## I. PENDAHULUAN
Upaya pemulihan ekonomi setelah 9 tahun berlangsung, belum menunjukan hasil yang signifikan. Hal ini tercermin pada indikator makroekonomi utama, yakni rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya pengangguran, dan kemiskinan. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 35,1 juta orang (BPS, 2006).
Persebaran penduduk miskin, menurut wilayah, menunjukkan bahwa lebih dari 59% berada di Pulau Jawa dan Bali, 16% di Pulau Sumatera dan 25% berada di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Sekretariat Komite

## Peran Perguruan Tinggi dalam Aplikasi Variasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jawa Barat
ATIH ROHAETI DARIAH 1
1 Fakultas Ekonomi Unisba, Jl. Tamansari No.1 Bandung Email: ar_dariah@yahoo.com
Abstract
This paper identifies people empowerment models based on socioeconomy characteristics of rural areas in West Java.  Furthermore, the paper tries to reconstruct university role as part of those models. Three practices of people empowerment are listed below: development for community, de- velopment with community, and development of community. An observation toward certain rurals in West Java has found out that development with community model adjust perfectly in most places in West Java.  For village cathegorized as center of growth,  a model of development of community was proposed. High education institution has different roles for each models.  For example,  a role as facilitator and consultant  is marked  as university role  for  the  development  of  com- munity models.  Meanwhile, development with community models required university  to act as coaching for public in order to strengthening and guarding the process of development.
Kata kunci: perguruan tinggi, variasi model, pemberdayaan masyarakat
Penanggulangan Kemiskinan, 2002). Kondisi ini tampaknya tidak mengalami perubahan signifikan sampai saat, ini karena tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Bali.
Adapun jumlah rumah tangga fakir miskin, yakni penerima subsidi langsung tunai kategori sangat miskin di enam propinsi yang ada di Pulau Jawa, disajikan pada Tabel 1.
Dari enam propinsi tersebut tampak bahwa jumlah rumah tangga fakir miskin terbanyak berada di Propinsi Jawa Barat yang mencapai 615.866 rumah tangga. Fakta ini diperkuat oleh rendahnya daya beli masyarakat yang hanya sebesar 557.110 rupiah untuk tahun 2006. Ketika didisagregasi, kabupaten dengan jumlah rumah tangga fakir miskin terbesar berada
ATIH ROHAETI D. Peran Perguruan Tinggi dalam Aplikasi Variasi Model Pemberdayaan Masyarakat
di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Indramayu. Karakteristik keempat daerah tersebut merupakan perekonomian yang berbasis pertanian. Hal ini secara implisit meng- indikasikan bahwa kantong kemiskinan terbesar berada di sektor pertanian atau di perdesaan.
Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah mencanangkan agenda pembangunannya, yakni rencana peningkatan daya beli masyarakat berbasis pembangunan desa. Hasil sementara kajian Bapeda Jabar terhadap 20 desa yang jadi sampel, menunjukkan bahwa salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan daya beli adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam merealisasikan rencana tersebut, dengan segala keterbatasan, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Artinya, perlu peran swasta dan masyarakat dari berbagai lini termasuk masyarakat intelektual perguruan tinggi. Menarik untuk dikaji, seperti apakah peran yang bisa dijalani oleh perguruan tinggi.
Eksistensi perguruan tinggi yang diharapkan peran aktifnya dalam proses pemberdayaan masyarakat seyogianya memiliki model yang tepat sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat di setiap wilayah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan dua permasalahan. Pertama, seperti apakah model pemberdayaan masyarakat yang tepat sesuai karakteristik sosial ekonomi masyarakat perdesaan di Jawa Barat? Kedua, bagaimanakah bentuk
peran perguruan tinggi dalam aplikasi model pemberdayaan tersebut?
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis model pemberdayaan masyarakat yang tepat sesuai karakteristik sosial ekonomi masyarakat perdesaan di Jawa Barat. Tujuan lainnya adalah mengkaji bentuk peran perguruan tinggi dalam aplikasi model pemberdayaan tersebut.
Penelitian ini diharapkan bermanfaat, terutama bagi para intelektualitas kampus dan pihak-pihak lain yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## A. Konsep Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat ( Commu- nity Development = CD) adalah suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan, didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perikehidupan mereka sendiri ( www.deptan.go.id).
Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang menjelaskan berbagai upaya untuk memperkuat posisi seseorang untuk melalui penumbuhan kesadaran dan kemampuan individu yang bersangkutan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah mengatasinya.
Inti dari kegiatan pem-berdayaan adalah motivasi untuk memahami kondisi dan situasi kerja sehari-hari serta menumbuhkan kemampuan dan keberanian mereka untuk bersikap kritis terhadap kondisi yang mereka hadapi, sehingga kuncinya adalah membangun partisipasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan masyarakat dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

## Tabel 1
Jumlah Rumah tangga Fakir Miskin di Pulau Jawa Tahun 2005 No Propinsi Jumlah RT 1 Banten 108.105 2 DKI Jakarta 23.651 3 Jawa Barat 615.866 4 Jawa Tengah 349.355 5 DI Yogyakarta 16.759 6 Jawa Timur 516.329 Sumber: Departemen Sosial Indonesia (2006)
Dari aspek keterlibatan masyarakat, praktik CD dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu: development for community, development with community, dan develop- ment of community. Development for com- munity adalah bentuk CD di mana masyarakat pada dasarnya menjadi objek pembangunan karena berbagai inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh aktor dari luar. Aktor luar ini dapat saja telah melakukan penelitian, melakukan konsultasi, dan melibatkan tokoh setempat, namun apabila keputusan dan sumber daya pembangunan berasal dari luar maka pada dasarnya masyarakat tetap menjadi objek.
Development with community ditandai secara khusus dengan kuatnya pola kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak. De- velopment of community adalah proses pembangunan yang baik inisiatif, pe- rencanaan, dan pelaksanaannya dilaksana- kan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat membangun dirinya sendiri. Peran aktor dari luar dalam kondisi ini lebih sebagai sistem pendukung bagi proses pembangunan (Primahendra).
Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan kelembagaan masyarakat lokal. Perbedaan yang ada lebih berada pada sarana ( means) yang dipakai. Efektivitas sarana ini sangat ditentukan oleh konteks dan karakteristik masyarakat yang dihadapi. Pada masyarakat tertentu, mungkin pendekatan development for community lebih sesuai, sementara pada masyarakat yang lain development with com- munity justru yang dibutuhkan.
Faktor utama yang menentukan pemilihan ketiga pendekatan tersebut adalah seberapa jauh kelembagaan masyarakat telah berkembang. Pada masyarakat yang kelembagaannya sudah lebih berkembang development of community akan lebih tepat (Primahendra).
Untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat perdesaan, menurut Deptan, pada dasarnya harus memiliki  3 (tiga) komponen, yaitu pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; kedua pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembang- kan peran serta pemerintah dan, ketiga, terjadinya modernisasi melalui pemantapan pada perubahan struktur ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.
Kebijakan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat di kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat; kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran; dan ketiga; kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

## B.
Aplikasi Variasi Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa di Jawa Barat
1. Karakteristik Desa Di Jawa Barat
Di Jawa Barat, terdapat 5.808 desa yang terklasifikasikan ke dalam desa pusat pertumbuhan (DPP), desa sedang dan desa tertinggal. Bapeda Propinsi Jawa Barat (2006) menggunakan variabel berikut dalam menentukan klasifikasi desa-desa tersebut:
(1) Variabel potensi desa Kelompok ini meliputi variabel-variabel yang menunjukkan keberadaan dan pemanfaatan prasarana dan potensi ekonomi desa. Makin baik prasarana dan sarana yang dimiliki suatu desa dan makin tinggi pemanfaatannya, berarti desa itu makin tidak tertinggal. Indikator yang digunakan adalah potensi ekonomi yang paling menonjol dan sudah diberdayakan, fasilitas pendidikan, lembaga pendidikan keterampilan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang tinggal di
ATIH ROHAETI D. Peran Perguruan Tinggi dalam Aplikasi Variasi Model Pemberdayaan Masyarakat
desa, jalan utama desa, waktu tempuh ke ibukota kecamatan, sarana komunikasi, sentra industri, pasar, perbankan/lembaga keuangan.
(2) Variabel perumahan dan lingkungan Variabel-variabel dalam kelompok ini menunjukkan kondisi permukiman masyarakat di suatu desa. Makin baik kondisi permukiman suatu masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa taraf kehidupannya pun semakin baik. Indikator yang digunakan adalah keluarga yang menggunakan listrik, bahan bakar, tempat buang sampah sebagian besar keluarga, tempat buang air besar sebagian besar keluarga, sumber pencemaran, sumber air minum.
(3) Variabel keadaan penduduk
Merupakan variabel-variabel yang langsung menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Indikator yang digunakan adalah: persentase rumah tangga pertanian, persentase Pra KS dan KS I, sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk, persentase penduduk yang bekerja sebagai buruh tani.
Berdasarkan ketiga variabel di atas dengan bobot skor yang sudah ditetapkan, maka diketahui sebanyak 753 desa di Propinsi Jawa Barat, atau sekitar 12,96%, masih terkategorikan sebagai desa tertinggal (DT), dan sebanyak 980 desa, atau sekitar 16,87%, merupakan desa pusat pertumbuhan (DPP). Sisanya, yakni 4075 desa, atau 70,17%, merupakan desa sedang, yakni desa yang tidak termasuk kategori DT maupun DPP.
Hasil survei tentang potensi desa di 10 DPP dan 10 DT yang dilakukan  tim peneliti Bapeda Propinsi Jabar, semakin memperkuat status DPP dan Non-DPP. Potensi desa yang ditelaah tidak sebatas pada kondisi fisik dan potensi ekonomi, namun juga aspek sosial dan kelembagaan, yang tercermin dalam pola pikir, sikap sebagian besar masyarakat dalam menjalani aktivitas kesehariannya dan kelembagaan yang masih eksis.
Di DPP yang umumnya merupakan desa di ibukota kecamatan, karakteristik yang
menonjol adalah tersedianya fasilitas publik, baik pendidikan, kesehatan, maupun perbankan. Jalan desa tersedia dan relatif baik. Secara umum, selain sektor pertanian dan atau manufaktur, aktivitas sektor perdagangan sangat tampak yang memasok kebutuhan masyarakat desa dan desa tetangganya.  Kondisi perumahan mayoritas layak huni dan bersih. Terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang kreatif, berdedikasi tinggi untuk kemajuan desa, dan produktif. Partisipasi tokoh tercermin dalam keaktifannya memimpin kelembagaan yang ada, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Karang Taruna.
Sementara di DT, karakteristik yang menonjol adalah buruknya infrastruktur jalan, tidak tersedia fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan di atas SD, perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sektor pertanian sangat dominan, namun terdapat upaya manufaktur berbahan baku lokal sekalipun masih dalam skala industri rumah tangga. Aktivitas sektor perdagangan masih rendah, hanya terdapat beberapa warung kecil. Kondisi perumahan mayoritas kurang layak huni dan kurang bersih. Terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang kreatif, berdedikasi tinggi untuk kemajuan desa, namun tidak muncul dan terorganisasi dalam kelembagaan yang stabil dan mantap.
Berdasarkan gambaran di atas, maka pola pemberdayaan masyarakat sebagai bagian inherent dari proses pembangunan desa, sulit diseragamkan, sekalipun desa tersebut berada dalam kluster yang sama, misalnya sebagai desa pertanian di mana mayoritas penduduknya sebagai petani dan buruh tani.

## 2. Aplikasi Model Pemberdayaan
Mengacu pada konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah dielaborasi oleh Primahendra dan temuan di lapangan, maka model yang bisa diaplikasikan untuk sebagian besar desa adalah bentuk development with community dengan intensitas yang tetap
bervariasi lintas desa. Sementara, untuk beberapa desa yang termasuk DPP dimungkinkan development of community. Terdapat pula desa yang masih sangat perlu input dan tekanan dari luar ( eksogen). Untuk kasus Desa Situraja Utara Kabupaten Sumedang sebagai DPP yang ditunjang kuat oleh eksistensi kelembagaan yang kreatif dan produktif baik Karang Taruna maupun Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), sangat tepat jika model pemberdayaan yang diterapkan adalah de- velopment of community.
Dilihat dari keunggulan potensi desa, Desa Situraja Utara masih berstatus sebagai desa pertanian murni karena sekitar 80% dari total tenaga kerja masih bergelut di sektor pertanian, yakni tanaman padi. Keberadaan industri manufaktur belum signifikan dalam membuka lapangan kerja. Namun kelebihannya, sebagai DPP, masyarakat Desa Situraja Utara memiliki akses terhadap fasilitas publik yang lebih mudah baik fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun perbankan. Selain itu, terdapatnya generasi muda yang kreatif yang didorong penuh oleh pihak pemerintah desa, telah memunculkan inovasi kegiatan ekonomi produktif yang memanfaatkan potensi desa, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan. Mereka telah mampu mengidentifikasi potensi dan peluang usaha serta kebutuhan untuk pengembangan ke depannya. Karenanya, kebutuhan mereka dari pihak luar lebih pada bantuan penguatan manajemen terhadap kegiatan yang sudah berjalan.
Selain keunggulan dari eksistensi jiwa usaha kawula muda, juga keberadaan LPMD yang aktif memfasilitasi petani dalam penyediaan input produksi ketika memasuki masa tanam, bahkan jual beli gabah dengan pihak eksternal. Kelembagaan ini merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam menjaga keberlangsungan produktivitas sektor pertanian di Desa Situraja Utara, karena petani dapat terhindar dari jerat hutang pada tengkulak. Diharapkan ke depannya jangkauan kegiatan LPMD semakin
berkembang seperti yang terjadi di Lumbung Pangan Sumber Hikmah di Kabupaten Lamongan yang melakukan kegiatan simpan pinjam uang, kredit usaha tani, pertokoan saprodi, dan kegiatan lain yang menunjang kegiatan anggotanya termasuk usaha bazis.
Keunggulan lain terdapat di Desa Tenjoayu Kabupaten Sukabumi, yakni eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Keunggulan lokasi desa yang dekat ke Jalan Tol Jagorawi, terpilih menjadi kawasan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Di sini terdapat 12 perusahaan besar TPT PMA dan PMDN. Karenanya, perekonomian desa berkembang sebagai efek dari keberadaan pabrik tersebut, terutama untuk sektor perdagangan dan jasa sewa rumah. Sebagian besar penduduknya menjadi buruh pabrik TPT, pedagang makanan ringan dan menyediakan jasa sewa rumah. Selain itu, karunia alam berupa suhu yang sesuai untuk usaha peternakan sapi perah, mendorong berkembangnya peternakan sapi perah dan pengolahan limbahnya.
BUMDES Tenjoayu yang sudah berbadan hukum memiliki ragam kegiatan: (1) PD Tenjoayu yang bergerak dalam sektor perdagangan dan jasa, yakni pengurusan ijin perusahaan, kontrakan rumah dan kontraktor.
(2) UED (Usaha Ekonomi Desa) dan SP (simpan pinjam) Jaya Mandiri Tenjoayu yang melayani jasa keuangan/simpan pinjam. Sampai 30 Mei 2007, telah menyalurkan dana bantuan kredit lunak bagi 144 nasabah UKM dengan nilai kredit Rp 90 juta.
Dengan ragam di bidang perdagangan dan jasa, BUMDES Tenjoayu memiliki pro- gram kerja:
(1) Kegiatan usaha: membangun rumah kontrakan sebanyak 20  pintu sampai tahun 2009 di lahan milik Pemerintah Desa Tenjoayu.
(2) Survei produk limbah pabrik perusahaan yang ada di Desa Tenjoayu untuk didaur ulang.
(3) Kemitraan dengan masyarakat untuk peningkatan ekonomi menengah dan
ATIH ROHAETI D. Peran Perguruan Tinggi dalam Aplikasi Variasi Model Pemberdayaan Masyarakat
mikro serta meningkatkan kualitas SDM: produksi pupuk organik dan silase (pakan ternak), mendirikan balai latihan kerja untuk menjahit dan teknologi tepat guna.
Eksistensi BUMDES dengan kegiatan produktif seperti itu merupakan modal besar sebagai agent of development dan leader bagi Desa Tenjoayu. Aplikasi model pemberdayaan masyarakat yang tepat identik dengan kasus Desa Situraja Utara yakni de- velopment of community, yakni pengembang- an kapasitas BUMDES. Pengembangan diarahkan pada meluasnya akses masyarakat dalam kegiatan BUMDES melalui pengembangan ragam usaha dan aturan main dalam mengelola BUMDES, sehingga terdapat design manajemen usaha BUMDES yang lebih berkualitas.
Lain halnya untuk kasus Desa Sukasari Kabupaten Karawang yang, menurut Bapeda Propinsi, masih terkategorikan sebagai desa tertinggal. Kondisi desa ini sangat minim dengan segala bentuk fasilitas publik, termasuk infrastruktur jalan desa. Meskipun demikian, aktivitas ekonomi desa cukup produktif di mana banyak masyarakat yang menggeluati usaha lain selain usaha pokok bertanam padi, seperti pembuatan pindang ikan bandeng dan peternakan bebek.
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kelembagaan desa tidak kentara, tidak terdapat koperasi dan LPMD, karang taruna pun tidak aktif,  karena banyak pemuda yang keluar desa dan mencari pekerjaan di kota. Namun menariknya, masyarakat memiliki motivasi bekerja keras dan membuat kelembagaan informal melalui kesepakatan di antara mereka yang saling mendukung usaha, seperti yang terjadi dalam menjalankan usaha pindang antara penjual ikan dengan pembuat pindang, antar produsen dalam memasarkan pindang.
Berdasarkan fakta ini, tampaknya sangat diperlukan intervensi pihak luar yang begitu kuat untuk menata dan mengembangkan potensi desa. Dengan
demikian, pola pemberdayaan yang dapat diterapkan untuk kasus-kasus desa seperti ini bias pada bentuk development for com- munity dan development with community.
Kasus lain adalah Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi, yang terletak di muara Sungai Citarum dan pantai Laut Jawa, di mana sebagian besar masyarakatnya sebagai petani tambak udang alami dan nelayan ikan tangkap. Kondisi secara fisik lebih memprihatinkan dari Desa Sukasari, karena jalan darat yang ada hanya jalan setapak yang masih dalam kondisi buruk. Selain itu, eksistensi Sungai Citarum sebagai SDA yang bersifat open access, dalam 7 tahun terakhir semakin tercemar, sehingga berdampak nyata pada penurunan hasil udang di tambak mereka. Kawasan permukiman nelayan kurang nyaman dengan banyaknya sampah berserakan dan dibebaskannya kambing berkeliaran. Berdirinya Koperasi Mina Bahagia di per- kampungan nelayan memberikan harapan besar terjadinya perubahan-perubahan cara pandang dan sikap sebagian besar nelayan, terutama dalam mengelola usahanya.
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat perikanan di Desa Pantai Bahagia menuntut pemberdayaan masyarakat yang multi antara development for community dengan development with community.
Berdasarkan contoh-contoh kasus aplikasi pola pemberdayaan masyarakat di DPP versus DT, maka dapat diidentifikasi ciri- ciri desa untuk aplikasi model development of community:
(1) Tersedia ragam fasilitas publik yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
(2) Masyarakat sudah mampu meng- identifikasi potensi dan peluang usaha.
(3) Masyarakat sudah mampu menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari usaha yang dijalaninya.
(4) Masyarakat sudah mampu membuat rencana pengembangan pemanfaatan segala potensi yang dimilikinya.
(5) Terdapat kelembagaan mapan yang
tumbuh di masyarakat yang mampu mengkoordinasi aktivitas pembangunan yang merupakan mitra pemerintah desa.
Sedangkan ciri-ciri desa untuk aplikasi model development for community dan de- velopment with community:
(1) Kurang bahkan tidak tersedia ragam fasilitas publik yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
(2) Masyarakat cukup mampu meng- identifikasi potensi dan peluang usaha.
(3) Masyarakat cukup mampu menganalisis faktor pendukung dan penghambat dari usaha yang dijalaninya.
(4) Masyarakat kurang mampu membuat rencana pengembangan pemanfaatan segala potensi yang dimilikinya.
(5) Tidak terdapat kelembagaan mapan yang tumbuh di masyarakat yang mampu mengkoordinasi aktivitas pembangunan yang merupakan mitra pemerintah desa.

## II. PEMBAHASAN

## A. Model  “Development of Community”
Model ini sesuai untuk masyarakat yang memiliki kelembagaan kuat dimana masyarakat lokal dapat berperan sebagai aktor utama, pengambil keputusan maupun pelaksana kegiatan. Bentuk kegiatan yang tepat untuk mereka adalah pengembangan sistem dan kelembagaan. Dilihat dari definisinya, kelembagaan adalah aturan dan organisasi, termasuk kaidah informal yang memfasilitasi koordinasi perilaku manusia (World Bank, 2002). Dalam konteks tulisan ini, makna pengembangan kelembagaan fokus pada upaya peningkatan kewirausahaan dan managerial, peningkatan kinerja organisasi, perluasan kegiatan dan keanggotaan organisasi, peningkatan modal sosial, membuka jejaring dengan organisasi lain dan desa lain.
Proses pengembangan kelembagaan tersebut diperkirakan akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga
membentuk dinamika kelembagaan yang semakin mantap dan bermanfaat pada kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Dalam proses itu, akademisi perguruan tinggi dapat mengambil peran seperti berikut ini:
(1) Memberikan pelatihan kewirausahaan dan manajemen organisasi yang semakin baik.
(2) Menjadi tempat sharing informasi tentang dinamika ekonomi dan sosial baik dalam skala regional maupun nasional bahkan global.
(3) Memberikan masukan dalam design aturan main organisasi dan rencana pengembangannya.
(4) Memberikan masukan dalam identifikasi prioritas perluasan kegiatan organisasi dengan mempertimbangkan aspek pasar, teknologi, modal, dan kapasitas organisasi.
(5) Mendorong peningkatan kebersamaan dan kepercayaan sesama anggota.
(6) Membantu dalam mencari peluang membuat jejaring dengan organisasi lain di luar desa.
Dengan demikian, peran perguruan tinggi dalam aplikasi Model Development of Community lebih pada fasilitasi dan konsultasi. Dalam konteks model ini, kehadiran perguruan tinggi bersifat support- ing system.

## B.      Model Development with  Community
Model ini merupakan kolaborasi antara aktor dari luar dengan masyarakat lokal, sehingga aktor utama baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan adalah aktor luar bersama-sama dengan masyarakat lokal. Bentuk kegiatan yang bisa diselenggarakan adalah proyek dan program. Program adalah rancangan mengenai sesuatu serta usaha yang akan dijalankan. Sedangkan proyek adalah suatu aktivitas di mana dikeluarkan uang dengan harapan untuk mendapatkan hasil ( returns) di waktu yang akan datang, yang direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan
ATIH ROHAETI D. Peran Perguruan Tinggi dalam Aplikasi Variasi Model Pemberdayaan Masyarakat
sebagai salah satu unit dimana biaya maupun hasilnya dapat diukur (Arifin). Proyek atau kegiatan proyek dapat dibagi atas 2 (dua) tujuan yaitu:
(1) Komersil, bertujuan komersil (mendapat untung) langsung dalam bentuk uang, ialah kegiatan dibidang produksi misalnya pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya.
(2) Tidak komersil, yakni kegiatan di bidang kepentingan umum seperti pengadaan prasarana fisik seperti waduk, jalan, dan sebagainya.
Program pilihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat lokal dengan aktor dari luar. Aktor dari luar dapat pemerintah atau pihak swasta. Dalam implementasinya, ketika program terjabarkan dalam beberapa proyek, baik analisis situasi dan kondisi, pemilihan dan penentuan serta pelaksanaan dan monitoringnya sangat dimungkinkan melibatkan perguruan tinggi.
Dengan demikian, peran perguruan tinggi dalam aplikasi Model Development with  Community adalah sebagai berikut: (1) Melakukan penelitian tentang gambaran potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat yang ber- sangkutan.
(2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan bersama-sama dengan masyarakat.
(3) Menawarkan alternatif pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat.
(4) Design proyek yang akan dijalankan.
(5) Melakukan pendampingan selama proyek dijalankan.
(6) Menjembatani atau memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak swasta.
Dengan demikian, peran perguruan tinggi dalam aplikasi model pemberdayaan ini lebih besar dibandingkan dengan aplikasi Model Development  of  Community, karena menanamkan pemahaman dan mengarah-
kan alur kegiatan masyarakat menuju perubahan dan kemandirian. Artinya, terdapat proses edukasi yang panjang untuk masyarakat dimana perguruan tinggi menjadi mitra utama.

## C. Model “Development for Community”
Dalam model ini, masyarakat ditempatkan sebagai objek karena aktor utama, pengambil keputusan, dan pelaksana adalah aktor dari luar. Hubungan masyarakat dan aktor luar sebatas pada sosialisasi dan konsultasi tentang rencana suatu proyek. Dikaitkan dengan esensi dan tujuan serta sasaran dari pemberdayaan masyarakat, yakni kemandirian dan kemampuan mengembangkan segala potensi yang ada di masyarakat, maka aplikasi model ini sebaiknya dibatasi pada aspek fisik. Pemberdayaan bergerak mulai dari masalah pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada persoalan politik dan kebijakan ekonomi (Syahyuti, 2007). Artinya, proyek pengadaan fasilitas publik dan infrastruktur dalam rangka mendorong pembangunan dapat ditempat- kan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.
Dikaitkan dengan kasus aplikasi model pemberdayaan ini di desa-desa tertinggal di Jawa Barat yang bercirikan buruknya infrastruktur dan minimnya fasilitas publik, maka implementasinya dibatasi pada proyek- proyek fisik seperti perbaikan jalan, pendirian lembaga kesehatan (Puskesmas Pembantu) dan pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini). Dengan demikian, peran perguruan tinggi di sini adalah design proyek yang akan dijalankan.

## III. PENUTUP
Model development for community dan development with community sesuai untuk perdesaan yang masih terkategorikan sebagai desa tertinggal, yang bercirikan minimnya fasilitas publik yang mendukung pembangunan, masyarakat belum terampil mengorganisasi kegiatannya, dan tidak terdapat kelembagaan mapan yang tumbuh
di masyarakat. Dalam aplikasi model pemberdayaan ini, peran perguruan tinggi adalah menanamkan pemahaman dan mengarahkan alur kegiatan masyarakat menuju perubahan dan kemandirian. Artinya, terlibat dalam proses edukasi masyarakat dimana perguruan tinggi menjadi mitra utama.
Model development of community sesuai untuk perdesaan yang sudah terkategorikan sebagai desa pusat pertumbuhan, yakni desa yang memiliki ragam fasilitas publik, masyarakat mampu mengorganisasi kegiatannya, dan terdapat kelembagaan mapan yang tumbuh di masyarakat yang mampu mengkoordinir aktivitas pembangunan. Dalam aplikasi model pemberdayaan ini peran perguruan tinggi lebih pada fasilitasi dan konsultasi, yakni bersifat supporting system.
Disamping itu, ada hal yang perlu diperhatikan dalam eksistensi Unisba sebagai perguruan tinggi yang memiliki keahlian dalam ragam bidang ilmu merupakan modal besar untuk berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi model apa pun. Hal-hal mendasar yang perlu disiapkan adalah inovasi kelembagaan di Unisba sendiri yaitu: (1) Sinergitas antara lembaga penelitian  di tingkat universitas dengan  laboratorium  di  tingkat jurusan; (2)  Menindaklanjuti  hasil  riset  melalui  pro-
gram nyata baik secara langsung oleh Unisba maupun bekerjasama dengan pihak luar; (3) Memiliki masyarakat binaan sebagai laboratorium raksasa Unisba.

## DAFTAR  PUSTAKA
Bapeda Jabar. (2006). Metodologi Identifikasi dan Klasifikasi Desa Tertinggal dan Desa Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, Tidak Dipublikasikan. BPS. (2006). Survey Sosial Ekonomi Nasional
Jakarta.
Depsos. (2006). Tabulasi Data Rumah Tangga Fakir Miskin, http//www.depsos.go.id. Diunduh 19 Desember 2008. Gunawan dan Sugiyanto. (2005). Kondisi Keluarga Fakir Miskin. Puslitbang UKS Depsos. http//www.depsos.go.id. Diunduh 4 Maret 2008.
Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan. (2002). Persebaran Penduduk Miskin Menurut Wilayah. Syahyuti, (2007). Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan’, http://pse.litbang.deptan. go.id/ind/pdffiles/ISU5-1b.pdf. Diunduh 12 Desember 2007.
Primahendra, R. Info Urdi No. 16. http:// www.urdi.org. Diunduh 4 Juni 2008.
ATIH ROHAETI D. Peran Perguruan Tinggi dalam Aplikasi Variasi Model Pemberdayaan Masyarakat