## PEGADAIAN SYARIAH : PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH
Nuroh Yuniwati 1) , Emilia Dwi Lestari 2) , Anis Alfiqoh 3)
1).2).3) IAIN Pekalongan
1) nurohyuniwati09@gmail.com , 2) emilialestari468@gmail.com , 3) anisalfiqoh06@gmail.com
Abstrak .  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  menerapkan  berbagai  macam produk  dan  akad  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya,  salah  satu  produknya adalah  akad  rahn  yang  ada  di  Pegadaian  Syariah,  adanya  kebebasan  untuk mendesain bentuk akad akan memberikan keberagaman produk, Namun demikian analisis fiqh dilakukan untuk menghindari hal- hal yang dilarang, mrngingat salah satu kaidah dalam ushul fiqh adalah pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya.  Berdasarkan  rukun  akad  rahn  secara praktik  mulai  dari marhun, marhun bih, shighah, dan ‘a qidaini sudah sesuai dengan dengan  teori  syariah,  tetapi  masih  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperjelas  untuk mendapatkan praktik  yang benar secara teori syariah. Yaitu tentang pemanfaatan barang  gadai  yang  belum  dijelaskan  secara  rinci  tentang  pemanfaatan dari pihak rahin maupun dari pihak murtahin.
Kata Kunci : Akad Rahn, Pegadaian Syariah
Abstract. Islamic Financial Institutions in Indonesia apply a variety of products and contracts  in  carrying  out  their  business  activities,  one  of  the  products  is  the  rahn contract at the Sharia Pawnshop, the freedom to design the form of the contract will provide a variety of products, however fiqh analysis is carried out to avoid things that prohibited,  considering  that  one  of  the  rules  in  ushul  fiqh  is  that  basically  all transactions are allowed unless there is a clear argument forbidding it. Based on the pillars of the rahn contract in practice, starting from marhun, marhun bih, shighah, and 'aqida this is in accordance with sharia theory, but there are still some things that must be clarified to get the correct practice in sharia theory. That is about the use of pawned goods that have not been explained in detail about the use of the rahin and the murtahin.
Keywords: Rahn contract, Sharia pawnshop

## I. PENDAHULUAN

## Latar belakang
Perkembangan  sistem  keuangan  syariah  ditandai  dengan  didirikannya  berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik  dalam  tujuan,  mekanisme,  kekuasaan,  ruang  lingkup,  serta  tanggung  jawabnya.  Setiap institusi  dalam  lembaga  keuangan  syariah  menjadi  bagian  integral  dari  sistem  keuangan syariah.
Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam.
Lembaga  keuangan  berperan  penting  dalam  pengembangan  dan  pertumbuhan masyarakat  industri  modern.  Produksi  berskala  besar  dengan  kebutuhan  investasi  yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi mekanisme saving . 1 Kemudian  pada  setiap  perusahaan  lembaga  keungan  adalah  setiiap bidang usahanya yang hanya bergerak dibidang keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua  yaitu  lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga  keuangan  bukan  bank.  Lembaga    keuangan bank  adalah  Bank  Sentral,  Bank  Umum,  dan  BPR, sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu  asuransi,  leasing,  anjak  piutang  (factoring),  modal  ventura,  pegadaian,  dana  pensiun, pasar  modal,  reksa  dana,  kartu  kredit  dan  lembaga  pembiayaan  konsumen.  Pegadaian merupakan  Salah  satu  solusi  bagi  masyarakat,  ketika  seseorang  membutuhkan  dana  dalam kondisi yangmendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan  maka pendanaan  pihak ketiga menjadialternative pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratanyang rumit, sehingga  sebagian  orang  akan  datang pada rentenir,  meskidengan  bunga  yang cukup tinggi.  Bagi  sebagian  orang  memilikiharta  yang  bisa  dijadikan  agunan,  maka  pegadaian pilihannya, sebabtransaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga. Salah satu produk lembaga keuangan    Syariah (LKS) adalah “ pembiayaa n” yang   dalam   hukum   Islam   (baca:   fikih) kepentingan   kreditur   itu   sangat dijaga    dan     diperhatikan.     Oleh     karena     itu,    ia dibolehkan     meminta ‘ baran g’ dari   debitur   sebagai   jaminan   utangnya.   Dalam   dunia finansial, barang  jaminan   ini  biasa  dikenal  dengan  objek   jaminan  (colleteral)  atau barang gadai   (marhun)   dalam   Gadai   Syariah.   Gadai   sebagai   salah   satu kategori dari   perjanjian utang-piutang,  untuk  suatu      kepercayaan  dari  kreditur,  maka    debitur      menggadaikan barangnya  sebagai  jaminan  terhadap    utangnya itu. Barang jaminan tetap   milik orang yang menggadaikan, namun   dikuasai oleh penerima gadai.

## Rumusan masalah dan tujuan
Pegadaian  Syariah  :  Penerapan  Akad ar-Rahn di  dalam  Pegadaian  Syariah,  dalam penelitian ini  akan dibahas mengenai bagaimana penerapan akad ar-Rahn pada    Pegadaian Syariah    yang   merupakan    lembaga   keuangan   syariah. Dalam  pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga disebabkan keberhasilan terlembaganya bank,
1 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 51
BMT,  BPR  dan  asuransi  syariah,  pegadaian  mendapat  perhatian  untuk  dibentuk  di  bawah naungan suatu lembaga tersendiri.   Atas   dasar   evaluasi   dari   perkembangan   rahnsebagai produk perbankan syariah yang belum begitu baik, disebabkan oleh terbatasnya keberadaan komponen  pendukung  produk  rahn  seperti,  sumber  daya  penafsir, alat untuk menafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan, bank tidak mampu   memfasilitasi   keberadaan   rahn, tetapi   rahn   sangat   dibutuhkan masyarakat.  Oleh   sebab   itu,   masyarakat   diharuskan untuk   mengerti   dan memahami mengenai penerapan akad rahn pada pegadaian syariah itu sendiri. Dari permasalahan tersebut maka munculah rumusan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Bagaimana Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah. Selanjutnya dari permasalahan  yang  muncul  tersebut  bertujuan  agar  dapat  menjawab  serta  penjelasan mengenai  penerapannya.  Tujuan    pokok    berdirinya    pegadainya  syariah    adalah    untuk mewujudkan  kemaslahatan  umat  dan  saling  tolong-menolong.  Dengan  adanya  pegadaian syariah  maka  dapat  membertantas  rentenir,  praktek  gadai  gelap  yang  sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil.

## II. KAJIAN PUSTAKA
1.   Akad Rahn
a.   Definisi Akad Rahn
Gadai atau al-rahn secara bahas adapat diartikan dengan (al-stubut, al habs) yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hokum positif di Indonesia rahn adalah   apa   yang disebut   barang  jaminan,  agunan,   rungguhan,  cagar   atau cagaran, dan tanggungan. Azhar Basyir memaknai Rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara ’ sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu diseluruh atau sebagian utang dapat diterima. Dalam hukum adat gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.
Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang menghutangkan yaitu orang yang   mengambil   barang   tersebut   serta   menahannya   disebut murhatin , sedangkan barang yang digadaikan disebut rahn.
Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.
b.   Dasar Hukum ar-Rahn
1)   Al-Qur ’ an
Para  ulama  fiqh  mengemukakan  bahwa      akad  Rahn  dibolehkan  dalam  islam berdasarkan al-Qu r’a n dan sunnah Rasul   dalam surat Al-Baqarah ayat 283    Allah berfirman :
رَفَس ٰىَلَع ۡمُتنُك نِإَو۞ ٖ بِتاَك ْاوُدَِتَ َۡلََو ٖ نَٰهِرَف ا ٖ ةَضوُب ۡقَّم ٖ ضۡعَ ب مُكُضۡعَ ب َنِمَأ ۡنِإَف   ۖ ٖ ِ دَؤُ ي ۡلَ ف ا َء  ٓۥُهَّنِإَف اَه ۡمُت ۡكَي نَمَو ََۚةَدَٰهَّشلٱ ْاوُمُتۡكَت َلََو ۗۥُهَّبَر ََّللَّٱ ِقَّتَ يۡلَو ۥُهَتَ نَٰمَأ َنُِتُۡؤٱ يِذَّلٱ ِثا ٖ اَِبِ َُّللَّٱَو ۗۥُهُب ۡلَ ق ۡعَ ت ميِلَع َنوُلَم ٖ
Artinya    : “ji ka kamu dalam perjalanan  (dan bermuamalah tidak secara  tunai) sedang  kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggngan yang dipegang (oleh yang  berpiutang),  akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya    (hutangnya)  dan  hendakhan ia bertaqwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para saksi)  menyembunyikan kesaksiannya, dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kmau kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. ” (QS. Al-Baqarah : 283)
Para  ulama   fiqh  sepakat  bahwa ar-rahn boleh   dilakukan  dalam perjalanan  dan  dalam keadaan  hadir  ditempay,  asal  barang  jaminan  itu  bisa  langsung  dipegang/dikuasai  secara hokum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-Marhun (menjadi jaminan hutang) . Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanag, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.
2)   Hadist
Di dalam sebuah Hadist Riwayat Bukhari, kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa :
Artinya  : “ dari  Aisyah,  sesungguhnya  Nabi  SAW  membeli  makanan secara  tudak  tunai  dari seorang  Yhudi  dengan  menggadaikan  baju besinya ” . (H.R. Bukhari)
Menurut  kesepakatan  pakar  fiqh,  persitiwa  Rasulullah  SAW  me- rahn -  kan  beju  besinya  itu, adalah  kasus  ar-rahn  pertama  dalam  Islam  dan  dilakukan  sendiri  oleh  Rasulullah  SAW. Berdasrkan ayat dan hadist diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-rahn itu  dibolehkan,  karena  banyak  kemaslahatan  yang  terkandung  di  dalamnya  dalam  rangkan hubungan antar sesama manusia. 2
2 Ibnu Qudamah, “Al-Mugni”, (Riyadh : Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, hlm. 337

## 3)   Ijma
Para  ulama  telah  menyepakati  bahwa  al-qardh  boleh  dilakukan.  Kesepakatan    ulama    ini didasari  tabiat  manusia   yang tidak  bisa  hidup tanpa  petolongan  dan  bantuan  saudaranya. Tidak  ada  seorangpun   yang memiliki   segala   barang   yang   ia   butuhkan   oleh   karena   itu pinjam meminjam telah menjadi satu bagian dari kehidupan   di dunia ini. Islam adalah  agama yang  sangat  memperhatikan segenap  kebutuhan  umatnya. Disamping itu,   berdasarka Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN- MUI/III/2002,  tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan  bahwa, pinjaman  dengan  menggadaikan    barang  sebagai    jaminan    hutang    dalam    bentuk rahn dibolehkan.    Jumhur    ulama    berpendapat    bahwa rahn disyariatkan    pada  waktu    tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. 3

## c.   Rukun dan Syarat ar-Rahn
Dalam  melaksanakan  suatu  perikatan  terdapat  rukun  dan  syarat  gadai  yang  harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya   suatu   pekerjaan. Sedangkan   syarat   adalah   ketentuan   (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Adapun rukun rahn adalah :
1) Orang    yang    berakad,    mereka    adalah    dua    orang    yang    berakad (Rahin) dan murtahin (pemilik  piutang  yang  menguasa i”“ harta  gadai  sebagai  barang  jaminan hutangnya).
2) Ma ’ qud    Alahi, yaitu    harta    benda  yang    menjadi    barang    jaminan serta  hutang sebagai pinjaman rahin
3) Shighat, yaitu  lafadz  yang  terdiri   dari  ijab  dan  qabul  dar i”“ kedua  pihak yang melakukan transaksi  gadai. 4
Adapun   syarat – syarat   bagi sahih nya  suatu   akad   gadai   adalah   sebagai berikut:
1) Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  dua  orang  yang  berakad   adalah fahamm dengan     akad     yang  dilaksanakan,     yang     berarti     sudah baligh,  berakahl, dan tidak gila
2) Syarat   bagi   barang   jaminan   adalah  hendaknya   barang   tersebut   ada ketika  akad berlangsung,  namun  boleh  juga  dengan  menunjukkan  bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan, dll.  Dan barang gadai tersebut dapat  dipegang/dikuasai oleh  murtahin  atau   wakilnya.  Selain  itu,  barang  gadai   tersebut  hendaknya  adalah barang  yang    bernilai  harta  dalam  pandangan      Islam,    karena      itu      tidak      sah menggadaikan  barang-barang haram seperti khamr   minuman keras). Demikian juga
3 Muhammad Sholekul Hadi, “Pegadaian Syariah”, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hlm. 52
4 Abdurrahman Misno, “Gadai dalam Syari’at Islam”, (Bogor : STAI Al -Hidayah Bogor), hlm. 30
hendaknya  barang tersebut  harus  utuh    bukan  hutang,  barang  tersebut  adalah barang  yang didagangka      atau      dipinjamkan,  barang      warisan,      dan      barang tersebut  hendaknya bukan barang yang cepat rusak
3) Syarat pada sighat (lafadz), hendaknya  lafadz dalam ijab qabul itu  jelas dan      paham dipahami      oleh  pihak      yang      berakad,      Ulama Hanafiyah  mensyaratkan  bahwa sighat  gadai  hendaknya  tidak  terkait dengan  sesuatu  syarat  yang  tidak  dilakukan diwaktu  yang   akan  datang. Hal  ini  karena   akad  gadai  mirip  dengan  akad   jual beli.  Adapun  lafadz  gadai    dapat  derupa  ucapan “ aku  gadaikan  harta  benda ku” dll. “B oleh juga tanpa lafadz tertentu  namun tetap mengindikasikan akad gadai
4) Syarat Marhin Bih, marhun bih adalah hak yang diberikan oleh  murtahin kepada rahin ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan  bahwa marhun bih hendaknya  adalah  berupa  hutang  baik ”“ hutang  ataupun  barang,  dan  dapat dibayarkan  (dikembalikan)  serta benda tersebut milik murtahin. 5

## 2.   Pegadaian Syariah
Pegadaian   merupakan    lembaga   pembiayaan    atau   perkreditan   dengan sistem gadai, PT  Pegadaian merupakan salah satu perusahaan  dibawah naungan Kementrian BUMN. Tugas   pokok  PT  Pegadaian  adalah  menjembatani  kebutuhan dana    masyarakat    dengan pemberian    uang        pinjaman        berdasarkan        hukum  gadai.    Bersamaan    dengan berkembangnya   produk   syariah  di   Indonesia,   pada tahun   2003  sektor   pegadaian   juga mendirikan    pegadaian  syariah    dengan membentuk  Unit  Layanan  Gadai  Syariah  (ULGS), yang dalam  pelaksanaannya berpegang     kepada     prinsip     syariah.  Hingga     kini     Pegadaian Syariah masih  menginduk   pada    PT    Pegadaian   dan   direncanakan   spin    off.    Pada tahun 2019. Konsep operasi pegadaian syariah   mengacu pada sistem administrasi modern  dengan asas  rasionalitas,  efesiensi,  dan  efektivitas  dengan  nilai  Islam. Fungsi  operasi  pegadaian syariah dijalankan di  kantor-kantor  cabang pegadaian syariah  atau  ULGS  sebagai  satu  unit organisasi  di  bawah  binaan  Divisi   Usaha Lain  PT  Pegadaian,  dan   merupakan  unit  bisnis mandiri   yang    secara  struktural  terpisah    dari    usaha    gadai    konvensional.    Unit    Usaha Layanan  Syariah  cabang Dewi  Sartika  di  Jakarta  adalah  pegadaian  syariah  pertama,  berdiri pada  Januari tahun 2003.  Dan selanjutnya pendirian ULGS  di  Surabaya, Makasar,  Semarang, Surakarta  dan   Yogyakarta  hingga  bulan  September  2003,  di  tahun  yang  sama pula,  4 kantor cabang pegadaian di  Aceh di konversi menjadi kantor  Pegadaian Syariah. 6
5 Rahnat Syafe’I, “Fiqh Muamalah” (Bandung : Setia Pustaka, 2004), hlm. 164
6 Arif Efendi, “Gadai Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi tentang Layanan Syariah Rahn pada PT Pegada ian Persero”, Jurnal Wahana Akademika, Vol. 15 No. 01, April 2013, Hlm. 38.
Tujuan  pokok  berdirinya  pegadainya  syariah  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat membertantas  rentenir,  praktek  gadai  gelap  yang  sangat  memberatkan  dan    membebani masyarakat  kecil.  Alasan  yang  melatar  belakangi diperbolehkannya pegadaian syariah itu karena sifat social, dapat membentu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih  bersifat  konsumtif,  dan  tujuannya  pula  untuk  mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah masih lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golonga menengah keatas, yang bersifat komersil produktif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya marhun berupa emas dan berlian yang banyak diterima gadai. 7

## III. METODE PENELITIAN
Pada    penelitian    ini    menggunakan    jenis  data    sekunder,    data    sekunder adalah jenis    data    yang    diambil    seorang  peneliti    untuk    mendukung    sebuah penelitian  secara ilmiah   dengan   melakukan   rangkaian  studi   pustakan   melalui beberapa media  seperti jurnal,  majalah,  internet,  karya    ilmiah,  artikel  dan  sumber  lain    yang      diperlukan. Pengumpulan  data   yang  dibutuhkan  pada   penelitian   ini menggunakan  teknik dengan beberapa metode studi pustaka, metode ini digunakan dengan cara menemukan berbagai dasar – dasar  teori  yang  memiliki  hubungan  tentang  penarapan    yang  digunakan    pada Akad    Rahn    dalam    Pegadaian    Syariah.    Data    yang  dihasilkan  pada  saat  melakukan penelitian adalah data yang bersifat deskriptif. Data yang berasal dari lisan orang-orang atau dapat juga berupa tulisan kata – kata serta hasil pengamatan dari suatu keadaan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.   Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah
Dalam  mekanisme  operasional  Pegadaian  Syariah  melalui  akad rahn adalah  dengan masyarakat  menyerahkan  barang  bergerak  dan  kemudian  pegadaian  menyimpan  dan merawat  barang tersebut  di  tempat  yang  telah disediakan    oleh    pegadaian.    Akibat dari proses      penyimpanan      adalah  timbulnya  biaya-biaya  yang  meliputi  nilai  dari  tempat penyimpanan, biaya perawatan   dan keseluruhan proses kegiatan. Atas  dasar ini dibenarkan bagi pegadaian   mengenakan    biaya    sewa   bagi   nasabah  sesuai   jumlah    yang disepakati oleh  kedua  belah  pihak.  Pegadaian  Syariah  akan  mendapatkan  keuntungan  hanya  dari
7 Rais Sasli, “Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasinalnya”, (Jakarta : UI Press, 2008), hlm.36
beasewa  tempat  yang  diambil  bukan    tambahan  berupa  bunga  atau  sewa    modal  yang diperhitungkan  dari  uang   pinjaman.  Dalam  hal ini,  Akad   rahn  yang  dimaksudkan  adalah produk  pembiayaan rahn  yang ada di  Pegadaian Syariah.
Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi,  yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Kedua akad  akan  ditandatangani  sekaligus  pada  saat  nasabah  (rahn)  menyerahkan  hartanya. Nasabah  (rahn)  mengembalikan  utang  itu  sesuai  dengan  jumlah  utangnya.  Akad  ijarah, nasabah dibebani membayar ujrah (bea penyimpanan) kepada pegadaian.
Jenis   barang   yang   dapat   diterima   sebagai   barang   jaminan   pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain: 8
a. Barang-barang   perhiasan,    yaitu    semua  perhiasan    yang    dibuat    dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang  berhiaskan intan, mutiara.
b. Barang-barang   elektronik:   laptop,   TV,  kulkas,   radio,   tape   recorder, vcd/dvd, radio kaset.
c. Kendaraan: Sepeda, Sepeda Motor, Mobil. d.    Barang-barang rumah tangga
d. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
e. Barang-barang     lain     yang     dianggap bernilai     seperti     surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi,  maupun surat-surat berharga lainnya.
Pembiayaan rahn di pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik ataukendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya. Keunggulan produk ini adalah:
a. Layanan rahn ada di outlet  pegadaian syariah seluruh Indonesia b.    Prosedur pengajuannya sangat mudah
b. Proses peminjaman sangat cepat hanya 15 menit
c. Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari  50 ribu rupiah sampai 500  juta rupiah atau lebih
d. Jangka  waktu  pinjaman  maksimal  4  bulan   atau  120  hari  dan  dapat diperpanjang berkali-kali      dengan  cara      membayar      ijarah      saja atau   mengangsur sebagian uang pinjaman
f. Pelunasan   dapat   dilakukan   sewaktu-waktu  dengan   perhitungan   ijarah selama masa pinjaman
g. Proses pinjaman tanpa perlu membuka rekening
8 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2008) Hlm. 266
h. Nasabah  menerima  pinjaman  dalam  bentuk  tunai  atau  di  transfer  ke rekening
i. Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian.
Model     bisnis     gadai     syariah     yang   mudah     dan     cepat     di Pegadaian  Syariah adalah sebagai berikut:
a. Nasabah datang membawa (Marhun) agunan,
b. Marhun ditaksir oleh Penaksir dari Pegadaian Syariah,
c. Marhun bih diterima oleh nasabah tunai atau ditransfer.
Dengan persyaratan, yang cukup mudah yaitu :
a. Fotokopi KTP atau kartu indentitas resmi lainnya b.   Memiliki barang jaminan
b. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli d.   Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
Pegadaian  sebagai  lembaga  keuangan  tidak  diperkenankan  menghimpun  dana  secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, PT Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai  berikut: Modal  sendiri, Penyertaan modal pemerintah, Pinjaman jangka pendek dari perbankan,  Pinjaman  jangka  panjang  yang  berasal dari  kredit  lunak  Bank Indonesia, dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. 9
Aspek   syariah   tidak   hanya   menyentuh   bagian   operasionalnya   saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari  unsur  riba.  Seluruh  kegiatan  pegadaian  syariah  termasuk    dana    yang    kemudian disalurkan  kepada  nasabah,  murni  berasal  dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari  sumber  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pegadaian  telah  melakukan  kerja  sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, kedepan bank syariah juga akan melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk memback-up modal kerja. Apabila  nasabah belum  bisa  melunasi  utangnya  dan  kewajibannya,  maka gadai itu bisa diperpanjang. Nasabah cukup  membayar  biaya  simpan  dan  biaya  administrasi.  Sedangkan  jika  rahintidak  mampu melunasi  utang  dan  kewajibannya,  dan  juga  tidak  memperpanjang  gadainya,  maka  setelah tenggat  waktu  tertentu  atau  setelah  murtahinmemberi  peringatan,  maka  kreditur  bisa mengeksekusi harta yang digadaikan dan selanjutnya akan dilakukan pelelangan.

## 2.   Analisis Akad Rahn
Akad rahn adalah  perjanjian  yang  menjadikan  barang  berharga  sebagai jaminan utang  hingga  pihak  yang  bersangkutan  bisa  mengembalikan  utang. Dengan begitu jaminan tersebut  berkaitan  erat  dengan  utang  piutang.  Rukun  rahn  adalah  marhun,  marhun  bih,
9 Dahlan  Siamat,  Manajemen  Lembaga  Keuangan,  (Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Edisi Keempat, Hlm. 504-505
shighah, ‘ aqidaini(rahin  dan  murtahin).  Sedangkan  syarat  rahnadalah  berakal,  baligh,  dan marhun ada pada saat akad dan marhun diterima oleh murtahinatau wakilnya.
Mekanisme  operasional  akad  rahn  di  Pegadaian  Syariah  adalah  masyarakat  menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Dari proses penyimpanan,   timbul   biaya   yang   meliputi nilai   dari   tempat   penyimpanan, perawatan    dan    keseluruhan    proses    kegiatan.  Atas dasar    ini,    menurut pegadaian  syariah  dibenarkan  bagi  pegadaian  mengenakan  biaya sewa  bagi nasabah   sesuai  jumlah   yang   disepakati   oleh   kedua  belah   pihak.   Pegadaian Syariah  akan    mendapatkan  keuntungan  hanya  dari    beasewa  tempat  yang  diambil  bukan tambahan   berupa   bunga   atau   sewa  modal   yang   diperhitungkan   dari uang  pinjaman. Akad  rahn  yang  dimaksudkan    adalah  produk  pembiayaan  rahn  yang    ada  di  Pegadaian Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Efendi, 2013, Gadai Syariah dalam Prespektif Ekonomi Islam Studi tentang Layanan Syariah Rahn pada PT Pegadaian Persero, Jurnal Wahana Akademika, Vol. 15 No. 01, April.
Dahlan  Siamat,  2004, Manajemen  Lembaga  Keuangan ,  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Kasmir, 2008, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , Jakarta: PT Rajagrafindo. Rachmat Syaf e’ i,
2001, Fiqih Muamalat, Bandung: CV Pustaka Setia.
Sasli  Rais,  2008, Pegadaian  Syariah:  Konsep  dan  Sistem  Operasional  (Suatu  Kajian Kontemporer) , UI Press, Jakarta.