PERBUATAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM DALAM KONSEP USHUL FIQH
Muhammad Nur Ali
STAI Brebes Email : m_nurali@yahoo.com

## Abstrak
Eksistensi  ushul  fiqh  selama  ini  dianut  oleh  umat  Islam  tampak  terdapat  kejumudan  dalam memahami  dan mengaplikasikannya.  Sudah  seharusnya  ushul  fiqh  dapat  diterapkan  agar lebih fleksibel dan konstektual. Dalam perkembangannya, belum ada suatu metodologi (manhaj) yang memahami  syari'at  secara tuntas  dan  tepat,  untuk  mengatasi  segala  permasalahan  sosial  yang terus berkembang dan berubah. Oleh karena itu, ushul fiqh berupaya merubah paradigma baru, dari  tekstual  ke  kontekstual  meskipun  memunculkan  berbagai  diskursus  khususnya  persoalan epistemologi, metodologi, dan implementasinya di dalam masyarakat.  Pencapaian kemaslahatan umum  (al-masalhi  al-ammah)  masyarakat  sekitarnyadan  berdimensi  daruriyyah.  Penerapan ushul fiqh dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural adalah ijtihad li al-Ijtima‟iyyah yaitu proses  penggalian  hukum-hukum  terhadap  permasalahan  masyarakatkontemporer  dengan menggunakan  metode  dan  pemikiran  yang  merujukpemikiran  Muhammad  bin  Idris  asy- Syafi‟iatau  ulama  di  lingkungan  mazhabSyafi‟i  dalam  skala  prioritas,  serta  fokus  pada pencapaian  kemaslahatan  umum  yakni  keadilan.  Relevansi  antara  ushul  fiqhdengan  perbuatan dan  tanggungjawab  sosial  dalam  konsep  hukum  Islam  adalah  adalah:  a)  kajian  ushul  fiqh danrealitas sosial sangat dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk menerapkanhukum Islam yang kontekstual dan fleksibel dengan keadaan sosio-kulturalnya; b)substansi mengenai kerangka konseptual  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  memerlukanperpaduan  antara  nilai-nilai  Islam  dan keadilan yang diwujudkandalam bentuk sikap, perilaku, perkataan, perbuatan, dan pemikiran.
Kata kunci : ushul fiqh, mahkûm fîh , Mahkûm „alaih, TKW

## Abstract
The Existence of “ushul fiqh” which has been used by Muslims seem that there is stagnation in understanding and applying it. It is a must that“Usul fiqh” is applied in order it can be more flexible  and  contextual.  In  its  development,  there  has  been  no  methodology  (manhaj)  that  can understand  the  “Shari'ah”  completely  and  precisely,  to  overcome  all  the  social  problems  that continue  to  evolve  and  change.  Therefore,  “ushul  fiqh”  is  in  effort to  change  a  new  paradigm, from  textual  to  contextual  although  it  raises  many  issues,  especially  the  discourse  of epistemology, methodology, and its implementation in society. An achievement of common good (al-masalhi al-ammah) community and apply  “daruriyyah “dimension. An application of “ushul fiqh” in reality of Indonesian plural society is that “ijtihad li al-ijtima'iyyah” which is known as the process of extracting the laws against the problem of contemporary society  by using a method and thinking of  Muhammad ibn Idris ash-Syafi'i  or  from other thinking in the environment of “syafi‟i madhab” in the priority scale and it is focus on achieving the common good, it is justice. The relevance between “ushul fiqh” action and social responsibility in the concept of Islamic law are:  a)  the  study  of  “fiqh”  and  social  reality  which  is  strongly  influenced  by  the  public's willingness to apply the law of islam which are contextual and flexible with its socio-cultural; b) the substance about the conceptual framework Labor Women (TKW) needs a unification between
the  values  of  Islam  and  justice  which  is  proven  in  attitudes,  behavior,  utterance,  actions,  and thoughts.
Keywords : usul fiqh, mahkûm fih, Mahkûm 'alaih, TKW
Pendahuluan
Ushul  fiqh  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu  tentang  kerangka  metode pencarian  hukum  fiqh  dari  sumbernya  ( mashâdir  al-ahkâm )  memiliki  nalarnya sendiri. Sedianya, bergerak dinamis dalam merespon fenomena-fenomena sosial. Karena memang  salah satu objek kajian ushul fiqh  terkait dengan aktifitas dan rutinitas manusia, baik yang berhubungan dengan “Sang hâkim ” ataupun antar sesama “ mahkûm ”.
Al-Qur`an  sebagai  kitab  pedoman  utama  hukum  Islam,  menjadi representasi Sang Hâkim , pun seharusnya tidak berjarak dari kenyataan empiris. Oleh  karena  itu,  kita  masih  saja  memperlakukan  kaidah  dan  metode  analisis (hukum  Islam)  yang  bersifat value-loaded (penuh  nilai)  dan  bukan value-free (bebas-nilai).  Terlepas  dari  perdebatan  objektifitas-subjektifitas,  para  Mujtahid dan Analis, dalam ushul fiqh, harus menerima “nilai-nilai tertentu” sebagaimana adanya.  Bahwa  nilai  itu  tidak  hanya  merupakan  ekspresi  dari  keinginan, kemauan, selera, atau pilihan individual an sich . Demikian pula, kondisi standar dan ideal bukan hanya sekedar refleksi harapan individual yang bersifat mutlak. Di  sinilah,  peran  penting  ushul  fiqh  sebagai  pengawal  syari‟at  (baca:  hukum Islam) yang pondasi-pondasinya telah dipahat empat belas abad silam oleh sang Message ,  Muhammad  Ibn  Abdullah,  agar  nyata  peran  dan  fungsinya  bagi kesenjangan,  baik  kesenjangan  akademik  terlebih  kesenjangan  moral kemanusiaan.  Pada  poin  inilah  sejatinya  hukum  Islam  berbeda  dengan  hukum lainnya.
Dalam  perkembangannya,  ushul  fiqh  mengalami  ketertinggalan  oleh metodologi-metodologi  modern  yang  terus  berkembang  cepat.  Tulisan  singkat ini,  difokuskan  pada  kajian  perbuatan  dan  pertanggungjawaban  hukum  yang oleh Ushuliyyûn disebut dengan istilah mahkûm fîh dan mahkûm „alaîh . Dalam hal ini,  siapa mukhatab yang  dimaksud  oleh Syâri‟ (Allah  swt)?  Apa  pula  bentuk pertanggungjawabannya? Untuk menghampiri “kehendakNya” perlu pengetahuan  yang  komprehensip,  salah  satunya  melalui  studi  Ushul  Fiqh. Sedianya tulisan ini mengungkap jawaban atas pertanyaan tersebut.

## Pembahasan
Berbicara  hukum syara‟ ,  maka  tidak  bisa  terlepas  dari al-Hâkim,  Mahkûm fîh,  Mahkûm  „alaîh . 1 Al-Jurjani,  dalam  al-Ta‟rifatnya,  mendefinisikan  hukum syara‟:
ةرابع نع مكح للها ىلعت قلعتلما لاعفأب ينفلكلما 1 Al-Amidi, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm , (Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyah, tt), h.72.
“ Gambaran  tentang  hukum  Allah  terkait  dengan  perbuatan-perbuatan mukallaf .”. 2
Mayoriotas ulama ushul mendefinisikan hukum dengan
باطخ للها لىاعت قلعتلما لاعفأب ينفلكلما ءاضتقلااب وأ يريختلا وأ عضولا
“ Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang”. 3
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan khitâb Allah adalah semua bentuk dalil,  baik  al-Qur`an,  Sunnah  maupun  yang  lainnya,  seperti  ijma‟  dan  qiyas. 4 Namun,  para  ulama  ushul  kontemporer  seperti  Ali  Hasaballâh  dan  Abdul Wahhab  al-Khallâf  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  dalil  di  sini hanya al-Qur`an dan  Sunnah, adapun ijma‟ dan qiyas hanyalah sebagai metode menyingkapkan hukum dari al-Qur`an dan Sunnah tersebut. Dengan demikian, sesuatu  yang  disandarkan  pada  kedua  dalil  tersebut  tidak  semestinya  disebut sebagai sumber hukum.
Hal  yang  menyangkut  perebuatan mukallaf adalah  perbuatan  yang dilakukan  oleh  manusia  dewasa  yang  berakal  sehat  meliputi  perbuatan  hati, seperti  niat  dan  perbuatan  ucapan  seperti ghîbah (menggunjing)  dan namîmah (mengadu-domba).  Imperatif  berarti  tuntutan  untuk  melakukan  sesuatu,  yakni memerintah  atau  tuntutan  untuk  meninggalkannya  yakni  melarang,  baik tuntutan  itu  bersifat  memaksa  maupun  tidak.  Adapun  yang  dimaksud  dengan takhyîr /fakultatif  yaitu  kebolehan  memilih  antara  melakukan  sesuatu  atau meninggalkannya  dengan  posisi  yang  sama. Wadh‟i di  sini  dimaksudkan memposisikan  sesuatu  sebagai  penghubung  hukum,  baik  berbentuk  sebab, syarat maupun penghalang. 5

## Pembagian Hukum
Dalam  ilmu  ushul  fiqh,  hukum  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu taklîfî dan wadh‟î . secara terminologis, hukum adalah khitab Allah yang berhubungan dengan  perbuatan  mukallaf  dalam  bentuk al-iqtidhâ‟ , al-takhyîr ,  dan al-wadh‟î . 6 yang  dimaksud  dengan khitâb adalah  firman  Allah  yang  berupa  perintah- perintah  atau  larangan-larangan.  Juhaya  S.  Pradja,  menyebut khitâb sebagai al- mukhtab bih , yakni produk dari khitâb yang berupa jenis perbuatan hukum. 7 Lebih lanjut, Juhaya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtidâ‟ (imperatif) ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak
2 Al-Jurjânî, Al-Ta‟rîfât, (Jakarta: Dâr al-Hikmah, tt),  h.92.
3 Wahbah Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, (Damsyik: Dâr al-Fikr, 1998),  h.27-28.
4 Abdul Wahab Khallâf, Ilmu Ushûl al-Fiqh, (Beirut: Dâr al-Kutub „Ilmiyah, 1971), h.78.
5 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.295.
6 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Kutub „Ilmiyah, 1971), h.105.
7 Juhaya S. Pradja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Yayasan Piara, 1997),  h.79.
melakukan  sesuatu  perbuatan.  Tuntutan  yang  harus  dilaksanakan,  karena  jika tidak  dilaksanakan  akan  mendapat  dosa  dan  siksaan  disebut  dengan  wajib, sedang tuntutan yang harus ditinggalkan, jika tidak dilakukan akan berdosa dan mendapat  siksa,  disebut  dengan  haram.  Sedang  tuntutan  yang  jika  dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapat dosa dan siksa disebut makrûh . 8
Al-takhyîr (fakultatif)  ialah  apabila hâkim memberikan  pilihan  kepada mukallaf untuk  melakukan  suatu  perbuatan  atau  tidak  melakukannya  yang disebut dengan al- ibâhah , perbuatannya disebut mubah. Perbuatan hukum yang berupa al-iqtidâ‟ dan al-takhyîr disebut  dengan al-ahkâm  al-khamsah atau al-hukm al-taklîfî . 9
Rachmat Syafe‟i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan khitâb Allah berkaitan  dengan  definisi  hukum  adalah  semua  bentuk  dalil,  baik  al-Qur`an maupun  Sunnah.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  perbuatan mukallaf adalah perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  dewasa  yang  berakal  sehat  meliputi perbuatan hati, seperti niat dan perbuatan ucapan seperti memfitnah. 10
Berangkat dari definisi di atas, maka hukum dibagi menjadi dua. Pertama , hukum taklîfî , yaitu khithâb Allah yang terkait dengan perbuatan mukallaf dalam hal tuntutan atau pilihan. 11
Dalam  perspektif  ushul  fiqh,  hukum  taklîfî  dibagi  menjadi  lima  macam. Yaitu ijab, firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kedua,  Nadb  yaitu  firman  yang    menuntut  suatu  perbuatan  dengan  tuntuttan yang  tidak  pasti.  Ketiga,  Tahrîm,  yaitu  firman  yang  menuntut  meninggalakan suatu  perbuatan  dengan  tuntutan  yang  pasti.  Keempat  Karahah,  yaitu  firman yang  menuntut  meninggalkan  suatu  perbuatan  dengan  tuntutan  yang  tidak pasti.  Terakhir,  Ibahah,  yaitu  firman  yang  membolehkan  sesuatu  untuk diperbuat atau ditinggalkan.
Menurut  ulama  Hanafiyyah,  hukum taklîfî dibagi  tujuh,  yaitu fardhu , wajib , tahrîm , karahah  tahrîm , karahah tanzîh , nadb dan ibahâh .  Menurut  ulama Hanafiyyah,  jika  suatu  perintah  didasarkan  pada  dalil  yang  pasti,  seperti  al- Qur`an  dan  hadits  mutawatir,  perintah  itu  disebut fardhu .  Akan  tetapi  jika perintah  itu  didasarkan  pada  dalil  yang zhannî ,  perintah  itu  dinamakan wajib . Demikian  pula  halnya  dengan  larangan,  jika  larangan  itu  didasarkan  kepada dalil  yang qath‟î ,  disebut haram .  Sebaliknya,  jika  larangan  itu  didasarkan  pada dalil yang dzannî , maka tergolong kepada hukum makrûh . Lima atau tujuh jenis hukum  tersebut  dinamakan  dengan taklîfîyah ,  yang  artinya  tuntutan  atau memberi beban. Taklîf disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. 12
8 Ibid., h. 25.
9 Abd. Wahab khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqh , h.105.
10 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih , h.295.
11 „Abî  Amr, Al-Madkhâl  al-Ushûliyah  lî  al-Istinbâth  min  al-Sunnat  al-Nabawiyyah ,  (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999), h.43.
12 Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabî, 1958) h. 26-27
Dari  segi  apa  yang  dituntut, taklîfî terbagi  dua,  yaitu;  tuntutan  untuk memperbuat  (perintah)  dan  tuntutan  untuk  meninggalkan  (larangan). 13 Sedangkan  dari  segi  bentuk  tuntutan, taklîfî terbagi  dua  pula,  yaitu  tuntutan pasti disebut wajib dan tuntutan tidak  pasti disebut mandhûb ( sunnah ). Adapun pilihan terletak antara berbuat atau meninggalkan yang disebut mubah . 14 Kedua , hukum wadh‟i ,  yang  meliputi  hukum-hukum  syara‟ taklîfî yakni  berupa sebab yang  mewajibkan, syarat yang  mesti  dipenuhi  dan  penghalang-penghalang
( mawâni‟ ).  Yang  jika  hal  ini  ditemukan  maka  hilanglah  pengaruh  atau  fungsi “sebab” tersebut. Maka, hukum wadh‟î terbagi menjadi tiga macam yaitu , sebab, syarat dan mâni‟ .  Seperti  “waktu”,  jika  dihubungkan  dengan  shalat,  maka  ia merupakan sebab bagi  wajibnya  shalat,  tetapi  sebagai  syarat  sahnya  adalah wudhu, dan bilamana waktu telah tiba, sedang seseorang itu dalam keadaan gila (ada mâni‟ ), maka shalat tidak wajib baginya.
Sabab adalah  sesuatu  yang  terang  dan  tertentu  yang  dijadikan  sebagai pangkal adanya hukum ( musabab ). Artinya, dengan adanya sabab , maka dengan sendirinya akan terwujud hukum atau musabab . Seperti berkaitan dengan sanksi bagi pencuri yang difirmankan dalam Qs. al-Maidah [5]: 38:
                                                                                                        

“Laki-laki  yang mencuri dan perempuan yang mencuri,  potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Ayat ini merupakan contoh bahwa adanya sanksi potong  tangan karena adanya  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  bersangkutan,  yakni  mencuri. Dengan  demikian  pencurian  merupakan  sebab  adanya  hukum  potong  tangan. Hukum taklîfî dari  ayat  tersebut  adalah haram ,  yakni  segala  bentuk  pencurian hukumnya  haram,  sehingga  pelakunya  akan  mendapat  sanksi.  Demikian  pula zina, sebagaimana firmanNya dalam Qs. Al-Nur [24]:  2:
                                                                                                                 
                                                                                                
“Perempuan  yang  berzina  dan  laki-laki  yang  berzina,  Maka  deralah  tiap- tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu  beriman  kepada  Allah,  dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah
13 Imâm al-Juwainî, Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh, (Beirut: Dâr al-Fikr al-„Ilmiyah, tt), h.106.
14 Abû Zahrah, Ushûl Fiqh ,  h. 27.
(pelaksanaan) hukuman  mereka disaksikan oleh  sekumpulan  orang-orang yang beriman.”
Adanya  hukum  jilid  sebanyak  seratus  kali  deraan  adalah  karena  pelaku melakukan perzinaan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. 15 Menurut Hanafi hukum sabab terdiri dari enam macam, yaitu:
1. Sebab di  luar  usaha  atau  kesanggupan mukallaf ,  sebagaimana  keadaan emergensi  atau  darurat  menjadi  sebab  memakan  bangkai  tidak  berdosa, tergelincirnya  matahari  menjadi  sebab  wajibnya  shalat  zuhur,  telah dewasanya  umur  seseorang  menjadi  sebab  ia  terkena  beban taklîf ,  dan sebagainya.
2. Sabab yang  disanggupi  dan  dapat  diusahakan  oleh mukallaf . Sabab yang demikian dibagi menjadi dua. Pertama , yang termasuk dalam hukum taklîfî . Kedua , yang termasuk dalam hukum wadh‟î .
3. Mengerjakan sabab berarti  menghendaki musababnya ,  karena sabab - sabab itu tidak dinamakan sabab kalau tidak untuk menghasilkan musababnya . Contoh, seseorang  menikah, maka akan melahirkan  hukum lain sebagai akibat dari adanya  pernikahan,  misalnya  adanya  harta  bersama,  saling  mewarisi, adanya dukhûl , dan sebagainya.
4. Mengerjakan  sebab  berarti  mengerjakan musababnya ,  baik  disadari  ataupun tidak.  Seolah-olah  orang  yang  mengerjakan  sebab  akan  langsung mengerjakan musabab nya,  meskipun musabab itu  bukan  dari  pekerjaannya. Dengan  mengerjakan  sebab  ia  harus  memikul  resiko  perbuatannya  yang menjadi musabab , seperti qishâsh sebagai balasan bagi pembunuh
5. Orang  yang  mengerjakan  sebab  dengan  sempurna  syarat-syaratnya  dan tidak terdapat halangannya, orang tersebut tidak bisa mengelakkan diri dari musabab nya.  Membeli  adalah  sebab  adanya  hak  milik.  Sekalipun  ia  tidak menghendaki hak milik tersebut, ia dapat lepas dari hak itu
6. Sabab - sabab yang  dilarang  adalah sabab-sabab kerusakan  atau  keburukan, sebagimana  kebalikannya  sebab-sebab  yang  diperintahkan  adalah  sebab - sebab kebaikan dan kemashlahatan. Sebagaimana pelanggaran praktik riba, karena akan ada orang yang tidak berdaya. Sebaliknya perang di jalan Allah diperintahkan meskipun mendatangkan kerusakan jiwa dan harta benda. 16
Hukum wadh‟î yang  kedua  adalah syarat ,  yaitu  sesuatu  yang menyebabkan  adanya  hukum,  dan  dengan  ketiadaannya  berarti  tidak  ada hukum  ( masyrûth ).  Contohnya  syarat  sahnya  shalat  harus  berwudhu  terlebih dahulu,  syarat  sahnya  shalat  harus  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat-syaratnya, syarat sahnya pernikahan harus ada wali, syarat sahnya perdagangan harus ada objek  jual-belinya  dan  masih  banyak  lagi  contoh  lainnya.  Sehingga  jika  shalat
15 Beni Ahmad Subeni, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 157-158.
16 Hanafi, Ushul Fiqh, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1989),  h. 17-18.
tidak  berwudhu  secara  otomatis  shalatnya  tidak  sah  atau  tidak  dianggap  telah melaksanakan hukum.
Syarat dibagi menjadi dua
1. Syarat Haqîqî
Syarat  hakiki adalah  suatu  syarat  utama  bagi  pekerjaan  lain  yang berhubungan  langsung  dengannya.  Misalnya  berwudhu  sebagai  syarat hakiki  bagi  adanya  shalat,  memilki  kemampuan  ongkos  untuk  perjalanan adalah  syarat  hakiki  bagi  ibadah  haji  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam Qs. Ali Imran [3]:  97
                                                                                               
                                                                       
“ Padanya  terdapat  tanda-tanda  yang  nyata,  (di  antaranya)  maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang  yang  sanggup  Mengadakan  perjalanan  ke  Baitullah.  Barangsiapa mengingkari  (kewajiban  haji),  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha  Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
2. Syarat Jâlî
Adalah  segala  hal  yang  dijadikakn  syarat  oleh  perbuatannya  untuk mewujudkan perbuatan yang lain. Syarat jâlî ada empat macam.
a. Syarat penyempurnaan  adanya masyrûth ,  dan  tidak  menjadikannnya, seperti membayar kontan atau kredit dalam jual beli. Syarat ini boleh dan sah untuk dilakukan.
b. Syarat yang  tidak  pcocok  dengan  maksud masyrûth dan  berlawanan dengan hikmahnya seperti syarat tidak memberi nafkah kepada calon istri dalam  perkawinan  dan  syarat  tidak  boleh  menggunakan  barang  yang dibeli dalam perdagangan. Syarat demikian tidak boleh dilakukan
c. Syarat yang  tidak  nyata-nyata  berlawanan  atau  tidak  nyata-nyata  sesuai dengan masyrûth .  Sebagimana  dalam  masalah  ibadah,  baru  dinyatakan boleh dilakukan jika diperintah dengan nash yang jelas, sedangkan dalam urusan muamalah semuanya serba boleh, kecuali ada yang melarang dan mengharamkannya.  Dalam  ibadah,  tidak  seseorang  pun  boleh  membuat syarat  sendiri,  sedangkan  dalam  urusan  muamalah  dibolehkan sebagaimana kaidah ushul fiqh:
لصلاا
فى ةدابعلا نلاطب تىح موقي ليلدلا ىلع رملاا لصلاا فى أيشلأا ةحابلاا تىح موقي ليلدلا ىلع يمرحتلا لصلأا فى دوقعلا و ةلماعلما ةحصلا لاا ام لد ليلدلا نلاطبلا و يمرتح
d. Suatu  pekerjaan  yang  tergantung  pada  sebab  dan  syaratnya  yang  baku. Jika  sebabnya  dilakukan  tetapi  syaratnya  tidak,  pekerjaanya  batal  atau tidak  sah.  Misalnya,  mengerjakan  shalat  karena  sudah  waktunya,  tetapi
tidak berwudhu terlebih dahulu. Sebaliknya, shalat dengan wudhu tetapi belum tiba waktunya 17 ز
Ketiga  disebut  dengan mâni‟ atau  penghalang,  yaitu  suatu  hal  yang karena adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum.  Sebagai  contoh  seseorang  yang  sedang  shalat  tiba-tiba  buang  angin (kentut),  maka  otomatis  shalatnya  batal.  Perempuan  yang  sedang  haid,  tidak dibenarkan  melakukan  hubungan  suami  istri  sebagaimana  terdapat  dalam  Qs. Al-Baqarah [2]: 222. 18
                                                                                                  
                                                                                                      
               

“ Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di  waktu  haidh;  dan  janganlah  kamu  mendekati  mereka,  sebelum  mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan  Allah  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang- orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Mahkûm Fîh (Obyek Hukum)
Mahkûm fîh sering disebut dengan Mahkûm bih adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah Syari‟ (Allah dan Rasul) yang disifati dengan wajib, haram, makruh, mandub , atau mubah ketika berupa hukum taklîfî . Adapun apabila berupa hukum wadh‟i , maka terkadang berupa perbuatan mukallaf seperti pada muamalah  dan  jinayat.  Dan  terkadang  tidak  berupa  perbuatan mukallaf seperti menyaksikan  bulan  Ramadhan  yang  oleh syâri‟ dijadikan sebab bagi  wajibnya berpuasa.
Mahkûm fîh yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf misalnya yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 277 “ ةاكسلااوتأو ”. Kewajiban yang diambil dari hukum  ayat  ini  berhubungan  dengan  perbuatan  mukallaf,  yaitu  membayar zakat. Misalnya lagi dalam al-Isra [17]: 32 “ ىنسلااوبرقتلاو ”. Keharaman yang diambil dari hukum ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf yaitu zina.
1. Segi Syarat-syarat Sahnya Taklîf Syarat-syarat sahnya taklîf ada dua. Pertama , perbuatan / pekerjaan yang dibebankan pada mukallaf itu ma‟lum (dapat diketahui) secara sempurna. Tidak sah  membebankan  sesuatu  yang  tidak  diketahui.  Oleh  karena  itulah taklîf-taklîf yang terdapat dalam Al-Qur`an yang bersifat global seperti shalat dan zakat itu
17 Ibid,. h. 19. 18 Beni Ahmad Subeni, Filsafat Hukum Islam , h. 161.
diterangkan oleh Rasullah saw. dengan jelas. Kedua , pekerjaan tersebut mampu dikerjakan  atau  ditinggalkan  oleh mukallaf ,  karena  tujuan taklîf adalah  untuk dipatuhi. Sehingga ketika pekerjaannya di luar batas kemampuan mukallaf maka ketaatan tidak mungkin terwujud. Ada dua hal yang terkait erat dengan syarat ini. Pertama , taklîf itu  tidak  berupa  perbuatan  yang  mustahil  untuk  dilakukan. Misalnya  menyuruh  manusia  terbang  tanpa  sayap,  mengangkat  gunung,  dan lain-lain. Kedua , taklîf berkenaan  dengan  perbuatan  yang  berada  di  bawah kendali manusia. Para ulama sepakat bahwa bahwasannya seorang mukallaf itu tidak akan disiksa kecuali karena meninggalkan perbuatan ibadah yang mampu ia lakukan, seperti shalat dan tidak disiksa karena perbuatan ibadah yang tidak mampu ia lakukan, seperti ibadah haji ketika belum mampu.
Syarat-syarat Sah Taklîf
1. Mukallaf mampu memahami taklîf yang ditujukan padanya, baik mengetahui sendiri  maupun  dengan  perantara.  Hal  ini  dikarenakan  tujuan  dari taklîf adalah  agar  ditaati  dan  dipatuhi,  sehingga  orang  yang  tidak  mampu memahami perintah Syari tidak akan mungkin bisa patuh. Jadi pemahaman pada peintah Syâri‟ merupakan pondasi dari taklîf .
2. Berakal.
Orang  yang  tidak  berakal  seperti  anak  kecil,  orang  gila,  dan  orang  yang sedang  tidur  itu  tidak  ada taklîf atas  mereka.  Karena taklîf itu  merupakan khitâb dan khitâb pada  orang  yang  tidak  berakal  dan  tidak  mempunyai pemahaman itu mustahil.
Ini didasarkan pada sabda Nabi saw:
عِفُر ُم ل قْلا ْن ع ة ث لا ث ِن ع ِمِئاَّنلا َّتى ح ظِقِي تْس ي ِن ع و يِبَّصلا َّتى ح مِل تْ يَ ِِِن ع و ِنْوُ نْج مْلا َّتى ح قْيِف ي
“Kewajiban  itu  dihapuskan  pada  tiga  golongan,  yaitu  orang  yang  tidur sampai  ia  bangun,  anak  kecil  sampai  ia  baligh,  dan  orang  gila  sampai  ia sembuh .
Adapun  pendapat  jumhur  „ulama  terkait  kewajiban  zakat  fitrah  bagi  anak kecil itu sebenarnya itu bukan taklîf untuk anak kecil, tetapi bagi walinya.

## Masyaqqah (Halangan/Rintangan)
Sebagaimana  telah  disebutkan,  bahwa  perbuatan  yang  dibebankan  pada mukallaf itu  disyaratkan  harus  dalam  batas  kemampuannya.  Tetapi  apakah disyaratkan juga tidak adanya masyaqqah ?. Pada kenyataannya, setiap perbuatan itu  pasti  ada masyaqqahnya .  Karena masyaqqah itu  merupakan  konsekuensi  dari adanya taklîf .    Apabila masyaqqah tersebut  itu  wajar  dan  mampu  diatasi,  maka masyaqqah tersebut  tidak  berpengaruh  (tidak  memberatkan  dan  tidak  pula meringankan).  Contohnya  seperti  lapar  ketika  berpuasa,  ini  tidak  dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan puasa.
Apabila masyaqqah tersebut  tidak  wajar  dan  tidak  mampu  diatasi  oleh mukallaf , kecuali dengan kekuatan yang  extra dan kesulitan yang  sangat, maka hukumnya menjadi berbeda-beda/beragam. Misalnya:
1. Masyaqqah yang  tidak  wajar  yang  muncul  pada  perbuatan mukallaf karena sebab  khusus  seperti  puasa  dalam  keadaan  sakit  dan  bepergian.  Dalam masalah ini, Syâri‟ memberikan rukhshah , yakni boleh untuk tidak berpuasa, walaupun pada kesempatan lain di wajibkan untuk meng qadha .
2. Masyaqqah yang  tidak  wajar  yang  muncul  bukan  dari  zat  atau  watak  suatu perbuatan,  namun  semata-mata  dari  kemauan  mukallaf  sendiri  untuk melakukan perbuatan yang berat. Seperti diriwayatkan bahwa Nabi melihat seorang  laki-laki  berdiri  di  bawah  terik  matahari.  Ada  seseorang  bertanya pada  Nabi,  “ wahai  Rasulullah,  lelaki  itu  nazar  untuk  berdiri  di  bawah  terik matahari,  tidak  duduk,  tidak  berteduh,  tidak  berbicara  dan  ia  sedang  berpuasa. Rasulullah menjawab, perintahkan dia supaya bicara, duduk, dan menyempurnakan puasanya. Karena  masyaqqah  itu  diperbuat  sendiri  maka  ia  tetap  diwajibkan menruskan puasa, tidak diberi rukhshah .”
Mahkûm fîh dilihat dari segi tujuan hukum Perbuatan mukallaf yang  berhubungan  dengan  hukum  syariat  itu adakalanya  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemashlahatan  umum  dan adakalanya  untuk  mewujudkan  kemashlahatan  khusus.  Apabila  tujuannya kemashlahatan umat secara umum, maka perbuatan tersebut adalah hak Allah, dan  apabila  tujuannya  kemashlahatan  khusus  maka  perbutan  tersebut  adalah hak  hamba/manusia.  Namun,  terkadang  dalam  suatu  perbuatan  itu  ada  hak Allah  dan  ada  hak  hamba,  terkadang  hak  Allah  lebih  banyak  dan  terkadang (pula) sebaliknya. Misalnya :
1. Semata-mata Hak Allah
Yaitu segala sesuatu yang menyangkut kemashlahatan umum bagi manusia, tidak tertentu pada seseorang. Menurut penelitian, hak Allah yang khusus itu ada delapan.
a. Ibadah Mahdhah .  Seperti  shalat,  zakat,  puasa  Ibadah  yang  di  dalamnya mengandung  makna  pemberian  dan  santunan  seperti  zakat  fitrah, karenanya  disaratkan  niat  dalam  zakat  fitrah  dan  kewajiban  itu  berlaku untuk semua orang, termasuk anak kecil.
b. Bantuan/santunan  yang  mengandung  makna  ibadah  seperti  zakat  hasil yang dikeluarkan dari bumi
c. Biaya/santunan yang mengandung makna hukuman, seperti kharaj /pajak bumi yang dianggap sebagai hukuman bagi orang yang tidak ikut jihad.
d. Hukuman  secara  sempurna  dalam  bernagai  tindak  pidana,  seperti hukuman berbuat zina(dera atu rajam)
e. Hukuman  yang  tidak  sempurna,  seperti  tidak  diberi  hak  waris  atau wasiat karena ia membunuh pemilik harta tersebut
f. Hukuman yang mengandung makna ibadah, seperti kafarat sumpah
g. Hak-hak  yang  harus  dibayarkan,  seperti  kewajiban  mengeluarkan seperlima harta terpendam dan rampasan perang.
2. Hak hamba/„ Abd yang terkait dengan kepentingan pribadi sesorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak, hak-hak kepemilikan, dan hak-hak pemanfaatan  hartanya  sendiri.  Hak  seperti  ini  boleh  digugurkan  oleh pemiliknya.
3. Kompromi antar hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukuman untuk tindak pidana qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina)
4. Kompromi  antar  hak  Allah  dengan  hak  hamba,  tetapi  hak  hamba  di dalamnya lebih dominan, seperti dalm maslah qishâsh . 19
Mahkûm ‘Alaih
Menurut  Alauddin  Koto,  yang  dimaksud  dengan Mahkûm  „alaih adalah mukallaf yang  perbuatannya  berhubungan  dengan  hukum syâri‟ .  Atau  dengan kata lain, Mahkûm „alaih adalah orang mukallaf yang menjadi tempat (objek) khitâb (berlakunya  hukum) Syari‟ .  Dinamakannya mukallaf sebagai Mahkûm  „alaih karena dialah yang dikenai (dibebani) hukum syara‟. Singkatnya, Mahkûm „alaih adalah orang atau si mukallaf itu sendiri. Sedang perbuatannya disebut Mahkûm bih . 20

## Syarat-syarat Mahkûm „Alaih
Ada  dua  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  agar  seorang  mukallaf  sah untuk ditaklîfî . Pertama ,  orang  tersebut  mampu  memahami  dalil-dalil taklîf itu sendiri  dengan  perantaraan  orang  lain,  karena  orang  yang  tidak  mampu memahamai  dalil-dalil  itu  tidak  mungkin  mematuhi  apa  yang ditaklîfkan kepadanya.  Kemampuan  memahami  dalil-dalil taklîf hanya  dapat  terwujud dengan akal, karena akal adalah alat untuk mengetahui apa yang ditaklîfkan itu. Dan oleh karena akal adalah hal yang tersembunyi dan sulit diukur, maka Allah menyangkutkan taklîf itu ke hal-hal yang menjadi tempat anggapan adanya akal, yaitu baligh .  Barang  siapa  yang  telah baligh dan  tidak  kelihatan  cacat  akalnya berarti  ia  telah  cukup  kemampuan  untuk  ditaklîfî.  Karena  itu,  anak-anak  dan orang gila tidak dikenai taklîf karena mereka tidak punya alat untuk memahami taklîf tersebut.  Begitu  juga  dengan  orang  yang  lupa,  tidur,  dan  mabuk,  karena dalam  keadaan  demikian  mereka  tidak  dapat  memahami  apa-apa  yang ditaklîfkan kepadanya. Kedua ,  orang  tersebut  “ ahli ”  (cakap)  bagi  apa  yang ditaklîfkan padanya. “ ahli ” yang dimaksud adalah layak untuk kepantasan yang terdapat  pada  diri  seseorang,  misalnya  seseorang  dikatakan  ahli  untuk mengurus  wakaf,  berarti  ia  pantas  untuk  diserahi  tanggungjawab  mengurus harta wakaf. 21
Ahliyah (Pembagian Kecakapan Hukum)
19 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqh , h. 331-333
20 Alauddin  Koto, Ilmu  Fiqh  dan  Ushul  Fiqh:  Sebuah  Pengantar, (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004), h. 157.
21 Ibid . , h. 157-158.
Terkait  dengan mukallaf ,  tentu  akan  berhubungan  dengan  tingkat kemampuanya.  Ulama  ushul  mengistilahkannya  dengan  “ Ahliyah ”. 22 Abu Zahrah mengartikannya kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Dengan kata lain, orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang  lain,  menerima  hak-hak  atas  orang  lain,  dan  pantas  untuk melaksanakannya. 23 Wahbah  Zuhaily,  mengutip  dari  ulama  Hanafiyah, membagi ahliyyah dalam  dua  bagian.  Pertama, ahliyah  al-wujub adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Fuqaha mengistilahkannya  dengan  “ dzimmah ”.  Kedua, Ahliyah  al-Adâ‟ atau  kecakapan untuk  menjalankan  hukumnya  yaitu  kepantasan  seseorang  manusia  untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. 24
Pembagian ahliyah ini  lebih  disebabkan  oleh  perbedaan-perbedaan kemampuan  dalam  menaggung  hak  dan  kewajiban,  baik  kemampuan  itu disebabkan  oleh  faktor  inetrnal  maupun  faktor  eksternal.  Artinya,  bisa  saja seseorang  yang  telah  dewasa  namun  tidak  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakan  kewajibannya  maka  status  hukumnya  masih ahliyah  al-wujub , tidak atau belum ahliyah al-Adâ‟ . 25
Jadi, untuk dapat dikatakan mukallaf itu memilki kemampuan tergantung tingkatan-tingkatanya.  Yakni,  masa  janin,  masa  sebelum tamyîz ,  masa tamyîz hingga balig dan masa setelah baligh. Karena memang, sejak awal hukum Islam berbeda dengan hukum yang lain, dimana Allah sebagai hakim nya, dan manusia sebagai Mahkûm nya.  Dan,  yang  menjadi  tujuannya  adalah  kesadaran  hukum, bukan kebenaran hukum.

## Simpulan
Pembahasan Mahkûm  fîh dan Mahkûm  „alaih menjadi  sangat  penting terutama  terkait  dengan  kondisi-kondisi  tertentu,  pribadi-pribadi  tertentu, masyarakat  (komunitas)  tertentu,  yang  terbebani  “masalah”  pen- taklîf -an ubudiyah yang  sifatnya  fundamen,  seperti  penentuan  waktu  shalat,  arah  kiblat, puasa, wukuf, zakat dan lain-lain.
Rumusan-rumusan  normatif    yang  ada  masih  menyisakan  ruang-ruang yang butuh sentuhan pikliran-pikiran cerdas dan keberanian – selain kebenaran – tentunya, oleh kaum akademisi yang berkompeten dan concern di bidangnya. Ushul  fiqh  sebagai  metodologi  untuk  menelorkan  hukum  Islam  bersifat adhoc , karenanya ia kurang progresif. Ushuliyun terlalu disibukkan  dengan pencarian makna  yang  berkutat  pada  teks,  bukan  kebenaran  dan  keadilan  yang  terjadi sekarang. Sebagai sebuah gambaran, kasus yang mendera TKW di Arab Saudi,
22 Abi  „Amr, Al-Madkhâl  al-Ushûliyah  lî  al-Istinbâth  min  al-Sunnat  al-Nabawiyyah ,  (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999), h. 87.
23 Abû Zahrah, Ushûl Fiqh, h. 329.
24 Wahbah Zuhaily, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî , (Damsyik: Dar al-Fikr, 1998), h. 163-164.
25 Muhammad Khudhari Beik, Ushûl Fiqh, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), h. 89-90.
misalnya  hukuman  gantung.  Dalam  keadaan  bekerja  mencari  nafkah  untuk menghidupi  keluarganya,  ia  terpaksa  mempertahankan  kehormatannya  yang nyaris direnggut Si Majikan nakal. Dalam hal ini, ushul fiqh tidak bisa berbuat banyak  untuk  dapat  membantu  TKW  malang  itu,  jikalau  masih  tidak  mau bergeser paradigmanya. Mestinya, ia (TKW) dikategorikan sebagai “orang yang lemah”. Karenanya tidak bisa dikenakan hukum.
Problem  yang  “tak  berujung”  ini,  sekiranya  mampu  untuk  ditemukan ujung-pangkalnya  secara  proporsional  agar  apa  yang  menjadi  tujuan tasyri‟ , yakni  kebahagiaan  dunia  dan  akhirat  nyata  adanya  dan  terasa  kehadirannya secara menyeluruh sebagai bukti atas rahmatan lil „alamin nya, risalah Islam.

## Daftar Pustaka
Al-Amidi, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkam , (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah. tt.) al-Juwaini, Imam. Al-Burhân fî Ushûl al-Fiqh . (Beirut: Dar al-Fikr al-„Ilmiyah.tt.) Al-Jurjânî. Al-Ta‟rifât , (Jakarta: Dar al-Hikmah, tt.)
„Amr,  Abi, Al-Madkhâl  al-Ushûliyah  lî  al-Istinbâth  min  al-Sunnat  al-Nabawiyyah , (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1999)
Hanafi, Ushul Fiqh, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1989) Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul al-Fiqh ,  (Beirut: Dar al-Kutub „Ilmiyah, 1971) Khudhari Beik, Muhammad, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh ,  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) Pradja, Juhaya S, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Yayasan Piara, 1997) Subeni, Beni Ahmad, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) Syafe‟i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih ,  (Bandung:  Pustaka Setia,  1999) Zahrah,  Abu, Ushul  Fiqh ,    Terj.  Saefullah  Maksum,  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 2008)
Zuhail, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-Islami ,  (Damsyik: Dar al-Fikr, 1998)