## Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Hukum Positif Indonesia

## Muh. Yusuf, Achmad Musyahid
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar muh.yusu15herlina@gmail.com, ahmadmusyahid123@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang penegakkan hukum tindak pidana korupsi dengan menggunakan analisi  komparatif  untuk  membandingkan  antara  hukum  positif  Indoonesia  dan  pendapat  dalam Mazhab Syafi‟i tentang tindak pidana korupsi. Pokok masalah yang dianalisis dibagi menjadi tiga analisi  permasalahan,  yaitu;  (1)  mekanisme  penegakkan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  (2) Penegakkan  hukum  tindak  pidana  korupsi  dalam  pandangan  Mazhab  Syafi‟i  dan  hukum  positif Indonesia,    (3)  analisis  perbandingan  penegakkan  hukum  dalam  pandangan  Mazhab  Syafi‟i  dan hukum positif Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi.  Adapun tujuan penelitian  ini adalah untuk  mengetahui  mekanisme  penegakkan  hukum  tindak  pidana  koruppsi  di  Indonesia,  serta mengetahui penegakkan hukum dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan Mazhab  Syafi‟i  dan  hukum  positif  di  Indonesia,  sehingga  kita  dapat  memahami  perbandingan antara  pandangan  Mazhab  Syafi‟i  dan  hukum  positif  Indonesia  dalam  hal  hukum  tindak  pidana korupsi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  untuk  melakukan  analisi  terhadap pokok  permasalahan  adalah  mengguakan  metode library  research dengan  pendekatan  yuridis- normatif. Setelah melakukan penelitian ini, dengan menggunakan analisi komparatif antara hukum positif  Indonesia  dan  pendapat  Mazhab  Syafi‟i  penulis  menemukan  bahwa  penegakkan  hukum tindak  pidana  korupsi  dalam  hukum  positif  Indonesia  secara  subtansi  tidak  bertentangan  dengan ajaran islam, atau bisa kita katakan sejalan dengan hukum islam hal ini didasarkan bahwa menurut Mazhab Syafi‟iyyah korupsi di kategorikan sebagai jarimah al-ghulul yang berarti pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan dan didalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia pelaku  korupsi  merupakan  pejabat  negara,  orang  serta  korporasi  yang  telah  diberikan  amanah untuk  mengelolah  negara  yang  kemudian  melakukan  penggelapan  yang  berdampak  merugikan negara.
Kata kunci: Korupsi; Pidana; Mazhab al-Syafi’i; Hukum Positif.

## Pendahuluan
Hukum  Islam  mengandung  kemaslahatan  dalam  setiap  perintah  dan  larangan-larangan. 1 Bahkan, larangan yang termuat dalam teks Alquran dan hadis secara normatif harus ditinggalkan dan diabaikan. 2 Dalam larangan-larangan itu, para ulama mazhab terkadang memiliki perbedaan dalam hal pemberian sanksi pidana. 3 Salah satu larangan dalam hukum Islam adalah melakukan tindakan korupsi. Korupsi merupakan penghambat besar dari perjalanan kemajuan suatu bangsa atau Negara, oleh karna itu penegakan hukum tehadap pidana korupsi perlu mendapat perhatian khusus.  Dalam  sejarah  Reformasih  Indonesia  pada  tahun  1998  salah  satu  agenda  atau  cita-cita reformasih adalah pemberantasan korupsi, hal ini merupakan suatu reaksi dari Rakyat Indonesia terhadap  Pemerintahan  Orde  Baru.  Dapatlah  dikatan  bahwa  selurah  langka  setelah  tahun  1998
1 Achmad  Musyahid,  “DISKURSUS  MASLAHAT  MURSALAH  DI  ERA  MILINEAL  (Tinjauan  Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
2 Zulhasari  Mustafa,  “PROBLEMATIKA  PEMAKNAAN  TEKS  SYARIAT  DAN  DINAMIKA  MASLAHAT KEMANUSIAAN,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020).
3 Muammar Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih,” Al-Ulum 14, no. 1 (2014): 171–188, http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234.
itu,  dibidang  politik,  huku,  ekonomi.  Budaya,  Hankam  dan  bidang-bidang  lainnya,  diarahkan pada upaya memerangi dan menutup pintu tejadinya korupsi. 4
Dalam  perjalanan  bangsa  Indonesia  kita  tidak  bisa  menutup  fakta  bahwa  sistem  hukum Islam juga sangat mewarnai pembangunan hukum di Indonesia. 5 Oleh karnna itu penulisan karya tulis  ilmiah  ini  dimaksudkan  untuk  mengkomparasikan  antara  hukum  positif  tentanng  Pidana Korupsi dan pandangan Hukum Islam tekhusus dalam pandangan Mazhab Syafi‟I, sehingga kita bisa mengetahui apakah Penegakan Hukum dalam Pidana Korupsi di Indonesia juga mengadopsi pandangan Hukum Islam tekhusus menurut dalam pandangan Mazhab Syafi‟i.
Dari  Identifikasih  masalah  yang  diuraikan  diatas,  adapun  rumusan  yang  akan  dibahas dalam  karya  tulis  ilmiah  ini  adalah,  Bagaimanakah  mekanisme  penegakan  hukum  terhadap korupsi  di  Indonsia, Bagaimana  pendapat  mazhab  syafi‟iyah  dan  hukum  positif  Indonesia terhadap  Penegakan  hukum  dalam  kasus  korupsi  Bagaimana  relasi  perbandingan  mazhab syafi‟iyyah dan hujkum positif indonesia terhadap penegakan hukum kasus korupsi. Dalam  hal ini, yang akan di analisi dalam penelitian ini yaitu, tentang apa saja makna atau jenis korupsi dan bagaimana  penegakkan  hukum  tindak  pidana  korupsi  mulai  dari  Proses  peradilannya  seperti hukum acara kekuasaan kehakiman, pembuktian serta pemidanaan atau hukuman terhadap tindak pidana korupsi dalam hukum positif indonesia serta hukum pandangan figih jinayah dalam islam menurut mazhab Syafi‟i.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  karya  tulis  ilmiah  ini  adalah  penelitian library research atau  studi  pustaka.  Dalam  hal  ini  peniliti  melakukan  analisis  terhadap  tindak  pidana korupsi  dalam  hukum  positif  Indonesia  dan  hukum  islam  terkhusus  dalam  pandangan  mazhab Syafi‟iyyah, yang didasarkan pada refenrensi kepustakaan.

## Pembahasan
Analisis  Makna  Korupsi  dalam  Hukum  Positif  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam  menurut Mazhab Syafi’i
1. Analisis Makna Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia.
Secara Yuridis dalam hukum positif Indonesia korupsi diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan  oleh  seseorang  dan  atau  bersama-sama,  beberapa  orang  secara  propesional  yang berkaitan  dengan  kewenangan  atau  jabatan  dalam  suatu  birokrasi  pemerintahan  dan  dapat merugikan departemen atau instansi terkait. 6
Dalam hukum tindak pidana korupsi, secara umum perbuatan tindak pidana korupsi dapat dibagi  menjadi  dua  macam  yaitu  tindak  pidana  korupsi  aktif  dan  tindak  pidana  korupsi  pasif. Tindak pidana korupsi aktif merupakan tindak pidana korupsi yang rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif atau perbuatan materil, juga bisa disebut sebagai perbuatan jasmani dalam arti  untuk  mewujudkannya  perlu  gerakan  tubuh  atau  bbagian  dari  tubuh  orang. 7 Sedangkan, Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang melarang oorang untuk berbuat aktif. 8
4 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2013), h. 188.
5 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
6 Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Cet. I. Jakarta; Sinar Grafika Offest. 2007), h. 71.
7 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 19.
8 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 21.
Di  bawah  ini  pengelompokkan  yang  termasuk  dalam  korupsi  aktif  dan  korupsi  pasif adalah sebagai berikut:
a) Jenis-Jenis korupsi yang tergolong dalam Korupsi Aktif adalah sebagai berikut;
 Melawan  hukum  untuk  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  orang  lain  atau korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  dan  perekonomian  negara  (Pasal  2  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999)
 Dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  dan  orang  lain  atau  korporasi  yang menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  dapat  merugikan  keuangan  serta perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)
 Memberi  hadiah  kepada  peagawai  negeri  dengan  mengingat  kekuasaan  atau  wewenang yang  melekat  pada  jabatan  atau  kkedudukannya  (Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999)
 Percobaan  pembantuan  atau  pemufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan  maksud  supaya  berbat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan  kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  karena  atau berhubunga  dengan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan    kewajibannya  dilakukan  atau tidak  dilakukan  dalam  jabatannya  (Pasal  5  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001)
 Memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  Hakim  dengan  mmaksud  untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Pemborong  ahli  bangunan  yang  pada  waktu  membuat  bangunan  atau  menjual  bahan bangunan  yang  pada  waktu  menyerahkan  bahan  bangunan,  melakukan  perbatan  curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Setiap orang  yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja  membiarkan  perbuatan  curang  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  (Pasal  7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Setiap    orang  yang  pada  waktu  menyerahkan  barang  keperluan  Tentara  Nasional Indonesia  atau  kepolisian  nasional  Indonesia  melakukan  perbuatan  curang  yang  dapat membahayakan  keselamatan  negara  dalam  keadaan  perang  (Pasal  7  ayat  (1)  huruf  c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Setiap  orang  yang  bertugas  mengawasi  penyerahan  barang  keperluan  Tentara  Nasioanl Indonesia  dan  Kepolisian  Nasional  Indonesia  dengan  sengaja  membiarkan  perbuatan curang  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  c  (Pasal  7  ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Pegawai  negeri  atau  selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan  menjalankan  suatu  jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang  atau  membiarkan  uang  atau  surat  berharga  tersebut  diambil  atau  digelapkan  oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Pegawai  negeri  atau  selain  pegawai  negeri  yang  diberi  tugas  menjalankan  suatu jabatan umum  secara  terus  menerus  atau  sementara  waktu,  dengan  sengaja  memalsu  buku-buku atau  daftar-daftar  khusus  pemeriksaan  administrasi  (Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001).
b) Adapun Korupsi Pasif adalah sebagai berikut;
 Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerima  pemberian  atau  janji  karena berbuat  atau  tidak  berbuat    sesuatu  dalam  jabatanyya  yang  berentangan  dengan kewajibannya (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Hakim atau advokkad yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk  diadili atau untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan  berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Orang  yang  menerimah  penyerahan  barang  atau  keperluan  tentara  nasional  Indonesia, atau  kepolisian  negara  republik  Indonesia  yang  membiarkan  perbatan  curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau  c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerimah  hadiah  atau  janji  padahal diketahui  atau  patut  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa  hadiah  atau  janji  tersebut diberikan  untuk  menggerakkan  agar  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena  telah  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12  huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Hakim  yang  menerimah  hadiah  atau  janji,  padahal  diketahui  atau  patut  diduga  bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi urusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Advokad yang menerimah hadiah atau  janji padahal diketahui atau patut diduga , bahwa hadiah  atau  janji  itu  diberikan  untuk  mempengaruhi  nasehat  atau  pendapat  uang diberikaan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
 Setiap  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  yang  menerimah  gratifikasi  yang diberikan  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)
Dari sini kita bisa memahami bahwa korupsi dalam hukum positif Indonesia merupakkan suatu  bentuk  kejahatan  atas  nama  jabatan  dan  amanah  negara  yang  diberikan  keada  seseorang atau korporasi, sehingga korupsi dalam hukum positif Indonesia pelakunya hanya bisa dilakukan oleh  para  pejabat  Negara  (Pegawai  Negeri),  aparat  Penegakkan  Hukum  dan  korporasi  serta orang-orang  yang  bekerja  atas  nama  negara,  sehingga  pelaku  korupsi  memiliki  hubungan administrasi terhadap negara.

## 2. Analisis Makna Korupsi dalam Pandangan Mazhab Syafi’i
Dalam  Mazhab  Syafi‟i,  penyelewengan  terhadap  sebuah  amanat  yang  telah  diberikan dalam  bentuk  korupsi  dikategorikan  sebagai  perbuatan al-ghulul. Imam  Syafi‟i  berpendapat, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelolah harta khas negara.
Dalam  surah  Ali  Imran  ayat  161  yang  berbicara  tentang ghulul yang  bermakna  khianat, dalam  hal  ini  maksudnya  adalah  mengkhianati  kepercayaan  Allah  Swt.  dan  manusia,  terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta gharimah yang telah diamanatkan kepada seseorang.
Adapun Asbabunnuzul ayat ini adalah ketika perang badar, harta rampasan dari perang badar itu hilang dan oranng-orang munafik menuduh Nabi SAW. menggelapkan barang tersebut. Sehingga turunlah ayat ini. 9 adapun firman Allah Stw. dalam surah Ali-Imran ayat 161, berbunyi;
اَيَو َو ۡىَي َّمَغ اًَِب ِتۡأَي  ۡمُه ۡغَي ٍَيَو  ََّّۚمُغَي ٌَأ  ٍّيِبَُِن  ٌَاَك
ٱ َِّۚةًَََٰيِقۡن
ۡىُهَو  ۡثَبَسَك اَّي  ٖسۡفََ ُّمُك  ًََّٰفَىُج َّىُث
ٌَىًَُه ۡظُي  َلَ ١٦١
Terjemahannya:
“Tidak  mungkin  seorang  nabi  berkhianat  dalam  urusan  harta  rampasan  perang. Barangsiapa  yang  berkhianat  dalam  urusan  rampasan  perang  itu,  maka  pada  hari kiamat  ia  akan  datang  membawa  apa  yang  dikhianatkannya  itu,  kemudian  tiap- tiap  diri  akan  diberi  pembalasan  tentang  apa  yang  ia  kerjakan  dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”
Ayat  ini  merupakan  peringatan  untuk  menghindari  diri  dari  pengkhianatan  terhadap amanat  dalam  segalah  hal.  Ayat  ini  diturunkan  sebagai  perintah  kepada  Nabi  SAW.  tentang keadilan  didalam  pembagian  harta ghanimah yang  didapat  dalam  rampasan  perang,  tetapi tentunya  ayat  ini  juga  ditujukan  kepada  seluruh  ummat  Muslim.  Ayat  di  atas  secara  spesifik hanya  berbicara  tentang  khianat  terhadap  harta  rampasan  perang,  akan  tetapi  tentunya  secara umum ayat diatas berbicara tentang larangan berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan. Sementara  itu  maksud ghulul dalam  konteks  korupsi  merupakan  tindakan  penggelapan  yang dilakukan seseorang untuk kepentingannya sendiri atau memperkaya diri sendiri. Adapula yang menganggap harta ghulul adalah harta yang diperoleh pejabat dengan (pemerintah atau suwasta) dengan cara yang curang atau tidak syar‟i baik yang diambil harta negara maupun masyarakat. 10 3. Relasi Makna Korupsi dalam Hukum Positiv Indonesia dan Mazhab Syafi’i
Setelah  kita  melakukan  analisis  tentang  makna  korupsi  dalam  hukum  positif  Indonesia dan dalam pandangan mazhab Syafi‟i makan kita menemukan persamaan yang sangat subtansial antara keduanya, dengan alasan sebagai berikut:
a) Bahwa  dalam  hukum  positif  Indonesia  pelaku  korupsi  merupakan  pejabat  negara atau  orang serta  korporasi  yang  telah  diberikan  amanah  melakukan  tugas  negara  yang  kemudian melakukan  pengkhianatan  terhadap  amanat  yang  telah  diberikan,  sementara  dalam  mazhab syafi‟i korupsi dikategorikan sebagai al-ghulul sebagaimana dimaknai sebagai mengkhianatan terhadapa amanah yang diberikan.
b) Bahwa  sasaran  kejahatan  korupsi  adalah  mengambil  uang  rakyat  atau  uang  negara  yang merupakan  hajat  orang  banyak  yang  telah  dibebankan  kepadanya  untuk  dikelolah  namun koruptor  mengambilnya  dengan  cara-cara  yang  tidak  dibenarkan  dalam  Undang-Undang. Sehingga hal itu bisa kita anggap termasuk dalam jarimah al-ghulul.
c) Dalam kajian asas hukum, bahwa korupsi tidak lagi dimasukkan sebagai delik pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam KUHP, akan tetapi tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar  biasa  ( extra  ordinary  crime )  sehingga  memiliki  Undang-Undang  Khusus.  Begitupun halnya  dalam  mazhab  Syafi‟i  yang  tidak  memasukkan  kejahatan  oleh  orang-orang  yang diberikan  amanat  kemudian  melakukan  penggelapan  barang  dan  uang  dalam  menjalankan amanahnya,  hal  itu  tidak  dimasukkan  dalam  kategori  pencurian  akan  tetapi  dimasukkan sebagai perbuatan jarimah al-ghulul.
9 Akmal  Rudin  dan  Muhammad  Qodri, Korupsi  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  dan  Hukm  Positif,  Blog  Akmalrudin, https://akmalrudin91.blogspot.com/2013/04/korupsi-ditinjau-dari-hukum-islam-dan.html. (14 April 2013).
10 Penerapan Sanksi Pidana Ta‟zir Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia
Analisis  Proses  Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Hukum  Positif  Indonesia  dan Hukum Islam menurut Mazhab Syafi’i
1. Pemeriksaan dan Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Positif Indonesia
Dalam  ketentun  pasal  26  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  ditetapkan,  bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ada hal yang ditentukan lebih lanjut  dalam  undang-undang  ini.  Sehingga  pada  dasarnya  jelaslah  bahwa  Kitan  Undan-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  sebagai  hukum  positif  ( ius  Constitutum/ius  operatum) merupakan hukuma acara yang berlaku secara praktik sebagai hukum  acara pada semua tingkat peradilan untuk menangani tindak pidana korupsi. 11
Alat  bukti  yang  sah  dalam  ketentuan  KUHAP  kita  bisa  lihat  dengan  menghubungkan antara Pasal 183 dan Pasal 184 (1), dalam pasal 184 (1) telah dibuktikan dengan limitatif alat-alat bukti  yang  sah,  yaitu:  a)Keterangan  saksi;  b)  Keterangan  ahli;  c)Alat  bukti  surat; d)  Alat  bukti petunjuk; e) Keterangan terdakwa 12
Dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 dalam pasal 26 A terdapat penambahan alat bukti  yang  dapat  diterimah  oleh  hakim, berupa;  alat  bukti  informasih  yang  diucapkan,  dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan air optik atau yang serupa dengn itu. Serta, alat bukti  dokumen,  yakni  setiap  rekaman  data  atau  informasih  yang  dapat  dijabat,  dibaca  atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas  kertas,  benda  fisikapapun  selain  kertas,  maupun  yang  terekam  secara  elektronik,  yang berupa  tulisan,  suara,  gambar,  peta  rancangan,  foto,  huruf,  tanda,  angka,  atau  ferforasi  yang memiliki makna.
Undanng-Undang  No.  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu regulasi sebagai instrumen hukum dalam menindak ppelaku tindak pidana korupsi. Dalam UU tersebut diatur mengenai sistem pembuktian terbalik hal inidapatk kita lihat dalam Pasal 37 jo 12B ayatt (1) jo 38A dan 38B UU TPK. Sistem beban pembuktiian  terbalik  tidak  dapat  diterapkan  dalam  semua  perkara  tetapi  hanya  berlaku  untuk tindak  pidana  gratifikasih  dan  penyuapan.  Beban  pembuktian  tersebut  bersifat  berimbang  dan terbatas yang berarti terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan dirinya bahwa ia tidak melakukan tindak ppidana korupsi. Jika terdakwa bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tinndak  pidana  korupsi  bukan  berarti  bahwa  terdakwa  tidak  terbukti  melakukan  korupsi,  sebab jaksa menuntut umum juga diberikan beban untuk membuktikan dakwaannya. 13

## 2. Pemeriksaan dan Pembukti Tindak Pidana menurut Mazhab Syafi’i
Di  dalam  islam  dikenal  istilah  Al-rukn  al-madi,  unsur  ini  juga  dikenal  dengan  istilah hukum  material,  maksudnya  adalah  bahwa  seseorang  hanya  dapat  dipidanakan  apabila  orang tersebut secara nyata telah melakukan perbuatan jarimah yang dapat dibuktikan secara material di pengadilan. Adapun dasar hukum dari unsur ini adalah sebagai berikut: Rasulullah Saw. Bersabda:
11 Ifrani, Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Kejahatan  Luar  Biasa .  Al-Adl  :  Jurnal  Hukum.  (uniska-bjm.ac.id),  (3 Desember 2017)
12 Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana, (litigasi.co.id), (9 Agustus 2018)
13 Al Hiqnii
Futuhat, Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi
https://www.reqnews.com/mahasiswa/1430/sistem-pembuktian-dalam-tindak-pidana-korupsi. (08 April 2019)
Artinya: Ummu Salamah ra, meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Sesungguhnya aku hanya  seorang  manusia  dan  kalian  mengajukan  perkara  padaku  dan  mungkin  sebagian kalian  lebih  cerdas  dengan  argumennya  dari  sebagian  yang  lain  sehingga  aku memenangkannya sesuai dengan apa yang aku dengarkan darinya. Jika aku memutusakan sesuatu  untuknya  dengan  sesuatu  dari  saudaranya,  hendaknya  ia  tidak  mengambilnya karrena seharusnya aku memotongkan untuknya sepotonga api neraka.”
Dalam  hadits  ini  terdapat  bukti  bahwa  seorang  hakim  dituntut  untuk  memberikan keputusan berdasarakan bukti material, Mengingat hadits Rasulullah Saw. “jika aku memutuskan sesuatu untuknya dengan sesuatu dari hak saudaranya .” Rasulullah Saw. Memberitakan bahwa mungkin saja secara batin hal ini diharamkan bagi orang yang diberikan keputusan untuknya dan memperbolehkan pengembalian keputusan berasarkan aspek lahiria. Hadis inipun membuktikan bahwa  keputusan  seorang  hakim  tidak  dapat  menghalalkan  barang  haram  dan  mengharamkan barang halal, dan dalam hadits ini juga dapat diartikan bahwa keputusan seorang hakim haruslah berdasarkan pada bukti material yang ada. 14 Imam syafi‟i berkata bahwa putusan seorang hakim harus  didasarkan  pada  realitas  atau  dengan  kata  lain  bukti material  karena  penghakiman  dalam aspek batin merupakan hak Allah.
3. Relasi  Pemeriksaan  dan  Pembuktian  Tindak  Pidana  (Korupsi)  antara  Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam Pandangan Imam Syafi’i
Dari  segi  sistem  pembuktian  sebagai  dasar  dalam  menetapkan  putusan  suatu  perbuatan tindak pidana (korupsi) antara hukum acara pidana di Indonesia dan hukum Islam dalam hal ini menurut  Mazhab  Syafi‟iyyah  memiliki  persamaan  secara  prinsipil,  dengan  alasan  sebagai berikut:
Di dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, sistem pembuktian di Indonesia menganut  sistem  pembuktian  negatif,  yakni  penggabungan  antara  unsur  keyakinan  hakim  dan pembuktian ketetapan undang-undang, dimana kedua unsur terebut harus terpenuhi ketika hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, sebagaimana yang tercantumn dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  sebuah  pemidanaan  kepada  seorang  kecuali  apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.”
Dari ketentuan pasal diatas dapat kita pahami bahwa yang menjadi dasar seorang hakim untuk  memutuskan  sebuah  perkara  yaitu,  dua  alat  bukti  dan  keyakinan  yang  didasarkan  pada pemahaman hakim dalam proses pemeriksaan terdakwa. Sementara itu imam menurut pendapat imam  syafi‟i,  bahwa  pembuktian  haruslah  berdasar  pada  bukti  materil,  seorang  hakim  tidak dituntut untuk menghakimi seseoang dalam aspek yang sifatnya batiniyyah sebab itu merupakan hak Allah untuk menghukumnya. Lebih lanjut lagii imam syafi‟i berkata bahwa seorang hakim
14 Asmaji Mukhtar, Fatwah-Fatwah Imam Asy-Syafi’i, (Jakarta; Amzah, 2014), h. 428
juga  harus  memustuskan  perrkara  berdasar  keyakinannya  yang  lahir  dari  pengetahuannya terhadap perkaya yang ia tangani.
Sekaitan  dengan  pembuktian  dalam  hukum  islam,  dasar  hukum  tentang  pembuktian dalam islam yaitu Q.S. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:
َو ٱ اوُدِه ۡشَح ۡس َّن ٌِئَف  ۡۖۡىُكِنا َجِّز ٍِي ٍِۡيَديِهَش ۡى َو  ٞمُجَسَف  ٍِۡيَهُجَز اََىُكَي ٱ ٌِاَجَأَس ۡي ٍَِي  ٌَ ۡىَض ۡسَج ًٍَِّي ٱ ِءٓاَدَهُّشن اًَُهَٰىَد ۡحِإ َسِّكَرُحَف اًَُهَٰىَد ۡحِإ َّمِضَج ٌَأ ٱ ََّٰۚيَس ۡخُ ۡلۡ َبۡأَي  َلََو ٱ ُءٓاَدَهُّشن َّۚ اىُعُد اَي اَذِإ
Terjemahannya:
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi  yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.” Dari  ayat  diatas  kita  bisa  memahami  bahwa  pembuktian  dalam  islam  harus  didasarkan pada  dua  orang  saksi  laki-laki, artinya  bahwa  pembuktian  dalam  islam  dapat  diterimah  apabila terdapat minimal dua alat bukti yang dapat diterimah atau dipertanggung jawabkan.

## Analisis Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam menurut Mazhab Syafi’i
1. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia.
Dalam  hukum  positiv  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999 jo Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  sekaitan  dengan pemidanaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman oleh hakim, sebagai berikut:
a) Pidana mati.
b) Pidana penjara, dalam hal ini pemidanaan penjara bisa dijatuhkkan penjara seumur hidup dan penjara  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh  hakim.  Tentunya  hal  ini  didasarkan  pada beratnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor.
c) Pidana denda.
d) Pidana tambahan, berupa:
 Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 Perampasan  benda  bergerak  yang  berwujud  atau  tidak  berwujud  yang  digunakan  serta diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan yang telah atau dapat diberikan  pemerintah kepada terpidana.
 Penututan seluruh atau sebagian perusahaan.
 Pelelangan  harta  benda  terpidana  jika  terpidana  tidak  sanggup  membayar  uang  pengganti paling lama sebulan sejak dijatuhkannya kekuatan hukum tetap. Apabila tidak mencukupi harta benda atau uang pengganti, maka diganti (subsidair) dengan pidana kurungan. 15
2. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Mazhab Syafi’i
Adapun  dasar  hukum  dari  jarimah ta’zir yang  dilimpahkan  kepada  penguasa  atau pemerintah adalah:
۞ ٌَِّإ ٱ ََّللّ اوُّدَؤُج  ٌَأ  ۡىُكُسُيۡأَي ٱ ِثََُٰ ََٰيَ ۡلۡ ٍَ ۡيَب  ىُح ًَۡكَح  اَذِإَو  اَهِه ۡهَأ  ًََٰٓنِإ ٱ ِساَُّن ٌَأ ِب  اىًُُك ۡحَج ٱ َِّۚل ۡدَعۡن ٌَِّإ ٱ ََّللّ ِهِب ىُكُظِعَي اًَِّعَِ ٓۦ ٌَِّإ ٱ ََّللّ ا ٗسيِصَب ا ََۢعيًَِس  ٌَاَك ٨٥ Terejemahannya:
15 H. Harun Ar-Rasyid, Fiqih Korupsi, (Jakarta: Kencan. 2017), h. 195
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
Dari  penjelasan  ayat  diatas  berarti  manusia  diberikan  kewenangan  dalam  mengatur kehidupan  manusia  demi  kemaslahatan,  yang  tentunya  kewenangan  itu  harus  dijalankan  oleh penguasa yang telah dipercayakan untuk menegakkan hukum dalam konteks kenegaraan.
Dari  beberapa  jenis  sanksi  yang  terdapat  dalam fiqih  jinayyah yang  paling  tepat  atau cocok  untuk  diterapkan  kepada  pelakunya  adalah  hukuman ta’zir. Hal  ini  didasarkan  pada beberapa alasan: 1. Bahwa  dari  dilihat  dari  segi  bahasa,  lafas ta’zir berasal  dari  kata  “ azzara” yang  berarti menolak  dan  mencegah,  juga  berarti ta’dib atau  memberi  pelajaran/  mendidik, mengagunngkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. 16
2. Dari  defenisi  yang  dikemukakan  diatas,  jelaslah  bahwa ta’zir adalah  suatu  istilah  untuk hukuman  atas  jarimah  yang  hukumannya  belum  ditetapkan  oleh Syara’ dikalangan  Fuqoha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan jarimah ta’zir.
3. Bahwa ta’zir bentuk  hukumannya  diserahkan  kepada  hakim,  baik  penentuan  maupun pelaksanaanya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara global saja. 17
Adapun  pemidanaan  terhadap  pelaku al-ghulul dalam  Mazhab  Syafi‟iyyah  adalah penjara,  pukulan  yang  tidak  menyebabkan  luka,  Menampar,  dipermalukan,  diasingkan,  dan dihukum  cambuk  dibawah  empat  puluh  kali.  Dalam  hal  pemidanaan  penjara  Qulyubi berpendapat bahwa, bisa saja menerapkan hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku yang banyak  melakukan  kemaksiata,  termasuk  dalam  hal ini  yaitu  pelaku  berulang-ulang  melakukan korupsi. 18

## 3. Relasi  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Hukum  Positif  Indonesia  dan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi’i
Dari  penjelasan  sebelumnya  kita  dapat  memahami  bahwa  pemidanaan  tindak  pidana korupsi  antara  mazhab  syafi‟i  dan  hukum  positif  Indonesia  memiliki  persamaan  seperti pemidanaan  penjara  dan  hukuman  mati,  walaupun  sejauh  ini  belum  ada  putusan  hakim  yang memvonis terpidana tindak pidana korupsi dengan pidana mati.
Sekaita dengan perbedaannya,  Imam Syafi‟i berkata bahwa “tidak ada hukuman (‘Iqab) seseorang  pada  hartannya  tetapi  pada  badannya.  Sesungguhnya  Allah  menjadikan Al-Hudud pada  badan,  demikian  pula Al-Uqubat (sangsi), adapun terhadap harta maka tidak ada „ uqubah atasnya. 19 Sementara  kita tahu  dalam  hukum  positif  Indonesia  dalam  UU.  No.  31/1999 Jo UU. No.  20/2001  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  di  sana  juga  terdapat  pidana  denda  bagi  terpidana tindak pidana korupsi.
16 Ahmad   Wardi  Muslich, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana  Islam Fikih Jinayya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 10
17 Djazuli, Fiqh Jinayah: Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 89
18 “Korupsi dalam Pandangan Islam” Blog Andsbarcaboy, http;//blogspot.com/2013/03/ kkorupsi-dalam-pandangan- islam.html. (19 Maret 2013).
19 “Korupsi dalam Pandangan Islam” Blog Andsbarcaboy, http;//blogspot.com/2013/03/ kkorupsi-dalam-pandangan- islam.html. (19 Maret 2013).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ditelah  dijelaskan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  ;  setelah  terbentuknya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berdasarkan  Undang- Undang  No.  30  Tahun  2002.  Melalui  UU  tersebut  KPK  diberikan  tugas  sebagai  ujung  tombak pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  mekanisme  pelaksanaan  penegakkan  hukum tindak  pidana  korupsi  telah  diatur  melalui  UU  tersebut  yang  pada  tahun  2019  telah  direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Makna korupsi secara subtansi antara hukum islam dalam pandangan mazhab Syafi‟i dan hukum positif indonesia memiliki persamaan yaitu sama- sama  merupakan  sebuah  pengkhianatan  terhadap  amanah  yang  diberikan.  Dalam  hal  proses pembuktian  secara  umum  juga  memiliki  persamaan  dimana  dalam  hukum  acara  Indonesia berdasar  KUHAP  bahwa  pembuktian  suautu  tindak  pidana  harus  dibuktikan  secara  materil dengan  berdasar  pada  minimal  2  alat  bukti  yang  kuat,  sedangkan  dalam  hukum  islam  menurut fiqih  jinayyah  Mazhab  Syafi‟i,  Imam  syafi‟i  berkata  bahwa  putusan  seorang  hakim  harus didasarkan pada realitas atau dengan kata lain bukti material karena penghakiman dalam aspek batin merupakan hak Allah. Sekaitan dengan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan hukum  islam  dalam  hal  ini  menurut  fikih  jinayyah  Mazhab  Syafi‟i  juga  memiliki  persamaan yang  fundamental,  dimana  dalam  hukum  positif  Indonesia  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi bisa  kita  lihat  dengan  mengacuh  kepada  UU.  No.  31/1999 jo UU.  No.  20/2001,  yaitu;  pidana hukuman  mati,  pidana  penjara  dan  pidana  pegganti.  Dalam  mazhab  syafi‟i  pemidanaan  bagi pelaku al-ghulul dalam hal ini termasuk korupsi adalah; Penjara, Dipermalukan, Diasingkan, dan Dihukum cambuk dibawah empat puluh kali, dan hukuman mati.

## Daftar Pustaka
Achmad Musyahid. “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis  Terhadap  Konsep  Maslahat  Imam  Malik).” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019).
Bakry,  Muammar.  “Pengembangan  Karakter  Toleran  Dalam  Problematika  Ikhtilaf  Mazhab
Fikih.” Al-Ulum 14, no. 1 (2014): 171–188.
http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234.
Mustafa,  Zulhasari.  “PROBLEMATIKA  PEMAKNAAN  TEKS  SYARIAT  DAN  DINAMIKA MASLAHAT  KEMANUSIAAN.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1 (2020).
Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” DIktum 16, no. 1, Juli (2018): 118–134.
Ali,  H.  Zainuddin. Hukum  Islam  (Pengantar    Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia) ,  Jakarta:  Sinar Grafiika, 2015.
Ar-Rasyid, H. Harun. Fiqih Korupsi, (Jakarta: Kencan. 2017). Cazawi,Adami. Hukum Pida.na Korupsi di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. Djazuli, Fiqh  Jinayah:  Menanggulangi  Kejahatan  dalam  Islam, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2000.
Futuhat,
Al Hiqnii. Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi https://www.reqnews.com/mahasiswa/1430/sistem-pembuktian-dalam-tindak-pidana- korupsi. (08 April 2019).
Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana, (litigasi.co.id), (9 Agustus 2018). Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa . Al-Adl : Jurnal Hukum. (uniska- bjm.ac.id), (3 Desember 2017).
“Korupsi dalam Pandangan Islam” Blog Andsbarcaboy, http;//blogspot.com/2013/03/  kkorupsi- dalam-pandangan-islam.html. (19 Maret 2013).
MD,  Moh.  Mahfud, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen. Jakarta:  Pt  Raja Grafindo Persada,2013.
Mukhtar, Asmaji. Fatwah-Fatwah Imam Asy-Syafi’i, Jakarta; Amzah, 2014.
Muslich, Ahmad  Wardi. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayya, .Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Rudin,  Akmal  dan  Muhammad  Qodri, Korupsi  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  dan  Hukm  Positif, Blog Akmalrudin, https://akmalrudin91.blogspot.com/2013/04/korupsi-ditinjau-dari- hukum-islam-dan.html. (14 April 2013).
Zainuddin, Hukum Pidana Islam, Cet. I. Jakarta; Sinar Grafika Offest. 2007.