## KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI

## Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani
Dosen PAI Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Gresik moh.ahyanyusufsyabani@yahoo.com

## Abstrak
Latar  belakang  kajian  ini  adalah  realitas  era  globalisasi  saat  ini,  kebijakan  pendidikan sering kali dituding kurang kontekstual sebagai suatu kebijakan yang utuh dan terintegrasi secara  empiris,  evaluatif,  dan  normatif  serta  memberi  pedoman  yang  jelas  bagi pengejawantahan  formulasi,  implementasi  dan  evaluasinya.Apalagi  jika  dihubungkan dengan  tantangan  dalam  aspek  ekonomi,  budaya,  politik,  atau  aspek  sosial  bahkan pendidikan sekalipun akan memberikan kemungkinan yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk  turut  bersaing  di  setiap  negara  peserta.  Persaingan  bebas  seperti  ini  menuntut kesiapan setiap negara secara optimal bila ingin tetap bisa berperan serta. Jika tidak, suatu negara harus bersiap-siap untuk bangkrut dan keluar dari arena persaingan. Oleh karena itu perlu  ditinjau  lebih  lanjut  tentang  kebijakan  pendidikan  dalam  menghadapi  arus globalisasi.  Kesimpulan  kajian  ini  menyatakan  bahwa  kebijakan  pendidikan  harus responsif  dalam  menghadapi  era  globalisasi  yang  meliputi  segala  bidang  kehidupan. Kebijakan  apatis  dan  disorientatif  menjadikan  pendidikan  kehilangan  haluan  dalam menghadapi  kultur  masyarakat  yang  berubah  seiring  perubahan  zaman.  Sehingga kebijakan yang reaktif, responsif, dan realistis perlu diformulasikan secara simultan dan komprehensif.
Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Globalisasi

## Abstract
The background of this study is the reality of the current age of globalization, the education policy  often  accused  of  lacking  contextual  as  a  comprehensive  policy  and  integrates empirically, evaluative, and normative and provide clear guidelines for the embodiment of the  formulation,  implementation,  and  evaluation.  Especially  if  associated  with  the challenges in the economic, cultural, political or social aspect of education even though will give possibilities are open for anyone to also compete in each participating country. Free competition like this requires readiness of each country optimally if want to still be able  to  participate.  If  not,  a  country  must  be  prepared  to  insolvent  and  go  out  of  the competition arena. Therefore warrants further evaluation of education policies in the face of  globalization.  Conclusions  of  this  study  states  that  education  policy  should  be responsive  in  the  face  of  age  of  globalization  that  encompasses  all  areas  of  life.  The apathetic and disorientation policy make education lose the bow in the face of the culture of society change with changing times. So that policies are reactive, responsive, dan realistic needs to be formulated simultaneously and comprehensively.
Keywords : Policy, Education, Globalization
kebijakan  yang  utuh  dan  terintegrasi  secara empiris,  evaluatif,  dan  normatif  serta  memberi pedoman  yang  jelas  bagi  pengejawantahan

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pendidikan  sering  kali dituding  kurang  kontekstual  sebagai  suatu
formulasi,  implementasi  dan  evaluasinya. Sebagai  suatu  produk,  kebijakan  pendidikan sering  tidak  diformulasikan  berdasarkan elemen-elemen yang perlu diintegrasikan secara sinergis,  bukan  sebagai  komponen  yang terdikotomi. Dalam era globalisasi saat ini maka sangat  diperlukan  kembali  suatu  formulasi pendidikan yang saling terintegrasi yang dapat mengakomodir  semua  kebutuhan  dari kehidupan  bermasyarakat.  Terlebih  pada  masa globalisasi  saat  ini  merupakan  masa  di  mana o r a n g   d a p a t   m e n g e k s p r e s i k a n   s e m u a keinginannya  dan  menjunjung  prinsip kebebasan yang mendunia dalam segala bidang termasuk pendidikan.
Pada  era  globalisasi  ini,  baik  yang mencakup aspek ekonomi, budaya, politik, atau aspek sosial bahkan pendidikan sekalipun akan memberikan kemungkinan yang sangat terbuka bagi  siapa  saja  untuk  turut  bersaing  di  setiap negara  peserta.  Persaingan  bebas  seperti  ini menuntut kesiapan setiap negara secara optimal bila ingin tetap bisa berperan serta. Kalau tidak, negara  tersebut  harus  bersiap-siap  untuk bangkrut  dan  keluar  dari  arena  persaingan. Dalam kondisi yang demikian itu, tidak ada jalan lain  yang  harus  dilakukan  oleh  sebuah  negara yaitu  melaksanakan  atau  mereformasi  sistem perekonomian,  sistem  perdagangan,  sistem produksi  atau  sistem  pembinaan  sumber  daya manusianya  yang  sesuai  dengan  tuntutan  era pasar bebas tersebut. Jika negara tersebut tidak mengindahkan  hal  itu,  produk  barang  atau jasanya  tidak  memiliki  daya  saing  yang memadai. Dengan demikian, para investor dan atau  para  buyers  tersebut  tidak  akan  pernah
berkehendak  untuk  tertarik  dengan  produk barang  atau  jasa  negara  tersebut.  Dengan  kata lain,  orang  atau  negara  tertentu  hanya  akan tertarik  pada  suatu  barang  atau  jasa  yang mempunyai  kualitas  tinggi  dan  dengan  harga jual  yang  mampu  bersaing.  Negara-negara tertentu yang tidak memiliki hal itu akan tetap berkedudukan  hanya  sebagai  negara  pemakai atau penikmat keberhasilan negara lain.
Uraian yang tertuju pada kecenderungan global  yang  didasari  oleh  tinjauan  ekonomi  di atas,  hanya  akan  meletakkan  kita  pada  suatu kondisi  bahwa  kita  belum  banyak  melakukan perubahan dalam mengahadapi era pasar bebas tersebut. Dengan kata lain, negara Indonesia atau pemerintah  Indonesia,  belum  siap  menghadapi era  persaingan  bebas  atau  era  globalisasi tersebut, baik dalam mutu atau kualitas produk, maupun mutu sumber daya manusianya sendiri. Kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia, berdasarkan hasil survei lembaga internasional UNDP, termasuk dalam urutan ke-102 dari 170- an  negara  di  dunia.  Bahkan  Indonesia  berada jauh di bawah beberapa negara Asia Tenggara, seperti  Thailand  (52),  Malaysia  (53),  dan Filipina (95).
Era  globalisasi  juga  merupakan  suatu kondisi yang memperlihatkan bahwa dunia inio sudah  semakin  mengecil.  Kita  tidak  akan  lagi bisa menyembunyikan kebobrokan atau keadaan yang  buruk  dari  suatu  negara.  Hal  itu kemungkinan  terjadi  berkat  kemajuan  teknik informatika. Kejadian apapun yang dialami oleh sebuah  negara,  dalam  waktu  singkat  akan diketahui  oleh  bangsa-bangsa  lain  di  dunia. Dalam waktu yang relatif singkat berita baik atau
Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani : Kebijakan Pendidikan Di Era Globalisasi
buruk  di  suatu  negara  telah  mengglobal.  Di dalam  konteks  informatisasi,  dunia  ini  sudah menjadi  satu,  tidak  ada  lagi  kotak-kotak  yang membatasi  wilayah  satu  dengan  lainnya. Azril Azahari  dalam  Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan yang berjudul Dampak Globalisasi di  Pendidikan  Tinggi  untuk  Mengantisipasi Tahun 2020 menyebutnya dengan istilah dunia ialah  satu  tempat  yang  tunggal  tanpa  batas ( borderless world and only one earth ) (Azahari, 2000: 79).
Globalisasi  ini  memungkinkan  menjadi sebuah proses interaktif yang mengembangkan suatu  kebudayaan  dunia  yang  sama  sehingga akan  memunculkan  suatu  kebudayaan  atau peradaban  universal.  Dengan  demikian, kemajuan  dan  keterbelakangan  suatu  negara menjadi  demikian  transparan.  Posisi  dan keadaan  satu  negara  dibandingkan  dengan negara lain demikian jelas. Hal ini berimplikasi pada implementasi proses-proses global, seperti proses  humanisasi  dan  proses  demokratisasi (Tilaar, 2001: 4-7). Di samping itu, hal ini akan mengarah  pada  proses  kehidupan  urban,  serta kebudayaan  yang  sama  di  mana  saja  atau munculnya  ide-ide  teknologi  yang  umum (Azahari, 2000: 79). Indonesia, sebagai bagian dari  proses  global,  harus  dapat  menunjukkan komitmennya  dalam  menghadapi  tuntutan tersebut.
Mencermati  latar  belakang  tersebut, sektor  pendidikan  yang  menjadi  tulang punggung  penting  dalam  membina  dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), perlu  mengambil  langkah-langkah  konkret dalam  menghadapi  kecenderungan  global
tersebut.  Oleh  karena  itu  perlu  juga  mencoba melihat  lebih  jauh  tentang  konsep  globalisasi dan  kaitannya  dengan  pembinaan  dan pengembangan  SDM  Indonesia.  Kemudian perlu pula ditinjau lebih lanjut tentang berbagai kebijakan  yang  telah  diambil  oleh  pemerintah Indonesia  sehubungan  dengan  peningkatan SDM tersebut.

## PEMBAHASAN Konsep dan Makna Era Globalisasi.
Kata  globalisasi  berasal  dari  kata  dasar global,  yang  artinya  menyeluruh,  seluruhnya, garis  besar,  secara  utuh,  dan  kesejagatan.  Jadi globalisasi dapat diartikan sebagai pengglobalan seluruh  aspek  kehidupan,  perwujudan (perubahan)  secara  menyeluruh  aspek kehidupan.
Era  globalisasi  dalam  arti  terminologi adalah  sebuah  perubahan  sosial,  berupa bertambahnya  keterkaitan  diantara  masyarakat dan  elemen-elemen  yang  terjadi  akibat transkulturasi  dan  perkembangan  teknologi dibidang  transportasi  dan  komunikasi  yang memfasilitasi  pertukaran  budaya  dan  ekonomi internasional. Globalisasi juga dimaknai dengan gerakan  mendunia,  yaitu  suatu  perkembangan pembentukan  sistem  dan  nilai-nilai  kehidupan yang  bersifat  global.  Era  globalisasi memberikan perubahan besar pada tatanan dunia secara menyeluruh dan perubahan itu dihadapi bersama  sebagai  suatu  perubahan  yang  wajar. Sebab mau tidak mau, siap tidak siap perubahan itu akan terjadi. Era ini di tandai dengan proses k e h i d u p a n   m e n d u n i a ,   k e m a j u a n   i l m u pengetahuan  dan  teknologi,  terutama  dalam
bidang  tranformasi  dan  komunikasi  serta terjadinya lintas budaya.
Konsep pasar persaingan sempurna (the perfect  market) merupakan  suatu  kondisi  yang memungkinkan  seluruh  pemain  dalam  suatu pasar persaingan bebas dapat keluar dan masuk pasar  sesuai  dengan  pertimbangan  rasionalnya masing-masing.  Pada  pasar  tersebut  produk yang ditawarkan dapat berupa barang atau jasa. Dalam era pasar bebas tersebut ikatan teritorial kewilayahan  sebuah  negara  menjadi  demikian longgar,  terutama  negara-negara  yang  terikat dengan  perjanjian-perjanjian  multilateral dengan  negara-negara  lain,  baik  dalam  suatu kawasan atau antarkawasan. Konsep inilah yang kemudian  sering  kali  dimaknai  sebagai  era globalisasi.
Perubahan  yang  sangat  cepat  di  era globalisasi  tidak  lain  disebabkan  oleh  faktor teknologis. Keberadaan teknologi seperti halnya komputer dan internet sebagai simbol teknologi di era informasi sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.  Kedua  alat  tersebut  selain m e m b e r i k a n   i n f o r m a s i   a n   s i c h ,   j u g a memberikan  informasi  gaya  hidup,  perubahan sosial,  pola  pikir  dan  sebagainya.  Akibatnya globalisasi  telah  membawa  implikasi  yang sangat  luas  terhadap  segala  aspek  kehidupan manusia  baik  aspek  ekonomi,  sosial  budaya, politik,  pendidikan,  agama,  serta  aspek-aspek yang lain.
Saat memasuki 1 januari 2003, Indonesia telah memasuki era pasar bebas untuk kawasan Asia Tenggara yang lebih dikenal dengan AFTA 2003.  Konsep  AFTA  2003  ini  mengandung pengertian  bahwa  negara-negara  di  kawasan
Asia  Tenggara  atau  negara-negara  anggota ASEAN  telah  melakukan  suatu  kesepakatan bersama  untuk  melaksanakan  program  pasar bebas ASEAN  pada  tahun  2003.  Namun  pada kenyataannya,  sampai  pada  hitungan  minggu kedua bulan Januari 2003, tampaknya sebagian masyarakat  Indonesia  atau  khususnya  para pelaku  bisnis  tidak  mengerti  atau  mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar bebas, seperti apa  format  pasar  bebas  tersebut,  atau  apa kebijakan pemerintah tentang itu, belum pernah tersosialisasikan kepada para pelaku bisnis.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kesungguhan  pemerintah  menyambut  AFTA 2003 ini dapat dikatakan sangat tidak memadai. Hal-hal  mendasar  yang  berhubungan  dengan konsep dan format yang akan diambil saja belum disosialisasikan kepada para pelaku bisnis atau masyarakat  pada  umumnya.  Di  samping  itu, tindakan  konkret  pemerintah  sendiri  sebagai sebuah institusi publik, sampai detik ini belum memperlihatkan tanda-tanda akan diambil.

## Pengaruh  Globalisasi  terhadap  Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa di dunia. Sebagai bangsa, kita tidak hidup sendiri  melainkan  hidup  dalam  satu  kesatuan masyarakat  dunia (world  society) .  Kita  semua merupakan makhluk yang ada di bumi. Karena itu,  manusia  secara  alam,  sosial,  ekonomi, politik, keamanan, dan budaya tidak dapat saling terpisah  melainkan  saling  ketergantungan  dan mempengaruhi.
Era  globalisasi  yang  merupakan  era tatanan  kehidupan  manusia  secara  global  telah melibatkan  seluruh  umat  manusia.  Secara
khusus gelombang globalisasi itu memasuki tiga arena penting di dalam kehidupan manusia, yaitu arena  ekonomi,  arena  politik,  dan  arena budaya.Jika  masyarakat  atau  bangsa  tersebut tidak  siap  menghadapi  tantangan-tantangan global  yang  bersifat  multidimensi  dan  tidak dapat  memanfaatkan  peluang,  maka  akan menjadi  korban  yang  tenggelam  di  tengah- tengah arus globalisasi.
Dari  sisi  politik,  gelombang  globalisasi y a n g   s a n g a t   k u a t   y a k n i   g e l o m b a n g demokratisasi.  Sesudah  perang  dingin  dan rontoknya  komunisme,  umat  manusia menyadari  bahwa  hanya  prinsip-prinsip demokrasi  yang  dapat  membawa  manusia kepada taraf kehidupan yang lebih baik. Angin demokratisasi  telah  merasuk  ke  dalam  hati rakyat  di  setiap  negara.  Mereka  melakukan gerakan sosial dengan menggugat dan melawan sistem pemerintahan diktator atau pemerintahan apapun yang tidak memihak rakyat.
Kasus  serupa  juga  terjadi  di  Indonesia, yaitu  dengan  runtuhnya  rezim  pemerintahan Orde Lama dan runtuhnya rezim pemerintahan Orde  Baru.  Di  Indonesia  sejak  bergulirnya reformasi,  gelombang  demokratisasi  semakin marak  dan  tuntutan  akan  keterbukaan  politik semakin terlihat.
Dari  sisi  budaya,  era  globalisasi  ini membawa beraneka ragam budaya yang sangat dimungkinkan  mempengaruhi  pola  pikir, tingkah laku, dan sistem nilai masyarakat suatu negara.  Oleh  karena  itu,  kita  seharusnya waspada  dan  pandai  menyiasati  pengaruh budaya  silang  sehingga  bangsa  kita  dapat mengambil  nilai  budaya  yang  positif  yaitu
mengambil  nilai  budaya  yang  bermanfaat  bagi kehidupan dan pembangunan bangsa serta tidak terjebak pada pengaruh-pengaruh budaya yang negatif.  Kita  juga  harus  belajar  melihat  dunia dari  perspektif  yang  berbeda  sesuai  dengan kepentingan  dan  tujuan  masing-masing  tanpa melunturkan nilai identitas budaya bangsa kita. Dengan  memahami  perbedaan  dan  persamaan kebudayaan  tadi  akan  menumbuhkan  saling pengertian  dan  saling  menghargai  antar kebudayaan yang ada.
Aspek-Aspek  Positif  dan  Negatif  dari Globalisasi
Globalisasi  dalam  berbagai  aspek kehidupan akan membuat setiap bangsa menjadi bagian  dari  sistem  nilai  dunia.Globalisasi ekonomi  memungkinkan  terjadinya  sinergi positif  antara  beberapa  kelompok  ekonomi dalam  negeri  dengan  kelompok  ekonomi  luar negeri.  Sinergi  ekonomi  positif  yang  berciri multilateral  ini  perlu  diarahkan  untuk  tidak mematikan kelompok-kelompok ekonomi yang sejenis  di  negara-negara  yang  beraliansi ekonomi secara multilateral tersebut.
Secara  politis,  era  globalisasi  dapat menumbuhkan  kesadaran  berdemokrasi  yaitu kesadaran  hak  dan  kewajibannya  serta kesadaran  tanggung  jawab  dalam  bernegara. Pada masa reformasi, demokrasi telah membawa perubahan-perubahan  yang  besar  diantaranya pelaksanaan pemilihan umum legislatif dengan sistem  multipartai  dan  pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  secara  langsung.Aspek  negatif globalisasi  dapat  dicontohkan  sebagai  berikut: berhadapan  dengan  kekuatan  global  negara- negara dunia ketiga akan sulit mempertahankan
pola  produksinya  dan  sulit  meningkatkan  taraf hidupnya.  Pada  umumnya  negara-negara berkembang akan terperangkap dengan hutang- hutangnya  yang  semakin  lama  semakin menggelembung.
Dari  sudut  pandang  politik,  arus globalisasi  telah  mengembuskan  demokratisasi di  banyak  negara.  Apa  yang  terjadi  di kebanyakan  negara  berkembang  akan memunculkan sikap dan tindakan anarkis yang dapat memakan banyak korban di antara sesama. Wawasan  kebangsaan  semakin  terpuruk sehingga  dapat  menimbulkan  disintegrasi bangsa. Terjadinya gejala disintegrasi ini karena penguasa atau elit politik dianggap sudah tidak lagi  memperhatikan  nasib  dan  kepentingan r a k y a t .   S e b a l i k n y a ,   p e n g u a s a   h a n y a mementingkan  kepentingan  diri,  keluarga,  dan kelompoknya.
Globalisasi  merupakan  suatu  gejala wajar yang pasti akan dialami oleh setiap bangsa di  dunia,  baik  pada  masyarakat  yang  maju, masyarakat  berkembang,  masyarakat  transisi, maupun  masyarakat  yang  masih  rendah  taraf h i d u p n y a . D a l a m   e r a   g l o b a l ,   s u a t u masyarakat/negara  tidak  mungkin  dapat mengisolasi diri terhadap proses globalisasi. Jika suatu  masyarakat/negara  mengisolasi  diri  dari globalisasi,  mereka  dapat  dipastikan  akan terlindas  oleh  jaman  serta  terpuruk  pada  era keterbelakangan dan kebodohan.
Dampak  positif  dan  negatif  pada pengaruh  globalisasi  terhadap  kehidupan berbangsa dan bernegara pun ada. Salah satunya era  globalisasi  pada  sistem  politik.  Bangsa Indonesia  telah  menerapkan  kehidupan
berdemokrasi yang telah membawa perubahan- perubahan yang besar, diantaranya pelaksanaan pemilu legislatif dengan sistem multipartai dan pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara langsung.  Itu  dampak  positifnya.Sedang dampak  negatifnya  ialah  pada  kebanyakan negara berkembang   akan memunculkan sikap dan  tindakan  anarkis  yang  dapat  memakan banyak  korban  diantara  sesama.  Wawasan kebangsaan  semakin  terpuruk  sehingga  dapat menimbulkan  disintegrasi  bangsa.  Seperti munculnya  Gerakan  Papua  Merdeka  dan Gerakan Aceh Merdeka.

## A. Sejarah dan Makna Teori Kebijakan.
K e j e l a s a n   m a k n a w i y a h   t e n t a n g kebijakan  dapat  ditelusuri  dari  literatur kebijakan  tentang  ketatanegaraan  yang menganggap  bahwa  ilmu  kebijakan  sering dianggap  lebih  dekat  kepada  Administrasi Negara dibandingkan dengan Ilmu Politik.Ilmu kebijakan  berkembang  sejak  ada  usaha-usaha awal  penetapan  perauran-peraturan  yang  sah. Dalam  sejarahnya  dikenal  ada  tiga  fase perkembangan  sumber  teori  kebijakan,  yaitu: Pertama, fase  sebelum  abad  ke-19  dikenal empat sumber teori kebijakan yaitu:
1. Kode Hammurabi, yaitu  kode  yang mengatur  hak  dan  kewajiban  dengan mencantumkan persyaratan sosial-ekonomi bagi  kehidupan  masyarakat  transisi Babilonia  pada  aspek:  prosedur  kriminal, hak  milik,  perdagangan,  hubungan keluarga,  perkawinan,  dana    kesehatan, pertanggujawaban publik.
2. Paranormal/Ahli Nujum, yaitu  usaha meramal  dampak  untuk  memperbaiki
Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani : Kebijakan Pendidikan Di Era Globalisasi
kebijakan  lebih  lanjut  dari  para  Penasihat Kerajaan, seperti dalam kitab Arthashastra, Kautilya (300 SM) di Mauyan, India Utara; atau dalam Politics and Ethics, Aristotelles (384-322 SM) di Mecedonia.
3. Pengetahuan  yang  dispesialisasikan,  yaitu k e t i k a   m a s u k n y a   p e n g a r u h   i l m u pengetahuan  dari  golongan  akademisi, seperti  pengaruh  Pendeta/Rohaniawan dan/atau Sarjana-sarjana Ilmu Sosial.
4. Revolusi  Industri,  yaitu  ketika  mulai menggunakan  pendekatan  ilmiah  dalam setiap pemecahan masalah, termasuk dalam aspek  Manajemen  Ilmiah  dan  Analisis Sistem.
Fase  Kedua, pada  abad  ke-19  yang ditandai  dengan  dimulainya  ujicoba  penerapan ilmu  pengetahuan  dalam  aspek  kehidupan, antara lain:
1. Pertumbuhan  penelitian  empirik,  yaitu dengan penerapan ilmu statistik, demografi, survei yang bersifat empiris tentang masalah kemiskinan,  gelandangan,  penyakit,  dan kontrol politik.
2. Tumbuhnya  stabilitas  politik  yang diakibatkan  oleh  dominasi  eksekutif terhadap  legislatif  dan  ketidakseimbangan pelaku-pelaku sosial-ekonomi.
3. Sumber-sumber  praktis  pengetahuan  yang dispesialisasikan, yaitu pada masa di mana pengetahuan  ini  dikemas  dan  dijadikan “Ilmu”.
Fase  Ketiga, pada  abad  ke-20  yang ditandai  dengan  semakin  gencarnya  gerakan implementasi ilmu pengetahuan seperti:
1. Profesionalisasi ilmu sosial, yang mengkaji
m a s a l a h - m a s a l a h   k e b i j a k a n   d a n merumuskan alternatif solusinya.
2. Gerakan  ilmu-ilmu  kebijakan,  yang disumbang  dari  pemikiran  Webber  dan Mannheim,  Ilmu  Kebijakan  Publik merupakan bidang kajian Ilmu Administrasi Negara, rumpun utama Ilmu Politik.
3. Perspektif analycentric, yaitu  pembatasan masalah  ke  dalam  bagian-bagian  yang dalam  membandingkan,  mengevaluasi  dan m e m b e r i k a n   r e k o m e n d a s i   m e l a l u i probabilitas numerik.
4. Pelembagaan  penelitian  dan  analisis kebijakan,  yang  berupa  profesionalisasi keilmuan  dari  aspek  substansi,  proses, metodologi, dan konteks melalui lembaga- lembaga advokasi.
5. Analisis kebijakan dalam masyarakat pasca- industri, yang bertujuan untuk menanggapi kelesuan ekonomi akibat perang, dan reaksi terhadap  pelaksanaan  pemerintahan, d e n g a n   c i r i - c i r i   p e m u s a t a n   i l m u pengetahuan  teoretis,  kreasi  teknologi intelektual,  meluasnya  kelas  ilmu pengetahuan,  perubahan  dari  barang  ke pelayanan, instrumentalisasi ilmu, produksi dan penggunaan informasi.
6. Bimbingan  teknokratik,  yaitu  pengetahuan y a n g   r e l e v a n   d e n g a n   k e b i j a k a n semakinlangka,  sehingga  memerlukan peningkatan  kekuasaan  dan  pengaruh  dari analisis  kebijakan  yang  profesional;  dan penyuluhan  teknokratik  yaitu  peranan u t a m a   a n a l i s i s   k e b i j a k a n   u n t u k mengesahkan  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemegang kekuasaan yang riil.
7. Assessment /penilaian,  yaitu  analisis kebijakan  pada  dasarnya  tidak  lepas  dari proses politik yang merefleksi dinamika dan konflik  nilai  di  lingkungan  masyarakat. Karena itu, analisis kebijakan lebih bersifat politis,  sehingga  pengembangan  analisis kebijakan  bukan  hanya  tugas  intelektual atau keilmuan semata.
Dalam Political  Theory  and  Public Policy karya  Goodgin,  menunjukkan  bahwa kebijakan publik dari segi politik lebih banyak memberikan  perhatian  kepada  substansi, dibandingkan dengan administrasi negara yang lebih  memerhatikan  masalah  pilihan  rencana, e v a l u a s i   p e l a k s a n a a n ,   e f i s i e n s i   d a n produktivitas,  secara  hal  lain  yang  tidak berkenan  dengan  isi  dari  kebijakan  itu. Meskipun sebenarnya ilmu politik pun mengkaji kebijakan publik sebagai analisis yang bersifat deskriptif  dengan  membedakannya  dengan substansi  yang  disebut policy  advocacy yang bersifat preskriptif. Studi kebijakan sebenarnya menurut  Goodgin  hanyalahadministrasi  negara lama  dalam  baju  yang  diperbarui  (Goodgin, 1982: 10).
Dan  juga  dalam Policy  Analysis karya Dye,  mengartikan  kebijakan  publik (public policy) sebagai as projected program of goals, values and practice (Dye, 1981: 2). Sedangkan menurut Leslie A. Pal kebijakan   lebih kepada tindakan  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu yang dipilih oleh otoritas publik dalam upaya mengatasi masalah ( public policyis what the goverment say to do or not to do ) (Pal, 1996: 23).
Dua  aspek  yang  tidak  lepas  kaitannya
dengan  kebijakan  ialah  perspektif  administrasi dan  perspektif  publik.  Dalam  perspektif administrasi,  kebijakan  diartikan  sebagai tindakan  politik  untuk  memengaruhi  perilaku orang  lain.  Hal  tersebut  ditegaskan  pula  oleh Solichin  Abdul  Wahab  dalam  bukunya  yang berjudul Pengantar  Analisis  Kebijaksanaan Negara bahwa  kebijakan  dapat  pula  bermakna sebagai  tindakan  politik,  atau  serangkaian prinsip,  tindakan  yang  dilakukan  seseorang, kelompok  atau  pemerintah  atau  aktor  terhadap suatu  masalah  (Wahab,  1990:  15).  Sedangkan dalam perspektif kebijakan publik, Dunn dalam karyanya yang berjudul Public Policy Analysis An  Introductions menganggapnya  sebagai the process of producting knowledge of and in policy processes (Dunn, 1994: 19).
Menyimak beberapa pandangan tersebut menunjukkan  bahwa  kebijakan  merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  yang dirumuskan  dalam  suatu  kebijakan,  untuk mencapai  tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui program-program pemerintah. Setiap kebijakan negara  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan keberadaan  negara  tersebut.  Negara  dengan segala  fungsinya  berhak  untuk  membuat  atau tidak  membuat  kebijakan.  Kebijakan  publik akan  meliputi  perumusan,  pelaksanaan  dan evaluasi  kebijakan  sebagai  balikan  untuk kembali  merumuskan  kebijakan  yang  sesuai. Pendekatan  yang  umumnya  dipengaruhi  oleh pendekatan sistem, akan berupaya menjelaskan saling  keterpaduan  antara  lingkungan  sistem politik dan kebijakan publik.
Dari berbagai pemaparan tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa pertama, terminologi kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian tindakan  sebagai  suatu  arahan  untuk  mencapai tujuan.  Hal  yang  berkaitan  dengan  kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen- komponen  masukan  yang  perlu  dimanfaatkan dalam  usaha  memperoleh  setiap  produk  atau keluaran.  Proses  untuk  mencapai  produk  atau keluaran  tersebut  senantiasa  dilakukan  melalui apa yang disebut kebijakan. Berdasarkan unsur- unsur  tersebut,  maka  setiap  kebijakan  akan selalu  mengandung  sesuatu  yang  oleh  orang banyak  diberikan  makna  yang  prinsipil,  dan tidak  merugikan  orang  banyak,  karena  setiap kebijakan  selalu  didasarkan  atas  peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam  konteks tata negara dikemukakan bahwa:
1. Kebijakan  negara  itu  selalu  mempunyai tujuan  tertentu  atau  merupakan  tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola  tindakan  pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan  itu  adalah  merupakan  apa  yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan  negara  itu  bisa  bersifat  positif dalam  arti  merupakan  beberapa  bentuk tindakan  pemerintah  mengenai  suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti  merupakan  keputusan  pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang  posistif  didasarkan  atau  selalu dilandaskan  pada  peraturan  perundang- u n d a n g a n   y a n g   b e r s i f a t   m e m a k s a (otoritatif).

## Persoalan  -  persoalan  Implementasi Kebijakan.
Selanjutnya, dalam memahami suatu proses kebijakan,  terdapat  aspek  yang  sangat  penting yaitu  implementasi  kebijakan.  Tolak  ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi.  Implementasi  kebijakan  lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi  dan  mengarahkan.  Dengan demuikian,  implementasi  kebijakan  dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri  atas  pengambilan  keputusan,  langkah- langkah  yang  strategik,  maupun  operasional yang  ditempuh  guna  mewujudkan  suatu program  atau  kebijakan  menjadi  kenyataan, guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Tingkat keberhasilan proses ini akan dipengaruhi berbagai unsur, baik yang bersifat  mendukung  atau  menghambat,  serta lingkungan,  baik  fisik,  sosial  maupun  budaya. Hal  yang  perlu  diwaspadai  adalah  dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan pendidikan.
Suatu  kebijakan  akan  menemui  banyak masalah  pada  tahap  pengimplementasiannya, karena itu alternatif yang dipilih oleh pembuat kebijakan,  harus  dapat  diimplementasikan. Masalah  tersebut  sering  diartikan  secara sederhana,  padahal  masalah  oleh  seseorang mungkin  menguntungkan  bagi  orang  lain. Sehubungan  dengan  sifat  praktis  dan terkandungnya  tujuan  dalam  perumusan kebijakan,  maka  implementasi  kebijakan berkenaan dengan kekuasaan, kepentingan dan
strategi  para  pelaku.  Namun,  ketika  kegagalan kebijakan  terjadi,  maka  perlu  dikaji  apakah karena  perumusan  kebijakan  tersebut  memang b u r u k   a t a u   k e s a l a h a n   d a l a m mengimplementasikannya.
Implementasi  kebijakan  baru  akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu  tahap  penting  dalam  menentukan  proses perumusan  kebijakan  selanjutnya.  Sebab, berhasil  tidaknya  suatu  kebijakan  dalam mencapai  tujuannya  ditentukan  dalam pelaksanaannya.
Berhasil  atau  tidaknya  suatu  kebijakan akan  ditentukan  oleh  banyak  faktor.  Solichin Abdul  Wahab(1990:  125)  mengemukakan faktor-faktor  yang  menyebabkan  berhasil tidaknya suatu kebijakan antara lain:
1. Kompleksitas  kebijakan  yang  telah dirumuskan.
2. Kejelasan  rumusan  masalah  dana  lternatif pemecahan masalah.
3. Sumber-sumber potensial yang mendukung.
4. Keahlian pelaksanaan kebijakan.
5. Dukungan dari khalayak sasaran.
6. Efektifitas dan efisiensi birokrasi.
K e b e r h a s i l a n   a t a u   k e g a g a l a n implementasi  kebijakan  dapat  dievaluasi kemampuan  kebijakan  tersebut  yang  secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang  telah  dirancang  sebelumnya.  Sebaliknya proses implementasi kebijakan perlu dievaluasi dengan  cara  mengukur  dan  membandingkan antara  hasil  akhir  program-program  yang dilaksanakan dengan tujuan-tujuan kebijakan.
Persoalan  -  persoalan  Implementasi Kebijakan di Era Globalisasi.
1. Kualitas dan Kuantitas Perguruan Tinggi.
Dilihat dari sektor demografi, Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat besar. Hal  ini  merupakan  satu  kekuatan  yang  patut diperhitungkan  oleh  negara-negara  lain.  Di samping  itu,  jumlah  perguruan  tinggi  yang cukup  besar  di  negara  ini,  dapat  pula  menjadi nilai  atau  posisi  tawar (bargaining  position) yang baik, terutama beberapa di antaranya dapat dikatakan memiliki peringkat yang cukup tinggi bila  dibandingkan  dengan  universitas  atau perguruan tinggi di negara-negara kawasan Asia Tenggara.  Ditambah  lagi,  di  beberapa universitas  tersebut  telah  terjalin  kerja  sama yang  baik  dengan  beberapa  negara  Amerika, Inggris,  atau  Australia,  yang  cukup  dikenal sebagai  negara  yang  terbaik  dan  memiliki pengalaman  yang  panjang  dalam  pengelolaan perguruan tinggi.
Dilihat  dari  kekuatan  ini,  seharusnya Indonesia  mampu  menjadi  negara  sasaran perburuan pendidikan tinggi bagi negara-negara di  kawasan  Asia  Tenggara.  Dengan  kata  lain, mereka tidak perlu pergi jauh-jauh untuk belajar di  negara-negara  tersebut,  cukup  datang  ke Indonesia saja.
2. Krisis Multidimensi.
Krisis  multidimensi  yang  melanda kawasan  Asia  Tenggara  dan  beberapa  negara Asia Timur dalam beberapa tahun belakanagan ini  membuat  kondisi  perekonomian  negara  di kawasan  tersebut  belum  mampu  bangkit kembali  terutama  bangsa  Indonesia.  Sampai detik  ini,  tingkat  pertumbuhan  ekonomi
Indonesia  masih  berkisar  antara  bilangan  0 sampai  3  persen.  Tingkat  pertumbuhan  yang kecil  ini  membuat  Indonesia  perlu  mengkaji ulang  beberapa  proyek  besar  yang  telah direncanakan sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada  dunia  pendidikan.  Usaha  untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia lewat dunia  pendidikan  menjadi  terbengkalai  dan terhambat.  Beberapa  negara  Asean  yang  telah lebih  dulu  berhasil  lepas  dari  krisis,  akhirnya mampu  menigkatkan  jumlah  sarjananya  yang secara  presentase  lebih  besar  dibandingkan dengan negara Indonesia. Sementara Indonesia masih  saja  bertahan  dengan  program  wajib belajar  9  tahun  yang  tertunda  penuntasannya karena krisis multidimensi tersebut.
3. Antara  Memerangi  Kebodohan  dan Stabilisasi Ekonomi.
Hal mendasar yang patut diperhitungkan oleh  bangsa  Indonesia,  khususnya  pemerintah saat  ini  ialah  menjadikan  negara  besar  dalam jumlah  penduduk  ini  betul-betul  besar  dalam mutu  sumber  daya  manusianya.  Dengan demikian,  tantangan  terbesar  bangsa  ini  ialah bagaimana  mengalahkan  kebodohan  yang sementara  ini  sedang  melanda  sebagian rakyatnya.  Meningkatkan  mutu  SDM  lewat pendidikan  menjadi  sesuatu  yang  bersifat keniscayaan.  Bangsa  ini  mau  tidak  mau  harus melakukan perbaikan dan pembaruan di segala sektor  yang  berkaitan  dengan  bidang pendidikan.
Tantangan lain yang perlu dicermati oleh pemerintah, terutama yang berhubungan dengan program  AFTA  atau  kecenderungan  global umumnya, yaitu bagaimana meningkatkan atau
mengembalikan  posisi  perekonomian  seperti tahun-tahun  80-an,  tetapi  dengan  landasan perekonomian  yang  lebih  kokoh.  Setelah menghadapi  program  AFTA  2003  dan  akan menuju  pada  program  WTO  2020,  Azahari melihat  tantangan  yang  perlu  dicermati  oleh p e m e r i n t a h   I n d o n e s i a   i a l a h   b e r u s a h a mempertahankan  suatu  tingkat  pertumbuhan ekonomi  yang  mantap  dan  berkelanjutan. Azahari  meramalkan  pertumbuhan  sekitar  9 persen  dengan  skenario  tinggi  dan  6,5  persen dengan skenario pertumbuhan rendah (Azahari, 2000:  80).  Hal  itu  akan  membuat  peluang- peluang  yang  ada  dapat  direalisasikan  secara baik  dan  optimal.Selain  itu,  tentu  saja pemerintah  ini  harus  berupaya  bagaimana caranya  agar  Indonesia  dapat  menjadi  sentral perburuan  pendidikan  tinggi  bagi  para  calon mahasiswa  yang  ada  di  negara-negara  Asia Tenggara. Dengan kondisi tersebut, mahasiswa Indonesia  lainnya  menjadi  tertantang  untuk berbuat yang lebih baik.
Sejalan  dengan  berlakunya  UU  No.  22 tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  semua kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada  pemerintahan  daerah,  kecuali  pada bidang-bidang  tertentu. Termasuk  di  antaranya bidang  penigkatan  mutu  dan  pemberdayaan SDM di setiap daerah masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Upaya untuk menarik investor asing atau dalam negeri untuk bersaing di dalam bidang pendidikan sebagian wewenang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah baik  pusat  atau  daerah,  yaitu  bagaimana membagi  wewenang  ini  agar  tidak  menjadi
tumpang  tindih  atau  bahkan  menjadi  sumber permasalahan  atau  konflik  antara  pemerintah pusat dan daerah.
Potret  Pendidikan  dan  Kebijakannya  di Masa Globalisasi.
Dominasi era global telah membuat para penyelenggara  pendidikan  terjebak  dalam perasaan  ketidak-pastian  dengan  sistem pendidikan  saat  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh tingkat  kemajuan-kemajuan  yang  dicapai  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  khususnya teknologi  informasi,  melampaui  kesiapan lembaga-lembaga pendidikan dalam mendesign kurikulum,  metode  dan  sarana  yang  dimiliki guna  menghasilkan  lulusan-lulusannya memasuki  sebuah  era  yang  ditandai  dengan tingkat  kompetisi  dan  perubahan  yang  begitu masif  dan  cepat.  Saat  ini,  persoalan  yang dihadapi  oleh  lembaga  pendidikan  bukan  lagi sekadar relevansi antara content yang diberikan kepada  peserta  didik  dengan  kebutuhan  dunia kerja  supaya  lulusannya  siap  memasuki  dunia kerja,  tetapi  dunia  pendidikan  juga  dituntut untuk  selalu  mencermati  relevansi  dimensi paedagogies-didaktif  (antara  lain:  tehnik pengajaran,  kurikulum,  metode,  tempat pembelajaran dan lainnya) dengan trend budaya global.
Yang perlu dicermati adalah globalisasi membawa  akibat  terjadinya  perubahan  yang terus  menerus  dan  semakin  cepat.  Fenomena perubahan  yang  kian  berakselerasi  memberi imperatif berbagai lembaga pendidikan yang ada untuk  terus  melakukan self  reform jika  ingin tetap  mempertahankan  eksistensinya  di  jaman yang berlari seperti sekarang. Namun, juga perlu
diperhatikan  bahwa  jika  reformasi  dilakukan secara  serampangan,  sekadar  reaktif  dan  tidak visioner,  justru  akan  menyebabkan  terjadinya degradasi  kemanusiaan  di  masa  mendatang. Misalkan, sekitar tahun 80-an, dunia pendidikan kita  dikritik  habis-habisan  oleh  masyarakat, khususnya  dari  kalangan  dunia  kerja.  Lulusan sekolah,  baik  sekolah  menengah  maupun perguruan  tinggi,  dikeluhkan  tidak  memiliki kapasitas dan ketrampilan yang memadai seperti dibutuhkan  oleh  dunia  kerja.  Mereka  hanya pandai  berteori,  tetapi  tidak  menguasai  teknis- praktisnya.  Tak  ayal,  kurikulum  pendidikan, metode  pengajaran,  prasarana  dan  sarana praktek  dan  link  and  match  dalam  lembaga pendidikan menjadi pembicaraan publik.
Dunia  pendidikan  bukannya  tidak memahami  atas  persoalan  tersebut.  Negara, sebagai  pihak  yang  mengemban  amanat penyelenggara  pendidikan  terus  melakukan upaya-upaya  penyempurnaan  terhadap penyelenggaraan  pendidikan  nasional.  Namun s a y a n g n y a ,   k e b i j a k a n - k e b i j a k a n penyempurnaan yang dibuat cenderung bersifat reaksioner. Kurang didasari visi yang jelas.Doni Koesoema  A.  (2004)  dalam  artikelnya Pendidikan  Manusia  Versus  Kebutuhan  Pasar menilai  bahwa  tanggapan  pemerintah  atas berbagai  persoalan  dalam  dunia  pendidikan terkesan  lebih  bersifat  reaksioner  ketimbang visioner.  Kebijakan  yang  diambil  pemerintah dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan hanya didasarkan sikap reaktif, kaget, bingung, bahkan  sekadar  memenuhi  kepentingan  dan kebutuhan sesaat. Keluhan, bahwa ganti menteri ganti kebijakan, ganti buku pelajaran, dan lain-
Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani : Kebijakan Pendidikan Di Era Globalisasi
lain adalah afirmasi atas situasi ini.
Selanjutnya,  Doni  Koesoema  (2004) memberi  contoh  kebijakan  pemerintah  yang kurang  didasari  visi  jangka  panjang  di  bidang pendidikan,  pendidikan  kita  ditengarai menghasilkan  orang-orang  yang  tidak  siap masuk dunia kerja. Karena itu, satu-satunya cara untuk  memperbaikinya  adalah  menyiapkan sekolah-sekolah agar menghasilkan orang-orang yang  siap  memasuki  dunia  kerja.  Bagaimana caranya, diperkenalkan program link and match . Program  link  and  match  dicanangkan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud,  kini berubah  menjadi  Mendiknas)  Wardiman Djojonegoro  (1993-1998)  yang  mengaitkan berbagai  macam  program  dan  kurikulum  di sekolah  dengan  tuntutan  yang  dibutuhkan perusahaan.
Program link  and  match ini  dalam implementasinya  bernama  Pendidikan  Sistem Ganda  (PSG).  Dengan  PSG  dimaksudkan sebagai model belajar sambil magang kerja. PSG merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang  memadukan  secara  sistemik  dan  sinkron program  pendidikan  sekolah  dan  program penguasaan  keahlian  /  ketrampilan  yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja dan diarahkan untuk mencapai suatu tingkat  keahlian  profesional  tertentu.Dilihat sepintas,  barangkali  tidak  ada  yang  keliru dengan  PSG  ini.  Namun  jika  dicermati  lebih jauh, maka akan terlihat bahwa visi yang ada di balik kebijakan PSG ini sangat membahayakan. Saat  itu, link  and  match dianggap  sebagai sebuah imperatif yang harus diterapkan di semua jenjang  pendidikan,  mulai  dari  tingkat  dasar
sampai  pendidikan  tinggi.  Ini  merupakan dominasi  dunia  industri  yang  dibiarkan  masuk d a l a m   s i s t e m   p e n d i d i k a n   t a n p a mempertimbangkan kerugian yang akan diderita peserta didik dan bangsa secara umum.
Persoalan-persoalan  yang  dihadapi dunia pendidikan dengan link and match seolah- olah    satu-satunya  tujuan  pendidikan  yang dibenarkan adalah mempersiapkan peserta didik untuk  cocok  masuk  sebagai  salah  satu  bagian dari  dunia  industri.  Maka,  segala  upaya pendidikan adalah harus disesuaikan memenuhi kebutuhan dunia kerja. Sekali lagi, program link and match tidaklah salah. Karena tujuan peserta didik  menjalani  pendidikan  adalah  untuk mempersiapkan  diri  memasuki  dunia  kerja. Namun,  menjadi  bahaya  manakala  ini diasumsikan  sebagai  satu-satunya  tujuan pendidikan. Dengan berasumsi demikian, maka fungsi-fungsi lain dari pendidikan direduksi, jika t i d a k   d i k a t a k a n   d i h i l a n g k a n . L e m b a g a pendidikan yang mendesain kurikulumnya guna membekali  peserta  didiknya  dengan  berbagai keahlian  yang  dibutuhkan  dunia  kerja merupakan  sikap  yang  bijak.  Karena, menciptakan  sebuah  kebijakan  dalam  dunia pendidikan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat  merupakan  sebuah  tuntutuan  yang mendesak  dan  terus  ada.  Namun,  merupakan cerminan  keterbatasan  horizon  pemikiran m a n a k a l a   b e r a n g g a p a n   b a h w a   t u j u a n pendidikan  semata-mata  demi  memenuhi kebutuhan praktis sesaat.
Kebijakan pendidikan yang dilatari oleh horizon  berpikir  sempit  seperti  ini  berpotensi melahirkan  proses  dehumanisasi  pada  diri
peserta  didik.  Pendidikan  yang  terlalu  fokus pada  upaya  mencetak  tenaga-tenaga  terampil yang dibutuhkan dunia industri dan melupakan tujuan-tujuan  pendidikan  yang  lain,  akan melahirkan  robot-robot  berbaju  manusia. Implikasi  dari  kebijakan-kebijakan  pendidikan semacam itu telah lama kita rasakan. Misalkan, rendahnya moralitas, rendahnya sikap toleransi, rendahnya sikap menghargai sesama, lemahnya mental  enterpreuner,  rendahnya  mental team- work, minimnya  jiwa  kepemimpinan  dan  lain- lain.
Percepatan inovasi yang terjadi di bidang ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menuntut manusia-manusia  pembelajar  yang  terus  mau dan  mampu  meng-upgrade  diri.  Ini  berarti lembaga  pendidikan  harus  juga  mampu mendorong  dan  mengembangkan  kemampuan belajar   peserta didiknya. Lembaga pendidikan harus memberi keterampilan learn how to learn . Ketika  lembaga-lembaga  pendidikan  ‘dipaksa’ mendesain  kurikulumnya  hanya  untuk kepentingan link  and  match, dan  mengabaikan learn how to learn ini, pasti akan menghasilkan generasi-generasi  yang  gagap  terhadap  aneka perubahan  yang  terjadi  di  era  global  ini. Barangkali,  generasi  hasil  program  link  and match  akan  menunjukkan  kinerja  yang memuaskan saat mereka baru memasuki dunia industri/kerja. Namun, ketika perusahaan harus menggunakan  instrumen-instrumen  baru,  yang ini  berarti  menuntut  para  pekerjanya  untuk mempelajari  hal-hal  baru,  maka  umumnya performadari generasi ini akan mengecewakan. Mereka  kurang  memiliki  ketrampilan  untuk mempelajari hal-hal baru.
Belum  lagi  jika  kita  lihat  fakta  bahwa jenis-jenis  pekerjaan  yang  sepuluh  sampai  dua puluh tahun lalu masih berjaya, kini satu per satu mulai  sirna  ditelan  arus  perubahan.  Seperti diuraikan  di  atas,  lembaga  pendidikan  yang terlalu  terfokus  pada  program link  and  match bertujuan  menghasilkan  output  yang  memiliki ketrampilan  pada  jenis  pekerjaan  tertentu. Permasalahan muncul manakala jenis pekerjaan yang dikuasai tersebut dipaksa sirna, maka yang bersangkutan  tidak  mampu  berbuat  apa-apa. Ketrampilan  yang  dimiliki  dari  lembaga pendidikan  yang  telah  ditempuh  menjadi  tidak berguna  bagi  hidupnya.  Artinya,  program link and match yang dilakukan secara gegabah akan mempersempit ruang kerja alumninya.
Kemajuan di bidang teknologi informasi memang banyak memberi kemudahan bagi kita saat  ini.  Melalui  berbagai  media  elektronik (televisi  dan  internet),  kita  dan  anak-anak  kita setiap detik dibanjiri dengan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia. Banyak informasi yang memang berguna bagi kita dan anak-anak k i t a   u n t u k   m e n i n g k a t k a n   p e n g a t u a n , ketrampilan  dan  sikap.    Namun,  juga  harus diakui  bahwa  kemudahan  dan  manfaat  yang ditawarkan,  banyak  juga  sisi  mudhlaratnya. Resahnya  para  orangtua  akan  maraknya pornografi  di  dunia  maya,  kejahatan  dan penipuan  yang  terjadi  di  dunia  maya  memberi bukti  atas  hal  ini.  Banyaknya  sisi  mudhlarat tersebut bukan berarti kita bisa menjauhkan diri dari  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Karena, siapa  pun  yang  menjauhkan  diri  dari  gegap gempitanya dunia teknologi informasi ini akan ditinggal oleh arus perubahan. Akan terjerumus
Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani : Kebijakan Pendidikan Di Era Globalisasi
dalam kategori golongan primitif.

## PENUTUP
Kebijakan  pendidikan  haruslah  bersifat komprehensif  baik  terkait  dengan  waktu  dan ditujukan untuk apa dan kepada siapa kebijakan tersebut dibuat. Hal ini agar kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan lebih baik tanpa harus ada beberapa bagian dari kebijakan tersebut  yang  sia-sia  tidak  terlaksana.  Adanya suatu  kebijakan  pendidikan  di  era  globalisasi saat  ini  menuntut  bahwa  suatu  kebijakan pendidikan tersebut harus dikontekstualisasikan sesuai  zaman  atau  tempat  di  mana  ia  berada bukan  dibuat  atas  dasar  sama  rata  atau  adanya suatu dasar yang harus atau wajib dilaksanakan oleh semua pihak tanpa melihat konteks waktu ataupun tempatnya.
Jika demikian halnya yang terjadi maka dapat dipastikan kebijakan pendidikan tersebut akan mengalami banyak ketidaksesuaian dengan apa  yang  harus  dicapainya  mengingat  latar belakang  waktu  atau  tempat  bahkan  kondisi inilah yang mengharuskan kebijakan pendidikan lebih  menyesuaikan  terhadap  berbagai  hal tersebut. Bukan justru sebaliknya bahwa segala kondisi  tersebut  yang  harus  menyesuaikan kebijakan  yang  telah  dibuat,  tentunya  hal  ini sangat  tidak  mungkin  suatu  kebijakan pendidikan akan dapat berjalan dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Azahari,  Azril.  2000.  Dampak  Globalisasi  di
Pendidikan Tinggi untuk Mengantisipasi Tahun  2020. Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan.6 (1): 79-80.
Dunn, William N. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction. London: Prentice Hall, Inc; Englewood Cliffs.
Dye, Thomas R.1981. Policy Analysis. Alabama: University of Alabama Press.
Goodgin, Robert E. 1982. Political Theory and Public  Policy. Chicago:  University  of Chicago Press.
Koesoema A., Doni. 2004. Pendidikan Manusia Versus  Kebutuhan  Pasar. Dalam  buku Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Kompas.
Pal, Leslie A. 1996. Public Policy Analysis: An Introduction. Ontario: Nelson Canada. Wahab,  Solichin  Abdul.  1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta:
Rineka Cipta.
Tilaar,  H.A.R.  2001. Manajemen  Pendidikan N a s i o n a l . B a n d u n g :   R e m a j a Rosdakarya.