## TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA
THE SHIPPER’S LIABILITY UNDER THE REGULATION OF THE TRANSPORTATION MINISTER NO. 77 OF 2011 CONCERNING THE
SHIPPER’S LIABILITY OF THE AIR FREIGHT

## Rhirien Adriani
Email : rhiriena@ymail.com Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram
Naskah diterima : 27/005/2015; direvisi : 18/06/2015; disetujui : 20/08/2018

## Abstract
Air transportation is one of the most desirable transportation because it offers various facilities and it takes relatively short time. In the fact, air freight deal with some obstacles for instances delays and/or cancellations. This, of course, is very detrimental to the passengers as the user of the air freight. In the transportation law, there are three kinds of liability principles, i.e. fault liability, presumption liability and strict liability. The implementation of the liability under the regulation of the transportation minister sets about compensation to passengers. The implementation of liability for flight delays and cancellations at Sultan Salahuddin Bima Airport has not been done maximally. The Weather and operational techniques are causative factor for the delays and cancellations. The regulation of the transportation minister provides set of rules which ensure justice for passengers of air transportation with strict liability principles.
Keywords: liability, flight delays, flight cancellations

## Abstrak
Tanggung Gugat pengangkut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan  No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. transportasi udara merupakan transportasi yang sangat diminati dengan berbagai kemudahan dan waktu tempuh yang yang relatif cukup singkat.akan tetapi, dalam pelaksanaan pengangkutan udara juga terdapat kendala-kendala seperti keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan. Hal ini tentu merugikan penumpang sebagai pengguna jasa angkutan udara oleh sebab dalam hukum pengangkutan terdapat 3(tiga) prinsip tanggung gugat yaitu,: prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan, prinsip tanggung gugat berdasarkan praduga dan prinsip tanggung gugat mutlak. Pelaksanaan tanggung gugat berdasarkan Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai ganti rugi terhadap penumpang. Pelaksanaan tanggung gugat atas keterlambatan dan pembatalan penerbangan pada Bandar Udara Sultan Salahuddin Bima belum maksimal. Faktor cuaca dan teknis operasional merupakan faktor penyebab terjadinya keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan.Tanggung gugat pengangkut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Jawab Pengangkut Angkutan Udara adalah peraturan yang menjamin keadilan bagi penumpang pengangkutan udara dengan prinsip tanggung gugat mutlak.
Kata Kunci : tanggung gugat, keterlambatan, pembatalan penerbangan.

## PENDAHULUAN
K eadaan geografIs I ndonesIa terdiri dari pulau-pulau sebanyak 17.505 ribu. 1 Dengan
1 Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia http://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_pulau_diindone-
pertumbuhan masyarakat yang pesat tentu diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan manusia membutuhkan jasa pengangkutan
sia
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 299 ~310
yang mampu menunjang kegiatan sehari- hari. Transportasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam pemenuhan kebutuhan terutama dalam kegiatan perekonomian, kegiatan transpor- tasi bertujuan untuk memindahkan barang ( commodity of goods ) dan penumpang dari satu tempat ( origin atau port of call ) ke tem- pat lain ( part of destination ).  Maka pengang- kut menghasilkan jasa angkutan dan atau mampu memproduksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan demi kelancaran dalam hal pemenuhan kepentingan. 2
Perkembangan perekonomian nasional merupakan titik tolak tercapainya kes- ejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, karena masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menun- jang laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kelancaran dalam pemenuhan ke- butuhan masyarakat tentunya berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan penunjang tercapainya tujuan nasional ses- uai dengan pancasila dan tujuan yang ter- muat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Perkembangan za- man menuntut manusia untuk mampu me- ningkatkan sumber dayanya guna mengo- lah serta memanfaatkan sumber daya alam sehingga memiliki manfaat dan nilai ekono- mi sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.
Moda transportasi yang ada di indonesia terdiri dari moda transportasi laut, trans- portasi darat dan transportasi udara, dari berbagai moda transportasi yang ada diatas moda transportasi udara merupakan moda transportasi yang berkembang dengan cepat dan pesat dimulai dari tahun 1946 melalui usaha-usaha pengembangan armada pener- bangan, perluasan jaringan, penambahan
2 Tjakranegara Soegijatna, Hukum Pengangkutan Ba- rang dan Jasa. Rineka Cipta , Jakarta, 1995,  hlm. 1.
frekuensi penerbangan armada dan perbai- kan prasarana. 3
Transportasi udara menjadi moda trans- portasi yang diminati dengan faktor pe- manfaatan waktu yang lebih efisien karena waktu tempuh yang sangat singkat diband- ingkan dengan moda transportasi lainnya, faktor inilah yang menarik minat dan me- nyebabkan banyaknya penumpang yang memilih moda transportasi udara walau ha- rus membayar dengan nilai yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan moda trans- portasi lainnya.
Peningkatan jumlah penumpang mas- kapai penerbangan dapat dilihat dari data tahun 2005 sebanyak 3,282,812 orang dan meningkat menjadi 9,466,693 orang pada tahun 2009 untuk penerbangan domestik. 4 sedangkan untuk penerbangan internasi- onal  dari tahun 2005 sebanyak 11,285,255 dan meningkat menjadi 16, 096,541 orang pada tahun 2009. 5 Peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara menanda- kan Perkembangan penerbangan di Indone- sia sangat pesat. Hal ini juga ditandai den- gan meningkatnya pergerakan pesawat uda- ra penerbangan domestik dari 133,511 unit pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 248,219 unit pada tahun 2009. 6 Perkem- bangan dalam transportasi udara didukung dengan adanya deregulasi penerbangan niaga yang dimanfaatkan secara aktif oleh pelaku usaha. Seperti banyaknya maskapai penerbangan yang menawarkan tarif yang murah untuk memikat penumpang. Per- aturan ini juga memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menjalankan jasa penerbangan meski dengan modal yang terbatas.
3 Ibid, hlm. 32.
4 Data Statistik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tabel. A.3.1.03
5 Ibid ,  Indonesia tabel. A.3.1.04
6 Ibid, tabel A.3.1.01
Rhirien Adriani | Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan..........
Tingginya minat penumpang terhadap moda transportasi udara ditandai dengan meningkat penjualan tiket setiap tahun- nya, seperti pada tahun 2008 ada sebanyak 9,363,021 orang pengguna jasa transportasi udara dan meningkat lagi pada tahun 2009 sebanyak  9,468,693 orang penumpang.
Dalam pelaksanaan pengangkutan udara tidak semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti berangkat dan sampai pada tempat tujuan pada waktu sesuai den- gan yang tertera pada tiket atau terjamin- nya keamanan dan keselamatan penump- ang. Akhir-akhir ini kecelakaan yang me- nimpa sejumlah maskapai penerbangan meningkat, seperti pada tahun 2005 dari 50 kasus kecelakaan meningkat menjadi 102 pada tahun 2009. 7 kecelakan yang menim- pa maskapai penerbangan tersebut seperti : tergelincir dilandasan, kerusakan navigasi, dan terjatuhnya pesawat. Selain hal terse- but terdapat hal lain yang juga meresahkan penumpang seperti yang sering terjadi yaitu keterlambatan jadwal penerbangan, hilang dan rusaknya barang penumpang yang be- rada dalam kabin pesawat dan sering ter- jadinya pembatalan penerbangan yang di- lakukan oleh maskapai penerbangan.
Hal di atas tentunya sangat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa pengang- kutan udara, dimana pada dasarnya terlak- sananya pengangkutan disebabkan oleh ad- anya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penyedia jasa yaitu angkutan udara dan pengguna jasa yaitu penumpang (kon- sumen). Kegiatan pengangkutan adalah se- buah akibat dari adanya perjanjian yang di- lakukan oleh pengangkut dan penumpang. hal ini termuat dengan jelas pada Undang- Undang Nomor 1 tahun 2009 yang menye- butkan bahwa: “perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pihak pen- gangkut dan penumpang dan/atau pengirim
7 Ibid, Tabel A.3.2.02
kargo untuk mengangkut penumpang dan/ atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imba- lan jasa lainnya.” 8
Jadi, jelas bahwa perjanjian pengang- kutan terjadi atas dasar adanya kesepaka- tan mengenai waktu berangkat, tanggal berangkat, tempat asal dan tempat tujuan penerbangan dengan kewajiban membayar sejumlah uang sesuai dengan harga yang diperjanjikan. Perjanjian pengangkutan ini dibuktikan dengan adanya tiket pen- umpang 9 . Dalam menggunakan jasa trans- portasi tentunya terdapat hak dan kewa- jiban, dimana kewajiban penumpang untuk membayar sejumlah uang atas jasa angku- tan yang digunakan dan hak penumpang adalah menggunakan jasa pengangkutan untuk sampai pada tempat tujuan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang ada pada tiket yang dipegang oleh penumpang. Badan usaha angkutan udara niaga berjad- wal wajib  memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan. 10 Oleh sebab itu penumpang sebagai konsumen perlu dilindungi haknya oleh pemerintah dan di- jamin kepastian hukumnya.
Penumpang sebagai pengguna jasa me- miliki hak-hak yang wajib diperhatikan seperti ganti kerugian apabila penumpang mengalami kecelakaan, kerusakan atau ke- hilangan bagasi, keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan. Hal ini perlu diperhatikan dengan serius terutama me- nyangkut keterlambatan dan/atau pem- batalan penerbangan yang dilakukan oleh pengangkut karena akan berdampak sangat luas bagi penumpang.
8 Pasal 1 butir 29 Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
9 Pasal 140 ayat 3 Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentangPenerbangan
10 H.K. Martono & Ahmad Sudiro, Hukum Udara Nasional Dan Internasinal Publik , Raja Grafindo Persa- da, Jakarta, 2012, hlm. 240. Selanjutnya disebut H.K. Martono I
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 299 ~310
Ganti kerugian akibat keterlambatan dan/atau pembatalan merupakan tanggung jawab dari pengangkut atau perusahaan penerbangan karena melanggar hak-hak penumpang yang mengakibatkan kerugian. Tanggung jawab maskapai penerbangan tersebut dimulai sebelum masa penerban- gan, pada saat penerbangan dan setelah penerbangan 11 .
Tanggung gugat dalam pengangkutan juga di dasarkan pada pancasila yaitu, sila ke-5 (lima) yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka jelas negara menjamin keadilan bagi se- luruh rakyat termasuk penumpang dan pengangkut sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan. Penumpang mendapatkan keadilan dalam bentuk pertanggungjawaban akibat resiko atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari kelalaian pengangkut ( human error ) sedan- gkan pengangkut dalam  keadaan diluar kendali manusia dan bersifat darurat ( force majuere ) yang menyebabkan keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan diberi- kan kebebasan untuk membayar ganti keru- gian dari penumpang.
Pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945  disebutkan bahwa  “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan per- lindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakukan yang sama  dihadapan hu- kum.” maka seharusnya negara turut serta mengatur dan mengawasi perlindungan hu- kum bagi konsumen khususnya pengguna jasa angkutan udara (penumpang), karena Negara memiliki fungsi sebagai regulator ( de stuurende ), maka peran Negara berfung- si untuk mengatur perekonomian menuju kesejahteraan rakyat.
11 Suhartato Abdul Majid dan Eko Probo DW, Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Pen- erbangan, Rajawali Pers , Jakarta, 2009,  hlm. 78.
Oleh sebab itu hukum udara memiliki peranan yang sangat penting Karena men- cakup keseluruhan peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang meru- pakan tatanan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari pemanfaatan wilayah udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang terkait dengan penerbangan. 12 Sumber hukum nasional mengenai hukum udara termuat dalam Undang-undang No- mor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Men- teri Perhubungan  Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut An- gkutan Udara sebagai peraturan pelaksana terbaru.
Dari uraian diatas peneliti mencoba meli- hat berbagai permasalahan yang ada, yaitu: Bagaimanakah bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh maskapai penerbangan ter- hadap penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan  No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Ang- kutan Udara ?, Bagaimanakah pelaksanaan tanggung gugat akibat keterlambatan dan pembatalan penerbangan ?, Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya keter- lambatan dan pembatalan penerbangan dan bagaimanakah kompensasi yang yang di- berikan oleh maskapai penerbangan ?
Teori Tanggung gugat adalah dimana siapa saja selalu dianggap bertanggung jaw- ab atas kerugian yang diderita oleh orang lain disebabkan karna perbuatannya, ke- cuali apabila ia dapat membuktikan bah- wa kerugian itu bukan sisebabkan karena perbuatannya; 13 oleh sebab itu, pegangkut
12 Agus Pramono, Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa , Ghalia Indonesia, Bogor, 2011,  Hlm.8. 13 Sudiarto, Tanggung Gugat Pengngkutterhadap Pen- umpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Pener- bangan Domestik , Mataram NTB, 2012, Hal. 24.
Rhirien Adriani | Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan.......... selalu dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang akibat kelalaian pengangkut dalam melak- sanakan prestasi sesuai dengan yang diper- janjikan dalam dokumen pengangkutan.
Teori legal sistem digunakan untuk menjelaskan kekaburan hal-hal yang ada dalam sistem dengan tujuan untuk men- gayomi masyarakat, baik secara aktif mau- pun pasif. Secara aktif dimaksudkan seb- agai upaya untuk menciptakan suatu kondi- si kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Se- dangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil.
Keadilan dalam arti yang umum adalah yang berlaku bagi semua orang, tidak mem- beda-bedakan antara orang yang satu den- gan yang lain. 14 Sedangkan menurut Aris- toteles terdapat pembedaan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut hukum alam, dimana keadilan menurut hukum didasarkan pada kekuasaan yang ditetapkan sebagai hukum sedangkan keadi- lan menurut alam didasarkan pada kekua- saan yang menjadi sifat dasar manusia dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 15
Jadi, Teori keadilan atau a theory of jus- tice adalah teori yang mengkaji atau men- ganalisis kebenaran atau ketidaksewenang- wenangan dari institusi atau individu ter- hadap masyarakat atau individu yang lain- nya. 16
Teori ini digunakan karna banyaknya ketidakadilan yang terjadi ditengah ma- syarakat begitu pula yang  terjadi dalam du-
14 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasit , Raja- grafindo Persada, Jakarta, 2014 Hlm. 27
15 W.fridemann, Teori Dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Tepori Hukum , susunan 1 ,  Rajawali Pers, Jakara, Hlm. 11.
16 Salim HS , Op. Cit , hlm.26
nia penerbangan, hal ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan antara perusahaan pengangkutan dan penumpang (konsumen). Prinsip keadilan dijalankan dengan tujuan agar tercapai keadaan yang seimbang dan merata.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( Statude Approach ) untuk meneliti aturan-aturan, asas-asas maupun norma-norma atau kaidah hukum yang mengatur mengenai Tanggung Gugat Pengangkut dan  Pendekatan sosio-legal ( Sosio Legal Approach ) unntuk melihat kesenjangan dari apa yang seharusnya dan apa yang terjadi pada masyarakat.

## PEMBAHASAN

## A. Prinsip-Prinsip Tanggung Gugat Pen- gangkutan
Dalam bidang pengangkutan dikenal 3 prinsip tanggung jawab, yaitu: 17
1.  Prinsip tanggung gugat  berdasarkan kes- alahan atau fault liability, Liability based on fault principle. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pengangkut yang menyeleng- garakan pengangkutan harus bertang- gungjawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya.
2.  Prinsip tanggung gugat mutlak atau abso- lute liability,  pengangkut harus bertang- gung jawab membayar ganti kerugian ter- hadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa adanya keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut.
3.  Prinsip tanggung gugat berdasarkan pra- duga atau presumption of liability,  di mana
17 E. Suherman, Analisa Dan Evaluasi Hukum Tertu- lis Tentang Ketentuan Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara , Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Kehakiman Ja- karta, 1992, hal. 4-5.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 299 ~310
pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya.
Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menentu- kan batasan dan kewenangan dalam pen- gangjuan dan pelaksanaan tanggung gugat pengangkut berupa jumlah ganti rugi ter- hadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, luka, bagasi kabin yang hilang, musnah atau rusak, bagasi tercatat yang hilang, musnah, rusak, kargo yang dikirim hilang, musnah, rusak atau tidak dapat di- gunakan sebagian atau seluruhnya, keter- lambatan penumpang, bagasi tercatat atau kargo, ditetapkan berdasarkan pertimban- gan tingkat hidup yang layak rakyat In- donesia; kelangsungan hidup perusahaan penerbangan; tingkat inflansi kumulatif; pendapatan perkapita; dan perkiraan usia harapan hidup. 18
Tanggung gugat berupa ganti kerugian yang merupakan hak konsumen sebagai pengguna jasa angkutan dari adanya keter- lambatan dan/atau pembatalan penerban- gan yang disebabkan oleh kelalaian penye- dia jasa angkutan udara, pengaturan men- genai keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan merupakan hal yang sangat penting bagi penumpang atau pengguna jasa angkutan udara, karena dalam kenyataan keterlambatan dan/atau pembatalan pen- erbangan yang dilakukan oleh pengangkut begitu sering terjadi dan memberikan keru- gian yang luas bagi penumpang.
Dalam pengangkutan udara dikenal tiga macam keterlambatan, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara di mana Ket-
18 H.K. Martono & Agus Pramono, Hukum Udara Perdata Internasional Dan Nasional , Rajawali Pers, Ja- karta, 2013, hlm. 203
erlambatan angkutan udara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf e ter- diri dari:
a. Keterlambatan penerbangan ( flight de- layed );
b.  Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara ( denied boarding passanger);
c.  Pembatalan penerbangan ( cancelation of flight );
Peraturan ini tidak memisakan menge- nai keterlambatan dan pembatalan pener- bangan, tetapi pembatalan penerbangan dijadikan bagian dari keterlambatan pener- bangan. Pelaksanaan tanggung gugat oleh pengangkut berupa jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan pen- erbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a ditetapkan dalam pasal 10, yaitu sebagai berikut :
a.  Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang;
b. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang ( re-rout- ing ),  dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menye- diakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara.
c.  Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya  atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari baiaya tambahan, termak- sud peningkatan kelas pelayanan ( up grad- ing class ) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka ter- hadap penumpang wajib diberikan sisa
Rhirien Adriani | Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan.......... uang kelebihan dari pembayaran tiket yang dibeli sebelumnya.
Pengangkut dalam pemenuhan tanggung gugat berupa pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti kerugian yang diderita oleh penumpang akibat keterlambatan pen- erbangan lebih dari 4 (empat) jam terhitung sejak waktu keberangkatan atau kedatan- gan yang dijadwalkan dengan realisasi ke- berangkatan atau kedatangan yang sesung- guhnya maka setiap penumpang berhak mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp. 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
Selain bentuk tanggung gugat tersebut di atas, pengangkut juga dapat memberi- kan ganti kerugian sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah per pen- umpang atau pengangkut dapat menawar- kan kepada penumpang untuk pengalihan penerbangan ke tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang. Pengangkut berkewajiban un- tuk menyediakan tiket penerbangan lanju- tan atau menyediakan pengangkutan lain sampai ketempat tujuan, bilamana tidak ada moda pengangkutan selain angkutan udara. Pada pelaksanaan tanggung gugat ini penumpang dibebaskan dari biaya tambah- an, apabila dalam pengalihan penerbangan pada penerbangan berikutnya atau pener- bangan milik perusahaan penerbangan lain terjadi peningkatan kelas pelayanan. akan tetapi, jika terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan maka penumpang berhak mendapatkan kelebihan sisa uang dari pem- belian tiket sebelumnya dari pengangkut.
Keterlambatan karena tidak terangkut- nya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat, pengangkut wajib menawarkan pengalihan penerbangan tanpa membayar biaya tambahan dan/atau memberikan kon- sumsi, akomodasi, dan biaya pengangku- tan apabila tidak ada penerbangan lain ke
tempat tujuan sesuai dengan pasal 11, yaitu terhadap tidak terangkutnya penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, tanggung gugat yang diberikan oleh pen- gangkut adalah ganti kerugian berupa ;
a. Pengalihan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau
b.  Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada pen- erbangan lain ketempat tujuan.
Tanggung gugat pengangkut angkutan udara dalam hal pembatalan penerbangan yang dilakukan oleh pengangkut, maka pengangkut memiliki kewajiban untuk memberitahukan pembatalan penerbangan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kaled- er sebelum pelaksanaan penerbangan, dan perusahaan pengangkutan wajib mengem- balikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh penumpang pesawat udara.
Bilamana pemberitahuan pembatalan penerbangan yang dilakukan oleh pengang- kut kurang dari 7 (tujuh) hari maka tang- gung gugat yang diberikan oleh pengangkut terhadap penumpang adalah ganti kerugian sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu ) rupiah per penumpang.  Jika pengang- kut menawarkan kepada penumpang untuk pengalihan penerbangan ke tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerban- gan akhir penumpang maka pengangkut harus menyediakan tiket penerbangan lan- jutan atau menyediakan pengangkutan lain sampai ke tempat tujuan bilamana tidak ada moda pengangkutan selain angkutan udara.
Dalam hal pembatalan penerbangan, tanggung jawab pengangkut juga sampai pada dibebaskannya penumpang dari biaya tambahan apabila dalam pengalihan pen- erbangan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik perusahaan pener- bangan lain terjadi peningkatan kelas pelay-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 299 ~310
anan. Akan tetapi jika terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan maka pen- umpang berhak mendapatkan kelebihan sisa uang dari pembelian tiket sebelumnya. Ketentuan ini sama dengan ganti kerugian yang disebabkan karena keterlambatan pen- erbangan sesuai dengan pasal 10 huruf (b) dan (c), adapun bunyi  Pasal 12 adalah,:
1) Dalam hal terjadi pembatalan penerban- gan sebagaimana dimaksud dalam  pasal 9 hufuf c, pengangkut wajib memberitahu- kan kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) hari kaleder sebelum pelaksanaan penerbangan.
2)  Pembatalan penerbangan sebagaimana di- maksud pada ayat (1), pengangkut wajib mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh penumpang;
3) Pembatalan penerbangan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari kelender sampai dengan waktu keberangkatan yang telah ditetapkan berlaku ketentuan pasal 10 huruf b dan c;
4)  Pembatalan penerbangan sebagaimana di- maksud pada ayat (3) apabila badan usa- ha angkutan niaga berjadwal melakukan perubahan jadwal penerbangan ( retiming atau rescheduling ).
Pada ketentuan lain terdapat pembatasan tanggung jawab pengangkut dimana, pen- gangkut tidak bertanggung jawab atas ket- erlambatan penerbangan yang disebabkan oleh faktor cuaca seperti hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang akan mengganggu keselamatan penerbangan dan/atau faktor teknis operasional, seperti yang diatur dalam pasal Pasal 13, yaitu :
a. Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian akibat keter- lambatan penerbangan sebagaimana di-
maksud dalam pasal 9 huruf a yang dise- babkan oleh faktor cuaca dan/atau teknis operasional;
b.  Faktor cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hujan lebat, petir, ba- dai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan;
c.  Teknis operasional sebagaimana dimak- sud pada ayat (1) antara lain:
1)  Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan untuk op- erasional pesawat udara;
2)  Lingkungan menuju Bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran;
3) Keterlambatan pengisian bahan bakar (refuelling).
Untuk mendapatkan ganti kerugian atas Keterlambatan penerbangan (flight delayed), Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (de- nied boarding passanger) dan Pembatalan penerbangan (cancelation of flight) Maka penggugat dalam hal ini penumpang wajib memiliki tiket. pengajuan tanggung gugat terhadap pengangkut akibat keterlambatan penerbangan dapat dilakukan dengan bukti klaim berupa tiket sesuai dengan pasal 21 peraturan ini.
Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dengan demikian, pelaksanaannya berlaku asas lex superior derojat lex imperoir dimana peraturan ini tunduk pada peraturan pe- rundang-undangan yang ada diatasnya.
Rhirien Adriani | Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan..........
Penulis dapat menganalisis bahwa tang- gung gugat pengangkut berdasarkan Per- aturan Menteri Perhubungan  Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Gugat Pen- gangkut Angkutan Udara, pada saat ini san- gat tepat karena menjamin terlaksananya hak-hak penumpang dan memberikan pen- guatan terhadap kedudukan penumpang. Kelalaian pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan sesuai dengan apa yang se- harusnya menyebabkan kerugian bagi pen- umpang, hal ini menyebabkan pengangkut dibebankan kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh pen- umpang.
Rumusan mengenai besarnya ganti keru- gian yang dibebankan kepada pengangkut cukup adil dan berimbang dari bentuk dan besarnya ganti kerugian yang harus diteri- ma oleh  penumpang akibat dari kelalaian pengangkut, peraturan ini menempatkan pengangkut dan penumpang dalam posisi yang seimbang dan sama-sama dijamin rasa keadilannya karena nilai ganti kerugian tersebut cukup bijaksana untuk penump- ang dan perusahaan penerbangan atau pen- gangkut.
Penentuan besarnya ganti kerugian yang dibebankan kepada pengangkut atas kel- alaiannya melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian pengangkutan tidak me- matikan perusahaan pengangkutan dengan modal yang kecil. Karena, peraturan perun- dang-undangan mengatur tentang kewa- jiban pengangkut dalam pelaksanaan pen- gangkutan untuk mengalihkan tanggung jawab pengangkut pada perusahaan asur- ansi atau pihak ketiga yang dikenal dengan asuransi tanggung jawab.

## B. Pelaksanaan Tanggung Gugat Akibat
Keterlambatan Dan/Atau Pembatalan Penerbangan
Tanggung gugat yang diberikan oleh pen- gangkut berupa ganti kerugian merupakan hak konsumen atau pengguna jasa angku- tan dari adanya keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa angkutan uda- ra atau pengangkut beserta orang yang di- pekerjakan olehnya. Pengaturan mengenai tanggung gugat atas keterlambatan pener- bangan merupakan hal yang sangat pent- ing bagi penumpang atau pengguna jasa angkutan udara, karena dalam kenyataan keterlambatan dan/atau pembatalan pen- erbangan begitu sering terjadi dengan dan tanpa alasan yang jelas yang diberikan oleh pihak pengangkut sebagai penyelenggara angkutan.
Pelaksanaan Peraturan Menteri Per- hubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, di- mana pengangkut sering mengabaikan ke- wajiban untuk melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan dan diamanatkan dalam peraturan ini.
Pelaksanaan tanggung gugat pengangkut menjadi tidak terkontral disebabkan karna secara struktural tidak ada lembaga yang se- cara langsung menangani tentang tanggung gugat pengangkut terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang, dimana penum- pang merasa kesulitan untuk mengajukan komplain karena tidak adanya perwakilan maskapai penerbangan yang ada di Bandar Udara Sultan Salahuddin Bima. Kemudian, penumpang juga mengalami kesulitan un- tuk mengajukan gugatan pada lembaga per- lindungan konsumen yaitu BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) karena lembaga tersebut berada pada Ibu Kota Provinsi yaitu di mataram. Secara substansi aturan yang mengatur tentang tanggung gu- gat pengangkut akibat keterlambatan dan/ atau pembatalan penerbangan cukup adil
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 299 ~310
dan memberikan kedudukan yang seim- bang antara pengangkut dan penumpang. Sedangkan, secara kultur atau kebiasaan, pengangkut merasa bahwa selisih waktu penerbangan tidak begitu lama menye- babkan pengangkut tidak perlu melak- sanakan amanat yang ada dalam peraturan undang-undang ataupun peraturan pelak- sana. Sedangkan, penumpang merasa tidak perlu mengajukan gugatan karena untuk mendapatkan tanggung gugat dari pengang- kut terlalu berbelit-belit.

## C. Faktor-Faktor  Penyebab Terjadinya Tanggung Gugat Dan Solusinya
Sistem hukum nasional yang tidak ber- laku efektif ditengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah serta kurang tumbuhnya kesadaran dalam ling- kungan masyarakat merupakan kelemahan yang sangat fatal dalam penegakan aturaan hukum karena sistem hukum nasional ha- rusnya berfungsi sebagai pedoman ber- prilaku dalam masyarakat namun pada ke- nyataannya selalu ada kesenjangan antara yang seharusnya menurut hukum positif ( rule of law ) dengan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakat- nya ( social behaviour ). 19 Begitu pula yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkutan dimana terdapat bkesenjangan dari jadawal keberangkangkatan dari waktu yang seha- rusnya tertera pada dokumen pengangku- tan. Kesenjangan lain juga terdapat dari bentuk tanggung jwab yang diberikan oleh maskapai penerbangan sebagai pengangkut yang tidak sesuai dengan aturan yang diam- anatkan kepada konsumen.
Dalam pelaksanaan transportasi udara keterlambatan dan/atau pembatalan pen- erbangan merupakan keadaan yang sering terjadi, dimana jadwal penerbangan tidak sesuai dengan apa yang tertera pada perjan-
19 Juhaya. S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinnya, Pustaka Setia, Bandung 2011, Hal. 55.
jian awal yang dapat dibuktikan dengan ad- anya tiket yang dipegang oleh penumpang sebagai dokumen pengangkutan.
Pengangkut dapat dibebaskan dari tang- gung gugat berupa pemberian ganti keru- gian apabila keterlambatan dan/atau pem- batalan penerbangan disebabkan oleh fak- tor cuaca dan teknis operasional. Lepasnya tanggung jawab pengangkut disebabkan alasan operasional dan cuaca merupakan hal yang wajar karena secara manusiawi kedua hal tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun, pemberian informasi serta ganti rugi yang seharusnya dilaku- kan oleh pengangkut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Ang- kutan Udara. Jika ditinjau dari teori sistem hukum  maka penulis dapat menjabarkan faktor-faktor dalam pelaksanaan tanggung gugat pada Bandar Udara Sultan Salahudin Bima adalah :
1.  Secara struktural tidak ada lembaga yang secara langsung mengurus mengenai tang- gung gugat berupa ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang yang berkedudukan di Bima Nusa teng- gara Barat.
2. Secara substansi aturan yang mengatur tentang tanggung gtugat pengangkut aki- bat keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan belum disosialisasikan ke- pada masyarakat khususnya penumpang pesawat udara sehingga penumpang ti- dak mengetahui tentang tanggung gugat yang seharusnya mereka dapatkan dari kelalaian pengangkut.
3. Secara kultur atau kebiasaan yang ada penumpang dan pengangkut begitu acuh akan aturan yang ada dimana pengangkut merasa tidak perlu mekasanakan tang- gung gugat dan tidak berkewajiban un- tuk melaksanakan tanggung gugat akibat
Rhirien Adriani | Tanggung Gugat Pengangkut Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan.......... dari keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan dari jadwal yang seharusnya. Karena selisih waktu keberangkatan den- gan waktu yang seharusnya tidak begitu lama. sedangkan penumpang merasa tidak perlu mengajukan keberatan karena mera- sa terlalu berbelit-belit dan merepotkan.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai beri- kut : Pertama ; Bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh maskapai penerbangan ber- dasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tang- gung Jawab Pengangkut Angkutan Udara adalah berupa ganti kerugian seperti ganti rugi atas keterlambatan, dimana penum- pang mendapatkan sejumlah uang, snack dan penawaran pengalihan penerbangan. Bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diterima oleh penumpang hanya memper- timbangkan sisi material bukan inmateri- al. Sehingga, menjamin kepastian hukum
dan memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat khususnya penumpang peng- guna jasa angkutan udara. Kedua, Pelak- sanaan tanggung gugat atas keterlambatan penerbangan pada Bandar Udara Sultan Salahuddin Bima belum maksimal. Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan tanggung gugat akibat pembatalan pener- bangan disebabkan karena ketidaktahuan penumpang akan haknya dan kelalaian pengangkut untuk memenuhi kewajiban yang diamanatkan. Ketiga ; Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keterlam- batan dan pembatalan penerbangan lebih dikarenakan oleh faktor cuaca dan tek- nis operasional sedangkan faktor seperti rusaknya pesawat jarang dikemukakan ketika pesawat mengalami keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Adapun kompensasi berupa ganti kerugian yang diberikan oleh maskapai penerbangan adalah penawaran pengalihan penerban- gan,  pemberian snack/makan siang, pen- ginapan dan uang kompensasi.

## Daftar Pustaka
Fridemann, W, 1990, Teori Dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori- Teori Hukum , Cetakan 1 ,  Rajawali Pers, Jakara.
Martono K dan Pramono Agus, Hukum Udara Perdata Internasional Dan Nasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
, dan Sudiro Ahmad, Hukum Udara Perdata Internasional Dan Nasional , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
S. Praja, Juhaya, 2011, Teori Hukum Dan Aplikasinya , Pustaka Setia, Bandung.
Pramono, Agus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa , Ghalia Indonesia, Bogor.
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, , Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , Cetakan 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Suherman, E, 1992, Analisa Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Ketentuan Yang Berkenaan Dengan Penentuan Jumlah Ganti Rugi Dalam Bidang Pengangkutan Udara , Badan Pembinaan Hukum Nasional Dan Kehakimanm Jakarta.
Sudiarto, 2012, Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam
J urnal IuS | Vol III | Nomor 8 | Agustus;  2015 | hlm,

## 299 ~310
Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik, Pustaka Bangsa, Mataram.
Soegijatna, Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Jasa, Rineka Cipta , Jakarta.
Peraturan Perundang-udangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,
Menteri Perhubungan  Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Gugat Pengangkut Angkutan Udara,