## POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG
Dadang Sufianto, Agus Subagyo, dan Agustina Setiawan dadang.sufi54@gmail.com.id
Dosen Fisip Universitas Jenderal Achmad Yani-Cimahi

## Abstrak
Judul penelitian ini adalah “ Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung .” Tujuannya, 1) mengetahui keberadaan pola hubungan  patronase dalam birokrasi pemerintahan  daerah Kota Bandung,  2) mengetahui latar belakang  keberadaan pola hubungan patronase tersebut, dan 3) mengetahui dampak pola hubungan patronase terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dirancang  dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya yaitu: 1)
terdapat pola hubungan  patronase dalam birokrasi pemerintahan  daerah Kota Bandung antara walikota dengan para pejabat tertentu; 2) keberadaan  pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tersebut dilatar-belakangi faktor kesamaan almamater, faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, dan    faktor kinerja pegawai; 3) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja pemda.
Beranjak dari kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep berupa: "pola hubungan  patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemerintah  daerah, jika kepala daerah  dapat mengelolanya secara hati-hati dan normatif."
Kata kunci: patronase, birokrasi, walikota, karier, dan kinerja.

## Abstract
This research is titled "Patronage Relationship Pattern in Local Government Bureaucracy of Bandung City." The purposes of this study are: 1) to know the existence of pattern of patronage relationship in local government bureaucracy of Bandung City; 2) knowing the background of patronage relationship pattern; and 3) to know the impact of the existence of patronage relationship pattern to the performance of local government.
This research was designed using a 'qualitative ’ approach. The results are: 1) There is a pattern of patronage relationship in the local government bureaucracy of Bandung City between the major  and certain officials; 2) The background  of the pattern  of patronage relationship in the local government bureaucracy of Bandung City are political factor (direct major election), sameness of education almamater faktor, and the employee performance factor; 3) The existence of pattern of patronage relationship in Bandung City local
government bureaucracy does not negatively impact to performance achievement of local government."
Moving from the conclusion of the research results, the researcher proposes a concept formulated: "Patronage relationship pattern in local government bureaucracy does not negatively impact the performance achievement of local government, if the head of region can manage it carefully and normative."
Key words: patronage, bureaucracy, the mayor, career and performance.

## PENDAHULUAN
Salah satu fenomena pemerintahan yang menarik untuk diteliti adalah adanya pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan  daerah. Pola hubungan ini perlu dipelajari agar dapat dikelola dengan tepat dan bijak. Ten Dam (di Kausar, 2009:  163) berpendapat bahwa ada pola hubungan patronase dalam pemerintah daerah. Hal yang sama juga dinyatakan Mardiyanto sebagai Menteri Dalam Negeri RI 2007-2009 (dalam Kausar, 2009: ix) bahwa budaya patron-klien (patronase) dalam birokrasi pemerintah daerah adalah  realitas yang tak terbantahkan.
Secara teoritis,  pola hubungan  patronase dalam birokrasi pemerintahan sulit untuk diterima keberadaannya karena tidak sesuai dengan sifat birokrasi yang memiliki pola hubungan  birokratis. Pola hubungan  patronase memiliki sifat personal, tidak  formal, emosional, dan  prosedural; sedangkan  pola hubungan birokratis memiliki sifat impersonal, formal, rasional, dan prosedural. Oleh karena itu, pola hubungan patronase dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengganggu pencapaian kinerja pemerintah daerah, terutama dalam pelayanan publik.
Penelitian tentang  fenomena ini diharapkan dapat dilakukan pada daerah yang luas dengan karakter budaya yang berbeda, misalnya di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan  pedesaan untuk mendapatkan  hasil yang  representatif dalam pengayaan ilmu pemerintahan.
Setelah penelitian dilakukan oleh peneliti di Kota Cimahi pada tahun 2016 dan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017, kini (tahun 2018) penelitian dilanjutkan di Kota Bandung. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi
judul "Pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung."
Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1) apakah dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung terdapat pola hubungan patronase;
2) apa latar-belakang terjadinya pola hubungan patronase tersebut; dan
3) apa dampak keberadaan pola hubungan patronase tersebut terhadap kinerja pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dirancang  dengan pendekatan  kualitatif-fenomenologis- naturalistik karena tidak dimaksudkan  untuk menguji teori (verifikasi teori), melainkan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman mendalam tentang objek yang diteliti secara alami. Sedangkan teknik penyajian hasil penelitian yang dipilih adalah 'deskriptif-analitis,' yaitu penggambaran obyek faktual yang dianalisis secara kualitatif.
Objek penelitian adalah 'tanda-tanda pola hubungan patronase'  dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung. Subyek penelitian adalah walikota (Ridwan Kamil) dan beberapa pejabat  pemerintahan daerah Kota Bandung lainnya.
Data yang  dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan informan yang terdiri dari pejabat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelaahan dokumen. Wawancara mendalam dilakukan  untuk mengeksplorasi kedalaman informasi yang tidak terlihat dan tidak dapat diamati seperti karakter, keyakinan, sistem nilai, kepentingan politik, motif dan emosi pribadi. Sedangkan instrumen pengumpulan  data adalah  peneliti sendiri dengan menggunakan  panduan wawancara yang dipersiapkan sebelumnya.
Dalam mengantisipasi kemungkinan ancaman validitas data,  peneliti melakukan  pencatatan data secara rinci dan selengkap mungkin; konfirmasi kepada informan (cek anggota) jika keraguan ditemukan; dan check-recheck
setiap data yang  dikumpulkan. Agar mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari data,   peneliti menggunakan empat (4) jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data/informasi  dari satu sumber dengan data/informasi yang  ditemukan dari sumber lain. Triangulasi metode dilakukan  dengan membandingkan temuan observasi, wawancara dan review  dokumen. Triangulasi peneliti dilakukan  dengan menghubungi peneliti lain  untuk memeriksa data/informasi yang sudah dikumpulkan dari observasi dan wawancara. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan draft proposisi yang telah dibuat dengan teori/konsep atau penjelasan patokan lain yang  relevan dengan tujuanpenelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian tentang  fenomena pola hubungan patronase sudah dilakukan di beberapa daerah dengan basis yang  berbeda. Dari Kausar (2009: 21) diperoleh informasi tentang penelitian yang telah dilakukan di Indonesia, yaitu:
1) Penelitian  pola patronase berbasis kehidupan  bangsawan (karaeng-ata)  dan penguasaan tanah di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Mudyono pada tahun 1978, Effendi pada tahun 1981, dan Fatmawati pada tahun 1996.
2) Penelitian   pola hubungan patronase berbasis mata pencaharian   nelayan (punggawa-sawi) di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Sallatang 1982.
3) Penelitian pola patronase berbasis pertanian (petani kecil- besar) di Jawa Barat yang dilakukan Rusidi 1989;
4) Penelitian pola hubungan patronase berbasis birokrasi pemerintahan di Tulang Bawang-Lampung dilakukan Kausar 2004-2005;
5) Penelitian pola hubungan patronase dalam birokrasi pemeritahan daerah Kota Cimahi oleh Dadang Sufianto dkk tahun 2016;
6) Penelitian pola hubungan patronase dalam birokrasi pemeritahan daerah Kabupaten Bandung Barat oleh Dadang Sufianto dkk tahun 2017.
Setelah melakukan  penelitian  di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, kini penelitian dilanjutkan di Kota Bandung  untuk mencari tahu tentang jawaban atas rumusan masalah yang telah disinggung pada bagian awal.
Keberadaan Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung
Organisasi pemerintahan daerah di Indonesia pada umumnya menggunakan struktur keorganisasian  birokrasi yang ditandai dengan sifat hubungan antar pejabatnya yang  birokratis (rasional, formal, impersonal,  dan prosedural). Sifat hubungan itulah yang mudah dilihat atau dirasakan baik oleh para pejabatnya (birokrat) maupun orang luar. Pola hubungan birokratis ini merupakan pola hubungan yang  dipandang  normatif untuk digunakan dalam menjalankan  proses pemerintahan daerah sehingga pola hubungan lain dianggap “me nggangg u.”
Melalui penelitian ini pola hubungan lain yang ingin  diketahui keberadaannya dalam kehidupan  birokrasi pemerintahan  daerah adalah  pola hubungan patronase. Pola hubungan ini sepertinya tidak begitu jelas terlihat jika tidak diamati secara khusus.
Melalui penelitian ini,  peneliti ingin mencari jawaban atas pertanyaan “a pakah  pola hubungan  patronase terdapat pula dalam birokrasi pemerintahan daerah di lokasi penelitian seperti yang telah ditemukan  di beberapa daerah lainnya di tanah ai r.”
Pertanyaan tersebut muncul antara lain karena  pernyataan Ten Dam (dalam Kausar,  2009:163)  bahwa dalam birokrasi pemerintahan  daerah telah terjadi hubungan yang mengabdi dan memperabdi atau disebut juga hubungan patronase (hubungan  patron-klien). Hubungan  pengabdian tersebut demikian kuatnya sehingga dapat menembus batas-batas kedinasan.
Sebagaimana telah dibahas pada kajian  pustaka bahwa menurut Legg (dalam Kausar, 2009:18), hubungan patronase atau hubungan patron-klien merupakan hubungan khusus yang bersifat pribadi berdasarkan kepentingan yang saling menguntungkan antar pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak
sama. Hubungannya bersifat vertikal hierarkis. Patron berada pada posisi lebih atas dari klien karena kekuatan sumber  daya yang dimilikinya jauh lebih besar ketimbang sumber daya yang dimiliki klien.
Sebagaimana diterangkan oleh   beberapa informan, pola hubungan patronase ternyata didapati pula dalam birokrasi pemda Kota Bandung walaupun keberadaannya tidak  begitu mencolok seperti di daerah-daerah yang  pernah dijadikan lokasi penelitian (Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat).
Tentang  hal ini, seorang informan dari pejabat eselon III  (Camat) mengatakan: “ Sepengetahuan saya, pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung telah ada sejak kepemimpinan walikota dulu sampai sekarang.
Keterangan  dari informan tersebut menguatkan  pernyataan Mardiyanto sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI tahun 2007-2009 (dalam Kausar, 2009: ix) bahwa budaya patron-klien yang terdapat di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah merupakan realitas yang tak dapat dipungkiri. Realitas ini terjadi secara masif dan sangat sulit dihilangkan.
Senada dengan  keterangan tersebut, informan lain  dari kalangan  pejabat eselon IV (Kasubbid) mengemukakan: “ Pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan  daerah Kota Bandung telah  ada sejak kepemimpinan walikota terdahulu sampai sekarang walaupun berbeda corak .”
Keterangan  dari informan ini menunjukkan  fakta bahwa open  bidding sebagai cara baru  untuk mengganti sistem lama yang tidak baik (spoil system) ternyata masih dapat ditembus/disiasati akibat adanya pola hubungan patronase.
Keterangan berikutnya berasal dari informan pejabat eselon IV yang mengemukakan:
“ Tidak dapat disangkal bahwa pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan  daerah  Kota Bandung itu  ada.  Namun  perlu dicatat disini bahwa pola hubungan patronase tersebut oleh walikota dikemas sedemikian rupa sehingga tidak  nubruk-nubruk aturan kepegawaian. Daftar Urut Kepangkatan misalnya selalu dijadikan bahan pertimbangan pokok.  Selain itu  walikota selalu mengaitkannya  denga kinerja. Tidak sedikit pejabat yang dekat dengan walikota yang semula diorbitkan, tapi kemudian dicopot dari jabatannya karena kinerjanya buruk .”
Dari keterangan informan tersebut, peneliti memperoleh    pengetahuan bahwa walaupun pola hubungan patronase antara walikota dengan pejabat tertentu terjadi,  namun walikota dapat mengemasnya dengan  baik  dan  disertai pertimbangan-pertimbangan obyektif dengan tatacara yang normatif. Dalam hal ini, pemberian perhatian khusus melalui pengembangan karier kliennya dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan kepegawaian dan berorientasi pada kinerja. Dengan cara demikian, pola  hubungan patronasenya nyaris tidak menimbulkan kegaduhan.
Dari keterangan beberapa informan tersebut, peneliti memperoleh pengetahuan dan menyimpulkannya sebagai berikut:
1) Dalam birokrasi pemda Kota Bandung terdapat hubungan patronase antara walikota dengan pegawai pemda tertentu.
2) Keberadaan hubungan patronase antar pejabat lainnya sukar atau tidak dapat diketahui.
3) Tanda yang mudah dikenali akan keberadaan hubungan patronase antara walikota dengan pegawai pemda tertentu adalah adanya pengembangan karier yang  dilakukan melalui proses khusus dan disesuaikan dengan aturan kepegawaian.

## Latar Belakang Keberadaan Pola Hubungan Patronase Dalam  Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung
Sebagaimana telah disinggung tentang pendapat Kingsley Davis (dalam Thoha, 2014:64) bahwa di dalam suatu masyarakat manusia selalu terdapat double reality. Di satu sisi ada sistem normatif yang mengikat manusia untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tapi di sisi lain ada tatanan faktual (factual order) yang juga mengaturnya. Karena itu, jika dikaitkan dengan pendapat tersebut, bisa jadi pola hubungan  patronase yang hadir  dalam birokrasi pemerintahan dapat berlatar-belakang tatanan faktual yang hadir dengan sendirinya akibat dari kebutuhan para pejabat untuk saling menguntungkan satu sama lain. Jika kedua belah  pihak tersambung, maka ‘nor ma kerjasama- ’pun  h adir  dengan sendirinya untuk dipedomani mereka. Norma tersebut berasal dari nilai bersama yang
dianutnya, paling tidak ‘n ilai saling membant u’ walaupun di luar itu ada bingkai formal berupa pola hubungan  berdasarkan  karakteristik struktur  organisasi di mana mereka bekerja.
Dalam kaitannya dengan itu, pertanyaan yang  kemudian ingin dicari jawabannya ialah “ faktor apa yang melatar-belakangi pola hubungan patronase dalam birokrasi pemda Kota Bandung .”
Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diperoleh dari keterangan beberapa informan berikut.
Informan dari kalangan pejabat eselon III mengemukakan: “ Dari hasil pengamatan kami sebagai pegawai, kedekatan hubungan antara walikota dengan pejabat tertentu di Kota Bandung antara lain dilatar-belakangi oleh kesamaan almamater.
Keterangan tersebut memberi pengetahuan   kepada peneliti bahwa hubungan  patronase walikota dengan  pejabat tertentu dilatar-belakangi faktor kesamaan almamater. Walaupun   demikian perlu dicatat bahwa kedekatan hubungan walikota tersebut tidak terjalin  dengan semua pegawai yang sealmamater, tapi hanya dengan beberapa pegawai tertentu saja.
Selain faktor  kesamaan almamater,  diketahui pula adanya faktor politik berupa pilkada langsung.
Seorang informan dari pejabat eselon III mengemukakan: “ Latar-belakang yang mudah  diketahui adanya  hubungan  patronase adalah  pilkada langsung. Birokrat tertentu yang membantu    pemenangan walikota pada masa pencalonannya mendapat perhatian khusus dari walikota bersama tim suksesnya.
Di Kota Bandung, pilkada langsung  untuk memilih walikota Bandung telah berlangsung 3 kali, yaitu tahun 2008, tahun 2013 dan tahun 2018. Pada tahun  2008  pasangan terpilihnya adalah Walikota H. Dada Rosada S.H., M.Si. dengan Wakil Walikota Ayi Vivananda; pada tahun  2013  pasangan terpilihnya Walikota Mochamad Ridwan Kamil S.T., MUD dengan Wakil Walikota Oded Muhammad Danial. Terakhir, pada tahun 2018, pasangan terpilihnya Walikota Oded Muhammad Danial dengan wakil Walikota Yana Mulyana.
Pada masa pencalonan, calon walikota dibantu oleh para anggota tim sukses untuk memenangkannya. Pada masa sebelumnya (sebelum keluar UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah), para birokrat tidak terlibat atau dilibatkan dalam upaya pemenangan calon karena kepala  daerah dipilih oleh DPRD. Tetapi setelah masa dimulainya pilkada langsung (setelah keluar UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) sampai sekarang, beberapa birokrat dilibatkan/melibatkan diri.
Keadaan ini diwarnai oleh beberapa kepentingan. Di satu sisi, pihak calon berusaha untuk meraih simpati para birokrat karena sangat disadari potensi birokrat begitu besar terutama melalui pekerjaannya yang akan dapat mempengaruhi warga pemilih. Karena itu, birokrat-birokrat tertentu direkrut untuk menjadi anggota tim sukses secara “te rselubung, tertutup, atau tersembunyi ,” karena peraturan  perundang-undangan melarang ASN (Aparatur Sipil Negara) memihak kepada salah satu calon  (harus netral). Di sisi lain, ASN tertentu merasa terpanggil/tertarik untuk ikut aktif memenangkan calonnya karena alasan subyektif atau alasan obyektif.
Alasan subyektif    berkenaan    dengan    upaya untuk menunjang pengembangan kariernya di masa yang akan datang  (jika calonnya terpilih). Sedangkan alasan  obyektif, berupa kepentingan untuk memilih calon kepala daerah yang  dinilai layak untuk memimpin daerahnya karena integritas dan kapabilitasnya. Dengan demikian dalam  hubungan ini terjadi ‘ transaksi ’ berupa kebaikan  dibalas dengan kebaikan. Dukungan politis dari birokrat tertentu pada waktu  pencalonan  dirasakan sebagai suatu  kebaikan  bagi walikota terpilih,  dan karena itu walikota membalas kebaikannya itu dengan perhatian khusus antara lain berupa peningkatan karier.
Selain faktor kesamaan almamater dan  pilkada langsung, kinerja juga merupakan faktor yang menimbulkan  hubungan patronase walikota dengan pegawai tertentu  (yang mempunyai kinerja bagus). Walaupun pegawai yang dimaksud bukan pendukung walikota pada masa pilkada, tetapi jika kinerjanya dinilai baik oleh walikota dan  karenanya walikota sayang  kepadanya sehingga menimbulkan kedekatan, dan pada gilirannnya walikotapun mempromosikannya.
Informasi tadi menguatkan teori ketertarikan yang dikemukakan Donald E. Allen, Rebecca F. Guy, dan Charles K. Edgley  (dalam Ahmadi, 1999:229) teori kognitif, teori penguatan, dan teori interaksionis. Menurut teori kognitif, ketertarikan seseorang  dengan orang lain  pada saat awal disebabkan oleh adanya proses akal, yaitu adanya persetujuan dasar dan kesamaan pandangan tentang orang lain, tempat dan benda. Menurut teori penguatan, seseorang tertarik oleh orang lain pada saat awal disebabkan  oleh hadiah atau penghargaan yang diterimanya. Sebaliknya, ia tidak tertarik bahkan menolak jika orang lain memberi hukuman atau sesuatu yang  bersifat menghina. Menurut teori interaksionis, seseorang akan tertarik oleh orang lain karena ada sesuatu yang saling menguntungkannya. Ketertarikan antar  orang-orang dalam pergaulan sosial akan menentukan rasa kebersamaannya. Semakin kuat ketertarikan, semakin kuat rasa kebersamaannya yang  ditandai antara lain dengan keintiman, pengertian, kepercayaan, kerja sama dan saling menyayangi.
Dari berbagai keterangan para informan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pola hubungan patronase antara walikota dengan pegawai tertentu di pemda Kota Bandung tertentu  dilatar-belakangi oleh adanya beberapa faktor, yaitu:
1) faktor kesamaan almamater;
2) faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung; dan
3) faktor kinerja pegawai.
Dampak Keberadaan Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi
Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Telah disinggung  di bagian terdahulu bahwa menurut sebagian kalangan, keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemda dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja pemda. Namun kalangan lain berpendapat bahwa justru pola hubungan patronase dapat mendorong kekompakan kerja untuk menguatkan capaian kinerja pemda. Karena itu, pertanyaan yang mendasari penelitian ini ialah “a pakah keberadaan  pola hubungan  patronase tersebut mengganggu  kinerja pemerintah daerah. ”
Guna menjawab pertanyaan tersebut peneliti bertanya kepada  beberapa informan. Salah seorang informan dari kalangan pejabat eselon III (Kabid) mengemukakan:
“ Pak walikota sangat menekankan kinerja semua pegawai terutama dalam pelayanan publik. Karena itu, walaupun semula ada pegawai yang dipromosikan karena kedekatannnya, tetapi jika di kemudian hari diketahui kinerjanya buruk maka yang bersangkutan diganti. Karena itu, keberadaan hubungan patronase dirasakan tidak mengganggu pencapaian kinerja pemda. ” \
Dari informan tersebut dan juga dari beberapa informan lainnya, peneliti mendapatkan pengetahuan bahwa walupun  hubungan  patronase antara walikota dengan pegawai tertentu itu ada, namun keberadaannya tidak mengganggu capaian kinerja.
Seorang informan dari Badan Kepegawaian (eselon IV) mengemukakan bahwa walikota jika akan mempromosikan seseorang suka bertanya dulu tentang ‘ku alitasnya ’ dan kemudian dibahas terlebih dahulu dalam forum Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan).
Selain hal itu, capaian kinerja pegawai lebih didorong  oleh sistem yang sudah terbentuk dengan baik. Dalam kaitannya dengan ini, seorang informan lain dari pejabat eselon III (Kepala Bagian) mengemukakan:
“ Di pemda Kota Bandung sudah ada sistem yang mendorong pegawai untuk bekerja  dengan sungguh-sungguh menurut tupoksinya,  antara lain adanya tunjangan kinerja  dinamis. Contohnya  untuk Kepala Badan (eselon II) sebesar rp 46 juta  per bulan,  dan untuk Kasubag (eselon IV) sebesar rp 16 juta per bulan. Mereka yang dapat mencapai sasaran kinerja individual sesuai standar akan menerima tunjangan kinerja tersebut 100 %, tetapi jika capaian sasaran tidak sesuai standar maka besarannya berkur ang.”
Dengan adanya sistem penilaian  kinerja lembaga dan individual, seorang camat menerangkan bahwa setiap pegawai dikontrol oleh dirinya sendiri. Tiap- tiap pegawai harus melaporkan capaian kinerja harian sesuai denga target sasara n menurut kontrak kinerjanya. Oleh karena itu, ada yang mengawasi atau tidak ada yang mengawasi, tiap-tiap pegawai akan berusaha memenuhi target hariannya agar tunjangan kinerjanya tidak berkurang.
Dari keterangan beberapa informan tadi, peneliti mempunyai kesan bahwa walaupun  hubungan  patronase itu ada dalam birokrasi pemda Kota Bandung, namun walikota tidak mau menempatkan  kliennya dalam posisi strategis jika tidak memenuhi kriteria yang  ditentukan berdasarkan aturan administrasi kepegawaian. Hubungan patronase tidak dengan sendirinya membebaskan pegawai yang menjadi klien walikota untuk bekerja semaunya. Mereka yang tadinya merupakan  klien,  karena setelah  dipercaya menduduki posisi penting ternyata berkinerja buruk, oleh walikota “ ditindak ” dengan cara memindahkannya ke posisi yang tidak begitu strategis atau tidak diberi jabatan sama sekali.
Keterangan dari beberapa informan tersebut telah menimbulkan  kesan kepada peneliti bahwa walikota “me ngelola hubungan patronasenya dengan hati- hati dan selalu mengaitkannya dengan target-target kinerja pemda .” Dengan cara demikian, upaya pencapaian kinerja yang bagus tidak terganggu sama sekali oleh keberadaan hubungan patronase walikota dengan beberapa ejabat tertentu.
Terkait dengan hal itu, berikut ini disajikan beberapa data kinerja pemda Kota Bandung yang  dimuat dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun  2017 yang  disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sepanjang tahun 2017, Pemerintah Kota Bandung berhasil mengumpulkan sebanyak 310 penghargaan tingkat provinsi, nasional dan internasional.
Salah satu   penghargaan tersebut diperoleh   dari berbagai kegiatan pelayanan publik. Kinerja dalam pelayanan publik antara lain diketahui dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diamanatkan oleh UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Di Kota Bandung pelayanan publik diorientasikan pada kepuasan masyarakat dan hasilnya diperoleh dari pengukuran kepuasan masyarakat kota pada seluruh  unit layanan di SKPD sebagaimana dimuat dalam tabel 5.2.
NO. NAMA SKPD NILAI 1 Sekretariat Daerah 80,28 2 Inspektorat 76 3 Sekretariat DPRD 84,00 4 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 77,18 5 Badan Kepegawian, Pendidikan dan Pelatihan 81,64 6 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 87,98 7 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 82,12 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 83,75 9 Dinas Pendidikan 83,36 10 Dinas Kesehatan 85,02 11 Dinas Pekerjaan Umum 93,75 12 Dinas Penataan Ruang 73,61 13 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan - 14 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 81,40 15 Dinas Tenaga Kerja 79,81 16 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat - 17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 18 Dinas Pangan dan Pertanian 83,33 19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 79,89 20 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 80,67 21 Dinas Dinas Perhubungan 82,96 22 Dinas Komunikasi dan Informatika 68,69 Tabel 5.2

## Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan SKPD
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2017
NO. NAMA SKPD NILAI 22 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 86,94 23 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 80,53 24 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 79,38 25 Dinas Pemuda dan Olahraga 26 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 80,92 27 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 82,37 28 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 94,59 29 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 78,62 30 RSUD 75,41 31 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) 80 32 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) 78 33 Kecamatan Sukasari 79,45 34 Kecamatan Sukajadi 85,33 35 Kecamatan Cicendo 83,17 36 Kecamatan Andir 81,38 37 Kecamatan Cidadap 81,20 38 Kecamatan Coblong 84,05 39 Kecamatan Bandung Wetan 82,45 40 Kecamatan Sumur Bandung 83,71 41 Kecamatan Cibeunying Kaler 84,14 42 Kecamatan Cibeunying Kidul 86,34 43 Kecamatan Kiaracondong 83,11 44 Kecamatan Batununggal 80,15 45 Kecamatan Lengkong 81,60 46 Kecamatan Regol 81,17 47 Kecamatan Astanaanyar 81,55 48 Kecamatan Bojongloa Kaler 80,18 49 Kecamatan Babakan Ciparay 82,48 50 Kecamatan Bojongloa Kidul 81,00 Jurnal Academia Praja Volume 2 No 1 – Februari 2019
NO. NAMA SKPD NILAI 51 Kecamatan Bandung Kulon 82,83 52 Kecamatan Antapani 82,93 53 Kecamatan Mandalajati 82,00 54 Kecamatan Arcamanik 83,33 55 Kecamatan Ujungberung 83,31 56 Kecamatan Cibiru 82,35 57 Kecamatan Panyileukan 82,67 58 Kecamatan Rancasari 83,48 59 Kecamatan Buahbatu 86,93 60 Kecamatan Bandung Kidul 82,43 61 Kecamatan Cinambo 85,97 62 Kecamatan Gedebage 80,50 Rata-rata IKM 78
Sumber: Hasil Pengolahan Data Kinerja Tahun 2017 Bagian Orpad Setda Kota Bandung
Selain itu, kinerja pemda Kota Bandung  dapat dilihat pula dari hasil penilaian pemerintah pusat atas LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). LPPD ini merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Nilai LPPD Kota Bandung  pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  120 – 10421 Tahun      2017 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2016 adalah sebesar 3.3040 dengan kategori Sangat Tinggi Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar  3.0913 sehingga capaian kinerja indikator nilai LPPD sebesar 106,88%. Capaian tahun 2017
tersebut lebih 0.2127 dibandingkan capaian tahun 2016 yang mencapai nilai LPPD sebesar 2,9919.
Berdasarkan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada 91  (Sembilan Puluh Satu) Daerah Kota Secara Nasional, Nilai LPPD Kota Bandung Tahun 2017 berada pada urutan  ke-6. Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ke-1 dari 9 (Sembilan) Daerah Kota.
Dari analisis terhadap keterangan beberapa informan dan data sekunder tadi, peneliti berkesimpulan  bahwa “ keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemda. ”

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bertolak dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1) Pada birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung terdapat pola hubungan patronase antara walikota (sebagai patron)  dengan  para pejabat tertentu (sebagai klien) yang diketahui dari pengembangan karier.
2) Latar-belakang keberadaan pola    hubungan patronase    dalam birokrasi pemerintahan  daerah Kota Bandung yaitu  faktor  kesamaan almamater,  faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, dan faktor kinerja pegawai.
3) Keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemda .”
Beranjak dari kesimpulan  hasil penelitian tersebut, peneliti mengajukan konsep yang  dirumuskan dalam proposisi "pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, jika kepala daerah dapat mengelolanya secara hati-hati dan normatif."
Saran
yaitu:
Berdasarkan hasil penelitian ini,  peneliti menyampaikan saran  berikut,
a) Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain  bahwa konsep  baru yang diangkat, masih merupakan hasil penelitian secara kasuistis  pada konteks lingkungan  birokrasi pemerintahan  daerah  di Kota Bandung. Pola hubungan patronase yang ditelitipun hanya pola hubungan patronase yang dilakukan walikota dengan pejabat tertentu. Sedangkan hubungan patronase antar pejabat lainnya, seperti wakil walikota dengan  pejabat tertentu, sekda dengan  pejabat tertentu,  dan antar pejabat-pejabat lainnya belum diteliti. Selain itu, tanda keberadaan hubungan patronase yang  diteliti karena mudah kenampakannya adalah  dalam hal pengembangan karier  pihak klien. Tanda-tanda lainnya belum diungkap melalui penelitian ini. Karena itu, agar hasil penelitian ini memiliki transferabilitas yang lebih kuat dan konsep baru dari penelitian yang bertema serupa dengan penelitian ini  bertambah, maka disarankan agar dilakukan penelitian yang sejenis di daerah-daerah lainnya.
b) Kunci keberhasilan dalam mengelola hubungan  patronase dalam birokrasi pemerintahan  daerah adalah  kehati-hatian kepala daerah dalam menilai dan mengurusi kliennya. Karena itu, disarankan agar hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan pembinaan kepala daerah dalam mengelola hubungan patronase di daerahnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, H. Abu, 1999, Psikologi Sosial, Cetakan kedua,Jakarta: Rineka Cipta.
Albrow, Martin, 1996, Bureaucracy, terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
Blau, Peter M, and Meyer, Marshall W,  1987, Bureaucracy in Modern Society, terjemahan Gary R. Yusuf, Jakarta: UI-Press.
Dwiyanto, Agus,   dkk.,   2002, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Yogjakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
Iver, Mc,  1992, Jaring-Jaring Pemerintahan Jilid  II, terjemahan Laila Hasyim, Jakarta: Rineka Cipta.

## Kausar, 2009, Sistem Birokrasi Pemerintahan Di Daerah Dalam Bayang-Bayang
Budaya Patron-Klien, Bandung : Alumni.
Luthans, Fred,  1995, Organizational Behavior,  Seventh Edition, Singapore: McGraw-Hill Book Co.
Mintzberg, Henry, 1983, Structure In Five : Designing Effective Organizations, Prentice-Hall International, Inc., London.
Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid  1 dan 2, Jakarta: Rineka Cipta.
Ndraha, Taliziduhu,  2001, Ilmu Pemerintahan (Kybernology), Program Pascasarjana S2 dan S3 Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, Jakarta.
Prent, Adisubrata, dan Poerwadarminta,  1969, Kamus Bahasa Latin-Indonesia, Yogyakarta: Kanisius;
Rasyid, Ryaas M, 2000, Makna Pemerintahan, Jakarta, Mutiara Sumber Widya.
Robbins, Stephen, P, 1987, Organization Theory, Structure, Design, And
Application, New Jersey-USA: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Roosadijo, Marmin Martin, 1982, Ekologi Pemerintahan Di Indonesia, Bandung: Alumni.
Setiono, Budi, 2002, Jaring Birokrasi, Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi, Bekasi: Gugus Press.
Sufianto, Dadang, 2016, Etika Pemerintahan Di Indonesia, Bandung: Alfabeta.
Thoha, Miftah, 2014, Birokrasi & Dinamika Kekuasaan, Jakarta: Prenadamedia Group.
------