## PENJATUHAN  SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG TERBUKTI MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1
Oleh :
Iskandar Zulkarnain 
Abdul Bari Azed 

## ABSTRAK
Anggota-anggota  Polisi  yang  tersebar  di  dalam  wilayah  hukum  Kepolisian Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagaimana termaktub  dalam  Undang  Undang    Nomor    2    tahun    2002    tentang    Kepolisian    Negara Republik  Polri    terjadi  pelanggaran  disiplin  dan  terlibat  tindak  pidana  seperti  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  yaitu  anggota  Polri  yang  terbukti  menggunakan  narkotika golongan I.  Narkotika golongan I berdasarkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  Pasal  8  merupakan  golongan  narkotika  yang  dilarang  digunakan  untuk pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk  reagensia  dianostik  serta reagensia  laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan    menteri  setelah  atas  persetuan kepala  badan  pengawas  obat  dan  makanan.  Terkait  dengan  pelanggaran  disiplin  dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dalam penggunaan narkotika golongan I  ,  diperoleh  tujuan  penulisan  menjelaskan  dan  menganalisis  proses  penegakan  hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti menggunakan narkotika Golongan I dan  penerapan sanksi terhadap anggota POLRI yang terbukti menggunakan narkotika Golongan I
Kata Kunci: Sanksi, Anggota Polri, Penguna Narkotika Golongan I

## A. Latar Belakang Masalah
Perbuatan  pidana  penggunaan  golongan  I  yang  dilakukan  oleh  oknum  polisi  ini berakibat  masyarakat  menjadi  prihatin  dimana    anggota  Polri  yang  diharapkan  mampu menjadi benteng kokoh penegakan hukum, justeru melakukan pelanggaran disiplin bahkan melakukan  tindak  pidana,  Dikatehui  bahwa  fungsi    dan  peran  Kepolisian    Negara Republik  Indonesia  dari  masa  ke  masa selalu  menjadi  bahan  perbincangan  berbagai kalangan, mulai  dari  praktisi  hukum maupun akademis bahkan  masyarakat  kebanyakan dan pada  umumnya  mereka  berusaha  memposisikan  secara  positif kedudukan,  fungsi dan    peranan    Kepolisian  tersebut.  Upaya    pengupasan    masalah    Kepolisian    itu dikarenakan  adanya  faktor  kecintaan  dari  berbagai  pihak  kepada  Lembaga  Kepolisian dan  ditaruhnya harapan  yang   bergitu  besar, agar  fungsinya  sebagai  aparakat  penegak
 Anggota Polisi di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
hukum  bisa  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Juga  tidak  bisa  berhenti  sampai  disitu, atensi  itu  termasuk  juga  merubah  struktur  Kepolisian  secara  kelembagaan,  dimana organisasi   Kepolisian  mulai  dari  bawah Institusi  Sipil, ABRI/Militer, sampai  dengan berdiri  sendiri merupakan  sejarah  yang  unik.
Dilihat Posisi  Kepolisian  RI  sejak  Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945 kerap kali  mengalami  perubahan. Oleh  karena  itu  wawasan  paradigma  kepolisian yang mandiri,  professional    dan    merakyat    kedepan    perlu    terus    mendapat    pemikiran    yang kontruktif  dan    inovatif  untuk    menempatkan    kedudukan    atau    posisi    kepolisian    yang tepat  dan    efektif  dalam    sistem    ketatanegaraan  Indonesia.  Hal  ini  telah  dimuat  dalam Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  Tahun  1988-1993 pada  pembangunan peranan Polri dalam bidang-bidang Pertahanan Keamanan point  I a  disebutkan:
Pembinaan    Kemananan    Umum  dan  Ketentraman    masyarakat    ditujukan kepada    usaha    untuk    mengembangkan    sistem      keamanan  dan    ketertiban masyarakat    yang    bersifat    swakarsa.  Polri    sebagai    alat    negara    penegak hukum  yang  mahir, terampil, bersih  dan  berwibawa.  Dalam  hal  ini  lebih diutamakan    usaha-usaha    pencegahan    dan  penegakalan,    sedangkan pembinaan  kesadaran  masyarakat    terhadap    keamanan    dan  ketertiban masyarakat    terhadap    keamanan    dan    ketertiban    masyarakat  terus ditingkatkan.
Seiring   dengan  perubahan – perubahan  sesuai  kebijakan  politik tersebut  di atas, maka    citra  Kepolisian    terus    melekat,  karena    baik    positif  maupun    negatif.    Sebagai pelaksana    fungsi    pemerintahan  di  bidang    penegakan    hukum,  Kepolisian    Republik Indonesia  melaksanakan tugas  memerangi  tingkah  laku yang  bervariatip atas  ketertiban yang  terjadi  di masyarakat.
Dinamika  masyarakat  yang  berubah dengan  cepat,  diiringi  dengan  perubahan sosial  budaya dan teknologi, sementara  di sisi  lain perkembangan  tingkat  kesejahteraan juga    semakin    kompleks,  menuntut    begitu    tinggi    peran    Kepolisian    untuk  mengatasi berbagai    pelanggaran  hukum    yang    terjadi    termasuk    juga      pelanggaran  hukum    yang dilakukan  oleh oknum  anggota  Polri  sendiri.
Terkait dengan pelanggaran disiplin dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota  Polri  dalam  penggunaan  narkotika  golongan  I  ,  pertanyaan  yang  relevan  untuk diajukan  adalah  bagaimana  proses  sanksi  terhadap  anggota  POLRI  yang  terbukti menggunakan  narkotika  Golongan  I    dan  sanksi  apakah  terhadap  anggota  POLRI  yang
terbukti  menggunakan  narkotika  Golongan  I,  apakah  ada  perbedaan  sanksi  terhadap anggota POLRI yang terbukti menggunakan narkotika golongan I dengan anggota POLRI yang  terbukti  juga  sebagai  pengedar,  dan  juga  apakah  juga  ditemukan  hambatan  dalam penerapan  sanksi  bagi  anggota  anggota  POLRI  yang  terbukti  menggunakan  narkotika golongan  I  dalam  rangka  mencegah  tidak  terjadi  kembali  pelanggaran  oleh  anggota  Polri sehingga  pelaksanaan  tugas  Kepolisian  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dapat dilaksanakan dengan optimal.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka    rumusan  masalah adalah:
1.  Bagaimanakah  proses  penegakan  hukum  terhadap  anggota  POLRI  yang  terbukti menggunakan narkotika Golongan I ?
2.  Bagaimanakah  penerapan  sanksi  terhadap  anggota  POLRI  yang  terbukti menggunakan narkotika Golongan I?

## C.   Metode  Penelitian
1.   Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,    yaitu penelitian  yang  mendeskripsikan  secara  terperinci  fenomena  sosial  yang  menjadi pokok  permasalahan.  Suatu  penelitian  diskriptif  dimaksudkan  untuk  memberikan data yang seteliti mungkin tentang korban, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 1

## 2.   Metode Pendekatan
Penelitian  tentang  Analisis  Yuridis  Penjatuhan  Sanksi    Terhadap  Anggota  Polri Yang  Terbukti  Menggunakan  Narkotika  Golongan  I  ini  menggunakan  pendekatan yang  bersifat  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji/menganalisis  data  sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  dengan  memahami  hukum  sebagai  seperangkat  peraturan  atau  norma- norma  positif  didalam  sistem  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai kehidupan manusia.
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum , Jakarta, UI  PRESS, 1986, hal. 10.
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup :  (1)  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum;  (2)  penelitian  terhadap  sistematika hukum;  (3)  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal;  (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. 2
Analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan  meneliti  pengertian-pengertian  hukum  dan norma-norma  hukum.  Dengan  cara  melihat  isi  dari  berbagai  macam  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  hak-hak  korban  kejahatan. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan intreprestasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap  semua   kebijakan   hukum  pidana   yang  berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan.

## D.  Penjatuhan  Sanksi  Terhadap  Anggota  Polri  Yang  Terbuktimenggunakan Narkotikagolongan I
1. Proses  Penegakan  Hukum  Terhadap  Anggota  POLRI  Yang  Terbukti  Menggunakan Narkotika Golongan I
Anggota-anggota  Polisi  yang  tersebar  di  dalam  wilayah  hukum  Kepolisian Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagaimana termaktub  dalam  Undang  Undang    Nomor    2    tahun    2002    tentang    Kepolisian    Negara Republik  Polri    terjadi  pelanggaran  disiplin  dan  terlibat  tindak  pidana  seperti  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  yaitu  anggota  Polri  yang  terbukti  menggunakan  narkotika golongan I.  Narkotika golongan I berdasarkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika  Pasal  8  merupakan  golongan  narkotika  yang  dilarang  digunakan  untuk pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk  reagensia  dianostik  serta reagensia  laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan    menteri  setelah  atas  persetuan kepala badan pengawas obat dan makanan.
Selanjutnya Anggota Polri yang terbukti menggunakan narkotika golongan I adalah termasuk tindak pidana. Yang dimaksud dengan tindak pidana Polri dengan tindak pidana, yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri,  adalah  perbuatan  pidana  yang  dimaksud  di  dalam KUHP  dan/atau  peraturan  perundangan  pidana  di  luar  KUHP.  Disamping  itu,  menurut
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 14
ketentuan  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Pemberhentian Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  terdapat  2  (dua)  perbuatan  yang digolongkan  sebagai  tindak  pidana,  adalah  apabila  diketahui  kemudian  memberikan keterangan  palsu  dan/atau  tidak  benar  pada  saat  mendaftarkan  diri  sebagai  calon anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan  melakukan  usaha  atau  kegiatan  yang  nyata- nyata  bertujuan  mengubah  Pancasila,  terlibat  dalam  gerakan,  atau  melakukan  kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
Sehingga tindak pidana  yang  dilakukan  oleh seorang oknum anggota  Polri tidak lagi  diselesaikan  melalui    peradilan  militer  akan    tetapi    sudah  masuk  ke-dalam  wilayah peradilan    umum di    bidang    hukum    disiplin    dan  penyelesaian    perkara    bagi   anggota Polri    tidak    lagi    diselesaikan    melalui    sistem    peradilan  Militer  yang    mengarah    pada hukum  Militer.  Namun  proses    penyelesaian    secara    hukum    dengan    mengacu  kepada sistem peradilan  umum bagi  anggota Polri  yang  melakukan  tindak  pidana, sedangkan pelanggaran    disiplin  diselesaikan    melalui    proses    penyelesaian    Disiplin    dengan mengacu    pada    Peraturan    pemerintah      RI  Nomor    2    Tahun    tahun    2003  tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  polri  dan peraturan  Pemerintah RI  Nomor  3  Tahun  2003 tentang  Pelaksanaan  Teknis  institusional  peradilan  Umum  bagi  anggota  polri.
Namun terdapat perbedaan terhadap oknum pidana dari sipil dibandingkan anggota Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  mengenai  penyidiknya  dimana    penyidiknya    adalah penyidik Propos  atau Propam.
Proses penegakan hukum bagi anggota Polri yang telah  diperoleh bukti awal yang cukup  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  maka  anggota  Polisi  itu,  diserahkan  kepada Ditreskrim Polisi Daerah tempat satuan tertangkap untuk menjalani penahanan dan proses peradilan  mulai  dari  tingkat  penyidik  sampai  kepada  pengadilan  untuk  mendapatkan kepastian hokum tetap menurut system peradilan pidana Indonesia.
Pasal  20  KUHAP  menentukan  proses  penahan  anggota  polri  dilakukan  untuk kepentingan  penyidikan,  selanjutnya  kepentingan  penuntutan,  penuntut  umum  berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, begitupun untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
Proses  penegakan  hokum  terhadap  anggota  polri  yang  terbukti  menggunakan narkotika  maupun  bertindak  sebagai  pengedar  tidak  ada  perbedaan.  Keduanya  diproses menurut sistem peradilan pidana di Indonesia.
Pengaturan hukum bagi pengguna narkotika golongan  I, termaktub di dalam pasal 111 , 112, 113, 114 dan  Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika.  Setiap  penyalahguna  Narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri  diancam dengan  hukuman  paling  lama  4  tahun,  maka  anggota  polri  yang  terbukti  menggunakan Narkotika  golongan  I  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun.  Berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5 , pasal 7, dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud barang siapa adalah  setiap  orang  yang  tunduk  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  artinya  dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua  orang    WNI,  termasuk  yang  bersetatus  penegak  hukum    yang  pada  waktu melakukan tindak pidana masih aktif dalam kedinasan.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  anggota  POLRI  tersebut  terancam diberhentikan tidak hormat, dinyatakan sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  diberhentikan  tidak  dengan  hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  dan  menurut  pertimbangan  pejabat  yang  berwenang  tidak  dapat dipertahankan  untuk  tetap  berada  dalam  dinas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia;
b. diketahui  kemudian  memberikan  keterangan  palsu  dan/atau  tidak  benar  pada  saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. melakukan  usaha  atau  kegiatan  yang  nyata-nyata  bertujuan  mengubah  Pancasila, terlibat  dalam  gerakan,  atau  melakukan  kegiatan  yang  menentang  negara  dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
Dengan  demikian,  walaupun  si  oknum  polisi  sudah  dipidana  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  oknum  polisi  tersebut  baru  dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian .
Pemberhentian  anggota  kepolisian  dilakukan  setelah  melalui  sidang  Komisi  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub  Pasal 12 ayat [2] PP Nomor 1 Tahun 2003
Pasal 12
(2) Pemberhentian  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  setelah  melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Proses  penegakan  sanksi  disipilin  diawali  dengan    setelah  anggota  polri menjalankan  sanksi  pidana  dari  proses  peradilan  umum  yang  telah  berkekuatan  hokum dengan  melakukan  laporan  kepada  kesatuan  dimana  terakhir  anggota  polisi  ditugaskan. Selanjutnya  oleh  atasan  yang  terhukum  (ANKUM)  dikembalikan  kepada  Kesatuan Kepolisan Daerah (POLDA) Biro Sumber Daya Manusia sambil menunggu proses sidang kode etik oleh Bidang Propam POLDA.
Dalam  proses  sanksi  bagi  anggota  polisi  tersebut  Bidang  Propam  melakukan pemeriksaaan  oleh    pemeriksa  Pusbinprof  atau  pejabat  yang  berwenang  atas  pelanggaran Kode  Etik  Profesi  Polri  atau    pelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau  PTDH  yang  diduga dilakukan    oleh  anggota  Polri  dimulai  dari  adanya  laporan  /  pengaduan  sampai  dengan penyerahan berkas perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri kepada Sekretariat komisi kode  etik  Polri  (SET  KKE)  atau  pimpinan  terperiksa  guna  dilaksanakan  sidang  komisi kode etik Polri.
Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap anggota polisi  yang  melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana, tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut : a. Perencanaan
1)  membuat  rencana  dan  jadwal  kegiatan  pemeriksaan,  yang  memuat  obyek pemeriksaan,  petugas  pelaksana  pemeriksaan  yang  ditunjuk,  materi  pertanyaan pemeriksaan, administrasi pemeriksaan dan dukungan anggaran pemeriksaan;
2)  sebelum  kegiatan  pemeriksaan  dilaksanakan,  terlebih  dahulu  kepada  pimpinan terperiksa  dan  terperiksa  diberitahu  dipanggil  secara  resmi  tentang  adanya  kegiatan pemeriksaan di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.
b. Pengorganisasian
1)  pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, didukung dengan surat perintah dari Kapolri atau surat perintah dari Kapolda untuk tingkat kewilayahan;
2)  Setiap pemeriksaan satu perkara pelanggaran etika profesi Polri harus ditangani oleh Tim  pemeriksa,  dengan  ketentuan  setiap  Tim  pemeriksa  sekurang-kurangnya  dua orang pemeriksa.
c. Pelaksanaan
1) subyek pemeriksa
a)  pemeriksa  Pusbinprof  Divpropam  Polri  ditingkat  Satker  Mabes  Polri  dan  Satker Kewilayahan;
b)  pemeriksa  Bidpropam  /  Subbid  Binprof  Bidpropam  Polda  ditingkat  Satker Mapolda dan Satker kewilayahan / Polres dan Polsek.
2)  obyek  pemeriksa.  Obyek  pemeriksa  adalah  anggota  Polri  yang  diduga  telah melakukan  pelanggaran  kode etik  profesi  Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan  sanksi PDH/PTDH di seluruh satuan kerja Polri.
3) sasaran pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan yaitu peristiwa atau pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya;
4) metode pemeriksaan
a) analisis memecahkan / mengurai data / informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersebunyi;
b) observasi / pengamatan peninjauan dan pengamatan atas suatu obyek secara teliti, ilmiah,  dan  kontinu  selama  kurun  waktu  tertentu  untuk  membuktikan  suatu keadaan  atau  masalah  yang  sebenarnya  berdasarkan  fakta  yang  ada;  wawancara (permintaan  informasi)  menggali  informasi  tertentu  dari  berbagai  pihak  yang berkompeten,  dilakukan  dengan  mengajukan  pertanyaan  secara  tertulis  maupun secara lisan;
d)  evaluasi,  cara  untuk  memperoleh  suatu  kesimpulan  dan  pendapat  /  penilaian dengan  mencari  pola  hubungan  atau  menghubungkan  atau  merakit  berbagai informasi  yang  telah  diperoleh,  baik  informasi  /  bukti  intern  maupun  bukti ekstern;
e)  pemeriksaan,  melakukan  pemeriksaan  kepada  saksi,  ahli  dan  terperiksa  untuk mendapat keterangan sebagai bahan penyusunan berkas perkara.
5)  waktu pemeriksaan dan pemberkasan
a) waktu pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH / PTDH oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, yaitu :
(1)  kasus  mudah  paling  lama  20  hari  sejak  diterimanya  surat  perintah pemeriksaan;
(2)  kasus sedang paling 40 hari sejak diterimanyasurat perintah pemeriksaan;
(3) kasus sulit 60 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan;
(4) kasus sangat sulit 90 hari sejak diterimanya surat perintah tugas.
b)  kriteri  tingkat  kesulitan  pemeriksan  dan  pemberkasan  dilihat  dari  saksi,  surat, petunjuk, ahli,  terperiksa, tempat  kejadian  perkara,  barang  bukti,  alat  pendukung dan peran lembaga lain;
c)  pejabat  penentu  tingkat  kesulitan  pemeriksaan  dan  pemberkasan  adalah Kadivpropam  Polri  /  Kapusbinprof  dan  Kabidpropam  Polda  /  Kasubbid Binprofesi.
6) mekanisme pemeriksaan, mekanisme kegiatan pemeriksaan sebagai berikut :
a)  kegiatan  pemeriksaan  dilaksanakan  oleh  pemeriksa  Pusbinprof  di  Pusbinprof Divpropam  Polri  atau  Mabes  Polri  atau  pemeriksa  Bidpropam  Polda  di Bidpropam Polda, dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
(1)  penerimaan  laporan  /  pengaduan.  laporan  tentang  dugaan  telah  terjadinya pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  yang    dilakukan  oleh  anggota  Polri dalam melaksanakan tugasnya;
(2)   penunjukan  tim  pemeriksa  dengan  surat  perintah  Kapolri  /  Kapolda;  yang terdiri  dari  :  Atasan  Yang  Menghukum,  Kabid  Propam,  Inspektorat Pengawasan Daerah, Atasan langsung yang dihukum
(3) mempelajari laporan / pengaduan / surat / berkas / kasus tersebut
(4)  membuat  laporan  kepada  pimpinan  (Kapusbinprof  /  Kadivpropam  Polri  / Kabidpropam Polda) tentang duduk permasalahan kasus yang dilaporkan;
(5) membuat rencana dan jadwal pemeriksaan;
(6) membuat surat membuat surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa;
(7) menyampaikan surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa;
(8) melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terperiksa;
(9) mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran;
(10) membuat resume hasil pemeriksaan;
(11) melaksanakan gelar perkara;
(12)  apabila  memenuhi  unsur  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  atau pelanggaran  dengan  sanksi    PDH  atau  PTDH,  maka  dilaksanakan penyusunan berkas;
(13)  menyerahkan  berkas  perkara  ke  Sekretariat  Komisi  Kode  Etik  Polri  (SET KKE)  atau  pimpinan  terperiksa  /  Kasatwil  untuk  dilaksanakan  sidang Komisi Kode Etik Polri;
(14) apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau  PTDH,  maka  dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan membuat Surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP);
(15)  membuat  dan  memberikan  Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama proses pemeriksaan.
b)  kegiatan  pemeriksaan  dilaksanakan  di  satker  mabes  Polri  atau  di  satker kewilayahan, maka urutan kegiatan sebagai berikut:
(1)  penerimaan  laporan  /  pengaduan  laporan  tentang  dugaan    telah  terjadinya pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri dalam melaksanakan tugasnya;
(2) penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolri / Kapolda;
(3)  mempelajari  laporan  /  pengaduan  /  surat  /  berkas  /  kasus  yang  dilaporkan masyarakat;
(4)  membuat  laporan  kepada  pimpinan  (Kapusbinprof  /  Kadivpropam  Polri  / Kabidpropam Polda) tentang duduk permasalahan kasus yang dilaporkan;
(5) membuat rencana dan jadwal pemeriksaan;
(6) memberitahukan rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan ke Kasatker atau Kasatwil yang menjadi obyek pemeriksaan;
(7) melaporkan kedatangan, maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan ke Kasatker atau Kastwil obyek pemeriksaan;
(8)  melakukan  penelitian  dokumen,  berkas  perkara,  surat-surat  yang  berkaitan dengan peristiwa / kejadian atau pelaksanaan kegiatan kepolisian di tingkat pusat maupun kewilayahan;
(9)  melakukan  konfirmasi  atau  meminta penjelasan  terhadap  petugas  pelaksana atau petugas lainnya sehubungan dengan peristiwa yang dilaporkan;
(10) melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terperiksa;
(11) mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran;
(12)  melaporkan  kegiatan  pemeriksaan  telah  selesai  dilaksanakan  ke  Kasatker atau Kastwil obyek  pemeriksaan;
(13) membuat resume hasil pemeriksaan;
(14) melaksanakan gelar perkara;
(15)  apabila  memenuhi  unsur  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  atau pelanggaran  dengan  sanksi  PDH  atau  PTDH,  maka  dilaksanakan penyusunan berkas;
(16)  menyerahkan  berkas  perkara  ke  Sekretariat  Komisi  Kode  Etik  Polri  (SET KKE)  atau  pimpinan  terperiksa  /  Kasatwil  untuk  dilaksanakan  sidang Komisi Kode Etik Polr;
(17)  apabila  tidak  memenuhi  unsur  pelanggaran  kode  apabila  tidak  memenuhi unsur  pelanggaran  kode  etik  profesi  Polri  dan  atau  pelanggaran  dengan sanksi  PDH  atau  PTDH,  maka  dilaksanakan  penghentian  pemeriksaan dengan membuat Surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP);
(18)  membuat  dan  memberikan  Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama prose pemeriksaan
Dalam  proses  penegakan  disipilin  anggota  polri  yang  melakukan  pelanggaran disiplin  dan  tindak  pidana  bidang  propam  menghadapi  berbagai  kendala  untuk  itu diperlukan  upaya-upaya  dalam  dalam  menjaga  kinerja  dan  peran  anggota  kepolisian. Untuk  itu  diperlukan  rehabilitasi,  sosialisasi  upaya  penyadaran  yang  bersifat  sistemik, terencana  dan  berkelanjutan  dalam  melakukan  pembinaan  terhadap  setiap  anggota  Polri. Dalam pembinaan penyadaran sistemik ini seperti  Polda Jambi melalui bidang propamnya melakukan  upaya-upaya  dalam  meminimalisir  angka  pelanggaran  dan  perbuatan  pidana yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda Jambi.
Upaya – upaya yang dilakukan propam POLDA Jambi adalah :
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tugas Polri
2. Penyadaran Kehormatan Profesi
3. Pelatihan Membangun Keteladanan (bagi para Pimpinan Satker dan Satwil)
4. Pemeriksaan/Penggeledahan/Razia Rutin
5. Pemeriksaan/Penggeledahan/Razia Insidentil
Upaya – upaya ini diharapkan kepada anggota Polri, agar dalam kehidupannya baik selaku pribadi maupun selaku penegak hukum, selalu terbiasa hidup tertib hukum atau taat asas,  sedemikian  sehingga  tidak  sampai  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan disiplin,  apalagi  sampai  melakukan  pidana,  yang  dapat  berakibat  dijatuhi  pidana  penjara dan diberhentikan secara tidak hormat dari dinas kepolisian.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  narkotika,  setiap  POLDA  di  Indonesia    telah mendirikan  pusat  rehabilitasi  narkotika  di  Sekolah  Polisi  Negara  bekerjasama  dengan Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  terhadap  anggota  polisi  yang  telah  menjalani  sidang kode  etik  polisi  dengan  sanksi  harus  menjalankan  rehabilitasi  narkotika  hal  ini dilaksanakan  berdasarkan  Pasal  54  Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang narkotika yang termaktub sebagai berikut :
Pasal 54
Pecandu  Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social
Program  rehabilitasi  ini  berupa   bimbingan  oleh  konselor  baik  dari  BNN  berupa  teknik rehabilitasi yang digunakan berupa pendekatan spiritual dan medis di samping pendekatan sosial  sehingga  bisa  membangundan  tidak  lagi  mengulangi  perbuatan  menggunakan narkotika.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab diatas, maka kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :
1. Proses  penegakan  hukum  terhadap  anggota  POLRI  yang  terbukti  menggunakan narkotika Golongan I tidak lagi diselesaikan melalui  peradilan militer akan  tetapi sudah  masuk  kedalam  wilayah  peradilan    umum  begitu    juga    mengenai penyidiknya  dimana    untuk  penyidik  terhadap  oknum  anggota    kepolisian  yang melakukan  tindak pidana yang  bertindak  sebagai penyidiknya  adalah  penyidik Propos    atau  Propam.  Proses  penegakan  hukum  bagi  anggota  Polri  yang  telah diperoleh bukti awal yang cukup sebagai pelaku tindak pidana, maka anggota Polisi itu,  diserahkan  kepada  Ditreskrim,  untuk  disidik  perkaranya,  sesuai  dengan ketentuan    tahapan  peradilan  pidana  sebagaimana  diatur  di  dalam  KUHAP,  dan Undang  Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dalam  hal  ini,  Bid Propam  bertugas  memantau  proses  penanganan  perkara  dari  anggota  Polda bersangkutan  sampai  memiliki  putusan  pengadilan    yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penerapan  sanksi  terhadap  anggota  POLRI  yang  terbukti  menggunakan  narkotika Golongan I didasarkan pada  putusan pengadilan  yang telah mempunyai  kekuatan hukum tetap, barulah pimpinan  menjatuhkan  sanksi  pelanggaran  Sidang  Komisi
Kode  Etik.  Berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a  PP  No.  1  Tahun  2003  tentang Pemberhentian  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  anggota  POLRI tersebut  terancam  diberhentikan tidak  hormat  menurut  pertimbangan  pejabat  yang berwenang  tidak  dapat  dipertahankan  untuk  tetap  berada  dalam  dinas  Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## F. Rekomendasi
1. Seorang anggota POLRI hendaknya tetap menjaga dan memelihara komitmen kode etik  terhadap  profesinya  sebagai  sebagai  pemelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegak  hukum  serta  pelindung,  pengayom  dan  pelayan  masyarakat, Institusinya  yang  menjadi  wadah  pengabdian  yang  patut  dijunjung  tinggi  sebagai ikatan  lahir  batin  dari  semua  insan  Bhayangkara  dan  segala  martabat  dan kehormatannya, dan senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan  politik,  golongan  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  hukum  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peranan    dan    fungsi  strategisnya  peran  Bidang  Propam  dalam  menegakkan kehormatan dan kemuliaan martabat profesi kepolisian sebagai benteng penegakan hukum lebih ditingkatkan dan melakukan upaya-upaya penyedaran sistematik yang efektif  dan  efisien  sehingga  anggota  POLRI  menjadi  personel-personel  terbaik yang memiliki kompetensi teknis dan integritas moral yang tinggi.

## G.Daftar  Pustaka
Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana ,Mandar  Maju,  2003, Bandung.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum , UI  PRESS, 1986, Jakarta,
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004