PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 8, Issue 6, Pages 855–864 November 2023 e-ISSN: 2654-4385 p-ISSN: 2502-6828 https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/5551 DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6.5551
How to cite: Mukhtar., Lailam, T., & Khasanof, A., (2023 Peningkatan Pemahaman Hukum dan Integritas Pemilihan Umum bagi Aktivis  Muda  Pemilu  di  Yogyakarta. PengabdianMu:  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  kepada  Masyarakat , 8 (6),  855-864. https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6.5551

## PENDAHULUAN
Tahun  2023  adalah  tahun  politik,  peserta  pemilu  (partai  politik)  sudah  ditetapkan,  persiapan  segenap  elemen  untuk menyambut pemilu 2024 sudah mulai ramai, hiruk pikuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah mulai terasa, permainan-permainan politik oleh partai politik sudah mulai menghangat. Masyarakatpun harus mulai berpartisipasi dalam mengawal pemilu 2024, karena partisipasi merupakan kunci pemilu yang demokratis dan efektif. Keterlibatan masyarakat perlu dierus ditingkatkan sebab pada pemilu tahun-tahun sebelumnya (2014 dan 2019) masih jauh dari prinsip pemilu yang demokratis dan berintegritas, misalnya masih banyaknya kecurangan, money politics , dan persaingan yang tidak fair antar peserta pemilu (Lailam & Anggia, 2020). Misalnya praktik money politics pada Pemilu serentak 2019 yang lebih  banyak  terjadi  dan  bersifat  masif  dibandingkan  pada  Pemilu  2009  dan  2014  (Aminuddin  Kasim,  2019).  Jumlah pelanggaran pidana 548 kasus, 107 pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi sebesar 4579 kasus (Indriany & Achmad, 2021). Kondisi tersebut diperparah dengan adanya hoaks dan saling serang antar pendukung (cebong dan kapret) yang menciptakan problem kerukunan ditengah masyarakat (Lailam & Darumurti, 2021). Hoaks ini masalah yang serius

## Peningkatan Pemahaman Hukum dan Integritas Pemilihan Umum bagi Aktivis Muda Pemilu di Yogyakarta

## Improving Young Activists' Understanding of Election Law Enforcement with Integrity

## Mukhtar
1*
Tanto Lailam 1
Auliya Khasanofa 2
1 Faculty  of  Law,  Muhammadiyah University Yogyakarta, Indonesia
2 Faculty  of  Law,  Muhammadiyah University Tangerang, Indonesia
email: mukhtarzuhdi@umy.ac.id

## Kata Kunci
Pemilu 2024 Integritas Hukum Pemilu
Keywords : 2024 Election Integrity
Law Election
Received : August 2023 Accepted : September 2023 Published : November 2023

## Abstrak
Program  pengabdian  ini  memfokuskan  pada  peningkatan  pemahaman integritas  dan  hukum  pemilu  bagi  aktivis  muda  pemilu  di  Yogyakarta. Mitra dalam pengabdian ini adalah Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan  Pemilih  untuk  Rakyat  wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Latar belakang pengabdian ini adalah masih lemahnya pemahaman mitra mengenai pemilu yang berintegritas penegakkan hukum pemilu. Metode pengabdian  yang  dilakukan  dalam  bentuk  Musyawarah  dan  Rencana, Realisasi, dan Rawat. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai penerapan prinsip integritas dalam Pemilu 2024,  hukum  pemilu,  penegakan  hukum  pemilu,  jenis-jenis  pelanggaran pemilu, lembaga-lembaga negara yang berwenang menyelesaikan sengketa pelanggaran  pemilu,  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  untuk pelanggaran  administratif,  etika,  dan  pidana.  Selain  itu,  para  peserta memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  mengawal  Pemilu  2024  yang demokratis, jujur dan adil, serta berintegritas.

## Abstract
This  community  service  program  focuses  on  increasing  the  understanding  of integrity and election law for young election activists in Yogyakarta. The partners in this service are Rumah Muda Integritas and the Voter Education Network for the People in the Special Region of Yogyakarta. Its background needs to be improved in  understanding  community  partners  regarding  elections  with  integrity  and enforcement of election law. The service method is carried out through deliberation, planning,  realization,  and  maintenance.  The  service  results  showed  increased participants' understanding of the implementation of the integrity principle in the 2024 National Election, law election, law enforcement of election, types of electoral offenses, the state institutions that have jurisdiction over dispute resolution, and dispute resolution mechanisms for administrative, ethical, and criminal offenses. Hence, the participants have a solid commitment to oversee the 2024 elections that are democratic, honest, fair, and have integrity..
© 2023 Mukhtar, Tanto Lailam, Auliya Khasanofa. Published by Institute for Research and Community Services Universitas  Muhammadiyah  Palangkaraya .  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ). DOI: https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6. 5551
dalam demokrasi (Febriansyah Putra & Patra 2023) yang disebabkan rendahnya kualitas pemilih atau kurangnya partsipasi masyarakat (Harahap & Thamrin, 2022).
Berbagai  persoalan  tersebut  tentu  menjadi  tanggung  jawab  penyelenggara  pemilu  dan  pemerintah,  namun  juga merupakan tanggungjawab masyarakat untuk ikut serta mengendalikan problematika pemilu tersebut, terutama aktivis muda,  yakni:  Perkumpulan  Rumah  Muda  Integritas  dan  Jaringan  Pendidikan  Pemilih  untuk  Rakyat  (JPPR)  wilayah Daerah Istimewa  Yogyakarta. Aktivis muda ini  adalah pemuda yang  berusia  16-30 tahun menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (UU Kepemudaan) yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam organisasi masyarakat yang fokus pada penguatan kaderisasi dan karakter generasi muda. Selain itu Aktivis muda juga bisa dimaknai pimpinan grakan-gerakan mahasiswa, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Pelajar Islam Indonesia, dan lainnya (Amiruddin, 2014).
Aktivis-aktivis muda ini belum terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis, dan memiliki keunggulan intelektual, integritas yang kokoh dari berbagai godaan (Mukhtar & Lailam, 2022).Artinya pemuda merupakan faktor penting yang harus berkontribusi nyata dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas, apalagi jumlah pemilih muda (usia 17-40 tahun) pada tahun 2024 sebesar 106.358.447 jiwa (Usia 17 tahun sebesar 6 ribu jiwa (0,003%), usia 17 – 30 tahun sebesar 63,9 juta jiwa (31,23%), dan usia 31-40 tahun sebesar 42,395 juta jiwa (20,70%). Peran ini dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam pemilihan umum, baik sebagai peserta dalam pemilihan umum (calon legislatif), penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum, maupun pemantau Pemilihan Umum.
Pengabdian ini merupakan tindaklanjut dari pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh Tanto Lailam dan Awang Darumurti yang memfokuskan pada “Pemberdayaan Pimpinan Cabang Nasyiatul ‘Aisyiyah Ngampilan dan Komite Independen Sadar Pemilu dalam melawan Hoax dan Negative Campaign pada Pemilu Tahun 2019”. Hasil pengabdian ini bahwa aktivis-aktivis muda memiliki peran dalam memperkuat pemahaman pemilih pemula dalam menentukan pilihan nya dalam pemilihan umum. Selain itu berkontribusi dalam melawan isu-isu hoaks dan kampanye hitam di kalangan pemilih pemula (Lailam & Darumurti, 2021). Untuk tahun ini pengabdian memfokuskan pada persoalan peningkatan pemahaman penegakkan hukum Pemilu dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu.
Sekolah integritas bagi pemantau pemilu yang memfokuskan membangun pemahaman pemilu yang demokratis dan berintegritas, dan pemahaman mengenai hukum pemilu dan penegakkan hukum pemilu ini dilatar belakang adanya persoalan, yaitu:
1. masih lemahnya pemahaman mitra mengenai pemilu yang berintegritas dan kriteria pelanggaran penyelenggara dan peserta pemilu yang melanggar nilai-nilai integritas;
2. masih belum pahamnya hukum pemilu, pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, baik pelanggaran administratif, pelanggaran etika, dan pelanggaran pidana (tindak pidana). Selain itu,
3. masih lemahnya kemampuan mitra dalam melakukan advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun masyarakat umum, misalnya money politik, hoaks; dan
4. masih memiliki kelemahan dalam peran membangun kesadaran publik melalui media sosial (Podcast, Facebook, Instragram dan media sosial lainya) tentang pentingnya pemilu yang berintegritas bagi pemilih generasi muda.
Sebagai  contoh  ketidakpahaman  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  pemilihan  umum,  baik  sengketa administrasi,  etika  maupun  pidana.  Untuk  itulah  program  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  tanggungjawab  masyarakat pemantau pemilu dalam mewujudkan prmilu 2024 yang demokratis, jujur-adil dan berintegritas. Sehingga tujuan akhirnya adalah  aktivis-aktivis  muda  ini  memiliki  pemahaman  yang  baik  mengenai  penegakkan  hukum  pemilu,  memiliki komitmen yang kokoh dalam melakukan pemantauan pada pemilu 2024.

## METODE
Metode kegiatan dalam pengabdian ini adalah M3R, yaitu: Musyawarah dan Rencana, Realisasi Program dan Rawat. Hal ini bertujuan agar program pengabdian sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati, sehingga target luaran dapat dicapai (Lailam & Andrianti, 2021).  Tahapan kegiatan dalam M3R, meliputi:
Bagan 1. Alur Pengabdian.
Penjelasan:
a.  Musyawarah Rencana kegiatan. Musyawarah merupakan kegiatan diskusi bersama (urun rembug) yang dilakukan oleh pengabdi dan mitra dalam menyusun sebuah kegiatan. Musyawarah ini dilakukan untuk mencapai kata mufakat, kesepakatan kedua belah pihak, sehingga kesepakatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam musyawarah ditentukan pelaksanaan agenda, narasumber-narasumber yang menyampaikan materi, peserta, dan media yang digunakan dalam pelaksanaan, serta job desciption (deskripsi tugas) masing-masing pihak dan panitia. b.  Realisasi program. Pelaksanaan sekolah integritas pengawas pemilu berbasis masyarakat dilaksanakan selama 2 hari dengan fokus utama meningkatkan pemahaman pemilu yang demokratis dan berintegritas dan penegakkan hukum pemilu. Realisasi program dilakukan dengan diskusi-diskusi yang mendalam mengenai tema yang telah disajikan, pendalaman diskusi membahas berbagai persoalan yang terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2019 termasuk persoalan-persoalan yang mucul dalam penyelenggaraan pilkada, misalnya: kelemahan  penyelenggaraan pemilu, pelanggaran pidana dan kasus pidana money politics , pelanggaran etika, dan pelanggaran adminstrasi, dan lainnya.
c.  Rawat  program.  Rawat  ini  bertujuan  untuk  menjaga  keberlangsungan  dan  keberlanjutan  program,  saat  program berjalan dan sesudah selesai program. Rawat ini dilakukan dengan 2 metode, (1) monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, dan untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman dilakukan pretest dan post-test (2) rencana tindak lanjut berdasarkan evaluasi, program-program tindak lanjut perlu direncanakan dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekolah integritas ini diselenggarakan pada tahun politik untuk menyambut penyelenggaraan pemilu  tahun 2024 yang akan  diselenggarakan  pada  tanggal  14  Februari  2024.  Sekolah  integritas  dengan  seri  pemilu  ini  mengangkat  tema: pemantauan pemilu berbasis masyarakat: peran kaum muda dalam agenda pemilu yang berintegritas. Sekolah integritas sesi ini di selenggarakan pada Rabu, 19 Juli 2023 dengan 20 peserta aktif yang telah di seleksi oleh panitia. Sekolah ini merupakan sebuah ruang pengkajian mengenai materi-materi kepemiluan dan hukum kepemiluan, sehingga dengan tingkat pemahaman yang baik akan membangun kesadaran untuk ikut serta mewujudkan pemilu yang berintegritas. Integritas ini merupakan perpaduan sikap lahir dan bathin yang seimbang (Satriawan & Lailam, 2021); (Mukhtar & Lailam, 2021)  yang  dimiliki  oleh  seseorang,  tidak  hanya  penyelenggara  pemilu,  tetapi  juga  peserta  dan  masyarakat  pemilih. Penyelenggaraan sekolah integritas ini bertujuan:
1. Sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat (peserta) untuk ikut serta mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dan berintegritas
2. Penguatan  pemahaman  masyarakat  mengenai  pemilu,  hukum  pemilu  dan  penegakkan  hukum  pemilu,  serta pemahaman  strategi  kaum  muda  dalam  melakukan  pemantauan  dan  advokasi  pelanggaran-pelanggaran  dalam pemilihan  umum  sebagai  modal  bagi  masyarakat  untuk  membangun  tradisi  dalam  mewujudkan  pemilu  yang berintegritas
3. Membangkitkan semangat dan membentuk gugus-gugus komunitas pemantau pemilu berbasis masyarakat yang akan ikut serta mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu 2024.
Gambar 1. Sekolah Integritas “Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Berintegritas“.
Gambar diatas menunjukan  aktivitas  sekolah integritas khusus untuk pemantau pemilu  berbasis  masyarakat  sebagai bagian dari peran masyarakat  untuk mewujudkan  penyelenggaraan  Pemilu 2024  yang demokratis dan berintegritas. Materi materi yang disajikan terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024, peran penyelenggara pemilu, kriteria pemilu yang berintegritas, peran pemantau pemilu, hukum pemilu, penegakkan hukum pidana pemilu, jenis-jenis pelanggaran dan penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nugroho Noto Susanto, S.IP, M.Si selaku Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, SDM dan Litbang  KPU Provinsi Riau menyampaikan materi berkaitan dengan dinamika dan perkembangan Pemilu serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya bahwa penyelanggaraan  pemilu  2024  harus  merujuk  pada  Standar  Pemilu  Demokratis  dan  Berintegritas  menurut  IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) 2002, yaitu: penataan kerangka hukum yang jelas, penetapan sistem  pemilihan,  penetapan  daerah  pemilihan  yang  proporsional,  jaminan  hak  untuk  memilih  dan  dipilih,  lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan imparsial, kampanye pemilu yang demokratis, akses media dan jaminan
kebebasan berekpresi, dana kampanye yang jelas pertanggungjawabannya, kepatuhan dan penegakan hukum pemilu, dan lainnya.
Romi Maulana, S.H., M.H. memaparkan bahwa nilai demokrasi dan integritas harus tercermin dalam pengawasan pemilu. Pengawasan Pemilu dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk mendeteksi apakah pelaksanaan pemilu telah berjalan dengan  aturan  yang  berlaku  atau  tidak,  serta  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  agar  pelaksanaannya  tanpa manipulasi data dan kecurangan dalam penyeleggaraan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara. Tugas Pengawas pemilu adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan  pemilu,  mengawasi  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilu  dan  melaporkan  kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang teridiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dan lainnya
Selain itu, Tanto Lailam, S.H., LL.M. anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu tidak hanya bersifat langsung, serentak, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga harus diselenggarakan dengan penuh integritas. Integritas penyelengara terutama merupakan hal tidak boleh ditawar dan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sistem pemilu yang berkualitas, demokratis dan jujur-adil. Integritas penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) yang baik akan menentukan kualitas demokrasi yang baik. Namun integritas ini juga menjadi tanggungjawab peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, termasuk pemilih yang juga harus memiliki integritas (misalnya masyarakat anti  politik  uang).  Pemilu  2024 merupakan  sarana integrasi bangsa.  Untuk  mewujudkan integrasi  bangsa  setidaknya tragedi cebong – kampret pada pemilu 2019 harus dihindari. Idealnya politik gagasan harus sudah menjadi harapan semua pihak, masyarakat memilih tidak lagi berdasarkan kekerabatan atau faktor kekeluargaan, tetapi gagasan yang dibawa ketika  menjadi  anggota  legislatif,  sehingga  janji-janji  politik  mudah  untuk  ditagih  jika  gagasan  tersebut  tidak  dapat terwujud. Politik gagasan ini merupakan cara berpolitik yang mengedepankan gagasan/ide sebagai modal kampanye yang utama. Dalam kampanye pemilu 2024, gagasan inilah yang dijual dan disampaikan kepada masyarakat, misalnya gagasan kaum muda anti korupsi pengembangan wirausahawan muda yang gagasan ini jelas dan mengkerucut pada penguatan  kaum  muda.  Artinya  gagasan  ini  modal  politik  yang  bertujuan  mengajak  masyarakat  untuk  sama-sama membangun bangsa dan negara (Lailam, 2023).
Pada tema kedua membahas hukum pemilu dan penegakkan hukum. Dalam hukum pemilu terhadap beberapa jenis pelanggaran: Pelanggaran Administrasi, etika, dan pidana. Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara atau prosedur terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu, baik yang diatur dalam undang-undang No.7 Tahun 2017  tentang Pemilu dan regulasi dibawahnya. Selain itu, pelanggaran  administrasi ini  ada yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).
Gambar 1. Sekolah Integritas “Penegakkan Hukum Pemilihan Umum“.
Pelanggaran TSM ini merupakan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, misalnya politik uang. Pelanggaran ini menjadi kewenangan Bawaslu. Pelanggaran Kode Etik, pelanggaran ini  merupakan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Penegakkan pelanggaran kode etik ini merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Selain itu, pelanggaran pidana. Ketentuan pidana pemilu diatur secara khusus dalam Bab II : Ketentuan Pidana Pemilu, khususnya dalam Pasal 488 s.d. Pasal 553 Undang-undang No. 7/2017. Mukhtar Zuhdi, S.H., M.H. narasumber dari Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan mengenai tindak pidana pemilu dan penyelesaian  sengketa  pidana  pemilu.  Tindak  pidana  pemilu  yang  diatur  dalam  Undang-undang  No.7  Tahun  2017 merupakan tindak pidana khusus. Dalam tindak pidana pemilu, terdapat pihak-pihak yang dapat disangkakan yaitu:
1. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dan Pemerintah
2. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon anggota badan legislatif DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden)
3. Masyarakat  sebagai subjek  hukum (sebagai pemilih, tim  sukses termasuk  masyarakat  umum). Beberapa  contoh tindak pidana pemilu adalah pengisian data pemilih yang tidak berdasarkan kebenaran data; kepala daerah yang mendukung salah calon tertentu dan merugikan calon lainnya; money politik ; memilih lebih dari satu kali, menghalangi orang lain untuk memberikan hak suara, dan lainnya (Mukhtar, 2023).
Berkaitan dengan tindak pidana pemilu, terdapat beberapa problem dalam undang-undang pemilu yaitu:
1. Adanya pembatasan subyek hukum tindak pidana pemilu sebagai contoh pasal 523 bahwa subyek hukumnya adalah pelaksana, peserta dan tim kampanye
2. Ketidakjelasan sanksi larangan kampanye dalam  Pasal 280 huruf (h) “ketentuan kampanye yang menggunakan fasilitas  pemerintah,  tempat  ibadah,  dan  tempat  pendidikan”,  ketentuan  ini  dapat  dikategorikan  dalam  2  jenis pelanggaran yakni pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu
3. Persoalan efek jera, bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-undang Pemilu tidak memberikan efek jera dan sanksi ini jarang diterapkan, misalnya sanksi pidana paling ringan kurungan 1 tahun 6 bulan hingga pidana penjara 6 tahun. (Mukhtar, 2023)
Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H., narasumber pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Tangerang yang memaparkan dasar hukum pemilu yang berintegritas dan mekanisme penegakkan hukum dalam pemilu. Pemilu di Indonesia  ini  merupakan  peristiwa  politik  yang  kompleks,  kompleksitasnya  penyelenggaraan  tercermin  dari  jumlah jabatan  politik  yang  dipilih,  sistem  yang  digunakan  yang  sering  debateable,  misalnya  sistem  proporsional  tertutup (memilih  partai  politik)  dan  terbuka  (memilih  calon)  yang  sempat  menimbulkan  perdebatan  akhir-akhir  ini,  proses penyelenggaraan oleh komisi pemilihan umum yang sering membuat kebijakan yang kontroversial. Secara kontekstual persoalan pemilu ini menjadi rumit:
1. Mengingat jumlah pemilih yang sangat besar yang tersebar di wilayah geografis yang sangat luas, bahkan pemilih WNI luar negeri. Pada pemilu 2024, jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sebesar 203.056.748 pemilih dalam negeri  (Laki laki : 101.467.243, dan perempuan : 101.589.505). Sementara pemilih luar negeri sebanyak 1.750.474 yang tersebar di 128 negara perwakilan.
2. Penyelenggara terdiri dari tiga lembaga: KPU, Bawaslu DKPP. Ketiga lembaga negara ini juga saling berkompetisi, dan tidak jarang ketiganya saling berbeda pandangan dalam penegakkan hukum pemilu. KPU dan Bawaslu sering tidak sejalan dalam memahami keterbukaan data pemilih, dan lainnya.
3. Jalur penyelesaian hukum yang panjang dan berbelit sehingga apapun yang diputuskan oleh badan peradilan selalu menimbulkan ketidakpuasan,  apalagi dalam  penyelesaian  sengketa hasil pemilu. Selain itu  penegakkan hukum pemilu yang tidak berkeadilan yang disebabkan kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum (Din, et al., 2020). Berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil pemilu, berikut adalah bagan/ alur berdasarkan Undang-undang Pemilu:
Bagan 2. Alur Penyelesaian Sengketa Pemilu. Sumber : (Khasanofa, 2023)
Dalam bagan tersebut bahwa lembaga peradilan yang memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Untuk menyelesaikan hasil sengketa pemilu, MK harus bersifat independen dan imparsial. Independensi harus berkeadilan, artinya independensi hakimkonstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu harus  diterapkan  bersamaan  dengan  asas  keadilan  dan  pertanggungjawaban.  Sebab  tugas  hakim  konstitusi  untuk menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  sehingga  putusannya  mencerminkan  rasa  keadilan  rakyat Indonesia.
Selain struktur kelembagaan negara yang memiliki tugas untuk menegakkan pemilu yang demokratis dan berintegritas di atas, juga ada peran masyarakat yang tidak kalah besar melalui gugus pemantauan pemilu. Pemantau merupakan salah satu pihak yang ikut serta mewujudkan pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang sesuai dengan kerangka aturan hukum.  Nurlia  Dian  Paramita,  S.IP.,  M.A.  sebagai  Koordinator  Nasional  Jaringan  Pendidikan  Pemilih  untuk  Rakyat memaparkan  gagasan  mengenai  dinamika  pemantauan  pemilu  2024.  Pemantau  pemilu  memiliki  andil  dalam mewujudkan  pemilu  yang  demokratis  dan  berintegritas  (Febrian  2021);  (Rahmawati,  2018).  Pemantau  pemilu  2024 meliputi Lembaga swadaya masyarakat, organisasi yang berbadan hukum (misalnya perkumpulan), lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia yang mendaftar kepada Bawaslu  dan  telah  memperoleh  akreditasi  dari  Bawaslu.  Pemantau  pemilu  berperan  sebagai  aktor  yang  tak  hanya memberikan  pendidikan  politik  pada  pemilih  dan  mendorong  keterbukaan  penyelenggaraan  pemilu,  tetapi  juga memperjuangkan agar pemilu semakin inklusif bagi kelompok rentan.
Kewajiban yang harus dilakukan pemantau pemilu: mematuhi kode etik pemantau pemilu, menanggung sendiri biaya selama pemantauan pemilu dan menyampaikan hasil pemantauan. Sementara tantangan pemantauan pemilu semakin berat. Hal ini disebabkan syarat pendaftaran dan akreditasi Pemilu yang semakin banyak, minimnya ghiroh masyarakat sipil  dalam  melakukan  pemantauan  secara  sukarela  ( volunteer ),  dan  kesulitan  mendapatkan  akses  dalam  melakukan pemantauan pada tahapan Pemilu. Sehingga kedepan diperlukan strategi pesebaran pemantau pemilu sebagai langkah kontribusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, penyambung suara rakyat atau semua kepentingan demi terwujudnya kepentingan dan kedaulatan Rakyat Indonesia melalui: membangun jejaring kelembagaan (jejaring digital dan kolaborasi virtual, Advokasi secara nasional terhadap setiap tahapan pemilu, perkuat pemantauan via internet dan media sosial, dan edukasi pemilih seluas-luasnya terutama pemilih pemula
Untuk membangun keberlanjutan program sekolah integritas pemantau pemilu berbasis masyarakat, khususnya hingga penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Monitoring dilakukan pada
saat sebelum dan sesudah kegiatan sekolah integritas, termasuk melakukan tindak lanjut dalam bentuk kelas-kelas diskusi dan podcast yang diselenggarakan oleh Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dilakukan evaluasi bersama terhadap peningkatan pemahaman peserta sekolah integritas dengan menyampaikan point point pernyataan mengenai tema-tema kepemiluan yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber. Kriteria penilaian sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria Penilaian.
Skor rata-rata (%) Kriteria Interprestasi 81-100 Sangat setuju 60-80 Setuju 41-60 Cukup setuju 21-40 Tidak setuju 0-20 Sangat tidak setuju
Sumber: data diolah berdasarkan nilai pretest dan post test peserta Sekolah Integritas Pemantau Pemilu 2024
Berikut nilai rata-rata hasil pretest dan posttest peserta sekolah integritas dengan sembilan (9) pernyataan mengenai isu-isu pemilihan umum yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber di atas, yaitu:
No Pokok Bahasan Nilai Rata-rata Peningkatan % Pre-Test Post Test 1 Pemilihan umum tahun 2024 harus diselenggarakan secara demokratis dan berintegritas untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas 75% (Setuju) 85% (Sangat Setuju) 10% 2 Pemantau pemilu berbasis masyarakat membutuhkan pemahaman pemilu yang demokratis dan berintegritas secara baik. 75% (Setuju) 85% (Sangat Setuju) 10% 3 Pemantau pemilu mampu memahami dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan tentang Pemilihan Umum 70% (Setuju) 83% (Sangat Setuju) 13% 4 Pemantau pemilu mampu memahami jenis-jenis pelanggaran dalam pemilihan umum. 68% (Setuju) 84% (Sangat Setuju) 16% 5 Pemantau pemilu mampu membedakan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etika dalam penyelenggaraan pemilihan umum 67% (Setuju) 80% (Setuju) 13% 6 Pemantau pemilu mampu memehami kewenangan Pengadilan Negeri dan Gakkumdu dalam penegakkan tindak pidana pemilihan umum 67% (Setuju) 80% (Setuju) 13% 7 Pemantau pemilu memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum 73% (Setuju) 85% (Sangat Setuju) 12% 8 Pemantau pemilu memahami peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakkan etika penyelenggara pemilihan umum 73% (Setuju) 85% (Sangat Setuju) 12% 9 Pemantau pemilu memahami peran pemantau Pemilu berbasis masyarakat dalam rangka membantu mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas 78% (Setuju) 85% (Sangat Setuju) 7% Jumlah 71,7% (Setuju) 83,5% (Sangat Setuju) 11,8% Penghitungan peningkatan pemahaman 83,5% - 71,7 % : 11,8%
Sumber: data diolah berdasarkan nilai pretest dan post test peserta Sekolah Integritas Pemantau Pemilu 2024
Berdasarkan nilai rata-rata pemahaman peserta pada saat pre-test (75%) dan post test (87,14%) di atas terlihat adanya kenaikan nilai rata rata-rata. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa program sekolah integritas pengawasan pemilu berbasis  masyarakat  dapat  dikategorikan  berhasil  dengan  peningkatan  pemahaman  sebesar  12,14%.  Sehingga  hal  ini berimplikasi pada peningkatan pemahaman peserta dalam hal:
1. Peningkatan pemahaman mengenai kriteria penyelenggaraan pemilu 2024 secara demokratis dan berintegritas
2. Peningkatan pemahaman mengenai regulasi-regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum 2024
3. Peningkatan  pemahaman  mengenai  jenis-jenis  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum,  baik  pelanggaran administratif,pelanggaran etika, maupun pelanggaran pidana pemilu
4. Peningkatan  pemahaman  kelembagaan  penegakkan  pelanggaran  pemilu,  baik  Bawaslu,  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu,  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  hingga  Mahkamah  Konstitusi  yang memiliki kewenangan  menyelesaikan sengketa hasil  pemilu.  Selain itu peningkatan komitmen kebangsaan para aktivis muda untuk mengawal pemilu yang demokratis, berintegritas dan berkeadilan.

## KESIMPULAN
Tahun politik merupakan momentum bagi masyarakat untuk bebenah dalam mengawal dan memilih pemimpin pada pemilu  2024.  Sebuah  kewajiban  bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta  mewujudkan  demokrasi  yang  berkualitas  dan berintegritas. Melalui pengabdian ini konstribusi nyata masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi lebih berintegritas. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta mengenai pemilu yang berintegritas dan hukum pemilu - penegakkan hukum pemilu dan materi lainnya sekitar 11,8% (83,5 % hasil post test dikurangi hasil pre test  sebesar 71,7%). Saran kedepan sebagai  tindaklanjut program ini adalah membangun jaringan melalui gugus-gugus diskusi mengenai tema pemilihan umum dan memanfaatkan Podcast, Instragram, Facebook dan media sosial lainya sebagai alternatif media komunikasi dalam membangun kesadaran publik akan pentingnya pemilu yang berintegritas, demokratis, jujur dan adil.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Keberhasilan program ini tentu atas dukungan berbagai pihak, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN.Eng dan kepala LP3M UMY beserta Kepala Devisi Pengabdian Masyarakat atas dukungan anggaran pengabdian. Dr. Auliya Khasanofa, S.H.,  M.H. dari Fakultas Hukum Universitas  Muhammadiyah Tangerang  sebagai  kolaborator dalam pengabdian ini. Narasumber tamu intelektual dan aktivis muda Nugroho Noto Susanto, S.IP., M.A., Nurlia Dian Paramitha, S.IP., M.A., Romi  Maulana,  S.H.,  M.H. yang  telah meluangkan waktu dan  pemikiran  untuk membersamai dan berbagi gagasan dengan peserta sekolah integritas. Terakhir, aktivis-aktivis muda yang menjadi narasumber maupun panitia dari Rumah Muda Integritas dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## REFERENSI
Amiruddin, M.Hasbi., (2014), Isu Terorisme dan Respons Aktivis Muda Aceh, Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 22 (1), Mei 2014.25-38. http://dx.doi.org/10.21580/ws.22.1.256
Din, M., Rizanizarli, & Jalil, A., (2020). Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure . 20 (3). 289-300. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.289-300
Febrian, K. (2021). Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal , 3 (2). https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.133-150.2021
Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. Naradidik: Journal of Education and Pedagogy , 2 (1), 95–102. https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119
Harahap,  H.  I.,  &  Thamrin,  M.  H.  (2022).  Peningkatan  Partisipasi  Pemilih  Dalam  Pemilu  Melalui  Upaya  Penguatan
Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) , 6 (3), 1626. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.7541
Indriany, W., & Achmad (2021). Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemilu (Politik Uang) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Purworejo, Res Publika: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 5 (2), 229-238. https://doi.org/10.20961/respublica.v5i2.58457
Kasim, A., & Supriyadi, S. (2021). Money Politics Pada Pemilu 2019: 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). Jurnal Adhyasta Pemilu , 2 (1), 19–33. https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.36
Lailam, T., & Darumurti, Awang., (2021). Pemberdayaan Pimpinan Cabang Nasyiatul ‘Aisyiyah Ngampilan dan Komite Independen Sadar Pemilu Dalam Melawan Hoax dan Negative Campaign Pada Pemilu Tahun 2019. Panrita Abdi Volume 5 (1), 100-109. https://doi.org/10.20956/pa.v5i1.7596
Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (2), 209. https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543
Lailam, T., & Andrianti, N. (2021). Literacy Padepokan “Iqra”: Awakening the Ta’awun Spirit in the Ecological Literacy Movement in Gampingan Village, Pakuncen Village, Wirobrajan District, Yogyakarta City. Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 5 (2), 454–467. https://doi.org/10.29062/engagement.v5i2.444
Mukhtar, & Lailam, T. (2021). Problem Etika Pejabat Negara Dan Gagasan. Masalah-Masalah Hukum , Jilid 50, 3 (3), 265–278. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9377
Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Integritas Kader Muda Muhammadiyah Melalui Sekolah Integritas. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) 6 (4), 3050-3063. https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9377
Rahmawati, N.A. (2018). Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu. Jurnal Transformative , 4 (1). https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/article/view/16