## Hukum Internasional (Kajian Ontologis)

## (International Law; an Ontological Review)

## MAHENDRA PUTRA KURNIA
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 Tlp.0541 – 7095092- e-mail:  mp_sheva@yahoo.com

## ABSTRACT
International  Law  remains  as  a  currently  fast  growing  branch  of  law  science.  Some, however,  feel  doubt  with  its  existence  as  an  obviously  intact  law .  An  ontological review   really  assists  the  author  to  get  some  evidences  about  International  Law , especially  related  to  the  fast  development  of  International  Law ,  its  compliance  rate, and the demand of International Law subjects.
Key  words: hukum  internasional  ( internasional  law ),  kajian  ontologis  ( ontological  review), eksistensi ( existency ), ada ( being ).

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Salah satu kajian atau cabang ilmu dari ilmu  hukum  adalah  Hukum  Internasional ( international  law ).  Dewasa  ini  Hukum Internasional  telah  mengalami  perkembangan yang  sangat  pesat.  Ilmu  Hukum  sendiri  pada dasarnya  juga  telah  mengalami perkembangan yang  sangat  pesat,  hal  ini  ditandai  dengan semakin  banyak  dan  berkembangnya  aliran- aliran  dalam  Ilmu  Hukum,  mulai  dari  aliran hukum  alam  sampai  aliran postmodern termasuk critical legal studies di dalamnya. Pada  awalnya  Hukum  Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks  pengertian  ini  kemudian  meluas sehingga  hukum  internasional  juga  mengurusi struktur  dan  perilaku  organisasi  internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum Internasional,  dalam  sejarahnya  telah  hamper berumur  4  abad,  namun  akar-akarnya  telah terdapat  semenjak  zaman  Yunani  Kuno  dan zaman  Romawi. Di zaman Yunani Kuno ahli- ahli  pikir  seperti  Aristoteles,  Socrates  dan
Plato  telah  mengemukakan  gagasan-gagasan mengenai  wilayah,  masyarakat  dan  individu. Lebih  dari  2000  tahun  yang  lalu city-states di Yunani walaupun didiami oleh bangsa dengan bahasa  yang  sama,  hubungan  mereka  telah diatur oleh ketentuan-ketentuan yang kemudian  bernama  Hukum  Internasional.
Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut pengaturan-pengaturan
perang dan
penghormatan  terhadap  utusan-utusan  negara. Namun,  pada  waktu  itu  ketentuan-ketentuan tersebut  belum  lagi  didasarkan  atas  prinsip hukum yang mengikat, tetapi atas percampuran moral, agama dan hukum. 1
Sedikit  berbeda  dengan  zaman  Yunani Kuno,  pada  zaman  Romawi  hubungan internasional sudah mengarah kepada hal yang sebenarnya, kerajaan Romawi sudah membuat bermascam-macam perjanjian (seperti perjanjian  perdamaian,  persahabatan  dan persekutuan)  dengan  negara  lain.  Konsep hubungan diplomatik (hukum diplomatik-salah satu  kajian  dalam  Hukum  Internasional)  juga berkembang dari “tanah Romawi”. Pada Abad
1 Boer  Mauna,  2000, Hukum  Internasional Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, hlm. 5.
ke-15  dan  16 city-states di  Italia  seperti Venice, Genoa dam Florence mengembangkan praktek pengiriman  duta-duta besar residen  ke ibukota masing-masing. 2 Sejak  saat  abad  15  dan  16  itulah, perubahan dan perkembangan Hukum
Internasional terus berlangsung sampai dengan saat  ini.  Dimulai  pada  masa renaissance yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dengan karya- karyanya  terutama  di  bidang  hukum  antar bangsa (Hukum Internasional) yang mempengaruhi perkembangan  dunia pada saat itu,  seperti  Bodin,  Hugo  de  Groot  (Grotius), Hobbes,  Fransisco  de  Vittoria,  Fransisco Suarez,  JJ  Rousseau,  Emerich  de  Vattel, Jeremy  Bentham 3 dan  banyak  lagi  lainnya. Kemudian  seiring  dengan  munculnya  tokoh- tokoh  dan  karyanya,  mulai  bermunculan  pula negara-negara merdeka yang berdaulat, dimana  hal  ini  juga  memberikan  pengaruh yang  sangat  besar  terhadap  perubahan  dan perkembangan Hukum Internasional. 4 Hingga  saat  ini  Hukum  Internasional merupakan  keseluruhan  kaidah  yang  sangat diperlukan  untuk  mengatur  sebagian  besar hubungan-hubungan antar negara-negara, tanpa  adanya  kaidah-kaidah  ini  sungguh  tidak mungkin  bagi  mereka  untuk  melakukan  tetap dan  terus  menerus.  Sesungguhnya  Hukum Internasional  merupakan  persoalan  dengan keperluan hubungan timbal balik antar negara- negara.  Dalam  hal  ini  tidak  adanya  suatu system Hukum Internasional, maka masyarakat  internasional  negara-negara  tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan
2 Ibid., baca  juga  Starke,  J.G.,  2001, Pengantar Hukum  Internasional  Edisi  Kesepuluh ,  Sinar Grafika, Jakarta., hlm 9-10. 3 Jeremy  Bentham  adalah  orang  yang  pertama  kali memperkenalkan istilah International Law. 4 Sejarah  Hukum  Internasional  modern  juga  tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Perjanjian
Westphalia,  perjanjian  ini  meletakan  dasar  bagi susunan masyarakat Internasional  yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara- negara  nasional  (tidak  lagi  didasarkan  atas kerajaan-kerajaan)  maupun  mengenai  hakekat negara  itu  dan  pemerintahannya  yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.
perdagangan  dan  komersial,  saling  pertukaran gagasan dan komunikasi rutin yang sewajarnya. 5
Selain itu, Hukum Internasional memegang  peranan  penting  dalam  menjaga perdamaian  dan  keamanan  dunia.  Bisa dibayangkan  jika  tidak  ada  aturan  yang berlaku secara internasional (universal) seperti misalnya,  aturan  hukum  perang  (humaniter), aturan  tentang keharusan menyelesaikan sengketa/konflik  secara damai 6 atau  konvensi- konvensi internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata-senjata pemusnah  massal,  penggunaan  nuklir  dan aturan  internasional  lainnya,  maka  bisa  saja Perang  Dunia  tidak  berhenti  sampai  “jilid  2”, tetapi bisa saja berlanjut sampai “jilid 10” atau bahkan lebih. Sedangkan ada Hukum Internasional  saja  masih  banyak  peperangan- peperangan  terjadi  seperti  misalnya  serangan- serangan  militer  yang  dilakukan  oleh  USA  ke Afghanistan  beberapa  waktu  yang  lalu. 7
5 Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh , Sinar Grafika, Jakarta., hlm 16-17.
6 Lihat  Pasal  1  Konvensi  mengenai  Penyelesaian Sengketa-sengketa  Secara  Damai  yang  ditanda tangani di Den Haag pada 18 Oktober 1907, yang kemudian  dikukuhkan  oleh  Pasal  2  ayat  (3) Piagam  PBB  dan  selanjutnya  oleh  Deklarasi Prinsip-prinsip  Hukum  Internasional  mengenai Hubungan  Bersahabat  dan  dan  Kerjasama  antar Negara  yang  diterima  oleh  Majelis  Umum  PBB pada  24  Oktober  1970.  Deklarasi  ini  meminta pada semua negara untuk menyelesaikan sengketa mereka  dengan  cara  damai  sedemikian  rupa  agar perdamaian,  keamanan  internasional dan keadilan tidak  sampai  terganggu.  Lihat  Juga  dalam  Pasal 33  Piagam  PBB  yang  meminta  kepada  negara- negara  untuk  menyelesaikan  secara  damai sengketa-sengketa mereka
7 Segera  setelah  terjadinya  serangan  teroris  11 Sepetember  2001  terhadap  gedung  WTC  dan Pentagon,  DK  PBB  dalam  Resolusi  1368  (2001), tanggal  12  September  2001,  mengakui  buat pertama  kali  dan  secara  resmi  hak  bela  diri individual  atau  kolektif  negara-negara  anggota sebagai  balasan  terhadap  tindakan  teroris.  Dalam hal  ini  DK  dapat  menugaskan  negara  anggota menggunakan senjata untuk memulihkan perdamaian  dan  keamanan.  Namun  DK  sama sekali  tidak  menugaskan  AS  dan  negara-negara
Sungguh bisa dipastikan akan terjadi ketidaktertiban  dunia  jika  tidak  ada  Hukum Internasional.
Walaupun demikian, tidak benar adanya anggapan  bahwa  pemeliharaan  perdamaian sebagai tujuan keseluruhan Hukum Internasional.  Sebagaimana  dikatakan  dengan tepat oleh seorang penulis (mendiang W.E. Sir Eric Beckett dalam LQR 55 (1939) hlm. 265)) setengah  abad  yang  lampau, raison  d’etre Hukum Internasional terutama adalah: 8 “membentuk  suatu  kerangka  kerja  di dalam mana hubungan-hubungan internasional dapat dilakukan dan memberikan suatu system kaidah-kaidah untuk
memperlancar pergaulan internasional; dan sebagai suatu kebutuhan  praktis  hukum  internasional telah,  dan  akan  berlaku  sebagai  sebuah system  hukum  demikian  pula  andaikata sering  terjadi  perang”.  Lebih  lanjut dikatakan  “tentunya  benar  bahwa  cita- cita hukum internasional haruslah merupakan  suatu  system  hukum  yang sempurna  dimana  perang  sama  sekali akan  lenyap,  sama  seperti  cita-cita hukum  nasional  yaitu  Konstitusi  dan system hukum yang sesempurna mungkin, sehingga revolusi, pemberontakan, pelanggran- pelanggaran dan lain-lain tidak mungkin akan  timbul  dan  setiap  hak  manusia
sekutunya  untuk  melakukan  tindakan  pembalasan ke Afghanistan untuk menundukkan pemerintahan Taliban dan Al-Qaeda.
Jadi,  serangan  udara  besar-besaran  yang  dimulai tanggal  7  Oktober  2001  dan  dilanjutkan  dengan pendaratan  pasukan  AS  dan  beberapa  sekutunya tidak  mempunyai  dasar  hukum  yang  jelas.  Yang melakukan  tindakan  teroris  adalah  individu- individu,  kelompok-kelompok  tertentu,  actor- aktor non negara yang bukan suatu negara. Dalam kasus penyerangan terhadap Afghanistan ini tidak sesuai  dengan  Piagam  dan  melanggar  hukum internasional. Dalam kasus Afghanistan ini prinsip hak  bela  diri  telah  dintepretasikan  menjadi pre- emptive atau retaliatory  strike yang  tidak dibenarkan  hukum  internasional  dan  sering digunakan  untuk  kepentingan  dan  strategi    global negara – negara tertentu.
8 Starke, J.G., op.cit., hlm. 19.
dapat  ditegakkan  secara,  cepat,  murah dan pasti”.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat kita  saksikan  betapa  pentingnya  Hukum Internasional  bagi  kelangsungan  kehidupan  di dunia. Akan tetapi terdapat sebuah permasalahan  yang  terkait  dengan  keberadaan Hukum  Internasional  ini.  Banyak  masyarakat awam  yang  meragukan  keberadaan  Hukum Internasional  ini,  pertanyaan  yang  muncul adalah  apakah  Hukum  Internasional  benar- benar  hukum?  Apakah  Hukum  Internasional sebagai  hukum  yang  sebenarnya  ( true  law )? Apa sebenarnya objek dari Hukum Internasional?  Dan  banyak  lagi  pertanyaan- pertanyaan  sehubungan  dengan  keberadaan Hukum  Internasional.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut  bisa  dijawab  dengan  kajian  ontology, sebuah  kajian  yang  mempelajari  realitas  atau kenyataan  konkret  secara  kritis  (“ada”). Dengan  kata  lain  mencari  apa  yang  menjadi objek  dan  ruang  lingkup  Hukum  Internasional untuk membuktikan bahwa Hukum Internasional adalah benar-benar “ true law ”.

## PEMBAHASAN

## A.  Definisi Hukum Internasional
Pada bagian ini akan diuraikan mengenai  definisi  dari  Hukum  Internasional. Sebelum  itu  ada  baiknya  jika  diberikan pemahaman  mengenai  kata  “definisi”  itu sendiri.  J.J.H  Bruggink  dalam  bukunya
Rechts-Reflecties sebagaimana telah diterjemahkan oleh B.Arief Sidharta
memberikan  pemahaman bahwa  definisi adalah  sebuah  pengertian  dengan  sifat-sifat khusus. Dalam sebuah definisi orang mengungkapkan  isi  sebuah  perkataan  atau sebuah  istilah  (pengertian)  dalam  sejumlah perkataan,  dimana  pengungkapan  perkataan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu.  Maksud  dari  sebuah  definisi  adalah untuk menentukan batas-batas sebuah pengertian sepersis  (secermat) mungkin, sehingga  jelas  bagi  tiap  orang  dalam  setiap keadaan,  apa  yang  diartikan  oleh  pembicara atau  penulis  dengan  sebuah  perkataan  atau istilah tertentu. Jika ia sesudahnya
menggunakan  perkataan  atau  istilah  itu,  maka sudah  pasti  apa  yang  ditunjuk  dengan perkataan itu. 9
Selanjutnya  akan  kita  lihat  istilah- istilah yang berkaitan dengan Hukum Internasional.  Istilah  Hukum  Internasional ( International  Law )  merupakan  istilah  yang pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Jeremy Bentham,  seorang  ahli  hukum  sekaligus  filsuf utilitarianisme  Inggris  yang  jenius.  Istilah Hukum  Internasional  memiliki  padanan  yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa ( the law  of  nation,  droit  des  gens ),  istilah  ini digunakan  diantaranya  oleh  James  L.  Brierly dan  Daniel  Patrick  Moynihan.  Kedua  istilah tersebut  bisa  digunakan  secara  bergantian. Akan  tetapi,  dalam  perkembangannya  istilah pertama  lebih  sering  muncul  atau  digunakan akhir-akhir ini. 10 Hukum Internasional lazimnya
dimaknai  sebagai  hukum  internasional  publik, walaupun pada dasarnya Hukum  Internasional dalam  arti  luas  dapat  dimaknai  atau  terbagi menjadi  Hukum  Internasional  Publik  dan Hukum  Internasional  Privat  (istilah  lainnya dari  Hukum  Perdata  Internasional). 11 Bila Hukum Internasional Publik mengatur
hubungan  antar  negara  dan  subjek-subjek hukum  lainnya,  Hukum  Internasional  Privat
9 B.Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.71. 10 Jawahir  Thontowi&Pranoto  Iskandar,  2006, Hukum  Internasional  Kontemporer ,  PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 2. Baca juga buku yang ditulis oleh Boer Mauna hlm.2.
11 Untuk  hal  ini  Melda  Kamil  Ariadno  mempunyai pandangan  bahwa  saat  ini  akan  sangat  sulit untuk  membedakan  secara  jelas  antara  produk Hukum  Internasional  dengan  produk  Hukum Perdata/Ekonomi Internasional,
karena keduanya  seringkali  bersinggungan.  Bahkan perkembangan saat ini seringkali ditemui produk hukum  kombinasi  antara  Hukum  Internasional dan  Hukum  Ekonomi  Internasional,  seperti halnya  perjanjian  pinjaman  ( loan  agreement ) antara satu negara dengan IMF, World Bank dan ADB.  Pembentukan  World  Trade  Organization (WTO) dan perjanjian-perjanjian dalam kerangka  WTO,  sampai  kepada  permasalahan penanaman modal asing (Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup , Diadit Media, Jakarta, hlm. 176.)
mengatur  hubungan  antara  individu-individu atau  badan-badan  hukum  dari  negara-negara yang berbeda. 12
Hukum Internasional
dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk  sebagian  besar  terdiri  dari  prinsip- prinsip  dan  kaidah-kaidah  perilaku  yang terhadapnya  negara-negara  merasa  dirinya terikat  untuk  mentaati  dan  karenanya,  benar- benar  ditaati  secara  umum  dalam  hubungan- hubungan  mereka  satu  sama  lain,  dan  yang meliputi juga:
1. Kaidah-kaidah  hukum  yang  berkaitan dengan  berfungsinya  lembaga-lembaga atau  organisasi-organisasi  internasional, hubungan-hubungan  mereka  satu  sama lain, dan hubungan mereka dengan negara- negara dan individu-individu; dan 2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan  dengan  individu-individu  dan badan-badan  non  negara  sejauh  hak-hak dan  kewajiban  individu  dan  badan  non negara  tersebut  penting  bagi  masyarakat internasional. 13
Mochtar  Kusumaatmadja  mendefinisi- kan
Hukum
Internasional sebagai “keseluruhan  kaidah  dan  asas  hukum  yang mengatur  hubungan  atau  persoalan  yang melintasi
batas negara (hubungan internasional)  yang  bukan  bersifat    perdata.
12 Boer Mauna, op.cit., hlm. 2. baca juga buku yang ditulis  Prof.  Dr.  F.  Sugeng  Istanto,  SH,  beliau mendefinisikan  Hukum  Perdata  Internasional adalah  kumpulan  ketentuan  hukum  yang menyelesaikan  masalah  antar  individu-individu yang  pada  saat  yang  sama  tunduk  pada yurisdiksi  dua  negara  atau  lebih  yang  berbeda. Hukum Perdata Internasional adalah juga bagian dari  hukum  antar  tata  hukum,  yakni  kumpulan ketentuan  hukum  yang  menunjuk  ketentuan hukum  yang  berlaku  dalam  hal  suatu  masalah tunduk  pada  yurisdiksi  dua  system  hukum  atau lebih  yang  berbeda  (F.  Sugeng  Istanto,  1994, Hukum  Internasional, Penerbitan  Universitas Atma  Jaya,  Yogyakarta,  hlm.  2).  Van  Brakel berpendapat  “ Internationaal  privaatrecht  is nationaal
recht voor internationale rechtsverhourdingen  geschreven ”  artinya  HPI adalah  hukum  nasional  yang  ditulis  (diadakan) untuk hubungan-hubungan hukum internasional.
13 J.G. Starke., op.cit., hlm. 3.
Dalam  kesempatan  lain,  Mochtar  menegaskan bahwa
Hukum Internasional adalah “keseluruhan  kaidah  dan  asas  yang  mengatur hubungan  atau  persoalan  yang  melintasi  batas negara  antara  negara  dengan  negara,  dan negara  dengan  subjek  hukum lain  yang  bukan negara  atau  subjek  hukum  bukan  negara  satu sama lain”. 14 Rebecca Wallace dalam bukunya “ International  Law ”  mendefinisikan  hukum internasional  sebagai  “ rules  and  norms  which regulate  the  conduct  of  states  and  other entities  which  at  any  time  are  recognized  as being  endowed  with  international  personality, for  example  international  organizations  and individuals,  in  their  relations  with  each other”. 15
Sementara  itu  The  American  Law Institute  mendefinisikan  Hukum  Internasional sebagai  berikut:  “ The conduct  of states and of international  organizations,  and  with  their relations  inter  se,  as  well  as  some  of  their relations  with  persons,  wether  natural  or personal  - tindakan  negara-negara  dan tindakan organisasi internasional, serta hubungan-hubungan mereka inter se, demikian pula  hubungan-hubungan  mereka  dengan orang-orang maupun badan hukum”. 16

## B.  Ontologi
Pembahasan  tentang  ontologi  sebagai dasar  keilmuan  berupaya  untuk  menjawab “apa”  yang  menurut  Aristoteles  merupakan The  first  Philosophy dan  merupakan  ilmu mengenai  esensi  benda.  Istilah  ontologi berasal  dari  istilah  Yunani  “ On  =  being” dan “ Logos  =  logic ”,  sehingga  ontologi  adalah “ The  theory  of  being  qua  being ”  atau  “teori tentang keberadaan sebagai keberadaan”. 17
14 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar., op.cit., hlm. 4.
15 Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional  Hukum  Yang  Hidup ,  Diadit  Media, Jakarta, hlm. 176. 16 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar., op.cit., hlm. 5 dan J.G. Starke., op.cit., hlm. 34. 17 A.Mukthie Fadjar, 2007, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Bahan  Kuliah  Program  S3  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, hlm. 23.
Beberapa  pengertian  tentang  ontologi dapat disimak dari kutipan berikut: 18 1. Ontologi  itu  mencari ultimate  reality
(Louis O.Katsoff, 1953: 178)
2. Ontologi  membahas  tentang  yang  ada, yang  tidak  terlihat  oleh  suatu  perwujudan tertentu,  yang  universal,  menampilkan pemikiran  semesta  universal.  Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap  kenyataan,  menjelaskan  yang  ada meliputi  semua  realitas  dalam  semua bentuknya (Noeng Muhadjir, 2001: 57) 3. Ontologi  membahas  apa  yang  ingin  kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan  kata  lain,  suatu  pengkajian mengenai  teori  tentang  “ada”  (Jujun  S. Suriasumantri, 1985 : 5) 4. Ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan  terakhir  dari  kenyataan,  maka  ia disebut  ilmu  hakikat,  hakikat  yang bergantung  pada  pengetahuan,  dalam agama  yang  dipikirkan  ontologi  adalah Tuhan (Sidi Gazalba, 1973 : 106) 5. Ontologi  adalah  ilmu/teori  tentang  wujud, tentang hakikat yang ada, bukan didasarkan atas alam nyata, tetapi berdasarkan logika (Amsal Bakhtiar, 1997 : 169) 6. Ontologi  merupakan  salah  satu  objek garapan  filsafat  ilmu  yang  menetapkan batas  lingkup  dan  teori  tentang  hakikat realitas  yang  ada  ( being ),  baik  berupa wujud  fisik  maupun  metafisik  (Hadi Masruri & Imron Rossidy, 2007)
Ontologi  dapat  mendekati  masalah hakekat  kenyataan  dari  dua  macam  sudut pandangan.  Orang  dapat  mempertanyakan “kenyataan  itu  tunggal  atau  jamak?”  yang demikian
ini merupakan pendekatan kuantitatif. Atau orang dapat juga mengajukan pertanyaan  “Dalam  babak  terakhir  apakah yang  merupakan  jenis  kenyataan  itu?”  yang demikian  merupakan  pendekatan  kualitatif. Dalam  hubungan  tertentu  segenap  masalah  di bidang  ontologi  dapat  dikembalikan  kepada sejumlah  pertanyaan  yang  bersifat  umum
18 Ibid., hlm. 23-24.
seperti,  “Bagaimanakah  cara  kita  hendak membicarakan kenyataan?”. 19 Ada  beberapa  istilah-istilah  terpenting yang  terdapat  dalam  bidang  ontologi  ialah: yang-ada ( being ), kenyataan ( reality ), eksistensi  ( exixtence ),  perubahan  ( change ), tunggal ( one ) dan jamak ( many ). 20 Pemahaman  tentang  ontologi  juga terdapat  dalam  buku  Ilmu  Filsafat;Suatu Pengantar  yang  ditulis  oleh  Drs.  Sudarsono, SH.M.Si.,  beliau  menyatakan  tokoh  yang membuat  ontologi  populer  adalah  Christian Wolff  (1679-1714).  Istilah  ontologi  berasal dari  bahasa  Yunani  yaitu: ta  onta berarti “yang  berada”,  dan logi berarti:  ilmu pengetahuan; ajaran. Dengan demikian ontologi  adalah  ilmu  pengetahuan  atau  ajaran tentang yang berada. 21

## C.    Hukum  Internasional  Sebagai  Hukum Yang “Ada”
Satu  teori  yang  telah  memperoleh pengakuan luas adalah bahwa Hukum Internasional  bukan  hukum  yang  sebenarnya, melainkan  suatu  himpunan  kaidah  perilaku yang  hanya  mempunyai  kekuatan  moral semata.  Penulis  Yurisprudensi  atau  ilmu pengetahuan dan filsafat hukum berkebangsaan  Inggris,  John  Austin  (1790- 1859)  dianggap  sebagai  pendukung  utama teori ini, penulis lain yang juga mempertanyakan  karakter  sebenarnya  dari Hukum Internasional adalah Hobbes,
Pufendorf  dan  Bentham.  Pandangan  Austin terhadap  Hukum  Internasional  diwarnai  oleh teorinya  mengenai  hukum  pada  umumnya. Menurut  teori  Austin  ini,  hukum stricto  sensu dihasilkan  dari  keputusan-keputusan  formal yang  berasal  dari  badan  legislatif  yang  benar- benar berdaulat, yang secara politis berkedudukan  paling  tinggi  atau  apabila  tidak terdapat  otoritas  yang  berdaulat  demikian,
19 Louis O. Kattsoff, 1996, dari buku yang berjudul Elements  of    Philosophy, The  Ronald  Press Company,  New  York,  yang  diterjemahkan  oleh Soejono Soemargono, 1996, Pengantar Filsafat, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta, hlm. 192.
20 Ibid., hlm. 194.
21 Sudarsono, 2001 , Ilmu Filsafat;Suatu Pengantar , PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 118.
maka  kaidah-kaidah  tersebut    tidak  dapat digolongkan  dalam  kaidah-kaidah  hukum, melainkan    hanya  kaidah-kaidah  dengan validitas  moral  atau  etika  semata-mata. Penerapan  teori  umum  ini  terhadap  Hukum Internasional,  karena  tidak  ada  yang  dapat dinamakan  otoritas  yang  memiliki  kekuasaan legislatif  atau  otoritas  yang  secara  tegas berkuasa  atas  masyarakat  negara-negara  dan karena  hingga  saat  ini  kaidah-kaidah  Hukum Internasional  hampir  secara  eksklusif  bersifat kebiasaan, maka Austin menyimpulkan bahwa Hukum  Internasional  bukan  hukum  yang sebenarnya melainkan hanya “moralitas internasional  positif”  ( positive  international morality ),  yang  dapat  disamakan  dengan kaidah-kaidah  yang  mengikat  suatu  kelompok atau masyarakat. Lebih lanjut Austin menggambarkan Hukum  Internasional sebagai terdiri  dari  “opini-opini  atau  sentimen- sentimen  yang  berlangsung  di  antara  bangsa- bangsa  pada  umumnya”.  Pandangannya  ini sesuai  klasifikasinya  mengenai  tiga  kategori hukum,  yaitu  hukum  Tuhan  ( divine  law ), hukum  positif  ( positive  law )  dan  moralitas positif ( positive morality ). 22
Keraguan  masyarakat  awam  terhadap “ada”-nya  Hukum  Internasional  terasa  sangat wajar, apalagi banyak orang yang membandingkannya  dengan  Hukum  Nasional negara-negara.  Jika  dibandingkan  tentu  saja kekuatan  hukum  kedua  sistem  tersebut  sangat berbeda.  Dalam  sistem  Hukum  Internasional tidak  ada  kekuasaan  tertinggi  yang  dapat memaksakan  keputusan-keputusannya  kepada negara-negara,  tidak  ada  badan  legislatif internasional yang membuat ketentuan- ketentuan  hukum  yang  mengikat  langsung negara-negara anggota disamping tidak adanya angkatan  bersenjata  untuk  melaksanakan sanksi-sanksi  kepada  negara-negara  pelanggar hukum.  Hukum  Internasional  memang  tidak selengkap  Hukum  Nasional  karena  tidak adanya  unsur-unsur  di  atas.  Namun  demikian, negara-negara  tetap  percaya  bahwa  Hukum Internasional  itu  ada  dan  sebagai  negara berdaulat serta menjunjung tinggi martabatnya terdapat  kewajiban  moral  bagi  suatu  negara
22 J.G. Starke, op.cit., hlm. 19-20.
untuk  menghormati  hukum  internasional  dan secara  umum  mematuhinya.  Negara-negara mematuhi Hukum Internasional karena kepatuhan tersebut diperlukan untuk mengatur hubungannya antara satu dengan yang lain dan untuk  melindungi  kepentingannya  sendiri. Negara-negara tersebut patuh karena merupakan  kepentingan  mereka untuk  berbuat demikian. 23
Melihat  pandangan  di  atas  bahwa Hukum Internasional dipatuhi untuk kepentingan  negara-negara  itu  sendiri,  jika dikaitkan dengan pendapat Brierly, maka akan didapat sebuah bukti lagi akan keberadaan dan eksistensi Hukum Internasional. Brierly berpendapat :  “Law  exists  only  in  a  society, and a society cannot exist  without a system of law  to  regulate  the  relations  of  its  members with  one  another”. 24 Anggap  saja,  dalam  hal ini society yang  dimaksud  Brierly  adalah negara-negara  atau  masyarakat  internasional yang  ada  di  dunia.  Dengan  demikian  akan diperoleh  pemahaman  “Hukum  dapat  eksis  di dalam sebuah society (negara- negara/masyarakat  internasional)  dan  sebuah society (negara-negara/masyarakat internasional)  tidak  dapat  eksis  tanpa  ada hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  yang satu  dengan  yang  lainnya”.  Hukum  yang dimaksud  dalam  pemahaman  tersebut  adalah Hukum Internasional. Negara-negara dianalogikan  seperti  manusia  dalam  sebuah komunitas,  dimana  diperlukan  sebuah  sistem hukum  untuk  mengatur  hubungan  antara manusia-manusia  yang  ada  dalam  komunitas tersebut, demikian dengan Hukum Internasional  mutlak  diperlukan  keberadaan dan  eksistensinya  untuk  mengatur  hubungan komunitas  dunia  yang  anggotanya  adalah negara-negara. 25
23 Boer Mauna, op..cit., hlm, 2-3.
24 Ibid., hlm. 4.
25 Jika  diperluas  lagi  dan  dikaitkan  dengan  teori subjek  Hukum  Internasional  (subjek  Hukum Internasional    adalah  segala  pemegang  hak  dan kewajiban  menurut  hukum  internasional),  maka anggota  komunitas  dunia  atau  masyarakat internasional  bukan  hanya  negara-negara  saja, Takhta  Suci  (Vatican  Roma),  International Committee of the Red Cross (ICRC), Organisasi
Bukti-bukti lain tentang Hukum Internasional sebagai hukum yang “ada” dapat kita  saksikan  dari  semakin  berkembang pesatnya  Hukum  Internasional  itu  sendiri, terutama  dalam  ranah  HAM,  Hukum  Pidana
Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional.  Rezim  HAM  Internasional memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam meng-“ada”-kan  Hukum  Internasional  yang materinya  berhubungan  dengan  hak-hak  asasi yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini. Perjanjian-perjanjian  internasional  seperti The Universal  Declaration  of  the  Human  Right, International  Covenant  on  Economic,  Social and Cultural Rights (ICESCR), The International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights (ICCPR) dan Convention of Elimination and Discrimination Against Women (CEDAW)  adalah  produk  Hukum Internasional  yang  mana  mewajibkan  semua negara mematuhinya, bahkan kovenan tersebut memerintahkan negara-negara untuk mengadopsi  isi  kovenan  dan  mengaturnya dalam hukum nasional masing-masing negara. 26 Perkembangan  Hukum  Internasional yang semakin menunjukkan eksistensinya juga terlihat  di  ranah  hukum  pidana,  dengan diperkenalkannya konsep pertanggungjawaban pidana
individual
( individual crime Internasional, Individu, Pemberontak dan Belligerent juga  termasuk  sebagai  anggota komunitas  dunia/masyarakat  internasional  yang diatur oleh Hukum Internasional.
26 Baca  Pasal  2  ayat  (1)  ICCPR  dan  lihat  juga
Jawahir  Thontowi&Pranoto  Iskandar,  2006,
Hukum  Internasional  Kontemporer……, hlm.8- 9.  Indonesia  sebagai  salah  satu  anggota  dari komunitas  dunia,  juga  melakukan  hal  ini, banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia  yang  dibentuk  untuk  memenuhi amanat  dari  Hukum  Internasional,  seperti misalnya  UU  yang  berhubungan  dengan  HAKI yang  merupakan  amanat  dari  perjanjian- perjanjian  WTO,  UU  Pemilu  yang  mewajibkan keterwakilan  wanita  dalam  politik  merupakan impact dari ICCPR dan CEDAW, UU HAM dan lembaga  pengadilan  HAM  dipengaruhi  oleh Deklarasi  Universal  HAM  PBB  dan  konvensi- konvensi HAM internasional serta masih banyak contoh lainnya.
responsibility )  yang  memungkinkan  pelaku kejahatan-kejahatan internasional
atau pelanggar HAM berat diadili secara individual melalui peradilan internasional yang permanen. 27 Hukum  Internasional  di  bidang lingkungan hidup juga mewarnai “ke- eksistensi-an”  Hukum  Internasional,  banyak sekali  aturan  Hukum  Internasional  seperti Deklarasi  Stockholm, The  UN  Conference  on Environment  and  Development  in  Rio  de Janiero 1992, Water  Convention,  The  Basel Convention  on  the  Control  of  Transboundary Movements  of  Hazardous  Wastes  and  their Disposal dan  yang  baru-baru  ini  dibahas  di Bali tentang climate changes memaksa negara- negara untuk mematuhi, menyesuaikan, mengadopsi  dan  melaksanakan  konvensi- konvensi tersebut.
Paradigma  baru  Hukum  Internasional yang  responsif  dan  antisipatif  ditunjukkan dengan menguatnya peran organisasi- organisasi  non-pemerintah ( non  state actor) di tingkat dunia. Mereka tidak saja terlibat dalam bantuan kemanusian ( humanitarian assistance ) dalam kaitannya dengan pertumbuhan  bantuan  ekonomi  di  negara- negara  berkembang,  melainkan  juga  dalam penyelesaian pertikaian. Seperti yang
dilakukan  oleh Henry  Dunant Center terhadap kasus  GAM  dengan  Pemerintah  RI  baik  yang terkait  dengan  upaya  penyelesaian  pertikaian melalui mediasi,maupun penandatanganan Nota Kesepakatan Memorandum of
27 Statuta  Roma  1998  yang  mendirikan  Mahkamah Kriminal  Internasional  (ICC),  pembentukan Mahkamah  Kriminal  untuk  bekas  penjahat perang  dan  pelanggar  berat  HAM  Yugoslavia (ICTY)  dan  Rwanda  (ICTR)  adalah  contoh nyata  dimana  individu  dapat  diadili  Mahkamah tersebut  atas  pelanggaran  –  pelanggaran  berat HAM bila peradilan nasional tidak sanggup atau tidak  mau  mengadilinya.  Slobodan  Milosevic adalah contohnya dan segera menyusul Radovan Karadzic  mantan  Presiden  Serbia  dan  buronan perang  Bosnia  yang  dituduh  sebagai  otak pembantaian  8.000  warga  muslim  Srebrenitsa pada 1995 yang akhirnya berhasil ditangkap dan rencananya akan diekstradisi ke Den Haag untuk diadili.
Understanding (MoU)  tentang  penghentian kekerasan. 28
Memang  Hukum  Internasional  sebagai sebuah hukum diakui masih banyak kelemahan  dan  kendala  terutama  dalam  hal kekuatan mengikatnya, penegakan dan penerapan sanksi-sanksi, prinsip-prinsip kedaulatan  negara  serta  asas local  remedies, tetapi  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Melda Kamil Ariadno dalam tulisannya yang berjudul “Hukum  Internasional  Adalah  Hukum  Yang Hidup”,  Hukum  Internasional  tetap  ada  dan diperlukan,  bahkan  berkembang  semakin pesat, menyentuh hampir setiap aspek kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat. Menjawab  “rasa  pesimis”  berbagai  pihak mengenai Hukum  Internasional dan organisasi internasional, seperti PBB, keberadaan Hukum Internasional  tetap  dibutuhkan.  Hubungan antara  pelaku  Hukum  Internasional,  negara dengan  lainnya,  akan  merupakan  suatu kekacauan tanpa ada aturan yang mengaturnya. Negara yang kuat akan menekan yang lemah, negara yang kaya akan menginjak yang  miskin. Saat ini  meskipun  hal  seperti  itu ada,  tetapi  tidak  dalam  tingkat  “yang  semena- mena”,  tetap  ada  tekanan  untuk  mematuhi Hukum Internasional yang diakui oleh negara- negara.  Begitu  meluasnya  masalah-masalah yang  bisa  bersinggungan  dengan  Hukum Internasional  merupakan  bukti  perjalanan “hidupnya” Hukum Internasional, sebagai satu system  hukum  yang  diakui  dan  dibutuhkan oleh negara-negara beradab. 29

## PENUTUP
Mencuatnya  berbagai  keraguan  dan pertanyaan  akan  keberadaan  dan  eksistensi Hukum  Internasional  sebagai  suatu  system hukum  dijawab  dengan  menggunakan  kajian ontologi  yang  memang  mengkaji  tentang sesuatu  yang  “ada”.  Keraguan  dan  pertanyaan terjawab dengan bukti-bukti yang menyebutkan  adanya  perkembangan  pesat Hukum  Internasional  itu  sendiri  dan  tingkat kepatuhan  serta  kebutuhan  pelaku  Hukum
28 Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, op.cit., hlm. 9.
29 Melda Kamil Ariadno, op.cit., hlm. 178-179.
Internasional  terhadap  Hukum  Internasional tersebut.  Hal  itu  sudah  cukup  membuktikan bahwa Hukum Internasional itu “ada”.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariadno,  Melda  Kamil ,  2007, Hukum  Internasional Hukum Yang Hidup , Diadit Media, Jakarta. Fadjar,  A.Mukthie ,  2007, Filsafat  Ilmu  Pengetahuan, Bahan  Kuliah  Program  S3  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Istanto,  F.  Sugeng ,  1994, Hukum  Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Kattsoff,  Louis  O. ,  1996,  dari  buku  yang  berjudul Elements  of    Philosophy, The  Ronald  Press
Company,  New  York,  yang  diterjemahkan  oleh Soejono  Soemargono,  1996, Pengantar  Filsafat, Tiara Wacana Jogja, Jogjakarta. Mauna,  Boer ,  2000, Hukum  Internasional  Pengertian, Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global, Alumni, Bandung. Sidharta,  B.Arief ,  1999, Refleksi  Tentang  Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Starke, J.G., 2001, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh , Sinar Grafika, Jakarta. Sudarsono ,  2001 ,  Ilmu  Filsafat;Suatu  Pengantar ,  PT. Rineka Cipta, Jakarta Thontowi, Jawahir & Iskandar, Pranoto , 2006, Hukum Internasional  Kontemporer ,  PT.Refika  Aditama, Bandung.