ANALISIS PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET PON XX PAPUA TAHUN 2021
Boaz T. E Solossa Balthazar Kambuaya Paulus K. Allo Layuk Hesty T. Salle

## ABSTRACT
The  National  Sports  Week  held  in  Papua  Province  in  2021  is  supported  by  the  Regional Government  with  a  budget  for  the  construction  of  supporting  facilities  sourced  from  the  Regional Revenue and Expenditure Budget. The management of sports facilities in the form of venues is carried out  by  the  Department  of  Sports  and  Youth  by  the  area  management.  The  development,  utilization and  management  from  the  beginning  must  have  been  determined  by  the  Government  so  that  the assets  built  can  continue  to  be  maintained  and  function.  This  study  aims  to  analyze  the  Security, Maintenance and Utilization of PON XX Papua in accordance with Government Regulation No. 19 of 2016 concerning Management of State/Regional Property by studying the XX PON Venues located in the City & District of Jayapura. Primary data collection techniques were carried out through interviews and  documentation  to  collect  secondary  data.  Data  analysis  carried  out  systematically,  obtained  the results that all assets that had been granted to the Papua Provincial Government had been developed and utilized properly in accordance with Government Regulations.
Keywords : Asset; Security; Maintenance; Utilization; PON

## PENDAHULUAN
Aset daerah adalah potensi ekonomi bagi pemerintah daerah dan merupakan bagian penting yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aset daerah harus  dapat  dikelola  dengan  baik,  karena  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pemerintah daerah baik itu sebagai sumber pendapatan untuk menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah  sebagai  pemberi  pelayanan  daerah  kepada  masyarakat  atau  sebagai  dasar  tertib penyusnan laporan keuangan pemerintah daerah (Wicaksana et al., 2021).
Aset  merupakan  salah  satu  unsur  yang  harus  dikelola  dengan  baik  agar menghasilkan  informasi  yang  anda  dalam  laporan  keuangan  daerah  (Kolinug  et  al.,  2015). Didalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan,  pemerintah  tidak  lepas  dari  penggunaaan aset  tetap  untuk  itu  mengapa  aset  tetap  sering  merupakan  suatu  bagian  utama  aset pemerintah,  dan  karenanya  signifikan  dalam  penyajian  neraca.  Tertibnya  pengelolaan barang  milik  daerah  membawa  efek  signifikan  terhadap  kesempurnaan  penyajian  neraca
daerah  yang  disiapkan  untuk  keperluan  pemeriksaan  BPK-RI  setiap  berakhirnya  tahun anggaran berjalan.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang  Milik  Daerah,  ruang  lingkup  pengelolaan  barang  milik  daerah  meliputi  11  tahapan dalam siklus pengelolaan aset daerah, yaitu: 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2)  pengadaan;  3)  penggunaan:  4)  pemanfaatan;  5)  pengamanan  dan  pemeliharaan;  6) penilaian; 7) pemindahtanganan; 8) pemusnahan; 9) penghapusan; 10) penatusahaan; dan 11)  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian.  Siklus  pengelolaan  aset  merupakan tahapan-tahapan  yang  harus  dilakukan  dalam  manajemen  aset.  Dengan  kata  lain,  aset daerah  adalah  urusan  yang  ahrus  dikelola  dengan  baik  dan  benar  sehingga  akan  terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggungjawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (Yusuf, 2010: 33) dalam (Niu et al., 2017).
Pekan  Olahraga  Nasional  atau  yang  disingkat  PON  adalah  pesta  olahraga  yang diselenggarakan  olek  Komite  Olahraga  Nasional  Indonesia  (KONI).  PON  diadakan  empat tahun  sekali  dan  diikuti  seluruh  propinsi  di  Indonesia.  Menurut  berita  harian  Kompas.com yang  di  tulis  oleh  Ervan  Yudhi  Tri  Atmoko  (2021)  dengan  judul  artikel  “Sejarah  Pekan Olahraga  Nasional  atau  PON”,  yaitu  PON  pertama  kali  dilaksanakan  di  Stadion  Sriwedari Surakarta/Solo  Tahun 1948  yang  di  prakarsai  oleh  Persatuan Olahraga Republik  Indonesia (PORI)  (Atmoko,  2021)  Pekan  Olahraga  Nasional  (PON)  ke  XX  yang  diselenggarakan  di Papua telah resmi selesai dilaksanakan 15 Oktober 2021. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor  10  Tahun  2017  Tentang  Dukungan  Penyelenggaraan  Pekan  Olahraga  Nasional  XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 Papua (Instruksi Presiden R.I, 2017), yang semula  akan  diadakan  pada  tahun  2020  namun  karena  terjadinya  pandemi  covid-19 sehingga dilaksanakan pada tahun 2021.
Pelaksanaan  PON  XX  Papua  2021  dilakukan  pada  4  Cluster  yaitu  1  Kota  dan  3 Kabupaten  terdiri  dari  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Jayapura,  Kabupaten  Mimika  dan
Kabupaten  Merauke.  Adapun  untuk  mendukung  pelaksanaan  PON  XX  Tahun  2021 Pemerintah  Provinsi  Papua  mengeluarkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah senilai  ±  3  Triliun  yang  bersumber  dari  APBD  2016-2019  untuk  pembangunan  sembilan arena PON Papua 2021 (PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Kapisa 2020 ( https://papua.bpk.go.id/ini-biaya-pembangunan-sembilan-area-pon-papua/ ), sedangkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ± 1 Triliun, sehingga total  dana  yang  digunakan  untuk  membangun  venue-venue  PON  Papua  XX  Tahun  2021 sebesar ± 4 Triliun.
Venue-venue  olahraga  yang  sudah  dibangun  ini  diharapkan  dapat  di  kelola  dengan baik,  dimana  Wakil  Menteri  Pekerjaan  Umum  Perumahan  Rakyat  Jhon  Wetipo mengharapkan  jajaran  Pemerintah  Provinsi  Papua  dan  PB  PON  XX  dapat  melibatkan milenial  Papua  dalam  mengelola  aset  venue  PON  yang  telah  dibangun  pemerintah  karena kedepannya anak-anak muda inilah yang akan menjaga dan mewarisi infrastuktur fisik PON XX yang sudah dibangun. Jhon Wetipo mengakui,  pelibatan generasi muda milenial Papua menjaga  aset  PON  XX  menjadi  perhatian  pemerintah  karena  banyak  talenta  muda  Papua memiliki kemampuan secara manajemen dan kepemimpinan (antaranews,2021).
Untuk  mendukung  pengelolaan  venue-venue  yang  ada,  maka  saat  ini  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  menaruh  kepercayaan  penuh  kepada  Dinas  Olahraga  dan  Pemuda (DISORDA) Provinsi Papua untuk melakukan pengelolaan, perawatan dan keamanan arena pasca PON XX Papua dan Peparnas XIV Tahun 2021.  Maka dalam rangka memelihara dan mempertahankan keberlanjutan venue-venue yang telah dibangun untuk PON dan Peparnas ini, Disorda Papua dengan kemampuan yang sangat terbatas telah membentuk manajemen venue tim,"  kata  Kepala  Dinas  Olahraga  dan  Pemuda (Disorda)  Provinsi  Papua,  Alexander Kapisa,  dilansir  dalam  laman  Info  publik  di  Jayapura,  Selasa  (12/10/2021).  Beliau mengatakan tim ini akan bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan dan keamanan arena. Saat ini tim manajemen arena terdiri atas 47 personel dan disebar di berbagai lokasi seperti, Istora Papua Bangkit, Stadium Utama Lukas Enembe, Aquatic, Menembak, Hockey
dan  Cricket  serta  beberapa  gelanggang  lainnya.  Dengan  pembentukan  manajemen pengelolaan  ini,  semua  arena  yang  telah  dibangun  dapat  dimanfaatkan  sesuai  dengan peruntukan dan regulasi yang berlaku.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  yang  mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah disebutkan bahwa salah satu bentuk pengelolaan barang  milik  daerah  adalah  pemanfaatan.  Pemanfaatan  berkaitan  dengan  pendayagunaan barang  milik  daerah  yang  tidak  digunakan  untuk  penyelenggaran  tugas  dan  fungsi  SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Mubazri  (2021)  dalam  hasil  wawancara  mendorong  agar  terjadi  kerja  sama Pemerintah  Provinsi  Papua  dengan  pihak-pihak  tertentu  untuk  pengelolaan  dan pemanfaatannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa sejak wala harus sudah ada hitungan biaya pembangunan, pemeliharaan dan jumlah revenue yang bisa dihasilkan dari fasilitas ex-PON ini.  Dalam  hal  berkaitan  dengan  venue-venue  PON  XX  Papua  Tahun  2021  telah dimanfaatkan,  dimana  salah  satunya  adalah  pemanfaatan  Stadion  Lukas  Enembe  sebagai Homebase Persipura Jayapura dan beberapa pemanfaatan lainnya untuk venue-venue yang ada (Kapisa, 2022).
Penelitian  Sakeh,  dkk (2022) menyatakan  bahwa  pemanfaatan  barang miliki  daerah pada  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan tergolong  rendah,  dikarenakan  retribusi  pemakaian kekayaan  daerah  belum  memenuhi  target  sehingga  kontribusinya  terhadap  PAD  kecil. Mardan  &  Nasution,  (2022);  Niu  et  al.,  (2017)  dalam  hasil  penelitiannya  diperoleh  hasil bahwa  pemanfaatan  aset  telah  dilaksanakan  namun  hanya  pada  sebagian  bentuk pemanfaatan yang dilaksanakan yaitu pinjam pakai dan sewa.
Selain  pemanfaatan  salah  satu  bentuk  pengelolaan  barang  milik  daerah  adalah pengamanan  dan  pemeliharaan.  Niu  et  al.,  (2017)  Pengamanan  dan  Pemeliharaan  barang milik  daerah  belum  maksimal  karena  terdapat  beberapa  kendala  seperti  kendaraan  dinas yang masih berada di pejabat yang pindah SKPD atau daerah dan aset kantor lainnya yang hilang  atau  tidak  diketahui  keberadaannya.  Riestanty  et  al.,  (2019)  Pelaksanaan
pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan  hukum  yang  dilakukan  BPKAD  sudah  efektif,  namun  belum  akuntabel dikarenakan  akuntabilitas  yang  terpenuhi  hanya  berupa  akuntabilitas  publik  yang  meliputi akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program  dan akuntabilitas  kebijakan.  Berdasarkan  fenomena  dan  latar  belakang  diatas  serta  hasil penelitian  tentang  aset  yang  lebih  banyak  dilakukan  terhadap  aset  Pemerintah  Daerah, maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  Aset  PON  Papua  yaitu  Venue- Venue yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PON xx Papua 2021.

## KAJIAN PUSTAKA

## Complience Theory
Teori  kepatuhan  memberikan  penjelasan  mengenai  pengaruh  perilaku  kepatuhan  di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan  norma-norma  internal  mereka  dengan  dukungan  yang  kuat  terhadap  nilai  dan sasaran yang ingin dicapai.  Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui  legitimasi  berarti  mematuhi  peraturan  karena  otoritas  penyusun  hukum  tersebut memiliki  hak  untuk  melihat  perilaku  (Septiani,  2005).  Teori  kepatuhan  diterapkan  pada pemerintahan  yang  di  mana  pemerintah  dalam  menjalankan  peraturan  mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mewujudkan Good Governance .

## Stewardship Theory
Teori stewardship berasumsi  bahwa  manusia  pada  hakikatnya  mampu  bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Pengelola  aset  pada  setiap  satuan  kerja  adalah  merupakan steward atau  pelayan  yang dianggap  mampu  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pengelolaan  aset  untuk  memenuhi
kebutuhan  organisasi  yang  juga  merupakan  kebutuhan  manajernya  atau  atasan  langsung dengan  penuh  tanggung  jawab.  Para  pengelola  aset  bekerja  dengan  sungguh-sungguh secara bersama-sama agar tujuan dan sasaran organisasi berupa terkelolanya aset secara tertib  dan  benar  sehingga  optimalisasi  pemanfaatan  aset  milik  pemerintah  yang  berada dalam pengelolaannya dapat tercapai (Nurdiana et al., 2016).

## Pemanfaatan
Pemanfaatan adalah pendayaguaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaran  tugas  dan  fungsi  SKPD  dan/atau  optimalisasi  barang milik  daerah  dengan tidak  mengubah  status  kepemilikan  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun, 2016).  Ada  beberapa  bentuk  pemanfaatan,  antara  lain  sewa,  pinjam  pakai,  kerjasama pemanfaatan,  bangun  guna  serah,  bangun  serah  guna  dan  kerjasama  penyediaan infrastuktur.

## Pengamanan dan Pemeliharaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik  Daerah  pasal  296  menyatakan  bahwa  pengelola  barang,  pengguna  barang  dan/atau kuasa  pengguna  barang  wajib  melakukan  pengamanan  barang  milik  daerah  yang  berada dalam  penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud, meliputi (Budiyanto, 2020) pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  yang  di  laksanakan  di  Dinas  Olahraga  dan  Pemuda  (DISORDA) Provinsi Papua. Serta beberapa arena atau venue PON XX yang berada diwilayah Kota dan Kabupaten  Jayapura.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  dan  sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan Sekunder.
Teknik  dan  cara  yang  digunakan  penulis  dalam  melakukan  pengumpulan  data melalui  wawancara  kepada  responden,  untuk  dapat  mengetahui  data  tujuan  penelitian dengan  cara  lisan  atau  bertatap  muka  antara  peneliti  dan  sumber  menggunkan  pedoman
wawancara  berdasarkan  PERMENDAGRI  Nomor  19  Tahun  2016  terkait  Pemanfaatan, Pengamanan  dan  Pemeliharaan  Aset  Venue  PON  XX  Papua  Tahun  2021.  Informan  kunci dalam wawancara ini yaitu Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.  Alasan pemilihan informan kunci karena Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang terlibat langsung dalam masalah penelitian dan paling memahami terkait pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan  venue-venue  PON  XX  Papua  2021.  Selain  wawancara,  data  dikumpulkan melalui  dokumentasi  dengan  mencari  fakta  mengenai  hal  atau  variabel  yang  berupa  data catatan, bukti atas catatan aset tetap, alur atau bagan, dan lain sebagainya.

## HASIL PENELITIAN

## Pekan Olahraga Nasional XX Papua Tahun 2021
Pekan  Olahraga  Nasional  (PON)  XX  Papua  2021  adalah  ajang  olahragaa  yang diselenggaran  di  Papua  pada  tanggal  2  hingga  15  Oktober  2021.  Stadion  Lukas  Enembe menjadi  lokasi  utama  penyelenggaraan  kegiatan  ini,  baik  upacara  pembukaa  maupun penutupan.  Ajang  ini  awalnya  diadakan  pada  20  Oktober  –  2  November  2020,  namun ditunda  ke  tanggal  2-15  Oktober  2021  dikarenakan  pandemi  Covid-19.  Kegiatan  PON  XX Papua  di  laksanakan  setelah Provinsi  Papua  berhasil  Mengalahkan  Provinsi  Bali  dan  Aceh dengan memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara calon tuan rumah PON XX dengan 66 Suara pada rapat anggota tahunan Kmite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Pekan  Olahraga  Nasional  XX  di  provinsi  papua  di  laksanakan  sesuai  dengan Instruksi  Presiden  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Dukungan  Pelaksanaan  Pekan  Olahraga Nasioanal XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 Di Provinsi Papua yang mulai berlaku  sejak  10  Agustus  2021.    Instruksi  ini  dikeluarkan  setelah  sebelumnya  Presiden dalam  rapat  terbatas  secara  teleconfence  pada  kamis  (23/4/2020)  memutuskan  untuk menunda  pelaksanaan  PON  XX  yang  seharusnya  di  adakan  pada  Oktober  2020  menjadi Oktober  2021  karena  masalah  venue  yang  belum  selesai  dan  material  pengerjaan  venue yang  terhambat  pengirimannya  karena  pembatasan  oleh  pemerintah.  Kegiatan  Pekan
olahraga  Nasional  Ke-XX  Tahun  2021  berlangsung  selama  kurang  lebih  2  minggu  dan cabang  olahraga  yang  ditandingkan  sebanyak  56  cabor  yang  dilaksanakan  di  beberapa lokasi  pelaksanaan  di  antaranya  Kota  Jayapura,  Kabupaten  Jayapura,  Kabupaten  Mimika, Kabupaten  Merauke.  Pada  pelaksanaan  PON  XX  di  Tanah  Papua  ini  di  hadiri  oleh  7.189 orang atlit  yang mewakili  34  provinsi  di Indonesia.  Selain  Cabor utama terdapat juga  cabor ekshibisi pada PON XX Papua 2021 diantaranya E-sport, Hapkiodo, Ju-jitsu, Kabbadi, Kick Boxing, Kurash, Pancalomba Modern, paramotoring, Sambo, Selancar dan Trilomba.
Penutupan  kegiatan  PON  XX  2021  di  tanah  Papua  di  laksanakan  pada  tanggal  15 October 2021 di Stadion Utama Lukas Enembe dan di hadiri Wakil Presiden Indonesia Prof. Dr.  (KC)  KH.  Ma’Aruf  Amin.  Diluar  kegiatan  olahraga  terdapat  juga  kegiatan  lain  sepertri festival  budaya,  konser  Rakyat  dan  Gebyar  PON  XX  Papua  yang  serempak  di  adakan  di Kota dan kabupaten seluruh provinsi papua. Dengan adanya Pekan Olahraga Nasional Ke- XX  di  Provinsi  Papua  sangat  mendukung  Pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  Papua sehingga  Masyarakat  papua  sangat  mendukung  jalannya  kegiatan  PON  XX  di  Papua dengan menerima kehadiran Para Atlit terbaik Indonesia dengan sangat baik.
Pengelolaan Aset PON XX Papua Tahun 2021
Pelaksanaan  pengelolaan  aset tetap/barang milik daerah  adalah  rangkaian  kegiatan dari  proses  pengelolaan  aset  tetap  yang  merupakan  tindakan  konkret  daerah  di  bawah kontrol  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016.  Aset  tetap  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  karena  mempunyai  nilai  yang  cukup  signifikan  bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi, 2014:304).
Ketika  dikonfirmasi  terkait  pentingnya  aset  tetap  dalam  hal  ini  venue-venue  PON yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menyatakan:
“aset  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  nilainya  besar.  Begitu  pula  dengan venue-venue  olahraga  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  PON  yangmana merupakan  aset  tetap  pemerintah  daerah  yang  harus  sangat-sangat  dijaga  agar  tetap terpelihara”.  Beliau  juga  mengatakan  bahwa  “pada  pelaksanaan  PON  XX  Tahun  2021
ada  34  cabor  yang  dipertandingkan.  Untuk  mendukung  34  cabor  tersebut  pemerintah membangun  kurang  lebih  24  venue  baik  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi maupun  pemerintah  daerah  dan  juga  memanfaatkan  fasilitas  olahraga  yang  dimiliki  oleh swasta, jadi total ada 31 venue”.
Lebih  lanjut  beliau  mengatakan  bahwa  : “kemudian  semua  venue  yang  disebutkan semua selesai sebelum pelaksanaan PON dan itu bisa dimanfaatkan semua oleh 34 Cabor tersebut. Puji Tuhan semua venue-venue ini bisa dimanfaatkan oleh semua cabang olahraga secara  khusus  untuk  cabang  olahraga  terukur”. Aset  tetap  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah Provinis  Papua yang  dalam  hal  ini  dilaksanakan  oleh  Dinas Olahraga dan  Pemuda merupakan  aset  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  bulan,  sehingga  harus dipelihara  dengan  sangat  baik,  terlebih  lagi  karena  ada  dana  yang  besar  yang  dikeluarkan untuk  mendapatkan  aset  tersebut. “aset  PON  yakni  venue-venue  yang  dibangun  baik  dari dana  APBN  maupun  APBD  sekitar  4  T.  Untuk  APBD  saja  hampir  sekitar  3  Triliun  dan  dri APBN  1,1  Triliun    jadi  total  yang  dikelola  saat  ini  yang  ada  dibawah  asetnya  Pemerintah Daerah  itu  4  Triliun.  Jadi  4  Triliun  inilah  yang  saat  ini  menjadi  aset  atau  kekayaan  dari pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dikelola  oleh  Dinas  Olahraga  karena  masuk  di  dalam neraca  asetnya  Dinas  Olahraga  dan  Pemuda  ini  harus  diketahui  karena  berpengaruh terhadap proses pemeliharaan dan pemanfaatan”. (Kapisa, 2022)

## Pemanfaatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 pemanfaatan adalah pendayagunaan  barang  milik  daerah  yang  tidak  digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas dan  fungsi  SKPD  dan/atau  optimalisasi  barang  milik  daerah  dalam  bentuk  sewa,  pinjam pakai,  kerja  sama  pemanfaatan,  bangun  guna  serah  dan  bangun  serah  guna  dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Pemanfaatan  aset  dalam  hal  ini  venue-venue  PON  yang  dilakukan  oleh  Dinas Olahraga  dan  Pemuda  Provinsi  Papua  tidak  melakukan  semua  jenis  pemanfaatan  seperti yang  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016.  Jenis
pemanfaatan yang digunakan adalah sewa. “dalam ilmu manajemen fasilitas olahraga, yang namanya venue itu dia tidak akan memberi break event point bagi fasilitas itu, karena akan merugi  secara  terus  menerus  dan  tidak  akan  pernah  memberikan  kontribusi  yang  besar untuk  membantu  pemeliharaaan  vanue,  karena  itu  kita  harus  punya  konsep  untuk memultifungsikan  vanue  itu  sejak  awal  di  bangun  contoh  dalamnya  saya  mengijinkan persipura  untuk  mengunakan  stadion  Lukas  enembe.  Untuk  Persipura  polanya  kerjasama dalam  artian  sharing  profit  yang  berasal  dari  penjualan  tiket  dengan  manajemen  Persipura, yang  mana  Manajemen  Persipura  75%  dan  Disorda  25%.  (Kepala  Dinas  Olahraga  dan Pemuda, 2022).
Selain  venue  Stadion  Lukas  Enembe  yang  dimanfaatkan  sebagai  homebase Persipura,  ada  beberapa  venue  juga  yang  sudah  dimanfaatkan  kata  Plt  Kepala  Dinas Olahraga dan Pemuda. “setelah pelaksanaan PON lalu, stadion Lukas Enembe disewa oleh PT Freeport selama 2 hari dengan nilai sewa 300 juta. Istora Papua Bangkit digunakan untuk Konser  Erwin  Gutawa,  lalu  Aquatic  dipakai  pekan  pelajar  difabilitas.  Kemudian  kegiatan Festival  Kopi  yang  diadakan  oleh  Bank  Indonesia  dengan  memanfaatkan  lapangan  parkir GOR Cenderawasih”.
Selain  dimanfaatkan  untuk  sewa,  beberapa  venue  juga  digunakan  sebagai  tempat pemusatan  latihan  “ untuk  mengelolah  vanue  saya  membagi  vanue-venue  sebagai  berikut:
Vanue  daerah  Doyo  di  jadikan  tempat  pemusatan  latihan  atlit  shingg  dikelolah  oleh  pihak PPLP  dan  Vanue  yang  terdapat  didaerah  kota  dijadikan  sebagai  lokasi  bisnis,  saya bekerjasama dengan beberapa BUMN dengan mengunakan system penamaan stadion”.
Hasil ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam  mengelola  aset  tetap/barang  milik  daerah  yang  dalam  hal  ini  terkait  pemanfaatan venue  pasca  PON  XX  Papua  Tahun  2021  haruslah  merujuk  pada  regulasi  yang  ada  yakni Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  dan  hal  tersebut  sudah  dilakukan.  Dimana  dalam  melaksanakan  pemanfaatan aset/venue pasca PON XX telah sesuai dengan regulasi yang ada, yakni dalam hal sewa.

## Strategi Pemanfaatan Aset/ Venue PON XX Papua Tahun 2021
Seperti  diketahui  bahwa  venue  yang  dibangun  dalam  rangka  PON  XX,  jika  tidak dikelola  dengan  baik  maka  akan  menimbulkan  masalah  yang  serius  khususnya  kelanjutan pemanfaatan  dan  pemeliharaannya.  Permasalahan  lain  adalah  berkaitan  dengan  biaya pemeliharaan yang cukup besar.
Sehubungan  dengan  itu,  maka  perlu  dikembangkan  strategi  yang  baik  dan  tepat untuk mengelola memanfaatkan aset tersebut, antara lain:
1.  Membentuk  unit  khusus  yang  bekerja  secara  profesional  untuk  mengelola  aset/venue yang ada.
2.  Mengusahakan  dasar  hukum  formal/  legal  menjadi  dasar  dalam  pengelolaan  aset tersebut.
3.  Menetapkan  SOP  yang  jelas  untuk  bagaimana  pengelolaan  aset/venue  dilakukan secara bisnis.
4.  Promosi  dan  sosialisasi  tentang  fasilitas  yang  tersedia  mencakup:  venue,  kapasitas daya tampung, lokasi, tarif, dan lain-lain.
5. Good governance dan transparansi dalam pengelolaannya.

## Pengamanan dan Pemeliharaan

## Pengamanan
Pengelola  barang,  pengguna  barang  dan/atau  kuasa  pengguna  barang  wajib melakukan  pengamanan  barang  milik  daerah  yang  berada  dalam  penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.
Dalam pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bawah  pengamanan  barang  milik  daaerah  meliputi,  pengamanan  fisik,  pengamanan administrasi,  dan  pengamanan  hukum.  Pengamanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Olahraga
dan  Pemuda  seperti  yang  dinyatakan  oleh  Plt  Kepala  Dinas  Olahraga  dan  Pemuda, Alexander  Kapisa  menyatakan: “Sebelum  masa  peralihan  dari  vendor-vendor  yang membangun  vanue  memberikan  administrasi  secara  resmi  kepada  kami,  kami  sudah meminta  para  anak  muda  kami  yang  akna  merawat  vanue  agar  dilatih  oleh  para professional”. Hal ini berarti bahwa dari sisi pengamanan administrasi sudah terpenuhi pada saat penyerahan secara resmi venue-venue kepada Pemerintah Provinsi Papua. Kemudian terkait pengamanan hukum, disampaikan bahwa: “ semua venue karena sudah dicatat dalam aset tetap Disorda otomatis dokumen semua lengkap, terlebih karena saat ini sedang dalam pemeriksaan  oleh  BPK  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  aset-aset  ini  sehingga  pasti surat-suratnya lengkap ”.

## Pemeliharaan
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah  selalu  dalam  keadaan  baik  dan  siap  digunakan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud dalam  ayat  (2)  pasal  321  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  adalah menjaga  kondisi  dan  memperbaiki  semua  barang  milik  daerah  agar  selalu  dalam  keadaan baik  dan  layak  serta  siap  digunakan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna.    Pernyataan Kepala  Dinas  Olahraga  dan  Pemuda  terkait  pemeliharaan  yakni: “Kebanyakan  panitia pelaksaan  PON  berpikir  bagimana  caranya  membuat  vanue  agar  siap  dalam  pelaksaan kegiatan PON tapi tidak berpikir dalam hal pemeliharaan Vanue, karena pemeliharaan vanue tidak  dapat  ditunda  dalam  hitungan  hari.  Tantangan  dalam  pembangun  vanue  adalah bagaimana perawatan vanue. Segala biaya perawatan vanue yang sudah dibayar sejak satu hari setelah PON berakhir. Diantara semua pos perawatan yang paling mahal iyalah aquatic, kami menjaga PH airnya tetap di angka 7 dan itu memakan biaya sebesar 380jt/bulan untuk perawatan Air”.
Pemeliharaan venue-venue yang berada di sekitar kampung harapan dilakukan oleh masyarakat  asli  daerah  itu.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Kepala  Dinas: “Saya  memberikan
pengalaman  kerja  dan  peluang  kerja  bagi  masyarakat  asli  papua  yang  merupakan  pemilik hak ulayat sekitar vanue dengan gaji UMR total semuanya 350 org. Sampai sekarang untuk menjaga kebersihan lapngann maupun menjalankan alat pendukung pertandingan dilakukan oleh  anak-anak  kita  semua. Lalu  salah  satu  langkah  yang  saya  ambil  untuk  pemeliharaan agara  lingkungan  venue  tetap  bersih  ialah  pengadaan  truk  sampah,  mobil  sampah  dan peralatan  keberishan  lainnya  Hal  ini  dikarenakan  untuk  menjaga  sesuatu  kita  harus  mulai dari halamannya”.
Hasil  ini  sejalan  dengan stewardship  theory yang  menyatakan  bahwa  sebagai seorang  pelayan/ steward, pengelola  aset  dianggap  mampu  untuk  melaksanakan  tugas pengelolaan  aset  yang  dalam  hal  ini  adalah  aset/venue  pasca  PON  XX  yakni  terkait pengamanan  dan  pemeliharaan  sehingga  aset/venue  tersebut  dikelola  dengan  tertib  dan benar  sesuai  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Seluruh  aset  (venue)  PON  XX  Papua  2021  telah  dihibahkan  kepada  Pemerintah Provinsi Papua.
2. Pengamanan  dan  Pemeliharaan  aset,  dalam  hal  ini  berbagai  venue  yang  telah dibangun dan dimanfaatkan selama penyelenggaraan PON XX telah dilakukan dengan baik  sesuai  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah.
3. Pemanfaatan  aset  telah  dilakukan  dengan  baik,  tidak  hanya  untuk  pembinaan  dan pengembangan  olahraga  di  tanah  Papua,  tetapi  juga  dimanfaatkan  sebagai  sumber pendapatan ( revenue generating ) bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
4. Pengelolaan  aset  dengan  baik,  juga  membuka  lapangan  kerja  dan  pendapatan  bagi masyarakat lokal.

## Saran
1. Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  agar  memberi  perhatian,  membuat  regulasi  yang mengatur  pengelolaan  aset,  barang  milik  daerah  agar  dimanfaatkan  secara  efektif untuk  pengembangan  olahraga  di  Tanah  Papua  dan  sekaligus  menjadi  sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah.
2. Dinas  Olahraga  dan  Pemuda  mengangkat  tim  yang  mengelola  aset  tersebut  secara profesional dengan  terus mempelajari  dan memahami  berbagai  peraturan  pemerintah yang  berkaitan  dengan pengelolaan  barang  milik  daerah,  terutama  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
3. Membentuk unit pelaksana teknis untuk mengelola aset secara profesional dan bisnis.
4. Membuat  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) terkait pengelolaan aset/venue pasca PON.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan informan dari Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan terkait pengelolaan asetnya dari bidang akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmoko, E. Y. T. (2021). Sejarah Pekan Olahraga Nasional atau PON . Www.Kompas.Com. Instruksi  Presiden  R.I.  (2017). Instruksi  Presiden  (INPRES)  tentang  Dukungan Penyelenggaraan  Pekan  Olahraga  Nasional  XX  dan  Pekan  Paralimpik  Nasional  XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua .
Kolinug,  M.  S.,  Ilat,  V.,  &  Pinatik,  S.  (2015).  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Tomohon. Jurnal  EMBA , 3 (1), 818–830.
Mardan,  J.,  &  Nasution,  J.  (2022).  Analisis  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Barang  Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Akuntansi AKTIVA , 3 (1).
Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Linda, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Riset Akuntansi .
Nurdiana,  S.  R.,  Handajani,  L.,  &  Alamsyah.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap  Pada  Pemerintah  Kota  Mataram. Jurnal  Valid , 13 (1), 1–15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun. (2016). tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah .
Riestanty,  A.,  Isharijadi,  &  Murwani,  J.  (2019).  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  Dalam Mewujudkan  Akuntabilitas  di  BPKAD  Kota  Madiun. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pendidikan , 8 (1), 47–56. Septiani,  A.  (2005). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Ketepatwaktuan  Pelaporan
Keuangan  Pada  Pasar  Modal  Yang  Sedang  Berkembang :  Perspektif  Teori Pengungkapan . Hal 13-14.
Wicaksana,  A.,  Harmono,  &  Yuniarti,  S.  (2021).  Pengaruh  Inventarisasi  Aset,  Penggunaan Aset,  Pengamanan  dan  Pemeliharaan  Aset  Terhadap  Optimalisasi  Aset  Tetap  Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 6 (1), 1–14. Atmoko, E. Y. T. (2021). Sejarah Pekan Olahraga Nasional atau PON . Www.Kompas.Com. Instruksi  Presiden  R.I.  (2017). Instruksi  Presiden  (INPRES)  tentang  Dukungan Penyelenggaraan  Pekan  Olahraga  Nasional  XX  dan  Pekan  Paralimpik  Nasional  XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua .
Kolinug,  M.  S.,  Ilat,  V.,  &  Pinatik,  S.  (2015).  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Tomohon. Jurnal  EMBA , 3 (1), 818–830.
Mardan,  J.,  &  Nasution,  J.  (2022).  Analisis  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Barang  Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. Jurnal Akuntansi AKTIVA , 3 (1). Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Linda, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Riset Akuntansi . Nurdiana,  S.  R.,  Handajani,  L.,  &  Alamsyah.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap  Pada  Pemerintah  Kota  Mataram. Jurnal  Valid , 13 (1), 1–15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun. (2016). tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah .
Riestanty,  A.,  Isharijadi,  &  Murwani,  J.  (2019).  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  Dalam Mewujudkan  Akuntabilitas  di  BPKAD  Kota  Madiun. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pendidikan , 8 (1), 47–56.
Septiani,  A.  (2005). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan  Pada  Pasar  Modal  Yang  Sedang  Berkembang :  Perspektif  Teori Pengungkapan . Hal 13-14.
Wicaksana,  A.,  Harmono,  &  Yuniarti,  S.  (2021).  Pengaruh  Inventarisasi  Aset,  Penggunaan Aset,  Pengamanan  dan  Pemeliharaan  Aset  Terhadap  Optimalisasi  Aset  Tetap  Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 6 (1), 1–14.