Child Custody After Divorce Perspective of Islamic Law

## Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Persfektif Hukum Islam
Dwi Putra Jaya 1) ; M. Arafat Hermana 2) ; Giya Pangestu 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) dwiputrajaya@unived.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [27 Februari 2020]
Revised [21 Maret 2020]
Accepted [2 April 2020]

## ABSTRAK
Perceraian akibat pengaruh media sosial bukan hanya disebebakan karena pasangannnya telah berselingkuh  saja,  namun  pengaruh  media  sosial  secara  umum  juga  tidak  dapat  dipungkiri seseorang  akan  mengalami  kecanduan  media  sosial.  Ada  banyak  orang  yang  tidak  mampu mengelola  waktunya  sehingga  waktu  yang  seharusnya  dilalui  bersama  keluarga,  harus  habis tidak  terasa  karena  berjam-jam  terlalu  asik  mengobrol  dan  tidak  dapat  lepas  dari  dunia maya/chating/media sosial.

## ABSTRACT
Divorce  due  to  the  influence  of  social  media  is  not  only  caused  by  the  fact  that  their  partner  is having an affair, but the influence of social media in general also cannot be denied that someone will experience social media addiction. There are many people who are not able to manage their time so that the time that should be spent with their family must be lost because the hours are too cool to chat and cannot be separated from cyberspace / chat / social media.

## KEYWORDS
Social Media Cheating, Divorce
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Manusia  ditakdirkan  untuk  hidup  berpasangan,  yang  kemudian  hubungan  pasangan  pria  dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdaasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan (UU  No.  1 Tahun  1974) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah   ikatan lahir    batin    antara    seorang    pria  dengan      seorang      wanita      sebagai      suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.”      Pada  intinya  dapat  diartikan  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  mengesahkan hubungan    seorang  pria  dengan  seorang  wanita    sebagai  suami    istri  untuk  membentuk  satu  rumah tangga baru yang diharapkan  mencapai  kebahagiaan sampai  akhir hayat.
Ditinjau      dari      hukum      perdata,      ketentuan  Pasal  26  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa “Undang- undang   memandang   soal   perkawinan   hanya dalam hubungan- hubungan  perdata”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Djaja S.  Meliala  berpendapat  bahwa di dalam  KUH  Perdata  perkawinan  semata-  mata  merupakan  perjanjian  perdata,  tidak  ada  kaitannya dengan  agama  yang  dianut  oleh  para  pihak  (calon  mempelai)      Subekti  menjelaskan  bahwa  Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan  yang sah hanyalah perkawinan  yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata (Burgelijk Wetboek), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesamping- kan.
1.  Adanya    ikatan    perkawinan    antara    seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  menimbulkan  hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri
2.  yang  harus  sama-sama  ditanggung.  Sementara,
3.  biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).
Anak  adalah  harapan  bangsa  dimasa mendatang, hak-hak  yang  harus  diperoleh  anak  terhadap orang  tuanya  sejak  anak  dilahirkan  didunia  yang  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Suami atau  istri dapat mengajukan cerai gugat atau gugatan cerai  yang dikenal  dalam Undang- Undang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan  yang  daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 Undang- Undang  Perkawinan  jo.  Pasal  20  ayat  (1)  PP  No.  9  Tahun  1975).  Gugatan  perceraian  diajukan  oleh suami atau isteri.
Kekerasan    sering    dilakukan    bersamaan    dengan    salah    satu  bentuk  tindak  pidana,  tindak kekerasan  dapat  dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dilakukan  atau  alat  apa  yang dipakai,   masing-masing   tergantung   pada   kasus   yang   timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa  saja,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dari  anak-anak  sampai  dewasa,  apalagi  kalau  kekerasan
terjadi   dalam   ruang   lingkup   rumah   tangga,   seringkali   tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan  yang  tersembunyi)  disebut  demikian,  karena  baik  pelaku  maupun  korban  berusaha  untuk merahasiakan  perbuatan  tersebut  dari  pandangan  publik,  kadang  juga  disebut  domestic  violence (kekerasan domestik).
Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tantang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39  tahun  1999)  dan  Undang-  Undang      nomor      23      tahun      2002      tentang      perlindungan      anak (selanjutnya  disebut  UU  No.  23  tahun  2002)  dan  terakhir  dalam  undang-undang      nomor      23      tahun 2004      tentang      penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (selanjutnya  disingkat UU  No.  23  tahun 2004).  Peraturan-peraturan  perundang-undangan  diatas  banyak  mengatur  tentang  hak  anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
Berbicara  mengenai  anak  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  anak  merupakan      potensi nasib   suatu  generasi   atau   bangsa   di   masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.   Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap  orang  untuk  meletakkan  posisi  anak  sebagai  suatu  insan  yang  perlu  untuk  diperhatikan  dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri. Dalam status dalam keluarga akibat perceraian dalam kekerasan rumah tanggah sifat sikis maupun fisikis yang timbul sangatlah besar yang mengakibatkan anak menjadi terlantar, baik dalam masyarakat dan pribadi anak itu sendiri.
Namun  dewasa  ini  terjadi  begitu  banyak  anak  yang  mengalami  tindak  kekerasan  dalam kehidupannya,  bahkan  hal  tersebut  dimulai  dari  lingkungan  terdekatnya  yakni  oleh  keluarganya  sendiri. Situasi  ini  semakin  diperparah  dengan  ideologi  jaga  praja  atau  menjaga  ketat  ideologi  keluarga, khususnya  dalam  budaya  Jawa  “membuka  aib  keluarga    berarti    membuka    aib    sendiri”,    situasi demikiand    menurut  Harkristuti  Harkrisnowo  dalam  berbagai  kesempatan  menyebabkan  tingginya  the “dark number” karena tidak dilaporkan.

## LANDASAN TEORI

## Teori  Perlindungan Hukum Terhadap anak
Perlindungan  hukum  adalah  segala  daya  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap  orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan  kesejahteraan  hidup  sesuai  dengan  hak-hak  asasi  yang  ada  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  No  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  .  Setiap  anak  Indonesia  adalah  aset bangsa  yang  sangat  berharga,  generasi  penerus  dan  sumber  daya  manusia Indonesia yang akan menjadi  penentu  masa  depan  bangsa.  Negara  berkewajiban  menciptakan  rasa  aman  dan  memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.
Pasal 59 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan  atas Undang- Undang   No.23 tahun   2002   tentang   Perlindungan   Anak   mengatur   bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak  yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
Pasal 55 No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  juga  menyatakan  bahwa  ;  (1)Pemerintah  wajib  menyelenggarakan    pemeliharaan dan  perawatan  anak  terlantar,  baik  dalam lembaga  maupun  di  luar  lembaga.  (2)  Penyelenggaraan pemeliharaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  masyarakat.  (3) Untuk  menyelenggarakan  pemeliharaan  dan  perawatan  anak  terlantar,  lembaga  pemerintah    dan lembaga  masyarakat,  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bahwa hukum  itu  tidak  semata-mata  sebagai  suatu  seperangkat  aturan  perundang-undangan  yang  bersifat normatif  belaka  akan  tetapi  hukum  dipahami  sebagai  perilaku  masyarakat  yang  mengejala  dalam kehidupannya,  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek  kemasyarakatan,  seperti;    aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menalaah  semua  Undang-Undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peratutan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:  1)  Undang-Undang  Dasar  1945  2)  KUHPerdata.  3)  Hukum  Islam.  4)Kompilasi  Hukum  Islam 5)Hukum Adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Persfektif Hukum Islam
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  memberikan  perintah kepada semua pihak untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, hal  tersebut sebagaimana  diuraikan  di  dalam  Penjelasan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:
“yang  dimaksud  dengan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  adalah  bahwa  dalam  semua  tindakan yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  badan  legislatif,  badan  yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”
Dengan      demikian      badan      yudikatif      (lembaga      pengadilan)      wajib  berperan  aktif  dalam mewujudkan  perlindungan  hak-hak  anak  tersebut  terutama  bagi  anak-anak  yang  akan  menjadi  korban perceraian.  Hal  tersebut  dalam  rangka  melindungi  hak-hak  anak  serta  memberikan  kepastian  hukum terhadap  siapa  yang  bertangggung  jawab  terhadap  anak  tersebut  apabila  orang  tua  anak  itu  bercerai, atau orang tuanya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab lain sehingga orang tua  anak  tersebut  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  atau  tidak  mampu  memenuhi  tanggung jawabnya,  maka  Undang-Undang  ini  telah  memberikan  kepastian  hukum,  bahwa  kewajiban  dan tanggung jawab orang tua anak tersebut secara hukum beralih kepada keluarganya.
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “alimentatieplicht”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya  sampai  si  anak  memiliki  kemampuan  untuk  mencari  nafkah  sendiri,  misalnya  sudah bekerja, bahkan adakalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  tergantung  pada kondisi  orang  tua  masing-masing  si  anak.  Sebaliknya,  adakalanya  si  anak  sudah  dibebani  kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar   dan bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.
Secara  normatif,  orang  tua  memiliki  kewajiban  hukum  sebagai  perwujudan  tanggung  jawab terhadap  anaknya  untuk  membiayai  kehidupan  sandang,  pangan,  dan  pendidikan  selama  anak-anak tersebut  masih  belum  dewasa.  Kewajiban  normatif  tersebut  bersifat  hukum  memaksa  (dwingendrecht), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.
Menurut  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa  akibat  dari  putusnya  suatu perkawinan karena perceraian adalah:
1.  Baik   ibu   atau   bapak   tetap   berkewajiban   memelihara   dan mendidik anak-anaknya, semata- mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-  anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2.  Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan anak  itu;  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3.  Pengadilan      dapat     mewajibkan      kepada      bekas     suami      untuk memberikan  biaya  penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Berdasarkan    Pasal    41    Undang-Undang    Perkawinan    diatas,    maka  jelas  bahwa  meskipun suatu  perkawinan  sudah  putus  karena  perceraian,  tidaklah  mengakibatkan  hubungan  antara  orang  tua (suami dan istri   yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab  dengan  tegas  diatur    bahwa  suami  dan  istri  yang  telah  bercerai  tetap  mempunyai  kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang  timbul  dari  pemeliharaan    dan    pendidikan    dari    anak    tersebut.    Kewajiban    orang    tua  terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan  dan  biaya  hidupnya  secara  keseluruhan,  serta  tidak  terlepas  dari  kasih  sayang kedua orang tuanya.
Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam  ketentuan  Pasal  26  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut: 1.  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a.  Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b.  Menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan, bakat, dan minatnya;
c.  Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d.  Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
e.  Dalam   hal    Orang    Tua   tidak   ada,    atau    tidak   diketahui keberadaannya,  atau     karena suatu    sebab,    tidak    dapat
2.  Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Ketika  bercerai  antara  suami  istri  akan  ada  status  baru,  yaitu  janda  bagi  (bagi  istri)  dan  duda (bagi suami) serta ada istilah mantan atau bekas istri dan mantan atau bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, jika perceraian terjadi status anak dan orang tua  tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak- anaknya, karena demi kepentingan  dan  pemenuhan  kebutuhan  si  anak  pascaperceraian,  secara  umum anak berhak mendapat:
1.  Kasih  sayang,  meskipun  orang  tua  sudah  bercerai.  Anak  harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menetukan dengan siapa dia akan tinggal.
2.  Pendidikan.
3.  Perhatian kesehatan.
4.  Tempat tinggal yang layak.
Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak, jika mereka bercerai. Tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa bahwa ada orang tua yang bercerai namun salah satu pihak tidak memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Orang  tua  memiliki  kewajiban  hukum  sebagai  perwujudan  tanggung  jawab  terhadap  anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban terhadap anaknya tersebut tidak boleh dilepaskan meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian.  Menurut Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan disebutkan bahwa  akibat dari putusnya  suatu  perkawinan  karena  perceraian  1974  ialah  baik  bapak  maupun  ibu  tetap  mempunyai kewajiban  memelihara  dan mendidik  anak-anaknya, semata- mata      berdasarkan      kepentingan      anak, bilamana   terjadi    perselisihan mengenai  penguasaan anak-anak, maka Pengadilan  yang memberikan keputusannya.  Kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  akibat  perceraian  yang  pada  pokoknya mengutamakan  kepentingan  anak  yaitu  hak-hak  anak  yang  menyangkut    pendidikan    dan    biaya hidupnya  secara  keseluruhan,  serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Djaja  S.  Meliala,  2006,  Perkembangan  Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan  Hukum  Keluarga,  Nuansa Aulia, Bandung,
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008),
Mien Rukmini, 2009, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, , Mitra  Wacana  WRC,  “UU  No.  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak”,  diakses  dari mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-35-tahun-2014-tentang-perlindungan-  anak/  pada  tanggal  20 Maret 2020
Moerti  Hadiati  Soeroso,  2010,  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis  Viktimologis, Jakarta : Sinar Grafika
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  (Ghia  Indonesia,  Jakarta  2007)
Cetakan Keenam
Subekti, 1989, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, Undang-Undang No 23 tahun 2003 PERLINDUNGAN ANAK Pasal 2 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010