INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 13908-13917 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Manajemen Organisasi Pemerintahan di Indonesia
Dini Vientiany 1 ✉ , Muhammad Mulah Ackmal² , Muhammad Zainuddin Rambe³ , Risky Saputra⁴ Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan hukum, UINSU
Email: zainuddinrambe363@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia merupakan serangkaian proses dan praktik yang dirancang untuk mencapai tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Dan mengulas berbagai aspek utama dari  manajemen  organisasi  pemerintahan  di  Indonesia,  termasuk  perencanaan  melalui  RPJMN, pengorganisasian  struktur  pemerintahan,  pengarahan  melalui  kepemimpinan  efektif,  dan pengendalian melalui audit oleh BPK.Selain itu,artikel ini menyoroti penggunaan teknologi informasi dalam  pemerintahan  (e-Government)  dan  tantangan  dalam  implementasi  manajemen  organisasi seperti  kompleksitas  birokrasi  dan  korupsi.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi pemerintahan  di  Indonesia  meliputi  kepemimpinan  dan  manajemen,  struktur  organisasi,  budaya organisasi, komunikasi, kompetensi sumber daya manusia, teknologi dan infrastruktur, kebijakan dan regulasi, serta lingkungan eksternal.Memahami dan mengelola faktor-faktor ini sangat penting untuk meningkatkan  kinerja  dan  pelayanan  publik.Regulasi  dan  kebijakan  yang  mengatur  manajemen organisasi  pemerintahan  di  Indonesia,  seperti  UU  ASN,  PP  Manajemen  PNS,  UU  Administrasi Pemerintahan, Perpres Pengadaan Barang/Jasa, dan UU Pemerintahan Daerah, memastikan bahwa organisasi pemerintahan berfungsi dengan baik, transparan, dan akuntabel.Artikel ini juga membahas berbagai strategi manajemen pemerintahan, termasuk reformasi birokrasi, pengembangan sumber daya  manusia,  implementasi  e-Government,  penguatan  sistem  pengendalian  intern,  manajemen kinerja,  partisipasi  publik,  transparansi,  dan  pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel.  Implementasi strategi-strategi ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja serta pelayanan publik di Indonesia.Dengan demikian, manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia melibatkan  berbagai  aspek  yang  saling  terkait  dan  membutuhkan  koordinasi  yang  baik  di  antara berbagai  instansi  pemerintah.  Implementasi  yang  efektif  sangat  penting  untuk  mencapai pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi, Manajemen Organisasi, Pemerintahan Indonesia
Abstract
Management of government organizations in Indonesia is a series of processes and practices designed to achieve government goals effectively and efficiently, including planning, organizing, directing and controlling resources. And reviews various main aspects of government organization management in Indonesia,  including  planning  through  the  RPJMN,  organizing  government  structures,  direction through effective leadership, and control through audits by the BPK. In addition, this article highlights the use of information technology in government (e-Government) and challenges in implementing organizational management such as bureaucratic complexity and corruption. Factors that influence the  performance  of  government  organizations  in  Indonesia  include  leadership  and  management, organizational  structure,  organizational  culture,  communication,  human  resource  competence, technology and infrastructure, policies and regulations, and the external environment. Understanding and managing these factors is very important to improve public performance and services. Regulations and policies governing the management of government organizations in Indonesia, such as the ASN Law, PP on PNS Management, Government Administration Law, Presidential Decree on Procurement of Goods/Services, and Regional Government Law, ensure that government organizations function well,  transparently,  and  accountable.  This  article  also  discusses  various  government  management strategies,  including  bureaucratic  reform,  human  resource  development,  e-Government implementation,  strengthening  internal  control  systems,  performance  management,  public participation,  transparency,  and  accountable  financial  management.  Implementation  of  these strategies  aims  to  achieve  good  governance  and  improve  performance  and  public  services  in Indonesia.  Thus,  the  management  of  government  organizations  in  Indonesia  involves  various interrelated aspects and requires good coordination between various government agencies. Effective implementation is very important to achieve good governance and improve public services to the community.
Keywords: Implementation, Organizational Management, Indonesian Government

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  efektif  dan  efisien  dalam  konteks  organisasi  pemerintahan  adalah landasan yang vital bagi kemajuan suatu negara. Di Indonesia, implementasi manajemen organisasi  pemerintahan  melibatkan  serangkaian  proses  kompleks  yang  mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tujuan utamanya adalah untuk  mencapai  kinerja  pemerintah  yang  optimal  dalam  menyediakan  pelayanan  publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Manajemen  organisasi  pemerintahan  adalah  salah  satu  elemen  krusial  dalam mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  dan  kesejahteraan  masyarat.  Di Indonesia,kompleksitas birokrasi dan dinamika politik seribg kali menjadi tantangan dalam pengelolaan  administrasi  publik.  Implementasi  manajemen  pemerintah  merupakan
gambaran  bagaimana  mengevaluasi  sejauh  mana  Reformasi  yang  telah  dilakukan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Transportasi manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia melibatkan berbagai aspek,  termasuk  restrukturisasi  kelembagaan,peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia,serta  adopsi  TIK  untuk  mendukung  pelayanan  publik.  Peraturan  dan  kebijakan yang  lebih  adaptif  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  menjadi  kunci  dalam menciptakan pemerintahan yang baik.
Manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan internal seperti kompleksitas birokrasi dan masalah korupsi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika  eksternal  seperti  perubahan  politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Seiring  dengan  itu, regulasi dan kebijakan yang mengatur tata kelola pemerintahan menjadi instrumen penting dalam menentukan arah dan efektivitas implementasi manajemen organisasi pemerintahan. Manajemen  organisasi  pemerintahan  di  Indonesia    Dapat  mengidentifikasi  faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas manajemen,serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya
Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  praktik  terbaik, faktor-faktor  penghambat,  serta dampak dari regulasi dan kebijakan yang ada terhadap kinerja organisasi pemerintahan di Indonesia. Dengan mempertimbangkan strategi seperti reformasi  birokrasi,  pengembangan  teknologi  informasi  melalui  e-Government,  dan penguatan  sistem  pengendalian  intern,  artikel  ini  menyajikan  analisis  mendalam  untuk memberikan  wawasan  tentang  bagaimana  manajemen  organisasi  pemerintahan  dapat diperbaiki guna mendukung visi pemerintah yang transparan, efisien, dan berdaya saing.
Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, diharapkan dapat tercipta landasan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi  penting  dalam  upaya  membangun  pemerintahan  yang  lebih  responsif  dan akuntabel di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengeksplorasi  dan menganalisis  implementasi  manajemen  organisasi  pemerintahan  di  Indonesia.  Metode penelitian  yang  digunakan  meliputi  studi  pustaka.  Metode    studi    kepustakaan    adalah pendekatan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan, menganalisis sumber- sumber  tertulis  atau  kepustakaan.  Tujuan  dari  metode  ini  adalah  untuk  memahami, mengevaluasi,  dan  menyajikan  informasi  yang  relevan  mengenai  topik  penelitian  ini.
sumber-sumber kepustakaan  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Sumber-sumber  ini dapat  mencakup  buku,  artikel  jurnal,  tesis,  laporan  penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya  yang  terkait  dengan  bidang  penelitian.  Metode  studi  kepustakaan  seringkali digunakan  dalam  tahap  awal  penelitian  untuk  membangun  landasan  teoretis  atau konseptual, menyusun kerangka pemikiran, atau memahami sejarah perkembangan suatu topik.  Selain  itu  menggunakan  analisis  dokumen,  dan  wawancara  mendalam  dengan informan  kunci.pendekatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang komprehensif mengenai kondisi manajemen pemerintah serta peluang dan tantangan yang dihadapi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Manajemen organisasi dalam konteks pemerintahan.
1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan  merupakan  langkah  awal  dalam  manajemen  yang  melibatkan penetapan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Di Indonesia, perencanaan  pemerintahan  diatur  melalui  berbagai  regulasi,  seperti  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun setiap lima tahun.
Manajemen  organisasi  dalam  pemerintahan  melibatkan  berbagai  proses  dan praktik  yang  bertujuan  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  secara  efektif  dan efisien. Hal ini mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian  sumber  daya  yang  tersedia,  baik  manusia  maupun  non-manusia. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai beberapa aspek utama dari manajemen organisasi pemerintahan di Indonesia.
2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian  mencakup  pengaturan  sumber  daya  dan  aktivitas  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Dalam  pemerintahan  Indonesia,  hal  ini melibatkan  pembentukan  struktur  organisasi  yang  efisien  di  semua  tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.
3. Pengarahan (Directing)
Pengarahan  melibatkan  kepemimpinan,  komunikasi,  motivasi,  dan  koordinasi untuk  mengarahkan  anggota  organisasi  dalam  mencapai  tujuan.  Di  Indonesia, pengarahan yang efektif sering kali bergantung pada kualitas kepemimpinan pejabat publik dan penerapan kebijakan publik yang responsif.
4. Pengendalian (Controlling)
Pengendalian  melibatkan  kegiatan  pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  proses dan hasil kerja untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana.  Di  Indonesia,  mekanisme  ini  diimplementasikan  melalui  audit  yang dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  pengawasan  internal  yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di setiap kementerian.
5. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan (e-Government) adalah  strategi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi.  Ini  meliputi penerapan sistem informasi manajemen di berbagai bidang publik seperti pelayanan masyarakat, administrasi kependudukan, dan pengelolaan anggaran.
6. Tantangan dan Hambatan
Implementasi  manajemen  organisasi  pemerintahan  di  Indonesia  menghadapi sejumlah tantangan yang meliputi kompleksitas birokrasi, korupsi, serta keterbatasan sumber  daya  manusia  dan  keuangan.  Upaya  penyederhanaan  birokrasi  dan peningkatan  kapasitas  aparatur  negara  menjadi  fokus  utama  dalam  reformasi birokrasi.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pemerintahan
Kinerja organisasi pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor khusus yang terkait dengan konteks budaya, politik, dan sosial negara ini. Berikut adalah beberapa faktor utama beserta penjelasannya:
1. Kepemimpinan dan Manajemen:
Kepemimpinan  yang  efektif  dalam  organisasi  pemerintahan  di  Indonesia memegang  peranan  penting  dalam  mengarahkan  visi,  misi,  dan  strategi  organisasi. Pemimpin yang jujur dan memiliki keterampilan manajerial yang kuat dapat berdampak besar terhadap kinerja secara keseluruhan.
2. Struktur Organisasi:
Struktur birokrasi di Indonesia, yang sering kali rumit dan memiliki banyak tingkatan,
dapat  menghambat  kinerja.  Reformasi  birokrasi  yang  bertujuan  untuk menyederhanakan struktur organisasi dan proses kerja diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
3. Budaya Organisasi dan Nilai-nilai Lokal:
Budaya kerja yang berasal dari nilai-nilai lokal dan nasional memiliki dampak besar terhadap  kinerja  organisasi  pemerintahan  di  Indonesia.  Nilai-nilai  seperti  kolaborasi, ketaatan,  dan  dedikasi  sering  kali  menjadi  bagian  integral  dari  budaya  organisasi tersebut.
4. Komunikasi dan Koordinasi:
Komunikasi  yang  efektif  antara  berbagai  tingkat  dan  unit  dalam  pemerintahan memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Ketidakmampuan  untuk  berkoordinasi  dengan baik sering kali menjadi penghalang dalam pelaksanaan program dan kebijakan.
5. Sumber Daya Manusia (SDM):
Kompetensi dan kualitas tenaga kerja di birokrasi Indonesia adalah  faktor utama yang memengaruhi kinerja. Program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai pemerintah.
6. Teknologi dan Infrastruktur:
Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan (e-government) di Indonesia masih  berkembang.  Ketersediaan  infrastruktur  teknologi  yang  memadai  dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik.
7. Kebijakan dan Regulasi:
Kebijakan  dan  regulasi  yang  terperinci  dan  konsisten  sangat  penting  untuk menciptakan  lingkungan  kerja  yang  mendukung.  Kepatuhan  terhadap  regulasi memastikan  bahwa  operasi  pemerintahan  berlangsung  sesuai  dengan  standar  yang telah ditetapkan.
8. Lingkungan Eksternal:
Kondisi  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yang  berubah-ubah  di  Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi pemerintahan. Pemerintah perlu bersikap adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal guna menjaga stabilitas dan kinerja yang optimal.
C. Regulasi dan kebijakan yang mengatur manajemen organisasi pemerintahan. Di  Indonesia  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  organisasi  pemerintahan berfungsi dengan baik, transparan, dan akuntabel. Berikut adalah beberapa regulasi dan kebijakan utama beserta penjelasannya:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN):
Undang-undang  ini  mengatur  tentang  pengelolaan  Aparatur  Sipil  Negara  di Indonesia,  termasuk  rekrutmen,  pengembangan,  penilaian  kinerja,  dan  sistem penghargaan dan sanksi. Tujuannya adalah untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS):
Peraturan  ini  menjelaskan  lebih  detail  mengenai  manajemen  PNS,  mencakup rekrutmen,  pengembangan  karier,  penilaian  kinerja,  dan  pemberhentian.  PP  ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi PNS.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Undang-undang  ini  memberikan  pedoman  tentang  tata  cara  administrasi pemerintahan  yang  baik,  termasuk  pengambilan  keputusan,  penanganan  konflik kepentingan,  dan  akuntabilitas  administrasi.  UU  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan  ini  mengatur  tata  cara  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  pemerintah, dengan  tujuan  memastikan  bahwa  proses  pengadaan  dilakukan  secara  transparan, akuntabel, efisien, dan efektif.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
UU  ini  mengatur  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  termasuk pembagian  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  dan  mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

## D. Strategi Manajemen pemerintahan
Strategi  manajemen  pemerintahan  adalah  langkah-langkah  terorganisir  yang diambil  oleh  lembaga  pemerintahan  untuk  mencapai  tujuan  mereka  dan  meningkatkan efisiensi  melalui  perencanaan,  pengaturan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  yang  efektif. Berikut ini beberapa contoh strategi manajemen pemerintahan beserta penjelasannya:
1. Reformasi  birokrasi  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Langkah-langkahnya  termasuk menyederhanakan prosedur, meningkatkan kualitas SDM, dan menerapkan teknologi informasi.
2. Pengembangan  SDM  meliputi  pelatihan,  pengembangan  kompetensi  pegawai, manajemen talenta, dan perencanaan suksesi. Tujuannya adalah menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, kompeten, dan memiliki daya saing yang tinggi.
3. Implementasi  E-Government  adalah  penggunaan  teknologi  informasi  dalam administrasi  pemerintahan  untuk  meningkatkan  keterbukaan,  pertanggungjawaban, dan efisiensi layanan publik. Ini mencakup berbagai aplikasi dan sistem informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern merupakan langkah untuk memastikan bahwa operasional  pemerintah  berjalan  sesuai  dengan  rencana,  mengurangi  risiko  korupsi,
dan meningkatkan pertanggungjawaban. Ini meliputi pengawasan internal yang efektif serta audit yang independen.
5. Manajemen kinerja melibatkan penetapan KPI, monitoring dan evaluasi kinerja, serta memberikan  umpan  balik  dan  insentif  berdasarkan  pencapaian  kinerja.  Tujuannya adalah  memastikan  efektivitas  dan  efisiensi  setiap  individu  dan  unit  dalam pemerintahan.
6. Partisipasi publik dan transparansi adalah strategi untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan informasi yang terbuka. Hal ini penting untuk meningkatkan  kepercayaan  publik  dan  memastikan  bahwa  kebijakan  yang  diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel meliputi pengaturan anggaran yang efisien, pelaporan keuangan yang jelas, dan audit yang ketat. Tujuannya adalah memastikan  penggunaan  dana  publik  yang  efisien  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang ditetapkan.

## SIMPULAN
Dalam  konteks  implementasi  manajemen  organisasi  pemerintahan  di  Indonesia, terdapat  sejumlah  tantangan  yang  perlu  dihadapi  seperti  kompleksitas  birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta masalah korupsi yang persisten. Namun  demikian,  berbagai  upaya  reformasi  seperti  reformasi  birokrasi,  pengembangan teknologi  informasi  melalui  e-Government,  serta  penguatan  sistem  pengendalian  intern telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam pelayanan publik.
Regulasi dan kebijakan seperti Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS, dan berbagai peraturan terkait lainnya memberikan landasan hukum yang penting dalam mengatur pengelolaan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, dan mampu bersaing.
Strategi seperti pengembangan sumber daya manusia, implementasi e-Government, dan  penguatan  sistem  pengendalian  intern  telah  terbukti  efektif  dalam  meningkatkan efektivitas  pemerintahan.  Melalui  pendekatan  yang  komprehensif  dan  terkoordinasi, pemerintah Indonesia dapat terus memperbaiki manajemen organisasi pemerintahan untuk memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  menunjukkan  pentingnya  kolaborasi
antarstakeholder  untuk  mencapai  pemerintahan  yang  baik  dan  berdaya  saing  di  masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas).  (2020).  RPJMN  2020-2024. Diakses dari Bappenas.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021).  Laporan  Hasil  Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Diakses dari BPK.
Budiono, A. (2003). Budaya Kerja  dan  Efisiensi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik.
Dwiyanto,  A.  (2006).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.  Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, A. (2006). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Indra,  D.,  &  Santoso,  B.  (2013).  The  Influence  of  Leadership  Style  on  Organizational Performance: A Study of Indonesian Government Agencies. Journal of Leadership and Management.
Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia.  (2018).  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia.  (2008).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Indonesia.  (2003).  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Diakses dari Kemendagri.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Jakarta: KemenPAN-RB.
Nugroho, R., & Aini, N.  (2017). Implementasi  E-Government  untuk  Meningkatkan  Kinerja Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Prasojo, E. (2012). "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Peluang dan Tantangan." Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(1), 1-15
Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pelayanan Publik. Pustaka Pelajar
Riyadi,  S.,  & Bratakusumah, D.  (2003). Analisis Lingkungan Eksternal dalam  Pengambilan Keputusan Publik. Jurnal Administrasi Negara.
Setyowati, T. (2012). Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik.
Wicaksono, E. (2011). Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur Negara. Jurnal Manajemen dan Bisnis.
Yulianto,  E.  (2017).  "Penerapan  E-Government  dalam  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik." Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 9(3), 75-89.