## Konsep Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal terhadap Pembangunan Sarana Penunjang Pariwisata di Kabupaten Gianyar
Desak Gde Dwi Arini, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Putu Ayu Sriasih Wesna Universitas Warmadewa arinidesak1966@gmail.com
Published: 07/01/2024
How to Cite: Arini, D.G.D, Astiti,  N.G.K.T,  Wesna, P.A.S (2024) Konsep Pemberdayaan Tenaga  Kerja Lokal terhadap Pembangunan Sarana Penunjang Pariwisata di Kabupaten Gianyar KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 18 (1).

## Abstract
Regulations for legal protection and empowerment of local workers in Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Employment and Regional Regulations (Perda) of Bali Province Number 10 of 2019 concerning the implementation of Employment, as well as Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment in companies that located  in  the  Blangsinga  Tourism  Village,  Gianyar  Regency,  is  a  study  by  researchers.  Companies  located  in  the Blangsinga tourist village employ local workers in all fields, and it is highly hoped by the Government in general as well  as  entrepreneurs  as  investors  and  local  workers  in  particular  that  regulations  regarding  legal  protection  and empowerment of local workers require separate policies from entrepreneurs. where the entrepreneur is also obliged to maintain good relations with all parties, namely investors, the Blangsinga tourist village community and the Gianyar Regency Government, in  this case the Department  of  Manpower, because the policies and regulations issued by the company cannot be separated from their supervision. , to avoid the possibility of arbitrary actions by employers against local workers themselves. The aim of this research is to prevent conflict, so it is necessary to create objective standards so that investors can also protect their investments. The constraints and obstacles faced by a company in implementing Law  Number  13  of  2003  concerning  Employment  and  Bali  Province  Regional  Regulation  Number  10  of  2019 concerning  the  Implementation  of  Employment,  as  well  as  Law  Number  25  of  2007  concerning  Investment  with  the existence of human nature as creatures where certain times or certain conditions in the economic sector experience a downturn, prompting the enactment of the Employment Law and Bali Province Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Implementation of Employment and the Investment Law. In overcoming these constraints and obstacles, the company as an investor is making every effort to realize the essence of Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 and Bali Province Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning employment management, and Law Number  25  of  2007  concerning  Capital  Investment  which  determines  that  the  Company  is  obliged  to  prioritize  the empowerment of local workers working where the company is established and operational, by providing certain policies that are implemented after a deliberation is held between the company and village officials first. The targeted scientific journal outputs are reputable National or International Journals, as well as research reports for 2023, and Intellectual Property Rights (IPR).
Keywords: Empowerment Concept, Local Employment, Tourism Development, Gianyar Regency

## Abstrak
Pengaturan  perlindungan  hukum  dan  pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi  Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan  Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada  perusahaan  yang  berada  di  Desa  Wisata  Blangsinga    Kabupaten  Gianyar  merupakan  kajian  dari  peneliti. Perusahaan yang berada di Desa wisata Blangsinga mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam semua bidang,  dan hal ini sangat diharapkan kepada Pemerintah pada umumnya serta pengusaha sebagai investor dan tenaga kerja lokal pada khususnya  bahwa  pengaturan  mengenai  perlindungan  hukum  dan  pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal  memerlukan

## E-ISSN: 2621-3737
kebijakan tersendiri dari pengusaha, dimana pihak pengusaha tersebut juga wajib membina hubungan yang baik dengan semua pihak yaitu pihak investor, masyarakat Desa wisata Blangsinga dan pihak Pemerintah Kabupaten Gianyar, dalam hal  ini  adalah  pihak  Departemen  Tenaga  Kerja,  karena  kebijakan  dan  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan tidak terlepas dari pengawasannya, untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh pengusaha terhadap tenaga kerja lokal itu sendiri. Adapun tujuan  penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik sehingga diperlukan pembuatan standard objektif agar pihak  investor juga dilindungi  investasinya.  Kendala- kendala dan hambatan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perda Provinsi  Bali  Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan, serta  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  dengan  adanya  kodrat  manusia  sebagai makhluk  dimana  saat-saat  tertentu  atau  kondisi  tertentu  di  bidang  ekonomi  mengalami  kondisi  keterpurukan, mendorong diberlakukannya  Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut, pihak perusahaan sebagai Investor berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan inti  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaran ketenagakerjaan,  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  yang  menentukan  bahwa Perusahaan wajib memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja  lokal bekerja dimana perusahaan tersebut berdiri dan beroperasional, dengan memberikan kebijakan tertentu dengan diberlakukan setelah diadakan musyawarah antara pihak perusahaan dan  aparat  desa terlebih dahulu. Luaran Jurnal  ilmiah  yang  menjadi sasaran adalah  jurnal Nasional atau Jurnal Internasional bereputasi, serta laporan penelitian Tahun 2023, dan Hak Kekayaan Intelektual  (HKI). Kata Kunci : Konsep Pemberdayaan, Tenaga Kerja Lokal, Pembangunan Pariwisata, Kabupaten Gianyar

## I. INTRODUCTION
Keberadaan  pariwisata  di  Bali  sebagai sektor  utama  perekonomian  daerah  dikarenakan Pulau  Bali  memiliki  keelokan  alam  yang mempesona,  masyarakat  yang  ramah,  dan keranekaragaman  tradisi,  yang  menyebabkan kegiatan pariwisata di Bali tetap eksis dari  waktu ke  waktu.  Keindahan  alam  dan  segala  keunikan tersebut yang dibarengi dengan kekuatan keagamaan  serta  dikombinasikan  dengan  budaya sehingga bersatu sangat kuat dalam sisi kehidupan masyarakat1.  Atas  peranan  tersebut  membawa Bali  pada  dewasa  kini  menjadi  salah  satu  daerah dengan kunjungan pariwisata terbesar di Indonesia. Adanya peningkatan jumlah wisatawan yang  datang  dapat  diakui  sebagai  suatu  dampak yang  baik  terutama  pada  aspek  perekonomian masyarakat.  Pariwisata  yang  berdasarkan  atas masyarakat adalah suatu aktivitas ekonomi penting yang  bilamana  dikelola  dengan  tepat  dapat berdampak  baik  pada  tatanan  pembangunan, pengurangan kemiskinan, keselarasan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, manajemen sumber daya  alam,  dan  lingkungan  yang  berkelanjutan Malik,  (2016) .    Aspek  ekonomi  yang  bisa dimanfaatkan  oleh  masyarakat  ialah  dengan pesatnya  perkembangan  pariwisata  baru  seperti hotel,  villa,  travel,  dan  lain-lainnya  yang  dapat membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat sekitar.  Di  sisi  lain  pembangunan  industri  wisata haruslah  mengedepankan  prinsip  keberlanjutan lingkungan,  agar  dalam  pengelolaannya  dapat
dirasakan  sampai  anak  cucu  kita Purnamasari, (2011) .  Hal  ini  berkaitan  dengan  prinsip  budaya Bali yang menganut prinsip  Tri Hita Karana  yaitu prinsip hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan Desak Ayu, (2019) . Indonesia merupakan  negara  yang  memiliki  suatu  ragam budaya dan tradisi di setiap masing-masing daerah. Dalam ragam budaya, setiap daerah akan berusaha untuk  membuat  suatu  objek  pariwisata.  Dengan objek  pariwisata  yang  besar  maka  dapat  menjadi penyumbang devisa bagi perekonomian Indonesia, maka  disinilah  terdapat  investor  yang  ingin membangun  pariwisata  yang  lebih  modern. Berbicara  investor  telah  dilindungi  oleh  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,  yang  memberikan  perlindungan  bagi investor  yang berinvestasi di  Indonesia  khususnya di  Kabupaten  Gianyar.  Oleh  karenanya  untuk mendatangkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan  tiga  syarat  yaitu  :  investasi  mampu memberikan  keuntungan  secara  ekonomis  bagi investor,  investasi  akan  sangat  dipengaruhi stabilitas  politik,  dan  adanya  kepastian  hukum investor berinvestasi Rajagukguk, (2022).
Obyek  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti yaitu  perusahaan  yang  berada  di  desa  wisata Blangsinga  Kabupaten  Gianyar,  memperhatikan Keputusan  Bupati  Gianyar  Nomor  :  18/E- 02/HK/2021  tentang  Penetapan  Desa  Wisata  Di Kabupaten  Gianyar.  Dalam  Keputusan  Bupati Gianyar  tersebut  menetapkan  salah  satu  Desa Wisata Di Kabupaten Gianyar adalah Desa Wisata
Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Desa Wisata Saba memiliki usaha wisata seperti : Wisata Alam, Wisata Budaya, dan wisata Buatan. Desa  Saba,  memiliki  lima  (5)  Desa  Adat  dan delapan (8) banjar Dinas .Salah satu Desa Adatnya yaitu  Desa  Adat  Blangsinga  yang  memiliki kekuasaan  mengelola  Desa  Wisata  Blangsinga, dengan  usaha  wisata  yang  terkenal  yakni  obyek wisata alam air terjun (water fall), usaha Alue vera, Plaminggo, Penangkar penyu dan Jembatan Kaca. Di  kawasan  Desa  Wisata  Blangsinga  terbentuk Oleh  –  Oleh  Krisna  yang  mendukung  dan menunjang  kelancaran  dan  kegiatan  Desa  Wisata Blangsinga, termasuk juga pemberdayaan masyarakat  Desa  Wisata  Blangsinga  terhadap Oleh-Oleh Krisna.
Pelestarian Desa Wisata menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata Blangsinga, sehingga Desa  Wisata  Blangsinga  tetap  ramai  dikunjungi para wisatawan domestik dan manca negara.
Dalam  perjalanan  sejarah  Indonesia,  seorang tenaga  kerja  lokal  hadir  dalam  berbagai  ragam peranan dan aktifitas yang kesemuanya mengilhami bagi penerusnya untuk lebih meningkatkan  potensi  yang  ada  kemasa  depan. Dengan  demikian  majunya  perkembangan  dunia, tenaga kerja lokal telah mendapatkan tempat yang sama kedudukan dan derajatnya antara perempuan dengan  kaum  pria.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari perjuangan  yang  telah  dirintis  oleh  R.A.  Kartini dan  pahlawan-pahlawan  perempuan  lainnya, sehingga  tenaga  kerja    khususnya  perempuan memiliki  harkat  dan  martabat  yang  sama  dengan kaum  pria  dan  dapat  menjadi  mitra  sejajar  pria dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat bangsa dan negara.
Keberadaan sebagai tenaga kerja baik pria atau perempuan  merupakan  kodrat  yang  tidak  bisa dihindari  dan  muncul  ketika  manusia  itu  lahir. Fitrah  manusia  sebagai  pria  ataupun  perempuan adalah  untuk  menciptakan  suatu  keseimbangan dalam  kesejahteraan  manusia  itu  sendiri.  Namun pada  kenyataannya,  sering  kita  jumpai  polemik yang  mendasar  pada  perbedaan  pada  jenis kelamin.  Berbagai  bentuk  ketidak  adilan  banyak dialami  dan  dirasakan  oleh  tenaga  kerja/pekerja karena  status  keperempuanan  yang  dimilikinya. Tradisi dan budaya masyarakat serta perkembangannya  turut  berpengaruh.  Ungkapan Jawa yang menyatakan, “Perempuan
kuwikancawingking”, menunjukkan makna tentang kedudukan perempuan yang terbelenggu.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan industri di era globalisasi ini, telah membukakan mata dan wawasan  tenaga  kerja  lokal,  sehingga  banyak tenaga kerja merasa perlu untuk mengasah dirinya agar  mampu  mengembangkan  potensi  yang  ada pada dirinya. Dengan peralihan dari era industri ke era  transformasi  informasi  yang  semakin  cepat, yang  akhirnya  memasuki  era  pasar  bebas  yang merupakan  manifestasi  dari  globalisasi,  tanpa disadari  telah  menuntut  tenaga  kerja  untuk  lebih memperjuangkan eksistensinya.
Akhir-akhir ini berkembang lapangan pekerjaan baru  yang  sebelumnya  tidak  terjadi  pada  tenaga kerja di Indonesia. Dahulu pekerjaan di perusahaan diantaranya  sebagai  resepsionis,  sekretaris,  juru ketik,  dan  lain-lain  dilakukan  oleh  perempuan. Pekerjaan  yang  sekarang  sedang  berkembang adalah  pekerjaan  yang  banyak  digeluti  oleh  kaum pria  pada  umumnya,  namun  tidak  menutup kemungkinan  bagi  kaum  perempuan  untuk melakukannya. Perbedaan  ini menjadi cermin dari kenyataan, bahwa kaum pria dan perempuan harus saling  mengisi  dalam  mencapai  kesempurnaannya atau taraf yang lebih tinggi dari kemanusiaan.
Dengan berkembangnya teknologi tidak menutup kemungkinan seorang anak yang masih di bawah umur berstatus sebagai tenaga kerja, hal ini disebabkan oleh karena tuntutan hidup keluarganya di  bidang  ekonomi,  karena  ketidakmampuan orangtuanya untuk menghidupi anak-anaknya, dan juga  ada  salah  satu  fakta  di  kota  kota  besar disebabkan  oleh  karena  hoby  akhirnya  anak tersebut  terlibat  kontrak  dengan  suatu  perusahaan seperti  contohnya  seorang  artis  yang  masih  di bawah umur.
Berdasarkan  tinjauan  seorang  psikhologis terdapat tiga sumber yang merangsang berkembang kemandirian  tenaga  kerja/pekerja  di    Indonesia, yaitu : Saparinah Sadli, (2001). Sebagai konsekuensi  dibesarkan  dalam  kondisi  ekonomi keluarga  yang  serba  kekurangan.,  dan  sebagai manifestasi  tradisi  dan  sistem  sosial  yang mendorong  kemandirian  tenaga  kerja/pekerja sebagai anggota masyarakat, serta sebagai konsekuensi  dari  latar  belakang  pendidikan  dan pengalamannya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perkembangan masyarakat modern telah memaksakan tenaga kerja lokal  untuk  semakin  berperan  dalam  berbagai
macam  kegiatan  kesibukan  dan  kerja  yang produktif diluar kodrat mendampingi keluarganya.
Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tenaga kerja lokal sebagai mitra yang  sejajar  dengan  perusahaan  yang  berada  di Desa Wisata Blangsinga, mempunyai kesempatan yang  sama  dalam  pembangunan  di  segala  bidang dan atau mendapat pekerjaan dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya tanpa meninggalkan tugasnya sebagai Pembina  muda  sesuai  dengan  kemampuan  yang dimilikinya.
Dalam  mencapai  sumber  daya  manusia  yang berdaya  saing  tinggi  yaitu  berkualitas  dan berintegritas  bermutu,  profesioanal  dan  bermoral serta  memiliki  jati  diri  yang  kokoh  yang dikembangkan  berdasarkan  nilai  kearifan  lokal krama Bali Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian  integral  dari  pembangunan  Nasional berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  –  Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan  harkat,  martabat,  dan  harga  diri tenaga  kerja  serta  mewujudkan  masyarakat sejahtera,  adil,  makmur  dan  merata,  baik  materiil maupun  sepiritual.  Kewenangan  itu  diamanatkan oleh  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  utamanya  dalam Pasal  12  ayat    (2)  huruf  a  menentukan  bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah  Daerah  untuk  Kabupaten  atau  kota antara  lain  adalah  bidang  ketenagakerjaan. Permasalahan masih banyaknya tenaga kerja yang belum  kompeten  dalam  bentuk  ketidak  sesuaian antara  kompetensi  tenaga  kerja  dengan  keahlian yang  di  butuhkan,  banyaknya  tenaga  kerja  asing yang  bekerja  tanpa  dokumen  dan  pengiriman tenaga kerja keluar negeri yang non prosedural.
Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai banyak  dimensi  dan  keterkaitan.  Keterkaitan  itu tidak  hanya  dengan  kepentingan  tenaga  kerja selama,  sebelum  dan  sesudah  masa  kerja  tetapi juga  keterkaitan  dengan  kepentingan  pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu di perlukan pengaturan  yang  menyeluruh  dan  komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan  kerja,  pelayanan  penempatan  tenaga
kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
Pembinaan  hubungan  industrial  sebagai  bagian dari pembangunan ketenaga kerjaan harus diarahkan  untuk  terus  mewujudkan  hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dalam  bidang  ketenaga  kerjaan,  pengakuan  dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan    tonggak  utama  dalam  menegakan demokrasi di tempat kerja. Penegakan demokrasi di tempat  kerja  di  harapkan  dapat  mendorong partisipasi  yang  optimal  dari  seluruh  tenaga  kerja dan  pekerja  Indonesia  untuk  membangun  negara Indonesia  yang  di  cita  –  citakan  yang  menjadi kewenangan  dan  akan  di  selenggarakan  oleh Pemerintah Provinsi.
Pengaturan tentang tenaga kerja lokal dilihat dari  Pasal  1  ayat    (14)  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan  ketenagakerjaan,    menentukan bahwa :
Tenaga  kerja  lokal      yang  sering  selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berada atau tinggal  di  Wilayah  provinsi  Bali  yang  dibuktikan dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  atau Kartu  Keluarga  (KK)  di  wilayah  Hukum  Provinsi bali,  serta  terikat  oleh  aturan-aturan  secara keseluruhan yang berlaku di wilayah Indonesia.
Dengan demikian implementasi Pasal 14 Perda Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan Ketenagakerjaan  di  Provinsi  Bali  telah  sesuai dengan norma-norma hukum ketenagakerjaan.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  10 Tahun
2019
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Pasal 37 menentukan bahwa :
(1) Perusahaan  memberikan  prioritas  bagi warga  sekitar  yang  memiliki  kompetensi  kerja sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(2) Prioritas  bagi  warga  sekitar  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dikoordinasikan  dengan Aparat  Desa,  Dinas  Provinsi,  dan/atau  Dinas Kabupaten/Kota secara terbuka dan transparan.
Hal  ini  yang  mendasar  diadakannya  aturan- aturan  khusus  tentang  tenaga  kerja  lokal  yang memerlukan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan khodratnya  sebagai  seorang  tenaga  kerja    tanpa melihat dimana mereka bekerja  atau tidak melihat jenis  kelamin  dan  atau  macam  pekerjaannya  dan melakukan  hubungan  kerja  dengan  pihak  yang mempekerjakannya. Hal ini diatur dalam Undang –
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Dalam  Undang-
Undang Republik Indonesia
tentang Ketenagakerjaan  ini  menerapkan  pembatasan pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kerja  pada umumnya, berdasarkan pertimbangan aturan pada Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  10  Tahun 2019  tentang  penyelenggaraan  ketenagakerjaan yang menentukan bahwa:
Setiap  perusahaan  wajib  memprioritaskan tenaga  kerja  lokal  dimana  perusahaan  tersebut berdiri dan  beroperasional serta berdiskusi dengan aparat  desa  tentang  prosentase  tenaga  yang dipakai.
Artinya bahwa perusahaan yang
memprioritaskan  tenaga  kerja  lokal  wajib ditingkatkan
pemberdayaan pekerjanya berdasarkan  kompetensinya  serta  prosentase tenaga  kerja  yang  dipakai  wajib  disepakati  untuk masing  masing  desa  pada  perusahaan  di  desa wisata Kabupaten Gianyar.
Hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang sehingga  menarik  perhatian  peneliti  untuk mengkaji serta menelaahnya dalam suatu penelitian  yang  berjudul  “Konsep  Pemberdayaan Tenaga  Kerja  Lokal  Terhadap  Pembangunan Sarana  Penunjang  Pariwisata  Di  Kabupaten Gianyar”.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  tersebut  di atas, maka timbul permasalahan dalam hubungannya  dengan  penelitian  yang  diajukan. Masalah  tersebut  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:1.  Bagaimanakah  konsep  pemberdayaan tenaga  kerja  lokal  terhadap  pembangunan  sarana penunjang  pariwisata  di  Kabupaten  Gianyar, dalam arti membahas tentang konsep pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam  hubungan kerja  antara  pengusaha  sebagai  investor  dengan pekerja  serta  2.Bagaimanakah  peran  Desa  adat Blangsinga  dalam  pemberdayaan  tenaga  kerja lokal di Desa Wisata Kabupaten Gianyar.

## II. METODE
Menurut Kartono,
(2015) , metode penelitian  adalah  cara-cara  berpikir  dan  berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan.  Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa penelitian pada  dasarnya  adalah  suatu  kegiatan  yang terencana  dilakukan  dengan  metode  ilmiah bertujuan  untuk  mendapatkan  bahan  hukum  baru
guna mendapatkan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  Empiris    yaitu  suatu  metode  penelitian hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris ynag  diambil  dari  prilaku  manusia,  baik  perilaku verbal  yang  didapat  wawancara  maupun  perilaku lainnya.  Penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi  dilapangan,  penerapan  peraturan-peraturan tersebut  dalam  prakteknya  dalam  masyarakat. Untuk  mendukung  penelitian  hukum  empiris  ini juga digunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan menelaah peraturan perundang- undngan yang terkait dengan tenaga kerja lokal.
Pendekatan  masalah  yang  akan  digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual  yaitu  kegiatan  meneliti  peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja lokal dan  pendekatan  sosiologis,  yaitu  pendekatan  yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perlindungan hak dan pemberdayaan tenaga kerja lokal menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,  dan  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali Nomor 10
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan sumber data diperoleh dari :
1)  Data  Primer  adalah  data  yang  diperoleh dilapangan  melalui  penelitian  lapangan  (Field Research).
2)  Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research), yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum Sekunder. Bahan hukum primer bentuknya yaitu  KUH  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Bahan Hukum  Sekunder  dilakukan  dengan  penelitian
kepustakaan  diperoleh  dari  literatur,  hasil penelitian dan jurnal.
Dalam  teknik  pengumpulan  data  primer  dan data  sekunder,    peneliti  mengadakan  penelitian lapangan  dengan  teknik  observasi  dan  teknik wawancara yang berkaitan dengan permasalahan  dan  data  kemudian  dituangkan dalam karya ilmiah dengan mengkaitkan permasalahan yang dibahas.
Setelah  data  primer  dan  data  sekunder terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik kualitatif. Setelah melalui proses pengolahan dan analisis, kemudian bahan  hukum  tersebut  disajikan  secara  deskriptif analisis. Deskriptif artinya adalah pemaparan hasil penelitian  secara  sistematis  dan  menyeluruh menyangkut  data  yang  berhubungan  dengan permasalahan  penelitian.  Sedangkan  analisis artinya  data yang  berhubungan  penelitian dianalisis  secara  cermat,  sehingga  kemudian didapatkan kesimpulan.

## III. RESULT AND DISCUSSION
Konsep  Pemberdayaan  Tenaga  Kerja  Lokal Terhadap  Pembangunan  Sarana  Penunjang Pariwisata di Kabupaten Gianyar
Provinsi  Bali  pada  umumnya  dan  Kabupaten Gianyar pada khususnya yang banyak menyimpan potensi  pariwisata  yang  besar.  Bali  memiliki banyak obyek wisata yang selalu berkembang tiap tahunnya.  Pesatnya  perkembangan  pariwisata  di Bali dan khususnya di Kabupaten Gianyar khusus desa  wisata  Blangsinga  terdapat  berbagai  usaha seperti : Usaha oleh-oleh Krisna, Usaha Penangkar Penyu,  Usaha  Aloe  Vera,    Usaha  Plaminggo,  dan Usaha Villa dan Restorant yang banyak dikunjungi oleh  wisatawan  asing  maupun  domestik.Serta  ada berbagai  obyek  wisata  seperti  :  air  terjun Tegenungan,  tempat  pengelukatan  Pura  Musen (Siwa  Budha),  dan  Jembatan  Kaca  yang  bekerja sama antara Desa Adat dengan investor dari Negara Cina, dengan pembagian keuntungan 25 % masuk keuntungan  ke  Desa  adat  dan  75%  masuk keuntungan  untuk  investor  asing.  Untuk  obyek wisata  Jembatan  Kaca,  pengenaan  tarif  untuk wisatawan  lokal  Rp.  100.000,-,  untuk  wisatawan domestik Rp. 150.000,- dan untuk tarif wisatawan asing  Rp.  250.000,-      Hal  tersebut  berimplikasi terhadap  banyaknya  jumlah  wisatawan  yang berwisata khususnya ke Obyek wisata yang ada di Gianyar  pada  khususnya  dan  ke    Bali  pada
umumnya.
Dengan komitmen dari sejak awal usaha- usaha  tersebut  yang  berada  di  desa  wisata Blangsinga adalah telah memberdayakan tenaga kerja  lokalsecara  profesionalme,  dari  hasil penelitian  tanggal  6  Juni  2023  mengatakan bahwa 70 % terdiri dari tenaga kerja lokal, dan tenaga kerja non lokal hanya 30 %. Masyarakat yang bergabung sebagai tenaga kerja lokal pada usaha-usaha tersebut pada dasarnya semua hasil Kerjasama  antara  investor  dengan  Desa  Adat Blangsinga,  awalnya  sebagai  tenaga  kerja  ada tahap  seleksi  khusus  untuk  bekerja  di perusahaan  tersebut.  Penyerapan  tenaga  kerja lokal  yakni  masyarakat  desa  adat  blangsinga dengan  rencana  awal  penyerapan  tenaga  kerja lokal  dijatah  yaitu  masyarakat  dari  masing- masing  Banjar.  Realita  yang  terjadi  adalah semua  banjar  mengambil  quota  yang  tersedia sehingga  quota  boleh  diisi  oleh  banjar  dengan catatan masih masyarakat desa adat Blangsinga.
Dikarenakan usaha-usaha tersebut yang memang sejak awal menjunjung tinggi memberdayakan  tenaga  kerja  lokal,  sehingga membutuhkan  tahapan  khusus  dari  pihak perusahaan dalam mengusahakan skill masyarakat lokal agar dapat memiliki daya saing dan  daya  jual  kepada  wisatawan  yang berkunjung  sebagai  daya  tarik  wisatawan, kemampuan  berbahasa  asing,  kemampuan dalam service, dan cara melakukan penyelamatan  bencana  atau  terjadi  risiko  bagi wisatawan.  Untuk  meningkatkan  kemampuan berbahasa  asing  (Bahasa  Inggris,  Bahasa Mandarin, dan Bahasa Jepang) diadakan secara berkala  dengan  mendatangkan  para  guru  yang ahli di bidangnya, juga memberikan pelatihan 3 S  yaitu  senyum,  salam,  dan  sapa  serta pembekalan  terhadap  informasi-informasi  yang akan  mereka  sampaikan  ketika  menerima wisatawan.
Berbicara  konsep  tenaga  kerja  lokal adalah  tenga  kerja  yang  berasal  dari  tanah kelahirannya atau asli dari daerah tempat tinggal dan  berdomisili  di  daerah  tersebut  serta dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
Hasil  penelitian  tanggal  6  Juni  2023, dengan  Bapak  Perbekel  Desa  Saba  yang Bernama Bapak Ketut Redhana, SP,
mengatakan  bahwa  pemberdayaan  tenaga  kerja
lokal pada usaha oleh-oleh Krisna, pada usaha aloe  vera,  dan  usaha  Plaminggo,  usaha  Villa dan  restorant  serta  Usaha  penangkar  penyu yang ada pada desa  wisata Blangsinga dengan prosentase 70 % tenaga kerja lokal, dan sisanya 30  %  dari  tenaga  kerja  luar,  hal  ini membuktikan  bahwa  hal  tersebut  telah  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun 2019 tentang
penyelenggaraaan ketenagakerjaan, hal ini berarti hasil kesepakatan dari perusahaan dengan desa  adat Blangsinga.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk memudahkan komunikasi dengan warga masyarakat sekitarnya, tidak monoton bertujuan  untuk  bisnis  mencari  keuntungan semata. Hal tersebut juga dilakukan untuk lebih memudahkan  musyawarah  dan  kekeluargaan kepada masyarakat. Akan tetapi ada kelemahan yang dilakukan yaitu antara perusahaan dengan tenaga kerla lokal yang telah direkrut tidak ada pengikatan kontrak kerja secara tertulis, hal ini mengakibatkan tidak ada kepastian hukum hak dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  dan  ketika terjadi  risiko  pelanggaran  sulit  menyelesaikan dengan adil.
Menurut  hasil  penelitian  tanggal  6 Juni  2023,  bahwa  hubungan  kerja  antara pengusaha  terhadap  tenaga  kerja  lokal  sebatas hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan pekerjanya namun ketika pekerjanya patuh dan taat  dengan  aturan  atau  tata  tertib  perusahaan, hal ini  tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar,  akan  tetapi  ketika  terjadi  pelanggaran maka  penyelesaian  masalah  selalu  diupayakan dengan cara musyawarah atau cara kekeluargaan. Hasil penelitian juga
mengatakan  bahwa  belum  pernah  terjadi permasalahan wanprestasi /tidak melaksanakan melaksanakan  kewajiban  antara  perusahaan dengan  tenaga  kerja  lokal  pada  usaha  desa wisata  Blangsinga  yang  tidak  melaksanakan kewajiban  walaupun  pengikatan  kesepakatan dalam bentuk lisan, artinya bahwa tenaga kerja lokal  tersebut  telah  mendapatkan  haknya seperti upah dengan skala UMR, mendapatkan tunjangan  hari  raya  (THR),  serta  dijamin dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Urgensi pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal dari krama desa adat mencerminkan upaya  perwujudan  pertumbuhan  ekonomi
inklusif    bagi  komunitas  krama  desa  adat Blangsinga  Kabupaten  Gianyar  Provinsi  Bali. Pemberdayaan desa adat desa wisata Blangsinga tidak  memberi  tekanan  pada  pengusaha pariwisata  dalam  kebijakan  penerimaan  tenaga kerja  lokal.  Kombinasi  lintas  sektor  yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten Gianyar Provinsi Bali menjembatani kebutuhan pertumbuhan ekonomi inklusif berupa penyediaan  lapangan  pekerjaan  dan  fasilitas pelatihan  maupun  pendidikan  magang  sebelum direkrut sebagai tenaga kerja di masing-masing daerah  Provinsi  Bali.  Dengan  demikian  hasil penelitian  menununjukkan  bahwa  siginifikan dengan  pemberdayaan  desa  adat    Blangsinga dalam  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi inklusif komunitas krama desa adat di Provinsi Bali.
Foto 1Pelaksanaan Penelitian di Objek Wisata Air Terjun Blangsinga
Foto 2Pelaksanaan Penelitian di Wisata Oleh Oleh Krisna Blangsinga
Foto 3Penyerahan Tempat Sampah Kepada Prebekel Desa Saba Dalam Rangka Kebersihan Lingkungan

## Foto 4Melaksanakan Wawancara Dengan Bapak Prebekel Desa Saba dan Bapak Bendesa Adat
Peran  Desa  Adat  Blangsinga  Terhadap Pemberdayaan  Tenaga  Kerja  Lokal  Di  Desa Wisata Kabupaten Gianyar
Hasil  penelitian  tanggal  6  Juni  20123,  dengan Bapak Ketut Redhana , SP sebagai Perbekel Desa Saba  bahwa  peran  desa  adat  sangat  prioritas terhadap    pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal  yang bekerja  pada  usaha  yang  ada  di  Desa  wisata Blangsinga  Kabupaten  Gianyar  seperti  usaha  :
Oleh-oleh  krisna,  usaha  air  terjun  Tegenungan, usaha  Aloe  Fera,  Usaha  Penangkar  penyu,  Usha Plaminggo,  Usaha  Villa  dan  Restorant,  hal  ini berdasarkan  hasil  wawancara  semua  dikelola langsung oleh Desa  Adat artinya bahwa ijin  usaha wajib  dilakukan  antara  desa  adat  dan  Perusahaan tersebut, dengan  prosentase 70 % tenaga kerja lokal dan  30  %  tenaga  kerja  eksternal.  Hal    ini memberikan  kesempatan  berusaha  dan  bekerja untuk masyarakat desa secara otomatis memberikan kesejahteraan kepada warga masyarakat  desa  disana.  Berdasarkan    hasil penelitian yang dilakukan  ada beberapa peran desa adat  di  Desa  Wisata  Blangsinga  yaitu  sebagai berikut :
1.  Desa adat berperan dalam pengelolaan manajemen wisata Blangsinga;
Desa adat berperan melakukan Kerjasama terhadap Investor  yang  berinvestasi  di  Desa  wisata Blangsinga;
2.  Desa adat berperan dalam hal  memberikan ijin rekomendasi  kepada  Investor  ,  tanpa  melakukan koordinasi  terlebih  dahulu  dengan  Kepala  Desa /Perbekelnya,  hal  ini  yang  terjadi  di  Desa  wisata Blangsingan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak Perbekel  Desa Saba yang Bernama Bapak I Ketut redhana, SP;
3.  Begitu besar peran desa adat dibandingkan Desa Dinas  yang  hanya  menerima  laporan  keuangan perbulan  (sekitar  lebih  kurang  300jt  perbulan pemasukan keuangan dari usaha maupun dari obyek wisata  beserta  air  terjun  Tegenungan,  Villa  dan Restorant,  yang ada di Desa wisata Blangsinga hal ini  dipergunakan  untuk  biaya  Pembangunan. Dengan demikian Pemasukan anggaran dasar  Desa wisata  Blangsinga  sangat  tinggi  untuk  Kabupaten Gianyar.
Pemerintahan desa adat Blangsinga dilakukan oleh pengurus desa adat lazim disebut prajuru atau dulu (paduluan).  Sistem  pemerintahan  desa  adat  sangat variatif  dipengaruhi  oleh  tipe  desa  bersangkutan. Tipe desa adat  di Bali dibedakan menjadi : 1.  Desa Baliage Yaitu desa tua di Bali masih kuat mempertahankan sistem  kemasyarakatan  asli,  pada  jaman  kerajaan dulu  tidak  dipengaruhi  sistem  kemasyarakatan majapahit;
2.  Desa Apanage
Desa-desa  yang  pada  jaman  kerajaan  dahulu intensif mendapat pengaruh dari sistem
kemasyarakatan majapahit; 3.  Desa Anyar Desa timbul karena akibat perpindahan penduduk didorong keinginan mencari lapangan penghidupan. Mereka merabas hutan dan membentuk desa.
Sistem pemerintahan desa adat tipe desa Apanage dan  desa  Anyar  umumnya  menganut  sistem pemerintahan  tunggal  sedangkan  desa  Baliage menganut sistem pemerintahan kembar.
Dalam  sistem  pemerintahan  tunggal  struktur prajuru  terdapat  seorang  pejabat  puncak  disebut Bendesa atau kelian desa, dibantu oleh penyarikan atau  juru  tulis  dan  petengan  fungsinya  seperti bendahara organisasi modern serta prajuru lainnya seperti  sinoman.  Sedangkan  desa  adat  menganut sistem pemerintahan kembar, terdapat dua pejabat puncak struktur pemerintahannya.
Prajuru desa adat dipilih dan ditetapkan oleh desa adat. Struktur dan susunan prajuru desa adat diatur dalam  awig-awig  dan  awig-awig  dilaksanakan oleh  prajuru  desa.  Prajuru  desa  selaku  badan eksekutif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa  berpedoman  pada  awig-awig  dibuat  dan disahkan krama desa. Oleh karena itu prajuru desa bertanggung  jawab  kepada  krama  desa  dan pertanggung jawaban dikemukakan melalui paruman  bersifat  demokratis.  (I  Nyoman  Sirtha, 2008: 54)
Tugas  wewenang  prajuru  desa  adat  secara  umum di Bali  dimuat dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Desa  Adatdi  Bali, ditentukan  bahwa  prajuru  desa  adat  mempunyai tugas-tugas :
4.  Melaksanakan awig-awig desa adat ; 5.  Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa adat ;
6.  Mengusahakan  perdamaian  dan  penyelesaian sengketa-sengketa adat;
7.  Mewakili desa adat dalam bertindak melakukan perbuatan  hukum  baik  di  dalam  maupu    di  luar peradilan atas persetujuan paruman desa; 8.  Mengurus  dan  mengatur  pengelolaan  harta kekayaan desa adat ;
9.  Membina  kerukunan  umat  beragama  dalam wilayah desa adat.
Dalam mewujudkan tujuan bersama  Prajuru Desa adat  mempunyai  tugas  melaksanakan  awig-awig, mengambil  kebijaksanan-kebijaksanaan,  melalui paruman  bertujuan  menjamin  terpeliharanya persatuan dan kesatuan krama desanya,
mengusahakan keseimbangan harmonis di desanya berlandaskan  konsep  Tri  Hita  Karana,  apabila terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan disepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya  ketidakseimbangan  atau  disharmonis skala niskala.
I  Nyoman  Sirtha,(  2002)  mengatakan  bahwa:  “ Kehidupan  masyarakat  di  Bali  tersusun  satu kesatuan  desa  adat  (desa  pakraman)    mempunyai hukum sendiri disebut awig-awig. Setiap desa adat mempunyai  awig-awig,  berlandaskan  falsafah  Tri Hita  Karana  (tiga  dasar  kebahagian)  yakni Parahyangan, Palemahan, Pawongan”.
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat di Bali disebutkan  pengertian  awig-awig  yaitu  :  “Awig- awig adalah aturan dibuat desa adat dan  atau banjar adat  yang  berlaku  bagi  krama  desa  adat,  krama tamiu, dan tamiu. Hal ini dipakai sebagai pedoman pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai desa mewacara dharma agama di desa adat masing-masing”.Awig- awig  memuat  aturan-aturan  dasar  menyangkut wilayah  adat,  krama  desa  adat,  keagamaan  serta sanksi.  Awig-awig  desa  adat,  merupakan  hukum adat mempunyai fungsi mengatur dan mengendalikan  prilaku  warga  masyarakat  dalam pergaulan  hidupnya  guna  mencapai  ketertiban  dan ketentraman masyarakat.
Awig-awig  hidup  dalam  masyarakat  tidak  hanya membedakan  hak  dan  kewajiban  melainkan memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda,  sanksi  phisik,  maupun  sanksi  psikologi bersifat sprirtual, sehingga dirasakan sebagai derita pelanggarnya.
Kehidupan  masyarakat  di  Bali  tersusun  satu kesatuan  desa  adat  mempunyai  hukum  sendiri disebut awig-awig. Setiap desa pakraman mempunyai  awig-awig,  berlandaskan  falsafah  Tri Hita  Karana.  Dalam  upaya  mewujudkan  tujuan bersama  masyarakat  adat  mempunyai  tugas melaksanakan  awig-awig  dan  ikut  serta  dalam mengambil  kebijaksanaan-kebijaksanaan  melalui paruman (rapat) bertujuan menjamin terpeliharanya persatuan kesatuan krama desanya, tetap mengusahakan keseimbangan harmonis di desanya berlandaskan konsep Tri Hita Karana, sehingga bila terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan disepakati  (awig-awig)    menyebabkan  terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis sekala niskala. Untuk itu perlu pemulihan terhadap ketidak seimbangan.  Pemulihan  juga  dilaksanakan  secara
sekala dan niskala.
Soepomo  mengemukakan  bahwa  hubungan pengenaan  sanksi,  yang  penting  adalah  adanya pengutamaan  terciptanya  keseimbangan  antara dunia  lahir  dengan  dunia  gaib,  antara  golongan manusia  seluruhnya  orang  seorang,  antara persekutuan  dengan  masyarakatnya Soepomo, (1983).
Sanksi  mempunyai  peranan  penting  dalam kehidupan  masyarakat  di  Bali.  Tidak  hanya pelanggaran  adat  saja  oleh  masyarakatnya dikenakan  sanksi  adat,  bahkan  terhadap  delik biasapun seringkali masyarakatnya dibebani sanksi adat  meskipun  si  pelaku  sudah  dipidana  di peradilan umum.
Ada  tiga  golongan  sanksi  adat  masyarakat  Bali disebut  pamidanda,  tiga  golongan  sanksi  dikenal sebutan  tri  danda,  terdiri  atas:  Suasthawa Dharmayuda, (2001) 1.  Artha danda Yaitu  tindakan  hukum  berupa  penjatuhan  denda berupa uang atau barang 2.  Jiwa danda Yaitu tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik atau psikis);
3.  Sangaskara danda
Berupa tindakan hukum mengembalikan keseimbangan  magis  (hukuman  untuk  melakukan upacara agama).
Sanksi-sanksi awig-awig Desa Adat terdapat pada pawos indik pamindanda adalah: 1.  Desa miwah banjar wenang niwakang pamindanda  ring  krama/warga  desa/banjar  sane sisip  (Desa  dan  Banjar  bisa  memidanda/ memberikan  sanksi  kepada  warga  desa/warga banjar yang bersalah).
2.  Tatiwak  danda  inucap  kalaksanayang  olih Kelihan  Desa  Adat  /Kelihan  Banjar,  manut kawentenan.  (Sanksi/denda  dilaksanakan  Kelihan Adat Banjar dan Kelihan Desa Adat sesuai situasi). 3.  Bacakan  pamidanda  luwire  (Macam-macam sanksi /denda) :
4.  Pamidanda  sane  katiwakan  patut  madudonan, masor singgih manut kaiwangan (sanksi dikenakan supaya dibeda-bedakan sesuai  kesalahannya). 5.  Jinah pamidanda/raja berana olih-olihan pamidanda  inucap  kengin  ngeranjing  dados druwen Desa/Banjar. (sanksi berupa arta kekayaan menjadi milik desa atau banjar).
Diantara beberapa jenis sanksi adat masih berlaku,
sanksi  kasepekang  (dikucilkan)  merupakan  sanksi paling  berat.  Sanksi  biasanya  dijatuhkan  kepada warga  desa  atau  seseorang,  disebabkan  warganya diangggap  membangkang  secara  terus  menerus terhadap kesepakatan bersama dituangkan ke dalam awig-awig.  Mereka  yang  kasepekang  tidak mendapatkan pelayanan adat sebelum memperbaiki diri  dan  menyatakan  tunduk  kepada  peraturan- peraturan  berlaku.  Sering  terjadi  penerapan  sanksi kesepekang diterapkan melebihi makna terkandung di dalamnya yaitu dikucilkan agar yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga kembali bermasyarakat dengan  baik.  Kadang-kadang  terjadi  mereka  yang kasepekang  selain  dikucilkan  juga  dilarang menggunakan  fasilitas  adat  seperti  dilarang menggunakan  balai  banjar,  dilarang  ke  pura  dan dilarang menggunakan setra (kuburan).

## IV. CONCLUSION
Pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal  pada  usaha oleh-oleh  Krisna,  usaha  Aloe  Vera,  usaha  Villa dan  Restorant,  usaha  Penangkar  Penyu,  usaha Plaminggo yang berada di desa wisata Blangsinga Kabupaten  Gianyar,  sesuai  peraturan  Daerah Provinsi  bali  Nomor  10  Tahun  2019  tentang penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  telah  sepakat dengan  desa  adat  Blangsinga    telah  melakukan kordinasi  dengan  Desa  Adat  dan  telah  disepakati mempekerjakan  tenaga  kerja  lokal  sekitar  70  % berasal  dari  tenaga  kerja  lokal  di  Desa  adat Blangsinga,  dan  30  %  berasal  dari  tenaga  kerja luar.    Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tenaga kerja  lokal  yang  direkrut  berasal  dari  tanah kelahirannya  atau  asli  dari  daerah  tempat  tinggal dan berdomisili di daerah tersebut serta dibuktikan dengan  kartu  tanda  penduduk  (KTP)  dan  kartu keluarga  (KK).  Serta  peran  desa  adat  dalam pemberdayaan  tenaga  kerja  lokal  sangat  besar sangat berpengaruh terhadap komiten perusahaan dan wajib ada persetujuan dari desa adat tersebut setiap  merekrut  tenaag  kerja,  dengan  tujuan  agar ada  kesimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  dari perusahaan  yang  beroperasional  di  desa  tersebut yang  memberikan  konstribusi  kesejahteraan kepada  masyarakat  yang  ada  dsekitanya  dan otomatis  memberikan  kesejahteraan  dari  aspek ekonomi.
Recommendations Saran  ditujukan  kepada  Pemerintah
Kabuapten  Gianyar,  wajib  mengawasi  secaar berkala  perusahaan  yang  merekrut  tenaga  kerja lokal  untuk  menghindari  pelanggaran  yang terjadi, artinya harus  ada keseimbangan hak  dan kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan serta menerapkan konsep Tri Hita Karana . Dan kepada masyarakat sebagai tenaga kerja lokal wajib ada kepastian hukum tentanh hak pekerja agar sesuai dengan  standard  peraturan  dalam  peraturan daerah provinsi Bali.

## REFERENCES
Kartono,  K.  (2015). Patologi  Sosial .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada.
Kristayana  Dewi,  Desak  Ayu,  A.  W.  S.  L.  (2019). Wewenang  Pengawasan  Dan  Pengendalian Fungsi  Control  Adenin  Udara  Ada  Dinas Lingkungan  Hidup  di  Indonesia. Kertha Negara Journal Ilmu Hukum .
Malik,  F.  (2016).  Peranan  Kebudayaan  Dalam
Pencitraan Pariwisata Bali. JurnaL Kepariwisataan  Indonesia,  Jurnal  Penelitian, Dan Pengembangan Kepariwisataan
Indonesia .
Purnamasari,  A.  M.  (2011).  Journal  Pengembangan Masyarakat  Untuk  Pariwisata  Di  Kampung Wisata  Toddabojo  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Makasar. Journal  Pengembangan  Masyarakat Untuk  Pariwisata  Di  Kampung  Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar. Rajagukguk,  E.  (2022). Hukum  Investasi  (PMA  dan PMDN) . Jakarta.: PT.Raja Grafindo Persada. Soepomo,  I.  (1983). Hukum  Perburuhan  Bidang Hubungan Kerja . Jakarta.: Djambatan.