## TELAAH KEMBALI PEMAHAMAN SISTEM KETATANEGARAAN DALAM ISLAM ( KHILAFAH )
(Kajian historis dan ideologis terhadap gerakan HTI di Indonesia)
Mohammad Zainal Hamdy 1
Wiwik Prasetiyo Ningsih 2
Hamdyhernandez14@gmail.com Jamiah.duba@gmail.com
Abstract: History  records  that  the  government  referred  to  by  HTI  is  not  in accordance  with  history,  what  was  the  form  of  government  at  the  time  of  the Prophet and Khulafa ar-Rasidiin. In history, it is explained that the Prophet did not establish or establish a definite or absolute form of government, because the form of government is also not only a human relationship with God, but also a relationship with humans. In this case ideologically, Islam only provides a frame or limitations or can be called an indicator of goodness in government. The form of  government  can  be  adjusted  according  to  the  needs  and  benefit  of  the people.For example, the difference between the election of a caliph during the time of Abu Bakr, Umar, Usman and Ali, during the time of Abu Bakr, Abu Bakr was chosen by acclamation by representatives of the Muhajirin and Anshor from the results  of  deliberations  and  discussions.  In  contrast  to  the  election  of  Umar  to become Caliph, at that time Umar was appointed directly by Abu Bakr, also to Ustman who was appointed by the formation team for the election of the caliph and  also  Ali.  All  these  differences  are  caused  by  differences  and  needs  at  that time. And these differences do not violate al-quran and as-sunnah. So it can be concluded that the echo about returning the caliphate system to the present is an inaccurate  resonance,  especially  to  the  point  of  forbidding  the  existing  system and infidel people who use the system, namely the democratic system.
Keywords: HTI, Khilafah, Ideology, History
Abstrak: Sejarah  mencatat  bahwa  kekhilafaan  yang  dimaksud  oleh  HTI  tidak sesuai  dengan  sejarah,  yaitu  bagaimana  bentuk  pemerintahan  pada  masa  Nabi dan  Khulafa ar-Rasidiin. Dalam  sejarah  dijelaskan bahwa  Nabi  tidak  membuat atau menetapkan secara pasti atau absolut bentuk pemerintahan, karena bentuk pemerintahan  juga  tidak  hanya  hubungan  manusia  dengan  Allah,  akan  tetapi terdapat  hubungannya  dengan  manusia.  Dalam  hal  ini  secara  ideologis  Islam hanya  memberikan  frame  atau  batasan-batasan  atau  bisa  disebut  sebagai indikator kebaikan dalam pemerintahan. Bentuk  pemerintahan bisa disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  kemaslahatan  umat.  Sebagai  contoh,  berbedanya pemilihan khalifah pada masa Abu Bakr, Umar, Utsman dan Ali, pada masa Abu Bakr,  Abu  Bakar  dipilih  secara  aklamasi  oleh  perwakilan  orang  muhajirin  dan Anshor  dari  hasil  musyawarah  dan  diskusi.  Berbeda  pada  pemilihan  Umar menjadi  Khalifah,  pada  saat  itu  Umar  ditunjuk  lansung  oleh  Abu  Bakr,  juga
1 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan
2 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan
pada Ustman yang ditunjuk oleh tim formasi pemilihan khalifah dan begitu juga Ali. Semua perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dan kebutuhan pada masa tersebut.  Dan  perbedaan  tersebut  tidak  menyalahi  al-qur’an  dan  as-sunnah. Maka  dapat  simpulkan  bahwa  gaung  tentang  mengembalikan  sistem kekhilafahan  pada  masa  kini  merupakan  gaung  yang  kurang  tepat,  terlebih sampai mengharamkan sistem yang sudah ada sekarang dan mengkafir-kafirkan orang yang memakai sistem tersebut yaitu sistem demokrasi.
Kata kunci: HTI, Khilafah, Ideologis, dan Historis

## Pendahuluan
Sistem  ketatanegaraan  dalam  islam  atau  biasa  disebut  dengan  khilafah islamiyah  merupakan  aturan  pemerintahan  yang  pada  zaman  modern  ini didengung-dengungkan  dan  didambakan  menjadi  sistem  pemerintahan  bagi sebagian umat Islam. Hal ini menarik untuk dikaji karena berhubungan dengan agama (Islam) dan negara. Walaupun terdapat sejumlah ayat dalam Al-Quran mengenai  aturan  khilafah  islamiyah  ini,  tidak  ada  kesepakatan  pun  di  antara para ulama mengenai apa dan bagaimana wujud Khilafah Islamiyah ini. Oleh karena  itu,  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  khilafah  Islamiyah  ini  seringkali menjadi  bahan  perdebatan.  Dalam  artian  bahwa  masalah  khilafah  Islamiyah masuk  dalam  kategori  wilayah  perjuangan  umat  islam  zaman  modern.  Di Indonesia  sendiri  ada  sekelompok  orang  yang  menamakan  dirinya  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI)  yang  menawarkan  konsep  dan  aturan  yang  katanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi dan diterapkan di masa nabi dan khulafaurrasyidin  dimana  islam  khususnya  pada  masa  itu  mencapai  puncak kemajuan  dari  berbagai  bidang  dan  menjadi  awal  mula  islam  menguasai  dan mendominasi peradaban dunia. Hal ini yang menjadi motivasi bagi penggerak organisasi ini untuk bergerilya dan menancapkan kukunya di setiap negara dan kawasan yang menganut islam secara luas. Pemerintah sendiri sudah bertindak tegas  dan  memberi  keputusan  terhadap  organisasi  ini,  dimana  organisasi  ini sudah  dilarang  beraktivitas  di  Indonesia  dengan  adanya  ketetapan  undang- undang  oleh  presiden  dikarenakan  menurut  pemerintah  HTI  bertentangan dengan  dasar  negara  yaitu  Pancasila  yang  menjadi  simbol  dari  negara
indonesia  dan  para  pejuang  dan  pahlawan  indonesia.  Walaupun  demikian kajian  ini  masih  sangat  menarik  untuk  diteliti  lebih  mendalam  apakah pemikiran  yang  dibawa  oleh  HTI  sesuai  dengan  ajaran  dan  tuntunan  yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengenai cara dan dasar- dasar kepemerintahan. Salah satu mantan pejuang HTI ustadz Felix Siauw yang berdarah tionghoa – indonesia Palembang ini mengatakan “khilafah itu adalah bagian dari ajaran islam yang sulit dan bahkan tidak mungkin untuk dihapus dan dakwah tidak akan pernah berhenti oleh hanya satu dua rezim yang anti- islam”. Menarik untuk digali lebih mendalm tentang segala hal yang berkaitan dengan HTI ini yang menimbulkan berbagai polemik dan pertentangan baik itu bagi sesama umat beragama dan sesama bangsa indonesia.

## Riwayat Pendiri Hizbut dan Perkembangannya

## Taqiyuddin An-Nabhani “Pendiri Hizbut tahrir”
Nama  lengkap  Taqiyuddin  an-Nabhani  adalah  asy-Syaikh  Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Gelar “an-Nabhani”  dinisbatkan  kepda  kabilah  Bani  Nabban,  yang  termasuk  orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang  termasuk  dalam  wilayah  Hanifa  di  Palestina  Utara.  Syaikh  an-Nabhani lahir  pada  tahun  1909  M.  Beliau  mendapat  pendidikan  awal  dari  ayahnya sendiri  yaitu  seorang  alim  yang  faqih  terhadap  agama.  Ayah  beliau  seorang pengajar ilmu syari’ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu syari’ah, yang diperoleh dari kakeknya, Syaikh Yusuf bin Ismail  bin  Yusuf  an-Nabhani.  Beliau  adalah  seorang qadhi (hakim),  penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di dalam Daulah Utsmaniyah. 3 Syaikh  Yusuf  an-Nabhani  termasuk  tokoh  sejarah  masa  akhir  Khilafah Utsmaniyah.  Beliau  berpendapat  bahwa  Khalifah  Utsmaniyah  merupakan
3 Herry Muhammad dkk, Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20 , (Jakarta: Gema Insani, 2006), Lihat di Zulfadi, “Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta” . (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), 11.
penjaga  agama  dan  aqidah,  simbol  kesatuan  kaum  muslimin,  dan mempertahankan institusi umat.
Latar Belakang Lahirnya Hizbut Tahrir dan masuknya ke indonesia
Hizbut  Tahrir  atau  Hizbu  at-Tahrir  (Arab: ريرحتلا  بزح Inggris: Party  of Liberation ; Indonesia: Partai Pembebasan) awalnya bernama Partai Pembebasan Islam ( hizb al-tahrir al-islami ). Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/1372 H oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an- Nabhani, yaitu seorang Qadhi pada mahkamah Isti’naf (Mahkamah Agung) di al-Quds kelahiran ijzim, Haifa, Palestina, dan alumnus universitas al Azhar dan Dar al-“ulum , Kairo Mesir di sebuah Mahkamah Banding Yerussalem, di daerah Baitul Maqdis, serta seorang politisi ulung. Taqiyuddin an-Nabhani berasal dari sebuah  “keluarga  ilmu”,  karena  kedua  orang  tua  beliau  adalah  ahli  syariah Islam  (faqih).  Selain  itu,  kakek  buyutnya,  yakni  Syaikh  Yusuf  bin  Hasan  bin Muhamad  an-Nabhani  as-Syafi’iy,  Abu  Mahasin,  adalah  seorang  ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Daulah Khilafah. 4
Sejak  meledaknya  perang  dunia  pertama  dan  kedua,  keinginan  para pemikir islam semakin kuat untuk menciptakan perdamaian berdasarkan islam dan  dikendalikan  oleh  umat  islam  karena  banyak  negara  negara  yang  sudah dikuasai oleh orang-orang barat dimulai dari jazirah arab afrika dan kawasan asia tenggara. Pendudukan ini tidak hanya meliputi pengambilan wilayah saja akan    tetapi  dari  segi  pemikiran  dan  pemahaman  dimana  orang  barat  ingin sekali untuk meruntuhkan hegemoni umat islam yang masih bertahan hingga ribuan tahun. Dibuktikan dengan semakin gencarnya orang barat menyebarkan pemahaman dan  doktrin nasionalisme sesuai dengan keinginan dan alur yang mereka  buat. Untuk  membalasa  kekuasaan  Barat  inilah  maka  lahir  gerakan- gerakan dari para pemikir  Islam yang meyebut dirinya sebagai kelompok atau partai.  Namun  munculnya  kelompok  maupun  partai  ini  sangat  disayangkan, karena  masih  bisa  ditaklukkan  oleh  barat  sehingga  pergerakannya  tidak
4 Zulfadi, “Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta” . (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), 34.
optimal karena tidak dapat berkembang. Berdasar ideologi inilah para pejuang HTI  yang  dipelopori  oleh  Taqiyuddin ini  berusaha  untuk  melahirkan pergerakan  yang  dapat  melawan  pergerakan  ideolgi  barat yang  sudah  sangat menguasai  dunia  dan  membuat  islam  tidak  dapat  melebarkan  sayap  dan menancapkan  kukunya  di  dunia  sebagaiman  yang  telah  dilakukan  oleh  nabi dan para sahabat di masa keemasan islam sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. Ali Imron ayat 104:
ةَّمُأ مُكنِّ م نُكَتلَو
َنوُحِّلفلمٱ ُمُه َكِّئََٰلْوُأَو ِّرَكنُلمٱ ِّنَع َنوَهنَيَو ِّفوُرعلمٱِّب َنوُرُمَيََو ِّيرَلخٱ  َلَِّإ َنوُعدَي ١٠٤
Artinya:  ”Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari  yang  munkar,  merekalah  orang-orang  yang  berutung. (Q.S  Ali Imron:3:104) . 5
Di  lain  pihak,  sebagaimana  penjelasan  Taqiyuddin  An-Nabhani bahwasanya  berdirinya  Hizbut  tahrir  disebabkan  oleh  beberapa  hal diantaranya adalah: Pertama, banyak umat islam yang belajar islam keluar dari aturan dan metode yang telah ditetapkan oleh islam. Banyak umat islam yang lupa terhadap cara islam dan terpesona dengan metode yang ditawarkan oleh barat. Kedua dunia  barat  yang  dengki  dan  benci  terhadap  islam  terus menyerang  dan  menyudutkan  islam  dengan  memberikah  kabar  atau  berita yang  tidak  ada  kebenarannya  (hoaks)  dan  menjelek-jelekkan  hukum  hukum umat  islam  yang  mana  sudah  terbukti  kebenarannya  dalam  memecahkan persoalan  hidup. Ketiga, disebabkan  oleh  semakin  banyaknya  negara  negara islam yang lepas dan tunduk pada negara negara kufur yang ditambah dengan runtuhnya  daukah  islamiyah  yang  menjadi  simbol  peradaban  umat  islam  di dunia. 6 Ini yang menjadi dasar bagi pemimpin-pemimpin Hizbut Tahrir untuk mendirikannya  dan  berusaha  untuk  menghidupkan  islam  kembali  di  jazirah arab  dan  kemudian  menjadi  motovasi  yang  kuat  untuk  menyebarkannya  ke
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 63
6 Abdullah, Mafahim Hizbut Tahrir (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001), 13-20.
seluruh  dunia  yaitu  dengan  cara  ingin  mendirikan  Daulah  Islamiyah  yang besar  sebagaimana  telah  berdiri  daulah-daulah  islam  seperti  Abbasyiah Umayyah  dan  Andalusiyah.  Setelah  meninggalnya  Syekh  Taqiyuddin  An- Nabhani,  kepemimpinan  HTI  diganti  oleh  tokoh  yang  tak  kalah  mentereng yaitu Syekh Abdul Qadim Zallum. Pemikiran dan pandangan dua tokoh besar HTI ini dapat dikaji dan dibaca lebih dalam dalam buku-buku yang diterbitkan oleh  Hizbut  Tahrir  melalui  HTI  Press.  Setelah  beliau  meninggal  pada  tahun 2003, Hizbut Tahrir  secara internasional  dipimpin oleh Syekh A. Abu Rostah hingga  saat  ini.  Untuk  di  indonesia  sendiri  Hizbut  Tahrir  masuk  pada  tahun tahun  1980-an,  dibawa  oleh  Abdurrahman  al-Bagdhadi  dengan  bantuan  K.H. Abdullah  bin  Nuh,  yang  merupakan  pengasuh  dan  pendiri  pesantren  Al- Ghazali  Bogor,  mengajaknya  tinggal  di  Indonesia,  mulai  melakukan  safari dakwah  dan  memperkenalkan  Hizbut  Tahrir  ke  berbagai  pesantren  dan kampus-kampus Indonesia.
Pengangkatan Imamah (Kepemimpinan) Dalam Islam
Imamah  (kepemimpinan)  bertugas  sebagai  pengganti  nabi  dalam melindungi  agama  khususnya  islam  dan  mengatur  kemaslahatan  hidup. 7 Terkait dengan hukum pengangkatan Imamah (kepemimpinan) yang memiliki kredibilitas  dalam  menjalankan  tugas  di  kalangan  umat  berdasarkan ijma' ulama  adalah  wajib.  Artinya,  jika  seseorang  yang  kapabel  telah  diangkat sebagai imam (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat imam (khalifah) bagi yang lain (saqata fardhuha 'ala al-kaffah) .
Dalam  Islam  Mengangkat  Pemimpin  atau  Imamah  memiliki  cara tersendiri  sesuai  dengan  ajaran  yang  ada  dalam  al-Quran  dan  Sunahdimana yang  pertama  dengan  penunjukan  langsung  oleh  Pemimpin  sebelumnya contohnya  terjadi  pada  saat  Abu  Bakar  memilih  beberapa  Sahabat  untuk melanjutkan  estafet  kepemimpinannya.  Kedua  dengan  melalui  Metode
1 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hal. 9
Pemilihan  dimana  metode  ini  tidak  sama  dengan  pemilihan  umum  dalam sistem  demokrasi.  Pemilihan  disini  sudah  ditentukan  orang-orang  yang kredibel dan terpercaya serta memiliki ilmu yang mumpuni baik dalam bidang agama  maupun  dalam  hal  bernegara  yang  bisa  disebut ahlul  'aqli  wal  hal . Setelah ahlul  'aqli  wal  hal sudah  terpilih  baru  bisa  dilaksanakan  metode  yang kedua ini
Para Ulama sendiri berbeda pendapatan dalam hal berapa banyak ahlul 'aqli wal hal dan bagaimana tata caranya agar pemilihan pemimpim dengan cara ini  sah  dan  bisa  diakui  oelh  semua  golongan.  Pendapat  pertama mengemukakan  bahwa  pengangkatan  pemimpin  harus  dihadiri  oleh  seluruh anggota ahlul 'aqli wal hal yang terpilih dari setiap daerah yang bertujuan agar semua pihak atau anggota dari setiap daerah bisa menerima dan  tunduk atas arahan  dan  perintah  pemimpin  yang  sudah  terpilih.  Kedua  minimal  jumlah ahlul  'aqli  wal  hal adalah  lima  orang  yang  mana  mereka  harus  sepakat  untuk mengangkat  pemimpin  atau  khalifah  berdasarkan  persetujuan  dari  semua anggota ahlul 'aqli wal hal
Pemilihan Imam (khalifah)
Pada  suatu  titik  saat  tidak  ada  seorang  pun  unrtuk  diangkat  menjadi pemimpin  karena  tidak  ada  jalan  keluar  dari  berbagai  pihak  maka  harus dibentuk  minimal  dua  kelompok  yang  terdiri  dari  kelompok  pemilih  dan kelompok Pemimpin yang akan dipilih. Untuk kelompok pemilih dihadapkan pada  syarat  syarat  diantaranya  memiliki  sifat  yang  adil,  dan  memiliki kemampuan  membedakan  mana  pemimpin  yang  layak  dijadikan  sebagai pemimpin  sesuai  dengan  persyaratan  yang  sudah  resmi  disetujui.  Serta memiliki pandangan dan sikap yang bijak dalam memilih seorang yang pantas menjadi  pemimpin.  Sebelum  melaksanakan  pemilihan  terhadap  pemimpin diharapkan pada kelompok pertama tadi untuk melihat profil profil pemimpin yang  sesuai  dengan  kriteria  seorang  pemimpin  yang  arif  dan  bijaksana. Diantara syarat bagi pemimpin yang baik adalah memiliki sifat adil, memiliki
pemahaman  dan  pengetahun  yang  mumpuni  dalam    menjalani  roda kepemerintahan  dan  mampu  berjuang  dalam  berbagai  kasus  dan  hukum. Selain  itu  seorang  pemimpin  harus  memiliki  kesehatan  yang  baik,  baik  itu panca  indera  maupun  lisan  dan  anggota  tubuh  sehingga  mampu  menangani persoalan  yang  dihadapinya  dan  dapat  menjalankan  tugas  dengan  cepat  dan efektif.  Sifat  berani  juga  harus  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  sehingga  bisa melindungi  negara  dari  serangan  musuh  dan  tidak  memiliki  sifat  pengecut yang dapat membuat keruntuhan sebuah negara apabila diserang oleh musuh. Memiliki keturunan dari bangsa quraisy baik itu secara ijma’ maupun nash. 8

## Kondisi  dibenarkannya  Imam  (khalifah)  mundur  dari  Imamah (kepemimpinan)nya
Pemimpin  yang  adil  dapat  membuat  negara  aman  dan  terjaga  dari berbagai  aspek  dan  kondisi.  Namun  sebaliknya  pemimpin  yang  tidak  adil dapat  menyebabkan  ketidak  stabilan  sebuah  negara  dan  dapat  membuat sebuah negara goyah dan hancur. Oleh karena itu pemimpin yang sudah tidak memenuhi  kriteria  pemimpin  seyogyanya  harus  memundurkan  diri  demi kepentingan negara itu sendiri. Berikut adalah hal yang mengharuskan sebuah pemimpin untuk memundurkan diri. 9
Pertama,  karena  keadilannya  ternoda  yang  disebabkan  oleh  Syahwat dan  Syubhat.  Syahwat  adalah  mengikuti  perbuatan  perbuatan  anggota  tubuh akibat menuruti hawa nafsu. Sedangkan Syubhat adalah menyalahi kebenaran. Jika  seorang  pemimpin  sudah  ternoda  kefasikannya  maka  dia  harus  segera mundur dari kepemimpinannya.
Kedua, tubuhnya cacat, baik cacat pancaindera 10 maupun cacat anggota tubuh 11 .  Cacat  pancaindera  yang  dapat  menghalangi  seseorang  untuk memimpin sebuah negara misalnya seperti hilang ingatan (amnesia) dan hilang
8 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, hal. 17
9 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, hal. 35
10 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, hal. 36-39
11 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, hal. 39-41
penglihatan.  Sedangkan  kalau  hanya  cacat  penciuman  dan  perasa  itu  tidak mengharuskan  seorang  pemimpin  untuk  mundur.  Sedangkan  bisa  atau  tuli masih ada perdebatan  diantara para ulama,  apakah pemimpin harus mundur atau tidak jika memiliki cacat dua hal tersebut.
sedangkan cacat anggota tubuh dibagi menjadi empat diantaranya:
Pertama,  cacat  anggota  tubuh  yang  tidak  menghalangi  aktifitas pekerjaan  pemimpin  dalam  menata  dan  menjalankan  negara  baik  itu  yang menghambat  pada  pikiran  pemimpin  (gila)  ,  tindakan  (emosi  yang  meledak- ledak), gerakan dan kejernihan pandangan (autis). Misalnya terpotongnya alat kelamin akibat peperangan atau sebab lain, dimana hal ini tidak menghalangi aktifitas pemimpin dan untuk melanjutkan kepemimpinannya.
Kedua,  cacat  tubuh  yang  dapat  menghalangi  aktifitas  kepemimpinan seperti  misalnya  terpotongnya  kedua  tangan  atau  kaki  dimana  hal  ini  dapat menghambat  pekerjaan  dan  gerakan  dari  pemimpin  dan  diharuskan  untuk memundurkan diri jika hal ini terjadi .
Ketiga, cacat sebagian anggota tubuh misalnya hanya ounya satu tangan atau  satu  kaki  dimana  hal  ini  dapat  menghambat  kenirja  dari  pemimpin  itu sendiri dan diharuskan untuk mundu dari tampuk kepemimpinan jika hal ini terjadi.
Keempat,  cacat  ringan  seperti  misalnya  terpotongnya  hidung  atau telinga  atau  rabunnya  sebelah  mata  dimana  hal  ini  jika  terjadi  tidak mengharuskan  pemimpin  untuk  mundur  karena  cacat  seprti  ini  tidak  begitu memengaruhi terhadap kinerja dari pemimpin dan saat melaksanakan hak-hak kempemimpinannya.
Cacat  perbuatan 12 yang  terjadi  pada  pemimpin  dan  menyebabkan negara goyah dan hancur. Cacat perbuatan sendiri dibagi menjadi dua sebagai berikut
12 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, hal.  41-42
Pertama ,  Hajr (dikuasai)  adalah  keadaan  dimana  pemimpin  dikuasai oleh  orang  lain  atau  bawahannya  dalam  melaksakan  tugas  kenegaraan sehingga merugikan terhadap stabilitas dan keamanan negara.
Kedua, Qahr (ditawan)  adalah  posisi  atau  keadaan  dimana  pemimpin ditangkap  oleh  musuh  dan  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  tawanannya sehingga  terjadi  kekosongan  kepemimpinan.  Jika  hal  ini  terjadi  maka pemimpin  itu  harus  diganti  dan  dicarikan  khalifah  baru  yang  kompeten  dan kapabel untuk menggantikan pemimpin tersebut.

## Bentuk Khilafah pada masa Nabi dan Khulafau Ar-Rasidiin
Islam  adalah  akidah,  ibadah,  dan  sekaligus  sistim.  Dimana  dalam  al- Quran dan Sunnah sudah terdapat sarana kebutuhan dan prasarana penerapan untuk  menjalankan  ajaran  islam  itu  sendiri.  Apabila  tidak  demikian  islam hanyalah  sebatas  teori  yang  tidak  memiliki  nilai  sama  sekali  karena    hal  itu akan  fitolak  oleh  akal  pikiran.  Sejarah  tentang  nabi  muhammad  Saw  sudah sangat jelas dan tidak dapat ditolak bahwa beliau menyusun dan menerapkan sistem  pemerintahannya  dengan  sangat  rapi  dan  terstruktur  sesuai  dengan ajaran-ajaran dari al quran dan wahyu yang diberikan oleh Allah SWT
Sistem  pemerintahan  pada  masa  nabi  dan  khulafaurrasyidiin  terbagi menjadi 3 klasifikasi diantaranya adalah urusan dalam negeri dan urusan luar negeri  serta  urusan  militer. 13 Sedangkan  untuk  urusan  struktur  negara  pada masa nabi dan khulafaurrasyidiin terbagi menjadi beberapa divisi. Yang mana pimpinan tertinggi dipegang  oleh Kepala Negara (khalifah) sampai wafatnya. Dibawah kepala negara ada Wakil Kepala Negara, menteri atau wazir, Bitanah. Angkatan  bersenjata  seperti  TNI  di  Indonesia,  wali  dan  para  ‘amil,  serta kehakiman yang mengurus tentang masalah hukum negara tersebut, kemudian dilengkapi  dengan  pentadbiran  awam  negara  dan  majlis  ummah  serta  diwan khusus negara.
13 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: UI-Pres, , 1993), hlm.9
Untuk  masalah  atau  urusan  dalam  negeri  pada  masa  nabi  dan khulafaurrasyidiin  terdiri  dari  pemerintahdaerah  dan  gubernur.  Sedangkan urusan  luar  negeri  terdiri  dari  delegasi  perdamaian  dan  penerjemah  serta sekretariat.  Untuk  urusan  militer  dimana  hal  ini  merupakan  aspek  terpenting dala menjaga keutuhan sebuah negara. Pada masa nabi dan khulafaurrasyidiin Khalifah  atau  pemimpin  adalah  segala-galanya.  Maksutnya  adalah  pemimpin menjadi pusat pertahanan sebuah negara, pemimpin harus kuat, tidak mudah dikendalikan  orang  lain,  dan  memiliki  kemampuan  tersendiri  yang  tidak dimiliki  kebanyakan  orang.  pada  masa  nabi  dan  khulafaurrasyidiin    khalifah khususnya  nabi  sering  membuat  forum  musyawarah  dengan  para  sahabat seuai dengan tuntunan yang sudah ditetapkan oelh Allah dalam al-Quran. 14
Nabi kadang berbeda haluan dalam pendapat dengan para sahabat yang mana  nabi  tidak  selalu  mendapat  tuntunan  dan  petunjuk  dalam  segala  hal. Contohnya  dalam  perang  badar.  Yang  mana  pendapat  nabi  berbeda  dengan sahabat  yang  bernama  hubab  bin  mundhir.  Karena  dengan  alasan  dan pemikiran  mendalam nabi pun menerima usulan sahabat tersebut.
Begitu  pun  terjadi  perbedaan  pendapat  antara  nabi  dan  sahabat  pada perjanjian  hudaibiyah  pada  tahun  ketujuh  setelah  menetap  di  Madinah  nabi disertai  empar  ratus  ribu  sahabat  ke  mekah  untuk  ibadah  umrah  namun dihalangi  oleh  kaum  quraisy  yang  mana  kedua  belah  pihak  mengirimkan perwakilannya  untuk  membuat  perjanjian  dalam  sebuah  kesepakatan.  Yang pada saat itu nabi mengambil pendapatnya sendiri berdasar kebijaksanaannya dengan  mengabaikain  pendapat  dari  keberatan  para  sahabat.  Sebagai pemegang otoritas tertinggi nabi tidak hanya mengambil keputusannya sendiri akan tetapi masih membuka sesi musyawarah dengan para sahabat yang mana hal  ini  dapat  menambah  kepercayaan  para  pengikut  dan  memupuk  rasa kebersamaan diantara anggopta kepemerintahan.
14 Akram Dhiyauddin Umari, Masyarakat Madani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) hlm. 108-109.

## Kajian Ideologi Politis HTI di Indonesia
Melihat  rumus  sejarah  islam,  umat  islam  tidak  bisa  lepas  dari kepemimpinan  atau  khilafah.  Bukan  hanya  karena  hal  ini  adalah  kehormatan yang besar tetapi karena memegang peranan penting dalam menjalankan roda dakwah islamiyah sendiri. Dan sejarah membuktikan bahwa kesuksesan suatu peradaban bermula dari sebuah kepemimpinan yang benar. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa al-quran dan hadis adalah sumber otoritatif ajaran dan metode islam terutama dalam hal kepemimpinan. Kedua sumber utama islam tersebut  hanya  memberikan  dasar-dasar  dan  prinsipi-prinsip  kepemimpinan dan para ulama dan cendekiawan muslim yang merumuskan dan memikirkan sistem  kepemimpinan  islam  itu  seperti  apa,  ini  hal  yang  menimbulkan perdebatan dan perbedaan salahsatunya lahirnya Hizbut Tahrir di dunia. 15 Dan juga kedua sumber islam tersebut adalah bukan buku hukum atau buku politik sehingga  tidak  secara  konseptual  teks  al  Qur’an  memang  tidak  merumuskan secara rinci, apa itu  negara  dan  bagaimana  sebuah  sistem  dalam  negara, 16
Akan  tetapi  sudah  diisyaratkan  dan  disebutkan  tentang  dasar-dasar  tentang bentuk  masyarakat  dan  negara  yang  wajib  dijadikan  awal  bagi  penciptaan negara  yang  teratur  bagi  umat  islam. 17 Syafi’i  Ma’arif  menyebutkan  dua gagasan  tentang  masalah  ini  :  Al-Qur’an  merupakan    petunjuk  etika  bagi seluruh  umat  manusia  di  dunia,  bukanlah  sebuah  kitab  politik  dan  Sudah merupakan kenyataan bahwa institusi politik dan sosila berubah dari masa ke masa. Dan dapat diambil kesimpulan diamnya al-Qur’an mengenai masalah ini dimaksudkan  agar  tidak  terjadi  kebekuan  hukum-hukum  kenegaraan  dalam setiap  masa-masa  sejarah  umat  manusia,  karena  ketidak  jelasan  inilah  pada praktek sistem ketata negaraan dalam sejarah Islam selanjutnya selalu berubah-
15 Abd.  Rahim, “Khalifah  dan  Khilafah  Menurut  Al-Qur’an,  “Hunafa:  Jurnal  Studi  Islamika, 9  (Juni, 2012), hlm. 2
16 Najib, F., & Humaidi, H. (2020, 24 Maret). Nasionalisme Dalam Al-Qur'an (Analisis Kontektual Abdullah Saeed). Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman , 6 (1), 70- 83. https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3817
17 Oksep  Adhayanto,  “ Khilafah  dalam  Sistem  Pemerintahan  Islam,  “Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Pemerintahan , 1 (2011), hlm. 80
ubah. 18 Pada  zaman  Islam  klasik  masalah  kepemimpinan  dan  ketatanegaraan tidak  timbul  polemik  atau  perdebatan  tapi  setelah  barat  masuk  dan mengganggu  hegemoni  islam  maka  masalah  ini  menjadi  masalah  yang  serius dan harus dijelaskan oleh para cendekiawan muslim. 19
Ketatanegaraan  islam  atau  khilafah  islam  merupakan  konsep pemerintahan  yang  pada  akhir-akhir  ini  kembali  mengemuka  dan  menjadi tuntutan  sebagian  umat  Islam.  Mengemukanya  kembali  tuntutan  umat  Islam atas  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  negara  yang  didasarkan  pada  syariah Islam. 20

## Kesimpulan
Dari  kajian  sejarah  bahwa  kekhilafaan  yang  dimaksud  oleh  HTI  tidak sesuai dengan sejarah, yaitu bagaimana bentuk pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasidiin. Dalam sejarah dijelaskan bahwa Nabi tidak membuat atau  menetapkan  secara  pasti  atau  absolut  bentuk  perintahan,  karena  bentuk pemerintahan juga tidak  hanya hubungan  manusia dengan Allah, akan tetapi terdapat  hubungannya  dengan  manusia.  Dalam  hal  ini  secara  ideologis  Islam hanya  memberikan  frame  atau  batasan-batasan  atau  bisa  disebut  sebagai indikator  kebaikan  dalam  pemerintahan.  Taupun  bentuk  pemerintahan  bisa disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kemaslahatan  umat.    Hal  tersebut  dapat dilihat dari berbedanya bentuk dan sistim pemerintahan pada masa Nabi dan masa  Khulafau  ar-Rasidin,  baik  dari  segi  administrasi,  sistem  pemilihan pemimpin, militer dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang  absolut  dalam  Islam  tentang  pemerintahan.  Sebagai  contoh,  berbedanya pemilihan  khalifah  pada  masa  Abu  Bakr,  Umar,  Utsman  dan  Ali,  pada  masa Abu Bakr, Abu Bakar dipilih secara aklamasi oleh perwakilan orang muhajirin dan Anshor dari hasil musyawarah dan diskusi. Berbeda pada pemilihan Umar
18 Oksep Adhayanto, “ Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam, “Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, hlm. 85
19 Abd. Rahim, “Khalifah dan Khilafah Menurut Al-Qur’an, “Hunafa: Jurnal Studi Islamika, 9, hlm. 20
20 Ajat Sudrajat, Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Sejarah (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2011) hlm. 2.
menjadi  Khalifah,  pada  saat  itu  Umar  ditunjuk  lansung  oleh  Abu  Bakr,  juga pada  Ustman  yang  ditunjuk  oleh  tim  formasi  pemilihan  khalifah  dan  begitu juga Ali.
Dalam hal adiministrasi terdapat perbedaan yang sangat terlihat, sebagai contoh pada masa Nabi dan Abu Bakr belum ada Baitul Maal, pada masa Umar dibentuk  Baitul  Mall  untuk  mengurusi  keuangan  umat  Islam  dan  juga diadakannya  pajak.  Semua  perbedaan  tersebut  disebabkan  perbedaan  dan kebutuhan  pada  masa  tersebut.  Dan  perbedaan  tersebut  tidak  menyalahi  al- qura’an  dan  as-sunnah.  Maka  dapat  simpulkan  bahwa  gaung  tentang mengembalikan  sistem  kekhilafahan  pada  masa  kini  merupakan  gaung  yang kurang tepat, terlebih sampai mengharamkan sistem yang sudah ada sekarang dan  mengkafir-kafirkan  orang  yang  memakai  sistem  tersebut  yaitu  sistem demokrasi.  Jadi  gerakan  HTI  yang  berlangsung  selama  ini  yang  sangat mengedepankan  penegakkan  kekhilafahan  Islam pada  masa  nabi  dan khulafaurrasyidiin sangat  aneh  jika  ingin  diterapkan  pada  masa  sekarang, karena belum tentu cocok dan tepat untuk dipergunakan pada masa sekarang.
Padahal  kalau  kita  mau  melihat  lebih  jujur,  tanpa  diembeli  dengan kepantingan  politik  atau  kekuasaan.  Sebenarnya  sistem  demokrasi  yang diterapkan  di  Indonesia  sebagian  besar  bahkan  hampir  seratus  persen mengadopsi dari nilai-nilai Islam. Jadi nilai-nilai Islam yang disusupkan dalam sistem pemerintahan bukan secara formal. Dan jika memang benar-benar ingin memaksakan sistem khilafah, negara mana yang dapat dijadikan model sistem khilafah  Islam  saat  ini.  Karena  negara-negara  di  timur  tengah  saat  ini  yang dikatakan sebagai negara yang mayoritas Islam dan ada yang menggunakan al- quran sebagai pedoman negara, masih tidak lebih baik dengan negara dengan sistem selain kekhilafahan.
Sebagai  contoh  di  negara  Saudi  Arabia  yang  menggunakan  sistem kerajaan  bukan  khilafah  akan  tetapi  menjadikan  al-qur’an  dan  hadis  sebagai pedoman.  Masih  banyak  tindak  kejahatan  dan  kemaksiatan  pada  negara
tersebut yang tersembunyi bahkan yang terlihat. Sebagai contoh pemerkosaan terhadap TKI dan pelecehan-pelecehan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. 2001. Mafahim Hizbut Tahrir. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
Abdullah, Kurniawan. 2003. Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer: Studi Kasus Hizbut Tahrír Indonesia ”. (Tesis, UI).
Adhayanto,  Oksep.  “ Khilafah  dalam  Sistem  Pemerintahan  Islam, “Jurnal  Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.”
Al-Mawardi, Imam. 2015. Ahkam Sulthaniyah. Jakarta: Qisthi Press.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya.
Dhiyauddin  Umari,  Akram.  1999. Masyarakat  Madani. Jakarta:  Gema  Insani Press.
Muhammad,  Herry  dkk.  2006. Tokoh-Tokoh  Islam  Yang  Berpengaruh  Abad  20 .
Jakarta: Gema Insani.
Zulfadi, Z. 1010. Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta . Tesis, UIN Sunan Kalijaga.
Rahim,  Abd. Khalifah  dan  Khilafah  Menurut  Al-Qur’an. Hunafa:  Jurnal  Studi Islamika.
Najib,  F.,  &  Humaidi,  H.  (2020,  24  Maret). Nasionalisme  Dalam  Al-Qur'an (Analisis  Kontektual  Abdullah  Saeed). Al-Insyiroh:  Jurnal  Studi Keislaman , 6 (1), 70-83. -83. https://doi.org/https://doi.org/10.35309/ alinsyiroh.v6i1.3817
Sjadzali, Munawir. 1993. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI-Pres.
Sudrajat,  Ajat.  2011 Khilafah  Islamiyah  dalam  Perspektif  Sejarah .  Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Sumarni,  S.  2008. Makna  Ruh  dalam  Eksistensi  Manusia,  Studi  Atas  Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.