Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Kawasan di Kabupaten Barito Kuala

## Ahmad Rizali*, Muhammad Saleh
Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat *Rizaliahm224@gmail.com

## Abstract
This study was conducted to (1) Analyze the potential of PBB-P2 and (2) factors that are obstacles in the PBB-P2 based in the Barito Kuala area. This research sample uses (1) Sampling  Area  with the  lowest  PBB-P2  realization  in  Bakumpai  and  Kuripan  Districts  and the  highest  PBB-P2  realization,  namely  Alalak  and  Marabahan  Districts,  (2)  Using purposive  sampling  with  the  informant  is  the  Head  of  the  Regional  Tax  and  Retribution Management  Agency  Barito  Kuala  Regency  and  Section  Chief.  Data  analysis  uses  a calculation of the percentage comparison of potential and realization of PBB-P2.
This  study proves  that the greatest potential of  PBB-P2 is  located in  Alalak District and  Marabahan  District,  while  the  lowest  potential  is  in  Bakumpai  and  Kuripan  Districts. The  inhibiting  factors  are  (1)  the  limitations  and  capabilities  of  human  resources;  (2)  : social,  economic  conditions  of  the  community;  and  (3):  number  of  taxpayers  and  living conditions .
Keywords: Local Revenue (PAD), Tax (PBB-P2) and Potential PBB-P2.

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk (1)  Menganalisis potensi PBB-P2, serta (2) faktor yang menjadi  hambatan  didalam  penerimaan  PBB-P2  berdasarkan  kawasan  di  Kabupaten  Barito Kuala.
Sampel  Penelitian  ini  menggunakan  (1) Area  Sampling dengan  realisasi  PBB-P2 terendah  di  Kecamatan  Bakumpai  dan  Kecamatan  Kuripan  serta  realisasi  PBB-P2  tertinggi yaitu  Kecamatan  Alalak  dan  Kecamatan  Marabahan,  (2)  Menggunakan purposive  sampling dengan  Informan  adalah  Kepala  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kabupaten Barito  Kuala  serta  Kepala  Bagian.  Analisis  data  menggunakan  perhitungan    persentase perbandingan potensi dan realisasi PBB-P2.
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  Potensi  PBB-P2  terbesar  terletak  di  Kecamatan Alalak  serta  Kecamatan  Marabahan,  sedangkan  potensi  terendah  di  Kecamatan  Bakumpai dan  Kuripan.  Faktor  penghambat  terletak  (1)  keterbatasan  dan  kemampuan  sumberdaya manusia; (2) : kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan (3) : jumlah wajib pajak dan kondisi tempat tinggal.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak (PBB-P2) dan Potensi PBB-P2.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  fiskal  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah  dari  segi  makro  dalam mengatur  penerimaan  pajak  maupun  pengeluaran  pemerintah,  baik  itu  pemerintah  pusat maupun daerah. Salah satu kegunaan kebijakan fiskal bagi daerah secara umum sebagai roda
penggerak kebijakan bagi pemerintah dalam mengatur pajak dan pengeluaran daerah, hal ini yang  digambarkan  Provinsi  Kalimantan  Selatan  melalui  kebijakan  fiskal  daerah  yang  terus berupaya  dalam  meningkatkan  penerimaannya  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dengan  selalu  bersinergi  dengan  daerah-daerah  kabupaten/kota  dalam  lingkup  kesatuan wilayah.  dalam meningkatkan potensi penerimaan daerahnya melalui sumber-sumber pajak yang dapat dipungut oleh daerah.
Permasalahan  yang  dihadapi,  khususnya  bagi  setiap  daerah  adalah  adanya  penurunan realisasi PAD yang tidak sebanding dengan target yang ditetapkan. Salah satu provinsi yang menghadapi permasalahan tersebut adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  mempunyai  sumberdaya  alam  yang berlimpah,baik  dari  segi  pertanian,  perkebunan  maupun  tambang  batu  baranya  sebagai penompang bagi Pendapatan daerah. Meskipun demikian, jika mengacu dari tahun 2016-2017 terjadi penurunan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Kalimantan Selatan yang disebabkan menurunnya realisasi penerimaan kabupaten/kota.
Penurunan Realisasi PAD daerah tersebut salah satunya adalah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Merujuk dari Data Badan Pusat Statistik  Kalimantan  Selatan,  Barito  Kuala  merupakan  kabupaten  penerimaan  realisasi PADnya yang mengalami penurunan tahun 2016-2017, dimana pada tahun 2016 PAD Barito Kuala  sebesar    Rp1.289.267.836.000,00  mengalami  penurunan  ditahun  2017  sebesar Rp1.137.439.391,00.
Penurunan  PAD  Kabupaten  Barito  Kuala  lebih  disebabkan,  karena  adanya  penurunan penerimaan pajak daerah di sektor pajak bilyar dan pajak mineral bukan logam lainnya, tetapi secara  umum  Pendapatan    Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Barito  Kuala  melalui  pajak mengalami tren yang positif pada tahun 2015-2018.
Pemerintah  Kabupaten  Barito  Kuala  terus  berupaya  mengoptimalkan  potensi-potensi peningkatan  pajak  daerahnya,  karena  pajak  daerah  merupakan  salah  satu  komponen  untuk membiaya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu  yang menjadi fokus potensi dari penerimaan pajak daerah tersebut terletak di Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan.  Diketahui  perkembangan  penduduk  suatu  wilayah  didaerah  selalu  mengalami peningkatan.  Peningkatan  penduduk  berdampak  meningkatnya  permintaan  bangunan  serta kepemilikan tanah.
Perkembangan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  melalui  PBB-P2  cenderung mengalami penurunan. Data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Barito  Kuala  menunjukkan  di  tahun  2015-2018  PBB-P2  selalu  terealisasi  dari  target  yang ditetapkan,  tetapi  terjadi  penurunan  pada  tahun  2016-2018.  Realisasi  penerimaan  PBB-P2 tahun  2015  sebesar  124,59%  meningkat  ditahun  2016  sebesar  163,27%,  tetapi  pada  tahun 2017-2018  adanya  penurunan  realisasi,  dimana  tahun  2017  hanya  sebesar  148,11%  terus mengalami penurunan ditahun 2018 sebesar 129,22%.
Penelitian  ini  difokuskan  dalam  melihat  potensi  penerimaan  PBB-P2  di  beberapa Kawasan  Barito  Kuala  dengan  melihat  faktor-faktor  hambatan  penerimaan  PBB-P2. Penelitian  mengenai  potensi  PAD  melalui  PBB-P2  sejatinya  sudah  pernah  dilakukan, diantaranya  Marlinda  Putri  Kumoro  dan    Alia  Ariesanti  (2017)  mengenai  Potensi  PBB-P2 dan  Kontribusinya  terhadap  PAD  di  Kota  Yogyakarta  serta  Yuliana  (2018)  mengenai Analisis Potensi PBB-P2 dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Nunukan.
Hasil  Penelitian  Marlinda  Putri  Kumoro  dan    Alia  Ariesanti  (2017)  menyimpulkan, Potensi  PBB-P2  di  Kota  Yogyakarta  tahun  2015  adalah  sebesar  Rp  202.583.039.973,00 dengan  persentase potensi sebesar 24,68%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkkan belum optimalnya penerimaan PBB-P2. Sisi kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kota Yogyakarta  dari  tahun  2006  sampai  dengan  2015  rata-rata  kontribusi  penerimaan  PBB-P2 adalah 16,51%. Artinya bahwa penerimaan PBB-P2 masih dapat ditingkatkan sekitar 83,49% dari target penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta.
Selain  itu,  Hasil  Skripsi  Yuliana  (2018)  menyimpulkan,  Terdapat  potensi  penerimaan PBB-P2 yang besar ditandai dengan jumlah wajib pajak yang meningkat dari tahun ke tahun, sementara faktor yang paling memengaruhi rendahnya penerimaan PBB P2 adalah rendahnya NJOP  bumi  karena  masih  menggunakan  ketetapan  tahun    1994  yang  sudah  tidak  sesuai dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Nunukan, proses pemuktahiran data yang belum maksimal dan proses pendistribusian dan penagihan SPPT yang belum efektif.
Telaah penelitian terdahulu menarik sebagai dasar penelitian ini dalam melihat potensi PBB-P2  di  Kawasan  Barito  Kuala.  Penelitian  terdahulu  sebagai  referensi  mempunyai perbedaan  dengan  penelitian  ini  untuk  lebih  menarik  diteliti.  Penelitian  ini  melihat  potensi PBB-P2 dari beberapa kawasan di Kabupaten Barito Kuala untuk dijadikan penelitian sebagai bentuk dalam meningkatkan PAD.

## KAJIAN PUSTAKA
Definisi  pajak  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2009  tentang  perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  pada  pasal  1  ayat  1  berbunyi  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo,2016 : 3).
Menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (dalam Mardiasmo, 2016: 3).
Menurut  UU  No  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak Daerah  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah berarti iuran rakyat kepada negara karena hak atas tanah  dan  bangunan  yang  dimiliki.  Dasar  hukum  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  adalah Undang-Undang  No.  12  tahun  1994.  Asas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  :  (1) memberikan  kemudahan  dan  kesederhanaan;  (2)  adanya  kepastian  hukum;  (3)  mudah dimengerti dan adil; (4) menghindari pajak berganda (Mardiasmo, 2016 : 381).
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tanggal  15  September 2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  wewenang  untuk  memungut  Pajak  Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah  kabupaten/kota  dimulai  1  Januari  2011  dan  paling  lambat  1  Januari  2014 (Mardiasmo, 2016:406).

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Sampel dalam Penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu (1) memilih sampel wilayah dengan Area Sampling, sehingga pengambilan sampel terbagi menjadi 2 (dua) yaitu realisasi PBB-P2 terendah  di  Kecamatan  Bakumpai  dan  Kecamatan  Kuripan  serta  realisasi  PBB-P2  tertinggi yaitu  Kecamatan  Alalak  dan  Kecamatan  Marabahan  di  Kabupaten  Barito  Kuala,  (2) menentukan informan dengan purposive sampling .
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala serta Kepala Bagian. Data diolah melalui analisis deskirptif kuantitatif dengan perhitungan  persentase perbandingan potensi dan realisasi PBB-P2.

## HASIL DAN ANALISIS
Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Marabahan Tahun 2016-2018
Secara astronomis, Kecamatan Marabahan terletak pada 114°40’50” - 0” Bujur Timur dan  Lintang  Selatan  02°50’50”  -  03°18’0”  Bujur  Timur.  Berdasarkan  posisi  geografisnya, Kecamatan  Marabahan  memiliki  batas-batas:  Utara;  Kecamatan  Tabukan,    Selatan  :
Kecamatan  Cerbon,  Timur  :  Kecamatan  Bakumpai  dan  batas  barat;  Kecamatan  Barambai.
Luas  wilayah  Kecamatan  Marabahan  adalah  221,00  km 2 .  (Marabahan  Dalam  Angka, 2019,hlm:6).
Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target/Realisasi PBB-P2 Kecamatan Marabahan Tahun 2016 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Bagus 391 5.675.489 250 3.587.732 63,21 Baliuk 178 3.249.359 170 3.197.999 98,42 Penghulu 172 2.729.605 176 2.963.329 108,56 Marabahan Kota 2.089 82.335.230 918 39.823.143 48,37 Ulu Benteng 1.623 47.809.501 819 24.631.133 51,52 Antar Baru 615 13.008.384 616 13.020.117 100,09 Antar Raya 292 3.539.038 293 3.566.760 100,78 Antar Jaya 264 4.185.270 2 31.861 0,76 Sido Makmur 1.006 10.639.775 740 7.897.625 74,23 Karya Maju 51 601.931 51 601.931 100,00 Jumlah 6.681 173.773.582 4.035 99.321.630 57,16
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Marabahan dalam Angka, Tahun 2017
Berdasarkan    tabel  1,  bahwa  persentase  perbandingan  realisasi  dengan  target  yang ditetapkan diatas 50% atau 57,16 % dari 10 Keluruhan/Desa di Kecamatan Marabahan tahun 2016.  Persentase  ketercapaian  realisasi  dengan  target  yang  ditetapkan  terletak  di  Desa Penghulu  yaitu  108,56%  diikuti  Desa  Antar  Raya  dan  Antar  Baru  masing-masing  dengan persentase 100,78% dan 100,09%, serta persentase ketercapaian terendah PBB-P2 terletak di Desa Antar Jaya, Keluruhan Marabahan Kota dan Desa Ulu Banteng.
Tabel 2.

## Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target/Realisasi PBB-P2 Kecamatan Marabahan
Tahun 2017 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Bagus 396 5.963.641 402 6.091.454 102,10 Baliuk 179 3.278.373 180 3.298.113 100,60 Penghulu 175 2.950.029 174 3.021.529 102,40 Marabahan Kota 2.156 85.358.041 933 40.169.928 47,10 Ulu Benteng 1.667 49.713.928 730 25.164.316 50,60 Antar Baru 616 13.020.117 787 16.057.476 123,30 Antar Raya 293 3.566.760 379 5.147.320 144,30 Antar Jaya 264 4.179.960 114 1.866.254 44,60 Sido Makmur 1.006 10.594.348 638 6.813.128 64,30 Karya Maju 51 601.931 51 601.931 100,00 Jumlah 6.803 179.227.128 4.388 108.231.449 60,39
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Marabahan dalam Angka, Tahun 2018
Merujuk  dari  tabel  2  data  tahun  2017  berkaitan  persentase  perbandingan  target  dan realisasi yang terjadi hampir 60,39 % dari 10 keluruhan/desa di Kecamatan Marabahan yang telah  memenuhi  realisasi  dari  target  yang  ditetapkan.  Realisasi  tertinggi  terletak  di  Desa Antar Raya dengan persentase 144,30% diikuti Desa Antar Baru sebesar 123,30%. Persentase perbandingan  realisasi  dan  target  terendah  yang  ditetapkan  terletak  di  Desa  Antar  Jaya  dan Kelurahan Marabahan Kota yang masih dibawah dari 50%.
Tabel 3.

## Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2
Kecamatan Marabahan Tahun 2018 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Bagus 402 10.134.368 194 5.226.617 51,6 Baliuk 180 5.878.641 168 5.077.547 86,4 Penghulu 177 5.141.987 179 5.229.449 101,7 Marabahan Kota 2 211 130.431.384 857 62.198.227 47,7 Ulu Benteng 1 749 83.763.539 428 24.381.198 29,1 Antar Baru 840 1.833.015 655 11.956.388 63,5 Antar Raya 412 7.068.368 429 7.377.607 104,4 Antar Jaya 270 5.739.248 138 2.826.452 49,2 Sido Makmur 1 009 16.819.293 645 11.082.892 65,9 Karya Maju 51 925.851 51 925.851 100 Total 2.332 267.735.694 3.744 136.282.228 50,9
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Marabahan dalam Angka, Tahun 2019
Berdasarkan  dari  tabel  3  perbandingan  dan  persentase  target/potensi  dan  realisasi PBB-P2  Kecamatan  Marabahan  tahun  2018  memberikan  gambaran  bahwa  nilai  persentase Desa  Antar  Raya  yang  memenuhi  target  tertinggi  yaitu  mencapai  104,4%  diikuti  Desa Penghulu  sebesar  101,7  serta  Desa  Karya  Maju  100%.  Kecamatan  yang  mempunyai persentase  realisasi  terendah  jika  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  untuk  tahun 2018 adalah Kecamatan Ulu Benteng sebesar 29,1%. Dari hasil tersebut menunjukkan hanya 3(tiga)  kecamatan  yang  memenuhi  realisasi  dari  target  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Tabel 4. Persentase Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Marabahan Tahun 2016-2018 Kelurahan/Desa Persentase (%) Rata-Rata 2016 2017 2018 Bagus 63,21 102,1 51,6 72,30 Baliuk 98,42 100,6 86,4 95,14 Penghulu 108,56 102,4 101,7 104,22 Marabahan Kota 48,37 47,1 47,7 47,72 Ulu Benteng 51,52 50,6 29,1 43,74 Antar Baru 100,09 123,3 63,5 95,63 Antar Raya 100,78 144,3 104,4 116,49 Antar Jaya 0,76 44,6 49,2 31,52 Sido Makmur 74,23 64,3 65,9 68,14 Karya Maju 100 100 100 100,00 Total (%) 57,16 60,39 50,90 56,15
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Marabahan dalam Angka, diolah Tahun 2019
Merujuk  dari  tabel  4  data  tahun  2016-2018  persentase  perbandingan  antara  realisasi dan  target  PBB-P2  menunjukkan  hanya  Desa  Antar  Raya,  Desa  Penghulu  dan  Desa  Karya Maju yang mempunyai persentase realisasi yang selalu mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah  Kabupaten  Barito  Kuala.  Desa  Antar  Raya  mempunyai  rata-rata  perbandingan realisasi dan target dengan persentase tertinggi yaitu 116,49% diikuti dengan Desa Penghulu yaitu 104,22% dan Desa Karya Maju sebesar 100%, sedangkan persentase PBB-P2 terendah yaitu Desa Antar Jaya, Kelurahan Marabahan Kota, dan Desa Ulu Benteng yang mempunyai persentase <50%.

## Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak Tahun 2016-2018
Secara astronomis, Kecamatan Alalak terletak pada 114,68° Bujur Timur dan Lintang Selatan  3,2578°.  Berdasarkan  posisi  geografisnya,  Kecamatan  Alalak  memiliki  batas-batas: Utara;  Kecamatan  Mandastana  dan  Belawang,    Selatan  :  Banjarmasin,  Timur  :  Kecamatan
Mandastana dan batas barat; Kecamatan Tamban dan Anjir Muara.  Luas wilayah Kecamatan Alalak  adalah  221,00  km 2 pada  tahun  2018,  sedangkan  untuk  tahun  2017  luas  wilayahnya seluas 106,5 km 2 . (Alalak Dalam Angka, 2018 & 2019,hlm:4 & 6).
Tabel 5.

## Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak
Tahun 2016 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Pulau Sugara 232 2.715.358 3 68.235 2,51 Pulau Sewangi 241 5.052.729 5 276.960 5,48 Pulau Alalak 208 4.583.293 107 2.177.266 47,50 Semangat Karya 1.107 21.366.599 455 12.849.683 60,14 Semangat Bakti 1.005 24.950.658 529 13.231.119 53,03 Semangat Dalam 5.688  204.957.048 1.837 68.351.075 33,35 Kel.Handil Bakti 3.971  250.880.876 1.101 75.140.028 29,95 Tatah Mesjid 855 18.544.617 470 9.509.739 51,28 Berangas Timur 2.507  102.120.806 918 37.912.210 37,12 Kel. Berangas 879 19.099.643 75 6.299.277 32,98 Kel.Berangas Barat 826 36.573.485 227 10.377.918 28,38 Sungai Lumbah 539 16.572.572 139 6.130.443 36,99 Beringin 574 13.187.817 62 3.000.244 22,75 Sungai Pitung 611 10.611.491 617 10.731.646 101,13 Balandean Muara 244 2.753.490 17 386.777 14,05 Balandean 309 4.110.440 311 4.136.640 100,64 Panca Karya 305 4.665.380 188 2.825.172 60,56 Tanjung Harapan 270 3.227.626 270 3.227.628 100,00 Jumlah 20.371  745.973.928 7.331  266.632.060 35,74
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Alalak dalam Angka, diolah Tahun 2017
Berdasarkan  data  realisasi  dan  potensi/target  tahun  2016  Kecamatan  Alalak menunjukkan  tingkat  realisasi  masih  rendah  dari  Total  keseluruhan  PBB-P2  yang  dapat terhimpun dari Wajib Pajak sebesar 7.331. Persentase realisasi tersebut sebesar 35,74% masih dibawah  dari  50%.  Artinya,  kemampuan  Kecamatan  Alalak  dalam  menghimpun  PBB-P2 masih  rendah.  Realisasi  penerimaan  PBB-P2  hanya  3  (tiga)  desa  yang  mencapai target/potensi  yang  telah  ditetapkan  diantaranya  Sungai  Pitung,  Balandean,  dan  Tanjung Harapan.
Tabel 6.

## Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak
Tahun 2017 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) (WP (Rp) (%) Pulau Sugara 233 2.763.593 84 931.888 33,72 Pulau Sewangi 241 4.963.763 5 266.360 5,37 Pulau Alalak 208 4.574.517 206 4.403.667 96,27 Semangat Karya 1.387 30.350.996 519 15.610.956 51,43 Semangat Bakti 1.601 48.783.250 445 10.902.916 22,35 Semangat Dalam 6.693  248.292.363 1.804 70.329.548 28,33 Kel.Handil Bakti 4.613  322.311.116 1.608  110.268.494 34,21 Tatah Mesjid 946 21.495.238 456 10.429.391 48,52 Berangas Timur 2.961  132.271.243 989 39.534.987 29,89 Kel. Berangas 903 21.683.425 76 5.578.330 25,73 Kel.Berangas Barat 830 36.827.214 239 10.532.184 28,60 Sungai Lumbah 592 18.435.624 128 6.033.566 32,73 Beringin 595 14.012.672 101 4.329.082 30,89 Sungai Pitung 617 10.710.772 661 11.351.511 105,98 Balandean Muara 244 2.753.490 11 326.777 11,87 Balandean 311 4.138.640 315 4.209.710 101,72 Panca Karya 307 4.620.186 311 4.663.671 100,94 Tanjung Harapan 270 3.227.626 270 3.227.626 100,00 Jumlah 23.552  932.215.728 8.228  312.930.664 33,57
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Alalak dalam Angka, diolah Tahun 2018
Merujuk  dari  tahun  2017  persentase  masih  menunjukkan  perkembangan  yang  masih rendah  hanya  mampu  mencapai  realisasi  sebesar  33,57%,  tetapi  ada  peningkatan  desa  yang mampu  mencapai  target  yang  ditetapkan  menjadi  4  (empat)  desa.  Penambahan  tersebut terletak  di  Desa  Panca  Karya  yang  mencapai  100,94%.  Adanya  peningkatan  ketercapaian target pada Desa Panca Karya tersebut karena adanya peningkatan dari laporan Wajib Pajak yang juga mengalami peningkatan.
Tabel 7.

## Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak
Tahun 2018 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Pulau Sugara 233 3.954.095 26 471.960 11,94 Pulau Sewangi 241 7.944.146 2 266.525 3,35 Pulau Alalak 208 5.827.181 209 5.870.271 100,74 Semangat Karya 1.687 62.182.302 406 13.022.756 20,94 Semangat Bakti 1.684 74.229.174 360 13.965.741 18,81 Semangat Dalam 7.490 378.366.539 1.496 72.874.468 19,26 Kel.Handil Bakti 4.512 376.368.099 1.272  112.520.802 29,90 Tatah Mesjid 1.446 55.383.202 430 18.697.477 33,76 Berangas Timur 2.986 175.519.987 1.143 71.090.246 40,50 Kel. Berangas 965 30.025.657 88 8.038.148 26,77 Kel.Berangas Barat 834 41.242.771 251 13.077.972 31,71 Sungai Lumbah 703 28.063.315 123 6.190.287 22,06 Beringin 636 18.778.941 50 4.192.913 22,33 Sungai Pitung 665 14.197.629 130 3.314.499 23,35 Balandean Muara 244 3.844.695 11 327.575 8,52 Balandean 315 5.281.995 316 5.297.774 100,30 Panca Karya 321 7.238.294 323 7.268.294 100,41 Tanjung Harapan 270 4.294.028 0 0 0,00 Jumlah 25.440  1.292.742.050 6.636  356.487.708 27,58
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Alalak dalam Angka, diolah Tahun 2019
Realisasi  Tahun  2018  menunjukkan  sebesar  27,58%,  rendahnya  penerimaan  tersebut terletak  lemahnya  penerapan  sistem  pungutan  terhadap  penerimaan  PBB-P2  di  Kecamatan Alalak.  Desa  Pulau  Alalak  merupakan  Desa  yang  mempunyai  persentase  perbandingan realisasi  dengan  target  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  Kelurahan/Desa  di  Kecamatan Alalak yaitu sebesar 100,74%.
Tabel 8. Persentase Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak Tahun 2016-2018 Kelurahan/Desa Persentase (%) Rata-Rata 2016 2017 2018 Pulau Sugara 2,51 33,72 11,94 16,06 Pulau Sewangi 5,48 5,37 3,35 4,73 Pulau Alalak 47,50 96,27 100,74 81,50 Semangat Karya 60,14 51,43 20,94 44,17 Semangat Bakti 53,03 22,35 18,81 31,40 Semangat Dalam 33,35 28,33 19,26 26,98 Kel.Handil Bakti 29,95 34,21 29,90 31,35 Tatah Mesjid 51,28 48,52 33,76 44,52 Berangas Timur 37,12 29,89 40,50 35,84 Kel. Berangas 32,98 25,73 26,77 28,49 Kel.Berangas Barat 28,38 28,60 31,71 29,56 Sungai Lumbah 36,99 32,73 22,06 30,59 Beringin 22,75 30,89 22,33 25,32 Sungai Pitung 101,13 105,98 23,35 76,82 Balandean Muara 14,05 11,87 8,52 11,48 Balandean 100,64 101,72 100,30 100,88 Panca Karya 60,56 100,94 100,41 87,30 Tanjung Harapan 100,00 100,00 0,00 66,67 Jumlah 35,74 33,57 27,58 32,30
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Alalak dalam Angka, diolah Tahun 2019
Perkembangan persentase Realisasi terhadap Target/Potensi Kecamatan Alalak dapat dilihat  dari  rata-rata  persentase  hanya  32,30%.  Tren  dari  tahun  2016-2018  menunjukkan terjadinya penurunan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan wajib pajak yang telah ditetapkan targetnya jauh  lebih rendah terealisasi  sehingga berdampak pada penerimaan PBB-P2. Desa Balandean  merupakan  desa  yang  selalu  memenuhi  target  penerimaan  PBB-P2  yang  selalu mencapai  target  diatas  100%,  sedangkan  Pulau  Sewangi  merupakan  Desa  yang  mempunyai pungutan PBB-P2 terendah yang hanya mempunyai rata-rata 4,73%. Rendahnya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Alalak disebabkan jika dilihat dari data tersebut adalah beberapa desa dari  segi  pungutan  PBB-P2  terjadi  penurunan  serta  desa  yang  tidak  mempunyai  realisasi dikarenakan jumlah Wajib pajaknya adalah 0.

## Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Bakumpai Tahun 2017-2018
Secara  astronomis,  Kecamatan  Bakumpai  terletak  pada  114°40’50  Bujur  Timur  dan Lintang Selatan 2°50’50”- 2°30’18”. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Bakumpai memiliki  batas-batas:  Utara;  Kecamatan  Kuripan,    Selatan  :  Kecamatan  Cerbon,  Timur  :
Kabupaten  Tapin  dan  batas  barat;  Kecamatan  Marabahan.    Luas  wilayah  Kecamatan Bakumpai adalah 261,00 km 2 . (Bakumpai Dalam Angka, 2019,hlm:6).
Tabel 9.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Bakumpai
Tahun 2017 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Batik 630 7.271.026 638 7.362.871 101,26 Kelurahan Lepasan 1.044  14.917.574 437 6.734.088 45,14 Bahalayung 104 1.720.531 105 1.730.531 100,58 Banua Anyar 77 811.635 77 811.635 100,00 Murung Raya 73 734.034 73 734.034 100,00 Sungai Lirik 95 970.409 95 970.409 100,00 Banitan 85 855.212 85 855.212 100,00 Palingkau 129 1.294.115 133 1.363.156 105,33 Balukung 33 449.701 34 460.054 102,30 Jumlah 2.270  29.024.237 1.677  21.021.990 72,43
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Bakumpai dalam Angka, diolah Tahun 2018
Persentase perbandingan realisasi terhadap potensi/target Kecamatan Bakumpai tahun 2017  memberikan  gambaran  bahwa  persentase  pungutan  PBB-P2  mencapai  72,43%  dari target  yang  ditetapkan.  Dari  9  Kelurahan/Desa  Kecamatan  Bakumpai  hampir  keseluruhan telah  mencapai  target  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Kuala.  Desa Palingkau  memiliki  persentase  terbesar  yaitu  105,33%  diikuti  Desa  Balungkung  sebesar 102,30%.
Tabel 10. Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Bakumpai Tahun 2018 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Batik 639  10.557.008 645  10.695.422 101,31 Kelurahan Lepasan 1.062  24.344.589 403 9.859.211 40,50 Bahalayung 105 2.268.126 105 2.268.126 100,00 Banua Anyar 77 1.185.939 77 1.185.939 100,00 Murung Raya 70 1.970.288 71 2.055.468 104,32 Sungai Lirik 66 1.030.838 67 1.045.838 101,46 Banitan 85 1.275.000 85 1.275.000 100,00 Palingkau 134 2.050.137 134 2.050.137 100,00 Balukung 39 1.972.072 39 1.972.072 100,00 Jumlah 2.277  46.653.997 1.626  32.407.213 69,46
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Bakumpai dalam Angka, diolah Tahun 2019
Berdasarkan  tabel  10  menunjukkan  persentase  terealisasinya  penerimaan  PBB-P2  di Kecamatan Bakumpai tahun 2018 yaitu sebesar 69,46%. Penyumbang terbesar dari PBB-P2 terletak di Desa Murung Raya (104,32%), Desa Sungai Lirik (101,46%) dan Kelurahan/Desa Batik  (101,31%).    Kelurahan  Lepasan  yang  hanya  tidak  mencapai  target  yang  ditetapkan yaitu dengan persentase 40,50%.
Tabel 11. Persentase Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Bakumpai Tahun 2017-2018 Kelurahan/Desa Persentase (%) Rata-Rata 2017 2018 Batik 101,26 101,31 101,29 Kelurahan Lepasan 45,14 40,50 42,82 Bahalayung 100,58 100,00 100,29 Banua Anyar 100,00 100,00 100,00 Murung Raya 100,00 104,32 102,16 Sungai Lirik 100,00 101,46 100,73 Banitan 100,00 100,00 100,00 Palingkau 105,33 100,00 102,67 Balukung 102,30 100,00 101,15 Jumlah 72,43 69,46 70,95
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Bakumpai dalam Angka, diolah Tahun 2019

## Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan Tahun 2017-2018
Secara  astronomis,  Kecamatan  Kuripan  terletak  pada  114°41’54  -  114°51’43”  Bujur Timur  dan  Lintang  Selatan  2°31’22”  -  2°47’43”  .  Berdasarkan  posisi  geografisnya, Kecamatan  Kuripan  memiliki  batas-batas:  Utara;  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara,    Selatan  : Kecamatan  Bakumpai,  Timur  :  Kabupaten  Tapin  dan  batas  barat;  Provinsi  Kalimantan Tengah.    Luas  wilayah  Kecamatan  Kuripan  adalah  343,50  km 2 .  (Kuripan  Dalam  Angka, 2019,hlm:6).
Tabel 12. Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan Tahun 2016 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Jambu Baru 130 1.383.248 130 1.446.228 104,55 Jambu 62  14.420.668 62  14.420.668 100,00 Kabuau 107 1.123.059 107 1.123.059 100,00 Asia Baru 66 660.000 66 660.000 100,00 Jarenang 94 1.381.960 94 1.381.960 100,00 Kuripan 86 895.600 86 895.600 100,00 Rimbun Tulang 118 2.462.250 118 2.462.250 100,00 Tabatan 127 2.025.918 127 2.025.918 100,00 Tabatan Baru 149 3.542.914 149 3.542.914 100,00 Jumlah 939  27.895.617 939  27.958.597 100,23
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Kuripan dalam Angka,  Tahun 2017
Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Kuripan tahun 2017 pada komponen keuangan untuk penerimaan PBB-P2 menunjukkan telah melebihi target penerimaan sebesar 100,23%. Desa  Jambu  Baru  merupakan  desa  yang  mempunyai  persentase  tertinggi  di  Kecamatan Kuripan  dengan  persentase  104,55%.  Secara  keseluruhan  semua  kelurahan/desa  di Kecamatan Kuripan telah mencapai target dalam penerimaan PBB-P2.
Tabel 13.

## Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan
Tahun 2017 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Jambu Baru 131 1.436.778 131 1.436.778 100,00 Jambu 62 1.579.036 75 1.818.051 115,14 Kabuau 107 1.123.059 107 1.123.059 100,00 Asia Baru 66 660.000 66 660.000 100,00 Jarenang 94 1.381.960 95 1.397.600 101,13 Kuripan 86 895.600 86 895.600 100,00 Rimbun Tulang 149 3.531.146 149 3.531.146 100,00 Tabatan 118 2.462.250 118 2.462.250 100,00 Tabatan Baru 127 2.025.918 129 2.142.418 105,75 Jumlah 940  15.095.747 956  15.466.902 102,46
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Kuripan dalam Angka,  Tahun 2018
Merujuk  dari  tabel  14  menunjukkan  persentase  penerimaan  PBB-P2  dengan perbandingan antara realisasi dan target/potensi yang ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan  Kuripan  dalam  memungut  PBB-P2  mempunyai  kinerja  yang  baik,  hal  ini
dibuktikan  persentase  realisasi  terhadap  target  mencapai  102,46%  dengan  penyumbang terbesar  di  tahun  2017  yaitu,  Desa  Jambu  (115,14%),  Desa  Tabatan  Baru(105,75%),  Desa Jarenang (101,13).
Tabel 15. Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan Tahun 2018 Kelurahan/Desa Potensi/Target Realisasi Persentase WP (Rp) WP (Rp) (%) Jambu Baru 131 2.459.716 131 2.459.716 100,00 Jambu 73 2.080.489 74 2.095.489 100,72 Kabuau 107 1.614.000 108 2.223.960 137,79 Asia Baru 66 990.000 66 990.000 100,00 Jarenang 94 1.840.896 95 2.029.572 110,25 Kuripan 86 1.304.200 86 1.304.200 100,00 Rimbun Tulang 148 4.573.112 149 5.417.672 118,47 Tabatan 118 3.031.250 118 3.031.250 100,00 Tabatan Baru 129 2.865.525 129 2.865.525 100,00 Jumlah 952  20.759.188 956  22.417.384 107,99
Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Kuripan dalam Angka,  Tahun 2019
Berdasarkan tabel 15 menunjukkan perkembangan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kuripan  untuk  tahun  2018.  Data  tersebut  memberikan  informasi  berkaitan  dengan  kinerja Kecamatan  Kuripan  untuk  mencapai  target  dari  PBB-P2.  Data  tersebut  dapat  dilihat  dari besaran  persentase  yang  mencapai  107,99%  atau  realisasinya  adalah  Rp  22.417.384  lebih besar  dari  target  tahun  2018.  Penyumbang  terbesar  PBB-P2  tersebut  terdapat  pada  Desa Kabuau yaitu sebesar Rp 2.223.960,00 atau dengan tingkat persentase 9,92%.
Tabel 16.

## Persentase Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan
Tahun 2016-2018 Kelurahan/Desa Persentase (%) Rata-Rata 2016 2017 2018 Jambu Baru 104,55 100,00 100,00 101,52 Jambu 100,00 115,14 100,72 105,29 Kabuau 100,00 100,00 137,79 112,60 Asia Baru 100,00 100,00 100,00 100,00 Jarenang 100,00 101,13 110,25 103,79 Kuripan 100,00 100,00 100,00 100,00 Rimbun Tulang 100,00 100,00 118,47 106,16 Tabatan 100,00 100,00 100,00 100,00 Tabatan Baru 100,00 105,75 100,00 101,92 Jumlah 100,23 102,46 107,99 103,56
Sumber : BPS Kecamatan Kuripan, diolah Tahun 2019
Berdasarkan perkembangan tahun 2016-2018 Kecamatan Kuripan menunjukkan rata- rata sebesar 103,56%. Artinya, penerimaan PBB-P2 Kecamatan Kuripan telah melebihi target yang  ditetapkan.  Penyumbang  terbesar  dari  PBB-P2  dengan  mengacu  dari  nilai  rata-rata tersebut yaitu terletak di Desa Kabuau dengan persentase 112,60%. Meskipun demikian, ada beberapa desa yang mengalami peningkatan penerimaan PBB-P2 melebihi dari target/potensi yaitu Desa Jarenang.
Tabel 17 Potensi dan Realisasi Kecamatan Marabahan, Alalak, Bakumpai dan Kuripan Tahun 2017-2019 Kecamatan Potensi (Rp) Realisasi (Rp) 2017 2018 2017 2018 Kecamatan Marabahan  179.227.128 267.735.694  108.231.449  136.282.228 Kecamatan Alalak 932.215.728  1.292.742.050  312.930.664  356.487.708 Kecamatan Bakumpai 29.024.237 46.653.997 21.021.990 32.407.213 Kecamatan Kuripan 15.095.747 15.466.902 20.759.188 22.417.384
Sumber : BPS Kecamatan Kabupaten Batola Dalam Angka, diolah Tahun 2019
Berdasarkan  potensi/target  dari  4  (empat)  kecamatan  tersebut  yang  selalu  mencapai realisasi  terletak  di  Kecamatan  Kuripan,  sedangkan  potensi  tertinggi  terletak  di  Kecamatan Alalak  yaitu  Rp  932.215.728,00.  Tingginya  potensi  PBB-P2  di  Kecamatan  Alalak  tidak diimbangi  dengan  realisasi  yang  didapat.  Potensi  di  Kecamatan  Alalak  selalu  juga  paling tertinggi  tahun  2018  yaitu  menyentuh  Rp 1.292.742.050,00. Potensi  atau  target  merupakan aspek  terpenting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mencapai  target  tersebut  diperlukan  kinerja yang sesuai dengan melihat dari tingginya potensi yang ada.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Merujuk  hasil  yang  diperoleh  dari  perhitungan  potensi  PBB-P2  di  4  (empat) Kabupaten Barito Kuala yaitu Kecamatan Marabahan, Kecamatan Bakumpai dan Kecamatan Alalak tersebut menunjukkan masih  sangat kurangnya dalam menghimpun penerimaan PBB- P2  jika  dibandingkan  dengan  target  dan  realisasi  yang  dihasilkan.    Meskipun,  masih  ada beberapa  yang  didapat  didorong  dengan  melihat  luas  wilayah  jika  dikelola  dengan semaksimalkan mungkin memberikan penerimaan PBB-P2 yang lebih besar serta wajib pajak yang dapat ditingkatkan dengan menupdate data Objek Pajak.
Berdasarkan UU. No.12 Tahun 1994 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah berarti iuran  rakyat  kepada  negara  karena  hak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  dimiliki.  Artinya, rakyat wajib memberikan iuran kepada negara sebagai bentuk negara mempunyai hak untuk
melakukan  atas  tanah  dan  bangunan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  sehingga  perlu  peran aktif  bagi  pemerintah  daerah  Kabupaten  Barito  Kuala  lebih  mengoptimalkan  dari  potensi yang  dapat  dihimpun  jika  dilakukan  dengan  asas  (1)  memberikan  kemudahan  dan kesederhanaan; (2) adanya kepastian hukum; (3) mudah dimengerti dan adil; (4) menghindari pajak berganda (Mardiasmo, 2016 : 381).
Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Pemerintah  Daerah  kini  mempunyai  tambahan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  yang  berasal  dari  Pajak  Daerah,  wewenang  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat sebagai  bentuk  sumber  penerimaan  yang  dapat  dikelola  oleh  pemerintah  daerah  dengan komitmen  bersama  antar  berbagai  instansi  yang  mengelola  dari  PBB-P2  serta  masyarakat untuk  selalu  membayar  pajak  sehingga  potensi  penerimaan  PBB-P2  dapat  berjalan  secara optimal  sebagai  bentuk  peningkatan  PAD  Kabupaten  Barito  Kuala,  khususnya  bagi Kecamatan Bakumpai dan Kuripan yang masih memiliki penerimaan PBB-P2 terbawah jika dibandingkan  dengan  kecamatan-kecamatan  lain  yang  berada  dalam  lingkup  Kabupaten Barito Kuala.
Kecamatan Marabahan dan Alalak adalah salah satu kecamatan yang memiliki sumber penerimaan  PBB-P2  terbesar  jika  dibandingkan  dengan  beberapa  kecamatan  dalam  lingkup Kabupaten  Barito  Kuala.  Hal  ini  menjadi  dasar  rujukan  perhitungan  potensi  yang  dimiliki sebagai acuan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang dapat terhimpun dari realisasi yang dapat diterima. Meskipun, Kecamatan Marabahan dan Alalak mempunyai potensi yang cukup tinggi, tetapi dari segi realisasi masih jauh dari potensi/target yang dapat dihimpun.
Tingginya potensi tersebut seharusnya dibarengi dengan intensitas para pegawai yang ditugaskan  mengelola  PBB-P2  untuk  mencapai  potensi  tersebut.  Salah  satu  bentuk  yang diharapkan  adalah  sinergitas  antar  berbagai  pihak  untuk  mencapai  realisasi,  karena  suatu pencapaian  realisasi  daripada  potensi/target  yang  sebenarnya  dapat  terhimpun  merupakan prestasi  bagi  daerah  sebagai  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara  umum  di Kabupaten  Barito  Kuala.  Peningkatan  PBB-P2  berdampak  pada  peningkatan  kinerja  daerah dari segi ekonomi untuk pembangunan daerah.
Dasar  hukum  PBB  adalah  Undang-Undang  No.12  tahun  1985  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 merupakan kesempatan bagi daerah untuk mengelola  penerimaan  daerahnya  untuk  pembangunan  ekonomi  di  daerah  dalam meningkatkan  penerimaan  dari  sisi  Pajak  salah  satunya  adalah  Pajak  Bumi  dan  Bangunan dengan  memperhatikan  asas-asas  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  diantaranya  (1)  memberikan
kemudahan  dan  kesederhanaan;(2)  Adanya  kepastian  hukum;(3)  Mudah  dimengerti  dan adil;(4) Menghindari pajak berganda (Mardiasmo,2016:381).
Kecamatan  Kuripan  merupakan  kecamatan  yang  mempunyai  kinerja  dalam  hal pemungutan  PBB-P2.  Meskipun  mempunyai  potensi  yang  rendah,  tetapi  dari  segi  realisasi selalu  dapat  memenuhi  dari  potensi  yang  dapat  terhimpun.  Kinerja  tersebut  yang  harus dituangkan  dalam  memperhitungkan  potensi  yang  dapat  dihimpun  dengan  melihat  berbagai faktor  melalui  Objek  Pajak  seperti  penentuan  klasifikasi  bumi/tanah  dan  klasifikasi bangunan.  Diantaranya  untuk  menentukan  klasifikasi  bumi  harus  memperhatikan  Letak, Peruntukan,  Pemanfaatan  dan  Kondisi  lingkungan,  sedangkan  untuk  klasifikasi  bangunan memperhatikan  bahan  yang  digunakan,  rekayasa,  letak  dan  kondisi  lingkungan (Mardiasmo,2016:383).
Salah  satu  bentuk  kurangnya  penerimaan  PBB-P2  jika  dibandingkan  dengan  potensi yang  dapat  terhimpun  yaitu  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  hambatan  dalam  penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan.  Faktor  hambatan  tersebut  muncul karena  setiap  melaksanakan  pekerjaan  terdapat  kendala-kendala  yang  dihadapi  dilapangan termasuk  hambatan  pemungutan  yang  terjadi  di  4(empat)  titik  lokasi  sampel  penelitian Kabupaten Barito Kuala.
Faktor penghambat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Barito Kuala lebih disebabkan secara  umum  keterbatasan  atau  kemampuan  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki.    Menurut hasil wawancara dengan Kabid PBB (Lolita dan Staff PBB Bapa Dani) “sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kuala dalam hal pengurusan PBB-P2 sedikit, sehingga dalam hal  melakukan pendataan dan survey disetiap desa maupun kota kesulitan”.  “Untuk mengantisipasi  terbatasnya sumberdaya manusia  tersebut  dalam  pengelolaan PBB-P2, maka dilakukan  kerjasama  dan  memberikan  tugas  kepada  perangkat  desa  masing-masing kecamatan  untuk  melakukan  survey  dan  pendataan,  khususnya  mengenai  adanya  perubahan yang  terletak  pada  bangunan”.  Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  faktor  pengambat penerimaan  PBB  dari  segi  SDM  adalah  Aspek  sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari  kunci  sukses  ( key  success  factor ) . Dalam  kemajuan  di  era revolusi  industri  4.0  membuat  perubahan  dalam  sistem  teknologi  dan  ekonomi,  hal  ini  juga berdampak pada tuntutan perubahan SDM secara menyeluruh.
Faktor  penghambat  penerimaan  PBB-P2  yang  kedua  adalah  mengenai  kondisi  sosial ekonomi  masyarakat.  Kondisi  sosial  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam
kesuksesaan  penerimaan  PBB-P2,  karena  aspek  sosial  adalah  kesadaran  masyarakat  dalam membayar PBB-P2 untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Aspek sosial ekonomi sebagai bentuk keberhasilan penerimaan PBB-P2 dapat dilihat dari segi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula masyarakat dalam membayar PBB-P2, sehingga  Pemungutan pajak tidak boleh menganggu kelancaran  kegiatan  produksi  maupun  perdagangan,  serta  tidak  menimbulkan  kelesuan perekonomian  masyarakat  (Tidak  memberikan  dampak  negatif  terhadap  perekonomian (Syarat Ekonomis). (Mardiasmo, 2016 : 4- 5).
Faktor  lain  sebagai  penghambat  penerimaan  PBB-P2  adalah  jumlah  wajib  pajak  dan kondisi  tempat  tinggal.  Subjek  pajak  yang  menerima  atau  diperolehnya  selama  satu  tahun pajak  atau  dapat  pula  dikenai  pajak  untuk  penghasilan  dalam  bagian  tahun  pajak  apabila kewajiban  pajak  subjektifnya  dimulai  atau  berakhir  dalam  tahun  pajak  (Mardiasmo,  2016  : 163) .
Kesadaran subjek pajak  dalam rangka pendataan wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan  mengisi  SPOP  (Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak).  SPOP  tersebut  sebagai  bentuk kesadaran subjek pajak akan pembangunan daerahnya karena subjek pajak merupakan wajib pajak yang harus mengisi secara jelas,benar dan lengkap dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Apabila subjek pajak melakukan pemindahan tempat tinggal harus melakukan konfirmasi agar petugas dapat mengetahui.
Berdasarkan  kondisi  wilayah  menjadi  dasar  sulitnya  mengetahui  jumlah  wajib  pajak, khususnya untuk wilayah yang jauh dari perkotaan, sehingga berpengaruh bagi jumlah wajib pajak  di  4  (empat)  kecamatan  Kabupaten  Barito  Kuala.  Menurut  Teori  kutub  pertumbuhan, Perroux  menyatakan  bahwa  pembangunan  atau  pertumbuhan  tidak  terjadi  pada  seluruh  tata ruang,  akan  tetapi  hanya  terbatas  pada  beberapa  tempat  tertentu.  Setiap  kutub  mempunyai pancaran  pengembangan  keluar  dan  kekuatan  tarik  ke  dalam.  Dalam  kerangka  dasar pemikiran Perroux, suatu tempat (tata ruang) merupakan suatu kutub pertumbuhan apabila di tempat tersebut terdapat industri kunci ( key industri ) yang memiliki peran sebagai pendorong yang  dinamik,  karena  industri  tersebut  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  inovasi (Adisasmita,2012:62).

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian  tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pertama ,  Keadaan  Potensi  PBB-P2  terbesar  terletak  di  Kecamatan  Alalak  serta Kecamatan  Marabahan,  sedangkan  potensi  terendah  yaitu  Kecamatan  Bakumpai  dan Kuripan,  4  (empat)  kecamatan  tersebut  memiliki  potensi  yang  berbeda-beda  karena  adanya perbedaan  dari  jumlah  subjek  pajak(Wajib  Pajak)  yang  dapat  mempengaruhi  penerimaan PBB-P2.
Kedua ,  Faktor-faktor  penghambat  dalam  penerimaan  PBB-P2  untuk  4  (empat) Kecamatan  Barito  Kuala  adalah  terletak  pada  pertama  :  keterbatasan  dan  kemampuan sumberdaya manusia; kedua : kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan ketiga : jumlah wajib pajak dan kondisi tempat tinggal.
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian  tersebut,  maka  penelitian  ini  direkomendasikan sebagai berikut:
Pertama ,  Diharapkan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Kuala  lebih  melakukan sosialisasi  pentingnya  membayar  PBB-P2  kepada  masyarakat  agar  dapat  mencapai  potensi yang dapat terhimpun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala.
Kedua ,  Diharapkan  kepada  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dapat meningkatkan  kompetensi  pekerjanya  dengan  keterbatasan  sumberdaya  manusia  yang dimiliki  serta  membuka  kesempatan  tenaga  tambahan  untuk  melakukan  survey  atau pendataan bagi wajib pajak di Kabupaten Barito Kuala.
Ketiga ,  Diharapkan  bagi  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  aspek  pendapatan masyarakat  sebagai  bentuk  mengantisipasinya  kelesuan  ekonomi  daerah  yang  akan berdampak pada penerimaan PBB-P2.

## DAFTAR REFERENSI
Adisasmita, Rahardjo.2012. Analisis Tata Ruang Pembangunan. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Anastasia Diana & Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini.Yogyakarta
: CV Andi Offset.
Anonim. 2019. Barito Kuala Dalam Angka . Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2017, Kecamatan Marabahan Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2018, Kecamatan Marabahan Dalam Angka. Barito Kuala : BPS
Barito Kuala.
_________________, 2019, Kecamatan Marabahan Dalam Angka . Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2017, Kecamatan Alalak Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2018, Kecamatan Alalak Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2019, Kecamatan Alalak Dalam Angka . Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2018, Kecamatan Bakumpai Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2019, Kecamatan Bakumpai Dalam Angka . Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2017, Kecamatan Kuripan Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2018, Kecamatan Kuripan Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
_________________, 2019, Kecamatan Kuripan Dalam Angka . Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016 .Yogyakarta : CV Andi Offset.