Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Zuraidah, SH, LLM, MH 1

## ABSTRAK
Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana atau vonis yang diberikan  oleh  hakim  kepada  para  pelaku  koruptor  sebenarnya  bertujuan untuk  memberikan  efek  jera  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  baik  dengan pidana pokok maupun pidana tambahan, namun kenyataannya kasus korupsi semakin banyak dan melibatkan oknum pejabat penyelenggara pemerintahan maupun swasta, bahkan juga melibatkan oknum penegak hukum di beberapa institusi  penegak  hukum  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana  Korupsi  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  untuk  mengetahui  dan  memahami  formulasi pidana kerja sosial sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia  dalam perkara tindak pidana korupsi.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  sekunder  dengan  memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian diadakan analisis secara kualitatif
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  Bahwa perkembangan  teori  pemidanaan  cenderung  mengalami  pergeseran paradigma,  teori  pemidanaan  yang  pada  awalnya  mempunyai  paradigma “pembalasan”  bergeser  ke  arah  paradigma  “membina.”  Kecenderungan tersebut  bertolak  dari  suatu  kenyataan,  bahwa  pidana  perampasan kemerdekaan  semakin  tidak  disukai  baik  atas  pertimbangan  kemanusiaan, pertimbangan  filosofis  pemidanaan  maupun  atas  pertimbangan  ekonomis sekalipun.  Pidana  kerja  sosial  merupakan  bentuk  pidana  yang  sarat  dengan muatan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Pidana  kerja  sosial  secara  umum mempunyai  peluang  yang  sangat  besar  untuk  diterapkan  sebagai  alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang.
Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Pembaharuan Hukum Pidana, Korupsi
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Email :
zuraidahsyahdan@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## Abstract
In the case of Corruption Crimes, criminal sanctions or verdicts given by judges to corrupt perpetrators actually aim to provide a deterrent effect in accordance  with  the  purpose  of  punishment,  both  with  basic  and  additional criminal  penalties,  but  in  reality  corruption  cases  are  increasing  and involving unscrupulous government and private officials. , even involving law enforcement officers in several law enforcement institutions in Indonesia. The purpose  of  this  study  is  to  find  out  and  understand  the  implementation  of criminal sanctions in cases of criminal acts of corruption in Indonesia based on  the  Corruption  Eradication  Act  and  to  know  and  understand  the formulation of social work crimes as a renewal of criminal law in Indonesia in cases of criminal acts of corruption.
The research method used in this study is descriptive analysis and the approach used in this research is a normative juridical approach, namely by reviewing  or  analyzing  secondary  data  in  the  form  of  secondary  legal materials by understanding the law as a set of regulations or positive norms in  the  system.  legislation  that  regulates  the  problems  in  this  research.  After the  secondary  and  primary  data  were  collected,  a  qualitative  analysis  was then conducted.
Based  on  the  results  of  the  data  analysis,  it  was  concluded  that  that the development of the theory of punishment tends to experience a paradigm shift, the theory of punishment which initially had the paradigm of "revenge" shifted  to  the  paradigm  of  "guidance."  This  tendency  departs  from  the  fact that  the  crime  of  deprivation  of  liberty  is  becoming  increasingly  unpopular, both  for  humanitarian  considerations,  philosophical  considerations  for punishment,  and  even  for  economic  considerations.  Social  work  crime  is  a form  of  crime  that  is  loaded  with  the  content  of  protecting  human  rights. Social work crimes in general have a very large opportunity to be applied as an alternative to criminal in criminal practice in Indonesia in the future.
Keywords: Social Work Criminal, Criminal Law Reform, Corruption

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## A. Latar Belakang Masalah
Hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia.  Agar kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan.  Pelaksanaaan hukum  dapat  berlangsung  secara  normal,  damai,  tetapi  dapat  terjadi  juga karena  pelanggaran  hukum.  Melalui  penegakan  hukum  inilah  hukum  ini menjadi  kenyataan.  Dalam  menegakan  hukum  ada  tiga  unsur  yang  harus diperhatikan,  yaitu  :  kepastian  hukum (rechtssicherheit) ,  kemanfaatan (Zweck massigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit) . 2
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat  ditetapkannya  hukum  dalam  hal  terjadi  peristiwa  konkrit.  Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang; fiat  justitia  et  pereat  mundus (meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum  harus ditegakkan).  Itulah  yang  diinginkan  oleh  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum merupakan  perlindungan  yustisiabel  terhadap  tindakan  sewenang-wenang, yang  artinya  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Masyarakat  mengharapkan  adanya kepastian  hukum,  karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan lebih  tertib.  Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  karena  bertujuan ketertiban masyarakat.
Sebaliknya  masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  atau penegakan  hukum.  Hukum  adalah  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan  hukum atau  penegakan  hukum  harus  memberi  manfaat  atau  kegunaan  bagi masyarakat.  Jangan  sampai  justru  karena  hukumnya  dilaksanakan  atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.
Undang  –  Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan  Negara  atau  perekonomian  Negara”.  Di  dalam  Undang  –  Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang  –  Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  Undang  – Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, juga  telah mengatur sanksi pidana terhadap para pelaku koruptor, dari hukuman  paling  singkat  yaitu  1  (satu)  tahun  sampai  hukuman  seumur  hidup sebagaimana  dimaksud  Pasal  2  ayat  (1),  bahkan  di  ayat  (2)  hukuman  mati berlaku  apabila  dilakukan  jika  dalam  keadaan  tertentu.  Namun  sanksi  pidana tersebut tidak membuat efek jera para pelaku koruptor bahkan sampai saat ini Komisi  Pemberantasan  Korupsi  terus  menerus  melakukan  penangkapan terhadap para pelaku korupsi baik melalui operasi tangkap tangan maupun hasil
2 Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo, Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
pengembangan penyidikan lainnya.
Korupsi  di  Indonesia  telah  mengakar  dan  membudaya,  bahkan  sudah sampai  pada  titik  yang  tidak  dapat  ditolelir.  Dalam  era  ini,  korupsi  yang dilakukan  oleh  pegawai  pemerintah  dalam  bentuk  penyalahgunaan  jabatan, telah  menimbulkan  kerugian  yang  dialami  Negara  dalam  jumlah  yang  tidak terhitung lagi dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat.  Pada  umumnya  penyalahgunaan  di  atas  dilakukan  dalam  bentuk penyuapan (bribery) maupun  penerimaan  komisi  secara tidak  sah (kickbacks) yang  dilakukan  oleh  pemegang  “kuasa”  dalam  masyarakat,  baik  pemerintah (public  power) maupun  kuasa ekonomi (economic  power) .  Karena  kekuasaan ini  pada  dasarnya  diperoleh  dari  masyarakat,  maka  penyalahgunaannya  pun akan  berdampak  sangat  luas.  Munculnya  faktor-faktor  kendala  dalam pencegahan  dan  pemberantasannya  dari  status  pelaku,  maka  tindak  pidana korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai “offences  beyond  the  reach  of  the  law” . Tipologi  kejahatan  ini  dinamakan “invisible  crime”, suatu  istilah  yang menunjukkan adanya prosedur yang sulit dalam hal pembuktian dan tingginya tingkat profesionalitas pelaku.
Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  yakni  corruptio.  Dalam  bahasa Inggris  adalah  corruption  atau  corrupt,  dalam  bahasa  Perancis  disebut corruption  dan  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan  coruptie.  Agaknya  dari bahasa  Belanda  itulah  lahir  kata  korupsi  dalam  bahasa  Indonesia. 3 Korup berarti  busuk,  buruk;  suka  menerima  uang  sogok  (memakai  kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). 4
Kejahatan  macam  ini  sering  berlindung  di  balik  asas  legalitas  sebagai prinsip  yang  dipegang  teguh  dalam  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia.
5 Bahkan  dengan  mengamati  dampak  yang  ditimbulkan,  korupsi  adalah kejahatan yang “extra ordinary crime”, dan penanganannya pun harus “ extra ordinary  enforcement ”,  mengingat  banyaknya  perkara  korupsi  yang  tidak tersentuh atau tidak tertangani secara baik, yang pada gilirannya korupsi akan menjadi tindak pidana “untouchable by the law”.
Walaupun  UU  Nomor  31/1999  telah  mencatat  beberapa  kemajuan  yang berarti untuk memberantas korupsi, ternyata para pelaku korupsi tidak tinggal diam. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan hina itu dengan lebih berani dan jauh  dari  tenggang  rasa  bahwa  Negara  dan  bangsa  Indonesia  sedang  dilanda krisis multi dimensi yang mengakibatkan rakyat berada dalam keadaan melarat tak lagi sanggup hidup wajar.
Oleh  karena  korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan  Negara  serta perekonomian  Negara,  kenyataan  menunjukan  bahwa  korupsi  juga  telah
3 Andi  Hamzah, Korupsi  di  Indonesia  dan  Pemecahannya ,  PT.  Gramedia  Pustaka UTama, Jakarta, 1991, hlm. 7.
4 WJS  Poerwadarminta,  K amus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  PN  Balai  Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 524.
Mardjono  Reksodiputro, Kemajuan  Perkembangan  Ekonomi  dan  Kejahatan, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hlm. 239.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Oleh karena itu korupsi sebagai penyebab  utama  kebangkrutan  Negara  harus  diberantas  dengan  cara-cara  luar biasa,  termasuk  di  antaranya  perangkat  perundang-undangan  yang  menjadi dasar hukum. Itulah sebabnya mengapa UU No. 31/1999 perlu diubah dengan UU No.20 Tahun 2001. 6
Berdasarkan  data  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW)  tanggal  12 September  2021 Aparatur  sipil  negara  (ASN)  merupakan  yang  paling  banyak terjerat  kasus korupsi  sepanjang  semester  1  2021.  Laporan  Indonesian Corruption Watch (ICW) bertajuk Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 2021 menunjukkan, ASN yang terjerat kasus korupsi sebanyak 162 orang.  Pihak  swasta  menyusul  sebagai  korupter  terbanyak  pada  semester  1 2021 dengan jumlah 105 orang. Kepala desa yang terjerat korupsi sebanyak 61 kepala  desa.  Berikutnya,  sebanyak  30 direktur  utama  dan  karyawan  BUMD ditetapkan  sebagai  terdakwa  korupsi.  Selanjutnya  yang  juga  masuk  daftar pelaku  korupsi  adalah  masyarakat  dan  aparatur  desa  dengan  jumlah  pelaku korupsi masing-masing sebanyak 25 orang dan 24 orang. Dalam laporan yang sama, ICW mengatakan bahwa mayoritas kasus korupsi yang melibatkan unsur ASN dan swasta terjadi pada saat proses pengadaan barang/jasa. Sementara itu, kasus  korupsi  yang  melibatkan  kepala  desa  paling  banyak  ditangkap  akibat melakukan penggelapan anggaran desa. Survei ini dilakukan pada 1 Januari  – 30 Juni 2021 dengan metode tabulasi data dari berbagai media dan situs resmi penegak  hukum.  Selain  itu,  survei  ini  juga  dilakukan  pengolahan  data, penilaian  APH  berdasarkan  DIPA  TA  2021,  melakukan  data  komparasi,  serta analasis deskriptif.
Sanksi pidana sebagai salah satu jenis sanksi yang ada pada ilmu hukum

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
di Indonesia diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di  dalamnya  terdapat  pengaturan  mengenai  sanksi  pidana  pokok  dan  pidana tambahan  yakni  Pasal  10  KUHP.  Permasalahan  muncul  ketika  segala pengaturan  pada  KUHP  ini  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan jaman  dan  kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  notabena  sudah  sangat berkembang, bahkan untuk sanksi pidana yang ada pun hingga saat ini belum bisa  mencapai  tujuan  pemidanaan  yang  diharapkan.  Salah  satu  yang  perlu untuk  direvisi  adalah  dari  segi  sanksi  pidana.  Menjadi  suatu  hal  penting dikarenakan  sanksi  pidana  merupakan  bentuk  hukuman  yang  wajib  diterima oleh  setiap  terpidana  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatan  melanggar hukumnya.
Sanksi  pidana  itu  bermacam-macam  jenisnya.  Buku  I  Bab  II  Pasal  10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu:
1. Pidana Pokok, meliputi :
a. Pidana mati;
b. Pidana penjara;
c. Pidana kurungan;
d. Denda;
e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan, meliputi:
a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
b. Perampasan barang yang tertentu;
c. Pengumuman Putusan Hakim. Dalam  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  sanksi  pidana  atau  vonis  yang diberikan oleh hakim kepada para pelaku koruptor sebenarnya bertujuan untuk memberikan  efek  jera  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  baik  dengan  pidana pokok maupun pidana tambahan, namun kenyataannya kasus korupsi semakin banyak  dan  melibatkan  oknum  pejabat  penyelenggara  pemerintahan  maupun swasta,  bahkan  juga  melibatkan  oknum  penegak  hukum  di  beberapa  institusi penegak hukum di Indonesia.
Pidana  kerja  sosial  adalah  suatu  hal  yang  cukup  menarik,  karena  ini merupakan  jenis  pidana  yang  baru  apabila  nantinya  diterapkan  pada  KUHP Indonesia.  Pidana  kerja  sosial merupakan  salah  satu jenis  pidana  pokok  yang diatur  pada  Pasal  65  dan  Pasal  86  RUU  KUHP  versi  tahun  2019.  Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial  adalah  sebagai  alternative  pidana  perampasan  kemerdekaan  jangka pendek  dan  denda  yang  dijatuhkan  hakim  kepada  terdakwa  dan  perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan. Pidana kerja sosial diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi  yang  pemidaannya  bukan  hanya  vonis  penjara  atau  kurungan  namun juga  sanksi  social  yang  bukan  hanya  mempengaruhi  kehidupan  pribadi koruptor  namun juga  akan  mempengaruhi  kehidupan  koruptor  di masyarakat. Perkembangan  dalam  hukum  pidana  khususnya  yang  berkaitan  dengan persoalan pidana yang  menjadi  trend/kecenderungan  Internasional  adalah

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
berkembangnya  konsep  untuk  mencari  alternatif  dari  pidana  perampasan kemerdekaan (alternative  to  imprisonment) dalam  bentuknya  sebagai  sanksi alternatif (alternative sanction). 7
Pidana  kerja  sosial  adalah  suatu  hal  yang  cukup  menarik,  karena  ini merupakan  jenis  pidana  yang  baru  apabila  nantinya  diterapkan  pada  KUHP Indonesia.  Pidana  kerja  sosial merupakan  salah  satu jenis  pidana  pokok  yang diatur  pada  Pasal  65  dan  Pasal  86  RUU  KUHP  versi  tahun  2019.  Pada penjelasan kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya jenis pidana kerja sosial  adalah  sebagai  alternative  pidana  perampasan  kemerdekaan  jangka pendek  dan  denda  yang  dijatuhkan  hakim  kepada  terdakwa  dan  perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal ini adalah pidana penjara dan kurungan. Secara etimologis istilah “pidana kerja sosial” berasal dari dua kata  yaitu “pidana”  dan  “kerja  sosial”.  Menurut  Sudarto  :  “Pidana  adalah  nestapa  yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  Undang  -  Undang  (hukum  pidana),  sengaja  agar  dirasakan  sebagai nestapa.” 8 Cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat  barkaitan  dengan  penjatuhan  pidana  bersyarat  kecenderungan internasional  yang  terjadi  adalah  sama  yaitu  menjadikan  pidana  kerja  sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Artinya, pidana kerja sosial hanya akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.
Berdasarkan  persoalan  hukum  pada  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  ilmiah  yang  membahas  mengenai  penerapan  pidana sosial  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  bentuk  Makalah  dengan judul: “PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ”.

## B. Identifikasi Masalah
Berkaitan  dengan  uraian  tersebut  di  atas  dan  untuk  membatasi  pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :
1. Bagaimana  Pelaksanaan  Sanksi  Pidana  dalam  Perkara  Tindak  Pidana Korupsi  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana  Formulasi  Pidana  Kerja  Sosial  Sebagai  Pembaharuan  Hukum Pidana Di Indonesia  Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  dirumuskan,  maka  penelitian  ini
7 Muladi, kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit  Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995, hlm. 132.
8 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana  Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Sinar grafika Cet. II, Jakarta, 2007, hlm.11.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
bertujuan untuk:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  Pelaksanaan  Sanksi  Pidana  dalam Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  formulasi  pidana  kerja  sosial  sebagai pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia    dalam  perkara  tindak  pidana korupsi

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan  yang  sedang  diteliti  dan  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di dalam  sistem  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  permasalahan dalam  penelitian  ini.  Jadi  penelitian  ini  dipahami  sebagai  penelitian kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder.  Setelah  data  sekunder dan  primer  terkumpul,  kemudian  diadakan  analisis  secara  kualitatif  yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Sanksi  Pidana  dalam  Perkara Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
Teori  pemidanaan  yang  pada  awalnya  mempunyai  paradigma “pembalasan”  bergeser  ke  arah  paradigma  “membina”.  Bergesernya paradigma  dalam  pemidanaan  ini  mudah  pahami  karena  adanya perkembangan  masyarakat.  Pergeseran  paradigma  dalam  pemidanaan  ini terlihat dari muculnya berbagai teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu:
a. Teori pembalasan atau sering disebut sebagai teori absolut.
b. Teori teologi, yang sering juga disebut sebagai teori relatif.
c. Teori gabungan antara kedua tersebut di atas yang sering disebut sebagai retributivisteleologis .
Dalam  konteks  ini  dinamika  masyarakat  selalu  berkembang  ke  arah yang  lebih  baik  dan  lebih  beradab.  Oleh karenanya  hukum  pidana  sebagai

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  juga  mengalami  perkembangan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  tersebut.  Untuk  lebih  memahami pergeseran  paradigma  pemidanaan,  yang  terjadi  maka  di  bawah  ini  akan disajikan  terlebih  dahulu  berbagai  aliran  yang  berkembang  dalam  hukum pidana yang melatarbelakangi adanya pergeseran tersebut. 9
Tindak  pidana  merupakan  bagian  dasar  dari  pada  suatu  kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk  adanya  kesalahan  hubungan  antara  keadaan  dengan  perbuatannya yang  menimbulkan  celaan  harus  berupa  kesengajaan  atau  kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan ( dolus ) dan kealpaan ( culpa ) adalah bentuk- bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan ( schuld ) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut  telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala  bentuk  tindak  28  Asas-asas  Hukum  Pidana  pidana  yang  telah dilakukannya  untuk  dapat  diadili  dan  bilamana  telah  terbukti  benar  telah terjadinya  suatu  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  maka  dengan  begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.
Menurut E.Y.  Kanter dan S.R.  Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:
a. Subjek;
b. Kesalahan;
c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang  dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). Pada  sistem  hukum  modern,  keadilan  (justice)  sudah  dianggap diberikan  dengan  membuat  hukum  positif  (undang-undang).  Dengan  kata lain, keadilan yang akan ditegakkan ditentukan melalui hukum positif. 10
Sanksi  pidana  berdasarkan  UU  PTPK  belum  menimbulkan  efek  jera bagi  pelaku  korupsi  di  Indonesia,  meskipun  telah  memberikan  ancaman sanksi pidana yang cukup berat, namum pelaku korupsi tidak berkurang dan justru  saat  ini  korupsi  semakin  bertambah.  Pemberian  sanksi  pidana  kerja sosial  terhadap  pelaku  korupsi,  tentunya  membawa  angin  segar  dengan dimuatnya sanksi tersebut sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam RUU KUHP, yang diharapkan dapat mengakomodir penerapan pidana kerja sosial terhadap para pelaku korupsi di Indonesia, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.
9 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18372 /1/equ-agu2007-
12%20(7).pdf
10 Dey  Ravena, Mencandra  Hukum  Pogresif  dan  Peran  Penegakan  Hukum  di Indonesia , Jurnal Syiar Hukum, 2007.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
2. Formulasi  Pidana  Kerja  Sosial  Sebagai  Pembaharuan  Hukum  Pidana Di Indonesia  Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pelaksanaan  pidana  kerja  sosial  yang  diterapkan  kepada  para  pelaku korupsi  sebagai  langkah  yang  efektif  dalam  mencapai  tujuan  pemidanaan dan pidana  kerja sosial diyakini sebagai jalan keluarnya.  Gagasan ini tidak serta merta diartikan sebagai bentuk “balas dendam”, melainkan salah satu bentuk  “membina”  koruptor  dan  orang  lain  agar  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi, sekaligus mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat  perbuatan  koruptor  yang  melukai  rasa  keadilan  masyarakat,  dan peran  hakim  tipikor  sangat  penting  dengan  kewenangannya  melaksanakan kekuasaan  kehakiman,  yang  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam dalam  era  reformasi  hukum  melalui  keputusan  hakim    sesuai  dengan  nilai- nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hakim  dalam  melaksanakan tugasnya  akan  mendasarkan  putusannya  pada  ketentuan  perundang- undangan.  Agar  dapat  memberi  putusan  yang  tepat  dan  adil  terhadap perkara  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  apabila  RUU  KUHP  diberlakukan Hakim  dapat  menjatuhkan  sanksi  pidana  pokok,  baik  itu  pidana  penjara, denda maupun pidana kerja sosial kepada pelaku korupsi.
Penegakan  hukum  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  segi pembangunan  hukum,  sedangkan  pembagunan  hukum  itu  sendiri  adalah komponen  integral  dari  pembangunan  nasional.Penegakan  Hukum  sebagai landasan  tegaknya  supremasi  hukum,  tidak  saja  menghendaki  komitmen ketaatan  seluruh  komponen  bangsa  terhadap  hukum  mewajibkan  aparat penegak  hukum  untuk  dapat  menegakkannya  secara  konsisten  dan konsekuen,tetapi  menghendaki  juga  suatu  pengaturan  hukum  yang mencerminkan  suatu  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum yang merupakan cita-cita hukum bangsa. 11

## F. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  penulis  dapat menyimpulkan yaitu:
1. Bahwa  perkembangan  teori  pemidanaan  cenderung  mengalami  pergeseran paradigma,  teori  pemidanaan  yang  pada  awalnya  mempunyai  paradigma “pembalasan”  bergeser  ke  arah  paradigma  “membina.”  Terlebih  saat berhadapan  dengan  fakta  terus  meningkatnya  kasus  korupsi  di  Indonesia merampas  kemerdekaan  koruptor  dinilai  belum  cukup  memberikan  efek jera.  Terdapat  kecenderungan  dalam  mencari  alternatif  pidana  perampasan kemerdekaan masyarakat internasional dewasa ini. Kecenderungan tersebut bertolak  dari  suatu  kenyataan,  bahwa  pidana  perampasan  kemerdekaan semakin  tidak  disukai  baik  atas  pertimbangan  kemanusiaan,  pertimbangan
11 Marwan  Effendy, Pemberantasan  Korupsi  dan  Good  Governance ,Timpani Publishing,Jakarta,2010,hlm. 3

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis sekalipun.Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial merupakan salah satu  jenis  pidana  yang  akan  diadopsi  sebagai  jenis  pidana  (pokok)  dalam KUHP.  Bertolak  dari  berbagai  sudut  keistimewaan  pidana  kerja  sosial tersebut,  jelas  bahwa,  sekalipun  merupakan  suatu  “pidana”,  pidana  kerja sosial ini tidak bersifat forced labor (kerja paksa).
2. Pidana  kerja  sosial  merupakan  bentuk  pidana  yang  sarat  dengan  muatan perlindungan  hak  asasi  manusia.  Pidana  kerja  sosial  secara  umum mempunyai  peluang  yang  sangat  besar  untuk  diterapkan  sebagai  alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang.

## G. Saran
Dari  penjelasan  pada  bagian  pembahasan  dan  analisis,  penulis menberikan saran sebagai berikut:
1. Kepada  legislator  wajib  segara  mengundangkan  RKUHP  agar  bisa mengukur  dengan  pasti  efektivitas  dari  berlakunya  pidana  kerja  sosial sebagai alternatif hukuman bagi tersangka korupsi.
2. Kepada  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  hakim,  untuk  dapat menerapkan sanksi kerja sosial terhadap terdakwa korupsi

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Andi  Hamzah, Korupsi  di  Indonesia  dan  Pemecahannya ,  PT.  Gramedia Pustaka UTama, Jakarta, 1991.
Dey  Ravena, Mencandra  Hukum  Pogresif  dan  Peran  Penegakan  Hukum  di Indonesia , Jurnal Syiar Hukum, 2007.
Mardjono  Reksodiputro, Kemajuan  Perkembangan  Ekonomi  dan  Kejahatan, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.
Marwan  Effendy, Pemberantasan  Korupsi  dan  Good  Governance ,Timpani Publishing,Jakarta,2010.
Muladi, kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Badan  Penerbit  Universitas Dipenogoro, Semarang, 1995.
Niniek  Suparni, Eksistensi  Pidana  Denda  Dalam  Sistem  Pidana  dan Pemidanaan Sinar grafika Cet. II, Jakarta, 2007.
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
WJS  Poerwadarminta,  K amus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  PN  Balai  Pustaka, Jakarta, 1982.

## B. Undang- Undang
Undang – Undang Dasar 1945 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)