ANALISIS PERATURAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDIT (UCPDC) REVISI 600 DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM
ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADE REGULATION OF THE UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDIT (UCPDC) REVISION 600

## IN ISLAMIC ECONOMIC REVIEW
Rian Alfi 1a T.Rifqy Thantawi 2
1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770.
2 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770
(DiterimaolehDewanRedaksi:16 -02-2014) (Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi:01-06-2015 )

## ABSTRACT
Letter  of  Credit  (L/C)  is  the  most  popular  payment  method  in  the  world. International  Chamber  of  Commerce  (ICC)  issued  the  Uniform  Customs  And  Practice  For Documentary  Credit  (UCPDC)  as  a  rule  to  adjust  the  L/C.  Currently  prevailing  UCPDC  is UCPDC revised 600 in 2007 which known as UCP 600.
The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  method.  The  primary data in this research are all contained in articles of the UCP 600. while secondary data are textbooks,  journals,  thesis,  articles,  magazines,  newspapers  and  some  data  from  the website that related to UCP 600, international trade and Islamic jurisprudence.
Based on these results there are at least 5 articles which are contrary to Islamic law. Among them the first is article 4 whichhave problem in the contract. The second is article 5which prohibits the bank to deal with goods when banks can act as a buyer in a contract variation  that  allowed  in  the  DSN  MUI fatwa.  The  third  is  article  7  which  allow  payment before  matching  the  goods  with  documents.  The  fourth  is  article  13  which  requires  the issuing bank to pay penalty with interest on a condition.
Keyword : Uniform Customs And Practice For Documentary Credit (UCPDC) Revision 600, UCP 600

## ABSTRAK
Letter  of  Credit  (L  /  C)  adalah  metode  pembayaran  yang  paling  populer  di  dunia. International  Chamber  of  Commerce  (ICC)  mengeluarkan  Uniform  Customs  Dan  Praktek Untuk  Documentary  Credit  (UCPDC)  sebagai  aturan  untuk  menyesuaikan  L  /  C.  Saat  ini berlaku UCPDC adalah UCPDC revisi 600 pada tahun 2007 yang dikenal sebagai UCP 600. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Data primer  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  yang  terkandung  dalam  pasal-pasal  UCP  600. sedangkan data sekunder adalah buku teks, jurnal, tesis, artikel, majalah, surat kabar, dan beberapa  data  dari  website  yang  berhubungan  dengan  UCP  600,  perdagangan internasional dan hukum Islam.
Berdasarkan  hasil  ini  setidaknya  ada  5  artikel  yang  bertentangan  dengan  hukum Islam. Di antara mereka yang pertama adalah pasal 4 masalah whichhave dalam kontrak.
Yang kedua adalah artikel 5which melarang bank untuk berurusan dengan barang-barang ketika  bank  dapat  bertindak  sebagai  pembeli  dalam  variasi  kontrak  yang  diperbolehkan dalam  fatwa  DSN  MUI.  Yang  ketiga  adalah  pasal  7  yang  memungkinkan  pembayaran sebelum  mencocokkan  barang  dengan  dokumen.  Yang  keempat  adalah  pasal  13  yang mewajibkan bank penerbit untuk membayar denda dengan bunga kondisi.
Kata kunci: Uniform Customs Dan Praktek Untuk Documentary Credit (UCPDC) Revisi 600, UCP 600
Rian  Alfi.  2014.    Analisis  peraturan  perdagangan  Internasional  Uniform  Custums  and Practice For Documentary Credit (UCPDC) Revisis 600 dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Jurnal Nisbah (1): 23-37.

## PENDAHULUAN
Perdagangan  internasional  terjadi  karena berbagai alasan, diantaranya adalah terjadi karena suatu negara membutuhkan barang yang tidak dapat tercukupi oleh penawaran dalam  negeri,  atau  bahkan  disebabkan karena  tidak  tersedianya  barang  tersebut di  dalam  negeri.  Banyak  negara  berusaha menspesialisasikan pada satu atau beberapa produk. Dalam 50 tahun terakhir ini perdagangan internasional pun semakin berkembang.
Saat  ini  perdagangan  internasional dilakukan  dengan  menggunakan  jasa perantara  bank.  Jasa  perbankan  dipakai agar  perdagangan  lebih efektif  dan  efisien. Terdapat banyak instrumen yang disediakan oleh bank yang dapat digunakan  dalam  menyelesaikan  transaksi perdagangan internasional. Dengan memperhatikan segala risiko yang mungkin  terjadi  dalam  perdagangan internasional,  banyak  importir    yang menggunakan sarana Letter of Credit (L/C) yang  disediakan  oleh  bank,  dalam menyelesaikan  pembayaran.  L/C  dianggap sebagai  sarana  yang  paling  aman  dalam melindungi  kepentingan  pembeli  maupun penjual dalam perdagangan internsional. ( Warsidi, 2003 ).
Berkaitan  dengan  L/C  ini,  Kamar Dagang  Internasional  atau Internasional Chamber  of  Commerce (ICC)  yang berkedudukan di Paris telah mengeluarkan aturan  yang  disebut Uniform  Customs  and Practices
for Documentary Credit
(UCPDC).Dimana  UCPDC  ini  telah  terbit sebanyak  tiga  kali,  yaitu  revisi  300  pada tahun  1983,  kemudian  revisi  500  terbit tahun  1993  dan  revisi  600  terbit  tahun 2007  dan  berlaku  sampai  saat  ini.  Istilah yang  sering  dipakai  dalam  menyebut UCPDC  revisi  terakhir  tahun  2007  ini adalah UCP 600 ( Warsidi, 2003 ). UCP 600 tersebut  terdiri  dari  39  artikel  atau  pasal mengenai aturan perdagangan internasional. Bank  sebagai  perantara  memberikan instrument
L/C untuk memenuhi kebutuhan  importir  dalam  melakukan transaksi  jual  beli.  UCP  600  menjadi ketentuan  yang  mengikat  semua  pihak yang  terlibat  dalam  L/C,  kecuali  jika  L/C menyatakan dengan tegas bahwa L/C tidak mengacu kepada UCP 600. Termasuk bank syariah  disini,  keterlibatannya  dalam perdagangan  internasional  juga  perlu mematuhi  aturan  yang  tertera  di  UCP  600 yang memang merupakan aturan konvensional.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, perlu  diketahui  sampai  saat  ini  belum  ada satu  pun  lembaga  yang  membuat  aturan mengenai  perdagangan  internasional  yang sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Sehingga tidak  ada  pilihan  lain  bagi  bank  syariah untuk mematuhi UCP 600 sebagai pedoman dalam keterlibatanya diperdagangan internasional.  Sesuai  dengan  kaidah  fiqih, “Kondisi  darurat  membolehkan    sesuatu yang terlarang” dan kaidah “Apa yang tidak bisa  dikerjakan  seluruhnya  maka  jangan ditinggalkan seluruhnya”.
UCP  600  dianggap  sebagai  aturan yang  paling  lengkap  untuk  perdagangan internasional.  Namun,  sebagai  seorang muslim  tentu  sebaiknya  kita  harus menelaah secara mendalam karena UCP ini adalah  aturan  konvensional.  Sehubungan dengan hal tersebut perlu penelitian untuk mengetahui  artikel-artikel  apa  saja  dalam UCP  600  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah  dan  yang  bertentangan  dengan prinsip  syariah.  Sudut  padang  ekonomi Islam dipakai dalam mencari jawaban atas permasalahan ini.
Allah  berfirman  dalam  Al-Qur’an Surat Al-baqarah ayat 208 yang artinya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan,  dan  janganlah  kamu  turut langkah-langkah  syaitan.  Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”
Kemudian Allah berfirman pula masih dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  275  yang artinya:
“…. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….”
Dari  petikan  dua  ayat  di  atas  tentu menjadi  suatu  motivasi  bagi  kita  umat Islam  untuk  taat  terhadap  aturan  Islam secara menyeluruh. Perdagangan internasional  atau  jual  beli  internasional adalah  kegiatan  yang  telah  Allah  halalkan. Namun,  melihat  UCP  600  merupakan aturan  dari  lembaga  konvensional  dalam perdagangan internasional, maka perlu kita teliti  artikel-artikel  dalam  UCP  600 tersebut untuk memilah mana artikel yang tidak  bertentangan  dengan  syariat  Islam dan mana yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas dilakukanlah  penelitian  untuk  mengkaji kesesuaian  UCP  600  dengan  Ekonomi Islam.  Dalam  menghadapi  permalahan  ini, keadaan  darurat  memaksa  bank  syariah untuk mengikuti UCP 600 sebagai pedoman dalam  perdagangan  internasional  karena UCP  600  dianggap  sebagai  aturan terlengkap yang pernah ada. Namun karena UCP  600  adalah  produk  internasional sehingga  perlu  dilakukan  penelitian  untuk
menganalisis  UCP  600  dalam  tinjauan ekonomi  Islam.  Rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah artikel-artikel apa saja dalam  UCP  600  yang  tidak  sesuai  dengan prinsip syariah.
Bertitik  tolak  dari  rumusan  masalah yang  telah  dipaparkan,  Penelitian  ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui artikel-artikel  dalam  UCP  600  yang  tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

## MATERI DAN METODE
Kebiasaan Internasional sebagai Sumber Hukum Internasional
Menurut  pasal  38  Piagam  Mahkamah Internasional  dijelaskan  sumber  hukum internasional  apa  saja  yang  menjadi  dasar Mahkamah  Internasional  dalam  mengadili suatu  perkara,  sumber  hukum  tersebut antara  lain  (  Black,  1979  ).  (1)  Perjanjian Internasional;  (2)  Prinsip  Hukum  Umum; (3)  Keputusan  Pengadilan  dan  Pendapat Para  Sarjana  Terkemuka  di  Duni;  dan  (4) Kebiasan Internasional.
Suatu  kebiasaan  internasional  dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional  apabila  terpenuhi  dua  unsur yang  berupa  unsur  material  dan  unsur psikologis.  Yang  dimaksud  dengan  unsur material  adalah  harus  terdapatnya  suatu kebiasaan,  yaitu  tindakan  yang  dilakukan berulang-ulang  dengan  cara  yang  sama, yang  bersifat  umum.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  unsur  psikologis  adalah bahwa  kebiasaan  itu  harus  diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional  yang  berhubungan  dengan hukum internasional. ( Warsidi, 2003 ).
Letter of Credit Letter  of  Credit (L/C)  atau  biasa disebut surat kredit berdokumen merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan bank atas permintaan importir dalam  transaksi  dagang  internasional  ( Nazir,  2004  )  Sedangkan  menurut  Bank Indonesia, L/C merupakan janji dari issuing bank untuk  membayar  sejumlah  uang kepada  eksportir  sepanjang  ia  dapat
memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut. ( Black, 1979 ).
L/C  adalah  produk  dari  ICC  yang diatur oleh UCP 600. L/C merupakan salah satu  jasa  bank  dalam  hal  transaksi perdagangan internasional. Berbeda dengan  perdagangan  dalam  negeri,  dalam perdagangan luar negeri dengan menggunakan  L/C,  bank  akan  dihadapkan pada  berbagai  masalah,  seperti  (1)  letak geografis;  (2)  hukum  dan  politik  setiap negara  yang  berbeda;  (3)  bahasa  yang berbeda;  (4)  mata  uang;  (5)  risiko  suatu negara. ( Black, 1979 ).
Dalam  perbankan  syariah  dikenal juga  L/C  Syariah.  DSN  mendefinisikan  L/C impor  syariah  dan  L/C  ekspor  syariah  di fatwa  yang  berbeda.Pada  Fatwa  DSN 34/DSN-MUI/IX/2002: Letter  of  Credit (L/C)  Impor  Syari'ah  disebutkan  bahwa, Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat  pernyataan  akan  membayar  kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan  importir  dengan  pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
Kemudian  Fatwa  DSN  35/DSN- MUI/IX/2002: Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah: Letter  of  Credit (L/C)  Ekspor Syariah  adalah  surat  pernyataan  akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan  oleh  bank  untuk  memfasilitasi perdagangan  ekspor  dengan  pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

## Perdagangan Internasional Terkini
Aturan yang berlaku secara umum di dunia  perdagangan  internasional  adalah United
Customs and Practices for Documentary Credit (UCP 600). UCP 600 ini merupakan  seperangkat  kebiasaan  dan praktik  dalam  perdagangan  internasional yang  dijadikan  baku  oleh International Chamber  of  Commerce (ICC),  organisasi bisnis dunia yang berbasis di Paris. Saat ini UCPD yang berlaku adalah UCP 600 terbaru revisi 600 atau biasa disebut UCP 600.
Adapun  UCP  600  adalah  seperangkat ketentuan  yang  berlaku  terhadap  setiap
documentary  credit (termasuk,  hingga perluasan  terhadap  mana  UCP  boleh berlaku, setiap Standby Letter of Credit ) bila teks  credit  mengindikasikan  secara  tegas bahwa  credit  tunduk  pada  UCP  ini.  UCP mengikat  kepada  semua  pihak  kecuali dengan  tegas  dimodifikasi  atau  tidak diberlakukan oleh kredit. ( ICC, 2007 ).
StanbyLetter of  Credit yang dimaksud dalam  definisi  UCP  600  di  atas  adalah setiap  perjanjian,  tanpa  memandang apapun  namanya  atau  uraiannya,  dimana suatu  bank  ( issuing  bank ),  bertindak  atas permintaan dan instruksi seorang nasabahnya ( applicant atau atas kemauannya sendiri).
Jenis-Jenis L/C Jenis-jenis  L/C  dikenal  menurut pendekatan  yang  dilakukan  menurut penerbitnya, bentuk, syarat, cara pembayaran, hak beneficiary , serta perjanjiannya  (  Malayu,  2004  ).  Jenis-Jenis L/C tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menurut  Penerbitnya:  (1) Mercant L/C; (2) Banker L/C
2. Menurut  Bentuknya:  (1) Revocable L/C; (2) Irrevocable  L/C ;  (3) Irrevocable and confirmed L/C.
3. Menurut Syarat-Syaratnya: (1) Documentary  L/C ;  (2) Open  (clean) L/C.
4. Menurut  Cara  Pembayarannya:  (1) Sight L/ C; (2) Usance (term) L/C.
5. Menurut Hak Beneficiary:
(1)
Transferable L/C ; (2) Non-transferable L/C.
6. Menurut Perjanjiannya: (1) Restricted (straight) L/ C; (2) General L/C.
7. Menurut  Jenis  L/C  Khusus:  (1) Aflopend  L/C ;  (2) Revolving  L/C ;  (3) Back to back L/C ; (4) Red Clause L/C ;
(5) Green Clause L/C ; (6) Negociering L/C ;  (7) Confirmed  Negociering  L/C ; (8) Unconfirmed  Negociering  L/C ;  (9) Standby L/C.
1) dokumen-dokumen transaksi impor;
2) Besar ujrah harus  disepakati  di awal  dan  dinyatakan  dalam
bentuk  nominal,  bukan  dalam bentuk persentase;
3) Hutang kepada eksportir dialihkan  oleh  importir  menjadi
hutang  kepada  bank  dengan meminta bank membayar kepada eksportir  senilai  barang  yang diimpor.

## Pihak-Pihak  Yang  Terlibat  dalam Transaksi L/C
Dalam  transaksi  L/C  pihak-pihak yang  terlibat  adalah  sebagai  berikut: (Warsidi, 2003)
1. Pemohon  ( Applicant ),  yaitu  pihak yang  memohon  untuk  diterbitkan L/C  yang  dalam  hal  ini  umumnya adalah pembeli/importir.
2. Bank Penerbit ( Issuing Bank ), yaitu bank yang atas permintaan Applicant menerbitkan L/C.
3. Penerima ( Beneficiary ), yaitu pihak kepada siapa L/C
diterbitkan/diperuntukkan  yang dalam hal ini adalah eksportir.
4. Bank  Penerus  ( Advising  Bank ), yaitu  bank  yang  melakukan otentikasi  atas  L/C  yang  diterima dan menginformasikan beneficiary mengenai  penerimaan L/C tersebut.
5. Bank  yang  ditunjuk  ( Nominated Bank ),  yaitu  bank-bank  yang dipilih dalam sales contract seperti misalnya  bank  yang  melakukan negosiasi  (selanjutnya  disebut negotiating bank ), melakukan konfirmasi (selanjutnya disebut confirming  bank )  dan  lain- lain.
6. Bank  Penegosiasi  ( Negotiating Bank ), yaitu bank yang melakukan
negosiasi/pengambil-alihan atas dokumen  ekspor  dan  karenanya membayar terlebih dahulu kepada beneficiary dan untuk selanjutnya  menagih  pembayaran kepada issuing bank .
7. Bank  Pengkonfirmasi  ( Confirming
Bank )  yaitu  bank  yang  memberikan konfirmasi atau
jaminan kepada beneficiary apabila issuing bank tidak  melakukan  pembayaran
sebagaimana  yang  diperjanjikan dalam L/C.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu tentang UCP 600 atau tentang L/C syariah dilakukan oleh:
1. Sharifah  Faigah  Syed  Alwi  (Centre of  Finance  ),  Uzaimah  Ibrahim (Ahmad  Ibrahim)  &Mohd  Fuad Sawari  dari  negara  Malaysia dengan  judul  penelitiannya,  “ An Issue  on  Uniform  Customs  and Practice  for  Documentary  Credits (UCP)  No  600  for  Islamic  Letter  of Credit ”disampaikan pada International Conference on Economics  and  Business  Research 2013  (ICEBR  2013).Tujuan  dari makalah ini adalah untuk memperjelas masalah pada beberapa  artikel  dari  UCP  600 sebagai  aturan  yang  mengatur L/C Wakalah dan  L/C Murabahah . Pada  saat  yang  sama,  tulisan  ini membahas praktek beberapa bank syariah  di  Malaysia  menghadapi masalah ini.
Sebagai hasilnya, penelitian tersebut  menemukan  masalah pada  UCP  600  untuk  L/C  Syariah yang  adalah  masalah  kekurangan dalam  menangani  semata-mata dengan dokumen untuk LC Wakalah dan LC Murabahah tanpa memeriksa kondisi barang. Penelitian  tersebut  menganalisis dengan  menentukan  apakah  hal tersebut  sesuai  dengan  prinsip syariah.  Terakhir,  solusi  untuk menyelesaikan  masalah  pada  UCP 600  untuk  L/C  Syariah  dianjurkan untuk Bank Negara Malaysia.
2. Ahmad  Azam  Othman  Phd  & Akhtarzaite  Abdul  Aziz  Phd  dari International  Islamic  University Malaysia, dengan judul
penelitiannya, “ Principle of
Autonomy  in  Letter  Of  Credit  (L/C) –  An  Overview  From  Legal  and Shariah  Perspective ”  disampaikan pada  International  Conference  on Economics  and  Business  Research 2013  (ICEBR  2013).  Penelitian  ini bertujuan  ini  bertujuan  untuk menjelaskan makna prinsip otonomi,  sifat  dan  latar  belakang. Pertama  menyoroti  pentingnya prinsip  otonomi  dalam  transaksi LC. Selanjutnya,
membahas kerangka  hukum  prinsip  otonomi mana  sampai  batas  tertentu, perbandingan  antara  artikel  yang relevan  di  UCP  500  dan  600  yang disorot. Selanjutnya, diskusi berfokus  pada  kasus-hukum  yang relevan  di  mana  prinsip  otonomi secara  signifikan  berlaku  dalam transaksi  LC.  Terakhir,  membahas masalah  kepatuhan  syariah  dalam penerapan prinsip ini dalam LC. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah konsep  otonomi  harus  dilihat untuk  dapat  diterapkan  dalam kontrak  syariah  atas  (wakalah, murabahah dan musharakah)
untuk  memastikan  kepraktisan serta mempertahankan
karakteristik khasnya. Dengan kata lain,  otonomi  dan  prinsip-prinsip syariah  harus  mampu  secara bersamaan  berdampingan  untuk membentuk  holistik  L/C  Syariah sebagai instrumen untuk menjamin  pembayaran  oleh  bank. Jika hal ini gagal, L/C Syariah akan menjadi  tidak  menarik  hanya karena  kewajiban  melakukan  oleh bank pasti dikompromikan. Hal ini tampaknya  untuk  menghancurkan maksud dan tujuan dari Instrumen L/C.

## Kerangka Pemikiran
Dalam meneliti kandungan UCP 600 ini,  peneliti  mencoba  untuk  melakukan tinjauan  ekonomi  Islam  terhadap  UCP  600 dengan  memakai  beragam  referensi kemudian memisahkan antara bagian mana dari  UCP  600  yang  sesuai  dengan  Syariat Islam  dan  bagian  mana  yang  tidak  sesuai dengan Syariat Islam. Hasil penelitian nanti diharapkan akan berguna sebagai masukan bagi dunia perbankan syariah atau lembaga terkait  demi  meningkatkan  kepatuhan umat Islam kepada syariat Islam khususnya di  dunia  perbankan  syariah.  Adapun kerangka  pemikiran  tersebut,  dapat digambarkan dalam bagan berikut.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian Jenis Penelitian dan Analisis Data Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif.  Objek  penelitian  ini  adalah  UCP 600  yang  dikeluarkan  oleh International Chamber  of  Commerce tahun  2007.  Lebih spesifiknya  objek  penelitian  ini  adalah semua  pasal  yang  ada  dalam  UCP
600.Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah semua  pasal  yang  terkandung  dalam  UCP 600.  Dan  yang  menjadi  sampel  adalah populasi penelitian.
Data  primer  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  semua  artikel  yang terkandung  dalam  UCP  600  yang  telah diterjemahkan  dari  bahasa  Inggris  ke bahasa Indonesia. Sedangkan data sekunder  dalam  penelitian  ini  bersumber
dari  buku  teks,  litertatur,  materi  kuliah, artikel,  jurnal,  skripsi  lain  memiliki hubungan serta sumber lain yang berkaitan erat  dengan  dengan  pembahasan  masalah ini.
Peneliti  mengumpulkan  data  yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya pengumpulan data berupa Dokumen  UCP 600 itu sendiri yang  diperoleh  dari  situs International Chamber  of  Commerce, buku  teks  dan literatur  lain  yang  menerangkan  aturan ekonomi  Islam  yang  berkaitan  dengan perdagangan  internasional  atau  yang berhubungan  dengan  jual  beli;  penelitian pustaka; dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hal-Hal  yang  Dibahas  dalam  Setiap Artikel UCP 600 Berikut  ini  adalah  keterangan  mengenai hal-hal  yang  dibahas  dalam  setiap  artikel dalam UCP 600.
1. Artikel  1  :  menjelaskan  tentang definisi  UCP 600.
2. Artikel  2  :  menjelaskan  pihak- pihak yang  terlibat  dalam  L/C  dan beberapa  istilah  yang  digunakan dalam  L/C.  Diterangkan  definisi dari Advising  Bank,  Applicant, Banking Day, Benefeciary, Complying presentation, Confirmation,  Confirming  Bank,
Credit,  Honour,  Issuing  Bank, Negotiations,  Nominated  Bank, Presesntation, dan Presenter.
3. Artikel 3 : menjelaskan tujuan dari UCP  600  berkenaan  dengan persyaratan  autentitas dan  sahnya dokumen, keterangan pengelompokkan  cabang  bank  di negara berbeda ke dalam kelompok bank yang berbeda pula.
4. Artikel  4  :  menjelaskan  hubungan bank  dengan  kontrak  yang  dibuat antara applicant dan beneficiary dan  hubungan beneficiary dengan
kontrak  yang  dibuat  antara applicant dengan issuing bank . 5. Artikel  5  :  menjelaskan  bahwa bank-bank hanya berurusan dengan  dokumen-dokumen,  tidak dengan barang atau jasa.
6. Artikel 6 : menjelaskan kewajiban- kewajiban  yang  harus  dipenuhi dalam  L/C  yang  berhubungan dengan ketersediaan, tanggal jatuh tempo dan tempat Presentasi L/C.
7. Artikel  7  :  menjelaskan  tanggung jawab issuing bank .
8. Artikel  8  :  menjelaskan  tanggung jawab confirming bank .
9. Artikel  9  :  menjelaskan  tentang penerusan kredit dan perubahannya. 10. Artikel 10 : menjelaskan perubahan L/C. 11. Artikel 11 : menjelaskan teletransmisi, pre  advised  credit dan perubahannya.
12. Artikel 12 : menjelaskan kewajiban nominated bank.
13. Artikel  13  :  menjelaskan  aturan reimbursmen antar bank.
14. Artikel  14  :  menjelaskan  standar untuk pemeriksaan dokumen.
15. Artikel 15 : menjelaskan kewajiban setelah presentasi yang sesuai.
16. Artikel  16  :  menjelaskan  dokumen diskrepansi (adanya ketidakcocokan atau ketidaksesuaian  pada  dokumen), persetujuan yang berkaitan dengannya  dan  kewajiban  dalam pemberitahuannya.
17. Artikel  17  :  menjelaskan  aturan berkaitan  dengan  dokumen  Asli dan dokumen salinan.
18. Artikel  18  :  menjelaskan  aturan yang berkaitan dengan commercial invoice . 19. Artikel  19  :  menjelaskan  dokumen pengiriman  barang  atau  dokumen barang  paling  sedikit  mencakup dua  mode  transportasi  yang berbeda.
20. Artikel  20  :  menjelaskan  aturan yang  berkaitan  dengan bill  of lading.
21. Artikel  21  :  menjelaskan  aturan yang  berkaitan  dengan non- negotiable sea waybill.
22. Artikel  22  :  menjelaskan  aturan yang  berkaitan  dengan charter party bill of lading.
23. Artikel  23  :  menjelaskan  tentang pengangkutan barang yang dikirim melalui transportasi udara.
24. Artikel  24  :  menjelaskan  tentang pengangkitan  barang  yang  dikirim melalui darat (baik dengan kendaraan bermotor ataupun dengan  kereta)  dan  melalui tranportasi air atau laut.
25. Artikel  25  :  menjelaskan  aturan dalam menggunakan
jasa pengiriman  (kurir)  yang  berkaitan dengan  kewajiban  yang  harus  ada dalam bukti penerimaan kurir dan kewajiban  yang  harus  ada  dalam mengesahan  di  pos  penerimaan barang.
26. Artikel  26  :  menjelaskan  aturan yang  berkaitan  dengan  klausul pengangkutan  barang  dan  biaya tambahan atas pengangkutan barang. 27. Artikel 27 : menjelaskan bagaimana  dokumen  pengiriman barang yang bersih.
28. Artikel  28  :  menjelaskan  aturan yang  berkaitan  dengan  dokumen asuransi pengiriman dan cakupannya. 29. Artikel  29  :  menjelaskan  aturan tentang perpanjangan jatuh tempo atau hari terakhir untuk prensentasi.
30. Artikel  30  :  menjelaskan  tentang toleransi  dalam  nilai  kredit, kuantitas dan harga barang.
31. Artikel  31  :  menjelaskan  tentang dokumen  pengiriman  barang  yang lebih dari satu.
32. Artikel  32  :  menjelaskan  aturan tentang  pengiriman  barang  yang dilakukan secara bertahap.
33. Artikel  33  :  menjelaskan  aturan tentang  waktu  presentasi  pada bank.
34. Artikel 34 : menjelaskan pembebasan tanggung jawab kepada bank atas isi dokumen dan keabsahan dokumen. 35. Artikel 35 : menjelaskan
pembebasan  tanggung  jawab  bank dalam kesalahan penafsiran istilah- istilah  teknis  dalam  dokumen barang atau dalam L/C.
36. Artikel 36 : menjelaskan kebebasan  tanggung  jawab  bank dalam keadaan force majure . 37. Artikel 37 : menjelaskan kebebasan  tanggung  jawab  bank- bank atas intruksinya kepada bank lain.
38. Artikel  38  :  menjelaskan  aturan tentang tranferable credit atau L/C yang  bisa  diteruskan  kepada second  beneficiary atau beneficiary lain.
39. Artikel  39  :  menjelaskan  tentang pengalihan  hasil  pembayaran  oleh beneficiary.
Artikel-Artikel  dalam  UCP  Yang  Perlu Dikritisidalam Tinjauan Ekonomi Islam Namun  L/C  syariah  ini  dihadapkan kepada  aturan  perdagangan  internasional produk  dari  konvensional  yaitu  UCP  600. UCP  600  adalah  produk  dari  ICC  dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan L/C konvensional.    (  Sharifah,  2013  ).  Ini kenyataan bahwa ICC tidak mengakomodir aturan-aturan  perbankan  syariah  yang diperlukan  bagi  negara-negara  muslim (Chapra,  2007).  Atau  mungkin  karena Islamic  Development  Bank melalui  OKI belum  mengajukan  draft  tentang  aturan L/C ini yang sesuai dengan syariah kepada ICC.
Pada  dasarnya  Islam  tidak  serta merta  menolak  aturan  dari  luar  Islam. Tetapi  aturan  yang  berasal  dari  luar  Islam
namun  tidak  bertentangan  Islam  seperti dalam dua kaidah fiqih ini.
“Di  mana  terdapat  kemaslahatan,  di  sana terdapat hukum Allah”
“Hukum  asal  semua  bentuk  mu’amalat adalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil yang mengharamkannya”
Berdasarkan  hal  tersebut,  ditinjau dengan  ekonomi  Islam  artikel-artikel  yang terdapat  dalam  UCP  600  dikategorikan  ke dalam dua kategori. Pertama artikel-artikel yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan Islam  dan  kedua  artikel-artikel  yang bertentangan dengan aturan Islam. Artikel- artikel  yang  bertentangan  dengan  aturan Islam tersebut di antaranya:
Artikel 4 UCP 600 “Kredit VS Kontrak (a)  Credit  menurut  sifatnya  merupakan transaksi  yang  terpisah  dari  kontrak penjualan  atau  kontak  lainnya  yang menjadi  dasar  credit.  Bank-banksama sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh  kontrak  Konsekuensinya,  janji suatu bank untuk membayar, menegosiasi  atau  memenuhi  setiap kewajiban  lainnya  berdasarkan  credit tidak  tunduk  pada  tuntutan  atau pembelaan-pembelaan  applicant  yang berasal  dari  hubungannya  dengan issuing  bank  atau beneficiary .    (b) Beneficiary sama  sekali  tidak  dapat mengikatkan  dirinya  atas  hubungan- hubungan  kontraktual  antar  bank-bank atau antara applicant dan issuing bank .”
Analisis Issuing Bank sebagai Wakil dari Applicant dalam Lalu
Lintas Pembayaran
Pada  artikel  4  poin  a  diatas, disebutkan  bahwa  bank-bank  tidak  terikat oleh  kontrak  jual  beli  antara  ekportir  dan importir.  Namun,  sesuai  dengan  hukum wakalah itu  sendiri,  bahwa  objek  yang diwakilkan  tidak  boleh  bertentangan dengan  syariah  Islam.    Untuk  menghindari hal  ini,  kegiatan  impor  yang  melibatkan
bank  syariah  dengan  L/C  impor  syariah, tentu  hanya  akan  dilakukan  jual  beli  yang sesuai  syariah.  Langkah  DSN  dalam mengeluarkan fatwa L/C impor yang salah satunya  dengan  menggunakan  akad wakalah  bil  ujrah tentu  tidak  akan berbenturan  dengan  ketentuan  UCP  600 artikel  4  poin  a  di  atas  yang  menyatakan bahwa  bank  “tidak  tunduk  pada  tuntutan atau  pembelaan-pembelaan applicant yang berasal  dari  hubungannya  dengan issuing bank atau beneficiary ”, issuing  bank hanya bertindak sebagai wakil dari applicant. Mengenai  kekhawatiran  jual  beli tersebut  adalah  jual  beli  objek  yang dilarang  syariah  itu  tidak  akan  terjadi karena  L/C  impor  syariah  dengan  akad wakalah  bil  ujrah akan  terjadi  jika  objek yang  diperjual-belikan  disini  bukanlah barang  yang  dilarang  dalam  syariah  Islam. Mengenai  halal  tidaknya  barang  yang diperjualbelikan akan terlihat dari Harmonise  System (HS) Number barang tersebut.  Barang-barang  yang  halal  akan dikenal  HS Number -nya. Ketika  memang barang  yang  diperjualbelikan  sudah diketahui  dan  diyakini  kehalalannya. Issuing bank harus menjalankan amanahnya  dalam  lalu  lintas  pembayaran dengan baik, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 58.
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada  yang  berhak  menerimanya, dan  (menyuruh  kamu)  apabila menetapkan  hukum  di  antara manusia  supaya  kamu menetapkan dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik- baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”
Kemudian Al Qur’an Surat Al Anfal ayat 27: “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  mengkhianati Allah  dan  Rasul  (Muhammad)  dan (juga) janganlah
kamu mengkhianati amanat-amanat
yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui.”
dan Al Qur’an Surat Al Mu’minun ayat 7-10 :
“Dan orang-orang yang memelihara  amanat-amanat  (yang dipikulnya)  dan  janjinya.  Dan orang-orang  yang  memelihara sembahyangnya.  Mereka  Itulah orang-orang  yang  akan  mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga
Firdaus. Mereka
kekal di dalamnya.”
Alternatif  lain  yang  bisa  terjadi adalah  karena issuing  bank menerbitkan L/C  impor  Syariah,  maka  seharusnya  UCP 600  mengakomadasi  kebutuhan  pelaku ekonomi muslim tersebut dengan menjadikan issuing  bank dan negotiating bank sebagai  satu  kesatuan  wakil  yang menghubungkan  antara applicant dan beneficiary . Artinya segala kesepakatan jual beli  ada  pada applicant dan beneficiary sedangkan issuing  bank dan negotiating bank hanya  wakil  yang  menghubungkan antara applicant dengan beneficiary dan tunduk  pada  ketentuan  dari  kesepakatan dari applicant dan beneficiary . Dengan  menjadikan issuing  bank dan negotiating bank sebagai satu kesatuan wakil,  maka  ketentuan  ini  akan  sesuai dengan  aturan  yang  tertera  pada  artikel  4 poin  a  tersebut.  Adapun  mengenai bagaimana  porsi ujrah yang  akan  diterima oleh issuing  bank dan negotiating  bank harus  dihitung  secara  adil  berdasarkan kesepakatan kedua bank tersebut.
Namun  disini,  karena  bank  hanya bertindak  sebagai  wakil  dalam  lalu  lintas pembayaran  saja,  dan  tidak  ikut  ambil bagian  dalam  pengecekan  barang.  Maka disini  akan  berpotensi  terjadi  penipuan yang dilakukan oleh eksportir dan importir. Yaitu  ketidaksesuaian  antara  dokumen barang  yang  diserahkan  kepada  bank dengan  barang  yang  dikirimkan.  Dan  yang lebih  parahnya  barang  tersebut  adalah barang  yang  dilarang  dalam  syariah  Islam.
Untuk  menghindari  terjadinya  penipuan yang dilakukan oleh eksportir dan importir, maka sebaiknya UCP mengatur keterlibatan  bank  dalam  pengecekan barang.  Untuk  lebih  jelasnya  hubungan bank  dengan  barang  akan  dijelaskan  pada pembahasan artikel 5.
Poin  b  dalam  artikel  4  UCP600, yang berbunyi:
“ Beneficiary sama  sekali  tidak dapat  mengikatkan  dirinya  atas hubungan-hubungan kontraktual  antar  bank-bank atau  antara applicant dan issuing bank ” Pernyataan ini tidak bermasalah karena hubungan kontraktual  antar  bank  dan hubungan kontraktual antara applicant dengan issuing  bank terjadi  tanpa  campur  tangan beneficiary ,  apakah  itu  pada  akad wakalah  bil  ujrah yang  terjadi  di awal  atau  pada  keadaan  alternatif kedua.
Analisis Issuing  Bank sebagai  Pembeli Tunggal atau Berserikat dengan Applicant sebagai  Pembeli  pada  Akad Murabahah atau Musyarakah Lain halnya dengan akad murabahah atau musyarakah pada  L/C impor syariah. Dalam akad murabahah atau musyarakah pada  L/C  impor  syariah, jelaslah  bahwa  bank  bertindak  sebagai pembeli menggantikan applicant yang tidak memiliki kecukupan dana walaupun secara praktik tetaplah applicant mewakili issuing bank melakukan  kontrak  jual  beli  dan kontrak jual beli tersebut ditulis atas nama applicant. Sehingga kalimat yang berbunyi, “Bank-bank sama sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh kontrak…”  tidak  sesuai  dengan  akad murabahah  pada  L/C  impor  ini.  Karena dalam  hal  ini  jelas,  bahwa  secara  hakikat issuing  bank berperan  sebagai  pembeli, namun applicant yang  mewakili issuing bank dalam kontrak jual beli.
Selain  itu,  kontrak  jual  beli  yang dilakukan oleh applicant dengan beneficiary mencantumkan  nama-nama bank  yang  akan  dijadikan  sebagai perwakilan  dalam  lalu  lintas  pembayaran. Berdasarkan hukum kontrak yang bernuansa  Islam,  kontrak  akan  sah  jika pihak-pihak yang tercantum dalam kontrak tersebut  setuju  untuk  mengikatkan  diri.( Ahmad,  2012  )  Sehingga  artikel  4  poin  b yang berbunyi:
“ Beneficiary sama  sekali  tidak dapat mengikatkan dirinya atas hubungan-hubungan  kontraktual  antar bank-bank  atau  antara applicant dan issuing bank ” Akan bertentangan dengan hukum  kontrak  dalam  nuansa  Islam. Karena dalam kontrak disebutkan pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  jual  beli tersebut.  Sehingga  otomatis  semua pihak  ( applicant,  beneficiary,  issuing bank dan negotiating bank ) saling terikat satu sama lain.
Artikel 5 UCP 600 Artikel 5 berkaitan dengan Dokumen  versus  barang,  jasa  atau pelaksanaan  yang  berbunyi:  “Dokumen  VS Barang,  Pelayanan  atau  Kinerja  Bank-bank berurusan  dengan  dokumen-dokumen  dan tidak dengan barang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana dokumen-dokumen tersebut  mungkin  berkaitan.”  Analisis  dari Artikel di atas adalah sebagai berikut.
Analisis Issuing Bank sebagai Wakil dari Applicant dalam Lalu lintas Pembayaran Melihat  artikel  5  di  atas,  jika  kita menghubungkan  dengan  syarat  wakalah yang  dipaparkan  dalam  fatwa  DSN  NO: 10/DSN-MUI/IV/2000, hal-hal yang diwakilkan  dalam  wakalah  diantaranya tidak  boleh  bertentangan  dengan  syariat Islam.  Dengan  keluarnya  fatwa  DSN tentang L/C impor syariah, maka applicant yang  ingin  menggunakan  L/C  impor syariah pun harus memenuhi kriteria objek yang diperjual-belikan tidak boleh bertentangan  dengan  syariat  Islam.  L/C impor  syariah  hanya  akan  terbit  pada
transaksi  perdagangan  produk  yang  tidak dilarang  syariah.  Sebagaimana  yang diharamkan  untuk  dikonsumsi  dalam  Al- Qur’an Surat Al Maidah ayat 3.
Akad  wakalah  bil  ujrah  memang akan sesuai dengan aturan dalam artikel 5 UCP  600  tersebut.  Karena  amanah  yang diberikan  kepada issuing  bank hanyalah sebatas  dalam  lalu  lintas  pembayaran. Namun  dengan  tidak  adanya  campur tangan  sedikit  pun issuing  bank atau negotiating  bank dalam  pengecekan barang,  maka  disini  terdapat  peluang terjadinya  penipuan  yaitu  ketidaksesuaian antara  barang  yang  diperjual  belikan dengan dokumen barang.
Kemungkinan  ini  dapat  terjadi karena  besaran  ujrah  L/C  pada  bank syariah  relatif  lebih  murah  dibandingkan dengan biaya L/C pada bank konvensional. Pihak-pihak  yang  curang  bisa  saja memanfaatkan kondisi ini dalam menyalahgunakan  jasa  penerbitan  L/C  di bank  syariah  untuk  jual  beli  barang tertentu,dimana  penjual  dan  pembeli bertindak  curang  menipu  bank  syariah tidak  akan  disamakan  dengan  dokumen barang  dengan  alasan  tertentu  misalnya objek  jual  beli  tersebut  dilarang  oleh syariah. Padahal Allah melarang perbuatan curang  tersebut  sebagaimana  dalam firman-Nya dalam Al-Qur’an:
Q.S. Al Muthaffifin : 1-7 “(1)  Kecelakaan  besarlah  bagi orang-orang  yang  curang,  (2) (yaitu)  orang-orang  yang  apabila menerima  takaran  dari  orang  lain mereka  minta  dipenuhi,  (3)  dan apabila  mereka  menakar  atau menimbang  untuk  orang  lain, mereka  mengurangi.  (4)  Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,  (5)  pada  suatu  hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia  berdiri  menghadap  Tuhan semesta  alam?  (7)  sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya  kitab  orang  yang durhaka tersimpan dalam sijjin.”
Dan larangan menipu dalam jual beli yang  diterangkan  dalam  hadits  berikut:
Hadis riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu’anhu: “Seorang
lelaki melaporkan  kepada  Rasulullah  Shallallahu alaihi  wassalam.  bahwa  ia  tertipu  dalam jual beli. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam.  bersabda:  Katakanlah  kepada orang  yang  kamu  ajak  berjual-beli:  Tidak boleh menipu! Sejak itu jika ia bertransaksi jual  beli,  ia  berkata: Tidak boleh menipu!.” (Shahih Muslim No.2826) Sehingga jalan peluang terjadinya penipuan seperti  ini  harus  ditutup,  sesuai  dengan kaidah:
(Bahaya  dicegah  sebisa  mungkin  (  Karim,
2008 ) (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan) Dengan dibuat aturan yang mengharuskan issuing bank
atau negotiating  bank  dalam  pemeriksaan barang, maka penipuan dapat dicegah.
Analisis Issuing  Bank sebagai  Pembeli Tunggal atau Berserikat dengan Applicant sebagai  Pembeli  pada  Akad Murabahah atau Musyarakah
Permasalahan  juga  akan  muncul ketika Issuing  bank bertindak  sebagai pembeli  yaitu  dengan  menggunakan  akad murabahah  atau  musyarakah.  Karena issuing  bank bertindak  sebagai  pembeli, sesuai dengan kebutuhan syariah penjualan dianggap sah apabila keberadaan dan  kondisi  barang  harus  diperiksa  oleh pembeli  dan  dikonfirmasi  oleh  penjual. ( International  Shari’ah,  2012  ).  Sehingga dalam  kasus issuing  bank sebagai  pembeli, berarti issuing  bank harus  memastikan keberadaan  dan  kondisi  barang  (Sharifah, 2013  ).  Untuk  keefisienan  dan  keefektifan, bank  akan  mewakilkan  kepada applicant untuk melakukan pemeriksaan barang dan mencocokkannya dengan dokumen barang.
Namun  sebagaimana  yang  telah dibahas  pada  kondisi  dimana  ketika  bank
tidak  ikut  langsung  dalam  pemeriksaan barang,  berpeluang  terjadi  penipuan  yang dilakukan  atas  kerja  sama applicant dan beneficiary .  Yaitu  barang  yang  diperjual- belikan  tidak  sesuai  dengan  dokumen barang.  Sehingga  perlu  diterapkan  aturan yang  mengharuskan issuing  bank atau negotiating  bank untuk  ikut  serta  dalam pemeriksaan barang.
Memang  jika  terjadi  ketidaksesuian jenis  barang  yang  tiba  di  negara  asal importir  dengan  dokumen  barang,  maka importir tidak akan bisa mengambil barang tersebut  karena  tidak  akan  mendapat  izin dari bea cukai. Namun, disini juga terdapat peluang  untuk  melakukan  penyuapan  oleh importir  kepada  petugas  bea  cukai. Sehingga  untuk  menghindari  bentuk penipuan  dan  penyuapan  seperti  di  atas perlu  diberlakukan  aturan  dalam  UCP  600 yang  mengharuskan issuing  bank atau negotiating  bank untuk  ikut  serta  dalam pemeriksaan barang.

## Artikel 7 UCP 600
Artikel 7 UCP 600 tersebut berbunyi: “Tanggung Jawab Issuing Bank a. Sepanjang bahwa dokumen- dokumen yang disyaratkan dipresentasikan kepada nominated bank atau kepada issuing bank dan dokumen-dokumen tersebut merupakan presentasi yang sesuai, issuing  bank wajib  membayar, apabila credit tersedia dengan :
i. pembayaran atas unjuk, pembayaran  yang  ditangguhkan atau akseptasi pada issuing bank. ii. pembayaran  atas  unjuk  pada nominated  bank dan nominated bank dimaksud tidak membayar. iii. pembayaran  yang  ditangguhkan pada nominated bank dan nominated  bank dimaksud  tidak menaggung janji pembayaran yang ditangguhan
atau, telah menanggung  janji  pembayaran yang ditangguhkan,
tidak membayar pada saat jatuh tempo.
iv. akseptasi  pada nominated  bank dan nominated  bank dimaksud tidak mengaksep draft yang ditarik atasnya, tidak membayar pada saat jatuh tempo.
v. negosiasi  pada nominated  bank dan nominated  bank dimaksud tidak menegosiasi. Dengan berpedoman kepada UCP 600 ini  bank  akhirnya  berurusan  dengan dokumen saja dan tidak berurusan dengan barang, jasa atau kinerja yang berhubungan dengan  dokumen.  Setiap  perselisihan antara  pembeli  dan  penjual  harus diselesaikan di antara mereka . Bank harus membayar  kepada benefiary setelah dokumen  yang  dipresentasikan  sesuai, terlepas  dari  apakah  pembeli  mampu  atau tidak  mampu  membayar. (  Rosmawan, 2013 ).
Oleh  karena  itu, issuing  bank harus membayar kepada beneficiary saat dokumen  yang  dikirimkan  sesuai  dengan permintaan  pada  L/C  yang  diterbitkan untuk applicant bahkan  jika beneficiary tidak  mengirimkan  barang,  barang  yang dikirim  berkualitas  buruk,  atau  benar- benar berbeda dari deskripsi kontrak .
Pada  artikel  7  poin  a  di  atas, disebutkan  bahwa  bank  wajib  membayar jika dokumen yang dipresentasikan sesuai. Ketika  dokumen  barang  diterima  oleh issuing  bank dari negotiating  bank dan sesuai  maka issuing  bank wajib  membayar harga  yang  telah  disepakati.  Ini  kaitannya dengan  jenis sight  L/C yang  sudah difatwakan  boleh  oleh  DSN  MUI.  Namun alangkah baiknya jika pembayaran dilakukan  setelah  pembeli  memeriksa keberadaan dan kondisi barang.
Artikel 13 UCP 600 Artikel 13 UCP 600 berbunyi: “Aturan Reimbursemen Antar Bank b. Jika  credit  tidak  menyatakan bahwa reimbursemen tunduk pada ketentuan ICC untuk reimbursemen  antar  bank,  yang berikut berlaku ;
iii. Issuing  bank  akan  bertanggung jawab  atas  setiap  kerugian  bunga, dan juga pengeluaran yang ditanggung,  jika  reimbursement tidak  diberikan  pada  permintaan pertama  oleh  reimbursing  bank sesuai  dengan  syarat  dan  kondisi credit.
Pada  Artiel  13  poin  b  iii  di  atas, disebutkan  bahwa Issuing  bank harus bertanggung-jawab atas kerugian bunga jika reimbursement tidak diberikan pada permintaan  pertama  oleh reimbursing bank sesuai  dengan  syarat  dan  kondisi kredit. Ini berlaku baik saat issuing bank bertindak sebagai  wakil maupun bertindak  sebagai  pembeli.  Padahal bunga secara tegas dilarang oleh syariah Islam. Karena bunga termasuk ke dalam salah satu jenis riba. Sebagaimana Allah berfirman  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al- Baqarah  ayat  275  tentang  pelarangan riba.
“…. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….” Kemudian  hadits  Rasulullah  yang tentang riba:
Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu’anhu: “Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wassalam. bersabda: ‘Sesungguhnya riba itu  hanya  terdapat  pada  penundaan pembayaran.’” (Shahih Muslim No.2991)
Artikel 16 UCP 600 Artikel 16 UCP 600 berbunyi: “Dokumen Diskrepansi, Persetujuan Dan Pemberitahuan
g. Bilamana  issuing  bank  menolak untuk  membayar  atau  confirming bank menolak untuk membayar atau menegosiasi  dan  telah  memberikan pemberitahuan  untuk  tujuan  itu sesuai  dengan  pasal  ini,  bank tersebut kemudian berhak menuntut  pembayaran  kembali, dengan bunga, atas setiap reimbursemen yang dilakukan.” Sama dengan
pembahasan sebelumnya  bahwa  saat issuing  bank bertindak sebagai wakil maupun saat bank
bertindak sebagai pembeli, pada artikel 16 poin  g  di  atas, issuing  bank tidak  boleh menerima bunga atas tuntutan pembayaran kembali jika dokumen barang tidak  sesuai  dan issuing  bank menolak untuk membayar.
Mengenai dalil keharaman  bunga  itu  sendiri  telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan
penelitian yang dilakukan  oleh  peneliti,  hal  yang  dapat peneliti simpulkan adalah bahwa:
1. DSN  MUI  telah  melakukan  upaya  untuk mengakomodasi  umat  Islam  yang  ingin melakukan  perdagangan  internasional dengan  cara  mengeluarkan  fatwa  L/C impor  syariah  No.34  dan  L/C  ekspor syariah  No.  35.  Namun  langkah  DSN  ini terbentur  oleh  aturan  perdagangan internasional  UCP  600  yang  notabene adalah  produk  konvensional.  Dan  jelas disini  UCP  600  dibuat  berdasarkan kebutuhan dari L/C konvensional.
2. Berkaitan dengan itu, aturan konvensional bukan berarti tidak sesuai dengan aturan Islam. Penulis menyimpulkan  bahwa  sebagian  besar aturan  yang  disebutkan  dalam  artikel- artikel  UCP  600  tidak  bertentangan dengan syariah. Hanya terdapat beberapa  artikel  yang  dianggap  peneliti tidak  sesuai  dengan  aturan  syariah. Artikel-artikel  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Artikel  4,  yaitu  yang  menjadi permasalahan  disini  bahwa  bank tidak  terikat  kontrak  jual  beli.  Jika L/C  yang  digunakan  menggunakan akad murabahah maka  aturan  ini tidak  akan  bisa  mengakomodasi  L/C tersebut.  Karena  kontrak  jual  beli dalam  Islam  adalah  mengikat  semua pihak  yang  tertera  dalam  kontrak tersebut.
b. Artikel  5,  yaitu  yang  menjadi permasalahan  disini  adalah  bank tidak berurusan dengan barang hanya
berurusan  dengan  dokumen.  Sama halnya  jika  akad murabahah yang dipakai  dalam  L/C  tersebut,  maka bank  tentu  mempunyai  hak  untuk berurusan  dengan  barang,  walaupun bank  tidak  harus  secara  langsung berurusan dengan barang tersebut.
c. Artikel 7 yaitu issuing bank
berkewajiban membayar ketika menerima  dokumen  barang  dari negotiating  bank dan  dokumen tersebut  cocok  dengan  apa  yang diminta  dalam  L/C  ( fully  complied with ).  Padahal  untuk  mencegah terjadinya penipuan, alangkah baiknya  jika  pembayaran  dilakukan setelah dilakukan pengecekan keberadaan dan kondisi oleh pembeli.
d. Artikel  13  yaitu issuing  bank harus membayar denda bunga jika reimbursement tidak  diberikan  pada permintaan pertama oleh reimbursing bank sesuai  dengan  syarat  dan kondisi  kredit.  Dan  bunga  adalah salah  satu  jenis  riba  yang  dihukumi haram dalam syariah Islam.
e. Artikel  16  yaitu issuing  bank akan menerima  bunga  atas  tuntutan pembayaran  kembali  jika  dokumen barang  tidak  sesuai  dan issuing  bank menolak untuk membayar. Dan bunga adalah  salah  satu  jenis  riba  yang dihukumi haram dalam syariah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Black,  Henry  Campbell.  1979. Black’s  Law Dictionary ,  5 th Ed.  USA:  West Publishing Co.
Chapra,  M.  Umer.  2001. Towards  A  Just monetary  System terjemahan  Ikhwan Abidin Basri dengan judul Terjemahan  “ Sistem  Moneter  Islam” . Jakarta:  Gema  insani  Press  bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2009. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: PT Bumi Aksara. Internasional Chamber of Commerce. 2007.
United  Customs  and  Practices  for
Documentary  Credit  ICC  Publication No. 600 Revision 2007.
International  Shari’ah  Research  Academy for  Islamic  Finance  (ISRA).  2012. Islamic  Financial  System:  Principles and Operations , Kuala Lumpur: ISRA.
Karim,  Adiwarman  A.  2009. Bank  Islam: Analisis  Fikih  dan  Keuangan .  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009. Miru,  Ahmadi.  2012. Hukum  Kontrak Bernuansa Islam . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Nazir, Habib dan Muhammad Hassanuddin, S.  Ag. Ensiklopedi  Ekonomi  dan Perbankan  Syariah .  Jakarta  :  Kaki Langit. 2004.
Rosmawani  Che  Hashim,  Ahmad  Azam Othman  dan  Akhtarzaite  Abdul  Aziz,
Principle  of  Autonomy  In  Letter  Of Credit (LC) – An Overview From Legal And Shariah Perspective dipresentasikan pada 4 th
International Conference On Business And  Economic  Research  (4 th ICBER 2013) Proceeding, 2013.
Warsidi.  2003.  Ekspor-Impor  Terapan. Surabaya: Karya Abditama Suryabaya. Zaidan,  Abdul  Karim.  2008. Al  Wajiz  fi Syarhi  Al-Qawa’id  Al-Fiqhiyyah  fi  Asy- Syari’ah  al-Islamiyyah Diterjemahkan oleh  Muhyiddin  Mas  Rida  dengan judul  “Al-Wajiz:  100  Kaidah  Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari”. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
Sharifah,  Alwi,  Faigah  Syed,  Ibrahim, Uzaimah & Sawari, Mohd Fuad. 2013. An Issue Uniform Customs dan Practice for Documentary Credits (UCP) No 600 for  Islamic  Letter  of  Credit dalam Jurnal  Internasional  Conference  on Economics  and  Business  Research 2013  (ICEBR  2013).  Published  by Elsevier B.V. Selection.