Dian  Dwi  Jayanti,  Artaji,  Pupung  Faisal  (2022)  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pihak  Yang  Beritikad  Baik Dalam  Perjanjian  Apabila  Terdapat  Unsur  Penyalahgunaan  Keadaan (Misbruik  Van  Omstandigheden) ,
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (9) E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 9, September 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN APABILA

## TERDAPAT UNSUR
PENYALAHGUNAAN

## KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)
Dian Dwi Jayanti * , Artaji, Pupung Faisal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia Email: Dian18007@mail.unpad.ac.id *

## Abstrak
Suatu  perikatan  timbul  dengan  adanya  pihak-pihak  yang  saling  mengikatkan  diri maka  dari  itu  suatu  perjanjian  merupakan  sebuah  kesepakatan  antara  para  pihak. Namun  terdapat  juga  perjanjian  yang  didalamnya  mengandung  penyalahgunaan keadaan.  Penyalahgunaan  keadaan  adalah  dimana  pihak  yang  lemah  secara  sosial ekonomi  dimanfaatkan  oleh  pihak  lainnya  sehingga  terbujuk  untuk  melakukan suatu  perjanjian  dan  hal  tersebut  melanggar  asas  itikad  baik.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  hukum  di  Indonesia  telah  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  beritikad  baik  apabila  dalam  perjanjian tersebut  terdapat  unsur  penyalahgunaan  keadaan,  karena  perlindungan  hukum merupakan  upaya  negara  untuk  melindungi  hak  warga  negaranya.  Metode penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan.  Data  sekunder  menjadi  sumber  data  dalam  penelitian  ini dengan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan  hukum  di  Indonesia  sudah  memberikan  perlindungan  hukum  secara umum  melalui  KUHPerdata  dan  berupa  yurisprudensi  bagi  pihak  yang  beritikad baik apabila dalam suatu perjanjian terdapat penyalahgunaan keadaan.
Kata Kunci : Penyalahgunaan keadaan, perlindungan hukum, itikad baik

## Abstract
An engagement arises when the parties bind themselves to each other, therefore an agreement  is  an  agreement  between  the  parties.  However,  there  are  also agreements  that  contain  undue  influence.  Undue  influence  is  where  the  socio- economically weak party is exploited by another party so that they are persuaded to enter  into  an  agreement  and  this  violates  the  principle  of  good  faith.  This  study aims to determine whether the law in Indonesia has provided legal protection for parties with good faith if in the agreement there is an element of undue influence, because legal protection is an effort by the state to protect the rights of its citizens. The research method used is normative legal research with a statutory approach. Secondary data is the source of data in this study with the legal materials used are primary legal materials. The results of the study show that the law in Indonesia has provided general legal protection through the Indonesian Civil Code and is in the form  of  jurisprudence  for  parties  with  good  faith  if  in  an  agreement  there  is  an element of undue influence.
Keywords: Undue Influence, legal protection, good faith

## Pendahuluan
Manusia sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi antara satu dengan yang lain, dari  interaksi  tersebut  diantaranya  akan  tercipta  pihak-pihak  yang  saling  mengikatkan diri  salah  satunya  yaitu  dalam  bentuk  kerjasama  yang  kemudian  akan  menimbulkan suatu  perikatan.  Aturan  mengenai  perikatan  dalam  hukum  Indonesia  tertuang  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (untuk  selanjutnya  disingkat  KUHPerdata) khususnya dalam Buku III. Perikatan sesuai Pasal 1233 KUHPerdata dapat terjadi baik karena perjanjian, ataupun karena undang-undang.
Sesuai  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  1338  Ayat  3  KUHPerdata  yaitu perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik  maka  sebuah  perjanjian  harus berdasarkan  pada  itikad  baik  sehingga  dalam  pelaksanaannya  akan  mencerminkan kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Untuk keabsahan perjanjian ditentukan oleh syarat sah perjanjian yang telah ditentukan dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu  kata  sepakat,  kecakapan,  hal  tertentu  dan  suatu sebab yang halal. Namun perjanjian juga dapat dibatalkan apabila:
1) terdapat wanprestasi dalam pelaksananan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata);
2) apabila perjanjian dibuat oleh mereka yang tidak cakap (Pasal 1330 KUHPerdata);
3) terdapat  cacat  kehendak  pada  perjanjian  yaitu  yang  dibuat  karena  kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata); dan
4) perjanjian  bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum  atau  kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata).
Mengenai  cacat  kehendak,  selain  ketiga  alasan  cacat  kehendak  berdasarkan KUHPerdata terdapat alasan diluar KUHPerdata yang disebut dengan penyalahgunaan keadaan. Dengan adanya perkembangan dalam alasan pembatal perjanjian tersebut dan belum  adanya  peraturan  mengenai  penyalahgunaan  keadaan  dalam  KUHPerdata akibatnya  timbul  masalah  berkaitan  dengan  standar  untuk  menentukan  adanya penyalahgunaan keadaan selain itu juga menimbulkan ketidakpastian atas perlindungan hukum  bagi  para  pihak  apabila  terjadi  pembatalan  perjanjian  akibat  penyalahgunaan keadaan.
Adapun  kasus  pembatalan  perjanjian  akibat  penyalahgunaan  keadaan  yang peneliti  temukan  yaitu  kasus  pembatalan  perjanjian  jual  beli  pada  perkara  Putusan Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor  234/Pdt.G/2020  oleh  Gusti  Ayu  Oka  dan  Drs.  I Gusti  Bagus  Ngurah  Harry  selaku  Para  Penggugat,  dimana  pada  awalnya  Tergugat  1 meminjam Sertifikat Hak Milik No.718/Pagutan Timur atas nama Penggugat 2 dengan kesepakatan bahwa Sertifikat Hak Milik No.718/Pagutan Timur atas nama Penggugat 2 untuk dijadikan sebagai objek jaminan pinjaman sejumlah uang pada Tergugat 2 yaitu sejumlah  Rp  350.000.000  (Tiga  Ratus  Lima  Puluh  Juta  Rupiah).  Tergugat  2 mensyaratkan  bahwa  Para  Penggugat  yang  harus  menandatangani  surat-surat  terkait peristiwa  gadai  tersebut  karena  sebagai  pihak  yang  atas  namanya  tercantum  dalam
sertifikat,  dengan  bujukan  Tergugat  1  dan  2,  Para  Penggugat  akhirnya  melakukan penandatanganan yang dilakukan di Notaris/PPAT Dwi Zaljunia, SH, M.Kn. (Tergugat 4),  kemudian  Para  Penggugat  menandatangani  perjanjian  sebagai  pemilik  akta  SHM tersebut  dihadapan  notaris,  namun  tanpa  Para  Penggugat  ketahui  perjanjian  tersebut bukan perjanjian gadai melainkan melainkan Surat Kuasa Menjual dan Akta Pengikatan Jual Beli.
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa  karena  tidak  adanya  peraturan  mengenai penyalahgunaan keadaan, keputusan Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3406 K/Pdt/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang telah  membatalkan  Akta  jual  beli  atas  tanah  dengan  alasan  penyalahgunaan  keadaan ( misbruik  van  omstandigheden ).  Majelis  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Mataram  Nomor  234/Pdt.G/2020  memakai  pertimbangan  bahwa  perjanjian  yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dibuat berdasarkan kepada penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat 2 dan juga atas peran Tergugat 1 sehingga terdapat cacat kehendak pada diri  Para  Penggugat  yang  secara  ekonomi  lemah  dibanding  Tergugat  2,  maka  Majelis Hakim  dalam  putusannya  menyatakan  bahwa  terdapat  unsur  penyalahgunaan  keadaan sehingga  perjanjian tersebut dinyatakan batal.
Kasus  perkara  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor 234/Pdt.G/2020  memperlihatkan  pihak  penjual  merupakan  seseorang  yang  beritikad baik  dan  pembeli  merupakan  pihak  yang  melakukan  penyalahgunaan  keadaan. Sementara  sebagai  kasus  perbandingan  penulis  akan  mengangkat  kasus  mengenai kreditur yang melakukan penyalahgunaan keadaan dan debitur yang beritikad baik yang dilihat  dalam  sebuah  perjanjian  baku.  Sebagai  contoh  dalam  perjanjian  baku  antara pihak KPR (kreditur) dan pembeli (debitur), perjanjian baku KPR mencantumkan syarat perjanjian  berkenaan  dengan  syarat  perjanjian  KPR  tentang  perubahan  suku  bunga kredit.  Sistem  suku  bunga  ARM  ( Adjustable  Rate  Mortgage )  yaitu  setiap  saat  dapat berubah  sesuai  dengan  ketentuan  Bank  (Santoso,  2008). Adjustable  rate  mortgage artinya  memungkinkan  bank  untuk  mengubah  tingkat  bunga  pada  titik-titik  tertentu selama jangka waktu pinjaman. KPR ini seringkali dimulai dengan suku bunga rendah, bahkan  terkadang  di  bawah  suku  bunga  pasar.  Namun,  tingkat  suku  bunga  yang dikenakan  setelahnya  dapat  meningkat  atau  menurun  secara  signifikan  selama  masa pinjaman. Hampir semua bank menawarkan KPR dengan bunga mengambang, dengan ketentuan bank memiliki hak melakukan perubahan suku bunga ( Discretionary Adjusted Rate  Mortgage )  dengan  debitur  menanggung  risiko  maksimum  jika  terjadi  kenaikan bunga. Santoso, 2008)
Syarat  perjanjian  KPR  tentang  pengaturan  perubahan  suku  bunga  yang  terlalu luas dan dapat memberatkan debitur dapat membuka peluang pada pihak kreditur untuk melaksanakan  perjanjian  tanpa  dilandasi  oleh  itikad  baik,  seperti  mengenakan  suku bunga  baru  (berupa  kenaikan)  tanpa  alasan  yang  patut  dan  diluar overmacht sehingga hal tersebut juga akan menyebabkan kreditur dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan keunggulan ekonomis yang dimiliki kreditur sehingga dapat mengatur syarat  perjanjian  tentang  pengubahan  suku  bunga  yang  kurang  jelas  dapat  merugikan
debitur  maka  dapat  dinilai  bahwa  pihak  debitur  sebenarnya  tidak  menghendaki  syarat pengaturan  pengubahan  suku  bunga  dibuat  dalam  bentuk  yang  tidak  jelas  dan  tanpa batasan,  namun  pihak  debitur  yang  secara  psikologis  merasa  senang  karena  dapat memperoleh  fasilitas  KPR  kemudian  menjadi  kurang  bersikap  rasional  pada  syarat- syarat  perjanjian  yang  sebenarnya  dapat  memberatkannya.  Oleh  karena  itu penandatanganan  perjanjian  KPR  yang  memuat  syarat  pengaturan  perubahan  suku bunga tersebut memerlukan pelaksanaan dengan itikad baik dari pihak kreditur. Apabila pihak  kreditur/KPR  tidak  berlandaskan  pada  itikad  tidak  baik  maka  klausula  tersebut dapat merugikan debitur/pembeli sebagai pihak yang beritikad baik. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang beritikad dalam perjanjian apabila terdapat unsur penyalahgunaan keadaan ditinjau dari KUHPerdata.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu-isu  hukum  yang  dihadapi.  Pemilihan  metode  ini didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  penelitian  ini  hendak  menganalisis  norma  yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik apabila dalam perjanjian terdapat unsur penyalahgunaan keadaan.
Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.(Pustaka, 2021) Penelitian ini menganalisis peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  keadaan,  akibat  adanya penyalahgunaan  keadaan  dalam  suatu  perjanjian  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak yang dirugikan akibat adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.
Sumber  data  menggunakan  sumber  data  sekunder  dengan  bahan  hukum  yang digunakan  ialah  bahan  hukum  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yurisprudensi, atau putusan  pengadilan  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  pendapat  pakar  hukum  dalam literatur yang terdiri atas karya akademis, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang  memberikan  penjelasan  dan  petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  studi  kepustakaan,  sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif bahwa peneliti  dalam  menganalisis  masalah  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang beritikad  baik  apabila  dalam  perjanjian  terdapat  unsur  penyalahgunaan  keadaan berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas hasil penelitian yang dilakukan melalui bentuk berupa penguraian.
Hasil dan Pembahasan
Cacat kehendak penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden ) sebagai alasan pembatalan perjanjian
Menurut  Subekti  yang  dimaksud  dengan  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan  suatu  hal.(Subekti,  1995)  Setiap  orang  memiliki  kebebasan  dalam membuat  perjanjian  sesuai  yang  dikehendakinya,  hal  ini  berdasarkan  pada  asas kebebasan berkontrak dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang  membuatnya.  Selain  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  membuat  perjanjian  juga harus  didasarkan  dengan  dengan  asas  itikad  baik  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1338 ayat  (3)  KUH  Perdata  yang  menetapkan  bahwa  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan itikad  baik.  Hal  tersebut  tentunya  untuk  menghindari  terjadinya  suatu  keadaan  yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak.
Dalam  pembuatan  perjanjian,  apabila  syarat  sahnya  telah  terpenuhi  maka perjanjian  tersebut  secara  otomatis  akan  menjadi  undang-undang  yang  mengikat  para pihak secara sah. Perjanjian yang telah dibuat hanya dapat ditarik atau dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh  undang-undang.  Salah  satunya  berdasarkan  pada  Pasal  1321  KUHPerdata pembatalan  perjanjian  dapat  dilakukan  karena  adanya  cacat  kehendak  ( wilsgebrek ),  3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian karena cacat kehendak yaitu:
1) Kekhilafan/kesesatan diuraikan di Pasal 1322 KUHPerdata;
2) Paksaan diuraikan di Pasal 1323-1327 KUHPerdata; dan
3) Penipuan diuraikan di Pasal 1328 KUHPerdata.
Selain  cacat  kehendak  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1321  KUHPerdata  tersebut, KUHPerdata  Belanda  mengenal  pula  bentuk  cacat  kehendak  yang  keempat,  yaitu penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden atau undue influence ).
Penyalahgunaan keadaan merupakan ajaran baru dalam ketentuan Belanda yaitu Nieuw Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut NBW) yang di atur dalam artikel 3:44 lid  1  (Pasal  44  ayat  (1),  Buku  3)  NBW  bahwa  dalil  cacat  kehendak  dapat  didasarkan pada  kesesatan,  paksaan,  penipuan,  dan  penyalahgunaan  keadaan.  Suatu  perjanjian dapat dibatalkan apabila terjadi penyalahgunaan keadaan dalam artikel 3:44 lid 1 (Pasal 44 ayat (1), Buku 3) NBW dengan 4 (empat) syarat, yaitu:(Panggabean, 2010)
1) Keadaan-keadaan  istimewa  ( bizondere  omstandigheden )  keadaan-keadaan  ini meliputi  keadaan  darurat,  ketergantungan,  ceroboh,  jiwa  yang  kurang  waras,  dan tidak berpengalaman;
2) Suatu hal yang nyata ( kenbaarheid ) disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau  semestinya  mengetahui  bahwa  pihak  lain  karena  keadaan  istimewa  tergerak (hatinya) untuk menutup (membuat) suatu perjanjian;
3) Penyalahgunaan  ( misbruik )  salah  satu  pihak  telah  melaksanakan  perjanjian  itu walaupun  dia  mengetahui  atau  seharusnya  mengerti  bahwa  dia  seharusnya  tidak melakukannya; dan
4) Hubungan kausal ( causaal verband ) adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup (dibuat).
Sejak  diterapkan  aliran  penyalahgunaan  keadaan  ke  dalam  NBW,  praktik peradilan di Indonesia pun kemudian menerapkan aliran tersebut, namun sampai saat ini aturan  mengenai  penyalahgunaan  keadaan  belum  dirumuskan  dalam  perundang- undangan  Indonesia.  Pada  umumnya  pembatalan  perjanjian  dengan  kategori penyalahgunaan  keadaan  yang  terjadi  di  Indonesia  diselesaikan  dengan  pertimbangan hakim  bahwa  perjanjian  tersebut  bertentangan  dengan  kepatutan,  keadilan,  dan  itikad baik.
Pengertian  mengenai  penyalahgunaan  keadaan  tidak  diatur  secara  spesifik namun  ajaran  mengenai  penyalahgunaan  keadaan  pada  dasarnya  mengajarkan  bahwa suatu  perjanjian  dapat  dimintakan  pembatalan  oleh  salah  satu  pihak  yang  merasa dirugikan,  bilamana  ternyata  bahwa  pihak  yang  lemah  secara  sosial  ekonomi dimanfaatkan oleh pihak lainnya sehingga terbujuk untuk melakukan suatu perjanjian. Budiono  menyatakan  yang  dimaksud  dengan  penyalahgunaan  keadaan  ialah tergeraknya seseorang karena adanya suatu keadaan khusus untuk melakukan tindakan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal ini.(Yunus, 2019)
Van  Dunne  membedakan  penyalahgunaan  karena  keunggulan  ekonomis  dan keunggulan kejiwaan, sebagai berikut:
a. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi dengan syarat:
- Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomi terhadap yang lain.
- Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
b. Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan dengan syarat:
- Salah  satu  pihak  menyalahgunakan  ketergantungan  relatif  seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien, pendeta jemaat.
Salah  satu  pihak  menyalahgunakan  keadaan  jiwa  yang  istimewa  dari  pihak lawan  seperti  adanya  gangguan  jiwa,  tidak  berpengalaman,  gegabah,  kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dsb. (Panggabean, 2010)
Nieuwenhuis  menyatakan  gugatan  atau  dasar  penyalahgunaan  keadaan  ini penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa  perjanjian  itu  tidak  ia  kehendaki  dalam  bentuknya  yang  demikian.  Apabila gugatan  atau  dasar  penyalahgunaan  keadaan  ternyata  tidak  berhasil,  maka  dapat digunakan dasar kedua yaitu berupa penyalahgunaan hak ( misbruik van recht ) sehingga pihak yang karena salahnya dapat dipertanggung jawabkan akibat perbuatannya. Akibat hukum apabila perjanjian terdapat adanya penyalahgunaan keadaan
Subekti  menyatakan  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  harus memenuhi  syarat  sahnya  suatu  perjanjian,  baik  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif.
Tidak dipenuhinya persyaratan subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan yang dapat diajukan oleh para pihak yang tidak cakap, atau pihak yang merasa tidak bebas dalam membuat kesepakatan.
Apabila diketahui adanya cacat kehendak baik itu kekhilafan, paksaan, penipuan ataupun penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian maka dapat  dijadikan  sebagai  alasan  untuk  dapat  dibatalkannya  suatu  perjanjian  secara sepihak  oleh  salah  satu  pihak  karena  suatu  perjanjian  yang  dibuat  dengan  tidak memenuhi  syarat  subjektif  perjanjian  pada  Pasal  1320  KUHPerdata  bisa  berakibat kepada batalnya perjanjian.(Nurhidayati, 2020)
Jika  tidak  dimintakan  pembatalannya  dan  selama  tidak  dibatalkan  oleh  hakim atas  permintaan  salah  satu  pihak  yang  berhak  meminta  pembatalan  perjanjian, perjanjian  akan  tetap  dianggap  berlaku  dan  mengikat  pihak-pihak  yang  membuat perjanjian.(Dewi,  2021)  Maka  pihak  yang  dirugikan  dalam  suatu  perjanjian  untuk mendapatkan  haknya  harus  secara  aktif  melakukan  upaya  hukum  dengan  mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat untuk membatalkan perjanjian tersebut sehingga diharapkan nantinya mendapat putusan yang seadil-adilnya.(Dewi, 2021)
Pembatalan  perjanjian  bertujuan  membawa  kedua  belah  pihak  kembali  pada keadaan sebelum perjanjian diadakan artinya akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah  kembali  pada  posisi  semula  sebelum  perjanjian  itu  dibuat.  Aturan  mengenai akibat pembatalan perjanjian terdapat dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdata.  Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari 2 (dua) aspek:(Dewitasari & Landra, 2015)
1. Pembatalan  terhadap  perjanjian  yang  melanggar  syarat  subjektif  sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan.
Akibat hukum perjanjian yang melanggar syarat subjektif ialah salah satu pihak  perjanjian  dapat  meminta  pembatalan  perjanjian,  timbulnya  hak  untuk pemulihan  sebagaimana  keadaan  semula  sebelum  terjadinya  perjanjian, mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu.
2. Pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum.
Akibat  hukum  perjanjian  yang  melanggar  syarat  subjektif  ialah perjanjian  dianggap  batal  dan  perjanjian  dianggap  tidak  ada  dan  tidak  pernah terjadi. Pihak yang telah meneriwa prestasi wajib mengembalikan apabila tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka  pihak  lain  dapat  mengajukan  gugatan.  Hal  ini  semata-mata  untuk melaksanakan  tujuan  pembatalan  yaitu  mengembalikan  keadaan  sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.
Dikaitkan  dengan  contoh  kasus,  Para  Penggugat  dan  Tergugat  2  dalam  Kasus perkara  Putusan  Nomor  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  pada  awalnya  akan  membuat  suatu hubungan  hukum  berupa  perjanjian  gadai  namun  tanpa  Para  Penggugat  ketahui perjanjian yang ditanda tangani tersebut bukan perjanjian gadai melainkan Surat Kuasa Menjual dan Akta Pengikatan Jual Beli. Hal tersebut merupakan suatu penyalahgunaan
keadaan karena terdapat cacat kehendak pada diri Para Penggugat yang secara ekonomi lemah  dibanding  Tergugat  yang  kemudian  digunakan  atau  dimanfaatkan  Tergugat  2 agar  melakukan  tindakan  hukum  yang  merugikan  Penggugat  atau  menguntungkan Tergugat  2.  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan    “secara  spesifik perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum adalah penyalahgunaan keadaan, sehingga Majelis Hakim berdasarkan ex a quo et bono , menyatakan perbuatan Tergugat I  dan  Tergugat  II  sebagai  perbuatan  penyalahgunaan  keadaan.”  keputusan  Majelis Hakim  merujuk  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3406 K/Pdt/2019,  tanggal  16  Desember  2019  yang  telah  membatalkan  Akta  jual  beli  atas tanah dengan alasan penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden ).
Berdasarkan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor  234/Pdt.G/2020  menyatakan  perbuatan  Tergugat  2  merupakan  perbuatan penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  onstandigheden )  maka  perjanjian  Para Penggugat  dan  Tergugat  2  dinyatakan  batal  karena  jual  beli  yang  semula  didasari perjanjian gadai adalah perjanjian semu, dimana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak sehingga mengandung penyalahgunaan ekonomi.
Sementara  dalam  perjanjian  baku  KPR  yaitu  mengenai  pengaturan  perubahan suku  bunga  yang  terlalu  luas  seperti  mengenakan  suku  bunga  baru  (berupa  kenaikan) tanpa  alasan  yang  patut  dan  diluar overmacht. Apabila  tidak  berlandaskan  itikad  baik maka hal  ini  dapat  membuka  peluang  pada  pihak  kreditur  untuk  melakukan penyalahgunaan  keadaan  berupa  menaikan  suku  bunga  sewaktu-waktu  tanpa memikirkan debitur. Debitur akan menerima ketentuan tersebut yang sebenarnya dapat memberatkannya  karena  secara  psikologis  didasari  oleh  perasaan  senang  karena  dapat memperoleh  fasilitas  KPR  kemudian  menjadi  kurang  bersikap  rasional  pada  syarat- syarat  perjanjian  yang  sebenarnya  dapat  memberatkannya  untuk  memenuhi  sebuah kebutuhan pokok yaitu sebuah rumah.
Sesuai  dengan  teori  Van  Dunne,  dimana  syarat  untuk  terjadinya  perbuatan penyalahgunaan  keadaan  adalah  adanya  keunggulan  ekonomis  dari  salah  satu  pihak terhadap yang lainnya dan pihak yang dilemahkan menjadi terpaksa untuk melakukan suatu  kesepakatan  atau  perjanjian,  maka  akibat  hukum  yang  timbul  apabila  perjanjian didalamnya  terdapat  cacat  kehendak  karena  adanya  penyalahgunaan  keadaan  adalah perjanjian  dapat  dibatalkan.  Hal  ini  juga  sebagaimana  ditentukan  oleh  Pasal  1320 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) akibatnya perjanjian dapat dibatalkan.
Perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  beritikad  baik  dalam  perjanjian  apabila terdapat unsur penyalahgunaan keadaan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1338  KUHPerdata  dapat  disimpulkan  bahwa sebuah perjanjian dengan memenuhi keempat syarat perjanjian, maka suatu perjanjian dianggap sah dan menjadi mengikat secara hukum atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.(Natalie & Atalim, 2019) Selain itu Pasal 1338 Ayat 3  KUHPerdata  juga  menyatakan:  “Suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik.”
Itikad baik pada saat pembuatan suatu perjanjian berarti kejujuran dimana orang yang  beritikad  baik  memberi  kepercayaan  kepada  pihak  lainnya  dengan  menganggap pihak lain tersebut tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk. Jadi apabila dilihat dari ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib  dipenuhi  oleh  para  pihak  bersepakat  didalam  perjanjian.  Secara  umum  definisi itikad  baik  mempunyai  2  (dua)  arti,  yaitu  makna  objektif  bahwa  kesepakatan  yang dibuat  harus  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  norma-norma  kepatutan  dan kesusilaan. Dan makna subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin  seseorang.(Wijaya  &  Dananjaya,  2018)  Asas  ini  menekankan  bahwa  para  pihak dalam  membuat  perjanjian  harus  didasarkan  pada  itikad  baik  dan  kepatutan  dalam masyarakat,  perjanjian  antara  para  pihak  harus  didasarkan  pada  kejujuran  untuk mencapai tujuan bersama.(Priyono, 2017)
Dikaitkan  dengan  contoh  kasus,  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020, apabila putusan hakim tersebut ditinjau berdasarkan asas itikad baik  dalam  Pasal  1338  ayat  3  KUHPerdata  maka  menurut  pandangan  penulis  telah sejalan. Dalam kasus perkara a quo pihak Penggugat atau penjual merupakan seseorang yang  beritikad  baik  dan  Tergugat  2  atau  pembeli  merupakan  pihak  yang  melakukan penyalahgunaan  keadaan,  sehingga  hakim  memberikan  keputusan  berupa  pembatalan perjanjian,  adapun  dengan  adanya  pembatalan  perjanjian  oleh  hakim  tersebut memberikan  dampak  timbulnya  hak  untuk  pemulihan  sebagaimana  keadaan  semula sebelum  terjadinya  perjanjian  kepada  Para  Penggugat,  hal  ini  sebagaimana  dalam putusan dikatakan bahwa “Menghukum Tergugat 2 dan Tergugat 3, atau siapa saja yang memperoleh  hak  dari  padanya  untuk  menyerahkan  objek  sengketa  kepada  Para Penggugat  selaku  Pemilik  yang  sah  tanpa  syarat,  dalam  keadaan  kosong  dan  baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi.”
Sementara  dalam  kasus  perbandingan  mengenai  kreditur  yang  melakukan penyalahgunaan  keadaan  dan  debitur  yang  beritikad  baik  yang  dilihat  dalam  sebuah perjanjian  baku  antara  pihak  KPR  dan  pembeli  mengenai  pengaturan  perubahan  suku bunga  baru  berupa  kenaikan,  apabila    pihak  kreditur  melaksanakan  perjanjian  tanpa adanya itikad baik yaitu melakukan kenaikan suku bunga tanpa alasan yang patut dan diluar overmacht yang  dapat  memberatkan  debitur  maka  perlindungan  hukum  bagi debitur  yang  melakukan  perjanjian  dengan  itikad  baik  adalah  dapat  melakukan permintaan  pembatalan  perjanjian  karena  telah  terjadi  cacat  kehendak  akibat penyalahgunaan  keadaan  sehingga  syarat  subjektif  untuk  sahnya  perjanjian sebagaimana  ditentukan  oleh  Pasal  1320  butir  1  KUHPerdata  yaitu  mengenai  kata sepakat  tidak  terpenuhi.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1321  KUHPerdata  yang menyatakan  “Tiada  kata  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena kekhilafan, paksaan atau penipuan” termasuk juga penyalahgunaan keadaan.
Berdasarkan  kasus  perkara  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor 234/Pdt.G/2020  memperlihatkan  pihak  penjual  merupakan  seseorang  yang  beritikad baik dan pembeli merupakan pihak yang melakukan penyalahgunaan keadaan dan kasus perbandingan  mengenai  perjanjian  baku  antara  pihak  KPR  sebagai  kreditur  yang
melakukan  penyalahgunaan  keadaan  dan  pembeli  (debitur)  yang  beritikad  baik menunjukan bahwa pihak yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum. Oleh  karena  itu,  pihak  manapun  baik  itu  penjual  atau  pembeli  dan  kreditur  ataupun debitur  apabila  melaksanakan  suatu  perjanjian  hendaklah  dilaksanakan  dengan  jujur, bersih  dan  dilandasi  oleh  itikad  baik  oleh  para  pihak  agar  mendapatkan  perlindungan hukum.  Selain  itu,  dalam  pelaksanaannya  juga  akan  mencerminkan  kepastian  hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.
Perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kaitannya  dengan  suatu  perjanjian yang terdapat unsur penyalahgunaan keadaan didalamnya yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan  atau  perjanjian  dapat  dimintakan  pembatalannya  di  pengadilan  karena terdapat  cacat  kehendak  yang  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  syarat  sah  suatu perjanjian secara subjektif menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu menurut Pasal 1449 KUHPerdata jo Pasal 1453 KUHPerdata menyatakan:
“Perikatan-perikatan  yang  dibuat  dengan  paksaan,  kekhilafan  atau  penipuan menerbitkan  suatu  tuntutan  untuk  membatalkannya.  Dalam  hal-hal  yang  diatur  dalam Pasal  1446  dan  1449,  orang  terhadap  siapa  tuntutan  untuk  pernyataan  batal  itu dikabulkan,  selain  itu  diwajibkan  pula  mengganti  biaya,  kerugian  dan  bunga  jika  ada alasan untuk itu.”

## Kesimpulan
Menurut  hasil  penelitian  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa  mengenai perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  beritikad  baik  dalam  perjanjian  apabila  terdapat unsur  penyalahgunaan  keadaan  adalah  hukum  Indonesia  telah  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pihak  yang  beritikad  baik.  Pada  umumnya  pembatalan perjanjian  dengan  kategori  penyalahgunaan  keadaan  yang  terjadi  di  Indonesia diselesaikan  dengan  pertimbangan  hakim  bahwa  perjanjian  tersebut  bertentangan dengan  kepatutan,  keadilan,  dan  itikad  baik,  hal  ini  dikarenakan  aturan  mengenai penyalahgunaan  keadaan  belum  dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia.  Namun  meskipun  penyalahgunaan  keadaan  belum  diatur  secara  khusus dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  karena  penyalahgunaan  keadaan termasuk  pada  kategori  cacat  kehendak  maka  dalam  KUHPerdata  penyalahgunaan keadaan ini mengikuti aturan sesuai dengan Pasal 1321 yang menyatakan “Tiada kata sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan,  paksaan  atau penipuan” termasuk juga penyalahgunaan keadaan.
Oleh  karena  itu,  apabila  diketahui  adanya  cacat  kehendak  baik  itu  kekhilafan, paksaan,  penipuan  ataupun  penyalahgunaan  keadaan  dari  salah  satu  pihak  ketika membuat  perjanjian  maka  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  untuk  dapat  dibatalkannya suatu  perjanjian  secara  sepihak  oleh  salah  satu  pihak  karena  suatu  perjanjian  yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata akan  berakibat  hukum  perjanjian  dapat  dibatalkan  atau  perjanjian  dapat  dimintakan pembatalannya di pengadilan. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak  kembali  pada  keadaan  sebelum  perjanjian  diadakan  artinya  akibat  hukum  pada
pembatalan perjanjian adalah kembali pada posisi semula sebelum perjanjian itu dibuat. Selain itu berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdata jo Pasal 1453 KUHPerdata menyatakan: “Perikatan-perikatan  yang  dibuat  dengan  paksaan,  kekhilafan  atau  penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1446 dan 1449, orang terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, selain itu diwajibkan pula mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu.”
Maka,  dapat  dikatakan  hukum  di  Indonesia  sudah  memberikan  perlindungan  hukum secara umum melalui KUHPerdata dan berupa yurisprudensi bagi pihak yang beritikad baik apabila dalam suatu perjanjian terdapat penyalahgunaan keadaan.

## BIBLIOGRAFI
Dewi,  R.  K.  (2021).  Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van  Onstandigheden) Ekonomi Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Jual Beli. Prosiding Seminar Nasional , 3 (1), 177–183.
Dewitasari, Y., & Landra, P. T. C. (2015). Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian  Apabila  Terjadi  Pembatalan  Perjanjian. Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu Hukum .
Natalie,  A.,  &  Atalim,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Akibat  Perbuatan  Melawan  Hukum  (Contoh Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  523  K/PDT/2017). Jurnal  Hukum Adigama , 1 (2), 203–227.
Nurhidayati,  S.  (2020).  Akibat  Hukum  Pembatalan  Akta  Perjanjian  Bagi  Hasil  (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 1 (2), 13–29.
Panggabean, H. P. (2010). Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian. Yogyakarta: Liberty , 47–48.
Priyono, E. A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). Diponegoro Private Law Review , 1 (1).
Pustaka,  S.  S.  M.  (2021).  Buku  Ajar  Metode  Penelitian  Hukum. Surabaya:  Scopindo Media Pustaka , 32.
Santoso, S. (2008). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bekasi. Core , 64.
Subekti. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti , 1.
Wijaya,  I.  G.  K.  W.,  &  Dananjaya,  N.  S.  (2018).  Penerapan  Asas  Itikad  Baik  Dalam Perjanjian Jual Beli Online. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 6 (8).
Yunus, A. (2019). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku Misuse of Other  Party  Condition  in  Standard  Contract. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 21 (2), 178.

## Copyright holder:
Dian Dwi Jayanti, Artaji, Pupung Faisal (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: