URGENSI  MENJAGA  KONSTRUKSI KONSTITUSIONALITAS NEGARA  HUKUM INDONESIA
Oleh: Hairus Pengajar  pada Politeknik  Negeri  Malang Jl.  Soekarno Hatta  6

## Abstrak
Konstruksi  hegara  hukum  Indonesia  sudah  diatur  dalam  konstitusi.    Secara konstiusionalitas, di negara hukum menuntut konsekuensi, bahwa
penyelenggaraan  pemerintahan  harus  didasarkan  pada  hukum.  Sayangnya  dalam kenyatan,  seringkali  banyak  ditemukan  praktik  penyelenggaraan  kekuasaan  atau berpemerintahan  yang  tidak  menjadikan  norma  hukum  atau  konstitusi  sebagai pijakannya.  Temuan-temuan  sebagai  fakta  keprihatinan  inilah  yang  kemudian menjadi  tuntutan  supaya  setiap  pihak,  khususnya  kalangan  penyelenggara  negara untuk  memperbaiki  perilaku-perilakunya  supaya  menjadi  subyek  hukum  yang menguatkan  bangunan  negara  hukum.
Kata kunci: konstitusi,  negara  hukum,  penyelenggaraan  kekuasaan

## Abstract
Construction  of  Indonesian  law  has  been  regulated  in  the  constitution.  In constitutionality,  in  the  state  of  law  demands  the  consequences,  that  the administration of government must be based on law. Unfortunately in reality, it is often  found  that there are practices of power or government administration that do  not  make  legal  norms  or  constitutions  the  basis.  These  findings  are  facts  of concern  which  later  became  a  demand  that  each  party,  especially  the  state administrators,  to  improve  their  behavior  in order to become legal subjects that strengthen the building of the rule of law.
Keywords: constitution, state of law, implementation of power

## PENDAHULUAN
Negara  merupakan  “perwakilan”  tertinggi  rakyat.  Konstruksi  negara idealnya  menjadi  perwujudan  suara  rakyat.  Negara  menjadi  ada  karena  rakyat, atau  tanpa  rakyat,  tidak  mungkin  ada  negara. 1 Di  era  modern,  negara  sebagai  suatu organisasi  kekuasaan  keberadaannya  dipahami  sebagai  hasil  bentukan  masyarakat melalui  proses  perjanjian  sosial  antara  warga  masyarakat.  Keberadaan  negara menjadi  kebutuhan  bersama  untuk  melindungi  dan  memenuhi  hak-hak  individu warga  negara  serta  menjaga  tertib  kehidupan  sosial  bersama.  Kebutuhan  tersebut dalam  proses  perjanjian  sosial  termanifestasi  menjadi  cita-cita  atau  tujuan  nasional yang  hendak  dicapai  sekaligus  menjadi  perekat antara  berbagai  komponen  bangsa.
Untuk  mencapai  cita-cita  atau  tujuan  tersebut,  disepakati  pula  dasar-dasar organisasi  dan  penyelenggaraan  negara.  Kesepakatan  tersebutlah  yang  menjadi
1 Mukarom Abbas, Negara  dan  Hak   Asasi  Manusia ( Catatan  Pergulatan Memperjuangk an Hak  Masyarak at Pinggiran), (Perdikan, Jakarta, 2009),  hlm.  35.
pilar  dari  konstitusi  sebagaimana  dinyatakan  oleh  William  G.  Andrew  bahwa terdapat  tiga  elemen  kesepakatan  dalam  kontitusi,  yaitu  (1)  tentang  tujuan  dan nilai  bersama  dalam  kehidupan  berbangsa (the  general  goals  of  society  or  general acceptance  of  the  same  philosophy  of  government) ;  (2)  tentang  aturan  dasar sebagai  landasan  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan (the  basis  of government) ;  dan  (3)  tentang  institusi  dan  prosedur  penyelenggaraan  negara (the form  of  institutions  and  procedure) . 2 Konstitusionalitas  negara  inilah  yang menjadikan  suatu  negara,  termasuk  Indonesia  menjadi  kuat  eksistensinya.  Dalam konstitusi  terkandung  norma-norma  dasar  atau  yang  bersifat  asasi  yang  berkenaan dengan tata kelola kehidupan bernegara atau kewajiban-kewajiban konstitusionalitas  suatu  lembaga  negara  untuk  menjalankan  konstitusi  supaya  hak- hak asasi  manusia  atau warga  Negara  terpenuhi.
Uraian  tersebut  menunjukkan  eksistensi  strategis  negara.  Posisi    strategis ini  bisa  terbaca  melalui  konstitusi  yang  diproduk  dan  diberlakukannya.    Sebagai hukum  dasar,  konstitusi  menjadi  aturan  main  yang  secara  umum  menentukan hubungan  negara  (pemerintah)  dengan  warga  atau  antar  warga  negara,  serta  antar kepentingan  mendasar  lainnya  dalam  kehidupan  kemasyarakatan  dan kenegaraan.

## PEMBAHASAN
Konsttusi  sudah  menggariskan  eksistensi  Indonesia  sebagai  negara  hukum. Memang  dalam  konstitusi  tidak  perlu  ada  penjelasan  tentang  pengertian  negara hukum.  Sebagai  hukum  dasar,  konstitusi  sudah  jelas  menyebutkan  kedudukan Indonesia  sebagai  Negara  yang  menempatkan  hukum  sebagai  supremasi.  Dengan konstitusi  ini,  idealnya  setiap  pilar  negara  (penyelenggara  kekuasaan)  dan  warga negara,  mampu    menunjukkan  sikap  dan  perilaku  yang  benar  secara  yuridis- konstitusional, sehingga dengan perilakunya ini, bangunan negara yang didasarkan  atas norma  yuridis  menjadi  kuat.
Padmo  Wahjono 3 dengan  mengutip  pernyataan  Oemar  Seno  Adji  dalam Indonesia  Negara  Hukum menyimpulkan  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  umum negara  yang  berdasar  atas  hukum  terletak  pada  dua  hal,  yaitu  (1)  teori rechtsstaat yang  dicirikan  dengan  adanya  pengakuan  hak-hak  asasi  manusia,  adanya  Trias Politica,  adanya  pemerintahan  yang  berdasarkan  undang-undang  dan  adanya peradilan  administratif;  dan  (2)  teori rule  of  law yang  dicirikan  dengan  adanya konstitusi  yang  bersumber  pada  hak-hak  asasi  manusia,  adanya  persamaan menurut  hukum  bagi  semua  orang  dan  adanya  prinsip  bahwa  hukum  mengatasi segala-galanya.
Baik  konsep rule  of  law maupun rechtsstaat selalu  mengalami perkembangan  dari  waktu  ke  waktu,  sehingga  pengertian  keduanya  pada  masa kini  mempunyai  beberapa  perbedaan-perbedaan  dengan  pengertian  keduanya  pada masa  lalu. 4 Apapun  perbedaannya,  justru  dapat  dipahami,  bahwa  norma  yuridis merupakan  titik  tekan  yang  menentukan  suatu  konstruksi  Negara  adalah  negara
2 William  G.  Andrews, Constitutions  and  Constitutionalism ,  3rd  edition,  (New  Jersey: Van  Nostrand Company, 1968),  hlm.  12  – 13.
3 Padmo  Wahjono,  “Indonesia  ialah  Negara  yang  Berdasarkan  atas  Hukum” ,  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  diucapkan  pada tanggal 17 Nopember  1979.
4 Jimly  Asshiddiqie, Teori  dan  Aliran  Penafsiran  Huk um  Tata  Negara , Cet. I, (Jakarta: Ind Hill-Co.,  1997),  hlm.  4.
hukum,  sehingga  untuk  memperkuat  negara  hukum,  salah  satunya  mengandalkan kualitas  produk  nromanya  dan  implementasinya,  khususnya  di  ranah  penegakan hukumnya  ( law enforcement )
Sebagaimana  telah  menjadi  pengetahuan  bersama,  gagasan  negara  hukum merupakan  gagasan  modern  yang  mempunyai  banyak  perspektif  dan  boleh dikatakan  selalu  aktual.  Istilah  negara  hukum  merupakan  terjemahan  langsung dari  istilah (rechtsstaat) .  Dalam  memberikan  pengertian  mengenai  gagasan  negara hukum  ini,  setiap  orang  dapat  memberikan  bobot  penilaian  yang  berlebihan  baik terhadap  kata  “negara”  maupun  kata  “hukum”. 5 Setidaknya  terdapat  dua  tradisi besar  gagasan  negara  hukum  di  dunia,  yaitu  negara  hukum  dalam  tradisi  Eropa Kontinental  yang  disebut rechtsstaat dan  negara  hukum  dalam  tradisi  Anglo Saxon  yang  disebut  dengan rule of law .
Menurut  Wolfgang  Friedmann,  gagasan  negara  hukum  tidak  selalu  identik dengan rule  of  law .  Sedangkan  istilah Rechtsstaat mengandung  pengertian  adanya pembatasan  kekuasaan  negara  oleh  hukum.  Menurut  Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily Ibrahim,  di  Inggris  sebutan  untuk  istilah  negara  hukum  adalah Rule  of  Law , sedangkan  di Amerika  Serikat Government of Law, But Not of Man . 6
Gagasan  mengenai Rechtsstaat ini  berkembang  dalam  suasana  liberalisme dan  kapitalisme  yang  sedang  tumbuh  pesat  di  Eropa  pada  sekitar  abad  ke-18  yang dipelopori  oleh  Immanuel  Kant  yang  mengidealkan  paham laissez  faire  laissez aller dan  gagasan  negara  jaga  malam (nachwachtersstaat) .  Dalam  gagasan  ini setiap warga negara dibiarkan menyelenggarakan sendiri usaha-usaha kemakmurannya.  Negara  tidak  perlu  ikut  campur  dalam  urusan-urusan  yang  dapat ditangani  sendiri  oleh  masyarakat.  Negara  cukup  berfungsi  sebagai  penjaga  pada malam  hari  yang  melindungi  seluruh  rakyat  agar  tetap  merasa  aman  dan  hidup tenteram. 7
Salah  satu  ahli  yang  sering  dirujuk  ketika  membicarakan  topik  Negara Hukum (Rechtsstaat) dalam  tradisi  Eropa  Kontinental  adalah  Friedrich  Julius Stahl.  Pandangannya  tentang Rechtsstaat merupakan  perbaikan  dari  pandangan Immanuel  Kant. 8 Unsur-unsur  yang  harus  ada  dalam rechtsstaat adalah  pertama, pengakuan  hak-hak  asasi  manusia (grondrechten) ;  kedua,  pemisahan  kekuasaan (scheiding  van  machten) ;  ketiga,  pemerintahan  berdasar  atas  undang-undang (wetmatigheid van het bestuur) ; dan keempat, peradilan administrasi (administratieve  rechtspraak) .    Sedangkan  unsur-unsur  yang  harus  terdapat  dalam rule  of  law adalah  pertama,  supremasi  hukum (supremacy  of  law) ;  kedua, persamaan  di  depan  hukum (equality  before  the  law) ;  ketiga,  konstitusi  yang berdasarkan  atas hak-hak  asasi  manusia (constitution based on human rights) . 9 Syarat-syarat  dasar  bagi  pemerintahan  demokratis  di  bawah  konsep rule  of law adalah  pertama,  perlindungan  konstitusional;  kedua,  kekuasaan  kehakiman yang  bebas  dan  tidak  memihak;  ketiga,  pemilihan  umum  yang  bebas;  keempat, kebebasan  menyatakan  pendapat;  kelima,  kebebasan  berserikat  dan  beroposisi;
5 Oemar  Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Huk um ,(Jakarta: Erlangga,  1985),hlm.11.
6 Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  Huk um  Tata  Negara  Indonesia ,  (Jakarta: Pusat Studi Hukum  Tata Negara Fakultas Hukum  Universitas Indonesia, 1976),  hlm.  8.
7 Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Huk um Nasioanal di Abad Globalisasi , Cet. I, (Jakarta:  Balai  Pustaka, 1998),  hlm.  90.
8 Padmo  Wahjono, Pembangunan  Huk um  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Ind-Hill  Co,  1989),  hlm. 30.
9 Ibid .
dan  keenam,  pendidikan  kewarganegaraan.  Sekali  lagi  ingin  ditekankan  di  sini bahwa  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  menjadi  pilar  yang  sangat  penting  baik dalam  negara  hukum  tradisi rechtsstaat maupun  dalam  tradisi rule  of  law .  Dengan kata  lain,  keberadaan  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan  tidak  memihak menjadi  syarat  yang  penting  bagi  kedua  tradisi  negara  hukum  tersebut.
Sementara  itu,  Franz  Magnis-Suseno  menyebut  empat  syarat  dalam gagasan  negara  hukum  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain,  yaitu  pertama, adanya  asas  legalitas  yang  berarti  pemerintah  bertindak  semata-mata  atas  dasar hukum  yang  berlaku;  kedua,  adanya  kebebasan  dan  kemandirian  kekuasaan kehakiman  terutama  dalam  fungsinya  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan; ketiga,  adanya  jaminan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia;  dan keempat,  adanya  pemerintahan  berdasarkan  sistem  konstitusi  atau  hukum  dasar.
Dalam  bahasa  lain,  Franz  Magnis  Suseno 10 menyebut,  bahwa    secara  moral politik  setidaknya  ada  empat  alasan  utama    orang    menuntut  agar  negara diselenggarakan  (dijalankan)  berdasarkan  atas  hukum  yaitu:  (1)  kepastian  hukum, (2)  tuntutan  perlakuan  yang  sama,    (3)  legitimasi  demokrasi,  dan    (4)  tuntutan  akal budi.
Adnan  Buyung  Nasution,  dan  Von  Savigny  berpendapat,  bahwa  negara hukum  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pengertian  negara  demokrasi.  Hukum  yang  adil hanya  ada  dan  bisa  ditegakkan  di  negara  yang  demokratis.    Dalam  negara  yang demokrasi,  hukum  diangkat,  dan  merupakan  respon  dari  aspirasi  rakyat.  Oleh sebab  itu  hukum  dari  rakyat  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat. 11 Maksud  untuk  rakyat ini  adalah  perwujudan  kalau  hukum  itu  dibentuk  untuk  memberikan  keadilan. Ketika  rakyat  merasakan  keadilan  dalam  hubungannya  dengan  negara,  berarti negara  hukum  terbentuk  dengan  benar.
Istilah  “ rechtsstaat ”  (negara  hukum)  adalah  suatu  istilah      muncul  abad  ke- 19.    Lebih  muda  dari  dari  istilah-istilah  ketatanegaraan  lainnya  seperti:  demokrasi, konstitusi,  kedaulatan,  dan  lain  sebagainya.  Menurut  Soediman  Kartohadiprodjo, istilah  “ rechtsstaat ”  pertama  kali  di  gunakan  oleh  Rudolf  ven  Gueist  seorang  guru besar  Berlin.    Tetapi  konsep  negara  hukum  itu  sendiri  sudah  dicetuskan  sejak  abad ke-17,  bersama-sama  dengan  timbulnya  perlawanan  terhadap  sistem  pemerintahan (kekuasaan)  yang    absolut,  otoriter,  bahkan  sewenang-wenang.  Secara  teoritikal konsep  negara  hukum  lahir  sebagai  reaksi  terhadap  konsep  kedaulatan  negara tradisional  yang  di  gagas  oleh:  Augustinus,  Thomas  Aquinas  (teori  kedaulatan tuhan)  ,  Machiavelli,  Paul  Laband,  Georg  Jellinek      (teori  negara  kekuasaan),  Jean Bodin    (teori  kedaulatan  raja),  Thomas  Hobbes    (teori  konstruk,  Home  homini lupus),  Rouseau,  Montesquieu,  John  Lockc  (teori  kedaulatan  rakyat),    Hugo  de Groot, Krabbe, Leon  Duguit  (teori  kedaulatan  hukum  atau supremacy of law ). 12
Predikat  negara  hukum  menggambarkan  bahwa  segala  sesuatu  harus berjalan  menurut  aturan  yang  jelas;  masyarakat  yang  merupakan  warga  negara hidup  dalam  ketertiban,  ketenangan,  keamanan  dan  keadilan.  Hukum  dibuat sebagai  salah  satu  sarana  untuk  menciptakan  kondisi  demikian.  Sebagai  sebuah
10 Franz  Magnis Suseno, Etik a Politik ; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , (Gramedia  Pustaka Utama,  Jakarta,  1994),  hlm.  295.
11 Purnadi  Purbacaraka  &  M.  Chaidir  Ali, Disiplin  Huk um ,  (Alumni,  Bandung,  1986), hlm.  14-24.
12 C.S.T.  Kansil  &  Christine  S.T.  Kansil, Ilmu  Negara ,  (Pradnya  Paramita, Jakarta, 2001) hlm.  138-140.
sarana,  dia  lebih  berjalan  pada  proses.  Untuk  mencapai  hasil  yang  maksimal, maka  proses  harus  berjalan  secara  maksimal  pula.  H.L.A.  Hart  (1965)  mengatakan bahwa  untuk  menciptakan  keadilan,  hukum  harus  meliputi  tiga  unsur  nilai,  yakni kewajiban,  moral  dan  aturan.  Karenanya  hukum  tidak  dapat  dipisahkan  dari dimensi  moral. 13 Jadi  apabila  ingin  menciptakan  keadilan  dalam  masyarakat  maka unsur  moral  harus  dipenuhi.  Belum  terciptanya  rasa  keadilan  atau  dengan  kata  lain gagalnya  penegakan  hukum  dalam  masyarakat  kita  sampai  saat  ini  karena  belum adanya  "pengawalan"  moral  dari  aparat penegaknya.
Kehidupan  sosial  masyarakat  tidak  akan  pernah  terlepas  dari  relasi  satu sama  lain.  Di  sinilah  sistem  hukum  bekerja.  Sistem  hukum,  bertanggung  jawab menjamin  dihormatinya  hak  dan  dipenuhinya  kewajiban  yang  timbul  dalam kehidupan  sosial.  Dalam  hal  ini  masyarakat  "minimal"  menjalankan  apa  yang diperintahkan  oleh  hukum  dan  meninggalkan  larangan-larangan  hukum.  Inilah yang  penulis  maksud  dari  hukum  sebagai  jaring  terluar.  Sebenarnya,  kalau  kita dapat  memenuhi  standar  minimal  ini  saja,  keadilan  sudah  bisa  tercipta.  Namun yang  terjadi  tidak  demikian.  Jaring  terluar  ini  sering  dilanggar  dengan  melakukan tindakan-tindakan  yang  melanggar  hukum,  yang  menimbulkan  "kekacauan" dalam  sistem  sosial  yang  ada.  Lebih  parah  lagi,  para  pelanggar  hukum  sering berlindung  dibalik  teks-teks  hukum  dengan  "mengutak-atik"  dan  mencari  celah dalam  aturan  hukum. 14
Dinamika  yang  terjadi  dalam  proses  pencarian  keadilan  pada  pranata hukum  di  negara  ini  telah  berkembang  menjadi  begitu  kompleks.  Keadilan menjadi  sesuatu  yang  langka  dan  sulit  ditemukan.  Kalaulah  ada,  harus  dibeli dengan  harga  yang  cukup  mahal,  sehingga  tidak  perlu  heran  kalau  yang  dapat menikmati  keadilan  di  negara  hukum  ini  hanyalah  segelintir  orang,  yaitu  orang- orang  yang  mempunyai  cukup  uang  untuk  membelinya. 15
Jika  sudah  seperti  itu,  yang  menjadi  obyek  gugatan  adalah  identitas  negara hukum.    Identitas  negara  hukum  tersebut  ternyata  tidak  mudah  dijaga  oleh  setiap unsur  bangsa  ini,  tidak  terkecuali  unsur  penegak  hukum,  padahal  unsur  penegak hukum    merupakan  pelaku  utama  yang  menentukan  potret  dan  jati  diri  negara hukum.
Hugo  Krabe  sebagai  seorang  ahli  yang  mempelopori  hal  ini,  berpendapat bahwa  “negara  seharusnya  negara  hukum  ( rechstaats )  dan  setiap  tindakan  negara harus  didasarkan  pada  hukum  atau  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  pada hukum”. Hans  Kelsen  mengatakan  bahwa  pada  hakekatnya  negara  adalah  identik dengan  hukum,  karena  itu  tertib  hukum  tidak  ada  bedanya  dengan  tertib  negara. Sejarah  pemikiran  tentang  negara  hukum  ini,  nampaknya  sejalan  dengan  sejarah perkembangan  manusia  untuk  menghapus  sistem  pemerintahan  absolut.  Namun perlu  dicatat  bahwa  perjuangan  konstitusional  yang  membatasi  kekuasaan  raja banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai  perkembangan  di  antaranya:  (1)  reformasi;  (2) renaissance; (3) hukum  kodrat; (4) timbulnya  kaum bourgeoisie. 16
Era  reformasi  di  Indonesia  yang  ditandai  dengan  tuntutan  melakukan penguatan  di  ranah  negara  hukum,  memang  sudah  seharusnya  diisi  oleh  para
13 Mardian  Alisyaban  Hidayat,  http://www.mardianaly.co.cc/2010/04/makalah-moral-dan- hukum-positif.html,  diakses tanggal 19 Mei 2018.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Mukarom  Abas, Op.Cit , hal. 3.
pejuangnya  dengan  mengupayakan  secara  maksimal  dalam  bentuk  memperbanyak kinerja  yang  berkaitan  dengan  pembaruan  di  bidang  hukum  dam  aspek-aspek lainnya.  Pembaruan  di  bidang  ini  akan  bisa  membuat  negara  hukum  menjadi  lebih kuat  dibandingkan  dengan  sebelumnya.  Perubahan  besar  hanya  bisa  terwujud  di tangan  sejumlah  orang  yang  bersungguh-sungguh  berkinerja  keras  dalam merancang  dan mewujudkannya.

## PENUTUP
Suatu  negara  berbentuk  atau  beridentitas  negara  hukum    seperti  Indonesia ini  karena  adanya  jaminan  konstitusi  yang  menentukannya.  Eksistensi  Indonesia secara konstitusi ini sudah jelas. Masalahnya kemudian  terletak  pada pengimplementasian atau pembuktian kalau memang dalam kehidupan bermasyarakat  dan  khususnya  bernegara  (pemerintahan),    negeri  ini  masih  negara hokum  atau  tidak.  Dalam  fakta-fakta  yang  terbaca,  seringkali  banyak  dan  beragam ditemukan  praktik  penyelenggaraan  kekuasaan  atau  rpemerintahan  yang  tidak menjadikan  norma  hukum  atau  konstitusi  sebagai  pijakannya.
Konstitusi  tidak  diposisikan  dalam  keberdaulatan  oleh  sebagian  elitis  atau pihak-pihak  tertentu.  Temuan-temuan  kasus  sebagai  fakta  keprihatinan  inilah  yang kemudian menjadi tuntutan supaya setiap pihak, khususnya kalangan penyelenggara  negara  untuk  memperbaiki  perilaku-perilakunya  supaya  menjadi aktifitas  yang  menguatkan  bangunan  negara  hukum.  Reformasi  secara  etis  (moral) akan berpengaruh  kuat  terhadap  perubahan  di bidang  penegakan  hukumnya.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
C.S.T.  Kansil  &  Christine  S.T.  Kansil,  2001, Ilmu  Negara ,  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Franz  Magnis  Suseno,    1994, Etika  Politik;  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern ,   Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama. Jimly  Asshiddiqie,  1997, Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara , Cet. I, Jakarta:  Ind Hill-Co.
Jimly  Asshiddiqie,  1998, Agenda  Pembangunan  Hukum  Nasioanal  di  Abad Globalisasi ,  Cet. I, Jakarta:  Balai  Pustaka.
Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim,  1976, Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia , Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia.
Mukarom  Abbas,  2009, Negara  dan  Hak  Asasi  Manusia ( Catatan  Pergulatan Memperjuangkan Hak Masyarakat Pinggiran), Perdikan,  Jakarta,  2009. Oemar  Seno Adji,  1985, Peradilan Bebas Negara Hukum , Jakarta:  Erlangga.
Padmo Wahjono,  1989, Pembangunan Hukum di Indonesia , Jakarta:  Ind-Hill  Co. Purnadi  Purbacaraka  & M. Chaidir  Ali,   1986, Disiplin  Hukum , Bandung:  Alumni. William  G.  Andrews,  1968, Constitutions  and  Constitutionalism , 3rd edition, New Jersey:  Van  Nostrand  Company.

## Internet  dan  Orasi
Mardian Alisyaban Hidayat, http://www.mardianaly.co.cc/2010/04/makalah- moral-dan-hukum-positif.html,  diakses  tanggal  19 Mei  2018
Padmo  Wahjono,  “Indonesia  ialah  Negara  yang  Berdasarkan  atas  Hukum”,  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia,  diucapkan  pada tanggal  17 Nopember  1979