Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PINJAMAN PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA
Nadiya Fitri Fauziah 1 , Devi Siti Hamzah Marpaung 2
1 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, nadiyaffzh@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRACT
ARTICLE INFO Information  and  communication  technology  is  increasingly  developing. Nothing  but  also  felt  by  the  financial  sector.  A  developing  innovation  in  the financial  sector  that  is being discussed  in  recent  years is Peer  To Peer  (P2P) Lending. This Peer to Peer service is becoming popular among people around the  world  as  a  convenient  non-bank  financing  institution  and  a  better alternative to the banking system for many users. Apart from its sophistication, on the other hand there are also drawbacks. Regulations are needed regarding legal protection for borrowers if they fail to make payments. And it also requires dispute  resolution  efforts  carried  out  by  parties  outside  the  court  that  are classified as fast and easy. The purpose of this paper is to describe mediation as an alternative dispute resolution in peer to peer lending in Indonesia. This study uses  a  descriptive  analytical  research  method  with  the  type  of  normative doctrinal  or  juridical  research.  This  descriptive-analytic  study  is  intended  to describe, analyze, and explain the problems to be studied related to the problem of  consumer  protection  fintech  peer  to  peer  lending  business  activities  in Indonesia.  The  results  of  the  study  show  that  dispute  resolution  through mediation  is  considered  better  than  dispute  resolution  using  litigation.
Mediation that creates a peace agreement will be a complete solution because the final result does not use the win or lose principle.
Keywords : Peer to Peer Lending; Alternative Dispute Resolution; Mediation
Cite this paper : Nadiya Fitri Fauziah, D. S. (2021). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman Peer To Peer Lending Di Indonesia. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4 (2).

## Scope Article
Economic and Business Law

## PENDAHULUAN
Kesiapan dan kesiapan Pemerintah dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 sangat diperlukan karena Revolusi Industri 4.0 akan dan bahkan berdampak pada perkembangan teknologi  informasi  (Rohida,  2018).  Revolusi  Industri  4.0  lebih  menekankan  pada perkembangan  teknologi  yang  pesat,  didukung  dengan  adanya Artificial  Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Ini telah menjadi fokus diskusi oleh hampir semua negara. Banyak sekali  jenis  perkembangan  teknologi  yang  akan  atau  bahkan  sudah  mulai  terjadi  pada Revolusi Industri 4.0, termasuk di industri keuangan atau perbankan.
Di era digital saat ini inovasi yang berhasil mentransformasikan sistem atau pasar yang  sedang  berjalan  telah  mempengaruhi  perilaku  dan  harapan  manusia,  dalam  hal  ini konsumen  dalam  mengakses  berbagai  fitur  layanan  informasi  dan  elektronik  (Sulistiani, 2019; Hiyanti, Nugroho, Sukmadilaga, & Fitrijanti, 2020; Usanti, Thalib, & Setiawati, 2020).
Fintech merupakan salah satu metode layanan keuangan yang semakin populer di era digital saat ini (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018). Fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan serta memperlemah hambatan masuk. Perkembangan fintech mengubah pola model bisnis keuangan, dimana melemahnya barrier to entry memberikan peran bagi fintech dalam menghasilkan perilaku tidak teregulasi yang menjalankan model bisnis seperti perusahaan atau institusi yang diatur (Rusydiana, 2019).
Salah  satu  bentuk  fintech  yang  sedang  berkembang  di  Indonesia  adalah  layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ( fintech peer to peer lending ) (Mudzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018; Biancone, Secinaro, & Kamal, 2019). Perkembangan bentuk fintech ini memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen termasuk dapat mengakses data dan informasi kapan pun dan di mana pun, serta menggeneralisasi usaha besar dan kecil sehingga cenderung memiliki ekspektasi yang tinggi bahkan terhadap yang  baru.  membangun  usaha  kecil  (Mudzdalifa,  Rahma,  &  Novalia,  2018;  Wahyuno  & Turisno, 2019).
Fungsi peer to peer lending memang tidak jauh berbeda dengan industri perbankan yang  juga  tak  kalah  memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  keuangan. Apalagi, khusus untuk fintech peer to peer lending dapat mengancam eksistensi perbankan di  Indonesia,  karena  keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama  untuk  mencapai financial inclusion . Fintech peer to peer lending ini sejatinya cukup banyak diminati calon pengguna baik bagi mereka yang melakukan pinjaman maupun mereka yang ingin mengembangkan dana.  Sehingga  dapat  dikatakan peer  to  peer  lending memberikan  alternatif  layanan keuangan bagi konsumen yang ingin mengembangkan bisnisnya menjadikan fintech peer to peer lending sebagai alternatif baru dari perbankan.
Perkembangan fintech peer to peer lending terdaftar dan / atau berlisensi di Indonesia per 22 Januari 2020 terdapat 164 fintech peer to peer lending (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Selain  164  fintech  peer  to  peer  lending  yang  telah  terdaftar  dan  /  atau  dilisensikan  oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat juga fintech peer to peer lending yang tidak terdaftar dan dilisensikan oleh OJK. Hal tersebut secara tegas tidak diatur oleh Pasal 7 POJK No.77 Tahun  2016  yang  menyatakan  “penyelenggaraannya  wajib  terlebih  dahulu  dilakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK”. Oleh karena itu, setiap organisasi fintech harus terdaftar dan / atau mendapat izin dari OJK sebelum mengoperasikannya. Pada 30 Januari 2020, OJK menyerahkan daftar 120 fintech peer to peer lending yang  tidak terdaftar atau mendapat lisensi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2020a).
Pesatnya  pertumbuhan  perusahaan  fintech  peer  to  peer  lending  juga  dikarenakan fintech yang menawarkan berbagai layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam  menjalankan  perekonomian  secara  lebih  efektif  dan  efisien,  khususnya  sektor keuangan  (Benuf,  Mahmudah,  &  Priyono,  2019).  Kondisi  ini  di  satu  sisi  memberikan keuntungan bagi konsumen,  karena konsumen mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengakses layanan yang diinginkan. Namun di sisi lain kondisi ini juga memberikan kemungkinan negatif bagi penegakan hukum perlindungan konsumen (Rahmayani, 2018). Dalam  menjalankan  aktivitas  bisnis fintech  peer  to  peer  lending memiliki  potensi  risiko, setidaknya  terdapat  dua  potensi  risiko  yaitu  risiko  keamanan  data  konsumen  dan  risiko kesalahan transaksi. Kedua risiko tersebut kemudian akan membawa kerugian bagi masing- masing pihak dalam bisnis fintech peer to peer lending (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2019).
Perlindungan  konsumen  adalah  upaya  yang  menjamin  kepastian  hukum  untuk melindungi  konsumen.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen 1 (Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen)  dirumuskan  tentang  falsafah
1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
pembangunan  nasional  untuk  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  berdasarkan falsafah kenegaraan Indonesia yang menjadi dasar negara Pancasila dan konstitusi Negara (Attamimi,  Disemadi,  &  Santoso,  2019).  UU  Perlindungan  Konsumen  merupakan  payung yang  mengintegrasikan  dan  memperkuat  penegakan  hukum  di  bidang  perlindungan konsumen  dan  tidak  menutup  kemungkinan  terbentuknya  undang-undang  baru  yang memuat ketentuan yang melindungi konsumen (Rahmayani, 2018).
Terciptanya  industri peer  to  peer  lending yang  sehat  dan  perlindungan  konsumen menjadi  perhatian  public  (Nafiah  &  Faih,  2019;  Wahyuno  &  Turisno,  2019).  Tentunya, sosialisasi fintech  peer  to  peer  lending ini  akan  semakin  memudahkan  masyarakat  untuk lebih mengenal industri fintech peer to peer lending dari segi regulasi, kemudahan berbisnis, kode etik bisnis fintech peer to peer lending . aktor, dan lainnya. Kemudian, jangan lupa untuk menginspirasi masyarakat agar menyadari risiko menggunakan layanan fintech peer to peer lending (Wahyuni, 2020). Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  (Undang-Undang  OJK) 2 ,  perlindungan  konsumen  khususnya  di sektor jasa keuangan juga menjadi tanggung jawab OJK. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 UU OJK yang berbunyi: “OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan:  a).  Dilakukan  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akuntabel;  b).  Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c). Mampu melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  ”.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan pernyataan  tersebut,  fokus  penelitian  ini  terkait  dengan  permasalahan  perlindungan konsumen fintech peer to peer lending yang terjadi di Indonesia dan penyelesaiannya dengan mediasi apakah berhasil atau tidak.

## METODE
Spesifikasi penelitian ini adalah  deskriptif analitik dengan jenis penelitian doktrinal atau  yuridis  normatif.  Penelitian  deskriptif-analitik  ini  dimaksudkan  untuk mendeskripsikan,  menelaah,  dan  menjelaskan  masalah  yang  akan  diteliti  terkait  dengan masalah kegiatan usaha fintech peer to peer lending perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan statutori. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier  yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka  sebagai  teknik  pengumpulan  datanya,  yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sebenarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Bagi Peminjam Apabila Gagal Melakukan Pembayaran melalui

## Peer to Peer Lending
Fintech  jenis peer  to  peer  lending termasuk  ke  dalam  aktivitas  pembaruan  dalam proses  bisnis,  model  bisnis,  dan  instrumen  keuangan  yang  memberikan  nilai  baru  dalam sektor jasa keuangan. 3 Bisnis atau jasa di bidang keuangan sudah menjadi suatu bisnis yang sangat  rentan  terhadap  berbagai  tindakan-tindakan  yang  merugikan  pihak  yang  tak bertanggung  jawab  dengan  menggunakan  keberadaan  teknologi  untuk  melakukan  suatu tindakan baik itu penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para  pengguna layanan tersebut. 4 Perlindungan  hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh
2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3 Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6
4 https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/, Akses Tanggal 10/05/2021, Pukul 01:47 WIB.
hukum  sebagaimana  pendapat  Satjipto  Rahardjo. 5 Perlindungan  kepada  konsumen  pada dunia  bisnis  yang  dipandang  baik  secara  materiil  maupun  formil  semakin  penting, mengingat  semakin  cepatnya  pergerakan  teknologi  sebagai  motor  penggerak  dari produktivitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam memenuhi tujuan dari suatu usaha. 6
Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  pinjaman  online  adalah  isu  utama  dalam perkembangan pinjaman online. 7 Pengguna P2P Lending terdiri dari Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Penerima pinjaman meliputi orang perorangan atau badan hukum yang berasal  dan  berdomisili  di  wilayah  hukum  Indonesia  sebagaimana  ketentuan  Pasal  15 Nomor  77/POJK.01/2016. 8 Sedangkan  yang  dimaksud  pemberi  pinjaman  meliputi  orang perorangan WNI/WNA, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, dan/ atau  lembaga  internasional  atau  dapat  dikatakan  pemberi  pinjaman  dapat  berasal  dari dalam  dan/atau  luar  negeri  sebagaimana  ketentuan  Pasal  16  POJK  tersebut.  Pemberi pinjaman harus mendapatkan perlindungan agar dananya dapat kembali dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sedangkan penerima pinjaman harus dilindungi agar data pribadi tidak disebarluaskan, tidak dilakukan penagihan dengan kekerasan dan syarat pinjaman yang rasional.
Layanan  pinjam  meminjam  secara  online  didasari  dengan  adanya  kesepakatan bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan  peminjam yang kemudian  dibuat dalam bentuk  perjanjian  yang  dituangkan  dalam  dokumen  elektronik.  Dalam  penyelenggaraan pinjaman  online  hal  tersebut  dilakukan  oleh  konsumen  selaku  penerima  pinjaman  dana melakukan  transaksi  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  pelaku  usaha  pinjaman  online P2P Lending yang akan menimbulkan kewajiban timbal balik diantara mereka yang akan memunculkan perjanjian dan konsekuensi yang harus sama-sama dipenuhi dari setiap pihak tersebut. 9 Aspek perlindungan konsumen yang menjadi perhatian sesuai ketentuan Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan menerapkan  prinsip  prinsip  yaitu  prinsip  transparansi,  perlakukan  yang  adil,  keandalan, kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi  Konsumen,  dan  penanganan  pengaduan  serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 10
Prestasi dan wanprestasi merupakan istilah yang terdapat dalam perjanjian. Prestasi dari suatu perjanjian yakni melaksanakan hal yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian atau  para  pihak  yang  bersepakat  melaksanakan  hal  yang  tertuang  dalam  perjanjian tersebut. 11 Berdasarkan  Pasal  1234  BW,  prestasi  dari  suatu  perjanjian  adalah  untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dapat dikatakan wanprestasi  apabila  para  pihak  tidak  melaksanakan  hal-hal  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian.  Berdasarkan  jenisnya  wanprestasi  meliputi  terlambat  memenuhi  prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali.
Penyelenggaran  layanan  Fintech  berbasis  P2PL  akan  beresiko  menimbulkan  suatu permasalahan hukum yakni resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak mengalami kerugian  akibat  risiko  gagal  bayar  tersebut  adalah  Pemberi  Pinjaman.  Pihak  perusahaan selaku penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Fakta ini tentu
5 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000, hlm.53.
6 Ibid. hlm. 55
7 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987, hlm. 1-2
8 Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
9 Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata”, Jurisprudentie, 6(2), 2019, hlm
297
10 Pasal 2 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
11 Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, Zhahrul Mar’atus Sholikhah, “Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia”, Private Law, 2017, hlm 58
menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (lender). Jika ditinjau  dari  sisi  penyelenggara  P2PL,  beberapa  hal  yang  menyebabkan  terjadinya  gagal bayar  yakni  ketidaksesuaian  analisa,  seleksi  serta  persetujuan  yang  dilakukan penyelenggara  terhadap  aplikasi  pinjaman  yang  diajukan  oleh  penerima  pinjaman  untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Secara umum, 2 jenis bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam pelaksanaan aktivitas  P2PL  perlindungan  hukum  yang  diterapkan  antara  lain  perlindungan  hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Tujuan adanya perlindungan hukum preventif yakni melakukan pencegahan agar tidak terjadi  suatu  sengketa,  serta  memberikan  kesempatan  kepada  subjek  hukum  dalam  hal pengajuan keberatan serta memberikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif dikeluarkan. Penerapan perlindungan hukum preventif dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang membatasi suatu kewajiban dan melakukan  pencegahan  terhadap  suatu  pelanggaran.  Dalam  pengambilan  keputusan  oleh pemerintah  diharapkan  untuk  lebih  berhati-hati  sebagai  bentuk  adanya  perlindungan hukum preventif.
Ketentuan  yang  diterbitkan  oleh  OJK  sebagai  perlindungan  hukum  preventif  yaitu dengan POJK No. 77. Perlindungan dan kepastian hukum diberikan kepada subjek hukum yang  melakukan  perbuatan  hukum,  tak  terkecuali  kepada  pengguna  dan  penyelenggara layanan P2PL. Sesuai ketentuan Pasal 29 POJK No. 77, prinsip dasar perlindungan pengguna wajib  diterapkan  oleh  penyelenggara  meliputi  transparansi,  keandalan,  kerahasiaan  dan keamanan data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Informasi yang harus disampaikan penyelenggara layanan P2PL harus informasi akurat yang terkini, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Kewajiban perantara atau media  yakni memberikan informasi terkait penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan peminjaman kepada pengguna.
Penyelenggara  yang  sudah  mendaftarkan  pada  OJK  wajib  menyertakan  secara terlampir  ketentuan  umum  tepat  di  halaman  platform  dimana  penyelenggara  memiliki potensi  untuk  terhindar  dari  tanggung  jawab  atas  berbagai  macam  kerugian  apabila terjadinya kesalahan yang diakibatkan teknologi informasi mengalami kegagalan maupun gagal  bayar  oleh  penerima  pinjaman.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk  perlindungan preventif  kepada  pemberi  pinjaman.  Ketentuan  Pasal  37  POJK  No.77  mengatur penyelenggara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Kesalahan dan  atau  kelalaian  yang  dimaksud  tersebut  yakni  kesalahan  atau  kelalaian  pada  saat kegiatan usaha P2PL, baik yang dilakukan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan P2PL. Hal tersebut juga tercantum pada Pasal 29  POJK  No.  1/POJK.07/2013.  Penjelasan  tersebut  menjelaskan  bahwasanya pertanggungjawaban pihak penyelenggara hanya sebatas kesalahan yang ditimbulkan oleh pihaknya, maka dari itu pemberi pinjaman bertanggung jawab penuh dan tidak mendapat ganti  rugi  dalam  hal  kegagalan  bayar  oleh  penerima  pinjaman.  Penyelenggara  akan bertanggung  jawab  apabila  penyelenggara  melakukan  kesalahan  dalam  pelaksanaan evaluasi permohonan kredit dan data penerima pinjaman. Pengaturan pada Pasal 37 POJK tidak  memberikan  perlindungan  sepenuhnya  kepada  Pemberi  Pinjaman,  karena  pada dasarnya  kesalahan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara  melainkan  bisa dilakukan juga oleh  pihak penerima dana. Terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh penerima  dana,  tidak  ada  perlindungan  terhadap  pemberi  dana  yang  mana  akan  sangat dirugikan.
Berbicara  perlindungan  hukum  preventif,  sudah  pasti  akan  berbicara  tentang perlindungan  hukum  represif  yang  diberikan  setelah  terjadinya  sengketa  yang  bertujuan untuk  mencari  jalan  keluar  atas  sengketa  antara  para  pihak.  Bentuk  dari  perlindungan hukum represif berupa adanya sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain  yang  diberikan  setelah  terjadi  sengketa  atau  terjadinya  pelanggaran.  Sengketa  dapat
disebabkan  dari  adanya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  penerima  pinjaman  artinya sengketa  yang  diakibatkan  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  hal  yang  telah  disepakati sebagaimana  perjanjian  yang  telah  dibuat.  Apabila  terjadi  sengketa  dalam  layanan  P2PL maka  dapat  diselesaikan  baik  dengan  jalur  litigasi  maupun  jalur  non-litigasi.  Dalam  hal penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  yang  disepakati  oleh  pemberi  dan  penerima pinjaman,  maka  dari  itu  penyelesaian  sengketa  tidak  menjadi  kewenangan  pengadilan negeri  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 12

## A. Bentuk Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui  litigasi  di  pengadilan  masih  dominan  dilakukan  oleh  pencari  keadilan.  Hal  ini berakibat  penumpukan  sengketa  karena  belum  selesai  di  pengadilan.  Dalam  statistik perkara Pengadilan Negeri Semarang periode laporan bulan Juni dari tahun 2016 sampai dengan  tahun  2020,  menunjukkan  masih  banyak  sisa  perkara  yang  belum  diselesaikan, tahun 2016 ada: 416, tahun 2017 ada: 417, tahun 2018 ada: 413, tahun 2019 ada: 476, dan tahun 2020 ada: 440 perkara.
Sengketa yang terjadi karena adanya beda pendapat, salah pengertian, ada kalanya individu yang terlibat dalam sengketa tidak mampu untuk menemukan solusi yang dapat memecahkan persoalan. Latar belakang ketidakpuasan para pihak yang mengajukan upaya hukum sangat beragam mulai dari tidak puas atas isi putusan sampai kepada ingin mengulur waktu  agar  terhindar  dari  pelaksanaan  putusan  (eksekusi)  dalam  waktu  dekat.  Di  dalam kenyataan  tidak  dapat  dihindari  bahwa  penggunaan  upaya  hukum  yang  mengakibatkan penumpukan  sengketa  di  pengadilan  sangat  tinggi  karena  di  dalam  sengketa  khususnya sengketa perdata, para pihak cenderung menggunakan seluruh upaya hukum yang tersedia walaupun  sengketa  yang  objek  sengketanya  sangat  kecil  (Rochmani,  Faozi,  &  Megawati, 2020).
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  litigasi  (pengadilan)  cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya  yang win-lose ,  penyelesaian sengketa di luar pengadilan  dipandang  sebagai  proses  beracara  yang  lebih  cepat  dan  efisien.  Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif  penyelesaian  sengketa  berkembang  dilatarbelakangi  karena  untuk  mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan win-win solution . Salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan di pengadilan melalui peradilan umum dengan melalui penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi  merupakan  suatu  prosedur  penengahan  di  mana  seseorang  bertindak  sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa,  sehingga pandangan mereka  yang  berbeda  atas  sengketa  tersebut  dapat  dipahami  dan  dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang  tuntas  karena  hasil  akhirnya  tidak  menggunakan  prinsip  win  or  lose.  Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan  menekan  biaya  menjadi  lebih  murah,  dipandang  dari  segi  emosional  penyelesaian dengan  mediasi  dapat  memberikan  kenyaman  bagi  para  pihak,  karena  butir-butir kesepakatan  dibuat  sendiri  oleh  para  pihak  sesuai  dengan  kehendaknya.  Mediasi  pada dasarnya  sudah  ada  sejak  dulu,  karena  sistem  penyelesaian  sengketa  masyarakat  pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.
Mediasi merupakan proses penyelesaian proses non litigasi, ada dua jenis mediasi yaitu  di  luar  dan  di  dalam  pengadilan.  Mediasi  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  diatur dengan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
penyelesaian sengketa, dan dilakukan  di dalam pengadilan diatur di  dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 13
Beberapa  hal  yang  menjadi  dasar  bahwa  ada  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, karena sejak diberikan aturan yang jelas tentang proses mediasi di pengadilan dari tahun ke tahun, tetapi juga tidak memberikan dampak mencatau manfaat yang nyata, sehingga muncul sebuah asumsi adanya tidak sesuai antara teori dan praktek  ataupun  adanya  ketidaksesuaian  antara  das  sollen  dan  das  sein,  banyak  faktor tersebut  juga  dapat  dilihat  dalam  mencapai  kesepakatan.  Dengan  perkembangan  hukum yang senantiasa berubah dan meskipun banyak sisi manfaat dari proses perdamaian dengan cara  mediasi,  namun  pada  kenyataannya  tingkat  keberhasilan  lembaga  mediasi  di pengadilan masih sangat rendah (Sari, 2017). 14
Mediasi  adalah  upaya  penyelesaian  konflik  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang  bersengketa  mencapai  penyelesaian  (solusi)  yang  diterima  oleh  kedua  belah  pihak (Abbas,  2009).  Mediasi  disebut  emergent  mediation  apabila  mediatornya  merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak- pihak  yang  bertikai,  berkepentingan  dengan  hasil  perundingan,  atau  ingin  memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.
Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para  pihak  yang  bersengketa  menyerahkan  penyelesaiannya  kepada  seorang  mediator (seseorang  yg  mengatur  pertemuan  antara  2  pihak  atau  lebih  yg  bersengketa)  untuk mencapai  hasil  akhir  yang  adil,  tanpa  biaya  besar  besar  tetapi  tetap  efektif  dan  diterima sepenuhnya oleh  kedua belah pihak  yang bersengketa.  Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik 15 . Bentuk Penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia
Selama  ini,  sengketa  perbankan  umumnya  diselesaikan  melalui  proses  pengadilan (litigasi).  Dalam  konteks  penyelesaian  seperti  ini,  nasabah  umumnya  dihadapkan  pada sejumlah persoalan yang tidak ringan, antara lain:
a. Biaya yang diperlukan relatif besar, sementara tidak jarang  nilai yang  disengketakan relatif tidak terlalu besar;
b. Waktu  yang  dibutuhkan  relatif  lama  dan  proses  yang  panjang  serta  berbelit-belit, bahkan terkadang untuk suatu tuntutan yang nilainya kecil;
c. Proses pemeriksaan yang terbuka untuk umum, mempengaruhi kredibilitas nasabah;
d. Nasabah umumnya ditempatkan pada posisi di bawah bank, sehingga selalu muncul rasa ketidakpercayaan terhadap proses peradilan. Kondisi ini diperburuk pula oleh kurang baiknya citra peradilan di tengah masyarakat;
e. Sifat  putusan  yang  “kalah  menang”  kurang  kondusif  bagi  kelanjutan  hubungan  para pihak yang bersengketa (Nugroho, 2009) 16 .
Sementara itu, penyelesaian sengketa secara litigasi tidak hanya memiliki pengaruh buruk terhadap nasabah, bagi pihak bank sendiri proses ini juga bisa menimbulkan hal- hal yang kurang menguntungkan, antara lain:
a. Waktu dan proses yang relatif lama dapat mengganggu operasional lain dari bank;
b. Sidang yang terbuka untuk umum dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap bank;
13 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
14 Sri Wulan Sari, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017, H.4-5
15 Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan. Proceeding SENDIU, hlm 728.
16 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 213
c. Banyak  kasus  yang  belum  terselesaikan,  akibat  waktu  yang  panjang,  dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap bank. 17
Kelemahan-kelemahan dalam penyelesaian sengketa perbankan melalui cara litigasi tersebut telah mendorong penyelesaian sengketa perbankan dengan menggunakan mediasi. Mediasi  perbankan  bertujuan  untuk  memecahkan  kebuntuan  dan  kelemahan  litigasi tersebut  dengan  berupaya  memberikan  cara  yang  lebih  memenuhi  rasa  keadilan  bagi pihakpihak  yang  bersengketa.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan, bahwa:
Sengketa  atau  beda  pendapat  perdata  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  didasarkan  pada  itikad  baik  dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
Sehubungan  dengan  itu,  pada  kenyataannya  selama  ini,  para  nasabah  umumnya mengeluhkan semakin buruknya pelayanan bank setiap harinya. Melihat hal di atas, maka pembentukan Mediasi Perbankan sebagai sarana yang sederhana, murah dan cepat dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank belum dapat memuaskan dan menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank  Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 18 tanggal 30 Januari  2006  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  8/14/DPNP  tanggal  1  Juni  2006. Ketentuan  yang  mengatur  permasalahan  mediasi  perbankan  tersebut  kemudian  diubah dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/1/PBI/2008  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. 19
Banyak  negara  yang  telah  mendayagunakan  mediasi  sebagai  metode  penyelesaian berbagai jenis sengketa, seperti sengketa perlindungan konsumen dan sengketa dagang. Hal ini  membuktikan,  bahwa  ”mediasi  telah  menghasilkan  penyelesaian  sengketa  yang memuaskan  para  pihak  penggunanya  dan  membantu  terciptanya  rasa  keadilan  dan kepastian  hukum  dalam  masyarakat”. 20 Sehubungan  dengan  itu,  menurut  Joni  Emirzon menyatakan,  bahwa  ”pengalaman  di  negara-negara  lain  ini  memberikan  inspirasi  bagi bangsa  Indonesia  untuk  juga  mengatur  penggunaan  mediasi  sebagai  upaya  penyelesaian sengketa  di  bidang  perbankan,  walaupun  frekuensinya  masih  relatif  sangat  rendah”. (Emirzon, 2007) 21
Keberadaan  lembaga  mediasi  perbankan  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan terhadap  konsumen.  Ini  merupakan  salah  satu  langkah  kebijakan  yang  ditempuh  Bank Indonesia yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), keberadaan lembaga tersebut  sebetulnya  merupakan  suatu  terobosan  seperti  di  negara  lain,  yakni  ingin memberdayakan konsumen, yakni nasabah perbankan.
Peraturan tentang mediasi perbankan dibuat dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi  masyarakat,  terutama  nasabah.  Rasa  keadilan  bagi  nasabah  menjadi  fokus  penting dalam peraturan mediasi. Hal ini dikarenakan oleh industri perbankan sangat tergantung pada rasa kepercayaan masyarakat. Apabila rasa kepercayaan masyarakat terhadap bank
17 Ibid.
18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/2006 Tanggal 30 Januari 2006
19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan
20 Ibid ., hlm. 210.
21 Joni Emirzon, “Figur Lembaga Mediasi Perbankan Ke Depan dalam Sistem Alternative Dispute Resolution (ADR)”, Makalah, Disampaikan pada kegiatan Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, Kerjasama Bank Indonesia dengan Kajian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 12 April 2007.
berkurang  atau  hilang,  maka  dunia  perbankan  akan  mengalami  goncangan  yang  pada akhirnya akan memberikan pengaruh buruk pada ekonomi nasional.
Penyelesaian  sengketa  perbankan  secara  mediasi  dirasakan  lebih  memenuhi  rasa keadilan. Hal ini dikarenakan bahwa:
a. Proses  mediasi  didasarkan  pada  prinsip  acara  yang  sederhana,  sehingga  waktu  yang diperlukan  relatif  cepat.  Kondisi  ini  adil  bagi  nasabah  maupun  bagi  bank;  (Nugroho, 2009) 22
b. Dalam  proses  mediasi  para  pihak  ditempatkan  pada  posisi  yang  setara  dan  memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara langsung;
c. Mediator  yang  menengahi  sengketa  para  pihak  ditunjuk  sendiri  berdasarkan kesepakatan para pihak; (Margono, 2004) 23
d. Mediator  yang  ditunjuk  adalah  orang  yang  benar-benar  memiliki  pengetahuan  dan keahlian dalam sengketa para pihak, serta tidak memiliki kepentingan apapun terhadap sengketa, sehingga netralitas dan objektivitas mediator lebih dipercaya;
e. Penyelesaian atas sengketa diputuskan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, tidak ada  intervensi  pihak  lain.  Intervensi  mediator  hanya  sebagai  pengarah  untuk mempertemukan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa;
f. Pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi oleh para pihak dilakukan secara sukarela tanpa ada  paksaan,  karena  pelaksanaan  tersebut  lahir  sebagai  kewajiban  berdasarkan kesepakatan  bersama.  Dengan  cara  ini,  pihak  yang  melaksanakan  kewajiban, melakukannya bukan karena adanya paksaan putusan, tetapi sebagai suatu kewajiban yang disadarinya.
Pengaturan  secara  khusus  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  perbankan memberikan kepastian tentang proses  penyelesaian,  rasa  keadilan  bagi masyarakat, dunia perbankan dan ekonomi nasional pada umumnya.
Menurut M. Zein Umar Purba menyatakan, bahwa “pada prinsipnya, pilihan mediasi tunduk  pada  kehendak  atau  pilihan  bebas  pihak  yang  bersengketa.  Mediasi  tidak  bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkan”. (Purba, 2007) 24 Hasil dari suatu proses mediasi merupakan kehendak bersama para pihak yang bersengketa. Manfaat yang  dapat  diperoleh  dari  terwujudnya  peraturan  mediasi  perbankan  dapat  diuraikan sebagai berikut:
a. Efisiensi dari segi waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang berlarut-larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan risiko reputasi bagi bank; 25
22 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 213.
23 Mediator dalam suatu penyelesaian sengketa secara mediasi dibedakan menjadi Social network mediators, authoritative mediators dan independent mediators . Lihat Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum , Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 61.
24 M. Zein Umar Purba, “Mediasi dalam Sengketa Perbankan: Perbandingan dengan Bidang Pasar Modal”, Makalah, Disampaikan dalam Seminar Mediasi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 7.
25 Risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Penerapan risiko reputasi diatur dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
b. Terwujudnya perlindungan yang lebih baik terhadap nasabah dan bank;
c. Tetap terjaganya hubungan baik antara bank dengan nasabah;
d. Terselesaikannya  berbagai  sengketa  perbankan  secara  adil,  sehingga  mendorong lahirnya  rasa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  dunia  perbankan.  Manfaat  ini memberikan efek yang positif terhadap perbaikan ekonomi nasional pada umumnya;
e. Sistem  penyelesaian  sengketa  perbankan  melalui  mediasi  akan  menstimulasi  pihak perbankan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan  kegiatannya,
terutama terkait hubungannya dengan nasabah;
f. Sistem penyelesaian secara mediasi juga menstimulasi specific development of the lawyer dalam bidang perbankan dan mediasi. (Nugroho, 2009) 26
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  nampak  bahwa  penyelesaian  sengketa  perbankan melalui mediasi dinilai lebih baik dari pada penyelesaian sengketa  yang dilakukan dengan menggunakan litigasi.
Isu  strategis  yang  mengemuka  sehubungan  dengan  mediasi  perbankan  adalah mengenai  lingkup  sengketa  yang  dapat  dimediasikan.  Pasal  1  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  8/5/PBI/2006  Tentang  Mediasi  Perbankan    sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  Tentang  Mediasi  Perbankan,  tidak  menjelaskan  secara tegas definisi sengketa. Dalam peraturan tersebut, sengketa          diartikan   sebagai permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian pengaduan nasabah.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  definisi  sengketa mengandung unsur  subjektif, yaitu sengketa antara nasabah dengan bank, tetapi tidak tegas unsur  objektifnya.  Justru  pada  Pasal  8  ayat  (4)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/5/PBI/2006  Tentang  Mediasi  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, baru diperoleh sedikit kejelasan tentang unsur objektif dari sengketa, yaitu sengketa keperdataan. Sementara itu, Pasal 6 Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  Tentang  Mediasi  Perbankan  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan memberikan pembatasan  terhadap  nilai  dari  objek  sengketa,  yakni  paling  banyak  500.000.000,-  (lima ratus juta rupiah).
Sehubungan  dengan  itu,  berdasarkan  Pasal  15  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 10/1/PBI/2008  Tentang      Perubahan      Atas    Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menentukan, bahwa “Pengajuan  penyelesaian Sengketa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350”.
Namun  demikian,  pada  kenyataannya,  sengketa-sengketa  perbankan  yang  diajukan oleh nasabah seringkali merupakan sengketa perdata yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana. (Nugroho, 2009) 27 Dalam hukum positif Indonesia,
26 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit. , hlm. 214.
27 Periksa Susanti Adi Nugroho, Ibid., hlm. 226
“tidak  ditemukan  adanya  kaidah  hukum  yang  secara  tegas  dan  jelas  membenarkan penyelesaian tindak pidana melalui proses mediasi”. (Yoserwan, 2007) 28
Namun masalahnya dalam dunia perbankan adalah biasanya sengketa yang diajukan nasabah  terkait  dengan  suatu  tindak  pidana  penipuan,  penggelapan,  dan  pembobolan rekening  nasabah.  Misalnya,  sengketa  “cek  kosong”.  Jika  masalah  ini  secara  ketat  harus diselesaikan  melalui  proses  pidana,  maka  nasabah  umumnya  akan  dihadapkan  pada kelemahan-kelemahan proses litigasi.
Oleh  karena  itu,  muncul  pemikiran  penulis  tentang  proses  penyelesaian  melalui mediasi terhadap sengketa-sengketa perbankan yang bukan merupakan sengketa perdata murni. Menurut (Nugroho, 2009, hal. 227) menyatakan, bahwa “kajian-kajian secara teoretis masih memberikan ruang yang memungkinkan bagi penyelesaian sengketa  perbankan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana”. 29

## Lembaga yang Menaungi Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan
Dalam menyelesaikan sengketa pun, ada lembaga yang menaunginya yakni Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). LAPS bertugas untuk menyelesaikan sengketa di luar    pengadilan.  LAPS  dalam  Pasal  1  Ayat  (2)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 1/Pojk.07/2014  Tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Sektor  Jasa Keuangan 30 (selanjutnya disebut POJK tentang LAPS) disebutkan bahwa lembaga alternatif penyelesaian  sengketa  adalah  lembaga  yang  melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan. adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Pihak  yang  mendirikan  LAPS  di  sektor  jasa  keuangan  merupakan  Lembaga  Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) yang dikoordinasikan oleh asosiasi atau berkolaborasi dengan  asosiasi  LJK  lainnya  atau  didirikan  oleh  lembaga  yang  menjalankan  fungsi  self regulatory  organization.  Contoh:  pembentukan  LAPS  di  sektor  Perbankan  dibentuk  oleh bank-bank yang dikoordinasikan oleh asosiasi di sektor Perbankan, misalnya Perhimpunan Bank  Nasional  (Perbanas),  Himpunan  Bank  Milik  Negara  (Himbara),  Perhimpunan  Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Asosiasi Bank Internasional (Asbi). 31
LJK dihimbau agar menjadi anggota LAPS di sektor jasa keuangan agar LAPS terjamin kelangsungan  kegiatannya,  mengingat  anggota  LAPS  menjadi  satu  dari  sejumlah  sumber pendanaan  bagi  LAPS  tersebut.  Selain  itu,  dengan  menjadi  anggota  LAPS  akan  tumbuh kepercayaan  LJK  terhadap  LAPS,  sehingga  apabila  terjadi  sengketa  antara  LJK  dengan konsumen, LJK akan lebih memilih LAPS yang telah didirikannya daripada menyelesaikan sengketa melalui lembaga lain. 32
LAPS  diperlukan  sebagai  alat  bagi  LJK  untuk  menyelesaikan  sengketanya  dengan konsumen.  Dengan  adanya  penyelesaian  sengketa  yang  murah,  cepat,  dan  efektif  akan mampu menjaga kepercayaan konsumen kepada LJK. Kepercayaan konsumen merupakan kunci penting bagi LJK untuk dapat berkembang secara stabil.
OJK pada dasarnya dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh konsumen termasuk debitur pada kredit daring. OJK menetapkan kebijakan bahwa setiap
28 Yoserwan, “Mediasi Perbankan Ditinjau dari Hukum Pidana”, Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Mediasi Perbankan, Diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Universitas Sumatera Barat, Padang, 3 April 2007, hlm. 11.
29 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 227.
30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
31 https://ojk.go.id, diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 01:33 wib
32 Ibid
sektor jasa keuangan memiliki satu LAPS. Lembaga ini dibutuhkan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa antara konsumen dan LJK 33 .
Sejalan  dengan  karakteristik  dan  perkembangan  di  sektor  jasa  keuangan  yang senantiasa  cepat,  dinamis,  dan  penuh  inovasi,  maka  LAPS  di  sektor  jasa  keuangan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dan dengan hasil yang obyektif, relevan, dan  adil.  Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  ini  bersifat  rahasia  sehingga  masing- masing  pihak  yang  bersengketa  lebih  nyaman  dalam  melakukan  proses  penyelesaian sengketa  dan  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama  karena  didesain  dengan  menghindari kelambatan prosedural dan administratif.
Penyelesaian  sengketa  melalui  LAPS  di  sektor  jasa  keuangan  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  memiliki  keahlian  sesuai  dengan  jenis  sengketa,  sehingga  putusan  yang dihasilkan  dapat objektif dan relevan.  Dengan adanya LAPS, maka  akan terwujud adanya kepastian bagi konsumen dan LJK atas sengketa yang timbul. Putusan yang dihasilkan dalam penyelesaian  sengketa  melalui  LAPS  dapat  dijadikan  oleh  konsumen  sebagai  bahan pembelajaran  mengenai  hak  dan  kewajibannya.  Sedangkan  bagi  LJK,  putusan  dimaksud dapat digunakan untuk menyempurnakan dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang dimiliki dengan menyesuaikan pada kemampuan dan kebutuhan konsumen.
Pengertian Daftar LAPS apabila merujuk pada isi Pasal 1 Ayat (3) POJK tentang LAPS, daftar  LAPS  adalah  kumpulan  LAPS  yang  tidak  bertentang  dengan  prinsip-prinsip  yang ditetapkan  oleh  OJK,  yaitu  prinsip  aksesibilitas,  independensi,  keadilan,  efisiensi,  dan efektivitas. LAPS yang termasuk dalam Daftar LAPS sudah dilakukan penilaian oleh OJK yang melibatkan pihak independen dan diawasi oleh OJK.
Layanan penyelesaian sengketa pada LAPS dapat ditempuh dengan caracara sebagai berikut :

## 1. Mediasi
Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediator untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. 34 Hasil dari mediasi dapat berupa penemuan dan perumusan  poin-poin  persamaan dari argumentasi para pihak dan berusaha  mengurangi perbedaan yang muncul untuk mengarah pada satu keputusan bersama.

## 2. Ajudikasi
Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau ajudikator untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. 35 Hasilnya adalah berupa putusan ajudikasi yang mengikat para pihak untuk menentukan siapa pihak yang bersalah dalam  suatu  sengketa  konsumen.  Konsumen  apabila  menolak  putusan  tersebut  dapat mencari upaya penyelesaian lainnya
3. Arbitrase
Cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  diluar  pengadilan  yang  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 36 Hasilnya adalah  berupa  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  badan  arbitrase  yang  bersifat  final  dan mengikat untuk para pihak yang bersengketa dengan prinsip win win solution.
33 Ibid
34 https://ojk.go.id, diakses tanggal 10 Mei 2021, pukul 01:33 wib
35 Ibid
36 Ibid
Berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 8 POJK tentang LAPS, dapat dicermati bahwa prinsip yang terdapat dalam LAPS adalah sebagai berikut:
a. Prinsip  aksesibilitas,  LAPS  mudah  diakses  oleh  konsumen  dan  mencakup  seluruh Indonesia.
b. Prinsip independensi, LAPS memiliki organ pengawas untuk menjaga dan memastikan independensi  SDM  LAPS.  Selain  itu,  LAPS  juga  memiliki  sumber  daya  yang  memadai sehingga tidak tergantung kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu.
c. Prinsip  keadilan,  mediator  di  LAPS  bertindak  sebagai  fasilitator  dalam  rangka mempertemukan  kepentingan  para  pihak  dalam  memperoleh  kesepakatan penyelesaian  sengketa,  sedangkan  ajudikator  dan  arbiter  wajib  memberikan  alasan tertulis dalam tiap putusannya. Jika ada penolakan permohonan penyelesaian sengketa dari konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan, LAPS wajib memberikan alasan tertulis.
d. Prinsip  efisiensi  dan  efektivitas,  LAPS  mengenakan  biaya  murah  kepada  konsumen dalam penyelesaian sengketa. 37
Berdasarkan situs resmi OJK, diketahui bahwa LAPS yang telah berdiri semenjak tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar modal;
2. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor asuransi;
3. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun;
4. Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI) untuk sektor modal ventura;
5. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) untuk sektor pembiayaan dan pergadaian;
6. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan; dan
7. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) untuk sektor penjaminan.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dicermati  bahwa  penyelesaian  sengketa  yang berkaitan dengan kredit daring dapat ditempuh melalui LAPS dengan melibatkan lembaga- lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  diatas. Bilamana  upaya  penyelesaian  alternative  sengketa  tidak  menemui  hasil,  maka  masing- masing pihak dapat melanjutkannya pada tahap peradilan umum.

## PENUTUP
Platform  pinjaman  P2P  melakukan  fungsi  perantara  perantara  keuangan  dengan mencocokkan penawaran pemberi pinjaman dan permintaan pendanaan peminjam, sesuai dengan  risiko  dan  kematangan  kebutuhan  mereka.  Masalah  utama  dari  bentuk  baru perantara  keuangan  ini  adalah  menyelesaikan  masalah  seleksi  yang  merugikan  dengan mengandalkan  model  penilaian  baru.  Meskipun  bank  memiliki  akses  yang  lebih  baik  ke informasi karena akses mereka ke riwayat  kredit  dan data akun saat ini pada peminjam, platform pinjaman P2P dapat bereksperimen dengan sumber data baru dan pembelajaran mesin. Tidak seperti bank, platform tidak mengubah jatuh tempo dan risiko. Namun, mereka telah  membangun  berbagai  strategi  berbeda  untuk  mengurangi  risiko:  pasar  sekunder, diversifikasi melalui investasi otomatis serta dana provisi.
37 Ibid
Jalur hukum yang efektif dari pengawasan keuangan akan membantu mengatur dan mendorong  perkembangan  keuangan  internet,  dan  membentuk  tatanan  persaingan  yang rasional  dan  perkembangan  yang  jinak  dalam  industri  keuangan.  Penting  untuk memperkuat  pencegahan  dan  resolusi  risiko  untuk  melindungi  hak  dan  kepentingan investor.  Pemerintah  dapat  menggunakan  pengawasan  big  data  untuk  memperkuat peringatan dini dan pemantauan risiko serta membentuk linkage system untuk pengendalian risiko  pra,  pertengahan  dan  pasca  transaksi.  Untuk  peringatan  risiko  khusus  dan  tautan pemantauan, otoritas pengatur keuangan lokal harus merumuskan rencana darurat untuk keadaan darurat keuangan lokal, termasuk sistem organisasi, pembagian tanggung jawab, pencegahan dan peringatan dini, tingkat darurat, tanggap darurat, dan pasca-pemrosesan.
Platform pinjaman peer-to-peer harus menyelesaikan penyimpanan dana pihak ketiga dan mencapai pemisahan dana, dan membuat akun terpisah untuk dana milik sendiri dari perantara informasi pinjaman jaringan dan dana peminjam. Platform harus meningkatkan struktur tata kelola dan mekanisme pengendalian internalnya, menetapkan aturan bisnis dan sistem manajemen seperti manajemen risiko, pengendalian internal, konsentrasi risiko, transaksi terkait, dan likuiditas aset, membangun struktur tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan persyaratan "Hukum perusahaan" (Chaffee & Rapp, 2012) 38 . Penting untuk memperjelas  hubungan  kekuasaan  dan  tanggung  jawab  antara  supervisor  dan  manajer, merumuskan aturan prosedur yang baik dan efektif, prosedur pengambilan keputusan dan sistem  audit  internal.  Organisasi  pengaturan  mandiri  industri  harus  memperkuat pendidikan  investor,  membuat  berbagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa,  dan menerapkan  prinsip  kemungkinan  risiko  berdasarkan  kemampuan  investor  untuk mengidentifikasi risiko dan keterjangkauan. (Jianfeng, 2016) 39
Organisasi  pengaturan  mandiri  industri  dapat  membentuk  mekanisme  mediasi, mekanisme pencarian opini investor, dan memperkuat hubungan dengan organ peradilan lokal,  arbitrase,  mediasi,  dan  organisasi  lain,  dan  membangun  berbagai  mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase Internet, ketiga- mediasi pihak, dan penyelesaian sengketa  online.  Terakhir,  asosiasi  industri  harus  memandu  pembentukan  dana perlindungan investor dan dana perlindungan risiko yang serupa dengan sistem asuransi simpanan untuk melindungi hak investor dan mewujudkan kompensasi risiko.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu
Margono, S. (2004). ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nugroho, S. A. (2009). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1 ed.). Jakarta: PT Telaga Ilmu Indonesia.
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

## Artikel Jurnal
Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2019). Prinsip Syariah Dalam Penyelenggaraan Bank  Wakaf  Mikro  Sebagai  Perlindungan  Hak  Spiritual  Nasabah. Jurnal Jurisprudence , 9 (2), 117-132.
38 Eric C. Chaffee & Geoffrey C.Rapp, 2012, “Regulating Online Peer -to-Peer Lending in the Aftermath of Dodd- Frank: In Search of an Evolving Regulatory Regime for an Evolving Industry”, WASH.&LEE L.REV. vol.69, hlm 509.
39 He Jianfeng, 2016, “On the Legal Paths to the Internet Financial Regulation of Our Country” Jinan Journal,
hlm.60.
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology  Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal  Ilmu Hukum , 3 (2), 145-160.
Biancone, P. P., Secinaro, S., & Kamal, M. (2019). Crowdfunding and Fintech: business model sharia compliant. European Journal of Islamic Finance , 12 , 1-9.
Chaffee, E. C., & Rapp, G. C. (2012). Regulating Online Peer-to-Peer Lending in the Aftermath of  Dodd-Frank:  In  Search  of  an  Evolving  Regulatory  Regime  for  an  Evolving Industry. WASH.&LEE L.REV , 69 , 509.
Hiyanti,  H.,  Nugroho,  L.,  Sukmadilaga,  C.,  &  Fitrijanti,  T.  (2020).  Peluang  dan  Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 5 (3), 326-333.
Istiqamah.  (2019).  Analisis  Pinjaman  Online  oleh  Fintech  dalam  Kajian  Hukum  Perdata. Jurisprudentie , 6 (2), 297.
Jianfeng, H. (2016). On the Legal Paths to the Internet Financial Regulation of Our Country.
Jinan Journal , 60.
Mudzdalifa,  I.,  Rahma,  I.  A.,  &  Novalia,  B.  G.  (2018).  Peran  Fintech  Dalam  Meningkatkan Keuangan  Inklusif  Pada  UMKM  Di  Indonesia  (Pendekatan  Keuangan  Syariah). Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (1), 1-24.
Nafiah,  R.,  &  Faih,  A.  (2019).  Analisis  Transaksi  Financial  Technology  (Fintech)  Syariah dalam  Perspektif  Maqashid  Syariah. IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan Syariah , 6 (2), 167-175.
Rahmayani,  N.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terkait  Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. Pagaruyuang Law Journal , 2 (1), 24-41.
Rochmani,  Faozi,  S.,  &  Megawati,  W.  (2020).  MEDIASI  SEBAGAI  ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA DI LUAR PENGADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN. Proceeding SENDIU , 781-786.
Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia , 6 (1), 114-136.
Rusydiana, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). Al-Muzara'ah , 6 (2), 117-128.
Santika, I. A., Ulya, R., & Solikhah, Z. M. (2017). Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia. Private Law , 58.
Sari, S. W. (2017). AHKAM , 5 (1), 4-5.
Sulistiani,  S.  (2019).  Aspek  Hukum  Fintech  Syariah  Untuk  Peningkatan  Findrising  Wakaf Uang  Di  Indonesia. Jurisprudensi:  Jurnal  Ilmu  Syariah,  Perundang-Undangan, Ekonomi Islam , 11 (1), 99-120.
Usanti,  T.  P.,  Thalib,  P.,  &  Setiawati,  N.  U.  (2020).  Sharia  Principles  on  Information Technology-Based Financing Services. Yuridika , 35 (1), 153-170.
Wahyuni, R. (2020). Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans. JURNAL HUKUM PRASADA , 7 (1), 27-33.
Wahyuno, R. E., & Turisno, B. E.  (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 379-391.

## Artikel Jurnal lewat website
Abbas, S. (2009). Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
Emirzon, J. (2007). Figur Lembaga Mediasi Perbankan Ke Depan dalam Sistem Alternative Dispute Resolution (ADR). Palembang: Universitas Brawijaya.
Iman, N. (2016). Financial Technology dan Lembaga Keuangan. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
Purba, M. Z. (2007). Mediasi dalam Sengketa Perbankan: Perbandingan dengan Bidang Pasar Modal. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Yoserwan.  (2007). Mediasi  Perbankan  Ditinjau  dari  Hukum  Pidana. Padang:  Universitas Sumatera Utara.

## Website
Admin. (2017, Juli 28). Apa itu Fintech dan Jenis Startup di Indonesia? Retrieved Mei 10, 2021, from Dunia Dintech: https://duniafintech.com/apa-itu-fintech/
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2020a). https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2019.aspx . Retrieved Mei 10, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan: https://ojk.go.id/id/berita- dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Temukan-120- Fintech-Peer-To-Peer-Lending-dan-28-Entitas-Penawaran-Investasi-Tanpa- Izin.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). Statistik Fintech Lending Periode Desember 2019. Retrieved Mei 10, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan:
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2019.aspx

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternative  Penyelesaian Sengketa
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/ 2006 tanggal 30 Januari 2016
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan