## ANALISIS PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM GEMBIRA DESA TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DESA
DIKECAMATAN KABAENA SELATAN KABUPATEN BOMBANA (Studi Kasus : Desa Batuawu, Langkema, Ponunu dan Pongkalaero)
Ikhfa Yunisa 1) , M. Nastis 2) , Manat Rahim 3)
1) Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah Pascasarjana UHO, 2016
2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana UHO
3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana UHO

## ABSTRACT
This  study  analyzes  the  management  of  the  Village  Joy  Program  in  Kabaena  Selatan  District, Bombana Regency, based on the application of its functions in the process and stages of activities including planning,  organizing,  actuating,  leading,  coordinating  ,  Commanding  and  Motivation  (monitoring),  and controlling (controlling), as well as the management of Gembira Desa funds for the 3 main components of the  Gembira  Desa  program  include:  (1)  infrastructure  program  activities;  (2)  Development  of  economic, socio-cultural activities; (3) Strengthening apparatus and community services. This research uses qualitative research  design,  data  collection  techniques  used  are  document  studies,  interviews  and  direct  observation. The research informants were determined by the snowball sampling technique, including technical actors at the district level, actors in the sub-district, village actors, community institutions and community groups. The results  showed  that  (1)  The  management  of  the  village's  happy  program  had  not  gone  well,  where  the Gembira Desa program managers had not yet coordinated with each other, especially in the management of funds that were not transparent, so that good communication was needed so that the program officials and managers could run according to what is expected and the outcome of the village happy program outcome can be achieved; (2) Management of the Gembira Desa program budget is seen in terms of allocation and realization of funds, the program of activities has been carried out 100%, both infrastructure development activities, economic, social and cultural development and, strengthening apparatus and community services. In terms of long-term benefit principles, the management of village happy funds is still far from expectations.

## Keywords: Program Management, Gembira Desa

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  pengelolaan  Program  Gembira  Desa  di  Kecamatan  Kabaena  Selatan Kabupaten Bombana, berdasarkan penerapan fungsi-fungsinya dalam proses dan tahapan kegiatan meliputi, perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing) ,  pengarahan  (a ctuating ),  Kepemimpinan  (leading), Koordinasi  ( coordinating ),  Perintah  ( commanding )  dan  Motivasi  (Motivasi)  dan  pengawasan  ( controlling ), serta  pengelolaan  dana  Gembira  Desa    terhadap  3  kompenen  utama  program  Gembira  Desa  meliputi:  (1) kegiatan  program  infrastruktur;  (2)  Pengembangan  kegiatan  ekonomi,  sosial  budaya;  (3)  Penguatan  aparat dan pelayanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, tehnik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  studi  dokumen, interview dan  observasi  langsung.  Informan  penelitian  ditentukan dengan  teknik  snowball  sampling,  mencakup  pelaku  teknis  ditingkat  Kabupaten,  Pelaku  di  Kecamatan, pelaku di Desa, lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pengelolaan program gembira desa belum berjalan dengan baik, dimana parat pengelolah program Gembira Desa  belum  saling  berkoordinasi,  terutama  dalam  pengelolaan  dana  belum  transparan,  sehingga  perlu membangun  komunikasi  yang  baik  agar  antar  aparat  dan pengelola  kegiatan  program  dapat  berjalan  sesuai dengan yang diharapkan dan hasil outcome program gembira desa dapat tercapai; (2)  Pengelolaan anggaran program  Gembira  Desa  dilihat  dari  segi  alokasi  dan  realisasi  dana,  program  kegiatan  telah  dilaksanakan 100%,  baik  kegiatan  pembangunan  infrastruktur,  pengembangan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  serta, penguatan  aparatur  dan  pelayanan  masyarakat.  Dari  segi  asas  manfaat  jangka  panjang  maka  pengelolaan dana gembira desa masih jauh dari harapan.
Kata-Kata kunci: Pengelolaan Program, Desa Gembira

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  hal  yang berjalan  terus  menerus  baik  oleh  masyarakat, pemerintah  maupun  swasta.  Pembangunan  selalu mengalami  perkembangan  bentuk  dan  hasilnya, ada  yang  berdampak  negatif  maupun  berdampak positif atau mensejahterakan masyarakat sehingga sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  itu  sendiri. Pembangunan  nasional  adalah  serangkaian  usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh  kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan negara  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  yang termaksud  dalam  Pembukaan  UUD  1945  yaitu melindungi  segenap  bangsa,  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  mewujudkan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Setiap  upaya  pembangunan  potensi wilayah  merupakan  salah  satu  indikator  diluar indikator jumlah penduduk. Berdasarkan peraturan daerah (PERDA) nomor 10 tahun 2006 Kecamatan  Kobaena  Selatan  merupakan  bagian dari  pemerintahan  Kabupaten  Bombana,  terdiri dari  empat  desa  yaitu  desa  Batuawu,  Langkema, Pu’nunu,  dan  Pongkalaero.  Luas  wilayah  desa Batuawu  14,26  km2;  Langkema  9,28  km2  ; Pu’nunu 20,00 km2; dan Pongkalaero 37,05 km2. Berdasarkan  data  statistik  tahun  2015  potensi sumber  daya  Kecamatan  Kobaena  Selatan  terdiri dari  tanaman  pangan  holtikultura,  perkebunan, peternakan,  perikanan,  dan  Kehutanan.  Badan Pusat  Statistik  (2016)  sektor  perikanan  tangkap merupakan  sektor  unggulan  dengan  produktifitas tertingi,  volume  rata-rata  1.263,77  ton  pertahun dengan  nilai  produksi  667.800.000  rupiah. Kemudian  sektor  tanaman  perkebunan  rakyat dengan  produktifitas  255,782  ton  pertahun, disusul peternakan.
Pembangunan ekonomi daerah mempunyai  tujuan  utama  untuk  meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja unutk  masyarakat daerah.    Dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuan tersebut,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat bersama-sama menangambil inisiatif pembangunan daerah melalui serangkaian kebijakan-kebijakan  strategis.  Makna  strategis dalam  sistim  perencanaan  pembangunan  adalah program-program  pembangunan  yang  berskala prioritas  berpihak  kepada  kepentingan  umum antara  lain  tepat  sasaran,  prioritas,  berpihak kepada  masyarakat  umum,  dan  lahir  dari partisipasi  masyrakat,  (Bappenas,  2008).  Seiring dengan undang-undang otonomi daerah nomor 32 Tahun  2004  adalah  daerah  memiliki    hak,
wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Untuk mendorong percepatan keterbelakangannya  dari  daerah-daerah  lain  di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana  mencangkan  program  khusus  yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui program Gerakan Membangun  Bombana  dengan  Ridho  Allah akronim    GEMBIRA.  Percepatan  pembangunan kesejahteraan  masyarakat  merupakan  tujuan utama  Pemerintah  Bombana  periode Tahun  2011 – 2016.
Berdasarkan  fenomena  tersebut,  maka akan  dilakukan  penelitian  yang  akan  Analisis Penerapan  Kebijakan  Program  Gembira  Desa  di Kecamatan Kobaena Selatan Kabupaten
Bombana.  Pendekatan  pembangunan  Gembira meliputi tiga bidang pembangunan yaitu infrastruktur, perekonomian dan pelayanan masyarakat  perdesaan.  Implementasi ketiga bidang kegiatan ini sepenuhnya menjadi wewenang masyarakat  dan  pemerintah  di wilayahnya  masing-masing,  melalui  proses  dan tata  cara  perencanaan,  penganggaran  serta  tata cara pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan  yang berlaku.Rencana penelitian ini menarik,  karena  ternyata  dari  program-program yang  sebelumnya  belum  memberikan  dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan  terbukannya  lapangan  kerja  bagi  masyarakat di  Kecamatan  Kobaena  Selatan,  dan  program Gembira Desa muncul sebagai alternatif (sintesa) terhadap kebijakan program-program pembangunan  sebelumnya.  Untuk  itu  penelitian ini sangat penting dilaksanakan karena disamping mengevaluasi  sejauhmana  dampak  positif  dan negatif program Gembira Desa untuk kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan  Kobaena Selatan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah: “Bagaimana Pengelolaan Program Gembira Desa di Desa Batuawu, Langkema, PuuNunu, dan Desa Pangkalaero  di  Kecamatan  Kabaena  Selatan Kabupaten Bombana”. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Sistem Pengelolaan  Program  Gembira  Desa  di  Desa Batuawu,  Langkema,  PuuNunu,  dan  Desa Pangkalaero  di  Kecamatan  Kabaena  Selatan Kabupaten Bombana.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pemerintah Daerah
Undang-undang  nomor  32  Tahun  2004 pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pemerintah Daerah    adalah    kepala  daerah    sebagai    unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  daerah  otonom. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada daerah  otonom  berdasarkan  Asas  Otonomi,  (UU Nomor 32 tahun 2004).

## Pemerintah Kabupaten Bombana
Dari  dimensi    teori  pemerintahan  lokal, UU No. 22 Tahun 1999 memang telah membawa pengesahan  sejumlah  model  dan    paradigma pemerintahan lokal lainnya “Structural Efficiency Model”  yang  menekankan  efisiensi  dan keseragaman  di  tinggalkan  dan  dianut  "Local Democracy  Model"  yang  menekankan  nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan  pemerintahan  lokal.  Seiring dengan  pergeseran  model  tersebut  terjadi  pula pergeseran  dari  pengutamaan  desentralisasi, (Husein,  2009).  Sebagai  konsekuensi  logis  dari lahir UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah, maka bersamaan dengan itupula terbentuklah daerah-daerah kabupaten baru dalam arti pemekaran dengan tujuan efektifitas pelayanan.    Kabupaten  Bombana  sebagai  salah satu  daerah  pemekaran  dari  Kabupaten  Buton merupakan  wilayah  administrasi  pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Pengertian Penerapan Kebijakan
Makna  dari  pelaksanaan    kebijakan publik    merupakan    suatu    hubungan    yang memungkinkan    pencapaian  tujuan-tujuan  atau sasaran  sebagai  hasil  akhir   dari kegiatan  yang dilakukan pemerintah. Kekurangan
atau kesalahan  kebijakan  publik akan dapat diketahui setelah  kebijakan  publik  tersebut  dilaksanakan, keberhasilan  pelaksanaan  kebijakan  publik  dapat dilihat  dari  dampak  yang  ditimbulkan  sebagai hasil  evaluasi  atas  pelaksanaan  suatu  kebijakan. Afandi,  dkk  (2016)  dalam  Ramdhani  (2016) pelaksanaan  kebijakan  secara  sederhana  adalah pelaksanaan  atau  penerapan  suatu  kebijakan. Pelaksanaan  kebijakan  bermuara  pada  aktifitas, aksi,  tindakan,  atau  mekanisme  yang  dibingkai pada  suatu    sistem    tertentu.  Pelaksanaan
kebijakan  merupakan  suatu  kegiatan  terencana yang dilkukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan  untuk mencapai tujuan tertentu.
Program Gembira Desa oleh  pemerintah
Kabupaten  Bombana  adalah  merupakan  bentuk kebijakan  publik  untuk  kepentingan  masyarakat umum, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Kebijakan bisa berasal dari seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku  yang memuat  serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan  tujuan  tertentu.  Kebijakan  ini  diikuti  dan dilaksanakan  oleh  para  pelaku  (stakeholders) dalam  rangka  memecahkan  suatu  permasalahan tertentu (Haerul, Akib,& Hamdan, 2016).

## Perencanaan Pembangunan Daerah
Lewis  (1965)  dalam  Sjafrizal  (2014) memberikan  pengertian  tentang  perencanaan pembangunan  dalam  bentuk  berbagai  devinisi, sebagai  berikut;  Suatu  kumpulan  kebijakan  dan program pembangunan untuk meransang masyarakat  dan  swasta  untuk  menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Kemudian  M.L.  Jhiang  (1984)  seorang  ahli perencanaan  pembangunan  memberikan  devinisi yang  lebih  konkret  tentang  perencanaan  sebagai berikut  :  Perencanaan  pembangunan  pada dasarnya  adalah  merupakan  pengendalian  dan pengaturan  perekonomian  dengan  sengaja  oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai  suatu  sasaran  dan  tujuan  tertentu  di dalam jangka waktu tertentu pula.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 mendefiniskan  perencanaan  pemangunan  sebagai berikut  :  Sistem  perencanaan  pembangunan nasional  (SPPN)  adalah  suatu  kesatuan  tata  cara perencanaan  pembangunan  untuk  menghasilkan rencana-rencana  pembangunan  jangka  panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan  masyarakat di  tingkat  pusat  dan  daerah.  Sebagai  upaya mengurangi  ketertinggalan,  pembangunan  tidak cukup  melalui  cara-cara  regular  yang  sifatnya parsial,  instan  dan  jangka  pendek.  Melainkan harus  dilakukan  secara  sinergis,  terintegrasi, jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam konteks ini,  model  pembangunan  dengan  pendekatan pemberdayaaan  masyarakat,  yaitu  memberikan ruang  peran  lebih  kepada  stakeholder  lokal, relevan dipraktekkan.

## Pembangunan Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki  batas-batas    wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarkan
asal-usul  dan  adat-istiadat  setempat  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Undang-Undang No.32  Tahun  2004).Desa  adalah  wilayah  yang penduduknya  saling  mengenal,  hidup  bergotong royong,  memiliki  adat  istiadat  yang  sama,  dan mempunyai  tata  cara  sendiri  dalam  mengatur kehidupan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang  dikemukakan  bahwa:Pasal  1  angka  1 disebutkan bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Taliziduhu Ndraha (1982:71) mengemukakan  bahwa:  “pembangunan  desa merupakan  setiap  pembangunan  yang  di  dalam prosesnya  masyarakat  desa  harus  berpartisipasi aktif.  Sementara  Soewignjo  (1985:24)  juga mengemukakan pendapat mengenai pembangunan  desa  yaitu:  “Pembangunan  desa yaitu  perencanaan  pembangunan  ‘dari,  oleh,  dan untuk’ masyarakat desa.
Defenisi  di  atas  mengisyaratkan  dengan jelas  bahwa  keikutsertaan  masyarakat  dalam proses  penentuan  pembangunan  di  desanya adalah  sangat  dominan.  Melibatkan  mental  dan emosi  masyarakat  desa  yang  dapat  mendorong mereka  untuk  menyumbang  bagi  tercapainya tujuan  masyarakat  dengan  jalan  mendiskusikan, menentukan keinginan, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  berbasis partisipasi  masyarakat.  Konsep  pembangunan desa pada prinsipnya adalah bertujuan meningkatkan  kondisi  pembangunan  sarana prasarana infrastruktur lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Ekonomi adalah  kegiatan  manusia  untuk  memenuhi kebutuhannya.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kondisi sosial  ekonomi  adalah  keadaan,  kedudukan  atau posisi  seseorang  di  dalam  masyarakat  yang ditinjau dari segi sosial dan ekonominya.

## Konsep Gembira Desa
Visi Gembira Desa mewujudkan Bombana  Sejahtera.  Makna  sejahtera  yang  ingin dicapai  lima  tahun  kedepan  adalah  terpenuhinya hak  dasar  masyarakat    berupa  kemudahan  akses pendidikan,  kesehatan  dan  akses  ekonomi, tersedianya  infrastruktur  secara  merata  dan
terciptanya  lapangan  kerja  yang  memadai, sehingga  dapat  terwujudnya  peningkatan  kualitas hidup  sosial  ekonomi  masyarakat.  Misi  Gembira Desa    adalah  :  (1)  Mempercepat  pembangunan infrastruktur, dimaksud untuk mendukung percepatan  pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  dan membuka isolasi wilayah; (2) Reformasi Birokrasi,  dimaksud  untuk  menciptakan  kondisi pemerintah yang mengutamakan pelayanan terpadu,  efektif  dan  efisien  kepada  masyarakat melalui  penerapan  prinsip  –  prinsip    tata  kelola pemerintah  yang  baik,  mendorong  aparatur memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam penjenjangan karir serta promosi jabatan;  (3).  Pembangunan  ekonomi  dimaksud untuk  menciptakan  suatu  sistem  perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan  pada  seluruh  strata  ekonomi untuk mendukung pengembangan kerakyatan dan investasi swasta; (4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dimaksud untuk  mengembangkan kualitas iman dan takwa, kualitas intelektual serta kualitas  kesehatan  jasmani  dan  rohani;  (5) Memantapkan  pembangunan  budaya  masyarakat Bombana dimaksud untuk merekatkan masyarakat  bombana  yang  heterogen  dalam kebersamaan dan kebhinekaan.

## KERANGKA PIKIR
Program Gembira Desa berdasarkan visi, misi  dan  tujuannya  adalah  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  melalui  kegiatan:  (1) Peningkatan infrastruktur, (2) Sosial - perekonomian,  dan  (3)  pelayanan  masyarakat. Keberhasilan  suatu  program  tidak  terlepas  dari peran  pelaku  baik  tingkat  kecamatan,  desa,  dan masyarakat.    Stackeholder  Gembira  Desa  antara lain  :  (1)  Kepala  Desa/Lurah,  (2)  Camat,  (3) Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat,  (4)  Badan Perwakilan  Desa,  (4)  Tim  Pengelolah  Kegiatan, (5)  Tim  Penggerak  PKK,  (6)  Pokmas,  (7) Fasilitator, dan (7) Tim Manajemen Kabupaten. Berdasarkan  uraian  konsep  program
Gembira  Desa  tesebut  diatas,  maka  penulis membuat  model  kerangka  pikir  penelitian  yang dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Kabaena  Selatan  Kabupaten  Bombana  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Alasan  memilih  empat  desa Batuawu,  Ponglaero,  Pu’nunu  dan  Langkema karena  merupakan  representatif  dari  keseluruhan wilayah adminstrasi Kecamatan Kabaena Selatan. Pengumpulan  data  primer  dan  sekunder  akan dilaksanakan  pada  bulan  Juni  hingga  Juli  2018, survey  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer dilakukan  pada  bulan  Juli  hingga  September 2018,  sedangkan  data  sekunder  dikumpulkan pada bulan september.
Analisis kualitatif berakar pada pendeketan  fenomenologi  yang  sebenarnya  lebih banyak  mengkritik  pendekatan  positivisme  yang dinaggap  terlalu  kaku,  Burhan  Bungin  (2007). Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian kualitatif.  Karakteristik  kualitatif  menurut  Stake (2010) adalah menekankan Interprestasi personal, memperlakukan  fenomena  secara  holistik,  dan kontruktif.  Pilihan  desain  kualitatif  dalam penelitian  ini  mempunyai  kesesuaian  dengan permasalahan  penelitian  yang  dirumuskan  dalam bab  I:  1.2.  Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan (Imperial,  2001)  bahwa  pendekatan  kualitatif seringkali  direkomondasikan,  jika  ada  keinginan untuk  memahami  bagaimana  suatu  proses  yang kompleks terjadi, seperti proses sistem pengelolaan program Gembira Desa.
Teknik  analisis  data  dlama  Bungin
(2007) menjelaskan beberapa model analisis data
deskriptif  kualitatif  :  (1)  Strategi  analisis  data kualitatif  verifikatif,  dan  (2)  Strategi  data grounded research. Analisis data dalam penelitian ini  mengikuti  prosedur  penelitian  kualitatif sistematis  yang  umum  digunakan  yakni  model interaktif  dari  Huberman  &  Miles  (2009)  dalam Madjid  (2016).  Analisis  data  interaktif  ini mementingkan  data  sementara  dan  analisis  awal dan  tahap  pengumpulan  data  akhir,  setelah  data tersedia,  penulis  membuat  rangkuman  data, memberikan kode-kode tertentu, merumuskannya menjadi  tema-tema  tertentu  yang  bermakna mengelompokannya dalam kelas-kelas konstruksi yang sesuai, dan menyajikan dalam bentuk narasi atau  bentuk  penyajian  kualitatif.  Kegiatan tersebut  penulis  akan  lakukan  sedini  mungkin, setiap  saat  agar  data  yang  diperoleh  segera tertuang dlama bentuk narasi sehingga mempermudah dalam kegiatan penulisan penelitian  ini,  berbeda  halnya  dengan  penelitian kualitatif  yang  harus  melengkapi  seluruh  data untuk dapat dianalisis. Setiap tahapan pengambilan  data  melibatkan  konfirmasi  melalui triangulasi,  mencari  kasus  yang  bertentangan, menindaklanjuti  temuan  dan  cek  silang  dengan subyek.  Tahap  akhir  dari  penelitian  ini  adalah membuat  kesimpulan  dan  verifikasi  dengan proses interpretasi dari data yang tersaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi  Wilayah  Desa  di  Kecamatan Kabaena Selatan
Potensi  wilayah  adalah  sumber  daya alam  yang  dapat  dikelolah  oleh  masyarakat  yang bernilai  ekonomi  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan
hidup baik diri dan keluarganya.Potensi pertanian desa di Kecamatan Kabaena  Selatan  cukup  banyak  yakni  655  Ha, potensi lahan tersebut sebagian besar adalah lahan pertanian  sawah  dengan  sistem  pertanian  tada hujan, artinya petani dalam mengelolah sawahnya sangat  tergantung  dari  air  hujan  sehingga  dalam perencanaan  program  kegiatan  Gembira  desa menjadi skala prioritas untuk diusulan pengembangan  pertanian  antara  lain  irigasi, pemberian  bibit  unggul  dan  bantuan  peralatan mekanisasi  pertanian  berupa  traktor  hal  sejalan dengan  output  program  Gembira  Desa  yakni pelayanan kepada masyarakat dalam hal memberikan  bantuan  sesuai  kebutuhan,  tentu melalui  mekanisme  perencanaan  yang  dilakukan secara  musyawarah.  Demikian  halnya  lahan perkebunan  sekitar  1.700  ha,  potensi  perkebunan desa  di  Kecamatan  Kabaena  Selatan  masih dominan  tanaman  perkebunan  yang  kelolah secara  alami,  artinya  hasil  perkebunan  masih tumbuh  secara  alami,  belum  menerapkan  sistim pengelolaan  pertanian  intensif  atau  pertanian modern yakni penanaman bibit unggul, pemeliharaan  secara  baik,  dan  petik  hasil  serta pemasaran yang kontinyu. Potensi peternakan jug masih  di  budidayakan  secara  tradisonal  dengan sistem  semi  intesifikasi  artinya  ternak  mencari makan  sendiri  diluar  kandang,  dan  dikandang kembali pada sore hari atau sewaktu-waktu saja.

## Gambaran Umum Program Gembira Desa di Kabupaten Bombana
Program Gembira Desa  merupakan ikon dari  pembangunan  daerah  Kabupaten  Bombana melalui  pasangan  Bupati/Wakil  Bupati  periode 2011  –  2016  H.  Tafdil,  SE,  MM.  dan  Ir.  Hj. Masyhura  Ilah  Ladamay,  MSi.  Pasangan  ini menggunakan akronim Tamasya dan memenangkan  pemilukada  putaran  kedua  pada bulan  Mei  2011.  Dengan  mencermati,  dan mengamati  fenomena  di  Kabupaten  Bombana maka  Tamasya  mengungkapkan  keprihatinannya terhadap fenomena kemiskinan pedesaan Kabupaten  Bombana  yang  ditengarai  terkait  erat dengan sangat  minimnya anggaran pembangunan dan pelayanan publik di semua level pemerintahan.  Selanjutnya  pasangan  tersebut berkeinginan  untuk  mewujutkan  pemerataan anggaran  kesemua  level  pemerintahan  sesuai tingkat  tanggung  jawabnya  guna  mempercepat pembangunan  daerah.  Gagasan  tersebut  dapat
diwujutkan  melalui  bantuan  keuangan    kepada semua level, tetapi juga hanya dapat tercapai atas Ridho  Allah.  Kenyakinan  tersebut  dituangkan dalam  konsep  GEMBIRA,  Singkatan  dari Gerakan  Membangun  Bombana  dangan  Ridho Allah,  Gembira  mencakup  Gembira  Kota, Gembira Kelurahan, dan Gembira Desa.
Pelaksanaan Gembira Desa dimaksudkan  untuk  mengakselerasi  pencapaian tujuan pembangunan dalam mewujudkan Bombana  sejahtera  (Munajah)  Tahun  2011  – 2016.  Tujuan  pelaksanaan  Gembira  Desa  adalah (1)  Untuk  menciptakan  pemerataan  anggaran dalam bentuk desentralisasi keuangan ke desa; (2) Meningkatkan kapasitas
pengelolaan pemerintahan  desa,  terutama  dalam  pengelolaan perencanaan dan penganggaran; (3) Mempercepat dan  memperbesar  daya  ungkit  pembangunan  di desa  melalui  perencanaan  yang  mandiri;  (4) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## Tujuan,  Strategi  dan  Prioritas  Progam Gembira Desa
Tujuan  Pelaksanaan  Gembira  Desa, berdasarkan  Perbup  Bombana  Nomor  1  Tahun 2013  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Gembira Desa  di  Kabupaten  Bombana  tersebut  di  atas, adalah sebagai berikut :
a) Menciptakan pemerataan anggaran dalam bentuk desentralisasi keuangan ke desa;
b) Meningkatkan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran;
c) Mempercepat dan memperbesar daya ungkit pembangunan di desa melalui perencanaan yang mandiri; dan
d) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat  desa.
Strategi  kebijakan  Gembira  Desa  dalam pencapaian  maksud  dan  tujuan    di  atas antara lain:
a) Mengembangkan  kelembagaan  yang  dapat membantu mempercepat modernisasi perekonomian masyarakat;
b) Meningkatkan investasi dalam pengembangan SDM yang dapat mendorong produktivitas, kewiraswastaan dan ketahanan sosial masyarakat;
c) Meningkatkan ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana;
d) Meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dalam pengelolaan lahan untuk menopang kegiatan usaha ekonomi masyarakat;
e) Meningkatkan kemampuan organisasi
Pemerintahan Desa serta Lembaga Kemasyarakatan; dan
f) Menciptakan  iklim  sosial  untuk  membuka kesempatan berperan serta kepada
masyarakat.
Pelaksanaan program – program prioritas  dimaksud  dituangkan  dalam  Rencana Kerja  Pembangunan  desa  (RKP  –  Desa).  Tata cara pelaksanaannya adalah desa melalui Musrembang  Desa  menyusun  Rencana  Kerja Pembangunan  Desa  yang  selanjutnya  dimuat dalam  Peraturan  Desa  tentang  APB  –  Desa, sebagai alokasi dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah  Kabupaten  Kepala  Desa.  Secara teknis  kegiatan  perencanaan,  penganggaran, pelaksanaan  dan  pertanggung  jawaban  Gembira Desa  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## Alokasi Dana Program Gembira Desa
Aktivitas  utama  dari  program  Gembira
Desa di Kabupaten Bombana adalah pengalokasian  dana  kepada  desa.  Sumber  dana pelaksanaan  Gembira  Desa  adalah  APBD kabupaten  Bombana    tahun  berjalan,    terdiri  dari Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana  bantuan  keuangan dari  Pemerintah  Kabupaten  Bombana.  Alokasi dana tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 350 juta, terdiri  dari  ADD  sebesar  Rp.  172,5  juta  dan bantuan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  kepada desa  sebesar  Rp.  177,5  juta.  ADD  adalah  dana yang  bersumber  dari  APBN  ditransfer  masuk dalam  APBD  melalui    DAU  pemerintah Kabupaten  ,  selanjutnya  ditetapkan  pemerintah Kabupaten  Bombana  dan  DPRD  yang  tertuang dalam    Perda  menjadi  APBD  Kabupaten Bombana  dan  APBDesa.  Besaran  nilai  ADD ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk  ,  jumlah  KK  miskin,  luas  wilayah  dan kondisi geografis.
Alokasi  penggunaan  anggaran  Gembira Desa  dalam  bentuk  ADD  adalah  sebesar    30% (tiga  puluh  persen)  untuk  belanja  aparatur  dan operasional  desa,  dan  sebesar  70%  (tujuh  puluh persen)  untuk  biaya  pemberdayaan  masyarakat. Belanja aparatur terdiri dari :
1)  Tunjangan Kepala Desa 2)  Tunjangan BPD 3)  Honorarium Sekdes Non PNS
4)  Honorarium TPAD
5)  Honorarium Bendahara Desa
Penggunaan  anggaran  Gembira  Desa dalam  bentuk  Bantuan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten  diutamakan  untuk  pembangunan infrastruktur  perdesaan,  kegiatan  ekonomi,  sosial dan  budaya  dalam  rangka  percepatan  atau akselerasi  pembangunan  desa.  Program  dan kegiatan infrastruktur dimaksud meliputi :
a) Jalan  desa,  jalan  usaha  tani,  irigasi  desa, gorong  –  goron,  deker,  jembatan  ukuran kecil,  listrik  desa,  air  bersih,  dan  fasilitas umum lainnya.
b) Pembangunan  kantor/balai  desa  bagi  desa yang  belum  memiliki  kantor/balai  desa, biaya  perbaikan  sarana  publik  dalam  skala kecil, perbaikan lingkungan dan pemukiman, perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan, penataan administrasi pemerintah  desa  yang  meliputi:  papan  data desa/lembaga kemasyarakatan.
c) Rehabilitasi/pemeliharaan  rumah  –  rumah ibadah.
d) Pembangunan  gedung  posyandu  bagi  desa yang belum memiliki gedung posyandu.
e) Pembangunan  fisik  kontruksi  sederhana lainnya yang dibutuhkan oleh desa.
f) Biaya  operasional    Tim  Pengelola  Kegiatan (TPK)  2,5  %,  biaya  desain  dan  RAB  2,5  % serta biaya pengawasan 2,5 %.
Program  pembangunan  ekonomi,  sosial  dan budaya meliputi :
a. Lembaga  keuangan  desa,  penyediaan  dana bergulir, penyediaan sarana produksi seperti pupuk,  sarana  budi  daya  rumput  laut  dan sarana produksi lainnya, sarana perekonomian,  pasar,  kios  saprodi,  latihan keterampilan usaha dan lain lain, penyertaan modal usaha, biaya untuk ketahanan pangan, pengembangan  sosial  budaya,  tekhnologi tepat  guna,  pemberdayaan  sumber  daya aparatur  desa,  kegiatan  perlombaan  desa, kegiatan bulan bakti gotong royong.
b. Kegiatan  keagamaan,  seni  budaya,  lembaga adat, kepemudaan dan olah raga.
c. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
d. Bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.
e. Kegiatan ekonomi sosial dan budaya lainnya yang  diperlukan  desa  atau  yang  dianggap penting.

## Pelaku Program Gembira Desa
Pelaku  program  Gembira  desa  di Kabupaten  Bombana  terdiri  dari  pelaku  program tingkat  Kabupaten,  pelaku  program  tingkat Kecamatan, dan pelaku program tingkat Desa. Di tingkat  desa,  implementasi  program  Gembira Desa  mengambil  konteks  hubungan  antara pemerintah  desa  (Kepala  Desa  dan  Badan
Pemusyawaratan Desa) dengan lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat.

## Pengelolaan  Program  Gembira  Desa  di Kecamatan Kabaena Selatan
Untuk  melihat  bagaimana  pengelolaan program  Gembira  Desa  dikelolah  dengan  baik,
maka  peneliti  menganalisis  program-program tersebut  diatas  menggunakan  pendekatan  dan penerapan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana yang  di  utarakan  Terry  dalam  The  Liang  Gie (2000:  21),  yang  menyatakan  bahwa  kegiatan pengelolaan  atau  fungsi  manajemen,  meliputi: perencanaan ( planning ), pengorganisasian
( organizing ), pengarahan (actuating), dan pengawasan ( controlling ). Keempat fungsi tersebut  telah  diperluas  pengertiannya  oleh beberapa  ahli  sebagai  berikut:  Perencanaan ( Planning ),  termasuk forecasting (prakiraan)  dan budgetting (perencanaan pendanaan). Organizing , termasuk staffing (pengaturan staf) atau assembling  resources (pemaduan  sumber  daya). Actuating ,  termasuk  leading  (kepemimpinan)  dan coordinating (koordinasi). Leading .  Termasuk directing  atau commanding (perintah)  dan motivating (motivasi). Controlling ,  termasuk evaluating (evaluasi) dan reporting (pelaporan).
Pengelolaan  Anggaran  Program  Gembira

## Desa di Kecamatan Kabaena Selatan
Pengalokasian anggaran
program Gembira  Desa  di  Kabupaten  Bombana  adalah pengalokasian  dana  kepada  desa.  Sumber  dana pelaksanaan  Gembira  Desa  adalah  APBD kabupaten  Bombana  tahun  berjalan  sebagai Alokasi Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan dari  Pemerintah  Kabupaten  Bombana.  Alokasi dana tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 350 juta, terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 172,5  juta  dan  bantuan  keuangan  pemerintah kabupaten  kepada  desa  sebesar  Rp.  177,5  juta. Sumber  dana  ADD  berasal  dari  APBN  yang ditransfer  atau  dimasukkan  dalam  postur  APBD setiap  kabupaten  dan  APBDesa.  Indikator perhitungan besaran ADD setiap desa memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,    luas  wilayah,    tingkat    kesulitan geografis, pasal 5 PP no. 60 tahun 2014. Cara dan besaran  nilai  ADD  setiap  Kabupaten  ditetapkan oleh pemerimtah
Kabupaten
dengan menggunakan inkator penilaian tersebut diatas. Alokasi dan realisasi penggunaan anggaran  Program  Gembira  Desa  di  Desa  di Kecamatan Kabaena Selatan  tahun 2017, sebagai berikut:
Tabel 1.  Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Gembira Desa Puu Nunu Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana tahun 2017
No. Uraian Kegiatan Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % A. ALOKASI DANA DESA (ADD) 408.763.000 408.763.000 100% I. Belanja Aparatur 234.000.000 234.000.000 100% 1.  Belanja Pegawai 216.000.000 216.000.000 100% 2.  Tunjangan 18.000.000 18.000.000 100% II. Kegiatan Pembayran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD 40.800.000 40.800.000 100% 1.  Tunjangan Ketua BPD 12.000.000 12.000.000 100% 2.  Tunjangan Anggota BPD 28.800.000 28.800.000 100% III. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional 38.258.000 38.258.000 100% 1.  Barang Pakai Habis 5.750.000 5.750.000 100% 2.  ATK 3.250.000 3.250.000 100% 3.  Materai 500.000 500.000 100% 4.  Bensin 2.000.000 2.000.000 100% 5.  Makan dan Minum 6.500.000 6.500.000 100% 6.  Pakaian 600.000 600.000 100% 7.  Perjalanan Dinas 20.000.000 20.000.000 100% IV. Musrembang 3.000.000 3.000.000 100% 1.  ATK 250.000 250.000 100% 2.  Makan dan Minum 2.100.000 2.100.000 100% 3.  Penggandaan 625.000 625.000 100% V. Pengadaan Mesin dan Peralatan 5.805.000 5.805.000 100% VI. Penyusunan RKPDes 1.850.000 1.850.000 100% VII. Honorarium Pelayan Masyarakat 54.600.000 54.600.000 100% TOTAL REALISASI 408.763.000 408.763.000 100% B. PENDAPATAN TRANSFER I. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 670.737.000 144.947.400  21,6% II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 84.000.000 6.000.000  7% TOTAL BELANJA 754.737.000 150.947.400  20%
Tabel  2.  Alokasi  dan  Realisasi  Anggaran  Program  Gembira  Desa  Pongkalaero  Kecamatan  Kabaena Selatan Kab. Bombana tahun 2017
No. Uraian Kegiatan Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % A. ALOKASI DANA DESA (ADD) 161.806.000 161.806.000 100% I. Belanja Aparatur 117.000.000 117.000.000 100% 1.  Belanja Pegawai 108.000.000 108.000.000 100% 2.  Tunjangan 9.000.000 9.000.000 100% II. Kegiatan Pembayran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD 16.000.000 16.000.000 100% 1.  Tunjangan Ketua BPD 4.000.000 4.000.000 100% 2.  Tunjangan Anggota BPD 12.000.000 12.000.000 100% III. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional 5.186.000 5.186.000 100% 1.  Barang Pakai Habis 1.186.000 1.186.000 100% 2.  ATK 200.000 200.000 100% 3.  Materai - - 100% 4.  Bensin 100.000 100.000 100% 5.  Makan dan Minum 700.000 700.000 100% 6.  Pakaian - - 100% 7.  Perjalanan Dinas 3.000.000 3.000.000 100% IV. Pembinaan Masyarakat 22.600.000 22.600.000 100% V. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 400.000 400.000 100% VI. Honorarium Pelayan Masyarakat 21.150.000 21.150.000 100%
TOTAL REALISASI 161.806.000 161.806.000 100% B. PENDAPATAN TRANSFER
I. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

## TOTAL BELANJA
Tabel  3.  Alokasi  dan  Realisasi  Anggaran  Program  Gembira  Desa  Batuawu  Kecamatan  Kabaena  Selatan Kab. Bombana tahun 2017 .
No. Uraian Kegiatan Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % A. ALOKASI DANA DESA (ADD) 403.655.000 408.763.000  100% I. Belanja Aparatur 198.000.000 198.000.000  100% 1.  Belanja Pegawai 180.000.000 180.000.000 100% 2.  Tunjangan 18.000.000 18.000.000 100% II. Kegiatan Pembayran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD 40.800.000 40.800.000 100% 1.  Tunjangan Ketua BPD 12.000.000 12.000.000 100% 2.  Tunjangan Anggota BPD 28.800.000 28.800.000 100% III. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional 36.825.000 36.825.000  100% 1.  ATK 3.150.000 3.150.000 100% 2.  Materai 500.000 500.000 100% 3.  Makan dan Minum 5.275.000 5.275.000 100% 4.  Pakaian 600.000 600.000 100% 5.  Perjalanan Dinas 20.000.000 20.000.000 100% IV. Pengadaan Mesin dan Peralatan 28.000.000 28.000.000  100% V. Penyusunan RKPDes 1.850.000 1.850.000  100% VI. Honorarium Pelayan Masyarakat 56.100.000 56.100.000  100% VII Pemeliharaan Kendaraan 2.000.000 2.000.000  100% TOTAL REALISASI 403.655.000 403.655.000  100% B. PENDAPATAN TRANSFER I. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 656.043.000 398.402.500  60,7% II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 47.767.000 23.883.500  50% TOTAL BELANJA 703.810.000 422.286.000  60%
Tabel 4.  Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Gembira Desa Langkema Kecamatan Kabaena Selatan Kab. Bombana tahun 2017
No. Uraian Kegiatan Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % A. ALOKASI DANA DESA (ADD) 395.591.000 408.763.000 100% I. Belanja Aparatur 164.000.000 234.000.000 100% II. Kegiatan Pembayran Tunjangan dan Anggota BPD 61.200.000 40.800.000 100% 1.  Tunjangan Kepala Desa 18.000.000 12.000.000 100% 2.  Tunjangan Ketua BPD 12.000.000 3.  Tunjangan Anggota BPD 31.200.000 28.800.000 100% III. Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional 3.820.000 38.258.000 100% 1.  ATK 3.820.000 3.250.000 100% IV Perjalanan Dinas 20.000.000 20.000.000 100% V Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.017.500 20.000.000 100% VI. Musrembang 2.000.000 3.000.000 100% 1.  ATK 320.000 250.000 100% 2.  Makan dan Minum 1.460.000 2.100.000 100% 3.  Penggandaan 220.000 625.000 100% VII Pengadaan Mesin dan Peralatan 850.000 5.805.000 100% VIII Penyusunan RKPDes 1.490.000 1.850.000 100% IX Honorarium Pelayan Masyarakat 61.920.000 54.600.000 100%
X Pemeliharaan Kendaraan 7.000.000 2.000.000 100% XI Pemeliharaan Gedung 4.000.000 20.000.000 100% XII Renovasi Gedung Kantor 21.223.500 20.000.000 100% XIII Operasional Tim Penggerak PKK dan LPM 9.520.000 20.000.000 100% TOTAL REALISASI 395.591.000 395.591.000 100% B. PENDAPATAN TRANSFER I. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 660.976.000 456.585.600 69,1% II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 25.000.000 25.000.000 100% TOTAL BELANJA 685.976.000 481.585.600 70,2% Keterbatasan Penelitian Proses Penelitian yang
dilakukan mengalami beberapa keterbatasan, yaitu:
a) Fokus  penelitian  ini,  yaitu  pada  tiga  aspek saja  yakni:  pembanganan  infrastruktur, pengembangan  ekonomi,  sosial  dan  budaya serta  penguatan  kapasitas  aparatur  dan pelayanan masyarakat, sehingga hasil penelitian  ini  tidak  dapat  digeneralisir  pada aspek-aspek lainnya.
b) Hasil  penelitian  ini  juga  tidak  dapat mewakili Kabupaten Bombana karena objek terbatas  pada  Desa  di  Kecamatan  Kabaena Selatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pengelolaan  Program  Gembira  Desa  di Desa  Batuawu,  Langkema,  PuuNunu,  dan  Desa Pangkalaero
Kecamatan
Kabaena Selatan berdasarkan  penerapan  dan  fungsinya  telah dilakukan dengan baik, baik dari segi infrastruktur, sosial  dan  ekonomi.  Dalam  pengeloaan  program pembagunan Infrastruktur, pengembangan ekonomi,  sosial  dan  budaya,  serta  penguatan aparatur  dan  pelayanan  masyarakat,  telah  berjalan sesuai  mekanisme  dan  tahapan,  sehingga  dapat menghasilkan output sesuai yang diharapkan sesuai yang  tercatum  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  1 Tahun 2015 yakni tersusunnya dokumen perencanaan dan pengganggaran secara partisipatif, tranparan  dan  akuntabel.  Beberapa  kesimpulan yang dapat dikemukakan antara lain:
a) Pengelolaan  program  gembira  desa  belum berjalan dengan baik, dimana aparat pengelolah  program  Gembira  Desa  belum saling  berkoordinasi,  masih  jalan  sendiri- sendiri,  terutama  dalam  pengelolaan  dana belum transparan.
b) Pengelolaan  program  Gembira  Desa  telah berjalan  dengan  baik,  oleh  kepala  Desa sebagai  penanggung  jawab  kegiatan  BPMPD sebagai  lembaga  teknis  yang  mengatur tentang kebijakan teknis pelaksanaan program Gembira  Desa  dan  Camat  sebagai  Pembina telah berjalan dengan baik.
c) Pengelolaan anggaran program Gembira Desa dilihat  dari  segi  alokasi  dan  realisasi  dana, program  kegiatan  telah  dilaksanakan  100%, baik  kegiatan  pembangunan  infrastruktur, pengembangan  ekonomi,  sosial  dan  budaya serta,  penguatan  aparatur  dan  pelayanan masyarakat.

## Saran
Sejalan  dengan  temuan-temuan  diatas maka penulis mengemukakan saran untuk memperbaiki pengelolaan program gembira desa di Kecamatan  Kabaena  Selatan  Kabupaten  Bombana, sebagai berikut:
a) Pemerintah dalam
menempatkan pendamping  program  (Fasilitator)  yang punya  kemampuan  teknis  perencanaan, pengorganisasian  dan  teknis  pengelolaan keuangan di tingkat Desa.
b) Perlu  adanya  perubahan  belanja  ADD, Belanja  Pos  Bantuan  Pemerintah  Daerah fokus untuk pembiayaan Honorarium, tunjangan, bantuan oprasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  2005  Pedoman  Alokasi  Dana  Desa  dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintahan  Desa  dan  Pedoman  Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 2005.
Anonim,  2007.  Himpunan  Peraturan  Pemerintahan
Desa dan Kelurahan; Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Desa  Departemen  Dalam Negeri. 2007.
Anonim, Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 junto PP No. 43 tahun 2015 tentang Desa.
Anonim, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 junto  PP    No.  22  tahun  2015  tentang  Dana Desa.
Anonim,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  no.  113 tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Aang  Ari  Dwipayana,  dkk,  2003.  Membangun
Good  GAvernance  di  Desa.  Yogyakarta: IRE Press.
Budiatna,  Moh,  2001.  Sosialisasi  Harus  Dibarengi
Pengawasan, Media Partisipatif No.2. Th.II,
Edisi Februari, 2001.
Bungin,  Burhan,  2005.  Metodologi  Penelitian
Kuantitatif (Komunikasi
Ekonomi, Kebijakan  Publik,  serta  Ilmu-Ilmu  Sosial Lainnya)Prenada Media, Jakarta.
Cohen  J.M  dan  Uphoff,  1977. Rural  Development Participation , Ithaca, New York. Camber,  Robert,  1988.  Pembangunan  Desa  Mulai dari Belakang, LP3ES, Jakarta.
Conyers, Diana, 1994. Perencanaan Sosialdi Dunia Ketiga.  Terjemahan  Susetiawan,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
David Keith, 1988. People Contered Development, Contribution  Toward  Theory  and  Planning Frameworks. Terjemahan Sastropoetro, Yayasan Obor Rakyat, Jakarta.
Durudono,  2004.  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pelaksanaan Program Pendukung
Pembangunan  Desa/Kelurahan  P3DK)  di
Desa  Panggul  Rejo  Kecamatan  Panggul
Rejo Kabupaten Blitar..
Itte,  2015.  Analisis  Partisipasi  Masyarakat  dan
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P2KMK) di Kelurahann Lalolara kota Kendari.
Haw  Widjaja,  2003.  Pemerintahan  Desa  Marga Berdasarkan  Undang-Undang  No.  22  tahun 1999; Tentang Pemerintahan Desa, Jakarta. Hikmat,  H,  2004.    Strategi  Pemberdayaan Masyarakat,Humaniora, Bandung.
H.M.  Burhan  Bungin,  2007.  Penelitian  Kualitatif, Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan  Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.
Khairun, 2003.Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan  Desa  Studi  Kasus  Program
Bantuan Pelaksanaan Partisitipatif di Kecamatan Balungbodo Kabupaten Sidoarjo. Mely  G,  Tab  dan  Koentaraningrat,  1988.
Keberhasilan Pembangunan Masyarakat
Desa, LP3ES, Jakarta.
Mubyarto,  1984.Strategi  Pembangunan  Pedesaan,
Yogyakarta. P3PK, UGM. Yogyakarta.
NdrahaTalizuhu,  1990.  Partisipasi  Masyarakat
Desa  Dalam  Pembangunan  di  Beberapa Desa, Yayasan Karya Dharma, IIP, Jakarta.
Pranaka  dan  Widhayandika,  2001.  Pemberdayaan (Emprowerement)  Cenree  of  Strategical
International Studies (CSIS), Jakarta.
Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Sulistyastuti  Dyah Rath,  2007  Metode  Penelitian  Kualitatif untuk  Administrasi  Publik  dan  Masalah- masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media. Pedoman  Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknik Operasional (PTO) Gembira
Desa
(Gembira)    ;  Peraturan  Bupati  Bombana
Nomor 1 Tahun 2015 Tahun anggaran 2015.
Pedoman  Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknik
Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan,  Tim  Leader  PNPM  Perdesaan Propinsi  Sulawesi  Tenggara  dan  Ditjen PMD Kemendagri. Rahmat, 2004. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara, Jakarta.
Siagian,  1993.  Kemiskinan  di  Perkotaan.  Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta. Soedarmo,  1992.Strategi-Strategi  Pembangunan Kemasyarakatan. Pustaka Pelajar,
Yogyakarta. Rcity Press, Yogyakarta.
Sujogyo  dan  Pudjiwati  Sajogyo,  1995.  Sosiologi Pedesaan  Kumpulan  Bacaan  Gadjah  Mada Uni
Soenarko, 1998.Strategi Pembangunan dan
Kemiskinan,Rineka Cipta, Jakarta.
SoekamtoHadi, 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  (Studi Implementasi  P2KP  di  Kelurahan  Bandalan Kec.  Bandalan  Kecamatan  Sukun  Kota Malang.
Sumardi,  2001.  Kemiskinan  di  Perkotaan  Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Sumodiningrat,  Gunawan,  1999.  Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, PT. Gramedia, Jakarta. Surachmad,  1990.  Analisis  serta  Perumusan Kebijakan dan Strategis Organisasi, Gunung Agung, Jakarta.
Yin,  Robert  K,  2011 Qualitative  research;  From Star to Finish. New York: the Guilfoard press.