## Analisis Kapabilitas SIPKD BKD Kota Salatiga
Paulus Edward, Aprina Nugraheshty Sulistya Hapsari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia Email: 232015014@student.uksw.edu, esthy@staff.uksw.edu

## Abstract
Regional Financial Agency (BKD) Salatiga is a government agency established in 2004 based on the National Regulation 32 year 2004 about Regional Government. In this globalization era, information systems are widely adopted, as global investment on information technology in 2022 is projected $4.2 billion. But there are frauds occur, such as the vanish of customer of the Bank BRI and the leakage of ride sharing companies customer data. This study uses COBIT 5.0 framework. The first step is to identify stakeholder needs done by interview. The second step is to map the enterprise goals done by using balance scorecard. Then identify IT related goals (ITRG) and select human resources with five subdomains. The capability level approach is used on the domain of evaluate, direct, and monitor, the result shows that the BKD Salatiga got score of 2 (managed level).
Keywords: Capability Level, IT Management, COBIT 5, Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga

## Abstrak
Badan  Keuangan  Daerah  (BKD)  Kota  Salatiga  adalah  instansi  pemerintah  yang  telah berdiri  sejak  2004  atas  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintah  daerah.  Pada  era  globalisasi  ini,  sistem  informasi  tumbuh  sangat  pesat, dibuktikan  dengan  data  yang  menunjukkan  perkiraan  pengeluaran  investasi  teknologi informasi  global  pada  tahun  2022  mencapai  $4,2  triliun  namun  fenomena  yang  terjadi justru makin maraknya kecurangan yang terjadi dalam pemanfaatan sistem informasi dan teknologi  informasi  ini  seperti  kasus  hilangnya  uang  nasabah  BRI  dan  bocornya  data pengguna aplikasi transportasi online. Pada penelitian ini menggunakan COBIT 5.0 dengan pada  tahap  pertama  melakukan  identifikasi stakeholder needs dengan  melakukan wawancara kemudian pada tahap selanjutnya memetakan enterprise goals menggunakan Balance Scorecard ,  lalu  mengidentifikasi  IT related goals ( ITRG )  serta  memilih  EDM sebagai fokus penelitian dengan kelima subdomain. Berdasarkan hasil penelitian evaluasi menggunakan  pendekatan capability level pada  domain Evaluate, Direct and Monitor , Badan Keuangan Kota Salatiga mendapatkan nilai rata-rata skor 2 yaitu mencapai level managed .
Kata kunci: Tingkat Kapabilitas, Tata Kelola IT, COBIT 5, Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga

## 1. Pendahuluan
Pada era globalisasi ini, sistem informasi tumbuh sangat pesat, dibuktikan dengan data Gartner Market Databook  (1Q18 Update,  2018) yang menunjukkan perkiraan pengeluaran investasi TI (Teknologi Informasi) global pada tahun 2022 mencapai $4,2 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik teknologi informasi maupun  sistem  informasi  di  dalamnya  sudah  menjadi  kebutuhan  penting  bagi masyarakat tidak terkecuali organisasi swasta dan publik. Namun fenomena yang terjadi  justru  makin  marak  kecurangan  yang  terjadi  dalam  pemanfaatan  sistem informasi  dan  teknologi  informasi  ini.  Contohnya  kasus  nasabah  Bank  BRI kehilangan  uangnya  yang  disebabkan  oleh  penyadapan  data  nasabah  melalui metoda skimming pada  kartu  ATM  nasabah  [2]  Selain  itu  terdapat  juga  berita tentang  bocornya  data  pengguna  aplikasi  transportasi online (Careem),  akibat bocornya data pengguna aplikasi tersebut nama, alamat email, dan nomor telepon pengguna  aplikasi online maupun driver telah  dicuri.  Hal  ini  terjadi  akibat  ada oknum yang menerobos masuk kedalam sistem peyimpanan data pada tanggal 14 Januari 2018 [3].
Dari  fenomena  diatas  dapat  diketahui  bahwa  dampak  kerugian  akibat lemahnya  keamanan  sistem  informasi  sangat  besar.  Risiko  yang  timbul  dalam penggunaan  sistem  informasi  ini  seharusnya  dapat  dikurangi  agar  biaya-biaya akibat kehilangan data tidak membengkak dan tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Sistem informasi sendiri merupakan aset bagi organisasi sehingga aset tersebut harusnya dilindungi agar terhindar dari kerugian akibat pencurian maupun kerusakan,  sehingga  diperlukan  langkah-langkah  pencegahan  dan  kebijakan  dari manajemen untuk pengamanan sistem informasi.
Pemerintah  Kota  Salatiga  juga  sudah  mulai  memanfaatkan  teknologi dengan  membuat  beberapa  sistem  informasi  untuk  membantu  pelayanan masyarakat Kota Salatiga. Badan Keuangan Daerah adalah salah satu contoh OPD yang  sudah  menggunakan  sistem  informasi  untuk  membantu  walikota  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  Kota  Salatiga.  Menurut  laporan  kinerja  instansi pemerintah Kota Salatiga tahun 2017, dalam perjanjian kinerja Kota Salatiga tahun 2017 ingin meningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang  kualitas  pelayanan  publik  dengan  target  indeks  60,  serta menganggarkan  dana  daerah  untuk  program  pembangunan  sistem  informasi database jalan dan jembatan sebesar Rp200.000.000 [4]. Ini adalah perwujudan dari salah  satu  misi  pemerintah  Kota  Salatiga  untuk good governance dalam pengelolaan  keuangan  dan  barang  daerah  yang  profesional,  terbuka  dan bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah concern terhadap  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  menunjang  pelayanan  kepada masyarakat sekaligus membantu kinerja pemerintah.
Sistem  informasi  yang  telah  diimplementasikan  perlu  diperiksa  dan dievaluasi  secara  berkala  untuk  menjamin  integritas  data  sehingga  data  yang disajikan  lengkap,  baik  dan  benar,  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumberdaya secara efisien dan efektif yang mencakup software , hardware , SDM dan peralatan pendukung lainnya untuk membantu organisasi dapat mencapai tujuannya. Selain itu audit sistem informasi juga dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur kesiapan dan kapabilitas suatu organisasi dalam pengelolaan sistem informasi.
Penelitian  terdahulu  dilakukan  oleh  Fajrin,  Murahartawaty,  &  Gumilang (2016) menyatakan bahwa belum optimalnya penggunaan TI dikarenakan adanya sistem yang belum terintegrasi, penyediaan informasi publik yang belum optimal, internet  dan  server  yang  sering  bermasalah  sehingga  pemanfaatan  TI  yang diinvestasikan belum optimal. Penelitian ini menggunakan metodologi 7 lifecycle COBIT 5 dan hasil penelitiannya adalah tingkat kapabilitas BAPAPSI berada pada level 1 yaitu dengan kategori Partially Achieved pada domain EDM04 dan DSS01.
Penelitian  sejenis  dilakukan  oleh  Ciptaningrum,  Nugroho,  &  Adhipta (2015)  pada  kantor  pemerintah  Kota  Yogyakarta  menyatakan  bahwa pemerintah Kota  Yogyakarta  belum  pernah  melakukan  audit  keamanan  sistem  informasi. Penelitian  ini  menggunakan  lima  proses  pada  COBIT  5  dengan  responden berjumlah 9 orang. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta belum menerapkan  COBIT  5  sebagai  kerangka  kerja  untuk  keamanan  sistem informasinya,  kurangnya  dokumentasian  laporan,  pendoman  atau  SOP  untuk kebijakan terkait keamanan sistem informasi Kota Yogyakarta.
Sementara itu penelitian lain dilakukan oleh Abdul Hakim, Hoga Saragih (2014)  yang  menjadikan  Kementrian  ESDM  sebagai  bahan  acuan  penelitiannya menyatakan  bahwa  pengelolaan  teknologi  informasi  lemah  pada  domain  EDM dengan rata-rata level 2, selain itu juga lemahnya sub domain APO13 disebabkan kelemahannya  dalam  penanganan  keamanan  dalam  pengelolaan  IT  dan  masih terdapat kelemahan pada domain BAI akibat tidak adanya pendokumentasian yang memadai. Penelitian ini mengunakan framework COBIT 5 dan dalam pengumpulan data dengan metoda wawancara, kuesioner dan observasi.
Penelitian terkait audit sistem informasi juga dilakukan oleh Supradono[8] yang menjadikan perguruan tinggi swasta di Kota Semarang sebagai bahan acuan penelitiannya  menyatakan  bahwa  tingkat  kapabilitas  penerapan  pada  perguruan tinggi di Kota Semarang pada level 3 ( defined ) dari skala 5 yang disyaratkan oleh COBIT 5. Terdapat 3 PTS yang memiliki tingkat kapabilitas pelayanan teknologi informasi  tinggi,  5  PTS  yang  memiliki  tingkat  kapabilitas  pelayanan  teknologi informasi sedang dan 2 PTS yang memiliki tingkat kapabilitas pelayanan teknologi informasi  rendah.  Dari  hasil  GAP  kapabilitas  IT  ditemukan  bahwa  rata-rata pelayanan  TI  pada  tingkat  3  proses  pelayanan  TI  sudah  terdokumentasi  dengan baik.
Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Azizah [9] yang menjadikan Unisnu Jepara  sebagai  bahan  acuan  penelitiannya  menyatakan  bahwa  hasil  tingkat kapabilitas  pada  implementasi  terhadap e-learning pada  Unisnu  Jepara  khusus domain DS pada level 4 pelayanan TI sudah terukur dan terintegrasi antara GAP antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini dengan rata-rata 0,6, tetapi masih terdapat kelemahan pada keamanan sistem dan memberikan pelatihan yang lebih intens. Penelitian ini menggunakan COBIT 4.1 khusus domain DS ( deliver and support )  dan  wawancara  dan  kuisioner  digunakan  sebagai  alat  untuk pengumpulan data lapangan.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  disebutkan  di  atas, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  tingkat  kapabilitas  sistem  informasi  pada Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga dengan menggunakan COBIT 5, khususnya pada domain Evaluate, Direct, and Monitor (EDM). BKD Salatiga dipilih menjadi objek penelitian karena  dari wawancara awal dalam  BKD terdapat sistem  utama yaitu SIPKD (Sistem informasi penatausahaan keuangan daerah) sistem informasi tersebut memproses kembali output dari empat divisi yang dibawahinya yaitu: 1) Anggaran dan Belanja,  2) Manajemen barang milik daerah, 3) Bidang akuntansi dan pelaporan dan 4) Pendapatan Daerah. SIPKD digunakan sebagai objek audit karena hasil output dari sistem tersebut adalah laporan keuangan akuntansi BKD wajib  untuk  mempublikasi  laporan  keuangan  akuntasi  kepada  publik  dan  belum diterapkan  COBIT  5  sebagai  sebagai  acuan  sistem  informasi  di  BKD.  Fokus penelitian  yang  dilakukan  pada  domain  EDM  karena  untuk  mengukur  seberapa besar peran governance dalam mendukung kapabilitas SIPKD.
Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  pihak-pihak terkait  seperti  Badan  Keuangan  Daerah  yang  dapat  menjadikan  penelitian  ini sebagai  bahan  evaluasi  dalam  tingkat  kapabilitas  atau  kesiapan sistem  informasi dalam  pengelolaan  informasi  yang  dipakai  untuk  pengambilan  keputusan.  Bagi pemerintah  daerah,  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan  dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan sistem informasi dan sebagai solusi atas  permasalahan  yang  terdapat  pada  Badan  Keuangan  Daerah.  Bagi  akademisi penelitian  ini  dapat  menjadi  referensi  dan  literatur  terkait  audit  sistem  informasi menggunakan framework COBIT 5.

## 2. Kajian Pustaka

## A. Good Governance
Good governance merupakan  proses  terselenggaranya  pemerintah  yang bersih,  adil,  tertib  dan  pencapaian  keputusannya  dapat  dipertanggungjawabkan dengan baik. Salah satu dari prinsip-prinsip good governance adalah transparansi, transparansi  sendiri  adalah  keterbukaan  atas  kebijakan-kebijakan  yang  di  ambil oleh  pemerintah.  Dengan  adanya  transparansi,  pemerintah  dapat  meningkatkan
kepercayaan  kepada  publik  bisa  melalui  penyediaan  sarana  informasi  maupun layanan publik yang akurat dan terpercaya.
Seluruh  proses  pemerintahan  harus  terbuka  agar  pihak-pihak  yang berkepentingan  dapat  mengakses  dan  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan, salah satunya transparansi APBN maupun APBD yang dapat di akses bebas oleh masyarakat.  Fenomena  permasalahan  yang  sering  terjadi  di  layanan  pemerintah adalah prosedur pelayanan yang terlalu ribet, akses website pemerintah yang sering gangguan dan ketidakpastian waktu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat.
Dengan  adanya good governance dapat  meningkatkan  kinerja  pelayanan publik  karena  semua  proses  kinerja  pemerintah  dapat  diawasi  oleh  masyarakat melalui pengelolaan APBN maupun APBD sehingga kedepannya manager sektor publik  dapat  lebih  kredibel  kedepannya.  Selain  itu  dapat  mendukung good governance dengan menggunakan GEIT .

## B. Governance Enterprise of IT (GEIT)
GEIT adalah segala hal yang berkaitan dengan kebijakan untuk menilai dan memastikan bahwa IT telah berjalan dengan baik. GEIT memungkinkan perusahaan untuk  memanfaatkan  TI  sepenuhnya,  memaksimalkan  manfaat,  memanfaatkan peluang dan agar mendapatkan keunggulan kompetitif.
Untuk dapat  menerapkan GEIT ,  tantangan  yang  dihadapi  oleh  organisasi adalah  output  dari  sistem  informasi  harus  dapat  dipertanggungjawabkan,  sistem tersebut harus terdapat acuan ( guide ) dan manajemen harus sering mengenalkan IT kepada  seluruh  bagian  organisasi.  Terkadang  penerapan GEIT juga  dapat  gagal dikarenakan GEIT tersebut tidak dipraktikan dan dikelola dengan baik di organisasi.
Dalam mencapai good governance , GEIT berperan sebagai tata kelola TI ( IT Governance ) yang baik. Tata kelola TI merupakan kesadaran manajemen untuk membuat satu kebijakan dimana terdapat proses pengelolaan terhadap penggunaan TI secara aman ( secure ), efektif dan efisien agar dapat dialokasikan penggunaan TI sesuai  dengan  tujuan  organisasi.  Tujuanny  adalah  untuk  menyelaraskan  antara modal yang sudah diinvestasikan dengan tujuan organisasi.
Untuk menilai kapabilitas IT Governance diperlukan audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan bukti untuk menilai kesiapan sistem komputer untuk dapat mengamankan aset, memelihara integritas data dan mendorong  agar  tercapainya  organisasi  secara  efektif  dan  efisien  dalam penggunaan  sumber  daya.  Audit  sistem  informasi  diperlukan  untuk  mengurangi risiko yang semakin tinggi dalam bidang sistem informasi seperti mendeteksi risiko kehilangan data, kurangnya perawatan terhadap perangkat keras dan output yang tidak sesuai yang diharapkan oleh manajemen.

## C. Framework COBIT 5
Framework COBIT  5  adalah  kerangka  kerja  yang  digunakan  untuk mengukur kesiapan dan kapabilitas suatu sitem informasi dalam organisasi. COBIT merupakan  panduan  kerangka  kerja  manajemen  teknologi  informasi  yang dikeluarkan oleh IT Governance institute yang membantu auditor, pengguna dan manajemen senior untuk menjembati antara gap, risiko-risiko bisnis dan masalah teknis.
COBIT  5  merupakan  versi  terbaru  dari  perkembangan  dari  versi sebelumnya  yaitu  COBIT  4.0/4.1  dari  ISACA,  didalam  COBIT  5  memiliki  37 proses  dan  mempunyai  model  proses  tata  kelola  dan  manajemen  TI  perusahaan yang  dibagi  menjadi  dua  domain  proses  utama  yaitu:  1)  Tata  Kelola  yang didalamnya terdapat domain Evaluate, Direct, dan Monitor (EDM), 2) Manajemen yang  didalamnya  memuat  4  domain  sejajar  dengan  tanggung  jawab  dari Plan, Build, Run, and Monitor .
Domain di dalam COBIT 5 memiliki saling keterkaitan satu dengan lainnya, seperti  yang  nampak  dalam  Gambar  1  terdapat feedback antara  proses  dari governance dengan management . Gambar 1 menunjukkan proses dari governance , terdapat  3  domain  utama  yaitu evaluate, direct and monitor . Board of Director (BOD)  pertama  melakukan  evaluasi  terhadap  kebutuhan  bisnis  sesuai  dengan business needs organisasi.  Lalu  BOD  akan  memberikan  pengarahan  ( Direct ) kepada manajemen di bawahnya dalam bentuk kebijakan, regulasi maupun aturan yang berlaku.
Gambar 1. COBIT 5 Governance and Management Key Areas . (Sumber: ISACA, 2013)
Dalam COBIT 5 terdapat 5 domain utama yaitu Align, Plan and Organise (APO),  secara  umum,  pada  domain  ini  meliputi  strategi  serta  mengidentifikasi risiko dan memastikan bahwa IT dapat berkontribusi sesuai persyaratan untuk dapat tercapainya  sasaran  bisnis.  Kedua  adalah Build Acquire and Implement (BAI),
secara umum, pada domain ini terkait dengan pemeliharaan dan perubahan sistem yang ada agar dapat memenuhi tujuan bisnis. Ketiga adalah Deliver, Service and Support (DSS), domain DSS membahas tentang hasil proses IT dari layanan yang diminta. Domain ini mencakup area pengoperasian aplikasi dalam IT berjalan dan hasilnya  serta  dukungan  pengoperasian  sistem  informasi  dapat  berjalan  secara efektif dan efisien. Keempat adalah Monitor, Evaluate and Assess (MEA), domain ini mencakup kinerja manajemen untuk mengawasi, mengevaluasi dan memastikan bahwa sistem informasi dapat digunakan saat dibutuhkan seperti pelayanan untuk menggunakan  sistem  informasi,  pengelolaan  keamanan  sistem  informasi  dan dukungan  layanan  bagi  pengguna.  Kelima  adalah Evaluate, Direct and Monitor (EDM),  secara  umum,  domain  ini  berisikan  evaluasi  dan  monitor  terhadap IT Governance yang terdapat pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh stakeholder [9].
Gambar 2 . Proses Pada COBIT 5 (Sumber : ISACA, 2013)
Gambar 2 menunjukkan keseluruhan dari 37 proses setiap domain COBIT 5 yang memiliki 5 proses tambahan dari pendekatan tata kelola IT dari COBIT 4.1. Pengukuran tingkat kapabilitas  yang sudah  diatur  dalam  COBIT  5  memudahkan manajer  untuk  mengukur  seberapa  baiknya  pengelolaan  IT  dan  kesiapan  TI perusahaan,  tingkat kemampuan pengelolaan IT  dibagi  menjadi 6 level yaitu [9] level  0  ( Incomplete ),  pada  level  ini,  perusahaan  tidak  memiliki  atau  tidak mengetahui  proses-proses  IT    yang  harusnya  dimiliki  untuk  mencapai  tujuan organisasi. Level 1 ( Performed ), pada level ini tujuan dan proses IT telah tercapai. Level  2  ( Managed ),  pada  level  ini,  kebijakan  organisasi  telah  dibuat  dan  telah diimplementasikan  dengan  baik.  Level  3  ( Established ),  pada  level  ini,  proses- proses  IT  yang  telah  diimplementasikan  dengan  baik  dan  telah  terdapat  standar operasi dalam seluruh ruang lingkup organisasi. Level 4 ( Predictable ), pada level ini,  organisasi  melakukan  pengukuran  proses  yang  dijalankan  dalam  batasan- batasan  yang  telah  ditentukan.  Level  5  ( Optimizing ),  pada  level  ini,  organisasi melakukan  peningkatan  secara  berkelanjutan  dan  melakukan  otomatisasi  proses yang telah diimplementasikan oleh organisasi.

## 3. Metode Penelitian

## A. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif  deskriptif  dengan  jenis  data  primer  dan  dokumentasi  menggunakan pendekatan studi kasus di BKD Kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan metoda wawancara dengan mewawancarai staff pranata komputer dan kasubbid pelayanan pengolahan data dan informasi serta melakukan dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen  yang  yang  sudah  ada  untuk  menguatkan  temuan,  seperti catatan-catatan  yang  berhubungan  dengan  penelitian, foto-foto, gambaran  umum BKD dan struktur organisasi.

## B. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini pada tahap pertama adalah menentukan stakeholder needs yaitu melakukan wawancara dengan BKD yang bertujuan untuk menentukan tujuan strategis terkait output sistem informasi. Dari  hasil  wawancara  tersebut  peneliti  dapat  mengetahui  target  yang  diinginkan oleh  BKD  dengan  cara  mereduksi  data  yang  tidak  diperlukan.  Pada  tahap selanjutnya  memetakan enterprise goals yaitu  hasil dari stakeholder needs akan dikaitkan  dengan framework COBIT  5  yang  berisikan  17  tujuan  yang  dikaitkan dengan balance scorecard .  Pada  tahap  selanjutnya  mengidentifikasi IT related goals (ITRG),  hasil  dari stakeholder needs dan enterprise goals adalah mengidentifikasi  tujuan  TI  dan  menentukan  ITRG  dengan  mengidentifikasi primery dan secondary pada  COBIT  proses.  Setelah  menentukan primery dan secondary pada COBIT  proses  maka  melakukan  proses pada setiap sub domain , COBIT  proses  yang  dipilih  akan  dipetakan  ke  dalam  37  proses  COBIT.  Pada penelitian  ini  difokuskan  pada  domain  EDM.  Pada  tahap  selanjutnya  adalah merangkum  setiap sub domain dan  menentukan  level  kapabilitas  dengan merangkum sub domain dan  level  kapabilitas  dari  hasil  wawancara  kuisioner dengan menggunakan expert judgement dari peneliti lalu akan ditarik kesimpulan dengan  cara  merangkum  setiap  domainnya  untuk  menarik  kesimpulan  dan  akan menghasilkan  tingkat  kapabilitas  dari  pada  setiap  domainnya.  Hasil  level kapabilitas akan diberikan kepada BKD, hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan BKD apakah akan melanjutkan perkembangan tata kelola sistem informasinya atau tidak. Jika pertimbangan BKD akan melanjutkan perkembangan tata kelola sistem informasinya maka peneliti akan membuat analisis gap untuk mengetahui hal apa saja  yang  dapat  dilakukan  oleh  BKD  agar  dapat  meningkatkan  level  kapabilitas yang diharapkan.
Gambar 3 . Teknis Analisis Data
4. Hasil dan Pembahasan

## A. Gambaran Objek Penelitian
Badan  Keuangan  Daerah  (BKD)  Kota  Salatiga  berdiri  sejak  2004  atas diberlakukannya  otonomi  daerah  di  Indonesia  serta  diperkuat  dengan  keluarnya Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  lalu  diubah beberapa  kali  melalui  Undang-Undang  nomor  12  tahun  2008  dan  peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi  sebagai  daerah  otonom.  Lalu  didirikan  Dinas  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (DPKD)  yang  merupakan  gabungan  dari  Dinas  Pendapatan  Daerah (DIPENDA)  dan  bagian  keuangan  Setda,  selanjutnya  menurut  peraturan pemerintah  nomor  41  tahun  2017  dan    perda  nomor  10  tahun  2008  tanggal  28 Oktober  2008  di  bentuklah  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  (DPPKAD)  hasil  gabungan  DPKD  dengan  Bagian  Pengelolaan  Barang Daerah Setda kota Salatiga lalu  menjadi  Badan Keuangan Daerah (BKD) sesuai peraturan  daerah  kota  salatiga  nomor  9  tahun  2016  tentang  pembentukan  dan susunan perangkat daerah.Badan Keuangan Daerah kota salatiga memiliki 4 bidang yang sebelumnya memiliki 7 bidang meliputi : 1) Bidang pendapatan yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilingkup pendapatan daerah; 2) Bidang akuntansi yang  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  fungsi  penunjang  keuangan  urusan pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah  dilingkup  akuntansi daerah; 3) Bidang barang milik daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi  penunjang  keuangan  urusan  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan pemerintah daerah dilingkup pengelolaan barang daerah; 4) Bidang anggaran dan
belanja fungsi penunjang keuangan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilingkup anggaran dan belanja daerah.
Sistem informasi penatausahaan keuangan daerah (SIPKD) dibangun pada tahun  2008  atas  diberlakukannya  Kemendagri  nomor  13  tahun  2006  yang dikembangkan  bersama  PT.  Solusi  Teknologi  Informasi  (STI)  yang  bergerak dibidang jasa konsultasi dan IT yang didirikan dengan nama PT. AdSis Multi Solusi sejak  tahun  2003  yang  masih  berupa desktop base karena  keterbatasan  internet sehingga proses input masih menggunakan export impor t, pada tahun 2013 SIPKD mulai  menerapkan web base ,  menggunakan akrual bases .  SIPKD  berada dikewenangan  kepala  badan  yang  memiliki  unit  dibawahnya  yaitu  kelompok jabatan  fungsional  pranata  komputer.  SIPKD  bertujuan  untuk  menghasilkan menyajikan  informasi  keuangan  daerah  kepada  pihak internal maupun external . Kelompok  jabatan  fungsional  pranata  komputer  bertugas  melakukan  perekaman data,  pemeliharaan  data,  pembetulan  peralatan  komputer  dan  jaringan.  SIPKD merupakan sistem utama yang berada di Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga, SIPKD memiliki subsistem dibawahnya yaitu 1) Bidang pendapatan terdapat tiga subsistem yaitu SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan), SIPBB (Sistem Informasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan),  dan  SIBPHTB  (Sistem  Informasi  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan); 2) Bidang anggaran dan belanja terdapat dua subbisnis yaitu anggaran menggunakan subsistem SIAPBD (Sistem Informasi Anggaran Pendapatan,dan Belanja Daerah) dan penatausahaan keuangan sistemnya berada  di  SIPKD;  3)  Bidang  barang  milik  daerah  terdapat  dua  subsistem  yaitu pengelolaan  aset  tetap  menggunakan  subsistem  SIMBADA  (Sistem  Informasi Management Barang  Daerah)  dan  barang  persediaan  dengan  subsistem  SIAP (Sistem  Informasi  Administrasi  Persediaan);  4)  Akuntansi  pelaporan  sistemnya include ke dalam SIPKD dan dari setiap subsistem tersebut mengeluarkan output yang itu menjadi input bagi SIPKD.
Di dalam struktur organisasi di BKD, yang bertanggung jawab atas SIPKD adalah kelompok jabatan  fungsional yang didalamnya terdapat pranata komputer yang  memiliki  bertugas  untuk  melakukan  perekaman  data,  pemeliharaan  data, pembetulan peralatan komputer dan jaringan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar  pelaksanaan  pekerjaan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  diinginkan,  dan untuk struktur organisasi selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 . Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga. (Sumber
: Badan Keuangan Kota Salatiga, 2019)
Setelah mengetahui Struktuktur organisasi BKD, dapat dilihat pada Tabel 1 diambil 2 responden yang terkait SIPKD.
Tabel 1. TABEL RACI Badan Keuangan Daerah Aktivitas Utama Pranata Komputer Kasubbid Pelayanan Pengolahan Data dan Informasi Pemeliharaan  dan  Pengamanan SIPKD RA RC Perekaman Data RA Deteksi  dan  perbaiki  kerusakan Data RA Pemantauan SIPKD R C Kontrol dan Dokumentasi Data RA RC Membuat  Laporan  hasil  Rekam Data R C Verifikasi Perekaman Data RA Pengaturan dan Perencanaan Rapat C RC Pengarahan dan Monitoring RA Membuat  Laporan  Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan C RA

## B. Identifikasi Stakeholder Needs
Pada tahap pertama yang dilakukan untuk menentukan tingkat kapabilitas menggunakan kerangka kerja COBIT 5 perlu identifikasi stakeholder needs untuk
mengetahui tujuan perusahaan terkait membangun IT dalam organisasinya. COBIT 5  menyediakan  Kartu  Dimensi  Nilai  Keseimbangan  ( Balanced Scorecard )  yang dikategorikan  menjadi  17  tujuan  perusahaan  ( Enterprise Goals )  dalam  empat dimensi, yaitu dimensi Keuangan ( Financial ), Pelanggan ( Customer ), Proses Bisnis Internal  ( Internal )  dan  yang  terakhir  adalah  Belajar  dan  Bertumbuh  ( Learn and Growth ).  BKD  Kota  Salatiga  memiliki  lima  tujuan  bisnis  yaitu:  (1)  Mengacu peraturan Kemendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah; (2) Mengintegrasi data antar subsistem; (3) Menghasilkan data yang lebih akuntabel dan  transparan;  (4)  Penggunaan  waktu  yang  lebih  efisien  dan  efektif;  (5) Pengembangan SI secara berkala untuk mengikuti perkembangan regulasi.
Tabel 2. Pemetaan Stakeholder Needs ke Enterprise Goals Stakeholder Needs BSC Dimension Enterprise Goals Mengacu  peraturan  Kemendagri no 13/2006 Financial Compliance with esternal laws and regulations Integrasi data antar OPD Fiancial Managed business risk (safe guarding assets) Customer Optimisation of service delivery costs Data  yang  dihasilkan  lebih akuntabel dan transparan Financial Managed business risk (safe guarding assets) Financial transparency Customer Customer oriented service culture Internal Optimisation of business process functionality Penggunaan  waktu  yang  lebih efisien dan efektif Internal Optimisation of business process costs Operational and staff productivity Perkembangan SI secara berkala untuk  mengikuti  perkembangan regulasi Financial Compliance with external laws and regulations Learn and Growth Product and business innovation culture
Pada stakeholder needs pertama  BKD  memiliki  kebutuhan  untuk  dapat mengikuti  aturan  pemerintah  melalui  SIPKD,  yaitu  terkait  dengan  peraturan Kemendagri nomor 13 tahun 2006 yang berisi tentang pedoman pengelolaan daerah yang ditujukan untuk setiap BKD. Selanjutnya BKD juga  menyesuaikan dengan aturan  Kemendagri  nomor  910/1866/SJ  dan  910/1867/SJ  tentang  transaksi  non tunai seperti belanja dan pendapatan. Hal ini terkait erat dengan dimensi finansial,
khususnya  dalam  hal  ketaatan  pada  hukum  dan  aturan  yang  berlaku.  Organisasi publik  akan  lebih  rentan  dan  ketat  terhadap  aturan-aturan  yang  diterapkan  oleh pemerintah,  sehingga  dalam  implementasi  sistem  informasinya  harus  fleksibel untuk memenuhi ketaatan terhadap aturan yang berlaku.
Selanjutnya pada Stakeholder needs kedua terkait terintegrasinya data antar subsistem diharapkan adanya sharing data antar lingkungan kerja di BKD, selain itu  juga  dapat  menghemat  biaya  perjalanan  untuk  menyatukan  data  dari  seluruh subsistem yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber.
“SIPKD dari tahun 2008 sampai saat ini terus berkembang, pertama kali muncul belum terintegrasi, aplikasi itu masih diinstal di komputer standalone jadi untuk pooling data nya harus di export dan disimpan di flashdisk tetapi mulai tahun 2013 kita intergrasikan dari yang desktop base ke web base sementarakan dulu tahun 2008 infrastruktur untuk internet belum bagus, jadi untuk bergerak ke sana berat, tapi mulai tahun 2013 IT pemda upgrade kita integrasikan semuanya”
Hal  ini  terkait  erat  dengan  dimensi  pelanggan,  khususnya  dalam  hal optimisasi  biaya  layanan  pengiriman.  Dengan  terintegrasinya  data  juga  dapat terhindar dari adanya duplikat data. Hal ini terkait erat dengan dimensi finansial, khususnya dalam hal management risiko bisnis.
Pada Stakeholder needs ketiga  BKD  sebagai  pelayan  publik  harus mengikuti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  tahun  2008  tentang keterbukaan  informasi  publik  yang  berisi  pada  Pasal  3  tentang  mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien.
“Transaksi di SIPKD dari belanja dan pendapatan sudah non tunai, dari sisi pendapatan kan misalnya pajak daerah dan retribusi daerah dibuat transaksi non tunai kan dari sisi wajib pajak tingkat kepercayaan terhadap pemerintah daerah meningkat memang karena tidak ada petugas yang membaca istilahnya membawa uang pajak untuk distorkan tetapi wajib pajak sendiri yang bayar di bank, jadi meningkatkan akuntabilitas dan lebih transparan”
Hal tersebut berkaitan erat dengan dimensi financial , khususnya dalam hal ketaatan  pada  hukum  dan  aturan  yang  berlaku  dan  laporan  keuangan  yang transparan. Pada Pasal 3 juga BKD sebagai organisasi publik harus meningkatkan pengelolaan  dan  pelayanan  informasi  di  lingkungan  badan  publik  untuk menghasilkan  layanan  informasi  yang  berkualitas.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan dimensi pelanggan, khususnya dalam hal budaya yang berorientasi layanan kepada pelanggan  (masyarakat)  agar  informasi  yang  dihasilkan  akuntabel  serta  dapat
dipertanggungjawabkan  sehingga  data  yang  dihasilkan  lebih  akuntabel  dan transparan  karena  seluruh  datanya  sudah  terintegrasi  sehingga  data-data  tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga berkaitan erat dengan dimensi Proses Bisnis Internal, khususnya optimalisasi fungsi proses bisnis.
Selanjutnya pada Stakeholder needs keempat tujuan BKD membuat SIPKD juga  dapat  membuat  penggunaan  sumberdaya  seperti  penggunaan  waktu  dan sumberdaya  manusia  lebih  efektif  dan  efisien  sehingga  waktu  yang  digunakan untuk  menginput  data  yang  dilakukan  oleh  staf  lebih  cepat  dan  akurat.  Hal  ini berkaitan erat dengan dimensi Proses Bisnis Internal, khususnya dalam optimalisasi biaya proses bisnis dan produktivitas operasional dan staf.
Pada Stakeholder needs terakhir,  untuk  mengikuti  regulasi  pemerintah khususnya  jika  terdapat  terdapat  aturan-aturan  baru  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah pusat, hal ini berkaitan erat dengan dimensi finansial, khususnya dalam hal  ketaatan  pada  hukum  dan  aturan  yang  berlaku  sehingga  BKD  harus  mampu untuk mengikuti aturan-aturan tersebut seperti pajak rumah makan yang pada tahun 2019 akan terintegrasi oleh SIPKD sehingga BKD selalu melakukan inovasi untuk memperbaharui SIPKD secara berkala dan dibuat secara fleksibel. Hal ini berkaitan dengan  dimensi  Belajar  dan  Bertumbuh,  khususnya  budaya   inovasi  produk  dan bisnis.
“Harapannya, jadi ditahun 2019 SIPKD harus ada update lagi untuk mengikuti kebijakan yang ada, saat ini kan misalnya pajak rumah makan, pajak daerah dari transaksi makan dan minum ke rekanan, pajaknya belum dipungut sekalian nanti akan diterapkan ditahun ini jadi nanti ada update lagi”

## C. Pemetaan Enterprise Goals dan IT Related Goals
Setelah  melalui  tahapan  identifikasi  5 stakeholder needs BKD  terkait SIPKD,  tahap  berikutnya  yaitu  pemetaan  tujuan  perusahaan  dengan  tujuan  yang terkait IT yang hasilnya terdapat pada Lampiran 3. Pemetaan Enterprise Goals dan IT Related Goals bertujuan untuk mengidentifikasi proses yang paling dekat terkait dengan  tujuan  IT  menggunakan processes capability model (PCM)  yang  dibagi menjadi 2 kategori yaitu, Primary (P) dan Secondary (S). Primary menunjukkan bahwa item tersebut memiliki prioritas tinggi, sedangkan secondary menunjukkan bahwa item tersebut memiliki prioritas terendah. Dari hasil pemetaan IT Related Goals dengan Enterprise Goals , yang dilihat hanya pada prioritas tinggi.
Pada  domain financial terpilih  3  COBIT  proses  yang  terkait  manajemen risiko  bisnis  yaitu  mengatur  risiko  bisnis  terkait  IT,  keamanan  informasi, pemrosesan infrastruktur dan aplikasi dan staf bisnis dan IT yang kompeten dan bermotivasi. Ketiga COBIT proses tersebut terkait dengan manajemen risiko bisnis karena untuk menilai sejauh mana suatu kejadian atau keadaan dapat mengganggu
proses  bisnis,  menilai  sejauh  mana  kesiapan  infrastruktur  IT  dan  aplikasi  untuk menunjang proses bisnis sehingga dapat mengurangi risiko bisnis di masa depan, dan  untuk  menilai  sejauh  mana  kompetensi,  kesiapan  dan  motifasi  staf  dalam menunjang IT untuk mengurangi risiko bisnis terkait IT.
Selanjutnya  pada  domain financial terpilih  3  COBIT  proses  yang  terkait pemenuhan kebutuhan terkait hukum dan regulasi pemerintah yaitu kepatuhan dan dukungan  IT  untuk  kepatuhan  bisnis  dengan  hukum  dan  peraturan  eksternal, keamanan  informasi,  pemrosesan  infrastruktur  dan  aplikasi,  dan  kepatuhan  IT terkait kebijakan internal. Ketiga COBIT proses tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan  terkait  hukum  dan  regulasi  pemerintah  karena  untuk  memenuhi kepatuhan  aturan  pemerintah  sebagai  perusahaan  badan  milik  pemerintah  dan aturan  internal  yang  dimiliki  oleh  BKD.  Terakhir  pada  domain financial terkait laporan  keuangan  yang  transparan  hanya  memiliki  1  COBIT  proses  yaitu transparansi biaya, manfaat, dan risiko IT karena pentingnya melaporkan performa dengan stakeholder terkait biaya, manfaat dan risiko IT yang dapat mengganggu tujuan BKD.
Pada domain customer terpilih 2 COBIT proses terkait budaya bisnis yang berorientasi  layanan  yaitu  penyelarasan  IT  dan  strategi  bisnis  dan  pemenuhan layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis. Kedua COBIT proses tersebut terkait budaya  bisnis  yang  terkait  layanan  karena  untuk  memastikan  bahwa  IT  dapat memberikan dukungan yang baik dan berkualitas untuk memastikan bahwa layanan di BKD dapat menghasilkan layanan informasi bagi stakeholder yang berkualitas.
Selanjutnya  pada  domain customer terpilih  2  COBIT  proses  terkait optimalisasi biaya pengiriman layanan yaitu transparansi biaya, manfaat, dan risiko IT dan optimalisasi aset, sumber daya, dan kemampuan IT. Kedua COBIT proses tersebut  terkait  optimalisasi  biaya  pengiriman  layanan  karena  dapat  membantu BOD  untuk  melakukan  estimasi  biaya  dan  melakukan  evaluasi  sehingga  tidak melakukan  hal  yang  sama  yang  dapat  menghambat  mencapai  tujuan  BKD  dan membuang sumberdaya secara tidak efisiensi.
Pada  domain  internal  terpilih  5  COBIT  proses  terkait  optimalisasi  fungsi proses bisnis pertama adalah penyelarasan IT dan strategi bisnis agar BKD dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan menciptakan strategi bisnis baru, IT juga dapat menjadikan BKD lebih kompetitif dan dapat meningkatan kualitas dan  otomatisasi  proses.  Kedua  adalah  pemenuhan  layanan  IT  sesuai  dengan persyaratan  bisnis  agar  keberlangsungan  kinerja  BKD  dalam  memenuhi  tugas dalam  memberikan  layanan  informasi  dapat  tercapai  dan  proses  yang  ada  dapat lebih dioptimalkan dan efisien. Ketiga adalah informasi dan solusi teknologi yang memadai, dalam memenuhi kewajiban BKD dalam memberikan layanan informasi berbasis  IT  diperlukan  informasi  yang  akuntabel  dan  solusi  teknologi  yang memadai  agar  dapat  mengoptimalkan  operasi  bisnis  di  BKD.  Keempat  adalah
kelincahan  IT  untuk  mengukur  seberapa  efisien  infrastruktur  IT  di  BKD  dapat memenuhi kebutuhan eksternal. Dan terakhir adalah pemberdayaan dan dukungan proses  bisnis  dengan  mengintegrasikan  aplikasi  dan  teknologi  ke  dalam  proses bisnis  dengan  adanya  integrase  antar  aplikasi  dan  teknologi  dapat  membuat penggunaan sumberdaya lebih efektif dan efisien dan dapat mengoptimalkan biaya perjalanan.
Selanjutnya  pada  domain  internal  terpilih  3  COBIT  proses  terkait optimalisasi  biaya  proses  bisnis  yaitu  pertama  adalah  realisasi  manfaat  dari portofolio investasi dan layanan yang diberikan oleh IT agar memastikan bahwa investasi TI memberikan manfaat yang disepakati terhadap strategi dengan risiko yang  disepakati dan  juga dapat  berkonsentrasi pada  pengoptimalan  sumber  daya agar dapat mengoptimalkan biaya yang keluar. Kedua adalah transparansi biaya, manfaat, dan risiko IT agar BOD dapat melakukan estimasi biaya proses bisnis dan melakukan  evaluasi  dan  terakhir  adalah  optimalisasi  aset,  sumber  daya,  dan kemampuan IT agar dapat menghasilkan keselarasan antara tujuan TI dengan tujuan bisnis dan dapat lebih mengembangkan aset, sumber daya dan IT yang ada di BKD.
Selanjutnya  pada  domain  internal  terpilih  2  COBIT  terkait  produktivitas operasional  dan  staf  yaitu  penggunaan  aplikasi,  informasi,  dan  solusi  teknologi yang memadai untuk menunjang produktivitas BKD dalam menyajikan informasi keuangan dan staff dan TI yang kompeten dan bermotivasi untuk membangkitkan staff  yang  berkontributif,  kreatif  dan  loyal  dalam  pekerjannya  serta  memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola IT di BKD.

## D. Pemetaan IT Related Goals Terhadap EDM
Setelah melalui tahapan pemetaan tujuan perusahaan terhadap tujuan terkait IT,  tahap  berikutnya  yaitu  memetakan IT Related Goals terhadap  domain  EDM yang  hasilnya  pada  lampiran  4.  Pemetaan IT Related Goals terhadap  EDM bertujuan untuk melihat peran governance khususnya BOD di BKD yaitu kepala badan BKD bapak Adi Isnanto dalam  mendukung kapabilitas SIPKD. Pada hasil pemetaan IT Related Goals terhadap COBIT proses pada domain EDM terpilih 5 proses COBIT. Pada proses EDM 01 bertujuan untuk menganalisa  keperluan tata kelola  IT  yang  konsisten  terintegrasi  dan  selaras  dengan  strategi,  tujuan  dan pemeliharaan keefektifan struktur yang ada. Lalu pada proses EDM 02 bertujuan untuk memastikan bahwa pengamanan nilai optimal dari pengadaan IT, servis,dan aset, melalui efisiensi biaya dan solusi IT dari hasil investasi IT oleh perusahaan. Pada proses EDM 03 bertujuan agar memastikan bahwa risiko IT perusahaan tidak melebihi  kemampuan  dan  toleransi   yang  telah  ditetapkan oleh  perusahaan  serta dikomunikasikan dan melakukan pengidentifikasi risiko yang berhubungan dengan IT. Lalu pada proses EDM 04 bertujuan memastikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan  dapat  terpenuhi  secara  optimal  sehingga  dapat  mendukung  tujuan perusahaan dengan biaya IT yang optimal. Terakhir pada proses EDM 05 bertujuan
agar  terdapat  komunikasi  yang  efektif  serta  melaporkan  performa  dan  hasil  IT kepada stakeholder secara transparan.
E. Maturity Level
Tabel 3 . Temuan Penelitian Proses COBIT 5 Temuan Saat Ini EDM01 (Evaluasi  Kerangka  Tata Kelola  dan  Pemeliharaan IT) (1) SOP atau standar yang mengatur untuk pengoperasian SIPKD  belum  tercantumkan,  SOP  hanya  mengatur operasional  BKD  dan  untuk  SIPKD  hanya  terdapat  user manual saja. EDM 02 (Evaluasi Pengamanan nilai  optimal  pengadaan IT) (1)  Belum  ada job desk dan  tanggungjawab  yang  jelas untuk melakukan pengamanan nilai optimal pengadaan IT. EDM 03 (Evaluasi  pengoptimalan risiko) (1)  Belum  ada  aturan  khusus  untuk  staf    melakukan pengoptimalan risiko IT hanya by case .
(2) SOP atau standar yang mengatur untuk pengoptimalan risiko  IT  belum  tercantumkan,  SOP  hanya  mengatur operasional. EDM 04 (Evaluasi optimalisasi sumber daya) (1) Kurangnya pengembangan kapasitas SDM. (2)  Pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen sumber daya belum konsisten. (3)  Belum  adanya  pengugasan  yang  jelas  terkait optimalisasi sumber daya. EDM 05 (Evaluasi  pelaporan  yang transparansi kepada stakeholder) (1)  Dalam  pembuatan  laporan  SIPKD  masih  suka  terjadi masalah  internal  seperti  sering  salah  input  karena  sering adanya mutasi pegawai yang sudah dilatih diganti dengan yang baru.
(2)    Belum  adanya  pembuatan  laporan  khusus  terkait performa IT.
(3)  Proses  pelaporan  sudah  direncanakan  tapi  belum dipantau/diatur karena job desk staff IT yang belum jelas.

## F. Analisis Kesenjangan
Melihat  dari  tingkat  kapabilitasnya,  tahap  berikutnya  adalah  pembuatan analisis kesenjangan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan kondisi  organisasi  saat  ini  dibandingkan  dengan  kondisi  yang  diharapkan  serta kondisi optimal dari sebuah proses tata kelola IT.
Kondisi  ideal  yang  diharapkan  BKD  adalah    level  4  ( Predictable )  yaitu kondisi  dimana  organisasi  sudah  melakukan  proses  pengukuran  yang  dijalankan dalam batasan-batasan yang telah disepakati oleh BKD dengan cara membuat SOP atau standar yang jelas serta adanya management sumberdaya manusia yang baik untuk proses kinerja SIPKD.
Dari hasil penilaian, terdapat kesenjangan antara kondisi yang ingin dicapai dengan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat dilihat tabel dan gambar berikut :
Tabel 4. Gap Analisis Dan Rekomendasi
Kondisi Saat Ini Target  Optimal Rekomendasi EDM 01 3 4 5 (1) Adanya SOP terkait pengoperasian SIPKD diimplementasikan dan dievaluasi kembali. (2)  SOP  mengatur  tentang  persyaratan  dan tahapan  melakukan  dokumentasi  terhadap
SIPKD dan dikontrol oleh BKD.
(3)  SOP  mengatur  infrastruktur  yang diperlukan untuk menjalankan SIPKD
(4)  Menggunakan  pengukuran  statistik  dari tujuan  dan  prosedur  lalu  dianalisis  dan dikontrol. (5)  Melakukan  teknik  analisis  dan  kontrol untuk  memastikan  batas  kontrol  variansi  dan dikoreksi jika dibutuhkan. EDM 02 2 4 5 (1) Mengevaluasi mutase pegawai untuk lebih efisien  dan  efektif  yang  sesuai  dengan kebutuhan  BKD  agar  menciptakan  pegawai yang  berkualitas  dan  kapabilitas  pegawai  IT
dapat terpenuhi.
(2)  Terdapat  pemisahan  tugas  dan  tanggung jawab  yang  jelas,  diatur,  dikontrol  dan  di implementasikan melalui SOP yang ada.
(3) Melakukan manajemen sumber daya untuk melakukan  pengamanan  aset  SIPKD  beserta job  desk  yang  jelas  dalam  melakukan dokumentasi saat melakukan pengamanan nilai aset SIPKD. (4)  SOP  mengatur  tentang  persyaratan, pedoman  saat  melakukan  dokumentasi  dan kontrol. (5)  SOP  mengatur  pedoman,  pendefinisian unsur-unsur fundamental yang harus dilakukan dalam  melakukan  pengamanan  nilai  aset SIPKD. (6)  Melakukan  pengukuran  proses  kinerja dalam  pengamanan  nilai  aset  SIPKD  dan langkah-langkah  proses  pengukuran  diketahui dan diatur serta hasil pengukuran dianalisis dan dilaporkan.
(7)  Melakukan  teknik  analisis  dan  kontrol untuk  menggambarkan pengamanan  nilai aset
Kondisi Saat Ini Target Optimal Rekomendasi serta  melakukan  batas  kontrol  variansi  dan hasil dianalisis dan dikorektif jika diperlukan. EDM 03 2 4 5 (1)  Melakukan  manajemen  sumber  daya manusia  untuk  melakukan  pengoptimalan risiko IT beserta job desk yang jelas, dikelola dan dikomunikasikan secara efektif. (2)  Terdapat  perdoman  bagi  staff  dalam melakukan  pengoptimalan  risiko  IT  serta pengdefinisian yang jelas dalam menggambarkan  unsur-unsur  fundamental dalam melakukan pengoptimalan risiko IT. (3)  SOP  mengatur  persyaratan  dokumentasi dan  kontrol  serta  ditinjau  sesuai  aturan  yang telah disepakati
(4)  SOP  mengatur  lingkungan  infrastruktur yang  diperlukan  untuk  pengoptimalkan  risiko IT. (5)  Melakukan  pengukuran  proses  kinerja pengoptimalan  risiko  IT,  langkah-langkah proses  pengukuran  diketahui  dan  di  tentukan sesuai  metode  pengukuran  yang  telah disepakati. (6)  Hasil  pengukuran  digunakan  untuk menggambarkan pengoptimalkan risiko IT. (7) Melakukan teknik analisis dan kontrol serta melakukan  batas  kontrol  variansi    untuk mengetahui penyebab variansi dan melakukan perbaikan penyebab variansi. EDM 04 1 4 5 (1)  Pengalokasian  sumberdaya  yang  baik khususnya  pengembangan  kapasitas  SDM bagian IT  serta konsistensi penerapan prinsip- prinsip  manajemen  sumber  daya  diharapkan kebijakan  yang  diatur  dalam  SOP  yang mendetail  seperti  job  desk,  kompetensi  staff dan  pemisahan  tanggung  jawab  yang  jelas sehingga  penggunaan  sumberdaya  dapat teralokasikan dengan optimal.
(2)  SOP  mengatur  persyaratan  dokumentasi dan  kontrol  yang  dilakukan  BKD  dalam melakukan optimalisasi sumberdaya. (3)  SOP  mengatur  pedoman,  pendefinisian serta menggambarkan unsur-unsur fundamental  yang  harus  dilakukan  dalam
Kondisi Saat Ini Target  Optimal Rekomendasi melakukan  optimalisasi  sumberdaya  secara mendetail. (4)  SOP  mengatur  lingkungan  infrastruktur yang dibutuhkan dalam melakukan optimalisasi sumber daya. (5)  Melakukan  metode  untuk  melakukan pemantauan optimalisasi sumberdaya. (6)  Melakukan  pengukuran  proses  kinerja pengoptimalan  sumberdaya,  langkah-langkah proses  pengukuran  diketahui  dan  di  tentukan sesuai  metode  pengukuran  yang  telah disepakati.
(7) Melakukan teknik analisis dan kontrol serta melakukan  batas  kontrol  variansi    untuk mengetahui penyebab variansi dan melakukan perbaikan penyebab variansi. EDM 05 2 4 5 (1)  Meningkatkan  kualitas  pelaporan  yang lengkap,  tepat  waktu  dan  akurat  terutama dalam keakuratan data dalam melakukan input data yang dilakukan oleh staff.
(2)  Melakukan  pemantauan  proses  pelaporan agar sesuai dengan tujuan perusahaan (3) Melakukan pembagian job desk yang jelas dalam  pembagian  tugas  dan  tanggunjawab dalam melakukan pelaporan yang transparansi. (4)    SOP  mengatur  standar  pelaporan  yang secara  transparansi  serta  berisikan  pedoman, pendefinisikan  unsur-unsur  fundamental  yang harus dilakukan..
(5)  SOP  mengatur  infrastruktur  yang diperlukan  dalam  pembuatan  laporan  yang transparansi.
(6)  )  Melakukan  pengukuran  proses  kinerja pembuatan  pelaporan  yang  transparansi, langkah-langkah  proses  pengukuran  diketahui dan  di  tentukan  sesuai  metode  pengukuran yang telah disepakati.
(7) Melakukan teknik analisis dan kontrol serta melakukan  batas  kontrol  variansi    untuk mengetahui penyebab variansi dan melakukan perbaikan penyebab variansi.
Tabel  4  menunjukkan  kondisi  saat  ini EDM01  di  BKD berada di  level  3 karena  sudah  terdapat  jaminan  atau  kepastian  yang  diperoleh  BKD  agar  SIPKD
dapat  berjalan  dengan  efektif  lalu  proses  prosedur  operasional  sudah  dikelola dengan  baik  seperti  pemantauan  kinerja,  pemisahan  tugas  dan  sumberdaya  yang dibutuhkan untuk mengoperasikan SIPKD dan sudah terdapat standar yaitu juklak juklis serta kontrol dan dokumentasi yang sudah dikerjakan.
Pada kondisi saat ini EDM02 berada pada level 2 karena BKD sudah mampu mengamankan  nilai aset  SIPKD serta  proses pengamanan aset  sudah  direncakan dan dipantau melalui rapat tahunan .
Pada  kondisi  saat  ini  EDM  03  berada  di  level  2  karena  BKD  sudah merencanakan dan memantau serta dapat mengatasi risiko yang sering muncul dan risiko yang  muncul tidak melebihi risk appetite .
Pada kondisi saat ini EDM 04 berada di level 1 karena belum terpenuhinya kebutuhan sumberdaya manusia yang optimal dalam menjalanan SIPKD dan belum konsistennya penerapan prinsip-prinsip manajemen sumberdaya.
Pada kondisi saat ini EDM 05 berada di level 2 karena sudah terdapat dasar untuk laporan kepada stakeholder dan komunikasi yang efektif dengan stakeholder . Hasil  laporan  SIPKD  sudah  direncanakan  dan  dipantau  secara  transparansi  serta sudah terdapat pemisahan tanggung jawab dan otoritas yang baik untuk pembuatan laporan kepada stakeholder .
Gambar 5. Diagram Kesenjangan Level Yang Dicapai Saat Ini Dengan Target Level

## 5. Simpulan

## A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi menggunakan pendekatan capability level pada domain Evaluate, Direct and Monitor mendapatkan nilai rata-rata skor 2 ( managed ) yang artinya pada level ini, kebijakan organisasi telah dibuat dan telah diimplementasikan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  SOP  secara
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 EDM 01 EDM 02 EDM 03 EDM 04 EDM 05 Saat Ini Target Optimal
tertulis yang mengatur alur kerja SIPKD dan masih lemahnya pengelolaan sumber daya  manusia  yang  ada  di  BKD  Kota  Salatiga,  khususnya  yang  terkait  dengan pengelolaan SIPKD.

## B. Keterbatasan
Penelitian  ini  telah  diusahakan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur ilmiah, namun demikian masih  memiliki keterbatasan seperti penelitian ini tidak komprehensif karena hanya melihat kinerja SIPKD dan tidak mencapai keseluruhan sistem informasi yang berada di BKD, penelitian ini terdapat keterbatasan waktu sehingga ada kemungkinan hasil penelitian yang diharapkan belum maksimal.

## C. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diharapkan  penelitian  selanjutnya diharapkan semua narasumber staff pranata IT di BKD dapat dilakukan wawancara yang  lebih  mendalam  dan  periode  wawancara  diperpanjang  serta  dimasa-masa narasumber  sedang  tidak  sibuk  bekerja.  Bagi  yang  berminat  pada  penelitian selanjutnya dapat melakukan audit sistem informasi seluruh sistem dan subsistem informasi yang dapat mempengaruhi output SIPKD.

## Daftar Pustaka
[1] “Gartner Market Databook, 1Q18 Update,” www.gartner.com , 2018. .
[2] M. A. F. Hakim, “Hilangnya Uang Nasabah BRI Kediri Diduga Mengalir ke Luar Negeri,” kompas.com , 2018. .
[3] T.  Kurnia,  “Jutaan  Data  Pengguna  Aplikasi  Transportasi  Online  Ini  Bocor,” liputan6.com , 2018. .
[4] P. K. Salatiga, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Salatiga Tahun 2017,” Salatiga, 2018.
[5] R.  A.  Fajrin,  Murahartawaty,  and  S.  F.  S.  Gumilang,  “Perancangan  Tata  Kelola Teknologi  Informasi  di  BAPAPSI  Pemkab  Bandung  Menggunakan  framework COBIT 5 Pada Domain EDM dan DSS,” J. Inf. Syst. Eng. Bus. Intell. , vol. 2, no. 2, pp. 74–80, 2016.
[6] D. Ciptaningrum, E. Nugroho, and D. Adhipta, “Audit Keamanan Sistem Informasi Pada Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta Menggunakan Cobit 5,” vol. 2015, no. Sentika, p. 6, 2015.
[7] dan A. S. Abdul Hakim, Hoga Saragih, “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Framework COBIT 5 Di Kementrian ESDM (Studi Kasus pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM),” vol. 12, pp. 108–117, 2014.
[8] B.  Supradono,  “Tingkat  Kematangan  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  (  It Governance  )  Pada  Layanan  Dan  Dukungan  Teknologi  Informasi  (  Kasus : Perguruan  Tinggi  Swasta  Di  Kota  Semarang  ),” Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun. Terap. , vol. 2011, no. Semantik, pp. 0–6, 2011.
[9] N. Azizah, “Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework COBIT 4.1 Pada E- Learning UNISNU Jepara,” vol. 8, no. Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Sistem Informasi
(Journal of Information System), pp. 1–10, 2017.
[10]  ISACA, “COBIT 5 ISACA’s new framework for IT Governance, Risk, Security and Auditing An overview,” ISACA Whitepapers , p. 39, 2013.
[11]  Badan  Keuangan  Kota  salatiga,  “Struktur  Organisasi,” Badan Keuangan Kota Salatiga , 2019. .