http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/6726
eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6726 Vol. 2 | No. 2 | 2020 | Hal. 152 – 159 Submit: 5 Mei 2020 | Accepted: 22 Jun 2020 | Publis: 1 Jul 2020

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE
Rispa Ngindana 1 , Langgeng Rachmatullah Putra 2 , Rinaldo Albertus 3 1 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya korespondensi email: rispangindana@ub.ac.id
2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang email: langgengputra@unisma.ac.id
3 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya email: crinaldoalbertus@gmail.com

## ABSTRACT
The  implementation  of  higher  education  management  system  in  public  universities  is  not new anymore, but every challenge of innovation developed has always been a new problem for  college  maintainers.  This  research  aims  to  analyse  the  implementation  of  education management  system,  and  control  system  of  educational  system  of  education  in  higher education  environment,  especially  State  University  and  developing  alternative  model  of coordination  system  in  implementing  higher  education  management  system.  The  research methods used are qualitative research with case study approaches. The research location is determined based on purposive sample method. The results of the study showed that control system in implementing the management system of higher education in Brawijaya University involves  several  systems  and  actions  as  follows:  1)  quality  assurance  system;  2)  work properly; 3) Customer satisfaction guarantee; 4) Pay attention to and record stakeholders ' complaints; 5) management based on facts; 6) Continuous improvement.
Keyword: management system; educational management; university governance.

## ABSTRAK
Implementasi  sistem  manajemen  pendidikan  tinggi  di  lingkungan  perguruan  tinggi  negeri bukan hal baru lagi, namun setiap tantangan dari inovasi yang dikembang selalu menjadi masalah baru bagi pengelola perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem manajemen pendidikan, dan sistem pengendalian dari sistem manjemen pendidikan  di  lingkungan  pendidikan  tinggi,  khususnya  universitas  negeri  dan mengembangkan  alternatif  model  sistem  koordinasi  dalam  penerapan  sistem  manajemen pendidikan  tinggi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  (case  study).  Lokasi  penelitian  ditentukan  berdasarkan  metode sampel  purposive.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sistem  pengendalian  dalam  pelaksanaan sistem manajemen pendidikan tinggi di  Universitas Brawijaya melibatkan beberapa sistem dan tindakan sebagi berikut:1) Sistem Penjaminan Mutu; 2) Mengerjakan secara benar; 3) Jaminan Kepuasan Pelanggan; 4) Memperhatikan dan mencatat komplain stakeholders; 5) Manajemen berdasarkan fakta; 6) Perbaikan berkesinambungan.
Kata Kunci: sistem manajemen; manajemen pendidikan; tata kelola universitas.

## PENDAHULUAN
Meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  kebutuhan  pendidikan  dalam  hal  ini pendidikan tinggi menjadi peluang tersendiri bagi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) untuk berlomba-lomba menarik minat masyarakat terutama kalangan
remaja  agar  memilih  institusinya.  Namun,  persaingan  PTN  dalam  memperebutkan  pasar mahasiswa  ini  cukup  berat  (Elfian,  Ariwibowo,  &  Johan,  2018;  Nulhaqim,  Heryadi, Pancasilawan,  &  Ferdryansyah,  2016).  Penyelenggaraan  administrasi  pendidikan  pada suatu institusi pendidikan seperti pendidikan tinggi yang ber-Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sangat penting untuk dikajian secara mendalam. Status BHMN dalam praktiknya ternyata  menimbulkan  tantangan  baru.  Saat  ini  mulai  bermunculan  pemikiran  baru tentang  konsep-konsep  penyelenggaraan  perguruan  tinggi  dengan  status  BHMN  secara ideal (Sutini, 2019; Rianti, 2011).
Idealnya penyelenggaraan perguruan tinggi perlu memperhatikan keterlibatan dan pemenuhan  kebutuhan stakeholders dan  lingkungan.  Pelibatan  ini  sangat  penting  karena penyelenggaraan institusi perguruan tinggi negeri berdampak pada peran vital perguruan tinggi  dalam  mencetak  dan  menghasilkan  calon  pemimpin  bangsa  dan  generasi  penerus bangsa  terbaik.  Selain  itu,  lingkungan  pendidikan  tinggi  juga  perlu  dipertimbangkan mengingat  lingkungan  pendidikan  tinggi  merupakan  sebuah  kelompok  sosial  yang responsif  dan  kritis  dalam  menanggapi  permasalahan  yang  ada  di  sekitarnya (Arwildayanto, Suking, & Sumar, 2018).
Dalam perkembangannya universitas  didorong untuk melakukan  perbaikan dalam untuk  menumbuhkan  masa  depan  organisasi  melalui  perencanaan  strategis  di  bidang pendidikan,  manajemen,  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat.  Selain  itu,  universitas sebagai  lembaga  pendidikan  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada pengembangan  negara,  baik  melalui  pengetahuan  di  bidang  pemerintahan,  lingkungan usaha dan publik (masyarakat) (Taufiq, 2018; Suryana, 2017; S, 2011).
Sebuah  konsep  yang  menjadi  solusi  saat  ini  dalam  manajemen  pendidikan  tinggi adalah implementasi good university governance . Good University Governance menjadi salah satu elemen penting dari reformasi perguruan tinggi negeri (PTN). Konsep good university governance merupakan  turunan  dari good  corporate  governance yang  awalnya  familiar diterapkan  diranah  swasta  kemudian  diadopsi  oleh  ranah  publik  (Larasati,  Asnawi,  & Hafizrianda, 2018). Tujuan dari good university governance adalah untuk mengakomodasi internasionalisasi  perguruan  tinggi,  meningkatkan  daya  saing,  kualitas  proses pembelajaran, kualitas manajemen internal, dan untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Widjajanti & Sugiyanto, 2015; Hénard & Mitterle, 2010). Hingga kini masalah yang sering muncul dalam tatakelola universitas negeri antara lain birokrasi yang kaku, unit strategis yang kurang visioner, PNBP yang bermasalah, sentralisasi yang berlebihan, ketergantungan pada  dana  pemerintah,  tata  kelola  keuangan  yang  kaku  dan  layanan  yang  kurang memuaskan.    PTN  sebagai  pusat  pengembangan  ilmu  dan  teknologi  diharapkan  mampu meningkatkan  peranannya  dalam  memajukan  dan  mempercepat  pembangunan  nasional (Sukirman  &  Sari,  2012).    Perguruan  Tinggi  diharapkan  menjadi  sebuah  komunitas  yang mampu  melindungi  dirinya  dari  pengaruh  nilai-nilai  lingkungan  eksternal  yang  mungkin korup  atay  mengandung  keburukan.  Independensi  diperlukan  untuk  mendukung terwujudnya  inovasi  atau  perkembangan  pemikiran  dan  ilmu  pengetahuan  (Anwar  & Pratolo,  2012).  Penelitian  ini  disusun  untuk  menghasilkan  gambaran  untuk  mengetahui benar  akan  konsep good  university  governance di  salah  satu  perguruan  tinggi  BHMN. Harapan penulis atas tulisan ini adalah dapat mengedukasi masyarakat kampus agar lebih memahami  dan  berfikir  kritis  dalam  merespon  penyelenggaraan  tata  kelola  pendidikan menuju  penyelenggaraan  perguruan  tinggi  yang  lebih  baik.  Menurut  Rabiah  (2019), dengan  pendidikan  yang  berkualitas,  Indonesia  dapat  lebih  terjamin  dalam  proses transmisi  menuju  demokrasi  dan  dapat  membangun  keunggulan  kompetitif  dalam persaingan global yang semakin intens.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi
Pengertian manajemen perguruan tinggi menurut Biro Perencanaan Depdikbud dalam  Suharsaputra  (2015)  adalah  perencanaan,  pengorganisasian,  kepemimpinan, pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia seutuhnya dengan cara beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti  yang  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan rohani,  kepribadian  yang  baik,  mandiri,  serta  betanggung  jawab  kepada  masyarakat dan  bangsa.  Menurut  Suharsaputra  (2015)  dalam  bukunya  “Manajemen  Pendidikan Perguruan  Tinggi”  memberikan  pandangan  mengenai  manajemen  pendidikan perguruan  tinggi  sebagai  proses  pengelolaan  yang  mencakup  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  dalam  pendayagunaan  sumber  daya pendidikan  guna  melaksanakan  peran  dan  tugas  tridharma  perguruan  tinggi  melalui strategi  yang  memperhatikan  lingkungan  internal  dan  eksternal  dalam  mencapai tujuan  dengan  suatu  konteks  kepemimpinan  pendidikan.  Kedua  pengertian  tersebut sudah  sangat  jelas  menunjukkan  bahwa  manajemen  pendidikan  tinggi  meliputi kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  kepemimpinan,  pengawasan  dan pengendalian sumber daya pendidikan.
2. Good University Governance
Sebelum kita membahas tentang good  university governance, kita pahami dulu tentang government,  governance dan university  governance. Konsep  “ government ” bermakna  dominasi  peranan  pemerintah  dalam  penyelenggaran  berbagai kekuasaannya  yang  sah.  Sedangkan “governance” bermakna  upaya  menyampaikan kekuasaan dan mengelola sumber daya, serta mengelola permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat (Rahayu & Wahab, 2013). Oleh karena itu, dari perbedaan makna  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  konsep governanc e  adalah  berkaitan  dengan suatu proses yang menunjukan inklusifitas, bukan sebagai struktur organisasi maupun sebagai  institusi.  Perbedaan  lainnya  adalah  dalam government subjek  dan  objeknya adalah  “mereka”,  sedangkan governance subjek  dan  objeknya  adalah  “kita”.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa government lebih  kepada  pemangku  kepentingan/aktor, sedangkan governance lebih kepada sistem manajemen dan konsep dalam pengelolaan pemerintahan.  Menurut  Leach  &  Percy-Smith  (2001)  dalam  artikelnya Local Governance in Britain dijelaskan bahwa “kita” dalam Government adalah penerima pasif sedangkan  “mereka”  (pemerintah  dan  politisi)  adalah  yang  mengatur,  melakukan sesuatu,  dan  memberikan  pelayanan.  Sedangkan governance meleburkan  perbedaan antara  “mereka”  (pemerintah  dan  politisi)  dan  “kita”  (masyarakat  yang  diperintah) karena pemerintah, politisi dan masyarakat  adalah bagian  dalam governance process . Sehingga  dapat  kita  pahami  bahwa  dalam  konsep governance terdapat  karakteristik democratic, equitable, transparent, rule of law, participatory and partnership . Konsep governance dalam university  governance merupakan  suatu  bentuk kebijakan-kebijakan  dan  proses  sebuah  universitas  mengurus  urusannya  sendiri. Secara khusus bagaimana tatakelola tersebut, hal ini seperti diungkapkan oleh Pujiono &  Satyawan  (2011)  tata  kelola  dalam  bentuk  konstitusional  dan  proses  dimana universitas  mengatur  urusannya  sendiri.  Tata  kelola  ini  melibatkan  kekuasaan  atau kewenangan  dalam  mengalokasikan  dan  mengelola  sumber  daya.  Hal  ini  melibatkan kebijakan  dan  prosedur  untk  pegambilan  keputusan  dan  pengendalian  dalam mencapai  tatakelola  orgaisasi  yang  efektif.    Oleh  karena  itu,  tata  kelola  ini  mengacu kepada  praktik  yang  mengharuskan  adanya  pengawasan,  pengendalian,
pengungkapan,  transparansi,  struktur  universitas,  delegasi,  pengambilan  keputusan, perencanaan, koherensi organisasi dan pengarahan.
Implementasi Good  University  Governance (tata  kelola  universitas  yang  baik) merupakan  implementasi  nilai  prinsip-prinsip  dari good  corporate  governance pada perguruan tinggi. Salah satu alasan pelaksanaan tata kelola Universitas yang baik akan mampu  melindungi  lembaga  dari  penipuan  atau  salah  urus  oleh  pemegang  hak otonomi  dan  mampu  memberikan  saran  untuk  perbaikan  (Hénard  &  Mitterle,  2010; Wardhani,  Taufiq,  Fuadah,  Siddik,  &  Awaluddin,  2019).  Prinsip  GUG  adalah  struktur tata  kelola,  otonomi,  akuntabilitas,  kepemimpinan,  transparansi  (Wardhani  et  al., 2019).  Di  Indonesia  penerapan university  governance diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003.  Pasal  51  dalam  Undang-Undang  ini desbutkan  bahwa  pengelolaan  pendidikan  tinggi  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip akuntabilitas,  responsivitas,  dan  transparansi.  Selain  itu  terkait  dengan  efisiensi, efetifitas  dan  akuntabilitas  pengelolaan  pendidikan  di  atur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2010,  Undang  Undang  Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 dari 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 dan dalam statuta universitas masing-masing.

## METODE
Jenis  metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  dengan  pendekatan penelitian  studi  kasus  ( case  study  research )  dengan  menggunakan  desain  penelitian deskriptif ( descriptive ). Lokasi penelitian dalam sebuah penelitian merupakan hal penting. Lokasi  penelitian  ini  ditentukan  berdasarkan  metode purposive  sampling. Sehingga diperoleh Perguruan Tinggi Negeri menuju PTN BH atau PTN BHMN yang masuk dalam 10 besar  ranking  nasional,  terakreditas  A  oleh  BAN  PT,  berlokasi  di  Jawa  Timur,  memiliki jumlah  peminat  terbanyak  nasional,  dan  telah  mengaplikasikan  sistem  manajemen pendidikan  tinggi  berbasis  TIK  dan  sudah  cukup  lama  (>10  tahun).  Berdasarkan pengkategorian  tersebut,  penelitian  ini  mencoba  untuk  melakukan  penelitian  di Universitas  Brawijaya  yang  sudah  mengimplementasikan  Sistem  Informasi  Pendidikan Tinggi  yang  meliputi:  SIMPEL,  SIAM,  SIUDA,  SIREGI,  SIADO,  SIPP,  SIDEA,  SELMA,  SIBEA. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  dokumentasi,  arsip,  dan  aktifitas keseharian civitas akademika di Universitas Brawijaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  sistem  informasi  dalam  manajemen  pendidikan  tinggi  merupakan langkah yang tepat untuk menanggapi isu saat ini sehingga dapat memaksimalkan  peran perguruan  tinggi  dalam  mewujudkan good  university  governance .  Penerapan  ini berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  hal  yang  positif  baik  bagi  pemberi  layanan maupun  penerima  layanan.  Kemudahan-kemudahan  yang  diberikan  oleh  suatu  sistem informasi manajemen mampu mendukung pimpinan dalam menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien. Selain itu, mampu memotong alur birokrasi yang panjang di lingkungan perguruan tinggi.
Berikut  ini  adalah  logika  struktur  sistem  manajemen  pendidikan  di  lingkungan Universitas Brawaijaya:
Gambar 1. Logika struktur sistem informasi manajemen pendidikan di lingkungan Universitas Brawijaya Sumber: data diolah penulis
Komponen  sistem  yang  terapkan  adalah  terkait  dengan  pengelolaan  laporan keuangan,  administrasi  akademik  kemahasiswaan,  administrasi  akademik  perkuliahan, evaluasi  pembelajaran,  neraca  keuangan  mahasiswa,  administrasi  wisuda,  komunikasi sosial,  pengelolaan  layanan  registrasi  mahasiswa,  pengelolaan  administrasi  dosen, pengelolaan  kegiatan  penelitian  dan  pengabdian,  layanan  beasiswa  dan  layanan  calon mahasiswa baru.   Komponen-komponen tersebut dikelola secara terpadu dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Akademik  Universitas Brawijaya (Siakad UB).
Semua  sistem  informasi  yang  dibuat  tersebut  dimaksudkan  untuk  mempermudah pelayanan  kepada  user  di  Universitas  Brawijaya.  Syarat  penggunaan  sistem  informasi tersebut  adalah  harus  memiliki  username  dan  password.  Ada  beberapa  sistem  informasi yang tidak dapat diakses dengan mengggunakan email personal, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi data-data penting dan bersifat internal.
Sistem  pengendalian  dalam  pelaksanaan  sistem  manajemen  Pendidikan  Tinggi  di Universitas Brawijaya melibatkan beberapa sistem dan tindakan sebagi berikut: 1) Sistem Penjaminan Mutu melalui audit internal mutu; 2) Mengerjakan secara benar ( do it right ); 3) Jaminan Kepuasan Pelanggan; 4) Memperhatikan dan mencatat komplain stakeholders; 5) Manajemen berdasarkan fakta; 6) Perbaikan berkesinambungan. Sistem pengendalian ini dilakukan secara online system maupun secara offline system .
Berdasarkan  analisis  SWOT  yang  dilakukan  terhadap  komponen  sistem  informasi manajemen yang diterapkan di Univeristas Brwaijaya diperoleh hal-hal sebagai berikut:

## 1. Faktor Dominan
Faktor  dominan  merupakan  kekuatan  dan  peluang  penerapan  sistem manajemen pendidikan tinggi di Lingkungan Universitas Brawijaya mencakup:
a. Tersedianya media komunikasi dalam organisasi  dan atar organisasi yang akurat, cepat dan ekonomis.
b. Kemudahan  untuk  mengakses  segala  informasi  baik  akademik,  keuangan, kepegawaian dan sumber referensi.
c. Terjaminnya keterbukaan informasi yang dapat diakses dengan luas.
d. Memberikan  peluang  untuk  membangun  sumber-sumber  informasi  strategis dalam pelayanan pendidikan.
e. Membuka partisipasi stakeholder melalui e-complain
Berikut  ini  adalah  logika  struktur  sistem  manajemen  pendidikan  di lingkungan Universitas Brawaijaya:

## Sumber: data diolah penulis
Gambar 1 Logika struktur sistem informasi manajemen pendidikan di lingkungan Universitas Brawijaya

## 2. Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  merupakn  kelamahan  dan  tantangan  penerapan  sistem informasi  manajemen  pendidikan  tinggi  di  Universitas  Brawijaya  mencakup:  a) Unstable  politics ;  b)  Komtenesi  sumber  daya  manusia  yang  masih  belum  mendukung penggunaan  sistem  informasi  berbasis  teknologi  tinggi;  c)  Sistem  administras  yang masih  bersifat  birokrasi  kaku;  d)  Rendahnya  produktivitas kerja;  e)  Belum  maksimal tumbuhnya budaya mutu.
Budaya  mutu  ini  masih  lemah  dalam  penerapannya  karena  tidak  semua pimpinan memahami budaya mutu ini. Penerapan budaya mutu ini sebenarnya dapat dikategorikan dalam implementasi good university governance . Unsur budaya mutu ini adalah sebagai berikut: 1)  Informasi yang berkualitas harus digunakan sebagai dasar perbaikan; 2) Otoritas pimpinan dimaknai sebagai responsibility ; 3) Penerapan reward dan punishment tergantung hasil yang dicapai;  4)  Dasar  kerjasama  adalah  kolaborasi  dan sinergitas;  5)Kenyamanan  dan  keamanan  karyawan  (tenaga  pendidikan  dan  tenaga kependidikan)  harus  terjamin  dalam  melaksanakan  pekerjaannya;  6)  Penerapan prinsip keadilan dan fairness .
Pemanfaatan  faktor  dominan,  serta  mengatasi  faktor  penghambat  dapat dilakukan  dengan  pembinaan  kemampuan  profesional  sumber  daya  manusia  di Lingkungan  Perguruan  Tinggi,  revitalisasi  forum  tenaga  kependidikan  dan  forum dekan, peningkatan disiplin, dan peningkatan layanan bidang Tri Dharma.
a. Pembinaan  Kemampuan  Profesional  sumber  daya  manusia  di  Lingkungan Perguruan Tinggi.
 Pelaksanaan  pembinaan  profesional  dosen.  Pimpinan  di  Lingkungan Perguruan  Tinggi  bisa  menyusun  program  peningkatan  kualitas  pendidikan bagi dosen yang memiliki kualifikasi S2 agar mengikuti kuliah S3.
 Untuk  menunjang  profesionalitas  tenaga  kependidikan  dan    dosen  yang bersifat  khusus,  maka  Pimpinan  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi  dapat mengikutsertakan  tenaga  kependidikan  dan  dosen  pada  acara  seminar  dan pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi resmi pemerintah.
 Peningkatan profesionalisme dosen melalui sertifikasi dosen.
 Meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kependidikan  dan  dosen  diantaranya dengan memberikan insentif, tunjangan, dan penghargaan.
b. Peningkatan Disiplin dengan penerapan reward dan punishment .
c. Pembentukan Kelompok Diskusi Profesi bekerjasama dengan organisasi profesi.
d. Peningkatan kemampuan bahasa asing dan penguasaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Upaya  peningkatan  peran  dan  kinerja  pimpinan  di  Lingkungan  Universitas Brawijaya dilakukan kegiatan pembinaan. Hal ini dilakukan untuk menjadikan Pimpinan di Lingkungan  Universitas  Brawijaya  yang  profesional.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  Senat, Satuan Pengendali Internal, Unit Penjaminan Mutu, dan Komisi Kode Etik. Adapun kegiatan pegembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menjadikan pemimpin hebat dalam merespon educational management new paradigm berbasis teknologi informasi.
2. Menciptakan  iklim  kondusif  sehingga  memungkinkan  pimpinan  di  lingkungan Universitas  Brawijaya  berdiskusi  dengan  kolega  pimpinan  di  lingkungan  universitas lainnya untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi.
3. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pimpinan di lingkungan Universitas Brawijaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi guna menunjang karier dan meng- upgrade pengetahuannya.
4. Mengadakaan  pembinaan  administrasi  Pimpinan  di  Lingkungan  Perguruan  Tinggi (program tahunan, program kerja Pimpinan di Lingkungan Perguruan Tinggi dan kaur administrasi).

## KESIMPULAN
Sistem informasi manajamen pendidikan adalah sistem informasi untuk menunjang proses  layanan  administrasi  di  Universitas  Brawijaya  secara  terpadu  dan  terintegrasi. Bentuk  implementasi  sistem  menajemn  pendidikan  tinggi  di  Universitas  Brawijaya meliputi  SIMPEL,  SIAM,  SIUDA,  SIREGI,  SIADO,  SIPP,  SIDEA,  SELMA,  SIBEA.  Penerapan sistem  /  aplikasi  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  pimpinan  dalam  mewujudkan good university  governance .  Pemanfaatan  faktor  dominan  dan  mengatasi  faktor  penghambat dilakukan  untuk  mempertahankan  dan  memajukan  siatem  manajemen  yang  selama  ini telah  diterapkan  di  Universitas  Brawijaya.  Dampak  posistif  dari  implementasi  sistem manajemen  pendidikan  tinggi  di  Universitas  Brawijaya  antara  lain:1)  Efektivitas  proses administrasi  pendidikan;2)  Tumbuhnya  kepemimpinan  Universitas  Brawijaya  yang transparan  dan  akuntabel;  3)  Efektifitas  pengelolaan  sumber  daya  manusia;  dan  4) Penerapan budaya mutu.

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar, M., & Pratolo, S. (2012). Penerapan Model Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Yang  Baik  Untuk  Mewujudkan  Good  University  Governance  (Studi  Pada  PTM  se Indonesia) . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Arwildayanto,  Suking,  A.,  &  Sumar,  W.  T.  (2018). Analisis  Kebijakan  Pendidikan  (Kajian Teoretis,  Eksploratif,  dan  Aplikatif) .  (E.  Kuswandi,  Ed.)  (1st  ed.).  Bandung:  CV Cendekia Press.
Elfian,  E.,  Ariwibowo,  P.,  &  Johan,  R.  S.  (2018).  Peran  Pendidikan  Tinggi  dalam Meningkatkan  Minat  Masyarakat  untuk  Produktivitas  Pendidikan. Sosio  E-Kons ,
9 (3), 200. https://doi.org/10.30998/sosioekons.v9i3.1870 Hénard, F., & Mitterle, A. (2010). Governance and Quality Guidelinesin Higher Education (A Review  of  Governance  Arrangements  and  Quality  Assurance  Guidelines) .  Paris: OECD/Directorate for Education.
Larasati,  R.,  Asnawi,  M.,  &  Hafizrianda,  Y.  (2018).  Analisis  Penerapan  Good  University Governance Pada Perguruan Tinggi Di Kota Jayapura. Journal of Applied Managerial Accounting , 2 (2), 304–323. https://doi.org/10.30871/jama.v2i2.951 Leach,  R.,  &  Percy-Smith,  J.  (2001). Local  Governance  in  Britain (Contempora).  Leeds: Palgrave.
Nulhaqim,  S.  A.,  Heryadi,  D.  H.,  Pancasilawan,  R.,  &  Ferdryansyah,  M.  (2016).  Peranan Perguruan  Tinggi  Dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan  Di  Indonesia  Untuk Menghadapi Asean Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. Share : Social Work Journal , 6 (2), 197–219. https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13209
Pujiono,  &  Satyawan,  M.  D.  (2011).  Menciptakan  Mutu  Perguruan  Tinggi  (Higher Educations)  Berskala  Internasional  Melalui  Strategi  Penerapan  Tata  Kelola Universitas  Yang  Baik  (Good  University  Governance). AKRUAL:  Jurnal  Akuntansi , 3 (1), 58–68. https://doi.org/10.26740/jaj.v3n1.p59-69
Rabiah,  S.  (2019).  Manajemen  Pendidikan  Tinggi  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan.
Jurnal Sinar Manajemen , 6 (1), 58–67. https://doi.org/10.31934/jsm.v6i1.551 Rahayu,  S.,  &  Wahab,  A.  A.  (2013).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  University Governance  Terhadap  Citra  Serta  Implikasinya  Pada  Keunggulan  Bersaing
Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi Bhmn. Jurnal Administrasi Pendidikan , 17 (1), 154–173. https://doi.org/10.17509/jap.v17i1.6441 Rianti. (2011). Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik  Negara  Dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional. DiH:  Jurnal  Ilmu Hukum , 7 (13), 1–10. https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.252
S, U. C. (2011). Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Memenuhi Tuntutan  Dunia Kerja.
Jurnal Wawasan Yuridika (JWY) , 24 (01), 327–344. https://doi.org/10.25072/jwy.v24i1.21
Suharsaputra,  U.  (2015). Manajemen  Pendidikan  Perguruan  Tinggi .  Bandung:  Refika Aditama.
Sukirman,  &  Sari,  M.  P.  (2012).  Peran  Internal  Audit  Dalam  Upaya  Mewujudkan  Good University  Governance  Di  UNNES. Jurnal  Dinamika  Akuntansi , 4 (1),  64–71. https://doi.org/10.15294/jda.v4i1.1961
Suryana,  S.  (2017).  Permasalahan  Mutu  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Pembangunan Pendidikan.
Edukasi , 2 (1).
Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/article/view/971
Sutini,  L.  (2019).  Akibat  Hukum  PTN  BH  yang  Tidak  Memenuhi  Evaluasi  Kinerja. Jurist- Diction , 2 (5), 1765–1786. https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15242
Taufiq, A. (2018). Paradigma Baru Pendidikan Tinggi dan Makna Kuliah Bagi Mahasiswa.
MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan , 10 (1), 34–52. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Wardhani, R. S., Taufiq, Fuadah, L. L., Siddik, S., & Awaluddin, M. (2019). Good University Governance : Budgeting Participation. Asia-Pacific Management Accounting Journal , 14 (1), 1–18. https://doi.org/10.24191/apmaj.v14i1.808 Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2015). Good University Governance Untuk Meningkatkan Excellent  Service  dan  Kepercayaan  Mahasiswa  (Studi  Kasus  Fakultas  Ekonomi Universitas  Semarang). Jurnal  Dinamika  Sosial  Budaya , 17 (1),  69–81. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.504