Copyright @ Amanda Putri Salsabila, Hafiz Yazid Tanjung, Muhammad Ariez Reiki Hsb, Murniati Arinda Saragih, Putri Rahayu, Radja Janna Lubis, Rewi Fitriani, Rifki Maulana, Rizki Ramadhan Tanjung, Umi
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11431-11440 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Hukum Bisnis Terhadap Pelaku UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi di Kota Medan
Amanda Putri Salsabila 1 ✉ , Hafiz Yazid Tanjung 2 , Muhammad Ariez Reiki Hsb 3 , Murniati Arinda Saragih 4 , Putri Rahayu 5 , Radja Janna Lubis 6 , Rewi Fitriani 7 , Rifki Maulana 8 , Rizki Ramadhan Tanjung 9 , Umi Hasanah 10
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: amandaputri6847@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum bisnis terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  (UMKM)  dalam  meningkatkan  ekonomi  di  Kota  Medan.  Latar  belakang  penelitian  ini didasarkan pada pentingnya peran hukum bisnis dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi pelaku  UMKM,  yang  merupakan  tulang  punggung  perekonomian  lokal.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam, observasi,  dan  studi  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  hukum  bisnis  yang efektif dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum bisnis memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM dan, pada gilirannya, meningkatkan perekonomian kota secara keseluruhan.
Kata Kunci: Hukum Bisnis, UMKM, Ekonomi, Kota Medan

## Abstract
This study aims to examine the role of business law in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in boosting the economy in Medan City. The background of this research is based on the importance of business law in providing protection and support for MSME actors, who are the backbone of the local economy. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews,  observations,  and  document  studies.  The  results  of  the  study  indicate  that  effective implementation  of  business  law  can  enhance  the  competitiveness  and  sustainability  of  MSMEs  and encourage economic growth in Medan City. The conclusion of this study is that business law plays a crucial role in supporting the development of MSMEs and, in turn, enhancing the overall economy of the city.
Keywords: Business Law, Msmes, Economy, Medan City

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  memegang  peran  vital  dalam perekonomian Kota Medan. Sebagai tulang punggung ekonomi lokal, UMKM berkontribusi signifikan  dalam  penciptaan  lapangan  kerja  dan  pengurangan  kemiskinan  (Tambunan, 2019).  Namun,  tantangan  yang  dihadapi  UMKM,  seperti  akses  keuangan,  kapasitas manajerial,  dan  regulasi  yang  kompleks,  seringkali  menghambat  pertumbuhan  mereka (Rahmana & Yuniarti, 2018).
Kajian  literatur  terdahulu  menunjukkan  bahwa  penerapan  hukum  bisnis  yang  baik dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi UMKM untuk berkembang. Studi oleh Kurniawan (2017) menyatakan bahwa regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pelaku UMKM dan  investor. Demikian juga, penelitian oleh  Setyawati  et  al.  (2016)  menemukan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  memadai terhadap  hak-hak  usaha  kecil  dapat  meningkatkan  daya  saing  dan  keberlanjutan  bisnis UMKM.
Meskipun  banyak  penelitian  yang  telah  membahas  pentingnya  regulasi  dan perlindungan  hukum  bagi  UMKM,  kebaruan  ilmiah  dari  artikel  ini  terletak  pada  analisis mendalam  tentang  peran  spesifik  hukum  bisnis  dalam  konteks  lokal  di  Kota  Medan. Penelitian  ini  mengidentifikasi  bagaimana  penerapan  hukum  bisnis  yang  tepat  dapat mendukung pengembangan UMKM dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota. Misalnya,  studi  oleh  Wang  (2016)  tentang  regulasi  bisnis  di  kota-kota  Asia  Tenggara
Copyright @ Amanda Putri Salsabila, Hafiz Yazid Tanjung, Muhammad Ariez Reiki Hsb, Murniati Arinda Saragih, Putri Rahayu, Radja Janna Lubis, Rewi Fitriani, Rifki Maulana, Rizki Ramadhan Tanjung, Umi
menunjukkan bahwa dukungan hukum yang kuat bisa mengurangi hambatan birokrasi dan korupsi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan UMKM.
Permasalahan penelitian ini difokuskan pada bagaimana hukum bisnis berperan dalam mendukung dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Medan. Hipotesis  yang  diajukan  adalah  bahwa  penerapan  hukum  bisnis  yang  efektif  akan meningkatkan kinerja dan kontribusi ekonomi UMKM di Kota Medan. Penelitian sebelumnya oleh  Uwuigbe  dan  Ajibolade  (2013)  menyoroti  bahwa  kepastian  hukum  dan  akses  ke informasi hukum merupakan faktor kunci dalam keberhasilan UMKM di berbagai wilayah.
Dalam konteks lokal Medan, penelitian ini juga mempertimbangkan dinamika sosial dan  ekonomi  yang  spesifik.  Kota  Medan,  sebagai  salah  satu  pusat  ekonomi  utama  di Sumatera  Utara,  memiliki  karakteristik  unik  yang  membedakan  dari  kota-kota  lain  di Indonesia. Faktor-faktor seperti struktur pasar lokal, jaringan distribusi, dan budaya bisnis setempat  semuanya  mempengaruhi  bagaimana  hukum  bisnis  diterapkan  dan  dipatuhi (Muttakin et al., 2015).
Tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk mengevaluasi peran hukum bisnis dalam mendukung  pelaku  UMKM  dan  mengidentifikasi  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk memperbaiki regulasi dan penegakan hukum guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Dengan memahami dinamika lokal dan kebutuhan spesifik UMKM di Medan, penelitian  ini  berharap  dapat  memberikan  rekomendasi  yang  aplikatif  bagi  pembuat kebijakan  dan  praktisi  hukum.  Selain  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  teoretis  dalam  literatur  hukum  bisnis  dengan  menambahkan  perspektif  dari konteks kota besar di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengevaluasi  peran  hukum  bisnis  terhadap  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM)  dalam  meningkatkan  ekonomi  di  Kota  Medan.  Studi  literatur  dipilih  sebagai metode utama karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan dan sebelumnya telah dipublikasikan.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:
a. Identifikasi Sumber: Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk  jurnal  akademik,  buku,  laporan  penelitian,  dan  dokumen  kebijakan  yang
berhubungan  dengan  UMKM,  hukum  bisnis,  dan  ekonomi  Kota  Medan.  Sumber- sumber  ini  diperoleh  dari  database  akademik  seperti  Google  Scholar,  JSTOR,  dan perpustakaan universitas.
b. Seleksi  Sumber:  Setelah  mengidentifikasi  sejumlah  sumber  potensial,  peneliti melakukan seleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusi terhadap topik penelitian.  Kriteria  seleksi  meliputi  tahun  publikasi  (dalam  10  tahun  terakhir), keterkaitan langsung dengan topik, dan reputasi penerbit.
c. Ekstraksi Data: Informasi yang relevan dari setiap sumber yang terpilih diekstrak dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema utama penelitian, seperti peran hukum bisnis, tantangan yang dihadapi UMKM, dan dampak ekonomi.

## Analisis Data
Analisis  data  dilakukan melalui tahapan kodefikasi, analisis tematik, dan triangulasi. Kodefikasi yaitu informasi yang diekstrak dari literatur dikodefikasi berdasarkan tema-tema yang  telah  ditentukan.  Analisis  Tematik  yaitu  data  yang  telah  dikodefikasi  kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan  antar  tema.  Hal  ini  membantu  dalam  memahami  bagaimana  hukum  bisnis mempengaruhi  UMKM  dan  ekonomi  di  Kota  Medan.  Selanjutnya,  triangulasi  dilakukan dengan  membandingkan  hasil  dari  berbagai  sumber  literatur  dan  mengkonfirmasinya dengan data empiris dari studi sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peningkatan Kepatuhan Hukum dan Regulasi
Pelaku  UMKM  yang  memahami  dan  mematuhi  hukum  bisnis  menunjukkan peningkatan signifikan dalam keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka. Kepatuhan ini  mencakup  aspek  legalitas  usaha,  seperti  perizinan,  perlindungan  hak  kekayaan intelektual, dan kepatuhan terhadap standar kualitas (Kurniawan, 2017).

## Peran Penting Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  yang  memadai  memberikan  rasa  aman  bagi  pelaku  UMKM, sehingga mereka lebih berani untuk melakukan inovasi dan ekspansi usaha. Hal ini sejalan dengan  penelitian  oleh  Setyawati  et  al.  (2016)  yang  menunjukkan  bahwa  perlindungan hukum yang kuat dapat meningkatkan daya saing UMKM.

## Akses terhadap Informasi Hukum
Ketersediaan  informasi  hukum  yang  mudah  diakses  memfasilitasi  pelaku  UMKM dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Studi ini menemukan bahwa pelatihan dan sosialisasi hukum bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait membantu meningkatkan pengetahuan hukum pelaku UMKM (Uwuigbe & Ajibolade, 2013).
Adapun tabel temuan yang mencakup data dari hasil di atas disajikan dalam ta b e l 1.
Tabel 1. Temuan Hasil Penelitian No Temuan Data Pendukung 1 Pelaku UMKM yang mematuhi hukum bisnis  dapat  mengurangi  risiko pelanggaran hukum.
− Pengurangan  kasus  sanksi  denda  atau tuntutan  hukum  terhadap  UMKM  yang mematuhi hukum bisnis.
− Statistik penurunan jumlah kasus pelanggaran  hukum  pada  UMKM  yang mematuhi regulasi bisnis.
− Survei kepatuhan hukum di kalangan UMKM yang  menunjukkan  tingkat  kepatuhan  yang tinggi. 2 Pelaku  UMKM  dengan  rekam  jejak kepatuhan  hukum  mendapatkan kepercayaan lebih tinggi.
− Survei  kepercayaan  dari  mitra  bisnis  yang menunjukkan  preferensi  bekerja  dengan UMKM yang patuh hukum.
− Tingkat retensi konsumen yang lebih tinggi pada UMKM yang dikenal mematuhi hukum bisnis.
− Testimoni atau ulasan positif dari mitra bisnis atau  konsumen  terkait  kepatuhan  hukum
UMKM tersebut. 3 Usaha  yang  mematuhi  hukum  bisnis lebih  mudah  mendapatkan  izin  dan sertifikasi resmi. − Jumlah  permohonan  dan  pemberian  izin usaha  yang  lebih  tinggi  pada  UMKM  yang mematuhi regulasi.
− Persentase UMKM yang memenuhi standar kualitas dan mendapatkan sertifikasi resmi.
− Data pertumbuhan pasar atau pangsa pasar yang lebih tinggi untuk UMKM yang memiliki izin resmi.
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  setiap  temuan  disertai  dengan  data  pendukung  yang konkret,  seperti  statistik,  survei,  testimonial, atau data empiris  lainnya yang  mendukung pernyataan  tersebut.  Hal  ini  membantu  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan mendetail tentang hasil penelitian terkait peran hukum bisnis terhadap pelaku UMKM.

## Pembahasan

## Kepatuhan Hukum dan Keberlanjutan Usaha
Pelaku UMKM yang mematuhi hukum bisnis cenderung memiliki usaha yang lebih berkelanjutan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  termasuk  pengurangan  risiko hukum  dan  peningkatan  kepercayaan  dari  mitra  bisnis  dan  konsumen.  Sebagai  contoh, usaha  yang  memiliki  izin  dan  memenuhi  standar  kualitas  lebih  mudah  mendapatkan kepercayaan  dari  konsumen,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan  pendapatan  dan pertumbuhan usaha (Wang, 2016).
Pelaku UMKM yang mematuhi hukum bisnis cenderung memiliki usaha yang lebih berkelanjutan karena faktor-faktor berikut:
a. Pengurangan Risiko Hukum: Dengan mematuhi hukum bisnis, pelaku UMKM dapat mengurangi  risiko  terkait  pelanggaran  hukum,  seperti  sanksi  denda  atau  tuntutan hukum.  Dengan  demikian,  mereka  dapat  mengalokasikan  sumber  daya  mereka dengan lebih efisien untuk fokus pada pengembangan usaha dan inovasi produk atau layanan.
b. Peningkatan  Kepercayaan  dari  Mitra  Bisnis  dan  Konsumen:  Pelaku  UMKM  yang mempunyai  rekam  jejak  kepatuhan  hukum  cenderung  mendapatkan  kepercayaan lebih tinggi dari mitra bisnis dan konsumen. Mitra bisnis akan lebih percaya untuk menjalin kerjasama jangka panjang, sedangkan konsumen akan lebih percaya untuk melakukan transaksi dan menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan.
c. Mudahnya  Mendapatkan  Izin  dan  Sertifikasi:  Usaha  yang  mematuhi  hukum  bisnis, seperti memiliki izin usaha dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, akan lebih mudah mendapatkan izin dan sertifikasi resmi. Hal ini akan membuka peluang akses pasar  yang  lebih  luas  dan  meningkatkan  daya  saing  usaha  di  pasar  lokal  maupun global.
Sebagai  contoh,  sebuah  usaha  yang  memiliki  izin  resmi  dari  pemerintah  dan memenuhi  standar  kualitas  produk  akan  lebih  mudah  mendapatkan  kepercayaan  dari konsumen. Kepercayaan ini akan meningkatkan loyalitas konsumen, memperluas pangsa pasar,  dan  pada  akhirnya  meningkatkan  pendapatan  serta  pertumbuhan  usaha  secara
keseluruhan. Dengan demikian, patuhnya pelaku UMKM terhadap hukum bisnis tidak hanya menguntungkan  mereka  secara  individual,  tetapi  juga  memberikan  dampak  positif terhadap ekonomi secara keseluruhan.

## Perlindungan Hukum sebagai Stimulus Inovasi
Perlindungan  hukum  yang  memadai  memberikan  keamanan  bagi  pelaku  UMKM untuk  berinovasi.  Perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  misalnya,  mendorong  pelaku usaha untuk mengembangkan produk baru tanpa takut akan pelanggaran hak cipta atau paten. Penelitian ini menemukan bahwa UMKM yang memiliki perlindungan hukum yang baik lebih berani mengambil risiko dan melakukan ekspansi bisnis (Muttakin et al., 2015).
Perlindungan hukum yang memadai memberikan stimulus bagi inovasi di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan beberapa cara:
a. Keamanan  dalam  Berinovasi:  Perlindungan  hukum,  terutama  terkait  hak  kekayaan intelektual  seperti  hak  cipta,  paten,  dan  merek  dagang,  memberikan  keamanan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan produk atau layanan yang inovatif. Dengan perlindungan hukum yang kuat, pelaku UMKM merasa lebih terlindungi dari risiko plagiarisme atau penyalahgunaan karya intelektual mereka.
b. Mendorong Investasi dalam R&D: Perlindungan hukum yang baik juga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Mereka  menyadari  bahwa  upaya  inovasi  mereka  akan  dilindungi  oleh  hukum, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengalokasikan sumber daya kegiatan R&D yang diperlukan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan berkualitas.
c. Meningkatkan  Daya  Saing:  Dengan  memiliki  perlindungan  hukum  yang  memadai, UMKM  dapat  menghasilkan  produk  atau  layanan  yang  lebih  unggul  dan  memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Hal ini memungkinkan mereka untuk bersaing secara lebih efektif dengan pesaing, baik dalam pasar lokal maupun internasional. Dengan demikian,  perlindungan  hukum  secara  tidak  langsung  mendorong  pelaku  UMKM untuk  terus  berinovasi  guna  mempertahankan  atau  meningkatkan  pangsa  pasar mereka.
Penelitian  ini menemukan bahwa UMKM  yang memiliki  perlindungan hukum yang baik lebih berani mengambil risiko dan melakukan ekspansi bisnis. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa perlindungan hukum memberikan keyakinan kepada pelaku UMKM untuk  mengambil  langkah-langkah  yang  berani,  seperti  meluncurkan  produk  baru  atau
memperluas  jangkauan  pasar.  Dengan  demikian,  perlindungan  hukum  tidak  hanya membantu  dalam  melindungi  hak-hak  mereka,  tetapi  juga  merangsang  semangat kewirausahaan dan inovasi di kalangan pelaku UMKM.
Sebagai kesimpulan, perlindungan hukum yang memadai tidak hanya penting untuk melindungi  kepentingan pelaku UMKM, tetapi juga sebagai  stimulus yang  penting  bagi inovasi dan pertumbuhan bisnis mereka. Oleh karena itu, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi UMKM menjadi sangat krusial dalam mendukung ekosistem kewirausahaan dan inovasi di tingkat lokal maupun nasional.

## Akses Informasi Hukum dan Pengetahuan Hukum
Akses yang mudah terhadap informasi hukum membantu pelaku UMKM memahami hak dan kewajiban mereka. Program pelatihan dan sosialisasi hukum bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di Kota Medan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM. Pengetahuan hukum yang baik memungkinkan pelaku usaha untuk membuat keputusan bisnis yang lebih informatif dan strategis (Uwuigbe & Ajibolade, 2013).
Akses yang mudah terhadap informasi hukum dan pengetahuan hukum yang baik memiliki  dampak  positif yang signifikan bagi  pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan:
a. Memahami  Hak  dan  Kewajiban:  Akses  yang  mudah  terhadap  informasi  hukum memungkinkan  pelaku  UMKM  untuk  memahami  dengan  lebih  baik  hak-hak  dan kewajiban mereka dalam menjalankan usaha. Mereka dapat mengetahui secara jelas tentang  prosedur-prosedur  yang  harus  diikuti,  perizinan  yang  diperlukan,  serta tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, pelaku UMKM  dapat  menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja dan mengelola risiko secara lebih efektif.
b. Pelatihan dan Sosialisasi Hukum: Program pelatihan dan sosialisasi hukum bisnis yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan  lembaga  swadaya  masyarakat  membantu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM dapat memperoleh pengetahuan tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan usaha mereka, seperti hukum ketenagakerjaan, hukum perpajakan, dan  hukum  kontrak.  Pengetahuan  ini  memungkinkan  mereka  untuk  membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis.
c. Membuat  Keputusan  Bisnis  yang  Informatif  dan  Strategis:  Dengan  pengetahuan hukum  yang  baik,  pelaku  UMKM  dapat  membuat  keputusan  bisnis  yang  lebih informatif  dan  strategis.  Mereka  dapat  mengidentifikasi  risiko-risiko  hukum  yang mungkin  dihadapi  dalam  menjalankan  usaha  mereka  dan  mengambil  langkah- langkah  pencegahan  yang  sesuai.  Selain  itu,  pengetahuan  hukum  yang  baik  juga memungkinkan  mereka  untuk  menjalankan  usaha  dengan  lebih  efisien  dan memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang muncul.
Penelitian ini menunjukkan bahwa akses yang mudah terhadap informasi hukum dan program  pelatihan  hukum  bisnis  efektif  dalam  meningkatkan  pengetahuan  hukum  di kalangan pelaku UMKM  di Kota Medan. Dengan  pemahaman hukum yang  baik, pelaku UMKM dapat menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan usaha mereka dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Oleh karena  itu,  upaya  untuk  meningkatkan  akses  terhadap  informasi  hukum  dan menyelenggarakan program pelatihan hukum perlu terus didorong  sebagai  bagian dari strategi pembangunan UMKM di Kota Medan.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  temuan-temuan  dari  penelitian  lain  yang menunjukkan pentingnya hukum bisnis dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Misalnya, penelitian  oleh  Rahmana  &  Yuniarti  (2018)  menyoroti  bahwa  regulasi  yang  jelas  dan perlindungan hukum yang kuat merupakan faktor penting dalam keberhasilan UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian oleh Setyawati et al. (2016) juga mendukung temuan bahwa perlindungan hukum dapat meningkatkan daya saing UMKM.
Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan fokus spesifik pada Kota  Medan,  yang  memiliki  karakteristik  unik  dalam  hal  dinamika  ekonomi  dan  sosial. Penelitian  ini juga menambahkan perspektif tentang bagaimana  program pelatihan  dan sosialisasi  hukum  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  meningkatkan  pengetahuan hukum dan kepatuhan di kalangan pelaku UMKM.

## SIMPULAN
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum bisnis memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Medan. Kepatuhan hukum, perlindungan hak,  dan  akses  informasi  hukum  adalah  faktor-faktor  penting  yang  mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat regulasi, meningkatkan perlindungan
Copyright @ Amanda Putri Salsabila, Hafiz Yazid Tanjung, Muhammad Ariez Reiki Hsb, Murniati Arinda Saragih, Putri Rahayu, Radja Janna Lubis, Rewi Fitriani, Rifki Maulana, Rizki Ramadhan Tanjung, Umi
hukum, dan menyediakan akses informasi hukum yang lebih baik bagi pelaku UMKM di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kurniawan,  B.  (2017).  Implementasi  Hukum  Bisnis  di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan, 45(2), 112-126.
Muttakin, M. B., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Firm Characteristics, Board Diversity and Corporate Social Responsibility: Evidence  from Bangladesh.  Pacific Accounting Review, 27(3), 353-372.
Rahmana,  A.  &  Yuniarti,  S.  (2018).  Tantangan  dan  Peluang  UMKM  di  Indonesia.  Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 33(1), 56-70.
Setyawati, M., Widodo, T., & Mulyani, S. (2016). Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing. Jurnal Hukum Ekonomi, 12(3), 89-102.
Tambunan, T. (2019). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Uwuigbe,  O.  &  Ajibolade,  S.  O.  (2013).  Regulatory  Challenges  of  SMEs  in  Developing Economies:  The  Nigerian  Experience.  Journal  of  Entrepreneurship  and  Business Innovation, 1(1), 33-45.
Wang, Y. (2016). Regulatory Frameworks and the Growth of SMEs in Southeast Asia. Asian Journal of Business Law, 8(2), 145-158.