## Analisis Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Nen Bura
Mikelson Amandus
1 Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora, IKIP Muhammadiyah Maumere, Jln. Jenderal Sudirman, Waioti mikelsonamanduss@gmail.com

## Abstract
The progress of a village cannot be separated from the role of the village head and his community through local government and central government programs aimed at advancing the village for the benefit of the community and the village itself. This research aims to determine the role of the village head in development planning in Nen  Bura  village.  This  study  utilizes  qualitative  research  methods.  The  results  of  this  study  indicate  that  in general  the  role  of  the  Village  Head  in  government  affairs,  the  development  planning  process  in  Nen  Bura Village  is  running  quite  well  even  though  it  has not  yet  achieved  optimal  results.  Optimizing  the  role  of  the Village Head in the village development planning process is very much needed in order to be able to realize unfinished development.
Keywords: Village head role, development

## Abstrak
Kemajuan suatu desa tidak lepas dari peran Kepala Desa beserta masyarakatnya melalui program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang bertujuan memajukan desa demi kepentingan masyarakat dan desa itu sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan di desa Nen Bura. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum peranan Kepala Desa dalam urusan pemerintahan, proses perencanaan pembangunan di Desa Nen Bura berjalan cukup baik walaupun belum mencapai hasil yang optimal. Pengoptimalan peranan Kepala Desa dalam proses perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan agar mampu mewujudkan pembangunan yang belum terselesaikan.
Keywords: Peran kepala desa, pembangunan
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan  tahapan-tahapan  yang  melibatkan berbagai unsur di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu  tertentu.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah  menetapkan Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  yang merupakan  penjabaran  dari  tujuan  dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak  asal  usul  dan  hak  tradisional  dalam  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  berperan mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kukuh
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil, makmur, dan sejahtera.
Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan  pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Dari hal  tersebut,  maka  desa  diberi  kebebasan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri dan diharapkan untuk mengelolah potensi yang ada di desa baik itu dalam bidang sumber daya menusia, dan  bidang  sumber  daya  alam.  Berdasarka  dari kenyataan ini, yaitu untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu keterbelakangan,  kemiskinan  dan  sebagainya, melalui program pemberdayaan masyarakat. (Widjaja, 2010).
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 727-730 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.259
Kemajuan  suatu  desa  tidak  lepas  dari  peran Kepala  Desa  beserta  masyarakatnya  melalui program  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah pusat  yang  bertujuan  memajukan  desa  demi kepentingan  masyarakat  dan  desa  itu  sendiri. Dengan  program  tahun  2019  lalu  terlaksana pembayaran  penghasilan  tetap  dan  tunjangan, pembangunan fisik jalan di dusun Hebar Desa Nen Bura Kecamatan Doreng serta kegiatan pembinaan kemasyarakatan,  pelatihan  Kepala  Desa  dan perangkat,  pemberdayaan  Ekonomi  masyarakat, bimtek pemerdayaan masyarakat desa, perencanaan pembangunan  desa,  kegiatan  imformasi  desa, pelaporan  keuangan  desa.  Pemerintahan  telah menyediakan dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  untuk digunakan  pembangunan  desa  sebagai  upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk besar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa. Dana  desa  ini  dipergunakan  untuk  mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Peraturan menteri desa pembangunan  desa  tertinggal  dan  transmigrasi Nomor    5 Tahun  2015 tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa,  Dana  desa  diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pembangunan dana desa bersumber dari APBN (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  untuk pemberdayaan  masyarakat  desa  terutama  untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi. Dengan pencapian target RPJM  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah) Desa  dan  RKP  (Rencana  Kerja  Pemerintah)  Desa setiap  tahunnya  yang  diantaranya  dapat  mencakup peningkatan kualitas proses perencanaan desa. Desa mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan  BUM  (Badan  Usaha  Milik)  Desa maupun  oleh  kelompok  usaha  masyarakat  desa lainya.  Dukungan  terhadap  kegiatan  desa  dan masyarakat  pengelolaan  hutan  desa  dan  hutan kemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas kelompok  melalui:  Kelompok  Usaha  Ekonomi Produktif,  Kelompok  Perempuan,  Kelompok  Tani, Kelompok Masyarakat Miskin, Kelompok Nelayan, Kelompok  Pengrajin,  Kelompok  Pemerhati  dan Perlindungan  Anak,  Kelompok  Pemuda,  dan Kelompok lain sesuai kondisi desa.
Dalam  rangka  meningkatkan  koordinasi  yang baik  antara  perangkat  Desa  Nen  Bura,  pemerintah desa  mengadakan  rapat  koordinasi  perangkat  desa yang  biasa  dilaksanakan  tiap  bulan.  Rapat koordinasi dimaksud yang sifatnya terbatas sebagai pembinaan  untuk  lebih  menjaga  kesatuan  dan
persatuan  saling  memberikan  informasi  dan membahas  permasalahan  yang  dihadapi  dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Desa Nen  Bura  dari  segi  pembangunan  masih  jauh  dari harapan semua masyarakat. Hal ini terbukti dengan ada beberapa ruas jalan di Desa Nen Bura khususnya di Dusun Hebar yang belum dikerjakan dengan baik. Selain  itu  juga,  masih  ada  fasilitas  penerangan (listrik)  untuk  masyarakat  desa  yang  belum terealisasi. Hal ini menurut peneliti pembangunan di Desa Nen Bura masih jauh dari harapan masyarakat umum yang ada di desa tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memanfaatkan  jenis  penelitian kualitatif.    Penelitian  kualitatif  adalah  suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi kerena biasanya peneliti mengumpulkan data  dengan  cara  bertatap  muka  langsung  dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian  Dengan  metode  kualitatif  penulis mempunyai  kesempatan  yang  lebih  luas  dalam berinteraksi dengan objek penelitian, sehingga dapat memperkaya  dan  memperdalam  kajian  dalam penelitian yang penulis lakukan.
Sumber  data  penelitian  ini  dibedakan  menjadi dua  yaitu  primer  dan  sekunder.  Data  primer langsung berasal dari orang yang sangat mengetahui keadaan mengenai penelitian yaitu Kepala Desa Nen Bura  Kecamatan  Doreng  Kabupaten  Sikka. Sementara  data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah,  dokumen  dokumen,  maupun  media  cetak lainnya,  serta  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  kualitatif  yaitu prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan Kepala desa yang di maksudkan adalah bahwa kepala desa dalam  menjalankan peranannya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, seperti yang tercantum di dalam UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26 di nyatakan bahwa  Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan Pemerintahan  Desa,  melaksanakan  Pembangunan Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  Desa.  Pemerintahan Kepala desa selaku kepala pemerintahan di desa Nen Bura selalu berupaya untuk menjalankan peranannya  dalam  urusan  pemerintahan  dengan penuh tanggung jawab. Kepala desa mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan, khususnya  administrasi  kependudukan  dengan
Sekretaris  desa  dan  Kepala  Urusan  Pemerintahan. Pelayanan publik selalu didorong untuk dilaksanakan  dengan  efektif,  seperti  melayani kebutuhan  masyarakat  akan  terpenuhinya  hak-hak mereka  sebagai  warga  negara,  seperti  melayani permintaan masyarakat akan surat-surat keterangan berdomisili, surat keterangan nikah, surat keterangan  kematian,  surat  keterangan  lahir  dan surat keterangan untuk mendapatkan KTP dan KK. Dalam  bidang  perencanaan  pembangunan  desa, kepala desa mengkoordinasikan dengan BPD untuk menyusun  dan  menetapkan  APBDes  sesuai  jadwal waktu  yang  telah  disepakati  bersama,  agar pelaksanaan  pembangunan  desa  tidak  terhambat oleh keterlambatan penetapan APBDes.
Proses  peran  tersebut  menjadikan  pelaku menjalankan  suatu  fungsi  tertentu.  Indikator  yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu:
a) Adanya  kepastian  akan  kewenangan  yang dimiliki
b) Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan
c) Adanya  rasa  tanggung  jawab  atas  suatu pekerjaan
d) Tingkat kepastian pembagian waktu kerja
e) Tingkat ketepatan pembagian waktu kerja
f) Adil  tidaknya  beban  kerja  dan  volume  kerja yang harus dikerjakan
g) Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan Pasal  79  UU  No.  6  tahun  2006  tentang  Desa menegaskan  bahwa  Pemerintahan  Desa  menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangan dengan  mengacu  pada  perencanaan  pembangunan kabupaten/kota. Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintahan  Desa  dalam  menyusun  rancangan RPJM  Desa,  RKP  Desa  dan  daftar  usulan  RKP Desa.
Sesuai  pedoman  di  atas  bahwa  tugas  seorang kepala desa dalam upaya memajukan desanya yakni Kepala  Desa  harus  membuat  aturan  seperti  SK Program  Desa,  dan  menyusun  RPJM  Desa,  RKP Desa serta APB Desa.
Menurut  UU  No.  25/2004  tentang  Sistem Perencanaaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan  masa  depan  yang  tepat,  melalui  urutan pilihan,  dengan  memperhitungkan  sumber  daya yang  tersedia  (Pasal  1  ayat  1).  Sedangkan perencanaan  pembangunan  adalah  suatu  proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan guna
pemanfaatan  dan  pengalokasian  sumber  daya  yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai  ketentuan  umum  pasal  1,  Permendagri 114  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Desa,  menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dengan melibatkan  BPD  dan  unsur    masyarakat  secara partisipatif  guna  pemanfaatan  dan  pengalokasian sumber  daya  desa  dalam  rangka  mencapai  tujuan pembangunan desa.
Pada  hakikatnya  pemerintahan  desa  adalah pihak  yang  paling  berkompeten  dan  bertanggung jawab menyelenggarakan forum-forum perencanaan pembangunan desa. Tapi  bukan  berarti  masyarakat tidak  perlu  terlibat  di  dalamnya.  Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan  desa  diatur  pada  pasal  80  yang menyebutkan  bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan  desa  dalam  bentuk  musyawarah perencanaan pembangunan
desa
harus mengikutsertakan masyarakat desa. Sehinnga dalam memberikan sosialisasi program-program pembangunan desa, yang bertanggung jawab dalam proses  sosialisasi  melibatkan  Kepala  Desa,  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat.
Selain  itu  di  Desa  Nen  Bura  terdapat  banyak program pembangunan masyarakat. Program pembangunan  masyarakat  dimaksudkan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang mencakup  pembangunan  fisik  di  desa.  Hal  ini menunjukan  bahwa  Desa  Nen  Bura  dalam  proses pelaksanaan pembangunan selalu melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan.  Agar  peranan  kepala  desa  dapat mempengaruhi  masyarakat  dalam  pembangunan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator peranannya dalam membina kehidupan masyarakat desa  Nen  Bura,  membina  perekonomian  desa,  dan mengkoordinasikan  pembangunan  desa  secara partisipatif.
Sebelum    Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa  lahir,  desa    telah  mengenal  sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Acuan atau landasan  hukumnya  waktu  itu  adalah  UU  No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP No. 72 Tahun 2005  tentang  Pemerintahan  Desa  sebagai  regulasi teknis turunan dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut. Secara khusus, pengaturan pelaksanaan musrembang  diatur  dalam  UU  No.  25  tahun  2004 tentang SPPN. Aturan teknisnya kemudian diatur di
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 2 No. 3 November 2022 Hal. 727-730 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.259
Permendagri  No.    66  Tahun  2007  tentang Perencanaaan  Desa.  Permendagri  ini  memuat petunjuk  teknis  penyelenggaraan  Musrembang untuk  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJM  Desa)  5  tahunan  dan Rencana Kerja Desa (RKPJ Desa) tahunan.
Sebagai  pemimpin  Desa  Nen  Bura,  Kepala Desa  menyusun  program-program  baik  jangka panjang  maupun  jangka  pendek.  Dalam  program tersebut  Kepala  Desa  kembali  menghadirkan semangat  gotong  royong  diantara  warganya  dalam kegiatan pekerjaan jalan dan perbaikan pipanisasi di wilayah Dusun Hepang dan Dusun Hebar.
Disamping kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam proses pembangunan, pada kenyataanya pembangunan  desa  sangat  memerlukan  adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Respon masyarakat  Desa  Nen  Bura  selalu  memberikan masukan, usul dan saran hal-hal yang positif tentang pembangunan  di  desa  ini.  Sekali  pun  ada  yang memberikan  respon  yang  kurang  baik  didengar tetapi sebagian besar masyarakat selalu mendukung pembangunan desa ini dan teman-teman di lembaga- lembaga selalu memberikan masukan dan usul saran pada setiap kali pertemuan.

## SIMPULAN
Peranan Kepala Desa dalam urusan pemerintahan, proses perencanaan pembangunan di Desa Nen Bura berjalan cukup baik walaupun belum mencapai  hasil  yang  optimal.    Kepala  Desa bertanggung  jawab  penuh  atas  roda  pemerintahan yang  ada  di  desa.  Selain  pimpinan  dalam  roda pemerintahan,  Kepala  Desa  juga  memiliki  peranan penting  dalam  pembangunan  yang  ada  di  desa. Sebagaimana  diataur  dalam  Pasal  14  Ayat  (1)  PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Di samping kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam proses pembangunan, pada kenyataanya pembangunan  desa  sangat  memerlukan  adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Respon masyarakat  Desa  Nen  Bura  selalu  memberikan masukan, usul dan saran hal-hal yang positif tentang pembangunan di desa ini.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Desa Nen Bura yang telah mengizinkan serta  mendukung  pelaksanaan  penelitian  ini. Kiranya  penelitian  ini  bisa  menjadi  berguna  bagi pengembangan desa tersebut ke depannya. DAFTAR PUSTAKA Abe, Alexander. (2005). Perencanaan Daerah, Partisipatif. Jogja Mandiri Yogyakarta.
Arsyad, A. (2002). Media Pembelajaran. Jakarta Raja Grafindo Persada Anzwar. (2013) Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 ,Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kartasasmit Ginanjar B, (2003). Catatan Pembangunan E- Learning dalam Budaya II. Bandung Kartasasmit, Ginandjar. (2003). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat . Jakarta. Listyangi. (2014). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. BPFG Univesitas Gajah Mada. Milles, Matthew B. dan Hubermen, Michael. (1992). Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia UI Press. Peraturan Pemerintah. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Riyadi & Batakusumah. (2004). Perencanaan Pembangunan Daera h: Jakarta, PT. Gramedia Pustaka. Riyady Bratakusumah. (2005 ). Peran Masyarakat dalam Pembangunan . Multigrafika Jakarta. Siagian Sondang. (1994). Administrasi Pembangunan Ekonomi, di Dunia Ketiga. PT. Bumi Aksara Jakarta Siagian, Sondang P. (2003). Kepemimpinan dan Perilaku . Jakarta: Gunung Agung. Sudjana, D (2001) Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif. Bandung: Falah Production. Syafalevi, (2011) . Pengantar Administrasi Pembangunan . LP3ES: Jakarta. Tisnawati Sule, Ernie. (2004). Pengantar Manajemen , Bandung: Prenada Media. Tjokromidjojo Bintoro. (2010). Perencanaan Pembangunan. Jakarta. PT. Gunung Agung Undang Undang No.6 Tahun 2014 pasal 115 PP 43tentang Peraturan Pelaksanaan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7.
Undang Undang No. 6 Pasal 79 tahun 2006tentang Desa. Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202. Widjaja, (2010) . Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli , Bulat Dan Utuh , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta