aq INDICATORS Vol. 3(1)(2021)

## INDICATORS
Journal of Economics and Business
http://indicators.iseisemarang.or.id/index.php/jebis

## PENGARUH OWNERSHIP  STRUCTURE DAN BOARD  GOVERNANCE TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO
Eliza Andriani BR Surbakti 1 , Adi Firman Ramadhan 2 
1,2 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

## Info Artikel
________________ Sejarah Artikel:
Diterima Desember 2020 Disetujui Maret 2021 Dipublikasikan Mei 2021 _______________
Keywords: Dividend payout ratio, corporate governance, ownership structure, board governance __________________

## Abstract
________________________________________________________________ This research aims to examine the effect of corporate governance on dividend policy. The ownership structure is divided into controlling ownership, government-controlled firm, foreign-controlled firm and board governance is divided to board independent and intensity as independent variables, while dividend payout ratio as dependent variable. Firm size, growth, return on assets, and leverage are also added as control variable. This research uses a sample consisting of  85 banking companies listed on Indonesia Stock Exchange in the period of 2013-2017. The purposive sampling method was used in selecting the research sample. Static panel data technique which was estimated using Tobit regressions are choosen for this research statistic analysis. The result of this research shows that controlling ownership and government-controlled firm have a positive significant effect on the dividend payout  ratio,  but  foreign-controlled  firm  have  a  negative  significant  effect  on  the  dividend  payout  ratio. Meanwhile, board independent and intensity have a positive but no significant effect on the dividend yield.
 Alamat  korespondensi: Departemen  Akuntansi Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl.  Prof.  Soedharto  SH.,  Tembalang,  Semarang  50239,  Phone: +622476486851 Email: afran.ramadhan@gmail.com

## PENDAHULUAN
Investor mempunyai salah satu hak yang penting di dalam perusahaan, yaitu dividen (D. &  L.  K.  P.  Setiawan,  2013),  Mitton  (2004) menyatakan  dividen  sebagai  masalah  yang penting  untuk  investor,  terutama  pada perusahaan  dengan  praktik  tata  kelola  yang rendah.  Ang et al. (1997) dan Baker et al. (2012)
juga  menemukan  bukti  bahwa  dividen mempunyai efek yang signifikan terhadap nilai perusahaan,  maka  dari  itu  keputusan pembagian dividen sangat penting, khususnya untuk  perusahaan  di  negara  berkembang seperti  Indonesia.  Dalam  pembagian  dividen oleh perusahaan terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal sebagai pemegang
saham  dan  agen  sebagai  pelaksana  dalam manajemen  yang  disebut  dengan  konflik agensi, dimana mereka bertindak sesuai dengan kepentingan
masing-masing,
, ini
menggambarkan  teori  agensi  (Jensen  & Meckling,  1976).  Untuk  itu,  kebijakan pembagian dividen yang optimal harus dimiliki oleh perusahaan dalam melakukan pembagian dividen kepada para investor.
Kebijakan  pembagian  dividen  yang dimaksud adalah bagaimana perusahaan harus dapat  mempertimbangkan  keputusan  untuk membagikan  laba  kepada  investor  dalam bentuk dividen atau menahan laba perusahaan dan digunakan sebagai penambah modal atau reinvestasi untuk pengembangan perusahaan di masa  depan.  Baker  et  al.  (2012)  berpendapat kebijakan dividen mengarah kepada mekanisme  pembayaran  yang  ditetapkan perusahaan  untuk  menentukan  seberapa banyak  dan  pola  distribusi  kas  perusahaan kepada pemegang saham dari waktu ke waktu. Untuk  menghasilkan  sebuah  kebijakan,  maka dalam  perumusan  kebijakan  ini  harus dilakukan
dengan hati-hati karena membutuhkan kemampuan untuk
memprediksi dan konsistensi (Jabbouri, 2016). Selain itu, kebijakan dividen menjadi salah satu isu  keuangan  yang  fundamental  pada perusahaan  sebab  berhubungan  dengan pendanaan perusahaan dan keputusan investasi.  Kebijakan  dividen  di  perusahaan (baik  swasta  maupun  BUMN)  merupakan masalah  yang  rumit  dan  memiliki  implikasi keuangan yang besar (fiskal.kemenkeu.go.id).
Dalam  penetapan  kebijakan  dividen perusahaan
banyak hal-hal yang
mempengaruhi,  kepemilikan  saham  yang terkonsentrasi dalam perusahaan  sebagai salah satu  faktor  yang  mempengaruhi  (Setiawan  et al.,  2016).  D.  &    L.  K.  P.  Setiawan  (2013) berpendapat  pengambilan  keputusan  dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada perusahaan  didasarkan  pada  keputusan  dan kebutuhan  dari  controlling  shareholders.  Di Indonesia,  konsentrasi  struktur  kepemilikan perusahaan  terbagi  menjadi  kepemilikan saham oleh keluarga, kepemilikan saham oleh pemerintah dan kepemilikan saham oleh  pihak asing atau investor asing (Setiawan et al., 2016). Penelitian  sebelumnya  yang  meneliti  tentang
pengaruh ownership structure terhadap kebijakan pembagian  dividen  pada  perusahaan  telah dilakukan di banyak negara baik, negara maju ataupun  negara  berkembang  seperti  di Indonesia. Hasil temuan Bradford et al. (2013) menunjukkan  bahwa  perusahaan  dengan kepemilikan yang didominasi oleh kepemilikan pemerintah  dan  kepemilikan  pihak  asing berpengaruh positif signifikan atas pembayaran dividen.  Berbeda  dengan  temuan  oleh  Al- Najjar & Kilincarslan (2017) yang menemukan hubungan
negatif signifikan antara kepemilikan  saham  oleh  pihak  asing  dan kepemilikan oleh pemerintah terhadap kebijakan  pembayaran  dividen.  Kepemilikan oleh  investor  asing  ditemukan  berpengaruh tidak
signifikan terhadap
kebijakan pembayaran  dividen  oleh  perusahaan  pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lucyanda,  J. (2012).
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  telah dilakukan, ditemukan bahwa ada kepentingan- kepentingan  yang  berbeda  antar  para pemegang  saham,  khususnya  di  perusahaan dengan
struktur
kepemilikan yang terkonsentrasi  di  negara  berkembang,  ini kemudian  disebut  sebagai    konflik  agensi (Shleifer  &  Vishny,  2002);  (Claessens,  S.  & Yurtoglu,  2013).  Untuk  mengatasi  konflik tersebut dan agar kepentingan para pemegang saham terlindungi, khususnya untuk pemegang saham  minoritas  (non-pengendali)  maka peranan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)  sangat  dibutuhkan, menempatkan  dewan  komisaris  independen merupakan salah satu cara dalam menjalankan tata  kelola  perusahaan.  Menurut  Fama  &
Jensen (1983)
komisaris independen memainkan peranan krusial untuk mengurangi masalah  agensi  karena  dapat  mengurangi konflik  keagenan  dengan  memisahkan  aspek manajemen dan kontrol dari proses pengambilan  keputusan.  Jensen  &  Meckling (1976),  Shleifer  &  Vishny  (2002)  dan  Ghosh (2006)  berpendapat  bahwa  secara  khusus kehadiran  dewan  independen  dan  frekuensi rapat  dewan  berperan  penting  dalam memperkuat fungsi pemantauan sehingga akan mengurangi  masalah  keagenan.  Tetapi  disisi lain,  komisaris  independen  dan  jumlah pertemuan dewan komisaris mengurangi biaya
agensi dengan melakukan subsitusi,
diasumsikan  ketika  board  independent  dan intensity  tinggi,  pembayaran  dividen  akan rendah  atau  sebaliknya  (Benjamin  &  Zain, 2015).
Pengaruh komisaris independen terhadap kebijakan pembagian dividen menunjukkan  hasil  yang  beragam  pada penelitian  sebelumnya.  Wijayanti  (2014) menemukan  hasil  positif  signifikan  dalam penelitiannya  mengenai  pengaruh  board independent  terhadap  kebijakan  dividen,  hasil ini  sejalan  dengan  penelitian  Jiraporn,  P.  & Ning  (2006)  yang  menemukan  hubungan positif  signifikan  antara  board  independent  dan pembayaran  dividen.  Namun,  D.  &  L.  K.  P. Setiawan (2013) menemukan bahwa hubungan antara komisaris independen dan pembayaran dividen  tidak  berpengaruh  signifikan  di Indonesia.  Mehdi  et  al.  (2014)  menambahkan bahwa jumlah frekuensi rapat dewan (intensity) berpengaruh  positif terhadap  kebijakan dividen,  sedangkan  disisi  lain.  Benjamin  & Zain  (2015)  menemukan  hubungan  negatif signifikan antara intensity dengan pembayaran dividen.
Variabel independen pada penelitian ini yaitu:  ownership  structure  di  proxy-kan  melalui kepemilikan  oleh  pengendali  (controlling ownership),  kepemilikan  oleh  pemerintah (government ownership), kepemilikan oleh pihak asing  (foreign  ownership).Komisaris  independen (board  independent)  dan  jumlah  rapat  dewan (intensity)  merupakan  proxy  dari  tata  kelola dewan  (board  governance).  Variabel  kontrol ukuran  perusahaan  (firm  size),  pertumbuhan perusahaan (growth), return on assets (ROA), dan leverage  digunakan  agar  terhindar  dari  adanya bias hasil penelitian (Setiawan et al., 2016).

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Dalam  penelitian  ini,  teori  agensi digunakan  sebagai  kerangka  teoritis  untuk mengkaji pengaruh ownership structure dan board governance  atas  dividend  payouts,  karena  teori agensi membentuk pilar dalam mekanisme tata kelola  perusahaan  (Jebaraj  et  al.,  2015).  Agency theory ialah konsep yang menggambarkan relasi antara  principal  dan  agent  serta  permasalahan yang timbul karenanya (agency problems) (Jensen
&  Meckling,  1976).  Yang  dimaksud  principal ialah pihak pemilik saham atau pemberi amanat, sementara  agent  ialah  pihak  pengelola  atau pelaksana  yang  diberi  amanat  oleh  principal dalam  menjalankan  perusahaan  (manajemen) (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Anthony & Govindarajan  (2009)  terdapat  perbedaan keinginan  antara  principal  dan  agent  karena kedua  sisi  berusaha  untuk  memperjuangkan utilitasnya, diasumsikan bahwa para pemegang saham sebagai prinsipal lebih suka dengan return keuangan dari investasinya terhadap perusahaan,  sedangkan  manajer  selaku  agen lebih  senang  pada  kenaikan  kekayaan perusahaan,  free  time  juga  kenikmatan- kenikmatan lainnya (Anthony & Govindarajan, 2009).
Jensen & Meckling (1976)
mengungkapkan  bahwa  manajemen  yang cenderung mengejar kepentingan pribadi dalam menjalankan  perusahaan  akan  menimbulkan konflik  yang  muncul  karena  ada  kontra kepentingan  antara  pemberi  modal  (principal) dan  pelaksana  (agents)  yang  disebut  dengan masalah  keagenan  (agency  problems).  Dalam rangka  penyelesaian  agency  problems  tersebut, dibutuhkan  pengeluaran  yang  disebut  sebagai agency  cost  dan  akan  dibebankan  kepada  kedua belah  pihak,  principal  dan  agents  (Jensen  & Meckling, 1976). Setiawan et al. (2016) membagi penyebab timbulnya agency cost  menjadi 2 tipe, yaitu: konflik antara shareholder sebagai principal dan  manager  sebagai  agent  (Tipe  I)  dan  Tipe  II adanya  konflik  di  antara  majority  shareholders selaku  pengendali  dan  minority  shareholders selaku  pemegang  saham  non-pengendali. Konflik  agensi  tipe  I  terjadi  pada  perusahaan dengan  kepemilikan  yang  tersebar  luas,  dan terjadi  karena  kesenjangan  informasi  antara manajer  sebagai  agent  dan  pemegang  saham sebagai  principal  (Jensen  &  Meckling,  1976). Menurut  Shleifer  &  Vishny  (2002),  pemegang saham yang tersebar luas tidak memiliki cukup saham  untuk  memonitor  manajer  mereka, karena  biaya  yang  dibutuhkan  cukup  mahal. Pemegang  saham  besar  memegang  sejumlah besar  saham  untuk  menanggung  biaya pemantauan  dan  untuk  memperoleh  laba  dari hasil investasi mereka (Shleifer & Vishny, 2002). Sedangkan, konflik agensi tipe II biasanya terjadi pada  perusahaan  yang  didominasi  oleh
kepemilikan  orang  dalam  (Claessens  &
Yurtoglu,  2013).  Menurut  Shleifer  &  Vishny (2002),  ketika  dominasi  kontrol  terhadap perusahaan
dimiliki
oleh pemegang
saham,maka  mereka  memiliki  peluang  untuk membuat keputusan sesuai selera mereka.
Untuk melindungi hak para pemegang saham  minoritas  maka  mekanisme  tata  kelola perusahaan dibutuhkan (D. & L. K. P. Setiawan, 2013),  tata  kelola  perusahaan  mempengaruhi kebijakan  dividen  (Kumar,  2004).  Menurut  La Porta et al. (2000) ada dua model yang bersaing antara  tata  kelola  perusahaan  dan  kebijakan dividen:  outcome  model  dan  substitution  model. Dalam  outcome  model  berpendapat  bahwa  tata kelola  perusahaan  yang  baik  memberikan perlindungan  lebih  terhadap  hak-hak  investor, perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik membayar dividen
lebih
tinggi dibandingkan  perusahaan  dengan  tata  kelola yang buruk, sehingga terdapat hubungan positif antara  tata  kelola  perusahaan  dan  kebijakan dividen (La Porta et al., 2000). Sedangkan di sisi lain,  substitution  model    berpendapat  bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk akan membayar  dividen  yang  lebih  tinggi  dalam rangka untuk meningkatkan citra perusahaan di kalangan  investor,  mereka  mencoba  untuk menarik investor dengan menggunakan dividen sebagai  mekanisme,  sehingga  La  Porta  et  al. (2000)  menyimpulkan  hubungan  negatif  antara tata kelola perusahaan dan kebijakan dividen.
Pengaruh Controlling  Ownership terhadap
Dividend Payouts
Pemegang  saham  pengendali  atau pemegang  saham  terbesar  mempunyai  peluang untuk mengambil keputusan untuk kepentingan mereka sendiri (Shleifer & Vishny, 2002). Pada teori agensi yang dikembangkan oleh  Jensen & Meckling  (1976),  perbedaan  kepentingan  yang ada  pada  pemegang  saham  mayoritas  dan minoritas  dapat  menimbulkan  konflik  (agency problems). Menurut Johnson et al. (2000) di Asia, pemegang  saham  pengendali  mengambil keuntungan  dari  struktur  piramida  atau kelompok bisnis untuk menjaga sumber daya di bawah  kendali  mereka,  seperti  mengambil keuntungan  dari  kerugian  pemegang  saham minoritas (Xu’nan, 2011). Ini merupakan konflik agensi  Tipe  II  seperti  yang  diungkapkan  oleh
Claessens & Yurtoglu (2013) yang ditemukan di perusahaan dengan dominasi kepemilikan.
Harada & Nguyen (2011) mempelajari hubungan  antara  struktur  kepemilikan  yang terkonsentrasi dan kebijakan dividen di Jepang, dan  menemukan  bahwa  keberadaan  pemegang saham mayoritas sebagai pengendali perusahaan memiliki dampak negatif terhadap pembayaran dividen. Mereka menemukan bahwa pemegang saham pengendali membayar pemegang saham minoritas  dengan  pembayaran  dividen  yang rendah. Ini sesuai dengan penelitian Manos et al. (2012)yang menemukan bahwa kelompok bisnis di India lebih memilih untuk tidak membagikan dividennya. Ini menjadi bukti bahwa perusahaan yang  sering  melakukan  transaksi  dengan  pihak istimewa tertentu membayar dividen yang lebih rendah di Cina (Su et al., 2013).
Maury  &  Pajuste  (2005)  meneliti  efek dari  beberapa  pemegang  saham  besar  terhadap kebijakan  pembayaran  dividen  di  Finlandia. Mereka  menemukan  bagaimana  pemegang saham  besar  mempunyai  efek  positif  terhadap pembayaran  dividen.  Hal  ini  sejalan  dengan temuan  Faccio  et  al.  (2001)  bahwa  konsentrasi kepemilikan  memiliki  efek  positif  pada pembayaran dividen. Penyelidikan yang dilakukan  oleh  Berzins  et  al.  (2012)  dengan mempelajari  perusahaan  swasta  di  Norwegia, menemukan  bahwa  masalah  keagenan  pada umumnya lebih buruk untuk perusahaan swasta karena  mereka  tidak  memiliki  mekanisme pemantauan eksternal (publik), dan mereka juga menemukan bahwa pemegang saham minoritas menerima  dividen  lebih  tinggi  ketika  konflik keagenan lebih tinggi. Dalam hal ini, perusahaan dengan  kepemilikan  pengendali  memiliki kepentingan  yang  sama  dengan  pemegang saham  minoritas.  Berdasarkan  penjelasan  yang mendasari  sebelumnya,  maka  dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H1: Controlling Ownership berpengaruh positif terhadap Dividend Payouts.

## Pengaruh  Government  Ownerhsip    terhadap Dividend Payouts
Jumlah perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah yang diperjualbelikan di Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  mengalami  peningkatan sebesar  dua  kali  lipat  selama  beberapa  periode belakangan  di  Indonesia  (Carney  &  Child,
2013).  Berdasarkan  teori  agensi,  perbedaan kepentingan  atau  tujuan  antara  agen  dan prinsipal  akan  memicu  kesenjangan  informasi yang  berujung  pada  konflik  antar  pemangku kepentingan. Setiawan et al. (2016) berpendapat perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dari  perusahaan  yang  dikendalikan  oleh keluarga,  salah  satunya  yaitu  perusahaan bertugas  untuk  membantu  pemerintah  dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun  terkadang  perusahaan  ditekan  secara politis untuk membayar dividen yang lebih besar kepada pemerintah. He et al. (2012) menganalisis perilaku bank-bank miliki negara di Hong Kong terkait kebijakan dividen mereka dan menemukan  bahwa  mereka  menyalurkan  lebih banyak  dividen  dibandingkan  perusahaan swasta.  Hal  serupa  juga  ditemukan  Bradford  et al. (2013) bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah membayar dividen lebih tinggi dibandingkan  dengan  perusahaan  swasta  di Cina.  Perusahaan  milik  negara  di  Austria  juga membagikan  dividen  lebih  tinggi  dibandingkan perusahaan  swasta  (Gugler  &  Yurtoglu,  2003). Berdasarkan penjelasan yang mendasari di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H2: Government Ownership berpengaruh positif terhadap Dividend Payouts.
Pengaruh Foreign Ownership terhadap

## Dividend Payouts
Carney  &  Child  (2013)  menemukan bahwa  jumlah  perusahaan  yang  dikendalikan oleh  pihak  asing  di  Indonesia    adalah  tertinggi kedua dibandingkan dengan negara lain di Asia Timur,  menurut  Setiawan  et  al.  (2016)  telah terjadi  peningkatan  substansial  dalam  jumlah perusahaan asing yang ada  di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu penting untuk  menyelidiki  pengaruhnya  terhadap kebijakan pembayaran dividen. Lam et al. (2012) berpendapat  bahwa  pemilik  asing  lebih  suka menyimpan  dividen  dalam  perusahaan  untuk mendanai investasi perusahaan. Kami berpendapat  bahwa  terdapat  dua  kemungkinan bagaimana  kepemilikan  asing  mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu: pertama, pemilik asing memilih  untuk  menerima  dividen  lebih  tinggi, mendorong  manajer  untuk  mengurangi  laba ditahan  mereka  (Joen  et  al.,  2011);  dan  kedua,
pemilik  asing  cenderung  memilih  untuk menggunakan  pendapatan  perusahaan  untuk diinvestasikan kembali daripada
mendistribusikannya (Lam et al., 2012)
Menurut  Jensen  &  Meckling  (1976) konflik  agensi  Tipe  I  timbul  antara  pemegang saham selaku principal dan manajer selaku agent, dimana  konsentrasi  kepemilikan  yang  semakin besar  dimiliki  oleh  pemegang  saham  sehingga mereka  dapat  memanfaatkan  dividen  untuk membatasi  kemungkinan  manajer  dalam melakukan  expropriation,  sehingga  jumlah dividen  yang  dibayarkan  akan  semakin  tinggi. La  Porta  et  al.  (2000)  berpendapat  organisasi yang  di  dalamnya  dikontrol  investor  asing semestinya  mempunyai  proses  tata  kelola perusahaan  yang  lebih  berdaya  guna  sehingga mereka  akan  memimpin  untuk  membayar dividen  lebih  tinggi.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat  Trinugroho  et  al.  (2014)  jika perusahaan yang dikendalikan oleh orang asing di  negara  maju  memiliki  ciri  tata  kelola perusahaan  yang  baik,  karena  lebih  efisien  dan dilengkapi  teknologi  canggih  maka  mereka membutuhkan standar transparasi dan pengungkapan yang lebih tinggi (Setiawan et al., 2016).  Menurut  Setiawan  et  al.  (2016)  pemilik asing  memiliki  insetif  yang  lebih  tinggi  untuk memantau aktivitas perusahaan
demi melindungi  investasi  mereka.  Berdasarkan penjelasan  yang  mendasari  di  atas,  maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H3: Foreign  Ownership berpengaruh  positif terhadap Dividend Payouts Pengaruh Board Independent terhadap

## Dividend Payouts
Dewan  komisaris  independen  dalam jajaran  dewan  komisaris  memegang  peranan yang  penting  dalam  memonitor  manajemen, dengan demikian akan mengurangi biaya agensi dan  konflik  agensi  (Jensen  &  Meckling,  1976). Menurut  Abdelsalam  et  al.  (2008)  dan  Farinha (2003)  hal  ini  karena  komisaris  independen mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman  serta  tidak  bergantung  kepada manajemen.  Keefektifan  dalam  jajaran  dewan ditingkatkan  dengan  kehadiran  dari  pihak  luar (Ghosh, 2006) sebagai dewan independen akan mempengaruhi  kualitas  pertimbangan  dan keputusan direksi, memberikan arahan strategis
dan  meningkatkan  kinerja  (Zahra  &  Pearce, 1989). Setia-Atmaja  (2010) menyatakan bahwa dewan  independen  memantau  kepentingan investor dengan berpartisipasi dalam keputusan dewan, dan berdasarkan pada agensi teori dewan independen  dapat  bekerja  untuk  menjamin pemegang  saham  khususnya  pemegang  saham minoritas. Wijayanti (2014) menemukan bahwa dewan  komisaris  independen  berpengaruh positif  terhadap  kebijakan  dividen  pada perusahaan yang terdaftar di BEI, didukung oleh temuan  Ginting  (2015)  yang  menemukan  hasil serupa dalam penelitiannya. Dewan independen dan  pembayaran  dividen  memiliki  hubungan untuk  saling  melengkapi,  dewan  independen mempengaruhi  dewan  lain  untuk  membayar dividen  yang  lebih  tinggi,  sehingga  semakin besar proporsi dewan independen semakin tinggi pula  dividen  yang  dibayarkan  (Setia-Atmaja, 2010). Hasil ini sesuai dengan hasil temuan oleh Kowalewski  et  al.  (2008)    dan  Al-Shabibi  & Ramesh (2011).
Di sisi lain, dividen mempunyai peran untuk  mengurangi  biaya  agensi  (Rozeff,  1982). Dengan
demikian,
perusahaan yang menerapkan corporate governance untuk mengatasi lingkungan  akan  memilih  diantara  mekanisme tata kelola alternatif seperti dewan atau dividen (Heraclous,  2001)  Berdasarkan  pada  “model subsitusi”,  maka  akan  dihipotesiskan  bahwa perusahaan  dengan  bagian  jumlah  dewan independen dalam dewan komisaris yang tinggi untuk  memperkuat  praktik  tata  kelola  dalam organisasi,  sehingga  akan  mengurangi  untuk pembayaran  dividen  yang  tinggi  (Benjamin  & Zain, 2015). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Leng (2008) melaporkan bahwa direksi  non-eksekutif  dengan  menggunakan sampel  perusahaan  Malaysia  berhubungan negatif  dengan  dividen,  diketahui  bahwa ambang batas untuk “dewan independen” lebih ketat  daripada  “direksi  non  eksekutif”  dimana sejalan  dengan  peraturan  dalam  Kode  Tata Kelola Perusahaan Malaysia. Borokhovich et al. (2005)  meneliti  hubungan  antara  dewan independen  dan  kebijakan  dividen  selama periode 1992-1999 pada perusahaan-perusahaan di  Amerika  Serikat,  dan  hasil  temuan  mereka menunjukkan  hubungan  signifikan  dan  negatif antara  dewan  independen  dan  kebijakan dividen.  Dewan  independen  memperkuat
kontrol  dari  pemegang  saham,  yang  akan mengurangi  pembayaran  dividen  (Benjamin  & Zain, 2015). Jika dewan independen merupakan alat  pengawasan  yang  efektif,  maka  dewan independen  dan  kebijakan  dividen  seharusnya saling menggantikan dalam mengawasi masalah agensi  (Mehdi  et  al.,    2014).  Berdasarkan penjelasan  yang  mendasari  di  atas,  maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H4: Board  independent berpengaruh  negatif terhadap dividend payouts.

## Pengaruh Intensity terhadap Dividend Payouts
Pengawasan dewan diharapkan
meningkat  melalui  frekuensi  pertemuan  dewan (Knyazeva, 2007), dengan diadakannya sejumlah rapat yang tertata dan terstruktur baik, maka  efektifitas  dari  kinerja  dewan  dapat berjalan  baik,  oleh  karena  itu  frekuensi pertemuan  dapat  menunjukkan  kualitas  kinerja dewan dalam melaksanakan tugasnya (Laksmana,  2008),  sehingga  akan  mengurangi konflik agensi (Benjamin & Zain, 2015). Dimana menurut  Benjamin  &  Zain  (2015),  frekuensi rapat  dewan  dan  pembayaran  dividen  sebagai subsitusi  dalam  mengurangi  agency  cost.  Secara garis besar, studi ini menyarankan dewan yang bertemu  lebih  sering  dikaitkan  dengan kemungkinan  melaksanakan  tugasnya  dengan lebih  rajin  (Lipton  &  Lorsch,  1992), kemungkinan  lebih  sedikit  manajemen  laba (Zhou & Chen, 2004), memberikan pemeriksaan dan  keseimbangan  manajmenen  yang  efektif (Conger  et  al.,  1998).  Laksmana    (2008) melaporkan  bahwa  frekuensi  dapat  dewan secara positif terkait dengan pengungkapan pada eksekutif  praktik  kompensasi.    Di  sisi  lain, beberapa penelitian menyarankan dewan untuk mengurangi  frekuensi  pertemuan  merupakan keuntungan  untuk  perusahaan  (Benjamin  & Zain,  2015).  Jumlah  pertemuan  dewan  juga ditemukan  mempunyai  hubungan  negatif dengan  nilai  perusahaan  (Vafeas,  1999),  yang disebabkan  oleh  peningkatan  aktivitas  dewan yang  diikuti  dengan  penurunan  harga  saham. Jensen  (1993)  berpendapat  bahwa  dewan  yang berfungsi  dengan  baik  harus  lebih  jarang bertemu dan menunjukkan lebih sedikit konflik. Literatur yang ada tampaknya menghubungkan mengenai  frekuensi  rapat  dewan  yang  lebih tinggi atau lebih rendah identik dengan praktik
tata  kelola  yang  lebih  baik  atau  sebaliknya. Namun,  mengingat  bukti  yang  lebih  banyak mendukung  gagasan  bahwa  frekuensi  rapat dewan yang lebih tinggi diingankan perusahaan, maka  penelitian  ini  mengambil  pandangan positif dimana frekuensi rapat dewan yang lebih tinggi  diteorikan  untuk  mewakili  praktik  tata kelola  yang  baik  dan  dividen  dianggap memainkan ‘peran
pengganti’ dalam mengurangi konflik keagenan ketika prakti tata kelola  rendah.  Maka  berdasarkan  penjelasan yang  mendasari  di  atas,  dirumuskan  hipotesis sebagai berikut.
H5: Intensity berpengaruh  negatif  terhadap dividend payouts.

## METODE PENELITIAN Variabel Penelitian
Variabel  dependen  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  ialah  kebijakan  dividen yang kemudian diukur melalui dividend payout ratio  (Setiawan  et  al.,  2016).  Variabel  ini menggambarkan  rasio  pembayaran  dividen atas laba yang dimiliki perusahaan selama satu tahun,  menurut  Ang  et  al.  (1997)  rasio  ini menunjukkan  bahwa  ketika  jumlah  dividen yang  dibagikan  semakin  besar,  maka  angka dividend payout ratio akan semakin tinggi.
Variabel  independen  dalam  penelitian ini  ialah  ownership  structure  yang  diproksikan menjadi  empat  variabel  mengacu  pada penelitian  Setiawan  et  al.  (2016)  dan  board governance  yang  diproksikan  menjadi  dua variabel mengacu pada penelitian Benjamin & Zain (2015). Ownership structure dipilih sebagai variabel  dependen  karena  merupakan  faktor penentu dalam kebijakan perusahaan (Mehdi et al., 2017), dimana pemegang saham mempengaruhi kekuatan
pengambilan keputusan  sesuai keinginan mereka (Gugler & Yurtoglu,  2003);  Bistrova  et  al.,  2013). Sedangkan  board  governance  memperoleh peranan  penting  dalam  mengawasi  dan mengatur manajemen perusahaan (Mili Mehdi et  al.,  2014)  menurut  Fama  &  Jensen  (1983) kualitas dari performa dewan telah diuji secara luas  melalui  3  karakteristik  mendasar,  yaitu komposisi  dewan,  struktur  dewan,  dan intensitas  dari  aktivitas  dewan.  Board independent    dipilih  sebagai  proxy  atas  board governance,  sesuai  dengan  pernyataan  Gregory
(2000)  bahwa  board  independent  adalah komponen  penting  dari  pengendalian  internal dan mekanisme pemantauan perusahaan.
Penelitian  ini  menggunakan  empat variabel  kontrol,  antara  lain  growth,  firm  size, return on assets, dan leverage yang mengacu pada penelitian Setiawan et al. (2016) dan Benjamin &  Zain  (2015).  Growth  atau  tingkat pertumbuhan  perusahaan  diukur  nilai  pasar dibagi  dengan  nilai  buku  ekuitas.  Perusahaan dengan  growth  yang  tinggi  cenderung mempunyai  arus  kas  bebas  yang  rendah  dan membayar  lebih  sedikit  dividen  (Fama  & Jensen,  1983)  sehingga  ditemukan  hubungan negatif antara growth dan dividend (Benjamin & Zain, 2015). Sedangkan Firm size adalah ukuran perusahaan  yang  dihitung  dengan  logaritma natural  dari  total  aset  (LNASSETS),  firm  size digunakan sebagai variabel kontrol karena firm size  dilaporkan  memiliki  hubungan  positif dengan  dividen  (Sulong  dan  Nor,2008; Bebczuk,2005).  Return  on  asset  digunakan sebagai  proxy    untuk  kinerja  keuangan (Setiawan et al., 2016). Leverage diukur dengan membagi  total  liabilitas  dan  total  aset perusahaan  (Setiawan  et  al.,  2016),  leverage ditemukan  berhubungan  negatif  dengan dividen (Pruit dan Gitman, 1991; Collings et al., 1996)  karena  leverage  dapat  mengurangi  biaya agensi  dalam  arus  kas  bebas  (Jensen,  1986; Agrawal dan Jayaraman, 1994).

## Populasi dan Sampel
Populasi  yang  dipilih  untuk  penelitian ini  ialah perusahaan perbankan yang terdapat di  Bursa  Efek  Indonesia  di  tahun  2013-2017 dan  mempublikasikan  laporan  tahunannya. Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling  dengan    kriteria  sebagai berikut:
1. Perusahaan perbankan yang tercatat di BEI pada  tahun  2013-2017  secara  runtut,  kecuali Bank Syariah karena memiliki peraturan yang berbeda dengan bank umum.
2.  Perusahaan  perbankan  yang  mempublikasi laporan  keuangannya  dengan  menggunakan mata  uang  rupiah  (Rp),  mempublikasikan laporan  keuangan  yang  telah  diaudit,  dan memiliki data yang dibutuhkan selama periode penelitian (lima tahun) yaitu pada tahun 2013- 2017.
1. Perusahaan perbankan yang memiliki saldo laba  positif  dan  dapat  ditelusuri  secara kepemilikan ultimat.
2.  Perusahaan  perbankan  yang  membayarkan dividen  tunai  secara  runtut  minimal  2  kali selama periode 2013-2017.
3.  Perusahaan  perbankan  yang  laporan keuangannya  berakhir  pada  tanggal  31 Desember.

## Metode Analisis
Teknik  statistik  data  panel  yang diestimasikan  dengan  menggunakan  regresi Tobit  (censored  regression  model)  digunakan untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini. Berikut  adalah  model  untuk  analisis  regresi Tobit yang digunakan dalam penelitian ini:
𝐷𝑃𝑅 𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽 1 𝑈𝑂 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑈𝑂 2 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝐺𝑂𝐸𝑆 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝐹𝑂𝑅𝑠 𝑖𝑡 +   𝛽 5 𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝐼𝑁𝐷 𝑖𝑡 + 𝛽 6 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑁𝑆𝐼𝑇𝑌 𝑖𝑡 +   𝛽 7 𝐹𝑆 𝑖𝑡 + 𝛽 8 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 𝑖𝑡 +   𝛽 9 𝑅𝑂𝐴 𝑖𝑡 + 𝛽 10 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 𝑖𝑡
Keterangan: DPR = dividend payout (dividend per share dibagi earning per share) UO =  controlling  ownership (persentase  dari  hak kontrol) 𝑈𝑂 2 = kuadrat dari controlling ownership GOEs =  government-controlled
firms (variabel dummy,
1  jika  pemerintah mempunyai  20  persen atau lebih hak kontrol) FORs = foreign-controlled firms (  variabel  dummy,  1 jika pihak asing mempunyai  20  persen atau lebih hak kontrol) BOARD =  board  independent (proporsi dewan independen dalam perusahaan, dewan independen dibagi total dewan komisaris) INTENSITY =  intensity  (jumlah pertemuan internal dewan komisaris) FS =  firm  size  (logaritma natural  dari  total  aset perusahaan) GROWTH =  growth  (rasio  nilai pasar  dibagi  dengan nilai buku) ROA = return on assets (rasio laba  bersih  dibagi dengan total aset) LEVERAGE =  leverage  (rasio  total hutang  dibagi  dengan total aset)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Sampel Penelitian
Data  sekunder  yang  dipakai  dalam penelitian  ini adalah data  yang diperoleh dari BEI.  Perusahaan  sektor  perbankan  yang terdaftar di BEI selama lima tahun (2013-2017) digunakan sebagai populasi pada penelitian ini. Sampel  dihimpun  dengan  menggunakan metode purposive sampling. JumIah perusahaan sektor  perbankan  yang  telah  terdaftar  di  BEI selama  tahun  2013-2017  adalah  sebanyak  42 perusahaan.  Sedangkan  perusahaan  yang mencukupi  sebagai  kriteria  sampel  penelitian adalah  sebanyak  17  perusahaan.  Dengan demikian  jumlah  sampel  yang  digunakan adalah 17 perusahaan sektor perbankan selama tahun  2013-2017,  sehingga  menghasilkan  85 data  yang  dijadikan  pengamatan  dalam penelitian.  Untuk  lebih  jelas,  kriteria pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel No.  Keterangan Jumlah 1 Perusahaan  perbankan yang melaporkan
laporan  tahunan  dan laporan  keuangannya secara  konsisten  di website  BEI  berturut- turut  pada  tahun  2013 sampai  2017  dan  dapat ditelusuri secara
kepemilikan ultimat.
42
2 Perusahaan yang
dikeluarkan karena baru  listing  pada  tahun 2013 atau setelah tahun 2013 di BEI. 7
3 Perusahaan  yang  tidak membayar dividen minimal 2 kali berturut- turut  selama  periode penelitian 21 4 Perusahaan dengan saldo laba negatif 0 4 Total Sampel Penelitian  17 5 Tahun Observasi 5 6 Total Data Pengamatan 85 Analisis Statistik Deskriptif Tabel  2  dan  3  menyajikan  deskriptif statistik untuk variabel-variabel dalam penelitian ini. Pada tabel 2, nilai rata-rata untuk variabel  pembayaran  dividen  (DPR)  adalah 0,2946  (29,46  persen)  hasil  ini  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya yang dilakukan di Cina oleh Wei et al., (2011) nilai  rata-rata  yang  ditemukan  sebesar  22,49 persen  dan  di  Indonesia  penelitian  serupa dilakukan  pada  tahun  2006-2012  ditemukan nilai  rata-rata  dividend  payout  sebesar  23,86 persen (Setiawan et al., 2016). Ini menunjukkan bahwa  seiring  berjalannya  waktu,  perusahaan di  Indonesia  semakin  stabil  dan  mampu menghasilkan  profit  bagi  investor.  Nilai maksimum  DPR  sebesar  0,747  terdapat  pada perusahaan Bank Pembangunan Daerah Jabar dan  Banten  Tbk  pada  tahun  2016,  sedangkan nilai  minimum  DPR  adalah  0,00  dengan standar deviasi sebesar 0,195.
Nilai  rata-rata  controlling  ownership  di Indonesia adalah sebesar 0,583. Angka tersebut menunjukkan bahawa kepemilikan perusahaan
di  Indonesia  sebagian  besar  terkonsentrasi, hasil ini hampir sama dengan temuan Truong dan  Heaney  (2007)  yang  menemukan kepemilikan  pengendali  di  Indonesia  sebesar 52,85  persen.  Nilai  maksimum  variabel  UO adalah  sebesar  0,894  terdapat  pada    Bank Mestika  (BBMD)  dimana  pemegang  saham pengendali pada perusahaan dipegang oleh PT Mestika  Benua  Mas  dengan  kepemilikan sebesar 89,44 persen. Nilai minimum variabel UO sebesar 0,224 terdapat pada Bank Bukopin di  tahun  2014  dimana  pemegang  saham pengendali  adalah  PT  Bosowa  Corporindo, standar  deviasi  untuk  variabel  UO  adalah sebesar 0,169.
Pada  Tabel  3  menunjukkan  bawah kepemilikan terbesar perusahaan perbankan di Indonesia dikuasai oleh pihak asing, nilai rata- rata  dari  foreign-controlled  ownership  (FORS) adalah 0,5529. Terdapat 9 perusahaan dari 17 perusahaan  yang  diobservasi  dimana  investor asing mempunyai saham sebesar 20 persen atau lebih pada perusahaan. Sementara pemerintah memegang  peranan  yang  tidak  terlalu  besar, nilai rata-rata dari variabel government-controlled ownership  (GOES)  sebesar  0,235  temuan  ini lebih  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan penelitian  sebelumnya  oleh  Setiawan  et  al. (2016) sebesar 10,65 persen. Ditemukan dari 17 perusahaan  yang  diobservasi  terdapat  4 perusahaan  dimana  pemerintah  Indonesia memegang  sebesar  20%  atau  lebih  saham, antara  lain:  Bank  Negara  Indonesia  (BBNI), Bank  Rakyat  Indonesia  (BBRI),  Bank Tabungan  Negara  (BTN)  dan  Bank  Mandiri (BMRI).
Tabel 2. Statistik Desktiptif untuk Continuous Variables DPR UO UO2  BOARD  INTENSITY FS GROWTH  ROA Mean 0.294  0.583  0.369 0.591 18.87  31.540 1.766  0.016 Maximum 0.747  0.894  0.800 0.8000 64.00  34.658 6.496  0.092 Minimum 0.000  0.224  0.050 0.500 4.00  27.710 0.202  0.001 Std. Dev. 0.195  0.169  0.199 0.091 1.915 1.079 0.011  0.045 Observation 85 85 85 85 85 85 85 85
Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2019
Tabel 3. Statistik Desktiptif untuk Dummy Variables
Sumber:  Output  Eviews,  data  sekunder  yang diolah, 2019
BOARD memiliki nilai rata-rata 0,591 hasil  ini  cukup  tinggi  dibandingkan  dengan temuan  sebelumnya  sebesar  38,5  persen  oleh Rahman  dan  Ali  (2006),  0,3828  oleh Akhtaruddin  et  al.  (2009),  dan  sedikit  lebih tinggi hasil yang ditemukan oleh Jebaraj  et al. (2015) sebesar 0,428. Nilai maksimum variabel BOARD  sebesar  0,800  terdapat  pada  Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR)  dimana  dari  5  dewan  komisaris terdapat  4  komisaris  independen  pada  tahun 2017  dan  juga  Bank  Pembangunan  Daerah Jawa  Timur  (BJTM)  untuk  tahun  2016  dan 2017 terdapat 4 komisaris independen dari total 5  dewan  komisaris.  Nilai  minimum  variabel BOARD  adalah  0,500  dan  standar  deviasi sebesar  0,091.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa mayoritas  dari  anggota  dewan  komisaris  dari perusahaan sampel adalah anggota independen dan  perusahaan-perusahaan  perbankan  di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku  bahwa  jumlah  minimal  komisaris independen sebesar 50% dari total keseluruhan dewan komisaris (POJK Nomor
55/POJK.03/2016).
INTENSITY  memiliki  nilai  rata-rata sebesar  18,88  persen  yang  menunjukkan indikasi  bahwa  anggota  dewan  komisaris melakukan  rapat  atau  pertemuan  rata-rata sebanyak 18,88 kali selama satu tahun, temuan ini  cukup  tinggi  dibandingkan  dengan penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Yatim  et  al.  (2006)  dan  Jebaraj  et  al.  (2015) sebanyak  5.56  kali  selama  satu  tahun.  Nilai maksimum  variabel  INTENSITY  sebesar 64,00  terdapat  pada  perusahaan  Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJBR)  yang  mengadakan  rapat  dewan komisaris sebanyak 64 kali selama tahun 2014. Nilai  minimum  variabel  INTENSITY  ialah sebesar  4,00  terdapat  pada  perusahaan  Bank
Mestika  Dharma  (BBMD)  pada  tahun  2013 dan  2014,  Bank  Maspion  Indonesia  (BMAS) pada  tahun  2013  dan  2014,  Bank  Mayapada Internasional  (MAYA)  pada  tahun  2013,  dan Bank  Mega  (MEGA)  pada  tahun  2013  dan 2015.  Hasil ini  menunjukkan bahwa perusahaan  perbankan  di  Indonesia  telah melaksanakan  POJK  No.55/POJK.03/2016 bahwa  rapat  dewan  komisaris  minimal dilaksanakan 4 kali dalam setahun.

## Pembahasan Hasil PenelitianB
erdasarkan hasil regresi yang dilakukan, ditemukan bahwa variabel independen yaitu UO dinyatakan berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu DPR dengan probabilitas sebesar 0,002 dimana nilai prob. < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin  tinggi  persentase  kepemilikan  oleh pengendali (controlling ownership) maka semakin besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan.  Penelitian  ini  juga  memeriksa hubungan non-monotonik
struktur kepemilikan  terhadap  pembayaran  dividen. Seperti  terlihat  dalam  hasil  uji  z  yang  telah dilakukan  terdapat  hubungan  negatif  antara nilai  kuadrat  pemegang  saham  pengendali terhadap  pembayaran  dividen,  yang  berarti terdapat  hubungan  non-monotonik  antara konsentrasi  kepemilikan  perusahaan  terhadap pembayaran  dividen.  Berdasarkan  hasil tersebut, maka dapat disimpulkan H1 diterima. Pada  tabel  4  juga  ditemukan  hasil  positif berpengaruh  variabel  GOEs  terhadap  DPR, berarti  pihak  pemerintah  sebagai  pemegang saham  membayar  lebih  tinggi  dividen  kepada pemegang  saham,  maka  disimpulkan  bahwa H2 diterima. Untuk variabel FORs ditemukan hubungan  berpengaruh  negatif,  dimana  pihak asing  sebagai  pemegang  saham  membayar lebih  sedikit  dividen  kepada  para  pemegang saham,maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H3 ditolak.  Sedangkan  hasil  untuk  variabel BOARD  dan  INTENSITY  menunjukkan hubungan  dengan  arah  positif,  tetapi  tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel DPR, sehingga disimpulkan bahwa H4 dan H5 ditolak.
Pada  tabel  4  juga  terdapat  hasil  yang menunjukkan  pengaruh  dari  variabel  kontrol yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel  dependen.  Variabel  FS,  GROWTH,
GOES FORS Mean 0.235 0.552 Maximum 1.000 1.000 Minimum 0.000 0.000 Std. Dev. 0.426 0.500 Observations 85 85
dan  ROA  dinyatakan  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen  DPR. Berarti,  ukuran  perusahaan,  pertumbuhan perusahaan  dan  tingkat  pengembalian  aset tidak memiliki pengaruh terhadap pembayaran dividen oleh perusahaan. Sementara itu, untuk variabel  kontrol  LEVERAGE  memiliki pengaruh  negatif  terhadap  pembayaran dividen,  dapat  disimpulkan  bahwa  ketika tingkat  leverage  perusahaan  semakin  tinggi, maka  jumlah  dividen  yang  dibagikan  kepada pemegang  saham  semakin  kecil.  Hasil  uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.

## Tabel 4. Hasil Uji Z
Varia ble Coefficient  z- Statistic Prob. Hasil UO 2.266 3.005 0.002 Berpengar uh positif UO2 -2.351 -3.668 0.000 Berpengar uh negatif GOE S 0.159 2.497 0.012 Berpengar uh positif FOR S -0.197 -4.128 0.000 Berpengar uh negatif BOA RD 0.065 0.290 0.771 Tidak berpengar uh signifikan INT ENSI TY -0.000 -0.080 0.935 Tidak berpengar uh signifikan FS -0.014 -1,201 0.229 Tidak berpengar uh signifikan GRO WT H 0.008 0.396 0.692 Tidak berpengar uh signifikan ROA  -1.101 -0,539 0.589 Tidak berpengar uh signifikan LEV ERA GE -2.001 -3.441 0.000 Berpengar uh negatif C 1.647 2.282 0.022

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  yang dilakukan maka ditemukan bahwa controlling ownership  berpengaruh  positif  signifikan terhadap dividend payouts. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase kepemilikan  pengendali  yang  tinggi  akan membayar  dividen  yang  lebih  tinggi  pada perusahaan  perbankan  di  Indonesia,  hasil  ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya  yang  menemukan  hasil  serupa. Lalu, government ownership berpengaruh positif signifikan  terhadap  dividend  payouts.  Maka dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi kepemilikan  pemerintah  dalam  perusahaan maka  semakin  besar  dividen  yang  dibagikan oleh  perusahaan  perbankan  di  Indonesia. Foreign ownership berpengaruh negatif signifikan  terhadap  dividend  payouts.  Maka ditarik kesimpulan  bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan membayar lebih sedikit dividen dalam konteks perusahaan perbankan di Indonesia.  Berdasarkan hasil uji hipotesis  yang  dilakukan  maka  ditemukan bahwa  board  independent  berpengaruh  positif tidak  signifikan  terhadap  dividend  payouts. Jumlah  komisaris  independen  yang  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  proporsi dividen  yang  dibagikan,  dapat  dikarenakan komisaris  independen  tidak  memiliki  peranan langsung  dalam  pembuatan  keputusan, khususnya keputusan pembagian laba perusahaan.  Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis yang  dilakukan  maka  ditemukan  bahwa intensity  berpengaruh  positif  tidak  signifikan terhadap dividend payout. Disimpulkan bahwa frekuensi  pertemuan  oleh  dewan  komisaris tidak  berpengaruh  besar  dalam  banyaknya dividen yang dibagikan perusahaan perbankan di Indonesia.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa keterbatasan, antara lain: terbatasnya data yang diperoleh karena banyak perusahaan perbankan  yang  tidak  membagikan  dividen berturut-turut selama periode penelitian, proksi yang digunakan untuk ownership structure dan board  governance  masih  terbatas  pada controlling ownership, government ownership, foreign  ownership,  board  independent  dan intensity.
Dan  penggunaan  regresi  Tobit  yang masih  sangat  jarang  digunakan  di  Indonesia untuk variabel dependen dengan data terbatas (censured data) seperti pembayaran dividen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelsalam,  O.,  El-Masry,  A.  &  Elsegini,  S. (2008).  “Board  composition,  ownership structure  and  dividend  policies  in  an emerging  market:  further  evidence  from CASE 50.” Managerial Finance, 34, 953– 964.
Abdul,  H.  (2003).  Analisis  Investasi  (Pertama). Salemba Empat.
Abor,  J.,  &  Fiador,  V.  (2013).  Does  corporate governance  explain  dividend  policy  in Sub-Saharan Africa? International Journal of  Law  and  Management,  55(3),  201–225. https://doi.org/10.1108/175424313113 27637
Agus  Sartono  R.  (2001).  Manajemen  Keuangan Teori  dan  Aplikasi  (Empat).  Yogyakarta:
BPFE.
Al-Najjar,  B.,  &  Kilincarslan,  E.  (2017). Corporate  dividend  decisions  and dividend smoothing. International Journal of  Managerial  Finance,  13(3),  304–331. https://doi.org/10.1108/ijmf-10-2016- 0191
Al  Shabibi,  B.  K.  and  R.  G.  (2011).  “An Empirical Study on the Determinants of Dividend  Policy  in  the  UK.”  Journal  of
Finance  and  Economic  Issue,  80,  1450– 2887.
Ang,  J.S.,  Fatemi,  A.  and  Tourani-Rad,  A. (1997).  ‘“Capital  structure  and  dividend policies  of  Indonesian ﬁ rms.”’  Paci ﬁ c- Basin Finance Journal, 5, 87–103.
Anthony,  R.  N.  dan  V.  G.  (2009).  Sistem Pengendalian Manajemen.
Aribowo,  T.  (2007).  Analisis  Reaksi  Investor
terhadap Pengumuman Pembayaran Dividen. Universitas Islam Indonesia.
Baker,  H.K.  and  Powell,  G.  E.  (2012).
‘“Dividend  policy  in  Indonesia:  survey evidence  from  executives.”’  Journal  of Asia Business Studies, 6, 79–92.
Bekaert,  G.,  &  Harvey,  Cambell,  R.  (2010). Foreign  Speculators  and  Emerging
Equity Markets. The Journal of Financeournal, 55(2), 565–613. Benjamin, S. J., & Zain, M. M. (2015). Corporate governance  and  dividends  payout :  are  they substitutes or complementary ? https://doi.org/10.1108/JABS-08-2014-
0062
Berzins, J., Bøhren, Ø., & Stacescu, B. (2012). Stockholder  Conflicts  and  Dividend Payout.  SSRN  Electronic  Journal,  (5). https://doi.org/10.2139/ssrn.2146944
Bokpin,  G.  A.  (2011).  Ownership  structure, corporate  governance  and  dividend performance  on  the  Ghana  Stock Exchange.  Journal  of  Applied  Accounting
Research, 12(1), 61–73. https://doi.org/10.1108/096754211111
30612
Borokhovich,  K.,  Brunarski,  K.,  Harman,  Y. and  Kehr,  J.  (2005).  “Dividends, Corporate Monitors and Agency Costs.”
The Financial Review, 40, 37–65.
Bradford,  W.,  Chen,  C.  and  Zhu,  S.  (2013). “Cash  dividend  policy,  corporate pyramids,  and  ownership  structure: evidence  from  China.”  International Review  of  Economics  &  Finance,  27,  445–
464.
Brigham, E. F. dan J. F. H. (2001). Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Capulong,  M.,  Virginita,  D.E.,  Webb,  D.  and
Zhuang, J. (2001). “Corporate
Governance and Finance in East Asia: A Study  of  Indonesia,  Republic  of  Korea, Malaysia,  Philippines,  and  Thailand Volume  One  (A  Consolidated  Report), Asian  Development  Bank,  Manila.” Journal of Finance.
Carney,R.W.andChild, T. B. (2013). “Changes to  the  ownership  and  control  of  East Asian  corporations  between  1996  and 2008: the primacy of politics.” Journal of Financial Economics, 107, 494–513.
Claessens,  S.,  Djankov,  S.  and  Lang,  L.  H.  .
(2000). ‘The separation of ownership and control  in  East  Asian  corporations’’. Emerging Markets Review, 15, 1–33.
Claessens,  S.  and  Yurtoglu,  B.  B.  (2013). “Corporate  governance  in  emerging
markets:  a  survey.”  Emerging  Markets Review, 0, 1–33.
Conger,  J.A.,  Finegold,  D.  and  Lawler,  E. (1998). “Appraising board performance".
Harvard Business Review, 76, 136–148.
Effendi,  M.  A.  (2009).  “The  Power  of  Corporate Governance:  Teori  dan  Implementasi.”
Jakarta: Salemba Empat.
Eisenhardt,  K.  M.  (1989).  Agency  Theory. Academy  of  Management  Review,  14(1), pp.57-74. https://doi.org/10.2307/258191
Emirzon,  J.  (2007).  Prinsip-Prinsip  Good Corporate  Governance:  Paradigma  Baru dalam  Praktik  Bisnis  di  Indonesia. Yogyakarta: Genta Press.
Faccio, B. M., Larry, H., Lang, P., & Young, L.
(2001).  Dividends  and  Expropriation. The American Economic Review, 91(1), 54– 78. https://doi.org/10.1257/aer.91.1.54
Fama, E.F. and Jensen, M. . (1983). “The cross section of expected stock returns". Journal of Finance, 47, 427–465.
Farinha, J. (2003). “Dividend policy, corporate
governance and the managerial entrenchment  hypothesis:  an  empirical analysis.”  Journal  of  Business  Finance  and Accounting, 30, 306–686.
Ghosh,  S.  (2006).  Do  board  characteristics affect corporate performance? Firm-level evidence  for  India.  Applied  Economics
Letters, 13(7), 435–443. https://doi.org/10.1080/135048505003 98617
Ghozali,  Imam  dan  Ratmono,  D.  (2017). “Analisis  Multivariat  dan  Ekonometrika: Teori,  Konsep  dan  Aplikasi  dengan  EViews 10” (Kedua; B. P. U. Diponegoro, Ed.). Semarang.
Ginting,  J.  (2015).  Pengaruh  Good  Corporate Governance Terhadap Kebijakan Dividen.
Gugler,  K.  and  Yurtoglu,  B.  B.  (2003). “Corporate  governance  and  dividend pay-out  policy  in  Germany".  European Economic Review, 47, 731–758.
Gujarati, D. . (2013). Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi Keli). Jakarta: Salemba Empat.
Harada,  K.,  &  Nguyen,  P.  (2011).  Ownership concentration  and  dividend  policy  in Japan.  Managerial  Finance,  37(4),  362– 379. https://doi.org/10.1108/030743511111 15313
He,  T.,  Li,  W.B.  &  Tang,  G.  N.  (2012). “Dividends  behavior  in  state-  versus family-controlled ﬁ rms:  evidence  from Hong  Kong.”  Journal  of  Business  Ethics, 110, 97–112.
Heraclous,  L.  (2001).  “What  is  the  impact  of corporate  governance  on  organizational performance.”  Conference Papers,  9,  165– 173.
Horne,  V.  dan  W.  (2013).  Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Indonesia). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Jabbouri,  I.  (2016).  Determinants  of  corporate dividend  policy  in  emerging  markets: Evidence  from  MENA  stock  markets. Research  in  International  Business  and
Finance, 37(May), 283–298. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.01.
018
Jensen,  M.  (1993).  “The  modern  industrial revolution,  exit  and  failure  of  internal control  systems".  Journal  of  Finance,  48, 831–880.
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the  firm:  Managerial  behaviour,  agency costs and ownership. Strategic Management  Journal,  21(4),  1215–1224. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx ?direct=true&db=buh&AN=12243301& site=ehost-live
Jiraporn,  P.  and  Ning,  Y.  (2006).  “Dividend policy, shareholder rights, and corporate governance.”  Journal  of  Applied  Finance, 16, 24–36.
Johnson,  Simon,  Rafael  La  Porta,  Florencio Lopez-de-Silanes,    and  A.  S.  (2000). “Tunneling.”  American  Economic  Review Papers and Proceedings, 90, 22–27.
KNKG.  (2006).  “Pedoman  Umum  Good Corporate Governance Indonesia.”
Knyazeva, A. (2007). ‘“Delivering on the dividend promise:  corporate  governance,  managerial incentives and dynamic dividend behavior.”’
Kowalewski, O., Stetsyuk, I. and Talavera, O.
(2008).  ‘“Does  corporate  governance determine dividend payouts in Poland?”’
Post-Communist Economies, 20, 203–218.
Kumar,  J.  (2004).  Ownership  Structure  and Dividend  Payout  Policy  in  India.  Ssrn, 91(November). https://doi.org/10.2139/ssrn.474103
Laksmana,  I.  (2008).  “Corporate  board disclosure  and  voluntary  disclosure  of executive compensation practices.” Contemporary  Accounting  Research,  25, 1147–1182.
Lam,  K.C.K.,  Sami,  H.  and  Zhou,  H.  (2012). “The  role  of  cross-listing,  foreign ownership  and  state  ownership  in dividend policy in an emerging market.”
China  Journal  of  Accounting  Research,  5, 199–216.
Leng, C. . (2008). “The impact of external and internal  monitoring  measures  on ﬁ rm’s dividend payout: evidence from selected Malaysian  listed  companies".  Corporate Ownership and Control, 5, 126–138.
Lipton,  M.  &  Lorsch,  J.  .  (1992).  “A  modest
proposal for improved corporate governance.” Business Lawyer, 48, 59–77.
Livoreka, B., Hetemi, A., Shala, A., Hoti, A., & Asllanaj,  R.  (2014).  Theories  on Dividend  Policy  Empirical  Research  in Joint  Stock  Companies  in  Kosovo. Procedia  Economics  and  Finance,  14(14), 387–396. https://doi.org/10.1016/s2212- 5671(14)00727-8
Lucyanda, J., L. (2012). “Pengaruh Free Cash
Flow Dan Struktur Kepemilikan terhadap Dividend Payout Ratio.” Jurnal
Dinamika Akuntansi, 4, 129–138.
Manos,  R.,  Murinde,  V.  and  Green,  C.  J.
(2012).  “Dividend  policy  and  business groups:  evidence  from  Indian ﬁ rms.” International  Review  of  Economics  & Finance, 21, 42–56.
Maury,  B.  and  Pajuste,  A.  (2005).  “Multiple large  shareholders  and ﬁ rm  value.”
Journal  of  Banking  &  Finance,  29,  1813– 1834.
Mili  Mehdi,  Jean-Michel  Sahut,  Frédéric Teulon,  A.  (2014).  Do  corporate governance  and  ownership  structure impact  dividend  policy  in  emerging market during financial crisis?  Journal of Applied Accounting Research.
Mitton, T. (2004). “Corporate governance and dividend  policy  in  emerging  markets.”
Emerging Markets Review, 5, 409–426.
Nachrowi,  Djalal  dan  Usman,  H.  usman.
(2006).  “Pendekatan  Populer  dan  Praktis Ekonometrika Untuk  Analisis Ekonomi dan
Keuangan.”  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nam, S.-W. and Nam, I. C. (2004). “Corporate governance  in  Asia:  Recent  Evidence from  Indonesia,  Republic  of  Korea, Malaysia and Thailand, Asian Development  Bank  Institute,  Tokyo.”
Journal of Financial Economics.
Phalipu,  H.  (2005).  “Fundamental  Of  Financial
Management.” Mc. Grae-Hill, Irwin.
PORTA,  R.  LA,  LOPEZ-DE-SILANES,  F., SHLEIFER,  A.,  &  VISHNY,  R.  W. (2000).  Fluid  Phase  Equilibria  Effect  of temperature and concentration of H 3 O + ions on the intrinsic viscosity of poly ( ethylene  oxide  )  in  aqueous  solutions. Journal  of  Finance,  268(1),  109–113. https://doi.org/10.1016/j.fluid.2008.04. 004
Prabowo,  M.A.  and  Simpson,  J.  (2011). “Independent directors and ﬁ rm performance  in  family  controlled ﬁ rms: evidence  from  Indonesia.”  Asian-Paci ﬁ c
Economic Literature, 25, 121–132.
Rozeff,  M.  S.  (1982).  “Growth,  Beta  and Agency  Costs  as  Determinants  of Dividend  Payout  Ratios.”  Journal  of Financial Research, 5, 249–259.
Sakir,  A.,  &  Fadli,  M.  (2014).  Influence  of Managerial  Ownership,  Debt  Policy, Profitability,  Firm  Size,  and  Free  Cash Flow  on  Dividend  Policy  a  Study  in Indonesian  Manufacturing  Industries. Delhi Business Review  , 15(1), 15–22.
Sawicki, J. (2009). ‘“Corporate governance and dividend  policy  in  Southeast  Asia  pre- and post-crisis.”’ The European Journal of
Finance, 15, 211–230. Setia-Atmaja, L. (2010). “Governance mechanism and ﬁ rm value: the impact of ownership concentration and dividends.” Corporate  Governance:  An  International Review, 17, 694–709.
Setiawan,  D.,  Bandi,  B.,  Kee  Phua,  L.,  & Trinugroho,  I.  (2016).  Ownership structure  and  dividend  policy  in Indonesia. Journal of Asia Business Studies,
10(3),
230–252. https://doi.org/10.1108/JABS-05-2015-
0053
Setiawan,  D.  dan  L.  K.  P.  (2013).  Corporate governance  and  dividend  policy  in Indonesia.  Managerial  Finance,  39(6), 584–606.  https://doi.org/10.1108/BSS- 01-2013-0003
Shleifer,  A.,  &  Vishny,  R.  W.  (2002).  Large Shareholders  and  Corporate  Control. Journal of Political Economy, 94(3, Part 1), 461–488. https://doi.org/10.1086/261385
Su, Z., Fung, H.-G., Huang, D. and Shen, C. H. (2013).  “Cash  dividends,  expropriation, and political connections: evidence from China.” International Review of Economics
& Finance, 46.
Sugiyono. (2013). “Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” Bandung: ALFABETA.
Sulong, Z., & Ahmed, P. K. (2011). Ownership structure,  board  governance,  dividends and firm value: an empirical examination
of  Malaysian  listed  firms.  International Journal  of  Business  Governance  and  Ethics,
6(2), 135. https://doi.org/10.1504/ijbge.2011.039 966 Taman,  A.  dan  B.  A.  N.  (2011). “DETERMINAN KUALITAS IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
DI  BURSA  EFEK  INDONESIA  (BEI)
PERIODE  2004-2008.”  Journal  of Finance.
Trinugroho,  I.,  Agusman,  A.  and  Tarazi,  A.
(2014). “Why have bank interest margins been  so  high  in  Indonesia  since  the 1997/1998 ﬁ nancial  crisis?”  Research  in International Business and Finance, 32, 139-
158.
Vafeas,  N.  (1999).  “Board  meeting  frequency and ﬁ rm  performance.”  Journal  of Financial Economics, 53, 113–142.
Weston,  J.  F.  dan  Copeland,  T.  E.  (1997).
Manajemen Keuangan
(Sembilan).
Penerbit Bina Rupa Aksara.
Wijayanti,  L.  (2014).  Terhadap  Kebijakan Dividen  Dan  Struktur  Modal  Pada.
Ekonomi Dan Bisnis, (1), 81–89.
Winarno, W. W. (2009). “Analisis Ekonometrika
dan Statistika dengan EViews.” Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Xu’nan,  F.  (2011).  “Dividends  and  tunneling: evidence  from  family ﬁ rms  in  China.” China Finance Review International, 1, 152– 167