## Efektivitas Kebijakan Pengamanan Harga Gabah Petani
Pada Pelaksanaan DPM- LUEP di Kabupaten Lombok Barat

## Effectivity of Price Security Policy of Farmers’ Rice through DPM-LUEP in West Lombok District
I Ng. Mandra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Suparmin Dan Taslim Sjah Fakultas Pertanian Universitas Mataram

## Abstrak
Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani.  Pembangunan  pertanian  yang  mendapat  prioritas  utama  adalah  sub  sektor tanaman pangan yang salah satunya adalah padi. Padi merupakan bahan makanan pokok  sekitar  95%  penduduk  Indonesia,  sehingga  merupakan  komoditas  strategis dalam kehidupan sosial ekonomi nasional. Kebijakan pengamanan harga merupakan salah  satu  komponen  kebijakan  perberasan  nasional  untuk  meningkatkan pendapatan  petani  dan  ketahanan  pangan  nasional.  Kabupaten  Lombok  Barat merupakan  salah  satu  kabupaten  sentra  produksi  padi  di  Nusa  Tenggara  Barat. Pada  musim  panen  raya,  panen  serempak  dan  gabah  melimpah  menyebabkan harga  jual  gabah  petani  menjadi  rendah.  Kabupaten  Lombok  Barat  juga  telah melaksanakan  program  Dana  Penguatan  Modal  Lembaga  Usaha  Ekonomi Pedesaan  (DPM-LUEP)  yang  bertujuan  untuk  menjaga  harga  jual  gabah  di  tingkat petani agar tetap aman, untuk meningkatkan pendapatan petani, dan menumbuhkan kelembagaan  usaha  ekonomi  di  pedesaan  serta  meningkatkan  ketahanan  pangan daerah di  desa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; (1) Efektivitas Kebijakan pengamanan  harga  gabah  di kabupaten  Lombok  Barat;  (2) Efektivitas  Sistem  Kerja Lembaga  Usaha  Ekonomi  Pedesaan  pada  pelaksanaan  program  Dana  Penguatan Modal di kabupaten Lombok Barat.Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat  pada  buulan  Desember  2007  terhadap  pelaksanaan  program  DPM-LUEP Tahun 2005-2007. Metode yang digunakan adalah Metode deskriptive dengan tehnik survei.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  Regresi  Logistik.Hasil  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  Kebijakan  pengamanan  harga  gabah  pada  tahun  2005-2007 kurang  efektif.  Efektivitas  kebijakan  pengamanan  harga  tahun  2005-2007  mencapai 72,92  %.  Efektivitas  kebijakan  pengamanan  harga  gabah  (KPHG)  dipengaruhi proses  pembelian  (PB).  Secara  parsial  efektivitas  kebijakan  akan  meningkat    bila dilakukan  pembelian  secara  langsung.  Proses  Pembelian  langsung  meningkatkan
harga  yang  diterima  petani.  Efektifitas  sistem  kerja  LUEP  di  Kabupaten  Lombok Barat adalah baik untuk tahun 2005, dan sangat baik untuk tahun 2006 dan 2007. Peranan  LUEP  relatif  kecil  dan  tidak  efektif  dalam  kebijakan  pengamanan  harga gabah karena berbagai kendala.
Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan, Harga Pasar Gabah, Pendapatan, Ketahanan Pangan.

## Abstract
Agricultural development is directed toward increasing farmer’s income and welfare. Agricultural development that is put as first priority is food crop sub sector and one of them  is  rice.  Rice  is  staple  food  of  nearly  95  %  of  Indonesian  so  as  a  strategic commodity  in national  socio  economic  life. Price Security Policy of Farmers’ Rice is one  of  national  rice  policy  to  increase  farmer’s  income  and  strengthen  food security.West Lombok District is one of rice production centre in the Province of West Nusa  Tenggara.    In  a  great  harvest  season,  rice  is  harvested  at  the  same  time therefore there is abundant of rice supply that directs the price is going low.  On the other  side,  farmer  requires  amount  of  fresh  cash  for  their  cost  of  living  and  for following  farm  business.    This  situation  forces  farmer  to  sell  their  harvested  rice  at low  price.    West  Lombok  District  also  conducts  a  Price  Security  Po licy  of  Farmers’ Rice through Capital Strengthen Fund for Rural Economic Business Institution (DPM- LUEP) that directs to secure rice price at farm gate, to increase farmer’s income, to grow  good  rural  business  institution,  and  to  strengthen  rural  food  security.  The objective of this study is to analyze; (1) The effectiveness of rice price security policy; (2) The effectiveness of LUEP’s working system in West Lombok District. This study has  been  conducted  in  West  Lombok  District  on  December  2007  to  evaluate  the implementation  of  DPM-LUEP  fiscal  year  2005 –  2007.    Method  employed  to  this study  is  descriptive  method  with  survey  technique.    Data  collected  were  analyzed under Logistic Regression. The result of this study reveals that the policy of rice price policy in 2005 – 2007 is less effective.  Effectivity of rice price policy in 2005 – 2007 reaches up to 72.92 %. Rice price in 2007 has the least variance coefficient therefore it  was  relatively  more  stable  than  those  of  in  2005  and  in  2006.    Effectivity  of  rice price  security  policy  or  kebijakan  pengamanan  harga  gabah  (KPHG)  by  purchasing process  (PB).  Partially,  effectivity  will  increase  if  direct  purchasing  is  conducted because the price at farmer level is increase as well.  Effectivity of LUEP’s working sy stem in West Lombok District is ‘good’ for 2005 and ‘very good’ for 2006 and 2007. The role of LUEP is relatively low and ineffective in the rice price security policy due to several obstacles.
Keywords : Policy effetivity, Rice’s marketing price, Income, Food Security

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Peran  ekonomi  beras  terhadap  ekonomi  nasional  akhir-akhir  ini  menurun, tetapi  peran  tersebut  masih  tetap  signifikan,  dan  merupakan  komoditas  strategis dalam  kehidupan  sosial  ekonomi  nasional,  karena  beras  menjadi  bahan  makanan pokok  sekitar  95  %  penduduk  di  Nusa  Tenggara  Barat.  Pada  tahun  2005  di  Nusa Tenggara Barat, luas panen padi 300.394 ha, produktivitas 45,54 ku/ha dan produksi mencapai 1.367.869 ton; pada tahun 2006 luas panen padi 341.418 ha, produktivitas 45,48  dan  produksi  mencapai  1.552.627  ton;  dan  pada  tahun  2007,  luas  panen mencapai  327.791  ha  dengan  produktivitas  45,83  ku/ha,  sehingga  produksi mencapai 1.502.270 ton (Dinas Pertanian, 2007).
Berdasarkan  posisi  strategisnya,  pemerintah  berkepentingan  untuk menjaga  stabilitas  pasokan  dan  harga  gabah/  beras,  karena  gejolak  yang  tajam dapat  berdampak  terhadap  usahatani  dan  kesejahteraan  petani.    Sesuai  pola produksi  tahunan  tanaman  padi  yang  mengikuti  musim,  pada  saat  panen  raya produksi  gabah  melimpah  dan  harga  jual  relatif  murah  cenderung  turun  sampai tingkat  yang  kurang  menguntungkan  petani.  Sebaliknya  pada  saat  di  luar  musim panen  volume  produksi  lebih  rendah  dari  volume  kebutuhan  sehingga  harga  gabah cenderung  meningkat  yang  dapat  memberatkan  konsumen  (Departemen  Pertanian, 2006).
Pada  tahun  2005  kebijakan  perberasan  diatur  dalam  Inpres  No.  2  tahun 2005, tahun 2006 kebijakan perberasan diatur dalam Inpres No. 13 tahun 2005, dan tahun  2007  kebijakan  perberasan  diatur  dalam  Inpres  No.  3  tahun  2007.  Kebijakan perberasan  antara  lain  mengatur  penerapan  Harga  Pembelian  Pemerintah  (HPP) dan persyaratan terhadap Harga Pembelian Gabah Kering Panen dan Gabah Kering Giling  (Departemen  Pertanian,  2007).  Selanjutnya  untuk  mendukung  kebijakan Pemerintah  ini  Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan    pada  tanggal  10 Januari  2004  telah  mengeluarkan  keputusan  nomor  9/  MPP/  Kep/  1/  2004  tentang ketentuan  impor  beras,  yang  antara  lain  mengatur  tentang  pelarangan  impor  beras dalam  masa  panen  1  (satu)  bulan  sebelum  panen  raya,  selama  panen  raya  dan  2 (dua)  bulan  setelah  panen  raya.  Penentuan  masa  panen  raya  ditetapkan  oleh menteri  pertanian  (Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan,  2004).  Dalam rangka  meningkatkan  pendapatan  petani,  peningkatan  ketahanan  pangan, pengembangan  ekonomi  pedesaan,  dan  stabilitas  ekonomi  nasional,  serta memperhatikan  perkembangan  perekonomian  nasional,  maka  pemerintah  berupaya untuk melakukan pengamanan harga gabah saat panen raya.
Program  Dana  Penguatan  Modal  Lembaga  Usaha  Ekonomi  Pedesaan (DPM-LUEP)  merupakan  salah  satu  program  kegiatan  pembangunan  pada Departemen  Pertanian.  Program  kegiatan  DPM-LUEP ini  pada  prinsipnya  bertujuan membantu  petani  memperoleh  harga  minimal  sesuai  HPP,  dengan  melakukan pembelian langsung gabah petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada masa panen raya atau pada saat harga turun dan berada dibawah HPP.
Departemen  Pertanian  telah  melaksanakan  kegiatan  DPM-LUEP  sejak tahun  2003.  Pada  tahun  2007,  Departemen  Pertanian  telah  mengalokasikan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  sebagai  dana  talangan  kepada LUEP  sebesar  Rp.231.540.000.000,  dan  kegiatan  DPM-LUEP  di  Provinsi  NTB dilaksanakan oleh Badan Urusan Ketahanan Pangan Daerah Nusa Tenggara Barat.
Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten yang mendapat alokasi  dana  talangan  yang  cukup  besar  karena  proses  pengelolaan  dana  tersebut cukup  tertib.  Selama  tiga  tahun  terakhir  alokasi  dana  di  Kabupaten  Lombok  Barat mencapai lebih dari 20 % dari total dana.
Sehubungan dengan adanya program tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah stabilitas harga gabah dan meningkatkan pendapatan petani di masa yang akan datang.

## Perumusan Masalah
Pada  musim  panen  raya,  panen  serempak  dan  gabah  melimpah menyebabkan  harga  jual  gabah  petani  menjadi  rendah.  Di  sisi  lain  pada  saat  yang sama  petani  membutuhkan  dana  tunai  dan  segera  untuk  keperluan  rumah  tangga atau  biaya  usahatani,  maka  petani  terpaksa  menjual  gabahnya  dengan  harga  yang ditetapkan oleh tengkulak/pengijon lokal (pengumpul). Pada beberapa wilayah mutu gabah  yang  dihasilkan  oleh  petani  kurang  baik  (belum  memenuhi  syarat  kualitas) karena  belum  optimalnya  kegiatan  pra-panen  dan  pasca-panen  (Departemen Pertanian, 2006).
Lembaga  Usaha  Ekonomi  Pedesaan  (LUEP)  bergerak  dalam  usaha perdagangan  gabah/beras,  dan  dengan  adanya  dana  talangan  yang  diterima diharapkan dapat melakukan pembelian serta menampung lebih banyak gabah hasil panen  petani  pada  saat  panen  raya,  sehingga  kelembagaan  usaha  ekonomi  di pedesaan  dapat  berkembang  dan  harga  jual  gabah  pada  gabungan  kelompok  tani mitra dapat mencapai harga minimal sama dengan HPP.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  yang  menjadi  inti  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  apakah  kebijakan  pengamanan  harga  gabah  yang  telah dilaksanakan efektif  dalam pengamanan Harga Gabah petani di Kabupaten Lombok Barat?  dan  bagaimana  efektifitas  sistem  kerja  Lembaga  Usaha  Ekonomi  Pedesaan (LUEP) dalam pengamanan harga gabah petani di kabupaten Lombok Barat ?

## Metodologi Penelitian

## Jenis dan Sumber Data
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan  teknik  survei,  teknik  penentuan  sampel  dilakukan  dengan  teknik  sampling jenuh,  yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan  menggunakan  semua  anggota populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2005).
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer  dan  sekunder  yang  berupa  data  kuantitatif  dan  kualitatif.  Data  primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner terhadap berbagai hal yang terkait dengan penelitian dan informasi yang perlu digali dari LUEP . Sedangkan data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait,  yang  berupa  data  time series dari tahun 2005 sampai tahun 2007.

## Analisis Data
Untuk  mengetahui  efektivitas  kebijakan  pengamanan  harga  gabah  petani dianalisis  secara  desdriptif.  Kebijakan  pengamanan  harga  dikatakan  efektif    bila harga  pasar  gabah  minimal  sama  dengan  HPP.  Efektivitas  kebijakan  dilihat  dari persentase jumlah kejadian harga pasar gabah minimal sama dengan HPP.
Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  kebijakan dianalisis dengan analisis Regresi Logistik. Kebijakan pengamanan harga dikatakan efektif  dengan  pendekatan  ekonometrika  dari  tingkat  signifikansi  variabel  dependen (kebijakan  pengamanan  harga  gabah  petani)  terhadap  variabel  independen  (jumlah pembelian,  harga  pembelian,  dan  proses  pembelian).  Jika  pengaruhnya  signifikan, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dikatakan efektif.
Untuk  mengetahui  sistem  kerja  Lembaga  Usaha  Ekonomi  Pedesaan dilakukan analisis secara deskriptif sebagai berikut. (a) Cara pembelian dan Saluran pemasaran  di  lapangan;  (b)  Jumlah  penerimaan  dana  talangan  yang  digunakan untuk  pembelian  gabah  di  lapangan;  (c)  Perputaran  pembelian  oleh  LUEP;  (d) Jumlah petani yang menerima harga sesuai HPP dari LUEP; (e) Jumlah gabah yang dapat  diserap/dibeli  oleh  masing-masing  LUEP  di  dalam  dan  di  luar  Gapoktan;  (f) Kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh LUEP; (g) Sistem pelaporan yang dibuat; (h) Koordinasi pelaksanaan program oleh LUEP.
Penilaian sistem kerja lembaga usaha ekonomi pedesaan dilakukan dengan menggunakan  2  jenis  skala  pengukuran  yaitu  sistem  kerja  yang  berbentuk  data menggunakan skala  ordinal yang  didasarkan  pada  ranking  diurutkan  dari  jenjang yang  lebih  tinggi  sampai  yang  terendah.  Sistem  kerja  yang  berbentuk  sikap menggunakan skala  Guttman yaitu  skala  yang  digunakan  untuk  jawaban  yang bersifat tegas dan konsisten (Riduwan dan Akdon, 2006).

## Hasil dan Pembahasan

## Efektivitas Kebijakan Pengamanan Harga Gabah
Tabel 1 Persentase  Perbandingan  Harga  Pasar  Gabah  dengan  HPP  di Kabupaten Lombok Barat, Periode 2005 - 2007.
Tahun Observasi (kali) Harga di bawah HPP Harga sama dengan HPP Harga di atas HPP (kali) % (kali) % (kali) % 2005 48 12 25.00 0 0 36 75.00 2006 48 6 12.50 0 0 42 87.50 2007 48 21 43.75 9 18.75 18 37.50 Total 144 39 27.08 9 6.25 96 66.67
Sumber : Data Sekunder diolah
Pada Tabel 1 tampak bahwa pada tahun 2005 dan 2006  harga pasar gabah (HGP) di bawah HPP sebagian besar terjadi pada bulan Januari-April (sub round I), kecuali
tahun 2007 terjadi pada bulan Januari-April (sub round I), Mei-Agustus (sub round II) dan September.
Saifullah  (2001)  menyatakan  bahwa  masalah  HGP  di  bawah  harga  dasar (HD)  mulai  terjadi  pada  masa  panen  (musim)  1998/1999,  yaitu  mencapai  6  persen pada masa  panen Januari  - Juni  dan  mencapai  12 persen pada masa  panen Juli – Desember.  Kecenderungan  HGP  di  bawah  harga  dasar  (HD)  merupakan  fenomena baru  dan  justru  ancaman  meningkat  di  luar  musim  panen  raya.  Fenomena  HGP  di bawah HD (sejak tahun 2005 HD menjadi HPP) di luar musim panen raya juga terjadi pada  tahun  2007,  yaitu  terjadinya  HGP  di  bawah  HPP  pada  bulan  Agustus  dan September 2007.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien variasi harga pasar gabah (HGP) pada tahun 2005 sebesar 0,1219, pada tahun 2006 sebesar 0,0723, dan pada tahun 2007 sebesar 0,0083. Koefisien variasi terkecil ditunjukkan pada harga pasar tahun  2007,  dan  terbesar  ditunjukkan  pada  harga  pasar  tahun  2005.  Besaran koefisien variasi harga pasar menggambarkan stabilitasnya. Semakin kecil koefisien variasinya,  maka  harga  pasar  gabah  semakin  stabil.  Dari  nilai  koefisien  variasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2007 harga pasar gabah relatif lebih stabil dibandingkan dengan tahun 2005 dan tahun 2006.
Harga  pasar  gabah  (HGP)  pada  tahun  2005  dan  tahun  2006  relatif  lebih tinggi dari harga pembelian (HB). Harga Pembelian (HB) di bawah HGP dapat terjadi mengingat  kelompok/  petani  terikat  kontrak  pembelian  secara  tertulis  antara kelompok tani dan LUEP dengan harga pembelian (HB) sesuai HPP di penggilingan. Sesuai dengan pendapat Anindita (2004) dan Budiono (2002) yang menyatakan jika petani  menjual  produknya  pada  pasar  persaingan  tidak  sempurna  mengakibatkan harga  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  harapan  petani.  Selain  terikat  dengan kontrak  pembelian,  penurunan  produksi  (volume  penawaran)  juga  mengakibatkan harga pasar (HGP) naik.

## Kebijakan Pengamanan Harga Gabah
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  (Tabel  2)  didapatkan  bahwa  uji  chi square-model nilai P-value < 0.05 (P=0.024) , artinya persamaan model tidak sesuai (non  signifikan)  dan  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengamanan  harga  gabah selama tiga tahun 2005-2007 belum efektif dipengaruhi oleh jumlah pembelian (JP), harga pembelian (HB), dan proses pembelian (PB) yang dilakukan oleh LUEP. Nilai keragaman  kebijakan  pengamanan  harga  gabah  sebesar  14,5%  di  pengaruhi  oleh keragaman  jumlah  pembelian  (JP),  harga  pembelian  (HB),  dan  proses  pembelian (PB) yang dilakukan LUEP dan sebesar 85,5% dipengaruhi dari lembaga usaha lain (non LUEP) selama tahun 2005-2007.  Dengan kata lain bahwa peranan LUEP relatif kecil hanya sebesar 14,5% dalam kebijakan pengamanan harga gabah dan peranan lembaga usaha lain lebih besar yaitu mencapai 85,5%, sehingga LUEP belum efektif dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengamanan  harga  gabah  di  Kabupaten  Lombok Barat selama periode 2005-2007.

## Tabel 2.  Uji Koefisien Regresi Logistik Harga Gabah di Kabupaten Lombok Barat
Variabel Koefisien Regresi Standar Error Significan Keterangan KPHG 1.124 0.506 0.026 *)**) X1(JP) 0.000 0.000 0.438 X2(HB) 0.000 0.000 0.240 X3(PB) 3.220 1.781 0.071 *) Observasi = 84 Sumber: Data primer diolah
Chi-square model (5%)    = non signifikan Chi-square model (10%)  = signifikan Nagelkerke R- square       = 0.145 Keterangan **) = significan pada P 0.05 *)  = significan pada P 0.10
Hasil  pengujian  secara  parsial  pada  taraf  nyata  5%  menunjukkan  bahwa kebijakan pengamanan harga gabah (KPHG) yang dilakukan oleh LUEP dipengaruhi tidak signifikan oleh faktor jumlah pembelian (JP), harga pembelian (HB), dan proses pembelian (PB). Pada pengujian pada taraf nyata 10% hanya proses pembelian (PB) yang  menunjukkan  pengaruh  signifikan  terhadap  kebijakan  pengamanan  harga gabah.

## Efektivitas Sistem Kerja Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
Sistem  kerja  LUEP  di  Kabupaten  Lombok  Barat  tahun  2005  adalah  baik dengan total nilai skor 71,04, Sistem kerja LUEP di Kabupaten Lombok Barat tahun 2006  adalah  sangat  baik  dengan  total  nilai  skor  83,21,  Sistem  kerja  LUEP  di Kabupaten  Lombok  Barat  tahun  2007  adalah  sangat  baik  dengan  total  nilai  skor 83,47.
Tabel 3.  Pemasaran Gabah dan Beras oleh LUEP di Kabupaten Lombok Barat, Periode 2005 - 2007
Saluran Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 (kg) (%) (kg) (%) (kg) (%) Pembelian GKP 678.243 2.975.811 3.612.089 Langsung Petani 625.943 92,29 2.524.419 84,83 3.374.771 93,43 - Satu Perantara 38.300 5,65 32.340 1,09 0 0 - Dua Perantara 14.000 2,06 405.770 13,64 237.318 6,57 -> 2 perantara 0 13.283 0,45 0 0 Nilai 15,61 14,81 15,47 Penjualan 678.242 2.975.807 3.612.072 - Gabah 135.504 19,98 268.961 9,04 565.092 15.64 - Beras 542.738 80,02 2.706.846 90,96 3.046.980 84.36
Pada Tabel 3, nilai pembelian gabah tertinggi pada tahun 2007 yaitu 15,47 dan terendah pada tahun 2006 yaitu 14,81. Namun apabila dilihat dari total kuantitas pembelian  gabah  menunjukkan  adanya  peningkatan  dari  tahun  2005  sampai  tahun 2007, berturut-turut sebesar 678.243 kg, 2.975.811 kg, dan 3.612.089 kg GKP.
Nilai  pada  cara  pembelian  gabah  tahun  2006  masih  rendah.  Hal  ini disebabkan relatif rendahnya persentase pembelian gabah oleh lembaga, dan masih ditemukan adanya pembelian gabah secara tidak langsung oleh lembaga. Pembelian gabah secara langsung kepada petani merupakan tujuan utama dari lembaga usaha (LUEP) dalam pengamanan harga gabah.
Apabila  dilihat  dari  total  jumlah  dana,  maka  pada  tahun  2007  jumlah  dana relatif  lebih  rendah  dari  tahun  2006.    Berkurangnya  alokasi  dana  terkait  dengan kinerja  LUEP  tahun  sebelumnya  secara  keseluruhan  di  Nusa  Tenggara  Barat, terutama  akibat keterlambatan pengembalian ke Rekening Kas Negara.
Perputaran  pembelian  gabah  yang  dilakukan  lembaga  terus  meningkat selama  tiga  tahun  terakhir  dari  tahun  2005 – 2007, dari satu kali menjadi lima kali. Peningkatan  perputaran  pembelian  dapat  meningkatkan  jumlah  pembelian (penyerapan). Peningkatan perputaran pembelian mengindikasikan adanya motivasi petani  untuk  menjual  gabah  kepada  LUEP  dan  adanya  motivasi  LUEP  untuk membeli  gabah  petani  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Motivasi  ini terkait  dengan  tingkat  harga  pembelian  gabah  sesuai  harga  kontrak  yang  mengacu pada  Harga  Pembelian  Pemerintah  (HPP).  Dengan  adanya  motivasi  tingkat  harga akan menambah kegairahan petani untuk melaksanakan budidaya padi.

## Tabel 4. Jumlah dan Perputaran Pembelian Gabah di Kabupaten Lombok Barat
Uraian 2005 2006 2007 Pembelian GKP (kg) (%) (kg) (%) (kg) (%) Petani dlm Gapoktan 625.943 92,29 2.197.593 73,85 3.027.751 83,82 Petani luar Gapoktan 0 0 326.826 10,98 347.020 9,61 Penebas 38.300 5,65 32.340 1,09 0 0 Pengumpul desa/kec 14,000 2,06 405.770 13,64 237.318 6,57 Pedagang lain 0 0 13.283 0,45 0 0 Jumlah Pembelian 678.243 2.975.811 3.612.089 Perputaran (kali) (%) (kali) (%) (kali) (%) Pembelian thd kontrak 1,13 112,83 2,71 270,96 5,44 544,49
Jumlah  petani  penerima  harga  sesuai  HPP  (minimal  sama  dengan  HPP) meningkat dari 415 anggota gapoktan pada tahun 2005 menjadi 1.220 anggota pada tahun 2006. Pada tahun 2007 tidak terjadi peningkatan dari tahun 2006. Selanjutnya apabila  kita  lihat  Tabel  4  tampak  bahwa  terjadi  peningkatan  kuantitas  jumlah
pembelian  gabah  di  dalam  gapoktan  tahun  2005-2007  dan  peningkatan  ini disebabkan  adanya  peningkatan  perputaran  pembelian  gabah.   Peningkatan  jumlah anggota  dan  peningkatan  jumlah  pembelian  gabah  terkait  dengan  tingkat  harga pembelian  gabah  sesuai  harga  kontrak  yang  mengacu  pada  Harga  Pembelian Pemerintah (HPP). Dengan melakukan kontrak jual-beli gabah antara kelompok tani dengan  LUEP,  maka  anggota  kelompok  tani  (petani)  mendapatkan  manfaat  yaitu mendapatkan tingkat harga yang lebih lebih tinggi melalui proses penjualan langsung kepada  LUEP  (rantai  pemasaran  pendek).  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Mardianto  et  al  (2005)  bahwa  rantai  pemasaran  mempengaruhi  harga  jual  gabah yang diterima petani.
Produksi gabah tahun 2005 sebesar 193.474,00 ton GKP terserap sebesar 678,24  ton  GKP  atau  0,35%.  Tahun  2006  produksi  gabah  sebesar  204.538,62  ton GKP  terserap  sebesar  2.975,81  ton  GKP  atau  1,45%.  Tahun  2007  produksi  gabah sebesar 197.957,36 ton GKP terserap sebesar 3.612,09 ton GKP atau 1,83%.
Pada  tahun  2007  penyerapan  gabah  relatif  lebih  tinggi  dibanding  dengan penyerapan  gabah  tahun  2005  dan  tahun  2006,  dan  alokasi  jumlah  penyerapan mengikuti pola  produksi  gabah.  Produksi gabah  tertinggi  tercapai  pada  sub  round  II yaitu sebesar 121.105,67 ton GKP (= 61,18%) dan penyerapan sebesar 2.286,27 ton (= 1,15%).
Administrasi  LUEP  secara  keseluruhan  relatif  baik  dan  lengkap,  namun perlu  lebih  ditingkatkan  utamanya  dalam  penyajian  data-data  transaksi  dan keuangan.  Hasil  observasi  lapangan  ditemukan  bahwa  buku-buku  administrasi belum  dimanfaatkan  optimal  untuk  merekam  kegiatan  transaksi  dan  keuangan program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Administrasi yang kurang optimal tidak dapat memberikan informasi secara lengkap, cepat  dan  tepat  waktu.  Sesuai  dengan  Pedum  (2007)  dinyatakan  bahwa  lembaga (LUEP)  wajib  membuat  pembukuan  penggunaan  DPM  yang  terdiri  dari  buku keuangan  (penerimaan,  pengeluaran,  dan  pengembalian),  buku  pembelian,  dan buku penjualan (Departemen Pertanian, 2007b).
Sistem  pelaporan  lembaga  selama  tiga  tahun  baik/tertib.  Namun  masih dijumpai  adanya  data  pelaporan  yang kurang  sinkron antara  LUEP dan  Kabupaten. Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena  adanya  keterlambatan  dalam  penyampaian pelaporan dari LUEP ke Kabupaten dan Kabupaten ke Provinsi.
Sistem pelaporan yang dibuat lembaga sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pedum bahwa pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari lembaga, Kabupaten/Kota,  Provinsi dan Pusat. Lembaga wajib membuat laporan bulanan dan laporan  akhir  dengan  menggunakan  Form  A  dan  dikirim  kepada  Badan/Dinas kabupaten  yang  menangani  ketahanan  pangan  dengan  tembusan  kepada Badan/Dinas yang menangani ketahanan pangan Provinsi. Hasil rekapitulasi laporan Form  A  disusun  dan  disajikan  dalam  bentuk  Form  B  oleh  Badan/Dinas  Kabupaten. Hasil  rekapitulasi  Form  B  disusun  dan  disajikan  dalam  bentuk  Form  C  oleh  Badan Provinsi (Departemen Pertanian, 2007).
Koordinasi  pelaksanaan  program  di  Kabupaten  Lombok  Barat  prinsipnya ada dan telah melalui prosedur yang ditetapkan serta telah dilaksanakan. Kabupaten telah  melakukan  pertemuan  yeng  melibatkan  instansi  dan  pihak  yang  terkait  untuk menetapkan  pelaksana  program.  Hal  ini  sesuai  dengan  kehendak  pedum  bahwa
Bupati/Walikota  melakukan  koordinasi  dengan  melibatkan  Instansi  terkait  di  tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota,  Tim  Teknis  Provinsi/Kabupaten/Kota,  dan  Asosiasi  LUEP Kabupate/Kota,  serta  melaporkan  hasilnya  kepada  Gubernur  (Departemen Pertanian, 2007).
Koordinasi pelaksanaan program ini penting untuk menciptakan relasi sosial melalui  jaringan,  institusi  dan  organisasi  lokal. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Narayan  (1997)  dalam  Mubangizi  (2003)  keberhasilan  pembangunan  sangat ditentukan oleh integrasi dalam masyarakat dan hubungan dengan masyarakat luar, dan modal sosial menyangkut kemampuan untuk  memperoleh manfaat dari adanya relasi sosial yang terekspresi melalui jaringan, institusi dan organisasi lokal.

## Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  serta  terbatas  pada lingkup penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.  Kebijakan  pengamanan  harga  gabah  pada  tahun  2005-2007  kurang  efektif. Efektivitas kebijakan  pengamanan harga  tahun 2005-2007 mencapai   72,92  %. Harga gabah tahun 2007 memiliki koefisien variasi terkecil sehingga relatif lebih stabil dari harga gabah tahun 2005 dan tahun 2006.
2.  Efektivitas  kebijakan  pengamanan  harga  gabah  (KPHG)  dipengaruhi  14,5% secara  bersama-sama  oleh  faktor-faktor  jumlah  pembelian  (JP),  harga pembelian (HB) dan proses pembelian (PB). Secara parsial efektivitas kebijakan dipengaruhi    oleh  proses  pembelian  (PB).  Proses  Pembelian  langsung meningkatkan harga yang diterima petani.
3.  Efektifitas  sistem  kerja  LUEP  di  Kabupaten  Lombok  Barat  adalah baik untuk tahun 2005, dan sangat baik untuk tahun 2006 dan 2007.
4.  Peranan LUEP relatif kecil dan tidak efektif dalam kebijakan pengamanan harga gabah karena berbagai kendala.

## Saran
Berdasarkan  berbagai  permasalahan  yang  ditemukan  dari  hasil  penelitian, diajukan  saran  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  masukan  dan  pertimbangan dalam pengembangan program Dana Penguatan Modal di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:
1.  Untuk  mengatasi  permasalahan  relatif  kecil  dana  talangan  khususnya  di kabupaten  Lombok  Barat,  maka  Dinas/  instansi  penanggung  jawab  program perlu  mengusulkan  penambahan  dana  pada  Program  Dana  Penguatan  Modal ke  pusat  dan  mengupayakan  adanya  dana  pendamping  dari  APBD  provinsi NTB.
2.  Untuk mengatasi permasalahan pencairan dana tidak tepat waktu, perlu adanya persiapan –persiapan  yang  lebih  awal  dari  dinas  instansi  penanggung  jawab program  agar  dana  dapat  dicairkan  tepat  waktu,  sehingga  dapat  digunakan secara  efektif  untuk  pembelian  gabah.  Selain  persiapan-persiapan  yang  lebih
awal,  perlu  juga  diusulkan  penggunaan  dana  APBN  dan  APBD  yang  bersifat multi-years.
3.  Untuk  meningkatkan  jumlah  pelaksana  program  (LUEP),  perlu  adanya sosialisasi  yang  lebih  intensif  di  wilayah-wilayah  yang  belum  mendapatkan pelayanan program LUEP di Kabupaten Lombok Barat. Peningkatan jumlah dan pendistribusian  pelaksana  program  sesuai  kondisi  wilayah  dapat  meningkatkan jumlah penyerapan gabah pada musim panen.
4.  LUEP  tidak  perlu  membeli  gabah  bila  harga  pasar  gabah  sudah  di  atas  HPP, kecuali kalau mau membeli di atas atau sama dengan harga pasar gabah.

## Daftar Pustaka
Anindita, R., 2004. Pemasaran Hasil Pertanian. Papyrus. Cetakan Pertama. Surabaya.
Badan Urusan Katahanan Pangan Daerah, 2006. Laporan Pelaksanaan Program
Dana Penguatan Modan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-
LUEP). Mataram.
_________________________________, 2007. Laporan Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM- LUEP). Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
Budiono, 2002. Ekonomi Mikro. BPFE – Yogyakarta. Edisi 2. Cetakan ke 23. Yogyakarta.
Darwanto, D. H., 2005. Ketahanan Pangan Berbasis Produksi dan Kesejahteraan Petani. Ilmu Pertanian Vol. 12. Nomor 2. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Departemen Perindustrian dan Pertdagangan, 2004.  Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor; 9/ MPP/ Kep/
1/ 2004. Tentang Ketentuan Impor Beras. Tanggal 10 Januari 2004.
Jakarta.
Departemen Pertanian, 2005a. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 2005. Tentang Kebijakan Perberasan. Tanggal 2 Maret 2005. Jakarta
__________________, 2005b. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2005. Tentang Kebijakan Perberasan. Tanggal 10 Oktober 2005. Jakarta
__________________, 2006a. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Badan Ketahanan Pangan. Jakarta.
__________________, 2006b. Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani. Direktorat Jenderal Hortikultura. Jakarta.
__________________, 2007a. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2007. Tentang Kebijakan Perberasan. Tanggal 31 Maret 2007. Jakarta.
__________________, 2007b. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP).
Badan Ketahanan Pangan. Jakarta
Dinas Pertanian, 2006. Potensi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
_____________, 2007 .Potensi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
Ilham, N., H. Siregar, dan D.S. Priyarsono, Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24. Nomor 2. Oktober
2006. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.
Long, J.S., 1997. Regression Models for Categorical and Limited Dependent Variables. Sage Publications. Volume 7.
Mardianto, S., Y. Supriatna, dan N. K. Agustin. , 2005. Dinamika Pola Pemasaran
Gabah dan Beras di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan
Kebijakan Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 23. Nomor
2, Ed. Desember 2005. Bogor.
Narayan, D., 1997. Voices of the poor; proverty and social in Tanzania, dalam Mubangizi, B.C., 2003. Drawing on Social Capital for Community
Economic Development; Insights from a South African Rural Community. Community Development Journal Vol. 38 No. 2 April 2003.
Nuraini, I., 2005. Pengantar Ekonomi Mikro. Universitas Muhammadiyah Malang. UMM Pres. Ed. Pertama. Cetakan keempat. Malang.
Nuryanti, S., 2005.  Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Jurnal Agronomi, Volume 23 No.1 Ed. Mei 2005. Bogor.
Ramdan, H., Yusran dan D. Darusman, 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Otonomi Daerah; Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Alqaprint.
Bandung.
Riduwan dan Akdon, 2006. Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika. Cetakan Pertama. Alfabeta. Bandung.
Saifullah, A., 2001. Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional. http://jakarta.litbang.deptan.go.id. (download) tanggal 24 Agustus 2007.
Sanim, B. 1988. Efektivitas Penyaluran dan Pengembalian  KUT Pola Khusus, dalam Ilham, N., H. Siregar, dan D.S. Priyarsono, Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24. Nomor 2. Oktober 2006. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.
Simatupang, P., 2002. Kelayakan Pertanian Sebagai Sektor Andalan Pembangunan Ekonomi Indonesia, dalam Ilham, N., H. Siregar, dan D.S. Priyarsono, Efektivitas Kebijakan Harga Pangan Terhadap Ketahanan Pangan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24. Nomor 2. Oktober 2006. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.
Sawit, M.H., 2006. Indonesia Dalam Tatanan Perubahan Perdagangan Beras Dunia. http://jakarta.litbang.deptan.go.id/ Majalah Pangan.(download) tanggal  24 Agustus 2007.
Suadnya, W., 1998. The Study of Successful and Less Successful Farmer Groups in the ”Supra Insus” Program in West Lombok - Indonesia.  School of
Natural and Rural Systems Management The University of Queensland. Queesnsland.
Sugiyono, 2005. Statistika untuk Penelitian. Cetakan ke delapan. Alfabeta. Bandung.
Suryatna, A., S. Mardianto, dan M. Ikhsan, 2001. Dinamika Perberasan Nasional:
Sebuah Pengantar. Penerbit LPEM-FEUI. Jakarta.
Syahyuti, 2007. Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Kelompok
Tani (GAPOKTAN) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan. Pusat
Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. http://jakarta.litbang.deptan.go.id/ Pustaka.(download) tanggal  20 Pebruari 2008.
Todaro, M.P., 1995. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ke enam.
Tomex, W.G. and K.L. Robinson, 1990. Agricultural Product Prices, dalam Nuryanti,
S., 2005. Analisa Keseimbangan Sistem Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.  Jurnal Agronomi, Volume 23 No.1 Ed. Mei 2005. Bogor.