Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK LUKADESI (KELUARGA BERDUKA DESA SIAGA) DI SLEMAN D.I. YOGYAKARTA

## PUBLIC SERVICE INNOVATION OF LUKADESI (GRIEVING FAMILIES VILLAGE ALERT) IN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA
Hendy Setiawan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia E-mail: hendysetiawan357gmail.com

## ABSTRACT
Lukadesi's innovation was created to society that is aware of population administration. This is because when a death event occurs, people are reluctant to report to related parties so that the population data in the database does not match the number of people in the field. As a result, data held by the Office of Population and Civil Registration of Sleman Regency are inaccurate. In addition, Lukadesi's is intended to relieve people who have experienced death, because a death certificate can be issued before the body is buried. The purpose of this study is to analyze lukadesi innovation in Sleman using the theory of innovation attributes, which include:  relative  advantage,  compatibilty,  complexity,  triability,  and  observability.  This research method uses descriptive  qualitative data collection techniques by interview and observation. The results show that Lukadesi's innovation became the village's flagship service that was formed in mid 2017 and to date 83 villages out of 86 villages in Sleman Regency have  participated  in  Lukadesi.  This  innovation  is  able  to  raise  awareness  of  the administration of public deaths in Sleman Regency which reaches more than 80%, so that the data in the population database of the Population and Civil Registry are more accurate.

## Keywords: innovation; lukadesi; public services

## ABSTRAK
Inovasi  pelayanan  publik  Lukadesi  diciptakan  agar  masyarakat  sadar  administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan ketika terjadi peristiwa kematian masyarakat enggan melaporkan ke pihak terkait sehingga data kependudukan yang ada di database tidak sesuai dengan jumlah masyarakat di lapangan. Akibatnya data yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman kurang akurat. Selain itu inovasi Lukadesi ditujukan untuk meringankan masyarakat yang mengalami peristiwa kematian, karena surat kutipan akta kematian dapat terbit sebelum jenazah disemayamkan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis inovasi lukadesi di Kabupaten Sleman dengan teori atribut inovasi meliputi: keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Hasil menunjukkan inovasi Lukadesi menjadi layanan unggulan desa yang dibentuk pada pertengahan 2017 dan sampai saat ini sudah 83 desa dari 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman menjadi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
peserta Lukadesi. Inovasi ini mampu menumbuhkan kesadaran administrasi kematian masyarakat di Kabupaten Sleman yang mencapai 80% lebih, sehingga data yang ada pada database  kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  lebih  akurat dibandingkan sebelum adanya inovasi Lukadesi.

## Kata kunci: inovasi; lukadesi; pelayanan publik

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  lebih  dalam  terkait  inovasi pelayanan  publik  yang  menjadi  unggulan  di  Kabupaten  Sleman  yakni  inovasi Lukadesi.  Lukadesi  di  Kabupaten  Sleman  menjadi  fokus  yang  menarik  untuk diteliti,  karena  inovasi  ini  menjadi  satu-satunya  inovasi  yang  ada  di  Indonesia dibidang penerbitan kutipan akta kematian secara cepat dan transparan dengan melibatkan  desa-desa  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman  sebagai  mitra  inovasi pelayanan  tanpa  membebani  masyarakat  yang  berduka.  Selain  itu,  inovasi  ini sangat  berhasil  diterapkan  dengan  partisipasi  masyarakat  dengan  animo  lebih dari 90%. Adanya Lukadesi mampu memperbaiki data di database kependudukan dengan  akurat  mengingat  sebelum  adanya  Lukadesi  data  kependudukan  tidak sesuai di lapangan sehingga ketika diadopsi ketika pemilu menimbulkan pemilih ganda atau pemilih hantu. Oleh karena itu Lukadesi sangat menarik diteliti karena banyak inovasi pelayanan yang dalam  perencanaanya kurang matang sehingga dalam implementasinya banyak hambatannya.
Misalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pebriani dan Rohman (2019)  terhadap  inovasi  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil di Kota Malang melalui inovasi Gampil “Gesit Aktif Merakyatnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” menunjukkan bahwa adanya upaya untuk memotong dan memangkas standar operasional prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan jika mengacu pada SOP yang ada maka pelayanan dinilai akan lebih lama, mahal, berlarut-larut, dan menimbulkan kerumitan di tengah masyarakat.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Inovasi ini memiliki hambatan yakni dari aspek sosialisasi yang belum masif, dan kurangnya jumlah pegawai yang ada pada dinas tersebut.
Selain itu, kendala inovasi yang muncul diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) Melalui Home Care di Kota Makassar dapat diketahui bahwa  inovasi  pelayanan  publik  dalam  implementasinya  memberikan kemudahan  masyarakat  dalam  akses  layanan  kesehatan  di  mana  setidaknya sudah  ada  48  Puskesmas  yang  mengimplementasikan  inovasi  Home  Care  ini seKota Makassar di tahun 2015 dengan jumlah pengguna sebanyak 3379 orang di tahun  2016.  Inovasi  Home  Care  ini  memiliki  keunggulan  seperti  home  care Visited, Home Care Follow Up, dan Home Care Emergency. Inovasi ini memiliki kendala  misalnya  kesiapan  sopir  ambulan  pada  saat  tengah  malam  ketika dibutuhkan  masyarakat  terkait  kebutuhan  layanan  kesehatan.  Walaupun demikian, secara keseluruhan sudah berhasil diimplementasikan dengan baik.
Walaupun inovasi pelayanan melahirkan banyak kendala namun banyak juga  yang  memberikan  manfaat  besar  jika  inovasi  pelayanan  dirancang  secara matang. Misalnya mengacu pada penelitian Ariyani dkk (2020) tentang inovasi “Suroboyo Bis” di Kota Surabaya menunjukkan hasil efektif. inovasi ini mampu mengurangi  kemacetan  yang  ada  di  Surabaya  karena  masyarakat  dimobilisasi untuk  menggunakan  palayanan  umum  dengan  fasilitas  yang  nyaman.  Melalui penggunaan layanan umum ini masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi  jika  tidak  mendesak  mengingat  kemacetan  di  Surabaya  cukup  padat. Keberhasilan  inovasi  juga  didasarkan  pada  penelitian  yang  dilakukakn  oleh Choiriyah dan Chabibi (2020) tentang  inovasi pelayanan publik dalam pelaporan kerusakan  jalan  melalui  aplikasi  M-Bonk.  Hasil  penelitian  menunjukkan  jika inovasi  M-Bonk  memberikan  dampak  positif  di  mana  aduan  pelayanan  publik yang disampaikan dari masyarakat langsung direspon dan ditindaklanjuti secara cepat.  adanya  kemudahan  aplikasi  ini  memuadahkan  masyarakat  untuk memberikan aduhan keluhan pelayanan publik yang ada.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Penelitian  tersebut  menjadi  dasar  betapa  pentingnya  inovasi  pelayanan disektor  publik  dengan  mempertimbangkan  perencanaanya  secara  terstruktur dan sistematis. Hal tersebut didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa inovasi merupakan aspek yang sangat mendesak dilakukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya  pelayanan  publik mengingat  baik  buruknya  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  diamati  dari banyaknya inovasi-inovasi yang dimiliki oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik baik barang ataupun jasa publik mulai gencar melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik sejak diimplementasikanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan tetap mengacu  pada  regulasi  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah.  Hal  tersebut  dilakukan  mengingat  pelayanan  tidak  bisa dipisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  sehingga  pemerintah  dituntut  untuk menciptakan pelayanan yang merata dan berkeadilan (Djamrut, 2015:1473).
Tuntutan publik yang semakin besar mengindikasikan bahwa persoalan pelayanan publik masih jauh dari harapan, bahkan banyak masyarakat yang tidak puas  dan  justru  kecewa  terhadap  pelayanan  yang  diberikan.  Hal  tersebut menjadikan  pemerintah  sebagai  penyedia  barang  publik  ataupun  jasa  publik belum  mampu  menjawab  persoalan-persoalan  khususnya  di  sektor  pelayanan publik. Padahal  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pemerintah melalui birokrasi ataupun aparatur sipil negara harus senantiasa berupaya untuk semaksimal mungkin bisa meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  kepada  warga  masyarakatnya  secara efektif dan efisien. Birokrasi sebagai pelaksana tugas dari pelayanan berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga tuntutan tersebut harus dihadapi secara cepat dan akurat (Nurmandi, 2010:13). Oleh karena itu pemerintah harus terus senantiasa berupaya untuk melakukan pembaharuan baik secara sistem, format,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
ataupun  proses  pelayanan  secara  komprehensif,  salah  satunya  melalui  suatu inovasi pelayanan publik (Risna dan Sundari, 2018:1).
Rendahnya kualitas  pelayanan publik mengindikasikan bahwa birokrasi sebagai  organisasi  publik  belum  mampu  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat secara maksimal. Padahal kinerja organisasi publik yang baik akan mempengaruhi  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  (Dwidowidjoto,  2004:281). Padahal  pada  era  gangguan  sekarang  ini,  organisasi  publik  pemerintahan didorong  untuk  menyelenggarakan  seluruh  tugas  dan  fungsinya  dengan  cepat, berkredibilitas,  dan  memiliki  kualitas  dalam  pelayanan  publik  (Wibowo, 2019:325). Melihat  hal tersebut maka  direspon oleh pemerintah pusat melalui kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  yang menegaskan  melalui  diberlakukannya  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik.
Guna  merespon  permasalahan  tersebut  melalui  Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Inovasi  Pelayanan  Publik  maka  berbagai  instansi  pemerintah  baik  di tingkat  pusat  atapun  daerah  gencar  menciptakan  terobosan-terobosan  baru melalui inovasi dalam pelayanan. Salah satu instansi yang menciptakan inovasi tersebut adalah instansi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman melalui inovasi pelayanan publik bernama “Lukadesi”  ( Keluarga Berduka Desa  Siaga ).  Inovasi  pelayanan  publik  Lukadesi  ini  merupakan  salah  satu  cara yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Sleman  untuk  mewujudkan  masyarakat  Kabupaten  Sleman  yang  tertib adminitrasi kependudukan.
Hal  ini  dikarenakan  masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum  sadar adminitrasi  kependudukan  misalnya  dalam  saat  terjadi  kematian  (Disdukcapil
Sleman, 2017). Selain itu dilansir dari http:
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
//infopublik.id/kategori/nusantara/295877/sleman-dukung-  gerakan  indonesia- sadar  administrasi?show= inovasi  ini  muncul  sebagai  sebuah  bentuk  gebrakan kreatif  inisiatif  dalam  pelayanan  publik  guna  mendukung  surat  intruksi  dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri  tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Adminitrasi atau sering disebut GISA. Intruksi ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota di  Indonesia  agar  tercipta  iklim  adminitrasi  yang  tertib,  tertata,  dan  teratur. Menghadapi  persoalan  tersebut  maka  dibentuklah  suatu  layanan  publik  yang lebih  inovatif  dan  kreatif  yakni  melalui  inovasi  pelayanan  publik  Lukadesi “Keluarga  Berduka  Desa  Siaga”  yang  dalam  realisasinya  mengoptimalkan  data kematian  dengan  mengintegrasikan  data  secara  berjenjang  (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan Desa).
Inovasi  Lukadesi  ini  menjadi  satu-satunya  inovasi  di  Indonesia  yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya masyarakat yang  sadar  adminitrasi  kependudukan.  Oleh  karena  itu  banyak  daerah  yang melakukan studi banding di Pemerintah Kabupaten Slemaan untuk mempelajari inovasi Lukadesi agar dapat diadopsi di daerah mereka salah satunya Kabupaten Batola  Kalimantan  Selatan.  Berdasarkan  permasalahan  pelayanan  publik  yang telah diuraikan di atas, maka perlu  dilakukan penelitian dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga) di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Menurut Bungin (dalam Wulandari dkk 2017:67) mengutarakan bahwa metode kualitatif deskriptif  yaitu  peneliti  berusaha  merekontruksi  atau  mendeskripsikan  hasil wawancara  secara  mendalam  terhadap  sasaran  yang  akan  diteliti  atau  objek penelitian.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Sleman  tepatnya  di  Dinas
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sleman.  Jenis  data  yang  akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer  dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai Inovasi Pelayanan Publik  Lukadesi  (Keluarga  Berduka,  Desa  Siaga)  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sleman  melalui  dokumentasi  dan  wawancara. Penelitian  ini  mewawancarai  setidaknya  8  orang  narasumber  yakni  Kepala Bidang  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sleman  yakni  Ibu  Dra Mayawati  Jati  Lestari,  M.T,  Bapak  Dukuh  Sidokarto  yakni  Bapak  Suryanto,  Ibu Krismi Nurhayati selaku petugas register kependudukan desa, Fariza selaku ketua komunitas pemerhati pelayanan publik dan empat masyarakat pengguna layanan Lukadesi  Kabupaten  Sleman.  Sementara  data  sekunder  didapatkan  melalui dokumen-dokumen, literature, informasi lainya yang relevan seperti LAKIP, IKM, Laporan pelaksanaan Lukadesi.selain itu peneliti dalam menganalisis data secara kualitatif  menggunakan  teorinya  Miles  dan  Huberman  (dalam  Masdy  dkk, 2017:86) di mana dijelaskan jika dalam mengolah data kualitatif dapat dilakukan dengan  menggunakan  tiga  tahap,  yakni  tahap  reduksi,  penyajian  data,  dan terakhir  penarikan  kesimpulan  berdasarkan  langkah  tersebut  yang  telah diuraikan.

## HASIL DAN DISKUSI
Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten  Sleman  D.I  Yogyakarta  menjadi  satu-satunya  inovasi  di  bidang pelayanan khususnya dalam menerbitkan surat kutipan akta kematian penduduk secara  cepat,  bahkan  sebelum  jenazah  dimakamkan  maka  surat  kematianya sudah  diserahkan.  Di  Indonesia  sampai  saat  ini  belum  ada  yang  menerapkan inovasi sejenis ini, sehingga inovasi ini menjadi referensi banyak daerah untuk melakukan  studi  banding  di  Kabupaten  Sleman  D.I.  Yogyakarta  dalam mengimplementasikan inovasi Lukadesi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
menunjukkan bahwa inovasi pelayanan lukadesi memiliki interval keberhasilan lebih dari 90% karena di dalam perencanaan Lukadesi sudah disiapkan secara sistematis  dan  menyeluruh.  Mulai  dari  jumlah  pegawai  yang  memadai, dibentuknya petugas register kependudukan desa di man satu desa dibentuk satu register kependudukan yang kompeten, pelibatan desa-desa mitra Lukadesi, dan juga animo masyarakat yang merespon inovasi ini secara terbuka dan partisipatif.
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara  oleh  Kepala  Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sampai saat ini sudah 83 desa  dari  86  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman  tergabung  dalam  inovasi Lukadesi.  Inovasi  ini  tidak  tiwajibkan,  akan  tetapi  tingginya  partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman membuktikan jika mereka memiliki kesadaran dalam  bidang  administrasi  kependudukan  yang  baik  sehingga  ini  dapat mendukung  terwujudnya  Kabupaten  Sleman  sebagai  Kabupaten  tertib administrasi  di  Indonesia.  Hal  ini  didukung  oleh  hasil  wawancara  terhadap masyarakat  Kabupaten  Sleman  bahwa  inovasi  ini  menjadi  kebanggaan masyarakat Kabupaten Sleman dan juga masyarakat terbantu dengan hadirnya inovasi layanan Lukadesi ini. Temuan yang sangat menarik ialah bahwa inovasi ini terencana secara matang mulai dari pemgembangan, kapasitas pegawai, dan juga  kecepatan  inovasi  ini  dapat  diterima  dengan  mudah.  Oleh  karena  itu Lukadesi menjadi satu-satunya inovasi di bidang kematian yang ada di Indonesia, sehingga  sangat  wajar  jika  banyak  daerah  di  Indonesia  yang  belajar  untuk mengembangkan  dan  mengadopsinya  dalam  rangka  percepatan  penerbitan kutipan akta kematian.
Inovasi  pelayanan  dapat  menciptakan  pelayanan  publik  akan  menjadi lebih bagus apabila dilaksanakan dengan baik pula, jangan sampai inovasi hanya mengikuti  trend  saja  sehingga  akan  musnah  pada  kemudian.  Inovasi  harus mampu  bertahan  dan  berkelanjutan  agar  inovasi  dapat  bersifat  flexible  dan mampu menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
(Putra dkk, 2019:297). Lahirnya inovasi pelayanan publik Lukadesi di Kabupaten Sleman  dilatar  belakangi  oleh  rendahnya  kesadaran  masyarakat  terkait administrasi bidang kematian. Hal ini menyebabkan data yang ada di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak sesuai dengan jumlah penduduk di  lapangan.  Akibatnya,  ketika  data  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil diadopsi oleh KPUD dalam menetapkan jumlah DPT maka terjadi pemilih hantu  ataupun  pemilih  ganda.  Oleh  karena  itu  untuk  mengatasi  persoalan tersebut dibentuklah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman melalui pelayanan prima dibidang kematian dengan nama Lukadesi.
Berdasarkan hasil wawancara oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sleman  inovasi  Lukadesi dibentuk  pada  pertengahan  tahun  2017,  di  mana  saat  pertama  kali  dibentuk hanya diikuti oleh satu desa yakni Desa Wukirsari Cangkringan Sleman sebagai pilot project implementasi inovasi Lukadesi. Setelah pelaksanaan dinilai berhasil, maka pada akhir tahun 2017 berawal dari Desa Wukirsari berkembang menjadi Desa  Sukoharjo,  Desa  Tlogoadi,  dan  Desa  Sinduharjo.  Jumlah  desa  peserta Lukadesi  tersebut  terus  meningkat,  hingga  sampai  saat  ini  per  Oktober  2019 sudah  tercatat  83  dari  86  desa  di  Kabupaten  Sleman  tergabung  dalam  inovasi pelayanan Lukadesi.
Oleh karena itu pada bagian pembahasan ini akan memfokuskan analisis penelitian terkait dengan bagaimana inovasi pelayanan publik Lukadesi di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sleman  dengan  menggunakan teori  analisis  atribut  inovasi  pelayanan  yang  meliputi:  relative  advantage (keunggulan inovasi), compatibility (kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat), complexity  (kerumitan),  triability  (uji  publik),  dan  observability  (kemudahan diamati).
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Indikator relative advantage (keuntungan relatif) dalam inovasi pelayanan Lukadesi
Indikator  atribut  inovasi  relative  advantage  menilai  seberapa  jauh  nilai kebaharuan atau keunggulan yang melekat dalam sebuah inovasi pelayanan yang tengah  diimplementasikan.  Oleh  karena  itu  nilai  kebaharuan  dalam  sebuah inovasi akan memberikan manfaat terhadap masyarakat luas terhadap pelayanan tersebut.  Nilai  kemanfaatan  inovasi  tersebut  dapat  diukur  dari  mungkin  nilai ekonominya, kepuasan, status sosial, atau bahkan kesenangan penerimanya dan semua itu merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam pelayanan (Pratiwi, M., & Syukur, A. T, 2018:141)
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Pencatatan  Sipil Disdukcapil  Sleman  pada  tanggal  25  November  2019  menyatakan  jika  inovasi pelayanan  publik  Lukadesi  memiliki  beberapa  keunggulan.  Pertama,  dalam inovasi  pelayanan  Lukadesi  ini  adanya  respon  terhadap  peristiwa  kematian. Perangkat  desa  merespon,  mengonfirmasi,  menanggapi  apabila  mendengar penduduk  atau  masyarakat  yang  meninggal  dunia.  Pemerintah  desa  melalui perangkatnya  cepat  tanggap  memberikan  pelayananya  kepada  penduduk  yang sedang berduka cita untuk mengurus penerbitan surat akta kematian mengingat penduduk yang sedang berduka sudah lagi tidak sempat mengurus administrasi kematianya,  sehingga  perangkat  desa  memiliki  peranan  penting  terhadap kepengurusan administrasi kematianya.
Kedua, nilai kebaharuan dari inovasi pelayanan publik Lukadesi ini adalah pelayanan prima. Ketika terjadi peristiwa kematian maka kehadiran Kepala Desa atau  perangkat  desa  dalam  prosesi  acara  pemakaman  sekalian  juga  langsung menyerahkan  surat  akta  kutipan  kematian  saat  itu  juga  kepada  keluarga  yang tengah  ditinggalkanya.  Hal  ini  menjadi  wujud  dari  pelayanan  prima,  di  mana terjadi  peristiwa  kematian  maka  pelayanan  administrasi  kematian  langsung diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diserahkan secara
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
langsung  ke  pihak  keluarga  secara  langsung  agar  kepengurusan  administrasi kematian selesai saat itu juga tanpa menunggu waktu yang lama.
Ketiga, adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam inovasi pelayanan Lukadesi. Informasi peristiwa kematian secara cepat akan diinfokan melalui WA kepada nomor khusus yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dan  diproses  melalui  aplikasi  SIDAMPAK  (Sistem  Data  Administrasi  dan Kependudukan).  Penggunaan  teknologi  informasi  tersebut  menjadikan  inovasi pelayanan  Lukadesi  ini  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  tanpa  harus  datang langsung  ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Penerapan  teknologi informasi  menjadi  salah  satu  terobosan  baru  dalam  pelayanan  ini  agar  dapat memaksimalkan inovasi pelayanan Lukadesi yang tengah dijalankan.
Gambar 1. Penyerahan Surat Kutipan Akta Kematian Lukadesi Sebelum Disemayamkan
Sumber: Disdukcapil Sleman, 2020
Berdasarkan  gambar  di  atas  menunjukkan  jika  pelayanan  Lukadesi Kabupaten Sleman sangatlah cepat di dalam menerbitkan kutipan akta kematian masyarakat dan ini satu-satunya inovasi administrasi kependudukan yang ada di Indonesia.
Keempat,  nilai  keunggulan  dari  inovasi  pelayanan  publik  Lukadesi  ini adalah  adanya  komitmen  dan  perilaku  melayani  dari  petugas  register kependudukan desa.  Register kependudukan desa yang telah ditunjuk oleh Dinas
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  harus  siap  siaga  mengetik  dokumen persyaratan  kematian  walaupun  malam  atau  bahkan  pagi  untuk  dikirim  ke aplikasi  SIDAMPAK  agar  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  segera menerbitkan  surat  akta  kematian.  Terjadinya  peristiwa  kematian  yang  terjadi sewaktu-waktu  dan  terjadi  di  mana  saja  menuntut  petugas  register kependudukan desa untuk siap sedia mengumpulkan dokumen persyaratan akta kematian agar pelayanan  administrasi kematian dapat segera dikerjakan secara cepat.
Kelima,  nilai  lebih  dari  Lukadesi  adalah  mampu  menerbitkan  akta kematian dengan cepat. Pelayanan inovasi Lukadesi pada dasarnya memberikan percepatan penerbitan surat kutipan akta kematian tidak sampai 1 hari, sehingga setelah dokumen yang dikirim oleh petugas register desa dinyatakan lengkap dan terpenuhi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa pikir panjang langsung  diterbitkan  hari  itu  juga.  Target  yang  dicanangkan  dalam  penerbitan kutipan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni 1 hari dengan perpanjangan 3 hari selama berkas belum dinyatakan lengkap.
Indikator compatibility (kesesuaian) dalam inovasi pelayanan Lukadesi Indikator  kedua  dalam  atribut  inovasi  pelayanan  publik  yaitu compatibility atau kesesuaian. Artinya bahwa munculnya inovasi pelayanan yang baru tidak serta merta meninggalkan konsep pelayanan yang lama dan juga harus ada kesesuaian dengan keadaan masyarakat dan kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu, indikator kedua ini melihat apakah antara konsep pelayanan yang lama masih digunakan ke dalam konsep inovasi yang baru ini.
Berdasarkan penelitian inovasi pelayanan Lukadesi ini sama sekali tidak meninggalkan konsep dari yang lama, akan tetapi ini berupa konsep terusan yang lebih  baik  lagi.  Pelaksanaan  inovasi  Lukadesi  ini  telah  dinilai  sesuai  dengan keadaan kondisi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sangat antusias dengan adanya inovasi ini, bahkan dari 86 desa yang ada di Sleman yang telah tergabung
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
dalam inovasi ini sudah ada 83 desa. Dari desa-desa tersebut 3 diantaranya belum menjadi peserta inovasi layanan Lukadesi karena inovasi Lukadesi sifatnya tidak wajib.  Ketiga  desa  tersebut  meliputi  Desa  Pakembinangun,  Minomartani,  dan Tamanmartani.
Mengacu  pada  wawancara  kepada  masyarakat  terkait  dengan  inovasi Lukadesi  masyarakat  sangat  antusias  dan  mengapresiasi  kinerja  Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya pelayanan dibidang administrasi kematian yakni penerbitan surat kutipan akta kematian yang sangat cepat, bahkan surat kutipan akta kematian tersebut sudah terbit sebelum jenazah disemayamkan.
Keberadaan  Lukadesi  di  Kabupaten  Sleman  menjadi  layanan  unggulan yang ada di desa. Hal ini karena adanya Lukadesi sangat sesuai dengan keadaan masyarakat.  Ketika  masyarakat  baru  mengalami  peristiwa  kematian,  maka keadaan  mereka  sedih,  tidak  sempat  mengurus  administrasi  kematian. Masyarakat yang berduka hanya fokus kepada kerabat yang meninggal, terkait bagaimana  cara  menguburkanya  dan  tidak  memungkinkan  masyarakat  aktif mengurusnya sendiri.
Indikator complexity (kerumitan) dalam inovasi pelayanan Lukadesi
Indikator  yang  ketiga  dalam  atribut  inovasi  pelayanan  adalah  terkait kerumitan atau complexity. Hal ini digunakan untuk mengetahui sebuah inovasi pelayanan  selain  membawa  nilai  kebaruan  juga  ada  nilai-nilai  kerumitan  yang melekat dari setiap sistem inovasi pelayanan. Hadirnya inovasi yang lebih baik memungkinkan  adanya  kerumitan  yang  muncul  tingkatanya  lebih  besar  jika dikomparasikan dengan sistem pelayanan yang lama.
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  ke Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  tidak  ada  kerumitan  dalam  aspek pelatihan pegawai. Justru pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melakukan  upaya  pelatihan  pegawai  khusus  dalam  melaksanakan  inovasi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Lukadesi  ini.  Hal  ini  dikarenakan  Lukadesi  ini  tidak  berbeda  dengan  proses ataupun  alur  kepengurusan  penerbitan  surat  akta  kutipan  kematian  sebelum adanya  inovasi  ini.  Perbedaanya  hanya  terletak  pada  adanya  petugas  register kependudukan  desa  yang  satu  desa  ada  satu  orang  sementara  dulu  tidak  ada. Selain itu, dalam inovasi pelayanan Lukadesi ini ada penerapan atau penggunaan teknologi informasi berupa WA yang digunakan peregister kependudukan desa untuk bisa mengonfirmasikan dokumen kematian ke pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara cepat dan tepat. Hal tersebut dilakukan sebagai cara untuk mempercepat pelayanan publik. Hal ini dinyatakan oleh Dra Mayawati Jati Lestari., M.T selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil saat wawancara pada tanggal 25/11/2019 yang menyatakan bahwa:
“Prosesnya dalam mengurus kutipan akta kematian itu sama dengan yang dulu,  jadi  nggak  ada  pelatihan  pegawai  yang  kita  lakukan.  Bidang  PIAK, Bidang Dafduk, dan Bidang Capil sangat tahu dan kompeten apa yang harus dilakukan  kalau  mau  nerbitkan  ini  Mas.  Soalnya  ini  itu  Lukadesi  bukan inovasi  yang  sama  sekali  baru,  sehingga  nggak  ada  pelatihan  dalam menjalankan Lukadesi ini. Desa sudah tahu, kan ini yang ada pembedaan hanya  dibentuk  petugas  register  kependudukan  desa  dan  penggunaaan teknologi  informasi,  udah  itu  saja,  jadi  kan  justru  lebih  mudah,  dan pelatihan pegawai nggak ada baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di bawah Mas”
Selain  itu,  terkait  dengan  hal  tersebut  juga  dinyatakan  oleh  Bapak  Edy Suryanto  selaku  Kepala  Dukuh  Ngawen  Godean  Kabupaten  Sleman  saat diwawancara pada 23/11/2019 yang menyatakan bahwa:
“Lukadesi ini kan sebetulnya dari syarat atau prosedur gitu, nggak beda dari yang lama Mas. Sama persis itu syaratnya Cuma photo copy KTP dan KK. Palingan yang beda di sini ada penggunaan grup WA satu desa satu orang  yang  masuk  grup  gitu,  jadi  nggak  ada  pelatihan  pegawai  khusus kalau di tingkat desa sendiri”
Berdasarkan penjelasan di atas maka dari aspek kerumitan maka dalam indikator pelatihan pegawai tidak dilakukan secara sistematis, bahkan tidak ada pelatihan  pegawai  di  dalam  melaksanakan  Lukadesi.  Hal  ini  dikarenakan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Lukadesi ini menjadi sistem inovasi pelayanan yang tidak jauh berbeda dari yang lama,  hanya  yang  paling  dasar  membedakan  adalah  adanya  petugas  register kependudukan  desa,  di  mana  satu  desa  hanya  ada  satu  petugas  register kependudukan  desa.  Selain  itu,  dalam  inovasi  Lukadesi  ini  sudah  melibatkan teknologi  informasi  berupa  WA  di  mana  pelayanan  dulu  belum  menggunakan teknologi informasi, sehinggga pelatihan pegawai dirasa belum diperlukan.
Indikator triability (uji  publik/kemungkinan  dicoba)  dalam  inovasi  pelayanan Lukadesi
Indikator  yang  keempat  dalam  sistem  atribut  inovasi  pelayanan  adalah triability  atau  kemungkinan  dicoba.  Indikator  ini  menekankan  bahwa  sebuah inovasi  akan  dapat  diterima  oleh  publik  secara  baik  apabila  inovasi  tersebut memberikan perubahan yang mencolok dari adanya inovasi dan sebelum adanya inovasi  tersebut.  Hadirnya  inovasi  tersebut  dalam  prosesnya  mampu memberikan  solusi-solusi  bagi  persoalan  sebelumnya,  sehingga  dengan diimplementasikan  inovasi  tersebut  mengikis  persoalan  lama  yang  masih menghambat dalam pelayanan publik.
Inovasi  pelayanan  publik  telah  mengalami  uji  coba  dan  teruji  yakni penerapan  pertama  kali  dilakukan  di  Desa  Wukirsari  Cangkringan  Sleman  D.I. Yogyakarta.  Desa  ini  dinobatkan  sebagai  pilot  project  Lukadesi  di  Kabupaten Sleman yang mana sampai saat ini sudah 83 desa dari 86 yang telah tergabung dalam inovasi pelayanan Lukadesi.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  melalui  Desa  Wukirsari Cangkringan Sleman mengangkat inovasi ini ke level Kabupaten sehingga saat ini Lukadesi menjadi pelayanan unggulan desa. Proses perjalananya dari pelayanan Lukadesi  ini  melewati  proses  yang  sangat  panjang,  dari  hanya  satu  desa, berkembang  lagi pada akhir tahun 2017 yakni Desa Sukoharjo, Desa Sinduarjo dan Desa Tlogoadi hingga tahun 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  dimasifkan  lagi  agar  seluruh  desa  tergabung  dengan  pelayanan  Lukadesi.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Pada akhirnya ini terus meningkat hingga sekarang desa yang ada di Kabupaten Sleman 96% sudah tergabung dalam layanan Lukadesi.
Hadirnya  inovasi  pelayanan  publik  Lukadesi  dilatarbelakangi  karena banyaknya  persistiwa  kematian  di  masyarakat  yang  mana  kerabat  atau keluarganya tidak aktif melaporkan. Akibatnya, data yang tersimpan di database kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  tidak  valid  dan muktahir.  Artinya  dalam  database  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil masih  tercantum  namanya,  akan  tetapi  yang  bersangkutan  sudah  meninggal dunia.  Berawal  dari  persoalan  tersebut  maka  terciptalah  pelayanan  Lukadesi dengan setidaknya memiliki tiga tujuan, yakni:
Meningkatkan  capaian  kepemilikan  akta  kematian  pada  peristiwa kematian,  maksudnya  ketika  penduduk  atau  masyarakat  ada  yang  meninggal dunia  maka  wajib  melaporkanya  ke  petugas  yang  bersangkutan  dan  wajib memiliki  surat  kutipan  akta  kematian  yang  menerangkan  bahwa  yang bersangkutan  telah  meningggal  dunia  dan  hilang  datanya  di  database kependududkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mewujudkan  pelayanan  prima  di  mana  kutipan  akta  kematian  secara efektif dan efisien dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hadirnya teknologi informasi yang melekat pada pelayanan Lukadesi ini menjadi salah satu faktor bahwa pelayanan Lukadesi dapat berjalan secara cepat dari segi waktu, dan efektif tanpa harus datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mewujudkan  data  kependudukan  yang  akurat  dan  mutakhir.  Artinya, Lukadesi  di  samping  memberikan  sisi  positif  kepada  masyarakat  yakni masyarakat  dipercepat  dan  dipermudah  dalam  mengurus  surat  kutipan  akta kematian, juga di sisi lain memberikan keuntungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil.  Data  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Sipil menjadi lebih akurat, validitasnya teruji sehingga tidak ada terjadi anomali data kematian yang tidak sesuai di lapangan.
Indikator observability (kemudahan diamati) dalam inovasi pelayanan Lukadesi Indikator  terakhir  dalam  atribut  inovasi  pelayanan  publik  adalah  aspek observability  atau  kemudahan  diamati.  Indikator  terakhir  ini  digunakan  untuk mengetahui apakah dalam sistem inovasi pelayanan itu bekerja dari sisi prosedur ataupun proses mampu dilaksanakan dan dipahami publik dengan cepat dari sisi waktu dan mudah dari sisi prosedur (Hisbani dkk, 2017:268). Tujuanya adalah semata-mata  agar  masyarakat  sebagai  sasaran  layanan  mampu  berpartisipasi secara aktif dan responsif terhadap inovasi pelayanan yang akan dilaksanakan. Selain itu, juga adanya pengamatan yang mudah dari sisi proses menjadi bagian dari  aspek  trasnparansi  mengingat  jika  sebuah  kinerja  sebuah  organisasi memiliki transparansi yang tinggi, otomatis hasilnya juga semakin baik.
Inovasi pelayanan publik Lukadesi secara prosedur pelayanan masih sama seperti yang lama. Penerbitan surat kutipan akta kematian ada beberapa tahapan yang  harus  terpenuhi  seperti  kelengkapan  dokumen  dan  juga  adanya  tanda tangan dari yang bersangkutan sehingga semakin cepat dokumen itu disampaikan ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  maka  semakin  cepat  juga  pihak dinas menerbitkanya. Proses ataupun  tahapan dalam penerbitan surat kutipan akta kematian dapat dipahami dengan proses sebagai berikut .
Tabel 1. Jenis Pelayanan dan Waktu Penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta
Kematian Lukadesi No Jenis Pelayanan Waktu Penyelesaian 1  Pengajuan berkas permohonan pencatatan kematian 2 Menit 2  Verifikasi dan validasi data dan informasi dalam berkas permohonan akta kematian 10 Menit 3  Penomoran dan pencatatan dalam register akta kematian 2 Menit 4  Penerbitan kutipan akta kematian 10 Menit
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
5  Penghapusan biodata penduduk yang meninggal 5 Menit 6  Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTPel 15 Menit 7  Penandatanganan dan pengesahan oleh Kepala Dinas: a. Register akta kematian b. Kutipan akta kematian  c. Kartu Keluarga (KK) 10 Menit 8  Pemberian stempel dinas pada kutipan akta kematian dan Kartu Keluarga (KK) 3 Menit 9  Penulisan di buku register pengambilan dan penyerahan 3 Menit

## Sumber: SOP Akta Kematian Disdukcapil Sleman, 2019
Selain  itu,  ada  standar  pelayanan  atau  SOP  yang  dijalankan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam menerbitkan surat kutipan akta kematian. Oleh karena itu semakin pemohon cepat dalam memenuhi persyaratan  maka  penerbitan  terhadap  surat  kutipan  akta  kematian  juga  akan semakin  cepat  dilakukan.  Sebaliknya,  jika  pemohon  di  dalam  melengkapi sdokumen persyaratan masih kurang maka akan diperpanjang selama tiga hari dan  bila  selama  tiga  puluh  hari  terlambat  maka  yang  awalnya  akan  didenda sebesar  Rp.  15.000,00  namun  sekarang  tidak  ada  denda  dalam  kepengurusan admistrasi  data  kependudukan.  Jadi,  semakin  cepat  pemohon  menuntaskan persyaratan  dalam  pengurusan  administrasi  kematian  maka  petugas  baik  di tingkat desa maupun dinas juga akan semakin cepat untuk menindaklanjutinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan terkait inovasi pelayanan publik Lukadesi yang ada Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sleman  D.I.  Yogyakarta  bahwa  dari  aspek  relative advantage, maka dalam inovasi pelayanan Lukadesi ini memiliki lima keunggulan yakni  adanya  respon  terhadap  peristiwa  kematian.  Perangkat  desa  merespon, mengonfirmasi, menanggapi apabila mendengar penduduk atau masyarakat yang
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
meninggal  dunia,  pelayanan  prima,  adanya  pemanfaatan  teknologi  informasi dalam inovasi pelayanan Lukadesi, adanya komitmen dan perilaku melayani dari petugas  register  kependudukan  desa  dan  mampu  menerbitkan  akta  kematian dengan cepat.
Berdasarkan  aspek compatibility maka Inovasi pelayanan publik Lukadesi sudah  menjawab  masalah  yang  selama  masyarakat  alami.  Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan biaya yang murah. Dilihat dari aspek sosialisasi dari inovasi ini maka dapat dikatakan kalau inovasi Lukadesi ini cukup berhasil, karena tanpa dilakukan sosialisasi yang masif masyarakat sudah banyak  mengetahui.  Berdasarkan  jumlah  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman yakni 86 Desa maka 83 Desa sudah tergabung dalam inovasi Lukadesi.
Selain  itu,  dari  aspek  complexity  maka  pelaksaaan  inovasi  Lukadesi  ini tidak ada hambatan yang berarti, baik dari sisi pelatihan pegawai maupun dari sisi  anggaran.  Dilihat  dari  sisi  kerumitan  pelatihan  pegawai,  maka  dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik Lukadesi ini dinilai bahwa kinerja pegawai sudah  kompeten  dan  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  sehingga  tidak  harus  ada pelatihan  pegawai  khusus  baik  dari Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil maupun di tingkat desa. Selain itu, dari aspek kerumitan anggaran maka tidak ada biaya khusus yang dialokasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingat inovasi pelayanan ini bukan baru sama sekali, hanya ada modifikasi sedikit yang justru membuat pelayanan ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien.
Selanjutnya  dari  aspek  triability  maka  Inovasi  Lukadesi  ini  sudah memenuhi  atribut  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  inovasi  ini  sebelum diimplementasikan telah teruji di Desa Wukirsari Cangkringan Sleman yang telah memberikan  dampak  positif  bagi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Sleman  dan juga bagi Pemerintah Desa sendiri, sehingga inovasi ini dimasifkan  dan  diangkat  ke  level  kabupaten  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sleman.    Selain  itu,  dari  sisi  kepuasan  masyarakat
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
sangat  baik.  Hal  ini  dinyatakan  oleh  masyarakat  sendiri  yang  merasa  puas terhadap  inovasi  Lukadesi.  Perasaan  puas  tersebut  tercermin  dari  IKM  2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang berpredikat “BAIK”.
Sementara  dari  aspek  observability  maka  Inovasi  pelayanan  publik Lukadesi  di  dalam  tahapanya  masih  sama  dengan  tahapan  ataupun  SOP  pada sistem  pelayanan  yang  lama.  Oleh  karena  itu  semakin  pemohon  cepat  dalam memenuhi persyaratan maka penerbitan terhadap surat kutipan akta kematian juga akan semakin cepat dilakukan.
Berdasarkan  hasil  riset  tersebut  maka  peneliti  memberikan  beberapa rekomendasi  yakni  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  perlu  membuka ruang  yang  seluas-luasnya  terhadap  inovasi  Lukadesi  kepada  masyarakat  agar inovasi  pelayanan  publik  Lukadesi  tidak  dibatasi  transparansinya,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memasifkan pelayanan Lukadesi ke 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman karena baru hanya ada 83 desa yang bermitra dengan  Lukadesi  dan  terkait  sosialisasi,  perlu  digalakkan  secara  masif  agar seluruh  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman  segera  bergabung  dalam  inovasi pelayanan publik Lukadesi
Peneliti  menyadari  bahwa  penelitan  yang  dilakukan  dengan  kasus pelayanan publik Lukadesi di Kabupaten Sleman  sangat jauh dari kata sempurna, sehingga  penulis  sangat  membuka  kritik  dan  saran  terhadap  penelitian kedepanya agar hasil penelitian dapat lebih baik lagi. Saran bagi pembaca tulisan ini  agar  dijadikan  sebagai  referensi  untuk  bisa  membangun  sistem  pelayanan publik yang inovatif untuk menciptakan kualitas pelayanan publik.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021

## REFRENSI
Ariyani, O. P. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Suroboyo Bis di Kota Surabaya. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 5(1), 23-30.
Choiriyah,  I.  U.,  &  Chabibi,  M.  Y.  (2020).  Keuntungan  Relatif  dalam  Inovasi Pelayanan  Pengaduan  Kerusakan  Jalan  Melalui  Aplikasi  M-Bonk. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) , 6 (2), 149-153. Djamrut,  D.  E.  (2015). Inovasi  Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan  Sungai  Kunjang Kota Samarinda . Universitas Mulawarman, Samarinda. Hal, 1472-1486. Dwidowidjoto,  R,  N.  (2004). Kebijakan  Publik:  formulasi,  Implementasi,  dan Evaluasi . Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Fitriana, D. N. (2014). Inovasi Pelayanan  Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi  Boarding  Pass  System  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya).
Hisbani, N. A., Karim, M., & Malik, I. (2017). Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang . Kolaborasi Jurnal Administrasi Publik, 1(3).
Jati, W. R. (2012). Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati Studi Pelayanan Publik di SAMSAT Kota Yogyakarta . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(1), 68- 78.
Masdy, N.A., Haerani, Siti., Alam, A.S. (2017). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan  Pemuda  Dalam  Pengembangan  Sektor  Pariwisata  Di Kabupaten  Barru  (Pantai  Ujung  Batu) .  Jurnal  Analisis  Seri-seri  Ilmu Sosial, 6(1), 84-91.
Nurmandi, A. (2010). Manajemen Pelayanan Publik. Sinergi Publishing. Putra, A., Usman, J., & Abdi, A. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Berbasis  Home  Care  Di  Kota  Makassar.  Kolaborasi Jurnal  Administrasi Publik, 3(3), 294-309.
Pratiwi, M., & Syukur, A. T. (2018). Inovasi Pelayanan Publik studi Kasus “Motor Pelayanan Lorong  Ta”  Pada  Kantor  Kecamatan  Rappocii  Makassar . Jurnal  Administrasi Negara, 24(3), 139-148.
Risna,  R.,  &  Sundari,  M.  (2018). Pelaksanaan  Pelayanan Publik  (Studi  Kasus Pelayanan  Administratif  di  Kantor  Desa  Kotabaru  Seberida  Kecamatan Keritang  Kabupaten  Indragiri  Hilir) . Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 5(1), 1-10. Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik . STIA-LAN, Jakarta. Wibowo, I. T. (2019). Proses Difusi Inovasi Program Sakti  (Studi Kasus Proses Difusi Inovasi Program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Ditjen Perbendaharaan  di  DI  Yogyakarta  Tahun  2018). Indonesian  Treasury Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan  Negara  dan  Kebijakan Publik, 4(4), 323-337.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Volume: 3, Nomor: 1, Mei 2021
Wulandari,  Dewi.,  Unde,  A.  Alimuddin.,  Fatima,  Jeanny  Maria.  (2017). Kemampuan Adaptasi Integrasi Pedagang Jawa Dengan Pedagang Lokal Pasar Tradisional Di Kota Makassar . Jurnal Analisis Seri-seri Ilmu Sosial, 6(1), 65-71. Permenpan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Inovasi Pelayanan Publik UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik https://depokkec.slemankab.go.id/penyerahan-akta-kematian-program-lukadesi.slm https://dukcapil.slemankab.go.id/lukadesi-untuk-masyarakat-sleman.slm https://kalsel.antaranews.com/berita/128235/batola-pelajari-pelayanan-lukadesi- sleman
https://ngemplakkec.slemankab.go.id/dinas-dukcapil-sleman-siap-laksanakan-program- luka-desi/ https://v7.baritokualakab.go.id/?p=7069 https://www.suaramerdeka.com/news/baca/125334/pembuatan-akta-kelahiran-dan- kematian-dipermudah
http://infopublik.id/kategori/nusantara/295877/sleman-dukung-gerakan-indonesia- sadar-administrasi?show=
Wawancara Lestari,  Mayawati  Jati.  (2019).  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Sleman, 23 November 2019
Suryanto. (2019). Kepala Dukuh Ngawen Godean Sleman, 25 November 2019 Nurhayati,  Krismi.  (2019).  Kasi  Pemerintahan  Umum  Desa  Sidokarto,  25 November 2019 Ikhsanditya, Fariza. (2019). Ketua Pemuda Sidokarto, 29 November 2019 Prasetyo, Rahmad. (2019). 30 November 2019 Setiawan, Arip. (2019). 30 November 2019 Cahyadi, Wachid Nur. (2019). 30 November 2019