## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT JAM KERJA DAN PENGUPAHAN BURUH DI KABUPATEN MERAUKE

## IMPLEMENTATION OF LAW NO. 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT RELATED TO WORKING HOURS AND WASTE WORKING IN MERAUKE DISTRICT
Andi Irawan Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: andi@unmus.ac.id

## Yuldiana Zesa Asiz
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: sheisya@musamus.ac.id
Naskah diterima: 03 September 2018 direvisi: 02 September 2018 disetujui 15 November 2018

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  penerapan  implementasi  Peraturan Perundang-Undangan  ketenagakerjaan  No  13  tahun  2003  terkait  tentang  jam  kerja  dan pengupahan bagi buruh atau ketenagakerjaan di Kabupaten Merauke dan Untuk mengetahui Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait Pengupahan dan Jam Kerja buruh Di Kabupaten Merauke.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kabupaten  merauke  dengan  mengunakan  teknik wawancara  dan  quesioner  di  lapangan  seluruh  data  baik  data  primer  maupun  sekunder, dianalisis  dengan  teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa implementasi  Undang  -  Undang  ketenaga  kerjaan  di  kabupaten  merauke  belum  sepenuhnya terlaksana  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Karena  Perusahaan/pemilik  usaha terkait  tidak  menerapkan  sistem  kerja  berdasarkan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan Tidak  adanya  kesadaran  terhadap  sektor  usaha/pengusaha  yang  mempekerjakan  buruh  dan harus  memberikan  hak-haknya  buruh  sesuai  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Kata kunci: Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan; Jam Kerja; Pengupahan.

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  extent  to  which  the  implementation  of  Legislation  on Labor  Number  13  of  2003  related  to  labor  working  hours  and  payment  or  employment  in Merauke Regency and to find out the constraints faced in the implementation of Act number 13 year 2003 on Labor related to labor working hours and payment in Merauke Regency. This research was conducted in Merauke Regency using interview and questionnaire technique on the  field  for  the  whole  the  data  both  primary  and  secondary  data,  then  were  analyzed  by qualitative research. The results of this research indicate that the implementation of the law on  labor  in  Merauke  regency  is  not  totally  implemented  in  accordance  with  legislation.
Because the concerned company or business owner do not apply the working system based on the labor laws and the absence of awareness to the business sector or the businessmen who hire the labors and must give their rights as mandated by the legislation.
Keywords: Implementation of Labor Laws, Working Hour; Payment.
Copyright©2018 jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan ini memerlukan suatu pegangan untuk dapat  menghidupinya.  Untuk  menghadapi  kehidupannya  tersebut  diperlukan  adanya  suatu kerja. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja diperlukan adanya hubungan kerjasama antara pengusaha dan buruh.
Pada dasarnya hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Hubungan kerja yaitu  hubungan  antara  pekerja  dengan  pengusaha.  Perjanjian  kerja  merupakan  sebuah pernyataan  yang  sangat  penting,  yaitu  diantaranya  berisi  tentang  setujunya  seseorang  yang bergabung  dalam  perusahaan  sebagai  pekerja.  Sedangkan  bagi  buruh,  perjanjian  lebih berfungsi sebagai pemberi rasa aman. Alasannya, tertulis semua pernyataan berupa hak-hak sebagai buruh akan lebih terjamin. Oleh karena itu perjanjian itu sangatlah penting bagi para buruh.
Di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  (Selanjutnya  akan  mengunakan  UUD  1945) menjelaskan  beberapa  pasal  yang  menjadi  dasar  hukum  atau  pondasi  Negara  Republik Indonesia  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa:  “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, didalam Pasal 27 ayat (2) menjelaskan juga bahwa: “Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28 D menjelaskan hak-hak untuk semua orang tanpa terkecuali dan diperlakukan sama dihadapan hukum, yang didalamnya menyebutkan bahwa:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
1. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan Perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
2. Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan 1
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Dan Amandemen I, II, III, dan IV. Jakarta 2014, pustaka sandro jaya hal. 66 - 67
Undang-Undang ini dipandang dari sudut kekuatan hukum adalah sumber hukum yang paling  tertinggi,  Sedangkan  peraturan  lainnya  kedudukannya  adalah  lebih  rendah  dari Undang-Undang dan pada umumnya adalah Peraturan pelaksana Undang-Undang. 2
Dari pengertian tersebut sudah menjelaskan secara terperinci bahwa setiap warga negara mempunyai  hak  yang  sama  yang  merupakan  hak  konstitusional  yang  di  berikan  oleh UUD  1945.  Di  dalam  pembukaan  UUD  pada  Alenia  ke  4  (empat)  membentuk  suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya akan  mengunakan  HAM),  pada  Pasal  38  Undang  Undang  HAM  yang  menyebutkan bahwa:
(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
(2) Setiap  orang  berhak  dengan  bebas  memilih  pekerjaan  yang  disukainya  dan  berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
(3) Setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita  yang  melakukan  pekerjaan  yang  sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
(4) Setiap  orang,  baik  pria  maupun  wanita,  dalam  melakukan  pekerjaan  yang  sepadan dengan  martabat  kemanusiaannya  berhak  atas  upah  yang  adil  sesuai  dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya 3 .
Pengaturan  ini  menjadi  landasan  bagi  terbentuknya  peraturan  perUndang-Undangan lainya, khususnya pengaturan tentang ketenagakerjaan.
Usaha  pemahaman  dan  penyadaran  HAM  dalam  rangka  pemenuhan,  perlindungan  dan penegak  HAM  adalah  suatu  pekerjaan  berat  yang  membutuhkan  proses  Panjang,  sehingga perlu ditetapkan program kongkret secara terencana dan berkesinambungan. Sementara disisi lain,  pemulihan  ekonomi  yang  lambat  mengakibatkan  pengangguran  meningkat.  Akibat lainnya, hak dan perlindungan buruh tidak terjamin dan kesehatan masyarakat menurun.
Sesuai dengan peranan dan kedudukan buruh, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk  meningkatkan  kualitas  buruh  dan  peran  serta  dalam  pembangunan  serta  peningkatan sesuai  harkat  dan  martabat  manusia.  Perlindungan  terhadap  buruh  dimaksudkan  untuk menjamin hak-hak dasar buruh dan menjamin kesamaan dan kesempatan serta perlakuan tanpa
2 Imam soepomo, Pengantar hukum perburuhan , PT. Ikrar mandiriabadi, jakarta, hal. 20
3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahtraan buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sangat dekat dengan perkembangan hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Di era modern seperti sekarang  ini  banyak  hal  yang  terjadi,  pada  kenyataannya  adalah  adanya  pembedaan  antara buruh laki-laki dan perempuan.
Didalam  Undang-Undang  No  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  diatur  BAB  III tentang kesempatan dan perlakuan yang sama, lebih tepatnya terdapat di dalam Pasal 5 dan 6 yang menyebutkan bahwa: Pasal 5 “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, Pasal 6 “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada,  Pemerintah  mewujudkan  kepeduliannya  terhadap peraturan-peraturan  ketenagakerjaan  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pasal 88 ayat (3) yang mengatur tentang upah minimum agar pengusaha dapat berpatokan pada upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Perlindungan  Upah  yang  sejalan dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  maka  peraturan tentang perlindungan upah secara nasional dirasakan sangat dibutuhkan oleh para buruh.
Ketenagakerjaan  merupakan  zona  yang  sangat  mendasar  dari  kehidupan  manusia  agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang ruang lingkup sosial maupun ekonomi baik untuk dirinya  sendiri maupun untuk diri orang lain, dan atau kedua duanya. Tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja, yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. 4
Dengan disebutkan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, Buruh merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya buruh, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masalah  ketenagakerjaan  adalah  bagian  intergral  dan masalah ekonomi, sehingga masalah pembangunan ketenagakerjaan juga merupakan masalah
4 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal.22
dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, perencanaan ekonomi harus mencakup juga perencanaan ketenagakerjaan. 5
Pengupahan dan jam kerja merupakan sisi yang paling rawan di dalam hubungan industrial maupun perusahaan. Di satu sisi upah adalah merupakan hak bagi buruh sebagai imbalan atas jasa atau tenaga yang diberikan, di lain pihak pengusaha melihat upah sebagai biaya. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja atas jumlah penghasilan yang diperolehnya.
Perlindungan  terhadap  buruh  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  buruh  dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan  kesejahteraan  buruh  dan  keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat 1 tentang Pengupahan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan. 6 Dalam  ketentuan yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang mengatur  tentang  upah  yaitu  diatur  lebih  di  dalam  BAB  X  Bagian  Kedua.  Sementara  itu pengertian upah menurut Pasal 1 angka 30 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:
“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peratuaran  perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah akan dilakukan”. 7
Dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang jam atau waktu kerja buruh, yang juga mempenggaruhi keadaan perburuhan yang tidak aman, pengaturan  ini  beraspek  immaterial  yang  adalah  waktu  kerja,  yang  mempengaruhi  serta mengancam  keamanan,  kesehatan  kerja  dan  kesejahtraan  buruh  dalam  menjalankan pekerjaannya. Yang dimaksud di sini adalah mengenai pengaturan lamanya jam kerja, waktu kerja  dan  waktu  istirahat  serta  tempat  kerja  yang  layak  dan  aman  bagi  harkat  dan  martabat manusia di perusahaan. 8
5 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan , Jakarta: Sinar Grafika. hal 4
6 Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
7 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Ibid , Pasal 1 angka 30
8 Widodo Suryandono , et al ., Hukum Perburuhan (Depok: BPFHUI,2007), hal. 60-62
Didalam  Undang-Undang  ketenagakerjaan  telah  diatur  lamanya  jam  kerja  buruh  yang diatur di dalam pasal 77 Undang-Undang No. 13 tentang Ketengakerjaan, yang menyebutkan bahwa: 9
1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. 7  (tujuh)  jam  1  (satu)  hari  dan  40  (empat  puluh)  jam  1  (satu)  minggu  untuk  6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
c. Ketentuan  waktu  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  berlaku  bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
d. d.  Ketentuan  mengenai  waktu  kerja  pada  sektor  usaha  atau  pekerjaan  tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.
Berdasarkan  hasil  observasi  atau  data awal,  peneliti  melihat  adanya  kekosongan  norma (penerapan  aturan  yang  tidak  efektif)  atau  pelangaran-pelangaran  yang  dilakukan  oleh perusahaan  terhadap  buruh  yang  tidak  sesuai  berdasarkan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan terkait Pasal 77 (terkait Jam Kerja) dan Pasal 88 (terkait Pengupahan). Adapun penerapan yang tidak sesuai ialah berkaitan dengan belum spadannya upah dan jam kerja yang di berikan oleh pengusaha atau perusahaan terhadap buruh.
Didalam  undang-undang  ketenagakerjaan  maupun  Peraturan  Pemerintah  No.  78  tahun 2015 juga mengatur terkait pengupahan bagi buruh. Didalam peraturan-peraturan Perundang- undangan  maupun  peraturan  pemerintah  yang  terkait  dengan  masalah  tersebut,  pemerintah wajib memberikan perlindungan dan untuk menjamin hak-hak dasar terhadap buruh terkait jam kerja  yang  di  lakukan  oleh  buruh  setiap  harinya,  perminggunya  maupun  perbulannya  dan memberikan  upah  yang  sesuai  dengan  kinerja  mereka  sesuai  upah  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.
Di merauke masih banyak perusahaan maupun pengusaha yang belum memberikan hak- hak dasar kepada buruh terkait jam kerja dan pengupahan sesuai amanat pemerintah yang sudah ditetapkan  dalam  bentuk  undang-undang  maupun  peraturan  pemerintah.  Kebanyakan perusahaan maupun pengusaha mengabaikan hal ini.
Dalam  ketenagakerjaan  yang  sehat  mestinya  harus  dapat  dicapai  keadilan  yang  dapat diterima oleh semua pihak baik dari sudut pandang yuridis maupun sudut pandang umum yaitu terlindunginya  hak  dan  kepentingan  kedua  belah  pihak  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat manusia.  Dalam  pelaksanaan  perlindungan  terhadap  buruh,  pemerintah  telah  menetapkan Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  untuk  mewujudkan
9 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Op Cit, Pasal 77
kesejahteraan  buruh  dan  keluarga.  Hal  ini  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  para  buruh  dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.
Untuk  melindungi  buruh,  yang  biasanya  adalah  pihak  lemah,  maka  pemerintah  ikut menentukan atau menetapkan system pengupahan yang berlaku. Di Indonesia telah ditetapkan jam kerja dan upah minimum secara bertahap menurut kemampuan ekonomi, regional maupun sektoral  yang  ditetapkan  berdasarkan  SK  Menteri  Tenaga  Kerja.  Upah  minimum  sedapat mungkin memenuhi kebutuhan hidup yang layak (KHL). 10
Ada beberapa teori yang mendifinisikan dan menyebutkan sistem upah. Yang dalam teori maupun praktiknya dikenal ada beberapa macam sistem pembayaran upah sebagai berikut:
1. Sistem Upah Jangka Waktu
2. Sistem Upah Potongan
3. Sitem Upah Pemufakatan
4. Sistem Skala Upah Berubah
5. Sistem Upah Indeks
6. Sistem Pembagian Keuntungan
Untuk  menentukan  besarnya  gaji  karyawan  atau  buruh,  perusahaan  perlu mempertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperolehnya, supaya besarnya  gaji/upah  buruh  seimbang  dengan  tingkat  pengalaman,  kecakapan,  pendidikan, Undang-Undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.
Kebijakan dalam hal ini dapat diartikan dengan pengupahan menurut pengusaha maupun perusahaan atau sistem yang berlaku dalam memberikan upah pada para buruh yang berada pada perusahaan atau yang sedang bekerja pada perusahaan tersebut. Dalam memberikan upah atau  pengupahannya  pengusah  berpatokan  pada  UMK  yang  berlaku  dalam  daerah  dimana perusahaan itu berada atau sesuai dengan peratuaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam  mengatur  pengusaha  atau  perusahaan  dalam  memberikan  upah  pada  buruhnya pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan  yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang pada pasal 88 ayat (3)  yang mengatur tentang upah minimum agar pengusaha dapat berpatokan pada upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Di  dalam  skripsi  ini  penulis  ingin  meneliti  tentang  lama  jam  kerja  buruh  perharinya maupun perminggunya dan juga ingin meneliti tentang pengupahan para buruh di kota merauke
10 Jaka Susila, Sistem Pengupah
an , Bahan Kuliah Fakultas Hukum UMS. hal 1-2
apakah  sudah  sesuai  atau  sudah  layak  dengan  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang Jam kerja dan pengupahan tersebut. maka penulis melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan  dalam  bentuk  Skripsi,  untuk  itu  maka  penulis  memilih  judul:  Impelementasi Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Mengenai Jam Kerja Dan Pengupahan Di Kabupaten Merauke.
Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenaga  Kerjaan  Mengenai  Jam  Kerja  Dan Pengupahan Di Kabupaten Merauke.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah  yaitu  bagaimana Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait Penggupahan dan  Jam  Kerja  buruh  di  Kabupaten  Merauke  dan  apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penerapan  Peraturan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  terkait Pengupahan dan Jam Kerja buruh Di Kabupaten Merauke

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  Empiris  ( field  research )  atau penelitian lapangan dengan focus kajian pendekatan yuridis Empiris yang meneliti hukum dari perspektif  ekternal.  Objek  dari  penelitian  ini  adalah  pemberian  upah  dan  jam  waktu  kerja kepada  buruh  yang  ada  dalam  masyarakat  dengan  peraturan  perundangan-undangan  yang berlaku, Ditujukan terhadap praktik pemberian upah dan jam waktu kerja dalam pelaksanaan kerja yang merupakan wujud kebijakan pengusaha yang ada dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  terkait Penggupahan  dan  Jam  Kerja  buruh  di  Kabupaten  Merauke  Jam  Kerja  Buruh  Di Kabupaten Merauke
Sebelum penulis menganalisis lebih jauh mengenai pelaksanaan jam kerja dan pengupahan buruh di kabupaten merauke, ada baiknya kita lihat kembali permasalahan yang dibahas dalam sekripsi ini, yaitu mengenai mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait Jam Kerja dan Pengupahan buruh di Kabupaten Merauke.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Waktu kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan atau malam hari. Mengenai waktu kerja diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sebelum waktu kerja di mulai, terlebih dahulu pekerja atau karyawan membuat perjanjian kerja  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Adapun  pengertian  dari  perjanjian  kerja  adalah perjanjian kerja menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
Perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah  suatu  perjanjian  antara  pekerja  atau  buruh  dan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Perjanjian kerja menurut KUHperdata seperti di atas terlihat bahwa ciri khas perjanjian adalah  di  bawah  perintah  pihak  lain,  di  bawah  perintah ini menunujukkan  bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan. Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara social ekonomi memberikan perintah kepada pekerja yang ekonominya mempunyai  kedudukan  yang  lebih  rendah  untuk  melakukan  pekerjaan  tertentu.  Adanya wewenang perintah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya.
Sedangkan  pengertian  perjanjian  kerja  menurut  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003 tentang ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih umum karena menunjuk pada habungan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  yang  memuat  syarat-syarat  kerja,  hak  dan kewajiban para pihak. 11 Pengertian perjanjian kerja berdasarkan undang-undang No. 13 tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan  ini  tidak  menyebutkan  bentuk  perjanjian  kerja  itu  lisan  atau tertulis,  demikian  juga  mengenai  jangka  waktunya  ditentukan  atau  tidak  sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.
Dalam penjelasan di atas sudah sangat jelas mengenai waktu kerja dan perjanjian kerja, dalam suatu hubungan kerja hendaknya adanya suatu perjanjian kerja dimana perjanjian kerja tersebut mengikat kedua belah pihak, apabila suatu saat terjadi perselisihan atau hal-hal yang tidak diharapkan setidaknya ada bukti perjanjian yang mereka buat.
Dalam  suatu  hubungan  kerja  diperlukan  adanya  suatu  kepercayaan  satu  sama  lain  jika suatu kepercayaan itu disepelekan maka pihak yang satu merasa di kecewakan karena suatu kepercayaan yang dijunjung menjadi disepelekan dan di sini yang merasa di kecewakan adalah para pekerja karena pada awal untuk memulai pekerjaan sudah ada kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu hubungan kerja.
Dari hasil wawancara di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi yang di jelaskan oleh Bapak Yetno, beliau menjelaskan bahwa untuk keadaan di Merauke sendiri terkait jam kerja buruh
11 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Op. Cit
belumlah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena masih banyak yang belum sesuai dan mengikuti peraturan perUndang-Undangan terutama untuk toko-toko di Kabupaten Merauke  dan  sekitarnya.  Apalagi  yang  kita  ketahui  bahwa  kebanyakan  dari  perjanjian  kerja awal  yang  di  buat  dan  disepakati  oleh  calon  pekerja  dan  pengusaha/pimpinan  tidak mengunakan perjanjian tertulis melainkan perjanjian lisan.
Di  dalam  perjanjian  kerja  yang  tidak  tertulis  di  Kabupaten  Merauke,  pekerja  berada  di pihak yang lemah, sedangkan pengusaha memiliki wewenang untuk memerintah. Akibatnya, seluruh  kegiatan  yang  berada  di  lingkungan  perusahaan  atau  toko,  pengusahalah  yang menentukan.  Terutama  mengenai  jam  kerja  karyawan,  Oleh  Karena  itu,  dengan  adanya peraturan perundang-undangan dapat membantu menuntaskan masalah yang ada saat ini.
Dengan  adanya  perjanjian  kerja  yang  tidak  tertulis  pekerja  atau  karyawan  benar-benar merasa di rugikan yang seharusnya 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, bahkan  di  Kabupaten  Merauke  untuk  jam  kerja  melebihi  batas  waktu  yang  ditetapkan  oleh peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Dengan demikian, pelaksanaan jam kerja buruh atau  karyawan  di  Kabupaten  Merauke  belum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan/atau  jasa yang telah atau akan dilakukan.
Mengenai sistem Pengupahan di Kabupaten Merauke. bahwa pengertian dari upah adalah hak buruh sebagai suatu imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Mengenai tentang pengupahan di atur dalam Pasal 88 s/d 97 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Didalam Pasal 88 menjelaskan bahwa setiap buruh berhak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi  penghidupan  yang  layak.  Akan  tetapi  di  Kabupaten  Merauke  pengusaha/pemilik usaha banyak yang belum melaksanakan semua perintah yang ada di dalam isi pasal tersebut, terutama bagi sektor usaha sedang yaitu pertokoan/toko. Banyak dari golongan Sektor tersebut yang melanggar dan tidak menjalankan perintah dari isi pasal 88. Dan ini sangat merugikan bagi para buruh, di susi buruh tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh buruh juga harus menerima  jam  kerjanya  yang  secara  berlebihan  atau  melebihi  dari  waktu  yang  sudah  di
tentukan  di  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  yaitu  di  dalam  pasal  77.  Tidak  bisa  kita pungkiri bawasanya memang mereka sdah melakukan perjanjian di awal kontrak kerja sebelum melakukan  pekerjaan  tersebut  dan  buruh  harus  tunduk  dan  menjalankan  sesuai  perjanjian tersebut. Namun dalam hal ini buruh tidak bisa berbuat apa-apa, disisi lain buruh harus bekerja mencari nafkah untuk kehidupannya yang layak dan tercukupi. Di sisi lain pengusaha/pemilik usaha sudah melanggar larangan-larangan  yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan terutama di dalam Pasal 54 ayat 2 yaitu yang berbunyi “ Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja  bersama,  dan  peraturan  perundang  undangan  yang berlaku.
Tujuan buruh melakukan pekerjaan adalah untuk mendapat penghasilan yang cukup untuk membiayai  kehidupannya  bersama  keluarganya,  yaitu  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Selama  ia  melakukan  memang  ia  berhak  atas  pengupahan  yang  menjamin kehidupannya bersama keluarganya. Sebaliknya bila buruh tidak melakukan pekerjaan, pada dasarnya ia juga tidak mendapat penghasilan.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  tahun  1981  tentang perlindungan  upah,  ditegaskan  bahwa  upah  adalah  suatu  penerimaan  sebagai  imbalan  dari pengusaha  kepada  buruh  untuk  suatu  pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang di tetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan  perundang  undangan,  dan  dibayarkan  atas  dasar  suatu  perjanjian  kerja  antara pengusaha dengan buruh, termasuk baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.
Memberi  batasan  mengenai  upah  atau  gaji  buruh  adalah  suatu  bentuk  pemberian kompensasi  yang  bersifat  “ financial ”  dan  merupakan  yang  utama  dari  bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi buruh. Upah atau gaji tersebut bagi setiap buruh atau karyawan yang menerimanya  merupakan  faktor  atau  berfungsi  sebagai  jaminan  kelangsungan  bagi kehidupannya.  Sedangkan  bagi  perusahaan,  upah  atau  gaji  yang  teratur  dan  layak  diberikan kepada buruh, berfungsi pula sebagai jaminan kelangsungan produksi bagi perusahaan. Adanya produksi karena adanya sumber daya manusia (buruh atau karyawan) yang berhasil menangani proses  produksi  tersebut.  Disinilah  letak  pentingnya  bagaimana  menentukan  besarnya  upah ataupun gaji sedemikian rupa sehingga karyawan merasa puas dan perusahaan pun tidak rugi atau dirugikan.
Di lihat dari sudut nilainya, upah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: upah berupa uang dan upah berupa barang. Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 ditegaskan bahwa pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang dan sebagian dari
upah dapat diberikan dalam bentuk lain. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia terbaru  yaitu  Nomor  78  tahun  2015  tentang  pengupahan,  di  tegaskan  juga  mengenai Pengupahan yang diatur mulai dari pasal 3 s/d 10. Peraturan Pemerintah juga telah mengatur penetapan upah bagi buruh yang di atur di dalam pasal 12 s/d 16.
Menurut cara menetapakan upah, dapat dibedakan sistem upah sebagai berikut: 12

## 1) Sistem upah jangka waktu
Menurut  sistem  pengupahan  ini,  upah  ditetapkan  menurut  jangka  waktu  buruh melakukan pekerjaan, untuk tiap jam diberi upah jam jaman, untuk bekerja sehari diberi upah harian, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan, untuk sebulan bekerja diberi upah  bulanan.  Dalam  sistem  ini  buruh  menerima  upah  yang  tetap,  dengan  demikian diharapkan  buruh akan  bekerja  dengan  baik.  Sistem  upah  ini  sama  dengan  sistem  upah yang sedang berlangsung di Kabupaten merauke, dengan sistem upah kerja yang di terima oleh buruh dengan membayarnya secara perbulan sekali yaitu saat masuk awal bulan.
2) Sistem upah potongan
Sistem  upah  potongan  ini  seringkali  dipergunakan  untuk  mengganti  sistem  upah jangka waktu, di mana atau bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Upah hanya dapat ditetapkan  jika  hasil  pekerjaan  dapat  diukur  menurut  ukuran  tertentu,  misalnya  jumlah banyaknya, jumlah beratnya, jumlah luasnya, dari apa yang dikerjakan. Sistem ini tidak dapat dipergunakan di semua perusahaan. Sistem upah potongan ini juga diberlakukan di kabupaten  merauke,  untuk  di  Kabupaten  Merauke  sistem  potongannya  tdak  hanya pekerjaan  yang  tidak  memuaskan  saja  tetapi  masih  banyak  lagi,  hasil  wawancara  dari beberapa  responden  yang  penulis  tanyakan  mereka  menjelaskan  bahwa  banyak pengusaha/pemilik  usaha  yang  memotong  gajinya  seperti  buruh  yang  sedang  sakit  dan sudah  mengirim  surat  bukti  sakit  kepada  pengusaha/pemilik  usaha,  namun pengusaha/pemilik usaha tersebut tetap memotong gaji buruh yang sedang sakit tersebut.
Sebenarnya  perlakuan  tersebut  sudah  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang- undangan sebagaimana sudah di jelaskan pada Pasal 93 ayat 2 poin a yaitu: “ Pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan” namun di lapangan masih banyak yang memotong upahnya padahal menurut pasal 99 buruh yang sakit dan mengirim surat kepada  pengusaha/pemilik  usaha  tidak  boleh  memotong/dipotong  upahnya  dan  harus membayarnya  secara  penuh  seperti  buruh  tersebut  masuk  kerja.  Tidak  hanya  sakit  saja, perempuan  yang  sedang  datang  bulan  (haid)  yang  seharusnya  di  berikan  cuti  pada  hari
12 Suratman, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta: PT. Indeks, 2010, hal. 76
pertama  dan  hari  kedua  mereka,  namun  mereka  tidak  diberikan  cuti  oleh  pemilik usaha/pengusaha,  bahkan  perempuan  yang  bersangkutan  tersebut  sudah  mengirimkan surat  untuk  perusahaan/pemilik  usaha  bahwa  mereka  sedang  mengalami  datang  bulan. Namun hasilnya sama saja dengan buruh yang sakit, dimana upah mereka tetap di potong dan di anggap buruh tidak masuk.
Untuk  menampung  keburukan  sistem  upah  ini,  adakalanya  sistem  upah  potongan digabungkan  dengan  sistem  upah  jangka  waktu  menjadi  upah  potongan  dengan  upah minimum.

## 3) Sistem upah permufakatan
Sistem  pengupahan  ini  pada  dasarnya  upah  potongan,  yaitu  upah  untuk  hasil pekerjaan tertentu, misalnya pembuatan jalan. Sistem pengupahan ini sangat  mirip dengan pemborongan.
Untuk di kabupaten merauke sistem pengupahaan seperti ini sangat jarang dilakukan karena kebanyakan dari pengelola memberikan upah seperti mereka bekerja mengunakan sistem Upah jangka waktu dan Sistem potongan karena pengelola tidak mau rugi.
4) Sistem skala upah berubah
Pada sistem skala upah berubah terdapat pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil  perusahaan.  Cara  pengupahan  ini  dapat  dijalankan  oleh  perusahaan  yang  harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung dari harga pasaran di luar negeri.  Cara  ini  menyulitkan  apabila  harga  barang  turun  sehingga  mengakibatkan penurunan upah.
Di kabupaten Merauke jarang mengunakan sistem ini, hanya beberapa pengusaha saja yang  mengunakan  sistem  ini.  Karena  sistem  ini  bisa  merugikan  perusahaan  terkait. Contohnya  di  kabupaten  Merauke  usaha  ini  di  lakukan  oleh  pengusaha  tripang  dan gelembung  ikan.  pengusaha  mengambil  barang  di  indonesia  dengan  harga  33.000,00 namun harga sampai di luar negeri kalau di rupiahkan tidak mencapai harga yang di ambil di indonesia. Pengusaha tidak hanya rugi di harga barang tetapi pengusaha juga rugi di pengiriman barang tersebut. Maka dari itu sistem ini sangat jarang di lakukan di Kabupaten Merauke. 13
13 Wawancara dengan pegawai dinas tenaga kerja dan transmigrasi, Bapak Yetno pada hari rabu tanggal 04 April 2018

## 5) Upah yang naik turun
Menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan (upah indeks). Naik turunnya upah tidak mempengaruhi nilai real dari upah.

## 6) Sistem pembagian keuntungan
Upah  diterima  buruh  pada  waktu-waktu  tertentu,  pada  penutupan  tahun  buku,  bila ternyata majikan mendapat keuntungan yang cukup besar maka kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.
Mengenai upah ini, ada bebrapa teori pengupahan, yaitu 14 :
a) Teori upah hukum alam.
Menurut teori ini upah ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu, agar dapat terus dipergunakan dalam proses produksi.
b) Teori upah hukum besi.
Dinamakan teori upah hukum besi teori ini menyebutkan dimana untuk buruh senantiasa batas keharusan hidup dan untuk majikan selalu apa yang melebihinya.
c) Teori persediaan upah atau teori dan upah.
Dalam  suatu  masyarakat  untuk  pembayaran  upah  sudah  tersedia  suatu  jumlah  tertentu. Dana  upah  ini  merupakan  sebagian  dari  biaya  produksi  dari  masyarakat  itu,  yang dimaksudkan untuk pembayaran upah. Dana upah itu adalah suatu uang muka dari pihak majikan. Jika  dana  upah tertentu  dibagi  jumlah  buruh  maka  terdapat  upah  rata-rata  bagi seorang  buruh.  Upah  rata-rata  hanya  akan  naik  apabila  persediaan  upah  naik.  Atau  bila jumlah buruh menurun. Teori ini berpendirian seolah-olah dana upah itu telah ada sebagai dana sebelum upah itu dibayarkan namun, sebenarnya jumlah upah itu adalah jumlah upah yang telah dibayarkan.
d) Teori  upah  etika  golongan  agama  yang  sangat  memperhatikan  nasib  buruh, menghendaki supaya soal upah itu ditinjau dari sudut etika, yaitu bahwa upah itu harus menjamin  penghidupan  yang  baik  bagi  buruh  dan  keluarganya.  Penetapan  upah  ini didasarkan pada jumlah anggota keluarga dari buruh.
e) Teori  upah  sosial,  teori  upah  sosial  ini  tidak  didasarkan  atas  produktivitas  suatu pekerjaan,  tetapi  semata-mata  didasarkan  atas  kebutuhan  buruh  Semua  buruh  harus menghasilkan sesuai denan kecakapan masing masing dan akan menerima upah sesuai dengan kebutuhannya.
14 Suratman, ibid , hal. 77
Cara  perhitungan  atau  pertimbanagan  dasar  penyusunan  upah  dan  gaji  antara  lain  sebagai berikut: 15
a. Upah menurut prestasi kerja.
Pengupahan dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang  telah  ditunjukkan  kepada  buruh  yang  bersangkutan.  Artinya  besarnya  upah  tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja buruh. Cara ini dapat diterapkan  apabila  dapat  diukur  secara  kuantitatif.  Cara  ini  dapat  mendorong  buruh  yang kurang  produktif  menjadi  lebih  produktif  dan  dapat  menguntungkan  bagi  buruh  yang  dapat bekerja  lebih  cepat  dan  kemampuan  tinggi.  Namun  tidak  menyenangkan  bagi  buruh  yang bekerja lambat atau buruh yang sudah lanjut usia. Cara ini disebut pula sistem upah menurut banyaknya produksi atau upah potongan.
b. Upah menurut lama kerja
Cara ini sering disebut sistem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya buruh  melaksanakan  atau  menyelesaikan  suatu  pekerjaan.  Cara  perhitungan  dapat menggunakan  perjam,  perhari,  perminggu,  ataupun  perbulan.  Umumnya  cara  ini  diterapkan apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.
c. Upah menurut senioritas
Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas buruh yang bersangkutan dalam  suatu  perusahaan.  Dasar  pemikirannya  adalah  buruh  senior  menunujukkan  kesetiaan yang tinggi terhadap perusahaan di mana ia bekerja. Semakin senior seorang buruh semakin tinggi  loyalitasnya  pada  perusahaan  dan  semakin  mantap  dan  tenang  dalam  perusahaan. Namun,  cara  pengupahan  ini  memiliki  kelemahan,  yaitu  belum  tentu  yang  senior  memiliki kemampuan yang tinggi dan menonjol. Hal ini dapat menimbulkan konflik bagi buruh  yang muda dan memiliki kemampuan yang energik.
d. Upah menurut kebutuhan.
Upah pada buruh didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari buruh. Upah  yang  diberikan  adalah  wajar  apabila  dapat  dipergunakan  untuk  memenuhi  kehidupan yang  layak  sehari-hari  (kebutuhan  pokok  minimum),  tidak  berlebihan,  namun  juga  tidak berkekurangan.  Hal  seperti  ini  masih  memungkinkan  buruh  untuk  dapat  bertahan  dalam perusahaan.
Dari  uraian-uraian  di  atas  tidak  dapat  dipungkiri  lagi  bahwa  seseorang  bekerja  adalah untuk  mendapatkan  upah,  oleh  karena  itu  upah  memegang  peranan  penting  bagi  kehidupan
15 Suratman, Ibid hal. 78
buruh/pekerjanya, dan di Kabupaten Merauke ini mengunakan sistem pengupahan yang telah dijalankan adalah sistem upah harian atau sistem upah jangka dan pekerja memperoleh upah sebesar Rp. 120. 000,00 perhari dan dibayarkan dalam 1 (satu) bulan sekali. 16
Kemudian jika pekerja atau buruh tidak berangkat kerja maka buruh tersebut sama sekali tidak dibayar. Upah hanya di hitung ketika buruh berangkat kerja, dan jika ada kelebihan waktu pun buruh sama sekali tidak mendapat upah kerja lembur atau tambahan upah sebagai ganti kerugian waktu yang harusnya pulang lebih awal, harus menyelesaikan tugas dari pengusaha. Yang harusnya mendapat upah lebih pada kenyataanya tidak, Dengan adanya kelebihan jam kerja  ini  buruh  benar-benar  merasa  dirugikan  oleh  pihak  pengusaha  dan  kebanyakan  dari pekerja yang tidak betah terhadap jam kerjannya yang terlalu lama, para buruh banyak yang memilih keluar dari pekerjaanya.
Kemudian  dalam  hal  kesejahteraan  bagi  buruh  dalam  hubungan  kerja  atau  di  luar hubungan kerja wajib diberikan dan diperhatikan oleh pengusaha dalam rangka memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bekerja bagi buruh. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi buruh. Namun perlu juga diperhatikan oleh pengusaha bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berlaku bagi buruh saja, melainkan berlaku juga bagi keluarga  buruh  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  arti luas,  yang harus  tetap  terpelihara  termasuk  pada  saat  buruh  kehilangan  sebagian  atau  seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko sosial seperti kecelakaan kerja,  sakit, meninggal dunia dan hari tua.
Dari penjelasan di atas terkait jam kerja dan pengupahan buruh di kabupaten merauke dan teori-teori mengenai pengupahan sudah sangat jelas dan detail bahwa di kabupaten merauke sendiri bila berbicara tentang jam kerja dan pengupahan bagi buruh belum lah sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi dimana dari hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  pihak  terkait  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
a) Untuk  di  kabupaten  merauke  masih  banyak  yang  belum  melaksanakan  dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait jam kerja dan pengupahan.
b) Sektor usaha yang banyak melakukan penyelewengan ialah sektor usaha toko, dimana pemilik  usaha  memberikan  pekerja  dengan  upah  di  bawah  umr  merauke  dan memberikan jam kerja lebih dari 40 jam dalam seminggu.
16 Wawancara dengan pegawai dinas tenaga kerja dan transmigrasi, Bapak Yetno pada hari rabu tanggal 04 April 2018
c) Pengupahan  umr  yang  tidak  diberikan  secara  langsung  kepada  buruh  pada  bulan pertama kerja, dimana mereka akan menerima pegupahan secara bertahap hingga bulan ke 3 (dalam masa percobaan 3 bulan).
d) buruh yang bekerja lebih dari 40 jam dalam 1 minggu tidak menerima upah lembur.
e) Pada hari libur nasional atau hari minggu buruh tetap bekerja separuh waktu dan tidak mendapatkan upah ganti.
Dalam  hal  ini  peneliti  mengunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  memberikan quesioner kepada responden dengan hasil di bawah ini.
Tabel 4.1 Daftar Hasil Responden No Pernyataan Frekuensi jawaban Iya Tidak 1 Sebelum saya masuk kerja, saya melakukan perjanjian kerja dengan pihak perusahaan/pemilik usaha secara lisan maupun tulisan (kontrak kerja) 26 2 2 Sesudah saya melakukan kontrak kerja secara tulisan, saya memegang 1 (satu) foto kopian dari kontrak kerja yang kita sepakati 4 24 3 Saat awal saya masuk kerja, saya bekerja secara percobaan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 22 6 4 Jam kerja saya dalam 1 (satu) hari sebanyak 7-8 jam 27 1 5 Jam kerja saya dalam 1 (satu) minggu sebanyak 40 jam 13 15 6 Saya bekerja secara shift (pagi-siang, sore-malam) 18 10 7 Saya bekerja secara full time dalam 1 hari ( pagi-sore) 11 17 8 Apabila saya kerja lebih dari 40 jam dalam 1 (satu) Minggu saya mendapatkan bonus/di bayar sebagai upah lembur 7 21 9 Pada setiap tanggal merah (hari minggu dan hari libur nasional) saya tidak bekerja 10 18 10 Pada setiap tanggal merah (hari minggu dan hari libur Nasional) saya bekerja separuh waktu 14 14 11 Pemilik perusahaan/pemilik usaha memberikan saya cuti tahunan selama saya bekerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus 7 21 12 Saya mendapatkan upah pokok perbulan sesuai 15 13
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab pernyataan no 1  dengan  jawaban  tidak  sebanyak  2  responden,  untuk  jawaban  iya  sebanyak  26  responden. Pernyataan no 2 dengan jawaban tidak sebanyak 24 responden, untuk jawaban iya sebanyak 4 responden. Pernyataan no 3 dengan jawaban tidak sebanyak 6 responden, untuk jawaban iya sebanyak 22 responden. Pernyataan no 4 dengan jawaban tidak sebanyak 1 responden, untuk jawaban  iya  sebanyak  27  responden.  Pernyataan  no  5  dengan  jawaban  tidak  sebanyak  15 responden, untuk jawaban iya sebanyak 13. Pernyataan no 6 dengan jawaban tidak sebanyak 10  responden,  untuk  jawaban iya  sebanyak  18  responden.  Pernyataan  no  7  dengan  jawaban tidak sebanyak 17 responden, untuk jawaban iya sebanyak 11 responden.
Pernyataan  no  8  dengan  jawaban  tidak  sebanyak  20  responden,  untuk  jawaban  iya sebanyak 8 responden. Pernyataan no 9 dengan jawaban tidak sebanyak 18 responden, untuk jawaban  iya  sebanyak  10  responden.  Pernyataan  no  10  dengan  jawaban  tidak  sebanyak  14 responden, untuk jawaban iya sebanyak 14 responden. Pernyataan no 11 dengan jawaban tidak sebanyak 21 responden, untuk jawaban iya sebanyak 7 responden. Pernyataan no 12 dengan jawaban tidak sebanyak 13 responden, untuk jawaban iya sebanyak 15 responden. Pernyataan no 13 dengan jawaban tidak sebanyak 23 responden, untuk jawaban iya sebanyak 5 responden. Pernyataan no 14 dengan jawaban tidak sebanyak 28 responden, untuk jawaban iya sebanyak 0 responden. Pernyataan no 15 dengan jawaban tidak sebanyak 0 responden, untuk jawaban iya sebanyak 28 responden.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil dilakukanya wawancara dan quesioner  menunjukan  banyak  pemilik  usaha  atau  pengusaha  yang  belum  menerapkan peraturan perundang undangan terkait jam kerja dan pengupahan buruh di Kabupaten Merauke.
Dalam pengupahan sebenarnya pemilik usaha/perusahaan bisa memberikan upah dibawah umr dengan kemampuannya atau pendapatannya mereka untuk membayar upah kepada buruh tersebut.  Akan  tetapi  untuk  memberikan  upah  di  bawah  Umr  yang  sudah  di  tetapkan  oleh pemerintah,  pemilik  usaha/perusahaan  harus  meminta  ijin  kepada  gubernur  agar  dibuatkan surat  penangguhan  bahwa  meraka  tidak  bisa  memberikan  upah  sesuai  yang  ditetapkan  oleh pemerintah, sesuai yang di jelaskan di dalam Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu: “Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Namun di Kabupaten Merauke sendiri banyak yang  tidak  mempunyai  surat  penangguhan  dari  Gubernur  mengenai  ketidakmampuan memberikan upah sesuai peraturan perundang-undangan.
Dari  hasil  diskusi  peneliti  dengan  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  pihak mereka  menjelaskan  bahwa  sebenarnya  di  Kabupaten  Merauke  apabila  dikatakan  sudah menerapkan  atau  mengimplementasikan  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, jawabannya belumlah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.  Dikarenakan  hanya  sebagian  saja  yang  melaksanakan  dan  menjalankan  peraturan tersebut.  Dan  apabila  dari  dinas  tenaga  kerja  dan  transmigrasi  ingin  menerapkan  dan memberikan  sanksi  terhadap  sektor  sektor  usaha  yang  melanggar  dan  tidak  menerapkan peraturan tersebut, maka banyak usaha-usaha mereka yang bisa ditutup secara paksa dan akan
banyak yang ditutup karena tidak memenuhi syarat yang di buat dan di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 17
Namun  dari  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  memberikan  kelongaran- kelongaran  terhadap  sektor  usaha  yang  belum  menjalankan  atau  menerapkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mengingat dan menimbang apabila banyak sektor usaha yang mereka tutup karena belum layak dan memenuhi syarat dari ketentuan peraturan- peraturan  yang  sudah  di  buat  oleh  pemerintah,  maka  akan  berdampak  kepada  banyaknnya tingkat  pengangguran  di  kabupaten  merauke.  Oleh  karena  itu  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  maupun  pemerintah  menyarankan  para  pemilik  usaha/perusahaan  untuk mengurus surat ijin penangguhan agar mereka tidak dianggap melanggar peraturan perundang undangan terkait jam kerja buruh dan pengupahan.

## B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait Pengupahan dan Jam Kerja buruh Di Kabupaten Merauke
Untuk segala kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak baik dari pengusaha, buruh atau pekerja, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ialah:
1. Perusahaan  terkait  tidak  menerapkan  sistem  kerja  berdasarkan  Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Tidak adanya kesadaran terhadap sektor usaha/pengusaha  yang mempekerjakan  buruh  dan  harus  memberikan  hak-haknya  buruh  sesuai  yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Banyak buruh  yang tidak tau adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  yang  mengatur  dan  melindungi  buruh  maupun  pemilik usaha/pengusaha;
3. Ketidak  pahaman  buruh  dalam  membuat  perjanjian  kerja  yang  dilakukan  buruh  dan pengusaha/pemilik usaha.
4. Ketidak  tegasan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  tidak  memberikan  sanksi terhadap sektor usaha yang melangar;
5. Sistim  pengawasan  ketenagakerjaan  sudah  di  limpahkan  ke  Daerah  Provinsi berdasarkan Undang-Undang pemerintahan daerah;
6. Kurangnya SDM masyarakat Merauke yang sebagai buruh/tenagakerja dalam melihat permasalahan tersebut; dan
7. Kurangnya kritikan masayarakat mengenai implementasi undang-undang ketenagakerjaan  yang  di  akibatkan  karena  kekawatiran  masyarakat  akan  kehilangan lapangan kerja.
8. Tidak adanya kelompok pengurus yunit kerja dari bidang industri, perekonomian dan perkebunan.
17 Wawancara dengan pegawai dinas tenaga kerja dan transmigrasi, Bapak Yetno pada hari rabu tanggal 04 April 2018

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut  untuk  di  Kabupaten  Merauke  belum  sepenuhnya  melaksanakan  peran  atau mengimplementasikan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  terlaksana  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  di tetepkan. Karena masih banyak Perusahaan/pemilik usaha terkait tidak menerapkan sistem jam kerja  dan  pengupahan  berdasarkan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  Tidak  adanya kesadaran  terhadap  sektor  usaha/pengusaha  yang  mempekerjakan  buruh  dan  harus memberikan hak-haknya buruh sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan  untuk  kendala-kendala  dalam  pengimplementasian  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjan adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan  terkait  tidak  menerapkan  sistem  kerja  berdasarkan  Undang-Undang Ketenagakerjaan
b. Kurangnya  sosialisasi  terhadap  masyarakat  terutama  bagi  buruh/pekerja  mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan
c. Kurangnya  pengawasan  terhadap  ketenagakerja  maupun  pengusaha  untuk menegakkan pelaksanaa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
d. Kurang  tegasnya  memberikan  sanksi  kepada  perusahaan/pemilik  usaha  yang melakukan pelangaran-pelangaran.
e. Tidak di bentuknya yunit kerja
UCAPAN TERIMA KASIH ( Acknowledgments )
Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah  membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul khakim, 2014, dasar-dasar hukum ketenagakerjaan indonesia , cetakan ke-4 edisi revisi, pt citra aditya bakti, Jakarta.
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan , Jakarta: Sinar Grafika.
Aris Ananta, 1990, Liberalisasi ekspordan impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal , Pusat Penelitian Lembaga Demografi, FE UI.
Asri Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , (Jakarta: Sinar Grafika) Cet ke-2.
Djumadi, 2006, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
Hartono Judiantoro, 1992, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan , Rajawali Pers, Jakarta
Imam Soepomo, 1989, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta
I Wayan Nedeng, 2003, Lokakarya Dua Hari: Outsourcing dan PKWT , Lembangtek, Jakarta Lalu  Husni, Penghantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Jakarta.  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2012.
Lalu  Husni,  2000, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, Edisi Revisi
Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , Rajawali Pers. Edisi Revisi, Cetakan 5
Lalu  Husni,  2003, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada, Edisi Revisi cetakan 6
Rukiyah  L  dan  Darda  Syahrizal,  2013, Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  Aplikasinya , Dunia Cerdas, Jakarta
Suratman, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Indeks.
Zaenal Asikin, 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , Bandung: PT. Raja Grafindo Persada) Zainal  Asikin,  2004,  et  al. Dasar-dasar  Hukum  Perburuhan ,  jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.