## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
PEMENUHAN HAK

## HUKUM PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN PATI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM
Dyah Puspitasari a a Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

## Abstrak
Disabilitas  merupakan  suatu  keadaan  dimana  sesorang  memiliki  keterbatasan  dalam  tubuhnya. Keterbatasn  tersebut  berupa  keterbatasan  pada  mental,intelektual,  emosi,sensorik,dan  lain sebagainya dimana hal tersebut menjadi hambatan dalam menjalani hidup di masyaratak. Banyak yang  beranggapan  bahwa  anak  yang  memiliki  keterbatasan  akan  sulit  untuk  bersosialisasi  dan meraih  cita-citanya.  Bahkan  banyak  anak  penyandang  disabilitas  yang  menerima  perlakuan  yang tidak manusiawi, mendapat kekerasan,dan diskriminasi karena dianggap kaum yang paling rentan. Dengan demikian perlu adanya pemenuhan hak hukum anak penyandang disabilitas sebagai wujud perlindungan hukum. Penelitian  ini menggunakan  jenis penelitian  normatif dengan menggunakan pendekatan  undang-undang  (statue  approach)  dimana  proses  penelitian  dilakukan  dengan  cara menelaah  semua  perundang-undangan  ataupun  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang sedang  diteliti.  Pada  penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  hak-hak  hukum  yang  dimilik  anak penyandang  disabilitas  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait.  Selain  itu penelitian ini berisi mengenai pemenuhan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam memenuhi hak  sebagai  wujud  perlindungan  hukum  pada  anak  penyandang  disabilitas.  Dapat  disimpulkan bahwa  negara  sangat  melindungi  hak-hak  disabilitas  terbukti  adanya  seperangkat  hak  yang dicantumkan secara implisit didalam berbagai aturan perundang-undangan. Serta dengan memenuhi hak yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah memberikan perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas.
Kata Kunci : Disabilitas, hak, perlindungan hukum, pemerintah daerah

## Abstract
Disability is a condition of the body where a person has internal limitations. These limitations are in the  form  of  mental,  intellectual,  emotional,  sensory  limitations,  and  so  on  where  these  become obstacles in living life in society. Many benefit that children who have limitations will find it difficult to socialize and achieve their goals. In fact, many children with disabilities receive inhumane treatment, experience violence, and discrimination because they are considered the most vulnerable. Thus, it is necessary to fulfill the legal rights of children with disabilities as a form of legal protection. This study uses a normative type of research using a statutory approach where the research process is carried out by examining all laws and regulations or regulations relating to the legal issue being studied. This study describes the legal rights of children with disabilities based on the relevant laws and regulations. In addition, this study contains the fulfillment of the rights of the Pati Regency Government in fulfilling the rights as a form of legal protection for children with disabilities. It can be said that the state is very protective of disabled rights as evidenced by the existence of a set of rights that are implicitly included in various laws and regulations. And by fulfilling the rights needed by children with disabilities, it means that the Pati Regency Government has provided legal protection for children with disabilities.
Keywords : Disability, rights, legal protection, local government Penulis : a puspitadyah245@students.unnes.ac.id

## LATAR BELAKANG
Anak  merupakan  sebuah  anugrah  yang  paling  berharga  dalam  sebuah  keluarga.  Banyak keluarga  yang  mendambakan  hadirnya  sosok  anak  dalam  kehidupan  yang  memiliki kecerdasan, kesehatan, dan memiliki tumbuh kembang yang baik sehingga nantinya mampu dalam  menghadapi  berbagai  permasalahan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Dapat disadari untuk menjadikan anak yang demikian, tidaklah mudah. Orang tua haruslah berusaha  dan  berjuang  sekuat  tenaga  untuk  mendidik  anak.  Apalagi  pada  era  globalisasi seperti  sekarang  ini,  terdapat  beberapa  hambatan  yang  dapat  mempengaruhi  tumbuh kembang anak. Hambatan tersebut tidak lain adalah faktor-faktor internal dan faktor eksternal.
Dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang  Nomor23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  memberika  definsi  bahwa  anak merupakan  seseorang  yang  berumur  kurang  dari  18  tahun  serta  anak  yang berada dalam kandungan. 1 Seorang  anak  memiliki  masa  yang  indah  yang  disebut  dengan  masa  kanak- kanak  yaitu    suatu  masa  ketika  terjadi  proses  tumbuh  dan  berkembangnya  anak.  Dalam proses tersebut, akan terjadi berbagai resiko yang rentan sehingga dapat menggangu proses tumbuh dan berkembangnya anak. Tidak hanya tumbuh pada masa kanak-kanak, seorang anak  juga  akan  mengalami  pertumbuhan  pada  fisik,  perkembangan  sosial,  dan perkembangan secara intelektual yang berlangsung secara cepat pada usia 5-18 tahun. Dari beberapa pertumbuhan yang terjadi pada anak, hal yang membuatnya menjadi tergannggu yaitu  salah  satunya  terdapat  perlakuan  yang  salah  dan  berbagai  kekerasan  pada  anak. Dengan mengacu pada Undang-undang No 35 Tahun 2004 sudah menjadi tugas bagi orang tua,  sanak  saudara,masyarakat  sekitar,  dan  negara  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  kepentingan  anak  dengan  cara  meminimalisir  terjadinya  tindakan  kekerasan  dan perlakukan yang salah.
Ekspektasi  seringkali berbanding terbalik  dengan  fakta  maupun  kenyataan  yang terjadi.  Di Indonesia  sendiri  masih  banyak  terdapat  anak  yang  belum  mendapatkan  jaminan  atas terpenuhinya  hak-hak  sebagai  seorang  anak.  Sudah  diketahui  umum  bahwasanya  masih banyak terjadi tindak kekerasan pada anak, menelantarkan anak, eksploitasi terhadap anak, adanya  diskriminasi,  bahkan  terdapat  beberapa  kasus  yang  memperlakukan  anak  dengan cara  tidak  manusiawi.  Jika  dikaji  lebih  lanjut  bahwasanya  kejahatan-kejahatan  tersebut apabila terjadi pada anak maka alam bawah sadar seorang anak akan merekamnya hingga ia tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan normalnya. Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan trauma yang mendalam pada diri anak. 2
Dewasa  ini  kekerasan  pada  anak  tidak  hanya  terjadi  diberbagai  kota-kota  besar  dan  tidak hanya terjadi pada anak normal , melainkan terjadi menyeluruh di Indonesia, mirisnya terjadi pada anak yang berkebutuhan khusus. Disabilitas menurut sebagian masyarakat merupakan suatu permasalahan yang dianggap berat karena berpengaruh terhadap aktivitas dan meraih cita-cita.  Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  anak  disabilitas  tidak  hanya  karena  masalah psikilogi ataupun sulit berdaptasi, tetapi juga menimbulkan trauma untuk mengakhiri hidupnya
1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (1)
2 Abul  Gani,Husni.2016. KEKERASAN  TERHADAP  ANAK  :  TINJAUANDARI  SISI  PELAKU  (STUDI  DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER). ISSN : 1858-4063 Vol 12, No.1. Halaman 2

## Pemenuhan Hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas …..
karena  banyak  dari  anak  disabilitas  yang  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  manusiawi bahkan sampai mendapat. kekerasan
Kekerasan  pada  anak  yang  berkebutuhan  khusus  atau  disabilitas  juga  terjadi  di  berbagai wilayah Indonesia. Pada kali ini kasus kekerasan pada anak disabilitas terjadi di Kabupaten Pati,  tepatnya  di  Desa  Goido,Kecamatan  Winong,  Kabupaten  Pati.  Tindakan  kekerasa tersebut terjadi  kepada anak dibawah umur berinisial  MF  pada  28  Maret  2021.  Awal  mula kejadian  tersebut,  korban  sedang  berkunjung  ke  rumah  tetanganya  yang  sedang mengadakan hajatan. Tidak lama dari hal tersebut, kemudian korban diajak oleh empat orang temannya  menuju  tempat  yang  sepi  yaitu  sekitar  lapangan  Godo.  Kecamatan  Winong. Dengan  berbagai  keterbatasannya  yaitu  tidak  bisa  bicara  dan  mendengar,  sehingga  ia menggunakan  lirikan  mata  ketika  ingin  berkominukasi. 3 Ketika  itu posisi  korban  di  bonceng dengan  motor  lalu ditarik  secara paksa oleh  teman-temannya  hingga tersungkur  ke  tanah. Kemudian ketika hendak berdiri MF justru ditendang perutnya oleh salah satu pelaku. Tidak berheti  sampai  disitu,  tindakan  penganiayaan  dan  kekerasan  terus  dilakukan  kepada  MF hingga menyebabkan dua giginya tanggal, terdapat lecet pada dagu, lebam pada pelipis kiri, dan baju korban yang sudah robek. 4
Adanya  kejadian  tersebut  selanjutnya  ditelusuri  penyebab  tindakan  kekerasan  tersebut. setelah  ditelusuri  tidak  ada  permusuhan  diantara  MF  dengan  pelaku.  Tetapi  terdapat kemungkinan adanya kesalahpahaman karena MF melirikkan matanya ketika berkomunikasi. Jadi  hal  tersebut  dianggap  sebagai  tanda  bahwa  MF  menantang  pelaku.  Mengenai  hal tersebut orang tua korban tidak terima dan melaporkan ke Mapolres Pati. Menurut kepolisian, kasus kekerasan pada anak disabilitas yang dilaporkan merupakan kasus pertama kali yang terjadi di Kabuten Pati sehingga mengalami kesulitan dalam penerjemahan. Menurut kedua Perkumpulan  Peyandang  Disabilitas  Indonesia  (PPDI)  Kabupaten  Pati,  kasus  kekerasan tersebut  snagatlah  tidak  manusiawi  terumata  terjadi  pada  anak  disabilitas.  Dengan  latar belakang  masalah  tersebut,  peneliti  ingin  mengkaji  lebih  lanjut  terkait  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pati  tentang  Kabupaten  Layak  Anak,  sehingga  anak  penyandang  disabilitas korban kekerasan dapat mendapatkan keadilan.

## PERMASALAHAN
1.  Apa hak-hak hukum pada anak penyandang disabilitas?
2.  Apakah Anak penyandang disabilitas akan memperoleh perlindungan hukum dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 04 Tahun 2016?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif  ,  artinya penelitian  ini berdasarkan  studi  kepustakaan atau data  sekunder.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  (statue  approach)  yaitu  suau
3 Mustofa,Ali.2021. Anak Disabilitas di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan. Tersedia di https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/04/20/255721/anak-disabilitas-di-bawah-umur-jadi-korban- kekerasan , diakses pada 24 September 2021 4
Gatra.com.2021. Penyandang Disabilitas Jadi
Korban Kekerasan.
Tersedia di https://www.gatra.com/detail/news/509557/hukum/penyandang-disabilitas-jadi-korban-kekerasan , diakses pada 24 September 2021
pendekatan  pada  penelitian  yang  menelaah  semua  undang-undang  atau  regulasi  yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. 5

## PEMBAHASAN

## 1.  Hak-hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas
Pada hakikatnya semua manusia memiliki hak yang perlu dilindungi oleh manusia itu sendiri, orang  lain,  dan  negara.  Berbicara  mengenai  hak-hak  manusia  tercantum  pada  beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini perundang-undangan maupun regulasi mengatur mengenai hak-hak seorang manusia, baik manusia yang normal maupun  manusia  yang  memiliki  kekurangan  mental,  intelektual,maupun  sensorik,  yaitu disabilitas. Menurut Konstitusi Negara Republik Indoensia dasar perlindungan hukum pada penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 28 D (1) ,28H (2), dan 28 I (2). Dari ketiga pasal tersebut mengandung aspek umum dan khusus mengenai perlindungan hukum pada warga negara. 6 Aspek  umum  pada  ketiga  pasal  tersebut  berlaku  untuk  seluruh  warga  negara. Sedangkan aspek khusus berlaku pada perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara penyandang  disabilitas.  Dengan  adanya  pasal  tersebut  akan  menjadikan  pedoman terjaminnya kesetaraan hukum dan perlindungan hukum dari perilaku yang mengarah pada kekerasan dan diskriminasi.
Adanya  pengaturan  mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas  memilikipengaruh  terhadap eksistensi undang-undang dibawahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Hak Asasi Manusia 7 Pasal 5 (3) yang memaparkan bahwa setiap orang yang masuk kedalam kelompok masyarakat yang rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan  perlakukan  yang  sama  di  depan  hukum  secara  khusus.  Artinya  kelomok  rentan  yang dimaksud pada Pasal tersebut merupakan kelompok masyarakat yang memiliki usia lanjut, anak-anak,  fakir  dan  miskin,  wanita  hamil,  dan  penyandang  disabilitas.  Lebih  lanjut perlindungan  secara  khusus  pada  penyandang  disabilitas  diatur  dalam  Pasal  41  (2)  yang menjelaskan kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh kemudahan dalam segala hal dan perlakuan yang khusus.
Konvensi  mengenai  hak-hak  penyandang  disabilitas  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia melalui  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  pengesahan  Konvensi  mengenai hak-hak  penyandang  disabilitas  memberikan  definisi  penyandang  disabiltas  merupakan mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik, mental,intelektual,maupun sensorik dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki berbagai hambatan dalam menjalani hidupnya dalam masyarakat.  Dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pasal  7  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011 yang  menyatakan  bahwa  anak  penyandang  disabilitas  merupakan  kelompok  yang  paling rentan dalam kelompok disabilitas lainnya. 8 Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  pada  anak  disabilitas  dengan  cara  mengutamakan
5 Mahmud Marzuki,Peter. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. Halaman 133
6 Sodiqin, Ali. 2021. AMBIGIUSITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM  PERUNDANG-UNDANGAN  DI  INDONESIA. Jurnal  Legislasi  Indonesia. Vol  18  No.  1.  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman 35
7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 (3), Pasal 41 (2)
8 Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  pengesahan  Konvensi  mengenai  hak-hak  penyandang disabilitas Pasal 7

## Pemenuhan Hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas …..
kepentingan  anak  disabilitas  dalam  proses  pemenuhan  diberbagai  bidang.  Selain  itu pemerintah wajib memberikan jaminan kebebasan pada anak penyandang disabilitas dalam hal mengemukakan pendapat dalam berbagai hal yang dialami anak penyandang disabilitas sebagai pemenuhan hak berdasarkan tingkat kedewasaan anak serta menjamin ketersediaan bantuan berdasarkan tingkat usia penyandang disabilitas
Aturan terkait hak-hak pada penyandang disabilitas juga tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Disabilitas. Didalam undang-undang tersebut memuat hak-hak yang ada pada penyandang disabilitas sebagai dasar dalam pemenuhan hak dan akses yang sama kepada penyandang disabilitas. Adanya undang-undang tersebut menjadikan pedoman untuk  menuju  arah  terbaru  dalam  perlidungan  disabilitas.  Isi  pasal  1(5)  undang-undang tersebut  memberikan  penjelasan  bahwasanya  perlindungan  pada  disabilitas  merupakan suatu  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  dalam  memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan penguatan hak bagi penyandang disabilitas.
Hak penyandang disabilitas diuraikan lebih lanjut pada pasal tersebut, dimana hak-hak yang harus  diperoleh  adalah  hak  untuk  hidup,  hak  dalam  hal  kebebasan,  ha  katas  privasi,  hak memperoleh keadilan ,pendidikan,tindakan diskriminasi, bebas dari penelantara,hukum, hak untuk  bereskpresi,  hak  dalam  berkomunikasi,  kebebasan  untuk  tidak  didiskriminasi, eskploitasi,  berhak  mendapatkan perlakuan  secara  manusiawi, dan  lain  sebagainya..   Dari beberapa  hak  yang  telah  disebutkan  merupakan  hak  secara umum  yang berhak diperoleh penyadang  disabilitas.  Aturan  mengenai  hak-hak  anak  penyandang  disabilitas  diatur  lebih khusus pada pasal 5 (3) yang menyatakan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, berhakuntuk tidak ditelantarkan, berhak  untuk  tidak  di  eksploitasi,berhak  untuk  tidak  di  lecehkan,  berhak  terlindungi  dari tindakan kekerasan dan kejahatan seksual, berhak meperoleh perawatan dan pengasuhan dari keluarga maupun keluarga pengasuh demi proses tumbuh dan berkembangnya, berhak menerima  perlakuan  yang  manusiawi,  berhak  memeperoleh  ha  katas  kebutuhan  khusus, berhak  mendapatkan  perlakuan  sama  antara  anak  yang  satu  dengan  anak  lainnya  serta berhak meperoleh pendampingan.
Beberapa penjelasan terkait hak-hak yang perlu diperoleh anak penyandang disabilitas yang paling menarik adalah hak untuk memperoleh keadilan dan juga perlindungan hukum. 9 Dalam Undang-undang tentang hak-hak disabilitas tepatnya pada Pasal 9 dijelaskan bahwa seorang disabilitas berhak memperoleh perlakukan yang sama di depan hukum. Artinya semua orang baik  aparat  penegak  hukum  maupun  pihak-pihak  lain  harus    memperlakukan  penyandang disabilitas  sama  dengan  orang-orang pada umumnya. Penyandang  disabilitas  juga berhak mewakilkan atau menunjuk sesorang untuk menjadi wakil dalam bidang keperdataan dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Selain itu masih terdapat banyak hak-hak yang dimiliki oleh  penyandang  disabilitas.  Inti  adanya  Undang-undang  Nomor  Nomor  8  Tahun  2011 Tentang Disabilitas bahwa semua orang berhak mendapatkan hak asasi yang telah diberikan oleh yang Maha Kuasa sebagaimana telah melekat pada diri seorang individu sejak ia lahir
9 Sodiqin, Ali. 2021. AMBIGIUSITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM  PERUNDANG-UNDANGAN  DI  INDONESIA. Jurnal  Legislasi  Indonesia. Vol  18  No.  1.  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman 37
hingga mati dan tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain, terkecuali apabila kebebasan hak tersebut telah menghalangi kekebasan hak manusia lain.
Terdapat kekhususan dalam hal perlindungan hukum dan keadilan pada anak penyandang disabilitas  dalam  acara  persidangan.  Tidak  menutup  kemunkinan  bahawa  penyandang disabilitas  dapat  menjadi  saksi  dalam  persidangan.  Oleh  karena  itu  dala  memenuhi  hak- haknya dalam persidangan perlu dilakukan tindakan sebagai berikut : 10
a. memberikan bantuan hukum pada penyandang disabilitas
b. memaklumi bahwa persidangan pada disabilitas berbeda dengan persidangan pada umumnya
c.  seorang  hakim  harus  mempertimbangkan  aspek  disabilitas  dalam  memberikan keputusan
d. menyediakan penerjemah bahasa isyarat dalam persidangan
e.  proses  pengadilan  harus  dilakukan  oleh  penegak  hukum  yang  paham  mengenai disabilitas.
Tidak hanya terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah juga mengadakan pelatihan  pada  penegak  hukum  mengenai  isu  disabilitas.  Hal  tersebut  diperjelas  dengan adanya  Pasal  13  (2)  Konvensi  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas,  negara  berupaya  untuk memberikan pelatihan pada aparat penegak hukum terkait isu disabilitas. 11

## 2.  Pemenuhan Hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Pemerintah Derah Kabupaten Pati
Keseriusan  negara  dalam  melindunga  hak-hak  penyandang  disabilitas  dibuktikan  dengan ditetapkannya Undang-udang No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang disabbilitas dan dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Penyandang  Disabilitas.  Berdasarkan  kenyataan  yang  ada  dilapangan  hak-hak disabilitas  belum  terpenuhi  secara  utuh.  Sehingga  tidak  menikmati  hak-haknya  untuk mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  perlindungan  dari  eksploitasi, stigma  dari  masyarakat,  dan  tindakan  lainnya.  Sebenarnya  sudah  terdapat  jaminan  untuk memenuhi  hak-hak  dan  melindungan  anak  penyandang  disabilitas,  perlindungan  diberika pada kasus sebagai berikut : 12

## 1. Tindakan diskriminasi
Tindakan diskriminasi  misalnya  terjadi  pada  anak  penyandang  disabilitas  dengan  inisial  F. Saat ingin mendaftar sekolah ia mendapatkan penolakan dari semua SMA yang dekat dengan rumahnya  karena  alasan  F  memiliki  keterbatasan.  Padahal  nilai  yang  dimiliki  F  jauh  lebih tinggi dari teman-temannya. Berasarkan contoh tersebut artinya anak penyandang disabilitas
10 Nindayani  Ainan  Nirmaya  Bekti.2019. PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN . Universitas Udayana. Halaman 13 11 Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011  Tentang  pengesahan  Konvensi  mengenai  hak-hak  penyandang disabilitas
12 Jogloabang.2019.Analisis PermenPPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.  Tersedia  di https://www.jogloabang.com/sosial/permenpppa-4-2017-perlindungan-khusus-anak- penyandang-disabilitas , diakses pada 25 September 2021

## Pemenuhan Hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas …..
masih mendapatkan tindakan diskriminasi dalam mansyarakat. Bahkan ia ditolak oleh semua SMA yang dekat dengan tempat tinggalnya. Artinya diskriminasi dilakukan tidak hanya oleh orang  biasa  saja,  melainkan  oleh  orang-orang  berpendidikan.  Padahal  sebagai  seorang pengajar haruslah memiliki sikap yang terbuka dan menghargai seorang siswa tidak hanya melihat dari keadaan fisiknya saja

## 2. Tindakan Kekerasan
Kasus tindakan kekerasan yang dialami oleh anak penyandang disabilitas merupakan suatu permasalahan  yang  sering  dijumpai  diberbagai  kalangan.  Misalnya  pada  kasus  anak  dari Desa Godo berinisial MF yang mendapatkan kekerasa dari teman-teman seusianya karena kesalahpahaman. 13 Sebagai disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam hal berbicara dan mendengar MF sangat kesuitan dalam hal berkomunikasi. Ketika sedang berkomunikasi ia melirikkan  matanya.  Hal  tersebut  dianggap  sebagai  tanda  ia  menantang  oleh  teman- temannya.  Sehingga  tindak  kekerasan  terhadap MF  terjadi  sampai  ia  megalami  luka  yang cukup serius.

## 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penyandang disabilitas
Permasalahan selanjutnya ialah dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana. Misalnya saja belum  tersedianya  sarana  prasarana  khusus  penyandang  disabilitas  pada  fasilitas kesehartan, fasilitas olahraga, asilitas rekreasi dan lain sebagainya.

## 4. Belum optimalnya pelayanan pada anak penyandang disabilitas
Dalam  hal  ini  pelayanan  yang  masih  belum  optimal  adalah  pelayanan  pada  isoterapi  dan okupasi terapi. Tidak hanya itu, pelayanan pendidikan khusus disabilitas juga sangat minim. Misalnya  saja  masih  banyak  penolakan  siswa  disabilitas  untuk  masuk  ke  sekolah  negeri dengan alasan keterbatasan yang dimiliki. Berbeda pada panti asuhan memang menerima anak  penyang  disabilitas  tetapi  masih  kurang  dalam  hal  menyediakan  fasilitas  untuk menunjang  kebutuhan  anak  penyandang  disabilitas.Negara  memiliki  tujuan  dalam mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  warga  negaranya  termasuk  kesejahteraan  anak penyandang  disabilitas  supaya  dapat  menjalani  hidupnya  sebagaimana  semestinya.  Dari tujuan negara tersebutlah maka menjadi acuan pada perlindungan hak-hak anak disabilitas pada  tingkat  pusat  maupun  daerah.  perlindungan  tidak  hanya  dilakukan  karena  kebijakan pusat, melain juga dengan adanya peraturan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pati  juga  terlibat  dalam pemenuhan hak-hak  anak,  termasuk dalam  hak anak penyandang disabilitas dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak.
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  upaya  pemerintah  dalam  melindungi  hak-hak  dan martabat  manusia  dari  kesewenang-wenangan. 14 Artinya  perlindungan  hukum  dapat
13 Mustofa,Ali.2021. Anak Disabilitas di Bawah Umur Jadi Korban Kekerasan. Tersedia di https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/04/20/255721/anak-disabilitas-di-bawah-umur-jadi-korban- kekerasan , diakses pada 25 September 2021
14 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hal.25
dilakukan dengan cara pemenuhan atas hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam hal ini adalah hak anak penyandang disabilitas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 mengatur secara spesifik mengenai upaya perlindungan hukum dengan cara memenuhihak-hak dari anak, termasuk juga hak anak penyandang disabilitas. Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak merupakan suatu imbalan yang harus diterima.
Pemenuhan  hak  anak  penyandang  disabilitas  dalam  hal  hak  sipil  dan  kebebasan  yang terdapat dalam Pasal 23 yang menerangkan bahwasanya seorang anak, baik anak normal maupun anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapataan akta kelahiran, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul dan beroraganisasi tanpa membeda-bedakan dan diskriminasi. 15 Penjelasan pasal tersebut pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi hak-hak  tersebut.  Sehingga  tidak  ada  bedanya  antara  anak  yang  satu  dengan  anak  yang lainnya.
Pemenuhan  hak  tersebut  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  pemerintah  daerah,  tetapi  juga menjadi kewajiban setiap orang tua maupun orag tua pengganti dari seorang anak, baik anak secara  normal  dan  anak  penyandang  disabilitas.  Dalam  hal  pemenuhan  hak  sipil  dan kebebasan pemerindah daerah memberikan fasilitas dengan cara melakukan pelayanan yang mudah cepat dan efisien, membuat forum anak dengan melibatkan dari tingkat desa hingga kabupaten/kota,  dan  menyediakan  pengaduan  terhadap  aspirasi  anak.  Dengan  demikian pemerintah  memberi  kebebasan  pada  anak  penyandang  disabilitas  untuk  menyuarakan keresahan yang dialami dalam bermasayarakat.
Selanjutnya  pemenuhan  hak  hukum  anak  penyandang  disabilitas  oleh  pemerintah  daerah dengan  cara  memenuhi  hak  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif.  Dalam pemenuhannya pemerintah daerah memalui peraturan daerah tentang kabupaten layak anak mengatur mengenai pemenuhan hak kepada anak penyandang disabilitas untuk dibesarkan oleh kedua orang tuanya atau mendapat pengasuhan alternatif apabila salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia maupun menderita penyakit yang dirasatidak dapat memenuhi hak atas lingkungan keluarga.
Hak tersebut terdapat dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 04 Tahun 2016.  Berdasarkan  pasal  tersebut  pemenuhan  hak  hukuk  anak  penyandang  disabilitas dilakukan pemerintah daerah dengan berupaya memberika pengasuha alternaif pada anak penyandang disabilitas apabila oramg tuanya meninggal maupun tidak memungkin kan untuk mengasuh  anak. 16 Selain  itu  pemerintah  daerah  berusaha  melindungi  anak  penyandang disabilitas  dari  perlakuan  kejam,  tindakan  kekerasan,  tindakan  tidak  manusiawi,  dan merendahkan martabat seorang anak. Dengan dipenuhinya hak hukum tersebut merupakan wujud perlindungan hukum  pada  anak  disabilitas  agar  terhindar  dari  tindakan  diskriminasi, kekerasan  pada  anak,  dan  perlakuan  yang  tidak  manusiawi.  Menurut  Komisi  Nasional Perlindungan  Anak,  saat  ini  tercatat  lebih  dari  3.800  anak  menjadi  korban  kekerasan  dan diperdagangkan di beberapa negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. 17
15 Peraturan Derah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 23
16 Peraturan Derah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 24
17 KEMENTERIAN  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN  PERLINDUNGAN  ANAK  REPUBLIK INDONESIA.2016.
MELINDUNGI HAK
ANAK DARI
KEKERASAN. Tersedi
di https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak-dari-kekerasan ,  diakses  pada 26 September 2021

## Pemenuhan Hak Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas …..
Pemenuhan  hak  hukum  yang  ketiga  yaitu  pada  pemenuhan  hak  untuk  mendapatkan perlindungan khusus. Hak ini terdapat dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa semua anak berhak  memperoleh  perlindungan  khusus  ketika anak dalam hal  ini  anak  normal  dan  anak penyandang disabilitas berada dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh alternatif. Maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dalam proses tumbuh  kembangnya,  serta  memperoleh  pendampingan  secara  optimal.  Selain  itu  anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa akses terkait tumbuh kembangnya serta berak memperoleh keadilan restioratif dan prioritas pada diversi.
Keadilan  restorative  dan  diversi  sendiri  merupakan  suatu  upaya  permusyawaratan  dalam memulihkan  keadaan  yang  melibatkan  korban  maupun  pelaku  serta  pihak  keluarga  untuk memperoleh keputusan yang sesuai, namu tetap mempertimbangkan keentingan umum dan tanggung  jawab. 18 Seorang  anak  berhak  mendapat  perlindungan  terhadap  stigma  dalam masyarakat, pengucilan,tindakan diskriminasi dari masyarakat,dan pemasungan.
Selanjutnya anak disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus ketika berada dalam situasi yang mengeksploitasi dirinya secara ekonomi maupun seksual, dari tindak kekerasan keluarga,pengaruh  obat-obatan  terlarang,  korban  perdagangan  manusia,  dan  lain sebagainya. 19 Dengan demikian dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas pemerintah daerah melakukan upaya dengan membentuk Pusat Kritis Anak di Tingkat Kabupaten. Dimana tugas dan fungsinya berperan dalam pembentukan program untuk mencegah anak terlibat dalam situasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual,  tidak  menjadi  korban  kekerasan,  dan  tidak  menjadi  korabn  dari  pengaruh  obat- obatan terlarang. Serta memberikan pelayanan publik secara khusus pada anak penyandang disabilitas.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.  Hak hukum anak penyandang disabilitas banyak tercantum di dalam peraturan perundang- undangan ataupun regulasi yang terkaitan dengan hak-hak disabilitas. hal tersebut berarti Negara  Indonesia  berkomitmen  untuk  memenuhi  hak-hak  yang  seharusnya  diperoleh seorang  anak,khususnya  anak  penyandang  disabilitas.Dalam  berbagai  undang-undang jelas  menyebutkan  secara  jelas  bahwa  hak-hak  anak  penyandang  disabilitas  perlu dilindungi  mengingat  anakpenyandang  disabilitas  merupakan  anak  yang  memiliki keterbatasan  baik  dari  keterbatasan  emosi,  intelektual,  sensorik,  dan  lain sebagainya.Keterbatasan  tersebut  menjadi  hambatan  anak  berkebutuhan  khusu  ketika bersosialisasi  dalam  masyarakat.  Karena  terdapat  stigma  dalam  masyarakat  bahwa kelompok rentan dalam hal ini anak penyandang disabilitas diaggap tidak mampu dalam melakukan sesautau. Bahkan sering kali mendapatkan tindakan yang tidak manusiawi di dalam  masyarakat.  Hak-hak  yang  diatur  dalam  undang-undang  yang  berkaitan  dengan
18 Primasari, Lushiana.2010. KEADILAN RESTORATIF DAN PEMENUHAN HAK ASASI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. Universitas Negeri Surakarta. Halaman 5
19 Peraturan Derah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak Pasal 27
disabilitas  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  untuk  merubah  pandangan  masyarakat  dan harus menepatkan anak penyandang disabilitas sejajar dengan anak-anak yang lainnya.
2.  Perlindungan  hak  hukum  anak  penyandang  disabilitas  merupakan  tuga  dan  kewajiban negara supaya tercipta kesejahteraan didalamnya. Dari hal tersebut perlindungan hukum tida  hanya  menjadi  kewajiban  dari  negara,  tetapi  juga  menjadi  tuga  bagi  jajaran dibawahnya  termasuk  pemerintah  daerah.  Pemenuhan  hak  hukum  oleh  pemerintah daerah  Kabupaten  Pati  tertuang  di  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  04  Tahun  2016 Tentang  Kabupaten  Layak  Anak.  Memang  peraturan  tersebut  tdak  secara  spesifik mengatur mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh anak oenyandang disabilitas, tetapi hak-hak  anak  pada  umumnya  dan  hak  anak  penyandang  disabilitas.Dari  beberapa pemenuhan hak yang telah dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah artinya perlindungan hukum benar ditenggakn. Karena dengan memenuhi hak-hak yang diperlukan anak penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pemeintah telah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya melalui  pemenuhan  hak  sjaa,  tetapi  juga  dengan  kewajiban  untuk  melaksanan  berupa output pada setiap pemenuhan hak.

## Saran
lebih memberikan perhatian pada anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara membimbing dan  memberikan  pengarahan  karena  banyak  anak-anak  penyandang  disabilitas  yang sebenarnya  memiliki  potensi  yang  lebih  sehingga  mampu  memberikan kontribusi  terhadap kemajuan  bangsa.  Hal  tersebut  sangat  mungkin terjadi.  Sehingga perlu  adanya  kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perhatian lebih pada anak penyandang disabilitas.  Sehingga  dalam  hal  ini  anak-anak  berkebutuhan  khusus  merasa  diperlakukan secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA
JURNAL ILMIAH:
Abul gani,husni.2016. Kekerasan terhadap anak :  tinjauandari  sisi  pelaku  (studi di  wilayah kabupaten jember). Issn : 1858-4063 vol 12, no.1
Nindayani ainan nirmaya bekti.2019. Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai  saksi  dan  korban  tindak  pidana  dalam  proses  peradilan .  Universitas udayana.
Primasari,  lushiana.2010. Keadilan  restoratif  dan  pemenuhan  hak  asasi  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum. Universitas negeri surakarta.
Sodiqin,  ali.  2021. Ambigiusitas  perlindungan  hukum  penyandang  disabilitasdalam perundang-undangan di  indonesia. Jurnal  legislasi  indonesia.  Vol 18  no.  1.  Uin sunan kalijaga Yogyakarta

## BUKU
Mahmud Marzuki,Peter. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana
Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Bina Ilmu , Surabaya, 1987

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang  Nomor  19  Tahun 2011  Tentang pengesahan Konvensi  mengenai  hak-hak penyandang disabilitas
Peraturan Derah Kabupaten Pati No 04 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Layak Anak

## INTERNET
Gatra.com.2021.  Penyandang  Disabilitas  Jadi  Korban  Kekerasan.  Tersedia  di https://www.gatra.com/detail/news/509557/hukum/penyandang-disabilitas-jadi- korban-kekerasan , diakses pada 24 September 2021
Jogloabang.2019.Analisis Permen PPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi
Anak Penyandang Disabilitas. Tersedia di https://www.jogloabang.com/sosial/permenpppa-4-2017-perlindungan-khusus- anak-penyandang-disabilitas , diakses pada 25 September 2021
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA.2016. MELINDUNGI  HAK  ANAK  DARI  KEKERASAN. Tersedi  di https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/602/melindungi-hak-anak- dari-kekerasan , diakses pada 26 September 2021
Mustofa,Ali.2021. Anak  Disabilitas  di  Bawah  Umur  Jadi  Korban  Kekerasan. Tersedia  di https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/04/20/255721/anak-disabilitas-di- bawah-umur-jadi-korban-kekerasan , diakses pada 24 September 2021