Masyarakat Indonesia, Volume 39,  No. 1, Juni 2013 | 247

## MEMBANGUN PEREKONOMIAN INDONESIA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
H. Hill, M.E. Khan and J. Zhuang (eds). 2012. Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth. London: Anthem Press for the Asian Development Bank.

## Siwage Dharma Negara

## Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## PENDAHULUAN
Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sarat tergantung pada sumber daya alam yang berlimpah dan upah tenaga kerja yang murah, menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif ( inclusive growth ) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan ( green growth ). Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menghasilkan peluang ekonomi, tetapi juga menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan yang inklusif memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi atas dasar kesetaraan terlepas dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda (Hill, Khan, Zhuang 2012: 2)
Pertumbuhan yang inklusif perlu disertai dengan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. Strategi pertumbuhan ini tidak hanya mengejar target pertumbuhan yang tinggi,
tetapi lebih menitikberatkan pada upaya mengurangi emisi karbon, mencapai ketahanan energi melalui pengembangan renewable energy , mengelola sumber-sumber daya termasuk hutan, tanah dan air secara cermat untuk menghindari kerusakan lingkungan dan menjaga ketersediaan sumber daya bagi generasi yang akan datang sekaligus menciptakan kesempatan ekonomi dan meminimalisasi dampak sosial yang negatif.
Indonesia dipandang cukup sukses membangun stabilitas politik dan ekonomi sejak diterpa krisis keuangan dan ekonomi yang parah pada tahun 1997-98. Namun demikian, di samping keberhasilan menciptakan stabilitas ekonomi, Indonesia juga dipandang belum berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Berkualitas dalam hal mengurangi angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan mengurangi kerusakan sumber-sumber daya alam dan lingkungan. Dibalik pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk lebih meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Buku ini mencoba mengupas berbagai tantangan pembangunan yang menjadi kendala utama dalam membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas. Tim penulis mengidentifikasi beberapa kendala utama bagi peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi antara lain: kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, kualitas infrastruktur, daya saing industri, birokrasi, korupsi, pembangunan antarwilayah, kepedulian terhadap lingkungan, dan sebagainya. Kendala-kendala tersebut merupakan permasalahan klasik dalam perekonomian Indonesia. Buku ini juga mencoba memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas.
Inovasi dalam buku ini adalah upaya menyelaraskan konsep pertumbuhan yang inklusif dengan konsep pertumbuhan hijau dalam suatu kerangka diagnosa pertumbuhan. Buku ini mencoba mengkonsolidasikan berbagai aspek pembangunan di Indonesia dalam kerangka diagnosa pertumbuhan yang dikembangkan oleh Hausmann, Rodrik, dan Velasco (2005). Kerangka teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan suatu negara ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu akumulasi modal sosial, adanya kegagalan pasar maupun pemerintah, dan tingginya biaya investasi.
Kerangka diagnosa pertumbuhan menjelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat investasi swasta dan tingkat kewirausahaan di suatu negara.
Pada banyak kasus, sering kali keberlanjutan proses pertumbuhan ekonomi terhambat karena rendahnya modal sosial. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat akumulasi modal sosial yang rendah tersebut. Dalam kerangka diagnosa pertumbuhan, fenomena modal sosial yang rendah dapat disebabkan oleh rendahnya kapasitas modal manusia atau SDM (Bab 8), atau karena rendahnya tingkat teknologi dan tidak memadainya kualitas infrastruktur (Bab 7). Baik SDM, teknologi maupun infrastruktur merupakan faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di samping kondisi SDM, teknologi dan infrastruktur, akumulasi modal sosial juga sangat tergantung pada kondisi geografis suatu negara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan menghadapi masalah serius dalam membangun modal  sosialnya.  Kondisi  geografis  jelas  merupakan  tantangan  besar  bagi Indonesia. Ditambah lagi dengan kondisi infrastruktur yang buruk, kondisi teknologi dan kapasitas SDM yang tidak memadai. Akibatnya, akumulasi modal sosial di Indonesia akan terhambat dan selanjutnya pertumbuhan akan terkendala.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga dapat terhambat karena adanya berbagai kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah bisa dalam bentuk kerentanan kondisi makro ekonomi, pajak yang tinggi, hak kepemilikan yang buruk, penegakkan hukum yang buruk, tata kelola yang buruk (hlm. 268-270), korupsi (hlm. 60-64), dan kegagalan melakukan intermediasi  dalam  mengatasi  konflik  tenaga  kerja  dan  pemilik  modal. Sementara kegagalan pasar bisa dalam bentuk informasi yang tidak lengkap, timbulnya eksternalitas, dan kegagalan koordinasi (Bab 12).
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan pendanaan yang murah dan kontinyu. Masalah pendanaan seringkali menjadi kendala utama bagi pembangunan ekonomi baik di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lainnya. Kendala pendanaan dapat disebabkan karena rendahnya tingkat tabungan domestik, lemahnya sistem intermediasi di pasar keuangan domestik atau karena lemahnya integrasi pasar keuangan domestik dengan pasar keuangan global. Dalam kasus Indonesia, lemahnya sistem intermediasi keuangan domestik tampaknya menjadi kendala utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sistem pendanaan investasi masih sangat didominasi oleh pendanaan dari sektor perbankan. Sedangkan sektor-sektor keuangan alternatif selain perbankan (pasar modal, obligasi,
modal ventura, dan sebagainya) masih belum berkembang. Secara khusus, sistem keuangan domestik gagal menyediakan akses keuangan yang memadai bagi usaha kecil dan menengah (UKM) (hlm. 34-40). Akibatnya UKM tidak mampu tumbuh menjadi usaha yang lebih besar dan kuat.
Bagan 1 menjelaskan tentang konsep pertumbuhan inklusif. Dalam pertumbuhan yang inklusif, upaya mengurangi kemiskinan merupakan tujuan utama. Untuk mencapai tujuan ini, pertumbuhan yang inklusif tergantung dari tiga komponen penting: keberhasilan memaksimumkan kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat; ketersediaan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat; dan keberhasilan menjamin keadilan akses terhadap kesempatan kerja. Ketiga komponen dasar dari pembangunan yang inklusif sangat tergantung pada aspek institusi dan tata kelola.

## Bagan 1: Konsep pertumbuhan yang inklusif
Sumber : Hill, Khan, Zhuang 2012: 2
Pentingnya peranan institusi dan tata kelola merupakan pesan sentral dalam buku ini. Berbagai persoalan pembangunan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas tenaga kerja, buruknya kualitas infrastruktur, lemahnya daya saing industri, ketidak-profesional-an birokrasi,
maraknya kasus korupsi, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta rendahnya kepedulian akan aspek lingkungan, merupakan cerminan dari buruknya institusi dan tata kelola yang ada di negara ini.
Terkait dengan upaya menerapkan strategi pertumbuhan yang inklusif, buku ini mengemukakan bahwa Indonesia perlu mengatasi masalah kurangnya kesempatan kerja, kurangnya akses terhadap kesempatan ekonomi, dan belum adanya jaring pengaman sosial yang tidak memadai. Ketiga hal ini harus segera diatasi secara bersamaan.

## KENDALA UTAMA MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN
Tesis utama buku ini adalah bahwa kemiskinan dan ketimpangan merupakan tantangan utama agenda pembangunan Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Dibalik prestasi Indonesia menurunkan angka kemiskinan, data terakhir justru menunjukkan bahwa tingkat pengurangan kemiskinan mulai melambat dan disparitas pendapatan antardaerah, antara perkotaan dan perdesaan semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin sulit mengurangi jumlah penduduk miskin dan cenderung memperbesar kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Tabel 1 menunjukkan peningkatan anggaran program kemiskinan yang sangat besar dari sekitar Rp.18 trilliun pada tahun 2000 menjadi hampir Rp.100 triliun pada tahun 2012. Selama periode yang sama, dengan mengeluarkan anggaran lebih dari Rp.650 triliun, persentase penduduk miskin hanya berkurang sebesar 8%. Artinya, upaya mengurangi kemiskinan tidak semudah menaikkan anggaran program kemiskinan semata. Kenaikan anggaran kemiskinan harus disertai dengan efektifitas program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan institusi dalam mengimplementasikan program-program pengentasan kemiskinan tersebut (World Bank 2012).

## Tabel 1:

## Perkembangan Anggaran Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin
di Indonesia, 2000-2012
Sumber: Kementerian Keuangan, 2013.
Bagan 2 menjelaskan kerangka diagnostik untuk memecahkan kendala dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam konsep pembangunan yang inklusif, adanya kesempatan kerja di sektor formal merupakan kunci bagi kemampuan rumah-tangga untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun demikian, sekalipun terdapat kesempatan kerja yang cukup besar, pengentasan kemiskinan tidak secara otomatis terjadi tanpa adanya kesetaraan dalam memperoleh kesempatan kerja. Ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan kerja sering kali terjadi karena adanya perbedaan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM). Kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai tidak mampu bersaing dengan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Mereka dihadapkan pada kondisi persaingan yang tidak seimbang ( uneven  playing  field ). Dua hal ini menyebabkan ketidakmampuan kelompok masyarakat miskin dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan yang inklusif.

## Bagan 2:

## Kerangka Diagnostik Hambatan Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
Sumber: Hill, Khan, Zhuang 2012: 5
Bab 4 dan bab 9 buku ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir belum berhasil menciptakan lapangan kerja di sektor formal dan sektor produktif yang lebih banyak. Sebaliknya sektor informal berkembang sangat pesat untuk mengisi kebutuhan akan lapangan kerja. Lebih jauh disimpulkan bahwa ketidakmampuan mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal turut mempengaruhi pengurangan efektivitas upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
Masih banyak kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan lemah dalam meraih kesempatan kerja di sektor formal. Penyebabnya, mereka mungkin tidak memperoleh akses pendidikan, kesehatan atau layanan sosial seperti air bersih dan sistem sanitasi yang memadai. Ketimpangan dalam akses memperoleh kesempatan ekonomi juga terjadi ketika suatu kelompok
masyarakat tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dan asset produktif, seperti tanah dan kredit.
Sebagai sebuah negara kepulauan yang besar, Indonesia sangat memerlukan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi. Terjadinya arus urbanisasi yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala ketimpangan infrastruktur desa-kota yang sangat besar. Penduduk desa tidak lagi memiliki kesempatan kerja yang memadai di wilayah perdesaan. Pada saat yang sama, aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di kota-kota besar menyedot angkatan kerja dari perdesaan baik melalui sektor formal maupun informal.
Bagan 2 juga menjelaskan bahwa fenomena-fenomena lemahnya kualitas SDM, tidak adanya persaingan yang adil, dan tidak adanya jaminan sosial yang memadai seringkali timbul karena adanya kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik dan mengatasi ketimpangan sosial. Peran utama pemerintah dalam hal ini adalah mencarikan solusi bagi kegagalan-kegagalan yang ditimbulkan oleh pasar, institusi maupun kebijakan.
Tujuan utama pembangunan yang inklusif adalah mengurangi jumlah penduduk miskin melalui kesempatan kerja, akses terhadap kesempatan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif dengan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selama periode tahun 1999 hingga tahun 2012, angka kemiskinan turun dari 24% menjadi sekitar 12%, tetapi pada saat yang sama, penurunan kemiskinan juga diwarnai dengan peningkatan indikator ketimpangan ekonomi. Indeks Gini rasio yang mengukur besarnya ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, meningkat dari 0.3 menjadi 0.4 pada periode yang sama. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode tersebut lebih banyak dirasakan manfaatnya bagi kelompok kaya. Semakin miskin seseorang, semakin sedikit porsi manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil pertumbuhan.
Ditinjau dari sisi ketimpangan yang semakin besar, penurunan angka kemiskinan tidak sepenuhnya sukses mencapai target pertumbuhan yang inklusif. Penurunan kemiskinan juga menutupi besarnya kerentanan sebagian besar kelompok masyarakat terhadap gejolak sosial dan ekonomi yang tiba- tiba.Sebagai contoh, pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dengan cepat mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada sedikit
di atas garis kemiskinan. Kelompok ini sangat rentan terhadap gejolak ekonomi akibat kondisi eksternal seperti inflasi, bencana, ataupun krisis.
Pemerintah biasanya mengandalkan transfer tunai untuk mengatasi gejolak ekonomi tadi. Kebijakan pemberian dana untuk mengkompensasi pengeluaran kelompok miskin tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya. Kelompok masyarakat yang rentan ini membutuhkan adanya jaring pengaman sosial yang memadai. Sebagian besar dari kelompok miskin maupun yang rentan bekerja di sektor informal (60% dari 117 juta angkatan kerja, BPS 2013). Mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap jaminan dan layanan sosial (kesehatan, pendidikan, dsb). Sebagian besar dari kelompok ini juga tidak memiliki asuransi kesehatan dan jaminan terhadap kecelakaan kerja. Mereka tidak memiliki jaminan pensiun dan asuransi kesehatan.
Dalam kaitannya dengan berbagai persoalan tersebut di atas, mekanisme pasar tidak mampu memberikan fasilitas layanan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Peran pemerintah dibutuhkan untuk mengatasi kegagalan pasar dalam bentuk pengadaan jaminan layanan sosial yang memadai.
Upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif membutuhkan peran pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai agar kesempatan ekonomi dapat terdistribusi merata ke berbagai pelosok wilayah Indonesia. Selain infrastruktur, peran pemerintah juga dibutuhkan untuk menyediakan jaminan/jaring pengaman sosial yang memadai untuk mengurangi dampak dari gejolak ekonomi. Adanya jaring pengaman sosial ini dapat menjamin kebutuhan hidup minimum bagi masyarakat miskin. Di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya masih berada dalam batas garis kemiskinan. Bagi kelompok ini, keberadaan jaring pengaman sosial menjadi sesuatu yang sangat penting disaat mereka mengalami tantangan hidup akibat ketidakpastian ekonomi. Tanpa adanya jaminan sosial yang memadai, upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan akan terhambat bahkan gagal.

## KENDALA UTAMA PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN
Pertumbuhan yang berkualitas tidak saja pro-kelompok miskin tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan dan ekosistem. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan, muncul istilah pertumbuhan hijau ( green growth ). Pertumbuhan hijau didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan hijau menitikberatkan perbaikan ekonomi melalui sinergi antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan.
Konsep pembangunan hijau mencoba menyelaraskan antara kebutuhan pembangunan dengan upaya mengurangi kerentanan sistem sosial ekonomi terhadap perubahan lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam. Dengan menerapkan konsep pembangunan hijau, masyarakat diharapkan akan semakin sejahtera karena mereka dapat memenuhi kebutuhan akan pangan, transport, perumahan, energi dan air yang lebih berkualitas. Strategi pembangunan hijau terfokus pada pengurangan intensitas eksploitasi sumber daya alam dan memitigasi dampak lingkungan. Untuk itu, pembangunan hijau memerlukan inovasi teknologi dan kebijakan yang terus menerus. Intinya, dengan menerapkan konsep pembangunan hijau, masyarakat akan semakin diuntungkan karena kesejahteraan dan kualitas hidup mereka akan meningkat.
Sayangnya, pembangunan yang terjadi di Indonesia sampai sekarang masih sangat jauh dari konsep pembangunan hijau. Pembangunan yang pesat dalam dua dekade terakhir berjalan seiring dengan proses deforestasi dan kerusakan lingkungan yang sangat cepat.
Selama periode tahun 2000an, laju deforestasi di Indonesia mencapai 2% atau sekitar 1.9 juta hektar per tahun (FAO 2010). Laju deforestasi ini didorong oleh kebakaran hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan dan sawah. Kebakaran hutan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar. Indonesia menempati peringkat tiga di dunia sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar akibat kebakaran hutan yang kerap terjadi (World Bank 2007).
Selain emisi gas rumah kaca, polusi asap juga merugikan banyak pihak. Dampak polusi asap akibat kebakaran hutan tidak hanya merugikan Indonesia, negara-negara tetangga juga mengalami kerugian besar akibat kerusakan kualitas udara. Hal ini selanjutnya akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya.
Tabel 2:

## Penyumbang Terbesar Emisi Gas Rumah Kaca (MtCO2e)
Sumber Emisi AS China Indonesia Brazil Rusia India Energi 5.752 3.72 275 303 1.527 1.051 Pertanian 442 1.171 14 598 118 442 Kehutanan -403 -47 2.563 1.372 54 -40 Sampah 213 174 35 43 46 124 Total 6.005 5.017 3.014 2.316 1.745 1.577
Sumber: World Bank 2007
Proses deforestasi yang tidak terkendali menyebabkan penurunan kualitas lingkungan secara drastis. Lahan resapan hujan semakin berkurang, tanah semakin tergerus ( soil depletion ), hal-hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kerusakan lingkungan yang parah juga terjadi di wilayah perairan Indonesia. Akibat pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan yang tidak memikirkan dampak lingkungan, terjadi kerusakan di wilayah pantai dan lingkungan sekitar pantai. Terganggunya ekosistem perairan mempengaruhi aktivitas ekonomi nelayan dan masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari laut.
Dalam bidang energi, pembangunan sumber pembangkit listrik di Indonesia masih sangat didominasi oleh pembangkit berbahan baku batu bara dan minyak bumi yang tidak ramah lingkungan. Kurang dari 20% pembangkit listrik yang ada di Indonesia yang sudah memanfaatkan energi air (hydroelectric), geothermal dan sumber-sumber energy terbarukan lainnya. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan distorsi alokasi sumber daya dan menyebabkan ketidakseimbangan makroekonomi ( deficit fiscal yang besar). Pemerintah terus menerus mengeluarkan subsidi untuk penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran dan berdampak buruk pada lingkungan.
Dalam bidang pengelolaan sumber daya mineral, Indonesia juga tidak memiliki konsep pengelolaan yang berkelanjutan. Mineral dan sumber daya energi memiliki kapasitas ketersediaan yang terbatas. Indonesia tidak bisa terus menerus mengekploitasi sumber daya mineral dan energi yang tidak terbarukan ( non renewable energy ) ini. Tabel 3 menunjukkan seberapa besar cadangan sumber daya mineral dan migas yang dimiliki oleh Indonesia dibandingkan
tingkat ekploitasi/produksi yang berjalan saat ini. Tabel ini juga menunjukkan periode sumber daya mineral dan migas tersebut akan habis.
Tanpa adanya perubahan pola produksi dan konsumsi, dan tanpa adanya penemuan cadangan sumber daya mineral dan migas yang baru, maka cadangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan habis. Hal ini akan menjadi malapetaka bagi perekonomian yang sangat tergantung pada ekspor sumber daya alam khususnya mineral. Oleh sebab itu, Indonesia harus mulai memperhitungkan hal ini dalam strategi pembangunan jangka menengah dan panjang.

## Tabel 3:

## Cadangan Sumber Daya Mineral dan Energi Indonesia
Porsi thd total dunia: Rasio Cadangan thd Produksi Masa Habis Produksi Cadangan Minyak* 1.1% 0.2% 11.8 2023 Nikel** 15.2% 5.2% 12.2 2024 Batu bara* 5.1% 0.6% 17.0 2028 Timah** 17.8% 16.3% 19.5 2032 Emas** 3.5% 5.8% 31.6 2044 Bauksit& Aluminium** 11.4% 3.6% 33.3 2045 Gas* 2.3% 1.4% 39.2 2050 Tembaga** 2.5% 4.1% 65.1 2077
Sumber: * 2012 data BP Statistical Review of Energy . ** 2011 data US Geological Survey.
Bagan 3 menjelaskan mengenai kerangka diagnosa pembangunan hijau. Pertumbuhan yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber daya alam serta memicu perubahan iklim serta risiko global lainnya. Beberapa aktivitas ekonomi yang perlu mendapat perhatian khusus termasuk pengelolaan hutan, penggunaan lahan, pertanian, pembangkit listrik, rumah tangga, infrastruktur, industri, dan transportasi. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan faktor penyebab utama kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam
praktiknya, seringkali koordinasi yang kurang baik antar berbagai pihak termasuk antarlembaga pemerintah, memperburuk keadaan.

## Bagan 3:
Kerangka Diagnostik Hambatan Pembangunan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
Sumber : Hill, Khan, Zhuang, 2012, hal. 430
Terbatasnya kapasitas SDM, institusi dan keuangan menyebabkan minimnya kebijakan adaptasi. Keterbatasan teknologi, minimnya kebijakan dan insentif, kurangnya kepedulian dan adanya masalah koordinasi juga memperparah proses adaptasi maupun mitigasi dampak negatif pembangunan. Untuk menerapkan strategi ramah lingkungan yang berkelanjutan, Indonesia perlu  memperkuat  baik  kapasitas  finansial  maupun  kapasitas  teknis  untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Selain itu, Indonesia perlu juga
meningkatkan kesadaran dan informasi tentang dampak perubahan iklim di masa depan. Terakhir dan tak kalah penting, Indonesia harus meningkatkan kebijakan dan insentif untuk mengatasi kegagalan pasar terkait respon terhadap perubahan iklim (Bab12).

## KESIMPULAN
Pertumbuhan inklusif merupakan suatu konsep yang sangat luas dan melibatkan banyak aspek. Beberapa bab dalam buku ini mengamati beberapa hal yang saling tumpang tindih. Hal ini sulit dihindari karena keterkaitan antar berbagai isu pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, ketimpangan, infrastruktur, sumber daya manusia, dll. Namun demikian, secara umum buku ini menawarkan analisis yang menyeluruh tentang tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Indonesia baik saat ini maupun di masa depan. Buku ini menyajikan data statistik yang cukup lengkap untuk mendukung rekomendasi kebijakan.
Buku ini menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan di berbagai aspek, termasuk i) diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan (mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam), ii) menutup kesenjangan pembangunan antara wilayah timur dan barat Indonesia, iii) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas dan biaya logistik yang lebih rendah, iv) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, v) mengelola urbanisasi, dan vi) mengatasi perubahan iklim. Buku ini mencoba menekankan kembali perlunya langkah aksi yang serius dalam rangka mengatasi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Kelemahan utama dari buku ini adalah kurangnya informasi tentang hubungan antara strategi pertumbuhan yang inklusif dan pertumbuhan hijau. Buku ini tampaknya lebih terfokus pada konsep yang pertama, sedangkan konsep mengenai strategi pertumbuhan hijau tampaknya tidak dibahas secara detail dan tidak terlalu terintegrasi dengan konsep pertumbuhan inklusif. Pembaca masih harus mencari tahu apakah mungkin untuk mencapai tujuan pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment secara bersamaan dengan sumber daya yang terbatas.
Idealnya, pilihan untuk menerapkan konsep pertumbuhan hijau yang berkelanjutan akan menjadi pilihan terbaik jika tidak ada tekanan untuk mempercepat pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan mengurangi kemiskinan. Namun demikian, dalam praktiknya para pengambil kebijakan kerap kali justru memilih strategi lain, yang sangat jauh dari strategi ideal. Dalam hal ini, buku ini belum secara jelas memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan untuk secara bertahap mengubah kebijakan pembangunan ke arah kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan hijau. Akhirnya, sekalipun belum sempurna, buku ini tetap merupakan referensi berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tertarik pada kebijakan ekonomi Indonesia.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku & Laporan
Booth, Anne, 1998. The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities . London: Macmillan. FAO, 2010. Global Forest Resources Assessment .
Hausmann, R., D. Rodrik, and A. Velasco. 2005. Growth Diagnostic . Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
H. Hill, M.E. Khan and J. Zhuang (eds). 2012. Diagnosing the Indonesian Economy:
Toward Inclusive and Green Growth. London: Anthem Press for the Asian Development Bank.
World Bank, 1993. The East Asian Growth Miracle: Economic Growth and Public Policy , Oxford: Oxford University Press.
World Bank, 2007. Indonesia and Climate Change . World Bank, 2012. Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia .

## Website
Kementerian Keuangan, 2013, Jumlah Penduduk Miskin dan Anggaran Kemiskinan, http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-seputar-list.asp?apbn=miskin. Diunduh 2 Agustus 2013.
h t t p : / / s i t e r e s o u r c e s . w o r l d b a n k . o r g / I N T I N D O N E S I A / Resources/226271-1170911056314/3428109-1174614780539/
PEACEClimateChange.pdf. Diunduh 2 Agustus 2013.
http://www.ausaid.gov.au/countries/eastasia/indonesia/Documents/prsp-report- protecting-poor-ipm.pdf. Diunduh 2 Agustus 2013.

## 262 | Masyarakat Indonesia, Volume 39,  No. 1, Juni 2013