EFEKTIFITAS  TILANG  ELEKTRONIK  (E-TILANG) BAGI PELANGGAR BERKENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)
Oleh: Komang Sastrini 1 dan I Nyoman Surata 2
(nyoman.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui efektifitas pelaksanaan e- tilang  di  Kabupaten  Buleleng  dan  (2)  mengetahui  pengaruh  e-tilang  terhadap pengendara  di  Kabupaten  Buleleng.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  yuridis  empiris.  Sifat  penelitian  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian yang  bersifat  deskriptif.  Sumber  data  yang  akan  diteliti  adalah  data  berupa  hasil studi  langsung  di  lokasi  penelitian  (penelitian  lapangan)  yaitu  di  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  IB  dan  data  berupa  bahan-bahan  hukum  (penelitian kepustakaan).  Data-data  yang  diperoleh  dalam  penulisan  ini  di  analisis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif induktif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Pelaksanaan  e-tilang  di  Kabupaten Buleleng  dinilai  belum  berjalan  dengan  efektif,  sebab  masih  banyak  masyarakat yang  tidak  mengetahui  sistem  e-tilang  sehingga  masyarakat  pelanggar  tidak mengikuti  prosedur  dalam  sistem  e-tilang  tersebut.  Sistem  e-tilang  dianggap bersifat berbelit-belit dan memberatkan masyarakat karena harus membayar denda maksimal  di  Bank,  sehingga  masyarakat  memilih  untuk  tidak  melakukan penitipan  pada  Bank  melainkan  tetap  datang  ke  persidangan.  (2)  Sistem  e-tilang tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat di  Kabupaten Buleleng, hal ini dapat dilihat dari adanya banyak kelemahan yang dimiliki sistem ini,  sehingga  masyarakat  tidak  mematuhi  aturan  tersebut.  Dan  sistem  e-tilang dirasa  belum  mampu  memberikan  efek  jera  bagi  masyarakat  untuk  tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga tingkat pelanggaran lalu lintas masih tidak mengalami penurunan.
Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang Elektronik,

## PENDAHULUAN
Hukum  Pidana  diartikan  sebagai  suatu  ketentuan  hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi  terhadap  pelanggaran  larangan  tersebut.  Sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (yang  selanjutnya  disebut  KUHP)
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dalam Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569), banyak sekali  dijumpai  regulasi  berkaitan  dengan  pelanggaran  hukum,  mulai  dari  yang ringan  hingga  yang  berat.  Salah  satu  pelanggaran  yang  peneliti  maksud  disini adalah pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya disebut tilang.
Tilang  merupakan  fenomena  sosial  dan  masalah  hukum  yang  menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Artidjo  Alkostar,  2014).  Pelanggaran  lalu  lintas mayoritas  berupa  pelanggaran  dalam  hal  marka,  rambu  lalu  lintas,  dan  lampu pengatur  lalu  lintas  seperti  larangan  berhenti,  parkir  di  tempat-tempat  tertentu, menerobos  lampu  merah,  tanpa  surat  dan  kelengkapan  kendaraan,  dan  lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.
Dampak  yang  disebabkan  pelanggaran  lalu  lintas  begitu  besar  sehingga diperlukan  strategi  dan  langkah-langkah  perbaikan  sistem  administrasi,  prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih  baik.  Dalam  menekan  angka  pelanggaran  lalu  lintas  serta  akibat  yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai  upaya  dan  kegiatan  baik  bersifat  preventif  maupun  represif  guna mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan  kelancaran  lalu  lintas.  Lalu lintas  yang  dimaksud  UU  LLAJ  ialah  gerak  kendaraan  dan  orang  di  ruang  lalu lintas jalan. Oleh karenanya, ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
Penegakan  peraturan  lalu  lintas,  sangat  ditentukan  oleh  pola  perilaku  yang nyata  dari  penegak  hukum  dalam  menerapkan  peraturan  lalu  lintas.  Dikatakan demikian  karena  sebagian  besar  warga  masyarakat  mengartikan  hukum  sebagai petugas.  Oleh  warga  masyarakat  pada  umumnya  polisi  lalu  lintas  dan  petugas- petugas  lain  di  bidang  lalu  lintas,  dianggap  sebagai  lapisan  masyarakat  yang perilakunya  berlalu  lintas  di  jalan  patut  ditiru,  karena  petugas  yang  dianggap
sebagai  golongan  yang  serba  tahu  mengenai  masalah-masalah  lalu  lintas.  Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  dan Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  menggantikan Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  1993  tentang  Pemeriksaaan  Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan.
Penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  dapat  dilakukan  dengan  acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu.  Namun  dalam  penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  seringkali  tidak sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Untuk  menciptakan  ketertiban masyarakat  berlalu  lintas  maka  Pemerintah  mengeluarkan  Program  Tilang Elektronik atau sering disebut e-tilang. Tilang Elektronik (e-tilang) adalah proses penyelesaian dengan menggunakan teknologi IT termasuk pembayaran denda.
Penerapan e-tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan  pelayanan  publik  yang  diberikan  dapat  lebih  efektif,  efisien, transparan  dan  akuntabel.  Pemberlakuan  e-tilang  memang  dirasa  dapat memberikan  jawaban  atas  proses  transparansi  penyelesaian  tilang  yang  dielu- elukan  oleh  masyarakat  pada  zaman  ini,  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  jika dilihat  dari  data  banyaknya  berkas  pelimpahan  tilang  yang  masuk  ke  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sepanjang tahun 2017 menunjukkan bahwa e-tilang ini tidak  sepenuhnya  dapat  dilaksanakan.  Hal  ini  terlihat  pada  data  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB tahun 2017 bahwa terdapat perkara lalu lintas sejumlah 9.196  berkas  tilang,  yang  melakukan  pembayaran  di  Bank  hanya  sejumlah  29 pelanggar  dan  yang  tetap  mengikuti  persidangan  dengan  pembayaran  manual sebanyak  9.167  pelanggar.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektifitas pelaksanaan e-tilang di  Kabupaten  Buleleng serta untuk  mengetahui pengaruh e- tilang terhadap pengendara di Kabupaten Buleleng.
Negara  Indonesia  dalam  proses  penyelesaian  segala  bentuk  tindak  pidana tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjabarkan bahwa “Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang
cara  bagaimana  atau  menyelenggarakan  Hukum  Pidana  Material,  sehingga memperoleh  keputusan  Hakim  dan  cara  bagaimana  isi  keputusan  itu  harus dilaksanakan”.  Berdasarkan  berbagai  pandangan  para  ahli  tentang  arti  tindak pidana,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  segala  sesuatu  perbuatan  yang  melanggar ketentuan  undang-undang  merupakan  tindak  pidana  yang  menimbulkan  sanksi pidana.
Suatu  perbuatan  agar  dapat  disebut  sebagai  tindak  pidana  harus  memenuhi unsur-unsur  sebagai  berikut  (http://www.lidoiwantosimbolon.com/  2017  /07/ pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html. Diakses Pada 25 Februari 2018):
1. Perbuatan yang dilarang.
2. Akibat  dari  perbuatan  itu  menjadi  dasar  alasan  mengapa  perbuatan  tersebut dilarang (dalam rumusan undang-undang).
3. Bersifat melanggar Hukum.
Pada pemutusan pemidanaanya kejahatan dipidana lebih berat dibandingkan dengan  pelanggaran.  Prinsipnya  suatu  tindak  pidana  terdapat  sifat  yang  sama yakni  wederrechtelijkheid  (sifat  melanggar  hukum),  sehingga  dapat  dikatakan suatu  tindak  pidana  tidak  akan  ada  tanpa  adanya  sifat  yang  melanggar  hukum (P.A.F Lamintang, 1997: 194).
Hukum  pidana  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  dan kejahatan  terhadap  kepentingan  umum.  Pelanggaran  dan  kejahatan  tersebut diancam  dengan  hukuman  yang  merupakan  penderitaan  atau  siksaan  bagi  yang bersangkutan.  Kejahatan  ialah  perbuatan  yang  tidak  hanya  bertentangan  dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini  adalah  pelanggaran  lalu  lintas  contohnya  seperti  tidak  memakai  helm,  tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.
Sanksi  pelanggaran  lalu  lintas  yang  sering  disebut  juga  dengan  tilang merupakan  ruang  lingkup  hukum  pidana  yang  diatur  dalam  UU  LLAJ. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari  aparat  dan  tidak  perlu  menunggu  laporan  atau  pengaduan  dari  pihak  yang
dirugikan.  Ditetapkannya  UU  LLAJ  yang  didalamnya  memuat  sanksi  bagi pelanggaran  lalu  lintas  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mencegah  tingginya angka  pelanggaran  lalu  lintas.  Sanksi  untuk  pelanggaran  lalu  lintas  ini  berada dalam ruang lingkup hukum pidana.
Sanksi  yang  diberikan  kepada  pelanggar  lalu  lintas  adalah  berupa  sanksi yang  pada  umumnya  disebut  istilah  “tilang”.  Prosedur  pelaksanaan  tilang  ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang- undang  melihat,  mengetahui,  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  jalan  tertentu sebagaimana  tercantum  dalam  tabel  pelanggaran  lalu  lintas.  Pihak  penyidik berhak  menindak  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  dengan  ketentuan  yang  sesuai dengan hukum yang berlaku.
Aplikasi  e-tilang    diklaim  mampu  menjadi  solusi  menjawab  kebutuhan masyarakat  dalam  melakukan  pembayaran  sanksi  tilang  di  tempat  secara  resmi dengan cepat, mudah, aman, dan nyaman. e-tilang pelayanannya lebih cepat dari pada  tilang  konvensional.  Kelebihannya  sangat  praktis  dan  cepat.  Penerapan sistem  e-tilang  untuk  memfasilitasi  kecepatan  dan  kemudahan,  selain  itu  untuk keterbukaan  pelaksanaan  proses  tilang  atau  sebagai  pengganti  proses  tilang ditempat.  Khususnya  di  Kepolisian  yang  merupakan  salah  satu  program  Kapolri untuk menuju posisi yang professional, modern dan dapat dipercaya.
Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam  UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 (PP Nomor 80 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pemeriksaan  Kendaraan  Bermotor  Di  Jalan  Dan  Penindakan  Pelanggaran  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, SEMA Nomor 12/2016 tentang E-Tilang, ST Kapolri Nomor  :  ST/3133/XII/2016  tanggal  30  Desember  2016  tentang  Tilang  dan Implementasi  E-Tilang  di  Polda  Jajaran,  yang  pada  pokoknya  terkait Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko biru

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian yang  menggunakan  studi  kasus  hukum  empiris  berupa  perilaku  hukum masyarakat.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  perilaku
nyata  (actual  behavior)  sebagai  gejala  sosial  yang  sifatnya  tidak  tertulis,  yang dialami  setiap  orang  dalam  hubungan  hidup  bermasyarakat.  Penelitian  ini termasuk  jenis  penelitian  yang  bersifat  deskriptif.  Dalam  penelitian  dengan  sifat deskriptif  ini,  peneliti  akan  menggambarkan  Efektifitas  E-Tilang  Terhadap Pelanggar  Berkendara  Di  Masyarakat  Kabupaten  Buleleng.  Dengan  menganalisa efektifitas  pemberlakuan  E-Tilang  tersebut  sehingga  dalam  penelitian  ini  tidak menghasilkan hipotesis.
Lokasi  Penelitian  menunjuk  pada  pengertian  lokasi  situasi  sosial.  Sesuai dengan  permasalahan  yang  dikaji,  maka  peneliti  memilih  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  IB  sebagai  lokasi  penelitian  dalam  penelitian  ini.  Sumber  data yang  akan  diteliti  adalah  data  berupa  hasil  studi  langsung  di  lokasi  penelitian (penelitian  lapangan)  yaitu  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  dan  data berupa bahan-bahan hukum (penelitian kepustakaan). peneliti dalam menganalisis data  penelitian  ini  menggunakan  Metode  Penelitian  Deskriptif  dengan  Analisis Data  Kualitatif    Induktif  yang  maksudnya  adalah  peneliti  menggambarkan Efektifitas  E-Tilang  Bagi  Pelanggar  Berkendara  Di  Kabupaten  Buleleng,  dari keseluruhan  data  yang  terkumpul  (data  primer,  data  sekunder  dan  data  tersier), kemudian  diolah  dan  dianalisis  dengan  cara  menyusun  data  secara  sistematis, dihubungkan  antara  data  yang  satu  dengan  data  lainnya,  dilakukan  interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dilakukan juga penafsiran dari perspektif  peneliti  setelah  memahami  keseluruhan  kualitas  data,  dan  diakhiri dengan  analisa  peneliti  terhadap  korelasi  antara  data  yang  spesifik  terhadap  data umum  sehingga  menghasilkan  analisa  data  yang  bermanfaat  dalam  berbagai bidang secara lebih komprehensif.

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Sistem Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kabupaten Buleleng
Adanya  tilang  elektronik  atau  sering  disebut  e-tilang,  proses  penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang,  kini  telah  dilakukan  penyempurnaan  dengan  perekaman  data  elektronik yaitu  pengendara  yang  melanggar  akan  dicatat  langsung  melalui  aplikasi  yang
sudah  dimiliki  oleh  kepolisian.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  272  Undang  Undang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ)  Nomor  22  tahun  2009  disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  dapat  digunakan  peralatan  elektronik.  Hasil  penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.
Menurut  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Buleleng,  AKP  Putu  Diah Kurniawandari,  dalam  sistem  e-tilang  yang  berlaku  pada  saat  ini,  dimana  setiap pelanggaran  lalu  lintas  ditindak  dengan  memberlakukan  slip  biru.  adapun  alur sistem  e-tilang  yang  diterapkan  Polres  Buleleng  yaitu  (Hasil  wawancara  dengan Kepala  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Buleleng,  AKP  Putu  Diah  Kurniawandari.  Di Polres Buleleng. Pada tanggal 4 Mei 2018):
1. Polisi melakukan tilang.
2. Data tilang dimasukkan ke aplikasi.
3. Pelanggar  akan  menerima  notifikasi  via  SMS  berisi  jumlah  denda  dan kode pembayaran.
4. Pelanggar  membayar  denda  maksimal  melalui  m-Banking,  ATM,  dan teller BRI.
5. Struk pembayaran diserahkan ke petugas untuk mengambil barang bukti yang disita.
6. Data  pelanggaran  dikirimkan  ke  pengadilan  untuk  menerima  ketetapan hakim.
7. Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang.
8. Pelanggar  akan  menerima  notifikasi  berisi  amar/putusan  tilang  dan  sisa dana tilang.
9. Pelanggar  menerima  sisa  dana  melalui  transfer  atau  mengambilnya  ke bank.
Sistem e-tilang bertujuan untuk memberikan pelayanan penanganan perkara pelanggaran  lalu  lintas  yang  transparan  bagi  masyarakat  pelanggar.  Penerapan sistem  tilang  elektronik  (e-tilang)  bertujuan  untuk  memfasilitasi  kecepatan  dan kemudahan,  keterbukaan  pelaksanaan  proses  tilang  (Setiyanto).  Menurut  Bripka Nyoman Wardana Rai, Program aplikasi e-tilang dianggap mampu menjawab atas
apa  yang menjadi  pemberitaan di  media  elektronik  maupun media sosial  tentang perilaku  menyimpang  oknum  anggota  Polri  dalam  melakukan  aksi  pungutan  liar (Pungli)  terhadap  para  pelanggar  lalu  lintas.  Namun  pada  kenyataanya pelaksanaan e-tilang tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus sesuai apa yang telah diatur  dalam  mekanisme  sistem  tilang  elektronik.  Penegak  hukum  khususnya kepolisian masih kerap kali mengalami kendala di lapangan.
Kelemahan  alur  pelaksanaan  e-tilang  adalah  aksesibilitas  jaringan  aplikasi, dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan dualband 3G/4G, jika ketersediaan sinyal  sedang  buruk  akibat  cuaca  maka  layanan  pun  akan  terganggu.  Masih minimnya  masyarakat  yang  memiliki  Handphone  dengan  aplikasi  e-tilang sehingga menyulitkan pelaksanaan e-tilang di lapangan dan hal ini menyebabkan sebagian masyarakat yang belum memahami program e-tilang dan menganggap e- tilang  sebagai  sebuah  proses  yang  berbelit  (Hasil  wawancara  dengan  bagian administrasi tilang Polres Buleleng. Bripka Nyoman Wardana Rai, SH. di Polres Buleleng. Pada tanggal 4 Mei 2018).
Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh  peneliti,  berikut  merupakan  data pelimpahan  berkas  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  pada  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas IB sepanjang tahun 2017 dan  data sampai bulan mei 2018.
Data Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017
No Bulan Jumlah Berkas Pembayaran di Bank 1 Januari 206 - 2 Pebruari 545 - 3 Maret 298 - 4 April 352 - 5 Mei 393 - 6 Juni 1.371 - 7 Juli 617 17 8 Agustus 647 3 9 September 792 - 10 Oktober 1158 2 11 Nopember 1617 - 12 Desember 1200 7 Total 9.196 29
Sumber: Arsip  data  pelimpahan  berkas  perkara  lalu  lintas  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.
Data Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Bulan Januari s.d Mei 2018
No Bulan Jumlah Berkas Pembayaran di Bank 1 Januari 478 4 2 Pebruari 704 8 3 Maret 1.309 8 4 April 440 1 5 Mei 666 1 Total 3.597 22 Sumber: Arsip  data  pelimpahan  berkas  perkara  lalu  lintas  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.
Data  diatas  menunjukkan  bahwa  masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak langsung  melakukan  pembayaran  denda  di  Bank  pada  saat  dikenakan  sanksi pelanggaran  oleh  aparat  kepolisian.  Hal  ini  menyebabkan    pelimpahan  berkas perkara  lalu  lintas  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  untuk mengikuti persidangan semakin meningkat.

## Efektifitas  Tilang  Elektronik  (E-Tilang)  bagi  Pelanggar  Berkendara  di Kabupaten Buleleng
Pada  dasarnya  efektivitas  adalah  tingkat  pencapaian  tujuan  atau  sasaran sebuah  program  atau  kegiatan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam perencanaan  (Zainuddin,  M.,  2017:  30).    Efektivitas  dapat  dikatakan  sebagai sebuah  pengukuran  dalam  arti  tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang  telah ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif (Putri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L.,  2015).
Teori  efektifitas  hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  bahwa  efektif atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor    (Soerjono  Soekanto, 2008: 8),yaitu:
1.  Faktor hukum sendiri (Undang-Undang).
Praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh konsepsi  keadilan  merupakan  suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum  merupakan  sesuatu  yang  dapat  dibenarkan  sepanjang  kebijakan  atau tindakan  itu  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Maka  pada  hakikatnya penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya  mencakup  law  enforcement,  namun  juga peace  maintenance,  karena  penyelenggaraan  hukum  sesungguhnya  merupakan proses  penyerasian  antara  nilai  kaedah  dan  pola  perilaku  nyata  yang  bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2.  Faktor penegak hukum.
Yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan  hukum.  Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi  kualitas  petugas  kurang  baik,  maka akan  ada  masalah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung  mencakup  perangkat  lunak  dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang  diterima  oleh  Polisi  dewasa  ini  cenderung  pada  hal-hal  yang  praktis konvensional,  sehingga  dalam  banyak  hal  polisi  mengalami  hambatan  di  dalam tujuannya,  diantaranya  adalah  kurangnya  pengetahuan  tentang  teknologi informasi,  tidak  mampu  mengoperasikan  aplikasi  e-tilang  dalam  android  pada masing  masing  petugas,  teknis  yuridis  polisi  dianggap  belum  mampu  dan  belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4.  Faktor Masyarakat.
Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit
banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. 5.  Faktor Kebudayaan.
Berdasarkan  konsep  kebudayaan  sehari-hari,  orang  begitu  sering membicarakan  soal  kebudayaan.  Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto, mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar  bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian,  kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang  perikelakuan  yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Kelima  faktor  diatas  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  oleh  karena merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur  daripada efektivitas  penegak  hukum.  Pada  elemen  pertama,  yang  menentukan  dapat berfungsinya  hukum  tertulis  tersebut  dengan  baik  atau  tidak  adalah  tergantung dari aturan hukum itu sendiri.
Seseorang  menaati  aturan  atau  tidak  suatu  aturan  tergantung  pada kepentingannya, ada beberapa macam kepentingan yang diantaranya yang bersifat compliance,  identification,  internalization.  Ketiga  macam  kepentingan  tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yang telah dikemukakan oleh H.C. Kelman dalam buku Menguak Teori Hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) yang  telah  dipermudah  oleh  Achmad  Ali,  sebagai  berikut  (Ahmad  Ali,  2009: 348):
a. Ketaatan  yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
b. Ketaatan  yang  bersifat  identification,  yaitu  jika  seseorang  menaati aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
c. Ketaatan  bersifat  Internalization,  yaitu  jika  seseorang  menaati  suatu aturan,  benar-benar  karena  ia  merasa  bahwa  aturan  itu  sesuai  dengan nilai-nilai interinsik yang dianutnya.
Berdasarkan  konsep  H.C.  Kelman  tersebut  dan  melihat  realitasnya,  dapat dikatakan seseorang dalam menaati suatu aturan hanya karena salah satu jenis saja misalnya  taat  karena  Complication  akan  tetapi  ada  juga  seseorang  yang  menaati aturan  dengan  hanya  dua  bahkan  ketiga  jenis  ketaatan  tersebut,  dikarenakan aturan  tersebut  cocok  dengan  nilai  nilai  interinsik,  juga  ia  dapat  menghindari sanksi aturan dan menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.
Berdasarkan  penelitian  dilapangan,  peneliti  telah  melakukan  wawancara dengan seseorang bernama Taufik Rimbawan salah seorang pelanggar lalu lintas, tentang alasan mengapa beliau tidak mengunakan kelengkapan berkendara dengan tidak memakai helm dan apakah beliau tidak memperhatikan keselamatan, “beliau mengatakan  sudah  terbiasa  tidak  menggunakan  helm  karena  jarak  yang  dekat, lagian polisi juga tidak ada jadi kenapa mesti takut” Hal ini berkaitan dengan teori oleh  Achmad  Ali,  mengenai  ketaatan  yang  bersifat  Compliance,  yaitu  jika seseorang menaati suatu  aturan, hanya karena ia  takut terkena sanksi dan karena terdapat aparat penegak hukum di tempat tersebut.
Melihat hal tersebut diatas selain dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri dan  aparat  penegak  hukum  yang  tegas  dan  berkualitas  juga  sangat  diperlukan adanya  pemberlakuan  sanksi  yang  tegas  dari  suatu  hukum  sangatlah  diperlukan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas agar mampu memberikan efek jera bagi pelanggar yang menganggap enteng segala peraturan. Dalam hukum pidana telah ditetapkan  sanksi  bagi  pelanggaran  lalu  lintas,  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pada Bab XX mengenai Ketentuan Pidana, baik ketentuan pidana kurungan maupun pidana denda.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Wayan  Sarka,  salah  satu  pelanggar yang telah ditilang dengan proses e-tilang, beliau pada saat dikenakan sanki tilang dengan  diberikan  slip  biru,  peneliti  bertanya  mengapa  tidak  langsung  mengikuti proses  e-tilang  tersebut,  beliau  mengatakan  “tidak  mengerti  dengan  proses  e- tilang, biasanya hanya menunggu jadwal persidangan di pengadilan”
Menurut  keterangan  Luh  Sri  Dewi  yang  merupakan  pelanggar  lalu  lintas yang  datang  ke  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  mengatakan,  “bahwa  ia memilih  datang  ke  Pengadilan  karena  tidak  mengerti  dengan  proses  e-tilang  dan
harus  membayar  denda  maksimal  pada  Bank  yang  dirasa  sangat  memberatkan dirinya,  karena  ia  tidak  memiliki  uang  untuk  membayar  denda  sebesar  itu”  jadi dirinya lebih memilih datang untuk mengikuti persidangan pelanggaran lalu lintas sesuai  jadwal  yang  ada  pada  bukti  pelanggaran  tilang  karena  denda  yang dijatuhkan  hakim  dirasa  lebih  rendah  dari  pada  denda  yang  harus  disetorkan melalui bank.
Pelanggar  yang datang ke pengadilan bernama Wirawan  yang telah penulis wawancarai    juga  mengatakan  “bahwa  dirinya  tidak  mengerti  dengan  proses  e- tilang  yang  dirasa  berbelit-belit  dan  harus  membayar  denda  sebesar  Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang menurut dirinya nominalnya sangat besar  dan tidak  sesuai  dengan  keadaan  ekonominya,  sehingga  memilih  datang  langsung  ke pengadilan saja”.
Pelaksanaan  sidang  di  pengadilan,  penerapan  biaya  denda  tilang  memang belum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  karena dipersidangan  denda  yang  diterapkan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  ada  dalam undang-undang.  Data  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB menunjukkan  bahwa  denda  yang  diputus  oleh  hakim  memang  lebih  rendah dibandingkan dengan besaran denda  yang tertera pada notifikasi  e-tilang. Hakim adalah  penentu  menang  dan  kalah  dalam  peradilan  pidana.  Namun,  tidak  jarang faktor-faktor  non  hukum  mempengaruhi  proses  peradilan.  Celakanya,  apapun putusan  hakim  selalu  dianggap  benar  sebelum  ada  putusan  hakim  yang  lebih tinggi  yang  menyatakan  sebaliknya  dari  putusan  hakim  sebelumnya  (res  judica pro veritae habitur) (Melysa Yona, 2017).
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  hakim  yang  melakukan persidangan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yaitu Hakim Ni Luh Suantini,  menurutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi besar kecilnya  jumlah  denda  yang  dikenakan  terhadap  pelanggar  yaitu  (Wawancara dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB.  Ni  Luh  Suantini,    di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Pada tanggal 4 Mei 2018):
a. Jenis pelanggaran yang dilakukan
b. Hakim melihat latar belakang ekonomi pelanggar
c. Adanya  tabel  denda  yang  telah  disepakati  oleh  para  Hakim  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB  dengan  memperhatikan  tingkat Pengahasilan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Buleleng  yang  dinilai masih rendah.
d. Kehadiran terdakwa dalam persidangan, jika pelanggar tidak mengikuti persidangan  yang  telah  ditentukan  pada  surat  tilang,  maka  hakim biasanya akan menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari pada pelanggar yang  mengikuti  persidangan.  Bagi  pelanggar  yang  telah  mengikuti sidang  dan  telah  di  jatuhi  vonis  oleh  hakim  maka  pelanggar  akan membayar denda yang sesuai dengan vonis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bagian  Humas  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  IB,  dan  selaku  hakim  senior,  Ida  Bagus  Bamadewa  Patiputra, menerangkan  “bahwa  dengan  diberlakukannya  sistem  e-tilang,  proses penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu  lintas  juga  mengalami  regulasi,  yaitu penanganan  perkara  didasarkan  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) No.12  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Pelanggaran  Lalu  Lintas (Wawancara  dengan  Bagian  Humas  dan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas  IB.  I.B.  Bamadewa  Patiputra,  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB. Pada tanggal 4 Mei 2018).”
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016, disebutkan dalam  Pasal  4  bahwa  “Perkara  pelanggaran  lalu  lintas  yang  diputus  oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”. Hal ini yang membedakan sistem tilang terdahulu dengan sistem e-tilang yang berlaku pada saat ini, dimana persidangan  dapat  dilakukan  tanpa  kehadiran  pelanggar  dan  Hakim  dapat memutus  langsung  denda  yang  dikenakan  pada  setiap  pelanggar  dan  akan diumumkan di papan pengumuman yang ada di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 7 yang menyatakan:
(1) Hakim  yang  ditunjuk  membuka  sidang  dan  memutus  semua  perkara tanpa hadirnya pelanggar.
(2) Hakim  mengeluarkan  penetapan/putusan  berisi  besaran  denda  yang diucapkan  pada  hari  sidang  yang  ditentukan  pada  pukul  08:00  waktu setempat.
(3) Penetapan/putusan  denda  diumumkan  melalui  laman  resmi  dan  papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
(4) Bagi  yang  keberatan  dengan  adanya  penetapan/putusan  perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.
Kehadiran  terdakwa  dalam  penyelesaian  perkara  lalu  lintas  pada  saat  ini sudah  tidak  menjadi  pertimbangan  hakim  lagi,  karena  putusan  dilakukan  tanpa kehadiran  para  pelanggar    (Wawancara  dengan  Bagian  Humas  dan  Hakim Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB.  I.B.  Bamadewa  Patiputra,  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Pada tanggal 4 Mei 2018).
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan didalam PERMA Nomor 12 Tahun 2016 telah diatur bahwa putusan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa hadirnya pelanggar, namun pada kenyataanya pelanggar masih tetap datang ke pengadilan dengan  alasan mengikuti  persidangan dan melakukan pembayaran denda manual. padahal secara jelas didalam sistem e-tilang pembayaran dilakukan dengan cara penitipan pada pihak Bank.

## Pengaruh  Tilang  Elektronik  (E-Tilang)  bagi  Pelanggar  Berkendara  di Kabupaten Buleleng
Peningkatan  pelanggaran  lalu  lintas  menjadi  tantangan  baru  bagi  pihak Kepolisian  untuk  mampu  menerapkan  sanksi  yang  mendidik  namun  tetap memiliki  efek  jera.  Salah  satu  cara  untuk  menekan  pelanggaran  adalah  dengan melakukan  sanksi  administratif  (tilang)  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian. Sistem  e-tilang  akan  menggantikan  sistem  tilang  manual  yang  menggunakan menggunakan  blanko/surat  tilang,  dimana  pengendara  yang  melanggar  akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian (Setiyanto).
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas Polres  Buleleng, ada beberapa manfaat  bagi pelanggar lalu lintas dengan  adanya sistem e-tilang adalah (Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres
Buleleng, AKP Putu Diah Kurniawandari,  di Polres Buleleng. Pada tanggal 4 Mei 2018):
1.  Transparansi.
Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sistem e-tilang ini memberikan sebuah mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Empowerment .
Pemberdayaan  masyarakat  melalui  informasi  yang  mudah  diperoleh. Melalui  e-tilang  ini  masyarakat  akan  mengetahui  segala  informasi  mengenai pelanggaran  lalu  lintas  serta  hukuman  akibat  tindakan  tersebut.  Sehingga diharapkan masyarakat  sadar hukum  dan tidak melakukan pelanggaran lagi.  Dan juga  diharapkan  dapat  menularkan  sikap  tertib  lalu  lintas  setelah  mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada.
3.  Responsif ( Responsiveness ).
Responsivitas  pihak  berwenang  akan  lebih  tinggi  dengan  adanya  sistem yang  telah  terkoneksi  dengan  baik  untuk  menangani  pelanggaran  tersebut  maka petugas  akan  semakin  cepat  tanggap  dan  lebih  responsive  terhadap  tindakan pelanggaran masyarakat dalam hal lalu lintas.
4.  Keadilan ( Equity ).
Dalam  layanan  e-tilang  setiap  pelangar  yang  melakukan  perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang  bulu.  Karena  telah  diatur  oleh  sistem  yang  ditentukan  oleh  pihak  yang berwenang.  Tidak  ada  lagi  tawar  menawar  antara  polisi  dan  orang  yang  terkena tilang walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem  akan  tetap  mencatat  pelanggaran  tersebut  dan  otomatis  orang  yang melakukan pelnggaran tersebut terkena tilang
Bagi  pihak  Kepolisian  pilihan  untuk  menerapkan  e-tilang  sangat  efektif dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Tanpa menggunakan  kertas  semua  tindak  pelanggaran  lalu  lintas  dicatat  oleh  sistem
digital  sehingga  mengurangi  biaya  kertas  sebagai  tanda  bukti  pelanggaran. Pelanggar  peraturan  lalu  lintas  pun  tidak  perlu  bolak-balik  dan  antre  ke persidangan  untuk  menyelesaikan  masalahnya.  Karena  mereka  akan  dikirimi notifikasi  digital  oleh  sistem  kapan  kasusnya  akan  disidangkan.  Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga  membantu  pihak  kepolisian  dalam  manajemen  administrasi  (Hasil wawancara  dengan  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Buleleng,  Putu  Diah Kurniawandari, Di Polres Buleleng. Pada tanggal 4 Mei 2018).
Dilihat  dari  banyaknya  kelebihan  yang  terdapat  dalam  sistem  e-tilang memang  menjadi  jawaban  bagi  pihak  kepolisian  dalam  pengadministrasi penangangan  pelanggaran  lalu  lintas.  Akan  tetapi  berdasarkan  keterangan responden  dari  hasil  penelitian  penulis  di  masyarakat,    sistem  e-tilang    juga memiliki banyak kelemahan bagi masyarakat pelanggar berkendara, seperti:
1.  Tak  ada  jaminan  polisi  tidak  berbuat  curang.  Jika  diperhatikan  alur pelaksanaan  e-tilang,  ada  satu  langkah  yang  bisa  menjadi  kelemahan. Kelemahan  itu  terdapat  pada  langkah  awal  alur  e-tilang.  Jika  ada  seorang pengendara  yang  tertangkap  melanggar,  petugas  Polisi  adalah  satu-satunya yang  punya  otoritas  memberikan  Tilang.  Jika  si  petugas  Polisi  berbuat curang,  bisa  saja  dia  memutuskan  untuk  tidak  mencatat  pelanggaran  di aplikasi  e-tilang.  Apalagi  bila  sebelumnya  sudah  ada  “tawar-menawar” dengan pengendara. Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar.
2.  Bagaimana bila pelanggar tidak punya uang. Pada saat diberikan sanksi tilang pelanggar harus membayar uang titipan melalui Bank  akan tetapi  kenyataan di  masyarakat,  karena  terhimpit  masalah  ekonomi  mereka  tidak  langsung membayar  denda  di  Bank  melainkan  masih  menunggu  jadwal  persidangan untuk mengikuti persidangan.
3.  Tidak  semua  lapisan  masyarakat  mengetahui  dan  mengerti  perkembangan teknologi  informasi,  karena  sistem  e-tilang  diakses  dalam  bentuk  aplikasi pada ponsel yang berbasis android.
4.  Tidak  semua  lapisan  masyarakat  mengetahui  tentang  e-tilang,  dengan demikian  msyarakat  menganggap  sistem  e-tilang  ini  terlalu  berbelit- belit,  sehingga  memungkinkan  masyarakat  pelanggar  mencari  bantuan yang lebih dikenal dengan “Calo” untuk menyelesaikan proses tilangnya, dan tidak menutup kemungkinan masyarakat lebih dirugikan lagi (Hasil wawancara  dengan  Responden,  Masyarakat  pelanggar  yang  datang  ke persidangan.  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB.  Pada  tanggal  4 Mei 2018).
Suatu  aturan  akan  dapat  ditaati  apabila  masyarakat  mendapatkan  timbal balik  yang  dirasa  menguntungkan  masyarakat  itu  sendiri.  Penerapan  e-tilang merupakan sebuah pilihan yang tepat dalam mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang  kepada  pelanggar  peraturan  lalu  lintas  walaupun  belum  dapat  dikatakan bahwa e-tilang ini efektif.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dari  apa  yang  telah  diuraikan  didepan  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  e-tilang  di  Kabupaten  Buleleng  dinilai  belum  berjalan  dengan efektif,  sebab  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  sistem  e- tilang sehingga masyarakat pelanggar tidak mengikuti prosedur dalam sistem e-tilang  tersebut.  Sistem  e-tilang  dianggap  bersifat  berbelit-belit  dan memberatkan masyarakat  karena harus membayar denda maksimal  di  Bank, sehingga  masyarakat  memilih  untuk  tidak  melakukan  penitipan  pada  Bank melainkan  tetap  datang  ke  persidangan.  Selain  itu  dilihat  dari  segi pemahaman  masyarakat  mengenai  teknologi  masih  kurang  hal  ini dikarenakan  tidak  semua  masyarakat  memiliki  ponsel  android,  jaringan internet, dan e-banking.
2. Sistem  e-tilang  tidak  dapat  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  bagi masyarakat di  Kabupaten Buleleng, hal ini dapat dilihat dari adanya banyak kelemahan  yang  dimiliki  sistem  ini,  sehingga  masyarakat  tidak  mematuhi aturan  tersebut  karena  penerapan  denda  maksimal  dalam  system  e-tilang
belum  berjalan,  sehingga  tujuan  untuk  memberikan  efek  jera  dari  denda maksimal  pada  system  e-tilang  tersebut  tidak  dirasakan  oleh  masyarakat pengendara kendaraan bermotor.
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  ini,  ada  beberapa  hal  yang  dapat disarankan,  terutama  bagi  masyarakat  luas  dan  aparat  penegak  hukum.  Adapun hal-hal yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah sebagai berikut :
1. Diadakannya  Sosialisasi  mengenai  sistem  e-tilang  dari  aparat  penegak hukum. Minimnya sosialisasi mengenai e-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya  aware  dengan  program  e-tilang.  Perlunya  sosialisasi  agar masyarakat  tahu  mekanisme  e-tilang  yang  benar  dan  dapat  merasakan manfaatnya.
2. Layanan  e-tilang  yang  just  in  time  memaksa  pelanggar  harus  mampu membayar denda sesuai besaran denda yang ditentukan saat itu juga melalui aplikasi  yang  telah  ada  sehingga  disarankan  perlu  adanya  regulasi  khusus mengenai pembayaran denda bagi pelanggar yang tidak membawa uang pada saat penilangan.
3. Masyarakat diharapkan lebih terbuka mengenai kemajuan teknologi sehingga mampu mengikuti regulasi hukum yang berbasis teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Y., Effendi, E. Putri, & Diana, L. 2015. Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka  Jalan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Oleh  Kepolisian  Resor  Kota  Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum. 2(2). hlm 4. diakses pada tanggal 28 April 2018.
Ali  Achmad.  2009.  Menguak  teori  hukum  (legal  theory)  dan  teori  peradilan (judicialprudence). Jakarta: Prenada Media Group.
Artidjo  Alkostar,  “dalam  sambutan  Seminar  Penelitian  Alternatif  Pengelolaan Perkara  Tilang,  Jakarta,  17  Juni  2014”.  Lebih  lanjut  dapat  dibaca  dalam prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang, Jakarta, 17 Juni 2014.
M.  Zainuddin,  2017.  Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Denda  Terhadap  Tindak Pelanggaran  Lalu  Lintas  Studi  di  Pengadilan  Negeri  Mataram.  Jatiswara. hlm 30. Diakses pada 28 April 2018.
Melysa  Yona  2017.  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menetapkan  Besar  Kecilnya Denda  dalam  Perkara  Cepat  Lalu  Lintas.  JOM  Fakultas  Hukum  Vol.IV No.2. diakses pada tanggal 6 Mei 2018.
P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Setiyanto.  Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Denda  E-Tilang  Bagi  Pelanggar  Lalu Lintas  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  JOM  Hukum  Khaira  Ummah  Vol.12  No.4. diakses pada tanggal 28 April 2018.
Soerjono Soekanto. 2008. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
http://www.lidoiwantosimbolon.com/2017/07/pengertian-tindak-pidana-dan- unsur.html. Diakses Pada 25 Februari 2018.