Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 1, April 2022
ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BPKD KOTA PEMATANGSIANTAR
Majalipa awalia 1 , Juliana Nasution 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
mazalifaawalia@gmail.com 1 , juliananasution@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
The internal control system is regulated by government regulation number 60 of 2008. With the existence of an internal control system on the quality of financial reports, it will produce quality financial reports, so that it will minimize errors in the process of recording financial reports. This study seeks to identify and assess the impact of internal control on the quality of financial reports at BPKD Pematang Siantar. This institution has built an efficient and effective financial reporting internal  control  system.  The  recording  system  at  the  Pematangsiantar  City  BPKD  has implemented government regulation no. 71 in 2010.
Keywords: internal control system, quality of financial reports, regional finance

## ABSTRAK
Sistem  Pengendalian  internal  diatur  oleh  peraturan  pemerintah  nomor  60  tahun  2008.  Dengan adaya sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuagan akan menghasilkan laporan keungan  yang  berkualitas,  sehingga  akan  meminimalisir  terjadinya  kesalahan  dalam  proses pencatatan laproan keuangan. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menilai dampak pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  BPKD  kota  PematangSiantar. Lembaga ini telah membangun sistem pengendalian internal pelaporan keuangan yang efisien dan efektif.  Sistem  pencatatan  pada  BPKD  Kota  Pematangsiantar  telah  merapkan  peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010.
Kata Kunci: sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan,keuangan daerah

## PENDAHULUAN
Pengendalian  internal  adalah  suatu  proses  terpadu  dari  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menanamkan keyakinan yang  cukup  terhadap  kemampuan  organisasi  untuk  mencapai  tujuannya  melalui  operasi  yang efektif  dan  efisien,  pelaporan  keuangan  yang  andal,  pengamanan  aset  negara,  dan  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai PP No. 60 Tahun 2008. Suatu sistem yang menyeluruh diterapkan di seluruh pemerintah pusat dan kota, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  (SPIP)  Pemerintah  daerah  juga  memerlukan  sistem  pengendalian  internal  untuk mencapai  tujuan  organisasi  mereka.  Pengendalian  internal  digunakan  oleh  pemerintah  daerah untuk menjamin efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengatur pemungutan pendapatan asli daerah (PAD)  dan  mengkoordinasikan  desain,  pelaksanaan,  dan  pelaksanaan  pemungutan  pendapatan asli daerah dengan organisasi lain. BPKD dirancang sedemikian rupa sehingga prosedur operasi standar untuk pengelolaan pendapatan dapat membantu dalam meningkatkan tanggung jawab dan kinerja keuangan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam PP RI Nomor  71  Tahun  2010  pasal  1  ayat  (3)  adalah  prinsip  akuntansi  yang  digunakan  dalam penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah.  Laporan  keuangan  adalah  dokumen yang mencakup informasi keuangan organisasi.
Laporan  keuangan  pemerintah  harus  disusun  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  dan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  kualitas  kualitatif  yang  relevan,  andal,  serupa,  dan dapat diperbandingkan. Dipahami. Laporan Pelaksanaan Anggaran diwajibkan berdasarkan PP 71 Tahun  2010.  Pemutakhiran  Neraca  Anggaran  (Laporan  Perubahan  SAL).  catatan  keuangan Rapport de l' (LO). Arus Kas (LAK). Perubahan Ekuitas Catatan Laporan Keuangan CaLK (RI 2010).  Dengan  demikian,  SAP  merupakan  persyaratan  hukum  untuk  meningkatkan  pelaporan keuangan pemerintah Indonesia.

## KAJIAN LITERATUR

## Pengendalian internal
Pengendalian internal didefinisikan mendorong seseorang atau karyawan dari area tertentu atau perusahaan secara keseluruhan untuk berfungsi sesuai dengan tujuan organisasi. Atas nama organisasi,  Mulyadi  (2010:163)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  terdiri  dari “struktur, prosedur, dan bentuk organisasi”. Menjamin kebenaran data akuntansi, memfasilitasi penggunaan perangkat lunak akuntansi, dan mempromosikan penerapan kebijakan manajemen".
Indra  Bastian  (2007,  p.450)  menyatakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal "memverifikasi integritas dan ketergantungan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan sesuai dengan  kebijakan  kepemimpinan."  Sistem  pengendalian  internal  ditentukan  oleh  tujuan,  bukan komponennya. Dengan demikian, konsep sistem pengendalian internal di atas berlaku untuk bisnis yang  memproses  informasi  secara  manual,  menggunakan  peralatan  akuntansi,  atau  melalui komputer.

## Laporan keuangan
Menurut Irham Fahmi (2014:2), laporan keuangan perusahaan memuat informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,  yang  mengatur  tentang  pedoman  pengelolaan  laporan  keuangan  daerah,  secara  umum menyatakan  bahwa  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan kekayaan.

## Tujuan laporan keuangan
Menurut  PSAK  No.1  paragraf  7  (Revisi  2009),  tujuan  laporan  keuangan  adalah “untuk menyediakan informasi tentang posisi laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. keputusan." Laporan keuangan harus "akurat, tepat waktu, dan relevan".

## Karakteristik laporan keuangan
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  yang  mengatur  tentang  Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, aspek kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut: Agar informasi  akuntansi  dapat  mencapai  tujuan,  harus  memiliki  karakteristik  kualitatif.  “Fitur kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi.”  Untuk  mencapai  kualitas  yang  sesuai  dalam  laporan  keuangan  pemerintah memerlukan  empat  kondisi  normatif,  yaitu:  relevan,  dapat  diandalkan,  komparatif,  dan  dapat dipahami.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggabungkan  analisis  kualitatif  dengan  teknik  deskriptif,  yaitu  metode untuk mengelola, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari hasil data yang dikumpulkan dalam penelitian  ini.  penelitian  kualitatif  didefinisikan  sebagai  penelitian  yang  menggunakan  metode naturalistik  untuk  menggali  dan  menemukan  makna  atau  pemahaman  peristiwa  dalam  situasi kontekstual tertentu, menurut Moleong (2005) Lokasi Penelitian ini dilakukan pada BPKD Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar , yang terletak di Jalan Merdeka No.8 Kota Pematangsiantar.
Bahan dalam penelitian ini telah dikumpulkan dari sumber primer saja. Data primer adalah bahan  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  selama  wawancara  dan  yang  akan  membutuhkan pemrosesan ekstra oleh peneliti. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah semua metode pengumpulan  data  primer  dari  orang-orang.  Data  teoritis  yang  digunakan  dalam  pendekatan pengumpulan data berasal dari berbagai sumber, antara lain buku, media penulisan ilmiah, dan literatur. Penelitian lapangan dilakukan dengan kombinasi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang meliputi observasi langsung dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem pengendalian intern adalah sistem pengendalian yang dilaksanakan sepenuhnya di lingkungan  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Untuk  meningkatkan  kualitas  pelaporan  keuangan Pemerintah  harus  memperkuat  sistem  pengendalian  internal  (SPI).  Kualitas  sistem  itu  akan mempengaruhi opini BPK. Pemerintah juga harus mengkaji ulang kualitas sistem pengendalian internalnya.  Pengendalian  internal  diatur  oleh  GOV  60/2008.  (Peraturan  Sistem  Pengendalian Internal).  Sistem  pengendalian  internal  akan  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas tinggi. Pengawasan internal dan eksternal tidak dapat dipisahkan.

## Elemen sistem pengendalian internal
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008,  berikut  ini  adalah  komponen- komponen sistem pengendalian internal:
1. Pengelolaan  lingkungan  dan  pengendalian  Mengharuskan  pimpinan  pemerintahan  untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku yang baik dan memfasilitasi penerapan sistem pengendalian internal.
2. untuk  mencapai  tujuan  entitas,  penilaian  risiko  adalah  proses  mengidentifikasi  dan  menilai risiko  yang relevan dalam konteks mencapai tujuan tersebut, serta memilih tanggapan  yang sesuai untuk risiko yang berasal dari perubahan.
3. Kegiatan  yang  berada  di  bawah  kendali  Penanggung  jawab  instansi  pemerintah  diharapkan melakukan  operasi  pengendalian  sesuai  dengan  ukuran,  kompleksitas,  dan  sifat  tugas  dan fungsi yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan.
4. Adalah mungkin untuk mengidentifikasi informasi dan komunikasi di dalam suatu organisasi, merekamnya,  dan  menyebarkannya  dalam  bentuk  yang  tepat  dan  pada  waktu  yang  tepat dengan cara yang efektif. Dengan berbagi informasi dengan benar, pemahaman bersama akan terbentuk di berbagai tingkat manajemen organisasi.
5. Pemantauan pengendalian internal dilakukan. Pemantauan akan digunakan untuk memeriksa kualitas  kinerja  secara  keseluruhan  secara  berkala  dan  untuk  memastikan  bahwa  saran  dari laporan audit dan evaluasi lainnya dilaksanakan sesegera mungkin.

## Prosedur pengendalian internal
Untuk memenuhi tujuan Pengendalian Internal, menurut Bambang Hartadi (dalam Tenun Sembiring, 2009), harus ada enam proses, yaitu sebagai berikut.
1. Pemisahan  Fungsi  merupakan  konsep  penting  dalam  pengembangan  perangkat  lunak. Menurut  sistem  kontrol,  ada  pemisahan  fungsi,  dan  tugas  atau  pelaksanaan  transaksi  akan dilakukan pemeriksaan silang otomatis sebelum diselesaikan.
2. Proses  Persetujuan  Langkah  ini  memverifikasi  bahwa  orang  yang  berwenang  telah mengotorisasi  transaksi.  Tergantung  pada  transaksi,  otorisasi  dapat  bersifat  umum  atau khusus. Umumnya, otorisasi umum mengacu pada kondisi umum seperti daftar harga standar dan  kredit  penjualan.  Otorisasi  khusus  menargetkan  transaksi  tertentu  seperti  penjualan, penggajian, dan pembelian. Suatu transaksi dibuktikan dengan bukti otorisasi khusus.
3. Prosedur untuk Dokumentasi Pembangunan sistem pengendalian akuntansi yang efisien tidak mungkin dilakukan tanpa adanya dokumen yang tepat. Dokumentasi berfungsi sebagai dasar untuk  pendelegasian  tugas  untuk  pelaksanaan  dan  pencatatan  transaksi,  antara  lain. Dokumentasi dapat berupa faktur, voucher, tanda tangan, inisial, dan stempel persetujuan, di antara bentuk tanda pengenal lainnya. Pemberian nomor tercetak untuk setiap jenis dokumen dimaksudkan untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan pengendalian transaksi.
4. Catatan  dan  Prosedur  Akuntansi  Proses  dan  Data  Akuntansi  Pendekatan  ini  menekankan departemen  akuntansi  karena  transaksi  dicatat  di  sana.  Kedua,  data  akuntansi  dapat tersampaikan dengan cepat kepada pihak yang membutuhkan. Kontrol ini memastikan bahwa catatan akuntansi yang akurat dapat dihasilkan dengan cepat.
5. Aset dan dokumen keuangan berada di bawah kendali fisik. Dalam konteks pengendalian fisik,
(1) alat dan cara pengamanan untuk memulihkan aset, catatan akuntansi, dan formulir cetak yang  tidak  digunakan,  dan  (2)  penggunaan  peralatan  mekanik  dan  elektronik  dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi dibahas.
6. Pemeriksaan  Internal  yang  independen  dari  pemeriksaan  eksternal  Teknik  ini  dimaksudkan untuk menilai apakah komponen lain dari sistem berfungsi dengan baik atau tidak. Ada tiga syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  prosedur  ini  efektif:  (1)  pengawasan  harus  dilakukan  oleh orang  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab  atas  data;  (2)  pengawasan  harus  dilakukan  pada waktu  atau  waktu  yang  wajar  dan  mendadak  atau  pemberitahuan  sebelumnya;  dan  (3) penyimpanan  harus  diselesaikan.  manajemen  telah  diberitahu,  dan  siapa  yang  memiliki wewenang untuk mengambil tindakan perbaikan.

## Prinsip-prinsip pengendalian internal
Munawir  (Holmes  Arthur:  79)  mengidentifikasi  hal-hal  berikut  sebagai  konsep  utama pengendalian internal atas pelaporan keuangan:
1. Hal ini diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab untuk setiap pelaksanaan tugas.
2. Tugas pencatatan dan operasi harus tetap berbeda.
3. Pengecekan akurasi  perlu  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  operasi  peminjaman  dan
pembukuan sudah benar.
4. Karyawan tidak diperkenankan menyelesaikan transaksi secara keseluruhan.
5. Karyawan harus dipilih melalui penggunaan bagian yang efektif.
6. Karyawan harus diwajibkan oleh ketentuan perjanjian.
7. Sistem rotasi pekerjaan harus ada.
8. Instruksi tertulis tentang cara melakukan operasi harus diminta.
9. Buku besar pembantu digunakan.
10. Hal ini diperlukan untuk menggunakan alat-alat mekanik dan listrik.
Informasi  yang  disajikan  di  atas  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa  unsur-unsur  dan prosedur  pengendalian  internal  yang  terkandung  di  dalamnya  telah  dilaksanakan  atau dilaksanakan  oleh  BPKD  Daerah,  sebagaimana  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  Sistem pengendalian  internal  BPKD  Daerah  Sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan keuangan  di  kantor  BPKD  Daerah  Kota  Pematangsiantar  menjamin  kualitas  laporan  keuangan yang baik dengan cara memantau dan mencatatnya secara cermat. Pencatatan laporan keuangan pemerintah  daerah  meliputi:  Laporan  Realisasi  Anggaran  Perubahan  Saldo  Anggaran:  Laporan Situasi (Laporan Perubahan SAL). Neraca menunjukkan berapa banyak uang yang Anda miliki. OSR (LO). Laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang masuk dan keluar (LAK). Laporan Ekuitas melacak perubahan ekuitasa atas catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Atas  dasar  temuan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dimungkinkan  untuk  melihat bagaimana sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan yang terjadi pada BPKD  Kota  Pematangsiantar  melakukan  kegiatan  pengendalian  internal  seperti:  pemantauan terhadap  laporan  keuangan  untuk  pengendalian  lingkungan;  komunikasi;  informasi;  kegiatan pengendalian;  dan  pemisahan  tugas.  Organisasi  pengelolaan  keuangan  daerah  tunduk  pada pengawasan  pengendalian  internal,  yang  dilakukan  di  bidang  pengendalian  yang  berhubungan dengan  pelaporan  keuangan.  Melakukan  pengawasan  agar  auditor  dapat  mengevaluasi pengendalian  yang tepat  guna mencegah/mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan selama audit.  Kegiatan  pengendalian  utama  BPKD  Daerah  Kota  Pematangsiantar  adalah  mewajibkan seluruh  pegawai  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  memastikan  bahwa  laporan keuangan  yang  dihasilkan  berkualitas  tinggi.  Adanya  sistem  pengendalian  mutu  internal  atas laporan  keuangan  memungkinkan  dihasilkannya  laporan  keuangan  yang  berkualitas,  sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat pencatatan laporan keuangan.

## KESIMPULAN
Temuan-temuan berikut dicapai oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang telah dijelaskan dan dianalisis:
1. Sistem Pengendalian Internal pelaporan keuangan BPKD Daerah Kota Pematangsiantar telah sesuai  dengan  proses  dan  prosedur  yang  berlaku.  Sistem  pengendalian  internal  kualitas laporan  keuangan  diterapkan  di  kantor  BPKD  Daerah  Kota  Pematangsiantar  dengan melakukan pemantauan dan pendokumentasian laporan keuangan.
2. Mulai  dari  transaksi,  jurnal,  buku  besar,  neraca  saldo,  laporan  realisasi  anggaran,  laporan keuangan,  saldo  kelebihan  anggaran,  laporan  operasional,  neraca,  laporan  ekuitas,  laporan arus  kas,  dan  CaLK,  sistem  pencatatan  di  BPKD  Kota  Pematangsiantar  telah  menerapkan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010.
3. Dengan  adanya  sistem  pengendalian  internal  untuk  memastikan  kualitas  laporan  keuangan, maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas, meminimalkan timbulnya kesalahan selama proses pencatatan laporan keuangan.

## DAFTAR LITERATUR
Lumbanraja, T. (2019). Analisis Sistek Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar . 12(2), 80–95.
Kasus, S., Badan, P., Keuangan, P., Aset, D., Bengkalis, K., & Rahmany, S. (2020). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL . 4(1), 110–123. Triono,  B.  R.  M.  S.,  &  Dewi,  S.  N.  (2020). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . 21(1), 213–220. Tinggi,  S.,  Ekonomi,  I.,  &  Mulya,  T.  (2020). Pengaruh  pemahaman  akuntansi,  pemanfaatan sistem  informasi  akuntansi  dan  sistem  pengendalian  intern  terhadap  kualitas  laporan keuangan . 11(2), 170–178.
Mauli, A., Rosmiati, M., &  Kunci, K.  (2020). Analisis  Penerapan  Sistem Pengendalian  Intern dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah Periode 2015-2019 . 26–27. Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Malang . 09(05), 43–51.