Volume 3 Nomor 1, Februari 2019
https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.76
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507

## Prosedur Pengelolaan Produk Deposito pada PT. BPRS Amanah Bangsa

## Calen
Sekolah Tinggi Akuntansi Dan Manajemen Indonesia
calen.chan88@gmail.com Christopher Agustian Sekolah Tinggi Akuntansi Dan Manajemen Indonesia chrstopheragustian121@gmail.com Asmawati Halilah Damanik Sekolah Tinggi Akuntansi Dan Manajemen Indonesia asmawatidamanik@gmail.com Arwin Tannuary Sekolah Tinggi Akuntansi Dan Manajemen Indonesia arwintannuary18@gmail.com

## Abstrak
The Amanah Bangsa Islamic Bank Financing Bank exists and grows as a bank that is able to provide banking services based on sharia principles. As a community facility, BPRS Amanah Bangsa offers a time deposit product or often referred to as Time Deposit. Deposits at BPRS Amanah Bangsa are savings using a mudharabah contract, where the customer is called sahibul maal while the bank is the mudharib. Funds in  deposits  are  guaranteed  by  the  government  through  the  Deposit  Insurance  Corporation  (LPS)  with certain conditions. Usually Deposit products have a storage period of 1, 3, 6, or 12 months according to the wishes of the customer. Deposits can also be renewed automatically when they are due until the owner withdraws the deposit. The mudharabah contract application in time deposits products at BPRS Amanah Bangsa is a contract whose management meets the mudharib (bank) responsibilities and the customer is obliged to follow the provisions given by the bank.
Keyword : Islamic Bank, Financing, Deposit

## I. PENDAHULUAN
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Amanah Bangsa  hadir  dan  tumbuh  sebagai  bank  yang mampu  memberikan  sebuah  layanan  perbankan berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Sebagai  sarana masyarakat, BPRS Amanah Bangsa menawarkan produk  berupa  tabungan  berjangka  atau  sering disebut Deposito. Deposito pada BPRS Amanah Bangsa merupakan tabungan dengan menggunakan akad mudharabah, dimana nasabah disebut  sahibul  maal  sedangkan  pihak  bank sebagai  mudharib.  Dana  yang  ada  didalam deposito  dijamin  oleh  pemerintah  melalui Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  dengan persyaratan  tertentu.  Biasanya  produk  Deposito mempunyai jangka waktu penympanan yaitu 1, 3,
6,  atau  12  bulan  sesuai  dengan  keinginan  dari nasabah. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis  ketika  telah  jatuh  tempo  sampai pemiliknya mencairkan deposito.
Pada  saat  penulis  melakukan  Penelitian, penulis  mengikuti  alur  akad  yang  dilakukan nasabah  secara  langsung  sehingga  penulis  dapat mengetahui  secara  persis  alur  pembukaan rekening Deposito pada BPRS Amanah Bangsa. Peneliti  juga  menemukan  bahwa  pihak  BPRS kurang  memberikan  informasi  atau  kurang transparansi kepada para nasabah mengenai biaya yang  dikenakan  pada  nasabah  yang  memenuhi syarat.
Untuk  itu,  karena  peneliti  telah  mengamati alur akad yang dilakukan oleh nasabah dan BPRS
Volume 3 Nomor 1, Februari 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.76
Amanah  bangsa  dan  menemukan  bahwa  pihak BPRS  kurang  memberikan  informasi  mengenai produk  Deposito,  maka  judul  dari  Penelitian  ini adalah
PROSEDUR PENGELOLAAN
PRODUK DEPOSITO PADA BPRS AMANAH BANGSA.

## Ruang Lingkup
Pada  penelitian  ini,  penulis  akan  membahas mengenai  prosedur  dan  alur  akad  pembukaan rekening Deposito mulai dari nasabah datang dan sampai dengan selesai. Dalam laporan ini penulis juga  akan  membahas  tentang  dokumen  yang harus  dipenuhi  untuk  pembukaan  rekening Deposito.  Serta  biaya  yang  dikenakan  pada nasabah  jika  nasabah  tersebut  memenuhi  syarat yang  telah  ditentukan  oleh  BPRS  Amanah Bangsa.  Penulis  juga  membahas  tentang  nisbah yang  diberikan  kepanda  nasabah  serta  jumlah bagi  hasil  yang  diterima  setelah  adanya pemotongan  yang  telah  dikenakan  oleh  BPRS Amanah  Bangsa.  Juga  bagaimana  pihak  BPRS Amanah Bangsa mempromosikan produk Deposito sehingga dapat menarik nasabah untuk menginfestasikan  dananya  pada  BPRS  Amanah Bangsa.

## II. LANDASAN TEORI BPR Syari’ah
Menurut OJK Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan  usaha secara  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran. Dimana  kegiatan  BPR  jauh  lebih  sempit  jika dibandingkan  dengan  kegiatan  bank  umum karena  BPR  dilarang  menerima  simpanan  giro, kegiatan  valas,  dan  perasuransian.  Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah  dalam  kegiatannya tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.
BPRS  berdiri  berdasarkan  Undang-undang No  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  72  tahun  1992 mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
Namun  setelah  terjadi  perubahan  BPRS  diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998.
Untuk  kegiatannya  sendiri  BPRS  yang melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syariah  selanjutnya  diatur  menurut  Surat Keputusan  Direktur  Bank  Indonesia  No. 32/36/KEP/DIR/1999  tanggal  12  Mei  1999 tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan Prinsip Syariah.
Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan menghimpun  dana  dan  menyalurkan  kredit.  Hal ini  tercantum  pada  Undang-undang  perbankan NO  10    tahun  1998.  Namun,  tidak  seperti  Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah, ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut  Undang-undang  No.  17  pasal  14  tahun 1992.
Kegiatan BPRS yang diperbolehkan : a.  Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  berupa  deposito  berjangka, tabungan  dan  atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan dengan itu.
b.Memberikan kredit.
c.Menyediakan  pembiayaan  dan  penempatan dana  berdasarkan  prinsip  syariah  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. d.Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank  Indonesia,  deposito  berjangka,  sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain
Kegiatan BPRS yang dilarang :
a.Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran b.Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing c.Melakukan penyertaan modal d.Melakukan usaha perasuransian
e.Melakukan  usaha  lain  di  luar  kegiatan  usaha sebagaimana  disebutkan  pada  kegiatan  usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS.
Berdasarkan  POJK.03/2016,  badan  hukum usaha Bank Pembiayaan Syariah wajib berbentuk Perseroan Terbatas (PT.), pendirian BPRS hanya dapat  dididrikan  dan/atau  dimiliki  oleh  pertama warga  negara  Indonesia.  Kedua,  pemerintah
Volume 3 Nomor 1, Februari 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.76
daerah.  Ketiga,  kerjasama  kedua  belah  pihak sebagaimana  dimaksudkan  dalam  poin  pertama dan kedua.
Dari  segi  syarat  minimum  permodalan  yang disetor  oleh  pendirian  BPRS,  dikelompokkan menjadi  empat  kelompok  berdasarkan  zona pendirian  BPRS.  Modal  yang  disetor  untuk mendirikan BPRS paling sedikit: 1.Rp  12.000.000.000,00  (dua  belas  milyar rupiah), bagiBPRS yang didirikan di zona 1; 2.Rp  7.000.000.000,00  (tujuh  milyar  rupiah), bagi BPRS yang dididirikan di zona 2; 3.Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3; dan 4.Rp 3.500.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4.

## Bentuk Organisasi BPRS
Bentuk organisasi BPRS berdasarkan POJK.03/2016 mencakup Direksi, Dewan Komisaris,  dan  anggota  Dewan  Pengawas Syari’ah (DPS). Pengangkatan
Direksi, Komisaris dan DPS dilakukan berdasarkan Rapat Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  berlaku efektif setelah mendapatkan izin dai OJK.

## 1 . Direksi
Tugas  dan  fungsi  Direksi  antara  lain  adalah menyusun  perencanaan,  melakukan  koordinasi dan  pengawasan  terhadap  seluruh  kegiatan BPRS. Posisi Direksi sebagai pelaksana managemen  berdasarkan  kebijakan  umum  dari Dewan  Komisaris.  Direksi  bertanggungjawab terhadap  operasional  BPRS  agar  lebaga  tetap sehat dan tumbuh  secara berkelanjutan. Seorang Direksi  dilarang  merangkap  jabatan  sebagai anggota  Komisaris  atau  jabatan  eksekutif  di lembaga  perbankan,  perusahaan,  dan  lembaga lain.  Anggota  direksi  berhenti  apabila  masa jabatan  sudah  berakhir  atau  meninggal  dunia. Direksi  juga  bisa  diberhentikan  berdasarkan RUPS  ketika  ditemukan  tindakan  Direksi  yang dapat merugikan RUPS, alasan sendiri atau tidak melaksanakan tugas sebagai mana semestinya.
2 . Dewan Komisaris
Tugas utaa Dewan Komisaris adalah menetapkan kebijakan umum, pengawasan, pengendalian dan pemninaan  terhadap  BPRS.  Dalam  menjalankan tugasnya,  Dewan  Komisaris  menyusun  tata  cara pengawasan dan pengelolaan BPRS, mengawasi kepengurusan,  menetapkan  kebijakan  anggaran dan  keuangan  BPRS  serta  membina  dan mengembangkan  BPRS.  Dewan  Komisaris dilarang memiliki hubungan kekeluargaan dengan  anggota  Dewan  Komisaris  lain,  atau denagn Direksi untuk menjaga integritas Dewan Komisaris.  Pemberhentian  Dewan  Komisaris kurang  lebih  sama  dengan  Direksi  selain  habis masa  periode  atau  meninggal,  pemberhentian Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS.

## 3.Dewan Pengawas Syariah
BPRS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bekerja di kantor pusat minimal satu orang dan maksimal tiga orang. Tugas dan fungsi utama  dari  DPS  adalah  memastikan  dan mengawasioperasional kegiatan usaha dari BPRS berdasarkan ketentuan syari’ah yang diatur dalam fatwa  DSN-MUI.  Pemberhentian  anggota  DPS berdasarkan hasilRUPS, habis masa periode atau meninggal dunia.

## Deposito
Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya  dapat  dilakukan  pada  waktu  tertentu berdasarkan  perjanjian  antara  nasabah  dan  juga pihak  bank.  Tujuan  dan  manfaat  deposito syari’ah  ini  dapat  dilihat  dari  kepentingan  bank dan  juga  dari  kepentingan  nasabah.  Dari  aspek bank itu sendiri ada beberapa tujuan dan manfaat yang  diperoleh  antara  lain:  sumber  pendanaan bank  baik  dalam  rupiah  maupun  valuta  asing dengan  jangka  waktu  tertentu  yang  lebih  lama dan  fluktuasi  dana  yang  relatif  rendah. Sedangkan untuk nasabah manfaat yang diteima adalah  alternatif  investasi  yang  memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.
Dalam  perbankan  syari’ah  akad  untuk  jenis produk  deposito  adalah  Mudharabah,  yaitu transaksi  penanaman  dana  dari  pemilik  dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib)  untuk  melakukan  kegiatan  usaha
Volume 3 Nomor 1, Februari 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.76
tertentu  yang  sesuai  dengan  pembagian  hasil usaha  antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan nisbah  yang  telah  disepakati  sebelumnya. Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, muqayyadah, dan musytarakan.
Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah  tidak  ada  jaminan,  namun  agar pengelolan dana tidak melakukan penyimpangan maka  pemilik  dana  dapat  meminta  jaminan  dari pengelola  dana  atau  pihak  ketiga.  Jaminan  ini hanya  dapat  dicairkan  apabila  pengelola  dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang  telah  disepakati  bersama  dalam  akad. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
Adapun  mekanisme  yang  digunakan  pada produk deposito ini antara lain :
a.  Bank  bertindak  sebagai  pengelola  dan (mudharib)  dan  nasabah  beertindak  sebagai pemilik dana (shahibul maal); b.  Pengelolaan  dana  oleh  bank  dapat  dilakukan sesuai  batasa-batasan  yang  ditetapkan  oleh pemilik  dana  (mudharabah  muqayyah)  atau dilakuakn  dengan  batasan-batasan  dari  pemilik dana (mudharabah mutlawah);
c.  Dalam  akad  mudharabah  muqayyah  harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah; d.  Pembagian  keuntungan  dinyatakan  dalam bentuk nisbah yang disepakati e.  Penarikan  dana  oleh  nasabah  hanya  dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati; f.  Bank  dapat  membebankan  kepada  nasabah biaya  administrasi  berupa  biaya-biaya  yang terkait  langsing  dengan  biaya  pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan tranasaksi  dan  saldo  rekening,  pembukaan  dan penutupan rekening;dan g. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan  nasabah  tanpa  persetujuan  nasabah yang bersangkutan.

## III. METODE PENELITIAN
Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:
1 .

## Observasi
Dengan  dilakukannya  pengamatan  langsung terhadap pembukaan rekening Deposito dan akad yang dilakukan dan juga mengamati pengelolaan data  nasabah  yang  akan  membuka  rekening Deposito.

## 2. Wawancara
Dengan  dilakukannya  tanya  jawab  secara langsung  dengan  karyawan  yang  bekerja  pada bidang  yang  bersangkutan  dengan  produk Deposito.  Dengan  dilakukannya  tenik  ini  dapat memungkinkan  untuk  menggali  informasi  yang diperlukan.

## Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  teknik  Miles  dan  Huberman,  yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Prosedur pembukaan rekening Deposito
Pada  saat  nasabah  datang  terlebih  dahulu ditanyakan ada keperluan apa kemudian nasabah mengatakan  ingin  membuka  rekening  Deposito, kemudian  nasabah  akan  diarahkan  pada  bagian Customer Service (CS). Pada bagian CS nasabah ditanya  kembali  ada  keperluan,  setelah  itu  CS mulai bertanya mengenai jumlah uang yang akan dimasukkan kedalam rekening deposito nantinya. Lalu  nasabah  dimintai  keterangan  data  berupa fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Kartu Keluarga  (KK)  untuk  kelengkapan  data  diri.  CS kemudian  mengeluarkan  dan  mengisi  form permohonan pembukaan deposito, kemudian CS memasukkan  data  nasabah  sesuai  data  diri nasabah. CS melakukan input data nasabah dalam system untuk pembukaan rekening deposito dan menetapkan  nomor  rekening  deposito  yang diperoleh dalam system dan menuliskannya pada slip setoran.Mengisis slip setoran dengan jumlah uang yang akan dimasukkana dalam deposito.
Setelah  selesai  nasabah  diminta  untuk membubuhkan  tanda  tangan    dengan  diarahkan oleh  CS.  CS  menyerahkan  slip  setoran  pada
Volume 3 Nomor 1, Februari 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.76
bagian  Teller,  kemudian  teller  menghitung jumlah  uang  dan  memeriksa  keasliannya  dan menginput setoran ke system berdasarkan nomor rekening  pada  slip  setoran.  Setelah  itu  CS  akan meminta agar nasabah menunggu sebentar untuk pencetakan  bilyet,  lalu  nasabah  akan  diminta kembali  tanda  tangan  pada  bilyet  dan  CS membubuhkan cap stempel pada bilyet. Kemudian  nasabah  diminta  membawa  bilyet yang  asli  sebagai  bukti  dan  bilyet  yang  telah dicopy  ada  pada  bank  sebagai  pertinggal  data. Serta membawa lembar tembusan slip setoran ke nasabah.

## Perkembangan produk Deposito a.  Promosi Produk Deposito
Pada saat mahasiswa melakukan praktik kerja lapangan pada BPRS Amanah Bangsa, mahasiswa  mengamati  bahwa  nasabah  yang datang  untuk  menginfestasikan  dananya  pada BPRS Amanah Bangsa pada 1 bulan kurang lebih 10 nasabah,  hal  ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan dalam produk Deposito. Mengingat bahwa  pihak  BPRS  Amanah  Bangsa  kurang mempromosikan  produk  Deposito  sehingga peningkatan  pada  produk  Deposito  tidak maksimal  atau  tidak  sesuai  target.  Hal  itu disebabkan  pihak  BPRS  Amanah  Bangsa  tidak memasang  pamflet  atau  spanduk  mengenai produk  Deposito  yang  akan  menarik  nasabah untuk  menginfestasikan  dananya,  tetapi  pihak dari  BPRS  Amanah  Bangsa  membuat  brosur yang menjelaskan tentang produk Deposito akan tetapi  brosur  tersebut  hanya  menjadi  pajangan dan  tidak  disebarkan  atau  diberikan  pada  setiap nasabah yang datang. Dan letak brosur yang tidak strategis  sehingga  sulit  untuk  nasabah  melihat adanya brosur.

## b.  Pelayanan yang Diberikan Kepada Nasabah
Pelayanan  yang  diberikan  oleh  Customer Service (CS) pada BPRS Amanah Bangsa kurang memuaskan, karena pada saat nasabah datang CS kurang antusias dalam melayani. Serta dalam hal informasi,  CS  kurang  memberikan  informasi
yang  lengkap  atau  tidak  transparansi  kepada nasabah  mengenai  jumlah  bagi  hasil  yang diterima  dan  mengenai  pembagian  nisbah  serta biaya  yang  akan  dikenakan  pada  nasabah  yang memenuhin  syarat.  Mengingat  nasabah  yang datang  ingin  membuka  rekening  Deposito kebanyakan  lanjut  usia  dan  kurang  mengetahui produk  Deposito,  karena  itu  CS  haruslah memberitahukan informasi yang lengkap kepada nasabah.

## Perkembangan produk Deposito
Pada saat tanggal jatuh tempo atau pencairan deposito nasabah hanya perlu membawa data diri seperti KTP ataupun KK beserta bilyet deposito, nasabah  akan  langsung  diarahkan  pada  bagian CS,  kemudian  CS  akan  memproses  dan menyiapkan slip pencairan deposito dan nasabah diminta  untuk  menandatangani  slip  pencairan tersebut. Jika pencairan yang akan dilakukan oleh nasabah  melebihi  Rp.  25.000.000,-  maka, nasabah  terlebih  dahulu  harus  mengkonfirmasi kepada  pihak  BPRS.  Dan  jika  nasabah  lupa mengambil  atau  tidak  mengambil  uangnya  pada saat  tanggal  jatuh  tempo  maka  pihak  BPRS menggunakan perpanjangan otomatis (Automatic Roll Over/ ARO).
Pelayanan yang Diberikan Customer Service Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu  berdasarkan  perjanjian  antara  nasabah dan  bank.  Deposito  adalah  salah  satu  produk BPRS  Amanah  Bangsa  yang  dirancang  untuk memenuhi  kebutuhan  investasi  secara  syari’ah. Maka dari itu, pelayanan yang diberikan kepada nasabah  haruslah  baik.  Muharabah  adalah kerjasama  antara  dua  pihak  dimana  pihak pertama  menyediakan  seluruh  modal  dan  pihak lain  menjadi  pengelola.  Pelayanan  secara etimologis  dalam  KBBI  yaitu  usaha  melayani kebutuhan seseorang, maka dari itu CS haruslah memberikan pelayanan sesuai SOP yang berlaku agar nasabah yang merasa puas akan menyampaikan kepada orang lain sehingga orang lain  akan  tertarik  menggunakan  produk  karena pelayanan yang baik pula.
Volume 3 Nomor 1, Februari 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.76
Pada  pembukaan  rekening  deposito,  ada beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon nasabah, yaitu :
a. Saldo minimal pembukaan rekening deposito Rp. 1.000.000,-
b. Menyerahkan fotocopy identitas diri seperti KTP dan KK yang masih berlaku.
c. Dokumen atau persyaratan lain sesuai  yang diatur  dalam  kebijakan  umum  operasi maupun  syarat  dan  ketentuan  umum pembukaan rekening.
Kemudian  CS  kemudian  mengeluarkan  dan mengisi form permohonan pembukaan deposito, kemudian  CS  memasukkan  data  nasabah  sesuai data  diri  nasabah.CS  melakukan  input  data nasabah  dalam  system  untuk  pembukaan rekening  deposito  dan  menetapkan  nomor rekening  deposito  yang  diperoleh  dalam  system dan  menuliskannya  pada  slip  setoran.  Mengisis slip  setoran  dengan  jumlah  uang  yang  akan dimasukkana  dalam  deposito.  Setelah  selesai nasabah  diminta  untuk  membubuhkan  tanda tangan  dengan diarahkan oleh CS.
CS  menyerahkan  slip  setoran  pada  bagian Teller, kemudian teller menghitung jumlah uang dan  memeriksa  keasliannya  dan  menginput setoran  ke  sistem  berdasarkan  nomor  rekening pada  slip  setoran.  Setelah  itu  CS  akan  meminta agar nasabah menunggu sebentar untuk pencetakan  bilyet,  lalu  nasabah  akan  diminta kembali  tanda  tangan  pada  bilyet  dan  CS membubuhkan cap stempel pada bilyet. Kemudian  nasabah  diminta  membawa  bilyet yang  asli  sebagai  bukti  dan  bilyet  yang  telah dicopy  ada  pada  bank  sebagai  pertinggal  data. Serta membawa lembar tembusan slip setoran ke nasabah.  Setelah  nasabah  mengikuti  alur pembukaan deposito, maka nasabah sudah selesai membuka rekening deposito yang diinginkan.
Selama penulis melakukan penelitian, penulis menemukan  bahwa  kurangnya  informasi  atau tidak detailnya informasi yang diberikan terhadap nasabah  yang  akan  membuka  rekening  deposito yakni  tentang  pembagian  hasil  antara  bank  dan nasabah,  jumlah  pembagian  hasil  yang  akan didapat  nasabah  setiap  bulan  dan  adanya  biaya yang  dibebankan  pada  nasabah  dengan  syarat
tertentu.  Karena  mengingat  nasabah  yang membuka deposito adalah bagian penting dalam perputaran uang diBank, seharusnya CS memberikan  pelayanan  yang  terbaik  dan transparan sesuai SOP yang berlaku.
Dalam  hal  ini,  seharusnya  pihak  bank  lebih menerangkan atau menginformasikan lebih detail tentang produk deposito, sehingga nasabah yang ingin membuka rekening deposito lebih mengerti jumlah  bagi  hasil  yang  akan  diterima  nasabah, juga  pencairan  yang  dilakukan.  Pihak  BPRS seharusnya  lebih  memberikan  pengawasan kepada karyawan  terutama pada bagian CS agar lebih meningkatkan kinerjanya. Pihak BPRS juga dapat  memberikan  pelatihan  mengenai  produk deposito  agar  karyawan  lebih  mengerti  dalam menjalannkan pekerjaanya dan dapat memberikan  pelayanan  dengan  baik  terutama dalam hal produk deposito.

## Perhitungan Bagi Hasil
Jika  nasabah  ingin  membuka  rekening  deposito, maka  seharusnya  calon  nasabah  haruslah mengetahui  tentang  jumlah  bagi  hasil  yang nasabah  terima  pada  setiap  bulannya,  tetapi BPRS Amanah Bangsa cenderung tidak menginformasikan  jumlah  bagi  hasil  tersebut. Jika  seperti  ini,  nasabah  cenderung  tidak mengetahui  tentang  keuntungan  yang  nasabah terima.
Adapun  perhitungan  jumlah  bagi  hasil  yang diterima nasabah harus diikuti dengan perhitungan  Equivalent  (EQ)  rate  yang  telah ditentukan oleh bank terkait, adapun data AQ rate bulan November adalah sebagai berikut :

## Tabel Data Pembagian Nisbah dan EQ Rate
Jangka Waktu Bank Nasabah EQ Rate 1 Bulan 70 30 6,80% 3 Bulan 65 35 7,93% 6 Bulan 60 40 9,07%
Volume 3 Nomor 1, Februari 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.76
e –ISSN  : 2548-9224 p–ISSN  : 2548-7507
12 Bulan 45 55 10,20%

## Sumber: PT. BPRS Amanah Bangsa
Perhitungan bagi hasil yang didapat nasabah adalah : Nominal   X   EQ rate  = Bagi Hasil 12 Bulan Dalam pembukaan rekening deposito biasanya dikenakan biaya-biaya  kepada  nasabah dengan syarat bahwa nasabah tersebut menyimpan dana minimal Rp.7,500,000,- Biasanya  nasabah  akan  dikenakan  biaya  berupa pajak sebesar 2,5% dan zakat sebesar 2%. Dalam hal ini, bank juga kurang memberikan informasi yang  menjelaskan  tentang  adanya  pemotongan biaya seperti diatas kepada nasabah.
Pembagian hasil untuk nasabah yang mempunyai saldo  rekening  deposito  diatas  Rp.  7,500,000,- biasanya  sudah  dipotong  oleh  biaya  yang  pajak dan zakat.
Misalkan,  nasabah  A  membuka  rekening Deposito  sebesar  Rp.50.000.000,-      dengan jangka  waktu  6  bulan,  maka  jumlah  bagi  hasil yang  diterima  oleh  nasabah  adalah  sebagai berikut:
Rp.50,000,000,  X   9,07%   = 377,917 12
=377,917 – 2,5% (pajak) – 2% (zakat) =361,099
Jadi,  jumlah  bagi  hasil  yang  diterima  oleh nasabah  A  pada  setiap  bulan  sebesar  Rp. 361,099,-

## Promosi Produk Deposito
Menurut  KBBI,  promosi  adalah  kegiatan komunikasi  untuk  meningkatkan  penjualan dengan  pameran,  periklanan,  demonstrasi  dan usaha  lain  yang  bersifat  persuasif.  Pada  saat mahasiswa mengamati kegiatan yang berlangsung  pada  BPRS  Amanah  Bangsa,
mahasiswa  menemukan  bahwa  dalam    hal mempromosikan produk Deposito tidak maksimal  dilakukan  seperti  brosur  yang  tidak ditawarkan, dan letak brosur tersebut berada pada pojok meja Teller, sehingga banyak nasabah yang tidak  melihat  adanya  brosur.  Selama  mahasiswa melakukan  kegiatan  PKL,  juga  pada  bagian  CS tidak  melakukan  Cross  Selling  kepada  nasabah, sehingga  nasabah  tidak  mengetahui  adanya produk Deposito tersebut.
Menyangkut  hal  promosi  pihak  BPRS seharusnya  mengganti  penempatan  brosur, sehingga  banyak  nasabah  yang  akan  melihat brosur  dan  mungkin  tertarik  menggunakan produk  Deposito.  BPRS  juga  dapat  memasang pamflet  atau  spanduk  yang  menggambarkan produk Deposito, sehingga banyak nasabah yang tahu dan tertarik. Pada bagian CS juga seharusnya melakukan  Cross  Selling  pada  saat  melayani nasabahnya.  Sehingga  adanya  peningkatan  pada produk Deposito Mudharabah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari data yang telah didapat dan  pembahasan  mengenai  data  tersebut,  maka pada  bagian  ini  penulis  ingin  mengemukakan kesimpualan  mengenai  prosedur  pengelolaan deposito yaitu:
1.Aplikasi  akad  mudharabah  dalam  produk deposito pada BPRS Amanah Bangsa yakni akad yang pengelolaannya sepenuhnya menjadi tenggung  jawab  mudharib  (bank)  dan  nasabah wajib  mengikuti  ketentuan  yang  diberikan  oleh pihak bank.
2.Banyak  keuntungan  yang  akan  diperoleh  jika menginfestasikan  dana  pada  produk  bank  ini, yaitu  nisbah  yang  besar,  tidak  ada  pinalti  yang diberikan jika pencairan dana dilakukan sebelum tanggal  jatuh  tempo  yang  telah  dijanjikan,  juga bagi  umat  muslim  dapat  berinfestasi  sesuai syariat islam yang berlaku.
3.Pada  bank  keuntungan  yang  utama  yaitu mendapatkan bagi hasil, adapun perhitungan bagi hasil  pada  BPRS  Amanah  Bangsa  yaitu  jumlah uang yang akan didepositokan dikali dengan EQ rate yang telah ditentukan bank dibagi dengan 12
Volume 3 Nomor 1, Februari 2019 https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.76
bulan,  maka  akan  dapat  jumlah  bagi  hasil  yang akan diterima nasabah.

## REFERENSI
[1]  Adiwarman  A.  Karim  Analisis  Fiqih  dan Keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
[2]  Adiwarman  A.  Karim.  Analisis  Fiqih  dan Keuangan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
[3].  Ascarya.  Akad  dan  Produk  Bank  Syariah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
[4].  Esy  Nur  Aisyah.  “Penerapan  Sistem  Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada
BMT-MMU  Pasuruan”.  dalam  Jurnal  El
Dinar. Malang: Fakultas
Ekonomi Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maliki
Malang. Vol 1, No 01/Januari 2013.
[5]  Hendi  Suhendi.  Fiqih  Muamalah.  Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
[6]  Heri  Sudarsono.  Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, 2012.
[7]  Husein  Umar.  Metode  Penelitian  Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2009.
[8] Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2011.
[9]  Latumaerissa,  R.  Julius,  Bank  dan  Lembaga Keuangan Lainnya, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
[10] Zaini Zulkifli, Mengelola Kualitas Layanan Perbankan,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 2014
[11]  Machmud  Amir  dan  Rukmana,  Bank Syari’ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris DiIndonesia, Erlangga, Jakarta, 2010
[12] POJK NOMOR 03/2016
Undang-undang No 10 Tahun 199