Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PROSEDUR JUAL BELI SAHAM YANG GO PUBLIC TETAPI TERHAPUS DARI BURSA EFEK
Nabila Auliawati 1 , Widhi Cahyo Nugroho 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: nabilaauliawati89@gmail.com 1 , wcahyonugroho@gmail.com 2

## Abstrak
Kemajuan  ekonomi  dunia  bidang  investasi  sangat  banyak  mendorong  perubahan  kehidupan.  Salah satunya investasi pada produk saham di pasar modal dapat mendatangkan peluang keuntungan, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara, menjaga kestabilan inflasi yang terjadi tahun ini tidak hanya itu saja tetapi pembiayaan ekonomi pada masyarakat sudah di perluas oleh seluruh lapisan. Pada dasarnya perusahaan go public yang terbuka pada pasar modal memiliki high return yang di dapat juga resiko yang di hadapi. Penting bagi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang berguna untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam investasi memiliki resiko-resiko kepailitan yang tidak terduga  oleh  investor.  Dengan  tujuan  penulisan  ini  untuk  memenuhi  prosedur  jual  beli  ketika  emiten pailit yang di khawatirkan investor dalam hal kepailitan pada perusahaan yang go public yang di tinjau dari  hukum  kepailitan.  Dengan  adanya  prosedur  yang  dilakukan  memberikan  investor  hak  yang  di berikan  kembali  dari  hasil  investasi  yang  dilakukan.  Adanya  berakibat  pada  pailitnya  emiten  go  public memiliki  dampak  pada  saham  yang  di  miliki  oleh  para  investor  di  sebuah  perusahaan  go  public  yaitu dapat  mendapatkan  resiko  kerugian  yaitu  kerugian  pada  modal  yang  disebabkan  tidak  boleh  menjual saham  dari  investasi  tertentu  yang  berpengaruh  pada  proses  delisting  oleh  bursa  efek.  Banyak  terjadi ketika pada perusahaan di hapus dari stock go public yang mengakibatkan investor kehilangan investasi pada  perusahaan  tersebut.  Pada  kondisi  ini  maka  dapat  di  berikannya  perlindungan  hukum  yang dilakukan  oleh  investor  pada  saat  ini  dengan  melakukan  tindakan  pencegahan  atau  dilakukannya  hal kepengadilan  yaitu  gugatan  perdata  dapat  dilakukan  melalui  bantuan  dari  pihak  OJK  ataupun  adanya pengajuan  sendiri  kepada  lembaga  pengadilan  oleh  investor  sebagai  pemegang  saham  perusahaan  go publik.
Kata kunci: jual beli, emiten, go publik.

## Abstract
The progress of the world economy in the field of investment is very much driving changes in life. One of them is investing in stock products on the capital market that can bring profit opportunities, but can also support the country's economic growth, maintain inflation stability that has occurred this year, not only that, but economic financing to the community has been extended by all levels. Basically, companies that go public that are open to the capital market have high returns, which are also subject to the risks they face.  It  is  important  for  the  government  to  provide  legal  certainty  that  is  useful  for  protecting  the interests of society. In investing, there are bankruptcy risks that are unexpected by investors.  With the aim of this writing to fulfill the buying and selling procedures when issuers go bankrupt which investors are  worried  about  in  bankruptcy  in  companies  that  go  public  in  terms  of  bankruptcy  law.  With  the procedure  carried  out,  it  gives  investors  the  right  to  be  given  back  from  the  results  of  the  investment made.  The  result  in  the  bankruptcy  of  the  issuer  going  public  has  an  impact  on  the  shares  owned  by investors  in  a  company  going  public,  namely  being  able  to  get  the  risk  of  loss,  namely  loss  of  capital caused by not being able to sell shares of certain investments which affect the delisting process by the stock exchange. There are many cases when a company is removed from stock going public which results
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
in  investors  losing  their  investment  in  the  company.  In  this  condition,  investors  can  provide  legal protection  at  this  time  by  taking  preventive  measures  or  carrying  out  judicial  matters,  namely  civil lawsuits can be carried out through assistance from the OJK or by submitting their own submissions to court institutions by investors as shareholders of companies going public.
Keywords: buying and selling, issuers, going public.

## PENDAHULUAN
Pada jurnal yang di temukan bahwasanya tidak membahas bagaimana cara yang efektif untuk  melakukan  jual  beli  saham  ketika  emiten  mengalami  kepailitan,  dan  tidak  menjelaskan adanya kekurangan dari penguatan aturan hukum yang berlaku sebagaimana untuk melindungi saham milik investor.
Pailit  merupakan  hal  yang  mengakibatkan  perusahaan  tidak  dapat  menjalankan perusahaan  dengan  pada  normalnya.  Yang  di  karena  berbagaihal  yang  membuat  pada  ujung akhir memohon untuk pailit maupun di pailitkan karena hal yang tidak dapat di penuhi sebagai perseroan terbatas. Yang membuat perusahaan tersebut harus mengembalikan kembali modal kepada investor yang telah di pinjamnya sebagaimana untuk mengembangkan perusahaan.
Dengan  adanya  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  prosedur  saham  yang  di  jual belikan yang terhapus dari bursa efek karena emiten pailit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yang  di  gunakan  yaitu  normatif  merupakan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  konseptual,  undang-undang.  Menurut Peter  Mahmud  Marzuki(hans  kelsen  2009),  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian hukum  doktrinal.  Dengan  menganalisis  penelitian  ini  secara  sistematika,  dan  perbandingan. Oleh  karena  itu,  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  hukum sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Jual Beli Saham pada Perseroan Tebuka Yang Pailit
Dengan  adanya  prinsip  keterbukaan  maka  adanya  informasi  yang  di  berikan  kepada masyarakat luas untuk mengetahui bahwasanya terdapat kepailitan yang terjadi pada emiten. Maka  hal  pertama  yang  harus  di  lakukan  oleh  emiten  yaitu  memberi  kembali  saham-saham yang ada pada masyarakat. dengan beberapa prosedur dan syarat yang di berikan.
Menurut pasal 37 UUPM bahwa jual beli saham pada keadaan pailit di keluarkan tidak mempengaruhi  kekayaan  bersih  perusahaan  berkurang  dari  modal  yang  telah  di  cadangkan mapun di sisikan. Bahwasanya pembelian kembali tidak merusak keuangan dalam perusahaan tersebut. Dengan nilai jumlah pada nominal seluruh saham di buyback maka di pegang langsung oleh  perseroan  tersebut  dan  dengan  ketentuan  tidak  melebihi  10%  dari  modal  dengan pengecualian di atur dalam undang-undang pasar modal. Pembelian kembali merupakan itikad baik  dengan  tanggung  jawab  atas  direksi  yang  berakibat  pada  buyback  yang  tertunda  demi hukum. Saham bisa di kuasai hanyalah 3 tahun paling lama.
Pada RUPS yang dilakukan yaitu memberikan wewenang untuk dewan komisaris untuk memberikan  persetujuan  pada  putusan  RUPS  yang  dilakukan  paling  lambat  1  tahun.  Dengan perpanjangan  dengan  jangka  waktu  1  tahun  kedepan  dan  dapat  di  tarik  kembali  oleh  RUPS sewaktu-waktu dengan kewenangannya.
Adaya tindakan yang dilarang yang dapat melawan hukum dilakukannya tindakan secara langsung  ataupun  tidak  langsung,  untuk  memiliki  tujuan  tertentu  yang  mempengaruhi  hal buruk pada aktivitas perdagangan, situasi pasar, dan manipulasi adanya harga efek pada bursa efek.  Pelanggaran  yang  terjadi  dilakukannya  dua  efek  ataupun  lebih  dalam  situasi  langsung maupun  tidak.  Menciptakan  pengaruh  harga  tetap,  naik  maupun  turun  yang  bertujuan memberi  pengaruh  pada  golongan  lain  untuk  melakukan  jual,  beli  maupun  penahanan  efek. Dengan adanya larangan memiliki informan orang dalam yang akan mempengaruhi pembelian efek yaitu
a. Emiten yang go public
b. Memiliki dua maupun lebih dalam satu perusahaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pada  dasarnya  larangan  tersebut  akan  mempengaruhi  adanya  penjualan  maupun  pembelian efek yang di duga memiliki orang yang berpengaruh yang dilarang oleh UUPM yaitu;
a. Mempengaruhi pihak atas kendali
b. Memberi informasi orang dalam

## Kondisi Pasar Yang Fluktuasi
Merupakan  naik  turunnya  harga  yang  tidak  pasti  yang  menyebabkan  perubahan  terus menerus  menjadi  kegoncangan  harga  pasar  menurut  pasal  1  ayat  1  (a)  signifikan  yang  di tentukan pada harga indeks harga saham gabungan pada bursa efek tiga  hari kerja berurutan secara kumulatifturun 15% maupun lebih, ataupun kondisi yang di tetapkan oleh Otoritas jasa keuangan. Dengan adanya permulaan dan berakhirnya fluktuasi di tetap kan oleh otoritas jasa keuangan.  Dengan  adanya  fluktuasi  tersebut  maka  membeli  kembali  saham  di  atur  tanpa meninggalkan pelanggaran yang dilakukan oleh emiten.

## Syarat Pembelian Kembali Saham Perusahaan
Pada  pemindahan  saham  perseroan  terbuka  tidak  ada  keharusan  untuk  melakukan persetujuan  dengan  adanya  kepada  RUPS.  Tetapi  adanya  persetujuan  yang  di  lakukan  oleh undang-undang  pasar  modal  dapat  di  lakukannya  jual  beli.  Pembelian  kembali  saham perusahaan tersebut paling banyak yaitu 20% dari modal di setor. Adanya langkah penghapusan yang  dilakukan  Bursa  Efek  sebelum  disampaikannya  transparansi  informasi  diawali  kepada publik  termasuk  informasi  mengenai  alasan  dan  tujuan  penghapusan  sahamnya,  maka dilakukannya  maksimal  tujuh  hari  kerja  bursa  setelah  adanya  kondisi  pasar  yang  berfluktuasi secara  konstan.  Pihak  yang  akan  melakukan  pembelian  dalam  jangka  waktu  3  bulan  setelah keterbukaan  informasi  pada pemegang  saham  yang  ingin  menjual  saham  perusahaan tercatat dan  harga  pembelian  saham.  Adanya  transparansi  informasi  diawali  untuk  publik  yang penyampaiannya setidaknya memberikan informasi yang penting seperti(Asikin, Zainal 2016);
a. Adanya jadwal, biaya pembelian kembali saham, nominal seluruh saham yang akan di beli kembali;
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
b. Adanya  perkiraan  menurunnya  pendapatan  perusahaan  sebagai  alasan  pembelian kembali saham dan dampak yang terjadi pada biayapembiayaan perusahaan.
c. Proforma laba per saham perusahaan setelah rencana pembelian kembali di laksanakan, dengan pertimbangan menurunnya pendapatan
d. Pembatasan harga saham untuk membeli kembali saham maximal 50%
e. Pembatasan jangka waktu pembelian
f. Metode pembelian kembali
g. Pembahasan dan analisis managemen pada perusahaan
Pembelian  kembali  akan  dengan baik  pada harga  wajar  yang dapat di  sampaikan pada perseroan  yang  tidak  boleh  di  rugikan.  Akan  tetapi  apabila  tidak  disetujuinya  pada  yang dilakuka oleh perseroan yang memberikan kerugian pemegang saham atau perseroan menurut pasal 62 ayat (1) UUPT yaitu
a. Perubahan anggaran dasar
b. Pengalihan  atau  penjamin  kekayaaan  perseroan  yang  memiliki  nilai  lebih  dari  50% kekayaan bersih
c. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atapun pemisahan yang dilakukan.
Dengan adanya hal tersebut maka sebagaimana pelaksanaan pembelian kembali di atau oleh  manajer  investasi  yang  mengelola  yang  berbentuk  kontrak  investasi  kolektif.  Pada transparansi pada berita yang mengenai melakukan secara sama-sama pada pengumuman yang dilakukannya panggilan RUPS dan cepatnya dengan penyampaian untuk bursa efek. Jika RUPS mendapatkan  persetujuan  pada  proses  penghapusan,  maka  dari  itu  perusahaan  go  public tersebut  diwajibkan  melakukannya  adanya  transparansi  informasi  dengan  media  setidaknya ada  satu  surat  kabar  beredar  untuk  nasional  mengenai  aturan  buyback  saham  yang  harus dilakukannya jika dipercepat penyampaian pada Bursa.
Prosedur Penghapusan Saham Dari Bursa Efek karena emiten yang pailit
Pada dihapusnya pencatatan secara paksa saham pada bursa terdapat efek hukum, yang adanya  beberapa  efek  tersebut  dengan  nyata  perusahaan  go  publik  yang  tidak  dapat  patuh dalam  aturan  pada  peraturan  pencatatan  yang  di  tetapkan  oleh  bursa  yang  memiliki  dampak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
guna  perusahaan  yang  dapat  merugikan  pada  penjualan  dan  pembelian.  Sanksi  di  berikan kepada perusahaan yang tidak patuh dalam peraturan pencatatan yaitu terdapat penghapusan saham dengan paksa dari susunan Bursa Efek Indonesia. Efek terhapusnya saham secara paksa akan  berakibat  yang  besar  untuk  investor  sebagai  yang  memegang  saham,  dan  berakhir  akan berdampak  buruk  bagi  manajemen  perusahaan.  Maka  perusahaan  yang  terkena  delisting tersebut  tidak  bisa  melakukan  mendagangkan  sahamnya  di  susunan  Bursa  Efek  dan  saham tersebut tidak dapat di cairkan.
Kendalanya yang terdampak pada emiten yaitu investor  akan kesulitan pada pencarian yang  akan  membeli  saham  dengan  harga  yang  di  inginkan  ataupun  harga  yang  sesuai  pada kondisi saat ini yaitu di hapus dari daftar. Pada sisi lain, terdapat adanya statemen buruk dari mengenai perusahaan merupakan juga salah satu akibat saham mengalami nonaktif, sehingga untuk transparansi di dalam perusahaan tersebut investor tidak melihat kedalam pada keadaan yang secara nyata memiliki keterkaitan pada internal yang ada pada perusahaan terhapus dari bursa. Jika itu yang terjadi bursa juga dapat membantu untuk mencari berita yang positif dari perusahaan  tersebut  dan  mempublikasikannya  kepada  publik  bahwa  perusahaan  tersebut sedang dalam keadaan bagus agar dapat menarik minat investor. (Sarwidji Widoadmodjo 2006)
Tetapi  secara  khusus,  aturan  delisting  secara  undang-undang  yang  berlaku  tidak  ada pengaturan  dalam  undang-undang  Indonesia.  Tetapi  prosedur  penghapusan  di  Bursa  Efek Indonesia memberikan kriteria yang di berikan yaitu(Fakhruddin dan Sopian Hadianto 2016)
a. Terdapat pembubaran dan likuidasi
b. Pembatalan pendaftaran yang dinyatakan oleh bapepam
c. Dinyatakannya pailit dan memiliki kekuatan hukum tetap
d. Di cabut perizinannya dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha
e. Laporan keuangan pernyataan yang dilakukan 3 tahun pada jangka awal dilakukannya
f. Laporan keuangan merugi pada tahun terakhir
g. Sanksi pembatalan pencatatan efek pada di atur dalam I.A.6 tentang sanksi
h. Melanggar  hal  yang  telah  di  tentukan  oleh  bursa  atau  peraturan  perundangan  yang berlaku pada bidang pasar modal
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Jika  terdapat  adanya  di  hapus  dengan  sukarela  maka  terdapat  kesempatan  pada pemegang  saham  untuk  memutuskan  pada  investasi  yang  cermat.  Pada  aturanyang  ada  di  I.I memiliki  ketentuan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  go  publik  harus  secara  awal memberitahukan dahulu penyampaian langkah penghapusan yang terjadi pada bursa sebelum mengeluarkan  transparansi  informasi  yang  diawali  untuk  publik,  mengenai  informasi  adanya alasan dan tujuan penghapusan saham; investor dengan melakukan negosiasi pada  pemegang saham pihak pertama dengan emiten, dan memiliki harga yang di sesuaikan pada pasar. Maka dari  itu,  adanya  transparansi  informasi  merupakan  kebijakan  yang  di  gunakan  pada penghapusan  sukarela  yang  dilakukan  dengan  baik.  Apa  yang  di  lakukan  oleh  bursa  adanya kerisauan pada permohonan untuk saham perusahaan yang tercatat. Pada pengaturan I.I diatur yaitu  penghapusan  yang  sukarela  maka  menjadi  berjalan  ketika  perusahaan  telah  memathui kewajiban  yang  harus  di  penuhi  untuk  bursa,  membayar  seluruh  biaya  pada  penghapusan pencatatan  kepada  bursa  efek  dengan  pemberian  pengumuman  transparansi  yang  di  lakukan persetujuan  yang  di  sebarluaskan.  Maka,  penghapusan  akan  terjadi  dengan  laporan  melalui konsultan  hukum  dengan  masuknya  laporan  jual  beli  saham  yang  menjadikan  semua  berjalan sesuai  dengan  pesetujuan  yang  di  tentukan  dan  selesai  secara  administrasi  maupun  hukum dinyatakan bersih.
Pada perusahaan yang melakukan penghapusan memliki keunggulan yaitu penghapusan adanya  pembayaran  pajak  yang  dimana  tidak  lagi  di  tanggung  karena  pemjadi  perusahaan tertutup. Adanya hal tersebut maka tidak merasa di rugikan dengan adanya pembayaran yang besar  dan  menekan  pengeluaran  perusahaan  menjadi  bahan  keuntungan  yang  tinggi  sebagai keunggulan.  Adanya  keunggulan  lain  yang  berdampak  pada  internal  perusahaan  tersebut adanya  penyesuaian  pembayaran,  adanya  pengendalian,  memiliki  cashflow  yang  aman,  dan memberikan  keuntungan  pada  kepentingan  yang  tidak  sejalan  antara  pemilik  dan  pemegang saham dengan keuntungan pribadi maupun keuntungan perusahaan.
Pada  investor  akan  pemegang  saham  yang  tidak  likuid  ketika  adanya forced  delisting berakhir.  Sangatlah  berbeda  jika forced  delisting yang  terjadi  pada  di  luar  perkiraan  dari investor. Yang di atur pada pengaturan III.3.1 tentang delisting dan reslingting , yang terjadi di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
lakukan  oleh  bursa  dapat  menghapus  jika  perusahaan  tercatat  pada  kondisi  yang  di  alami setidaknya  satu  kondisi yaitu;(Lastuti  Abubakar 2009)  adanya  pengaruh negative  pada  kondisi maupun  peristiwa  yang  dapat  membuat  dalam  hal  berlangsungnya  usaha  pencatatan,  pada pembukuan  pencatatan  keuangan  financial  perusahaan  yang  mengalami  penurunan  yang sangat besar dan tidak dapat memberikan bukti pada pemulihan yang segnifikan(Ambardi and Nurhaniah 2021). Saham perusahaan tercatat yang akibat suspense di pasar regular dan pasar tunai,  hanya  diperdagangkan  di  pasar  negosiasi  sekurang-kurangnya  selama  duapuluh  empat bulan terakhir.
Tugas  yang  dilakukan  oleh  bursa  dengan  adanya  pengumunan  yang  merupakan  hasil akhir  dari  penghapusan  perusahaan  yang  tercatat  setidaknya  pada  awal  sesi  1  hari  pada pembukaan  bursa  di  hari  berikutnya  dengan  hasil  akhir  yang  di  berikan.  Jika  mendapatkan pembekuan pada investor maka bursa memberikan kelonggaran 5 hari kerja bursa dan memiliki hak  dalam  perdagangan  pasar  di  dalam  negosiasi  pada  20  hari  kerja  bursa  yang  dilakukan sebelum terjadi penghapusan pada tanggal yang telah di tentukan untuk penghapusan.
Pada  III.2.5  di  aturnya  penghapusan  yang  dengan  hasil  akhir  dengan  di  tentukannya pada tanggal  yang telah  dilakukan  penentuan  akhir  oleh  bursa  pada  keputusan  penghapusan, yang di berikan pengumuman pada bursa. Prosedur yang di gunakan pada penghapusan secara paksa  tidak  memberikan  transparansi  yang  sesuai  pada  undang-undang  dan  para  pemegang saham  pun  belum  tentu  memiliki  informasi  tersebut  dan  hanya  pengumunan  di  sekitar  bursa yang tidak di ketahui oleh investor yang keputusannya di buat oleh RSO yang dimana memiliki wewenang tertinggi adanya penghapusan dan pertimbangan yang di gunakan. Hanya memiliki kesempatan untuk menjual kembali saham-saham yang telah di beli selama 20 hari kerja bursa, maka  banyaknya  dari  penghapusan  secara  paksa  ini  memiliki  akibat  kerugian  maupun mengabaikan kepentingan pihak lain.
Pada  peraturan  yang  di  tetapkan  merupakan  bukan  aturan  secara  lengkap  pada  suatu kondisi atau peristiwa yang dimana emiten penhapusan yang tidak karena hal urgent di lakukan oleh bursa. Apabila terdapat tolak ukur yang memenuhi ketentuan yang menjadi dasar adanya pendaftaran  yang  menjadi  di  tentapkan  pada  penghapusan  batalnya  pencatatan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dibekukan oleh OJK. Memiliki beberapa pelanggaran yang di tentukan oleh bursa pada secara spesifik  dan  yang  di  tentukan  pasar  modal  yang  sering.  Ketentuan  yang  di  gunakan  pada penghapusan yaitu pelanggaran wewenang  investasi merupakan tindakan khusus pelanggaran kepentingan  umum,  adanya  rugi  selama  tiga  tahun  secara  konstan  sejak  tahun  pertama,  rugi pada neraca perusahaan terjadi rugi 50% maupun lebih. Meliputi hal yang merupakan laporan pada tiga tahun secara konstan tidak mendistribusikan deviden secara tunai, adanya hal buruk selama tuga tahun secara konstan, adanya wanprestasi yang dilakukan sebanyak tiga peristiwa pada  obligasi,  modal  yang  ada  kurang  dari  3  milyar,  investor  sebagaimana  pemegang  saham berkurang  dan  kurang  dari  serratus  sorang  maka  laporan  dapat  di  terima.  Laporan  keuangan disusun  tidak  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  dan  ketentuan  yang ditetapkan OJK. Maka emiten dinyatakan pailit oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap yang  di  hadapi  merupakan  gugatan  atau  perkara  atau  peristiwa  yang  secara  materiil  dapat membuat menyebabkan penghapusan dan beberapa informasi memberi pengaruh pada kondisi dan kehidupan perusahaan dengan statemen. Pada dasarnya emiten yang memiliki kondisi atau hal-hal yang dapat berpengaruh negatif selain yang telah disebutkan diatas, dan berakibat pada kelangsungan usaha emiten dapat juga dilakukan delisting oleh Bursa.
Kepailitan mencerminkan gagalnya perusahaan pada menjalankan kegiatan operasional perusahaan  untuk  menghasilkan  laba  yang  diakibatkan  perusahaan  ketidak  mampuan  pada memberikan  pertahanan  atas  jalannya  keberlangsungan  usahanya.  Yang  terjadi  ada penghapusan paksa dapat teranalisa pada pergerakan dalam usaha dengan memberlangsungkan  hidupnya  perusahaan  di  bursa.  Memiliki  factor  yang  membuat  ketidak pastian pada hidupnya perusahaan yang berpengaruh pada saham yaitu;
a. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja.
b. Ketidak  mampuan  perusahaan  untuk  membayar  kewajibannya  pada  saat  jatuh  tempo dalam jangka pendek.
c. Kehilangan  pelanggan  utama,  terjadinya  bencana  yang  yang  tidak  diasuransikan  seperti gempa bumi atau banjir atau masalah perburuhan yang tidak biasa.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
d. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi
Pada  III.3.1  di  lakukannya  sanksi  penghapusan  dengan  adanya  rapat  yang  di  inginkan jawaban  dari  bursa  maupun  perusahaan  tercatat.  Adanya  transparansi  dan  memenuhi kewajiban  emiten,  yang  di  lakukan  dapat  memberhentikan  perdagangan  dengan  keberatan yang  diajukan  secara  tidak  permanen,  dalam  hal  tersebut  memiliki  tujuan  dalam  transparansi dapat memberikan argument terhadap kejadian yang penting.
Ketika  Bursa  memutuskan  untuk  melakukan  penghapusan,  peran  yang  dilakukan  oleh bursa menginformasikan hasil akhir dari penghapusan saham yang dilakukan oleh perusahaan tercatat  dan  terdapat  jadwal  pelaksanaannya  kepada  perusahaan  tercatat  yang  bersangkutan pada  hari  bursa  yang  sama  hasil  akhir  penghapusan  saham  yang  dilakukannya  secara sepengetahuan  oleh  OJK.  Bursa  akan  mengumumkan  di  Bursa  mengenai  keputusan  delisting saham perusahaan tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan delisting saham perusahaan tercatat  yang  bersangkutan.  Pengumuman  dilakukan  setidaknya  pada  awal  sesi  1  hari  bursa berikutnya setelah hasil akhir pada penghapusan saham di lakukan.
Perusahaan public atau emiten BEI yang telah mengalami penghapusan secara suka rela maupun  penghapusan  secara  paksa,  para  investor  yang  memegang  sahamnya  tetap  tercatat sebagai  memegang  saham  pada  perusahaan  tersebut.  Para  pemegang  saham  tersebut  pasti akan  merugi  yang  secara  financial  dan  nominal  sangat  terlihat.  Sedangkan  mempertahankan tercatat  sebagai  pemilik  saham,  maka  kesulitan  guna  para  investor  pemegang  saham  untuk dapat  merebut  hasil  untung  dari  saham  yang  investor  punya.  BEI  secara  periodic  akan membuka  jadwal  suspensi  perusahaan  yang  tersuspen  dan  memperbolehkan  saham diperdagangkan di pasar negosiasi, namun dalam kenyataan saham dari perusahaan tersuspen tidak  ada  peminatnya,  karena  nilai  sahamnya  menurun  hingga  titik  bawah  terendah.  Para pemegang saham kesulitan mencari pembeli, karena perusahaan yang tersuspen tersebut pasti akan  mendapat  pandangan  sebagai  perusahaan  bermasalah.  Para  pemegang  saham perusahaan tersuspen tersebut  berakhir akan pasif hingga pada waktunya perusahaan emiten Bursa tersebut harus di hapus dari chart Bursa.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pemegang  saham  pada  perusahaan  yang  mengalami  penghapusan  secara  paksa  akan terdampak  pada  ruginya  terhadap  investasi,  perbedaan  dengan  pemegang  saham  pada perusahaan  yang  melakukan  penghapusan  secara  sukarela.  Jika  adanya  penghapusan  yang dilakukan  secara  sukarela,  maka  para  investor  sebagaimana  yang  memegang  saham  semua saham  akan  di  beli  kembali  sesuai  keadaan  saat  itu.  Pembelian  dengan  prosedur  yang  terjadi pada pembeliannya akan dilakukan secara khusus dan di dahului oleh pemegang terbesar dan dapat  di  lakukan  secara  negosiasi  perusahaan  terkait,  tetapi  adanya  perbedaan  jika  tidak  ada kesepakatan  dengan  langkah  penghapusan.  Harga  dengan  di  tetapkan  untuk  membeli  saham yang  telah  di  atur  dalam  ketetapan,  apabila  adanya  ketidak  setujuan  maka  tetap.  Pada penghapusan terdapat efek buruk untuk pemegang saham terbanyak. Adanya kerugian yang di alami  pemegang  saham  terbanyak  tidak  adanya  penyanggahan  maupun  penolakan  untuk bertanya  pada  kejadian  penghapusan  yang  di  lakukan,  mengakibatkan  para  pemegang  saham tersebut  merugi  kehilangan  keuntungan  investasinya.  Perusahaan  yang  telah  melakukan penghapusan  secara  sukarela  dapat  dikatakan  manajemen  atau  direksi  perusahaan  dalam menentukan  selaku  untuk  menjadikan  tertutup,  kembali  menjadi  perusahaan  tertutup. Supremasi  dari  perusahaan  tersebut  akan  baik.  Pada  hal  penghapusan  secara  terpaksa  maka nilai perusahaan di mata para investor menjadi buruk dan dapat hilangnnya kepercayaan public untuk memberikan investasi jika perusaha tersebut melakukan pencatatan kembali pada bursa.

## KESIMPULAN
Bahwa  prosedur  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  otoritas  jasa  keuangan  dan  bursa  efek dapat memberikan penyelesaian sesuai dan menurut undang-undang, akan tetapi saham terlalu beresiko  hilang  dan  penjualan  di  berhentikan  apabila  tidak  ada  keterbukaan  yang  seharusnya dilakukan oleh para emiten. Yang dilakukan oleh para emiten yaitu memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menyebarluaskan sehingga para investor dapat mengetahui berita yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang dimana sisi tersebut masih terdapat kekosongan untuk berdampingan  dengan  perlindungan  hukum  untuk  para  investor.  Sehingga  saham  seharusnya dapat  di  perjual  belikan  dengan  mendapatkan  perlindungan  dari  asuransi  untuk  menjamin
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ketika adanya pailit, di berhentikan penjualan di pasar bursa. Yang seharusnya ketika pembelian saham  akan  di  sertai  dengan  polis  perjanjian  yang  melindungi  saham  tersebut.  Maka  apabila terjadi hal-hal yang darurat sifatnya maka klaim dapat di ajukan melalui polis asuransi.
Prosedur  yang  dilakukan  ketika  penghapusan  saham  di  lakukan  (delisting)  maka pembelian  kembali  haruslah  dilakukan,  tetapi  adanya  asuransi  dapat  mengcover  apabila perusahaan  mengalami  kepailitan.  Adanya  ketidak  mampuan  dalam  pembelian  kembali  maka haruslah di jual dengan 20% saham dipegang oleh perusahaan yang pailit dan yang dimana 80% saham  dari  yang  dijual  kepada  emiten  yang  baru  dengan  harga  50%  maupun  harga  pasar seharusnya. Hal ini dapat meminimlisir sebagaimana investor di rugikan, karena adanya ketidak sehatnya di dalam emiten tersebut. Dengan adanya hal tersebut yang dilakukan investor adalah membuat  klaim  dan  pembuktian  yang  dilakukan  yang  ditujukan  kepada  OJK  karena  adanya cidera  janji  dengan  hal  tersebut  maka  dapat  terpenuhi  dengan  berbagai  syarat  yang  di tentukan. Karena kepailitan di sebabkan oleh emiten tersebut maka upaya utama yang harus di lakukan  yaitu  OJK  memberikan  kompensasi  yang  di  berikan  kepada  investor  yang  modalnya tidak kembali sebanyak Rp. 200.000.000, -

## DAFTAR PUSTAKA
Ambardi, Ambardi, and Hani Nurhaniah. 2021. ‘Dampak Pandemi Terhadap Kinerja Keuangan Emiten Ritel Di Bursa Efek Indonesia’, KREATIF : Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang , 9.2 <https://doi.org/10.32493/jk.v9i2.y2021.p28-35> Asikin, Zainal, dan Wira Pria Suhartana. 2016. Pengantar Hukum Perusahaan Fakhruddin dan Sopian Hadianto. 2016. Perangkat Dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal , Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran , XX
hans kelsen. 2009. Dasar-Dasar Hukum Normatif (nusamedia) Lastuti Abubakar. 2009. Transaksi Derevatif Di Indonesia; Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derevatif Di Bursa Efek
Sarwidji Widoadmodjo. 2006. Cara Sehat Investasi Di Pasar Moda