INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1094-1105 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https:// j-innovative.org/index.php/Innovative
Penggunaan Saksi Perempuan dalam Akad Perbankan (Studi Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada)
Puji Gustia Asril,
Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: asriltya@gmail.com

## Abstrak
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang membuat akad dengan kliennya yang membutuhkan saksi yang menjadi unsur penting sebagai prasyarat akad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia), saksi adalah orang yang melihat atau mengaji. Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana pengaturan saksi perempuan dalam hukum Islam, bagaimana penggunaan saksi perempuan dalam kontrak dengan PT Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Medan Gajah Mada atau BSM Gajah Mada, dan bagaimana hukumnya? konsekuensi dari kontrak perbankan yang tidak sesuai dengan aturan menggunakan saksi perempuan menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Jenisnya adalah pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk  menerapkan  peraturan  di  lapangan  tentang  penggunaan  saksi  perempuan  dalam  kontrak perbankan (Studi di PT. Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Medan Gajah Mada). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi perempuan dalam kontrak di BSM Gajah Mada tidak sesuai dengan ketentuan saksi dalam Alquran. Hukum Islam dalam Surah al Baqarah : 282 mengutamakan dua orang saksi laki-laki tetapi seorang saksi perempuan juga diperbolehkan karena dalam ayat ini dikatakan  bahwa  dua  saksi  perempuan  dan  satu  saksi  laki-laki  diperbolehkan.  Kenyataannya,  BSM Gajah Masa tidak menggunakan saksi dalam akadnya sebagaimana diatur dalam Alquran. Sepertinya BSM Gajah Mada Medan tidak berpegang pada Surat al Baqarah ayat 282 yang mengatur tentang penggunaan  saksi  perempuan  dalam  akad  ini.  Tidak  peduli  apakah  kesaksianmu  laki-laki  atau perempuan tidak seperti Alquran yang membedakan saksi laki-laki dari saksi perempuan. Oleh karena itu, akadnya menjadi cacat (fasid). Walaupun tidak ada pengaruhnya, baik bagi bank maupun bagi nasabah, namun syarat suatu perjanjian mempunyai akibat hukum adalah harus sah. Kontrak yang rusak  (pasif)  dapat  menjadi  kontrak  yang  sah  ketika  persyaratan  yang  diperlukan  ditambahkan  ke kontrak. Dalam hal ini saksi menjadi syarat dalam suatu perjanjian perbankan.
Kata Kunci: Saksi Perempuan, Akad, Perbankan Syariah, al-Baqarah : 282

## Abstract
A sharia bank is a financial institution which makes contracts with its clients which need witnesses who become an important element as the prerequisite of a contract. According to the Kamus Besar Bahasa Indonesia (Indonesian Dictonary), a witness is a person who sees or Koran. The research problem are as follows: how about the regulations on female witness in the Islamic law, how about the use female witness in a contract a PT Bank Syariah Mandiri, Medan Gajah Mada Branch Office or BSM Gajah Mada, and how about legal consequence of a banking conctract which not comply with the rule of using female witness according to the Islamic law. The research used descriptive analytic methode. Its type was juridical empirical apporach which was aimed to apply the regulation in the field about the use of female witness in a banking conctract ( A study at PT. Bank Syariah Mandiri, Medan Gajah Mada Branch Office). The result of the reseacrh showed that the use of female witness in a contract at BSM Gajah Mada was not in according with the regulation on witness in the Koran. The Islamic law, in Surah al Baqarah : 282, prioritized two male witness but female witness is also allowd as in this verse it is said that two female witnesses and one male witness allowed. In reality, BSM Gajah Masa does not use witness in its contract as it is by the Koran. It seems that BSM Gajah Mada Medan does not adhere to Surah al Baqarah, verse 282 in determining the use of female witness in tis contract. It does not care whether thye witness in male of female unlike the Koran which distinguishes male witness from female witness. Therefore, the contract will be defective (fasid). Even though it does not any effect, both for the bank and for clients, the requirement for a contract to get legal consequence is that it has to be valid. A defective (fasif) conctract can become a valid contract when the required requirement is added in the conctract. In this case, witness become the requirement in a banking contract.
Keyword: Female Witness, Contract, Sharia Banking, al-Baqarah : 282

## PENDAHULUAN
Lembaga  perbankan  merupakan  inti  dari  sistem  keuangan  dari  setiap  negara.  Bank adalah  lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi  perseorangan,  badan-badan  usaha, badan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Lembaga perbankan  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Orlando, 2021). Hal ini disebabkan karena lembaga ini mempunyai dua  fungsi  utama,  yaitu  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  (Asril,  2020). Perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah segala transaksi, dikenal ada dua jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Wanza & Hamang, 2022). Bank kovensional yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Soleh et al., 2022).  Mengenai
bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tetang Perbankan Syariah (Nugraha, 2022).
Antara  bank  konvensional  dan  bank  syariah  tentu  mempunyai  perbedaan  dalam mekanismenya,  salah  satu  perbedaannya  adalah  mengenai  penggunaan  saksi  dalam perjanjian tertulis bank dengan nasabah (Fardillah, 2021). Pada bank konvensional, digunakan dua orang saksi baik laki-laki maupun perempuan (Achda, 2019). Tetapi pada bank syariah, berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Surah  al-Baqarah  ayat  282,  diutamakan menggunakan  dua  orang  saksi  laki-laki,  jika  tidak  ada  dua  saksi  laki-laki  maka  boleh menggunakan dua saksi perempuan dengan satu saksi laki-laki (Devianita, 2022).
Pada pra penelitian awal ditemukan penggunaan saksi perempuan pada akad syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan yang belum sesuai dengan ketentuan saksi menurut Surah al-Baqarah ayat 282, contohnya seperti yang terdapat dalam akad murabahah nomor 21/35/0738/346/III/AL  Murabahah  (Nurnasrina  &  Putra,  2018).  Padahal  di  dalam  al- Qur’an sudah  ada  aturannya  mengenai  penggunaan  saksi  dalam  hal  bertransaksi  hutang  piutang (Fitri, 2019).
Terkait dengan hal tersebut di atas, terdapat perbedaan mengenai aturan saksi yang ada dalam  al- Qur’an dengan penerapannya  pada  bank syariah selaku bank yang berpedoman pada hukum Islam (Kusuma Wardhana, 2022). Ketidaksamaan antara aturan yang ada dengan praktek yang terjadi di lapangan inilah yang probematika yang akan dikaji dalam penelitian ini (Windy Astuti & Oktapianti, 2023). Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, perlu suatu penelitian  lebih  lanjut  mengenai  kepatuhan  bank  syariah  terhadap  penggunaan  saksi perempuan  yang  akan  dituangkan  dalam  penelitian  yang  berjudul  “Penggunaan  Saksi Perempuan  Dalam Akad Perbankan (Studi Penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gajah Mada Medan)”
Perumusan masalah penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah ketentuan saksi perempuan dalam Hukum Islam ?
2. Bagaimana pengunaan saksi perempuan dalam akad pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada?
3. Bagaimanakahakibat  hukum  terkait  akad  perbankan  syariah  yang  tidak  mematuhi ketentuan penggunaan saksi perempuan menurut hukum Islam?
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :
1. Untuk  menganalisis  dan  mengetahui  ketentuan  penggunaan  saksi  perempuan  dalam Hukum Islam
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penggunaan saksi perempuan dalam akad syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada
3. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum akad perbankan syariah yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan saksi perempuan dalam  hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  adalah  deskriptif  analitis.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif (Yusran, 2018). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer  yang  berupa  norma/peraturan  dasar  dan  peraturan  perundang- undangan yang berhubungan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,  dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer  yang  berupa  buku,  hasil-hasil  penelitian  dan  atau  karya  ilmiah  tentang hukum kenotariatan pada umumnya serta hukum pelaksanaan ketidakberpihakan notaris, kejujuran,  amanah  dan  saksama  sebagai  pejabat  umum  untuk  bertindak  profesional dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan: Metode  penelitian  lapangan  ( field  research)  dan  penelitian  kepustakaan  (library  research) (Akmal, 2021). Penelitian lapangan bertujuan untuk mengimpun data berdasarkan apa yang terjadi pada praktiknya di tengah-tengah masyarakat dengan cara wawancara (melalui tatap muka tanya jawab langsung antara peneliti dan nasumber) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saksi dalam Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau  orang  yang  mengetahui”.    Bertindak  sebagai  saksi  hukumnya  adalah  fardhu  kifayah,
berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al- Baqarah ayat 282, yaitu “…..Dan janganlah saki - saksi itu  menolak apabila  dipanggil…..”.   Berdasarkan ayat  di  atas,  maka seseorang apabila dipanggil untuk menjadi saksi, maka ia tidak boleh menolaknya.
Ada dua bentuk syarat berkaitan dengan syarat saksi, yaitu syarat umum yang mencakup semua bentuk kesaksian dan syarat khusus yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang berbeda-beda.
a. Syarat umum, yaitu : Berakal, baligh, Merdeka, Islam, Melihat, Bisa berbicara dan Adil
b. Syarat Khusus, yaitu : Jumlah Saksi dan Adanya kesesuaian jika kesaksian lebih dari satu Kesaksian  perempuan,  ada  di  dalam  Surah  al- Baqarah  ayat  282,  yaitu:  “….Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya….” (Q.S. 2: 282) .
Ayat  tersebut  menjelaskan  tetang  kebolehan  perempuan  untuk  menjadi  saksi  dalam suatu  peristiwa  hukum.  Akan  tetapi  terdapat  sebuah  cacatan  dalam  kesaksian  perempuan, yaitu  dua  orang  saksi  perempuan,  dihitung  sama  dengan  satu  orang  laki-laki.    Al- Qur’an menjadikan  kesaksian  dua  orang  perempuan  sama  dengan  kesaksian  satu  orang  laki-laki dalam  masalah  yang  berkaitan  dengan  harta.  Sedangkan  dalam  masalah  pidana,  hudud, qishas,  kesaksian  perempuan  tidak  dapat  diterima.  Adapun  dalam  bidang-bidang  yang berhubungan  dengan  perempuan,  seperti  kelahiran,  penyusuan,  keperawanan  dan  lainnya, kesaksian  perempuanlah  yang  diterima,  sedangkan  kesaksian  laki-laki  tidak  diterima  dalam masalah ini (Rofiqoh et al., 2022).
Secara garis besar, akad diperbankan ada dua jenis, yaitu akad tijarah (komersil) dan akad tabarru’ (sosial).  Salah satu bank syariah yang terke nal di Indonesia adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Pada penulisan ini, Bank Syariah Mandiri yang menjadi pusat penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gajah Mada Medan (selanjutnya disebut BSM Gajah Mada Medan). Seperti pada bank syariah umumnya, BSM Gajah Mada Medan juga memiliki produk pembiayaan yang diikat oleh sebuah akad.
Ada  berberapa  jenis  akad  yang  ada  di  BSM  Gajah  Mada  Medan,  diantaranya  adalah: Mudharabah,  Murabahah,  Musyarakah,  Wadi’ah,  Ijarah,  Salam,  Istishna’,  Qardh,  Haw alah, Wakalah, Rahn, Kafalah. Akad-akad tersebut adalah jenis akad yang ada pada bank syariah, khususnya pada BSM Gajah Mada Medan. Dalam kurun waktu satu tahun, Bank Syariah Mandiri
Medan,  khususnya  BSM  Gajah  Mada  Medan  dapat  membuat  lebih  kurang  400  akad  dari berbagai jenis akad yang ada.
Pada BSM Gajah Mada, ada bagian-bagian yang bertugas untuk menjadi saksi dalam akad  perbankan,  yaitu  kepala  cabang,  manajer,  bagian  marketing  dan  bagian  admin.  Dari kempat bagian tersebut, dipilih dua bagian yang selanjutnya akan dijadikan saksi dalam suatu akad perbakan. Saksi-saksi tersebut hadir dalam proses akad, tetapi tidak ikut menandatangani akad, melainkan ikut dalam foto dokumentasi yang diambil saat akad.
Saksi dari pihak BSM Gajah Mada tersebut hadir untuk melihat proses akad sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk pencairan dana nasabah.  Bukti dokumentasi berupa foto  tersebut  kemudian  akan  dimasukkan  dalam  satu  bundle  bersama  dokumen  yang  lain berupa KTP, buku tabungan dan lainnya. Kesatuan dokument tersebut diberi nama dokumen legal (Husin, 2019).
Pada BSM Gajah Mada Medan, saksi tidak mempunyai peran vital sebagaimana peran saksi semestinya, hal tersebut bisa  dari BSM Gajah Mada Medan yang tidak melibatkan saksi dalam  akadnya  untuk  ikut  menandatangani  akad,  saksi  hanya  ikut  dalam  sesi  foto  saja. Menurut Lutfi Hakim, salah seorang Cos Staff di BSM Gajah Mada Medan, dari keempat bagian yang ada, secara bergantian akan dipilih untuk menjadi saksi dalam akad.
BSM  Gajah  Mada  Medan  belum  mempunyai  aturan  khusus  mengenai  saksi  dalam akadnya. Tidak ada pembedaan antara saksi laki-laki maupun saksi perempuan, Sehingga tidak jarang juga pada saat akad hanya terdiri dari dua orang saksi perempuan saja. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan Surah al-Baqarah ayat 282 yang jelas-jelas telah membedakan antara saksi laki-laki dengan saksi perempuan.
Tidak  ada  aturan  khusus  yang  dibuat  oleh  BSM  Gajah  Mada  Medan  terkait  dengan penggunaan saksi pada akadnya. Hal ini tentu saja tidak sejalan apa yang tertulis dalam al- Qur’an, yaitu menggunakan kesaksian dua orang saksi perempuan ditambah dengan kesaksian seorang laki-laki untuk menyempurkan kesaksian apabila dua orang  laki-laki tidak ada untuk menjadi saksi. Apabila saksi yang digunakan dalam akad tidak benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka hal itu melanggar prinsip yang digunakan bank syariah dalam menjalankan kegiatannya. Tidak hanya itu saja, hal tersebut juga akan berakibat pada keabsahan akad yang dibuat (Elvina, 2021).
Akad berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al ‘aqd yang berarti mengikat, menyambung atau  menghubungkan,  bermakna  afirmasi  atau  pengukuhan.  Akad  dapat  juga  diartikan
sebagai  kontrak  perjanjian.    Pengertian  akad  juga  dapat  ditemukan  dalam  Peraturan  Bank Indonesia,  yaitu  perjanjian  tertulis  yang  memuat  ijab  (penawaran)  dan  qabul  (penerimaan) antara bank  dengan pihak lain yang  berisi hak dan kewajiban masing-masing  pihak sesuai dengan prinsip syariah (Putri, 2019).
Menjalankan suatu perjanjian, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketetnuan atau peraturan yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah dan tidaknya satu transaksi.  Perbedaan antara rukun dan  syarat  menurut  ulama  Ushul  Fiqh,  bahwa  rukun  merupakan  sifat  yang  kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan  sifat  yang  kepadanya  tergantung  keberadaan  hukum,  tetapi  ia  berada  diluar hukum itu sendiri (Mutholi’ah, 2020) .
Jumhur  ulama  berpendapat,  bahwa  rukun  akad  adalah  al-aqidin  (orang-orang  yang berakad),  mahllul  aqd  (benda-benda  yang  diakadkan),  dan  sighat  al-aqd  (ijab  dan  qabul). Sementara menurut T.M Hasbi Ash- Shiddiqy, menambahkan satu rukun lagi yaitu maudhu’ul ‘aqd (tujuan atau maksud mengadakan akad), keempat rukun tersebut merupakan komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.
a. Al-aqidin (orang-orang yang berakad)
b. Mahllul aqd (objek akad)
c. Sighat al- ‘aqad (ijab dan qabul)
d. Maudhu ‘al - ‘aqad (tujuan atau maksud mengadakan akad)
Kesepakatan apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka sudah dapat dikatakan  sebagai  akad  karena  substabsi  dari  akad  sudah  ada,  namun  akad  baru  dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat akad (Widjaatmadja & Solihah, 2019). Adapun yang menjadi  syarat  sahnya  suatu  akad  adalah  syarat  umum  yaitu  syarat  yang  wajib  sempurna wujudnya  dalam  sebagai  akad,  dan  syarat  khusus  yaitu  syarat-syarat  yang  bersifat  sebagai idhafi  (tambahan)  yang  harus  ada  disamping  syarat  umum  (Syafar,  2017).      Adapun  yang menjadi syarat umum adalah sebagai berikut:
a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya.
b. Adanya sesuatu yang menjadi objek dalam akad
c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syarak
d. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul, maksudnya ijab itu harus dibarengi dengan qabul
e. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis
f. Tujuan akad itu jelas, misalnya dalam akad jual beli tujuannya utuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.
Adapun selain syarat umum yang ada pada sebuah akad, ada pula syarat khusus yang harus di penuhi dalam sebuah akad, yaitu saksi dalam akad hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surah al- Baqarah ayat 282, yaitu: “Ha i orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan….persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perem puan” (Q.S al -baqarah : 282) .
Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi menjadi tiga jenis akad, yaitu akad sah, akad fasad/fasid (rusak) dan  akad yang batal/bathil.   Bersadarkan Pasal 28 KHES,  akad  sah  adalah  akad  yang  terpenuhi  rukun  dan  syarat-syaratnya.  Akad  yang  rusak adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena  pertimbangan maslahat.  Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.
Shihah (sah) ialah sesuai dengan perintah syarak. Shahih ialah sesuatu yang sempurna rukun dan syaratnya sama seperti yang dituntut oleh syarak. . Adapun yang dimaksud dengan akad bathil (batal) menurut ulama Hanafi ialah akad yang mengandung kecacatan pada asas akad, baik cacatnya itu ada pada rukun, pada lafaz akad, atau pada dua pihak yang melakukan akad atau ada barang yang menjadi objek akad. Akad seperti ini tidak melahirkan efek syari apa pun. Adapun yang dimaksud akad fasid (rusak) menurut ulama Hanafi ialah akad yang mengandung kecacatan pada salah satu sifat kontrak. Seperti cacat pada salah satu syaratnya, bukan pada rukunnya (Fadhli, 2018).
Akad ada yang bersifat tunai, dan ada yang bersifat tidak (non) tunai. Pada akad yang bersifat tunai, saksi bukanlah syarat yang wajib ada. Sebab pada akad tunai, seketika setelah akad  selesai  dilakukan,  maka  selesai  pula  hubungan  antara  orang-orang  yang  berakad. Berbeda dengan akad tidak tunai yang walaupun akad sudah selesai dilaksanakan, tetapi ada hal  lain  yang  masih  menggantung  antara  orang-orang  yang  berakad  sebab  akad  yang dilakukan  adalah  utang  piutang  atau  tidak  tunai,  sehingga  harus  dihadirkan  saksi  untuk menyaksikan  akadnya.  Sebab  akad  tidak  tunai  lebih  berpotensi  terjadi  permasalahan dibandingkan dengan akad tunai.
Dasar hukum saksi memiliki keterkaitan dengan akad adalah Surah al-Baqarah ayat 282. Adapun ayat tersebut merupakan ayat yang mewajibkan hadirnya saksi dalam akad (terutama pada akad tidak tunai), sehingga saksi merupakan salah satu syarat dalam akad sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282. Sebagai salah satu syarat dalam akad, maka apabila saksi dalam akad tidak terpenuhi, maka akan dapat menimbulkan suatu konsekuensi pada akad yang dilakukan, yaitu akad dapat menjadi fasid atau rusak. Sebab saksi merupakan salah syarat wajib dalam akad, sehingga apabila syarat tidak terpenuhi maka hal tersebut dapat berpengaruh pada keabsahan suatu akad.
Penggunaan saksi dalam suatu akad adalah sangat penting adanya, merupakan salah satu syarat wajib dalam akad. Sehingga apabila syarat tersebut tidak terpenuhi sesuai sengan ketentuan yang ada, maka akad tersebut tidak dapat menjadi akad yang sah, melainkan akan menjadi akad yang fasid (rusak) (Rahman et al., 2022).
Pada  suatu  akad,  saksi  merupakan  syarat  wajib  yang  harus  ada.  Hal  tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 mengenai saksi dalam akad. al- Qur’an mensyaratkan menggunakan dua orang saksi laki -laki dalam suatu akad, akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka,  dalam  kondisi  seperti  ini  syariat  memberikan  kemudahan  dengan  menjadikan perempuan sebagai saksi.
Dapat  diterimanya  kesaksian  perempuan  dalam  masalah  ini  karena  mereka  telah memenuhi  kriteria  untuk  menjadi  saksi.  Adapun  alasan  harus  ada  dua  perempuan  sebagai ganti satu laki-laki adalah karena wanita (biasanya) kurang tepat dalam menceritakan sesuatu karena faktor lupa, sebagaimana dalam Surah al- Baqarah ayat 282, “…..agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya ……” (Q.S 2:282)
Adapun saksi sebagai suatu syarat yang harus ada dalam akad sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 282, maka apabila tidak adanya saksi dalam suatu akad, maka dapat mengakibatkan akad tesebut mejadi fasid atau rusak. Sebab apabila syarat akad  tidak  terpenuhi,  maka  akad  tersebut  akad  menjadi  rusak.  Berbeda  jika  yang  tidak terpenuhi itu adalah rukun, maka akad tersebut menjadi batal.
Menurut  jumhur  ulama,  fasid  diartikan  sebagai  tidak  cukupnya  syarat  pada  suatu perbuat an.    Menurut  Mazhab  Syafi’i,  fasid  berarti  tidak  dianggap/  diperhitungkan  suatu perbutan  sebagaimana  mestinya  sebagai  akibat  dari  adanya  kekurangan/  cacat  (al-khalal)
padanya. Dengan demikian, sesuatu yang dinyatakan fasid (fasad/rusak) adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syarak.
Adapun  terkait  dengan  akad  perbankan  yang  tidak  menggunakan  saksi  perempuan sebagaimana dengan ketentuan yang ada dalam al- Qur’an, maka akad tersebut termasuk akad yang fasid (rusak). Akad yang fasid tidak melahirkan akibat hukum apapun sampai akadnya menjadi sah (Ijah et al., 2021). Akad yang fasid dapat menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum jika diperbaiki dengan cara menambah syarat akad yang kurang, dalam hal ini adalah menambah saksi perempuan sebagaimana ketentuan dalam al- Qur’an.
Jika akad fasid dapat diperbaiki dengan cara memasukkan syarat akadnya yang kurang agar dapat menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan akad bathil, jika ingin menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum, maka akadnya harus diulang dari awal, sebab akad yang bathil tidak dapat diperbaiki, tetapi harus diulang.

## SIMPULAN
1. Hukum Islam mengatur tentang saksi perempuan. Saksi perempuan diakui untuk masalah kewanitaan  dan  keluarga.  Untuk  masalah  pidana,  kesaksian  perempuan  tidak  diterima. Adapun dalam masalah harta, kesaksian perempuan dapat diterima tetapi nilainya sama dengan setengah dari kesaksian laki-laki, dasar hukumnya adalahsurat al-Baqarah ayat 282. Perempuan  yang  menjadi  saksi,  harus  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditentukan,  yaitu berakal, merdeka, Islam, melihat, bisa berbicara dan adil.
2. PT. BSM Gajah Mada Medan tidak mendudukkan saksi sebagai syarat yang penting dalam suatu  akad,  hal  ini  dilihat  dari  akad-akad  yang  ditandatangangi  tidak  mengikutsertakan saksi. Selain itu PT. BSM Gajah Mada Medan juga hanya membuat ketentuan secara umum tentang yang bertindak sebagai saksi dalam akad, yaitu kepala cabang, manager, marketing dan administrasi. Peraturan tentang saksi perempuan dalam akad di PT. BSM Gajah Mada Medan tidak diatur secara khusus.
3. Pada Hukum Islam, syarat adanya saksi dalam akad adalah mutlak untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan al-Baqarah ayat 282. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul jika saksi dalam akad tidak terpenuhi, khususnya perempuan, dapat mengakibatkan akad tersebut menjadi fasid (rusak).

## DAFTAR PUSTAKA
Achda, M. (2019). Relevansi Hukum Islam Tentang Saksi Instrumenter Akta Autentik Dalam Akad Perbankan Syariah. Universitas Gadjah Mada.
Akmal, B. (2021). Penerapan Akad Wakālah Dalam Pembiayaan Murāba ḥ ah Pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri. Uin Ar- Raniry. Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/19018
Asril, P. G. (2020). Penggunaan Saksi Perempuan Dalam Akad Perbankan (Studi Di Pt. Bank Syariah  Mandiri  Cabang  Medan  Gajah  Mada).  Universitas  Sumatera  Utara. Https://Repositori.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/53396
Devianita. (2022). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(1), 43 – 55. Https://Doi.Org/10.54045/Mutawazin.V2i1.115
Elvina,  S.  (2021). Analisis  Resiko  Investasi  Dengan  Menggunakan  Metode  Var  Pada  Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. Uin Raden Intan Lampung.
Fadhli, M. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Dalam Lembaga Pendidikan Islam. At- Ta’dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam , 116 – 127.
Fardillah, F. (2021). Konsep, Nilai Dan Ekonomi Dalam Islam. Perbankan Syariah Indonesia, 1,
2.
Fitri, M. H. (2019). Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Di Perbankan Syariah. Universitas Islam Sultan Agung.
Husin,  A.  K.  (2019). Analisis  Penerapan  Akad  Natural  Certainty  Contract  (Ncc)  Dalam Menanggulangi Risiko Pada Pembiayaan Ijarah Di Bank Syariah (Studi Pada Pt. Bpr Syariah Kotabumi). Uin Raden Intan Lampung. Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/13057
Ijah, T., Florentinus, T. S., & Sudana, I. M. (2021). The Quality Assurance Of Islamic Boarding School Based On Total Quality Management (Tqm). Educational Management, 10(1), 42 – 49. Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Eduman/Article/View/41437
Kusuma  Wardhana,  A.  (2022).  Janji  (Wa’ad)  Sebagai  Jaring  Pengaman  Pada  Transaksi
Keuangan Dan Bisnis Syariah. Jurnal Keislaman, 5(1), 124 – 132. Https://Doi.Org/10.54298/Jk.V5i1.3412
Mutholi’ah,  D.  S.  (2020). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Spp  (Simpan  Pinjam Kelompok Perempuan) Dalam Program Pnpm-Mp (Studi Kasus Di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri). Iain Kediri.
Nugraha, A. (2022). Aplikasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi  Kasus  Bank  Mandiri  Dan  Bank  Muamalat). Istismar,  5(01),  50 – 59. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.32764/Istismar.V4i1.2842
Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018).  Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.
Orlando,  G.  (2021).  Konsep  Gender  Pada  Saksi  Akta  Dalam  Pembuatan  Akta  Syariah  Oleh
Notaris Di Kabupaten Labuhanbatu Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 5(2).
Putri, M. D. (2019). Analisis Penerapan Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah  (Studi  Kasus  Pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (Bprs)  Hasanah  Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Rahman, A., Dzunur’aini, R., & Nur’aini, I. (2022). Knowledge Management As An Effort To Develop Learning Organizations In Islamic Educational Institutions. Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(1), 92 – 102. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31538/Ndh.V7i1.2065
Rofiqoh, S. N. I., Ratnasari, R. T., Alimin, A., Ala’uddin, M., Mas’udi, T., Rufaidah, A., & Hasib, F.
F.  (2022).  Pengaruh  Pembiayaan  Bank  Syariah  Terhadap  Laba  Dan  Biaya  Operasional Periode Covid-19: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia. Jpsda: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2(1), 60 – 71.
Soleh, M., Yasin, Z., & Yusuf, H. (2022). Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia. Qonuni:  Jurnal  Hukum  Dan Pengkajian Islam, 2(01), 15 – 24.
Syafar,  D.  (2017).  Teori  Kepemimpinan  Dalam  Lembaga  Pendidikan  Islam. Tadbir:  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5(1), 147 – 155.
Wanza, A. T., & Hamang, N. (2022). Bai’inah Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah. Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah, 4(2), 83 – 93. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35905/Banco.V4i2.2650
Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah. Inteligensia Media.
Windy Astuti, N. R., & Oktapianti, M. S. (2023). Mekanisme Penggunaan Akad Murabahah Dalam  Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  Pada  Pt.  Bank  Syariah  Indonesia  Kc  Purwakarta Gandanegara. Jammiah  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Syariah),  3(1),  28 – 51. Https://Doi.Org/10.37726/Jammiah.V3i1.459
Yusran,  M.  (2018). Penerapan  Akad  Mudarabah  Muthlaqah  Pada  Tabungan  Mabrur  Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Institut Agama Islam Negeri Palopo.