## PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)
1 Erfaniah Zuhriah dan 2 Himma Aliyah 1,2 Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang
1 erfaniahzuhriah@yahoo.com
2 himma.aliyahh@gmail.com

## Abstract
This  study  focuses  on  how  the  process  of  assisting  rehabilitation  of  rape  victims  and  how P2TP2A  Efforts  in  realizing  Restorative  Justice  Against  Rape  Victims.  This  Research  is categorized as (field research) type using descriptive qualitative approach. The results of this study that the process of assistance rehabilitation of rape victims conducted by P2TP2A, First Acceptance or submission of reports of sexual violence. Second, Identify and Register. Third, Assessment. Fourth, Rehabilitation Services, and Fifth, Advocacy and Legal Advocacy. Then do coaching Mental and Spiritual Guidance, Social and Psychological Development, and Skill / creativity development to rape victims. In an effort to realize restorative justice for rape victims,  P2TP2A  not  only  hold  positive  legal  assistance  as  a  benefit  to  the  rape,  but specifically the  P2TP2A focused on the restoration of the  rights of rape victims lost, in the prevention or preventive aspects, the community must have  awareness Socially responsive gender, establishing an effective openness of communication patterns and the inculcation of spirituality  values.  Both  aspects  of  Litigation,  provide  legal  remedy  to  the  victim  and prosecute perpetrators punished weighing in accordance with applicable law. Third aspect of therapy, returning the victim to work or busyness within the limits of his ability and social role habits, so that victims are motivated in doing things that are productive and creative. And fourth, the rehabilitation aspect, as a effort to obtain maximum function and adjustment and to prepare victims physically, mentally and socially in the future.
Key Words: Restorative Justice; Rehabilitation; Rape Crime.

## Abstrak
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  bagaimana  proses  pendampingan  rehabilitasi  korban perkosaan  dan  pemenuhan  hak-hak  korban  dalam  mewujudkan  keadilan  restoratif  di pusat  pelayanan  terpadu  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  (P2TP2A).  Penelitian dikatagorikan  sebagai  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  bahwa  proses  pendampingan rehabilitasi di P2TP2A, pertama penerimaan atau pengajuan laporan kekerasan seksual; kedua,  Identifikasi  dan  Registrasi;  ketiga, Assesmen (pemeriksaan);  keempat,  Pelayanan Rehabilitasi;  dan  kelima,  Advokasi  dan  Pembelaan  Hukum.  Selanjutnya  juga  dilakukan Pembinaan  Mental  dan  Spiritual,  Pembinaan  Sosial  dan  Psikologis,  dan  Pembinaan Keterampilan/kreatifitas  terhadap  korban  perkosaan.  Dalam  mewujudkan  keadilan restoratif,  P2TP2A  tidak  hanya  mangandalkan  pendampingan  hukum  positif  sebagai kemaslahatan pada korbaan perkosaan, akan tetapi secara khusus menitik beratkan pada pemulihan hak-hak korban perkosaan yang hilang dalam beberapa aspek. Pertama aspek pencegahan atau preventif; kedua aspek Litigasi; ketiga aspek terapi; dan keempat aspek rehabilitasi,  sebagai  usaha  untuk  memperoleh  fungsi  dan  penyesuaian  diri  secara maksimal dalam kehidupannya dimasa mendatang.
Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Rehabilitasi; Tindak Kejahatan Perkosaan.

## PENDAHULUAN
Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan  karena  ada  dimensi  yang  sangat  khas  bagi  perempuan.  Perempuan  seringkali digambarkan  sebagai  pribadi  yang  lemah,  penurut,  tidak  mampu  memimpin  dan  sebagainya yang  mengakibatkan  anggapan  perempuan  menjadi  nomor  dua  setelah  laki-laki.  Perempuan dengan  kepribadian  tersebut  paling  rentan  menjadi  obyek  kekerasan,  baik  kekerasan  berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang paling sering terjadi dan sangat memperihatinkan yang dialami oleh perempuan adalah pemerkosaan.
Pemerkosaan  sebagai  salah  satu  bentuk  kekerasan  jelas  dilakukan  dengan  adanya paksaan  baik  secara  halus  maupun  kasar.  Hal  ini  akan  menimbulkan  dampak  psikologis  bagi perempuan  yang  menjadi  korban  perkosaan  tersebut.  Hubungan  seksual  yang  seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya,  dilakukan  dengan  cara  tidak  wajar,  apalagi  dengan  cara  paksaan  yang  akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual. Korban yang mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat tindakan perlakuan pelaku.
Hukum  secara  konseptual  adalah  piranti  formal  yang  dapat  diandalkan  untuk penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan.  Dalam  konteks  ini,  hukum  diharapkan  dapat memberikaan  keadilaan  bagi  korban  kekerasan.  Namun  satu  hal  sejak  awal  harus diperhatikankan adalah bahwa diskursus soosiologi hukum mensinyalir bahwa hukum adalah satu bentuk formal dari tafsir sosial atas realitas (Aini, 2009). Dalam hukum positif di Indonesia kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan 289 sampai dengan pasal 296 Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Dalam  hal  ini  terlihat  jelas  bahwa  Negara  telah mengatur  secara  tegas  terhadap  pelaku  kekerasan  seksual.  Bahkan  di  dalam  Al-Qur’an  juga telah menegaskan tentang pelarangan melakukan kekerasan seksual terhadap wanita.
بَهُّيَأبَي َييِذَّلا اىٌَُهآ َل ْزَخْسَي مىَل ْي ِه م ْىَل ىَسَع ْىَأ اىًُىُكَي ا ًزْيَخ ْنُهٌِْه َل َو ءبَسًِ ْيِه ءبَسًِ ىَسَع ْىَأ َّيُكَي ا ًزْيَخ َّيُهٌِْه َل َو او ُزِوْلَت ْنُكَسُفًَأ َل َو او ُزَثبٌََت ِةبَمْلَ ْلْبِث َسْئِث ُنْسِلا ُسُفْلا ُقى َدْعَث ِىبَويِ ْلْا ْيَه َو ْنَل ْتُتَي َكِئَل ْوُأَف ْنُه َىىُوِلبَّظلا
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,jaganlah  suatu  kaum  menggolok-olok  suatu kaum  yang  lain  (karena)  boleh  jadi  mereka  (yang  diolok-olok)  lebih  baik  dari  mereka (yang  menggolok-olok)  dan  jangan  pula  wanita  (yang  menggolok-olok)  yang  lain (karena)  boleh  jadi  wanita  (yang  diolok-olok)  lebih  baik  dari  wanita  (yang  menggolok- olok)  dan  janganlah  kamu  mencela  dirimu  sendiri  dan  janganlah  kamu  panggil- memanggil  dengan  gelar  yang  buruk,  seburuk-buruk   panggilan  ialah  (panggilan)  yang buruk  sesudah  iman  dan  barang  siapa  yang  tidak  bertaubat,  maka  mereka  itulah  yang dzalim” (QS. Al-Hujurat ayat 11)
Pemerkosaan  terhadap  perempuaan  yang  menjadi  korban  inilah  yang  memunculkan terjadinya  bias  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan.    Menurut  Fakih  (1996),  bias  gender antara  laki-laki  dan  perempuan  tersebut  termanifestasikan  dalam  berbagai  bentuk ketidakadilan,  antara  lain  :  marginalisasi,  subordinasi,  dan  pembentukan  stereotip  atau
pelabelan  negatif,  kekerasan,  beban  kerja  lebih  banyak  serta  sosialisasi  ideologi  nilai  peran gender.
Pemerkosaan terhadap perempuan memiliki dampak yang signifikan.  Hasil penelitian mengungkap  bahwa  subjek  mengalami  pemerkosaan  di  latar  belakangi  oleh  ketidak harmonisan  keluarga,  hubungan  yang  buruk  antar peer  group nya  dan  kurangnya  perhatian orang  tua.  Terdapat  temuan  baru  pada  faktor  yang  mempengaruhi  timbulnya  dampak psikologis  pemerkosaan  yaitu  pengalaman  traumatik  masa  lampau  yaitu  pernah  mengalami pelecehan  seksual,  dinamika  keluarga,  hubungan  sosial  dan  perilaku  negatif  orang  tua. Sedangkan  dampak  psikologis  yang  dialami  oleh  subjek  adalah  subjek  mengalami  kejadian traumatik yang dialami kembali oleh subjek, subjek menghindari hal yang berhubungan dengan trauma, Subjek mengalami peningkatan kesadaran dan dampak psikososial pasca pemerkosaan subjek memisahkan  diri dari  lingkungan  (Sari, 2013).   Usia-usia  yang  sangat  rentan  terhadap pemerkosaan  adalah  usia  remaja,  usia  ini  sangat  rentan  terhadap  korban  dan  masa  depan korban.  Dari  dampak  yang  ditimbulkannya  tentunya  korban  usia  ini  mengalami  ancaman terhadap  keluarganya  dan  masa  depan  keluarganya  ketika  menikah  kelak.  Oleh  karenanya, peneliti  merasa  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  pemenuhan  hak-hak  korban perkosaan  dalam  mewujudkan  keadilan  restoratif,  degan  fokus  permasalahan  peneliataian adalah bagaimana proses rehabilitasi dan pemenuhan hak korban dalam mewujudkan keadilan restoratif pada korban perkosaan.
Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut,
NO JUDUL dan PENULIS PERBEDAAN PERSAMAAN 1 Islam  dan  Keadilan Restoratif  pada  anak yang berhadapan dengan  hukum  ditulis oleh Ifa Latifah Fitriani, dan Tim Kerja Penelitian terdahulu dikatagorikan sebagai penelitian Library research yang memfokuskkan  pada  bagaimana keadilan restoratif dalam perspektif  Islam.  Urgensi  dan sisi-sisi  maslahah  keadialan restoratif  dalam  penyelesaian kasus  anak  berhadapan  dengan hukum.  Sedangan  penelitian peneliti,  lebih  menitik  beratkan pada  proses  rehabilitasi  dan pemenuhan hak korban perkosaan  dalam  mewujudkan keadilan restoratif yang dilakukan P2TP2A. Dalam  penelitian  sama- sama  membahas  tentang keadilan restoratif sebagai  objek  kajiannya, meskipun penelitian terdahulu mengkorelasikan  dengan keadilan perspektif Islam. 2 Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  Dan  Anak (P2TP2A)  Kabupaten Malang Pasca Dalam Penelitian terdahulu memfokuskan  pada  bagaimana bentuk,  proses  dan  kendala- kendala  yang  dihadapi  oleh P2TP2A Kabupaten Malang dalam  menanggulangi  kasus Antara penelitian terdahulu dengan penelitian  peniliti  sama- sama  studi  empiri  atau field reseacrh yang dilakukan di Pusat
Terbitnya PERDA No.3  Tahun  2009 Tentang Perlindungan Perempuan  Dan  Anak Korban Kekerasan yang ditulis oleh Machi Ahmad. kekerasan  dalam  rumah  tangga dan bagaimana cara mengatasinya. Sedangkan perbedaanya  dengan  penelitian peneliti, adalah fokus permasalahannya  lebih  menitik beratkan pada proses rehabilitasi  dan  pemenuhan  hak korban perkosaan dalam mewujudkan  keadilan  restoratif yang dilakukan P2TP2A. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang. 3 Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupate Malang Terhadap  Pasal  81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang Perlindungan  Anak) ditulis  oleh  Musyafa Abdul Munim Penelitian  ini  memfokuskan pada  permasalahan  bagaimana pandangan MUI Kabupaten Malang  dan  KP3A  Kabupaten Malang Terhadap hukum pelaku kekerasan  seksual  dalam  pasal 81  PERPU  No.  1  Tahun  2016, dan Bagaimana Pandangan mereka terhadap hukuman yang sesuai  dengan  bagi  pelaku kekerasan anak tersebut. Sedangkan  perbedaanya  dengan penelitian  peneliti,  adalah  fokus permasalahannya  lebih  menitik beratkan pada proses rehabilitasi  dan  pemenuhan  hak korban perkosaan dalam mewujudkan  keadilan  restoratif yang dilakukan P2TP2A. Antara penelitian terdahulu dengan penelitian  peniliti  sama- sama studi lapangan atau field reseacrh yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A),  yang  secara  yuridis-Formal  lembaga  tersebut  merupakan  lembaga  berbasis masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2011. Jenis penelitian ini dikatagorikan penelitian lapangan ( field research ) karena mayoritas data lapangan sebagai  data  primer,  sedangkan  data  pustaka  normatif  atau  aturan  tertulis  dijadikan  data skunder (Muhammad, 2004). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Penelitian  ini  terdapat  dua  data,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer penelitian  ini  adalah  wawancara  secara  langsung  dari  beberapa  konselor di  lembaga  P2TP2A Kabupaten Malang. Data sekunder sumber informasi selain dari sumber primer, yakni sumber sekunder  menjelaskan  tentang  kajian  teori  dalam  penelitian  ini.  Sumber  data  yang  diperoleh dari  data  yang  mendukung  terhadap  data  primer  seperti  Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  8 Tahun 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan dokumen-dokumen tentang data kekerasan anak di Kabupaten Malang.
Sedangakan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. dengan  wawancara  terstruktur  dilakukan  dengan  pihak-pihak  P2TP2A  mengenai  bagaimana proses  rehabilitasi  korban  pemerkosaan.  Dokumentasi    Sejumlah  besar  fakta  dan  data tersimpan  dalam  bahan  yang  berbentuk  dokumentasi,  seperti  surat,  catatan  harian,  cendera mata,  laporan,  dan  foto.  Sifat  utama  data  ini  tak  terbatas  pada  ruang  dan  waktu  sehingga memberi  peluang  kepada  peneliti  untuk  mengetahui  hal-hal  yang  pernah  terjadi  waktu  silam (Noor,  2012).  Langkah  ini  digunakan  sebagai  pelengkap  dan  penunjang  keontetikan  data penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Pendampingan Rehabilitasi Korban Perkosaan di P2TP2A
Anak  dalam  visi  Konvensi  Hak  Anak  PBB  merupakan  sebagai suatu  subjek,  anak  yang diposisikan  sebagai  manusia  dan  anak  diakui  sebagai  mahluk  otonom  dan  merdeka. Bagaimanapun juga, anak-anak adalah sesosok mahluk yang harus tetap dihormati, dilindungi dan  dapat  ditumbuh  kembangkan  karena  mereka  merupakan  amanat  Tuhan  yang  Maha  Esa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 jo No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Hak Anak pada dasarnya adalah hak azasi manusia. Dalam Konvensi Hak Anak memuat dua  pasal  mengenai  hak-hak  anak  sebagai  korban.  Perlunya  memberi    perawatan  khusus kepada anak telah dinyatakan dalam Dekralasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924, pasal 39  menjelaskan  hak-hak  anak  korban,  khususnya  korban  pelanggaran  serius.  Pasal  ini menetapkan,  negara-negara  anggota  harus mengambil  langkah-langkah  yang  dipandang  perlu untuk  mendorong  pemulihan  fisik  dan  psikologi  dan  integrasi  sosial  anak  korban  dari  segala bentuk  pengabaian,  eksploitasi  atau abuse, penyiksaan  atau  bentuk-bentuk  lain  kekejaman, perlakuan  yang  tidak  berprikemanusiaan  dan  menistakan  atau  konflik  bersenjata.  Pemulihan dan  reintegrasi  hendaknya  terjadi  di  lingkungan  yang  menunjang  kesehatan,  harga  diri  dan martabat anak (Riyanto, n.d.).
Melihat realitas pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam  hukum  pidana  positif  yang  berlaku  pada  saat  ini  perlindungan  korban  lebih  banyak merupakan  “perlindungan  abstrak”  atau  “perlindungan  tidak  langsung”(Gultom,  2014). Sehingga  demikian,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  anak  (P2TP2A) merupakan  Salah  satu  lembaga  yang  berbasis  masyarakat  dan  beranggotakan  stakeholder pemerhati  perempuan  dan  anak  melakukan  layanan  advokasi  bagi  perempuan  dan  anak  dari kelompok rentan, utamanya perempuan dan anak korban kekerasan.
Berdasarkan  informasi  dari  informan  bahwa  P2TP2A  sebagai  lembaga  sosial  yang memberikan  pendampingan  terhadap  korban  kejahatan  seksual  baik  secara  litigasi  atau  non- litigasi.  Khususnya  pada  korban  kejahatan  seksual,  kami  selalu  siap-siaga  dan  responsif bilamana  dari  pihak  korban  atau  kelurga  korban  mengadukan  tindakan  tersebut  pada  kami (baca:  P2TP2A).  Bahkan  tidak  jarang  kami  mendapatkan  laporan  dari  orang  lain  atau  berita, yang kemudian kami terlusuri kebenaran tersebut. Meskipun pada awalnya pihak korban sulit terbuka atau cenderung dirahasiakan, karena kejahatan seksual dianggap sebagai aib keluarga. Oleh karenanya, salah satu komitmen P2TP2A untuk melakukan pendampingan secara totalitas pada  korban  kejahatan  seksual,  karena  menurut  beliau  kejahatan  seksual  terhadap  anak merupakan  kejahatan  luar  biasa  yang  tidak  punya  pri-kemanusiaan,  bahkan  kejahatan  ini dikatagorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
Para  korban  tindak  kejahatan  seksual  sangat  memerlukan  rehabilitasi  karena bagaimanapun kejadian yang menimpanya merupakan sebuah trauma, terlepas dari beberapa alasan korban dan keluarganya memilih untuk tidak menceritakan pengalaman tersebut. Dalam Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  64-65  menegaskan bahwa  seorang  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  berhak  mendapat  rehabilitasi  dari pemerintah  baik  secara  fisik maupun  secara mental,  spiritual  dan sosial,  selain itu  privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya.  Begitu juga,  dalam Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  menjelaskan  bahwa  rehabilitasi seharusnya  diberikan  kepada  semua  korban  tindak  pidana  yang  memerlukan  pemulihan  baik secara  fisik  maupun  mental.  Oleh  karenanya  lembaga-lembaga  Perlindungan  Anak  (PTP2A) harus  bersikap  lebih  aktif  dalam  memberikan  bantuan  berupa  rehabilitasi  korban  sesuai amanat dari undang-undang.
Dari  paparan  di  atas  dapat  dipahami,  kekerasan  seksual  merupakan  perbuatan disengaja  yang  menimbulkan  kerugian  atau  bahaya  terhadap  anak-anak  (baik  secara  fisik, psikologis  maupun  sosial).  Meminjam  istilah  dari  Marzuki  Umar  bahwa  “membahas  masalah seksualitas  manusia  ternyata  tidak  sederhana  yang  dibayangkan,  atau  tidak  seperti  yang dipahami  masyarakat  kebanyakan.  Hal  ini  menunjukkan  seksualitas  manusia  (nafsu  birahi) merupakan  ancaman  buat  manusia  lainnya  (predator),  jika  nafsu  tersebut  tidak  bisa dikendalikan.
Pada dasarnya, Islam secara normatif mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang  sehat.  Dalam  bahasa  agama  seks  adalah  anugerah  Tuhan.  Hasrat  seks  harus  dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya. Pengekangan atasnya bisa menimbulkan krisis psikologi
dan  sosial.  Islam  tidak  menganjurkan  selibat  dan  asketisme.  Islam  mengabsahkan  hubungan seks  hanya  melalui  proses  ritual  perkawinan.  Islam  dengan  begitu  tidak  membenarkan promiskuitas  (seks  bebas),  karena  cara  ini  dipandang  tidak  bertanggungjawab.  Islam menganggap hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan dianggap ilegal dan disebut sebagai zina.
َل َو كَت ۡ ْاىُث َر ٱ ىًَ ِّزل ۡ  ۡ  ۡ ُهًَِّإ ۥ َىبَك َف ۡ ةَش ِح ۡ بَس َو ۡ َء ليِجَس ۡ ا
٢٣
“ Dan janganlah kamu mendekati zina karena itu sekeji-kejinya perbuatan ” (QS Al-Isra (17): 32).
Dengan demikian, dalam hukum syariat Islam pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak merupakan pezina karena melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan terlebih tindakan tersebut dilakukan secara paksa dan korbannya masih dibawah umur.  Artinya,  seksualitas  manusia  terkategori  dalam  dua  hal,  yaitu  a)  seksualitas  yang bermoral, sebagaai seksualitas yang sehat dan baik, b) seksualitas immoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat (Umar Sa’bah, 1997).
Kekerasan  seksual  ( sexual  abuse )  juga,  dapat  dikatagorikan  menjadi  dua  berdasarkan dari identitas pelaku, yaitu: Pertama, familial abuse merupakan sexual abuse yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Seseorang yang menjadi pengganti orang tua.  misalnya  ayah  tiri,  atau  kekasih,  pengasuh  atau  orang  yang  dipercaya  merawat  anak, termasuk  dalam  dalam  pengertian incest .  Kedua, Extra  familial  Abuse adalah  kekerasan  yang dilakukan  oleh  orang  lain  diluar  keluarga  korban.  Pada  pola  pelecehan  seksual  ini,  pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya (Noviana, 2015).
Kedua  katagori  di  atas,  kekerasan  seksual  yang  memang  seringkali  terjadi  diberbagai daerah di Indonesia. Namun, secara  khusus berdasarkan informasi yang diperoleh di P2TP2A kasus pemerkosaan yang sering terjadi di kabupaten Malang merupakan tindak kejahatan Extra familial  Abuse. Artinya,  pelaku  kejahatan  seksual  dilakukan  oleh  orang  lain  diluar  anggota keluarga dan mempunyai relasi antara korban dan pelaku. Sehingga, tindak kejahatan seksual ini membuat korban tidak memberitahukan pada orang tuannya karena khawatir menimbulkan kemarahan, serta cacat fisik maupun psikologisnya diketahui publik.
Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang  kesemuanya  berkaitan  dengan  dampak  psikologis  pada  anak.  Secara  biologis,  sebelum pubertas,  organ-organ  vital  anak  tidak  disiapkan  untuk  melakukan  hubungan  intim,  apalagi untuk  organ  yang  memang  tidak  ditujukan  untuk  hubungan  intim.  Jika  dipaksakan,  maka tindakan  tersebut  akan  merusak  jaringan.  Ketika  terjadi  kerusakan  secara  fisik,  maka  telah
terjadi  tindak  kekerasan.  Sedangkan  dari  sudut  pandang  sosial,  karena  dorongan  seksual dilampiaskan  secara  sembunyi-sembunyi,  tentu  saja  pelaku  tidak  ingin  diketahui  oleh  orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran ‘tutup mulut’. Salah satu cara yang  paling  mungkin  dilakukan  adalah  dengan  melakukan  intimidasi.  Ketika  anak  diancam, maka saat itu juga secara alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan. Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedophil akan semakin menimbulkan cedera dan kesakitan. Saat itu berarti terjadi kekerasan. Rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan  tercekam  sampai  ia  mengatakannya.  Sedangkan  untuk  mengatakan,  anak  selalu dihantui  oleh  intimidasi  dan  ancaman  dari  pelaku.  Karena  itu,  rasa  sakit  dan  intimidasi  juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak (Noviana, 2015).
Dalam kontek hukum Indonesia, tidak ada ketentuan secara khusus tentang batas umur kapan seseorang dikatagorikan sebagai dewasa. Namun dalam tiap perundang-undangan diatur kreteria  tersendiri  mengenai  definisi  Anak.  Berdasarkan  dari  informan,  mayoritas  korban tindak kejahatan seksual adalah anak-anak atau antara umur 10 sampai Dengan 18 Tahun. Hal inilah yang membuat prihatin pihak P2TP2A untuk melakukan pendampingan atau rehabilitasi, agar  tidak  terjadi  dampak  yang  lebih  luas  terhadap  perkembangan  psikologis  anak  korban kejahatan  seksual  atau  lingkungannya.  Pasal  1  ayat  2  Undang-undang  No.  35  Tahun  2014 menegaskan  bahwa    “Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Disamping itu juga, pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  menjelaskan  bahwa  perlindungan  khusus  bagi  Anak  korban  kejahatan  seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (2)  huruf  j  dilakukan  melalui  upaya;  a)  Edukasi tentang  kesehatan  reproduksi,  nilai  agama,  dan  nilai  kesusilaan;  b)  Rehabilitasi  sosial;  c) Pendampingan  psikososial  pada  saat  pengobatan  sampai  pemulihan;  dan  d)  Pemberian perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai  dari  penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pasal  ini  lebih  menekankan  terhadap  pentingnya  rehabilitasi  terhadap  korban  tindak kejahatan  seksual  karena  mereka  sangat  memerlukan  pemulihan  baik  secara  fisik  maupun mental.  Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Pasal  1  angka  14,  rehabilitasi  diartikan sebagai  “pemulihan  dari  gangguan  terhadap  kondisi  fisik,  psikis  dan  sosial  agar  dapat melaksanakan  perannya  kembali  secara  wajar  baik  dalam  keluarga  maupun  dalam masyarakat.”.
Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual  dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk; a)  Motivasi  dan  diagnosis  psikososial;  b)  Perawatan  dan  pengasuhan; c)  Pelatihan  vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d) Bimbingan mental spiritual; e) Bimbingan fisik; f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial; g) Pelayanan aksesibilitas; h) Bantuan dan asistensi sosial, dan lain-lain.
Adapun  proses  pelaksanaan  rehabilitasi  mental  korban  tindak  kejahatan  seksual  di P2TP2A merupakan  hasil  dari  analisis  antara  teori  rehabilitasi  dan  temuan dilapangan  ketika peneliti melakukan wawacara dengan para Konselor di P2TP2A. Diantaranya sebagai berikut: Pertama,  penerimaan  atau  penjaukauan  laporan  kekerasan  seksual.  Hal  ini  berkaitan  dengan “Penerimaan  korban  tindak  kejahatan  seksual  ada  tiga  yaitu  korban  datang  kesini,  pihak P2TP2A  yang mengdatangi  lagsung,  dan  dirujuk  oleh instansi  lain seperti  kepolisian  (Hikmah Bafaqih,  Wawancara,  3  April,  2017).  Kedua,  identifikasi  dan  registrasi  yang  bertujuan  untuk melengkapi  data  awal  tentang  peristiwa  kekerasan  seksual dan  keluarga  bila  memungkinkan. Sedangkan  registrasi  merupakan  proses  pencatatan  korban  sebagai  penerima  layanan perlindungan  dan  rehabilitasi  korban  tindak  kejahatan  seksual.  Ketiga, assesmen, untuk memberikan tindakan lebih lanjut terhadap korba, terlebih dahulu kami melakukan assesment agar  kami  bisa  mengambil  tindakan  yang  tepat  bagi  korban”  (Halim  Rosyid,  Wawancara,  20 Maret  2017).  Keempat,  pelayana  rehabilitatif  yang  terdiri  dari;  a)  Pelayanan  psikososial  dan konseling  oleh  pekerja  sosial  dan  psikologi;  b)  Terapi  untuk  penyembuhan  trauma  yang dilakukan  oleh  pekerja  sosial;  c)  Pelayanan  kunjungan  rumah  oleh  pekerja  sosial.  Kelima, advokasi dan pembelan hukum, harus benar-benar dipersiapkan mentalnya ketika menghadapi masalah hukum agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan anak tidak merasa trauma atau takut ketika berhadapan dengan hukum (Khoirirotin Umi Nasichah, Wawancara, 20 Maret 2017).
Disamping itu, Berdasarkan Peraturan Bupati Malang No 8 Tahun 2011, Pasal 3 P2TP2A melakukan pola pembinaan terhadap korban tindak pidana perkosaan meliputi rehabilitasi dan reitegrasi.  Sebagai  gambaran  terhadap  pengelolaan  tersebut,  P2TP2A  melakukan  langkah- langkah sebagai berikut, diantaranya; Pertama, pembinaan mental dan spritual bertujuan untuk membentengi atau memulihkan korban tindak kejahatan seksual agar mereka bisa menyadari atas  realitas  yang  terjadi  dengan  lebih  meningkatkan  keimanan  mereka  pada  sang khaliq . Kedua, pembinaan sosial dan psikologis sebagai salah satu upaya yang dilakukan pihak P2TP2A dalam mewujudkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  sehigga  korban  tindak  kejahatan  seksual tidak  kesulitan  dalam  penyesuaian  diri  dengan  lingkungan.  Ketiga,  pembinaan
keterampilan/kreasi  bertujuan  agar  anak  dapat  mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  serta bangkit  dari  ketidakberdayaannya  sehingga  dapat  tumbuh  sebagaimana  mestinya  (K.U. Nasichah, Wawancara, 20 Maret 2017).

## Pemenuhan Hak-Hak Korban Perkosaan yang Dilakukan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif
Munculnya  PERPU  dianggap  sebagai  upaya  pembaharuan  hukum  terhadap  tindak kejahatan  perkosaan  pada  anak  melalui  pencantuman  sanksi  kebiri  sebagai  alternatif  sanksi pidana.  Sanksi  kebiri  pada  pelaku  kejahatan  kesusilaan  ini  diharapkan  mampu  memberikan efek  jera  bagi  pelaku  sekaligus  bisa  memberikan  keadilan  yang  setimpal  bagi  anak  sebagai korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kesusilaan tersebut. Namun banyak kalangan yang tidak sepakat dengan sanksi tersebut,  karena dirasa bertentangan dengan Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Seharusnya  pemerintah  mengakomodir  hukuman  tambahan  dalam bentuk  “Reparasi  kepada  Korban  dan  Perawatan  Psikologis  pada  Pelaku”  sehingga  dapat memberikan pemulihan hak-hak korban secara total. Artinya, pemerintah memberikan layanan medis,  layanan  psikologis  pada  korban  yang  ditujukan  untuk  memulihkan  hak-haknya  yang hilang. Perawatan psikologis juga pada pelaku penting diberikan, agar pelaku sembuh dan tidak melakukan kejahatan seksual lainnya. Pemulihan psikologis ini harus diberikan selama pelaku menjalani  hukuman  (Supriyadi  Widodo  Eddyono,  Ahmad  Sofian,  &  Anugerah  Rizki  Akbari, 2016).
Menurut  pihak  P2TP2A,  jika  tindak  kejahatan  seksual  atau  perkosaan  hanya mengandalkan  pada  hukum  positif  sebagai  penyelesaiannya  maka  pihak  korban  perkosaan belum  mendapatkan  aspek  manfaatnya  terhadap  penerapan  hukum  tersebut.  Karena  akibat tindak  kejahatan  tersebut,  secara  sosiologis  dan  psikologis  pihak  korban  perkosaan  adalah orang yang paling dirugikan sepanjang hidupnya, khususnya dalam pemulihan hak-haknya yang hilang.  Dalam  prinsip  dasar  Konvensi  Hak-Hak  Anak  telah  dijelaskan,  meliputi;  (1)  Non diskriminasi;  (2)  Kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak;  (3)  Hak  untuk  hidup,  kelangsungan hidup, dan perkembangan; (4) Penghargaan terhadap pendapat anak.
Menurut  peneliti,  tindak  kejahatan  seksual  atau  perkosaan  terhadap  anak  sudah bertentangan  dengan  prinsip  dasar  konvensi  hak-hak  anak  khususnya  dalam  hak  dasar  anak (hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang). Secara sosiologis dan psikologis anak yang  mengalami  perkosaan  berbeda  dengan  yang  tidak  mengalami  kekerasan  seksual  atau perkosaan. Hal ini disebabkan dampak dari rasa traumatik yang ditanggung seumur hidup oleh korban. Pendampingan dan perlindungan hukum pada hakikatnya tidak akan mengembalikan hak-hak korban yang sudah.
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  pemerintah  melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  secara  substansial  telah  memberikan  perlindungan  khusus  serta  cakupan  hak-hak terhadap anak korban kejahatan seksual, yang termuat dalam Pasal 69A, yaitu sebagai berikut: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59  ayat  (2)  huruf  j  dilakukan  melalui  upaya;  a)  Edukasi  tentang  kesehatan  reproduksi,  nilai agama,  dan  nilai  kesusilaan;  b)  Rehabilitasi  sosial;  c)  Pendampingan  psikososial  pada  saat pengobatan sampai pemulihan;dan d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di setiap pengadilan.
Untuk Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor  11  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Pemenuhan  Anak,  pasal  1  ayat  6  dan  7 menjelaskan  hak  anak  dan  pemenuhan  hak  anak  adalah “bagian  dari  hak  asasi manusia  yang wajib  dijamin,  dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  Pemerintah Daerah,  Pemerintah  dan  Negara”  dan  “Pemunuhan  Hak  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Sebab  itulah,  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  restoratif  pada  korban  perkosaan pihak P2TP2A melakukan beberapa aspek manfaat dalam rangka untuk memberikan hak-hak yang hilang terhadap korban tindak kejahatan perkosaan, meliputi: 1) Aspek pencegahan atau preventif, hal ini menunjukkan bagaimana keluarga, masyarakat dan negara mempunyai andil dalam  membangun  sinergitas  untuk  melakukan  pencegahan  timbulnya  masalah  kejahatan seksual atau perkosaan. 2) Aspek Litigasi: upaya hukum yang dilakukan pihak P2TP2A terhadap korban dalam proses dipengadilan. 3) Aspek Terapi yang bertujuan untuk mengurangi bahkan dimungkinkan  untuk  menghilangkan  penderitaannya.  4)  Aspek  Rehabilitasi  sebagai  usaha untuk  memperoleh  fungsi  dan  penyesuaian  diri  secara  maksimal  dan  untuk  mempersiapkan korban  secara  fisik,  mental  dan  sosial  dalam  kehidupannya  dimasa  mendatang.  Tidak  hanya korban  yang  seharusnya  direhabilitasi,  akan  tetapi  juga  pada  pelaku  agar  tidak  berdampak terhadap  kejahatan  yang  lebih  luas  lagi.  Meskipun  dalam  prakteknya  hal  itu  (rehabiltasi terhadap pelaku) tidak pernah dilakukan karena berbagai persoalan dan peraturan yang ada (H. Bafaqih, Wawancara, 3 April, 2017).
Bedasarkan  paparan  di  atas,  dapat  dipahami  upaya  P2TP2A  dalam  mewujudkan keadilan  restoratif  terhadap  korban  perkosaan,  tidak  terlapas  dari  amanah  peraturan perundang-undangan.  Artinya,  perlindungan  anak  secara  nasional  telah  memperoleh  pijakan yuridis  diantaranya  Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  landasan  konstitusional,  Undang-
Undang  No. 39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  No.  31  Tahun  2014 Perubahan  atas  Undang-Undang  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  yang  menegaskan  bahwa  korban  tindak  kejahatan  perkosaan  berhak mendapatkan rehabilitasi baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Melihat dari tugas, fungsi dan kedudukan  P2TP2A  yang  telah  dibentuk  oleh  Peraturan  Bupati  No.  8  Tahun  2011  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Malang  Pasal  7  menerangkan  bahwa  P2TP2A  mempunyai  tugas memberikan  pelayan  fisik,  psikis,  pendampingan  hukum,  rehabilitasi  sosial,  reintegrasi, fasilitasi  pemberdayaan  ekonomi,  pusat  informasi,  rujukan,  konsultasi,  advokasi,  pendidikan dan  pelatihan  serta  membantu  penyelesaian  permasalahan  kekerasan  pada  perempuan  dan anak. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban P2TP2A untuk memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korban perkosaan.
Selain yang telah disebutkan di atas, sudah menjadi Hak Korban dan kewajiban P2TP2A untuk  identitas  korban  atau  privasinya  wajib  untuk  dilindungi  agar  menimbulkan  suatu penilaian  dari  masyarakat  terhadap  anak  korban  perkosaan.  Ketika  nama  anak  tidak dirahasiakan  sebagai  salah  satu  korban  perkosaan,  maka  pandangan  masyarakat  terhadap  si Anak akan berubah  drastis. Tidak jarang stigmatisasi masyarakat terhadap korban perkosaan sebagai  orang  yang  kotor.  Hal  ini  terbukti  ketika  peneliti  ingin  mewawancarai  korban perkosaan, pihak P2TP2A tidak memperbolehkan dengan alasan identitas korban dirahasiakan untuk publik.
Berdasarkan hal tersebut, memperbaiki/memulihkan kondisi atau keadaan yang rusak sebagai  akibat  terjadinya  tindak  kejahatan  baik  korban,  pelaku  dan  masyarakat  menjadi keharusan dalam kontek keadilan restoratif.  Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan di antara para pihak, yaitu  korban,  pelaku,  dan  masyarakat,  dalam  suatu  relasi  yang  aktif  dengan  aparat  penegak hukum.  Sebab  itu,  dalam  memecahkan  masalah  kejahatan  tersebut,  keadilan  restoratif mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut; a) Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi  sosial  dalam  masyarakat;  b)  Pencegahan  kejahatan  tergantung  pada  tanggung  jawab masyarakat  (termasuk  pemerintah  lokal  dan  pemerintah  pusat  dalam  kaitannya  dengan kebijakan  sosial  pada  umumnya)  untuk  menangani  kondisi-kondisi  sosial  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  kejahatan;  c)  Kepentingan  para  pihak  dalam  penyelesaian  kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara  personal;  d)  Ukuran  keadilan  harus  bersifat  fleksibel  untuk  merespon  fakta-fakta penting,  kebutuhan  personal,  dan  penyelesaian  dalam  setiap  kasus;  e)  Kerjasama  di  antara aparat  penegak  hukum  serta  antara  aparat  dengan  masyarakat  dianggap  penting  untuk
mengoptimalkan  efektifitas  dan  efisiensi  cara  penyelesaian  kasusnya;  f)  Keadilan  dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan di antara para pihak (Widiartana, 2011).
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa keadilan restoratif sebagai upaya pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM),  yang  secara  filosofis  upaya  perbaikan  /  penyembuhan tersebut dilakukan tidak dengan melihat ke belakang sebagai dasar pembenarannya. Restorasi / perbaikan / penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu  masyarakat  yang  lebih  baik.  Keadilan  restoratif  pada  prinsipnya  merupakan  suatu pendekatan  untuk  melakukan  respon  secara  sistematik  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan restoratif tersebut, juga menunjukkan bahwa sanksi/bentuk pertanggungjawaban pelaku yang berorientasi pada pemulihan/rehabilitasi  atas  penderitaan/kerugian  korban  akibat  dari  tindak  kejahatan perkosaan  lebih  mendapatkan  tempat  dalam  pandangan  keadilan  restoratif,  serta  adanya prinsip-prinsip  keadilan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  sebagaimana  terkandung  dalam Pancasila.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  ini,  peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut,  bahwa; pertama,  proses  pendampingan  rehabilitasi  korban  perkosaan  yang  dilakukan  oleh  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  di  Kabupaten  Malang. Pertama,  penerimaan  atau  pengajuan  laporan  kekerasan  seksual  sebagai  tahap  awal  dalam kegiatan  pelayanan  perlindungan  terhadap  korban  perkosaan  atau  kekerasan  seksual.  Kedua, Indentifikasi dan Registrasi yang bertujuan untuk proses data awal tentang korban perkosaan dan juga data base lembaga P2TP2A. Ketiga, Assesmen untuk menelaah situasi kehidupan anak, keluarga  dan  lingkungan.  Keempat,  Pelayanan  Rehabilitasi  sebagai  tindakan  setelah dilakukannya assesmen ,  sehingga  penanganan  rehabilitasinya  sesuai  dengan  kondisi  korban. Kelima, Advokasi dan Pembelaan Hukum sebagai perlindungan hukum terhadap korban dalam memperoleh  keadilan  dalam  aspek  legalitas.  Disamping  itu,  pihak  P2TP2A  melakukan pembinaan  terhadap  korban  perkosaan  dengan  langkah,  pembinaan  mental  dan  spiritual, pembinaan Sosial dan Psikologis serta pembinaan Kerampilan/kreatifitas.
Kedua, dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif terhadap korban perkosaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), tidak hanya mangandalkan pendampingan  hukum  positif  sebagai  kemaslahatan  pada  korbaan  perkosaan,  akan  tetapi secara khusus pihak P2TP2A menitik beratkan pada pemulihan hak-hak korban perkosaan yang hilang  seperti  hak  mendapatkan  perlindungan,  hak  tumbuh  kembang,  dan  hak  mendapatkan
pendidikan pada beberapa aspek yaitu: aspek Pencegahan atau Preventif, aspek Litigasi, aspek terapi, dan aspek rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, N. (2009). Logika adversarial penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan (analisis hukum berperspektif feminis). Syariah: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (2), 1–18.
Fakih, M. (1996). Analisis gender dan transformasi sosial . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Gultom,  M.  (2014). Perlindungan  hukum  terhadap  anak  dan  perempuan .  Bandung:  Refika Aditama.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum . Citra Aditya Bakti.
Noor, J. (2012). Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi, dan karya Ilmiah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya (Child sexual abuse: Impact and hendling). Sosio Informa , 1 (1), 1–28.
Riyanto,  A.  (n.d.). Perlindungan  anak:  Sebuah  buku  panduan  bagi  Anggota  Dewan  Perwakilan rakyat . Jakarta: Optima.
Sari,  K.  (2013). Dampak  psikologis  terhadap  pemerkosaan  remaja  di  KabupatenTemanggung . Universitas Negeri Semarang. Retrieved from http://lib.unnes.ac.id/18522/
Supriyadi  Widodo  Eddyono,  Ahmad  Sofian,  &  Anugerah  Rizki  Akbari.  (2016). Menguji  euforia kebiri:  Catatan  kritis  atas  rencana  kebijakan  Kebiri  (chemical  castration)  bagi  pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
Umar Sa’bah, M. (1997). Seks & Kita . Jakarta: Gema Insani Press.
Widiartana,  G.  (2011,  March  18). Ide  keadilan  restoratif  pada  kebijakan  penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana . Universitas Diponegoro.