## Nawal Ika Susanti, Nurul Inayah, Nisrina Maesa Hamzah  }{ 241
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..

## NASIONALISME EKONOMI DI INDONESIA
(Prespektif Ekonomi Islam dalam Al-Qur’an dan Hadis)
Ifdlolul Maghfur, Moh. Mukhsinin Syu’aibi
Universitas Yudharta Pasuruan ifdholulmaghfur@yudharta.ac.id, mukhsinin.2000@gmail.com
Abstract : Economic nationalism in the perspective of Islam for its adherents  not  only  becomes  religion  and  state  in  the  sense  of Western  studies  but  it  is  also  a  system  that  encompasses  all aspects of human life in the sphere of the state and nation. In his book, Marcel Boisard considers that the universality of Islam as a religion  and  social  system  can  be  proven  in  five  aspects:  the metaphysical aspect, the religious aspect, the sociological aspect, the  economic  aspect  and  the  political  aspect.  Nationalism  or belief  in  one's  own  product  as  a  faith  in  the  Essence  of  God  as outlined in a very strong belief, Islam is a universal ideology that cannot be equated with any ideology and religion. Keywords : Nationalism, Islamic economics,
Abstrak :  Nasionalisme  ekonomi  dalam  perspektif  Islam  bagi penganutnya  tidak  hanya  menjadi  agama  dan  negara  dalam  arti studi  Barat,  tetapi  juga  sistem  yang  mencakup  semua  aspek kehidupan manusia di bidang negara dan bangsa. Dalam bukunya, Marcel  Boisard  menganggap  bahwa  universalitas  Islam  sebagai agama  dan  sistem  sosial  dapat  dibuktikan  dalam  lima  aspek: aspek  metafisik,  aspek  keagamaan,  aspek  sosiologis,  aspek ekonomi  dan  aspek  politik.  Nasionalisme  atau  kepercayaan  pada produk  sendiri  sebagai  keyakinan  pada  Esensi  Tuhan sebagaimana diuraikan dalam keyakinan  yang sangat  kuat,  Islam adalah  ideologi  universal  yang  tidak  dapat  disamakan  dengan ideologi dan agama apa pun.
Kata kunci : Nasionalisme, ekonomi Islam,

## PENDAHULUAN
Pada masa Yunani kuno, ada kepercayaan bahwa manusia dilahirkan dengan  naluri  thymos,  yakni  kebutuhan  akan  pengakuan  atau  penghargaan yang  sering  kali  diwujudkan  dengan  semangat  membela  kelompok,suku
http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia E-ISSN (Online)  : 2548-1371 (Terakreditasi Sinta 4)
DOI: https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1728

## 242 }{  Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas dan Kualitas Produk
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
bangsa,  atau  kota.  Sifat  naluriah  ini  tampak  pula  dalam  suatu  konsep  yang kerap  disebut  nasionalisme  ekonomi.  Setiap  negara  tentu  selalu mengedepankan  kepentingan  nasional,  dan  karena  itu  konsep  nasionalisme ekonomi  bisa  ditemukan  di  negara  mana  pun,  bahkan  di  AS  yang  dianggap selalu  berorientasi  ”pasar  bebas”.  Slogan  ”buy  American”  atau  panggilan untuk  mengonsumsi  produk-produk  AS,  misalnya,  adalah  salah  satu contohnya.  Upaya  mendorong  konsumsi  produk  nasional  ini  juga  banyak dilakukan di  negara-negara lain,  termasuk di  Indonesia.  Istilah nasionalisme ekonomi memiliki beragam interpretasi, dan interpretasi ini ikut membentuk pilihan-pilihan  kebijakan  ekonomi  nasional.  Karena  itu,  penting  memahami definisi  dan  interpretasi  ini  lebih  mendalam  agar  kebijakan  ekonomi  yang muncul  dari  definisi  tersebut  adalah  kebijakan  yang  mengedepankan kepentingan  nasional.  Untuk  memastikan  bahwa  nasionalisme  ekonomi  di Indonesia  bisa  benar-benar  mencapai  kepentingan  nasional,  semangat nasionalisme  ekonomi  ini  perlu  diterapkan  serta  disikapi  secara  bijak  dan pada  porsinya.  Penerapan  nasionalisme  ekonomi  yang  kurang  tepat  justru bisa  menghambat  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pada  akhirnya  tidak  sejalan dengan upaya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## PENGERTIAN NASIONALISME
Nasionalisme  Berasal  dari  kata  ”nation”yang  berarti  bangsa.  Bangsa mempunyai  dua  pengertian,  yaitu  dalam  pengertian  antropologis  serta sosiologis,  dan  dalam  pengertian  politis.  Dalam  Pengertian  antropologis sosiologis,  bangsa  adalah  suatu  masyarakat  yang  merupakan  suatu persekutuan  hidup  yang  berdiri  sendiri  dan  masing  -  masing  anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. 1
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2 kata bangsa memiliki arti: (1)  kesatuan  orang  yang  bersamaan  asal  keturunan,  adat,  bahasa,  dan sejarahnya  serta  berpemerintahan  sendiri  (2)  golongan  manusia,  binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi.
1 Ali, Lukman. Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal 89
2 Ibid , hal 89.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
Nasionalis  ekonomi  Islam,  maka  hendaklah  melihat  seluruh  ajaran Islam.  Islam  adalah  agama  sederhana  yang  tidak  mengajar  dan  mendidik manusia  untuk  berlebih-lebihan  dalam  berbuat  dan  bertindak,  tetapi  agama mengajar agar kita berbuat kekuasaan dalam arti sederhana, bukan kapitalis, sosialis  maupun  liberalis.  Sebab  Islam  itu  mengajarkan  umatnya  bersifat sederhana.  Allah  telah  berfirman  dalam  surat  al-Furqan  ayat  67  yang berbunyi:
                                                                                     
Dan  orang-orang  yang  apabila  membelanjakan  (harta),  mereka  tidak berlebihan,  dan  tidak  (pula)  kikir,  dan  adalah  (pembelanjaan  itu)  di tengah-tengah antara yang demikian. (Qs. al-Furqan: 67)
Manusia di dunia mempunyai sifat untuk menentukan kehidupan dan kepentingan manusia bersama. Dalam hubungan social, Islam tidak melarang atau  melepaskan  kegiatan  manusia  dari  urusan  dunia  juga  tidak  boleh menjauhkan diri dari dunia.
Seorang  muslim  harus  bisa  memanfaatkan  dunia,  menguasai,  dan memiliki  harta  benda  dan  uang  hendaknya  sejalan  dengan  aturan  syariah. Kalau  sekiranya  uang  dan  harta  benda  dimiliki  oleh  umat  Islam,  maka  dia hendaklah menjalankan ekonomi dalam arti yang meluas.
Untuk menjalankan  Nasionalisme Ekonomi Islam meletakan prinsip- prinsip utama dalam peraturan ekonomi seperti :
1. Uang yang baik lagi halal dianggap sebagai soko guru dalam hidup yang wajib, dijaga, dan diusahakan daerah peredarannya.
2. Pokok  persoalan  ini  didapatkan  kepastiannya  dari  Qur‟an  Hadits. Rasulullah  SAW  bersabda  yang  artinya:  “Uang  yang  baik  adalah  untuk manusia yang baik pula.
Dalam  al-Qur‟an  Allah  berfirman  dalam  surat  an-Nisa  ayat  5  yang berbunyi:
                                                                                                                 
               

Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang  yang  belum Sempurna  akalnya,  harta  (mereka  yang  ada  dalam  kekuasaanmu) yang  dijadikan  Allah  sebagai  pokok  kehidupan.  berilah  mereka

## 244 }{  Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas dan Kualitas Produk
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
belanja  dan  Pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan  ucapkanlah  kepada mereka kata-kata yang baik. (Qs. an-Nisa: 5)
Mencari  sumber-sumber  kekayaan  bumi  dan  mempergunakan  segala yang  terdapat  di  dalam  kosmos  ini  baik  yang  berupa  bahan-bahan  baku maupun bahan energy dan lain sebagainya. Dalam al-Qur‟an Allah berfirman dalam surah Jaatsiyah ayat 13 yang berbunyi:
                   
                                                                     
            
Dan  dia  Telah  menundukkan  untukmu  apa  yang  di  langit  dan  apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda- tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (Qs. Jaatsiyah: 13)
Pengertian Nasionalis, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang  sama  dan  mereka  tunduk  kepada  kedaulatan  negaranya  sebagai  suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa  (nation) dalam pengertian politis inilah yang kemudian menjadi pokok pembahasan nasionalisme 3 .
Nasionalisme berasal dari kata „nation‟ (Inggris) yang berarti bangsa. Ada beberapa tokoh mengemukakan tentang pengertian Nasionalisme, yaitu:
1. Menurut Ernest Renan : Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara.
2. Menurut Otto  Bauar:  Nasionalisme adalah suatu persatuan perangai  atau karakter yang timbul karena perasaan senasib.
3. Menurut  Hans  Kohn:  Nasionalisme  secara  fundamental  timbul  dari adanya  National  Counciousness.  Dengan  perkataan  lain  nasionalisme adalah  formalisasi  (bentuk)  dan  rasionalisasi  dari  kesadaran  nasional berbangsa  dan  bernegara  sendiri.  Dan  kesadaran  nasional  inilah  yang membentuk  nation dalam  arti  politik,  yaitu negara nasional.  Untuk  lebih jelas lagi perlu kita perhatikan beberapa definisi nasionalisme berikut ini! 4. Menurut  L.  Stoddard:  Nasionalisme  adalah  suatu  kepercayaan  yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa
3 Yatim, Badri, Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme , (Bandung: Nuansa, 2001), hal 57-58.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
kebangsaan  sebagai  perasaan  memiliki  secara  bersama  di  dalam  suatu bangsa.
Menurut  Dr.  Hertz  dalam  bukunya  yang  berjudul  Nationality  in History and Politics mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu:
1. Hasrat untuk mencapai kesatuan.
2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan.
3. Hasrat untuk mencapai keaslian.
4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.
Dari  definisi  itu  nampak  bahwa  negara  dan  bangsa  adalah sekelompok manusia yang:
1. Memiliki  cita-cita  bersama  yang  mengikat  warga  negara  menjadi  satu kesatuan.
2. Memiliki  sejarah  hidup  bersama  sehingga  tercipta  rasa  senasib sepenanggungan.
3. Memiliki  adat,  budaya,  dan  kebiasaan  yang  sama  sebagai  akibat pengalaman
4. Hidup  menempati  suatu  wilayah  tertentu  yang  merupakan  kesatuan wilayah dan sama.
5. Teroganisir  dalam  suatu  pemerintahan  yang  berdaulat  sehingga  mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

## Sejarah Timbulnya Nasionalisme Ekonomi dalam Islam
Munculnya  faham  nasionalisme  berawal  dari  munculnya  fanatik golongan,  fanatik  ini  muncul  bersamaan  dengan  munculnya  makhluk  yang bernama  manusia.  Mungkin  fenomena  tersebut  belum  begitu  nampak  pada keluarga “Adam”, yang merupakan cikal bakal umat manusia. Karena jumlah keturunannya  yang  masih  sedikit  waktu  itu.  Walaupun  begitu,  isyarat  akan menambah  wabah  “fanatik  golongan”  di  anak  keturunannya  nampak  jelas ketika  terjadi  percekcokan  antara  dua  putra  Adam  yang  mengakibatkan tumpahnya  darah  manusia  pertama  kali  di  bumi  persada  ini,  sebagaimana yang telah digambarkan Allah di dalam surat al-Maidah ayat : 27-31.
Perselisihan  antar  anggota  keluarga  itu  terulang  kembali  di  dalam skala  yang  lebih  besar,  yaitu  ketika  adanya  suatu  usaha  pembunuhan  yang dilakukan  oleh  saudara-saudara  nabi  Yusuf  (bendahara  kerajaan  Mesir). Sejarah  yang  diabadikan  al  Quran  di  dalam  satu  surat  tersebut, menggambarkan  bagaimana  kekeringan,  kelaparan,  makanan,  serta  bahaya sebuah  kedengkian  yang  muncul  dari  perasaan  bangga  terhadap  sebuah

## 246 }{  Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas dan Kualitas Produk
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
kelompok  antar  suku  bangsa.  Hanya  karena  berbeda  ibu  (Kapitalis,  Sosialis dan Syariah), mereka menyimpan kebencian yang sangat kepada saudaranya yang tidak berdosa itu. 4
Api  perselisihan  di  lingkungan  keluarga  itu  akhirnya  membesar  dan berpindah kepada tingkat kesukuan dan kebangsaan. Merujuk cerita tersebut, bisa diartikan perselisihan sumber alam untuk kehidupan bisa membahayakan bagi negara yang banyak sumber alamnya untuk dieksploitasi dari negara lain yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya.
Fir‟aun dan bala tentaranya yang berusaha untuk memusnahkan etnis Bani  Israel  dari  bumi  Mesir  adalah  salah  satu  contoh  dari  drama  kehidupan masyarakat  yang  terjebak  didalam  fanatik  kelompok  dan  kesukuan.  Setiap bayi  laki-laki  yang  lahir  tidak  diberinya  kesempatan  untuk  bernafas  lebih lama di negara lembah Niel tersebut. Peristiwa tragedi kemanusiaan tersebut mewarnai banyak lembaran-lembaran di dalam al Qur‟an. Permusuhan itu tak kunjung padam sampai diutusnya Nabi Musa As untuk merubah pertarungan etnis tersebut menjadi pertarungan antara Haq dan Bathil.
Kefanatikan  kadang-kadang  membuat  seseorang  kehilangan  akal, membabi  buta,  mengumbar  hawa  nafsu  bahkan  mengantarnya  pada  derajat kebinatangan.  Sifat  inilah  yang  akhirnya  mendominasi  kehidupan  bangsa Arab pada masa jahiliyah. Salah satu buktinya seperti yang diungkapkan ibnu Katsir  di  dalam  bukunya “Bidayah  wa  Nihayah” ,  tentang  terjadinya peperangan  antara  bani  Khoza‟ah  dan  Jarhamiyin  yang  tak  pernah  kunjung padam di dalam memperebutkan Ka‟bah. 5
Di  dalam  Tafsir  Ibnu  Katsir  disebutkan,  bahwa  ayat  ini  diturunkan kepada Auz dan Khozroj, ketika seorang Yahudi  berusaha mengobarkan api kedengkian dan perpecahan antara dua kabilah tersebut, dengan mengungkit- ungkit masalah-masalah yang telah silam pada waktu jahiliyah. Tatkala berita itu  sampai  pada  Rasulullah  saw,  bergegaslah  beliau  menuju  tempat bertemunya  dua  kelompok  tersebut  untuk  memadamkan  api  perpecahan  itu, sebelum berubah menjadi pertumpahan darah seraya berseru: “Apakah kalian akan  mengobarkan  faham  Jahiliyah,  padahal  saya  masih  berada  diantara kalian?”. Kemudian Rasulullah saw. Membaca ayat tersebut. 6
4 Sriedi Swasono, Ekspose Ekonomika: Kompetisi dan Integritas Sarjana Ekonomi (Jakarta UI-Press, 2003) hal 21.
5 Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah , Juz: 2, hal. 20.
6 Ibnu Katsir, Tafsirul Quranul Adhim , (Beirut, Alam al-Kutub), juz: 1, hal. 347.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
Tidak  menutup  kemungkinan,  perasaan  bangga  terhadap  kesukuan tersebut, suatu saat akan timbul didalam kehidupan para sahabat, baik ketika Rasulullah  saw  masih  berada  di  tengah-tengah  mereka,  seperti  kejadian  di atas  maupun  setelah  wafatnya  Rasulullah  saw,  seperti  pada  peristiwa  di Saqifa Bani Sa‟ad, ketika terjadi klies antara Muhajirin dan Anshor di dalam menentukan kholifah pengganti Rosulullah saw. 7
Namun  pemahaman  jahiliyah  tersebut  cepat  hilang  lagi,  manakala mereka  diingatkan  lagi  kepada  kebenaran.  Dengan  demikian  nasionalisme tidak  sempat  berkembang  di  kalangan  sahabat,  sebuah  potret  masyarakat yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw.
Namun sangat disayangkan sekali, keadaan tersebut tidak berlangsung lama.  Faham  nasionalisme  itu  mulai  berkembang  lagi  pada  generasi sesudahnya,  tepatnya  sejak  berakhirnya  Khulafaur  Rasyidin,  kemudian semakin  hari  semakin  bertambah.  Dan  prosentasinya  memuncak  pada  hari ini.  Penyakit  inilah  yang  akhirnya  mengantarkan  pada  runtuhnya  Daulah Umamiyah dan Daulah Abasiyah, yang di kemudian hari akan menyebabkan ambruknya khilafah Islamiyah pada abad XX.
Rahasia  keruntuhan  Khilafah-khilafah  Islamiyah  tersebut  pernah ditulis  Abul  A‟la  Al  Maududi  di  dalam  bukunya  “ Islamul  Yaum ”.  Tokoh pemikir Islam yang produktif tersebut mengatakan:
“Bahwa  penyakit  kronis  ini  menyebabkan  hancurnya  Daulah Umawiyah  dan  menjadi  pemicu  perpecahan  antara  kabilah-kabilah Arab  waktu  itu,  dan  karenanya  pula  runtuhlah  pondasi  Daulah Umawiyah  yang  berada  di  Andalus  begitu  juga  yang  menyebablan rontoknya wilayah Islamiysh Haidar Abad di India.” 8
Nasionalisme  ekonomi  kita  mewujudkan  perkembangan  tentang nasionalisme  ekonomi  itu  sendiri.  Nasionalisme  ekonomi  menolak  dengan tegas  dominasi  asing  atas  perekonomian  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  baik  di  bidang  investasi,  pasar  modal,  barang-barang  impor, maupun  ketergantungan  kepada  utang  luar  negeri.  Kaum  nasionalis  ini mengecam  kebijakan  divestasi  dan  privatisasi  BUMN  yang  menjadi instrumen  para  agen  globalisasi.  Nasionalisme  ekonomi  yang  membawa kemajuan  negara  dan  bangsa  memang  tak  menutup  pintu  bagi  masuknya peran  luar  negeri  untuk  bekerjasama.  Namun,  nasionalisme  ekonomi
7 Ibnu al Aroby, al Awashim minal Qowashim , hal. 56, 61.
8 Abul A‟la Al Maududi, Islamul Yaum , hal 35.

## 248 }{  Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas dan Kualitas Produk
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
memerlukan peran pemerintah (Khalifah) berlandaskan semangat kebangsaan kuat dan membawa bangsanya maju sejahtera.

## NASIONALISME EKONOMI MENURUT BARAT
Nasionalisme  di  era  milenium  baru  ini  dianggap  sebagai  suatu kekuatan yang tak ada tandingannya di dunia masa kini . . Hal itu bisa terlihat pada  fenomenal  beberapa  negara  di  eropa  dikenal  sebagai  pendukung  pasar bebas  belakangan  yang  marak  dengan  aksi  anti  perusahaan  asing.  Eropa yang  sedar  gencar  melakukan  gelombang  merger  lintas  negara  terbesar,, sejak  ledakan  dotcom  tahun  2000,  dikagetkan  aksi  anti-kepemilikan perusahaan asing (anti foreign take overs).
Dalam  beberapa  bulan  terakhir,  aksi  demonstarasi  besar  besaran terhadap the wall street simbol hegemoni kapitalisme global melanda kota di Amerika  Serikat,  bahkan  menjalar  ke  eropa.  Preferensi  konsumen  untuk membeli  barang-barang  lokal  lebih  untuk  memberikan  kekuatan  pasar produsen  lokal  dan  memungkinkan  produsen  lokal  menaikkan  harga  agar mendapatkan  keuntungan  yang  lebih  besar.  Itu  terjadin  karena  perusahaan yang  memproduksi  barang  dapat  memenuhi  tuntutan  pasar  domestik. Konsumen  yang  membeli  produk  dari  produsen  lokal  bisa  terhindar  dari kerugian  jika  produsen  lokal  memaksimalkan  keuntungan  dari  kompetisi  di dalam negeri. 9
Dalam  sejarah,  nasionalisme  Ekonomi  bermula  dari  benua  Eropa sekitar abad pertengahan yaitu revolusi Industri. Kesadaran berbangsa dalam pengertian  nation-state  dipicu  oleh  gerakan  Reformasi  Protestan  yang dipelopori  oleh Martin  Luther di Jerman 10 . Saat  itu,  Luther  yang menentang Gereja  Katolik  Roma  menerjemahkan  Perjanjian  Baru  kedalam  bahasa Jerman  dengan  menggunakan  gaya  bahasa  yang  memukau  dan  kemudian merangsang  rasa  kebangsaan  Jerman.  Terjemahan  Injil  membuka  luas penafsiran  pribadi  yang  sebelumnya  merupakan  hak  eksklusif  bagi  mereka yang menguasai bahasa Latin, seperti para pastor, uskup, dan kardinal.
Nasionalisme ekonomi adalah juga digunakan untuk menggambarkan kebijakan  yang  menekankan  cinta  ekonomi  produk  sendiri  terhadap
9 Krussel, per, and Jose-Victor Rios Rull (1999). “On the Size Of U.S. Government: Political Economy  in  the  Neoclassical  Growth  Model,” American  Economic  Review ,  89  (5),  hlm. 1156-1181.
10 Dault,  Adhyaksa, Islam  dan  Nasionalisme :  Reposisi  Wacana  Universal  Dalam  Konteks Nasional, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hal 83.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
pembentukan ekonomi, tenaga kerja dan modal. Cinta negara berupa regulasi seperti  mensejahterahkan  masyarakat,  pembatasan  kuota  impor,  dan pembatasan lainnya terhadap pergerakan tenaga kerja, barang dan modal. 11
Implikasi yang sedikit demi sedikit muncul adalah kesadaran tentang bangsa dan kebangsaan yang memiliki identitas sendiri. Bahasa Jerman yang digunakan  Luther  untuk  menerjemahkan  Injil  mengurangi  dan  secara bertahap  menghilangkan  pengaruh  bahasa  Latin  yang  saat  itu  merupakan bahasa  ilmiah  dari  kesadaran  masyarakat  Jerman.  Mesin  cetak  yang ditemukan oleh Johann Gothenberg turut mempercepat penyebaran kesadaran bangsa dan kebangsaan.
Hal  ini  penting  dicatat  mengingat  pada  sekitar  tahun  yang  sama (1518-1521)  Majapahit  mengalami  kehancuran  yang  disebabkan  oleh pemberontakan daerah-daerah dan kemerosotan internal  kerajaan. Majapahit pada  masanya  merupakan  kerajaan  besar  yang  menguasai  sebagian  besar wilayah  yang  saat  itu  disebut  Nusantara.  Namun  kebesaran  ini  tidak memunculkan  kesadaran  berbangsa,  dalam  arti  modern.  Hal  itu  disebabkan tidak adanya alat percetakan yang mengakselerasi penyadaran massal seperti yang terjadi di Jerman.
Wujud  paling  nyata  Nasionalisme  Ekonomi  adalah  proteksionisme. Proteksionisme  adalah  kebijakan  ekonomi  untuk  menahan  perdagangan antara  Negara-negara  melalui  metode  seperti  Pajak  barang  impor, pembatasan  kuota,  dan  berbagai  peraturan  pemerintah  lainnya  yang dirancang untuk memungkinkan persaingan yang jujur (Syariah) antara impor barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.
Namun  demikian,  nasionalisme  Eropa  yang  pada  kelahirannya menghasilkan  deklarasi  hak-hak  manusia  berubah  menjadi  kebijakan  yang didasarkan  atas  kekuatan  dan  self  interest  dan  bukan  atas  kemanusiaan 12 . Dalam  perkembangannya  nasionalisme  Eropa  berpindah  haluan  menjadi persaingan  fanatisme  nasional  antar  bangsa-bangsa  Eropa  yang  melahirkan penjajahan  terhadap  negeri-negeri  yang  saat  itu  belum  memiliki  identitas kebangsaan (nasionalisme) di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Gerakan  anti  globalisasi  makin  banyak  digunakan  dalam  konteks ekonomi, dimana mengacu pada kebijakan proteksionisme atau doktrin yang
11 Anne  O.  Krueger,  “The  Political  Economy  of  the  Rent-Seeking  Society,”American Economic Review, 64(3), 1974, hlm. 291-303.
12 Yatim, Badri, Soekarno, Islam, dan Nasionalisme , (Bandung: Nuansa, 2001), hal 91.

## 250 }{  Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas dan Kualitas Produk
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
melindungi  bisnis  dan  pekerja  dalam  suatu  negara  dengan  membatasi  atau mengatur perdagangan dengan bangsa asing
Fakta  ini  merujuk  pada  dua  hal:  (1)  ledakan  ekonomi  Eropa  pada masa itu yang berakibat pada melimpahnya hasil produksi dan (2) pandangan pemikir  Italia,  Nicolo  Machiaveli,  yang  menganjurkan  seorang  penguasa untuk  melakukan  apapun  demi  menjaga  eksistensi  kekuasaannya.  Dia menulis:
“Bila  ini  merupakan  masalah  yang  mutlak  mengenai  kesejahteraan bangsa  kita,  maka  janganlah  kita  menghiraukan  keadilan  atau ketidakadilan, kerahiman dan ketidakrahiman, pujian atau penghinaan, akan tetapi dengan menyisihkan semuanya menggunakan  siasat  apa  saja  yang  menyelamatkan  dan  memelihara hidup negara kita itu” 13 .
Nasionalisme  yang  pada  awalnya  mementingkan  hak-hak  asasi manusia  pada  tahap  selanjutnya  menganggap  kekuasaan  kolektif  yang terwujud  dalam  negara  lebih  penting  daripada  kemerdekaan  individual. Pandangan  yang  menjadikan  negara  sebagai  pusat  merupakan  pandangan beberapa pemikir Eropa saat itu, diantaranya Hegel.
Dia  berpendapat  bahwa  kepentingan  negara  didahulukan  dalam hubungan  negara-masyarakat,  karena  ia  merupakan  kepentingan  obyektif sementara  kepentingan  masing-masing  individu  adalah  kepentingan subyektif.  Negara  adalah  ideal  (geist)  yang  diobyektifikasi,  dan  karenanya, individu hanya dapat menjadi sesuatu yang obyektif melalui keanggotaannya dalam  negara.  Lebih  jauh  dia  menyatakan  bahwa  negara  memegang monopoli  untuk  menentukan  apa  yang  benar  dan  salah  mengenai  hakikat negara,  menentukan  apa  yang  moral  dan  yang  bukan  moral,  serta  apa  yang baik dan apa yang destruktif 14 .
Hal  ini  melahirkan  kecenderungan  nasionalisme  yang  terlalu mementingkan  tanah  air  (patriotisme  yang  mengarah  pada  chauvinisme), yang mendorong masyarakat Eropa melakukan ekspansi-ekspansi ke wilayah dunia  lain.  Absolutisme  negara  dihadapan  rakyat  memungkinkan  adanya pemimpin  totaliter,  yang  merupakan  bentuk  ideal  negara  yang  dicitakan Hegel, sebuah monarki 15 .
13 Yatim, Badri, Soekarno, Islam, dan Nasionalisme , Hal. 22
14 Simandjuntak,  Marsillam, Pandangan  Negara  Integralistik:  Sumber,  Unsur,  dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945 , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal 112.
15 Ibid.,224.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
Totaliterianisme  yang  dianjurkan  oleh  filsafat  negara  Hegel  dapat menggiring sebuah pemerintahan menjadi  pemerintahan  yang fasis. Fasisme adalah doktrin yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap perintah dalam semua  aspek  kehidupan  nasional.  Dalam  sejarahnya,  fasisme  terkait  erat dengan rasisme yang mengunggulkan sebagian ras (suku) atas sebagian yang lain.
Menurut  Hugh  Purcell  nasionalisme  dan  rasisme  merupakan gambaran paling terkenal dari fasisme pada tahun 1930-an. Rasisme memiliki kaitan  erat  dengan  nasionalisme.  Keduanya  berbeda  pada  penekanan. Rasisme  menekankan  superioritas  suku  dan  nasionalisme  menekankan keunggulan bangsa (komunitas terbayang yang lebih besar dari suku). 16
Manusia  nasionalis  adalah  seseorang  dengan  kebanggaan  terhadap bangsanya  yang  kadang  diungkapkan  dengan  cara  berlebihan.  Nasionalisme dan  rasisme  memiliki  keserupaan  dalam  hal  pengunggulan  dan  kebanggaan terhadap  sesuatu  yang  secara  alamiah  melekat  pada  setiap  manusia.  Yang pertama  kebanggaan  terhadap  bangsa  sistem  pemerintahan,  suku,  dan budaya. Yang kedua kebanggaan terhadap suku.

## NASIONALISME  EKONOMI  DALAM  PERSPEKTIF  ISLAM  (AL- QUR’AN DAN HADIST)
Nasionalisme  Ekonomi  dalam  perspektif  Islam  bagi  pemeluknya bukan saja menjadi agama dan negara dalam pengertian studi Barat namun ia juga  sistem  yang  melingkupi  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  dalam lingkup negara dan bangsa. Dalam bukunya, Marcel  Boisard menilai bahwa universalitas  Islam  sebagai  agama  dan  sistem  sosial  dapat  dibuktikan  dari lima segi: segi metafisik, segi agama, segi sosiologis, segi ekonomi dan segi politik. Nasionalisme atau kenyakinan pada produk sendiri sebagai keimanan terhadap  ke-Esaan  Tuhan  yang  dituangkan  dalam  keyakinan  yang  sangat kuat,  Islam  adalah  ideologi  universal  yang  tidak  bisa  disamakan  dengan ideologi dan agama apapun. 17
Nasionalisme  Ekonomi  di  Indonesia  harus  mengacu  pada   Pasal  33 ayat  2  UUD  1945  yang  menyatakan  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan  (Pasal  33  Ayat  1)  Cabang-cabang
16 Purcell,  Hugh.  Tanpa  Tahun. Fasisme .  Terjemahan  oleh  Faisol  Reza  dkk,  (Jogjakarta: Insist Press, 2000), hal 11.
17 Boisard, Marcel A, Humanisme Dalam Islam . Terjemahan oleh M. Rasjidi. 1980. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal 183.

## 252 }{  Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas dan Kualitas Produk
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  dikuasai  oleh  negara  (Pasal  33  Ayat  2)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3) dan Perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4) 18
Namun  jika  cinta  negeri  bertentangan  dengan  agama  seperti  hijrah dan  jihad,  sehingga  dia  lebih  mendahulukan  cinta  negeri  daripada  agama maka  hukumnya  haram.  Allah  mengancam  orang-orang  yang  tidak  hijrah karena lebih mencintai kampung halaman mereka.
Salah  seorang  ulama  Indonesia  KH  Muhammad  Hasyim  Asy‟ari (1871-1947) berhasil mencetuskan prinsip hubbul wathani minal iman (cinta tanah  air  adalah  bagian  dari  iman).  Konteksnya  saat  itu  untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Meminjam  pernyataan  ulama  asal  Kempek,  Cirebon  KH  Said  Aqil  Siroj, agama  tanpa  nasionalisme  akan  menjadi  ekstrem.  Sedangkan  nasionalisme tanpa  agama  akan  kering.  Hal  ini  terbukti  ketika  fenomena  ekstremisme agama justru lahir dari orang dan kelompok orang yang terlalu eksklusif dan sempit  dalam  memahami  agama  tanpa  memperhatikan  realitas  sosial kehidupan. 19
Tanah  air  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bersama  adalah  negeri tempat  kelahiran.  Ali  bin  Muhammad  bin  Ali  Al-Jurjani  (1984) mendefinisikan  hal  ini  dengan  istilah al-wathan  al-ashli yaitu  tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya.
Al-Jurjani mengatakan, “Al-wathan al-ashli adalah tempat kelahiran seseorang  dan  negeri  di  mana  ia  tinggal  di  dalamnya.” Dari  definisi  ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar tempat kelahiran tetapi juga  termasuk  di  dalamnya  adalah  tempat  di  mana  kita  menetap.  Dapat dipahami  pula  bahwa  mencintai  tanah  air  adalah  berarti  mencintai  tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu
18 Artikel  di  Kompas.com  dengan  judul  "Kembali  ke  Pasal  33  UUD  1945", https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945?page =all tanggal 23 Mei 2019.
19 KH. Sholeh Hayat, Kyai dan Santri dalam Revolusi Jihad , (Surabaya: PWLTNNU, 2016),
90.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela.
Dengan  demikian  mencintai  tanah  air  adalah  sudah  menjadi  tabiat dasar  manusia.  Kesimpulannya  adalah  bahwa  mencintai  tanah  air  bukan hanya  karena  tabiat,  tetapi  juga  lahir  dari  bentuk  dari  keimanan  kita. Karenanya,  jika  kita  mengaku  diri  sebagai  orang  yang  beriman,  maka mencintai  Indonesia  sebagai  tanah  air  yang  jelas-jelas  penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubbul wathan minal iman.
Konsepsi  ganda  Islam  tentang  individu  sesuai  dengan  konsep universalitas  yang  diterima  oleh  filsafat  Barat  modern.  Islam  juga mengajarkan  universalitas  moral.  Merupakan  fakta  yang  tidak  diragukan bahwa ajaran Islam dapat memasuki dan berkembang di daerah geografis dan lingkungan kultural yang berbeda-beda. Wahyu Ilahi ditujukan kepada semua manusia agar mereka memeluk  Islam dan ditujukan pada tingkat  lain secara khusus kepada kaum beriman untuk mematuhi aturan-aturannya.
Mematuhi  ajaran  yang  diberikan  oleh  Nabi  Muhammad  saw  berarti memutuskan hubungan dengan orde sosial kesukuan dan mengidentifikasikan dirinya  dengan  kesatuan  baru 20 .  Namun  afiliasi  dan  loyalitas  kepada komunitas  yang  berdasarkan  keimanan  tidak  berarti  bahwa  Islam  melarang ikatan-ikatan  lain  selain  ikatan  berdasar  keimanan.  Alih-alih,  Islam menganjurkan  bentuk-bentuk  ikatan  lain,  seperti  ikatan  keluarga,  selama tidak bertentangan dengan Islam 21 .
Studi tentang hubungan Islam dan nasionalisme bermula dari kawasan Timur  Tengah.  Seperti  di  Indonesia,  sejumlah  pelajar  Timur  Tengah  yang belajar  di  Eropa  kembali  dengan  membawa  konsep  nasionalisme  yang dipelajari di Barat. Konsep Barat tentang patria (tanah air) memengaruhi kata wathan dalam bahasa Arab dengan memberi pengertian politik padanya.
Mereka  percaya  bahwa  kemajuan  yang  dicapai  Eropa  dipengaruhi oleh  kuatnya  patriotisme  individu  dan  masyarakat  terhadap  negara.  Hal  ini tergambar  dari  pernyataan  Al-Tahtawi,  seorang  teoritisi  nasionalisme  Arab
20 Dault,  Adhyaksa, Islam  dan  Nasionalisme : Reposisi  Wacana  Universal  Dalam  Konteks Nasional , (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hal 160.
21 Ibid ., 162.

## 254 }{  Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas dan Kualitas Produk
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
berpengaruh,  bahwa  “Patriotisme  adalah  sumber  kemajuan  dan  kekuatan, sarana untuk mengatasi jarak antara wilayah Islam dengan Eropa” 22 .
Perkembangan  pemikiran  nasionalisme  sekular  berdampak  pada tatanan  politik  umat  Islam.  Bentuk  negara-bangsa  yang  diadopsi  dari  Barat dijadikan  sebagai  satu-satunya  bentuk  pemerintahan  yang  sah  dalam pergaulan  internasional.  Kenyataan  ini  berdampak  pada  terpecah-belahnya dunia  Islam  menjadi  banyak  negara-bangsa  yang  tidak  lagi  berdasar  pada ajaran  Islam  yang  baku.  Basis  material  negara-bangsa  yang  hanya  berpatok pada etnisitas, kultur, bahasa, dan wilayah dan mengabaikan kategori religius (keimanan).
Absennya  keimanan  dari  rumusan  nasionalisme  menimbulkan  kritik dari  sebagian  tokoh  Islam.  Mereka  meyakini  bahwa  hal  ini  menyebabkan lemahnya  kesatuan  dunia  Islam.  Ali  Muhammad  Naqvi,  misalnya, menyatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan nasionalisme karena keduanya berlawanan  secara  ideologis.  Kriteria  nasional  sebagai  basis  bangunan komunitas  ditolak  Al-Quran,  karena  ia  hanya  bersifat  nasional-lokal sementara  Islam  mempunyai  tujuan  universal.  Alasan  lain  adalah  spirit sekular  dalam  nasionalisme  yang  menghendaki  pemisahan  tegas  antara agama dan politik 23 .
Kritik  yang  dilontarkan  memposisikan  Islam  vis  a  vis  nasionalisme. Namun  dalam  konteks  Indonesia,  sila-sila  dalam  Pancasila  sebagai  ideologi negara  tidak  satupun  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Bahkan Kuntowijoyo  berpendapat  bahwa  Pancasila  adalah  obyektifikasi  Islam. Meskipun dia mengingatkan bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Bagi Kunto, ideologi dan agama dibedakan berdasarkan motif. 24
Ideologi  tanpa  agama  dapat  berjalan  karena  dalam  diri  manusia terdapat  apa  yang  disebut  Immanuel  Kant  sebagai  categorical  imperative, seperti  nilai-nilai  disiplin,  setia  kawan,  kedermawanan,  dan  nilai  etika  yang lain.  Dalam  agama  terdapat  sistem  dosa-pahala,  surga-neraka,  dan  halal- haram  yang  semuanya  berdasar  keimanan  dan  kemudian  menggiring seseorang untuk bertindak sesuai dengan kategori-kategori yang dia yakini.
Categorical  imperative  sebagai  sistem  sekular  juga  memiliki  sanksi yang  bersifat  personal,  berupa  rasa  bersalah,  dan  sanksi  institusional  yang terwujud dalam hukum formal.
22 Ibid ., 186.
23 Ibid ., 188.
24 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam , (Bandung: Mizan, 1997) hal 85.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
Pancasila menggabungkan konsep tentang kekuasaan (ketuhanan dan kedaulatan  rakyat),  konsep  tentang  proses  (kemanusiaan  dan  kebangsaan), dan  konsep  tentang  tujuan  (keadilan  sosial).  Keunikan  Pancasila  adalah bahwa  kekuasaan  diletakkan  di  bawah  Tuhan  dan  rakyat  teodemokrasi. Istilah  ini  tersusun  dari  dua  istilah  :  teokrasi  dan  demokrasi.  Teokrasi (teosentrisme)  dengan  menghilangkan  konotasi  negatif  ala  Barat  bagi  umat Islam sama dengan istilah tauhid, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat.  Ini berarti bahwa kekuasaan Tuhan ada di atas kekuasaan negara.
Dalam pelaksanaannya kekuasaan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama, seperti syura dan keadilan. Sementara demokrasi adalah sistem kekuasaan dengan kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat, tanpa harus terikat pada hukum-hukum Tuhan.
Dengan  demikian,  teodemokrasi  adalah  konsep  tentang  kekuasaan negara  yang  dibatasi  oleh  hukum  Tuhan  di  satu  sisi  dan  oleh  rakyat  di  sisi lain.  Dapat  pula  dirumuskan  bahwa  ia  adalah  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh rakyat  dengan  keyakinan  bahwa  sumber  kekuasaan  adalah  Tuhan.  Sebelum konsep  demokrasi  dikenal,  tanggung  jawab  kekuasaan  dilaksanakan  hanya kepada Tuhan, sehingga sering disalahgunakan.
Dalam  sejarah  Jawa  misalnya,  seorang  raja  memakai  gelar khalifatullah  dan  dalam  sistem  kesadaran  rakyat  kekuasaan  raja  dianggap sebagai  kekuasaan  Tuhan  yang  tidak  bisa  di  ganggu  gugat.  Hal  ini  yang kemudian  memberi  konotasi  negatif  terhadap  sistem  teokrasi  dalam  kajian politik  di  Barat 25 .  Diagram  berikut  memperjelas  perbedaan  ketiga  sistem kekuasaan di atas:
1. Teodemokrasi.
2. Demokrasi.
3. Teokrasi.
Nasionalisme  Indonesia  yang  berbentuk negara-bangsa  dan menggunakan  demokrasi  sebagai  sistem  politik  tidak  bertentangan  dengan Islam  sepanjang  ia  tidak  melanggar  batasan-batasan  yang  telah  ditetapkan dalam agama. Abul A‟la Maududi menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat  Islam  memiliki  hak  dan  kekuasaan  sebagai  khalifah  Allah  dan dalam hal  ini semua individu  adalah sama.  Institusi  yang menangani  urusan negara  dibentuk  sesuai  dengan  kehendak  individu-individu  dalam masyarakat.  Pendapat  mereka  menentukan  bentuk,  pemimpin,  dan  segala
25 Kuntowijoyo, Burhan dan Muhammad (Jakarta: Graha ilmu, 1997), hal 29.

## 256 }{  Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas dan Kualitas Produk
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
sesuatu  yang  terkait  dengan  pemerintahan  sesuai  prinsip-prinsip  Islam. Dalam hal ini, sistem politik Islam merupakan demokrasi yang sebenarnya. 26

## KESIMPULAN
Nasionalisme  Ekonomi  dalam  perspektif  Islam  bagi  pemeluknya bukan saja menjadi agama dan negara dalam pengertian studi Barat namun ia juga  sistem  yang  melingkupi  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  dalam lingkup negara dan bangsa.
Cinta  tanah  air  adalah  sudah  menjadi  tabiat  dasar  manusia. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi  juga  lahir  dari  bentuk  dari  keimanan  kita.  Karenanya,  jika  kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah  air  yang  jelas-jelas  penduduknya  mayoritas  Muslim  merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubbul wathan minal iman.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Lukman.  Dkk.  1994. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai
Pustaka.
Anderson,  Benedict.  1991. Imagined  Community:  Komunitas-Komunitas Terbayang.  Terjemahan  oleh  Omi  Intan  Naomi. 2002.  Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Boisard,  Marcel  A.  1979. Humanisme  Dalam  Islam .  Terjemahan  oleh  M. Rasjidi. 1980. Jakarta: Bulan Bintang.
Burhan,  A.S.  dan  Muhammad,  Agus  (Eds.).  2001. Demokratisasi  dan Demiliterisasi: Wacana dan Pergulatan di Pesantren . Jakarta: P3M. Dault, Adhyaksa. 2005. Islam dan Nasionalisme : Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Kuntowijoyo. 1997. Identitas Politik Umat Islam . Bandung: Mizan.
Maududi, Abul A‟la. Tanpa Tahun. Islam Kaffah: Menjadikan Islam Sebagai Jalan  Hidup .  Terjemahan  oleh  Muhammad  Humaidi.  2004. Jogjakarta: Cahaya Hikmah.
Purcell,  Hugh.  Tanpa  Tahun. Fasisme .  Terjemahan  oleh  Faisol  Reza  dkk.
2000. Jogjakarta: Insist Press.
26 Maududi, Abul A‟la. Tanpa Tahun. Islam Kaffah: Menjadikan Islam Sebagai Jalan Hidup . Terjemahan oleh Muhammad Humaidi, (Jogjakarta: Cahaya Hikmah, 2004), hal 54.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..
Riff,  Michael  A.  (ed).  1982. Kamus  Ideologi  Politik  Modern .  Terjemahan oleh M. Miftahuddin dan Hartian Silawati. 1995. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Simandjuntak,  Marsillam.  2003. Pandangan  Negara  Integralistik :  Sumber,
Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Yatim, Badri. 2001. Soekarno, Islam, dan Nasionalisme . Bandung: Nuansa.

## 258 }{  Pengaruh Faktor Keluarga, Religiusitas dan Kualitas Produk
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 2 Juni 2020 :::..