## JIUBJ

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi

## Ferdricka Nggeboe*, Reza Iswanto, Sriayu Indah Puspita
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
*Correspondence email: ferdricka.nggeboe@unbari.ac.id, reza.iswanto@unbari.ac.id, izzy_euys@yahoo.com
Abstrak. Kejahatan terorisme sekarang ini terus berkembang sehingga dibutuhkan kewaspadaan baik pemerintah, aparat penegak hukum,  masyarakat dan  anak-anak  agar  mereka  dapat terhindar  dari  kejahatan  terorisme  ini. Untuk  itu,  penelitian  ini  dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan aparat penegak hukum Provinsi Jambi. Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  yuridis  empiris  sehingga  penelitian  ini  lebih  bersifat deskriptif , sumber  datanya adalah  penelitian  lapangan dan kepustakaan, teknik penarikan  sampel dilakukan secara purposive  sampling , teknik pengumpulan data berupa observasi dan interview serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)  melakukan upaya preventif berupa  sosialisasi  terhadap  anak  di  Provinsi  Jambi  terkait  bahaya  dari  kejahatan  terorisme  termasuk  juga  pengrekrutannya  dan memberikan  bantuan  medis  dan  rehabilitasi  korban  kejahatan  terorisme  serta  santunan  terhadap  keluarga  korban  kejahatan terorisme, sedangkan upaya represif berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terorisme di Provinsi Jambi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Anak; Terorisme
Abstract.  The  crime  of  terrorism  is  currently  growing,  so  that  the  government,  law  enforcement  officers,  the  community  and children need to be vigilant so that they can avoid this terrorism crime. For this reason, this study was conducted to determine the legal  protection  provided  by  the  Terrorism  Prevention  Coordination  Forum  (FKPT)  and  Jambi  Province  law  enforcement officers.  The  object  of  this  research  is  the  legal  protection  of  children.  The  research  method  used  in  this  study  is  empirical juridical so  that  this  research is  more  descriptive, the data  sources  are field  research and literature, the  sampling  technique  is done by purposive sampling, the data collection techniques are observation and interviews and analyzed qualitatively. The results showed  that  legal  protection  for  children  from  terrorism  crimes  in  the  jurisdiction  of  Jambi  Province,  namely  the  Terrorism Prevention  Coordination  Forum  (FKPT)  carried  out  preventive  efforts  in  the  form  of  socializing  children  in  Jambi  Province regarding  the  dangers  of  terrorism  crimes  including  their  recruitment  and  providing  medical  assistance  and  rehabilitation  for crime victims. terrorism and compensation for the families of victims of terrorism crimes, while repressive efforts are in the form of imposing criminal sanctions on perpetrators of terrorism crimes in Jambi Province.

## Keywords: Legal Protection; Children; Terrorism

## PENDAHULUAN
Kejahatan  terorisme  sekarang  ini  tidak  hanya terjadi  di  Provinsi  Jambi  saja,  melainkan  juga  jenis kejahatan  ini  sudah  menjalar  ke  berbagai  negara sehingga kejahatan ini dapat dikatakan cukup meresahkan  setiap  negara  yang  mengalaminya  adanya aktifitas atau  kegiatan  terorisme  di  negaranya. Meluasnya di berbagai Negara di dunia, maka kejahatan terorisme ini merupakan kejahatan yang telah dikenal di dunia  internasional  sehingga  setiap  negara  harus waspada  akan  adanya  aksi  terorisme  tersebut  (Salam, 2003),  bahwa  sebab  kejahatan  terorisme  ini  memiliki jaringan  yang  global  dimana  kelompok-kelompok terorisme  yang  beroperasi  di  berbagai  negara  telah dikuasai  atau  telah  terkooptasi  oleh  suatu  jaringan terorisme  internasional.  Kejahatan  terorisme  ini  apabila dilihat  secara  umum  tidak  kelihatan  seperti  kejahatan atau  tindak  pidana  pencurian,  penganiayaan,  penipuan dan  sebagainya  yang  selalu  terjadi  di  masyarakat. Walaupun aksinya tidak kelihatan seperti kejahatan pada umumnya,  akan  tetapi  kejahatan  terorisme  ini  terus  ada
dalam  menjalankan  aksinya  yaitu  dengan  melakukan terror-teror, ancaman sehingga dari adanya kejadian aksi terorisme  ini  banyak  yang  menjadi  korban  bahkan sampai  mengakibatkan  kematian  terhadap  orang-orang yang tidak bersalah.
Jika  dikaitkan  antara  banyaknya  korban  yang berjatuhan  dari  aksi  terorisme  dengan  pengertian  teroris yang  ada  di  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  maka  sudah  jelas bahwa  akan  menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal. Dengan  demikian,  apabila  dilihat  dari  aksi  yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorisme tersebut maka sudah  jelas  bahwa  besar  bahaya  yang  ditimbulkan  dari aksi  terorisme  itu  sehingga  harus  ada  upaya  untuk meminimalisir  tingkat  korban  yang  berjatuhan  dari adanya  aksi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan terorisme.  Selain  itu  juga,  aksi  terorisme  di  Indonesia
Ferdricka Nggeboe et al., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
berkali-kali  telah  terjadi.  Beberapa  peristiwa  teror misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal  12 Oktober 2002  terjadi  di  Sari Club dan Peddy’s  Club ,  peledakan bom  di  JW  Marriot  pada  Tahun  2003,  bom  di  depan kantor kedutaan Besar  Australia pada  Tahun  2004, bom Bali  II  pada  tahun  2005  dan  sekelompok  pelatihan teroris  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Abimanyu, 2006).  Dengan  adanya  beberapa  peristiwa  yang dilakukan  oleh  pelaku  terorisme  ini  maka  sudah  jelas bahwa  kejahatan  terorisme  ini  merupakan  suatu kejahatan  yang  mengancam  perdamaian  dan  keamanan di  setiap  negara  termasuk  juga  Indonesia.  Dengan mengancam  perdamaian  dan  keamanan  tersebut  maka dapat  mempengaruhi  terkait  dengan  perkembangan ekonomi dan sosial di negara Indonesia.
Salah satu contoh perlindungan hukum yang telah diberikan  oleh  kepolisian  dalam  melindungi  masyarakat Jambi  yaitu  tim  Densus  88  Melakukan  penangkapan terhadap  3  orang  yang  diduga  sebagai  pelaku  teroris  di jalan  Distrik  5  PT  WKS  dan  di  pondok  peternakan madu, Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  Provinsi  Jambi.  Penangkapan yang  dilakukan  oleh  tim  Densus  88  dalam  kasus  ini dilakukan  secara  rahasia  dan  terungkap  bahwa  ketiga pelaku  tersebut  bukan  merupakan  Warga  Jambi melainkan  orang  dari  luar  Jambi.  Adapun  pelaku kejahatan terorisme tersebut berinisial SW alias AG alias MR alias HF alias DD yang berusia 38 tahun berasal dari Kelurahan  Gunung  Sulah  Kecamatan  Sukarame  Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, DW alias MR alias YN alias JU alias FT yang berusia 38 tahun berasal dari Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur dan MIR alias IB yang berusia  44  tahun  berasal  dari  Kelurahan  Sanggrahan, Kecamatan  Grogol  Kabupaten  Sukoharjo  (jpnn.com, 2021).  Jika  dilihat  dari  contoh  diatas  maka  sudah  ada kegiatan  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  oleh kepolisian  melalui  tim  Densus  88  dalam  hal penangkapan  terhadap  pelaku  kejahatan  terorisme  di Provinsi  Jambi.  Sebenarnya  memang  sudah  harus dilakukan  perlindungan  hukum  terutama  dalam  hal penangkapan  terhadap  pelaku  kejahatan  terorisme  agar mereka  tidak  dapat  untuk  mempengaruhi  masyarakat Jambi,  membujuk  atau  mengajak  untuk  bergabung  ke dalam  organisasi  mereka  baik  laki-laki  maupun perempuan, atau orang dewasa maupun anak-anak.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  aparat penegak  hukum  tidak  hanya  berupa  penangkapan terhadap  pelaku  kejahatan  terorisme  saja,  melainkan perlindungan  hukum  juga  memberikan  perlindungan kepada  masyarakat  terutama  anak  dari  berbagai  macam teror  yang  dilakukan  oleh  pelaku  terorisme  karena dikhawatirkan  apabila  anak  yang  ada  di  Provinsi  Jambi tertekan dengan adanya teror yang dilakukan oleh pelaku terorisme  maka  tidak  menutup  kemungkinan  anak tersebut yang sebagai korban dari kejahatan terorisme ini mengikuti  kemauan  si  pelaku  kejahatan  terorisme
sehingga  dengan  mudah  pelaku  kejahatan  terorisme menguasai  anak-anak  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  yang menjadi korbannya. Dengan masuknya pelaku kejahatan terorisme  sebagaimana  yang  telah  dicontohkan  di  atas maka aparat penegak hukum harus lebih serius di dalam melakukan penanggulangan kejahatan terorisme terutama  pada  pintu  keluar  masuk  antar  Provinsi sehingga memperkecil pelaku kejahatan terorisme untuk masuk  ke  Provinsi  Jambi.  Hal  yang  demikian  sudah seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  Forum  Koordinasi Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  Provinsi  Jambi  beserta aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan  kejahatan  atau  tindak  pidana  terorisme terhadap  anak.  Sebagai  kejahatan  yang  serius,  maka Perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pidana  terorisme jika  dilihat  secara  normatif  maka  sudah  jelas  bahwa pelaku  kejahatan  terorisme  dapat  dijerat  dengan  sanksi pidana jika melakukan aksi terorisme kepada masyarakat.  Hal  yang  demikian  telah  dijelaskan  dalam Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi Undang-Undang,  dimana  sanksi  pidana  yang  tercantum dalam pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 5  tahun  dan  paling  lama  20  tahun,  kemudian  pidana penjara  seumur  hidup  atau  pidana  mati  terhadap  pelaku kejahatan terorisme.
Diadakan pengaturan terkait dengan sanksi pidana yang  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undang  merupakan  ketentuan  yang dipertegas  oleh  pemerintah  guna  untuk  menjerat  pelaku kejahatan terorisme yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  ketentuan undang-undang  tersebut  maka  kepada  pelaku  dapat dikenakan  sanksi  berupa  pidana.  (Muladi  dan  Arief, 2005).  Untuk  itu,  adanya  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undang  ini  merupakan  salah  satu perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah terhadap anak yang berada di Provinsi Jambi. Untuk itu, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi Undang-Undang  ini  memang  harus  dilaksanakan  secara tegas oleh penegak hukumnya dalam melindungi anak di Provinsi Jambi dari adanya kejahatan terorisme tersebut.
Ferdricka Nggeboe et al., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan menganalisis  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi.

## METODE
Untuk  mendapatkan  data  dan  mencari  kebenaran di  dalam  suatu  penelitian  maka  harus  menggunakan metode  penelitian.  Adapun  metode  penelitian  di  dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Tipe Penelitian. Apabila dilihat dari pokok penelitian ini  maka  tipe  penelitian  yang  digunakan  di  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Tipe penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  data  primer.  Data  Primer  merupakan  data yang  berasal  dari  masyarakat  dan/atau  orang  yang terlibat  secara  langsung  terhadap  masalah  yang diteliti  (Salim  dan  Nurbani,  2013).  Objek  dari  teori hukum  empiris  adalah  gejala  umum  hukum  positif yang  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  penerapan norma  yang  ditentukan  oleh  sikap  dan  perilaku masyarakat  (Diantha,  2016).  Jadi,  dalam  penelitian perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  kejahatan terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi ini  yang bertipe  empiris  maka  mengkaji  terkait  perlindungan hukum  yang  dilakukan  oleh  Forum  Koordinasi Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  Provinsi  Jambi maupun  aparat  penegak  hukum  Provinsi  Jambi terhadap anak dari kejahatan terorisme.
2. Spesifikasi  Penelitian.  Penelitian  ini  dilakukan spesifikasi  penelitian  untuk  memberikan  kemudahan dalam  memahami  pokok  permasalahan  yang  sedang diteliti.  Oleh  karena  itu,  spesifikasi  penelitian  dalam penelitian  ini  lebih  bersifat  deskriptif.  Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk melukiskan  tentang  hal  di  daerah  dan  saat  tertentu. Biasanya  peneliti  telah  mendapat  gambaran  berupa data  awal  tentang  permasalahannya  (Salim  dan Nurbani,  2013). Apabila  dilihat  dari  pokok permasalahan  yang  diteliti  oleh  peneliti  maka penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak dari  kejahatan  terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi Jambi  ini  ini  meneliti  terkait  permasalahan  yang sedang  terjadi  di  Provinsi  Jambi  terkait  dengan adanya  kejahatan  terorisme  dan  melihat  sejauhmana perlindungan  hukum  tersebut  dilakukan  oleh  Forum Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  Provinsi Jambi dan aparat penegak  hukum diberikan terhadap anak  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  dari  kejahatan terorisme.
3. Sumber  data.  Dalam  melakukan  suatu  penelitian tentunya  harus  menggunakan  sumber  data  untuk mencari  kebenaran  di  dalam  penelitian  itu  sendiri. Oleh karena itu, data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:
a. Penelitian Lapangan ( Field Researh ). Sumber data primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara
langsung  dari  masyarakat  yang  akan  diteliti. Dalam  hal  ini  peristiwa  hukum  yang  terjadi  di lokasi  penelitian  yaitu  kejahatan  terorisme  yang ada  di  Provinsi  Jambi.  Digunakan  data  primer untuk  menjelaskan  terkait  dengan  perlindungan hukum  terhadap  anak  dari  kejahatan  terorisme. Dalam  penelitian  empiris  ini  data  primer  sebagai data  utama  dalam  melihat  seberapa  besar perlindungan  yang  telah  diberikan  baik  dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi  Jambi  maupun  aparat  penegak  hukum yang  ada  di  Provinsi  Jambi  terhadap  anak  dari kejahatan terorisme.
b. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ). Sumber  data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  literatur yang  mempunyai  hubungannya  dengan  objek penelitian.  Dalam  penelitian  hukum  normatif, maka  sumber  data  yang  utama  berasal  dari  data kepustakaan.  Untuk  itu,  terkait  dengan  sumber data sekunder maka penulis mengambil dari bahan kepustakaan  seperti  buku-buku  dan  website internet  yang  terpercaya  dan  ada  hubungannya dengan  pokok  penelitian  yaitu  terkait  dengan kejahatan  terorisme.  Setelah  mempelajari  buku- buku  dan  website  internet,  kemudian  peneliti melihat  sejauhmana  isi Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang  telah  melindungi  anak  yang  ada di Provinsi Jambi dari kejahatan terorisme. (Salim dan Nurbani, 2013)
4. Pendekatan  Dalam  Penelitian.  Dalam  melakukan penelitian hukum empiris diperlukan suatu pendekatan  guna  untuk  mengetahui  hubungan  antara peraturan  perundang-undangan  dengan  permasalahan yang  sedang  terjadi.  Oleh  karena  itu,  terkait permasalahan  kejahatan  terorisme  pendekatan  dalam penelitian hukum empiris ini yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara: a. Melakukan  kajian  terhadap  kasus-kasus  yang berkaitan  dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Kasus  ini  dapat  berupa  kasus  yang  terjadi  di Indonesia maupun di luar negara lain.
c. Objek  kajian  pokok  di  dalam  pendekatan  kasus adalah ratio decidendi atau reasoning ,  yaitu pertimbangan  pengadilan  untuk  sampai  kepada suatu keputusan. (Salim dan Nurbani, 2013)
Dalam penelitian hukum empiris ini digunakan pendekatan  kasus  dengan  mengkaji  terhadap  kasus- kasus  kejahatan  terorisme  yang  terjadi  di  Provinsi Jambi  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  terkait
Ferdricka Nggeboe et al., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
dengan perlindungan hukum  yang telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang.
5. Teknik  Pengumpulan  Data.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  tentang perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  kejahatan terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi  sebagai berikut :
a. Wawancara.  Teknik  pengumpulan  data  primer  di lapangan  dilakukan  dengan  cara  wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana.  Dalam  wawancara  ini  berarti  bahwa peneliti  tidak  mempersiapkan  dulu  pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat  pada  aturan-aturan  yang  ketat.  Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.  Dalam  penelitian  perlindungan  hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum  Provinsi  Jambi  ini  maka  wawancara  yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan  yang  akan  ditanyakan  kepada  para responden.
b. Studi  Dokumen.  Studi  dokumen  yaitu  mencari data  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan penelitian  berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat kabar,  majalah,  prasasti,  notulen,  rapat,  agenda dan sebagainya (Salim dan Nurbani, 2013). Dalam penelitian  ini  dilakukan  pengumpulan  dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  permasalahan perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi  baik berupa  dokumen  arsip,  berita  acara  dan  peraturan yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  formal yang  dapat  menunjang  dalam  penelitian  ini. (Ashshofa, 2013)
6. Analisis  Data.  Dalam  penelitian  ini  merupakan penelitian  empiris  maka  analisis  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif.  Secara kualitatif  yakni  menguraikan  data  secara  berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis,  tidak  tumpang  tindih  dan  efektif  sehingga memudahkan  pemahaman  dan  interpretasi  data. (Ishaq,  2017).  Dengan  demikian,  dalam  penelitian empiris  ini  memberikan  penjelasan  terkait  dengan perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  kejahatan terorisme  di  wilayah  hukum  Provinsi  Jambi  yang diteliti  sesuai  data  yang  yang  ada  dimana  data tersebut  memiliki  mutu  yang  berkualitas  dan  hasil penelitian  ini  dibuat  dalam  bentuk  kalimat-kalimat yang  teratur  dan  sistematik,  dimana  kalimat-kalimat tersebut  akan  dituangkan  di  dalam  pembahasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejahatan  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan secara  sengaja,  dalam  pengertian  ini  seseorang  tidak dapat  dihukum  hanya  karena  pikirannya,  melainkan harus  ada  suatu  tindakan  atau  kealpaan  dalam  bertindak (Zaidan,  2016).  Jika  pengertian  ini  dikaitkan  dengan kejahatan  terorisme  maka  sudah  jelas  bahwa  kejahatan terus  akan  dilakukan  dengan  sengaja,  tidak  hanya dipandang  karena  adanya  pemikiran  dari  pelaku  saja tetapi  juga  adanya  aksi  atau  tindakan  yang  dilakukan oleh  pelaku  kejahatan  terorisme  terhadap  masyarakat. Kejahatan  terorisme  sekarang  ini  sangat  meresahkan baik pemerintah, aparat penegak hukum serta masyarakat  sehingga  kejahatan  jenis  ini  sangat berbahaya terhadap masyarakat terutama pada masyarakat  Provinsi  Jambi  termasuk  juga  anak-anak. Beberapa  pelaku  terorisme  yang  tertangkap  di  Jambi memberikan  gambaran  bahwa  daerah  Jambi  dijadikan sebagai  tempat  persembunyian  sementara,  Jambi menjadi daerah transit sambil melihat-lihat kemungkinan untuk  mengembangkan  ajaran  radikalisme  pada  orang lain dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan  dengan  kepentingan  aksi  terorisme.  Sebab kejahatan  terorisme  ini  biasanya  merekrut  orang-orang yang  tidak  memahami  tentang  agama/mengerti  hanya sebagian,  sehingga  pelaku  kejahatan  terorisme  mudah untuk  mempengaruhi  si  korbannya  dengan  dalil  tentang agama dalam hal jihad, menjadi bidadari surga, berlipat- lipat  pahala  yang  diterima  jika  menjalankan  melawan dan membunuh thogut dari kaki tangan pemerintah. Hal yang demikian sangat dikhawatirkan apabila masyarakat maupun  anak-anak  di  Provinsi  Jambi  yang  menjadi korban  dengan  sukarela  ikut  bergabung  di  dalam anggota terorisme ini.
Tidak  hanya  itu  saja,  belum  lagi  dilihat  terkait dengan letak Provinsi Jambi yang sangat strategis karena menghubungkan  antara  Provinsi  satu  dengan  Provinsi lain. Dengan letak yang strategis ini maka mempermudah para pelaku kejahatan terorisme ini untuk masuk dan menyebarkan ajaran radikal terorisme kepada masyarakat  terutama  yang  menyasar  pada  anak-anak  di Provinsi Jambi baik melalui orang tuanya maupun secara langsung pada anak-anak tersebut. Kondisi demikian ini dilakukan  oleh  pelaku  terorisme  di  berbagai  daerah maupun  Provinsi  karena  tujuannya  untuk  melakukan perekrutan anggota agar setiap Provinsi terdapat anggota terorisme  sehingga  mudah  untuk  melancarkan  aksi pelaku  menyebarkan  ajaran  kejahatan  terorisme, menggerakkan  anggotanya  di  setiap  Provinsi  dalam melancarkan  aksi  teror  semuanya  terhadap  pemerintah, aparat  penegak  hukum  maupun  masyarakat.  Dalam  hal ini  juga,  banya  cara  yang  dilakukan  untuk  pengrekrutan tidak  hanya  Dilakukan  pada  orang  dewasa  saja, melainkan  pengrekrutan  dilakukan  terhadap  anak-anak sehingga generasi muda yang akan datang telah tertanam prinsip  radikalisme  dan  terorisme.  Cara  perekrutan  baik melalui  media  massa,  media  sosial  ataupun  yang
Ferdricka Nggeboe et al., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
disampaikan  secara  langsung  berupa  bujukan,  hipnotis, atau  dengan  cara  seolah-olah  memberikan  pertolongan, membantu  orang  yang  membutuhkan  dan  lainnya. Mengingat  bahayanya  pengerutan  yang  dilakukan  oleh pelaku  kejahatan  terorisme  ini  karena  tidak  hanya merekrut  orang  dewasa  saja,  anak-anak  juga  akan direkrut  untuk  menjadi  anggota  dari  gerakan  aksi  teror mereka  maka  sudah  seharusnya  dilakukan  upaya penanggulangan  terhadap  anak-anak  agar  mereka  dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk sehingga anak-anak  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  dapat  terhindar dari pengrekrutan kejahatan terorisme.
Kondisi  Indonesia  sejak  terjadinya  pandemic, membuat  masyarakat  Indonesia  banyak  yang  terpuruk terutama  bidang  ekonomi.  Menurut  berita  Jawa  Barat yang  disiarkan  oleh  salah  satu  stasiun  TV  swasta  RCTI tanggal  29  September  2021  menyebutkan  ada  sekitar 7000  lebih  anak-anak  yang  kehilangan  orang  tua  akibat terpapar covid 19, nah ini baru data sementara dari Jawa Barat, belum lagi di seluruh  Indonesia, ada 20.887 anak kehilangan  orang  tua  selama  pandemic  (Suadnyana, 2021). Tentulah kondisi seperti ini sangat menyedihkan, mengingat  anak-anak  yang  masih  sangat  membutuhkan perhatian  dari  orangtua,  sudah  meninggalkan  mereka selamanya.  Keadaan  seperti  ini  juga  juga  terjadi  di Provinsi  Jambi  namun  sampai  saat  ini  belum  terdata berapa  jumlah  realnya  sesuai  fakta.  Dengan  keadaan  di atas  sangat  rentan  terjadinya  beberapa  tindak  pidana, misalnya trafficking ,  narkoba  dan  juga  dapat  terpapar paham  radikalisme  terorisme.  Kekhawatiran  masuknya faham  radikal  pada  anak-anak  yang  sudah  kehilangan orang  tua  ini  perlu  diwaspadai,  pemerintah  mempunyai peran  penting  untuk  melindungi  anak-anak  tersebut, menjaga  tumbuh  kembang,  kesehatan,  dan  masa  depan pendidikannya  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam undang-undang  perlindungan  anak.  Untuk  mengatasi anak-anak  di  Provinsi  Jambi  agar  terhindar  dari pengrekrutan  untuk  menjadi  anggota  terorisme  maka Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT) Membentuk suatu kepengurusan terkait dengan kejahatan terorisme yaitu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme  (FKPT)  di  Provinsi  Jambi.  Terbentuknya Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  di Provinsi  Jambi  ini  Guna  untuk  melindungi  masyarakat terutama  anak-anak  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  agar terhindar  dari  pengrekrutan  anggota  terorisme  dan sekaligus  memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat maupun  anak-anak  di  Provinsi  Jambi  sehingga  mereka dapat menghindari diri dari adanya kejahatan terorisme.
Dalam  hal  penanggulangan  kejahatan  terorisme ini  diperlukan  beberapa  cara  agar  kejahatan  terorisme dapat  diminimalisir  bahkan  jika  perlu  ditiadakan. Menurut  G.  P  Hoefnagels  upaya  penanggulangan kejahatan  dapat  ditempuh  dengan  Penerapan  hukum pidana  ( criminal  law  application );  Pencegahan  tanpa pidana ( prevention without punishment ); dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai
kejahatan dan pemidanaan lewat mass media ( influencing views of society on crime and punishment /mass  media)  (Arief,  2008).  Apabila  dilihat dari  pendapat  G.P  Hoefnagels  maka  upaya  untuk melakukan  penanggulangan  kejahatan  terorisme  ini dapat  dilakukan  dengan  cara  pencegahan  tanpa  pidana. Langkah ini dapat dilakukan terhadap orang-orang  yang belum  terekrut  menjadi  anggota  kejahatan  terorisme termasuk  juga  anak-anak  sehingga  mereka  dapat membentengi  diri  untuk  tidak  menjadi  anggota  teroris. Pencegahan  tanpa  pidana  ini  dapat  dilakukan  baik  oleh Forum  Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT) Provinsi  Jambi  maupun  aparat  penegak  hukum  dalam memberikan pemahaman terkait dengan adanya kejahatan terorisme sehingga masyarakat terutama anak- anak  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  dapat  lebih  waspada akan  adanya  gerakan  kejahatan  terorisme  dalam  hal pengerutan  pada  generasi  muda.  Kebijakan  atau  upaya penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat ( social  defence )  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat  ( social  welfare )  (Arief,  2008).  Terkait  akan hal  ini  maka,  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Forum Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  Provinsi Jambi,  melalui  beberapa  bidang  misalnya  di  Perempuan dan  Anak,  bidang  Pemuda  dan  Pendidikan,  bidang agama,  sosial  dan  budaya,  “selalu  melakukan  kegiatan yang  bekerja  sama  dengan  sekolah-sekolah,  mahasiswa serta perkumpulan organisasi wanita untuk menyampaikan  bahayanya  paham  radikalisme  dan terorisme  sehingga  jangan  sampai  mereka  terpengaruh. Oleh  karena  itu,  di  dalam  melakukan  penanggulangan terhadap  kejahatan  terorisme  ini  digunakan  langkah pencegahan  untuk  melindungi  masyarakat  khususnya anak-anak  di  Provinsi  Jambi  dengan  “melakukan pengawasan  yang  intensif  dan  memberikan  kegiatan pada  masyarakat  Jambi  yang  dapat  menunjang penghasilan  masyarakat  sehingga  masyarakat  maupun anak-anak  di  Provinsi  Jambi  merasa  terlindungi  dan aman  ketika  berada  di  luar  rumah.  Pencegahan  tanpa pidana  ( prevention  without  punishment )  ini  merupakan upaya penanggulangan secara non penal. Penanggulangan  secara  non  penal  dilakukan  tanpa menggunakan  aturan  hukum  sehingga  dapat  dilakukan baik oleh  Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT)  Provinsi  Jambi  maupun  penegak  hukum  yang ada  di  Provinsi  Jambi.  Salah  satu  penanggulangan kejahatan  yang  dilakukan  secara  non  penal  yang  dapat dilakukan  oleh  Forum  Koordinasi  Penanggulangan Terorisme  (FKPT)  Provinsi  Jambi  maupun  penegak hukum  seperti  sosialisasi.  Terorisme  sebagai  kejahatan kemanusiaan,  tidak  dapat  diatasi  sendiri  oleh  Penegak Hukum,  harus  ada  kerjasama  yang  baik  antara  semua pihak stackholder dengan  satu  tujuan,  guna  melindungi masyarakat  dari  kejahatan  terorisme,  terutama  terhadap anak-anak  yang  sudah sangat jelas  hak-haknya di Jamin
Ferdricka Nggeboe et al., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
oleh  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak.
Kegiatan  yang  dilakukan  Forum  Koordinasi Penanggulangan  Terorisme  (FKPT)  Provinsi  Jambi maupun  aparat  penegak  hukum  di  Provinsi  Jambi  dapat melakukan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  ditingkat Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  maupun  ke  Perguruan  Tinggi guna  untuk  memberikan  pemahaman  terkait  dengan paham  radikalisme  dan  terorisme  sehingga  siswa-siswi maupun  mahasiswa  paham  dengan  radikalisme  dan terorisme  sehingga  mereka  tidak  mudah  untuk  di  bujuk rayu  dalam  pengerutan  oleh  pelaku  terorisme.  Perlu  di waspadai  upaya  aksi  radikalisme  terorisme  merekrut anggota  dan  menyebarkan  pahamnya  melalui  media massa  dan  media  sosial,  hal  ini  penting  diketahui,  agar anak-anak  dapat  memilah-milah  mana  ajaran  atau paham-paham  yang  seharusnya  dihindari,  atau  tidak perlu ditanggapi, tentu saja pemerintah melalui lembaga terkait terutama penegak  hukum senantiasa  memberikan informasi  yang  kontradiktif  sebagai  penangkal  berita yang disebarkan oleh paham radikalisme terorisme, tidak hanya dilakukan secara offline seperti sosialisasi di atas, melainkan  juga  sosialisasi  ini  dapat  dilakukan  secara online dengan  menggunakan  media  massa  Seperti Facebook , WhatsApp , Instagram , koran dan sebagainya. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  G.P  Hoefnagels  yang menyatakan bahwa mempengaruhi pandangan masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat mass  media  ( influencing  views  of  society  on  crime  and punishment /mass  media)  (Arief,  2008).  Dengan  adanya sosialisasi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  media masa  ini  maka  masyarakat  maupun  anak-anak  di Provinsi  Jambi  akan  lebih  mengerti  dan  memahami terkait  dengan  ajaran  anti  radikalisme  dan  terorisme sehingga  mereka  dapat  saling  menjaga  dan  melindungi baik  orang  tua  dan  anak-anak  dari  adanya  kejahatan terorisme ini.
Selain  itu  juga,  kejahatan  memiliki  arti  suatu perilaku  yang  dilarang  oleh  Negara  karena  merugikan terhadapnya,  Negara  bereaksi  dengan  hukuman  sebagai upaya  untuk  mencegah  dan  memberantasnya  (Adang, 2010). Oleh karena itu, dalam melakukan penanggulangan kejahatan terorisme ini maka pemerintah membuat suatu aturan hukum yang berisikan terkait  dengan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan atau  tindak  pidana  terorisme.  Adapun  Sanksi  pidana tersebut  termuat  dalam  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi  Undang-Undang  berupa  pidana  mati  atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun. Adanya  sanksi  pidana  yang  cukup  berat  ini  merupakan suatu  upaya  perlindungan  hukum  secara  tidak  langsung kepada  masyarakat  agar  pelaku  dalam  melakukan kejahatan  terorisme,  pelaku  kejahatan  tersebut  dapat
dijatuhkan  hukuman.  Di  beberapa  tempat  di  Indonesia sudah  banyak  pelaku  terorisme  yang  dihukum  dengan ancaman  yang  maksimal  bahkan  ada  juga  dengan hukuman  mati,  dengan  harapan  apa  yang  sudah  terjadi ini  menjadi  shockterapi  bagi  pelaku  untuk  tidak melakukan  tindak  pidana  terorisme,  tentu  saja  secara lebih  khusus  Hukuman  ini  diberikan  guna  untuk melindungi  masyarakat  terutama  anak-anak  di  Provinsi Jambi dari adanya kejahatan terorisme dan jika dikaitkan menurut  pendapat  G.  P  Hoefnagels  maka  penjatuhan hukuman  ini  termasuk  dalam  poin  a  yaitu  penerapan hukum  pidana.  Selain  pengaturan  terkait  dengan  sanksi pidana,  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme Menjadi Undang-Undang juga mengatur terkait perlindungan  terhadap  korban  dari  kejahatan  terorisme terdapat  dalam  BAB  VI  pada  Pasal  35A  yang  berisikan sebagai berikut :
(1) Korban merupakan tanggung jawab negara.
(2) Korban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi  :    (a)  Korban  langsung;  atau  (b)  Korban tidak langsung.
(3) Korban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan  oleh  penyidik  berdasarkan  hasil  olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.
(4) Bentuk  tanggung  jawab  negara  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa:  Bantuan  medis.. Rehabilitasi  psikososial  dan  psikologis,  Santunan bagi  keluarga  dalam  hal  Korban  meninggal  dunia dan, Kompensasi.
Jika  dilihat  dari  berbagai  perlindungan  hukum  di atas  maka  sudah  jelas  bahwa  setiap  korban  kejahatan terorisme mendapatkan perlindungan baik itu perlindungan  medis  maupun  psikologis  termasuk  juga santunan  terhadap  keluarga  korban  yang  meninggal dunia. Jika dilihat dari adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap  pelaku  kejahatan  terorisme  ini  maka  jenis perlindungan  ini  dapat  dikatakan  sebagai  perlindungan represif.  Kemudian  adanya  perlindungan  terhadap korban  kejahatan  terorisme  maka  dalam  hal  ini perlindungan  hukum  tersebut  selain  menggunakan hukum  pidana  yaitu  sanksi  pidana,  pemerintah  juga dapat  memberikan  seperti  bantuan  medis,  rehabilitasi, santunan  kepada  korban,  serta  pengawasan  sehingga memberikan ketenangan agar masyarakat dapat menghilangkan  rasa  takut  karena  ada  pemerintah bersama  aparatnya  yang  menjaga  masyarakat.  Jenis perlindungan hukum sebagaimana yang telah di jelaskan di atas yang juga bersifat sosialisasi, tidak menggunakan sarana  sanksi  pidana  maka  dapat  dikatakan  sebagai perlindungan  hukum  preventif.  Perlindungan  Hukum preventif  ini  dapat  dilakukan  sebelum  kejahatan terorisme  terjadi  seperti  melakukan  sosialisasi  dan
Ferdricka Nggeboe et al., Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Provinsi Jambi
sebagainya,  sedangkan  jika  kejahatan  terorisme  telah terjadi  maka  perlindungan  Hukum  represif  dapat dilakukan  berupa  bantuan  medis,  rehabilitasi  psikologis dan  santunan  terhadap  keluarga  korban  dari  kejahatan terorisme.

## SIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan terorisme di wilayah hukum Provinsi Jambi lebih banyak secara  preventif  yaitu  melalui  Badan  Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  Membentuk  Forum Koordinasi  Pencegahan  Terorisme  (FKPT)  dan  aparat penegak  hokum,  bersama  tokoh-tokoh  masyarakat melakukan  pengawasan  dan  sosialisasi  offline  ke sekolah-sekolah, mahasiswa (kalangan Perguruan Tinggi), perkumpulan organisasi-organisasi kemasyarakatan,  organisasi  wanita  pemerhati  anak,  dan secara  online  melalui  Facebook,  WhatsApp,  Instagram dan koran terkait bahaya dari kejahatan terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu,  Bambang,  2006, Teror  Bom  Azahari- Noordin , Republika, Jakarta Arief,  Barda  Nawawi,  2008, Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep
Ashshofa,  Burhan,  2013, Metode  Penelitian  Hukum , Rineka Cipta, Jakarta Arief,  Muladi.,  Barda  Nawawi,  2005, Teori-Teori  dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung Adang,  Yermil  Anwar,  2010 ,  Kriminologi, PT.  Refika Aditama, Bandung Diantha,  I  Made  Pasek,  2016, Metodologi  Penelitian Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , Kencana, Jakarta Ishaq,  2017 ,  Metode  Penelitian  Hukum, Alfabeta, Bandung Jpnn,com, 2021, Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di
Jambi
dan Lampung,
Ini Identitasnya, https://www.jpnn.com/news/densus-88-tangkap- terduga-teroris-di-jambi-dan-lampung-ini- identitasnya?page=2 Nurbani,  Salim  HS,  Erlies  Septiana,  2013, Penerapan Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Salam,  Moch  Faisal,  2003, Motivasi  Tindakan Terorisme , Mandar Maju, Jakarta Suadnyana,  Sui.,  2021,  20.887  Anak  di  Indonesia Kehilangan  Orang  Tua  Selama  Pandemi  COVID- 19, diakses Tpada https://news.detik.com/berita/d- 5720184/20887-anak-di-indonesia-kehilangan- orang-tua-selama-pandemi-covid-19 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Zaidan, M. Ali Zaidan, 2016 , Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta