Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.1 Januari 2012, hlm. 1–12 Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010 http://jurkubank.wordpress.com
Korespondensi dengan Penulis:
Tarmizi Achmad : Telp. +62 24 845 2269, Fax. +62 24 864 57602 E-mail: t_achmad@yahoo.com.au

## DEWAN KOMISARIS DAN TRANSPARANSI: TEORI KEAGENAN ATAU TEORI STEWARDSHIP?

## Tarmizi Achmad
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl. Erlangga Tengah No.17 Semarang, 50241

## Abstract
This paper examined the impact of the board of commissioners on voluntary disclosures provided by listed firms in Indonesia for the period of year 2004 to 2010. The board of commissioners were characterized by board composition, board size, board role and board intensity. Voluntary disclosure was proximate by an aggregated disclosure score of non-mandatory, non-financial and financial information. The results indicated that board size, board intensity (number of board meetings), or board role (number of audit committe members) was signifi- cantly and positively related to the extent of voluntary disclosure as predicted by the agency theory, while board composition (number of insiders) was significantly and negatively related to the extent of voluntary disclosure as predicted by the stewardship theory. The result showed that independent board members did not conduct their monitoring function on management effectively. Alternatively, insiders were involved in operating firm’s activi- ties. This phenomena might be because most firms were owned by family that tended to appoint the board and management team based on the family ties. Hence, using the stewardship theory was more appropriate to analyze the board’s composition than that of using the agency theory.
Key words : voluntary disclosure, board of commissioners, agency theory, stewardship theory, corporate governance
Di Indonesia, perusahan-perusahaan yang go pu- blic harus tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007. Undang-undang ini mengatur fungsi dewan di- reksi dan dewan komisaris. Dewan direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin per- usahaan. Dewan direksi ini yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, sedangkan de- wan komisaris (yang selanjutnya disebut dewan) adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan telah mendapat perhatian dari peneliti corporate governance dari berbagai ilmu (seperti hukum, ke- uangan, sosiologi, dan manajemen strategik) se- lama bertahun-tahun (Rindova, 1999; Schmidt & Brauer, 2006; Boone, et al ., 2007; Choi, et al ., 2007; Doidge, et al ., 2007; Durnev & Kim, 2007; Fields, 2007; Coles, et al ., 2008; Harris & Arthur, 2008; Kumar & Sivaramakrishnan, 2008; Ran, et al ., 2010). Motivasi utama tiap aktivitas pengawasan adalah

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 1–12
untuk menyakini bahwa manajemen mengoperasi- kan kegiatannya selaras dengan kepentingan stake- holders khususnya stockholders (Rezaee, 2007). Pen- dekatan memposisikan dewan sebagai pengawas manajemen/direksi dilandasi oleh teori keagenan yang menempatkan manajemen sebagai ‘agen’ yang perlu diawasi karena memiliki perilaku opor- tunistik.
Fungsi dewan yang lain adalah dapat melak- sanakan tugas-tugas tertentu manajemen apabila ia berhalangan atau dalam keadaan tertentu. Tugas tertentu tersebut adalah menyusun strategi bagi perusahaan. Dewan dalam melaksanakan fungsi ini ikut terlibat langsung dalam operasional per- usahaan. Dewan yang terlibat melakukan tugas- tugas tertentu direktur adalah insider. Insider ikut andil dalam penyusunan strategi sehingga insider terlibat dalam operasional. Pendekatan yang mem- posisikan dewan sebagai penasehat atau penyusun strategi bersama manajemen dilandasi oleh teori stewardship. Teori ini mengasumsikan bahwa manajer dipercayai (Donaldson & Davis, 1991) dan biaya keagenan (agency cost) akan diminimumkan sesuai keadaan.
Dewan dalam melakukan tugas pengawas- annya menjamin transparansi yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen berkewajiban untuk mela- kukan pengungkapan yang transparan kepada dewan. Pengungkapan yang dilakukan oleh mana- jemen harus sesuai dengan aturan yang ada dan informasinya harus cukup (Beekes & Brown, 2006). Allete, et al . (2007) mengungkapkan bahwa peng- ungkapan dan transparansi dapat mengurangi ke- tidakpastian untuk investor dan membantu biaya modal yang lebih rendah. Perusahaan yang telah go public harus melakukan pengungkapan yang cukup. Investor membutuhkan informasi untuk menilai kualitas perusahaan di masa mendatang sebelum mereka menjatuhkan keputusannya.
Dewan memegang peranan yang penting di dalam pelaksanaan good corporate governance . Dewan merupakan satu dari mekanisme pengendalian in- tern yang paling krusial karena ia diberi wewenang
untuk mengambil keputusan atas nama pemilik (Patelli & Prencilpe, 2007). Di samping itu dewan juga sebagai suatu untuk memberikan petunjuk dan arahan pada manajemen perusahaan (Saito & Marcos, 2006). Manajemen yang bertanggung ja- wab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen.
Sebagai wakil pemilik untuk mengawasi perilaku manajemen, dewan diharapkan mampu menjalankan peran tersebut. Namun efektifitas de- wan sebagai fungsi pengawasan akan terhalang jika dalam waktu yang sama anggota dewan juga ikut andil dalam manajemen perusahaan baik secara formal maupun informal. Jika ini terjadi maka bisa terjadi kolusi antara dewan dan manajemen dan terjadi transfer kekayaan pemilik (Fama & Jensen, 1983). Pada keadaan seperti itu transfer kekayaan dari pemilik ke manajer bisa dikurangi namun bisa timbul risiko baru yaitu transfer kekayaan dari pemilik minoritas ( minority/ outside shareholder ) ke pemilik pengendali ( controlling/insider shareholder ).
Agar untuk mengurangi risiko tersebut maka dewan juga diduduki sejumlah anggota yang di- sebut dewan independen ( independent auditors ), yaitu, profesional yang bukan dari manajemen dan tidak memiliki hubungan bisnis atau kepemilikan dengan perusahaan disertai memiliki institusional yang tinggi dan reputasi profesional (Patelli & Prencipe, 2007). Dengan demikian dalam perusa- haan terdapat 2 jenis komposisi dewan yaitu dewan independen dan insider (dewan non independen). Dalam peraturan Bapepam, tiap perusahan wajib memiliki dewan independen 30% dari total dewan yang ada.
Dewan independen diharapkan berperan mengurangi agency costs (Gordon, 2007; Gillette, 2008) karena risiko kolusi dengan manajemen dan kepemilikan pengendali berkurang (Daniri, 2005). Hal ini telah banyak penelitian yang menemukan bukti yang mendukungnya hubungan antara de- wan independen dan pengungkapan, antara lain: Brennan (2006); Brown & Caylor, (2009); Chen &

## Dewan Komisaris dan Transparansi:  Teori Keagenan atau Teori Stewardship?
Jaggi, (2000) Ben-Amar & Zeghal, (2011);.Namun ditemukan juga penelitian lain yang menghasilkan bukti yang tidak konsisten hubungan antara de- wan independen dan pengungkapan (misalnya, Caselli & Gatti, 2007; Bebchuk, et al ., 2009). Gul & Leung (2002) dan Eng & Mak (2003) bahkan mene- mukan pengungkapan sukarela memiliki hubungan negatif dengan persentase dewan independen.
Fungsi dewan selain melakukan pengawasan adalah melakukan tugas-tugas tertentu direktur/ direksi apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu. Dewan dalam melaksanakan fungsi ini ikut terlibat langsung dalam operasional perusahaan, sehingga dewan harus menyusun stra- tegi untuk perusahaan. Dewan yang memiliki pe- ranan seperti ini disebut dengan insider (Daniri, 2005). Dewan tidak hanya melihat manajemen melakukan kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga ikut terlibat dalam operasional tersebut. Apa- bila ada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional, maka dewan juga ikut mengambil keputusan. Dalam penelitian yang menguji penyusunan strategi yang dilakukan dewan, Cheng & Courtney, (2006) menemukan bukti adanya peran dewan melaksanakan penyu- sunan strategi kegiatan perusahaan.
Dewan menjadi fokus penelitian karena de- wan merupakan wakil shareholder dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas dan dewan dapat memengaruhi pengungkapan sukarela yang merupakan tanggung jawab direksi. Penelitian ini menguji hubungan antara dewan (melalui atribut komposisi, independensi, ukuran dan intensitas pertemuan dewan) dan tingkat pengungkapan su- karela dari sudut pandang dua teori (teori keagen- an dan teori stewardship) dan ingin membuktikan teori manakah yang terbukti lebih relevan untuk diterapkan.

## HIPOTESIS
Pengaruh dari komposisi dewan (dewan independen dan insider ), ukuran dewan, intensitas
pertemuan dewan dan fungsi dewan terhadap luasnya pengungkapan sukarela dapat dirumuskan dengan hipotesis berikut ini.

## Komposisi Dewan dan Pengungkapan Sukarela
Dewan yang mengawasi manajemen dipe- ngaruhi oleh komposisi, independensi dan ukuran dewan (Adjaoud & Andaleeb, 2007). Dewan inde- penden dibentuk untuk memengaruhi keputusan dewan, seperti memberhentikan CEO yang gagal (Laux, 2008). Dewan independen dalam melakukan pengawasan sangat terbatas aksesnya terhadap informasi perusahaan. Ini dikarenakan mereka tidak ikut dalam kegiatan operasional perusahaan.
Menurut perspektif teori keagenan, kualitas dewan sebagai pengawas memiliki fungsi inde- penden pada manajemen dan kompetensi anggota dewan. Komposisi dewan dalam teori ini menekan- kan pada lebih banyaknya outsider di dalam perusa- haan untuk menjaga agar dewan tetap independen. Fama (1983) menyatakan bahwa outsider memiliki motivasi pengendalian lebih besar untuk melaku- kan ratifikasi dan pengawasan.
Dewan independen dengan keterbatasan ter- sebut membutuhkan transparansi dari manajemen. Mereka menginginkan pengungkapan yang luas oleh manajemen. Pengungkapan sukarela yang dilakukan manajemen akan ditingkatkan dengan adanya dewan independen. Dengan demikian hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 1a : Terdapat hubungan positif antara proporsi dewan independen dengan luasnya pengung- kapan sukarela.
Menurut perspektif teori stewardship, dewan merupakan orang yang terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Komposisi dewan dalam teori ini lebih mengutamakan lebih banyaknya in- sider di dalam perusahaan. Ini dikarenakan insider mengetahui perusahaan secara detail, mereka

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 1–12
memiliki akses superior pada informasi dan mem- buat banyak keputusan (Maximiliano, et al ., 2006).
Efektifitas kerjasama dewan dan manajer atas dasar teori stewardship akan mengurangi informasi asimetri karena dewan insider , menurut Donaldson & Davis (1991), memiliki akses infor- masi yang tak terbatas (tinggi). Ini memberikan arti bahwa insider (sebagai wakil pemilik) tidak me- merlukan pengungkapan yang luas dalam laporan keuangan perusahaan karena informasi telah mereka peroleh sehingga ini akan mengurangi agency cost . Dengan demikian hipotesisnya adalah:
H 1b : Terdapat hubungan negatif antara proporsi pada insider dan luas pengungkapan sukarela .

## Ukuran Dewan dan Luasnya Pengungkapan Sukarela
Ukuran dewan dalam ukuran besar dari per- spektip teori keagenan akan meningkatkan pe- ngawasan sehingga mereka akan membutuhkan dan memutuskan untuk meminta manajemen mela- kukan pengungkapan yang lebih luas, sehingga hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut:
H 2a : Terdapat hubungan positif antara ukuran dewan (board size) dengan luasnya pengung- kapan sukarela.
Menurut perspektif teori stewardship, setiap anggota dewan telah memiliki informasi yang luas karena aksesnya tak terbatas. Semakin besar ukur- an dewan maka semakin besar tingkat informasi yang didapatkan dari antar dewan. Ini menyebab- kan dewan tidak memerlukan pengungkapan yang luas. Informasi yang bervariasi antar dewan ten- tang semua kinerja dan kegiatan perusahaan akan membuat pengungkapan (terutama pengungkapan sukarela) tidak perlu untuk diungkap secara luas. Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 2b : Terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan dengan luas pengungkapan sukarela.

## Frekuensi Pertemuan Dewan dan Pengungkapan Sukarela
Pertemuan dewan biasanya digunakan untuk mendiskusikan dan pertukaran pikiran antar de- wan dalam mengawasi manajemen. Dari perspektif teori keagenan, frekuensi pertemuan dapat dipan- dang sebagai proksi waktu yang digunakan dewan untuk melaksanakan tugas dan tingkat kegiatan monitoring mereka (Laksmana, 2008). Dengan sering diadakan pertemuan dewan, maka pe- ngawasan terhadap manajemen akan meningkat dan membutuhkan pengungkapan oleh manajemen yang semakin luas. Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan:
H 3a : Terdapat hubungan positif antara frekuensi pertemuan dewan (meeting) dengan luas pengungkapan sukarela.
Dari perspektif teori stewarship, dengan se- ringnya diadakan pertemuan dewan maka infor- masi yang didapatkan lebih luas dan bervariasi. Oleh karenanya tidak diperlukan lagi pengung- kapan yang lebih luas. Dengan demikian hipotesis- nya dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 3b : Terdapat hubungan negatif antara frekuensi pertemuan dewan dengan luasnya pengung- kapan sukarela.

## Fungsi Dewan (Komite Audit) dan Pengungkapan Sukarela
Dewan dalam melaksanakan tugasnya di- bantu oleh komite dewan. Komite dewan sebagai pembantu dewan untuk pengawasan telah terbukti memberikan manfaat kepada pemegang saham (Greco, 2011). Komite audit bertugas untuk melak- sanakan pemeriksaan atau penelitian pelaksanaan

## Dewan Komisaris dan Transparansi:  Teori Keagenan atau Teori Stewardship?

## Tarmizi Achmad
fungsi direksi. Salah satu atau lebih anggota komite adalah dewan independen. Komite audit membu- tuhkan pengungkapan yang luas di dalam per- usahaan. Dengan adanya dan semakin besar jumlah komite audit, maka pengungkapan sukarela yang dibutuhkan akan semakin besar. Oleh karena itu hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
H 4 : Terdapat hubungan positif antara komite dewan (komite audit) dengan luas pengung- kapan sukarela.

## Variabel kontrol
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa luasnya pengungkapan juga dipengaruhi oleh atri- but keuangan perusahaan (Ben-Amar, 2011) dan jenis industri (Lim., et al. , 2007). Karena itu variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada- lah ukuran perusahaan, leverage dan jenis industri.
Perusahaan besar diharapkan mengungkap- kan lebih banyak informasi sukarela dibandingkan dengan perusahaan kecil untuk mengurangi masa- lah asimetri informasi jika perusahaan semakin besar (Jensen & Meckling, 1976). Lebih lanjut, Watts & Zimmerman (1978) berpendapat bahwa perusahaan besar lebih sensitif pada biaya politik dan akan mengungkapkan lebih informasi untuk menenangkan kritik masyarakat. Utang diharap- kan memiliki hubungan positif dengan luasnya pengungkapan sukarela karena perusahaan dengan lebih banyak utang cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk meminimalkan risiko legal (Lim, et al. , 2007). Luasnya pengungkapan di- harapkan bervariasi antara sektor industri. Misal- nya, perusahaan manufaktur yang sarat menyang- kut riset dan pengembangan lebih sensitif tentang pengungkapan ke para pesaingnya dan masyarakat dibanding dengan perusahaan sektor industri lainnya (Meek, et al ., 1995).

## METODE
Semua data bersifat data sekunder yang dikumpulkan dari tahun 2004 sampai dengan 2010.
Sumber data diperoleh diperoleh dari laporan ta- hunan perusahaan dan melalui website masing per- usahaan. Populasi yang digunakan adalah perusa- haan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2004 sampai dengan tahun 2010. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah (1) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2004–2010, (2) data atas variabel yang digu- nakan tersedia untuk masing-masing tahun dalam periode sampel, (3) tahun buku perusahaan per 31 Desember. Untuk menguji hipotesis digunakan per- samaan regresi sebagai berikut:
DISC = β 0 + β 1 (BSIZE) + β 2 (IND) + β 3 (MEETINGS) + β 4 (COMMITTE) + β 5 (INS) + β 6 (ASET) + β 7 (DER) + β 8 (INDTR)
Keterangan:
DISC = pengungkapan sukarela BSIZE = ukuran dewan. IND = proporsi dewan independen (ousider ) MEETINGS = intensitas pertemuan dewan (jumlah pertemuan) COMMITTEE = jumlah anggota komite audit INS = proporsi dewan insider ASET = ukuran perusahaan DER = rasio total hutang dengan total ekuitas INDTR = jenis/sektor industri β 0 = konstanta.
Definisi variabel dan pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 1.
Pengungkapan sukarela diukur dengan meng- gunakan indeks pengungkapan sukarela yang berjumlah 49 item. Penelitian ini mengacu pada indeks pengungkapan sukarela yang digunakan oleh Tarmizi (2007). Daftar item yang dikembang- kan tersebut kemudian digunakan untuk meng- ukur tingkat keluasan pengungkapan sukarela da- lam laporan tahunan perusahaan sampel.
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 1–12
Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel
Indeks pengungkapan sukarela untuk setiap perusahaan sampel diperoleh dengan cara: (1) pe- nentuan skor pengungkapan pada dasarnya ber- sifat dikotomi; sebuah item diberi skor 1 jika di- ungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Namun demikian jika suatu jenis pengungkapan untuk  per- usahaan tertentu, skor pengungkapan tidak diku- rangi karena tidak mengungkapkan, (2) model pengungkapannya tidak diberi bobot sehingga memperlakukan item pengungkapan secara sama, (3) skor untuk item individual untuk masing- masing perusahaan kemudian dijumlah, (4) dalam penghitungan DISC (jumlah skor pengungkapan) penelitian ini tidak memberikan pinalti kepada perusahaan yang memang tidak relevan memasuk- kan item pengungkapan ke dalam laporan tahunan- nya (misalnya informasi R&D pada perusahaan per- dagangan, dan sebagainya).

## HASIL

## Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjuk- kan jumlah komite independen rata-rata 1,67 atau sekitar 30% dari jumlah anggota komite; berarti perusahaan lebih mengikuti ketentuan minimal jumlah dewan independen yang disyaratkan oleh Bapepam. Ukuran dewan rata-rata relatif normal (sekitar 4-5 orang). Jumlah pertemuan dewan relatif sedikit yaitu rata-rata antara 4-5 kali per tahun. Jumlah dewan independen dan anggota ko- mite audit minimal nihil (0) karena penelitian ini menggunakan data dimulai tahun 2004 padahal pada tahun tersebut belum ada kewajiban untuk membentuk dewan independen dan audit komite. Rata-rata jenis industri adalah 7,77 dan median sebesar 8 karena sebagian besar perusahaan dari

## Tabel 1
Variabel Definisi Pengukuran Dependent variables DISC Jumlah indeks pengungkapan sukarela Jumlah items pengungkapan sukarela (Tarmizi, 2007) Independent variables BSIZE Ukuran Dewan Jumlah anggota Dewan Komisaris (Greco, 2011) IND Dewan Independen Jumlah anggota Dewan Independen (Huafang & Yuan, 2007; Greco, 2011) MEETINGS Frekuensi Pertemuan Dewan Jumlah pertemuan Dewan Komisaris (Sanchez et al., 2010) COMMITTEE Komite Audit Jumlah Anggota Komite Audit (Chen et al. 2009) INS Dewan Insider Jumlah anggota Dewan Insider (Chhaochharia& Grinstein, 2009) Control variables ASET Ukuran perusahaan Dummy variable, yaitu 1 = perusahaan besar (total aset diatas Rp. 100 milyar) dan sebaliknya 0 = untuk perusahaan kecil (BAPEPAM N0. 11/PM/1997) DER Rasio leverage Total hutang/total ekuitas INDTR Jenis Industri Dummy variables untuk 9 sektor industri yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia

## Dewan Komisaris dan Transparansi:  Teori Keagenan atau Teori Stewardship?
Tarmizi Achmad
Variabel Definisi Pengukuran Dependent variables DISC Jumlah indeks pengungkapan sukarela Jumlah items pengungkapan sukarela (Tarmizi, 2007)

## Independent variables
BSIZE Ukuran Dewan Jumlah anggota Dewan Komisaris (Greco, 2011) IND Dewan Independen Jumlah anggota Dewan Independen (Huafang & Yuan, 2007; Greco, 2011) MEETINGS Frekuensi Pertemuan Dewan Jumlah pertemuan Dewan Komisaris (Sanchez et al., 2010) COMMITTEE Komite Audit Jumlah Anggota Komite Audit (Chen et al. 2009) INS Dewan Insider Jumlah anggota Dewan Insider (Chhaochharia& Grinstein, 2009) Control variables ASET Ukuran perusahaan Dummy variable, yaitu 1 = perusahaan besar (total aset diatas Rp. 100 milyar) dan sebaliknya 0 = untuk perusahaan kecil (BAPEPAM N0. 11/PM/1997) DER Rasio leverage Total hutang/total ekuitas INDTR Jenis Industri Dummy variables untuk 9 sektor industri yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia N Mean Median Minimum Maximum Std. Deviation IND 453 1,67 1,00 0,00 5,00 0,849 BSIZE 453 4,33 4,00 2,00 12,00 1,988 MEETINGS 453 4,62 4,00 2,00 69,00 8,728 COMMITTEE 453 2,52 3,00 0,00 7,00 1,377 INS 453 2,68 2,00 2,00 13,00 1,356 ASET 453 0,85 1,00 0,00 1,00 0,359 DER 453 3,02 1,42 -8,58 78,60 6,911 INDTR 453 7,77 8,00 1,00 9,00 1,526 DISC 453 20,97 21,00 4,00 39,00 7,369
Tabel 2. Statistik Deskriptif
Tabel 3
Variabel Arah yang diprediksi (Teori Agency) Arah yang diprediksi (Teori Stewardship) Koefisien t-value p-value Constant 10,608 5,009 0,000*** IND + -0,030 -0,459 0,646 BSIZE + - 0,249 2,882 0,004*** MEETINGS + - 0,185 4,268 0,000*** COMMITTEE + 0,408 9,618 0,000*** INS - -0,137 -2,186 0,029** ASET + + 0,050 1,229 0,220 DER + + -0,008 -0,189 0,850 INDTR +/- +/- 0,046 1,079 0,281 Adjusted R 2 F-value Prob. ( F ) Jumlah observasi
0,287 37,397
<0,05
453
Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi
N = Jumlah observasi, IND = Proporsi Dewan Independen (outsider), BSIZE = Ukuran Dewan, MEETINGS = Intensitas pertemuan Dewan, COMMITTEE = Jumlah anggota Komite Audit,INS = Proporsi Dewan Insider, ASET = ukuran perusahaan, DER = rasio total hutang dengan total ekuitas, INDTR = jenis/sektor industri, DISC = Jumlah Indeks Pengungkapan Sukarela.
IND = Proporsi Dewan Independen (outsider), BSIZE = Ukuran Dewan, MEETINGS = Intensitas pertemuan Dewan, COMMITTE = jumlah angota Komite Audit, INS = Proporsi Dewan Insider, ASET = ukuran perusahaan, DER = rasio total hutang dengan total ekuitas, INDTR = jenis/sektor industri.
***Signifikan pada 1%, **signifikan pada 5%, dan *signifikan pada 10%.
sektor keuangan, perdagangan, jasa dan investasi. Rata-rata jumlah item pengungkapan sukarela yang diungkapkan perusahaan relatif lebih banyak (42%) dibandingkan dengan hasil penelitian Tarmizi (2007) yaitu 24%. Hal ini menunjukkan perkem- bangan yang semakin meningkat perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarelanya.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian statistik dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 menunjukan hasil bahwa dewan independen (IND) tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 1–12
Ini terlihat pada t-value yang negatif (-0,459) dan p-value yang signifikan 0,646 dengan tingkat sig- nifikan 5%. Dengan demikian hasil penelitian me- nolak hipotesis H 1a bahwa adanya hubungan positif antara proporsi pada dewan independen dan luas- nya pengungkapan sukarela. Ditolaknya hipotesis ini mengindikasi bahwa teori keagenan tidak relevan diterapkan terhadap hubungan kedua variabel ter- sebut. Hasil ini mungkin kuatnya peran pemilik pengendali (Tarmizi, 2007; Sugeng, et al ., 2009), sehingga dewan independen tidak memiliki cukup kekuatan ( power ) utk memonitor pemilik pengendali (Cho & Kim, 2007). Dengan peran do- minan pemilik, maka bisa terjadi kolaborasi bahkan kolusi antara pemilik pengendali dengan dewan independen sehingga bisa melemahkan peran dewan independen melakukan fungsi pengawasan- nya (Patelli & Prencipe, 2007).
Sebaliknya, insider (INS) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan su- karela. Ini terlihat pada t-value yang negatif (-2,186) dan p-value signifikan (0,029) dengan tingkat signi- fikan 5%. Hasil ini mendukung H 1b bahwa adanya hubungan negatif antara insider di dalam perusaha- an dengan pengungkapan sukarela. Hasil ini men- dukung penerapan teori stewardship.
Ukuran dewan (BSIZE) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan su- karela . Ini terlihat pada t-value yang positif (2,882) dan p-value signifikan (0,004) dengan tingkat sig- nifikan 1%. Hasil ini mendukung H 2a atau mendu- kung teori keagenan (tidak mendukung H 2b atau teori stewardship) bahwa adanya hubungan positif antara ukuran dewan (board size) dan luasnya peng- ungkapan sukarela.
Frekuensi pertemuan dewan (MEETINGS) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Ini terlihat pada t-value yang positif (4,268) dan p-value signifikan (0,000) dengan tingkat signifikan 1%. Hasil ini men- dukung H 3a atau mendukung teori keagenan yang menyebutkan adanya hubungan positif antara fre-
kuensi pertemuan dewan (meeting) dengan level pengungkapan sukarela. Hasil ini tidak mendu- kung H 3b atau teori stewardship.
Komite dewan (COMMITTEE) memiliki pe- ngaruh positif dan signifikan terhadap pengung- kapan sukarela . Ini dilihat pada t-value yang positif (9,618) dan p-value yang signifikan (0,000) dengan tingkat signifikan 1%. Hasil ini mendukung H 4 bah- wa adanya hubungan positif dan signifikan antara komite dewan (komite audit) dengan luasnya pengungkapan sukarela . Hasil ini menunjukkan dukungannya terhadap teori keagenan.

## PEMBAHASAN
Pendekatan teori keagenan dapat diaplikasi- kan di Indonesia untuk mengobservasi hubungan antara dewan dengan pengungkapan sukarela da- lam hal ukuran dewan (jumlah dewan komisaris), intensitas pertemuan dewan (meeting) , dan komite dewan (komite audit) , s edangkan pendekatan teori stewardship dapat diaplikasikan di Indonesia dalam hubungannya mengobservasi peranan dewan insider dan dewan independen. Dengan kata lain, teori keagenan tidak bisa membuktikan untuk menganalisis hubungan antara komposisi dewan dan tingkat pengungkapan sukarela dan alternatif- nya adalah teori stewardship.
Penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa dewan independen tidak cukup efektif di  dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini mungkin disebabkan jumlahnya relatif sedikit yang hanya untuk memenuhi persyaratan jumlah mini- mal yang ditentukan oleh Bapepam (30%). Di lain pihak, komite insider terbukti ikut menjalankan fungsi ‘keikutsertaannya’ didalam perumusan stra- tegi dan kegiatan operasional perusahaan sehingga mampu mendapatkan akses informasi yang luas. Salah satu penyebab utama kenapa tidak efektifnya peran komite independen di satu pihak dan cukup besarnya peran komite insider di lain pihak adalah pola struktur kepemilikan perusahaan (Dahya, et al ., 2008). Majoritas kepemilikan perusahaan di

## Dewan Komisaris dan Transparansi:  Teori Keagenan atau Teori Stewardship?
Indonesia dikendalikan oleh keluarga yang menu- rut penelitian Tamizi, et al . (2009) sebesar 66,45%. Kepemilikan keluarga lebih menempatkan anggota dewan dari anggota keluarganya sendiri sehingga penempatan anggota dewan dari pihak luar ( out- sider ) sangat minimal (Jeroen, et al ., 2006; Rusmin, et al . 2011). Di samping itu manajemen perusahaan cenderung ditempati oleh anggota keluarga se- hingga ‘tidak ada konflik’ antara pemilik dan mana- jemen yang memungkinkan terhindarnya informasi asimetri (Gorga, 2009; Tarmizi, et al ., 2009).
Mengacu pendapat La Porta, et al . (1999) bah- wa pemilikan terkonsentrasi pada keluarga akan memperbaiki corporate governance , maka hasil pene- litian ini tidak mendukung pendapat tesebut terkait dengan komposisi dewan. Sebaliknya, pemilikan konsentrasi bisa menimbulkan apropriasi (pengam- bilan keuntungan sepihak) oleh pemilik mayoritas atas pemilik minoritas (Haniffa & Hudaib, 2006; Doidge, et al ., 2009). Karena itu Bapepam/BEI perlu meninjau kembali aturan-aturan khususnya terkait dengan persyaratan dewan independen dan dewan insider untuk memberikan perlindungan kepada pemilik minoritas khususnya ketentuan tentang kewajiban full disclosure bagi perusahaan publik yang dapat diakses oleh pemilik minoritas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hu- bungan antara dewan (melalui atribut komposisi, independensi, ukuran dan intensitas pertemuan dewan) dan tingkat pengungkapan sukarela dari sudut pandang dua teori (teori keagenan dan teori stewardship) dan ingin membuktikan teori mana- kah yang terbukti lebih relevan untuk diterapkan.
Corporate governance memengaruhi transpa- ransi di Indonesia. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance yang salah satunya adalah tran- sparansi. Mekanisme corporate governance dalam
penelitian ini terdiri dari komposisi dewan (dewan independen dan insider ), ukuran dewan, frekuensi pertemuan dewan (meeting) dan fungsi dewan (komite audit). Penelitian ini menggunakan pen- dekatan teori keagenan dan teori stewardship .
Teori keagenan dapat diaplikasikan di Indo- nesia untuk mengobservasi hubungan antara de- wan dengan pengungkapan sukarela dalam hal ukuran dewan (jumlah dewan komisaris), inten- sitas pertemuan dewan ( meeting ), dan komite de- wan (komite audit) , s edangkan pendekatan teori stewardship relevan untuk mengobservasi peranan dewan insider dan dewan independen.

## Saran
Penelitian ini tidak memasukkan semua per- usahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karenanya mungkin tidak mencerminkan ke- adaan sesungguhnya tentang karakteristik dewan komisaris. Penelitian ini juga hanya mengambil dewan komisaris sebagai proksi dari mekanisme corporate governance dan masih ada variabel lainnya sehingga mungkin tidak cukup untuk mempresen- tasikan konsep corporate governance . Di samping itu item-item untuk menghitung disclosure index di- ambil dari penelitian Tarmizi (2007) yang mungkin ada beberapa item yang sudah menjadi mandotary pada tahun 2010 sehingga bukan lagi pengung- kapan sukarela.
Disarankan untuk menambah lagi model penelitian tidak hanya pada variabel dewan ko- misaris tapi variabel lainnya misalkan kepemilikan, dewan direksi, dan sebagainya. Juga disarankan untuk meneliti kembali item-item pengungkapan sukarela yang berlaku tahun terakhir untuk perusahaan publik di Indonesia. Juga perlu dianalis variabel-variabel lain yang memengaruhi peng- ungkapan sukarela khususnya yang memengaruhi model hubungan antara dewan komisaris dan tingkat pengungkapan.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN

## DAFTAR PUSTAKA
Adjaoud, F., Zeghal, D., & Andaleeb, S. 2007. The Effect of Board’s Quality on Performance: A Study of Ca- nadian Firms. Corporate Governance : An Interna- tional Review , 15(4): 623-635.
Allete, K., Bhattacharya, N., Black, E., & Christensen, T., 2007. Performa Disclosure and Investor Sophisti- cation: External Validation of Experimental Evi- dence Using Archival Data. Accounting, Organiza- tions & Society , 32 (3): 201–222.
Bebchuk, L.A., Cohen, A., & Ferrell, A. 2009. What Mat- ters in Corporate Governance. Review of Financial Studies, 22: 783–827.
Beekes, W. & Brown, P. 2006. Do Better-governed Austra- lian Firms Make More Informative Disclosures? Journal of Business, Finance and Accounting , 33(3-4):
422-50.
Ben-Amar, W. & Zeghal, D. 2011. Board of Directors’ In- dependence and Executive Compensation Disclo- sure Transparancy. Journal of Applied Accounting Research , 12(1): 43-60.
Boone, A., Field, L.C., Karpoff, J.M. & Reheja, C.G. 2007. The Determinants of Corporate Board Size and Composition: An Empirical Analysis. Journal of Financial Economics , 85: 66-101.
Brennan, N. 2006. Boards of Directors and Firm Perfor- mance: Is there an Expectations Gap? Corporate Governance: An International Review , 14: 577-93.
Brown, L.D. & Caylor, M.L. 2009. Corporate Governance and Firm Operating Performance. Review of Quan- titative Finance and Accounting , 32: 129-144.
Caselli, S. & Gatti, S. 2007. Can Agency Theory Recom- mendations Affect Family Firms’ Performance? An Evidence from the Italian Market. Journal of Corpo- rate Ownership & Control , 4(3), 21–40.
Chen, C.J. & Jaggi, B. 2000. Association between Inde- pendent Nonexecutive Directors, Family Control and Financial Disclosures in Hong Kong. Journal of Accounting and Public Policy, 19(4-5): 285-310.
Chen, Li., Kilgore, A. & Radich, R. 2009. Audit Commit- tee: Voluntary Formation by ASX non-Top 500.
Managerial Auditing Journal , 24(5): 475-493.
Cheng, E.C.M. & Courtenay, S.M. 2006. Board Composi- tion, Regulatory Regime, and Voluntary Disclo- sure. The International Journal of Accounting , 41: 262- 289
Chhaochharia, V. & Laeven, L. 2009. Corporate Gover- nance Norms and Practices. Journal of Financial Intermediation , 18: 405-431.
Cho, D.S. & Kim, J. 2007. Outside Directors, Ownership Structure and Firms Profitability in Korea. Corpo- rate Governance , 15(2): 239-250.
Choi, J. J., Sae, W. P., & Sean, S.Y. 2007. The Value of Outside Directors: Evidence from Corporate Gov- ernance Reform from Korea. Journal of Financial and Quantitative Analysis , 42: 941-962.
Clark, D. 2006. The Independent Directors in Chinese Corporate Governance. Delware Journal of Corpo- rate Law , 31: 125-228.
Coles, J.L., Daniel, N.D., & Naveen, L. 2008. Boards: Does One Size Fit All? Journal of Financial Economics 87 (2): 329-356.
Dahya, J., Dimitrov, O., & McConnell, J.J. 2008. Dominant Shareholders, Corporate Boards, and Corporate Value: A Cross-Country Analysis. Journal of Finan- cial Economics , 7: 73-100.
Daniri, M.A. 2005. Corporate Governance in Indonesia: Chal- lenges and the Road Ahead. The 7th Asian Roundtable on Corporate Governance. National Committee on Governance. Bali.
Doidge, C., Karolyi, G.A., & Stulz, R.M. 2007. Why Do Countries Matter So Much for Corporate Gover- nance. Journal of Financial Economics , 86: 1-39.
Doidge, C., Karolyi, G.A., Lins, K.V., Stulz, R.M. & Miller, D.P. 2009. Private Benefits of Control, Ownership, and the Cross–listing Decision. Journal of Finance , 64:425–66.
Donaldson, L. & Davis, J.H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Share- holder Returns. Australian Journal of Management , 1(June): 49-65.
Durnev, A. & Kim, E.H. 2007. Explaining Differences in the Quality of Governance among Companies: Evidence from Emerging Markets. Journal of Ap- plied Corporate Finance, 19: 29-37.

## Dewan Komisaris dan Transparansi:  Teori Keagenan atau Teori Stewardship?
Tarmizi Achmad
Eng, L.L. & Mak, Y.T. 2003. Corporate Governance and Voluntary Disclosure. Journal of Accounting and Public Policy , 22: 325-345.
Fama, E.F. & Jensen, M.C. 1983. Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics , 26: 301- 325.
Fields, D. 2007. Governance in Permanent Whitewater:
The Board’s Role in Planning and Implementing Organizational Change. Corporate Governance: An International View , 15(2): 334-344.
Gillette, A.B., Thomas, H.N., & Michael J.R. 2008. Board Structures around the World: An Experimental Investigation. Review of Finance , 12; 93–140.
Gordon, J.N. 2007. The Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005: Of Shareholder Value and Stock Market Prices. Stanford Law Review 59:1465–568.
Gorga, É. 2009. Changing the Paradigm of Stock Owner- ship from Concentrated Toward Dispersed Own- ership? Evidence from Brazil and Consequences for Emerging Countries. Northwestern Journal of In- ternational Law & Business, 29(2): 439-554.
Greco, G. 2011. Determinant of Board and Audit Com- mittee Meeting Frequency. Managerial Auditing Jour- nal , 26(3): 208-229.
Gul, F.A. & Leung, S. 2002. Board Leadership, Outside Directors’ Expertise and Voluntary Disclosure. Jour- nal of Accounting and Public Policy , 23: 1"29.
Haniffa, R & Hunaib, M. 2006. Corporate Governance Structure and Performance Malaysian Listed Com- panies. Journal of Business Finance and Accounting , 33(7-8): 1034-1062.
Harris, M. & Arthur, R. 2008. A Theory of Board Control and Size. Review of Financial Studies , 21(4): 1797- 1832.
Holderness, C.G. 2009. The Myth of Diffuse Ownership in the United States. Review of Financial Studies , 22:1377–1408.
Huafang, X. & Yuan, J. 2007. Ownership Structure, Board Composition and Corporate Company Disclosure: Evidence from Listed Companies in China. Mana- gerial Auditing Journal , 22(6): 604-619.
Jeroen, V.D.H., Anita, V.G., & Wim, V. 2006. Board Roles in Small and Medium-Sized Family Businesses: Performance and Importance. Corporate Governance: An International View , 14: 467-485.
Kumar, P. & Sivaramakrishnan, K. 2008. Who Monitors the Monitor? The Effect of Board Independence on Executive Compensation and Firm Value. Review of Financial Studies , 21 (3): 1371–1401.
Laksmana, I. 2008. Corporate Board Governance and Voluntary Disclosure of Executive Compensation Practices. Contemporary Accounting Research , 25(4): 1147-82.
La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F. & Shleifer, A. 1999. Corporate Governance around the World. Journal of Finance, 54(2): 471-517.
Laux, V . 2008. Board Independence and CEO Turnover. Journal of Accounting, 46: 137-171.
Maximiliano, G., Renato, M., & Elisa, P. 2006. Herding Behaviour Inside the Board: An Experimental Approach. Corporate Governance: An International View , 14(5): 388-405.
Meek, G., Roberts, C., & Gray, S. 1995. Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by US, UK, and Continental European Multinational Corpo- rations. Journal of International Business Studies ,
Third Quarter: 555-572.
Patelli, L & Prencipe, A. 2007. The Relationship between Voluntary Disclosure and Independent Directors in the Presence of a Dominant Shareholder. Euro- pean Accounting Review , 16(1): 5-33.
Ran, D., Matsusaka, J. & Ozbas, O. 2010. When Are Out- side Directors Effective? Journal of Financial Eco- nomics , 96: 195-214.
Rezaee, Z. 2007. Corporate Governance Post-Sarbanes-Oxley . John Wiley & Sons, Inc.
Rindova, V. 1999. What Corporate Boards Have to Do with Strategy: A Cognitive Perspective. Journal of Management Studies , 36: 953-977.
Rusmin, R., Tower, G., Tarmizi, A., & Neilson, J. 2011. Concentrated Family Ownership Structures Weak- ening Corporate Governance: A Developing Coun- try Story. Corporate Ownership & Control , 8(2), Win- ter: 96-107.

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGAN
Vol. 16, No.1, Januari 2012: 1–12
Saito, R. & Marcos, G.L.D. 2006. Boards of Directors of Publicly-Held Companies in Brazil: Profile and Implications for Minority Shareholders. Corporate Governance: An International View , 14(20): 98-106.
Sanchez, I.M.G., Dominguez, L.R., & Alvarez, R.D. 2010. Corporate Governance and Strategic Information on the Internet. Accounting, Auditing & Accountabil- ity Journal , 24(4): 471-501.
Sheridan, L., Jones, E., & Marston, C. 2006. Corporate Governance Codes and the Supply of Corporate Information in the UK. Corporate Governance: An International Review , 14(5): 497-503.
Smith, R. & Walter, I. 2006. Governing the Modern Corpora- tion: Capital Markets, Corporate Control and Economic Performance. New York: Oxford University Press.
Sugeng, B. 2009. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Struktur Modal terhadap Kebijakan Inisiasi Dividen di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis , 14 (1).
Tarmizi, A. 2007. Corporate Governance of Family Firms and Voluntary Disclosure: The Case of Indone- sian Manufacturing Firms. Thesis . The University of Western Australia.
Tarmizi, A., Rusmin, R., Neilson, J., & Tower, G. 2009. The Iniquities Influence of Family Ownership Structures on Corporate Governance. The Journal of Global Business Issues, 3(1): 41-49.
Watts, R. & Zimmerman, J. 1978. Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Stan- dard. The Accounting Review , 53: 112-134.