## Kembalinya Barata Kulisusu:

## Kebangkitan Identitas Kelompok Bangsawan Kulisusu Dalam Proses Pemekaran Kabupaten Buton Utara

## Nurlin
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Buton Utara Nurlin_butur@yahoo.co.id

## Abstract
The expansion of a new autonomous region (DOB) not only provides an arena for  reproductive power of local elites, such as politicians, senior bureaucrats and businessmen, but also provides an  access  for  the  adatleaders  to  reaffirm  the  symbol  of  power  attached  to  their  heritable nobility. This article aims to explain the process of reproductive powers of Kulisusu aristocratic in  the  expansion  process  of  North  Buton  regency.  The  reproduction  of  identity  and  power  of Kalisusu royalty in the expansion process of North Buton begun since adat leaders got involved in  the  expansion  of  political  activities  in  order  to  legitimize  the  emergence  of  North  Buton identity. To legitimize North Buton identity, adat leaders are supported by the claims that they have genealogical relationship with their ancestors, the founders of Kalisusu royal nobility. The involvement of adat leaders is, in fact, not on their own initiative, but by the expansion agents. However,  the  involvment  of  adat  leaders  have  precisely  giventhem  a  space  for  reproductive power in a new autonomous regions, North Buton. It shows how the reproduction of identity is closely associated with theirfuture interests. The study also found that the return of the rule of Kulisusu aristocratic into a new contestation isaimed to find the foundation of original Kalisusu adat.
Keywords : identity reproduction, power, barata, contestation, autonomous.

## Pendahuluan
Telaah  mengenai  pemekaran  wilayah  di Indoensia  pasca  reformasi  1998  pada  dasarnya tidak  dapat  dilepaskan  dari  perubahan  politik nasional,  yakni  lengsernya  kekuasaan  diktator Orde  Baru  (Schulte-Nordholt  &  Klinken  2012; Rahim  2010).  Selama  23  tahun,  rezim  ini  telah mengekang perbedaan-perbedaan latar budaya di Indonesia  atas  nama  nasionalisme  yang  tanpa disadari  menyebabkan  benturan  dengan  latar belakang  budaya  tradisional  pada  sejumlah komunitas etnis (Rahim, 2010:175). Tabrakan ini tidak  tampak  kepermukaan,  tapi  mengendap dalam  struktur  masyarakat  dalam  bentuk ketundukan  dan  kepatuhan  sebagai  warga negara.  Isu  nasionalisme  dan  ideologis  menjadi propaganda pemerintah Orde Baru yang menjadi ‘perekat  semu’  masyarakat  etnik  Indonesia (Rahim  2010;  Nurlin  2011;  Heryanto  2015). Propaganda ini sukses menyingkirkan perbedaan namun  disisi  lain  ibarat  ‘bom  waktu’  yang seketika  dapat  meledak  menghancurkan  tatanan
sosial ‘semu’ yang dipelihara semasa Orde Baru. Hal ini terbukti pasca jatuhnya rezim Orde Baru dan  diterapkannya  pemerintahan  desentralistik, gejolak  etnisitas  yang  ‘menegaskan  dirinya’ dalam  bentuk  politik  pemekaran  daerah  dapat dijumpai diberbagai daerah di Indonesia. 1
Wilayah  Kulisusu  yang  dibahas  dalam artikel  ini  (wilayah  Kabupaten  Muna,  Provinsi Sulawesi  Tenggara)  merupakan  salah  satu wilayah  yang  secara  politis  ikut  terilhami  oleh arus gerakan pemekaran wilayah pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Melalui serangkaian artikulasi dan  penegasan  kesejarahan 2 Orang  Kulisusu
1 Sixtus  Tanje  (dalam  Idris  2010:175)  menyatakan  bawha negara  Indonesia  pasca  orde  baru  memang  lebih  banyak disibukkan  dengan  tuntutan  dari  daerah-daerah  dalam bentuk pemekaran daerah
2 ‘Kesejarahan’  dalam  tulisan  ini  dibedakan  dengan  istilah ‘sejarah’.  Istilah  ‘sejarah’  merujuk  pada  suatu  ilmu  yang berkepentingan  untuk  membahas/membuktikan  peristiwa masa  lalu  sebagai  peristiwa  yang  benar-benar  terjadi melalui  serangkaian  pembuktian  metodologis  (lisan, tertulis  dan  artefak),  maka  istilah  ‘kesejarahan’
secara  politis  menegaskan  identitas  mereka dengan  nama  Buton  Utara  (Nurlin  2015:281- 282).  Munculnya  identitas  Buton  Utara  adalah suatu  penegasan  kultural  Orang  Kulisusu  akan keterkaitan  merekadengan  segala  hal  tentang Buton (baik di masa lalu, maupun di masa kini). Juga  sekaligus  menjadi  senjata  untuk  melawan klaim  dominasi  Kabupaten  Muna  (sebagai kabupaten  induk)  atas  wilayah  Kulisusu.  Nama ‘Buton  Utara’  secara  gamblang  ingin  menyata- kan  bahwa:  ‘kami  (Orang  Kulisusu)  adalah bagian  dari  Buton,  bukan  bagian  dari  Muna.’ Identitas  dalam  pengertian  seperti  ini  dapat dimaknai  sebagai  alat  perlawanan  (resistensi) atau  yang  disebut  sebagai  identitas  resistensi (Castells 2010:7-8).
Dari  pernyataan  di  atas,  sangat  sulit  untuk menyangsikan pendapat Stuart Hall (1996:15-30) yang  menyatakan  bahwa  identitas  adalah  suatu kategori politis yang direproduksi sesuai kebutu- han  masa  kini  (lihat  juga  Hall  dalam  Lan,  dkk. 2006:15).  Sekalipun  demikian,  pendapat  ini dapat menyesatkan jika kita hanya melihat tujuan politis dari reproduksi identitas ‘Buton Utara’ ini sebagai  alat  resistensi  saja.  Faktanya  tujuan politis yang mendorong munculnya nama ‘Buton Utara’  jauh  lebih  kompleks:  dialami  sebagai identitas  bersama,  tapi  dimaknai  dan  dimanfaat- kan  secara  berbeda-beda  oleh  aktor-aktor  peme- karan sesuai pada ranah dan kepentingan mereka. Oleh  sebab  itu,  perlu  diketahui  tujuan  politik seperti  apa  yang  mendorong  munculnya  wacana pemekaran  dan  munculnya  identitas  ‘Buton Utara’,  kelompok  mana  yang  diuntung-kan dengan munculnya identitas itu, serta bagaimana semua  proses  itu  berlanjut.  Untuk  menjawab pertanyaan itu, perlu di-lakukan studi yang lebih mendalam.
Empat  faktor  pendorong  lahirnya  politik pemekaran suatu daerah, yakni: bergesernya pen- dulum  kekuasaan  pusat  ke  daerah  (dari  yang sentra-listik ke desentralistik), kepentingan kuasa elit lokal (seperti, pengusaha, birokrat senior dan elit  politik),  kesenjangan  kesejahteraan  dan kebangkitan  identitas  kultural  (Rahim  2010). Dalam  konteks  Kalisusu,  reproduksi  identitas
dimaksudkan  untuk  menyatakan  bagaimana  suatu masyarakat memahami masa lalunya (Rudyansjah 2009).
kultural Orang Kulisusu dalam proses pemekaran Kabupaten  Buton  Utara  merupakan  bagian  dari kebangkitan  identitas  kultural.  Elit-elit  lokal diuntungkan oleh proses tersebut karena melalui pemekaran  wilayah  mereka  memiliki  peluang untuk  menciptakan  klaim  kekuasaan  baru  di daerah yang baru.
Hadara  (2010:110)  membedakan  antara faktor-faktor  penyebab  dan  faktor-faktor  yang memfasilitasi  pemekaran  Kabupaten  Buton Utara.  Faktor-faktor  penyebab  terdiri  atas:  (a) faktor  pendorong  pemekaran  yang  berada  di lingkungan  internal  daerah  yang  ingin  mekar, seperti:  faktor  kesejarahan,  faktor  tidak  merata- nya  pembangunan,  rentang  kendali  pelayanan publik  yang  jauh,  dan  tidak  terakomodasinya rep-resentasi  politik  dan  (b)  faktor  penarik  yang berasal  dari  lingkungan  eksternal,  seperti: kucuran  dana  (fiskal)  dari  pusat.  Sedangkan faktor-faktor  yang  memfasilitasi  munculnya pemekaran  kabupaten  Buton  Utara  adalah:  (1) adanya proses persiapan untuk mekar yang telah berlangsung  dalam  waktu  yang  lama  dan  ber- jalan  damai  (2)  kemunculan  aktor-aktor  atau agen-agen  sosial  (s ocial  agency )  yang  mampu merumuskan dan mentematisir wacana pemekaran.
Sekalipun berbeda artikulasi, Hadara (2010) dan  Rahim  (2010)  tidak  mengabaikan  faktor kesejarahan  atau  faktor  kebangkitan  identitas. Namun,  Rahim  tidak  mengabaikan  kepentingan kuasa  elit-elit  lokal  sebagai  salah  satu  faktor yang  memengaruhi  muncul-nya  wacana  politik pemekaran  daerah.  Sekalipun  Hadara  juga mengakomodir  faktor  munculnya  agen-agen pemekaraan,  tapi  ia  tak  merinci  secara  tegas siapa  agen-agen  dimaksud  dan  apa  kepentingan mereka  dalam  proses  pemekaran  daerah. Persoalan  yang  sama  sekali  luput  dari  analisis dua peneliti di atas adalah peranan dan eksistensi kelompok-kelompok bangsawan tradisional sebagai  agen  dalam  proses  pemekaran  daerah. Hadara  hanya  menyebut  agen  seolah  tanpa kepentingan  lain  selain  pemekaran  daerah,  dan Rahim  hanya  terfokus  pada  elit-elit  lokal  yang terdiri  dari  pengusaha,  elit  birokrasi  dan  politisi senior.  Studi  ini  menekankan  pembahasan  pada bagaimana  faktor  reproduksi  identitas  kultural
dalam proses pemekaran Kabupaten Buton Utara memberi peran utama pada kelompok bangsawan tradisional  dan  bagaimana  mereka  menjadikan proses  pemekaran  itu  sebagai  arena  penegasan kekuasaan tradisionalnya.
Dalam  studinya  tentang  pembentukan  elit politik  di  kalangan  etnis  Bugis-Makassar, Fahmid  (2011)  menemukan  bahwa  terdapat empat  fase  transformasi  kekuasaan  para  elit politik  pada  etnis  Bugis  Bone  dan  Makassar Gowa,  dengan  instrumen  kekuasaan  yang  ber- beda-beda di setiap fase, yakni: fase tra-disional di  mana  elit-elit  menggunakan  simbol-simbol budaya  seperti tomanurung dan kalompoang sebagai  instrumen  kekuasaan  mereka;  pada  fase feodalisme,  elit-elit  menggunakan  kepemilikan tanah sebagai instrumen kekuasaan mereka; pada fase  Islam  modernisme,  para  elit  menggunakan wacana moralitas dan kesadaran intelektual yang menegasikan  simbol-simbol  budaya  tradisional sebagai  instrumen  kekuasaan  mereka,  dan  pada fase sekularisme, para elit Bugis Bone dan Gowa menggunakan  kuasa,  uang  dan  simbol-simbol budaya  sebagai  instrumen  kekuasaan  mereka. Pada  fase  ini,  simbol  budaya  tak  dapat  lagi digunakan  secara  mandiri  seperti  halnya  pada fase  tradisional.  Penggunaan  semua  instrumen kekuasaan  dianggap  sangat  efektif  pada  era sekarang  ini,  terutama  bagi  elit-elit  Bugis  yang mampu  menembus  aras  politik  tingkat  provinsi. Elit-elit  Bugis  sekalipun  pada  aras  politik  di tingkat  kabupaten  cenderung  tertutup,  tapi  pada ranah  politik  tingkat  provinsi  mampu  memadu- kan  hal-hal  seperti:  prinsip-prinsip  politik  yang longgar,  karakter  kompromistik  yang  tinggi, kemampuan  adaptif  dengan  budaya  luar, kemampuan memadukan uang, usaha, dan kuasa menjadi  satu  paket  politik.  Kemampuan  ini kemudian  ditransformasikan  menjadi  ‘budaya politik baru’, budaya politik hybrid .
Tahara (2014) menemukan kelompok bang- sawan  Buton  ( kaomu dan walaka )  sebagai kelompok  yang  diuntungkan  oleh  struktur  cen- derung  memelihara  struktur kaomu,  walaka dan papara sebagai  instrumen  kekuasaan  mereka, sementara  Orang  Katobengke  ( papara )  sebagai kelompok  yang  dirugikan  oleh  struktur  budaya melakukan  perlawanan  untuk  menegosiasikan
kedudukan  mereka  dalam  konteks  sosial  ke- kinian.
Jika  Fahmid  (2011)  melihat  reproduksi identitas  dan  kekuasaan  elit  politik  Bugis- Makassar  dalam  skema  hibriditas  politik  dan Tahara  (2014)  melihat  reproduksi  identitas sebagai  perlawanan  Orang  Katobengke  terhadap struktur budaya (stratifikasi sosial) Orang Buton, maka  penelitian  ini  lebih  terfokus  pada  repro- duksi  identitas  kelompok  bangsawan  tradisional dalam  konteks  politik  pemekaran  wilayah  dan bagaimana kelompok ini menjadikan pemekaran wilayah  sebagai  arena  penegasan  kekuasaan tradisional mereka. Persoalan ini secara eksplisit berlangsung  baik  dalam  proses  pemekaran, maupun  setelah  terbentuknya  Kabupaten  Buton Utara.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  wilayah  Keca- matan  Kulisusu  (sekarang  adalah  wilayah Kabupaten  Buton  Utara)  yang  merupakan  bekas wilayah  Kabupaten  Muna,  Provinsi  Sulawesi Tenggara.  Wilayah  Kulisusu  adalah  salah  satu wilayah  yang  secara  politis  ikut  terilhami  oleh arus gerakan pemekaran wilayah pasca jatuhnya rezim Orde Baru.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  7 orang  yang  terdiri  atas  tiga  kategori,  yakni seorang sesepuh, 5 orang tokoh adat yang terlibat dalam  pemekaran  Kabupaten  Buton  Utara,  dan seorang tokoh masyarakat, sebagaimana dijabar- kan pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Informan Penelitian No Nama Usi a Kategori Posisi 1. La Siu 78 Sesepuh Orang yang dituakan di Benteng Lipu 2. La Dihasa 82 Tokoh adat Generasi ke tujuh Moji Mohalo, penyebar Islam di Kulisusu 3. Kasim 50 s.d.a Penjaga fosil kulisusu (kulit kerang) 4. La Ode Ahlul Musafi 52 s.d.a Raja/Lakino Barata Kalisusu 5. La Ode Maatsuna 67 s.d.a Pejabat tokoh adat Kalisusu 6. La Ode Muhammad Darman 50 s.d.a Pejabat Kinipulu Barata Kalisusu 7. La Mudi 65 Tokoh masyarakat -
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  me- lalui  tiga  cara:  (1)  wawancara  mendalam  ( in-
deepth  interview ),  untuk  menggali  informasi tentang  hubungan  antara  munculnya  identitas Buton  Utara  dengan  kelompok  bangsawan Kulisusu;  hubungan  antara  pemekaran  dengan dibentuknya  kembali Barata Kulisusu  dan persoalan  yang  dihadapi  oleh  tokoh  adat  atau kelompok  bangsawan  tradisional  dalam  upaya mengembalikan tatanan adat Orang Kulisusu; (2) observasi  terlibat,  untuk  memahami  dan  menga- lami  kegitan-kegiatan  kelompok  adat,  Kulisusu, termasuk  mengamati  topik-topik  yang  sedang dibahas  oleh  para  tokoh  tersebut,  upacara- upacara  adat,  detail  bentuk-bentuk  bangunan bersejarah  yang  ada  di  dalam  benteng  Lipu (benteng  keraton  Kulisusu)  serta  bentuk  rumah dan  alam  fisik  dalam  benteng  Lipu;  (3)  doku- mentasi,  untuk  menelusuri  dokumen-dokumen yang  berkaitan  dengan  pembentukan  Kabupaten Buton  Utara,  seperti  dokumen  rekapi-tulasi kelengkapan  usul  pemekaran  kabupaten  Buton Utara dan dokumen pribadi yang ditulis oleh La Dihasa.
Proses  analisis  data  dimulai  dari  reduksi data  dengan  cara  merangkum  keseluruhan  data yang  dianggap  relevan  dengan  fokus  penelitian, kemudian  mengkategorisasikan  data-data  itu dalam  tema-tema  yang  muncul  dari  hasil wawancara,  yakni:  hubungan  antara  identitas Buton  Utara  dengan  kelompok  bangsawan Kulisusu;  hubungan  antara  pemekaran  dengan dibentuknya  kembali Barata Kulisusu  dan persoalan  yang  dihadapi  oleh  tokoh  adat  atau kelompok  bangsawan  tradisional  dalam  upaya mengembalikan tatanan adat Orang Kulisusu. Ini diikuti  dengan  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan.
Informan yang telah menyatakan kesediaan- nya  untuk  diwawancarai  terlebih  dahulu  dijelas- kan tentang topik, tujuan, manfaat serta hak dan kewajiban  informan  dalam  penelitian.  Berdasar- kan  persetujuan  informan  ( informant  consent ), nama-nama yang digunakan adalah nama asli.

## Politik Pemekaran dan Munculnya Kuasa Bangsawan
Perjuangan  pemekaran  Kabupaten  Buton Utara tidak hanya menorehkan kisah perjuangan politik  di  tingkatan  elit-elit  saja.  Di  kalangan
masyarakat  biasa  terekam  dengan  jelas  gegap gempitadan  gairah  massa  dalam  merayakan hadirnya  harapan  baru,  semangat  baru  yang dijanjikan  oleh  identitas  Buton  Utara,  seraya mengutuk elit-elit politik Kabupaten Muna yang mempersulit  proses  pemekaran.  Tak  akan  susah mendapatkan  ceritra  Orang  Kulisusu  pelaku demonstrasi  yang  tidur  di  atas  aspal  depan gedung  DPRD  Kabupaten  Muna  dalam  rangka menuntut  hak  otonomi  wilayah  Kulisusu (demonstrasi  Panitia  Pemekaran  Kabupaten Buton  Utara  bersama  elemen  masyarakat  dan mahasiswa  tangga  22  Septermber  –  4  Oktober 2003). Kisah tidur di atas aspal, mengirim bekal dari  Kulisusu  ke  Muna  untuk  para  demonstran dan  dipukuli  oleh  pihak  keamanan  (polisi) menjadi  ingatan  tersendiri  bagi  masyarakat Buton  Utara,  sekaligus  mengartikulasikan  nilai moral (pengorbanan) dan nilai juang yang harus ditempuh demi daerah yang diimpikan.
Demikian kuatnya identitas Buton Utara itu mengikat  dan  mengarahkan  tindakan  sekum- pulan  orang  yang  terikat  di  dalamnya.  Seolah identitas  Buton  Utara  adalah  sesuatu  yang kodrati  dan  mengikat  tubuh  individu-individu dalam  satu  kesatuan  yang  abstrak  sekaligus konkrit:  identintas  Buton  Utara  membentuk kategori  abstrak  tentang  siapa  Orang  Muna (mereka  atau  ‘yang  lian’)  yang  terbedakan dengan  kita,  Orang  Kulisusu  yang  sekaligus menjadi  konkrit  saat  identitas  abstrak  itu  diarti- kulasikan  dalam  bentuk  tindakan  ( action ). Identitas  termaknai  secara  konkrit  dalam hubungannya  dengan  tindakan,  sebab  hanya melalui  tindakan,  pemaknaan  akan  identitas keluar dari kungkungan dunia simboliknya yang abstrak  dan  menemukan  pemaknaannya  secara nyata dan konkrit (Rudyansjah 2009:243).
Padahal  beberapa  tahun  sebelumnya,  kate- gori siapa Orang Buton Utara benar-benar belum ditegaskan secara nyata. Bahkan beberapa bulan sebelumnyadi  tahun  yang  sama  (Maret  2003), identitas  Buton  Utara  baru  didiskusikan  oleh  17 orang  tokoh  adat  Kulisusu.  Sangat  mengagum- kan,  hanya  dengan  hitungan  hari  dan  bulan, identitas  Buton  Utara  ini  mampu  menyihir  dan menjadi  kategori  pembeda  yang  tegas  antara Orang Kulisusu dan Orang Muna. Identitas pada
akhirnya  menjadi  suatu  kategori  politik  yang dikonstruksi untuk tujuan tertentu.
Beberapa  bulan  sebelum  demonstrasi masyarakat  Buton  Utara  di  Muna  (11  Maret 2003), identitas Buton Utara baru didiskusikan di Masjid  Keraton  Kulisusu  oleh  17  orang  tokoh adat. 3 Langkah  tersebut  ditempuh  untuk menyelesaikan  persoalan  mengenai  nama  calon daerah  otonomi  baru  (DOB)  yang  telah  sekian lama menjadi perdebatan di antara sesama Orang Kulisusu  yang  menghendaki  pemekaran.  Ber- dasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumen  pribadi yang  ditulis  oleh  La  Dihasa  (tidak  diterbitkan), pertemuan  tanggal  11  Maret  itu  tidak  lahir  dari ruang  kosong  atau  dari  kehendak  langsung  oleh mereka  yang  menyebut  diri  sebagai  tokoh  adat. Pertemuan  itu  merupakan  tindak  lanjut  dari musyawarah  tanggal  4  Februari  2003  di  rumah kediaman  La  Ode  Haliyhu  (alm)  tentang Pembentukan  Kabupaten  Buton  Utara  yang dimotori  oleh  Alimudin  (salah  satu  tokoh pejuang  pemekaran  Kabupaten  Buton  Utara). Dihasa  juga  mengakui  bahwa  hanya  Alimudin yang  berinisiatif  untuk  melibatkan  ‘orang  tua’ dalam  proses  perjuangan  pemekaran  Kabupaten Buton  Utara.  Hal  ini  merupakan  langkah  politik yang  berusaha  mengakomodasi  kebudayaan Orang  Kulisusu  (direpresentasikan  oleh  ‘orang tua’  atau  kelompok  adat)  sebagai  bagian  dari senjata perjuangan pemekaran. Apa yang disebut oleh Geertz (1992)
sebagai politisasi kebudayaan.
Musyawarah  di  rumah  kediaman  La  Ode Haliyhu tersebut menghasilkan keputusan bahwa La  Ode  Asnawir  yang  akan  menjadi  ketua Panitia  Perjuangan  Kabupaten  Buton  Utara.
3 Tujuh  belas  tokoh  adat  dimaksud  adalah:  Miydi,  H.  La Dihasa,  La  Ode  Muh.  Yunus,  La  Ode  Wiridin,  La  Ode Abusaru, Lam Bau, La Dawu, Saahibu, Halman, La Ode Munaidin,  La  Ode  Matsuna,  Drs,  Iwanudin  Hadali, Alimuddin, H. La Tiu, La Ode Diani, Samsu Doi, La Idu, ditambah  Drs.  Alimudin,  M.si  (bukan  tokoh  adat Kulisusu). (Dihasa 2007; Dokumen Rekapitulasi Keleng- kapan  Usul  Pembentukan  Kabupaten  Buton  Utara Pemekaran  Kabupaten  Muna).  Mereka  itu  dianggap sebagai  tokoh  adat  Kulisusu  karena  mereka  memiliki klaim  genealogis  sebagai  keturunan  leluhur  pendiri kerajaan Kulisusu. Selain itu, mereka memegang jabatan- jabatan  adat  di  Barata  Kulisusu  yang  telah  dibentuk kembali  untuk  kepentingan  pemekaran  kabupaten  di wilayah bekas Barata Kulisusu.
Tindak  lanjut  dari  pertemuan  tersebut  adalah pertemuan  17  orang  tokoh  adat  di  Masjid Keraton  Kulisusu  (11  Maret  2003)  untuk mendeklarasikan  terbentuknya  kabupaten  baru dengan  nama  Kabupaten  Buton  Utara.  Selanjut- nya  secara  berturut-turut,  tokoh  adat  selalu dilibatkan  dalam  aktivitas  politik  pemekaran, seperti:  penetapan  komposisi  kepanitiaan  Peme- karan  Kabupaten  Buton  Utara  sehari  kemudian (pada 12 Maret 2003) yang di ketuai oleh La Ode Asnawir, mengantar proposal pemekaran Kabupaten  Buton  Utara  ke  Kabupaten  Muna oleh  panitia  dan  tokoh  masyarakat  dengan mengenakan  pakaian  adat  (22  April  2003)  dan puncaknya  adalah  diselenggarakannya  Kongres Adat di Baruga Kulisusu pada 22 Juni 2003 yang dihadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Muna, Drs. La Ode Maradala. Jika dirumuskan dalam bentuk tabel, aktivitas politik pemekaran adalah sebagai- mana tabel di bawah ini.
Tabel 1. Rangkaian Aktivitas Politik dalam Perjuangan
Pemekaran Kabupaten Buton Utara* No. Aktivitas Politik Waktu Tempat 1. Pembentukan Tim 14 atau Panitia Wakasusu (Wakurumba-Kulisusu) salah satu usulan nama kabupaten. 20 November 1999 Buton Utara 2. Pembahasan tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara 4 Februari 2003 Kediaman La Ode Halyhu (alm) 3. Deklarasi Terbentuknya Kabupaten Buton Utara oleh 17 tokoh adat Kulisusu 11 Maret 2003 Masjid Keraton Kulisusu 4. Penetapan Komposisi Panitia Pemekaran Kabupaten Buton Utara 12 Maret 2003 Buton Utara 5. Kunjungan Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Drs. Jeni Hasmar, M.Si untuk meberikan pengarahan tentang syarat-syarat pemekaran kabupaten baru 31Maret 2003 Buton Utara 6. Panitian dan tokoh masyarakat berpakaian adat Menganatar Proposal Pemekaran Kabupaten Buton Utara 22 April 2003 Kantor Bupati Kabupaten Muna 7. Kongres Masyarakat Adat Kulisusu untuk menyatukan perspektif enam kecamatan dalam mendukung perjuangan pemekaran Kabupaten Buton Utara 22 -23 Juni 2003 Bharuga Keraton Kulisusu
Sumber:  Diolah  dari  dokumen  pribadi  H.  La  Dihasa  (tidak diterbitkan)
*  Rangkaian  aktivitas  politik  ini  saya  batasi  hanya  sampai tujuh  saja  selain  karena  alasan  ruang  yang  terbatas,  juga karena  7  aktivitas  ini  adalah  gerakan  politik  awal  yang melibatkan  tokoh  adat  yang  sangat  berperan  dalam merumuskan dan melegitimasi identitas Buton Utara.
Berdasarkan  keterangan  pada  tabel  di  atas, ada  jarak  yang  relatif  jauh  antara  terbentuknya pantia pemekaran yang disebut ‘Tim 14’ (karena berjumlah  14  orang)  dan  deklarasi  terbentuknya Kabupaten  Buton  Utara  (1999  –  2003).  Hal  ini menggambarkan  adanya  kefakuman  gerakan sebagai  akibat  dari  kegagalan  ‘Tim  14’  dalam merumuskan  nama  calon  kabupaten  yang  akan dimekarkan  (Nurlin  2015:1-3).  Kegagalan gerakan  awal  ini  menurut  Dihasa  adalah  karena mereka  tidak  melibatkan  ‘orang  tua’  dalam perjuangan.  Sekalipun  demikian,  terbentuknya ‘Tim  14’  atau  panitia  Wakasusu  ini  dianggap sebagai  fase  perjuangan  awal  yang  sistematis, yakni  perjuangan  yang  dilakukan  dengan gerakan  konkrit,  dengan  membentuk  panitia untuk  mengawal  dan  memperjuangkan  peme- karan  Kabupaten  Buton  Utara.  Sebelumnya wacana  pemekaran  ini  hanya  menjadi  isu  di tingkatan mahasiswa asal Buton Utara.
Berkaca  pada  kegagalan  ‘Tim  14’  tersebut, gerakan  politik  selanjutnya  telah  menyadari pentingnya melibatkan ‘orang tua’ (para sesepuh dan  tokoh  adat)  dalam  merumuskan  pondasi perjuangan  pemekaran  Kabupaten  Buton  Utara. Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  di  atas,  bahwa sebenarnya  nama  ‘Buton  Utara’  telah  dirumus- kan  satu  bulan  sebelumnya  pada  pertemuan  4 Februari,  bahkan  jauh  sebelumnya  sejak  1999 nama  Buton  Utara  telah  muncul  dalam  usulan nama  calon  DOB  (Nurlin  2015:1-3).  Dengan demikian  pertemuan  11  Maret  2003  yang melibatkan  17  tokoh  adat  Kulisusu  hanyalah sebuah  langkah  politis  untuk  melegitimasi munculnya  identitas  Buton  Utara.  Gerakan semacam  ini  adalah  sebuah  gerakan  politisasi kebudayaan  (Geertz  1992;  Eriksen  1998)  yang bertujuan  untuk  menghadirkan  orisinalitas wacana  identitas.  Artinya,  dengan  klaim  gene- alogis  sebagai  keturunan  pendiri  kerajaan  Kuli- susu seperti ditegaskan oleh Dihasa (wawancara 3  Oktober  2014)  ditambah  pengetahuan  tentang
sejarah  Kulisusu,  17  tokoh  adat  ini  mampu mempresentasikan identitas Buton Utara sebagai kelanjutan historis dari upaya para leluhur Orang Kulisusudalam  mendirikan  kerajaan  Kulisusu. Suatu  peristiwa  yang  mengandung  nilai  sakral yang  pada  gilirannya  akan  semakin  mengokoh- kan identitas sebagai senjata perjuangan (Eriksen 1998; Castells, 2010).
Perlu  ditegaskan  bahwa  kelompok  adat bukanlah kelompok pasif yang hanya dimanfaat- kan  untuk  kepentingan  politik  saja.  Dilibatkan- nya mereka dalam proses pemekaran Kabupaten Buton  Utara  telah  memberi  ruang  artikulasi simbol-simbol  kebangsawanan  mereka  yang telah  lama  tersisihkan  dalam  urusan  politik. Melibatkan mereka dalam proses pemekaran ber- arti  melibatkan  mereka  dalam  urusan  politik kekinian,  juga  berarti  suatu  pengakuan  atas posisi mereka yang terhormat, yakni sebagai ahli waris leluhur pendiri Kerajaan Kulisusu. Hal ini diyatakan  oleh  Dihasa  (salah  satu  dari  17  tokoh adat dalam pertemuan 11 Maret 2003) bahwa ke- 17  tokoh  adat  yang  hadir  dalam  pertemuan  di Masjid  Keraton  Kulisusu  adalah  generasi  yang mewakili  keturunan  pendiri  Kerajaan  Kulisusu. Hubungan  genealogis  ini  juga  yang  menjadi landasan  klaim  sebagai  tokoh  adat,  sehingga posisi  sebagai  tokoh  adat  adalah  posisi  yang tidak  bisa  diciptakan,  melainkan  hanya  bisa diwariskan.
Tindak  lanjut  dari  dilibatkannya  tokoh  adat di atas adalah merehabilitasi lembaga adat Barata Kulisusu  sebagai  arena  kekuasaan  para  tokoh adat  itu.  Tanpa  lembaga  tersebut,  tokoh  adat menjadi ibarat penguasa tanpa ruang kekuasaan, seperti  raja  tanpa  kerajaan.  Sekalipun  bagi Dihasa  Barata  Kulisusu  tidak  pernah  mati, namun  sebelum  proses  pemekaran  Kabupaten Buton  Utara,  lembaga  ini  tidak  begitu  terasa kehadirannya. Saat proses pemekaran Kabupaten Buton  Utara,  lembaga  ini  kembali  diperbaharui dan  diadakan  pemilihan  raja  ( lakino )  Barata Kulisusu  dengan  tetap  mempertimbangkan hubungan  genealogis  sebagai  keturan  bang- sawan.  Hal  ini  seperti  dinyatakan  oleh  Dihasa (tokoh  adat),  bahwa  ‘...Jadi  nanti  dalam perjuangan  baru  kita  perbaharui  kembali  ini
lembaga  (Barata  Kulisusu).  Jadi  sudah  pondasi- nya ini panitia perjuangan Buton Utara’.
Pernyataan  Dihasa  di  atas  seturut  dengan pernyataan  La  Ode  Ahlul  Musafi  ( Lakino [raja- nya]  Barata  Kulisusu)  bahwa  kaitan  pemben- tukan  kabupaten  Buton  Utara  dengan  pemben- tukan  kembali  Barata  Kulisusu  adalah  untuk mendukung  perjuangan  pembentukan  kabupaten Buton  Utara.  Sebagaimana  telah  ditegaskan sebelumnya, bahwa posisi ini dimanfaatkan oleh kelompok adat untuk menegaskan kembali iden- titas  kebangsawanannya.  Setelah  pertemuan  17 tokoh  adat  di  Masjid  Keraton  Kulisusu  untuk melegitimasi penetapan nama Buton Utara, saya melihat penyelenggaraan Kongres Adat (22 Juni 2003)  adalah  momentum  utama  yang  secara meriah  menampakkan  kehadiran  kembali  insti- tusi  Barata  Kulisusu  dalam  konteks  sosial kekinian  yang  berarti  juga  sebagai  kembalinya kekuasaan  kelompok  bangsawan  Kulisusu. Kongres Adat ini secara tegas mengartikulasikan kehendak  politik  Orang  Kulisusu  untuk  mekar berpisah  dengan  Kabupaten  Muna  serta  ajakan kepada  seluruh  elemen  masyarakat  untuk  men- dukung perjuangan pemekaran Kabupaten Buton Utara.
Kongres Adat ini juga disebut-sebut sebagai Kongres  Adat  Pertama  di  Buton  Utara  dan mungkin  sekaligus  yang  terakhir,  sebab  sejak 2003  hingga  sekarang  tidak  pernah  ada  lagi kegiatan  serupa  yang  dapat  kita  sebut  sebagai Kongres  Adat  Kedua.  Kenyataan  itu  menunjuk- kan  dengan  jelas  bahwa  Kongres  Adat  itu diselenggarakan hanya untuk kepentingan peme- karan  Kabupaten  Buton  Utara.  Sesudah  Buton Utara  resmi  menjadi  kabupaten  kegiatan  seperti ini  tidak  lagi  dilaksanakan.  Namun  sekalipun demikian,  Kongres  Adat  ini  telah  berhasil mewartakan  kembali  eksistensi  kelompok  adat dalam konteks sosial kekinian.

## Kembalinya Institusi Barata Kulisusu
Kehadiran  identitas  etnis  dalam  konteks pemekaran  dipandang  oleh  beberapa  ilmuwan sosial  sebagai  suatu  cara  untuk  memapankan ideologi perjuangan, yang dapat menjadi senjata politik  paling  efisien  (Eriksen  1998;  Schulte- Nordholt  &  Klinken  2012;  Castells  2010).
Sejalan dengan itu, Hall (1996) juga menyatakan bahwa identitas merupakan persoalan bagaimana menggunakan  sumberdaya  sejarah,  bahasa,  dan kebudayaan  dalam  proses  menjadi  ( becoming ). Dengan  demikian,  kehadiran  identitas  ‘Buton Utara’  bukanlah  suatu  fenomena  budaya  yang tunggal,  melainkan  bersifat  politis,  yang kehadirannya melibatkan lapis-lapis kepentingan kelompok,  termasuk  kelompok  bangsawan tradisional dan elit-elit politik lokal. Bagi kelom- pok  bangsawan  tradisional,  kehadiran  identitas Buton  Utara  memberi  ruang  pada  mereka  untuk menghadirkan  kembali  simbol-simbol  kebang- sawanannya. Sementara bagi para elit-elit politik, pengusaha  dan  para  birokrat  senior,  kehadiran identitas  Buton  Utara  memberi  titik  terang  bagi penciptaan  arena  kekuasaan  baru.  Singkatnya, pemekaran  wilayah  menyediakan  arena  kuasa baru  tempat  berbagai  aktor  sosial  mengarti- kulasikan  kekuasaannya,  termasuk  kelompok bangsawan. Hal ini seperti diungkapkan oleh La Ode Ahlul Musafi ( Lakino Barata Kulisusu):
Selama  berada  di  dalam  naungan Kabupaten Muna, adat budaya Kulisusu seperti  kehilangan  induk.  Jika  diibarat- kan  Kulisusu  saat  itu  ibarat  anak  ayam yang  kehilangan  induknya  (La  Ode Ahlul Musafi, 16 Maret 2014).
Pernyataan  ‘kehilangan  induk’  dalam kutipan  di  atas  mengandung  pengertian  bahwa sebelum  terbentuknya  Kabupaten  Buton  Utara (masih  dalam  wilayah  Kabupaten  Muna), kelompok  adat  Kulisusu  tidak  mendapat  ruang artikulasi  yang  cukup  untuk  menghadirkan struktur-struktur  kekuasaanya  dalam  konteks sosial kekinian. Namun dalam proses pemekaran Kabupaten Buton Utara, kelompok adat Kulisusu ini menemukan arena kultural yang memungkin- kan  bagi  mereka  untuk  menegosiasikan  posisi mereka  dalam  konteks  sosial  kekinian.  Untuk memperkuat  posisi  mereka,  kelompok  adat Kulisusu menempuh tiga cara:
Pertama, menyusun  kembali  dan  menetap- kan  komposisi  pemerintahan  Barata  Kulisusu yang  ditandatangani  oleh  Bupati  Buton  Utara. Hal  ini  menurut  La  Ode  Ahlul  Musafi  ( Lakino Barata  Kulisusu)  dilakukan  untuk  menguatkan posisi  hukum  Barata  Kulisusu,  juga  sebagai
wujud  pelaksanaan  amanah  Undang-Udang Dasar  1945  pasal  18b  ayat  2,  pasal  32  ayat  1, Permendagri  Nomor  39  Tahun  2007  tentang pedoman,  fasilitasi,  organisasi  kemasyarakatan bidang  kebudayaan  keraton  dan  lembaga  adat dalam  pelestarian  dan  pengembangan  budaya daerah. Sejak Barata Kulisusu dibentuk kembali, telah dilakukan tiga kali pergantian raja (lakino) Kulisusu,  yakni:  pemerintahan  Pak  Ramlan, namun  karena  sejak  menjabat  sebagai  Lakino Kulisusu  Pak  Ramlan  ini  sakit-sakitan,  ia kemudian digantikan oleh La Ode Safiudin yang juga  sakit-sakitan  setelah  menduduki  posisi Lakino Barata Kulisusu, terakhir pada 2009 lalu, La  Ode  Ahlul  Musafi  terpilih  menjadi  Lakino Barata Kulisusu hingga sekarang tanpa gangguan kesehatan seperti dua orang sebelumnya. Perkara ini  membuktikan  mitos  kekuasaan  bahwa  orang yang  tidak  layak  secara  genealogis  atau walaupun  layak  secara  genealogis  tapi  tidak dikehendaki  oleh  para  leluhur  pasti  akan menderita  sakit-sakitan  jika  menduduki  jabatan sebagai  raja  ( lakino )  Barata  Kulisusu.  Hal  ini sekaligus  menguatkan  klaim  La  Ode  Ahlul Musafi sebagai yang layak secara genealogis dan juga yang dikehendaki para leluhur.
Kedua ,  melakukan  kegiatan-kegiatan  rutin di Bharuga Keraton Kulisusu, seperti melakukan ronda  setiap  hari  secara  bergantian  yang  ber- tujuan  untuk  menjaga  keamanan  Bharuga Keraton  Kulisusu  dari  gangguan  orang-orang yang tidak bertanggungjawab, menunjuk penjaga masjdi  (marbot)  yang  stiap  hari  membersihkan dan  menjaga  keamanan  Masjid  Keraton Kulisusu,  melakukan  pertemuan  atau  musya- warah rutin setiap hari Jumat di Bharuga maupun di  rumah  kediaman  Lakino  Barata  Kulisusu. Kegiatan seperti ini tanpa disadari mampu mem- presentasikan  secara  konkrit  kekuasaan  kelom- pok  bangsawan  Kulisusu,  sebab  dengan  adanya aktivitas  rutin  di  pusat  pemerintahan  Barata Kulisusu,  kehadiran  adat  benar-benar  dirasakan secara nyata.
Ketiga, menggali  dan  menghidupkan  kem- bali upacara-upacara adat yang sebelumnya telah hilang.  Upacara  pada  dasarnya  adalah  media untuk  mencitrakan  struktur-struktur  kekuasaan yang  tertanam  dalam  adat.  Setiap  aktivitas
upacara,  tidak  ada  yang  lahir  secara  kebetulan (Rudyansjah 2009:177-194). Aktivitas itu dikon- struksi  berdasarkan  pola-pola  relasi  kekuasaan yang sedang beroperasi. Dengan demikian, setiap aktivitas  yang  berlangsung  dalam  upacara  pada dasarnya  bermaksud  mencitrakan  relasi  ke- kuasaan  yang  sedang  berlangsung  (Rudyansjah, 2009:177-194).  Hal  ini  misalnya  pada  dilihat dalam  upacara  penyambutan  hari  raya  idul  fitri dan idul adha yang selama tiga hari diisi dengan tarian-tarian tradisional, sperti: tari lense dan tari kompania.  Pada  pelaksanaan  tari  lense  dapat dilihat  aktivitas-aktivitas  yang  mencitrakan kekuasaan Lakino Lemo  dalam  urutan  pelak- sanaan  tari.  Sekali-pun Lakino Barata  Kulisusu adalah pejabat tertinggi dalam struktur adat, tapi dalam  pentas  tari  lense,  penari  pertama  yang tampil  adalah  penari  yang  mewakili Lakino Lemo.  Hal  ini  disebabkan  karena  tari  lense diciptakan  oleh  putri Lakino Lemo,  Wa  Bilahi. Demikian  pula  dengan  posisi  Lakino  Kulisusu yang  dicitrakan  dalam  prosesi  tari  kompania  di depan Bharuga Keraton Kulisusu: seorang penari kompania  harus  melapor  dan  memberi  peng- hormatan  terlebih  dahulu  kepada Lakino Barata Kulisusu  sebelum  melanjutkan  tariannya.  Saat tarian  ini  ditutup  pada  hari  ketiga,  tarian kompania  dilakukan  di  halaman  kediaman Lakino Barata Kulisusu. Semua ini adalah contoh kekuasaan yang dicitrakan dalam setiap aktivitas upacara. Oleh karena itu, menghidupkan kembali pelbagai  upacara  adat  berkaitan  erat  dengan kekuasaan,  sebab  hanya  melalui  upacara- upacara,  kekuasaan  secara  nyata  dipertonton- kan.
Persoalan  yang  muncul  kemudian  setelah institusi  Barata  Kulisusu  kembali  dibentuk lengkap dengan struktur pemerintahannya adalah menemukan  landasan  adat  untuk  memperkokoh pranata dan institusi adat. Kita bisa saja berang- gapan  bahwa  menemukan  landasan  adat  yang orisinil  di  daerah  sendiri  bukanlah  perkara  yang sulit,  terutama  setelah  terbentuknya  Barata Kulisusu  dan  masih  eksisnya  kelompok- kelompok adat yang merasa mewarisi kedudukan para  leluhur.  Namun,  faktanya  tidak  demikian sebab  menemukan  landasan  adat  yang  orisinil melibatkan  perbedaan  dan  kontestasi  ingatan,
tafsiran  mengenai  adat  di  masa  lalu  yang dibungkus  oleh  kepentingan-kepentingan  masa kini  dan  munculnya  pengaruh  pola  pikir  baru yang  kosmopolitan.  Persoalan  yang  terakhir  ini dapat  melahirkan  perpaduan  atau  hibridisasi antara  yang  lama  dan  yang  baru.  Pembahasan berikut ini akan mebahas polemik dan kontestasi seputar pencarian landasan adat di Kulisusu dan hibridisasi  bangunan  bersejarah  (antara  gaya lama dengan teknik moderen).

## Adat sebagai Arena Kontestasi
Persoalan  adat  pasca  dibentuknya  kembali Barata  Kulisusu  selalu  menjadi  pertentangan. Oleh  karena  itu,  sampai  saat  ini  tokoh  adat Kulisusu  masih  berupaya  mencari-cari  kembali aturan-aturan adat, seperti tatacara pemilihan dan pelantikan Lakino Barata  Kulisusu,  upacara- upacara  adat,  sampai  pada  konstruksi,  reha- bilitasi  dan  penentuan  tata  letak  asli  bagunan- bangunan  peninggalan  sejarah.  Upaya  pencarian itu  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda-beda, sehingga  kontestasi  ingatan  antara  sesama penutur tak dapat dihindari.
Adat dalam konteks kebudayaan masyarakat Buton  pada  umumnya  diserupakan  dengan  per- kara  historisitas,  karena  itu  dalam  penelitiannya di  Buton  Rudyansjah  (2009:195)  menyebut  adat sebagai  perkara  historisitas.  Dalam  konteks kebudayaan  orang  Kulisusu  agak  susah  mem- bedakan  mana  yang  dipahami  sebagai  adat, sejarah,  atau  ajaran  tarekat,  Orang  Kulisusu menganggap  semuanya  sama.  Jadi  ketika  kita ingin  menanyakan  persoalan  sejarah  kepada sesepuh  di  Kulisusu,  terkadang  mereka  tidak mau  menceritakannya,  sebab  bagi  orang  Kuli- susu  membincang  sejarah  sama  halnya  dengan membincang  adat  dan  ilmu  terekat/kebatinan yang  berarti  pula  membuka  rahasia  yang  di- kandung  tanah  Kulisusu.  Karena  itu  seorang penutur  biasanya  akan  memperhatikan  pen- dengar  mana  yang  pantas  dan  tidak  pantas (kategori  ini  bersifat  sangat  subyektif):  bila dilihat  bisa  dipercaya  mereka  akan  mulai bercerita,  tapi  bila  dilihat  tidak  bisa  dipercaya mereka  tidak  akan  bercerita  apa-apa.  Sebab mereka  takut  rahasia  yang  mereka  jaga  diumbar di  mana-mana  secara  remeh-temeh.  Dengan
demikian,  saya  tidak  akan  memberikan pengertian  adat  menurut  orang  Kulisusu,  saya hanya  akan  menyebutkan  ciri-ciri  adat  dalam konteks  kebudayaan  orang  Kulisusu  yakni  apa yang menyangkut nilai-nilai dan tatacara (dalam arti luas), yang merujuk kepada berbagai sumber, baik yang bersifat historis maupun yang bersifat mistis,  baik  berasal  dari  kepercayaan  Islam, maupun berasal dari kepercayaan pra-Islam, atau yang  berkaitan  dengan  segala  sesuatu  yang  ter- wariskan.  Itulah  adat,  lebih  dulu  ada  dibanding agama,  sebab  menurut  La  Siu  seorang  sesepuh yang  dituakan  di  Benteng  Lipu,  sejak  manusia ada,  saat  itu  pula  ada  adat  ( sadumaano  mia, sadumaano adati ).
Persoalan  kemudian  adalah  artikulasi  hal- hal yang terwariskan ini sangat beragam. Sebagai contoh adalah tafsir tentang raha bulelenga . Bagi Dihasa raha bulelenga adalah bukti peninggalan Hindhu  Budha  di  Kulisusu.  Istilah bulelenga menurut  pendapat  Dihasa  menandakan  asal-usul pembawa  ajaran  agama  Hindu-Budha,  yakni Kutu  Sajana  dan  Darma  yang  berasal  dari Buleleng (Bali). Sehingga menurut Dihasa, raha bulelenga itu  perlu  dihancurkan,  sebab  didalam bangunan  itu  ada  praktek  penyembahan  berhala yang dapat merusak akidah sebagai umat Islam.
Sementara  itu,  menurut  penuturan  La  Mudi tokoh  masyarakat  yang  dianggap  mengetahui ceritra  sejarah  Kulisusu,  istilah bulelenga tidak merujuk  pada  Buleleng  di  Bali  sepeti  dikatakan Dihasa.  Menurut  La  Mudi, Bulelenga dalam kebudayaan  orang  Kulisusu  merupakan  nama alat  yang  digunakan  untuk  menggulung  benang dalam  pembuatan  benang  dari  kapas. Mobule- lenga dalam bahasa Kulisusu berarti menggulung benang.  Sedangkan  Kasim  penjaga  fosil  kulit kerang ( kulisusu ) menuturkan:
Dahulu kala bumi ini tenggelam oleh air, setelah  ada  tanah  ditempat raha  bule- lenga inilah  muncul  pertama  kali  sebuah tiang  yang  merupakan  tempat  berpegang atau  tempat  menambatkan  tali  perahu. Dari  tiang  ini  dibuat  bangunan raha bulelenga sebagai  tempat  beramal sebelum  ada  masjid.  Karena  itu raha bulelenga tetap  hanya  punya  satu  tiang. Ketika raha  bulelenga dibangun  agama
Islam belum ada masih ajaran animisme- dinamisme (Kasim, 29 Mei 2014).
Jika kita merujuk pada penjelasan La Mudi dan  Kasim  di  atas,  maka raha  bulelenga sama sekali  tidak  berkaitan  dengan  pengaruh  Hindu- Budha.  Bangunan  tersebut  berkaitan  dengan kepercayaan  animisme  dan  dinamisme.  Semen- tara  tiang  di  mana raha bulelenga itu  dibangun merupakan  tiang  yang  muncul  sendiri  setelah daratan  mengering  seperti  dijelaskan  kasim. Sementara istilah bulelenga itu menurut La Mudi berakar  pada  istilah mobulelenga dalam  tradisi menenun  Orang  Kulisusu.  Karena  pemahaman itu,  menurut  Kasim  posisi raha  bulelenga tidak boleh dipindahkan dari tempatnya semula, sebab tiang raha  bulelenga adalah  tiang  yang  muncul sendiri  saat  tanah  Kulisusu  ini  muncul  dari genangan  air.  Namun  dalam  perkembangannya, karena raha  bulelenga dianggap  bertentangan dengan  akidah  Islam,  bangunan  itu  akhirnya dihancurkan  pada  1948,  yakni  pada  masa pemerintahannya La Ode Ganiiru sebagai kepala Distrik.  Bangunan  ini  kemudian  dibangun  lagi, tetapi  tempatnya  sudah  tidak  sesuai  dengan tempatnya semula.
Permasalahan  letak raha  bulelenga ini mencul kembali dalam konteks kekianian setelah ada upaya Lakino Barata Kulisusu, La Ode Ahlul Musafi  untuk  merenovasi  dan  mengembalikan raha  bulelenga ketempat  semula.  Untuk  itu  di- libatkan  orang-orang  yang  dianggap  mengetahui dengan baik ceritra dan ketentuan-ketentuan tata letak raha bulelenga . Salah satunya yang terlibat di  situ  adalah  Kasim  penjaga  fosil  kulit  kerang ( kulisusu ). Kasim kemudian mematok letak raha bulelenga yang  akan  dibangun.  Berdasrkan ketentuan adat yang diketahui oleh Kasim, posisi raha bulelenga itu berjarak tujuh meter dari fosil kulisusu . Namun, raha bulelenga yang kemudian dibangun  ternyata  tidak  mengikuti  patok  yang ditandai  oleh  Kasim.  Ia  menuturkan  sebagai berikut:
Patok  yang  dulu  kami  tancap  diukur  7 meter  dari  situs  Kulisusu,  tetapi  yang sekarang  dibangun  jaraknya  13  meter dari  dari  situs  Kulisusu.  Tapi  mau  diapa saya hanya mengikut saja pada keputusan para  tokoh  adat,  padahal  saya  dengan
mansuana sudah  menancapkan  patok. Setelah  saya  mempertanyakan  hal  itu kepada  tokoh-tokoh  adat  kenapa  yang saya patok seperti ini yang dibangun lain. Tetapi  mereka  bisa  juga  memberi jawaban  yang  meyakinkan  bahwa  kalau dulu  ukurannya  depa  sekarang  ukuran- nya  meter,  jadi  7  depa  dulu  samadengan 13  meter  sekarang,  dan  juga  bersesuaian dengan  ajaran  rukun  13.  Saya  hanya bilang  kalau  begitu  berarti  sudah  begitu yang benar (Kasim, 29 Mei 2014).
Simpang-siurnya  kebenaran  adat  yang  di- pahami di sini adalah bukti bahwa untuk saat ini tokoh adat Kulisusu masih mencari-cari landasan adat untuk dijadikan pegangan yang dapat mem- perkuat  posisi  mereka.  Masih  tentang raha bulelenga ,  polemik  selanjutnya  yang  muncul adalah  persoalan  bahan  bangunan  yang  diguna- kan  untuk  membangun  kembali raha bulelenga . Tiang  penyanggah raha  bulelenga yang  terdiri dari satu tiang saja di bagian tengah (dulu terbuat dari  kayu),  sekarang  telah  diganti  dengan  tiang cor dengan dalih supaya tahan lama. Saya masih ingat, permasalahan ini sempat memanas karena muncul  tuduhan  terhadap  Lakino  Barata  Kuli- susu  sebagai  orang  yang  telah  menggadaikan adat  Kulisusu  demi  rupiah.  Artinya  menjadikan renovasi raha  bulelenga sebagai  proyek  yang didanai dari APBD.
Persoalan  ini  dapat  dilihat  pada  sebuah selebaran yang diperlihatkan Lakino Barata Kuli- susu, La Ode Ahlul Musafi saat saya berkunjung kerumahnya untuk keperluan wawancara. Dalam selebaran itu tercantum kalimat:
[...]  sebut  saja  kasus  raha  bulelenga  dan kasus  penggelapan  gaji  pegawai  sara yang  dilakukan  oleh  seorang  yang menamakan  dirinya  Lakino  Kulisusu, (Ahlul). Bila ditilik beberapa persoalan di atas,  tentu  sangat  menyayat  hati!...raha bulelenga  sekarang  dijadikan  proyek rupiah,  tanpa  timbang  nilai  dan  keaslian budaya  Kulisusu,  seorang  Ahlul  dengan otoriter  tanpa  musyawarah  dengan masyarakat mencoba membanggakan diri karena telah diberi gelar Lakino Kulisusu melakukan  perombakan  raha  bulelenga [...].
Saat  itu  saya  menanyakan  tentang  tuduhan tersebut  kepadanya  ( Lakino Kulisusu,  La  Ode Ahlul Musafi). Dengan segera ia mengklarifikasi bahwa  tuduhan  itu  tidak  benar.  Menurutnya  ia tidak  bertindak  secara  otoriter  dalam  memutus- kan  keputusan  adat.  Perubahan  situs raha bulelenga itu  menurut  Lakino  Barata  Kulisusu dilakukan  berdasarkan  pada  keputusan  musya- warah  tokoh-tokoh  adat.  Sedangkan  tuduhan menggelapan  gaji pegawai  sara selama  empat bulan  menurut  Lakino  Barata  Kulisusu  itu  juga tidak  benar.  Untuk  membuktikan  hal  tersebut, Lakino  Kulisusu  meminta  bantuan  Asisten  I Kabupaten  Buton  Utara,  Zaetu  Ampo,  SH  yang juga  merangkap  jabatan  adat  sebagai Pande- gauno (juru  bicara)  Barata  Kulisusu.  Saat  itu menurut  cerita  Lakino  Kulisusu,  Zaetu  Ampo menjelaskan  bahwa  uang  itu  tidak  ‘dimakan’ (diambil)  oleh  Lakino  Kulisusu,  uang  itu memang  belum  keluar,  masih  ada  di  dinas terkait,  sebab  mengeluarkan  uang  yang  ber- sumber  dari  APBD  tidak  boleh  semaunya.  Ada prosedur  birokrasi  yang  harus  dilewati.  Oleh karena  itu,  tuduhan  penggelapan  uang  itu  tidak benar.
Lakino Barata Kulisusu menegaskan bahwa isu yang menimpanya seperti diceritakan di atas hanyalah salah satu dari sekian banyak serangan terhadap  kedudukannya.  Tak  hanya  serangan melalui  dunia  nyata,  Lakino  Kulisusu  juga mengaku  sering  mendapat  serangan  orang  lain melalui  alam  ghaib  (guna-guna).  Tapi  karena secara  silsilah  keturunan  dia  layak  menduduki jabatan sebagai Lakino Barata Kulisusu, maka ia dilindungi  oleh  kekuatan  dari  para  leluhur. Menurut  Lakino  Barata  Kulisusu,  kalau  selama ini  dirinya  tidak  layak  menjabat  sebagai  Lakino Barata  Kulisusu,  dia  akan  sakit-sakitan  dan biasanya  tidak  panjang  umur.  Tetapi  menurut- nya,  selama  ini  dia  tidak  merasakan  sakit-sakit apapun  seperti  yang  dialami  Lakino  Barata Kulisusu  sebelum  dirinya.  Untuk  itu  Lakino Kulisusu  menjelaskan  silsilah  keturunannya sebagai berikut.
Sementara  terkait  dengan  renovasi raha bulelenga Lakino  Barata  Kulisusu  menyatakan bahwa,  sekalipun  tiang raha bulelenga itu  telah diganti dengan tiang yang dicor, tetapi di dalam tiang  cor  itu  Lakino  Kulisusu  meletakkan tongkat  kebesarannya.  Artinya,  sekalipun  ter- sembunyi  dalam  tiang  cor,  tetap  ada  tiang  kayu yang  menopang raha  bulelenga .  Ini  adalah wujud  hibriditas  konsep  dan  desain  bangunan peninggalan  sejarah  tersebut  yang  tradisional dengan konsep bangunan yang lebih moderen.
Selain raha  bulelenga ,  dipersoalkan  pula masalah  renovasi  masjid  agung  Keraton  Kuli- susu.  Hal  yang  dipermasalahkan  di  sini  adalah tentang jumlah pintu masjid. Kontestasi pendapat terjadi di antara dua kelompok, yakni: kelompok konservatif  yang  cenderung  mempertahankan adat  dan  kelompok  moderat  yang  cenderung fungsional dan tidak mau terikat dengan pakem- pakem  adat  yang  tidak  lagi  relevan  dengan kebutuhan  zaman.  Menurut  kelompok  moderat, pintu masjid itu jumlahnya harus dua, satu untuk laki-laki  dan  satu  untuk  perempuan  agar  ketika memasuki  masjid  tidak  berdesak-desakan  yang memungkinkan  terjadinya  persentuhan  tak  di- sengaja  yang  dapat  membatalkan  wudhu  dalam ketentuan  syariat  Islam.  Sementara  kelompok konservatif  menyatakan  pintu  masjid  itu  harus satu tidak boleh dua. Berikut penjelasan La Siu.
Kulisusu  ini  adalah  rahasia  yang  tidak boleh  diumbar.  Rahasia  Kulisusu  se- benarnya  ada  dalam  diri  manusia. Kenapa  masjid  Keraton  pintunya  hanya
Wa Ode Rizinaa La Ode Gola La Ode Uta Ode Kambowa Waopu yi Loji La Ode Ahlul Musafi (Lakino Barata Kulisus) Wa Ode Muraama La Ode Rusa La Ode Idris (Aedu) Waopu Yi Baluara Sapati Muhammad Jibaali/ Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin Sultan Langkarambau
satu?  Banyak  yang  ber-pendapat  bahwa masjid  itu  harus  punya  dua  pintu  agar laki-laki  dan  perempuan  tidak  berdesak- desakan  saat  masuk  masjid,  tapi  apakah laki-laki  dan  perempuan  keluar  dalam lubang  yang  berbeda  saat  lahir.  Tentu tidak  karena  kita  semua  keluar  dalam lubang  yang  sama  tak  perduli  laki-laki dan perempuan (La Siu, 17 Maret 2014).
Kenapa harus dibuat satu pintu, sebab pintu masjid  itu  dianalogikan  dengan  satu  lubang vagina yang melahirkan laki-laki dan perempuan pada  tempat  yang  sama.  Tidak  ada  pemisahan lubang  vagina  tempat  lahirnya  laki-laki  dan lubang  vagina  tempat  lahirnya  perempuan. Karena itu pintu masuk masjid keraton Kulisusu harus  dibuat  satu  saja  mengikuti  filosofi  vagina itu.  Karena  ditopang  oleh  wacana  mengem- balikan  keaslian  adat  Barata  Kulisusu,  maka argumentasi  kelompok  konservatif  ini  mem- peroleh  ruang  pembenarannya.  Untuk  itu,  pintu masuk  Masjid  Keraton  Kulisusu  hasil  renovasi hanya dibuat satu pintu saja.
Posisi  bangunan-bangunan  di  Keraton Kulisusu  selalu  dianalogikan  dengan  tubuh manusia.  Karena  itu  dapat  dinyatakan  bahwa konstruksi  bangunan  bersejarah  di  Keraton Kulisusu  didasarkan  pada  bentuk-bentu  filosofi alam  mikro  (mikro-kosmos),  yakni  tubuh manusia.  Dengan  demikian,  menurut  keterangan La Siu, rahasia yang dikandung Kulisusu itu ada dalam  tubuh  manusia.  Dalam  arti  bahwa  apa yang  dianggap  sebagai  rahasia  itu  adalah  pen- jelasan  mengenai  hubungan-hubungan  antara konstruksi  bagunan  dan  ruang  kota  Barata Kulisusu  dengan  tubuh  manusia.  Demikian  juga dengan  fosil  Kulisusu  memiliki  penjelasn  yang terkait dengan tubuh manusia atau alam mikro.
Menurut  La  Siu  sesepuh  yang  dituakan dalam Benteng Lipu, posisi fosil Kulisusu sudah benar  penempatannya  tetapi  pagar  yang  menge- lilinginya  dibuat  terlalu  luas.  Seharunya  pagar yang mengelilingi situs Kulisusu itu harus sempit hanya pas untuk satu orang saja dan bahkan satu orang  pun  merasa  sempit.  Hal  ini  berkaitan proses  kelahiran  melalui  lubang  vagina  dimana lubangnya  hanya  pas  untuk  satu  orang  bahkan kesempitan  sehingga  untuk  lahir  dibutuhkan upaya yang keras. Dengan demikian menurut La
Siu,  alam  dunia  ini  terbagi  dua  macam  yakni alamu  ea atau  alam  luas  (makrokosmos)  yakni alam  kehidupan  diatas  permukaan  bumi  yang luasnya  seluas  permukaan  bumi  dan alamu  ete atau alam sempit (mikrokosmos) yang dianalogi- kan  dengan  sempitnya  ketika  manusia  berada dalam  rahim  dan  di  dalam  kubur.  Tetapi sekarang pagar yang mengelilingi situs Kulisusu sudah  terlalu  luas  dan  tidak  lagi  mengikuti filosifi  alam  sempit  (rahim  dan  alam  kubur) seperti dikemukakan di atas.
Selain merenovasi bangunan-bangunan ber- sejarah,  sebagai  suatu  upaya  membangun kembali  Barata  Kulisusu  dibuat  pula  bendera Barata Kulisusu. Bendera ini dibuat oleh pejabat Kinipulu  (jabatan  adat  yang  mendapingi Lakino Barata  Kulisusu/tugas  sekretaris) , La  Ode Muhamad  Darman  berdasarkan  petunjuk  dari para  leluhur.  Menurut  Darman  simbol-simbol yang  tertera  pada  bendera  ini  memiliki  makna filosofis. Namun, Darman belum mau menjelas- kan makna simbol-simbol itu, menurutnya hal itu belum  saatnya  untuk  dijelaskan.  Nanti  akan  ada saatnya  semua  rahasia  pasti  akan  dibuka. Darman  hanya  sebatas  menjelaskan  arti  kata ‘ suruwe ’  yang  tertulis  dalam  bendera  dengan menggunakan huruf arab. Kata ‘ suruwe ’ menurut Darman  berarti  ‘bendera’,  kata  ini  lebih  dulu digunakan  sebelum  muncul  kata  ‘ tombi ’  yang juga berarti sebagai ‘bendera’.
Merahasiakan  pengetahuan  tertentu  dan menanti  datangnya  masa  kejayaan  di  mana semua  rahasia  akan  dibuka  seperti  pernyataan Darman  di  atas  merupakan  hal  yang  umum dijumpai  pada  suku-suku  yang  tinggal  di Kepulauan  Buton  (Coppenger  2012).  Namun, tidak  sepantasnya  kita  mengabaikan  perkara  ini begitu  saja  tanpa  sedikitpun  memberikan  ana- lisis.  Merahasiakan  pengetahuan  dalam  konteks ini  bukanlah  sesuatu  yang  murni  berkaitan dengan  hal-hal  yang  transedental  (wasiat  para leluhur  melalui  alam  ghaib),  melainkan  dapat dimaknai  sebagai  strategi  mempertahankan  oto- ritas  (upaya  memposisikan  diri)  mereka  sebagai tokoh  adat  dengan  menggunakan  instrumen pengetahuan.  Bahwa  dengan  cara  merahasiakan suatu  pengetahuan,  maka  pengetahuan  itu  akan selalu  berada  dalam  otoritas  seseorang  atau
sekelompok orang saja. Dan dengan cara seperti itu,  seseorang  atau  sekelompok  orang  dapat memiliki  prestise  yang  tinggi  dalam  suatu masyarakat.
Konsep  di  atas  seturut  dengan  apa  yang disebut  Foucault  (dalam  Suyono  2010:181-5), sebagai  proses  ‘limitasi  pengetahuan’,  yakni upaya  mengontrol  penyebaran  pengetahuan  se- hingga  gugus-gugus  diskursif  yang  berkembang dapat  menopang  terealisasinya  kebenaran  ter- tentu.  Dalam  hal  ini,  merahasiakan  makna simbol-simbol  bendera,  sama  halnya  dengan upaya mengontrol persebaran pengetahuan, yang dengan cara demikian itu pengetahuan akan adat Kulisusu  (baca:  makna  simbol-simbol  bendera Kulisusu) akan tetap berada dalam otoritas orang tertentu. Sifat pengetahuan yang rahasia itu akan mereproduksi  suatu  kebenaran  yakni  ‘pensak- ralan  adat  Kulisusu’  yang  sekaligus  akan menopang otoritas si empuhnya pengetahuan.

## Kesimpulan
Para  ahli  ilmu  sosial  kontemporer  pada dasarnya  bersepakat  dalam  memandang  sifat fiktif  dari  munculnya  identitas  etnis  (Hall1996; Sen  2007;  Heryanto  2015:198).  Bahwa  identitas itu  bukanlah  sesuatu  yang  esensial  melainkan produk  konstruksi  sosial  yang  tidak  bebas  dari relasi-relasi  kepentingan  dan  sirkulasi  kuasa yang  beroperasi  dalam  suatu  arena  sosial.  Garis batas  antara  satu  identitas  dan  identitas  lainnya adalah  sesuatu  yang  absurd,  cair  dan  dapat bergeser  pada  momen-momen  tertentu  ber- gantung  pada  konteks  sosial  dan  kepentingan yang mendasarinya. Dengan demikian, kehadiran suatu  identitas  sebenarnya  tidak  bersifat  tunggal dan  final  (Hall  1996),  tetapi  merupakan representasidari kompleksitas relasi-relasi sosial, kepentingandan  kekuasaan  yang  ada.  Seperti ditunjukkan  dalam  artikel  ini,  ketika  kelompok adat  dilibatkan  dalam  proses  pemekaran Kabupaten  Buton  Utara,  mereka  sekaligus menjadikan  momentum  pemekaran  itu  sebagai arena  artikulasi  identitas  kebangsawanannya beserta  simbol-simbol  kekuasaannya  dalam kontesk  sosial  kekinian.  Dibentuknya  kembali Barata  Kulisusu  adalah  titik  balik  bagi kedudukan kelompok adat yang selama ini tidak
diberi  ruang  kekuasaan  yang  cukup  untuk menegaskan  dirinya.  Keterlibatan  tokoh-tokoh adat  dalam  proses  pemekaran  Kabupaten  Buton Utara,  telah  menguatkan  kembali  posisi  simbol- simbol budaya sebagai sesuatu yang penting dan relevan untuk dibicarakan pada masa kini.
Menguatnya  simbol-simbol  budaya  berarti menguatnya  posisi  penyandang  simbol-simbol budaya  itu.  Pada  titik  inilah  kelompok  adat sebagai pewaris simbol budaya yang terwariskan memperoleh  landasan  pijaknya  untuk  bangkit dan mencari posisi dalam ruang kekuasaan masa kini  yang  telah  didominisi  oleh  pemerintahan negara.  Jadi,  pelibatan  tokoh  adat  dalam  proses pemekaran  Kabupaten  Buton  Utara  ini  bukan semata-mata  untuk  tujuan  menggali  kembali orisinalitas  nilai-nilai  budaya  Kulisusu,  bukan pula  semata-mata  karena  suatu  penghargaan terhadap  kelompok  adat  kulisusu.  Wacana  iden- titas  kebudayaan  dan  pelibatan  tokoh  adat  oleh aktor-aktor  pemekaran  pada  dasarnya  mengan- dung tujuan politis ⎯ identitas budaya dapat men- jadi  senjata  efisien ⎯ untuk  menarik  dukungan populer  massa  dalam  menopang  tujuan  peme- karan.  Kesempatan  inilah  yang  dimanfaatkan oleh  kelompok  adat  Kulisusu  untuk  merep- roduksi  kekuasaan  mereka  melalui  penegasan kembali  simbol-simbol  budaya.  Jadi  ada  hu- bungan  mutualisme  (saling  menguntungkan) antara  tokoh-tokoh  adat  Kulisusu  dengan  aktor- aktor pemekaran Kabupaten Buton Utara.
Persoalan  kemudian  yang  muncul  adalah, ternyata  menghadirkan  simbol-simbol  budaya sebagai  instrumen  kekuasaan  kelompok  adat dalam  konteks  sosial  kekinian  tidaklah  mudah. Di  antara  tokoh  adat  Kulisusu  sendiri  muncul ingatan  dan  penafsiran  berbeda-beda  tentang orisinalitas  kebudayaan  Orang  Kulisusu.  Hal  ini menyebabkan  tak  terhidarkannya  pertentangan diantara  sesama  kelompok  adat.  Arena  ke- kuasaan  baru  ini  ternyata  sekaligus  menjadi arena  kontestasi  baru  antara  sesama  kelompok adat.  Hal  ini  kemudian  menarik  perhatian kelompok-kelompok sosial lain (diluar kelompok adat)  yang  secara  diam-diam  mengamati  atau bisa  saja  sengaja  dimobilisasi  untuk  mengamati dan  mengitrupsi  aktivitas  adat  yang  sedang berlangsung.  Persoalan  ini  dapat  dilihat  dalam
kasus renovasi bangunan raha bulelenga . Ketika tiang raha  bulelenga itu  diganti  dengan menggunakan  beton  cor,  muncul  protes  dan tuduhan  dari  luar  terhadap  kelompok  adat terutama  pada  pimpinan  adat Lakino Barata Kulisusu  sebagai  orang  yang  telah  menjadikan renovasi  itu  sebagai  proyek  demi  keuntungan pribadi.
Daftar Pustaka Castells,  Manuel.,  2010. The  Power  of  Identity . California: Wiley-Blackwell.
Coppenger,  Caleb.,  2012. Misteri  Kepulauan Buton Menurut Sesepuh dan Saya . Jakarta: Adonai.
Eriksen,  Thomas  Hylland.,  1998. Antropologi Sosial  Budaya;  Sebuah  Pengantar . Terjemahan  Yosef  Maria  Florisan.  2009. Maumere: Ledalero.
Fahmid,  Mujahidin.,  2011. Pembentukan  Elite Politik  Di  Dalam  Etnis  Bugis  dan Makassar  Menuju  Hibriditas  Budaya Politik . Disertasi tidak diterbitkan. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
Geertz,  Clifford.,  1992. Politik  Kebudayaan (Diterjemahkan  oleh  Francisco  Budi Hardiman). Yogyakarta: Kanisus.
Hadara,  Ali.,  2010. Sejarah  Kawasan  Buton Utara;  Dari  Masa  Praintegrasi  Hingga Terbentuknya  Kabupaten  Buton  Utara . Laporan Hasil Penelitian. Kendari: Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo.
Hall,  Stuart.,  1996. ‘Introduction:  How  Needs Identity? ’,  dalam  S.  Hall  dan  P.  Du  Gay (eds.), Question  ofIdentity:  AReader . London: Sage Publication Ltd., 1-17.
Heryanto, Ariel., 2015. Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia,  Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia. Lan,  Thung  Ju,  Adhuri,  Dedi.  S.,  Saifuddin, A.F.,  Hidayah  Zulyani.,  2010. Klaim, Kontestasi, dan Konflik Identitas: Lokalitas  vis-a-vis  Nasionalitas .  Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.
Nurlin.,  2015. ‘Menyingkap  Tabir  Kuasa  di Tanah  Buton:  Orang  Kulisusu,  Identitas dan  Kekuasaan. Tesis  tidak  diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Rahim,  Idris.,  2010. ‘Identitas  Etno  Religius dalam  Pembentukan  Provinsi  Gorontalo’. Disertasi.  Yogyakarta:  Program  Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
Rudyansjah,  Tony.,  2009. Kekuasaan,  Sejarah dan  Tindakan;  Sebuah  Kajian  Tentang Lanskap Budaya . Jakarta: Rajawali Pers. Sen,  Amartya.,  2007. Kekerasan  dan  Ilusi Tentang  Identitas (Diterjemahkan  oleh Arif Susanto). Tangerang: Marjin Kiri.
Schulte-Nordholt,  Henk  &  Klinken,  Gerry  van., 2012. ‘Pendahuluan’, dalam Henk Schulte Nordholt  dan  Gerry  van  Klinken  (eds.) Politik Lokal di Indonesia . (Diterjemahkan oleh  Bernard  Hidayat).  Jakarta:  Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, 1-41.
Suyono,  Seno  Joko.,  2002. Tubuh  Yang  Rasis; Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar- dasar Pembentukan Diri Kelasa Menengah  Eropa .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar dan Lanskap Zaman.