## AKTIVITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA WISATA BROMO TENGGER SEMERU DALAM PENGGUNAAN PROTOKOL KESEHATAN BERBASIS CHSE
Santi Isnaini 1 , Ruth Christien Pniel Angelia 2
1,2 Departemen Komunikasi Universitas Airlangga, Indonesia e-mail: santi.isnaini@fisip.unair.ac.id, christienruth@gmail.com

## Abstrak
Aktivitas  komunikasi  pemerintah  desa  menjadi  penting  untuk  ditelusuri  mengingat  pariwisata  menjadi  sektor paling terpuruk pasca pandemi COVID-19. Penerapan protokol kesehatan yang telah terstandarisasi merupakan upaya  bersama  dalam  penanganan  dan  pemulihan  ekonomi  nasional  pada  sektor  vital,  seperti  pariwisata. Kebijakan protokol kesehatan berbasis CHSE merupakan sebuah budaya baru yang perlu diperkenalkan kepada pelaku  wisata  sehingga  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat  setempat.  Sebagai  pejabat  setempat, pemerintah  desa  di  wilayah  Bromo  Tengger  Semeru  bertanggung  jawab  dalam  mengkomunikasikan  protokol kesehatan berbasis CHSE sehingga pemulihan ekonomi desa wisata dapat berjalan dengan aman di tengah pandemi COVID-19.    Penelitian ini bertujuan untuk  mengeksplorasi  bagaimana pemerintah desa wisata di wilayah BTS (Bromo  Tengger  Semeru)  mengkomunikasikan  penggunaan  protokol  kesehatan  berbasis Cleanliness,  Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE) selama pandemi COVID-19. Karena penelitian ini berfokus menggali dan mengidentifikasi pengalaman dari bagaimana pejabat desa wisata di wilayah Bromo Tengger Semeru dalam mengkomunikasikan  protokol  kesehatan  berbasis  CHSE  pada  masa  pandemi  COVID-19  kepada  pelaku  wisata setempat maka metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan tipe penelitian eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan dalam aktivitas komunikasi, pemerintah desa di wilayah Bromo Tengger Semeru berfokus pada  strategi  pengembangan  protokol  CHSE.  Pemerintah  desa  di  wilayah  Bromo  Tengger  Semeru  juga mempertimbangkan  ketersediaan  sumber  informasi  yang  kredibel,  mengurangi  perasaan  negatif  akibat ketidakpastian, persuasi  terhadap tindakan mitigasi, dan konsistensi  penyampaian pesan. Aktivitas komunikasi tersebut  merupakan  langkah  awal  sehingga  tercapai  kualitas  penyelenggaraan  wisata  yang  telah  beradapatasi dengan era new normal pasca pandemi COVID-19. Dimana dalam aktivitas komunikasi, diperlukan pertimbangan dalam  implementasi  komunikasi  publik  sehingga  masyarakat  setempat  dapat  menerima  kebijakan  baru  yang diperkenalkan.
Kata  kunci  :  CHSE,  COVID-19,  Komunikasi  publik,  Pariwisata,  SDGs,  Pekerjaan  layak  dan  Pertumbuhan Ekonomi

## GOVERNMENT COMMUNICATION ACTIVITES AT BROMO TENGGER SEMERU TOURISM VILLAGE IN IMPLEMENT CHSE-BASED HEALTH PROTOCOL

## Abstract
Exploring the communication activities of the local government are important considering that tourism is suffering greatly after the outbreak. The implementation of standardized health protocols is a joint effort in recovering the national  economy  in  vital  sectors,  especially  in  tourism.  The  CHSE-based  health  protocol  policy  needs  to  be introduced  to  tourism  actors  so  that  it  can  be  well  received  by  the  local  community.  The  local  government  is responsible for communicating the CHSE-based health protocol so that the economic recovery of the tourist village can proceed safely in the midst of the outbreak. This study aims to explore how the local government in the BTS (Bromo Tengger Semeru) area communicates the implementation of health protocols based on Cleanliness, Health, Safety,  Environment  Sustainability  (CHSE)  during  the  COVID-19.  It  focused  on  exploring  and  identifying experiences on how local officials in the Bromo Tengger Semeru area communicate CHSE-based health protocols
during  the  COVID-19  to  local  tourism  actors.  Hence,  the  research  method  used  is  phenomenology  with  an exploratory type of research. The results showed that in communication activities, the local government focused on  the  CHSE  protocol  development  strategies.  They  consider  the  availability  of  credible  information  sources, reduces  negative  feelings  due  to  uncertainty,  persuasion  of  mitigation  actions,  and  consistency  of  message delivery. Hence, these aspects play a critical role to the quality of tourism implementation can be achieved that has adapted  to  the  post  COVID-19  era.  In  conclusion,  consideration  is  needed  in  the  implementation  of  public communication to make local communities can accept the new policies introduced
Keywords: CHSE, COVID-19, Decent Work and Economic Growth, Public communication, Sustainable Tourism

## PENDAHULUAN
COVID-19  merupakan  penyakit  menular  yang disebabkan  oleh  jenis coronavirus yang  baru ditemukan  (World  Health  Organization,  2020). COVID-19  dapat  menyebar  melalui  percikan saluran  pernapasan  orang  yang  terinfeksi, dimana  percikan  tersebut  dapat  menempel  di berbagai permukaan, dan orang dapat terinfeksi ketika  menyentuh  permukaan  tersebut  (World Health  Organization,  2020).  Karena  sifat penyebaran  tersebut,  di  Indonesia  sendiri, mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB,
diberlakukan  kebijakan  pembatasan  sosial sebagai  upaya  menekan  mobilitas  masyarakat untuk  tindakan  pengendalian  dan  pencegahan COVID-19.
Selain  berdampak  secara  signifikan  pada kesehatan masyarakat global, kebijakan menjaga jarak telah menjadi sebuah snowball effect pada kehidupan  masyarakat.  Seperti  banyak  laporan dan  catatan  yang  telah  dipublikasikan  di berbagai sumber, pandemi COVID-19 memiliki dampak  kolateral  yang  begitu  besar  disamping aspek  kesehatan  masyarakat  global.  Salah  satu sektor  yang  paling  terpuruk  adalah  pariwisata (Škare, Soriano, & Porada-Rochoń, 2021).

## Gambar 1 Perkembangan Pariwisata Dunia Tahun 1995 – 2019
Sumber: UNWTO (2020)
UNWTO (2020) mencatat sektor pariwisata sebagai  sektor  ekonomi  yang  paling  tangguh dengan lebih dari satu dekade pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, penelitan tahunan terbaru World  Tourism  &  Travel  Council  (WTTC) menunjukkan bahwa sektor pariwisata mengalami  kerugian  mencapai  US$4,7  triliun
pada  tahun  2020,  dengan  kontribusi  terhadap Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  turun  hingga sebesar  49,1  persen  dibanding  tahun  2019 (WTTC,  2021a).  Penelitian  tersebut  juga mencatat  sebanyak  62  juta  pekerjaan  hilang, pengeluaran pengunjung domestik turun hingga 45  persen,  sementara  pengeluaran  pengunjung
internasional  turun  sebanyak  69,4  persen. Keterpurukan  ini  menjadi  ancaman  secara berkelanjutan  sehingga  diperlukan  pemulihan secara penuh pada sektor pariwisata.
Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan salah  satu  penyumbang  devisa  terbesar  bagi perekonomian nasional. Dari tahun 2010 hingga 2019,  sektor  pariwisata  Indonesia  mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Peningkatan  ini terutama  di  dukung  oleh  peningkatan  angka kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun  domestik  serta  jumlah  investasi  di sektor  pariwisata  (Utami  &  Kafabih,  2021). Namun,  WTTC  (2021)  mencatat  pada  tahun 2020  sektor  pariwisata  Indonesia  mengalami penurunan pengeluaran pengunjung internasional  sebesar  78,4  persen  sementara pengeluaran pengunjung domestik turun sebesar 35,2  persen.  Kemenparekraf  (2021)  mencatat sector pariwisata mengalami penurunan pendapatan hingga sebesar 20,7 milyar. Tekanan pada aktivitas pariwisata dikarenakan terbatasnya  mobilisasi  wisatawan  mancanegara dan  domestik  yang  kemudian  berdampak  pada usaha  UMKM  dan  lapangan  kerja  masyarakat, serta  kondisi  ekonomi  nasional  (Sugihamretha, 2020).
Sepanjang tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah berupaya melaksanakan percepatan vaksinasi dan meningkatkan kemampuan  pengendalian  dan  pencegahan COVID-19. Secara berangsur-angsur,
Pemerintah Indonesia memulai kebijakan pemulihan  kondisi  ekonomi  nasional.  Salah satunya  lewat  perhatian  penuh  pada  sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menginisiasi program  sertifikasi Cleanliness,  Health,  Safety, Environment  Sustainability (CHSE)  sebagai salah  satu  upaya  memulihkan  kondisi  sektor pariwisata  pasca  COVID-19.  Pemulihan  sektor pariwisata  merupakan  salah  satu  upaya  awal mengingat  sektor  pariwisata  merupakan  salah satu sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja (Sugihamretha, 2020).
Inisiasi  sertifikasi  CHSE  merupakan upaya penerapan standarisasi protokol kesehatan dalam  kegiatan  pariwisata.  Kebijakan  CHSE merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat  dan  Fasilitas  Umum  dalam  Rangka Pencegahan  dan  Pengendalian Corona  Virus Disease 2019  (Covid-19)  (Kemenparekraf, 2020).  Kemenparekraf  dalam  mengembangkan panduan  CHSE  telah  mengacu  pada  protokol dan  panduan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah Indonesia,  World  Health  Organization  (WHO), serta World Travel & Tourism Council (WTTC). Kebijakan  CHSE  juga  meliputi  program sertifikasi  CHSE  bagi  pelaku  pariwisata. Program  sertifikasi  CHSE  merupakan  proses pemberian  sertifikat  kepada  Usaha  Pariwisata, Destinasi  Pariwisata,  dan  Produk  Pariwisata lainnya sebagai bentuk jaminan kepada wisatawan  terhadap  pelaksanaan  Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan  di  sektor  pariwisata  nasional (Kemenparekraf, 2020).
Kebijakan Kemenparekraf mengenai CHSE didasarkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan  akibat  pengaruh  pandemi  COVID- 19  (Kemenparekraf,  2020).  Keempat  aspek tersebut juga akan mempengaruhi pola permintaan  dan  perilaku  wisatawan  pasca pandemi  COVID-19  atau  dengan  kata  lain kegiatan pariwisata di era new normal akan erat kaitannya dengan implementasi protokol kesehatan  berbasis  CHSE.  Melalui  program CHSE  tersebut,  Kemenparekraf  mendorong pelaku pariwisata di Indonesia untuk bersiap diri dalam memberikan pelayanan aktivitas pariwisata yang berkualitas serta tetap memperhatikan  pencegahan  dan  pengendalian pandemi COVID-19.
Sejak ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Destinasi  Prioritas  Nasional  pada  tahun  2016, Bromo  Tengger  Semeru  menjadi  desa  wisata yang terus berkembang. Desa Wisata
Berkembang  sendiri  merupakan  salah  satu  dari empat  kategori  Desa  Wisata  yang  terindikasi dari  adanya  kunjungan  wisatawan  luar  daerah, sehingga  fasilitas  sarana  prasarana  mulai berkembang  dibarengi  dengan  terbentuknya lapangan  kerja  baru  bagi  penduduk  lokal (Susyanti & Latianingsih, 2013).
Namun  semenjak  merebaknya pandemi COVID-19,  kegiatan  pariwisata  di  desa  wisata wilayah Bromo Tengger Semeru berhenti. Tidak sedikit dari pelaku pariwisata yang memutuskan berganti mata pencaharian. Agar dapat kembali, protokol  kesehatan  CHSE  harus  diterapkan. Namun dalam penerapan sebuah kebijakan baru di tengah situasi krisis seperti pandemi COVID- 19  ini,  diperlukan  tindakan  komunikasi  publik yang  efektif  dan  efisien  sehingga  tercapainya penerimaan dan dukungan dari publik.
Pada situasi ini, komunikasi publik menjadi peran  kunci  dalam  proses  pengenalan  budaya baru kepada pelaku wisata. Seperti yang tertulis dalam Protokol Komunikasi COVID-19, komunikasi  publik  dalam  penanganan  COVID- 19  bertujuan  untuk  menciptakan  perubahan perilaku  serta  kolaborasi pentahelix dari stakeholder . Komunikasi publik yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  berfokus  pada pesan  disiplin  diri,  gotong  royong,  optimisme, dan  positif  dalam  pengendalian  pandemi COVID-19 (KSP, 2020).
Komunikasi  publik  yang  efektif  oleh pemerintah  diharapkan  mampu  meningkatkan kesadaran  publik  terhadap  protokol  kesehatan, literasi mengenai COVID-19, serta kepercayaan publik  terhadap  kinerja  pemerintah  (Rengkung, Tampi,  &  Londa,  2021).  Oleh  karena  itu, pemerintah dari hulu ke hilir perlu menjalankan aktivitas  komunikasi  publik  yang  efektif  untuk mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan dan program yang sudah, tengah, dan akan  dilakukan.  Di  kawasan  Bromo  Tengger Semeru,  Pemerintah  Desa  selaku  pemangku otoritas  yang  mengemban  kewajiban  tersebut. Mereka  berkewajiban  dalam  menjalankan publikasi, sosialisasi, pelatihan dan pengawasan implementasi  komunikasi  publik  mengenai
kebijakan  dan  program  pemerintah,  termasuk mengenai protokol kesehatan berbasis CHSE.
Penelitian  ini  berusaha  mengeksplorasi bagaimana  pemerintah  desa  wisata  di  wilayah BTS (Bromo Tengger Semeru) mengkomunikasikan penggunaan protokol kesehatan  berbasis Cleanliness,  Health,  Safety, Environment  Sustainability (CHSE)  selama pandemi  COVID-19  dengan  menggambarkan kegiatan  komunikasi  publik  yang  dilakukan pemangku  otoritas  kepada  pelaku  pariwisata sehingga tercapainya pemahaman dan terbangunnya  dukungan  terhadap  kebijakan program CHSE.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif yang  menggunakan  paradigma  konstruktivis. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah fenomenologi  dengan  tipe  eksploratif.  Untuk menjawab  permasalahan  penelitian,  penelitian ini berusaha untuk menggali dan mengidentifikasi  pengalaman  para  pejabat pemerintah  desa  di  wilayah  Bromo  Tengger Semeru  dalam  mengkomunikasikan  protokol kesehatan  berbasi Cleanliness,  Health,  Safety, and  Environment  Sustainability (CHSE)  pada masa pandemi COVID-19.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  studi  ini adalah wawancara mendalam. Untuk mendukung  data  penelitian,  peneliti  juga melakukan  studi  literatur.  Lokasi  penelitian  ini berada  di  wilayah  Bromo  Tengger  Semeru. Informan  dalam  studi  ini  dipilih  secara purposive ,  dengan  memilih  pihak-pihak  yang terlibat  langsung  dalam  proses  komunikasi protokol  kesehatan  berbasis  CHSE  pada  masa pandemi  COVID-19  di  wilayah  desa  wisata Bromo  Tengger  Semeru.  Terdapat  2  (dua) informan  terpilih  yang  merupakan  perwakilan pejabat  desa  Ngadisari  dan  Ngadiwono  untuk dilakukan wawancara mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Strategi  Pengembangan  CHSE  di  wilayah Bromo Tengger Semeru
Aktivitas  manusia  sedikit  banyak  telah berubah  dalam  waktu  kurang  dari  dua  tahun sejak  pandemi  COVID-19.  Di  situasi  krisis, perubahan  dan  adaptasi  adalah  sesuatu  yang tidak dapat dihindarkan. Khususnya, pada masa krisis kesehatan, masyarakat menjadi lebih sadar mengenai aspek kehidupan berkelanjutan untuk kualitas  hidup  yang  lebih  baik.  Masyarakat berangsur-angsur  memulihkan  aktivitas  di berbagai  sektor  dengan  menerapkan  protokol kesehatan  sebagai  upaya  hidup  berdampingan dengan COVID-19. Oleh karena itu, Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif (Kemenparekraf) telah mengatur standar prokol kesehatan di sektor pariwisata melalui pedoman berbasis CHSE ( Cleanliness, Health, Safety, dan Environment  Sustainability )  atau  Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.
Panduan protokol kesehatan berbasis CHSE dapat diakses dengan mudah baik melalui surat edaran  (bagi  lembagai  pemerintahan),  media sosial,  serta  laman  resmi  Kemenparekraf. Kemenparekraf  (2020)  menjelaskan  bahwa panduan CHSE diperuntukkan kepada pemilik/pengelola,  termasuk  masyarakat  yang membantu pengelolaan, dan masyarakat sekitar, dalam  memenuhi  kebutuhan  tamu  akan  produk dan  pelayanan  pariwisata  yang  bersih,  sehat, aman,  dan  ramah  lingkungan  pada  masa pandemi  COVID-19.  Lebih  daripada  itu, panduan CHSE merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,  Pemerintah  Desa/Kelurahan, termasuk  Desa  Adat,  Kelompok  Penggerak Pariwisata/Kelompok Sadar Wisata, dan
Organisasi Pengelola Pariwisata untuk melakukan sosialisasi, tutorial/edukasi, simulasi,
uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan,  dan  evaluasi  dalam  penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian  lingkungan  demi  meningkatkan
keyakinan  para  pihak  serta  reputasi  usaha  dan destinasi pariwisata.
Akan  tetapi  dari  hasil  penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa di wilayah BTS  (Bromo  Tengger  Semeru)  masih  belum sepenuhnya  mengetahui  keberadaan  program CHSE. Hal ini dapat diperhatikan dari jawaban samar-samar  dan  tidak  detail  ketika  diajukan pertanyaan terkait topik CHSE. Selain itu, tidak ada informan, yang dalam konteks penelitian ini adalah  perwakilan  pemerintah  desa,  yang menyebutkan  kata  ‘CHSE’  terlebih  dahulu Ketika  menjelaskan  kebijakan  dari  pemerintah. Semua  perwakilan  pemerintah  desa  hanya memberikan tanggapan berupa simplifikasi atau gambaran umum kondisi masyarakat terdampak COVID-19  atau  penerapan  protokol  Kesehatan secara umum.
Penerapan  CHSE  dapat  diperhatikan  dari kegiatan pemahaman, pelaksanaan, dan pengawasan selama berjalannya kegiatan pariwisata. Sebelum masuk ke dalam pemahaman, langkah utama yang  perlu dilakukan  oleh  desa  di  wilayah  BTS  (Bromo Tengger  Semeru)  ialah  menyadarkan  baik masyarakat  maupun  para  wisatawan  mengenai protokol CHSE agar wisata dapat terus bertahan dan beroperasi sesuai kebijakan dan aturan yang berlaku  dari  pemerintah  meski  dalam  situasi pandemi COVID-19.
1. Strategi  Pengembangan  Kebersihan ( Cleanliness )
Terdapat  beberapa  hal  yang  telah  menjadi tolak ukur kebersihan, seperti kelayakan fasilitas yang  tersedia;  jumlah homestay ,  toilet,  tempat sampah yang nyaman dan berada di titik penting serta  memadai;  pelayanan  yang  responsif; peralatan  tertata  rapi  dan  telah  dibersihkan secara berkala menggunakan sterilisasi disinfektan; dan penggunaan sarung tangan dan masker saat melayani wisatawan.
“Iya, ada peraturan baru sejak pertama kali rame-ramenya dulu pandemi, terus sebulan yang  lalu  sempat  dibuka,  namun  kemarin
ada  surat  instruksi  dari  Pemda  untuk memperketat  kembali  desa.”  (Atim,  Desa Ngadiwono, 2021, Wawancara mendalam)
Perwakilan  Desa  Ngadiwono  menuturkan bahwa warga Desa Ngadiwono hanya diberikan surat  instruksi  tanpa  ada  sosialisasi  lebih  lanjut dari  Pemerintah  Daerah  mengenai  kebijakan protokol  kesehatan.  Meski  begitu  warga  Desa Ngadiwono telah berinisiatif untuk menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik lokasi.
2. Strategi  Pengembangan  Kesehatan ( Health )
Realisasi  dari  pengembangan  kesehatan  di kawasan  wisata  BTS  (Bromo  Tengger Semeru) dapat diukur berdasarkan beberapa hal diantaranya, yaitu keberadaan Satgas COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan 3M (Memakai masker,  Mencuci  tangan,  dan  Menjaga  jarak); jumlah warga yang telah diberi dosis vaksinasi; pemberlakuan  surat  keterangan  bebas  COVID- 19  bagi  para  wisatawan;  serta  kesadaran  untuk melakukan  isolasi  mandiri  dan  rehat  sementara dari  pekerjaan  jikalau  terdiagnosa  positif COVID-19.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam yang telah dilaksanakan bersama para informan dari kedua desa, terdapat sedikit perbedaan yang terjadi  terkait  pelaksanaan  pengembangan kesehatan  di  kawasan  wisata  BTS.  Terdapat beberapa  desa  yang  telah  siap  kembali memfungsikan pariwisatanya dengan mengikuti protokol kesehatan. Namun  ada pula desa yang masih  baru  merintis  dan  menekuni  bidang pariwisata,  hingga  memiliki  kendala  lain sehingga belum terlalu siap dalam menjalankan atraksi  wisata  dengan  pengamanan  kesehatan ketat.
Di Desa Ngadisari, komunikasi yang intens antara  pihak  pemerintah  desa  dengan  warga tersampaikan dalam bentuk kepedulian. Tindakan tersebut tercermin dari kemauan pihak desa  untuk  menghubungi  warganya  melalui sambungan telepon demi menyampaikan informasi  terkait  vaksinasi.  Alur  birokrasi  pun
dipermudah, warga dapat mendapatkan pelayanan yang baik.  Seperti yang terjadi pada Desa  Ngadisari  dimana  warga  setempat menganut  ‘Catur  Guru  Bhekti’  sehingga komunikasi antar warga dengan pemerintah desa dapat  terjalin  lebih  harmonis,  guyub,  dan kompak.  Alhasil,  ketika  ada  kebijakan  baru, warga  juga  dilibatkan  dan  mudah  menerima arahan.
Selain  itu  kemitraan  antara  pihak  Desa Ngadisari  dengan  pemerintah  daerah,  seperti Dinas  Pariwisata  pun  terjalin  dengan  baik. Pembinaan terkait kegiatan pelaksanaan protokol kesehatan pun mudah dilakukan karena rutin dan melibatkan semua stakeholder .
“Kegiatan pembinaan itu selalu dilaksanakan,  di  Wisma  Ujik  itu  punya pemda  itu  biasanya  pelatihannya.  Kalau misalnya  ada  perubahan  kebijakan,  dinas juga  sosialisasi  juga.  Itu  biasanya  yang diundang  kepala  desa,  perangkat,  terus kemudian lembaga terkait dengan pariwisata, jadi ngga jalan sendiri gitu. Jadi enak  gitu  loh  bu,  guyub,  selalu  terbuka gitu,”  (Poyo,  Desa  Ngadisari,  2021, Wawancara Mendalam).
Keterbukaan  tersebut  tidak  hanya  berhenti antara  pemerintah  desa  dengan  pemerintah daerah.  Penerapan  pola  komunikasi  yang terbuka  tersebut  juga  turut  digunakan  ketika berhadapan  dengan  warga  Desa  Ngadisari. Alhasil selama masa pandemi COVID-19, tidak ada  warga  yang  terdampak.  Setelah  ada pengumuman terkait pentingnya untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, warga turut melaksanakan  tanpa  perlu  ada  Peraturan  Desa tambahan yang mengatur hal tersebut.
Hal  yang  berbeda  terjadi  pada  masyarakat Desa  Ngadiwono.  Pemerintah  desa  kurang melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan, terutama bagi wisatawan.
Dampaknya  ada  dua  orang  pelaku  wisata  lokal yang  terdiagnosa  positif  tertular  virus  COVID- 19  dari  wisatawan.  Apabila  ditilik,  maka  dapat
ditemukan  bahwa  kejadian  tersebut  terjadi lantaran adanya pengaruh pemerintah kabupaten yang  kurang  aktif  dalam  menegakkan  protokol kesehatan  dan  memberikan  fasilitas  selama pandemi COVID-19.
“Dari dinas tidak ada bu, kalau disini yang pernah  ada  itu  dari  Satgas  COVID-19 dari Pemda.”  (Atim,  Desa  Ngadiwono,  2021, Wawancara mendalam).
Informan  juga  menjelaskan  jika  Desa  lain seperti Desa Palangsari juga masih minim dalam penerapan  protokol  kesehatan,  terkhusus  bagi wisatawan.  Adanya  konflik  internal  dengan Perhutani,  terutama  terkait  akses  pintu  masuk tempat  wisata  Air  Terjun  Rambut  Moyo  serta penurunan  debit  air  akibat  penggundulan hutan secara  besar-besaran.  Hal  tersebut  akhirnya berimbas  pada  keterbatasan  pengelolaan  dari pihak Desa Palangsari. Kurangnya pelatihan dan pendampingan  ini  pun  turut  berpengaruh  pada kesiapan Desa Palangsari sebagai desa wisata di masa pandemi.
3. Strategi  Pengembangan  Keamanan ( Safety )
Penjagaan keamanan dan keselamatan yang dilakukan  oleh  pemerintah  desa  pada  wilayah BTS  (Bromo  Tengger  Semeru)  masih  minim. Hal  ini  nampak  dengan  pengamatan  terhadap infrastruktur, diantaranya seperti ketidaklengkapan  sarana  prasarana  seperti rambu  penunjuk  jalan  dan  plang/gapura; sedikitnya  alat  transportasi  yang  mampu melewati  medan  jalan;  kepemilikan  tanah;  dan akses  jalan.  Tapi  dalam  segi  keamanan  dari tindak  kejahatan  dan  kriminalitas  sudah  cukup baik,  karena  sedikit  kasus  yang  terlapor  dan diambil alih oleh pemerintah yang lebih tinggi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam bersama  para  informan,  penerapan  prosedur penyelamatan  diri  cukup  sulit  untuk  dilakukan. Permasalahan ini disebabkan karena penyediaan infrastrukur kurangnya fasilitas sarana prasarana seperti  rambu  penunjuk  jalan  dan  plang/gapura turut  mengurangi  jaminan  keselamatan  orang
yang  berada  di  kawasan  tersebut.  Kerancuan informasi  mengenai  titik  kumpul  maupun  jalur evakuasi dapat memperumit mekanisme penanganan di saat kondisi darurat.
Dari  paparan  tersebut  dapat  diketahui bahwa  pemilihan  sikap  dari  pihak  berwenang dalam  permasalahan  terkait  keamanan  di  saat krisis  merupakan  hal  yang  penting.  Hal  ini disebabkan  karena  selama  krisis  berlangsung, pengetahuan  publik  yang  tidak  seimbang  atau yang  biasa  dikenal  sebagai information  gap dapat semakin merunyamkan keadaan. Pelibatan banyak stakeholder dengan beragam karakteristik  membuat  ekspektasi  penanganan krisis bermacam-macam. Disinilah peran penting  pemerintah  desa  sebagai boundary spanners atau  penghubung  antara  kebutuhan warga  dengan  kebijakan  dari  pemerintah diperlukan agar tercapai kedamaian (Suharyanti & Sutawidjaya, 2013).
4. Strategi  Pengembangan  Kelestarian
Lingkungan ( Environment Sustainability )
Kesadaran  atas  kondisi  lingkungan  mulai dipahami  oleh  masyarakat.  Pengembangan environment sustainability di desa-desa wilayah BTS  (Bromo  Tengger  Semeru)  semakin  dilirik untuk  dinilai  apakah  area  tersebut  berhasil memberikan kenyamanan dan ramah lingkungan.  Pihak  pemerintah  desa  tentunya telah melakukan berbagai macam langkah untuk menarik  perhatian  wisatawan,  terutama  dengan potensi  alam  dan  kelestarian  budaya  dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Desa  Argosari  misalnya,  sedari  awal pemanfaatan  sektor  pertanian  telah  dikemas sedemikian  rupa  menjadi  banyak  olahan. Kunjungan  wisatawan  berhasil  membuka  pasar baru  untuk  memperjualbelikan  produk  khas buatan  Desa  Argosari.  Kekreatifan  warga menjadi  dasar  dari  keberadaan  gagasan  unik yang  mampu  menjual  potensi  desa  ke  publik. Wisata  berbasis  warga  lokal  pernah  digagas dalam  bentuk  “Kafe  Gunung”.  Jika  tidak  ada tamu  yang  hadir,  maka  kafe  tersebut  dapat
dialihfungsikan oleh para petani sebagai tempat penyimpanan  hasil  panen.  Tentu  saja  protokol kesehatan diterapkan, terutama pada bagian jaga jarak.
Kerjasama  dan  upaya  kolaboratif  melalui keterbukaan komunikasi dalam berbagai elemen masyarakat  ketika  menghadapi  krisis  seperti pandemi COVID-19 tentunya membantu banyak pihak  untuk  saling  bertahan.  Misalnya  melalui pendekatan personal mampu menjalin hubungan mutualisme  di  antara  kedua  belah  pihak.  Hal tersebut  yang  dilakukan  oleh  Sri  Wahyu,  salah seorang pemilik homestay di Desa Ngadisari.
“Kerjasama  pertanian  terhadap  pemilik homestay , sehingga ada yang dijual kepada wisatawan  dan  menambahkan income kepada  pemilik homestay .”  (Poyo,  Desa Ngadisari, 2021, Wawancara mendalam).
Dengan  tetap  melestarikan  lingkungan melalui  prinsip  menjaga  budaya  bercocok tanam, maka masyarakat semakin dimungkinkan untuk  menghadapi  krisis  kesehatan  ini.  Sebab ketika sektor pariwisata terdampak, mereka akan tetap dapat melanjutkan kehidupan dengan fokus bertani sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah desa.
Kelestarian budaya pun dapat dipertahankan  dan  dijadikan  komoditas  dalam industri  pariwisata  ini.  Seperti  melalui  paket wisata  religi  umat  Hindu  yang  disatukan  dan terintegrasi, sehingga kegiatan adat seperti Hari Raya Karo, bahasa, busana, dan kebiasaan khas masyarakat lokal dapat terus dikenal.
Penyebaran cerita historis di tiap destinasi wisata dapat  pula  meningkatkan  kekaguman  dan ketertarikan  wisatawan.  Melalui  paket  wisata, segala  potensi  desa  yang  menarik  dapat ditawarkan  sehingga  dapat  mempromosikan baik  kondisi  alam,  produk  jadi,  maupun kekayaan budaya setempat.
Komunikasi  Publik  Pemerintah  Desa  di wilayah Bromo Tengger Semeru
Pembahasan  sebelumnya  mengungkapkan tidak  hanya  stategi  pengembangan  CHSE ( Cleanliness , Health , Safety ,  dan Environment Sustainability )  di  wilayah  Bromo  Tengger Semeru, melainkan bagaimana aktivitas komunikasi  antara  jajaran  pemangku  otoritas, pelaku  pariwisata,  dan  wisatawan  mengenai protokol kesehatan berbasis CHSE. Komunikasi publik  yang  terjadi  di  masa  krisis  pandemi COVID-19  ini,  idealnya,  berdasarkan  publikasi KSP  (2020)  mengenai  protokol  kesehatan COVID-19  bertujuan  untuk  bertujuan  untuk menciptakan perubahan perilaku serta kolaborasi pentahelix dari stakeholder .
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa komunikasi  publik  pemerintah  desa  di  wilayah Bromo Tengger  Semeru  mencakup  komunikasi langsung  dan  komunikasi  media  konvensional. Komunikasi langsung meliputi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan mengenai penggunaan protokol kesehatan berbasis CHSE. Sedangkan  komunikasi  media  konvensional menggunakan  surat  edaran  dan  himbauan  yang disebarkan. Namun kegiatan komunikasi publik pemerintah  desa  di  wilayah  Bromo  Tengger Semeru  sangat  terbatas.  Tidak  semua  desa  di wilayah  Bromo  Tengger  Semeru  melakukan sosialisasi  penggunaan  protokol  kesehatan berbasis  CHSE.  Bahkan  di  beberapa  desa, seperti  Desa  Palangsari  dan  Desa  Ngadiwono tidak ada baik pelatihan maupun pendampingan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  maupun Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota Pasuruan.
Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya, komunikasi  publik  Desa  Ngadisari  berjalan. Pemerintah Desa Ngadisari menggunakan media telekomunikasi, seperti telepon untuk mengkomunikasikan proses  vaksinasi  ke warga desa. Selain itu, adanya pembinaan dan sosialiasi bagi  warga  desa  terkait  protokol  kesehatan menunjukkan  proses  komunikasi  yang  terbuka. Hasilnya, warga desa menjadi paham mengenai perubahan kebijakan dan menunjukkan perilaku dukungan  terhadap  implementasi  program CHSE.
Bila  dilihat  lebih  jauh,  proses  komunikasi dialogis  yang diterapkan  oleh  Pemerintah  Desa Ngadisari merupakan sedikit banyak hasil mitra dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Pariwisata terkait.  Seperti  yang  disebutkan  sebelumnya, bahwa  pemerintah  Desa  meliputi  kepada  desa, perangkat  desa,  dan  lembaga  terkait  sering mendapat pembinaan. Hasilnya terbentuk relasi yang  guyub  dan  terbuka.  Hal  ini  kemudian diterapkan  oleh  Pemerintah  Desa  Ngadisari kepada warga desanya.
Berbeda dengan Pemerintah Desa Ngadiwono. Komunikasi publik yang dijalankan masih  sangat  terbatas.  Tidak  ada  pelatihan hingga pengawasan protokol kesehatan CHSE di desa Ngadiwono. Baru ketika pelaku pariwisata lokal  tertular  virus  COVID-19  dari  wisatawan, Pemerintah  Desa  Ngadiwono  menjalankan penegakan  dan pengawasan  protokol  kesehatan CHSE.  Ini  erat  kaitannya  dengan  kurang aktifnya  pemerintah  daerah  dalam  menjangkau pemerintah desa Ngadiwono untuk menjelaskan mengenai  panduan  protokol  kesehatan  di  desa wisata di tengah COVID-19. Tanpa komunikasi dua  arah  dari  pemerintah  daerah,  pemerintah desa  Ngadiwono  tidak  memiliki  pemahaman yang cukup dalam mengkomunikasikan protokol kesehatan  berbasis  CHSE  kepada  warga  desa Ngadiwono.
Padahal upaya pengetatan protokol kesehatan  di  desa  tidak  bisa  dipisahkan  dari tindakan  komunikasi  yang  dilakukan  dari pemerintah  ke  warga.  Tindakan  Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata untuk memberikan  penyuluhan  dan  pelatihan  kepada para  pelaku  usaha  yang  terdampak  menjadi penting.  Dengan  tindakan  komunikasi  dialogis dan  interaktif,  kualitas  pelayanan  di  aspek kebersihan dapat naik kelas dan lebih responsif menghadapi  masa  pandemi.  Selain  itu,  dengan memberikan  penyuluhan,  pemerintah  dapat menghasilkan  perilaku  yang  konsisten.  Tanpa penyuluhan, besar kemungkinan perilaku masyarakat  menjadi  perilaku  yang sporadis – tidak  konsisten  dan  berdasarkan  interpretasi pribadi.
Hal  tersebut  juga  menunjukkan  kurang berperannya pemangku otoritas dalam mengkomunikasikan  kebijakan  dan  program yang tengah berlangsung kepada publik. Padahal dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19 ini,  pemerintah  desa  perlu  membagikan  segala informasi  terkait  perubahan  hukum  maupun kebijakan,  khususnya  mengenai  isu  kesehatan dengan  cara  efektif  dan  efisien.  Mengingat banyak pihak yang berkepentingan dalam sektor pariwisata, serta demi mengurangi kesimpangsiuran  informasi  terkait  penerapan protokol  kesehatan  untuk  penanganan  COVID- 19 di setiap titik lokasi wisata, maka pemerintah desa  harus  lebih  berperan  agar  informasi tersampaikan kepada publik.
Selain  itu,  kegiatan  pemulihan  kondisi ekonomi  di  tengah  masa  krisis  membutuhkan pemusatan sumber informasi yang dapat diakses oleh  masyarakat  agar  pesan  menjadi  seragam dan konsisten. Publik dituntut untuk beradaptasi dan  menjaga  keterikatan  jaringan  komunikasi interpersonal  melalui  penggunaan  media  baru. Oleh  karena  itu,  perluasan  komunikasi  tidak terhindarkan,  ditambah  dengan  penawaran berbagai  fitur  dari  platform  yang  terkoneksi internet turut memudahkan penyebaran informasi. Masa krisis seperti saat ini membuat pemerintah  desa  semakin  dimungkinkan  untuk memiliki dan mengelola medianya sendiri secara otonom  sebagai  tempat  penyampaian  pesan. Kesukaran  untuk  menilik  langkah  yang  telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggarap  pengumuman  terkait  urgensi  dan pemberlakuan  protokol  kesehatan  semakin berkurang.  Tentunya  juga  semakin  banyak alternatif  strategi  komunikasi  yang  dapat diaplikasikan dalam media baru.
Terdapat  tantangan  dan  hambatan  yang diidentifikasi dalam aktivitas komunikasi pemerintah  desa  di  wilayah  Bromo  Tengger Semeru  dalam  penggunaan  protokol  kesehatan berbasis  CHSE.  Anggaran  dana  untuk  realisasi kegiatan  merupakan  salah  satu  hambatan  dasar yang  dijumpai  pemerintah  desa  di  wilayah Bromo Tengger Semeru. Pemerintah desa telah
menganggarkan  sejumlah  dana  yang  dapat dicairkan  sesuai  kebutuhan  untuk  memperkuat kelembagaan desa serta menjadikan pembangunan berkelanjutan desa lebih optimal. Pada  masa  pandemi  COVID-19,  desa-desa wisata  dituntut  untuk  segera  bergerak  kembali mengaktifkan  sektor  pariwisata  yang  mana membutuhkan dana anggaran yang tidak sedikit. Namun,  dana  desa  yang  dianggarkan  bukan sebuah  anggaran  permanen,  melainkan  sebuah pancingan  agar  desa  mampu  berdaya.  Dimana dalam  implementasinya,  desa-desa  wisata  di wilayah Bromo Tengger Semeru didorong dalam waktu  yang  terbatas  dan  ketatnya  dana.  Akibat keterbatasan  ini,  di  beberapa  desa  tidak dijalankan  kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan terkait  kebijakan  protokol  kesehatan  berbasis CHSE  yang  harus  diterapkan  oleh  pelaku pariwisata.
Selain itu, komunikasi penggunaan protokol kesehatan terhambat akibat keberadaan calo  /  makelar  di  wilayah  desa  wisata  Bromo Tengger  Semeru.  Kehadiran  calo  /  makelar membentuk persaingan industri yang tidak sehat
dan  acapkali  tidak  sesuai  dengan  aturan  dan kebijakan  yang  berlaku.  Pemerintah  desa mencatat bahwa akibat terpojok oleh persaingan industri  yang  tidak  sehat,  pelaku  pariwisata ‘yang main sendiri’ acapkali tidak melaksanakan kebijakan  protokol  kesehatan  yang berlaku  dan memperhatikan kesepakatan pemerintah desa.
Kurangnya  keterampilan  sumber  daya manusia  juga  menjadi  catatan  tersendiri. Penggunaan teknologi informasi masih jauh dari kata memumpuni. Karenanya, aktivitas komunikasi  publik  pemerintah  desa  terbatas pada  kegiatan  komunikasi  langsung  atau  yang sifatnya termediasi secara konvensional, seperti surat  edaran.  Hanya  Desa  Ngadisari  yang menggunakan variasi media dalam mengkomunikasikan  kebijakan  CHSE.  Pada kegiatan komunikasi langsung, seperti himbauan atau  sosialisasi  publik  yang  berpartisipasi  juga menjadi  terbatas.  Selain  kebijakan  untuk  tidak berkerumun,  pada  kebanyakan  desa  cenderung hanya diikuti oleh kelompok ‘bapak-bapak’ saja. Sehingga,  proses  komunikasi  tidak  dapat melibatkan semua publik.

## SIMPULAN
Demi memulihkan kondisi ekonomi dari hulu ke hilir,  pemerintah  desa  di  daerah  wisata, khususnya  di  wilayah  BTS  (Bromo  Tengger Semeru)  tengah  berupaya  mengkomunikasikan implementasi protokol kesehatan berbasis CHSE selama pandemi COVID-19 kepada para pelaku pariwisata  setempat.  Sebagai  budaya  baru, protokol kesehatan berbasis CHSE perlu benar- benar diterima oleh masyarakat setempat.
Aktivitas  komunikasi  protokol  kesehatan berbasis  CHSE  oleh  pemerintah  desa  setempat dilakukan dengan  menyebarkan  informasi  serta mempublikasikannya melalui komunikasi publik.  Kegiatan  ini  juga  bertujuan  untuk mengurangi  kesimpangsiuran  pesan  disaat masyarakat dibombardir dengan tsunami informasi.  Pemerintah  desa  wilayah  Bromo Tengger Semeru menerapkan empat poin dalam menjalankan  komunikasi  publik,  yakni:  (1).
Ketersediaan  sumber  informasi  yang  kredibel, (2).  Mengurangi  perasaan  negatif  masyarakat akibat  ketidakpastian  melalui  klarifikasi,  (3). Persuasi  terhadap  tindakan  mitigasi,  dan  (4). Konsistensi  penyampaian  pesan.  Di  situasi krisis,  upaya  untuk  menjangkau stakeholder yang  terdampak  serta  menampung  aspirasi kebutuhan publik menjadi dasar dalam menciptakan  kesepakatan  dan  kolaborasi  yang tepat.
Pemerintah desa di wilayah Bromo Tengger Semeru melakukan aktivitas komunikasi dengan fokus  pada  strategi  pengembangan  protokol CHSE.  Dari  segi Cleanliness (kebersihan), setelah  dilakukan  penyuluhan,  pelatihan,  dan pemberian  arahan,  terjadi  peningkatan  kualitas pelayanan wisata yang dapat dilihat dari semakin giatnya  penjagaaan  tingkat  kebersihan  dengan sterilisasi  disinfektan.  Sedangakan  dari  segi Health (kesehatan),  penerapan  protokol  3M, pelaksanaan  vaksinasi,  isolasi  mandiri,  dan
laporan  surat  keterangan  bebas  COVID-19 menjadi  langkah  yang  menujukkan  kesiapan desa untuk menjalankan sektor pariwisata. Dari segi Safety (keamanan),  pengendalian  situasi ketika krisis dilakukan dengan cepat dan tanggap serta  melibatkan  publik.  Terakhir,  dari  segi
Environment Sustainability
(kelestarian lingkungan)  dapat  dilihat  dari  bagaimana masyarakat setempat menghargai dan mengoptimalkan  pemanfaatan  kawasan  hijau, termasuk pertanian dan kekayaan budaya.
Studi  ini  telah  memberikan  gambaran bagaimana aktivitas komunikasi yang dijalankan di  wilayah  desa  wisata  oleh  pejabat  setempat sebagai upaya memperkenalkan dan mendorong implementasi  protokol  kesehatan  berbasis CHSE. Aktivitas komunikasi tersebut merupakan  langkah  awal  sehingga  tercapai kualitas  penyelenggaraan  wisata  yang  telah beradapatasi  dengan  era new  normal pasca pandemi  COVID-19.  Dimana  dalam  aktivitas komunikasi,  diperlukan  pertimbangan  dalam implementasi  komunikasi  publik  sehingga masyarakat setempat dapat menerima kebijakan baru yang diperkenalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayad, T., Moustafa, M., & Khan, M. (2020). The Future  of  Tourism  Post  COVID-19 Pandemic:  From  The  Egyptian  Tour Operators'  Perspectives. Journal  of Association  of  Arab  Universities  for Tourism and Hospitality, 18 (3), 50-64.
Bentley,  J.  (2012).  Applying  Dialogic  Public Relations  Theory  to  Public  Relations Education. Teaching Journalism & Mass Communication, 2(1), 1.
Berg,  B.,  &  Lune,  H.  (2017).  Qualitative research methods for the social sciences (9th  ed.).  England:  Pearson  Education Limited.
Coombs,  W.  T.  (2013).  Crisis  and  Crisis
Management. In R. L. Heath, Encyclopedia  of  Public  Relations (pp.
216-220). California: SAGE Publications, Inc
Kemenparekraf.  (2021).  Buku  Tren  Industri Pariwisata  2021.  Jakarta.  Diakses  dari https://www.kemenparekraf.go.id/pusta ka/Buku-Tren-Pariwisata-2021
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 PSBB . 31 Maret 2020.  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2020  Nomor  91. Jakarta
Rakhmadani,  R.  (2020).  Strategi  Komunikasi Publik  Gugus  Tugas  Covid-19  dalam Program  Kampung  Tangguh:  Studi Komunikasi  Publik  Pada  Program Kampung  Tangguh  Bersahabat  Kota Mojokerto. Communication in the Times of Covid-19, 3 (2), 29-40. doi:https://doi.org/10.33005/jkom.v3i2. 98 Ramadani, T. (2019a). Implementasi Kebijakan Satu Peta Energi Sumber Daya Mineral (Esdm One Map) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 15 (1), 1-18. doi:10.24258/jba.v15i1.369
Ramadani, T. (2019b). Pengelolaan Komunikasi Publik. Jurnal Good Governance, 15 (1). doi:10.32834/gg.v15i1.42
Rengkung, C., Tampi, G., & Londa, V. (2021).
Komunikasi  Publik  Pemerintah  Kota Manado  Dalam  Penangan  Covid-19.
JAP, VII (102). Rudiyono,  A.  (2020).  Pengaruh  COVID-19 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  [Presentasi  PowerPoint]. Diakses dari https://kkp.go.id/an- component/media/upload-gambar- pendukung/DitJaskel/publikasi-materi- 2/SDGs-Talks-Menjaga- Momentum/20200506%20Final%20Pa paran%20Deputi%20KSDA%20SDG% 20IPB%20-%20sec.pdf Škare, M., Soriano, D. R., & Porada-Rochoń, M.
(2021). Impact of Covid-19 on the travel and  tourism  industry. Technological Forecasting  and  Social  Change, 163 . doi:https://doi.org/10.1016/j.techfore.20 20.120469
Sugihamretha,  I.  (2020).  Respon  Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor  Pariwisata. The  Indonesian Journal  of  Development  Planning, IV (2), 191-206.
Suharyanti,  &  Sutawidjaya,  A.  H.  (2013, Januari). Analisis Krisis Pada Organisasi Berdasarkan Model Anatomi Krisis  dan  Perspektif  Public  Relations.
Journal Communication Spectrum, 2 (2), 165-185.
Susyanti,  D.  W.,  &  Latianingsih,  N.  (2013).
Potensi Desa melalui Pariwisata Pedesaan. Ekonomi  dan  Bisnis,  12 (1),
33-36.
Taylor,  M.,  &  Kent,  M.  L.  (2014).  Dialogic
Engagement as a Foundational Concept in  the  Practice  of  Public  Relations.
Journal  of  Public  Relations  Research, 26(5), 384–398.
Theunissen,  P.,  &  Wan  Noordin,  W.  (2012). Revisiting  the  concept  “dialogue”  in
public relations. Public Relations
Review, 38(1), 5–13. UNWTO. (2020). Healing Solutions for Tourism Challenge. Diakses pada November 10, 2021, from https://www.unwto.org/healing- solutions-tourism-challenge
Utami,  B.  A.,  &  Kafabih,  A.  (2021).  Sektor
Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi covid  19. Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan, 4 (1), 383-389.
doi:10.33005/jdep.v4i1.198
Wirtz,  J.  G.,  &  Zimbres,  T.  M.  (2018).  A systematic analysis of research applying ‘principles  of  dialogic  communication’ to  organizational  websites,  blogs,  and social  media:  Implications  for  theory and practice. Journal of Public Relations Research, 30(1–2), 5–34 WTTC.  (2021a). Indonesia  2021  Annual Research: Key Highlights (March 2021,
Rep.). London, United Kingdom: World Travel & Tourism Council.
WTTC.  (2021b,  March).  Travel  &  Tourism Economic  Impact:  World  Travel  &
Tourism  Council  (WTTC).  Retrieved
November 10, 2021, from https://wttc.org/Research/Economic- Impact
Yaxley,  H.  (2012).  Risk,  issues  and  crisis management. In A. Theaker, The Public Relations  Handbook  4th  Ed. (pp.  154- 174). Oxon: Routledge.
Zubair, F., Dewi, R., & Kadarisman, A. (2018).
Strategi  komunikasi  Publik  Dalam Membangun  Pemahaman  Mahasiswa
Terhadap  penerapan  PTNBH. Profetik: Jurnal Komunikasi, 11 (2), 74. doi:10.14421/pjk.v11i2.1328