## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA TERHADAP PENETAPAN KLAUSULA BAKU

## Selvi Harvia Santri & Rahdiansyah
Universitas Islam Riau selviharviasantri@law.uir.ac.id; rahdiansyah@law.uir.ac.id

## Abstract
The  agreement  that  occurred  between  the insurance  company  and  the  insured  was outlined  in  the  policy.  The  insurance  policy is  standard  or  standard,  meaning  that the  policy  has  been  issued  in  advance  by the  insurance  company.  According  to  the provisions of the policy or form of insurance agreement  with  any  name,  the  following attachments  may  not  contain  different words  or  interpretations,  but  in  reality  the policies  issued  by  insurance  companies contain  languages    that  contain  different interpretations  by  the  parties  resulting  in the  rejection  of  the  claims  submitted  by the insured or the holder policy. The issues raised in this paper are how is the standard contract  arrangements  for  life  insurance policies  in  Indonesia  and  how  is  the  form of legal protection of policy holders for the application of life insurance policy standard clauses in Indonesia? The research method used  is  empirical  juridical  by  conducting field observations through interviews to the parties  later  Interview  results  are  analyzed in accordance with insurance regulations in Indonesia.  The  purpose  of  this  paper  is  to find  out  the  rules  governing  standard  life insurance contracts in Indonesia and to find out  the  form  of  legal  protection  for  policy holders against the application of a standard life  insurance  policy  clause  in  Indonesia. Standard contract arrangements in Indonesia are regulated based on OJK Financial Services
Authority Regulation No. 1 / POJK.07 / 2013 and Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and Government Regulation No. 73 of 1992 Article (19), and Law No. 40 of 2014 concerning Insurance Business, while the form of legal protection of policyholders in applying standard contracts to life insurance policy is an insurance company responsible for providing compensation if a claim is claimed by the insured, which has fulfilled the provisions in the life insurance policy, if it raises a dispute the insured is entitled to settle a dispute through a mediation institution based on Article 54 CHAPTER XI of Law number 40  concerning  Insurance  namely  regarding  the  legal  protection  of policyholders, for the insured and insurance companies.
Keywords: Legal  Protection,  Standard  Clause,  Insured,  Insurer, Insurance Soul

## Abstrak
Kesepakatan  yang  terjadi  antara  perusahaan  asuransi  dan tertanggung  dituangkan  dalam  polis.  Polis  pada  asuransi  bersifat standar  atau  baku,  artinya  polis  sudah  diterbitkan  terlebih  dahulu oleh perusahaan asuransi. Menurut ketentuannya polis atau bentuk perjanjian  asuransi  dengan  nama  apapun,  berikut  lampiran  tidak boleh mengadung kata atau penafsiran yang berbeda, namun pada kenyataannya  polis  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan  asuransi memuat  bahasa  yang  mengandung  penafsiran  yang  berbeda  oleh para  pihak  yang  berakibatkan  ditolaknya  klaim  yang  diajukan tertanggung  atau  sipemegang  polis.  Permasalahan  yang  diangkat pada penulisan ini adalah Bagaimana pengaturan kontrak baku polis Asuransi  Jiwa  di  Indonesia  dan  Bagaimana  bentuk  perlindungan hukum  pemegang  polis  terhadap  penerapan  klausula  baku  polis asuransi jiwa di Indonesia. Methode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris dengan melakukan pengamatan ke lapangan melalui wawancara kepada para pihak kemudian hasil wawancara di analisa sesuai dengan peraturan asuransi di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peraturan yang mengatur kontrak baku asuransi jiwa  di  Indonesia  dan  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum pemegang  polis  terhadap  penerapan  klausula  baku  polis  asuransi
jiwa  di  Indonesia.  Pengaturan  Kontrak  baku  di  Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK No.  1/POJK.07/2013dan  UU  No  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen serta Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19), dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha  Per  asuransian,  sedangkan  bentuk  Perlindungan hokum terhadap pemegang polis dalam penerapan kontrak baku pada polis asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti kerugian jika adanya tuntutan  klaim  dari  tertanggung,  yang  telah  memenuhi ketentuan  dalam  polis  asuransi  jiwa,  jika  menimbulkan sengketa  tertanggung  berhak  mendapatkan  penyelesaian sengketa  melalui  lembaga  mediasi  berdasarkan  Pasal  54 BAB  XI  Undang-Undang  nomor  40  tentang  Perasuransian yaitu  tentang  Perlindungan  hukum  Pemegang  polis,  bagi tertanggung dan perusahaan asuransi.
Kata  kunci  : Perlindungan  Hukum,  Klausula  baku, Tertanggung, Penanggung, Asuransi Jiwa

## I.  Pendahuluan
Asuransi  di  Indonesia  berasal  dari  belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah verzekering 1 .  Secara  harfiah  kata  ini  dalam  bahasa Indonesia  berarti  pertanggungan.  Pengaturan asuransi  di  Indonesia  diatur  pada  kitab  undang- undang  hukum  dagang  dan  UU  No  40  Tahun  2014 dan kitab undang-undang hokum dagang pasal 246. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan  defenisi  asuransi  sebagai  perjanjian antara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan  mana  pihak penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian  kepada  tertanggung,  karena  kerugian, kerusakan,  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan  atau  tanggung  jawab  hukum  kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti, atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan
1 Radiks  Purba,  2004, Memahami  Asuransi  di  Indonesia , PT.Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta,hlm 7
Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)  menyebutkan  perjanjian  asuransi  harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang  menjadi  dasar  pemenuhan  hak  dan  kewajiban para  pihak  (penanggung  dan  tertanggung)  dalam mencapai tujuan asuransi 2 . Polis pada ketentuannya dibuat secara standar oleh perusahaan asuransi yang mana polis bersifat baku, artinya polis telah di buatkan terlebih  dahulu  oleh  perusahaan  asuransi  dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Istilah perjanjian baku  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Inggris,  yaitu standard  contract .  Perjanjian  baku  merupakan perjanjian  yang  ditentukan  dan  telah  dituangkan dalam bentuk formulir 3
Polis  asuransi  yang  berbentuk  baku  ini  dibuat sepihak oleh pelaku usaha atau penanggung dengan alasan  ekonomis  dan  efisiensi  waktu  dan  diterima serta dipakai oleh masyarakat. Kedudukan perusahaan asuransi  lebih  tinggi  dari  tertanggung.  Karna tertanggung lemah dalam pendidikan, ekonomis, dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen 4 . Pihak yang mempunyai posisi lebih kuat  seringkali  menggunakan  kesempatan  tersebut untuk  menentukan  klausul  klausul  tertentu  dalam kontrak  baku,  sehingga  perjanjian  yang  seharusnya dibuat  atau  dirancang  oleh  para  pihak  yang  terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi pada kontrak baku,  karena  format  dan  isi  kontrak  dirancang  oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.
Pasal  18  Ayat  (1)  UU  No  8  Tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  menetapkan  klausula  yang dikecualikan untuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha  yaitu  pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas,  atau yang  pengungkapannya  sulit  dimengerti.  Praktik penggunaan  perjanjian  baku  menimbulkan  masalah
2 Zainal  Asikin,2013, Hukum  Dagang ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 281 3 Salim  H.S,  2006 ,  Perkembangan  Hukum  Kontrak  diluar KUHPerdata , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145
4 Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta, hlm. 23.
Selvi Harvia Santri & Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa  . . .
hukum,  bukan  saja  mengenai  keabsahan  perjanjian itu sendiri melainkan ketidakadilan yang di cerminkan dalam isi perjanjian terhadap hak dan kewajiban para pihak 5 .
Peraturan  Pemerintah  No  73  Tahun  1992  Pasal (19) ayat (2) menyebutkan bahwa polis atau bentuk perjanjian  asuransi  dengan  nama  apapun,  berikut lampiran tidak boleh mengadung kata atau penafsiran yang berbeda 6 . Pengaturan lainnya terhadap klausula baku  polis  asuransi  juga  diatur  dalam  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  OJK  No.  1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dan juga aturan pelaksanaannya di atur pada Surat edaran Otoritas  Jasa  Keuangan  No.12/SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
Otoriter  Jasa  Keuangan  membuat  aturan mengenai standarisasi yang begitu rigit dalam suatu polis  asuransi.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya peraturan  OJK  tersebut  masih  banyak  yang  tidak dilaksanakan dalam klausula polis asuransi.
Permasalahan  penetapan  klausula  baku  yang  tidak mematuhi  ketentuan  peraturan  undang-undang, mengandung  persepsi  dari  berbagai  pihak  bahwa pelaku usaha atau perusahaan asuransi mencari celah untuk melakukan pembatasan tanggung jawab, untuk mengganti kerugian kepada tertanggung yang disebut dengan  eksenorasi.  Celah  pelaku  usaha  sebagai pembuat kontrak baku karena lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah 7
Hampir semua polis asuransi jiwa melanggar UU No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. Sangat  membahayakan  konsumen  karena  tanpa pengertian  yang  utuh  tentang  substansi  polis,  maka tertanggung  selaku  konsumen  asuransi  diletakkan pada posisi yang lemah karena ketidak mengertiannya atas  pasal-pasal  yang  merujuk  dalam  klausula  baku
5 Setia Purnama Sari. 2011. Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku oleh BPSK kota Padang. FH, http:// repository.unand.ac.id/17272/1/skripsi_setia.pdf  tanggal  14-04- 2014, Padang, Hlm 6.
6 Abdul kadir Muhammad, 2006, Hukum Asuransi Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 59.
7 Muladi  nur,  2008, Azas  Kebebasan  Berkontrak  Dengan Perjanjian Baku , labes, Jakarta, hal, 5
tersebut.
Klausula  baku  yang  paling  banyak  dilanggar terdapat  dalam  polis  asuransi  jiwa  yang  esensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab pelaku  usaha  kepada  tertanggung  atau  pemegang polis  asuransi  sebagai  konsumen  asuransi.  Hal  ini jelas telah melanggar keadilan masyarakat konsumen asuransi  yang  dengan  adanya  polis  seharusnya lebih  dilindungi.  Pemilihan  judul  disertasi  ini  murni dari  hasil  pemikiran  penulis  yang  masih  original, tidak  merupakan  penelitian  ulang  dari  penelitian lain,  namun  dari  hasil  penelusuran  kepustakaan yang  pernah  dilakukan  penulis,  penelitian  ini pernah  dilakukan  namun  mengadung  perbedaan, peneliti  terdahulu  membahas  perlindungan  hokum sipemegang  polis  terhadap  pembuatan  kontrak baku  setelah  di  undangkannya  UU  No  40  Tahun 2014 8 ,  yang  hanya  focus  pada  dilaksanakan  atau tidaknya peraturan tentang penetapan kalusula baku pada  perusahaan  asuransi.  Penulisan  ini  bertujuan mengetahui konsep perlindungan hokum penetapan klausula  baku  asuransi  jiwa  di  indonesia  yang  ideal yang  memberikan  rasa  keadilan  bagi  para  pihak sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## II.  Pembahasan

## A.  Pengaturan  klausula  baku  asuransi  jiwa  di Indonesia
Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan  klausula  baku  yang  biasanya  digunakan  di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat  dilihat  di  dalam  ketentuan  Pasal  18  Undang- Undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen 9 .
Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya  aturan-aturan  yang  mengatur  keberadaan
8 Sari, 2011, Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa  Setelah  Dikeluarkannya  Undang-undang  nomor  40  tahun 2014 tentang Perasuransian , Padang, hlm 30
9 Muhamad  Hasan  Muaziz1  ,  Achmad  Busro2,  2015, Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Hukum  Perjanjian  Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak , Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, diponegoro
Selvi Harvia Santri & Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa  . . .
klausula  baku  yaitu:  a)  menyatakan  pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli  oleh  konsumen;  d)  menyatakan  pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan segala  tindakan  sepihak  yang  berkaitan  dengan barang yang dibeli  oleh  konsumen  secara angsuran; e)  mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau  mengurangi harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi  obyek  jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan  yang  berupa  aturan  baru,  tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya;  h)  menyatakan bahwa  konsumen  memberi  kuasa  kepada  pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau  hak  jaminan  terhadap  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran.
Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal  18  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  ayat (2)  menyebutkan  bahwa:  “Pelaku  usaha  dilarang mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Sedangkan  pada  ayat  (3)  lebih  lanjut  disebutkan bahwa:  “Setiap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Dalam penerapanya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut  penggunaan  kalusula  baku  yang  letaknya sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  ayat  (1)  dan  (2), masih banyak dijumpai.
Tidak  hanya  berhenti  disitu,  di  dalam  ayat  (3) bahwa,  “Pelaku  usaha  wajib  menyesuaikan  klausula baku  yang  bertentangan  dengan  undang-undang
ini”.  Dalam  perjanjian  Pada  umumnya  perjanjian yang  dilakukan  oleh  para  pihak  tidak  terikat  dalam bentuk-bentuk tertentu. Hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri, memberikan  konsekuensi  hukum  yang  harus  ditaati dan  di  jalankan  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut, lahirnya  hubungan  tersebut  berawal  dari  adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai. Selain berkaitan  dengan  klausula  baku  upaya  yang  dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini tanggung jawab pembinaan berada pada pemerintah  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu;
1)  Pemerintah  bertanggungjawab  atas  pembinaan penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  yang menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan pelaku  usaha  serta  dilaksanakannya  kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2)  Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3)  Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) melakukan  koordinasi  atas  penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4)  Pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. terciptanya iklim usaha dan  tumbuhnya  hubungan  yang  sehat  antara pelaku usaha dan konsumen; b. berkembangnya lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat; c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan  pengembangan  di  bidang  perlindungan konsumen.
5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah. Upaya pengaturan klausula  baku  tidak  akan  dapat  berjalan  ketika tidak  ada  usaha  pembinaan  dan  pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat
suatu  kebijakan  yang  dapat  membuat  iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu  menciptakan  pelaku  usaha  yang  kuat serta menjadikan  konsumen  yang mandiri  serta hubungan  yang  sehat  antara  produsen  dan konsumen.

## B.  Bentuk  perlindungan  hukum  pemegang  polis terhadap penerapan klausula baku asuransi jiwa di Indonesia
Bentuk  perlindungan  hokum  yang  diberikan kepada  tertanggung  pada  asuransi  jiwa  adalah memberikan rasa keadilan . Keadilan berkontrak dalam asuransi dapat terlihat dalam suatu perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama  mengikatkan  diri  tanpa  adanya  tekanan dari pihak lain, dalam hal ini kontrak yang dilakukan tersebut  dilakukan  secara  sukarela.  Tertanggung memperoleh perlindungan hokum dalam hal:
(1).  Peninjauan keabsahan kotrak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
(2).  Tertanggung (konsumen) memenuhi kewajibannya membayar  premi  melebihi  jatuh  tempo,  hal tersebut  sesuai  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(3).  Tertanggung (konsumen) meninggal dunia setelah Massa Leluasa, hal tersebut sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(4).  Premi  yang  belum  dibayarkan  oleh  tertanggung (konsumen)  dan  belum  memiliki  nilai  tunai,  hal tersebut  sesuai  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf f  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
(5).  Penghentian pembayaran premi dan polis sudah mempunyai nilai tunai, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 8
tahun 11 1999 tentang Perlindungan Konsumen (6).  Tertanggung hendak melakukan pemulihan polis, hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(7).  Jaminan  atau  santunan  yang  diminta  oleh tertanggung  sudah  jatuh  tempo,  hal  tersebut sesuai  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
(8).  Bahan-bahan  mengajukan  permintaan  jaminan/ santunan,  hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal 25  huruf  a  KEP  Menkeu  no  422/KMK.06/2003 tentang  Penyelenggara  Usaha  Perasuransian Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(9).  Perkecualian  tanggung  jawab  badan  asuransi jiwa  (Penanggung)  atas  kerugian  tertanggung (konsumen), hal tersebut sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pada  dasarnya  konsumen  memperoleh  Perlin- dungan Hukum oleh peraturan perundang-undangan, karena  sifat  dari  peraturan  perundang-undangan mengatur  mengenai  hal  yang  dilarang,  sedangkan pelaku  usaha  membuat  kebijakan  hal  yang  dilarang oleh undang-undang sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum.
Beberapa  hal  mengenai  bentuk  perlindungan hokum  yang  diberikan  kepada  tertanggung  terkait dengan klausula baku pada polis asuransi

## a.  Posisi Tawar
Para  Pihak  Dalam  hal  ini  dapat  dimbil  contoh adalah  perjanjian  kredit  di  bank,  dimana  posisi nasabah ketika ingin mengajukan kredit mereka harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak bank, tanpa adanya ruang untuk melakukan negosiasi, entar itu berkaitan dengan bunga, sistim pembayaran maupun ketentuan-ketentuan lain.
Selvi Harvia Santri & Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa  . . .
Posisi tawar ini juga berkaitan dengan kemampuan para  pihak  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  keadaan ekonomi  yang  dimiliki.  Posisi  tawar  para  pihak dalam  suatu  perjanjian  tidak  dapat  dilepaskan  dari kedudukan  konsumen,  sehingga  dapat  diketahui dengan  jelas  bagaimana  kedudukan  konsumen  yang dalam  perjanjian  merupakan  salah  satu  unsur  yang tidak dapat ditinggalkan.

## b.  Adanya Negosiasi
Negosiasi  merupakan  suatu  hal  penting  dalam suatu perjanjian, dengan melakukan negosiasi maka kedua  belah  pihak  dapat  mengetahui  hak  serta kewajiban  yang  akan  dilaksanakan.  Negosiasi  dalam suatu perjanjian muncul karena para pihak memiliki tujuan  masing-  masing  yang  ingin  dituju,  sehingga dengan  negosiasi  tersebut  diharapkan  tercapailah suatu kesepakatan.
Prinsip win-win solution merupakan prinsip dasar yang  dituju  dari  adanya  negosiasi  tersebut,  dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh salah satu pihak, ruang  untuk  melakukan  negosiasi  tersebut  sangat kecil,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  telah  tersedianya klausula-klausula  yang  sebelumnya  telah  disediakan oleh salah satu pihak (produsen), sehingga pihak yang satunya hanya menyetujui atau tidak. Kejujuran Dalam Bertransaksi ( fair)

## c.  Proporsionalitas
Dalam  Klausula  Perjanjian  Proporsionalitas suatu perjanjian dapat dilihat dari adanya pertukaran kepentingan  yang  ada  dari  masing-masing  pihak dalam  hal  ini  apakah  pihak  debitur  maupun  pihak kreditur  dalam  perjanjian  tersebut.  Oleh  karena itu  proporsionalitas  yang  ada  di  dalam  suatu perjanjian  dapat  dilihat  pada  isi  dari  klausul-klausul dalam  perjanjian  tersebut.  Proporsionalitas  disini berkaitan  dengan  pertukaran  hak  serta  kewajiban antar  pihak,  apakah  dapat  berjalan  dengan  baik ataukah ada klausul yang justru memberatkan salah satu pihak. Adanya keterbukaan di dalam perjanjian
tersebut dapat membantu dalam menciptakan kadar proporsinalitas atas perjanjian tersebut. Keterbukaan informasi berkaitan dengan klausula dalam perjanjian setidaknya  telah  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi tujuan  dibentuknya  undang-  undang  perlindungan konsumen tersebut.

## d.  Adanya Keseimbangan
Dalam  Perjanjian  Keseimbangan  yang  ada  di dalam kontrak dapat ditelaah pada kondisi para pihak sebelum  melakukan  kotrak  tersebut.  Setidaknya terdapat tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan tersebut yaitu:  Pertama,  Perbuatan  Para  Pihak,  dalam  hal  ini berhubungan  dengan  subjek  perjanjian,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  suatu  perjanjian  dapat  terwujud ketika  para  pihak  saling  mengikatkan  diri  pada perjanjian tersebut. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan kehendak dari diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan  perbuatan  hukum.  Ketika  kondisi  serta keadaan para pihak berada pada kondisi yangseimbang, maka  akan  dapat  membuat  suatu  perjanjian  yang baik,  dan  sebaliknya  ketika  perbuatan  hukum  yang dilakukan terseut berasal dari ketidak sempurnaan diri salah  satu  atau  kedua  belah  pihak,  maka  perjanjian tersebut  dapat  dikatakan  dalam  keadaan  tidak seimbang.  Kedua,  isi  kontrak.  Keseimbangan  dalam isi kontrak tidak terlepas kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak tersebut.

## III  Penutup
Pengaturan kllausula baku asuransi di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK  No.  1/POJK.07/2013dan  UU  No  8  Tahun  1999 tentang  perlindungan  konsumen  serta  Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19), dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Per asuransian.
Bentuk  perlindungan  hokum  yang  diberikan kepada  pemegang  polis  adalah  memberikan  rasa keadilan kepada para pihak khusus pihak tertanggung.
Keadilan itu tertuang pada isi perjanjian. Isi perjanjian agar dapat mencapai keadilan berkontrak tidak dapat dilepaskan  dari  beberapa  unsur  yang  ada  di  dalam perjanjian itu sendiri, yaitu posisi tawar, negosiasi.

## DAFTAR PUSTAKA
a.  Buku- buku
Abdulkadir  Muhammad,  1999, Hukum  Asuransi Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung
Az.  Nasution,  2002 ,  Hukum  Perlindungan  Konsumen Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta.
Amrah Muslimin, 1985, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok  tentang  Hukum  Administrasi ,  Alumni, Bandung.
Bagir  Manan,  1994, Hubungan  Antara  Pusat  dan Daerah  Menurut  UUD  1945 .  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta.
Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
C.S.T.  Kansil  dan  Cristine  S.T.  Kansil,  1996, Hukum Perusahaan  Indonesia ,  Pradnya  Paramita, Jakarta.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
Edy  Suharto,  2011, Teori  Welfare  State ,  J.M.  Keynes, Jurnal Insan Akademis, Jakarta.
E  Suherman, Aneka Masalah  Hukum  Kedirgantara-
an (Himpunan  Makalah  1961-1995),  Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm 37
Emmet  J.  Vaughan  dan  Therese  Vaughan,  2003, Fundamentals of Risk and Insuranc.
Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Bandung.
Koentjaraningrat, Metode  Penelitian  Masyarakat , 1993, gramedia, Jakarta.
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung.
Muladi nur, 2008, Azas kebebasan berkontrak, dengan perjanjian baku , labes, Bandung.
Muhammad Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia ,. Gahlia Indonesia, Jakarta.
Mariam  Darus  Badrulzaman,2001,  Pidato  Perjanjian Baku  (Standard),  Perkembangannya  Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2004, Teori Hukum (mengingat,  mengumpulkan  dan  membuka kembali). Refika, Bandung.
Padmo  Wahyono,  1982,  dikutip  Padmo  Wahyono,
Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia , dan Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law Itu, alumni, Bandung,
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta.
Piter  Mahmud  Marzuki,  2006, Penelitian  Hukum , Kencana Pranada Media Group, Jakarta,
Radiks Purba, 1992, Memahami Asuransi di Indonesia . Cet 1, PT.Pustaka Binaman, Jakarta
Ricardo Simanjuntak,2007, Berbagai Sengketa Hukum yang dapat Muncul dari Kontrak Asuransi serta penyelesaianny a, Jurnal hukum Bisnis.
Ruslan  Abdulgani,  1980, Pembahasan  Naskah  Kerja Dr.  Muhammad  Hatta,  Penjabaran  Pasal  33 UUD 1945, Mutiara, Jakarta.
Rosnihamzah,  2012,  “ Analisis  tingkat  kesejahteraan masyaraka t” Jurnal geografi.
Sri  Rejeki  Hartono.  1992, Hukum  Asuransi  dan Perusahaan Asuransi , Sinar Grafika. Jakarta
Salim H.S, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Setia Purnama Sari. 2011, Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman  Klausula  Baku  oleh  BPSK  kota Padang , FH Universitas Andalas, Padang Sari,  2011, Pencantuman  klausula  baku  dalam polis  asuransi  jiwa  setelah  dikeluarkannya Undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Padang.
Selvi Harvia Santri & Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa  . . .
Sugiyono, 2010, Metode penelitian kualitatif , Jakarta
Sri Edi Swasono, 1994, Ekonomi Kerakyatan Indonesia , Mengenang Bung Hatta
Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan  Administrasi  di  Indonesia ,  Alumni, Bandung
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Shidarta,  2006,  Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta.
Soejono,dkk, 1999, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta
yamsuharya Bethan, 2008, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Generasi , Alumni, Bandung
Zainal Asikin, 2013, Hukum Dagang, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Zainudin  Ali,  2010, Metode  Penelitian  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Jurnal  Insan  Akademis,  2011,  Jurnal,  No.  1,  Vol  3, Jakarta

## b.  Peraturan per Undang undangan
Undang-undang Dasar 1945
UU  No  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  hokum konsumen
UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Per asuransian
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  OJK  No.  1/
POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Pengaturan  klausula  baku  pada  polis  diatur  pada Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1992 Pasal (19) ayat (2)
Surat  edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.12/ SE.OJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku

## c.  Artikel dan Jurnal
Santri santri, 2017, Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian  Asuransi  Kerugian .  Jurnal UIR  Law Review ,Pekanbaru.
Santri,  Santri,  2018, Pelaksanaan  Prinsip  Subrogasi Pada  Asuransi  Kendaraan  Bermotor  Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang Jurnal Uir Law Revie w , Pekanbaru
Kiki Nurasri, 2017, Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT.  Jasa  Raharja  (Persero)  Terhadap  Korban Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Kota  Semarang ,
Diponegoro  Law  Journal,  Volume  06,  Nomor 02, Semarang.
Muhamad  Hasan  Muaziz1  ,  Achmad  Busro2,  2015,
Pengaturan  Klausula  Baku  Dalam  Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak , Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, diponegoro
Selvi Harvia Santri & Rahdiansyah . Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa  . . .