KEWENANGAN PROVOS DALAM MENGHADAPI

## PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
Dody Eko Wijayanto, SH, M.Hum

## Abstrak
Perkembangan  kemajuan  masyarakat  yang  cukup  pesat,  seiring  dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan,  tugas, fungsi,  wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  menyebabkan  pula  tumbuhnya  berbagai  tuntutan dan  harapan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  tugas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  makin  meningkat  dan  lebih  berorientasi  kepada  masyarakat  yang dilayaninya. Oleh sebab itu keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani  masyarakat,  selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  kepolisian  yang  tinggi  sangat  ditentukan  oleh perilaku  terpuji  setiap  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  tengah masyarakat.  Guna  mewujudkan  sifat  kepribadian  tersebut,  setiap  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap  dan  perilakunya,  sehingga  terhindar  dari  petbuatan  tercela  dan  penyalahgunaan wewenang.
Kata Kunci : Kewenangan provos, Penyalahgunaan senjata api
A. Pendahulua
1. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menentukan  secara  tegas bahwa  negara  Indonesia  adalah negara  Hukum.  Oleh  sebab  itu Kepolisian sebagai  salah satu  aparat penegak hukum berperan mewujudkan  prinsip-prinsip  negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena  supremasi  hukum,  hak asasi manusia, globalisasi,
demokratisasi, desentralisasi,
transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam  melihat  tujuan,  tugas,  fungsi, wewenang  dan  tanggung  jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai  tuntutan  dan  harapan masyarakat  terhadap  pelaksanaan tugas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  makin  meningkat
dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. 38 Oleh  sebab  itu  keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam memelihara keamanan dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta  melayani  masyarakat,  selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis  kepolisian  yang  tinggi  sangat ditentukan  oleh  perilaku  terpuji setiap  anggota  Kepolisian  Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian  tersebut,  setiap  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya  senantiasa terpanggil  untuk  menghayati  dan menjiwai  etika  profesi  kepolisian yang  tercermin  pada  sikap  dan perilakunya,  sehingga  terhindar  dari petbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. 39 Setiap  anggota  kepolisian
selaku  aparatur  penegak  hukum dituntut  tekad  dan  semangat  yang sesuai  dengan  cita-cita,  tujuan,  visi dan  misi  profesi  kepolisian,  oleh karena  itu  segala  tindakannya  harus searah  dan  sejalan  dengan  tujuan,
visi  dan  misi  lembaga.  Aparatur kepolisian  juga  harus  memiliki kesadaran akan kewajiban
38 Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
39 Keputusan Kapolri Nomor 32 Tahun 2003 tentang  Kode  Etik  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
profesionalnya.
Profesionalisme merupakan  kualitas  dan  tindak tanduk  yang  merupakan  ciri  mutu dari orang yang profesional.
Profesionalisme  Polri  adalah  sikap, cara berfikir, tindakan, dan perilaku, pelaksanaan
pemolisiannya dilandasi  ilmu  kepolisian,  yang diabdikan  pada  kemanusiaan  atau melindungi  harkat  dan  martabat manusia  sebagai  aset  utama  bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan,  ketertiban,  dan  tegaknya hukum.  Polisi  yang  professional akan  mampu  melakukan  tindakan untuk : 40
1. Mengamati fenomena di sekelilinginya dengan cermat (observasi terhadap berbagai gejala atau peristiwa), menemukan  data  yang bermanfaat bagi pemolisiannya; 2. Menganalisa setiap gejala/ peristiwa/ fenomena  yang  terjadi secara kritis , dialektis ,
komparatif , maupun dealogis ; 3. Melihat, meramalkan atau memprediksikan hubungan  antara  gejala yang  satu  dengan  yang lainnya  secara  logis  dan sistematis  yang  berguna dalam menentukan strategi-strategi pemolisiannya  sebagai upaya  preventif  ( crime prevention );
40 Sadjijono, Etika  Profesi  Hukum:  Suatu Telaah  Filosofis  terhadap  Konsep  dan Implementasi  dalam  Pelaksanaan  Tugas
Profesi Polisi , Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm 43-44.
4. Memecahkan  berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dan memberikan  solusinya ( problem solving policing ), dan 5. Mengembangkan kreativitas dalam pemolisiannya  sehingga dapat diterima oleh masyarakatnya dan berguna dalam kehidupan  masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban  yang  dapat mendorong  tumbuh  dan berkembangnya  kualitas hidup masyarakat. Untuk terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang, Kepolisian dalam melaksanakan peran  dan  fungsinya,  memiliki disiplin anggota dan susunan organisasi  serta  tata  kerja  yang disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya  guna  mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian  itu  sendiri.  Hal  tersebut diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, serta Keputusan Presiden  Nomor  70  Tahun  2002 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian. Peraturan  disiplin  anggota tersebut  berisi  kewajiban,  larangan, sanksi, dan penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh  aparat  polisi  itu  sendiri.  Dalam peraturan disiplin anggota kepolisian  tersebut  terdapat  pejabat yang berwenag menjatuhkan
tindakan  disiplin.  Pejabat  tersebut adalah atasan langsung, atasan tidak langsung, dan anggota provos kepolisian itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan dalam kehidupan masyarakat semakin kompleks, khususnya mengenai tindakan  melawan  hukum,  terutama yang dilakukan oleh aparat
Kepolisian  itu  sendiri.  Salah  satu tindakan  melawan  hukum  yang timbul  dari  pemakaian  senjata  api tersebut  berupa  kelalaian  anggota kepolisian yang mengakibatkan salah  tembak.  Berdasarkan  tugas, fungsi,  dan  wewenang  kepolisian, maka pejabat yang berhak melakukan  tindakan  disiplih  adalah atasan langsung, atasan tidak langsung, dan provos. Sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin, provos atas perintah dari Ankum harus melakukan  pemeriksaan  terlebih dahulu  terhadap  anggota  kepolisian yang disangka
melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Selain itu,  Provos  memiliki  kewenangan untuk : 41
1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, 2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta  memelihara  tata tertib kehidupan anggota kepolisian,
41 Pasal  22  Peraturan  Pemerintah  No.2 Tahun  2003  Tentang  Peraturan  Disiplin Anggota Kepolisian.
3. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum, 4. Melaksanakan  putusan Ankum. Apabila  anggota  kepolisian  tersebut terbukti bersalah, maka  akan dijatuhi hukuman  disiplin  yang  hal  tersebut merapakan kewenangan dari Ankum. Setelah sidang disiplin usai diselenggarakan, maka provos melakukan tugasnya yaitu pelaksanaan  putusan  sidang  disiplin yang  berupa  penempatan  dalam tempat khusus.

## 2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang masalah  tersebut  di  atas  penulis mengetengahkan  dua  permasalahan yaitu: a. Sejauh mana kewenangan Provos dalam menghadapi penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian ? b. Bagaimana Prosedur Penanganan Dan Sanksi Disiplin Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Dinas? 3. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan antara lain: a. Untuk  mengetahui  sejauh mana  kewenangan  Provos dalam menghadapi penyalahgunaan  senjata  api oleh anggota Kepolisian. b. Untuk  mengetahui  prosedur Penanganan Dan Sanksi Disiplin Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Dinas. B. Kajian Pustaka 1. Pengertian Kepolisian dan Anggota Kepolisian .Selama  ini  polisi  dipahami sebagai  suatu  organ,  lembaga  atau istitusi, dan dengan istilah kepolisian  dimaknai  sebagai  organ beserta  fungsinya.  Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya  eksistensi  lembaga  itu sangat  dipengaruhi  oleh  individu, orang  perorangan  ( person )  yang berada dalam lembaga dan memiliki peran  penting  dalam  menggerakkan atau  menjalankan  lembaga,  dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga  tersebut,  sehingga  tercapai dan  tidaknya  tujuan,  cita-cita,  visi dan  misi  lembaga  bergantung  pada personel  yang  membadani  lembaga tersebut,  artinya  efektifitas  lembaga
ditentukan oleh sumber daya manusianya.  Masih  ada  sebagian orang yang mengartikan dan menilai terhadap  kepolisian  dilihat  dari  segi tampilannya saja. 42
Polisi  di  manapun  di  dunia ini  umumnya mempunyai dua peran sekaligus, yaitu : 43
a. Polisi  adalah  institusi yang  bertugas  menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban  atau  orde 42 Sadjijono, Etika  Profesi  Hukum:  Suatu Telaah  Filosofis  terhadap  Konsep  dan Implementasi  dalam  Pelaksanaan  Tugas
Profesi Polisi , Laksbang Mediatama,
Surabaya, 2008, hlm. 20.
43 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri ), 2007, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 173.
masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram,  dan  damai ( police as a maintenance order officer ). b. Polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan  norma  yang hidup di masyarakat ( police as an enforcement  order officer ). Sedangkan menurut Pasal 1 nomor  1  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2, pengertian Kepolisian adalah segala  hal-ihwal  yang  berkaitan dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian adalah merupakan  profesi  yang  dengan sadar mereka pilih melalui
keputusan  nuraninya.  Di  dalam kehidupan  anggota  kepolisian,  ada dua  norma  yang  menjadi  dasar dalam  berperilaku,  yakni  norma moral diri mereka sebagai manusia, dan  norma  yang  diformulasikan oleh lembaga sebagai aturan bagaimana  seharusnya  berperilaku, antara lain etika profesi kepolisian. 44 Menurut  Pasal  1 nomor  2  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik 44 Sadjijono, Op.Cit , hlm. 56.
Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2,
pengertian Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota kepolisian merupakan pejabat kepolisian yang berdasarkan Undang-undang memiliki  tugas  dan  kewewenang dalam  menjalankan  fungsi  dari lembaga kepolisian. Fungsi kepolisian di Indonesia meliputi tugas dan kewenangan Kepolisian secara umum,  artinya  segala  kegiatan pekerjaan  yang  dilaksanakan  oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan ( preventif ) dan
penegakan hukum atau represif . 45
Fungsi  kepolisian  menurut pasal  2  Undang-undang  Nomor  2 tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2 adalah salah satu fungsi pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban  masyarakat,  penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada  masyarakat.  Hal  tersebut dipertegaskan  dalam  Pasal  14  ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 2 tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa: “Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak 45 Sadjijono, Fungsi  Kepolisian  Dalam
Pelaksanaan  Good  Governance ,  Laksbang, Surabaya, 2005, hlm. 158.
pidana sesuai dengan hukum  acara  pidana  dan peraturan perundang- undangan lainnya.” Hal  tersebut  merupakan fungsi polisi sebagai aparat penegak hukum. Dalam menjalankan  fungsi  sebagai  aparat penegak hukum polisi wajib memahami  asas-asas  hukum  yang digunakan sebagai bahan pertimbangan  dalam  pelaksanaan tugas, yaitu : 46 a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib  tunduk  pada hukum. b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena  belum  diatur dalam hukum. c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan  hukum  di kalangan masyarakat. d. Asas preventif , selalu mengkedepankan tindakan 46 Bisri  Ilham, Sistem  Hukum  Indonesia ,
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.
pencegahan dari pada penindakan ( represif ) kepada masyarakat. e. Asas subsidaritas , melakukan tugas instansi  lain  agar tidak  menimbulkan permasalahan  yang lebih  besar  sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi. Untuk  mewujudkan  fungsi kepolisian  sebagaimana  yang  telah diatur dalam Undang-undang Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor  2 tersebut, kepolisian memiliki  tugas  dan  wewenang.
Tugas  pokok  kepolisian  menurut Pasal  13  Undang-undang  Nomor  2 tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2 tersebut, yaitu : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan  hukum;
dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rincian  dari  tugas-tugas
pokok  tersebut  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  Pasal  14 Undang-undang  Nomor  2  tahun
2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2002 Nomor 2, yaitu :
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan; d. Turut  serta  dalam pembinaan  hukum nasional; e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap  kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil,  dan  bentuk- bentuk  pengamanan swakarsa; g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan  terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
hukum secara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya; h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi  kepolisian untuk  kepentingan tugas kepolisian; i. Melindungi keselamatan jiwa raga,  harta  benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban  dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan  dengan menjunjung  tinggi hak asasi manusia; j. Melayani kepentingan  warga masyarakat untuk sementara  sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan  tugas lain  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan. Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya tersebut,  maka  kepolisian  secara umum memiliki kewenangan,
sebagaimana  yang  telah  diatur
dalam  Pasal  15  Undang-undang Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2002 Nomor 2, yaitu: a. Menerima  laporan dan/atau pengaduan; b. Membantu menyelesaikan perselisihan  warga masyarakat yang dapat  mengganggu ketertiban umum; c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e. Mengeluarkan peraturan  kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. Melaksanakan pemeriksaan  khusus sebagai  bagian  dari tindakan  kepolisian dalam rangka pencegahan; g. Melakukan tindakan pertama  di  tempat kejadian; h. Mengambil sidik jari  dan  identitas lainnya serta memotret seseorang; i. Mencari  keterangan dan barang bukti; j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. Mengeluarkan  surat izin  dan/atau  surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. Memberikan bantuan pengamanan  dalam sidang dan pelaksanaan putusan  pengadilan, kegiatan instansi lain,  serta  kegiatan masyarakat; m. Menerima dan menyimpan  barang temuan untuk sementara waktu. Untuk melaksanaan fungsi,
tugas,  dan  kewenangan  kepolisian agar  sesuai  dengan  norma-norma yang  berlaku,  dan  untuk  membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan  semangat  kerja  dan moril,  diperlukan  adanya  peraturan disiplin  anggota  kepolisian  yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor 2. Peraturan disiplin anggota  kepolisian  tersebut  berisi tentang kewajiban, larangan, sanksi dan penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Pengertian Senjata Api
Penggunaan senjata api pada  awalnya  diperuntukkan  bagi TNI  dan  Polri.  Penggunaan  senjata
api  oleh  Polisi  merupakan  bagian dari  tugas  perlindungan  warga negara  dari  segi  pendekatan  hukum.
Senjata  digunakan  dalam  keadaan terpaksa yang mengancam keselamatan  orang  lain.  Senjata  api bersifat melumpuhkan bukan membunuh  oleh  karenanya  senjata api  Polisi  bersifat  tembak  target dalam  arti  hanya  diarahkan  pada orang tertentu sebagai subjek hukum. Penggunaan senjata api yang  ada  pada  TNI  diarahkan kepada  musuh-musuh  yang  datang dari  negara  lain,  yang  esensinya adalah sebagai perimbangan kekuatan untuk pertahanan. Sedangkan  senjata  api  yang  ada pada Polri diarahkan kedalam wilayah  negara  dimana  sasarannya adalah  warga  negara  sebagai  subjek hukum,  atau  orang-orang  lain  yang bukan  warga  negara  Indonesia, tetapi  berada  di  wilayah  Indonesia secara  sah  dan  karenanya  wajib dilindungi  oleh  hukum  Indonesia. Senjata  yang  diperuntukkan  bagi Polri ini yang sejak semula dipersiapkan untuk penegakan hukum  digunakan  untuk  keamanan, tetapi  senjata  api  hanya  digunakan untuk menghentikan perbuatan kekerasan  yang  mengancam  jiwa warga  negara,  dan  merupakan  jalan terakhir,  karena  cara-cara  polisi yang  lebih  lunak  tidak  membawa hasil. 47
47 James Daniel Sitorus, Makalah: Teknologi
Yang  Dibutuhkan  Dan  Dikuasai  Dalam Angka Pengembangan Wawasan Hankamneg Penegakan Hukum Dan Kinerja
Senjata  adalah  suatu  alat yang  digunakan  untuk  melukai, membunuh,  atau  menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan
diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi.  Apapun  yang  dapat digunakan  untuk  merusak  (bahkan psikologi  dan  tubuh  manusia)  dapat dikatakan  senjata.  Senjata  bisa sederhana  seperti  pentungan  atau kompleks  seperti  peluru  kendali balistik. 48
Senjata  api  adalah  senjata yang  melepaskan  satu  atau  lebih proyektil  yang  didorong  dengan kecepatan  tinggi  oleh  gas  yang dihasilkan  oleh  pembakaran  suatu propelan, (Wikipedia Bahasa Indonesia,  Ensiklopedia  Bebas). 49
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  pengertian  senjata  api adalah  senjata  yang  menggunakan bubuk mesiu.
Sedangkan menurut
Undang-undang  Darurat  Nomor  12
Tahun  1951  tentang  Senjata  Api
Lembaran  Negara  Tahun  1951 Nomor  78,  Tambahan  Lembaran Negara  Nomor  169,  pengertian Senjata  api  dan  munisi  termasuk juga  segala  barang  sebagaimana diterangkan  dalam  pasal  1  ayat  (1) dari Peraturan Senjata Api ( vuurwaapenregeling : in,  uit,  door ,
TNI-Polri  Dalam  Membina  Persatuan  Dan Kesatuan , Jakarta, 2000.
48 http://id.wikipedia.org/wiki/, Senjata, 15
November 2008.
49 Ibid,  Senjata  Api,  tanggal  15  November 2008
voer  en  lossing )  1936  (Stbl.  1937
No.170),  yang  telah  diubah  dengan Ordonnantie  tanggal  30  Mei  1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam  pengertian  itu  senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai  barang  kuno  atau  barang yang  ajaib  ( merkwaardigheid ),  dan bukan  pula  sesuatu  senjata  yang tetap  tidak  dapat  terpakai  atau dibikin  sedemikian  rupa  sehingga tidak dapat dipergunakan.

## 3. Jenis  Senjata  Api  Untuk  Ijin Pinjam Pakai
Senjata  dapat  dikategorikan  dalam tiga jenis utama, yaitu : 50 1) Siapa  pemakainya,  merujuk pada apa yang menggunakannya : 1. Senjata pribadi (atau senjata ringan): dibuat untuk digunakan satu orang. 2. Senjata kru: lebih besar dari senjata pribadi, membutuhkan  lebih  dari satu orang. 3. Senjata  kendaraan:  dibuat untuk dipasang dan ditembakkan dari kendaraan. 4. Senjata  udara:  dibuat  untuk dibawa dan dipakai kendaraan udara seperti pesawat dan helikopter. 5. Senjata  laut:  dibuat  untuk ditembakkan dari kapal atau kapal selam. 6. Senjata  antariksa:  dibuat untuk ditembakkan dari luar angkasa. 2) Cara  pemakaian,  merujuk  pada cara pengoperasian senjata :
a) Artileri  adalah  senjata  yang menembakan proyektil 50 Ibid, Senjata, 15 November 2008 .
berhulu  ledak  ke  jarak  yang sangat jauh. b) Panahan adalah senjata yang memakai energi yang dihasilkan  seutas  tali  untuk melemparkan proyektil. c) Roket  menggunakan  bahan kimia  untuk  meluncurkan proyektil berhulu ledak.
d) Misil  atau  peluru  kendali adalah  roket  yang  bisa dikendalikan setelah diluncurkan. e) Senjata  api  menggunakan ledakan mesiu untuk menembakkan proyektil. f) Senjata biologi menggunakan  agen  biologi seperti bakteri untuk menyerang  manusia  atau hewan. g) Senjata kimia menggunakan  bahan-bahan kimia untuk menyerang dan meracuni manusia. h) Senjata energi menggunakan  konsentrasi energi  seperti  laser,  listrik, suhu, atau suara. i) Senjata peledak menggunakan ledakan untuk menghancurkan target. j) Senjata pembakar menggunakan  bahan  yang bisa menghasilkan kerusakan dengan pembakaran. k) Senjata  tajam  adalah  alat yang ditajamkan untuk digunakan  langsung  untuk melukai tubuh lawan. l) Senjata nuklir menggunakan bahan radioaktif untuk menghasilkan  fusi  nuklir atau fisi nuklir yang menghasilkan ledakan dasyat. m) Senjata bunuh diri biasanya adalah  bahan  peledak  yang diledakan  oleh  operator,
dan  operatornya  tidak  akan selamat dari ledakan itu. 3) Apa targetnya, merujuk senjata yang dirancang untuk menghancurkan benda tertentu : a) Senjata anti-udara adalah senjata yang dirancang untuk menghancurkan pesawat, helikopter, peluru kendali, dan benda terbang lainnya. b) Senjata anti-personel dirancang untuk menyerang manusia (infanteri). c) Senjata anti-kapal menargetkan  kapal  dan kendaraan air lainnya. d) Senjata anti-kapal selam dibuat untuk menghancurkan kapal selam. e) Senjata  anti-tank  dibuat untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. f) Senjata  berburu  adalah senjata yang dibuat untuk dipakai untuk berburu binatang. g) 4. Bentuk Penyalahgunaan Senjata  Api  yang  Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Anggota  kepolisian  dalam menggunakan  senjata  api  dinas tidak terlepas dari tindakan melawan hukum. Tindakan melawan  hukum  tersebut  dapat digolongkan  berupa  tindak  pidana dan  pelanggaran  disiplin.  Tindak pidana  yang  dilakukan  anggota kepolisian  yang  berkaitan  dengan
Senjata api dapat berupa penembakan terhadap sesama teman sejawat, penembakan terhadap warga sipil. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut proses peradilannya dilakukan di peradilan umum menurut hukum acara pidana yang berlaku. Dalam rangka pemeriksaan terhadap anggota kepolisian guna penyidikan dilakukan  oleh  aparat  kepolisian dengan memperhatikan kepangkatan  sebagaimana  telah diatur  dalam  Pasal  5  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 3, yaitu : a) Tamtama  diperiksa oleh anggota kepolisian berpangkat serendah-rendahnya Bintara; b) Bintara diperiksa oleh anggota kepolisian berpangkat serendahrendahnya Bintara; c) Perwira Pertama diperiksa oleh anggota  kepolisian berpangkat serendah-rendahnya Bintara; d) Perwira  Menengah diperiksa oleh anggota  kepolisian berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama; e) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota  kepolisian berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah. Penyidikan tersebut dilakukan oleh satuan fungsi
Reserse  untuk  menyidik  tindak pidana umum. Sedangkan penuntutan terhadap terdakwa anggota  kepolisian  di  lingkungan peradilan  umum  dilakukan  oleh Jaksa  Penuntut  Umum  sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 51 Dalam  Pasal  12  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota  Kepolisian,  Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 3 : “Pemeriksaan  di  muka sidang pengadilan dilakukan  oleh  Hakim Peradilan  Umum  sesuai dengan  hukum  acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Sedangkan pelanggaran disiplin  yang  dilakukan  anggota kepolisian  yang  berkaitan  dengan senjata api berupa kelalaian anggota kepolisian yang menyebabkan salah tembak, kelalaian anggota yang menyebabkan  senjata  api  dan/atau peluru hilang, meminjamkan senjata  api  beserta  peluru  kepada orang  lain.  Pelanggaran  disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut proses 51 Pasal  11  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3
Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis Institusional  Peradilan  Umum  Bagi  Anggota Kepolisian  Lembaran  Negara  Tahun  2003 Nomor 3.
penyelesaiannya  dilakukan  dalam sidang  disiplin  anggota  kepolisian yang  diselenggarakan  atas  perintah dari Ankum. Penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin anggota kepolisian  tersebut  dilakukan  oleh satuan  fungsi  Provos.  Menurut Pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, Pejabat yang berwenang  menjatuhkan  hukuman disiplin  adalah  Ankum,  dan/atau Atasan  Ankum.  Sedangkan  dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan
Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003 yaitu :
“Atasan Ankum sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  huruf  b, berwenang  memeriksa dah memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum”

## C. Metode Penelitian
1. Type Penelitian Tipe  penelitian  hukum yang dipergunakan adalah yuridis normatif (hukum normatif).  Metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya 52 .
Oleh karena itu penelitian
hukum  ini  difokuskan  untuk
52 Johnny Ibrahim, Teori Metode Penelitian Normatif, Banyu Media Publishing, Malang 2005. Hal 47
mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif  yang  terkait  dengan prosedur Penanganan Dan Sanksi Disiplin Terhadap Penyalahgunaan  Senjata  Api Dinas. 2. Pendekatan Masalah
Oleh karena type penelitian yang digunakan adalah type penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan (Statute Approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan kansep (Conseptual Approach), pendekatan ini maksudnya melihat konsep  prosedur Penanganan Dan Sanksi Disiplin Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api
Dinas..
3. Bahan Hukum a.    Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai  otoritas  bahan hukum  primer  terdiri  dari perundang-undangan  antra lain: Undang-Undang Darurat  Nomor  12  Tahun 1951  Tentang  Senjata  Api, Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan
Pemerintah  No.  2  Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. b.   Bahan sekunder Berupa semua publikasi  tentang  hukum yang  bukan  merupakan dokumen-dokumen  resmi, yaitu  berupa  buku  teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal  hukum  dasar, komentar-komentar atas putusan pengadilan. 53 4. Prosedur Pengumpulan Bahan-bahan Baik  bahan  primer maupun bahan sekunder dikumpulkan berdasar-kan topik  permasalahan  yang  telah dirumuskan  dan  diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Adapun  bahan  yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan dihubungkan  sedemikian  rupa, sehingga disajikan dalam penulisan  yang  lebih sistematis guna  menjawab  perumusan masalah yang dirumuskan. Cara pengolahan data dilakukan secara deduktif
53 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum.  Universitas  Air  Langga.  Surabaya. 2005. h
yakni  menarik  kesimpulan  dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan  kongkrit  yang dihadapi. D. Hasil Penelitan dan Pembahasan 1. Tugas dan Kewenangan Provos dalam Kepolisian Pasal 1 Nomor 15 Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2003  tentang  Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor  2, pengertian  Provos  adalah  satuan fungsi  pada  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  bertugas membantu pimpinan untuk membina  dan  menegakkan  disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di  salah  satu  bagian  dari struktur  organisasi  Polri,  provos merupakan  bagian  dari  Propam (Profesi  dan  Pengamanan).  Secara umum Provos memiliki kewenangan  yang  diatur  dalam Pasal  22  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor 2, yaitu : a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan; b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan  disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota  Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Menyelenggarakan sidang  disiplin  atas perintah Ankum; d. Melaksanakan putusan Ankum.
Struktur  Organisasi  Divisi Profesi  dan  Pengamanan  Polri adalah sebagai berikut :
Tugas pokok Subbid Provos, yaitu : a. Subbid Provos adalah unsur  pelaksana  pada bidang Propam (Profesi dan Pengamanan) yang berada di bawah Kabid Propam. b. Subbid Provos bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Provos yang meliputi  pembinaan disiplin,  penegakan hukum dan penyelesaian perkara  pelanggaran disiplin. c. Subbid Provos dipimpin oleh Kepala Subbid Provos yang bertanggungjawab kepada Kabid Propam. d. Subbid Provos dalam melaksanakan  tugas kewajibannya dibantu oleh : a) Kepala  Urusan Pembinaan Disiplin yang
disingkat  Kaur Binplin, b) Kepala  Urusan Penegakan Hukum yang disingkat  Kaur Gakkum. e. Subbid Provos terdiri dari sejumlah unit  yang  masing- masing dipimpin oleh  Kepala  Unit yang disingkat Kanit. Tugas pokok Kaur Binplin, yaitu : a. Membantu Kasubbid Provos dalam penyelenggaraan dan penegakan disiplin bagi anggota POLRI/ PNS POLRI. b. Membantu pimpinan dalam melakukan penyidikan  terhadap anggota POLRI/ PNS  POLRI  yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai  yang  diatur dalam PP No.2 Tahun 2003. c. Melakukan pemeriksaan terhadap identitas diri  maupun  surat- surat  lain  kepada anggota POLRI/ PNS POLRI. d. Melaksanakan putusan sidang disiplin yang diputuskan  Ankum yang berupa penempatan  dalam tahanan. e. Dalam melaksanakan  tugas sehari-hari Kaur Binplin  dibantu  2 Kanit Hartib A, B. f. Ur Binplin dipimpin oleh Kuala Ur Binplin yang bertanggungjawab kepada Kasubbid Provos. Tugas pokok Kaur Gakkum, yaitu : a. Membantu Kasubbid Provos dalam penyelenggaraan dan penekakan disiplin bagi anggota POLRI/ PNS POLRI. b. Membantu pimpinan dalam melakukan penyidikan  terhadap anggota POLRI/ PNS  POLRI  yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai  yang  diatur dalam  PP  No.  2 Tahun 2003. c. Melakukan pemeriksaan terhadap identitas diri  maupun  surat- surat  lain  kepada anggota POLRI/ PNS POLRI. d. Melaksanakan putusan sidang disiplin yang diputuskan  Ankum yang berupa penempatan  dalam tempat khusus. e. Dalam melaksanakan  tugas sehari-hari Kaur Gakkum  dibantu  1 Kanit Idik. f. Ur Gakkum dipimpin oleh
Kepala  Ur  Gakkum yang bertanggungjawab kepada Kasubbid Provos. Tugas  Pokok  Paminal antara lain: a. Mengawasi peminjaman/pemeg angan  senjata  api dinas. b. Member rekomendasi berdasarkan penelitian  terhadap personil  yang  akan meminjam/memakai senjata api dinas. Dilihat  dari  tugas  dan kewenangan provos dapat disimpulkan peran provos dalam kepolisian yaitu membantu pimpinan untuk membina, menegakkan disiplin, dan memelihara  tata  tertib  anggota dalam kepolisian. B. Prosedur Penanganan dan Sanksi Disiplin Terhadap Penyalaggunaan Senjata Api Dinas a. Prosedur penanganan Penyalahgunaan  Senjata  Api Dinas Penyalahgunaan  senjata api dinas yang dilakukan karena kelalaian dari anggota kepolisian merupakan pelanggaran  disiplin.  Menurut Pasal  25  Peraturan  Pemerintah Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor  2,  penyelesaian  perkara pelangaran disiplin dilaksanakan
melalui tahapan, yaitu :
i. Laporan atau pengaduan; ii. Pemeriksaan pendahuluan; iii. Pemeriksaan di depan sidang disiplin; iv. Penjatuhan hukuman disiplin; v. Pelaksanaan hukuman; vi. Pencatatan dalam Data Personel Perseorangan. Mengenai  siapa  saja yang berhak mengajukan
laporan  atau  pengaduan,  dan yang  menerima  laporan  atau pengaduan,  menurut  Pasal  10 ayat  1  dan  ayat  2  Peraturan Kepala  Kepolisian  No.  Pol.:  8 Tahun  2006  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Komisi  Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : 1. Menurut ayat 1 yang berhak mengajukan  laporan  atau pengaduan, yaitu :
a. Masyarakat;
b. Anggota Polri;
c. Sumber  lain  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menurut  ayat  2  penerima laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh pengemban  fungsi  Propam (Profesi  dan  Pengamanan) di  setiap  jenjang  organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan pendahuluan  atas  laporan atau pengaduan dimaksud.
Menurut Pasal 14 ayat 3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2003  tentang  Peraturan Disiplin  Anggota  Kepolisian,
mengenai penyelesaian pelanggaran disiplin, yaitu : “Penentuan penyelesaian pelanggaran  Peraturan Disiplin  melalui  sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.” Pada  Pasal  16  ayat  1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2003  tentang  Peraturan Disiplin  Anggota  Kepolisian, pejabat yang berwenang menjatuhkan  tindakan  disiplin adalah  Ankum  dan/atau  Atasan Ankum. Pengertian Atasan yang berhak  menghukum  (Ankum)
menutut  Pasal  1  nomor  13 Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2003  tentang  Peraturan Disiplin  Anggota  Kepolisian,
adalah  atasan  yang  karena jabatannya  diberi  wewenang menjatuhkan  hukuman  disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Ankum secara berjenjang  digolongkan  menjadi : a. Ankum  berwenang penuh. b. Ankum  berwenang terbatas. c. Ankum  berwenang sangat terbatas. Ankum dilingkungan Polri terdiri dari : a. Ankum tingkat pusat, yaitu : 1. Ankum berwenang penuh, yaitu : KAPOLRI; WAKAPO LRI; IRWASUM ; PARA KABA; Kepala BNN; PARA DEPUTI; KALEMDI KLAT, KASESPIM , Gubernur;
AKPOL/PT IK;KOORS
AHLI/SAH
LI KAPOLRI;
PARA KADIV;
KAKORBR
IMOB; PARA KARO;
PARA
ITWIL;
PARA
DIREKTU R; PARA KAPUSKA SECAPA, KA SELAPA, KARUMKI T; SES NCB INTERPOL
Indonesia;
KADENM A;
KASETUM
; PARA KAPUSDI K; KETUA INKOPPOL
(diluar struktur); KOORSPRI PIM. 2. Ankum berwenang terbatas, yaitu : IRBIT; SES  DAN WADIR; KABAG; KABID; KADEN pada DIVPROP AM dan BAINTEL KAM POLRI; KASAT pada KORBRIM OB, PUSDOKK ES dan PUSKU POLRI; KANIT pada BARESKRI M POLRI; PARA KADEP. 3. Ankum berwenang sangat  terbatas, yaitu : KASUBBA G; KASUBBI D; KANIT pada BAINTEL KAM dan DIVPROP AM POLRI; KASI/KAD EN pada KORBRIM OB POLRI; PARA PASDEP. b. Ankum tingkat kewilayahan : 1. Tingkat Polda : a) Ankum berwenang penuh, yaitu : KAPO LDA; WAKA POLD A; IRWAS DA; PARA KARO; PARA DIREK TUR; KASA D BRIMO BDA; PARA KABID ; KA SPN; KASET UM; KADE NMA; KAPA LA BND; KETU A PUSKO PPOL (diluar struktur ). b) Ankum berwenang
terbatas,
yaitu : IRBID; KABA G; KASU BDIT; KASU BBID; KADE N; KASA T. c) Ankum berwenang sangat terbatas, yaitu : KASU BBAG; KASU BBID; KANIT ; KASI; DANKI ; KAUR. 2. Tingkat Poltabes, Polwil/Tabes : a) Ankum berwenang penuh, yaitu : Kapolw il/Kapol wiltabe s/Kapol tabes; Wakap olwil/W akapol wiltabe s/Waka poltabe s. b) Ankum yang berwenang
terbatas, yaitu : PARA KABA G; KASA T; DANKI BRIMO B. c) Ankum yang berwenang sangat terbatas, yaitu : PARA KASU BBAG; PARA KANIT ; PARA DANT ON BRIMO B. 3. Tingkat Polres/Tro/Ta : a) Ankum berwenang penuh, yaitu : Kapolre s/TRO/ TA; Wakap olres/T RO/TA; b) Ankum berwenang terbatas, yaitu : PARA KABA G; KASA T; KAPO LSEK. c) Ankum berwenang
sangat terbatas, yaitu : PARA KASU BBAG; PARA KANIT POLRE S. Dalam melakukan pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  provos,  mengenal  jenjang kepangkatan, yaitu : 1. Terperiksa berpangkat Tamtama (TA)/ Bintara (BA)/ Perwira Pertama (PAMA)  serendah- rendahnya  diperiksa oleh  pejabat  yang berpangkat  Bintara (BA). 2. Terperiksa berpangkat  Perwira Menengah (PAMEN) serendahrendahnya diperiksa oleh pejabat yang berpangkat  Perwira Pertama (PAMA). 3. Terperiksa berpangkat  Perwira Tinggi (PATI) serendah-rendahnya diperiksa oleh pejabat yang berpangkat  Perwira Menengah (PAMEN). Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan  oleh  anggota  polisi khususnya  provos  didasarkan pada : 1. Laporan; 2. Tertangkap tangan; 3. Temuan petugas. Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan  anggota  kepolisian adalah sebagai berikut:
Pelanggaran disiplin seperti  penyalahgunaan  senjata api  dapat  dilaporkan  kepada provos  atau  kepada  pimpinan, Pamapta,  Yanduan,  Yanmas. Jika  dilaporkan  atau  diadukan kepada pimpinan ataupun kepada Pamapta, Yanduan, maupun  Yanmas  maka  akan diteruskan atau diserahkan kepada provos. Hasil dari laporan atau pengaduan tersebut akan  diperiksa  oleh  provos.
Provos mempunyai kewenangan untuk  melakukan  pemanggilan dan pemeriksaan. Setelah selesai melakukan  pemeriksaan  maka hasil pemeriksaan disusun dalam satu berkas perkara pelanggaran disiplin. Jika berkas tersebut  sudah  lengkap  maka dilimpahkan  kepada  Ankum. Ankum dapat meminta pendapat dan  saran  hukum  dari  satuan fungsi pembinaan hukum kepolisian  guna  menentukan perlu  atau  tidaknya  dilakukan sidang disiplin. Apabila pelanggaran disiplin tersebut merupakan pelanggaran disiplin maka dilakukan sidang disiplin. Putusan  dari  sidang  disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan  Hukuman  Disiplin (SKHD) dan disampaikan kepada terhukum. Apabila pelanggaran  disiplin  tersebut
merupakan  pelanggaran  Kode Etik Profesi Polri maka dilakukan  Sidang  Komisi  Kode Etik. Putusan dari sidang Komisi  Kode  Etik  tersebut berupa pemberian sanksi administrasi yang berupa rekomendasi  untuk  dapat  atau tidaknya  Diberhentikan  Tidak Dengan  Hormat  (PTDH)  atau Dengan  Hormat  dari  dinas  Polri (PDH)  dan  putusan  tersebut besifat final. Hasil putusan dari kedua  persidangan  diserahkan kepada provos untuk dilaksanakan.  Untuk  perkara pelanggaran disiplin, jika hukuman tersebut sudah dilaksanakan maka anggota yang  telah  menjalani  hukuman tersebut harus dikembalikan pada  keadaan  semula  selambat- lambatnya 30 hari setelah berakhirnya masa hukuman disiplin tersebut. Anggota kepolisian  yang  sudah  selesai menjalani hukuman  tersebut akan  diawasi  selama  6  bulan. Pengawasan  tersebut  bekaitan dengan kelakukan anggota tersebut. Kelakuan anggota tersebut akan dinilai oleh provos.  Hasil  penilaian  tersebut berbentuk  Surat  Rekomendasi Penilaian. Rekomendasi Penilaian tersebut bertujuan untuk pembinaan  karier  anggota yang  telah  selesai  menjalani hukuman disiplin. E. Penutup
1. Kesimpulan
Setelah  dilakukan  analisis terhadap data yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan menggunakan  teori  maupun  bahan kepustakaan yang ada tentang
permasalahan  dalam  penulisan  ini dapat disimpulkan bahwa: a. Kewenangan provos dalam menghadapi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang merupakan pelanggaran  disiplin  yang  diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2003 adalah melakukan pemanggilan  dan  pemeriksaan yang  berupa  penyelidikan  dan penyidikan, membantu pimpinan menyelenggarakan sidang  disiplin,  memelihara  tata tertib kehidupan anggota kepolisian,  serta  melaksanakan putusan  Ankum.  Tanpa  adanya perintah  dari  Atasan  Yang Berhak  Menghukum  (Ankpm), provos tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan hukuman  disiplin.  Kewenangan untuk  menjatuhkan  hukuman disiplin tersebut ada pada
Atasan Ankum dan/atau Ankum.
Kendala  yang  dihadapi  provos sebagai  aparat  penegak  disiplin dalam  Kepolisian  dapat  berupa pemeriksaan  terhadap  anggota kepolisian  yang  dapat  bersifat subjektif, pemeriksaan yang dilakukan  secara  interen  dapat mengakibatkan pemeriksaan yang tidak objektif. b. Menurut  Pasal  25  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2003  tentang  Peraturan  Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Lembaran Negara Republik Indonesia, bahwa penyelesaian perkara pelangaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan, yaitu :
1) Laporan atau pengaduan; 2) Pemeriksaan pendahuluan; 3) Pemeriksaan  di  depan sidang disiplin; 4) Penjatuhan hukuman disiplin; 5) Pelaksanaan hukuman; 6) Pencatatan  dalam  Data Personel Perseorangan. Mengenai  siapa  saja  yang berhak  mengajukan  laporan atau  pengaduan,  dan  yang menerima laporan atau pengaduan,  menurut  Pasal  10 ayat  1  dan  ayat  2  Peraturan Kepala  Kepolisian  No.  Pol.:  8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Komisi  Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Saran Berdasarkan  hasil  penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan,  maka  penulis  memberi saran  yaitu  agar  dalam  pemberian izin  pinjam  pakai    senjata  dinas lebih  dipeketat  sehingga  dapat meminimalisir penyalahgunaan senjata  api  oleh  anggota  polisi, proses lebih intensif dalam melakukan  psikotes,  pengawasan
dan  pemeriksaan  yang  dilakukan secara  berkala  terhadap  izin  pinjam pakai  senjata  api  beserta  pelurunya, dan juga terhadap pemakaian senjata api  beserta  peluru  tersebut.  Ankum diharapkan dapat memberikan sanksi  yang  lebih  tegas  dan  objektif kepada anggota polisi yang melakukan  penyalahgunaan  senjata api  sehingga  dapat  menjadi  acuan bagi  pemegang  senjata  api  agar lebih  berhati-hati  dan  bijaksana dalam  menggunakan  senjata  api
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya  sebagai  aparat yang  melindungi,  mengayomi  dan melayani masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bisri  Ilham,  2004, Sistem  Hukum Indonesia ,  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Pudi  Rahardi,  2007, Hukum  Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi  Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya. Sadjijono,  2008, Etika  Profesi  Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan  Tugas  Profesi Polisi ,  Laksbang  Mediatama,
Surabaya.
Sadjijono,  2005, Fungsi  Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance , Laksbang, Surabaya.

## Makalah
James  Daniel  Sitorus,  2000,  Makalah:
Teknologi  Yang  Dibutuhkan
Dan  Dikuasai  Dalam Angka Pengembangan Wawasan Hankamneg, Penegakan Hukum Dan Kinerja TNI-Polri Dalam  Membina  Persatuan
Dan Kesatuan , Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Darurat  Nomor  12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002
tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003
Tentang  Peraturan  Disiplin
Anggota  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun
2003 tentang Pelaksanaan Teknis  Institusional  Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian.
Keputusan  Kapolri  Nomor  32  Tahun
2003  Tentang  Kode  Etik  Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Keputusan Kapolri No. Pol.: 42/IX/2004
Tentang  Atasan  Yang  Berhak Menghukum Di Kepolisian.
Keputusan  Kapolri  No.  Pol:  43/IX/2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran
Disiplin Anggota Kepolisian.
Keputusan Kapolri No. Pol.: 44/IX/2004
Tentang  Tata  Cara  Sidang Disiplin Anggota Kepolisian.

## PELACURAN DAN PENANGGULANGANNYA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

## Jatmiko Winarno, SH,MH

## Abstrak
Pelacuran  sebagai  sebuah  nama  yang  diberikan  untuk  suatu  perbuatan  yang  di dalamnya  terlibat  beberapa  orang  dalam  suatu  peristiwa.  Perbuatan  di  mana  seorang perempuan  menyerahkan  dirinya  untuk  berhubungan  kelamin  dengan  lawan  jenisnya yang  mengharapkan  bayaran  berupa  uang  atau  bentuk  lainnya.  Pelacuran  merupakan masalah  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  karena  merugikan  keselamatan, ketentraman,  kemakmuran  jasmani  dan  rohani.  Hal  ini  pun  menjadi  sesuatu  yang  nyata agar segera ditanggulangi bila dihubungkan dengan cara pandang agama dan adat tradisi suku bangsa di Indonesia.
Masalah  pelacuran  harus  dilihat  sebagai  gejala  sosial  yang  nampak  jelas bertentangan  dengan  ketertiban  dan  kehidupan  masyarakat  secara  umum.  Akibat  yang ditimbulkan  akan  menghambat  proses  perkembangan  pada  suatu  masyarakat.  Namun demikian  terlihat  tidak  ada  suatu  kaidah  hukum  dari  negara  manapun  yang  mampu meniadakan  pelacuran  dalam  arti  menindak  gejala  tersebut  seperti  halnya  kejahatan semacam pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dapat menjatuhkan sanksi, dengan tegas baik hukuman mati, hukuman penjara, maupun hukuman denda.
Kata Kunci : Pelacuran
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang Masalah Hampir  semua  negara  di
dunia ini, baik negara maju, berkembang, maupun negara miskin sekalipun menghadapi masalah tersendiri dalam menangani problem sosial,  terutama  berupa  pelacuran. Banyak  dibaca  dalam  surat  kabar, majalah, kajian buku maupun ulasan-ulasan  mengenai  pelacuran dan penanggulangannya, namun ada kecenderungan  masalah  pelacuran ini  tidak  memperlihatkan  tendensi menurun.  Malahan  penanggulangan gejala  sosial  tertua  dan  abadi  ini semakin kurang menggigit.
Pelacuran  sebagai  sebuah nama  yang  diberikan  untuk  suatu perbuatan  yang  di  dalamnya  terlibat
beberapa orang dalam suatu
peristiwa. Perbuatan di mana seorang  perempuan  menyerahkan dirinya  untuk  berhubungan  kelamin dengan lawan jenisnya yang mengharapkan  bayaran  berupa  uang atau  bentuk  lainnya.  Pelacuran merupakan  masalah  sosial  dalam kehidupan  bermasyarakat,  karena merugikan keselamatan, ketentraman,  kemakmuran  jasmani dan  rohani.  Hal  ini  pun  menjadi sesuatu  yang  nyata  agar  segera ditanggulangi bila dihubungkan dengan  cara  pandang  agama  dan adat tradisi suku bangsa di Indonesia.
Masalah  pelacuran  harus dilihat  sebagai  gejala  sosial  yang