E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
Rahimah Syamsi, Yeni Salma Barlinti Universitas Indonesia, Indonesia Email: rahimahsyamsi@gmail.com

## Abstrak
Dalam  masyarakat,  seringkali  ditemukan  suatu  perkawinan  dilakukan  ketika kondisi  perempuan  dalam  kondisi  hamil.  Perkawinan  yang  dilakukan  tentu diharapkan  memberikan  kebahagiaan  bagi  suami,  isteri,  dan  anaknya  kelak, sebagaimana  tujuan  dari  suatu  perkawinan  itu  sendiri.  Namun,  perceraian  tidak dapat  dihindari  ketika  pasangan  suami  istri  itu  sudah  dalam  kondisi  yang  tidak memungkinkan  untuk  hidup  harmonis.  Yang  menjadi  permasalahan  adalah bagaimana  kedudukan  anak  yang  lahir  kurang  dari  180  hari  setelah  tanggal perkawinan atas hak-haknya setelah terjadinya perceraian. Metode penelitian yang digunakan  untuk  membahas  permasalahan  pemeliharaan  dan  pembiayaan  anak pasca  perceraian  dalam  tulisan  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan kualitatif. Apabila suatu perkawinan putus, ibu dan bapak masih memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan sebaik-baiknya demi  kepentingan  anak.  Dalam  hal  pembiayaan  anak  pasca  perceraian,  bapak memiliki tanggung jawab untuk membayar biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuannya. Jika bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menyuruh ibunya untuk  ikut  membiayai  pemeliharaan  anak.  Anak  yang  lahir  kurang  dari  180  hari setelah  tanggal  perkawinan  adalah  anak  sah  berdasarkan  UU  Perkawinan.  Oleh karena itu, ia berhak atas pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya.
Kata kunci : Hak asuh, pemeliharaan anak, pembiayaan anak, perceraian, perkawinan.

## Abstract
In  society,  it  is  often  found  that  a  marriage  is  carried  out  when  the  woman's condition  is  pregnant.  The  marriage  that  is  carried  out  is  certainly  expected  to provide happiness for the husband, wife and children in the future, as the purpose of a marriage itself. However, divorce is unavoidable when the husband and wife are in conditions that do not allow them to live in harmony. The problem is how the position of children born less than 180 days after the date of marriage regarding their  rights  after  the  divorce.  The  research  method  used  to  discuss  post-divorce child  care  and  financing  issues  in  this  paper  is  normative  juridical  with  a qualitative approach. If a marriage breaks up, the mother and father still have the
right and obligation to educate and care for their children as well as possible for the benefit of the child. In the case of post-divorce child financing, the father has the  responsibility  to  pay  child  maintenance  costs  according  to  his  ability.  If  the father is unable, then the court can order the mother to participate in paying for the  maintenance  of  the  child.  Children  born less than  180  days  after  the date  of marriage are legal children under the Marriage Law. Therefore, he has the right to care and education from his parents.
Keywords: Custody, child care, child financing, divorce, marriage.

## Pendahuluan
Perkawinan  seharusnya  dapat  membentuk  keluarga  yang  bahagia  berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk selamanya. Namun banyak juga perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  atau  adanya  perselingkuhan  dalam  perkawinan. Suatu  perceraian  dapat  berdampak  pada  pemeliharaan  dan  pembiayaan  anak  pasca perceraian.
Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”. Dalam hal ini terlihat, perkawinan tidak hanya mengenai pemenuhan hawa nafsu tetapi  dipandang  juga  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  bahagia  yang  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Keluarga  yang  terwujud  dari  perkawinan  ini  memegang peran penting dalam struktur kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak.
Pengertian anak diatur dalam beberapa peraturan. Dalam Pasal 330 KUHPerdata, anak merupakan anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan, batasan untuk disebut anak adalah yang  belum  pernah  mencapai  18  (delapan  belas)  tahun  atau  yang  belum  pernah melangsungkan  perkawinan.  Dalam  hukum  keluarga  terdapat  beberapa  jenis  status hukum bagi anak yaitu anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat atau adopsi. Namun, pada  UU  Perkawinan  dan  PP  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan.  Dalam UUP hanya  mengatur  mengenai  anak  sah  dan  anak  luar  kawin,  sedangkan  anak  angkat  atau adopsi tidak diatur. Sehingga, untuk masalah status anak dan hak-hak anak tidak hanya merujuk  pada  UU  Perkawinan  tetapi  juga  peraturan  lainnya  seperti  UU  No.  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.
Akibat  hukum  perkawinan  adalah  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  orang tua  terhadap  anak.  Setiap  anak  berhak  atas  hak-hak  asasi  dan  perlindungan  terhadap dirinya  terlepas  ia  merupakan  anak  sah  atau  luar  kawin.  Dalam  Pasal  1  Angka  2  UU Perlindungan  Anak  disebutkan  perlindungan  anak  adalah  “segala  kegiatan  untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama atas perlindungan diri dari orang tuanya, baik kedua orangtuanya masih dalam perkawinan maupun sudah bercerai. Perceraian adalah penghapusan  perkawinan  dengan  putusan  hakim  atau  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam perkawinan itu (Subekti, 2010).
Berdasarkan  Pasal  38  UU  Perkawinan,  hal-hal  yang  dapat  memutus  hubungan perkawinan adalah kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan  pasangan  suami  dan  istri  tersebut.  Perceraian  juga  hanya  dapat dilakukan dengan cukup alasan yaitu antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai  suami  istri.  Terjadinya  perceraian  mengakibatkan  keluarga  terpecah.  Keluarga yang pecah tidak hanya karena terjadi perceraian, tetapi juga dapat dikarenakan  ketiadaan salah satu dari orang tua akibat adanya kematian, suami dan istri hidup berpisah untuk masa  yang  tak  terbatas,  ataupun  suami  atau  istri  meninggalkan  keluarga  tanpa  kabar (Trizakia, 2005).
Pada  dasarnya,  orang  tua  merupakan  orang  pertama  bagi  anak  untuk menjadikannya tumbuh dan berkembang. Sehingga, orang tua wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun rohani. Bentuk pertanggungjawaban orang  tua  terhadap  anak  adalah  pemeliharaan  dan  pembiayaan  kehidupan  anak. Pemeliharaan  anak  dari  orang  tua  merupakan  kegiatan  menjaga  dan  mengawasi kesejahteraan  anaknya  yang  belum  dapat  diperolehnya  sendiri  (Al  Barry,  1977).  Bagi anak yang belum dewasa, ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan masih di bawah kekuasaan  orang  tuanya.  Kondisi  ini  berkaitan  dengan  penguasaan  dan  pemeliharaan anak  oleh  orang  tua  yang  antara  lain  bertanggung  jawab  dalam  pemberian  nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.
Pasal  45  UU  Perkawinan  menentukan  bahwa  orang  tua  wajib  memelihara  dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya yang berlaku hingga anak itu dewasa atau kawin dan  akan  tetap  berlaku  terus  meskipun  perkawinan  kedua  orang  tuanya  tersebut  telah putus. Kekuasaan orang tua terhadap anak dibatasi oleh Pasal 48 UU Perkawinan agar tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  yaitu  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  kecuali  apabila  kepentingan  anak  itu menghendakinya (Luthfita, 2016).
Dalam kasus perceraian, pertimbangan hakim sangat penting dalam memutuskan hak  asuh  anak  dan  tanggung  jawab  biaya  kehidupan  anak.  Pertimbangan  hakim  tidak hanya  secara  hukum,  namun  penting  juga  mempertimbangkan  dalam  aspek perkembangan kejiwaan dan kepribadian anak dalam kehidupan bermasyarakat (Sari et al, 2021). Adanya hukum, tidak cukup sebagai alat menertibkan masyarakat, tetapi juga sebagai  alat  perlindungan  masyarakat  (termasuk  individu)  yang  dirugikan.  Anak  dari orang  tua  yang  bercerai  biasanya  akan  menanggung  beban  psikologis  karena
ketidakhadiran salah satu atau kedua orangtuanya. Terlebih lagi bagi anak yang belum dewasa masih memerlukan biaya untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya secara jasmani dan rohani. Hakim perlu memutuskan pemeliharaan dan pembiayaan bagi anak pasca  perceraian  untuk  mengurangi  penderitaan  anak.  Dalam  memutuskannya,  hakim harus mengacu pada keadilan semua pihak, baik suami, istri, maupun anak.
Apabila  dilihat  dari  salah  satu  kajian  terdahulu  yang  berjudul  Pemenuhan  Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua yang ditulis oleh Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, dan Hasep Saputra, melakukan penelitian di Kabupaten Rejang Lebong untuk mengamati  fakta  yang  terjadi  di  masyarakat  terkait  pemenuhan  hak  anak  pasca perceraian.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  masih  banyak  orang  tua  yang  tidak memberikan nafkah penuh kepada anaknya atau ada juga yang tidak memenuhi nafkah kepada  anaknya  sama  sekali.  Kemudian,  dalam  masyarakat  ditemukan  fakta  walaupun seorang ayah telah diputuskan oleh pengadilan untuk menanggung hak nafkah anaknya, tetapi masih banyak ibu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Padahal, sebagai orang tua seharusnya dapat bertanggung jawab pada anaknya.
Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini membahas salah satu kasus perceraian dalam  Putusan  No.  60/Pdt.G/2019?PN.SMN  mengenai  pemberian  hak  asuh  anak  yang masih  di  bawah  umur  dan  penetapan  kewajiban  nafkah  untuk  anak  tersebut  setelah terjadinya perceraian.
Permasalahan  yang dibahas adalah bagaimana hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian  apabila  anak  lahir  kurang  dari  180  hari  setelah  tanggal  pernikahan. Berdasarkan Pasal 272 KUHPerdata, anak yang lahir kurang dari 180 hari setelah tanggal pernikahan tersebut termasuk anak sah, sehingga hak asuh ada pada ibu dan hak nafkah dibebankan  kepada  bapak.  Dengan  demikian,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kedudukan anak tersebut dalam kaitannya dengan hak asuh dan nafkah anak apabila orang tuanya bercerai.

## Metode Penelitian
Dalam  menjawab  masalah  penelitian,  digunakan  metode  penelitian  yuridis normatif.  Data  utama  yang  dikaji  adalah  kasus  yang  terdapat  dalam  Putusan  No. 60/Pdt.G/2019/PN.SMN.  Kasus  ini  dianalisis  menggunakan  peraturan-peraturan  antara lain UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2003), PP Pelaksanaan UU Perkawinan  (PP  No.  9  Tahun  1975),  dan  KUHPerdata.  Analisis  secara  kualitatif dilakukan dengan mengkaji hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian berkaitan dengan status anak.

## Hasil dan Pembahasan Alasan Perceraian
Suatu  perkawinan  dapat  putus  yang  salah  satunya  karena  perceraian  (bentuk lainnya  adalah  kematian  atau  atas  keputusan  pengadilan).  Perceraian  hanya  dapat dilakukan melalui proses di pengadilan dengan prosedur tertentu dengan menyampaikan
alasannya. Terdapat  enam  alasan  yang dapat  digunakan oleh salah satu  pasangan  yang ingin  mengajukan  perceraian.  Alasan-alasannya  adalah  salah  satu  pihak  (1)  berzina, pemabok,  pemadat,  penjudi,  atau  perbuatan  merugikan  lainnya  yang  sulit  untuk disembuhkan, (2) meninggalkan pasangan lainnya dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan,  (3)  mendapat  hukuman  penjara  lima  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat,  (4) menganiaya  berat  dan  membahayakan,  (5)  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang menyebabkan dirinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, dan (6) bertengkar dengan pasangannya secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan (Pasal 19 PP 9/1975).
Dalam  kasus  Putusan  No.  60/Pdt.G/2019/PN.SMN,  Penggugat  (suami) mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri dengan alasan pertengkaran terus menerus  dengan  Tergugat  (istri)  sehingga  rumah  tangganya  tidak  dapat  harmonis  lagi. Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak. Dalam rekonvensi, istri memperkuat alasan perceraian tersebut  dengan menambahkan  penyebab pertengkaran tersebut  yang salah satunya adalah adanya kekerasan psikis dan fisik, serta perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain. Kedua pihak mengemukakan kebenaran dan tidak menyangkal terjadinya pertengkaran di antara mereka dalam waktu yang cukup lama. Tindakan suami yang mengajukan perceraian dan tindakan  istri  yang tidak menolak untuk bercerai dan meminta hak asuh anak menunjukkan bahwa di antara keduanya tidak ingin melanjutkan perkawinan  mereka  sehingga  sulit  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang harmonis. Apabila mengacu pada Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 19 huruf f dan b PP 9/1975, suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tidak akan  ada  harapan  lagi  untuk  bisa  hidup  rukun  lagi.  Hubungan  perkawinan  antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan permohonan perceraian mereka.

## Akibat Perceraian terhadap Anak
Terjadinya perceraian sangat merugikan anak dari perkawinan tersebut karena ia harus  hidup  terpisah  dari  salah  satu  atau  kedua  orang  tuanya  sehingga  tidak  dapat memperoleh perhatian dari kedua orang tuanya secara bersamaan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi  perkembangan  kejiwaan  dan  pribadi  anak.  Meskipun  demikian, perceraian tidak melepas kedudukan dan memutus hubungan sebagai orang tua terhadap anak.  Orang  tua  tetap  diberikan  kewajiban  untuk  melakukan  pemeliharaan  dan pendidikan terhadap anak.
Perceraian  yang  terjadi  antara  suami  dan  istri  memberi  akibat  terhadap  anak sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  41  UU  Perkawinan.  Akibat  perceraian  terhadap  anak adalah (a) kewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan anak adalah pada bapak dan ibu, dan (b) tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah pada bapak, ibu dapat  diberi  tanggung  jawab  biaya  tersebut  apabila  bapak  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya.  Kewajiban  bapak  dan  ibu  dalam  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  ini adalah sampai anak itu menikah atau telah mampu berdiri sendiri atau mandiri (Pasal 45 UU  Perkawinan).  Penentuan  kewajiban-kewajiban  ini  dalam  proses  perceraian  di
pengadilan dilakukan dengan adanya permohonan dari suami atau istri untuk menentukan biaya nafkah dan  hal-hal  yang menjamin pemeliharaan dan pendidikan  anak (Pasal 24 ayat (2) PP 9/1975).
Suami, dalam kasus ini, hanya mengajukan perceraian tanpa pengajuan persoalan pemeliharaan  dan  pendidikan  anak.  Pihak  yang  mengajukannya  adalah  istri,  yaitu mengajukan hak asuh anak dengan batas waktu sampai anak berusia 17 tahun, kewajiban nafkah  anak  sebesar  minimal  Rp500.000,00  dan  kewajiban  biaya  pendidikan  anak dibebankan kepada suami. Majelis  Hakim hanya mengabulkan hak asuh ada pada  istri dan kewajiban nafkah anak sebesar Rp500.000,00 per bulan ada pada suami.
Sesuai dengan Pasal 47 UU Perkawinan, anak yang dapat dikatakan sudah dewasa adalah yang telah berumur 18 tahun atau yang telah melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti anak dalam kasus ini masih dalam penguasaan orang tuanya, sehingga masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya yaitu kewajiban orang tua untuk  memelihara dan  mendidik  anak dengan sebaik-baiknya, termasuk menjaga harta benda  anak  dan  mendampinginya  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Ketika  terjadi perceraian, maka anak tersebut tidak dapat tinggal bersama dengan kedua orang tuanya dalam satu rumah. Berdasarkan Putusan MARI No. 27 K/A/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983, anak yang berumur dibawah 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya untuk diasuh dan dipelihara sampai anak tersebut  berumur 12 tahun atau dalam artian anak tersebut sudah  dapat  membedakan  baik  atau  buruk,  sehingga  ia  berhak  untuk  memilih  apakah ingin tinggal bersama bapaknya atau ibunya.
Dalam  penyelesaian  kasus  cerai  hidup,  penentuan  perwalian  bergantung  pada pandangan  hakim  dengan  mempertimbangkan  siapakah  (bapak  atau  ibu)  yang  paling layak  dan  sanggup  untuk  menjadi  wali  dari  anak  tersebut.  Penetapan  wali  ini  dapat ditinjau  kembali  oleh  hakim  atas  permintaan  bapak/suami  atau  ibu/istri  berdasarkan perubahan  keadaan  (Subekti,  1992).  Apabila  merujuk  pada  Pasal  298,  Pasal  300,  dan Pasal  301  KUHPerdata  maka  terdapat  persamaan  konsep  dengan  Pasal  41  UU Perkawinan  yang  mana  orang  tua  tetap  berkewajiban  untuk  memelihara  dan  mendidik anak  mereka.  Dalam  hal  ini  ayah  yang  bertanggung  jawab  untuk  membiayai  biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Menurut Subekti kekuasaan orang tua dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi lazimnya dilakukan oleh ayah. Jika ayah berada di luar kemungkinan melakukan kekuasaan (terhadap anak), maka yang melakukan kekuasaan adalah ibu (Subekti, 1992).
Adapun  putusnya  perkawinan  tidak  menghilangkan  kewajiban  orang  tua  untuk memberikan  nafkah  kepada  anak-anaknya  yang  belum  dewasa  setiap  minggu,  setiap bulan,  bahkan  setiap  tiga  bulan  (Pasal  301  KUHPerdata).  Merujuk  pada  Pasal  213 KUHPerdata,  istri  berhak  menuntut  tunjangan  nafkah  anak.  Apabila  Hakim  telah mengabulkan  dan  menetapkannya,  suami  harus  membayar  nafkah  tersebut.  Namun, tuntutan  nafkah  ini  tidak  dapat  dilakukan  dalam  kondisi  tertentu  yaitu  apabila  tidak mempunyai penghasilan yang cukup (Pasal 225 KUHPerdata) atau meninggal (Pasal 227 KUHPerdata).
Selain pemberian nafkah untuk anak pasca perceraian, tuntutan pemberian nafkah kepada  suami  untuk  istri  juga  dapat  dilakukan  di  mana  mantan  suami  wajib  untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri (Pasal 41 huruf c UU Perkawinan). Jika  dibandingkan  dengan  ketentuan  dalam  KUHPerdata,  ketentuan  dalam  UU Perkawinan ini lebih menjamin kepentingan mantan istri. Dalam KUHPerdata, mantan istri  harus  memenangkan  kasus  perceraian  agar  dapat  menuntut  nafkah  dari  mantan suaminya.  Artinya,  jika  istri  terbukti  bersalah  dalam  proses  perceraian,  maka  ia  tidak memiliki  hak  untuk  menuntut  nafkah  (Madania,  2020).  Dengan  demikian,  pemberian nafkah dalam KUHPerdata ditentukan berdasarkan ada tidaknya kesalahan pada diri istri sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  225  KUHPerdata,  sedangkan  dalam  UU Perkawinan  tidak  terdapat  rumusan  yang  menggantungkan  pemberian  nafkah  kepada mantan istri berdasarkan ada tidaknya kesalahan istri (Sardjono, 2004). Berbeda dengan nafkah  untuk  anak,  UU  Perkawinan  menentukan  kewajiban  memikul  pembiayaan dibebankan kepada kedua orang tua jika dianggap perlu, sedangkan dalam pengaturan di KUHPerdata  pada  asasnya  pembiayaan  itu  hanya  dibebankan  kepada  orang  tua  yang menjadi wali anak tersebut (Sardjono, 2004).
Ada kalanya istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya tanpa mengajukan tuntutan biaya pemeliharaan anak karena keadaan finansialnya sudah  cukup baik. Pada putusan  Mahkamah  Agung  yang  telah  menjadi  yurisprudensi  yaitu  Putusan  No. 276/K/AG/2010,  istri  sama  sekali  tidak  menuntut  apapun  melainkan  hanya  diputusnya hubungan perkawinan mereka saja. Akan tetapi, majelis hakim secara ex-officio membuat putusan yang dalam amarnya menyatakan istri tersebut berhak atas nafkah dari  mantan suaminya (Luthfita, 2016). Hal ini menandakan jika untuk mantan istri saja majelis hakim mewajibkan  mantan  suami  untuk  membayar  nafkah  kepada  istrinya,  meskipun  tidak diminta  dalam  gugatan,  apalagi  kewajiban  mantan  suami  untuk  menafkahi  anak-anak mereka.
Pada gugatan yang memuat tuntutan biaya pemeliharaan anak, dapat dibedakan berdasarkan  prosedur  pembayarannya  yang  biasanya  sering  diajukan  dalam  gugatan perceraian  yaitu  biaya  pemeliharaan  anak  yang  dibayar  sekaligus,  biaya  pemeliharaan anak yang dibayar secara berkala dengan jumlah yang tetap, atau biaya pemeliharaan anak yang dibayar secara berkala dengan jumlah  yang meningkat  setiap tahunnya (Luthfita, 2016).  Tentu  tidak  semua  gugatan  perceraian  yang  berisi  tuntutan  pembiayaan pemeliharaan anak akan dikabulkan, karena Hakim perlu memberi pertimbangan terlebih dahulu demi kepentingan anak tersebut. Menurut Neng Djubaedah, beberapa faktor yang mempengaruhi  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  memutus  kasus  dengan  biaya hadhanah (biaya pemeliharaan)  yaitu kemampuan finansial bapak dan kebutuhan anak (Luthfita, 2016). Selain dua faktor tersebut, perilaku mantan istri maupun mantan suami dipertimbangkan  juga  dalam  membuat  putusan  mengenai  biaya  pemeliharaan  anak. Misalnya, apakah mantan istrinya tersebut merupakan orang yang dapat dipercaya atau tidak apabila dititipkan uang untuk biaya pemeliharaan anak-anak tersebut yang dibayar secara sekaligus. Apakah mantan suaminya adalah seorang yang tidak bertanggung jawab sehingga  apabila  ia  diberi  kewajiban  untuk  membayar  biaya  pemeliharaan  anak  setiap
bulan kemungkinan besar ia tidak melaksanakannya (Luthfita, 2016). Selain itu, dengan belum  adanya  pengaturan  mengenai  acuan  atau  parameter  penentuan  besaran  nafkah pasca cerai, maka salah satu alternatif acuan yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim adalah Upah Minimum Regional (UMR).
Dalam  kasus  ini,  Tergugat  menuntut  agar  hak  asuh  anak  sepenuhnya  diberikan kepada Tergugat, setelah anak berumur 17 tahun ia bebas memilih tinggal bersama siapa. Majelis hakim merujuk ke Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239/K/SIP/1968 yang menyatakan  perceraian  dengan  anak-anak  yang  masih  kecil  dan  membutuhkan  kasih sayang dan perawatan ibu, maka perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya. Selain itu,  terdapat  fakta  sebelum  gugatan  perceraian  diajukan  ternyata  anak  tersebut  tinggal bersama  Tergugat.  Kemudian,  sesuai  dengan  keterangan  Penggugat  semenjak  ia merantau, ia jarang menghubungi istri maupun anaknya. Sehingga, kedekatan Tergugat menandakan  Tergugat tidak melalaikan kewajibannya sebagai ibu dan tidak berkelakuan buruk (Pasal 49 UU Perkawinan).
Meskipun kedua orang tua telah bercerai, ini tidak mengurangi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, karena ini akan berlangsung hingga anak tersebut telah dewasa menurut hukum atau telah melakukan perkawinan. Sehingga, baik bapak atau ibu wajib mendidik  dan  memelihara  anaknya.  Dalam  Pasal  26  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat, dan melindungi anak dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara  anak.  Kemampuan  di  sini  juga  termasuk  dalam  segi  finansial  orang  tua tersebut.  Apabila  seorang  bapak  secara  finansial  tidak  sanggup  untuk  memenuhi kewajibannya  untuk  membayar  biaya  pemelihara  anak,  maka  mantan  istri  diwajibkan untuk turut serta membantu demi kepentingan dan kesejateraan anak.
Dalam kasus ini, Tergugat menuntut agar Penggugat memberikan nafkah kepada anak mereka setiap bulannya minimal sebesar Rp500.000,00 di luar biaya sekolah/SPP perbulan.  Selain  itu  juga  memerintahkan  kepada  Penggugat  untuk  membiayai  seluruh biaya akademik/sekolah anak mereka dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Dalam hal  ini  juga  Tergugat  tidak  menjelaskan  alasannya  secara  rinci  kenapa  ia  mengajukan tuntutan  biaya  nafkah  tersebut.  Apabila  dilihat  dari  pekerjaan  dari  Penggugat  ia  baru kehilangan pekerjaannya dan merantau ke Bali untuk menggantikan sementara pekerjaan kakaknya  yang  sakit  sebagai  pengawas  proyek  renovasi  interior,  setelah  itu  ia  bekerja sebagai contributor dan photographer freelance . Sedangkan Tergugat bekerja di SGM, kemudian  sebagai  training  koordinator,  lalu  bekerja  di  coffe  shop,  dan  lalu  sekarang Tergugat  membuka  usaha  sendiri  di  bidang  kerajinan.  Dari  hal  ini  terlihat    para  pihak belum memiliki pekerjaan yang tetap karena masih terus berganti-ganti sehingga untuk pendapatan perbulannya masih tidak menentu atau tidak memiliki gaji yang stabil setiap bulannya.
Mengenai  tuntutan  nafkah,  sebaiknya  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  semata- mata  demi  kepentingan  anak  di  masa  depan.  Mengenai  biaya  pemeliharaan  anak  yang dibayarkan secara berkala dengan jumlah yang tetap pada setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, tidak disarankan karena mengingat kebutuhan anak setiap tahun berubah
dan semakin meningkat  kebutuhannya. Apalagi  anak dari para pihak tersebut  masih di bawah  umur  dan  akan  melewati  jenjang  pendidikan  yang  berbeda  (SD,  SMP,  SMA, Perguruan  Tinggi),  yang  mana  perubahan  jenjang  pendidikan  tersebut  menjadi  faktor yang  mempengaruhi  perbedaan  kebutuhan  hidup  anak  tersebut.  Selain  perbedaan kebutuhan  yang  terus  meningkat  juga  karena  nilai  harga-harga  kebutuhan  yang  sudah tidak  sebanding  lagi.  Sehingga,  untuk  menuntut  biaya  pemeliharaan  anak  dibayarkan dengan jumah tetap, menggunakan nilai mata uang yang cenderung stabil untuk jangka waktu lama misalnya emas karena dapat menjaga stabilitas mata uang, terutama terhadap pertukaran  dengan  valuta  asing.  Apabila  dilihat  dari  pertimbangan  Majelis  Hakim berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9/1975 yang menyatakan selama berlangsungnya gugatan  perceraian  atas  permohonan  penggugat  atau  tergugat,  maka  pengadilan  dapat menentukan  nafkah  yang  harus  ditanggung  oleh  suami  dan  menentukan  hal-hal  yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
Majelis  Hakim  memandang  adil  dan  patut  jika  Penggugat  menanggung  nafkah dan  biaya  pendidikan  untuk  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  sesuai dengan  kemampuan  Penggugat  dengan  besaran  yang  harus  dibayarkan  sebesar Rp500.000,00  perbulan  dan  dibayarkan  Penggugat  sebagai  biaya  hidup  anak,  melalui Tergugat. Dalam hal ini, pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim telah tepat, karena harus merujuk lagi kepada kemampuan dari bapak dari anak tersebut, walaupun memang itu merupakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak, tetapi apabila tidak mampu atau masih dalam keadaan yang belum stabil, Majelis Hakim dapat menambahkan tidak hanya bapaknya saja yang menafkahi, namun ibunya juga. Hal ini karena mengingat istrinya juga memiliki usaha sendiri.

## Kedudukan Anak yang Lahir dalam Perkawinan
Anak  sah  adalah  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  atau  sebagai  akibat  dari perkawinan  yang  sah  (Pasal  42  UU  Perkawinan).  Dalam  hal  ini,  UU  Perkawinan mengondisikan  anak  sah  ke  dalam  dua  hal  yaitu  anak  yang  pembuahannya  dilakukan dalam  perkawinan  yang  sah  dan  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  meskipun pembuahannya di luar perkawinan. Namun demikian, pada kondisi terakhir disyaratkan oleh Pasal 272 KUHPerdata bahwa sebelum ibu dan bapak biologis itu menikah mereka melakukan pengakuan.
Dalam  kasus  ini,  anak  Penggugat  dan  Tergugat  lahir  120  hari  setelah  tanggal pernikahan  mereka.  Majelis  Hakim  menentukan bahwa  anak  tersebut  adalah  anak  sah. Sehingga  anak  tersebut  memiliki  hak  asuh  dan  nafkah  dari  orang  tuanya  setelah perceraian, termasukan hak pemeliharaan dan pendidikan.

## Kesimpulan
Anak  yang  lahir  dalam  waktu  kurang  dari  180  hari  setelah  tanggal  pernikahan adalah anak sah. Selain itu, anak ini adalah sah karena lahir dalam perkawinan (Pasal 42 UU  Perkawinan).  Sahnya  anak  ini  disyaratkan  oleh  Pasal  272  KUHPerdata  dengan adanya  pengakuan  dari  ibu  dan  bapaknya  sebelum  kawin.  Dengan  demikian,  ibu  dan
bapak memiliki kewajiban baik dalam perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan untuk memelihara dan mendidik anak mereka sampai anak menikah atau mandiri (Pasal 45 UU Perkawinan).
Dengan putusnya perkawinan dalam bentuk perceraian, bapak bertanggung jawab untuk  membayar  biaya  pemeliharaan  anak  sesuai  dengan  kemampuannya.  Jika  bapak tidak mampu, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk ikut membiayai pemeliharaan anak.  Pertimbangan  yang  digunakan  Majelis  Hakim  dalam  menentukan  besaran  biaya pemeliharaan anak dapat dilihat dari kemampuan mantan suami dan disesuaikan dengan kebutuhan anak.

## BIBLIOGRAFI
Al Barry, Zakaria A. (1977). Hukum Anak-Anak Dalam Islam . Jakarta: Bulan Bintang.
Daud,  Mohd  Kalam  dan  Ridha  Saputra.  (2017).  Problematika  Penyelesaian  Perkara Kumulasi  Gugatan  Perceraian  dan  Harta  Bersama  (Studi  Kasus  di  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam . 1(2), 436-458.
Indonesia. Undang-Undang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974.
Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2003.
Indonesia, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979.
Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek).  Diterjemahkan  oleh  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
Luthfita, Cendikia. (2016). Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan- Putusan Pengadilan) . Skripsi, Universitas Indonesia.
Madania, Rahma. (2020). Tinjauan Yuridis Atas Penentuan Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia dan Singapura (Analisis Putusan No.
359/PDT.G/2018/PN.JKT.PST) . Skripsi, Universitas Indonesia.
Munawar, Akhmad. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Al’Adl , 7(130, 209-220.
Raudhatunnur.  (2016).  Eksekusi  Putusan  Kewajiban  Ayah  Atas  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian  (Studi  Kasus  Pada  Mahkamah  Syar’iyah  Idi). Gender  Equality: International Journal of Child and Gender Studies , 2(2), 43-50.
Rodliyah,  Nunung.  (2014).  Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Keadilan Progresif. 5(1), 121-136.
Sanger, Juliana Pretty.  (2015).  Akibat  Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal  2  UU  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Lex  Administratum .  3(6), 196-204.
Santoso.  Hakekah.  (2016).  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum Islam Dan Hukum Adat. Yudisia . 7(2), 413-434.
Sardjono,  H.R.  (2004). Perbandingan  Hukum  Perdata  Masalah  Perceraian .  Jakarta: Gitama Jaya.
Sari, Hani Regina, Liza Prihandini, Surastini Fitriasih. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak
Di  Bawah  Umur  Kepada  Orang  Tua  Laki-Laki  (Ayah)  Yang  Terjadi  Akibat Perceraian  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  203/Pdt.G/2018/Pn. Dpk . Indonesian Notary .
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Subekti. (1992). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasa.
Trizakia, Yani. (2005). Latar Belakang dan Dampak Perceraian . Semarang: UNS.
Waluyo,  Bing.  (2020).  Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan. Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan . 2(1), 193-199.)

## Copyright holder:
Rahimah Syamsi, Yeni Salma Barlinti (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: