## PERAN PENGHULU DALAM MENENTUKAN PERWALIAN ATAS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN
Harni Ekawati 1, Patimah 2, Andi Intan Cahyani 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : harniekawati806@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  penghulu  dalam  menentukan perwaian  atas  anak  perempuan  yang  lahir  diluar  pernikahan?  sub-sub  masalahnya  yaitu:  1. Bagaimana menentukan perwalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar  pernikahan  di  KUA  Kecamatan  Kahu  Kabupaten  Bone?  2.  Bagaimana  pertimbangan penghulu dalam menentukan perwalian atas anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di  luar  pernikahan  di  KUA  Kecamatan  Kahu  Kabupaten  Bone?  Penelitian  ini  merupakan penelitian field  research (Penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana  penelitian  menitik  beratkan  pada  hasil  pengumpulan  data  dari  informan  yang  telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif karena data-data yang di butuhkan dan digunakan peneliti berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu di kuantifikasikan. Hasil penelitian yaitu hak kewalian anak perempuan yang dilahirkan akibat kemahilan di luar pernikahan orang tuanya, penghulu KUA Kecamatan Kahu memberikannya kepada wali hakim, karena anak tersebut hanya dinasabkan pada ibunya dan keluarga  ibunya.    Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  diharapkan  kepada  kepala  KUA  atau sebagai  Penghulu  kecamatan  Kahu  Kabupaten  Bone  agar  memaksimalkan  upaya  penentuan wali  nikah  bagi  anak  perempuan  yang  lahir  akibat  kehamilan  diluar  pernikahan,  dan  dapat mengemalisir perkawinan hamil di luar pernikahan.
Kata Kunci: Lahir di luar nikah, Penghulu, Perwalian atas anak perempuan.

## Abstract
The  main  problem  of  this  research  is  what  is  the  role  of  the  penghulu  in  determining  the guardianship of daughters born out of wedlock? The sub-problems are: 1. How to determine guardianship of  a girl born  as  a result of  pregnancy outside of  marriage in  the KUA, Kahu District,  Bone  Regency?  2.  What  are  the  considerations  of  the  penghulu  in  determining guardianship of a girl born as a result of a pregnancy outside of marriage at the KUA, Kahu District, Bone Regency? This research is a field research using qualitative methods, in which the  research  focuses  on  the  results  of  data  collection  from  predetermined  informants.  The approach used in this thesis research is descriptive-qualitative because the data needed and used by researchers is in the form of information distributions that do not need to be quantified. The results of the research are the guardianship rights of girls who were born as a result of pregnancy outside of their parents' marriage, the head of the KUA Kahu District gave it to the
Harni Ekawati, Patimah, Andi Intan Cahyani
guardian judge, because the child was only assigned to his mother and her mother's family. The implication of this research is that it is hoped that the head of the KUA or as the head of the Kahu sub-district, Bone Regency, maximizes efforts to determine marriage guardians for girls born  as  a  result  of  pregnancies  outside  of  marriage,  and  can  minimize  pregnant  marriages outside of marriage.
Keywords: Born out of wedlock, Penghulu, Guardianship of daughters.

## A. Pendahuluan
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  adalah  instansi  Kementrian  Agama  yang  bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 517 Tahun 2001 untuk mengurusi perkara berikut  ini:  (1)  Menyelenggarakan  stastistik  dan  dokumentasi,  (2)  Menyelenggarakan surat  menyurat,  (3)  Melaksanakan  pencatatan  nikah,  rujuk,  mengurus  dan  membina masjid, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam. 1
Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan yang  sangat  penting  dalam  tata  kehidupan  manusia  sebab  perkawinan  dapat  dibentuk ikatan  hubungan  pergaulan  antara  insan  yang  berlainan  jenis  secara  resmi  dalam  suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. 2 Sebagaimana dalam Firman Allah dalam QS al- Dzariat/51:49, Allah berfirman:
َ ن ْو ُر َّ ك َ ذَت ْم ُ ك َّ ل َع َ ل  ِنْي َج ْو َز اَنْقَل َخ ٍء ْي َش  ِ ل ُ ك  ْن ِم َو
Terjemahnya:
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. 3
Sudut  pandang  masyarakat  perkawinan  bertujuan  untuk  membangun,  membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis  dan damai untuk  mencapai  tujuan
1 Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan Nikah, , h.2.
2 Muhammad Saleh Ridwan, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, Jurnal Al-Qadau 2 No. 1, (2015): h. 15
3 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Al-Waah, 2009), hal.13.
Peran Penghulu dalam Menentukan Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Di Luar Pernikahan
perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah. 4
Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk menciptakan  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Perkawinan  merupakan  peristiwa  besar  dalam  kehidupan  manusia,  dan  melalui perkawinan  yang  sah,  persetubuhan  antara  laki-laki  dan  perempuan  terjadi  secara terhormat  sesuai  dengan  status  manusia  sebagai  makhluk  yang  terhormat.  Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangan manusia disebabkan oleh perkawinan.
Menurut  ajaran  Islam,  jika  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  mempunyai hubungan di luar nikah dan mempunyai anak, maka anak tersebut dapat disebut anak zina, yaitu anak yang lahir di luar nikah. Perkawinan menurut Syariah akan sah jika syarat  dan  rukun  yang  ditetapkan  oleh  Syariah  dan  Syariah  terpenuhi.  Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita terjadi di hadapan dua orang saksi laki -laki, dengan menggunakan kata ijab dan qabul . Menurut sebagian besar ahli hukum, ijab biasanya  dibacakan  oleh  wali  pengantin  wanita,  sedangkan qabul (pernyataan penerimaan) dibaca oleh pengantin pria.
Di  dalam  hukum  agama  Islam  tidak  ada  ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang kedudukan  anak  dalam  ikatan  perkawinan,  namun  dari  tujuan  perkawinan  Islam sudah  dijelaskan  bahwa  tujuan  dari  adanya  perkawinan  adalah  untuk  memperoleh keturunan yang sah, Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang jelas nasabnya hal ini berarti anak tersebut harus tahu siapa bapak dan ibunya. Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  dari perkawinan yang sah.
Merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu‟amalah  yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan  martabat  manusia  dengan  tujuan  mendapatkan  keturunan  yang  jelas  dan  baik serta  membentuk  kehidupan  rumahtangga  yang  harmonis  dan  bahagia.  Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, perkawinan
4 Andi Husnul dan Patimah, Tinjaun Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat, Jurnal Al Qadauna Volume 2 No 2, (april 2021), hlm.362
Harni Ekawati, Patimah, Andi Intan Cahyani
sebagai  kontrak  sosial  dengan  seluruh  aneka  ragam  tugas  dan  tanggung  jawab. Perkawinan  mempunyai  maksud  dan  tujuan  yang  sangat  mulia,  sehingga melaksanakannya adalah ibadah.
Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali.  Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. 5 Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah.  Wali  adalah  ayah  dan  seterusnya.  Karena  setiap  wali  bermaksud  memberi kan bimbingan  dan  kemaslahatan  terhadap  orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun  dalam  aqad  nikah.  Sehingga  perkawinan  yang  dilakukan  tanpa  walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: “Wali nikah dalam perkawinan  adalah  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak untuk menikahkannya”. 6 Wali dalam perkawinan adalah hukum yang harus dipenuhi  oleh  calon  mempelai  wanita,  dan  calon  mempelai  wanita  harus  menikah dengannya  atau  mengabulkan  pernikahannya.  Wali  dapat  melakukan  akad  nikah secara langsung atau mempercayakan orang lain untuk melakukannya. Seorang wali adalah persyaratan mutlak dalam kontrak.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  peneliti  ingin  melakukan  penelitian dengan judul “Peran Penghulu Dalam Mementukan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Di Luar Pernikahan”.

## B. Metode Penelitian
Dilihat  dari  jenis  penelitian  ini  adalah  termasuk  dalam  penelitian field  research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif , yang mana penelitian ini  menitik  beratkan  pada  hasil  pengumpulan  data  dari  informan  yang  telah ditentukan. Tentu penilitian ini berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang telah ditemukan di Lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari Kepala KUA, Para Imam Desa, dan Pegawai KUA Kecamatan Kahu dan Sumber data sekunder  data  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan  ( library  research) .  Adapun
5 Abdulrahman Al-Jaziri , Kitab Al-Fiqh ‘Ala Mazahibil Al-Arba’ah , juz IV, hal. 26.
6 Abdul Gani Abdullah, Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia , (cet.I Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 83.
Peran Penghulu dalam Menentukan Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Di Luar Pernikahan
metode penelitian ini adalah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penentukan  Perwalian  Atas  Anak  Perempuan  Yang  Dilahirkan  Akibat Kehamilan  Di  Luar  Pernikahan  Oleh  Penghulu  Di  KUA  Kecamatan  Kahu Kabupaten Bone
Keberadaan  wali  dalam  pernikahan  sangatlah  penting,  sehingga  banyak  ulama yang meyakini bahwa wali merupakan salah satu rukun pernikahan. Artinya, jika tidak  ada  wali  dari  pengantin  wanita  dalam  pernikahan,  maka  pernikahan  itu batal.
Dalam  fiqh,  uala  berbeda  pendapat  dalam  menanggapi  hal  kawin  hamil.  Uala syafi’ah dan  hanafiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil adalah SAH dan tampa menunggu bayi yang di kandungannya lahir, sedangkan menurut ulama maliqiyah dan hanabilah mengungkapkan pendampat bahwa wanita yang hamil tidak boleh dinikahi kecuali setelah dia melahirkan anak sebagaimna tidak boleh dinikahi  wanita sebelum masa iddah hamil. 7
Sedangkan di Indonesia, masalah kawin hamil di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53 berikut ini 8 :
(1) Seorang  wanita  hamil  di  luar  nikah,  dapat  dikawinkan  dengan  pria  yang menghamilinya.
(2) Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang  disebut  pada  ayat  (1)  dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita  hamil,  tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Terkait dengan peraturan tentang dibolehkannya kawin hamil di indonesia, Bapak Mansur  memberikan  pendapatnya  sebagai  berikut:  “saya  sangat  setuju mendukung peraturan tentang di bolehkannya pelaksanaan kawin hamil itu sudah
7 Amir syafaruddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009, hal.132.
8 https://suduthukum.com/2016/08/deskripsi-pasal-53-kompilasi-hukum.html ,  sudut  Hukum,  3  April 2021
Harni Ekawati, Patimah, Andi Intan Cahyani
tepat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena itu di perbolehkan oleh  Fiqih Syafi’i.  Upaya  ini  sangat  penting  karena  dinilai  lebih  bernilai  maslahah  untuk kelangsungan hidup yang bersangkutan, Selain itu jika tidak segera dinikahkan, timbul masalah-masalah yang akan datang di kemudian hari. 9
Seperti  dari  hasil  wawancara  di  atas  bapak  A.M.  Mansur,  S.Ag.  selaku  Kepala KUA sekaligus Penghulu mengungkapkan bahwa dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan akibat hamil di luar pernikahan bukan menjadi perkara yang mudah,  Maka mekanisme penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di  luar  pernikahan  sangat  penting  untuk  di  ungkapkan.  Berkaitan  dengan mekanisme tersebut, Bapak  A.M. Mansur, S.Ag. selaku Kepala KUA sekaligus Penghulu menceritakan alurnya sebagai berikut :
“Oleh  karena  penentuan  wali  nikah  ini  terjadi  sebuah  desa,  maka  yang lebih mengetahui tentang kondisi di lapangan (desa) adalah seorang modin yang bertugas di desa tersebut. Seharusnya orang yang paling berperan di kasus  ini  adalah  modin  desa.  Dalam  prosedur  di  KUA,  seseorang  yang mempunyai  niat  untuk  melangsungkan  pernikahan,  maka  bersengkuatan harus datang bersama calonnya dan Imam desa yang menyampaikan niat untuk  menikah  di  sertai  dengan  kelengkapan  administrasinya.  Hal  ini dilakukan  10  hari  kerja,  sebelum  akad  dilaksanakan.  Jika  tidak,  maka harus  mnggunakan  surat  dispensasi  kantor  kecamatan  dimana  KUA tersebut berada. Maka dalam jarak waktu 10 hari kerja tersebut imam desa harus mengetahui siapa yang berhak menjadi wali calon pengantin wanita tersebut.  Dan  yang  berhak  menjadi  wali  yaitu  wali  hakim,  kenapa  wali hakim karena anak perempuan hasil zina.” 10
Di  samping  itu  bapak  Kepala  KUA  sekaligus  Penghulu  (A.M.  Mansur,  S.Ag.) menjelaskan  bahwa  ada  alternatif  lain  untuk  mengetahui  dan  menguatkan informasi-informasi dari imam desa apakah anak perempuan tersebut yang anak menikah  adalah  lahir  dari  perkawinan  yang  norma;  atau  dari  akibat  peristiwa hamil di luar pernikahan orang tuanya. Sebagai berikut : “Ada cara atlernatif lain yang biasanya saya gunakan dalam mengetahui atau menguatkan informasi dari modin  jika  seorang  nak  perempuan  tersebut  hasil  dari  hamil  diluar  nikah .yaitu dengan  cara  pertama  menanyakan  kepada  imam  desa  atau  tetangga-  tetangga
9 A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021
10 A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021
Peran Penghulu dalam Menentukan Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Di Luar Pernikahan
rumahnya.  Ada  juga  cara  lain  yanitu  dengan  melihat  pada  akta  kelahiran  anak perempuan tersebut dan dibandingkan dengan kutipan akta nikah orang tua anak tersebut. Misalnya seorang anak perempuan yang mau menikah lahir pada tanggal 23  januari  1991  sedangkan  dalam  akta  nikah  tertulis  bahwa  pernikahan  orang tuanya  tanggal  29  agustus  1990.  Jadi  di  lihat  dari  situ  saya  dapat  mengetahui bahwa anak tersebut yaitu hasil dari hamil diluar nikah. 11
Sedangkan dalam pencatatn dalam KUA bapak A.M. Mansur, S.Ag. menjelaskan bahwa:
“Memang ada catatannya, tapi hanya terdapat pada berkas pemberitahuan kehendak  menikah  mempelai  wanita  itu  sendiri.  Dari  pihak  KUA  pada intinya  tidak  ada  catatan  khusus  tentang  daftar  beberapa  rekapnya  atau siapa saja anak perempuan yang pernikahannya pada wali hakim karena ia lahir akhibat hamil di luar pernikahan atau kawin hamil.” 12
Selanjutnya  berkenaan  dengan  siapa  yang  berhak  menjadi  wali  nikah  dalam pernikahan  anak  perempuan  yang  di  lahirkan  akibat  hamil  di  luar  pernikahan, Bapak A.M. Mansur, S.Ag. Menjelaskan bahwa:
“Orang  yang  berkah  menjadi  wali  nikah  dalam  pernikahan  anak perempuan yang lahir di luat pernikahan adalah wali hakim. Kenapa wali hakim karena anak tersebut bukan anak yang lahir akibat hubungan yang sah  melainkan  hubungan  zina.  Dan  jika  karena  nasab  anak  perempuan tersebut  mengikuti  jalur  ibu.  Oleh  karena  itu  ayahnya  dan  keluarga ayahnya tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya.” 13
Penghulu  KUA  Kecamatan  kahu  yang  di  dukung  dengan  beberapa  Modin, sepakat  bahwa  wali  nikah  merupakan  dari  rukun  sebuah  pernikahan.  Hal  itu  di landaskan pada fiqh madzhab Syafi’iah dan di dukung dengan Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  pasal  19  yang  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  wali  nikah diposisikan sebagai rukun dalam pernikahan. Landasan yang di gunakan madzhab syafi’iah adalah ayat Q.S Al-Baqarah/2: 232 yang berbunyi:
11 A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021.
12 A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021
13 A. M. Mansur (38 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Kahu, wawancara, Kabupaten Bone, 2 September 2021
Harni Ekawati, Patimah, Andi Intan Cahyani

## اَذِإ َو
ْا ۡوَض ََٰرَت اَذِإ َّنُهَج ََٰو ۡزَأ َن ۡحِكنَي نَأ َّنُهوُلُضۡعَت  َلََف َّنُهَلَجَأ َنۡغَلَبَف َءٓاَسِ نلٱ ُمُت ۡقَّلَط ۡمُكِل ََٰذ  ِِۗر ِخٓ ۡلۡٱ  ِم ۡوَي ۡلٱ َو ِ َّللَّٱِب ُنِم ۡؤُي  ۡمُكنِم َناَك نَم ۦِهِب ُظَعوُي  َكِلََٰذ  ِِۗفو ُرۡعَمۡلٱِب مُهَن ۡيَب َه ۡطَأ َو  ۡمُكَل  َٰىَك ۡزَأ َنوُمَل ۡعَت  َلَ  ۡمُتنَأ َو ُمَل ۡعَي ُ َّللَّٱ َو  ُُۚر ٢٣٢

## Terjemahnya :
Apabila  kamu mentalak  isteri-isterimu,  lalu habis masa iddahnya,  Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,  apabila  telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan  cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 14
2. Pertimbangan Penghulu Dalam Menentukan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang  Dilahirkan  Akibat  Kehamilan  Di  Luar  Pernikahan  Di  KUA  Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
Kepala KUA Kahu sepakat untuk mewajibkan sejumlah ulama yang hadir sebagai wakilnya dalam pengertian wali nikah, yaitu wali nikah dengan perwalian, yaitu menandatangani akad nikah atas nama wali nikah. perempuan, karena dianggap bahwa perempuan tersebut tidak dapat melaksanakan akad nikah, dan akad nikah itu sendiri tertolak, meyaksini bahwa keinginannya tidak dapat diungkapkan, oleh karena itu diperlukan wali untuk memenuhi akad pertunangan dalam perkawinan tersebut. Kepala KUA kecamatan Kahu menegaskan, meski berstatus janda, akad nikah harus dilakukan oleh walinya dan harus ada izin janda. Hal ini juga sejalan dengan  sebagian  besar  akademisi  seperti  mazhab  Syafi'iyah,  Malikiyah  dan Hanabilah. Pendapat kepala KUA Kahu juga didasarkan pada Pasal 19 KHI yang juga menegaskan bahwa  wali nikah  dalam suatu  perkawinan merupakan  tulang punggung  perkawinan  dan  wajib  dipenuhi  bagi  calon  pengantin  yang menikahinya.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wali nikah merupakan rukun nikah. Hal ini juga berlaku bagi perkawinan anak perempuan yang lahir dari kehamilan di luar nikah/kehamilan orang tuanya. Menurut pimpinan KUA Kabupaten Kahu, persoalan  penetapan  hak  perwalian  anak  perempuan  merupakan  persoalan
14 Kementrian Agama, Al- Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Kencana, h. 46.
Peran Penghulu dalam Menentukan Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Di Luar Pernikahan
tersendiri  dari  penerapan  Pasal  53  KHI  yang  membolehkan  perkawinan  hamil. Oleh karena itu,  sangat penting  untuk mengetahui bagaimana  KUA  Kecamatan Kahu  menentukan  mekanisme  penetapan  hak  perwalian.  Penetapan  wali  nikah bagi  anak  perempuan  yang  lahir  di  luar  nikah/kawin  hamil  memerlukan  proses atau  mekanisme  yang  agak  rumit.  Mekanisme  penetapan  wali  nikah  dimulai ketika  calon  mempelai  laki-laki  dan  calon  mempelai  laki-laki  mendaftarkan perkawinannya  dengan  didampingi  asisten  kepala  desa  tempat  pernikahan tersebut dilangsungkan. Salah satu prosedur yang dilakukan di KUA adalah jarak antara  pencatatan  nikah  dan  akad nikah  adalah sepuluh hari kerja. Oleh  karena itu, selama sepuluh hari ini, asisten di Jalan Penghu yang bernama Moding harus benar-benar mengetahui wilayah atau desa yang diasuh Moding. Dalam hal ini, Modin yang memiliki sedikit pengetahuan tentang riwayat hidup calon putrinya dan riwayat perkawinan orang tuanya, harus lebih aktif dalam mencari informasi yang dapat memberikan informasi yang valid, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Informasi yang dibutuhkan diperoleh dari kerabat dekat calon pengantin, seperti  orang  tua  pengantin,  paman,  bibi,  kakek,  nenek,  bahkan  tetangga  atau mantan yang mengetahui sejarah pengantin.
Masalah  yang  sering  dihadapi  Modin  Kahu  dalam  memilih  wali  nikah  untuk menikah adalah orang tua calon pengantin dan keluarganya tidak mau jujur, atau terlalu  malu  untuk  memberi  tahu  modin  tentang  pernikahannya.  gadis.  Sejarah sejati  dan  sejarah  perkawinan  orang  lain.  kuno.  Hal  ini  biasanya  terjadi  jika riwayat perkawinan orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan menikah sebelum  ibu  hamil  atau  perkawinan  yang  biasa  disebut  kehamilan.  Orang  y ang biasanya malu untuk mengatakan yang sebenarnya, percaya bahwa jika orang tua calon pengantin hamil merasa malu, maka rasa malu itu harus ditutupi. Jadi, jika wali nikah anak harus diwakili oleh wali hakim yang salah mengambil keputusan, tetapi terpaksa berbohong untuk memberikan keterangan karena malu, maka pada akhirnya  penghulu  memberikan  hak  asuh  anak  dalam  perkawinan  kepada penghulu. darah berdasarkan informasi yang diberikan modin kepada kepala wali. Jelas  ini  bukan  kesalahan  rusa  Penghu  yang  menentukan  hak  asuh,  dan  modin tidak  bisa  disalahkan.  Namun  kesalahannya  adalah  informasi  tersebut mengandung kebohongan dari anggota keluarga atau pemangku kepentingan.
Harni Ekawati, Patimah, Andi Intan Cahyani
Jika  tidak  ada  wali  turun-temurun,  perwalian  dialihkan  kepada  kepala  negara (Sultan) yang sering disebut hakim wali. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 23 KHI, yang menjelaskan bahwa hakim wali baru dapat bertindak sebagai wali kawin jika wali sedarah tidak hadir atau berhalangan hadir, atau tempat kediamannya tidak diketahui atau terlihat, atau enggan atau enggan. . Namun, dalam KHI tidak jelas siapa hakim wali itu. Mengenai hakim wali, KHI hanya menjelaskan dalam Pasal 1 (b) bahwa mereka adalah wali kawin yang diangkat oleh Menteri Agama atau pejabat  yang  ditunjuk  olehnya  yang  mempunyai  kuasa  dan  wewenang  untuk bertindak  sebagai  wali  kawin.  Oleh  karena  itu,  penjelasan  tentang  siapa  hakim wali tersebut di atas tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang mengatur tentang hakim wali. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Pasal 3 menyebutkan:
(1) Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  (KUA)  dalam  wilayah  kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini
(2) Apabila  kepala  KUA  Kecamatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama  Islam  atas  nama  Kepala  Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut  atau  terdekat  untuk  sementara menjadi  Wali Hakim dalam wilayahnya.
Dengan  ketentuan  di  atas,  maka  sudah  jelas  bahwa  wali  hakim  yang  dimaksud dalam  KHI  pasal  1  hurf  b  adalah  pegawai  pencatat  nikah  yang  di  dalam  KUA lazim disebut penghulu.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  oleh  peneliti  berdasarkan  hasil  dan  pembahasan adalah:
a. Dalam  penentuan hak kewalian  dalam  pernikahan  anak  perempuan tersebut, penghulu KUA Kecamatan Kahu menjatuhkannya kepada wali hakim karena
Peran Penghulu dalam Menentukan Perwalian atas Anak Perempuan yang Lahir Di Luar Pernikahan
anak perempuan tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.
b. Mengenai  pertimbangan  penghulu  dalam  menentukan  perwalian  adalah dengan  membandingkan  tanggal  kelahiran  anak  perempuan  yang  akan menikah yang tertera dalam akta kelahiran, dengan tanggal pernikahan orang tuanya  yang  tertera  dalam  akta  nikah  kedua  orang  tuanya.  Jika  anak perempuan  itu  lahir  kurang  dari  enam  bulan  dari  perkawinan  orang  tuanya, maka sudah jelas jika anak tersebut akibat hubungan tidak sah orang tuanya sebelum melakukan pernikahan yang sah.

## 2. Implikasi Penelitian
Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang dapa dijadikan pertimbangan sekaligus saran, yaitu:
1. Peneliti  berharap  semoga  skripsi  ini  dapat  menambah  wawasan  dan pengetahuan kita yang terkait dengan judul peneliti.
2. Peneliti mengharapkan agar seluruhpihak di KUA kecamatan Kahu, agar selalu jeli dan bijak dalam mengatasi permasalahan terkait masalah penentuan wali nikah.  Karena  wali  nikah  adalah  rukun  yang  menentukan  keabsahan pernikahan.
Harni Ekawati, Patimah, Andi Intan Cahyani

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  KHI  Dalam  Tata  Hukum  Indonesia ,  Cet.I  Jakarta:  Gema Insani Press, 1994.
Al Khin, Musthofa dan Musthofa al Bugho. Al Fiqhu Al Manhaji , Juz II.  Damaskus: Dar Al Qalam, 2000.
Al-Khatib dan Yahya Abdurrahman. Fikih Wanita Hamil . Jakarta: Qisthi Press, 2005.
Amir syafaruddin, hukum perkawinan islam di indonesia, Semarang: Al-Waah, 1989. Kementrian Agama., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Al-Waah, 2009.
Soemiyati. Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2004. Suma, Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam . Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
Supriyadi,  Dedi  dan  Mustofa. Perbadingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Islam .  Bandung: Pustaka Al Fikriis. 2009.
Umbara,  Tim  Citra. UU  No 1/1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam .  Bandung:  Citra  Umbara. 2009.

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Ghufron, Abdul. Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur. Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Wali Songo.Jazuni, 2006.
Fijriani, Fina Lizziyah. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah (Studi Di Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan). Malang: UIN Malang, 2010.

## Jurnal
Ridwan Muhammad Saleh, “ Perkawinan Di Bawah Umur (Dini) ”, Jurnal Al-Qadau 2 No. 1, (2015): h. 15
Andi  Husnul  dan  Patimah, Tinjaun  Hukum  Islam  Tentang  Budaya  Mappacci  Di  Kalangan Masyarakat , Jurnal Al Qadauna Volume 2 No 2, (april 2021), hlm.362

## Websites
http://entertainment.kompas.com/read/2010/06/09/10250926/Polri.Panggil.Ariel.L una.dan.Cut.Tari , diakses tanggal 16 Februari 2011. http://zairifblog.blogspot.com/2012/06/pengertian-wali-nikah-dandasar.html https://suduthukum.com/2016/08/deskripsi-pasal-53-kompilasi-hukum.html, sudut Hukum, 3 April 2021

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  11  Tahun  2007  tentang Pencatatan Nikah.