Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
Dampak Hukum Dari Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Dan Hak Asuh

## Anak
Deva Tri Ananda devatriananda1@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Lukmanul Hakim lukmanul.hakim@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Ansori ansori@ubl.ac.id
Fakulas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Naskah Diterima : 18 September 2023 Naskah Revisi : 25 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
Indonesia is known for its diverse cultures and customs that have been ingrained from  their  ancestors.  Where  different  religions  and  beliefs  have  different  rules regarding  marriage.  This  social  interaction  can  give  rise  to  a  relationship  that can  continue  into  marriage. Marriage  is  a  religious  thing  where  a  relationship between  two  human  beings,  namely  a  man  and  a  woman  who  have  grown  up, have  the  desire  to  unite  and  promise  in  a  sacred  bond  as  husband  and  wife  to form  a  happy,  harmonious  family  and  multiply  offspring.  The  aim  of  this research  is  to  determine  the  legality  of  marriage  between  couples  of  different religions according to Islamic law and the Marriage Law (in Decision Number 8/Pdt.G/2022/PN Tjk) as well as the position of joint assets after the dissolution of  marriage  for  couples  of  different  religions  after  the  marriage  was  decided according  to  law.  Islam  and  according  to  the  Marriage  Law  (In  Decision Number  8/Pdt.G/2022/PN  Tjk).  The  results  of  this  research  indicate  that  the validity of interfaith marriages based on Decision Number 8/Pdt.G/2022/PN Tjk is  clearly  prohibited  from  a  positive  legal  perspective  in  Indonesia,  both  in  the Compilation  of  Islamic  Law  (KHI)  and  Law  Number  1  of  1974  concerning Marriage.  .  Furthermore,  in  connection  with  this  decision,  the  Panel  of  Judges gave sanctions to the Plaintiff to pay court costs in the amount of Rp. 845,000.00 (eight hundred and forty five thousand rupiah) and stated that the Plaintiff was on  the  losing  side.  The  position  of  joint  property  after  the  dissolution  of  an interfaith  marriage  when  viewed  from  the  perspective  of  the  Compilation  of Islamic Law in accordance with Article 97 is that the division of joint property in the  event  of  a  divorced  husband  and  wife  prioritizes  the  method  of  peace (deliberation). Then in Law no. 1 of 1974 and the Civil Code Law in article 37 of Law  no.  1  of  1974  and  articles  128-129  of  the  Civil  Code  that  if  the  marriage
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
bond  between  husband  and  wife  is  broken,  then  the  joint  assets  are  divided between  the  husband  and  wife.  However,  in  law,  rules  are  used  as  long  as  the parties do not determine otherwise or the rules are regulated according to their respective  laws.  In  connection  with  the  study  of  decision  Number 8/Pdt.G/2022/PN.Tjk, because in the facts of the trial in this case the Defendant had  been  baptized,  the  division  of  assets  was  based  on  Law  No.  1  of  1974 and the Civil Code, and because both parties do not have joint assets but have a debt which was incurred by the defendant by falsifying their identity due to pressure due  to  the  plaintiff's  actions  which  did  not  provide  maintenance,  the  judge's decision was to settle the debt after the divorce in a joint manner. Jointly is the right decision.
Keywords: Marriage Breakup; Different religion; Joint Property.

## Abstrak
Indonesia  dikenal  dengan  beraneka  ragam  budaya  dan  adat  istiadat  yang  sudah tertanam  dari  nenek  moyang  mereka  sebelumnya.  Dimana  agama  dan kepercayaan  yang  berbeda-beda  yang  memiliki  aturan  yang  berbeda-beda  sama hal  nya  dengan  perkawinan.  Dengan  adanya  interaksi  sosial  ini  dapat menimbulkan  namanya  hubungan  yang  dapat  berlanjut  kedalam  perkawinan. Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang religius dimana  suatu  hubungan  antara dua  manusia  yakni  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  dewasa  memiliki  hasrat untuk  bersatu  dan  berjanji  dalam  ikatan  suci  sebagai  suami  istri  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia,  harmonis  serta  memperbanyak  keturunan. Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Keabsahan  perkawinan pasangan  beda  agama  menurut  Hukum      Islam  dan  UU  Perkawinan  (Dalam Putusan  Nomor  8/Pdt.G/2022/PN  Tjk)  serta  Kedudukan  harta  bersama  pasca putusnya  perkawinan  pada  pasangan  yang  berbeda  agama  paska  putusanya perkawinan  menurut  Hukum  Islam  dan  menurut  Undang-Undang  perkawinan (Dalam  Putusan  Nomor  8/Pdt.G/2022/PN  Tjk).  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  keabsahan  perkawinan  beda  agama  berdasarkan  Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk telah jelas dilarang dalam perspektif hukum positif di  Indonesia  baik  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  maupun  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Selanjutnya  sehubungan dengan  putusan  tersebut  bahwa  Majelis  Hakim  memberikan  sanksi  terhadap Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  845.000,00  (delapan ratus  empat  puluh  lima  ribu  rupiah)  dan  menyatakan  Penggugat  ada  di  pihak yang  kalah.  Kedudukan  harta  bersama  pasca  putusnya  perkawinan  beda  agama apabila  dilihat  dari  perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  97 ialah  jika  pembagian harta  bersama  jika  terjadi  pasangan  suami  istri  yang  telah bercerai  itu  mengedepankan  cara  perdamaian  (musyawarah).  Kemudian  dalam UU  No. 1  Tahun  1974  dan  UU  KUH  Perdata dalam pasal 37  UU  No. 1 Tahun 1974  dan  pasal  128-129  KUH  Perdata  bahwa  apabila  putusnya  tali  perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing. Sehubungan dengan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
studi  putusan  Nomor  8/Pdt.G/2022/PN.Tjk,  karena  dalam  fakta  persidangan dalam  kasus  ini  Tergugat  telah  dibaptis  maka  pembagian  harta  tersebut menggunakan dasar UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, serta  dikarenakan kedua belah pihak tidak memiliki harta bersama melainkan memiliki utang yang dilakukan  oleh  pihak  tergugat  dengan  memalsukan  identitas  karena  desakan keadaan akibat ulah penggugat yang tidak memberi nafkah, maka putusan hakim untuk  menyelesaikan  utang  tersebut  setelah  perceraian  dengan  cara  tanggung renteng ialah keputusan yang tepat.
Kata Kunci: Putusnya Perkawinanan; Beda Agama; Harta Bersama.

## I. PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beraneka ragam, terutama dari  segi etnis atau  suku  bangsa  dan  agama.  Indonesia  sendiri  mempunyai beberapa  agama  yang  diakui  oleh  pemerintah  Islam,  Kristen  Protestan, Katolik,  Hindu,  Budha  dan  Khonghucu.  Dengan  adanya  interaksi  sosial  ini dapat  menimbulkan  namanya  hubungan  yang  dapat  berlanjut  kedalam perkawinan.  Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang religius dimana  suatu hubungan  antara  dua  manusia  yakni  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami  istri  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia,  harmonis  serta memperbanyak keturunan. Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Dimana  agama  dan  kepercayaan  yang  berbeda-beda  yang  memiliki  aturan yang berbeda-beda sama hal nya dengan perkawinan. 1
Keseluruhan faktor tersebut membuat begitu beragamnya hukum perkawinan di  Indonesia.  Diantara  beberapa  faktor  tersebut,  faktor  agama  adalah  faktor yang  paling  dominan  mempengaruhi  hukum  perkawinan  yang  ada  di Indonesia.  Keseluruhan  agama  tersebut  masing-masing  memiliki  tata  cara dan aturan perkawinan sendiri-sendiri. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap  agama  tersebut  satu  sama  lain  ada  perbedaan,  akan  tetapi  tidak saling  bertentangan.  Hukum  yang  mengatur  perkawinan  tersebut  satu  sama lain  tidak  sama.  Sehingga  apabila  terjadi  perkawinan  yang  berbeda  agama,
1 Agus Salim. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial . PT Tiara Wacana. Yogyakarta. Hlm 77.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
suku ataupun adat, maka akan menimbulkan akibat yang rumit. Di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang dimana dari perkawinan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.
Lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan  secara  relatif  telah  dapat  menjawab kebutuhan  terhadap  peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatur perkawinan  secara  seragam  dan  untuk  semua  golongan  masyarakat  di Indonesia. 2 Salah  satu  hal  yang  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Undang- Undang  ini  adalah  masalah  perkawinan  beda  agama.  Undang-Undang perkawinan  tidak  mengatur  perkawinan  yang  dilakukan  pasangan  beda agama. Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan mengatakan bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Apabila  menurut  agama  masing- masing  tidak  diperbolehkan  dan  tidak  diakui  keabsahannya,  maka  tidak  sah pula menurut Negara.
Bagi  perkawinan  pasangan  yang  berbeda  agama,  maka  berdasarkan  putusan Mahkamah  Agung  dalam  putusannya  tanggal  20  Januari  1989  Nomor  1400 K/Pdt/1986  Tentang  Perkawinan  Antar  Agama,  maka  dapat  dimintakan penetapan oleh Pengadilan. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  maka perkawinan  bagi  mereka  yang  berbeda  agama  yang  perkawinannya ditetapkan  oleh  Pengadilan,  perkawinan  tersebut  kemudian  dicatatkan  pada Pejabat Pencatatan Sipil. Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  juncto  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1954  yaitu  Undang-Undang  Tentang  Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. 3
Persoalan tentang bagaimana harta bersama dan hak asuh anak ini akan jatuh dan  dikelola  oleh  pihak  mana  yang  mengakibatkan  sering  terjadinya konflik
2 Abdul Manan. 2006. Reformasi Hukum Islam Indonesia . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 123.
3 Muhammad Syaifuddin. STAN. 2013. Hukum Perceraian. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 66.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
diantara  pasangan  suami  istri  yang  ingin  bercerai.  Jaminan  akan kepemilikkan  harta  bersama  yang  dibagi  dan  hak  asuh  anak  ini  yang menimbulkan  akibat  hukum  didalamnya.  Dengan  begitu  akan  sering  terjadi sengketa  dan  masalah-masalah  yang  timbul  ketika  terjadi  perceraian. Mengingat  sensitifnya  akan  hal  ini  untuk  menjaga  perselisihan  dikemudian hari,  perlu  adanya  jaminan  akan  kepastian  dari  kepemilikan  harta  bersama dan  hak  asuh  anak  tersebut. Salah  satu  bentuk  persoalan  tentang pembagian harta bersama dan hak asuh anak yang berbeda agama yang sedang terjadi di tengah  masyarakat  yakni  dalam  putusan  Nomor  8/Pdt.G/2022/PN  Tjk. Dimana  Penggugat  yang  bertempat  tinggal  di  Jalan  Urip  Sumoharjo  No  11 RT  002  Bandar  Lampung,  yang  memberikan  kuasanya  kepada  Selamat Sihombing dan Partners dan Tergugat yang bertempat tinggal di Perum Puri Rupi Indah Blok F2 No 14 RT 00/RW 000 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi  Kota  Bandar  Lampung  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada Indah  Meylan,  S.H.  dan  kawan-kawan  Advokat  pada  kantor  Hukum Meylandra  dan  Partners.  Sebelum  para  pihak  menempuh  jalur  hukum  lewat Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A persoalan ini khususnya tentang pembagian harta bersama dan hak asuh anak sesungguhnya telah ada upaya- upaya  damai  dan  secara  kekeluargaan,  namun  upaya  tersebut  tetap  tidak menemukan  kata  sepakat,  kemudian  pihak  yang  tidak  puas  dengan  upaya damai  tersebut  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri  agar  dapat diselesaikan sesuai dengan hak-hak mereka.
Kejadian sengketa itu bermula Bahwa Tergugat sebelum nya beragama Islam telah  dibaptis  pada  hari  Jumat  tanggal  09  Maret  2012  yang  dilakukan  di Gereja  Penyebaran  Injil  di  Kota  Bandar  Lampung  berdasarkan  surat keterangan  Baptisan  Nomor:  016/B/GPI/2012.  hari  Sabtu  tanggal  10  Maret 2012  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melangsungkan  perkawinan bertempat  di  Gereja  Penyebaran  Injil,  Kota  Bandar  Lampung  Provinsi Lampung berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor SKEN 32/N/GPI/2012 dan  berdasarkan  Akta  Perkawinan  Nomor  1871-KW-23042014-0001.  Awal
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  baik-baik  saja  akan  tetapi pada  bulan  Agustus  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  sering  terjadi perselisihan  dan  Pertengkaran  yang  diakibatkan  Tergugat  sebagai  ibu  tidak mau  merawat  anak  dan  tidak  mau  memberikan  Anak  Asi  (Air  Susu  Ibu) Sehingga  Tergugat  Pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  anak  nya  yang  baru berumur  1  Minggu.  Oleh  karena  itu  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat sering  terjadi  percekcokan  atau  pertengkaran  dan  antara  Penggugat  dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  bercerai  Dalam  mendapatkan  hak-haknya  Penggugat  melaporkan Tergugat ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis persoalan tersebut, untuk selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul “Dampak Dari Akibat Putusanya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda  Agama  Terhadap  Harta  Bersama  Dan  Hak  Asuh  Anak  (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tjk)”.

## II. METODE PENILITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendeketan yuridis normatif dan empiris. Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research )  dan penelitian  lapangan  ( Field  Research ).  Pengolahan  data  dilakukan  dengan menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui  kelengkapannya, serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara  sistematis.  Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Keabsahan  Perkawinan      Pasangan      Beda      Agama      Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  H.Yazid  dari  Kantor Urusan  Agama  (  KUA)  Serta  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjung Karang  kelas  1  A    Bapak  Hendro  Wicaksono  mengatakan  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum  masing-  masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.”  Dalam penjelasan  bahwa  tidak  ada  perkawinan  di  luar  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-  masing  agama  dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  Perundang-Undangan  yang berlaku  bagi  golongan  agama  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dari bunyi  Pasal  2  ayat  (1)  beserta  penjelasannya  itu,  bahwa  perkawinan mutlak  harus  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya, kalau tidak  maka perkawinan
Secara  hukum  resmi  persoalan  pernikahan  sudah  ditetapkan  pada Undang-  undang,  namun  pada  realita  sesungguhnya  tidak  seperti  itu, bahwasannya  terdapat  5  beberapa  sebagian  golongan  (orang-orang) tidak  mematuhi  aturan-aturan  tersebut,  begitupula  dengan  pernikahan beda  agama.  sehingga  peristiwa  ini  membuat  beberapa  orang  menjadi frustasi saat ingin membangun rumah tangga ataupun pernikahan karena adanya  perbedaan  agama,  apabila  dihubungkan  dalam  aktifitas menjalankan  hidup  sehari-hari  sebelum  menikah.  Maka  persoalan  ini dapat  dihubungkan  pada  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI): "Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga yang  sakinah,  mawaddah  dan  warahmah",  sehingga  orang  yang  ingin menikah  beda  agama  bakal  susah  mewujudkan  kecocokan  pendapat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
maupun  juga  keakuran  hubungan  yang  harmonis.  Karena  diyakini pernikahan tidak cuma bicara mengenai perkara kemasyarakatan, tetapi juga  melambangkan  suatu  amalan,  kemudian  ada  konsekuensi  jenjang lama yang nanti akan dipertanggungjawabkan hingga  mendatangi alam baka.
Pada kenyataannya menurut Penggugat, Tergugat yang beragama islam telah di baptis pada hari jumat tanggal 09 Maret 2012 yang di lakukan di  gereja  penyebaran  injil  di  kota  bandar  lampung  berdasarkan  surat keterangan  baptisan  Nomor  :  016/B/GPI/2012  Agung  Republik Indonesia  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktori Putusan  Tanjungkarang  pada  tanggal  11  Januari  2022  dalam  Register Nomor  8/Pdt.G/2022/PN  Tjk,  Tergugat    sebelum  nya  beragama  Islam telah dibaptis pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2012  yang dilakukan di Gereja  Penyebaran  Injil  di  Kota  Bandar  Lampung  berdasarkan  surat keterangan  Baptisan  Nomor:  016/B/GPI/2012.  Akan  tetapi  menurut Tergugat fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari  Sabtu  tanggal  10  Maret  2012  di  Gereja  Penyebaran  Injil  Kota Bandar  Lampung  berdasarkan  Surat  Keterangan  Nikah  Nomor: 32/N/GPI/2012  dan  berdasarkan  Akta  Perkawinan  Nomor:  1871- KW23042014-0001  tanggal  23  April  2014  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandar  Lampung.  Selama perkawinan  berlangsung  tepatnya  di  bulan  Agustus  tahun  2012 Penggugat  dan  tergugat  Pindah  dikontrakan  yang  beralamat  di  Jalan Urip  Sumoharjo  Gg  Bukit  dan  Seminggu  setelah  Lahir  anak  nya bernama  ANAK  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  sering  terjadi perselisihan  dan  Pertengkaran  yang  diakibatkan  Tergugat  sebagai  ibu tidak  mau  merawat  anak  dan  tidak  mau  memberikan  Anak  Asih Sehingga  Tergugat  Pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  anak  nya  yang baru  berumur  1  Minggu.  Bahwa  sekitar  bulan  Maret  tahun  2014
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
Tergugat  mempunyai  Pinjaman  sebesar  Rp  10.000.000,-  (sepuluh  juta rupiah)  tanpa  sepengetahuan  Penggugat  sebagai  Suami  Tergugat  dan dalam  surat  Perjanjian  Hutang  Piutang  tersebut  Tergugat  Memalsukan Identitas dan tandatangan Penggugat. Tepat  pada tahun 2018 Tergugat telah  kembali  kepada  keyakinan  awal  Tergugat  yaitu  beragama  islam yang dimana Penggugat dan Tergugat belum bercerai.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  tertulis  bahwa  ”Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu” sahnya  perkawinan  menurut  hukum  agama  di  Indonesia  bersifat menentukan. Dengan demikian tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama masing-masing. Sahnya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan mempelai yang bersangkutan. Dengan demikian bagi yang beragama Islam, sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah  dalam  hukum  perkawinan  Islam.  Sedangkan  bagi  yang  non muslim  berlaku  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Bab  III, Pasal  10,  Pasal  11  dan  Pasal  12,  dimana  harus  didahului  dengan pemberitahuan  kepada  pegawai  catatan  sipil  atau  pendeta  beragama Kristen,  kepada  Pastur  bagi  yang  beragama  Katolik.  Yang  dimana artinya  Tergugat  sudah  resmi  berpindah  agama  pada  saat  perkawinan berlangsung, karena sudah di Baptis di Gereja Penyebaran Injil di Kota Bandar  Lampung  dan  pada  tahun  2018  yang  dimana  perkawinan Tergugat  dan  Penggugat  masih  sah  Tergugat  memutuskan  untuk kembali ke agamanya semula yaitu Islam.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  di  analisis  bahwa  keabsahan perkawinan  beda  agama  menurut  hukum  islam  dan  Undang-Undang Perkawinan.  Dalam  hal  ini  Penggugat  yaitu  selaku  mantan  suami  dari Tergugat  selama  perkawinan  berlangsung  Penggugat  melakuakan kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  tidak  melakukan  kewajiban  nya sebagai  suami  yaitu  menafkahi  istri  dan  anaknya.  Dalam  hal  ini  jika
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
seseorang  dalam  keadaan  mendesak  seperti  terhimpit  ekonomi  dapat mendorong  seseorang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan  yang melanggar  norma,  adat  istiadat  bahkan  hukum  yang  berlaku.  Yang akhirnya  membuat  Tergugat  memtuskan  untuk  kembali  ke  rumah orangtuanya  dan  kembali  ke  agama  asalnya  yaitu  Islam.  Disisi  lain menurut  penulis  perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh  kedua  belah pihak  yang  terpaksa  dan    berawal  karena  hubungan  bebas  dan menghasilkan  buah  hati  pada  akhirnya  mendorong  kedua  belah  pihak untuk  melangsungkan  perkawinan  yang  dimana  kedua  belah  pihak belum siap secara mental maupun financial yang akhirnya tidak berjalan harmonis dan akhirnya memtuskan untuk berpisah.
Berdasarkan  analisis  penulis  terhadap  keabsahan  perkawinan  beda agama  berdasarkan  Putusan  Nomor  8/Pdt.G/2022/PN  Tjk  telah  jelas dilarang  dalam  perspektif  hukum  positif  di  Indonesia  baik  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  maupun  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Selanjutnya  sehubungan  dengan putusan  tersebut  bahwa  Majelis  Hakim  memberikan  sanksi  terhadap Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  845.000,00 (delapan  ratus  empat  puluh  lima  ribu  rupiah)  dan  menyatakan Penggugat ada di pihak yang kalah. Sehingga kemungkinan pihak-pihak lain  yang  melakukan  tindakan  yang  sama  seperti  Penggugat  dapat memberikan  efek  jera  dan  dapat  mencegah  seseorang  bertindak  sama seperti Penggugat.
B.   Kedudukan  Harta  Bersama  Pasca  Putusnya  Perkawinan  Pada Pasangan  Yang  Berbeda  Agama  Menurut  Hukum  Islam  Dan
Menurut Undang-Undang Perkawinan.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hendro  Wicaksono  selaku hakim  pengadilan  negeri  tanjungkarang  kelas  1  a  dalam  menentukan harta bersama pacsa putusnya perkawinan pada pasangan yang berbeda agama menurut hukum islam dan uu nomor 1 tahun 1974 pada putusan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
nomor  8/Pdt.G/2022/PN  Tjk.  Penggugat  berdalil  pada  bulan  Maret tahun  2014  Tergugat  mempunyai  Pinjaman  sebesar  Rp  10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah)  tanpa  sepengetahuan  Penggugat  sebagai  Suami Tergugat dan  dalam  surat  Perjanjian  Hutang  Piutang  tersebut  Tergugat Memalsukan Identitas dan tandatangan Penggugat, yang berarti tergugat memiliki utang tanpa sepengatahuan penggugat.
Sesuai  dengan  pasal  35  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  jo.  Pasal  36  ayat  (1)  dan ayat  (2)  UU  No.  1/1974  yang  ditafsirkan  a  contrario,  maka  semua hutang-hutang  yang  terjadi  pada  saat  perkawinan/selama  perkawinan adalah  tanggungjawab  bersama.  Karenanya,  baik  suami  maupun  istri, bertanggungjawab  untuk  membayar  pelunasan  hutang  tersebut  secara tanggung  renteng.  Menurut  Bapak  Hendro  Wicaksono  selaku  hakim pengadilan  negeri  tanjungkarang  kelas  1a.  Mejelis  hakim  terlebih dahulu  melakukan  unsur  pertimbangan  untuk    menentukan  kedudukan harta  bersama  pasca  putusnya  perkawinan  tersebut  apakah  akibat perceraian atau kematian. Secara Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  perkawinan.  Putusnya  perkawinan  beserta  akibat  putusnya perkawinan  diatur  dalam  Bab  VIII  dengan  judul  Putusnya  Perkawinan Serta Akibatnya.
Menurut  Yahya  Harahap,  alasan-alasan  yang  disebut  diatas  hanya ditinjau  dari  segi  teoretisnya  saja  sehingga  dalam  praktek  sangat  sulit membedakannya  secara  murni.  Sehingga  perlu  ditambahkan  2  (dua) alasan lagi, yaitu;
1. Alasan oleh karena tidak sanggup member nafkah.
2. Alasan  pembatalan  karena  suami  istri  hilang  tidak  tahu  kemana perginya.
Pembagian  Harta  Bersama  Pada  Putusnya  Perkawinan  Karena Perceraian.  Kedudukan  harta  bersama  apabila  terjadi  perceraian  diatur dalam  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  yang menyatakan  bahwa:  "Bila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  harta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing".  Menurut penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
Hubungan  Hak  Antara  Pasangan  Yang  Menikah  Berbeda  Agama Terhadap Harta Bersama Perkawinan yang sah menimbulkan kewajiban suami  untuk  memberikan  nafkah,  tempat  kediaman  bagi  isteri,  biaya rumah  tanga,  biaya  perawatan,  biaya  pengobatan  bagi  isteri  dan  anak, serta biaya pendidikan bagi anak.
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusannya  terhadap  putusan  nomor 8/Pdt.G/2022/PN  Tjk  ialah  berdasarkan  pengakuan  Penggugat  dan Tergugat  selama  persidangan  berlangsung  apakah  sesuai  dengan  alat- alat  bukti  yang  ada  atau  tidak.  Seperti  yang  didalilkan  oleh  Penggugat bahwa perkawinan mereka dilangsungkan di di Gereja Penyebaran Injil, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan surat keterangan Nikah  Nomor  SKEN:  32/N/GPI/2012  dan  Berdasarkan  Akta Perkawinan  Nomor:  1871-KW-23042014-0001  dan  Tergugat  sebelum nya  beragama  Islam  telah  dibaptis  pada  hari  Jumat  tanggal  09  Maret 2012  yang  dilakukan  di  Gereja  Penyebaran  Injil  di  Kota  Bandar Lampung berdasarkan surat keterangan Baptisan Nomor:
016/B/GPI/2012.
Bahwa selanjutnya dalil sangkalannya Tergugat telah di baptis di Gereja Penyebaran Injil, fakta sebenarnya adalah Tergugat dipaksa melakukan pembaptisan  tersebut  agar  Penggugat  dan  Tergugat  segera  dinikahkan secara  agama  Kristen  dikarenakan  Tergugat  dalam  keadaan  hamil sebelum  menikah  (hubungan terlarang  antara  Penggugat  dan  Tergugat) dan  fakta  sebenarnya  bahwa  antara  Penggugat  dan  tergugat  telah menikah pada  hari  Sabtu  tanggal  10  Maret  2012  di  Gereja Penyebaran Injil  Kota  Bandar  Lampung  berdasarkan  Surat  Keterangan  Nikah Nomor:  32/N/GPI/2012  dan  berdasarkan  Akta  Perkawinan  Nomor:
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
1871-KW-  23042014-0001  tanggal  23  April  2014  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Bandar  Lampung.  Dalam jawaban  selama  persidangan  berlangsung  Penggugat  mengajukan  dalil gugatan  yang  bersifat  ambigu,  saling  bertentangan,  plin  plan,  tidak konsisten  dan  bertolak  belakang  satu  sama  lain  karena  di  satu  sisi Penggugat mendalilkan yang menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah terbukti dalam dalil Penggugat Tergugat sudah  kembali  ke  agama  asalnya  yaitu  agama  Islam.  Bahwa  menurut Intruksi  Presiden  Repbulik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang kompilasi  Hukum  Islam  juga  terdapat  aturan  yang  menguatkan,  yaitu dalam  Pasal  4  yang  berbunyi.”  Perkawinan  adalah  Sah,  apabila dilakukan  menurut  Hukum  Islam  sesuai  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”  dalam  Pasal  44 secara  jelas  mengatur  bahwa  seorang  wanita  Islam  dilarang Melangsungkan Perkawinan dengan Seorang Pria yang tidak beragama Islam.  Penggugat  memberikan  pernyataan  dan  jawaban  yang  tidak sesuai  dengan  bukti-bukti  yang  ada.  Namun  dalam  hal  ini  menurut hakim ketika istri yang kembali menganut kepada kepercayaan awalnya yaitu  islam  dan  memutuskan untuk bercerai  Suami dari  Tergugat yaitu Penggugat masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya yang belum dewasa yang masih dalam tanggungannya.
Berdasarkan analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa kedudukan     harta     bersama     pasca     putusnya     perkawinan  pada pasangan  yang  berbeda  agama  menurut  Hukum  Islam  dan  menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Putusan Nomor
8/Pdt.G/2022/PN Tjk dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing- masing,  namun  karena  dalam  faktanya  tergugat  telah  dibaptis  maka hukum  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  permasalah  kedudukan harta  bersama  ialah  Undang-Undang  perkawinan.  Selanjutnya  dalam pokok  perkara  ini  dikarenakan  salah  satunya  terdapat  hutang  piutang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
yang  menurut  Penggugat  itu  adalah  perbuatan  Tergugat  yang memalsukan  identitas  demi  kepentingannya  sendiri.  Tetapi  hakim memutuskan  seluruh  gugatan Penggugat  ditolak  dengan  arti  Penggugat dinyatakan  berada  di  pihak  yang  kalah  dalam  persidangan  ini.  Suatu perbuatan Penggugat yang dimana bersikap kasar, tidak dapat memberi nafkah  untuk  keluarganya,  dan  selama  persidangan  Penggugat  berdalil tidak  sesuai  fakta  yang  ada  yang  ada.  Hakim  menolak  gugatan penggugat  seluruhnya  berlandaskan  obscuur  libel  yaitu  surat  gugatan penggugat  tidak  terang  atau  isinya  gelap  (oduidelijk),  serta  formulasi gugatan  yang  tidak  jelas,  sehingga  hakim  menyatakan  gugatan  tidak dapat  diterima  ( Niet  Ontvankelijke  Verklaard) .  Maka  putusan  hakim untuk  menyelesaikan  utang  dari  hasil  perkawinan  tersebut  setelah perceraian dengan cara tanggung renteng ialah keputusan yang tepat.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Keabsahan  perkawinan  beda  agama  dalam  hukum  positif  Indonesia  sudah jelas  dilarang  dengan  tegas  baik  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun dalam penelitian  ini  duduk  perkara  yang  tersaji  ialah  perkawinanan  dilakukan dalam  keadaan  terpaksa  karena  adanya  kehamilan  di  luar  nikah  sehingga menghalalkan  segala  cara  untuk  segera  mengesahkan  dan  melangsungkan pernikahan  dengan  memaksa  pihak  tergugat  melakukan  pembaptisan terlebih  dahulu  sehingga  perkawinan  dilakukan  menurut  hukum  dan kepercayaan agama penggugat.
Kedudukan harta bersama pasca putusnya perkawinan beda agama apabila dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 97 ialah jika  pembagian  harta  bersama  jika  terjadi  pasangan  suami  istri  yang  telah bercerai  itu  mengedepankan  cara  perdamaian  (musyawarah).  Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU KUH Perdata dalam pasal 37 UU No.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331
1 Tahun 1974 dan pasal 128-129 KUH Perdata bahwa apabila putusnya tali perkawinan  antara  suami-istri,  maka  harta  bersama  itu  dibagi  dua  antara suami-istri. Namun di dalam undang-undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing- masing.  Sehubungan  dengan  studi  putusan  Nomor  8/Pdt.G/2022/PN.Tjk, karena  dalam  fakta  persidangan  dalam  kasus  ini  Tergugat  telah  dibaptis maka pembagian harta tersebut menggunakan dasar UU No. 1  Tahun 1974 dan  KUH  Perdata,  serta  dikarenakan  kedua  belah  pihak  tidak  memiliki harta  bersama  melainkan  memiliki  utang  yang  dilakukan  oleh  pihak tergugat dengan memalsukan identitas karena desakan keadaan akibat ulah penggugat  yang  tidak  memberi  nafkah,  maka  putusan  hakim  untuk menyelesaikan  utang  tersebut  setelah  perceraian  dengan  cara  tanggung renteng ialah keputusan yang tepat.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2547 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 316 – 331

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Salim.  2001. Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial .  PT  Tiara  Wacana. Yogyakarta.
Abdul Manan. 2006. Reformasi Hukum Islam Indonesia . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Muhammad Syaifuddin. STAN. 2013. Hukum Perceraian. Sinar Grafika. Jakarta.