## PENERAPAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA BANGKINANG
Dana Ulfi Mahfuza* 1) ; Andri Marfiana 2)
1) danaulfimhfz@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) andri.marfiana@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The preliminary refund policy on overpayment of taxes that is not implemented by the provisions can harm the State  and  the  Taxpayer.  This  study  was  conducted  to  determine  the  application  of  the  prepayment  of  excess payment  of  Value  Added  Tax  (VAT)  and  the  effect  it  has  on  compliance  and  tax  revenue  of  KPP  Pratama Bangkinang. The method used is a mixed method that combines quantitative methods and qualitative methods with a descriptive approach. The results showed that the implementation of the preliminary refund carried out at the KPP  Pratama  Bangkinang  was  by  the  stipulated  provisions.  Although  the  prepayment  of  excess  tax  payments reduced the state treasury, this policy did not significantly affect the achievement of the tax revenue target. In addition,  the  implementation  of  this  policy  also  encourages  taxpayers'  awareness  to  comply  with  their  tax obligations.
Keywords : Value Added Tax, Tax Overpayment, Preliminary Return, Compliance, Tax Receipt

## Abstrak
Kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan dapat  merugikan  Negara  maupun  Wajib  Pajak.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruh yang diberikan terhadap  kepatuhan  dan  penerimaan  pajak  KPP  Pratama  Bangkinang.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode campuran  yaitu  menggabungkan  metode  kuantitatif  dan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  pengembalian  pendahuluan  yang  dilakukan  di  KPP  Pratama Bangkinang  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan.  Walaupun  pengembalian  pendahuluan  kelebihan pembayaran pajak mengurangi kas negara, kebijakan ini tidak memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak secara  signifikan.  Selain  itu,  penerapan  kebijakan  ini  juga  mendorong  kesadaran  Wajib  Pajak  untuk  patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.
Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Kelebihan Pembayaran Pajak, Pengembalian Pendahuluan, Kepatuhan, Penerimaan Pajak

## PENDAHULUAN
Pemerintah  setiap  tahunnya  menetapkan  target  penerimaan  pajak  yang  disampaikan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Sebagai  negara  berkembang, Indonesia membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini memicu penetapan target penerimaan yang terus meningkat untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Permasalahan yang terjadi adalah tidak tercapainya target penerimaan yang diakibatkan adanya perubahan target sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1 di bawah ini.

## Tabel 1 – Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019
Tahun Target Realisasi Persentase Pencapaian Target 2015 Rp     1.489.255.488.129.000    Rp     1.240.418.857.626.370 83.29% 2016 Rp     1.539.166.244.581.000    Rp     1.284.970.139.927.480 83.48% 2017 Rp     1.472.709.861.675.000    Rp     1.343.529.843.798.510 91.23% 2018 Rp     1.618.095.493.162.000    Rp     1.518.789.777.151.030 93.86% 2019 Rp     1.786.378.650.376.000    Rp     1.546.141.893.392.190 86.55% Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Salah  satu  sumber  penerimaan  pajak  pusat  adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN). Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja menerangkan bahwa PPN dikenakan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), maupun Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB). Selain itu, PPN juga dikenakan terhadap siapapun yang melakukan impor BKP serta pemanfaatan JKP dan BKPTB dari luar daerah pabean di dalam daerah  pabean.  Dalam  transaksi  yang  mengandung  PPN  terdapat  istilah  pajak  masukan  dan pajak keluaran. Kedua hal tersebut diperhitungkan untuk mencari jumlah pajak terutang dengan mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
Pengkreditan  pajak  masukan  terhadap  pajak  keluaran  tidak  selalu  menimbulkan kurangnya  pembayaran  PPN.  Kadangkala  pengkreditan  tersebut  menyebabkan  kelebihan pembayaran pajak akibat jumlah pajak masukan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pajak  keluaran.  Kelebihan  pembayaran  pajak  tersebut  dapat  diminta  kembali  (restitusi)  oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  Nomor  6  Tahun  1983 sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa terdapat dua mekanisme penyelesaian restitusi yaitu mekanisme umum dan mekanisme khusus.  Mekanisme umum yang diatur dalam Pasal 17B,  menerangkan  penyelesaian  restitusi  dilakukan  melalui  proses  pemeriksaan.  Sedangkan mekanisme khusus, disebut juga dengan pengembalian pendahuluan, yang diatur dalam pasal 17C  dan  17D,  menjelaskan  penyelesaian  restitusi  dilakukan  melalui  proses  penelitian. Pengembalian pendahuluan berlaku bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  menyebutkan  bahwa  jangka  waktu  penyelesaian pengembalian pendahuluan PPN adalah paling lama 1 (satu) bulan. Jangka waktu penyelesaian ini lebih singkat dibandingkan dengan restitusi menggunakan mekanisme umum yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan. Tujuan dari kebijakan ini antara lain sebagai bentuk pelayanan untuk memperbaiki  likuiditas  Wajib  Pajak,  terutama  bagi  para  eksportir  yang  diharapkan  mampu memacu  kegiatan  ekspor.  Pembebasan  pungutan  PPN  (0%)  terhadap  ekspor  menimbulkan potensi  besar  terhadap  kelebihan  pembayaran  pajak  yang  dapat  diminta  kembali  oleh  Wajib Pajak  (Pamungkas,  2019).  Pemberian  fasilitas  ini  seharusnya  menjadi  motivasi  bagi  Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak patuh.
Ada  beberapa  penelitian  yang  menganalisis  pengaruh  restitusi  terhadap  penerimaan. Antara lain penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Manado, disebutkan bahwa restitusi PPN mempengaruhi  penerimaan  pajak  yang  mengakibatkan  penerimaan  pajak  berkurang  karena adanya  penyaluran  dana  kepada  Wajib  Pajak  (Supit  dkk,  2014).  Namun,  hal  ini  berbanding terbalik  dengan  penelitian  yang  ada  pada  pada  KPP  Pratama  Jakarta  Penjaringan,  bahwa restitusi PPN tidak memengaruhi penerimaan pajak (Riftiasari, 2019).
Kedua  penelitian  terdahulu  yang  memiliki  hasil  saling  bertolak  belakang  tersebut dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik wajib pajak yang dimiliki oleh masing-masing KPP. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut meneliti mengenai penyelesaian restitusi PPN secara keseluruhan baik melalui mekanisme umum maupun melalui mekanisme khusus. Begitu pula dengan  penelitian  lainnya,  penulis  tidak  menemukan  penelitian  mengenai  restitusi  yang berfokus kepada mekanisme khusus atau pengembalian pendahuluan.
Uraian  di  atas  membuat  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai penerapan restitusi PPN atas pengembalian pendahuluan dan kaitannya terhadap penerimaan
pajak.  Pengembalian  pendahuluan  bertujuan  untuk  memenuhi  hak  Wajib  Pajak  dan  sebagai bentuk  layanan  untuk  memperbaiki  likuiditas  wajib  pajak.  Walaupun  penerimaan  pajak memang merupakan hal yang krusial sebagai salah satu penyokong pembangunan negeri, bukan berarti pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dapat dikesampingkan.
Wajib  Pajak  dapat  meminta  kembali  kelebihan  pembayaran  PPN  melalui  Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Salah satunya adalah KPP Pratama Bangkinang yang memberikan layanan  pengembalian  pendahuluan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN, mengetahui kepatuhan penyampaian SPT  Masa  PPN  dan  SPT  Tahunan  oleh  PKP  yang  mendapatkan  pengembalian  pendahuluan kelebihan  pembayaran  PPN,  dan  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  pengembalian pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama Bangkinang.

## KAJIAN PUSTAKA Restitusi Pajak
Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Nomor  8  Tahun  1983  sebagaimana  telah beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja, disebut juga dengan UU PPN, mengatur pengenaan PPN menggunakan metode kredit pajak dengan melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Hal ini sebagai upaya  penghindaran  adanya  pengenaan  pajak  berganda  karena  pemungutan  PPN  yang dilakukan pada setiap transaksi mulai dari produksi hingga distribusi (Mardiasmo, 2018).
Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap pajak keluaran menyebabkan adanya selisih.  Selisih  ini  berasal  dari  pembayaran  antara  jumlah  PPN  yang  dipungut  dengan  yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang merupakan PKP.  Atas selisih  yang menyebabkan adanya kekurangan pembayaran PPN, Wajib Pajak wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut, sedangkan  atas  selisih  yang  menyebabkan  adanya  kelebihan  pembayaran  PPN,  Wajib  Pajak dapat  mengkompensasikan  kelebihan  pembayaran  tersebut  ke  masa  pajak  berikutnya  atau meminta kelebihan yang dikenal dengan sebutan restitusi (Octavia dkk, 2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya, disebut juga dengan UU KUP, mendefinisikan restitusi pajak sebagai hak wajib pajak untuk meminta  kembali  besaran  kelebihan  pembayaran  pajak  akibat  pajak  masukan  yang  dapat dikreditkan lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran.

## Faktor-faktor Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak
Darussalam dkk (2018) mengelompokkan penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak menjadi 3 bagian yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
1. Berdasarkan  pasal  9  ayat  (4a)  UU  PPN,  besaran  pajak  keluaran  yang  lebih  kecil dibandingkan dengan pajak masukan yang disebabkan oleh keadaan berikut:
a. PKP melakukan kegiatan ekspor,
b. PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN,
c. PKP  melakukan  penyerahan  BKP  atau  JKP  yang  mendapatkan  fasilitas  PPN  tidak dipungut,
d. pembelian  BKP  berupa  barang  modal  saat  Pengusaha  Kena  Pajak  belum  mulai beroperasi sehingga belum terdapat kegiatan penyerahan yang terutang PPN, dan
e. keadaan  lain  yang  menyebabkan  jumlah  pajak  keluaran  lebih  kecil  dibandingkan dengan pajak masukan dalam suatu masa pajak.
2. Berdasarkan pasal 17 ayat (2) UU KUP, pemungutan yang tidak benar mengakibatkan:
a. PPN yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, misalnya dikarenakan kesalahan perhitungan atau penetapan DPP PPN; atau
b. pemungutan  PPN  yang  seharusnya  tidak  dipungut,  misal  pada  BKP/JKP  yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut.
3. Berdasarkan  pasal  16e  UU  PPN,  pembelian  barang  di  dalam  daerah  pabean  oleh  orang pribadi yang bukan merupakan subjek pajak dalam negeri dan dikonsumsi di luar daerah pabean.

## Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak  diselesaikan  dalam  jangka waktu  yang  lebih  singkat  dibandingkan  dengan  mekanisme  umum  yang  dilakukan  melalui pemeriksaan  selama  12  bulan  (Darussalam  dkk,  2018).  Kegiatan  pemeriksaan  ini  dianggap menyita waktu bagi pemeriksa dan juga Wajib Pajak, sedangkan keputusan pemberian restitusi diharapkan dilakukan dengan cepat dan tepat waktu karena hal ini memengaruhi cash flow PKP. Dengan  mempertimbangkan  hal  tersebut,  dibuatlah  kebijakan  pemberian  pengembalian pendahuluan  yang  diselesaikan  melalui  penelitian  selama  1  (satu)  bulan.  Kebijakan  ini merupakan upaya yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melayani Wajib Pajak sebagai  pemenuhan  hak  Wajib  Pajak.  Adanya  kebijakan  ini  diharapkan  Wajib  Pajak  dapat meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Silvia dkk, 2014).
Pengembalian pendahuluan diberikan apabila seluruh ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi,  baik  secara  formal  maupun  material.  Apabila  disetujui,  Direktorat  Jenderal  Pajak akan  menerbitkan  Surat  Keputusan  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pajak  (SKPPKP) untuk Wajib Pajak. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak ini diperuntukkan bagi  wajib  pajak  dengan  kriteria  tertentu,  persyaratan  tertentu,  dan  PKP  berisiko  rendah (Darussalam dkk, 2018).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  pajak  merupakan  pemahaman  ketentuan  peraturan  perpajakan  oleh  Wajib Pajak  ketika  mengisi  formulir  pajak  dengan  lengkap,  benar,  dan  jelas,  menghitung  pajak terutang dengan benar, serta membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Kepatuhan Wajib Pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  berkaitan dengan karakteristik Wajib Pajak yang memicu kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan Wajib Pajak (Cindy & Yenni, 2013).

## Penerimaan Pajak
Pemerintah  terus  mengupayakan  penerimaan  negara  dengan  melakukan  perluasan sumber  penerimaan  di  berbagai  sektor  (Christoper  &  Rondonuwu,  2016).  Salah  satunya penerimaan yang memiliki potensi besar adalah pajak. Pajak mendukung kinerja pemerintah dalam  pembangunan  negara  sehingga  tujuan  pemerintah  dapat  tercapai  (Suharyono,  2019). Undang-Undang Pasal 1 angka 3 Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 mendefinisikan penerimaan pajak sebagai penerimaan negara yang bersumber dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas utama untuk menghimpun penerimaan negara. Di sisi lain, para petugas pajak juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada Wajib  Pajak.  Kebijakan  restitusi  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan  yang  diberikan kepada  Wajib  Pajak.  Namun,  hal  ini  menjadi  dilema  karena  restitusi  dianggap  sebagai pengeluaran  dana  pada  kas  negara  yang  dapat  memberikan  potensi  kerugian  (Yanis,  2011, sebagaimana dikutip dalam Silvia dkk, 2014).

## Penelitian Terdahulu
Supit et  al .  (2014)  mengungkapkan  bahwa  restitusi  memberikan  pengaruh  negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini mengakibatkan dana pajak berkurang karena  adanya  pengembalian  dana  ke  Wajib  pajak.  Penelitian  ini  berfokus  pada  pengaruh restitusi  yang  terjadi  terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Perbedaan  dengan penelitian  ini  adalah  penulis  berfokus  pada  restitusi  dengan  mekanisme  pengembalian pendahuluan  dan  pengaruhnya  terhadap  penerimaan  pajak  yang  ada  pada  Kantor  Pelayanan Pajak.  Jusmani  &  Qurniawan  (2016)  dengan  penelitian  menjelaskan  mengenai  persentase Pengusaha  Kena  Pajak  yang  mengajukan  restitusi  dan  hal-hal  yang  menyebabkan  restitusi. Perbedaan dengan yang diteliti adalah penulis mengungkapkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  diberikan  restitusi  dengan  mekanisme  pengembalian pendahuluan.
Nuraisyah (2019) penelitiannya berfokus pada implementasi pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak di KPP Pratama Malang Utara. Perbedaan dengan yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  berfokus  pada  efektivitas  penerapan  pengembalian pendahuluan yang terjadi di KPP Pratama Bangkinang. Riftiasari (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan  bahwa  restitusi  tidak  mempengaruhi  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai. Selain  itu  penelitian  tersebut  juga  mengungkapkan  prosedur  restitusi  berdasarkan  ( Standard Operating Procedures ) yang berlaku. Perbedaan dengan yang diteliti adalah penulis berfokus pada penerapan restitusi dengan mekanisme pengembalian pendahuluan dan kaitannya dengan penerimaan pajak yang ada.
Anjarwi  &  Kharisma  (2021)  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  perbandingan ketentuan  restitusi  yang  lama  dengan  ketentuan  restitusi  yang  baru  (percepatan  restitusi). Penelitian  tersebut  menganalisis  pengaruh  banyaknya  jumlah  percepatan  restitusi  Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaan dengan penelitian ini  adalah  penulis  berfokus  pada  jumlah  restitusi  mekanisme  pengembalian  pendahuluan dengan ketentuan lama (tanpa percepatan) dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak.

## Landasan  (Kriteria)  untuk  Melakukan  Analisis  atas  Pengembalian  Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Permasalahan  yang  menjadi  objek  penulisan  ini  adalah  penerapan  pengembalian pendahuluan  kelebihan  pembayaran  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Pemberian  restitusi  atas kelebihan  pembayaran  pajak  merupakan  bentuk  pelayanan  sebagai  pemenuhan  hak  Wajib Pajak.  Kebijakan  ini  diberikan  payung  hukum  untuk  memberikan  ketegasan  dan  rasa  aman dalam praktik pelaksanaannya.
Adanya  penerapan  kebijakan  pelayanan  ini  membuat  beberapa  aspek  perlu  ditinjau kembali.  Pertama,  penerapan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak  harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Adapun kendala yang dihadapi harus dapat diselesaikan  dengan  bijak  dan  profesional.  Perlu  ditinjau  apakah  pengembalian  pendahuluan yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, karena kesalahan ataupun kelalaian dalam penerapannya dapat merugikan negara ataupun Wajib Pajak.
Kedua, kebijakan pengembalian pendahuluan memiliki tujuan utama untuk melindungi cash  flow dan  menjaga  likuiditas  Wajib  Pajak.  Hal  ini  tentu  menguntungkan  Wajib  Pajak, terutama  para  eksportir.  Adanya  pengembalian  pendahuluan  diharapkan  mampu  mendorong kesadaran  Wajib  Pajak  untuk  patuh  menjalankan  kewajiban  perpajakannya,  dalam  hal  ini kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN.
Ketiga,  atas  setiap  kebijakan  pastinya  memberikan  pengaruh,  baik  pengaruh  positif maupun pengaruh negatif. Adanya penyaluran dana kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak tentu menyebabkan pengurangan pada kas negara. Perlu ditinjau seberapa besar pengaruh
yang  diberikan  atas  penerapan  pengembalian  pendahuluan  terhadap  penerimaan  pajak  yang diperoleh.

## METODE
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode campuran dengan menggabungkan metode  kuantitatif  dan  metode  kualitatif.  Metode  ini  akan  dilakukan  dengan  pendekatan deskriptif. Penulis menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah ditemukan. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Bankinang  dengan  mengumpulkan  berbagai  data  sekunder.  Sebagai langkah  awal  pengumpulan  data,  penulis  melakukan  survei  pendahuluan.  Hal  ini  untuk mendapatkan kepastian mengenai informasi terkait objek penelitian dan untuk melihat kondisi tempat  penelitian  terkait  penerapan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak yang dilaksanakan. Selain itu, survei pendahuluan juga dilakukan untuk memperoleh gambaran umum instansi. Penulis mengumpulkan data sekunder berupa dokumen terkait data-data yang dibutuhkan  dengan  melakukan  wawancara  kepada  Pelaksana  Seksi  Pelayanan  dan  Account Representative  di  Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  I  terkait  penerapan  pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang terjadi di KPP Pratama Bangkinang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Pengembalian Pendahuluan PPN di KPP Pratama Bangkinang
Proses  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  PPN  diselesaikan  melalui beberapa tahap. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Account Representative (AR) pada  Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  I  (Seksi  Waskon  I)  dan  Pelaksana  Seksi  Pelayanan, proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:
1. Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN Lebih Bayar dengan mencentang Pengembalian Pendahuluan.
2. Seksi  Pelayanan  mengirimkan  Nota  Dinas  SPT  Lebih  Bayar  ke  Seksi  Pengawasan  dan Konsultasi I.
Implementasi Pengembalian Kendala Pengaruh Penerimaan Kepatuhan Wajib Pasal 17C dan 17D UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (4c) UU PPN Nomor 8 Tahun 1983
PMK Nomor 39/PMK.03/2018 PMK Nomo 224/PMK.03/2015 PER-15/PJ.2018 SE-10/PJ/2018 SE-36/PJ/2019
Gambar 1 – Landasan Penelitian
Sumber : Peneliti (2021)
3. AR melakukan  penelitian  kewajiban  formal  dan  penelitian  material  terhadap  SPT  Masa PPN Lebih Bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Atas  permohonan  pengembalian  pendahuluan  tersebut  wajib  diberikan  jawaban  berupa penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) atau tidak  menerbitkan  SKPPKP  paling  lama  satu  bulan  sejak  SPT  Masa  PPN  disampaikan. Dalam  hal  wajib  Pajak  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditentukan,  maka  diterbitkan SKPPKP. Sedangkan jika Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan, maka SKPPKP tidak diterbitkan dan SPT yang diajukan Wajib Pajak akan diproses melalui pemeriksaan.
5. Jika batas waktu keputusan atas permohonan pengembalian pendahuluan terlewat, maka permohonan pengembalian pendahuluan dianggap dikabulkan.
6. Satu hari kerja setelah SKPPKP diterbitkan, AR menerbitkan Surat Permintaan Rekening Dalam  Negeri  kepada  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak  memenuhi  permintaan  tersebut  paling lama lima hari kerja sejak tanggal Surat Permintaan Rekening Dalam Negeri dikirim ke Wajib Pajak.  Namun,  terkait batas  waktu  pemenuhan permintaan rekening tersebut,  AR tetap menunggu hingga satu bulan sejak tanggal penerbitan SKPPKP.
7. Selanjutnya  AR  akan  melakukan  penelitian.  Jika  setelah  dilakukan  penelitian  ternyata masih  terdapat  Pajak  Masukan  yang  belum  dilaporkan  maka  akan  dilakukan  koreksi, sehingga jumlah yang dapat dikabulkan hanya sebagian saja yaitu sebesar Pajak Masukan yang telah dilaporkan baik oleh Wajib Pajak sendiri maupun lawan transaksi.
8. Setelah  dilakukan  penelitian,  AR  akan  membuat  dan  menyampaikan  Nota  Perhitungan Pengembalian  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  dan  Surat  Keputusan  Pengembalian Kelebihan  Pembayaran  Pajak  (SKPKPP)  ke  Seksi  Pelayanan  untuk  ditindaklanjuti. SKPKPP tersebut wajib diterbitkan paling lama satu bulan sejak diterbitkannya SKPPKP. Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan rekening, maka AR akan menerbitkan SKPKPP tanpa rekening.
9. SKPKPP yang telah dilengkapi dengan rekening dalam negeri selanjutnya akan diproses untuk menerbitkan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak) oleh Pelaksana Seksi Pelayanan. Penerbitan SPMKP dilakukan paling lama lima hari kerja sejak SKPKPP  diterbitkan  atau  sejak  KPP  menerima  rekening  dalam  negeri  atas  nama  Wajib Pajak dalam hal diterbitkan SKPKPP tanpa rekening.
10. Melalui persetujuan Kepala KPP, Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak SPMKP melalui aplikasi SAKTI.
11. SPMKP yang telah ditandatangani oleh Kepala KPP dan SKPKPP selanjutnya dipindai dan diunggah  pada  aplikasi  SAKTI.  Setelah  itu  dilakukan inject PIN  oleh  Kepala  KPP  dan diteruskan  ke  KPPN  (Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara)  untuk  dilakukan pencairan  dana  kelebihan  pembayaran  pajak  kepada  Wajib  Pajak.  Penerusan  berkas  ke KPPN dilakukan paling lama dua hari kerja sejak diterbitkannya SPMKP.
Dalam pelaksanaan proses permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, setiap seksi memiliki kendala yang berbeda.
Seksi Waskon I memiliki kendala internal dan eksternal sebagai berikut:
a. Internal : pengiriman Nota Dinas SPT Lebih Bayar (LB) yang lama dari Seksi Pelayanan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sehingga menghambat proses penyelesaian. Seksi Waskon I mengetahui adanya SPT LB dari Nota Dinas yang disampaikan Seksi Pelayanan. Atas kendala ini, AR Waskon I mengatasinya dengan rutin menanyakan perihal SPT LB kepada  Seksi  Pelayanan.  Dari  pelaksana  seksi  pelayanan  telah  mengkonfirmasi  bahwa Nota  Dinas  SPT  LB  telah  dibuat  dengan  segera  di  hari  kerja  berdasarkan  tanggal penyampaian  SPT  oleh  Wajib  Pajak.  Perbedaan  waktu  penerimaan  dan  pengiriman  ND tersebut  dikarenakan  adanya  birokrasi  yang  harus  dilewati.  Mulai  dari  kepala  Seksi Pelayanan, Pelaksana Seksi Waskon I, Kepala Seksi Waskon I, hingga ke AR.
b. Eksternal  :  Pemberitahuan  rekening  oleh  Wajib  Pajak  yang  lama,  sehingga  penerbitan SKPKPP menjadi terburu-buru. Atas kendala ini, AR mencoba menghubungi Wajib Pajak lebih dulu untuk meminta nomor rekening Wajib Pajak.
Seksi Pelayanan memiliki kendala internal dan eksternal sebagai berikut:
a. Internal : saat jatuh tempo pencairan ke KPPN, Kepala KPP sedang berhalangan, misal cuti atau  dinas.  Hal  ini  menambah  proses  baru,  yaitu  mendaftarkan user pelaksana  harian Kepala KPP pada aplikasi SAKTI terlebih dahulu ke KPPN. Untuk mengatasi kendala ini, selama  kepala  KPP  dapat  dijangkau,  maka  pelaksana  Seksi  Pelayanan  menyusul  kepala KPP untuk mendapatkan inject in meneruskan pencairan dana ke KPPN.
b. Eksternal : rekening Wajib Pajak tidak aktif. Dalam hal rekening Wajib Pajak tidak aktif, maka  dana  yang  seharusnya  dicairkan  akan  retur  secara  otomatis.  Hal  ini  menyebabkan SPMKP  lama  akan  dibatalkan  dan  dihapus,  sehingga  akan  diulang  proses  penerbitan SPMKP yang baru setelah Wajib Pajak mengaktifkan rekeningnya.
Dalam  penerapan  proses  pengembalian  pendahuluan  yang  dilaksanakan,  tidak  ada indikasi  adanya perlindungan terhadap kas negara demi tercapainya target  penerimaan pajak KPP  Pratama  Bangkinang. Account  representative tidak  menjadikan  nominal  lebih  bayar sebagai tolak ukur dikabulkannya suatu permohonan. Selama memenuhi ketentuan formal dan material yang ditetapkan, berapa pun jumlah pengajuan permohonan maka akan diproses dan dikabulkan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa selain batasan khusus  jumlah  pengajuan  pengembalian  pendahuluan  oleh  Wajib  Pajak  persyaratan  tertentu, Wajib  Pajak  dengan  kriteria  tertentu  dan  berisiko  rendah  dapat  mengajukan  permohonan pengembalian pendahuluan berapapun jumlahnya dan dapat dikabulkan jika telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Pada proses penyelesaian pengembalian pendahuluan yang dilakukan oleh AR Waskon I dan Pelaksana Seksi Pelayanan, terdapat kendala masing-masing pada tahapan yang dilaluinya. Kendala-kendala  tersebut  telah  diatasi  dan  diminimalisir  dengan  kebijakan  tersendiri  yang masih  dalam  prosedur,  sehingga  tidak  terjadi  kelalaian  yang  menyebabkan  kerugian  pada negara. Kelalaian yang dapat terjadi misalnya penerbitan SKPPKP yang melebihi batas waktu. Hal ini dapat menyebabkan seluruh nominal lebih bayar atas permohonan pengembalian dapat dikabulkan,  meskipun  berdasarkan  penelitian  material  nominal  pengembalian  pendahuluan yang dapat diberikan kurang dari nominal permohonan Wajib Pajak. Atau penerbitan SKPKPP yang  melebihi  batas  waktu  sehingga  menimbulkan  imbalan  bunga  kepada  Wajib  Pajak. Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  AR  Waskon  I,  penerbitan  SKPPKP  dan SKPKPP tidak pernah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

## Kepatuhan PKP Pengembalian Pendahuluan PPN Di KPP Pratama Bangkinang
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  AR  Waskon  I,  Wajib  Pajak  yang  mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan adalah  Wajib Pajak yang hampir sama setiap tahun bahkan setiap bulannya. Wajib Pak tersebut kebanyakan merupakan Wajib Pajak yang terdaftar dengan KLU industri minyak kelapa sawit dan konstruksi jalan raya.
Tabel 2 - Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
No Tahun Pengembalian Pendahuluan Jumlah Permohonan Jumlah Disetujui Jumlah Wajib Pajak 1 2018 19 16 4 2 2019 16 12 3 3 2020 53 11 7
Sumber : Diolah oleh dari Data Pengembalian Pendahuluan (2021) Berdasarkan tabel 2, jumlah permohonan pengembalian pendahuluan terbanyak terjadi pada  tahun  2020.  Pada  tahun  2020,  hanya  11  permohonan  pengembalian  pendahuluan  yang disetujui dari total sebanyak 53 permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak permohonan yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  sehingga  pengembalian pendahuluan  ditolak  dan  ditindaklanjuti  melalui  mekanisme  umum  pengembalian  kelebihan pembayaran pajak dengan pemeriksaan.
Lonjakan  yang  cukup  tajam  pada  jumlah  permohonan  pengembalian  pendahuluan  di tahun  2020  dikarenakan  adanya  kebijakan  insentif  pajak  atas  pemberian  pengembalian pendahuluan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Insentif ini diberikan dalam bentuk percepatan restitusi. Hal ini tentu membuat Wajib Pajak berbondong- bondong  mengajukan  permohonan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak karena dianggap menguntungkan Wajib Pajak dari segi waktu dan materi. Kurangnya literasi dan  informasi  yang  dimiliki  oleh  Wajib  Pajak  menyebabkan  pengajuan  permohonan pengembalian  pendahuluan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  insentif  pajak  maupun pengembalian pendahuluan tanpa insentif pajak. Dengan demikian, permohonan pengembalian pendahuluan yang diajukan Wajib Pajak tidak dapat dikabulkan.
Wajib Pajak yang paling banyak menerima pengembalian pendahuluan juga terjadi di tahun 2020 yaitu sejumlah 7 Wajib Pajak. Dari total keseluruhan Wajib Pajak yang menerima pengembalian  pendahuluan  pada  tahun  2018  hingga  2020,  terdapat  satu  Wajib  Pajak  yang menerima  pengembalian  pendahuluan  selama  tiga  tahun  berturut-turut  dan  satu  Wajib  Pajak yang menerima pengembalian pendahuluan di tahun 2018 dan 2019. Selain itu, salah satu Wajib Pajak yang menerima pengembalian pendahuluan di tahun 2018 telah pindah ke KPP Madya Pekanbaru sejak 2 Januari 2019 berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP- 315/PJ/2018 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Madya dan KEP- 316/PJ/2018 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya. Dengan demikian, jumlah Wajib Pajak yang dapat dilihat kepatuhan pelaporan SPT hanya sejumlah 9 Wajib Pajak.
Tabel 3 - Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa oleh Wajib Pajak yang

## Menerima Pengembalian Pendahuluan
Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan
Keterangan 2018 2019 2020 Tepat Waktu Tidak Lapor/Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Lapor/Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Lapor/Tepat Waktu Tahunan 7 2 7 2 7 2 Terdapat 2 Wajib Pajak yang merupakan Wajib Pajak Cabang Kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN Keterangan
2018
2019 2020 Tepat Waktu Tidak Lapor/Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Lapor/Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Lapor/Tepat Waktu Januari 6 3 6 3 8 1 Terdapat 1 Wajib Pajak yang terdaftar Februari 5 4 5 4 6 3 Maret 5 4 5 4 7 2 April 5 4 5 4 8 1
Mei 5 4 6 3 9 0 pada Juli 2018 dan dikukuhkan sebagai PKP pada Des 2018. Juni 5 4 7 2 9 0 Juli 5 4 7 2 9 0 Agustus 5 4 8 1 9 0 September 5 4 6 3 9 0 Oktober 5 4 7 2 8 1 November 5 4 8 1 9 0 Desember 5 4 8 1 9 0 Sumber : Diolah dari Master File Wajib Pajak (2021)
Tabel  3  menjelaskan  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  menerima  pengembalian pendahuluan dalam melaporkan SPT Tahunan dan SPT Masa pada tahun pajak 2018 hingga 2020. Tujuh dari sembilan Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu, sedangkan sisanya merupakan Wajib Pajak Cabang yang tidak wajib melaporkan SPT Tahunan.
Ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN paling banyak terjadi pada tahun pajak 2018 dengan jumlah Wajib Pajak yang tidak lapor atau melaporkan SPT Masa tetapi tidak tepat adalah sebanyak empat Wajib Pajak. Tiga diantaranya adalah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai  Wajib  Pajak  pada  Desember  2018,  Juni  2019,  dan  November  2019.  Dengan  begitu, pelaporan  SPT  Masa  Pajak  Januari  hingga  November  tercatat  tiga  Wajib  Pajak  yang  tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT Masa PPN pada tahun 2018. Sedangkan satu Wajib Pajak lainnya  terindikasi  tidak  memiliki  kepatuhan  pelaporan  SPT  Masa  PPN  sejak  masa  Januari 2018  hingga  April  2019,  yang  merupakan  masa  pajak  terakhir  sebelum  Wajib  Pajak mengajukan pengembalian pendahuluan. Wajib Pajak tersebut tidak memiliki kesadaran atas kewajiban  perpajakannya  sehingga  ketika  terjadi  kelebihan  pembayaran  PPN,  Wajib  Pajak tersebut memilih mengajukan pengembalian pendahuluan persyaratan tertentu pasal 17D. Hal ini  dikarenakan  pengembalian  pendahuluan  Wajib  Pajak  persyaratan  tertentu  tidak  memiliki ketentuan  yang  begitu  kompleks  seperti  pengembalian  pendahuluan  pada  pasal  17C  yang mempersyaratkan pelaporan SPT secara tepat waktu.
Secara  keseluruhan,  hanya  terdapat  satu  Wajib  Pajak  yang  memiliki  indikasi ketidakpatuhan  pelaporan  SPT  Masa  PPN  pada  tahun  pajak  2018  dan  2019.  Wajib  Pajak tersebut mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan Pasal 17D masa pajak Mei 2020 dan  telah  disetujui.  Setelah  penerimaan  pengembalian  pendahuluan  tersebut,  Wajib  Pajak melaporkan SPT Masa PPN pada masa-masa pajak berikutnya secara tepat waktu. Dan pada tahun  pajak  2020,  ketidakpatuhan  Wajib  Pajak  dalam  melaporkan  SPT  Masa  sangat  minim terjadi.

## Pengembalian Pendahuluan PPN terhadap Penerimaan KPP Pratama Bangkinang
Jumlah  pemberian  pengembalian  pendahuluan  terus  mengalami  penurunan  yang signifikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, terlihat dari tabel III.3 di bawah ini.  Namun hal ini tidak serta merta mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak. Target penerimaan hanya tercapai di tahun 2018 dan 2020.
Tabel 4 - Jumlah Pengembalian Pendahuluan dan Penerimaan Pajak KPP Pratama
Bangkinang No Tahun Pengembalian Pendahuluan Target Penerimaan Penerimaan Netto Pencapaian Jumlah Permohonan Jumlah Disetujui Total 1 2018 19 16 28.110.211.742 1.196.435.370.000 1.197.832.500.178 100,12% 2 2019 16 12 8.727.203.931 1.495.464.984.000 1.129.328.293.286 75,52%
3 2020 54 11 2.748.355.829 1.107.241.118.000 1.344.780.870.005 121,45%
Sumber : Diolah dari Data Pengembalian Pendahuluan dan Penerimaan Pajak (2021) Berdasarkan tabel 4, pada tahun 2018 terdapat pemberian pengembalian pendahuluan yang cukup besar yang mencapai 28 miliar rupiah dengan jumlah permohonan pengembalian pendahuluan yang disetujui sebanyak 16 permohonan.  Jumlah pencairan  pengembalian dana atas  kelebihan  pajak  ini  hanya  mengeluarkan  dana  penerimaan  sebesar  2,27%  dari  total penerimaan  bruto  di  tahun  2018.  Persentase  ini  sangat  kecil  dibandingkan  dengan  total penerimaan pajak yang diperoleh. Di sisi lain, pada tahun yang sama target penerimaan pajak berhasil dilampaui dengan persentase sebesar 100,12%. Pencapaian target penerimaan ini tidak menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  signifikan  atas  pemberian  pengembalian  pendahuluan karena total pemberian pengembalian pendahuluan yang diberikan hanya sebesar 2,27%.
Berbeda  dengan  tahun  2018,  pada  tahun  2019  total  pemberian  pengembalian pendahuluan mengalami penurunan sebesar 68,95% atau sebanyak 19,3 miliar rupiah. Jumlah pengembalian pendahuluan yang disetujui adalah sebanyak 8,7 miliar rupiah  dengan total 12 permohonan.  Jumlah  pengembalian  pendahuluan  ini  hanya  mengeluarkan  dana  penerimaan sebesar 0,76%  dari total penerimaan bruto. Jumlah pengembalian pendahuluan ini sangat kecil dibandingkan dengan total penerimaan yang diperoleh.
Pada  tahun  2019  juga,  penerimaan  jauh  dari  target  penerimaan  yang  ditetapkan. Realisasi  penerimaan  pajak  hanya  tercatat  sebesar  75,52%.  Di  samping  adanya  pemberian pengembalian  pendahuluan,  terdapat  indikasi  yang  menyebabkan  tidak  tercapainya  target penerimaan pajak. Di tahun 2019, terjadi kenaikan penetapan target  penerimaan yang cukup besar dikarenakan pada tahun 2018 target penerimaan berhasil tercapai. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat evaluasi pemenuhan kriteria Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya. Hal ini menyebabkan pemindahan tempat terdaftar dan pelaporan usaha Wajib Pajak per tanggal 2 Januari 2019. Terdapat 24 Wajib Pajak potensial yang sebelumnya terdaftar di  KPP  Pratama  Bangkinang  pindah    ke  KPP  Madya  Pekanbaru  dan  23  Wajib  Pajak  yang sebelumnya  terdaftar  di  KPP  Madya  Pekanbaru  pindah  ke  KPP  Pratama  Bangkinang. Pemindahan  ini  berdasarkan  keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  KEP-315/PJ/2018 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Madya dan KEP-316/PJ/2018 tentang  Tempat  Pendaftaran  dan  Pelaporan  Usaha  bagi  Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak Madya. Keputusan tersebut menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak pada KPP Pratama  Bangkinang  di  tengah  tuntutan  target  penerimaan  yang  meningkat.  Dilihat  dari persentase  pengembalian  pendahuluan  dan  penerimaan  pajak  di  tahun  2019,  pengembalian pendahuluan  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak. Walaupun  penerimaan  pajak  jauh  dari  target  yang  ditetapkan,  pengembalian  pendahuluan hanya mengurangi penerimaan sebesar 0,76%.
Pada tahun 2020, jumlah pengembalian pendahuluan yang diberikan merupakan yang terkecil  yaitu  hanya  sekitar  2  miliar  rupiah.  Jumlah  pengembalian  pendahuluan  ini  hanya mengeluarkan  kas  negara  sebesar  0,20%  dari  total  penerimaan  yang  diperoleh  oleh  KPP Pratama Bangkinang. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak sebesar 1,3  triliun  rupiah.  Di  samping  itu,  terjadi  penurunan  target  penerimaan  pajak  yang  cukup signifikan dikarenakan target penerimaan yang tidak tercapai pada tahun 2019.  Namun, hal ini nyatanya  menjadi  motivasi  untuk  mencapai  target  penerimaan.  KPP  Pratama  Bangkinang berhasil  melampaui  target  penerimaan  dengan  realisasi  penerimaan  neto  sebesar  1,3  triliun rupiah atau sebesar 121,45%. Realisasi penerimaan ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2018 hingga 2020.
Di  samping  pemberian  pengembalian  pendahuluan  yang  terus  menurun,  realisasi penerimaan neto  cenderung stabil di angka 1,1 triliun rupiah pada tahun 2018 dan 2019 dan meningkat  di  tahun 2020 menjadi  sebesar 1,3 triliun rupiah. Berdasarkan penjelasan di  atas,
pemberian  pengembalian  pendahuluan  hanya  memberikan  pengaruh  pada  penerimaan  pajak rata-rata sebesar 1,08% setiap tahunnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan pajak baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa (Nursheha dkk, 2014) dan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat  memengaruhi  penerimaan  pajak  (Desideria  &  Ngadiman,  2019).  Selain  itu,  persepsi kualitas pelayanan juga memiliki kemampuan memengaruhi penerimaan pajak. Semakin baik persepsi Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan maka semakin baik pula tingkat penerimaan pajak  yang  diperoleh  (Cahyono,  2017).  Sedangkan  dari  sisi  eksternal,  perekonomian  secara keseluruhan memengaruhi penerimaan pajak. Peningkatan perekonomian menunjukkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa sehingga ikut meningkatkan kegairahan ekonomi. Selain itu,  kemiskinan  dan  kebijakan  perpajakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap penerimaan pajak (Handoko dkk, 2014).

## PENUTUP Simpulan
Penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN yang dilakukan di KPP  Pratama  Bangkinang  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 39/PMK.03/2018  tentang  Tata  Cara  Pengembalian  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  dan  Surat Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  nomor  SE-10/PJ/2018  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dengan  Kriteria Tertentu,  Wajib  Pajak  yang  Memenuhi  Persyaratan  Tertentu,  dan  Pengusaha  Kena  Pajak Berisiko  Rendah.  Nilai  pengajuan  permohonan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan pembayaran pajak tidak menjadi tolak ukur diterimanya permohonan. Terkait kendala-kendala yang  dihadapi  AR  Waskon  I  dan  Pelaksana  Seksi  Pelayanan,  dapat  dapat  diminimalisir  dan diatasi secara profesional.
Secara  keseluruhan,  Wajib  Pajak  yang  menerima  pengembalian  pendahuluan  dan memiliki  kewajiban  pelaporan  SPT  Masa  PPN  memiliki  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan dan SPT Masa PPN yang tinggi. Hal ini selaras dengan tujuan adanya kebijakan pengembalian pendahuluan  yaitu  mendorong  kesadaran  Wajib  Pajak  untuk  patuh  menjalankan  kewajiban perpajakannya.
Pemberian  pengembalian  pendahuluan  tidak  memengaruhi  pencapaian  target penerimaan  pajak  secara  signifikan  atau  hanya  sebesar  1,08%.  Ada  banyak  faktor  lain  yang memengaruhi penerimaan pajak.
Pemberian  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran  pajak  merupakan  hak Wajib Pajak yang harus dipenuhi selama sesuai dengan ketentuan. Walaupun penerimaan pajak menjadi  poin  penting  dalam  pembangunan  nasional,  layanan  dalam  rangka  pemenuhan  hak Wajib Pajak tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## Saran
Pada  penelitian  selanjutnya  dapat  diteliti  lebih  lanjut  mengenai  proses  penerapan pengembalian  pendahuluan  apakah  masih  relevan  dan  dapat  diterapkan  di  tengan  dengan dinamika peraturan pajak yang kian berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anjarwi,  A.  W.,  &  Kharisma,  L.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Percepatan  Restitusi  Pajak Pertambahan  Nilai  terhadap  Penerimaan  pajak  Pertambahan  Nilai  (Studi  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). 1 , 120–129
Cahyono, Y. T. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). Riset Akuntansi Dan Keuangan
Indonesia , 2 (2), 163–175 https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4923
Christoper,  A.  P.,  &  Rondonuwu,  S.  (2016).  Pemahaman  Ekstensifikasi  Wajib  Pajak  dan Intensifikasi Pajak terhadap Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. Jurnal EMBA , 4 (1), 1241– 1253
Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi  Perpajakan,  Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review , 1 , 51 Darussalam,  Septriadi,  D.,  &  Dhora,  K.  A.  (2018). Konsep  dan  Studi  Komparasi  Pajak Pertambahan Nilai
Desideria, E., & Ngadiman. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. Jurnal Multiparadigma AKuntansi , I (2), 355–363 Handoko,  I.,  Aimon,  H., &  Syofyan, E.  (2014).  Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian dan Penerimaan Pajak Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi , 3 (05), 103671 Jusmani,  &  Qurniawan,  R.  (2016).  Pengaruh  Restitusi  Pajak  Pertambahan  Nilai  terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Media Wahana Ekonomika , 13 (3), 130-142z Nuraisyah,  D.  Y.  (2019).  Analisis  Implementasi  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Universitas Brawijaya
Nursheha,  R.  A.,  Suryarini,  T.,  &  Kiswanto.  (2014).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penerimaan Pajak. Accounting Analysis Journal , 3 (4), 457–465
Octavia, S., Mayowan,  Y., &  Karjo, S. (2015). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 7 (1) Pamungkas, D. G. (2019). Menyoal Kebijakan “Setengah hati” Restitusi Pendahuluan . MUC Consulting
Republik Indonesia, (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak .  Sekretariat  Jenderal Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekretariat Negara
Republik  Indonesia,  (1983). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1983  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang  Dan  Jasa  Dan  Pajak  Penjualan  barang  Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekretariat Negara Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Penjaringan. Moneter  -  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 6 (1), 63–68
Silvia, L., Toron, M., & Hendrawan, A. (2014). Analisis Perubahan Kebijakan Pengembalian Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  Kepada  Wajib  Pajak  Yang  Memenuhi Persyaratan Tertentu. Universitas Indonesia
Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten Bengkalis. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis , 7 , 42–47
Supit, W. M., Saerang, D. P. E., & Sabijono, H. (2014). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (3), 159– 166 https://doi.org/10.35794/emba.v2i3.5356