## INTEGRASI  ISLAM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI KEDATUAN LUWU PADA ABAD XVII
Oleh: Syamzan Syukur

## Abstrak
Temuan  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa,  penerimaan  Islam sebagai  agama  resmi  kerajaan  di  kedatuan  Luwu  telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem  pemerintahan.  Integrasi  Islam    pada  sistem pemerintahan  Kedatuan  Luwu,  dapat  dilihat  pada: pertama , Pembentukan Parewa  Sara’ (institusi  sara’)  sebagai  salah
satu  institusi  pemerintahan  khusus  bidang  keagamaan  yang diketuai  oleh  seorang    Kadhi  (hakim  agama);  tugas  seoran Kadhi  selain  mengembangkan  kehidupan  beragama  dalam masyarakat  sekaligus  sebagai  penasehat  datu  atau  raja; sehingga  segala  kebbijakan  yang  diambil  oleh  raja  dan erajaan tidak bertentangan dengan Islam. Kedua , dimasukkannya  unsur Sara’ (Syariat  Islam)  ke  dalam
Panggedekeng (sistem  kebudayaan  masyarakat),  yang sebelumnya  terdiri  atas  lima  yaitu Ade’ (adat), Bicara , Rapang dan Wari , dan menjadi enam dengan
ditambahkannya Sara’ (Syari’at Islam).

## Kata Kunci: Itegrasi, Islam, Pemerintahan, Luwu

## A. Pendahuluan
Kerajaan  Luwu  yang  popular  dengan  sebutan  Kedatuan  Luwu  merupakan kerajaan  tertua  di  Sulawesi  Selatan.  Kerajaan  ini    merupakan  kerajaan  Suku  Bugis yang muncul pada abad ke-X. 1 Menurut Morris, seorang Gubernur Celebes, Kadatuan Luwu,  menjadi  penguasa  bagi  kerajaan-kerajaan  lokal  lainnya  yang  ada  di  wilayah Suku Bugis Makassar pada abad ke-X. Menurut Penulis, premis Morris ini didasarkan pada syair-syair I Lagaligo  yang banyak menceritakan tentang Kedatuan Luwu pada zaman pra sejarah.
Kebesaran  Luwu  ini,  bukan  hanya  ditunjukkan  melalui  kisah    I  Lagaligo (zaman  Pra  Sejarah)  tetapi  kebesaran  Luwu  zaman  lampau,    juga  ditunjukkan  oleh kekayaan  alamnya.  Berdasarkan  temuan  archelog,  dimana  daerah  Luwu  yang
1 Ham  Mappasada,  Kerajaan  Luwu:  Meurut  Catatan  Van  Braam  Morris,  (Ujung  Pandang: Departemen  Pendidikan  dan  kebudayaan  Direktorat  jenderal  Kebudayaan  Balai  Kajian  Sejarah    dan Nilai Tradisional , 1992/1993),  h. 55
meliputi    daerah  Ussu  dan  daerah  Cerekang  merupakan  pusat  insdustri  besi  sebagai material  pembuatan  keris  yang  akan  diperdagangkan  ke  Jawa  pada  era  Majapahit sekitar abad XIV. 2 Karena itu dalam tradisi Jawa mereka biasa menyebut Keris pamor Luwu.
Luwu  sebagai  pusat  peradaban  Bugis  pertama  di  Sulawesi  Selatan,    menjadi salah  satu  alasan  penyiar  Islam  pertama  di  Sulawesi  Selatan,  yaitu  Dato  Tiga Serangkai   memilih  Kedatuan  Luwu sebagai  pijakan awal  dalam penyiaran  Islam  di daerah Bugis-Makassar. 3 Karena itu Kedatuan Luwu merupakan Kerajaan pertama di Sulawesi  Selatan  yang  menerima  Islam  sebagai  agama  resmi  kerajaan, 4 menyusul kerajaan  kembar  Gowa-Tallo  dan  kemudian  kerajaan-kerajaan  Bugis-Makassaar lainnya.
Pengakuan  Islam  sebagai  agama  kerajaan  di  kedatuan  Luwu,  memberi konsekwesi dan pengaruh yang lebih luas. Melembaganya Islam di Kedatuan Luwu, maka  pengaruh    Islam  tidak  dapat  dihindari,  khususnya  integrasi  Islam  pada  sistem pemerintahan  Kedatuan  Luwu.  Karena  itu,  tulisan  ini  akan  membahas  tentang bagaimana Integrasi Islam dalam sistem pemerintahan Kedatuan Luwu  dalam Kurun Abad XVII?
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  metode historis 5 deskriptif- analitis ;  terutama  dengan  menggunakan  dokumen-dokumen  penting  dan  data-data arkeologis  yang  berkaitan  erat  dengan  persoalan-persoalan  yang  sedang  dibahas. Setelah  terkumpul  informasi  dan  data  tersebut,  barulah  dipilah-pilah  berdasarkan kepentingan rekonstruksi-historis yang akan disusun.
Dalam  konteks  ini,  Koentjaraningrat  memberikan    petunjuk  yang  perlu  di perhatikan terhadap  proses akulturasi ( acculturation process ), salah satu diantaranya adalah  bagian-bagian  dari  masyarakat  penerima  yang  terkena  pengaruh  unsur-unsur kebudayaan asing. 6
Adapun  teknik  atau  langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam  melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:
2 Budianto Hakim dan Irfan Mahmud “ Investigasi Archeologi  atas Legenda Luwu  di Pesisir Teluk  Bone”,  dalam  Iwan  Sumantri  (ed), Kedatuan  Luwu,  Persfektif  Sejarah  dan  Antropologi ,  edisi Ke-2 (Makassar: Jendela Dunia, 2006), h. 68-69
3 Syamzan  Syukur, Mengurai  Jejak  Islamisasi  Awal  di  Kedatuan  Luwu ,  (Makassar:  eSA Publishing, 2014), h. 126
4 Syamzan Syukur, Mengurai Jejak Islamisasi Awal di Kedatuan Luwu , H. 150
5 Sejarah  atau histories lebih tepat didefenisikan sebagai “cerita tentang perbuatan-perbuatan dan  pencapaian-pencapaian  manusia  yang  hidup  dalam  kelompok-kelompok”.    Dan  tugas  sejarawan adalah harus bisa menggambarkan suatu stori sebagai suatu yang pantas untuk diceritakan, sekaligus ia sendiri bisa memahami (fenomena) yang diceritakan serta harus menerangkannya secara memuaskan. Lihat  G.J  Reiner, History  its  Purpose  and  Method ,  diterjemahkan  oleh  Muin  Umar, Metode  dan Manfaat Ilmu Sejarah , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), h. 29-32.
6 Koentjaraningrat, Pengantar  Antropolagi  I ,  (Jakarta:  Universitas  ndonesia,  1987),  h.  252. Lihat juga Uka Tjanrasasmita, “Metodologi  Studi Islam di Indonesia”, Jurnal  Al-Turas N0.  9,  1990, Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta,”  h. 3.
1. Menghimpun Data yang Sesuai dan Menunjang tulisan ini ( Heuristik ) Kegiatan  pada  tahap  awal  ini  adalah  mengumpulkan  data  historis  yang berkaitan  tulisan  ini,  seperti  naskah-naskah  kuno  (manuskrip)  atau  hasil suntingan filolog dan data-data atau temuan-temuan arkeologi serta referensi- referensi lainnya yang terkait dengan pembahasan ini.
2. Kritik Data atau Sumber Langkah selanjutnya yang penulis tempuh adalah kritik sumber, yaitu meneliti dengan cermat semua teks dari sumber-sumber yang dikumpulkan  baik yang masih  berupa  manuskrip  maupun  yang  sudah  disalin  ulang  atau  dicetak, sebelum  penulis  memanfaatkan  segala  informasi  yang  terdapat  dalam  teks- teks tersebut.
3. Analisis Data Pada  tahap  ini,  data-data  yang  sudah  dikritik  dibaca  kembali.  Di  sini    peran berbagai  ilmu  sosial  bekerja  untuk  menginterpretasikan  data-data  atau dokumen-dokumen  yang  ada  seperti    pendekatan  sosiologis  dilakukan  untuk menoropong    segi-segi  sosial    peristiwa  yang  dikaji,  seperti;  golongan  sosial mana  yang  berperan,  serta  nilai-nilainya,  konflik  berdasarkan  kepentingan ideologi  dan  sebagainya. 7 Pendekatan  ini  akan  membantu  mengungkapkan sebab-sebab terjadinya Akulturasi.
4. Pemaparan Sejarah  ( Historiografi )
Langkah  terakhir  kegiatan  ini  adalah  pemaparan  atau  penulisan  kembali menjadi  susunan  atau  laporan  yang  konstruktif  dan  konseptual  dengan konfigurasi  yang  mudah  dipahami.  Melalui  pendekatan deskriptif-analisist , seluruh  rangkaian  fakta  yang  beragam  itu  disusun  kembali  ( reconstruction ) menjadi penjelasan  yang utuh dan konprensif supaya mudah dipahami. Untuk  lebih memudahkan memahami metodode penelitian  ini, dapat dilihat pada ilustrasi dibawah ini:
7 Sartono  Kartodirjo, Pendekatan  Ilmu    Sosial    dalam  Metodologi  Ilmu  Sejarah ,  (Jakarta  : Gramedia, 1992), h. 4.
FILOLOGI
SUMBER
TEKSTUAL DAN A RKEOLOGI Sumber Primer: Lontara dan Temuan Arkeologi Sumber Sekunder: Bibliografi METODE 1. Pengumpulan Data/Heuristik 2. Kritik Data
3. Analisis Data 4. Pemaparan Sejarah/Historiografi

## B. Integrasi Islam pada Sistem Pemerintahan Kedatuan Luwu
Islam resmi diterima di Kedatuan Luwu pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H, 8 bertepatan  dengan  tanggal  4  Februari  1605,  yang  ditandai  dengan  pengucapan  dua kalimat  syahadat  oleh  Datu  Luwu  Baginda  Patiware  (1585-1610). 9 Akan  Islam perkembangan  Islam  nyata  diterima  di  Kedatuan  Luwu  di  masa  pemerintahan  putra Datu Patiware yaitu Sultan Abdullah Datu Patipasaung (1615-1637). 10
Kedatuan  Luwu  dibawah  pemerintahan  Datu  Patipasaung  Sultan  Abdullah (1615-1637),  menunjukkan  dirinya  sebagai  seorang  raja  yang  komitmen  terhadap Islam, iapun mulai menata pemerintahannya  dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Langkah  awal  yang  dilakukan  adalah  megangkat  seorang  qadhi    (hakim  agama) kerajaan  yang  disebut kaliye. Kaliye mempunyai  tugas  mengembangkan  kehidupan beragama  dalam  masyarakat  sekaligus  sebagai  penasehat  datu.  Selanjutnya,  untuk lebih  mengokohkan  pranata  keislaman,  Datu  Patipasaung  memasukkan  lembaga keislaman  yaitu  qadhi  dalam  lembaga  atau  kabinet  pemerintahan.  Sehingga  praktis, zaman pemerintahan Datu Patipasaung Sultan Abdullah (1615-1637), disebut zaman revolusi  ketiga  sepanjang  sejarah  pemerintahan  Kedatuan  Luwu. 11 Revolusi  ini, bukan  dengan  merombak  kabinet  pemerintahan  yang  sudah  mapan,  melainkan melengkapinya  dengan  memasukkan  pranata  keislaman  ke  dalam  kabinet pemerintahannya  atau  dengan  kata  lain  bukan  merombak Pangngadereng (sistem kebudayaan  masyarakat),  tetapi  melengkapinya  dengan  memasukkan  unsur-unsur islami.  Dengan  demikian,  revolusi  Kedatuan  Luwu  pada  zaman  pemerintahan  Datu
8 Anonim, Lontara  Attoriolong  ri  Luwu. Kepunyaan  Andi  Batari  Toja,  Luwu  (Tarikh:  abad XVII), h. 24. Kopi Lontara ini tersimpan di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Rol 17,  11,  h.  24.  Lihat  juga  Anonim, Lontara  Sukku’na  Wajo .  Kepunyaan  Datuk  Sangaji,  Sengkang, Wajo, (t.th). Kopi lontara ini juga disimpan oleh Ahmad Rahman, Makassar (1996), h. 177.
9 Sanusi Daeng Mattata, Luwu Dalam Revolusi , (Makassar: Bhakti Baru, 1967), h. 72.
10 Syamzan Syukur, Mengurai Jejak Islamisasi Awal di Kedatuan Luwu, h. 152
11 Diawali  dari  kehidupan sianre  bale (anarkis),  selama  masa  ini  terjadi  kekosongan kekuasaan. Ciri masyarakat ini adalah; anarkis, tampa aspirasi, tanpa adat dan tanpa hukum serta tanpa peradilan; antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling menerkam. Konflik yang berlarut- larut  ini  menyadarkan  masyarakat  Luwu  semakin  jauh  dari  kemanusiaan.  Masyarakat  menyadari perlunya perdamaian, karena itu mereka membutuhkan tokoh yang dapat mendamaikan mereka. Tokoh itu kemudian mereka sebut “ tomanurung ” yang artinya orang yang turun untuk memperbaiki keadaan anarkis. Dengan demikian kehadiran tomanurung merupakan revolusi pertama bagi masyarakat Luwu. Revolusi  pertama  ini  terjadi  pada  masa  Datu  Simpurusiang.  Pemerintahan  ini  mengambil  bentuk monarki  parlementer (bentuk  pemerintahan  kerajaan  yang  pelaksanaan  kekuasaan  tidak dipertanggungjawabkan  kepada  raja  tetapi  mentri-mentri  yang  bertanggungjawab  kepada  parlemen). Ciri  utama  pemerintahan  di  Kedatuan  Luwu  ini  adalah  terdapat  Dewan  adat  yang  disebut Ade  Asera yang  mengawasi  pemerintahan  yang  dilaksanakan  oleh  datu.  Lihat  Andi  Karim  Daeng  Marala, Demokrasi Sesudah Sawerigading , (Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1951), h. 6.
Patipasaung mengambil bentuk revolusi monarki konstitusi yang mendapat pengaruh Islam.
Sara ’ (syari’at),  merupakan pranata baru yang masuk ke dalam pranata sosial masyarakat,  setelah  Islam  memengaruhi Pangngadereng . Sara ’  sebagai  pranata Islam telah melengkapi pranata sosial masyarakat Luwu, yang sebelumnya terdiri atas ade’,  rapang,  wari dan bicara ,  kemudian  dilengkapi  dengan  dimasukkannya sara ’. Kehadiran Islam telah menjadikan sara ’ sebagai bagian integral dari Pangngadereng (Bugis)  atau Pangngadakkang (Makassar)  yaitu  wujud  kebudayaan  orang  Bugis- Makassar.    Dengan  demikian,  pranata-pranata  kehidupan  sosial  budaya  orang  Luwu dan  atau  Bugis-Makassar  memperoleh  warna  baru,  karena sara ’  yang  pada perkembangannya kemudian, sangat berperan dalam berbagai tingkah laku kehidupan masyarakat, seperti   sosial dan budaya dan bahkan politik.
Sebagai  konsekuensi  dimasukkannya sara’ dalam Pangngadereng sekaligus menyesuaikan  kebutuhan  masyarakat  yang  telah  menerima  Islam,  maka  Datu Patipasaung  Sultan  Abdullah  (1615-1637)  mengadakan  pembaharuan  pada  struktur pemerintahannya  atau  kabinetnya  dengan  memasukkan  aparat  keislaman  ( Parewa sara ’)  yaitu  qadhi.  Oleh  karena  itulah  datu  Luwu  Patipasaung  Sultan  Abdullah menambah  satu  suara  dalam  kabinet  pemerintahannya  yang  sebelumnya  disebut “ Ade’  Seppulo  seddi” (kabinet  yang  mempunyai  suara  sebelas)  menjadi  kabinet pemerintahan yang mempunyai suara duabelas, sehingga disebut “ Ade’ Seppulo dua” (Adat  Dua belas).  Dengan demikian, tugas dan fungsi Ade  Dua belas ini  bertambah pula,  disesuaikan  pertambahan  pranata  keislaman  yaitu  juga  mengurus  persoalan keagamaan  (Islam)  baik  dalam  lingkup  politik  pemerintahan,  maupun  dalam kehidupan sosial masyarakat.
Adapun  komposisi Ade  Seppulo  dua dalam  kabinet  pemerintahan  Kedatuan Luwu,  adalah sebagai berikut:
a. Datu (Pajung), sebagai Ketua Kabinet, berhak atas satu suara.
b. Anggota-anggota Pangngadereng , beranggotakan Patunru, Pabbicara, Tomarilaleng,  dan  Balirante.  Keempat  anggota  kabinet  tersebut  secara  bersama- sama berhak atas satu suara.
c. Ade’ Asera , yang terdiri atas:
1. Ana  Tellu ,  yaitu  Maddika  Bua,  Maddika  Ponrang  dan  Makole  Baebunta. Mereka adalah anggota kabinet dan masing-masing mempunyai satu suara.
2. Bendera  Tellue ,  yaitu  Andeguru  Anakarung,  Andeguru  Attoriolong  dan Andeguru  Pampawaempu.  Mereka  juga  merupakan  anggota  kabinet  dan  masing- masing mereka mempunyai satu suara.
3. Tiga Matoa, yaitu Matoa Wage, Matoa Cenrana dan Matoa Laletonro. Mereka adalah anggota kabinet dan masing-masing dari mereka mempunyai satu suara. d.  Qadhi  (Bugis: Kaliye )  sebagai Parewa  sara’ (pejabat  sara’),  anggota  kabinet berhak atas satu suara. 12
12 Sanusi Daeng Mattata, Kerajaan Luwu: Menurut Catatan Van Bram Morris ., h. 87-88.
Kabinet tersebut di atas dinamai “ Ade Seppulo dua ” (Adat Dua belas), karena ada  dua  belas  suara  yang  menentukan  kebijakan  pemerintahan  Kedatuan  Luwu, meskipun kabinet tersebut mempunyai anggota sebanyak empat belas orang. Adapun tugas  dari Ade  Seppulo  Dua adalah  sebagai  pengambil  segala  keputusan  atau kebijakan dalam pemerintahan di Kedatuan Luwu. 13
Masuknya unsur Islam dalam Pangngadereng dan Kabinet Ade ’ Seppulo dua dalam  pemerintahan  Kedatuan  Luwu,  membawa  konsekuensi  pada  perubahan konstitusi  lama  menjadi  konstitusi  yang  baru  yang  mendapat  pengaruh  Islam.  Yang menonjol dari perubahan ini adalah melahirkan kebijakan pemerintahan masuk dalam kontrol konstitusi yang dipengaruhi Islam.
Adapun  konstitusi  Kedatuan  Luwu  yang  merupakan  pengaruh  Islam,  seperti yang dikutip oleh Sanusi Daeng Mattata dari Lontara , sebagai berikut:
1. Pattupui ri ade’e, pasanrei ri ada’e, muattangga ri rapangnge,mupatarettei ri warie, mualai pappegau ri pobiasange .” 14 (Sendikan kepada adat, Sandarkan kepada syari’at  perhatikan  keadaan  masyarakat,  tertipkan  menurut  hukum,  bandingkan kepada  kebiasaan-kebiasaan).  Berdasarkan  konsitusi  dasar  kerajaan  tersebut  di  atas, maka  segala  sesuatu  yang  akan  dikerjakan  harus  sesuai  dengan  adat  dan  cocok dengan  kebiasaan-kebiasaan  tata  tertibnya.  Akan  tetapi  bila  bertentangan  dengan sara ’ (syariat) Islam, maka hendak ditinggalkan, karena yang paling tinggi di antara lima pedoman di atas adalah sara ’.
2. Rusa’  taro  datu  tenrusa’  taro  ade’,  rusa’  taro  ade’  tenrusa’  taro  anang, rusa’ taro anang, tenrusa’ taro tomega, 15 (Pendapat datu dapat dibatalkan dari pada pendapat adat, pendapat adat dapat dibatalkan dari pada pendapat anang, 16 pendapat anang  dapat  dibatalkan  tetapi  pendapat  rakyat  tidak  dapat  dibatalkan).  Berdasarkan konstitusi  baru  tersebut,  maka  pendapat  datu,  adat  dan  anang,  jika  betentangan dengan  suara  rakyat  yang  duduk  dalam  Kabinet Ade  Seppulo  Dua ,  maka  semuanya tentu  batal.  Karena  suara  tertinggi  dalam  kedatuan  Luwu  adalah  suara  rakyat. Konstitusi  baru  tersebut  di  atas,  menunjukkan  pentingnya  eksistensi  rakyat  dalam Kedatuan Luwu.
Terkait  dengan  hal  tersebut  di  atas,  qadhi  sebagai  salah  satu  anggota  “ Ade’ Seppulo  dua ”  bertugas  mengontrol  dan  menjaga  agar  setiap  keputusan  kabinet  atau lembaga adat sesuai dengan syari’at Islam, 17 di samping itu juga bertugas mengontrol
13 Ham Mappasada, Kerajaan Luwu : Menurut Catatan Van Bram Morris , h. 47.
14 Sanusi Daeng Mattata, Luwu Dalam Revolusi, (Makassar: Bhakti Baru, 1967), h.91 .
15 Sanusi  Daeng  Mattata, Luwu  Dalam  Revolusi ,  h.  92.  Lihat  juga  M.Irfan  Mahmud, “Kedaulatan Rakyat dalam Persfektif Lontara,”  Harian Umum Republika tanggal 15 Agustus 1998, h. 6.
16 Anang ialah anggota-anggota adat (Menteri), Maddika, Tomakaka (Kepala distrik), kepala kampung dan lain-lain. Lihat Sanusi Daeng Mattata, Luwu Dalam Revolusi , h. 92.
17 Lihat Ham Mappasada, Kerajaan Luwu: Menurut Catatan Van Braam Morris , h. 52. Lihat juga Sanusi Daeng Mattata, Luwu Dalam Revolusi , h. 92.
Parewa sara (khatib, Imam, bilal, amil dan doja) yang mengurus masalah keagamaan dalam  masyarakat  seperti  nikah,  talak,  rujuk,  masalah  warisan  dan  urusan-urusan keagamaan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  orang  yang  menduduki  jabatan  qadhi  harus betul-betul  mengerti  ajaran  Islam  secara  mendalam.  Menurut  tradisi  lisan, 18 seorang qadhi  yang  terpilih  di  Kedatuan  Luwu,  diambil  dari  hasil  pengkaderan  Datuk Sulaiman.
Dengan demikian, berdasarkan konstitusi yang  baru di Kedatuan Luwu serta kedudukan  qadhi  dalam  anggota  “ Ade  Seppulo  Dua ”,  maka  tampak  bahwa  Islam telah  memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap  kehidupan  politik  kedatuan sehingga  dengan  sendirinya  Islam  telah  menempati  posisi  yang  tinggi  dalam kehidupan masyarakat Luwu.
Perkembangan  sistem  pemerintahan monarki  konstitusional di  Nusantara, seperti  juga  yang terjadi di  Kedatuan  Luwu, tampaknya didorong ajaran  Islam  yang egalitarian.  Dalam  pandangan  Islam,  raja  adalah  manusia  yang  sama  kedudukannya dengan rakyat di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah takwanya. 19
Pandangan egalitarian Islam, seperti yang disebut di atas, mengakibatkan raja harus  mendekonstruksikan  paham-paham  kekuasaan  pemerintahan  dewa.  Sultan- sultan Islam mulai menggeser kekuasaan absolut dalam batas-batas yang sedikit lebih manusiawi. Kekuasaan raja mulai dibatasi oleh aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum (agama)  atau  undang-undang  kerajaan.  Undang-undang  menjadi  bingkai  yang mengatur segala perilaku dalam sistem pemerintahan.
Masyarakat  Luwu  sendiri,  bila  di  bawah  dalam  pandangan  egalitarian  Islam,
konsep ini tidak terlalu sulit untuk didamaikan. Institusi sosial masyarakat Luwu pra- Islam,  dibentuk  berdasarkan  kehadiran tomanurung ;  yang  melalui  kesepakatan dengan  para anang (wakil  dari  setiap  kelompok),  sehingga tomanurung dianggkat menjadi  raja. 20 Dengan  demikian,  Kedatuan  Luwu  lahir  dari  tradisi  yang  bercirikan demokrasi.  Walaupun tomanurung dianggap  sebagai  personifikasi  dari  dewa,  akan tetapi demokrasi adalah merupakan ciri dalam kehidupan institusi sosial mereka. Dan bahkan sebelum kehadiran Islam di Kedatuan Luwu, sistem pemerintahan mengambil bentuk monarki  konstituti sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  konstitusi  kedatuan, antara lain sebagai berikut:
18 Pat  Badrun,  “Apresiasi  Kelekturan    Bagi  Aparat  Syara’,  dalam    Ahmad  Rahman  dan  Pat Badrun  (ed.), Apresiasi  Kelekturan  Bagi  Aparat  Sara  di  Sulawesi  Selatan ,  (Ujung  Pandang:  Balai Penelitian Lektur Keagamaan, 1996), h. 5.
19 Q.S. al-An’am (6): 132,
Artinya:  ”Dan  masing-masing  orang  memperoleh  derajat-derajat  (seimbang)  dengan  apa  yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (132)”.
20 Hadi Mulyo dan Abdul Muthalib, Sejarah Kuno Sulawesi  Selatan , (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, 1979), h. 15.
1. “ Puang temma bawangmpawang , Ata tenri bawangmpawan ” 21 (Raja tidak boleh sewenang-wenang dan rakyat tidak boleh disewenang-wenangi).
2. “ Puang  mappatutu,  ata  ri  patutu ” 22 (Raja  mendengar  aspirasi  rakyat  dan  rakyat harus menjelaskan aspirasinya).
Karakteristik  lain  yang  mudah  didamaikan  dengan  Islam  adalah  strata  sosial masyarakat  Luwu.  Menurut  Frediericy, 23 pelapisan  sosial  masyarakat  Bugis- Makassar, pada hakekatnya terdiri  atas dua lapisan pokok,  yaitu lapisan anak-arung (lapisan  sosial  kaum  kerabat  raja-raja)  dan  lapisan maradeka (orang  kebanyakan). Adapun lapisan ata (hamba sahaya), hanya merupakan lapisan sekunder yang terjadi mengikuti pertumbuhan kehidupan masyarakat Bugis-Makassar. Menurut keterangan dari Lontara , 24 penyebab  seseorang  menjadi ata adalah;  a)  seseorang  yang  kalah perang lalu dijual, b) seseorang yang menjual dirinya kepada orang lain, c) seseorang yang ditawan, dan d) melanggar Pangngadereng .
Pembagian  strata  sosial  masyarakat  Bugis-Makassar  di  atas,  memberikan gambaran yang sangat berbeda dengan pelapisan sosial masyarakat Jawa pra-Islam, di mana  unsur-unsur  kasta  yang  merupakan  ajaran  agama  Hindu  sangat  dominan mempengaruhi  proses  kelahiran  pelapisan  sosial  masyarakat,  sehingga  tentu  akan sulit  mendamaikan  dengan  konsep  egalitarian  Islam.  Sedangkan  bagi  masyarakat Luwu  sendiri,  kehadiran  Islam  dengan  konsep  egalitarian  bukan  penghalang  untuk menerima Islam.
Dengan  demikian,  konversi  Islam  dibawah  kebijakan  pemerintahan  Datu Patipasaung (1615-1637) telah membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh seorang datu. Karena  itu,  Datu  Patipasaung  Sultan  Abdullah  patut  disebut  sebagai  tokoh  revolusi Kedatuan Luwu.

## B. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa integrasi Islam ke dalam system  pemerintahan  Kedatuan  Luwu,  atau  diterimanya  Islam  sebagai  agama  resmi kerajaan,  bukan  berarti  merubah  sistem  yang  sudah  ada,  akan  tetapi  lebih  kepada menyempurnakan  sistem  pemerintahan  Kedatuan  Luwu,  Adapun  Unsur-unsur  Islam dalam sistem pemerintahan Kedatuan Luwu adalah sebagai berikut:
1. Pengangkat  seorang  qadhi    (hakim  agama)  kerajaan  yang  disebut kaliye. Kaliye mempunyai  tugas  mengembangkan  kehidupan  beragama  dalam  masyarakat
21 Sanusi Daeng Mattata,  Luwu Dalam Revolusi, h. 66.
22 Sanusi Daeng Mattata,  Luwu dalam revolusi, h. 66.
23 H.J. Friedericy,  “De Standen Big Boegineezen en Makassaren,” dalam BKI , 90 (1933), h. 451.
24 Anonim,  “Lontara  Latoa,”  h.  35,  Lihat  juga  Petta  Benteng, Lontara  Wajo  1 ,  Pemilik Muhammad Salim, Makassar  (t.th), h. 117-118. Selanjutnya lihat juga Mattulada, Latoa, h. 31. Lihat juga  Mattulada,  “Kebudayaan  Bugis-Makassar,”  dalam  Koentjaraningrat  (ed.), Manusia  dan Kebudayaan di Indonesia , (Jakarta: Djambatan, 1979), h. 269.
sekaligus sebagai penasehat datu. Selanjutnya, untuk lebih mengokohkan pranata keislaman,  maka  dimasukkan  lembaga  keislaman  yaitu  qadhi  dalam  lembaga atau kabinet pemerintahan.
2. Dimasukkannya sara’ dalam Pangngadereng .
3. Membentuk Parewa Sara’ (aparat keislaman) dan memasukkannya sebagai salah satu Struktur pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Karim  Daeng  Marala, Demokrasi  Sesudah  Sawerigading ,  (Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1951.
Anonim, Lontara Attoriolong ri Luwu. Kepunyaan Andi Batari Toja, Luwu (Tarikh: abad XVII), h. 24. Kopi Lontara ini tersimpan di Arsip Nasional RI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Rol 17, 11, h. 24.
Anonim, Lontara Sukku’na Wajo . Kepunyaan Datuk Sangaji, Sengkang, Wajo, (t.th). Kopi lontara ini juga disimpan oleh Ahmad Rahman, Makassar (1996), h. 177. Budianto Hakim dan Irfan Mahmud “ Investigasi Archeologi  atas Legenda Luwu  di Pesisir  Teluk  Bone”,  dalam  Iwan  Sumantri  (ed), Kedatuan  Luwu,  Persfektif Sejarah dan Antropologi , edisi Ke-2 Makassar: Jendela Dunia, 2006.
G.J Reiner, History its Purpose and Method , diterjemahkan oleh Muin Umar, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
H.J.  Friedericy,  “De  Standen  Big  Boegineezen  en  Makassaren,”  dalam BKI ,  90 (1933), h. 451.
Ham  Mappasada,  Kerajaan  Luwu:  Meurut  Catatan  Van  Braam  Morris,  Ujung Pandang:  Departemen  Pendidikan  dan  kebudayaan  Direktorat  jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah  dan Nilai Tradisional , 1992/1993
Koentjaraningrat, Pengantar Antropolagi I , Jakarta: Universitas ndonesia, 1987. Mattulada,  “Kebudayaan  Bugis-Makassar,”  dalam  Koentjaraningrat  (ed.), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia , Jakarta: Djambatan, 1979. Sanusi Daeng Mattata, Kerajaan Luwu dalam Revolus Makassar: Bhakti baru, 1967. Sartono  Kartodirjo, Pendekatan  Ilmu    Sosial    dalam  Metodologi  Ilmu  Sejarah , (Jakarta : Gramedia, 1992.
Syamzan Syukur, Mengurai Jejak Islamisasi Awal di Kedatuan Luwu , Makassar: eSA Publishing, 2014.
Uka  Tjanrasasmita,  “Metodologi  Studi  Islam  di  Indonesia”, Jurnal  Al-Turas N0.  9, 1990, Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.