## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020

## PERANCANGAN DASHBOARD PERENCANAAN PEMBANGUNAN IRIGASI DAERAH MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
Eko Aristanto, Syarif Hidayatullah 1 , Chandra Dinata 2 , Kuncoro Adi Prabowo 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang 2 Fakultas ISIP, Universitas Merdeka Malang
3 Tenaga Ahli Sistem Informasi Dir. SUPD II Ditjen Bangda Kemendagri e-mail: syarif.hidayatullah@unmer.ac.id

## Abstrak
Keberhasilan kebijakan ketahanan pangan perlu didukung ketersediaan air yang ditata dalam sistem irigasi  yang baik. Perencanaan pembangunan irigasi di daerah dengan 66.391 daerah irigasi  dengan  dengan  luasan  9.146.027  ha  perlu  penataan  dalam  data  yang  tersistematis. Dashboard  perencanaan  pembangunan  irigasi  daerah  menjadi  media  integrasi  berbagai perencanaan pembangunan sumber daya  air  yang dilauan oleh kabupaten/kota. Perancangan mengunakan  model  pengembangan  sistem  dengan  pendekatan  terstruktur  yaitu linier sequential  model atau waterfall model.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  yang    dilaksanakan untuk  mencapai  keberhasilan  tujuan  kegiatan  ini  melalui    pemetaan  indikator  dan  elemen data,  survei  lapangan,  perancangan  dashboard, focus  group  discussion .  Lokasi  pelaksanaan diskusi dan ujicoba database perencanaan pembangunan irigasi di laksanakan di 8 (delapan) kabupaten  meliputi  Kerawang,  Subang,  Indramayu,  Cirebon,  Purworejo,  Banjarnegara, Purbalingga  dan  Jember.    Keluaran  yang  dihasilkan  kegiatan  ini  adalah  dashboard perencanaan  pembangunan  irigasi    daerah.    Hasil  evaluasi  dan  ujicoba  menunjukan pengelolaan Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi di Daerah telah berfungsi dengan baik.
Kata Kunci: Dashboard, Irigasi, Ketahanan Pangan

## A. Pendahuluan
Ketahanan  Pangan  merupakan  kebijakan    strategis  yang  dilaksanakan  pemerintah untuk  mendorong  produksi  dalam  rangka  memenuhi  penyediaan  pangan  bagi  masyarakat. Ketahahan  pangan  merupakan  sistem  yang  didalamnya  terdiri  sub.sistem  yang  meliputi ketersediaan,  keterjangkauan  dan  pemanfaatan  pangan(Ahmad  Suryana,  2014).  Berbagai faktor yang diharapkan dapat mendorong pencapaian ketahanan pangan meliputi : i) kondisi ekonomi,  politik,  sosial  dan  keamanan;  ii)  sarana  dan  prasarana;  iii)  teknologi  yang dikembangkan;  iv)  pengadaan  lahan  yang  tepat;  dan  v)  iklim  dan  cuaca.    Dengan  merujuk pada  berbagai  faktor  tersebut  menunjukan  pengadaan  lahan  yang  tepat  dan  teknologi

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020
pertanian  menjadi  pilar  penting.    Kebutuhan  lahan  pertanian  yang  tepat  akan  meningkatkan produktivitas pertanian pada lahan tersebut (Cynthia Rahma Dewi et al., 2017).
Dalam  kontek  ketahanan  pangan,  maka  optimalisasi  pemanfaatan  lahan  pertanian perlu didukung dengan ketersediaan sumber air. Ketersediaan sumber air sangat penting bagi kegiatan  pertanian,  hal ini  membutuhkan  sistem  irigasi  yang  baik  dan  dapat  mengairi  lahan pertanian  tersebut.    Ketersediaan  sumber  air  dan  kecukupannya  akan  mendorong  kegiatan pertanian  menjadi  optimal  yang  mampu  menjadi  pengerak  pertumbuhan  ekonomi wilayah(Eko  Aristanto,  2007).    Untuk  menjaga  ketersediaan  dan  kecukupan  air  tersebut, langkah  yang  sedang  dilakukan  pemerintah  adalah  pelaksanaan  modernisasi  irigasi.  Namun berkaitan  dengan  irigasi  merujuk  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah daerah  menjelaskan  bahwa  irigasi  diatur  sesuai  pembagian  kewenangan  yang  terdiri pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten  (Kementerian  Sekretaris Negara, 2014).  Hal inilah yang menjadi perlunya melakukan inventarisasi data daerah irigasi secara komprehensip dan terintegrasi, menginggat keberadaan daerah irigasi yang menyebar di berbagai daerah.
Dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  14/PRT/M/2015  tentang  Kriteria  dan  Penetapan  Status  Daerah  Irigasi menjelasan  daerah  irigasi  terbagi  menjadi  3  (tiga)  kewebangan  yakni  i)  kewenangan pemerintah  pusat,  ii)  kewenangan  pemerintah  provinsi  dan  iii)  kewenangan  pemerintah kabupaten/kota  (Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  2015).  Data Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  menunjukan  bahwa  secara  nasional  terdapat 66.391  Daerah  Irigasi  dengan  dengan  luasan  9.146.027  Ha  dengan  pembagian  berdasarkan kewenangan  menjadi  i)  Daerah  Irigasi  kewenangan  Pemerintah  sebanyak  406  DI  dengan luasan  3.142.532  Ha;  ii)  daerah  irigasi  kewenangan  provinsi  sebanyak  1.296  DI  dengan luasan 1.634.467 Ha; dan iii) daerah Irigasi kewenangan kabupaten 64.689 DI dengan luasan 4.369.028  Ha.  Adapun  keberadaan  66.391  DI  dengan  luasan  9.146.027    Ha  menyebar  pada 34 Provinsi dan Kabupaten 416 Kabupaten (Eko Aristanto, 2019).
Direktorat Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah  mendapat  mandat  melakukan  tugas untuk  menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  terkait  dengan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah  sesuai  Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri, 2019).  Direktorat Jenderal Bina  Pembangunan  Daerah  sebagai  pembina  pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020
dalam pemenuhan pelayanan dasar yang salah satunya pengelolaan sumber daya air termasuk di  dalamnya  pengelolaan  irigasi.  Urusan pengelolaan  sumber  daya  air  termasuk  didalamnya pengelolaan  irigasi  merupakan  kebijakan  strategis  nasional  dalam  rangka  ketahanan  pangan nasional (Kurniasih Budi, 2018).
Analisis situasi yang menunjukan bahwa dengan keberadaan   66.391 Daerah Irigasi dengan  dengan  luasan  9.146.027  Ha  menyebar  pada  34  Provinsi  dan  Kabupaten  416 Kabupaten  dan  aspek  perencanaan  pembangunan  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Bina Pembangunan  Daerah,  maka  terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  yaitu  :  i)  minimnya ketersediaan  data  dan  pelaporan  pemerintah  daerah  yang  berkaitan  dengan  perencanaan pembangunan  irigasi  di  daerah;  ii)  kesulitan  melakuan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap perencanaan  pembangunan  irigasi  di  daerah;  iii)  seringnya  mutasi  pegawai  di  daerah  yang berdampak kelambanan pembaharuan data.  Dengan berbagai kendala yang dihadapi tersebut, menyulitkan  Direktorat  Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah  melakukan  pemetaan, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan irigasi daerah.
Kondisi  tersebut  di  atas,  menjadi  pemikiran  awal  perlunya  pemanfaatan  sistem informasi  dalam  mendukung  manajemen  internal  pemerintahan  saat  ini  merupakan  sebuah keharusan.    Dengan  sistem  informasi  dapat  meningkatkan  produktivitas,  mempercepat pengambilan  keputusan,  respons  atas  perubahan,  meningkatkan  pelayanan,  efisiensi  biaya (Rini  Handayani,  2010),  serta  meningkatkan  informasi  kinerja  pelayanan  khususnya  pada direktorat  sinkronisasi  urusan  pemerintahan  daerah  II.  Melalui Dashboard Perencanaan Pembangunan  Irigasi  Daerah  yang  baik  dan  berkualitas  dapat  mendorong  pengolahan  dan penyajian data yang relevan (memberikan manfaat bagi pemakainya)(Andi Nur Rachman et al.,  2016),  akurat  (tidak  bias  dan  harus  jelas  mencerminkan  maksudnya),  tepat  waktu ( timelines s),  dan  dapat  dipercaya  ( reliability )  (Kasim,  2018).  Direktorat  Jenderal  Bina Pembangunan  Daerah,  dapat  mempermudah  dalam  melakukan  olah  dan  analisis  serta menyajikan data, mencari basis data dan informasi yang tepat dan akurat untuk merumuskan kebijakan bidang irigasi  di tingkat pusat dan daerah, mempermudah dalam merumuskan dan melakukan pembinaan yang lebih tepat.

## B. Masalah
Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi masalah dalam pengabdian ini adalah:
1. Minimnya  ketersediaan  data  dan  pelaporan  pemerintah  daerah  yang  berkaitan  dengan perencanaan pembangunan irigasi di daerah;
2. Kesulitan  melakuan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  perencanaan  pembangunan  irigasi di daerah;

## C. Metode Pelaksanaan .
Perancangan Dashboard Perencanaan  Pembangunan  Irigasi    Daerah  mengunakan model pengembangan sistem dengan pendekatan terstruktur yaitu linier sequential model atau waterfall model.  Metode  pelaksanaan  kegiatan  yang    dilaksanakan  untuk  mencapai keberhasilan  tujuan  kegiatan  ini  melalui    pemetaan  indikator  dan  elemen  data  ,  survei lapangan,  perancangan  dashboard, focus  group  discussion .  Lokasi  pelaksanaan  diskusi dengan  pemerintah  kabupaten  dan  ujicoba Dashboard Perencanaan  Pembangunan  Irigasi  di Daerah  di  laksanakan  di  8  (delapan)  kabupaten  meliputi  Kerawang,  Subang,  Indramayu, Cirebon,  Purworejo,  Banjarnegara,  Purbalingga  dan  Jember.  Pemulihan  8  (delapan) kabupaten  tersebut  merupakan  penyedia  lumbung  pangan  nasional.  Pelaksanaan  kegiatan dilakukan selama 4 (empat) bulan secara efektif mulai September-Desember 2019.   Adapun alur  tahapan    perancangan dashboard perencanaan  pembangunan  irigasi  di  daerah mendukung ketahanan  pangan, sebagai berikut:
Gambar 1. Alur Tahapan  Perancangan Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi
Ujicoba Database Irigasi Melakukan Perancangan Database Irigasi Focus Group Discussion Finalisasi Database Irigasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Melakukan Survei dan Diskusi Indikator dan Elemen Database Irigasi Menyusun Indikator dan Elemen Database Irigasi

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020

## D. Pembahasan
Kegiatan  pengabdian  ini  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat,  pemerintah  dan pengambil  kebijakan  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang  dihadapi  seperti  yang dilakukan    (Syarif  Hidayatullah  dkk.,  2019)  pengabdian  yang  dilakukan  untuk  membantu pengadaan  alat  dan  pemberian  fasilitas  bagi  KWT  di  Gn  Kawi  Kabupaten  Malang, selanjutnya  (Hidayatullah, Windhyastiti, Aristanto, Khouroh, & Kusdyah, 2019)mengadakan pengabdian  untuk  memecahkan  masalah  dengan  pembuatan  mesin  sangrai  kopi  serta memberikan  pelatihan,  senada  dengan  pengabdian  yang  dilakukan  (Aristanto,  Hidayatullah, Rachmawati,  Waris,  &  Khalikussabir,  2020)  melakukan  pengabdian  dengan  menyelesaikan masalah  mitra  Rumah  Tahfiz  Usia  Dini  (TAUD)  berupa  bantuan  pelatihan  dan  perbaikan fasilitas  belajar  indoor  dan  outdoor.  Perancangan  Dashboard  Perencanaan  Pembangunan Irigasi  di  Daerah  dimaksudkan  adalah  agar  pengelolaan  data  dan  informasi  perencanaan, pelaksanaan,  dan  capaian  menjadi  tersistematisasi  dan  mudah  dimanfaatkan  untuk kepentingan  pengembangan  kebijakan  dan  pembinaan  terhadap  daerah.  Adapun  tujuan kegiatan  ini  adalah  untuk  membangun  sebuah  sistem  informasi  pengelolaan  urusan pemerintahan  daerah  II  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  serta  sarana fasilitasi  Direktorat  Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah  Kementerian  Dalam  Negeri  atas pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  Daerah  II  di  daerah.  Adapun  pelaksanaan  kegiatan  sesuai tahapa yang telah direncanakan meliputi:
Tahap 1: Menyusun Indikator dan Elemen Data Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi
Penyusunan  indikator  dan  elemen  data  dalam  Perancangan Dashboard Perencanaan Pembangunan  Irigasi  di  Daerah     merujuk  pada    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  diidentifikasi  menjadi  2  Menu  Utama  yakni:  1) Pengelolaan  SDA  dan  Bangunan  Pengaman  Pantai  pada  Wilayah  Sungai  Lintas  Daerah kabupaten/kota dengan 118 Indikator dan 378  Data dan 2). Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah kabupaten Kota dengan 51 Indikator dan 177  Data.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020
Tabel 1. Lokasi Kegiatan Kunjungan Lapangan/Uji Petik Kegiatan Pengembangan Database SDA/Irigasi.
Menu dan Sub. Menu Indikator Elemen Data Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah kabupaten /kota  Perencanaan Teknis 20 51  Pembangunan 30 97  Rehabilitasi dan Peningkatan 37 176  Operasi dan Pemeliharaan 24 24  Kelembagaan 2 10  Koordinasi dan Pembinaan 5 19 Jumlah 118 377 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000
Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah kabupaten/kota  Perencanaan Teknis 5 27  Pembangunan 10 41  Rehabilitasi dan Peningkatan 20 8  Operasi dan Pemeliharaan 11 22  Kelembagaan 1 1  Koordinasi dan Pembinaan 5 6 52 157
Sumber: Analisis Data (2019)
Berdasaran  pemetaan  indikator  dan  elemen  data  yang  digunakan  dalam dashbord perencanaan pembangunan irigasi daerah dapat disimpulkan  menu dan sub.menu dashboard perencanaan pembangunan irigasi menjadi 2 menu yakni: Utama yakni: 1) Pengelolaan SDA dan  Bangunan  Pengaman  Pantai  pada  Wilayah  Sungai  Lintas  Daerah  Kabupaten  /Kota  dan Pengembangan  dan  2)  Pengelolaan  Sistem  Irigasi  Primer  dan  Sekunder  pada  Daerah  Irigasi yang luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi  Lintas Daerah kabupaten/kota menjadi 6 sub.  menu  yang  meliputi:  1).  Perencanaan  Teknis,  2).  Pembangunan,  3).  Rehabilitasi  dan Peningkatan,  4).  Operasi  dan  Pemeliharaan,  5).  Kelembagaan  dan  6).  Koordinasi  dan Pembinaan.
Tahap 2: Survei  dan  Diskusi  Indikator  dan  Elemen Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi Daerah
Pelaksanaan  kegiatan  kunjungan  lapangan/uji  petik  pada  kegiatan  perancangan dashboard perencanaan pembangunan irigasi daerah dilakukan pada 3 (tiga) Provinsi dengan
fokus  pada  Daerah  Irigasi  yang  menjadi  fokus  optimalisasi  dan  modernisasi  irigasinya, meliputi:
Tabel 2. Lokasi Kegiatan Kunjungan Lapangan/Uji Petik Kegiatan Pengembangan Database SDA/Irigasi
No.  Provinsi Lokasi Kunjungan 1 Jawa Barat Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Karawang, Kab. Subang 2 Jawa Tengah Kab. Purworejo Kab. Banjarnegara Kab. Purbalingga 3 Jawa Timur Kab. Jember
Kegiatan  survei  dilaksanakan  pada  3  (tiga)    provinsi  meliputi:  1)  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  SDA  Provinsi  Jawa  Barat,  2)  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  SDA  Provinsi  Jawa Tengah,  dan  3)  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  SDA  Provinsi  Jawa  Timur.  Sedangkan  survei yang  dilaksanaan  pada  8  (delapan)  labupaten  meliputi:  1)  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Karawang,  2)  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang Kabupaten  Subang,  3)  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Indramayu, 4)  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Cirebon,  5)  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo, dan 8) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember.
Gambar 2. Proses Kegiatan Diskusi Dengan Dinas  PUPR Kabupaten Kerawang

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020
Gambar 3. Proses Kegiatan Diskusi Dengan Dinas  PUPR Kabupaten Purbalingga
Pelaksanaan  kegiatan  kunjungan  lapangan/uji  petik  pada  kegiatan  perancangan dashboard  perencanaan  pembangunan  irigasi  daerah  terdapat  beberapa  masukan  dari pemerintah daerah, meliputi:
1. Proses  pengelolaan  data  mulai  dari  input  sampai  dengan  pelaporan,  diharapkan  dengan menu navigasi yang memudahkan admin dan bersifat user friendly.
2. Menu  utama  dashboard    tentunya  harus  memperhatikan  tingkat  ketersediaan  data  irigasi yang ada di daerah.
3. Pembaharuan  data  memiliki  waktu  yang  bersifat  semesteran,  menginggat  ketersediaan sumberdaya  manusia  di  daerah  yang  sangat  terbatas.  Sementara  beban  perkejaan  yang berkaitan dengan urusan daerah yang menjadi tanggung jawab wajib.
4. Dashboard  dapat  menjadi  media  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  perencanaan pembangunan irigasi.
5. Pelaporan  pada  dashboard  perencanaan  pembangunan  irigasi  daerah  berbentuk  tabel  dan grafis yang memudahkan penjelasan informasi dan proses pengambilan keputusan.
Tahap 3: Perancangan Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi di Daerah
Perancangan dashboard mengunakan  model  pengembangan  sistem  dengan pendekatan  terstruktur  yaitu linier  sequential  model atau waterfall model  (Dwi  Januarita  & Teduh  Dirgahayu,  2015).  Adapun Businees  Process  dashboard  perencanaan  pembangunan irigasi daerah terdiri  dari 7 tahapan yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan, perancangan prototipe ,  review  prototipe,  implementasi, deployment dan maintenance .  Dari  tiap  tahap tersebut  dijelaskan  mengenai  masukkan,  proses  keluaran  pihak  yang  terlibat,  waktu pelaksanaan  yang  digunakan  pada  setiap  tahapan.    Rancangan  layout mockup  dashboard perencanaan pembangunan irigasi daerah terdiri dari:

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020
1. Area  1:  adalah  tempat  mengisikan  alamat  web  dashboard  perencanaan  pembangunan irigasi daerah.
2. Area  2:  merupakan  kategori  informasi  yang  dianalisis  dalam  dashboard  perencanaan pembangunan irigasi daerah  yang terdiri dari 2 menu utama  yakni: 1)  Pengelolaan SDA dan  Bangunan  Pengaman  Pantai  pada  Wilayah  Sungai  Lintas  Daerah  Kabupaten  /Kota dan 2). Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah kabupaten Kota .
3. Area 3: adalah icon informasi lokus data yang dianalisis yaitu provinsi dan kabupaten.
4. Area  4:  adalah  area  menampilkan  fungsi  grafik  ( chart )  dan  fungsi  visual  dari  data perencanaan pembangunan irigasi daerah yang dianalisis.
Gambar 4. Menu Utama Login Ke Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi Daerah
Dalam perancangan   dashboard perencanaan pembangunan irigasi daerah menyusun menu  dan  sub.menu  adalah  1)  Pengelolaan  SDA  dan  Bangunan  Pengaman  Pantai  pada Wilayah  Sungai  Lintas  Daerah  Kabupaten  /Kota  dan  Pengembangan  dan  2)  Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah  Irigasi  Lintas  Daerah  kabupaten  Kota  menjadi  6  sub.  menu  yang  meliputi  :  1). Perencanaan  Teknis,  2).  Pembangunan,  3).  Rehabilitasi  dan  Peningkatan,  4).  Operasi  dan Pemeliharaan, 5). Kelembagaan dan 6). Koordinasi dan Pembinaan.
Gambar 5. Menu dan Sub. Menu Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi Daerah
Dashboard perencanaan  pembangunan  irigasi  daerah  diperlukan  untuk    mengelola data  dan  informasi  perencanaan,  pelaksanaan  dan  capaian  pembangunan  irigasi  daerah menjadi  tersistematisasi  dan  mudah  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pengembangan kebijakan  dan  pembinaan  terhadap  daerah.  Tampilan  hasil  analisis  terhadap  seluruh  data perencanaan  pembangunan  irigasi  daerah  berbentuk  fungsi  grafik  ( chart )  untuk  membantu memudahan proses pengambilan keputusan dan lebih user friendly .
Gambar 6. Menu Hasil Analisis Data Perencanaan Pembangunan Irigasi Daerah
Tahap 4: Ujicoba Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi di Daerah
Kegiatan  ujicoba  dashboard  perencanaan  pembangunan  irigasi  di  daerah  bertujuan menguji  kehandalan  kecepatan  proses  dan  upadate  dan  tingkat  pegetahuan  dan  pemahaman admin  dalam  melakukan  proses  pembaharuan  data  dan  informasi  yang  beraitan  dengan perencanaan  pembangunan  irigasi  daerah.  Kegiatan  ini  berbentuk  simulasi  kepada  masing-
masing  admin  dinas  PUPR  pada  8  kabupaten  meliputi  Kerawang,  Subang,  Indramayu,
Cirebon, Purworejo, Banjarnegara, Purbalingga dan Jember.
Gambar 7.  Simulasi  Dashboarh  Perencanaan  Pembangunan  Irigasi  Daerah  di  Kabupaten Jember
Tahap 5: Focus    Group    Discussion Finalisasi  Dashboard  Perencanaan  Pembangunan Irigasi
Kegiatan focus  group  discussion finalisasi dashboard perencanaan  pembangunan irigasi  daerah  ini,  dalam  rangka  mendapatkan  masukan  dari  pemerintah  daerah  dan kementerian  teknis  berkaitan  dengan  menu,  sub.menu,  tampilan  dan  pelaporan    dashboard perencanaan pembangun- an irigasi di daerah.
Gambar 8.  Simulasi Dashboard Perencanaan  Pembangunan  Irigasi  Daerah  di  Kabupaten Jember.
Adapun  hasil  kegiatan focus  group  discussion finalisasi  dashboard  perencanaan pembangunan irigasi daerah, meliputi:
1. Dashboard perencanaan  pembangunan irigasi daeah wajib untuk melakukan pengamanan data irigasi daerah.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020
2. Perlu  kegiatan  pelatihan  pada  seluruh  admin  yang  mengoperasionalkan  dashboard perencanaan  pembangunan  irigasi  daerah  dengan  membagi  wilayah  barat,  tengah  dan timur    agar  semua  pemerintah  daerah  dapat  memahami  fungsi  utama  dashboard perencanaan pembangunan irigasi daerah.
3. Penyiapan hardware yang  diperlukan  dalam  mengelola  dashboard  perencanaan pembangunan irigasi daerah, serta menginstall semua software yang diperlukan.
4. Menyusun panduan bagi pengoperasionalan dashboard perencanaan pembangunan irigasi daerah

## Tahap 6: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Tahapan  terakhir  dalam  kegiatan  ini  melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan kegiatan dengan melakukan uji respon terhadap dashboard  perencanan pembangunan irigasi daerah  dalam  bentuk  kuesioner  umpan  balik.  Adapun  indikator  evaluasi  yang  digunakan meliputi : aspek pemahaman terhadap dashboard, aspek kemudahan proses input data, aspek kemudahan  pemuktahiran  data,  aspek  keberfungsian  dashboard  dan  aspek  kebermanfaatan dashboard. Adapun hasil menunjukan bahwa aspek pemahaman terhadap dashboard sebesar 93,75  %,  aspek  kemudahan  proses  input  data  sebesar  87,%  %,  aspek  kemudahan pemuktahiran data sebesar 81,25%, aspek keberfungsian dashboard sebesar 100% dan aspek kebermanfaatan  dashboard  sebesar  100%.  Hasil  tersebut  menjelaskan  bahwa  admin  yang akan mengunakan dashboard  perencanan pembangunan irigasi daerah dapat bekerja baik dan mampu mengoptimalkan fungsi dashboard  perencanan pembangunan irigasi daerah sehingga dapat  memberikan  kemanfaatan  bagi  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan perencanaan pembangunan irigasi daerah.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  ini  dapat  dioperasikan Dashboard Perencanaan  Pembangunan  Irigasi  di  Daerah  yang  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  No.  90  Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah. Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi di Daerah dioperasionalkan oleh Admin Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah  Daerah  II  Direktorat  Jenderal  Bina  Pembangunan  Daerah,  Kementerian  Dalam Negeri  dan  proses  pembaharuan  data  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Adapun beberapa rekomendasi bagi Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi Daerah, meliputi:

## MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020
i)  menyempurnakan  sistem  berdasarkan  masukan  dan  evaluasi,  melakukan  updating  data yang  dilaksanakan  oleh  staf  lingkungan  Subdit  Pekerjaan  Umum  Direktorat  SUPD  II;  ii) melaksanakan  pengelolaan  Dashboard  Perencanaan  Pembangunan  Irigasi  di  Daerah    secara terintegrasi  dan  terkoordinasi.  Serta  membahas  dan  mengembangkan  standar-standar  serta tatalaksana  pengelolaan  data  dan  informasi Dashboard Perencanaan  Pembangunan  Irigasi Daerah. Standar dan tatalaksana tersebut kemudian dijadikan kesepakatan bersama sehingga mengikat.  Bila  perlu  disiapkan  peraturan  dan  regulasi  yang  diperlukan  untuk  memberikan kekuatan bagi implementasi kesepakatan bersama tersebut; dan iii) menginggat Dashboard Perencanaan  Pembangunan  Irigasi  Daerah  berbagai  ketersediaan  data  dan  informasi  banyak yang  bersumber  dari  pemerintah  daerah,  diharapkan  Admin  selalu  berkoordinasi  dengan pemerintah daerah untuk melakukan update Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi di Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Suryana.  (2014).  Menuju  Ketahanan  Pangan  Indonesia  Berkelanjutan  2025: Tantangan  dan  Penanganannya. Forum  Penelitian  Agra  Ekonomi , Vol.  32  No.  2 , 123–135.
Andi  Nur  Rachman,  Cecep  Muhamad  Sidik  Ramdani,  &  Siti  Hasanah  Nisya.  (2016). Implementasi  Sistem  Dashboard  pada  Aplikais  Kependudukan  (Studi  Kasus:  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ciamis). Seminar  Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2016 , 175–180.
Aristanto,  E.,  Hidayatullah,  S.,  Rachmawati,  I.  K.,  Waris,  A.,  &  Khalikussabir,  K.  (2020). Peningkatan Fasilitas Bagi Tahfizh Anak Usia Dini “Kuttab Rumah Quran” Menuju Persaingan  Pendidikan  Anak  Pra  Sekolah. JIPEMAS:  Jurnal  Inovasi  Hasil Pengabdian Masyarakat . https://doi.org/10.33474/jipemas.v3i1.4763.
Cynthia  Rahma  Dewi,  Eko  Andi  Suryo,  &  As’ad  Munawir.  (2017).  Peningkatan  Kinerja Operasi  dan  Pemeliharaan  Jaringan  Irigasi  Pacal  Kabupaten  Bojonegoro,  Jawa Timur. Rekayasa Sipil , Vol. 11, No. 2 , 124–134.
Dwi  Januarita, &  Teduh  Dirgahayu.  (2015).  Pengembangan  Dashboard  Information  System (DIS):  Studi  Kasus  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  (LPPM)  ST3 Telkom Purwokerto. Jurnal Infotel , Vol. 7, No. 2 , 165–169.
Eko Aristanto. (2007). Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Program Pengembangan Kawasan di Propinsi Jawa Timur . Universitas Merdeka Malang, LPPM.
Eko  Aristanto.  (2019). Efektivitas  Skema  Modalitas  Result  Based  Lending  (RBL)  pada Implementasi  Program  Integrated  Participatory  Development  &  management  of

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Vol.4 No. 1 April 2020
Irrigation  Program  (IPDMIP)  Di  Provinsi  Banten .  LPPM  Universitas  Merdeka Malang.
Kasim. (2018). Analytic Dashboard Untuk Penilaian Capaian Kinerja Dengan Metode Smart Decision  Support  System. Inspiration :  Jurnal  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi , Volume 8, Nomor 2 , 144–154.
Kementerian  Dalam  Negeri.  (2019). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia No.  90  Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi  dan  Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat Republik Indonesia  Nomor  14/PRT/M/2015  tentang Kriteria  dan  Penetapan  Status  Daerah  Irigasi .  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Kementerian  Sekretaris  Negara.  (2014). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah . Kementerian Sekretaris Negara.
Kurniasih  Budi.  (2018,  Mei).  Pengelolaan  Irigasi  dan  Drainase  Dukung  Ketahanan  Pangan. Kompas.Com .https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/12/122105126/pengelolaan -irigasi-dan-drainase-dukung-ketahanan-pangan?page=all.
Rini  Handayani.  (2010).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Menentukan  Efektivitas  Sistem Informasi pada Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , Vol. 12, No. 1 , 26–40.
Hidayatullah,  S.,  Windhyastiti,  I.,  Aristanto,  E.,  Khouroh,  U.,  &  Kusdyah,  I.  (2019). PKM Kopi  Rakyat  Kelompok  Wanita  Tani  (  KWT  )  “  Ngudi  Rahayu  “  Desa  Kebobang Wonosari Kabupaten Malang . 4 (1), 130–136.
Syarif  Hidayatullah,  Irany  Windhyastiti,  Eko  Aristanto,  Umu  Khouroh,  &  Ike  Kusdyah Rachmawati.  (2019).  PKM  Kopi  Rakyat  Kelompok  Tani  (KWT)  “Ngudi  Rahayu” Desa Kebobang Wonosari Kabupaten Malang. Jurnal Akses Pengabdian Indonesia , Vol 4, No 2 , 130–136. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2010.12.004