## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU-LINTAS (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLDA JATIM SURABAYA TAHUN 2022)
Oleh :
Bido Arsanu Ahmad Yulianto Ihsan

## edoarsanu31@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas  Muhammadiyah  Surabaya

## ABSTRAK
Dewasa  ini  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  masalah  penyebab  sebagian  besar  terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaraan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan  (UU  LLAJ)  merupakan suatu aturan yang  mengatur para  pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Berdasarkan data perkara pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polda Jatim Kota Surabaya pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan adanya peningkatan perkara pelanggaran lalu lintas. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau  berdasarkan  fakta  yang  didapat  secara  obyektif  di  lapangan  baik  berupa  informasi  yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.Data hasil penelitian melalui hasil lapangan dengan wawancara kepada Anggota Satlantas Polda Jatim telah ditemukan pelanggaran dilakukan oleh masyarakat  sebanyak  875  kasus.Upaya  untuk menganggulangi pelanggaran  pengendaralalu  lintas adalah  melakukan  patroli  secara  berkala  dan  rutin, setiap  petugas  melakukan  pengarahan  untuk menempati posisi sesuai yang sudahditetapkan, melakukan pengaturan jalannya lalu lintas, sehingga situasi berjalan  dengan lancar  dan teratur. Adanyakegiatan sosialisasi  terkait berlalu  lintas  kepada masyarakat, pemberian saran terkait keadaan serta kondisi jalan, dan fasilitasnya jika dirasa adanya kerusakan.

## Kata kunci:  Pelanggaran, Lalu Lintas, Upaya Penegakan Hukum

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  pelanggaran  lalu  lintas  adalah  masalah  penyebab  sebagian  besar  terjadinya kecelakaan  dan  kurangnya  kesadaraan  hukum.  Perbedaan  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman terhadap aturan yang mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam  berlalu  lintas, baik  antar  pengguna jalan  maupun antar pengguna jalan  dengan aparat  yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya menurut(Chandra, 2019). Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan menurut (Sundari, 2005). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang  mengatur para  pengendara  bermotor dalam  berkendara  di  jalan  raya. Pelanggaran lalu lintas sudah sering terjadi di indonesia hal itu sudah menjadi kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi  masyarakat.  Pelanggaran  lalu  lintas  tidak  dapat  dibiarkan  begitu  saja  karena berdasarkan  data yang ada  sebagian besar  kecelakaan  lalu lintas di  sebabkan karena faktor manusia
pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.
Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang Polri. Tugas Polri yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat.  Sedangkan  Wewenang  Polri  untuk  mengawasi,  membantu,  menjaga  agar  sistem transportasi  berjalan  dengan  lancar  dan  efisien  menurut (Arzen,  2019).  Berdasarkan  data  perkara pelanggaran  lalu  lintas  di  Satlantas  Polda  Jatim  Kota  Surabaya  pada  tahun 2022  menunjukkan peningkatan adanya  peningkatan perkara  pelanggaran  lalu  lintas. Pelanggaran  lalu lintas mayoritas berupa  pelanggaran  menerobos  lampu  merah,  tidak  memakai  helm,  tanpa  surat  dan  kelengkapan kendaraan, kendaraan yang dimodifikasi  dan kelebihan muatan barang. Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Upaya dari penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya  adalah dengan Satuan Lalu Lintas Polda Jatim memberikan program sosialisasi, penyuluhan memberi penjelasan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan tujuan dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas.
Bagi  pelanggaran  yang  sifatnya  ringan, dikenakan  sanksi  pidana  kurungan atau denda  yang relatif  lebih  ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat  dan  terdapat unsur kesengajaan  dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran  dengan tidak  terlalu membebani masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian baru. Sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang pelanggaran lalu lintas, namun kasus tentang pelanggaran lalu lintas di beberapa kota telah dibahas sudah menyebabkan  bebrapa kasus keadaan arus padat,  persimpangan jalan  menjadi  terhalang, menimbulkan kemacetan  dan  kecelakaan  lalu  lintas. Beberapa penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh (Dr. Vladimir dan Vega Falcon, 1967)dengan judul “Peran Satuan  Lalu  Lintas Dalam  Mencegah  Terjadinya  Pelanggaran  Lalu Lintas  Pada  Masa Kampanye  Pemilu  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tulungagung  Tahun2018  (Studi  Kasus  Di  Polres Tulungagung)” (Beltran,  2021),  Karya  I  Gede  Krisna,  I  Nyoman  Gede  Sugiarta,  dan  I  Nyoman Subamiya) dengan judul "Tindak Pidana  Pelanggaran  Lalu  Lintas Dan  Upaya  Penanggulangannya Pada  Masa  Pandemi  Covid-19" (Krisna, Sugiarta, & Subamiya, 2021),dan oleh  Yoga  Nugroho dan Pujiyono dengan judul “Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Lalu  Lintas oleh  Anak: Analisis  Kepastian dan Penghambat” (Nugroho & Pujiyono, 2022).
Berbeda  dengan penelitian-penelitian tersebut yang  membahas mengenai penegakan  hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan  uraian diatas, maka  penelitian kali  ini  berfokus  pada mengenai kasus penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalulintas di Kota Surabaya tahun 2022. Dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan-kebijakan mengenai pelanggaran lalu lintas
dan  juga menggunakan beberapa  peraturan hukum dan penyebab  terjadinya kecelakaan  lalu  lintas sebagai bahan kajian untuk menjawab permasalahan tersebut.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :
1) Peranan Polri sebagai Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas diKota Surabaya?
2) Bagaimana  upaya  Penanggulangan  penegak  hukum  terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  oleh Satlantas Polda Jatim ?

## METODE
Metode  yuridis  empiris  dilakukan  dengan  menelaah  hukum  dalam  kenyataan  atau berdasarkan  fakta  yang  didapat  secara  obyektif  di  lapangan  baik  berupa  informasi  yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.Pendekatan yuridis empiris artinya selain  melihat  langsung  tinjauan  terhadap  pemahaman  masyarakat  mengenai  penyelesaian kasus  kecelakaan  lalu  lintas, penulis  juga  melihat langsung  yang  terjadi di  lapangan.  Jadi , penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi  Kasus  Satlantas  Polda  Jatim  tahun  2022).  Pendekatan  penelitian  ini  dipilih  karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan faktayang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa.  Penelitian yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian bersifat deskriptif yaitu  dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat individu, keadaan,  gejala atau  kelompok  tertentu atau  untuk  menentukan  penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat menurut (Rahmat Fauzi, 2020).

## PEMBAHASAN
A. Peranan  Polisi  Sebagai  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  di  Kota Surabaya.
Satuan  Lalu  Lintas  (SATLANTAS)  adalah  unsur  pelaksana  yang  mempunyai  wewenang menyelenggarakan  tugas  Kepolisisan  mencakup  penjagaan,  pengaturan,  pengawalan,  patroli, pendidikian masyarakat, dan rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Sedangkan kegiatan lainya pada tingkat pelaksanaanya dapat  dicontohkan  dengan  penindakan  beberapa  tugas  pokok  terutama  yang  berkaitan  dengan pelayanan di bidang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)  dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaran operasi Kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan
oleh  anak sebagai  pengendara  sepeda  motor. Peran Satlantas sebagai  penegak  hukum  yaitu untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor  22  Tahun 2009  tersebut. Sebagai  aparat  penegak hukum Polri memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara  tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa  takut kepada  masyarakat  sehingga masyarakat khususnya anak sebagai  pengendara sepeda  motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.
Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.Penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata menurut menurut (Satjipto, 2000). Sedangkan ada beberapa  hal yang bisa mempengaruhi penegakan hukum yang  pertama  adalah  berkaitan  dengan  hukum atau  peraturan  perundangannya menurut menurut (Soerjono, 1983).  Selanjutnya ada  pihak yang  terlibat langsung kasus  seperti aparat  yang bertugas, lalu  adanya  fasilitas  kebudayaan  dan masyarakat  yang  sangat berpengaruh pada  kondisi hukum suatu Negara.
Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu :
1. Penegakan  hukum lalu lintas bidang  preventif yang  meliputi kegiatan -kegiatan pengaturan lalu lintas,  penjagaan  lalu  lintas,  pengawalan  lalu  lintas  dan  patroli  lalu  lintas,  dimana  dalam pelaksanaannya  kegiatan-kegiatan tersebut merupakan  suatu sistem keamanan  lalu  lintas  yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Penegakan  hukum lalu lintas bidang  represif  meliputi penindakan pelanggaran  dan   penyidikan kecelakaan  lalu  lintas,  adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran  hukum lalu  lintas  meliputi penindakan secara  edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang menurut (Gultom & Anda, 2012)
Pelanggaran terhadap lalu lintas di Kota Surabayasering terjadi. Berdasarkan hasil Wawancara terhadap  Bapak  Aiptu  Fatollah  Banit  III  Anggota  Lalu  Lintas  Kota  Surabaya  yang  berasal  dari Satlantas Polda Jawa Timur, dilakukan Penelitian Lapangan bertempatdi Pos PAM Lalu Lintas yaitu Jl. Ahmad Yani Wonocolo  Kota Surabaya  dan Jl.  Diponegoro di  Lampu Lalu Lintas depan  Kebun Binatang Kota Surabaya. Pada  tanggal 05 Maret 2022.  Data hasil penelitian melalui hasil lapangan dengan wawancara kepada Anggota Satlantas Polda Jatim telah ditemukan pelanggaran dilakukan oleh masyarakat  surabaya  sebanyak  875  kasus.  Kasus  yang  sering  dilakukan  oleh  pelanggar  di  Kota
Surabaya  tahun 2022  sebagai  berikut :  Menerobos  lampu merah, tidak  menggunakan helm, tidak menyalakan lampu  kendaraan,  tidak  membawa  surat kelengkapan  kendaraan  (STNK)  dan  (SIM), melawan Arussertatidak menggunakan spion. Berdasarkan  hasil penelitian menggenai pelanggaran lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kota  Surabaya,  dengan  cara  wawancara  terhadap Anggota Satuan Lalu Lintas Polda Jatim.
Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat dilihat dari tabel berikut :
No Jenis Pelanggaran Banyak Kasus Tahun 2022 1. Menerobos Lampu Merah 75 2. Tidak Menggunakan Helm 235 3. Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan 100 4. Tidak membawa surat Kelengkapan kendaraan 335 5. Melawan arus 80 6. Tidak menggunakan spion 50 Jumlah 875  Kasus Sumber :Polrestabes Surabaya
Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu  lintas yang  dilakukan  sebagai  pengendara yang paling banyak dilakukan adalah menerobos lampu merah dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat atas pentingnya mengetahui ketentuan-ketentuan yang menyangkut aturan berlalu lintas.
Pelanggaran  lalu  lintas  sering  kita  dengar  dengan  istilah  tilang  di  Indonesia  merupakan pelanggaran yang ranah lingkupnya termasuk hukum pidana, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan  yang  dilarang  oleh  peraturan  yang  berlaku  sehingga  akibatnya  dilakukan  pemidanaan dengan  penerapan  sanksi  pidana.  Efektivitas  penegakan  hukum  dapat  kita  lihat  daripenerapan sanksinya atau system sanksinya sendiri. Terjadinya pelanggaran terhadap suatu perundang-undangan, tentu ada faktor-faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut:
1. Faktor substansinya yakni sebagai peraturan yang adaserta di terapkan pada masyarakat.
2. Faktor struktumya yakni aparat penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran.
3. Kurang memadai dan layaknya saranafasilitas dalam penegakkan hukum, kondisi jalan raya masih banyak yang rusak serta kurang perhatian dari pihak yangberwenang.
4. Faktor  masyarakatnya  sikap  keperdulian  yang  kurang  serta  kesadaran  akan  bahaya  dalam penyimpangan berkendara  yang  sangat minim. Dalam  buku Penegakan Hukum karya  Soerjono Soekanto, ia mengemukakan bahwa secara ringkas suatu hukum dapat berfungsi dengan baik, jika masyarakatnya  memiliki  tingkat  kesadaran  yang  tinggi  untuk memahami  hukum itu  sendiri. Setidaknya  dengan  itu,  fungsi  hukum  dapat  dirasakan  menurut  (Soerjono,  1983) . Mayoritas masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya  sesuai  dengan  sistem  nilai-nilai  yang  berlaku  ini  disebabkan  karena  adanya  proses
internalisasi menurut (Lubis, 2018).
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup menurut (Soekanto, 1983).
B. Upaya  PenanggulanganPenegak  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Lalu  Lintas  Oleh  Satlantas Polda Jatim
Adanya  perbedaan  dalam  penerapan  terkait  sanksi  bagi  pelanggar  lalu  lintas  dipengadilan dengan di  jalan raya,  hal  ini dikarenakan adanya  penyimpangan dalam penegakan  hukumnya oleh oknum tertentu di lapangan. Dalam persidangan, keyakinan hakim merupakan dasar untuk menerapkan sanksi  sesuai  aruran  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  disesuaikan  dengan  beratnya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 Undang-undang No.14 tahun 1992. Peraturan Undang-Undang tersebut terkait pada besar  ancaman dari pidana serta denda yang  dapat  dibebankan  kepada  pelanggar,  yang  mana dibandingkan  Undang-Undang Lalu  Lintas sebelumnya, aturan ini berisi  ancaman hukuman jauh lebih berat. Jika  dilakukan pengaitan dengan Kalau dikaitkan sistem yang ada  pada KUHP,  sebagaimana pasal  10 KUHP  mengenai jenis pidana yang diatur, itu hanyalah suatu stelsel hukuman pidana. Sebagai suaru syarat yang wajib, prinsipnya, setiap  pengendara  kendaraan  diwajibkan  memiliki  surat  izin  rnengemudi  atau  SIM  yang  mana merupakan surat keputusan tata usaha  Negara  bahwa  orang  t ersebut layak,  mampu dan  dianggap mumpuni untuk dapat berkendara di jalan raya. Hal ini sesuai dengan arahan dalam aturan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992. Beberapa dokumen lain  yang  wajib  dimiliki  pengendara  yaitu STNK,  Surat lulus uji  kelayakan  kendaraan,  dan  bukti lainnya yang berhubungan dan dianggap perlu dalam menjamin pengendara dalam berkendara dengan aman, yang mana diatur juga dalam ketenruan dalamaturan hukum yang berlaku  menurut (Karyadi, 1999) .
Perkara  terkait pelanggaran lalu lintas disebut sebagai  perkara  yang sederhana  karena  proses praperadilannya  hanya dapat dihadiri oleh hakirn serta panitera saja,  jadi  dalam hal ini Jaksa  tidak perlu  hadir, karena  tidak  ada  kewajiban  seperti  proses  peradilan  biasanya. Ini  semua dapat  dilihat dalam rujukan pasal 54-57 Undang-Undang No.14 tahun 1992, yang mana perkara pelanggaran Lalu Lintas masuk  dalam  bagian  dari  perkara  roll.  Begitu pula  terkait  berita  acara  pemeriksaan  dalam perkara  di  jalan,  hal  ini  tidak  diperlukan,  berbeda  dengan  perkara  pidana  lainnya.  Hal  ini dikarenakanperkara ini merupakan kategori perkara yang cepat serta sederhana dalam pemidanaannya jika dilihatdari mulai proses pemeriksaan hingga pelaksanaan persidangan.Denda yang dibayar pelaku atau pelanggar Tilang terhadap pembatasan kecepatan ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan tol yang terjadi akibat overspeed. Sedangkan sanksi Over Dimensi Over Load (ODOL) diatur dalam  UU  LLAJ  Nomor  22  Tahun  2009.  Berikut  besaran  denda  tilang  elektronik  yang  harus

## dibayarkan:
1. Melanggar  rambu lalu  lintas dan  marka  jalan  denda  tilang  elektronik Rp  500.000  atau pidana kurungan 2 bulan.
2. Tidak mengenakan sabuk keselamatan denda tilang elektronik sebesar Rp 250.000 atau kurungan penjara  2  bulan.  Mengemudi  sambil  mengoperasikan  smartphone  didenda  Rp  750.000  atau kurungan penjara 3 bulan.
3. Melanggar batas kecepatan denda e-tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan. Menggunakan pelat nomor palsu denda tilang elektronik Rp 500.000 atau pidana kurungan 2 bulan.
4. Berkendara melawan arus didenda Rp 500.000 atau kurangan paling lama 2 bulan.
5. Menerobos lampu merah, denda e-tilang Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan.
6. Tidak menggunakan helm atau helm yang digunakan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) denda tilang elektronik Rp 250.000 atau penjara maksimal 1 bulan .
Dari  pelanggaran lalu lintas dan denda yang dibayarkan, maka upaya untuk menganggulangi pelanggaran lalu lintas menurut Bapak  AiptuFatollahBanit III Anggota Lalu Lintas Kota  Surabaya yang berasaldariDitlantas Polda Jawa Timur adalah sebagai berikut :
1. Melakukan patroli secara berkala dan rutin.
2. Setiap  personil  dilakukan  pengarahan untuk menempati posisi  sesuai  simpul jalan  yang  sudah ditetapkan.
3. Melakukan pengaturan jalannya lalu lintas, sehingga situasiberjalandengan lancar dan teratur .
4. Adanyakegiatan sosialisasi terkait berlalu lintas kepada masyarakat.
5. Pemberian saran terkait keadaan serta kondisi jalan, dan fasilitasnya jika dirasa adanya kerusakan . Hasil wawancara terhadap Bapak Aiptu Fatollah Banit III Anggota Lalu Lintas Kota Surabaya yang berasal dari Ditlantas Polda Jawa Timur (Senin, tanggal 24 April 2022).

## KESIMPULAN
Pelanggaran lalu lintas di Kota Surabaya sering terjadi. Berdasarkan hasil Wawancara terhadap Bapak Aiptu Fatollah Banit III Anggota Lalu Lintas Kota Surabaya yang berasal dari Satlantas Polda Jawa Timur, dilakukan Penelitian Lapangan bertempat di Pos PAM Lalu Lintas yaitu Jl. Ahmad Yani Wonocolo  Kota  Surabaya  dan  Jl.Diponegorodi  Lampu  Lalu  Lintas  depan   Kebun  Binatang  Kota Surabaya. Pada tanggal 05 Maret 2022. Data hasil penelitian melalui hasil lapangan dengan wawancara kepada  Anggota  Satlantas  Polda  Jatim  telah  ditemukan  pelanggaran  dilakukan  oleh  masyarakat surabaya sebanyak 875 kasus. Kasus yang sering dilakukan oleh pelanggar dikota surabaya tahun 2022 sebagai  berikut:  Menerobos  lampu  merah,  tidak  menggunakan  helm,  tidak  menyalakan  lampu kendaraan,  tidak membawa surat kelengkapan kendaraan  (STNK)  dan  (SIM),  melawan arus, tidak menggunakan spion. Upaya untuk menanggulangi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Melakukan patroli secara berkala dan rutin, setiap personil dilakukan pengarahan untuk menempati posisi sesuai
simpul  jalan  yang  sudah  ditetapkan,  melakukan pengaturan jalannya  lalu  lintas,  sehingga  situasi berjalan dengan lancar dan teratur, adanya kegiatan sosialisasi terkait berlalu lintas kepada masyarakat, Pemberian saran terkait keadaan serta kondisi jalan, dan fasilitasnya jika dirasa adanya kerusakan .
Arzen,  A.  (2019).  Peran  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota). Hukum Pidana .
Beltran, Gl. (2021). Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (69), 5–24. Chandra, A. (2019). Upaya  penegakan  hukum  terhadap  peningkatan  pelanggaran  lalu lintas  di kota magelang .
Gultom, T. S., & Anda. (2012). Penegakan hukum tindak pidana pelanggaran  lalu lintas . Karyadi,  M.  (1999). Perundang-Undangan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya  di  Denpasar. Penerbit Poli tea. Bogor.
Krisna, I. G., Sugiarta, I. N. G., & Subamiya, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Konstruksi  Hukum , 2 (2), 338– 343. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3233.338-343
Lubis,  M.  R.  (2018).  Pertanggungjawaban Pelaku  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas Yang  Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. Article , 97–111.
Nugroho, Y., &  Pujiyono. (2022).  Penegakan Hukum Pelanggaran  Lalu Lintas oleh Anak:  Analisis Kepastian dan Penghambat. Jurnal Pembangunan  Hukum Indonesia , 4 (1), 52. Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti . Bandung. Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. CV. Rajawali. Jakarta. Soerjono,  S.  (1983). Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  PT  Raja  Grafindo Persada . Sundari, S. (2005). Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional .