Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir
Jusmani 1 , Edduar Hendri 2 , Tomi Bayu Kurniawan 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendri_edduar@yahoo.com 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, tomi300699@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  analyze  the  application  of  government  accounting  standards  to  the quality of the presentation of financial statements in the economic section of the regional secretariat of Komering  Ilir.  This  research  was  conducted  at  the  regional  secretariat  of  Ogan  Komering  Ilir.  This research  uses  a  qualitative  approach  and  data  collection  is  carried  out  through  the  observation method, documentation method and literature study method. In this research it is expected to provide information  or  knowledge  about  the  effect  of the  application  of  government  accounting  standards  on the  quality  of  financial  statement  presentation  in  the  economic  and  natural  resources  section  of  the regional  secretariat  ogan  komering.  ilir,  as  well  as  being  input  and  reference  for  making  decisions regarding government accounting standards on the quality of the presentation of financial statements. The results show that the application of SAP has a positive effect on the quality of the presentation of financial  statements  and  has  a  close  relationship,  although  some  obstacles  can  still  be  found,  but  in general, the Regional Secretariat of the Economy, Ogan Komering Ilir, supports the implementation of the implementation of Government accounting standards (SAP).
Keywords: Government Accounting Standards (SAP), Quality of Financial Statement Presentation

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisi  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap kualitas  penyajian  laporan  keuangan  pada  bagian  perekonomian  sekretariat  daerah  ogan  komering ilir.  Penelitian  ini  dilakukan  di  sekretariat  daerah  ogan  komering  ilir.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dan  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  metode  observasi,  metode dokumentasi  dan  metode  studi  pustaka.Dalam  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  informasi atau  pengetahuan  tentang  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  terhadap  kualitas penyajian  laporan  keuangan  pada  bagian  perekonomian  dan  sumber  daya  alam  sekretariat  daerah ogan  komering  ilir,  serta  menjadi  masukan  dan  referensi  untuk  mengambil  keputusan  mengenai standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  penyajian  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  penerapan  SAP  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  penyajian  laporan keuangan  dan  memiliki  hubungan  yang  erat,  meskipun  begitu  masih  dapat  ditemukan  beberapa kendala  namun  secara  umum  bagian  Perekonomian  sekretariat  daerah  Ogan  Komering  Ilir mendukung pelaksanaan penerapan Standar akuntansi Pemerintah (SAP).
Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  selaku  pengelola  dana  publik  harus  mampu  menyediakan informasi  keuangan  yang  diperlukan  secara  akurat  dan  dapat  dipercaya  sehingga dituntut  untuk  memiliki  sistem  yang  handal.  Dalam  rangka  memantapkan  otonomi daerah,  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  informasi  dalam  laporan  keuangan harus  memiliki  karakteristik  kualitatif  yang  relevan  sehingga  dapat  diperbandingkan dan juga dapat dipahami.
Akuntansi  pemerintahan  merupakan  bidang  akuntansi  yang  berkaitan  dengan
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi
palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
lembaga-lembaga  yang  tidak  memiliki  tujuan mencari laba. Akuntansi pemerintahan biasanya  lebih  menekankan  pada  pencatatan  pelaksanaan  anggaran  negara  serta pelaporan  realisasinya,  sebagaimana  didalam  akuntansi  perusahaan,  akuntansi pemerintahan  juga  terdapat  unsur  akuntansi  keuangan  dan  akuntansi  manajemen (Deddi Noordiawan:2012:11).
Akuntansi  pemerintahan  merupakan  bidang  ilmu  akuntansi  yang  saat  ini sedang  berkembang  pesat.  Tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  atas dana-dana  masyarakat  yang  dikelola  pemerintah  memunculkan  kebutuhan  atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Sebagai salah  satu  bagian  dari  ilmu  akuntansi,  definisi  akuntansi  pemerintahan  tidak  akan lepas  dari  pemahaman  tentang  akuntansi  itu  sendiri,  termasuk  perkembangannya. Salah  satu  upaya  konkret  untuk  mewujudkan  transparansi  pengelolaan  keuangan negara  adalah  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah yang  memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan  dan  disusun  mengikuti  standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
Akuntansi  pemerintahan  mengkhususkan  dalam  pencatatan  dan  pelaporan transaksi  transaksi  yang  terjadi  di  badan  pemerintah.  Akuntan  pemerintah menyediakan  laporan  akuntansi  tentang  aspek  kepengurusan  dari  administrasi keuangan negara.
Sebelum  ditetapkan  menjadi  peraturan  pemerintah,  KSAP  melalui  pemerintah meminta  pertimbangan  BPK  RI  atas  draf  SAP.  Komite  konsultatif  lalu  mengusulkan draf  final  kepada  presiden  melalui  menteri  keuangan  untuk  dijadikan  peraturan pemerintah.  Setelah  ditetapkan  dengan  peraturan  pemerintah,  selanjutnya  SAP dipublikasikan  dan  didistribusikan  kepada  publik  termasuk  masyarakat,  institusi, serta  perwakilan  organisasi.  Selain  itu,  KSAP  juga  melakukan  sosialisasi  awal standar  kepada  para  pengguna.  Bentuk  sosialisasi  awal  yang  dilakukan  dapat berupa  seminar/diskusi  dengan  para  pengguna  program  professional  berkelanjutan, training of trainer (TOT), dan lain-lain.
Sistem  akuntansi  pemerintahan  daerah  merupakan  bagian  dari  pengelolaan keuangan  daerah  secara  keseluruhan.  Adanya  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  UU  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  memberikan kewenangan yang cukup besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya namun undang  - undang tersebut telah dicabut dan telah diganti dengan UU  Nomor  23  Tahun  2014.  Akan  tetapi  selain  memiliki  kewenangan,  pemda  juga memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  pengelolaan sumber  dayanya  tersebut.  Oleh  karena  itulah  sistem  akuntansi  menjadi  suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap Pemerintahan Daerah
Sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  pada  tingkat  pemerintah  daerah  diatur dalam  Permendagri  No.  59  tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah dan mengalami perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 yaitu pada pasal  232  yang  mengatur  tentang  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan    Daerah.  Oleh karena  itu  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  penerapan  sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah daerah untuk  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  daerah  yang  berkualitas.  Pada hakekatnya  dalam  pemerintahan  daerah  belum  dapat  menyusun  dan  menghasilkan laporan  keuangan  yang  berkualitas,  karena  belum  sepenuhnya  memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan daerah.
Sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  akan  mencatat  transaksi-transaksi  yang dilakukan  oleh  pemda,  seperti,  pendapatan  dana  perimbangan,  belanja  bunga, subsidi, hibah,  bantuan  sosial,  belanja  bagi hasil,  belanja  tidak  terduga,  transaksi – transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.
Informasi  yang  kredibel  adalah  informasi  yang  dapat  dipercaya  yang  dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi  resiko,  dan  Akuntabilitas  menunjukan  adanya  kewajiban  untuk melaporkan  secara  akurat  dan  tepat  waktu  tentang  informasi  terkait  dengan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan.
Dalam upaya mewujudkan pencapaian kinerja pemerintah dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai mana keputusan pemerintah dapat dilakukan dengan  melalui  komunikasi  dengan  rakyat,  hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  suatu  penyajian  laporan  keuangan  dan  menjadi  solusi  pemecahan masalah bagi pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri.
Standar  akuntansi  pemerintahan  itu  sendiri  sangat  diperlukan  dalam  proses penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN  dan  APBD  dalam bentuk laporan keuangan.
Selain  beberapa  faktor  teknis  tersebut  laporan  keuangan  akan  lebih  baik  lagi apabila  didukung  oleh  suatu  sistem  akuntansi  yang  menghasilkan  informasi  yang tepat  waktu,  akurat  dan  dapat  diperdipertanggungjawabkan.  Hal  -  hal  tersebut  lah yang  dapat  menunjang  kualitas  hasil  laporan  keuangan  daerah  dan  hasil  ini  dapat membantu  implementasikan  sistem  akuntansi  dan  sistem  keuangan  daerah  guna memperlancar hasil laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya.
Begitupun  pememerintah  daerah  Ogan  Komering  Ilir  yang  dituntut menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah dalam  Setiap pelaporan keuangannya agar  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah yang berlaku, guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan semua pihak.
Fenomena yang terjadi yaitu berdasarkan dari standar akuntansi pemerintahan berbasis  akrual  yang  ditetapkan  di  pemerintahan  daerah  Ogan  Komering  Ilir  (OKI) masih belum dapat dilaksanakan secara optimal ini dikarenakan mungkin kurangnya sosialisasi  tentang  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  di pemerintah daerah OKI.

## B. KAJIAN TEORI Pemerintahan daerah
Pengertian  pemerintan  daerah  berdasarkan  Undang –  Undang  No.22  Tahun 1999 “Pemerintah Daerah  adalah Kepala Daerah beserta yang lainnya. Pemerintah Daerah yang dimaksud disini adalah badan eksekutif”
Menurut  undang –  undang  No.  23  tahun  2014  Pemerintahan  Daerah  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1962  Nomor  10,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387).
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah c.  Menja(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437)  sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4844).
d. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
e. Pasal  1  angka  4,  Pasal  314  sampai  dengan  Pasal  412,  Pasal  418  sampai dengan  Pasal  421  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5568).
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan:
a. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang.
b. UU  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Undang-Undang.

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk  menyusun  laporan  keuangan  instansi  pemerintahan  baik  pusat  maupun daerah.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  adalah  prinsip –  prinsip  akuntansi  yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  yang terdiri  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  (LKPP)  dan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (Deddi Noordiawan:2012).
Pengertian  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terdapat  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  yang  berbunyi:  “Standar  Akuntansi  Pemerintah yang  selanjutnya  disebut  SAP  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan da lam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Standar Akuntansi Pemerintahan  merupakan  persyaratan  yang memiliki  kekuatan  hukum  dalam  upaya meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia.  Selain  itu, Standar  Akuntansi  Pemerintahan  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas dan  keandalan  pengelolaan laporan  keuangan  pemerintah  melalui  penyusunan  dan pengembangan  standar  akuntansi  pemerintah,  termasuk  mendukung  pelaksanaan penerapan standar tersebut.

## Basis Akrual
SAP  Berbasis  Akrual  yaitu  SAP  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  asset, utang,  dan  equitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan  angaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
Basis  Akrual  untuk  neraca  berarti  asset,  kewajiban,  dan  equitas  dana  diakui dan dicatat pada saat terjadinya kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan  pemerintah  tanpa  memperhatikan saat  kas  atau  setara  kas diterima  atau dibayar. (PP No.71 tahun 2010).

## Karakteristik, Tujuan, dan Ciri Khas, Akuntansi Pemerintahan

## 1) Karakteristik Akuntansi Pemerintahan
Beberapa  Karakteristik  Akuntansi  Pemerintahan  yang  membedakan  Akuntansi Pemeritahan dengan Akuntansi yang lainnya (Indra Bastian:2010) :
a. Karena  keinginan  mengejar  laba  tidak  inklusif  didalam  usaha  dan  kegiantan lembaga  pemerintahan,  maka  dalam  akuntansi  pemerintahan  pencatatan  rugi laba tidak perlu dilakuakan.
b. Karena  lembaga  pemerintahan  tidak  dimiliki  secara  pribadi  sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan.
c. Karena  sistem  akuntansi  pemerintahan  suatu  negara  sangat  dipengaruhi  oleh sistem  pemerintahan  negara  yang    bersangkutan,  maka  bentuk  akuntansi pemerintahan  berbeda  antara  suatu  negara  dengan  negara  lain  tergantung pada sistem pemerintahannya.
d. Karena  fungsi  akuntansi  adalah  untuk  mencatat,  menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran, maka penyelenggaraan akuntansi pemerinthan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap – tiap negara.

## 2) Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Ada  tiga  tujuan  pokok  Akuntansi  Pemerintahan  antara  lain  (Deddi Noordiawan:2012) :
a. Pertanggungjawaban
Tujuan  dari  akuntansi  pemerintahan  adalah  memberikan  informasi  keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab , terkait kegiatan unit unit pemerintahan.
b. Manajerial Akuntansi  pemerintahan  juga  harus  menyediakan  informasi  keuangan  yang diperlukan  untuk  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pemantauan, pengendalian  anggaran,  perumusan  kebijakan,  pengambilan  keputusan,  dan penilaian kinerja pemerintahan.
Tujuan manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas dan menegah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya  untuk  membuat  keputusan  atau  menyusun  perencanaan  masa yang akan datang.
c. Pengawasan Akuntansi  pemerintahan  juga  harus  memungkinkan  terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

## 3) Ciri Khas Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi  Pemerintahan  memiliki  beberapa  ciri  khas  sebagai  berikut  (Deddi Noordiawan:2012) :
 Investasi pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan.
Pada umumnya pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat memerlukan investasi yang besar pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik lainnya.

##  Tidak ada pengungkapan laba
Tujuan  pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  bukan pencapaian  laba.Dalam  sektor  pemerintahan,  tidak  terdapat  hubungan langsung antara pembayaran pajak oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak akan terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.
 Tidak ada pengungkapan kepemilikan Pemerintah  tidak  mempunyai  kekayaan  sendiri  sebagaimana  perusahaan,  dan pemerintah  tidak  dimiliki  oleh  individu  atau  golongannya.  Dengan  demikian, tidak  akan  terdapat  pernyataan  atau  pengungkapan  yang  menunjukan kepemilikan  suatu  pihak  seperti  halnya  ditunjukan  oleh  bagian  modal  sebuah neraca perusahaan.
 Penggunaan Akuntansi Dana Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya, akuntansi lebih memandang  pemerintah  sebagai  kesatuan  dana  dengan  tujuan  dan  misi tertentu,  tidak  sebagai  suatu  entitas  organisasi  yang  mempunyai  kepemilikan hal  ini  memberikan  implikasi  pada  penggunaan  persamaan  akuntansi  yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana.

## Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas.
Laporan  keuangan  adalah  laporan  yang  menunjunkan  kondisi  keuangan perusahaan pada saat ini dalam satu periode tertentu. (Kasmir 2017:7).
Laporan  keuangan  adalah  suatu  angka  yang  menunjukan  hubungan  antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur -  unsur  laporan  keuangan  tersebut  dinyatakan  dalam  bentuk  matematis  yang sederhana. (Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan 2015:394).
Laporan  keuangan  pemeritah  memiliki  tujuan  menyajikan  informasi  yang berguna  dalam  pengambilan  keputusan  dan  menunjukan  akuntabilitas  entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
b. Menyediakan  informasi  mengenai  sumber,  alokasi  dan  penggunaan  sumber daya ekonomi.
c.  Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan  informasi  mengenai  potensi  pemerintah  untuk  membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
f.  Menyediakan informasi  yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Laporan  keuangan  yang  terdapat  dalam  satu  set  Laporan  Keuangan Pemerintah  terdiri  dari  Laporan  Pelaksanaan  Anggaran  (budgetary  reports),  dan Laporan Finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
a)  Laporan Realisasi Anggaran
b)  Laporan Perubahan Saldo c)  Neraca d)  Laporan Operasional e)  Laporan Arus Kas f)  Laporan Perubahan Ekuitas g)  Catatan atas Laporan Keuangan

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan  keuangan  merupakan  alat  yang  menunjukkan  kinerja  dari  Kepala Daerah  untuk  bertanggungjawab  atas  wewenang  yang  telah  diberikan  kepadanya dalam  mengelola organisasi yang ada di bawah kepemimpinannya. Menurut PP No 71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  dapat  dikatakan berkualitas apabila  laporan  tersebut  memiliki  Karakteristik  yang  andal,  relevan,  dapat dipahami,dan  dapat  dapat  dibandingkan.  Kualitas  merupakan  suatu  penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik dilihat dari segi yang tidak tidak berwujud.
Laporan  keuangan  diidentifikasikan  dan  dibedakan  secara  jelas  dari  informasi lainnya  dalam  dokumen  terbitan  yang  sama.  Pernyataan  SAP  hanya  berlaku  untuk laporan  keuangan  dan  bukan  untuk  informasi  lainnya  yang  disajikan  dalam  suatu laporan  tahunan.  Oleh  karena  itu,  pengguna  laporan  keuangan  harus  dapat membedakan  informasi  yang  disajikan  menurut  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dan informasi lainnya  yang  bukan  merupakan  subjek  yang  diatur  dalam  pernyataan standar  ini.  Karakteristik  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

## Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual
Pemerintah  Reformasi  proses  akuntansi  pemerintah  dari  basis  kas  ke  basis akrual tidaklah mudah. Ada hal yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksana (SDM) yang  familiar  dengan  kebijakan  lama  tidaklah  mudah.  Namun  mengingat  akuntansi berbasis  akrual  merupakan  suatu  keharusan,  agar  informasi  yang  disajikan  dapat disajikan  dengan  secara  akuntabel  dan  transparan.  Standar  Akuntansi  Pemerintah berbasis Akrual diterapkan dalamlingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah  daerah.Standar  Akuntansi  berbasis  akrual  dinyatakan  dalam  bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.
Perubahan  dari  akuntansi  berbasis  kas  menuju  akrual  menjadi  akrual  penuh membawa  pengaruh  terhadap  pencatatan  dan  jenis  laporan  keuangan  yang dihasilkan.  Ketika  akrual  hendak  dilakukan  sepenuhnya  untuk  menggambarkan berlangsungnya  transaksi  atau  kejadian,  maka  kelebihan  yang  diperoleh  dari penerapan  akrual  adalah  tergambarnya  informasi  operasi  atau  kegiatan.  Dalam akuntansi  gambaran  perkembangan  operasi  atau  kegiatandibuat  dalam  bentuk Laporan  Operasional  atau  Laporan  Surplus  atau  defisit.  Dengan  ditetapkannya  PP No.  71  tahun  2010  maka  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual telah memiliki landasan hukum.
Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi
berbasis  akrual  yang  diterapkan  mulai  tahun  2015.  Yang  berarti  bahwa  pemerintah miliki  kewajiban  untuk  segera  menerapkan  SAP  berbasis  akrual.  Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  yang merupakan  pengganti  dari  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  2005.  PP  No.  24 Tahun  2005  dan  PP  No.  71  Tahun  2010  tidak  banyak  berbeda,  keberadaan  pos piutang,  Aset  Tetap,  Hutang  merupakan  bukti  adanya  proses  pembukuan  yang dipengaruhi oleh asas akrual. Perbedaan PP No. 71 Tahun 2010 dengan PP No. 24 Tahun 2005, terkait dengan komponen laporan keuangan.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang gunakan adalah metode penelitian deskriptif  kualitatif, yaitu  suatu  analisa  data  yang  dinyatakan  dalam  angka  dan  dapat  dihitung  dengan rumus  statistik.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  Bagian Ekonomi  dan  Sumber  Daya  Alam  Pemda  OKI.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah laporan  keuangan  tahunan  Bagian  Ekonomi  dan  Sumber  Daya  Alam  Pemda  OKI pada tahun 2019.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan  data  menggunakan  metode  dokumentasi.  Dokumentasi  merupakan teknik  pengumpulan  data  yang  tidak  ditujukan  langsung  kepada  subjek  penelitian, serta  dokumen  yang  diteliti  dapat  berbagai  jenis  dan  tidak  hanya  dokumen  resmi, bisa  berupa  buku  harian,  surat  pribadi,  laporan,  notulen  rapat,  dan  dokumen- dokumen lainnya.
Analisis  data  dilakukan  untuk  mengolah  data  menjadi  informasi,  data  akan menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah  - masalah yang berkaitan  dengan  kegiatan  penelitian.  Data  yang  akan  dianalisis  merupakan  data hasil  pendekatan  survey  penelitian  dari  penelitian  lapangan  dan  penelitian kepustakaan, kemudian dilakukan analisa untuk menarik kesimpulan.

## D. HASIL PENELITIAN

## Tabel Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir
Untuk Periode yang berakhir  31 Desember 2019 (Dalam rupiah) URAIAN Cata tan Tahun anggaran 2019 Tahun  Anggaran 2018 Realisasi Anggaran Realisasi % Realiasi  Thd Anggaran A Pendapatan Negara Dan Hibah B.1 -Penerimaan Negara  Bukan Pajak B.1 0,00 74.318.678,00 - 125.825.929,00 Jumlah Pendapatan 0,00 74.318.678,00 - 125.825.929,00 B BELANJA B.2 -Belanja pegawai B.2.1 36.108.550.000,00 34.785.601.664,00 96,34 31.846.652.389,00 -Belanja Barang B.2.2 9.468.085.000,00 9.468.010.295,00 95,32 9.787.138.044,00 -Belanja Modal  B.2.3 1.428.100.000,00 1.344.587.000,00 94,15 646.883.450,00 Jumlah Belanja 47.469.735.000,00 45.598.198.959,00 96,06 42.280.673.883,00
Berdasarkan laporan realisasi anggaran sekretariat daerah ogan komering ilir di atas  dapat  diketahui  bahwa  penerimaan  negara  bukan  pajak  tahun  2019  adalah sebesar Rp.74.318.678,00 dan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 125.825.929,00 dan anggaran beanja   tahun   2019   adalah   sebesar   Rp.   47.469.735.000,00 dan pada  tahun  2018  adalah    sebesar  Rp.42.280.673.883,00      dan  terealisasi  sebesar 96,06% pada tahun 2019.

## Tabel Neraca Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir
Neraca Per 31 Desember 2019 dan Desember 2018 (dalam rupiah) NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DESEMBER 2019 31 DESEMBER 2018 ASET ASET LANCAR C.1 - Persediaan C.1.2 386.410.178,00 478.343.672,00 Jumlah Aset Lancar 386.410.178,00 478.343.672,00 ASET TETAP C.2 - Tanah C.2.1 12.039.226.774,00 12.039.226.774,00 - Peralatan dan Mesin C.2.2 6.614.997.481,00 5.873.191.481,00 - Gedung dan Bangunan C.2.3 11.728.659.400,00 11.125.878.400,00 - Aset Tetap Lainnya C.2.4 149.213.094,00 149.213.094,00 - Akumulasi Penyusutan C.2.5 (8.574.227..199,00) (7.414.651.964,00) JUMLAH ASET TETAP 21.957.869.550,00 21.772.857.785,00 ASET LAINNYA C.3 - Aset Tetap Lainnya C.3.1 55.403.689,00 55.403.689,00 - Akumulasi Penyusutan C.3.2 0,00 0,00 JUMLAH ASET LAINNYA 55.403.689,00 55.403.689,00 JUMLAH ASET 22.399.683.417,00 22.306.605.146,00 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.4 - Utang Kepada Pihak Ketiga C.4.1 46.150.141,00 39.424.960,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 46.150.141,00 39.424.960,00 JUMLAH KEWAJIBAN 46.150.141,00 39.424.960,00 EKUITAS C.5 - Ekuitas Dana Lancar C.5.1 - 438.918.712,00 - Ekuitas Dana Investasi C.5.2 - 21.828.261.471,00 - Ekuitas C.5.3 22.353.533.276,00 - JUMLAH  KEWAJIBAN  DAN EKUITAS DANA 22.399.683.417,00 22.306.605.146,00
Berdasarkan neraca diatas dapat diketahui bahwa  jumlah Asset   pada tahun 2019 di sekretariat daerah ogan komering ilir adalah sebesar Rp. 22.399.683.417,00 dan  jumlah  Asset  pada  tahun  2018  adalah  Rp.  22.306.605.146,00  serta  Jumlah Kewajian Dan  Equitas  Dana  pada  tahun  2019  adalah  Rp.  22.399.683.417,00  dan
pada  Tahun 2018 adalah Rp. 22.306.605.146,00

## Tabel Laporan Operasional Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 NAMA PERKIRAAN CATATAN JUMLAH KEGIATAN OPERASIONAL D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL D.1.1 - Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1.1.1 30.526.342,00 Jumlah Pendapatan Operasional D.1.1 30.526.342,00 BEBAN OPERASIONAL D.1.2 - Beban Pegawai D.1.2.1 34.789.604.121,00 - Beban Persediaan D.1.2.2 396.985.836,00 - Beban Barang dan Jasa D.1.2.3 1.440.049.352,00 - Beban Pemeliharaan D.1.2.4 917.151.743,00 - Beban Perjalanan Dinas D.1.2.5 6.810.709.124,00 - Beban Penyusutan Dan Amortisasi D.1.2.6 1.159.575.235,00 Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d D.1.2.6) D.1.2 45.483.549.069,00 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1 – D.1.2) D1 (45.483.549.069,00) KEGIATAN NON OPERASIONAL D.2 SURPLUS/(DEFISIT)  DARI  KEGIATAN  NON  OPERASIONAL LAINNYA D.2.1 - Pendapatan dari Kegiatan Lainnya D.2.1.1 43.792.336,00 - Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.1.2 0,00 Surplus/(Defisit)  dari  Kegiatan  Non  Operasional  Lainya (D.2.1.1 – D.2.1.2) D.2.1 43.792.336,00 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional D.2 43.792.336,00 SURPLUS/(DEFISIT) – LO (D.1 + D.2) (45.439.756.733,00)
Dari  laporan  operasional  tersebut  jumlah  beban  operasional  sekretariat daerah Ogan Komering Iir pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 45. 483.549.069,00 dan pendapatan dari kegiatan lainnya adalah sebesar Rp. 43.792.336,00

## Tabel Laporan Perubahan Ekuitas
Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20 19 NAMA PERKIRAAN CATATAN JUMLAH EKUITAS AWAL E.1 22.267.180.186,00 SURPLUS/(DEFISIT) –LO E.2 (45.439.756.733,00) PENYESUAIAN TAHUN BERJALAN E.3 - Penyesuaian Nilai Aset E.3.1 2.229.542,00 Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan 2.229.542,00 DAMPAK  MUKULATIF  PERUBAHAN  AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR E.4 0,00 - Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.4.1 0,00 Jumlah data Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar 0,00 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 45.523.880.281,00
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS  (E.2 + E.3 + E.5) 86.353.090,00 EKUITAS AKHIR E.6 22.353.090,00
Dari  laporan  perubahan  ekuitas  sekretariat  daerah  ogan  komering  ilir tahun 2019  dapat  diketahui  bahwa  equitas  awal  adalah  sebesar  Rp. 22.267.180.186,00 dan equitas akhir adalah Rp. 22.353.090,00 dan kenaikanequitas   adalah   sebesar   Rp.   86.353.090,00.

## E. PEMBAHASAN
1) Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Pada  Bagian  Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya bagian Perekonomian dan Sumber  Daya  Alam  Sekretariat  Daerah  Ogan  Komering  Ilir  serta  seluruh  satu  kerja yang  berada  di  dalamnya  telah  menerapkan  SAP  Berbasis  Akrual.  Walaupun penerapan SAP Berbasis akrual pada Bagian perekonomian dan Sumber Daya Alam proses  yang  dilaksanakan  belum  berjalan  secara  sempurna  karena  masih  dalam tahap penyesuaian.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  prosedur  penyusunan laporan  keuangan  yang  sedang  dilakukan  oleh  satuan  kerja  telah  sesuai  dengan petunjuk  teknis.  Hal  ini  dikarenakan  proses  pencatatan  transaksi  ke  dalam  jurnal dilakukan  dengan  bantuan  aplikasi  komputer  berbasis  akrual.  Meskipun  demikian, ditemukan  bahwa  pengakuan dan  pencatatan  terhadap  beberapa pos  akrual belum dilakukan  sehingga  laporan  keuangan  pada  waktu-waktu  tertentu  belum  dapat menghasilkan informasi berkualitas yang diharapkan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Endah  Basinah  Lauma  (2016) berjudul  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Asset  tetap pemerintah  Daerah  Kabupaten  Mongondow  menunjukan  bahwa  meskipun kabupaten bolaang mongondow telah menerapkan SAP berbasis Akrual pada asset tetap ini berdasarkan (PP 71/2010) ditemukan beberapa kendala seperti perbedaan dalam  pencatatan  asset  tersebut    antara  divisi  akuntansi  dan  devisi  aset  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis.  Terkauit  perbedaan  hasil penelitian  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya  disebabkan  karena  setiap daerah  memiliki  tingkat  kesiapan  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  tentu  saja mempengaruhi  tingkat  kesiapan  dan  kepatuhan  untuk  menerapkan  peraturan tersebut.  Selanjutnya    menunjukkan  bahwa,  masih  mengalami  banyak  hambatan dalam proses penerapan SAP Berbasis Akrual.
Meskipun  telah  melakukan  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  ini  masih  dapat ditemukan  beberapa  kendala  atau  Hambatan  yang  dialami  oleh  Bagian Perekonomian  dan  Sumber  Daya  Alam  pada  umumnya  serupa  dengan  hambatan yang  dialami  oleh  daerah-daerah  lain  di  Indonesia.  Hambatan  -  hambatan  tersebut antara lain yakni ketidaksesuaian latar belakang pendidikan, kurangnya pemahaman pengelola  keuangan  terhadap  basis  akrual,  serta  pengelolaan  aset  yang  masih belum berjalan.
Terkait  ketidaksesuaian latar  belakang  pendidikan  pengelola  keuangan,  hal ini disebabkan  pelaksanaan  proses  akuntansi  hanya  menggunakan  SAP  berbasis  kas yang  pada  dasarnya  mudah  dipahami  dan  dapat  dikerjakan  oleh  SDM  yang  bukan berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi  sekalipun.  Di  sisi  lain,  SAP  berbasis  akrual memiliki  prosedur  dan  tahapan  yang  lebih  kompleks  sehingga  dibutuhkan
pemahaman yang lebih mendalam dari pengelola keuangan atau penyusun laporan keuangan.
Penggunaan  berbagai  software  pembantu  dalam  proses  penyusunan  laporan keuangan  dilakukan  oleh  hampir  semua  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan kendala Sumber Daya Manusia (SDM) masih merupakan kendala klasik yang dialami oleh semua Pemda. Oleh sebab itu, penggunaan software pembantu ini dinilai  merupakan  solusi  untuk  mempercepat  dan  mempermudah  pelaksanaan penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  disamping  pembelajaran  dan  pelatihan  yang dilakukan secara terus menerus.

## 2) Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintah
Berdasarkan tabel laporan keuangan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir menghasilkan empat komponen laporan keuangan. Keempat komponen laporan keuangan tersebut adalah:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  terdiri  dari  dua  jenis,  yakni  laporan finansial  yang  berbasis  akrual  dan  laporan  realisasi  anggaran  yang  berbasis  kas. Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, laporan finansial disajikan satu kali dalam setahun atau penyajiannya adalah tahunan. Sedangkan, laporan realisasi anggaran  disajikan  empat  kali  dalam  setahun,  dimana  penyajiannya  adalah  per triwulan.
Sistem  akuntansi  bagian  Perekonomian  dan  Sumber  daya  Alam  Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir dijalankan secara terkomputerisasi. Setiap harinya selalu ada  pengelola  keuangan  dari  satuan  kerja  yang  datang,  baik  itu  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  (PPK),  Bendahara,  maupun  penanggungjawab  lain  yang terkait.  Hal  ini  diketahui  bahwa  alasan  pengerjaan  ini  dilakukan  adalah  karena koneksi  internet  di  lingkungan  satuan  kerja  yang  bersangkutan  sangat  lambat sehingga tidak dapat mengakses aplikasi.
Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu mengentri transaksi - transaksi akuntansi ke  dalam  aplikasi  sehingga  aplikasi  tersebut  secara  otomatis  akan  menjurnal, memposting, dan membentuk laporan keuangan.
Secara  umum,  jurnal  -  jurnal  yang telah  dicatat  oleh  satuan-satuan  kerja  telah sesuai  dengan  petunjuk  teknis.  Namun,  masih  ditemukan  ketidaksesuaian  dalam penomoran akun pada buku jurnal yang telah dicatat oleh satuan kerja.
Meskipun  telah  melakukan  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  ini  masih ditemukan  berbagai  masalah  dan  kendala  namun  secara  umum  Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah memiliki komitmen untuk mendukung  pelaksanaannya  baik  melalui  dukungan  pemimpin,  dukungan  antar entitas, pemberian sarana dan pra sarana pendukung, dan pemberian pelatihan.

## 3) Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Terhadap  Kualitas Penyajian Laporan Keuangan
Dari  analisis  yang  diungkapkan  dari  laporan  keuangan  di  atas  dapat  diambil garis  besarnya  bahwa  Bagian  Perekonomian  dan  Sumber  Daya  Alam  Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir telah melakukan persiapan - persiapan dan strategi yang matang  sehingga  tercipta  keberhasilan  dalam  mengimplementasi  Basis  Akrual dengan  baik.  Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa  peraturan  pemerintah  apa  yang  berlaku
saat  ini  maka  peraturan  tersebut  yang  akan  diikuti  oleh  pemerintah  daerah khususnya Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Ogan Komering Ilir.
Hal ini merupakan contoh yang baik yang dapat dilihat dari sektor publik, bahwa setiap  ada  perubahan  peraturan  maka  pemerintah  daerah  yang  dikoordinasi  oleh pemerintah  pusat  wajib  melaksanakan  peraturan  baru  tersebut  karena  adanya  nilai kepatuhan  terhadap  hukum.  Nilai  kepatuhan  terhadap  hukum  tersebut  mendorong tindakan pemerintah untuk senantiasa mengikuti aturan main dari standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akrual.
Dalam  penyajian  laporan  keuangan  Bagian  Perekonomian  dan  Sumber  Daya Alam  Sekretariat  Daerah  Ogan  Komering  Ilir  untuk  hal  anggaran  disusun  dan dilaksanakan berdasar basis Akrual, maka Laporan Keuangan disusun berdasarkan basis  Akrual,  berarti  bahwa  pendapatan-LRA  dan  penerimaan  pembiayaan  diakui pada  saat  kas  diterima  di  rekening  Kas  Umum  Daerah  atau  oleh  Entitas  Pelaporan serta  belanja,  transfer  dan  pengeluaran  pembiayaan  diakui  pada  saat  kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
Hal  ini  ditujukan  agar  lebih  memudahkan  pemerintah  dalam  melaksanakan kegiatan  operasional,  menilai  kondisi  keuangan  dan  mengevaluasi  efektifitas. Dengan  demikian  diyakini  akan  dicapainya  laporan  keuangan  yang  lebih  terstruktur dan  sistematis,  ini  akan  lebih  memudahkan  pemerintah  dalam  mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, dan dapat membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  Laporan  Keuangan  yang  dihasilkan pada  akhir  tahun  (khususnya  Tahun  Anggaran  2019)  yang  terdiri  dari:  Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dimana  format  dan  uraian  perkiraan  telah  diklasifikasikan  secara  tepat  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan. Meskipun telah melakukan penerapan SAP Berbasis Akrual ini masih ditemukan  berbagai  masalah  dan  kendala  namun  secara  umum  Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah memiliki komitmen untuk mendukung  pelaksanaannya  baik  melalui  dukungan  pemimpin,  dukungan  antar entitas,  pemberian  sarana  dan  pra  sarana  pendukung,  dan  pemberian pelatihan.Standar akuntansi pemerintah (SAP) bebasis Akrual berpengaruh terhadap kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  serta  memiliki  hubungan  yang  erat. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  apabila  standar  Akuntansi  pemerintahan dapat  diterapkan  dengan  baik  maka  semakin  baik  pula  kualitas  laporan  keuangan yang dapat dihasilkan oleh pemerintah daerah.

## 2) Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  mengajukan  beberapa  saran  yang  bisa dipertimbangkan  sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  peningkatan  Sumber  Daya  Manusia  yang  lebih  kompeten  pada bidang akuntansi pemerintah daerah agar pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan  lebih baik.
2. Untuk  meningkatkan  kualitas  laporan  kuangan  disarankan  agar  membuat  jadwal
dalam  proses  penyusunan  secara  berkala  dan  dilakukan  pengawasan  agar laporan keuangan tersebut lebih terstruktur dan sistematis.
3. Perlunya  meningkatkan  kualitas  kegiatan  sosialisasi,  bimbingan  teknis  dan pendidikan dan pelatihan dalam  mengembangkan kompetensi sumber daya yang dimiliki,  agar  staf  tersebut  dapat  lebih  memahami  mengenai  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual.  Karena  masih  ada  staf  yang  kelulusannya  diluar akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kasmir.  (2017).  Analisis  Laporan  Keuangan  (Edisi  Satu),  Cetakan  Kesepuluh).
Jakarta: Rajawali Pers.
Lauma,  Endah  Basida.  (2016). Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah Terhadap  Aset  Tetap  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow (online) . ( https://ejournal.unsrat.ac.id . Diakses pada 31 maret 2020.)
Nordiawan, Deddi. (2012). Akuntansi Pemerintah . Jakarta: Salemba Empat.
Standar Akuntansi Pemerintahan . Bandung: Fokusmedia.
Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Manajemen . Bandung: Alfabeta.
Tim  Penyusun  IAI  Sumsel.  (2015).  Pengantar  Akuntansi.  Sumatera  Selatan:  CV. Rariz Grafika (Perc. Bunda).