DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993

## Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)
P- ISSN: 2301-4717  E-ISSN: 2716-022X Homepage: https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index
Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan  Sanksi  Pajak  Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh
Neza Aulia 1 ,  Lilis Maryasih 2* 1, 2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala *Coresponding author: lilis.maryasih@unsyiah.ac.id | Phone Number: 085289567646

## ARTICLE INFO
Received: 13-04-2022 Received in revised: 09-06-2022 Accepted:  19-06-2022 Available online: 09-09-2022

## KEYWORDS

## A B S T R A C T
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  tax  knowledge,  taxpayer  awareness,  and motor vehicle taxpayers sanction on compliance with motor vehicle taxpayers (PKB) in  Aceh  Province.  The  population  in  this  study  were  motor  vehicle  taxpayers  who were registered at samsat office in Aceh Province. The data used are primary data by distributing  questionnaires  with  google  form.  The  method  for  determining  non- probability  sampling  with  Accidental  Sampling  techniques.  Based  on  the  Slovin formula obtained a sample of 100 taxpayers. Data analysis method uses validity test, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing  and  determination  test.  The  result  of  hypothesis  testing  indicates  that  tax knowledge  has  a  positive  effect  on  motor  vehicle  tax  compliance.  Taxpayers awareness  has  a  positive  effect  on  motor  vehicle  tax  compliance.  Motor  vehicle taxpayers sanction has a positive effect on motor vehicle tax compliance. Adjusted R Square  value  (R2)  is  0,521  or  52,1%.  So  R2  of  52,1%  is  influenced  by  the  variables used  in  this  study while  the remaining 47,9% is influenced  by  variables outside  the research, for example public service accountability, fiscal service, and SAMSAT drive thru system.
Liquidity, Leverage, Independent Commissioners, Effective Tax Rate (Contoh)
PENDAHULUAN Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  jenis  pajak  daerah khususnya  pajak  provinsi  terdiri  dari  lima  jenis  pajak,  salah  satunya  adalah  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  PKB  ialah salah  satu  jenis  pajak  yang  dikutip  oleh provinsi, tetapi  seluruh  kabupaten  membuka  loket  pemungutan  pajak  kendaraan bermotor  yang  tujuannya  agar  memudahkan  masyarakat  di  setiap  kabupaten  untuk  membayarkan  pajak  kendaraan bermotor. Sehingga, harus dilakukan optimalisasi penerimaan PKB lewat beragam usaha yang dapat menambah penerimaan sektor tersebut, seperti dengan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Amri, 2015).
Dari  sisi  ini,  seharusnya  pemerintah  daerah  menerima  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  dalam  jumlah  besar, namun  karena  jumlah  penunggakan  yang  besar,  penerimaan  tersebut  belum  maksimal.  Di  Provinsi  Aceh  terdapat  banyak wajib pajak yang tidak patuh saat membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Kasus yang ditemukan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat tinggi di antara jumlah unit kendaraan yang lunas pajak dengan jumlah unit kendaraan yang menunggak pajak. Data tersebut dapat diperhatikan di Tabel 1.
Tabel 1. Tabel Jumlah Unit Kendaraan Lunas Pajak dan Jumlah Unit Kendaraan yang Menunggak Pajak di SAMSAT
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020 No Kabupaten Total Unit Kendaraan Realisasi Selisih Persentase Realisasi 1 Aceh Barat 124.952 38.753 86.199 31% 2 Aceh Barat Daya 49.572 18.764 30.808 38%
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
3 Aceh Besar 212.493 91.429 121.064 43% 4 Aceh Jaya 35.813 11.463 24.350 32% 5 Aceh Selatan 72.701 27.905 44.796 38% 6 Aceh Singkil 42.187 11.370 30.817 27% 7 Aceh Tamiang 125.308 43.339 81.969 35% 8 Aceh Tengah 83.125 30.680 52.445 37% 9 Aceh Tenggara 36.616 11.520 25.096 31% 10 Aceh Timur 140.044 44.548 95.496 32% 11 Aceh Utara 216.134 76.452 139.682 35% 12 Kabupaten Bener Meriah 55.309 19.698 35.611 36% 13 Kabupaten Bireuen 192.467 78.834 113.633 41% 14 Kabupaten Gayo Lues 16.002 7.334 8.668 46% 15 Kabupaten Nagan Raya 87.426 25.061 62.365 29% 16 Kabupaten Pidie 162.585 67.408 95.177 41% 17 Kabupaten Pidie Jaya 52.976 18.765 34.211 35% 18 Kabupaten Simeulue 14.468 5.558 8.910 38% 19 Kota Banda Aceh 289.934 126.726 163.208 44% 20 Kota Langsa 104.582 31.953 72.629 31% 21 Kota Lhokseumawe 127.087 45.917 81.170 36% 22 Kota Sabang 22.278 9.833 12.445 44% 23 Kota Subulussalam 21.530 6.347 15.183 29%

## Sumber :  Badan Pengelolaan Keuangan Aceh , 2021
Tabel  1  membuktikan  jika  ditemukan  banyaknya  wajib  pajak  yang  belum  bayar  kewajiban  pajaknya,  hal  tersebut tercermin dari adanya wajib pajak yang masih menunggak pajak kendaraannya yang bahkan jumlahnya kurang dari 50% dari jumlah pajak kendaraan bermotor yang terdata dalam UPT SAMSAT setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Penunggakan  yang  terjadi  diakibatkan  oleh  ketidakpatuhan  wajib  pajak  dalam  membayarkan  pajak  kendaraan bermotornya. Menurut (Effendy & Toly, 2013)dalam hal perpajakan, ketidakpatuhan diartikan sebagai tindakan wajib pajak yang  dengan  tanpa  disadari  tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  (tidak  mendaftar  agar  mendapatkan  NPWP,  tidak menyertakan  SPT,  dan  sebagainya)  atau  melaksanakan  wajib  pajak  namun  tidak  seutuhnya  benar  (melaporkan  dan membayar  pajak  tidak  tepat  waktu).  Ada  beberapa  teori  perilaku  yang  bisa  digunakan  untuk  dapat  menjelaskan  perilaku wajib pajak, salah satunya adalah Theory of Planned Behavior (TPB), teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh  individu  terbentuk  karena  niat.  Dihubungkan  dengan  penelitian  ini,  maka  TBP  dianggap  sangat  relevan  untuk menjelaskan  perilaku  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Penelitian  sebelumnya  yang  menjelaskan tentang  keterkaitan  antara  teori  ini  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  telah  dilakukan  oleh  Ermawati (2018). Menurut  (Aswati  et  al.,  2018)  tunggakan  terhadap  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  disebabkan  kebanyakan wajib  pajak  yang  tidak  mentaati  pelaksanaan  kewajiban,  disebabkan  kurang  pengertian,  paham  dan  pengetahuan  tentang kewajiban pajak terutama dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan undang-undang.
Kepatuhan wajib pajak ialah suatu hal penunjang yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Menurut (Puspita et
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
al., 2016) kepatuhan pajak dimaksud juga kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan wajib pajaknya dengan berasumsi kalau patuh merupakan etika bersosial dan menurut dalam aturan perundang-undangan pajak yang berjalan sebagai usaha mengoptimalkan perpajakan dijadikan sumber pendapatan negara.
Adapun  penyebabnya  yang  berpengaruh  akan  mematuhi wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yakni  paham  wajib  pajak, sadar wajib pajak serta hukuman pajak (Widyaningsih, 2011). Pemahaman mengenai perpajakan serta kegunaannya minim pengetahuan  para  wajib  pajak  dapat  menyebabkan  wajib  pajak  tidak  dengan  sukarela  membayarkan  pajaknya.  Khawatir akan wajib pajak saat bayar pajak diakibatkan banyaknya permasalahan yang kerap timbul di bidang perpajakan. Menurut (Arum, 2012) keadaan  bisa mempengaruhi kepatuhan sebab kewajiban pajak tidak mau pajaknya  yang sudah dibayarnya diselewengkan para aparat pajaknya, sehingga wajib pajak harus diberikan pengetahuan yang baik atas manfaat pajak untuk kesejahteraannya  sendiri  ataupun  untuk  pembangunan  negara.  Menurut Theory  of  Planned  Behavior yang  menyebutkan bahwa  suatu  individu  dapat  bertindak  disebabkan  mempunyai  niat  dan  dorongan  dari  dalam  dirinya  sendiri,  yang  mana wajib  pajak  memberikan  pengetahuan  yang  besar  dalam  bertindak  agar  patuh  akan  aturan  perpajakan(Ermawati  &  Afifi, 2018).  Hal  tersebut  serupa  pada  penelitian  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  (Aswati  et  al.,  2018)  yang  menyebutkan  jika pengetahuan  seseorang  berpengaruh  dalam  mematuhi  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  yang  berarti  makin  besar  skala pengetahuan  wajib  pajak  sehingga  patuh  akan  kewajiban  pajak  itu  makin  membaik.  Namun  berbeda  lagi  dalam  hasil penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  (Wardani  &  Asis,  2017),  menunjukkan  jika  pemahaman  wajib  pajak  tidaklah  memiliki pengaruh kepada patuhnya kewajiban pajak kendaraan bermotor.
(Subekti,  2016)  mendefinisikan  sanksi  pajak  sebagai  dampak  yang  didapat  dari  wajib  pajak  saat  kewajibannya membayar  pajak  tidak  dipatuhi.  Sanksi  pajak  juga  bisa  dipakai  oleh  pemerintahan  untuk  membenahi  administrasi perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan. Menurut Theory of Planned Behavior , apabila seseorang wajib pajak tidak memenuhi aturan pajak, wajib pajak dapat merasakan ketakutan saat pajak yang dibayarkan meningkat dibandingkan pajak yang seharusnya dibayarkan sehingga wajib pajak akan mengupayakan untuk menghindari sanksi pajak dengan membayar dan  melapor  pajak  tepat  pada  waktunya.  Hal  tersebut  serupa  dengan  penelitian  terdahulunya  yang  dilaksanakan  oleh (Nurlaela et al., 2018) yang mengatakan jika sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sementara penelitian lainnya yang dilaksanakan oleh (Karlina & Ethika, 2020) menyebutkan jika sanksi pajak kendaraan bermotor tidaklah mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  (1) Apakah  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Aceh.  (2)  Apakah  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Aceh.  (3)  Apakah  sanksi  pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. (4) Apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Aceh.  (2)  Untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  kendaraan bermotor  di  Provinsi  Aceh.  (3) Untuk  mengetahui  pengaruh  sanksi  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Aceh.  (4)  Untuk  mengetahui  pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib pajak,  dan  sanksi  pajak  kendaraan  bermotor  secara  silmultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di Provinsi Aceh.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  penting  dilakukan  karena  penelitian  ini  dapat  menjawab  rumusan masalah sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Theory of Planned Behavior Teori yang dipakai pada penelitian ini yakni Theory of Planned Behavior (TPB). Menurut (Ajzen, 1991), TPB ialah teori yang menerangkan mengenai perilaku atau sikap suatu individu yang timbul dari tiga penentu yaitu:
1) Behavioral Belief , merupakan kepercayaan yang dihasilkan dari perilaku dan evaluasi dari hasilnya.
2) Normative  Belief, merupakan  kepercayaan  terhadap  keinginan  orang  lainnya  dan  mendorong  dalam  memenuhi keinginannya.
3) Control Belief , merupakan kepercayaan atas sesuatu yang dapat menghambat dan mendorong perilaku yang dapat dilakukan serta persepsi.
Menurut (Ermawati & Afifi, 2018) TPB ialah teori yang berisikan mengenai tindakan individu saat melakukan sesuatu yang sumbernya selalu atas motivasinya sendiri. Suatu individu akan mematuhi aturan pajak apabila dirinya menyadari jika pajak yang dibayarkannya dapat membantu perekonomian negara.

## Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Kendaraan  bermotor  ialah  kendaraan  beroda  dan  gandengan  yang  dipakai  dalam  berbagai  jalan  darat,  dikemudikan dengan instrumen teknis seperti motor listrik atau instrumen lain yang merubah energi tertentu menjadi tenaga bergerak. Objek PKB ialah kepunyaan dan/atau penguasa kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor beroda dan gandengan yang beroperasi pada segala tipe jalanan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi di atas air dengan ukuran isi kotornya GT 5 (5 gross tonnage) sampai GT 7 (7 gross  tonnage), dan  subjek PKB yaitu  suatu individu dan badan yang mempunyai dan/atau penguasa kendaraan bermotornya.
Wajib pajak PKB merupakan suatu individu dan bagian yang mempunyai kendaraan bermotor. Bagi wajib pajak badan, kewajiban perpajakan diwakilkan oleh pengurus badan atau agen. Dasar pengenaan pajak yaitu hasil perkalian dua unsur pokok, yakni: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang menggambarkan dengan relatif tingkatan jalan rusak dan/atau gambaran lingkungan efek dari pemakaian kendaraan bermotor.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152

## Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan artinya ketaatan atau mematuhi peraturan. Kepatuhan pajak adalah  mematuhi,  mentaati,  tunduk,  dan  melaksanakan  peraturan  perpajakan.  Mematuhi  pajak  bisa  diartikan  sampai dimana wajib pajak mematuhi atau tidak berhasil mematuhi aturan pajak (Marziana et al., 2010). Kepatuhan pajak adalah disiplin bagi wajib pajak agar melakukan kewajiban di bidang perpajakan menurut peraturan perundang-undangan.
Terdapat  dua  tipe  patuh,  yakni  patuh  secara  formal  dan  patuh  secara  material.  Kepatuhan  formal  yaitu  kondisi seseorang dengan formal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perundang-undangan pajak. Kepatuhan material yaitu keadaan  wajib  pajak  untuk  mencakup  segala  aturan  pajak  yang  material,  berupa  kepatuhan  terhadap  isi  perundang- undangan perpajakan.
Kepatuhan  pajak  ialah  disiplin  bagi  seseorang  agar  menjalankan  kewajiban  di  bidang  pajak  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Menurut  (Wardani  &  Rumiyatun,  2017)dan  Ilhamsyah  et  al.,  (2016),  indikator  dalam mendukung  variabel  ini  adalah  apakah  wajib  pajak  mampu  menjalankan  kewajiban  perpajakan  menurut  ketentuan  yang berlaku, tidak terutang pajak, membayarkan pajak tepat pada waktunya, memenuhi syarat bayar pajak, mengetahui batas waktu pembayaran, dan tidak pernah melanggar aturan.

## Pengetahuan Wajib Pajak
Pengetahuan yakni pemahaman seseorang atas suatu hal, dan semua tindakan yang dilakukan seseorang dalam rangka mengerti  sebuah  objek,  bisa  diungkapkan  melalui  indera  atau  rasionalitas,  juga  dapat  berupa  objek  yang  dimengerti seseorang  dalam  bentuk  idealnya,  atau  objek  psikologis.  Pengetahuan  Wajib  Pajak  yakni  potensi  seseorang  untuk memahami aturan perpajakan, adapun mengenai tarif pajak menurut perundang-undangan yang nantinya harus dibayarkan serta fungsi pajak yang mereka peroleh setelahnya (Utomo, 2011).
Orang  yang  berpendidikan  pastinya  peka  dan  taat  akan  hak  dan  kewajiban  dengan  tidak  ada  paksaan  dan  ancaman dengan sanksi maupun hukum tertentu. Pengetahuan perpajakan yang tidak memadai bisa berakibat timbulnya rasa tidak percaya dan berpikir buruk kepada perpajakan, dan pengetahuan perpajakan yang benar berkorelasi dengan pikiran yang baik kepada perpajakan (Niemirowski et al., 2003). Pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak bisa dilihat dengan wawasan dan  paham  tentang  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  wajib  pajak.  Jika  seseorang  tahu  serta  paham  akan  kewajiban menjadi  Wajib  Pajak,  maka  ia  pastinya  memperoleh  hak  dengan  memenuhi  kewajiban  tersebut  dan  memenuhi  tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  diartikan  kesungguhan  seseorang  dalam  paham  kewajiban  perpajakan  dari  hatinya  dengan ikhlas  (Susilawati  &  Budiartha,  2013).  Kesadaran  wajib  pajak  terlihat  dalam  keseriusan  seseorang  dalam  mematuhi kewajibannya atas pajaknya sendiri (Dharma dan Suardana, 2014).
Menaikkan  jumlah  pendapatan  pajak  sungguh  bukan  tugas  yang  ringan  menurut  pemerintah,  karena  pihak  yang memiliki wewenang mengutip pajak haruslah sesuai legalitas. Namun pada saat ini, pemerintah tidaklah memiliki legitimasi menurut  psikologis  dalam  mendesak  wajib  pajak  membayar  pajak.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  cara  lainnya  agar mengoptimalkan  kepatuhan  pajak.  Kebanyakan  persoalan  sogok  terbukti  disekeliling  perpajakan  telah  menimbulkan  rasa kurang  percayanya  masyarakat  (khususnya  wajib  pajak)  kepada  otoritas  pajak.  Karena  itulah  menimbulkan  penurunan sadar wajib pajak dan mendorong dalam memerangi penghindaran pajak dan penggelapan pajak.
Kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  terlihat  dari  tujuan  penerima  pajak  nasional  yang  sudah  ditentukan  selama bertahun-tahun  belum  terpenuhi.  Kenyataan  ini  berlawanan  dengan  penelitian  Priyantini  (2008)  yang  menyebutkan  jika unsur  penting  pada  penerapan  sistem  perpajakan  baru  (self-assessment  system)  yakni  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib pajak yang besar. Persoalan perpajakan masyarakat sering dibatasi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak (Lerche, 1980).
Menurut  (Wardani  &  Rumiyatun,  2017),  indikator  yang  mendukung  variabel  ini  adalah  kesadaran  akan  hak  dan kewajiban  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dalam  perpajakan,  rasa  percaya  masyarakat  terhadap  pembiayaan  dan perpajakan nasional dan daerah, dan kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya secara sukarela
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Sanksi  ialah  hukuman  buruk  bagi  mereka  pelanggar  aturan,  sedangkan  denda  merupakan  sanksi  bayar  ganti  rugi terhadap  pelanggaran  aturan  dan  hukuman  yang  berjalan.  Sehingga,  sanksi  perpajakan  ialah  sanksi  negatif  untuk  wajib pajak yang melawan aturan melalui pembayaran (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan untuk menghindari pelanggaran aturan atau undang-undang. Sanksi perpajakan adalah penjaminan jika aturan undang-undang pajak untuk dipatuhi atau ditaati.
Pajak kendaraan bermotor tergolong kedalam pajak daerah dan pajak provinsi. Sanksi berat diharap dapat menjadikan wajib  pajak  agar  melapor  seluruh  penghasilannya  (Zuraida,  2012).  Sanksi  pajak  yang  terberat  bisa  mengakibatkan  pada tingkatan  patuh  wajib  pajak  yang  lebih  tinggi.  Sanksi  perpajakan  pun  diharap  bisa  membuat  dampak  menyesal  untuk seseorang  yang  awalnya  “tidak  patuh  terhadap  peraturan”  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Indikator  yang mendukung  variabel  ini  menurut  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2007  dan  online-pajak.com  (2019)  adalah  pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi PKB, dan pengetahuan wajib pajak mengenai besaran hukuman PKB.

## Kerangka Konseptual
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat keterkaitan antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pengetahuan Wajib Pajak(X1 ) Kesadaran
Wajib Pajak(X2) Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor(X3 )
Gambar 1. Kerangka Konseptual Hipotesis
Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Pengetahuan Wajib Pajak memiliki pengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. H2: Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. H3: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. H4:  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  secara  simultan memiliki   pengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  bagi  penelitian  ini  yakni  jumlah  keseluruhan  kewajiban  perpajakan  kendaraan  bermotor  pribadi  di  Provinsi  Aceh sebanyak  2.285.589 responden.  Pada  penelitian  ini  penulis  mengecilkan populasi  caranya hitung  ukuran  sampel  yang dilaksanakan memakai metode Slovin (Sugiyono, 2018:87).
Rumus Slovin yang digunakan agar dapat menentukan sampel yaitu sebagai berikut:
Keterangan: n : Jumlah sampel
N : Jumlah populasi
ε : Tingkat kesalahan (error) kesalahan maksimum yang bisa ditolerir sebesar 10%
Jumlah populasi penelitian ini adalah sejumlah 2.285.589, sehingga persentase kelonggaran yang dipakai yaitu 10% dan diperoleh perhitungan  yang  bisa  dibulatkan  agar  sesuai  yang  ingin  dicapai.  Sehingga  agar  mendapatkan  aspek  penelitian,  dapat  dihitung menggunakan perhitungan sebagai berikut:
n = 2.285.589
1 + 2.285.589 (0,1) 2
n = __      2.285.589     __
1 + 2.285.589 x 0,01
n = 2.285.589
1 + 22.855,89
n = 2.285.589
22.856,89
n = 99,9
Menggunakan  rumus  tersebut,  besaran  sampel  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  disesuaikan  menjadi  100  responden.  Tujuan dilakukannya agar memudahkan saat pengolahan data dan agar hasil pengujiannya optimal.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Data  yang  dipakai  untuk  penelitiannya  yaitu  data  primer,  yang  datanya  didapatkan  dengan  langsung  dari  sumbernya  (tidak menggunakan media perantara). Menurut (Sugiyono, 2018:93), data primer merupakan suatu sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari sumber aslinya.
Sampel  diambil  untuk  penelitian  memakai  metode  accidental  sampling,  yakni  sampel  diambil  dengan  tidak  sengaja.  Jika seseorang  kebetulan  didapat  cocok  menjadi  sumber  data,  maka  siapapun  yang  ditemui  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  sampel. Pengumpulan data didapat pada pembagian google form bagi responden terkait variabel yang diuji dalam penelitian melalui media sosial, dan memberikan skor pada setiap jawaban (skor) dengan rincian: 1 artinya sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, 3 artinya netral, 4 artinya setuju, dan 5 artinya sangat setuju.

## Operasionalisasi variabel
Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ialah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun variabel bebas (independent variable)  yakni pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor.

## Metode analisis dan pengujian hipotesis
Metode analisis pada penelitian ini tidak lepas dari uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
linear berganda.
Uji  hipotesis  yang  dilaksanakan  untuk  penelitian  ini  berupa  pengujian  koefisien  determinasi  (²),  uji  signifikansi  simultan  (uji statistik f), serta uji signifikansi parsial (uji statistik t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data
Data yang dikumpul pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer dipakai asalnya dari menyebarkan kuesioner didapatkan pada Google Form, yang disebarkan melalui email, WhatsApp, Line, Twitter dan media sosial lainnya. Jawaban dalam kuesioner yang diisikan masing-masing responden yang kemudian ditabulasi memakai Microsoft Excel 2010 dan olahnya memakai SPSS (Statistical Package for Social Service) versi 22. Sampel dari penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WP PKB) Provinsi Aceh yang dihitung berdasarkan rumus slovin.
Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 100 eksemplar kuesioner yang dibagikan kepada setiap responden melalui email dan sosial  media  lainnya,  namun  jawaban  yang  kembali  kepada  peneliti  berjumlah  86  responden,  yang  berarti  tingkat  kuesioner dikembalikan dalam penelitian ini adalah sebanyak 86%.

## Karakteristik Responden
Karakter responden pada penelitian ini ialah jenis kelamin, usia, kabupaten/kota, dan jenis kendaraan. Karakteristik tersebut bisa dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian No Karakteristik Frekuensi Persentase 1 Jenis Kelamin Pria 41 48% Wanita 45 52% Total 86 100% 2 Usia < 20 Tahun 5 6% 21-30 Tahun 24 28% 31-40 Tahun 27 31% 41-50 Tahun 18 21% > 50 Tahun 12 14% Total 86 100% 3 Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Barat 3 4% Kabupaten Aceh Barat Daya 2 2% Kabupaten Aceh Besar 13 15% Kabupaten Aceh Jaya 3 4% Kabupaten Aceh Selatan 2 2% Kabupaten Aceh Singkil 2 2% Kabupaten Aceh Tamiang 2 2% Kabupaten Aceh Tengah 2 2% Kabupaten Aceh Tenggara 5 6% Kabupaten Aceh Timur 1 1% Kabupaten Aceh Utara 2 2% Kabupaten Bener Meriah 1 1% Kabupaten Bireuen 3 4% Kabupaten Gayo Lues 2 2% Kabupaten Nagan Raya 4 5% Kabupaten Pidie 5 6% Kabupaten Pidie Jaya 2 2% Kabupaten Simeulue 2 2% Kota Banda Aceh 17 20% Kota Langsa 6 7% Kota Lhokseumawe 4 5% Kota Sabang 2 2% Kota Subulussalam 1 1% Total 86 100% 4 Jenis Kendaraan Sedan dan Jeep 27 31% Bus, Pick Up, dan Truck 6 7% Alat Berat dan Ransus 2 2% Minibus dan Microbus 7 8% Sepeda Motor 44 51% Total 86 100% 5 Pendidikan
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
No Karakteristik Frekuensi Persentase SMA/SMK 22 26% D3 5 6% S1 53 61% S2/S3 3 3% Lainnya 3 3% Total 86 100%

## Hasil Uji Kualitas Data Hasil Uji Validitas
Pada dasarnya pengujian validitas adalah agar mendapatkan secara ilmiah ketepatan instrumennya yang dipakai pada penelitian dalam  menafsirkan  variabel  dengan  tepat.  Verifikasi  data  penelitian  ini  memakai  program  aplikasi  SPSS  versi  22  untuk  pengujian statistik, pengujian koefisien korelasi product-moment, dan nilai signifikansinya 5% atau 0,05. Apabila r hitung > r tabel, sehingga setiap item pertanyaannya atau pernyataan disebut valid, kebalikannya apabila r hitung < r tabel, jadi butir pertanyaannya atau pernyataan bisa disebut tidak valid. Hasil uji validitasnya untuk setiap pertanyaan dari 100 responden dibuktikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas No Item Pertanyaan Variabel Koefisien Korelasi (R hitung) R tabel Keterangan 1 Y.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 0,766 0,195 Valid 2 Y.2 0,750 Valid 3 Y.3 0,554 Valid 4 Y.4 0,792 Valid 5 Y.5 0,659 Valid 6 Y.6 0,786 Valid 7 X1.1 Pengetahuan Wajib Pajak (X 1 ) 0,732 Valid 8 X1.2 0,679 Valid 9 X1.3 0,784 Valid 10 X1.4 0,718 Valid 11 X1.5 0,717 Valid 12 X1.6 0,675 Valid 13 X1.7 0,700 Valid 14 X2.1 Kesadaran Wajib Pajak (X 2 ) 0,812 Valid 15 X2.2 0,844 Valid 16 X2.3 0,770 Valid 17 X2.4 0,374 Valid 18 X2.5 0,615 Valid 19 X2.6 0,693 Valid 20 X3.1 Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X 3 ) 0,666 Valid 21 X3.2 0,662 Valid 22 X3.3 0,710 Valid 23 X3.4 0,793 Valid 24 X3.5 0,802 Valid 25 X3.6 0,821 Valid
(Sumber: Data diolah, 2021)
Menurut data yang diperoleh dalam Tabel 3, bisa dinyatakan jika seluruh  butir pernyataan pada kuesioner penelitian disebut valid. Terlihat apabila nilai korelasinya melebihi tinggi nilai kritis 0,195 (dalam tabel nilai kritis korelasi r product moment dapat dilihat nilai signifikansinya 0,05). Maka dapat disimpulkan semua butir valid dan bisa dipakai pada penelitian.

## Hasil Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  kuesioner  bisa  dilaksanakan  sesudah  dilaksanakan  pengujian  validitas,  yang  bertujuan  dalam  mendapatkan reliabilitas dan konsistensi kuesioner yang dipakai. Uji reliabilitas hanya bisa dilaksanakan pada butir pertanyaan atau pernyataan yang valid.  Uji  reliabilitas  adalah  uji  statistik  25  butir  pernyataan  memakai  koefisien  Cronchbach’s  Alpha  dan  aplikasi  SPSS.  Diperoleh pengujian reliabilitasnya memakai teknik Cronbach's Alpha ditunjukkan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji Reliablitias
Variabel Jlh. Item Pernyataan Cronbach's Alpha Keterangan Pengetahuan Wajib Pajak (X1) 7 0,842 Reliabel
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
Kesadaran Wajib Pajak (X2) 6 0,762 Reliabel Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3) 6 0,838 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) 6 0,792 Reliabel
(Sumber: Data diolah, 2021)
Hasil uji reliabilitas variabel dengan jumlah 25 butir pernyataan pada Tabel 4.3 membuktikan nilai Cronbach’s Alpha tiap-tiap variable  yakni  variabel  pengetahuan  wajib  pajak  dengan  nilai  0,842,  variabel  kesadaran  wajib  pajak  0,762,  variabel  sanksi  pajak kendaraan  bermotor 0,838,  dan  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  senilai  0,792. Maka  bisa  diartikan  jika  tingkat reliabel sangat tinggi karena nilai korelasi berada pada range 0,7-1,00 dengan kategori reliabel sangat tinggi.

## Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif terhadap  responden  sebanyak 86 orang  yang menjawab  terhadap  variabel  penelitian  meliputi pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak kendaraan bermotor (X3) dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dengan pengukuran skala interval dalam bentuk skala likert. Representasi pada umumnya pendapat responden atas setiap pernyataan pada variabel yang relevan bisa dilihat dalam skor rata-rata yang diberikan oleh responden  pada Tabel 5-7.
Analisis deskriptif dengan cara lihat rata-ratanya serta melihat total skor yang diperoleh dibandingkan dengan total skor ideal atau total skor maksimal. Untuk menganalisis tingkat kinerja jawaban kuesioner, skor atau persentase masing-masing variabel dibagi menjadi lima kategori, antaranya: sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju. Pengelompokan berdasarkan nilai median, kuartil, skor maksimum dan skor minimum dengan menggunakan metode weight mean score.
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Pengetahuan Wajib Pajak
No Pengetahuan Wajib Pajak STS TS N S SS MEAN 1 2 3 4 5 1 Bapak/Ibu mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah 1 2 16 38 29 4,07 2 Bapak/Ibu tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan 2 3 31 23 24 3,71 3 Pajak ditetapkan berdasarkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan 1 3 20 26 36 4,08 4 Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat 1 2 16 35 32 4,01 5 Bapak/Ibu memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor 0 2 20 24 39 4,15 6 Wajib pajak yang terlambat dapat diberikan sanksi administrasi berupa denda 1 4 15 36 30 4,05 7 Bapak/Ibu hanya dapat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Kota/ Kabupaten 2 5 14 28 37 4,05
(Sumber: Data diolah, 2021)
Menurut  Tabel  5,  didapatkan  jika  pernyataan  responden  tentang  pengetahuan  wajib  pajak  secara  keseluruhan  dari  7  (tujuh) pernyataan  sesudah  dilaksanakan  penelitian  didapatkan  nilai  rata-ratanya  sejumlah  4,03,  nilai  itu  membuktikan  kecenderungan responden  memberi pernyataan  setuju  dan  sangat  setuju  pada indikator-indikator pengetahuan wajib pajak.
Tabel 6. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Kesadaran Wajib Pajak
No Kesadaran Wajib Pajak STS TS N S SS MEAN 1 2 3 4 5 1 Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara 4 1 17 28 36 4,06 2 Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah 1 4 17 25 39 4,13 3 Bapak/Ibu mengetahui bahwa fungsi pajak kendaraan bermotor 0 4 13 25 44 4,27
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
sebagai sumber pendapatan daerah untuk sarana pembangunan daerah 4 Bapak/Ibu sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak 7 18 33 17 11 3,08 5 Bapak/Ibu selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak 0 5 22 30 29 3,97 6 Bagaimanapun kondisi keuangan, Bapak/Ibu akan tetap berusaha untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor 2 5 14 39 26 3,95
Rata-rata 3,91
Menurut  Tabel  6,  didapati  jika  pernyataan  responden  mengenai  pengetahuan  wajib  pajak  secara  keseluruhan  dari  6  (enam) pernyataan  sesudah  dilaksanakannya  penelitian  didapati  nilai  rata-ratanya  senilai  3,91,  angka  itu  membuktikan  kecenderungan respondennya memberi pernyataan  setuju  dan  sangat  setuju  atas indikator-indikator kesadaran wajib pajak.
Menurut  Tabel  7,  didapati  jika  pernyataan  responden  mengenai  sanksi  pajak  kendaraan  bermotor  secara  keseluruhan  dari  6 (enam) pernyataan sesudah dilaksanakan penelitian didapati nilai rata-ratanya senilai 3,9, angka tersebut membuktikan kecenderungan respondennya memberi pernyataan setuju dan sangat  setuju atas indikator-indikator sanksi pajak kendaraan bermotor.
Tabel 7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Sanksi Pajak
Kendaraan Bermotor. No Kesadaran Wajib Pajak STS TS N S SS MEAN 1 2 3 4 5 1 Bapak/Ibu mengetahui sanksi yang akan dikenakan atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor 2 2 8 33 41 4,27 2 Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 2 5 23 21 35 3,95 3 Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan 2 3 17 41 23 4,16 4 Bapak/ibu membayar sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan dari pokok pajak atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor 3 13 27 25 18 3,49 5 Bapak/Ibu yang telat membayar pajak kendaraan bermotor lebih dari satu bulan dikenakan denda SWDKLLJ 6 13 35 19 13 3,23 6 Bapak/Ibu setuju atas besaran sanksi yang diterapkan 1 2 13 33 37 4,2 Rata-rata 3,9 (Sumber: Data diolah, 2021)
Tabel 8. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terhadap Pernyataan yang Berhubungan dengan Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor No Kesadaran Wajib Pajak STS TS N S SS MEAN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Bapak/Ibu selalu memenuhi kewajiban 1 0 6 21 58 4,57
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
No Kesadaran Wajib Pajak STS TS
SS MEAN membayar pajak kendaraan bermotor 2 Bapak/Ibu selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya 0 4 16 33 33 4,1 3 Bapak/Ibu tidak mempunyai tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor 7 0 12 27 40 4,08 4 Bapak/Ibu selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 2 0 10 27 47 4,36 5 Bapak/Ibu selalu mengingat jatuh tempo pembayaran kendaraan bermotor 0 2 24 26 34 4,07 6 Bapak/Ibu tidak pernah melanggar peraturan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan 0 3 21 29 33 4,07
Rata-rata 4,21
Menurut  Tabel  8,  didapati  jika  pernyataan  respondennya  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  secara keseluruhan dari 6 (enam) pernyataan sehabis terlaksana penelitian didapatkan nilai rata-ratanya senilai 4,21, angkanya membuktikan kecenderungan  responden  memberi pernyataan  setuju  dan  sangat  setuju  atas indikator-indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Hasil Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas bisa dilihat pada grafik Normal P-P Plot, jika titiknya ataupun penyebarannya data dalam grafik menciptakan pola garis lurus ataupun ikut garis diagonal sehingga datanya berdistribusi dengan normal. Hasil uji dapat diperhatikan di Tabel 9 dan gambar 2.
Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200

## Sumber: Data diolah (2021)
Menurut Tabel 9, nilai sig. (2-tailed) yang didapat bernilai 0,200 melebihi besaran nilai 0,05 atau kriteria yang dipakai, pada hal tersebut bisa diambil kesimpulan jika data dipakai saat penelitian ini mengikuti distribusi normal.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
Berdasarkan grafik Normal P-P Plot diatas jika diperhatikan dalam data (titik) yang tersebar ikut arah garis diagonalnya. berarti bisa diambil kesimpulan jika residual  data nya berdistribusi  normal  dan  model  regresi nya sudah sesuai asumsi normalitasnya .

## Hasil Uji Multikolinearitas
Model  regresinya  yang  sesuai  ialah  model  statistik  yang  tanpa  adanya  multikolinearitas.  Agar  bisa  mendapatkan  adanya multikolinearitas pada model sehingga bisa dilakukannya yaitu melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Bila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga tanpa adanya multikolinearitas. Kebalikannya, bila nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10 jadi ada multikolinearitasnya.
Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas Model Tolerance VIF Pengetahuan Wajib Pajak (X1) 0,381 2,622 Kesadaran Wajib Pajak (X2) 0,399 2,505 Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3) 0,921 1,086

## Sumber: Data diolah (2021)
Menurut data yang ada dalam Tabel 4.9, sehingga bisa diambil kesimpulan jika tidak ada multikolinearitas pada model regresinya. Bisa ditunjukkan dengan mengamati jika pada tiap-tiap model mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model regresinya yang sesuai yakni modelnya tidak terdapat heteroskedastisitas. Pola yang terdapat pada grafik scatterplot juga dapat melihat apakah di dalam model regresi terdapat heteroskedastisitas atau tidak. Apabila tidak terdapat sebuah pola apapun ataupun titik-titiknya tersebar dengan merata diatas dan dibawah angka 0 di sumbu Y, sehingga terbebas dari heteroskedastisitas. Diperoleh
pengujian heteroskedastisitas melalui grafik scatterplot yang bisa dilihat dalam Gambar 3.
Menurut grafik scatterplot di atas bisa dilihat jika titik data tidak menunjukkan sebuah pola apapun atau titik-titiknya yang berada dalam  grafik  tersebar  dengan  merata  sehingga  bisa  diartikan  kalau  model  regresinya  dalam  penelitian  ini  tidak  adanya  data heteroskedasitas.

## Hasil Metode Analisis Regresi Linear Berganda
Metode  yang  dipakai  yakni  analisis  regresi  linear  berganda  yang  dilaksanakan  agar  mendapatkan  pengaruh  atas  variabel independen  dengan  variabel    dependen  menggunakan  program  aplikasi  SPSS.  Ada  3  variabel  independen  bagi  penelitian  ini  yakni Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3). Namun, variabel dependen di dalam penelitian ini ialah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Analisis itulah yang dipakai agar mendapat koefisien regresi yang dapat memastikan mengenai hipotesis yang diajukan peneliti diterima atau ditolak. Hasil dari analisis regresi linear berganda bisa diperhatikan dengan jelas dalam Tabel 11.
Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) 6,119 2,394 2,556 0,012 Pengetahuan Wajib Pajak 0,427 0,101 0,522 4,236 0,000 Kesadaran Wajib Pajak 0,201 0,122 0,211 1,648 0,020 Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor 0,097 0,077 0,103 1,262 0,031 Sumber: Data diolah (2021) Gambar 3. Grafik Scatterplot
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
Menurut perhitungan statistik yang dipaparkan dalam Tabel 4.10, sehingga perolehan persamaan regresi linear berganda tersebut yaitu sebagai berikut:

## Y = 6,119 + 0,427X1 + 0,201X2 + 0,097 X3 + ε
Berdasarkan  persamaan  tersebut,  sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  kalau  nilai  konstan  senilai  6,119  yang  artinya  apabila pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dihitung konstan sehingga nilai kepatuhan wajib pajaknya bernilai 6,119.
Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X1)  memperoleh  nilai  koefisien  regresinya  senilai  0,427  berarti  seluruh  meningkatnya  satu  satuan pengetahuan wajib pajak bisa bertambah terjadinya kepatuhan wajib pajak 42,7% dan dugaan variabel independen yang lain dianggap stabil.
Kesadaran  Wajib  Pajak  (X2)  memperoleh  nilai  koefisien  regresinya  senilai  0,201  berarti  tiap-tiap  meningkatnya  satu  satuan kesadaran wajib pajak bisa menambah terjadinya kepatuhan wajib pajak 20,1% dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap stabil.
Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3) memperoleh nilai koefisien regresinya senilai 0,097 yang artinya tiap-tiap meningkat satu satuan sanksi pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan terjadinya kepatuhan wajib pajak 9,7% dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap stabil.

## Uji Hipotesis Hasil Uji Simultan (Uji F)
Pengujian F dilaksanakan berdasarkan agar mendapatkan sistem pengetahuan wajib pajaknya, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh secara simultan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bila F hitung > F tabel atau nilai sig. F < 0,05, sehingga Hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima, demikian sebaliknya. Diperoleh pengujian dengan simultan yang bisa dilihat dengan jelas dalam tabel 12.
Tabel 12. Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 642,100 3 214,033 29,733 0,000 Residual 590,272 82 7,198 Total 1232,372 85

## Sumber: Data diolah (2021)
Dalam tabel 12, hasil uji membuktikan jika Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor  (X3)  memperoleh  nilai  F  hitung  sebesar  29,733.  Dan  memakai  tingkatan  signifikansinya  senilai  0,05  dan  tingkatan keyakinannya 95% sehingga didapatkan nilai df(N1) = 3 dan df(N2) = 82 sehingga didapatkan nilai F tabel senilai 29,733 > 0,27. Maka sebabnya nilai dari F hitung > F tabel, yakni 29,733 > 0,27  dan nilai sig. 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 jadi bisa kesimpulannya jika H0 ditolak dan Ha diterima, adapun yang dimaksud Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh.

## Hasil Uji Parsial (Uji t)
Pengujian t dilaksanakan berdasarkan cara memperoleh pengaruh tiap-tiap variabel independen dengan parsial atau individu atas variabel dependen. bila t hitung > t tabel atau nilai sig. < 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha  diterima, adapun kebalikannya. Nilai t tabel didapatkan dengan ditentukan sebelumnya nilai degree of freedom (df) yakni 82, kemudian didapatkan t tabel bernilai 0,67. Tabel 4.12 disajikan dengan rinci atas diperolehnya hasil uji dengan parsial
Tabel 13. Hasil Uji Parsial (Uji t) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant) 6,119 2,394 2,556 0,012 Pengetahuan Wajib Pajak 0,427 0,101 0,522 4,236 0,000 Kesadaran Wajib Pajak 0,201 0,122 0,211 1,648 0,020 Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor 0,097 0,077 0,103 1,262 0,031

## Sumber: Data diolah (2021)
Menurut dalam Tabel 13, bisa diambil kesimpulan hal menyangkut uji dengan parsial yakni:
1) Dalam hasil uji statistik di atas, bisa diperhatikan jika nilai t hitung dalam variabel pengetahuan wajib pajak yaitu senilai 4,236 dan nilai t tabel yakni senilai 0,67. Maka itu disebabkan nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. yakni senilai 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga  H01  ditolak  dan  Ha1  diterima,  atau  maksudnya  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  pada  patuhnya  wajib  pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
di Provinsi Aceh mengetahui fungsi pajak yang dibayarkan, ketentuan membayar pajak, dan pengetahuan tentang di mana mereka harus  membayarkan  pajaknya.  Hal  ini  sesuai  dengan Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  bahwa  wajib  pajak  akan  mematuhi perpajakan  jika  memiliki  niat  dari  dirinya  sendiri.  Niat  ini  dapat  tumbuh  dari  wajib  pajak  karena  tingkat  pengetahuan  yang dimilikinya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aswati et al., (2018), Anis Syamsu Rizal (2019), dan Ermawati et al., (2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2) Pada hasil pengujian statistik di atas, bisa diperhatikan jika nilai t hitung dalam variabel kesadaran wajib pajak senilai 1,648 dan nilai t tabel senilai 0,67. Maka itu disebabkan nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. yaitu senilai 0,020 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H02 ditolak  dan  Ha2  diterima,  atau  maksudnya  kesadaran  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  pada  patuhnya  wajib  pajak  kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh menyadari akan pentingnya memenuhi hak dan kewajiban pajak serta kesadaran diri dengan sukarela untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior (TBP) yaitu behavioral belief bahwa keyakinan seseorang terhadap hasil dari  perilaku  yang  dilakukannya  serta  evaluasi  dari hal tersebut,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak sangat penting untuk dimiliki oleh wajib pajak karena kesadaran tersebut akan meyakinkan wajib pajak bahwa hasil yang dilakukan dari perbuatan membayar pajak dapat meningkatkan pendapatan negara. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardani & Azis (2017), Aswati et al., (2018), dan Anis Syamsu Rizal (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3) Dalam hasil uji statistik diatas, bisa diperhatikan jika nilai t hitung dalam variabel sanksi pajak kendaraan bermotor yaitu senilai 1,262 dan nilai t tabel yakni senilai 0,67. Maka itu disebabkan nilai t hitung > t tabel dan nilai sig. yakni senilai 0,031 yang lebih kecil dari  0,05,  sehingga  H03  ditolak  dan  Ha3  diterima,  atau  maksudnya  sanksi  pajak  kendaraan  bermotor  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  di  Provinsi  Aceh.  Hasil  yang  ditemukan  pada  penelitian  ini  juga  menggambarkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Aceh mengetahui sanksi yang akan diberikan apabila dirinya tidak memenuhi peraturan  perpajakan  dengan  baik,  sehingga  mereka  akan  berupaya  untuk  menghindari  sanksi  dan  takut  untuk  melakukan penunggakan  pajak.  Hal  ini  sesuai  dengan Theory  of  Planned  Behaviour (TBP)  yaitu control  belief yang  menjelaskan  bahwa keyakinan  seseorang  untuk  mendukung  ataupun  menghambat  suatu  tindakan  bergantung  pada  seberapa  kuat  pengaruhnya terhadap tindakan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Meiningsih & Putri (2019), Nurlaela et al., (2018), dan Surjanti et al., (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian  koefisien  determinasi  ()  dilaksanakan  menjadi  pengukuran  berapa  besar  kemampuannya  model  regresi  dalam menjelaskan varian dari variabel terikat. Hasil pengujian koefisien determinasi () bisa diperhatikan di Tabel 14.
Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,722 a 0,521 0,504 2,683

## Sumber: Data diolah (2021)
Menurut pada tabel 4.15, nilai dari koefisien determinasi (R2) yakni senilai 0,521 atau 52,1%. Yang artinya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bisa diterangkan dengan tiga variabel bebas yakni pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor sebesar 52,1%. Sisa sebanyak 0,479 atau 47,9% diterangkan pada faktor-faktor lain yang tak diikutsertakan pada model penelitian ini.

## KESIMPULAN
Kesimpulannya dari analisis dan pembahasan yang sudah diterangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X1)  secara  parsial  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh.
2) Kesadaran Wajib Pajak (X2) secara parsial memberi pengaruh positif dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh.
3) Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3) secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh.
4) Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  berpengaruh  secara simultan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Aceh.
Peneliti  memiliki  beberapa  keterbatasan  saat  melakukan  penelitian,  yaitu  peneliti  kesulitan  dalam  memperoleh  data penelitian dikarenakan penelitian dilakukan di masa pandemi Covid-19 sehingga proses pengambilan data membutuhkan waktu yang lama.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
Saran akademis yang bisa peneliti berikan kepada peneliti berikutnya adalah sebagai berikut:
1) Penelitian  berikutnya  diharapkan  bisa  menambah  variabel  lainnya  yang  diduga  mempunyai  pengaruh  atas kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor,  antaranya  akuntabilitas  pelayanan  publik,  pelayanan  fiskus,  dan sistem SAMSAT drive thru.
2) Penelitian  berikutnya  diharap  tidak  mengumpulkan  data  saja  dengan  menyebarkan  kuesioner  namun  jika  bisa menggunakan  metode  wawancara  secara  langsung  kepada  para  respondennya  atau  memakai  pendekatan kualitatif, kemudian data yang terkumpul dapat lebih akurat dan objektif.
3) Penelitian berikutnya diharap bisa menjangkau responden yang lebih luas.
4) Bagi SAMSAT di seluruh kabupaten/kota yang ada di  Aceh diharapkan untuk lebih sering melakukan  sosialisasi perpajakan  maka  wajib  pajak  mendapatkan  arahan  atau  pemahaman  yang  tinggi  dalam  mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES , 50 , 179– 211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
Amri,  P.  (2015).  Implementasi  Pelayanan  Samsat  Corner  dalam  Rangka  Meningkatkan  Pelayanan  Pajak. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik , 2 (2), 330–355.
Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan  Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap) . Universitas Dipenogoro.
Aswati,  W.  O.,  Mas’ud,  A.,  &  Nudi,  T.  N.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Dan  Akuntabilitas Pelayanan  Publik  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus  Kantor  UPTB  SAMSAT Kabupaten Muna). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 3 (1), 27–39.
Effendy, T. S., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai. Tax & Accounting Review , 1 (1), 159–162.
Ermawati,  N.,  &  Afifi,  Z.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Sanksi  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Religiusitas sebagai  Variabel  Pemoderasi. Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 1 (1),  655–662.  https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6.1430
Jatmiko,  A.  N.  (2006). Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda,  Pelayanan  Fiskus  dan  Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang) . Universitas Diponegoro.
Karlina,  U.  W.,  &  Ethika,  M.  H.  (2020). Pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor . 15 (2), 143–154.
Lerche, D. (1980). Efficiency of taxation in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 16 (1), 34–51.
Niemirowski, P., Baldwin, S., & Wearing, J. A. (2003). TAX RELATED BEHAVIOURS , BELIEFS , ATTITUDES AND VALUES AND .
6 (1), 132–165.
Nurlaela,  L.,  Mulyaningsih,  Gumilar,  I.  R.,  &  Avrianto,  Al.  (2018).  Effect  of  Tax  Service  Quality  and  Tax  Sanctions  Againts Vehicle Taxpayer Compliance At the Samsat Office of Garut District. International Seminar & Conference on Learning Organization , 1 (1),310–317. https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/isclo/article/view/7033
Puspita, A. F., Subroto, B., & Baridwan, Z. (2016). The Analysis of Individual Behaviour of Corporate Taxpayers ’ Obedience : Tax Compliance Model (Study of Hotels in Malang and Batu) . 5 (3), 135–160.
Subekti,  S.  A.  (2016). Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Preferensi  Risiko  sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY) . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Susilawati,  E.,  &  Budiartha,  K.  (2013).  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  pengetahuan  pajak,  sanksi  perpajakan  dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi , 4 (2), 345–357. Utomo, B. A. . . (2011). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152
Wardani,  D.  K.,  &  Asis,  M.  R.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Program  SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. Akuntansi Dewantara , 1 (2), 106–116.
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun.  (2017).  PENGARUH  PENGETAHUAN  WAJIB  PAJAK  ,  KESADARAN  WAJIB  KENDARAAN BERMOTOR  (  Studi  kasus  WP  PKB  roda  empat  di  Samsat  Drive  Thru  Bantul  ). Jurnal  Akuntansi , 5 (1),  15–24. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253
Widyaningsih. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan . ALFABETA.
Zuraida, I. (2012). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Sinar Grafika.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10 , No. 2 (2022): 137-152

## jdhksdkA
.