## STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN SINJAI

## (People's Forest Management Strategy in Sinjai District)
Lenny Marlina Zainal*, A. Tjoneng**, S. Numba**
*Mahasiswa Program Studi Magister Agroekoteknologi **Dosen Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

## ABSTRACT
The Strategy of Social Forest Management in Sinjai Regency was examined using SWOT and AHP methods. This  method  is  carried  out  by  collecting  information  on  internal  factors  (strengths  and  weaknesses)  and external (opportunities and threats) of respondents consisting of Forest Comunity, Head of Forestry Division of  Environment  and  Forestry  OfficeSinjai  Regency,  the  village  head  involved  in  the  community  forest program, & the Forestry Counselor of Sinjai Regency. Based on this information in the development of Social Forestry a strategy  should  be determined as an alternative strategy that must  be applied. To determine the best alternative that will be applied in accordance with the purpose then used the incorporation of SWOT and AHP  methods  to  compare  the  existing  alternatives.  The    Social  Forest  Management  Strategy    of  Sinjai Regency  based  on  its  priorities  consists  of:  (1)  Strengthening  the  role  of  the  group  by  providing  accurate market  information  (2)  Conducting  forestry  and  guidance  from  the  government  for  the  management  of  the area and the formulation of the management plan. (3) The Government facilitates the licensing to establish a timber industry to increase the value of timber and (4) using agroforestry System.
Keywords : Social Forest, SWOT & AHP

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  hutan  rakyat  sangat layak  untuk  dioptimalkan  jika  mengingat adanya  tantangan  berat  bagi  rehabilitasi hutan  yang  semakin  hancur  dewasa  ini. Dengan  mengelola  hutan  rakyat  ,  tekanan yang  hebat  terhadap  hutan  negara  lambat laun akan dapat dihilangkan atau setidaknya dapat  ditekan.  Berdasarkan  UU  Kehutanan No.  41  tahun  1999  pengembangan  hutan rakyat diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi  dan  konservasi  lahan  di  luar kawasan  hutan  negara,  penganekaragaman
hasil  pertanian  yang  diperlukan  oleh masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan kayu sebagai bahan baku  bangunan,  bahan  baku  industri, penyediaan  kayu  bakar,  usaha  perbaikan tata  air  dan  lingkungan,  serta  sebagai kawasan  penyangga  bagi  kawasan  hutan negara.
Di Kabupaten Sinjai telah dikembangkan hutan rakyat seluas 6.245 ha dengan  jumlah  tegakan  2.268.162  pohon yang  tersebar  di  delapan  Kecamatan  dapat dilihat pada Tabel 1. Dibawah ini.
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai
Tabel 1. Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai Propinsi SulawesiSelatan.
No Kecamatan Luas (ha) 1. Sinjai Tengah 345,0 2. Sinjai Timur 374,0 3. Sinjai Selatan 260,5 4. Tellulimpoe 705,0 5. Bulupoddo 694,0 6. Sinjai Borong 390,5 7. Sinjai Barat 3002,0 8. Sinjai Utara 377,0 Sumber: Disbunhut Kab. Sinjai, 2015. Masalah  yang  dikaji  pada  penelitian ini adalah (1) merumuskan dan mengevaluasi  peran  Pemerintah  dalam implementasi  kebijakan  pengelolaan  hutan rakyat,  (2)  mengidentifikasi  faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan  kegiatan  tersebut  dan  (3) merumuskan  strategi  pembangunan  hutan rakyat melalui keterlibatan bersama pemangku kepentingan. Penelitian ini untuk menganalisis  strategi  pengelolaan  Hutan Rakyat  dan  menentukan  strategi  prioritas pengelolaan  Hutan  Rakyat  di  kabupaten Sinjai.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dari Februari  sampai  dengan  Mei    2017. Penelitian  dilaksanakan  di  Kecamatan Tellulimpoe  dan  Sinjai  Barat  Kabupaten Sinjai.
Teknik  Pengumpulan  Data  dan  Jenis Data
Responden dari penelitian ini adalah petani  yang  mengelolah  hutan  rakyat  dan wakil  dari  Pemerintah  yang  mengetahui program  hutan  rakyat.  Pengambilan  sampel dilakukan secara sengaja ( purposive sampling )  dengan  pertimbangan  bahwa responden  mengetahui  program  hutan Rakyat.  Responden  terdiri  dari  (1)  Petani Hutan Rakyat, (2) Kepala Bidang Kehutanan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Kab.  Sinjai,  (3)  Kepala  Desa yang  terlibat  dalam  program  hutan  rakyat, (4) Penyuluh Kehutanan Kab. Sinjai

## Metode Pengambilan Data
Pengambilan  data  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  metode  survei  yang dilakukan dengan kuisioner dan wawancara mendalam terhadap responden untuk memperoleh  data  yang  dibutuhkan  untuk analisi  SWOT  dan  data  sub  elemen  dalam
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai
tiap  elemen  untuk  penyusunan  struktural pengembangan hutan rakyat. Pemilihan atau penetapan lokasi penelitian untuk responden petani  dilakukan  pada  tingkat  kecamatan dengan mempertimbangkan luas areal hutan rakyat yang dimiliki masing-masing kecamatan.
Penentuan sampel dilakukan dengan cara acak ( simple random sampling ) dengan menentukan  27  orang  responden  petani pengelolah  hutan  rakyat  dan  17  orang responden  dari  aparat  pemerintah  yang terlibat dalam pengelolaan hutan rakyat.

## Analisis Data
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  analisis  Statistik  Deskripif,  analisis SWOT  ( Strength,  weakness,  opportunity, threat ) &analisis AHP (analytical hierarchy process ).
Tujuan  pertama  yakni  merumuskan dan  mengevaluasi  peran  Pemerintah  dalam pengelolaan  hutan  rakyat  dan  identifikasi peubah strategis unsur internal dan eksternal serta  pengaruhnya  terhadap  perkembangan hutan  rakyat  yang  mendukung  pengelolaan sumberdaya  hutan  secara  berkelanjutan  di
Kabupaten Sinjai dijelaskan melalui analisis SWOT  ( strength,  weakness,  opportunity, dan  threat ).  Analisis  ini  pada  dasarnya dilakukan melalui penelusuran dan pengungkapan  isu-isu  strategis  disekitar pembangunan hutan rakyat untuk selanjutnya  dipakai  sebagai  dasar  dalam penyusunan  strategi.  Penentuan  tingkatan prioritas dalam SWOT ini dilakukan dengan menggunanakan  AHP  melalui  wawancara pakar  dan  pengolahan  datanya  dilakukan dengan bantuan program Expert Choice 11.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Stakeholder
Seiring  dengan  otonomi  daerah, pelimpahan sebagian wewenang pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  berlaku juga  untuk  bidang  kehutanan  di  Kabupaten Sinjai.  Selain  terdapat  program-program pemerintah  pusat,  terdapat  juga  program kehutanan yang dikoordinatori dan merupakan  inisiatif  pemerintah  provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk dapat melihat sejauh mana implementasi kebijakan di bidang kehutanan di Kabupaten  Sinjai,  dapat  dilihat  pada  Tabel 2.
Tabel 2. Implementasi Kebijakan Publik di bidang Kehutanan di Kabupaten Sinjai.
Hal Uraian Permasalahan Dasar 1. Kawasan hutan belum mantap dan jelas batas dan penataannya. 2. Terjadi  konversi  lahan  hutan sebagai pemukiman,  perkebunan,
dan pertanian.
3. Lahan  kritis,  penggundulan  dan  perambahan  hutan  marak terjadi. 4. Semakin  sering  terjadi  bencana  banjir,  tanah  longsor,  dan kekeringan. 5. Usaha  kehutanan  belum  membuahkan  hasil  maksimal  yang mengancam kelestarian hasil. 6. Investasi bidang kehutanan masih minim. 7. Terjadi distorsi pasar hasil hutan rakyat Peran 1. Kementerian Kehutanan 2. Dinas  Kehutanan  Provinsi  dan  Dinas  Kehutanan  yang menangani kehutanan di kabupaten/kota 3. Instansi pemerintah dan swasta terkait lainnya 4. Masyarakat disekitar hutan 5. Masyarakat umum Kebijakan 1. Kebijakan pemerintah pusat 2. Kebijakan pemerintah daerah 3. Kebijakan perusahaan 4. Aksi masyarakat Instrumen Pengetahuan, Pasar, Regulasi, Promosi Ekstensi Promosi pengelolaan hutan lestari, sosialisasi program Verfikasi Audit  program  kehutanan,  Sertifikasi  hutan  lestari  baik  di  hutan produksi dan hutan rakyat
Sumber : Hasil Analisis Data, 2017.
Tabel  2  memperlihatkan  bahwa ternyata  permasalahan  kehutanan  yang menjadi  perhatian  masyarakat  telah  meluas sampai  kepada  permasalahan  ekonomi  dan persoalan lingkungan. Kondisi alam Kabupaten  Sinjai  yang  sebagian  besar  peka dan labil membuat keberadaan hutan sangat diperlukan  dan  mulai  menjadi  pemikiran serius. Masyarakat secara umum merasakan imbas  dari  keberadaan  hutan  yang  terus
menyusut,  sementara  masyarakat  yang menggantungkan  kehidupannya  pada  hutan mempunyai masalah dengan usaha kehutanan  yang  belum  dapat  memberikan hasil dengan memuaskan. Banyaknya stakeholder yang berperan dalam merumuskan, melaksanakan, dan memantau kehutanan di
Kabupaten Sinjai menunjukkan  sinergi  dan  pembagian  peran
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai
dalam  penerapan  kebijakan  di  bidang kehutanan yang baik di Kabupaten Sinjai.
Dukungan  strategis  kebijakan  dan program  untuk  menata  hutan  di  Kabupaten Sinjai,  termasuk  hutan  rakyat  merupakan usaha  untuk  melindungi  alam  Kabupaten Sinjai dengan tidak meninggalkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dalam pembangunan  hutan  rakyat,  misalnya, dimaksudkan  untuk  membangun  hutan rakyat  lestari  yang  produktif  sekaligus berfungsi konservasi. Dengan adanya kebijakan  dan  program  kehutanan  yang baik,  diharapkan  minat  masyarakat  untuk mengusahakan  hutan  rakyat  semakin  tinggi dan merasa difasilitasi oleh pemerintah.
Adapun  peraturan  /kebijakan  yang diterapkan  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat di kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :
1) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.39/Menhut- II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarkat  Setempat  melalui  kemitraan kehutanan.
2) Peraturan Menteri kehutanan dan Lingkungan Hidup P.85/Men LHK/SETJEN/KUM.I/II/2016  tentang pengangkutan  hasil  hutan  kayu  yang
berasal dari hutan Hak.
3) Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan sosial  dan  kemitraan  lingkungan  hidup Nomor : P.17./PSKL/SET/PSL/02/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Hutan Rakyat.
4) Peraturan  Menteri  Kehutanan  dan Lingkungan  Nomor  P.32  /Men  LHK- SETJEN/2015 Tentang Hutan Hak.
5) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sinjai Nomor  05.  Tahun  2012  Tentang Retribusi  Izin  Pemanfaatan  Kayu  Pada Hutan Rakyat / Hutan Milik.
Pemerintah sebagai pembuat Kebijakan  untuk  tata  kelola  kehutanan mempunyai  peranan  yang  besar  sebagai suatu arahan/pedoman untuk aparat maupun masyarakat  dalam  pengusahaan  hutan rakyat yang produktif dan lestari.
Tanpa  tata  kelola  yang  baik, pembangunan hutan rakyat dapat melenceng  dari  tujuan  semula  yaitu  untuk mengurangi lahan kritis serta dapat menyebabkan  eksploitasi  hasil  hutan  yang berlebihan  yang  mengancam  kelestarian (Priambodo, 2012).
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai

## Faktor  Penghambat  dan  Pendukung
Pengelolaan Hutan di Kabupaten Sinjai
1) Faktor Penghambat :
a) Kawasan hutan belum mantap dan jelas batas dan penataannya.
b) Terjadi konversi lahan hutan sebagai pemukiman, perkebunan, dan pertanian.
c) Lahan kritis, penggundulan dan perambahan hutan marak terjadi.
d) Semakin sering terjadi bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
e) Usaha kehutanan belum membuahkan hasil maksimal yang mengancam kelestarian hasil.
f) Investasi bidang kehutanan masih
minim.
g) Terjadi distorsi pasar hasil hutan rakyat terutama hasil kayu.
2) Faktor Pendukung :
a) Teknik budidaya kehutanan sangat mudah.
b) Adanya bantuan Pemerintah berupa pengadaan bibit.

## Analisa Strategis
Analisis strategis terhadap pengelolaan  hutan  rakyat  di  Kabupaten Sinjai  dilakukan  dengan  menggunakan analisis  SWOT  dan  pemberian  bobotnya dilakukan  dengan  melakukan  perbandingan berpasangan  pada metode  AHP.    Hasil  dari analisi ini di harapkan menjawab pertanyaan  dari  tujuan  penelitian  ini  yaitu menidentifikasi  peubah  strategis  unsur internal  dan  eksternal  serta  pengaruhnya terhadap  perkembangan  hutan  rakyat  yang mendukung  pengelolaan  sumberdaya  hutan secara  berkelanjutan  di  Kabupaten  Sinjai dijelaskan melalui analisis SWOT ( strength, weakness, opportunity, dan threat ).

## Faktor internal
Berdasarkan hasil wawancara terhadap  pemilik  hutan  rakyat  dan  para pakar  diperoleh  evaluasi  variabel-variabel Internal seperti yang disajikan pada Tabel 3.
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai
Tabel 3.  Matriks IFAS ( Internal Factors Analysis Summary ) Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai.
Faktor Internal Bobot Rating Skor KEKUATAN : 1. Nilai Ekonomi cukup  baik (secara Financial layak untuk diusahakan 0,091 3 0,27 2. Teknik budidayanya sederhana 0,113 4 0,45 3. Potensi pasar masih cukup besar 0,108 4 0,43 4. Hasilnya  dapat  digunakan  sendiri  oleh pemiliknya. 0,110 4 0,44 Jumlah Kekuatan 0.42 1,60 KELEMAHAN : 1. Tingginya  ketergantungan  petani  pada pedagang pengumpul 0,110 4 0,439 2. Batas  kawasan  dengan  hutan  rakyat  kurang jelas 0,068 2 0,135 3. Rencana  strategis  pengelolaan  pada  tingkat petani belum ada 0,096 3 0,288 4. Informasi pasar kurang(harga kayu kurang) 0,102 4 0,408 5. Aksesibilitas  dan  kondisi  topografi  hutan rakyat yang tidak mendukung 0,102 4 0,408 6. Karakteristik  hutan  rakyat  yang  tidak mendukung 0,101 3 0,304 Jumlah Kelemahan 0.58 1,98 TOTAL 1,00 3,58
Sumber : Hasil Analisis Data, 2017
Data  pada  Tabel  3.  menunjukkan bahwa  variabel  yang  relative  menpunyai skor  paling  tinggi  dari  variable  internal kekuatan  yaitu  teknik  budidaya  yang sederhana  mempunyai  skor  sebesar  0,45. Variable  yang  mempunyai  skor  terendah yaitu  nilai  ekonomi  cukup  baik  (secara finansial  layak  untuk  diusahakan  dengan nilai  skor  0,27.    Berdasarkan  hasil wawancara terhadap para pakar dan pemilik
hutan  rakyat  diperoleh  evaluasi  variabel- variabel  internal  kelemahan  seperti  yang disajikan  pada  Tabel  3.  dimana  pada  tabel ini  dapat  diketahui  bahwa  variabel  yang relatif mempunyai skor paling tinggi adalah variabel  tingginya  ketergantungan  petani pada  pedagang  pengumpul  dengan  skor sebesar  0,439  yang  kemudian  disusul  oleh variabel  tingginya  tingkat  aksesibilitas  dan kondisi  topografi  hutan  rakyat  yang  tidak
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai
mendukung  dan  informasi  pasar  kurang (harga  kayu  kurang)    dengan  masing- masing  nilai  skor  0.408.  Variabel  yang mempunyai  skor  terendah  yaitu  variabel batas  kawasan  dengan  hutan  rakyat  kurang jelas dengan skor 0,135.

## Faktor Eksternal
Adapun  data  faktor  eksternal  dalam pengelolaan  hutan  rakyat  di  Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.  Matrik EFAS ( External Factor Analysis Summary ) Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai.
Faktor Eksternal Bobot Rating Skor PELUANG : 1. Adanya bantuan bibit dari pemerintah 0,198 4 0,79 2. Adanya  perhatian  pemerintah  terhadap pengembangan hutan rakyat 0,171 4 0,68 3. Adanya pengembangan peraturan pendukung pengelolaan hutan rakyat 0,182 4 0,73 4. Tersedianya  lokasi  penanaman  berupa lahan kosong 0,121 3 0,36 Jumlah Peluang 0,67 2,56 ANCAMAN : 1. Semakin meningkatnya kebutuhan petani 0,4 4 1,60 2. Meningkatnya  permintaan  kayu  dari pedagang pengumpul sehingga mengurangi  ketersediaan  kayu  karena penebangan yang berlebih. 0,05 3 0,15 Jumlah Ancaman 0,33 1,16 TOTAL 1,00 3,73
Sumber : Hasil Analisis Data, 2017.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap  pemilik  hutan  rakyat  dan  para pakar  diperoleh  evaluasi  variabel-variabel peluang seperti yang disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan  data  pada  tabel  ini  dapat diketahui  bahwa  variabel  yang  relatif mempunyai  skor  paling  tinggi  adalah
variabel adanya bantuan bibit dari pemerintah  dengan  nilai  skor  sebesar  0,79. Variabel  yang  mempunyai  skor  terendah yaitu  tersedianya  lokasi  penanaman  berupa lahan  kosong  dengan  besar  skor  0,36. Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap pemilik  hutan  rakyat  dan  para  pakar
0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 -0,5 -1,0 -1,5 -0,5 -1,0 -1,5 Sel 3 Sel 1 Sel 2 Sel 4 -0,39 ; 1,40 Peluang (O) Kekuatan (S) Kelemahan (W) Ancaman (T)
diperoleh evaluasi variabel-variabel eksternal  ancaman  seperti  yang  disajikan pada  Tabel  4.  Berdasarkan  data  pada  tabel ini  dapat  diketahui  bahwa  variabel  yang relatif mempunyai skor paling tinggi adalah variabel  semakin  meningkatnya  kebutuhan petani  dengan  skor  0,70.  Variabel  yang mempunyai skor terendah yaitu meningkatnya permintaan kayu dari pedagang pengumpul dengan skor 0,47.
Analisis Matrik Internal Eksternal
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa total  skor  faktor  internal  kekuatan  adalah sebesar  1,60;  faktor  internal  kelemahan 1,98;  sedangkan  untuk  faktor  eksternal peluang  2,56;  faktor  eksternal  ancaman 1,16.  Berdasarkan  nilai-nilai  ini  diperoleh posisi  strategi  pengembangan  hutan  rakyat terletak pada sel 3 dengan nilai koordinat (- 0,39  ;  1,40),  dan  diagram  SWOT-nya disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram SWOT Strategi pengelolaan Hutan Rakyatdi Kabupaten Sinjai.
Diagram  SWOT  pada  Gambar  1. menunjukkan  bahwa  posisi  hutan  rakyat berada  pada  sel  ketiga  yang  berarti  bahwa sistem pengelolaan hutan rakyat di
Kabupaten  Sinjai  saat  ini  mempunyai peluang  yang  sangat  besar,  tetapi  di  lain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Menurut
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai
Rangkuti    (2015),  apabila  posisi  berada pada  kuadran  (sel)  3  maka  sebaiknya
diterapkan strategi
WO ( Weaknes- Oportunity ),  yaitu  strategi  meminimalkan masalah-masalah  internal  sehingga  dapat merebut peluang yang lebih baik.
Posisi  hutan  rakyat  di  Kabupaten Sinjai  berada  pada  sel  3  menunjukkan bahwa strategi yang harus di terapkan yaitu Strategi WO dengan cara :
1) Pemerintah memudahkan perijinan untuk  mendirikan  industri  kayu  untuk meningkatkan harga nilai kayu.
2) Menguatkan  peran  dari  kelompok dengan  memberikan  informasi  pasar secara akurat.
3) Melakukan  penyuluhan  kehutanan  dan bimbingan  dari  pemerintah  untuk
penataan areal kawasan
dan
penyusunan rencana pengelolaan.
4) Mengunakan pola agroforestry

## Penentuan Prioritas Strategi
Metode  yang  digunakan  dalam menganalisis prioritas strategi pengembangan  hutan  rakyat  adalah  metode analisis  hierarki  proses  (AHP)  meliputi aspek  pendanaan,  aspek  pemberdayaan petani, aspek  kemitraan  petani  dan  investor serta aspek pemantapan kelembagaan hutan rakyat.  Menurut  Gane  (2007)  strategi manajemen  yang  diterapkan  pada  sektor kehutanan  meliputi  sumberdaya,  kegiatan, output,  organisasi  dan  lembaga  bersama– sama sebagai suatu sistem.
Penentuan arahan menggunakan indikator  dari  analisa  SWOT  yang  dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Aspek Penentu Faktor Strategis
Aspek Indikator (Strategi WO)
 Pendanaan
 Pemberdayaan Petani
 Kemitraan Petani &
Investor  Pemantapan Kelembagaan Hutan Rakyat  Pemerintah  memudahkan  perijinan  untuk mendirikan industri
kayu untuk meningkatkan harga nilai kayu.
 Menguatkan  peran  dari  kelompok    dengan memberikan informasi pasar secara akurat.
 Melakukan  penyuluhan  kehutanan  dan bimbingan  dari  pemerintah  untuk  penataan areal  kawasan  dan  penyusunan  rencana pengelolaan.
 Menggunakan pola agroforestry
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai
Penentuan prioritas strategi diperoleh  berdasarkan  hasil  analisis  AHP dimana  nilai  pembobotan  diperoleh  dari hasil  kuisioner  para  pihak  berdasarkan aspek  pendanaan,  aspek  pemberdayaan kelompok  tani,  aspek  kemitraan  petani  dan
investor,  aspek  pemantapan  kelembagaan HTR.  Penentuan  strategi  pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai berdasarkan  hubungan  antara  aspek-aspek tersebut diatas dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Hierarki Kombinasi SWOT–AHP Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai.
Penentuan prioritas strategi terhadap alternatif-alternatif strategi dasar yang telah dihasilkan dapat dilakukan melalui penyelesaian  Analisis  Hierarki  Proses
(AHP)  dilakukan  dengan  menggunakan bantuan  program  Expert  Choice  11.  Hasil analisis terlihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Hasil AHP Strategi Prioritas Pengelolaan Hutan Rakyatdi Kabupaten Sinjai.
Berdasarkan  Gambar  3  terlihat bahwa  hasil  Analisis  Hirarki  Proses terhadap prioritas strategi, Strategi Prioritas Pengelolaan  Hutan  Rakyat  Di  Kabupaten Sinjai  memiliki  nilai  inkonsistensi  0.05. Menurut  Mawardi  (2013)  pembobotan dianggap konsisten jika nilai inkonsistensi < 0,1.
Prioritas  strategi  utamanya  yaitu menguatkan  peran  dari  kelompok    dengan memberikan  informasi  pasar  secara  akurat (0.482).  Prioritas  kedua  yaitu  melakukan penyuluhan  kehutanan  dan  bimbingan  dari pemerintah  untuk  penataan  areal  kawasan dan  penyusunan  rencana  pengelolaan. (0,257), prioritas ketiga Pemerintah memudahkan  perijinan  untuk  mendirikan industri  kayu  untuk  meningkatkan  harga nilai  kayu  (0,152).  dan  prioritas  keempat yakni mengunakan pola agroforestry (0.109).

## KESIMPULAN
1. Pemerintah sebagai pembuat Kebijakan untuk tata kelola kehutanan mempunyai peranan  yang  besar  sebagai  suatu arahan/pedoman  untuk  aparat  maupun masyarakat  dalam  pengusahaan  hutan rakyat  yang  produktif  dan  lestari. Tanpa tata kelola yang baik, pembangunan hutan rakyat dapat melenceng  dari  tujuan  semula  yaitu untuk  mengurangi  lahan  kritis  serta dapat  menyebabkan  eksploitasi  hasil hutan yang berlebihan yang mengancam kelestarian.
2. Faktor  Penghambat;  (a)  kawasan  hutan belum  mantap  dan  jelas  batas  dan penataannya,  (b)  terjadi  konversi  lahan hutan sebagai pemukiman, perkebunan, dan pertanian, (c) lahan kritis, penggundulan  dan  perambahan  hutan marak  terjadi,  (d)  semakin  sering terjadi  bencana  banjir,  tanah  longsor,
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai
dan  kekeringan,  (c  )  usaha  kehutanan belum  membuahkan  hasil  maksimal yang  mengancam  kelestarian  hasil,  (d) investasi  bidang  kehutanan  masih minim,  dan  terjadi  distorsi  pasar  hasil hutan  rakyat  terutama  hasil  kayu. Faktor  Pendukung  yang  sering  di paparkan responden; (a) teknik budidaya  kehutanan  sangat  mudah  dan (b)  adanya  bantuan  Pemerintah  berupa pengadaan bibit.
3. Faktor internal kekuatan yang dominan berperan  dalam  pengelolahan  hutan rakyat  berupa  :  teknik  budidayanya sederhana,  sedangkan  faktor  internal kelemahan  utama  adalah  tingginya ketergantungan  petani  pada  pedagang pengumpul.  Faktor  eksternal  peluang yang dominan berperan dalam pengelolaan  hutan  rakyat  berupa  : adanya  bantuan  bibit  dari  pemerintah sedangkan  faktor  eksternal  ancaman utama  yaitu  semakin  meningkatnya kebutuhan petani.
4. Strategi  pengelolaan  hutan  rakyat  di Sinjai  sebaiknya  dilakukan  dengan strategi  WO  ( Weakness  -  Opportunity ) yaitu  dengan  cara  :  (a)  Pemerintah
memudahkan
perijinan untuk
mendirikan industri kayu untuk meningkatkan  harga  nilai  kayu,  (b) menguatkan  peran  dari  kelompok dengan  memberikan  informasi  pasar secara akurat. (c) Melakukan penyuluhan  kehutanan  dan  bimbingan dari  pemerintah  untuk  penataan  areal kawasan  dan  penyusunan  rencana pengelolaan.  (d)  menggunakan  pola agroforestry.
5. Terdapat  empat  prioritas  strategi  yang dapat  diterapkan  agar  Pengelolaan Hutan  Rakyat  di  Kabupaten  Sinjai dapat  berkembang  dengan  baik  sesuai analisis SWOT dengan urutan tingkatan prioritas  strategi  yaitu  (1)  Menguatkan peran dari kelompok dengan memberikan  informasi  pasar  secara akurat (0.482), (2) melakukan penyuluhan  kehutanan  dan  bimbingan dari  pemerintah  untuk  penataan  areal kawasan  dan  penyusunan  rencana pengelolaan.  (0,257),  (3)  Pemerintah memudahkan perijinan untuk mendirikan industri kayu untuk meningkatkan harga nilai kayu (0,152), dan (4) menggunakan pola agroforestry (0.109).
Lenny Marlina Zainal : Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Sinjai

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous, 1986.  Expert Choice; Decision support sofware, inc mc lean virginta. Awang,  S.A,dkk  .  2002.  Hutan  Rakyat.
BPFE-Yogyakarta Buamona  R.,  Hengki  D.  &  Tasirin  2015, Strategi Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi  Maluku  Utara,PPs  Unstrat, Manado. Gane,  M.  2007.  Strategic  Management  and Sustainable  Development  For  the Forest Sector. Springer. Netherlands. Hardjanto.  2001.  Dampak  Krisis  Ekonomi dan Moneter terhadap Usaha Kehutanan  Masyarakat  :  Kayu  Jati dan  Sengon  di  Jawa.  Resiliensi Kehutanan.  Bogor  :  Institut  Pertanian Bogor. _______. 2003. Keragaan dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau  Jawa.  Disertasi  Pascasarjana. Bogor : Intitut Pertanian Bogor. Hardjosoediro,  S.  1980.  Pemilihan  jenis Tanaman  Reboisasi  dan  penghijauan hutan alam dan Hutan rakyat.
Lokakarya Pemilihan Tanaman Reboisasi .Yayasan Pembinaan Fakultas Kehutanan UGM. Yokyakarta. Mawardi A.Asja, 2013.  Penggunaan Expert Choice  pada  Aplikasi  AHP  untuk Penetapan  Komoditi  Ternak  Prioritas di Kabupaten Majene. www.mawadisyana.blogspot.co.id. Rangkuti  F., 2015. Analisis SWOT; Teknik Membedah  Kasus  Bisnis.    PT.
Gramedia Jakarta.
Raja  E,  Antara  M  dan  Anam  H.,    2015. Strategi  Pengembangan  Usaha  Hutan Tanaman  Rakyat  (HTR)  di  Desa
Bumi  Beringing  Kecamatan  Luwuk
Kabupaten Banggai.  Jurnal penelitian Program  studi  Magister  Perencanaan wilayah pedesaan Pascasarjana universitas Taddulako.  Toddulako Rosniaty.,  2016.  Strategi  Pengembangan Tanaman  Cengkeh  di  Kabupaten Selayar. Tesis Program Studi Magister Agroekoteknologi Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.  Makassar. Rusli Buamona, Hengki D.  Walangitan dan Johny  S.  Tasirin,  2015.  Strategi Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (Htr) Di Kabupaten Halmahera  Selatan  Provinsi  Maluku
Utara  Dengan  Metode  Kombinasi Swot-Ahp.  Dosen  Jurusan  Pertanian Mahasiswa  PPs  Universitas  Sam Ratulangi. Manado.
Saaty  T.L.1993.  Proses  Hirarki  Analitik untuk  pengambilan  keputusan  dalam situasi yang kompleks. Setiono L,penerjemah,  Peniwati  K,  editor. Jakarta  :  PT.Gramedia.  Terjemahan dari  :  decision  Making  for  Leaders The  Analytical  hierarchy  process  for Decission in Complex World.
Patabang M., 2007.  Strategi pengembangan Hutan  Pinus  Rakyat  di  Kabupaten
Tana  Toraja.    Tesis  Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor. Bogor
Priambodo  D.K.,  2012.  Peranan  Good Forest Governance Dalam
Pengelolaan  Hutan  Rakyat  Lestari  Di Jawa  Barat.  Prosiding  Seminar  Hasil-
Hasil  Penelitian.  Balai  Penelitian Kehutanan Ciamis.