## PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKEBUNAN DALAM PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI PERUSAHAAN DI INDONESIA
Ayu Citra Santyningtyas a , Zakaria Nuriman Wanda a
a Fakultas Hukum Universitas Jember, Email: santyaningtyas@unej.ac.id
Naskah diterima:  12 Maret 2021; revisi: 15 Mei 2021; disetujui: 31 Mei 2021 DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1186

## Abstrak:
Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkeadilan. Guna mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  berkeadilan  tentu  diperlukannya  suatu produk  hukum  atau  peraturan  yang  mengatur  hal  tersebut.  Pengaturan  tersebut  disusun  kemudian seideal mungkin agar pengelolaan perkebunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai porsinya. Seiring dengan  berkembangnya  politik  hukum,  pengaturan  baku  tentang  perkebunan  terus  mengalami perubahan-perubahan.  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  menyebutkan bahwa  setiap  perusahaan  perkebunan  wajib  untuk  memberikan  fasilitas  pembangunan  kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas duapuluh persen dari total luas areal kebun yang diusahakan. Namun  pengaturan  tersebut  masih  menimbulkan  beberapa  kendala  dan  permasalahan  dalam implementasiannya. Regulasi tersebut dalam penelitian ini menyisakan pertanyaan-perntanyaan yang perlu  terjawab  dengan  adanya  mekanisme-mekanisme  lanjutan  sebagai  upaya  tindak  lanjut  dari pelaksanaannya. Tuntutan tersebut sampai saat ini belum dapat terlaksana dengan baik karena masih memiliki  keterbatasan  terhadap  regulasi-regulasi  yang  membutuhkan  tindakan  pengawalan  lebih lanjut    karena  aturan  hukum  negara.  Kebijakan  formulasi  hukum  berupa  penambahan  beberapa regulasi  yang  yang  mengatur  terkait  teknis  pelaksanaan  pemberian  lahan  masyarakat  minimal duapuluh persen tersebut diharapkan segera terlaksana dan dibuat serinci mungkin agar implementasi dari  regulasi  pemberian  lahan  masyarakat  minimal  duapuluh  persen  tersebut  dapat  berjalan  dengan baik dan tepat.
Kata kunci : Kewajiban Hukum; Pengolahan Kelapa Sawit; UU Perkebunan
Abstract :
Plantations are important and have great potential in the development of the national economy in the context  of  realizing the  prosperity  and  welfare  of  the  Indonesian  people in  an equitable  manner.  In order to realize the prosperity and welfare of the people in a just manner, of course, a legal product or regulation that fosters this is necessary. The arrangement is then arranged as ideal as possible so that plantation management can run well and according to its portion. Along with the development of legal  politics,  the  standard  regulations  regarding  plantations  continue  to  undergo  changes.  Law Number 39 of 2014 concerning Plantations states that every plantation company is obliged to provide facilities  for  the  development  of  local  community  gardens  at  least  twenty  percent  of  the  total plantation area cultivated. However, this arrangement still applies several problems and problems in its implementation. The regulation in this study leaves questions that need to be answered by taking action as a follow-up action for its implementation. Until now, this demand has been carried out well because it does not yet have limitations on regulations that require further escort action due to state law  regulations.  The  legal  formulation  policy  in  the  form  of  the  addition  of  several  regulations
governing the technical implementation of granting a minimum of twenty percent land is expected to be implemented immediately and made in as much detail as possible so that the implementation of the regulations that provide the minimum community land can be carried out properly and accurately. Keywords : Legal Obligations; Palm Oil Processing; Plantation Law

## LATAR BELAKANG
Kelapa sawit termasuk sebagai salah satu komoditas perkebunan  yang perannya cukup  vital bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan  devisa  negara.  Di  sisi  lain  kelapa  sawit  juga  berperan  dalam  upaya  mendorong pengembangan  wilayah  dan  pengembangan  agroindustri. 1 Peraturan  Menteri  Kehutanan nomor  98  tahun  2013  telah  menjelaskan  bahwa  usaha  perkebunan  merupakan  usaha  yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Menurut undang-undang, perkebunan sendiri merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya) dalam ekosistem  yang  tepat  serta  mengolah,memasarkan  barang  hingga  jasa  hasil  tanaman. Kegiatan ini dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan dan manajemen yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Usaha  perkebunan    terdiri  atas  Usaha  Budidaya  Tanaman  Perkebunan  dan  Usaha  Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mewajibkan setiap perusahaan  perkebunan  memfasilitasi  pembangunan  kebun  masyarakat  dengan  ketentuan sekurang-kurangnya  seluas  duapuluh  persen  dari  total  luas  areal  kebun  yang  diusahakan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Izin  Usaha Perkebunan yakni  dalam  pasal    45  ayat  2  telah  mengamantkan  kepada  seluruh  perusahaan  kelapa  sawit untuk memfasilitasi kebun masyarakat seluas minimal duapuluh persen dari luas keseluruhan perusahaan kelapa sawit.  Secara practice regulasi ini masih menimbulkan beberapa kendala dalam  pengimplementasiannya.  Tuntutan  kewajiban  perkebunan  rakyat  tersebut  masih dianggap  terlalu  multitafsir,  terdapat  ketidakpastian  hukum  dan  kerancuan  bagi  para  pihak yang  bersangkutan.  Letak  permasalahannya  terdapat  pada  mekanisme  pelaksanaannya  yang belum  diatur  secara  jelas  dan  tegas  serta  dalam  perhitungan  20  persen  masih  belum  jelas sehingga belum terdapat kesamaan  penafsiran yaitu apakah perhitungannya berdasarkan dari luas  Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP)  atau  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  atau  areal  tertanam. Perusahaan-perusahaan  kelapa  sawit  dalam  praktiknya  banyak  yang  hanya  bergerak  dalam bidang  pengolahan  hasil  perkebunannya  saja  sehingga  dengan  adanya  aturan  tersebut beberapa perusahaan kelapa sawit yang saat ini telah memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan  yang  selanjutnya  disebut  IUP-P  tidak  memenuhi  kewajiban  memiliki  lahan budidaya minimal duapuluh persen dari keseluruhan kebun yang diusahakan sendiri.  Hal ini membuat  perusahaan-perusahaan  kelapa  sawit  kebingungan  dalam  menerapkan  regulasi tersebut.  Tentu  menjadi  suatu  problematika  ketika  suatu  aturan  justru  tidak  disertai imlementasi yang tidak seirama dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku selain mengenai implementasi,  sampai  saat  ini  menjadi  pertanyaan  besar  bahwa  apa  yang  menjadi pertimbangan  atas  pengaturan  bahan  baku  usaha  pengolahan  hasil  perkebunan  itu  harus paling sedikitnya duapuluh persen berasal dari kebun sendiri.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pengaturan  Bahan  Baku  Usaha  Pengolahan  Hasil  Perkebunan  Kelapa  Sawit  paling sedikit duapuluh Persen Dari Keseluruhan Bahan Baku
1 Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah , Kedua (Yogyakarta: BPFE, 2009).
Pembentukan  umat  manusia  dalam  konteks  interaksi  dalam  masyarakat,  persoalan  kaidah atau  norma  merupakan  jelamaan  yang  dibutuhkan  dalam  upaya  mencapai  harmonisasi kehidupan. Secara empirik  sosiologis  kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci  dalam mencapai  stabilitas  interaksi  sehinggapelanggaran  akan  kaidah  atau  norma  akan  dijatuhi hukuman  atau  sanksi  sosial. 2 Setiap  orang  wajib  bertindak  sedemikian  rupa  dalam masyarakat,  sehingga  tata  tertib  dalam  masyarakat  itu  tetap  terpelihara  dengan  sebaik- baiknya.  Oleh  karena  itulah  hukum  meliputi  berbagai  peraturan  yang  menentukan  dan mengatur perhubungan orang  yang satu  dengan  yang lain,  yakni  peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan kaidah hukum.
Guna  menjaga  agar  peraturan  hukum  itu  dapat  berlangsung  terus  dan  diterima  oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum  yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan  dengan  asas-asas  keadilan  dari  masyarakat  tersebut. 3 Akan  tetapi,  dalam  satu hal,  hukum  berbeda  dari  kaidah-kaidah  sosial  lainnya,  yakni  bahwa  penataan  ketentuan- ketentuannya  dapat  dipaksakan  dengan  suatu  cara  yang  teratur.  Artinya,  pemaksaan  guna menjamin  penataan  ketentuanketentuan  hukum  itu  sendiri  tunduk  pada  aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya. 4
Peranan  hukum  dalam  pembangunan  adalah  untuk  menjamin  bahwa  perubahan  itu terjadi  dengan  cara  yang  teratur.  Ketertiban  adalah  tujuan  pokok  dan  pertama  dari  segala hukum.  Kebutuhan  terhadap  ketertiban  ini,  syarat  pokok  (fundamental)  bagi  adanya masyarakat  manusia  yang  teratur.  Lepas  dari  segala  kerinduan  terhadap  hal-hal  lain  yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta  objektif  yang  berlaku  bagi  segala  masyarakat  manusia  dalam  segala  bentuknya. Perkembangan masyarakat yang dewasa ini terjadi pun tidak dapat lepas dari perkembangan hukum  yang  ada.  Oleh  karena  itu  hukum  harus  dapat  menyesuaikan  diri  terhadap perkembangan  masyrakat,  atau  pun  sebaliknya,  masyarakat  juga  seharusnya  dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum yang terjadi.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masyarakat  selalu  berkembang  (berubah),  karena  hal tersebut  merupakan  fenomena  yang  wajar  dalam  masyarakat.  Perubahan  sosial  hanya  bisa diamati,  diketahui,  atau  dikemukakan  oleh  seseorang  melalui  pengamatan  mengenai susunan,  struktur,  dan  institusi  suatu  perikehidupan  tertentu  dimasa  lalu,  dan  sekaligus membandingkannya  dengan  susunan,  struktur,  dan  institusi  suatu  perikehidupan  di  masa kini,  tidak  ada  masyarakat  yang  tidak  berubah,  semua  masyarakat  bersifat  dinamis,  hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis. 5
Masyarakat  statis  adalah  masyarakat  yang  cenderung  mengalami  perubahan  yang sangat  lambat  bahkan  pada  sektor-sektor  tertentu  mengalami  kemunduran  kalau  tidak  mau dikatakan  stagnan  (stagnation),  seperti  halnya  budaya  pada  daerah-daerah  tertentu. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat  yang cepat sekali mengalami perubahan dengan  segala  konsekuensinya.  Sebenarnya  kedua  karakteristik  di  atas,  baik  statis  maupun dinamis, bagi manusia dan atau semua manusia tanpa kecuali pasti sama-sama mempunyai potensi  dri  dalam  dirinya  untuk  berubah,  hanya  saja  yang  menjadi  perbedaan  itu  adalah
2 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Semarang: Refika Aditama, 2007).
3 Ibid.
4 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: Alumni Bandung, 2002).
5 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yokyakarta, 2009).
rentang  waktu  dan  atau  lambat  cepatnya  proses  perubahan  itu  sendiri. 6 Perkembangan (perubahan)  masyarakat  biasanya  diidentikkan  dengan  pembangunan.  Umumnya  orang beranggapan  bahwa  pembangunan  adalah  kata  benda  netral  yang  maksudnya  adalah  suatu kata  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  proses  dan  usaha  untuk  meningkatkan  kehidupan ekonomi,  politik,  budaya,  infrastruktur  masyarakat,  dan  sebagainya.  Dengan  pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. 7
Perkebunan  berperan  penting  dan  memiliki  potensi  besar  dalam  pembangunan perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat secara  berkeadilan.  Terlebih  dari  itu  perkebunan  merupakan  suatu  andalan  komuditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional indonesia, baik dari sudut pandang  pemasukan  devisa  negara  maupun  sudut  pandang  peningkatan  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 8
Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum  yang  dinamis.  Sesungguhnya  sistem  hukum  bukanlah  semata  cuma  seperangkat aturan statis melainkan refleksi  yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan  keragaman  karakteristik  sosial  yang  hidup  dalam  masyarakat  baik  masyarakat tradisional  maupun  masyarakat  modern,  baik  perubahan  secara  cepat  maupun  perubahan secara  lambat.  Sejalan  dengan  pemikiran  bahwa  hukum  adalah  reflektif  dari  keragaman karakterisitik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik. 9
Tuntutan  perubahan  sosial  membawa  dampak  pada  keberadaan  sistem  hukum  yang selama ini berada dalam keajegan. Perubahan hukum secara sunatullah , natural, dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan dengan sendirinya, bukan persoalan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi kembali pada persoalan perubahan itu sendiri. Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik itu yang berhadapan langsung  dengan  rasa  keadilan  masyarakat  maupun  persoalan  penegakan  hukum  ( law enforcement ).  Tunututan  yang  terjadi  pada  diri  hukum  yang  harus  melakukan  pemulihan- pemulihan  terhadap  eksistensinya  dalam  masyarakat  akan  member  konsekuensi  berbeda pada  perubahan  hukum  yang  akan  dilakukan.  Selama  perubahan  hukum  itu  responsif  dan mengikuti  irama  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  maka  hukum  akan  selalu  selaras dengan  kehidupan  masyarakat.  Bagaimana  pun  juga,  hukum  itu  sesungguhnya  berhakikat sebagai  organisme  yang  hidup  ( es  ist und wird  mit  dem volke ) seperti  yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat,  atas  dasar  otoritasnya  sendiri  yang  moral.  Dalam  hal  ini  hukum  harus  tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.
Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi  yang harus  dipenuhi  oleh  hukum.  E.  Adamson  Hobel  dan  Karl  Llewellyn  menyatakan  bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat, fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut : 10
1. Menetapkan  hubungan  antara  para  warga  masyarakat,  dengan  menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
6 Ibid.
7 Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi (Yogyakarta: Insist Press, 2009).
8 Suriadi, Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia (Jakarta, 2010).
9 Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat .
10 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
2. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menetukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaluigus memilih sanksi-sanksi yang tepat danh efektif.
3. Disposisi masalah-masalah sengketa
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahanperubahan kondisi kehidupan.
Guna  mewujudkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  berkeadilan  tentu diperlukannya suatu produk hukum atau peraturan yang  mengatur hal tersebut secara ideal agar  pengelolaan  perkebunan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Seiring  dengan  berkembangnya politik hukum, pengaturan baku tentang perkebunan terus mengalami perubahan-perubahan. Seperti  UU  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  dan    Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Saat ini beberapa pengaturan terkait perkebunan telah mengalami banyak perubahan. UU  Nomor  18  Tahun  2004  tentang  Perkebunan  sendiri  telah  mengalami  pembaharuan menjadi  UU  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan.  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  98  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Perizinan  Usaha  Perkebunan  dan    Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  98  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Perizinan  Usaha  Perkebunan yang  telah  mengalami  dua  kali  perubahan  yakni    Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  29 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017.
Perubahan  pada  diri  hukum  ini  sesungguhnya  berfungsi  menjembatani  keinginan- keinginan manusia agar tidak timbul perilaku  yang anarkis, destruktif, kondisi chaos ,  yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutamaa masyarakat kelas bawah atau grass root . Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Secara natural pula bahwa perubahan yang kita inginkan bukan pada hasil secepatnya,  seperti  membalik  telapak  tangan.  Perubahan  yang  terjadi  pada  hukum  adalah persoalan  kemasyarakatan,  persoalan  sosiologis,  yang  tidak  dapat  sterlil  dari  kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi, dan sebagainya. 11
Beberapa ketentuan dalam
Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  29/Permentan/KB.410/5/2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826).
Sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  11  yakni  : “  Usaha  Industri  Pengolahan  Hasil Perkebunan  untuk  mendapatkan  IUP-P  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9,  harus memenuhi  sekurang-kurangnya  duapuluh  persen  (dua  puluh  perseratus)  dari  keseluruhan bahan  baku  yang  dibutuhkan  berasal  dari  kebun  yang  diusahakan  sendiri  dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.”
Latar  belakang  terbitnya  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013  Tentang  Pedoman  Perizinan  Usaha  Perkebunan merujuk  kepada  ketentuan Pasal  45 ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan disebutkan bahwa “usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya duapuluh persen  (dua  puluh  perseratus)  dari  keseluruhan  bahan  baku  yang  dibutuhkan  berasal  dari kebun yang diusahakan sendiri”.
11 Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum .
Kewajiban  mengusahakan  minimal  duapuluh  persen   (dua  puluh  perseratus)  untuk mengusahakan kebun sendiri dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan harus dipenuhi paling  lama  5  (lima)  tahun,  artinya  pada  tahun  2019  perusahaan  perkebunan  yang  telah melakukan usaha perkebunan dan telah memiliki izin usaha perkebunan. Terdapat Tiga poin penting pasca terbitnya  Permentan Nomor 21 Tahun 2017 terhadap kegiatan usaha dengan izin usahan IUP-P , yaitu:
a. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan
Pada  Permentan  Nomor  21  Tahun  2017,  khususnya  izin  usaha  perkebunan  untuk pengolahan (IUP-P) atau Industri pengolahan diwajibkan minimal duapuluh persen (dua puluh)  persen  dari  keseluruhan  bahan  baku  dipasok  dari  lahan  perkebunan  yang diusahakan  sendiri  berupa  lahan  dengan  hak  milik  atas  tanah  perkebunan,  hak  guna usaha,  dan/atau  hak  pakai.  Sedangkan,  kekurangan  bahan  baku  harus  dipasok  dari perkebunan milik masyarakat melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan (Kemitraan).
Disamping  itu,  perusahaan  industri  pengolahan  diharuskan  untuk  melakukan budidaya  tanaman  perkebunan  yang  diusahakan  sendiri.  Pengertian  budidaya  “yang diusahakan sendiri” adalah melalui kegiatan budidaya sebagai berikut:
1. Pratanam;
2. Penanaman;
3. Pemeliharaan tanaman;
4. Pemanenan;
5. Sortasi
b. Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan
Kemitraan Pengolahan  Berkelanjutan merupakan  skema  pemenuhan  bahan  baku  yang tidak  terpenuhi  dari  kebun  perusahaan  yang  diusahakan  sendiri.  Kemitraan  ini  dapat berasal  dari  kebun  milik  masyarakat  maupun  perusahaan  perkebunan  lain  yang  belum melakukan  kemitraan  dengan  perusahaan  pengolahan.  Kemitraan  pengolahan berkelanjutan  ini  bertujuan  untuk  menjamin  ketersediaan  bahan  baku,  terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun. Sedangkan, untuk jangka waktu kemitraan pengolahan berkelanjutan ini dilakukan  paling  singkat  10  (sepuluh)  tahun  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis yang  bermaterai  cukup.  Selanjuntnya  perjanjian  ini  dapat  ditinjau  kembali  paling singkat setiap 2 (dua) tahun dan didasarkan kepada kesepakatan para pihak.
c. Sanksi
Kewajiban pengelolaan kebun yang diusahakan sendiri ini harus terwujud dalam jangka waktu  3  (tiga)  tahun  sejak  diterbitkannya  IUP-P.  Apabila  hal  ini  tidak  dipenuhi  oleh perusahaan  pengolahan  pemegang  IUP-P,  maka  Kementerian  akan  memberikan peringatan  tertulis  sebanyak  3  (tiga)  kali  dalam  rentang  waktu  4  (empat)  bulan  untuk mengusahakan  kebun  sendiri.  Selanjutnya,  apabila  peringatan  ke-3  (ketiga)  ini   tidak dipenu  hi  oleh  perusahaan,  maka  IUP-P  akan  dicabut  dan  hak  atas  tan  ah  diusulkan kepada instansi yang berwenang atau pemilik  untuk dibatalkan.

## Kebijakan  Formulasi  Hukum  yang  Ideal  dalam  Pengaturan  Kewajiban  Pemenuhan Bahan Baku Paling Sedikit 20 Persen Dari Keseluruhan Bahan Baku
Kebijakan  formulasi  merupakan  tahapan  penegakan  hukum  dan  Lembaga  legislatif  dalam penerapannya  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  yang  lebih  baik  dan balance. 12
12 M. Zainul Arifin, Hukum Keuangan Negara , 2019.
Langkah  ini  kerap  disebut  tahapan  legislatif.  Menurut  pendapat  Barda  Manawi  Arief, kebijakan  legislatif  merupakan  tahap  penyususanan  rencana  dari  para  pembuat  Undang- Undang  mengenai  suatu  yang  hendak  dilaksanakan  dalam  hal  tertentu  dan  cara  bagaimana mekanisme  untuk  melaksanakan  hal  yang  telah  direncakan  tersebut.  Kesalahan  di  tahapan kebijakan  formulasi  adalah  kesalahan  yang  berdampak  memperhambat  proses  penegakan hukum. 13 Artinya  dalam  kejibajakan  hukum  di  tahap  formulasi  harus  benar-benar diperhitungkan  secara  rinci  agar  dalam  penerapannya  dalam  rangka  penegakan  hukum menjadi  lancer  dan  tidak  ada  hambatan  ataupun  menimbulkan  masalah  baru.  Adapun beberapa formulasi yang dirasa perlu dimasukkan dalam relagulasi yang terbaru yakni :
1. Kebijakan hukum harus memberikan solusi yang tepat. Mengenai kebijakan formulasi hukum yang ideal perlu dibuat peraturan teknis terkait mekanisme  pemberian  lahan  masyarakat  sekurang-kurangnya  duapuluh  persen  dari lahan  perusahaan  kelapa  sawit.  Adapun  muatannya  yang  diatur  dalam  peraturan teknis  tersebut  mengenai  para  pihak  yang  menyelenggarakan/terlibat  dalam pelaksanaan pemberian lahan duapuluh persen tersebut
Penyelenggaraan  pemberian  lahan  masyarakat  sekurang-kurangnya  tersebut perlu  diterangkan  juga  bahwa  siapa  saja  pihak  pihak-pihak  yang  terlibat.  Hal  ini perlu  dicantumkan  agar  tercipta  suatu  peraturan  yang  jelas  alur  ataupun  konstruksi dari  pelaksanaan  pemberian  lahan  tersebut.  Adapun  pihak-pihak  yang  perlu  terlibat dalam  pemberian  lahan  minimal  duapuluh  persen  tersebut  adalah  perwakilan pemerintah,  pihak  perusahaan,  tokoh  masyarakat  yang  berhak  dan  pejabat  umum notaris  dan/atau  PPAT  sebagai  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan penyelenggaran  dlam  proses  pelaksaan  pemberian  lahan  minimal  duapuluh  persen tersebut. Selanjutnya juga dapat melibat BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat yang  berada  di  wilayah  hukum  perusahaan  tersebut  untuk  melakukan  koordinasi terhadap  pejabat  tersebut  guna  memperoleh  kepastian  mengenai  status  kepemilikan dan  luas  serta  aspek  yang  berhubungan  lahan  perusahaan  tersebut.  Adapun masyarakat yang nantinya di libatkan di dalam pemberian lahan tersebut yang benar- benar  mengalami  dampak  terhadap  adanya  aktivitas  perusahaan  sehingga  jelas mengenai  sasaran  yang  akan  menerima  pemberian  atas  lahan  tersebut  oleh  pihak perusahaan terhadap masyarakat. Guna menentukan mengenai dampak dari aktivitas tersebut  maka  pejabat  yang  lingkungan  yang  akan  memberikan  hasil  uji  mengenai analisis dampak lingkungan sehingga mengenai Kawasan mana saja yang terdampak dari adanya aktivitas perusahaan tersebut.
2. Prinsip penyelenggaraan pemberian lahan minimal duapuluh persen Prinsip  merupakan  pegangan  ataupun  sebuah  pedoman  dalam  suatu  hal  yang dianggap  sebagai  kebenaran  yang  digunakan  dalam  mengambil  langkah  dan keputusan. Hal ini yang membuat perlu adanya prinsip mekanisme pelaksaan dalam regulasi yang terbaru. Terlebih dengan adanya prinsip pelaksanaan penyelenggaraan pemberian lahan minimal duapuluh persen dapat memberikan titik  terang bagaimana proses penyerahan lahan minimal duapuluh persen tersebut.
3. Status  kedudukan  tanah  pemberian  lahan  minimal  duapuluh  persen  kepada masyarakat tersebut.
Pemberian lahan minimal duapuluh persen kepada masyarakat tentu bukan hal yang muda.  Diperlukan  banyak  persiapan  teknis  dan  salah  satunya  adalah  status  lahan
13 Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (KJIH, 2013).
minimal duapuluh persen yang akan diberikan kepada masyarakan. Dalam peraturan perundang.  Kejelasan  mengenai  status  kepemilikan  atas  pemberian  lahan  minimal duapuluh persen oleh perusahaan tersebut sudah menjadi kewajiban hukum untuk di atur  lebih  lanjut  sehingga  masyarakat  mengenai  mengenai  status  atas  pemberian lahan  tersebut.  Menurut  pendapat  penulis  status  tanah  yang  akan  di  berikan  yakni Hak Guna Usaha (HGU) di mana masyarakat yang sdah di tentukan siapa saja yang berhak  untuk  memperoleh  pemberian  atas  lahan  tersebut  dapat  menggunakan  lahan tersebut sebagai lahan untuk di jadikan basis pendapatan masyarakat atas pemberian hak guna usaha atas lahan tersebut.
Kewajiban  perusahaan  atas  pemberian  hak  guna  usaha  atas  pemberian  atas tanah tersebut nantinya menjadi salah satu kontribusi perusahaan untuk memberikan dampak  ekonomi  dengan  adanya  aktivita  perusahaan  kelapa  sawit  karena konsekwensi logis dengan keberadaan perusahaan tersebut memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar maka karena itulah perusahaan memberikan kepastian  hukum  mengenai  satatus  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  atas  pemberian  atas lahan  minimal  duapuluh  persen  tersebut  guna  memberikan  rasa  keadilan  dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.
4. Pengawas pelaksanaan pemberian lahan minimal duapuluh persen Perlu adanya pengawasan terkait pemberian lahan terhadap pemberian lahan tersebut serta  perlu  adanya  pendampingan  agar  pelakasaan  tersebut  dapat  sesuai  yang diharapkan. Ketidaksesuaian perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan menjadi hal  yang  rentan  terjadi.  Dengan  adanya  pengawasan  tentu  akan  memberikan kestabilan  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  sehingga  hasil  dari  pemberian  lahan minimal  duapuluh  persen  ini  dapat  sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya  regulasi tersebut.  Di  dalam  suatu  peraturan  hukum,  terkandung  asas-asas  hukum  yang menjadi  dasar pembentuknya. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum  dapat diartikan sebagai “jantungnya” perarturan hukum 14 .
Berdsarkan  hal  di  atas  menjadi  penting  pengawasan  yang  akan  memberikan monitoring  atas  pelaksaan  pemberian  lahan  minimal  duapuluh  %  terhadap masyarakat tersebut sehingga Tindakan akan melakukan kewajiban oleh perusahaan tersebut penting di lakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan dari awal hingga masyarakat  menerima  pemberian  lahan  berupa  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  tersebut. Tindakan  pengawasan  tersebut  perlu  di  bentuk  badan  hukum  yang  secara  khusus mengawasi  mengenai  pemberian  lahan  tersebut  terhadap  masyarakat.  Di  sisi  lain pengawasan  tersebut  sifatnya  bukan  hanya  pada  saat  pelaksanaan  akan  tetapi pendampingan  terhadap  masyarakat  penting  di  lakukan  karena  pelaksanaan pemberian  lahann  ini  outputnya  adalah  masyarakat  dapat  mendapatkan  apa  yang menjadi  haknya  sehingga  badan  khusus  tersebut  yang  memiliki  tanggung  jawab pendampingan  tersebut  berperan  untuk  memberikan  kepastian  mengenai pelaksanannya  apakah  sudah  sesuai  dengan  prinsip  penyelenggaraan  pemberian lahan tersebut.
Proses  pelaksanaan  pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  badan  khusus  yang dibentuk  tersebut  unsurnya  dari  pihak  pemerintah  yang  akan  di  bentuk  melalui peraturan  gubernur  mengenai  badan  khusus  tersebut.  Pelaksanaan  badan  khusus dalam aktivitasnya juga diberikan kewenngan untuk melakukan penyelidikan terkait
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
adanya  ketidaksesuai  mengenai  pelaksanaan  namun  sifat  dari  hasil  dari penyelidikannya  berupa  rekomendasi  yang  akan  di  berikan  kepada  gubernur  terkait yang berada dalam wilayah hukumnya.
5. Batas maksimal pemberian lahan masyarakat
Dalam  pembentukan  aturan  hukum,  terbangun  asas  yang  utama  agar  tercipta  suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Berkaiatan dengan  pemberian  lahan  minimal  duapuluh  persen  tentu    perlu  diatur  pula  batas maksimal  pemberian  lahan  tersebut  sehingga  tidak  cukup  memberikan  aturan mengenai  sekurang-kurangnya  duapuluh  persen  dari  lahan  perusahaan  yang diusahakan. Hal ini perlu diatur agar tercipta  adanya kepastian hukum itu.
Kepastian  mengenai  batas  maksimal  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  39 tahun  2014  tentang  Perkebunan  di  dalam  Pasal  45  ayat  2  huruf  b  bahwa  usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya duapuluh persen (dua  puluh  perseratus)  dari  keseluruhan  bahan  baku  yang  dibutuhkan  berasal  dari kebun yang diusahakan sendiri. Berdasarkan pasal tersebut tidak ada peraturan lebih lanjut mengenai Batasan pemberian atas lahan tersebut di mana aturan di dalam pasal tersebut  hanya  mengatur  mengenai  minimum  duapuluh  %  akan  tetapi  tidak  jelas Batasan  yang  sejatinya  di  atur  di  dalam  Undang-Undang  tersebut  karena  efek  dari adanya  ketidakjelasan  mengenai  aturan  mengenai  batas  maksimum  tersebut  akan timbul  penafsiran  yang  tidak  ada  landasannya  yang  justru  akan  menimbulkan kekacauan hukum itu sendiri.
6. Keterlibatan  pejabat  umum  Notaris  dalam  proses  pelaksanaan  pemberian  lahan minimal duapuluh persen tersebut.
Perlu  adanya  pejabat  umum  notaris  yang  dilibatkan  dalam  proses  pelaksanaan  di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan pemberian  lahan  minimal  duapuluh  persen  tersebut  secara  serius.  Notaris  dapat memberikan  jaminan  hukum  yang  lebih  dan  sesuai  dengan  regulasi  apabila  benar- benar  dapat  dilibatkan.  Tugas  notaris  dan/PPAT  memberikan  bantuan  tentang membuat  akta  otentik.  Hal  ini  menjadi  penting  untuk  dapat  memahami  ketentuan yang  diatur  oleh  undang-undang  supaya  masyarakat  umum  yang  tidak  tahu  atau kurang  memahami  aturan  hukum,  dapat  memahami  dengan  benar  serta  tidak melakukan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum. 15 Berdasarkan  atas  tugas tersebut  maka  nantinya  dalam  penyelenggaraan  pemberian  atas  lahan  minimum duapuluh  persen  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  mekanisme  hukum  karena  proses pemberian  tanah  di  atribusikan  kepada  pejabat  Notaris/PPAT  untuk  melakukan Tindakan hukum tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang di miliki oleh pejabat tersebut.

## KESIMPULAN
Regulasi  yang  tercantum  dalam  Pasal  45  ayat  2  B  UU  Nomor  39  tahun  2014  tentang perkebunan  tersebut  dimaksudkan  bahwa  setiap  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit  baik dari budidaya, pengolahan maupun integrasi budidaya dan pengolahan harus memiliki lahan masyarakan  sebagai  pemasukan  masyarakat  yang  sekurang-kurangnya  duapuluh  persen  dari keseluhan  lahan  bahan  baku  yang  diusahakan  oleh  perusahaan.  Regulasi  tersebut  dalam penelitian  ini  menyisakan  pertanyaan-perntanyaan  yang  perlu  terjawab  dengan  adanya
15 Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang , Kedua (Bandung: Alumni Bandung, 1983).
mekanisme-mekanisme  lanjutan  sebagai  upaya  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  regualsi tersebut.  Kewajiban  lahan  masyarakat  tersebut  masih  dianggap  tidak  jelas,  tidak  terdapat mekanisme  yang  lebih    rinci,  sehingga  menyebabkan  ketidakpastian  hukum  dan  kerancuan bagi  para  perusahaan,  Gubernur,  Bupati/walikota  serta  pemangku  kepentingan  lainnya. Kondisi tersebut disebabkan mekanisme pelaksanaannya  yang belum diatur secara jelas dan tegas  serta  dalam  perhitungan  duapuluh  persen  masih  belum  jelas  sehingga  belum  terdapat kesatuan  pengaturan  dan  penafsiran  yakni  apakah  perhitungannya  berdasarkan  dari  luasan areal  Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP)  atau  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  atau  areal  tertanam. Kebijakan  Formulasi  Hukum  yang  Ideal  dalam  Pengaturan  Kewajiban  Pemenuhan  Bahan Baku Paling Sedikit duapuluh Persen Dari Keseluruhan Bahan Baku sangat diperlukan untuk mengatasi  permasalahan  dari  regulasi  tersebut.  Perlu  diberikan  beberapa  pasal  ataupun regulasi  lanjutan  yang  mengatur  menganai  teknis  pelaksanaan  penyediaan  lahan  ataupun bahan baku minimal duapuluh persen tersebut. adapun beberapa formulasi yang dirasa perlu dimasukkan dalam relagulasi yang terbaru yakni :
a) Kebijakan hukum harus memberikan solusi yang tepat.
b) Para pihak yang menyelenggarakan/terlibat dalam pelaksanaan pemberian lahan masyarakat duapuluh persen tersebut
c) Prinsip penyelenggaraan pemberian lahan minimal duapuluh persen
d) Status  kedudukan lahan masyarakat  pemberian lahan minimal  duapuluh  persen kepada masyarakat tersebut.
e) Batas maksimal pemberian lahan masyarakat
f) Keterlibatan pejabat  umum Notaris dalam proses pelaksanaan pemberian  lahan minimal duapuluh persen tersebut
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  dengan  dikaitkannya  kesimpulan,  sehingga  dapat diberikan  saran  sebagai  berikut.  Pertama,  Hukum  positif  Indonesia  khususnya  dalam  sektor perkebunan kelapa sawit saat ini masih memiliki keterbatasan terhadap regulasi-regulasi yang membutuhkan  tindakan  pengawalan  lebih  lanjut    karena  aturan  hukum  negara  Indonesia hingga  saat  ini  masigg  belum  mengakomodir  terkait  pelaksanaan  teknis  mekanisme pemberian kebun masyarakat secara mendetail. Maka dari itu diperlukan adanaya perumusan dan pembaharuan di dalam aturan hukum nasional yakni di dalam UU ataupun produk hukum lainnya  berdasarkan  hierarki  perundang-undangan  yang  sah  berkaitan  dengan  peraturan teknis  pemberian  lahan  masyarakat  minimal  duapuluh  persen  dari  keseluruhan  lahan/bahan baku. Kedua, Selain sanksi yang perlu lebih dipertegas, dengan rentannya terjadi pelanggaran dalam  regulasi  tersebut  maka  semestinya  perlu  dirancang  pengaturan  tambahan  yang  dapat mencegah  suatu  perusahaan  melakukan  tindakan  pelanggaran.  Upaya-upaya  preventif  ini berguna  sebagai  langkah  yang  antisipatif  sehingga  solusi  yang  diberikan  pemerintah  tidak hanya  langkah  sanksi  melainkan  juga  merancang  regulasi  yang  dapat  menghadang  suatu perusahaan  melakukan  tindakan  yang  termasuk  pelanggaran.  Ketiga,  Kebijakan  formulasi hukum  berupa  penambahan  beberapa  regulasi  yang  mengatur  terkait  teknis  pelaksanaan pemberian lahan masyarakat minimal duapuluh persen tersebut diharapkan segera terlaksana dan  dibuat  serinci  mungkin  agar  implementasi  dari  regulasi  pemberian  lahan  masyarakat minimal duapuluh persen tersebut dapat berjalan dengan baik dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andasasmita, Komar. Notaris Selayang Pandang . Kedua. Bandung: Alumni Bandung, 1983. Arifin, M. Zainul. Hukum Keuangan Negara , 2019.
Arsyad. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah . Kedua. Yogyakarta:
BPFE, 2009.
Fakih, Mansour. Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi . Yogyakarta: Insist Press, 2009.
Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan . Bandung: Alumni Bandung, 2002.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
Ridwan. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi . KJIH, 2013.
Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum . Semarang: Refika Aditama, 2007. Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Suriadi. Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia . Jakarta, 2010.
Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yokyakarta, 2009.