Volume 5 Issue 2, September 2021: pp. 219-233 Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  International  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution,
and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly cited.
Asas  Keseimbangan  Dalam  Pembangunan  Sistem  Hukum Pidana Nasional
Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Nasional
The Principle of Equilibrium on National Legal System Based on Pancasila toward Innovation of Indonesian Penal Code
Ramadan Tabiu 1 , Heryanti 2 , Sahrina Safiuddin 3
1. Dosen  Fakultas  Hukum  UHO  dan  Mahasiswa  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  FH  UGM;  Email: ramadan_tabiu@yahoo.com
2. Dosen Fakultas Hukum UHO; Email: heryanti.kd@gmail.com
3. Dosen Fakultas Hukum UHO; Email: sahrina.safiuddin_fh@uho.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: The Principle of balance; Pancasila; RKUHP. This  research  discusses  the  principle  of  balance  in  the  development  of  the national criminal law system based on Pancasila towards the renewal of the national  criminal  code.  The  National  Criminal  Law  System  must  be structured or build based on the principle of balance that comes from two pillars,  namely  the  National  Legal  System  section  and  the  National Development section. The National Legal System is oriented to the balance values of Pancasila, namely the values of God (Moral-Religious), Humanistic Values (Humanistic), and Social Values (Nationalistic, democratic and social justice).  Meanwhile,  the  National  Development  section  is  oriented  towards the balance of development goals that are oriented social defence and social welfare.  The  two  pillars  of  the  development  of  the  National  Criminal  Law System are in the renewal of the national Criminal Code which underlies the principle of balance in the RKUHP. Some concepts of the principle of balance in  the  RKUHP  are  monodualistic  balance,  balance  of  legality  principle  and principle  of  guilt,  balance  of  formal  and  material  legality  principles  and balance  formal  and  material  wedderechtelijkheid,  balance  between  social defence  and  social  welfare,  balance  victim  and  oriented  criminal,  and  the balance of victim protection and individual improvement. INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata kunci: Asas Keseimbangan; Pancasila; RKUHP. Penulisan ini membahas tentang Asas Keseimbangan Dalam Pembangunan Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  Berdasarkan  Pancasila  Menuju Pembaharuan  KUHP  Nasional.  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  harus disusun  atau  dibangun  berdasarkan  asas  keseimbangan  yang  bersumber dari  dua  pilar  yaitu  bagian  Sistem  Hukum  Nasional  dan  bagian Pembangunan  Nasional.  Sistem  Hukum  Nasional  yang  berorientasi  pada Nilai keseimbangan Pancasila yaitu nilai Ketuhanan (Moral-Religius), Nilai Kemanusiaan  (Humanistik),  dan  Nilai  Kemasyarakatan  (Nasionalistik,
demokratik,  dan  keadilan  Sosial).  Sedangkan  bagian  pembangunan Nasional yang berorientasi pada keseimbangan tujuan pembangunan yang berorientasi  pada  perlindungan  masyarakat  (social  defence)  dan kesejahteraan Masyarakat (social welfare). Dua pilar pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional tersebut, dalam pembaharuan KUHP Nasional yang melandasi adanya asas keseimbangan dalam RKUHP. Beberapa konsep asas keseimbangan  dalam  RKUHP  yaitu  Keseimbangan  monodualistik,
keseimbangan  asas  legalitas  dan  asas  kesalahan,  Keseimbangan  asas legalitas  formil  dan  materiil  serta  keseimbangan  melawan  hukum  formil dan  materiil,  keseimbangan  antara  perlindungan  masyarakat  dan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku dan korban, dan keseimbangan perlindungan masyarakat atau korban dan pembinaan atau perbaikan individu.

## 1. PENDAHULUAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sekarang adalah berasal  dari  Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch-Indie  (Staatsblad  1915:  732). Setelah  Indonesia  merdeka  pada  tahun  1945  WvS  Ned.  Indie  tersebut  masih  berlaku berdasarkan  Pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD  1945,  UU.  No.  1  Tahun  1946  tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), Wetboek van strafrecht  voor  Nedrelandsch-Indie  disebut  Wetboek  van  Strafrecht  (WvS)  atau  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya menghapus Nederlandsch-Indie dan dinyatakan  berlaku  untuk  Pulau  Jawa  dan  Madura.  Sedangkan  daerah-daerah  di  luar Pulau Jawa dan Madura akan ditetapkan kemudian oleh Presiden. Kondisi ini disebabkan adanya agresi militer Belanda I dan II, sehingga untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura yang berlaku adalah WvS ned. Indie (Staatsblad 1915: 732)
Setelah  kemerdekaan  tahun  1945  terdapat  dualisme  hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia dan keadaan ini berlangsung hingga tahun 1958 dengan diundangkannya UU. Nomor  73  tahun  1958  yang  menentukan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1946 tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  dengan  semua  perubahan  dan  tambahannya  berlaku untuk  seluruh  Indonesia.  Dengan  demikian  berlakulah  hukum  pidana  materiil  yang seragam  untuk  seluruh  Indonesia  yang  bersumber  pada  hukum  yang  berlaku  pada tanggal  8  Maret  1942  yaitu  “WvS  Ned.  Indie”  (Pasal  I  UU  No.  1  tahun  1946),  yang selanjutnya  disebut  WvS  atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Tanggal  8  Maret 1945 adalah tanggal satu hari sebelum menyerahnya Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanpa syarat kepada Pimpinan Balatentara Dai Nippon di kalijati Bandung. 1
Pembaharuan KUHP pertama kali dimulai sejak diundangkannya UU. No. 1 tahun 1946. Undang-undang  ini  ditetapkan  pada  tanggal  26  Februari  1946  di  Yogyakarta,  Ibu  Kota Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Menteri Kehakiman
1 Sudarto,  1983, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat:  Kajian  Terhadap  Pembaharuan  Hukum Pidana , Penerbit Sinar Baru, Bandung., hlm. 70.
Soewandi. 2 Namun pembaharuan tersebut hanya memberlakukan WvS Belanda, artinya bahwa  secara  materiil  KUHP  tersebut  merupakan  produk  dari  bangsa  penjajah  yang nilai-nilai  pembentukannya  berdasarkan  nilai-nilai  dari  barat  yang  sarat  nilai individualis,  sekulerisme,  dan  aliran  hukum  legisme.  Aliran  hukum  legisme  yang memandang  bahwa  sumber  hukum  satu-satunya  adalah  hukum  yang  tertulis  atau undang-undang.
Nilai-nilai  dari  Barat  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  nilai-nilai  bangsa  Indonesia yang  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka  telah  ada,  yang  dilandaskan  pada  nilai-nilai kekeluargaan,  gotong-royong,  nilai  agama,  dan  sumber  hukumnya  disamping  sumber hukum  tidak  tertulis  juga  sumber  hukum  tertulis.  Nilai-nilai  tersebut  setelah  bangsa Indonesia  merdeka  kemudian  tersimpul  dalam  Pancasila  sebagai  dasar  negara  bangsa Indonesia. Selain nilai-nilai yang bertentangan, perlunya pembaharuan dan rekonstruksi secara total/menyeluruh atau secara holistis KUHP nasional, menurut Sudarto, ada tiga alasan mengapa kita memperbaharui KUHP, yaitu: 3 Pertama, Alasan Politik, yaitu Negara Republik  Indonesia  yang  merdeka  adalah  wajar  mempunyai  KUHP-nya,  yang diciptakannya sendiri. Kedua, Alasan Sosiologis, bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan  pencerminan  dari  ideologi  politik  sesuatu  bangsa  dimana  hukum  itu berkembang.  Dan  Ketiga,  Alasan  Praktek  (kebutuhan  dalam  praktek),  bahwa  teknis resmi  dari  KUHP  adalah  tetap  teks  yang  ditulis  dalam  Bahasa  Belanda.  Teks  yang tercantum  dalam  KUHP  yang  disusun  oleh  Prof.  Moeljatno,  R.  Soesilo  dan  lain-lain  itu merupakan  terjemahan  belaka,  terjemahan  “partikelir”  bukan  terjemahan  resmi  yang disyahkan oleh suatu undang-undang.
Dalam  beberapa  alasan  tersebut  diatas,  sangat  diperlukan  pembaharuan  dan rekonstruksi  secara  holistis  atau  menyeluruh  KUHP  nasional.  Paradigma  yang  akan digunakan  adalah  paradigma  holistis,  sebagai  pendekatan  baru  dalam  filsafat  ilmu hukum,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Sudjito  bahwa  berparadigma  holistik  artinya menggunakan  seperangkat  asumsi-asumsi  teoritis  umum  dan  hukum-hukum  serta teknik-teknik  aplikasi  ilmiah,  yang  lebih  memandang  aspek  keseluruhan  lebih  utama daripada  bagian-bagian,  bercorak  sistemik,  terintegrasi,  kompleks,  dinamis, nonmekanistik, dan nonlinear. 4
Asumsi teoritis umum dalam paradigam holistis yang digunakan dalam tulisan ini adalah asas  keseimbangan,  yaitu  pembangunan  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  dengan berdasarkan  asas  keseimbangan  yang  berorientasi  pada  nilai  keseimbangan  Pancasila dan keseimbangan pembangunan atau Tujuan Negara yaitu social defence (perlindungan masyarakat)  dan  social  welfare  (kesejahteraan  masyarakat)  yang  merupakan  tujuan pembangunan.  Asas  keseimbangan  ini  bersumber  dari  keseimbangan  nilai-nilai  atau pilar  yang  ada  dalam  Pancasila,  dan  keseimbangan  tujuan  negara,  maka  dalam
2 Ibid .
3 Ibid. , hlm. 66-68.
4 Sudjito, 2014, Ilmu Hukum Holistik: Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta., hlm.75.
perumusan  asas  dan  norma  dalam  RUU  KUHP  juga  berlandaskan  pada  asas keseimbangan.
Asas  keseimbangan  dalam  pembaharuan  KUHP  (RKUHP),  berdasarkan  penelusuran penulis  menemukan  beberapa  tulisan  yang  diterbitkan  di  jurnal,  diantaranya  Marcus Priyo  Gunarto  pada  Jurnal  Mimbar  Hukum  Volume  24,  Nomor  1,  Februari  2012. Adiansyah  Nurahman,  Eko  Soponyono  pada  Jurnal  Pandecta.  Volume  14,  Number  2. December  2019.  Bambang  Ali  Kusumo  pada  Jurnal  Hukum  Fakultas  Hukum  UNISSULA Voleme  31,  Nomor  1  tahun  2015.  Perbedaan  mendasar  dengan  para  penulis  di  Jurnal yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa dalam tulisan ini mentikberatkan Landasasn filsafati  dan  asas  keseimbangan  yang  bersumber  dari  nilai  Pancasila  yaitu  Nilai Ketuhanan  (Moral-religius),  Kemanusiaan  (Humanistik)  dan  Kemasyarakatan (Nasionalistik,  Demokratik,  dan  Keadilan  Sosial)  yang  merupakan  salah  satu  bagian dalam  pembangunan  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  yang  berorientasi  pada  nilai keseimbangan  Pancasila  disamping  berorientasi  pada  keseimbangan  tujuan pembangunan atau tujuan negara ( social defence dan social welfeare ). Dari ide dasar asas keseimbangan tersebut yang kemudian dituangkan dalam konsep pembaharuan KUHP.
Namun  demikian  tulisan  ini  juga  membahas  Konsep  asas  keseimbangan  dalam Rancangan KUHP, tetapi penulisannya berbeda dengan penulisan yang ada pada Jurnal sebelumnya,  karena  dalam  tulisan  juga  menyampaikan  kritik  oleh  ahli  hukum  pidana terutama asas legalitas formil dan materil dalam RKUHP.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tulisan  mencoba  membahas  tentang  Asas Keseimbangan  Dalam  Pembangunan  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan KUHP Nasional.

## 2. METODE PENELITIAN
Type atau jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  memilih  bahan  pustaka  untuk  memperoleh data sekunder. 5
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  terdiri  atas  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang menitik-beratkan pada penelitian kepustakaan, dengan melakukan penelusuran terhadap landasan filosofis asas keseimbangan,  nilai  keseimbangan  Pancasila  dan  Tujuan  Pembangunan  atau  Tujuan Negara  dalam  membangun  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional,  dan  perumusan  asas keseimbangan dalam RUU KUHP.
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm. 13.
Metode yang dipakai dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mencari  dan  mengumpulkan  data  yang  ada  hubungannya  dengan  isu  yang  akan  ditulis yang kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan disusun secara sistematis, kemudian  dilakukan  analisis  sehingga  dapat  diperoleh  jawaban  atas  isu  yang dikemukakan dalam tulisan ini.

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Landasan Filosofis Asas Keseimbangan
Filsafat merupakan usaha untuk memperileh pandangan yang menyeluruh, dan mencoba menggabungkan  kesimpulan-kesimpulan  dari  berbagai  ilmu  dan  pengalaman  manusia menjadi suatu pandangan dunia yang konsisten. 6
Jika  menelitik  asas  keseimbangan  atau  kenapa  pembangunan  sistem  hukum  pidana nasional menggunakan asas keseimbangan. Asas ini oleh perumus RKUHP tidak terlepas dari  pemikiran  bahwa  Allah  SWT  (Tuhan  Yang  Maha  Esa)  dalam  menciptakan  atau membangun segala sesuatu yang ada di muka bumi ataupun seluruh alam semesta ini, selalu dalam keadaan yang seimbang dan serapi-rapinya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah  SWT  beberapa  surat  dalam  Alqur’an,  yaitu: 7 a.  Surat  Al-Mulk:  3  (Surat  67:  3), “ (Allah) yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Pemurah  sesuatu  yang  tidak  seimbang.  Maka  lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang ?”, b. Surat Al-‘Infithar: 7 (Surat  82:  7),  “ Yang  telah  menciptakan  kamu  lalu  menyempurnakan  kejadianmu  dan menjadikan  (susunan  tubuh)-mu  seimbang” .  c.  Surat  Al-Qamar:  49  (Surat  54:  49), “ Sesungguhnya kami menciptakan segalah sesuatu menurut ukuran” , d. Surat Al-Furqon: 2 (Surat  25:  2),  “ Yang  kepunyaan-Nya-lah  kerajaan  langit  dan  bumi,  dan  Dia  tidak mempunyai  anak,  dan  tidak  ada  sekutu  bagi-Nya,  dalam  kekuasaan  (Nya)  dan  Dia  telah menciptakan  segala  sesuatu,  dan  Dia  menetapkan  ukuran-ukurannya  dengan  serapi- rapinya ”.
Untuk  mengetahui  penciptaan  Allah  SWT  tersebut  dalam  ilmu  pengetahuan  khususnya ilmu  alam  misalnya  planet  tata  surya  tetap  berputar  pada  porosnya  dan  mengelilingi matahari,  begitu  seimbang  dengan  keseimbangan  yang  canggih.  Ketidakseimbangan alam  semesta  dalam  penciptaannya  yang  terjadi  adalah  kehancuran.  Hal  yang  sama, apabila makhluk hidup diciptakan dalam keadaan yang tidak seimbang, seperti manusia (orang sebagai individu) dalam proses penciptaannya tidak sempurna, maka dalam diri manusia tersebut pasti tidak seimbang. Tapi karena begitu canggihnya ciptaan-Nya maka tidak  akan  ada  manusia  manapun  di  dunia  yang  akan  mampu  menyamai-Nya  bahkan manusia  sama  sekali  tidak  akan  mampu  sedikitpun  untuk  menyamai-Nya.  Oleh  Barda
6 Heryanti, Kajian  Filsafat  Tanggung  Jawab  Naegara  Terhadap  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  Masyarakat Hukum Adat , Holrev, Volume 1, Issue 1, March 2017, Kendari, hlm, 78.
7 Barda Nawawi Arief, S ejarah Perumusan dan Substansi RUU KUHP, Bahan FGD Persiapan Pembahasan RUU KUHP , Ambarawa, 14-15 Maret 2011., hlm. 24.
Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  alam  dan  semua  penciptaan-Nya,  disusun  dengan keseimbangan yang canggih. 8
Mungkin  inilah  secara  filsafati  ketika  para  ahli  hukum  pidana  dalam  merekonstruksi, membangun  kembali  atau  ulang  sistem  hukum  pidana  nasional  kita  dengan  berpegang pada  asas  keseimbangan,  dengan  berpedoman  pada  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat  bangsa  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  bukan  nilai-nilai  dari  bangsa penjajah.

## 3.2. Nilai  Keseimbangan  Pancasila,  dan  Tujuan  Pembangunan/Tujuan  Negara Dalam Membangunan Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN)
Nilai dasar pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) harus sejalan dengan Sistem Hukum Nasional (SHN) yaitu keseimbangan antara Sistem Hukum Nasional yang berorientasi pada nilai keseimbangan Pancasila dan keseimbangan pembangunan yaitu social  defence  (perlindungan  masyarakat)  dan  social  welfare  (kesejahteraan masyarakat) yang merupakan tujuan pembangunan. 9
Atas  dasar  pembangunan  dari  sistem  hukum  nasional  tersebut  kemudian  akan dibangunlah  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  (SHPN)  dengan  asas  keseimbangan,  yaitu keseimbanganan  antara  bagian  dari  pembangunan  Sistem  Hukum  Nasional  yang berorientasi pada nilai keseimbangan pancasila dan bagian dari pembangunan nasional yang  berorientasi  pada  keseimbangan  tujuan  pembangunan  atau  tujuan  negara. 10 Keseimbangan dari pembangunan Sistem Hukum Nasional yang berorientasi pada nilai keseimbangan Pancasila, terdiri dari: 11
a.  Nilai Ketuhanan (Moral-Religius)
b.  Nilai Kemanusiaan (Humanistik)
c.  Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik, Demokratik, dan Keadilan Sosial)
Sedangkan  bagian  dari  pembangunan  nasional  yang  berorientasi  pada  keseimbangan tujuan pembangunan atau tujuan negara, terdiri dari: 12
a.  Perlindungan Masyarakat (social defence)
b.  Kesejahteraan Masyarakat (social welfare)

## 3.2.1. Nilai-nilai yang bersumber dari keseimbangan Pancasila

## a.  Nilai Ketuhanan (Moral-Religius)
8 Ibid. , hlm. 20
9 Ibid , hlm. 19. 10 OP. Cit.
11 Ibid.
Nilai ketuhanan dalam Pancasila terdapat dalam Sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu sebagai asas hukum berdasarkan Ideologi Pancasila. Yang berarti bahwa: 13
Sila 1: Hubungan Negara Indonesia dengan Tuhan bersifat abadi. Maknanya, selama-lamanya ada hubungan langsung antara warga negara, penyelenggara negara,  tanah  atau  wilayah,  masyarakat  adat,  negara  atau  lembaga internasional, dengan Tuhan.
Sebagai  sila  Pertama,  Ketuhanan  YME  menjadi  sumber  pokok  nilai-nilai  kehidupan bangsa  Indonesia,  menjiwai  dan  mendasari  serta  membimbing  perwujudan Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab,  penggalangan  Persatuan  Indonesia  yang  telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan, guna mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. 14
Terkait dengan moral, Sudjito ketika mengulas tentang Hukum Diceraikan Dari Moralitas dalam kasus Bibit-Chandra menyatakan bahwa: 15
Kalau kita telusuri lebih cermat, sebenarnya dalam keautentikannya hukum itu  sarat  dengan  nilai-nilai  moral  dan  moralitas.  Hukum  merupakan  norma moral  sosial  yang  tidak  terpisahkan  dari  budi  pekerti  luhur,  etika,  sopan santun, kejujuran dan keadilan.
Lebih  lanjut  Sudjito  bahwa  kacau  balaunya  hukum  ketika  dipisahkan  dari  moral- moralitas  serta  keadilan  menurut  sejarahnya  adalah  akibat  dari  pembangkangan  dari kaum borjuis di Erapa Barat yang lebih positifistik, rasional, mekanistik, dan berorientasi pada  ketertiban  dan  keteraturan.  Sedangkan  pelaksanaan  dan  penegakan  hukumnya keadilan tidak diperlukan lagi. Tujuan semuanya itu adalah untuk mendukung kehidupan (kepentingan) bisnis mereka.
Melihat  pada  kondisi  hukum  Indonesia  pada  saat  ini,  terutama  hukum  pidana  materiil (KUHP) mirip dengan kondisi di Eropa Barat pada saat itu bahkan sampai sekarang. Hal ini, akibat politik hukum kolonial Belanda yang menjajah negeri ini yang pola pikir KUHP serba  positifistik,  kaku,  dan  serba  keadilan  formal  tanpa  memperhatikan  hukum  yang tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat  bangsa  Indonesia  yang  beragama  yang dalam kehidupan berbangsa dirumuskan dalam Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rekonstruksi atau pembangunan hukum pidana nasional (RKUHP) harus  berlandaskan  pada  Sila  pertama  yaitu  nilai-nilai  moral-religius  atau  nilai-nilai Ketuhanan  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  hukum  itu  sendiri  (Hukum  Pidana), disamping Sila kedua, Sila ketiga, Sila keempat, dan Sila kelima dari Pancasila.

## b.  Nilai Kemanusiaan (Humanistik)
13 Sudjito Atmoredjo, Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia , Lingkar Media, Yogyakarta, 2016., hlm. 9.
14 Ibid , hlm. 91
15 Sudjito, Keberkahan hukum: Harapan dan Realitas Kehidupan manusia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 29.
Menurut Darmodihardjo sebagaimana dikutip oleh Sudjito, bahwa Kemanusiaan, berasal dari  kata  manusia,  yaitu  makhluk  berbudi  yang  memiliki  potensi  pikir,  rasa,  karsa  dan cipta.  Karena  potensi  ini  manusia  menduduki  atau  memiliki  martabat  yang  tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia menyadari  nilai-nilai,  dan  norma-norma.  Dengan  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, setiap  warga  negara  dijamin  haknya  serta  kebebasannya  yang  menyangkut  hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara sesuai dengan hak asasinya. 16
Kata-kata “Kemanusiaan yang adil dan beradab” juga menyiratkan konsep manusia yang menyatu  dengan  alam,  sosial,  maupun  Tuhan-nya,  yang  senatiasa  menjalin  hubungan atas  dasar  prinsip  pansubyektivitas.  Itulah  manusia  yang  beradab,  manusia  yang bersikap  adil,  baik  pada  diri  sendiri,  sosial,  alam  maupun  Tuhannya,  suatu  konsep manusia yang jauh berbeda dari faham individual-liberalism . 17
Dalam  rangka  memenuhi  sifat  adil,  Bung  Hatta  mengingatkan,  “Yang  harus disempurnakan  dalam  Pancasila,  ialah  kedudukan  manusia  sebagai  hamba  Allah,  yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu pula sila Kemanusiaan yang adil dan  beradab  langsung  terletak  di  bawah  sila  pertama.  Dasar  kemanusiaan  itu  harus dilaksanakan  dalam  pergaulan  hidup.  Dalam  segala  hubungan  manusia  satu  sama  lain harus berlaku rasa persaudaraan”. 18
Selain itu, Bung Hatta memandang sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke dalam dan  ke  luar.  Ke  dalam,  menjadi  pedoman  negara  untuk  memuliakan  nilai-nilai kemanusiaan dan hak dasar atau asasi manusia, dengan menjalankan fungsi “melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tanah  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ke luar, menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 19
c.  Nilai Kemasyarakatan (Nasionalistik, Demokratik, dan Keadilan Sosial)
1. Nasionalistik (Sila ketiga: Persatuan Indonesia)
Prinsip-prinsip  nasionalisme  indonesia  Sila  ke-3  Pancasila  yaitu  Persatuan  Indonesia, tersusun  dalam  kesatuan  majemuk  tunggal  yaitu: 20 Pertama , Kesatuan  sejarah,  yaitu bangsa  Indonesia  tumbuh  dan  berkembang  dalam  suatu  proses  sejarah,  sejak  zaman prasejarah,  Sriwijaya,  Majapahit,  Sumpah  Pemuda  28  Oktober  1928  dan  sampai Proklamasi  17  Agustus  1945  dan  kemudian  membentuk  negara  Republik  Indonesia. Kedua ,  Kesatuan  nasib,  yaitu  berada  dalam  satu  proses  sejarah  yang  sama  dan mengalami  nasib  yang  sama  yaitu  dalam  penderitaan  penjajahan  dan  kebahagiaan bersama. Ketiga ,  Kesatuan  kebudayaan,  yaitu  keaneka  ragaman  kebudayaan  tumbuh
16 Ibid , hlm. 92.
17 Ibid , hlm. 92-93. 18 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan aktualitas Pancasila , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 240.
19 Ibid ., hlm. 241.
20 Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila, Penerbit, Paradigma, Yogyakarta, 2013, hlm. 278.
menjadi  suatu  bentuk  kebudayaan  nasional. Keempat ,  Kesatuan  wilayah,  keberadaan bangsa  Indonesia  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  wilayah  tumpah  darah  Indonesia.  Dan Kelima ,  Kesatuan  asas  kerokhanian,  yaitu  adanya  ide,  cita-cita  dan  nilai-nilai kerokhanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila.
2.  Demokratik  (Sila  keempat:  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan
Menurut Sudjito, Sila keempat ini menyiratkan adanya konsep bahwa : 21
Rakyat  atau  wakil-wakil  rakyat  dalam  menjalankan  kekuasaannya  harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekali-kali atas dasar kekuatan maupun legalitas formal. Suatu kebijaksanaan secara filosofis akan muncul apabila manusia cinta pada kebenaran. Semakin dekat manusia dengan sumber kebenaran absolut yaitu Tuhan YME, maka dia akan semakin bijaksana. Konsep kerakyatan Pancasila demikian itu berpadanan dengan karakter teistik ilmu hukum berparadigma holistik.
Prinsip  dalam  negara  demokratis  kerakyatan  adalah  prinsip  pemerintahan  mayoritas berdasarkan  kesetaraan  warga  negara,  dengan  menghormati  hak-hak  minoritas (majority  rule,  majority  right)  mengandaikan  adanya  kedaulatan  rakyat  berdasarkan semangat  kekeluargaan. 22 Dalam  hubungan  ini  Moh.  Hatta  menjelaskan  sebagai berikut: 23
Negara  harus  berbentuk  Republik  berdasarkan  kedaulatan  rakyat.  Tetapi kedaulatan  rakyat  yang  dipropagandakan  dan  dipahamkan  dalam  kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsep Rousseau yang bersifat liberal dan  individualisme.  Kedaulatan  rakyat  ciptaan  Indonesia  harus  berakar dalam  pergaulan  hidup  sendiri  yang  bercorak  kolektivitas.  Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat  kebangsaan  yang  tumbuh  sebagai  reaksi  terhadap  imperialisme dan  kapitalisme  Barat,  memperkuat  pula  keinginan  untuk  mencari  sendi- sendi  bagi  negara  nasional,  yang  akan  dibangun  fondasi  dalam  masyarakat sendiri.
Dalam  praktek  kenegaraan  dewasa  ini,  sebagian  besar  rakyat  mempertanyakan  dalam kehidupan  bernegara,  sebenarnya  tujuan  negara  itu  untuk  mencapai  demokrasi,  atau untuk  mencapai  kesejahteraan  seluruh  rakyat?.  Hampir  semua  filsuf  kenegaraan  dan politik menyatakan bahwa manusia membentuk persekutuan hidup yang disebut negara, adalah  untuk  mencapai  tujuan  hidup  bersama  yaitu  suatu  kesejahteraan  sosial (kesejahteraan seluruh rakyat), dengan mewujudkan suatu keadilan. 24 Untuk mencapai keadilan secara merata, diperlukanlah sistem kedaulatan yang subsatnsinya bersumber dari rakyat. 25
21 Sudjito Atmoredjo,  Ideologi Hukum Indonesia ... Op. Cit , hlm. 93.
22 Kaelan, ... Op. Cit . Hlm. 359.
23 Ibid ., hlm. 359-360.
24 Ibid , hlm. 656.
3.  Keadilan Sosial (Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
Masih menurut Sudjito, bahwa Sila kelima Keadilan sosial mencakup pengertian: 26
Tiap-tiap  warga  negara  Indonesia  mempunyai  hak  dan  kesempatan proporsional untuk berperan serta, menerima perlakuan, dan mendapatkan bagian manfaat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berdasarkan ridha  dan  kuasa  Allah  SWT.  Oleh  sebab  itu,  berhadapan  dengan  realitas kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat  yang  heterogen,  kompleks,  dan dinamis,  maka  harus  ada  lembaga  permusyawaratan.  Melalui  dan  di  dalam lembaga  permusyawaratan,  tidak  ada  konflik  yang  bersifat  permanen, melainkan dipastikan dapat dicari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak dengan legawa, tanpa menciderai hubungan kekeluargaan.
“... Konsep keadilan Pancasila berbeda dengan konsep konsep keadilan positvisme, dan justru berpadanan dengan karakter realistis maupun teistis ilmu hukum berparadigma holistik”. 27
Masih hal yang sama, Yudi Latif menyatakan bahwa: “...Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial  itu  harus  mencerminkan  imperatif  etis  keempat  lainnya.  Di  sisi  lain,  otentisitas pengalaman  sila-sila  Pancasila  bisa  ditakar  dari  perwujudan  keadilan  sosial  dalam perikehidupan  kebangsaan.  Dalam  visi  keadilan  sosial  menurut  Pancasila,  yang dikehendaki  adalah  keseimbangan  antara  pemenuhan  kebutuhan  jasmani  dan  rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. ...” 28

## 3.2.2.  Keseimbangan  Berorientasi  Pada  Tujuan  Pembangunan  Nasional  atau Tujuan Nagara
Tujuan  pembangunan  nasional  yaitu  tujuan  nasional  sebagaimana  tercantum  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  alinea  keempat, yang berbunyi:
Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial,  maka disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang- Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasarkan kepada:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab, Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat
26 Sudjito Atmoredjo,  Ideologi Hukum Indonesia... Op. Cit , hlm. 10.
27 Ibid , hlm. 93-94.
28 Yudi Latif, Op. Cit , hlm. 45-46.
kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan  dan  atau  Perwakilan,  serta  dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dari  perumusan  tujuan  nasional  yang  tertuang  dalam  alinea  keempat  UUD  NRI  1945 tersebut,  terdapat  dua  tujuan  nasional  yang  utama,  yaitu  pertama,  untuk  melindungi segenap bangsa Indonesia, kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  sebagaiman  dikutip  oleh  Marcus  Priyo Gunarto 29 bahwa  terlihat  dua  kata  kunci  dari  tujuan  nasional,  yaitu  “perlindungan masyarakat ( social defence )” dan “kesejahteraan masyarakat ( social welfare )”. Dua kata kunci  inilah  yang  disebut  dengan  asas  keseimbangan  tujuan  pembangunan  nasional. Kedua  istilah  tersebut  dipadatkan  menjadi  satu  yaitu  istilah  “ social  defence ”  karena  di dalam “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”. 30
3.3. Konsep-konsep  perumusan  Asas  Keseimbangan  dalam  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  berdasarkan  nilai  Ketuhanan,

## Kemanusiaan dan Kemasyarakatan
Dalam  pembahasan  di  atas  bahwa  perumusan  nilai  keseimbangan  Pancasila  adalah merupakan  perwujudan  dari  nilai-nilai  Pancasila  yang  terdiri  dari  Sila  pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila Ketiga: Persatuan  Indonesia,  Sila  keempat:  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan atau Perwakilan, dan Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila tersebut kemudian dalam membangun atau  mencipta  Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  (SHPN),  dalam  rangka  pembaharuan KUHP  Nasional  yang  kemudian  diperas  menjadi  tiga  nilai,  yaitu  pertama  nilai Ketuhanana (Moral-religius), yang merupakan perwujudan dari sila pertama Pancasila; kedua,  nilai  Kemanusiaan  (Humanistik),  yang  merupakan  perwujudan  dari  sila  kedua Pancasila;  dan  ketiga,  nilai  Kemasyarakatan (kebangsaan,  demokratis  dan  keadilan sosial),  yang  merupakan  perwujudan  dari  sila  ketiga,  sila  keempat,  dan  sila  kelima Pancasila.  Ketiga  nilai  tersebut  yaitu  nilai  Ketuhanan,  nilai  Kemanusiaan,  dan  nilai Kemasyarakatan,  oleh  perumus  RUU  KUHP  disebut  sebagai  nilai  keseimbangan Pancasila.
29 Marcus  Priyo  Gunarto, Asas  Keseimbangan  dalam  Konsep  Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, Mimbar Hukum Volume 24, No. 1, Februari 2012., hlm. 86.
Perwujudan perumusan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Kemasyarakatan maka akan menghiasi,  membumi  dan  mendarah  daging  dalam  bangunan  Sistem  Hukum  Pidana Nasional  (SHPN)  dalam  rangka  me-rekonstruksi,  me-reformulasi,  dan  me-konsolidasi Sistem Hukum Pidana Nasional dalam RKUHP atau pembaharuan KUHP atau KUHP yang direncanakan,  tujuannya  adalah  untuk  mencapai  tujuan  hidup  bersama  dalam  sebuah negara Indonesia yaitu Kesejahteraan Seluruh Rakyat, dengan mewujudkan keadilan.
Adapun konsep-konsep perumusan Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  berdasarkan  nilai  Ketuhanan,  Kemanusiaan  dan Kemasyarakatan, dan tujuan negara antara lain adalah sebagai berikut:
a. Keseimbangan Monodualistik
Keseimbangan  monodualistis,  yaitu  memperhatikan  dua  kepentingan,  antara kepentingan  masyarakat  dan  kepentingan  individu.  Pandangan  monodualistis  ini biasa  dikenal  dengan  istilah  “ Daad-dader  Strafrecht ”,  yaitu  hukum  pidana  yang memerhatikan segi-segi objektif dari “perbuatan” ( Daad ) dan juga segi-segi subjektif dari “orang atau pembuat” ( Dader ). 31
b. Keseimbangan Asas Legalitas dan Asas Kesalahan
Bertolak  dari  prinsip  keseimbangan  monodualistis,  maka  konsep  RKUHP  tetap mempertahankan dua asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan atau culpabilitas. Kedua asas inilah yang masing-masing disebut sebagai “asas kemasyarakatan” dan “asas kemanusiaan”. 32
c. Keseimbangan asas legalitas formil dan materiil serta sifat melawan hukum formil dan materiil.
Terkait keseimbangan asas legalitas formil dan materiil serta sifat melawan hukum formil dan materil, Barda Nawawi arief memberikan catatan dan ulasan dalam tiga hal,  yaitu: 33 Pertama ,  Berbeda  dengan  perumusan  asas  legalitas  di  dalam  KUHP sekarang  yang  berlaku,  konsep  memperluas  perumusannya  dengan  mengakui eksistensi  berlakunya  hukum  yang  hidup  (hukum  tidak  tertulis  atau  hukum  adat) sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam undang-undang.
Kedua , Konsep berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari  tindak  pidana.  Artinya,  walaupun  dalam  perumusan  delik  tidak  dirumuskan secara  tegas  adanya  unsur  melawan  hukum,  namun  suatu  perbuatan  yang  telah dirumuskan  sebagai  tindak  pidana  dalam  undang-undang  harus  selalu  dianggap bersifat melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam undang-undang harus dilihat sebagai  faktor  atau  ukuran  objektif  untuk  menyatakan  suatu  perbuatan  bersifat
31 Barda  Nawawi  Arief,  Edisi  Kedua,  Cetakan  Ke-3, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru) ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  2008,  Jakarta.,  hlm.
103.
32 Ibid.
33 Ibid , hlm. 104.
melawan  hukum.  Ukuran  formal  atau  objektif  itu  pun  masih  harus  diuji  secara materiil,  apakah  ada  alasan  pembenar  atau  tidak,  dan  apakah  perbuatan  itu  betul- betul bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketiga ,  Perluasan  perumusan  asas  legalitas  dan  sifat  melawan  hukum ini  pun  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pokok  pemikiran  asas  keseimbangan  (antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepastian hukum dengan keadilan, antara kriteria atau sumber hukum formal dan materiil).
d. Keseimbangan antara social welfare dengan social defence . 34
e. Keseimbangan  antara  pidana  yang  berorientasi  pada  pelaku  atau  offender (Individualisasi pidana) dan Victim (korban). 35
f. Keseimbangan perlindungan masyarakat atau korban dan pembinaan atau perbaikan individu. 36
Beberapa  catatan  penting  dari  Keseimbangan  asas  legalitas  formal  dan  materiil  serta sifat melawan hukum formal dan materil, pertama , bahwa dalam penelusuran referensi yang  lakukan  terkait  dengan  sifat  melawan  hukum  materiil,  hampir  semua  ahli  hukum pidana dapat menerimanya dalam hal sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif,  dan  menolak  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsi  yang  positif. Kedua , Menurut  Eddy  O.S.  Hiariej,  memberi  tujuh  catatan  terhadap  RUU  KUHP,  terutama  pada catatan keenam ,  menyatakan  bahwa:  pembatasan  terhadap  asas  legalitas  sebagaimana termaktub  dalam  pasal-pasal  di  atas  (Pasal  1,  Pasal  2,  dan  Pasal  3  RUU  KUHP), menunjukan  bahwa  secara  implisit  hukum  pidana  di  Indonesia  telah  mengakui  ajaran sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsi  yang  positif.  Artinya,  meskipun  suatu perbuatan  tidak  memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang-undang  tertulis,  hakim  dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketiga , Menurut Ramadan  Tabiu  terkait  dengan  asas  legalitas  materil  terhadap  tindak  pidana  adat  atau perbuatan  yang  tercela,  dan  bertentangan  dengan  keadilan  dan  norma-norma  sosial dalam  masyarakat  tertentu,  penegakan  hukumnya  termasuk  pemidanaanya  harusnya diselesaikan terlebih dahulu melaui tokoh-tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat, sedangkan  penegakan  hukum  oleh  negara  bersifat  ultimum  remedium  (sarana terakhir). 37

## 4. KESIMPULAN
Sistem  Hukum  Pidana  Nasional  harus  disusun  atau  dibangun  berdasarkan  asas keseimbangan yang bersumber dari dua pilar yaitu bagian Sistem Hukum Nasional dan bagian  Pembangunan  Nasional.  Sistem  Hukum  Nasional  yang  berorientasi  pada  Nilai
34 Barda  Nawawi  Arief, RUU  KUHP  BARU  Sebuah  Restrukturisasi,  Rekonstruksi,  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia , 2012, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 65.
35 Ibid .
36 Barda Nawawi Arief, Sejarah Perumusan dan Substansi RUU KUHP… Loc.Cit .
37 Ramadan Tabiu dan Eddy O.S Hiariej, Pertentangan Asas Legalitas Formil dan Materiil dalam Rancangan Undang-Undang  KUHP ,  Jurnal  Penelitian  Hukum  Volume  2,  Nomor  1,  Maret  2015,  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta., hlm. 33.
keseimbangan  Pancasila  yaitu  nilai  Ketuhanan  (Moral-Religius),  Nilai  Kemanusiaan (Humanistik),  dan  Nilai  Kemasyarakatan  (Nasionalistik,  demokratik,  dan  keadilan Sosial). Sedangkan bagian pembangunan Nasional yang berorientasi pada keseimbangan tujuan pembangunan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat ( social defence ) dan  kesejahteraan  Masyarakat  ( social  welfare ).  Dua  pilar  pembangunan  Sistem  Hukum Pidana  Nasional  tersebut,  dalam  pembaharuan  KUHP  Nasional  yang  melandasi  adanya asas keseimbangan dalam RKUHP.
Beberapa konsep asas keseimbangan dalam RKUHP yaitu Keseimbangan monodualistik, keseimbangan asas legalitas dan asas kesalahan, Keseimbangan asas legalitas formil dan materiil serta keseimbangan melawan hukum formil dan materiil, keseimbangan antara perlindungan  masyarakat  dan  kesejahteraan  masyarakat,  keseimbangan  antara  pidana yang berorientasi pada pelaku dan korban, dan keseimbangan perlindungan masyarakat atau korban dan pembinaan atau perbaikan individu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Barda  Nawawi  Arief, RUU  KUHP  BARU  Sebuah  Restrukturisasi,  Rekonstruksi,  Sistem Hukum  Pidana  Indonesia ,  Semarang,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2012.
Barda Nawawi Arief, Sejarah Perumusan dan Substansi RUU KUHP, Bahan FGD Persiapan Pembahasan RUU KUHP , Ambarawa, 14-15 Maret 2011
Barda Nawawi Arief, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.
Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  edisi  revisi ,  Yogyakarta,  Cahaya  Atma Pustaka, 2016.
Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila , Yogyakarta, Penerbit Paradigma, 2013.
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana , Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1983.
Sudjito, Keberkahan  hukum:  Harapan  dan  Realitas  Kehidupan  manusia ,  Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017.
Sudjito Atmoredjo, Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Tentang Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia , Yogyakarta, Lingkar Media, 2016.
Sudjito, 2014, Ilmu Hukum Holistik: Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan aktualitas Pancasila , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

## Jurnal
Heryanti,  Kajian  Filsafat  Tanggung  Jawab  Naegara  Terhadap  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal Masyarakat Hukum Adat, Holrev , Volume 1, Issue 1, (March 2017): 78.
Marcus  Priyo  Gunarto,  Asas  Keseimbangan  dalam  Konsep  Rancangan  Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mimbar Hukum Volume 24, No. 1, (Februari 2012): 86
Ramadan  Tabiu  dan  Eddy  O.S  Hiariej,  Pertentangan  Asas  Legalitas  Formil  dan  Materiil dalam  Rancangan  Undang-Undang  KUHP, Jurnal  Penelitian  Hukum Volume  2, Nomor 1, (Maret 2015): 33