## Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5 Mei 2018

## ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK
RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPTEN SLEMAN (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011- 2016)

## Yohanis Baru
Alumni Fakultas Ekonomi UST
yohanisbaru11@gmail.com

## ABSTRACT
Regional Revenue (PAD) also contributes significantly to the Sleman District Budget, with  an  average  increase  of  30.54%  per  annum  over  the  last  five  years  (2011-2015).  This shows  the  financial  capacity  of  the  local  government  of  Sleman  Regency  is  quite  capable. Meanwhile,  the  comparison  between  the  target  and  realized  revenues  from  PAD  during  the same  period  showed  substantial  increases.  The  components  of  PAD  in  Sleman  Regency  are numerous.  Sleman Regency is  interesting to  be examined by the author is  the tax Hotel  and Restaurant.
This  type  of  research  is  quantitative  research.  Variables  in  this  study  are  regional income, hotel and restaurant tax. Data completion technique is done by documentation. Data obtained from the Regional Financial Management and Finance Office of Sleman Regency in the financial statements Sleman District Government of 2011 to 2016. The analysis used is an effective analysis and contribution analysis.
The  results  showed:  (1)  The  average  rate  of  hotel  reception  in  Sleman  Regency  in 2011-2016 amounted to 114.81 (very effective), the average acceptance rate of restaurants in Sleman  in  2011-2016  amounted  to  119.99  is  very  effective)  ,  (3)  The  average  rate  of  hotel revenues  and  restaurant  taxes  in  Sleman  District  in  2011-2016  amounted  to  116.73  (very effective),  (4).  The  average  contribution  of  tax  revenues  to  indigenous  peoples  (PAD)  of Sleman Regency in 2011-2016 is 9,33% or strongly donated (SB), (5) Contribution of average of acceptance of restaurant to indigenous community (PAD) Sleman  Regency in 2011- 2016 of  5.69%  or  very  (PAD)  of  Sleman  Regency  in  2011-2016  of  15.01%  or  strongly  donated (SB).
Keywords: Local Own Revenue (PAD), hotel tax, restaurant tax

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak januari 2001. Pelaksanaan  otonomi  ini  daerah  di  tuntut  untuk  mandiri  dalam  melaksanakan  pemerintahan dimana  daerah  harus  bisa  mengatur  keuangan  sendiri.  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  dalam  Pasal  157  bahwa  sumber  pendapatan daerah  terdiri  atas:  1).  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  PAD,  yaitu  hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah; 2). Dana perimbangan; dan 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah. (UU No. 32, 2004).

## Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5 Mei 2018
Menurut  Halim    dan  Iqbal  (2012:167),  ada  dua  ciri  utama  sebuah  daerah  dalam melaksanakan  otonomi,  pertama  kemampuan  keuangan  daerah  yang  ditandai  daerah  harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan  menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai  untuk  biava  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, minimnya ketergantungan pada bantuan pusat, sehingga PAD - menjadi bagian sumber keuangan terbesar  yang didukung oleh kebijakan perimbangan pusat dan daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  juga  mempunyai  kontribusi  yang  cukup  siginifikan terhadap  APBD  Kabupaten  Sleman,  dengan    rata-rata  realisasi  pertumbuhan    mengalami kenaikan  sebesar  30,54%  per  tahun  selama  lima    tahun  terakhir  (2011-2015).  Hal  ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan  pemerintah daerah Kabupaten Sleman  termasuk kategori  mampu. sementara itu perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu yang sama, menunjukkan kenaikan yang cukup besar.
Komponen PAD di Kabupaten Sleman selama ini banyak diperoleh dari pajak daerah. Komponen  pajak  daerah  yang  di  kelola  pemerintah  Kabupaten  Sleman  yang  menarik  untuk diteliti  oleh  penulis  adalah  pajak  Hotel  dan  Restoran.  Seiring  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk  serta  menigkatnya  pembangunan  hotel  dan  restoran,  maka  akan  mempengaruhi pertumbuhan  dan  perkembangan  suatu  daerah.  Pentingnya  posisi  keuangan  dalarn  hal  ini, maka  pemerintah  daerah  Kabupaten  Sleman  dapat  memenuhi  kebutuhan  daerahnya  dengan cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari pajak hotel dan restoran.
Tujuan  untuk  menganalisis  efektivitas  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  pada  pendapatan  asli daerah serta  mengukur kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN Pajak
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Fungsi pajak : Fungsi Budgetair, Fungsi Regulerend , Fungsi Distribusi , Fungsi  Demokrasi . Jenis pajak Menurut jenisnya Pajak terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah Pajak Pusat yaitu pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM),  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  Bea  Perolehan Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan(BPHTB).  Asas  utama  yang  digunakan  oleh  negara  sebagai landasan  untuk  mengenakan  pajak  adalah.,  Asas  domisili,  Asas  sumber,  Asas  kebangsaan (Rahayu,  2010:13): Sistem  pemungutan  pajak Dalam  sistem  perpajakan  dikenal official assessment system, self assessment system with holding system . Rahayu (2010).
Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, yang dimaksud dengan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya  sendiri  yang  di  pungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan perundangan  yang  berlaku  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  makin  besar  akan  mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
Menurut  (Surtikanti,2011:18),  sumber-sumber  PAD  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah, hasil  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.    Menurut Andriyani  dan  Handayani  (2008:1),  PAD  adalah  semua  pendapatan  yang  diusahakan  dan dikelola  oleh  daerah  serta  berumber  dari  daerah  itu  sendiri  yang  merupakan  total  dari  hasil-
hasil  pajak  daerah,  dinas-dinas  daerah  da  pendapatan  lainnya  diluar  pendapata  non  asli. Pengertian dari masing-masing komponen tersebut di atas adalah:

## Pajak Daerah
Yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota Pajak daerah adalah kewajiban penduduk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian  atau  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman (Kunarjo, 1996).
Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  kepala  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang seimbang,  yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yang  dapat  digunakan  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan pembangunan  daerah.  Adapun  jenis-jenis  pajak  yang  dapat  diterapkan  di  kabupaten/kota terdiri dari : Pajak  hotel,  Pajak  restoran,  Pajak  hiburan,  Pajak  reklame,  Pajak  penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan, Pajak parkir

## Pajak Hotel
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 20, “Pajak Hotel adalah pajak atas  pelayanan hotel”.
Obyek  Pajak  Hotel  Berdasarkan    Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 32 ayat 1,  “Objek  Pajak  Hotel  adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan”.    Subjek  Pajak    Hotel  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  melakukan  pembayaran  atas  pelayanan  jasa  hotel  yang  diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Dasar  pengenaan  Pajak    Hotel  adalah  jumlah  pembayaran  dikali  tarif  pajak  hotel,  jumlah pembayaran  dikali  tariff  pajak    10%  hal  tersebut  berdasarkan    Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1

## Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan katering.
Objek  Pajak    Restoran    adalah    pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran.    Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  Pasal 38 ayat 1,  “Subjek Pajak Restoran  adalah orang pribadi atau badan yang  membeli  makanan dan/atau  minuman    dari    restoran”.    Dengan  kata  lain  yang  menjadi  subjek  Pajak  Restoran adalah  pembeli    dari  restoran  atau  rumah  makan.    Secara  sederhana  yang  menjadi    subjek pajak  adalah  konsumen  yang  membeli  makanan  dan  atau  minuman  dari  restoran  (Siahaan, 2010). Wajib pajaknya adalah  pengusaha restoran dan rumah makan. Pendapat  senada juga diungkapkan  Siahaan  (2010),    wajib  pajak  restoran  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang mengusahakan  restoran,  Dasar  pengenaan  pajak  restoran  adalah  jumlah  pembayaran  yang diterima dikali dengan tarif pajak restoran, jumlh pembayaran dikali 10% tarif pajak restoran (Siahaan, 2010).

## METODE PENELITAN

## Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis kuantitatif. Dalam penelitian ini berusaha  untuk menjelaskan,  menggambarkan,  menganalisis  melihat  trend  dan menginterprestasikan data sekunder yang terjadi dalam periode tertentu.

## Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5 Mei 2018

## Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  data  sekunder.    Data  sekunder  adalah data  yang  didapat  tidak  secara  langsung  dari  obyek  penelitian.  Data  sekunder  tersebut diperoleh  di  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Sleman dalam  laporan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  tahun  2011  sampai  dengan  tahun 2016.

## Variabel Penelitian
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  dapat  digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingannya. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan  hotel  termasuk  rumah  penginapan/fasilitas  tinggal  jangka  pendek,  pelayanan penunjang,  fasilitas  olah  raga  dan  hiburan  yang  disediakan  atau  dikelola  hotel  dengan pembayaran.  Pajak  restoran  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  pelayanan  yang  disediakan restoran termasuk rumah makan, café, bar, dan sejenisnya, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.
Teknik Pengumpulan Data teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## Wawancara
Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi dari sumber  yang  bersangkutan  atau  bagian  yang  berwenang  yang  berhubungan  dengan  tujuan penelitian. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa data-data atau laporan realisasi  yang  berhubungan  dengan  pajak  hotel,  pajak  restoran  dan  pendapatan  asli  daerah Kabupaten Sleman.

## Dokumentasi
Teknik  pengumpulan data  yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data  yang bersumber dari obyek yang akan diteliti.  Metode ini dilakukan untuk memperoleh data laporan realisasi pajak hiburan, pajak hotel,  pendapatan  asli daerah dan  gambaran umum  Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

## Teknik analisis data Analisis efektivitas
Efektivitas  diukur  dengan  rasio  efektivitas,  yaitu  perbandingan  antara  realisasi penerimaan pajak dengan target yang ingin dicapai.
Rasio efektivitas  = Realisasi penerimaan pajak hotel & restoran x100% Target penerimaan pajak hotel & restoran
Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dikatagorikan efektif apabila secara rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%,
Tabel 1 Kriteria Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kinerja efektivitas (%) Kriteria efektivitas Diatas 100 Sangat efektif
90 – 100 Efektif 80 – 89 Cukup efektif 70 – 79 Kurang efektif 60 – 69 Tidak efektif Kurang dari 60 Sangat tidak efektif

## Analisis kontribusi
Kontribusi  adalah  besarnya  pengaruh  dari  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dilakukan  dengan  menghitung  prosentase.  Adapun  besarnya kontribusi dapat dihitung dengan persamaan berikut ini.
Kontribusi = Pajak hotel + pajak restoran x100% PAD Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Persentase Tingkat kontribusi Tanda/kode > 4% Sangat mempunyai kontribusi SB 3% - 3,9%  Mempunyai kontribusi B 2% - 2,9%  Cukup mempunyai kontribusi CB 1% - 1,9%  Kurang mempunyai kontribusi KB 0% - 0,9%  Tidak mempunyai kontribusi TB Sumber: Bawazier, 1999 (dalam Syah dan Rohman, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran umum Kabupaten Sleman
Secara  geografis  wilayah  Kabupaten  Sleman  terbentang  mulai  110°15’13”  sampai dengan  110°33’00”  Bujur  Timur  dan  7°34’51”  sampai  dengan  7°47’03”  Lintang  Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau574,82 km 2 atau sekitar 18% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seluas 3.185,80 km 2 .Secara administratif, Kabupaten  Sleman  terdiri  atas17  wilayah  kecamatan,  86  desa,  dan  1.212  Padukuhan. Kecamatan  dengan  wilayahpaling  luas  adalah  Cangkringan  (4.799  ha),  dan  yang  paling sempit  adalah  Berbah  (2.299  ha).  Kecamatan  dengan  padukuhan  terbanyak  adalah  Tempel (98  padukuhan),  sedangkan  kecamatan  dengan  padukuhan  paling  sedikitadalah  Turi  (54 padukuhan).  Kecamatan  dengan  Desa  terbanyak  adalah    Tempel  (8  desa),  sedangkan Kecamatan dengan Desa paling sedikit adalah Depok (3 desa).

## Deskriptif variabel penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  data  sekunder  tentang  Pendapatan  Asli Daerah, Pajak Perhotelan  dan pajak Restoran.

## PAD
PAD Kabupaten Sleman selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 3.  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016 Tahun PAD (Rp) Target Realisasi Perubahan 2011 203.766.407.21 227.110.204.514 23.343.797.29
8,00 ,47 6,47 2012 241.003.081.72 0,31 301.069.539.284 ,13 60.066.457.56 3,82 2013 342.895.307.19 7,81 456.026.490.587 ,83 113.131.183.3 90,02 2014 474.917.917.94 1,46 573.337.599.560 ,11 98.419.681.61 8,65 2015 562.861.923.22 1,00 643.111.042.141 ,03 80.249.118.92 0,03 2016 617.386.779.02 1,24 717.672.384.751 ,55 80.249.118.92 0,03 Sumber: DPDPK Kabupaten Sleman, 2017

## Pajak Hotel
Pajak  Hotel  Kabupaten  Sleman  selama  periode  tahun  2011-2016  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.
Tabel 4.  Pajak Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016 Tahun Pajak Hotel (Rp) Target Realisasi Perubahan 2011 22.000.000.000,0 0 22.637.880.385, 22 637.880.385,2 2 2012 25.000.000.000,0 0 32.216.986.820, 07 7.216.986.820 ,07 2013 32.000.000.000,0 0 41.502.758.585, 60 9.502.758.585 ,60 2014 45.000.000.000,0 0 49.800.597.180, 77 4.800.597.180 ,77 2015 50.000.000.000,0 0 52.305.963.907, 43 2.305.963.907 ,43 2016 60.000.000.000,0 0 67.278.001.146, 89 7.278.001.146 ,89
Sumber: DPDPK Kabupaten Sleman, 2017

## Pajak Restoran
Pajak  restoran  kabupaten  sleman  selama  periode  tahun  2011-2016  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.,
Tabel 5.  Pajak Restoran di Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2016 Tahun Pajak Restoran (Rp) Target Realisasi Perubahan 2011 13.000.000.000, 00 13.257.484.783, 85 257.484.783, 85 2012 14.000.000.000, 00 16.758.882.195, 78 2.758.882.19 5,78 2013 17.500.000.000, 21.044.463.950, 3.544.463.95
00 72 0,72 2014 23.000.000.000, 00 27.979.616.224, 17 4.979.616.22 4,17 2015 28.500.000.000, 00 39.132.497.134, 23 10.632.497.1 34,23 2016 43.000.000.000, 00 51.190.737.213, 24 8.190.737.21 3,24 Sumber: DPDPK Kabupaten Sleman, 2017 Analisis Data

## Hasil analisis efektivitas
Rasio efektivitas  = Realisasi penerimaan pajak hotel & restoran
x100% Target penerimaan pajak hotel & restoran
Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Sleman selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016 Tahun Pajak Hotel dan Restoran (Rp) Target Realisasi Efektivit as (%) Kategori efektivitas 2011 22.000.000.000, 00 22.637.880.38 5,22 102,90 Sangat efektif 2012 25.000.000.000, 00 32.216.986.82 0,07 128,87 Sangat efektif 2013 32.000.000.000, 00 41.502.758.58 5,60 129,70 Sangat efektif 2014 45.000.000.000, 00 49.800.597.18 0,77 110,67 Sangat efektif 2015 50.000.000.000, 00 52.305.963.90 7,43 104,61 Sangat efektif 2016 60.000.000.000, 00 67.278.001.14 6,89 112,13 Sangat efektif Rata-rata 114,81 Sangat efektif
Besarnya rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Sleman tahun 2011- 2016 adalah 114,81%.  Nilai rasio efektivitas yang berada di atas 100% maka dapat dikatakan penerimaan  pajak  hotel  dikatakan  sangat  efektif.  Penerimaan  pajak  hotel  selama  penelitan termasuk  dalam  kategori  sangat  efektif.  Realisasi  pajak  hotel  lebih  besar  dari  target  yang direncanakan.
Tabel 7  Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016
Tahun Pajak Hotel dan Restoran (Rp) Target Realisasi Efektiv itas (%) Kriteria 2011 13.000.000.00 0,00 13.257.484.78 3,85 101,98 Sangat efektif 2012 14.000.000.00 0,00 16.758.882.19 5,78 119,71 Sangat efektif 2013 17.500.000.00 0,00 21.044.463.95 0,72 120,25 Sangat efektif 2014 23.000.000.00 0,00 27.979.616.22 4,17 121,65 Sangat efektif 2015 28.500.000.00 0,00 39.132.497.13 4,23 137,31 Sangat efektif 2016 43.000.000.00 0,00 51.190.737.21 3,24 119,05 Sangat efektif Rata-rata 119,99 Sangat efektif
Besarnya  rata-rata  efektivitas  penerimaan  pajak  restoran    Kabupaten  Sleman  tahun 2011-2016  adalah  119,99%.  Nilai  rasio  efektivitas  yang  berada  di  atas  100%  maka  dapat dikatakan  penerimaan  pajak  restoran    dikatakan  sangat  efektif.  Penerimaan  pajak  restoran selama penelitan termasuk dalam kategori sangat efektif. Realisasi pajak restoran  lebih besar dari target yang direncanakan.
Tabel 8 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016 Tahu n Pajak Hotel dan Restoran (Rp) Target Realisasi Efektivi tas (%) Kriteria 2011 35.000.000.0 00,00 35.895.365.16 9,07 102,56 Sangat efektif 2012 39.000.000.0 00,00 48.975.869.01 5,85 125,58 Sangat efektif 2013 49.500.000.0 00,00 62.547.222.53 6,32 126,36 Sangat efektif 2014 68.000.000.0 00,00 77.780.213.40 4,94 114,38 Sangat efektif 2015 78.500.000.0 00,00 91.438.461.04 1,66 116,48 Sangat efektif 2016 103.000.000. 000,00 118.468.738.3 60,13 115,02 Sangat efektif Rata-rata 116,73 Sangat efektif

## Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5 Mei 2018
Besarnya  rata-rata  efektivitas  penerimaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran    Kabupaten Sleman  tahun  2011-2016  adalah  116,73%.  Nilai  rasio  efektivitas  yang  berada  di  atas  100% maka  dapat  dikatakan  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran    dikatakan  sangat  efektif. Penerimaan pajak hotel dan restoran  selama penelitan termasuk dalam kategori sangat efektif. Realisasi pajak hotel dan restoran  lebih besar dari target yang direncanakan.

## Hasil analisis kontribusi
Kontribusi = Pajak hotel + pajak restoran x100%
PAD
Hasil  perhitungan  kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  PAD  Kabupaten Sleman selama periode tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 9 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016 Tahun Pajak hotel PAD Kontribusi (%) Kriteria 2011 22.637.880.38 5,22 227.110.204.5
14,47 9,97 SB 2012 32.216.986.82 0,07 301.069.539.2
84,13 10,70 SB 2013 41.502.758.58 5,60 456.026.490.5
87,83 9,10 SB 2014 49.800.597.18 0,77 573.337.599.5 60,11 8,69 SB 2015 52.305.963.90 7,43 643.111.042.1 41,03 8,13 SB 2016 67.278.001.14 6,89 717.672.384.7 51,55 9,37 SB Rata-rata 9,33 SB
Kontribusi  pajak  hotel  terhadap  PAD  Kabupaten  Sleman  selama  tahun  2011-2016 kontribusi terkecil pada tahun 2015 sebesar 8,13% sedangkan kontribusi tertinggi pada tahun 2012 sebesar 10,70% dengan, Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 9,33%. Nilai kontribusi yang berada diatas 4% maka dapat dikatakan sangat mempunyai kontribusi (SB).
Tabel 10. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016 Tahun Pajak restoran PAD Kontribusi (%) Kriteria 2011 13.257.484. 783,85 227.110.204.
514,47
5,84 SB 2012 16.758.882. 195,78 301.069.539. 284,13 5,57 SB 2013 21.044.463. 950,72 456.026.490. 587,83 4,61 SB 2014 27.979.616. 573.337.599. 4,88 SB
224,17 560,11 2015 39.132.497. 134,23 643.111.042. 141,03 6,08 SB 2016 51.190.737. 213,24 717.672.384. 751,55 7,13 SB Rata-rata 5,69 SB
Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman terkecil tahun 2013 yaitu 4,61 %. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman terbesar tahun 2016 yaitu 7,13%, Rata kontribusi pajak restoran sebesar 5,69%. Nilai kontribusi yang berada diatas 4% maka dapat dikatakan sangat mempunyai kontribusi (SB).
Tabel 11. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2016 Tahu n Pajak hotel dan restoran PAD Kontribusi (%) Kriteria 2011 35.895.365.169, 07 227.110.204.
514,47
15,81 SB 2012 48.975.869.015, 85 301.069.539.
284,13
16,27 SB 2013 62.547.222.536, 32 456.026.490.
587,83
13,72 SB 2014 77.780.213.404, 94 573.337.599.
560,11
13,57 SB 2015 91.438.461.041, 66 643.111.042.
141,03
14,22 SB 2016 118.468.738.360 ,13 717.672.384. 751,55 16,51 SB Rata-rata 15,01 SB
Besarnya rata-rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman  tahun  2011-2016  adalah  15,01%.  Nilai  kontribusi  diatas  4%  maka  dapat  dikatakan kontribusi  pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  PAD  termasuk  dalam  kriteria  “SB”  sangat mempunyai kontribusi.

## Pembahasan
Pajak hotel, pajak restoran dan PAD
Berdasarkan  hasil  analisis  efektivitas  dan  kontribusi  Penerimaan  pajak  hotel  di Kabupaten  Sleman  tahun  2011-2016  antara  8,13%-10,70%,  Besarnya  rata-rata  kontribusi pajak  hotel  terhadap  PAD  Kabupaten  Sleman  tahun  2011-2016  adalah  9,33%.  Namun demikian  harus  dilihat  dari  tingkat  efektivitasnya  sebagai  tolak  ukur.  Realisasi  pajak  hotel sebesar 114,81% maka dapat dikatakan sangat efektif. Sedangkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi  Penerimaan  pajak  restoran  di  Kabupaten  Sleman  tahun  2011-2016  antara  4,61%- 7,13%,  Besarnya  rata-rata  kontribusi  pajak  restoran  terhadap  PAD  Kabupaten  Sleman  tahun 2011-2016  adalah  5,69%.  Namun  demikian  harus  dilihat  dari  tingkat  efektivitasnya  sebagai tolak  ukur.  Realisasi  pajak  restoran  sebesar  119,99%  maka  dapat  dikatakan  sangat  efektif. Sementara iu berdasarkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan pajak hotel dan

## Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5 Mei 2018
pajak restoran di Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 antara 13,57%-16,51%, Besarnya rata- rata kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 2011- 2016 adalah 15,01%. Namun demikian harus dilihat dari tingkat efektivitasnya sebagai tolak ukur. Realisasi pajak hotel dan pajak restoran sebesar 116,73% maka dapat dikatakan sangat efektif.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahsan  pada  uraian  sebelumnya  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut.
Rata-rata  efektivitas  penerimaan  pajak  hotel  di  Kabupaten  Sleman  tahun  2011-2016  sebesar 114,81  dengan  demikian  dikatakan  sangat  efektif.  Rata-rata  efektivitas  penerimaan  pajak restoran  di  Kabupaten  Sleman  tahun  2011-2016  sebesar  119,99  dengan  demikian  dikatakan sangat  efektif.  Rata-rata  efektivitas  penerimaan pajak hotel dan  pajak restoran di  Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 116,73 dengan demikian dikatakan sangat efektif. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun  2011-2016  sebesar  9,33%  dengan  demikian  dikatakan  sangat  mempunyai  kontribusi (SB). Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten  Sleman  tahun  2011-2016  sebesar  5,69%  dengan  demikian  dikatakan  sangat mempunyai  kontribusi  (SB).  Rata-rata  kontribusi  penerimaan  pajak  hotel  dan  pajak  restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2011-2016 sebesar 15,01% dengan demikian dikatakan sangat mempunyai kontribusi (SB).

## Saran-saran
Pemerintah  Kabupaten  Sleman  membuat  peraturan  terbaru  tentang  tata  cara  pemungutan pajak  hotel  dan  pajak  restoran  serta  memasang  iklan  atau  reklame  di  tempat-tempat  yang strategis  agar  masyarakat  tertarik  untuk  mengunjungi  kegiatan-kegiatan  insidentil  yang diselenggarakan  di  daerah  Kabupaten  Sleman.  Dinas  Pajak  Daerah  dan  Pengelolaan Keuangan  Kabupaten Sleman mengkaji ulang tarif pajak hotel dan pajak  restoran  agar tidak ada  lagi  wajib  pajak  yang  keberatan  untuk  membayar  pajak.  Peneliti  selanjutnya  sebaiknya melakukan  pengambilan  data  pada  pertengahan  tahun  yaitu  sekitar  bulan  Juli  untuk mendapatkan data terbaru dan yang sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Sleman.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani  E  dan  Handayani  SI.  2008.  Pengaruh  PDRB  dan  Jumlah  Penduduk  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.8, No.2.
Anjarani  K,  Prasetyo  BH  dan  Iriani  LD,  2012.    Analisis  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pajak dalam  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada  KPP  Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Jurnal Akuntansi Perpajakan.
Candrasari  dan  Ngumar,  2016.  Kontribusi  Pajak  Hotel  dan  Restoran  terhadap  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2.
Davey,  K.J.  1988. Pembiayaan  Pemerintah  Daerah  –  Praktek-praktek  Internsional  dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga , UI Press, Jakarta.

## Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.5 Mei 2018
Ernawati S dan Wijaya M, 2011.Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib PajakBadan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Pelayanan PajakPratama Banjarmasin. Jurnal Spred, Vol.1, No.1.
Geruh,  MG.  2013.  Penerapan  Akuntansi  terhadap  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Pengusaha Kena Pajak. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3.
Halim,  A  dan  Iqbal,  M. 2012. SeriBunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
Kaho, Yosef Riwu, 1997. Prospek Otonomi Derah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya ,  Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kesek, F. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA, Vol.1 No.4.
Lalujan  CRE.  Analisis  Penerapan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  PT.  Agung  Utara  Sakti Manado. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3.
Mardiasmo, 2009. Perpajakan , Andi Offset, Yogyakarta.
Memah,  E.W.,  2013.  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Restoran terhadap PAD Kota Manado. Jurnal EMBA , Vol.1 No. 3.
Murandika MF, Handayani SR dan Said A. 2014. Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah  (Studi pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Jurnal e-Perpajakan, Vol.1, No.1.
Mustofa.  2010.  Dana  Bagi  Hasil  dan  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  di  Indonesia  Periode Desentralisasi. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol.8, No.2.
Nasution, FA. 2011. Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi. Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18.
Pantow,  AK.  2103.  Analisis  Penghitungan,  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal 21. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3.
Pertiwi  RN,  Aziziza  DF  dan  Kurniawan  BC.  2014.    Analisis  Efektivitas  Pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan  (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). Jurnal Perpajakan Vol. 3 No. 1.
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia . Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta..
Sedana, Artana dan Suwena 2013. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Gianyar  Tahun  2008-2012. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi , Vol 3 No. 1.
Siahaan, M.P.2010. Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah . Rajawali Pers, Yogyakarta
Sugiyono, 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
Surtikanti, 2011. Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Majalah UNIKOM, Vol11, No.1.
Syah,  I  dan  Rohman,  A.  2014.  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Hotel  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  (Studi  di  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang). Diponegoro  Journal  Of Accounting, Vol. 3,  No. 3.
Udijanto  DW.  2008.  Analisis  Dana  Perimbangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  Kasus  di  DIY  dan  JATENG  2003-2005). Jurnal Eksekutif, Vol.5, Edisi,3.
Walandow  P.  2103.  Analisis  Perhitungan  dan  Pelaporan  PPh  Pasal  23  dan  PPh  Pasal  25. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3.
Waluyo, 2009. Perpajakan Indonesia , Salemba Empat, Jakarta.
Wijaya  IGNDP,  Herawati  NT  Dan  Atmadja.  2014.  Pengaruh  Desentralisasi  Bea  Perolehan Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB)  terhadap  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Karangasem. e-Journal Jurusan Akuntansi Vol, 2 No. 1.
Wiyono, G. 2011. Merancang Penelitian Bisnis, Dengan Alat Analisis SPSS 17.& SmartPLS 2.0. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Viani YRN dan Budi YAB. 2012. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Wajib  Pajak  (Studi  Kasaus  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  Jakarta  Kelapa  Gading). Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Vol, 7. No.1.
Yuliartini  dan  Supadmi.  2015.  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Hotel  dan  Restoran  pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 10, No. 2.
Yusnidar  J,  Sunarti  dan  Prasetya  A.  2015.  Pengaruh  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Melakukan  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  (Studi  pada  Wajib  Pajak  PBB-P2  Kecamatan  Jombang Kabupaten Jombang). Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 1, No. 1.