https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

## MANAGEMENT OF REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT
Hernimawati * , Surya Dailiati, Sudaryanto
Prodi Prodi Administrasi Publik, FIA. Universitas Lancang Kuning, Riau. Indonesia
*Koresponden email: herni_unpas@yahoo.com
ABSTRAK
Pangkalan Kapas salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Namun berbeda dengan desa lainnya, di desa ini terdapat objek wisata yang belum terkenal yakni air terjun yang diberi nama Air Terjun Pangkala Tio. Adapun yang menjadi permasalahan adalah objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio belum dikenal masyarakat secara luas, akses jalan ke lokasi belum memadai bagi masyarakat umum/luar. Kemudian terbatasnya anggaran untuk pengelolaan objek wisata baik dari dana desa maupun pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan pengelolaan pembangunan kepariwisataan Air Terjun Pangkalan Tio Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, konstekstual dan menyeluruh. Pengelolaan pembangunan kepariwisataan Air Terjun Pangkalan Tio sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih dilakukan dalam tahap yang sangat sederhana oleh pemerintahan desa, karena itu perlu dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat.
Kata kunci : Pengelolaan, Pembangunan Kepariwisataan, Pangkalan Tio, Pemerintahan Desa
ABSTRACT Pangkalan Kapas is one of the villages in Kampar Kiri Hulu District,
Kampar Regency. But different from other villages, in this village there is a tourist attraction that is not yet well known, namely a waterfall named Pangkala Tio Waterfall. The problem is that the Pangkalan Tio Waterfall tourist attraction is not widely known to the public, road access to the location is not adequate for the general public / outsiders. Then the limited budget for the management of tourism objects, both from village funds and local governments. The purpose of this study was to describe and analyze the implementation and management barriers of tourism development at Pangkalan Tio Waterfall, Pangkalan Kapas Village, Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner, where researchers sought meaning, understanding, understanding of a phenomenon, event or human life by being directly and or indirectly involved in the setting being studied, contextual and comprehensive. The management of Pangkalan Tio Waterfall's tourism development has been going well. It's just that it is still being carried out in a very simple stage by the village government, because it needs support from the district, provincial and central governments.
Keywords : Management, Tourism Development, Pangkalan Tio, Village Government
PENDAHULUAN Pangkalan Kapas salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Selain Desa Pangkalan Kapas di Kecamatan Kampar Kiri Hulu masih terdapat 24 desa lagi yakni; Aur Kuning, Gajah Bertalut, Tanjung Beringin, Batu Sanggan, Tanjung Belit, Gema, Tanjung Belit Selatan, Kota Lama, Ludai, Pangkalan Kuras, Kebun Tinggi, Batu Sasak, Tanjung Karang, Pangkalan Serai, Danau Sontul, Dua Sepakat, Terusan, Deras Tanjak, Sungai Santi, Subayang Jaya, Tanjung Permai, Bukit Betung, Lubuk Bigau dan Muara Bio.
Desa Pangkalan Kapas belum begitu ter- kenal, bahkan untuk mendapatkan informasi melalui media cetak, elektronik dan sosial juga sulit. Jaringan listrikpun masih tergolong sulit. Untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat
kota (Lipat Kain/ bukan Kota Pekanbaru) juga susah. Warga harus mencari tempat ketinggian untuk mendapatkan jaringan komunikasi melalui telepon genggam. Desa Pangkalan Kapas ter- masuk desa yang berada di perbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelum Desa Pangkalan Serai.
Namun berbeda dengan desa lainnya, di Desa Pangkalan Kapas ini terdapat objek wisata yang belum air terjun, yang diberi nama Air Terjun Pangkala Tio. Air terjun ini memiliki 7 tingkat sepanjang alirannya yang mencapai 1 Km. Lokasinya baru ditemui warga namun sudah ada pengembangan awal yang dilakukan perangkat aparatur desa. Keinginan warga dan apatur desa sangat besar untuk menjadikannya menjadi objek wisata yang unggulan. Hal ini diwujudkan dengan kerjasama untuk membangun sarana dan prasarana
menuju lokasi air terjun seperti jalan, parkir dan pendukung lainnya.
Awalnya, aliran air terjun menjadi sarana transportasi bagi masyarakat menggunakan pera- hu/ sampan untuk ke Kuntu/ Lipat Kain. Hal ini menjadi wajar karena Lipat Kain bisa dikatakan kota untuk wilayah Kampa Kiri Hulu dan Hilir. Oleh karena itu masyarakat senantiasa melakukan aktifitas administrasi, ekonomi, pemerintahan di- sana. Hanya saja beberapa tahun ini hal ini sudah mulai berkurang karena masyarakat lebih memilih untuk melakukan aktifitas khususnya eknomi di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Desa Sari Lamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini wajar, dikarenakan untuk sampai ke desa provinsi tetangga hanya membutuhkan waktu 1 jam, berbeda dengan ke Lipat Kain yang mem- butuhkan waktu 4 jam. Dengan kondisi tersebut masyarakat lebih banyak berurusan ke Paya- kumbuh daripada Lipat Kain, begitu pula dengan pendidikan, pariwisata/ liburan masyarakat cende- rung ke provinsi tetangga.
Gambar 1 . Air Terjun Pangkalan Tio
Berdasarkan informasi dari warga setempat, air sungai yang ada di Lipat Kain berasal dari aliran Air Terjun Pangkalan Tio. Oleh karena itu dahulunya masyarakat masih menggunakan sam- pan untuk ke kota (Lipat Kain). Namun saat ini tidak lagi karena masyarakat sudah ada yang me- miliki kendaraan bermotor dan jalan yang sudah mulai dibangun meskipun belum baik.
Air Terjun Pangkalan Tio diapit oleh hutang lindung yang masih dimiliki pemerintah. Selain Air Terjun Pangkalan Tio masih terdapat 4 air terjun lagi yang juga belum terkelola secara profesional. Hal yang menjadi kendala atau per- masalahan dalam pengelolaan pembangunan kepa- riwisataan beragam, diantaranya anggaran yang masih minim, infrastruktur yang belum men- dukung dan lainnya. Bahkan anggaran yang di-
alokasikan untuk Airt Terjun Pangkalan Kapas baru direalisasikan di tahun 2021 ini. Sebagai objek wisata yang potensial, air terjun ini ditumbuhi oleh pohon besar dan rindang. Selain itu di lokasi ini juga terdapat pulau yang air terjunnya mengalir ke Batang Bio/ sagu. Untuk akses ke lokasi objek wisata; jalan akses masih kurang memadai karena hanya memilii lebar 1,5 m sehingga perlu ditambah menjadi 3 m. Dengan demikian masyarakat dan pendatang bisa lebih banyak jumlahnya dan leluasan selama menikmati air terjun yang ketinggiannya mencapai 15 m tersebut. Jumlah air terjun yang memiliki ke- tinggian mencapai 15 m tersebut ada di 3 titik. Masyarakatpun tidak terfokus pada satu titik sehingga bisa saling menikmati pemadangan dan mandi sekaligus dilokasi.
Diperlukan dukungan dana dari pemerintah dan swasta agar pengelolaan pembangunan kepari- wisataan Air Terjun Pangkalan Tio betul-betul termanfaatkan dengan baik. Diprediksi dan pemi- kiran dari para praktisi pemikir pembangunan yang banyak memperkirakan bahwa industri ke- pariwisataan di Indonesia akan mempunyai ke- dudukan yang sangat strategis pada waktu men- datang. Oleh karena itu perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik, perhatian yang lebih sungguh-sungguh dan pemikiran yang lebih men- dalam dari semua pihak serta mendapatkan prioritas yang semestinya dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia umumnya dan khusus- nya Air Terjun Pangkalan Tio. Sesuai dengan Undang-Undang Kepari- wisataan Nomor 10 Tahun 2009, kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejehteraan rakyat. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan peme- rintah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan kunjungan lapangan adalah objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio belum dikenal masyarakat secara luas, akses jalan ke lokasi belum memadai bagi masyarakat umum/ luar Desa Pangkalan Kapas. Kemudian terbatas- nya anggaran untuk pengelolaan objek wisata baik dari dana desa maupun pemerintah daerah.
METODE Penelitian dilakukan di Desa Pangkalan Ka- pas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Secara teroritis, menurut Bambang Su-
naryo (2013), beberapa hal yang perlu mendapat- kan perhatian dalam pengelolaan pembangunan kepariwisataan adalah saling memahami misi, tugas, fungsi, hak dan kewajiban, penyatuan per- sepsi, keterlibatan langsung seluruh pihak, kebe- radaan dan akses data yang relevan, mudah, benar dan konsisten, dukungan yang jelas dan benar, kriteria persyaratan lelang/ negosiasi yang jelas, transaparan dan konsisten, struktur dan tugas tim negosiasi yang jelas dan berkemampuan. Informan ataupun narasumber dalam penelitian ini adalah pengelola, aparatur pemerintah, pengunjung dan masyarakat. Sumber dan jenis data dalam pene- litian ini adalah primer dan sekunder. Untuk me- nghimpun data yang diperlukan, maka diperguna- kan teknik pengumpulan data dengan caea obser- vasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidu- pan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, kon- stekstual dan menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan pembangunan kepariwisataan Air Terjun Pangkalan Tio di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih dilakukan dalam tahap yang sangat seder- hana oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu perlu dukungan dari pemerintah kabupaten, pro- vinsi dan pusat.
Kegiatan yang sudah dilakukan oleh peme- rintah desa dengan dana swadaya masyarakat adalah dengan membangun akses jalan ke lokasi dalam bentuk semenisasi. Jarak lokasi dari kantor desa mencapai 10 menit dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor yang digunakan me- rupakan sepeda ojek milik warga yang memang diperuntukkan untuk pengunjung. Pengunjjung cukup membayar Rp 5.000 untuk sampai di lokasi, bagi yang tidak berkenan dapat berjalan kaki selama lebih kurang 20 menit sambil menikmati suasan desa yang nyaman dan asri.
Swadaya lainnya yang dilakukan warga adalah dengan membangun lokasi parkir secara sederhana. Masyarakat melakukannya secara go- tong-royong dengan memanfaatkan peralatan dan perlengkapan desa yang dimiliki warga. Hasilnya objek wisata yang sebelumnya tidak memiliki areal parkir, saat ini sudah tersedia fasilitas parkir. Namun fasilitas parkir di lokasinya hanya untuk kendaraan roda dua, sedangkan roda empat tetap
berada di sekitaran rumah warga atau pemerintah desa. Pemerintahan desa dan masyarakat Pang- kalan Kapas sangat membutuhkan bantuan secara materi dan non materi guna membangunan objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio. Diyakani de- ngan terbangunnya objek wisata ini akan meni- ngkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik; terbangunnya infrastruktur, masyarakat sejahtera dan pendidikan maju.
Saling Memahami Misi, Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan desa yang terletak di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Jauh dari pusat Kota Lipat Kain, memang harus segera bangkit untuk maju dan berkembangn. Semangat inilah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengelola sumber daya alam yang yakni Air Terjun Pangkalan Tio. Pemerintah desa dan masyarakat sadar bahwa jika mereka berdiam maka sumber daya alam yang ada tidak akan memberikan manfaat apapun. Oleh karena itu sesuai dengan Bambang Sunaryo (2013), perlu pemahaman bersama dalam membangun misi, menjalanan tugas, fungsi, hak dan kewajiban bagi setiap individu jika ingin objek wisata terbangun.
Pemerintah desa dan masyarakat sudah memiliki misi yang sama untuk membangun objek wisata Pangkalan Tio. Hal ini tidak hanya dengan pembangunan fisik tapi juga dengan meman- faatkan media cetak, elektronik dan sosial sehi- ngga keberadaannya tidak hanya dikenal secara lokal tapi juga nasional. Makanya, mereka sangat menyambut baik kehadiran pengunjung dari luar desa/ daerah yang ingin menikmati objek wisata air terjun. Cara lainnya adalah dengan merubah pola pikir masyarakat tidak lagi tertutup tapi sudah terbuka dengan perkembangan zaman dan pe- radaban. Sehingga mereka tidak lagi malu-malu denga kehadiran masyarakat luar. Bahkan aparat desa sudah mulai membagi tugas setiap warga dalam pembangunan objek wisata ini. Seperti bagian penerima tamu, trans- portasi dan komunikasi. Menurut Damrisman selaku Kepala Dusun III, awal ditemukan air terjun ini belum memiliki nama, lambat laun akhirnya diberikan nama oleh warga menjadi Pangkalan Tio. Masyarakat sebelum diberi nama, tahu-nya hanya mandi-mandi saja dan meman- faatkan alirannya untuk media transportasi. Hadir- nya kawasan ini menjadi objek wisata merupakan suatu keberhasilan masyarakat dalam meman- faatkan sumber daya alam, sehingga fungsinya
berubah menjadi lebih baik tidak hanya hutan. Maka kedepannya menjadi tanggung jawab semua pihak pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan amanah yang diberikan guna ke- manfaatan bersama.
Penyatuan Persepsi Pemerintah Desa Pangkalan Kapas dan masyarakat sudah menyatukan persepsi dalam pembangunan objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan pan- dangan dalam membanguan objek wisata air terjun dari berbagai unsur seperti kepala dusun, lembaga pemberdayaan masyarakat dan aparatur sipil desa. Adanya penyatuan persepsi ini menjadi bukti pemerintah desa dan masyarakat bersatu padu dalam membangun objek wisata air terjun Pangkalan Tio. Apalagi yang mereka lakukan menggunakan dana swadaya masyarakat karena dalam anggaran desa belum tersedia.
Adanya penyatuan persepsi dalam pemba- ngunan objek wisata ini merupakan bentuk kesadaran dan pemahaman warga desa. “Panjang aliran air terjun ini mencapai 1 Km. Air terjun ini sudah lama kami temui, namun baru sekarang kemi kembangkan. Awalnya menjadi alat trans- portasi untuk menurunkan kayu ke Kuntu atau Lipat Kain. Kayu-kayu selanjutnya di bawa me- nggunakan sampai dan akhirnya sampai ke Lipat Kain,” demikian dikatakan Zulfikar selaku Ang- gota Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa Pangkalan Kapas.
Dari kondisi tersebut aparat desa dan mas- yarakat menyatukan persepsi agar sumber daya alam yang sebelumnya belum terkelola akan dimanfaatkan secara bersama sebagai objek wisata. Melalui perangkat desa, maka semua pihak saling bekerjasama untuk mengembangkan sumber daya alam dan membangun berbagai infrastruktur pen- dukung sehingga membuat pengunjung nyaman menikmati keindahan alam yang ada.
Penyatuan persepsi in dilakukan dalam me- lalui rapat bersama antara aparat desa dan pe- rangkat atau organisasi yang ada di desa. Pang- kalas Kapas sebagai daerah yang yang dekat dengan Provinsi Sumatera Barat, berharap kema- juan wisata provinsi tetangga tersebut juga berpengaruh di Air Terjun Pangkalan Tio. Artinya, khusus masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu, mesti memanfaatkan dan memberdayakan potensi yang ada untuk kesenangan dan kepentingan ber- sama. Apalagi aparat dan masyarakat sudah memiliki niat yang tulus untuk membangun negeri dengan mengembangkan potensi yang ada.

## Keterlibatan Langsung Seluruh Pihak
Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam pe- ngelolaan pembagunan kepariwisataan objek wi- sata Air Terjun Pangkalan Tio adalah pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabu- paten Kampar melalui Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat mengangkat objek wisata ini dengan melakukan promosi di media cetak, elektronik dan sosial. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dapat melibatkan diri dengan membanguan sarana dan prasarana objek wisata. Hadirnya dua dinas ini diyakini akan mampu mengangkat objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio menjadi maju dan berkembang. Pihak lain yang dapat terlibat dalam pem- bangunan kepariwisataan objek wisata ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu- paten Kampar. DPRD Kabupaten Kampar sebagai wadah aspirasi masyarakat dapat menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana objek wisata. Secara khusus tentunya melalui Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang berasal dari daerah pemilihan Kampar 6. Daerah pimilihan Kampar 6 ini terdiri atas 5 kecamatan. Kecamatan terserbut yakni Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu. Oleh karena itu diperlukan komitmen wakil rakyat daerah pemilihan Kampar 6 untuk bersama –sama membangun desa dengan mengembangkan potensi objek wisata.
Dewan Perwakilan Rakyat Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pangkalan Kapas dapat mengambil peran mengembangkan objek wisata dengan mengajukan dan memasuk- kan anggaran ke Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD). Sinergitas antara DPRD Desa dan DPRD Kabupaten Kampar sangat diperlukan karena sama-sama sebagai lembaga aspirasi masyarakat. Hal ini dapat diperkuat juga dengan keterlibatan DPRD Provinsi Riau. Sebab di DPRD Provinsi Riau juga duduk wakil-wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kampar. Kondisi ini yang sangat dibutuhkan oleh mas- yarakat desa, sehingga mereka tidak lagi kesulitan dalam mencari dana. Sebab mereka sudah mem- buktikan diri dengan melakukan swadaya pem- bangunan.
Keberadaan Dan Akses Data Yang Relevan, Mudah, Benar dan Konsisten. Desa Pangkalan Kapas adalah sebuah desa potensial untuk dibangun dan dikembangkan se- bagai kawasan objek wisata. Selain memiliki air
terjun dikawasan ini juga terdapat pertanian serai untuk diolah menjadi minyak angin. Budidaya Serai Wangi menjadi peluang yang menjanjikan untuk tanaman minyak kayu putih. Bahkan penjualannya dilakukan ke Provinsi Sumatera Barat. Budidaya ini bisa menjadi data tambahan bagi pengembangan objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio. Kemudian dibagian bawah air terjun terdapat aliran sungai panjang yang bisa dijadikan tempat rekreasi guna menikmati kein- dahan sungai dan alam desa.
Kehidupan masyarakat desa selain men- jadi petani, pegawai negeri sipil, juga bekerja sebagai nelayan. Kemudian di desa ini juga terdapat Pos Kesehatan Desa guna memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara keberadaan Air Terjun Pangkalan Tio diapit oleh hutan lindung yang dimiliki oleh pemerintah. Jalan akses ke air terjun masih kecil yakni hanya 1,5 meter dan perlu dikembangkan lagi menjadi 3 meter. Kondisi lain yang perlu ditingkatkan adalah akses listrik dan telekomunikasi.
Keberadan Air Terjun Pangkalan Tio yang berada di Provinsi Riau Kabupaten Kampar juga berdekatan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisinya yang diapit oleh dua provinsi tersebut menjadikan objek wisata ini sangat potensial un- tuk dikembangkan. Apalagi, tidak hanya masya- rakat Riau masyarakat Sumatera Barat juga sudah terbiasa hilir mudik ke areal ini untuk meenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Begitu pula dengan pendidikan, masyarakat Desa Pangkalan Kapas sudah terbiasa juga melanjutkan pendidikan ke provinsi tetangga tersebut.
Untuk mengangkat objek wisata ini agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana telekomunikasi, jaringan listrik. Jika ini terpenuhi dengan baik maka masyarakat akan dengan mudah mempro- mosikan objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio secara mandiri dengan menggunakan media sosial.
Dukungan yang Jelas dan Benar Dalam pengelolaan pembangunan kepari- wisataan tidak bisa hanya dijalankan oleh satu pihak saja. Apalagi jika objek wisata tersebut berada pada tingkat desa sehingga diperlukan dukungan yang jelas dan benar dari semua pihak. Untuk saat ini dapat diwujudkan dengan konsep pentahelix, yakni pembangunan yang melibatkan lima unsur. Lima unsur tersebut adalah pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat dan media. Dari segi pemerintahan, dukungan yang jelas dan benar dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Hal ini dapat dilakukan
dalam bentuk perencanaan, penganggaran dan pembangunan. Hingga saat ini belum ada aksi nyata dari ketiga pemerintah tersebut, makanya yang terjadi baru swadaya masyarakat. Oleh karena itu diperlukan dan sudah saatnya peme- rintah kabupaten/ provinsi dan pusat terlibat dalam pembangunan objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio. Apalagi setelah 74 tahun Indonesia merdeka sudah saatnya masyarakat merasakan hasil pem- bagunan. Kalau di kota terjadi perpacuan antara pembangunan jalan dan trotoar, yang semakin meninggi dan menebal, maka sebagian dana pem- banguna tersebut bisa dialihkan ke Desa Pang- kalan Kapas untuk objek wisata sehingga ke- depannya lebih terkelola dengan baik.
Perguruan tinggi melalui dosen dan maha- siswa bisa terlibat dalam pengelolaan pemba- ngunan objek wisata ini. Diantaranya dengan melakukan penelitian berbagai potensi yang dapat diangkat dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan taraf hidup. Dosen sebagai tenaga pendidik yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bisa saja menarik sumber-sumber dana yang ada untuk kepentingan masyarakat Desa Pangkalan Kapas. Dari penelitian yang telah dilakukan hal ini masih sangat minim, oleh karena itu diperlukan peran aktif dosen khususnya.
Langkah berani seharusnya sudah dilakukan oleh pengusaha yang bergerak disektor pariwisata. Dengan investasi atau menyisihkan anggaran perusahan dalam bentuk tanggung jawab sosial dipastikan akan mampu mengangkat objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio sebagai potensi dimasa yang akan datang dengan letaknya yang sangat strategis begitu pula dengan media.
Kriteria Persyaratan Negosiasi Jelas, Transaparan dan Konsisten Masyarakat pedesaan tentu tidak semaju dengan masyarakat perkotaan, namun demikian keberadaan masyarakat pedesaan perlu dibina, dibantu sehingga mampu menopang keberadaan kota. Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan pembangunan kepariwisataan termasuk yang ada di Desa Pangkalan Kapas ini, keberadaan mas- yarakat harus dijaga. Caranya dengan membuat kriteria persyaratan yang jelas/ negosiasi yang jelas, transparan dan konsisten dari setiap proyek pembangunan kepariwisataan.
Kalau demikian maka bisa jadi ke- depannya desa akan terjual oleh kepentingan orang – orang yang hanya mengedepankan bisnis saja tanpa memandang kearifan lokal. Rumah terjual, tanah terjual dengan janji-janji hanya
bersifat materi saja tanpa memikirkan keber- langsungan hidup di masa yang akand datang. Masyarakat desa ini membutuhkan sentuhan dari pihak-pihak yang profesional mereka juga perlu didampingi oleh lembaga tertentu atau konsultan yang memang berpihak kepada mas- yarakat dalam rangka kemajuan desa. Ada contoh desa-desa yang bisa maju diluar negeri tanpa harus menghilangkan jati dirinya atau bahkan mas- yarakat desa tidak perlu ke luar negeri cukup dengan memenuhi ilmu pengetahuan dan tek- nologi mereka bisa memahami dan menguasai dunia luar negeri. Artinya, meski berada di desa tapi tidak ketinggalan zaman dan informasi karena semua sudah bisa direkayasa dengan kemajuan teknologi.
Kemudian bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan dengan masyarakat dan pemerinta desa harus dilakukan secara transparan dan konsisten sehingga tidak menimbulkan masalah baru nanti di desa atau menjadi konflik. Saat ini ikatan kerja sama tersebut belum ada, namun sudah harus diantisipasi sejak dini dan dipahamkan kepada seluruh masyarakat, aparat pemerintahan, dilaku- kan secara musyawarah bahwa apa yang di- lakukan tidak ada yang disembunyikan. Jangan ada permainan pihak-pihak yang tidak bertang- gung jawab atau oknum yang memanfaatkan keluguan masyarakat desa guna mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di desa.
Struktur dan Tugas Tim Negosiasi yang Jelas dan Berkemampuan
Dalam rangka pengelolaan pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan inovatif maka diperlukan wadah atau organisasi yang padu. Wadah atau organisasi ini harus memiliki struktur, tugas dan tim yang berkemampuan dalam me- lakukan negosiasi yang jelas. Tujuan dibentuk tim agar pengelola bisa fokus dalam bekerja. Unsur- nya bisa dari masyarakat, aparat desa atau lem- baga lainnya yang ada.
Kemudian harus dibuat secara resmi se- hingga perlu sebuah surat keputusan yang me- mastikan orang-orang yang terlibat didalamnya memiliki peran dan tanggung jawab. Kondisi ini belum terlihat di Desa Pangkalan Kapas dalam mengelola Air Terjun Pangkalan Tio, namun dari kunjungan yang dilakukan dan harapannya sudah terwujud, pengelola yang terhimpun dalam sebuah organisasi tersebut.
Kemampuan yang mesti dimiliki diantara- nya dalam penguasaan materi bidang hukum, teknis dan keuangan. Kemampuan dalam bidang hukum diperlukan agar tidak ada aturan yang
terlanggar dan semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kalau tidak tentu akan menjadi sumber masalah baru. Kemudian kemampuan teknis diperlukan untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis sehingga tidak ada yang terhambat dalam me- ngelola sektor wisata. Kemampuan teknis misal- nya dari segi pelayanan, promosi, perencanaan dan aksi-aksi lainnya yang dapat mengangkat objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio. Kemampuan dalam bidang keuangan sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan berjalan secara efektif dan efisien. Efektif artinya tepat sasaran, tepat guna, dan mudah dilakukan se- mentara efisien artinya hemat. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan keuangan di sektor wisata. Sebab diperlukan modal atau investasi yang tidak sedikit dan perlu dipertanggung jawaba kepada seluruh pihak. Jangan sampai dalam pengelolaan pembangunan objek wisata Air Terjun Pangkalan Tio ber- masalah dengan kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya. Dari sini maka kepada pengelola perlu diberikan bimbingan atau pendampingan sehingga bisa bekerja secara profesional.

## SIMPULAN
Pengelolaan pembangunan kepariwisataan Air Terjun Pangkalan Tio Di Desa Pangkalan Kapas berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan yakni aparatur desa dan masyarakat sudah saling memahami misi, tugas, fungsi, hak dan kewajiban dalam melaksanana tata kelola pembangunan keparisiwisataan dengan di dukung adanya penyatuan persepsi. Keterlibatan langsung seluruh pihak belum terlaksana dengan baik karena masih kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta swasta. Keberadaan dan akses data yang relevan, mudah, benar dan konsisten masih sulit diperoleh karena jaringan listrik dan internet belum se- penuhnya menjangkau pemukiman penduduk dan objek wisata.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kampar terkhusus Pemerintah Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengangkat potensi objek wisata ini. Penulis berharap keinginan semua pihak terkhusus aparatur desa dan masyarakat dapat menjadikan objek wisata Air Terjun Pang- kalan Tio, unggulan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 2008, Dasar- Dasar Pendidikan Agama Islam , Bumi Aksara, Jakarta.
Agus Dkk, 2012, Modul Monitoring Penegakan Hukum , ICW, Jakarta. Antara, M., & Arida, S. (2015). Panduan pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal. Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana , 23 . Anugrah, K., & Sudarmayasa, I. W. (2017).
Pembangunan pariwisata daerah melalui pengembangan sumber daya manusia di Gorontalo. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) , 4 (1), 33-46. Anggara Sahya. 2012. Perbandingan Administrasi Negara . CV Pustaka Setia, Bandung. Bambang Sunarya, 2013, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata , Gava Media, Yogyakarta. Danang Sunyoto dan Burhanuddin, 2011, Perilaku Organisasional , CAPS, Yogyakarta. Deddy Mulyadi, 2015. Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik , Alfabeta, Bandung. Eston, A., Hananto, U. D., & Soemarmi, A. (2016). Pengelolaan Potensi Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten
Banyuwangi Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1-11. Riant Nugroho dan Randy Wrihatnolo, 2011, Manajemen Perencanaan Pembangunan , Kompas Gramedia, Jakarta. Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Shintani, A. (2020). Relasi Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata di Kelurahan Sei Gohong. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan , 9 (2).
Siti Fajar dan Tri Heru, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia , UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Theresia dkk, 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat , Alfabeta, Bandung Wibowo, 2010, Budaya Organisasi , Rajawali Pres, Jakarta. Yanti, A. I. E. K. (2019). Kewenangan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali Dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. Jurnal Hukum Saraswati (JHS) , 1 (1).
Yusuf Muri, 2014, Metode Penelitian; Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabunga n, Prenada Media Grup, Jakarta.