Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                             e-ISSN: 2580-2305

## KEBIJAKAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN  DESA DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI
H. Irwandi dan Ratnadewi Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Pinang-Masak Mendalo Indah Jambi 36361 Email: irwandi58@yahoo.com; dratna376@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Kebijakan  Pemerintah Kecamatan  Dalam  Pembinaan  dan  Pengawasan  Pemerintahan  Desa  di  Kecamatan  Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  di  Kecamatan  Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  empiris  dan  adapun  tata  cara  penarikan  sampel dilakukan  dengan  cara Purposive  Sampling .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1) Peranan  Camat  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  di kecamatan Sungai Gelam  berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang  Kecamatan.  Pemerintah  Kecamatan  memiliki    strategi  dalam  pembinaan  dan pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  melalui  pemetaan  daerah  atau  desa  yang mengalami  kesulitan  dalam  penyelenggaraan  adminsitasi  pemerintah  desa.  Pada  dasarnya pemerintah kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan  pemerintah desa tetapi secara rinciannya tidak dicantumkkan dalam program kerja. Hal ini  terbukti  dalam setiap 6 bulan  pemerintah  desa  diminta  untuk  evaluasi  kinerja  supaya  jangan  ada  kesalahan”.  Dan selalu  membina  perangkat  desa  dengan  pola  ketika  perangkat  desa  mempunyai  masalah dilapangan selalu berkonsultasi kepada kasi pemerintahan dan diterima dengan baik”.Program pembinaan  dan  pengawasan  camat  selalu    mengadakan  evaluasi    dalam  persoalan penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Jadi  secara    implementasi  program  tersebut  tidak  dirinci tetapi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemerintah desa..Dalam hal ini masyarakat  diberikan  tanggungjawab  untuk  selalu  berkoordinasi  dengan  pihak  kecamatan dalam  setiap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  desa  yang  tidak  benar..  kemudian Masyarakat  masih  sangat  kurang  mengetahui  adanya  peran  camat  dalam  mengawasi  dan membina  pemerintah  desa  karena  yang  dilihat  masyarakat  adalah  camat  menghadiri  suatu acara  saja.salah  satu  faktor  penghambat  adalah    pembinanaan  dan  pengawasan  terhadap administrasi  desa  yaitu  dengan  meningkatkan  kemampuan  serta  sumber  daya  manusia  yang belum memadai  sertanya kurangnya staf yang mempunyai keahlian. Hendaknya Pemerintah kecamatan  memberikan  dorongan  motivasi  serta  apresiasi  terhadap  perangkat  desa  supaya meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan desa.

## Kata kunci: Kecamatan, Pembinaan dan Pemerintah Desa.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pasal  18    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyatakan  “Kewenangan  Desa meliputi  kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                             e-ISSN: 2580-2305
Pasal 21   menyatakan bahwa Pelaksanaan kewenangan  yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  huruf  c  dan  huruf  d  diurus  oleh Desa”. supaya kewenangan pemerintahan di desa tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pembinaan dan yang berwenang melakukan pembinaan camat. Terkait kait dengan camat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal  221  ayat  (1)  menegaskan  “(1)  Daerah  kabupaten/kota  membentuk  Kecamatan  dalam rangka  meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelayanan  publik,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa/kelurahan”.  Diatur  pada    Pasal  224  diatur:  (1)  Kecamatan dipimpin  oleh  seorang  kepala  kecamatan  yang  disebut  camat  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  bupati/wali  kota  melalui  sekretaris  Daerah;  (2)  Bupati/wali  kota wajib  mengangkat  camat  dari  pegawai  negeri  sipil  yang  menguasai  pengetahuan  teknis pemerintahan  dan  memenuhi  persyaratan  kepegawaian  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;  (3)  Pengangkatan  camat  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dibatalkan  keputusan  pengangkatannya  oleh  gubernur sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat.  Untuk  melaksanakan  tugas  tersebut  dikeluarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang  Kecamatan.    Pasal  15  ayat  (1)  Camat menyelenggarakan  tugas  umum  pemerintahan.  Pasal  225  ayat  1  huruf  g  “membina  dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan”. Kewenangan camat tersebut ditentukan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal  21  yakni:  Tugas  Camat  dalam  membina  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan/atau kelurahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  huruf  f,  meliputi:  (a)  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  tertib  administrasi  pemerintahan  desa  dan/atau  kelurahan;  (b) memberikan  bimbingan,  supervisi,  fasilitasi,  dan  konsultasi  pelaksanaan  administrasi  desa dan/atau kelurahan; (c) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;  (d)  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  perangkat  desa  dan/atau kelurahan; (e) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat  kecamatan;  dan  dan  (e)  melaporkan  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan/atau  kelurahan  di  tingkat  kecamatan  kepada bupati/walikota.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan        latar      belakang            sebagaimana  diuraikan  di  atas,  permasalahan  yang diteliti dapat diidentifikasi   bentuk kebijakan pemerintah kecamatan  dalam pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  Kendala  apa  yang  ditemukan  oleh pemerintah  kecamatan    dalam  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan desa.

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di    wilayah  Kecamatan    Sungai  Gelam  Kabupaten  Muaro Jambi.  terdapat  permasalahan  sesuai  yang  dimaksud  dalam    penelitian  ini.  Pendekatan  yang dilakukan  bersifat deskriptif-analitis  dengan metode yuridis – normatif  dan  yuridis-empiris
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                             e-ISSN: 2580-2305
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :
Bahan  hukum  primer,  Bahan  hukum  sekunder  dan  Bahan  hukum  tertier,    Penelitian  ini dilakukan  guna  memperoleh  data  sekunder  dari  pustaka  dan  lapangan  Terhadap  data  yang telah  terkumpul  dalam  penelitian  ini  ,  kemudian  diinventarisir  dan  diambil  yang  relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Melakukan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Tertib  Administrasi  Pemerintahan  Desa dan/atau Kelurahan ;
Dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  tertib  administrasi  pemerintahan  desa  di Kecamatan  Sungai  Gelam  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh    oleh  Bapak    MusliadiS.Kom, ME.(Sekretaris Camat Sungai Gelam), “Tugas dan wewenang kecamatan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan juga berdasarkankan arahan Bupati dan selanjutnya kami membuat perencanaan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  desa”.  Dan  terkait dengan  kewenangan  Camat  ini,  “Camat  beserta  Kasi  pemerintahan  membuat  program  kerja dengan  melibatkan  pemerintah  desa  terkait  apa  saja  yang  menjadi  kendala  mereka  dalam menjalankan  tugasnya”.    Bapak  Assihuddin  (Sekretaris  Desa)  Desa  Sungai  Gelam mengatakan  bahwa    “pihak  kecamatan  selalu  bertanya  atas  apa  kesulitan  pemerintah  desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang”.
Sekretaris Camat  mengatakan bahwa  pada dasarnya  kecamatan ada melakukan kegiatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu sosialisasi tentang pentingnya  administrasi  pemerintah  desa  yang  baik.  Dan    melakukan  pembinaan  kepada aparat  desa  dan  BPD  serta  tokoh  masyarakat  tentang  pentingnya  dokumen  kerja.  Artinya pemerintah  kecamatan  Melaksanakan    kegiatan  dalam  pembinaan  dan  pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  camat tidak memiliki program kerja yang tersusun secara sistemastis. Dalam prakteknya camat hanya melakukan pembinaan secara kondisional begitu  juga  pelaksanaan  pengawasan.  Program  camat  untuk  pembinaan  dan  pengawasan pemerintah  desa  hanya  dicantumkan  secara  umum  sedangkan  penjabaran  dari  program tersebut  tidak  ada,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Sekretaris  Camat  pada  dasarnya  ada program kerja kecamatan untuk membina dan pengawasi pelaksanaan pemerintah desa sudah tercantum dalam program kerja kecamatan”.

## Melakukann    Bimbingan,  Supervisi,  Fasilitasi,  dan  Konsultasi  Pelaksanaan Administrasi Desa dan/atau Kelurahan.
Sesuai  kenyataannya      Camat  Sungai  Gelam    memiliki  program  kerja  terkait  dengan pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  hanya  saja  masih  bersifat umum.,  Dikatakan  oleh  Kepala  Desa  Sungai  Gelam  tentang  administrasi  pemerintah  desa masih  ada    perangkat  desa  yang  belum  sepenuhnya  memahami  tugasnya  tetapi  kepala  desa dan  pemerintah  kecamatan  selalu  memberikan  pemahaman  dengan  mengundang  mereka ketika ada acara di kecamatan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa”. Hal ini
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                             e-ISSN: 2580-2305
dilakukan dengan mennayakan   kepada perangkat desa ketika perangkat desa berkunjung ke kecamatan.  Kalau  secara  kelembagaan  aparat  desa  sudah  dibina  oleh  pihak  kecamatan sehingga  sedikit  banyak  ada  pengetahuan  terkait  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak kecamatan.    yaitu  membina  kami  dan  mengumpulkan  data  dari  aparat  desa  terkait  dengan penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut    jelas    bahwa  pihak kecamatan telah melakukan upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintah desa. Sekretaris Camat  Sungai  Gelam    mengatakan  bahwa    pemerintah  kecamatan  memiliki  hubungan  yang bagus  dengan  pemerintah  desa    hal  ini  dibuktikan  dengan  apapun  persoalan    yang  terjadi  di desa pemerintah desa selalu melakukan kordinasi dengan camat”.
Dalam  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  di Kecamatan Sungai Gelam , masyarakat diberikan tanggungjawab untuk  selalu berkoordinasi dengan  pihak  kecamatan  dalam  setiap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pemerintah  desa  yang tidak  benar.  Waktu  Tim  peneliti    menanyakan  adakah  masyarakat  memberi  tahu  pihak kecamatan ketika ada kepala desa atau aparatur desa yang tidak benar menjalankan tugas dan fungsinya, dikatakan oleh Sekrataris Camat:
Secara formal sering tidak diberitahu, akan tetapi pihak masyarakat selalu berkoordinasi dengan  pihak  kecamatan  dan  ketika  ada  informasi  tersebut  selalu  disampaikan  kepada kecamatan,  kalau  sudah  begitu  kita  kecamatan  koordinasi  dengan  kepala  desa  atau aparatur desa  untuk melakukan tindakan-tindakan mencari bukti atas lapaoran tersebut, dalam  tahun  2016  lalu  hanya  ada  satu  masyarakat  yang  melapor  dan  itu  hanya  terkait komunikasi yang tidak jelas saja antar pihak sekarang sudah selesai.
Di  Kecamatan  Sungai  Gelam  Tim    menemukan  beberapa  hal  yang  berhubungan  dengan objek penelitian  yaitu hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa oleh pihak kecamatan. . Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan sementara bahwa :
1) Bimbingan hanya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang diadakan oleh pihak kecamatan dengan mengundang kepala desa dan aparatur desa ke kecamatan.
2) Supervisi  tidak  dilakukan  secara  sistematis  hanya  dilakukan  terhadap  pemerintah  desa yang mengalami kendala dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3) Fasilitasi  hanya  dilakukan  terhadap  pemerintah  desa  yang  memiliki  kendala  dalam penyelenggaraan pemerintah desa sehingga tidak menyeluruh.
4) Konsultasi pelaksanaan administrasi desa dibuka oleh pihak kecamatan hanya saja dalam prakteknya Kepala Desa atau perangkat desa sudah berada di Kecamatan ternyata pihak kecamatan tidak berada di tempat.
5) Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam tahun 2016 tidak dilakukan dengan alasan  evaluasi  dilakukan  oleh  BPD  dengan  fungsi  pengawasan  BPD  dan  Kecamatan belum mendapatkan laporan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan    Sekretaris  Camat  Sungai  Gelam    pada  tanggal    4 Oktober 2018 bahwa pemerintah Kecamtan Sungai Gelam  dalam melaksanakan pembinaan dan  pengawasan  terhadap  pemerintah  desa  khusus  mengenai  administrasi  desa  mengalami beberapa  hambatan  yaitu  sumber  daya  manusia  dan  ketepatan  waktu  dalam  penyerahan laporan kegiatan pemerintahan. Menurut Kepala Desa Sungai Gelam  dalam wawancara pada
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018                                                             e-ISSN: 2580-2305
tanggal  15  Oktober  2018,  menyatakan  bahwa  walaupun  pemerintah  kecamatan  telah melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  di  desa  namun  masih  terdapat  bebrapa  faktor  yang menghabat  dalam  pelengkapan  terutama  di  bidang  administrasi  desa  yaitu  ada  beberapa perangkat  desa  yang  latar  belakang  pendidikan  yang  tamatan    SMP  sehingga  dalam melaksanakan  pekerjaan  belum  maksimal,    Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  pemerintah kecamatan  selalu  memberikan  peringatan  dan  pengarahan  serta  teguran  baik  secara  lisan ataupun  tertulis  kepada  pemerintah  desa  yang  selalu  terlambat  dalam  menyerahkan  laporan kegiatan  untuk  segera  melengkapi  dan  mengumpulkan  laporan  kegiatan  secepatnya  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam  telah melakukan pembinaan berupa bimbingan kepada aparat  pemerintah  desa.  Namun  kenyataan    menunjukkan  bahwa  pemerintah  Kecamatan Sungai  Gelam    telah  melaksanakan  tugasnya  sesuai  aturan  dengan  baik.  Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam  juga telah melakukan pengawasan kapada aparat pemerintah desa langsung walaupun masih menimbulkan kendala. Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam  telah melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat pemerintah desa.  Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam    juga  telah  melakukan  pengawasan  kapada  aparat  pemerintah  desa.  pengawasan kepada  perangkat  pemerintahan  desa  berupa  pengawasan  langsung  dan  pengawasan  tidak langsung. Pengawasan langsung pemerintah kecamatan turun langsung untuk melihat jalanya pemerintahan di desa dan pengawasan tidak langsung dilihat dari laporan-laporan tetapi  ada kendala yang muncul.

## Saran
Camat  sangatlah  penting  untuk  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi sebagaimana  yang  diatur  perundang-undangan  dan  realisasinya  secara  lansung  turun kelapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu  Surianingrat.1981.  Wewenang,  tugas  dan  tanggungjawab  Camat, Cetakan  ke dua.Jakarta: penerbit Patco.
BN Marbun, DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Pustaka Sinar Harapan,  Jakarta, 2005
Jimly  Asshadiq,  Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  PT.  Buana  Ilmu  Populer, Jakarta
J.Kaloh.2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta:Rineka Cipta.m 2008 Indroharto.2005. Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata.Bogor:Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.
Juanda.2008.  Hukum  Pemerintahan  Daerah  Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  antara DPRD dan Kepala Daerah.Bandung:Alumni.
Kusnardi dan Hermalili Ibrahim.1988. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Sinar Sakti.
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas, Raja wali Pers, Jakarta, 2011
Solly  Lubis.1983.  Perkembangan  Garis  Politik  dan  Perundang-undangan  Pemerintahan Daerah. Bandung: Alumni.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang  Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40).