## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3382/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kenagarian Batahan
Yuda Mulki 1 , Zikri Alhadi 2 ,
12 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Article Info ABSTRACT Article history: Received : 1 Juni 2022 Publish : 8 Juli 2022 This study seeks to examine the capability of the West Pasaman Regency government in mitigating flood  disasters  in  Kenagarian  Batahan.  This  research  is  a  qualitative  research  with  descriptive methodology  and  data  collection  techniques  in  the  form  of  interviews,  observations,  and documentation  studies.  The  results  showed  that  the  ability  of  the  government  of  West  Pasaman
Regency in mitigating flood disasters in Kenagarian Batahan can be determined using six indicators of  organizational  capability;  three  indicators,  namely  institutional,  policy  implementation,  and leadership  have  been  successfully  implemented.  The  other  three  indicators,  namely  human resources,  budget,  and  logistics,  are  still  below  standard.  The  lack  of  budget,  human  resources, facilities, and infrastructure at the West Pasaman Regency BPBD has hampered the West Pasaman Regency government's efforts to mitigate flood disasters in Kenagarian Batahan.
Keywords: Capabilities, Disaster and Flood Mitigation
Info Artikel
ABSTRAK Article history: Received : 1 Juni 2022 Publish : 8 Juli 2022 Kajian  ini  berupaya  mengkaji  kapabilitas  pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat  dalam  mitigasi bencana  banjir  di  Kenagarian  Batahan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan metodologi  deskriptif  dan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kemampuan  pemerintah  Kabupaten  Pasaman
Barat dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan dapat ditentukan dengan menggunakan enam indikator kapabilitas organisasi; tiga indikator  yaitu kelembagaan, implementasi kebijakan, dan kepemimpinan telah berhasil dilaksanakan. Tiga indikator lainnya, yaitu sumber daya manusia,
anggaran, dan logistik, masih di bawah standar. Minimnya anggaran, sumber daya manusia, sarana, dan  prasarana  di  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  menghambat  upaya  pemerintah  Kabupaten Pasaman Barat dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan.
Kata Kunci : Kapabilitas, Mitigasi Bencana dan Banjir
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Yuda Mulki Universitas Negeri Padang Email: yudamulki26@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  ialah  suatu  negara  dengan  kepulauan  terbesar.  Selain  itu juga  memiliki jumlah bencana alam yang relatif tinggi dan potensi bencana alam yang relatif tinggi. Selanjutnya negara  Indonesia  terdapat  di  antara  tiga  lempeng  tektonik  utama,  yakni  lempeng  pasifik  dan Eurasia serta Indo Australia. Akibatnya, terjadi peningkatan kerentanan terhadap tsunami, gempa bumi,  dan letusan  gunung  berapi.  Karena  lokasi  Indonesia  berada  di  wilayah  yang  mengalami iklim tropis dan dua musim yang berbeda, negara ini rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan banjir bandang selama periode curah hujan yang tinggi, serta kekeringan dan kebakaran hutan selama musim kemarau.
Bencana  adalah  suatu  kejadian  yang  menimbulkan  ancaman  dan  gangguan  kepada kehidupan  masyarakat  yang  disebabkan  alam  serta  nonalam.  Sehingga  dapat  menyebabkan korban  jiwa,  dampak  psikologis,  kerugian  harta  benda  serta  kerusakan  lingkungan  (Pasal  1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Bencana alam terdiri dari gempa bumi, angin topan, tanah longsor, tsunami, kekeringan, banjir, letusan gunung berapi. Setiap  musim  hujan  di  Indonesia  hampir  selalu  disertai  dengan  bencana  alam  yaitu  banjir. Bencana banjir selalu dipengaruhi oleh dua alasan: pengaruh alam, seperti saat curah hujan di atas
normal, dan faktor manusia, seperti penggunaan lahan pemukiman yang tidak tepat, penebangan hutan, kurangnya area, resapan air, dan penyumbatan akibat pembuangan limbah ke sungai.
Banyak  provinsi  di  Indonesia  yang  rawan  bencana alam.  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah salah satunya. Adapun dari 19 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman  Barat,  yang  terdiri  dari  wilayah  perbukitan  dan  pegunungan  dan  didominasi  oleh kawasan  hutan  lindung  berbasis  ekonomi  untuk  pertanian  (perkebunan  atau  lahan  kering  dan hortikultura), tetapi rentan terhadap bencana alam. yang rentan terhadap longsor, risiko abrasi, tsunami, dan banjir.
Kabupaten  Pasaman  Barat  memiliki  garis  pantai  sepanjang  152  kilometer  dan  luas permukaan laut 800,47 kilometer persegi. Jumlah air tanah bebas adalah 445 juta m3/tahun, dan jumlah  tekanan  air  tanah  adalah  65  juta  m3/tahun.  Tidak  terlihat  adanya  kesenjangan  yang mencolok antara tinggi rata-rata sungai besar dan kecil di wilayah tersebut dengan tinggi muka air  laut  di  sekitarnya  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Akibat  kondisi  itu,  beberapa  wilayah  di Kabupaten Pasaman Barat terancam banjir.
Kecamatan  Ranah  Batahan  Kabupaten  Pasaman  Barat  merupakan  salah  satu  kecamatan dengan luas 354,88 kilometer persegi atau setara dengan 9,13 persen dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Ketinggian tanah di Kecamatan Ranah Batuhan bervariasi antara 20 hingga 1.573 meter di atas permukaan laut. Karena   itu Kecamatan Ranah Batahan pada dasarnya datar dan hanya  sebagian  kecil  yang  terjal,  sebagaimana  diketahui,  wilayah  ini  sangat  rentan  terhadap banjir.
Isu  terkait  banjir  kerap terjadi  di  wilayah  Nagari  Batahan.  Bencana  banjir  yang  terjadi  di Nagari  Batahan  Kecamatan  Ranah  Batahan  Kabupaten  Pasaman  Barat  atau  lebih  tepatnya  di Jorong Taming Batahan disebabkan oleh curah hujan yang terus menerus dan tidak mampunya sungai Batang Taming menampung volume air sehingga mengakibatkan luapan air.
Sedikitnya 112 unit rumah terendam banjir pada 2020 akibat luapan Sungai Batang Taming. Selain berdampak pada pemukiman warga, banjir juga berdampak pada lahan pertanian warga, sekitar  25  hektar  sawah  warga  tidak  bisa  dipanen,  5  hektar  lahan  jagung  tergenang,  35  ternak hanyut terbawa arus air dan 1 jembatan penghubung kawasan Aek Napal dengan Kampuang Baru hancur.  Tragedi  ini  tidak  memakan  korban  jiwa,  meski  diperkirakan  kerugian  kurang  lebih  1 Miliar Rupiah.
Dalam  menghadapi  bencana  banjir  diperlukan  tindakan  mitigasi  bencana  banjir  untuk mengurangi  dampak  negatif  berupa  kerugian.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Penanggulangan  Bencana,  mitigasi  bencana  digambarkan  rangkaian  kegiatan  untuk mengurangi  suatu  risiko  bencana,  yaitu  dengan  melakukan  pembangunan  fisik  ataupun peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana.
Mitigasi  bencana  banjir  ialah  salah  satu  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  sebelum terjadinya bencana banjir. Bencana banjir adalah suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat dikurangi. Untuk kejadian bencana banjir yang terjadi di Nagari Batahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Kejadian Bencana Banjir di Kenagarian Batahan Tahun 2016-2020
Sumber: Olahan Peneliti dari Data Bencana BPBD Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Jumlah Kasus
Korban
Meninggal (Jiwa) Hilang (Jiwa) Sakit/ Luka
(Jiwa) Mengungsi
(Jiwa)
2016 1
- - - - 2017 15 - - -
73 2018 4 - - -
49 2019 1 - - - - 2020 5 - - - 80
Bencana  banjir  masih  sering  terjadi  di  Kenagarian  Batahan,  Kabupaten  Pasaman  Barat, sebagaimana ditunjukkan oleh data pada tabel di atas. Bencana banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan padatnya penduduk di daerah dataran rendah dan dekat sungai.
Mengingat  suatu  peristiwa  ini,  diperlukan  kapabilitas  mitigasi  bencana  banjir  dari pemerintah.  Kompetensi  pemerintah  sangat  dibutuhkan  di  bidang  ini.  Kapabilitas,  menurut Budiningsih  dalam  Hani  Syarifah  dkk  (2020),  merupakan  semacam  kemampuan  yang  harus dimiliki  pemerintah  untuk  menghadapi  kesulitan  dan  permasalahan.  Ketidakmampuan pemerintah  dalam  mengendalikan  bencana  banjir  dibuktikan  dengan  ketidakmampuan pemerintah  dalam  mengendalikan  bencana  banjir.  Hal  ini  menunjukkan  perlunya  kemampuan yang  efektif  untuk  mengelola  bencana  banjir.  Tentunya  hal  ini  didukung  oleh  para  pemangku kepentingan dan masyarakat itu sendiri.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kurang kompeten dalam mitigasi bencana banjir di Kenagarian Batahan, dilihat dari keadaan yang terjadi di lapangan. Hal ini terlihat dari sumber daya personel, anggaran, dan program pelatihan dan pendidikan kebencanaan BPBD Kabupaten Pasaman Barat. Penulis tertarik untuk mengamati, menyelidiki, dan melakukan penelitian tentang Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mitigasi bencana Banjir di Kenagarian Batahan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA Konsep Kapabilitas
Menurut  Amir  dalam  Maryuhembri  (2016),  kapabilitas  adalah  kemampuan  untuk memanfaatkan  baik  sumber  daya  organisasi  maupun  potensi  diri  sendiri  untuk  melakukan aktivitas atau urutan operasi tertentu.
Menurut  Moenir  dan  Maryuhembri  (2016),  istilah  kapabilitas  berasal  dari  akar  kata “mampu”  yang  dalam  konteks  kegiatan  dan  pekerjaan  mengacu  pada  kemampuan  untuk melaksanakan kegiatan dan tugas dengan berhasil guna memberikan produk atau jasa.
Menurut sudut pandang beberapa ahli ini, kapabilitas organisasi dapat didefinisikan untuk mengintegrasikan dan mengeksplorasi berbagai sumber daya manusia, keuangan, kelembagaan, dan lainnya yang sudah ada di dalam organisasi dalam mencapai suatu tujuan.
Menurut  Kusumasari  dalam  Kriswanto  Sijabat  dkk  (2020),  kriteria  signifikan  yang  harus diperhatikan  ketika menganalisis  atau  mengukur  kapabilitas  organisasi  harus  mencakup  enam variabel.
a. Kelembagaan
Hal ini berhubungan dengan efektifitas pengaturan kelembagaan, seperti struktur organisasi yang tertata dan sistematis, pemisahan tugas, peran, dan tanggung jawab yang jelas, serta kemampuan menciptakan hubungan dengan semua pihak di semua tingkatan.
b. Sumber daya manusia
Kemampuan  terkait  dengan  jumlah  personel  yang  cukup,  sistem  pembagian  tugas  dan pekerjaan  yang  jelas,  serta  kualitas  pegawai  dalam  melaksanakan  kewajibannya.  Sumber daya  manusia  merupakan  aset  utama  yang  menggerakkan  kegiatan  organisasi,  dan efektivitas  pencapaian  tujuan  perusahaan  secara  rutin  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  suatu sumber daya manusia yang ada.
c. Keuangan
Hal  ini  berhubungan  dengan  kapasitas  organisasi  dan  dukungan  keuangan  yang  kuat  dan memadai  untuk  mendukung  dan  memajukan  semua  kegiatan.  Kapasitas  organisasi  untuk memprioritaskan anggaran pengeluaran berdasarkan permintaan saat ini dan masa depan dan untuk membangun sistem aliran transaksi yang efisien akan meningkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
d. Implementasi kebijakan
Untuk sutu kebijakan yang berlaku ditandai dengan tersedianya undang-undang, kebijakan, dan  peraturan  sebagai  dasar  dalam  pengambilan  suatu  keputusan.  Kemampuan  organisasi untuk  mengakses  undang-undang,  kebijakan,  dan  peraturan  yang  relevan  sangat  penting
untuk  fungsinya.  Setiap  organisasi  menjalankan  operasinya  sehari-hari  sesuai  dengan seperangkat pedoman yang telah ditentukan.
e. Sistem manajemen logistik
Hal  ini  berhubungan  dengan  kemampuan  sistem  manajemen  logistik,  yang  mungkin berbentuk  sumber  daya  teknologi  operasional  dan  kemanjuran  penyediaan  informasi  atau teknik  layanan  kepada  publik  mengenai  kegiatan  pemerintah.  Unsur  teknis  meliputi pengenalan cara-cara baru oleh organisasi kepada masyarakat atau publik serta penyediaan sarana dan prasarana untuk membantu operasional organisasi dalam mencapai tujuannya.
f. Kepemimpinan
Kepemimpinan  yakni  proses  memimpin  dan  mempengaruhi  tindakan  anggota  kelompok yang berhubungan dengan pekerjaan. Kepemimpinan seorang pemimpin akan berpengaruh pada  setiap  aspek  organisasi,  termasuk  pekerjaan  sumber  daya  manusia,  konteks kelembagaan, dan pelaksanaan operasi secara keseluruhan.
Keenam kriteria tersebut akan berdampak signifikan terhadap kualitas kapabilitas instansi pemerintah.  Kemampuan  mengembangkan  struktur  kelembagaan  dalam  rangka  menciptakan sistem  kerja  yang  sistematis,  mengelola  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  sesuai dengan  kebutuhan,  mengelola  pengeluaran  keuangan  secara  efisien,  dan  menggunakan  sarana teknis (sarana, prasarana, dan bahan baku) sesuai dengan lingkungan. perubahan. menunjukkan kemampuan organisasi.

## Konsep Pemerintah Daerah
Rasyid  dalam  Novan  Suryadi  (2020)  menggambarkan  pemerintah  sebagai  sekelompok individu  yang  mengelola  kewenangan,  memberikan  kepemimpinan  dan  mengkoordinasikan pembangunan pemerintahan dan masyarakat dari lembaga di mana mereka berada. Dalam arti luas, pemerintah mengacu pada entitas yang bertugas mengelola sistem pemerintahan.
Kaufman  dalam  Vidia  (2015)  menulis  bahwa  peran  pemerintah  adalah  melayani  dan mengatur masyarakat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tugas pelayanan lebih menekankan pada mendahulukan  kepentingan  publik,  memfasilitasi  urusan  publik,  dan  memberikan  kepuasan publik, sedangkan tugas regulasi lebih menekankan pada kewenangan.
Dengan begitu banyak kewajiban dan fungsi, pemerintah harus menerima tanggung jawab yang cukup besar. Selain bantuan sumber daya dan lingkungan, lembaga yang kuat yang didukung oleh pejabat yang mematuhi suatu nilai serta norma yang terdapat di masyarakat.

## Konsep Banjir
Menurut  Nurjanah  dkk  (2013),  banjir  adalah  limpasan  air  yang  melebihi  tinggi  muka  air biasanya sehingga menyebabkan dasar sungai meluap dan menggenangi wilayah tepi sungai yang rendah.
Findayani (2015) menegaskan bahwa banjir  yaitu kejadian alam yang dapat terjadi kapan saja dan sering kali mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerusakan bangunan dan kehilangan harta benda adalah dua jenis kerugian yang dapat diakibatkan oleh banjir.
Dari  gambaran  yang  disajikan  di  atas,  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika air sungai naik di atas tingkat normalnya sebagai akibat dari hujan  yang  terus-menerus.  Fenomena  ini  dikaitkan  dengan  hilangnya  nyawa,  kerusakan lingkungan, perusakan properti, dan efek psikologis.

## Konsep Mitigasi Bencana
Menurut  Hermon  (2012:23),  mitigasi  bencana  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk menurunkan  risiko  bencana.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  pengembangan  fisik  serta pengetahuan dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh bencana.
Pendekatan  struktural  dan  non-struktural  untuk  mengurangi  dampak  dapat  dilakukan.  Ini adalah dua bentuk mitigasi.
a. Upaya mitigasi struktural adalah upaya yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kerawanan bencana dengan membangun gedung-gedung yang tahan terhadap dampak bencana. Penciptaan infrastruktur fisik yang kuat dengan berbagai cara teknologi yang tahan terhadap bencana alam
merupakan salah satu cara penerapan strategi mitigasi ini.
b. Selain pembangunan infrastruktur fisik yang sebenarnya, metode mitigasi lainnya, yang secara kolektif  disebut  sebagai  strategi  mitigasi  non-struktural,  juga  dapat  diterapkan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pengurangan  risiko  semacam  ini  dapat  dikurangi  dengan  melakukan berbagai  hal,  termasuk  pada  pembentukan  aturan  oleh  pemerintah,  pendidikan  kebencanaan, dan sejumlah kegiatan lainnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, lebih khusus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  purposive sampling.  Teknik  wawancara,  teknik  observasi,  dan  teknik  studi  dokumentasi  digunakan  oleh peneliti selama proses pengumpulan data. Sementara analisis data, yang meliputi penyajian data dan reduksi data serta penarikan kesimpulan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola mitigasi bencana banjir, dan mereka harus  mengacu  pada  aturan  pemerintah  pusat  ketika  melakukannya.  Hal  ini  dilakukan  untuk memastikan adanya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana.
Dalam  rangka  pengelolaan  mitigasi  bencana  banjir,  setiap  instansi  terkait  harus  memiliki kompetensi  yang  memadai  agar  pelaksanaan  penanggulangan  bencana  dapat  berjalan  secara efektif. Penelitian ini mengacu teori Kusumasari dalam Kriswanto Sijabat dkk (2020) ada enam variabel  yang  dapat  digunakan  untuk  kapabilitas  organisasi.  Variabel  tersebut  antara  lain kelembagaan,  sumber  daya  manusia,  keuangan,  implementasi  kebijakan,  sistem  manajemen logistik serta kepemimpinan.

## a) Kelembagaan
Dalam hal mitigasi bencana banjir dan bencana lainnya, kelembagaan merupakan aspek yang  sangat  penting  dan  berpengaruh.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  keterkaitan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  agar  kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan  tepat. Diperlukan  penataan  kelembagaan  yang  efektif,  transparan,  dan  terstruktur  agar  memiliki kemampuan  kelembagaan  khusus  untuk  mitigasi  bencana  banjir.  Selain  itu,  perlu  juga mengembangkan jaringan dengan seluruh jajaran pemerintahan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dimaksud pada penelitian ini adalah Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Pasaman  Barat.  BPBD  Kabupaten Pasaman  Barat  ini  secara  khusus  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  penanggulangan bencana  di  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Hal  ini  sesuai  dengan  tanggung  jawab  dan  fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh bupati. BPBD memanfaatkan aturan  yang  diberikan  oleh  peraturan  bupati  untuk  pembagian  kerja  dalam  rangka melaksanakan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  penanggulangan  bencana  ini.  Petunjuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 85  Tahun  2011  tentang  Penjabaran  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Serta  Uraian  Tugas  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Peraturan  ini  dibuat untuk  menguraikan  tanggung  jawab  dan  fungsi  utama  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Pasaman  Barat.  Selanjutnya  dalam  mitigasi  bencana  banjir  di Kenagarian  Batahan  BPBD  Kabupaten  Pasaman  barat  bekerja  sama  serta  berkoordinasi dengan lembaga lain seperti dinsos, dinas PU, Dinas kesehatan serta TNI-Polri ketika terjadi bencana.
b) Sumber daya manusia
Selain  sumber  daya  keuangan,  teknologi  informasi,  dan  perlengkapan  keselamatan, sumber  daya  manusia  merupakan  komponen  penting  dari  modal.  Karena  kuantitas, kemampuan, dan kemauan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, serta pembagian  tanggung  jawab  yang  jelas,  maka  pelaksanaan  mitigasi  bencana  banjir  dapat
berjalan  dengan  lancar.  Sumber  daya  manusia,  juga  dikenal  sebagai  potensi  manusia, berfungsi  sebagai  kekuatan  pendorong  utama  di  balik  keberadaan  organisasi.  Akibatnya, sangat penting bahwa organisasi memperhitungkan kualitas sumber daya manusianya. Kemampuan profesional dan kemampuan teknis pegawai yang tergabung dalam staf dan pelaksana  di  lingkungan  pemerintah  daerah  membentuk  kualitas  sumber  daya  manusia. Pegawai ini dianggap sebagai bagian dari staf. Hal ini mutlak diperlukan agar upaya mitigasi bencana  banjir  dapat  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien.  Yang  dibutuhkan  bukan  hanya jumlah personel yang dapat diterima, tetapi juga kualitasnya, yang dapat dievaluasi dengan melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.
Terkait  sumber  daya  manusia,  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  memiliki  56  orang pegawai. Orang ini dibagi menjadi tiga bidang yang berbeda: pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan  dan  logistik,  serta  rehabilitasi  dan  rekonstruksi,  serta  bagian  sekretariat. Akibatnya,  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  hanya  memiliki  jumlah  tenaga  kerja  yang terbatas untuk kompetensi sumber daya manusianya. Hanya sebagian kecil dari total aparatur BPBD di Kabupaten Pasaman Barat yang lengkap aparaturnya memiliki kemampuan dalam penanggulangan bencana. Jumlah 56 orang tersebut tidak sebanding dengan setiap kejadian banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, apalagi jika terjadi lebih dari satu kali banjir dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu,  ada kekurangan dalam kuantitas sumber daya manusia.
c) Keuangan
Metode mitigasi dampak bencana ini mengacu pada kapasitas organisasi, serta dukungan keuangan  yang  kuat  dan  cukup,  yang  memungkinkannya  untuk  mempertahankan  dan mengembangkan  semua  tindakan  yang  dilakukan.  Kemampuan  organisasi  untuk memprioritaskan  anggaran  belanja  sesuai  dengan  tuntutan  saat  ini  dan  masa  depan  serta mengembangkan sistem arus transaksi yang baik akan meningkatkan efektivitas organisasi, sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih baik.
BPBD  Kabupaten  Pasaman  telah  diberikan  hak  dan  wewenang  penuh  untuk  mengatur bentuk kegiatan dalam pencegahan mitigasi bencana banjir, yang meliputi alokasi dana untuk kegiatan  mitigasi  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  khususnya  di  Nagari  Batahan.  Hal  itu dilakukan agar BPBD Kabupaten Pasaman Barat dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan mitigasi di Nagari Batahan.
Akibatnya,  aspek  anggaran  mitigasi  bencana  banjir  menjadi  tanggung  jawab  BPBD Kabupaten  Pasaman  Barat.  Akibat  refocusing  anggaran  selama  masa  COVID-19.  BPBD Kabupaten  Pasaman  Barat  belum  memiliki  anggaran  untuk  mitigasi  bencana  banjir  di Kenagarian Batahan.
d) Implementasi kebijakan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam mengurangi  konsekuensi  negatif  dari  potensi  bencana  di  masa  depan  dengan  mengadopsi kebijakan  daerah  yang  sensitif  terhadap  mitigasi  bencana  banjir.  Kebijakan  ini  telah membantu pemerintah membuat keberhasilan yang signifikan. Salah satu fungsi pemerintah daerah  adalah  perumusan  kebijakan  publik;  Namun,  agar  pemerintah  daerah  dapat menjalankan  fungsinya  sebagai  pembuat  kebijakan,  maka  harus  melakukan  upaya  untuk melaksanakan  kebijakan  yang  langsung  dilaksanakan  dan  dirumuskan  oleh  Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pasaman Barat. Keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dipengaruhi secara positif oleh peraturan perundang-undangan  yang mendukung pengelolaan  tersebut. Untuk itu, beberapa peraturan  perundang-undangan  perlu  diterapkan  dan  ditegakkan  secara  tegas  untuk mengurangi dampak banjir di Kabupaten Pasaman, khususnya di Kenagarian Batahan. Untuk mengevaluasi kapasitas pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana dalam hal kebijakan, pemerintah tersebut perlu mendukung ketersediaan kebijakan, aturan, dan regulasi terkait.
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 merupakan dokumen yang  menguraikan  bagaimana  seharusnya  kebijakan  tersebut  dilaksanakan.  Peraturan  ini difokuskan  pada  penanggulangan  bencana.  Normalisasi  sungai,  perbaikan  penahan  tebing, pembentukan  kelompok  siaga  bencana  (KSB),  pembangunan  tanggul  dan  pembuatan bronjong  untuk  penahan  tebing  di  sungai  Batahan  merupakan  bentuk  pelaksanaan  yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasaman Barat.
e) Sistem manajemen logistik
Sistem  manajemen  logistik  dapat  berupa  sumber  daya  teknologi  operasional  yang dimanfaatkan, serta kemanjuran dalam memberikan informasi atau teknik pelayanan kepada masyarakat  luas  mengenai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Penanggulangan bencana  banjir  di  Kenagarian  Batahan  merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  yang  berada dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam  hal  ini,  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  selalu  memberikan  pelayanan  dan informasi kepada masyarakat melalui pihak nagari ketika terjadi cuaca yang buruk atau pada waktu  musim  penghujan.  Hal  ini  nantinya  supaya  masyarakat  lebih  waspada  ketika  terjadi musim penghujan yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu juga dalam sistem manajemen logistik  dapat  berupa  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  BPBD  Kabupaten Pasaman Barat.
Adapun untuk sarana dan prasarana yang ada di BPBD yaitu (1) hunian berjumlah 8 unit;
(2) Kendaraan berjumlah 9 unit; (3) alat komunikasi 7 unit; (4) peralatan pendukung lainnya berjumlah 46 unit. Seluruh sarana dan prasaran yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasaman Barat saat ini digunakan ketika mitigasi bencana, namun ketersediaan sarana ini juga masih belum cukup dari segi kuantitas dan kualitas.
f) Kepemimpinan
Proses  mengarahkan  dan  mempengaruhi  tindakan  yang  terkait  dengan  tugas  yang dilakukan  anggota  kelompok  dikenal  sebagai  kepemimpinan.  Kepemimpinan  seorang individu akan berpengaruh pada segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi, termasuk pekerjaan sumber daya manusia, pengaturan kelembagaan itu sendiri, dan keseluruhan tata letak kegiatan yang akan dilakukan. Pimpinan BPBD Kabupaten Pasaman berinteraksi secara personal dengan staf yang ada.
Apalagi  dalam  mengambil  keputusan  khususnya  mengenai  bencana,  BPBD  sebagai koordinator komando ketika terjadi bencana langsung turun kelapangan. Sebagai koordinator komando  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  melakukan  koordinasi  ketika  terjadi  bencana banjir. Agar penanganan pasca banjir yang melanda Kabupaten Pasaman dapat efektif, perlu kerja sama dengan banyak pihak, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan serta TNI-Polri.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  telah  dibahas  dalam  pembahasan  bahwa  Kapabilitas Pemerintah  Kabupaten  Pasaman  Barat  dalam  Mitigasi  Bencana  Banjir  Di  Kenagarian  Batahan yaitu  (1)  kelembagaan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pasaman  Barat  tentang  penanggulangan bencana dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat No 85 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan  Fungsi  serta  uraian  Tugas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten Pasaman  Barat.  Selanjutnya  dalam  mitigasi  bencana  banjir  di  Kenagarian  Batahan  BPBD Kabupaten Pasaman barat bekerja sama serta berkoordinasi dengan lembaga lain seperti dinsos, dinas PU, Dinas kesehatan TNI-Polri ketika terjadi bencana; (2) Kapabilitas sumber daya manusia BPBD Kabupaten Pasaman Barat memiliki keterbatasan personil serta juga hanya beberapa yang mempunyai  kemampuan  dalam  penanggulangan  bencana.  Adapun  untuk  pengawai  di  BPBD Kabupaten  Pasaman  Barat  berjumlah  56  orang;  (3)  Kapabilitas  keuangan  BPBD  Kabupaten
Pasaman Barat, dalam mitigasi bencana banjir di Nagari batahan masih kurang karena disebabkan refocusing  dana  anggaran  selama  covid  19  di  mulai  dari  tahun  2019-2021;  (4)  Kapabalitas implementasi  kebijakan  BPBD  Kabupaten  Pasaman  barat  berdasarkan  peraturan  Daerah Kabupaten  Pasaman  Barat  Nomor  4  Tahun  2018  Tentang  Penaggulangan  Bencana.  Adapun bentuk implementasi kebijakan seperti normalisasi sungai, perbaikan penahan tebing (Bronjong), membentuk  kelompok  siaga  bencana  (KSB),  pembangunan  tanggul-tanggul  di  daerah  aliran sungai.  (5)  Kapabalitas  sistem  manajemen  logistik  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  masih kurang, ini dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Pasaman Barat; (6) Kapabalitas  kepemimpinan  BPBD  Kabupaten  Pasaman  Barat  sanagat  baik,  karena  dalam mengambil  keputusan  khususnya  mengenai  bencana  langsung  turun  kelapangan  serta  juga melakukan kerjasama atau kolaborasi ketika terjadi bencana banjir seperti dinsos, dinas PU, Dinas kesehatan TNI-Polri.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Fidayani,  Aprilia.  2015.  Kesiapsiagaan  Masyarakat  dalam  Penanggulangan  Banjir  di  Kota Semarang. Jurnal Geografi Vol. 12 No 1.
Hani Syarifah et al. 2020. Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 7 Nomor 2 hal. 398-407.
Kriswanto  Sijabat  et  al.  2020.  Kapabilitas  Pemerintah  Kota  Padang  Dalam  Mitigasi  Bencana Melalui  Sekolah  Cerdas  Bencana.  Jurnal  Administrasi  Publik  dan  Pembangunan Volume 2 Nomor 2.
Maryuhembri.  2016.  Kapabilitas  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011-2015. JOM FISIP Volume 4 No. 1.
Novan Suryadi. 2020. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2
Nurjanah et al. 2013. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.
Perbup  Pasaman  Barat  No  85  Tahun  2011  Tentang  Penjabaran  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  serta
Uraian  Tugas  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Pasaman Barat
Perda Kabupaten Pasaman Barat No 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana.
Puturuhu, Ferad. 2015. Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh. Yogyakarta: Graha Ilmu. Siska Kania Oktapian, Suryana dan Asep Yanyan Setiawan. 2018. Mitigasi Bencana Banjir Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Jurnal Geoarea, Vol. 1No. 2
Somantri. 2008. Pemanfaatan Teknik Penginderaan Jauh Untuk Mengidentifikasi Kerentanan dan Risiko Banjir. Jurnal Geografi vol. 8 No. 2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Vidia Reski Awalia et al. 2015. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2.