Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia

## ANDIL AGAMA DAN POLITIK KEKUASAAN DALAM KONFLIK- KONFLIK SOSIAL DAN KERUSUHAN-KERUSUHAN MASSAL DI INDONESIA
J. Mardimin
Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana E-mail: jmardimin@gmail.com

## Abstract
This  paper  discusses  the  contribution  of  religion  and  political power  in  social  conflicts and  mass  riots that  have  occurred  in Indonesia over the past three decades. This article was built based on data from field research conducted by the author in Pekalogan City and in Surakarta City after the May 1998 riots; and the results of a literature study on the struggle of people of Chinese descent in Indonesia. Based on the results of these studies it can be noted that religion and political power have a very large contributions of the occurrence of social conflicts and mass riots in Indonesia.
Key Words: religion, politics, social conflict, mass riots

## PENDAHULUAN
Sejak  beberapa  tahun  menjelang  tumbangnya  kekuasaan  rezim Orde Baru di bawah pimpinan Jendral  Soeharto hingga kurang-lebih satu dasa  warsa  sesudahnya,  konflik-konflik  sosial  dan  kerusuhan-kerusuhan massal sangat mewarnai kehidupan sosial [dan] politik di negeri ini. Selama kurun waktu itu, lebih dari 30 peristiwa konflik sosial dan kerusuhan massal terjadi di Indonesia. Ini sungguh luar biasa.
Masalahnya  adalah:  selain  menyebabkan  ribuan  nyawa  manusia melayang,  meninggalkan  banyak  korban  luka-luka  dan  cacat  permanen, menyisakan  trauma  yang  dalam,  serta  penderitaan  yang  berkepanjangan bagi  para  korbannya,  peristiwa-peristiwa  tersebut  cenderung  menjadikan kelompok minoritas sebagai sasaran amuk. Akibat konflik-konflik sosial dan kerusuhan-kerusuhan  massal  tersebut,  ribuan  warga  masyarakat  juga
[terpaksa]  harus  meninggalkan  rumah  tempat  tinggal  mereka  untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Melihat  massifnya  dan  tragisnya  konflik-konflik  sosial  dan kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu tersebut,  rasanya,  sangat  sulit  untuk  tidak  mengaitkannya  dengan pertarungan  politik  dan  persoalan  hubungan  antar-agama.  Berbagai persoalan  tersebut  saling  terkait;  sebab,  rekayasa  politik  saja,  tidak  akan menyebabkan  terjadinya  konflik-konflik  sosial  dan  kerusuhan-kerusuhan massal  segampang,  semassif,  dan  setragis  itu.  Tanpa  adanya  masalah- masalah serius yang telah melilit kelompok-kelompok sosial yang bertikai, mustahil peristiwa-peristiwa itu begitu mudah terjadi.
Sebagaimana dikemukakan di atas, tulisan singkat ini akan mencoba untuk menyingkap andil agama dan politik dalam konflik-konflik sosial dan kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi  di Indonesia  pada kurun waktu beberapa  tahun  menjelang  tumbangnya  kekuasaan  rezim  Orde  Baru  di bawah  pimpinan  Jendral  Soeharto  hingga  kurang-lebih  dua-dasawarsa sesudahnya. Harapan di belakangnya, uraian ini dapat mengingatkan kita, serta menyadarkan kita, bahwa politik dan pluralitas masyarakat kita perlu dikelola  secara  professional  dan  berkeadilan.  Pendidikan  karakter  bagi anak-anak bangsa untuk membentuk karakter agar memiliki sikap inklusif, bisa  menerima  dan  menghargai  perbedaan,  terutama  yang  terkait  dengan masalah  pluralitas  masyarakat,  juga  harus  terus  digalakkan.  Sebab, pengalaman  kita  selama  ini  menunjukkan  bahwa,  selain  dapat  menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang kuat dan beradab, jika tidak di- manage  secara  baik,  pluralitas  masyarakat  kita  juga  dapat  menjadi kekuatan  penghancur  peradaban  yang  luar  biasa  dahsyat.  Peristiwa- peristiwa konflik sosial dan kerusuhan massal yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar-klas sosial yang terjadi sepanjang kurun waktu tersebut di atas adalah bukti nyatanya.
Pertanyaan kita sekarang adalah: mengapa, dan bagaimana konflik- konflik  sosial  dan  kerusuhan-kerusuhan  massal  yang  bernuansa  agama terjadi?  Mengapa  etnis  Tionghoa  yang  dijadikan  sasaran?  Sebelum menjawab  pertanyaan-pertanyaan  itu,  sebagai  gambaran,  barangkali  akan sangat  baik  dan  sangat  bermanfaat,  jika  kita mereview  sedikit  tentang konflik-konflik  sosial  dan  kerusuhan-kerusuhan  massal  yang  terjadi  di
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
Indonesia, terutama, yang terjadi pada masa-masa menjelang dan sesudah tumbangnya kekuasaan rezim totaliter Orde Baru terlebih dahulu.

## PEMBAHASAN
Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia Pra dan Pasca Tumbangnya Rezim Orde Baru
Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas,  sejak  beberapa  tahun menjelang  tumbangnya  kekuasaan  rezim  Orde  Baru  di  bawah  pimpinan Jendral  Soeharto  hingga  kurang-lebih  satu  dasa  warsa  sesudahnya,  di berbagai wilayah di Indonesia dilanda konflik-konflik sosial dan kerusuhan- kerusuhan massal yang luar biasa dahsyat karena selain bersifat massal dan terjadi  menyebar  hampir  di  seluruh  bagian  wilayah  Indonesia,  konflik- konflik  dan  kerusuhan-kerusuhan  tersebut,  juga  kental  dengan  nuansa politik, suku, agama, ras, dan antar-klas sosial. Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kurun waktu Maret 1996 hingga Juni 1997 saja tercatat tidak kurang dari 30 peristiwa konflik dan kerusuhan massal yang bersifat rasial dan sektarian. 1
Masih segar dalam ingatan kita bahwa, era reformasi yang menandai berakhirnya kekuasaan rezim totaliter Orde Baru Soeharto dibuka dengan huru-hara politik yang disertai penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, perusakan, pembakaran, dan penjarahan. Lebih dari itu, kerusuhan massal
1 Menurut catatan penulis, sejumlah peristiwa kerusuhan massal yang terjadi dalam kurun waktu  tersebut  adalah:  Timika,  Papua  (12  Maret  1996),  Siantan  Kalbar  (30  Maret  1996), Surabaya, Jatim (9 Juni 1996), Wates, Kediri, Jatim (14 Juni 1996), Pare, Kediri (25 Juni 1996), Nabire, Papua (3-4 Juni 1996), Pasar Gede Bekasi (16 Juli 1996), Peristiwa 27 Jakarta (27 Juli 1996), Bekasi, Jabar (17 September 1996), Situbondo, Jatim (10 Okt 1996), Panarukan, Jatim (Okt 1996), Wonorejo, Jatim (Okt 1996), Asembagus, Jatim (Okt 1996), Besuki, Jatim (Okt 1996), Ranurejo, Jatim (Okt 1996), Purwakarta, Jabar (31 Okt. S.d 2 Nop. 1996), Pekalongan, Jateng (24 Nop. 1996), Tasikmalaya, Jabar (26 Des 1996), Sanggau Ledo, Kalbar (30 Des 1996), Tanah Abang, Jakarta (28 Jan 1997), Rengas Dengklok, Jabar (30 Jan 1997), Sanggau Ledo, Kalbar (30 Jan-25 Feb 1997), Bandung, Jabar 1 Feb 1997), Sumenep, Madura, Jatim (11 Feb 1997), Garut, Jabar (22 Feb 1997), Wonosobo, Jateng (9 Maret 1997), Surabaya, Jatim 13, 28- 30 Maret 1997), Ngawi, Jatim (28 Maret 1997), Surabaya, Jatim (12-13 April 1997), Tuban, Jatim (19 Mei 1997), Banjarmasin (23 Mei 1997), Pasuruhan, Jatim (Mei 1997), Pamekasan, Jatim (Mei 1997), Kudus, Jateng (Mei 1997), Tangerang, Jabar (Mei 1997), Sampang, Madura, Jatim (Mei 1997), Jember, Jatim (Juni 1997), Bangkalan, Jatim (Juni 1997), dan Pekalongan, Jateng  (10  Maret-30  April  1997  dan  23  Mei  1997).  J.Mardimin, Kerusuhan  Massal  di Indonesia(1996-1997),  makalah  dipresentasikan  di  Yayasan  Percik,  1997;  dan  lihat  juga Mohtar  Mas’oed, dkk.  (ed.), Kekerasan  Kolektif:  Kondisi  dan  Pemicu,  Pusat  Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada (P3PK-UGM), 2000.
tersebut  juga  meninggalkan  trauma  yang  sangat  dalam,  yang  hingga  dua dasawarsa kemudian juga belum sepenuhnya dapat disembuhkan. Bahkan, orang-orang  yang  mestinya  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kerusuhan itu,  terutama  elite-elite  politik,  juga  belum  diproses  secara  hukum  untuk dimintai pertanggung-jawabannya.
Seperti yang kita dengar dan kita saksikan, kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dipicu oleh tewasnya empat mahasiswa Universitas Tri Sakti akibat ditembus  timah  panas  aparat  keamanan. 2 Setelah  itu,  aksi-aksi  anarkhis massa  pun  tak  dapat  dielakkan.  Kerusuhan  tersebut  dimulai  dengan perusakan  toko-toko  dan  rumah-rumah  milik  orang-orang  keturunan Tionghoa.  Pertanyaannya  kemudian  adalah:  mengapa  toko-toko  dan rumah-rumah  milik  orang-orang  keturunan  Tionghoa  yang  dijadikan sasaran? Pertanyaan ini juga lah yang akan dijawab melalui tulisan ini.
Selain  mengakibatkan  ribuan  jiwa  melayang,  tak  terhitung  orang yang mengalami luka-luka, dan menyisakan trauma yang dalam, kerusuhan Mei 1998 juga menimbulkan kerugian materiil yang tak sedikit jumlahnya. Sebagaimana dirilis oleh Tribunnews.com pada Minggu, 15 Mei 2016, Tim Gabungan  Pencari  Fakta  (TGPF)  Peristiwa  13-15  Mei  1998  mencatat sebanyak 1.217 orang tewas terbakar, 31 korban hilang, dan 52 perempuan etnis  Tionghoa  diperkosa.  Sementara  itu,  kerugian  materiil  yang ditimbulkan oleh kerusuhan Mei 1998, di wilayah DKI saja, diperkirakan, mencapai  Rp.2,5  triliun;  dan  merusak 13  pasar,  2.479  ruko, 40  mal/plaza, 1.604  toko,  45  bengkel,  2  kecamatan,  11  polsek,  383  kantor  swasta,  65 kantor bank, 24 restoran, 12 hotel, 9 pompa bensin, 8 bus kota/metromini, 1.119  mobil,  821  motor,  486  rambu  lalu  lintas,  11  taman,  18  pagar,  serta 1.026  rumah  penduduk  dan  gereja.  Jumlah  korban  jiwa  dan  kerugian materiil  itu  belum  terhitung  korban  jiwa  dan  kerugian  materiil  dari kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di Tangerang, Solo, dan kota-kota lainnya; serta akibat dari kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. 3
2 Keempat  mahasiswa  Tri  Sakti  tersebut  adalah:  Elang  Mulia  Lesmana,  Heri  Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan.
3 Menurut laporan, khusus di bidang pangan, kerugian yang diderita dalam kerusuhan Jakarta 1998  tercatat  500  ton  beras  senilai  600  juta,  1800  ton  gula  senilai  3,24  miliar,  dan  toko koperasi senilai 400 juta, habis dijarah. Total kerugiannya mencapai 4,24 miliar. Dilaporkan, dua perusahaan milik Negara (PLN dan Pertamina) juga menjadi sasaran amuk massa dan menimbulkan  kerugian  yang  cukup  besar.  Sebagaimana  dilaporkan  oleh  Banjarmasin  Pos dengan judul “ Tragedi Mei 1998 Jakarta: Titik Nadir Seja rah Etnis Tionghoa di Indonesia”
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
Dari Tangerang, dilaporkan, kerugian materiil akibat Kerusuhan 13- 15  Mei  1998  diperkirakan  mencapai  225  Miliar,  dan  mengakibatkan  214 toko/ruko hangus terbakar, 371 toko/ruko rusak, dan 18 mall/supermarket rusak dan hangus terbakar. Kerugian lainnya adalah  gedung yang dirusak terdiri  atas  10  bank,  1  pasar,  1  bengkel,  dan  1  apotek.  Menurut  sumber- sumber  data  yang  dapat  dipercaya,  semua  obyek  vital  tersebut  sebelum dirusak dijarah terlebih dahulu. Sedangkan, dari dua hari Kerusuhan massal di  Solo,14-15  Mei  1998,  dilaporkan  ada  33  orang  karyawan  toko  dan swalayan meninggal dunia. Dari 33 mayat korban kerusuhan tersebut, 14 di antaranya ditemukan dalam keadaan hangus di dalam Toserba Ratu Luwes Pasar Legi; sedangkan 19 lainnya juga ditemukan dalam keadaan hangus di Toko Sepatu Bata di kawasan Coyudan.
Selain  menewaskan  33  orang  karyawan  toko  dan  swalayan, kerusuhan di Solo Mei 1998, juga mengakibatkan: 27 swalayan dan 217 toko yang sebagian milik orang-orang keturunan Tionghoa dirusak dan dibakar; 56 perkantoran dibakar; 24 showroom mobil dan showroom motor dibakar; 287 mobil/truck, 10 bus, dan 570 sepeda motor dibakar; 12 rumah makan dibakar;  2  gedung  bioskop  dibakar; 1  hotel  dibakar;  1  tempat  pendidikan dirusak;  dan  sekitar  50.000  hingga  70.000  tenaga  kerja  kehilangan pekerjaan. Total kerugian materiil kerusuhan di Solo tersebut diperkirakan mencapai rp. 457,7 millyar. 4
Masalahnya  kemudian  adalah:  sekalipun  peristiwa-peristiwa kerusuhan  massal  tersebut  telah  menyebabkan  ribuan  nyawa  melayang, ribuan  korban  luka-luka,  menyisakan  trauma  yang  mendalam,  serta kerugian material yang sangat besar, kerusuhan-kerusuhan massal di negeri ini tidak juga berhenti. Pasca-kerusuhan Mei 1998, kerusuhan-kerusuhan massal  dan  konflik-konflik  sosial  yang  bernuansa  suku,  agama,  ras,  dan antar-klas, masih juga terjadi di negeri ini. Ironisnya, konflik-konflik sosial dan kerusuhan-kerusuhan massal  yang terjadi kemudian justru jauh lebih kejam  dan  lebih  mengerikan  dibandingkan  dengan  konflik-konflik  sosial dan kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi sebelumnya.
yang  diunggah  dalam/  melalui http://banjarmasin.tribun-news.com/20...onesia?page=10, Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN)  dilaporkan  mengalami  kerugian  hingga  rp.  1  Milliar; sedangkan Pertamina mengalami kerugian sebesar rp. 1,5 Miliar. Sementara itu, di bidang perbankan  terdapat  64  bank  mengalami  kerusakan — terdiri  dari  313  kantor  cabang,  179 kantor cabang pembantu, 26 kantor kas, serta 220 ATM tidak dapat dioperasikan lagi.
4 Data ini dihimpun dari berbagai sumber, antara lain:  berita SOLO POS, 15 Mei 2000.
Sebagai  gambaran,  pada  sajian  berikut,  secara  sekilas,  akan  diulas beberapa  konflik  sosial  dan  kerusuhan  massal  yang  dalam  batas  tertentu dapat disebut sebagai konflik dan kerusuhan yang paling mengerikan dan memilukan.  Menurut hasil kajian Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasca- kerusuhan Mei 1998, sedikitnya terdapat lima konflik sosial dan kerusuhan massal  yang  lebih  mengerikan  dan  memilukan. 5 Kelima  kasus  tersebut adalah:
Pertama: Konflik dan kerusuhan di Poso. Konflik dan kerusuhan ini terjadi dalam tiga fase dalam rentang waktu  bulan Desember 1998 hingga Desember 2001. Konflik dan kerusuhan Poso fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1998; konflik dan kerusuhan Poso fase kedua berlangsung pada bulan April 2000; sedangkan, konflik dan kerusuhan Poso fase ketiga berlangsung  pada  bulan  Mei  2000  hingga  Desember  2001.  Menurut informasi,  konflik  dan  kerusuhan  Poso  fase  ketiga  ini  memuncak  dalam sebuah  peristiwa  pembantaian    di  Pesantren  Walisongo  di  Desa  Sintuwu Lemba,  kecamatan  Lage,  Poso,  Sulawesi  Tengah.  Konon,  konflik  dan kerusuhan  Poso  fase  ketiga  ini  merupakan  ajang  balas  dendam  oleh kelompok Kristen setelah pada dua fase konflik dan kerusuhan sebelumnya didominasi oleh serangan dari pihak Muslim.
Konflik dan kerusuhan Poso fase pertama dan kedua berawal  dari bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Namun, disinyalir, ada banyak faktor lain yang turut berkontribusi terhadap pecahnya konflik sektarian  yang  berujung  terjadinya  pembantaian,  pengrusakan,  dan pembakaran  tersebut.  Faktor-faktor  yang  dimaksud,  di  antaranya,  adalah: persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dan para pendatang dari Bugis, Buton, Makasar, dan transmigran dari Jawa yang umumnya  Muslim;  persaingan  antar-pejabat  pemerintah  terkait  dengan posisi-posisi  dalam  birokrasi — dalam  hal  pembagian  kekuasaan  di  daerah antara unsur Kristen dan Islam; serta ketidakstabilan politik dan ekonomi menyusul tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto.
Akibat  konflik  dan  kerusuhan  Poso  ini,  diperkirakan,  ada  sekitar 500-1.000 jiwa melayang. Menurut versi pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2001, tepat sehari sebelum penandatanganan Deklarasi Malino, akibat konflik dan kerusuhan Poso terdapat 577 orang tewas, 384
5 Lihat,  Laporan  LSI  yang  diunggah  melalui https://news.detik.com/berita/  2125635/lima- kasus-konflik-sosial-terburuk-pasca-1998 , pada tanggal 02 Desember 2012.
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
orang  terluka,  7.932  rumah  hancur,  serta  510  fasilitas  umum  rusak  dan terbakar. Tetapi, Tim Pencari Fakta dan Evakuasi Korban-korban Konflik Poso  ( Victims  of  the  Poso  Conflict  Evacuation  and  Fact  Finding  Team), mengklaim:  antara  bulan  Mei  2000  hingga  Desember  2001  saja,  telah ditemukan 840 mayat yang diidentifikasi sebagai Muslim. Mayat tersebut, kebanyakan,  ditemukan  di  sungai  dan  di  hutan-hutan  di  tepi  kota  Poso. Hingga saat ini, sepertinya, tidak ada angka yang pasti soal besaran kerugian, baik materiil maupun imateriil, akibat konflik di Sulawesi Tengah ini.
Kedua: Kasus konflik dan kerusuhan di Maluku dan Maluku Utara. Kasus ini terjadi sepanjang tahun 1999-2001. Berdasarkan hasil penelitian Pusat  Studi  Konflik  dan  Perdamaian  UGM  yang  dipublikasikan  Lambang Triyono, 6 secara  singkat  dapat  dikemukakan  bahwa,  konflik  di  Maluku terjadi  karena  pluralitas  masyarakat  terkoyak  oleh  pemilahan  sosial  dan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakatnya.
Sebagaimana  dikemukakan  Triyono  (2001:  2-3),  konflik  Maluku yang terjadi sepanjang tahun 1999-2001 merupakan artikulasi dari konflik laten  yang  telah  tumbuh  dan  berkembang  dalam  struktur  dan  konstelasi hubungan  antar  kelompok  sejak  ratusan  tahun  sebelumnya. Konon, sejak sebelum  masa  kolonial,  masyarakat  Ambon  sudah  dikenal  sebagai masyarakat  yang  majemuk,  baik  dari  segi  kesukuan  maupun kebudayaannya. Heterogenitas kesukuannya dapat dilihat dari banyaknya fam yang ada di Maluku, seperti: Wattimena, Kakisina, Manuputtu, Lokollo, Kekerissa,  Riupassa,  Anakotta,  Risakotta,  Pasireron,  Tamaela,  Souissa, Anakotta, Pasanea, dan lain-lain. 7 Menurut sejarah asal-usulnya, kelompok- kelompok sub-suku tersebut hampir semuanya merupakan pendatang dari luar pulau Ambon Lease. Konon, sebagian besar kelompok-kelompok sub- suku  tersebut  merupakan  pendatang  dari  pulau  Seram — yang  oleh  orang Ambon  disebut Nusa  Ina,  Pulau  Induk,  atau  Pulau  Ibu.  Kelompok- kelompok pendatang tersebut kemudian menetap di pulau Ambon dengan membentuk  pemukiman-pemukiman  berdasarkan  kesukuan,  teritori,  dan kebudayaannya (adat dan kepercayaannya).
6 Lambang Triyono, M.A., Keluar dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku, Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, Cetakan I, Juli 2001.
7 Mengenai hiterogenitas kesukuan warga masyarakat Ambon ini, lihat: The Human Right Wacth  Report, Indonesia:  the  violence  in  Ambon,  March  1999;  sebagaimana  dikutip Lambang Triyono, Keluar dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku, Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, Cetakan I, Juli 2001, hlm. 5.
Pengelompokan sosial seperti itu bertambah kompleks lagi setelah kedatangan  koloni  Portugis  dan  Belanda.  Koloni  Portugis  dan  Belanda membentuk  formasi  sosial  baru,  pengelompokan  sosial  yang  berdasarkan agama.  Pada  masa  kolonial  Portugis,  di  Ambon,  terjadi  persebaran  agama Kristen Katholik yang kemudian membentuk kelompok sosial baru berbasis agama  Katholik.  Demikian  juga,  kedatangan  koloni  Belanda.  Pada  masa kolonial  Belanda  terjadi  persebaran  agama  Kristen  Protestan.  Persebaran agama  Kristen  Protestan  ini  kemudian  juga  membentuk  kelompok  sosial baru yang berbasis agama Kristen Protestan. 8
Pengelompokan  sosial  di  Ambon  bertambah  semakin  rumit  lagi setelah  kedatangan  orang-orang  Jawa,  Buton,  Bugis,  Makasar,  Arab,  dan Tionghoa.  Mereka  juga  membentuk  formasi-formasi  sosial  baru  berbasis kesukuan dan keagamaan masing-masing. Orang-orang Jawa, Buton, Bugis, Makasar,  dan  Arab  membentuk  formasi  sosial  baru berbasis  agama  Islam; sedangkan  orang-orang  keturunan  Tionghoa  membentuk  formasi  sosial yang berbeda lagi. Sejak saat itu, masyarakat Ambon Maluku terbagi dalam pola  pemukiman  dan  teritori  berdasar  agama  sampai  di  desa-desa,  hingga dikenal istilah Negeri Salam — untuk menyebut [De-] sa [Is-]lam; dan istilah Negeri Sarani — untuk menyebut [De-] sa [Nasa-]rani. (Triyono, 2001)
Struktur  sosial  yang  demikian,  jika  dikatalisasi  oleh  perubahan- perubahan  sosial  yang  timpang,  tidak  membutuhkan  waktu  yang  terlalu lama  untuk  membentuk  “magma  sosial”  yang  siap  menyemburkan  “bara api” konflik  yang  luar  biasa  dahsyat.    Celakanya,  setelah  memasuki  era pasca-kolonial hingga masa-masa  menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru,  ketegangan-ketegangan  sosial  dan  politik  di  Ambon,  bisa  dibilang, tidak pernah ada interupsi. Setelah memasuki era-pasca-kolonial, dan secara geopolitik Maluku dinyatakan menjadi bagian dari wilayah NKRI, Ambon tetap diwarnai ketegangan antara mereka yang ingin menjadi bagian  dari Indonesia  dan  mereka  yang  ingin  merdeka  dan  tetap  menginduk  pada Belanda. 9
8 Mengenai hiterogenitas kesukuan warga masyarakat Ambon ini, lihat: The Human Right Wacth  Report, Indonesia:  the  violence  in  Ambon,  March  1999;  sebagaimana  dikutip Lambang Triyono, Keluar dari Kemelut Maluku: Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku, Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta, Cetakan I, Juli 2001, hlm. 5
9 Hingga berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang kemudian melahirkan konflik yang luar biasa  dahsyat  di  kawasan  ini,  ketegangan  tersebut,  sepertinya,  belum  dapat  diselesaikan dengan tuntas. Kasus-kasus pengibaran bendera RMS dan penangkapan para simpatisannya
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
Dengan  perbedaan  sikap  politik  warga  masyarakat  Ambon  pada masa pasca-kolonial itu, hubungan konfliktual antara komunitas Islam dan komunitas  Kristen  menjadi  semakin  tegang;  apalagi  setelah  pihak-pihak yang  bersitegang  tersebut  diidentifikasi  (mengidentifikasi  diri)  sebagai kelompok  Kristen  dan  kelompok  Islam.  Hal  ini  terjadi,  karena  sebagian besar  dari  pemimpin  kelompok  yang  menginginkan  Maluku  merdeka (RMS) adalah orang-orang yang berasal dari kelompok Kristen; sementara itu, korban pergolakan itu sebagian besar menimpa komunitas Islam.
Parahnya,  konstelasi  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya  selama massa  tersebut  diwarnai  oleh  berbagai  ketimpangan  dan  ketidakadilan. Selama  masa  Orde  Baru  berkuasa,  ketegangan  itu  memang  tidak  berubah menjadi konflik terbuka, karena pemerintahan rezim Orde Baru Soeharto sangat  represif.  Karena  itu,  tidak  mengherankan,  jika  setelah  kekuasaan rezim  Orde  Baru  tumbang,  potensi  konflik  di  Ambon  meledak  menjadi konflik  terbuka  yang  luar  biasa  dahsyat  yang  kental  nuansa  suku  dan agamanya. Menurut Peter Blau, kondisi struktur-sosial masyarakat yang di dalamnya terjadi pemilahan sosial ( social cleavages) yang eksklusif seperti itu, hubungan konfliktual antar-suku dapat dengan mudah berubah menjadi antar-agama dan antar-klas.
Akibat konflik dan kerusuhan ini, total warga yang meninggal dunia diperkirakan  mencapai  angka  8.000-9.000  orang;  sedangkan  warga masyarakat  yang  terpaksa  harus  mengungsi  sebanyak  70.000  orang. Kerugian  materiil  dalam  kasus  ini  diperkirakan:  29.000  rumah  di-  (ter-) bakar, 7.046 rumah — termasuk di dalamnya 46 masjid, 47 gereja, 719 toko, dan 38 gedung pemerintah — (di-)rusak.
Ketiga: Kasus konflik dan kerusuhan antar-etnis di Sampit. Konflik Sampit merupakan konflik antar-etnis kedua yang melibatkan etnis Dayak dan etnis Madura, setelah pada 1999 terjadi di Kalimantan Barat. Konflik antar-etnis  yang  terjadi  di  ibu  kota  Kabupaten  Kotawaringin  Timur, Kalimantan Tengah, meledak pada pertengahan Februari 2001. Kerusuhan yang  semula  hanya  terjadi  di  Sampit,  kemudian  meluas  ke  Palangkaraya, bahkan hampir ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Konflik  Sampit  bermula  dari  bentrok  antara  etnis  Dayak  dan Madura  yang  terjadi  di  Desa  Kereng  Pangi,  Kabupaten  Katingan  pada
merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa ketegangan tersebut belum dapat diselesaikan dengan tuntas.
pertengahan  Desember  2000.  Bentrokan  tersebut  tak  pelak  membuat hubungan  kedua  pihak  tegang.  Menurut  informasi,  ketegangan  itu  kian memuncak  dan  berubah  menjadi  konflik  terbuka  setelah  tewasnya Sandong,  seorang  etnis  Dayak,  akibat  beberapa  luka  bacokan  dalam perkelahian dengan orang yang beretnis Madura di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas, Ampalit, pada akhir 2000.
Berdasarkan  hasil  penelusuran  Rinchi  Andika  Marry,  kasus tewasnya  Sandong,  sebenarnya,  telah  ditangani  oleh  pihak  kepolisian setempat; namun, keluarga dan tetangga Sandong tetap tidak terima. Dua hari setelah kematian Sandong, sekitar 300 warga Dayak mendatangi tempat tewasnya  Sandong  untuk  mencari  pelaku. 10 Tak  berhasil  menemukan pelaku,  kelompok  warga  Dayak  itu  melampiaskan  kemarahannya  dengan merusak sembilan rumah, dua unit mobil, lima unit motor, dan dua tempat karaoke — yang  semuanya  milik  warga  keturunan  Madura.  Masalahnya adalah: di tengah kemarahan orang Dayak — keluarga dan tetangga Sandong, ada  berita  bahwa  pelaku  pembunuhan  Sandong  bersembunyi  di  Sampit, ibukota  Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  Karena  itu,  konflik  tersebut dengan cepat menjalar ke Sampit.
Akibat kasus ini tercatat 469 orang meninggal, 168 luka berat, 34 orang  luka  ringan,  3.833  rumah  dibakar,  16  mobil  dan  43  sepeda  motor hancur,  dan  108.000  orang  mengungsi.  Saat  konflik  terjadi,  pemerintah pusat  lamban  melakukan  darurat  sipil  karena,  Presiden  Gus  Dur — yang berwenang  manyatakan  status  suatu  daerah  menjadi  darurat  sipil,  tengah melakukan lawatan ke Timur Tengah dan Afrika Utara.
Keempat: Kasus Penyerangan dan Pengusiran Jemaat Ahmadiyah di NTB. Menurut sejarahnya, Ahmadiyah di NTB itu ada sejak tahun 1960-an, dan sejak tahun 1970-an mengalami perkembangan pesat. Penyerangan dan Pengusiran  terhadap  Jemaat  Ahmadiyah  di  NTB  terjadi  pada  tahun  1998, dan yang paling besar terjadi pada tahun 2002. Antara tahun 1998-2006, di pulau yang berjargon “ Lombok Pulau Seribu Masjid ” ini, penyerangan dan pengusiran Jemaat Ahmadiyah tercatat telah terjadi tujuh kali; tersebar di empat wilayah: Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Menurut berita yang beredar di media sosial, pada 19 dan 20 Mei
10 Rinchi  Andika  Marry, Konflik  Etnis  antara  Etnis  Dayak  dan  Madura  di  Sampit  dan Penyelesaiannya  2001-2006,  skripsi  di  Program  Studi  Ilmu  Sejarah  UI,  2014,  hlm.  26-28; sebagaimana dikutip Fadrik Aziz Firdausi yang diunggah melalui tirto.id pada 18 Februari 2018.
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
2018,  penyerangan  terhadap  Jamaah  Ahmadiyah  di  Lombok  terjadi  lagi; tepatnya  di  Dusun  Grepek  Tanak  Eat,  Desa  Greneng,  Kecamatan  Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. 11
Pada  awalnya,  terjadinya  pengusiran  warga  jemaat  Ahmadiyah  di NTB ini, antara lain, dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia hasil Munas Juli  2005,  yang  menyatakan  Ahmadiyah  sebagai  aliran  sesat  dan pemeluknya murtad. Konon, sebelum keluar fatwa sesat dari Majelis Ulama Indonesia  tersebut,  hubungan  antara  warga  masyarakat  sangat  kondusif, dan berjalan biasa-biasa saja.
Kasus penyerangan dan pengusiran Jemaah Ahmadiyah di NTB ini mengakibatkan: 9 korban meninggal dunia, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379  terusir,  9  dipaksa  cerai,  3  keguguran,  61  putus  sekolah,  45  dipersulit membuat  KTP,  dan  322  dipaksa  keluar  dari  Ahmadiyah.  Kasus  itu  juga mengakibatkan  11  tempat  ibadah  dan  114  rumah  rusak,  dengan  64,14 hektar  tanah  terlantar,  25  tempat  usaha  rusak,  dan  ratusan  harta  benda rusak  dan  dijarah.  Itu  semua  belum  terhitung  akibat  penyerangan  yang terjadi pada 18-20 Mei 2018.
Kelima: Konflik antar-etnis di Lampung Selatan. Konflik antar-etnis yang  melibatkan  warga  desa  Agom  dan  desa  Balinuraga  di  Kecamatan Kalianda  dan  Way  Panji  tersebut  terjadi  pada  Sabtu  hingga  Senin,  27-29 Oktober  2012.  Menurut  versi  cerita  yang  penulis  baca,  bentrokan  antar- warga  itu  dipicu  oleh  terjadinya  kecelakaan  yang  dialami  oleh  dua  orang gadis  asal  Desa  Agom — jatuh  saat  mengendarai  sepeda  motor — akibat diganggu  oleh  pemuda  asal  Desa  Balinuraga.  Kecelakaan  tersebut mengakibatkan dua gadis asal Desa Agom tersebut mengalami luka-luka. 12
11 Ada  banyak  berita  tentang  ini.  Lihat:  Siaran  Pers  Pengurus  Besar  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia #AhmadiyahLombokTimur#AhmadiyahNusaTenggaraBarat#PengusiranAhmadiy ah#PenyeranganAhmadiyah ,  20  Mei  2018;  KumparanNews,  20  Mei  2018;  LBC,  CNN Indonesia:  Laporan  Advokasi  YLBHI  dan  LBH  GP  Ansor  (2018),  RBC  CNN  Indonesia (20/05/2018 dan 21/05/2018); Laporan Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia (06/06/2018); dan Laporan Sakina Rakhma Diah Setiawan, Jemaat Ahmadiyah: 24 Orang Kehilangan Tempat Tinggal  Akibat  Penyerangan  di  Lombok  Timur, https://nasional.kompas.com/ read/2018/05/21/15222251/jemaat-ahmadiyah-24-orang-kehilangan-tempat-tinggal-akibat- penyerangan-di Lombok Timur.
12 Untuk tujuan pembahasan ini, kepastian benar-salahnya cerita tidak dipentingkan. Yang jelas, akibat bentrokan antar-warga tersebut telah menimbulkan kurban jiwa dan kerugian materiil dan imateriil yang sangat besar. Yang dipentingkan dari kasus ini adalah substansi konfliknya, bahwa persoalan yang sepele dan remeh-temeh pun, jika situasi dan kondisinya kondusif bisa menyebabkan terjadinya konflik yang besar dan berakibat fatal.
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 1, 2018: 57-80
Konon, sebelum bentrokan tersebut membesar, Kepala Desa Agom dan Kepala Desa Balinuraga sebenarnya telah mengadakan perjanjian damai atas kejadian tersebut; tetapi, keluarga kedua gadis dan beberapa warga Desa Agom  tidak  terima.  Mereka  lantas  mendatangi  Desa  Balinuraga  untuk menemui  pemuda  yang  mengganggu  itu.  Masalahnya  adalah:  saat  tiba  di Desa  Balinuraga,  keluarga  dan  beberapa  warga  Desa  Agom  langsung diserang dengan senjata api. Akibatnya, satu orang tewas tertembus timah panas.
Keesokan  harinya,  Minggu,  28  Oktober 2012, sekitar  pukul  10.00 WIB, bentrokan kembali terjadi. Pada bentrokan kali ini, jumlah korbannya lebih  banyak.  Dilaporkan,  enam  orang  tewas  mengenaskan  akibat hujaman senjata tajam.
Untuk  mengantisipasi  meluasnya  bentrokan,  polisi  melakukan upaya  perdamaian  dengan  melibatkan  para  tokoh  adat,  para  tokoh pemerintahan,  serta  aparat  keamanan  lainnya.  Mereka  mendatangi kelompok-kelompok  warga  yang  bertikai  untuk  memberikan  himbauan damai.  Namun,  upaya  perdamaian  yang  dipimpin  langsung  oleh  Kapolda Lampung tersebut tidak membuahkan hasil. Terbukti, pada hari Senin, 29 Oktober 2012, pukul 14.00 WIB, aksi serang antar-warga dari kedua desa tersebut kembali terjadi.
Bentrokan  antar  warga  tersebut  membesar  dan  sangat  sulit dikendalikan,  karena  bentrokan  tersebut  telah  bermutasi  menjadi  konflik antar-etnis.  Konon,  warga  Desa  Agom  adalah  penduduk  asli  Sumatera Selatan,  dan  warga  desa  Balinuraga  merupakan  pendatang  (transmigran) dari Pulau Bali. 13
Dari kasus di Lampung Selatan ini, dilaporkan ada 14 Orang tewas, belasan luka parah, 532 rumah hangus dibakar massa, dan sebanyak 1.700 warga harus mengungsi. Kerugian materiil yang ditimbulkan oleh kasus ini, diperkirakan, mencapai Rp 24,88 miliar.
Untuk  mencegah  terulangnya  kerusuhan  antara  Desa  Balinuraga dan  Desa  Agom,  Lampung  Selatan,  para  pemimpin  adat  masyarakat Lampung  dan  raja  Bali  menggelar  pertemuan.  Pertemuan  yang
13 Tidak ada berita, apakah konflik tersebut juga bernuansa agama; karena warga desa Agom umumnya  beragama  Islam  dan  warga  desa  Balinuraga  yang  merupakan  pendatang (transmigran) dari Bali adalah penganut Hindu.
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
menghasilkan Maklumat Bersama ini juga dihadiri tokoh-tokoh Lampung dan  Bali  dari  Lampung  Selatan  dan  kabupaten/kota  yang  lain.  Maklumat Bersama tersebut ditandatangani oleh Raja Bali, I Gusti Ngurah Arya, dan Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kadarsyah Irsya, beserta para tokoh bali dan Lampung lainnya.
Budaya [Politik] Kekuasaan sebagai biang kerok
Sudah menjadi rahasia umum bahwa, selama masa Orde Baru berkuasa di bawah pimpinan Jendral Soeharto dengan Golkar dan militer sebagai mesin politiknya, apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh pemegang kekuasaan itulah  yang  harus  terjadi.  Selama  kurun  waktu  itu,  di  negeri  ini  [seolah] tidak ada aturan hukum yang jelas, fair, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Singkat kata: selama Orde Baru Soeharto berkuasa yang ada bukan rule of low, melainkan low of the ruler. 14
Selama  Orde  Baru  berkuasa,  oleh  rezim  Soeharto,  negara  ini dianalogikan dengan, dan dikelola seperti, keluarga dalam pandangan Jawa; di  mana  pemegang  kekuasaan — dalam  hal  ini:  Soeharto  dan  jajarannya — ditempatkan  dan  menempatkan  diri  dalam  posisi — sebagai  Bapak. Masalahnya adalah: seperti dalam keluarga Jawa pada umumnya, Bapak itu tidak pernah salah dan tidak pernah mau disalahkan. 15
Pada sisi yang lain, kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto juga sangat diskriminatif terhadap warga keturunan Cina. Budaya mereka tidak diberi hidup (dilarang), keseniannya dilarang,  semua orang keturunan Tionghoa harus ganti nama Indonesia, dan secara politis mereka diisolasi. Ruang gerak mereka,  baik  secara  sosial  maupun  politis  sangat  dibatasi.  Mereka  tidak boleh  berkiprah  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  kecuali  di  bidang ekonomi. Itulah sebabnya, di kalangan akademis berkembang anekdot yang menyatakan  bahwa,  selama  Orde  Baru  Soeharto  berkuasa,  dua-belas shio Cina telah diringkas menjadi tiga, yakni: Shio Sapi, Shio Kambing, dan Shio Kelinci saja.
14 Lihat Arief Budiman: Agama, Demokrasi, dan Keadilan, dalam Imam Aziz, dkk.: Agama, Demokrasi, dan Keadilan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 19-20.
15 Dalam  banyak  kesempatan  sering  penulis kemukakan  bahwa,  dalam  “politik”  keluarga hanya ada satu peraturan yang diberlakukan. Peraturan itu hanya terdiri dari dua Pasal, yang bunyinya, kira- kira, seperti berikut: “Pasal 1. Bapak tidak pernah salah”; dan “Pasal 2. Jika Bapak melakukan kesalahan, lihat Pasal 1.”.
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 1, 2018: 57-80
Di kalangan para akademisi di negeri ini, anekdot tersebut dipakai untuk menggambarkan posisi orang-orang keturunan Cina di Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru Soeharo. Secara sosial dan politik, mereka tak lebih  diposisikan  dan  diperankan  sebagai  “ sapi  perah ”,  “ kambing  hitam ”, dan “ kelinci percobaan ”. Artinya: kalau penguasa membutuhkan “ tambahan gizi ” ,  mereka  diperah;  kalau  ada  masalah  dan  butuh  pihak  yang  harus bertanggung  jawab,  mereka  dijadikan  kambing  hitam;  dan  kalau Pemerintah  membutuhkan  semacam  “tumbal”,  mereka  dijadikan  kelinci percobaan. 16
Masalahnya  kemudian  adalah:  secara  tidak  disadari,  pengalaman politik  selama  lebih  dari 32  tahun  itu  telah  mempengaruhi,  bahkan  telah membentuk  budaya  politik  di  Indonesia — menjadi  berbudaya  politik kekuasaan.  Meminjam  istilah  Bourdieu, 17 pengalaman  politik  di  bawah kekuasaan Orde  Baru telah membentuk habitus politik anak-anak bangsa Indonesia  yang  cenderung  beranggapan  bahwa  kekuasaan  adalah  segala- galanya. 18 Kekuasaan  adalah  sumber  penghidupan,  kekuasaan  adalah sumber  kemakmuran,  kekuasaan  adalah  sumber  kesejahteraan,  dan  lain sebagainya.  Selama  kurun  waktu  itu,  budaya  politik  kekuasaan terinternalisasi dalam mindset anak-anak bangsa ini, yang di kemudian hari selalu  dijadikan  referensi,  acuan,  dan  bahkan  dijadikan  satu-satunya referensi dalam merumuskan tujuan hidup. Kekuasaan kemudian dipahami, dianggap, ditempatkan, dan difungsikan, sebagai kunci utama kenyamanan hidup,  bahkan  menjadi  tujuan  hidup  itu  sendiri.  Artinya,  hanya  dengan berkuasa,  hidup  yang  merdeka  dan  sejahtera  diyakini  dapat  diwujudkan. Karena itu, tertaut dengan kuat dalam benak anak-anak bangsa Indonesia bahwa, siapa pun, dan/dari golongan mana pun, yang ingin hidup nyaman, merdeka,  makmur,  sejahtera,  dan  bebas  dari  penindasan,  harus  merebut kekuasaan; harus berkuasa.
Celakanya, corak politik yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru tersebut juga mempengaruhi dan mewarnai corak kehidupan beragama di
16 Lihat,  Th.  Sumartana: Etnis Cina dalam Wacana Politik Orde Baru,  dalam J. Mardimin (peny.): Etnis  Cina  dalam  Wacana  Politik  Indonesia,  Penerbit  Yayasan  ATMA  Surakarta, 1999, hlm. 37-38.
17 Bourdieu — yang memiliki nama lengkap: Pierre Felix Bourdieu — adalah seorang filsuf dan sosiolog terkemuka Prancis abad ke-20. Selain dikenal sebagai filsuf dan sosiolog, Bourdieu juga dikenal sebagai seorang etnolog, dan anthropolog.
18 Baca,  Pierre  Bourdieu,  1977, Outline  of  A  Theory  of  Practice,  Cambridge  University Press — 14 th printing 1999.
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
Indonesia. Di negeri ini, diakui atau tidak, berkembang semacam sindrom mayoritas  kompleks  di  mana  yang  mayoritas  selalu  merasa  berhak  untuk berkuasa  dan  menguasai  segala-galanya.  Oleh  karena  itu,  tidak mengherankan, jika politik Indonesia pasca-Orde Baru sangat pelik, rumit, dan cenderung sektarian. Agama-agama selain sering dijadikan kendaraan politik  untuk  berebut  kekuasaan,  dirinya  sendiri — dalam  pengertian kelompok  pengikut  fanatiknya — juga  berhasrat  merebut  kekuasaan [politik].  Memang,  tidak  ada  yang  aneh  atas  dibawanya  (dilibatkannya) agama  ke  dalam  ranah  politik  praktis,  karena  dalam  perpektif  teori Bourdieu,  agama-agama  menyediakan  pemenuhan  atas  semua  kekuatan yang menjadi prasyarat bagi kekuasaan. Agama-agama, umumnya, memiliki organisasi  yang  mapan,  mempunyai  pengikut  yang  banyak,  dan  dari padanya  dana  yang  besar  juga  dapat  diakses.  Itulah  sebabnya,  mengapa politisasi  agama  dan  agamaisasi  politik, 19 sekali  pun  disadari  berpotensi memunculkan  konflik  sosial  yang  mengerikan,  tetap  saja  dilakukan.  Di sinilah,  agama  dalam  dimensinya  sebagai  organisasi  dimainkan  dan memainkan peran.
Dalam  perspektif  Bourdieu,  budaya  kekuasaan  telah  menjadikan politik [praktis] di negeri ini sebagai arena perjuangan yang tak bisa dan tak boleh dinomor-duakan. Maka, tidak mengherankan juga, ketika kekuasaan politik Orde Baru berakahir, berbagai kelompok (golongan) masyarakat di Indonesia — termasuk di dalamnya: kelompok-kelompok keagamaan — turut serta berlomba-lomba berebut kekuasaan. Harapannya, dengan memegang kekuasaan,  mereka  akan  dapat  mempengaruhi  produk[si]  hukum,  agar produk-produk hukum di negeri ini berpihak dan memberikan keuntungan bagi  kelompoknya. 20 Masalahnya  kemudian  adalah:  seperti  Bapak  dalam keluarga Jawa, untuk memperoleh kekuasaan, kelompok yang kuat selalu ingin  menang  sendiri,  tidak  pernah  merasa  salah,  dan  tidak  pernah  mau disalahkan.  Dalam  konteks  sosial-politik  yang  demikian,  jelas  tidak  ada
19 Agamaisasi  politik  adalah  promosi  suatu  tatanan  politik  yang  dipercaya  beremanasi (bersumber) dari  kehendak  Allah  dan bukan  berdasarkan  kedaulatan  rakyat.  (Basam  Tibi: Islamism and Islam, Yale University Press, 2012. Lihat edisi Indonesia: Islam dan Islamisme, Penerbit Mizan Media Utama, Bandung, 2016).
20 Hal  ini,  dengan  sangat  kuat,  diindikasikan  oleh  munculnya  partai-partai  politik  baru. Sebagaimana  dikutip  Romli  (2006),  menurut  catatan  Harian Kompas,  pada  era  Indonesia post-Soeharto, di Indonesia terdapat 184 partai politik. Itu berarti, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama itu, di Indonesia, telah lahir 181 partai politik baru. Menariknya, termasuk PKB  dan  PAN  yang  tidak  menyatakan  diri  sebagai  partai  Islam,  terdapat  42  partai  politik yang dapat dikategorikan sebagai partai politik Islam.
jaminan  bagi  kelompok-kelompok  minoritas  bahwa,  kelompok  mayoritas [jika berkuasa] tidak akan menindas kelompok minoritas. 21
Pertanyaan  kita  sekarang  adalah:  bagaimana  agama-agama  yang sejatinya  mengajarkan  kedamaian  dan  cinta  kasih  sesama  seluruh  ciptaan ( rahmatan  lil  alamin)  kepada  para  pemeluknya  dapat  berubah  wajah menjadi  kurang  ramah  dan  diskriminatif  terhadap  ciptaan  lain?  Kalau direnungkan  secara  mendalam,  yang  terjadi,  sebenarnya,  agama  bukan berubah wajah; melainkan tampil dengan wajahnya yang lain. Kita sangat menyadari bahwa, selama ini, agama-agama di Indonesia tidaklah berwajah tunggal. Agama-agama di Indonesia selalu tampil dalam wajah ganda. Sajian berikut  mencoba  untuk  mengidentifikasi  dan  menunjukkan  wajah  ganda agama-agama di Indonesia tersebut.

## Wajah Ganda Agama-agama di Indonesia
Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, agama-agama tampil dalam beberapa wajah, di mana yang satu dengan  yang lainnya tak jarang saling berhadapan  dan  tak  jarang  bertentangan.  Wajah-wajah  agama-agama tersebut adalah:
Pertama:  agama  tampil  sebagai  bentuk  keyakinan  iman;  di  mana orang-orang  yang  menjadi  pemeluknya  dapat  memperoleh  makna  hidup, serta  mendapatkan  topangan  kekuatan  batin  dalam  menghadapi penderitaan,  mendapatkan  kedamaian  hidup,  serta  mendapat  dan merasakan  kedalaman  makna  hidupnya.  Meminjam  istilah  Romo Mangunwijaya,  sebagai  bentuk  keyakinan  iman,  agama  merupakan Jalan Rahmat yang mengajak dan mencambuk para pemeluknya untuk mencari Tuhan  dan  segala  Kebenaran,  serta  Kebaikan-Nya;  mengajak  peka  serta kagum terhadap keindahan-Nya. 22 Pada sisi ini, orang juga dapat [setidak- tidaknya:  merasa]  memperoleh  jaminan  kehidupan  kekal  yang membahagiakan  di  kemudian  hari  setelah  dirinya  mengalami  peristiwa kematian. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam kehidupan ini,
21 Hal  ini  juga  menandakan  bahwa  sangat  kecil  kemungkinannya  bagi  orang-orang  dari kelompok-kelompok minoritas untuk dapat mengakses kekuasaan.
22 Lihat Romo YB Mangunwijaya: Kosmologi Baru, Agama dan Demokratisasi Bangsa, dalam Imam  Aziz,  dkk.  (peny.): Agama, Demokrasi & Keadilan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 5.
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
tidak  sedikit  orang  yang  rela  mengorbankan  diri  dan  hidupnya,  serta mengabdikan diri dan hidupnya untuk keyakinannya itu.
Kedua:  agama  tampil  sebagai  organisasi.  Dalam  masyarakat  kita, secara  substansial,  diakui  bahwa  semua  agama  mengajarkan  kebaikan, kesalehan,  dan  jaminan  masa  depan — terutama  untuk  kehidupan  setelah kematian.  Kalau  pribadi-pribadi  pemeluk  agama-agama  di  negeri  ini mengeksplorasi  dan  mendalami  agama  dari  sisi  nilai-nilai  substansial  ini, mungkin,  konflik-konflik  sosial  dan  kerusuhan-kerusuhan  massal  yang bernuansa  agama  dan  mengatasnamakan  agama  tidak  akan  terjadi — setidaknya  dapat  diminimalisasi. 23 Masalahnya  adalah,  agama  juga merupakan organisasi; dan untuk bisa eksis, organisasi selalu membutuhkan anggota  (pengikut)  yang  banyak  dan  dana  yang  memadai.  Masalahnya kemudian  adalah:  hasrat  untuk  memperoleh  pengikut  dan  dana  yang sebanyak-banyaknya, agama-agama sering kali menempatkan agama-agama lainnya sebagai kompetitor, bahkan sebagai penghalang. Dengan demikian, klaim-klaim  kebenaran  yang  dilontarkan  oleh  [para  tokoh  dan  pengikut] agama-agama,  sebenarnya,  lebih  terkait  dengan  bentuk  terselubung masalah  rekrutmen  pengikut  daripada  pencarian  makna; 24 dan  konflik- konflik  antar-agama  yang  terjadi,  sebenarnya,  juga  bukan  masalah kebenaran iman; tetapi lebih pada masalah akses ke berbagai fasilitas, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Dari sinilah, sektarianisme dan persoalan- persoalan hubungan antar-agama muncul.
Itu  pulalah  sebabnya,  mengapa  kesenjangan  ekonomi  yang pengelompokannya  diwarnai  oleh  agama  akan  sangat  mudah  digerakkan dan  dikonversi  menjadi  spirit  dan  pemicu  terjadinya  konflik  sosial  yang bernuasa agama; apalagi jika juga diwarnai oleh unsur suku, ras, dan antar- golongan. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana jargon- jargon “Chi na- Kristen- Kaya”  dan  “Jawa -Muslim- Miskin”  dalam menginspirasi  dan menyemangati  konflik-konflik  sosial  dan  kerusuhan-kerusuhan  massal yang  terjadi  di  Jawa  pada  era  1990-an.  Dari  penjelasan  ini,  dapat dikemukakan bahwa, pada kasus-kasus hubungan konfliktual antara Islam dan Kristen, misalnya, sesungguhnya, yang terjadi bukanlah konflik Islam
23 Namun demikian, pendapat Weber bahwa ide-ide agama itu sendiri dapat menjadi sumber konflik  juga  sulit  ditolak.  (lihat,  Doyle  Paul  Johnson: Sociological  Theory,  Classical Faounders and Contemporary Perspectives, John Wiley & Sons, Inc., 1981; lihat juga edisi Indonesianya yang diterbitkan oleh PT. Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 163).
24 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 58.
dan  Kristen,  melainkan  konflik  antara  organisasi  Islam  dan  organisasi Kristen.
Ketiga: Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa, dalam konteks perebutan kekuasaan, agama-agama juga sering tampil sebagai modal politik yang  bernilai  tinggi  dan  sangat  menjanjikan  bagi  perolehan  kekuasaan. 25 Dalam  masyarakat  yang  sangat  pluralistik dari  segi  keagamaan  warganya, dan/atau dalam masyarakat yang masih mengedepankan faktor [formalitas] keagamaan dalam segala segi kehidupan sosial-kemasyarakatannya, seperti di  Indonesia,  afiliasi  keagamaan  dan  simbol-simbol  keagamaan  yang melekat  pada  diri  seseorang  dapat  menjadi  modal  yang  sangat  tinggi nilainya,  terutama,  dalam  perebutan,  perolehan,  dan  pemertahanan kekuasaan  yang  tidak  dapat  diremehkan;  sekalipun  tidak  selalu  berjalan linier. 26 Apalagi,  dengan  berkembangnya  kelompok  masyarakat  yang beranggapan bahwa memilih pemimpin seagama — bandit sekalipun — jauh lebih penting dan “imani” ketimbang memilih pemimpin yang berkualitas tetapi beda agama.
Dalam  konteks  pemikiran  politik  Bourdieu,  afiliasi  keagamaan seseorang  dapat  dikategorikan  sebagai  modal  sosial;  dan  simbol-simbol keagamaan seperti predikat “ Haji ” , “ Kiai ” , “ Ustad ” , “Pendeta” , serta simbol- simbol  keagamaan  lain  yang  melekat  pada  diri  seseorang  dapat dikategorikan  sebagai  modal  simbolik.  Menurut  Bourdieu,  modal-modal tersebut  sangat  berguna  dalam  penentuan  dan  reproduksi  kedudukan- kedudukan sosial. 27 Karena itu, tidak mengherankan jika, di Indonesia tak
25 Dalam  konsepsi  sosiologi  Bourdieu,  konsep capital  (modal)  dipakai  untuk  menunjuk keseluruhan  sumber  daya  atau  kualitas  yang  dimiliki  oleh  individu-individu  atau  posisi- posisi sosial yang memiliki pengaruh atau nilai sosial. Selain itu, dalam sosiologi Bourdieu, konsep  modal  juga  digunakan  [sebagai  alat]  untuk  memetakan  hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat, dan untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial  tertentu.  Menurut  Bourdieu,  semakin  besar  sumber  daya  (modal  atau capital)  yang dimiliki  seseorang,  baik  dari  segi  komposisi  maupun  jumlahnya  (diferensiasi  dan distribusinya),  maka  akan  semakin  besar  pula  kekuasaan  yang  dimilikinya.  Bourdieu mengidentifikasi  ada  empat  bentuk capital  (modal)  yang  utama.  Keempat  bentuk  capital (modal) yang dimaksud adalah: economic capital (modal ekonomi), cultural capital (modal budaya) , sosial capital (modal sosial), dan symbolic capital (modal simbolik).
26 Sangat kecil kemungkinannya bagi orang non-muslim [dan mungkin juga non-Jawa] untuk memperoleh  jabatan,  dan  diterima,  sebagai  Presiden  di  negeri  ini.  Sebaliknya,  kasus kejatuhan  Kiai  Haji  Abdurahman  Wahid  dari  kursi  kepresidenannya  merupakan  kasus khusus yang membuktikan bahwa kekayaan modal dengan kekuasaan tidak selalu berjalan linier.
27 Menurut  konsepsi  teori  sosiologi  Bourdieu,  modal  simbolik  adalah  suatu  bentuk  modal ekonomi fisikal (material) yang telah mengalami transformasi dan, karena itu, tersamarkan
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
jarang kita jumpai politisi, pejabat pemerintah, artis-artis, dan/atau tokoh- tokoh  publik  lainnya — umumnya  dari  kalangan  minoritas — yang  rela meninggalkan  agamanya,  dan  pindah  ke  (memeluk)  agama  lain  demi kariernya. Gejala ini dengan sangat kuat menunjukkan bahwa di Indonesia masih ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Keempat,  masih  terkait  dengan  tampilannya  sebagai  modal  dalam perebutan kekuasaan, agama [juga] tampil dan berperan sebagai Identitas. Penampilan agama sebagai identitas didefinisikan sebagai kepemilikan atas kelompok  tertentu  yang,  pada  uraian  di  atas,  dapat  menjadi  [dan  dapat dikategorikan  sebagai]  modal  sosial.  Sebagaimana  dikemukakan Haryatmoko  (2003:  65),  kepemilikan  atas  kelompok  tertentu  ini  akan menjadi  lebih  kuat  lagi  jika  dikombinasikan  dengan  identitas  kesukuan, seperti:  Bali  Hindu,  Dayak  Kristen,  Madura  Islam,  Papua  Kristen,  Bugis Muslim, Aceh Islam, Toraja Kristen, Ambon Kristen, dan lain sebagainya. Dengan  demikian,  dalam  konteks  perebutan  kekuasaan,  konflik  atau persaingan antar-pribadi atau kelompok sosial yang sukunya berbeda dapat dengan  mudah  direduksi  dan  dikonversi  menjadi  konflik  atau  persaingan antar-agama.  Dalam  konteks  ini,  nampak  jelas  dua  peran  agama  dalam kehidupan sosial para pengikutnya, yakni: agama sebagai perekat sosial, dan agama menjadi struktur simbolis dari ingatan kolektif pengikutnya. 28
Kelima: di Indonesia dan juga di banyak negara di berbagai belahan dunia lainnya, agama juga sering tampil sebagai ideologi — dalam arti sebagai sistem keyakinan, cara berpikir, dan kategori apa pun yang berjangkauan luas, yang menyediakan fondasi bagi program politik [kekuasaan] dan aksi- aksi  sosialnya  (lihat:  Simon  Blackburn,  2008).  Di  sini,  agama  berperan memberikan kerangka penafsiran terhadap hubungan-hubungan sosial.
dari bentuk aslinya. Menurut Bourdieu, modal simbolik menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang,  dan  hanya  sepanjang,  menyembunyikan  fakta  bahwa  ia  tampil  dalam  bentuk- bentuk modal fisikal (material) meskipun modal material itu adalah sumber efek-efeknya. Jadi, dengan ungkapan yang berbeda dapat dikemukakan bahwa: modal simbolik ( symbolic capital ) adalah keseluruhan sumber daya yang eksistensinya berada di balik “keangkuhan” fisik ( hexis) dan modal ekonomi yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan- kedudukan sosial. (Lihat Borudieu, Outline of A Theory of Practice (1977,1979: 183); dan lihat  juga  J.  Mardimin, Perlawanan Politik Santri: Kajian Tentang Pudarnya Kewibawaan dan  Pengaruh  Kiai,  serta  Dampaknya  bagi  Perkembangan  Partai-partai  Politik  Islam  di Pekalongan, Satya Wacana University Press, 2016 hlm. 85-91. Buku ini diterbitkan ulang oleh Lembaga Kajian Islam dan Kemasyarakatan (LKiS), Jogjakarta 2018).
28 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Penerbit Buku Kompas, 2013, hlm. 65.
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 1, 2018: 57-80
Dalam  tampilan  wajah  sebagai  ideologi  ini,  agama  sering  kali menampakkan wajahnya yang sangat garang, terutama ketika berhubungan dengan masalah kekuasaan politik. Bahkan, agama acapkali tampil menjadi lebih  garang  dan  lebih  menyeramkan  lagi  ketika  dalam  kontingen- kontingen  politik  yang  saling  berhadapan  dan  bertempur  dalam memperebutkan  kekuasaan  terdapat  pribadi-pribadi  atau  kelompok- kelompok  yang  mempunyai  pemahaman  eksklusif  dalam  pemaknaan hubungan-hubungan  sosial.  Peran  agama  pada  pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu, meski tidak sepenuhnya benar,  dapat  dibaca  sebagai  representasi  dari  penampilan  wajah  agama sebagai ideologi ini.
Masalahnya  adalah:  kehadiran  agama  dalam  event-event  sosial [dan] politik selalu tidak parsial — tidak berwajah tunggal. Kehadiran agama selalu  dalam  wajah  gandanya,  sehingga  sulit  bagi  setiap  orang  untuk membaca  dan  membedakannya,  agama  sedang  tampil  dalam  wajah  yang mana. Akibatnya, dalam event-event yang bernuansa primordialistik, baik dalam ranah sosial [maupun] politik yang konfliktual,  banyak orang yang tidak  bisa  melihat  wajah  ganda  agama  dan  cenderung  menggeneralisasi agama [menjadi] berwajah tunggal.
Andil Agama dalam konflik-konflik sosial dan kerusuhan-kerusuhan massal di Indonesia
Dari  kasus-kasus  konflik  sosial  dan  kerusuhan  massal  di  atas,  tak  dapat dipungkiri  bahwa,  dalam  kasus-kasus  tersebut  sangat  kental  nuansa  etnik dan keagamaannya. Dari kelima konflik sosial dan kerusuhan massal yang penulis review,  semuanya  sarat  dengan  diskriminasi  terhadap  kelompok minoritas dan kental dengan nuansa keagamaannya.  Kasus-kasus tersebut membenarkan  apa  yang  dikemukakan  Haryatmoko  (2003:  63)  bahwa,  di Indonesia,  agama  cukup  sering  bukannya  mengelakkan  konflik;  tetapi justru memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis. 29
Faktanya, sangat sulit disangkal bahwa, agama memang tidak jarang memberikan  jaminan  dukungan  kepada  pihak  yang  berkonflik;  bukan hanya meringankan atau memberi alibi tanggung jawab pribadi; tetapi juga dalam  hal  meneguhkan  tekad,  mempertajam  permusuhan,  serta memistiskan  motif  pertentangan.  Konflik-konflik  sosial  dan  kerusuhan-
29 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Penerbit Buku Kompas, 2013.
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
kerusuhan  massal  yang  jelas-jelas  mencederai  spirit  agama-agama,  tak jarang dilegitimasi menjadi perjuangan membela agama, membela iman dan kebenaran yang diyakini; bahkan sering diklaim sebagai perjuangan  demi Tuhan.
Hal lain yang juga penting untuk diangkat dari kasus-kasus di atas adalah:  dalam  masyarakat  yang  entitasnya  bersifat  plural — baik  dari  segi kesukuan  maupun  keagamaannya,  mayoritas  dan  minoritas  acapkali menjadi  sumber  masalah.  Dalam  pertarungan-pertarungan  perebutan kekuasaan,  ada  kecenderungan  yang  kuat  bahwa,  yang  mayoritas  selalu yakin  bahwa  kelompoknyalah  yang  akan  [dan  pasti]  memenangkan pertarungan.  Karena  itu,  tertaut  dalam mindset  mereka  bahwa,  kalau mayoritas [sampai] kalah, [berarti] pasti terjadi kecurangan. Bagi kelompok mayoritas,  kemenangan  dan  dominasi  adalah  hak  yang  tak  bisa  dan  tak boleh  direduksikan  oleh  siapapun  dan  dengan  alasan  apapun.  Itulah sebabnya, dalam pertarungan politik kekuasaan, selain tak jarang yang rela meninggalkan  agamanya  yang  minoritas,  para  politisi  di  negeri  ini  juga sering  mengangkat  dan  mengeksploitasi  masalah  mayoritas-minoritas tersebut  sebagai  issue  politik  yang  seksi  dan  laku  jual  untuk  meraih kemenangan.
Apa yang bisa dijadikan pembelajaran dari peristiwa-peristiwa di atas?
Bertitik  tolak  dari  berbagai  peristiwa  konflik  dan  kerusuhan  massal  yang terurai di atas, ada beberapa hal yang penting untuk dicatat dan dijadikan bahan pembelajaran bagi anak-anak bangsa di negeri ini:
Pertama,  peristiwa-peristiwa  konflik  sosial  dan  kerusuhan- kerusuhan  massal  yang  terjadi  di  Indonesia  sebagaimana  dikemkakan  di atas, dengan sangat kuat menunjukkan bahwa, Anak-anak bangsa di negeri ini tidak tahu [dan tidak bisa] belajar dari pengalaman. Bagi sebagian besar anak-anak  Bangsa  negeri  ini,  peribahasa: “Pengalaman  adalah  gur u  yang baik. ” atau  “Pengalaman  adalah  guru  yang  bijak.” ,  nampaknya  tidak berlaku.  Kata-kata  mutiara  yang  indah  tersebut  tidak  lebih  [hanyalah] rangkaian kata-kata yang tak bermakna.
Kedua,  adalah  menyesatkan  jika  kita  selalu  beranggapan  bahwa agama-agama  tidak  memiliki  andil  dalam  konflik-konflik  sosial  dan kerusuhan-kerusuhan massal yang terjadi di Indonesia. Bagi penulis, setiap orang  boleh  mengatakan  bahwa  konflik-konflik  sosial  dan  kerusuhan- kerusuhan  massal  yang  terjadi  di  Indonesia  disebabkan  oleh  kesenjangan
ekonomi,  kecemburuan  sosial,  atau  sistem  politik yang  tidak  adil.  Tetapi, menurut  penulis,  sangat  naif  kalau  kita  mengabaikan  sama  sekali  peran sentiment  keagamaan  dan  kesukuan  di  dalamnya.  Cara  berpikir  Marxian yang menyatakan bahwa, “dalam suatu masyarakat di mana warganya sama - sama  kaya  atau  sama-sama  miskin,  perbedaan  etnisitas  dan  keagamaan (kebudayaan)  tidak  akan  muncul  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya konflik”  sulit  dibuktikan.  Seba b,  kondisi  sosial  masyarakat  seperti  yang dibayangkan  Marx  itu  belum  pernah  terjadi  dalam  realita — untuk  tidak mengatakan bersifat utopis.
Ketiga,  ketika  bersentuhan  dengan  politik,  agama  bisa  dengan mudah  berubah  menjadi  kekuatan  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya konflik dan kerusuhan yang hebat. Sebab, agama sangat mudah dimobilisasi menjadi  kekuatan  yang  dibutuhkan  dalam  reproduksi  kedudukan- kedudukan  sosial,  termasuk  di  dalamnya:  untuk  mendapatkan  kekuasaan politik. Agama-agama menjanjikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh  kekuasaan.  Karena  itu,  melalui  tulisan  ini,  politisasi  agama  dan agamaisasi politik tetap harus dijauhkan; sebab, agama dan politik sejatinya tidak akan pernah bisa berjalan bersama, apalagi disatukan. Mengapa? Baik secara  substansial  maupun  faktual,  agama  dan  politik  menyimpan kontradiksi  nilai  yang  tidak  mungkin  dicairkan  dan  dikonvergensikan. Gambarannya sangat sederhana: seperti yang kita pahami dan  kita yakini selama ini, di dalam kehidupan keagamaan, mengaku diri lemah, dosa, dan salah, adalah kekuatan; tetapi, dalam kehidupan politik, mengaku diri dosa, salah,  dan  lemah  adalah  kelemahan.  Karena  itu,  jika  dipaksakan, konvergensi agama dan politik hanya akan melahirkan kemunafikan.
Keempat, terkait dengan point ketiga, sebagai komunitas beragama, kita harus berhati-hati terhadap janji-janji politisi; karena, bagi para politisi, tak jarang agama hanyalah sebagai kedok dan alat untuk meraih kekuasaan.
Kelima,  konflik  antar-warga  masyarakat  bisa  dengan  mudah bermetamorfose  menjadi  konflik  sektarian  yang  maha  dahsyat  ketika bersentuhan  dengan  etnis;  apalagi  jika  dikombinasikan  dengan  identitas agama.  Oleh  sebab  itu,  berkembangnya  politik  identitas  dan/atau  politik aliran juga harus dikendalikan, dan kalau bisa harus dijauhkan.
Keenam, ketika terjadi ketimpangan sosial yang melampaui ambang batas toleransi — entah karena perebutan akses ekonomi atau sumber daya alam tertentu, konflik antar-kelompok warga mansyarakat, bahkan antar-
Andil Agama dan Politik Kekuasaan dalam Konflik-konflik Sosial dan Kerusuhan-kerusuhan Massal di Indonesia
individu sekalipun, bisa memicu dan menyebabkan terjadinya konflik dan kerusuhan massal yang bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, kohesi sosial dan  sikap  saling  pengertian  harus  terus  diupayakan  dan  terus dikembangkan.
Ketujuh,  terkait  dengan  masalah  perpindahan  keyakinan  akibat sistem  sosial  [dan]  politik  kita  yang  diskriminatif,  kita  juga  harus  sensitif dalam menyikapi dan memberitakannya. Eksposisi kasus-kasus perpindahan  agama  ke  ranah  publik  sangat  besar  pengaruhnya  terhadap internalisasi nilai-nilai konfliktif dalam kehidupan bersama antar-pemeluk agama; sebab, kasus-kasus perpindahan agama — sekalipun diterima sebagai hak  setiap  orang — tetap  [saja]  melukai  perasaan;  bukan  hanya  bagi  para tokohnya, tetapi juga bagi para pemeluk lainnya.

## Referensi
Arief Budiman: Agama, Demokrasi, dan Keadilan, dalam Imam Aziz, dkk.: Agama, Demokrasi, dan Keadilan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
Bachtiar Effendy, 2009, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Penerbit Paramadina, Cetakan Kedua, hlm. 373-374.
Blackburn, Simon , 2008, The Oxford Dictionary of Filosophy, Oxford University Press. Edisi Indonesia buku ini diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2013, dengan judul Kamus Filsafat.
Bourdieu, Pierre, 1977, Outline of A Theory of Practice, Cambridge University Press — 14 th printing 1999.
Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2003.
J.Mardimin, Kerusuhan Massal di Indonesia(1996-1997), makalah dipresentasikan dalam  seminar  pra-penelitian  tentang  Islam,  Politik,  dan  Kekerasan  di Yayasan Percik, 1997;
---------------, Perlawanan Politik Santri:Kajian Tentang Pudarnya Kewibawaan dan Pengaruh Kiai, serta Dampaknya bagi Perkembangan Partai-partai Politik Islam di Pekalongan, Satya Wacana University Press, 2016. Buku ini diterbitkan ulang oleh Lembaga Kajian Islam dan Kemasyarakatan ( LKiS), Jogjakarta, 2018.).
Lili Romli, 2006, Islam Yes, Partai Islam Yes, sejarah perkembangan partai-partai Islam di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar Jogjakarta bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Mohtar Mas’oed, dkk. (ed.), Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada (P3PK-UGM), 2000.
Romo YB Mangunwijaya: Kosmologi Baru, Agama dan Demokratisasi Bangsa, dalam Imam Aziz, dkk. (peny.): Agama, Demokrasi & Keadilan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
Rinchi Andika Marry, Konflik Etnis antara Etnis Dayak dan Madura di Sampit dan Penyelesaiannya 2001-2006, skripsi di Program Studi Ilmu Sejarah UI, 2014.
Th. Sumartana: Etnis Cina dalam Wacana Politik Orde Baru, dalam J. Mardimin (peny.): Etnis Cina dalam Wacana Politik Indonesia, Penerbit Yayasan
ATMA Surakarta, 1999.
Tibi Bassam: Islamism and Islam, Yale University Press, 2012. Lihat edisi Indonesia: Islam dan Islamisme, Penerbit Mizan Media Utama, Bandung, 2016).