Jejak Dakwah Kiai Sebagai Creator Dalam Dinamika Perubahan Sosial
Traces of Kiai ’ s Islamic Da'wah as Creators in the Dynamics of Social Change

## Rojabi Azharghany
Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia azharghany@unuja.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the traces of the role of da'wah dakwah kiai as a creator agent in facing social changes in society. The discussion is by conducting a study on the results of scholarly research written since 1974 until now, by highlighting that kiai not only mediates in changes in society, or even stagnates in change. More than that, kiai appears as an active agent in creating to get out of various problems faced by both himself, pesantren and the community. For this purpose, the social history method was chosen in this study by analyzing the study of thoughts about kiai conducted by previous scholars by prioritizing the social background in the history of da'wah kiai as a creator in social change, as well as containing critical aspects to analyze the role of da'wah kiai as a creator of the dynamics of social change. This study was conducted by reconstructing social events involving traditionalist kiai on the stage of social change history from 1974 to the present. First, the terminology of cultural brokers is refuted by the fact that kiai as creators. Second, kiai modernize traditions. Third, politics and community empowerment are played by kiai to realize rahmatan lil alamin and the benefit of the people. Fourth, kiai transforms thinking to realize a moderate society. Fifth, kiai as patrons have a strong role in guiding the people. Sixth, kiai as a decision maker realizes the welfare and benefit of the people. Seventh, the dynamics of kiai da'wah in social power change reveals the flexibility of the role of kiai da'wah when dealing with other powers. Eighth, kiai is able to act as an influencer who educates people in the digital era with acceptance for all old people and millennials.
Keywords : dakwah kiai, creator, social change, social history

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  jejak  peran  dakwah  dakwah  kiai  sebagai  agen  creator  dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Pembahasannya dengan melakukan kajian pada hasil penelitian cendekiawan yang ditulis sejak tahun 1974 hingga sekarang, dengan menyorot kiai tidak hanya memediasi dalam
perubahan masyarakat, atau bahkan mengalami stagnasi dalam perubahan. Lebih dari itu, kiai muncul sebagai agen yang aktif dalam melakukan kreasi untuk keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi baik oleh dirinya, pesantren maupun masyarakat. Untuk tujuan tersebut, metode sejarah sosial dipilih dalam penelitian ini dengan  menganalisis  kajian  pemikiran tentang kiai yang  dilakukan  oleh  para  cendekiawan  terdahulu  dengan mengedepankan latarbelakang sosial dalam sejarah dakwah kiai sebagai creator dalam perubahan sosial, sekaligus memuat aspek kritis untuk menganalisis peran dakwah kiai sebagai creator dinamika perubahan sosial. Kajian ini dilakukan dengan merekonstruksi peristiwa-peristiwa sosial yang melibatkan para kiai tradisionalis di panggung sejarah  perubahan  sosial  sejak  tahun  1974  sampai  saat  ini.  Hasilnya  Pertama,  Terminologi  cultural  broker terbantahkan dengan fakta kiai sebagai creator. Kedua, kiai melakukan modernisasi tradisi. Ketiga, politik dan pemberdayaan masyarakat diperankan oleh kiai untuk mewujudkan rahmatan lil alamin dan kemaslahatan umat. Keempat, kiai  melakukan transformasi pemikiran untuk mewujudkan masyarakat yang moderat. Kelima, kiai sebagai patron memiliki andil yang kuat dalam rangka membimbing umat. Keenam,  kiai sebagai decision maker mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Ketujuh, dinamika dakwah kiai dalam perubahan sosial kekuasaan mengungkap fleksibilitas peran dakwah kiai ketika berhadapan dengan kekuasaan lainnya. Kedelapan, kiai  mampu  memerankan  sebagai influncer yang  mencerdaskan umat  di  era  digital  dengan  penerimaan  pada semua kalangan tua maupun generasi milenial.
Kata Kunci: dakwah kiai, creator, perubahan sosial, sejarah sosial

## Pendahuluan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  jejak  peran  dakwah  dakwah  kiai  sebagai  agen creator dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Pembahasannya dengan melakukan kajian pada hasil penelitian cendekiawan yang ditulis sejak tahun 1974 hingga sekarang, dengan menyorot kiai  tidak  hanya  memediasi  dalam  perubahan  masyarakat,  atau  bahkan  mengalami  stagnasi  dalam perubahan. Lebih dari itu, kiai muncul sebagai agen yang aktif dalam melakukan kreasi untuk keluar dari berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi baik oleh dirinya, pesantren maupun masyarakat.
Sejak  periode  peralihan  kerajaan  Hindu-Budha  menuju  kerajaan  Islam  sampai  kepada  era reformasi  di  Indonesia,  keberadaan  kiai  tampil  sebagai  elit  agama  yang  mendapatkan  kedudukan terhormat di masyarakat disertai dengan otorisasi kekuasaan dengan berbagai penyesuainnya. Ricklefs (2012) mendefinisikan elit agama adalah mereka yang didefinisikan, dilegitimasi, dan diilhami oleh kedudukan  keagamaan  mereka. Mereka — khususnya  di  Indonesia — adalah  para  ulama  terpelajar  dari agama yang sedemikian diakui oleh komunitas mereka (Ricklefs 2012:18).
Peralihan  kekuasaan  Kerajaan  Hindu-Budha  di  Indonesia  menjadi  Kerajaan  Islam menempatkan sosok kiai — namun lebih dikenal saat itu sebagai syekh atau sayyid — pada lingkaran utama tahta kerajaan. Di masa itu, kebanyakan syekh menjadi qodli (hakim) dan pemuka agama yang sah ditunjuk oleh raja. Sebut saja misalnya kehadiran dua saudara di tanah Jawa pada periode terakhir kerajaan  Majapahit,  yakni  Syekh  Ali  murtadlo  dan  Syekh  Ali  Rahmat  sebagai  pemuka  agama  (raja pendeta)  dan  imam  agama  (Azra  2004:).  Selang  beberapa  tahun  kemudian  semakin  banyak  syekh/ sayyid/ ulama atau kiai yang menduduki posisi penting dalam kerajaan  Islam, seperti Nuruddin Ar Raniri (w. 1658), Abdur Rauf As Singkili (w. 1693) dan Muhammad Yusuf Al Maqassari (w. 1699). Para  syekh  yang  terakhir  ini  masuk  pada  pusaran  kekuasaan  kerajaan  diperiodesasikan  sebagai  pra kolonial (Burhanudin 2012:31).
Perubahan pola peran dakwah kiai di masyarakat selanjutnya terjadi pada periode kolonial. Penguasaan VOC sebagai raja dagang di Nusantara menggeser peran dakwah kiai dilingkaran kerajaan
bersamaan  dengan  runtuhnya  kerajaan-kerajaan  Islam.  Periode  ini  menempatkan  kiai  jauh  diluar struktur  kekuasaan  formal  pemerintah  dan  beralih  di  pelosok-pelosok  pedalaman.  Pengalaman  ini dimanfaatkan oleh kiai untuk memperkuat otoritas sebagai pimpinan agama secara langsung kepada masyarakat dengan mendirikan pesantren  (Burhanudin 2012:11). Status elit kiai sebagai pemimpin lembaga  keagamaan  mengakar  di  masyarakat  dengan  simbol-simbol  kiai  yang  kharismatik,  namun bersamaan dengan itu, pemerintah hindia belanda membentuk satu otoritas Agama Islam bernama kiai penghulu (Is ma’il, 1997) . Hal ini membuat para kiai semakin mengencangkan kekuasaannya dengan membentuk  komunitas  dan  gerakan  sosial  seperti  yang  dilakukan  Kiai  Diponegoro,  Kiai  Nawawi Banten, Kiai Mahfudz Termas, Kiai Kholil Bangkalan dan Kiai Soleh Darat (Burhanudin, 2012). Peran dakwah kiai itu terutama muncul dalam bentuk jaringan ulama Nusantara dan ulama Makkah sekaligus Hadrami.
Kurun diakhir periode kolonial ditandai dengan pembentukan lembaga yang lebih luas dan lebih  besar  sebagai  wadah  legitimasi  otoritas  keagamaan,  seperti  NU  (Nahdlatul  Ulama).  Hal  ini dilakukan atas dasar respon gerakan modernisasi yang dilakukan oleh Belanda dan munculnya gerakan reformis Islam (Burhanudin 2012:383). Keadaaan ini dirasakan mengganggu otoritas para kiai sebagai ahli  agama  yang  selama  ini  telah  hidup  berdampingan  bersama  masyarakat,  khususnya  di  daerah pedalaman. Dengan demikian,  peran dakwah kiai tidak hanya meliputi pada komunitas santri saja, lebih dari itu berupaya untuk masuk pada kalangan luas masyarakat Indonesia.
Pentingnya peran dakwah kiai dalam perubahan sosial menarik sejumlah penulis. Mansurnoor,  misalnya,  dalam  penelitiannya  di  Madura,  menandakan  pentingnya posisi kiai dan membuat hubungan antara kiai dan rato (penguasa Madura lama) dengan menguraikan merosotnya pengaruh rato sebagai penyebab langsung munculnya peran dakwah dan kedudukan elit sosial kiai  (Mansurnoor  1995). Touwen-Bouwsma  menelusuri  proses  historis  yang  mengarah  ke perkembangan ulama dan  organisasinya  di  Madura,  yang  sampai  sekarang  telah  membentuk penyeimbang terhadap intervensi negara. Dia berargumen bahwa posisi sosial ulama Madura yang kuat saat ini terikat erat dengan proses pembentukan negara dan islamisasi masyarakat Madura (Touwen- Bouwsma, 1992). Dalam menjelaskan fenomena kiai, Mansurnoor menyatakan kiai harus dipandang sebagai  sebuah  institusi,  dalam  arti  sekumpulan  atribut. Ini  terdiri  dari  posisi  sebagai  pribadi  dan hubungan  dengan  seperan  dakwahgkat  karakteristik  yang  sangat  diperlukan  seperti  latar  belakang keluarga, sumber daya, pusat keagamaan, dan jaringan pengikut (Mansurnoor 1990:238).
Masih dengan latar penelitian di Madura,  Pribadi (2018) menemukan secara umum diakui kiai di  Madura  saat  ini  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  masyarakat. Kiai dipandang  sebagai orang yang memiliki luas pengetahuan tentang Islam, dan yang kemampuannya dalam bidang agama melampaui dari rakyat biasa. Mereka dihormati sebagai sumber yang paling otoritatif dalam kekuasaan Islam. Penghargaan tinggi di mana publik mempercayakan pada kiai, menempatkan kiai sebagai tokoh utama  dan  pemimpin  rakyat,  posisi  yang  sebagian  besar  telah  dicapai  setidaknya  sejak  awal  abad kesembilan belas ketika bangsawan lokal secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Sebagian besar di desa maupun kecamatan bahwa kekuatan besar dakwah kiai telah diperhitungkan, tidak hanya oleh penduduk  desa  tetapi  juga  juga  oleh  pejabat  negara. Pihak  yang  berkuasa,  di  satu  sisi,  telah memperebutkan  kiai,  dan di  sisi  lain,  mereka  juga  menikmati  manfaat kepemimpinan kiai  diantara orang-orang. Tanpa dukungan kiai, yang ada adalah kemungkinan kecil untuk melibatkan penduduk desa  dalam  implementasi  pembangunan  program  selama  era  Orde  Baru. Kedua  otoritas  tersebut; negara dan kiai tentunya sadar akan situasi tersebut (Pribadi 2018:64).
Apa  yang  harus  kita  ingat  adalah  bahwa  sebagai  elit  agama, kiai mampu  merangkul, menantang, dan mengubah ideologi dan kebijakan yang dipaksakan; inilah yang secara umum orang tidak  banyak  mampu.  Mengingat  perkembangan  sosial-politik  ini,  kita  telah  melihat  pentingnya
kiai sebagai  aktor  sentral  dalam  politik  lokal  di  Indonesia  dan  mencerminkan pentingnya ulama sebagai aktor utama dalam politik Muslim di mayoritas wilayah Muslim lainnya. Di banyak tempat, mereka menegaskan hak mereka untuk hidup dan menentang setiap tindakan paksaan dari suatu negara yang akan meniadakan sumber daya dan otoritas mereka (Hall and Held 1989:175).
Kebanyakan  kajian  tentang  peran  dakwah  aktif  kiai  agaknya  seputar  pergulatannya  dalam menghadapi arus kekuasaan, politik dan negara. Namun tidak sedikit juga kajian peran dakwah aktif kiai dalam mengawal perubahan tradisi, budaya, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan sebagai creator dalam  membentuk  jaringan  intelektual.  Dalam  kajian  tradisi  dan  budaya  misalnya dilakukan  oleh  Abdurrahman  Wahid  (1974),  Horikoshi  (1987[1976])  Dhofier  (1980);  dalam pendidikan  yang  berbasis  pemberdayaan  masyarakat  Ziemek  (1983);  dalam  pendidikan  Lukens-bull (2000)  Jackson  and  Parker  (2008)  Bruinessen  (2012);  dalam  penyebaran  faham  keagamaan  Haidar (1994) Djamil (2001); dalam pendidikan dan pemberdayaan ekonomi (Buresh, 2002); dan dalam peran dakwah jaringan intelektual Mas’ud (2004), Azra (2004), Burhanudin (2012). Selain bidang tersebut, cendekiawan yang mengkaji peran dakwah aktif kiai pada bidang kekuasaan, politik dan negara juga akan dibahas. Kajian para cendekiawan tersebut tersebut akan dibahas pada sub bab berikutnya untuk menggambarkan perak aktif kiai sebagai creator dalam berbagai bidang.
Metode  sejarah  sosial  dipilih  dalam  penelitian  ini,  digunakan  sebagai  pendekatan  isu penelitian.  Metode  ini  oleh  Ferdinand  Broudel  disebut  sebagai  sejarah  struktural  (Kinser,  1981). Pendapatnya menyatakan bahwa manusia sebagai pendukung sejarah berada dalam struktur yang ada dalam aspek kehidupan manusia. Metode ini mengembangkan corak penulisan sejarah dan analisanya terhadap  fenomena-fenomena  sejarah  dengan  menggunakan  pendekatan  struktural.  Prinsip  yang dijadikan titik berangkat dalam metode penelitian sejarah struktural adalah dengan menjawab enam pertanyaan utama dalam sejarah. Pertanyaan tersebut adalah what (apa), when (kapan), where (dimana), who (siapa), why (mengapa),  dan how (bagaimana),  yang  ditujukan  pada  fakta  peristiwa.  Pertanyaan- pertanyaan tersebut ditelusuri melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.
Penelitian para cendekiawan yang menampilkan sorotan terhadap jejak dakwah kiai menjadi objek  kajian  penelitian  ini.  Analisis  kajian  pemikiran  tentang  kiai  yang  dilakukan  oleh  para cendekiawan terdahulu dengan mengedepankan latarbelakang sosial dalam sejarah dakwah kiai sebagai creator dalam perubahan sosial, sekaligus memuat aspek kritis untuk menganalisis peran dakwah kiai sebagai creator dinamika  perubahan  sosial.  Kajian  ini  dilakukan  dengan  merekonstruksi  peristiwa- peristiwa sosial yang melibatkan para kiai tradisionalis di panggung sejarah perubahan sosial sejak tahun 1974 sampai saat ini. Dalam kerangka mencapai tujuan penelitian, maka dalam kajian ini ditempuh cara  sebagai  berikut:  Pengumpulan  Sumber  (Heuristik).  Pada  tahapan  ini,  kegiatan  diarahkan  pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber- sumber literatur yang diteliti, baik berupa sumber primer yang berkaitan dengan jejak dakwah kiai sebagai creator perubahan sosial di Indonesia, maupun sumber  skunder  yang  berkaitan  dengan  interpretasi  atas  interaksi  sosial  yang  dilakukan  oleh  kiai. Verifikasi  dan  validasi  (Kritik  Sumber  dan  Keabsahan  Sumber).  Dalam  setiap  peristiwa  setidaknya dilakukan perbandingan terhadap tiga sumber literatur untuk menjamin otentisitas, orisinilitas dan integritas sumber. Intepretasi (Analisis dan Sintesis). Dimaksudkan menyatukan beberapa data yang ada, dan dikelompokkan menjadi satu dengan generalisasi konseptual. Dalam prosesnya, secara objektif data peristiwa politik Islam kiai dianalisis melalui interpretasi terhadap simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi politik Islam kiai. Interpretasi yang dilakukan dengan menggunakan sumber literatur yang  telah  diverifikasi  dan  divalidasi.  Penyajian  data.  Model  yang  digunakan  secara  deskriptif merekonstruksi dakwah kiai sebagai creator perubahan sosial di Indonesia.
Kiai dan Pesantren
Kiai  melalui  kepemimpinannya  yang  kharismatik  berhasil  menciptakan  institusi  pesantren sebagai  subkultur.  Konsep  subkultur  itu  diangkat  oleh  Abdurrahman  Wahid  dengan  argumennya bahwa di dalam pesantren telah terbentuk keunikan dalam aspek-aspek yang meliputi: cara hidup yang dianut, pandangan hidup dan tata nilai yang diikuti, serta hirarki kekuasaan intern tersendiri yang ditaati sepenuhnya. Cara hidup yang dianut berdasarkan pada nilai-nilai yang diteladankan oleh kiai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga keteladanan kiai tersebut tercermin menjadi tata nilai  yang  melembaga  dalam  kehidupan  pesantren.  Tata  nilai  itu  seperti  keikhlasan,  dalam  arti ketulusan  dalam  menerima,  memberikan  dan  melakukan  sesuatu  diantara  sesame  makhluknya. Termasuk juga dalam tata nilai ini adalah menerima terhadap segalanya dengan kadar apapun yang diberikan  oleh  kehidupan,  terutama  jika  dipandang  dari  segi  pendapatan  materil  dengan  tetap memperhatikan  niat  yang  berlandaskan  tujuan ukhrawi. Pandangan  hidup  semacam  ini  dapat melahirkan  penerimaan  terhadap  perubahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  dengan  mudah  serta fleksibelitas para santri untuk menempuh jenjang apapun yang menjadi tuntutan masyarakat kelak. Inilah  satu  nilai  yang  dikreasikan  oleh  kiai  untuk  membentuk  jiwa  dinamis-adaptif  pada  santrinya (Wahid 1974:42-43).
Secara  hirarki  kekuasaan,  kiai  membuat  hubungan  dengan  para  pembantunya  ditegakkan dalam  kewibawaan  moral.  Hirarki  internal  ini,  sama  sekali  berbeda  dengan  kehidupan  di  luarnya. Dalam  hal-hal  yang  paling  sederhanapun,  hirarki  kekuasaan  ini  tidak  akan  berbagi  dengan    dunia luarnya.  Inilah  hirarki  kekuasaan  absolut.  Demikian  besar  kekuasaan  kiai  kepada  para  santrinya, sehingga santri dalam seumur hidupnya akan selalu merasa terikat dengan kiainya, minimal sebagai sumber inspirasi dan sebagai panduan moral dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seorang santri biasanya  akan  meminta  pertimbangan  kiainya  dalam  persoalan  melanjutkan  pendidikan,  memilih jodoh dan  memilih pekerjaan (Wahid 1974:43).
Singkatnya,  kemampuan  pesantren  dalam  menjalankan  pola  kehidupan  yang  unik  tidak terlepas  dari  peran  dakwah  kreaif  kiai  dalam  mengawal  perjalanan  tradisi  pesantren.  Kemampuan pesantren bertahan selama berabad-abad bahkan melampaui masyarakat di sekitarnya. Kedudukan ini dapat  dilihat  dari  kemampuan  pesantren  untuk  melakukan  transformasi  total  dalam  sikap  hidup masyarakt  sekitarnya,  tanpa  ia  sendiri  harus  mengorbankan  identitas  dirinya.  Sebuah  contoh  dapat ditunjukkan  oleh  Kiai  Hasyim  Asyari  yang  hidup  melakukan  transformasi  kehidupan  masyarakat sekitar Tebuireng, Jombang. Masyarakat pedusunan itu pada mulanya adalah sebuah masyarakat yang hidup dalam serba-serbi keduniawian yang didukung dengan fasilitas yang cukup menjanjikan dengan adanya Pabrik  Gula  Cukir.  Realitas  ini  berhadapan  dengan nilai  hidup  masyarakat  Jawa  lama  yang berorientasi pada harmoni dengan Sang Pencipta dalam suatu kehidupan yang serba beragama. Proses akulturasi hasil perbenturan ini menciptakan masyarakat yang secara budaya berwatak rawan: hilangnya rasa aman perorangan dari gangguan “orang - orang jago” dan meluasnya relativias moral. Hadirnya K iai Hasyim di tempat ini dengan mendirikan pesantren, pada mulanya mendapat tantangan keras dari masyarakat sekitar, tetapi lambat laun pola kehidupan keberagamaan kembali menemukan medannya untuk membentuk masyarakat yang memegang nilai-nilai moral kehidupan. Transformasi masyarakat yang dilakukan Kiai Hasyim bersama para santri terjadi bersamaan dengan dan menjadi sarana bagi perkembangan  Pesantren  Tebuireng.  Hingga  akhirnya  peantren  mendapatkan  kedudukan  kultural yang relatif lebih kuat dibanding dengan unsur lain dalam masyarakat  (Wahid 1974:43-44).

## Kiai Sebagai Creator; Menolak Lebel Cultural Broker
Peran dakwah kreatif kiai dalam arus perubahan sosio-kultur juga dibahas dalam penelitian (Horikoshi 1987[1976]). Pendapatnya tentang peran dakwah kiai menolak terhadapak konsep cultural broker yang disampaikan oleh (Geertz, 1960). Baginya Geertz sangat keliru jika peran dakwah kiai hanya
di  sempitkan  pada  tingkat  memediasi  saja  yang  cenderung  tidak  memililki  peran  dakwah  yang signifikan  di  tengah  masyarakat.  bahkan  Geertz  beranggapan  secara  politis  kiai  yang  tidak berpengalaman  dan  memiliki  keahlian  tidak  akan  mampu  memimpin  dengan  baik  hubungan masyarakat-bangsa  modern.  Data  etnografi  yang  didapatkan  Horikoshi  di  Jawa  Barat  menampilkan kesimpulan yang sama sekali berbeda dengan Geertz (Horikoshi 1987[1976]:237).
Horikoshi  menampilkan  kesimpulannya  tentang  peran  dakwah  kiai  yang  lebih  kreatif  dan berdaya signifikansi di kalangan sosio-kultur masyarakatnya dalam dua hal. Pertama , berbeda dengan anggapan  Geertz  bahwa  para  kiai  di  Jawa  Barat  cenderung  menolak  terhadap  perubahan  untuk mempertahankan kedudukan yang sangat berpengaruh dalam sistem yang tradisional. Kedua , para kiai telah  mengatasi  dengan  cermat  terkait  masalah-masalah  yang  menyangkut  hubungan  masyarakat- bangsa, sebab kekuasaan mereka sama sekali tidak mendukung terhadap fungsi mediasi yang inginkan oleh kekuasaan di luar mereka. Lebih jauh, kepemimpinan para kiai yang kharismatik dan berpengaruh telah membentuk lebih banyak lagi gambaran kebersamaan umat Islam yang lebih besar. Model-nodel patronase dalam kepemimpina mereka semuanya berasa dari kesungguhan mereka untuk melestarikan masyarakat Islam yag komprehensif bertentangan dengan keinginan nasional yang asing dan skuler. Dalam  melestraikan  tradisi  Islam  bagi  generasi  penerus  dan  memajukan  dakwah,  para  kiai  telah memiliki  mekanisme  pewarisan  khusus  melalui  keluarga  dan  bahkan  sebagai  jaringan  fungsionaris, meraka  telah  memiliki  jaringan  tersendiri  dan  terorganisir  diantara  mereka  yang  lebih  luas  secara wilayah geografis (Horikoshi 1987[1976]:238).
Tidak seperti cultural broker yang nampak tidak ada signifikansinya di kalangan masyarakat dan kekuatanya  cenderung  berpihak  pada  sistem  nasional,  posisi  para  pemimpin  tradisional  telah melembaga  dan  tertanam  secara  kuat  dalam  struktur  masyarakat  lokal.  Bagi  masyarakat  islam  di pedesaan Jawa, pemimpin tradisional haruslah mereka yang memapu menunjukkan kemampuannya dengan  mewujudkan  harapan-harap  masyarakat  dan  penduduk  desa,  memperhatikan  kesejahteraan sosial ekonomi dan juga tujuan-tujuan agama mereka. Kemahiran para kiai dalam menggunakan simbol agama dan ideologi, merupakan sisi yang menunjukkan kesadaran mereka terhadap prinsip agar otortas mereka  dapat  dipertahankan.  Sejauh  peran  dakwah  mereka  dalam  dalam  memperkenalkan  urusan- urusan dari luar yang dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat, para kiai desa melaksanakan dengan  berbagai  cara.  Diantara  yang  mereka  lakukan  adaah  dengan  memanipulasi  secara  cerdik terhadapa  kepentingan-kepentingan  nasional,  bantuan-bantuan  yang  mengarahkan  agar  penduduk desa dapat ikut berdagang di perkotaan dan usaha proyek dalam memodernisasi pendidikan tradisional yang ada  di  pesantren-pesantren.  Tidak  jarang  mereka  menutup  saluran  komunikasi  dan  dorongan perubahan  serta  menahan  informasi  dengan  tujuan  mencegah  perkembangan  hubungan  langsung antara dua tujuan yang berbeda sekaligus untuk menghindari hal-hal yang membahayakan terhadap kedudukan mereka (Horikoshi 1987[1976]:241-42). Sederhananya adalah bahwa dalam menanggapi perubahan sosio-kultur, kiai memiliki mekanisme tersendiri dalam menjaga dan melestarikan sistem sosial  yang  sudah  mapan  di  masyarakatnya  untuk  menghindari  goncangan  budaya  yang  dapat membahyakan orientasi masyarakat disamping dapat membahayakan kedudukan kekuasaan mereka sebagai kontrol sosial.

## Modernisasi Tradisi
Jika horikoshi menampilkan kreatifitas kiai dalam menghadapi arus perubahan sosial dengan mekanisme penolakan dan manipulasi cerdik, maka Dhofier (1980) menampilkan bagaimana kreasi kiai  melakukan  modernisasi  dengan  caranya  tetap  menjaga  terhadap tradisi.  berdasarkan  penelitian lapangan yang dilakukan di dua pesantren Jawa  - Pesantren Tegalsari di Salatiga, Jawa Tengah, dan Pesantren  Tebuireng  di  Jombang,  Jawa  Timur  tentang  pembangunan  berbasis  pesantren  bahwa
meskipun  kiai  sangat  terkait  dengan  pola  pikir  Islam  tradisionalis,  mereka  telah  mengambil  peran dakwah  kepemimpinan  dalam  beradaptasi  dengan  modernisasi  dalam  melakukan  perubahan  sosial. Bukan  hanya  di  situ  saja,  para  kiai  juga  membuat  modernisasi  yang  berbeda  sama  sekali  dengan modernisasi  barat,  mereka  menapilkan  modernisasi  baru  dengan  corak  Islami  (Jackson  and  Parker 2008:37)
Menurut Dhofier, para kiai yang menjadi penghubung antara tradisi Islam dengan tuntutan dunia modern yang cenderung duniawi. Inilah perkembangan kehidupan yang harus mereka hadapi. Kedudukan ganda kiai ini memang unik, dan menjadi inti dari dari kualitasnya yang menonjol.
“Memang  benar,  kedudukan  ganda  ini  pula  yang  seringkali  menjadi  sumber  tragedi  yang seringkali  dialami  oleh  para  kiai;  tetpi  justru  pada  kedudukan  ganda  ini  pula  terletak keagungan mereka. Kita boleh saja menyimpulkan bahwa kedudukan ganda ini menyulitkan kiai sebagai pemimpin pesantren; tetapi kita bisa juga menyimpulkan bahwa para kiai tersebut adalah  pemimpin-pemimpin  yang  kreatif  yang  selalu  berhasil  mengembangkan  pesantren dalam  dimensi-dimensi  yang  bar;  dan  panorama  yang  berwajah  sangat  majemuk  dari kehidupan  pesantren  sekkarang  ini,  adalah  merupakan  petunjuk  adanya  kreasi  yang  jenius daripara kiai (Dhofier 1980:177).
Mekanisme lain yang diciptakan oleh para kiai dalam menjaga kualitas keilmuan dan tradisi adalah hubungan kekerabatan antar kiai. Ini adalah salah sistem dalam melestarikan tradisi pesantren, yakni  membangun  solidaritas  dan  kerjasama  sekuat-kuatnya  antar  sesami  kiai.  Dengan  cara  ini, punahnya pesantren lama dapat diatasi dengan munculnya pesantren baru dengan warisan kultur dan keilmuan yang geneologis (Dhofier 1980:61-62).
Scott Allen Buresh (2002) melengkapi kajian peran dakwah penting kiai dalam membangun tradisi Islam yang bercorak modern. Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di dua pesantren di Jawa Barat — di Pesantren Cipasung di Tasikmalaya, Pesantren Raudlatut Tholibin di Cirebon dan Pesantren Pertanian Darul Fallah di Bogor tentang pembangunan berbasis pesantren bahwa meskipun kiai  sangat  terkait  dengan  pola  pikir  Islam  tradisionalis,  mereka  telah  mengambil  peran  dakwah kepemimpinan dalam  beradaptasi  dengan  modernisasi  dalam  melakukan  perubahan  sosial. Bahkan para  kiai  juga  membuat  modernisasi  yang  berbeda  sama  sekali  dengan  modernisasi  barat,  mereka menapilkan modernisasi baru dengan corak Islami.

## Politik dan Pemberdayaan Masyarakat
Peneliti  lain  yang  memfokuskan  pada  peran  dakwah  kiai  melalui  pesantren  dengan mengembangkan pendidikan yang berbasis pemberdayaan masyarakat adalah Ziemek (1983). Dalam penelitiannya terdapat temuan bahwa para kiai yang terkoordinasi dalam Perhimpunan Pengembangan Pesantren  dan  Masyarakat  (P3M)  melaksanakan  fungsi  sosilanya  dalam  pemberdayaan  masyarakat. Maka pada pesantren-pesantren yang besar dan pada regional yang penting, kiai membentuk badan yang disebut dengan “Biro Pengembangan” dan sekaligus merupakan basis kegiatan para TPM (Tenaga Pengembang  Masyarakat).  Di  sinilah  dilakukan  pengerjaan  konseptual  dan  organisatoris  untuk pelaksanaan program pengembangan desa. Disini para kiai juga bekerjasama dengan wakil-wakil  dari lembaga-lembaga non agama (LP3ES, LSP dan sebagainya) sebagai sponsor (Ziemek 1983:248). Dengan demikian, semakin nyata peran dakwah para kiai dalam melakukan kreasi-kreasi khusus dalam hal ini kaitannya dengan proyek-proyek pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para kiai tidak lah cukup jika hanya menjadi mediator. Hal sangat dibutuhkan adalah kemampuan dalam mengkreasi program-program bersama masyarakat secara partisipatoris.
“Dapat di duga bahwa usaha reform ini akan mempunya i dampak terhadap perkembangan kebijaksanaan  di  bidang  kemasyarakatan,  dengan  dihadapkannya  alternatif-alternatif  yang
berorientasi  pada  masyarakat  kepada  konsep-konsep  pendidikan  pemerintah  di  bidang pendidikan. ” (Ziemek 1983:248)
Peran dakwah politik kiai mendapat sorotan dari K. D. Jackson (1990). Penelitiannya berkaitan dengan  fungsi  tokoh  masyarakat  atau  kewibawaan  tradisional  seorang  torkoh — salah  satunya  adalah kiai — dalam mendinamisasi aktifitas sosial politik masyarakat, dimana keikut sertaan masyarakat dalam politik disebabkan oleh pengaruh dan arahan dari para tokoh tradisional yang senantiasa di patuhi oleh orang-orang  Sunda.  Peran  dakwahan  tokoh  tradisonal  sangatlah  besar  dalam  mempengaruhi masyarakat  Sunada  dalammelakukan  pemberontokan  atau  perlawanan  terhadap  kekuatan  yang melawan  tradisi.  Kekuatan  hubungan  kewibawaan  tokoh  tradisional  dengan  kepatuhan  dan keikutertaan masyarakat dalam bidang politik sesuai dengan pilihan politik yang di tentukan oleh tokoh tradisional  mereka.  Para  tokoh  iini  sangat  menentukan  corak  kehidupan  dan  pola  hubungan masyarakat. di sisi lain ada kelompok masyarakat kebanyakan baik dari golonga tua maupun golongan muda yang menduduki posisi dalam strata sosial sebagai kelas menengah ke bawah yang lebih rendah dan tersubordinasi. Afiliasi pilihan politik kelompok inferior ini sangat ditentukan oleh kelas superior. Ikatan-ikatan sosial yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan arahan dan pengalihan dari tokoh kewibawaan tradisional (Jackson 1990:199-219).
Kajian tentang peran dakwah kiai sebagai orang yang berpengaruh dalam penentuan jaringan kekuasaan  di  desa  dilakukan  oleh  Suprapto  (1997).  Baginya  dalam  penelitiannya  di  Kelurahan Pagentan Singosari Malang menemukan gambaran bahwa posisi kiai belum terkalahkan oleh posisi para  birokrat.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  masih  kental  dengan  tradisi  sowan  dan  minta  restu kepada  elit  agama  oleh  kalangan  birokrat  pemerintah  menggambarkan  betapa  kokohnya  posisi  elit agama di wilayah penelitian tersebut.
Kajian yang lebih beragam tentang peran dakwah penting kiai sebagai tokoh sentral dilakukan oleh  Dirdjosanjoto  (1999  [1994]).  Dia  mengkaji  bagaimana  efektifitas  peran  dakwah  kiai  dalam perubahan sosial, politik, budaya dan ekonomi di Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah dari tahun 1980- 1989. Dalam perjalan sejarah di Tayu mencatat keterlibatan kiai-kiai dalam gerakan lokal. Respon aktif dilakukan oleh kiai-kiai dalam realitas perubahan sosial. Para kiai mampu bertahan dalam situasi yang sangat  kompleks.  Sebagaian  dari  mereka  bahkan  bergerak  secara  turun  temurun  dalam  perjuangan melalui madrasah, pesantren, tarekat, ataupun pada gerakan sosial, ekonomi, politik lainnya yang ada di daerah Tayu. Dalam hal ini mereka memaikan peran dakwah penting dalam membentengi tradisi Sunni dari berbagai pengaruh luar yang mengancam, baik dari perkembangan sekolah-sekolah umum, pengaruh  politik  kolonial,  perkembangan  agama  Kristen,  dan  bahkan  juga  dari  pengaruh  gerakan pembaharu  Muhammadiyah  yang  datang  dari  kota.  Singkatnya,  penemuan  Dirdjosanjoto menggambarkan kiai sebagai elit agama sekaligus elit politik yang memiliki pengaruh kuat dikalangan masyarakat. kiai adalah entrepreneur politik (Dirdjosanjoto 1999 [1994]:274-281).

## Transformasi Pemikiran
Abdurrahman Mas’ud (Mas’ud 2006 [1993]) menyusun disertasi tentang pemikiran dan kiprah ulama  pesantren.  Mas’ud  memfokuskan  penelitiannya  tentang  tokoh -tokoh  pesantren  yang  ada  di Indonesia.  Ada  lima  tokoh  yang  dipilihnya  sebagi  kiai  yang  memiliki  peran  dakwah  dalam pembentukan  jaringan  intelektual  pesantren  sehingga  bahkan  menciptakan  geneologi  pemikiran pesantren. Lima tokoh terzebuta adalah Syekh Nawawi Bantani, Kiai Mahfudz  Tarmizi, Kiai Kholil Bangkalan, Kiai Asnawi Kudus, dan Kiai Hasyim Asyari Jombang. Dalama kesimpulannya, lima tokoh ini dipandang sebagai arsitek pesantren. Dua tokoh pertama sebagai arsitek intelektual, sedangkan tiga tokoh  berikutnya  sebagai  arsitek  pengembangan  kelembagaan  pesantren.  Kajian  yang  senada  juga dilakukan oleh Azra (2004) dengan fokusnya pada peran dakwah kiai sebagai motor bagi gerakan sosial dan transmisi intelektual para kiai di Nusantara dengan para ulama di Timur Tengah.
Sudut kajian peran dakwah kiai dalam mentransformasikan faham keagamaan Islam dilakukan oleh Haidar (1994). Transformasi faham keagamaan dengan melakukan kajian fiqih sebagai dasar bagi pegangan masyarakat menghadapi perubahan sosial. Haidar telah mengkaji NU yang dipimpin oleh para kiai dari sisi fiqh politik. Ia menyimpulkan bahwa rujukan para kiai dalam menentukan rujukan politiknya adalah tradisi keilmuan yang berhaluan Aswaja. Faham ini memiliki tiga pondasi cakupan ilmu meliputi: aqidah- tauhid sebagai aspek keimanan, syariat-fiqh sebagai aspek amaliyah sehari-hari, dan akhlak-tasawuf sebagai  aspek  estetika  dalam  beramaliyah.  Namun  Haidar  menegaskan  bahwa kecenderungan rujukan kiai lebih banyak pada aspek fiqh.
Sejenis  dengan  kajian  Haidar  adalah  Djamil  (2001).  Kajian  Jamil  melakukan  penelitian terhadapa  sebuah  gerakan  yang  dilakukan  oleh  Kiai  Rifai  dari  desa  Kalisasak  Kecamatan  Limpung Kabupaten  Batang  berupa  gerkan tarojumah ,  yakni  gerkan  pemahaman  tentang  tradisi  keislaman dengan menterjemahkan berbagai kitab-kitab klasik agar memberikan kesadaran dan semangat kepada santri dan masyarakat Islam. Kiai Rifai adalah seorang kiai yang dilahirkan di Kendal jawa Tengah pada tahun 1786. Ayahnya adalah seorang kiai penghulu atau pejabat agama di zaman colonial Belanda. Sebelum  menetap  di  Kalisasak,  belajar  ke  Makkah  selama  delapan  tahun  (1833-1841).  Melalui gerakannya,  Kiai  Rifai  memberikan  sumbangan  besar  terhadapa  terciptanya  pemikiran  Islam tradisional Ahlusunnah  wal  Jamaah di  Indonesia.  Akan  tetapi  ajarannya  sering  bersentuhan  dengan gerakan  isolasi  secara  kultural  terhadap  kebudayaan  kota  melalui  bahasa  agama  yang  sarat  dengan provokasi  anti  pemerintah  Belanda  dan  juga  anti  kepada  tokoh-tokoh  agama  yang  dekat  dengan kekuasaan Belanda.

## Kiai Sebagai Patron
Kajian  berikutnya  tentang  peran  dakwah  kiai  dalam  menciptakan  patronase  yang  kuat  di lingkungan masyarakat. Kajian ini dilakukan oleh  Saxebøl (2002) dengan latar belakang masyarakat Madura. Dia melihat bahwa kelompok pemimpin agama Islam, para kiai, memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang Madura. Secara kolektif terlihat, para kiai memiliki kekuatan besar. Dalam disertasi nya mengungkapkan  sifat  kiai  sebagai  pemegang  kekuasaan.  Kiai  Madura  dapat  digambarkan  sebagai pelindung. Teori hubungan patron-klien telah membantunya menggambarkan sifat kekuatan kiai. Dia menganalisis cara-cara paling dominan di mana para kiai Madura mengembangkan hubungan patron- klien.
Tiga  pertanyaan  umum  yang  memandu  analisisnya  didasarkan  pada  teori  Scott  (1972)  dan Jackson (1974). Tiga pertanyaan tersebut berdasarkan penelitian empiris sebelumnya tentang Madura dan diperkuat oleh penelitian lapangannya sendiri, ditemukan cara yang paling dominan di mana para kiai Madura mngembangkan hubungan patron-klien dengan memanfaatkan: pertama, hubungan sosial yang saling terkait; kedua, keterlibatan dalam organisasi; ketiga, keterlibatan dalam ekonomi (Saxebøl 2002:104).
Tema yang sama tentang patronase yang menjadikan kekuasan kiai terus bertahan meskipun harus melakukan persaingan antar kiai pada peran dakwah politik dibahas oleh Turmudi (2003). Ada dua  lembaga formal yang dijadikan kiai sebagai basis dalam membangun hubungan kuasanya dengan masyarakat. Dua lembaga tersebut adalah pesantren dan tarekat. Dominannya peran dakwah kiai dalam kelembagaan pesantren dan tarekat menempatkan kiai pada posisi yang terhormat dalam masyarakat. Hal  ini  karena  masyarakat  Jombang  telah  lama  dibentuk  dengan  kehadiran  pesantren.  Meskipun demikian hubungan kuasa kiai dengan masyarakat masih lebih kuat dengan masuk dalam lingkungan tarekat (Turmudi 2003:315).
Namun,  masing-masing  kiai  sebagai  pemimpin  Islam  tradisional,  bersifat  independen  satu sama lain. Karena itu kecenderungan menjadi kreator politik seringkali memunculkan pandangan yang
berbeda antar kiai yang tidak jarang melahirkan konflik-konflik diantara para pengikutnya. Konflik ini, yang biasanya tidak mesuk kepada ranah ideologis adalah gambaran dari ketegangan pribadi antar kiai sebagai pemimpin pesantren ataupun tarekat (Turmudi 2003:317).

## Kiai Sebagai Decision Maker
Temuan lain menyatakan kiai sebagai sebuah intitusi, mencoba untuk membangun  sebuah tatanan  sosial  yang  ada  sesuai  dengan  cita-cita  Islam.  Hal  ini  didasarkan  pada  keyakinan  kiai  akan tugasnya sebagai kholifah fil ardl yang harus mengemban amanah untuk memakmurkan bumi dan harus mewujudkan  bangunan  nilai-nilai  keislaman  dalam  setiap  peri  kehidupan.  Keberhasilan  kiai  dalam mebangun tatanan yang islami tidak lepas dari kenyataan bahwa kepemimpinan kiai berbeda dengan kepemimpinan formal maupun informal lain di Indonesia. Dengan pola kepemimpinan kharismatik, kiai membentuk hubungan yang erat dengan para pengikutnya, situasi yang tidak bisa diciptakan oleh pemimpin  lain.  Khususnya  hubungan  dalam  tarekat  dimana  subordinasi  klien  sangat  penting (Turmudi 2003:318).
Meskipun demikian, telah terjadi perubahan pola patronase pada kepemimpinan kiai akibat dari  berkembangnya  pola  pendidikan  modern.  Akibat  dari  ini  adalah  kemunculan  profanisasi kharisma, yaitu berkurangnya pengaruh kiai dalam masyarakat. Namun hal ini tidak terjadi dengan satu  kali  peristiwa  besar.  Kenyataanya  selalu  dikuti  dengan  pola  perubahan  yang  perlahan-lahan biasanya diawali dari golongan muda (Turmudi 2003:320).
Masih dalam kajian kekuasaan-politik dilakukan juga oleh  Fealy (2003). Kajiannya meneliti tentang pemikiran dan gerak para kiai NU di tahun 1952-1967 dimana posisi NU saat itu atas inisiasi para kiai menjadi sebuah partai politik. Para kiai membentuk perilaku politik NU campuran antara akomodatif  dan  militan,  bergantung  pada  kondisi  yang  dibutuhkan,  meskipun  lebih  banyak kecenderungan  untuk  menciptakan  kreasi  yang  akomodatif.  Banyak  akademisi  saat  itu  yang memberikan  cap  pada  NU  dan  kiainya  sebagai  oportunistik.  Cap  ini  ingin  menampilkan  sebuah tuduhan  (meski  tidak  diungkapakan  secara  langsung)  bahwa  para  kiai  NU  tidak  pernah  memiliki prinsip atau tidak memegang prinsip. Para pengkritik menunjuk pada seringnya partai NU mengubah sikap  politiknya  demi  menyelamatkan  posisinya  di  pemerintahan.  Sebagai  contohnya,  NU  telah menyatakan  komitmennya  untuk  membangun  solidaritas  partai  Islam,  namun  partai  NU  justru berungkali membangun aliansi dengan partai nasionalis untuk melawan Masyumi  (Fealy 2003:347- 348).
Alasan dari pengambilan keputusan para kiai NU ini adalah sebagai bentuk mengkreasikan prinsip dasar ideologi keagamaan yang sudah lama dianutnya. Ini menyatakan bahwa para kiai NU bukan tidak berprinsip, tapi prinsip itu bergerak mengikuti terhadap perkembangan situasi, dimana situasi  selalu  ditempatkan  pada  posisi  yang  mendahulukan maslahat (manfaat)  dari mafsadat (kerusakan), amar ma’ruf nahi mungkar , dan akhofud darorain (memilih keburukan — diantara keburukan — yang paling ringan dampak kerusakannya) (Fealy 2003:348).

## Dinamika Dakwah Kiai dalam Perubahan Sosial Kekuasaan
Kreasi kiai lainya adalah menciptakan hubungan yang mendasarkan pada power sharing dengan strongman (orag kuat dalam sebuah daerah). Ashari (2003) dan Rozaki (2004) tampil sebagai peneliti yang memfokuskan kajiannya pada power sharing antara kiai dan bajingan di Pamekasan; dan kiai dan blater  di  Madura.  Sebagai  dua  kekuatan  sosial  yang  sangat  mengakar  secara  kultural  di  masyarakat Madura, eksistensi kiai dan blater sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dua kekuatan sosial ini dengan caranya masing-masing membangun relasi kuasa atas masyarakat (Rozaki 2004:189).
Dalam  konteks  membangun  relasi  kuasa  ini,  tentunya  keduanya  sama-sama  menyadari posisinya  sebagai strongman .  Dalam  konteks  ini  pula  relasi  kekuasaan  antara  kiai  dan  blater  tak terelakkan dan menjadi fakta sosiologis. Bila dilihat dari motif dan konteks relasi sosio-kulturnya dapat dijelaskan,  bahwa  relasi  kuasa  antara  kiai  dan  blater  didasari  motif  sosial-ekonomi-politik.  Motif ekonomi politik yang dilakukan oleh kiai dengan blater biasanya dilakukan oleh kiai yang kesadaran dan visi keagamaannya sudah mengalami profanisasi. Arena yang seringkali dijadikan pertemuan relasi ini adalah pemilihan klebun dan bupati (Rozaki 2004:192-194).
Kekuatan  politik  kiai  dipandangan  pada  waktunya  juga  mengalami  kebuntuan.  Martin  van Bruinessen  and  Farid  Wajidi  (2006)  mencatat,  ketika  awal  berkuasanya  orde  baru,  para  kiai menemukan kebuntuan untuk memperoleh dukungan massa.  Di kemudian waktu kebuntuan tersebut dapat dipecahkan dengan sebuah gagasan  dukungan massa yang diberi nama syu'un ijtima'iyah .  Gagasan semacam ini lebih dekat untuk menggaungkan kiai sebagai simbol bagi kekuatan civil society , yang mana kehadiran kiai muncul sebagai simbol bagi kekuatan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat dengan konotasi agraris. Dengan demikian, kiai lebih dirasakan kehadirannya oleh masyarakat lebih dari  hanya  sekedar vote  gatter .  Peran  dakwah  kiai  sebagai  kekuatan civil  society berkembang  menjadi gagasan-gagasan  yang  cukup  signifikan  dalam  mempengaruhi  cara  masyarakat  memaknai  praktik keberagamaan Islam. Munculnya wacana tentang Islam Emansipatoris, Islam Transformatif dan Islam Progresif  berdampak  pada  pengaruh  yang  begitu  signifikan  terutama  di  kalangan  akademisi  dan intelektual muda (Said Ali, 2008).
Kajian  yang  serupa  tampil  dalam  mengembangkan  penelitian  yang  mengarah  pada  peran dakwah kiai dalam menciptakan kultur damai dalam masyarakat Indonesia. Perkembangan kajian ini ikut meramaikan gaung dari wacana tentang civil society. Cendekiawan yang membahas terkait ini adalah Soleh  (2007).  Risetnya  pada  lima  provinsi  di  Indonesia  menunjukkan  keseriusan  para  kiai  dalam mendukung perdamaian, resolusi konflik dan penjagaan atas kehidupan pluralitas dalam perbedaan etnis dan agama. Beberapa kiai yang ditampilkan oleh soleh diantaranya adalah: Kiai Farid Wajedy, Pengasuh Pesantren DDI Mongkoso yang menolak bentuk jihad yang dilakukan dengan kekerasan. Begitu juga yang ditampilkan oleh Kiai Fawaid dari Situbondo dan Kiai Turmuzi Badrudin dari NTB. Ada juga tulisan dari (Harun, 2007) mengangkat sosok kiai Mahfudz Ridwan yang memiliki inisiatif mendirikan pesantren pluralisme bernama Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Bandungan, Salatiga Jawa Tengah. Terakhir adalah kajiannya (Baso, 2007) yang menampilkan kultur damai kiai-kiai pada pesantren yang ada di Bugis, Makassar.
Patoni  (2007) menunjukkan  bahwa  peran  dakwah  kiai  semakin  meluas  tidak  hanya  dalam bidang  sosial,  pendidikan  dan  budaya,  tapi  meluas  pada  wilayah  politik  praktis  sebagai  bagian  dari kiprahnya untuk untuk memberdayakan masyarakat dan memperjuangkan ajaran agama Islam. Patoni menggambarkan  dalam  penelitiannya  semakin  meluasnya  peran  dakwah  kiai  dalam  politik  praktis; menjadi aktor politik, terlibat dalam dukungan politik, dan partisipasi dalam hal memberikan restu adalah didasarkan pada alasan untuk memperjuangkan agama Islam melalui jalur struktural sekaligus didasari moralitas politik yang wajib diperjuangkan. Politik dalam pandangan kiai adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran agama Islam.
Bagi  Martin  Van  Bruinessen  (2012)  peran  dakwah  yang  dilakukan  kiai  adalah  melakukan transformasi  faham  keagamaan  dan  sosial  melalui  kitab  kuning,  pesantren  dan  tarekat.  Tarekat Naqsabandiyah  di  Indonesia  adalah  tarekat  yang  menjadi  acuan  paham  keagamaan  para  kiai.  Ia menjeaskan bahwa Islam pertama kali di kenal orang Indonesia adala Islam yang bernuansa tasawuf dan tarekat. Disini tarekat tidak hanya berfungsi sebagai sebagai penguatan keagamaan, tetapi berfungsi juga sebagai lembaga kekeluargaan besar.
Burhanudin (2012) melanjutkan penelitian dari Azra (2004) yang menekankan peran dakwah kiai sebagai motor bagi gerakan sosial dan jaringan intelektual sampai ke Timur Tengah sampai kepada membentuk kelembagaan kiai, seperti NU, sekaligus mencipta otoritas ditengah masyarakat Muslim Indonesia. Studinya memberikan penjelasan historis tentang apa yang saat ini muncul sebagai suatu bahasa  konseptual  tentang  ulama  atau  kiai  kontemporer:  revitalisasi  dan  reformulasi  tradisi  dalam rangka beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan baru modernitas. Gagasan-gasan intelektual Islam adalah sebagai sesuatu berasal dari individu-individu yang kreatif (ulama atau kiai), yang berkontribusi dalam pembentukan  religiusitas  umat  Islam  dalam  sejarah  Indonesia  dan  pada  gilirannya  menciptakan otoritas di tengah-tengah Muslim Indonesia (Burhanudin 2012:6-9).
Sementara itu Azizah (2013) mengambil penelitian peran dakwah kiai dalam politik praktis. Studinya mengangkat sosok dua kiai, di Sampang dan Pamekasan Madura yang tampil menjadi Bupati. Kiai  yang  sekaligus  bupati  telah  berhasil  melakukan  transformasi  sosial,  budaya  dan  politik.  Secara sosial,  mereka  merupakan  tokoh  masyarakat  yang  secara  tradisional  menjadi  refrensi  masyarakat dengan pengalamannya pada organisasi sosial keagamaan dan politik telah menjadi sosok yang tidak saja dikenal dan terkenal oleh masyarakat lokal desa, tetapi juga regional. Dengan bekal ilmu agamanya yang baik tidak hanya menenmpatkan dirinya sebagai pusat rujukan sosial dan agama bagi masyarakat di daerahnya, namun juga semakin luas pengaruhnya, terutama setelah mereka menempuh studi lanjut pada program pascasarjana. Meningkatnya kemampuan akademis ini, secara budaya, telah melengkapi kiprahnya tidak hanya di bidang sosial keagamaan, melainkan juga tokoh politik di tingkat kabupaten. Secara politik, kedua kiai tersebut telah menjadi anggota partai politik dan berpengalaman di legislatif sehingga kemampuan empatinya cukup tinggi untuk menjadi bupati (Azizah 2013:264).
Studi tentang pertarungan kiai, blater dan klebun dalam memperebutkan kekuasaan di arena politik lokal dibahas oleh Pribadi (2015) . Terkadang tiga elit desa tersebut menjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka mempertahankan atau memperluas pengaruh kekuasaan. Dengan mengeksplorasi sumber-sumber otoritas, karakteristik, dunia sosiopolitik, peran dakwah dan hubungan antara para pemimpin desa, Pribadi  menunjukkan bahwa hanya ada beberapa perubahan dalam politik lokal  di  Madura,  sejak  reformasi  politik  1998.  Faktanya,  terlepas  dari  proses  reformasi  yang berkesinambungan,  keadaan  politik  lokal  di  daerah  itu  tetap  relatif  sama  dan  bahkan  terjadi kontinuitasi. Di sana, politik lokal telah menjadi arena khas para pemimpin lokal: klebun (kepala desa), kiai (pemimpin agama) dan blater (orang kuat lokal). Perjuangan untuk mendapatkan pengaruh dari para elit desa ini tidak hanya berpusat pada peluang untuk keuntungan materi pribadi, tetapi juga pada persaingan  politik,  yang  terorganisir  secara  longgar,  pragmatis,  dan  sering  bersifat  saling menguntungkan.  Kehadiran  elit  desa  yang  terus-menerus  ini  pada  periode  pasca-Suharto  tanpa diragukan merupakan refleksi dan konsekuensi dari pengaruh langsung mereka terhadap masyarakat.
Studi  Hidayat  (2017)  bebicara  tentang  bagaimana  seorang  kiai  memainkan  berbagai  peran dakwah dominan yang tumpang tindih ( polymorphic ) termasuk guru agama, panduan orang, pemimpin komunitas, guru spiritual dan referensi moral. Juga Masud (2004) secara luas diketahui bahwa seorang kyai diminta sebagai penasihat politik oleh penguasa lokal atau nasional. Seorang kyai hebat dari Jawa Timur,  Hasyim  Asy’Ari,  sangat  dihormati  karena  menjadi  ulama  besar  (hadhrat  asy -Syaikh).  Dalam sistem tradisional sekolah Islam (pesantren), kyai tidak dapat dipertanyakan dan ditantang oleh santri mereka, dan menuntut kesetiaan penuh dan mendalam. Seorang Muslim biasa akan sangat mungkin dan diharapkan untuk menunjukkan rasa hormat dan tunduk pada kyai. Selain itu kiai menjadi istilah yang dominan pada maskulinitas yang terwujud dari praktik gerakan kiai dalam membangun jaringan intelektual yang memiliki kecenderungan lebih dominan pada laki-laki (Hidayat 2017:1-7).
Yanwar  Pribadi  (2018)  mengembangkan  kajiannya  terkait  dengan  pembentukan  politik identitas santri yang digawangi oleh kiai. Peran dakwah kiai Madura sebagai pemimpin tradisional dan modern, merupakan pendukung utama budaya santri. Telah lama peran dakwah kiai membentuk dan
mengkarakterisasi dinamika Islam dan politik di Madura dan telah lama memanfaatkan posisi mereka untuk  meningkatkan  kedudukan  sosial  dan  kesejahteraan  politik  mereka  dalam  hubungan  negara- masyarakat.  Dengan  melihat  politik  identitas,  Pribadi  menekankan  proses  kekuasaan,  aliansi, kompetisi,  akomodasi,  negosiasi,  dan  klaim  yang  dibuat  kiai  untuk  mendapatkan  atau  menegaskan kembali kekuasaan.
Kiai  bersama  pesantren  dan  jaringan  organisasi,  seperti  NU,  sangat  waspada  menanggapi kekuasaan negara dengan membangun hubungan yang beragam dengan negara. Hubungan ini seputar mengambil jarak dari pemerintah untuk membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan negara  ketika  kekuatan  negara  menjadi  terlalu  kuat  untuk  ditentang,  atau  ketika  membuat  aliansi dengan  pemerintah  memunculkan  sisi  manfaat.  Tentu  saja,  kiai  telah  menjadi  calo  sosial,  budaya, ekonomi, dan politik di Madura. Ini sejalan dengan proposisi Salwa Ismail pada kiai di Madura bahwa secara historis kiai memainkan peran dakwah sebagai penasihat, dan keterlibatan mereka dalam politik dan perebutan kekuasaan dibentuk oleh posisi mereka dalam hierarki sosial dan politik pada waktu itu (Pribadi 2018:60). Hal yang pokok dalam kajiannya adalah para pemimpin lokal selalu ada dalam proses transformasi di Madura dan pada kenyataannya, mereka telah berhasil mempertahankan posisi mereka yang dihormati dan telah melakukan dominasi atas penggunaan otoritas keagamaan yang sah oleh kiai, penggunaan kekuatan fisik oleh blater , dan kepemimpinan formal oleh klebun , di dalam suatu wilayah tertentu.  Proses  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  budaya  ditentukan  oleh  bagaimana  aktor-aktor  lokal memediasi  dan  merespon  perubahan  institusi  formal.  Mereka  bisa  saling  berebut  pengaruh  atau memilih untuk berkolaborasi (Pribadi 2018:251).

## Kiai Sebagai Influncer di Era Digital
Saat ini, pada era perubahan sosial yang distimulasi oleh arus teknologi digital, tidak luput dari peran dakwah kiai dalam menghadapi arus perubahan ini. Berbagai macam kreasi yang dimunculkan oleh kiai mendapatkan sorotan dari berbagai peneliti. Pesantren misalnya, sebagai basis kekuatan kiai dalam menyebarkan misi dakwahnya, telah menyesuaikan dengan berbagai macam teknologi digital dalam mengembangkan dakwahnya (Haris, 2023; Ulum & Munim, 2019), kurikulum pendidikannya (Husna 2021; Hasmiza dan Muhtarom 2022; Syafi’AS dan Najib 2022; Masruroh dan Muhid 2022), pengembangan  keterampilan  santrinya  dan  strategi  dakwahnya  (Kholis,  2021;  Setiawan,  2022; Syahputra, 2020; Ummah, 2020). Hal ini tentunya dilakukan dengan tanpa menggerus tradisi dan nilai yang menjadi prinsip dalam melakukan dakwah.
Kiai juga menjadi influencer dalam berbagai momentum yang menjadi kegemaran anak muda, terutama gen-Ze. Kiai Bahak misalnya, adalah sosok kiai yang menjadi soroton di dekakde tahun ini baik  sebagai  kajian  penelitian  maupun  sebagai  sosok  yang  banyak  memiliki  konten  di  media  sosial dengan  jutaan  penonton (Rusydiyah,  Sa’diyah, dan  Azizah  2020).  Konten-konten  tersebut menghasilkan perubahan pemikiran, sikap dan tingkah laku tidak hanya bagi penonton yang segenerasi dengan Kiai Bahak, namun juga banyak dari kalangan muda milenial (Syarifah 2020; Qordofa dan As’ ad 2022).

## Kesimpulan
Perubahan sosial di masyarakat sebagai kondisi tak terelakkan, tidak luput dari peran dakwah kiai  dengan  segala  aspek  dinamikanya.  Penelitian  ini  mengemukakan  beberapa  hasil  analisis  yang didapatkan dengan mengkaji dari penelitian para cendekiawan terdahulu. Diantara hasilnya sebagai berikut: Pertama ,  Terminologi cultural  broker yang  disematkan  oleh  Geertz  pada  kiai  terbantahkan dengan  sejumlah  hasil  penelitian  yang  membuktikan  kiai  lebih  sebagai creator dalam  menghadapi dinamika perubahan sosial . Kedua, kiai juga telah melakukan modernisasi tradisi dalam berbagai aspek
dimensi tradisi  pesantren dan tradisi lokal dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip dalam menjalankan  dakwah  Islam  di  masyarakat. Ketiga ,  politik  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang diperankan oleh kiai di tengah perubahan sosial adalah bagaian dari melaksanakan tugas kholifah fil ardl untuk mewujudkan rahmatan lil alamin dan kemaslahatan umat. Keempat, kiai melakukan transformasi pemikiran dalam rangka mengajak umat untuk menjadi masyarakat yang moderat dengan berpijak pada prinsip keislaman. Kelima , kiai sebagai patron memiliki andil yang kuat dalam rangka membimbing umat agar terhindar dari dampak negatif dari arus perubahan sosial. Keenam ,  kiai sebagai decision maker mewujud dalam berbagai perhelatan yang merumuskan berbagai prinsip penguatan kesejahteraan dan kemaslahatan umat, serta penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Ketujuh , dinamika dakwah kiai dalam perubahan sosial kekuasaan mengungkap fleksibilitas peran dakwah kiai ketika berhadapan dengan  kekuasaan  lainnya,  sehingga  kiai  mampu  tetap  menjaga  peran  dakwahnya  sebagai creator berhadapan  dengan  kekuasan  lain. Kedelapan ,  kiai  mampu  memrankan  sebagai influncer yang mencerdaskan  umat  di  era  digital  dengan  penerimaan  pada  semua  kalangan  tua  maupun  generasi milenial.

## Daftar Pustaka
Ashari, L. (2003). Power Sharing Between the Kyai, Bajingan and the Village Head. In Mimeo . Jakarta. Azizah, N. (2013). Artikulasi Politik Santri Dari Kiai Menjadi Bupati . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Azra, A. (2004). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII . Jakarta: Kencana.
Baso, A. (2007). Pesantren dan Kultur Damai. In B. Soleh (Ed.), Budaya Damai Komunitas Pesantren . Jakarta: LP3ES.
Bruinessen, M. Van. (2012). Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat . Yogyakarta: Gading Publishing. Bruinessen, M. Van, & Wajdi, F. (2006). Syu ’ un Ijtima ’ iyah and the Kiai Rakyat : Traditionalist Islam , Civil Society and Social Concerns. Indonesian Transition , 205 – 248. Buresh, S. A. (2002). Pesantren-based development: Islam, education, and economic development in Indonesia . PhD thesis: University of Virginia.
Burhanudin, J. (2012). Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia . Jakarta: NouraBooks.
Dhofier, Z. (1980). The Role of The Kiai in The Maintenance of Traditional Islam in Java . Canberra: The Australian National University.
Dirdjosanjoto, P. (1999). Memelihara Umat; Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa . Yogyakarta: LKIS. Djamil, A. (2001). Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Ri fa’i Kalisasak . Yogyakarta: LKIS. Fealy, G. (2003). Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 . Yogyakarta: LKIS. Geertz, C. (1960). The Javanese Kijaji : The Changing Role of a Cultural Broker. Comparative Studies in Society and History , 2 (2), 228 – 249. Haidar, A. (1994). Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Hall, Stuart and Held, D. (1989). Citizens and Citizenship. In M. Hall, Stuart and Jacques (Ed.), New Times: The Changing Face of Politics in the 1990s . London: Verso.
Haris, M. A. (2023). Urgensi Digitalisasi Pendidikan Pesantren di Era Society 5.0 (Peluang dan Tantangannya di Pondok Pesantren Al-Amin Indramayu). Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 6 (01), 49 – 64.
Harun, M. B. (2007). Pesantren dan Pluralisme. In B. Soleh (Ed.), Budaya Damai Komunitas Pesantren .
Jakarta: LP3ES.
Hasmiza, H., & Muhtarom, A. (2022). Kiai dan Pengembangan Kurikulum Pesantren di Era Digitalisasi. Arfannur , 3 (3), 137 – 150. Hidayat, R. (2017). Santri , Kyai , and Ulama : Framing Masculinities within Indonesian Religius Elites . (August 2011), 0 – 14.
Horikoshi, H. (1987). Kyai dan Perubahan sosial . Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
Husna, L. A. (2021). Digitalisasi Pembelajaran Sejarah Pada Pesantren Era New Normal. Jurnal Pendidikan Dompet Dhuafa , 11 (01), 27 – 33. Isma’il, I. Q. (1997). Kiai penghulu Jawa: peranannya di masa kolonial . Jakarta: Gema Insani.
Jackson, E., & Parker, L. (2008). modernisation , Islamisation and the future of Islamic education in Indonesia. Religion , 42 (1), 21 – 53. Jackson, K. D. (1990). Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Kholis, N. (2021). Dakwah virtual, generasi Z dan moderasi beragama. IQTIDA: Journal of Da’wah and Communication , 1 (02), 155 – 168.
Kinser, S. (1981). Annaliste Paradigm? The Geohistorical Structuralism of Fernand Braudel. The American Historical Review , 86 (1), 63. https://doi.org/10.2307/1872933 Lukens-bull, R. A. (2000). Teaching Morality : Javanese Islamic Education in a Globalizing Era. In
Journal of Arabic and Islamic Studies (Vol. 3). https://doi.org/10.1525/aeq.2001.32.3.350
Mansurnoor, I. (1990). Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura . Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Mansurnoor, I. A. (1995). Rato and Kiai in Madura. Are they Twins. In  et al. in Dijk, Kees van (Ed.), Across Madura Strait. The Dynamics of an Insular Society . Leiden: KITLV Press.
Mas’ud, A. (2004). Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi . Yogyakarta: LKIS. Mas’ud, A. (2006). Dari Haramain Ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek Pesantren . Jakarta: Prenada. Masruroh, S. A., & Muhid, A. (2022). Migrasi Pengajian Konvensional ke Pengajian Virtual di Pesantren. Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan , 22 (01), 108 – 129. Patoni, A. (2007). Peran Kiai Pesantren dalam Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pribadi, Y. (2015). The klebun, the kiai and the blater: Notes from western Madura, Indonesia1.
South East Asia Research , 23 (3), 303 – 317. https://doi.org/10.5367/sear.2015.0267 Pribadi, Y. (2018). Islam, state and society in Indonesia : local politics in Madura . New York: Routledge. Qordofa, M. Q., & As’ ad, M. (2022). Metode Dakwah KH. Ahmad Baha’uddin Nursalim (Gus Baha) Melalui Channel Santri Gayeng Di Media Youtube. Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , 2 (1), 1 – 10. Ricklefs, M. C. (2012). Islamisation and Its Opponents in Java: A Political , Social , Cultural , and Religious History , c. 1930 to the Present . Singapore: NUS Press. Rozaki, A. (2004). Menabur Kharisma Menuai Kuasa: kiprah kiai dan blater sebagai rezim kembar di Madura . Yogyakarta: Pustaka Marwa.
Rusydiyah, E. F., Sa’diyah, H., & Azizah, M. (2020). The millennial Kiais: contemporary Indonesian dakwah activism through social media. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 15 (1), 75 – 97.
Said Ali, A. (2008). Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati . Jakarta: LP3ES. Saxebøl, T. (2002). The Madurese ulama as patrons . (May). Setiawan, N. (2022). Urgensi Dan Strategi Dakwah Santri di Era Digitalisasi. Jurnal Dakwah Dan
Komunikasi , 7 (2), 223 – 232.
Soleh, B. (2007). Antara Konflik dan Perdamaian: Peran Pesantren. In B. Soleh (Ed.), Budaya Damai Komunitas Pesantren . Jakarta: LP3ES.
Suprapto, R. (1997). Status dan Peran Elit Agama dalam Proses Pembangunan Desa Sesudah Diundangkannya UU Nomor 5/1979 . Universitas Airlangga.
Syafi’AS, A., & Najib, A. (2022). Strategi Pembelajaran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam
Mengahadapi Era Digitalisasi. Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya , 7 (2), 313 – 337.
Syahputra, M. C. (2020). Jihad santri millennial melawan radikalisme di era digital: Studi Gerakan Arus Informasi Santri Nusantara di media sosial. Jurnal Islam Nusantara , 4 (1), 69 – 80. Syarifah, N. L. A. (2020). Tafsir Audiovisual: Kajian Penafsiran Gus Baha di Channel YouTube Al- Muhibbiin dan Implikasinya bagi Pemirsa .
Touwen-Bouwsma, E. (1992). The Ulama of Madura: Rise and Expansion of a Religious Regime. In M. Bax & A. Kloos, Peter, and Koster (Eds.), Faith and Polity on Religion and Politics . Amsterdam: VU University Press.
Turmudi, E. (2003). Struggling for the Umma : Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java .
Canberra ACT 0200, Australia: ANU E Press.
Ulum, M., & Munim, A. (2019). Digitalisasi Pendidikan Pesantren (Paradigma Dan Tantangan Dalam Menjaga Kultur Pesantren). Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars , 3 (1), 664 – 670.
Ummah, A. H. (2020). Dakwah digital dan generasi milenial (menelisik strategi dakwah komunitas arus informasi santri nusantara). Tasâmuh , 18 (1), 54 – 78. Wahid, A. (1974). Pesantren Sebagai Subkultur. In D. Raharjo (Ed.), Pesantren dan Pembaharuan . Jakarta: LP3ES. Ziemek, M. (1983). Pesantren Dalam Perubahan Sosial . Jakarta: P3M.