TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v5i1.699 Hal. 1-10

## Sosialisasi Pengendalian Penyampaian Pendapat Dimuka Umum pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta

## Kamarudin Souwakil
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta, Indonesia Email Correspondence: souwakil1720@gmail.com
Abstrak: Memberikan penjelasan Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan bagian  dari  tindak  lanjut  Peraturan  Menteri  Pariwisata  Nomor:  KM.70/UM.001/MP/2016  Tentang  Penetapan Obyek Vital  Nasional  Disektor  Pariwisata. Yang  menjadi  dasar  pembuatan  Pergub  tersebut  untuk  melindungi kawasan  yang  telah  disebutkan  dalam  Peraturan  Menteri  yang  merupakan  bagian  dari  objek  vital  di  Daerah Istimewa Yogyakarta.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  eksploratif.  Subjek  dan Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan yang berkaiatan dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang  Pengendalian  Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum  Pada  Ruang  Terbuka  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Kraton  Yogyakarta,  Kepala  Kesbangpol  DIY,  Kepala  Satpol  PP  Kota  Yogyakarta,  Kapolresta Yogyakarta, Ketua PKL Malioboro, Ketua Umum SEMMI Cabang Yogyakarta, dan  Koordinator Forum BEM DIY.  Metode  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dengan melakukan pemilihan informan sesuai dengan tujuan dari pada penelitian ini. Hasil penelitian terkait Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama terkait lahirnya  Pergub  Nomor  1 Tahun  2021  tidak  bertentangan dan  melanggar  aturan  perundang-undangan,  namun lahirnya  Pergub 1 Tahun 2021 tersebut masih kurangnya  penegakan hukum dan kurangnya  sosialisasi kepada masyarakat  sehingga  belum  memberikan  hasil  yang  maksimal.  Maka  pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta melalui instansi yang berwenang untuk dapat melakukan penegakan hukum dan sosialisasi yang masif agar Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

## Kata Kunci : Pengendalian, Kebijakan, Revitalisasi
Abstract:  Provide  an  explanation  of  the  control  of public expression  in  open  spaces  in the  Special  Region  of Yogyakarta. The purpose of Governor Regulation Number 1 of 2021 concerning Control of Public Expression of Opinions in Open Space in the Special Region of Yogyakarta is part of the follow-up to the Minister of Tourism Regulation Number: KM.70 / UM.001 / MP / 2016 concerning the Determination of National Vital Objects in the Tourism Sector. Which is the basis for making the Governor's Regulation to  protect the area mentioned in the Ministerial  Regulation  which  is  part  of  vital  objects  in  the  Special  Region  of  Yogyakarta.  In  this  study  using exploratory qualitative research methods. The subjects and objects in this study are policies related to Governor Regulation Number 1 of 2021 concerning Control of Public Expression of Opinions in Open Space in the Special Region of Yogyakarta, Kraton Yogyakarta, Head of DIY Kesbangpol, Head of Satpol PP Yogyakarta City, Head of Yogyakarta Police Department, Chairman of PKL Malioboro, Chairman of SEMMI Yogyakarta Branch, and Coordinator of the DIY BEM Forum. The method carried out in collecting data through observation, interviews, documentation by selecting informants in accordance with the objectives of this study. The results of research related to Control of Public Expression in Open Space in the Special Region of Yogyakarta. Especially related to the birth of Governor Regulation Number 1 of 2021 does not contradict and violate laws and regulations, but the birth of Governor Regulation 1 of 2021 still lacks law enforcement and lack of socialization to the community so that it has not provided maximum results. Therefore, the government of the Special Region of Yogyakarta through authorized  agencies  can  carry  out  massive  law  enforcement  and  socialization  so  that  Governor  Regulation Number 1 of 2021 can run as expected.

## Keywords: Control, Policy, Revitalization

## Article History:
Received; 01-11-2023; Revised; 22-12-2023; Accepted; 10-01-2024

## PENDAHULUAN
Sejarah perkembangan demokrasi dikenali dengan Istilah demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani,  demos  yang  berarti  rakyat  dan  kratos  berarti  pemerintahan.  Jika  disederhanakan  maka demokrasi dapat diartikan sebagai pernerintahan oleh rakyat. Perjalanan demokrasi telah dikenal sejak abad  ke  5  sebelum  masehi.  Menurut Abraham  Lincoln,  Demokrasi  adalah  suatu  pemerintahan  dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berbagai hal dapat dibaca dari segala hal studi terkait penelurusan demokrasi  adalah  ia  akan  mengalami  pertumbuhan  seiring  dengan  perkembangan  masyarakat. Demokrasi akan berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya. Demokrasi diharapkan  sebagai  bagian  dari  sarana  masyarakat  dalam  mengutarakan  pendapat  baik  secara  lisan maupun tulisan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pada pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
Kemudian  dalam  pasal  4  menjelaskan  berkaitan  dengan  tujuan  pengaturan  kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum antara lain: a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan  menyampaikan  pendapat;  c.  mewujudkan  iklim  yang  kondusif  bagi  berkembangnya partisipasi  dan  kreativitas  setiap  warga  negara  sebagai  perwujudan  hak  dan  tanggung  jawab  dalam kehidupan  berdemokrasi;  d.  menempatkan  tanggung  jawab  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara,  tanpa  mengabaikan  kepentingan  perorangan  atau  kelompok.  Perjalanan demokrasi memiliki varian tersendiri dalam setiap sendi kehidupan bernegara.
Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ada saat ini merupakan perpaduan antara birokrasi modern (sistem nasional) dan institusi tradisional (kasultanan dan pakualaman). Tata pemerintahan  campuran  ini  merupakan  konsekuensi  dari  status  istimewa  yang  melekat  di  DIY, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  DIY. Keistimewaan Yogyakarta merupakan salah satu bentuk hubungan pusat  – daerah (desentralisasi) di Indonesia yang bersifat asimetris. Desentralisasi asimetris, sebagaimana dijelaskan di banyak literatur, merupakan  status  dan  bentuk  hubungan  pusat  -  daerah  yang  bersifat  khusus,  yang  diberikan  oleh pemerintah pusat dikarenakan alasan-alasan tertentu. Alasan desentralisasi asimetris sangat beragam, mulai dari karakteristik sosio - kultural, politik, ekonomi, dan kesejarahan yang khas.
Di  banyak  Negara,  desain  desentralisasi  asimetris  merupakan  jalan  keluar  atas  persoalan ketegangan  hubungan  pusat  –  daerah  dan  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  integrasi nasional/kewilayahan  sebuah  Negara.  Di  Indonesia,  desain  desentralisasi  asimetris  diberikan  untuk sejumlah provinsi, dengan pertimbangan yang beragam, yaitu : DKI Jakarta (sebagai Ibukota Negara), Nanggroe Aceh Darussalam (resolusi konflik politik), Otonomi Khusus Papua (resolusi konflik politik dan  pembangunan  ekonomi/kesejahteraan),  dan  DIY  (pengakuan  peran  kesejarahan  dalam pembentukan republik).Terlepas  dari  alasan  pemberian  status  khusus/istimewa, desain  desentralisasi asimetris  membawa  konsekuensi  langsung  terhadap  model  tata  pemerintahan  di  provinsi  yang bersangkutan.
Perkembangan  tata  pemerintahan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  bersifat  dinamis, mencerminkan  adaptasi  dan  kombinasi  antara  unsur  modern  dan  tradisional.  Pada  periode  sejarah tertentu  karakter  tata  pemerintahan  dipengaruhi  oleh  nuansa  institusi  tradisional  dan  pada  periode lainnya  merupakan  adaptasi  atas  sistem  birokrasi  modern.  Dalam  konteks  kesejarahan  yang  lebih panjang,  tata  pemerintahan  DIY  mendapatkan  pengaruh  kuat  dari  struktur  kekuasaan  dan  hierarki birokrasi  Kasultanan  dan  Pakualaman,  yang  setelah  bergabung  ke  dalam  Republik  Indonesia, mengadaptasi struktur birokrasi nasional. Perkembangan terakhir struktur dan sistem tata pemerintahan DIY merupakan konsekuensi dari status keistimewaan. Status ini memberikan legitimasi formal bagi pengakuan  dan  peneguhan  kedudukan  institusi  politik  dan  pemerintahan  tradisional  yang  ada  di Yogyakarta dalam sistem pemerintahan Indonesia modern. Penetapan Undang-Undang Keistimewaan
menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan DIY harus mencakup dua kategori urusan sekaligus, yaitu pemerintahan umum dan kewenangan keistimewaan.
Urusan  pemerintahan  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  dan  bersifat  seragam  untuk  semua  daerah  otonom  di  Indonesia,  sementara kewenangan keistimewaan DIY mencakup aspek; pengisian gubernur dan wakil gubernur, kebudayaan, pertanahan  dan  tata  ruang,  dan  struktur  organisasi  pemerintahan.Perubahan  dan  perkembangan  tata kelola pemerintahan merupakan suatu kewajaran, terutama dikaitkan berbagai aspek reformasi politik dan pemerintahan dan sebagai respon atas dinamika masyarakat. Meskipun melewati sejumlah tahapan kritis sejarah politik dan pemerintahan, perubahan tata pemerintahan DIY tidak pernah terjadi secara revolusioner, namun cenderung bersifat transformatif. Di dalam proses perubahan yang terjadi, selalu ada aspek yang bersifat tetap (berkesinambungan) dan mengalami perubahan. Dimensi kesinambungan dan perubahan (continuity and change) menyertai secara bersamaannya. Ada beberapa nilai dasar dalam proses panjang pembentukan suatu pemerintahan yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal, namun di sisi lain ada nilai-nilai yang berubah karena ketidaksesuaiannya dengan perkembangan.
Perpanduan antara kesinambungan dan perubahan dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) maka tata pemerintahan berlangsung secara konstan. Dalam prosesnya banyak terjadi perpaduan antara nilai, norma, dan budaya yang berakar dalam sejarah perkembangan Yogyakarta dengan berbagai unsur  dan  nilai  dari  lingkungan  politik  dan  pemerintahan  yang  lebih  luas.  Salah  satu  aspek kesinambungan  yang  dapat  dilihat  adalah  posisi  dan  hubungan  masyarakat  dengan  Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Nilai dasar yang terus dijaga dan dilestarikan lewat berbagai bentuk ritual adalah keraton diposisikan sebagai poros kekuasaan, sedangkan raja dipersonifikasikan sebagai pembawa pesan dan mandat pencipta yang memiliki otoritas mempertahankan keserasian antara struktur  mikrokosmos  (manusia  dan  hubungan  antar  manusia)  dengan  struktur  makrokosmos (hubungan  dengan  alam  semesta).  Pelestarian  dan  doktrinasi  secara  terus-menerus  atas  nilai  dan keyakinan  tersebut  membuat  masyarakat  cenderung  memiliki  kepatuhan  tinggi  terhadap  paugeran keraton dan otoritas raja. Hal di atas menunjukkan kehandalan community governance sebagai modal sosial  untuk  menghadapi  situasi  yang  berubah.  Lebih  lanjut,  khususnya  terkait  dengan  aspek-aspek dasar yang seharusnya menjadi fondasi pengembangan dan bekerjanya tata pemerintahan bisa digali dari sejarah panjang dinamika sosial dan politik Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.
Demokrasi  merupakan  prinsip  pokok  yang  termanifestasi  dalam  sejarah  perkembangan  tata pemerintahan DIY. Pengaturan tata pemerintahan melalui desain keistimewaan merupakan peneguhan atas sumbangsih Yogyakarta dalam mempelopori dan melembagakan proses demokratisasi sejak awal berdirinya republik ini. Pengaturan keistimewaan DIY dipagari oleh peran DIY yang secara konsisten menjadi  lokomotif  demokratisasi,  bukan  hanya  di  tingkat  lokal  namun  juga  nasional  Demokrasi merupakan sistem yang secara normatif memberikan jaminan luas bagi keterlibatan masyarakat dalam dinamika kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sistem ini juga mendorong pemerintah untuk  memiliki  tanggungjawab  dan  akuntabilitas  penggunaan  kekuasaan  dan  sumber  daya  bagi kepentingan  publik.  Dalam  konteks  tata  pemerintahan,  sistem  politik  dan  pemerintahan  demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat, ditentukan oleh wakil-wakil rakyat,dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.Tata pemerintahan demokratis juga mensyaratkan  adanya  checks  and  balances  diantara  lembaga  yang  ada,sebagai  mekanisme  untuk meminimalisir  penyimpangan  kekuasaan.Lebih  lanjut  tata  pemerintahan  demokratis  juga  ditandai dengan adanya variasi saluran politik berbasis masyarakat yang menjadi ruang bagi ekspresi aspirasi rakyat dalam kebijakan dan bentuk kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.
Keputusan menteri pariwisata nomor : KM.70/UM.001/MP/2016 tentang penetapan Obyek vital nasional  disektor  Pariwisata.dalam  lampiran  peraturan  tersebut  untuk  wilayah  Daerah  Istimewa Yogyakarta  ditetapkan  6  (Enam)  Obyek  vital  nasional  sektor  Pariwisata  yaitu :  Benteng  Fredeburg, kawasan  Istana  Gedung  Agung,  kawasan  Keraton  Kesultanan  Yogyakarta,kawasan  Keraton  Puro Pakualaman,kawasan  Malioboro  dan  kawasan  Kotagede.sebagai  kawasan  cagar  budaya  yang  harus dilindungi agar tetap terjaga situs sejarah yang ada disetiap daerah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 terjadi aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di kawasan Malioboro dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bentuk protes  penolakan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Lapangan Kerja.penyampaian pendapat tersebut berujung pada kericuhan yang mengakibatkan beberapa fasilitas
rusak seperti gedung DPRD,Cafe Legiand, dan beberapa fasilitas milik kepolisian yang juga dirusak masa aksi.
Kemudian  lahirnya  peraturan  Gubernur  DIY  nomor  1  Tahun  2021  tentang  Pengendalian Penyampaian  Pendapat  Dimuka  Umum  Pada  Ruang Terbuka.  telah  dijabarkan  dalam  Pasal  5  yang memuat larangan masyarakat melakukan penyampaian pendapat yaitu: a. istana negara gedung agung; b. kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; c. kraton Kadipaten Pakualaman; d. kotagede; dan e. malioboro; 10Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan: dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar. Berdasarkan hasil temuan terkait implementasi dari peraturan Gubernur tersebut yang berhasil diajak berbicara antara lain pelaku usaha, beberapa ketua BEM dan organisasi mahasiswa yang terdampak terkait adanya peraturan tersebut. Koordinator Forum BEM DIY “Peraturan  gubernur  tersebut  bagus  namun  sebagai  masukan  kepada  pemerintah  daerah  agar  setiap kebijakan  yang  ada  setelah  ditetapkan  harus  disosialisasikan  agar  tidak  terjadi  sebuah  gesekan dilapangan antara aparat dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi”.(8 Maret 2022), Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY peraturan gubernur DIY tersebut sudah bagus hanya jangan membatasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.Selain itu peraturan tersebut harus betul – betul ditegakan”.(8 Maret  2022).  Ketua  Umum  Serikat  Mahasiswa  Muslimin  Indonesia  (SEMMI)  Cabang  Yogyakarta “Peraturan Gubernur tersebut sebenarnya secara aturan tidak dilanggar, karena perumusan peraturan tersebut berdasarkan aturan yang lebih tinggi, namun proses pembuatan pergub tersebut terlalu cepat dan  kurangnya  sosialisasi sehingga menimbulkan  pro  dan  kontra  dikalangan  masyarakat”. (8  Maret 2022). Dari orang yang diajak untuk berbicara terkait peraturan Gubernur  tersebut. diantara mereka sebagian besar tidak tahu dan hanya sebagian saja mengetahui peraturan tersebut, yang ditemukan dari observasi  awal  yang  mengetahui  terkait  peraturan  tersebut  memberikan  pendapatnya  setuju  adanya peraturan gubernur tersebut, tetapi perlu adanya sosialisasi dan proses penegakan hukum yang adil. Hal tersebut  disampaikan  karena  selama  ini  masih  kurangnya  sosialisasi  dan  proses  penegakan  dan pemberian sangsi bagi masyarakat yang melanggar peraturan gubernur tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  salah  satu  metode  kualitatif  eksploratif. penggunaan metode penelitian ini dapat diketahui hubungan yang siginifikan antar variabel yang akan diteliti  dan  dapat  menghasilkan  suatu  kesimpulan  yang  dapat  memperjelas  terkait  objek  yang  akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Kemerdekaan menyampaikan  pendapat  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk menyampaikan pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya  secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman demokrasi merupakan sebuah legitimasi bagi warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan dalam  membuat  berbagai  kebijakan  yang  telah  dibuat.  Menyampaikan  pendapat  di  muka  umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat menjunjung tinggi serta mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dengan demikian termaktub dalam dalam Pasal 28 (e) ayat (3) Amandemen kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat” (Rosana,  2016).  Dalam  mewujudkan  kehendak  setiap  warga  negara  secara  bebas  dalam  setiap menyampaikan  pendapat  baik  secara  lisan,  tulisan  dan  sebagainya  harus  dapat dilindungi  agar roda pemerintahan dapat terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan tujuan dan arah setiap proses keterbukaan dan proses penegakan hukum sehingga memberikan kepastian terhadap setiap warga negara dan memberikan rasa aman dan kehidupan  bermasyarakat. (Sabela, 2017).Agar kemerdekaan memgemukakan pendapat.

## Implementasi Kebijakan Publik
Pemerintah daerah di era reformasi memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan  di  bidang  tertentu  yang  secara  nyata  ada  dan  diperlukan  serta  tumbuh,  hidup  dan berkembang  di  daerah.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  memiliki  keleluasaan  untuk mengembangkan potensi daerah dan mengelola sumber kekayaan alamnya, menentukan prioritas dan arah program pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan Thomas R. Dye (1981), adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan  (whatever  governments  choose  to  do  or  not  to  do).“Hal  ini  bermakna  apapun  tindakan pemerintah baik secara implicit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan”.  Sedangkan  menurut  Peterson,  Steven  A.  (2003) mendefinisikan kebijakan publik adalah government action to address some problem.
Selanjutnya Lasswell (1951) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi: metode penelitian  proses  kebijakan;  hasil  dari  studi  kebijakan;  serta  temuan  dari  hasil  penelitian  yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini. Karena itulah, Menurut Lasswell bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multi-metode, serta problem oriented. Kesimpulan yang dapat diambil  dari  beberapa  pendapat  diatas  adalah  bahwa  dalam  proses  pembuatan  kebijakan diklasifikasikan  berdasarkan  pentahapan  klasik  terdiri  dari  proses  pembuatan  kebijakan  yakni formulasi, implementasi dan evaluasi.
Implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan/dirumuskan yakni peristiwa - peristiwa dan kegiatan - kegiatan yang terjadi setelah  proses  pengesahan  suatu  kebijakan  negara,  baik  itu  menyangkut  usaha  -  usaha  untuk mengadministrasikannya maupun usaha - usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa - peristiwa (P. Sabatier & Mazmanian, 1980). Menurutnya untuk memahami lebih baik mengenai implementasi kebijakan negara, bukan hanya menyoroti perilaku dan lembaga – lembaga administrasi/badan  -  badan  yang  bertanggung  jawab  atas  suatu  program  berikut  pelaksanaannya terhadap  kelompok  -  kelompok  sasaran  (target  20  group),  namun  juga  perlu  memperhatikan  secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik,ekonomi dan sosial yang langsung terlibat dalam program dan yang pada akhirnya membawa dampak (yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan) terhadap program tersebut.
Berdasarkan berbagai definisi di atas, disimpulkan bahwa unsur-unsur dari proses implementasi yakni :
1. Proses  Implementasi  Program/Kebijakan  adalah  serangkaian  aktivitas  tindak  lanjut  (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan) yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan  - tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan guna mewujudkan suatu program atau kebijakan  menjadi  kenyataan,  serta  guna  mencapai  sasaran  program  (kebijakan)  yang  telah ditetapkan semula.
2. Proses implementasi sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil atau bahkan gagal, ditinjau dari wujud hasil yang dicapai, atau “outcomes”, karena dalam proses tersebut, terlibat berbagai pihak yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian sasaran program.
3. Dalam proses implementasi sekurang - kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yakni:  a.  Adanya  program  (atau  kebijakan),  b.  Target  Groups,  c.  Unsur  pelaksana (implementor).
Dari  berbagai  kata  kunci  yang  digunakan  untuk  mendefinisikan  implementasi  tersebut, Mazmanian dan Sabatier (1980) mengemukakan f15, Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  Undang-  Undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah  -  perintah  atau  keputusan  eksekutif  yang  pentingatau  keputusan  badan  peradilan  lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan ataupun  sasaran  yang  akan  dicapai,  serta  berbagai  cara  untuk  menstruktur  atau  mengatur  proses implementasi  (Wahab,  2004).  Berdasarkan  pandangan  yang  dikemukakan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  Akftivitas  utama  dalam  Implementasi  meliputi:  (1)  Interpretasi  adalah  aktivitas  yang
menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang diterima dan dilaksanakan; (2) Organisasi adalah unit untuk menempatkan program ke dalam dampak;
(3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin (Silalahi dalam Muldiani (2013). Adapun yang perlu dipahamidalam implementasi kebijakan publik yaitu :
a. Model Implementasi Model Grindle
Grindle  keberhasilan  suatu  Implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  dua  variabel  besar,  yakni:  isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Isi kebijakan tersebut mencakup hal - hal berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan a. Jenis manfaat yang  akan  dihasilkan.  b.  Derajat  perubahan  yang  diinginkan  c.  Kedudukan  pembuat  kebijakan.  d. (Siapa)  pelaksana  program  e.  Sumber  daya  yang  dihasilkan.  Metode  Mazmanian  dan  Sabatier Mazmanian dan Sabatier mengemukakan model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (a) karakteristik dari masalah (tractability of the problems). (b) karakteristik kebijakan/Undang- Undang  (ability  8  of  statute  to  structure  implementation)  dan  (c)  variabel  lingkungan  (nonstatutory variables af ecting implementation).

## Model Edward III
Edward  III  mengemukakan  implementasi  kebijakan  adalah  tahap  perumusan  kebijakan  antara pembentukan  kebijakan  dan  konsekuensi  kebijakan bagi masyarakat  yang  dipengaruhinya.  Menurut Edward III, untuk menjawab kemungkinan – kemungkinan tersebut diatas, terdapat empat faktor faktor yang  bekerja  secara  simultan  dan  berinteraksi  sama  lain  untuk  membantu  dan  menghambat implementasi kebijakan. maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksifitas ini  dengan  keempat  faktor  tersebut,  yakni:  komunikasi,  sumber  –  sumber,  sikap  pelaksana (kecenderungan-kecenderungan), atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

## Faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
Faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  guna  melihat  keberhasilan  implementasi,  dikenal beberapa  model  implementasi  George  C.  Edwards  III  dalam  Agustino  (2006)  mengajukan  empat variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1. komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel - variabel tersebut tidak saja selalu berdiri sendiri -  sendiri,  namun  dapat  saja  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya.  Variabel  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut: (a) komunikasi untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan (b) pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan  sasaran  kebijakan.  Ini  penting  untuk  menghindari  adanya  resistensi  dari  kelompok  sasaran.  2. Sumber Daya Keberhasilan implementasi kebijakan selain ditentukan oleh kejelasan informasi, juga ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh implementor. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  secara  optimal.  Sumber  daya  sebagai  pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Disposisi yang dimaksud di sini adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator,  seperti;  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokrasi  dsb.  Disposisi  yang  dimiliki  oleh implementor menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan. 4.Struktur Birokrasi Birokrasi  merupakan  struktur  organisasi  yang  bertugas  untuk  mengimplementasikan  kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap imlementasi kebijakan. untuk mendukung keberhasilan implementasi  kebijakan  diperlukan  sebuah  prosedur  oprasional  yang  standar  (Standard  Oprational Procedures atau SOP).

## Sumbu Filosofi
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah bagian dari hasil Perjanjian Perdamaian (Traktat Reconciliatie) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwana Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah dan Nicolaas Hartingh yang mewakili VOC di Desa Giyanti pada hari Kamis Kliwon, tanggal 29 Rabiulakhir, Bé 1680 tahun Jawa, wuku Langkir atau tanggal 13 Februari 1755 yang lebih terkenal dengan Perjanjian
Giyanti atau Palihan Nagari. Pihak Pangeran Mangkubumi ikut serta dalam menandatangani Perjanjian Giyanti adalah Pangeran Harya Hamangkunagara Mataram, Pangeran Ngabèhi Lèring Pasar, Pangeran Natakusuma, Pangeran Harya Pakuningrat, Adipati Danureja, dan Tumenggung Rangga Prawiradirja, sedangkan dari pihak VOC yang ikut menandatangani Perjanjian Giyanti adalah W. van Ossenberch, J.J.  Steenmulder,  dan  W.  Fockens.  Pangeran  Mangkubumi  memilih  Yogyakarta  sebagai  ibukota kerajaan, karena di samping sebagai seorang yang ahli di bidang strategi perang. Selain itu, ia juga seorang arsitek yang sangat memegang teguh nilai historis maupun filosofis yang sangat dipercaya akan berpengaruh  terhadap  sikap  perilaku  dirinya  sebagai  raja  sampai  pada  para  kawulanya.  Selain  itu berbagai pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut sebagai ibu kota negara adalah berkaitan dengan nilai filosofis  magis  pada  sisi  topografi. Yogyakarta  berada  di  antara  enam  sungai  yang  mengapit  secara simetris, yaitu Sungai Codé dan Winanga di ring pertama, Sungai Gajahwong dan Kali Bêdog di ring kedua, serta Sungai Opak dan Sungai Progo di ring ketiga.
Sebelah utara  terdapat  Gunung Merapi  yang masih  aktif  dan di  sebelah selatan  terdapat  Laut Selatan. Penentuan lokasi oleh Pangeran Mangkubumi ini dapat dianalogikan dengan pemilihan lokasi bangunan  suci  oleh  orang-orang  Hindu.  Menurut  kitab-kitab  agama  Hindu,  bangunan  seperti  candi biasanya berlokasi  di  daerah  yang  kondisi  alamnya berbeda  dengan  sekitarnya.  Hal  seperti  di  India tersebut  juga  dapat  kita  jumpai  di  Indonesia,  yaitu  Candi  Borobudur.  Begitu  pula  Ngayogyakarta Hadiningrat yang diapit oleh dua sungai besar di ring paling luar, Sungai Opak dan Sungai Progo serta Sungai  Codé  dan  Winongo  di  ring  yang  paling  dalam.  Puncak  gunung  menurut  mitologi  Hindu merupakan  tempat  bersemayamnya  para  dewa  yang  di  Yogyakarta  diwakili  oleh  Gunung  Merapi. Dengan setting lokasi seperti inilah Pangeran Mangkubumi menciptakan sumbu/poros imajiner Gunung Merapi– Kraton–Laut Selatan. Gunung sebagai ketenangan tempat suci, dataran pemukiman sebagai tempat aktivitas kehidupan manusia dan laut sebagai tempat pembuangan akhir dari segala sisa di bumi yang hanyut dan dihanyutkan ke laut. Penciptaan sumbu/poros imajiner ini selaras dengan konsep Tri Hitta Karana dan Tri Angga (Parahyangan– Pawongan–Palêmahan atau Hulu–Tengah–Hilir serta nilai Utama–Madya–Nistha).
Secara  simbolis  filosofis  poros  imajiner  ini  melambangkan  keselarasan  dan  keseimbangan hubungan  manusia  dengan  Tuhannya  (Hablun  min Allah),  manusia  dengan  manusia  (Hablun  min Annas)  maupun  manusia  dengan  alam  termasuk  lima  anasir  pembentuknya  yakni  api  (dahana)  dari Gunung  Merapi,  tanah  (bantala)  dari  bumi  Ngayogyakarta  dan  air  (tirta)  dari  Laut  Selatan,  angin (maruta) dan akasa (ether). Demikian juga tiga unsur yang menjadikan kehidupan (fisik, tenaga dan jiwa) telah tercakup di dalam filosofis sumbu imajiner tersebut. Sri Sultan Hamengku Buwana yang menyandang gelar Sayidin Panatagama Kalifatullah konsep filosofi sumbu imajiner yang Hinduistis ini kemudian  mengubahnya  menjadi  konsep  filosofi  Islam  Jawa  Hamêmayu  Hayuning  Bawana,  dan Manunggaling Kawula lan Gusti. Adapun letak Tugu Golong- Gilig, Kraton, dan Panggung Krapyak yang berada dalam satu garis lurus merupakan Sumbu Filosofi dari Kraton Yogyakarta. Tugu Golong- Gilig/Pal  Putih  dan  Panggung  Krapyak  merupakan  simbol  Lingga  dan  Yoni  yang  melambangkan kesuburan.  Tugu  Golong-Gilig  pada  bagian  atasnya  berbentuk  bulatan  (golong)  dan  pada  bagian bawahnya berbentuk silindris (gilig) serta berwarna putih sehingga disebut juga Pal Putih.
Tugu Golong Gilig melambangkan keberadaan sultan dalam melaksanakan proses kehidupannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara tulus yang disertai satu tekad menuju kesejahteraan rakyat (golong-gilig) dan didasari hati yang suci (warna putih). Itulah sebabnya Tugu  Golong-Gilig  ini  juga  sebagai  titik  pandang  utama  (point  of  view)  sultan  pada  saat melaksanakan meditasi di Bangsal Manguntur Tangkil di Sitihinggil Utara. Hubungan filosofi antara Tugu,  Kraton  dan  Panggung  Krapyak  dan  sebaliknya  yang  bersifat  Hinduistis  ini  oleh  Sri  Sultan Hamengku Buwana I diubah menjadi konsep filosofi Islam Jawa Sangkan Paraning Dumadi.Filosofi dari Panggung Krapyak ke utara menggambarkan perjalanan manusia sejak dilahirkan dari rahim ibu, beranjak dewasa, menikah sampai melahirkan anak (sangkaning dumadi). Visualisasi dari filosofi ini diwujudkan  dengan  keberadaan  Kampung  Mijèn  di  sebelah  utara  Panggung  Krapyak  yang melambangkan  benih  manusia,  pohon  asêm  (Tamarindus  indica)  dengan  daun  yang  masih  muda bernama  sinom  melambangkan  gadis  yang  masih  anom  (muda)  selalu  nêngsêmakên  (menarik  hati) maka  selalu  disanjung  yang  divisualisasikan  dengan  pohon  tanjung  (Mimusops  elengi). Alun-alun Selatan menggambarkan manusia yang telah dewasa dan sudah wani (berani) meminang gadis karena
sudah akhil baligh. Hal tersebut dilambangkan dengan pohon kwèni (Mangifera odoranta) dan pohon pakèl. Masa muda yang mempunyai jangkauan jauh ke depan divisualisasikan dengan dengan pagar ringin kurung alun-alun selatan yang seperti busur panah. Masa depan dan jangkauan para kaum muda dilambangkan  seperti  panah  yang  dilepas  dari  busurnya.  Sampai  di  Sitihinggil  selatan  pohon  yang ditanam adalah pêlêm cêmpora (Mangifera indica) berbunga putih dan pohon soka (Ixora coccinea) berbunga merah yang menggambarkan bercampurnya benih laki-laki (dilambangkan warna putih) dan benih perempuan (dilambangkan warna merah). Tugu Pal Putih - Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat - Panggung Krapyak Ketiga bangunan tersebut apabila ditarik suatu garis akan membentuk suatu garis lurus yang dikenal dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

## Pengendalian
Pengendalian Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka dimaksudkan untuk mengendalikan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan tertib, beretika, dan damai. jika merujuk dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa Penyampaian Pendapat Dimuka Umum dapat dilaksanakan pada ruang terbuka untuk umum di Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali kawasan: (a). istana negara gedung agung (b). kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (c). kraton Kadipaten Pakualaman (d). kotagede dan (e). malioboro Dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar. lima tempat tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Pengendalian  Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum  Pada  Ruang Terbuka  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Sebagai  tempat  yang  perlu  dilindung  karena  merupakan bagian dari cagar budaya dan situs bersejarah yang ada di Yogyakarta. Maka perlu dilindungi agar tetap dapat  dilestarikan,  maka  diatur  dalam  peraturan  menteri  pariwisata.  Dilain  sisi  kawasan  kraton Kasultanan  Ngayogyakarta  Hadiningrat  sebagai  bagian  dari  sumbu  filosofi Yogyakarta.  Namun  ada beberapa  tempat  yang  tidak  termasuk  dalam  sumbu  filosofi  Yogyakarta  diatur  dalam  Peraturan Gubernur tersebut karena merupakan bagian dari objek vital Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaiman  termaktub  dalam  Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik  Indonesia  Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata di Indonesia dan Yogyakarta salah satunya. Diantara objek vital yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut yakni, (a). istana negara gedung agung (b). kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (c). kraton Kadipaten Pakualaman (d). kotagede dan (e). Malioboro. Dalam peraturan gubernur nomor 1 tahun 2021  tentang  pengendalian  penyampaian  pendapat  dimuka  umum  pada  ruang  terbuka  di  Daerah Istimewa Yogyakarta, selain mengatur soal larangan  tempat untuk dilakukan penyampaian pendapat dimuka umum, Pergub tersebut mensyaratkan pada pasal 6 dijelaskan bahwa Penyampaian Pendapat Di Muka Umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di Daerah dilaksanakan dalam kurun waktu pukul  06.00  sampai  dengan  pukul  selain itu  bentuk  sangsi yang  diberikan  kepada  masyarakat  yang melanggar  ketentuan  Pergub  tersebut  telah  dijelaskan  dalam  pasal  7  (1)  Setiap  orang  yang menyampaikan pendapat Di Muka Umum pada ruang terbuka untuk umum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi :
a) menjaga fasilitas umum
b) menjaga kebersihan lingkungan fasilitas umum
c) menghormati hak asasi orang lain
d) mematuhi batas waktu pelaksanaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum yang ditentukan
e) mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 60 dB (enam puluh desibel) dan
f) memarkir kendaraan dengan tertib.
(2)  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  sanksi  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Pergub No.1 Tahun 2021 Tentang  Pengendalian  Penyampaian  Pendapat  Di  Muka  Umum  Pada  Ruang  Terbuka  di  Daerah Istimewa Yogyakarta.  Sejak di tetapkan pada tahun 2021 Pergub No. 1 Tahun 2021 menuai kritikan dari  organisasi  pro  demokrasi  terkait  lahirnya  kebijakan  tersebut  yang  membatasi  kebebasan masyakarakat dalam menyampaiakn pendapat dimuka umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah daerah tidak bermaksud membatasi penyampaian pendapat dimuka umum hanya pada penataan objek vital sesuai dengan Keputusan menteri pariwisata nomor : KM.70/UM.001/MP/2016 tentang penetapan Obyek vital nasional disektor Pariwisata.dalam lampiran peraturan tersebut untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan 6 (Enam) Obyek vital nasional sektor Pariwisata yaitu : Benteng Fredeburg, kawasan Istana Gedung Agung, kawasan Keraton Kesultanan Yogyakarta,kawasan Keraton Puro Pakualaman,kawasan Malioboro dan kawasan Kotagede. Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa hal yang bisa menjadi evaluasi pemerintah  daerah  terkait  penegakan  hukum  dan  sosialisasi  yang  massif  kepada  Masyarakat  serta penyedian tempat alternatif dalam penyampaian pendapat dimuka umum pada ruang terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoellah Y. Awan,  Rusfiana Yudi,  2016. Teori  dan Analisis  Kebijakan  Publik.  Bandung: Alfabeta.
Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Azed,  A.  B.  (2003).  Reformasi  Politik  Hukum  Kewarganegaraan  Sebagai  Agenda  Pembaharuan Hukum.
Andriansyah, Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa, (Jakarta Pusat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama,2015).
Bungin, Burhan.2013. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk  Studi  Sosiologi,  Kebijakan,  Publik,  Komunikasi,  Manajemen,  dan  Pemasaran  Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Buletin  Mayangkara  Pelestarian Warisan  Budaya  dan  Cagar  Budaya  “Sumbu  Filosofi Yogyakarta”. Edisi 2 Tahun 2016
Ethika, Suswoto,2021. Kajian Yuridis Peraturan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 1 Tahun 2021 Dari Aspek Hak Asasi Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
Kurniawan, Derajat,2021. Larangan Demo Oleh Sultan Hamengku Buwono X Pasca Demo 8 Oktober 2020 di Yogyakarta”. (Vol.8 Nomor 1).
Muliadi,  M.  (2019).  Pertanggungjawaban  Hukum  Terhadap  Kebebasan  Mengeluarkan  Pendapat Dimuka Umum. Maleo Law Journal.
Mahmudi. 2013. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: STIM YKPN.
Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Pramono Joko, 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Alfabeta.
Tachjan H, 2006. Implementasi Kebijkan Publik, Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad Sobur, A. (2000). Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan.
Syahri,  A.  S.  (2010).  Kebebasan  Berpendapat  Melalui  Media  Baru  Dalam  Bayang-Bayang  UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Cakrawala-Jurnal Humaniora.
Sobarna,  A.  (2002).  Nilai-Nilai  Demokrasi  Sebagai  Dasar  Partisifatif.  Mimbar:  Jurnal  Sosial  dan Pembangunan.
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan  Pendapat  Di  Muka Umum.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasai Manusia
Peraturan Gubernur Daerah  Istimewa Yogyakarta Nomor  1 Tahun  2021
tentang  Pengendalian Penyampaian Pendapat dimuka Umum Pada Ruang Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 Tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata.
https://nasional.kompas.com/read/2022/04/21/01150011/tanggung-jawab-dalam penyampaian- pendapat-di-muka-umu m/, diakses Selasa,3 Agustus 2022.