## KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## Siti Sanisah
Kepala Seksi GTK PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ichaq25575@yahoo.com

## ABSTRACT
The research aimedat exploring the education budget policies that carried out in the  context  of  regional  autonomy  concerning  to:  formulation,  content, implementation, evaluation and policy impact.The research was qualitative and using deep interviews,observations and focus group discussions.The source of information were the related staffs of Educational Board, Regional Development Planning  Bureau,  Local  government  and  legislatives  in  Lombok  Tengah  which then run on purposive and snowball sampling technique. It was concluded that formulation  stages  applied  three  main  approaches  namely  participatory, technocratic and political. The contents of the budget policymet the demands of budgeting  regulation  (20%),  but  still focus  on  infrastructure  development  and bureaucratic spending. The implementation process using a top down approach that  automatically  implementer  predominantly  from  government  agencies.  The resultswere  still  below  of  the  standards  (criteria)  that  have  been  defined previously on planning stage. Finally, the impact provided less social benefit to the community.

## Keywords: policy of analysis andeducational budgeting

## PENDAHULUAN
Mutu  pendidikan  tidak  hanya dipengaruhi  satu  faktor  sebagai penentu. Terdapat  pengelola  seko- lah,  lingkungan  (keluarga,  masya- rakat dan sekolah), kualitas pembelajaran, kurikulum, sistem evaluasi dan ketersediaan anggaran yang  memadai  guna  membiayai
kegiatan  pendidikan. Ironis,  penye- diaan anggaran pendidikan di Indonesia masih mengalami
hambatan dan termasuk rendah jika dibanding  negara  lain  di  Asia Tenggara.
Implikasinya
akan berimbas pada kondisi sektor pendidikan  secara  umum,  terlebih jika  dikaitkan  mutu.  Pendidikan
nasional  (maupun  daerah)  dihadap- kan berbagai masalah yang menuntut solusi konkrit untuk mengatasinya. Dibutuhkan  kerjasa- ma serius pemerintah dan masyarakat  dalam  semua  dimensi pendidikan.
Solusi  sederhana  sesungguh- nya pada perencanaan dan perumusan program pendidikan yang  harus  efektif  dan  efesien  bagi semua.Implikasi logisnya akan bermuara  pada  anggaran  pendi- dikan yang harus disediakan pemerintah. Selama ini, keter- batasan  anggaranselalu  jadi  alasan klasik keterlambatan kemajuan pembangunan  pendidikan.  Bagai- manapun juga anggaran pendidikan merupakan komponen masukan instrumental  yang  sangat  penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena, dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, bersifat  kuantitatif  maupun  kualitatif anggaran pendidikan memiliki peran menentukan.Maka, pengelolaan anggaran pendidikan
yang
profesional  sesuai  kaidah  yang berlaku  menjadi  urgen  adanya.
Pada  seminar  Membedah  Potret
Pelayanan Pendidikan Lombok Tengah, Ketua PGRI Nusa Tenggara  Barat  menyatakan  bahwa mekanisme itu masih lemah dilakukan Pemerintah Daerah Lombok  Tengah,  sehingga  capaian pendidikan tidak maksimal.
Gambaran  kondisi  pendidikan dimaksud  seperti  tertuang  dalam RPJMD  Lombok  Tengah  tahun 2011-2015,  yaitumasih  rendahnya (1)  aksesibilitas  pendidikan  bagi masyarakat  miskin;  (2)  sarana  dan prasarana  pendidikan;  (3)  mutu penyelenggaraan  pendidikan  dan (4)  kualitas  dan  kuantitas  pendidik dan  kependidikan  disertai  distri- businya  yang  belum  merata.  Di  sisi lain, capaian pembangunan pendidikan  juga  tidak  maksimal, mengingat Lombok Tengah memiliki angka  buta  huruf  tertinggi  di  NTB (63.667  orang  pada  tahun  2010); angka drop  out memprihatinkan jenjang  pendidikan  dasar  (tahun 2010 tertinggi  di  Provinsi  NTB dengan 750  orang  siswa  SD,  63 orang  siswa  MI, 595  kasus  di  SMP dan  MTs  381  kasus).  Dan  rata-rata
lama sekolah tahun 2011 menunjukkan angka 5,9 tahun
(belum  tamat  SD).  Kualitas  sektor
pendidikan juga dapat dipahami dari capaian  APM  dan  APK  Kabupaten Lombok Tengah berikut. No Tahun SD SMP SMA APK APM APK APM APK APM 1 2008 110,65 92,93 93,92 76,27 58,81 40,93 2 2009 117,15 98,89 99,42 85,80 59,57 47,42 3 2010 117,22 99,21 99,51 89,44 59,30 48,29 4 2011 114,01 99,22 99,53 89,45 60,04 55,76 5 2012 113,67 99,23 101,05 89,47 71,51 61,67 6 2013 113,69 99,61 96,40 89,91 61,17 59,06
Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Loteng Tahun 2013
Atas  dasar  rendahnya  capaian APK  dan  APM  (terutama  di  SMP dan  SMA)  dan  potret  kondisi pendidikan lainnya mendorong pemerintah provinsi NTB dan Lombok Tengah menandatangi nota kesepahaman  menurunkan  angka drop  out ,  tahun  2008  dan  2011.
Dalam  nota disebutkan  bahwa
Pemerintah  Lombok  Tengah  akan dan  bersedia  menurunkan  angka drop  out SD  0,37%  pertahun,  SMP
0,51% pertahun, SMA 0,47%
pertahun dan SMK 0,94% pertahun.
Namun,  tidak  berdampak  signifikan terhadap penurunan angka drop out maupun peningkatan kondisi pendidikan lainnya.
Sesungguhnya  hal  ini  tidak perlu  terjadi  mengingat  besaran anggaran yang dialokasikan
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  untuk  sektor  pendidikan cukup  besar  dan  terus  mengalami peningkatan  sebagaimana  diilustra- sikan  dalam Grafik perkembangan anggaran  pendidikan  Kabupaten Lombok Tengah berikut:
Sumber: Ringkasan APBD pertahun (2009- 2014)

## KAJIAN TEORITIK
Jika  besaran alokasi  anggaran dikomparasikan  kondisi  pendidikan di  Lombok  Tengah  sungguh  tidak
http://ojs.jpeb.net
lama sekolah tahun 2011 menunjukkan angka 5,9 tahun
(belum  tamat  SD).  Kualitas  sektor
pendidikan juga dapat dipahami dari capaian  APM  dan  APK  Kabupaten Lombok Tengah berikut. No Tahun SD SMP SMA APK APM APK APM APK APM 1 2008 110,65 92,93 93,92 76,27 58,81 40,93 2 2009 117,15 98,89 99,42 85,80 59,57 47,42 3 2010 117,22 99,21 99,51 89,44 59,30 48,29 4 2011 114,01 99,22 99,53 89,45 60,04 55,76 5 2012 113,67 99,23 101,05 89,47 71,51 61,67 6 2013 113,69 99,61 96,40 89,91 61,17 59,06
Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Loteng Tahun 2013
Atas  dasar  rendahnya  capaian
APK  dan  APM  (terutama  di  SMP
dan  SMA)  dan  potret  kondisi pendidikan lainnya mendorong pemerintah provinsi NTB dan Lombok Tengah menandatangi nota kesepahaman  menurunkan  angka drop  out ,  tahun  2008  dan  2011.
Dalam  nota disebutkan  bahwa
Pemerintah  Lombok  Tengah  akan dan  bersedia  menurunkan  angka drop  out SD  0,37%  pertahun,  SMP
0,51% pertahun, SMA 0,47%
pertahun dan SMK 0,94% pertahun.
Namun,  tidak  berdampak  signifikan terhadap penurunan angka drop out maupun peningkatan kondisi pendidikan lainnya.
Sesungguhnya  hal  ini  tidak perlu  terjadi  mengingat  besaran anggaran yang dialokasikan
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  untuk  sektor  pendidikan cukup  besar  dan  terus  mengalami peningkatan  sebagaimana  diilustra- sikan  dalam Grafik perkembangan anggaran  pendidikan  Kabupaten Lombok Tengah berikut:
Sumber: Ringkasan APBD pertahun (2009- 2014)

## KAJIAN TEORITIK
Jika  besaran alokasi  anggaran dikomparasikan  kondisi  pendidikan di  Lombok  Tengah  sungguh  tidak
http://ojs.jpeb.net
lama sekolah tahun 2011 menunjukkan angka 5,9 tahun
(belum  tamat  SD).  Kualitas  sektor
pendidikan juga dapat dipahami dari capaian  APM  dan  APK  Kabupaten Lombok Tengah berikut. No Tahun SD SMP SMA APK APM APK APM APK APM 1 2008 110,65 92,93 93,92 76,27 58,81 40,93 2 2009 117,15 98,89 99,42 85,80 59,57 47,42 3 2010 117,22 99,21 99,51 89,44 59,30 48,29 4 2011 114,01 99,22 99,53 89,45 60,04 55,76 5 2012 113,67 99,23 101,05 89,47 71,51 61,67 6 2013 113,69 99,61 96,40 89,91 61,17 59,06
Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Loteng Tahun 2013
Atas  dasar  rendahnya  capaian
APK  dan  APM  (terutama  di  SMP
dan  SMA)  dan  potret  kondisi pendidikan lainnya mendorong pemerintah provinsi NTB dan Lombok Tengah menandatangi nota kesepahaman  menurunkan  angka drop  out ,  tahun  2008  dan  2011.
Dalam  nota disebutkan  bahwa
Pemerintah  Lombok  Tengah  akan dan  bersedia  menurunkan  angka drop  out SD  0,37%  pertahun,  SMP
0,51% pertahun, SMA 0,47%
pertahun dan SMK 0,94% pertahun.
Namun,  tidak  berdampak  signifikan terhadap penurunan angka drop out maupun peningkatan kondisi pendidikan lainnya.
Sesungguhnya  hal  ini  tidak perlu  terjadi  mengingat  besaran anggaran yang dialokasikan
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  untuk  sektor  pendidikan cukup  besar  dan  terus  mengalami peningkatan  sebagaimana  diilustra- sikan  dalam Grafik perkembangan anggaran  pendidikan  Kabupaten Lombok Tengah berikut:
Sumber: Ringkasan APBD pertahun (2009- 2014)

## KAJIAN TEORITIK
Jika  besaran alokasi  anggaran dikomparasikan  kondisi  pendidikan di  Lombok  Tengah  sungguh  tidak
sepadan.  Anggaran  cukup  tinggi, bertambah  dari  tahun  ke  tahun namun kondisi  dan  kualitas  pendi- dikan  tidak  meningkat  signifikan. Kondisi  dominan diakibatkan  oleh tumpang  tindihnya  kerangka  legal dan  pelaksanaan  formulasi  dan implementasi anggaran, sering berubah,  multi-interpretasi,  pema- haman  tentang  formulasi  anggaran partisipatif masih disamakan bottom-up  approach, konsistensi pengelolaan  anggaran  lemah,tidak konsisten  dan  sinergisnya  waktu antar-tingkatan  pengelolaan serta dominasi  sistem  politik  (Sukardi, 2009).  Di  samping  itu berkurangnya proporsi  angaran  pendidikan  di pemerintah  pusat  atau  sebaliknya bertambahnya  proporsi  anggaran yang  dikelola  pemerintah  daerah sesungguhnya  hanya  merupakan implikasi  pengalihan  kewenangan dari pusat ke daerah, bukan meningkatnya alokasi dana (Toyamah dan Usman, 2004).
Kebijakan  anggaran  pendidi- kan  sebagai  kebijakan  pembangu- nan dalam bidang pendidikan secara  umum  dipahami  sebagai
kebijakan  publik  bidang  pendidikan. Setiap  keputusan  tentang  pendi- dikan  yang  dibuat  dan  melibatkan anggota  organisasi  dalam  pendidi- kan harus dibuat maksimal berdasarkan fact  and  value (Simon, 1976), termasuk  kebijakan  tentang pengelolaan  anggaran  pendidikan. Masyarakat memahami bahwa anggaran  pendidikan  merupakan rencana  pendapatan  dan  belanja negara/daerah  dalam  kurun  waktu satu tahun dalam bentuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan pendidikan berupa setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau
pengeluaran  yang  akan  diterima kembali. Karena itu, kebijakan anggaran  pendidikan  juga  harus disusun  berdasarkan  penjabaran visi,  misi  pendidikan,  dalam  rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk  kurun  waktu  tertentu  (Tilaar dan Nugroho, 2008).
Pengeloaan  kebijakan  angga- ran sebagai  kebijakan  publik  dapat mengikuti proses yang dikemukakan beberapa  ahli  yang  diklasifikasi
menjadi group theoretic  model,  elite theoretic  model,  incremental  model, institutional  model,  rational  model, game  theoretic  model,  systems theoretic  model,  mixed  scanning model,  democratic  model,  strategic model,  deliberatif  andpublic  choice (Dye,  1995;  Henry,  1975  dan  Dror, 1968), rational actor model , organizational  behavior  model dan governmental  political  model (Allison dan  Zelikow,  1999).  Dalam  setiap model  mengisyaratkan  pengelolaan kebijakan publik harus melalui serangkaian tahapan. Tahap dimaksud  juga  dilukiskan  berbeda. Dimulai  dari agenda  setting,  policy formulation,  policy  adoption,  policy implementation  and  policy  eva- luation (Dunn,  1995;  Ripley,  1985; Smith dan Larimer, 2009). Tahaplain yang dapat dilakukan meliputi agenda  setting,  problem  definition, policy  design,  policy  legitimation, implementation, impact dan termination (Palumbo, 1987; Parsons,  1995) . Sementara  kebija-
kan pengelolaan anggaran
dilakukan melalui budget
formulation, budget approval,
budget execution and budget oversight (Ramkumar, 2008).
Dalam konteks otonomi daerah di  Indonesia,  pengelolaan  anggaran kebijakan  pendidikan  diselenggara- kan  dengan  dasar  hukum UU
Nomor 32/2004, UU Nomor
17/2003, UU Nomor 20 tahun 2003, PP  58/2005,  Permendagri  13/2006, PP  nomor  48  tahun  2008  dan regulasi lainnya yang relevan.
Karenanya analisis kebijakan tentang pengelolaan anggaran pendidikan di Lombok Tengah disesuaikan proses penyusunan kebijakan  publik  dan  regulasi  yang berlaku di Indonesia.
Meliputi formulasi
kebijakan tentang anggaran  pendidikan,  isi  kebijakan sebagai hasil formulasi,
implementasi  kebijakan,  evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan  anggaran  dan dampak implementasi kebijakan tentang anggaran  pendidikan  di  Kabupaten Lombok  Tengah. Aspek  di  atas sekaligus diposisikan sebagai tujuan dilakukannya  penelitian  mengingat untuk memahami sistem pengelolaan  kebijakan  anggaran
pendidikan  secara  kaffah  di  suatu daerah  dalam  konteks  otonomi daerah, maka harus dilakukan pengamatan dan analisis mendalam terhadap proses pengelolaan kebijakan dimaksud.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan policy research dengan  pendekatan  kuali- tatif.  Data  diperoleh  dari kegiatan participant  observation, semistruc- ture  interview,  dokumentasi, focus group discussiondan penelitian kepustakaan.  Informan  berasal  dari Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olahraga, Bappeda, Pemerintah Daerah  dan DPRD Kabupaten Lombok  Tengah  yang ditentukan secarapurposive dan snowball sam- pling. Guna memastikan keabsahan data  hasil  penelitian dilakukan uji credibility melalui prolongedenga- gement, persistentobservation , triangulation  dan multiangulation, peerdebriefing , referential adequ - acychecks dan member - checks . Uji dependability dilakukan melalui audit keseluruhan proses penelitian. Uji confirmability dilakukan  auditor
independen untuk menilai  kualitas hasil penelitian dengan cara penelusuran  atau  pelacakan  data dan informasi yang disampaikan. Uji transferability dilakukan dengan mendiskripsikan hasil penelitian
serinci dan sejelas mungkin tentang konteks fokus penelitian. Data dianalisis melalui reduksi  data, display, verifikasi dan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Formulasi kebijakan anggaran
Formulasi  kebijakan  anggaran pendidikan  terpilah  menjadi  dua aktivitas  penting  yaitu  perencanaan dan penganggaran.Perencanaan dilakukan  dengan  maksud  untuk mengidentifikasi  masalah  pendidi- kan guna dipecahkan melalui sejumlah program alternatif.Aktivitas diselenggarakan menggunakan pendekatan partisipatif planning dan technocratic  planning secara  ber- jenjang dari desa-kabupaten (berbasis  wilayah)  dan  berbasis sektoral.Penganggaran  merupakan aktivitas  yang  dilakukan  dengan maksud  menguji  kelayakan  hasil perencanaan  program  pendidikan
dengan  pembiayaan  yang  diajukan eksekutif dan cenderung didominasi pendekatan political planning.
Dilakukan bertahap sejak penetapan RKPD  hingga  pengesahan  kebi- jakan anggaran (APBD). Pelaksana- an kegiatan terjadwal dalam regulasi yang  memayungi  kegiatan  tersebut secara bertahap,namun sering tidak tepat waktu.
Aktor  dalam  formulasi  kebija- kan anggaran pendidikan di Lombok Tengah  berasal  dari  pemerintah daerah, birokrat, legislatif, kelompok kepentingan,  akademisi,  pemerhati pendidikan  dan  masyarakat  secara individu. Output yang dihasilkan terdiri dari berbagai macam dokumen  yang  dilegalkan  dalam bentuk  nota  kesepahaman,  ran- cangan peraturan daerah, peraturan daerah, rancangan peraturan bupati dan peraturan bupati. Output proses perencanaan  terdiri  dari  prioritas program  yang  akan  diusulkan  ke jenjang  perencanaan  berikutnya. Sedangkan  output  yang  dihasilkan pada  proses  penganggaran  adalah dokumen  yang  berisi  program  dan pembiayaan  yang  sudah  disepakati
pada  setiap  level  penganggaran, dilengkapi  nota  kesepakatan  Peme- rintah  Daerah  dengan  DPRD  dan menjadi  dasar  eksekusi  anggaran. Dokumen  dimaksud  berupa  RKPD, KUA,  PPA,  RKA-SKPM,  RAPBD, APBD dan DPA Pendidikan. Dokumen  penganggaran  tidak  diso- sialisasikan  dan  cenderung  ek- sklusif.
Isi ( content ) kebijakan anggaran Content kebijakan  anggaran pendidikan menunjukkan bahwa hasil  perencanaan  tidak  konsisten dengan penganggaran walau secara makro  anggaran  pendidikan  telah mencapailebih 20% (terutama pasca putusan  MK).  Sumber  dominan anggaran  dari  dana  perimbangan dengan  konsekuensi  logis  untuk kebutuhan birokrasi dan fisik, sementara fokus pembangunan pendidikan berdasarkan alokasi
anggaran  cenderung  ke  program pendidikan dasar. Fenomena lainnya adalah penggunaan anggaran cenderung tidak proporsional, double budgeting, tidak  efisien  dan  tidak pro-poor dan
peserta  didik  (tidak pro  child ).
Artinya, rumusan kebijakan anggaran  belum  memenuhi  aspek konsistensi, efisiensi dan manfaat.

## Implementasi kebijakan anggaran
Prosedur  implementasi  kebija- kan  anggaran  pendidikan  yang diterapkan  di  Kabupaten  Lombok Tengah sesuai regulasi dan menga- rah pada top-down approach. Program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari
dana perimbangan  diselenggarakan berdasarkan  Petunjuk  Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)  dari  pemerintah  pusat. Aktor  dominan  adalah  birokrasi terutama  pemerintah  daerah  dan Dikpora, yudikatif, DPRD dan interest  group.  Kelompok  birokrasi dianggap paling  bertanggungjawab dalam implementasi, karena memiliki wewenang menguasai “ area ”  implementasi  dalam  wilayah operasi (termasuk kewenangan diskresi)  karena  mendapat  mandat dari  legislatif  dan  kuasa  di  atasnya sehingga cenderung powerfull.
Capaian  keberhasilan imple-
mentasi kebijakan aggaran pendidikan  yang  dilakukan  masih dalam  kategori  minim.  Hal  ini  dapat dilihat dari 15 kriteria pembangunan pendidikan  di  Lombok  Tengah  yang telah  ditetapkan  dalam  RPJMD, terdapat  7  kriteria  dikategorikan tidak  berhasil  mencapai  target/ gagal.  Sementarahanya  3  kriteria yang  dapat  tercapai  dengan  hasil yang baik dan 5 kriteria pada posisi middle  area (tidak  tercapai  penuh). Tercapainya  7  kriteria  pembangu- nan  pendidikan  disinyalir  karena didukung ketersediaan sumber daya (manusia,  finansial  dan  waktu), kejelasan isi kebijakan dan kondusifnya  lingkungan  eksternal (sosial,  ekonomi  dan  politik).Faktor yang  dinilai  menghambat  capaian implementasi  adalah  tidak  sehatnya sistem  birokrasi,  kegiatan  tidak terperinci jelas, karakter dan perilaku implementor, minimnya koordinasi  dan  pengawasan  serta kurangnya keterlibatan masyarakat.

## Evaluasi proses implementasi
Kriteria evaluasi proses
implementasi  yang  dipergunakan
adalah efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan  sasaran.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kelima  aspek belum  terpenuhi  secara  maksimal. Indikator efektivitas diwarnai orientasi  hasil  yang  fokus  pada output  (capaian  kuantitatif),  sering melakukan kegiatan
diluar
perencanaan dan lemah pada mekanisme  penentuan  pelaksana program. Indikator  kecukupan  tidak maksimal  karena  struktur  anggaran pendidikan  didominasi  DAU  dan DAK (praktek re-sentralisasi) dengan  dukungan  Pendapatan  Asli Daerah  yang  kecil, mempersempit ruang  gerak  pemerintah daerah menetapkan  program  dan  kegiatan yang  mendukung  target penye- lesaian masalah pendidikan.
Pemerataan  manfaat  program  dan kegiatan  perlu diperhatikan  serius guna meminimalisir  penyimpangan dalam  pelaksanaan  program  dan kegiatan. Kurang maksimalnya capaian pada indikator responsivitas ditandai  keberadaan  program  yang tidak  mengakomodir  kepentingan masyarakat,  pelaksanaan  imple-
mentasi  program  dan  kegiatan kurang memuaskan sehingga loyalitas  masyarakat  minim.Dengan kondisi  tersebut,  dapat  dipastikan capaian  indikator  ketepatan tidak maksimal, mengingat  indikator  ini hanya  akan  tercapai  jika  empat indikator lainnya terpenuhi.

## Dampak  implementasi  kebijakan anggaran
Mengingat  capaian implement- tasi kebijakan anggaran yang dominan tidak tercapai (tidak memenuh  kriteria),  maka  dapat dikatakan  bahwa  dampak  yang diharapkan  juga  minim  terpenuhi. Kondisi  dimaksud  dominan  terjadi karena  dominasi  intevensi  politik dan  penyelenggaraan  program  dan kegiatan  pendidikan  yang  tidak sesusai ketentuan merupakan cermin ketidakjelasan  arah  pem- bangunan pendidikan. Dampak sistemik  berikut  adalah  rendahnya wibawa
Dikpora
diimbangi rendahnya loyalitas masyarakat terhadap  program  dan  kegiatan yang diimplementasikan dan lemahnya trust masyarakat terhadap
kegiatan formulasi kebijakan anggaran pendidikan karena kegiatan yang diselenggarakan tidak sesuai perencanaan (usulan masyarakat).  Meski  kondisi  sarana dan  prasarana  pendidikan  kian lengkap, namun  belum  memadai dari sisi kualitas termasuk pemeliharaan. Beberapa  kegiatan pembangunan infrastruktur berkuali- tas rendah. Secara  umum  terlihat perubahan  kondisi  yang  signifikan pada sasaran program dan kegiatan pendidikan,  jika  disesuaikan  indi- kator  capaian  pembangunan  pendi- dikan.

## Pembahasan Formulasi kebijakan anggaran
Proses  penyusunan  kebijakan pada  dasarnya  terdiri  dari  enam langkah  yaitu identification  of  policy problem,  agenda  setting,  policy formulation, policy legitimation, policy  implementation  and  policy evaluation (Dye,  1995).  Empat  dari enam langkah dimaksud merupakan tahap  formulasi  kebijakan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat  langkah  formulasi  kebijakan
dimaksud dilengkapi dengan proses policydecision (keputusan  kebija- kan) . Tahap  inimemiliki  aktivitas tersendiri,  sebagai  hasil  adanya formulasi kebijakan sehingga kebijakan anggaran dapat disahkan. Pengesahan  kebijakan  hanya  dapat dilakukan jika kebijakan telah diputuskan  (terima/tidak). Dengan demikian  tahap  formulasi  kebijakan terdiri identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah,  formulasi  kebijakan, keputusan  kebijakan  dan  terakhir adalah pengesahan kebijakan.
Proses formulasi kebijakan pada hakekatnya merupakan proses berdosis politik tinggi, sangat dipengaruhi  bagaimana  perwujudan the  real  distribution  of  power (distribusi  kekuasaan  secara  riil), disamping  merupakan  ajang  adu persuasion dan bargaining (Schultz, 2004)  yang  berlangsung  di  daerah antar  aktor  yang  terlibat.  Aktor dimaksud  dibedakan  menjadi the official  policy  makersandun-official policy  makers (Anderson,  2003). Kelompok  pertama  identik  dengan pemeran  serta  resmi  (formal)  yaitu
pelaku  dari  lembaga  pemerintahan seperti  birokrasi,  eksekutif,  legislatif dan  yudikatif.  Kelompok  kedua identik  dengan  pemeran  serta  tidak resmi ( non formal ) meliputi kelompok kepentingan ( interest group ),  partai  politik,  Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan warga secara individu (Winarno, 2012). Dominasi peran oleh legislatif memposisikan proses formulasi dalam  model government  political model  (GPM) (Allison  dan  Zelikow, 1999) . Model ini menganggap bahwa keputusan kebijakan merupakan resultante politik  yaitu hasil  dari  permainan  politik  antar- aktor.
Isi ( content ) kebijakan anggaran
Kebijakan  anggaran  pendidi- kan  pada  dasarnya  merupakan rencana  kerja  pemerintah  daerah dalam  bidang  pendidikan  yang diwujudkan  dalam  bentuk  program dan  kegiatan  yang  akan  dibiayai selama periode tertentu (satu tahun). Dikatakan bahwa a budget is a  symbolic  representation  of  what we want from government and what
me want for our community (Schultz, 2004).  Dalam  konteks  pendidikan, anggaran  berguna  sebagai  alat penentu besarnya pengeluaran, membantu  pengambilan  keputusan dan  perencanaan  pembangunan pendidikan. Disamping  berperan sebagai otoriasi  pengeluaran  masa datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja,  alat  motivasi  pegawai  dan koordinasi aktivitas unit kerja bidang pendidikan. Dalam  konteks  ini  tiga hal yang harus diperhatikan financing , menyangkut sumber pembiayaan; budgeting ,  bagaimana biaya  pendidikan  dialokasikan  dan accountability , penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Tidak  diakomodirnya  aspek konsistensi,  efisiensi  dan  manfaat dalam content kebijakan  anggaran pendidikan berdampak pada stagnan -nya peningkatan  kualitas pendidikan meskipun anggaran meningkat  (bahkan  lebih  20%  dari APBD  maupun  APBN). Faktanya, menurunnya anggaran yang dikelola pemerintah  pusat  dan  sebaliknya meningkatnya  anggaran  pendidikan
yang  dikelola  pemerintah  daerah, hanya impact perubahan wewenang bukan  karena  peningkatan  jumlah anggaran  (Toyamah  dan  Usman, 2004). Dalam konteks ini, menetapkan  kebijakan  anggaran pendidikan sebagai salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan  tidak  dapat  dilakukan serta  merta. Untuk  mewujudkannya diperlukan analisis ekonomis, politis, sosiokultural dan administratif terlebih  dahulu  (Suryadi  dan  Tilaar,
1993). Berikutnya
adalah penyusunan  kebijakan  anggaran pendidikan  minimal  mengacu  pada aspek  konsistensi,  efisiensi  dan manfaat  yang  dapat diperoleh  dari anggaran.
Pengingkaran  terhadap  keten- tuan tersebut berpotensi tidak fokusnya  program  dan  kegiatan yang akan dibiayai melalui anggaran dalam menjawab masalah pendidikan. Implikasi logis jika langkah  untuk  memperbaiki  dan mengembangkan  suatu sistem  ke arah tujuan yang dicapai mengalami hambatan, kelemahan
dan
penyimpangan  adalah  terjadinya
wastages
(pemborosan) atau ekonomi high  cost (biaya  tinggi) yang  justru  merugikan  sistem  dan rendahnya  produktivitas.Dalam  teori ekonomi pendidikan, dengan pendekatan human  capital ,  aspek pembiayaan merupakan bagian investasi  pendidikan  yang  menen- tukan  taraf  produktivitas  individu maupun kelompok.

## Implementasi kebijakan anggaran
Implementasi kebijakan dimak- sudkan  untuk to  take  action,  to perform,  to  carry out  programs (Schultz, 2004). Di dalamnya tercakup keterlibatan
aktor, organisasi, prosedur dan teknik agar kebijakan  yang  ditetapkan  mem- punyai  akibat,  yaitu  tercapainya tujuan kebijakan. Implementasi dilakukan dengan
maksud menghantarkan  kebijakan  anggaran pendidikan  yang  telah  disahkan kepada masyarakat dengan berbagai cara dan prosedur sehingga  membawa  hasil  sesuai harapan.  Dalam sejarah perkem- bangan  studi  implementasi  kebija- kan terdapat dua pendekatan pokok
dalam  implementasi  kebijakan  yaitu top  down  dan  bottom  up  (Agustino, 2006). Kabupaten  Lombok  Tengah menggunakan pendekatan pertama, memposisikan  implementasi  kebija- kan  tersentrali-sir,  aktor  hingga keputusan  ditentukan  dari  pusat. Kelemah-annya, programs  are  not totally  perfect,  a  program  may pursue  several  goals  at  the  same time,  public  administrations  are  not always  transparent  and  rational  and society is often hostile and contradictory (Schultz, 2004).
Berhasil tidaknya implementasi sesungguhnya dipengaruhi oleh tractability of the problems, ability of statute  to  structure  implementation and  nonstatutory  variables  affecting implementation (Hill  and  Hupe,
2002). Karena itu agar hasil implementasi  kebijakan  anggaran pendidikan maksimal terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu (1) lingkungan eksternal  yang  dihadapi  badan  atau instansi  pelaksana  tidak  mengalami gangguan  atau  kendala  serius. Hambatan  di  maksud  dapat  berupa hambatan fisik, politis dan
sebagainya; (2)  untuk  melaksa- nakan  program  tersedia  waktu  dan sumber  yang  cukup  memadai;  (3) perpaduan  sumber  yang  diperlukan tersedia  dan  (4)  kebijakan  yang diimplementaiskan didasarkan suatu hubungan kausalitas handal, langsung  dan  memiliki  sedikit  mata rantai penghubungnya.

## Evaluasi proses implementasi
Kegiatan  evaluasi  kebijakan dan program pada dasarnya dilakukan  dalam  kerangka  pikir  dua hal yaitu to address questions about program  operations  and  results (Wholey,  Hatry and  Newcomer, 2010). Untuk maksud tersebut dapat menggunakan  indikator  atau  kriteria effectiveness,  efficiency,  adequacy, equity,  responsiveness  and appro- priateness (Dunn,  2004).  Aspek responsivitas menjadi pemuas kriteria  lain,  efektivitas,  efisiensi, kecukupan  dan  kesamaan  masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan  aktual  kelompok  yang semestinya diuntungkan dari adanya  suatu  kebijakan.  Kenya- taannya dalam aspek ini implemetor
kebijakan  anggaran  pendidikan  di
Kabupaten Lombok Tengah
disinyalir mengalami implementation myopa (Nugroho, 2008) . Indikasinya risorsis yang dimiliki dominan dihabiskan untuk membuat perencanaan,  namun  tidak  cukup untuk  bagaimana  melaksanakan apa  yang  sudah  direncanakan; sering dianggap bahwa jika kebijakan  sudah  diputuskan  dan diundangkan lantas rakyat dianggap tahu  tentang  kebijakan  tersebut secara utuh dan jika salah langsung dihukum  dan  jika  kebijakan  sudah dibuat,  maka  implementasi  akan jalan dengan sendirinya.
Dampak  implementasi  kebijakan anggaran
Dalam konteks kebijakan anggaran  pendidikan,  dampak  yang dimaksud adalah perubahan kondisi yang terjadi pada masyarakat karena  adanya  intervensi  kebijakan berupa  penyelenggaraan  program dan  kegiatan  pendidikan. Capaian implementasi kebijakan anggaran di Lombok  Tengah  yang  dominan pada kategori tidak tercapai,
bermakna  bahwa  dampak  yang diharapkan  juga  minim.Indikatornya adalah penyelenggaraan pendidikan masih diwarnai lemahnya kepercayaan  masyarakat  terhadap kegiatan formulasi kebijakan anggaran pendidikan karena kegiatan yang diselenggarakan tidak sesuai perencanaan
(usulan masyarakat). Hal  tersebut  berdam- pak  sistemik  terhadap  rendahnya wibawa Dikpora
diimbangi rendahnya loyalitas masyarakat terhadap  program  dan  kegiatan yang diimplementasikan. Meski kondisi sarana dan prasarana pendidikan  kian  lengkap,  namun kualitasnya belum memadai
termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Semestinya  tingginya  angga- ran pendidikan mampu memberikan social  benefit pada  masyarakat. Dapat  berbentuk  penyelenggaraan pendidikan gratis; pendidikan berkualitas dan murah bagi masyarakat di tingkat SLTA dan PT; peningkatan kualitas pendidik; pemberian  beasiswa  dan  bantuan pendidikan  bagi  warga  masyarakat
dan peningkatan sarana dan prasarana  pendidikan, mengingat biaya  pendidikan  memang  mahal. Satu  hal  yang  layak  dipahami adalah negara (Pemerintah) bertanggung  jawab  atas  pendidikan warga  negaranya  terutama  dalam hal pembiyaan. Abad XX pendidikan termasuk  bidang  yang  dibiayai besar-besaran  di  negara  maju  dan diperkuat conventional  wisdom  of education yaitu  keyakinan  bahwa perubahan  sosial  dapat  dikontrol dengan  mengaplikasikan  disiplin intelegensi (Sirozi, 2005).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Proses formulasi kebijakan anggaran pendidikan dilakukan dengan tahap (1) identifikasi masalah  kebijakan  yang  dilakukan melalui  musyawarah  perencanaan berbasis sektoral (oleh Dinas Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga) dan  berbasis  kewilayahan  (musya- warah rencana pembangunan desa- kabupaten); (2)  agenda  setting dilakukan  dengan  mengakomodir hasil  identifikasi  masalah  kebijakan ke  dalam  RKPD;  (3) melakukan
formulasi  kebijakan,  melalui pene- tapan  RKPD,  KUA-PPA,  penge- sahan  Renja  dan  anggaran  SKPM; (4) keputusan  kebijakan,  ditandai penyusunan  RAPBD  yang  akan disampaikan  keDPRD  dan  dibahas pada  sidang  paripurna  dan  (5) pengesahan  kebijakan,  persetujuan DPRD  terhadap  RAPBD,  penge- sahan  APBD  dan  DPA  Pendidikan. Proses  cenderung  dilakukan  tanpa dasar  data,  analisis  kinerja, standar capaian  real dan  tidak  berpegang pada prinsip good governance serta menggunakan pendekatan participa- tory,  techno-cratic dan political planning .  Keterlibatan  aktor  turut mempengaruhi  hasil  formulasi  yang berupa  dokumen  kebijakan  yang cenderung  bersifat private  docu- ment.
Isi  kebijakan  tidak  konsisten dengan  hasil  perencanaan,  alokasi anggaran  tidak  efisien,  tidak  tepat sasaran dan tidak memihak kebutuhan  peserta  didik  (terutama dari keluarga miskin) akibat dominannya  intervensi  politik  pada proses  penganggaran.  Prosentase anggaran pendidikan mencapai
lebih 20% dari total APBD, didominasidana
perimbangan dengan penggunaan dominan untukbelanja tidak langsung (belanja aparatur  dan  birokrasi),  fisik  dan fokus pada pengembangan
pendidikan dasar. Implementasi kebijakan anggaran dilakukan dengan
pendekatan top - down (berdasarkan juklak dan juknis). Cenderung tanpa mengedepankan  prinsip  pengelola- an  anggaran,  bersifat government oriented , minim partispasi dan dukungan  masyarakat. Implementor didominasi pemerintah, interest group dan  organisasi  komunitas tanpa melibatkan masyarakat.
Evaluasi terhadap proses implementasi dihadapkan pada kenyataan  bahwa  aspek  efektivitas, kecukupan,  perataan,  responsivitas dan  ketepatan  dalam  implementasi kebijakan anggaran pendidikan belum  terpenuhi.  Kapasitas imple - menttor , good  will dan political  will pemerintah,  pressure  dari  interest group  dan  partisipasi  masyarakat menentukan capaian kinerja
implementasi, yang akhirnya
berdampak  pada  tingkat  kepuasan masyarakat terhadap kinerja implementasi  kebijakan  anggaran pendidikan. Rendahnya capaian kinerja  kebijakan  berdampak  pada tidak  maksimalnya social  benefit yang  diperoleh  sasaran  kebijakan. Artinya,  peningkatan  jumlah  angga- ran  pendidikan  tidak  berbanding lurus  dengan  peningkatan  kualitas pendidikan.
Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan agar (1) pengelo- laan kebijakan anggaran pendidikan harus  memperhatikan  Lima  Tepat (tepat  cara,  tepat  waktu,  tepat pelaksana,  tepat  target  dan  tepat lingkungan); (2)  menerapkan  model implementasi  yang  menitik-beratkan pada  prinsip  interaktif,  partisipatif, manajemen  pendidikan  dan  good governancedan  (3)  melibatkan  ma- syarakat  dalam  monitoring  dan evaluasi implementtasi  kebijakan denganmenggunakan pendekatan participatory assessment.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo.  (2006). Dasar-Dasar Kebijakan  Publik. Bandung:
Alfabeta.
Allison,  Graham  &  Philip  Zelikow. (1999). Essence  of  Decision,
Explaining  the  Cuban  Missile Crisis,  2th  edition. New  York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
Anderson,  James  E. (2003). Public Policymaking:  An  Introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.
Dror, Yehezkel. (1968). Public Policy  Making  Reexamined. Scranton Pa: Chandler Publishing. Dunn,  William  N. (1995). Assesing the  Impact  of  Policy  Analysis: The Functions of Usable Ignorance. Knoledge and Policy: The International Journal of Knowledge Transfer and  Utilization. ,  Volume  4,
Nomor 4.
Dunn,William  N.  (2004). Public
Policy Analysis: An Intro- duction: Third edition. New
Jersey: Prentice Hall. Dye, Thomas R. (1995) Understanding  Public  Policy .
New Jersey: Prentice.
Henry, Nicholas. (1975). Public Administration and Publis
Affairs. New  Jersey:  Prentice Hall.
Hill,  Michael  dan  Peter  Hupe.
(2002). Implementing  Public Policy:  Governance  in  Theory and  in  Practice. London:  Sage Publications.
Lugg,  Catherine  A. (2002). Kitsch,
From Education  to  Public
Policy .  New  York:  Falmer
Press.
Nugroho, Riant. (2008). Public Policy: Teori Kebijakan- Analisis Kebijakan-Proses
Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan  Publik,  Kebijakan sebagai the Fifth Estate- Metode  Penelitian  Kebijakan. Jakarta: Gramedia.
Ramkumar,  Vivek. Our  Money,  Our
Responsibility: A Citizen’s Guide  to  Monitoring  Govern- ment  Expenditure. Washing- ton: International
Budget
Project. Ripley,  Randall  B.( 1985). Policy Analysis  in Political  Science. Chicago: Nelson Hall Publishers. Schultz, David. (2004). Ency- clopedia of Public Administration and Public Policy. New York: Fact on File. Simon, Herbert A. (1976). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes  in  Administrative
Organization,  Fourth  Edition.
London: The Free Press, Collier Macmillan Publishers.
Sirozi, M. Politik Pendidikan, Dinamika  Hubungan  antara Kepentingan  Kekuasaan  dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta:    Raja Grafindo Persada, 2005.
Smith,  Kevin  B  dan  Christopher  W.
Larimer. (2009). The  Public Policy  Theory  Primer. Boulder: Westview Press.
Sukardi,  Ahmad. (2009). Partici- patory Governance dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogtyakarta:  Laks- Bang Press Indo. Suryadi,  Ace  dan  HAR  Tilaar.
(1993). Analisis Kebijakan
Pendidikan  (Suatu  Pengantar) . Bandung: Remaja Rosda- karya.
Tilaar,  HAR  dan  Riant  Nugroho. (2008). Kebijakan  Pendidikan: Pengantar  untuk  Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan  Pendidikan  Sebagai Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Toyamah, Nina dan Syaikhu Usman. (2004). Alokasi Anggaran  Pendidikan  di  Era Otonomi  Daerah:  Implikasinya Terhadap Pengelolaan Pelaya- nan Pendidikan Dasar. Jakarta:  Lembaga  Penelitian SMERU.
Wholey,  Joseph  S,  HP.  Hatry  dan KE. Newcomer,  ( Ed ). (2010). Hanbook  of  Practical  Program Evaluation: Third Editions. San Fransisco: Jossey-Bass.