PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM DI INDONESIA
Fadli M, Iskandar
Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: Fadlimasriadi510@gmail.com, iskandar200398@gmail.com

## ABSTRACT
The  increase  in  corruption  in  Indonesia  occurred  after  the  collapse  of  the  Soeharto  era government, where corrupt practices did not only occur in government public officials, but also had spread to law enforcement officials. Because corruption has entered the judiciary, causing a decrease in the public's sense of trust in law enforcement and the government. Corruption is not only detrimental to state finances but also the economic and social rights of the community. Therefore prakik must be prevented immediately. This study aims to analyze the forms of practice of criminal acts of corruption by law enforcement officers and analyze the prevention efforts made against corrupt practices in Indonesia. The research method  used  is  a  type  of  normative  juridical  research  using  a  statutory  and  conceptual approach.  The  forms  of  corruption  that  often  occur  in  the  judiciary  are  the  practice  of bribery. Bribery is classified as a criminal act of corruption under the UUPTK. The practice of bribery occurs because of the influence and intervention of politics and authorities. There are  two  ways  to  prevent  corruption,  namely  repressive  efforts  and  preventive  efforts. Repressive efforts use criminal law to deter perpetrators, where perpetrators are punished to the fullest extent based on the provisions of the law. While preventive efforts are carried out  with  two  efforts,  namely  albosionist  and  morality  efforts,  both  efforts  are  aimed  at finding the causes of corruption and improving the morality of the perpetrators.
Keywords: Corruption, Judiciary, Bribery, Law Enforcement

## ABSTRAK
Meningkatnya korupsi di Indonesia terjadi setelah runtuhnya pemerintahan era soeharto , dimana  praktik  korupsi  tidak  hanya  terjadi  di  pejabat  publik  pemerintahan,  tetapi  juga sudah menjalar ke aparat penegak hukum. Karena korupsi sudah masuk ke dunia peradilan sehingga menyebabkan berkurang rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu prakik harus dapat segera dicegah. Penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk-bentuk  praktik  tindak  pidana  korupsi  oleh  aparat penegak  hukum  dan  menganalisis  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  terhadap  praktik korupsi  di  indonesia.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptal. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di peradilan adalah praktik suap menyuap. Suap menyuap digolongkan kedalam Tindak Pidana korupsi berdasaran UUPTK. Praktik suap menyuap  terjadi  karena  ada  nya  pengaruh  dan  intervensi  politik  dan  penguasa.  Untuk mencegah  korupsi  dapat  dilakukan  dengan  dua  model  tindakan  yaitu  represif  dan preventif.  Tindakan  refresif  menggunakan  hukum  pidana  untuk  menjerakan  pelaku, dimana  pelaku  dihukum  dengan  seberat-beratnya  berdasarkan  ketentuan  Undang- undang. Sedangkan tindakan Preventif dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya albosionis dan  moralitas,  kedua  upaya  ditujukan  untuk  mencari  sebab  terjadi  nya  korupsi  dan memperbaiki moralitas pelaku.
Kata Kunci: Korupsi, Peradilan, Suap, Penegak Hukum

## PENDAHULUAN
Sejak  jatuhnya  era  pemerintahan  soeharto  pada  tahun  1998, Indonesia  telah  mengalami  reformasi  politik  dan  ekonomi  skala  besar untuk  menuju  negara  demokrasi  terbesar  di  dunia.  Peradilan  sekarang memiliki  independensi  yang  lebih  besar  dn  kampanye  nasional  melawan korupsi  telah  dilakukan  sejak  korupsi  diidentifikasi  sebagai  penghalang politik  dan  ekonomi  bagi  investasi  internasional  di  Indonesia.  Namun, negara ini terus menerus mendapat skor buruk pada peringkat tata kelola internasional  karena  tingkat  korupsinya  yang  tinggi.  Barometer  korupsi global  transparansi  Internasional  menunjukan  bahwa  36%  responden Indonesia  melaporkan  telah  membayar  suap  untuk  layanan,  hal  ini menunjukan  bahwa  korupsi  telah  tertanam  kuat  dalam  masyarakat Indonesia.
Menurut  Braithwaite,  jatuhnya  rezim  soeharto  dan  bersamaan dengan  krisis  keuangan  Asia  menyebabkan  meningkatnya  kejahatan terorganisir,  kekerasan  etnis,  terorisme  agama,  dan  kejahatan  politik seperti praktik korupsi. Braithwaite berpendapat bahwa tatanan peraturan dan norma masyarakat Indonesia telah rusak sehingga menyebabkan lebih banyak terjadi kejahatan, hal ini diasumsikan sebagai salah satu penyebab merajalelanya  tingkat  korupsi  yang  lebih  besar.  Korupsi  di  Indonesia merupakan  masalah  khusus  yang  telah  menyangkut  sistem  peradilan pidana.  Korupsi  telah  menjadi  bagian  dari  masyarakat  Indonesia setidaknya  sejak  pendudukan  kolonial  belanda  di  Indonesia  dan  bahkan jauh ke era pra-kolonial.(W Buttle et al., 2015)
Menurut  Purba,  Prakti  korupsi  oleh  pejabat  publik  seperti  suap menyuap,  gratifikasi  dan  bentuk  korupsi  lainya  dianggap  sudah  menjadi biasa dilakukan di ranah publik Indonesia.(Kartika, 2020)
Salah  satu  modus  operandi  korupsi  yang  semakin  canggih  adalah suap. Suap juga termasuk dalam bentuk korupsi sebagaimana yang diatur dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Suap menyuap tidak tidak hanya terjadi di kalangan penguasa dan pejabat publiknya lainya, melainkan praktik ini juga merambat dan telah membudaya  di  dunia  peradila  Indonesia.  Polisi  adalah  komponen  utama dari masalah ini. Pada skala  1 (tidak korup) sampai 5 (tidak korup), yang paling  dominan  terjadi  penyuapan  adalah  diruang  jabatan  publik, khususnya di ranah penegakan hukum. Hal ini menunjukan bahwa sistem peradilan  pidana  indonesia  masih  dianggap  rentan  untuk  melakukan praktik korup.
Menurut Reiner, polisi sering kali digunakan sebagai hasil cerminan tatanan  politik  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  demikian,  perlakuan  yang diterima masyarakat dari kepolisian sering kali dianggap sebagai cerminan dari  keadilan  pemerintah  dan  lembaga  negara  yang  membentuk  sistem peradilan  pidana.  Jika  warga  negara  memiliki  kepercayaan  pada  hukum negara  dan  sistem  peradilan  pidana,  maka  kepatuhan  secara  sukarela terhadap  keinginan  polisi  kemungkinan  akan  menjadi  kejadian  biasa. Singkatnya,  legitimasi  dari  institusi  kepolisian  dapat  dilihat  sebagai barometer  untuk  mengukur  kekuatan  institusi  politik  negara  dan kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  warga  negara.  Mengingat  pentingnya institusi  kepolisian  untuk  keberhasilan  negara-negara  dmokrasi  dalam memerangi korupsi. Penting untuk memusatkan perhatian pada penyebab terjadinya korupsi yang sudah merajalela di Indonesia, kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus dituntut untuk mampu mencari akar sebab terjadi budaya korupsi di Indonesia.
Legitimasi dari institusi kepolisian dapat dilihat sebagai barometer untuk mengukur kekuatan institusi kepolisian dan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara. Tetapi, kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  sering  kali  menjadi  gerbang terjadinya praktik suap menyuap dalam peradilan Indonesia. Praktik suap menyuap  tidak  hanya  terjadi  di  institusi  kepolisian  melainkan  juga  di
institusi penegak hukum lainya. Seperti Jaksa, Hakim dan advokat. Praktik korupsi  di  lingkup  peradilan  menyebab  terjadi  penyelewengan  terhadap tujuan  hukum  yakni  menciptakan  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan. Praktik korupsi yang biasa terjadi di lingkup penegak hukum adalah  suap  meyuap  dan  gratifikasi.  Membudaya  nya  prakti  korupsi  ini membutuhkan upaya yang ekstra dalam melakukan penyelesaian yang lebih cepat, tegas, dan signifikan.(Rusmiati et al., 2018)
Suap  menyuap  di  Indonesia  telah  melekat  pada  semua  aspek  atau bidang  kehidupan  masyarakat.  Korupsi  yang  merambat  ke  penegakan hukum  Indonesia  menyebabkan  sulitnya  dilakakukan  pemberantasan terhadap  kejahatan  ini.  Semakin  maraknya  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia dengan cara suap, yang sudah masuk ke lingkup aparat penegak hukum membuat masyarakat semakin tida percaya dengan kinerja penegak hukum  yang  dipenuhi    dengan  intervensi  dan  kepentingan,  kurangnya itikad  baik  serta  jauhnya  dari  kemandirian  dan  keseriusan    dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.(Dinanti & Desi Yayi Tarina, 2019)
Dengan melihat perkembangan praktik suap menyuap di Indonesia yang  sudah  membudaya,  yang  sudah  memasuki  berbagai  lini  kehidupan pejabat publik dan penegak hukum. Maka, penulis tertarik untuk mengkaji tentang  tindak  pidana  korupsi  dengan  tema “Praktik  Suap -Menyuap Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Pencegahan Suap Menyuap Oleh Penegak Hukum Di Indonesia” .
Untuk memfokuskan kajian dan pembahasan dalam artikel ini, maka penulis memberikan batasan pokok pembahasan. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini tentang Bentuk tindak pidana korupsi dalam peradilan Indonesia dan upaya pencegahan praktik korupsi oleh penegak hukum di Indonesia.
Penelitian ini merupakan mengangkat tentang korupsi di peradilan Indonesia.  Dari  hasil  penelusuran  ditemukan  beberapa  tulisan  yang  juga mengkaji  tentang  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Namun  demikian, diantara penelitian yang lain peneliti mendapatkan perbedaan-perbedaan
antara  penelitian  lain  dengan  penelitian  yang  akan  diteliti.    Panelitian tersebut antara lain:
Faisal  Santiago, Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh Penegak  Hukum  Untuk  Terciptanya  Ketertiban  Hukum ,  Penelitian  ini fokus  mengkaji  tentang  peran  dari  aparat  penegak  hukum  dalam memberantas  korupsi  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bukan  merupakan penelitian  yang  mengkaji  permasalahan  korupsi  oleh  penegak  hukum, sehingga  hal  ini  menjadi  perbedaan  dengan  penelitian  yang  akan  diteliti.
(Santiago, 2017)
Wicipto  Setiadi, Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya, Hambatan,  dan  Upaya  Pemberantasan,  Serta  Regulasi) .  Obyek  dari penelitian ini yaitu tentang korupsi bagi masyarakat. Pokok bahasan dalam penelitian  ini  tentang  konsep  da  bahaya  korupsi  dan  hambatan  dalam penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Hal  ini  menjadi perbedaan  dengan  penelitian  yang  akan  diteliti.  Perbedaan  yang  paling esensial antara penelitian dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis adalah dari tema yang diangkat dan dari obyek penelitian.(Setiadi, 2018) Muhammad  Mustofa, Suap  Menyuap  Dan  Mafia  Peradilan  Di Indonesia: Telaah Kriminologi . Dalam hasil penelitian dinyatakan bahwa praktik korupsi di Indonesia dominanya adalah praktik suap menyuap yang dilakukan oleh pejabata politik dengan melibatkan hakim agung. Penelitian fokus membahas tentang esensi suap meyuap dalam dunia peradilan dan praktik  suap  menyuap  yang  ditinjau  dari  kriminologi.  Penelitian  hampir sama dengan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang korupsi di peradilan. Namun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah dari tema yang diangkat  serta  pokok  bahasan.  Dalam  penelitian  hanya  mengkaji penyuapan  oleh  anggota  politik  yang  melibatkan  hakim  sedangkan penelitian  yang  akan  diteliti  lebih  mengkaji  secara  luas  terhadap  semua aparat penegak hukum.(Mustofa, 2018)
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang bentuk-
bentuk  praktik  tindak  pidana  korupsi  oleh  aparat  penegak  hukum  dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan terhadap praktik korupsi tersebut. Karena kejahatan korupi yang terjadi di lingkup peradilan dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  adalah  yuridis  normatif. Yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  membahas doktrin-doktrin  atau  asas-asas  dalam  ilmu  hukum.  Penelitian  ini  sering juga disebut sebagai penelitian kepustkaan yaitu suatu penelitiaan dengan menelaah  buku-buku,  artikel,  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan pendekatan konseptual.(Ali, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Indonesia
Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam lingkup  peradilan  adalah  praktik  suap-menyuap  antar  penega  hukum. Dalam UUPTK praktik suap menyuap digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang telah dirumuskan yang dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTK). Larangan suap-menyuap diatur dalam Pasal 5,6,11,12 dan 13 UUPTK. Pasal 5 larangan suap terhadap pejabat pegawai negeri dan/atau pejabat publik lainya dengan maksud agar pejabat tersebut dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang  mana  perbuatan  dari  pejabat  tersebut  telah  nyata  bertentangan dengan  kewajiban  jabatanya.  Sanksi  bagi  seorang  yang  melakukan  suap bagi  pemberi  maupun  penerima  akan  diancam  dengan  sanksi  pidana penjara paling rendah 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda sebanyak lima  puluh  juta  rupiah  atau  denda  maksimal  dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah.
Selanjut dalam pasal 6 tentang larang praktik suap terhadap hakim
dan menyuap advokat. Diancam dengan hukum penjara bagi siapa saja yang menyuap  hakim  dengan  maksud  dan  tujuan  agar  hakim  tersebut mempengaruhi putusan nya. Begitu juga terhadap advokat, siapa saja yang memberikan suap atau menjanjikan sesuatu kepada advokat denga maksud agar  advokat  tersebut  dapat  memberikan  keterangan  dipersidangan  yang bertentangan dengan yang seharusnya dia lakukan. Maka diancama dengan hukuman penjara paling rendah tiga tahun dan maksimal lima belas tahun dan  hukuman  denda  paling  sedikit  seratus  lima  puluh  juta  rupiah  dan maksimal tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Bagi hakim atau advokat yang menerima  suap  tersebut,  akan  diancam  dengan  hukuman  yang  sama sebagai mana dimaksudkan diatas. Selanjut Pasal 11 sampai dengan Pasal 13  tentang  penerimaan  gratifikasi  oleh  seseorang  yang  ditujukan  kepada pejabat publik, hakim, dan advokat. Dengan suap tersebut pejabat publik, hakim  dan  advokat  dapat  terpengaruhi  keputusanya  dan/atau  perbuatan yang semestinya dilakukan.
Jenis  atau  bentuk  suap  dalam  perkara  korupsi  adalah  sebagai berikut:
a. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara;
b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima suap;
c. Suap Hakim dan Suap Advokat;
d. Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Penyelenggara  Negara  yang  menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya;
e. Hakim dan Advokat yang menerima suap;
Selama beberapa dekade, orang Indonesia telah menganggap peradilan Indonesia sebagai salah satu lembaga negara mereka yang paling korup.1 Survei  menunjukkan  bahwa  reputasinya,  ironisnya,  adalah  karena kecenderungannya untuk bertindak secara ilegal, daripada kemampuannya untuk  menegakkan  hukum,  apalagi  memberikan  'keadilan'  (Asia Foundation dan ACNielsen Indonesia). Kepercayaan populer mengatakan bahwa  sebagian  besar  hakim  dan  pejabat  pengadilan  Indonesia  bersedia menerima, atau bahkan memeras, suap dari pihak yang berperkara untuk
mengamankan  kemenangan  dalam  kasus  mereka,  dengan  Mahkamah Agung dipandang sebagai salah satu pengadilan paling korup di negara ini. Lelucon  Indonesia – yang  bahkan  hakim  katakan – memiliki  katahakim (hakim)  sebagai  kependekan  dari  hubungi  aku  kalau  ingin  menang (hubungi saya jika Anda ingin menang).
Menurut  Badaruddin  menyatakan  dengan  adanya  kerjasama masyarakat  untuk  memerangi  dan  tidak  memberikan  toleran  kepada korupsi, maka akan melahirkan langkah yang positif artinya bentuk-bentuk korupsi  yang  terjadi  di  peradilan  akan  terminimalisir,  sehingga  akan terciptanya  kepastian  hukum  dan  keadilan,  sebaliknya  jika  masyarakat sendiri masih beranggapan bahwa korupsi dalam bentuk suap adalah suatu hal yang wajar dilakukan maka akan berdampak di kemudian hari dimana pejabat penegak hukum tidak akan menimbulkan rasatakut dan perasaan bersalah,  sehingga  yang  terjadi  putusan  oleh  hakim  tergantung  berapa banyak suapa yang diberikan oleh yang bersangkutan.
Meskipun  undang-undang  tentang  pemberantasan  korupsi  ada perubahan  dan  perubahan  bahkan  pengaturan  korupsi  diatur  dala peraturan perundang-undangan dan begitu pula terhadap aparat penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi baik kepolisian, kejaksaan, KPK, Advokat  maupu  n  kehakiman  sebagai  penegak  hukum  telah  terstruktur sedemikian rupa dengan tugas ideal yang tidak memberikan jaminan yang lebih  optimal  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  khususnya suap. Jika budaya hukum (public legal awareness) dalam ikut serta dalam pemberantasan korupsi diubah ke arah yang lebih baik, maka penegakan hukum akan sulit dilakukan, atau hasil penegakan hukum akan jauh dari yang diharapkan.(Fadhly Roza et al., 2020)
Di  Indonesia  juga  sering  dikatakan  bahwa  korupsi  di  lembaga peradilan adalah sistematis dan terlembaga: pembayaran gelap disaring ke dalam jaringan patronase di mana atasan penerima mengambil persentase. Untuk alasan ini, sistem peradilan Indonesia sering digambarkan sebagai 'mafia'  (peradilan  mafia)  karena  sebagian  besar  suap  dibayarkan  sebagai
bagian dari jaringan kompleks 'pengaturan' yang terorganisir dengan baik yang melibatkan sejumlah pemain korup, bukan hanya beberapa individu nakal.  Pada  tahun  2001,  LSM  terkemuka  Indonesia  Corruption  Watch (ICW) melakukan lusinan wawancara  dengan hakim, pengacara, pegawai pengadilan, jaksa, penggugat dan polisi.7 Banyak orang yang diwawancarai bersaksi  bahwa  penyuapan  sangat  tersebar  luas  dan  bahwa  mereka  telah menyaksikannya  atau  telah  berpartisipasi  di  dalamnya.  Seorang  yang diwawancarai  bahkan  menyatakan  “selama  saya  menjadi  pegawai pengadilan tidak ada kasus yang tidak melibatkan pembayaran uang'. Dia menyimpulkan bahwa 'jika kebanyakan orang yang menerima suap masuk neraka, saya pikir tidak ada hakim yang akan masuk surga'.
Penulis  mendefinisikan  korupsi  sebagai  bentuk  'bertentangan dengan  hukum'  dan  jelas  bahwa  ketika  hakim  bertindak  korup – yaitu, ketika mereka memutuskan kasus yang menguntungkan satu pihak dengan imbalan  beberapa  bentuk  keuntungan  pribadi  atau  profesional  yang seharusnya  tidak  menjadi  hak  mereka – mereka  melanggar  hukum Indonesia.  Undang-Undang  Antikorupsi  Indonesia  tahun  1999,  yang diamandemen pada tahun 2001, memberikan dalam Pasal 2(1) definisi yang sangat  luas  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  korupsi,  yang  meliputi setiap tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya pelaku atau orang lain, dan yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 melarang setiap orang dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu  korporasi,  menyalahgunakan  wewenang,  kesempatan,  atau  sarana yang dimilikinya karena jabatan yang dijabatnya, dengan cara yang dapat merugikan  keuangan  negara  atau  kekayaan  negara.  ekonomi.  Jelas  juga bahwa hakim bertindak secara ilegal ketika mereka bertindak dengan bias – yaitu, ketika mereka dipengaruhi oleh baik dengan bujukan atau ancaman atau memilih dengan alasan prasangka pribadi, untuk tidak memutuskan suatu  kasus  secara  independen  berdasarkan  kemampuannya.  Penyuapan dan korupsi merupakan campur tangan seperti itu, seperti halnya tekanan pemerintah.  Sejumlah  besar  hukum  Indonesia  membuat  persyaratan
kemerdekaan sangat jelas.(Butt & Lindsey, 2018)
Dalam menegaskan korupsi dan kurangnya independensi peradilan, umumnya tidak mungkin untuk menawarkan data yang tegas. Sebaliknya, kita dipaksa untuk merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh hakim senior, pengacara,  dan  lainnya  tentang  maraknya  korupsi,  dan  pada  persepsi publik,  yang  sering  kali  diinformasikan  oleh  pengalaman,  tentang perbuatan  melawan  hukum  dalam  peradilan.  Demikian  juga,  dalam membahas  pengadilan  yang  mengizinkan  atau  melegitimasi  melawan hukum, kita harus fokus pada ketidakwajaran pertemuan antara hakim dan pejabat pemerintah; dan mantan

## Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Oleh Penegak Hukum Di Indonesia
Masalah  korupsi  adalah  penyakit  yang  menyerang  banyak  negara tidak terkecuali Indonesia, dan itu sulit untuk mencegahnya. Upaya yang dilakukan  selalu  tidak  memberikan  dampak  yang  maksimal  dan  dapat mengendalikan  perilaku  korupsi,  karena  pelakunya  kebanyakan  adalah pejabat yang memiliki kekuasaan, keuangan, pendidikan yang juga dapat dibina sejak masih duduk di bangku sekolah. Karena pelaku adalah orang yang  memiliki  jabatan  dan  berpendidikan  sehingga  korupsi  sangat  sulit untuk diberantas karena setiap pelaku memiliki keserakahan dan rasa tidak pernah puas dengan apa yang telah diperolehnya. Sehingga untuk mencapai keinginanya  pelaku  korupsi  memanfaat  kemampuan  yang  ada  meskipun bertentangan dengan moral.
Kebijakan  anti  korupsi  Indonesia  telah  dilakukan  sejak  hari kemerdekaan  tahun  1945  melalui  berbagai  legislatif,  kelembagaan  dan program  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi.  Pada  era  orde  lama (1966-1998)  diundangkan  UU  No.  24  Tahun  1960.  Pencegahan  korupsi dilakukan  dengan  melalui  pergerakan operasi  budhi (operasi moral),dilanjutkan  dengan  pembentukan  Tim  Pemberantas  Korupsi dengan  Kepres    No.  228  Tahun  1967  yang  dipimpin  oleh  Jaksa  Agung. Namun tampaknya upaya ini dianggap tidak berhasil, sehingga kebijakan
tersebut dicabut dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971. Peraturan ini telah diupayakan semaksimal mungkin dengan melakukan operasi-operasi yang  dilakukan  oleh  Komando  Pemulihan  Keamanan  dan  Ketertiban ( Kopkamtib) . Kebijakan ini berlaku sepanjang orde baru, namun korupsi masih  belum  surut.  Menghidupkan  era  reformasi,  pemerintah  kembali memberlakukan Undang-Undang baru yaitu UU No. 39 Tahun 1999 yang kemudia diubah UU No. 20 Tahun 2001, dimana setahun kemudian pada tahun 2003 dibentuk satu lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi yang dikenal dengan lembaga KPK. KPK sendiri terdiri dari lima komisi  dengan  seorang  pimpinan  dan  empat  wakil  ketua  yang  menjabat maksimal dua tahun masa jabatan.
Substansi UUPTK telah memuat banyak hal, namun secara khusus masalah korupsi diuraikan dalam Bab II, Pasal 2 dan Pasal 24, serta Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sedang  Bab  IV  berisi  tentang  masalah  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Bab V berisi tentang peran masyarakat, Bab VI berisi tentang ketentuan lain dan Bab VII memuat ketentua akhir. Berdasarkan UU tersebut, KPK telah banya menjerat para pelaku koruptor di  Indonesia  denga  aturan  yang  dirangkum  substansi  kebijakan  anti korupsi.(Rachman Assegaf, 2017)
Setiap tahun Indonesia selalu berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan  terhadap  tindakan  yang  merugikan  masyarakat  tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memberikan sanksi yang tegas, mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memberatkan pelaku, adanya  satgas  di  masing-masing  instansi,  kerja  sama  program  dan sebagainya.    Namun,  upaya  pencegahan  tersebut  belum  efektif  dan maksimal  untuk  meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia.(Prihanto et al., 2020)
Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia,  pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.
Lahirnya Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi karena pemberantasan tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  sampai  saat  ini  belum  dapat dilaksanakan secara optimal.(Kristian & Gunawan, 2015)
Upaya  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  di peradilan  adalah  dengan  dibentuknya,  lembaga  peradilan  yang  khusus menangani  tindak  pidana  korupsi.    Pembentukan  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  (Tipikor)  tampaknya  juga  memberikan  kontribusi  yang signifikan.  Hal  itu  dilakukan  dengan  mengalihkan  beberapa  jenis  kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dari peradilan umum yang dulunya merupakan forum penentuan hal-hal tersebut. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, persis seperti yang dimaksudkannya, telah menghilangkan beberapa peluang korupsi yang berpotensi menguntungkan dari para hakim yang  korup.  Dalam  melakukannya,  dan  dengan  meningkatkan kemungkinan bahwa hakim pengadilan umum sendiri suatu hari nanti akan muncul di hadapannya sebagai terdakwa, hal itu juga merupakan ancaman implisit terhadap impunitas aktor negara dan, khususnya, hakim lainnya.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didirikan pada tahun 2003 untuk mengadili  kasus-kasus  yang  diselidiki  dan  dituntut  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, yang terdiri dari polisi dan jaksa yang diseleksi  dengan  cermat,  secara  kelembagaan  independen  dari  aparat penegak hukum Indonesia. KPK berwenang mengusut dan mengadili kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah, yang  melibatkan  keuangan  negara  dalam  jumlah  besar,  atau  menarik perhatian publik yang signifikan (Pasal 6(c) dan 11 UU KPK). Ia juga dapat mengambil alih penyidikan korupsi dari kepolisian dan kejaksaan biasa jika dianggap tidak segera ditangani, jika ada indikasi korupsi dalam penyidikan atau penuntutan, atau jika kasusnya sangat kompleks atau sulit (Pasal 9 UU KPK). Awalnya KPK dikritik karena memilih kasus-kasus mudah yang bisa dimenangkannya, dan karena menghindari kasus korupsi yang sulit, tetapi pada  tahun  2008  mulai  menghilangkan  kritik  tersebut,  menyelidiki tuduhan  korupsi  terhadap  anggota  legislatif  nasional  (Dewan  Perwakilan
Rakyat). Rakyat, DPR), pejabat tinggi negara yang terlibat dalam skandal bank  yang  signifikan,  dan  bahkan  ayah  mertua  putra  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono.  Lembaga  KPK  gencar  memburu  para  koruptor hingga dipidana secara hukum.
Sampai  saat  ini  strategi  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia terfokus pada peran Komisi KPK. Adapun strategi KPK sendiri yakni dalam berbagai  tindakan  punitif,  yakni  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap tindak  pidana  korupsi.  Untuk  menjalankan  strateg  represif  KPK  telah menandatangani  Nota  kesepahaman  dengan  Kejaksaan  Agung,  Polri  dan berbagai badan lainya. Komisi mengadvokasi peningkata remunerasi dan pengenalan  berbagai  sistem  manajemen  berdasarkan  kinerja  di  semua tngkat  pemerintahan.  Terakhir  lembaga  ini  berupaya  menggantikan berbagai persepsi dan budaya masyarakat yang toleransi terhadap korupsi. Namun,  upaya  tersebut  patut  diapresiasi  agar  KPK  dapat  mengeluarkan Indonesia  dari  jeratan  rangking  korupsi  di  dunia.  Sedangkan  upaya pemberantsan korupsi melalui jalur hukum khususnya yang dilakukan oleh KPK  perlu  dibantu  dengan  cara  lain  yaitu  strategi  pemberantasa  korupsi melalui pendidikan. 1
Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  sendiri,  telah  mengadili  dan memutuskan sekitar 100 kasus yang dibawa KPK ke hadapannya dan telah menghukum  terdakwa  dalam  setiap  kasus.  Meskipun  ada  beberapa perbedaan  antara  Pengadilan  Anti-Korupsi  dan  pengadilan,  tingkat keyakinan 100% ini sering dikaitkan dengan satu hal khusus: Pengadilan AntiKorupsi  menggunakan  hakim  non-karir.  Sidang  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  mempekerjakan  lima  panel  hakim.  Dua  hakim  adalah hakim  karir,  tetapi  tiga  adalah  hakim  non-karier,  memberikan  mayoritas hakim non-karier (ad hoc) jika pengadilan terpecah tentang apakah akan menghukum.  Para  hakim  nonkarier  ini  adalah  para  ahli  hukum,  seperti akademisi,  praktisi  dan  pensiunan  hakim  dan  dianggap  lebih  kecil kemungkinannya daripada hakim karir untuk terjerat dalam korupsi yang
1 (Rachman Assegaf, 2017)662
melembaga atau memiliki loyalitas yang terbagi.
Hal  ini  tampaknya  telah  dibuktikan  dalam  praktiknya  beberapa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dipisahkan menurut garis ad  hoc  vs  karier.  Pengadilan  korupsi  masih  jauh  lebih  sedikit  daripada pengadilan umum. Namun, dengan anggapan bahwa hal itu tetap efektif di masa  depan  dengan  asumsi  juga  bahwa  kasus-kasus  tingkat  tinggi  terus diajukan  kepadanya  oleh  KPK,  tampaknya  masuk  akal  untuk  berharap bahwa  Pengadilan  dapat  terus  memiliki  dampak  yang  signifikan  pada pengurangan  validasi  yudisial  atas  ilegalitas  negara  di  masa  depan,  dan bahkan  pada  akhirnya  dapat  mengatasi  ilegalitas  internal  di  dalam pengadilan. 2
Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana pemidanaan melalui pidana sistem peradilan dirumuskan sebagai berikut pelaku  korupsi  harus  dihukum  seberatnya-beratnya,  dimana  jaksa penuntut  umum  tidak  boleh  memberikan  keringana    kepada  pelaku koruptor  dengan  tujuan  agar  pelaku  tersebut  menyesali  perbuatanya, namun hal ini sering kali berbalik arah dari apa yang seharusnya dilakukan. Hakim  atau  jaksa  penuntut  memberikan  keringana  hukuman  kepada pelaku  koruptor  sehingga  yang  terjadi,  pelaku  koruptor  tersebut  tidak merasa jera dan ditambah lagi dengan sistem pemenjaraan terhadap para pelaku koruptor diberikan fasilitas yang nyaman berbanding terbalik dari istilah nestapa atau siksaan.
Menurut  hemat  penulis,  salah  satu  sebab  membudaya  nya  praktik korupsi  adalah  karena  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  koruptor relatif ringan, sehingga mereka yang ingin berbuat demikian tidak ada rasa takut  bagi  mereka.  Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa  karena menyebabkan  kerugian  terhadap  negara  karena  ulah  dari  para  koruptor kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin, salah satu penyebab hal ini terjadi adalah karena perbuatan dari pelaku koruptor oleh karen itu semestinya  terhadap  pelaku  koruptur  harus  dijatuhi  hukuman  mati
2 Butt and Lindsey, “Judicial Mafia, The Courts and State Ilegality in Indon esia. 208 ”
berdasarkan  tingkat  kerugian  yang  ditimbulkan.  Namun,  sangat disayangkan  hingga  saat  ini,  belum  ada  pelaku  koruptor  yang  dihukum mati,  karena  salah  satu  sebabnya  adalah  dari  substansi  peraturan perundang-undanganya  lebih  berpihak  kepada  koruptor,  kalau  memang benar  ingin  memberantas  korupsi  maka  hendaknya  hukuman  terhadap koruptor  harus  diperberat  bukanya  dipringan.  Dari  data  ICJR  tentang hukuman mati di Indonesia belum ada 1% terhukum yang dihukum mati, mayoritas  yang  dihukum  mati  adalah  para  pengedar  narkotika,  padahal sangat kerugian yang ditimbulkan antara korupsi dengan pengedar adalah sama. Misalnya, Mantan Kemensos yang melakukan korupsi dana bantuan covid-19, yang sudah  jelas-jelas memenuhi unsur pasal 2 UUPTK namun kenapa hakim tidak berani menjatuhkan hukuman mati. hal ini salah satu bentuk kelemahan dari penegakan hukum indonesia terhadap para pelaku korupsi di Indonesia.
Selain penjatuhan pidana juga harus dilaukan preventif yaitu dengan melakukan  Upaya  abolisionis,  yaitu  upaya  penanggulangan  kejahatan dengan  terlebih  dahulu  mempelajari  penyebab  hal-hal  negatif,  kemudian melakukan  tindakan  berupa  menghilangkan  atau  setidak-tidaknya mengurangi penyebab orang-orang yang secara sadar dan dengan maksud tertentu melakukan korupsi, dan meningkatkan kesadaran atau menutup kemungkinan untuk melakukan korupsi. Upaya ini dapat melibatkan ahli seperti psikolog, kriminolog yang diperlukan untuk melakukan penelitian lapangan  ilmiah  untuk  mendapatkan  data  penyebab  korupsi.  dan  Upaya moralitas,  yaitu  upaya  penanggulangan  yang  dimaksudkan  untuk memulihkan  dan  membina  mental,  moral  dan  keimanan  para  penegak hukum,  politisi,  pejabat,  dan  masyarakat  luas  agar  terhindar  dari korupsi.(Sidi, 2019)
Menurut  hemat  penulis,  untuk  menanggulangi  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia,  dapat  dilakukan  dengan  pendidikan  hukum  dan kesadaran  beragama  dengan  nilai  moral  dan  karakter  tinggi  sehingga pelaku  korupsi  enggan  untuk  melakukan  kejahatan.  Hubungan  antara
moral  dan  hukum  seperti  mata  uang  logam  yang  selalu  berdampingan, hukum dan moralitas artinya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini sejalan  dengan  yang  pendapat  Lawrece  M.Friedmann  yang  menyatakan bahwa tidak akan pernah ada pemisahan total antara hukum dan moral , pendapat ini didukung oleh Imanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum moral adalah hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, terlepas dari moral hukum sebenarnya bukanlah hukum dan tidak akan bertahan lama. Oleh karena  itu,  untuk  mencegah  korupsi  di  Indonesai  tidak  boeh  serta  merta mengedepankan huku semata melainkan juga dibarangi dengan pendidikan moralitas terhadap pelaku dan pejabat publik lainya.  Didalam UNCAC juga diatur secara tegas, jelas dan gamblang mengenai tindakan-tindakan yang dapat  dilakukan  dalam  rangka  pencegahan  tindak  pidana  korupsi. Tindakan-tindakan  tersebut  diatur  dalam  Bab  II  UNCAC  yang  mengatur mengenai tindakan pencegahan ( preventie measure) tepatnya dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 UNCAC.(Kristian & Gunawan, 2015)

## SIMPULAN
Salah  satu  bentuk  korupsi  yang  sering  terjadi  di  dunia  peradilan adalah  praktik  suap-menyuap.  Praktik  suap  menyuap  di  peradilan menyebabkan  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegak hukum. Suap menyuap mempengaruhi putusan oleh hakim. Bentuk korupsi ini  telah  melekat  pada  diri  aparat  penegak  hukum  sehingga  sulit  untuk diatasi.  Karena  sulit  nya  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi dalam bentuk suap sehingga dibentuk, lembaga khusus untuk menangani korupsi  di  Indonesia  yaitu  KPK  dan  lembaga  peradilan  khusus  korupsi. Suap  yang  terjadi  di  peradilan  karena  ada  pengaruh  dan  intervensi  dari penguasa politik. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi di Indonesia  yaitu  melalui  refresif  dan  preventif.  Upaya  refresif  dilakukan dengan menggunakan sarana pemidanaan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana yang sebagaimana telah diatur dalam UUPTK. Pelaku korupsi harus dijatuhi hukuman pidana dengan seberat-beratnya agar pelaku dapat jera dan  tidak  mengulangi  kejahatan  lagi.  Untuk  menerapkan  sanksi  pidana
penegak  hukum  harus  dilaksanakn  oleh  aparat  penegak  hukum.  Selanjut untuk  memberantas  korupsi  dilakukan  dengan  upaya  preventi  f  yaitu dengan  melakukan  upaya  albolisionis  dan  upaya  moralitas  yaitu mempelajari  penyebab  terjadinya  korupsi  kemudian  mencari  solusinya untuk meminimalisir. kedua upaya ini dapat melibatkan para ahli psikolog dan kriminolog. Upaya lain untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia telah diatur dalam The United Convention Against Corruption UNCAC. Hal ini diatur dalam Bab 2 Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UNCAC.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika.
Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Judicial Mafia, The Courts and State Ilegality in Indonesia. Journal Transparency International , 3 (3), 215.
Dinanti, D., & Desi Yayi Tarina, D. (2019). Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Pendekatan Kearifan Lokal (Usaha Mencari Alternatif Model Pidana di Indonesia). JurnaL Internasional Multikultural Dan Pemahaman Multireligius , 6 (1), 32.
Fadhly  Roza,  A.,  Yadi  Harahap,  M.,  &  Syahmedi  Siregar,  R.  (2020).
Pelaksanaan  Suap  (Risywah)  Berdasarkan  UU  No.  20  Tahun  2001 Tentang  TindaK  Pidana  Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  di Pengadilan Negeri Medan. Jurnal Ilmu Kemanusiaan Dan Sosial , 2 (3),
752.
Kartika, A. (2020). Urgensi Peraturan Ketentua Pidana Dalam UU Koperasi di Indonesia. Jurnal Institusi Dan Kritik Budapest , 3 (2), 948.
Kristian, & Gunawan, Y. (2015). Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi  Antara  Hukum  Nasional  dan  The  United  Nations Convention Against Corruption (UNCAC) . PT Refika Aditama.
Mustofa,  M.  (2018).  Suap  Menyuap  Dan  Mafia  Peradilan  Di  Indonesia: Telaah Kriminologi. Jurnal MMH , 42 (1), 3.
Prihanto, H., Murwaningsari, E., Umar, H., & Mayangsari, S. (2020). How Indonesia Attempts to Prevent Corruption! Journal OCEANIDE , 12 (2),
70.
Rachman  Assegaf,  A.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Dan  Strategi  Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia Dan Singapura. Jurnal Ilmu Sosial , 5 (11), 618.
Rusmiati,  E.,  Sumika  Putri,  N.,  &  Tajudin,  I.  (2018).  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurna JSI , 12 (4), 576.
Santiago,  F.  (2017).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh Penegak  Hukum  Untuk  Terciptanya  Ketertiban  Hukum. Jurnal Pagaruyung , 1 (1), 23.
Setiadi,  W.  (2018).  Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan, dan  Upaya  Pemberantasan,  Serta  Regulasi). Jurnal  Legislasi Indonesia , 15 (3), 250.
Sidi, R. (2019). Upaya Pencegahan Korupsi Dengan Kebijakan Non Penal. Jurnal Ilmu Kemanusiaan Dan Sosial , 1 (1), 60 – 61.
W  Buttle,  J.,  Graham  Davies,  S.,  &  E  Meliala,  A.  (2015).  A  Cultural Constraints  Theory  of  Police  Corruption:  Understanding  the Persistence  of  Police  Corruption  in  Contemporary  Indonesa.
Australian & New Zealand Journal of Criminology , 49 (3), 444.