## PEMERINTAHAN YANG CERDAS YANG DIBUTUHKAN DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.O
Samugyo Ibnu Redjo Universitas Padjadjaran Bandung Samugyo.ir@gmail.com

## Abstrak
Kemajuan ilmu  pengetahuan,  teknologi  komunikasi dan informasi  serta perkembangan perekonomian  dan perdagangan. Menyebabkan    Pemerintah dihadapkan    pada    massa  rakyat  yang  semakin  liberal  dan  individualis  yang cenderung  menafikkan  keberadaan  dan  keagungan  budaya  dan  agama.    Dan semakin  kritis  dan  rasionalnya  massa  rakyat  yang  diindikasikan  melalui perhitungan  atau  pertimbangan  untung  rugi  yang  diukur  secara  ekonomis  serta pragmatis. Pragmatisme dan sekularisme dalam kehidupan bermasyarakat di satu sisi,  di  sisi  lain  tradisionalisme  dan  religiusitas  masih  berkembang  subur  di masyarakat.  Pola  berpikir pragmatisme  dan  sekularisme  berakibat  pada merapuhnya  sikap-sikap  toleran  antar  warga  negara.  Rakyat  cenderung mengelompok  pada  kesamaan  kepentingan  ekonomi  disamping  terus  mencari perbedaan dan memilah-milah masyarakat yang didasarkan kepada ukuran-ukuran ekonomis. Oleh karena itu pemerintah harus cerdas untuk mampu menghadapi era globalisasi dan  revolusi    4.0 dengan  penuh  keyakinan  dan  kepercayaan  diri, antara lain adalah bahwa tantangan globalisasi dan revolusi digital tidak mungkin dapat dihindarkan dimana batas-batas antar dan negara sudah semakin transparan.
Kata Kunci: Teknologi, ilmu pengetahuan, revolusi 4.0

## Abstract
Advances  in  science,  communication  and  information  technology  and  economic and  trade  developments.  Cause  the  Government  is  confronted  with  an increasingly  liberal  and  individual  mass  of  people  who  increasingly  deny choosing and grandeur of culture and religion. And the more critical and realistic the mass of the people is indicated through the calculation or assessment of profit and loss needed by finance with pragmatics. Pragmatism and secularism in social life on the one hand, on the other hand traditionalism and religiosity still flourish in  the  community.  Pragmatism  and  secularism  thinking  patterns  result  in tolerance  of  tolerance  among  citizens.  People  who  are  interested  in  economic interests in addition to continuing to look for differences and sort out the people who want economic size. Therefore the government must be smart to overcome the era  of  globalization  and  the  4.0  revolution  with  full  confidence  and  confidence,
among  others,  the  challenges  of  globalization  and  the  digital  revolution  are unavoidable  where  borders  between  countries  and  transparencies  are  now available.
Keywords: Technology, science, revolution 4.0

## PENDAHULUAN
Menghadapi  revolusi  Industri  4.O,  maka pemerintah dihadapkan  pada digitalisasi  dan hubungan  antar Negara yang semakin  transparan serta saling mempengaruhi, untuk itu maka yang dibutuhkan adalah suatu Pemerintahan yang memiliki  kekuatan  dan  memiliki  kemampuan  untuk menerjemahkan  tuntutan- tuntutan  rakyat tersebut  ke  dalam  kebijakan-kebijakan pemerintah yang didasarkan  pada  kemampuan  digital.  Untuk  menterjemahkan  tuntutan  tuntutan tersebut kedalam kebijakan yang digital, maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang  cerdas yang  memiliki  kemampuan  untuk  menterjemahkan  tututan  tersebut (Barzelay, 1992).
Dari  pandangan  diatas,  maka yang  perlu  dilakukan  adalah  menyiasati kemampuan pemerintahan sehingga dapat   mengantisipasi Revulusi Industri 4.O di atas.
Perlu  dipahami  bahwa  tantangan  pemerintahan  adalah  juga  merupakan akibat  dari  perkembangan dan  pertumbuhan digitalisasi.  Pemerintah  dimasa depan  adalah  pemerintahan digital yang  bersandar  pada  kemampuan E.  Govt. (electronic  government) dan  tidak  mungkin  menghindarinya. Kemajuan ilmu pengetahuan,  teknologi  komunikasi dan informasi  serta perkembangan perekonomian  dan perdagangan. Menyebabkan Pemerintah  dihadapkan    pada massa rakyat yang  semakin  liberal dan  individualis yang  cenderung  menafikkan keberadaan dan keagungan  budaya dan  agama. Dan semakin  kritis  dan rasionalnya  massa  rakyat  yang  diindikasikan  melalui  perhitungan  atau pertimbangan untung rugi yang diukur secara ekonomis serta pragmatis.
Perlu dipahami pula bahwa transformasi sosial yang dialami "Barat" yang bermula  dari  pertanian (first  wave), industri (second  wave), dan  informasi (third wave), seperti  dikemukakan  Alvin  Toffler  dalam Future  Shock dan The  Third
Wave terjadi  di  negara  dunia  ketiga  secara  bersamaan,  tidak  terkecuali  di Indonesia.  Hal itu  disebabkan  karena  percepatan  perubahan  yang  terjadi khususnya  di  Indonesia  sudah  tidak  mampu  lagi  mempertahankan  ruang,  karena sekat-sekat  yang  memisahkan  antara  ketiga  gelombang  tersebut  sudah  sangat transparan dan saling connecting.
Hal  ini  menyebabkan  masyarakat  Indonesia  pun  berada  di  dalam  ketiga gelombang  tersebut,  sehingga  tentunya  pensiasatan  pembangunan  harus  pula didasarkan kepada indikasi-indikasi ketiga gelombang tersebut. Revolusi Industri 4.O, diindikasikan dengan perkembangan informasi dunia melanda dan menyebar secara mondial yang menyebabkan masyarakat dunia ke tiga, termasuk Indonesia, berada  dalam  transisi  nilai. Nilai  masyarakat  industri  dan  nilai-nilai  masyarakat informasi  belum  tumbuh  dan  adaptif  dalam  kehidupan  masyarakat,  sementara nilai-nilai  tradisi  sudah  berangsur  ditinggalkan.  Akibatnya  ukuran  penilaian masyarakat  atas  suatu  masalah  cenderung  bersifat  multi  dimensi  dan  sangat bergantung pada pihak-pihak yang mampu menguntungkan secara ekonomis yang diukur dari tampilan materialisme.
Pragmatisme dan sekularisme dalam kehidupan bermasyarakat di satu sisi, di  sisi  lain  tradisionalisme  dan  religiusitas  masih  berkembang  subur  di masyarakat.  Pola  berpikir  pragmatisme  dan  sekularisme  berakibat  pada merapuhnya  sikap-sikap  toleran antar  warga  negara.  Rakyat  cenderung mengelompok  pada  kesamaan  kepentingan  ekonomi  disamping  terus  mencari perbedaan dan memilah-milah masyarakat yang didasarkan kepada ukuran-ukuran ekonomis.
Kenyataan  demikian  menyebabkan  munculnya  masyarakat  baru  yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi dan diikat oleh nilai-nilai ekonomi. Ukuran- ukuran politik maupun ukuran-ukuran sosial lainnya dinilai dalam standar-standar ekonomi. Konsekuensi pengukuran demikian menyebabkan jabatan-jabatan politik cenderung  bermuatan ekonomi,  keberadaan  seseorang  pada  jabatan  politik dilatarbelakangi  oleh  suatu  kekuatan uang  dan  modal masyarakat  ekonomi dan kemampuan  ekonomi  individu. Juga keberadaan  seseorang  dalam  jabatan  politik
tidak lepas dari pesan sponsor masyarakat ekonomi tersebut. Hal ini menyebabkan dalam  proses-proses  politik  juga  akan  diikuti  oleh  kompetisi  ekonomi,  yaitu seberapa besar menguntungkan dan merugikannya suatu peraturan terhadap usaha- usaha ekonominya.
Tantangan seperti  dikemukakan  di  atas,  perlu diantisipasi dalam kelembagaan  pemerintahan dan  dalam  menejemen  pemerintahan (  Guillart  and Kelly, 1997). Untuk itu maka karakteristik-karakteristik pemerintahan yang belum sesuai  dengan  tuntutan  kepamongan  berikut  selayaknya  untuk  dihilangkan,  dan memunculkan model kelembagaan pemerintahan baru yang lebih antisipatif.

## PEMBAHASAN

## Pemerintah Yang Profesional
Dominannya  lembaga  pemerintahan  memiliki  sisi  positif  dan  sisi  negatif. Apa-bila  dilihat  dari  sisi  positifnya  maka  hal  itu  tampak  dari  lancarnya  proses pembangunan  dan  terkendalinya  stabilitas  politik.  Dan  akibatnya  adalah pemenuhan  kebutuhan  dasar  rakyat  dapat  dengan  cepat  terpenuhi.  Akan  tetapi sehubungan dengan dominannya lembaga pemerintahan dan kurang adanya check and  balances berakibat  pada  sisi  negatif  dari  pada  kerja  politik  aparatur pemerintahan,  Sementara  pemerintah  profesional  yang  di  harapkan  adalah pemerintah  yang  demokratis,  transparan,  cerdas    dan  menguasai  informasi  dan tekhnologi., yang antara lain :
Pertama, Aparat  birokrasi  yang  profesional yang dicerminkan  dari  sikap dan perilaku apartur yang melayani dan menghargai pendapat rakyat,  cerdas dan mampu  menangkap  kehendak  rakyat  dan  tidak memaksakan  pikiran-pikirannya sendiri.
Kedua, aparatur  pemerintah  yang cerdas  dan  tidak memihak. Aparatur pemerintah  memiliki  tujuan  positif  untuk  memacu  proses  pertumbuhan  sektor- sektor lainnya. Akan tetapi dalam proses itu seringkali keberpihakan aparatur pe- merintah  yang  muncul  adalah  keberpihakan  yang  dirasakan  melanggar  "rasa keadilan" yang tumbuh di masyarakat, antara lain melalui, berpindahnya persepsi
"Kepentingan  Umum  menjadi  Kepentingan  Pribadi"  dan  "Kepentingan  Pribadi menjadi Kepentingan Umum". Kasus ini seringkali didengar terutama di kota-kota besar,  dimana  rakyat  di-kalahkan  oleh  pengusaha  dengan  alasan  kepentingan umum yang kriterianya dimiliki atau dijaga oleh aparatur pemerintah. Dengan kata lain rakyat selalu berada dalam pihak yang kalah.
Ketiga, responsibilitas  dan  akuntabilitas  aparatur  pemerintah dalam mengantisipasi dinamika kehidupan rakyat yang sudah semakin pragmatis. Hal itu tidak  lain  disebabkan  oleh  kemajuan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi,  sehingga sekat-sekat  antar  negara  menjadi  sangat  transparan.  Akibatnya  tidak  ada  satupun kejadian  yang  dapat  disembunyikan  dari  dunia  internasional,  sehingga  kalau muncul  isu  kolusi,  korupsi  di  kalangan  aparatur  pemerintah  Indonesia  di  dunia internasional, hal itu tidak lain adalah akibat kemajuan Iptek. Responsibilitas dan akunbilitas  aparatur  pemerintah  ini  dapat  diindikasikan  dari  keberdayaannya. Rendahnya  keberdayaan  akan  berakibat  rendahnya  respon  dan  tanggung  jawab aparatur pemerintah.
Keempat, :  Pemerintah  yang  informatif  dan  menguasai tekhnologi, sehubungan  dengan  tantangan  globalisasi  dan  perdagangan  bebas    maka kelembagaan  pemerintah  harus  memiliki  kemampuan  untuk  menumbuhkan keberdayaan rakyat dalam menghadapi era global.
Kelima, Jadikan  lembaga  pemerintah  sebagai  milik  publik,  sehingga rakyat  merasa  bahwa  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah dalam  ke-rangka  memberdayakan  mereka.  Dengan  demikian  sikap-sikap berpraduga  masyarakat  terhadap  praktek-praktek  kolusi  maupun  korupsi  dapat dihapuskan.  Untuk  itu  selayak-nya  program-program  pemerintah  diarahkan kepada memupuk citra pemerintah yang bersih (clean government).
Keenam, Jadikan  lembaga  pemerintahan  sebagai  lembaga  yang  mampu bersaing  sehingga  tidak  kalah  oleh  sektor  prifat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan cara  meningkatkan entrepreneurial  spirit (semangat  kewirausahaan)  dalam  diri aparatur  lembaga  pemerintah.  Semangat  wirausaha  ini  diproyeksikan  dalam  hal kecepatan dan ketepatan pelayanan publik sehingga komplain masyarakat terhadap
kerja aparatur pemerintah yang lamban, birokratis (bertele-tele, berbelit-belit, dan sejenisnya) tidak muncul.
Ketujuh, Lembaga pemerintahan memiliki misi yang jelas. Artinya bahwa kerja  lembaga  pemerintahan  didasarkan  kepada  keseimbangan  peranan  antara keharusan  menjaga  keberlangsungan  pembangunan,  akan  tetapi  tidak  lepas  dari misi utamanya pelayanan publik. Untuk itu maka goals justified the means (tujuan menghalalkan  cara)  selayaknya  tidak  dilakukan,  karena  dengan  cara  yang  baik akan didapatkan hasil yang baik.
Kedelapan, Jadikan lembaga pemerintahan berorientasi kepada hasil atau prestasi. yaitu bahwa  setiap  dana  yang  dikeluarkan  harus  diorientasikan  kepada hasil yang ingin dicapai. Dalam istilah lain bahwa untuk "memancing uang" harus dengan  "umpan  uang".  Dan  untuk  itu  pertimbangan  ekonomis  selayaknya  di perhitungkan, sehingga hasilnya dapat diperkirakan.
Kesembilan, Lembaga  pemerintahan  mengutamakan  pelayanan  terhadap publik.  Maksudnya  adalah  lembaga  pemerintahan  harus  memiliki  kemampuan untuk  mensejajarkan  diri  dengan  pihak-pihak  swasta  dalam  hal  menarik  simpati publik  dalam  hal  pemberian  pelayanan.  Oleh  sebab  itu  maka  model  aparatur pemerintah  yang  minta  dilayani  sudah  selayaknya  diubah  menjadi  aparatur pemerintah yang melayani.
Kesepuluh, Aparatur pemerintah sudah  selayaknya  memiliki  kualifikasi profesional  sehingga  memiliki  kemampuan  untuk  mengantisipasi  berbagai perubahan yang diperkirakan akan terjadi. Dengan demikian maka tuntutan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia harus merupakan prioritas pemerintah menghadapi era globalisasi.

## Strategi Untuk Membangun Smart Government
Dalam  membangun  kota/pemerintah  cerdas  (Smart Government), seyogyanya pemerintah  memfokuskan pada strategi strategi berikut

## Strategy Visi
Dalam strategy inti  ini,  terdapat  tiga  pendekatan  yang  dapat  digunakan, yaitu  kejelasan  maksud/tujuan,  kejelasan  peran,  kejelasan  arah.  Disebut  sebagai “ Inti ” karena strategi ini berhubungan dengan fungsi utama dari pihak pemerintah, yaitu  fungsi  mengarahkan (steering).  Penekanan  perbaikan  kemampuan mengarahkan ini menjadi fokus utama strategi ini relatif terhadap keempat strategi lainnya yang lebih bersifat memperbaiki kemampuan menggerakkan pembangunan itu sendiri.

## Strategy Misi dan Akibat
Strategi  kedua  ini  mempunyai  beberapa  pendekatan,  yaitu  pengelolaan kompetisi,  manajemen  organisasi/kelembagaan,  dan  manajemen  kinerja.  Pada prinsipnya, dalam strategi ini menekankan pentingnya pasar dan kompetisi dalam penciptaan  insentif  dan oleh karenanya juga perbaikan besar dalam kinerja. Oleh karena  itu,  harus  dipikirkan  dengan  cermat,  dalam  hal-hal  apa  pihak  pemerintah masih harus dominan dalam pembangunannya, dan dalam hal apakah hal tersebut harus  dipercayakan  kepada  pasar  bebas  yang  dalam  hal  ini  para  investor  swasta. Tolok  ukur  utama  yang  dipakai  tentunya  sistem  pembangunan  yang  mana menghasilkan kinerja pembangunan wilayah yang lebih baik.

## Strategy   Pelanggan
Penekanan utama strategi ini adalah pada akuntabilitas, yang dapat didekati dengan beberapa pendekatan, yaitu pilihan pengguna/costumer, pilihan kompetitif, dan  jaminan  kualitas  pengguna  (costumer  quality  assurance)  Dalam  hal  ini kepuasan pengguna (dalam artian para investor maupun masyarakat luas) menjadi hal utama yang harus dicapai.

## Strategy pengendalian
Dalam  strategi  ini  sistem  kontrol  ditekankan  pada  pendelegasian wewenang  yang  jelas  dan  terarah  atas  semua stakeholders yang  terlibat  dalam
pengambilan keputusan  pembangunan.  Pendekatan  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan pemberdayaan organisasi/institusi, pemberdayaan pekerja, dan pemberdayaan masyarakat/komunitas. Seharusnya dihindarkan aturan yang sangat rinci    dan  sistem  perintah  yang  sangat  hierarkis tetapi  harus  diciptkan  misi-misi bersama  sebagai  acuan  dan  sistem  yang  membentuk  akuntabilitas  untuk  kinerja. Hal  ini  juga  memberdayakan  organisasi  pembangunan  dengan  memberikan kebebasan yang cukup untuk bergerak sesuai dengan kondisi  dan atau situasi yang ada,  memberdayakan  para  praktisi  untuk  membuat  keputusan,  merespon pengguna/masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan pengetahuan-pengetahuan lapangan terdepan yang dimiliki. Selain itu juga, dapat dilakukan  dengan  memberikan  kepercayaan  kepada  anggota  masyarakat  dan organisasi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  mereka  sendiri  dan  menjalankan institusi mereka sendiri.

## Strategy Budaya.
Sesuai  dengan  namanya,  maka  strategi  ini  menekankan  pada  perubahan sikap  dan  prilaku/budaya  dari  para stakeholders pembangunan.  Pendekatan  yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengubah  kebiasaan  serta  menyentuh  hati  dan perasaaan  untuk  mengubah  komitmen    emosional    mereka  bagi  pembangunan. Kondisi  ini  juga  harus  didukung  dengan  penyusunan  bersama  mengenai  masa depan,  model  mental  di  mana  komunitas  akan  terbentuk,  dan  bagaimana  hal  itu harus dicapai.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  di  atas,  maka  perlu  diantisipasi  oleh  pemerintah cerdas untuk  mampu  menghadapi  era  globalisasi dan  revolusi    4.0 dengan  penuh keyakinan  dan  kepercayaan  diri,  antara  lain  adalah  bahwa  tantangan  globalisasi dan revolusi digital tidak mungkin dapat dihindarkan dimana batas-batas antar dan negara sudah semakin transparan. Dan hal ini berakibat pada saling pengaruh dan saling  ketergantungan  yang tinggi  antar  negara dan antar rakyat. Untuk itu maka
karakteristik-karakteristik  negatif  dari  lembaga  pemerintahan  selayaknya  untuk dibuang,  disamping  menyiasati    pemerintahan  yang  diharapkan  publik  yang mampu memberdayakan rakyat.
Tantangan  pemerintahan yang  kondusif  tersebut  di  atas,  mengharuskan kita  berpikir  bahwa  "semakin  mengglobal  suatu  pemerintahan,  maka  semakin besar  tantangan  yang  dihadapi.  Dan  semakin  besar  tantangan  yang  dihadapi, berarti  semakin  dibutuhkan  resources  yang  mampu  menghadapi  tantangan tersebut. Itulah Smart government

## DAFTAR PUSTAKA
Breton,  Albert, Competitive  Government,  An  Economic  Theory  of  Politics  and Public Finance., Cambridge University Press, 1998.
Denhard,  Janet  V  and  Denhard,  Robert.B., The  New  Public  Service,  serving  not steering., M.E. Sharpe, New York, 2003
Osborne, David & Peter Plastrik. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government. Masachusetts: Addison Wesley. 1996
Osborne,  David  and  Ted  Gaebler. Reinventing  Government:  How  The Entrepreneurial  Spirit  is  Transforming  The  Public  Sector. Reading,  MA:
Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1993.
Turner, Mark and Hulme David., Governance, Administration and Development ., making the state work , .Palgrave, 1997.