Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 59-75.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Penyelesaian Delik Perzinaan dalam Hukum Adat Tolaki

## Completion of Delinquent Adultery in Tolaki Customary Law

## Harisman
Universitas Lakidende E-mail: risman.justice91@gmail.com

## Sabrina Hidayat
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  find  out  and  analyze  the  qualifications  of  adultery offenses  in  the  Customary  legal  system  in  Indonesia.  To  find  out  and  analyze  the Delicate Settlement of adultery through the mechanism of Tolaki Customary Law. The type of research used is a type of normative legal research with an empirical fact approach in the field. Normative legal research or type of library legal research is the type  or  method  used  in  legal  research  conducted  by  examining  existing  library materials.
The conclusion of the results of this study is that in the Criminal Code adultery can occur if there is intercourse between a man and a woman both or one of them has been  married  to  another  person  according  to  customary  law  in  this  case  Tolaki Customary Law adultery is not only done by people who have mate. So both married and unmarried if making sexual  relations outside a legitimate  relationship is still considered a prohibited act and is also called adultery.
Keyword: Adultery Delict; Tolaki Customary Law, custom settlement
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kualifikasi delik  perzinaan  dalam  sistem  hukum  Adat  di  Indonesia.  Untuk  mengetahui  dan menganalisis Penyelesaian Delik perzinaan melalui mekanisme Hukum Adat Tolaki. Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  Tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  fakta  empiris  di  lapangan.  Penelitian  hukum  normatif  atau  tipe penelitian hukum kepustakaan adalah tipe atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  dalam  KUHP  perzinaan  dapat  terjadi apabila  ada  persetubuhan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang keduanya atau salah seorang dari mereka telah terikat perkawinan dengan orang lain menurut hukum adat dalam hal ini Hukum Adat Tolaki perzinaan tidak hanya
dilakukan oleh orang yang sudah  kawin.  Jadi baik sudah menikah maupun belum menikah jika melakukan persetubuhan di luar hubungan yang sah tetap dianggap sebagai perbuatan yang terlarang dan disebut juga sebagai zina.
Kata kunci: Delik Perzinaan; Hukum Adat Tolaki; Penyelesaian Adat

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum, aturan hukum yang berlaku ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan hukum tertulis merupakan bagian dari ketentuan hukum nasional atau  disebut  dengan  hukum  positif.  Hukum  positif  tersebut  terdapat  dalam  lapangan hukum publik maupun lapangan hukum privat.
Hukum pidana merupakan bagian dari lapangan hukum publik. Hukum pidana yang berlaku  di  Indonesia  sekarang  ini  ialah  hukum  pidana  yang  telah  dikodifikasi,  dan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang dinamakan dengan Kitab Undang-  Undang  Hukum  Pidana.  Selain  telah  dikodifikasi  bagian  hukum  ini  juga  telah diunifikasi yaitu berlaku bagi semua golongan masyarakat. 1
Di  Indonesia  jauh  sebelum  kemerdekaannya,  bahkan  jauh  sebelum  kedatangan bangsa Eropa ke Bumi Nusantara, masyarakat sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat yang dinamakan “hukum adat”. 2
Hukum  adat  menurut  Soepomo  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  di  dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum 3 .
Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan “ubi societas ibi ius”, dimana  ada masyarakat di sana ada hukum. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial dan budaya.
Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dimana hukum tersebut menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 17-18
2 Djamarat Samosir, Hukum Adat Indonesia , Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 1.
3 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 4
(dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat. 4
Keseimbangan  di  dalam  masyarakat  akan  menjadi  terganggu  apabila  perbuatan tersebut  bertentangan  dengan  ketertiban,  keamanan,  kerukunan,  rasa  keadilan  dan kesadaran hukum di dalam masyarakat. 5 Dengan terganggunya keseimbangan  di dalam masyarakat  akan  menimbulkan  reaksi  dari  masyarakat  yang  biasanya  disebut  dengan reaksi  adat.  Reaksi  adat  bertujuan  untuk  memulihkan  kembali  keseimbangan  yang terganggu.  Menurut  Hilman  Hadikusuma,  hukum  pidana  adat  memiliki  sifat  sebagai berikut 6 :
1. Menyeluruh  dan  menyatukan  karena  dijiwai  oleh  sifat  kosmis  yang  saling berhubungan  sehingga  hukum  pidana  adat  tidak  membedakan  pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata ke semuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim  adat  sebagai  satu  kesatuan  perkara  yang  pertimbangannya  bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.
2. Ketentuan yang terbuka oleh karena manusia tidak akan mampu meramalkan masa  yang  akan  datang,  maka  ketentuan  hukum  pidana  adat  tidak  bersifat pasti, sifat ketentuannya bersifat terbuka untuk semua peristiwa yang mungkin terjadi. Yang penting dijadikan ukuran adalah rasa keadilan masyarakat.
3. Membeda-bedakan  permasalahan  maksudnya  apabila  terjadi  peristiwa pelanggaran maka dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya.
4. Peradilan  dengan permintaan, untuk  memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran,  sebagian  besar  didasarkan  pada  adanya  permintaan  atau pengaduan,  adanya  gugatan  atau  tuntutan  dari  pihak  yang  dirugikan  atau diperlakukan  tidak  adil  kecuali  dalam  hal  yang  langsung  merugikan  dan mengganggu keseimbangan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan.
5. Tindakan  reaksi  atau  koreksi.  Dalam  hal  melakukan  tindakan  reaksi  atau koreksi  dalam  menyelesaikan  peristiwa  yang  mengganggu  keseimbangan masyarakat,  petugas  hukum  tidak  saja  dapat  bertindak  terhadap  pelakunya,
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni,1979, hlm. 8
5 Ibid ., hlm. 10
6 Ibid ., hlm. .12-15
tetapi juga terhadap keluarga atau kerabat pelaku itu, atau mungkin diperlukan membebankan kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan.
6. Keberadaan  hukum  pidana  adat  pada  masyarakat  merupakan  pencerminan kehidupan  masyarakat  tersebut  dan  pada  masing-masing  daerah  memiliki hukum  pidana  adat  yang  berbeda  sesuai  dengan  adat  istiadat  yang  ada  di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan. 7 Kompromi  dan  perdamaian  merupakan  nilai  yang  mendapat  dukungan  dalam masyarakat,  mempertahankan  perdamaian  merupakan  usaha  terpuji,  sehingga  dalam menyelesaikan  konflik,  terwujud  dalam  bentuk  pemilihan  kompromi  atau  perdamaian, salah satu wilayah yang masih menerapkan Hukum Adat sebagai aturan yang ditaati oleh masyarakat adalah hukum Adat Tolaki.
Masyarakat  hukum  adat  Tolaki  yang  telah  mendiami  sebagian  besar  jazirah Provinsi Sulawesi Tenggara sejak dahulu, sangatlah menjunjung aturan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Bentuk penghargaan mereka terhadap hukum adat yang diwariskan leluhur nenek moyang mereka masih sangat jelas dilaksanakan di masyarakat terlihat jelas dimasyarakat Suku Tolaki. penggunaan adat Kalosara dalam sistem norma hukum dan tata nilai masyarakat suku Tolaki. 8
Keberadaan Kalosara dalam  Masyarakat  Suku  Tolaki  telah  terbukti  mampu menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di masyarakat. Kalosara dalam masyarakat Tolaki  memiliki  fungsi  yang  sakral  dan  di  hormati,  keberlakuannya  dipatuhi  oleh masyarakat Suku Tolaki maupun suku-suku lain yang mendiami jazirah daratan Sulawesi Tenggara. Dalam persoalan-persoalan tertentu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang bersifat individu atau keluarga maupun kelompok yang lebih luas dan menjurus kepada  perbuatan  hukum  pidana  atau  perdata,  biasanya  perangkat  adat  bekerja  sama dengan  pihak  yang  berkompeten  dalam  hal  ini  pihak  kepolisian.  Apabila  suatu permasalahan  tidak  dapat  diselesaikan  secara  kelembagaan  adat  yang  tersedia,  maka persoalan tersebut diserahkan kepada pihak yang terkait. Dengan demikian lembaga adat menyelesaikan  perdamaian  antara  pihak  keluarga  atau  kelompok  yang  bertikai  secara adat, sementara pihak kepolisian atau pemerintah menyelesaikan proses hukumnya.
7 Ibid., hlm. 18-19
8 Akbar  Toasa, Analisis  Yuridis  Eksistensi  Tanah  Walaka  Masyarakat  Hukum  Adat  Tolaki  dalam  Sistem Hukum Agraria Nasional , Tesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2015, hlm. 5
Keberadaan Kalosara mampu  meredam  konflik  yang  ada  dan  timbul  di  dalam masyarakat Tolaki sangat sering terlihat digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan maupun  perzinaan yang terjadi di dalam masyarakat suku Tolaki.  Dalam  praktiknya, Kalosara akan  digunakan  untuk  mendamaikan  antara  pihak korban dan pihak pelaku penganiayaan atau antara keluarga para pelaku perzinaan atau bahkan untuk menjatuhkan pidana kepada pihak yang dipandang telah melakukan tindak pidana  perzinaan  ,  Keputusan  yang  dihasilkan  dari  penggunaan  media  dan  instrumen hukum Kalosara ini masih sangat dipatuhi dan berlaku di dalam masyarakat suku Tolaki hingga saat ini. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk  meneliti  lebih  dalam  melalui  suatu  karya  ilmiah  berjudul  “Penyelesaian  Delik Perzinaan Dalam Hukum Adat Tolaki”.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Kualifikasi Delik Perzinaan Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia

## Kualifikasi Delik Perzinaan dalam Hukum Positif
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  Negara  yang  berdasarkan  hukum,  dalam penjelasan  Umum  Undang- undang  Dasar  1945  dinyatakan;  “ Negara  Republik  Indonesia berdasarkan  atas  hukum  ( rechstaat ),  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka ( machstaat )”.
Negara  Indonesia  memiliki  falsafah  hidup  Pancasila  dengan  mengusung  kelima nilainya sebagai ruh dari perikelakuan dan perikepribadian sosial masyarakatnya. Negara memiliki peran dalam menciptakan keteraturan serta ketertiban sosial dalam masyarakat melalui hukum pidana.
Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa artinya penggunaannya bersifat ultimum  remedium dan  digunakan  secara  selektif  dan  limitatif,  KUHP  di  Indonesia mengatur masalah perzinaan menjadi sebuah delik pidana pengaturannya terdapat dalam Pasal 284, akan tetapi terbatas pada pelaku yang telah terikat pernikahan saja dan harus diawali dengan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan). Menurut Pasal 284  KUHP,  perbuatan  dikategorikan  sebagai  tindakan  pidana  zina  salah  seorang pelakunya  harus  terikat  perkawinan  dan  berlaku  ketentuan  Pasal  27BW.  Penuntutan terhadap  pelaku  dapat  dilakukan  apabila  ada  pengaduan (absolut) dari  pihak  yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.
Pasal  ini  memiliki  keterbatasan  karena  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang  tunduk pada hukum barat (BW).Sedangkan untuk yang tunduk pada hukum adat atau agama jelas tidak  dapat  diterapkan.  Menurut  Pasal  27  BW,  seseorang  baik  laki-laki  maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain, selain dengan istri atau suaminya sendiri. 9

## Kualifikasi Hukum Adat delik perzinaan dalam Hukum Adat yang ada di Indonesia Hukum adat Bali
Dalam  Hukum  Adat  Bali  terdapat  jenis-jenis  Delik  adat  yang  menyangkut  kesusilaan sebagai berikut :
a) delik Drati Krama yaitu delik adat yang berupa terjadinya hubungan seksual antara  seorang  wanita  dengan  seorang  laki-laki  sedangkan  mereka  masih dalam  ikatan  perkawinan  dengan  orang  lain  atau  dengan  singkat  dikatakan drati krama ialah berzina dengan istri /suami orang lain. 10
b) Kemudian  delik Gamia  Ganama yaitu  delik  adat  yang  berupa  larangan hubungan  seksual  antara  orang-orang  yang  masih  ada  hubungan  keluarga dekat baik garis lurus maupun ke samping. Jadi pengertian gamia gamana sama dengan incest.
c) Mamitra  ngalang yaitu  delik  adat  yang  berupa  laki-laki  yang  sudah  beristri mempunyai  hubungan  dengan  wanita  lain  yang  diberinya  nafkah  lahir  batin seperti  layaknya  suami  istri,  tetapi  wanita  ini  belum  dikawini  secara  sah. Hubungan  mereka  bersifat  terus  menerus  (berkelanjutan)  dan  biasanya  si wanita ditempatkan rumah tersendiri, delik adat ini sangat mirip dengan delik adat Drati  karma ,  tetapi  titik  berat  pelakunya  adalah  laki-laki  yang  sudah beristri, sedang pihak wanitanya tidak terikat perkawinan , jadi mungkin sudah gadis atau sudah janda. Si wanitanya tidak (belum) dikawini secara sah. Unsur yang  khusus  di  sini  dan  membedakannya  dengan  drati  karma  adalah  sifat hubungan yang terus menerus dan biasanya si wanita ditempatkan dalam satu rumah  serta  diberi  nafkah  lahir  batin.  Dapat  dikatakan  bahwa  si  wanita merupakan wanita simpanan dari si laki-laki tersebut.
9 Edi Setiadi, Op.Cit., hlm. 196.
10 I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat , Bandung: Eresco, 1993, hlm. 15.
d) Kumpul kebo ialah seorang laki-laki dengan seorang perempuan hidup bersama dalam satu rumah dan mengadakan hubungan seksual, seperti layaknya suami istri, tetapi mereka belum dalam ikatan perkawinan. Istilah  kumpul kebo ini tidak  hanya  monopoli  masyarakat  bali,  tetapi  merupakan  sudah  istilah  yang sudah dikenal di seluruh tanah air, dimana dalam masyarakat Bali perbuatan ini  merupakan  perbuatan  asusila  juga  dipandang  dapat  mengganggu keseimbangan  kosmis,  sehingga  dipandang  oleh  masyarakat  adat  sebagai perbuatan yang patut dilarang dan pelakunya dapat dikenakan sanksi adat.
e) Delik Lokika Sanggraha dimana dirumuskan dalam kitab Adi Agama Pasal 359 serta perkembangan pandangan masyarakat dan praktik peradilan di daerah bali  adalah  hubungan  cinta  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan hubungan seksual atas dasar  suka  sama  suka  karena  adanya  janji  dari  laki-laki  untuk  mengawini wanita  namun  setelah  wanita  hamil  laki-laki  memungkiri  janji  untuk mengawini wanita dan memutuskan cintanya tanpa alasan yang sah. 11
Lokika sanggaraha merupakan salah satu delik (perbuatan pidana) dibidang kesusilaan yang diciptakan hidup dan di taati oleh masyarakat bali sejak zaman kerajaan dahulu hingga sekarang

## Hukum Adat Bugis
Dalam hukum Adat Bugis dalam Delik adat kesusilaan ( malaweng ), dalam Delik malaweng mempunyai beberapa tingkatan di antaranya 12
a) Malaweng pakkita (gerak-gerik mata yang terlarang atau sumbang mata),
b) Malaweng kedo (perbuatan, atau gerak-gerik dan tingkah-laku yang terlarang, tingkah laku sumbang),
c) Malaweng  luse (perbuatan  meniduri  atau  seketiduran  dengan  orang  yang terlarang atau, sumbang seketiduran).
Perbuatan malaweng  pakkita dan malaweng  kedo ,  meskipun  masih  dipandang sebagai  perbuatan  tercela,  tetapi  tidak  pernah  lagi  dijatuhi  pidana  pembuatnya, teristimewa di kota. Akan tetapi ”delik malaweng luse” tetap dipandang sebagai perbuatan
11 Ibid. , hlm. 117.
12 Andi  Zainal  Abidin, “ Siri Kriminalitas  Dan  Pembinaan  Hukum” ,  dalam  Ahmad  Ube, “ Hukum  Adat Kesusilaan Malaweng ” , Jakarta: Yasrif Matompe, 2008, hlm. 115.
yang  sangat  tercela,  yang  disamakan  dengan  perbuatan  binatang  ( gau  olok-olok ). Perbuatan malaweng akan  mengakibatkan  timbulnya  pelanggaran siri’ dan mengakibatkan kesukaran berat bagi orang tua dan sanak keluarga (terutama dari pihak perempuan). Delik malaweng (kesusilaan) adalah delik yang sangat berat dan hina dari semua delik adat di Tanah Bugis. Perbuatan ini disebut perbuatan binatang, pangkaukeng olok’  kolok’. Terhadap  perbuatan malaweng  luse ,  dikenakan  pidana  mati,  dengan  cara ditenggelamkan ke laut ( ri labu ) atau dibuang ke tebing.

## Kualifikasi Delik Perzinaan dalam Hukum Adat Tolaki
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  telah  diatur  mengenai  perbuatan perzinaan  dalam  Pasal  284  KUHP  dengan  ancaman  penjara  selama-lamanya  Sembilan bulan bagi laki-laki yang beristri berzina maupun bagi perempuan yang berzina atau salah satunya terikat tali perkawinan. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku  untuk  seluruh  wilayah  di  Indonesia,  namun  dalam  kehidupan  sehari-hari masyarakat  masih  memberlakukan  dan  menaati  Norma  Adat/hukum  adat.  Norma Adat/hukum  adat  merupakan  aturan  yang  berlaku  terhadap  suatu  adat  yang  ada  pada suatu wilayah. Oleh karena itu setiap daerah di Indonesia ini memiliki Adat dan kebiasaan sendiri-sendiri  yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  sama  justru  oleh  karena ketidaksamaan inilah masyarakat dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur yang penting yang memberikan identitas kepada daerah yang bersangkutan.
Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Adat Hukum adat delik atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa  atau  perbuatan  kesalahan  yang  berakibat  (dihukum)  agar  keseimbangan masyarakat  tidak  terganggu.  Dengan  demikian  yang  diuraikan  di  dalam  hukum  pidana adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana yang merupakan delik adat dan bagaimana cara menyelesaikan sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu. 13 Hukum pidana adat  khususnya  dalam Hukum Adat Tolaki,  tertuang dalam Kalo Sara , Khususnya dalam permasalahan zina, dalam Hukum Adat Tolaki memandang bahwa zina merupakan setiap hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah adalah merupakan zina, dan juga seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual yang tidak atau belum terikat perkawinan. Perbuatan
13 Tolip Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia , Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 134.
zina dalam Hukum Adat Tolaki memandang bahwa yang termasuk dalam perbuatan zina ialah bukan hanya mereka yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, tetapi juga terhadap  mereka  yang  melakukan  tanpa  adanya  ikatan  perkawinan  dengan  orang  lain antara  satu  orang  atau  keduanya.  Penyelesaian  Delik  Adat  yang  mengakibatkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, perkumpulan organisasi dan alat negara. 14
Jadi penulis dapat berpendapat bahwa dari beberapa hukum adat yang masih hidup dan berlaku di beberapa wilayah kesatuan Indonesia sesungguhnya masyarakat Indonesia masih sangat menghargai norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan selalu mengambil jalur penyelesaian dalam hukum adat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam kasus Asusila atau perzinaan.
Begitu  pun  juga  dengan  Masyarakat  adat  suku  Tolaki  tetap  dan  masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan maupun adat istiadat dalam pergaulan hidupnya di masyarakat, serta mempercayai dan meyakini adat istiadat yang terangkum dalam kalo sara ,  sebagai  suatu  pedoman  hidup  yang  tidak  boleh  dilanggar  dan  dikesampingkan keberadaannya.
Keberadaan hukum pidana adat Tolaki di Wilayah Sulawesi Tenggara, dewasa ini, sebagian  tercermin  pada  tingkah  laku  aparat  penegak  hukum  dan  anggota  masyarakat yang  masih  berkesadaran  hukum  adat.  Dalam  praktik,  masih  ditemukan  pengaruh kesadaran  hukum  adat  dalam  penyelesaian  delik  adat,  khususnya  dalam  delik  adat Kesusilaan,  baik  terhadap  hakim  ketika  menerapkan  KUHP  di  pengadilan,  maupun terhadap  ketua  adat  ketika  menyelesaikan  kasus – kasus  delik  adat  Kesusilaan  dengan perdamaian.  Hingga  saat  ini,  putusan  adat  masih  ditaati,  dihormati,  dan  dipatuhi  oleh anggota masyarakat adat Tolaki. Dalam hal ini masyarakat adat Tolaki menganggap bahwa hukum  adat  merupakan  bentuk  penyelesaian  hukum  yang  tepat  dalam  menyelesaikan pelanggaran atas hukum tertulis.

## Mekanisme Penyelesaian Sanksi Delik Perzinaan dalam Sistem Hukum Adat Tolaki Gambaran singkat tentang Masyarakat suku Tolaki dan Sejarah Kalo Sara sebagai instrumen Hukum dalam menyelesaikan Delik Perzinaan
Sebelum membahas mekanisme penyelesaian Delik Perzinaan dalam sistem Hukum Adat Tolaki terlebih dahulu saya membahas sedikit tentang masyarakat Suku Tolaki, yang mana masyarakat  suku  bangsa  Tolaki  yang  mendiami  wilayah  jazirah  Provinsi  Sulawesi Tenggara, dimana mendiami beberapa wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Konawe  Utara  sampai  di  Kolaka,  Kolaka  Timur  terdapat  sebuah  simbol  yang  dikenal dengan nama Kalosara. Lingkup berlakunya perangkat Kalosara ini meliputi keseluruhan bekas wilayah Kerajaan Konawe dan bekas wilayah Kerajaan Mekongga. Dalam berbagai aspek  kehidupan,  masyarakat  memahami  dan  menggunakan  istilah kalosara ,  sebagai simbol  adat  istiadatnya,  yang  maknanya  mencerminkan  sistem  nilai  sosial  budaya, norma/sistem hukum dengan aturan khusus yang berlaku, serta menjadi pedoman dalam perilaku  kehidupan  sehari-hari. 15 Bahkan  sampai  saat  ini  keberadaan  kalo  masih ditempatkan sebagai suatu yang sakral.
Kalosara yang  terbuat  dari  rotan  kecil  dan  dipilin  sebanyak  tiga  kali,  sehingga menyerupai  bentuk  gelang  (bundar),  dapat  merupakan  kalimat  dalam  berkomunikasi kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang,  serta  sebagai  unsur  kebudayaan  yang  dapat memenuhi dan memuaskan lebih dari satu kebutuhan orang Tolaki. Di samping sebagai simbol pusat yang juga berfungsi sebagai pengintegrasian sistem-sistem simbol yang ada, juga adalah simbol dari asas hubungan timbal balik langsung maupun tidak langsung, di antara individu yang satu dengan yang lainnya dan di antara kelompok-kelompok dalam kehidupan sosial orang Tolaki.
Kalosara sebagai benda yang dianggap bertuah bagi orang Tolaki, berasal dari dua kata yakni Kalo dan Sara yang secara harfiah masing-masing mempunyai arti tersendiri.
Kalo dapat  berarti  suatu  benda  yang  berbentuk  lingkaran,  cara-cara  mengikat  yang melingkar, atau dapat juga berarti pertemuan-pertemuan maupun suatu kegiatan bersama dimana para pelakunya membentuk lingkaran. 16 Keberadaan Kalosara, sering juga disebut
15 Idaman, “ Kalosara Sebagai Medium Resolusi Konflik Pertanahan pada Masyarakat Tolaki di Kabaupaten Kendari  Konawe  Sulawesi  Tenggara ”,  Halu  Oleo  Law  Review,  Volume  3  Issue  1,  April  2019, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/6076, diakses pada tanggal 1 April 2019, hlm. 133.
16 Abdurrauf, Tarimana. Kebudayaan Tolaki. Seri Etnografi Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 20.
sebagai Osara atau Sara  Wonua yang  artinya  hukum  negeri. 17 Benda Kalosara yang dijadikan sebagai simbol budaya di kalangan suku bangsa Tolaki, baik yang berdiam di Konawe maupun di Mekongga, berdasarkan sejarahnya, orang pertama sebagai pencipta atau penemu atribut Kalo adalah Puteri Wekoila yang juga dikenal sebagai peletak dasar terbentuknya Kerajaan Konawe yang diperkirakan pada abad ke 11 atau Tahun 1150 M. 18 Sebelum terbentuknya Kerajaan Konawe tersebut, dengan raja pertamanya adalah Wekoila, seorang Puteri yang konon berasal dari selatan, telah berdiri tiga buah kerajaan kecil masing-masing Kerajaan Wawolesea di Toreo, Kerajaan Besulutu di Beselutu, dan Kerajaan  Padangguni  di  Abuki.  Ketiga  kerajaan  tersebut  sama  sekali  belum  memiliki konsep atau sistem pemerintahan yang teratur. Raja-raja pada saat itu memerintah dengan cara  autokrasi,  belum  menggunakan  aparat  pembantu  raja,  sehingga  roda pemerintahannya praktis tidak berjalan dengan baik. Demikian pula raja-rajanya belum memahami apa yang harus dikerjakan, kepada siapa yang seharusnya bertanggung jawab, sehingga seakan-akan terjadi suatu kevakuman dalam pemerintahan.
Berdasarkan dengan hal tersebut, maka Wekoila yang juga dikenal dengan nama Wetenriabeng berhasrat untuk menyatukan ketiga kerajaan kecil itu dan menggabungkan menjadi  sebuah  kerajaan  yang  disebut  Kerajaan  Konawe.  Konsep  dan  tawaran  untuk menyatukan  ketiga  kerajaan  kecil  itu  walaupun  diterima  dengan  baik  oleh  Kerajaan Wawolesea  dan  Padangguni.  Namun  salah  satu  kerajaan  di  antaranya  yakni  Kerajaan Besulutu  menolak  untuk  bergabung  dan  masih  berkeinginan  untuk  berdiri  sendiri. Pembangkangan Kerajaan Besulutu untuk menyatu dengan kedua kerajaan lainnya itu atas tawaran Wekoila disertai dengan sumpah serapah. Pada saat itulah benda regalia berupa gelang  kaki (ananggalaru) diajukan  sebagai  penawaran  kepada  Raja  Besulutu.  Karena pada mulanya orang Tolaki dalam urusan apa saja baik perkawinan maupun sengketa dan sebagainya,  hanya  menggunakan  gelang  kaki  sebagai kalo- nya.  Karena  benda  tersebut ditolak lalu dibuatkan benda lain dari rotan kecil, dengan membuat lingkaran sebesar bahu kemudian  dipilin  tiga  dimana  kedua  ujungnya  dipusatkan  pada  satu  simpul,  yang diletakkan di atas nyiru dan dialasi dengan bahan yang terbuat dari kulit kayu berwarna putih bernama kinawo mowila . 19 Setelah ditawarkan benda tersebut maka pada saat itu Raja Besilutu siap bergabung. Karena Raja Besilutu telah terlanjur mengucapkan sumpah
17 Muslimin  Suud. Hukum  Adat  Tolaki  (Osara) .  Unaaha:  Lembaga  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Tolaki (LP3SKT), 2006. hlm. 6.
18 Ibid.
19 Arsamid. Hukum Adat Perkawinan Tolaki . Kendari: LP3SKT - LATKOM. 2006, hlm. 15
serapah  maka  dilakukanlah  upacara Mosehe dengan  membuat  sesajen  besar  dengan tumbal seekor kerbau  putih. Ada  kepercayaan orang Tolaki bahwa dengan meneteskan setetes darah dari seekor kerbau putih sampai ke tanah dan meresap sampai ke lapisan tanah terbawah, maka tetesan darah tersebut dapat menghindari terjadinya malapetaka atau  bencana  yang  bakal  menimpa  sehubungan  dengan  sumpah  serapah  yang  telah terlanjur diucapkan oleh Raja Besulutu.
Semenjak upacara Mosehe dilakukan dengan tumbal seekor kerbau putih itu, maka semua  persoalan  yang  pernah  terjadi  dianggap  telah  selesai.  Ketiga  kerajaan  kecil  itu akhirnya bergabung menjadi satu kerajaan bernama Kerajaan Konawe yang berpusat di Unaaha dengan Wekoila sebagai raja pertama bergelar Mokole. Kehadiran Raja Wekoila dalam memegang tampuk kepemimpinan Kerajaan Konawe yang juga dianggap sebagai Mokole pertama di Kerajaan Konawe. Hal tersebut sekaligus pertanda awal terbentuknya sistem pemerintahan yang mulai teratur dengan baik. Pada saat itu Wekoila sudah mulai menunjuk  seorang “Wati” atau  pembantu  raja  dan  pejabat-pejabat  yang  bergelar Toonomotu’o atau pemimpin masyarakat, yang dibantu oleh pejabat-pejabat adat disebut Tolea Pabi Tara (urusan perapuaa , urusan adat), Posudo (urusan pertempuran/peperangan sekaligus sebagai panglima perang). Masyarakat pada saat itu telah  diklasifikasikan  dalam  tiga  tingkatan,  masing-masing  untuk  golongan  tingkat  atas disebut  anakia  atau  bangsawan,  golongan  menengah  disebut Toononggapa yang merupakan  orang  kebanyakan,  dan  golongan  tingkat  bawah  disebut O’ata atau  budak. Untuk  mengatur  tata  kehidupan  masyarakat  pada  saat  itu,  telah  disertai  pula  dengan seperangkat benda (regalia) yang disebut dengan nama kalosara. 20
Lingkup  berlakunya  Hukum  Adat Kalosara adalah  meliputi  keseluruhan  bekas wilayah Kerajaan Konawe dan bekas wilayah Kerajaan Mekongga, atau yang sekarang ini meliputi wilayah administrasi pemerintahan kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Kolaka Utara, minus Pulau Wawonii. Meskipun  dewasa  ini  di  dalam  banyak  desa  dan  kelurahan  di  wilayah  kota  Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Kolaka Utara,  mayoritas  penduduknya  sudah  merupakan  penduduk  pendatang,  seperti  suku Bugis Makassar, suku Jawa, suku Bali, dan Lombok, akan tetapi secara hukum adat, desa- desa dan kelurahan-kelurahan tersebut tetap menjadi wilayah hukum adat orang Tolaki. 21
20 Ibid . hlm. 12
Pandangan dalam masyarakat Tolaki di Konawe/Mekongga terhadap keberadaan Kalosara tersebut, terungkap dalam suatu moto filosofis yang berbunyi sebagai berikut; Inae  Konosara  Ieto  Pinesara,  Ina  Lia  sara  Ieto  Pinekasara, Artinya;  Barang  siapa  yang menaati/menjunjung  tinggi  hukum  (adat)  akan  diperlakukan  dengan  baik/adil,  barang siapa yang melanggar hukum (adat) akan diberi ganjaran atau hukuman.
Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat. Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa,  mempertimbangkan,  memutuskan  dan  menyelesaikan  suatu  perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda. 22
Tiap-tiap pelanggaran hukum, para petugas hukum menimbang bagaimana mereka akan  bertindak  untuk  membetulkan  kembali  keseimbangan  hukum.  Tindakan  atau pertahanan adat yang diperlukan mungkin hanya berupa hukuman denda, yaitu berupa membayar sejumlah uang sebagai denda adat (pengganti kerugian) atas perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap pelanggaran adat yang dilakukan, dalam hal ini pelanggaran terhadap tindak pidana kesusilaan, yang dikenal pula dalam hukum adat Tolaki.
Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pelanggaran terhadap delik adat, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a) Perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan;
b) Perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan persekutuan / masyarakat;
c) Perbuatan tersebut bersifat materiil dan imaterial;
d) Perbuatan tersebut ditujukan terhadap orang seorang atau masyarakat;
e) Mengakibatkan reaksi adat.
Unsur-unsur seperti tersebut di atas terlihat, bahwa delik adat merupakan setiap perbuatan  dari  seseorang  atau  kumpulan  orang  (badan  hukum)  baik  bersifat  materiil maupun  imaterial,  yang  ditujukan  terhadap  orang  atau  perkumpulan  orang  yang menimbulkan  gangguan  keseimbangan  masyarakat  dan  menimbulkan  reaksi  adat. Konteks hukum pidana adat (delik adat) tidak saja meliputi setiap perbuatan yang dapat
menimbulkan kerusakan individual, tetapi juga setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. 23

## Mekanisme Penyelesaian Delik Perzinaan dalam Sistem Hukum Adat Tolaki
Sebagaimana  telah  kita  ketahui  pengertian  dasar  dari Kalosara, maka  dalam  hal penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian kasus perzinaan dalam masyarakat Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara pada dasarnya masyarakat akan lebih memilih diselesaikan melalui Penyelesaian sengketa alternatif ini, yaitu instrumen Kalosara itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaiannya.  Instrumen Kalosara ini pada dasarnya memiliki peran di dalam tatanan sosial kemasyarakatan dari masyarakat Suku Tolaki.  Sehingga  di  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif,  instrumen Kalosara ini berperan sebagai unsur utama dan motor penggerak dari proses penyelesaian sengketa alternatif itu sendiri bila terjadi konflik dalam kehidupan anggota masyarakat suku Tolaki. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  instrumen Kalosara ini  telah  mengawali penghayatan  dan  pengamalan  kehidupan  berdemokrasi  di  kehidupan  anggota masyarakatnya, walaupun masih dalam sifat etnis terbatas ( ethnic scope ) tetapi otentik ( authenticity ). 24 Hal  tersebut  dipedomani  mereka  lewat  falsafah “inae  kona  sara  iyee pi nesara,  inae  lia  sara  iyee  pinekasara” yang  artinya  Barang  siapa  yang mentaati/menjunjung tinggi hukum (adat) akan diperlakukan dengan baik/adil, barang siapa yang melanggar hukum (adat) akan diberi ganjaran atau hukuman.
Hukum  adat  Tolaki  yang  biasa  disebut  dengan  istilah “Sara” direpresentasikan melalui  suatu  benda  atau  atribut  yang  disebut  dengan Kalo atau  lebih  sering  disebut Kalosara yang berperan sebagai unsur pokok dan motor penggerak penyelesaian sengketa alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa  masyarakat  Suku  Tolaki  khususnya  di  Sulawesi Tenggara.  Nilai-nilai  hukum  yang  terkandung  dalam Kalosara inilah  yang  mampu memberikan  kesadaran  hukum  yang  tinggi  kepada  masyarakat  untuk  menyelesaikan perkara  khususnya  perkara  perzinaan  melalui  proses  penyelesaian  sengketa  alternatif ,dimana unsur lembaga adat Sara Wonua yang terdiri dari Puutobu, Tonomotu’o, Tolea dan Pabitara , melalui penggunaan instrumen Kalosara yang beraktivitas dan secara langsung bekerja dalam hal melakukan pertemuan demi pertemuan untuk melakukan prosesi adat
23 Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan , Malang: UMMPress, 2008, hlm. 111.
24 Muslimin Suud, Op.Cit, hlm. 25.
Mombesara (Upacara Adat) terhadap para pihak yang bermasalah dalam hal ini perzinaan membicarakan  permasalahan atau sengketa  yang dialami, hingga bila nilai-nilai hukum Kalosara dan  unsur  lembaga  adat  ini  tidak  ada,  maka  penyelesaian  sengketa  alternatif dalam masyarakat Suku Tolaki juga tidak akan berjalan.
Pada dasarnya di dalam masyarakat suku Tolaki, keberadaan hukum adat dengan instrumen Kalosara mampu  menyelesaikan  hampir  keseluruhan  sengketa  yang  timbul dimasyarakat, baik itu berkaitan dengan masalah tata negara, pidana, maupun perdata. Posisi Kalosara beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang sangat dipatuhi oleh masyarakat suku Tolaki menyebabkan keseluruhan sengketa yang terjadi tersebut dapat diselesaikan  lewat  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  ini.  Namun  seiring  dengan merdekanya  Indonesia  dan  diberlakukannya  hukum  pidana  positif  yang  di  undangkan oleh  negara,  maka  pada  saat  ini,  Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  instrumen hukum adat Kalosara mulai bergeser pada sengketa yang bersifat kasus pidana khususnya kasus Asusila dan  dirasakan  dapat  diselesaikan melalui perundingan atau musyawarah untuk mencapai suatu mufakat bersama ke arah perdamaian demi kepentingan seluruh pihak yang terkait di dalamnya.
Keberadaan Kalosara dalam  kehidupan  masyarakat  orang  Tolaki  sangat  penting artinya, tidak hanya untuk keperluan pada upacara-upacara baik yang berkaitan dengan lingkaran hidup maupun yang berkaitan dengan gejala alam, melainkan untuk digunakan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Meskipun Kalosara terbilang  usianya  seumur  dengan kehadiran Kerajaan Konawe di Kendari dan Mekongga di Kolaka,  namun sebagai suatu hasil  produk  nenek  moyang  mereka,  sampai  saat  ini  masih  tetap  dipergunakan  dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya Salah satu peranan penting Kalosara yang sampai sekarang ini tetap berlangsung atau dilakukan dalam kehidupan masyarakat tolaki di Sulawesi Tenggara adalah aspek penggunaan Kalosara, sebagai alat perdamaian dan alat penyelesaian, apabila terjadi pertentangan sosial dan pelanggaran dalam suatu kelompok masyarakat ataupun yang lebih luas.
Dalam  kasus  perzinaan  ,yang  sering  terjadi  di  tengah  masyarakat  dimana  untuk menyelesaikan kasus tersebut maka  instrumen hukum yang digunakan adalah Kalosara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan menghadirkan Pelaku dan korban dan tentunya dilibatkan Puutobu, Tonomotu’o, Tolea dan Pabitara .
Selain itu juga Kalosara ini juga digunakan dalam mendamaikan dua belah pihak keluarga  yang  sedang  bertikai,  Maka  untuk  mempersatukan  kedua  belah  pihak  dengan
menggunakan Kalosara . Hal ini dimaksudkan untuk membentengi diri dari pihak keluarga yang  membawa  lari  anak  gadis. 25 Dengan  kehadiran Kalosara tersebut  sehingga terhindarlah  pertentangan  maupun  perselisihan  dan  akhirnya  dapat  mempersatukan serta mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai itu.

## KESIMPULAN
Dari uraian terdahulu, ada beberapa yang dapat di tarik sebagai kesimpulan, yaitu:
1. Menurut  ketentuan  yang  disebutkan  dalam  KUHP  perzinaan  dapat  terjadi apabila  ada  persetubuhan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang keduanya  atau  salah  seorang  dari  mereka  telah  terikat  perkawinan  dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum adat dalam hal ini Hukum Adat Tolaki perzinaan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah kawin. Jadi baik sudah menikah  maupun  belum  menikah  jika  melakukan  persetubuhan  di  luar hubungan  yang  sah  tetap  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  terlarang  dan disebut juga sebagai zina.
2. Meskipun hukum adat Tolaki masih diakui dalam kehidupan masyarakat adat Tolaki, akan tetapi penyelesaian melalui hukum adat belum sepenuhnya diakui oleh  Pengadilan  sebagai  suatu  langkah  hukum  untuk  menyelesaikan permasalahan  di  masyarakat.  Pada  dasarnya  proses  penyelesaian  melalui hukum  adat  Tolaki  bukanlah  hal  yang  bersifat  mengikat,  apabila  tidak disepakati  oleh  salah  satu  pihak  yang  dimintakan  pertanggungjawaban dan/atau  yang  meminta  pertanggungjawaban,  maka  penyelesaian  terhadap perkara  tersebut  dikembalikan  kepada  hukum  positif,  dalam  hal  ini  melalui proses  peradilan  Negara.  Penyelesaian  adat  dengan  penjatuhan  denda  atau sanksi adat “ Peohala ” terhadap pelaku delik adat Kesusilaan, yang perkaranya juga  diselesaikan  melalui  mekanisme  Sistem  Peradilan  Pidana,  maka penjatuhan  denda  atau  sanksi adat  “ Peohala ”  yang  dituangkan  dalam  surat kesepakatan  perdamaian  itu  menjadi  hal-hal  yang  memperingan  bagi  jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, dan demikian pula hal tersebut akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan  terhadap  pelaku.  Putusan  hukum  pidana  adat  dalam  tindak  pidana
zina diakui oleh hukum karena dalam proses penyelesaiannya telah tercapai perdamaian dari kedua belah pihak, dan apabila salah satu  pihak yang tidak puas  terhadap  putusan  adat  tersebut  maka  proses  penyelesaiannya  bisa  di lanjutkan dengan membuat pengaduan kepada Kepolisian untuk di mulainya tahapan penyidikan.

## Daftar Pustaka
Abdurrauf, Tarimana. Kebudayaan Tolaki. Seri Etnografi Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka,
1993.
Arsamid. Hukum Adat Perkawinan Tolaki . Kendari: LP3SKT - LATKOM. 2006.
Hadikusuma, Hilman, Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni, 1979.
Idaman , “ Kalosara Sebagai Medium Resolusi Konflik Pertanahan pada Masyarakat Tolaki di Kabaupaten Kendari Konawe Sulawesi Tenggara ”, Halu Oleo Law Review, Volume 3 Issue  1,  April  2019,  http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/6076, diakses pada tanggal 1 April 2019.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Samosir, Djamarat, Hukum Adat Indonesia , Bandung: Nuansa Aulia, 2013
Setiady, Tolip, Intisari Hukum Adat Indonesia , Bandung: Alfabeta, 2009.
Suud,  Muslimin. Hukum  Adat  Tolaki  (Osara) .  Unaaha:  Lembaga  Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Tolaki (LP3SKT), 2006.
Toasa,  Akbar, Analisis  Yuridis  Eksistensi  Tanah  Walaka  Masyarakat  Hukum  Adat  Tolaki dalam Sistem Hukum Agraria Nasional , Tesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2015.
Tongat, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif  Pembaharuan ,  Malang: UMMPress, 2008.
Ube, Ahmad, Hukum Adat Kesusilaan Malaweng , Jakarta: Yasrif Matompe, 2008.
Widnyana, I Made, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat , Bandung: Eresco, 1993.
Wulansari. Dewi, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , Bandung: Refika Aditama, 2014.