How to cite: Marisca Jessica Yastri, Sudaryono (2024) Kekuatan Ideologi Lokal Penggarap Lahan PAG Sebagai Pilar Tata Ruang di Sepanjang Pesisir Selatan Kulon Progo, (06) 06,
https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X

## KEKUATAN  IDEOLOGI  LOKAL  PENGGARAP  LAHAN  PAG  SEBAGAI  PILAR TATA RUANG DI SEPANJANG PESISIR SELATAN KULON PROGO
Marisca Jessica Yastri, Sudaryono Universitas Gadjah Mada, Indonesia Email: Mariscajessicayastri@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Dewasa  ini  pendekatan  terhadap  tata  ruang  berpegang  pada  kepentingan  modal,  sehingga keunikan  tata  ruang  lokal  semakin  kehilangan  jati  dirinya.  Artikel  ini  mencoba  untuk menggambarkan  paradigma  kekuatan  pikiran  lokal  sebagai  ideologi  yang  mampu menciptakan  tata  ruang  yang  teranyam  secara  spasial  (fisik  ruang)  dan  sosial  budaya  serta ekonomi. Tujuan penulisan artikel ini adalah eksplorasi dan pengembangan kekuatan ideologi lokal yang berpengaruh terhadap kekuatan pilar tata ruang di sepanjang pesisir Selatan Kulon Progo.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  kekuatan  ideologi  masyarakat  penggarap  PAG berdiri  diatas  tiga  pilar  yaitu  1)  pilar  penguasaan  ruang  inklusif;  2)  pilar  genealogis;  dan  3) pilar sosial ekonomi.
. Kata kunci : Otoritas spasial inklusif, genealogis, kontinuitas ekonomi

## Abstract
Nowadays, the approach to spatial planning is based on the concerns of a capitalist, so that the uniqueness of local spatial planning is increasingly undermined. This article attempts to emphasize the paradigm of the power of local thought as an ideology capable of establishing spatial,  socio-cultural  and  economic  continuity.  The  aim  of  this  article  is  to  explore  and develop  the  power  of  local  ideology  that  influences  the  strength  of  spatial  pillars  along  the South coast of Kulon Progo. This article concludes that the ideological strength of the PAG community  is  supported  by  three  pillars:  1)  the  pillar  of  inclusive  spatial  authority;  2)  the genealogical pillar; and 3) the socio-economic pillar.
Keywords: Inclusive spatial authority, genealogical, economic continuity.

## PENDAHULUAN
Gambaran peristiwa komodifikasi lahan PAG sebagai pemenuhan cita-cita penyetaraan Jawa bagian selatan merupakan titik balik pergeseran paradigma ruang pesisir Kulon Progo. Pembangunan bandara yang digaungkan sebagai  infrastruktur urban catalyst  secara ekonomi dan  lingkungan,  nyatanya  mengorbankan  nilai  keberdayaan  komunitas  melalui  upaya pengerjaan tanah PAG dari lahan marjinal menjadi lahan produktif pertanian pesisir (Girinata, 2018; Imron, 2014).
Ruang  pesisir  Selatan  Kulon  Progo  bukan  merupakan  ruang  kosong  yang  hanya berisikan  hamparan  pasir  pantai.  Wujud  ruang  yang  sesungguhnya  memerlukan  pendalaman
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 06, Juni 2024
khusus  dan  dilakukan  melalui  analisa-analisa  ikatan  emosional  dan  spiritual  yang  dialami penghuninya (Wahid & SH, 2016). Ruang pesisir Kulon Progo adalah sebuah kesatuan ruang yang  terbentuk  dari  kluster-kluster  ruang  lokal  yang  mulanya  adalah  sebuah  kelompok masyarakat  dengan  skala  kerabat.  Kelompok  masyarakat  tersebut  menciptakan  ruang  yang harmonis antara sumberdaya alam dengan sumberdaya budaya. Sepanjang perjalanan sejarah ruang,  maka  terciptalah  ideologi  yang  mendarahdaging  di  dalam  penghuni  ruang  PAG tersebut.
Perpektif penulisan ini menyatakan bahwa peristiwa ekspansi ruang pesisir Kulon Progo menjadi  bukti  nyata  bahwa  orientasi  tata  ruang  lokal  berpegang  pada  paradigma  kontinuitas (pengulangan)  dan  jangka  panjang.  Rantai  ekspansi  ruang  kemudian  mengikat  kepada penguasaan ruang secara inklusif. Poin penting artikel ini adalah kepada nilai-nilai pluralisme lokal  yang  terdapat  di  pesisir  Kulon  Progo.  Nilai  pluralisme  adalah  modal  dasar  dari penciptaan tata ruang lokal berikut dengan kekuatan ideologinya. (Tilman, Mujiburohman, & Dewi,  2021)  menyatakan  bahwa  pemanfaatan  dan  penggunaan  tanah  kasultanan  sudah berlangsung lama melalui beragam periodisasi dan menjadi bagian integral dari NKRI begitu pula dengan sistem pemanfaatan inklusifnya (Manzo, 2003).
Kerangka berpikir diatas merupakan suatu  pengantar yang mendasari bagaimana suatu ruang dapat mewujudkan dirinya sebagai satu produk pengetahuan lokal yang dapat berguna bagi perencanaan tata ruang kedepannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif adalah  pendekatan  penelitian  yang  menekankan  analisis  deskriptif  (Rukajat,  2018).  Dalam prosesnya, perspektif subjek menjadi fokus utama, dan teori digunakan oleh peneliti sebagai panduan untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.  Tujuan  dari  metode  ini  adalah  untuk  menjelaskan  fenomena  secara  mendalam dengan  mengumpulkan  data  secara  menyeluruh  (Waruwu,  Gulo,  Lahagu,  Halawa,  &  Laia, 2023).  Obyek  penelitian  ini  adalah  strategi  dan  praktik  manajemen  komunikasi  yang digunakan  dalam  kemitraan  di  industri  teknologi.  Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian ini yakni dengan studi literatur yang diperoleh dari Google Schoolar dengan periode publikasi 2014-2024  (Sugiyono,  2019).  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisis  dalam  tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  perjalanan  penulisan  ini,  penulis  mengutip  dari  pernyataan  (Triatmodjo,  2015) yang  mengenalkan  proses  terbentuknya  produksi  sebuah  ruang  yang  menyatakan  bahwa setiap  unsur  ruang  dan  elemen  arsitektur  dalam  setiap  skala  temporal  mampu merepresentasikan  karakter  lingkungan  diikuti  dengan  pemaknaan  yang  berbeda  tergantung kepada  penghuninya  (Setianingrum,  Sudaryono,  &  Roychansyah,  2021).  Keunikan  yang dimiliki oleh pesisir Kulon Progo adalah legitimasi Daerah Istimewa, pengelolaan pertanahan dan tata ruang menggunakan sistem kerajaan.
a) Pilar 1: Penguasaan Ruang secara Inklusif
Pada masa sebelum berlakunya UU Keistimewaan sekitar tahun 1980 hingga 1990an, masyarakat selatan dengan bebas memanfaatkan lahan milik raja.  Pada waktu itu, kondisi fisik  lahan  serta  geografis  pesisir  Kulon  Progo  merupakan  lahan  gundukan  pasir-pasir,
semak  belukar  dan  tidak  tereksplorasi.  Masyarakat  selatan  yang  dikenal  sebagai masyarakat ‘cubung’ secara swadaya mengupayakan lahan tersebut untuk dijadikan lahan pertanian  pesisir.  Sejarah  bermukim  masyarakat  pesisir  Kulon  Progo  berjalan  secara organik  melalui  penguasaan  tanah  secara  tradisional  dan  diakui  oleh  Jogoboyo.  Aturan pembolehan ditujukan untuk kebebasan masyarakat mengambil keuntungan dari tanah dan segala  isinya,  yang  diistilahkan  sebagai  ‘hak  garap’.  Masa  ini,  pola  pertumbuhan  ruang masih berlangsung secara lamban dan pasif.
Sepanjang  hidup  para  moyang  orang-orang  Cubung  tidak  bisa  mewariskan  apapun selain  lahan  gersang  dan  kemiskinan.  Mereka  tidak  dianugerahi  kemampuan  dan kesempatan  untuk  memperoleh  sumber  kehidupan.  Kuncoro  (1997)  mengutarakan  muara permasalahan ini ada pada lingkaran setan kemiskinan ( vicious circle of poverty ) termasuk yang dialami oleh masyarakat pesisir Kulon Progo.

## Gambar 1. Pertumbuhan Ruang dan Kependudukan di Pesisir Selatan Kulon Progo
Momentum  tahun  1985  merupakan  momen  penting  yang  menciptakan  kebudayaan bertani  di  lahan  pesisir  Kulon  Progo.  Keberhasilan  seorang  peternak  ketika  menanam pohon cabe di  atas kotoran sapi  di  pesisir Karangwuni.  Praktik sosial  masyarakat cubung yang  dulunya  hanya  menanam  singkong  telah  terinternalisasi  di  alam  pikiran  bahwa mereka adalah “petani cabai”, termasuk di alam pikiran masyarakat pesisir. Secara kolektif mereka  membangun  prinsip  yang  sama  untuk  memanfaatkan  dan  menguasai  ruang-ruang pesisir yang terbentang dari barat hingga timur Kulon Progo. Masa ini, pola pertumbuhan ruang pesisir Kulon Progo sangat masif dan terjadi ekspansi hingga ke desa lainnya.
Gambar 2. Peta Persebaran Pertanian Cabai dan Holtikultura di Sepanjang Pesisir Kulon Progo
Sejak  tahun  1990-an  penduduk  yang  bermukim  di  bagian  selatan  merupakan masyarakat petani. Kemudian terjadi transformasi sosial dan budaya yaitu sebagai nelayan sampingan, selain bertani terkadang juga mencari ikan di laut.  Proses kebudayaan bertani bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir selatan Kulon Progo seperti renovasi  rumah  tinggal,  biaya  pendidikan  anak,  membeli  kendaraan  pribadi  hingga menabung.  Melihat  peluang  adanya  pasar  yang  potensial  maka  pelan-pelan  masyarakat membangun  fasilitas  wisata,  warung  makan,  kebun  agrowisata  dan  penginapan  skala melati.  Terobosan  orang  Cubung  pada  waktu  itu  ternyata  menjadi  magnet  yang menggiurkan  bagi  manusia  yang  akhirnya  memutuskan  untuk  menjadi  penggarap  lahan PAG.
Proses  yang  mudah  dan  tidak  adanya power  structure yang  kuat  pada  waktu  itu, maka masyarakat pun dengan bebas berperan sebagai creator kebudayaan dan lingkungan binaan. Momentum tersebut adalah penanda sejarah berubahnya komodifikasi lahan PAG yang berorientasi sebagai ladang ekonomi lokal.
b) Pilar 2: Kekuatan Genealogis
Kekuatan  kultural  serta  politik  terbentuk  atas  hubungan Ngarso  Dalem sebagai pemilik  tanah  dengan  masyarakat  selaku  pengguna  tanah,  hubungan  tersebut  telah berlangsung  sejak  lama  sebelum  adanya  pengakuan  Yogyakarta  sebagai  provinsi  yang diberikan  mandat  keistimewaan.  Sesuai  dengan  teori  Patron-klien  yang  disampaikan  oleh James Scott, relasi antara kekuasaan sultan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pola budaya serta status sosial masyarakat (Zaman, 2009). Adanya pertukaran ‘barang dan jasa’ antara sultan dengan rakyat, dalam hal ini rakyat diberikan sarana tanah untuk digunakan dan ditukar dengan loyalitas kepada sultan.
Hubungan penggunaan tanah kasultanan oleh rakyat dalam nilai politik yang berlaku di  DIY  yang  berlangsung  cukup  lama  serta  turun  menurun  semakin  memperkuat kontinuitas serta permanensi, membentuk adat istiadat ataupun norma yang dipegang teguh oleh  masyarakat  yang  mengakui  legitimasi  tanah  tersebut  sebagai  “ Kagungan  Ndalem” (Fernando  &  Pramusinto,  2008) . Makna  “ Kagungan  Ndalem” sebagai  ‘bagian  tak terpisahkan’  atau  ‘hak  milik’  Kasultanan.  Kusumo  dalam  penelitiannya  menyebutkan bahwa tanah adalah simbol eksistensi kekuasaan Kraton (Kusumo, 2023).
Dalam  perkembangannya  relasi  antara  raja  dengan  rakyat  terhadap  tanah  yang digarap  meningkat  perlahan  menuju  suatu  hubungan  yang  lebih  kuat  (Fernando  & Pramusinto,  2008).  Mulanya  hak  tanah  yang  diberikan  adalah  hak anggaduh yang sementara,  kemudian  berkembang  menjadi  hak anggaduh turun  temurun.  Kemudian adanya  hak andarbe yang  ditandai  dengan  tanah kebekelan atau  yang  saat  ini  dikenal dengan  tanah  kas  desa  yang  dilimpahkan  sultan  kepada  kalurahan  atau  desa-desa.  Sejak berlakunya UU Keistimewaan, rakyat penggarap tanah kasultanan mendapatkan akses hak tanah yang diikat secara formal yaitu Serat Kekancingan .
Kekuatan nilai tanah dimaknai secara genealogis sebagai hidup dan mati bagi orang Jawa,  tidak  hanya  mempunyai  nilai  ekonomi,  politik,  namun  juga  harga  diri  dan  reputasi (Kusumo,  2023).  Nilai  filosofis  tanah  sebagai  ibu  yang  memberikan  penghidupan  bagi anak-anaknya termasuk bumi serta isinya dan manusia yang menempatinya, tanah disebut
sebagai  “ lemah ”  yang  tersusun  dari  suku  kata  “ Mah ”,  atau  ibu  (bersifat  perempuan) (Kartono, 2005)
c) Pilar 3: Kekuatan Sosial Ekonomi
Mekanisme  penguasaan  ruang  yang  hanya  boleh  dimanfaatkan  oleh  skala  kerabat terutama  masyarakat  asli  merupakan  kekuatan  hubungan  kekerabatan  yang  tidak  bisa ditemukan  pada  konteks  penguasaan  tanah  di  wilayah  lain.  Aturan  yang  terbentuk merupakan  proses  pemufakatan  oleh  kelompok  internal,  yaitu  penghuni  yang  ada  di kawasan pesisir Kulon Progo hanya bagi mereka yang memiliki hubungan langsung (orang tua-anak),  hubungan  keluarga  besar  ( extended  family ),  ataupun  hubungan  perkawinan.
Peran masyarakat adalah sebagai penguasa dan pencipta nilai ruang di pesisir Kulon Progo. Sebelum  adanya  masyarakat,  lahan  pasir  disana  hanya  berupa  lahan  kosong  dan terbengkalai.
Perlahan,  aktivitas  organik  yang  tercipta  menjadi  sebuah  karakter  ruang  pertanian lahan  pesisir  membentuk  kekuatan  sosial  dan  ekonomi  yang  dilembagakan  dalam  bentuk Lembaga  atau  paguyuban.  Paguyuban  merupakan  sebuah  institusi  lokal  yang  nyatanya efektif  dalam  sistem  penguasaan  ruang  lahan  pasir.  Kekuatan  lokalisme  pertanian  cabai Karangwuni menjadi momentum terbukanya harapan ruang pesisir yang selama ini dinilai tidak produktif nyatanya mampu memerdekakan masyarakat. Begitu pula dengan kekuatan ruang  Parangtritis  yang  luar  biasa  berdampak  pada  ekspansi  permukiman  di  sepanjang pesisir  DIY.  Kesamaan  karakteristik  pola  fisik  dan  aktivitas  bermukim  terjadi  pada permukiman Pantai Samas dan Glagah, pengelolaan tambak udang dan pertanian, kekuatan ekonomi lokal di sepanjang pariwisata Pantai DIY hingga jaringan pasar PSK. Momentum tersebut  sekaligus  membuktikan  bahwa  konsep  keberadaan  pesisir  DIY  ada  karena kekuatan  sistem  nilai  lokal  dan  bentang  ruangnya  yang  teranyam  melalui  modal  sosial- spasial (Sudaryono, 2022)
Proses-proses  diatas  berimplikasi  bahwa  manusia  dan  faktor  produksinya  lah  yang memberikan  nilai  dari  sebuah  bidang  tanah.  Artinya,  faktor  manusia  dan  kreasi  kerjanya lebih bernilai daripada aspek legalitas tanah secara hukum.

## Konseptualisasi Ideologi Lokal Sebagai Pilar Tata Ruang Pesisir Kulon Progo
Fakta  sejarah  mengungkapkan  legitimasi  kekuasaan  kerajaan  Ngayogyakarta Hadiningrat  merupakan  bagian  integral  Negara  Republik  Indonesia,  diperkuat  dengan  UU Nomor  13  Tahun  2012  tentang  status  DIY  sebagai  daerah  yang  diberikan  keistimewaan. Keistimewaan  itu  termasuk  pada  status  pertanahan  dan  posisi  Kraton  sebagai  badan  hukum yang  memiliki  bidang  tanah.  Namun  perjalanan  pengelolaan  pertanahan  tersebut  melewati beberapa periodisasi dengan beragam karakter dan tujuan tertentu.
Fakta  sejarah  itu  membentuk  ideologi  kebudayaan  yang  mempengaruhi  ruang  konkrit dan elemen lainnya yang lebih dalam.
Dalam  konteks  pesisir  Kulon  Progo,  tipologi  terbangunnya  kekuatan  ruang  diciptakan oleh  aktor  ruang.  Aktor  ruang  menciptakan  kekuatan  ruang  karena  adanya  beragam  faktor pemicu  yaitu  1)  kebebasan  pemanfaatan  ruang  milik  kadipaten  secara  inklusif;  2)  hubungan kesejarahan sultan dan rakyatnya; serta 3) modal sosial ( social capital ).
Fungsi  lahan  di  pesisir  Kulon  Progo  berada  di  atas  kekuatan  lokal  masyarakat penggarap PAG. Kekuatan lokal ini terlihat pada fenomena yaitu 1) pengelolaan ruang-ruang yang dimanifestasi  dalam  petak-petak kebun  cabai  dan sayur; 2) pemanfaatan  ruang sebagai aktivitas ekonomi komunal; 3) pengembangan sarana dan prasarana secara swadaya termasuk pembangunan  wisata  dan  rumah  tinggal,  serta;  4)  mobilisasi  institusi  lokal  dalam  proses dinamika  keterancaman  terhadap  ruang  hidup  (aksi  protes  bandara,  pasir  besi  dan sebagainya).
Konsepsi  fenomena  diatas  menguatkan  apa  yang  disebut  dengan social  capital atau modal  sosial.  Modal  sosial  melahirkan  ruang  tanpa zoning, yang  dikenal  dengan  pelapisan ruang.  Pandangan  positivistik  tentang lost  space dan zoning menjadi  konsep  yang  abu-abu yang  dipatahkan  dalam  konteks  realitas  empiris  ruang  dengan  nilai  eksistensial- fenomenalnya.  Di  sisi  lain,  eksistensi  ruang  selatan  Jawa  secara  pragmatis  dinilai  sebagai ruang  marjinal  secara  gegabah  mengabaikan  sejarah  ruang.  Pernyataan  konsep  pelapisan ruang yang dikemukakan Sudaryono, menguatkan bahwa ruang pesisir Kulon Progo bukanlah ruang kosong atau bebas nilai melainkan sebuah susunan kekuatan-kekuatan ruang.
Pelapisan  ruang  tidak  tersusun  secara  hierarki  namun  merupakan  produk  dari  institusi sosial  atau  sebagai social  capital Putnam  (1998)  dalam  (Sudaryono,  2022).  Peran  institusi sosial  sudah  melangkah  lebih  jauh  sebelum  adanya spatial  capital .  Pembentukan  lapisan ruang  secara  kolektif  dibangun  atas  dasar  kepercayaan  atau trust diantara  kelompok- kelompok  institusi  sosial.  Adanya  patok  tanah  yang  hanya  diakui  dalam  lingkup  internal merupakan  tindakan  saling  “menandai”  dan  “menganggap”  yang  melahirkan  konsensus ruang.
Ideologi masyarakat pesisir Kulon Progo merupakan sintesis dari fungsi serta nilai-nilai. Memahami  dan  mengenali  karakteristik  masyarakat  penggarap  lahan  PAG  serta  praktik kehidupan  sehari-hari  bermuara  pada  temuan  esensi  permukiman.  Habermas  merupakan tokoh  pemikir  menyatakan  bahwa  esensi  realitas  sosial  adalah  sesuatu  yang  terpendam  di balik  permukaan  yang  cenderung  tampak,  esensi  merupakan  suatu  fakta  yang  sesungguh- sungguhnya  (Sudarsan,  1998).  Legitimasi  kekuasaan  Kraton  dalam  konteks  legalitas  hukum
formal  termasuk  UU  Keistimewaan  dan  turunan  hukum  lainnya  serta  adanya  pembangunan bandara  yang  ‘digaungkan’  untuk  kesejahteraan  umum,  nyatanya  memuluskan  kegiatan komodifikasi  makna  tanah  yang  semula  bernilai  guna  untuk  kepentingan  masyarakat  petani lahan pesisir menjadi nilai ekonomi.
Konsep pelapisan ruang juga menimbulkan konsistensi ekspansi ruang di pesisir Kulon Progo  yang  berdiri  diatas power  structure .  Meskipun  dalam  temuan  di  lapangan  ada  tokoh yang  mendominasi  dalam  proses  meruang  di  pesisir  Kulon  Progo  namun  sistem  yang dijalankan  adalah  kekuasaan  yang  terdistribusi.  Fungsi  utama  tokoh  dalam  institusi  pesisir Kulon  Progo  adalah  sebagai  ‘pemandu’.  Pembangunan  permukiman  di  lahan  pesisir  adalah bentuk  ekspansi  ruang  yang  dilakukan  oleh  kelompok  penggarap  PAG,  singkatnya  tepat sekali bahwa kekuasaan ruang pesisir Kulon Progo berada di tangan masyarakatnya.

## KESIMPULAN
Dalam  konteks  perencanaan  tata  ruang,  seringkali  pendekatan  perencanaan  selalu berpegang  pada  pendekatan  pragmatik.  Pengakuan  terhadap  ruang-ruang  lokal-otonomik nyatanya  tidak  dianggap  secara  serius  sebagai  suatu  investasi  modal  sosial  negara.  Proses pertumbuhan  ruang  di  pesisir  Kulon  Progo  membuktikan  bahwa  kekuatan  spasial  boleh  dan mampu  berada  ditangan  masyarakat  lokal.  Radius  keunikan  karakter  Cabai  Temon  yang berasal  dari  magnet  lokalisme  Karangwuni  misalnya,  berhasil  mengeluarkan  mereka  dari lingkaran kemiskinan. Cabai Temon berhasil membuktikan bahwa komunitas lokal yang kuat mampu keluar dari “pengucilan”. Ideologi sebagai strategi yang mempengaruhi elemen ruang kota dengan menghasilkan material, pola dan praktik sosial ekonomi masyarakat. Faktor fisik ruang  sebagai  daerah  pesisir  yang  mulanya  sebagai  “common  property  resources”  dan cenderung  ditelantarkan  kemudian  diiringi  dengan  faktor  psikologis  masyarakat  yang  pada waktu  itu  mengalami  krisis  ekonomi  global  merupakan  manifestasi  dari  terbentuknya kebudayaan bermukim di lingkungan pesisir Kulon Progo dan sekitarnya.

## BIBLIOGRAFI
Fernando, Jose Marcus, & Pramusinto, Agus. (2008). Eksistensi Sultan Grond Dalam Hukum Tanah  Nasional  Di  Desa  Srjgading  Kecamatan  Sanden  Kabupaten  Bantul  Provinsi Daerah Istimew A Yogyakarta . Universitas Gadjah Mada. Girinata, I. Made. (2018). Kawasan Suci Pura Tanah Lot dan Destinasi Wisata . Imron,  Ali.  (2014).  Analisis  kritis  terhadap  dimensi  ideologis  reformasi  agraria  dan  capaian pragmatisnya. Jurnal Cakrawala Hukum , 5 (2), 107–122.
Kartono,  J.  Lukito.  (2005).  Konsep  ruang  tradisional  jawa  dalam  konteks  budaya. Dimensi Interior , 3 (2).
Kusumo,  Della.  (2023).  Nilai-Nilai  Keistimewaan  Dalam  Sistem  Pertanahan  di  Yogyakarta.
Jurnal Multidisiplin West Science , 2 (05), 302–313.
Manzo,  Lynne  C.  (2003).  Beyond  house  and  haven:  Toward  a  revisioning  of  emotional relationships with places. Journal of Environmental Psychology , 23 (1), 47–61. Rukajat,  Ajat.  (2018). Pendekatan  penelitian  kualitatif  (Qualitative  research  approach) . Deepublish.
Setianingrum,  Lutfi,  Sudaryono,  Sudaryono,  &  Roychansyah,  Muhammad  Sani.  (2021). Kesadaran  Transendental  Akan  Ikatan  Keluarga  Sebagai  Penjaga  Keberadaan  Dan
Keberlanjutan  Elemen  Inti  Tata  Ruang  Permukiman  Di  Kawasan  Pathok  Negara Dongkelan. Jurnal Arsitektur ARCADE , 5 (2), 206–214. Sudaryono, S. P. (2022). Komunikasi Bisnis . Prenada Media. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Tilman, Antonio, Mujiburohman, Dian Aries, & Dewi, Asih Retno. (2021). Legalisasi tanah kasultanan  dan  tanah  kadipaten  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Riau  Law  Journal , 5 (1), 1–13.
Triatmodjo,  Suastiwi.  (2015).  Membangun  Lokalitas  Ruang  Kota  (Building  Up  Locality  in Urban Space). Ars (Jurnal Seni Rupa & Desain) , 18 (1), 1–8. Wahid, A. M. Yunus, & SH, M. Si. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang . Prenada Media. Waruwu, Meiman Hidayat, Gulo, Sabayuti, Lahagu, Palindungan, Halawa, Odaligoziduhu, & Laia,  Otanius.  (2023).  Analisis  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Dalam  Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi , 2 (1), 44–47. Zaman, Komar.  (2009).  Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi  Kasus  Hubungan Toke Dan Petani  Sawit  Pola  Swadaya  Di  Kecamatan  Tambusai  Utara  Kabupaten  Rokan  Hulu). Indonesian Journal of Agricultural Economics , 2 (2), 183–200.

## Copyright holder:
Marisca Jessica Yastri, Sudaryono (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: