SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

## Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman)
Fitria Nur’Aini 1 , Nurul Huda 2
*1,2 Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nurul Jadid Jawa Timur e-mail: fitriaaini38@gmail.com; enha300681@gmail.com
Abstrak: Bidang  usaha  koperasi  syariah  saat  ini  banyak  dikembangkan  di  Indonesia  untuk memenuhi  kebutuhan  bersama  dalam  bidang  ekonomi  dengan  prinsip  syariah.  Jenis  koperasi yang  marak  ditemui  ialah  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  dengan  sistem  permodalan  yang dihasilkan  dari  simpanan  anggota  yang  dapat  dipinjamkan  kembali  kepada  para  anggotanya, dengan syarat mudah dan bunga atau jasa pinjaman minim demi kesejahteraan anggota. Namun koperasi simpan pinjam tidak luput dari terjadinya risiko pembiayaan. Sepertinya halnya terjadi di  Koperasi  Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman  Kec. Gending  Kab.  Probolinggo-Jawa  Timur, wanprestasi atau  penunggakan  angsuran  nasabah ditemukan dalam kurun waktu tahun 2019-2020 sebanyak 12 anggota. Penelitian ini dilakukan untuk  melihat  bagaimana  penerapan  manajemen  risiko  dalam  meminimalisir  wanprestasi  ini agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Metode yang digunakan yaitu kulitatif deskriptif dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara efektif  untuk  meminimalisir  wanprestasi  pada  KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman  yaitu dengan  strategi  4C ( Character,  Capacity,  Capital dan Condition )  sebelum  pemberian  pinjaman dan  stretegi  setelah  pemberian  pinjaman  dengan  menggunakan  sistem  kekeluargaan  dan Rescheduling.
Kata Kunci: Manajemen Risiko, Wanprestasi, Pengendalian Wanprestasi.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

## PENDAHULUAN
Koperasi  Syariah  yang  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal  1 ayat (1)  mengemukakan  bahwa  koperasi syariah  merupakan  badan  hukum  yang didirikan  oleh  perseorangan  atau  suatu lembaga  dengan  cara    pemisahan kekayaan  para  anggotanya  yang  menjadi modal  utama  untuk  menjalankan  usaha koperasi  yang  berguna  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Dicontohkan dengan  salah  satu  jenis  koperasi  yang marak  ditemui  yaitu  Koperasi  Simpan Pinjam  (KSP).  Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP) bergerak pada lapangan usaha yang pembentukan modalnya melalui tabungan-tabungan  para  anggotanya. Modal  yang  terkumpul  kemudian  dapat dipinjamkan  kepada  anggota  koperasi dengan cara mudah, jasa pinjaman ringan, cepat dan tepat yang bertujuan untukkesejahteraan  anggotanya.  Sampai saat ini, koperasi syariah terus melebarkan  sayap  di  bidang  usahanya guna mengikuti perkembangan jaman dan memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas . Bidang  usaha  koperasi  syariah yang  dirasakan  kian  hari  semakin dibutuhkan  masyarakat  yaitu  simpan pinjam  (Farida, Astrina Dewi, 2020).
Koperasi  Syariah  diharuskan  bisa mengelola  likuiditasnya  dengan  aman demi  menjaga  kepercayaan  masyarakat terutama kepercayaan anggotanya. Untuk itu, Koperasi Syariah perlu meningkatkan keamanan dana dalam mengelolanya. Hal ini  telah  termuat  dalam  Undang-undang Nomor  17  tahun  2012  pasal  94  ayat  1, yang  mengemukakan  bahwa  Koperasi
Simpan  Pinjam  Syariah  wajib  menjamin simpanan  anggotanya.  Dengan  cara menerapkan prinsip kehati-hatian ( prudensial )  dalam  mengelola  dananya (Bakhri, 2021).
Adanya manajemen risiko berguna untuk  menjaga  keamanan  likuiditas koperasi  untuk  menjaga  kepercayaan anggotanya.  Manajemen  risiko  dapat dipahami  merupakan  pelaksanaan  fungsi manajemen  untuk  mengatasi  adanya risiko , terutama risiko yang terjadi dalam organisasi,  perusahaan  dan  masyarakat . Risiko yang paling sering ditemukan pada Koperasi  ialah  risiko  pada  pinjamannya. Risiko  ini  dapat  ditemukan  pada  saat proses pinjaman atau pembiyaan tersebut telah  dicairkan  dan  muncul  karena adanya wanprestasi dari  peminjam  atau debitur yang tidak melakukan pembayaran  angsuran  atau  kewajiban sesuai  dengan  jadwal  yang  telah disepakati  diawal  (Paulus  Wardoyo, 2018). Dengan adanya risiko pinjaman ini memaksa  Koperasi  Simpan  Pinjam tersebut  untuk  mengidentifikasi  setiap risiko  yang  terjadi  dan  yang  akan dihadapi  denganmempelajari  pada  risiko yang pernah dialami sebelumnya.
Salah  satu  permasalahan  yang dialami  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam yang  juga  mengalami  kendala  atau  risiko yang  berkaitan  dengan  risiko  pada pembiayaan  yaitu  Koperasi  Simpan Pinjam  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS) Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman  Kec. Gending  Kab.  Probolinggo-Jawa  Timur. Risiko  pembiayaan  ini  berupa  adanya wanprestasi atau  penunggakan  angsuran nasabah  dan  masalah  dalam  aspek
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
keuangan  nasabah.  Dimana  anggota koperasi  yang  memiliki  kewajiban  dalam pemenuhan pinjaman tidak dapat membayar angsuran yang harus dipenuhi dalam  jangka  waktu  10  bulan.Bentuk wanprestasi kedua  pada  KSPPS  Nurul Hidayah  adalah  adanya  anggota  yang tidak  membayar  angsuran  rutin  pada setiap  bulannya.  Hal  ini  berdampak  pada aspek  liquiditas  koperasi  yang  tidak  bisa mumutar  modal  pinjaman  untuk  anggota yang  akan  meminjam  selanjutnya.  Dari laporan  keuangan  KSPSS  Nurul  Hidayah Desa  Klaseman  ini,  ditemukan  adanya nasabah  yang  melakukan wanprestasi sebanyak 12 orang anggota koperasi pada periode tahun 2019-2020.
Menurut  beberapa  penelitian, didapatkan  bahwa  terdapat  berbagai macam resiko dalam operasional koperasi syariah seperti resiko pembiayaan,  resiko  likuiditas,  nilai margin,
organisasi, solvabilitas, operasional,  capital,  resiko  hokum  dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.    Kesemuanya  harus  di manage agar  risiko  dapat  ditekanan  seminimal mungkin  agar  rencana  dan  target  yang telah  dicanangkan  dapat  terealisasi sehingga  menghasilkan  kemaslahatan (Hidayat, 2019).
Menurut Agustin, (2021) menjelaskan mengenai penyelesaian
wanprestasi pembiayaan  qardhul  hasan yang dilakukan oleh BMT Maslahah telah sesuai dengan Fatwa DSN
MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001  tentang  qardh yang  mengutamakan  musyawarah  dalam penyelesaiannya. Langkah yang dilakukan ialah  dengan  restrukturisasi  pembiayaan
melalui  pengubahan  jadwal  serta  jumlah dalam  membayar  angsuran.  Namun,  jika terdapat  anggota  yang  kabur,  maka dilakukan write  off /penghapusan  utang dalam  pembukuan  akuntasi.  Akan  tetapi, jika  anggota  yang  kabur  tersebut  tidak kembali,  dan  pihak  ahli  waris  anggota tidak  ada,  maka  utang  akan  ditutup dengan  PPAP  (Penyisihan  Penghapusan Aktiva Produktif) dari BMT Maslahah.
Dalam penelitian lainnya ditemukan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  X  di Karawang  terikat  dengan  perjanjian tertulis,  bentuk wanprestasi yang  terjadi berupa  tidak  melaksanakan  prestasi, melaksanakan  prestasi  tapi  sebagian, melaksanakan  prestasi  tetapi  terlambat. Faktor terjadinya wanprestasi ,
ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan, kurangnya koordinasi, penyalahgunaan  dana  pinjaman,  dan bisnis  tidak  berjalan  lancar.  Upaya penyelesaiannya adalah penagihan intensif,  penerbitan  surat  peringatan, panggilan  nasabah,  perpanjangan  jangka waktu  pinjaman  dan  sita  jaminan.Dalam perjanjian  kredit  pada  Koperasi  Simpan Pinjam  sebaiknya  pihak  koperasi  lebih maksimal  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  kreditur  agar  kredit  yang diberikan  tidak  disalahgunakan  oleh debitur.
Menururt (Pratama & Hidayatullah, 2020) menunjukkan bahwa secara  umum,  faktor  sosial-ekonomi  dan faktor karakter buruk anggota merupakan  faktor  penyebab  terjadinya angsuran  yang  tertunggak  di  Koperasi
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Syariah  Arrahmah.  Berdasarkan  tinjauan sosiologi hukum Islam, maka penanganan angsuran tertunggak yang dilakukan oleh Koperasi  Syariah  Arrahmah  dilatar belakangi dan dipengaruhi aspek dimensi religiusitas yang dibangun, upaya penanganan  berdasarkan  legalitas  yang mengacu  pada  hukum  kontrak  syariah, upaya  penanganan  berdasarkan  asas maslahat  dan  keadilan,  dan  upaya penanganan berbasis simpati dan filantrop.
Bersumber  dari  penelitian  diatas, dapat  diketahui  bahwa  secara  umum terdapat  hasil  yang  berbeda  mengenai cara  mengatasi  adanya  penunggakan angsuran  atau  yang  disebut  dengan wanprestasi. Perbedaan  strategi  yang digunakan  oleh  tiap  koperasi  atau  badan keuangan lain tergantung dari permasalahan  yang  melatarbelakangi adanya penunggakan angsuran. Untuk itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengkolaborasikan  antara  faktor  yang mempengaruhi adanya wanprestasi dengan manajemen risiko yang digunakan  untuk  meminimalisir  adanya wanprestasi pada  KSPPS  Nurul  Hidayah Desa  Klaseman,  yang  termuat  dalam penelitian  yang  berjudul “ Manajemen Risiko  dalam  meminimalisir wanprestasi diKSPPS  Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman,
Kecamatan
Gending,
Kabupaten
Probolinggo”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Manajemen Risiko
Manajemen  risiko  merupakan serangkaian  prosedur  dan  metode  yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan  risiko  yang  muncul  pada kegiatan  usaha  atau  lembaga  keuangan (Bakhri,  2021).  Diharapkan  dengan adanya  manajemen  risiko  bertujuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko yang  terjadi  (Goldman,  Ian.  and  Pabari,
2021). Agar koperasi dapat meminimalisir adanya risiko dan mendapatkan  hasil  yang  bisa  dicapai dengan baik, maka perlu mengenali risiko yang  sedang  terjadi.  Dengan  adanya manajemen risiko, hal atau kejadian yang dapat  menimbulkan  terjadinya  risiko dapat  diidentifikasi  lebih  awal.  Setelah identifikasi  maka  akan  dapat  diketahui penyebab  dari  masing-masing  kejadian , sehingga dampak negatif dari risiko yang mungkin  muncul  dapat  diminimasi  demi keberlangsungan  koperasi  (Ardia  Sari  et al., 2017).
Menurut  (Paulus  Wardoyo,  2018) ada  beberapa  risiko  yang  terjadi  pada koperasi syariah meliputi:
a. Risiko  Pinjaman  ialah  risiko  yang terjadi saat  proses pembiayaan  telah dilakukan.  Risiko  ini  muncul  dalam bentuk  adanya wanprestasi yang dilakukan  oleh  peminjam  yang  tidak melakukan  kewajibannya  atau  tidak memenuhi pinjamannya  dalm jangka waktu yang telah disepakati.
b. Risiko Likuiditas ,  risiko  ini  terjadi karena kegalalan manajemen koperasinya dalam menindak kewajibannya  yang  tidak  terpenuhi oleh peminjam.
c. Risiko Suku Bunga merupakan risiko yang  munculkarena  naiknya  suku bunga simpanan.
d. Risiko Operasional, adalah risikoyang disebabkan  operasional  koperasi yang tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis,  tidak  tertib  dan  tidak aman.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
e. Risiko  Modal  atau  biasa  disebut risiko  solvablitas,  merupakan  risiko yang timbul sebagai akibat rendahnya  rasio  kecukupan  modal, sehingga akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan koperasi.
Adanya  anggota  yang  melakukan wanprestasi atau penunggakan angsuran termasuk  dalam  risiko  pinjaman  dan risiko liquiditas. Dikuatkan oleh Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES ) yang  mengemukakan  bahwa wanprestasi atau ingkar janji dalam akad, diatur dalam pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa:  KHES  Pasal  36  yang  berbunyi bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar  janjiapabila  karena  kesalahannya sendiri yaitu:
Pertama ,  tidak  melakukan  apa yang  dijanjikan  untuk  melakukannya. Kedua , melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Ketiga ,  melakukan  apa  yang dijanjIkan, tetapi terlambat atau melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Sedangkan pada pasal 37 berbunyi bahwa  pihak  dalam  akad  melakukan ingkar  janji  apabila  dengan  surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji dan dianggap ingkar  janji  apabila  dengan  lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati  di  awal  perjanjian  (Yusriana Maida Hastuti, 2021).
Penunggakan
angsuran ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor  sosial- ekonomi yang terdapat pada faktor intern dan  faktor ekstren .  Faktor intern berupa sumber  daya  manusia  pada  suatu koperasi  kurang  professional,  kurang update nya  teknologi  yang  digunakan , perencanaan  kurang  matang  dan  kurang terorganisirnya manajemen yang diterapkan.  Sedangkan  faktor  ekstern,
berupa  adanya  perilaku  atau  itikad  yang kurang  baik  dari  nasabah,  dan  kondisi keuangan  debitur  yang  memburuk  (I Nyoman Putu Budiartha, 2019).
Oleh  karena  itu  perlunya  strategi manajemen  risiko  untuk  mengatasi adanya wanprestasi. Dengan cara manajemen risiko yang mampu meminimalisir adanya wanprestasi dengan  penanganan  stratregi  sebelum pemberian  pinjaman  dan  strategi  setelah terjadinya pinjaman oleh anggota.
Sebelum pemberian pinjaman perlu memperhatikan  beberapa  prinsip  utama yang  berkaitan  dengan  kondisi  secara keseluruhan  calon  debitur.  Hal  ini dilakukan  agar    mengurangi  tingkat pembiayaan bermasalah. Dengan menggunakan  prinsip  penilaian  yang dikenal  dengan  sebutan  5C,  yaitu: Character; penilaian  terhadap  karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan  yang  bertujuan  untuk memperkirakan suatu kemungkinan bahwa  penerima  pembiayaan  bisa memenuhi kewajibannya. Capacity; penilaian  anggota  mengenai  kemampuan pembayaran  yang  sesuai  dengan  besaran pembiayaan  yang  didapat.  Dengan mengukur  hasil  catatan  prestasi  debitur di  masa  lalu  serta  didukung  dengan pengamatan  langsung  atas  usaha  atau bisnis  yang  dijalankan,  seperti  toko, karyawan,  alat-alat,  pabrik  serta  metode kegiatan  yang  dimiliki. Capital ;  penilaian terhadap  kemampuan  modal  yang dimiliki  oleh  calon  debitur,  dengan mengukur  usahanya  secara  keseluruhan yang  ditunjukkan  oleh rasio  fnansial dan komposisi  permodalannya. Collateral; jaminan  yang  dimiliki calon debitur  yang bertujuan  apabila  suatu  saat  ditemui adanya risiko kegagalan pembayaran atau pinjaman  yang  tidak  terpenuhi  terjadi, maka jaminan digunakan sebagai pengganti  untuk  memenuhi  pinjamannya
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
atau  kewajiban  yang  telah  dilalaikan. Condition ;  pengukuran  terhadap  kondisi ekonomi  yang  terjadi  di  masyarakat secara spesifik atau melihat kondisi usaha yang  dimiliki  oleh  calon  debitur . Proses berjalannya  usaha  calon  debitur  dapat dipengaruhi  oleh  kondisi  eksternal  yang sedang terjadi (Kina, 2017).
Setelah  proses  survey  anggota koperasi  sebelum  pemberian  pinjaman, maka  proses  selanjutnya  yaitu  strategi yang  digunakan  apabila  ditemukan adanya  penunggakan  angsuran  pada anggota. Berikut strategi dalam penyelesaian  yang  dapat  dilakukan koperasi
untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi pada  koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah:
Penyelesian  melalui  kekeluargaan;
Strategi yang dilakukan dalam penyelesaian ini yaitu melalui kekeluargaan  dan  gotong  royong.  Pola penyelesiannya  dilakukan  dengan  cara melibatkan semua pengurus koperasi dan seluruh  anggota  koperasi.  Dengan  cara memberikan  nasehat  kepada  pihak anggota  koperasi  yang  melakukan wanprestasi dan  diperlukan  rasa  saling memiliki yang harus tertanam pada setiap anggota.
Strategi pendekatan persuasif dilakukan  oleh  pihak  koperasi  apabila terdapat  pelaku wanprestasi yang  terjadi karena  pengaruh  keadaan  ekonomi. Adapun bentuk persuasif  yang dimaksud yaitu dengan mendatangi secara langsung kepada  pihak  debitur  yang  sebelumnya sudah dihubungi terlebih dahulu. Selanjutnya, pihak koperasi akan bertanya  dan  melakukan  konsultasi dengan  sebaik-baiknya  kepada  pihak debitur  terkait  inti  permasalahan  yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi atau  alasan  mengapa  pihak  debitur merasa  kesulitan  dalam  pembayaran kredit.  Hal  ini  dilakukan  oleh  pihak
koperasi dengan tujuan agar menciptakan kenyamanan pada pihak debitur sehingga dapat  melakukan  pelunasan  terhadap kewajiban mereka (Nuraini R, 2021).
Rescheduling , ialah  penambahan waktu  atau  memperpanjang  jangka angsuran  (Suib,  2017). Reschedule menjadi  salah  satu  cara  yang  dilakukan pihak koperasi dalam menekan  Sistem ini merupakan suatu pola yang menitikberatkan pada tingkat
kemampuan dari anggota koperasi dalam pembayaran  dalam  implementasinya. Secara  lebih  rinci,  hal  ini  dilakukan dengan  me- reschedule jumlah  dari pinjaman  debitur. Reschedule pinjaman kredit  dihitung  dengan  menggunakan tingkat  kemampuan  atau  perpanjangan dengan  memberikan  keringanan  jangka waktu pada pihak debitur.
Apabila pinjaman belum terpenuhi, pihak  kreditur  memberi  keringanan untuk  memenuhi  sisa  angsuran  yang belum dibayarkan. Dengan cara membuat kontrak baru sesuai kesanggupan debitur untuk  memenuhi  pinjamannya  dalam waktu  yang  telah  disepakati  bersama. Debitur  diberi  kesempatan  untuk  dapat meminjam  kembali  dengan  syarat  telah melunasi  pinjamannya  terdahulu  dan jumlah pinjamannya tidak boleh melebihi tabungan yang dimilikinya pada koperasi tersebut (Nuraini R, 2021).
Kemudian  menggunakan  sistem Reconditioning ,  ialah  mengubah  berbagai persyaratan yang ada seperti; kapitalisasi bunga atau bunga dijadikan sebagai utang pokok,  pemberian  jangka  waktu  tertentu dalam  pembayaran  bunga,  pengurangan suku  bunga,  dan  pembebasan  bunga. Restructuring ,  ialah  menambah  jumlah pembiayaan  dengan  cara  menyetorkan uang  tunai  tambahan  dari  pemilik. Kombinasi ,  merupakan  penggabungan antara reschedule,  reconditioning dan restructuring . Penyitaan jaminan,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
merupakan jalan terakhir apabila nasabah  sudah  benar-benar  tidak  punya itikad  baik  dan  tidak  mampu  untuk memenuhi pinjamannya.
Hapus buku dan hapus tagih ( write off) ; Menurut pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri  Keuangan  No.  28/PMK.05/2010 tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Penerusan
Pinjaman, Write-Off merupakan tindakan administratif lembaga keuangan untuk menghapusbukukan  pembiayaan  debitur yang mengalami macet di neraca, bersifat sangat rahasia dan secara hukum debitur tetap  memenuhi  kewajibannya  karena tidak  menghapus  hak  tagihnya  pada lembaga keuangan.
Pada  ketentuan  Bank  Indonesia yang termuat pada pasal 48 ayat 1 PBI No. 9/9/PBI/2007  bahwa  hapus  buku  dan hapus  tagih  hanya  dapat  dilakukan terhadap  pembiayaan  yang  memiliki kendala  berupa  pembayaran  macet  dan tidak  dapat  dilakukan  terhadap  sebagian pembiayaan  ( partial  write  off ).  Menurut pasal  48  ayat  2  PBI  No.  9/9/PBI/2007, Hapus  tagih  terhadap partial  write  off hanya  dapat  dilakukan  dalam  rangka restrukturisasi  pembiayaan.  Hapus  buku dan hapus tagih dapat di lakukan apabila tidak  ada  upaya  lain  dalam  memperoleh kembali  pembiayaan  yang  diberikan kepada debitur (Suib, 2017).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan  metode  observasi  dalam mengumpulkan  data  di  KSPPS  Nurul Hidayah  Desa  Klaseman  Kec.  Gending Kab.  Probolinggo-Jawa  Timur.  Proses observasi  ini  sebagai  proses  pencatatan pola  perilaku  subyek  (orang),  obyek (benda)  atau  kejadian  yang  sistematis. Peneliti melakukan observasi dan wawancara  kepada  beberapa  informan
yang  dianggap  memiliki  kemampuan dalam  menjawab  pertanyaan  seputar tema penelitian, dan mendokumentasikan beberapa hal yang dibutuhkan.
Pada  7  Desember  2021,  peneliti melakukan  wawancara  kepada  Ibu Rahayu Agustin selaku Bendahara sebagai narasumber.  Kemudian  pada  tanggal  11 Desember  2021  peneliti  melakukan observasi  dan  dokumentasi  pengambilan data nasabah yang melakukan wanprestasi . Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya peneliti melakukan analisis data yang dimulai dari penyajian  data  secara  keseluruhan, kemudian  dilanjutkan  dengan  reduksi data  yang  disesuaikan  dengan  fokus penelitian, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan  sebagai  temuan  akhir  dari penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  (KHES)  pasal  36  dan  37  yang mengemukakan  bahwa  ingkar  janji  atau wanprestasi dalam  suatu  akad  terjadi karena  adanya  kesalahan  debitur  tidak melaksanakan  apa  yang  dijanjikan, melakukan  apa  yang  dijanjikan  tetapi terlambat atau melakukan suatu hal yang tidak  sesuai  dengan  perjanjian  di  awal. Pihak  dalam  akad  harus  dianggap  ingkar janji  apabila  telah  berlalunya  jangka waktu  yang  telah  disepakati  di  awal perjanjian.
Berikut  kesepakatan  yang  telah disetujui oleh semua  anggota  koperasi di KSPPS Nurul Hidayah yaitu; jangka waktu pinjaman  harus  di  selesaikan  dalam kurun  waktu  10  bulan,  pembayaran angsuran  pada  setiap  bulan,  dan  jasa pinjaman sebesar 1,5% perbulan. Apabila anggota  koperasi  melanggar  perjanjian yang  telah  disepakati,  maka  anggota tersebut telah melakukan wan prestasi.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Dari hasil wawancara pada tanggal 7 Desember 2021 s/d 11 Desember 2021 di  KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman Kec. Gending Kab.
Probolinggo, didapatkan  data-data  berupa  jumlah
anggota  koperasi  yang  melakukan wanprestasi atau  penunggakan  angsuran pada  kurun  waktu  2019-2020.  Data tersebut  disajikan  dalam  bentuk  tabel berikut:
Tabel 1 Data Anggota yang melakukan Wanprestasi pada tahun 2019-2020 KETERANGAN 2019 2020 Jumlah Anggota Koperasi 37 Anggota 32 Anggota Jumlah Nasabah yang pinjam 24 Anggota 29 Anggota Wanprestasi: 8 Anggota 4 Anggota Tidak  membayar  angsuran  sesuai  dengan  ketentuan waktu;  (  pembayaran  angsuran  setiap  bulan  dalam rentan waktu 10 bulan) 6 Anggota 3 Anggota Tidak melunasi angsuran hingga jatuh tempo 2 Anggota 1 Anggota Sumber : Laporan Kas Keuangan 2019-2020.
Dari  data  diatas  didapatkan  hasil persentase berikut:
Pada Tahun 2019
Pada Tahun 2020
Dapat  disimpulkan  bahwa,  pada tahun  2020  adanya  risiko  pembiayaan berupa wanprestasi terlihat ada penurunan,  dengan  selisih  13,4%  lebih rendah  dibandingkan  pada  tahun  2019. Hal  ini  merupakan  hasil  dari  manajemen risiko atau strategi yang diterapkan pada KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman
menghasilkan feedback yang baik. Sebelum  menjabarkan  mengenai  strategi yang diterapkan, tentunya harus memperhatikan  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  adanya wanprestasi atau penunggakan angsuran anggota. Disajikan dalam bentuk tabel berikut :
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

## Tabel 2 Faktor Penyebab Wanprestasi
Faktor Penyebab Wanprestasi Klasifikasi Keuangan Dampak pkkm atau adanya virus covid 19 menyebabkan menurunnya keuangan anggota pada tahun 2020. Faktor pekerjaan anggota koperasi atau kepala keluarga mempengaruhi keuangan anggota. Kurangnya iktikad baik anggota Kurangnya  kesadaran  anggota  untuk  membayar angsuran  pinjaman  tepat  waktu.  Kurangnya  kesadaran mengenai pentingnya membayar angsuran tepat waktu. Kurangnya  ketertiban  anggota  dalam  membayar angsuran  pada  setiap  bulannya  dalam  rentan  waktu  10 bulan. Latar belakang anggota: a. Pendidikan anggota 20,9  %  dari  jumlah  anggota  koperasi  berpendidikan terakhir SD. 11,6% lulusan SMP, 44,2% lulusan SMA, dan 23,2% lulusan Sarjana. b. Pekerjaan  anggota  koperasi / kepala keluarga Dari  jumlah  43  anggota  koperasi  didapatkan  sebanyak 18,6%  bermatapencaharian  sebagai  buruh  tani  dan Guru,  16,2%  pensiunan,  11,6%  sebagai  wiraswasta, 13,9%  sebagai  karyawan  swasta,  4,6%  sebagai pedagang,  sisanya  bermata  pencaharian  sebagai  supir dan kuli bangunan.
Sumber: Hasil Wawancara Ibu Rahayu Agustin-2021.
Berdasarkan  data  diatas,  faktor yang  mempengaruhi  adanya wanprestasi pada  KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa Klaseman  yang  paling  menonjol  yaitu faktor keuangan dan faktor internal yang berupa  kurangnya  itiked  baik  anggota dalam  melakukan  pembayaran  angsuran pinjaman.  Kurangnya  itiked  baik  anggota ini  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan anggota yang tidak semuanya berpendidikan  tinggi  karena  sebanyak 20,9%  dari  mereka  berpendidikan terakhir SD. Selain itu, faktor internal lain yaitu  berupa  pekerjaan  debitur  atau pekerjaan kepala keluarga debitur sangat mempengaruhi  segi  keuangannya.  Faktor eksternalnya  yaitu  adanya  wabah  covid- 19  yang  juga  berpengaruh  pada  system perekonomian debitur.
Berikut  klasifikasi  faktor  yang mempengaruhi  adanya wanprestasi atau penunggakan angsuran anggota di KSPPS
Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman  dalam kurun  waktu  2019-2020  yang  dibedakan seperti;
Pada  tahun  2019,  terdapat  faktor intern berupa  kondisi  ekonomi  nasabah yang  kurang  diawasi  pengurus  terhadap nasabah  setelah  pemberian  pinjaman, Kurangnya  tingkat  kesadaran  nasabah mengenai pentingnya pembayaran angsuran  untuk  tetap  menjaga  likuiditas koperasinya.Tingkat kesadaran ini disebabkan  oleh  kurangnya  tingkat pendidikan  debitur  yang  menunggak, sehingga  kurang  memahami  kontrak perjanjian  simpan  pinjam  dan  alur pemenuhan pinjamannya.
Pada  saat  pengurus  koperasi melakukan pemanggilan sebuah peringatan atau pemberitahuan penagihan  terhadap  debitur,  debitur kurang  memperhatikan  dan  cenderung mengabaikan karena hanya menggunakan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
via telepon bukan melalui teguran tertulis (surat  peringatan  tertulis),  kurangnya keterbukaan  dari  debitur  mengenai permasalahan yang sedang dihadapi yang mengakitbatkan  debitur  tersebut  tidak bisa mengangsur dan adanya kelalaian/terlambat  dalam  kewajibannya untuk  melunasi  pinjaman  pada  koperasi. Pada  faktor  eksternal  ditemukan  bahwa kurangnya  kerjasama  antar  debitur dengan  keluarganya  terutama  dengan kepala  keluarga,  hal  ini  diakibatkan  oleh kurang  terbukanya  debitur  mengenai pinjamannya.
Pada  tahun  2020,  faktor  yang paling menonjol yang menjadi penghalang pembayaran angsuran pinjaman  ialah  masalah  keuangan  atau ekonomi keluarga. Tahun 2020
munculnya covid-19 mengakibatkan segala  kegiatan  harus  membatasi  diri untuk  tidak  berkumpul,  hal  ini  sangat berdampak  pula  pada  segi  pekerjaan debitur. Dengan latar belakang pekerjaan yang sebagian bermatapencaharian sebagai  seorang  pedangang,  sangat merasakan  dampak  adanya  covid-19 karena  kegiatan  berdagangnya  terpaksa diberhentikan  agar  bisa  berdiam  diri dirumah. Sebagain lain bermatapencarian sebagai  kuli  bangunan  yang  bekerja diluar  kota  untuk  mengerjakan  sebuah proyek  pembangunan  gedung  juga  tidak dapat  bekerja  karna  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PPKM).  Ditambah  faktor eksternal  yang  dimana  semua  bahan pokok  pangan  melonjak  naik,  sehingga nasabah  kesusahan  untuk  menyisihkan keuangannya  untuk  membayar  angsuran karena  harus  memenuhi  kebutuhan hidupnya.
(Sumber:  hasil  wawancara  dengan  Ibu Rahayu  Agustin  selaku  Bendaha  KSPPS Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman  pada  7 Desember 2021)
Dari faktor tersebut, maka strategi yang  digunakan  oleh  KSPPS  Nurul Hidayah  Desa  Klaseman  sebagai  berikut; sebelum  pemberian  pinjaman  adanya seleksi data diri calon nasabah yang harus diisi  pada  surat  permohonan  pinjaman, latar  belakang  pekerjaan  atau  kondisi keuangan yang berguna untuk menyesuaikan besaran pinjaman. Besaran pinjaman  harus  sesuai  kesanggupan debitur  dalam  mengangsur,  dan  tidak adanya  jaminan.  Meskipun  tidak  ada jaminan,  namun  KSPPS  Nurul  Hidayah Desa  Klaseman  menerapkan  prinsip berupa “kepercayaan” yang artinya saling percaya  antar  anggota  dengan  pengurus koperasi.  Karena  koperasi  ini  milik bersama
maka harus dipertanggungjawabkan  secara  bersama. Setelah pemberian pinjaman menerapkan prinsip kekeluargaan dan sistem reschedule.
(Sumber:  hasil  wawancara  dengan  Ibu Rahayu  Agustin  selaku  Bendaha  KSPPS Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman  pada  7 Desember 2021)
Dari pernyataan pengurus koperasi  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa,  KSPPS  Nurul  Hidayah  ternyata memiliki  cara  untuk  menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan  strategi  sebelum  pemberian pinjaman dan setelah pemberian pinjaman. Dari pernyataan diatas, strategi sebelum pemberian pinjaman disimpulkan dalam prinsip 4C, yaitu;
a. Character
Pada  KSPPS  Nurul  Hidayah- Klaseman, penilaian terhadap karakter atau  kepribadian  calon  penerima pinjaman.  Pada  awal  pembentukan koperasi ini, semua nasabah mengumpulkan  KTP  guna  untuk memenuhi  data  diri  nasabah.  Karena koperasi ini bergerak dalam perkumpulan  majlis  taklim  yang
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
dibentuk  oleh  ibu-ibu  majlis  taklim dalam  1  desa,  maka  ketika  ingin melakukan  pinjaman  tidak  perlu ngumpulkan  KTP  lagi  karena  data dirinya  sudah  tertulis  dalam  buku keanggotaan.  Nasabah  yang  ingin melakukan  pinjaman  hanya  mengisi lembar  permohonan  pinjaman,  yang berisi;  data  diri,  alasan  pengajuan pinjaman,  dan  data  diri  penanggung jawab  angsuran  dari  pihak  keluarga terutama suami, apabila tidak memiliki suami  atau  suami  telah  meninggal dunia,  maka  yang  bertandatangan adalah pihak hak waris.
Selain  itu,  kepribadian  nasabah dinilai  secara  survey  yang  dilakukan oleh  beberapa  pengurus  koperasi kepada orang terdekatnya baik tetangga  atau  teman  terdekatnya. Kemudian  dimusyawarakan  kepada seluruh  pengurus  koperasi  apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pinjaman.
b. Capacity Menilai  secara subyektif mengenai kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran atau memenuhi angsurannya.  Pengurus  KSPPS  Nurul Hidayah-Klaseman  mengukur  dengan melihat  catatan  prestasi  debitur  di masa lalu. Prestasi ini bisa dilihat dari rajinnya  debitur  dalam  membayar angsuran  sebelumnya,  baik  pada koperasi  maupun  pada  bank  lain sebelumnya. Serta pengamatan langsung  terhadap  sarana  usahanya atau  mata  pencahariannya.  Dari riwayat  pembayaran  yang  tercatat pada  laporan  keuangan  koperasi sebelumnya,  akan  diketahui  tingkat rajinnya  debitur  dan  karakteristik debitur  dalam  pembayaran  pinjaman atau angsurannya.
c. Capital
Selain  survey  mengenai  data  diri, karakteristik dan kepribadian nasabah, ada  pula  penilaian  terhadap  alur keuangan  yang  dimiliki  oleh  nasabah. Biasanya  pengurus  KSPPS  Nurul Hidayah-Klaseman
menilai kemampuan  modal  yang  dimiliki dengan mengukur besaran gaji ( finansial) ,  sertifikat  kepemilikan  yang dimiliki, dan usaha yang ditekuni guna untuk menyesuaikan banyaknya pinjaman  yang  akan  diberikan  kepada pihak penerima pinjaman. Penilaian ini sangat penting, karena faktor penunggakan angsuran pinjaman paling menonjol dari segi perekonomian nasabah.
Oleh  sebab  itu,  penyesuaian  antara penghasilan  dan  usaha  yang  dimiliki dengan  besaran  pinjaman  yang  akan diterima harus sinkron, sehingga tidak ada  lagi  permasalahan  mengenai penunggakan  angsuran.  Penyesuaian besaran  pinjaman  ini  dilakukan  agar debitur  mampu  membayar  angsuran pinjamannya  dalam  rentan  waktu  10 bulan.
d. Condition
KSPPS Nurul Hidayah-Klaseman melakukan  penilaian  terhadap  kondisi ekonomi  yang  terjadi  di  masyarakat secara spesifik dengan  melihat  jenis usaha  apa  yang  dilakukan  oleh  calon nasabah. Kondisi eksternal berpengaruh  pada  keberhasilan  jenis usaha calon nasabah. Kondisi eksternal ini  meliputi  pihak  luar  dari  keluarga calon  penerima  pinjaman  harus  ikut andil  dalam  proses  survey  sebelum pemberian  pinjaman.  Petugas  dari KSPPS  Nurul  Hidayah  akan  meminta nomor HP ( handphone ) pihak keluarga terdekat untuk bisa dihubungi sewaktu-waktu  jika  diperlukan.  Selain
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
itu,  sebelum  pemberian  pinjaman, pengurus  KSPPS  Nurul  Hidayah- Klaseman juga akan memberikan surat persetujan  yang  akan  ditandatangani oleh pihak suami sebagai pertanggungjawaban  apabila  nanti terjadi kendala penunggakan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya.
Selanjutnya,  strategi  manajemen risiko  dalam  meminimalisir  adanya wanprestasi pada  Koperasi  Syariah  di KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman dilakukan melalui penyelesaian yang tetap mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan  dengan  cara  :  melibatkan pengurus  koperasi  dan  seluruh  anggota koperasi. Pemberian nasihat antar anggota koperasi  atau  antar  pengurus  kepada anggota  yang  melakukan  penunggakan angsuran atau wanprestasi dengan menanyakan  permasalahan  yang  dialami oleh debitur yang menyebabkan kesulitan untuk  membayar  angsuran.  Dengan pendekatan tersebut, debitur merasa lebih nyaman  dengan  nasihat  yang  diberikan dan memiliki kesadaran untuk memenuhi semua angguran pinjamanya.
Selain itu, ada beberapa cara khusus yang telah disepakati oleh seluruh anggota KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa  Klaseman dalam  mengatasi  adanya  penunggakan angsuran:
a. Melakukan penagihan sesuai dengan prosedur  yang  telah  disepakati  di awal.  Dengan  cara  penagihan  lisan secara  pribadi (face  to  face) kepada debitur.  Apabila  penagihan  lisan secara  face  to  face  tidak  mempan, maka  langkah  selanjutnya  dengan dilakukan  penagihan  lisan  dalam forum  dan  langkah  terakhir  melalui penagihan  langsung  mengunjungi rumah  debitur  yang  menunggak. Cara  ini  telah  diterapkan  dengan
baik oleh KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman.
b. Anggota  koperasi  diberikan  rentan waktu dalam mengembalian pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan. Dalam 1 (bulan) angsuran dikenakan jasa pinjaman sebesar 1,5%. Apabila debitur  tidak  membayar  angsuran dan  jasa  pinjamannya  selama  1 (satu)  bulan,  maka  debitur  tersebut harus  menambah  jasa  pinjamannya pada bulan berikutnya.
c. Diberikan keringanan untuk mengangsur tunggakan dalam waktu 10  bulan,  sebelum  RAT  (Rapat Anggota
Tahunan).
Debitur diberikan  keringanan  pembayaran berupa diperbolehkannya membayar angsuran  secara  dirangkap  dengan bulan  selanjutnya,  dengan  catatan pelunasan pinjamannya tidak melebihi  jatuh  tempo  yaitu  dalam waktu  10  bulan.  Apabila  dalam jangka  waktu  10  bulan  pinjaman masih belum terlunaskan sepenuhnya, maka diberikan kelonggaran untuk memenuhi semua pinjamannya  sebelum  tutup  buku pada bulan Desember.
d. Pengurus dapat menagih jika debitur lalai    dalam  membayar  angsuran. Penagihan  ini  berupa  teguran  lisan melalui  telepon.  Apabila  debitur belum juga membayar, maka diberikan  surat  peringatan  untuk segera melunasi pinjamannya.
e. Jika belum juga melunasi tanggungan sampai RAT (Rapat Anggota
Tahunan)  tiba,  maka  namanya  akan terlist  dalam  rincian  laporan  akhir tahun  dan  akan  dibacakan  didepan semua anggota koperasi dan adanya teguran  pengawas  pusat  dari  Dinas Koperasi.  Cara  ini  sangat  efektif untuk  meminimalisir wanprestasi pada  periode  selanjutnya.  Dikarena
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
debitur  merasa  mendapat  teguran moral  sehingga  dapat  menjadi pelajaran  untuk  anggota  lainnya dalam membayar angsuran dan lebih rajin untuk memenuhi pinjamannya.
f. Untuk  periode  selanjutnya,  debitur yang tidak dapat memenuhi angsurannya  akan  diberikan  sanksi berupa  tidak  dibolehkan  untuk meminjam kembali sebelum angsuran sebelumnya lunas.
g. Di  KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa Klaseman  tidak  ada  jaminan.  Tidak adanya  jaminan  ini  dikarenakan penagihan  secara  lisan  telah  efektif dalam mengatasi adanya penunggakan  angsuran  dan  debitur yang  meminjam  mampu  untuk memenuhi
angsuran yang tertunggak.
Rescheduling ,  cara  ini  dilakukan apabila  strategi  kekelurgaan  tidak  cukup untuk mengatasi permasalahan wanprestasi. Dengan  mengubah  jadwal pembayaran  angsuran  seperti  berikut  : Setiap  anggota  telah  bersepakat  atau telah  menyetujui  bahwa  jangka  waktu pelunasan  angsuran  selama  10  bulan. Penundaan  pembayaran  jasa  pinjaman sampai waktu tertentu, maksudnya hanya keringanan  dalam  waktu  pembayaran angsuran, boleh  tidak mengangsur setiap bulan  namun  dengan  syarat  bulan berikutnya  membayar double angsuran dengan  jasa  pinjam  dan  simpanan wajibnya, pokok pinjamannya tetap harus dibayar  sebelum  jadwal  tutup  buku selesai.
KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa Klaseman  tidak  menggunakan  adanya jadwal  atau  tanggal  tertentu  untuk membayar  angsuran,  dalam  artian  pada setiap  bulannya  debitur  tidak  diberi patokan tanggal tertentu untuk membayar.  Debitur  diberikan  keringan
untuk  membayar  angsuran  kapan  saja dalam waktu 1 bulan. Dan apabila debitur tidak  membayar  angsuran  pada  tiap bulannya,  maka  debitur  tersebut  harus menambah  jasa  pinjamannya.Namun apabila  dalam  rentan  waktu  10  bulan debitur belum dapat melunasi pinjamannya,  maka angsuran  bisa dilanjutkan  dan  dipenuhi  sebelum  RAT (Rapat Anggota Tahunan) berlangsung. Tentunya  cara  ini  benar-benar harus sesuai kesepakatan semua  anggota koperasi.  Perlunya  musyawarah  terlebih dahulu antara pengurus koperasi dengan pihak debitur yang melakukan penunggakan angsuran. Kemudian mendiskusikan  dengan  seluruh  anggota koperasi  untuk  keputusannya  atau tindakan  yang  akan  dipilih  untuk mengatasi  adanya wanprestasi pada debitur tersebut.
Hapus  buku  dan  hapus  tagih (write  off) ; Pada  KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa Klaseman,  penghapusbukuan  dan  hapus tagih  merupakan  jalan  terakhir  apabila tidak  dapat  ditempuh  dengan  strategi sebelumnya.  Dengan  menghapusbukuan dan penghapusan tagihan seluruh pembiayaan  debitur  yang  mengalami penunggakan angsuran akan didiskusikan terlebih  dahulu  dengan  seluruh  anggota koperasi  mengenai  kebijakan  apa  yang akan  diambil.  Apabila  seluruh  anggota sepakat  untuk  menghapus  nama  debitur tersebut, maka pengurus akan melaksanakan  sesuai  dengan  hasil keputusan akhir.
Terdapat  beberapa  contoh  adanya hal  ini  berupa  pinjaman  debitur    akan tetap  ditagih  hingga  pinjaman  terlunasi namun hanya membayar pokok pinjamannya  saja,  ada  pula  yang  hanya membayar  jasa  pinjaman  dan  simpanan wajib  tiap  bulan  yang  nantinya  akan dijumlahkan guna untuk menutupi semua tanggungan yang dimiliki oleh debitur.
Adapun  kebijakan  yang  telah disepakati bersama dalam penghapusbukuan dan penghapus tagihan  di  KSPPS  Nurul  Hidayah- Klaseman, antara lain: Kebijakan prosedur  hapus  buku  dan  hapus  tagih harus  disetujui  oleh  Pengurus  dan seluruh anggota koperasi, Pemberitahuan kepada pengawas eksternal (pendamping koperasi  dari  Dinas  Koperasi)  bahwa adanya  pelaksanaan  kebijakan  hapus buku  dan  hapus  tagih,  debitur  telah meninggal  dunia  dan  debitur  tidak mampu  membayar  penuh  angsuran pinjaman,  jasa  pinjaman,  dan  simpanan wajibnya.  Namun  prosedur write-off ini pernah  dilakukan  pada  tahun  2017  dan pada  tahun  2019  dan  tahun  2020  tidak ada  permasalahan  yang  mengharuskan mengambil tindakan write-off.
Merujuk  pada  tabel  2,  maka  cara paling  efektif  untuk  meminimalisir penunggakan angsuran atau yang disebut waprestasi ialah  dengan  menggunakan sistem kekeluargaan dan sistem rescheduling .  Dibuktikan  dengan  tabel  1 dengan  memaparkan  data  anggota  yang melakukan wanprestasi pada tahun 2019- 2020,  diketahui  bahwa  pada  tahun  2020 telah  mengalami  penurunan  banyaknya anggota  yang  melakukan wanprestasi sebanyak  13,4%.  Dengan  menggunakan pengendalian  dengan  2  sistem,  yaitu; sistem kekeluargaan dan sistem rescheduling telah mampu untuk menyelesaikan adanya wanprestasi
dengan faktor diatas SIMPULAN KSPPS Nurul Hidayah Desa
Klaseman  dalam  meminimalisir  adanya wanprestasi atau  adanya  penunggakan angsuran  yang  dilakukan  oleh  anggota koperasi;  yaitu  dengan  melihat  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  adanya wanprestasi yaitu  faktor  internal  dan
faktor  eksternal,  maka  KSPPS  Nurul Hidayah  Desa  Klaseman  menerapkan stretegi  sebelum  pemberian  pinjaman dan setelah pemberian pinjaman. Strategi sebelum  pemberian  pinjaman  ialah dengan  prinsip  penilaian  yang  dikenal dengan sebutan 4C kepada calon nasabah sebelum pemberian pinjaman. Survey dan penilai  calon  nasabah  yang  berkaitan dengan kondisi secara  keseluruhan calon nasabah  ini  berguna  untuk  mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah, terutama  mengenai wanprestasi .  Dengan mengenali Character,  Capacity,  Capital dan  terakhir  yaitu  penilaian  dari  segi Condition.
Setelah menilai seluruh aspek pada calon  nasabah  dengan  menerapkan prinsip 4C  sebelum pemberian pinjaman, selanjutnya  apabila  ditemukan  adanya penunggakan  angsuran  setalah  proses pemberian  pinjaman,  maka  langkah selanjutnya  iala  KSPPS  Nurul  Hidayah Desa  Klaseman  mengatasi  dengan  sistem penyelesian secara kekeluargaan, kemudian  adanya  sistem Rescheduling. Tentunya  semua  manajemen  risiko  yang diterapkan  telah  disepakati  pada  awal pendirian  koperasi KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman.
Mengenai  penerapan  hapus  buku dan hapus  tagih dilakukan saat  cara-cara sebelumnya tidak berhasil dan merupakan cara akhir untuk menanggulangi  adanya wanprestasi pada anggota  koperasi.  Keputusan  akhir  ini dilakukan apabila anggota yang meminjam  tidak  dapat  menyesaikan angsurannya  setelah  melihat  faktor pengaruhnya  dan  tidak  berhasilnya  cara kekeluargaan  dan  sistem rescheduling, maka  dilakukan Write-Off dengan  syarat telah  disetujui  oleh  seluruh  anggota koperasi  KSPPS  Nurul  Hidayah  Desa Klaseman.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa manajemen  risiko  yang  paling  efektif untuk  meminimalisir  adanya wanprestasi pada  tahun  2019-2020  adalah  dengan sistem  penilaian  4C  serta  sistem kekeluargaan dan Rescheduling. Penelitian  ini  masih  memiliki banyak  kekurangan.  Oleh  karena  itu, untuk peneliti selanjutnya  perlu mencari terobosan strategi lainnya guna menghindari  adannya  anggota  koperasi yang  melakukan  penunggakan  angsuran dan  risiko wanprestasi ini  tidak  terjadi lagi  dikemudian  hari.  Mengingat  faktor- faktor  yang  mempengaruhinya  sangat beragam,  untuk  itu  perlu  adanya sosialisasi atau pelatihan kepada anggota koperasi  mengenai  pentingnya  alur koperasi  yang  sehat  sehingga  kegiatan koperasi berjalanan dengan lancar.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustin, K. (2021). Penyelesaian Wanprestasi  Pihak  Debitur  dalam Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan  Fatwa DSN  MUI  No : 19 / DSN-MUI / IV / 2001 tentang Qardh .
5 (1), 1–10.
Ardia Sari, R., Yuniarti, R., & Puspita A, D.
(2017).  Analisa  Manajemen  Risiko
Pada  Industri  Kecil  Rotan  Di  Kota Malang. Journal of Industrial Engineering  Management , 2 (2),  40–
47. https://doi.org/10.33536/jiem.v2i2. 151 Bakhri,  S.  (2021). Analisis  Manajemen Risiko  Likuiditas  Dimasa  Pandemi Pada  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah (Studi Kasus BMT MASLAHAH) . July 2021 . Farida,  Astrina  Dewi,  A.  ichwani.  (2020).
Pengukuran  Tingkat  Kapabilitas Manajemen  Risiko  Sistem  Informasi Koperasi Syariah Menggunakan
Framework Cobit 5. Komputasi , 8 (1),
1–14. Goldman,  Ian.  and  Pabari,  M.  (2021).
Penerapan  Manajemen  Risiko  Untuk Meminimalisasi
Pembiayaan Bermasalah  di  Koperasi  Bina  Usaha Negara Lahat. Journal of Management and  Bussines  (JOMB) , 3 (2),  144–158. https://doi.org/10.31539/jomb.v3i2 .2998
Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen  Resiko  Syariah  Dalam Koperasi Syariah. Jurnal Asy- Syukriyyah , 20 (2), 30–50.
https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.
80
I  Nyoman  Putu  Budiartha,  D.  (2019).
Pembinaan  dan  Penyelesaian  Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari,
Amlapura, Kabupaten  Karangasem. Community Services Journal (CSJ) , 1 (2), 38–44. Kina, A. (2017). MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  BERMASALAH  Studi pada  BMT  Syari’ah  Pare. An-Nisbah: Jurnal  Ekonomi  Syariah , 3 (2),  394– 416.
https://doi.org/10.21274/an.2017.3. 2.393-416
Nuraini  R,  Y.  (2021).  Pola  Penyelesaian Wanprestasi  pada  Koperasi  Simpan Pinjam Pedagang Inppres Pasae Raya Padang. Normative , 9 (2), 16–24.
Paulus Wardoyo, E. R. (2018). PELATIHAN  MANAJEMEN  RESIKO BAGI  KOPERASI  SIMPAN  PINJAM  / UNIT  SIMPAN  PINJAM. ALTRUIS ,
1 (2), 40–47.
Pratama,  R.  R.,  &  Hidayatullah,  M.  S.
(2020). Penanganan Angsuran Tertunggak  di  Koperasi  Syariah Arrahmah Banjarmasin Dalam
Tinjauan  Sosiologi  Hukum  Islam. Jurnal Hukum Ekonomi Syaria , 12 (2),
70.
Suib,  M.  S.  (2017).  Resiko  Pembiayaan

## Muḍarobah  (Strategi  Meminimalisir
Resiko Pembiayaan Muḍarobah Pada Bank  Syari’Ah). Profit :  Jurnal  Kajian Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 1 (1),
1–39. https://doi.org/10.33650/profit.v1i
1.549
Yusriana  Maida  Hastuti,  S.  N.  R.  (2021). Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam Pembiayaan  Murabahah  Pada  Masa Pendemi  Prespektif  Hukum  Positif; Studi  Kasus  Di  KSPPS  BMT  NU Sejahtera  Kecamatan  Haurgeulis. MIZAN  Journal  of  Islamic  Law , 5 (1), 87–100.