemilu.  Edisi  terjemah  Djohan  Rady.  Swedia:  International
IDEA.
Budiardjo, Miriam. 2005, Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama
Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada
Fadjar.Abdul  Mukhtie.  2013.  Partai  Politik  Dalam  Perkembangan
Ketatanegaraan Indonesia. Malang: Sestara Pers.
Firmanzah. 2007. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Global  Commission  on  Election,  Democracy,  and  Security  (2012),  Deepening Democracy:  A  Strategy  for  Improving  the  Integrity  of  Election Worldwide.  Stockholm/Geneva:  International  IDEA  and  Kofi  Annan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 02 Februari 2018
Foundation
Huntington,  Samuel  P.  2004.  Tertib  Politik  Pada  Masyarakat  Yang  Sedang
Berubah. Jakarta: Rajawali Pers
Jr,V.O, Key. 1964. Politic, Parties, and Pressure Groups. New York: Croswell Pamungkas,  Sigit.2012.  Partai  Politik:  Teori  dan  Praktek  di  Indonesia.
Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
Z, Ibrahim. Fahmi Badoh, Abdullah Dahlan. 2010. Korupsi Pemilu di Indonesia.
Jakarta. Indonesia Corruption Watch.

## Situs Online
Banwaslu.  Diakses  dari  http://www.bawaslu-dki.go.id/14/12/2015/menyoal- partisipasi-pemilih- pilkada/, pada tanggal 23 Maret 2018
Detiknews:  Advertorial.  45  Tahun  PPP  Membangunan  Indonesia.  Diakses melalui https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3800518/45- tahun-ppp-membangun-indonesia pada 31 Maret 2018 jam 12.00 WIB Hakim, Rakhmat Nur. 2018.Partai Perindo dan Penantian 2019. Diakses dalam Kompas 30 Maret 2018 jam 21.00, pada laman:
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/08292081/partai- perindo-dan-penantiannya-di-pemilu-2019
Nadlir,  Moh.  2018.  Ini  Tahapan  dan  Jadwal  Lengkap  2019.  Diakses  melalui Kompas:
https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini- tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019 pada 24 Maret 2018,
Partai Perindo. “17 Calon Kepala Daerah di Dukung Perindo Menang di Pilkada 2017”.  https://partaiperindo.com/?p=29026  pada  24  Maret  2018  jam 07.20 WIB