Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 1080-1087
Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam
Indah Fitriana Sari 1*) , Muhammad Rafi’i Sanjani 2) 1,2 Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Indonesia *Email korespondensi: indah.fitriana.sari@uts.ac.id

## Abstract
Social protection is an important element and concept that reflects economic and social changes for the welfare of  society.  Social  protection  is defined  as a  program that  prevents individuals  from  traveling in  poverty.  This social protection program will seek to provide protection and a sense of security to the community in order to achieve prosperity. Along with the efforts of Muslims to apply their religious teachings, there has been a study of welfare in  the  economy  based  on Islamic law.  This  research  exists  because  Indonesia  is  still facing  problems regarding welfare, where the state that should contribute to the welfare of its people is still far from expectations. Therefore, the purpose of this study is to see how the impact of changes in social protection promoted by the government on the social welfare of the community. This research uses a qualitative library research method with a  normative  approach.  The  results  of  this  study  are  the  change  from  social  protection  arises  because  the government wants to optimize the welfare of the community with various efforts, one of which is social services in the form of social security and social assistance which is expected to have an impact on the prosperity of life and the economy of the Indonesian people. Meanwhile, when viewed from the perspective of Islamic economics itself, basically economic welfare includes the welfare of individuals, society and the state. These three things will always be related to achieve optimal welfare.
Keywords: Social Protection, Social Welfare and Islamic Economy.
Saran sitasi : Sari, I. F., & Sanjani, M. R. (2023). Dampak Evolusi Perlindungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Sosial  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  1080-1087.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8476
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8476

## 1. PENDAHULUAN
Kesejahteraan  merupakan  harapan  dan  tujuan dari setiap manusia sebagai individu dan masyarakat, bahkan menjadi tujuan dari setiap negara. Kesejahteraan  menjadi  tujuan  dan  alat  ukur kesuksesaan sebuah pemeritahan dalam menjalankan negaranya.  Setiap  rezim  kesejahteraan  memiliki penekanan  yang  berbeda  pada  tiap  alasannya.  Satu rezim  bisa  saja  lebih  menekankan  pengurangan kemiskinan,  sedangkan  yang  lain  lebih  pada  upaya mempromosikan integrasi sosial (Huraerah, 2019).
Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi tiap  hambanya  dan  makhluknya  yang  bernyawa sebagaimana disebutkan dalam Surat Hud ayat 6 “dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan  semuanya  dijamin  Allah  rezekinya”, namun jaminan itu tidak diberikan cuma-cuma tanpa usaha seperti yang dijabarkan dalam Surat        Ar Ra’d
ayat  11  bahwa  “sesungguhnya  Allah  tidak  akan merubah  keadaan  suatu  kaum  sebelum  mereka  tidak berusaha merubah keadaan diri mereka sendiri”.Selain itu,  manusia  sebagai  masyarakat  juga  membutuhkan lembaga atau institusi yang melindungi, memfasilitasi dan  membantu  mereka  mengatur  aturan  dan  norma yang  memudahkan  mereka  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya  (Sodiq, 2015).
Kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah  negara.  Tujuan  utama  dibentuknya  suatu negara  ialah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakatnya.  Beberapa  cara,  metode,  aturan,  alat, pendekatan serta kebijakan dipilih oleh negara dalam rangka  pemenuhan  tujuan  tersebut.  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  menjadikan kesejahteraan  masyarakatnya  sebagai  tujuan  utama dari negara. Rumusan kesejahteraan juga dituangkan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945
(Yasir,  2009).  Namun  pada  kenyataannya,  Indonesia masih menghadapi  masalah  mengenai kesejahteraan, di mana negara yang seharusnya memberi kontribusi mensejahterahkan rakyatnya masih jauh dari harapan. Berbagai  masalah  ekonomi  sosial  muncul  di kehidupan  masyarakat.  Masyarakat  kadang  tidak merasakan  kehadiran  pemerintah  di  beberapa  sisi kehidupannya (Tamimah, 2021).
Negara  memiliki  tugas  utama  yang  menjadi tanggung jawab negara di mana negara berkewajiban memberikan  rasa  aman  dari  segala  ancaman  dalam bentuk apapun bagi semua warganya dan negara juga menciptakan  kesejahteraan  ekonomi  bagi  semua (Simarmata,  2008).  Dalam  konteks  keamanan  ini, yang dapat dilakukan negara untuk tujuan ini adalah membuat kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan.  Kemudian  muncul  istilah  kebijakan sosial  yang  mana  menunjukkan  suatu  negara  yang pemerintahannya  menyediakan  pelayanan  sosial kepada warga negaranya.
Perlindungan sosial menjadi salah satu perangkat kebijakan  dan  program  dari  pemerintah  yang dirancang guna mengurangi kemiskinan dan kerentanan untuk meningkatkan kecakapan masyarakat  dengan  tujuan  kesejahteraan  sosial. Perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga mencerminkan perubahan ekonomi dan sosial di tingkat internasional. Program perlindungan sosial ini nantinya berupaya memberikan perlindungan dan rasa aman pada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan.
Kesejahteraan  juga  telah  dipahami  sebagai sebuah  pertumbuhan  dalam  pembangunan  ekonomi dan  sosial.  Seiring  dengan  usaha  umat  Islam menerapkan  ajaran  agamanya,  muncul  kajian mengenai  kesejahteraan  dalam  ekonomi  yang didasarkan  pada  syariat  Islam.  Pemikiran  ini memaparkan  bahwa  kesejahteraan  masyarakat  atau sosial  akan  tercapai  apabila  dilandaskan  dengan syariat  Islam.  Meskipun  belum  semua  meyakini bahwa  syariat  Islam  bisa  menyelesaikan  masalah- masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya dan berbagai masalah lainnya dalam kehidupan manusia.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  kesenjangan ekonomi merupakan hal yang lumrah terjadi, di mana kondisi  ini  memungkinkan  kita  sebagai  sesama manusia  menciptakan  mekanisme  tolong  menolong antara  orang  yang  memiliki  kelebihan  rezeki  akan membantu yang di bawahnya. Kesenjangan ekonomi ini tidak serta merta dapat dihilang dengan mekanisme
ini, namun dapat mempersempit tingkat kesenjangan yang  ada.  Dengan  demikian,  saling  memberi  dan tolong menolong antara yang kaya dan miskin sedikit demi sedikit dapat menciptakan kesejahteraan.
Dalam  teori  ekonomi,  nilai  yang  ditawarkan ekonomi  Islam  masih  tergolong  hal  yang  baru. Meskipun  begitu,  muncul  dan  berkembangnya ekonomi  Islam  turut  memberikan  alternatif  dalam menyelesaikan  masalah  yang  ada  di  dalam masyarakat. Pada saat krisis ekonomi melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang  yang  menerapkan  mekanisme  syariat terbukti  dapat  bertahan  dan  berkembang  membantu negara  dan  masyarakat  di  dalamnya.  Di  sisi  lain, syariat  Islam  memang  menuntut  pemeluknya  untuk bersikap secara profesional dalam prosesnya memunculkan  kebenaran,  ketertiban  dan  keteraturan (Hafidudin, 2003). Pada akhirnya tuntutan inilah yang mendorong  terwujudnya  ekonomi  Islam  dalam memberikan  alternatif  dalam  kejelasan  mengenai perlindungan dan kesejahteraan sosial.
Penulisan  meneliti  menjelaskan  bagaimana dampak  perubahan  perlindungan  sosial  terhadap kesejahteraan  sosial  yang  ditinjau  dari  perspektif ekonomi  Islam.  Beberapa  tulisan  sudah  banyak membahas  mengenai  kesejahteraan  dalam  Islam maupun ekonomi Islam. Sementara itu, dalam tulisan ini  akan  membahas    mengenai  perlindungan  sosial yang  mempengaruhi  kesejahteraan  sosial  dengan pembahasan  yang  mudah  dipahami  ketika  dikaitkan dengan syariat Islam.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  metode  studi kepustakaan  (library  research).  Metode  ini  berkaitan dengan  kajian  teoritis  dan  beberapa  referensi  dari literatur-literatur ilmiah. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan normatif. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi secara sistematik, analisis dokumen atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas dalam kajian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
3.1.1. Definisi Perlindungan Sosial
Hingga saat ini tedapat berbagai macam definisi perlindungan sosial. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  suatu  negara.
Menurut  Asian  Development  Bank’s  perlindungan sosial  didefinisikan  sebagai  “ the  set  of  policies  and programs designed to reduce poverty and vulnerability  by  promoting  efficient  labor  markets, diminishing people’s exposure to risks, and enhancing their  capacity  to  protect  themselves  against  hazards and  the  interruption  lost  of  income ”  yang  mana memiliki  makna  bahwa  perlindungan  sosial  sebagai perangkat  kebijakan  dan  program  yang  dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan mempromosikan  pasar  tenaga  kerja  yang  efisien, mengurangi paparan masyarakat terhadap resiko dan meningkatkan  kecakapan  mereka  untuk  melindungi diri dari bahaya dan ancaman kehilangan pendapatan.
Namun, menurut Bank Dunia dalam World Bank Social  Protection  Strategy,  konsep  yang  dibagikan ADB  masih  bersifat  tradisional.  Bank  Dunia mendefinisikan  perlindungan  sosial  sebagai:  (1) jejaring  pengaman  dan  spring  broad;  (2)  investasi sumber  daya  manusia;  (3)  upaya  menanggulangi pemisahan sosial; (4) berfokus pada penyebab, bukan pada  gejala;  (5)  mempertimbangkan  keadaan  yang sebenarnya.  ADB  dan  Bank  Dunia  memahami perlindungan  sosial  sama  dengan  jejaring  pengaman yang mana berarti menyempitkan makna perlindungan sosial itu sendiri (Huraerah, 2019).
Sementara,  menurut  ILO  (2002)  dalam  Social Security  and  Coverage  for  All,  perlindungan  sosial merupakan  konsep  yang  sangat  luas  yang  juga mencerminkan  perubahan-perubahan  ekonomi  dan sosial pada tingkat internasional. Perlindungan sosial merupakan  elemen  penting  dalam  strategi  kebijakan sosial  untuk  menurunkan  tingkat  kemiskinan  serta memperkecil  kesenjangan  multidimensional.  Dalam arti  luas  perlindungan  sosial  adalah  program  yang mencegah individu tergelincir dalam kemiskinan dan memberikan  kesempatan-kesempatan  ketika  terjadi perubahan                  di masyarakat melalui investasi modal  manusia  dan  kesehatan.  Hal  ini  mencakup asuransi  sosial  (social  insurance),  bantuan  sosial (social  assistance),  pelayanan  sosial  (social  service) dan  kebijakan  pasar  kerja  (labour  market  policies) (ESCAP, United Nation).
Adam,  Hauff  dan  John  (2002)  menegaskan bahwa  aktor  utama  yang  harus  menjalankan perlindungan sosial adalah negara, khusus menyangkut skema jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial) dan kebijakan pasar kerja. Dukungan negara atas perlindungan sosial, termasuk penyediaan pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  Indonesia
semakin  kuat.  Indonesia  terus  mengembangan program  perlindungan  sosial  dengan  tujuan  untuk mensejahterakan masyarakat. (Triwibowo dan Subono  2009)  menegaskan  bahwa  setiap  penduduk berhak atas pelayanan kesehatan yang menjamin hak- hak fundamental setiap orang sesuai dengan deklarasi Hak  Asasi  Manusia  oleh  PBB  pada  tahun  1947. Penjaminan  tersebut  diperkuat  dengan  amandemen UUD  1945  Pasal  34  ayat  2  dan  3  di  mana menyebutkan bahwa negara mengembangkan jaminan sosial  dan  beranggung  jawab  menyediakan  fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat.
Gagasan  perlindungan  sosial  pada  dasarnya berfokus pada keadilan sosial, hak-hak universal yang di mana setiap orang memperoleh jaminan sosial dan standar  kehidupan  kehidupan  yang  memadai  dengan adanya pelayanan kesehatan serta kesejahteraan bagi diri  mereka  sendiri  atau  keluarganya.  Menurut Wiranto,  perlindungan  sosial  ini  berkaitan  dengan upaya  memberikan  perlindungan  dan  rasa  aman khususnya  bagi  masyarakat  miskin,  utamanya kelompok  yang  rentan  (fakir  miskin,  orang  jompo, anak  terlantar,  cacat),  kelompok  masyarakat  miskin yang disebabkan encana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial. Namun perlindungan bagi masyarakat  miskin  ini  perlu  mempertimbangkan prinsip  yang  mana  skema  ini  mampu  memberikan perlindungan  yang  memadai  bagi  penerima  layanan, terhindar  dari  budaya  ketergantungan,  mendorong efisiensi,  transparansi  serta  adanya  pengawasan program (Suharto, 2009).
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan  Sosial  menyebutkan  bahwa perlindungan  sosial  adalah  segala  upaya  yang dilakukan guna mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan ketahanan sosial. Menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Memperkuat Perlindungan  Sosial  di  ASEAN”,  di  mana perlindungan  sosial  ialah  seperangkat  kebijakan  dan program  kesejahteraan  sosial  yang  dirancang  untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan yang ada  di  masyarakat.  Perlindungan  sosial  juga  dinilai dapat  menjadi  penguat  kapasitas  masyarakat  dalam melindungi  dirinya  dari  berbagai  gangguan  yang menyebabkan terganggunya kehidupan dan hilangnya pendapatan.
Dalam perspektif Islam banyak cara yang dapat ditempuh  untuk  melakukan  perlindungan  sosial. Secara  garis  besar  dapat  ditarik  4  inti  pokok  di antaranya pertama, kewajiban individu, di mana pada
kewajiban ini kerja dan usaha merupakan cara utama perlindungan sosial yang ditekankan dalam al-Qur’an dikatakan  bahwa  apabila  kamu  telah  selesai (urusanmu), maka kerjakanlah urusan lainnya dengan sungguh-sungguh. Kedua, kewajiban keluarga, dalam hal  ini  al-Qur’an  selain  menganjurkan  sedekah  dan ketakwaan,  namun  dalam  beberapa  hal  dalam  kitab suci dianjurkan untuk menunaikan kewajiban seperti membayar zakat. Ketiga yakni kewajiban masyarakat, kewajiban  ini  ditunaikan  melalui  zakat,  manusia diwajibkan  menyerahkan  kekayaannya  dalam  kadar tertentu  untuk  kepentingan  saudara-saudara  mereka yang  ketentuannya  sesuai  dengan  ajaran  Islam. Keempat  ialah  kewajiban  negara,  pemerintah berkewajiban  memenuhi  dan  mencukupi  kebutuhan warga negara melalui sumber-sumber dana yang sah di antaranya pajak.
3.1.2. Definisi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal  dari  kata  sejahtera  yang  memiliki  arti  aman, sentosa,  makmur  dan  selamat  (Poerwadarminto, 1999).  Dalam  konsepnya  sejahtera  ini  merujuk  pada keadaan yang baik, kondisi di mana orang-orang yang terlibat  di  dalamnya  dalam  keadaan  sehat,  makmur dan damai. Kesejahteraan juga bisa diartikan dengan keadaan  seseorang  yang  terbebas  dari  jerat kemiskinan,  kebodohan  dan  rasa  takut  sehingga memperoleh kehidupan yang baik dan nyaman secara lahir dan batin.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1998 mendefinisikan  kesejahteraan  sebagai  suatu  tata kehidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa aman, ketentraman dan keselamatan lahir batin yang setiap orangnya bisa memnuhi kebutuhan mereka  secara  jasmani,  rohani  dan  sosial  bagi  diri mereka,  keluarganya  serta  masyarakat  dengan menjunjung  tinggi  hak  kewajiban  asasi  manusia (Fahrudin, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan kesejahteraan sosial adalah kondisi  telah  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual  dan  sosial  dari  warga  negaranya  sehingga mereka mampu hidup layak, mengembangkan diri dan melakukan  fungsi  sosialnya  sebagai  manusia. Sementara  itu,  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial dimaknai  sebagai  upaya  teratur,  terpadu  dan berkelanjutan  yang  dilakukan  oleh  negara  untuk memenuhi  kebutuhan  warga  negaranya  di  mana meliputi jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial.
Indikator ekonomi diukur secara objektif dengan pendekatan berbasis uang ( monetary based indicators ).  Kemajuan  pembangunan,  pertumbuhan ekonomi  dan  penurunan  kemiskinan  belum  dapat menjadi  tolak  ukur  kesejahteraan  suatu  masyarakat. Namun,  kebahagiaan  menjadi  tolak  ukur  subyektif yang  mana  akan  dipersepsikan  lain  oleh  tiap  orang. Dalam  hal  ini,  kebahagiaan  dinilai  bisa  menjadi indikator  kesejahteraan.  Jadi  ketika  masyarakat bahagia dengan kehidupannya maka dapat dikatakan sejahtera sebab dilihat dari komponen kepuasan dalam hidup serta adanya emosi yang positif (BPS 2015).
Dalam konteks negara, kesejahteraan digunakan untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada  seluruh  warganya.  Secara  garis  besar, kesejahteraan  negara  menunjuk  pada  tipe  ideal pembangunan  yang  mana  fokus  utamanya  pada peningkatan  kesejahteraan  dengan  negara  berperan penting memberikan pelayanan sosial secara universal (Purnomo,  2015).  Dalam  konteks  kewarganegaraan, kesejahteraan  juga  diartikan  sebagai    puncak perubahan dari hak yang hanya dimiliki sebagian kecil dari  masyarakat  seperti  hak  sipil,  politil  dan  sosial. Namun  saat  ini,  ketika  hak-hak  sipil  diperluas  maka kewarganegaraan  menuntut  terpenuhinya  hak-hak sosial  secara  penuh.  Konsep  kesejahteraan  telah berkembang  semakin  sempurna  menuju  pada  tujuan memperbaiki kondisi masyarakat agar semakin baik.
Wilensky dan Leabaux (1965) mengenalkan dua konsep  kesejahteraan  sosial  yakni  residual  dan institusional.  Konsep  residual  sendiri  mengacu  pada pandangan bahwa institusi kesejahteraan sosial hanya akan  memainkan  peranan  apabila  lembaga  primer seperti  keluarga  atau  pasar  mengalami break-down . Sementara konsep institusional melihat kesejahteraan sosial,  program  dan  pelayanannya  memiliki  fungsi pertama  ( first-line  function )  dalam  masyarakat industri modern.
Dalam  konteks  perubahan  sosial,  konsep kesejahteraan sosial mengalami tiga tahap perkembangan  (Muhidin,  2003)  yaitu  pertama, kesejahteraan  sosial  dalam  bentuk  kegiatan  amal ( charity )  yang  dimulai  dari  memberikan  pertologan kepada  orang  miskin;  kedua,  kesejahteraan  sosial dalam  konteks  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ), yaitu  suatu  bentuk  perlindungan  pemerintah  untuk menjamin  standar  pelayanan  minimum  bagi  semua warga  negara  dalam  bidang  pendapatan,  nutrisi, kesehatan, perumahan dan pendidikan; ketiga, konsep
masyarakat sejahtera ( welfare society ), yang berlandaskan kepada suatu aspirasi untuk memaksimalkan  pengembangan  setiap  individu. Harkat  dan  martabat  manusia  serta  masyarakat merupaka  nilai  utama.  Kesejahteraan  sosial  bukan hanya  merupakan  institusi  yang  terpisah  dari pembangunan, tetapi menjadi tujuan masyarakat.
Tujuan di selenggarakannya kesejahteraan sosial di  antaranya  pertama,  untuk  meningkatkan  taraf kesejahteraan,  kualitas  dan  kelangsungan  hidup. Kedua,  memulihkan  fungsi  sosial  dari  masyarakat atau  individu  dengan  tujuan  mencapai  kemandirian. Ketiga,  meningkatkan  ketahanan  masyarakat  dalam mencegah  dan  menangani  masalah  kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kepedulian, kemampuan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Kelima, menigkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan  merupakan  tujuan  dari  ajaran agama  Islam  dalam  bidang  ekonomi.  Kesejahteraan yang  diatur  dalam  al-Qur’an  bukan  tanpa  syarat, melainkan  kesejahteraan  akan  diberikan  apabila melaksanakan  perintah  Allah  swt.  dan  menjauhi semua  larangannya.  Dalam  ayat-ayat  al-Qur’an dijelaskan pula definisi kesejahteraan secara langsung (tersurat)  ataupun  tidak  langsung  (tersirat).  Dalam Surat An-Nahl ayat 97 dipaparkan bahwa kesejahteraan  adalah  jaminan  dari  Allah  yang diberikan  kepada  hambanya  yang  beriman,  bersabar dan selalu melakukan kebaikan.  Pada Surat Al-A’raf ayat  10  Allah  swt.  mengingatkan  untuk  selalu mensyukuri  nikmatnya  karena  nikmat  itulah  sarana hambanya untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya.

## 3.2. Pembahasan
Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya menunjuk pada suatu kebijakan yang ditujukan untuk mempromosikan  tingkat  kualitas  hidup  atau  standar kehidupan manusia. Namun demikian, pembangunan kesejahteraan  sosial  bukan  merupakan  satu-satunya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Secara  konseptual,  pentingnya    kesejahteraan  sosial harus  dilandasi  oleh  keyakinan  bahwa  kebijakan ekonomi  dan  kebijakan  publik  lainnya  tidak  selalu mampu  mengatasi  masalah  sosial  secara  efektif. Kebijakan  sosial  merupakan  wujud  nyata  dari tindakan  sosial  dan  pengorganisasian  sosial  sebagai
representasi kehendak publik dalam mempromosikan kesejahteraan warganya.
Indonesia  sejauh  ini  terus  berupaya  untuk mengembangkan program perlindungan sosial, termasuk  program  perlindungan  sosial  bidang kesehatan.  Program  perlindungan  sosial  bidang kesehatan, seperti Jamkesmas/Jamkesda yang berupa bantuan sosial kini terah berevolusi menjadi Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  berbentuk  asuransi. Terkait  hal  ini,  perlindungan  sosial  telah  mengalami evolusi  dari  yang  sifatnya  bantuan  ( assistance ), asuransi  ( insurance ),  hingga  kepada  pengembangan kemampuan ( potential development ).
Bantuan  sosial  adalah  jaminan  sosial  yang umumnya  diberikan  kepada  kelompok  lemah  atau masyarakat  kurang  beruntung  ( disadvantage people ) yang  meskipun  tidak  membayar  premi  tetapi mendapat  tunjangan  pendapatan  atau  pelayanan sosial. Sedangkan menurut Damayanti asuransi sosial adalah jaminan sosial yang diberikan kepada peserta asuransi  berdasarkan premi yang dibayarkan. Bentuk asuransi  sosial  maupun  bantuan  sosial  dilaksanakan melalui  strategi:  (1)  universal  dan  selektif,  bersifat universal  berarti  seluruh  jaminan  sosial  diberikan kepada  seluruh  warga  negara,  sedangkan  selektif berarti  hanya  diberikan  kepada  kelompok  tertentu, seperti kelompok masyarakat miskin; (2) in-cash dan in-kind,  in-cash berarti  jaminan  sosial  dalam  bentuk uang  tunai,  sednagkan in-kind berarti  dalam  bentuk barang  atau  pelayanan  sosial; (3)  publik dan  swasta, jaminan  sosial  dapat  diselenggarakan  oleh  negara (publik) atau oleh lembaga-lembaga swasta berbentuk Perseroan Terbatas.
Evolusi  perlindungan  sosial  di  Indonesia merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah,  non pemerintah  dan  kelompok  masyarakat  dalam menghadapi  risiko  dan  menanggulangi  kemiskinan dengan  baik.  Evolusi  perlindungan  sosial  ini  sudah mengarah  pada  perlindungan  komprehensif  level kebijakan  yang  berbasis  keluarga  dan  siklus  hidup. Namun  perlindungan  sosial  komprehensif  ini  tidak hanya  mencakup  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  tapi juga pemberdayaan berkelanjutan.
Program  perlindungan  sosial  pada  dasarnya memiliki tujuan yakni mengentaskan kemiskinan dan kerentanan sosial melalui peningkatan dan perbaikan kapasitas dari masyarakat. Indonesia sejauh ini sudah memiliki  banyak  program  perlindungan  sosial  yang bervariasi  seperti  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Jaminan
Kesehatan  Nasional  (JKN)  dan  sebagainya.  Namun demikian,  meskipun  telah  memiliki  banyak  program perlindungan  sosial,  akurasi  dan  cakupannya  masih sangat rendah terutama sektor formal yang berpotensi tumpang  tindih (Kementrian  Keuangan  2020).  Peran penting  dari  perlindungan  sosial  terlihat  pula  dari kebijakan  pemerintah  atas  program  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN),  di  mana  salah  satu programnya merupakan kebijakan yang komprehensif membantu  menyelamatkan  jiwa  dan  perekonomian dan  hal  ini  pun  menjadi  program  dari  perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
Beberapa  permasalahan  dari  adanya  evolusi perlindungan  sosial  khususnya  di  bagian  bantuan sosial, di mana akurasi masih sangat rendah, sasaran dari  tiap  program  yang  berbeda,  pemutakhiran  data sektoral  yang  belum  terintegrasi,  akses  dokumen kependudukan  masyarakat  miskin  yang  masih terbatas, penyaluran bantuan yang lambat dan sering dinilai  tidak  tepat  sasaran,  masih  adanya  tumpang tindih  target  penerima  serta  kurang  optimalnya edukasi  dan  sosialisasi  yang  dilakukan  pemerintah kepada  calon  penerima  bantuan.  Berdasarkan  data Bappenas  tahun  2020  terhadap  tingkat  akurasi penyaluran  program  pada  tahun  2019,  bahwa  ada beberapa  permasalahan  misalnya  banyak  keluarga yang seharusnya tidak layak menerima BPNT/Rastra dan KUBE, tingkat akurasi BPNT/Rastra hanya 44%, dan  PBI  57,7%.  Selain  itu,  hanya  50  dari  514 Kabupaten/Kota  yang  melakukan  pembaruan  data pada  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  di atas  50%.  Meskipun  telah  melakukan  pembaharuan ternyata  tingkat  akurasi  data  masyarakat  miskin  dari tiap Kabupaten/Kota masih rendah.
Sementara  itu,  masalah  mengenai  perlindungan sosial  pada  bagian  jaminan  sosial  antara  lain ketidakpatuhan  peserta  mendaftar  dan  membayar iuran,  besaran  premi  yang  harus  dibayarkan  tidak sesuai  dengan  harga  keekonomian,  pengajuan  klaim yang  dirasa  masih  sulit,  skema  manfaat  pasti penarikan  dini  jaminan  hari  tua  berisiko  tidak berkelanjutan  untuk  jangka  panjang,  jaminan  sosial yang  belum  optimal  menjangkau  sektor  informal, penciptaan  program  baru  yang  berpotensi  tumpang tindih  serta  distribusi  fasilitas  kesehatan  dan  tenaga kerja  yang  tidak  merata.  Sejauh  ini  pemerintah menjadikan  momentum  pandemi  covid-19  sebagai gerakan baru untuk mereformasi sistem perlindungan sosial, di antaranya seperti transformasi data menuju registrasi  sosial  melalui  disiplin  perbaikan  data  dan
sistem,  digitalisasi  penyaluran  bansos,  membentuk call  center atau  layanan  pengaduan  bansos, peningkatan  edukasi  dan  sosialisasi  serta  perluasan cakupan bansos, penyederhanaan program perlindungan  sosial  dan  yang  terakhir  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  harus  efisien  sehingga masyarakat diberikan kebutuhan kesehatan mendasar tidak  berlebihan  dan  jumlah  iuran  tidak  membebani masyarakat. Strategi dari evolusi perlindungan sosial ini  digunakan  sebagai  solusi  dan  menjadi  inovasi dalam mengatasi masalah dalam masyarakat di masa mendatang serta mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Menurut  Badrun  (2019)  dampak  dari  evolusi perlindungan  sosial  terhadap  kesejahteraan  sosial sendiri  sejauh  ini  ditandai  dengan  terjadinya penurunan angka kemiskinan dan permasalahan sosial di masyarakat. Namun, penurunan angka kemiskinan lima  tahun  terakhir  sesungguhnya  bisa  lebih  tinggi dari  angka  yang  dicapai  saat  ini.  Kondisi  ini  dinilai menyebabkan  belum  optimalnya  kinerja  negara  atau pemerintah  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial  yang  terletak  pada  regulasi,  sumber  daya manusia,  kewenangan  pusat  dan  daerah,  pengelolah data dan program serta sinergitasnya.
Ekonomi  Islam  sekarang  ini  sudah  menjadi pembahasan  yang  menarik  ketika  dikaitkan  dengan persoalan  dalam  kehidupan.  Pembahasan  tersendiri mengenai  ekonomi  Islam  telah  muncul  sebagai disiplin  keilmuan  yang  baru.  Konsep  kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam masih menyangkut pembahasan mengenai materi, di mana kesejahteraan yang  optimal  muncul  dari  kecerdasan  materi kemudian  dikontrol  oleh  kecerdasan  spiritual  mulai dari  cara  memperolehnya  hingga  menghabiskannya. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri ialah tercapainya  tujuan  sesuai syara’ sesuai  syariat  Islam (Suardi, 2021).
Selanjutnya,  secara  terperinci  ekonomi  Islam yang  menjadi  salah  satu  bagian  dari  syariat  Islam sangat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Tujuan  utama  ekonomi Islam  ialah  merealisasikan  tujuan  manusia  sebagai individu dan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, serta mempunyai kehidupan yang baik dan terhormat ( Falah ).
Dalam  perspektif  ekonomi  Islam  terwujudnya baldatun  thayyibatun  wa  rabbun  ghafur atau  negara yang  ideal  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut  pertama,
kesejahteraan  ekonomi  adalah  tujuan  ekonomi  yang terpenting yang mana kesejahteraan di sini mencakup kesejahteraan  individu,  masyarakat  dan  negara. Kedua,  kebutuhan  dasar  sebagai  manusia  tercukupi seperti  makan,  minum,  tempat  tinggal,  pendidikan, kesehatan,  keamanan  serta  sistem  dari  negara  yang menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  mendasar  dari warganya  secara  adil    (Suardi,  2021).  Ketiga, penggunaan  sumber  daya  yang  optimal  dan  tidak mubazir.  Keempat,  pendistribusian  harta  kekayaan, pendapatan  dan  hasil  pembangunan  secara  adil  dan merata.  Kelima,  terjaminnya  kebebasan  individu. Keenam, setiap warganya mendapatkan kesamaan hak dan peluang dalam hidupnya. Ketujuh, kerjasama dan keadilan.
Al-Ghazali mendefinisikan bahwa aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam  sebuah  kerangka  sebuah  urutan  tingkatan kemanfaatan  individu  dan  sosial  yakni  kebutuhan ( dharuriyah ), kesenangan atau kenyamanan ( hajiyah ) dan kemewahan ( tahsiniyah ). Inti pokok dari paparan Al-Ghazali pada dasarnya menjelaskan bahwa fungsi dari  kesejahteraan  sosial  dalam  Islam  yaitu  dengan menetapkan  hierarki  kebutuhan  individu  dan  sosial. Dalam  ekonomi  Islam,  memiliki  nilai  instrumental yang  strategis  dan  berpengaruh  pada  tingkah  laku manusia dan masyarakat serta pembangunan, di mana meliputi  zakat,  larangan  riba,  kerja  sama  ekonomi, jaminan sosial dan peran negara di dalamnya.
Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  sarana  untuk mencapai  keadilan  yang  nantinya  menciptakan lapangan pekerjaan baru yang meningkatkan pendapatan riil masyarakat, yang mana hal ini menjadi indikator  kesejahteraan  dalam  ekonomi  Islam.  Al- Qur’an pun telah menyinggung mengenai kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3 dan 4.
“Maka  hendaklah  mereka  menyembah  Tuhan (pemilik)  rumah  ini  (Ka’bah)  yang  telah  memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan  mengamankan  mereka  dari  rasa  takut” (QS. Quraisy: 3-4).
Berdasarkan ayat di atas, bahwa hal yang menjadi petunjuk kesejahteraan dalam al-Qur’an ada tiga yaitu menyembah  Tuhan  pemilik  Ka’bah,  menghilangkan rasa  lapar  dan  menghilangkan  rasa  takut.  Indikator pertama,  di  mana  ketika  manusia  menginginkan kesejahteraan  dalam  hidup  maka  harus  selalu bergantung  kepada  Allah  swt.  Indikator  ini  menjadi representasi  dari  pembangunan  mental,  di  mana ketergantungan  manusia  pada  Tuhannya  diamalkan
dengan  penghambaan  kepada  Allah  swt.  dengan ikhlas.  Ketika  manusia  sudah  beribadah  dan bergantung  pada  Tuhannya,  ini  menjadi  indikator paling  utama  di  mana  manusia  bisa  mendapatkan kesejahteraan hidup (kebahagiaan yang hakiki).
Selanjutnya,  indikator  kedua  adalah  hilangnya rasa  lapar  (terpenuhinya  kebutuhan  dasarnya  atau konsumsi).  Ayat  di  atas  menyebutkan  bahwa  Allah swt. memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar,  penjelasan  ini  menunjukkan  bahwa  dalam ekonomi  Islam  terpenuhinya  kebutuhan  konsumsi manusia  menjadi  indikator  kesejahteraan  yang baiknya  bersifat  secukupnya  (hanya  menghilangkan rasa  lapar)  tanpa  ada  unsur  berlebih-lebihan  sampai melakukan penimbunan harta kekayaan, terlebih lagi jika  menggunakan  cara  yang  dilarang  syariat  Islam (anjuran  Allah).  Ketika  kita  melakukan  segalanya sesuai  ajaran  Allah  swt.  maka  tidak  akan  ada kejahatan,  penipuan  bahkan  korupsi  yang  bisa merugikan manusia lain.
Sementara itu, indikator ketiga yaitu menghilangkan  rasa  takut.  Hilangnya  rasa  takut  ini menjadi  representasi  dari  terciptanya  rasa  aman, nyaman  dan  damai.  Ketika  hal  ini  dapat  terwujud maka akan hilang kriminalitas, perampokan, pemerkosaan,  pencurian  dan  kejahatan-kejahatan lainnya.  Hal  ini  nantinya  menunjukkan  bahwa masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan, keamanan  dan  kedamaian  dalam  hidupnya  sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Kesejahteraan  dalam  kehidupan  akan  selalu menjadi  tujuan  utama  dari  seluruh  manusia  di  muka bumi ini dan juga menjadi cita-cita dari pendiri negara Indonesia  ini.  Permasalahan  utama  ialah  belum terpenuhi  dan  tidak  merata  kesejahteraan  sosial  bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan evolusi perlidungan sosial khususnya  bagian  jaminan  sosial  dan  bantuan  sosial yang diharapkan akan berdampak pada kemakmuran dan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Program- program  perlindungan  sosial  yang  diupayakan  oleh pemerintah sangat bervariasi seperti Kartu Indonesia Pintar  (KIP),  Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak (PKSA),  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  dan sebagainya.  Namun,  pengaplikasian  dari  program- program  ini  belum  optimal  dilakukan  reformasinya sehingga  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial
belum sepenuhnya memenuhi konsep ideal perlindungan  sosial  dalam  Islam  untuk  mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk itu, perlu usaha yang besar untuk merealisasikan evolusi perlindungan sosial agar memberikan  dampak  baik  bagi  kesejahteraan  yang sesuai  dengan  tujuan  ekonomi  Islam  yang  sekaligus menjadi  tujuan  dari  manusia  guna  mencapai  dan memenuhi kebahagiaan dunia akhirat, serta memenuhi prinsip-prinsip  dalam  Islam  untuk  terciptanya kehidupan masyarakat yang seimbang.

## 5. REFERENSI
Fahrudin, A. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama. Hafidudin,  D.  (2003). Manajemen  Syariah  Dalam Praktek. Jakarta: Gema Insani Press. Huraerah, A. (2019). Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori  dan  Aplikasi  Dynamic  Governance  . Bandung: Nuansa Cendekia.
Muhidin. (2003). Bunga Rampai Pekerjaan Sosial dan Pembangunan. Bandung:  Lembaga  Penelitian Universitas Langlangbuana.
Poerwadarminto.  (1999). Kamus  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Purnomo, A. (2015). Islam dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. Al-Iqtishadiyah , II (II). Simarmata.  (2008). Negara  Kesejahteraan  dan Globalisasi:  Pengembangan  Kebijakan  dan Perbandingan Pengalaman. Jakarta: Pusat Studi Islam dan Keagamaan (PSIK).
Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.
Equilibrium , 03 (02).
Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang  Ekonomi  Islam. Jurnal  Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah , 06 (02). Suharto,  E.  (2009). Kemiskinan  dan  Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Tamimah, N. (2021). Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer. Jurnal
Iqtisadie:  Journal  of  Islamic  Banking  and Shariah Economy , 01 (02).
Yasir,  A.  (2009). Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya ke I, II, III & IV. Surabaya: Permata Press.