Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  TARI  TRADISIONAL  SEBAGAI  WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

## Dewa Gede Sudika Mangku
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

## Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mengenai upaya perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif  hukum  internasional dan (2)  dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa internasional terhadap  klaim  tari  tradisional  yang  merupakan  bagian  warisan budaya  indonesia  oleh  negara  lain.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan kasus, (3) pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan Nasional mengenai hak cipta tarian diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun secara Internasional terbagi menjadi pertama Softlaw atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela misalnya, Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan  Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966 dan Deklarasi PBB tentang Hak--‐hak Masyarakat Asli 2007 . Kedua, hard  law yang  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  sudah  tentu  juga  akan  memiliki  sanksi  hukum  apabila dilanggar,  salah  satu  contohnya  Konvensi  Untuk  Perlindungan  Warisan  Budaya  Tidak  Berwuju d ( Convention  for  the  safeguarding  of  the  intangible  cultural  heritage )  2003.  (2)  Upaya  penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi dengan penjelasan sebagai berikut: Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang umumnya  untuk  kasus perdata   saja   karena   lebih   bersifat   privat.   Bentuk--‐bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan: Negosiasi, dan Mediasi. Lalu Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana.. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah yuridis normatif.
Keywords : Perlindungan Hukum, Tari Tradisional, Konvensi.

## Abstract.
This study aims to (1) find out about legal protection efforts towards traditional dance in the perspective of international law and (2) and how efforts to resolve international disputes over traditional dance claims that are part of Indonesia's cultural heritage by other countries. This type of research is normative legal research. The approaches used in this study are (1) the statutory approach, (2) the case approach, (3) the conceptual  approach.  Sources  of  legal  materials  used  are  primary  legal  materials,  secondary  legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that (1) National Arrangements regarding dance copyrights are regulated in Article 38 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. As for the International divided into the first Softlaw or soft law that is a form of law whose binding power is voluntary for  example,  the  Universal  Declaration  of Human  Rights  (UDHR)  1948  and  the  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966 and the United Nations Declaration on Rights Indigenous People 2007. Second, hard law which has binding power and of course will also have legal sanctions if violated, one example is the Convention for the Protection of Intangible Cultural Heritage (Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage) 2003. (2) Efforts Non-litigation and litigation  can  be  resolved  through  legal  disputes  with  the  following  explanation:  Non-litigation  is  the
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
settlement of legal problems outside the judicial process, which is generally for civil cases only because it is more private. The forms of settlement can be carried out among others by: Negotiations and Mediation. Then Litigation  is  the  resolution of legal  problems  through  the  judicial  process,  both  civil  and  criminal cases. The method used in this research is normative juridical.
Keywords : Legal Protection, Traditional Dance, Conventions.

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki beragam budaya yang berbeda-beda sehingga membuat indonesia kaya akan  berbagai  warisan  budaya.  Warisan  kebudayaan  dibagi  menjadi  dua,  warisan  kebudayaan kebendaan  dan  warisan  tak  benda.  Warisan  kebudayaan  kebendaan  adalah  berbagai  hasil  karya manusia  baik  yang  dapat  dipindahkan  maupun  tidak  dapat  dipindahkan  termasuk  benda  cagar budaya, sedangkan warisan kebudayaan tak benda adalah warisan budaya yang dapat ditangkap oleh panca indera selain indera peraba serta warisan budaya yang abstrak / tidak dapat ditangkap oleh panca indera misalnya adalah konsep-konsep dan ilmu budaya (Hamzah,2004: 244). Warisan kebudayaan tak benda yang dimiliki Indonesia contohnya adalah Tari Tradisional.
Keanekaragaman kebudayaan-kebudayaan tak benda di Indonesia ini perlu mendapatkan perlindungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan kebudayaan tak benda ini  perlu  dilakukan  untuk  mengetahui  kekayaan  budaya  yang  ada  dan  kondisinya  saat  ini  dan terutama  untuk  mencegah  adanya  pengakuan  dari  pihak  lain  (Departemen  Kebudayaan  dan Pariwisata, 2009: 6). Perlindungan kebudayaan tak benda juga dapat memantapkan jati diri bangsa serta dapat memperjelas asal usul karya budaya yang terdapat di wilayah Negara Indonesia.
Tari Tradisional adalah tari  yang  secara koreografis telah  mengalami proses garap  yang sudah baku. Tari tradisional telah mengalami proses kulturasi atau pewarisan budaya yang cukup lama.  Jenis  tari  ini  bertumpu  pada  pola-pola  tradisi  atau  kebiasaan  yang  sudah  ada  dari  nenek moyang,  garapan  tari  bersifat  pewarisan  kultur  budaya  yang  disampaikan  secara  turun-temurun (Setiawati, dkk, 2008: 166).
Pentingnya  tari  tradisional  diantaranya,  yaitu  sebagai  alat  komunikasi,  dan  sebagai  alat hiburan,  akan  tetapi  keberadaan  tari  tradisional  tadi  banyak  mengalami  permasalahan  hukum antara lain telah  banyak terjadi klaim oleh negara lain atas warisan budaya khususnya pada tari tradisional  Indonesia.  Keunikan  dan  sejarah  dari  lahirnya  wujud    tari  tradisional  meninggalkan pesan, kesan,  moral, keindahan karya seni dan ciri tersendiri dari daerah asal pembuatnya. Tari Reog Ponorogo asal Jawa Timur, Tari Pendet asal Bali, Tari Piring asal Padang, dan Tari Tor Tor dari Sumatra Utara, contoh dari keempatnya mempunyai ciri khasnya masing-masing dari daerah asalnya. Ketiga tari tersebut mempunyai kesamaan, karena ketiganya belum terdaftar di UNESCO ( United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization ) tetapi ketiganya sudah cukup dikenal  dunia  karena  Malaysia  negara  tetangga  Indonesia  pernah  mengklaim  tari  tersebut (Fibri,2009: https://liputan6.com ).
Kasus  klaim  tari  pendet  di  tahun  2009  bermula  dari  iklan  pariwisata  Malaysia  yang mempertontonkan Tari Pendet untuk menarik minat wisatawan, selanjutnya Indonesia khususnya
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penari-penari yang ada di Bali mengkritik iklan tersebut. Oleh karena ternyata video tari tersebut direkam bertahun-tahun sebelumnya lewat perusahaan Bali Record. Bahkan pengambilan gambar pun dilakukan di Bali. Bukan rahasia umum lagi bahwa seluruh dunia pun mengetahui, bahwa Tari Pendet berasal dari Indonesia. Bahkan pada tahun 1962, Tari Pendet dipertontonkan secara kolosal oleh  800  penari  dalam  pembukaan  Asian  Games  di  Jakarta.  Namun  pihak  Malaysia  terkesan menyalahkan  Discovery  Channel  yang  telah  tanpa  izin  mempublikasikan  iklan  tersebut  (Radio itjen, 2009 tersedia Http://radio.itjen.kemdikbud.go.id)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 267 karya budaya menjadi warisan budaya tak benda. Penyerahan sertifikat penetapan warisan budaya tak benda telah dilangsungkan pada  11  Oktober  2019  di  istora  gelora  bung  karno  (Kemendikbud,  2019  tersedia https://www.kemdikbud.go.id).
Penetapan warisan tak benda sebagai wujud komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi  Perlindungan  Warisan  Budaya  Tak  Benda  (Convention  for  the  Safeguarding  of  the Intangible Cultural Heritage) Tahun 2003. Ratifikasi disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (Hetami, 2017, tersedia http://pusdiklat.kemendag.go.id). Adanya ratifikasi tersebut, maka segala ketentuan yang  berlaku  dalam  konvensi  UNESCO  2003  untuk  perlindungan  warisan  budaya  tak  benda, termasuk perlindungan untuk tari tradisional Indonesia harus ditaati (Wardibudaya, 2017 tersedia https://kebudayaan.kemdikbud.go.id).
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  mengungkapkan  bahwa  terdapat  persoalan  yang menarik  untuk  dikaji  sehubungan  pengaturan  mengenai  asas  sidang  bagaimana  upaya perlindungan  hukum  terhadap  tari  tradisional  dalam  perspektif  hukum  internasional  dan bagaimana  upaya  penyelesaian  sengketa  internasional  terhadap  klaim  tari  tradisional  yang merupakan bagian warisan budaya indonesia oleh negara lain.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.    Penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terhadap  suatu  permasalahan  hukum  tertentu khususnya mengenai peraturan warisan budaya bangsa indonesia (Abdurahman, 2003: 56).
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach) , pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Sumber bahan  hukum  yang  diperoleh  dan  diolah  dalam  penelitian  hukum  normatif  merupakan  data sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber  kepustakaan  (Amiruddin  dan  Zainal,  2016:  118).  Sumber bahan hukum tersebut terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum  Tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan adalah  dengan  cara  mengumpulkan  dan  mempelajari  sumber-sumber  hukum  berupa  undang- undang,  mengumpulkan  buku-buku,  jurnal dan artikel terkait perlindungan  hukum terhadap tari tradisional  dalam  perspektif  hukum  internasional.Teknik  analisis  bahan  hukum  yang  dilakukan adalah  dengan  cara  menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu  menguraikan  data  ke  dalam  bentuk kalimat disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis (Soekanto dan Mamudji, 1995: 12).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perlindungan Hukum Tari Tradisional dalam Perspektif Hukum Internasional
1. Perlindungan Hukum Tari Tradisional dalam Hukum Nasional
Mengenai Tari Tradisional sama seperti benda dan semua hal yang diciptakan melalui pengetahuan  seseorang  maka  akan  dilindungi  oleh  Hukum.  Hak  Kekayaan  Intelektual memiliki dua cabang yang hampir sama yakni Hak Cipta (Copyright) dan Paten (Patent). Di dalam Paten objeknya dibatasi yaitu pada hal-hal yang kasat mata ( tangible ) bukan pada yang tidak kasat mata (intangible). Suatu invensi atau penemuan dapat diberi Paten apabila invensi tersebut  mengandung  unsur:  ciptaan  yang  dilindungi  yaitu  ciptaan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini sesuai dengan masuknya folklor dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Bentuk perlindungan hukum terhadap HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:
Pasal 1 “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah secara jelas menggambarkan karya seni apa saja yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta, seperti perlindungan terhadap tradisional klasik diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: (a) Untuk tari tradisional klasik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 38  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (4),  mengatur  tentang  Ekspresi  Budaya  Tradisional  dan Ciptaan  Yang  Dilindungi.  Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut,  yang  dimaksud  dengan "ekspresi  budaya tradisional"  mencakup salah  satu atau kombinasi  bentuk ekspresi sebagai berikut: (1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;  (2)  Musik,  mencakup  antara  lain,  vokal,  instrumental,  atau  kombinasinya;  (3) Gerak, mencakup antara lain, tarian; (4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) 6 Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai  macam  bahan seperti  kulit, kayu, bambu,  logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; (6) Upacara adat. Contoh dari tari tradisional klasik  antara  lain,  Tari  Bedhaya,  Tari  Srimpi,  dan  juga  Tari  Gambyong.  (b)  Untuk  tari tradisional  kreasi  baru  memperoleh  perlindungan  berdasarkan  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  e. Berdasarkan  penjelasan  pasal  tersebut,  bahwa  drama,  drama  musikal,  tari,  koreografi, pewayangan,  dan  pantomim  merupakan  Ciptaan  yang  dilindungi  meliputi  Ciptaan  dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh dari tari tradisional dari Bali yaitu Pendet termasuk jenis yag Upacara adat (Putra, 2019: 6).
Perlindungan hukum dengan adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya sekaligus  memberikan  kepastian  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  warga  negara  dan juga  ada  sanksi  bagi  para  pihak  yang  melanggar  peraturan  tersebut.  Meskipun  demikian pelaksanaannya  belum  berjalan  maksimal karena kurangnya pemahaman dari  seniman tari. Salah satu cara untuk melindungi ciptaanya dengan mendaftarkannya meskipun pendaftaran
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ciptaan  bukan  merupakan  suatu  keharusan  bagi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  karena timbulnya  perlindungan  suatu  ciptaan  dimulai  sejak  ciptaan  itu  ada/terwujud  dan  bukan karena pendaftaran. Namun surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaanya.

## 2. Perlindungan Hukum Tari Tradisional Dalam Perspektif Hukum Internasional
Terdapat  dua  bentuk  hukum  Internasional  yang  dapat  diacu  untuk  melindungi  tari tradisional Indonesia, dalam hal ini yaitu :
1. Hukum Lunak (Soft Law)
Softlaw atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela ( voluntary code ) atau juga dikenal dengan Code of Conduct . Kekuatan mengikat bentuk hokum  ini  tidak  sekuat  bentuk--‐bentuk  hukum  lain,  misalnya  perjanjian  internasional (Mauna, 2008: 45)
a. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan  Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966
Ada beberapa hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ( Universal   Declaration   on   Human   Right --‐UNDHR)   1948   maupun   dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ( International Covenant   on Economic,   Social,   and   culture --‐ICESCR)   1966   yang   terkait   dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Hak--‐hak tersebut antara lain terdiri dari  hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan
b. Deklarasi PBB tentang Hak-­‐hak Masyarakat Asli 2007
Deklarasi   PBB   tentang   hak--‐hak   masyarakat   asli,   2007   ( United   Nations Declaration   On   Indigenous   Peoples   Right ),   merupakan   satu--‐satunya   instrumen hukum hak asasi internasional yang mengatur secara khusus dan eksplisit perlindungan terhadap  pengetahuan  tradisional.  Hak--‐hak  tersebut  ada  yang  berasal  dari  struktur sosial, ekonomi, dan politik dan adapula yang bersumber dari filosofi, sejarah, tradisi spiritual  dan  budaya  terutama  sekali  hak--‐hak  mereka  terhadap  tanah,  wilayah,  dan sumber  daya  lainya.  Pengakuan  ini  dijadikan  dasar  pengaturan  bagi  pengaturan perlindungan  hak  masyarakat  asli  dan  pengakuan  ini  dimuat  dalam  mukadimah deklarasi.
2. Hukum Keras (Hard Law)
Tidak sedikit soft law berubah menjadi hard law yang memiliki kekuatan mengikat dan  sudah  tentu  juga  akan  memiliki  sanksi  hukum  apabila  dilanggar.Pengetahuan tradisional  juga  diangap  sebagai  warisan  budaya  takbenda  yang  perlu  dilindungi. Perlindungan  pengetahuan  tersebut  diatur  dalam  kerangka  UNESCO,  yaitu  melalui berbagai konvensi yang telah dihasilkan untuk perlindungan warisan budaya (Dewi, 2018: 37).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
a. Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict) 1954
Konvensi  Hague  1954  ini  mempunyai  suatu  prinsip  dasar  yang  menjadi  dasar  ideology perlindungan  benda  budaya  dunia.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  konvensi  ini  terbagi menjadi General  Protection ,  dan Special  Protection .  Perlindungan  Umum  atau General Protection diberikan  pada  setiap  properti  budaya  yang  ada  dalam  suatu  area  konflik bersenjata. Perlindungan Khusus/spesial diberikan bagi properti budaya yang kemudian telah didaftarkan  dalam  suatu International  Register  of  Cultural  Property  under  Special Protection , maka pengecualian untuk boleh berlakunya peran militer dalam property budaya hanyalah  dengan  alasan  ” unavoidable  military  necessity (kepentingan  militer  yang  tak terhindarkan)”.
b. Konvensi  mengenai  cara  untuk  melarang  dan  mencegah  impor,  ekspor  dan  pengalihan kepemilikan  kekayaan  budaya  yang  tidak  diperbolehkan  ( Convention  on  the  Means  of Prohibiting  and  Preventing  the  Illicit  Import,  Export  and  Transfer  of  Ownership  of Cultural Property ) 1970
Konvensi  UNESCO  1970  melindungi  benda  budaya  dengan  cara  melakukan    kontrol terhadap  jalannya  perdagangan  dan  membuat  pemerintah  bisa  bekerjasama  untuk mengembalikan  dan  menemukan  benda  budaya  yang  telah  dicuri  dan  dipindahkan  secara ilegal melintasi batas nasional. Sehingga Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi.
c. Konvensi  Untuk  Perlindungan  Warisan  Budaya  Tidak  Berwujud  ( Convention  for  the safeguarding of the intangible cultural heritage ) 2003
Organisasi  Perserikatan  Bangsa--‐bangsa  untuk  Pendidikan,  Ilmu  pengetahuan  dan Kebudayaan UNESCO ( United Nations Educational, Scieniffic, and Cultural Organization ), pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam konferensi umumnya menyepakati disahkanya konvensi perlindungan warisan budaya tak benda ( Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural  Heritage ).  Tujuan  utama  yang  ingin  dicapai  oleh  konvensi  ini  adalah  kelestarian budaya sebagai warisan bersama, berdasarkan pasal 1 Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage 2003 adalah:
1. Melindungi warisan budaya takbenda;
2. Memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
3. Meningkatkan  kesadaran,  baik  pada  tingkat  lokal,  nasional  maupun  internasional mengenai  pentingnya  warisan  budaya  takbenda,  dan  memastikan  untuk  saling menghargai warisan budaya tersebut;
4. Memberikan kerja sama dan bantuan internasional.
Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Internasional  Terhadap  Klaim  Tari  Tradisional  Yang Merupakan Bagian Warisan Budaya Indonesia Oleh Negara Lain
Upaya penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi dengan penjelasan sebagai berikut ( Adolf, 2008;21):
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Non  litigasi merupakan  penyelesaian  masalah  hukum  di  luar  proses  peradilan,  yang  umumnya untuk   kasus   perdata   saja   karena   lebih   bersifat   privat.   Bentuk--‐bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan:
Negosiasi merupakan tindakan kompromi  atau tawar menawar dua orang atau lebih/pihak  yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, serta tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat  tercipta  win--‐win  solution.  Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB  menempatkan  negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa. Contoh dalam kasus Klaim Tari Tradisional bangsa Indonesia  melalui  Mentri  kebudayaan  dan  pariwisata  telah  mengirimkan  surat  protes  ke Pemerintah Malaysia atas Klaim Tari Pendet dari Bali.
Mediasi merupakan  penyelesaian  sengketa  seperti  negosiasi  namun  menggunakan  pihak  ketiga yang  disebut  mediator.  Mediator  berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi  mediasi dengan memberikan saran sugestif dan bersifat objektif. Mediator ini juga harus bekerja secara profesional dan mendapatkan sertifikasi khusus.
Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana. Jalur yuridis yang dapat ditempuh yakni Treaty of Amity and Cooperation (TAC), yang merupakan sebuah  traktat  damai  antar  negara--‐negara  ASEAN.  TAC  adalah  norma  kunci yang  mengatur  hubungan  antar  negara  dan  instrumen  diplomatik  dalam  penyelesaian  masalah  di kawasan  ASEAN.  Tujuan  dari  TAC,  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  1  Bab  1  adalah  :  “ To promote  perpetual  peace,  everlasting  amity  and  cooperation  among  their  peoples  which  would contribute to their strength, solidarity, and closer relationship . Metodenya adalah Pacific Settlement of  Disputes. Metode  ini  memberikan  tanggung  jawab  bagi  tiap  negara  peserta  untuk  mencegah timbulnya sengketa  yang dapat  mengancam kedamaian dan  harmoni kawasan, terlihat pula pada Bab IV TAC, yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari lima pasal, yakni   pasal   13--‐17.   Berdasarkan   prosedur   regional, Negara--‐negara peserta harus mendirikan sebuah  badan  tambahan  yang  bernama High  Council yang  terdiri  dari  Perwakilan  pada  tingkat menteri  dari  tiap--‐tiap  negara  peserta.  Bila  sengketa  yang  terjadi  tidak  dapat  diselesaikan  melalui negosiasi, High Council bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi pada pihak--‐pihak yang bersengketa  untuk  menyelesaikan  perselisihannya  melalui  jalur  yang  paling  sesuai  seperti good offices , mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi. High Council dapat menawarkan jasa atau  pun  membuat  persetujuan  dengan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  menjadi  komite  dari proses mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pengaturan Nasional mengenai hak cipta tarian diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun secara Internasional terbagi menjadi pertama Softlaw atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela misalnya, Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan  Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966 dan Deklarasi PBB tentang Hak--‐hak Masyarakat Asli 2007 . Kedua, hard law yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar,  contoh  Konvensi  Untuk  Perlindungan  Kekayaan  Budaya  dalam  Konflik  Bersenjata (Convention  On  The  Protection  Of  Cultural  Property  In  The  Event  Of  Armed  Conflict) 1954, Konvensi  mengenai  cara  untuk  melarang  dan  mencegah  impor,  ekspor  dan  pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan ( Convention on the Means of Prohibiting
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property ) 1970 dan  Konvensi  Untuk  Perlindungan  Warisan  Budaya  Tidak  Berwujud  ( Convention  for  the safeguarding of the intangible cultural heritage ) 2003.
Upaya  penyelesaian  sengketa  secara  hukum  dapat  dilakukan  secara  non  litigasi  dan  litigasi dengan penjelasan sebagai berikut: Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang umumnya  untuk  kasus  perdata  saja  karena  lebih  bersifat  privat.  Bentuk- -‐bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan: Negosiasi, dan Mediasi. Lalu Litigasi merupakan  penyelesaian  masalah  hukum  melalui  jalur  proses  peradilan,  baik  kasus  perdata maupun pidana.

## DAFTAR RUJUKAN Buku
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2016. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Abdurrahman, Soejono. 2003. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
Arif  Lutviansori,  2010  ,Hak  Cipta  Dan  Perlindungan  Folklor  Di  Indonesia,  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Boer Mauna, 2008. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi kedua, PT. Alumni, Bandung, Cetakan kedua.
Huala Adolf, 2008. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata  bekerjasama  dengan  Kantor  UNESCO  Jakarta,  2009, Buku  Panduan  Praktis  Pencatatan  Warisan  Budaya  Takbenda  Indonesia ,  Jakarta  : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Kantor UNESCO Jakarta.
Rahmida Setiawati, dkk, 2008, Seni Tari, Departemen Pendidikan Nasional.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Press.
Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## Putra, Rezha Febrian Pramudita, 2019, “Pelaksanaan Perlindungan Hukuk Hak Cipta Atas Tari
Tradisional Di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Skripsi Universitas Muhammadiyah. Surakarta
Dewi,  Aplia  Eka,  2018. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tari  Tradisional  Menurut  Hukum Internasional . Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung.

## Artikel dalam Jurnal
Hamzah, M. Guntur. 2004, “Peranan Hukum dalam Upaya Pelestarian Warisan Budaya” Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Vol. 12, No. 3 September 2004 (hlm 244)

## Artikel dalam Internet
Fibri,  Rommy,  25  Agustus  2008.  “Tari  Pendet  Tayang,  Protes  Berbilang”  tersedia  di Http://liputan6.com/news/read/241888/tari-pendet-tayang-berbilang/,  diakses  pada  tanggal 23 Juni 2020 pada pukul 17:00 WITA
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2009. Tersedia dalam
Http://radio.itjen.kemdikbud.go.id/?p=22290/,  diakses  pada  tanggal  23  Juni  2020  pukul 20:00 WITA.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019. “Kemendikbud Tetapkan 267 Warisan Budaya Tak Benda” tersedia pada https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/10/kemendikbud- tetapkan-267-warisan-budaya-takbenda,  diakses  pada  tanggal  23  Juni  2020,  pukul  20.30 WITA.
Wardibudaya,  5  oktober  2017.  “Menuju  Warisan  Budaya  Dunia”  tersedia  pada https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/menuju-warisan-budaya-dunia-proses- penetapan-warisan-budaya-tak-benda-intangible-cultural-heritage-dan-warisan-dunia- world-heritage-indonesia-oleh-unesco/  diakses  pada  tanggal  23  Juni  2020,  pukul  20.30 WITA.
Hetami,  Kamila,  21  Juni  2017.  “Perlindungan  bagi  warisan  budaya  tak  benda”,  tersedia  pada http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/perlindungan-terhadap-warisan-budaya- takbenda diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 21:00 WITA.

## Undang-Undang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For  The  Safeguarding  Of  The  Intangible  Cultural  Heritage (  Konvensi  Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), lembaran Negara Republik.
Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri Dan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990