## EFEKTIFITAS EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009

## Oleh: Soeleman D. Baranyanan

## ABSTRACT
The  enforcement  of  justice  and  the  limitation  of  the  use  of  violence  are  two  of  the  many conditions  and  values  or  the  upholding  of  democracy.  One  of  the  institutions  for  the implementation  of  democratic  values  is  the  existence  of  a  free  judicial  system  to  guarantee human rights and to maintain justice. The urgency of the existence of administrative justice in realizing  the  rule  of  law  encourages  the  government  to  establish  a  legal  system  in  the administrative  court.  Namely  through  the  establishment  of  Act  No.  5  of  1986  on  the  State Administrative  Court,  which  is  the  foundation  for  the  establishment  of  the  State Administrative Court in Indonesia. In the explanation of Law Number 5 Year 1986 mentioned that the State Administrative Court was held  in  order to  provide protection to  the people of the  court  of  justice,  who  felt  themselves  harmed  by  a  Decision  of  State  Administration.  In principle, a country is expected to provide protection to the human rights of its citizens. What is  done  through  the  separation  or  distribution  of  state  power,  because  the  centralization  of state  power  absolutely  in  one  hand  alone  makes  authoritarian  government.  While  the government based on the law is expected to guarantee the protection of the human rights of its citizens.
Keywords: Implementation of Decision, State Administrative Court.

## Keyword:

## A. PENDAHULUAN.
Pelaksanaan terhadap putusan hakim Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sering menimbulkan kesulitan, terutama disebabkan tidak adanya
lembaga eksekutorial  yang  secara  khusus  berfungsi melaksanakan  putusan  hakim  Pengadilan Tata  Usaha  Negara.  Pelaksanaan  putusan hakim  Tata  Usaha  Negara  sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran Badan /Pejabat Tata  Usaha  Negara,  sehingga    dalam implementasinya banyak menimbulkan
persoalan  dan  bahkan  tidak  jarang menimbulkan  kesan  sikap  arogansi  dari Badan  /Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Karena itu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  mengeluarkan  perintah  kepada pejabat-pejabat  di  pusat  dan  di  daerah  agar melaksanakan semua penetapan atau putusan  Hakim  Tata  Usaha  Negara,  juga hendak memberikan teguran kepada bawahannya apabila tidak mematuhi putusan Hakim Tata Usaha Negara yang
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
bersangkutan. 1
Walaupun  demikian  perintahnya akan  menjadi  masalah  jika  bawahan  tidak mau  melaksanakan  putusan  Hakim  Tata Usaha  Negara  itu,  sebab  hal  ini  berkaitan dengan  asas  setiap  tindakan  pemerintah berdasarkan  hukum  ( rechtmatigheid  van bestuur ),  sehingga  konsekuensinya  setiap tindakan Badan /Pejabat Tata Usaha Negara dilakukan sesuai asas kewenangan. Akhirnya  pejabat  atasan  tidak  boleh mengeluarkan  keputusan  yang  bukan merupakan  kewenangannya  apabila  itu merupakan kewenangan bawahan. 2
Kalau  di  tinjau  dari  segi  yuridisnya, memang  hukum  yang  memberikan  peluang untuk  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara untuk tidak melakukan kewajibannya sebagai pihak tergugat karena adanya  sanksi  yang  tegas  mengenai  hal tersebut.  Kekuasaan  Hakim  tidak  dapat untuk  memaksa  atau  melakukan  upaya paksa kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Hakim Pengadilan.  Pasal  116  Ayat  (4)  dan  (5)
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara memuat  jika  tergugat  dalam  hal  ini  adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan putusan hakim, Ketua
Pengadilan  mengajukan  hal  ini  kepada instansi  atasannya  menurut  jenjang  jabatan sampai kepada Presiden. Hal tersebut sudah menjadi fenomena yang kontroversial dalam penegakan  supremasi  hukum  pada  saat  ini.
Seperti  diketahui  pengadilan  adalah  tempat untuk mencari keadilan dan setiap keputusan hakim pengadilan tersebut harus
dilaksanakan  akan  tetapi  lain  halnya  dalam perkara  tata  usaha  negara  dimana  sangat dimungkinkan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  untuk  tidak  melaksanakan
1  S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia , UII Press, 2003, Yogyakarta, hlm. 264
2 Ibid ., hlm. 25
putusan  hakim  yang  akhirnya  dapat menimbulkan  kerugian  dipihak  penggugat. Sebenarnya  otoritas  Pengadilan  Tata  Usaha Negara dalam hal ini sebagai tempat pencari keadilan  bagi  rakyat  yang  membutuhkan perlindungan hukum. 3
Perlu  dilakukan  evaluasi  untuk menilai  masalah  pelaksanaan  putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  khususnya keputusan  yang  substansinya  memberikan pembebanan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara  (pasal  97  Ayat  (8),  Ayat  (9), Ayat  (10)  dan  Ayat  (11)  UU  No.  5  Tahun 1986). Pasal 97 Ayat (8) mengatakan bahwa dalam  hal  gugatan  dikabulkan  maka  dalam putusan  pengadilan  tersebut  ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha Negara,  kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam Ayat (8) berupa:
a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang  bersangkutan  dan  menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam  hal  gugatan  yang  didasarkan  pada putusan  dalam  musyawarah  majelis  yang merupakan  hasil  pemufakatan  bulat, putusan diambil suara terbanyak (Ayat 9).
Kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam  ketentuan  diatas  dapat  disertai pembebanan ganti rugi. Mengenai
pembebanan  ganti  rugi  diatur  dalam  Pasal 97 Ayat (10). Dalam hal putusan pengadilan menyangkut  kepegawaian,  maka  disamping kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  97  Ayat  (9)  dan  Ayat  (10)  dapat
3  T. Boestomi, Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori dan Praktek , Alumni, Bandung, 1984,
hlm. 86
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
disertai  pemberian  rehabilitasi  (Pasal  97 Ayat  (11)  Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1986).  Dalam  hal  tergugat  ditetapkan sebagaimana dimaksud  dalam pasal  97 ayat (9)  huruf  b,  harus  melaksanakan  kewajiban yaitu  pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  baru dan setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut  tidak  dilaksanakannya,  maka penggugat  mengajukan  permohonan  kepada ketua pengadilan, agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan  pengadilan  dan  jika  tergugat  masih tetap  tidak  mau  melaksanakannya,  ketua pengadilan  mengajukan  hal  ini  kepada instansi  atasannya  menurut  jenjang  jabatan dan  instansi  atasan  sebagaimana  dimaksud diatas,  dalam  waktu  2  (dua)  bulan  setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan  harus  sudah  memerintahkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan  putusan  pengadilan  tersebut. Dengan  adanya  sengketa  yang  diselesaikan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  sebenarnya tidak  ada  penghukuman  terhadap  pejabat administrasinya, melainkan bahwa keputusannya ada kemungkinan dibatalkan. Pasal  16  Ayat  (4)  Undang-undang
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Nomor  9 Tahun  2004  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 berbunyi :
“  Dalam  hal  tergugat  tidak  bersedia melaksanakan  putusan  Pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, terhadap  pejabat  yang  bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan/
atau sanksi administratif”.
Dalam  hal  tersebut  diatas  sudah terdapat  kewenangan  hakim  secara  mutlak untuk  melakukan  upaya  paksa  terhadap pelaksanaan putusan pengadilan itu dilaksanakan.  Memang  dalam  hal  upaya paksa,  sudah  dapat  timbul  dibenak  kita
secara  teori  bahwa  akan  ada  jaminan kepastian  hukum,  paling  tidak  karena adanya  upaya  paksa  tersebut,  akan  tetapi yang  menjadi  masalah  apakah  dengan  hal sedemikian  itu  jaminan  tentang  kepastian hukum  itu  akan  benar-benar  akan  tercapai atau  dalam  kata  lain  apakah  dengan demikian  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara akan menjalankan putusan Hakim?
Objek  putusan  hanya  menyangkut aspek legalitas suatu keputusan ( beschikking ) Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  bukan menyangkut  pada diri atau personal  Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
Lahirnya  Peradilan  Tata  Usaha Negara  di  Indonesia,  bukan  hanya  gejala perkembangan  hukum  tetapi  juga  sebagai gejala  perkembangan  kebijakan  publik ( Public Policy ) dalam rangka perkembangan filosofis  berdasarkan  tuntutan  keadilan sosial  menurut  Pancasila  dan  secara  yuridis berdasarkan  pada  Undang-  Undang  Dasar Negara  Repulik  Indonesia  Tahun  1945  dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 4
Dalam  konsep  Negara  Hukum  yang umumnya  dianut  bahwa  adanya  Peradilan Tata  Usaha  Negara  dan  terjaminnya  hak asasi merupakan syarat mutlak, meskipun isi dan  jiwa  konsep  Negara  Hukum  maupun konsep  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  serta perlindungan  hak  asasi  mungkin  berbeda diberbagai negara.
Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha  Negara  merupakan  suatu  senjata masyarakat  untuk  mempertahankan  atau memulihkan  hak-haknya  dari  kemungkinan perkosaan  dari  aparatur  pemerintah  melalui keputusan  yang  melanggar  hokum  atau detuornement de pouvoir . 5
Di  negara-negara  yang  menganut
4   M.  Solly  Lubis,  ” PTUN  dalam  Perspektif  HAM ”,  Artikel  Radar  No.  30 Maret-April. 1988, hlm. 3
5 Baharudin Lopa , Peradilan Tata Usaha Negara , Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 67
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
prinsip demokrasi dan kebulatan rakyat, dua prinsip  tersebut  merupakan  cerminan  dari kedaulatan  rakyat,  artinya  kelemahan jaminan dan perlindungan dari hak-hak asasi dan  kurang  lengkapnya  Peradilan  Tata Usaha  Negara  merupakan  pertanda  kurang tegaknya demokrasi sebagai asas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 6
Tegaknya  keadilan  dan  dibatasinya pemakaian  kekerasan    adalah  dua  dari sekian  banyak  syarat  dan  nilai-nilai  untuk tegaknya  demokrasi.  Salah  satu  diantara lembaga  (institusi)  untuk  terlaksananya nilai-nilai  penunjang  demokrasi  adalah adanya  sistem  peradilan  yang  bebas  untuk menjamin  hak  asasi  dan  mempertahankan keadilan.
Masalah  Hak  Asasi  dan  Peradilan Tata  Usaha  Negara,  memiliki  tiga  dimensi sekaligus yakni :
a. Dimensi Filosofis
b. Dimensi Yuridis
c. Dimensi Politik
Karena itu, adalah tidak cukup untuk menganalisis  konsep  tersebut,  hanya  dilihat dari  aspek  yuridisnya  saja  secara  terbatas, karena  saran  yuridis  tidak  lain  hanyalah produk  kebijakan  publik  yang  dilatar belakangi oleh nilai-nilai filisofi tertentu. 7
Fungsi  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  adalah  untuk  menyelesaikan  atau memutuskan  sengketa  yang  timbul  dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan  hukum  perdata  dengan  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  sebagai  akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau  badan  hukum  perdata.  Kemungkinan timbulnya  sengketa  tersebut  berkaitan dengan  peran  positif  aktif  dari  pemerintah dalam  kehidupan  masyarakat  dalam  suatu
6  M. Solly Lubis, op. citI, hlm. 4
7 Ibid , hlm. 4
modern rechstaats sebagi implikasi dianutnya model welfare state . 8
Sengketa Tata Usaha Negara menurut  Pasal  1  Ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sengkata  yang timbul  dalam  bidang  Tata  Usaha  Negara antara  orang  atau  badan  hukum  perdata dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara,  baik  di  daerah  maupun  di  pusat sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan Tata  Usaha  Negara  termasuk  sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari  penjelasan  Pasal  1  Ayat  (4) tersebut  disebutkan  bahwa  istilah  sengketa tersebut  memiliki arti khusus  sesuai  dengan fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yaitu menilai  perbedaan  pendapat  mengenai penerapan  hukum.  Dengan  demikian sengketa Tata Usaha Negara dalam konsepsi Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 adalah  perselisihan  menyangkut  masalah penerapan  hukum  yang  selanjutnya  akan dinilai  secara  yuridis  (menetapkan  aspek rechtsmatigheid  legality )  oleh  hakim administrasi  melalui  mekanisme  pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara. 9
Mengacu  pada  rumusan  pengertiaan istilah  sengketa  Tata  Usaha  Negara  Pasal  1 Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  ialah  sengketa  yang  timbul  dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan  hukum  perdata  dengan  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik  di  pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha Negara,  termasuk  sengketa  kepegawaian berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur  Sengketa  Tata  Usaha  Negara terdiri dari:
8 Sri  Pudyatmoko, Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Sebagai  Salah  Satu  Fungsi Kontrol Pemerintah , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996, hlm. 73
9  Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 42-43
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
a. Subjek  yang  bersengketa  adalah  orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.
b. Objek  sengketa  adalah  keputusan  yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Pasal  53  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2004  menyebutkan  bahwa orang  atau  badan  hukum  perdata  yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak  sah,  dengan  atau  tanpa  disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.
Sesuai  dengan  keputusan  Pasal  1 Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986, menyebutkan hanya orang atau badan hukum  perdata  yang  berkedudukan  sebagai subjek  hukum  saja  yang  dapat  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara untuk  menggugat  Keputusan  Tata  Usaha Negara.  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara  tidak  dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
Orang  atau  badan  hukum  perdata yang  dapat  tampil  sebagai  penggugat hanyalah  orang  atau  badan  hukum  perdata yang  kepentingannya  terkena  oleh  akibat hukum  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang dikeluarkan karenanya yang merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tidak menganut prinsip actio popularis yaitu  suatu  prinsip  yang  memberikan  hak menggugat  kepada  setiap  orang  atau  setiap penduduk.
Mengenai orang ( natuurlijke persoon ) yang  dapat  menjadi  penggugat  (Subjek
Sengketa Tata Usaha Negara) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 belum mengatur hal tersebut maka apa yang berlaku  dalam  hukum  acara  perdata  dapat diterapkan  disini.  Untuk  dapat  maju  sendiri ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  orang haruslah  dewasa,  tidak  sedang  dibawah penggampunan,  dan  tidak  dalam  keadaan pailit.  Orang-orang  yang  tidak  memenuhi kriteria  tersebut,  perlu  diwakili  oleh wakil-wakilnya  yang sah. Dengan demikian tidak  semua  orang  dapat  maju  sendiri dengan  mengajukan  suatu  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 10 Moral demokrasi sangat
mempengaruhi  hukum  dan  perubahan hukum,  bahkan  mempengaruhi  pelaksanaan hukum  dan  penegakan  hukum.  Seluruh lapisan  hukum,  seperti  Hukum  Pidana, Hukum Pedata, Hukum Perburuhan, Hukum Tanah  /Agraria,  Hukum  Tata  Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara dan lain-lainnya dibidang hukum terpengaruh oleh moral demokrasi. 11
Berhasil  tidaknya  suatu  penegakan hukum  secara  praktek  sangat  dipengaruhi oleh  “dapat  tidaknya    dilaksanakan”  setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (pasti). Hal inilah yang menjadi tolak  ukur  “apakah  hukum  itu  benar-benar ada  dan  dapat  ditegakkan  secara  konsisten dan murni didalam Negara hukum”. 12
Secara prosedural, putusan pengadilan  dalam  Peradilan  Tata  Usaha Negara  diatur  pada  bagian  ke  5  dari  pasal 115  sampai  pasal  119  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
Istilah penetapan terutama menunjuk pada  isi  bukan  kepada  bentuk  formalnya. Sebab  persyaratan  tertulis  itu  diharuskan
10 Ibid ., hlm. 43
11  Ichtijanto., op. cit ., hlm. 73
12   Basah  Sjachran, Eksistensi  dan  Tolak  Ukur  Peradilan  Administrasi  di Indonesia , Alumni, Bandung, 1985, hlm 97
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
untuk  kemudahan  dalam  segi  pembuktian. Oleh  karena  itu  memo  atau  nota  yang merupakan  keputusan  dari  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat memenuhi persyaratan  tertulis  dan  dapat  dijadikan objek  sengketa.  Agar  sebuah  memo  atau nota  dapat  disebut  sebagai  suatu  Keputusan Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara, apabila:
a. Badan  atau  Pajabat  Tata  Usaha  Negara mana yang mengeluarkannya;
b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;
d. Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.
Apabila unsur tertulis itu dihubung-hubungkan  dengan  ketentuan Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986,  yang  menentukan  bahwa  apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan,  sedang  hal  itu  menjadi kewajibannya, maka hal  tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara.    Jadi jika  waktu  telah  lewat  sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan  atau  setelah  lewat waktunya  empat  bulan  sejak  diterimanya permohonan, tetapi Badan atau Pejabat Tata
Usaha  Negara  itu  tidak  mengeluarkan keputusan  yang  dimohonkan,  maka  Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tersebut dianggap  telah  mengeluarkan  keputusan penolakan.
Sikap  pasif  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  yang  tidak  mengeluarkan keputusan  itu,  dapat  disamakan  dengan keputusan  tertulis  yang  berisi  penolakan meskipun tidak tertulis. Keputusan demikian disebut  keputusan fiktif-negatif . 13 Fiktif
13  Indroharto, op. cit ., hlm. 105
artinya  tidak  mengeluarkan  keputusan tertulis,  tetapi  dianggap  telah  mengeluarkan keputusan tertulis, sedangkan negatif berarti karena  keputusan  itu  berupa  penolakan terhadap suatu permohonan. Dengan demikian keharusan suatu keputusan tertulis sebagai  kompetensi  absolute  peradilan administrasi menjadi tidak lagi mutlak. 14
Karena  tidak  adanya  upaya  paksa sehingga banyak penyelesaian Sengketa Tata Usaha  Negara  yang  harus  dibawa  ketingkat Presiden agar dilaksanakan, beliau menunjukkan  betapa  mahalnya  harga  yantg harus dibayar penggugat demi mendapatkan kepastian  hukum  dan  keadilan  hukum  yang sudah  menjadi  haknya  itu.  Yang  idealnya sebagaimana  dinyatakan  Paulus  Efendi Lotulung 15 ,bahwa  penyelesaian  masalah eksekusi  sebaiknya  ditingkat  lebih  rendah tanpa  harus  membawanya  ke  tingkat presiden  yang  tentunya  beliau  sudah  sangat sibuk  dengan  masalah-masalah  kenegaraan yang lebih penting.
Akan  timbul  efek  yang  tidak  sehat bagi kehidupan Hukum Administrasi Negara jika  penuntasan  penyelesaian  putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus berakhir ditangan  Presiden,  antara  lain  “tidak berwibawanya  lagi  lembaga  Peradilan  Tata Usaha  Negara  dimata  tereksekusi”.  Kalau dalam  pelaksanaan  Putusan  Peradilan  Tata Usaha  Negara  itu  terlalu  sering  Presiden dilibatkan,  hal  ini  sedikit  banyaknya  akan mengurangi wibawa lembaga Presiden, tidak saja sebagai kepala Pemerintahan melainkan sebagai  kepala  Negara  dan  Mandataris MPR”. 16
Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau secara suka rela memenuhi isi putusan
14  S. F. Marbun., op. cit ., hlm. 110
15  Paulus  Efendi  Lotulung, Kapita  Selekta  Hukum,  Galia  Indonesia ,  Jakarta, 1995, hlm. 271
16  Rozali  Abdullah, Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Rajawali,  Jakarta, 1992, hlm. 84
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.  23  No.  1  Bulan  Januari  -  Juni  2017 7
yang  dijatuhkan,  maka  pihak  yang dimenangkan dapat mengajukan
permohonan  pelaksanaan  putusan  kepada pengadilan  yang  menjatuhkan  putusan  itu dalam tingkat pertama (Pasal 116 UU PTUN, Pasal 196 dan 197 HIR). 17
Dari  prosedur  penyelesaian  masalah eksekusi  ini,  tampak  bahwa  proses pelaksanaan  Putusan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  akan  dapat  memakan  waktu  yang cukup  pangjang,  kalau  seandainya  tidak didukung  oleh  kewibawaan  Peradilan  Tata Usaha  Negara  dan  kesadaran  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  itu  sendiri, sehingga  tidak  sesuai  lagi  dengan  asas penyelesaian  perkara  dipengadilan  secara “ cepat, murah dan sederhana ” (Pasal 4 Ayat
(2)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman).
Meskipun  tahap  akhir  pelaksanaan putusan  berada  ditangan  Presiden  tetapi ironisnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  tidak  menegaskan  dan  mengatur tentang  adanya  keharusan  bagi  Presiden untuk mentaati pemberitahuan dari pengadilan yang mengadili perkara dipengadilan  tingkat  pertama,  apabila instansi atasan dari tergugat tetap tidak mau mematuhi  putusan  pengadilan. 18 Oleh karena  itu  ada  kemungkinan  pihak  tergugat tetap  tidak  mau  mematuhi  putusan pengadilan.
Apabila  kasus  seperti  ini  terjadi maka sudah tidak ada lagi upaya yang dapat digunakan  penggugat  untuk  memaksa tergugat sehingga terjadi “eksekusi mengapung”  ( hooting  execution ).  Upaya hukum  yang  ditempuh  penggugat  adalah mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada Pengadilan  Negeri  sepanjang  penggugat
17 Zairin  Hararap, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Cetak  III (Revisi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 196
18  Indroharto, op. cit ., hlm. 249
mencamtumkan  gugatan  ganti  rugi  dalam petitumnya dan dikabulkan gugatan tersebut dalam putusan pengadilan.
Hukum  tidak  memiliki  arti  apapun apabila  tidak  disertai  “sanksi”  untuk mendukung  penegakannya. 19 Hukum  dan Adat/  kebiasaan  merupakan  sistem  kaedah yang sifatnya saling bertentangan. Kebiasaan  atau  adat  bersifat  otonom  dan spontan,  sedangkan  hukum  merupakan produk  dari  kekuasaan  yang  terorganisir yang  disebut  “Negara”.  Kebiasaan  tidak diberi sanksi oleh sesuatu kekuasaan politik yang  terorganisir,  sebaliknya  sanksi  sangat penting bagi pelaksanaan hukum. 20
Eksekusi riil berupa paksaan nampaknya  tidak  mungkin  atau  bahkan mustahil  dilaksanakan  terhadap  pemerintah.
Paling-paling yang dapat dilasanakan adalah paksaan  secara  tidak  langsung,  yaitu pembebanan berupa uang paksa, sebagaimana  yang  dikenal  dalam  sistem hukum  di  Prancis. 21 Mengenai  uang  paksa ( dwangsom ) ini, Irfan
Fachruddin mengatakan  :  bahwa  hakim  dapat  memaksa pihak  pemerintah  untuk  mematuhi  putusan dengan  menetapkan  sejumlah  uang  yang harus  dibayar.  Di  Prancis,  dikenal  dengan astreinte , dimana pihak yang berkepentingan dapat  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan administrasi atau kepada pengadilan  banding  administrasi,  agar diputuskan suatu uang paksa, apabila dalam tenggang  waktu  tertentu  pemerintah  tidak melaksanakan eksekusi. 22
Masalahnya sekarang adalah, bagaimana  menerapkan  sistem  uang  paksa
19  Unisia, No. 22, 1994, hlm. 42
20  Sumaryati  Hartono,  Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 12
21  Amrullah  Salim, The  System  of    Administration  Juridichiobs  In  France ,
Alumni, Jakarta, 1987, hlm. 12
22  Irfan  Fachruddin, Konsekuensi  Pengadilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung, 2003 , hlm. 315-316
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
tersebut  agar dapat  terlaksana secara efektif dalam  sistem  hukum  kita?  Dalam  peraturan tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil,  hanya memuat sanksi-sanksi pelanggarannya, yaitu berupa  hukuman  disiplin  dari  tingkat tegoran  hingga  tegoran  keras,  skorsing sampai  pemecatan.  Belum  termasuk  sanksi administrasi  tentang  mematuhi  putusan pengadilan  atau  pembayaran  sejumlah  uang berupa denda sbagai akibat tidak dipatuhinya putusan tersebut (Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Pencantuman  disiplin  yang  demikian sebagai sanksi administrasi. Perlu mendapat perhatian untuk masa yang akan datang.
Lancarnya pelaksanaan Putusan
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  akan  sangat tergantung kepada kesadaran sukarela, serta sikap  dan  perilaku  dari  seluruh  jajaran pemerintahan  itu  sendiri,  yang  bertanggung jawab akan kelangsungan kehidupan Negara sebagai negasa hukum. Dalam praktek, pada umumnya  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara dipatuhi bukan karena Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri, melainkan setelah ada  paksaan-paksaan  secara  tidak  langsung, melalui  pemberitaan-pemberitaan  dimedia masa  (Pasal  116  Ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004)

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986. Mengenai  Pelaksanaan  Putusan  Tata Usaha Negara sejak berlakunya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang. Dari  tahun  1998  sejak  didirikannya Pengadilan Tata Usaha Negara di
Yogyakarta sampai dengan Tahun 2003 telah tercatat  73  (tujuh  puluh  tiga)  kasus  yang
ditangani  yang  berupa  sengketa  pertahanan, kepegawaian, prijinan, lelang, akta kelahiran perburuhan,  tender,  yayasan  dan  lain-lain, semuanya diadili dan diputuskan Pengadilan Tata  Usaha  Negara,  ada  beberapa  yang dicabut  dan  beberapa  yang  diputuskan  oleh pengadilan
Dalam penelitian ini, penulis menemui  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Semarang  yaitu  Maftuh Efendi, SH,
MH,  dan  beliau  mengungkapkan  bahwa dalam  menjalankan  putusan  Pengadilan,
Pengadilan tetap mengacu pada
Undang-Undang  Tata  Usaha  Negara  yang berlaku  walau  ada  beberapa  substansi  yang cenderung  membingungkan  dan  tidak  ada ketegasan,  seperti  yang  terkandung  dalam Pasal  116  walaupun  Undang-Undang tersebut telah diamandemen.
Selanjutnya beliau mengatakan
sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  hanya  putusan  Pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap yang  dapat  dilaksanakan.  Salinan  putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap,  dikirim  kepada  para  pihak dengan  surat  tercatat  oleh  panitera Pengadilan  setempat  atau  perintah  Ketua Pengadilan  yang  mengadilinya  dalam tingkat  pertama  selambat-lambatnya  14
(empat  belas)  hari.  Jika  dalam  tenggang waktu  4  Bulan  setelah  putusan  Pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap  dikirim,  tergugat  tidak  melaksanakan kewajibannya  yaitu  mencabut  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  disengketakan tersebut,  maka  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  disengketakan  itu  tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
Dalam  hal  tergugat  ditetapkan  harus melaksanakan  kewajibannya  yang  berupa pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan  yang  baru  atau  penerbitan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
sebelumnya  tidak  ada  atau  melaksanakan kewajibannya  membayar  ganti  rugi  atau rehabilitasi,  kemudian  setelah  tenggang waktu  3  (tiga)  bulan  ternyata  kewajiban tersebut  tidak  dilaksanakannya,  maka tindakan  yang  dilakukan  oleh  penggugat ialah  mengajukan  permohonan  kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama  agar  Pengadilan  memerintahkan tergugat  melaksanakan  Putusan  Pengadilan tersebut. setelah menerima permohonan dari penggugat tersebut, kemudian Ketua Pengadilan  akan  mengeluarkan  penetapan yang isinya memerintahkan kepada tergugat agar segera melaksanakan putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  tersebut.  Hal  ini  selaras  dengan  Surat Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor  115/M/PAN/4/2003  dan Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/24/M.PAN/8/2004  tanggal  24  Agustus 2004,    YANG  ISINYA  menyatakan  kepada instansi  pemerintah  yang  digugat  agar melaksanakan  putusan  maupun  penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara; Jika tergugat tetap  tidak  mau  melaksanakan  kewajiban tersebut,  Ketua  Pengadilan  mengajukan  hal ini  kepada  instansi  atasannya  menurut jenjang  jabatan  (tergugat)  tersebut  yang isinya  memberitahukan  kepada  atasan tergugat  untuk  memerintahkan  kepada tergugat agar melaksanakan putusan Pengadilan tersebut. Apabila instansi  atasan juga tidak memperhatikan perintah Pengadilan  untuk  melaksanakan  putusan, Ketua  Pengadilan  mengajukan  hal  ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan  pemerintah  tertinggi  untuk memerintahkan tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986  tidak  menegaskan  bahwa Presiden harus mentaati pemberitahuan atau putusan  dari  Pengadilan  tersebut,  demikian juga dengan tidak diaturnya mengenai upaya paksa  yang  berupa  pembayaran  sejumlah
uang  paksa  atau  sanksi  administratif.  Jadi ada  kemungkinan  pihak  tergugat  tidak  mau melaksanakan  putusan  pengadilan  tersebut, apabila  hal  ini  sudah  terjadi,  yang  jelas sudah  tidak  ada  upaya  lagi  yang  dilakukan untuk  memaksa  pihak  tergugat.  Jalan  lain yang  dapat  ditempuh  oleh  penggugat mengajukan  gugatan  pembayaran  ganti kerugian  ini  kepada  Pengadilan  Negeri (Pengadilan Umum).
Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah  43/1991  jo  Pasal  5  Ayat  (1) Keputusan  Menteri  Keuangan  1129/1991, walau mengatur mengenai sanksi administrasi  terhadap  Badan  atau  Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan keputusan  pengadilan  tersebut,  tetapi penjatuhan  sanksi  administrasi  tersebut limitatif hanya  berkaitan  dengan  kelalaian yang mengakibatkan negara membayar ganti rugi  kerugian.  Jadi  tidak  ada  kaitannya dengan perbuatan yang tidak mau melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam hal kewajiban yang dibebankan  kepada  pihak  tergugat  tidak dilaksanakan  sama  sekali  atau  dilaksanakan akan  tetapi  tidak sempurna  adalah semata-mata  kesengajaan  pihak  tergugat, melainkan  karena  keadaan  yang  berubah setelah  putusan  pengadilan  memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sehubungan  dengan  permasalahan tersebut  diatas  dari  berbagai  kasus  yang ditangani  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Yogyakarta sejak Tahun 1998 sampai Tahun 2004 (sebelum diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004), yang berupa kasus Pertanahan,
Kepegawaian,  Perizinan,  Lelang,  Tender,
Catatan  sipil,  Yayasan,  KTP,  Lurah/Kades dan  lain-lain,  tidak  terdapat  kasus  dimana tergugat atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  yang  tidak  melaksanakan  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
2. Pelaksanaan  putusan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  berdasarkan
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004.
Dalam  Pasal  115  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  disebutkan  bahwa hanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.  Putusan  pengadilan  yang belum  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap tidak  memiliki  kekuatan  eksekusi  atau dengan  kata  lain  putusan  pengadilan  yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dieksekusi.
Seperti sudah dijelaskan, pelaksanaan  putusan  menurut  ketentuan Pasal  116  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 dan menurut Pasal 116 Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan  tersebut  sudah  jelas  implikasi hukumnya masing-masing. adanya
amandemen dari pasal  116 Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  lebih  dikarenakan adanya anggapan bahwa Putusan Pengadilan Tata  Usaha  Negara  adalah macan  ompong , dikarenakan  sanksinya  hanya  berupa  sanksi administratif  saja,  sedangkan  terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tidak dikenai  sanksi apapun  juga.  hal  inilah  yang  menjadi  salah satu  alasan  dimasukkannya  sanksi  berupa pembayaran  uang  paksa  ( dwangsom ),  serta adanya  pengumuman  dimedia  massa  cetak, yang  dimaksudkan  sebagai  sanksi moral bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Tersebut.
3. Kendala-Kendala Dalam Pelak- sanaan  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha Negara.
Dalam  hal  ini,  dari  ketentuan  Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut  dapat  diketahui  bahwa  perbedaan
antara  ketentuan  Pasal  116  tersebut  adalah pada  ayat  (4)  dan  ayat  (5).  Jadi  apabila diperhatikan  maka  ketentuan  ayat  (4)  dan ayat  (5)  tidak  mengandung  pelaksanaan putusan  yang  secara  hirarkis  atau  jika tergugat tidak mau melaksanakan Keputusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Ketua Pengadilan  mengajukan  hal  ini  kepada instansi  atasannya  menurut  jenjang  jabatan sampai  kepada  Presiden  sebagai  kepala Negara, melainkan dalam  hal  tergugat  tidak bersedia melaksanakan keputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap,  terhadap  Pejabat  yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan/atau sanksi  administratif  ayat  (4)  sementara dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat yang
bersangkutan  dikenakan  uang  paksa”  dalam ketentuan  ini  adalah  pembebanan  berupa pembayaran  sejumlah  uang  yang  ditetapkan oleh  hakim  karena  jabatannya  yang dicantumkan  dalam  amar  putusan  pada  saat memutuskan
mengabulkan gugatan penggugat.  Namun  dalam  hal  ini  tidak dijelaskan mengenai bagaimana cara pedoman atau prosedur yang digunakan oleh hakim  untuk  menentukan  besarnya  uang paksa  tersebut  atau  belum  ada  peraturan pelaksanaannya  jadi  bentuk  uang  paksa tersebut  seperti  apa,  kemudian  apakah  akan disidang ulang atau seperti apa, karena uang paksa  tersebut  diberikan  apabila  tergugat tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan tersebut,  kemudian  siapa  yang  harus membayar  uang  paksa  tersebut  apakah Pejabat  sebagai  tergugat  atau  dibebankan kepada  Negara  karena  apabila  putusan pengadilan  itu  tidak  dilaksanakan,  maka sanksi  administratif  itu  akan  mengacu kepada  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  tersebut secara  individu  sementara  Pejabat  tersebut adalah  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  dan bagaimana  pula  kalau  besarnya  uang  paksa yang ditetapkan oleh hakim tidak sebanding dengan  nilai  tuntutan  pokok  dari  gugatan yang  diajukan,  disamping  itu  digantinya
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
tuntutan  pokok  yaitu    tuntutan  agar Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang dikeluarkan  oleh  tergugat  tidak  sah  atau tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang  dimohon  oleh  penggugat  dikabulkan oleh  tergugat,  dengan  sejumlah  uang  paksa sebagaimana  yang  disebutkan  Pasal  116 Ayat  (4)  tersebut  tidak  masuk  akal  dan cenderung  tidak  menyelesaikan  masalah, karena yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan  Tata  Usaha  Negara  bukan tuntutan ganti kerugian. Sementara itu, yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif  sebagaimana  juga  disebut dalam  Ayat  (4)  tidak  jelas  apa  bentuknya bagaimana implementasinya, dan siapa yang berwenang  menjatuhkan  sanksi  tersebut, apakah  pengadilan  atau  pejabat  atasan, karena apabila pengadilan yang
menjatuhkan  sanksi  itu  tidak  mungkin  dan apabila  atasan  pejabat,  itu  berarti  kembali lagi  pada  pokok  permasalahan  sebelumnya yaitu bahwa permasalahan itu akan kembali kepada  instansi  atasan  menurut  jenjang jabatan,  akan  menjadi  pertanyaan  juga apakah  pejabat  atasan  tersebut  mau  untuk menjatuhkan sanksi administratif tersebut?
Demikian  juga  dengan  ketentuan Ayat (5) yang menyebutkan apabila tergugat tidak  mampu  membayar  sejumlah  uang tersebut  bagaimana  yang  dimaksud  dalam Ayat (4), maka akan diumumkan pada media massa  cetak  setempat  oleh  panitera.  Dalam hal  ini  pengumuman  dimedia  Massa  cetak ini  yang  sangat  dimungkinkan  karena  ada unsur  moral  yang  terkandung  didalamnya. Ternyata sanksi  yang tercantum dalam Ayat (5)  ini  juga  tidak  begitu  baik  dimana kelemahan  utamanya  yang  akan  muncul dalam  penerapan  sanksi  ini  adalah  bahwa tujuan  utama  dari  penggugat  untuk menggugat dan menuntut menjadi tetap saja tidak  tercapai  sebagaimana  mestinya, disamping itu tidak jelas apa tujuannya dari pengumuman  tersebut  terutama  dalam kaitannya  dalam  pemenuhan  kepentingan dari  penggugat  yang  menjadi  pertanyaan
juga  siapa  yang  menanggung  biaya pembuatan  pengumuman  dimedia  massa cetak  tersebut  apakah  tergugat  atau penggugat  atau  malah  pengadilan.  Oleh karena  itu  perubahan  terhadap  ketentuan Pasal  116  tersebut  belum  dapat  menjamin kepastian  hukum  atau  dapat  memberikan perlindungan  yang  semestinya  menjadi  hak penggugat.
Oleh karena belum adanya peraturan yang  jelas  tentang  pelaksanaan  sanksi  baik yang  berupa  uang  paksa  maupun  sanksi administrasi  serta  pengumuman  dimedia massa cetak, maka apabila ada gugatan yang didalamnya  mencantumkan  tentang  hal tersebut,  majelis  hakim  pada  waktu pemeriksaan  persiapan  memberitahukan kepada  penggugat  tentang  hal  tersebut. Apabila penggugat tetap berkeinginan untuk mencantumkan  tuntutan  ( petitum )  tentang uang  paksa  maupun  pengumuman  dimedia massa  cetak,  maka  dalam  putusannya  akan dipertimbangkan bahwa majelis hakim pada waktu pemeriksaan persiapan sudah memberitahukan  tentang  hal  tersebut.  Akan tetapi  ada  juga  penggugat  yang  setelah mendengar  keterangan  dari  majelis  hakim mengenai hal tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mencantumkan tuntutan mengenai  uang  paksa  tersebut  dalam gugatannya,  dikarenakan  belum  adanya kejelasan dalam peraturannya.
Mengenai  ketentuan  yang  terdapat dalam  Pasal  39  A  Undang-Undang  Nomor 51  Tahun  2009  mengenai  Juru  Sita  yang mengatakan  bahwa  pada  setiap  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  ditetapkan  adanya  Juru Sita pada dasarnya merupakan suatu langkah yang  baik  dalam  penbagian  tugas  penyita atau eksekutor dimana dalam
Undang-Undang sebelumnya tidak mengatur mengenai  hal  ini.  Mengenai  Pasal  ini  Juru Sita  mempunyai  permasalahan  tersendiri, walau  Undang-Undang  telah  memuat mengenai  Juru Sita akan tetapi  dalam  Pasal lain  seperti  Pasal  116,  salinan  Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
hukum  tetap,  dikirim  kepada  para  pihak dengan  surat  tercatat  oleh  Panitera Pengadilan  atas  perintah  Ketua  Pengadilan yang  mengadilinya  dalam  tingkat  pertama selambat-lambatnya  dalam  waktu  14  hari. Jadi  disini  terjadi  aturan  yang dualisme dimana  disatu  pihak  memakai  surat  tercatat dan  dipihak  lain  memakai  Juru  Sita,  jadi seolah Juru Sita ini hanya sebagai pelengkap padahal  perannya  sangat  penting  sebagai lembaga  eksekutorial.  Akan  tetapi  sangat disayangkan  karena  tidak  ada  aturan  atau ketentuan  yang  jelas  mengenai  kewenangan dari  Juru  Sita  baik  tugas  maupun kewenangannya,  karena  secara  struktural atau  organisasi  peranan  Juru  Sita  tersebut sangat  penting,  pada  dasarnya  Juru  Sita adalah salah satu lembaga eksekutorial. Dan ini  juga  merupakan  suatu  kelemahan  atau ketidak  jelasan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2004  dipandang  dari  pembagian mengenai tugas dan peranan aparat penegak keadilan  dalam  lingkup  Pengadilan  Tata Usaha Negara.
Dan  dalam  hal  tergugat  yang  kalah, belum  ada  permasalahan  mengenai  putusan pengadilan  itu  tidak  dilaksanakan  oleh tergugat,  hanya  saja  ada  beberapa  putusan pengadilan  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara bukan  hanya  karena  perubahan  waktu  akan tetapi ada beberapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sengaja menunda-nunda pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

## C. P E N U T U P
Dari  keseluruhan  data  dan  analisis yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan menyangkut pelaksanaan putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sesuai dengan  perundang-undangan  yang  berlaku maka  Pelaksanaan  Putusan  Peradilan  Tata Usaha Negara
setelah berlakunya
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 dapat  dilakukan  dengan  adanya  kajian terhadap  pelaksanaan  putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mengkaji mengenai kualitas  perlindungan  hukum  terhadap rakyat  yang  membutuhkan  perlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya penggunaan  wewenang  pemerintah  yang melanggar  hak-hak  rakyat  yang  memiliki kedudukan  yang  berbeda.  Sesuai  dengan fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah untuk  menyelesaikan  atau  memutuskan sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  Tata Usaha  Negara  antara  orang  atau  hukum perdata  dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak-hak orang atau badan hukum perdata  tersebut  baik  yang  ada  di  pusat maupun  di  daerah  dan  tujuan  pembentukan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  itu  sendiri yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni memberi perlindungan hukum terhadap  hak-hak  rakyat  yang  bersumber dari hak individu dan memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu  yang  hidup  dalam  masyarakat tertentu.
Akan tetapi tujuan dari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut belum sepenuhnya  dapat  menjamin  atau  dapat memberi  perlindungan  hukum  terhadap rakyat,  karena  dalam    Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tidak  ada  ketegasan mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan oleh tergugat yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha  Negara.  Dari  fungsi  peradilan tersebut  juga  dalam  pelaksanaan  terhadap putusan  hakim  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  sering  menimbulkan  kesulitan  yang ditimbulkan tidak adanya lembaga eksekutorial yang secara khusus
melaksanakan  putusan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara.  Dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  dan  Undang-undang

## Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
Jurnal  Sasi  Vol.  23  No.  1  Bulan  Januari  -  Juni  2017 13
Nomor  9  Tahun  2004  tersebut  kesannya belum sempurna dan cenderung membingungkan.  Sadar  akan  kelemahan tersebut  maka  dibentuk  Undang-Undang Nomor  51  Tahun  2009  tentang  perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas pelaksanaan putusan pengadilan Tata Usaha Negara  dapat  berjalan  dengan  baik  dan benar  serta  dapat  dilakukan  dengan  secara efektif. Memandang pentingnya permasalahan tersebut diatas maka dipandang  penting  untuk  mengkaji  evaluasi terhadap Undang-Undang tersebut khususnya  mengenai  pelaksanaan  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang subtansinya memberikan pembebanan kepada  Badan  atau  Pejabat    Tata  Usaha Negara sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan menemukan solusi dan melakukan
penyerasian  secara  teknis  yuridis  sesuai dengan  asas  keadilan.  Sehingga  dalam melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat berjalan secara efektif serta  dapat  memberikan  kepastian  hukum dan rasa keadilan sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA .Amrullah Salim , The System of Administration  Juridichions  In France , Alumni, Jakarta, 1987
Baharudin  Lopa, Peradilan  Tata  Usaha
Negara ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 1988 Ichtijanto, Pembangunan  Hukum  Dalam Perspektif Moral , Alumni, Bandung, 1998 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara , cetakan  IX,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta, 2004 ________, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Pustaka Sinar Harapan,  Jakarta, 1993 Irfan  Fachruddin, Konsekuensi  Pengadilan Administrasi Terhadap Tindakan  Pemerintah ,  Alumni, Bandung, 2003
Philipus  M.  Hadjon, Pengantar  Hukum
Administrasi  Indonesia ,  Gajah Mada Universitas Prees, Yogyakarta, 1994 Paulus Efendi Lotulung, SH., Kapita Selekta Hukum , Galia Indonesia, Jakarta, 1995
Ridwan Tjandra.w., Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara , Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Revisi II, 2002
Rozali  Abdullah, Hukum  Peradilan  Tata Usaha Negara , Rajawali, Jakarta, 1992 S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  dan Upaya Administrasi , Yogyakarta: UII Press, 2003 Sri  Pudyatmoko, Peradilan  Tata  Usaha Negara  Sebagai  Salah  Satu Fungsi  Kontrol  Pemerintah , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996
Sumaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,
Alumni, Bandung, 1991
Sumaryono  dan  Anna  Eliyana, Tuntutan Praktek Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara ,

## Soeleman D. Baranyanan, Efektifitas Eksekusi Peradilan ………………….
Prima Media Gramedia, Jakarta, 1999
T.  Boestomi, Hukum  Perdata  dan  Hukum
Tata  Usaha  Negara  Dalam Teori  dan  Praktek ,  Alumni, Bandung, 1984
Zairin  Hararap, Hukum  Acara  Peradilan
Tata  Usaha  Negara ,  Cetak  III (Revisi), Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1997
M.  Solly  Lubis,  ” PTUN  dalam  Perspektif HAM”, Artikel  Radar  No.  30, edisi Maret-April. 1988.