## PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DESA
Rustamin 1 , Erlina 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar rustamaji1510@gmail.com

## Abstrak
Lahirnya   otonomi   daerah   sebagai   jawaban   atas   kritik   terhadap   sistem pemerintahan  orde  baru  yang bersifat  sentralistik,  diyakini  dapat  mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk merealisasikan pemerataan pembangunan  di  seluruh  wilayah  Negara  Indonessia.  Baik  dari  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota  hingga  ke tingkat desa. Semangat reformasi yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang  kemudian  digantikan  dengan  UU  Nomor  32  tahun  2004  juga  tentang  Pemerintahan  Daerah,  awalnya dianggap  cukup  mampu  untuk meningkatkan pembangunan desa. Namun  seiring berjalannya waktu,  di dalam dasar hukum  tersebut  ditemukan  beberapa kekurangan  yang membuat otonomi  daerah terkesan  hanya sebagai resentralisasi dari Undang-Undang sebelumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah ( field research ) kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di kantor desa padang lampe, kecamatan Marrang, kabupaten Pangkep.  Pendekatan  penelitian  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Metode pengumpulan  hukum  yang digunakan  adalah  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Pengolahan  data  yang dilakukan  yaitu  berdasarkan  pada setiap  perolehan  data  dari  lapangan  kemudian  direduksi.  Peranan  kepala desa  Padang Lampe   sudah   sesuai   dengan   pasal   26   ayat  (1)   Undang-Undang  Nomor.   6   Tahun   2014 Tentang Desa, tugas  yang dilaksanakan kepala  desa Padang Lampe  yaitu penyelenggaraan pemerintahan  desa seperti  mengadakan  musyawarah  desa,  pelakasanaan  pembangunan  desa seperti  pembangunan  infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan dan  seperti  mengadakan  sosialisasi,  pelatihan  dan memberikan  bantuan  keuangan  kepada  lembaga  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa seperti  memberdayakan  masyarakat  dalam  pembuatan  profile  kegiatan-kegiatan  desa  yang  lain.  Faktor penghambat untuk menjalankan Otonomi Desa Padang Lampe yaitu tidak adanya kesadaran  masyarakat untuk ikut serta dalam program kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Padang Lampe, bahkan  dengan  kurangnya ilmu  pendidikan  dan  pengetahuan  yang  menjadi  penghambat, selain itu juga adanya kekurangan perasarana di kantor desa yang ada di Padang Lampe.
Kata Kunci : Kepala Desa, dan Otonomi Desa

## Abstract
The birth of  regional  autonomy  as an answer to criticism of  the centralistic system of the  New  Order government,  is  believed  to  be  able  to  realize  the  hopes  of  the  Indonesian  people  to  realize  equitable development throughout the Indonesian territory. Both from the provincial, district / city to village levels. The spirit of reform as stated in Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government which was later replaced by  Law  Number  32  of  2004  also  concerning  Regional  Government,  was  initially  considered  capable  of increasing  village  development.  However,  over  time,  the  legal  basis  found  several  deficiencies  that  made regional  autonomy  appear  only  as  a  recentralization  of  the  previous  law.  This  type  of research used in this thesis is descriptive qualitative (field research). The research location is  in  the  village  office  of  Padang Lampe,  Marrang  District,  Pangkep  Regency.  The  research approach  that  will  be  used  in  this  research  is  a case  study.  Legal  collection  methods  used were interviews, observation and documentation. Data processing carried out  is  based on each  data  acquisition  from the  field  and then reduced. The  role of  the  village  head of Padang Lampe is in accordance with Article 26 paragraph (1) of Law Number. 6 of 2014 concerning Villages, the tasks carried  out  by  the  village  head  of Padang  Lampe  are the  implementation of village governance such as holding village meetings, implementing village development such as infrastructure development and village service  facilities,  community  development  and  such  as  holding  outreach,  training  and  providing  financial assistance to village community institutions, and empowerment of village communities, such as empowering the community  in profiling   other   village   activities.   The  inhibiting   factor  for  implementing   Padang   Lampe Village Autonomy is the lack of public awareness to participate in the program of activities carried out by the Padang Lampe Village government, even with the lack of education and knowledge that is an obstacle, besides that there is also a lack of infrastructure in the village office in Padang. Lampe.
Keywords: Village Head, and Village Autonomy

## PENDAHULUAN
Lahirnya    otonomi    daerah    sebagai    jawaban    atas    kritik    terhadap    sistem pemerintahan  orde  baru  yang  bersifat  sentralistik,  diyakini  dapat  mewujudkan harapan rakyat Indonesia untuk merealisasikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Indonessia.  Baik  dari  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota  hingga  ke  tingkat  desa.  Semangat reformasi yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 tahun
2004  juga  tentang  Pemerintahan  Daerah,  awalnya  dianggap  cukup  mampu  untuk meningkatkan pembangunan desa. Namun seiring berjalannya waktu, di dalam dasar hukum tersebut  ditemukan  beberapa  kekurangan  yang  membuat  otonomi  daerah  terkesan  hanya sebagai resentralisasi dari Undang-Undang sebelumnya.
Sebagai landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi,  otonomi  asli,  demokrasi,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Dengan  demikian, otonomi  yang  dimiliki  desa  adalah  Otonomi  Asli, yaitu otonomi  yang berdasarkan asal- usul  dan  adat  istiadat  setempat.  Sehingga  dalam  kenyataannya  pasti  akan  timbul  berbagai keanekaragaman,  baik  dari  segi  nama,  susunan  pemerintahan,  maupun  bentuk-bentukan geografisnya. 1
Dengan  lahirnya  UU  No.  22  tahun  1999  tantang  Pemerintahan  Daerah,  desa memasuki babak baru, babak transisi, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan. Semangat zaman dan pranata baru yang membuka desentralisasi dan demokrasi lokal telah lahir. Masyarakat desa yang mulai membuka wawasan mereka, menuntut adanya Otonomi Desa yang sebenarnya yaitu Otonomi Desa  sebagai   otonomi  asli,   otonomi   yang berdasar          atas    hak    asal-usul    desa.  Masyarakat  desa  menginginkan  pengembalian kewenangan  yang  cukup  untuk  mengurus  rumah  tangga  desanya,  sehingga  bisa  mandiri, sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat serta kondisi sosial budaya desa. Disinilah sangat  diperlukan  sebuah  penataan  untuk  setiap  kegiatan  masyarakat  desa.  Penataan  yang dimaksud disini adalah sebuah tata pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.
1 Desentralisasi  Berhenti  di  Kabupaten,  Institute  for  Research  and  Empowerment  (IRE), (Yogyakarta: 2006),   www.ireyogya.org, di   Akses   pada   Tanggal   23   November  tahun   2017.

## METODE PENELITIAN
Jenis      penelitian      yang      diguanakan      adalah field      research. Peneliti      ini berkeinginan untuk mengungkap data atau informasi sebanayak mungkin mengenai prosedur pelaksanaan  otonomi  desa  dan  peranan  Kepala  desa  dalam  melaksanakan  otonomi  desa  di desa Padang Lampe kecamatan Ma’rang Kbaupaten Pangkep.
Pendekatan  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-  undangan ( statute approach ) dan pendekatan sosiolgi ( sociological approach ). Pendekatan perundang- undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkajidan menganalisis asas dan sinkronisasi semua perundang-undangan (baik horizontal  maupun  vertikal)  serta  peraturan lainnya  yang  bersangkut  paut  dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologi ialah  pendekatan  yang  menganalisis  tentang  bagaimana  penerapan  aturan  perundang- undangan dalam kehidupan  nyata.  Pendekatan  ini  dikonstruksi  sebagai  sesuatu  prilaku masyarakat yang terlambagakanserta mendapat legitimasi secara social.

## HASIL DAN PEMABAHASAN
A.  Peranan  Kepala  Desa  dalam  pelaksanaan  Otonomi  Desa  di  Desa  Padang Lampe Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yaitu  kepala  Desa,  perangkat  desa  dan
Badan  Permusyawaratan  Desa.  Dalam  hal  ini  kepala  desa  memiliki  kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan  yang melaksanakan tugas pokok  yang diatur dalam Pasal 26  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang berbunyi kepala desa  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa2.
Dalam Peranan Kepala Desa Padan Lampe Kabupaten Pangkep, Peneliti telah menyusun  tugas  kepala  desa  Padang  Lampe  dengan  4  indikator  yang  berdasar  pada pasal 26 ayat (1) Undang-undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:
1.    Penyelengggaraan pemerintah desa Padang Lampe.
Desa  diserlenggarakan    oleh  pemerintah    desa    yang  meliputi    Kepala  Desa  dan perangkat Desa. Penyenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan  pemerintahan,  tertib  kepentingan  umum,  keterbukaan,  proprosionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan kearifan local, keberagaman, dan partisipatif.
Terkait    dengan    peyelenggaraan    pemerintahan    desa,    menurut    Bapak  Sukarman selaku Kepala Desa Padang Lampe, mengatakan bahwa: 2
2 Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
“pada   dasarnya   apapun   yang   yang   saya   laksanakan   bersama dengan perangkat desa  sebagai  pemerintah  desa  tetap  berdasarkan pada   Undang-undang   desa   dan perinsip-perinsip   orang   dulu (prinsip    orng    bugis)    sesuai    dengan    visi    misi saya.      Untuk  menyelenggarakan    pemerintahan    desa,    kami    menggali    apresiasi masyarakat  lalu  membukanya  dalam  musyawara  desa,  kemudian hasil  musyawara desa  yamng  menjadi  dasara  kami  menjalankan hasil  keputusan  tersebut  sebagai wujud  nyata  atau  bentuk-bentuk penyenggaraan pemerintahan desa”.
Pendapat   Ketua   Badan   Permusyawaratan   Desa   yaitu   Bapak   Abd Muhit dalam hasil wawancara: 3
“Badan  Permusyawaratan  Desa  Padang  Lampe  bersama pemerintah desa beserta perangkat  desa  lainnya  mengadakan  musyawarah    desa    sekali    dalam    setahun. Dimana  meksud  atau tujuan dari musyawarah desa ini adalah untuk menggali aspirasi masyarakat atau masalah-masalah apa  yang terjadi di desa terkait pembanguan desa lalu  kami  bahas  bersama  dan  mencarikan  solusi  yang  tepat  berupa  program  dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa.”
Pendapat  salah  satu  masyarakat  Desa  Padang  Lampe  yaitu  Bapak Rustam dalam hasil wawancara:
“Kami  dari masyarakat juga ikut  terlibat dalam musyawara desa, dalam  musyawara desa kami menyampaikan aspirasi kami yang terkait masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat.”
Dari  hasil  wawancara,  penyelenggaran  pemerintahan  di  desa  Padang  Lampe Kabupaten  Pangkep  berdasarkan  Undang-undang  Nomor.  6  Tahun  2014    Tentang    Desa. Berdasarkan  Pasal  54  Undang-undang  Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa  merupakan forum  permusyawaratan  yang diakui  oleh  Badan  Pemusyawaratan  Desa,  pemerintah  desa, dan    unsur  masyarakat  desa  untuk  musyawarah  hal  yang  bersifat  strategis  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa. 6 Yang  dimaksud  dengan  sifat  strategis  yaitu  :  (1) Penataan  Desa,  (2)  Perencanaan  Desa,  (3)  Kerja  sama  Desa  (4)  Renacana  Investasi  Yang Masuk ke Desa, (5) Pembentukan BUMDes, (6) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; (7) Kejadian Luar BIasa.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Padang  Lampe  yaitu  Bapak  Sukarman ialah:
“Kami  dari  pemerintah  Desa  Padang  Lampe  mengedepankan  program  pelayanan msyarakat  dan  pembangunan  infrastruktur  desa  maupun  pembangunan  non-fisik yang berupa pemberdayaan masyarakat ataupun pembinaan masyarakat. Kami juga menjalin  kerja  sama  dengan  pemerintah  desa  lain  terkait  pemanfaatan  lahan
3 Hasil Wawancara Dengan Bapak Sukarman selaku Kepala Desa Padang Lampe
pertanian  desa  padang  lampe.  Dalam  penyelenggaraan pemerintahan desa kami selaku pemerintah desa  menerima tugas  pembantu dari pemerintah dari kabupaten pangkep”
Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Padang Lampe melaksanakan pelayanan masyarakat dan membangun desa. Dimana program  pelayanan  masyarakat  dilaksanakan oleh    aparatur    desa  sesuai  dengan  ketentuan  masyarakat.  Pelayanan  yang  dilaksanakan pemerintah  desa  Padang  Lampe  pada  masyarakat  desa  adalah  melayani  masyarakat  desa dalam adaministrasi kewarganegaraan seperti halnya akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Katu Keluarga (KK) dan pembuatan akta jual beli tanah. Adapun pelayanan Publik yang  dilakasanakan  pemerintah  desa    yakni    meningkatkan    fasilitas    desa,    menigkatkan sumber  daya manusia di desa, dan melaksanakan perbaikan jalan serta pembinaan kelompok tani yang ada di setiap dusun di desa Padang Lampe.
Kepala Desa Padang  Lampe melaksanakan kegiatan dengan beberapa desa yang ada di kecamatan Ma’rang dalam hal penggunaan air bersih dari mata  air desa  padang  lampe  ke  Desa  Alisipitto  dan  Perbaiakan  jalan. Untuk kegiatan bidang kerja sama  kedua  desa  dalam  pemanfatan  sumber  mata  air  untuk  lahan  pertanian  yang dilaksanakan  oleh  kepala  desa  dan BPD desa padang lampe, hasil dari kerja sma kedua desa adalah desa padang lampe dan desa Alisipitto telah menggunakan air bersih.
Peremerintah  daerah  Kabupaten  Pangkep  juga  menyerahkan  urusan  pemerintahan seperti   pelayanan   administrasi   kewarganegaraan   dan pelayan publik. SKPD atau Instansi pemerintah  daerah  menyerakan  tugas  pembantuan  kepada  Pemerintahan  Desa  Padang Lampe, dimana instansi tersebut yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Capil dalam program atau  kegiatan  pelayanan  pengambilan  KTP,  KK,  Akta  Kelahiran,  dan  Administrasi Kependudukan.  Selain  itu,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dengan  program  perbaikan  dan pemeliharaan  jalan  desa.  Adapun  Badan  Pemberdayaan  masyarakat  dan  Pemdes  dengan kegiatan  Binaan  teknologi  perangkat  desa,  lembaga  masyarakat  dan  BPD.  Serta  pemda Pangkep dengan program pembagian beras kepada keluarga miskin (Raskin).
Pelaksanaan  semua  kegiatan  tugas  pembantuan  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten Pangkep dilaksanakan oleh semua aparatur dan perangkat desa Padang Lampe sesuai dengan tugas  dan  tanggung  jawab.  Kepala  desa  Padang  Lampe  membentuk  tim  seperti pemberdayaan  masyarakat untuk melaksanakan  semua kegiatan  fisik  serta tugas  lain  yang diberikan dalam peraturan desa dan juga semua lembaga-lembaga kemasyarakatan desa di fungsikan untuk pelaksanaan tersebut.
Tugas  pembantuan  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Pangkep  seperti  pelaksanaan program  beras  untuk  keluarga  miskin  (Raskin)  pada  tahun 2014,  pemerintah  desa  Padang Lampe  telah  menyalurkan  beras  kepada 105 kelaurga miskin (januari-mei 2014) dan 120 kelaurag  miskin  (Juli-  Desember  2014)  sebanyak  15  kg  setiap  kepala  keluarga  selama  12 bulan  dengan  harga  1.600/Kg.  untuk  pelaksanaan  kegiatan  ini  yang  menjadi  penanggung jawab  kegiatan  adalah  kepala  desa  Padang  Lampe  dan  yang  menjadi  kordinator  adalah Sekertaris desa Padang lampe. Untuk program kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah desa Padang Lampe diberikan tugas oleh Dina Pendapatan,Pengelolaan keuangan  dan  Aste  Daerah  kabupaten  Pangkep.  Dimana  pada  kegiatan  ini  yang  menjadi kolektor adalah Kepala desa Padang Lampe dan Kepala Dusun. Jadi menurut penuli, seluruh program/kegiatan yang diserahkan oleh  Pemerintah  Daerah  Pangkep  dilaksanakan  oleh Pemerintah  Desa yang dimana kepala desa Padang Lampe yang menjadi penanggung jawab pada   seluruh   program/kegiatan   dibantu   oleh   aparatur   desa   serta masyarakat desa.
Urusan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pangkep  yang  diserahkan  kepemerintah  desa Padang Lampe yang disebutkan di atas diatur dalam undang-undang nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana desa diberi kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi  atau   Pemerintah   Daerah      Kabupaten/kota      meliputi penyelenggaraan Pmerintah    Desa,    pleksanaan    Pembangunan    Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kepala  Desa  Padang  Lampe  yaitu  Bapak  Sukarman  mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintahan desa yang ada di padang lampe adalah:
“Terkait  laporan  petanggung  jawaban  sudah  diatur  dalam  Undang-  undang  Desa, yakni saya harus menyampaikan laporan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati Pankep, Badan Permusyawaratan Desa Padang Lmape dan masyarakat desa Padang Lampe. Laporan ini  berupa  Hasil  dari  pelaksanaan  program-program  dan  kegitan- kegiatan yang telah saya laksanakan dengan perangkat desa”
Dan  Bapak  Abd  Muhit  Selaku  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa Padang Lampe menyampaikan bahwa:
“Kepala  Desa  memang  wajib  menyampaikan  laporan pertangggung jawaban kepada PBD  dan  kami  BPD  berhak  mengawasi  dan  meminta  keterangan  terkait penyelenggaraan pemerintah   desa,   jadi   kami   menerima   laporan   pertanggung jawaban  kepala  Desa  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Karena  menurut  Undanf-undang desa, jika Kepala Desa tidak menyampaikan laporan maka dapat dikenakan sanksi”
Menurut   Bapak   Samsul   Naping   sebagai   Tokoh   masyarakat   Desa Padang Lampe menyampaikan :
“Untuk  informasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  Padang  Lampe  kepada Masyarakat,  menurut  saya  suadah  cukup  bagus, karena kepala desa memberikan
informasi itu lewat spanduk yang dipasang di depan kantor desa. Spanduk itu berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan dan yang telah dilaksanakan oleh kepala desa, sehingga masyarakat bisa melihatnya” 11
Kepala desa Padang Lampe melaksanakan tugasnya yang harus melaporkan  kegiatan- kegiatan    pemerintah    Desa    kepada    kepala    Daerah  atau  Bupati  Pangkep  setiap  tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya. Disamping itu kepala desa Padang  Lampe juga menyampakan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah desa seacara tertulis kepada badan  Permusyawaratan  desa  Padang  Lampe  setiap akhir  tahun anggaran dan memberikan secara tertulis kepada masyarakat desa Padang Lampe setiap akhri tahun anggaran.
2.   Pelaksanaan Pembanguan Desa Padang Lampe
Undang-undang  desa  secara  tegas  telah  membedakan  anatara  pemabangunan    desa yang  menempatakn  desa  sebagai  subyek pembangunan dan pembangunan pedesaan yang menjadi domain pemerintah.  Hal  ini  terlihat  dengan  adanya  pengaturan  khusus  tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahtraan masyarakat desa.  Pembanguanan  desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan kualitas hudip manusia serta penanggulangan kemiskinanan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembanguan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, sertpemanfaatan sumber daya alam dan lingkunagan secara berkelanjutan.
Berkaitan  dengan  penyelenggaraan  pembangunan  desa  menurut  Bapak  Sukarman selaku kepala desa padaang lampe:
“Dalam pelaksanaan pembangunan desa, ada 3 tahapan yang harus dilalui menurut undang-undang  desa,  yaitu  tahapan  perancanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan. Jadi pada tahapan perencanaan, kita mengadakan  musyawara pembangunan desa yang mengikut sertakan  masyarakat  agar  masyarakat  juga  ikut  berpartisipasi dalam  pembahasan  perencanaan  pembangunan  desa  dengan  mengacu  pada perencanaan  pembangunaan  daerah.  Dalam  musrenbangdes  ini  kita  menetapkan rencana program janga menengah  desa  dan  rencana  pembangunan  yang  lain- lain,  serta bagaimana  pelaksanana  dan  pengawasa  dalam  berjalanya  suatu program pembangunan desa.”
Pemerintah  desa  padang  lampe  menyusun  perencanan  pembangunan  desa  sesuai kewenangan  dengan  mengacu  pada  perencanaan  pembanguna  kab.  Pangkep.  Perencanan pembangunan  desa  disusun  secara  berjangka  yang  meliputi  rencana  pembangunan  jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang  dusebut  rencana  kerja  pemerintah  desa  yang  merupakan  penjabaran  dari  rencana pembangunan  janga  menengah  untuk  janga  waktu  1  (tahun) tahun. Dimana pada tahapan
perencanaan  pembangunan  desa  ini  diselenggarakan  dengan  diikuti  oleh  pemerintah  desa, badan permusyawaratan desa (BPD) dan dengan mengikut sertakan masyarakat desa padang lampe.
Dalam  musyawara  perencanaan  pembanguna  desa  inilah  dibahas  rancangan    RPJM desa   dan   rencana   kerja   pemerintah   desa   kemudian ditetapkan menjadi RPJM desa dan RKP desa yang di muat dalam berita acra. RPJM desa dan RKP desa inilah yang dijadikan dasar atau acuan pembangunan desa.
Berkaitan  dengan  tahapan  pelaksanaan  pembanguna  desa  menurut Sukarman selaku kepala desa Padang Lampe mengatakan:
“Untuk  pada  tahapan  pelaksanaan,  jadi  saya  sebagai  kepala  desa  padang  lampe mengkordinasika  kegiatan  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  dengan pelaksana kegiatan, perangkat desa dan masyarakat. Jadi kita sosialisasikan dulu kegiatanya laluu melakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan dan juga kita memberdayakan masyarakat desa yang ingin ikut memberikan sumbangsi   tenaga maupun   dalam   kegiatan   pembangunan   desa ini.”
Jadi  pada  tahapan  pembangunan  desa  padang  lampe mengkordinasikan   kegiatan pembangunan      desa     dengan      pelaksana  kegiatan,  perangkat  desa,  dan  masyarakat  desa padang  lampe  dengan  cara  mensosialisasikan  kegiatan  pembangunan  tersebut  dengan mengutamakan pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sember  daya  alam  yang  ada  di desa  padang  lampe  serta  mendayagunakan  swadaya  dan  gotong  royong  masyarakat    yang ingin  turut  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembangunan di desa padang lampe.
Berhubungan  dengan  tahapan  pemantauan  dan  pengawasan  pembangunan    desa padang  lampe,  menurut  Bapak  Sukarman  selaku kepala Desa Padang Lampe:
“Masyarakat  berhak  memantau  tahapan  pelaksanaan pembangunan desa ini karena sudah diatur dalam Undang-undang desa. Selain masyarakat, Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.”
Dalam  undang-undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  desa  dan  perturan  Menteri  dalam negri  No.  144  Tentang  Pedoman  Pembangunan  desa  mengatur  tahap  pemantauan  dan pengawasan  pelaksanaan  pembangunan  desa  bahwa  masyarakat  desa  berhak  memantau pelaksanaan  pembangunan  desa    yang    dimana   hasil   pengawasan    dan    pemantauan    itu yang  akan menjadi  dasar pembahasan musyawara desa dalam  rangka pembangunan desa. Bupati  juga  melakukan  pemantauan  dan  pengawasan  perencanaan  dan  pelaksanaan pembanguna desa dengan cara:
a.   Memantau    dan    mengawasi    jadwal    perencanaan    dan    pelaksanaan pembangnan desa;
b.   Menerima,  mempelajari  dan  memberikan  umpan  balik  terhadap  laporan relisasi pelaksanaan APB desa;
c.   Mengevaluasi  perkembangan  dan  kemajuan  kegiatan  pembangnan  desa;dan
d.   Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.
Menurut  Bapak  Sukarman  selaku  Kepala  Desa  Padang  Lampe  terkait  program  dan kegiatan pembangunan desa padang lampe adalah:
“Untuk jenis program atau kegiatan pembangunan desa yang kami laksanakan adalah pembangunan infrastruktur (fisik) seperti  pembuatan  talud  dan  rabatbton  jalan- jalan  desa  dan lain-lain. Dan pembangunan non-fisik terkait pembinaan masyarakat desa, seperti halnya saya memberikan bantun keuangan kepada kelompok tani atau kelompok masyarakat lainya  untuk  meningkatkan  produksinya  dan  juga  demgan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.”
Dalam  melaksanakan  pembangunan  desa  padang  lampe,  jenis  pembangunan  yang dilaksanakan oleh kepala desa atau pemerintah desa yakni  pembangunan  infrastruktur  dan lingkungan    desa    (fisik).    Tidak  hanya  itu  pembangunan  tidak  hanya  tertuju  pada pembangunan  fisik  saja,  tetapi  juga  melakukan  pembangunan  bidang  pembinaan kemasyarakatan  dengan  melakukan  pembinaan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  desa padang lampe sesui dengan tujuan pembangunan desa.
3.   Pembinaan masyarakat Desa Padang Lampe
Usaha  untuk  menggalakkan  pembangunan  desa  yang  dimaksudkan  untuk memperbaiki  dan  meningkatkan  taraf  hidup  serta  kondisi  social masyarakat desa yang merupakan  bagian  terbesar  dari  masyarakat  Indonesia,    melibatkan    tiga    pihak,    yaitu pemerintah,  swasta  dan  warga desa. Dalam praktenya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan  dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemanpuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. Sebagai teori mengatakan, bahwa kesadaran  dan  partisipasi  warga  desa  menjadi  kunci  keberhasilan  pembangunan  desa. Sedangkan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  warga  desa  akan  pentingnya  usaha-usaha pembangun  sebagai  saran  untuk  memperbaiki  konsi  social  dan  dalam  meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemanpuan pemimpin desa khusunya pempinan atau tergantu pada kemanpuan pemimpin desa khusunya pemimpin atau kepala desa.
Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menyebutkan pengertian dari pembinaaan masyarakat. Akan tetapi pada peraturan pemerintahan NO. 72 tahun 2005 tentang  desa  menyabutkan  pembinaan  pemberian  pedoman,  standar  pelaksanaa,
perencanaan, penelitian,  pengembangan,  pendidikan  dan  pelatihan,  kunsultasi, supervise, monitoring,  pengawasan  umum  dan  evaluasi  pelaksanaan  penyelenggaran  pemerintahan desa.
Pasal 26 undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa menyebutkan kewenengan- kewenangan kepala desa dalam hal pembinaan adalah:
a.   Pembinaan kehidupan masyarakat desa.
b.   Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
c.   Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa.
Menurut Bapak Sukarman selaku Kepala Desa Padang Lampe mengatakan bahwa: “Pembinaan masyarakat merupakan pembangunan desa yang  bersifat  non-fisik. Pembinaan  kepada  masyarakat yang kami lakukan seperti melakukan sosialisasi entah  itu  sosialisasi  hukum,  sosialisasi  kesehatan  dan  lain-lain.  Pembinaan  juga kami  lakukan  kepada  kelompok-kelompok  masyarakat  seperti  kelompok  tani, kelompok pemuda, dan juga pembinaan kepada aparatur  desa.”
Berdasarkan dari hal di atas, Bapak Samsul Naping sebagai Tokoh masyarakat Desa Padang Lampe mengatakan bahwa:
“Kepala desa memang sering melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat, hal ini  di karenakan  sosialisasi  ini  merupakan  pelaksanaan  hasil  dari  musyawara  desa  yang merupakan aspirasi dari masyarakat desa padang lampe sendiri.”
Adapun  program/kegiatan  di  bidang  pembinaan  kemasyarakatan  yang  dilakukan kepala  Desa  Padang  Lampe  atau  pemerintah  desa  Padang Lampe dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2 Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Padang Lampe No. Nama Kegiatan Sumber Dana Jumlah Anggaran Tahun 1 Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PAUD, ADD Rp. 7.435.000 2017 PKK, LPMD, Kelompok Tani) 2 Pembinaan/Pelatihan Pengurusan ADD + Rp. 6.150.200 2016 PKK DD 3 Bintek Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan ADD Rp. 16.685.500 2016 4 Pembinaan/Pelatiahan pengurus DD Rp. 10.493.500 2017 RT/RW dan LPMD 5 Pembentukan Pengurus LPMD ADD + Rp. 2.209.000 2016 DD 6 Sosialisasi KB dan KDRT ADD Rp. 5.350.900 2017 7 Peningkatan Kapasitas PMKS Desa Padang Lampe ADD Rp. 5.798.100 2016
Sumber Data: Pemerintah Desa Padang Lampe Tahun 2018.

## 4.   Pemberdayaan masyarakat Desa Padang Lampe
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  kekuasaan  aparat  atau  pemberdayaan  untuk memberdayakan  masyrakat  sehingga  mengikuti  kehendak  pemberdaya  atau  penguasa tersebut. Berdasarkan   pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdaya berkenaan dengan orang  yang memberdayakan  dan orang  yang  diberdayakan. Golongan pemberdaya biasanya   dari   kalangan   penguasa   atau   birokrasi   yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.
Menurut bapak Sukarman sebagai Kepala Desa Padang Lampe mengatakan bahwa: “Pemberdayaan masyarakat desa secara umum memiliki tujuan  untuk  meningkatkan kesejahtraan    dan    peri  kehidupan  masyarakat.  Melalui  pemberdayaan  tersebut pemerintah  desa  mengupayakan  program  pembangunan  sehingga  masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan hidup dalam pemenuhan kebutuhan.”
Pemberdayaan  masyarakat  desa  adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian  dan kesejahtraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan, periaku, kemanpuan,  kesadaran,  serta  memnafaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang  sesui  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Selanjutnya bapak Sukarman selaku Kepala Desa Padang Lampe mengatakan bahwa: “Di desa padang lampe kami memiliki sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat desa  padang lampe  (LPMD), melalui  lembaga inilah kami  selaku pemerintah desa memberdayakan  masyarakat  untuk  bersama-sama  membangun  desa  ini  menjadi lebih baik. Untuk itu kami selaku  membuka  ruang  bagi  masyarakat  yang  ingin ikut  berpartisipasi  dalam  penetapan  program  maupun  kegiatan  desa  lewat musyawara desa dan pelaksanaan pembangunan desa.”
Berhubungan  dengan  hal  ini  di  atas,  Bapak  Samsul  Naping  selaku  tokoh masyarakat Desa Padang Lampe bahwa:
“Pemberdayaan masyarakat di desa padang lampe ini sudah cukup  baik,  kerena  kami selaku  masyarakat  memang selaku dipanggil jika ada kegiatan desa maupun sosialisasi. Jadi  semuanya  tergantung  dari  masyarakatnya  mau  diberdayakan  atau  tidak  karena pemerintah  desa  telah  memanggil  masyarakatnya.  Tapi  jika  terkait  masalah pembangunan desa saya berharap semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa.”
Jadi  pelaksanaan  tugas  Kepala  Desa  Padang  Lampe  dalam  hal  ini pemberdayaan  masyarakat  desa  dengan  melalui  lembaga  pemberdayaan  masyarakat (LPMD)  yang  tugasnya  menggerakkan  swadaya  gotong royong masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi daam penetapan program/rencana kerja desa
melalui musyawara desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya di dalam   forum tersebut.   Dan   masyarakat   juga   ikut   terlibat   dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik maupun pembangunaan non-fisik desa.
Adapun  program/kegiatan  yang  dilaksanakan  pemerintahan  Desa  Padang  Lampe dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.
Kegiatan Pemberdayaan  Masyarakat Desa Padang Lampe
No. Nama Kegiatan Sumber Dana Jumlah Anggaran Tahun 1 Penyusunan Profil Desa Padang Lampe ADD Rp. 3.205.000 2017 2 Pembentukan BPD ADD RP. 7.080.500 2018 3 Pelantikan PBD ADD Rp. 4.640.200 2018
Sumber Data: Pemerintah Desa Padang Lampe Tahun 2018.
Berdasarkan tabel 3 diatas. Kegiatan pemberdayaan masyrakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Padang Lampe yaitu dengan memberdayakan masyarakat desa dalam penyusun  profil  desa  Padang  Lampe,  pembentukan  dan  pelantikan  BPD.  Pemerintah  desa padang lampe lewat LPMD menggerakkan masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan- kegiatan desa agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

## B.  Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  Otonomi Desa
Kepala  desa merupakan  pemeimpin  pemerintahan  desa,  Undang-  Undang  Nomor.  6 Tahun  2014  tentang  Desa  juga  disebutkan  kepala  desa  bertugas  menyelenggarakan pemerintahan  pemerintahan  desa,  melaksanakan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala  desa  dibantu  oleh  aparatur/perangkat  desa.  Pelaksanaan  tugas kepala desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat proses pelakasanaan tugas tersebut, begitu juga yang dialami oleh kepala desa padang lampe dalam melaksanakan tugasnya.
Adapun  faktor  yang  menghambat  pelaksanaaan  tugas  kepala  desa Padang Lampe berdasarkan hasil penelitian penulis sebagai berikut:

## 1.   Partisipasi Masyarakat
Dalam pembangunan desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibiyuhkan dalam  usaha  keterselengaranya  pembangunan,  partisipasi    masyarakat    didasarkan    atau kemauan  sendiri  artinya masyarakat desa ikut serta dalam membangun atas dasar keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Agar upaya pembangunan desa memenuhi apa yang diinginkan maka diperlukan suatu perencanaan, penerapan perencanaan
pembangunan harus bersumber pada perinsipdasar pembangunan desa yaitu dari, oleh, dan masyarakat  desa  itu  sendiri.  Oleh  karena  hal  tersebut  diperlukan  kemanpuan  masyarakat untuk mengenali dan mencegah segala permasalahan yang ada didalam wilayah tersebut serta dapat  menggali  potensi-potensi  yang  ada  untuk  selanjutnya  dimanfaatkan  dalam  kegiatan pembangunan.
Menurut Bapak Sukarman selaku kepala desa Padang Lampe mengatakan bahwa: “Partisipasi masyarakat sangat pening dalam proses pembangunan desa, untuk di Desa Padang Lampe sendir partisipasi masyarakat masih rendah contohnya dalam musyawarah    desa    hanya    sedikit    masyarakat    yang menghadirinya, padahal hal ini penting dalam menggali aspirasi dan masalah-masalah apa  yang terjadi di desa ini. Saya  sudah  berusaha  untuk  mengajak  masyarakat  untuk ikut  patisipasi mau  itu  dalam  musyawarah  desa, sosialaisasi, ataupun dalam proses pelaksanaan pembangunan desa yang lainnya.”
Bapak  Abd  Muhit  selaku  ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa  Padang  Lampe  juga mengatakan bahwa:
“Masyarakat di desa ini banyak acuh tak acuh terhadap apa   yang  dilaksanakan oleh    pemerintah    desa,    memang  betul  apa  yang  pak  desa  katakana  bahwa pertisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  desa  masih  sedikit  yang  hadir,  yang hadir itu Cuma tokoh-tokoh masyarakat saja. Padahal  kami  dari  pemerintah  desa berharap  masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan desa”
Meurut  Bapak  Samsul  Naping  Selaku  tokoh  masyarakat  Desa  Padang  Lampe mengatakan bahwa :
“Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembanguan di desa karena masyarakat sibuk  dengan pekerjaan mereka masing-masing, masyarakat pada  pagi hari pergi kesawah maupun ke kebun dan pada malam hari mereka beristirahat untuk bekerja lagi  pada  pagi  hari.  Mungkin  hal  ini  yang  menyebabkan  partisipasi  masyarakat masih rendah”
Menurut   Bapak   Rustam   Selaku   Masyarakat   desa   Padang   Lampe mengatakan bahwa:
“Pak  desa  memang  selalu  memanggil  kita  kalau  ada  kegiatan,  tapi  saya  hanya sesekali  pergi  membantu.  Karena  begitulah,  saya  juga  bertani  dan  berkebun sehingga  waktu terbatas untuk membantu”
Sedangkan   menurut   Bapak   Saharuddin   Selaku   masyarakat   desa Padang Lampe mengatakan:
“Yah   betul,   kami   dari   masyarakat   dilibatkan   dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Tapi, memang tidak banyak masyarakat yang terlibat, karena ada yang ke sawa, ke kebun, dan pergi mencari makanan ternak”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  lima  orang  responden  di  atas,  penulis menyimpulkan  bahwa  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  tugas  kepala  desa  Padang Lampe  adalah  masih  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Contohnya saja  dalam  musyawarah  desa  yang dilaksanakan pemerintah desa Padang Lampe pemerintah desa Padang Lampe hanya sedikit masyarakat  yang  menghadirinya,  juga  kegiatan-kegiatan  yang  lain  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa  Padang  Lmapedalam  proses  pembangunan  desa.  Rendahnya  partisipasi masyarakat di Desa Padang Lampe  ini  dikarenakan  masyarakat  sibuk  bekerja  apada  siang hari  dan  pada  malam  hari  harus  istirahat,  jadi  masyarakat  tidak  memiliki  waktu  untuk berpartisipasi.  Pemerintah  desa  Padang  Lampe  harus  mencari  solusi  terbaik    untuk meningkatakan    partisipasi    masyarakat    di    Desa    Padang  Lampe  karena  partisipasi masyarakat menjadi peran penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di desa Padang Lampe.
2.   Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  kerja  dalam  suatu organiasasi. Sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan  pekerjaan  yang  maksimal pekerjaan    yang  maksimal    dan  memuaskan  sesuai  dengan  apa  yang  ingin  dicapai  oleh organisasi  tersebut, dengan  adanya  sember  daya  manusia  yang  hansal  maka  program kerja  yang  telah  ditetapkan  akan  terlaksana  dengan  baik  dan  akan  tetap  sasaran.  Dalam memiliki dan menetapkan sumber daya manusia harus dilakukan dengan   selektif   apa   yang diharapkan   sesuai   dengan   kinerja   yang dihasilkan oleh sumber daya manusia itu. Sumber daya manusia adalah semua manusia yang ada didunia ini. Mampu dan mau meluangkan diri untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain dan juga dirinya sendiri.
Menurut Bapak Sukarman selaku kepala desa Padang Lampe mengatakan bahwa: “Salah satu  faktor  penghambat saya  dalam  melaksanakan  tugas sebagai   kepala desa   adalah   sumber   daya   manusia.   Dimana kemanpuan dan keterampilan dari aparatur  desa  masih  kurang,  hal  ini  disebabkan  karena  rata-rata  aparatur  hanya tamatan SMA. Namun dalam menanggulangi hal ini saya melaksanakan  program bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya aparatur desa.”
Berdasarkan wawancara diatas, salah satu faktor penghambat pelaksanaan tugas kepala desa padang lampe adalah sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa. Kemampuan dan keterampilan atau perangkat desa  pada  desa  padang  lampe  tergolong  rendah  tingkat pendidikan aparatur desa rata-rata tammatan SMA. Sumber daya aparatur ini merupakan hal penting dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, karena kepala desa tak
mampu menyelesaikan tugasnya tanpa aparatur desa. Akan, tetapi kepala desa padang lampe berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusi pada desanya melalui bimbingan dan pelatihan-pelatihan.
3.   Sarana dan Perasarana
Secara  umum  sarana  dan  prasarana  adalah  alat  penunjang  keberhasilan  suatu  proses upaya  yang  dilakukan  di  dalam  pelayanan  public.  Karena  apabila    kedua    hal    ini    yang diharapkan    sesui    dengan    fasilitas    yang  berfungsi  sebagai  alat  utama  pembantu  dalam pelaksanaan  pekerjaan.  Dan  juga  rangka  kepentingan  yang  sedang  berhubungan  dengan organisasi kerja.
Menurut  Bapak  Sukarman  selaku  kepala  Desa  Padang  Lampe  terkait  sarana  dan prasarana adalah:
“faktor  penghambat  selanjutnya  adalah  saran  dan  prasarana  di  desa ini  belum cukup  memadai.  Seperti  dikantor  desa  kami  hanya memiliki tiga computer yang bisa  digunakan  oleh  apartur  desa,  seharusnya  semua  kaur  juga  harus  memiliki computer.  Hal  ini  membuat  pelaksanaan  tugas  saya  sebagai  kepala  desa  pun  jadi terhambat.  Tapi  nanti  kami  akan  membahas  masalah  terkait  sarana dan prasarana ini pada saat musyawara desa.”
Sarana   fasilitas   atau   peralatan   sangat   penting   dalam   proses pelaksanaan tugas kepala  desa  padang  lampe  dalam  melenggarakan  pemerintahan  desa.  Dimana  saran  dan persarana ini sebagai penunjang program dan kegiatan maupun pelayanan untuk masyarakat desa  padang  lampe.  Akan  tetapi  sarana  dan  perasarana  masih  menjadi  penghambat pelaksanaan  tugas  kepala  desa  padang  lampe  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,   Suharsini.   1998.   Prosedur  Penelitian   ;   Suatu   Pendekatan Praktek. Jakarta :
Yayasan Obor Indonesia
Asshiddiqie,    Jimly.    2004.    Format    Kelembagaan    Negara    Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta : FH UII Press.
Bagir Manan, HAW. Widjaja, Pemberdayaan Pemerintahan Desa Palembang,  Rajawali  Pers Divisi  buku  Perguruan  Tinggi  PT  Raja Grafindo Persada, 2003.
Bagir  Manan,  Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah,,  Pusat  Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta,2004.
Deddy  Supriady  Bratakusumah,  Dadang  Solihin,  Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2002.
Effendi,  Sofian.  2006.  Metode  Penelitian  Survai.  Jakarta  :  LP3ES.  HAW.  Widjaja,
Pemerintahan Desa Marga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2000.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Christina,    Anita    dkk,Jaman    Daulat    Rakyat,    Lapera    Pustaka Utama,Yogyakarta,2000. Hadi,  Sutrisno.  1976.  MetodelogiResearch.  Yogyakarta  :  PenerbitFakultas  Psikologi UGMSoerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1984.
Iqbal,  Muhammad.    Tinjauan  Hukum  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Desa  Di  Era  Otonomi Daerah(Studi  Kasus  Desa  Citta  Kecamatan  Citta  Kabupaten  Soppeng).  Skripsi Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin Makassar, 2016.
Manajemen   Sumber   Daya   Manusia,   Kepemimpinan   dan   Prilaku Administrasi,Bumi Aksara, Jakarta.
Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Redoskarya, Bandung.
Nur Fuady, M. I. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, Analisis Data Kualitatif,Jakarta : UI- Press.
Siagian, 1994.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D.Bandung : Alfabeta Suryaningrat  Bayu  Drs.  1981  “Mengenal  ilmu  pemerintahan“  Aksara Baru, Jakarta