## Wajah Hukum

## Affirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas:
Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil

## Askari Razak
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Correspondence: askari.razak@umi.ac.id
Abstrak. Penelitian  ini  menganalisis  pemenuhan  hak  pilih  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu  dan  upaya affirmative  action dalam  mencapai  keadilan.  Penyandang  disabilitas  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam Pemilu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Meski jumlah penyandang disabilitas sekitar 1% penduduk, penting bagi KPU untuk mendata dengan akurat. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pemilu sesuai UUD NRI 1945 dan UU HAM. Penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan dengan hak khusus dijamin oleh UU Penyandang Disabilitas. Namun, hak politik mereka sering diabaikan akibat stigma dan  diskriminasi.  Melalui  penelitian  hukum  normatif, affirmative  action menjadi  penting  sebagai  kebijakan sementara membuka peluang yang sama. Partisipasi aktif penyandang disabilitas menjadi kunci dalam Pemilu. Pemerintah membagi pemilih menjadi normal dan gangguan jiwa, tetapi perbedaan antara disabilitas mental dan orang  gila  harus  dipahami.  Gangguan  jiwa  dan  ingatan  bukan  satu-satunya  syarat  Pemilu.  Penelitian  ini menekankan  pentingnya  pemenuhan  hak  pilih  penyandang  disabilitas  dan  upaya affirmative  action untuk keadilan. Perbaikan sistem pendataan, penghapusan stigma, dan pemahaman yang lebih baik tentang hak politik diharapkan meningkatkan partisipasi dalam proses politik.
Kata kunci: Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Affirmative Action , Keadilan Pemilu
Abstract. This research analyzes the fulfillment of voting rights for people with disabilities in elections and the efforts  of  affirmative  action  to  achieve  justice.  People  with  disabilities  have  equal  opportunities  in  elections according  to  the  Constitutional  Court's  decision  and  the  Election  Law.  Although  the  number  of  people  with disabilities is approximately 1% of the population, it is important for the General Election Commission (KPU) to accurately register them. The fulfillment of voting rights for people with disabilities is in accordance with the 1945 Constitution and the Human Rights Law. People with disabilities are vulnerable groups with special rights guaranteed  by  the  Disability  Law.  However,  their  political  rights  are  often  neglected  due  to  stigma  and discrimination. Through normative legal research, affirmative action becomes important as a temporary policy to  provide  equal  opportunities.  Active  participation  of  people  with  disabilities  is  key  in  elections.  The government  categorizes  voters  as  normal  and  those  with  mental  disorders,  but  the  difference  between  mental disabilities  and  insanity  must  be  understood.  Mental  disorders  and  memory  impairment  are  not  the  only requirements for elections. This research emphasizes the importance of fulfilling the voting rights of people with disabilities and the efforts of affirmative action for justice. Improvements in registration systems, elimination of stigma,  and  better  understanding  of  political  rights  are  expected  to  increase  participation  in  the  political process.

## Keywords: Voting Rights, People with Disabilities, Affirmative Action, Electoral Justice

## PENDAHULUAN
Pemilu  merupakan  kependekan  dari  Pemilihan  Umum  yaitu  suatu  sarana  kedaulatan  rakyat untuk dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan  Presiden  serta  Wakil  Presiden  yang  dilaksanakan  atas  dasar  asas langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  (Luber  Jurdil)  seperti  yang  termaktub  dalam  Pasal Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya  disebut  dengan  UU  Pemilu. 1 Pemilu  merupakan  suatu  wujud  dari  sistem  ketatanegaraan yang  dianut  oleh  negara  Indonesia  yaitu  sistem  demokratis,  dan  sebagai  perwujudan  integritas, konsistensi  dan  kepastian  hukum.  Pemilu  wajib  memastikan  bahwa  suara  rakyat  dapat  tersalurkan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Pemilu  adalah  salah  satu  sarana  untuk menentukan perwakilan rakyat yang akan bertugas dalam menjalankan pemerintahan.
1 Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah, “Pelaksanaan Pasal 280 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,” Jurnal  Supremasi 9,  No.  2 (September 24, 2019): 17–27, https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793.
Proses  Pemilu  memiliki  tujuan  untuk  memilih  kandidat  jabatan  politik  sebuah  negara  di berbagai  tingkatan.  Secara  konseptual  pemilihan  umum  diimplementasikan  lewat  “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak untuk mewakili rakyat di parlemen maupun pemerintahan. Rakyat dapat meminta  pertanggungjawaban  kepada  pemerintah  lewat  mekanisme  tersebut.  Namun,  dalam implementasinya, hal tersebut diiringi banyak tantangan,  seperti adanya presidential threshold  yang dianggap      merampas      hak      rakyat      untuk      memilih      pemimpin      yang      mereka  inginkan, 2 dan tingginya prosentase angka disabilitas pemilih. Hak pilih dalam Pemilu memiliki sifat yang universal dan  tidak  dapat  dikurangi  ( non  derogable  of  right ).  Hal  itu  memiliki  makna  bahwa  semua  orang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum tanpa ada diskriminasi. 3
Pemilih dalam Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU Pemilu adalah warga negara Indonesia yang  sudah  genap  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  lebih,  sudah  kawin,  atau  sudah  pernah  kawin. Dalam  UU  Pemilu  Pasal  5  juga  disebutkan  bahwa  penyandang  disabilitas  yang  memenuhi  syarat memiliki  kesempatan  yang  sama  sebagai  pemilih,  sebagai  calon  anggota  dewan  perwakilan  rakyat, sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon dewan perwakilan rakyat daerah, dan sebagai penyelenggara Pemilu.
UU  Pemilu  yang  memberi  kesempatan  pada  penyandang  disabilitas  sebagai  pemilih  sejalan dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  135/PUU-XIII/2015  yang  menyatakan  bahwa penyandang disabilitas dalam hal putusan tersebut adalah tunagrahita (penyandang disabilitas dengan gangguan  mental)  memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  pemilu  sebagai  pemilih.  Asalkan  tidak mengalami  gangguan  jiwa  dan/atau  gangguan  ingatan  permanen  yang  menurut  profesional  dalam bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilu.
Salah satu kelompok minoritas terbesar di dunia adalah kelompok penyandang disabilitas, yang mana  2/3  dari  total  keseluruhan  penyandang  disabilitas  dapat  ditemukan  pada  negara-negara  yang sedang  berkembang.  Tetapi,  perkembangan  pemikiran  mengenai  penghormatan,  perlindungan,  dan pemenuhan  hak  asasi  penyandang  disabilitas  cenderung  mengalami  perlambatan  jika  dibandingkan dengan perkembangan ide hak asasi manusia secara luas. Sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas,  penyandang  disabilitas  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama,  termasuk  hak  dan kewajiban  konstitusional,  yang  meliputi  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Negara  juga  memiliki kewajiban  ( state  obligation )  untuk  dapat  memenuhi  ( fulfill ),  menghormati  ( to  respect ),  dan melindungi ( to protect ) setiap hak asasi manusia yang dipunyai oleh setiap warga negaranya. 4 Jumlah  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  mencapai  22,97  juta  jiwa  atau  sekitar  8,5%  dari jumlah penduduk  Indonesia, dengan  jumlah  disabilitas  terbanyak pada usia lanjut. 5 Pada tahun 2014 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 2.523.707 jiwa. Sedangkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas adalah 3.063.559 jiwa, ada pula  data  yang  didapatkan  dari  Kementerian  Kesejahteraan  Sosial  yang  mencatat  terdapat  sebanyak 3.838.985  jiwa  penduduk  Indonesia  sebagai  penyandang  disabilitas.  Jika  jumlah  penyandang disabilitas secara kasar adalah 3.000.000 jiwa, maka  ada sekitar 75%-nya, yaitu 2.250.000 juta  yang tercatat  sebagai  pemilih.  Jika  satu  kursi  di  DPR-RI  pada  pemilu  2014  sama  dengan  223.000  suara, maka seluruh suara penyandang disabilitas  sama dengan 10 kursi DPR. Pastinya jumlah  yang  cukup berarti  dan  layak  diperhitungkan  oleh  partai  politik  dan  calon  legislatif. 6 Pada  Pemilu  tahun  2019
2 Alex  Cahyono,  Anik  Iftitah,  Ananda  Rizki  Hidayatullah,  Eko  Yuliastuti,  Weppy  Susetiyo,    "Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia,” Jurnal Supremasi 13, no. 2 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041.
3 I  Ketutu  Gede  Santika  Waisnawa  and  Anak  Agung  Istri  Ari  Atu  Dewi,  “Pemenuhan  Hak  Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, No. 11 (2019): 1–12.
4 F.  Andriani,  H.,  &  Amsari,  “Hak  Pilih  Kelompok  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pemilihan  Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat,” Jurnal Konstitusi 17, No.
4 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1744.
5 Tratama  Helmi  Supanji,  “Pemerintah  Penuhi  Hak  Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia,”  Kemenko PMK,  15  Jun,  2023,  2023,  https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di- indonesia.
6 Asrorul Mais and Lailil  Aflahkul Yaum,  “Aksesibiltas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember,” Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora 2, no. 2 (2019): 78– 87, https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  juga  berhasil  mendata  pemilih  disabilitas  yang  dibagikan  melalui website resmi  KPU,  pemilih  disabilitas  tercatat  dengan  jumlah  sebanyak  363.200  atau  0.191%  dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan rincian sebanyak 100.765 atau 0.053% Tuna Daksa, 61.899 atau 0.033% Tuna Netra, 68.246 atau 0.033% Tuna Rungu, 54. 295 atau 0.029% Tuna Grahita, dan 77.995 atau 0.041% penyandang disabilitas lainnya. 7
Pemilih adalah isu paling sensitif dari berbagai macam isu lainnya dalam setiap pemilu, hal ini dikarenakan  pemilih  adalah  data  paling  penting  dalam  pemilu  karena  pemilih  ini  dapat  dijadikan sebagai sumber rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan berbagai macam kebutuhan yang  mendasar  dari  penyelenggaraan  pemilu,  dimulai  dari  anggaran  pemilu,  sampai  pada  alat kelengkapan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) misalnya surat suara, alat coblos, jumlah TPS, serta jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 8
Pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  dalam  pemilu  untuk  memberikan  suara  juga  sebagai amanat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  27  ayat  (1)  yang memiliki  makna  bahwa  segala  warga  negara  baik  dalam  kondisi  yang  normal  maupun  memiliki disabilitas  tertentu  mempunyai  kesamaan  kedudukan  di  dalam  hukum  serta  pemerintahan,  dan terdapat kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian sesuai dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hak  dipilih  dan  hak  memilih merupakan  suatu  bentuk  pengejawantahan  dari  konsep  negara  demokrasi  dan  merupakan  hak konstitusional yang wajib dilaksanakan agar dapat memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan  pemerintah  yang  secara  spesifik  juga  termaktub  dalam  Pasal  43  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Hak Asasi Manusia.
Kewenangan  untuk  menyelenggarakan  Pemilu  dimiliki  oleh  KPU  dan  KPU  dalam menyelenggarakan Pemilu memiliki kewajiban untuk melaksanakan salah satu asas atau prinsip dalam pemilihan  umum  yaitu  menjunjung  tinggi  keadilan.  Upaya  untuk  memberikan  fasilitas  setiap  warga negara  dalam  pelaksanaan  hak  konstitusionalnya.  Untuk  memenuhi  prinsip  keadilan  bagi  semua negara  perlu  dilakukan  penyempurnaan  aspek  yuridis  dan  teknis  dalam  penyelenggaraan  Pemilu. Kepentingan  penyandang  disabilitas  senantiasa  harus  selalu  diperhatikan  oleh  aturan  teknis  yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu. 9

## METODE
Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. 10 Berikut adalah pendekatan, rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis yang terkait dengan penelitian ini.
1. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder  untuk  memahami  kerangka  hukum  pemenuhan  hak  politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dan upaya affirmative action yang dilakukan pemerintah. 2. Rancangan Kegiatan
Penelitian  ini  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang relevan untuk mengkaji isu pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan upaya affirmative action yang dilakukan pemerintah. 3. Ruang Lingkup atau Objek
Ruang  lingkup  penelitian  ini  mencakup  pemenuhan  hak  politik  penyandang  disabilitas  dalam Pemilu dan upaya affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia.
7 Komisi Pemilihan Umum, “Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019,” Pusdatin, 2021.
8 Bayu Dwi  Anggono, Agus Riewanto, and Jimmy Z. Usfunan, “Peran Progresif  Mahkamah  Konstitusi dalam  Melindungi  Hak  Pilih  Disabilitas  Kategori  Orang  dengan  Gangguan  Jiwa  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Peningkatan  Partisipasi  Pemilih  dalam  Pemilu  (Studi  Putusan  MK  RI  Nomor  135/PUU-XIII/2015),” Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan , 2019, 138.
9 Waisnawa and Dewi,  “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan  Kesetaraan HAM Politik.”
10 A.  Perdana  M.  T.  Alfaris  M.  &  Iftitah,  “Kewenangan  Bawaslu  dalam  Pilkada  2020  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019,” Jurnal Supremasi 10, No. 1 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940.
4. Bahan dan Alat Utama
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  UUD  NRI  1945, Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD),  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas,  Undang- Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Alat utama yang digunakan adalah analisis hukum terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang relevan.
5. Tempat
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengakses  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang relevan,  baik  dalam  bentuk  dokumen  cetak  maupun  dalam  bentuk  elektronik  melalui  sumber- sumber yang terpercaya.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data  hukum  primer  melalui pengkajian  terhadap  bahan  hukum  primer  seperti  UUD  NRI  1945, Convention  on  the  Rights  of Persons  with  Disabilities (CRPD),  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas,  Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
7. Definisi Operasional
a. Affirmative Action
Affirmative  action adalah  kebijakan  yang  diskriminatif  tapi  positif  untuk  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  kelompok  tertentu. 11 UUD  1945  Pasal  28H  (2)  menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan khusus demi persamaan dan keadilan. 12
b. Penyandang Disabilitas
Penyandang  disabilitas  adalah  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental, atau  sensorik  dalam  waktu  lama,  yang  mengalami  hambatan  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan  dan  kesulitan  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lain berdasarkan kesamaan hak. 13
c. Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu yang Adil Hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas, termasuk hak  memilih  dan  dipilih,  menyampaikan  aspirasi  politik  secara  tertulis  atau  lisan,  memilih partai  politik  atau  peserta  pemilu,  menjadi  anggota  atau  pengurus  organisasi  masyarakat dan/atau  partai  politik,  serta  membentuk  dan  bergabung  dalam  organisasi  penyandang disabilitas. Hak ini juga dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
d. Pemilu yang Adil bagi Penyandang Disabilitas Pemilu yang adil bagi semua pihak 14 terutama bagi penyandang disabilitas 15 yaitu Pemilu yang meningkatkan  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu,  termasuk  akses  fisik, informasi,  dan  teknologi  yang  dibutuhkan;  Pemilu  yang  memastikan  bahwa  penyandang disabilitas  memiliki  hak  yang  sama  untuk  memberikan  suara  dan  berpartisipasi  dalam  Pemilu tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak perlu; 16 dan Pemilu yang mengembangkan dan  menerapkan  kebijakan  dan  praktik  yang  memastikan  penyandang  disabilitas  dapat melibatkan  diri  secara  penuh  dan  efektif  dalam  Pemilu,  seperti  menyediakan  fasilitas pemungutan suara yang dapat diakses, penyediaan bantuan pendamping, atau metode alternatif pemungutan suara.
8. Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang  relevan.  Melalui  analisis  ini,  pemahaman  yang  mendalam  mengenai  kerangka  hukum pemenuhan  hak  politik  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu  dan  upaya affirmative  action yang dilakukan oleh pemerintah dapat diperoleh.
11 Ni  Made  Ari  Yuliartini  Griadhi,  “Affirmative  Action  untuk  Peningkatan  Kesetaraan  Bagi  Kaum Disabilitas Tunarungu dalam Pemenuhan Hak Menikmati Acara Televisi,” Vyavahara Duta 14, No. 2 (2020): 64, https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1254.
12 Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
13 Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
14 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.
16 Pasal 5 UU Pemilu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum
Esensi  pada  demokrasi  perlu  melibatkan  aspirasi  dari  masyarakat  untuk  dapat  menjalankan perannya  secara  aktif  dan  menentukan  dalam  proses  politik.  Elemen  yang  penting  dalam pemberdayaan  adalah  partisipasi.  Partisipasi  tidak  dimaknai  hanya  berupa  “mencoblos”  pada  suatu Pemilu atau pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara rutin setiap 5 (lima) tahun sekali. Tetapi partisipasi  menjamin  adanya  keterlibatan  dalam  prosesnya.  Hal  ini  harus  didasarkan  pada  asumsi bahwa hak-hak untuk berpartisipasi tersebut sudah ada dan masyarakat atau warga negara mempunyai kapasitas serta sumber daya yang layak untuk dapat berpartisipasi, dan pemerintah telah menyediakan jalur juga institusi politik, yang mana melalui semua itu masyarakat dapat berpartisipasi. 17 Termasuk pada masyarakat dalam kondisi normal maupun penyandang disabilitas.
Penyandang  disabilitas  mempunyai  kebutuhan  yang  spesifik  dan  unik,  sehingga  tidak  semua orang bisa mengetahui dan memahami segala kondisi hambatan serta kebutuhan yang muncul karena kedisabilitasan  (Ramadhan,  2021). Penyandang  disabilitas  berdasarkan  pada  penjelasan  Pasal  5  ayat (3) UU Hak Asasi Manusia masuk ke dalam kategori “kelompok masyarakat yang rentan”. Maka dari itu  penyandang  disabilitas  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  yang berkenaan dengan kekhususannya.
Penyandang  disabilitas  didefinisikan  sebagai  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik, intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik  dalam  jangka  waktu  lama,  yang  menghadapi  hambatan  dan kesulitan untuk berpartisipasi  secara penuh dan efektif dalam interaksi dengan  warga negara lainnya berdasarkan  kesamaan  hak.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  mengacu  pada  Konvensi Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  yang  telah  diratifikasi  melalui  Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2011.  UU  Penyandang  Disabilitas  mengadopsi  paradigma  sosial  yang  menekankan perlindungan hukum untuk menciptakan lingkungan yang adil dan setara bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mengalami diskriminasi. Pasal 4 ayat 1 UU tersebut mencantumkan jenis-jenis penyandang  disabilitas,  termasuk  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau  sensorik.  Penjelasan  Pasal tersebut  merinci  masing-masing  jenis  disabilitas.  Penyandang  disabilitas  fisik  mengalami  gangguan fungsi  gerak,  seperti  amputasi,  kelumpuhan,  atau  kekakuan.  Penyandang  disabilitas  intelektual mengalami  gangguan  fungsi  pikir  dengan  tingkat  kecerdasan  di  bawah  rata-rata,  misalnya  lambat belajar,  disabilitas  grahita,  dan  sindrom  Down.  Penyandang  disabilitas  mental  mengalami  gangguan fungsi  pikir,  emosi,  dan  perilaku,  seperti  skizofrenia,  bipolar,  depresi,  kecemasan,  dan  gangguan kepribadian,  serta  disabilitas  perkembangan  seperti  autisme  dan  hiperaktif.  Terakhir,  penyandang disabilitas  sensorik  mengalami  gangguan  salah  satu  fungsi  indera,  seperti  disabilitas  penglihatan, pendengaran, dan/atau bicara.
Meskipun  penyandang  disabilitas  memiliki  keterbatasan  tetapi  hal  tersebut  tidak menghilangkan  hak  asasi  manusia  yang  telah  melekat  pada  diri  setiap  manusia  termasuk  bagi penyandang  disabilitas.  Menurut  Manfred  Nowak,  melalui  pendekatan  deskriptif,  hukum  dan filosofis,  telah  menjelaskan  apa  yang  didefinisikan  dengan  hak  asasi  manusia,  dengan  pengertian sebagai berikut ini 18 :
1. Hak-hak dasar, yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan, dan rasa hormat pada martabat manusia.
2. Hak-hak  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  kolektif  yang  tertuang  dalam  berbagai instrumen HAM internasional dan regional serta dalam Undang-Undang Dasar di setiap negara.
3. Satu-satunya  sistem  nilai  yang  diakui  secara  universal  dalam  hukum  internasional  saat  ini  dan terdiri dari elemen liberalisme, demokrasi, partisipasi populer, keadilan sosial, berkuasanya hukum ( rule of law ) dan good governance .
Hak  asasi  manusia  itu  memberikan  perlindungan  terhadap  individu,  kelompok,  dan  golongan- golongan yang terancam dalam masyarakat modern. Jaminan terhadap hak asasi manusia adalah tanda dari  solidaritas,  dan  adanya  kepedulian  sosial  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Hak  asasi manusia  selalu  berbentuk  perlindungan  terhadap  pihak  yang  lemah  seperti  minoritas  etnis,  religius,
17 Hernimawati  Hernimawati  et  al.,  “Prinsip-Prinsip  Berdemokrasi  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Tuna Grahita Pada Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Riau,” Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 18, no. 31 (2019): 11–20, https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7802.
18 Joko Sasmito, Pengantar Negara Hukum Dan HAM (Malang: Setara Press, 2018).
budaya  atau  bahasa  dari  mayoritas  yang  kuat.  Dengan  adanya  jaminan  terhadap  hak  asasi  manusia berarti  masyarakat  memasang  standar  atau  tolok-ukur  bagaimana  segenap  anggota  masyarakat  harus diperlakukan dan bagaimana tidak, entah dia kuat atau lemah, menang atau kalah. Mengakui hak asasi manusia  mempunyai  makna  bahwa  dalam  masyarakat  itu  mereka  yang  lemah  atau  minoritas  tetap merupakan warga masyarakat yang sama bebas dan terhormat dalam harkat kemanusiaannya dengan yang lain-lain. 19
Hak  asasi  manusia  seperti  hak  untuk  diperlakukan  setara  juga  dijamin  oleh  negara  melalui Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  27  ayat  (1)  yang  menyatakan bahwa  segala  warga  negara  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Serta dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan juga perlakuan yang sama di hadapan hukum.
John  Rawls  merumuskan  prinsip  keadilan  dengan  teori justice  as  fairness yang  merupakan kritikan terhadap teori utilitarianisme merumuskan dua prinsip keadilan, yaitu: pertama, setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar paling luas, seluas kebebasan yang sama untuk semua  orang;  kedua  ketidaksamaan  sosial  dan  ekonomi  harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga:  (a) diharapkan dapat memberi keuntungan  untuk setiap orang, dan  (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi  semua  orang.  Rawls  juga  menegaskan  bahwa  kebebasan  dan  kesamaan  seharusnya  tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi betapapun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut tersebut. Kekuatan dari keadilan dalam arti fairness terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan  sejauh  juga  memberikan  keuntungan  bagi  semua  pihak  dan  sekaligus  memberi  prioritas pada kebebasan. 20
Dalam  Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas  (CRPD),  dijelaskan  bahwa "Negara-negara  Peserta  berkomitmen  untuk  menjamin  dan  memajukan  pengakuan  penuh  terhadap semua  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  fundamental  bagi  semua  penyandang  disabilitas  tanpa diskriminasi  dalam  bentuk  apapun  berdasarkan  disabilitas."  Intinya,  negara-negara  yang  terlibat berjanji  untuk  memastikan  dan  mendorong  pencapaian  penuh  dari  semua  hak  asasi  manusia  dan kebebasan  fundamental  bagi  semua  penyandang  disabilitas  tanpa  adanya  diskriminasi  berdasarkan disabilitas.  Dengan  meratifikasi  CRPD,  Indonesia  diwajibkan  untuk  menjamin  dan  memajukan realisasi  penuh  dari  semua  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  fundamental  bagi  semua  penyandang disabilitas  tanpa  diskriminasi  dalam  bentuk  apapun  yang  didasarkan  pada  disabilitas.  Hal  ini dilakukan  dengan  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  penyandang  disabilitas  untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat politik maupun non-politik.
Pasal 5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menguraikan berbagai hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, mulai dari hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak atas privasi, hak atas pendidikan,  hak  untuk  memperoleh  keadilan  dan  perlindungan  hukum,  hak  mendapatkan  pekerjaan, menjalankan  kewirausahaan  dan  koperasi,  hak  kesehatan,  hak  politik,  hak  keagamaan,  hak keolahragaan,  hak  kebudayaan  dan  pariwisata,  hak  atas  kesejahteraan  sosial,  hak  mendapatkan aksesibilitas,  hak  atas  pelayanan  publik,  hak  mendapatkan  perlindungan  dari  bencana,  hak  habilitasi dan rehabilitasi, serta hak konsesi.
Hak politik adalah suatu perwujudan pula atas hak asasi manusia (HAM) tanpa terkecuali bagi penyandang  disabilitas  yang  memiliki  hak,  kedudukan  dan  kewajiban  yang  setara  dengan  semua warga  negara.  Hak  politik  juga  biasanya  diartikan  sebagai  hak  turut  serta  dalam  pembentukan kehendak  negara.  Hak  politik  ini  sebagai  hak  pribadi  dari  setiap  individu  yang  dijamin  oleh  hukum atas perwujudan negara demokrasi. 21
Hak  politik  bagi  penyandang  disabilitas  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Penyandang Disabilitas, yang mencakup hak:
19 Franz  Magnis-Suseno, Etika  Politik  Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2021).
20 Sukarno Aburaera, Muhadar, and Maskun, Filsafat Hukum Teori dan Praktik (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
21 Muhammad  Nur  Ramadhan,  “Memaknai  Urgensi  Perlindungan  Dan  Pemenuhan  Hak  Politik Penyandang  Disabilitas :  Menyongsong  Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2024,” Jurnal  Bawaslu  Provinsi Kepulauan Riau 3, no. 2 (2021): 174–93.
1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
2. Menyalurkan aspirasi politik secara tertulis maupun lisan.
3. Memilih partai politik dan/atau individu dalam pemilihan umum.
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik.
5. Membentuk  dan  bergabung  dalam  organisasi  penyandang  disabilitas  serta  mewakili  mereka  di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Selain  itu,  Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28D  ayat  (3)  menegaskan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  hak  yang  sama  dalam  pemerintahan.  Diskriminasi  terhadap  hak  pilih  dalam  Pemilu,  yang diakui  sebagai  hak  konstitusional,  tidak  dapat  diterima.  Meskipun  ada  perbedaan  dalam  persyaratan administrasi, hak pilih harus dihormati, karena pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Karena jika negara mengabaikan hak pilih warga negara, maka hal ini adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 22
Begitupun  dalam  Pasal  43  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam  pemilihan  umum yang  berdasarkan  atas  persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara  yang  langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga bagi setiap penyandang disabilitas tetap memiliki hak pilih dalam pemilihan umum karena dalam konstitusi tidak ada pengecualian karena setiap warga  negara Indonesia berhak diperlakukan secara setara. Hak pilih pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu 23 : 1. Hak Pilih Aktif (Hak Memilih)
Hak memilih merupakan hak warga negara untuk dapat memilih wakilnya dalam suatu pemilihan umum.  Hak  pilih  aktif  ini  dijamin  dan  diakui  keberadaannya  dalam  Konstitusi  Negara  Republik Indonesia  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UUD  NRI  1945.  Hak  ini  juga  disebutkan  dalam pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, dan juga dalam Pasal 43 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia.
2. Hak Pilih Pasif (Hak Dipilih)
Hak  dipilih  adalah  hak  individu  untuk  menjadi  calon  dalam  pemilihan  umum.  Setiap  individu berhak  mengajukan  diri  sebagai  pejabat  negara  asalkan  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditetapkan  oleh  negara.  Hal  ini  dijamin  oleh  Pasal  43  ayat  (2)  UU  Hak  Asasi  Manusia  yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara dapat diangkat dalam jabatan pemerintah."
Hak  pilih  adalah  salah  satu  bentuk  dari  partisipasi  politik  di  negara  demokratis  yang  telah dijelaskan  oleh  Miriam  Budiardjo  yaitu  bahwa  konsep  dari  partisipasi  politik  bertolak  dari  paham bahwa  kedaulatan  sebuah  negara  berada  di  tangan  rakyat,  yang  dilaksanakan  melalui  kegiatan bersama  agar  dapat  menetapkan  tujuan-tujuan  dan  masa  depan  masyarakat  juga  untuk  menentukan orang-orang  yang  akan  memegang  tampuk  kepemimpinannya.  Jadi,  bagi  warga  negara  pemilihan umum menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi  mereka.  Termasuk  untuk  pemenuhan  dan  untuk  memperjuangkan  hak-hak  dari  kelompok penyandang disabilitas. 24

## Upaya Affirmative Action dalam Mewujudkan Keadilan Pemilihan Umum
Pada  dasarnya affirmative  action merupakan  suatu  kebijakan  yang  bersifat  diskriminatif, walaupun dilihat termasuk dalam kategori diskriminatif yang positif karena sifatnya hanya sementara demi  membuka  kesempatan  untuk  kelompok  masyarakat  tertentu  meraih  peluang  yang  sama sebagaimana  yang  telah  dinikmati  oleh  kelompok  masyarakat  yang  lain. 25 Kebijakan affirmative action dapat  ditemukan  dalam  Pasal  28H  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap
22 Dwi Anggono, Riewanto, and Z. Usfunan, “Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak  Pilih  Disabilitas  Kategori  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015).”
23 Sherina Angel Waworuntu, Wempie J. Kumendong, and Frits Dapu, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Pilih  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Yang  Belum  17  Tahun  Tetapi  Sudah  Menikah,” Lex Administratum 10, no. 5 (2022).
24 Andriani, H., & Amsari, “Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat.”
25 Griadhi, “Affirmative Action untuk Peningkatan Kesetaraan Bagi Kaum Disabilitas Tunarungu dalam Pemenuhan Hak Menikmati Acara Televisi.”
orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Salah  satu  asas  dan  prinsip  dalam  Pemilu  yang  menjadi  penting  adalah  keadilan.  Sehingga penyelenggara  Pemilu  harus  maksimal  dalam  menyelenggarakan  Pemilihan  Umum  agar  sesuai dengan  asas  keadilan.  Selama  ini  sudah  banyak  usaha  yang  dilakukan  oleh  negara  dan  banyak lembaga di dalamnya, baik yang bersifat formal maupun informal, agar menjamin  Pemilu  yang adil bagi  semua  pihak.  Upaya-upaya  untuk  mewujudkan  Pemilu  yang  inklusif  telah  banyak  dilakukan, khususnya untuk menjamin hak partisipasi politik para penyandang disabilitas. 26
Esensi dari demokrasi pada dasarnya terletak pada keterlibatan masyarakat dalam menjalankan perannya  secara  aktif  dan  menentukan  dalam  proses  politik.  Partisipasi  merupakan  suatu  elemen penting dalam pemberdayaan. Partisipasi tidak dimaknai hanya dengan “mencoblos” dalam pemilihan umum  atau  pemilihan  kepala  daerah  yang  dilaksanakan  secara  rutin  setiap  lima  tahun  sekali.  Tetapi partisipasi adalah menjamin keterlibatan dalam prosesnya. 27
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  bentuk affirmative  action supaya  Penyandang Disabilitas  dapat  mengikuti  Pemilu  dapat  dilihat  dari  disahkannya  UU  Penyandang  Disabilitas  yang memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  penghormatan,  pemajuan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  hak asasi  manusia  dan  juga  kebebasan  penyandang  disabilitas  secara  penuh  dan  setara.  Dalam  konteks Pemilihan  Umum,  pemerintah  juga  telah  mencantumkan  dua  kategori  Pemilih  dalam  pemilihan umum,  yaitu  pemilih  normal  dan  pemilih  dengan  gangguan  jiwa.  Yang  dimaksud  dengan  pemilih normal  yaitu  pemilih  yang  sesuai  dengan  maksud  dan  ketentuan  dari  Pasal  198  ayat  (1)  UU  Pemilu yang  menyatakan  bahwa  “Warga  Negara  Indonesia  yang  pada  hari  pemungutan  suara  sudah  genap berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  lebih,  sudah  kawin,  atau  sudah  pernah  kawin  mempunyai  hak memilih”.  Pemilih  ini  dalam  kondisi  normal  tidak  memiliki  hambatan  kejiwaan  pada  saat  didaftar sebagai  pemilih  hingga  tahapan  pemungutan  suara  di  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  pada  hari pemungutan suara dilaksanakan.
Pemilih  kategori  kedua  adalah  orang  dengan  gangguan  jiwa  sesuai  dengan  maksud  dan ketentuan  pada  pasal  75  ayat  (2)  UU  Penyandang  Disabilitas  yang  menyatakan  bahwa  “Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menjamin  hak  dan  kesempatan  bagi  Penyandang  Disabilitas  untuk memilih  dan  dipilih”.  Hal  tersebut  juga  senafas  dengan  yang  dimaksud  pada  ketentuan  Pasal  5  UU Pemilu yang menyebutkan Penyandang Disabilitas yang telah memenuhi syarat memiliki kesempatan yang  sama  sebagai  pemilih.  Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal  198  ayat  (1)  juga  dikatakan,  bahwa pemilih yang mempunyai hambatan kejiwaan pada saat di daftar, tetapi masih memiliki potensi dapat menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara. 28
Masih  banyak  stigma  yang  muncul  di  masyarakat  terkait  tentang  penyandang  disabilitas khususnya  untuk  kategori  penyandang  disabilitas  mental.  Orang  yang  memiliki  gangguan  kejiwaan (penyandang  disabilitas  mental)  merupakan  bagian  dari  kelompok  penyandang  disabilitas.  Terdapat aturan perundang-undangan yang menyatakan demikian yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas ( Convention of the Rights of  Persons  with  Disabilities ),  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas.  Perhimpunan  Dokter  Spesialis  Kedokteran  Jiwa  Indonesia  (PDSKJI)  menilai  bahwa gangguan  jiwa  bukanlah  ketidakmampuan.  Penetapan  orang  dengan  gangguan  jiwa  untuk menggunakan hak pilihnya tidak didasarkan pada diagnosis maupun gejalanya, tetapi didasarkan pada kapasitasnya  untuk  memahami  tujuan  Pemilihan  Umum,  alasan  untuk  ikut  berpartisipasi,  dan pemilihan calon. 29
26 Nikita  Desverose  and  Priyatmoko  Priyatmoko,  “Keadilan  Elektoral  Bagi  Pemilih  Penyandang Disabilitas  Mental  Pada  Pemilu  Serentak  2019  di  Surabaya,” Jurnal  Politik  Indonesia  (Indonesian  Journal  of Politics) 6, no. 2 (2021): 104–13, https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30423.
27 Hernimawati  et  al.,  “Prinsip-Prinsip  Berdemokrasi  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Tuna  Grahita  Pada Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Riau.”
28 Dwi Anggono, Riewanto, and Z. Usfunan, “Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak  Pilih  Disabilitas  Kategori  Orang  dengan  Gangguan  Jiwa  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015).”
29 Dwi Ratna Laksitasari, “Bukan Gila, Tapi Gangguan Jiwa,” babelprov.go.id, 2019.
Peran  dari  para  penyandang  disabilitas  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  menjadi  penting karena  mereka  memiliki  hak  untuk  terlibat  aktif  dalam  kehidupan  politik.  Upaya  pemberdayaan  dan peningkatan  partisipasi  pemilih  penyandang  disabilitas  juga  menjadi  penting.  Secara  umum  pemilih penyandang disabilitas memiliki  hak dalam pemilihan umum antara lain:  (1) hak  untuk memperoleh informasi mengenai pemilihan umum; (2) hak untuk bisa didaftarkan guna memberikan suara; dan (3) hak  atas  akses  ke  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS).  Selain  dari  ketiga  pokok  hak  penyandang disabilitas  tersebut  masih  terdapat  pula  hak-hak  lain  yang  semestinya  didapatkan  oleh  penyandang disabilitas  dalam  pemilihan  umum  yakni:  (1)  ketika  memberikan  suaranya,  pemilih  penyandang disabilitas diperbolehkan menerima bantuan  dari orang lain  yang  telah dipilihnya dan orang tersebut diharuskan  merahasiakan  pilihan  dari  pemilih  penyandang  disabilitas;  (2)  pemilih  penyandang disabilitas  dengan  jenis  kecacatan  tuna  netra;  dan  (3)  kecacatan  fisik  lainnya  harus  mendapatkan kemudahan dari panitia penyelenggara pemilihan umum, contohnya seperti menyediakan huruf braille untuk memudahkan mereka dalam memilih. 30
Tetapi  selama  ini  pemilih  penyandang  disabilitas  masih  belum  mendapatkan  hak  untuk memperoleh  kesempatan dan perlakuan supaya bisa bertindak dan menjalani aktivitas sesuai dengan keadaan mereka. Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum diantaranya yakni: (a) hak untuk didaftar agar dapat memberikan suara; (b) Hak atas akses  menuju ke Tempat Pemungutan Suara; (c) Hak atas pemberian suara yang rahasia; (d) Hak untuk dipilih menjadi anggota  Legislatif;  (e)  Hak  untuk  mendapatkan  informasi  termasuk  informasi  mengenai  pemilihan umum; dan (f) hak untuk bisa berpartisipasi menjadi pelaksana dalam pemilihan umum. 31
Tidak  bisa  terpenuhinya  hak  penyandang  disabilitas  dalam  pemilihan  umum  karena  sebagian besar  berasal  dari  stigma  masyarakat.  Masih  banyak  masyarakat    yang  memberikan  stigma  kepada penyandang disabilitas dengan penyamaan penyandang disabilitas mental dengan orang gila, khawatir jika dalam proses pemilihan penyandang disabilitas khususnya disabilitas mental merusak bilik kotak suara  atau  membuat  gaduh  di  TPS  karena  dianggap  atau  disamakan  dengan  orang  gila  atau  orang dengan  gangguan  jiwa  (ODGJ),  khawatir  tentang  kapabilitas  penyandang  disabilitas  dalam menentukan  pilihan,  dan  keraguan  atas  suara  dari  penyandang  disabilitas  yang  dapat  di  monopoli dalam pemilihan umum.
Padahal  terdapat  perbedaan  fundamental  antara  disabilitas  mental  dengan  orang  gila  (yang terlantar  di  jalanan)  yaitu  ada  atau  tidaknya  dukungan  yang  diperoleh  untuk  memperbaiki  kualitas hidup  mereka  sejak  dan  semasa  mengidap  disabilitas  mental.  Orang  gila  sudah  pasti  menyandang disabilitas mental, tetapi penyandang disabilitas mental belum tentu orang gila. Jangkauan disabilitas juga  dibedakan  menjadi  beberapa  kategori  dari  yang  ringan,  akut,  hingga  kronik.  Semua  itu  selama bukan  gangguan  kejiwaan  yang  permanen,  bersifat  episodik.  Maka  mereka  masih  tetap  mempunyai kemampuan untuk berpikir dan berperilaku yang baik ketika bukan dalam masa gangguan, misalnya bipolar  dan  depresi  yang  mempunyai  fluktuasi  tertentu  dan  tidak  terjadi  setiap  saat  atau  terjadi selamanya.  Diluar  dari  masa  episodiknya  atau  disebut  juga  sebagai  masa  kambuh  ( relapse ), penyandang  disabilitas  mampu  dan  bisa  berpikir  juga  berperilaku  sebagaimana  warga  negara  yang dalam kondisi normal. 32
Pada  tahun  2015,  Mahkamah  Konstitusi  mengadakan  uji  materi  terhadap  Pasal  57  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota.  Mahkamah menyimpulkan  bahwa  syarat  "tidak  sedang  terganggu  jiwa  dan  ingatannya"  bertentangan  dengan Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Mahkamah  menekankan  bahwa  hak  pilih  adalah  hak  setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pendaftaran pemilih adalah kegiatan administratif untuk mengumpulkan data
30 Henny  Andriani  and  Feri  Amsari,  “Hak  Pilih  Kelompok  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera  Barat,” Jurnal Konstitusi 17, No. 4 (2020): 777–98, https://doi.org/10.31078/jk1744.
31 Dwi Anggono, Riewanto, and Z. Usfunan, “Peran Progresif Mahkamah Konstitusi  dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015).”
32 Desverose  and  Priyatmoko,  “Keadilan  Elektoral  Bagi  Pemilih  Penyandang  Disabilitas  Mental  Pada Pemilu Serentak 2019 di Surabaya.”
warga negara yang berhak memilih. Mahkamah berpendapat bahwa syarat pendaftaran bukanlah satu- satunya syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Jika seseorang tidak memenuhi syarat pendaftaran, mereka  masih  dapat  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  menunjukkan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  (E-KTP)  sesuai  dengan  Pasal  57  ayat  (2)  Undang-Undang  tersebut.  Mahkamah  juga mengklarifikasi perbedaan antara gangguan jiwa dan gangguan ingatan, menyatakan bahwa keduanya memiliki  karakteristik  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah  menyimpulkan  bahwa  frasa "terganggu jiwa/ingatannya" tidak merujuk secara spesifik pada gangguan jiwa dan gangguan ingatan permanen yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. Dalam putusannya,  Mahkamah  menyatakan  bahwa  Pasal  57  ayat  (3)  huruf  a  Undang-Undang  tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  135/PUU-XIII/2015  merupakan  sebuah  terobosan hukum  dalam  membentuk  Mahkamah  Konstitusi  yang  mempertimbangkan  bahwa  hukum  dibentuk untuk manusia dan bukan manusia terbentuk oleh hukum. Karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mampu untuk memberikan kepercayaan diri baik bagi penyandang disabilitas fisik  maupun  mental.  Kaum  penyandang  disabilitas  fisik  dan  mental  tidak  merasa  takut  lagi  untuk pergi ke  TPS yang telah ditunjuk dan memberikan hak politiknya. Hal tersebut karena seluruh pihak yakni  KPPS,  PTPS,  dan  saksi  peserta  Pemilu  telah  siap  untuk  melayani  penggunaan  hak  pilih  dari awal tahapan hingga tahapan memberikan suara berakhir. 33
Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  perlakuan  khusus  dan  pemenuhan  hak  terhadap  kaum penyandang  disabilitas  sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  guna  menjamin  hak politik  dari  penyandang  disabilitas  dapat  terpenuhi.  Adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 135/PUU-XIII/2015, Undang-Undang Hak  Asasi Manusia, Undang-Undang Penyandang  Disabilitas, dan  Undang-Undang  Pemilu  merupakan  suatu affirmative  action yang  telah  diupayakan  Negara Indonesia untuk menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.
KPU sebagai lembaga penyelenggara  Pemilu yang bersifat  nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan  Pemilu  sudah  seharusnya  mampu  mengupayakan  agar  jalannya  Pemilu  dapat  diikuti oleh  penyandang  disabilitas  dengan  mudah.  Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  KPU  untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu yaitu 34 : 1. Melakukan Pemutakhiran Data
Dalam  tahap  ini  KPU  dapat  melakukan  pendataan  pemilih  tanpa  mengabaikan  hak-hak  dari penyandang  disabilitas.  Kegiatan  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  pencocokan  dan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Petugas  Pemutakhiran  Data  Pemilih  (PPDP)  guna  mendapatkan  data  pemilih penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat dengan mendatanya  ke dalam daftar  pemilih. PPDP dapat memberikan kode jenis disabilitas pada kolom keterangan daftar pemilih seperti angka 1 digunakan untuk tuna daksa, angka 2 digunakan untuk tuna netra, angka 3 digunakan untuk tuna rungu  atau  wicara,  angka  4  digunakan  untuk  tuna  grahita,  dan  seterusnya.  Sehingga  pemilih penyandang  disabilitas  tersebut  dapat  dikelompokan  dan  dapat  mempermudah  dalam  penjaminan hak-hak mereka pada saat hari pemilihan umum.
2. Membuat Tempat Pemungutan Suara yang Aksesibel bagi Pemilih Disabilitas
Untuk  dapat  memudahkan  akses  bagi  pemilih  penyandang  disabilitas,  KPU  juga  dapat  membuat TPS  yang  aksesibel  bagi  pemilih  penyandang  disabilitas.  KPU  dapat  membuat  dan  membagikan surat  edaran  kepada  penyelenggara ad  hoc yakni  dimulai  dari  PPK  hingga  KPPS  agar memperhatikan dalam pembuatan TPS yang aksesibel bagi pemilih penyandang disabilitas dengan tetap harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas seperti berikut:
a. TPS  tidak  didirikan  di  lahan  yang  berbatu-batu,  berbukit,  dan  dikelilingi  selokan  atau  parit, serta yang tidak ada anak tangganya;
b. Tinggi meja bilik setidaknya berukuran 75-100 cm dari lantai dan setidaknya memiliki jarak 1 meter antara meja dengan dinding atau pembatas TPS;
33 Dwi Anggono, Riewanto, and Z. Usfunan, “Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak  Pilih  Disabilitas  Kategori  Orang  dengan  Gangguan  Jiwa  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015).”
34 Ade  Rio  Saputra,  Jendrius  Jendrius,  and  Bakaruddin  Bakaruddin,  “Tata  Kelola  Pemilu  dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas,” Aristo 7, No. 1 (2019): 64, https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1336.
c. Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai;
d. Pastikan  tidak  ada  benda-benda  yang  tergantung  di  langit-langit  yang  berpotensi  membuat penyandang tuna netra terbentur;
e. Peralatan  TPS  harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  terdapat  jarak  yang  cukup  untuk pengguna kursi roda agar dapat bergerak secara leluasa di TPS.
3. Mengadakan surat suara berupa huruf braille untuk penyandang disabilitas netra.
4. Menyediakan  Formulir  Model  C7  (daftar  hadir  peserta)  yang  di  dalamnya  memuat  catatan informasi  jika  pemilih  adalah  penyandang  disabilitas  dengan  jenis  disabilitas  pemilih  guna memudahkan pelayanan atau pemberian bantuan.
5. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan pendampingan baik oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3 (formulir pendamping).
Adapun  cara  agar  dapat  mengakomodir  hak  politik  dan  meningkatkan  partisipasi  penyandang disabilitas  dalam  Pemilu  serentak  pada  tahun  2024  nanti  menurut  Oche  William  Keintjem  anggota KPU Bulungan yakni 35 : (a) melakukan sosialis dan pendidikan kepada pemilih penyandang disabilitas secara  berkelanjutan;  (b)  menerima  dan  melibatkan  penyandang  disabilitas  sebagai  penyelenggara pemilihan  umum ad  hoc ;  (c)  meningkatkan  kesadaran  kepada  penyelenggara ad  hoc agar  dapat memberikan  peran  kepada  penyandang  disabilitas  untuk  terlibat  di  semua  tahapan  penyelenggaraan pemilihan umum; (d) melibatkan penyandang disabilitas sebagai relawan pemilu dan agen demokrasi di  komunitas  yang  dimilikinya  untuk  dapat  memberikan  informasi  terkait  pemilihan  umum  dan tahapan penyelenggaraan Pemilu  khususnya  untuk komunitas penyandang disabilitas; (e)  melakukan himbauan  kesadaran  akan  pentingnya  partisipasi  serta  peran  stakeholder,  masyarakat  dan  keluarga penyandang disabilitas untuk tidak merasa malu dan mau membantu para penyandang disabilitas guna memberikan akses dan informasi berkaitan dengan pemilihan umum; (f) mengoptimalkan daftar para penyandang  disabilitas  dalam  daftar  pemilih;  (g)  tersedianya  sarana  dan  prasarana  yang  mudah dijangkau  oleh  penyandang  disabilitas  dalam  pemilihan  umum  dengan  tujuan  untuk  memastikan supaya tidak terdapat masalah mobilitas gerak untuk penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
Keterlibatan  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu  adalah  suatu  perwujudan  dari  pemenuhan hak  warga  negara.  Upaya affirmative  action sebagai  pemenuhan  hak  bagi  penyandang  disabilitas dalam mencapai keadilan pemilihan umum seperti yang telah terjabarkan di atas, harus selalu  dijamin oleh stakeholders terkait dengan  usaha yang  sungguh-sungguh dan pengawasan oleh seluruh  lapisan masyarakat terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan ketika dilaksanakannya Pemilu, agar hak- hak penyandang disabilitas sebagaimana semestinya benar-benar terpenuhi.

## SIMPULAN
Pemenuhan  hak  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu  untuk  memberikan  suara  telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat 1 sejalan dengan Convention on  the  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD)  yang  telah  diratifikasi  oleh  Negara  Indonesia. Sehingga  memberikan  kewajiban  bagi  negara  Indonesia  untuk  menjamin  dan  memajukan  realisasi penuh  dari  semua  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  yang  mendasar  untuk  semua  penyandang disabilitas  tanpa  adanya  diskriminasi.  Macam-macam  hak  penyandang  disabilitas  telah  disebutkan dalam  Pasal  5  UU  Penyandang  Disabilitas  termasuk  hak  politik  yaitu  hak  dipilih  dan  hak  memilih yang  merupakan  suatu  bentuk  pengejawantahan  dari  konsep  negara  demokrasi  dan  merupakan  hak konstitusional yang wajib dilaksanakan agar dapat memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan  pemerintah  yang  secara  spesifik  juga  termaktub  dalam  Pasal  43  Undang-Undang  No.  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Salah  satu  asas  dan  prinsip  dalam  Pemilu  yang  menjadi  penting  adalah  keadilan,  dan  upaya yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mewujudkan  prinsip  keadilan  pemilihan  umum  adalah  dengan menggunakan affirmative  action bagi  penyandang  disabilitas.  Pemerintah  memberikan  perlindungan hukum  bagi  hak  politik  penyandang  disabilitas  dalam  Pemilu  melalui  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang
35 Oche  William  Keintjem,  “Pemilu  2024  dan  Upaya  Peningkatan  Partisipasi  Penyandang  Disabilitas,” Komisi Pemilihan Umum, 2022.
Askari  Razak,  Affirmative  Action  Untuk  Penyandang  Disabilitas:  Memenuhi  Hak  Pilih  dalam  Pemilu  Yang Adil
Penyandang Disabilitas. Affirmative action tercantum pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI  1945 yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Padahal  peran  dari  para  penyandang  disabilitas  dalam  pelaksanaan  Pemilu  menjadi  penting karena  mereka  memiliki  hak  untuk  terlibat  aktif  dalam  kehidupan  politik.  Upaya  pemberdayaan  dan peningkatan  partisipasi  pemilih  penyandang  disabilitas  juga  menjadi  penting.  Secara  umum  pemilih penyandang disabilitas memiliki hak dalam Pemilu  antara lain: (1) hak untuk memperoleh informasi mengenai pemilihan umum; (2) hak untuk bisa didaftarkan guna memberikan suara; dan (3) hak atas akses ke TPS.
Sehingga  sudah  menjadi  kewajiban  Negara  Indonesia  melalui  KPU  untuk  menjamin terlaksananya hak politik dan meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu melalui  upaya affirmative  action yang  dapat  berupa  pemutakhiran  data  pemilih  penyandang disabilitas,  membuat  TPS  yang  mudah  diakses  oleh  pemilih  penyandang  disabilitas,  melakukan sosialisasi  dan  pendidikan  pemilihan  umum  pada  pemilih  penyandang  disabilitas,  dan  melibatkan pemilih penyandang disabilitas sebagai relawan Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aburaera,  Sukarno,  Muhadar,  and  Maskun. Filsafat  Hukum  Teori  dan  Praktik .  Jakarta:  Prenada Media Group, 2013
Dwi Anggono, Bayu, Agus Riewanto, and Jimmy Z. Usfunan. “Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam  Melindungi  Hak  Pilih  Disabilitas  Kategori  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  Dan Pengaruhnya  Terhadap  Peningkatan  Partisipasi  Pemilih  dalam  Pemilu  (Studi  Putusan  MK  RI Nomor  135/PUU-XIII/2015).” Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara  dan  Pengelolaan Perpustakaan , 2019
Keintjem, Oche William. “Pemilu 2024 dan Upaya Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas.”
Komisi Pemilihan Umum, 2022
Komisi Pemilihan Umum. “Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2019.” Pusdatin, 2021 Magnis-Suseno,  Franz. Etika  Politik  Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2021 Sasmito, Joko. Pengantar Negara Hukum Dan HAM . Malang: Setara Press, 2018

## Jurnal
Alex Cahyono, Anik  Iftitah, Ananda Rizki Hidayatullah, Eko Yuliastuti, Weppy Susetiyo. “Analisis Kritis  terhadap  Penerapan  Presidential  Threshold  dalam  Pemilihan  Umum  2024:  Perspektif Hukum Normatif di Indonesia.” Jurnal Supremasi 13, No. 2 (2023)
Andriani,  H.,  &  Amsari,  F.  “Hak  Pilih  Kelompok  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pemilihan  Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat.” Jurnal Konstitusi 17, No. 4 (2020).
Andriani,  Henny,  and  Feri  Amsari.  “Hak  Pilih  Kelompok  Penyandang  Disabilitas  dalam  Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat.” Jurnal Konstitusi 17, No. 4 (2020)
Desverose,  Nikita,  and  Priyatmoko  Priyatmoko.  “Keadilan  Elektoral  Bagi  Pemilih  Penyandang Disabilitas  Mental  Pada  Pemilu  Serentak  2019  di  Surabaya.” Jurnal  Politik  Indonesia (Indonesian Journal of Politics) 6, No. 2 (2021)
Griadhi,  Ni  Made  Ari  Yuliartini.  “Affirmative  Action  untuk  Peningkatan  Kesetaraan  Bagi  Kaum Disabilitas Tunarungu dalam Pemenuhan Hak Menikmati Acara Televisi.” Vyavahara Duta 14, No. 2 (2020)
Hernimawati, Hernimawati, Yulianti Asyar, Adrian Faridhi, and Alexsander Yandra. “Prinsip-Prinsip Berdemokrasi  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Tuna  Grahita  Pada  Pemilihan  Umum  2019  di Provinsi Riau.” Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan 18, No. 31 (2019)
Iftitah,  A.  Perdana  M.  T.  Alfaris  M.  “Kewenangan  Bawaslu  Dalam  Pilkada  2020  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.” Jurnal Supremasi 10, no. 1 (2020)
Mais, Asrorul, and Lailil Aflahkul Yaum. “Aksesibiltas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di  Kabupaten  Jember.” Kaganga:Jurnal  Pendidikan  Sejarah  Dan  Riset  Sosial-Humaniora 2, No. 2 (2019)
Ramadhan,  Muhammad  Nur.  “Memaknai  Urgensi  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Politik Penyandang  Disabilitas :  Menyongsong  Pemilihan  Umum  Serentak  Tahun  2024.” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3, No. 2 (2021)
Saputra,  Ade  Rio,  Jendrius  Jendrius,  and  Bakaruddin  Bakaruddin.  “Tata  Kelola  Pemilu  dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas.” Aristo 7, No. 1 (2019)
Sholahuddin,  Abdul  Hakam,  Anik  Iftitah,  and  Uun  Dewi  Mahmudah.  “Pelaksanaan  Pasal  280
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” Jurnal Supremasi 9, No. 2 (September 24, 2019)
Waisnawa,  I  Ketutu  Gede  Santika,  and  Anak  Agung  Istri  Ari  Atu  Dewi.  “Pemenuhan  Hak  Pilih Penyandang  Disabilitas  Sebagai  Perwujudan  Kesetaraan  HAM  Politik.” Kertha  Negara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 11 (2019)
Waworuntu,  Sherina  Angel,  Wempie  J.  Kumendong,  and  Frits  Dapu.  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai Hak  Pilih  Masyarakat  dalam  Pemilihan  Umum  di  Indonesia  Yang  Belum  17  Tahun  Tetapi Sudah Menikah.” Lex Administratum 10, No. 5 (2022)
Website babelprov.go.id https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia