INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12896-12906 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kepemilikan Surat Tanda Registrasi Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
Fatma Khairul 1 ✉ , H. Sudi Fahmi 2 , Ardiansah 3
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning
Email: fatma07052017@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  sosiologis  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan  menganalisis  dinamika  sosial  dalam implementasi  kebijakan  kepemilikan  Surat  Tanda  Registrasi  Perawat  (STR)  di  Rumah  Sakit  Umum Daerah Bangkinang, sejalan dengan peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun  2014  tentang  Keperawatan.  Fokus  penelitian  adalah  memahami  bagaimana  interaksi  sosial antara  perawat,  pihak  rumah  sakit,  dan  faktor-faktor  sosial  lainnya  memengaruhi  implementasi kebijakan  tersebut.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara mendalam dengan perawat, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika sosial memainkan peran kunci dalam implementasi kepemilikan STR di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangkinang.  Tantangan  yang  dihadapi  meliputi  ketidakmerataan pemahaman  di  kalangan  perawat,  kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya  kepemilikan  STR,  dan kendala  administratif  yang  mempengaruhi  interaksi  sosial  di  lingkungan  rumah  sakit.  Selain  itu, perbedaan interpretasi terkait tata cara pendaftaran dan perpanjangan STR menciptakan dinamika yang  kompleks dalam hubungan sosial. Dalam konteks sosiologis, temuan penelitian ini menyoroti aspek-aspek dinamika sosial yang memengaruhi implementasi kebijakan di lingkungan rumah sakit. Rekomendasi penelitian ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perawat melalui pendekatan sosial, seperti pengembangan program pelatihan yang melibatkan interaksi sosial, kampanye penyuluhan yang memperhitungkan faktor sosial, dan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memahami dampak sosial dari implementasi kebijakan.
Kata Kunci: Surat Tanda Registrasi, Rumah Sakit Umum Daerah, Keperawatan.

## Abstract
This sociological research aims to explore and analyze social dynamics in the implementation of the Nurse Registration Certificate (STR) ownership policy at the Bangkinang Regional General Hospital, in line with the regulations mandated by Law Number 38 of 2014 concerning Nursing. The focus of the research is to understand how social interactions between nurses, hospitals, and other social factors influence the implementation of these policies. A qualitative approach was used with data collection techniques through in-depth interviews with nurses, document analysis and participant observation. The research results show that social dynamics play a key role in the implementation of STR ownership at the Bangkinang Regional General Hospital. The challenges faced include unequal understanding among nurses, lack of awareness of the importance of having STR, and administrative obstacles that affect  social  interactions  in  the  hospital  environment.  In  addition,  differences  in  interpretation regarding  the  procedures  for  registration  and  renewal  of  STR  create  complex  dynamics  in  social relations. In a sociological context, the findings of this research highlight aspects of social dynamics that influence policy implementation in the hospital environment. Recommendations for this research include efforts to increase nurses' understanding and awareness through a social approach, such as developing  training  programs  that  involve  social  interaction,  outreach  campaigns  that  take  social factors  into  account,  and  increasing  cross-sector  coordination  to  understand the  social  impact  of policy implementation.
Keywords: Registration Certificate, Regional General Hospital, Nursing.

## PENDAHULUAN
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, memungkinkan individu hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam era reformasi, derajat kesehatan penting untuk pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Kesehatan diakui sebagai hak dasar setiap warga negara sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menjamin hak hidup sejahtera, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik, dan layanan kesehatan. Hak asasi manusia bersifat universal dan melibatkan hak hidup, hak bebas dari siksaan, perbudakan, penahanan  semena-mena, dan hak untuk tidak  diskriminasi. Upaya meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  dilaksanakan  dengan  prinsip  perlindungan, partisipatif,  nondiskriminatif,  dan  berkelanjutan.  Pemerintah  bertanggung  jawab menyediakan  fasilitas  kesehatan,  seperti  puskesmas,  untuk  memberikan  pelayanan kesehatan yang optimal dan profesional bagi masyarakat (Fheriyal Sri Sriawati, 2015).
Pembangunan  kesehatan  memiliki  peran  krusial  dalam  pembangunan  bangsa, mengingat kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kesehatan dianggap sebagai faktor penentu, dan tanpanya, segala upaya pembangunan kehilangan makna. Prinsip non- diskriminatif,  partisipatif,  perlindungan,  dan  keberlanjutan  menjadi  dasar  untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membentuk sumber daya manusia Indonesia, serta meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa. Kesehatan diakui sebagai bagian dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dalam  konstitusi,  yang  mengharuskan  penghormatan, penghargaan,  dan perlindungan  oleh  negara,  pemerintah, dan individu (Mikho Ardinata, 2020).
Tanggung jawab negara terhadap pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan tanggung jawab pemerintah terkait akses informasi, edukasi, fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah  mengatur  perencanaan,  pengadaan,  pendayagunaan,  pembinaan,  dan pengawasan mutu tenaga kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan Kesehatan (Konli Steven, 2014).
Pelayanan kesehatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat, menangani  masalah  kesehatan,  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan.  Dalam  konteks Indonesia,  pelayanan  kesehatan  diselenggarakan  baik  oleh  pemerintah  maupun  sektor swasta, melibatkan berbagai organisasi seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan lainnya. Tenaga kesehatan, termasuk perawat, memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keperawatan yang profesional. Undang-Undang Keperawatan menyatakan bahwa perawat wajib  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  untuk  menjalankan  praktik  keperawatan. Pelayanan keperawatan  harus  didasarkan pada pengetahuan, kompetensi,  dan kode  etik keperawatan. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan standar profesi dan perundang-undangan. Dengan jumlah perawat yang mencapai 345.276 orang pada tahun 2017, perawat merupakan sumber daya kesehatan terbanyak di Indonesia. Peraturan Kementerian Kesehatan mengatur bahwa perawat dapat melakukan praktik keperawatan pada fasilitas kesehatan dengan prasyarat memiliki Surat Izin Praktik (SIPP).  SIPP  dan  Surat  Izin  Kompetensi  Profesi  (SIKP)  diterbitkan  oleh  Pemda kabupaten/kota, dan SIKP hanya berlaku untuk satu tempat praktik. Praktik keperawatan harus dilakukan dengan tanggung jawab, mutu, keamanan, dan akuntabilitas, serta dapat berupa praktik mandiri, pelimpahan wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan, penugasan dalam keadaan darurat, atau kolaborasi.
Perawat,  sebagai  care  provider,  tanggung  jawabnya  meliputi  asuhan  keperawatan menyeluruh  dan  personal  hygiene,  terutama  pada  pasien  dengan  imobilisasi  fisik. Keberhasilan asuhan keperawatan bergantung pada pemahaman, kompetensi, dan kondisi
yang memadai. Landasan hukum praktik perawat diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Permenkes, dengan persyaratan utama berupa Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). Perawat juga memiliki kewenangan dalam situasi darurat dengan mempertimbangkan  kompetensi  dan  kemungkinan  rujukan.  Perizinan  praktik  perawat mencakup  STR,  SIPP,  ijazah,  dan  sertifikat  kompetensi.  Praktik  mandiri  perawat  dapat dilakukan dengan pendidikan minimal Diploma III Keperawatan, dan izin dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berlaku selama STR masih berlaku. Semua aturan ini bertujuan  untuk  mengendalikan  dan  mengatur  pelaksanaan  tugas  perawat  demi keberhasilan pelayanan kesehatan.
Latar  belakang  penelitian  ini  muncul  dari  ketentuan  normatif  yang  mewajibkan perawat  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  yang  aktif  sebagai  persyaratan  praktek keperawatan.  Sanksi  administratif  dan  pidana  dikenakan  bagi  pelanggaran  terhadap persyaratan  ini.  Meski  demikian,  masih  terdapat  kasus  perawat  yang  berpraktek  dengan Surat  Tanda  Registrasi  tidak  aktif.  Data  Persatuan  Perawat  Indonesia  Kabupaten  Kampar Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 1565 perawat, hanya 593 yang memiliki Surat Tanda Registrasi  aktif,  sementara  972  perawat  dengan  registrasi  tahun  2017  sudah  tidak  aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kepemilikan Surat Tanda Registrasi perawat dalam praktik  keperawatan  di Rumah Sakit Umum  Daerah Bangkinang,  dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  sosiologis  merupakan  serangkaian  pendekatan  yang  digunakan oleh  sosiolog untuk menggali  dan memahami fenomena  sosial  (P. Andi, 2012).  Pertama, observasi sosial memungkinkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi manusia dalam konteks kehidupan sehari-hari. Wawancara, sebagai metode lainnya, memfasilitasi pemahaman mendalam melalui interaksi langsung  dengan individu  atau  kelompok.  Survei,  dengan  pertanyaan  tertulis  atau  wawancara  terstruktur, memungkinkan pengumpulan data kuantitatif dari sampel populasi. Studi kasus memeriksa fenomena sosial secara mendalam melalui analisis terhadap satu kasus atau kelompok kecil. Analisis  konten  melibatkan  penelitian  dokumen  atau  materi  audio-visual  untuk mengidentifikasi  pola  dan  makna  terkait  dengan  fenomena  sosial.  Eksperimen  sosial, meskipun  lebih  umum  dalam  disiplin  lain,  dapat  digunakan  untuk  memahami  dampak variabel terhadap perilaku sosial. Terakhir, analisis statistik menggunakan perangkat lunak statistik  untuk  mengolah  data  kuantitatif  dan  menarik  kesimpulan  yang  dapat  diukur. Penggunaan metode ini dapat bervariasi tergantung pada pertanyaan penelitian, jenis data,
dan pendekatan penelitian yang diambil oleh sosiolog. Kombinasi beberapa metode sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika masyarakat. Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode wawancara (M. Zed, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Kepemlikan STR bai Perawat dalam Praktik Keperawatan di Rumah Sakit Kabupaten  Kampar  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan
Implementasi  kepemilikan  Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  bagi  perawat  merupakan kewajiban  sesuai  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan.  Hal  ini  menekankan  pentingnya  STR  sebagai  syarat  mutlak  dalam  praktik keperawatan. Implementasi kebijakan ini melibatkan penyuluhan, proses pendaftaran yang jelas,  pengawasan,  dan  penegakan  ketentuan.  Tujuan  utama  adalah  memastikan  bahwa semua perawat memiliki STR. Proses implementasi kebijakan publik mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk mencapai keberadaan STR secara legal. Implementasi kebijakan  adalah  serangkaian  proses  untuk  menjalankan  keputusan  atau  kebijakan, melibatkan  langkah-langkah  praktis  untuk  mencapai  dampak  nyata  dari  kebijakan  yang telah ditetapkan (Solichin Abdul Wahab, 2014).
Dalam  studi  kebijakan  publik,  implementasi  bukan  sekadar  penjabaran  keputusan politik ke prosedur rutin, melainkan juga melibatkan konflik, pengambilan keputusan, dan distribusi  hasil  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  menjadi  aspek  penting  dalam  seluruh proses kebijakan, terkait dengan pembuatan kebijakan. Dunn menjelaskan bahwa analisis kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas intelektual yang bersifat politis, termasuk tahap agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan  (Wiliam  N.  Dunn,  2000).  Implementasi  kebijakan  dapat  dilakukan  melalui  dua langkah: pertama, dengan menerapkan langsung dalam bentuk program; kedua, melalui turunan  dari  kebijakan  tersebut.  Rangkaian  implementasi  melibatkan  perjalanan  dari program  ke  proyek,  dan  akhirnya  ke  kegiatan.  Model  ini  mengadopsi  mekanisme manajemen  yang  umum  dalam  sektor  publik.  Kebijakan  diturunkan  menjadi  program, kemudian  menjadi  proyek,  dan  akhirnya  terwujud  dalam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah, masyarakat, atau melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat (Bulkani & Agus Harianto, 2019).
Van  Meter  dan  Van  Horn  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  melibatkan tindakan  individu  atau  kelompok,  baik  dari  sektor  pemerintah  maupun  swasta,  yang
ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Ini mencakup  upaya  untuk  mengubah  kebijakan  menjadi  tindakan  operasional  dalam  batas waktu tertentu dan meneruskan usaha untuk mencapai perubahan, baik dalam skala besar maupun  kecil,  sesuai  dengan  keputusan/kebijakan  yang  telah  ditetapkan  (Budi  Winarno, 2012).
Implementasi kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dilakukan melalui pendaftaran daring/online di situs resmi kementerian kesehatan. Mekanisme ini diatur dalam Permenkes No. 83 Tahun 2019 dan  diperkuat  oleh  Surat  Edaran  Nomor  HK.02.01/MENKES/1911/2023.  Tujuannya  adalah untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hasil penelitian di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Bangkinang  menunjukkan  bahwa  dari  10  perawat  yang diwawancarai, 9 memiliki pengalaman praktik lebih dari 5 tahun dan telah memegang STR untuk menjalankan praktik keperawatan. Hanya 1 perawat yang tidak memperpanjang masa aktif STR, sementara 9 lainnya berhasil memperpanjang STR. Sebagian besar perawat telah mematuhi persyaratan perpanjangan STR, meskipun ada beberapa yang belum memiliki STR seumur hidup. Overall, implementasi pendaftaran STR secara online di RSUD Bangkinang terlihat berhasil dengan tingkat kepatuhan yang tinggi.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kasie  Sumber  Daya  Manusia  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kampar, terdapat perbedaan data jumlah perawat yang melakukan praktik di Kabupaten Kampar. Menurut Dinas Kesehatan, jumlahnya adalah 934 perawat, di mana 752 orang  memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  (STR),  191  belum  memiliki  STR,  dan  614  tidak memperpanjang  STR.  Namun,  data  dari  Persatuan  Perawat  Nasional  Indonesia  (PPNI) Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa ada 1565 perawat yang berpraktik, dengan 593 perawat memiliki STR aktif dan 972 perawat yang mendaftar pada tahun 2017 sudah tidak aktif lagi. Perbedaan jumlah perawat yang signifikan, sebanyak 631 orang, mencerminkan ketidaksesuaian data antara Dinas Kesehatan dan PPNI Kampar. Ketidakseimbangan data ini dapat  berdampak  signifikan  terhadap  pengawasan  kepemilikan  STR  perawat  di  wilayah tersebut.  Menunjukkan  kurangnya  keterhubungan  optimal  antara  Dinas  Kesehatan  dan PPNI,  serta  kekurangan  kerjasama  kolaboratif.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  kurangnya komunikasi, koordinasi, atau kolaborasi yang efektif antara keduanya. Diperlukan langkah- langkah kolaboratif dan koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kesehatan dan PPNI untuk meningkatkan pemantauan kepemilikan STR perawat di Kabupaten Kampar. Data dari RSUD Bangkinang  menunjukkan  bahwa  dari  total  289  perawat  yang  berpraktik,  semua  telah memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  (STR),  tetapi  tidak  semua  melakukan  perpanjangan  STR. Dalam tiga tahun terakhir, terdapat 98 perawat yang tidak memperpanjang STR mereka.
Data  ini  mencerminkan  tantangan  dalam  memastikan  pembaruan  dokumen  yang diperlukan untuk menjalankan praktik keperawatan yang legal dan sesuai dengan regulasi. Selain  itu,  data  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kampar  dan  PPNI  Kabupaten  Kampar menunjukkan  perbedaan  signifikan.  Dinas  Kesehatan  mencatat  191  perawat  tanpa  STR, sementara PPNI menyatakan 972 perawat tidak memperpanjang STR. Kesenjangan data ini menyoroti  ketidaksesuaian  dan  kurangnya  keterhubungan  antara  lembaga,  menciptakan tantangan  dalam  pemantauan  dan  pengawasan  kepemilikan  STR  perawat  di  wilayah tersebut.  Dalam  konteks  teori  penegakan  hukum,  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang mewajibkan perawat memiliki dan memperpanjang STR sebagai syarat izin praktik belum sepenuhnya terwujud dalam kenyataan. Tingginya persentase perawat yang tidak mematuhi aturan  ini  menunjukkan  perlunya  upaya  lebih  besar  dalam  memberikan  pemahaman, pendampingan, dan bantuan kepada perawat agar memahami dan memenuhi persyaratan perpanjangan  STR.  Hasil  survei  menunjukkan  bahwa  meskipun  perawat  memiliki pengalaman praktik lebih dari 5 tahun, kewajiban untuk memperpanjang STR tetap berlaku. Ini  menyoroti  perlunya  peningkatan  kesadaran  dan  penyediaan  informasi  yang  jelas mengenai proses perpanjangan STR untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan legal dan regulasi yang berlaku.
2. Hambatan  Kepemilikan  STR  bagi  Perawat  dalam  Praktik  Keperawatan  di  Rumah  Sakit Kabupaten  Kampar  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan
Hambatan dalam kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi  perawat di  Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Faktor  hukum menjadi salah satu hambatan utama, karena peraturan yang mengatur praktik keperawatan tidak memberikan sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran perawat. Undang- Undang Keperawatan dan peraturan terkait hanya memberikan sanksi administratif, terbatas pada  pengurangan  point,  penerimaan  jasa  hasil  pelayanan,  atau  pemindahan  ke  bagian administrasi.  Meskipun  ada  wewenang  Konsil  Keperawatan  untuk  memberikan  sanksi disiplin,  implementasinya  masih  terbatas.  Oleh  karena  itu,  perlu  evaluasi  untuk meningkatkan  efektivitas  sanksi  dan  memberikan  insentif  yang  lebih  kuat  agar  perawat mematuhi ketentuan kepemilikan dan perpanjangan STR (Satjipto Rahardjo, 1983).
Meskipun perizinan dalam konteks keperawatan dianggap sebagai tindakan hukum sepihak dari pemerintah, penulis berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran untuk tidak menetapkan sanksi yang lebih berat kepada perawat. Meski sanksi
administratif diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran, persepsi masyarakat bahwa sanksi ini kurang efektif perlu diperhatikan (Diana Haiti, 2017). Dalam menata sistem hukum nasional,  terutama  dalam  sub  sistem  yang  mengatur  kesehatan,  penulis  menekankan perlunya  responsivitas  hukum  daripada  pendekatan  represif.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  kerangka  yang  memandu  tindakan  keperawatan  sesuai  dengan  hukum, membedakan tanggung jawab perawat, menetapkan batas kewenangan, dan memastikan akuntabilitas perawat di bawah hukum (Ni Luh Putu Dilvia Mas ManikaI & I Made Sarjana, 2022; Nuralim, 2018). Penulis menilai  bahwa implementasi  peraturan  di  bidang perizinan memerlukan sanksi yang lebih kuat untuk menjaga kepastian, konsistensi, dan penegakan hukum.  Dalam  faktor  budaya  hukum,  penulis  menyoroti  adanya  budaya  "malu"  atau perasaan  bersalah  di  masyarakat,  yang  dapat  memengaruhi  kepatuhan  hukum.  Budaya hukum perawat di Kabupaten Kampar masih tergolong rendah, terlihat dari kepatuhan yang lebih didasarkan pada ketakutan akan sanksi daripada kesadaran sendiri. Faktor pendidikan memainkan  peran  kunci  dalam  membangun  kesadaran  hukum,  dan  hasil  penelitian menunjukkan rendahnya pengetahuan perawat terkait persyaratan pengurusan STR. Faktor penegakan  hukum,  meskipun  telah  memberikan  wewenang  kepada  Konsil  Keperawatan, masih memerlukan peningkatan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan perawat.
Dalam  Pasal  31,  konsil  tenaga  kesehatan  memiliki  wewenang  memberikan  sanksi disiplin profesi terhadap pelanggaran pada tingkat pertama (Dani Amalia Arifin, 2016; Setya Wahyudi, 2011). Meskipun secara limitatif diberikan kewajiban bagi konsil keperawatan untuk memberikan  sanksi  atas  pelanggaran,  kenyataannya  di  Kabupaten  Kampar,  sanksi  tidak diberikan  kepada  perawat  yang  tidak  memperpanjang  STR,  menunjukkan  kurangnya penegakan hukum. Penulis menyarankan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memastikan perlindungan masyarakat dan mencegah praktik keperawatan yang tidak sesuai.  Faktor  saran  dan  prasarana  lainnya  seperti  kesadaran  hukum  masyarakat  dapat ditingkatkan  melalui  sosialisasi  yang  lebih  maksimal  dan  intens.  Pemerintah  daerah Kabupaten Kampar telah melakukan sosialisasi, tetapi intensitasnya masih kurang. Kendala lainnya adalah  kekurangan SKP  sebagai  syarat perpanjangan STR bagi perawat di RSUD Bangkinang,  memperlihatkan  kebutuhan  peningkatan  dalam  pemenuhan  syarat-syarat tersebut.
3. Upaya  Kepemilikan  STR  bagi  Perawat  dalam  Praktik  Keperawatan  di  Rumah  Sakit Kabupaten  Kampar  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan RSUD Bangkinang telah melakukan upaya sosialisasi secara berkesinambungan tentang pentingnya Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat  dalam  praktik  keperawatan.  Melalui  kerjasama  dengan  organisasi  profesi  (PPNI Kabupaten Kampar), mereka membahas peran pemerintah daerah dan organisasi profesi dalam penerbitan STR dan Surat Izin Praktik Mandiri (SIPP). Pengawasan dilakukan dengan memastikan perawat memenuhi syarat seperti SKP dan menggunakan sistem data online SDMK.  RSUD  Bangkinang  juga  mengadakan  seminar-seminar  keperawatan  untuk memenuhi  SKP  sebagai  syarat  perpanjangan  STR.  Pengawasan  preventif  dilakukan  oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Bangkinang untuk mencegah pelanggaran hukum. Keberlakuan STR dan SIPP selama 5 tahun, serta kewajiban perpanjangan, adalah bentuk pengawasan periodic  terhadap  perawat.  Pandangan  ini  berlandaskan  Undang-Undang  No.  38  Tahun 2014 yang mewajibkan perawat memiliki STR dan proses registrasi ulang sebagai bentuk pengawasan oleh PPNI terhadap kepatuhan perawat dalam praktik keperawatan.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR)  bagi  perawat  di  Rumah  Sakit  Kabupaten  Kampar,  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dilakukan melalui pendaftaran daring/online melalui situs resmi kementerian kesehatan. Namun, temuan menunjukkan bahwa sejumlah besar perawat di Kabupaten Kampar belum memiliki STR, mencapai 25% dari total perawat, dan sebanyak 82% tidak memperpanjang STR. Di RSUD Bangkinang, sebanyak 34% perawat tidak  memperpanjang  STR  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Dalam  menanggapi  permasalahan tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Kampar  telah  mengambil  langkah  penegakan  hukum dengan memberlakukan sanksi administratif, seperti pengurangan point dan penerimaan jasa,  kepada  perawat  yang  tidak  memiliki  atau  memperpanjang  STR.  Hal  serupa  juga dilakukan oleh RSUD Bangkinang, di mana perawat yang tidak memperpanjang STR tidak diperbolehkan  melayani  pasien  dan  akan  dipindahkan  ke  bagian  administrasi.  Adapun hambatan dalam kepemilikan STR termasuk faktor hukum yang kurang memberikan sanksi tegas,  rendahnya  budaya  hukum  di  kalangan  perawat,  rendahnya  pengetahuan  terkait persyaratan  STR,  dan  kurangnya  efektivitas  penegakan  hukum.  Selain  itu,  kurangnya sosialisasi, partisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan rendahnya sumber daya prasarana juga menjadi  faktor  penghambat.  Upaya  untuk  meningkatkan  kepemilikan  STR  melibatkan
sosialisasi berkelanjutan, kerjasama dengan organisasi profesi (PPNI Kabupaten  Kampar), penyelenggaraan seminar keperawatan untuk memenuhi SKP, dan penerapan pengawasan melalui sistem data online SDMK di RSUD Bangkinang. Meskipun demikian, tantangan masih terlihat  dalam  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  perawat  terhadap  regulasi keperawatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Winarno. (2012). Kebijakan  Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS.
Bulkani, & Agus Harianto. (2019). Implementasi Kebijakan Pembuatan Surat Tanda Registrasi Bagi Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Pencerah Publik, 6(1).
Dani  Amalia  Arifin.  (2016).  Kajian  Yuridis  Tanggung  Jawab  Perdata  Rumah  Sakit  Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Idea Hukum, 2(1), 79.
Diana Haiti. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medik Ditinjau Dari Hukum Administrasi. Badamai Law Journal, 2(1).
Fheriyal Sri Sriawati. (2015). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2(3).
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Konli  Steven.  (2014).  Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  Di  Puskesmas  Desa  Gunawan Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Ilmu Pemerintahan, 2(1).
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mikho  Ardinata.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Jaminan  Kesehatan  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, . Jurnal HAM, 11(2).
Ni Luh  Putu Dilvia Mas ManikaI, & I  Made  Sarjana. (2022). TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN. Jurnal Kertha Wicara, 11(2).
Nuralim. (2018). Tugas Dan Tanggungjawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law , 1(1).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Satjipto Rahardjo. (1983). Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni.
Setya Wahyudi. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3).
Solichin  Abdul  Wahab.  (2014).  Analisa  Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara.
Wiliam N. Dunn. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada Universtiy Press.