-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK UMUM

## Widiyo Suryo Wibowo, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang Email : widiyosuryo8@gmail.com

## Abstract
The limited collateral provided by UMKM implies that it is difficult for this business unit to obtain credit  at  banks,  which  is  one  of  the  facilities  for  UMKM  to  get  the  needed  assistance.In  research evaluating this law using the normative juridical discussion method. The results of the study which stated  that  the  regulation  of  UMKM  in  Lending  by  Commercial  Banks  was  approved  was  Act Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, which contained a general understanding, criteria and objectives of UMKM. UMKM in bank loans by commercial banks that are  in  Decree  Number:  KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010  Concerning  Operational  Standards  and Procedures  for  the  Implementation  of  People's  Business  Loans,  which  specifically  discusses procedures for granting community business loans to UMKM by commercial banks

## Keywords : UMKM; lending; commercial banks

## Abstrak
Terbatasnya  jaminan  yang  dimiliki  oleh  UMKM  berimplikasi  sulitnya  bagi  unit  usaha  ini  untuk mendapatkan  kredit  pada  perbankan  yang  merupakan  salah  satu  sarana  bagi  UMKM  untuk mendapatkan  bantuan  pendanaan.Dalam  penelitian  penulisan  hukum  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  pengaturan  UMKM  dalam Pemberian  Kredit  oleh  Bank  Umum  diantaranya  adalah  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  mengatur  secara  umum  pengertian,  kriteria  dan tujuan  UMKM.  Secara  lebih  rinci  pengaturan  UMKM  dalam  pemberian  kredit  oleh  Bank  Umum terdapat pada Keputusan Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur  Pelaksanaan  Kredit  Usaha  Rakyat  yang  khusus  mengatur  prosedur  dalam  pemberian kredit usaha rakyat kepada UMKM oleh bank umum.

## Kata kunci : UMKM, pemberian kredit, bank umum

## A. Pendahuluan
Bank  berfungsi  sebagai financial  intermediary dengan  usaha  utama  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat  serta  memberikan  jasa-jasa  lainnya  yang  lazim  dilakukan bank  dalam  lalu  lintas  pembayaran  (R.  Usman,  2011).  Sedangkan  fungsi  Bank  adalah sebagai  perantara  pihak-pihak  yang  mempunyai  kelebihan  dana  ( surplus  funds )  dengan pihak-pihak  yang  kekurangan  ( lucks  of  funds ).(Hermansyah,  2011)  Penghimpunan  dan penyaluran  dana masyarakat tersebut bertujuan  menunjang sebagian tugas penyelenggaraan Negara (Santoso, 2011).
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Salah satu kegiatan usaha yang sedang berkembang dan bertumbuh di Indonesia  adalah Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  selanjutnya  disingkat  UMKM.  Secara  historis, perkembangan UMKM telah menunjukkan sisi positifnya sejak terjadinya krisis di Indonesia pada  tahun  1998-an,  yang  mana  pada  saat  itu  perekonomian  Indonesia  tengah  mengalami masa-masa krisis, sehingga mengakibatkan runtuhnya berbagai macam bidang usaha berskala besar.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  UMKM  sehingga  mampu  bertahan  di masa  kritis,  di  antaranya  adalah  : Pertama ,  sebagian  besar  UMKM  memperoduksi  barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan  yang rendah, maka tingkat  pendapatan  rata-  rata  masyarakat  tidak  banyak  berpengaruh  terhadap  permintaan barang  yang  dihasilkan.  Sebaliknya  kenaikan  tingkat  pendapatan  juga  tidak  berpengaruh pada  permintaan; Kedua ,  sebagian  besar  UMKM  tidak  mendapat  modal  dari  bank. Implikasinya  keterpurukan  sektor  perbankan  dan  naiknya  suku  bunga,  tidak  banyak mempengaruhi sektor ini. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan  aksesnya  terhadap  perbankan  sangat  rendah; ketiga, UMKM  mempunyai  modal  yang terbatas dan pasar yang bersaing, dampaknya UMKM mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan UMKM mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar masuk tidak ada (Partomo, 2009).
Namun sebagaimana bidang usaha lainnya UMKM bukan berarti tanpa hambatan, baik yang  bersifat  eksternal  maupun  internal.  Dilihat  dari  sisi  internal,  secara  umum  UMKM masih  menghadapi  rendahnya  kualitas  SDM  seperti  kurang  terampilnya  SDM,  rendahnya penguasaan  teknologi  serta  manajemen  dan  informasi  pasar.  Sedangkan  dari  sisi  eksternal UMKM  menghadapi  permasalahan  permodalan,  khususnya  terkait  sulitnya  untuk mendapatkan  kredit  investasi.  Berdasarkan  hasil  survei  kegiatan  dunia  usaha  (SKDU) diperoleh  informasi  bahwa  kendala  dalam  memperoleh  kredit  dari  lembaga  perbankan sebagian besar disebabkan oleh masalah jaminan dan prosedur pengajuan. (Sari, 2011)
Terbatasnya  jaminan  yang  dimiliki  oleh  UMKM  berimplikasi  sulitnya  bagi  unit  usaha ini  untuk  mendapatkan  kredit  pada  perbankan.  Dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :
(1) Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  bank  umum wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  hutangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Keharusan  adanya  jaminan  terkandung  secara  tersirat  dalam  kalimat  keyakinan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
berdasarkan  analisis  yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur…” dan sekaligus mencerminkan apa  yang disebut dengan “ the five  C’s of credit (D. S.  G.  dan  R.  Usman,  2012) ” yang  salah  satunya  adalah collateral  ( jaminan/agunan)  yang harus  disediakan  oleh  debitur.  Lebih  lanjut  jaminan  atau  agunan  ini  dapat  dilihat  dalam penjelasan Pasal  8  Undang-undang  tersebut  yang menyebutkan bahwa kredit  yang diberikan oleh  bank  mengandung  resiko  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bank  harus  memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. (Naja, 2005)
Sebagai  bentuk  amanat  dari  Pasal  8  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM),  pemerintah  wajib  memperhatikan  aspek pendanaan yang dibutuhkan oleh UMKM, diantaranya adalah :
a. Memperluas  sumber  pendanaan  dan  memfasilitasi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b. Memperbanyak  lembaga  pembiayaan  dan  memperluas  jaringannya  sehingga  dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c. Memberikan  kemudahan  dalam  memperoleh  pendanaan  secara  cepat,  tepat,  murah,  dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
d. Membantu  para  pelaku  Usaha  Mikro  dan  Usaha  Kecil  untuk  mendapatkan  pembiayaan dan  jasa/produk  keuangan  lainnya  yang  disediakan  oleh  perbankan  dan  lembaga keuangan  bukan  bank,  baik  yang  menggunakan  sistem  konvensional  maupun  sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
Melalui Undang-undang tersebut menjadi gerbang bagi terbukanya akses kredit UMKM kepada  lembaga  perbankan,  serta  diharapkan  mampu  mendorong  UMKM  untuk mengembangkan  unit  usahanya  sehingga  meningkatkan  produktivitas,  mutu  dan  daya  saing UMKM itu sendiri.
- Kerangka Teori
BANK Pengembang an UMKM Omset Tingkat Pendapatan Pembiayaan atau Kredit Laba Usaha Aset Modal Usaha
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dalam kerangka berfikir di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan mengembangkan usaha kecil dan menegah banyak lembaga keuangan yang membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha kecil, yaitu dengan cara kredit. Kredit sendiri adalah penyediaan dana bagi pihak peminjam dimana peminjam memiliki kewajiban untuk membayar atau mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan.salah satunya adalah Bank Umum.
Dalam  ketentuan  Pasal  1  Angka  1  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan dirumuskan pengertian tentang Bank, yaitu :
“Suatu  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”
Namun  untuk  UMKM  sendiri  harus  ada  jaminan  seperti  yang  tersebut  dalam  Pasal  8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :
(1) Dalam  memberikan  kredit  atau  pembiyaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  Bank  umum wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikat  dan kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  hutangnya  atau mengembalikan pembiayaan di maksud sesuai dengan yang di perjanjikan.
Tujuan  pemberian  kredit  kepada  Usaha  Mikro  adalah  untuk  membantu  usaha  yang dijalankan  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2008 dimana  dalam  Undang-undang  tersebut  menyatakan  lebih  rinci  tentang  pemberian  kredit kepada usaha kecil, yaitu:
a. Mewujudkan  struktur  perekonomian  nasional  yang  seimbang,  berkembang  dan berkeadilan;
b. Menumbuhkan  dan  mengembangkan  kemampuan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
c. Meningkatkan  peran  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dalam  pembangunan  daerah, penciptaan  lapangan  kerja,  pemerataan  pendapatan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Dalam  pemberian  kredit  sendiri  pihak  bank  meberikan  syarat-syarat  yang  harus disepakati oleh kedua belah pihak.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  suatu  masalah  hukum  yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan usaha mikro kecil dan menengah dalam pemberian kredit oleh bank
Pelaku Usaha/

## Penerima UMKM
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
umum?
2. Bagaimana  jaminan  dalam  pemberian  kredit  kepada  usaha  mikro  kecil  dan  menengah oleh bank umum?
- Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  hasil  karya  sendiri,  Peneliti  mendapatkan  sumber  dari  studi kepustakaan  yang  menjadi  rujukan,  acuan,  pemahaman  teori    dan  pengutipan  yang  dapat dinyatakan kebenarannya. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang hukum mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di  Indonesia dan merupakan gagasan dan ide  dari  penulis.  Peneliti  melakukan  perbandingan  terhadap  tiga  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut :
1. Dampak Jaminan Terhadap Peluang Memperoleh Kredit Bagi  UMKM di  Sumatera Barat (Marta,  n.d.).  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  seberapa  besar  peran  jaminan kredit  yang cukup untuk meningkatkan peluang  bagi  sebuah UMKM agar dapat  disetujui pengajuan  kreditnya  oleh  sebuah  Bank.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  perubahan  peluang penolakan  kredit  yang  paling  besar  terjadi  disebabkan  oleh  kecukupan  nilai  jaminan (Marta, n.d.)
2. Tinjauan  Yuridis  Analisa  Pemberian  Kredit  Usaha  Sebagai  Upaya  Preventif  Timbulnya Kredit  Macet  (Latifani,  n.d.)  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaiamana urgensinya  analisis  dalam  pemberian  kredit  bagi  debitur  sebagai  upaya  preventif meminimalisir  kredit  bermasalah.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  pihak  bank  memberikan syarat  yang  telah  di  wajibkan  sebagai  jaminan  setelah  itu  pihak  bank  melakukan  analisa sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Setelah analisa apabila  nasabah  tersebut  layak  diberikan  dana  kredit  terjadi  penandatanganan  yang disaksikan  oleh  suami  istri.  Setelah  dana  cair  ada  pendampingan  berupa  kunjungan ketempat usaha (Latifiani, 2013).
3. Pengaruh  Pemberian  Kredit  Terhadap  Pengembangan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kota Bandung    (Studi  Kasus  Kredit  Cinta  Rakyat  Pada  Bank  BJB  KCP  Mochamad  Toha) (Wibowo,  Untoro  Nur  Wijaksono,  2016)  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimanakah  pemberian  kredit  Cinta  Rakyat  pada  bank  BJB  di  Kota  Bandung, Bagaimanakah pengembangan usaha mikro dan kecil di Kota Bandung, dan seberapa besar pengaruh pemberian Kredit Cinta Rakyat  terhadap pengembangan usaha  Mikro dan kecil di kota Bandung . Hasil yang diperoleh adalah bahwa pemberian kredit memiliki pengaruh terhadap  pengembangan  usaha  mikro  dan  kecil.  Pengaruh  pemberian  kredit  terhadap
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
pengembangan  usaha  sebesar  44,7%.  Dari  nilai  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pemberian kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha mikro dan  kecil.  Sedangkan  sisanya  sebesar  55,3%  merupakan  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi pengembangan usaha mikro dan kecil di luar dari penelitian ini.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  satu  sarana  pokok  dalam  mengembangkan  ilmu  pengetahuan maupun teknologi. Hal ini di sebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui Penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi  terhadap  data  yang  telah  di  kumpulkan  dan  diolah.(Mamudji  &  Soekanto,  2011) menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian  adalah  Suatu  pemikiran  yang  dipergunakan  dalam penelitian dan penilaian. Suatu teknik yang umum bagi Ilmu pengetahuan. Cara tertentu untuk melaksanakan  prosedur.(Soekanto,  1986).  Penulis  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder  belaka.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  analitis,  yaitu suatu  metode  penelitian  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  situasi  dan  keadaan  dengan cara pemaparan  data  yang diperoleh  sebagaimana  adanya. Sesuai  dengan  metode  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  maka  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder.  Didalam  mengumpulkan  data  yang  diinginkan  dalam  penelitian  ini  maka  penulis menggunakan  studi  kepustakaan.  Bahan  hukum  yang  diperoleh  dengan  penelitian  ini  akan dianalisis  secara  prespektif  dengan  menggunakan  metode  deduktif  yaitu  data  umum  tentang konsepsi  hukum  baik  berupa  asas-asas  hukum,  postulat  serta  ajaran-ajaran  (doktrin)  dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai  susunan  fakta-fakta  hukum  untuk mengkaji  pemberian  kredit  kepada  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  oleh  bank umum.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1. Pengaturan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  dalam  Pemberian  Kredit  oleh  Bank Umum
a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengertian  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  atau  yang  disingkat  UMKM dijelaskan  dalam  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang  20  Tahun  2008  Tentang  UMKM dikatakan bahwa yang dimaksud dengan :
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
(1) Usaha  mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan  usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang ini.
(2) Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam  Undang-undang ini. Sedangkan;
(3) Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur dalam Undang-undang ini.
Untuk  dapat  dikatakan  sebagai  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  haruslah memenuhi  beberapa  kriteria  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  Pasal  6  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM). Kriteria-kriteria tersebut diantaranya adalah:
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus juta rupiah).
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar  lima ratus juta rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. Memiliki  kekayaan bersih lebih  dari Rp500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  milyar  rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Sebagai langkah memperkuat pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang  disingkat  UMKM,  pemerintah  mencantumkan  beberapa  pasal  mengenai  hal tersebut  di  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  UMKM.  Misalnya, Pasal  21  menegaskan  peran  pemerintah  dan  usaha  besar  dalam  membantu  pendanaan UMKM, khususnya usaha mikro dan usaha kecil : (a) pemerintah (termasuk pemerintah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
daerah) menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil; (b) BUMN dapat menyediakan  pembiayaan  dari  penyisihan  bagian  laba  tahunan  yang  dialokasikan kepada  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  dalam  bentuk  pemberian  pinjaman,  penjaminan, hibah,  dan  pembiayaan  lainnya;  (c)  usaha  besar  termasuk  perusahaan  asing  di Indonesia)  dapat  menyediakan  pembiayaan  untuk  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  juga dalam bentuk-bentuk  yang sama seperti di butir (b) tersebut; (d) pemerintah (termasuk pemerintah  daerah)  dan  usaha  besar  dapat  memberikan  hibah,  mengusahakan  bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk  usaha  mikro  dan  usaha  kecil;  dan  (e)  pemerintah  (pusat  dan  daerah)  dapat memberikan intensif dalam bentuk  kemudahan persyaratan, perizinan, keringanan tarif sarana  dan  prasarana,  dan  bentuk  insentif  lainnya  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan kepada usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
Selanjutnya  di  Pasal  22  dinyatakan  upaya-upaya  yang  mungkin  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  meningkatkan  sumber  pembiayaan  bagi  UMKM,  yakni  :  (a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;  (b)  pengembangan  lembaga  modal  ventura;  (c)  pelembagaan  terhadap  transaksi anjak piutang; (d) peningkatan kerja sama usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan  pinjam  dan  koperasi  jasa  keuangan  konvensional  dan  syariah;  dan  (e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (Tambunan, 2012)
Selain  itu,  upaya  pemerintah  untuk  membantu  pendanaan  UMKM  juga dinyatakan di dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus program perekonomian 2008-2009 yang merupakan kelanjutan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan  Pengembangan  Sistem  Ritel  Dan  Pemberdayaan  UMKM  yang  memuat kebijakan tentang perluasan akses pembiayaan keuangan mikro. (Tambunan, 2012)
b. Keputusan  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia Nomor:  KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010  Tentang  Standar  Operasional  Dan  Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Yang  dimaksud  kredit  dalam  surat  keputusan  ini  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam  meminjam  antara  Bank  Pelaksana  dengan  Debitur  KUR  yang  mewajibkan Debitur KUR untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
bunga.  Sedangkan  Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  adalah  penyediaan  dana atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan antara  Bank  Pelaksana  dengan  Debitur  KUR  yang  mewajibkan  Debitur  KUR  untuk mengembalikan  dana  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan imbalan/bagi hasil/marjin.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha  mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  mengamanatkan  untuk  menyediakan penjaminan  bagi  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  untuk  mendapatkan  kredit,  maka dalam  surat  keputusan  ini  ditunjuk  suatu  badan  usaha  yang  mempunyai  kedudukan sebagai penjamin dalam penyaluran kredit oleh bank umum kepada UMKM.
Adapun  yang  dimaksud  penjaminan  adalah  Kegiatan  pemberian  jaminan  atas pemenuhan  kewajiban  finansial  debitur  KUR.  dengan  maksimal  penjaminan  oleh Perusahaan  Penjamin  adalah  70%  (tujuh  puluh  persen)  dari  plafon  kredit.  Dan perusahaan  yang  diberikan  amanat  untuk  bertindak  sebagai  penjamin  adalah  PT (Persero)  Asuransi  Kredit  Indonesia  (PT.  Askrindo)  dan  Perusahaan  Umum  Jaminan Kredit  Indonesia  (Perum  Jamkrindo)  yang  melakukan  dan  memberikan  sebagian penjaminan  kredit/pembiayaan  secara  otomatis  ( automatic  cover )  kepada  Bank Pelaksana.
2. Jaminan  Dalam  Pemberian  Kredit  Kepada  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Oleh Bank Umum
Perihal  kedudukan  jaminan  dalam  pemberian  kredit  oleh  bank,  secara  khusus dijelaskan  dalam  penjelasan  Pasal  8  ayat  1  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan, yakni : Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas- asas  perkreditan  atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  sehat.  Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah  dalam  arti  keyakinan  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  Nasabah  Debitur  untuk melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  merupakan  faktor  penting  yang harus diperhatikan oleh bank.
Dalam  ketentuan  tersebut  memberikan  arti  jaminan  sebagai  keyakinan  atas kemampuan  dan  kesanggupan  debitur  untuk  melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  yang diperjanjikan  (Imaniyati,  2010).  Sedangkan  agunan  dalam  perspektif  penjelasan  Pasal  8
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Undang-undang  Nomor  7  tahun  1997  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-  Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa : “agunan sebagai salah satu unsur  pemberian  kredit,  maka  apabila  berdasarkan  unsur-unsur  lain  telah  dapat  diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.”
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  maka  dapat  diketahui  bahwa  makna  “jaminan” tidak  sama  dengan  makna  kata  “agunan”,  karena  agunan  hanyalah  salah satu unsur dalam pemberian kredit (D. S. G. dan R. Usman, 2012). Selain itu dalam ketentuan Pasal 1 angka 23  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- undang Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan arti bahwa “agunan adalah jaminan  tambahan  yang  diserahkan  nasabah  debitur  kepada  bank  dalam  rangka  pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”
Adapun  fungsi  jaminan  kredit  di  antaranya  adalah  untuk  melindungi  bank  dari kerugian dan untuk melindungi bank dari nasabah yang nakal.(Kasmir, 2012) Dalam praktek bank penyalur kredit seringkali menjadikan jaminan tambahan (agunan) sebagai persyaratan utama  yang  harus  disediakan  oleh  calon  nasabah  debitur.  Hal  inilah  yang  memberatkan khususnya nasabah debitur yang berasal dari kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dalam memperoleh fasilitas kredit tersebut.
Oleh  karena  latar  belakang  tersebut  pemerintah  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  6 Tahun  2007  fokus  program  perekonomian  2007-2008  dan  Inpres  Nomor  5  Tahun  2008 tentang  fokus  program  perekonomian  2008-2009,  menggelontorkan  kebijakan-kebijakan perkreditan  yang  khusus  membantu  para  pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  dalam mendapatkan fasilitas kredit dari bank umum.
Sebagai suatu lembaga/perusahaan Negara yang ditunjuk untuk mendorong kemajuan UMKM  sebagaimana  program  pemerintah,  sehingga  UMKM  dapat  dengan  mudah mengakses  fasilitas  kredit  perbankan  untuk  menambah  modal  usahanya  Perum  Jamkrindo memiliki maksud dan tujuan dalam pendiriannya, diantaranya adalah:
Pasal  6  PP  ini  mengatakan  sifat  usaha  dari  perusahaan  adalah  menyelenggarakan pelayanan  bagi  kemanfaatan  umum  dan  memupuk  keuntungan  berdasarkan  prinsip  tata kelola  perusahaan  yang  berlaku.  Sedangkan  dalam  Pasal  7  dikatakan  bahwa  maksud  dan tujuan  perusahaan  adalah  turut  melaksanakan  dan  menunjang  kebijakan  dan  program Pemerintah di  bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan  kredit  bagi  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha  Menengah,  serta  Koperasi.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Adapun beberapa kebijakan pemerintah terkait kedudukan jaminan dalam pemberian kredit oleh bank umum kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di antaranya adalah :
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2008  Tentang  Perusahaan  Umum  (Perum)

## Jaminan Kredit Indonesia
Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo dalam memberikan penjaminan bagi UMKM yang mendapatkan kredit perbankan di antaranya adalah:

## Pasal 8
Untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan  Perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:
a. melakukan  penjaminan  kredit  baik  bersifat  tunai  dan  non  tunai  yang  diberikan  bank atau  badan  usaha  kepada  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha  Menengah  serta Koperasi;
b. melakukan  penjaminan  pembiayaan  sewa  guna  usaha,  anjak  piutang,  pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
c. melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
d. melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan  bank  atau  badan  usaha  syariah  kepada  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan Usaha Menengah serta Koperasi;
e. melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
f. melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  antara  lain  penjaminan  kredit  perorangan,  jasa konsultasi,  dan  jasa  manajemen  kepada  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

## Pasal 9
Untuk  mendukung  pembiayaan  kegiatan  dalam  rangka  mencapai  maksud  dan  tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha Perusahaan dapat:
a. melakukan  kerja  sama  usaha  atau  patungan  (joint  venture)  dengan  badan  usaha  atau pihak lain, baik dalamnegeri maupun luar negeri;
b. membentuk anak Perusahaan;
c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain;
d. melakukan  pinjaman  dari  kreditor  atau  pihak  lain,  baik  yang  berasal  dari  dalam maupun luar negeri; dan/atau
e. melakukan  kerja  sama  di  bidang  penjaminan  kredit  ( co-guarantee )  dengan  badan usaha atau pihak lain.
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah,  yang  mengamanatkan  kepada  pemerintah  untuk memberikan  bantuan  penjaminan  dalam  rangka  mempermudah  UMKM  didalam mendapatkan  pembiayaan  dari  sektor  perbankan  maka  pemerintah  pun  mengeluarkan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
peraturan  yang  khusus  mengatur  mengenai  suatu  lembaga  yang  memberikan  jasa penjaminan atas kredit  yang diperoleh oleh UMKM. Dalam  Peraturan Presiden tersebut yang dimaksud dengan :
a. Penjaminan  adalah  kegiatan  pemberian  jaminan  atas  pemenuhan  kewajiban  finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
b. Penjaminan  Ulang  adalah  kegiatan  pemberian  jaminan  atas  pemenuhan  kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
c. Perusahaan  Penjaminan  adalah  badan  hukum  yang  bergerak  di  bidang  keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
d. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
e. Lembaga  Penjaminan  adalah  Perusahaan  Penjaminan  dan  Perusahaan  Penjaminan Ulang.
f. Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
g. Penerima Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pihak yang telah memperoleh  kredit  dan/atau  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dari  Lembaga Keuangan.
h. Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  Lembaga Keuangan  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
i. Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  adalah  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
j. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum Islam.
k. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Suatu  lembaga  penjamin  mempunyai  batasan  didalam  pelaksanaan  kegiatan usahanya, di antaranya adalah :
(1) Lembaga Penjaminan dilarang:
a. memberikan pinjaman; dan/atau
b. menerima pinjaman; dan/atau
c. melakukan penyertaan langsung.
(2) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dikecualikan  bagi Perusahaan  Penjaminan  dalam  rangka  melakukan  restrukturisasi  penjaminan  bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  dikecualikan  bagi Perusahaan  Penjaminan  yang  menerima  pinjaman  dalam  bentuk  Obligasi  Wajib Konversi (mandatory convertible bonds).
(4) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c  dikecualikan  bagi Perusahaan  Penjaminan  dalam  rangka  penyertaan  pada  Perusahaan  Penjaminan Ulang.
3. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  135/PMK.05/2008  dan  Perubahannya  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
1. Program  Penjaminan  Kredit/Pembiayaan  Kepada  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah dan Koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan.
2. Kredit  Usaha  Rakyat,  yang  selanjutnya  disingkat  KUR,  adalah  kredit/  pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
3. Menteri  Teknis  adalah  Menteri  Teknis  terkait  yang  berfungsi  membantu  dan mendukung  pelaksanaan  pemberian  kredit/pembiayaan  berikut  penjaminan Kredit/Pembiayaannya kepada UMKM-K.
4. Perusahaan  Penjaminan  adalah  perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  dalam  bentuk pemberian  penjaminan  kredit/pembiayaan  untuk  membantu  UMKM-K  guna memperoleh  kredit/  pembiayaan  dari  bank,  yang  menjadi  pihak  dalam  Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah.
5. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama  (MoU)  dengan  Pemerintah  dan  Perusahaan  Penjaminan  dalam  rangka penjaminan kredit/pembiayaan KUR.
6. Bank Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992  Tentang  Perbankan sebagaimana  telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha layanan perbankan.
7. Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  adalah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
8. Koperasi  adalah  koperasi  primer  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
9. Usaha  Produktif  adalah  UMKM-K  yang  bersifat  individu,  kelompok,  kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/ pembiayaan dan diberi prioritas untuk menerima penjaminan kredit/ pembiayaan.
10. Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang  bertindak  selaku  Penjamin  atas  kredit/pembiayaan  bagi  UMKM-K  yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR.
11. Perjanjian  Kerjasama  Penjaminan  KUR  adalah  perjanjian  antara  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  atas  nama  Menteri  Keuangan  mewakili  Pemerintah  dengan Perusahaan Penjaminan.
12. Perjanjian  Penjaminan  Kredit/Pembiayaan  adalah  perjanjian  antara  Perusahaan Penjaminan  dan  Perbankan  yang  mengatur  pemberian  pertanggungan  dalam  rangka penyelenggaraan KUR.
13. Komite  Kebijakan  adalah  komite  yang  dibentuk  oleh  Menteri  Koordinator  Bidang Perekonomian,  yang  anggotanya  terdiri  dari  wakil-wakil  Departemen  Keuangan, Departemen Pertanian.
14. Rencana  Tahunan  Penyaluran  KUR,  yang  selanjutnya  disingkat  RTP-KUR,  adalah rencana  penyaluran  KUR  yang  dibuat  oleh  Bank  Pelaksana  untuk  1  (satu)  periode tertentu.
15. Standard Operating Procedure (SOP) adalah rangkaian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan  dalam  rangka  pembinaan,  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan penjaminan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
Penjaminan  KUR  diberikan  dalam  rangka  meningkatkan  akses  UMKM-K  pada sumber  pembiayaan  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Pada
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
prinsipnya  dalam  penyaluran  kredit,  bank  penyalur  kredit  diwajibkan  menerapkan  analisis yang  mendalam  terhadap  calon  nasabah  debiturnya,  Terkait  jaminan  itu  sendiri  pada dasanya  jaminan  yang  dimaksudkan  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 sebagimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  sepanjang  bank telah  mendapatkan  keyakinan  atas  kemampuan  calon  nasabah  debiturnya  untuk  melunasi kreditnya  maka  bank  tersebut  sudah  sepatutnya  untuk  menyalurkan  kredit  kepada  debitur tersebut, terkait dengan adanya agunan hal tersebut hanyalah berupa jaminan tambahan yang mana  bank  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk  meminta  agunan  yang  tidak  berhubungan dengan proyek yang diberikan kredit. Persyaratan ketersediaan agunan inilah yang menjadi kesulitan  bagi  UMKM  dalam  mendapatkan  fasilitas  kredit  dari  bank  umum,  oleh  karena itulah  melalui  beberapa  kebijakan  pemerintah  Indonesia  melahirkan  suatu  program  yang memberikan  kredit  kepada  UMKM  tanpa  dibebankan  adanya  jaminan  tambahan  yang penyalurannya  dilakukan  oleh  bank-bank  umum  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah,  kebijakan tersebut telah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan
Untuk  memperoleh  penjaminan  dari  lembaga  penjamin  maka  sebelumnya  harus memenuhi  beberapa  persyaratan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  peraturan  tersebut,  di antaranya adalah:
(1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan:
a. merupakan  debitur  baru  yang  belum  pernah  mendapat  kredit/  pembiayaan  dari perbankan  yang  dibuktikan  dengan  hasil  Bank  Indonesia  Checking  pada  saat Permohonan  Kredit/Pembiayaan  diajukan  dan/atau  belum  pernah  memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
b. khusus  untuk  penutupan  pembiayaan  KUR  antara  tanggal  Nota  Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d.  14  Mei  2008),  maka  fasilitas  penjaminan  dapat  diberikan  kepada  debitur  yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
c. KUR  yang  diperjanjikan  antara  Bank  Pelaksana  dengan  UMKM-K  yang bersangkutan.
(2) Kredit/pembiayaan  yang  disalurkan  kepada  setiap  UMKM-K  baik  untuk  kredit  modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:
a. setinggi-tingginya  sebesar  Rp5.000.000  (lima  juta  rupiah)  dengan  tingkat  bunga kredit/margin  pembiayaan  yang  dikenakan  maksimal  sebesar/setara  24%  (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
b. di  atas  Rp.  5.000.000  (lima  juta  rupiah)  sampai  dengan  Rp500.000.000  (lima  ratus juta  rupiah)  dengan  tingkat  bunga  kredit/margin  pembiayaan  yang  dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.
(3) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah  sebesar  1,5%  (satu  koma  lima  persen)  per  tahun  yang  dibayarkan  setiap  tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
Dalam pelaksanaannya berdasarkan penelitian penulis di  Bank Pembangunan Daerah Jawa  Tengah  atau  yang  disingkat  BPD  Jateng,  penyaluran  KUR  sudah  sesuai  dengan mekanisme  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dimana dalam  penyalurannya  KUR  mendapatkan  jaminan  dari  perusahaan  penjamin  dengan ketentuan sebagai berikut:
1. KUR  mendapatkan  penjaminan  dari  perusahaan  penjamin  kredit  secara  otomatis bersyarat  sebesar  70%  (tujuh  puluh  persen)  dari  plafond  kredit  yang  diberikan  Bank kepada UMKM-K dan/atau lembaga linkage dengan pola executing
2. Mekanisme pengajuan penjaminan sebagai berikut :
2.1 Setelah bank memutuskan bahwa calon debitur KUR (perorangan/koperasi/lembaga linkage dengan pola executing ) dinilai layak ( feasible ) dan disetujui serta perjanjian kredir telah ditandatangani, maka bank mengajukan permohonan kepada perusahaan penjamin kredit.
2.2 Perusahaan penjamin kredit menerbitkan sertifikat penjaminan.
3. Ketentuan penjaminan KUR lainnya berpedoman pada perjanjian kerjasama antara bank Jateng dengan perusahaan penjamin kredit meliputi :
3.1 PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO)

## 3.2 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum JAMKRINDO)

## D. Simpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  dilakukan  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa  : Pengaturan  terkait  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  dalam  Pemberian  Kredit  oleh  Bank Umum diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  yang  mengatur  secara  umum  pengertian,  kriteria  dan  tujuan  UMKM.  Dalam Undang-undang  ini  pula  diatur  tentang  kewajiban  pemerintah  untuk  membantu  dan mengembangkan  UMKM  dengan  menyediakan  sistem  pembiayaan  dan  penjaminan  agar UMKM  semakin  mudah  memperoleh  fasilitas  kredit  baik  dari  sektor  perbankan  maupun  jasa keuangan  bukan  bank  lainnya.Terkait  jaminan  itu  sendiri  pada  dasanya  jaminan  yang dimaksudkan  dalam  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagimana  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  sepanjang  bank  telah  mendapatkan  keyakinan  atas kemampuan  calon  nasabah  debiturnya  untuk  melunasi  kreditnya  maka  bank  tersebut  sudah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
sepatutnya untuk menyalurkan kredit kepada debitur tersebut, terkait dengan adanya agunan hal tersebut  hanyalah  berupa  jaminan  tambahan  yang  mana  bank  tidak  mempunyai  kewajiban untuk meminta agunan yang tidak berhubungan dengan proyek yang diberikan kredit

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Imaniyati, N. S. (2010). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Kasmir. (2012). Managemen Perbankan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mamudji,  S.,  &  Soekanto,    Soerjono.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif :  suatu  tinjauan singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Naja, H. . D. (2005). Hukum Kredit dan Bank Garansi . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Partomo,  T.  S.  (2009). Working  Paper  Series  No.9:  Usaha  Kecil  Menengah  dan  Koperasi (Jakarta). Fakultas Ekonomi Trisakti.
Santoso, L. (2011). Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank . Yogyakarta: Pustaka YUstisia. Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Pers.
Tambunan, T. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting . jakarta: LP3ES.
Usman, D. S. G. dan R. (2012). Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika.
Usman,  R.  (2011). Penyelesaian  pengaduan  nasabah  dan  mediasi  perbanjan .  Bandung: Mandar Maju.

## B. Artikel Jurnal
Latifani, D. (n.d.). Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet. Pandecta .
Marta,    Joan.  (n.d.).  Dampak  jaminan  terhadap  peluang  memperoleh  kredit  bagi  UMKM  di sumatera Barat. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia .
Sari,  O.  (2011).  Pelaksanaan  Penjaminan  Kredit  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Oleh Lembaga  Penjamin  Kredit  Studi:  Bank  Nagari  Cabang  Pasar  Raya  Padang  dan  PT. Askrindo Padang. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum .
Wibowo,  Untoro  Nur  Wijaksono,    Tri  Indra.  (2016).  Pengaruh  Pemberian  Kredit  Terhadap Pengembangan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kota  Bandung. E-Proceeding  Of
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 -
1702
Management .

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.