## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 14, No. 2, 2018, h. 311-333 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v14i2.834

## Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama
Se-Kabupaten Gorontalo

## Harun Latif dan Lahaji
KUA Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo, Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: latifharun867@gmail.com; lahaji@iaingorontalo.ac.id
Abstract:  This  paper  will  discuss  the  issue  of  missing  guardians  (wali mafqud)  in  the  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  throughout  Gorontalo Regency. This research is a field research that qualitative descriptive. The suggestion used is to discuss sociological law with data collection methods in  the  form  of  observations,  interviews  and  documentation  studies.  The results  showed:  First,  the  factors  that  influence  the  guardian  of  mafqud affect the guardian of his nasab were not approved, the compilation of the nasab  guardian  was  received,  the  nasab guardian  did  not  require marriage, the  negligence  of  officers  marriage  guardian;  the  family  makes  a  written consent  letter  to  appoint  a  guardian  judge;  invite  missing  guardian  if  it already exists.
Keywords: Marriage, Missing Guardian, Guardian Judge, Office of Religious Affairs

## Settlement of Missing Guardians in the Office of Religious

## Affairs Regency of Gorontalo
Abstrak:  Tulisan  ini  akan  membahas  penyelesaian  masalah  wali mafqud di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  se-Kabupaten  Gorontalo.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  lapangan  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  sosiologis  hukum  dengan metode  pengumpulan  data  berupa  pengamatan,  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa: Pertama,  faktor-faktor terjadinya  wali mafqud  disebabkan  wali  nasabnya  tidak  diketahui keberadaannya,  wali  nasab  jauh  ketika  anaknya  menikah,  wali  nasab  tidak menyetujui  pernikahan  anaknya,  kelalaian  petugas  KUA  dalam  memeriksa dokumen  calon  pengantin; Kedua,  penyelesaian  masalah  wali  mafqud  oleh KUA  di  Kabupaten  Gorontalo,  yaitu:  mensosialisasikan  akan  pentingnya wali  nikah;  pihak  keluarga  membuat  surat  pernyataan  tertulis  untuk penunjukan wali hakim; mengundang wali mafqud jika telah ada.
Kata Kunci: Pernikahan, Wali Mafqud, Wali Hakim, Kantor Urusan Agama

## A. Pendahuluan
Pernikahan merupakan awal awal perjuangan untuk menempuh hidup berumah  tangga  sekaligus  mengandung  ujian  apakah  pernikahan  itu  akan kokoh  sepanjang  hayat  atau  kandas  di  tengah  kehidupan.  Pernikahan merupakan bukti dari kata cinta yang pernah diikrarkan yang pada gilirannya menghasilkan  ketentraman  rohani  dan  ketahanan  jasmani.  Pernikahan merupakan  titik  kulminasi  janji  setia  yang  akan  diikuti  dengan  rasa tanggung jawab, saling menghormati demi keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. 1
Pernikahan merupakan pondasi untuk membangun sebuah kehidupan rumah  tangga  dan  karena  pernikahan  juga  maka  akan  mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia diantaranya berbaurnya berbagai macam budaya dan adat istiadat masyarakat, sehingga pada pelaksanaannya praktik upacara pernikahan atau perkawinan bisa dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat masyarakat itu sendiri.
Tata cara upacara akad nikah adalah proses pelaksanaan akad nikah, mulai  dari  permulaan  sampai  dengan  penandatanganan  pada  Daftar Pemeriksaan  Nikah  (DPN)  oleh  masing-masing  yang  berhak  selanjutnya dicatat  dalam  akta  nikah.  Dengan  demikian  sah  dan  resmilah  akad  nikah tersebut yang dilaksanakan menurut hukum agama dan tercatat perundang- undangan  yang  berlaku.  Akad  nikah  tersebut  dinyatakan  sah  karena dilakukan di hadapan PPN atau Penghulu atau pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal istri. 2
Salah  satu  unsur  yang  paling  utama  dari  akad  nikah  adalah  wali nikah. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut mayoritas  ulama,  termasuk  Imam  Syafi’i  dan  Ahmad  bin  Hanbal, berpendapat  bahwa  seorang  perempuan  tidak  diperbolehkan  menikahkan dirinya  sendiri  ataupun  perempuan  selain  dirinya.  Dengan  demikian pernikahan,  tidak  dapat  berlangsung  dengan  ucapan  atau  tindakan perempuan  itu  sendiri.  Sebab  perwalian  merupakan  syarat  yang  harus
1 Tim Perumus, Pohutu Aadati Lo Hulondalo Tata Upacara Adat Gorontalo,  Hasil Seminar Adat Gorontalo 2007 (Pemda Kabupaten Gorontalo, Forum Pengkajian Isam Al- Kautsar Gorontalo, 2008), 128.
2 Ajub  Ishak, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  dan  Praktek  Perkawinan  dalam Bingkai Adat Gorontalo (Gorontalo: Sultan Amai, 2014), 53.
terpenuhi  demi  keabsahan  suatu  akad  nikah. 3 Akan  tetapi  yang  harus diketahui bahwa akad nikah itu sekali-kali bukanlah berarti jual beli antara calon  suami  dan  wali.  Nikah  itu  adalah  perjanjian  dan  ikatan  lahir  batin seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dalam  suatu  rumah  tangga  yang damai dan bahagia serta dilangsungkan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut  hukum Islam dan Negara.
Suatu perkawinan itu bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya perkawinan tergantung  pada  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Karenanya perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (UUP)  haruslah  benar-benar  atas  dasar  sukarela  dan  tidak  ada unsur paksaan. Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), masyarakat Indonesia yang beragama Islam menggunakan hukum Islam untuk mengatur masalah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14  KHI. Maksudnya bahwa perkawinan dikatakan sah  apabila  telah  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya.  Apabila  syaratnya  tidak lengkap maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, dan salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal.
UUP mengatur dua syarat perkawinan yakni: pertama, syarat materil, dan  kedua  syarat  administratif.  Syarat  syarat  materil  adalah  syarat  yang lekat  pada  setiap  rukun  nikah,  baik  yang  diatur  dalam  fikih  maupun  yang diatur  dalam  perundang-undangan.  Sedangkan,  syarat  administratif  adalah syarat  yang  berhubungan  dengan  pencatatan  perkawinan. 4 Persyaratan  lain sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  oleh  jumhur  ulama  menurut  hukum Islam, yang hal itu mencakup pada rukun perkawinan, yaitu: pihak mempelai laki-laki (calon suami), pihak mempelai perempuan (calon istri), adanya dua saksi, adanya wali, dan ijab dan qabul. 5
Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut  Syafi’i  tidak  sah  nikah  tanpa  adanya  wali  bagi  pengantin perempuan, bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk
3 Muhammad Bagir, Fiqh Praktis II (Bandung: Kharisma, 2008), 27.
4 Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis,
(Cet. I; Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), 11.
5 Abdurahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2008), 47.
sahnya nikah tersebut. Adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang  mutlak,  tanpa  adanya  ijin  dari  wali  nikah  maka  perkawinan  tersebut dianggap tidak sah atau batal.
Masalah pencatatan perkawinan sangat tegas dinyatakan dalam pasal 2  ayat  2  UUP.  Selain  mengikuti  hukum  dari  agama  dan  kepercayaannya, perkawinan  yang  dilakukan  juga  harus  dicatatkan  kepada  petugas  atau pejabat  pencatat  perkawinan  untuk  mendapatkan  pengesahan  dari  negara. Sedangkan pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan dengan undang-undang dan KHI atau tidak dicatat dan tidak ada buku nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum. 6 Hal ini akan memberikan dampak negatif atau kerugian pada anggota keluarga khususnya pada anak-anak di kemudian hari.
Peranan  wali  nikah  dalam  perkawinan  sangat  penting  dan menentukan,  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  19  KHI  menyatakan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Menurut hukum  Islam,  wali  nikah  itu  sangat  penting  peranan  dan  keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu perkawinan.  Wanita  yang  dinikahkan  atau  dikawinkan  tanpa  persetujuan walinya maka perkawinannya tersebut adalah batal.
Persoalan  muncul  terkait  wali mafqud, apabila tidak diketahui jelas keberadaannya  maka  wali  tersebut  dapat  berpindah  ke  wali  nasab  yang selanjutnya  keatas  yang  lebih  akrab  dan  ke  wali  hakim  dengan  memenuhi syarat tertentu. Namun dalam hal ini tidak ada keterangan secara prosedural dalam  undang-undang  maupun  KHI  yang  menjelaskan  tata  cara pengangkatan  wali  hakim  karena  kondisi  wali  yang  tidak  diketahui keberadaannya atau mafqud.
Garis wali dalam pernikahan harus berada pada garis ayah. Berbicara masalah  wali  memang  sangat  mudah  karena  semua  orang  tua  pasti menginginkan  anak  perempuannya  menikah.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya di masyarakat sering di temui wali mafqud (tidak diketahui dimana  keberadaannya).  Namun  demikian,  bukan  berarti  pernikahan  tidak terlaksana,  karena  ada  wali  hakim  tetapi,  terkadang  masih  ada  masyarakat yang  mengetahui  keberadaan  walinya,  akan  tetapi  terdesak  oleh  waktu
6 Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 26.
pelaksanaan  acara  pernikahan  sehingga  mereka  sering  mengabaikan keberadaan  wali  nikah  tersebut  dan  memindahkan  wali  nikah  kepada  wali hakim.
Namun  pada  realitanya,  dewasa  ini  banyak  terjadi  permasalahan mengenai perwalian dengan wali hakim padahal wali nasab masih ada, salah satunya terjadi di wilayah  Kabupaten Gorontalo. Adapun kasus tersebut di antaranya pasangan mendaftar di KUA dengan syarat dan dokumen lengkap sebagai syarat formal untuk mengajukan pernikahan, akan tetapi pernikahan pasangan ini memilih wali hakim padahal wali nasab dari pihak perempuan masih  ada.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  persoalan  dalam  pernikahan ini,  karena  status  wali  nasab  yang  dipalsukan  identitasnya  oleh  calon mempelai perempuan.
KUA  sebagai  lembaga  yang  berwenang  mencatat  dan  mengesahkan perkawinan,  baik  sah  menurut  agama  maupun  pemerintah,  KUA  juga berkewajiban mengetahui apakah ketika terjadi proses pernikahan itu sudah sah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum, mengenai dokumen para pihak  dan  wali  sudah  memenuhi  syarat  atau  belum,  baik  masalah  wali  itu sudah  masuk  dalam  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  KUA  atau  perlu dikaji ulang. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berimbas pada sah atau tidaknya perkawinan serta batalnya perkawinan tersebut.

## B. Realitas  Masalah Wali  Mafqud di  Kantor  Urusan  Agama  di Kabupaten Gorontalo
Islam menempatkan manusia dalam konteks ruang dan waktu, karena itu  Islam  mengatur  hubungan  manusia  dengan  dua  aspek  tersebut.  Dalam konteks  keruangan,  Islam  menata  hubungan  manusia  dengan  alam  secara harmonis  dan  seimbang  dengan  meletakkan  Allah  swt.  sebagai  sumber  dan pemiliki  mutlak. 7 Kehidupan  manusia  di  dunia  ini  tentu  saja  mengalami berbagai  dinamaika  perubahan,  olehnya  itu  hukum  Islam  harus  selalu diinterpretasikan  untuk  menemukan  konteksnya  dalam  kehidupan manusia.  Ketidakmampuan  menginterpretasikan  hukum  Islam  sesuai dengan  perubahan  zaman  dan  waktu  bisa  menjadi  hambatan  bagi
7 Toto Suryana, Islam pola Pikir, Perilaku dan Amal (Bandung: Mughni Sejahtera, 2008), 120
kelangsungan  dan  keberadaan  hukum  Islam  di  era  modern  ini, 8 tak terkecuali dalam dimensi pernikahan.
Pada  dasarnya  wali  dalam  pernikahan  merupakan  unsur  penting dalam  perkawinan,  karena  wali  adalah  salah  satu  unsur  yang  dapat mewujudkan  tercapainya  tujuan  perkawinan.  Tetapi  banyak  yang  berbeda pendapat  tentang  fungsi  dan  eksistensi  wali  dalam  perkawinan.  Ada  yang menyatakan  bahwa  wali merupakan  syarat  sahnya  perkawinan  dan  sebagian menyatakan  bahwa  wali  bukan  syarat  sahnya  perkawinan,  tetapi  merupakan hal  yang  sama  sunnah  saja.  Munculnya  perbedaan  pendapat  ini  disebabkan perbedaan interpretasi  terhadap hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan wali dalam perkawinan. 9
Kenyataan  yang  terjadi  di  KUA  wilayah  Kabupaten  Gorontalo,  wali nikah  yang  berhak  menikahkan  terkadang  kehilangan  hak  perwaliannya karena  hal-hal  tertentu,  misalnya  wali  nasab  tidak  ada  atau  disebut  dengan wali mafqud ,  sehingga  jika  wali  tersebut  tidak  ada  dapat  berpindah  ke  wali berikutnya  sederajat  dan  terakhir  ke  wali  hakim.  Dari  penelitian  yang  telah dilakukan, beberapa unsur pemerintah dalam hal ini Kepala KUA, Penghulu, maupun  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  lingkungan  Kementerian  Agama Kabupaten Gorontalo, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang peneliti wawancarai masing-masing mengungkapkan pendapatnya
Sebagaimana penjelasan dari Syam Mustapa bahwa “wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau  enggan.  Status  sebagai  wali  hakim  adalah  pejabat  terkait  yang  datang resmi  atas  nama  lembaga  dan  bukan  atas  nama  pribadi.” 10 Hal  yang  sama juga  disampaikan  oleh  Rusdiman  Suaib  bahwa  “saya  juga  pernah menikahkan wali mafqud. ” 11
Qadli Kabupaten Gorontalo juga menyampaikan bahwa “Saya pernah menikahkan  seseorang  dengan  status  wali mafqud, dimana  wali mafqud
8 Rizal Darwis, “Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum,” Azdkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1 (2017), 2.
9 Ajub Ishak, Hukum Perdata Islam, 60.
10 Syam Mustapa, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Wawancara,    di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Limboto  Barat, tanggal  05  November 2018. 11 Rusdiman  Suaib,  S.Sos.I.,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Batudaa, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, tanggal 06 November 2018.
tersebut  tidak  dikenal  atau  tidak  diketahui  rimbanya.  Bahkan  saya  pernah menikahkan  seseorang dengan status wali nikah sudah 3 kali waktu itu saya masih  bertugas  di  Manado  Sulawesi  Utara.” 12 Ditambahkan  juga  oleh  H. Sabara  K.  Ngou,  menjelaskan  bahwa  “wali mafqud itu  dalam  syariat  adalah wali  yang  tidak  diketahui  keberadaannya,  dan  mengharuskan  Penghulu mengambil  keputusan  melalui  musyawarah,  sehingga  secara  legalitasnya harus  ada  pada  KUA  dan  betul-betul  melakukan  verifikasi  dan  tidak  usah ragu-ragu mengambil keputusan terkait dengan wali mafqud itu.” 13
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  H.  Ajub  Ishak  bahwa  “wali mafqud itu  ketika  tidak  diketahui  lagi  keberadaannya.  Akan  tetapi  harus ditelusuri  lagi  penyebabnya  di  Kantor  Catatan  Sipil,  apakah  hilang  akibat gempa bumi, meninggal di pesawat atau penyebab lainnya. Pihak KUA harus kembali kepada indikator wali biasa, wali muhakam atau wali mafqud , KUA harus  ketat.  Dalam  artian  harus  meneliti,  mencari,  mengumumkan  benar- benar sudah tidak ada, tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya 14
Penjelasalan  Haryoni  Yasin  bahwa  “ketika  seseorang  akan  menikah tanpa wali nasab maka harus menikah dengan digantikan oleh wali hakim, ia harus  mengajukan  permohonan  wali  hakim  dan  yang  lain  prosesnya  hampir sama dengan proses pernikahan biasa dan yang membedakan hanya walinya, kalau wali hakim harus ada surat pernyataan permohonan wali hakim.” 15
Hal lain juga disampaikan oleh Yusuf I. Ade, seorang tokoh adat atau disebut dengan P3N (Pembantu Pejabat Pencatat Nikah) bahwa: “jika terjadi wali nasab yang tidak berada di tempat maka yang berhak menikahkan anak perempuannya  adalah  wali  yang  sederajat  dan  jika  tidak  ada  juga  maka terakhir harus yang menikahkan wali hakim.” 16
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  para  informan  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  adanya  peralihan  wali  akibat  wali mafqud ,  yaitu:  nasab tidak jelas, walinya gaib (hilang/tidak diketahui rimbanya), dan walinya adlal
12 H. Karim  Busalo,Qadli Kabupaten Gorontalo, Wawancara,  di Limboto  tanggal 12 November 2018.
13 Dr. H. Sabara K. Ngou, M.Pd.I, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Wawancara, di Limboto, tanggal 14 November 2018.
14 Dr.  H.  Ajub  Ishak,  MA,  Tokoh  Akademisi  Provinsi  Gorontalo, Wawancara,  di Limboto, tanggal 14 November 2018.
15 Haryono  Yasin,  S.Ag,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tabongo,
Wawancara¸ di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo, tanggal  11 November 2018.
16 Yusuf I. Ade, Tokoh Adat  Kecamatan Tibawa, Wawancara, di Tibawa, tanggal 12 November 2018.
(enggan).  Untuk  solusinya,  yaitu:  sebelum  menentukan  wali  yang  berhak menikahkan,  maka  perlu  diberikan  waktu  untuk  mengumumkan  keberadaan wali nasabnya; ketegasan pihak KUA untuk mengambil alih perwalian (wali hakim)  dengan  mengikuti  prosedur,  adanya  wali  yang  sederajat  dari  unsur keluarga.
Sebagai  pemberian  kuasa,  maka  pasal  1792  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  menjelaskan  bahwa  pemberian  kuasa  atau pelimpahan kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kepada orang  lain  yang  menerimanya  untuk  melaksanakan  sesuatu  atas  nama  orang yang memberikan kuasa. 17
Seorang  wali  berkewajiban  untuk  menikahkan  sendiri  putrinya dengan  calon  suaminya,  namun  ketika  seorang  wali  tidak  mampu  untuk melakukan  apa  yang  sudah  menjadi  kewajibannya,  yaitu  kewajiban  untuk menjadi  wali  nikah  bagi  putrinya  disebabkan  oleh  kondisi  tertentu,  maka seorang  wali  memiliki  hak  untuk  mewakilkan  hak  perwaliannya  kepada orang  lain  yang  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  wali  nikah  sebagai pengganti dirinya, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun orang tersebut tidak termasuk dalam kategori orang yang berhak menjadi wali. Hal tersebut biasa dikenal dengan taukil wali.
Taukil  wali nikah  merupakan  suatu  pelimpahan,  penyerahan  suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat  untuk  bertindak  atas  nama  mempelai  perempuan  dalam  satu  akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. Kondisi tersebut biasa terjadi di tengah masyarakat dengan meminta bantuan tokoh agama, seperti kepada Penghulu untuk menjadi wakil dari wali yang sah, sehingga hal tersebut mengakibatkan harus adanya suatu akad antara wali dengan orang yang diberi amanat untuk menikahkan anaknya. Sedangkan  mengenai mafqud yang  berkedudukan sebagai  wali  dalam  akad  pernikahan  pasti  akan  menyulitkan  pelaksanaan pernikahan, terutama apabila orang tersebut tidak meninggalkan pesan untuk keluarganya  dan  bisa  juga  menyulitkan  anak  perempuan  apabila  ingin menikah dengan calon suaminya.
Wawancara  dengan  para  informan  berikut  ini  diketahui  bahwa persoalan  terkait  wali mafqud .  Sebagaimana  disampaikan  Rustam  bahwa: “status  wali  nasab  digantikan  oleh  wali  hakim  yakni  Kepala  KUA,  namun wali  nasab  tersebut,  tidak  mengetahui  kalau  anaknya  sudah  menikah  dan
17 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1792.
statusnya  sebagai  wali  nasab  menjadi  wali  mafqud. 18 Hal  yang  sama  lagi disampaikan  oleh    Risman  T.,  bahwa  “Saya  tidak  menikahkan  anak  karena berada  di  luar  daerah  saat  itu  dan  sulit  sekali  untuk  menjangkau  daerah tersebut, sehingga saya tidak mengetahui kalau anak saya sudah menikah dan sudah  digantikan  oleh  wali  hakim.  Namun,  ketika  saya  mengetahui  hal tersebut saya tidak merasa keberatan. 19
Berbeda lagi dengan apa yang disampaikan oleh Samin  bahwa: Saya pernah  menuntut  kepada  wali  hakim  yakni  pihak  KUA  kenapa  menikahkan anaknya  padahal  statusnya  sebagai  wali  nasab  masih  ada.  Namun  setelah mendengar  dari  penjelasan  dari  pihak  KUA  maka  ia  tidak  merasa keberatan. 20 Juga disampaikan oleh  Yusuf T. Ortu bahwa: “anak saya sudah dinikahkan  oleh  wali  hakim  padahal  saat  itu  saya  berada  di  daerah  lain namun  karena  keterbatasan  biaya  saya  harus  datang,  yah  saya  sudah sampaikan kepada keluarga kalau saya tidak keberatan lagi.” 21
Penjelasan  dari  para  informan  di  atas  diketahui  bahwa  persoalan adanya  penggantian  status  wali  nasab  menjadi  wali mafqud dikarenakan posisi wali nasab berada jauh ketika proses pernikahan anaknya. Di satu sisi mereka  ada  yang  menolak  dan  di  satu  sisi  menerima  penggantian  posisi perwalian  oleh  wali  hakim.  Di  sinilah    pentingnya  kedudukan  wali  nasab pada pernikahan sehingga kehadirannya pun sangat diperlukan, karena hal ini berkaitan  dengan  sah  dan  tidaknya  pernikahan  juga  bergantung  pada kedudukan wali. Selain wali nasab atau  yang sederajatnya dengannya, maka wali hakim adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
Jika  dari  pihak  keluarga  menyatakan  bahwa  wali  nasab  adalah  wali mafqud,  maka  pihak  keluarga  akan  membuat  surat  pernyataan  tentang permohonan  wali  hakim  di  KUA.  Hal  ini  sebagai  dasar  tentang  kedudukan wali  hakim  pengganti  dari  wali mafqud tersebut,  sehingga  di  kemudian  hari jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pihak KUA tidak bisa disalahkan dalam hal ini.
18 Rustam, Masyarakat Wali Nasab, Wawancara, di Limboto, tanggal 15 November 2018. 19 Risman  T,  Masyarakat  Wali  Nasab, Wawancara,  di  Tibawa,  tanggal  16 November 2018.
20 Samin,  Masyarakat  Wali  Nasab, Wawancara,  di  Tibawa,  tanggal  16  November 2018. 21 Yusuf  T.  Ortu,  Masyarakat  Wali  Nasab, Wawancara,  di  Limboto,  tanggal  13 November 2018.
Hasil  wawancara  dengan  Syam  Mustafa  bahwa  faktor-faktor pembolehan pernikahan dengan wali hakim di KUA dikarenakan:
1. Wali nasab seluruhnya meninggal
2. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya ( mafqud )
3. Wali nasab menolak menjadi wali ( adlal )
4. Tidak mempunyai wali nasab
5. Wali nasab beragama non Islam
6. Masafatul  qashri (jalan  jarak  tempuh  sudah  membolehkan qashar shalat). 22
Berkaitan  dengan  prosedur  yang  digunakan  oleh  KUA  di  Kabupaten Gorontalo  sudah  dapat  dibenarkan  menurut  undang-undang  yang  berlaku  di Indonesia.  Proses  pelaksanaan  perkawinan  dengan  wali  hakim  berdasarkan dengan  KHI  dan  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  1987  tentang Wali  Hakim.  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebut  dalam  pasal  23  sebagai berikut: (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui tempat tinggalnya atau qaib atau adlal atau enggan; (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 23
Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun  1987  tentang  Wali  Hakim  menyebutkan  mengenai  pernikahan menggunakan  wali  hakim,  yaitu  “Bagi  calon  mempelai  wanita  yang  akan menikah  di  wilayah  Indonesia  atau  di  luar  negeri/wilayah  ekstra-teritorial Indonesia  ternyata  tidak  mempunyai  Wali  Nasab  yang  berhak  atau  Wali Nasabnya  tidak  memenuhi  syarat  atau mafqud atau  berhalangan  atau  adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
Kaitannya  dengan  prosedur  pengajuan  wali  hakim.  Wawancara dengan informan diketahui sebagaimana disampaikan Haryono Yasin bahwa “dari  pihak  KUA  tidak  meminta  bukti  dokumen  pendamping  permohonan wali hakim. Misalnya surat keterangan RT atau surat dari desa tentang status wali  nasab  (meninggal, mafqud ,  non  muslim  dan),  atau  mengajukan
22 Syam Mustapa, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Wawancara,  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Limboto  Barat,  tanggal  5  November 2018. 23 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 23.
persyaratan  lain  untuk  tujuan  memestikan  kebenaran  alasan  permohonan. 24
Hal  yang  sama  juga  dijelaskan  Syam  Mustapa  bahwa  ”KUA  untuk meluluskan menyetujui permohonan wali hakim hanya berdasarkan formulir daftar  pemeriksaan  nikah  dan  surat  pernyataan  permohonan  wali  hakim  dan N1-N7  saja,  dan  tidak  menanyakan  syarat-syarat  lain  untuk  mengetahui kebenaran keberadaan wali nasabnya. 25 ”
Di  sini  jelas  tampak  bahwa  menjadi  wali  hakim  tidak  perlu melampirkan  dokumen  pendamping  lain  karena  wali  hakim  kedudukannya sudah jelas dalam undang-undang, yang kedudukannya berbeda dengan wali nasab  harus  dilengapi  dengan  dokumen  lainnya  misalnya  Kartu  Tanda Penduduk (KTP). Selain itu untuk menyetujui permohonan wali hakim hanya berdasarkan  formulir  daftar  pemeriksaan  nikah  dan  surat  pernyataan permohonan  wali  hakim  dan  N1-N7,  hal  tersebut  sudah  diatur  juga  dalam perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  kedudukan  wali  dalam perkawinan.
Namun  sebelum  melakukan  kehendak  nikah  maka  calon  pengantin harus  melakukan  pencatatan  perkawinan  di  KUA,  karena  pencatatan perkawinan  ini  sangat  penting  sebagai  persyaratan  seseorang  yang  akan melangsungkan  pernikahan.  Praktik  pernikahan  dengan  wali  hakim  di  KUA sebelumnya,  calon  mempelai  wanita  harus  mengajukan  surat  pernyataan permohonan  kepada  wali  hakim.  Kemudian  sebelum  melakukan  akad  nikah dari  pihak  KUA  mengadakan  pemeriksaan  persyaratan  calon  suami,  calon istri, wali nikah, dan saksi terlebih dahulu, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
Setelah pemeriksaan pernyataan permohonan tersebut, lalu ditandatangani  oleh  calon  suami,  calon  istri,  wali  nikah,  petugas  yang memeriksa  dan  PPN.  Artinya  seluruh  pihak  mengiakan  kebenaran  data  dari calon  mempelai  sehingga  akad  nikah  bisa  dilaksanakan.  Seandainya  ada persyaratan  di  sini  yang  tidak  terpenuhi, maka  petugas  akan  menolak  untuk langsungkan pernikahan.
24 Haryono  Yasin,  S.Ag,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama    Kecamatan  Tabongo, Wawancara, di Kantor Urusan Agama  Kecamatan Tabongo, tanggal 11 November 2018.
25 Syam Mustapa, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Wawancara,  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Limboto  Barat,  tanggal  5  November 2018.
Realitas pernikahan  yang terjadi di masyarakat, baik itu menyangkut proses  pencatatan  perkawinan  yang  tercatat  atau  tidak  sering  menjadi permasalahan  yang  tidak  pernah  berhenti,  masyarakat  kadang  kurang mengetahui  bagaimana  pentingnya  pencatatan  sebuah  pernikahan.  Sehingga dari  pihak  KUA  sering  menjadi  kewalahan  menghadapi  masyarakat  yang melakukan  konsultasi  nikah  yang  tidak  tercatat.    Kurangnya  pemahaman masyarakat  tentang  pencatatan  nikah  juga  menjadi  permasalahan  tersendiri bagi  pihak  KUA,  kadang  pernikahannya  bisa  tertunda  disebabkan  berkas nikahnya  belum  lengkap  atau  proses  pemberkasan  nikah  masih  lama  yang dilakukan oleh calon pengantin itu sendiri.
Berikut  tabel  pernikahan  menggunakan  wali mafqud yang  terjadi  di wilayah Kabupaten Gorontalo.
Tabel 1
Data Wali Mafqud Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2018 No Kecamatan Jumlah Pernikahan (Pasangan) Status Wali  Mafqud (Pasangan) 1 Limboto 2200 16 2 Tabongo 1380 20 3 Batudaa 1140 20 4 Tibawa 3420 20 5 Telaga 2280 - 6 Pulubala 1380 - 7 Tilango 1346 - 8 Tolangohula 1088 - 9 Mootilango 902 20 10 Boliyohuto 1111 31 Jumlah 16247 127
Sumber: Data Olahan dari KUA Wilayah Kabupaten Gorontalo

## Harun Latif dan Lahaji

## Diagram 1
Urutan Wali Nasab Perkawinan
Diagram  di  atas  menunjukkan  urutan  wali  nasab  dalam  pernikahan dari nasab ayahnya kakek, kakek dan ayah, dari hubungan nasab saudara se- ayah  dan  nasab  se-ayah  se-ibu  dan  terakhir  jika  nasab  tersebut  tidak  ada dikarenakan terputus, hilang, wali adhol, tidak diketahui keberadaannya (wali mafqud)  maka  yang  berhak  menjadi  wali  nikah  adalah  wali  hakim,  yaitu Kepala KUA/penghulu.
Wali  kerabat  calon  mempelai  yang  disebut  sebagai wali  nasab, mempunyai kewenangan dalam perwalian, sesuai urutan kedudukannya yang tererat  dengan  calon  mempelai.  Kewenangan  yang  mereka  peroleh karena kedudukan  mereka  sebagai  keluarga  terdekat.  Namun  apabila  mereka tidak ada, atau mereka tidak memenuhi syarat menjadi wali, atau mereka aḍal , wali mafqud  maka  perwalian  yang  seharusnya  menjadi  hak  mereka  berpindah kepada wali hakim.
Tidak  ada  perbedaan  pendapat  ulama  bahwa  wali  hakim  boleh menjadi  wali  nikah.  Kewenangannya  menjadi  wali  nikah  karena kedudukannya  selaku  wilayah  pemimpin,  sebagaimana  wilayahnya  yang berkaitan dengan pengurusan harta kekayaan orang yang tidak menjadi wali, demikian dengan wilayahnya yang berhubungan dengan pernikahan.
Mempelai Perempuan Se-Ayah 5. Saudara Laki-Laki 7. Anak Saudara Laki-Laki
9. Paman
11. Anak Paman 13. Cucu Paman 15. Paman Ayah 17. Anak Paman Ayah
19. Paman Kakek
21. Anak Paman Kakek
Se-Ayah Se-Ibu 4. Saudara Laki-Laki
6. Anak Saudara Laki-Laki 8. Paman
10. Anak Paman
12. Cucu Paman
14. Paman Ayah 16. Anak Paman Ayah
18. Paman Kakek 20. Anak Paman Kakek 3. Ayahnya Kakek 2. Kakek 1. Ayah 22. Wali Hakim
Wali nikah dalam perkawinan menurut KHI menjadi salah satu rukun dan  sebagai  pelaksana ijab akad  nikah  sebagaimana  yang  dikehendaki  pasal 19, yaitu “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus bagi calon mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkannya”.  Jadi,  oleh  karena hukum Islam (KHI) mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad  nikah  dalam  perkawinan,  maka  demikian  pulalah  UUP  di Indonesia,  karena  UUP  menganggap  sah  perkawinan apabila telah  dianggap sah hukum agama yang bersangkutan.
Wawancara  dengan  H.  Syafri,  Lc.  bahwa  “Peraturan  Kepala  KUA/ Penghulu menjadi wali hakim sudah ada sejak  tahun 1952 melalui Peraturan Menteri  Agama  dan  kemudian  diperkuat  lagi  dengan  peraturan  Menteri Agama  Nomor  30  Tahun  2005  tentang  wali  hakim.  Penetapan  wali  hakim kepada Kepala KUA/Penghulu sebagai berikut:
1. Wali  nasab  adalah  pria  beragama  Islam  yang  mempunyai  hubungan darah  dengan  calon  mempelai  wanita  dari  pihak  ayah  menurut  hukum Islam.
2. Wali  hakim  adalah  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  yang ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  untuk  bertindak  sebagai  wali  nikah  bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3. Penghulu  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  Pegawai  Pencatat  Nikah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri  Agama  atau  pejabat  yang  ditunjuk  sesuai  dengan  perundang- undangan  yang  berlaku  untuk  melakukan  pengawasan  nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.” 26
Ditambahkan  juga  oleh  Haryono  Yasin  bahwa  “ada  beberapa  aturan yang  mengatur  tentang  kedudukan  wali  hakim  selain  aturan  Peraturan Menteri  Tahun  1952  dan  Tahun  2005,  ada  juga  Peraturan  Menteri  Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, yaitu bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah  Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra- teritorial  Indonesia  ternyata  tidak  mempunyai  wali  nasab  yang  berhak  atau Wali  Nasabnya  tidak  memenuhi  syarat  atau  mafqud  atau  berhalangan  atau adhal,  maka  nikahnya  dapat  dilangsungkan  dengan  Wali  Hakim.  Karena status  wali  hakim  juga  sangat  kuat  kedudukannya  sesuai  dengan  Peraturan
26 H. Syafri, Lc. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, tanggal 11 November 2018.
Menteri  Agama. 27 Kesimpulan  menunjukkan  realitas  wali mafqud yang terjadi  di  masyarakat  Kabupaten  Gorontalo  masih  sangat  miris  dan  hal  ini sering terjadi di masyarakat.

## C. Penyelesaian  Masalah Wali  Mafqud oleh  Kantor  Urusan  Agama  di Kabupaten Gorontalo
Gorontalo  merupakan  daerah  yang  terkenal  dengan  adat  dan budayanya  sehingga  segala  yang  berkaitan  dengan  hajatan  termasuk  adat pernikahan  harus  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Gorontalo.  Dari  sudut kebudayaan,  agama  adalah  salah  satu  hasil  budaya.  Artinya,  manusia membentuk  atau  menciptakan  agama  karena  kemajuan  dan  perkembangan budaya  serta  peradabannya.  Kepercayaan  masyarakat  ini  bisa  berkaitan kepada kepercayaan agama dan kepercayaan terhadap tradisi, maupun mitos. Falsafah  daerah  Gorontalo  yakni adat  bersendikan  syara’  dan  syara’ bersendikan Kitabullah menjadi simbol daerah Gorontalo.
Rizal  mengemukakan  bahwa  tradisi  bukan  hanya  dianggap  sebagai adat  istiadat  saja  di  Gorontalo,  akan  tetapi  diyakini  sebagai  salah  satun bentuk  dari  ibadah  yang  disyariatkan.  Hal  ini  dikarenakan  pelaksanaan tradisi di masyarakat Gorontalo sangat kuat, sehingga masyarakat Gorontalo berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  melaksanakannya  sesuai  dengan peristiwa adat istiadat tersebut. 28
Kaitannya dengan tradisi pernikahan masyarakat Gorontalo juga sama halnya terutama tentang persyaratan pernikahan terutama tentang pencatatan pernikahan  termasuk  kedudukan  wali  dalam  pencatatan  pernikahan  tersebut adalah  sesuatu  yang  sangat  diperhatikan  dalam  adat  istiadat  Gorontalo. Perkawinan  amat  penting  bagi  kehidupan  manusia,  baik  perseorangan ataupun kelompok dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan  terjadi  secara  terhormat  sesuai  kedudukan  manusia  sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk Tuhan lainnya. Perkawinan
27 Haryono  Yasin,  S.Ag,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama    Kecamatan  Tabongo, Wawancara, di Kantor Urusan Agama  Kecamatan Tabongo, tanggal 11 November 2018.
28 Rizal  Darwis, “Tradisi Hileyiya:  Persinggungan antara Agama dan  Tradisi pada Masyarakat Kota Gorontalo,” Analisa Journal of Social Science and Religion, Volume 22, No. 01 June 2015, 59.
yang  sah  harus  terpenuhi  syarat  dan  rukunnya  diantaranya  adalah  wali,  dan wali yang afdhal adalah wali nasab tersebut.
Sebagai salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali  menempati  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  pernikahan.  Seperti diketahui  dalam  prakteknya,  yang  mengucapkan ijab adalah  pihak perempuan  dan  yang  mengucapkan  ikrar qobul adalah  pihak  laki-laki, disinilah  peranan  wali  sangat  menentukan  sebagai  wakil  dari  pihak  calon pengantin  perempuan.  Kedudukan  wali  nikah  dalam  hukum  Islam  adalah sebagai  salah  satu  rukun  nikah,  oleh  karena  itu  Imam  Syafi‟i  berpendapat bahwa  nikah  dianggap  tidak  sah  atau  batal,  apabila  wali  dari  pihak  calon pengantin perempuan tidak ada. Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah  yang  menyatakan  bahwa  wali  nikah  tidak  merupakan  salah  satu rukun nikah. Oleh karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali. 29
Terkait  penyelesaian  wali mafqud yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Gorontalo,  maka  dapat  diketahui  dari  wawancara  dengan  para  informan berikut  ini.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Syam  Mustapa  bahwa: “Saya pernah menikahkan wali mafqud , namun solusinya ketika menemukan masalah  ini,  sebelum  pelaksanaan  akad  nikah, maka  pihak  KUA  melakukan pendekatan  dengan  pihak  keluarga  apakah  wali  benar-benar  sudah  tidak diketahui  keberadaannya.  Jika  wali mafqud sudah  diketahui  keberadaannya, maka  yang  dilakukukan  oleh  KUA  adalah  akan  mengundang  wali mafqud tersebut untuk menikahkan anaknya.” 30
Hal  yang  sama  juga  di  sampaikan  oleh  Rusdiman  Suaib,  S.Sos.I. bahwa  “bila  benar-benar  terjadi  wali mafqud harus  digantikan  oleh  wali hakim,  jika  wali  mafqud  diketahui,  maka  yang  dilakukan  pencatatan  nikah dan  diundang  pihak  keluarga  apakah  wali  mafqud  itu  benar-benar  tidak  ada dengan  melakukan  surat  pernyataan.  Jika  ditemukan  wali  mafqud  ternyata ada,  maka  secara  otomatis  tidak  membatalkan  pernikahan  walaupun  ada kewenangan  untuk  itu,  namun  yang  dilakukan  adalah  dikembalikan  kepada kedua  belah  pihak,  jika  wali  tidak  membatalkan  pernikahan  (pasal  23 perkawinan bisa dibatalkan jika masing-masing tidak memenuhi syarat). Jika
29 Musthafa Diib al-Bugha, Fikih Islam Lengkap (Solo: Media Zikir, 2009), 352.
30 Syam Mustapa, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Wawancara,  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Limboto  Barat,  tanggal  5  November 2018.

## Harun Latif dan Lahaji
wali  sebenarnya  setuju,  maka  pihak  KUA  tidak  membatalkan  pernikahan tersebut. 31
Menurut  salah  satu  tokoh  adat  Syamsudin  Thaib  bahwa  “selama  ini saya  sering  menjumpai  masalah  kasus  wali  mafqud,  ketika  saya  melakukan pemeriksaan  kepada  pihak  keluarga  tentang  keberadaan  wali  nikah  dan keluarga menyatakan status wali nikah ini tidak dietahui lagi keberadaannya, maka  saya  akan  mengurus  berkas  calon  pengantin  (Catin)  ke  desa  dan  dari desa  ke  KUA.” 32 Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Yusuf  I.  Ade  bahwa “wali mafqud yakni  yang  tidak  diketahui  jelas  keberadaanya.  Menyerahkan sepenuhnya kepada KUA untuk penyelesaian wali mafqud. 33
Berdasarkan  hasil  wawancara  beberapa  informan  di  atas,  maka praktik  pernikahan  dengan  wali  hakim  di  KUA,  disebabkan  kekurangan dalam  ketelitian  untuk  memastikan  dan  menelusuri  keberadaan  wali  nasab. Adanya  penggantian  terhadap  wali mafqud jika  telah  dibuat  kesepakatan dengan  menandatangani  surat  perjanjian.  Apabila  wali mafqud telah  ada, maka  diserahkan  kepada  pihak  keluarga  untuk  menyelesaikan,  apakah  mau dibatalkan pernikahannya atau tidak.
H.  Sabara  K.  Ngou  mengemukakan  bahwa  “wali  menjadi  sesuatu yang  menjadi  rukun  dalam  pernikahan,  sudah  jauh  hari  penghulu menyampaikan  kepada  masyarakat  agar  tidak  menjadi  penghalang  suatu pernikahan  yang  sudah  direncanakan  oleh  keluarga,  sehingga  harus  betul- betul  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  syariah.  Urusan  wali  nikah mengakibatkan sah atau tidaknya perkawinan. Olehnya itu ketika melakukan pencatatan, betul-betul wali nasab dihadirkan. Jika terjadi adanya wali hakim maka harus dilakukan sesuai ketentuan prosedur yang ada 34
H.  Ajub  Ishak  juga  menyampaikan  bahwa  KUA  harus  betul-betul mengetahui jati diri pengantin dan wali, pernikahan itu butuh persiapan, dan dari  pihak  KUA  harus  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa
31 Rusdiman  Suaib,  S.Sos.I.,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Batudaa,
Wawancara, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, tanggal 06 November 2018.
32 Syamsudin Thaib, Tokoh Adat Kecamatan Dungaliyo, Wawancara, di Dungaliyo, tanggal 15 November 2018.
33 Yusuf  T.  Ortu,  Masyarakat  Wali  Nasab, Wawancara,  di  Limboto,  tanggal  13 November 2018.
34 Dr. H. Sabara K. Ngou, M.Pd.I, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Wawancara, di Limboto, tanggal 14 November 2018.
nikah  itu  tidak  mudah  dan  melihat  persyaratan  pernikahan  sesuai  dengan standar negara. 35
Pada dasarnya fungsi pencatatan nikah adalah sebagai bukti legalitas seseorang,  dimana  dirinya  benar-benar  telah  menikah  dengan  orang  lain. Sebab  salah  satu  bukti  yang  dianggap  syah  adalah  dokumen  resmi  berupa buku  nikah  yang  dikeluarkan  oleh  negara,  dalam  hal  ini  KUA.  Ketika perkawinan  melalui  pencatatan,  maka  seseorang  yang  ingin  mengurus  akta kelahiran  anak  misalnya  akan  menjadi  mudah  prosesnya.  Perkawinan  yang tidak  tercatat  bertentangan  dengan  UUP,  karena  menurut  undang-undang perkawinan  bahwa  tiap  perkawinan  itu  melalui  pencatatan,  sehingga  orang yang  menikah  dan  kemudian  tidak  tercatat  dikategorikan  perkawinannya tidak legal secara hukum negara.
Terkait  dengan  keberadaan  wali  ini  sangat  penting  di  dalam pernikahan, karena wali merupakan bagian dari rukun perkawinan. Sehingga dari  pihak  KUA  sendiri  harus  meneliti  status  wali  ini,  apakah  bisa dikategorikan  wali  nasab  atau  tidak.  Hal  ini  penting  diketahui  oleh masyarakat,  bukan  hanya  masalah  pencatatan  saja  tetapi  bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan.
Fungsi  KUA  dalam  hal  rosedur  pelaksanaan  perkawinan  sangat pentin.  Apalagi  jih  dikaitkan  dengan  lima  budaya  kerja  KUA  dimana  lebih mengutamakan  pelayanan  kepada  masyarakat,  tentunya  layanan  yang diberikan  harus  benar-benar  sesuai  dengan  standar  pelayanan  operasional yang  berlaku  di  KUA.  Termasuk  memberikan  layanan  nikah  kepada masyarakat,  agar  ketika  melakukan  pendaftaran  nikah  hingga  pada  hari pelaksanaan  aad  nikah  nanti  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan bersama.
Untuk  meningkatkan  pelayanan  nikah  di  KUA,  maka  pemerintah melalui  Kementerian  Agama  RI  terus  berbenah  dan  memperbaiki  kualitas pelayanan,  sehingga  masyarakat  bisa  dilayani  dengan  mudah,  murah  dan efektif.  Kualitas  pelayanan  KUA  sebagai  unit  kerja  Kementerian  Agama yang  mengurusi  pencatatan  pernikahan  pun  semakin  baik.  Masyarakat  bisa
35 Dr.  H.  Ajub  Ishak,  MA,  Tokoh  Akademisi  Provinsi  Gorontalo, Wawancara,  di Limboto, tanggal 14 November 2018.
langsung berkonsultasi dan mendaftarkan pernikahan dengan cara-cara yang lebih mudah. 36
Sebagai  upaya  dalam  mengatasi  perkawinan  tanpa  pencatatan  maka pihak-pihak  yang  berkompeten  seperti  pihak  KUA  perlu  melakukan sosialisasi  UUP,  seperti  yang  termaktub  dalam  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pencatatan Perkawinan pasal 2 yang berisi:
1) Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsunkan  perkawinannya menurut  agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatatan  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
2) Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh  pegawai  pencatat  nikah  pada  kantor  catatan  sipil  sebagaimana dimaksud  dalam  beerbagai  perundang-undangan  mengenai  pencatatan perkawinan.
Untuk  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  yang  khusus  berlaku bagi  tata  cara  pencatatan  perkawinan  berdasarkan  berbagai  peraturan  yang berlaku,  tata  cara  pencatatan  perkawinan  dilakukan  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  3  sampai  dengan  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  ini.  Dengan demikian  pentingnya  layanan  nikah  bagi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh pihak  KUA  sangat  membantu  masyarakat  khususnya  yang  masih  awam terhadap berbagai informasi seputar tentang nikah.
Lebih lanjut lagi disampaikan oleh H. Ajub Ishak bahwa:
1. Ketika  ada  desakan  dari  masyarakat  maka  harus  ada  pernyataan- pernyataan  yang  menguatkkan  pihak-pihak  yang  bisa  dipercaya,  bisa memberikan  jalan  keluar  misalnya  MUI  atau  ulama-ulama  dan pemerintah
2. Dikhawatirkan  KUA  akan  terjebak  dengan  informasi  yang  salah, sehingga KUA harus membuka akses seluas-luasnya melalui media
3. Peran  KUA  harus  memberikan  penguatan  bahwa  pihak  tersebut  bisa dinikahkan. 37
36 Kementerian  Agama  RI., Fondasi  Keluarga  Sakinah  Bacaan  Mandiri  Calon Pengantin (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017), 193.
37 Dr.  H.  Ajub  Ishak,  MA,  Tokoh  Akademisi  Provinsi  Gorontalo, Wawancara,  di
Limboto, tanggal 14 November 2018.
Satu  tahapan  penting  dalam  perkawinan  di  Indonesia  adalah pencatatan  secara  resmi  oleh  pegawai  pencatat  nikah.  Dengan  demikian, pernikahan  seseorang  sah  menurut  syariat  dan  diakui  oleh  negara.  Namun, hingga  saat  ini  masih  banyak  masyarakat  yang  mengabaikan  pentingnya tahapan  ini. 38 Perlunya  lembaga-lembaga  pemberi  layanan  keluarga  untuk masyarakat  saat  ini,  tujuannya  untuk  memberi  kemudahan  mencari  bantuan saat berada pada kondisi mendesak.
Tabel 2 Lembaga-Lembaga Pemberi Layanan Keluarga 39 No Nama Lembaga Keterangan 1 BPN Badan  Penasehat  Pembinaan  dan  Pelestarian Perkawinan 2 BNN Badan Narkotika Nasional 3 BNP Badan Narkotika Propinsi 4 BNK Bandan Narkotika Kabuaten/Kota 5 LBH Lembaga Bantuan Hukum 6 LSM Perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak  pada  isu-isu  perempuan,  seperti Rifka  Annisa,  Kapal  Perempuan,  Pekka,  dan lain sebagainya 7 PA Pengadilan Agama 8 Panti Rehabilitasi Tempat untuk rehabilitasi pencandu narkoba 9 P2TP2A Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan & Anak 10 SPKT Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu 11 WCC Women Crisis Centre
Selain  layanan  KUA,  juga  disediakan  oleh  negara  lembaga  layanan keluarga.  Hubungannya  dengan  layanan  masyarakat  adalah  ketika  terjadi permasalahan  dalam  keluarga  maka,  ada  lembaga-lembaga  yang  akan membantu setiap permasalahan yang terjadi di mansyarakat.
Terkait  dengan  penyelesaian wali  mafqud yang  terjadi  di  KUA Kabupaten  Gorontalo,  maka  ada  beberapa  hal  yang  menjelaskan  masalah wali  mafqud tersebut  di  antaranya  melakukan  pendekatan  dengan  pihak
38 Kementerian Agama RI., Fondasi Keluarga Sakinah, 193.
39 Kementerian Agama RI., Fondasi Keluarga Sakinah, 138.
pemerintah  desa  dan  pihak  keluarga  terkait  dengan  kejelelasan  atau keberadaan  dari  wali  nasab,  ketika  terjadi  wali  mafqud  maka  yang menikahkan  adalah  wali  hakim,  jika wali  mafqud sudah  diketahui keberadaannya, maka yang dilakukukan oleh KUA adalah akan mengundang wali  mafqud  tersebut  untuk  menikahkan  anaknya,  pihak  keluarga  akan melakukan  surat  pernyataan  wali  mafqud  jika  benar-benar  tidak  ada,  jika ditemukan  wali  mafqud  ternyata  ada,  maka  secara  otomatis  tidak membatalkan pernikahan dan jika wali sudah setuju maka pihak KUA tidak membatalkan pernikahan tersebut.
Dengan  demikian  bahwa  realita  dan  penyelesaian wali  mafqud yang terjadi  di  masyarakat  harus  menjadi  tolak  ukur  dari  pihak  terkait  dalam rangka  untuk  mensosialisasikan  bahwa  wali  nikah  dalam  pernikahan  itu adalah  hukumnya    wajib  dan  salah  satu  bagian  dari  rukun  nikah.  Sehingga dengan  adanya  sosialisasi  masyarakat  akan  mengetahui  betapa  pentingnya kedudukan wali dalam pernikahan.
Kedudukan wali mafqud telah ada pada aturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 dan hasil pemeriksaan berkas  Catin oleh pihak petugas KUA, sehingga dasar hukum wali mafqud sudah jelas statusnya dan bisa digantikan oleh  wali  hakim,  yaitu  Kepala  KUA/Penghulu  yang  telah  ditunjuk  oleh Menteri Agama sesuai dengan peraturan yang ada.
Penyelesaian wali mafqud yang terjadi di masyarakat sebenarnya bisa di  ditempuh  dengan  cara  yang  baik,  jika  pihak  masyarakat  menyadari bagaimana  pentingnya  kedudukan  wali  nasab  dalam  pernikahan.  Kurang pahamnya  masyarakat  tentang  kedudukan  wali  nasab  menjadi  salah  satu faktor  status  wali  itu  tidak  bisa  menjadi  wali  dalam  pernikahan  dan  wali hakimlah yang akan menikahkannya.  Selain itu, pihak KUA harus berupaya mensosialisasikan  pentingnya  wali  dalam  pernikahan  agar  masyarakat paham.  Tentunya  harus  didukung  juga  oleh  pihak-pihak  lainnya  terutama para pemegang kebijakan.
Pihak KUA dalam menyelesaikan masalah wali mafqud di masyarakat dalam  melakukan  pencatatan,  betul-betul  wali  nasab  dihadirkan,  jika  wali hakim maka harus dilakukan sesuai ketentuan prosedur yang ada KUA harus betul-betul  mengetahui  jati  diri  pengantin  dan  wali,  pernikahan  itu  butuh persiapan,  Dari  pihak  KUA  harus  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat bahwa nikah itu tidak mudah dan melihat persyaratan pernikahan sesuai dengan standar negara.
Dengan  demikian  kedudukan  wali  hakim  berdasarkan  UUP  adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab yang tidak  dapat  melaksanakan  tugasnya  sebagai  wali  disebabkan  oleh  halangan- halangan  yang  dibenarkan  oleh  syar’i,  seperti  halangan-halangan  yang bersifat  pribadi  dari  wali-wali  tersebut,  karena  wali  tersebut adhal (enggan dan  menolak  untuk  menikahkan  mempelai  perempuan),  ataupun  karena keadaan eksternal dari wali-wali tersebut disebabkan mafqud (tidak diketahui keberadaannya),  atau  dikarenakan  sakit,  wafat,  jauh  dari  lokasi  pernikahan, atau belum memenuhi syarat-syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti belum baligh, atau dikarenakan wali tersebut gila sebagaimana yang terdapat dalam UUP atau mayoritas ulama’ yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

## D. Penutup
Realitas  wali  mafqud  di  KUA  di  Kabupaten  Gorontalo  diantaranya  : Wali  hakim  bisa  bertindak  sebagai  wali  nikah  apabila  wali  nasab  tidak diketahui  tempat  tinggalnya,  menikah  tanpa  wali  nasab  maka  harus digantikan  oleh  wali  hakim,  status wali  mafqud tidak  menikahkan  anaknya karena  ia  berada  di  luar  daerah  dan  sulit  sekali  untuk  menjangkau  daerah tersebut,  status  menjadi wali  mafqud karena  di  daerah  lain  dan  karena keterbatasan biaya tidak bisa datang, status wali mafqud terjadi karena sejak masih  kecil  anaknya  sudah  tidak  mengetahui  lagi  dimana  walinya  tinggal, wali  nasabnya  yakni  ayah  kandungnya  tidak  menyetujui  pernikahannya karena pilihannya sendiri, dalam menentukan calon pengantin memiliki wali nasab  atau wali  mafqud ,  maka  para  petugas  harus-harus  benar  memeriksa berkas  calon  pengantin  dengan  baik,  status wali  mafqud tercantum  pada Peraturan Menteri Agama Tahun 1987.
Penyelesaian  masalah  wali mafqud oleh  KUA  di  Kabupaten Gorontalo di antaranya: (1) melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah desa dan pihak keluarga terkait dengan kejelelasan atau keberadaan dari wali nasab;  (2)  jika wali  mafqud sudah  diketahui  keberadaannya,  maka  yang dilakukan  oleh  KUA  adalah  akan  mengundang  wali  mafqud  tersebut  untuk menikahkan  anaknya;  (3)  pihak  keluarga  akan  melakukan  surat  pernyataan wali mafqud jika benar-benar tidak ada, jika ditemukan wali mafqud ternyata ada, maka secara otomatis tidak membatalkan pernikahan dan jika wali sudah setuju maka pihak KUA tidak membatalkan pernikahan tersebut.

## Harun Latif dan Lahaji

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Baharudin. Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Studi  Historis Metodologis. Cet. I; Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008.
Bagir, Muhammad. Fiqh Praktis II. Bandung: Kharisma, 2008.
Bugha, Musthafa Diib. Fikih Islam Lengkap. Solo: Media Zikir, 2009.
Darwis,  Rizal.  “Pemikiran  Ibn  Qayyim  al-Jauziyah  terhadap  Paradigma Perubahan  Hukum,”  Azdkiya:  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Syariah, Vol. 5 No. 1 (2017).
Darwis, Rizal. “Tradisi Hileyiya: Persinggungan antara Agama dan Tradisi pada Masyarakat Kota Gorontalo,” Analisa Journal of Social Science and Religion, Volume 22, No. 01 June 2015.
Ghazaly, Abdurahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2008.
Ishak,  Ajub. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia  dan  Praktek  Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo. Gorontalo: Sultan Amai, 2014.
Kementerian  Agama  RI. Fondasi  Keluarga  Sakinah  Bacaan  Mandiri  Calon Pengantin.  Jakarta:  Direktorat  Bina  KUA  dan  Keluarga  Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017.
Ramulyo,  Idris. Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara Peradilan  Agama,  dan  Zakat  Menurut  Hukum  Islam.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2000.
Republik  Indonesia. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1999  tentang
Kompilasi Hukum Islam.
_______. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Suryana,  Toto. Islam  pola  Pikir,  Perilaku  dan  Amal  (Bandung:  Mughni
Sejahtera, 2008.
Tim Perumus. Pohutu Aadati Lo Hulondalo Tata Upacara Adat Gorontalo,
Hasil  Seminar  Adat  Gorontalo  2007.  Pemda  Kabupaten  Gorontalo, Forum Pengkajian Isam Al-Kautsar Gorontalo, 2008.