Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal.182-187 | Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.7146.182-187

## PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK BRI DENGAN BUMDES ARTA DHARMA DESA MENANGA SEBAGAI AGEN BRANCHLESS BANKING
Putu Mia Tyska Permata Sari, I Nyoman Putu Budiartha, I Putu Suwantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia tyskamay510@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, bagustara108@gmail.com

## Abstrak
Suatu perjanjian yang sah adalah hukum bagi para pihak yang mengadakannya. Artinya,  perjanjian itu sah dan mengikat  para  pihak  secara  hukum.  Salah  satu  perjanjian  kerjasama  antara  Bank  BRI  dengan  Bumdes  Arta Darma  ini  penting  untuk  digunakan  sebagai  legal  issue  dalam  penelitian  hukum  empiris.  KUHPerdata  tidak secara  tegas  mengatur  jenis-jenis  perjanjian.  Meskipun  demikian,  KUH  Perdata  dapat  dikatakan  menghendaki kebebasan  berkontrak  bagi  semua  badan  hukum,  sebagaimana  terlihat  dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata. Rumusan  masalah  yang  dapat  diajukan  yaitu  bagaimana  bentuk  karakteristik  perjanjian  kerjasama  Bank  BRI dengan  Bumdes  Arta  Dharma  Desa  Menanga  sebagai  Agen  Branchless  Banking?  dan  akibat  hukum  terhadap pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  apabila  terjadi  wanprestasi  antara  Bank  BRI  dengan  Bumdes  Arta  Dharma Desa Menanga? Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Bentuk perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma adalah perjanjian baku, dimana setiap klausul perjanjian diatur oleh satu pihak. Apabila terjadi wanprestasi akan diselesaikan melalui proses litigasi dan non litigasi. Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Baku, Wanprestasi.

## Abstract
A  lawfully  concluded  agreement  applies  as  a  law  to  the  parties  making  it.  This  way  that  the  settlement  is legitimate and legally binding at the parties. One of the cooperation agreements between Bank BRI and Bumdes Artha Dharma was an important issue to be used as a legal issue in empirical legal research. Civil law does not specifically  regulate  the  types  of  agreements.  Nevertheless,  it  can  be  said  that  civil  law  requires  all  legal subjects to be free to enter into agreements, this can be seen in Article 1338 of the Civil Code. The formulation of the problem that can be raised is what is the characteristic form of the cooperation agreement between Bank BRI and Bumdes Arta Dharma Desa Menanga as a Branchless Banking Agent? and the legal consequences of implementing the cooperation agreement in the event of a default between Bank BRI and Bumdes Arta Dharma Desa  Menanga?  In  this  study  used  empirical  legal  research  methods.  The  form  of  cooperation  agreement between Bank BRI and Bumdes Arta Dharma is a standard agreement for each requirement in the agreement to be regulated by one party. In the event of a default, it will be resolved by litigation and non-litigation. Keywords : Cooperation Agreement, Standard Agreement, Default.

## I. PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Pasal ini menyatakan bahwa “kekuasaan negara Indonesia dilaksanakan melalui hukum yang berlaku bagi segala aspek kehidupan dan  diatur dengan peraturan perundang-undangan”. Negara hukum dalam arti umum  idealnya  yakni  negara  yang  memiliki  pemerintahan  yang  teratur  pada  hukum  yang  adil  dan yang mengedepankan konstitusi dan “judicial review” Atmadja, (2018).
Negara Indonesia memiliki hukum yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk juga dalam ekonomi  negaranya.  Aktivitas  ekonomi  yakni  kegiatan  sosial  masyarakat  yang  harus  diatur  oleh hukum  untuk  menjamin  berfungsinya  SDE  “Sumber  Daya  Ekonomi”,  penggunaan  serta  aktivitas, dengan memperhatikan aspek keadilan bagi pelaku ekonomi. Hukum Ekonomi adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan mengatur semua aktivitas ekonomi.
Hukum tertinggi yang mengatur ekonomi NRI terdapat pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan  bahwa  “perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan.” Menurut  Sunaryati  Hartono,  peraturan  tertulis  dimaksudkan  untuk  mengatur,  mengawasi  dan
melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan penyediaan jasa, serta segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya Hartono, (1991).
Bank  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  kegiatan  ekonomi,  dimana  terdiri dari  kegiatan  produksi,  konsumsi,  perdagangan,  tabungan,  investasi,  dan  lain-lain.  Setiap  kegiatan yang  dilakukan  masyarakat  melibatkan  adanya  perputaran  uang  agar  kegiatan  ekonomi  berjalan lancar.  Sebagai  penjelasan  dari  UUD  1945,  dianggap  penting  adanya  peraturan  yang  secara  tegas mengatur tentang perbankan. Pemerintah telah menetapkan UU No. 10 Tahun 1998 mengubah Pasal 1 ayat  (2)  UU  No.  7  Tahun  1992  yang  menyatakan  bahwa:  “Bank  adalah  suatu  badan  usaha  yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak”.
Saat  ini  peningkatan  dunia  bisnis  sangat  cepat  serta  berjalan.  Banyak  pelaku  usaha  saat menjalankan  aktivitas  komersialnya  memerlukan  kerjasama  pelaku  usaha  lainnya  agar mempromosikan  dan  mengembangkan  potensi  komersialnya.  Koalisi  dilakukan  oleh  orang  dengan orang lain atau dengan pelaku usaha dengan tujuan menjaga kepentingan, mempertahankan diri serta melindungi  keluarga.  Serta  banyaknya  tuntutan  hidup  yang  diinginkan  dan  meningkatkan  rasa keamanan, menyebabkan manusia ingin mengatur hubungan kerjasama bisnis dalam usahanya dalam sebuah perjanjian.
Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara keduanya yang dikatakan perikatan. Kesepakatan tersebut  menumbuhkan  suatu  perikatan  terhadap  dua  orang  yang  membuatnya.  Dari  bentuknya, kesepakatan  adalah  serangkaian  janji  atau  komitmen  tertulis.  Hubungan  antara  kesepakatan  dengan perikatan  adalah  karena  suatu  kesepakatan  menimbulkan  adanya  sebuah  perikatan  Subekti,  (2005). Biasanya ketika mengadakan perjanjian bisnis, para pelaku bisnis membutuhkan sesuatu yang efisien dan efektif, oleh karena itu banyak muncul banyak metode kesepakatan baru yang mulai meningkat di warga saat ini. Aturan bagi “ehrlich” adalah aturan yang hidup. Ini dikarenakan antara hukum bukan ditambahkan  dari  luar  secara  “a  historis”,  melainkan  sesuatu  yang  ada  dan  melekat  dalam  sejarah kehidupan manusia Tanya, (2013).
Seperti  yang  dapat  kita  lihat,  dalam  hukum  perdata  bukan  secara  khusus  mengatur  jenis  dari perjanjian.  Akan  tetapi  dapat  diartikan  bahwa  hukum  perdata  mengatur  bahwa  semua  subjek  hukum harus bebas mengadakan perjanjian, hal ini adanya pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa  "Semua  perjanjian  yang  dibuat  akan  berlaku  secara  hukum  sebagai  undang-undang  bagi  para penandatanganan. Suatu perjanjian dapat ditarik kembali hanya dengan persetujuan kedua belah pihak atau  karena  alasan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  suatu  perjanjian  yang  dibuat  harus dijalankan dengan itikad yang baik dari para pihak."
Salah  satu  bentuk  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  adalah  dengan  menjadi  agen  perbankan dari  masing-masing  bank.  Layanan  Keuangan  Tanpa  Kantor  pada  rencana  inklusi  keuangan Branchless  Banking  bisa  saja  bank  untuk  mengembangkan  usahanya  dengan  mengandalkan  agen. Agen  memainkan  fungsi  penting  bagi  bank  dalam  tujuannya  melakukan  pengembangan,  dan  bank tidak  harus  membayar  agen  yakni  bankir.  Agen  Branchless  Banking  dapat  melakukan  transaksi keuangan  dasar  seperti  membuka  rekening,  menyetor  dan  menarik  uang  tunai,  serta  membantu mengedukasi  masyarakat  tentang  layanan  bank.  Sedangkan  untuk  transaksi  non  moneter  seperti transfer uang ke nomor handphone, pembelian pulsa handphone atau token listrik, pemegang rekening dapat melakukannya sendiri melalui  handphone. Transaksi  ini  relatif aman karena  adanya  “Personal Identification  Number.”  Dengan  cara  ini  pembatasan  sosial  yang  menghambat  banyak  orang  untuk menggunakan layanan perbankan dapat ditanggulangi.
Adanya  agen-agen  Branchless  Banking  di  daerah  yang  lebih  terpencil  mempermudah  akses masyarakat.  Hal  ini  ditimbulkan  karena  kondisi  geografis  beberapa  daerah  pada  wilayah  Indonesia yang  masih  kesusahan  ditempati.  Dengan  adanya  Agen  Branchless  Banking  akses  masyarakat dipermudah  dalam  sektor  keuangan,  seperti  dengan  berbagai  layanan  transaksi-transaksi  dasar keuangan.  Sehingga  masyarakat  sekitar  dapat  percaya  menjadi  nasabah  Bank  karena  fasilitas  dan manfaat  yang  diberikan  mudah  diperoleh.  Agen  Branchless  Banking  memberikan  banyak  manfaat kepada masyarakat yang sulit mengakses bank karena jarak bank yang jauh dari tempat tinggal.
Badan  usaha  merupakan  badan  hukum  “legal”  dan  ekonomis  yang  menggunakan  modal  dan tenaga kerja untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dilihat pada Pasal 117 ayat (1) UU No. 11 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 87 UU Desa agar memberitahu  hal tersebut bahwa “Bumdes  dibentuk  oleh  pemerintah  desa  untuk  menggunakan  serta  mengembangkan  segala  potensi
ekonomi,  kelembagaan  ekonomi,  serta  potensi  sumber  daya  alam  dan  manusia  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa.”  Bumdes  khususnya  tidak  bisa  disamakan  terhadap  badan  hukum misalnya perseroan terbatas maupun koperasi.
Bumdes  Artha  Darma  Desa  Menanga  adalah  salah  satu  Agen  Branchless  Banking  di  Desa Menanga,  Kecamatan  Rendang,  Kabupaten  Karangasem.  Bumdes  Arta  Dharma  bekerjasama  dengan Bank  BRI  dalam  menyediakan  jasa  keuangan  mulai  beroperasi  tahun  2021.  Melayani  masyarakat sekitar mengenai transaksi-transaksi perbankan dasar.  Sasaran  nasabah Bumdes Arta Dharma adalah masyarakat kecil menengah yang belum memiliki akun Bank. Serta masyarakat yang tinggal di daerah lebih terpencil sehingga sulit mengakses Bank.
Untuk  menjadi  agen  Branchless  Banking,  calon  agen  harus  memenuhi  sejumlah  persyaratan yang  ditetapkan  pihak  bank  serta  harus  terpenuhi.    Sehingga  kerjasama  antar  bank  dan  agen  dapat dilakukan  dengan  aman.  Fungsi  agen  perbankan  sangat  penting  selaku  perwakilan  Bank  BRI  untuk menaikkan  capaian  pelayanan  konsumen  bank  di  setiap  pelosok  Indonesia.    Syarat  dan  ketentuan harus memenuhi tuntutan dari bank sehingga bank dapat menerima perjanjian kerjasama. Ada sebuah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ganefi,  Siti  Hatikasari,  (2023)  yang  berjudul  Perjanjian  Kerja  Sama Bank  Bri  Dan  Agen  Bri  Link  Dalam  Pemberdayaan  UMKM  dimana  hasil  dari  penelitiannya menunjukan bahwa Perjanjian kerjasama juga merupakan dokumen yang berisikan hak dan kewajiban BRI  dan  agen  BRILink  yang  disetujui  dan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  sebelum menjalankan  kegiatan  yang  dimaksud  didalamnya.  Berdasarkan  uraian  masalah  yang  dipaparkan dalam  latar  belakang  diatas  penulis  dapat  menurunkan  rumusan  pokok  masalah,  antara  lain:  1) Bagaimana  bentuk  karakteristik  perjanjian  kerjasama  Bank  BRI  dengan  Bumdes  Arta  Dharma  Desa Menanga  Sebagai  Agen  Branchless  Banking  dan  2)  Akibat  hukum  terhadap  pelaksanaan  perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  penulis  gunakan  yaitu  penelitian  empiris,  penelitian  empiris  merupakan  penelitian yang  menggunakan  data  lapangan  sebagai  sumber  data  utama.  Penelitian  empiris  digunakan  untuk menganalisis  hukum  yang  dianggap  sebagai  perilaku  sosial  masyarakat  yang  terbentuk  dalam kehidupan  manusia  yang  selalu  berinteraksi  dan  berkaitan  dengan  aspek  sosial  kemasyarakatan Sunggono,  (2003).  Mengenai  sumber  bahan  data  yang  digunakan  terbagi  atas  data  primer,  yaitu perolehan data yang didapat secara  langsung  dari sumber data  yang berkaitan dengan permasalahan, data  primer  yang  didapat  dalam  penelitian  ini  harus  berhubungan  dengan  implementasi  mengenai perjanjian  kerjasama.  Data  sekunder,  yaitu  perolehan  data  yang  mencakup  berkas  yang  sah,  literatur yang  berkaitan,  berbagai  hasil  dari  penelitian  lain  yang  wujudnya  laporan,  dan  lain  sebagainya  yang terkait  erat  terhadap  permasalah  yang  dibahas.  Cara  untuk  mendapatkan  data  primer  dan  data sekunder  yaitu  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  observasi, wawancara,  studi  kepustakaan  ditinjau  sesuai  kebutuhan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Setelah dapat mengumpulkan data primer dan sekunder dari penelitian ini, setelahnya akan diolah dan dianalisis dengan metode penanganan secara sistematis.

## III. RESULT AND PEMBAHASAN

## 3.1 Bentuk Karakteristik Perjanjian Kerjasama Bank BRI Dengan Bumdes Arta Dharma Desa Menanga Sebagai Agen Branchless Banking
Perjanjian kerjasama yang timbul dalam perjanjian  keagenan memiliki ciri khas yang mengacu pada hubungan kontraktual. Hak dan kewajiban antara para pihak timbul dari hubungan kontraktual. Dalam hubungan  kontraktual  ini  harus  berjalan  dengan  baik,  adil  dan  proporsional  sesuai  dengan  tujuan hukum yaitu penerapan keadilan. Hubungan kontraktual dalam keagen ini, menurut Pasal 1338 KUH Perdata, mengandung “asas kebebasan berkontrak”.
Dari adanya kebebasan masyarakat dalam membuat perjanjian kerjasama serta berdasarkan asas kebebasan berkontrak terkadang dipengaruhi oleh tercantuman suatu syarat dalam perjanjian. Hal ini mengakibatkan  terjadinya  kebebasan  dalam  membuat  perjanjian  sepihak  atau  sering  disebut  dengan perjanjian  baku  atau  “Standardized  Agreement”.  Karakteristik  dari  kesepakatan  kerjasama  yang dilangsungkan  dari  Bank  BRI  dan  Bumdes  Arta  Dharma  Desa  Menanga  adalah  dalam  bentuk kesepakatan  baku.  Kesepakatan  baku  adalah  suatu  bentuk  perjanjian  yang  memuat  hak  serta kewajiban para pihak dalam kontrak, yaitu pada arti syarat-syarat perjanjian biasanya ditetapkan oleh
salah  satu  pihak.  Dalam  prinsipnya  tidak  ada  perundingan  antara  kedua  belah  pihak  sebelumnya Redjeki, (2000) Dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak dituangkan ketentuan mengenai  pengertian  perjanjian  baku  akan  tetapi  perjanjian  baku  mengandung  asas  kebebasan berkontrak”.
Perjanjian baku memberikan lebih banyak keuntungan kepada  sisi pihak yang  berkuasa dalam mengatur isi perjanjian. Terdapat bedanya dari kedudukan para pihak tersebut saat dilangsungkannya perjanjian  baku,  bukan  adanya  waktu  yang  diberikan  kepada  debitur  untuk  memberikan  penawaran “Real  Bargaining”  dengan  pengusaha  kreditur.  Dalam  perjanjian  baku  debitur  tidak  memiliki  hak untuk  mengutarakan  kehendak  dan  kebebasannya  dalam  menentukan  isi  perjanjian  baku.  Perjanjian baku  dibangun  berdasar  pendapat  para  sarjana  hukum  yang  berkembang  melalui  doktrin  maupun tulisan-tulisan  dari  para  ahli  hukum.  Meskipun  tidak  terdapat  keseragaman  pengertian  mengenai pendapat  para  sarjana  terhadap  pengertian  perjanjian  baku.  Tetapi  melalui  pendapat-pendapat  ini digambarkan apa yang dimaksud dengan perjanjian baku.
Menurut  Mariam  Darus,  menerjemahkan  standar  kontrak  terhadap  istilah  kesepakatan  baku, baku  berarti  standar,  ukuran,  acuan.  Jika  bahasa  hukum  itu  dibakukan,  artinya  besaran  hukum  ini ditetapkan  oleh  standar  itu,  oleh  sebab  itu  mempunyai  arti  yang  tetap,  yang  bisa  sebagai  pedoman umum  Maram,  (1994).  Ciri-ciri  perjanjian  baku  adalah  antara  lain,  Bentuk  perjanjian  baku  adalah perjanjian  tertulis,  Format  dari  perjanjian  baku  adalah  perjanjian  dibakukan,  Syarat-syarat  perjanjian baku ditetapkan dari pengusaha, Posisi konsumen hanya dapat menerima dan menolak,  Penyelesaian sengketa  dalam  perjanjian  baku  dapat  melalui  musyawarah  atau  peradilan  yang  telah  disepakati, Perjanjian baku lebih menguntungkan pengusaha.
Perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma sebagai Agen Branchless Banking  dengan  nama  layanan  BRILink  telah  berlangsung  pada Jumat,  03  September 2021.  Tempat perjanjian kerjasama dilakukan adalah di Amlapura serta berlaku dalam jangka waktu yang ditetapkan yaitu  1  (satu)  terhitung  sejak  tanggal  03  September  2021  sampai  dengan  tanggal  6  april  2022  dan perjanjian ini perpanjangan perjanjian akan secara otomatis berjalan setelah 1 (satu) tahun berikutnya setiap  jatuh  tempo  kerjasama.  Perjanjian  kerjasama  yang  dilakukan  adalah  perjanjian  baku,  dalam bentuk  perjanjian  yang  isi  perjanjiannya  yaitu  adanya  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  dalam perjanjian  itu  ditentukan  oleh  pihak  Bank  BRI  sedangkan  Bumdes  Arta  Dharma  sebagai  agen menyetujui setiap persyaratan.
Dalam  perjanjian  kerjasama  ini,  Bumdes  Arta  Dharma  sebagai  Agen  BRILink  adalah perpanjangan layanan BRI yang menjalin perjanjian kerjasama terhadap nasabah BRI agar agen yang diharapkan  bisa  menjalankan  transaksi  di  bank  kepada  warga  sesuai  “real  time  online”  terhadap konsep pelayanan “sharing fee”. Dalam menjalankan kerjasama keagenan, Agen BRILink tidak dapat menjadi  agen  bank  lain  dengan  nama  kepemilikan  yang  sama  (Komang  Adi  Antara,  30  Desember 2022).  Keagen  didefinisikan  sebagai  ikatan  hukum  terhadap  prinsipal  dan  agen,  dimana  prinsipal memberi  wewenangnya  kepada  agen  agar  melaksanakan  transaksi  dan  kepada  pihak  ketiga.  Ikatan hukum  antara  prinsipal  dan  agen  bisa  berbentuk  perwalian,  dimana  agen  bertindak  atas  nama prinsipal.  Agen  BRILink  menyelenggarakan  pelayanan  BRILink  dan  tunduk  kepada  aturan  BI  dan OJK.
Bank  BRI  mengadakan  perjanjian  keagenan  dengan  nasabah  Bank  BRI  untuk  menjadi  agen BRILink  dalam  rangka  memperluas  cakupan  dalam  pelayanan  perbankan  kepada  masyarakat  serta ikut serta. Sasaran dari Bank BRI dalam mencari nasabah bank untuk menjadi Agen BRILink adalah nasabah  Bank  yang  memiliki  usaha  sendiri  serta  Bumdes  atau  Koperasi  di  setiap  daerah.  Menjadi agen  BRILink  sangat  mudah,  karena  tujuan  dari  adanya  agen  BRILink  adalah  mempermudah  akses masyarakat terhadap perbankan maka diharapkan setiap daerah memiliki agen BRILink.  Masyarakat yang  memiliki  akun  bank  BRI  serta  memiliki  usaha  tetap  serta  modal  usaha  dapat  menjadi  agen BRILInk. Agen BRILink dapat melayani  nasabah dan/atau non  nasabah  untuk seluruh  atau sebagian layanan  sebagai  berikut  yaitu  Mini  ATM  Bank,  BRILink  Mobile,  LKD,  Laku  Pandai,  Brizzi  serta program pemerintah.
Dalam  Pasal  6  pada  perjanjian  kerjasama  antara  Bank  BRI  dengan  Bumdes  Arta  Dharma tentang layanan BRILink terdapat klausul hak dan kewajiban Agen BRILink, dijelaskan bahwa agen mendapatan edukasi serta dilatih dan dikonsultasikan terkait dengan transaksi mengenai layanan BRI Link, berhak mendapatkan kompensasi berupa Sharing Fee Agen BRILink, yaitu fee yang dibagikan untuk setiap transaksi. Selain hak yang didapat agen BRILink terdapat kewajiban yang harus dipenuhi
setiap agen. Dijelaskan bahwa agen harus melaksanakan SOP “Standard Operational Procedure” yang ditetapkan oleh BRI, wajib menyampaikan laporan kepada BRI serta agen bertanggung jawab penuh setiap bukti transaksi.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  keagenan  antara  Bank  BRI  dengan  Bumdes  Arta  Dharma  para  pihak sepakat  dan  dengan  tegas  dalam  Pasal  4  ayat  4  menyatakan  bahwa  “Untuk  pemutusan  perjanjian kerjasama,  para  pihak  sepakat  untuk  mengesampingkan  atau  tidak  menggunakan  Pasal  1266  KUH Perdata.” Dengan demikian para pihak memutuskan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan.

## 3.2. Akibat Hukum Perjanjian Kerjasama Apabila Terjadi Wanprestasi Antara Bank BRI Dengan Bumdes Arta Dharma
Wanprestasi terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Yang dimaksud dengan “kesalahan” haruslah  bersyarat,  yaitu  perbuatan  yang  harus  dihindari  sesuai  persyaratan  dalam  perjanjian,  dan apabila melanggar syarat-syarat dalam perjanjian perbuatan itu dapat ditimpakan kepada pembuatnya, yaitu  ia  dapat  meramalkan  akibat  yang  diperoleh.  Kesengajaan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan dengan diketahui dan kemauan.
Dalam praktiknya, hubungan keagenan dapat diakhiri dengan kesepakatan bersama, pemutusan karena  alasan  hukum,  atau  pemutusan  sepihak  oleh  klien  atau  agen.  Pada  Pasal  17  dalam perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma tentang layanan BRILInk terdapat klausul pengakhiran perjanjian. Bank dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan  Agen BRILink  secara sepihak apabila Agen BRILink terbukti melakukan perbuatan menyediakan jasa keuangan selain Bank BRI, berperan sebagai Agen untuk Bank lain, melakukan fraud, agen mengalami kerugian, melanggar SOP  “Standard  Operating  Procedure”  mengenai  BRILink.  Pengakhiran  perjanjian  ini  tidak  akan dikurangi  dalam  memperoleh  hak,  kewajiban  dan  upaya  hukum  yang  mungkin  terjadi  sebelum diakhirinya perjanjian ini.
Penyelesaian  terjadinya  wanprestasi  antara  Bank  BRI  dengan  Bumdes  Artha  Dharma  sebagai Agen BRILink diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yakni penyelesaian sengketa melewati cara di luar pengadilan “Non-Litigasi” serta selesainya perkara lewat Pengadilan. Penyelesaian perkara di luar  pengadilan  yaitu  pengelesaian  perkara  tersebut  di  luar  pengadilan,  cara  penyelesaian  di  luar pengadilan  sepenuhnya  ditentukan  oleh  masyarakat.  Cara  penyelesaiannya  adalah  musyawarah  dan mufakat  untuk  pengambilan  keputusan  dalam  forum  Adat-runggung  Usmani,  (2012).  Penyelesaian perkara  di  luar  pengadilan  “non  litigasi”  berdasarkan  Pasal  14  ayat  (2)  dalam  perjanjian  kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma adalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini harus diselesaikan oleh semua pihak atas waktu sekurang- kurangnya 14 “empat belas” hari kalender melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam perjanjian  kerjasama  Agen  BRILink  apabila  terjadi  wanprestasi  dari  pihak  agen  akan  dibicarakan secara kekeluargaan, dengan mencari tahu permasalahan atau kendala yang dihadapi pihak agen.
Penyelesaian  wanprestasi  dengan  cara  litigasi  mengandung  pengertian  penyelesaian  sengketa tersebut  melalui  lembaga  peradilan.  Pengertian  peradilan  menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia merupakan  segala  sesuatu  mengenai  perkara  peradilan  Poerwadarminta,  (1984).  Tidak  ada  undang- undang atau peraturan yang tidak mengatur tentang konsep sidang, namun dapat dibaca dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 tentang Arbitrase yang menyatakan bahwa “Sengketa perdata harus diselesaikan oleh  para  pihak  melalui  suatu  penyelesaian  alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan  mengajukan penyelesaian  sengketa  dengan  itikad  baik  di  pengadilan  negeri.”  Dapat  disimpulkan  bahwa  sidang pengadilan adalah suatu tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana masing-masing pihak yang berperkara memiliki kepunyaan dan tanggung jawab yang setara, serta mengajukan gugatan dan menolak gugatan tersebut dengan jawaban.
Apabila  para  pihak  tidak  menyelesaikan  perselisihan  melalui  musyawarah  untuk  mencapai kesepakatan dalam jangka  waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat  (2) di atas,  para pihak setuju  agar  memilih  penyelesaian  melewati  PN  Amlapura.  Sesuai  Pasal  14  ayat  (3)  Perjanjian Kerjasama Antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  adanya  penelitian  serta  pembahasan  pada  uraian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan menjadi: 1) Bentuk karakteristik perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma
Desa Menanga merupakan perjanjian baku. Konsep perjanjian baku dilihat dari segi bentuknya, dalam kajian  ini  selalu  merupakan  perjanjian  tertulis,  dan  dalam  perkembangan  saat  ini  kebanyakan perjanjian  kerjasama  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dengan  menggunakan  perjanjian  baku.  Dalam Perjanjian  ini  dibuat  oleh  pihak  Bank  BRI  dengan  setiap  persyaratan  dalam  perjanjian  berisikan  hak dan  kewajiban  antara  kedua  belah  pihak.  Akibat  hukum  perjanjian  kerjasama  apabila  terjadi wanprestasi antara Bank BRI dengan Bumdes Arta Dharma yaitu dengan cara penyelesaian sengketa secara  litigasi  dengan  non  litigasi.  Penyelesaian  sengketa  dengan  di  luar  pengadilan  “non  litigasi” dilakukan  secara  musyawarah  demi  mencapai  mufakat.  Jika,  tidak  mencapai  mufakat  dalam penyelesaian  perselisihan,  maka  para  pihak  menyetujui  untuk  menempuh  penyelesaian  sengketa melalui  (litigasi)  di  pengadilan  negeri  Amlapura.  Dari  kedua  cara  penyelesaian  sengketa  tersebut kedua  belah  pihak  meminati  penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi  didasari  karena  alasan  dapat berjalan  cepat  dengan  biaya  yang  terjangkau  bagi  para  pihak  dan  tidak  menghabiskan  waktu  yang lama.

## 4.2 Saran
Berdasarkan simpulan yang dipaparkan, dikemukakan saran kepada para pihak, yaitu sebagai berikut: Kepada pihak perbankan  terutama Bank BRI dan pembuat klausul perjanjian baku karena  perjanjian kerjasama  keagenan  merupakan  perjanjian  baku  atau  standar  sudah  seharusnya  para  pihak  sebelum menyetujui dan menandatangani perjanjian  kerjasama  agar terlebih dahulu membaca dan  memahami apa isi dari perjanjian  tersebut dengan jelas.  Kepada pengelola Bumdes serta Agen BRILink lainnya untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  wanprestasi  para  pihak  yang  telah  sepakat  dalam  membuat perjanjian kerjasama wajib mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya sebagai cerminan dari asas etika baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja, I. N. P. B. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setara Press. Ganefi, Siti Hatikasari, W. (2023). Perjanjian Kerja Sama Bank Bri Dan Agen Bri Link Dalam Pemberdayaan UMKM, 32 (1), 60–73. Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional . Bandung: Alumni. Maram, B. (1994). Perjanjian Baku (Standart) . Bandung: Alumni. Poerwadarminta, W. J. . (1984). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Redjeki, S. (2000). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi . Jakarta: Sinar Grafika. Subekti. (2005). Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa. Sunggono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum . PT Raja Grafindo Persada. Tanya, B. L. (2013). Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi . Yogyakarta: Genta Publishing.
Usmani, R. (2012). Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek . Sinar Grafika.