Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking
http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb
DO I: http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i2.6886
E-ISSN: 2580 - 3816 Vol.  4 (2) 2023 PP.  247 - 264

## Peran Wakaf Tunai Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia
Luluk Latifah 1* , Iskandar Ritonga 2 , Muhammad Lathoif Ghozali 3 , Fatkur Huda 4
1 Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya 2,3 Jurusan Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
4 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya
* luluklatifah@pps.um-surabaya.ac.id

## A BSTRACT
The purpose of this study is to generate a sense of optimism in the community in general and the government in particular in overcoming the  economic recession that is hitting Indonesia. This countermeasures by looking at the potential of waqf in Indonesia, especially cash waqf as a role model. This study uses a descriptive qualitative approach. The results show that the cash waqf instrument has enormous benefits during a pandemic like this, both in the economic sector and in the non-economic sector. In the non-economic sector, investment returns from cash waqf can be used  to  provide  direct  cash  assistance  to  the  community  to  increase  the  purchasing  power  of vulnerable people affected by Covid-19. In the economic sector, cash waqf profit sharing can also be  used  to  provide  working  capital  to  MSMEs,  to  finance  infrastructure  development  and  to finance other productive economic businesses, especially for workers who are currently being laid off a lot. In both the economic and non-economic sectors, cash waqf revenue sharing can produce a very large multiplier effect and is beneficial for investors in increasing production, and for the government in increasing government revenue from the tax sector.
Keywords: Role;Cash Waqf;Pandemic.

## A BSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk membangkitkan rasa optimis masyarakat pada umumnya dan pemerintah  pada  khususnya  dalam  penanggulangan  resesi  ekonomi  yang  sedang  melanda dengan  melihat  potensi  dari  wakaf  di  Indonesia  terutama  wakaf tunai  sebagai role  modelnya, dengan  menggunakan  metode  kwalitatif  diskriptif  dengan  analisis  berdasarkan  data  maka didapatkan hasil bahwa instrument wakaf tunai sangat besar sekali manfaatnya disaat pandemic seperti ini baik di sektor ekonomi maupun di sektor non ekonomi. Di sektor non ekonomi bagi hasil investasi dari wakaf tunai bisa digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai pada masyarakat  untuk  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  rentan  yang  terdampak  covid-19.  Di sektor  ekonomi  bagi  hasil  wakaf  tunai  bisa  digunakan  untuk  pemberian  modal  kerja  kepada UMKM,  untuk  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  dan  untuk  pembiayaan  usaha-usaha ekonomi  produktif lainnya terutama  untuk tenaga  kerja  yang  saat  ini  banyak  di PHK.  Baik  di sektor ekonomi maupun di sektor non ekonomi, bagi hasil wakaf tunai bisa menghasilkan efek pengganda yang sangat besar sekali dan bermanfaat untuk pihak investor dalam meningkatakan produksinya,  dan  pihak  pemerintah  dalam  meningkatkan  penerimaan  pemerintah  dari  sektor pajak.
Kata kunci : Dampak; Pandemi; Wakaf Tunai.

## P ENDAHULUAN
Satu abad yang lalu, tepatnya tahun 1918 -1920, dunia pernah dilanda pandemi yang  dahsyat  yaitu  wabah  flu  Spanyol  yang  disebabkan  oleh  virus.  Flu  Spanyol  telah menelan korban sekitar 50 juta orang meninggal dari 1.8 miliar orang penduduk dunia saat  itu.(BBC News, 2020)  Selama satu  abad itu beberapa virus telah menyapa lagi di dunia  dengan  nama  MERS,  SARS,  HiNi  2009,  dan  virus  Corona  2019  atau  Covid-19 (Zerhouni, Nabel, & Zerhouni, 2020) yang saat ini melanda dunia dan ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO sejak Maret 2020 (Widyaningrum, 2020). WHO merilis per tanggal  02-02-2022  yang  telah  terkonfirmasi  Covid-19  sebesar  380.321.615  orang  dan 5.680.741 orang penduduk dunia telah meninggal dunia (WHO, 2020). Di Indonesia pada tanggal  yang  sama  kemenkes  melalui  gugus  tugas  percepatan  penanganan  covid-19 melaporkan  ada  4.353.370  orang  positif  covid-19  dan,  meninggal  144.320  orang  telah meninggal dunia.(Kemenkes, 2020) sejak presiden RI (Republik Indonesia) Bapak Joko Widodo didampingi menteri kesehatan mengumumkan kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 (Ihsanuddin, 2020).
COVID (Corona Virus Desease) atau lebih dikenal dengan Corona saat ini telah menjadi  pandemi  global  yang  sangat  mengkhawatirkan  negara-negara  di  dunia,  tidak terkecuali  di  Indonesia.    Menteri  keuangan  RI  di  kantor  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu)  mengatakan  bahwa  tahun  ini  defisit  APBN  diproyeksikan  melebar  pada level  4.7  %  hingga  4.8%  seiring  dengan  ketidakpastian  ekonomi  akibat  wabah  virus corona(CNBC  Indonesia,  2020).  Angka  kemiskinan  meningkat  dengan  sangat  tajam dengan ditandainya penurunan tingkat konsumsi masyarakat.
Pemerintah  telah  menggelontorkan  dana  10.3  trilyun  rupiah  untuk menyelamatkan  perekonomian  akibat  adanya  dampak  corona  diawal  tahun  2020  ini. Penggelontoran  dana  pemerintah  ini  salah  satunya  diberikan  kepada  yang  terdampak untuk  merangsang  tingkat  konsumsi  masyarakat  yang  saat  ini  menurun  dengan  tajam. Karena  penurunan  tingkat  konsumsi  merupakan  salah  satu  faktor  terjadinya  resesi. Sehingga pemerintah berupaya untuk menanggulanginya.
Dalam  upaya  untuk  mengatasi  kemiskinan  sebelumnya  pemerintah  juga  telah mengeluarkan berbagai program kebijakan untuk menanggulanginya antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada masa orde baru(Inpres, 1993), Jaring Pengaman Sosial (JPS), di bidang pangan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Beras Untuk Keluarga
Miskin  (RASKIN),  dibidang  pendidikan  ada  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dibidang kesehatan ada Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dibidang pemberdayaan ada PNPM Mandiri dengan berbagai unitnya (Kemenkominfo, 2011). Yang terbaru saat terjadi pandemi Covid-19  ini adalah Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  baik  kepada  masyarakat  yang  kena  PHK,  pekerja  yang mempunyai  gaji  kurang  dari  5  juta/bulan  dan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah) serta pemberian bantuan langsung tunai pada pemegang kartu prakerja yaitu masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan (Rastika, 2020).
Seluruh  program  kebijakan  dalam  pengentasan  kemiskinan  telah  dilakukan pemerintah namun  belum  mampu memperlihatkan hasil yang signifikan  di  masyarakat (Nur Rianto, Jurnal). Bahkan tidak dipungkiri beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara)  pemerintah  semakin  tinggi  terutama  pada  sisi  pengeluaran  (Belanja Negara)  yang  selama  ini  sudah  semakin  berat  dengan  beban  hutang  negara  yang digunakan  untuk  untuk  memenuhinya.  Beban  APBN  semakin  parah  keadaannya  saat pandemic covid-19 seperti ini. Hal ini berarti program pemberdayaan masyarakat yang di canangkan oleh pemerintah masih membutuhkan dukungan dan solusi lain agar manfaat semakin berdaya guna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat.
Salah satu solusi untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat terutama di masa  ksisis  karena  pandemik  ini  adalah  dengan  mengoptimalkan  sumber-sumber keuangan  Islam  termasuk  wakaf  khususnya  wakaf  tunai.  Berkaca  dari  Negara-negara Islam  yang  telah  berhasil  dalam  mengelola  wakaf  secara  baik  sehingga  tidak  saja mensejahterakan negaranya tapi juga secara global bisa dinikmati oleh masyarakat dari Negara  lain.  Misalnya  Universitas  Al-Azhar  di  Mesir  sebagai  nadzir  telah  mengelola wakaf  tersebut  untuk  pendidikan  dan  pembiayaan  mahasiswanya  selama  berabad-abad tanpa  tergantung  dengan  pemerintahnya  bahkan  tiap  tahun  memberikan  beasiswa pendidikan pada ribuan siswa dari seluruh dunia(Munir, 2013).
Wakaf  juga  telah  memberikan  kontribusi  yang  besar      terhadap  pembangunan ekonomi masyarakat diantaranya: Di Turki hampir 75% lahan yang ditanami merupakan tanah wakaf, di  Al-jazair 50% lahan merupakan tanah wakaf, di  Tunisia 33% tanah di Tunisia  juga  tanah  wakaf,  dan  di  Iran  30%  lahan  yang  ditanami  adalah  tanah  wakaf (Manan, 2001).
Berdasarkan  realitas  diatas,  berarti  wakaf  merupakan  instrument  yang  bisa digunakan  untuk  membiayai  kepentingan  masyarakat  terutama  dalam  pengembangan sosial  dan  ekonomi  umat.  Di  Indonesia  wakaf  sebenarnya  sudah  dikenal  sejak  agama Islam masuk di Indonesia dan implementasi wakaf berupa tanah (wakaf non tunai) sudah dipraktekkan  di beberapa pondok pesantren seperti Tebu Ireng dan pesantren Darussalam Gontor(Sukamto, 2018) sampai saat ini dan beberapa organisasi massa seperti NU atau Nahdlatul  Ulama  (Fahham,  2015),  Hidayatullah  dengan  BMH  atau  Baitul  Maal Hidaytullah  (Ghafur  &  Nur,  2013)  yang  tersebar  diseluruh  Indonesia.  Apalagi  sejak dikeluarkannya  Undang-undang  no.41  tahun  2004  yang  merupakan  momentum pemberdayaan  wakaf  secara  produktif  (Rozalinda,  2012),  maka  banyak  kajian-kajian penelitian dan potensi wakaf tunai yang telah dibentuk seperti Wakaf Amerta Airlangga di UNAIR (Syadid, Muammar, & Surabaya, n.d.) Surabaya, di Petrokimia Gresik(Jannah Idatul,  2015),  di  Kabupaten  Demak  (Riyanto,  2018),  di  Kotamadya  Malang  (Jannah Idatul, 2015), di Kotamadya Palembang(Performance, 2015) dan masih banyak lagi.
Begitu  banyak  kajian  tentang  wakaf  terutama  wakaf  produktif  dan  badan pengelola  wakaf  (nadhir)  yang  terbentuk  di  Indonesia  namun  kenapa  belum  bisa memberdayakan ekonomi umat, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan bahkan saat pandemi seperti sekarang. Center for Payback Economy (CORE) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta  atau 25% dari total penduduk(Tertiana, 2020).  Angka kemiskinan meningkat selama ini. Selama ini peruntukan wakaf di  Indonesia kurang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, cenderung terbatas pada kemaslahatan ibadah, pendidikan dan rekreasi, serta tidak mengarah pada tata kelola pengelolaan wakaf yang efisien(Rozalinda, 2012).
Dari latar belakang diatas maka penelitian ini ingin mencari jawabannya tentang bagaimana  realisasi  dari  begitu  banyak  potensi  wakaf  di  Indonesia  sehingga  bisa digunakan  sebagai  salah  satu  instrument  dalam  memberdayakan  ekonomi  masyarakat terutama di masa pandemi seperti saat ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  (Moh. Nazir,  2014)  dengan  analisa  data  secara  diskriptif.  Sumber  data  yang  diperoleh  dari literature, jurnal, dan hasil penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian

## Luluk Latifah, Iskandar Ritonga, Muhammad Lathoif Ghozali, & Fatkur Huda
ini  diantaranya  adalah:  dengan  tehnik content  analysis dan  riset  kepustakaan  untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks, jurnal maupun literature dan hasil penelitian atau sumber data yang telah dikumpulkan, yang sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan dituangakan.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN
Ada dampak secara sosial dan ekonomi yang diakibatkan saat pandemic Covid- 19 berlangsung dan dampak tersebut masih terasa hingga saat ini, sehingga perlu adanya solusi  dalam  penanganannya.  Berbagai  dampak  sosial  ekonomi  yang  diakibatkan  oleh pandemic covid-19 dan solusi penanganannya akan dijelaskan seperti dibawah ini:

## Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19
Penerapan  protokol  kesehatan  selama  pandemi  covid-19  dalam  rangka  untuk memutus  rantai  penularan  dan  penyebaran  virus,  membawa  dampak  secara  sosial ekonomi.  Anjuran  untuk  stay  at  home,  sosial  distancing  dan  penerapan  PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  RI  membuat masyarakat  selalu  dirumah  dalam  semua  kegiatannya.  Karena  banyak  aktiftas  yang dilakukan dirumah termasuk aktifitas ekonomi membuat daya beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat turun menyebabkan permintaan komoditas juga menurun.
Permintaan suatu komoditas menurun maka rantai suplai akan suatu barang juga melemah sehingga produksi juga mengalami penuruna, bila hal ini berlangsung lama dan dalam jumlah yang besar, maka dampaknya akan dialami secara nasional. Seperti yang dikatakan  oleh  Ceyla  Pazarbasioglu  bahwa  Covid-19  akan  mengganggu  rantai perdagangan dan aliran keuangan internasional, produktivitas, dan modal dalam negeri karena  pabrik  tutup  dan  orang-orang  tinggal  dirumah  akibatnya  pendapatan  pariwisata dan  transportasi  menurun  karena  faktor  permintaan  turun,  dan  pendapatan  ekspor  juga turun karena penurunan harga komoditas (Pazarbasioglu, 2020).
Pandemi  Covid-19  saat  ini  terjadi  secara  bersamaan,  dengan  konsekuensi  yang semakin parah bagi  kelompok  usaha yang membutuhkan pertemuan massal,  kelompok pekerja  lepas, pedagang kaki lima, pekerja yang terkena PHK, petani, dan masyarakat miskin(Eddyono,  2020).  Dapat  dipahami  bahwa  pemerintah  Indonesia  tidak  berani mengambil tindakan blokade dalam situasi seperti itu, karena risikonya mengarah pada bencana  ekonomi  yang  secara  otomatis  mempengaruhi  dampak  sosial  lainnya
(Abodunrin,  Oloye,  &  Adesola,  2020).  Rumah  tangga  miskin  yang  bergantung  pada pendapatan  di  sektor  informal  paling  terpukul,  menurut  sebuah  studi  oleh  Scott  dan rekannya yang melaporkan bahwa Covid-19 memengaruhi ekonomi rumah tangga miskin pedesaan di China(Rozelle, Scott; Rahimi, Heather; Wang, Huan; dan Dill, 2020).
Menurut data Kementerian Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan  per  31 Agustus  2020, total pekerja yang di-PHK dan di-PHK selama  pandemi ini  mencapai 2.146.667  orang.  Secara  spesifik,  ada  1.132.117  pekerja  sektor  formal  yang  PHK  dan diberhentikan. Selain itu, pekerja di sektor informal juga terkena dampak virus Corona, yakni 630.905 orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga pandemi ini berakhir(kompas.com, 2020a).
Berdasarkan  hasil  survei  Kementerian  Tenaga  Kerja,  LIPI,  dan  Lembaga Demografi  Universitas  Indonesia,  banyak  perusahaan  yang  memilih  merumahkan karyawannya  karena  terdampak  pandemi.  Ada  13,9%  perusahaan  yang  melakukan pengurangan  jumlah  karyawan  (PHK),  49,6%  perusahaan  memutuskan  untuk memberhentikan  sebagian  pekerjanya  tanpa  dipecat,  dan  36,5%  perusahaan  tidak menambah atau tidak mengurangi jumlah karyawan(kompas.com, 2020b).
Tenaga  kerja  yang  kena  PHK,  13.8%nya  tanpa  pesangon,  dan  1,8%  dengan pesangon.  Sedangkan  perusahaan  yang  berhenti  tidak  bisa  beroperasi  sebesar  39.4%, perusahaan  yang  usahanya  terhenti  39.4%,  perusahaan  yang  tidak  terpengaruh  2.5%, bahkan  ada  perusahaan  yang  lebih  baik  sebesar  namun  Cuma  1.0%.  Perusahaan  yang Tetap beroperasi meski produksi turun sebesar 57.1%.
Banyaknya  tenaga  kerja  yang  di  PHK  berarti  menambah  angka  pengangguran. Banyaknya pengangguran secara otomatis jua menghipnotis daya beli rakyat yg menurun secara  signifikan,  dimana  perputaran  uang  pada  tengah  rakyat  sebagai  sangat  minim, dalam  waktu  yg  sama  produksi  barang  pun  sangat  terbatas,  sebagai  akibatnya  terjadi defisit  perdagangan  pada  daur  perekonomian.  Dan  taraf  konsumsi  rakyat  pula  lemah terutama rakyat ekonomi lemah.
Pemerintah RI (Republik Indonesia) secara normative sudah merogoh kebijakan menggunakan  mengeluarkan  9  (sembilan)  produk  aturan  terkait  penanganan  Covid-19 ini, yaitu 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 1  (satu)  Peraturan  Pemerintah  (PP),  1  (satu)  Instruksi  Presiden  (Inpres),  &  1  (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu). Keseluruhan peraturan tadi
adalah  respon  atas  eskalasi  masalah,  baik  berdasarkan  sisi  kesehatannya,  birokrasi, politik, juga keuangan negara pada penanganan Covid-19 ini(Widianingrum, 2020). Dan baru-baru  ini  meluncurkan  kebijakan  baru  yang  mengundang  kontroversi  dan demonstrasi  di  berbagai  wilayah  propinsi  yaitu  di  tetapkannya  UU  Cipta  kerja  atau Omnibus Law. Sehingga total 10 kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah RI.

## Instrumen Wakaf Tunai
Instrumen keuangan syariah yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat selain zakat, infaq dan sedekah adalah wakaf. Wakaf yang pada umumnya  dikenal  masyarakat sebagai tanah wakaf, kemudian diperuntukan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah dan makam, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pemilikan  Tanah  Perwaqaf.  Adanya  praktik  ijtihad  yang    berkembang    saat  ini  dalam pemanfaatan  wakaf  sebagai  wakaf  uang.  Peluang  ini  muncul  setelah  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) membuat keputusan tentang penerimaan wakaf tunai pada tahun 2002, yang  kemudian  dikonsolidasikan  dengan  disahkannya  RUU  Wakaf  menjadi  undang- undang No. 41 sejak tahun 2004.
Menurut  Abdul  Mannan  dalam  penelitian  pusparini  (Pusparini,  2016),  Wakaf tunai  memiliki  arti  yang  sangat  penting  bagi  perekonomian  negara,  sebagai  sarana mentransfer kekayaan dari orang kaya kepada pengusaha dan anggota masyarakat dengan mendanai  program  keagamaan,  perbedaan  sosial  dan  pendidikan  di  negara-negara Muslim.  Selain  itu,  wakaf  tunai  juga  dapat  berperan  sebagai  investasi  strategis  untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi keterbelakangan di bidang ekonomi, kesehatan dan  penelitian.  Wakaf  tunai  di  beberapa  negara  Muslim  juga  menggantikan  sebagian besar pajak penghasilan untuk membiayai proyek-proyek sosial.
Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan tentang wakaf uang (uang), yaitu: (Said & Amiruddin, 2019): (1) Wakaf tunai (wakaf tunai/wakaf alnuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh suatu kelompok atau orang perseorangan atau badan hukum sebagai wakaf tunai. (2) Surat berharga yang dapat dipindahtangankan termasuk dalam  pengertian  uang.  (3)  Wakaf  memiliki  hukum  yang  disebut  Jawaz  (boleh).  (4) Wakaf  hanya  dapat  didistribusikan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang  diizinkan  oleh Syariah.  (5)  Nilai  utama  wakaf  yang  harus  dijamin  keawetannya,  tidak  dijual  atau dihibahkan.  Cash  management  sangat  strategis  dan  bisa  dimanfaatkan  untuk pembangunan ekonomi manusia apalagi di masa pandemi seperti ini. Dari segi ekonomi,
menurut Duddy Roesmara Donna dan Mahmudi dalam Dynamic Optimization of Cash Wakaf  Management:  An  Optimal  Control  Theory  Approach,  wakaf  dapat  dipandang sebagai tabungan dan investasi swasta. Wakaf dari sudut pandang ekonomi bisa dikatakan sebagai instrumen saving sekaligus prosperity (kemakmuran), yakni sebagai dana yang potensial untuk diinvestasikan dalam asset produktif yang dapat memberikan hasil atau pendapatan(Rozalinda, 2012).
Terdapat 2 contoh wakaf uang sinkron menggunakan Undang-undang mengenai wakaf tunai, yaitu wakaf uang buat jangka saat eksklusif & wakaf uang buat selamanya. Wakaf uang jangka saat eksklusif haruslah diinvestasikan ke produk perbankan supaya lebih kondusif & memudahkan pihak wakaf pada mendapat uangnya pulang dalam waktu jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang buat selamanya, pihak nazhir mempunyai otoritas penuh  buat  mengelola  &  berbagi  uang  wakaf  buat  mencapai  tujuan  wakafnya (Arif, 2012).
Undang-undang  ini  juga  mengatur  bahwa  jika  kegiatan  penanaman  modal menggunakan  dana  wakaf,  maka  laba  bersih  atau  laba  bersih  perusahaan  penanaman modal,  sebesar  pendapatan  kotor  dikurangi  total  biaya  operasional,  akan  dibagikan menurut  ketentuan  hukum  wakaf,  yaitu  90%  dari  keuntungan  akan  dialokasikan  untuk keperluan  wakaf  (mauquf`alaih)  dan  10%  untuk  penerimaan  pengelola  atau  nazhir. Dalam wakaf tunai, wakif tidak dapat langsung mentransfer mauquf`alaih berupa uang kepada nazhir, tetapi harus  melalui  LKS atau lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan non syariah yang ditunjuk atas kebijakan menteri agama.
Pengelolaan Wakaf uang dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian (Rozalinda,  2012)  (Arif,  2012).  Sebagai  efek  pengganda  atau  eksponensial,  ini  berarti wakaf juga dapat dianggap sebagai investasi yang memberikan pengembalian investasi yang dapat digali untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari sudut pandang ini, wakaf dapat dilihat sebagai sarana untuk menghasilkan efek eksponensial, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial. Partisipasi dalam pengembalian investasi wakaf tunai diberikan  dalam  bentuk  bantuan  pada  sektor  ekonomi  (produksi)  dan  non-ekonomi (sosial).  Pembagian  manfaat  secara  langsung  dan  tidak  langsung  ini  dapat  memiliki implikasi yang signifikan dalam banyak hal, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Misalnya, meningkatkan daya beli masyarakat  yang berkurang akibat  pandemi ini, dengan  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dengan  mengubah  tabungan  masyarakat
menjadi  investasi,  dan  dengan  mendistribusikan  pertumbuhan  ekonomi  secara  merata, dengan membuka usaha baru kepada pemegang izin.
Wakaf uang atau wakaf tunai, merupakan salah satu solusi yang dapat menjadikan wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang manfaatannya tidak saja dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, tapi lebih dari itu uang juga bisa dijadikan sebagai alat modal yang  siap  dijadikan  sebagai  alat  produksi.  Dengan  keberadaan  wakaf  uang  dari masyarakat, maka akan tersedia modal yang besar untuk diinvestasikan ke dalam berbagai sektor ekonomi produktif. Sehingga hasilnya bisa direfleksikan untuk mengurangi beban APBN pemerintah Indonesia tanpa harus mengandalkan hutang ke luar negeri. Bahkan tidak harus membebani rakyat dengan mengeluarkan aturan-aturan yang mencekik seperti yang baru saja terjadi  kemaren dengan di  setujuinya Undang-Undang Cipta kerja (UU Cipta  kerja)  atau  Omnibus  Law  yang  sampai  tulisan  ini  dibuat  masih  banyak  yang menentang diberbagai wilayah Indonesia terutama dari para mahasiswa, dan buruh.

## Skema 1. Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19
Dari skema 1 di atas, terlihat bahwa ada dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh  pandemi  covid-19  sangat  simultan  dan  kompleks.  Secara  kesehatan,  corona  virus atau covid dan angka 19 adalah akhir tahun 2019 yang merupakan tahun kelahiran covid di Wuhan Cina mempunyai sifat mematikan dan belum ditemukan vaksin dan obatnya sampai  penelitian  ini  ditulis.  Karena  begitu  berbahayanya  maka  untuk  memutus  tali penularannya,  WHO  telah  menetapkan  pelaksanaan  protokol  kesehatan.  Protokol kesehatan yang harus dijalankan diantaranya adalah sosial distancing dan stay at home. Apapun  kegiatan  masyarakat  sebelum  terjadinya  pandemi  harus  dilakukan  di  dalam
Mengharuska n Dampak Pandemi Covid-19 Protokol Kesehatan - PSBB - Stay at Home - Sosial Distancing Daya beli Masyarakat menurun Permintaan
Agregat menurun
Produksi menurun krn suplay turun
Perusahaan PHK
Pengangguran naik Kemiskinan Naik Tingkat Konsumsi Masyarakat turun
rumah,  seperti  bekerja  (WFH/work  from  home),  sekolah  dengan  daring,  belanjapun dengan  on  line,  dan  bila  sangat  penting  harus  keluar  rumah  maka  harus  selalu menjalankan sosial distancing
Stay at home dalam waktu lama dan tidak diketahui kapan berakhirnya membuat pasar, tempat rekreasi, pertokoan dan tempat-tempat keramaian menjadi sepi dan tidak laku  karena  daya  beli  masyarakat  turun.  Daya  beli  turun  ini  menyebabkan  tingkat konsumsi  juga  turun.  Sehingga  permintaan  juga  turun.  Permintaan  yang  turun  ini menyebabkan jumlah produksi juga menurun. Jumlah barang yang diproduksi peusahaan menurun  menyebabkan  operasional  perusahaan  juga  tidak  maksimal  dan  untuk mengurangi  beban  biaya  operasional  terpaksa  perusahaan  harus  menghentikan karyawannya atau PHK.
PHK menyebabkan terjadinya pengangguran, dan menamah tingkat kemiskinan dan  berakibat  pada  rendahnya  tingkat  konsumsi  begitu  seterusnya.  Bila  hal  ini  terjadi terus menerus bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara nasional turun dan bisa berimplikasi pada terjadinya resesi ekonomi.
Pemerintah  sudah  mengeluarkan  banyak  kebijakan  selama  berlangsungnya pandemic ini  dalam rangka untutk mengatasi dampak sosial ekonomi secara simultan. Ada 10 total kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah RI, beberapa kebijakan yang telah  dikucurkan  pemerintah  tujuannya  untuk  meningkatkan  daya  beli  masyarakat, mengundang  investor,  menghidupknan  kembali  wisata  dan  transportasi  belum  bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat rentan dalam hal ini yang kena PHK dan yang bekerja di sektor informal, bahkan kebijakan itu saat ini menjadi polemik dan mengundang demonstrasi dari para buruh dibantu mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia.
Permasalahan  yang  terjadi  sebenarnya  bisa  di  konstruk  menjadi  2  yaitu  belum adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan belum adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi  apalagi  dimasa  pandemic  covid-19  seperti  ini  kedua  permasalahan  tersebut semakin  berat  diraskan  baik  oleh  pemerintah  maupun  oleh  masyarakat  terutama masyarakat yang terdampak secara langsung. Sehingga dibutuhkan instrument langsung dan  nyata  yang  bisa  dikerjakan  oleh  semua  pihak  dan  secara  kerja  sama  dan  gotong royong dan bisa dirasakan manfaatnya secara bersama-sama tanpa harus mengandalkan investor asing yang selama ini menjadi primadona pemerintah.
Model  instrumen  wakaf  tunai  bisa  digunakan  sebagai  solusi  terbaik  yang  bisa digunakan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan  pertumbuhan ekonomi. Model tersebut bisa digambarkan seperti skema 2. Di bawah ini.
Skema 2. Model Wakaf Tunai Untuk Pemerataan Dan Pertumbuhan Ekonomi
Waktu tertentu Selamanya ≤ 10% Daya Beli Masyarakat naik Aliran Tax Aliran Dana Pembangunan WAKIF Nadhir 1 Investasi Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Produktif Perbankka n Bagi Hasil 90% 1
Sektor Economi (Musyarakah /Mudharabah) - Pembangunan Infrastruktur
- Modal Kerja Usaha - UMKM Sektor Sosial 1 Peningkatan Konsumsi 1 Peningkatan Permintaan 1 Produksi Meningkat 1 Penerimaan Negara Meningkat 1 Peningkatan Pembangunan

## Penjelasan Model
Wakif sebagai orang yang mewakafkan uang kepada Nadhir menyerahkan uang tunai  atau  surat  berharga  ( mauquf )  lainnya  bisa  dengan  dua  bentuk  yaitu  bersifat selamanya  atau  bersifat  jangka  waktu  tertentu.  Bila  bersifat  selamanya  berarti  Nadhir mempunyai hak penuh dalam hal pengelolaan dan pengembanganya sesuai dengan tujuan wakafnya misalnya diinvestasikan untuk ekonomi produktif. Bila bersifat jangka waktu tertentu  Nadhir  akan  menginvestasikan  ke  perbankkan  syariah  dengan  jangka  waktu tertentu (deposito) agar memudahkan pihak Nadhir pada saat jatuh tempo (Arif, 2012). Dari  investasi  ekonomi  produktif  maupun  dari  perbankkan  akan  diperoleh  bagi  hasil. Nadhir akan mendapatkan maksimal 10% sebagai biaya pengelolaan dari bagi hasil dan 90%  nya  bisa  digunakan  untuk  pembiayaan  sektor  ekonomi  maupun  sektor  sosial. Penyaluran  di  sektor  ekonomi  produktif    misalnya  untuk  pembiayaan  pembangunan infrastruktur,  pembiayaan  modal  usaha  untuk  UMKM,  pembiayaan  modal  kerja  untuk usaha-usaha  produktif  lainnya  sehingga  akan  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  secara ekonomi di masyarakat.
Penyaluran  sektor  sosial  adalah  untuk  lembaga  sosial,  pembangunan  sekolah, panti  asuhan,  makam,  pemberian  bantuan  langsung  tunai  kepada  masyarakat  yang membutuhkan atau rentan terutama masyarakat yang baru saja kena PHK akhibat dampak dari Covid-19 sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraannya akhirya  dapat  meningkatkan  tingkat  konsumsi  masyarakat  dan  meningkatkan permintaannya disinilah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan  kuantitas  yang  diminta  oleh  konsumen  secara  langsung  akan  mengubah permintaan  agregat    dalam  sistem  ekonomi.  Peningkatan  permintaan  agregat  akan direspon positif oleh produsen atau pedagang dengan meningkatkan kapasitas produksi, yang  pada  gilirannya  berimplikasi  pada  peningkatan  investasi.  Peningkatan  kapasitas produksi juga akan  meningkatkan penerimaan APBN, salah satunya adalah penerimaan berupa pajak. Jika penerimaan negara meningkat, maka  dana pembangunan negara juga akan  meningkat.  Hal  ini    secara  tidak  langsung  akan  berpengaruh  pada  peningkatan pendapatan wakif, kemudian wakif akan membelanjakan hartanya (mauquf) di Nadhir, agar  tetap  berputar  sehingga  roda  roda  perekonomian  berjalan  dengan  baik.  Dan pertumbuhan ekonomi akan maju dengan pesat terhindar dari resesi yang selalu menjadi momok banyak pihak dimasa pandemi ini.
Ilustrasi  dibawah  akan  lebih  memperjelas  tentang  implikasi  dari  model penanganan wakaf tunai terhadap dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh covid- 19. Menurut data dari LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) per Agustus tahun 2020 ada sekitar  2.579.239  account  yang  mempunyai  simpanan  diatas  RP  100  juta  rupiah  (RI, 2020). Apabila kita asumsikan bahwa pemilik account itu 80% nya muslim atau beragama Islam dan 50% nya yaitu 1 juta orang yang beragama  Islam yang mempunyai  account diatas Rp 100 juta menjadi wakif sebesar Rp 1.500.000,- saja maka akan di akan dapat dihitung  1.000.000  X  Rp.  1.500.000  hasilnya  adalah  Rp  1,5  triliun  rupiah  dana  wakaf yang akan siap untuk diinvestasikan. Bila dana itu di investasikan di Perbankkan syariah dengan  bagi  hasil  10%  pertahun  maka  pada  akhir  tahun  akan  ada  dana  yang  siap  di manfaatkan sebesar Rp 150 milyar rupiah. Perhitungan ini baru untuk satu kali wakaf, bila orang Islam Indonesia melakukan wakaf berkali-kali untuk beberapa periode maka tentulah dana wakaf akan terkumpul dalam jumlah yang besar dan sangat potensial untuk menjadi sumber dana investasi bagi pengembangan ekonomi umat.
Dari  dana  Rp  150  milyar  rupiah  tersebut  90%  nya  di  alokasikan  untuk mauquf’alaih maka akan dapat dana sebesar Rp 130 milyar rupiah yang bisa digunakan. Bila 60%nya dialokasikan untuk sektor non ekonomi yaitu sebesar 81 milyar, dan 40% di sektor ekonomi yaitu Rp 49 milyar maka bisa dilihat manfaatnya dengan perhitungan dibawah ini:
Untuk  sektor  non  ekonomi,  akan  di  dapat  dana  sebesar  60%  X  Rp  150  milyar menjadi  Rp  81  milyar  dapat  digunakan  untuk  orang  rentan  dan  miskin  dapat  dikasih bantuan  langsung  tunai,  perbaikan  sekolah,  santunan  anak  yatim  dan  fakir  miskin. Sehingga  daya  beli  mereka  akan  terangkat  dan  tingkat  konsumsi  juga  naik  dan  ini berimplikasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bila kita asumsikan bahwa dana tersebut mampu menaikkan daya masyarakat sebesar 5% maka akan terjadi kenaikan daya beli sebesar 5% X Rp 81 milyar yaitu Rp 4,05 milyar rupiah, sehingga dana terakumulasi menjadi Rp 85,05 milyar rupiah. Kenaikan daya beli masyarakat 5% juga diasumsikan mampu  menaikkan  investasi  perusahaan  sebesar  5%,  maka  akan  didapatkan  investasi sebesar 5% X Rp 85,05 milyar yaitu Rp 4.252 milyar sehingga bila diakumulasi akan ada peningkatan dana sebesar Rp 89,302 milyar rupiah. Selain itu peningkatan Negara dalam bentuk pajak juga diasumsikan meningkat 5% sehingga didapat hasil 5% X Rp 89,302 milyar yaitu Rp 4,465 milyar, hal ini akan meningkatkan akumulasi menjadi Rp 93,767
milyar.  Sehingga  jika  diperbandingkan  dengan  dana  program  dari  sektor  non  ekonomi sebesar Rp 81 milyar, maka akan memberkan efek ganda sebesar 15,76%.
Jika program non-ekonomi dapat menghasilkan efek ganda sebesar 15,76%, maka menurut teori program ekonomi, alokasi dalam sektor ekonomi harus dapat menghasilkan efek ganda setara dengan 31, 52%, jadi awalnya dana untuk ekonomi sektor akan masuk sebesar  31,52% X Rp 49 miliar atau Rp 15.444 miliar dan bila ditambah dengan modal awal  di sektor ekonomi menjadi 64.444 miliar Rupiah. Jika kita tambahkan baik sektor ekonomi maupun non-ekonomi, kita mendapatkan peningkatan dari Rp 93,767 miliar + Rp 64,444 miliar menjadi Rp 158,211 miliar. Menghimpun Rp28,211 miliar atau  21,7%.
Berdasarkan simulasi sederhana di atas, dengan  perhitungan  sederhana  dalam asumsi  perekonomian,  menunjukkan  bahwa  wakaf  tunai  berpotensi  menciptakan multiplier  effect  yang    besar    dalam  perekonomian.  Jika  potensi  wakaf  tunai  ini  dapat dimaksimalkan sehingga dapat memberikan peningkatan multiplier effect sebesar 700% sejalan dengan apa yang terkandung dalam ayat  261 Surah al-Baqarah Al-Qur'an yang artinya:
“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui”
Tentunya untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan dan bertanggung jawab dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf  khususnya  di  Indonesia  yaitu  Badan  Wakaf  Indonesia,  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah, sehingga semuanya memiliki potensi wakaf uang yang dapat digunakan secara  efektif.  Dengan  demikian  dapat  dilihat  bahwa  wakaf  moneter  dapat  berdampak langsung pada pertumbuhan pendapatan wakif dan efek tidak langsung yang dirangsang oleh mekanisme perekonomian.

## K ESIMPULAN
Pandemi covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat simultan baik secara sosial  maupun  secara  ekonomi.  Banyak  tenaga  kerja  yang  dirumahkan  karena  banyak perusahaan yang tidak bisa beroperasi untuk berproduksi disebabkan rantai permintaan dari masyarakat yang turun drastis diakibatkan daya beli dan daya konsumsi masyarakat yang jatuh.
Wakaf  tunai  sebagai  salah  satu  instrument  dalam  membangun  ekonomi produktif menjadi solusi yang sangat dibutuhkan disaat pandemic seperti ini baik di sektor ekonomi maupun di sektor non ekonomi. Di sektor non ekonomi bagi hasil investasi dari wakaf  tunai  bisa  digunakan  untuk  pemberian  bantuan  langsung  tunai  pada  masyarakat untuk  meningkatkan  daya  beli  masyarakat,  dengan  peningkatan  daya  beli  masyarakat maka  akan  berimplikasi  pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan pendapatan Negara yang pada akhirnya terhindar dari jurang resesi yang saat ini sedang mengancam.
Di sektor ekonomi bagi hasil wakaf tunai bisa digunakan untuk pemberian modal kerja  kepada  UMKM,  untuk  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  dan  untuk pebiayaan usaha-usaha ekonomi produktif lainnya terutama untuk tenaga kerja yang saat ini banyak di PHK.
Baik di sektor ekonomi maupun di sektor non ekonomi, bagi hasil wakaf tunai bisa menghasilkan efek pengganda yang sangat besar sekali dan bermanfaat untuk pihak investor  dalam  meningkatakan  produksinya,  pihak  pemerintah  dalam  meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Sehingga APBN pemerintah juga akan aman terhindar dari hutang luar negeri yang sangat mencekik.

## REFERENSI
Abodunrin,  O.,  Oloye,  G.,  &  Adesola,  B.  (2020).  Coronavirus  Pandemic  and  Its Implication On Global Economy. International Journal of Arts, Languages and Business Studies (IJALBS) , 4 (1), 13–23.
Arif, M. N. R. Al. (2012). Efek multiplier wakaf uang dan pengaruhnya. Ilmu Syariah Dan Hukum , 46 (I), 297–314.
BBC  News.  (2020). Virus  corona  dan  pandemi  flu  Spanyol:  Wabah  pada  1918 menewaskan 50 juta orang, bagaimana perubahan dunia saat itu dan apa yang dapat dipelajari sekarang?
CNBC  Indonesia.  (2020).  Proyeksi  APBN.  Retrieved  from  Bisnis.com  website: www.CNBCIndonesia.com
Eddyono, S. (2020). Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia. (Pandemi dan Yang Tersingkir: Menaksir Urgensi Kebijaksanaan Inklusi Penanganan Covid-19) (W. dan P. S. W. Mas’udi, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fahham,  A.  M.  (2015).  Cash  Waqf  Management  at  The  Waqf  and  Land  Management Agency Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta. Aspirasi , 6 (1), 27–36.
Ghafur,  R.  A.,  &  Nur,  I.  (2013).  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Optimalisasi
Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang
Lampung).
Inferensi , 7 (2), 363. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.363-386
Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Virus Corona Pertama di Indonesia. Retrieved from Compas.com website: www.compas.com
Inpres. (1993). Inpres No.5 tahun 1993 .
Jannah Idatul, N. (2015). Analisis Rancangan Wakaf Tunai Perusahaan (Corporate Cash Waqf) PT. Petrokimia Gresik (Vol. 10). Universitas Brawijaya Malang.
Kemenkes. (2020). Satgas Penanganan Covid-19 . Jakarta.
Kemenkominfo. (2011). Kemenkominfo .
kompas.com.  (2020a).  214-juta-pekerja-terdampak-covid-19-paling-banyak-di-jabar?
Retrieved from Compas.com website: https://money.kompas.com/read/2020/08/10/065440126/kemenaker-214-juta- pekerja-terdampak-covid-19-paling-banyak-di-jabar?page=all
kompas.com.  (2020b).  Kemenaker  Dampak  Corona  Dahsyat  13.9  Persen  Perusahaan
Kurangi Karyawan. Retrieved from Compas.com website: https://money.kompas.com/read/2020/07/01/214000326/kemenaker--dampak- corona-dahsyat-13-9-persen-perusahaan-kurangi-karyawan
Manan, M. (2001). Sertifikat Wakaf Tunai . Jakarta: UI Press.
Moh. Nazir. (2014). Metode Penelitian. Metode Penelitian . https://doi.org/978-979-450- 173-5
Munir,  Z.  A.  (2013).  Revitalisasi  Manajemen  Wakaf  Sebagai  Penggerak  Ekonomi Masyarakat. Journal  de  Jure , 5 (2),  162–171.  https://doi.org/10.18860/j- fsh.v5i2.3007
Pazarbasioglu, C. (2020). Swift action can help developing countries limit economic harm
of coronavirus. Retrieved from Wordbank website:
https://blogs.worldbank.org/voices/swift-action-can-  help-developing-countries- limit-economic-harm-coronavirus.
Performance,  E.  (2015).  Potensi  Pengembangan  Wakaf  Uang  di  Kota  Palembang (Preleminary Research). I-Finance , 1 (1), 80–100.
Pusparini, M. D. (2016). Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. FALAH Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (1), 15–28.
Rastika, I. (2020). Ada 7 Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19. Retrieved from Compas.com website: https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/ada-7-bantuan- pemerintah-selama-pandemi-covid-19
RI, L. (Lembaga P. S. (2020).  Distribusi Simpanan Bank Umum Deposits Distribution Of Commercial Bank August 2020. LPS , 09 (08), 1–13.
Riyanto, R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak). Al- ’Adalah , 14 (2), 333. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967
Rozalinda, R. (2012). Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 35 (2), 314–330. https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.146
Rozelle,  Scott;  Rahimi,  Heather;  Wang,  Huan;  dan  Dill,  E.  (2020). Lockdowns  are protecting China’s rural families from COVID-19, but  the economic burden is heavy. Cina.
Said,  S.,  &  Amiruddin,  A.  M.  A.  (2019).  Wakaf  Tunai  dan  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat. Al-Mashrafiyah:  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,  Dan  Perbankan Syariah , 3 (1), 43. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739
Sukamto. (2018). Menuju Era Baru Wakaf Tunai (Sebagai Inovasi Finansial Islam Dalam
Mensejahterakan Umat). Ekonomi Islam , 9 (2), 193–212.
Syadid,  M.,  Muammar,  M.  A.,  &  Surabaya,  U.  M.  (n.d.). Model  Pengembangan  Dan Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Pendidikan Tinggi ( Studi Kasus Wakaf Amerta Airlangga ) . 1–16.
Tertiana,  M.  R.  (2020).  Indonesia-dalam-pusaran-gelombang-angka-kemiskinan-dunia.
Retrieved from Kata.data website:
https://katadata.co.id/marthathertina/indepth/5eb253a3aef82/indonesia-dalam- pusaran-gelombang-angka-kemiskinan-dunia
WHO. (2020). Dasbord WHO Coronavirus Disease (COVID-19) .
Widianingrum, A. & W. M. 2020. (2020). Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19. Yogyakarta: UGM Press.
Widyaningrum, G. L. (2020). WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya? National Geographic .
Zerhouni, W., Nabel, G. J., & Zerhouni, E. (2020). Patents, economics, and pandemics. Science , 368 (6495), 1035. https://doi.org/10.1126/science.abc7472