## Kajian Kinerja Sistem Polder sebagai Model Pengembangan Drainase Kota Semarang Bagian Bawah dengan Balanced Scorecard

## Hari Nugroho
Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: harinugroho66@yahoo.co.id

## Dwi Kurniani
Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: dwik_ani@yahoo.com

## Mega Asiska
Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: mega.asiska@gmail.com

## Nuraini
Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: nuraini121993@gmail.com

## Abstract
One  of  the  technological  flood  control  and  rob  in  the  big  cities  is  the  polder  system  that  include  drainage systems , retention ponds, levees that surround the area, as well as the pump and / floodgates, as the area of integrated water management system. Likewise, as the coastal city of Semarang in Indonesia has built some of  the  polder  which  has  been  in  operation  or  under  construction.  To  assess  the  success  of  the  polder management,  necessary  for  a  study  to  determine  the  performance  of  the  system  in  controlling  the  flood  in Semarang. Assessment of performance of the system as a whole polder in this study used the concept of the Balanced Scorecard (BSC). The results of this study demonstrate the performance of the polder in Semarang is  an  ideal:  Polder  Tanah  Mas  (73.81  /  100),  then  Polder  Banger  (67.21  /  100),  Polder  Kali  Semarang (58.70/100)  and  the  Polder  Tawang  (58.65/100).  The  performance  of  the  Polder  system  above  can  not  be separated from the existence of an independent governing body and had been prepared much earlier. So the presence  of  the  governing  body  needs  to  be  prepared  in  the  polder  system  development.  To  improve performance, the polder-existing polder in Semarang needs to be improved its performance by improving the performance  indicators  is  still  less  based  on  this  research  primarily  on  indicators:  financial,  management agencies and learning and development.
Keywords: Polder Semarang, Performance, Balanced Scorecard.

## Abstrak
Salah  satu  teknologi  pengendalian  banjir  dan  rob  di  kota-kota  besar  adalah  dengan  sistem  polder,  yang meliputi  sistem  drainase,  kolam  retensi,  tanggul  yang  mengelilingi  kawasan,  serta  pompa  dan/  pintu  air, sebagai kawasan pengelolaan tata air yang terpadu. Demikian juga dengan Kota Semarang beberapa polder yang  telah  beroperasi  dan  beberapa  masih  dalam  tahap  pembangunan.  Untuk  menilai  keberhasilan
Kajian Kinerja Sistem Polder sebagai Model Pengembangan Drainase Kota Semarang Bagian Bawah dengan Balanced Scorecard
pengelolaan  polder,  diperlukan  adanya  suatu  kajian  untuk  mengetahui  kinerja  dari  sistem  tersebut  dalam mengendalikan  banjir  dan  rob  di  Kota  Semarang.  Penilaian  kinerja  dari  sistem  polder  secara  menyeluruh dalam  penelitian  ini  digunakan  konsep  Balanced  Scorecard  (BSC).  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan kinerja  polder  di  Kota  Semarang  yang  ideal  adalah  berturut-turut:  Polder  Tanah  Mas  dengan  nilai (73,81/100), Polder Banger (67,21/100), Polder Kali Semarang (58,70/100) dan Polder Tawang (58,65/100). Kinerja  dari  Sistem  Polder  diatas  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keberadaan  badan  pengelola  yang  mandiri dan  yang  telah  dipersiapkan  jauh  sebelumnya.  Sehingga  keberadaan  badan  pengelola  perlu  dipersiapkan dalam pengembangan sistem polder. Untuk meningkatkan kinerjanya maka polder-polder yang sudah ada di Kota  Semarang  perlu  ditingkatkan  kinerjanya  dengan  meningkatkan  kinerja:  keuangan,  badan  pengelola, dan pembelajaran dan pengembangan.
Kata-kata kunci: Polder Kota Semarang, Kinerja, Balanced scorecard.

## Pendahuluan
Kota  Semarang  sebagai  Ibukota  Provinsi  Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam berbagai  aspek,  baik  aspek  sosial,  ekonomi maupun  perdagangan.  Selain  dampak  positif  akan pertumbuhan  yang  tersebut,  Kota  Semarang  juga mengalami  persoalan  lingkungan  yang  serius.  Di wilayah Semarang bagian utara yang dekat dengan bagian  pantai  ( lebih  dikenal  dengan  Semarang Bawah ), muncul berbagai permasalahan lingkungan  seperti  banjir  dan  rob.  Banjir  dan  rob telah  lama  menjadi  persoalan  yang  tidak  mudah diatasi,  utamanya  di  Kecamatan  Semarang  Utara. Kawasan  yang  wilayahnya  menjadi  langganan  rob dan  banjir  adalah  Kelurahan  Tambakmulyo, Tambakrejo,  Tanjung  Mas  serta  Bandarharjo. Banjir  di  kawasan  tersebut  rata-rata  mencapai ketinggian antara 30 dan 40 cm, tetapi lokasi  yang paling parah adalah Tambakmulyo dan Tambakrejo,  karena  memang  paling  dekat  dengan pantai ( Bappeda Kota Semarang, 2013).
Untuk  mengatasi  banjir  dan  rob  di  tempat  diatas, Pemerintah  telah  membangun  sistem  polder. Sistem  ini  merupakan  salah  satu  teknologi pengendalian banjir dan rob yang diterapkan untuk mengatasi  permasalahan  banjir  dan  rob  di  kota- kota besar, yaitu suatu cara penanggulangan banjir dengan  bangunan  fisik  yang  meliputi  sistem drainase, kolam retensi, tanggul yang mengelilingi kawasan,  serta  pompa  dan/  pintu  air,  sebagai kawasan pengelolaan tata air yang terpadu.
Beberapa  polder  yang  telah  beroperasi  seperti Polder  Kali  Semarang,  Polder  Tawang,  Polder Tanah  Mas  maupun  yang  masih  dalam  tahap pembangunan seperti Polder Banger perlu dilakukan kajian untuk  menilai kinerja dari sistem ini dalam mengendalikan banjir.  Penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh terhadap unsur teknis maupun  non  teknis  sistem  polder  karena  besarnya peran  unsur-unsur  non  teknis  terhadap  kinerja sistem polder.

## Permasalahan
Hasil  kajian  pada  instansi  terkait  seperti  Bappeda, PSDA,    ESDM,  dinas  Pariwisata  dan  DPRD, observasi lapangan, wawancara mendalam ( indepth interview ), dan diskusi kelompok terfokus ( Focus  Group  Discussion ),  secara  umum  dapat disarikan  keberadaan  kolam  retensi  Tawang  Kota Lama  dan  mungkin  juga  berlaku  untuk    Polder- polder yang lain dihadapkan berbagai permasalahan  yang  terancam  kelestariannya.  Ada dua  faktor  penyebab  permasalahan  tersebut,  yakni faktor struktural dan nonstruktural.
Secara struktural, terkait dengan masalah implementasi kebijakan pengelolaan kolam retensi dan  dampak  lingkungan  yang  terjadi.  Intinya, kolam retensi Tawang Kota Lama belum berfungsi secara  optimal  untuk  pengendali  banjir  dan  rob, belum  dapat  melindungi  kawasan  cagar  budaya Kota  Lama  dan  belum  dapat  berfungsi  sebagai objek wisata kota.
Secara nonstruktural, yakni terkait dengan tanggungjawab  masyarakat  di  sekitar  Kolam Retensi (polder) sebagai pengguna manfaat Kolam
Retensi  (polder)  yang  belum  meniliki  kontribusi secara nyata untuk membangun polder berkelanjutan.  Hal  ini  dibuktikan  oleh  peran pemangku kepentingan dan kepedulian masyarakat terhadap Kolam Retensi (polder).
Beberapa  pakar  mengatakan  sangat  risau  melihat kondisi sebagai contoh kolam retensi Tawang yang semakin  tidak  terawat.  Karena  di  area  kolam retensi  dinilai  tidak  indah  lagi  seperti  masa  lalu, tidak  aman,  tidak  nyaman  dan  tidak  produktif. Banyak  sampah  bertebaran,  taman  tidak  asri, jarang  dikuras  sehingga  kualitas  air  tidak  baik bahkan  sering  bau  busuk.  Jika  siang  dijadikan tempat  berdagang  sektor  informal,  sehingga merusak keindahan.
Pada  malam  hari  sering  digunakan  sebagai  area praktek  prostitusi  dan  minum-minuman  keras bahkan  juga  kadang  menjadi  ajang  perkelahian.
Terhitung  sudah  6  kali  terjadi  insiden  yang menelan  korban  jiwa,  tiga  anak-anak  terpeleset masuk kolam dan tiga orang dewasa karena mabuk terpelanting  ke  kolam.  Menurut  Lurah  Tanjung Mas  Mardiyono,  tahun  2007  dijanjikan  oleh pemerintah  kota,  bahwa  kolam  retensi  Tawang akan diserahkan hak pengelolaan kepada masyarakat  kelurahan  Tanjung  Mas,  tetapi  hingga sekarang  tidak  terealisasi.  Namun  demikian  dapat disarikan bahwa kendatipun permasalahan eksternal  begitu  kompleks,  tetapi  keberadaan kolam  retensi  masih  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat  untuk  pengendalian  banjir  dan  rob. Bagaimanapun  kolam  retensi  tersebut  mempunyai peran  yang  besar  dalam  melindungi  permukiman penduduk,  khususnya  warga  Tanjung  Mas  dan Purwodinatan  terhadap  ancaman  banjir  dan  rob, jika  terjadi  hujan  ekstrim  bersamaan  dengan terjadinya rob.
Berangkat  dari  berbagai  permasalahan  yang mengakibatkan  disfungsi  kolam  retensi  (polder) sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  sangat  perlu dilakukan  kajian  untuk  mencari  alternatif  solusi agar  kolam  retensi  Tawang  dapat  berfungsi optimal.  Atas  dasar  konstruksi  pikir  rasional, paradigma  kebijakan  sangat  diperlukan  pemikiran dan  kajian  kritis  model  pengelolaan  polder berkelanjutan yang berbasis masyarakat.
Sebagai langkah awal perlu dilakukan kajian dasar untuk  menilai  kinerja  polder  yang  ada  di Semarang.  Selanjutnya  hasil  kajian  ini  diharapkan dapat  memberikan  masukan  kepada  pengelola berbagai  hal  dalam  upaya  peningkatan  kinerjanya. Hal  demikian  berlaku  juga  bagi  polder-polder lainnya  yaitu Polder Kali Semarang, Polder Tanah Mas  dan  Polder  Banger  yang  masih  dalam  tahap penyelesaian pembangunan.

## Penilaian kinerja
Pengelolaan  suatu  lembaga  atau  institusi  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan publik  dituntut  untuk  melaksanakan  kegiatan secara  professional  dan  memiliki  kinerja  yang dapat memuaskan stakeholders. Pengukuran kinerja  atau  yang  dikenal  dengan  performance benchmarking  diperlukan  agar  diketahui  serta dapat ditentukan peningkatan kinerjanya.
Banyak  metode  yang  digunakan  untuk  mengukur kinerja  suatu  organisasi  antara  lain: Malcom Baldridge  National  Quality  Award (MBNQA), Balanced  Scorecard (BSC), Six  Sigma dan  lain- lain.  Diantara  metode-metode  tersebut,  BSC merupakan salah satu metode yang sangat popular digunakan dalam dekade terakhir.
Balance Scorecard menggunakan empat perspektif BSC  yang  menyatakan  sebagai  Bidang  Kinerja Kritis ( Critical Performance Area ), yaitu: pengguna, keuangan, proses internal dan pembelajaran (Kementrian PU, 2013).
Penjelasannya sebagai berikut :
1. Pengguna: bagaimana kepuasan thd pengguna/ penerima manfaat polder
2. Keuangan:  bagaimana  keuangan/dana  agar polder bisa berlangsung keberlanjutannya
3. Proses  Internal:  bagaimana  fungsi  polder memenuhi harapan masyarakat
4. Pembelajaran:  bagaimana  inovasi  pelayanan polder ke depan
Metode Balance Scorecard
Balance  Scorecard adalah  alat  manajemen  berupa laporan  terstruktur  yang  digunakan  untuk  melacak pelaksanaan  suatu  kegiatan.  Dibandingkan  dengan metode lain, metode ini paling banyak dikenal dan digunakan. Konsep BSC pertama kali disampaikan oleh  Kaplan  dan  Norton  1992.  Kaplan  (1992) mengemukakan  bahwa Balance  Scorecard dapat menjawab  empat  pertanyaan  pokok  yaitu  1). Bagaimana  kepuasan  pengguna;  2)  bagaimana pengaturan  dana  3)  apa  yang  harus  dan  akan  kita laksanakan  dan  4)  apa  yang  akan  dikembangkan. Sebagaimana dalam Gambar 1 dibawah ini.
Sumber: Kaplan 1992
Gambar 1. Diagram balance scorecard
Penggunaan balance scorecard dalam pengelolaan sumber daya air telah banyak dilakukan antara lain IWMI ( International Water Management Institute ) mengembangkan  teori  ini  untuk  mengukur  kinerja pengelolaan  air.  Berdasarkan  kajian  diatas  metode Balance  Scorecard dicoba  diterapkan  untuk mengukur kinerja pengelolaan polder.
Penilaian  kinerja  polder  dengan balanced scorecard
Penilaian  kinerja  menggunakan  5  (lima)  Bidang Kinerja Kritis (BKK). Masing-masing BKK terdiri
Kajian Kinerja Sistem Polder sebagai Model Pengembangan Drainase Kota Semarang Bagian Bawah dengan Balanced Scorecard
dari beberapa indikator penilaian, untuk pencapaian sempurna di total nilai indikator dalam satu BKK adalah 100.
Bidang kinerja kritis terdiri dari:
1. Bidang kinerja kritis badan pengelola (Tabel 1)
2. Bidang kinerja kritis pengguna (Tabel 2)
3. Bidang kinerja kritis dana (Tabel 3)
4. Bidang kinerja kritis proses internal (Tabel 4)
5. Bidang kinerja kritis pembelajaran dan pengembangan (Tabel 5)
Gambar 2. Diagram penilaian kinerja polder dengan balance scorecard
Teknik  analisa  data  dilakukan  dengan  metode kuantitatif dengan  mengolah data kuisoner dengan memberikan  skala  penilaian  0-100  untuk  setiap indikator  yang  dinilai.  Untuk  membandingkan hasil  ketiga  polder  yang  akan  dinilai  dianggap masing-masing  kinerja  mempunyai  bobot  yang sama  sehingga  Nilai  tertinggi  mempunyai  kinerja yang  paling  baik.  Setelah  semua  indikator  dinilai, lalu  dilakukan  perhitungan  bobot  dari  masing- masing bidang kinerja kritis. Pembobotan dilakukan  dengan  menggunakan  metode  AHP ( Analitic  Hierarchy  Process ),  yaitu  dengan menggunakan  kuisioner  yang  diberikan  kepada narasumber. Hasil pembobotan kemudian dijumlahkan  untuk  menentukan  skor  hasil  kinerja masing-masing polder.

## Wilayah Kajian
Kajian  Kinerja  Polder  dengan  Metode Balance Scorecard dilakukan  pada  empat  polder  yang  ada di  Kota  Semarang,  yaitu  Polder  Kali  Semarang, Polder  Banger,  Polder  Tanah  Mas  dan  Polder
Tawang sebagaimana disajikan dalam Gambar 3 di bawah.
Tabel 1. Range metode balance scorecard bidang kinerja kritis badan pengelola Indikator yang dinilai Kondisi saat penilaian Nilai Status pengelola polder - Tidak ada pengelola - Sudah ada pengelola dan TUPOKSI belum baik dan belum berbadan hukum. - Sudah ada pengelola dan TUPOKSI sudah baik tapi belum berbadan hukum - Sudah ada pengelola dan TUPOKSI yang baik dan sudah berbadan hukum. 0 5 7 10 Pemahaman Visi dan Misi - Pemahaman kurang - Pemahaman tugas baik tapi pemahaman visi dan misi kurang - Pemahaman tugas dan visi misi sudah baik 5 10 15 Kemandirian badan pengelola - Terdiri dari unsur pemerintah, cendekiawan dan masyarakat - Terdiri dari cendekiawan dan masyarakat - Terdiri dari masyarakat saja 5 10 15 Pengelolaan polder - Jarang melakukan rapat koordinasi dan OP dilakukan sendiri oleh pelaksana - Sering dilakukan rapat koordinasi dan OP dilakukan oleh yang berkepentingan 10 20 Keterwakilan masyarakat - Pengelola melibatkan masyarakat namun belum semua kepentingan terwakili dan keputusan tidak berdampak langsung - Pengelola sudah menampung pendapat masyarakat namun belum mencerminkan demokrasi sepenuhnya - Pengelola sudah melibatkan masyarakat dan sudah mencerminkan demokrasi sepenuhnya 5 10 20 Implementasi hasil rapat dengan masyarakat - Keputusan yang dibuat dalam rapat dengan masyarakat tidak berdampak langsung - Keputusan yang dibuat dalam rapat dengan masyarakat berdampak langsung 10 20
Sumber: Kementerian PU. (2013)
Tabel 2. Range metode balance scorecard bidang kinerja kritis kepuasan pelanggan Indikator yang dinilai Kondisi saat penilaian Nilai Pemanfaatan lahan - Lahan didominasi oleh lingkungan bisnis - Lahan didominasi oleh pemukiman biasa 5 10 Tingkat kesadaran masyarakat oleh keberadaan polder - Tingkat kesadaran kurang - Tingkat kesadaran cukup - Tingkat kesadaran baik 3 5 10 Pengaruh genangan - Pengaruh banjir dan rob bagi kehidupan kurang - Pengaruh banjir dan rob bagi kehidupan sedang - Pengaruh banjir dan rob bagi kehidupan besar 5 10 15 Jaminan kemampuan polder - Tidak ada jaminan mampu melindungi masyarakat - Mampu melindungi masyarakat sedang - Mampu melindungi masyarakat baik 5 10 15 Kualitas air - Tidak dipantau - Ada pemantauan tapi tidak ada upaya perbaikan - Dipantau dan ada upaya perbaikan 5 10 15 Feed back pelanggan - Belum pernah dilakukan survey kepuasan pelanggan - Pernah dilakukan survey tapi jarang - Secara periodik dilakukan survey 0 10 15 Keluhan dan penanganan pelanggan - Tidak ada sarana pengaduan masyarakat - Keluhan pelanggan diterima dengan baik tapi tidak segera ditindak lanjuti - Keluhan pelanggan diterima dengan baik dan segera ditindak lanjuti 0 5 10
Sumber: Kementerian PU. (2013)
Tabel 3. Range metode balance scorecard bidang kinerja kritis keuangan Indikator yang dinilai Kondisi saat penilaian Nilai Sumber dana pembangunan - Dari pemerintah/bantuan LN - Dari pemerintah dan masyarakat - Murni dari masyarakat - Dari masyarakat dan investor 5 10 15 20 Dana OP - Dari pemerintah/bantuan LN - Dari pemerintah dan masyarakat - Murni dari masyarakat - Dari masyarakat dan investor 5 10 15 20 Penentuan tarif penarikan dana dari masyarakat - Sama - Berdasar luasan tanah - Berdasarkan kemauan dan kemampuan membayar 5 15 20 Kecukupan dana - Dana kurang - Dana cukup - Dana melebihi 5 15 25 Perencanaan dan transparansi keuangan - Belum dilakukan perencanaan pemasukan keuangan dan belum ada laporan keuangan - Sudah dilakukan perencanaan pemasukan keuangan dan belum ada laporan keuangan - Sudah dilakukan perencanaan pemasukan keuangan dan ada ada laporan keuangan 5 10 15 Sumber: Kementerian PU, 2013

## Hasil Penilaian
Setelah  dilakukan  identifikasi  dengan  bobot  yang sama  dengan  menggunakan  metode  AHP,  lalu dilakukan  identifikasi  dengan  pembobotan  yang berbeda.  Hal  ini  ditujukan  agar  dapat  diketahui keseimbangan  sistem  polder  dilihat  dari  sisi
finansial  dan  nonfinasial.  Dalam  hal  ini  bidang kinerja non finansial maliputi kepuasan pelanggan, badan pengelola, proses  internal dan pembelajaran dan  pengembangan.  Dengan  pembobotan  tersebut, maka scoring penilaian  kinerja  polder  dengan menggunakan Balance  Scorecard pada  Tabel  6 dan Gambar 3
Kajian Kinerja Sistem Polder sebagai Model Pengembangan Drainase Kota Semarang Bagian Bawah dengan Balanced Scorecard
Tabel 4. Range metode balance scorecard bidang kinerja kritis proses internal Indikator yang dinilai Kondisi saat penilaian Nilai Pemahaman staf terhadap pengelolaan dan visi dan misi - Pemahaman kurang - Pemahaman cukup baik 5 10 Strategi pengendalian muka air - Belum ada SOP - Sudah ada SOP tanpa pompa cadangan - Sudah ada SOP dengan pompa cadangan 5 10 15 Perencanaan OP polder - Tidak ada perencanaan OP polder - Memiliki rencana OP yang difokuskan pada perencanan untuk memperoleh anggaran yang akan dilakuan - Memiliki rencana OP jangka panjang dan pendek 5 10 15 Petugas OP polder - Petugas kurang mampu melaksanakan OP dengan baik - Petugas mampu melaksanakan OP dengan baik 5 15 Sistem Administrasi - Baik - Bai tapi pengarsipan belum baik dan tertib - Baik dan sudah ada pengarsipan dengan baik 5 10 15 Bangunan sarana dan prasarana - Bangunan belum sesuai dengan kaidah teknik - Bangunan sudah sesuai dengan kaidah teknik tanpa memperhatikan kenyamanan - Bangunan sudah sesuai dengan kaidah teknik dan memperhatikan kenyamanan - Bangunan sudah sesuai dengan kaidah teknik dan memperhatikan kenyamanan serta sebagai tambahan income dari pengelolaan 0 5 10 15 Pengumpulan dan pemanfaatan data - Tidak ada data yang dikumpulkan - Data dikumpulkan secara sporadis - Data dikumpulkan secara rutin - Data dikumpulkan dan disimpan dengan baik 0 5 8 10
Sumber: Kementerian PU, 2013
Tabel 5. Range Metode Balance Scorecard bidang kinerja kritis pembelajaran dan Pengembangan
Indikator yang dinilai Kondisi saat penilaian Nilai Perencanaan pelatihan  - Tidak ada rencana pelatihan pada staff pelaksana - Ada rencana pelatihan pada staf pelaksana sesuai kebutuhan - Ada rencana pelatihan pada staf pelaksana secara jangka pendek dan jangka panjang 0 10 15 Penilaian kinerja staff - Tidak ada sistem penilaian - Ada sistem penilaian tapi tidak terkait dengan jenjang karier - Ada sistem penilaian dan terkait dengan jenjang karier - Ada sistem penilaian dan terkait dengan penjenjangan karier 0 5 10 15 Penilaian suasana kerja - Belum ada sarana penyampaian keluhan - Ada sarana penyampaian keluhan namun tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh - Ada sarana penyampaian keluhan dan segera ditindak lanjuti 0 10 15 Pengembangan sistem informasi - Tidak adap pengembangan sistem informasi - Pengembangan sistem informasi belum terintegrasi dengan pengelolaan polder - Ada rencana jangka pendek dan panjang yang sesuai dengan sasaran rencana pengembangan pengelolaan 0 10 15 Pengembangan peralatan - Tidak ada rencana pengembangan peralatan - Ada pengembangan peralatan namun masih bersifat insidentiil - Ada rencana pengembangan peralatan secara jangka pendek dan panjang 0 10 20 Pengembangan sistem pengeloalaan - Tidak ada rencana pengembangan sistem pengelolaan - Ada pengembangan sistem pengelolaan namun masih bersifat insidentiil - Ada rencana pengembangan sistem pengelolaan secara jangka pendek dan panjang 0 10 20
Gambar 3. Peta lokasi polder di Semarang
Tabel 6. Hasil penilaian kinerja dengan balanced scorecard Polder Kali Semarang Banger Tanah Mas Tawang Bidang kritis Nilai Nilai bobot Nilai Nilai bobot Nilai Nilai bobot Nilai Nilai bobot Keuangan (19%) 40 7,60 65 12,35 90 17,10 35 6,65 Kepuasan pelanggan (20%) 58 11,66 38 7,60 63 12,60 70 14,00 Badan pengelola (27%) 50 13,50 90 24,30 87 23,49 62 16,74 Proses internal (18%) 88 15,84 90 16,20 75 13,50 75 13,50 Pembelajaran dan pengembangan (16%) 60 9,60 65 10,40 55 8,80 45 7,20 Jumlah 58,70 67,21 73,81 58,65
Gambar 4. Diagram hasil penilaian kinerja polder Kali Semarang, Banger, Tanah Mas dan polder Tawang
Polder Kali Semarang Polder Banger Polder Tawang Polder Tanah Mas
Kajian Kinerja Sistem Polder sebagai Model Pengembangan Drainase Kota Semarang Bagian Bawah dengan Balanced Scorecard

## Analisa dan Pembahasan
Polder Kali Semarang  ini  memiliki  nilai keuangan 40/100.  Angka  tersebut  dikatakan  cukup  rendah, dan dinilai belum bisa dikatakan mandiri dalam hal pengelolaannya.  Keberadaan  Badan  Pengelola Pada  Polder  Kali  Semarang  ini  memiliki  nilai 50/100,  dikarenakan  badan  pengelolaannya  yang masih kurang terstruktur dan keterlibatan masyarakat yang kurang terwakilkan.
Pada Polder Banger kelemahan yang utama adalah kepuasan  pelanggan  dengan  nilai  38/100.  Hal  ini jelas terjadi, karena belum sempurnanya Polder ini beroperasi.  Namun  untuk  kriteria  lain  cukup  baik karena dipersiapkan cukup awal.
Polder  Tanah  Mas  memiliki  nilai  tertinggi  dari pembobotan polder-polder lainnya, karena dikelola oleh  masyarakat.  Proses  yang  adil  dan  transparan ini  menjadikan  P5L  suatu  paguyuban  yang  cukup mandiri dari  finansialnya. Keunggulan pada badan pengelola  dimana  anggotanya  sendiri  berasal  dari masyarakat  setempat  yang  memiliki  nasib  yang sama  membuat  tergugah  untuk  berusaha  sendiri memberantas  genangan  air  yang  setiap  tahun menganggu.  Namun  untuk  aspek    pembelajaran dan pengembangan perlu lebih ditingkatkan karena nilainya 55/100.
Polder Tawang ada 2  indikator yang perlu dipacu. Yaitu  keuangan  nilai  35/100  dan    pembelajaran dan pengembangan perlu lebih ditingkatkan karena nilainya  45/100.  Perlu  adanya  rencana  partisipasi masyarakat dalam hal keuangan dan pengembangan  sistem  pengelolaannya  di  masa mendatang.
Secara  Umum  Pengelolaan  Polder  Tanah  Mas paling  ideal  dengan  nilai  (73,81/100)  kemudian Polder  Banger  (67,21/100),  Polder  Kali  Semarang (58,70/100) dan Polder Tawang (58,65/100).

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja Sistem Polder Sebagai Model
Pengembangan  Drainase  Kota  Semarang Bagian  Bawah  Dengan Balanced  Scorecard menghasilkan  penilaian  kinerja:  Polder  Tanah Mas  dengan  nilai  (73,81/100),  kemudian
Polder  Banger  (67,21/100),  Polder  Kali Semarang  (58,70/100)  dan  Polder  Tawang (58,65/100).
2. Polder-polder  tersebut  memiliki  efektifitas yang  tinggi  dalam  penanggulangan  banjir  dan genangan di kota Semarang.
3. Kinerja  dari  Sistem  Polder  tidak  dapat dilepaskan  dari  keberadaan  badan  pengelola yang baik, mandiri dan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya dalam mengelola sistem polder.
4. Model  pengelolaan  yang  berbasis  masyarakat dan  dukungan  dari  instansi  pemerintah merupakan  model  yang  paling  sesuai  dalam pengelolaan polder di Kota Semarang.

## Saran
Dari hasil penelitian ini diberikan saran sebagai berikut:
1. Kinerja  dari  sistem  polder  tidak  dapat dilepaskan  dari  keberadaan  badan  pengelola yang baik sehingga keberadaan badan pengelola perlu dipersiapkan dalam
pengembangan sistem polder.
2. Perlunya  partisipasi  aktif  dari  masyarakat dalam pengelolaan sistem polder.
3. Polder-polder  yang  sudah  ada  di  Kota Semarang perlu ditingkatkan kinerjanya dengan  meningkatkan  kinerja  indikator  yang masih kurang berdasarkan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Bappeda Kota Semarang, 2013. Studi Pengendalian Banjir dan Rob Kota Semarang Kementerian  PU,  2013. Penilaian  Kinerja  Polder dengan Balanced Scorecard , Draft, Jakarta.
Robert S., Kaplan and David P., Norton, 1992. The Balanced  Scorecard  –  Measures  that  Drive Performance , Harvard Business Review.
Witteveen  +Bos,  2009. Detailed  Design  Report, Development Pilot Polder Semarang and Guideline Polder Development.