ISSN 1907-0985, E ISSN 2442-8256 Vol. 16, No. 2, 2020, h. 401-414 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v16i2.3487

## Land Reform dalam Kebijakan Politik Hukum Pertanahan
Zumiyati S. Ibrahim

## Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: zumiyati@iaingorontalo.ac.id
Abstract: The concept of agrarian renewal has been much acclaimed and one concept that  until  now  has  not  been  completed  in  its  implementation  and  even  seems abandoned is the land policy known as "land reform". Land reform includes reforms regarding land ownership and control as well as legal relations related to land tenure. Land  reform  used  to  be  an  ideal  that  became  the  hope  of  the  majority  of  the Indonesian people, especially poor farmers or farmers who did not have cultivated land.  Agrarian  reform,  whose  essence  was  land  reform,  was  once  the  dominant discourse in discussing the social change in the Indonesian nation from independence to the 1960s, but the land reform program in its implementation still faces  some obstacles  caused  by  the  current  government's  political  policies  which  are  more focused on efforts to pursue economic improvement and the existence of efforts to make  land  only  as  an  object  of  investment  and  speculation,  the  result  people  or farmers landless do not increase and worse off poverty.
Keywords: Land Reform, Land Law Politics, Indonesia, Agrarian

## Land Reform in the Policy of Political Land Law
Abstrak: Konsep pembaharuan agraria telah banyak didengungkan, dan salah satu konsep yang sampai saat ini belum tuntas dalam pelaksanaannya bahkan terkesan ditinggalkan  adalah  kebijakan  pertanahan  yang  dikenal  dengan land reform. Land reform  meliputi  perombakan  mengenai  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  serta hubungan-hubungan  hukum  yang  bersangkutan  dengan  penguasaan  tanah. Land reform dulunya merupakan cita-cita yang menjadi harapan sebagian besar mayoritas rakyat Indonesia khususnya para petani miskin atau petani yang tidak memiliki lahan olahan.  Reformasi  agrarian  yang  intinya land  reform  pernah  menjadi  diskursus dominan  dalam  pembahasan  mengenai  perubahan  sosial  bangsa  Indonesia  sejak kemerdekaan  hingga  tahun  enampuluhan,  namun  program land  reform  dalam pelaksanaannya  masih  mengalami  sejumlah  hambatan  yang  diakibatkan  oleh kebijakan  politik  pemerintah  sekarang  yang  lebih  terfokus  pada  upaya  mengejar perbaikan ekonomi serta adanya upaya untuk menjadikan tanah hanya sebagai obyek investasi  dan  spekulasi,  akibatnya  masyarakat  atau  petani  tak  bertanah  tak meningkat dan semakin terpuruk pada kemiskinan.
Kata Kunci: Land Reform, Politik Hukum Pertanahan, Indonesia, Pertanahan

## A. Pendahuluan
Hampir  setengah  abad  pemberlakuan  Undang-Undang  Pokok  Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, UUPA banyak dihadapkan pada perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang berbeda dengan situasi dan keadaan pada saat UUPA ini dibentuk.    Ketersediaan  lahan  merupakan  masalah  yang  tidak  diimbangi  dengan pertambahan jumlah penduduk yang sedemikian cepat.
Konsep  pembaharuan  agraria  telah  banyak  didengungkan,  dan  salah  satu konsep yang sampai saat ini belum tuntas dalam pelaksanaannya bahkan terkesan ditinggalkan  adalah  kebijakan  pertanahan  yang  dikenal  dengan  “land  reform”. UUPA merupakan yang pertama kali melahirkan Undang-Undang Land reform yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu  Undang-Undang No. 56 Prp 1960, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1961 (LN 1960  No. 174; Penjelasannya dimuat dalam TLN No. 5117).
Land reform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Land reform dulunya merupakan cita-cita yang menjadi harapan sebagian besar mayoritas rakyat Indonesia khususnya para petani miskin atau petani yang tidak memiliki lahan olahan.  Reformasi  agrarian  yang  intinya land  reform  pernah  menjadi  diskursus dominan  dalam  pembahasan  mengenai  perubahan  sosial  bangsa  Indonesia  sejak kemerdekaan hingga tahun enampuluhan, namun di masa sekarang land reform telah menjadi konsep asing yang harus diperkenalkan kembali bahkan terkesan tabu untuk dibicarakan kembali.
Sejak mulai diselenggarakannya land reform  pada permulaan tahun 1961 dan setelah  terjadinya  pemberontakan  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  (Gerakan  30 September  1965),  telah  sering  muncul  anggapan  bahwa land  reform  yang diselenggarakan adalah gagasan PKI, jadi suatu konsepsi komunis. 1 Tuduhan seperti itu muncul karena konsep land reform saat itu merupakan konsep yang paling sering didengungkan oleh PKI terutama oleh organisasi-organisasi tani seperti Barisan Tani
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria di Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta. Djambatan, 1999), 391.
Indonesia (BTI) yang berada di bawah payung PKI, dengan slogan “ land to thriller”.
Hal  ini  merupakan  upaya  PKI  untuk  menarik  simpati  dan  menggalang  massa  dari kalangan tani yang kebanyakan merupakan petani miskin yang tidak berlahan.
Oleh Mr. Soedjarwo dikatakan bahwa UUPA bukanlah produk PKI dan land reform  itu  bukan  pula  ide  PKI.  Justru  PKI  yang  mengambil  kesempatan  dengan berkedok  land  reform  membagi-bagikan  tanah  milik  orang  lain  dengan  dengan berlindung pada slogan “ganyang tujuh setan desa dan tuan tanah”. Cara itu tidak benar.  Yang  hendak  dirombak  oleh land  reform  adalah  struktur  pemilikan  dan penguasaan  tanah  serta  segala  macam  hubungan  hukum  mengenai  pertanahan  di Negara Indonesia, sehingga diharapkan adanya pemerataan pemilikan tanah sesuai dengan proporsinya. 2
Anggapan-anggapan  miring  yang  muncul  terhadap  konsep land  reform  ini telah menimbulkan pendapat bahwa konsep ini tidak perlu dilanjutkan bahkan tanah- tanah yang telah diredistribusikan kepada rakyat tani penggarap harus dikembalikan kepada pemiliknya semula, tindakan-tindakan ke arah itu sudah terlihat di beberapa daerah.
Perubahan struktur kepemimpinan dari rezim orde lama ke rezim orde baru telah membawa akibat pokok pada politik agraria dari populis menuju kapitalisme, akibat  lebih  jauhnya  terjadi  perubahan  strategi  politik  dari  populisme  menjadi otoritarianisme.  Konflik  dan  kekerasan  politik  masa  akhir  orde  lama  memberikan trauma  mendalam  bagi  penguasa  baru.  Politik  populis  berarti  menonjolkan partisipasi  ( participatory  politics)  atau  mengikutsertakan  kekuatan  politik masyarakat  pada  program-program  agrarian,  seperti  tercermin  pada  program land reform  yang  merupakan  amanat  UUPA;  sedangkan  otoritarianisme  diwujudkan dengan  menghilangkan  kekuatan  politik  masyarakat,  dan  memusatkan  kekuatan hanya pada pemerintah yang berkuasa.
2 Erman Rajagukguk. Seperempat Abad UUPA, Land Reform: Suatu Tinjauan ke Belakang dan Pandangan ke Depan. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 4 Tahun XV/1985 (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1985), 313.
Berubahnya  penguasa  politik,  berubah  pula  politik  agrarianya.  Pemerintah Orde Baru sama sekali tidak mewariskan kepentingan ideologis dan politis terhadap politik  agrarian  populis.  Sebaliknya  ia  membekukan  program  politik  agrarian populis, khususnya land reform. Tidak ada tindak lanjut dari hasil-hasil yang telah dicapai.
Bahkan  di  era  reformasi  ini  pelaksanaan  landreform  masih  mengalami hambatan,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Kepala  Deputi  bidang  Tata  Laksana Pertanahan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) Heru  Wijono  MS  dalam  seminar Rethinking  Landreform  in  Indonesia,  bahwa  hambatan  utama  pelaksanaan  land reform  adalah  lemahnya  kemauan  politik  dari  pemerintahan  orde  baru  yang  lebih mengejar  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Kebijakan  ini  kurang  memberikan keberpihakan  pada  masyarakat  golongan  ekonomi  lemah,  termasuk  petani  yang memang membutuhkan tanah.
Dampak  yang  dapat  dirasakan  sekarang  dengan  tidak  berjalannya  program land reform ini antara lain akan semakin membuat petani tak bertanah akan semakin terpuruk pada kemiskinan.  Akibatnya terjadi pemusatan kekuatan modal hanya dari pusat, desa menjadi sumber pemerasan kota, karena desa tunduk pada kepentingan kota. Desa menjadi sumber yang dipakai untuk mensubsidi ekonomi kota, sementara desa menjadi terbelakang.
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa land reform merupakan suatu agenda kebijakan politik hukum pertanahan yang sampai saat ini belum tuntas dalam pelaksanaannya atau bahkan dikatakan sama sekali tidak dilaksanakan lagi, padahal lepas dari tahun 1960, pada tahun 1974 Menteri Dalam Negeri menetapkan kembali pedoman pelaksanaan land reform. Olehnya itu dalam pembahasan artikel ini akan mengkaji  tentang  bagaimana  pelaksanaan  program land  reform  dalam  kerangka kebijakan politik pertanahan pemerintah Indonesia sekarang ini.

## B. Land Reform dalam Sistem Pertanahan di Indonesia
Land  reform  diartikan  dengan  perubahan  struktur  penguasaan  pemilikan tanah.  Oleh A.P.  Parlindungan  dikatakan  istilah  land  reform  bukan  hanya  dalam
pengertian politik belaka tapi juga pengertian teknis. Land reform di Negara-negara komunis  merupakan slogan untuk memenangkan massa rakyat, karena issue tanah, pemilikan tanah, distribusi tanah, hancurkan tuan tanah adalah  issue emosional yang sangat    menarik,  sehingga  banyak  sarjana  maupun  Food  and  Agricultural Organization (FAO) mempergunakan istilah Agrarian Reform daripada istilah Land Reform. 3
Agrarian reform Indonesia meliputi lima program, yaitu:
1. pembaharuan hukum agrarian
2. penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi colonial atas tanah
3. mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-angsur
4. perombakan  mengenai  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  serta  hubungan- hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah
5. perencanaan  persediaan,  peruntukan  dan  penggunaan  bumi,  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  serta  penggunaan  bumi,  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  itu  secara  berencana  sesuai  dengan  daya kesanggupan dan kemampuannya. 4
Jika mencermati keseluruhan penjelasan tersebut dapat diketahui pengertian land  reform  dalam  arti  luas,  sedangkan  pengertian  land  reform  dalam  arti  sempit terdapat pada point 4.
Sebagai  pelaksanaan  dari  pasal  17  UUPA  tentang  batas  minimum  dan maksimum  hak  atas  tanah,  Pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (Perpu)  No.56  Tahun  1960  pada  tanggal  29  Desember 1960  dan  mulai  berlaku  tanggal  1  Januari  1960.  Perpu  No.  56/1960  ini  kemudian ditetapkan  menjadi  Undang-undang  No.56  Prp  tahun  1960  (LN  1960  no.  174, Penjelasannya dimuat dalam TLN No. 5117 tentang Penetapan luas tanah pertanian. UU No. 56/1960 merupakan undang-undang land reform di Indonesia. 5 Selanjutnya
3 A.P.  Parlindungan. Komentar  Atas  Undang-undang  Pokok  Agraria  (Bandung:  Alumni, 1989), 8.
4 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum (Jakarta, Rajawali Pers, 1989), 121.
5 Harsono, Hukum Agraria…, 356.
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 (LN 1961-280) tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. 6
Tujuan  dari land  reform  yang  diselenggarakan  di  Indonesia  adalah  untuk mempertinggi  penghasilan  dan  taraf  hidup  para  petani  penggarap  tanah,  sebagai landasan  atau  prasyarat  untuk  menyelenggarakan  pembangunan  ekonomi  menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terkait tujuan dari land reform tersebut, maka ada beberapa program yang berhubungan dengan land reform, yaitu:
a. Pembatasan luas maksimum pemilikan tanah
b. Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut “absentee” atau “guntai”
c. Redistribusi  tanah-tanah  yang  selebihnya  dari  batas  maksimum,  tanah-tanah yang terkena larangan “absentee”, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara
d. Pengaturan  soal  pengembalian  dan  penebusan  tanah-tanah  pertanian  yang digadaikan.
e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan
f. Penetapan  luas  minimum  pemilikan  tanah  pertanian,  disertai  larangan  untuk melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  mengakibatkan  pemecahan  pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

## C. Land Reform dan Kebijakan Politik Hukum Pertanahan Pemerintah
Di Indonesia, konflik antara kepentingan pemilik tanah dan petani penyewa atau buruh tani sekaligus menjadi tumpang tindih dengan konflik antara golongan komunis  dan  anti-komunis  yang  sudah  berakar  lebih  dulu,  telah  mewarnai  proses penyusunan dan pelaksanaan UUPA.
Keadaan  pertanahan  di  pulau  Jawa  sebelum  Perang  Dunia  II  belumlah merupakan  masalah  yang  berat  dengan  hanya  terdapat  beberapa  petani  kaya. Berakhirnya perang dan adanya kecenderungan bertambah besarnya pemilikan tanah
6 S. R. Nur (ed). Beberapa Masalah Agraria (Makassar: Lembaga Penerbitan Unhas,1986).
pada  kelompok-kelompok  tertentu  mulai  berkembang.  Sebabnya  antara  lain, penjualan  tanah-tanah  oleh  para  petani  sehubungan  dengan  situasi  tidak  aman dibeberapa  daerah  dipedesaan,  bertambahnya  spekulasi  atas  tanah  sebagai  akibat inflasi, dan tumbuhnya golongan menengah Indonesia. Keadaan ekonomi yang terus memburuk menyebabkan nilai tanah menjadi bertambah penting. Sebaliknya tekanan ekonomi  dan  pewarisan  tanah  ke  dalam  bagian-bagian  yang  kecil,  telah  turut memperlebar jarak antara pemilik tanah luas dan penduduk desa yang tidak memiliki tanah. 7
UUPA  merupakan  model  pembaruan  agrarian  (land  reform)  non-komunis atau biasa disebut model populis.  Program land reform di Indonesia dilaksanakan antara  tahun  1962-1965  dan  tanah  akan  diredistribusikan  di  seluruh  Indonesia. Meskipun  banyak  hambatan  dalam  pelaksanaannya,  land  reform  dapat  dikatakan mampu  menunjukkan  hasil.  Menurut  laporan  Menteri  Agraria  hingga  akhir  1964, pada tahap pertama, tanah seluas 295.565 ha telah dibagikan dari 337.445 ha tanah kelebihan.  Sedang  pada  tahap  kedua152.502  ha  tanah  dibagikan,  jadi  sejak dicanangkan hingga akhir tahun 1964 sekitar 450 ha tanah telah dibagikan.
Dalam perkembangannya  politik agraria orde baru tidak lagi menggunakan konsep  redistribusi,  melainkan  mengacu  pada  revolusi  hijau,  transmigrasi  dan modernisasi. 8 Selain  itu  berbagai  undang-undang  produk  hukum  orde  baru  yang bersifat keagrariaan  tidak lagi mengaitkannya dengan UUPA atau malah bertentang dengan  UUPA,  dimana  pola  penguasaan  sumber  daya  alam  kini  digeser  menjadi pemilikan oleh Negara dan swasta (termasuk swasta asing).
Dalam  tatanan  normatif,  oleh  Maria  S.W.  Sumardjono  menjelaskan  bahwa adanya  kesenjangan  antara  amanat  dan  cita-cita  UUPA  dengan  penjabaran  dalam peraturan pelaksanaannya yang mencerminkan ketidakkonsistenan, misalnya:
1. Pemberian  tanah  yang  sangat  luas  kepada  pengusaha  di  sektor  perkebunan, kehutanan dan properti, sehingga menimbulkan akumulasi penguasaan tanah;
7 Rajagukguk, Seperempat Abad…, 317-319.
8 Bonie Setiawan, et.al. (eds.). R eformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1997), 22.
2. Ketentuan yang mendorong pemahaman bahwa tanah itu merupakan komoditi (nilai ekonomis semata) dan mengabaikan nilai lainnya seperti nilai religius dan fungsi sosial atas tanah;
3. Ketentuan yang mendorong pengabaian terhadap hak-hak tradisional atas tanah masyarakat adat; dan
4. Peraturan  yang  memberi  peluang  terjadinya  pengabaian  dan  kemerosotan kesejahteraan  pemegang  hak  atas  tanah  yang  terkena  pengambilalihan  untuk kepentingan pembangunan. 9
Kekurangberhasilan  pelaksanaan  UUPA  terutama  program land  reform terkait  dengan  kebijakan  makro  pembangunan  pemerintah  orde  baru  yang menempatkan tanah hanya sebagai sarana investasi dan spekulasi, tidak lagi sebagai faktor  produksi.  Kejatuhan  rezim  orde  baru  dengan  ditandai  munculnya  masa reformasi  di  Indonesia.  Pada  masa  ini  marak  dengan  suasana  dinamisasi  politik, maraknya  gerakan  massa,  pertumbuhan  partai-partai  politik,  kebebasan  pers  dan munculnya  kantong-kantong  kritisme  di  mana-mana.  Masa  reformasi  ditandai dengan  masa  kebebasan,  dimana  setiap  orang  berhak  menuntut  haknya  termasuk menuntut hak atas tanah.
Namun  pergantian  rezim  pemerintahan  ini,  politik  agrarian  di  Indonesia terutama land  reform  yang  memang  sejak  awal  telah  mendapat  tempat  yang terpinggirkan,  tidak  langsung  mengalami  perubahan.  Pemerintah  sekarang  lebih memfokuskan  perhatian  pada  perbaikan  ekonomi  secepatnya  akibat  keterpurukan ekonomi Indonesia yang sangat dramatis di akhir era Soeharto. Selain daripada itu, upaya perbaikan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada kaum kapitalis internasional yang dipresentasikan oleh IMF dan World Bank. Akibat lebih jauh dari kondisi ini bagi perbaikan di sector agrarian utamanya program land reform sangat minim, mengingat posisi strategis Indonesia dalam keluasan dan kesuburan tanahnya menjadi asset terpenting bagi produksi kapitalis.
9 Maria  S.  W.  Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan:  Antara  Regulasi  dan  Implementasi (Jakarta: Kompas, 2001), 200.
Angin kebebasan reformasi yang menumbuhkan kesadaran bagi rakyat untuk menuntut  haknya  atas  tanah,  sehingga  tak  heran  muncul  aksi  massa  diberbagai daerah yang menuntut pemilikan tanah, baik yang dilakukan secara langsung dengan mematok  areal  tanah  tertentu  ataupun  secara  tidak  langsung  dengan  melakukan upaya hukum, mereka juga mendapat bantuan dari Non-Governmental Organizations (NGOs).  Meskipun  demikian  upaya-upaya reclaiming  ini  belum  dapat  dikatakan berhasil karena, pertama, kesulitan menempuh jalur hukum sebagai akibat dari belum adanya  reformasi  hukum  secara  menyeluruh  khususnya  yang  menyangkut  sektor agrarian, kedua, kesulitan mencapai kesepakatan kepemilikan tanah yang sebenar- benarnya  sebagai  akibat  carut  marutnya  penetapan  pemilikan  tanah  selama  rezim orde baru.

## D. Konsep Land Reform dalam Hukum Islam
Dalam  prespektif  Hukum  Islam  konsep  kepemilikan  individu/rakyat termasuk di dalamnya kepemilikan atas tanah tidaklah bersifat mutlak. Kepemilikan seseorang  atas  hartanya  haruslah  menjalankan  fungsi-fungsi  sosialnya.  Kebebasan seseorang atas hak miliknya harus tunduk pada batsan-batasan kemaslahatan umum. Kepemilikan  tanah  dalam  hukum  Islam  bersifat  komunalistik  religius  yang penguasaannya  ada  pada  negara.    Ada  dua  argumentasi: Pertama,  argumentasi normatif-teologis yang menyatakan bahwa bumi dan isinya adalah milik Allah yang penguasaannya  ada  pada  negara; Kedua,  argumentasi  historis,  yaitu  dengan mengajukan  bukti-bukti  sejarah  ( historical  evident)  tentang  gagasan  reformasi hukum  kepemilikan  tanah  ( land reform) yang tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah dimulai masa Nabi hingga para khalifah sesudahnya melalui instrumen regulasi iqtha’ dan hima. 10
Adapun yang dimaksud dengan iqtha’ adalah penetapan seorang hakim atau seorang  imam  (pemimpin)  atas  suatu  lahan  dari  lahan  umum  yang  tidak  ada
10 Ridwan  Ridwan,  “Hak  Milik  Atas  Tanah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Pertanahan Indonesia,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2013, https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.568.
pemiliknya  kepada  seseorang  yang  hendak  memanfaatkannya  dengan  menanami berbagai macam tanaman atau menjadikannya sebagai  tempat menggembala yang rumputnya  dipelihara  atau  mendirikan  sebuah  bangunan  dengan  status  hak  guna pakai atau hak milik. Sedangkan hima ialah sebuah lahan mati yang dilindungi dari para  penggembala  yang  akan  menggembalakan  binatang  ternaknya  di  dalamnya supaya  rumputnya  banyak,  kemudian  digembalakan  di  dalamnya  binatang  ternak tertentu. 11
Dalam  pandangan  Islam,  segala  sesuatu  yang  ada  di  langit  dan  di  bumi termasuk  tanah  pada  hakikatnya  adalah  milik  Allah  swt.    semata.  Sebagaimana firman Allah swt.:
ّتاَواَمهسلا ُكْلُم ّهّلِلََو ُيّصَمْلا ّهلِلَا  َلَّإَو ۖ ّضْرَْلْاَو ( ٤ ۲ )
Terjemahnya:
Dan  kepunyaan  Allah-lah  kerajaan  langit  dan  bumi,  dan  kepada  Allah-lah kembali (semua mahluk) (QS. an-Nur/24: 42) 12
َٰىَلَع َوُهَو ۖ ُتيُّيَُو ۦّىُْيُ ۖ ّضْرَْلْٱَو ّتََٰوََٰمهسلٱ ُكْلُم ۥُهَل ريّدَق ٍءْىَش ّ لُك ( ۲ )
Terjemahnya:
Dan  Allah  berfirman,  yang  artinya:  “kepunyaan-Nyalah  kerajaan  langit  dan bumi,  Dia  menghidupkan  dan  mematikan  dan  Dia  maha  kuasa  atas  segala sesuatu (QS. Al-Hadid/57: 2). 13
Lahirnya UUPA dengan praktik land reform-nya memberi semangat baru bagi bangsa.  Sebab,  praktik  landreform  ditujukan  untuk  menghapuskan  ketimpangan penguasaan dan pemilikan atas tanah. Landreform menghapuskan kelas-kelas tuan tanah, mengurangi buruh tani dengan memberikan tanah hanya kepada mereka yang mengerjakan sendiri 14
11 Syaikh  Abu  Bakar  Jabir  Al  Jaza’iri,  “Ihya’ul  Mawat,  Fadhul  Ma’i,  Iqtha’  dan  Hima,” https://ceramahmotivasi.com/2017/11/materi-kedelapan-ihyaul-mawat-menggarap-tanah-tidak- bertuan-fadhlul-mai-kelebihan-air-iqtha-penetapan-seorang-hakim-atas-sebidang-tanah-dan-hima- melindungi-tempat-penggembalaan/, diakses 20 Agustus 2020.
12 Kementerian Agama RI., Qur’an Kemenag in MicrosoftWord (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an), dalam https://lajnah.kemenag.go.id
13 Ibid. 14 Gita Anggraini, Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam merombak Ketidakadilan Agraria (Yogyakarta: STPN Press, 2016), 61.
Umat  Islam  pada  umumnya  dan  ulama  pada  khususnya,  pada  dasarnya mendukung  kegiatan  landreform.  Karena  kegiatan  landreform  merupakan  teladan Rasulullah saw. dalam mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di awal berdirinya suatu negara. Pada zaman Rasulullah saw, land reform dilaksanakan dengan  penuh  kerelaan  dan  keikhlasan  dari  pemilik  tanah.  Tidak  demikian  halnya dengan  Indonesia. Land  reform  di  Indonesia  tidak  berjalan  lancar.  Salah  satu sebabnya, masih ada orang-orang yang belum menyadari penting dan perlunya land reform bagi penyelesaian revolusi. 15

## E. Program Land Reform dalam Pandangan ke Depan
Pada  tahun  1974  Menteri  Dalam  Negeri  menetapkan  kembali  pedoman pelaksanaan  land  reform,  menegaskan  lagi  tentang  tetap  berlakunya  ketentuan- ketentuan pelaksanaan dari UUPA, seperti UU No.56 Prp 1960 dan PP No. 224/1961 jo PP No.41/1964. Bahkan pada masanya Presiden Soeharto menegaskan bahwa land reform  adalah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keharusan  untuk  mencapai  keadilan social dan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari tanah. Tindakan ini diikuti dengan pembentukan sejumlah panitia pertimbangan land reform.
Dalam  orientasi  ke  depan  di  masa  reformasi  ini,  land  reform  masih  tetap diperlukan  dalam  rangka menyelenggarakan  pembangunan.  Kita  dapat  mencontoh Negara-negara lain yang telah berhasil dalam melaksanakan program land reform di negaranya, seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan (sekarang Korea).
Akibat  yang  masih  dapat  kita  rasakan  sekarang  akibat  dari  tidak diberlakukannya land reform adalah:
1. Land reform menciptakan pasar atau daya beli. Tanpa adanya pemerataan tanah, maka  tidak  ada  kekuatan  daya  beli,  artinya  juga  tidak  ada  kekuatan  pasar, akibatnya produksi tidak akan berkembang.
2. Petani  tanpa  asset  tanah,  sama  artinya  dengan  petani  miskin  yang  tidak  akan mampu untuk menciptakan tabungan. Padahal tabungan pertania diperlukan oleh
15 Ibid., 63.
setiap  pemerintahan,  guna  mendanai  pembangunan  pertanian  maupun pengembangan sector-sektor lainnya.
3. Tanpa peningkatan ekonomi petani, maka pajak pertanian akan tetap minim.
4. Tanpa land  reform,  maka  tidak  akan  terjadi  diferensiasi  yang  meluas  dari pembagian kerja dipedesaan yang tumbuh karena kebutuhan pedesaan itu sendiri.
5. Tanpa land reform, tidak akan terjadi investasi di dalam pertanian oleh petani sendiri. Malahan terjadi disinvestasi karena lama kelamaan banyak petani miskin kehilangan tanah dan kemiskinan meluas.
6. Tanah akhirnya hanya menjadi obyek spekulasi, karena tidak mampu digunakan secara produktif oleh kaum taninya melainkan dijarah oleh kelas-kelas di kota bagi kepentingan spekulasi dan investasi non-produktif. 16
Jika  mencermati  akibat  dari  tidak  diberlakukannya  program land  reform, maka  disadari  bahwa  program land  reform  masih  diperlukan  dalam  rangka menyelenggarakan pembangunan khususnya untuk memperbaiki tingkat hidup para petani.
Hambatan utama dari pelaksanaan land reform adalah pola kebijakan politik pemerintah sekarang yang lebih mengejar pertumbuhan ekonomi serta masih adanya pandangan dikalangan birokrat sendiri bahwa land reform merupakan program yang “tabu”  untuk  dibicarakan  apalagi  untuk  dilaksanakan  karena  dianggap  merupakan produk komunis, konsep “tanah untuk petani” dianggap sebagai konsep komunis.
Jika  membandingkan  program land  reform  yang  dilaksanakan  di  Negara- negara  yang  berbasis  komunis  seperti  Uni  Sovyet  (sekarang  telah  runtuh)  sangat berbeda dengan program land reform yang dilaksanakan di Indonesia atau beberapa Negara asia lain seperti Jepang, dimana bila di Jepang dan Indonesia kepada bekas pemilik  tanah  diberikan  ganti  kerugian  maka  di  Uni  Sovyet  tanah  disita  tanpa pemberian ganti kerugian. Kemudian kalau di Jepang dan Indonesia tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah diredistribusikan kepada para petani penggarap dengan hak milik  dengan  memungut  uang  pemasukan,  maka  di  Uni  Sovyet  tanah  tidak
16 Setiawan, et.al (eds.), Reformasi Agraria…, 34.
diredistribusikan  kepada para petani penggarap dengan hak milik,  tetapi diusahakan secara kolektif atau sebagai perusahaan Negara.
Jadi land reform merupakan suatu program kebijakan politik pertanahan yang perlu segera dituntaskan dalam pelaksanaannya, guna mengantisipasi kecenderungan munculnya  ketimpangan  dalam  pemilikan  tanah.    Yang  perlu  dilakuakn  adalah perlunya  penyesuaian  ketentuan-ketentuan  land  reform  dengan  keadaan  sekarang. Sebab jumlah dan kebutuhan penduduk serta perkembangan teknologi, transportasi dan  ekonomi  sosial  sudah  berbeda  dengan  keadaan  pada  tahun  1960-an.  Luas maksimum  penguasaan  tanah  non-pertanian  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  17  dan Undang-Undang Nomor 56 Prp 1960 penetapannya diserahkan kepada pemerintah, kiranya sudah sewaktunya mendapat perhatian dan pengaturan.
Beberapa gagasan yang dikemukakan oleh Rajagukguk dalam mengantisipasi perkembangan  sehubungan  dengan  upaya  pelaksanaan land  reform  dengan mengemukakan  tiga  gagasan,  yaitu: Pertama,  penghapusan  lahan  di  bawah  ½  ha, lahan  ini  dijual  kepada  petani  mampu  dan  kemudian  digabungkan  agar  supaya diperoleh  lahan  yang  lebih  dari  ½  ha.; Kedua,  menggabungkan  lahan-lahan  yang kurang dari ½ ha, kemudian dikerjakan secara intensif dan terpadu di bawah suatu koperasi; Ketiga,  dengan mengembangkan industri pedesaan yang diharapkan akan dapat banyak menyerap tenaga kerja. 17
Upaya untuk menyesuaikan substansi UUPA terutama yang berkaitan dengan program land reform dengan perkembangan yang terjadi perlu dilakukan dengan hati- hati, terbuka dan dengan pendekatan partisipatif. Solusi yang ditawarkan tersebut tidak lepas dari peran politik hukum pemerintah terutama keseriusan dan kesadaran pemerintah  dalam  menentukan  arah  politik  agrarian  yang  berlandaskan  pada kepentingan mayoritas rakyat Indonesia.

## F. Kesimpulan
Program land  reform  dalam  pelaksanaannya  masih  mengalami  sejumlah hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan politik pemerintah sekarang yang lebih
17 Rajagukguk, Seperempat Abad…, 330.
terfokus  pada  upaya  mengejar  perbaikan  ekonomi  serta  adanya  upaya  untuk menjadikan  tanah  hanya  sebagai  obyek  investasi  dan  spekulasi,  akibatnya masyarakat  atau  petani  tak  bertanah  tak  meningkat  dan  semakin  terpuruk  pada kemiskinan.

## Daftar Pustaka
Al Jaza’iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. “Ihya’ul Mawat, Fadhul Ma’i, Iqtha’ dan Hima,” https://ceramahmotivasi.com/2017/11/materi-kedelapan-ihyaul-mawat- menggarap-tanah-tidak-bertuan-fadhlul-mai-kelebihan-air-iqtha- penetapan-seorang-hakim-atas-sebidang-tanah-dan-hima-melindungi- tempat-penggembalaan/,
Dianto,  Bachriadi.,  Faryan,  Erpan.,  Setiawan,  Bonnie  (Eds.), Reformasi  Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia. Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. 1997.
Gita Anggraini, Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam merombak Ketidakadilan Agraria, STPN Press, Yogyakarta, 2016
Harsono, Boedi. Hukum Agraria di Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta. 1999.
Kementerian  Agama  RI. Qur’an  Kemenag  in  MicrosoftWord.  Jakarta:  Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, dalam https://lajnah.kemenag.go.id
Nur, S.R (ed). Beberapa Masalah Agraria. Lembaga Penerbitan Unhas, Makassar.
1986.
Parlindungan,  A.P. Komentar  Atas  Undang-undang  Pokok  Agraria.  Alumni, Bandung. 1980.
______. Land Reform di Indonesia: Suatu Studi Perbandingan.  Alumni, Bandung. 1989
Perangin, Effendi. Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Rajawali Pers, Jakarta. 1989
Rajagukguk,  Erman. Seperempat  Abad  UUPA,  Land  Reform:  Suatu  Tinjauan  ke Belakang dan Pandangan ke Depan. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 4 Tahun XV/1985. Fakultas Hukum UI, Jakarta. 1985
Ridwan,  Ridwan.  “ Hak  Milik  Atas  Tanah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum Pertanahan Indonesia.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2013.
Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Kompas. 2001.