DOI : https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.233                                     ISSN : 2775-1341 (Print)
Koperasi Dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Pandangan Islam (Analisis Keabsahan Bentuk Badan Usaha Menurut  Syariat Islam)
Munawwaroh 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo E-mail : mumunalkautsar@gmail.com
Rahmawati 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo E-mail : mumunalkautsar@gmail.com

## Abstract
Cooperative and Baitul maal wattamwil  are one of the existing and developing business entities in indonesia. Islam has also outlined legal laws related to the formation of business entities, in the study of fiqh muamalah it is known as syirkah. This study aims to describe how the law of cooverative  business  entities  and  Baitul  maal  wattamwil    when  viewed  from  islamic  law, especially  laws  related  to  syirkah.  The method  used  in  this  research  is  literature  review. The results of this study explain that cooperative business entities and Baitul maal wattamwil  are not in accordance with islamic law or do not meet the provisions related to syirkah law in islam.
Keywords: Cooperative, Baitul Maal Wattamwil , Business Entity, Islamic Law

## Abstrak
Koperasi dan baitul maal wattamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang ada dan  berkembang  di  Indonesia.  Islam  juga  telah  menggariskan  hukum-hukum  yang  terkait dengan pembentukan badan usaha, dalam kajian fiqh muamalah dikenal dengan istilah syirkah. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana hukum badan usaha koperasi dan baitul maal  wattamwil jika  ditinjau  dari  syariat  Islam,  khususnya  hukum-hukum  yang  berkaitan dengan syirkah .  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  telaah  pustaka.  Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa badan usaha koperasi dan baitul maal wattamwil tidak sesuai dengan  syariat  Islam  atau  tidak  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  terkait  dengan  hukum syirkah di dalam Islam.
Kata kunci : Koperasi, Baitul Maal Wattamwil, Badan Usaha, Syariat Islam

## A. Pendahuluan
Koperasi  dan Baitul  Maal  Wattamwil atau  lebih  dikenal  dengan  BMT  sudah tidak asing lagi di Indonesia. Gerakan koperasi di Indonesia diprakarsai oleh seorang pamong praja (pegawai negeri di masa penjajahan Belanda) bernama Raden Bei Aria Wiraatmadja yang mendirikan lembaga De Poerwokertosche Hulp en Spararbank der Inlandsche  Hoofden atau  Bank  Bantuan  dan  Simpanan  Milik  Kaum  Priyayi Purwokereto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan
1 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
2 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
Indonesia (pribumi) pada tanggal 16 Desember 1895. 3 Sedangkan BMT atau sering di  kenal  juga  sebagai  koperasi  syariah  baru  berdiri  hampir  satu  abad  setelah berdirinya  koperasi  di  purwokerto. Baitut  Maal  Wattamwil yang  pertama  kali berdiri adalah Baitul Maal wattamwil (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992.
Undang-undang  No.25  tahun  1992  tentang  Perkoperasian  merupakan  payung hukum  dari  aktivitas  koperasi  di  Indonesia.  Menurut  pasal  1  Undang-undang tersebut,  Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang  atau badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas kekeluargaan. 4 Sedangkan  landasan  operasional  dari Baitul  Maal  Wattamwil atau yang hari ini telah di ganti namanya menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  Oleh  Koperasi.  Menurut  Peraturan  Menteri  ini, Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  selanjutnya  disingkat  KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. 5
Dalam Islam sendiri, pembahasan tentang koperasi atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah banyak di bahas oleh para ulama di dalam kitab- kitab  mereka.  Salah  satu  yang  paling  fenomenal  adalah  kitab  yang  ditulis  oleh  Al- Allamah  Al-Qadhi  syaikh  Taqiyuddin  An-Nabhani  yang  berjudul An-Nizham  Al- Iqtishadi fi al-Islam .  Di  dalam  bukunya  beliau  menjelaskan  bahwa  koperasi  adalah salah  satu  jenis  perseroan  kapitalis.  Koperasi  tetap  merupakan  bentuk  perseroan meskipun namanya adalah koperasi. Koperasi Adalah bentuk penanaman saham di antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan antarsesama mereka untuk mengadakan kerjasama (perseroan) sesuai dengan kondisi tertentu mereka. 6
3 Nur S.Buchori et,al. Manajemen Koperasi Syariah:teori dan Praktik .h.1
4 Undang-Undang RI No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian . Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 5 Peraturan  Menteri  Koperasi dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  RI  Nomor 11/PER/M/KUKM/XII/2017  Tentang PelaksanaanKegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah oleh Koperas i Bab I Bagian Umum poin ke-2
6 Taqiyuddin  An-Nabhani, An-Nizham  al-Iqtishadi  fi  al-Islam ,  terj,Redaksi  al-Azhar  Press, Sistim Ekonomi Islam, h.186
Jika  kita  meneliti  lebih  dalam  terkait  bentuk  badan  usaha  koperasi  atau Baitul Maal Wattamwil (BMT) dalam kitab-kitab ulama, maka pembahasan tentang bentuk badan usaha koperasi ini tidak bisa kita lepaskan dari model Syirkah di dalam Islam. Syirkah atau  perseroan  merupakan  bentuk  kerjasama  antara  dua  pihak  untuk melakukan  aktivitas  tertentu,  bisa  dalam  bentuk  kerjasama  dalam  kepemilikan terhadap suatu harta yang biasa di kenal dengan istilah syirkah al-amlak (kerjasama dalam  kepemilikan  harta),  bisa  juga  dalam  bentuk  kerjasama  dalam  melakukan aktivitas  bisnis  tertentu  ( tasharruf  maaliyah) yang  biasa  di  kenal  dengan  istilah syirkah al-uqud (kerjasama dalam aktivitas bisnis).
Dalam  Islam  kita  mengenal  ada  beberapa  bentuk  atau  model  dalam kerjasama/perseroan  ( syirkah )  dalam  aktivitas  bisnis  ( syirkah  al-uqud) ,  yakni Syirkah  inan,  syirkah  abdan,  syirkah  mudharabah,  syirkah  wujuh dan syirkah mufawadhah .  Koperasi  atau baitul  maal  wattamwil (BMT)  dalam  pembentukan badan  usahanya  selain  harus  mengikuti  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia tentu juga harus mengikuti salah satu bentuk atau model syirkah yang ada di  dalam Islam  agar  pembentukan  badan  usahanya  di  anggap  sah  menurut  syariat Islam sehingga sah pula dalam melakukan aktivitas usahanya.

## B. Landasan Teori
1. Koperasi
a. Pengertian Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas kekeluargaan. 7
b. Prinsip-prinsip koperasi
Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut : 8
1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2) pengelolaan dilakukan secara demokratis
3) pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
7 Undang-Undang RI No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian . Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 8 Ibid
4) pemberian jasa terbatas terhadap modal
5) kemandirian
c. struktur organisasi
Perangkat organisasi koperasi terdiri dari : 9
1) Rapat anggota
a) Rapat  anggota  merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam koperasi
b) Rapat  anggota  dihadiri  oleh  anggota  yang  pelaksanaannya  diatur dalam anggaran dasar
c) Rapat anggota menetapkan :
1. Anggaran dasar
2. Kebijaksanaan  umum  di  bidang  organisasi,  manajemen,  dan usaha koperasi
3. Pemilihan,  pengangkatan,  pemberhentian  pengurus  dan pengawas
4. Rencana  kerja,  rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan,  peleburan,  pembagian,  dan  pembubaran koperasi
d) Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat
e) Apabila  tidak  diperoleh  keputusan  dengan  cara  musyawarah, maka  pengambilan  keputusan  dilakukan  berdasarkan  suara terbanyak
f) Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara
g) Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-anggota secara berimbang
h) Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban  pengurus  dan  pengawas  mengenai pengelolaan koperasi
i) Rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun
j) Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan  paling  lambat  enam  bulan  setelah  tahun  buku lampau
k) Selain  rapat  anggota  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  26, koperasi  dapat  melakukan  rapat  anggota  luar  biasa  apabila keadaan  mengharuskan  adanya  keputusan  segera  yang wewenangnya ada pada rapat anggota
l) Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota  koperasi  dan  atau  keputusan  pengurus  yang pelaksanaanya diatur dalam anggaran dasar
m) Rapat  anggota  luar  biasa  mempunyai  wewenang  yang  sama dengan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar
2) Pengurus
a) Pengurus  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  koperasi  dalam  rapat anggota
b) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota
c) Untuk  pertama  kali,  susunan  dan  nama  anggota  pengurus dicantumkan dalam kata pendirian
d) Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun
e) Persyaratan  untuk  dapat  dipilih  dan  diangkat  menjadi  anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar
f) Pengurus bertugas :
1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan  rencana-rencana  kerja  serta  rancangan  rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan  laporan  keuangan  dan  pertangungjawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan  pembukuan  keuangan  dan  inventaris secara tertib
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus
g) Pengurus berwenang :
1. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
2. Memutusakan  penerimaan  dan  penolakan  anggota  baru  serta pemberhentian  anggota  sesuai  dengan  ketentuan  dalam anggaran dasar
3. Melakukan  tindakan  dan  upaya  bagi  kepentingan  dan kemanfaatan  koperasi  sesuai  dengan  tanggungjawabnya  dan keputusan rapat anggota
h) Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan  koperasi  dan  usahanya  kepada  rapat  anggota  atau rapat anggota luar biasa
i) Pengurus  koperasi  dapat  mengangkat  pengelola  yang  diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha
j) Dalam  hal  pengurus  koperasi  bermaksud  untuk  mengangkat pengelola,  maka  rencana  pengangkatan  tersebut  diajukan  kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan
k) Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus
l) Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggungjawab pengurus
m) Hubungan  antara  pengelola  usaha  dengan  pengurus  koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan
n) Pengurus, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung  kerugian  yang  diderita  koperasi,  karena  tindakan yang dilakukan karena kesengajaan atau kelalaiannya
o) Disamping  penggantian  kerugian  tersebut  apabila  tindakan  itu dilakukan  dengan  kesengajaan, tidak menutup  kemungkinan  bagi penuntut hukum untuk melakukan penuntutan
p) Setelah  tahun  buku  koperasi  ditutup  paling  lambat  satu  bulan sebelum  diselenggarakan  rapat  anggota  tahunan,pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut
2. Keadaan  dan  usaha  koperasi  serta  hasil  usaha  yang  dapat dicapai
q) Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota  pengurus
r) Apabila  salah  seorang  anggota  pengurus  tdak  menandatangani laporan  tahunan  tersebut,  anggota  yang  bersangkuitan menjelaskan secara tertulis
s) Persetujuan  terhadap  laporan  tahunan,  termasuk  pengesahan perhitungan tahunan merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota
3) Pengawas
a) Pengawas  dipilih  dari  dan  oleh  anggota  koperasi  dalam  rapat anggota
b) Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota
c) Persyaratan  untuk  dapat  dipilih  dan  diangkat  sebagi  anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar
d) Pengawas bertugas:
1) Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
e) Pengawas berwenang:
1) Meneliti catatan yang ada pada koperasi
2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
f) Pengawas  harus  merahasiakan  hasil  pengawasanya  terhadap pihak ketiga
g) Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik
h) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
i) Modal  sendiri  dapat  berasal  dari;  simpanan  pokok,  simpanan wajib, dana cadangan, hibah
j) Modal pinjaman dapat berasal dari; anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah
k) Selain  modal  koperasi  dapat  pula  melakukan  pemupukan  modal yang berasal dari modal penyertaan
l) Ketentuan  mengenai  pemupukan  modal  yang  berasal  dari  modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
2. Baitul Maal Wattamwil (BMT)
a. Pengertian
Baitul  maal  wattamwil adalah  lembaga  keuangan  dengan  konsep  syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan  lembaga.  Konsep maal lahir  dan  menjadi  bagian  dari  kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyelurkan dana untuk zakat, infak,  dan  shadaqah  (ZIS)  secara  produktif.  Sedangkan  konsep tamwil lahir untuk  kegiatan  bisnis  produktif  yang  murni  untuk  mendapatkan  keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). 10
Baitul  maal  wattamwil dalam  operasional  dan  badan  hukumnya  saat  ini menggunakan  bentuk  badan  hukum  koperasi.  Sehingga  dalam  aturan operasionalnya merujuk kepada aturan- aturan yang berlaku bagi koperasi pada umumnya.  Dalam  perkembangannya baitul maal wattamwil telah  di  akomodir dan  dijelaskan  lebih  detil  tentang  mekanisme  operasionalnya  berdasarkan Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  RI  Nomor: 11/PER/M.UKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan  Pembiayaan  Syariah  oleh  Koperasi.  Jika  kita  perhatikan  secara  mendalam terkait operasional dan produk-produk baitul maal wattamwil (BMT), berfokus pada  dua  hal  yakni maal (zakat,  infak,  shadaqah)  dan tamwil (Bisnis).  Maka dalam  Peraturan  Menteri  ini,  telah  dijelaskan  secara  jelas  dan  detil,  sehingga baitul  maal  wattamwil bisa  di  katakan  berbentuk    Koperasi  Simpan  Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), karena KSPPS dalam operasionalnya selain fokus pada  bisnis  yang  berdasarkan  syariah  juga  diperbolehkan  untuk  mengelola dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS).
10 Novita Dewi Masyithoh, “ Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan  Mikro  (LKM)  Atas  Status  Badan  Hukumj  dan  Pengawasan  Baitul  Maal  Wattamwil (BMT)”, Dalam Economica , Volume V, Edisi 2, h.17
b. Ketentuan-ketentuan terkait Baitul Maal Wattamwil (BMT/KSPPS) 11
1) Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  usaha koperasi  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2) Pengurus adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
3) Pengelola  adalah  anggota  koperasi  dan/atau  pihak  ketiga  yang  diangkat oleh  pengurus  dan  diberi  wewenang  untuk  mengelola  usaha  simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
4) Anggota  koperasi  yang  selanjutnya  disebut  anggota  adalah  pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi dan tercatat dalam buku daftar anggota.
5) Calon  anggota  adalah  orang  perorangan/koperasi  yang  telah  melunasi pembayaran  simpanan  pokok  kepada  koperasinya,  tetapi  secara  formal belum  sepenuhnya  melengkapi  persyaratan  admisnistratif,  antara  lain belum menandatangani buku daftar anggota.
6) Simpanan  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  anggota,  calon  anggota, koperasi  lain,  dan/atau  anggotanya  kepada  koperasi  pada  saat  masuk menjadi  anggota,  yang  tidak  dapat  diambil  kembali  selama  yang bersangkutan masih menjadi anggota.
7) Pinjaman  adalah  penyedian  uang  atau  tagihan  yang  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  koperasi  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya setelah jangka waktu tertentu tanpa imbalan.
8) Pembiayaan  adalah  penyedian  dana  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berupa :
a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
b) Transaksi  sewa-menyewa  yang  diakhiri  dengan  perpindahan kepemilikan  dalam  bentuk ijarah  muntahiya  bit  tamlik ,  sewa- menyewa  atas  manfaat  suatu  barang  dan/atau  jasa  dalam  bentuk
11 Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  RI  Nomor 11/PER/M/KUKM/XII/2017  Tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Bab I Bagian Umum
ijarah  maushufah  fi  zimmah dan  sewa-menyewa  atas  manfaat  dari transaksi multi jasa dalam bentuk ijarah dan kafalah;
c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah , salam, Istishna;, dan musyarakah mutanaqishah;
d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qordh atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk rahn .
c. Badan Usaha Koperasi Menurut Islam

## 1. Badan Usaha Koperasi
Badan  usaha  adalah  suatu  kesatuan  organisasi  dan  ekonomis  berbadan hukum yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi di dalam sebuah badan  usaha  harus  ada  syarat-syarat  administrative  dan  bersifat  resmi,  serta diresmikan oleh pejabat yang berwenang. 12
Koperasi  adalah  salah  satu  jenis  perseroan  kapitalis.  Koperasi  tetap merupakan  bentuk  perseroan  meskipun  namanya  adalah  koperasi.  Koperasi adalah bentuk penanaman saham di antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan  antara  sesame  mereka  untuk  mengadakan  kerjasama  (perseroan) sesuai kondisi tertentu mereka. 13
Koperasi  dalam  model  perdagangan  umum  biasanya  didirikan  dengan tujuan  untuk  membantu  para  anggotanya,  atau  menjamin  kepentingan- kepentingan ekonomi mereka yang serba terbatas. Koperasi biasanya merekrut juristicpersonality untuk  melakukan  perseroan.  Karena  itu,  koperasi  berbeda dengan  organisasi-organisasi  lain  karena  pada  dasarnya  organisasi-organisasi selain koperasi terlepas dari tujuan-tujuan ekonomi. 14

## 2. Koperasi Menurut Islam
Koperasi  baik  yang  konvensional  maupun  yang  syariah  atau  BMT  atau yang  dijelaskan  oleh  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  Nomor  11  tahun 2017 sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan
12 Dwi Utami Nuraini, Badan Usaha dan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia ,h.23 13 Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam , terj,Redaksi al-Azhar Press, Sistim Ekonomi Islam, h.186 14 Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam , terj,Redaksi al-Azhar Press, Sistim Ekonomi Islam, h.186
suatu bentuk badan usaha. Dalam istilah fikih muamalah di kenal dengan istilah syirkah . Maka jika kita ingin mengetahui atau menganalisis koperasi, kita harus terlebih dahulu memahami hukum-hukum yang terkait dengan syirkah .
Syirkah dalam  syariah  ada  dua  jenis  : syirkah  al-amlak dan syirkah  al- ‘uqud . Syirkah  al-amlak adalah syirkah  al-‘ayn, yaitu  persekutuan  dalam pemilikan suatu harta. Misalnya dua orang atau lebih bersekutu atas harta waris, harta  yang  mereka  beli  atau  harta  yang  dihgibahkan  oleh  seseorang  kepada mereka  bersama,  atau  semisalnya. 15 Sedangkan syirkah  al-uqud adalah syirkah yang  terjadi  atas tasharruf . Tasharruf adalah  perbuatan  atau  perkataan  yang memiliki akibat hukum ( qaulun aw fi’lun lahu atsar hukm ). 16
Syirkah hukumnya ja’iz (mubah),  berdasarkan  dalil  hadits  Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada  saa  beliau  diutus  sebagai  nabi,  orang-orang  pada  saat  itu  telah bermuamalah  dengan  cara  bersyirkah  dan  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  Sallam membenarkannya. 17
Syirkah  al-‘uqud dibagi  menjadi  lima  bentuk  :  pertama, Syirkah  inan, kedua, syirkah  abdan, ketiga, syirkah mudharabah ,  keempat syirkah  wujuh dan kelima syirkah mufawadah.

## C. Metodologi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka.  Studi pustaka  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  mengumpulkan sejumlah  buku-buku,  majalah,  liflet  yang  berkenaan  dengan  masalah  dan  tujuan penelitian.  Penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  menelaah dan  membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka peneliti dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik  penelitian  yang  diharapkan,  sehingga  pekerjaan  peneliti  tidak merupakan duplikasi.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sebagaimana yang di jelaskan pada paragraf sebelumnya tentang badan hukum koperasi  dan  koperasi  dalam  tinjauan  syariah.  Kita  sudah  bisa  menemukan  satu
15 Yahya Abdurahman. Koperasi Dalam kacamatan Syariah .h.31 16 Ibid 17 Ibid
benang  merah  yang  jelas  bahwa  ketika  kita  membahas  tentang  keabsahan  badan usaha koperasi menurut syariat Islam maka kita akan mengkaji seputar bagaimana badan  usaha  koperasi  dalam  kajian  hukum syirkah .  Karena  badan  usaha  koperasi merupakan  bentuk  perseroan  atau  kerjasama  yang  dalam  Islam  dikenal  dengan istilah syirkah . Maka sah tidaknya koperasi tergantung apakah ketika pembentukan badan  usaha  koperasi  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang  harus  dalam syirkah atau sederhananya  apakah  syarat  dan  rukun syirkah itu  terpenuhi.  Jika  terpenuhi  maka badan hukum nya sah, jika tidak maka badan usaha koperasi batal menurut syariah.
Sebelum  kita  membahas  hal  tersebut  ada  baiknya  kita  membahas  terkait beberapa bagian penting yang terkait dengan hukum syirkah . Agar pemahaman kita tidak keliru dan bisa memahami permasalahan ini dengan baik.
Para  ulama  ketika  membahas  masalah-masalah  baru  yang  dihadapi  kaum muslimin  telah  menggariskan  kaidah-kaidah  tertentu  terkait  bagaimana  cara menetetapkan hukum masalah-masalah tersebut. Hal ini penting dipahami agar kita tidak salah dalam menyimpulkan hukum dari permasalahan kontemporer yang kita akan  hukumi.  Untuk  menarik  hukum  syariat  dari  muamalah  kontemporer,  adalah harus  menggunakan  3  langkah. Pertama, memahami  fakta  ( fahmul  waqi’ ), kedua , memahami  nash-nash  ( Fahmun  Nushus ), ketiga, penarikan  hukum  ( instinbathul hukmi ). 18

## a) Memahami Fakta ( Fahmul waqi’ )
Pemahaman  fakta  yang  akan  dihukumi  dengan  baik  dan  benar  akan menentukan kualitas hukum yang akan dihasilkan nantinya. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika pemahaman terhadap fakta ini salah maka akan berakibat salah juga  dalam  memahami  nash  yang  akan  digunakan  untuk  menghukumi  fakta tersebut yang pada akhirnya akan berakibat pada salahnya menetapkan hukum terhadap permasalahan yang akan duhukumi.
Sebagai  contohnya  ketika  seseorang  ustad  di  tanya  tentang  hukum  beli motor di leasing , apakah dibolehkan dalam syariat Islam atau tidak, tergantung pemahamannya  terhadap  fakta  jual  beli  motor  yang  terjadi  di leasing tersebut. Jika dia memahami beli motor di leasing itu sebatas jual beli motor biasa maka dia tentu akan menyimpulkan jual beli motor tersebut boleh-boleh saja, karena
18 Dwi Condro Triono, Rekontruksi Bank Syariah dan BMT , h.102
jual  beli  memang  di  bolehkan  di  dalam  Islam.  Namun  ketika  ada  yang menyampaikan  kepadanya  fakta  tambahan  terkait  jual  beli  tersebut,  misalnya jual beli motor di leasing itu di kenakan bunga atau ada ribanya. Maka keputusan hukum yang di berikan berubah menjadi haram.
Dari sini kita bisa melihat terjadi perubahan status hukum beli motor di leasing dari yang dibolehkan menjadi haram, karena ada pemahaman tambahan yang  di  dapatkan  tentang  jual  beli  motor  tersebut.  Kesimpulannya  semakin dalam dan teliti pemahaman kita terhadap fakta yang akan dihukumi maka akan semakin  baik  dan  mendekati  kebenaran  ketetapan  hukum  yang  dihasilkan.  Hal ini juga berlaku sebaliknya.
b) Memahami nash atau dalil ( fahmun Nushus )
Setelah  kita  memahami  fakta  yang  akan  kita  hukumi  secara  mendalam, maka  langkah  selanjutnya  adalah  memahami  nash-nash  ( fahmun nushus )  yang terkait  dengan  fakta  tersebut.  Pada  tahapan  ini  kita  harus  mengumpulkan  dan memahami  semua  nash-nash  yang  terkait  dengan  fakta  yang  akan  dihukumi, baik dari Al-Qur’an, hadits, ijma’ sahabat maupun qiyas syar’i.
c) Penarikan Hukum ( Istibathtul Hukmi )
Setelah memahami fakta secara mendalam dan memahami nash-nash yang terkait  dengan  fakta  yang  akan  di  hukumi,  maka  setelah  itu  kita  baru  bisa melakukan  penarikan  hukum  ( istinbathtul  hukmi )  terhadap  fakta  baru (kontemporer tersebut).
Setelah kita memahami terkait dengan cara penarikan hukum ( instibathtul hukmi) terhadap fakta yang baru. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang hukum syirkah dalam Islam.  Kata syirkah dalam  bahasa  Arab  berasal  dari  kata syarika-  yasruku  –syarikn  wa  syirkatan  wa  syarikatan ,  artinya  menjadi  sekutu atau  serikat.  Kata  dasarnya  boleh  dibaca syirkah ,  boleh  juga  dibaca syarikah . Syirkah secara  bahasa  artinya  percampuran  dua  bagian  atau  lebih sehingga  tidak  bisa  lagi  dibedakan  antara  yang  satu  dengan  lainnya. 19 Syirkah hukumnya ja’iz (mubah),  berdasarkan  dalil  hadits  Nabi  Shallallahu  ‘alaihi  wa
19 Yahya Abdurahman. Koperasi Dalam Kacamata  Syariah .h.31
Sallam  berupa taqrir (pengakuan)  beliau  terhadap syirkah. Pada  saa  beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah  dan  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  Sallam  membenarkannya. 20 Nabi shallallahu  ‘alaihi  wa  Sallam  bersabda,  sebagaimana  dituturkan  Abu  Hurairah radhiyallahu ‘anhu :
“ Allah ‘Azza wa Jalla telah berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak  yang  ber-syirkah  selama  salah  satunya  tidak  mengkhianati  yang lainnya.  Kalau  salah  satunya  berkhianat,  Aku  keluar  dari  keduanya” (HR.Abu Dawud, al-Baihaqi dan Daruquthni)
Sebagaimana semua bentuk akad, maka syirkah itu  sehingga sah secara syar’i, harus memenuhi ketentuan syuariah berkaitan dengan rukun dan syarat sah  akad.  Rukun syirkah ada  tiga  yaitu  :  pertama,  adanya  ijab-qabul  ( shighat ). Kedua,  harus  ada  dua  pihak  yang  berakad  ( al-aqidani ).  Ketiga,  objek  akad ( ma’qud ‘alayhi ). 21
Dalam  hal  ijab-qabul,  maka  di  dalamnya  harus  ada  ungkapan  baik  lisan  atau tertulis  yang  bisa  dipahami  bahwa  salah  satu  pihak  mengajak  pihak  lain untukberserikat  melakukan  aktivitas  bisnis,  dan  harus  ada  penerimaan  atau persetujuan  pihak  lain  terhadap  ajakan  itu.  Karena  itu  sekedar  kesepakatan  untuk berserikat tidak bisa di sebut akad syirkah. Begitu pula kesepakatan menyerahkan atau menyetor sejumlah harta untuk berserikat juga belum bisa dinilai sebagai akad syirkah. Akan tetapi akad itu harus mengandung pengertian berserikat untuk melakukan suatu aktivitas bisnis. 22
Kedua pihak yang berakad itu, pihak pertama adalah pihak yang menyatakan ijab yaitu  pihak  yang  menyampaikan    ajakan  berserikat  untuk  melakukan  suatu  aktivitas bisnis.  Pihak  kedua  adalah  pihak  yang  menyatakan  qabul  atau  menerima  ajakan  itu. Kedua  pihak  itu  syaratnya  harus  memiliki  kelayakan  (ahliyah)  melakukan  tasharruf. Sehingga  akad  syirkah  itu  sah,  maka  disyariatkan  pertama,  bahwa  objek  akadnya haruslah berupa tasharruf. Kedua, tasharruf yang diakadkan di dalam akad syirkah itu
20 Ibid
22 Ibid
harus  bisa  diwakalahkan  sehingga  apa  yang  diperoleh  dari  tasharruf  itu  menjadi  hak kedua pihak secara berserikat. 23
Disamping itu, syirkah di dalam Islam itu di dalamnya harus ada unsur al-badn (unsur  badan).  Unsur  badan  ini  merupakan  unsur  mendasar  dalam  terakadkannya syirkah.  Yang  dimaksud  unsur  badan  (al-badn)  disini  bukanlah  tubuh  atau  tenaga, melainkan  yang  dimaksudkan  adalah  pribadi  yang  melakukan  tasharruf  yaitu  pihak yang  memiliki  hak  melakukan  tasharruf  atau  menjalankan  aktivitas  syirkah.  Para fuqaha  menggunakan  lafazh  al-badn  agar  berposisi  sebagai  lawan  dari  harta  (modal). Ini adalah istilah fikih dalam bab syirkah. 24
Keberadaan  unsur  badan  yaitu  pribadi  yang  melakukan  tasharruf  itu  sebagai syarat  mendasar  di  dalam  syirkah  dikarenakan  beberapa  alasan  : Pertama, karena  di dalam  syirkah  itu  harus  ada  kesepakatan  antara  dua  pihak  yang  bersyirkah  untuk melakukan  aktivitas  bisnis  (‘amalun  maliyun).  Jika  hal  itu  tidak  terjadi  maka  syirkah tidak  terakadkan.  Kesepakatan  kedua  pihak  untuk  melakukan  aktivitas  bisnis  itu mengharuskan bahwa aktivitas itu harus berasal dari kedua pihak atau salah satunya, paling tidak berasal  dari  salah  satu pihak yang  berakad.  Jika  tidak maka  artinya  tidak terjadi  kesepakatan  dari  keduanya  untuk  melakukan  aktivitas.  Karena  itu  harus  ada unsurnya  untuk  melakukan  aktivitas.  Karena  itu  harus  ada  unsur  badan  yaitu  adanya pribadi yang melakukan tasharruf. 25
Kedua , syirkah adalah akad atas tasharruf . Tasharruf itu harus keluar dari syarik (pihak  yang  bersyirkah).  Artinya  di  dalam  syirkah  itu  harus  ada mutasharrif (yang melakukan  tasharruf)  yang  padanya  berlaku  atau  terkena  akad  syirkah.  Mka  adanya mutasharrif yang  terkena  akad  syirkah  merupakan  syarat  mendasar  terakadkannya syirkah. Jika tidak ada mutasharruf maka tidak akan terakadkan syirkah karena adanya penguasaan  akad  syirkah  terhadap mutasharrif. Karena  itu  syirkah  tidak  terakadkan jika  tidak  terjadi  atas  orang  dihijir  atau  orang  gila  karena  dia  tidak  layak  melakukan tasharruf.  Artinya  dsitu  tidak ada mutasharruf .  Ini  cukup  menjadi  argumentasi  bahwa akad  syirkah  tidak  terakadkan  tanpa  adanya mutasharrif yang  menjadi  sasaran  akad
23 Ibid. h.34 24 Ibid .h.35 25 Ibid
syirkah itu. Mutasharrif itu maknanya adalah unsur badan. Darisini adanya unsur badan di dalam syirkah merupakan syarat mendasar agar akad syirkah itu terakadkan. 26
Ketiga, hukum  syara’  tidak  lain  berkaitan  dengan  perbuatan  hamba,  artinya berkaitan  dengan  perbuatan  pribadi  tertentu  dan  satu  pribadi  tidak  akan  diminta pertanggungjawaban  atas  perbuatan  pribadi  yang  lain.  Syirkah  adalah  hukum  syara’. Jadi  hukum  syirkah  itu  berkaitan  dengan  pribadi  orang  yang  bersyirkah.  Jika  dalam syirkah  tidak ada  badan  yang  menjadi  sandaran  hukum  syirkah  maka  artinya  syirkah itu  tidak  ada  dan  berikutnya  hukum  syirkah  juga  tidak  terjadi  karena  tidaka  adanya objek hukumnya. 27
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  bagaimana  status  hukum  koperasi. Sebagian menyatakan koperasi hukumnya boleh. Diantara yang membolehkan koperasi menilai  koperasi  sebagai  syirkah mudharabah .  Yaitu  kerjasama  usaha  dimana  satu pihak memberikan modal dan pihak lain mengelola syirkah itu.
Mahmut  syaltut  tidak  setuju  koperasi  ( syirkah  ta’wuniyah )  dianggap  sebagai syirkah mudharabah .  Sebab  di  dalam  koperasi  tidak  mengandung  unsur mudharabah yang dirumuskan para fuqaha. Sebab syirkah ta’awuniyah, modal usahnya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan  yang  dibayar  oleh  koperasi  menurut  kedudukan  dan  fungsinya  maisng- masing.  Kalau  pemegang  saham  turut  mengelola  usaha  koperasi  itu,  maka  ia  berhak mendapatkan  gaji  sesuai  dengan  sistem  penggajian  yang  berlaku.  Menurut  Mahmut syaltut,  koperasi  adalah  syirkah  baru  yang  diciptakan  oleh  para  ahli  ekonomi  yang dimungkinkan  banyak  sekali  manfaatnya,  yaitu  memberikan  keuntungan  kepada anggotanya,  ,memberi  keuntungan  kepada  para  anggota  pemilik  saham,  membuka lapangan kerja kepada para karyawan., memberi bantuan keuangan dan sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. 28
Sedangkan Abdurahman Isa menyatakan bahwa syirkah ta’awuniyah (koperasi) adalah  syirkah  musahamah,  artinya  syirkah  yang  dibentuk  melalui  pembelian  saham- saham  oleh  para  anggotanya.  Karena  itu  syirkah  ini  adalah  syirkah amwal (badan kumpulan  modal)  bukan  syirkah asykhas (badan  kumpulan  orang),  karena  di  dalam
26 Ibid 27 Ibid .h.36 28 Mahmut Syaltut, al-Fatawa ,h.348-349
koperasi  yang  tampak  bukan  kepribadian  para  anggota  pemilik  saham.  Menurut  Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak mempraktekan usaha-usaha yan mengandung riba dan hal-hal yang diharamkan. 29
Sebaliknya Dr. Khalid abdurahman Ahmad dalam bukunya at tafkir al-iqtishadi fi al-Islam menilai bahwa koperasi adalah haram dan harta yang diperolah dari koperasi merupakan  harta  haram.  Alasannya,  karena  prinsip-prinsip  keorganisasian  koperasi yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh  syariah  di  antaranya persyaratan  anggota  yang  hanya  membatasi  satu  golongan  saja  sehingga  dianggap ekslusif. Kedua, pembagian keuntungan koeprasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. 30
Ada juga pihak yang berpendapat bahwa untuk menilai koperasi kembali kepada hukum  asal  muamalah  itu  sendiri  yaitu  mubah,  selama  tidak  ada  dalil  yang mengaharamkannya. Tentu ini adalah pendapat yang tepat, karena mumalah itu terkait dengan perbuatan manusia dan yang lebih tepat bahwa perbuatan manusia itu terikat dengan  hukum  syara’.  Sehingga  muamalah  yang  dihukumi  mubah  itu  adalah  selama muamalah  itu  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  yang  ditetapkan  oleh  syariat.  Karena muamalah memiliki banyak jenis dan bentuk, tidak sedikit juga muamalah yang malah dihukumi haram karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang di tetapkan syariat. Begitu  juga  dengan  syirkah  yang  hukumnya  adalah  boleh  selama  terpenuhinya  rukun dan  syarat  yang  telah  di  tetapkan  syariat,  jika  menyalahi  maka  hukumnya  haram  dan batal  atau  fasad  sehingga  meski  akadnya  dihukumi  sah  namun  tidak  bisa  di  eksekusi selama sebab fasad itu dihilangkan.
Koperasi  adalah  bentuk  syirkah  al-uqud.  Dalam  menentukan  status  koperasi maka terhadap koperasi itu diterapkan hukum-hukum syariah berkaitan dengan akad syirkah.  Jika  sesuai  dengan  hukum-hukum  syirkah  di  dalam  Islam  maka  koperasi  itu boleh dan syar’i. Sebaliknya jika koperasi menyalahi ketentuan akad  syirkah  di dalam Islam maka koperasi itu tidak syar’i. Jika kita telaah akad syirkah koperasi maka akan
29 Abdurahman Isa, Al-mu’amalat al Haditsah wa Ahkamuha ,h.65-68
30 Khalid Abdurahman Ahmad, at tafkir al-iqtishadi fi al-Islam ,h.140-142
tampak  bahwa  koperasi  itu  syirkah  yang  batil  menyalahi  ketentuan  Islam  tentang syirkah. Hal itu karena : 31
Pertama, akad  syirkah  itu  baru  sah  jika  di  dalam  syirkah  itu  ada  unsur  badan, karna  akad  syirkah  merupakan  akad  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  sepakat  untuk melakukan aktivitas bisnis untuk tujuan mencari keuntungan. Adanya unsur badan ini harus tampak jelas ketika akad pembentukan syirkah terjadi, yakni adanya pihak yang di  beri  wewenang  untuk  mengelola  atau  melakukan tasharruf terhadap  syirkah tersebut.  Sehingga  ketika  akad  syirkah  terjadi  telah  jelas  mana  pihak  yang  berposisi sebagai mutasharrif (pengelola) mana yang bertindak sebagai pemodal saja. Jika  hal ini tidak terpenuhi ketika akad syirkah terjadi, maka syirkah menjadi tidak sah.
Jika  kita  telaah  badan  usaha  koperasi  maka  akan  tampak  bahwa  koperasi  itu merupakan  bentuk  syirkah  yang  terdiri  hanya  dari  harta  atau  modal  saja,  tidak  ada unsur badan di dalamnya. Artinya ketika akad pembentukan syirkah terjadi, tidak ada yang berposisi sebagai mutasharrif (pengelola) koperasi. Dalam koperasi juga tidak ada kesepakatan  untuk  melakukan  aktivitas  bisnis.  Namun  yang  terjadi  hanyalah kesepakatan  untuk  menyetorkan  sejumlah  harta  saja  dengan  maksud  untuk membentuk pengurus. Jadi orang-orang yang ikut andil dalam koperasi yang berserikat hanya  harta  mereka  saja.  Hal  ini  nampak  jelas  dalam  proses  pembentukan  koperasi. Dalam  rapat  pembentukan  koperasi,  rancangan  Anggaran  Dasar  koperasi  telah disiapkan  oleh  panitia  yang  menyiapkan  pendirian  koperasi,  yang  nantinya  akad  di ajukan  dalam  rapat  yang  dihadiri  oleh  para  pendiri.  Begitu  para  pendiri  setuju,  maka berdirilah  koperasi.  Selanjutnya  para  pihak  yang  diberi  kuasa  oleh  pendiri  akan menandatangani  Anggaran  Dasar  Koperasi  dan  membuat  pernyataan  akta  pendirian koperasi dan disahkan di depan notaris yang juga hadir dalam rapat tersebut. Tampak jelas bahwa syirkah koperasi terbentuk ketika para pendiri setuju untuk bersyirkah dan menyetorkan  sejumlah  modal  tertentu.  Tampak  jelas  pula  disana  yang  terjadi  hanya kesepakatan untuk menyetorkan modal saja, bukan untuk menjalankan aktivitas bisnis.
Jadi  dalam  akad  syirkah  koperasi  itu  jelas  sekali  tidak  ada  unsur  badannya. Sementara  unsur  badan  itu  menentukan  sah  atau  tidaknya  syirkah  yang  di  bentuk. Dengan demikian secara syar’i koperasi merupakan syirkah yang batil. Karena syirkah
31 Yahya Abdurahman. Koperasi Dalam kacamata Syariah .h.53
koperasi  adalah  batil  maka  haram  bagi  seorang  muslim  untuk  mengambilnya, menjalankannya atau terlibat di dalamnya. Konsekuensi berikutnya dari batilnya akad koperasi  itu  maka  harta  yang  diperolah  dari  koperasi  semacam  itu  menjadi  harta haram, karena di dapatkan dari aktivitas yang tidak sah secara  syariat.
Jika dikatakan di dalam koperasi ada pengurus yang menjalankan aktivitas bisnis koperasi  atau  bertindak  sebagai mutasharrif ,  ini  adalah  pernyataan  yang  tidak  benar. Karena di dalam hukum syirkah, pengelola ( mutasharrif ) itu harus sudah ada sejak akad pembentukan atau pendirian syirkah. Artinya pada saat pembentukan syirkah itu sudah harus jelas pihak yang menjadi pengelola dari koperasi tersebut. Hal itu tidak terpenuhi dalam diri  pengurus.  Karena  pengurus koperasi  itu tidak ada  pada  saat  pembentukan syirkah  atau  pendirian  koperasi.  Pengurus  baru  ada  setelah  rapat  memilihnya  dari kalangan  anggota  koperasi  itu  sendiri.  Artinya  koperasi  sudah  terbentuk  dahulu  baru dilakukan rapat anggota untuk memilih pengurus.
Disamping  itu,  seorang  pengelola  kontribusi  yang  diberikan  dalam  syirkah  itu adalah kerja Atau Tasharruf nya. Berdasarkan kontribusinya itulah dia berhak mendapat bagian keuntungan. Jadi akad syirkah itu terjadi atas dirinya. Karena itu ia tidak boleh bekerja melalui suatu perikatan kontrak kerja kepada syirkah yang dikelolanya sendiri itu dan mendapatkan gaji darinya. Sedangkan dalam koperasi, pengurus dimungkinkan mendapatkan  gaji  rutin  perjangka  waktu  tertentu.  Praktek  seperti  itu  jelas  menyalahi ketentuan syariat Islam tentang syirkah. Pada saat yang sama pengurus juga mendapat bagian dari SHU dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Disamping ia berhak mendapat bagian SHU dalam kapasitasnya sebagai anggota koperasi yang memiliki andil modal. 32

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  pembasahan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  badan  usaha koperasi  dan baitul  maal  wattamwil tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam  karena  tidak memenuhi rukun dan syarat terkait dengan pembentukan suatu badan usaha di dalam Islam  atau  yang  lebih  di  kenal  dengan  istilah syirkah. Sehingga  berdasarkan  hal  itu badan  usaha  koperasi  tidak  sah.  Artinya  tidak  sah  pula  untuk  melakukan  aktivitas bisnis. Maka jika koperasi tetap melakukan aktivitas bisnisnya maka hukumnya haram.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  Isa. Al-mu’amalat  al  Haditsah  wa  Ahkamuha .  Mesir  :  Mathba’ah Mukhaimin.tt.
Dwi  Utami  Nuraini. Badan  Usaha  dan  Koperasi  Dalam  Perekonomian  Indonesia . Yogyakarta : Istana Media.2018
Dwi Condro Triono. Rekonstruksi Bank Syariah dan BMT . Yogyakarta : Daaruts Tsaqofi. 2020.
Khalid  Abdurahman  Ahmad. at  tafkir  al-iqtishadi  fi  al-Islam .    Riyadh  :    Mahtabah  al Madinah.1976.cet.2.
Mahmut Syaltut. Al- Fatawa . Kairo : Dar Al Qalam.tt.
Novita  Dewi  Masyitoh. “Analisis  Normatif  Undang-Undang  No.1  Tahun  2013  Tentang Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  Atas  Status  Badan  Hukumj  dan  Pengawasan Baitul Maal Wattamwil (BMT)” Dalam Economica , Volume V, Edisi 2.
Nur.S.Buchori,  et.al. Manejemen  Koperasi  Syariah:Teori  dan  Praktik .  Depok:  Rajawali Pers, 2019.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI NO.11/PER/M/KUKM/XII/2017. Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi . Jakarta : 2018
Taqiyuddin an-Nabhani. An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam , terj. Redaksi al-azhar Press, Sistem Ekonomi Islam . Bogor : Al-azhar Press.2009.
UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992. Perkoperasian . Jakarta : Lembaran Negara RI Tahun 1992, Nomor 116.
Yahya Abdurrahman. Koperasi Dalam Kacamata Syariah . Bogor : Al-Azhar Press. 2011. Cet.2.