## DISKRIMINASI RASIAL DAN ETNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

## “ RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW ”
Defira Martina Adrian 1 , Fence M. Wantu 2 , Abdul Hamid Tome 3
1,2,3, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No.6, Gorontalo, 96128 defiraadrian11@gmail.com , fenceonetwo@yahoo.com , hamidtome@ung.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  Politik  Hukum  Pemerintah  Indonesia dalam  mencegah  isu  Rasialisme  dan  Etnis,  juga  untuk  mengetahui  Politik  Hukum  Pemerintah Indonesia dalam mencegah isu Rasialisme dan Etnis dikaji melalui aturan Hukum Internasional. Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan  Pendekatan  Kasus (Case  Approach). Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan diskriminasi  ras  dan  etnis  masih  kerap  terjadi  dalam  masyarakat.  Indonesia  sendiri  sudah mempunyai aturan yang dinilai bagus untuk menangani dan menghapus kasus diskriminasi rasial dan etnis namun masih banyak yang belum mengetahui dan mendengar tentang aturan tersebut. Maka  dari  itu,  aturan  yang  ada  dinilai  kurang  populer  karena  kurangnya  sosialisasi  sehingga implementasi terjadi hanya seputar penindakan namun masih lemah pada aspek pencegahan. Maka dari  itu  pemerintah  harus  lebih  banyak  memberikan  edukasi  terhadap  rakyat  tentang  adanya peraturan mengenai penghapusan diskriminasi rasial dan etnis ini. Sehingga, pelanggaran berupa penghinaan suatu ras dan etnis tertentu tidak lagi dianggap biasa atau sepele dan peraturan ini juga dapat berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Diskriminasi, Rasial, Etnis, Hukum Internasional

## Abstract
The purpose of this research is to find out and analyze the Legal Politics of the Indonesian Government in preventing the issue of racism and ethnicity being studied through the rules of international law. The type of research used by researchers is a type of normative research, while the approaches used in this study include: the Statue Approach and the Case Approach. The results of the study describe that the discrimination about racial and ethnic is still happening in society, Indonesia is known to have the regulation  that  arrange  about  the  discrimination  of  racial  and  ethnic  but  the  implementation  is considered not yet effective in ensnaring perpetrators of racism or racial and ethnic discrimination. The  law  is  less  popular  due  to  lack  of  socialization,  therefore  the  government  must  provide  more education  to  the  people  about  the  existence  of  a  law  on  the  elimination  of  racial  and  ethnic discrimination. Thus,  violations in the form of insulting a certain race and ethnicity are  no longer considered ordinary or trivial and this Law can also run well.

## Keywords: Discrimination,  Racial,  Ethnic, International Law

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang menganut  tradisi  hukum  Eropa  Kontinental atau sering disebut dengan civil law. Tradisi civil  law ditandai  dengan  sistem  hukum tertulis  yang  merupakan  syarat  utama (the main  requirement) dalam  penyelenggaraan negara. 1
Indonesia dalam konstitusi merupakan negara hukum yang perwujudannya tercermin  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  dibuat  untuk  membatasi kekuasaan negara (pemerintah) dan memberi  pedoman  bagi  rakyat  dalam menjalankan  aktivitasnya  sebagai  warga negara. 2
Hubungan  antara  masyarakat  papua dengan  pemerintah  Indonesia  secara konsisten telah mengalami konflik semenjak wilayah  papua  berintegrasi  ke  negara Indonesia  pada  tahun  1963  berdasarkan perjanjian New York antara Indonesia dengan Netherlands pada tahun 1962 3
1 Tijow,  Lusiana  Margareth,  2020,  “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  Nasional” ,  Jurnal  Ius  Civile , Vol. 4, No. 2. (hlm 1).
2 Achir,  Nuvazria,  2020,  “Anotasi  Normatif  Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparasi” , Jambura Law Review , Vol. 2, Issue 01, (hlm 3).
3 Pamungkas,  Cahyo,  2017,  “The  Campaign  of  Papua
Peace  Network  for  Papua  Peace  Land” ,  Jurnal  Ilmu
Indonesia  sendiri  jika  dilihat  dari perjalanan Pancasila yang memiliki sejarahnya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini  belum  menunjukan keharmonisan hidup setiap  komponen  negara,  mengharuskan warga Indonesia untuk memikirkan kembali jalan  terbaik  bagi  perjalanan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dalam  koridor Pancasila. Pancasila adalah ikhtiar kebangsaan  yang  perlu  dijaga  serta  dirawat demi  keutuhan  negara  sehingga  Pancasila tidak  hanya  slogan  semata  dengan mengatakan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. 4
Isu  serta  masalah  rasisme  terhadap orang Papua dan juga kerusuhan yang terjadi di  Papua  mencatat  riwayat  baru  pada panggung  politik  nasional.  Ini  telah membawa  dan  mengingatkan  kita  pada riwayat  masalah  yang  serupa,  yaitu  isu separatism  atau  disebut the  issue  of  self determination . 5 Kasus  yang  terjadi  di Surabaya  dan  Malang,  dilansir  The Conversation,    Minggu    (8/9),    tanggal    17
Sosial  dan  Ilmu  Politik ,  Vol.  21  Issue  2,  (hlm  1). (diterjemahkan oleh peneliti: “Defira Martina Adrian). 4 Tome,  Abdul  Hamid,  2020,  “Membumikan  Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan  Masyarakat  Desa” ,  Jurnal  Al-‘Adl ,  Vol. 13, No. 1, 2020, (hlm 1).
5 Max  Lane,  2019,  “The  Papuan  Question  in  Indonesia: Recent  Developments”, Researches  At  Iseas  –  Yusof Ishak Institute Analyse Current Events , Vol. 9 No. 74, (hlm 3). (diterjemahkan oleh peneliti: Defira Martina Adrian)
Agustus 2019, peristiwa terjadi ketika polisi menangkap  43  mahasiswa  Papua  di  asrama mereka  Surabaya,  Jawa  Timur  karena dituduh  telah  menodai  bendera  Indonesia Merah  Putih  selama  Anugerah  Hari Kemerdekaan.  Polisi  menggedor  gerbang asrama Papua di Surabaya, alasannya karena mereka  melihat  ada  bendera  Merah  Putih yang  dipasang  pemerintah  Kota  Surabaya jatuh ke selokan. Secara bertahap polisi dan ormas  mendatangi  dan  mengepung  asrama itu  selama  24  jam.  Polisi  meneriakkan berbagai penghinaan rasis, dan menggunakan  gas  air  mata  untuk  mereka keluar. Namun esoknya, 43 mahasiswa Papua yang  ditangkap  itu  dibebaskan  oleh  polisi karena  tidak  memiliki  bukti  kuat  jika  para penghuni menghina lambang negara.
Kejadian ini mengakibatkan gelombang
orang di Papua
menumpahkan kekecewaannya di Jayapura, Ibu Kota Papua, dan  di  Manokwari,  Ibu  Kota  Papua  Barat, serta  Kota  Sorong.  Di  Jayapura,  lautan manusia  berdemo  jalan  kaki  sepanjang  18 kilometer  dari  Waena,  pusat  keramaian  di kota itu, menuju kantor gubernur; menuntut rasialisme terhadap Papua harus dihentikan. Gubernur Papua, Lukas Enembe saat itu tegas
6 Ratnasari, Fadhila Eka, 2020, dilansir dari Berita Politik
Dunia,
https://matamatapolitik.com/membicarakan-
berkata bahwa “kami bukan ba ngsa monyet, kami manusia.” 6
Kasus  yang  terjadi  di  Makassar  juga memiliki  kemiripan  dengan  kasus  yang terjadi  di  Surabaya,  pada  saat  itu  sekitar pukul  18.00  sekitar  20  orang  yang  diduga anggota ormas mendatangi asrama mahasiswa  Papua  di  Kota  Makassar. Mahasiswa  yang  berjumlah  30  orang  pun kaget kedatangan tamu tak diundang. Mereka lantas  mendatangi  ormas  yang  sudah memasuki  pekarangan  asrama  mereka dengan  niat  untuk  bicara  baik-baik,  namun menurut  salah  satu  mahasiswa,  para  ormas mulai bicara dengan nada tinggi soal masalah yang  ada  di  Papua,  namun  mahasiswa menolak membicarakan itu karena menurut mereka,  tujuan  mereka  di  Makassar  hanya ingin belajar. Situasi pun kemudian memanas sampai  akhirnya  salah  satu  anggota  ormas mulai  menunjuk  batang  hidung  salah  satu mahasiswa  dan  menyuruhnya  untuk  diam. Situasi menjadi semakin tidak kondusif, para ormas mulai melemparkan batu dan botol ke asrama mahasiswa Papua tersebut. Awalnya, para  mahasiswa  hanya  tetap  diam  dan berlindung didalam, namun seiring berjalannya  waktu,  mereka  sadar  jika dibiarkan maka ini akan merusak asrama
diskriminasi-atas-papua-dan-rasisme-di-indonesia- analisis/ (diakses pada tanggal 10/25/2020).
mereka, terjadilah aksi saling melempar batu. Selain  batu,  rupanya  massa  ormas  juga menggunakan  panah  dan  mengakibatkan satu mahasiswa terluka di bagian punggung dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. 7
Berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak  Asasi  Manusia  terkait  dengan  survey yang dilakukan untuk mengevaluasi penilaian publik terhadap upaya pengahapusan  diskriminasi  ras  dan  etnis serta sebagai bahan refleksi dari pelaksanaan Undang Undang No. 40 Tahun 2008, survey dilakukan kepada 1.207 warga (17-65 tahun) di  34  Provinsi  di  Indonesia  mencatat sedikitnya  101  kasus  diskriminasi  ras  dan etnis  yang  dilaporkan  kepada  mereka. Pelanggaran  tersebut  meliputi  pembatasan terhadap pelayanan publik, maraknya politik etnisitas  atau  identitas,  pembubaran  ritual adat,  diskriminasi  atas  hak  kepemilikan tanah  bagi  kelompok  minoritas,  serta  akses ketenagakerjaan  yang  belum  berkeadilan. Hal  yang  menarik  adalah,  angka  tertinggi dicatat pada tahun 2016 dengan 38 kasus.
Namun  berdasarkan  survey  70% menjawab  belum  pernah  melihat
7 Mohmmad Bernie, 2019, dilansir  berita tirto.id https://tirto.id/kronologi-penyerangan-asrama-papua- di-makassar-versi-mahasiswa-egAJ (diakses  pada tanggal 10/25/2020)..
8 Ign.  L.  Adhi  Bhaskara,  2018,  dilansir  dari  tirto.id https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis- ras-masih-terus-ditolerir-dahP (diakses  pada  tanggal 24 Oktober 2020).
diskriminasi  ras  dan  etnis  sementara  90% menjawab belum pernah pengalami tindakan diskriminasi  ras  dan  etnis.  Temuan  ini memiliki  dua  kemungkinan,  tindakan diskriminasi  ras  dan  etnis  memang  benar- benar  sangat  jarang  terjadi  atau,  yang mengkhawatirkan adalah pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk diskriminasi  ras  dan  etnis  selama  ini  tidak cukup  memadai  sehingga  menganggap tindakan-tindakan  diskriminasi  tersebut bukan  merupakan  tindakan  pelanggaran hukum  yang  serius. 8 Dalam  2  tahun  ini, kurun  waktu  2018-2019  kita  mencatat  ada kurang-lebih  ada  30  kasus  terkait  dengan dugaan  pelanggaran  HAM  yang  dialami mahasiswa Papua di Indonesia. Sebut saja di Surabaya  ada  9  kasus,  ini  Surabaya  dan Malang yang baru saja terjadi. 9
Melihat  dari  kasus  yang  terjadi  di Surabaya dan Makassar ini dapat kita kaitkan dengan pandangan dari hukum internasional. Pada  Pasal  1  UDHR  tersebut,  kita  dapat memahami  prinsip  kebebasan,  kesetaraan, dan  persaudaraan.  Hal  ini  berarti  bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang
9 Jefrie Nandy Satria, 2019, dilansir dari detikNews https://news.detik.com/berita/d-4676722/ylbhi- kecam-dugaan-diskriminasi-pada-mahasiswa-papua- di-surabaya (diakses pada tanggal 22 Desember 2020).
setara  antara  satu  dengan  yang  lain  dalam kehidupan  individu  maupun  kehidupan sosialnya.
Prinsip  antidiskriminasi  dengan  tegas juga  dijelaskan  pada  Pasal  2  Deklarasi Univiersal  HAM (Universal  Declaration  Of Human Rights) yang berbunyi : “Setiap orang berhak  atas  semua  hak  dan  kebebasan- kebebasan  yang  tercantum  di  dalam Pernyataan  ini  tanpa  perkecualian  apapun, seperti  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin, bahasa,  agama,  politik  atau  pendapat  yang berlainan,  asal  mula  kebangsaan  atau kemasyarakatan,  hak  milik,  kelahiran ataupun  kedudukan  lain”,  dengan  kata  lain dalam  perspektif  hak  asasi  manusia  tidak boleh  ada  perlakuan  diskriminatif  yang ditujukan  kepada  kelompok  masyarakat tertentu.  Penegasan  mengenai  prinsip kesetaraan  dan  antidiskriminasi  dalam pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dapat  juga dicermati dalam instrumen hukum internasional  tentang  hak  asasi  manusia antara  lain  adalah  Konvenan  Internasional tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya (The  International  Covenant  on
Economic,  Social  and  Culture  Right) yang telah diratiﬁkasi oleh  Negara  Republik Indonesia  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan juga The International Covenant on Civil and
Politic Rights yang  telah  diratiﬁkasi  melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Isu  mengenai  diskriminasi  ini  tidak selesai  dengan  hanya  dikatakan,  pun  tidak hanya ditulis dalam konstitusi, karena untuk menghentikan praktik dan perilaku-perilaku diskriminasi  ini  tidak  cukup  jika  hanya dimuat  dalam  Undang-Undang  jika  ternyata pada  kenyataannya  belum  efektif,  dan  juga kasus diskriminasi makin marak dibincangkan. Dalam mengatasi dan menangani  kasus  dan  isu-isu  pelanggaran hak  asasi  manusia,  terutama  diskriminasi rasial dan etnis ini sendiri, penegakan hukum merupakan  salah  satu  instrumen  penting yang sangat diperlukan dan harus bersinergi dengan  instrumen-instrumen  lainnya,  maka dari  itu  penegakan  hukum  nasional  dan internasional  sangat  dibutuhkan  dan  harus berjalan  sinergis  agar  bisa  menghapus  isu diskriminasi rasial dan etnis ini.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  dijabarkan,  maka  peneliti mengangkat  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  Politik  Hukum  Pemerintah
Indonesia Dalam Mencegah Isu
Rasialisme Dan Etnis?
2. Bagaimana  Politik  Hukum  Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah Isu

## Rasialisme  Dan  Etnis  Dikaji  Melalui
Aturan Hukum Internasional?

## Metode Penelitian
Adapun  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Pendekatan → Pendekatan  Perundang- Undangan (Statue  Approach) dan
Pendekatan Kasus (Case Approach).
2. Metode Pengumpulan Data →
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  menggunakan  Library Research  atau  penelitian  pustaka  yaitu teknik  yang  dilakukan  dengan  cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari jumlah bahan bacaan, yang  bersumber  dari  buku,  jurnal, majalah,  koran,  atau  karya  tulis  lainnya yang  relevan  dengan  topik,  fokus  atau variabel  penelitian.  Disamping  itu, penulis  berusaha  mendapatkan  dan mempelajari  data  dari  buku-buku keterangan  yang  ada  hubungannya dengan penulisan ini.
3. Teknik  Analisa  Data → Analisis  bahan hukum  ialah  kegiatan  dalam  penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil  pengolahan  data  yang  dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.  Jenis  penelitian  hukum normative  ialah  penelitian  yang
10 Law  Review,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita Harapan, Vol. V No. 3, Maret 2006, hlm 94.
ditujukan  untuk  mengkaji  kualitas  dari norma  hukum  itu  sendiri,  sehingga seringkali  penelitian  hukum  normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. 10 Analisis  data  kualitatif  ialah uraian  yang  dilakukan  penulis  terhadap data-data  yang  terkumpul  dengan  tidak menggunakan angka-angka, tapi berdasarkan pada peraturan perundang- undangan, pandangan pakar, jurnal, dan bahan hukum lainnya untuk memberikan penjelasan dan kesimpulan terkait  dengan  Analisis  Diskriminasi Rasial  Dan  Etnis  Ditinjau  Dari  Hukum Internasional,  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif penulis memusatkan perhatiannya pada prinsip- prinsip umum yang mendasari perwujudan  satuan-satuan  gejala  yang ada pada kehidupan manusia. 11

## PEMBAHASAN

## A. Politik  Hukum  Indonesia  Dalam
Mencegah Isu Rasial Dan Etnis.
Indonesia adalah negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental atau sering disebut  dengan civil  law. Tradisi civil  law ditandai dengan sistem hukum tertulis yang merupakan      syarat      utama (the      main
11 Ashofa, Burham, “Metode Penelitian Hukum ,” (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm 123.
requirement) dalam penyelenggaraan
negara. 12
Indonesia  dalam  konstitusi  merupakan negara hukum yang perwujudannya tercermin  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan  yang  dibuat  untuk  membatasi kekuasaan negara (pemerintah) dan memberi  pedoman  bagi  rakyat  dalam menjalankan  aktivitasnya  sebagai  warga negara. 13 Sebagai  konsekuensi  dari  negara demokrasi  konstitusional,  maka  konstitusi sejatinya harus memuat aspek yang bersifat fundamental, meliputi pengaturan mengenai jaminan  terhadap  hak  asasi  manusia  dari warga negaranya. 14
Praktik  Diskriminasi  Rasial  menjadi sumber  utama  konflik  di  berbagai  belahan dunia. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Sekertaris  Jendral  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  dalam  sambutannya  pada peringatan  ke-51  Universal  Hak  Asasi Manusia  (DUHAM)  pada  9  Desember  1999. Kofi Annan dengan jelas mengatakan bahwa diskriminasi  rasial  menjadi  ancaman  utama dalam  perdamaian  dunia.  Hal  ini  juga meliputi negara kita, yaitu Indonesia.
12 Tijow,  Lusiana  Margareth,  2020,  Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional , Jurnal Ius Civile , Vol. 4, No. 2. (hlm 1).
13 Achir,  Nuvazria,  2020,  Anotasi  Normatif  Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparasi , Jambura Law
Review , Vol. 2, Issue 01, (hlm 3).
Perbedaan  seringkali  menjadi  alasan terjadinya perpecahan, peperangan
antarkelompok, dengan mengangkat perbedaan  suku,  agama  dan  ras  sebagai simbol permusuhan. Selama periode sebelum 1998,  tidak  ada  upaya  negara  untuk melakukan penghapusan diskriminasi rasial, bahkan tidak jarang fakta-fakta diskriminasi tersebut  tidak  diakui  sebagai  diskriminasi. Kemudian  baru  pada  tahun  1999,  setelah terjadi  reformasi  dengan  mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia,  negara  Republik  Indonesia meratifikasi International  Convention  on Elimination of All Forms Racial Discrimination pada tahun 1999 , karena desakan komunitas Internasional.
Pada  Indonesia  pasca  Orde  Lama, persoalan  kata “diskriminasi rasial” nyaris tidak  terdengar,  dan  memang  tidak disebutkan, bahkan dilarang diperbincangkan. Rasisme diperhalus dengan istilah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).  Implikasinya,  segala  yang berbau rasisme dikatakan SARA, yang artinya tidak boleh diributkan dan dibiarkan begitu saja.  Pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru,
14 Nggilu,  Novendri  M.,  dan  Fence  M.  Wantu,  2020,
Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet :  Ikhtiar  Mewujudkan  Pemerintah  Berkualitas Konstitusi , Jurnal Hukum , Vol. 15, No. 1, (hlm 2).
perlakuan disriminasi terhadap ras dan etnis tertentu  semakin  terbuka  dan  menguat khususnya  di  bidang  pendidikan,  ekonomi, kependudukan  dan  agama.  Sesudahnya jatuhnya  rezim  Orde  Baru,  yang  selama  32 tahun  dihiasi  dengan  beragam  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  rezim  reformasi memiliki  keinginan  untuk  menciptakan demokrasi  di  seluruh  aspek  kehidupan, tegaknya kedaulatan hukum dan penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi manusia tanpa diskriminasi. Namun alih-alih kehidupan  demokrasi  yang  sudah  lama diidamkan itu berlangsung dengan kedamaian,  yang  terjadi  malah  sebaliknya, konflik diskriminasi kembali muncul.
Salah  satu  cara  mencegah  konflik diskriminasi dan rasial, kita harus mengetahui jenis dan tipe konfliknya terlebih dahulu merupakan Secara umum, dalam teori konflik  terdapat  dua  jenis  konflik.  Konflik vertikal  dan  horizontal,  terkait  dengan diskriminasi  rasial  dan  etnis  ini  sendiri termasuk didalam konflik horizontal. Konflik horizontal  adalah  konflik  yang  terjadi  di kalangan masyarakat (massa) sendiri.
Konflik  horizontal  terjadi  antara kelompok  masyarakat  atau  suku  yang  satu dengan kelompok atau suku lainnya. Konflik horizontal  dalam  konteks  Papua  adalah antara  kelompok  atau  suku  orang  Papua dengan kelompok atau suku non Papua, dan
di  antara  kelompok  atau  suku  orang  Papua sendiri.  Selain  jenis  konflik,  kita  perlu mengenal  tipe  konflik.  Tipe  konflik  akan menggambarkan  persoalan  sikap,  perilaku, dan situasi yang ada. Tipe konflik ini sendiri terbagi atas empat, yaitu,  tipe konflik tanpa konflik,  tipe  konflik  laten  dan  tipe  konflik terbuka dan konflik di permukaan.
Dari  empat  tipe  konflik  tersebut  kita dapat menganalisis tipe konflik yang terjadi di Papua. Tipe konflik yang terjadi di Papua yaitu  tipe  konflik  laten  dan  terbuka.  Tipe konflik  laten  adalah  suatu  keadaan  yang  di dalamnya  terdapat  banyak  persoalan, sifatnya  tersembunyi  dan  perlu  diangkat  ke permukaan agar bisa ditangani.
Sementara  itu,  tipe  konflik  terbuka menggambarkan  situasi  di  mana  konflik sosial  telah  muncul  dan  berakar  dan  sangat nyata,  dan  memerlukan  berbagai  tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.  Adapun  tipe  konflik  di  permukaan menggambarkan konflik yang memiliki akar konflik yang dangkal atau lemah dan muncul karena  kesalahpahaman  mengenai  sasaran, yang  dapat  diatasi  dengan  meningkatkan dialog  terbuka.  Tipe  konflik  lanten  disebut sebagai tipe konflik yang cocok dikarenakan banyaknya  sumber  konflik  sebagai  pokok persoalannya, salah satunya yaitu pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan diskriminasi  dan  marginalisasi  terhadap
orang Papua, yang bahkan telah berlangsung sejak integrasi Papua tahun 1963,
marginalisasi dan diskriminasi telah menjadi persoalan  yang  serius  pada  masa  lalu  di Papua.
Tidak  hanya  itu,  ketika  memasuki  era Reformasi di Indonesia tahun 1998, Presiden B. J  Habibie  telah  mengeluarkan  Instruksi Presiden  Nomor  26  Tahun  1998  tentang Penghentian  Penggunaan  Istilah  Pribumi Nonpribumi  serta  meniadakan  pembedaan dalam  segala  bentuk.  Dengan  demikian, prinsip  nondiskriminasi  menyatu  dalam prinsip  kesetaraan.  Prinsip  kesetaraan memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan  hak  asasi  orang  lain  karena faktor-faktor  luar.  Seperti  ras,  warna  kulit, jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  politik,  dan ideologi,  kebangsaan,  kepemilikan,  status kelahiran dan lainnya.
Berbagai  dokumen  sejarah  konflik Papua  telah  mencatat  bahwa  kebijakan pertahanan dan keaman di Papua sangat erat kaitannya dengan perkembangan politik dan pemerintahan,  jika  kita  pikirkan  kembali, baik  pemerintah  maupun  rakyat  pun  juga harus  berpegang  dan  kembali  ke  Pancasila, agar terbentuknya moral sehingga kita tidak akan  melakukan  tindakan  diskriminasi, seperti yang ada pada Pancasila.
Lalu bagaimana politik hukum pemerintah Indonesia mencegah isu  serta
persoalan  yang  berlarut-larut  ini?  Demi mencapai tujuan negara yang berpijak pada Undang-undang    Dasar    1945    dan     demi menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang aman dan damai, saat ini Indonesia sudah membuat pengaturan yang membahas tentang diskriminasi, yang pasal-pasalnya berisi  tentang  penghapusan diskriminasi rasial   dan    etnis,  yaitu   Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.   Ruang    lingkup     pengaturan      dari Undang-Undang ini sendiri berbicara tentang apa yang dimaksud dengan diskriminasi ras dan  etnis.  Dalam  undang-undang  ini,  mulai dari pengertian tentang apa itu diskriminasi rasial, apa itu ras, apa itu etnis tertuang sangat jelas pada Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3).
Sementara,    bagaimanakah    tindakan diskriminasi rasial dan etnis itu dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (5) dan kembali dituangkan secara lebih rinci  lagi pada Pasal 4.  Tujuan dibentuknya undang-undang ini tentu saja untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan  mewujudkan  keharmonisan  antara warga  Negara  Indonesia.  Hal  ini  tentu  saja dilaksanakan  dengan  didasari  oleh  asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai- nilai  kemanusiaan universal dengan tetap memerhatikan     nilai-nilai    agama,   sosial, budaya   dan   hukum  yang   berlaku    di Indonesia.  Pengaturan   terkait     asas     dan
tujuan dapat kita lihat pada Pasal 2 dan Pasal 3.
Poin  paling  penting  dalam  undang- undang ini tertuang pada Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal  7  yaitu  mengenai  pemberian perlindungan  dan  jaminan.  Seperti  yang dijelaskan  pada  ketiga  pasal  ini  bahwa perlindungan,  kepastian  serta  kesamaan kedudukan  dalam  hukum  kepada  semua warga  negara  Indonesia  untuk  hidup  bebas dari diskriminasi ras dan etnis, hal ini berarti bahwa tidak perduli apa ras-nya, apa warna kulitnya, apa agamanya serta dari etnis mana dia berasal, semua warga negara wajib untuk menghargai  perbedaan  tersebut  dan  hidup berdampingan  tanpa  adanya  diskriminasi. Perlindungan  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia  dari  segala  bentuk  diskriminasi rasial  dan  etnis  ini  diselenggarakan  oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.  Tidak  hanya  pemerintah,  namun peraturan dan perlindungan ini juga berlaku dan  melibatkan  partisipasi  warga  negara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar terciptanya
masyarakat  yang  harmonis  dan  bebas  dari diskriminasi.
Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan  perlindungan  ini  wajib untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada warga negara atau kepada pihak yang menjadi  korban diskriminasi dan menjamin
untuk  terlaksananya  upaya  penegakan hukum  secara  efektif  terhadap  tindakan diskriminasi  yang  terjadi,  selain  itu  juga menjamin  setiap  warga  negara  atau  pihak yang menjadi korban diskriminasi memperoleh  pertolongan,  penyelesaian  dan penggantian  yang  adil  atas  segala  kerugian serta  penderitaan  yang  terjadi  akibat diskriminasi rasial dan etnis ini.
Segala  upaya  untuk  mendukung  dan mendorong  penghapusan  diskriminasi  ras dan etnis ini juga menjamin aparatur negara dan lembaga-lembaga pemerintah bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya,  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa tidak  hanya  pemerintah  namun  rakyat  juga ikut  berpartisipasi  dalam  penghapusan diskriminasi  rasial  dan  etnis  ini.  Ketentuan mengenai  hak  dan  kewajiban  serta  peran warga negara telah diatur pada Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
Selain  itu,  walaupun  Indonesia  sudah membuat sebuah aturan khusus yang berupa Undang-undang nomor 40 Tahun 2008 yang mengatur  tentang  diskriminasi  ini  sendiri, namun  tidak  jarang  pula  banyak  dari masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ini. Seperti contohnya, pada  Pasal 5,  Pasal  6  dan  Pasal  7  yang  membahas
tentang jaminan bagi para warga negara atau pihak  yang  mengalami  diskriminasi  rasial dan etnis. Masih banyak pihak yang menjadi korban  dari  diskriminasi  rasial  dan  etnis yang merasa kurang mendapat perlindungan dari  pemerintah.  Isu-isu  diskriminasi  rasial dan  etnis  ini  masih  sering  dikesampingkan, hal  inilah  yang  membuat  para  pihak  yang mengalami  diskriminasi  kurang  dilindungi dan dijamin, terlebih oleh pemerintah. Tidak hanya  itu,  pada  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  11, dan  Pasal  12  yang  membahas  tentang  hak, kewajiban  serta  peran  warga  negara  juga masih  sering  dikesampingkan,  karena  pada kenyataannya  masih  banyak  warga  negara Indonesia sendiri yang melemparkan ujaran kebencian,  bahkan  candaan  yang  bersifat berlebihan atau yang biasa disebut “candaan rasis”. Hal  terkait  diskriminasi  rasial  dan etnis  ini  masih  dianggap  sepele  oleh masyarakat.
Seperti kasus-kasus penghinaan terkait warna  kulit  dan  ras  serta  etnis  Papua  yang selalu  saja  menjadi  konflik.  Padahal  jelas- jelas  hal  ini  telah  diatur  dalam  undang- undang  agar  menciptakan  masyarakat  yang harmonis dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan etnis. Salah satu Pasal yang telah berjalan dengan cukup baik terkait dengan  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2008  ini  adalah  tentang  pengawasan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8. Pada
pasal  8  Ayat  (1)  berbunyi: “Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi  ras  dan  etnis  dilakukan  oleh Komnas  HAM.”  Komnas  HAM  dalam  hal  ini telah  menunjukkan  kinerja  yang  bagus  dan berjalan  sesuai  undang-undang  ini  sendiri. Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Komnas HAM  dalam  membantu  penghapusan diskriminasi  rasial  dan  etnis  dinilai  cukup baik  karena  Komnas  HAM  dianggap  cukup tackle dalam  menanggapi  kasus-kasus diskriminasi rasial dan etnis.
Komnas  HAM  selalu  melakukan pencarian  fakta  dan  penilaian  pada  pihak yang diduga melakukan tindakan diskriminasi,  hal  ini  sesuai  dengan  yang diatur  oleh  Pasal  8  Ayat  (2).  Selain  itu, Komnas  HAM  juga  selalu  mengangkat  isu diskriminasi  rasial  dan  etnis  ini  agar  tidak dikesampingkan dan memberikan rekomendasi  pada  pemerintah  asal  hasil pemantauan yang mereka lakukan.
Tidak  hanya  itu,  Komnas  HAM  juga bahkan mengedukasi masyarakat agar lebih peka terhadap isu ini dengan mengeluarkan buku panduan mengenai ras dan etnis yang didalamnya  memuat  tentang  diskriminasi rasial dan etnis serta kaum minoritas. Salah satu bentuk kontribusi Komnas HAM adalah membantu mengedukasi masyarakat dengan merilis  videografis  standar  norma  dan pengaturan tentang penghapusan
diskriminasi ras  dan  etnis  dan  mengadakan sosialisasi  webinar  yang  diselenggarakan baru-baru  ini  pada  14  Desember  2020 mengenai  diskriminasi  ras  dan  etnis  ini sendiri  dengan  mengundang  seluruh  warga Indonesia  untuk  bergabung.  Walaupun pemerintah  sudah  ikut  terlibat,  namun implementasi  Undang-undang  Nomor  40
Tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi  Ras  dan  Etnis  kurang  populer karena  kurangnya  sosialisasi  sehingga implementasi terjadi hanya seputar penindakan namun masih lemah pada aspek pencegahan.  Undang-undang  ini  kurang populer  karena  kurangnya  sosialisasi,  maka dari  itu  pemerintah  harus  lebih  banyak memberikan  edukasi  terhadap  rakyat tentang  adanya  Undang-Undang  mengenai penghapusan  diskriminasi  rasial  dan  etnis ini. Sehingga, pelanggaran berupa penghinaan suatu ras dan etnis tertentu tidak lagi dianggap biasa atau sepele dan Undang- Undang ini juga dapat berjalan dengan baik.
B.  Politik  Hukum Indonesia Dalam
Mencegah  Isu  Rasial  Dan  Etnis  Dikaji Melalui Aturan Hukum Internasional.
Pada perjanjian-perjanjian internasional ini kita dapat menemukan hal- hal yang berkaitan dengan diskriminasi rasial dan  etnis.  Dalam  tingkatan  internasional, selain  instrumen  Konvensi  Internasional Tentang Penghapusan  Semua  Bentuk
Diskriminasi  Rasial,  ada  juga  Penghukuman
Kejahatan
Pembedaan Warna Kulit (Apartheid).
Sedangkan  dalam  domain  regional, prinsip non diskriminasi juga dijumpai dalam Piagam  Afrika  (Banjul)  Tentang  Hak  Asasi Manusia,  Konvensi  Amerika  Tentang  Hak Asasi  Manusia,  Deklarasi  Amerika  Tentang Hak  dan  Tanggung  Jawab  Manusia,  dan Konvensi  Eropa  Untuk  Perlindungan  Hak Asasi  dan  Kebebasan  Fundamental  dan Piagam Sosial Eropa.
Indonesia  sendiri  telah  mengetahui betul  tentang Deklarasi Universal Hak  Asasi Manusia,  sebagai  negara  anggota  PBB  telah telah  berjanji  untuk  mencapai  kemajuan dalam  penghargaan  dan  penghormatan umum  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  dan kebebasan-kebebesan  yang  asasi,  dalam kerja  sama  dengan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  telah  memproklamasikan  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  suatu standar  umum  untuk  keberhasilan  bagi semua bangsa dan semua negara.  Indonesia pun  telah  membuat  Undang-undang  Nomor 39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia sebagai  bentuk  tanggung  jawab  moral  dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan  dan  pelaksanaan  Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human  Rights  (UDHR) tahun 1948 serta
berbagai  instrumen  HAM  lainnya  mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.
Mengenai  definisi  tentang  Hak  Asasi Manusia  juga  telah  dijelaskan  secara  rinci pada  Pasal  1  dan  Pasal  2  dalam  Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 ini.
Sebagaimana  yang  dimuat  dalam Universal  Declaration  Of  Human  Rights (DUHAM) Article 2:
“Everyone is entitled to all the rights and freedoms  set  forth  in  this  Declaration, without distinction  of any kind, such as race,  colour,  sex,  language,  religion, political  or  other  opinion,  national  or social  origin,  property,  birth  or  other status. Furthermore, no distinction shall be  made  on  the  basis  of  the  political, jurisdictional  or  international  status  of the  country  or  territory  to  which  a person  belongs,  whether  it  be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”
Artinya bahwa setiap orang berhak atas semua  hak  dan  kebebasan-kebebasan  yang tercantum  di  dalam  Deklarasi  ini  dengan tidak  ada  pengecualian  apa  pun,  seperti pembedaan  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin, bahasa,  agama,  politik  atau  pandangan  lain, asal-usul  kebangsaan  atau  kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Maka setiap orang wajib dilindungi hak asasi manuisianya  tanpa  ada  pembedaan  antara ras  maupun  etnis,  dengan  kata  lain  dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh ada
perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu.
Pasal 2 pada DUHAM ini juga selaras dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat (3)  yang  mengatakan  bahwa  setiap  orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan  kebebasan  manusia  tanpa  diskriminasi. Ini  berarti  bahwa  setiap  warga  negara Indonesia  berhak  untuk  melindungi  Hak Asasi  Manusia  mereka  dari  tindakan diskriminasi  apapun,  termasuk  rasial  dan etnis,  dan  juga  hal  ini  selaras  dan  dibahas lebih detail pada Undang-undang Nomor 40
Tahun 2008
Tentang Penghapusan Diskriminasi  Rasial  Dan  Etnis  pada  Pasal  9 yang  juga  berbunyi  setiap  negara  berhak memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa pembedaan ras dan etnis.
Selain dalam Article 2, hal-hal mengenai anti diskriminasi juga dimuat pada Article 7:
“All are  equal  before  the  law  and  are entitled  without  any  discrimination  to  equal protection of the law. All are entitled to equal protection  against  any  discrimination  in violation of thic Declaration and against any incitement to such discrimination.”
Artinya  bahwa  semua  orang  sama  di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak  atas  perlindungan  yang  sama terhadap setiap bentuk  diskriminasi  yang
bertentangan  dengan  deklarasi  ini,  dan terhadap  segala  hasutan  yang  mengarah pada diskriminasi semacam ini.
Hal  ini  berarti  bahwa  tindakan  segala tindakan  diskriminasi,  termasuk  tindakan diskriminasi  rasial  dan  etnis  bertentangan pada  prinsip  anti  diskriminasi  dan bertentangan  dengan  DUHAM  ini  sendiri, maka  bagi  pihak  yang  mengalami  tindakan diskriminasi  ras  dan  etnis  berhak  untuk mendapat perlindungan yang sama. Article 7 pada DUHAM ini juga selaras dengan Pasal 3 Ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  39  Tahun 1999 dan Pasal 6 serta Pasal 9 dalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 2008.
Dalam  kasus  ini,  sesuai  dengan  kajian hukum  internasional,  pemerintah  Indonesia juga  melakukan  upaya  dalam  mencegah  isu rasial dan etnis. Selain DUHAM dan Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang Nomor 40  Tahun  2008  Tentang  Penhapusan Diskriminasi  Rasial  dan  Etnis,  pemerintah juga  melakukan  berbagai  upaya  untuk mencegah  dikriminasi  rasial  dan  etnis dengan  meratifikasi  berbagai  perjanjian internasional yang pada intinya berkomitmen untuk menghapus segala jenis bentuk  diskriminasi,  khususnya  bagi  kaum minoritas. Perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi pemerintah    Indonesia    sejauh    ini    adalah
Konvenan  Internasional  tentang  Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya ( The International  Covenant  on  Economic,  Social and  Culture  Right) yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan juga The International Covenant on Civil and Politic  Rights yang  telah  diatur  melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Walaupun pemerintah sudah meratifikasi  beberapa  perjanjian  mengenai penghapusan  rasial  dan  etnis  dan  telah membuat  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2008  namun  demikian,  sudah  12  tahun  UU Nomor  40  Tahun  2008  berlaku,  tapi pelaksanaannya dinilai belum efektif menjerat  pelaku  rasisme  atau  diskriminasi ras  dan  etnis.  Secara  peraturan  perundang- undangan  telah  berjalan  selaras  namun dalam  implementasinya  di  lapangan  masih minim.
Sebagai contoh, dalam kasus penyerangan mahasiswa Papua yang terjadi di  Surabaya  pada  tahun  2019  lalu,  yang dikejar  oleh  aparat  hanyalah  tindakan membuat onar bukan tindakan diskriminasi rasial dan etnis, padahal perbuatan dan kasus yang  terjadi  di  Surabaya  ini  merupakan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  karena sudah  melakukan  tindakan  diskriminasi kepada  suatu  ras  dan  etnis  tertentu  dengan ucapan  hinaan,  dan  juga  Indonesia  sudah mempunyai  Undang-undang  Nomor  40
Tahun  2008  yang  dinilai  bagus  untuk menangani dan menghapus kasus diskriminasi  rasial  dan  etnis  namun pelaksanaannya masih kurang efektif.
Dalam  mengatasi  dan  menangani persoalan  pelanggaran  hak  asasi  manusia, penegakan  hukum  menjadi  salah  satu instrumen yang sangat diperlukan, dan harus sinergis dengan instrumen-instrumen lainnya.  Berbagai  konflik  yang  terjadi  di Indonesia  dan  negara-negara  ASEAN, termasuk  konflik  yang  mengenai  rasial  dan etnis  akibat  dari  kombinasi  berbagai persoalan  kebijakan  publik,  identitas, efektivitas  penegakan  hukum,  tata  kelola pemerintahan  yang  buruk,  dan  perebutan sumber  daya  alam.  Penegakan  hukum memang tidak hanya berdiri sendiri, namun perlu  ditopang  dengan  adanya  reformasi  di sektor  keamanan  yang  mengedepankan profesionalisme POLRI dan TNI.
Selama  ini  yang  lebih  aktif  dalam tackle persoalan diskriminasi rasial dan etnis ini  justu  organisasi-organisasi  internasional seperti  NGO  ( Non  Goverment  Organization).
Pemerintah
Indonesia seharusnya memberikan  ruang  yang  cukup  bagi  orang Papua  untuk  menyuarakan  keresahan mereka  terkait  diskriminasi.  Pemerintah tidak  berusaha  untuk  mendengarkan  apa yang  sebenarnya  orang  Papua  rasakan, pikirkan dan ingin mencoba disuarakan.
Approach yang  dilakukan  oleh  pemerintah untuk ambil andil terkait penanganan kasus diskriminasi  rasial  dan  etnis  ini  masih terbilang minim. Pemerintah dianggap tidak tackle dalam masalah inti yaitu  pelanggaran hak asasi manusia terkait isu rasial dan etnis, malah  pemerintah  hanya  melakukan deploy tentang military force .

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  maka dapat disimpulkan: Pertama, Secara peraturan perundang-undangan telah berjalan selaras namun dalam implementasinya  di  lapangan  masih  minim, tergambarkan  melalui  masih  kurangnya sosialisasi  yang  dilakukan  terkait  regulasi diskriminasi  rasial  dan  etnis  yang  ada  serta masih  maraknya  pelanggaran  berupa penghinaan  kepada  suatu  ras  dan  etnis tertentu  . Kedua, Sesuai  dengan  kajian hukum  internasional,  pemerintah  Indonesia juga  melakukan  upaya  dalam  mencegah  isu rasial dan etnis dengan meratifikasi berbagai perjanjian  internasional  yang  pada  intinya berkomitmen untuk menghapus segala jenis bentuk diskriminasi. Namun tentunya,  tidak cukup dengan hanya meratifikasi perjanjian internasional  semata,  diperlukan  kombinasi berbagai  aspek  seperti  kebijakan  publik, efektivitas  penegakan  hukum,  harmonisasi tata kelola pemerintahan, dan kebijakan
pengelolaan  sumber  daya  alam.  Terpenting, Pemerintah  Indonesia  harus  memberikan ruang  yang  cukup  bagi  orang  Papua  dalam hal  ini,  untuk  menyuarakan  keresahan mereka terkait diskriminasi.
Saran
Saran  peneliti  setelah  pembahasan sebagai berikut:
1. Pemerintah Indonesia agar lebih melakukan tindakan untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu diskriminasi rasial  dan  etnis,  bagaimana  tindakan diskriminasi  rasial  dan  etnis  dan mensosialisasikan  tentang  Undang- undang Nomor 40 Tahun 2008 ini lebih banyak  lagi  agar  masyarakat  Indonesia bisa  mengetahuinya  dan  berhenti menganggap  bahwa  ujaran  kebencian dan hinaan yang terkait dengan ras dan etnis bukanlah tindakan sepele.
2. Masyarakat  harus  lebih  sadar  lagi  akan hak, kewajiban serta peran warga negara yang  masih  sering  dikesampingkan, karena pada kenyataannya masih banyak warga  negara  Indonesia  sendiri  yang melemparkan ujaran kebencian, bahkan candaan  yang  biasa  disebut “candaan rasis”.

## REFERENSI

## Buku
Marzuki,  Peter  M.  (2011),  Penelitian  Hukum.
Kencana Prenada Media Group.
Soekanto, Soerjono. (2004), Penelitian Hukum Normatif. PT. Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Achir,  N.  (2020,  Januari).  Anotasi  Normatif
Terhadap Peraturan Daerah Tentang
Transparasi . Jambura Law Review , 2 (1), 3. Lane,  M.  (2019,  September).  The  Papuan Question in Indonesia: Recent Developments . Researches At Iseas – Yusof
Ishak Institute Analyse Current Events . 74,
1.
Pamungkas,  C.  (2017,  November).  The Campaign  of  Papua  Peace  Network  for Papua Peace Land . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 21 (2), 1.
Tijow,  L.M.  (2020,  Oktober).  Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  Nasional . Jurnal Ius Civile , 4 (2), 1.
Tome,  A.H.  (2020,  Januari).  Membumikan
Pancasila: Upaya Pelembagaan Nilai
Pancasila  Dalam  Kehidupan  Masyarakat Desa, Jurnal Al-‘Adl . 13 (1), 1.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
Undang-Undang   Nomor    12    Tahun    2005
Tentang Pengesahan Konvenan
Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  Dan
Politik.
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999
Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Universal
Declaration  of  Human  Rights  (UDHR)
tahun 1948.

## Website
Bernie, Mohammad. (2019, Agustus). dilansir berita tirto.id. Retrieved Oktober 25 2020, from tirto.id:
https://tirto.id/kronologi-penyerangan- asrama-papua-di-makassar-versi- mahasiswa-egAJ
Bhaskara, Ign. L. Adhi. (2018, November). dilansir  dari  tirto.id.  Retrieved  Oktober
24 2020, from
tirto.id:
https://tirto.id/survei-komnas-ham- diskriminasi-etnis-ras-masih-terus- ditolerir-dahP
Ratnasari,  Fadhila  Eka.  (2020,  Oktober).
dilansir  dari  Berita  Politik  Dunia.
Retrieved Oktober 25 2020, from Berita Politik
Dunia:
https://matamatapolitik.com/membicar akan-diskriminasi-atas-papua-dan -
rasisme-di-indonesia-analisis/
Satria, Jefrie Nandy. (2019, Agustus). dilansir dari detikNews. Retrieved Desember 22
2020, from
News
Detik:
https://news.detik.com/berita/d- 4676722/ylbhi-kecam-dugaan-
diskriminasi-pada-mahasiswa-papua-di- surabaya