## DISKURSUS PUBLIK MENGENAI REGULASI GARAM DI INDONESIA
Maria Fallicia Evangeline 1
Alexander Anggono 2
Tarjo 3 123 Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang Kecamatan Kamal, Bangkalan

## Surel: alexander.anggono@trunojoyo.ac.id
Abstrak.  Diskursus  Publik  Mengenai  Regulasi  Garam  di  Indonesia. Penelitian  ini  meneliti  ketergantungan  Indonesia  terhadap  impor  garam  dan diskursus  publik  mengenai  regulasi  garam.  Menggunakan Critical  Discourse Analysis (CDA)  dan process  tracing ,  penelitian  ini  mengkaji  wacana  publik terkait  regulasi  garam  nasional  dengan  menyoroti  kekurangan  dan ketidakpuasan  publik.  Studi  ini  bertujuan  memahami  persepsi  masyarakat terhadap regulasi, dampaknya terhadap perilaku konsumen dan industri, serta tantangan  dan  peluang  bagi  pemangku  kepentingan.  Hasil  penelitian menunjukkan  mayoritas  opini  publik  negatif  terhadap  regulasi  pemerintah, mengindikasikan  kelemahan  dalam  implementasi  dan  efektivitas  regulasi. Temuan ini menunjukkan regulasi belum optimal dan memerlukan penegakan yang lebih ketat serta evaluasi mendalam. Penelitian ini menyarankan langkah tambahan  untuk  pengembangan  industri  garam  lokal  dan  pentingnya koordinasi  antara  pemerintah,  industri,  petani  garam,  dan  pemangku kepentingan  lainnya  untuk  kesuksesan  strategi  pembangunan  industri  garam nasional.
Kata Kunci : Critical Discourse Analysis , Impor Garam, Regulasi Garam, Opini Publik
Abstract.  Public  Discourse  on  The  Salt  Regulations  in  Indonesia. This  research examines  Indonesia's  dependence  on  salt  imports  and  public  discourse  on  salt regulation.  Using  Critical  Discourse  Analysis  (CDA)  and  process  tracing,  this  study examines  the  public  discourse  on  the  national  salt  regulation  by  highlighting shortcomings  and  public  dissatisfaction.  The  study  aims  to  understand  public perceptions of  the regulation, its impact on  consumer and industry behavior, and the challenges  and  opportunities  for  stakeholders.  The  results  show  that  the  majority  of public opinion is negative towards government regulations, indicating weaknesses in the implementation  and  effectiveness  of   regulations.  These  findings  indicate  that regulations  are  not  yet  optimal  and  require  stricter  enforcement  and  in-depth evaluation. The  study  suggests  additional  steps  for  the  development  of   the  local  salt industry  and  the  importance  of   coordination  between  the  government,  industry,  salt farmers  and  other  stakeholders  for  a  successful  national  salt  industry  development strategy.
Keywords : Critical Discourse Analysis, Salt Import, Salt Regulation, Public Opinion
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024

## PENDAHULUAN
Indonesia,  dengan  garis pantai  sepanjang  95.181  km  dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta luas perairan laut  mencapai  5,8  juta  kilometer persegi (sekitar 71% dari keseluruhan  wilayah  Indonesia) (KKP,  2019),  memiliki  potensi besar  untuk  menjadi  negara pengekspor  garam  atau  setidaknya memenuhi  kebutuhan  garamnya sendiri  (Sari  &  Cahyani,  2022). Namun, pada kenyataannya, kebutuhan  garam  di  Indonesia masih  belum  dapat  dipenuhi, terutama  garam  dengan  kualitas sesuai dengan kebutuhan industri.
Kebutuhan  akan  garam berkualitas  tinggi  di  Indonesia masih bergantung  pada  impor  dari luar  negeri,  sebab  produksi  dalam negeri  belum  mampu  mencukupi permintaan industri yang signifikan. Kebutuhan garam nasional mencapai 4,5 juta ton per tahun,  sementara  kemampuan produksi  industri  garam  dalam negeri  hanya  mencapai  1,5  juta ton.  Oleh  karena  itu,  untuk mengatasi  kekurangan  pasokan garam industri, pemerintah berencana untuk mengimpor garam  industri  sebanyak  3,07  juta ton  (Humas  Fraksi  PKS,  2021). Namun,  penyebab  impor  garam tidak hanya terletak pada kebutuhan  industri  yang  tinggi kualitas. Faktor-faktor seperti penyusutan lahan garam, kurangnya intervensi teknologi, isu lingkungan,  dan  kebijakan  turut berperan  dalam  menentukan  arus impor garam (Sandi, 2020).
Ketergantungan  Indonesia terhadap  impor  garam  telah
menimbulkan dampak yang signifikan  terhadap  keberlanjutan produksi  garam  dalam  negeri, memunculkan pertanyaan mengenai  kebijakan  pemerintah (Sri  Diana  Wedari  &  Sukadana Wayan,  2019).  Dalam  merespons situasi  ini,  Pemerintah  mengambil tindakan responsif dengan menetapkan regulasi-regulasi terkait  produksi  garam  di  dalam negeri dan impor garam. Beberapa regulasi yang diterapkan melibatkan  izin  impor,  neraca komoditas  garam,  serta  dukungan melalui  program  pemberdayaan petani  garam  lokal,  dan  aspek lainnya.  Regulasi-regulasi  ini  telah menjadi pusat perhatian masyarakat,  memicu  perbincangan yang semakin meningkat. Permasalahan  seputar  regulasi  dan implementasinya  menjadi  topik diskusi di berbagai platform media sosial, melibatkan berbagai pemangku  kepentingan,  termasuk lembaga pemerintah, asosiasi industri,  dan  masyarakat  umum.
Dalam  hal  ini,  konsep  " public discourse "  atau  perbincangan  di ruang  publik  menjadi  semakin penting. Dinamika diskusi ini tidak hanya  mencerminkan  pemahaman masyarakat tentang  regulasi garam tetapi juga memainkan peran kunci dalam  membentuk  pandangan kolektif  dan  merespons  kebijakan (PKKP,  2023).  Diskursus  publik memiliki peran vital dalam membentuk kebijakan  dan  regulasi di berbagai sektor, termasuk dalam konteks regulasi garam di Indonesia. Diskusi publik mengenai regulasi garam melibatkan  beragam  aspek,  mulai dari  kebutuhan  industri  hingga
Evangeline, Anggono, Tarjo
Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
dampaknya  terhadap petani  garam dan masyarakat sebagai konsumen.
Critical  Discource  Analysis atau  analisis  diskursus  kritis menjadi  penting  untuk  memahami bagaimana  isu-isu  terkait  regulasi garam  dipahami,  diperdebatkan, dan disampaikan dalam masyarakat.  Analisis  diskursus kritis  juga  dapat  memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi  garam  tercermin  dalam berita  dan  media  sosial,  serta bagaimana  hal  ini  memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian,  penelitian  mengenai diskursus publik mengenai regulasi garam  di  Indonesia  memiliki relevansi  yang  signifikan  dalam memahami  dinamika  kebijakan dan  perdebatan  publik  terkait  isu ini.  Melalui  pendekatan  analisis diskursus,  artikel  ini  bertujuan untuk  menggali  pemahaman  yang lebih mendalam tentang bagaimana regulasi garam tercermin  dalam  diskursus  publik dan bagaimana hal ini memengaruhi persepsi dan tanggapan masyarakat. Penelitian  ini  bertujuan untuk  merinci  persepsi  masyarakat terhadap regulasi garam di Indonesia, mengidentifikasi dampak  implementasi  regulasi tersebut  pada  tingkat  konsumen dan  industri,  serta  menggali tantangan  dan  peluang  yang dihadapi  oleh  berbagai  pemangku kepentingan.

## TELAAH LITERATUR
Kajian  mengenai  peran masyarakat  sebagai  aktor  dalam
pembangunan  dan  pemerintahan berkembang seiring dengan munculnya  model  Triple  Helix, yang menekankan koordinasi antara  pemerintah,  industri,  dan universitas (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Sejalan dengan konsep ini, model Quadruple Helix kemudian  menambahkan  peran masyarakat  sipil  sebagai  aktor keempat yang berpartisipasi, berkoordinasi,  dan  berinteraksi dengan  pemerintah,  universitas, dan industri (Carayannis & Campbell, 2009). Partisipasi masyarakat dianggap krusial, sebagaimana dijelaskan oleh (Conyers,  1994),  dengan  alasan utama  pertama,  sebagai  sumber informasi utama mengenai kebutuhan  dan  kondisi  yang dihadapi  oleh  masyarakat.  Kedua, melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap  program  pembangunan, karena mereka akan lebih memahami  seluk-beluk  program tersebut  dan  merasa  memiliki bagian  di  dalamnya.  Ketiga, mendorong  partisipasi  dipandang sebagai  suatu  hak  demokrasi, menegaskan  bahwa  melibatkan masyarakat  dalam  pembangunan adalah  esensial  untuk  mencapai tujuan bersama.
Partisipasi masyarakat dalam  memberikan  pandangan, keyakinan,  atau  penilaian  dikenal sebagai  opini  publik.  Opini,  yang merupakan  pernyataan  mengenai sikap terhadap isu-isu kontroversial,  muncul  dari  diskusi tentang masalah yang menimbulkan  pendapat  berbeda (Tabroni,  2012).  Publik,  sebagai
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
kumpulan orang dengan minat dan perhatian  serupa  terhadap  suatu isu,  memainkan  peran  penting dalam membentuk opini publik. Opini publik terbentuk melalui  diskusi  mendalam  tentang masalah  dan  isu-isu  yang  menjadi perhatian  publik  (Arifin,  2011). Media  sosial,  sebagai  platform yang  memfasilitasi  individu  dan komunitas  untuk  berkomunikasi, berbagi, dan berkolaborasi, menjadi  wadah  penting  dalam pembentukan opini publik. Melalui media  sosial,  isu-isu  tersebut tersebar  luas  dan  opini  publik terbentuk dari diskusi antarindividu dalam masyarakat. Menurut Boyd, media sosial didefinisikan  sebagai  kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas  untuk  berinteraksi  dan menciptakan konten yang dihasilkan  oleh  pengguna  ( user- generated content ) (Nasrullah, 2015). Konsep  ini,  yang  menempatkan pengguna  sebagai  produsen  utama konten,  juga  diakui  oleh  Van  Dijk dalam  kajian  yang  sama,  yang menekankan  fokus  media  sosial pada  eksistensi  pengguna  dan kemampuannya dalam memfasilitasi  berbagai  aktivitas dan kolaborasi (Nasrullah, 2015). Media  sosial  diawali  oleh tiga hal: Sharing (berbagi), Collaborating (berkolaborasi),  dan Connecting (berhubungan) (Puntoadi,  2011).  Dalam  konteks ini,  media  sosial  tidak  hanya berfungsi  sebagai  alat  pertukaran informasi,  melainkan  juga  sebagai sarana yang memperkuat hubungan  antar  pengguna  dan membangun ikatan sosial. Masyarakat  berpartisipasi  aktif dengan  memberikan  kontribusi, memberikan feedback ,  dan  saling berinteraksi melalui berbagai bentuk  konten,  seperti  tulisan, visual, dan audiovisual. Kecepatan dan aksesibilitas media sosial telah mengubah  dinamika  pembentukan opini  publik,  memberikan  dampak yang  tidak  hanya  dirasakan  di negara-negara  maju  tetapi  juga  di Indonesia.  Media  sosial,  sebagai wadah  partisipatif,  memainkan peran  penting  dalam  membentuk opini  dan memperluas  keterlibatan masyarakat  dalam  proses  berbagi informasi dan interaksi.
Dalam  cakupan  yang  lebih luas, opini publik yang terakumulasi secara massif melalui media  sosial  memiliki  potensi signifikan dalam membentuk diskursus  atau  diskursus  sosial. Secara  teoritis,  diskursus  bukan sekadar  mencerminkan  pandangan mayoritas, melainkan juga memiliki makna yang lebih mendalam  daripada  sekadar  opini publik.  Diskursus  tidak  hanya merepresentasikan suatu pandangan  atau  pemikiran  yang didukung  oleh  mayoritas  orang, tetapi  juga  mampu  menciptakan stigma atau persepsi terhadap suatu isu  dan  konstituennya  (Prawira  et al.,  2022).  Dalam  konteks  ini, suatu  diskursus  yang  terbentuk melalui  akumulasi  penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat tertentu  oleh  masyarakat  memiliki potensi  untuk  menjadi  lebih  dari sekadar  opini.  Diskursus  dapat menjadi  suatu  refleksi  dari  realitas objektif, karena bahasa dan penggunaan  bahasa  tidak  hanya
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 mencerminkan  realitas  sosial  dan psikologis, melainkan juga memiliki peran fundamental dalam membangun  dan  menkonstruksi realitas (Karlberg, 2012). Teori diskursus yang diungkapkan oleh Howarth mendukung  konsep  bahwa  semua objek  dan  aktivitas  memiliki makna  dan  konotasi  yang  secara historis dikonstruksi melalui proses sosial  (Howarth  et  al.,  2000). Dengan  demikian,  segala  bentuk objek dapat dianggap sebagai objek diskursus,  dan  realitas  nilai  serta identitas  dari  objek  ini  ditentukan sepenuhnya  oleh  suatu  sistem aturan  dan  pemaknaan  yang terkonstruksi  secara  sosial  di masyarakat  (Mouffe  &  Laclau, 2001).  Sebagai  contoh,  pepohonan sebagai objek memiliki pemaknaan sosial  yang  lebih  dari  sekadar kumpulan  pohon.  Dalam  konteks diskursus  modernisasi,  pepohonan di  hutan  dapat  diartikan  sebagai suatu  komoditas  yang  dapat mendatangkan keuntungan ekonomis  atau  bahkan  dianggap sebagai  komponen  penghambat dalam proses pembangunan (Howarth et al., 2000). Sebagaimana  opini  publik, diskursus  atau  diskursus  sosial memiliki  peran  yang  sangat signifikan dalam proses pembentukan  regulasi.  Pandangan dan pembicaraan yang muncul dari masyarakat mengenai isu-isu publik  dapat  secara  langsung memengaruhi  kebijakan  politik terhadap  isu  tersebut.  Dalam konteks  ini,  pertukaran  informasi antara  pemerintah  dan  masyarakat menjadi  elemen  kunci  untuk
menciptakan  pemahaman  yang seimbang. Nasution (1889) menekankan pentingnya pertukaran informasi antara pemerintah  dan  rakyat  sebagai kebutuhan mendasar. Rakyat memerlukan  informasi  tentang tindakan  yang  diambil  pemerintah untuk mereka, sementara pemerintah memerlukan pemahaman mengenai aspirasi dan harapan rakyat terhadap pemerintahan mereka (Chatamallah,  2007).  Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan  kritik  dan  masukan menjadi  penting,  memungkinkan pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan dan harapan rakyat.
Undang-Undang  Republik
Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan  bahwa  masyarakat memiliki  hak  untuk  memberikan masukan  secara  lisan  dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini  dapat  dilakukan  melalui berbagai  mekanisme  seperti  rapat dengar pendapat umum, kunjungan  kerja,  serta  seminar, lokakarya,  diskusi,  atau  kegiatan konsultasi publik lainnya.
Dengan  demikian,  interaksi yang positif  antara pemerintah dan masyarakat,  yang  dibangun  atas dasar  pemahaman  dan  pertukaran informasi,  menjadi  fondasi  utama bagi  pembentukan  regulasi  yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme
Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 umpan balik ini membantu menciptakan kebijakan yang responsif,  mampu  mengakomodasi kepentingan bersama, dan memperkuat hubungan saling percaya  antara  pemerintah  dan rakyat. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggabungkan pendekatan analisis  diskursus  kualitatif  dan process  tracing dengan  fokus  pada konteks  regulasi  garam. Critical Discource  Analysis atau  analisis diskursus menjadi instrumen utama  untuk  memahami dinamika diskursus publik dalam masyarakat terkait  regulasi  garam.  Pentingnya pengamatan  mendalam  terhadap bahasa  dan  penggunaan  bahasa dalam berbagai teks, seperti pidato, wawancara, dan laporan, ditekankan  sebagai  kunci  untuk mengungkapkan makna yang lebih mendalam  terkait  pembentukan diskursus (Paul Gee, 2001). Penelitian juga akan mengimplementasikan process tracing sebagai  metode  analisis kualitatif,  khususnya  jenis inductive process tracing yang mencari bukti empiris dan penjelasan historis  terkait  fenomena  spesifik tanpa membangun hipotesis teoritis terlebih  dahulu  (Bennett,  2008).
Penelitian  terbagi  menjadi  dua
tahap.  Pertama,  melalui  analisis diskursus, peneliti menelusuri konten  di  media  mainstream, media  online,  dan  media  sosial untuk  mengidentifikasi  diskursus publik.  Kedua, process  tracing digunakan  untuk  menganalisis hubungan sebab-akibat antara diskursus  publik  dan  implementasi regulasi garam. Penelitian ini  menggunakan sebanyak  30  sumber  data  yang beragam.
Sumber-sumber ini mencakup  literatur  dalam  bentuk teks  dan  artikel  dari  media  online seperti  Kompas.com,  Bisnis.com, CNBC  Indonesia,  dan  lain-lain. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan memanfaatkan konten tekstual dari media  sosial  seperti  Facebook  dan Twitter,  berupa  komentar  dan opini  pengguna.  Beberapa  jenis konten yang bersifat primer, seperti kutipan  wawancara,  juga  akan diikutsertakan  sebagai  bagian  dari data penelitian. Cakupan penelitian  terletak  pada  analisis beberapa  regulasi  garam,  analisis diskursus,  dan  opini  masyarakat selama periode 8 tahun, mulai dari 2015 hingga 2023.
HASIL DAN PEMBAHASAN Masyarakat  telah  dihadapkan  pada  berbagai  topik  yang  menjadi sorotan  utama  dan  memicu  perbincangan  publik.  Dalam  mengamati dinamika  ini,  terdapat  sejumlah  topik  yang  mendesak  perhatian  khusus, terutama dengan keterkaitannya pada isu-isu dan wacana publik yang sedang berkembang.  Pemetaan  topik-topik  tersebut  membuka  pandangan  terhadap
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
adanya peraturan dan regulasi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah untuk  mengatur  aspek-aspek  dalam  pergaraman  nasional.  Pemetaan  topik- topik  ini  tidak  hanya  membuka  pandangan  terhadap  peraturan  yang  ada, tetapi  juga  mengajak  masyarakat  untuk  lebih  memahami  dinamika  dan tantangan  yang  dihadapi  dalam  pergaraman  nasional.  Hal  ini  diharapkan dapat  mendorong  partisipasi  aktif   masyarakat  dalam  mendukung  kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan lingkungan.

## Gambar  I Pemetaan Regulasi dan Topik
Disparitas Kualitas Industri  pengguna garam  di Indonesia  menghadapi  tantangan serius  terkait  persepsi  terhadap produk garam lokal, yang dianggap belum memenuhi spesifikasi industri dengan standar kandungan NaCl  di  atas  97%,  sementara garam  lokal  berkisar  antara  81% hingga  96%  (Sandi,  2020).  Akun @czeshua melalui twitter menekankan,  "Garam  industri adalah  garam  yang  digunakan sebagai bahan baku maupun bahan penolong bagi industri lain. Garam industri digunakan untuk kebutuhan farmasi, kosmetik, tekstil,  dan  sebagainya.  Garam industri  memiliki  NaCl  minimal 97%.  Khusus  untuk  industri pangan,  kadar  Ca  dan  Mg  <  600 ppm.  Harga  garam  industri  cukup kompetitif  dan  jaminan  pasokan secara  berkesinambungan.  Garam industri  juga  harus  memenuhi persyaratan  kualitas  industri  aneka pangan,  industri  petrokimia,  dll." Ini  menyoroti  bahwa  garam
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
industri harus memiliki kandungan NaCl  minimal  97%  serta  batas maksimal  untuk  kalsium  dan magnesium  di  bawah  600  ppm, memenuhi  standar  kualitas  yang ketat untuk berbagai sektor industri. Selain  kandungan  NaCl yang tinggi, kualitas garam industri juga  mencakup  kadar  kalsium  dan magnesium  yang  rendah  serta kadar  air  yang  minimal,  yang berlaku  untuk  industri  pangan, chlor  alkali  plant  (CAP),  soda kostik, dan farmasi yang memerlukan  garam  dengan  NaCl sebesar 99,9% (Kemenperin, 2018). Tantangan  utama  adalah  bahwa kebutuhan garam industri ini tidak sepenuhnya  dapat  dipenuhi  oleh produksi  dalam  negeri.  Dalam Perpres  Nomor  126  Tahun  2022, pasal  2  ayat  3,  diatur  bahwa kebutuhan  garam  untuk  industri harus  dipenuhi  dari  produksi dalam  negeri  paling  lambat  tahun 2024.  Namun,  produksi  dalam negeri  masih  menghadapi  kendala dalam  hal  jumlah  dan  kualitas, dengan  kadar  garam  umumnya  di bawah  94%,  dipengaruhi  oleh salinitas  air  laut,  iklim,  dan teknologi.
Disparitas  kualitas  garam menjadi  fokus  penting,  terutama karena  kebutuhan  industri  akan garam  berkualitas  tinggi  belum terpenuhi  oleh  produksi  lokal.
Akun  @susipudjiastuti  melalui Twitter menyoroti kekhawatiran ini dengan mengatakan, "Sebagai orang  yang  bekerja  di  perusahaan asing di bidang pertanian, mirisnya komoditi  lokal  kita  kualitasnya kurang  dibandingkan  dengan  yang diimpor.  Sedangkan  persyaratan industri  tinggi,  terutama  dari perusahaan multinasional. Akibatnya,  banyak  penolakan  dari vendor  lokal  karena  masalah kualitas." Ini mencerminkan bahwa standar  industri,  terutama  dari perusahaan  multinasional,  sangat tinggi, sehingga garam lokal sering kali  tidak  memenuhi  syarat  dan menyebabkan penolakan dari vendor lokal. Akun @bicyclooctane menambahkan, "Khusus  untuk  industri  pangan, kadar  Ca  dan  Mg  <  600  ppm.
Harga  garam  industri  cukup kompetitif  dan  jaminan  pasokan secara  berkesinambungan.  Garam industri  juga  harus  memenuhi persyaratan  kualitas  industri  aneka pangan,  industri  petrokimia,  dll." Ini menggarisbawahi bahwa garam industri  harus  memiliki  kadar kalsium  dan  magnesium  di  bawah 600  ppm,  serta  harga  yang kompetitif dan pasokan berkelanjutan, menekankan pentingnya kualitas dan kontinuitas pasokan.  Di  sisi  lain,  akun @aku_gwenchana mengatakan, "Bingung  juga  kalau  harus  jelasin terus2an  kalau  Indo  ini  cuaca  ga menentu  dan  untuk  panen  garam masih  sangat  bergantung  sama cuaca.  Target  panen  garam  3jt ton/th  tp  karena  faktor  ini  cuma bisa tembus 1jt ton (garam rakyat). Kalo  liat  orang  bahas  ini  mau komen  juga  udah  mager.  Impor garam  ga  perlu  jika  mataharinya terik sepanjang tahun sehingga bisa jemur  air  laut  sampe  kering.  Jika musim  hujannya  lebih  panjang akan  menyulitkan  petani  garam. Sedangkan  negara2  pengekspor garam  mereka  menambang  dari bukit  garam  yg  tidak  pengaruh cuaca."  Ini  menekankan  bahwa
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
cuaca  yang  tidak  menentu  di Indonesia  sangat  mempengaruhi produksi  garam  lokal,  berbeda dengan  negara-negara  pengekspor garam yang tidak bergantung pada cuaca untuk produksinya. Akibatnya,  kontinuitas  pasokan garam lokal tidak dapat dipastikan, yang menyebabkan perlunya impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri.
Kualitas  garam  lokal  yang tidak  sesuai  dengan  standar industri membuat industri terpaksa mengimpor garam. Akun @herusetiadi55  mempertanyakan, "Pertanyaannya  juga  industri  mau ngga  beli  dan  memakai  produksi garam petani tradisional utk bahan farmasi,  makanan  dan  kebutuhan industrial  lain..?  Juga  standar garam  seperti  apa  yang  dihasilkan petani  dan  garam  yg  import (mlewati proses GMP) Perindustrian." Ini mempertanyakan kesiapan industri untuk  menggunakan  garam  lokal yang dihasilkan oleh petani tradisional,  mengingat  standar yang berbeda dengan garam impor yang  diproses  melalui  Good Manufacturing Practices (GMP). Disparitas kualitas ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  126 Tahun  2022 tentang  Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional  2022,  yang  menetapkan indikator kinerja, termasuk produksi  dan  kualitas  garam  di Sentra  Ekonomi  Garam  Rakyat (SEGAR)  serta  penyerapan  hasil produksi  garam  di  SEGAR. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam lokal serta mendukung  pertumbuhan  industri garam  lokal.  Namun,  masih  ada kesenjangan  antara  harapan  dan kenyataan, tercermin dari ketidakpuasan  masyarakat  dan sektor industri terhadap peningkatan  produksi  dan  kualitas garam  lokal  serta  penyelesaian disparitas  kualitas  yang  dijanjikan pemerintah. Kurangnya peningkatan signifikan dalam produksi  dan  kualitas  garam  lokal serta  kegagalan  dalam  mengatasi disparitas  kualitas  menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut  mungkin  belum  optimal. Evaluasi mendalam terhadap implementasi regulasi serta langkah-langkah tambahan diperlukan  untuk  mencapai  tujuan dalam  pengembangan  industri garam lokal. Diperlukan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah,  perusahaan  garam, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberhasilan strategi pembangunan industri garam nasional. Disparitas Harga Harga  garam  lokal  di
Indonesia  cenderung  lebih  tinggi dibandingkan dengan garam impor,  meskipun  kualitasnya  lebih rendah.  Hal  ini  disebabkan  oleh produksi  garam  lokal  yang  masih menggunakan  peralatan  sederhana dan  memiliki  standar  kadar  NaCl yang  lebih  rendah.  Ketua  Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia  (AIPGI)  Tony  Tanduk menyatakan  bahwa  garam  impor, dengan  harga  yang  jauh  lebih rendah,  memiliki  kualitas  yang memenuhi kebutuhan industri
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
dengan  spesifikasi  NaCl  di  atas 97%, sementara garam lokal hanya memiliki  kandungan  NaCl  sebesar 81%-96%.  Menurut  data  yang disampaikan,  harga  garam  impor berkisar  sekitar  Rp  400/Kg, sedangkan  garam  lokal  dibanderol sekitar  Rp  500-600/kg  (Siregar, 2020).  Manager  Marketing  PT Garam,  Ismail  Muda  Nasution, juga mengemukakan bahwa garam impor dari Australia dijual dengan harga  Rp  650  per  Kg,  sementara garam  produksi  petani  Madura dijual Rp 750 per Kg (Disperindag, 2016). Disparitas harga ini menciptakan  insentif   bagi  industri pengolahan untuk beralih ke garam impor,  yang  berdampak  pada penurunan  permintaan  terhadap garam lokal. Pengguna  Twitter  @mbhfur menyatakan,  "yah  simple  saja  gak usah fafifuwasweswos, garam impor  itu  lebih  murah,  pertanian bisa  intensifikasi  supaya  bisa efisien,  lah  garam?  kagak  bisa menyamai  efisiensi  garam  impor wong itu ditambang bukan ditambah."  Dalam  pernyataannya, ia  mengungkapkan  bahwa  garam impor lebih murah karena efisiensi produksi  yang  lebih  tinggi,  dan menekankan bahwa produksi garam lokal yang masih tradisional tidak  dapat  menyamai  efisiensi garam  impor  yang  ditambang. Akun  @gustuNata  menambahkan, "Nah  coba  dibandingin  juga  mana lebih  efisien,  full  menggunakan garam  lokal  dengan  konsekuensi harga  garam  akan  tinggi,  atau distabilkan  dengan  impor.  Karena selama  kita  masih  memproduksi garam  dengan  proses  air  laut  ga akan  bisa  memenuhi  kebutuhan dalam negeri dengan harga
terjangkau."  Ia  menyoroti  bahwa selama produksi garam lokal masih menggunakan  proses  air  laut, kebutuhan  garam  lokal  tidak mampu  bersaing  dalam  hal  biaya dengan garam impor. @sitititikoma juga menambahkan, "Byk yg ga tau ya  kl  bikin  garem  dr  air  laut biayanya  tinggi,  sementara  impor garam lbh murah krn di luar negri, garam tinggal diserok/ dikerok aja dr tambang tanpa proses destilasi lg dr  cairan  jd  padat."  Menurutnya, biaya  produksi  garam  lokal  lebih tinggi  karena  prosesnya  yang  lebih rumit  dibandingkan  dengan  garam impor  yang  ditambang,  yang  lebih murah  karena  tidak  memerlukan proses  destilasi  dari  cairan  ke padat. Lebih  lanjut,  @luhanbeib mengatakan,  "inikan  skala  kecil. makanya  terlihat  mudah.  coba dibedah  lagi.  indokan  negara tropis.  mau  'ngeringin'  garam dalam  jumlah  banyak  perlu  panas dong.  kalo  lg  hujan  jelas  jadi challenge  ya.  apa  bisa  diganti  dg oven?  balik  lg  apakah  efektif ? apakah  biayanya  lbh  murah dibanding  impor?"  Pernyataan  ini menekankan  tantangan  produksi garam  dalam  skala  besar  di Indonesia,  sebagai  negara  tropis, menghadapi  cuaca  yang  tidak menentu  dan  mempertanyakan efektivitas  serta  biaya  penggunaan teknologi untuk pengeringan garam. Pemerintah  telah  mencoba mengatasi  masalah  ini  melalui regulasi seperti Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  126
Tahun  2022 tentang  Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional,  yang  bertujuan  menjaga stabilitas  harga  garam  lokal  dan
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 mengurangi  ketergantungan  pada impor dengan pembentukan rencana induk pergaraman daerah. Namun,  implementasinya  masih jauh dari sempurna. Kenyataannya, impor garam bahkan melebihi kebutuhan industri, menyebabkan penumpukan  garam  lokal  di  pasar domestik.  Untuk  menyelesaikan masalah  ini,  diperlukan  komitmen yang  kuat  dari  pemerintah  dan dukungan  dari  berbagai  pihak terkait.  Langkah-langkah  konkret harus  diambil  untuk  memastikan bahwa  stok  garam  lokal  diserap oleh industri secara penuh, sementara  impor  hanya  digunakan untuk  memenuhi  kekurangannya. Stabilitas  harga  yang  adil  dan berkelanjutan  bagi  industri  dan petani  garam  harus  menjadi  fokus utama. Dengan upaya bersama dan kerjasama antara pemerintah, industri, dan petani garam, diharapkan  dapat  tercapai  solusi yang memuaskan bagi semua pihak dan  menjaga  keberlangsungan industri garam lokal di Indonesia.
Pihak Terlibat dalam Pergaraman Peraturan  Presiden  Nomor 126 Tahun 2022, Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  125 Tahun  2015,  Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019, secara komprehensif mengidentifikasi  pihak-pihak  yang terlibat dalam kerangka pergaraman  nasional.  Pihak  yang terlibat dalam kerangka pergaraman  nasional  juga  telah menjadi  sorotan  dalam  berbagai bentuk  literatur,  artikel  media massa, dan konten di media sosial. Perbincangan ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung, namun  kompleksitas  keterlibatan mereka tidak selalu tercakup dalam regulasi  yang  telah  ada.  Beberapa pihak  sudah  diatur  oleh  regulasi pemerintah, sementara pihak lainnya  masih  berada  di  luar kerangka  regulatif  yang  telah ditetapkan. Peraturan Menteri Perdagangan No. 125  Tahun 2015 tentang  Ketentuan  Impor  Garam membawa konsekuensi yang signifikan  bagi  industri  garam  di Indonesia.  Pasal  1  dari  peraturan tersebut  dengan  tegas  menyatakan bahwa  importir  garam  industri merujuk  pada  entitas  perusahaan yang  terlibat  dalam  kegiatan industri  dengan  menggunakan bahan  baku  atau  bahan  penolong dari garam industri. Artikel Bisnis.com  pada  tahun  2016 mencatat  pernyataan  dari  Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), yang menyatakan niatnya untuk melakukan  impor  garam  sebanyak 800.000  ton  sepanjang  tahun tersebut (Bisnis.com, 2016). AIPGI, sebagai salah satu importir dalam  industri  ini,  memberikan gambaran nyata bagaimana peraturan pemerintah diimplementasikan  oleh  pelaku industri. Definisi yang jelas mengenai  importir  garam  industri dalam  regulasi  ini  menunjukkan bahwa pemerintah mengakui peran krusial  industri  dalam  pengaturan impor  garam.  Dengan  adanya definisi  yang  jelas  ini,  pemerintah memberikan arah yang tegas terkait
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 dengan  siapa  yang  dianggap sebagai importir garam industri. Ini tidak hanya membantu memperjelas  prosedur,  tetapi  juga memberikan  fondasi  yang  kokoh bagi  peran  industri  dalam  konteks regulasi tersebut.
Seiring  dengan  pernyataan
AIPGI  tentang  niatnya  untuk melakukan  impor  sejumlah  besar garam,  dapat  dilihat  bagaimana industri  ini  memiliki  dampak signifikan pada pelaksanaan regulasi tersebut. Keterlibatan langsung para pemangku kepentingan utama, seperti AIPGI, menjadi contoh konkret bagaimana industri  dan  pemerintah  dapat bekerja  bersama  untuk  mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  definisi  yang  jelas  tentang importir  garam  industri  dalam Peraturan  Menteri  Perdagangan No.  125  Tahun  2015  membantu memperkuat  peran  industri  dalam implementasi regulasi ini. Kolaborasi  antara  pemerintah  dan industri,  seperti  yang  terlihat  dari pernyataan AIPGI, menjadi langkah positif  menuju pencapaian tujuan regulasi impor garam ini. Regulasi  ini  juga  mengatur bahwa  dalam  situasi  kekurangan garam  konsumsi  di  dalam  negeri, terutama saat gagal panen, pemerintah memberikan wewenang  kepada  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)  untuk melakukan  impor.  Regulasi  ini menegaskan  peran BUMN sebagai solusi darurat, menunjukkan kendali pemerintah dalam mengelola  impor  garam  untuk memastikan  pasokan  memadai. Pernyataan tersebut juga menegaskan  keterlibatan  BUMN dalam kerangka pergaraman nasional.  Dalam  suatu  artikel menyebutkan bahwa Holding BUMN  Pangan  atau  ID  Food merencanakan strategi untuk memenuhi kebutuhan garam industri  di  dalam  negeri  (Rahman Hakim,  2023).  Ini  mencerminkan peran  strategis  BUMN  dalam mendukung industri dengan merencanakan  dan  melaksanakan langkah-langkah  yang  diperlukan. PT  Garam,  sebagai  bagian  dari BUMN,  juga  memiliki  peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan garam konsumsi. Namun,  Direktur  Utama  ID  Food mengungkapkan bahwa PT Garam baru  mampu  memenuhi  sekitar  50 persen kebutuhan garam konsumsi. Ini menunjukkan kontribusi substansial  PT  Garam  dalam industri  garam  konsumsi.  Dengan demikian, dalam kerangka pergaraman  nasional,  BUMN, terutama  PT  Garam,  memiliki peran  penting  dalam  menangani kondisi  darurat  dan  memastikan pasokan  garam  mencukupi  untuk kebutuhan dalam negeri. Regulasi ini juga mengharuskan  importir  garam industri untuk rutin menyampaikan  laporan  impor bulanan kepada berbagai direktorat terkait di Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,  dan  Kementerian Kelautan dan Perikanan. Upaya ini mencerminkan keinginan pemerintah  untuk  mengawasi  dan mengatur  impor  garam  secara berkala, serta menunjukkan adanya kerjasama  lintas  sektoral  dalam mengelola impor garam,
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 menciptakan  transparansi  dalam pelaksanaannya.  Koordinasi  di antara  lembaga-lembaga  tersebut terlihat  dari  pernyataan  Direktur Jenderal  IKFT  yang  menyebutkan bahwa  telah  berkoordinasi  dengan KKP  terkait  data  stok  garam  lokal (Nurcaya,  2021).  Pernyataan  ini menunjukkan  bahwa  pemerintah telah  mengambil  langkah-langkah koordinatif untuk memastikan data dan  pengelolaan  garam  lokal dilakukan  dengan  baik.  Namun, pernyataan  dari  akun  Twitter @FelixSGL1 mengungkapkan, “Ini yang jadi kesalahan brarti soal kontrol  garamnya  mas.  Bu  Susi emang  ga  melarang  impor.  Imbas dari  dia  melihat,  dulu  pemikiran dia  itu  sama  kek  yang  mas  diatas twitt,”  menunjukkan  pandangan publik tentang permasalahan pengendalian impor garam. Pernyataan ini mengkritisi kebijakan  kontrol  impor  garam yang  diterapkan  oleh  pemerintah, menunjukkan  bahwa  meskipun mantan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Susi  Pudjiastuti  tidak melarang impor, kebijakan tersebut masih  dipandang  tidak  efektif. Kritik  ini  mencerminkan  bahwa upaya pemerintah dalam mengatur impor  garam  belum  terealisasi dengan optimal dan masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Terakhir, Kementerian Perindustrian,  sebagai  pihak  yang terlibat  dan  diatur  dalam  regulasi ini,  memainkan  peran  penting dalam  menjamin  pasokan  garam sebagai  bahan  baku  industri. Dalam  sebuah  artikel,  disebutkan bahwa  Kementerian  Perindustrian berperan dalam menjamin pasokan
kebutuhan  garam  sebagai  bahan baku  dan  bahan  penolong  industri (Indonesian  Fishery  Producers Processing & Marketing Association, 2022). Ini menegaskan peran strategis Kementerian  Perindustrian  dalam keberlanjutan pasokan garam untuk kepentingan industri nasional. Peraturan Menteri Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia  Nomor  66/Permen- Kp/2017  tentang  Pengendalian
Impor  Komoditas  Pergaraman secara  rinci  melibatkan  petani, petambak, kelompok, atau koperasi petani garam, yang secara langsung terlibat  dan  diatur  dalam  regulasi ini. Hal ini menunjukkan kejelasan dalam  regulasi  mengenai  pihak- pihak yang terlibat dalam pengendalian  impor  komoditas pergaraman. Kementerian Perindustrian,  sebagai  pihak  yang terlibat  dan  diatur  dalam  regulasi ini  dalam  artikelnya  menyatakan, "Oleh  karena  itu,  pada  hari  ini, kami  mengumpulkan  sejumlah perusahaan industri pengolah garam  dan  para  petani,  petambak, kelompok  atau  koperasi  petani garam untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman  dalam  penyerapan garam lokal tahun 2022." (Kementerian Perindustrian Republik  Indonesia,  2022).  Ini menunjukkan keterlibatan pemerintah  dalam  mendukung kolaborasi  antara  sektor  industri dan petani garam. Menteri Kelautan dan Perikanan,  yang  terlibat  dalam mengelola  sektor  kelautan  dan perikanan,  juga  aktif  dalam  upaya
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 pengaturan impor garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan  mencatat  kebutuhan garam nasional sekitar 4,5 juta ton per  tahun  (Nababan,  2023), menunjukkan  peran  pemerintah dalam memberikan gambaran mengenai kebutuhan garam. Badan Meteorologi,  Klimatologi,  dan Geofisika  (BMKG)  juga  memiliki peran  penting,  terutama  dalam memberikan masukan terkait pengaturan  impor  garam  di  luar waktu  yang  ditentukan,  khususnya dalam  menghadapi  perubahan musim kemarau. Kebijakan adaptasi terhadap faktor cuaca dan peran BMKG membantu pengambilan  keputusan  terkait impor,  menunjukkan  koordinasi yang  diperlukan  untuk  mengatasi tantangan lingkungan.
Peraturan  Daerah  Provinsi
Lampung  Nomor  8  Tahun  2019
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menguraikan  dengan  jelas pihak yang terlibat dalam pergaraman.  Dinas  Kelautan  dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung,  menurut  Pasal  1, memiliki  peran  sentral  dalam mengelola dan mengawasi perlindungan  serta  pemberdayaan nelayan,  pembudidaya  ikan,  dan petambak  garam  di  wilayah Lampung. Pelaku usaha pergaraman seperti petambak garam kecil dengan lahan maksimal 5 hektare, dan penggarap tambak garam, diidentifikasi sebagai  pihak  terlibat  yang  diakui dan diatur oleh pemerintah daerah. Ini memberikan kejelasan mengenai pelaku usaha pergaraman  yang  terlibat  dalam
regulasi.  Perusahaan  asuransi  juga diidentifikasi  sebagai  pihak terlibat yang bertanggung jawab menanggung risiko usaha pergaraman. Pendekatan ini mencerminkan upaya komprehensif  dalam  melibatkan pihak  ketiga  untuk  melindungi keberlanjutan  usaha  pergaraman. Peraturan ini memberikan landasan  hukum  yang  kuat  untuk mengatur  dan  mengawasi  usaha pergaraman  di  Provinsi  Lampung. Kejelasan  peran  dan  identifikasi pihak-pihak  terlibat  merupakan langkah penting dalam menciptakan  lingkungan  usaha yang teratur dan berkelanjutan. Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  126 Tahun  2022  tentang  Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional menegaskan peran utama Pemerintah  Pusat, yang  diwakili oleh  Presiden,  dalam  pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan  pergaraman.  Ini mencerminkan  kendali  pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan strategis terkait pergaraman  nasional.  Pemerintah Daerah,  diwakili  oleh  kepala daerah, bertanggung jawab memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan  daerah  otonom.  Ini menggarisbawahi  peran  penting pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program terkait pergaraman. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah menjadi inti dari upaya percepatan pembangunan pergaraman, menekankan pentingnya kerjasama dan  sinergi antara kedua tingkatan pemerintahan  untuk  mencapai
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
tujuan  nasional terkait  pemenuhan kebutuhan garam.
Di  sisi  lain,  pihak  yang tidak  langsung  tercakup  dalam regulasi,  seperti  tengkulak,  juga memiliki dampak signifikan. Sebuah  artikel  menyatakan  bahwa tengkulak  menjadi  penentu  harga di  tingkat  petani  (Fikri  Ashri, 2021). Ini menunjukkan kompleksitas  dan  interkoneksi berbagai  pihak  dalam  ekosistem pergaraman yang perlu diperhatikan  dalam  merumuskan regulasi yang lebih holistik. Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan  peran  dan dampak  berbagai  pihak,  termasuk yang  tidak  langsung  tercakup dalam regulasi, dalam merumuskan kebijakan pergaraman yang komprehensif. Respon  publik  terhadap regulasi  ini  menunjukkan  bahwa beberapa  pihak  yang  diatur  dalam regulasi telah menjalankan tugasnya  sebagaimana  mestinya, tetapi  beberapa  pihak  kurang optimal. Pemahaman dan pelaksanaan yang tepat dari pihak- pihak  terlibat,  sebagaimana  diatur dalam regulasi, memberikan dampak  positif  yang  dirasakan oleh  masyarakat.  Namun,  terdapat catatan  bahwa  ada  pihak  yang memiliki kewenangan dalam pergaraman, meskipun kewenangan  tersebut  tidak  diatur dalam  regulasi  yang  berlaku. Kewenangan  yang  tidak  diatur dalam  regulasi  dapat  menciptakan ketidakjelasan dan potensi ketidakseimbangan dalam pengelolaan  pergaraman.  Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi untuk memastikan bahwa seluruh kewenangan  yang  relevan  diatur dengan  jelas  dan  sejalan  dengan kebutuhan masyarakat serta tujuan pergaraman  nasional.  Upaya  ini akan membantu menciptakan lingkungan  yang  lebih  transparan, teratur, dan adil dalam pergaraman,  memastikan  bahwa semua  pihak  terlibat  beroperasi sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Kebocoran Garam Impor ke Pasar Pasar  garam  di  Indonesia menghadapi tantangan serius terkait kebocoran garam industri ke pasar  konsumsi,  yang  berdampak pada  penurunan  harga  garam  di tingkat petani. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan  bahwa  garam impor  yang  seharusnya  digunakan untuk  industri  merembes  ke  pasar konsumsi,  merusak  harga  garam petani (Fikri Ashri, 2021). Pengawasan  pasca  importasi  yang lemah  dan  kurangnya  mekanisme pengawasan  terhadap  penggunaan garam impor oleh importir memungkinkan  adanya  sisa  stok garam  impor  yang  tidak  terpakai oleh industri dan berpotensi masuk ke  pasar  garam  rakyat,  terutama dengan  adanya  disparitas  harga yang tinggi yang semakin memperparah situasi ini (Biroekon, 2021).  Ardianto,  seperti  yang dilaporkan dalam artikel Kompas.com,  menekankan  bahwa impor garam seharusnya didasarkan  pada  kebutuhan  riil industri,  dan  distribusi  garam impor  perlu  diawasi  ketat  untuk mencegahnya  merembes  ke  pasar konsumsi  (Grahadyarini,  2021).
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
Pendapat  ini  juga  didukung  oleh netizen di Twitter, yang menyoroti adanya  kelebihan  impor  garam yang  akhirnya  beralih  ke  garam konsumsi.  Misalnya,  akun  Twitter @imnotrobot911 menyatakan, "TAPIII  ada  problem  lain  yaitu adanya  excess  impor  garam  yg akhirnya  lari  ke  garam  konsumsi," yang  mengindikasikan  adanya kelebihan  impor  garam  yang merembes  ke  pasar  konsumsi. Akun  @Bulejo1  menambahkan, "Yang jadi masalah garam industri masuk  ke  garam  konsumsi  rumah tangga disitu jadi masalahnya, baru jaman  Jokowi  aja  harga  garam lokal  naik  tajam,"  menunjukkan bahwa  masalah  ini  menyebabkan kenaikan harga garam lokal. Akun @PartaiSocmed menyatakan, "Justru  akibat  penambahan  kuota impor  garam  yg  ugal2an  itu akibatnya  banyak  garam  industri impor  dijual  sebagai  garam  dapur. Akibat  selanjutnya  petani  garam kita  dibunuh  secara  halus."  Dalam pernyataan ini, akun @PartaiSocmed  menyoroti  bahwa peningkatan  kuota  impor  garam secara  berlebihan  menyebabkan garam industri impor dijual sebagai garam dapur. Kritik ini mencerminkan  pandangan  bahwa kebijakan pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan petani garam domestik. Akun @proletarsusah mengomentari, "Tapi garam industri  bocor  ke  pasar  rumah tangga  awokawok.  Dari  dulu alasannya  garam  impor  untuk industri  mulu  tanpa  ada  usaha meningkatkan  kemampuan  untuk memproduksi garam industri sendiri."  Pernyataan  ini  menyoroti
kebocoran  garam  industri  ke  pasar rumah  tangga,  yang  menunjukkan ketidakefektifan  pengawasan  dan regulasi  pemerintah.  Selain  itu, juga  mengkritik  kurangnya  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan produksi  garam  industri  domestik. Meskipun  hal  ini  sudah  lama dikeluhkan  namun  tidak  ada perubahan  atas  masalah  ini.  Akun @shotgunputer menjelaskan, "Saya rangkum saja dari gugel. Kebutuhan  garam  itu  4,5  juta  ton. 3,7  buat  industri  sisanya  buat konsumsi  (kemenperin,  2022). Impor  sekitar  2.76  juta  ton.  Tentu sebagian  besar  buat  industri  jg  krn kita bukan produsen garam tambang.  Data  dari  KKP  itu produksi  lokal  udh  jutaan  ton.  Yg jd  masalah  adalah  jelas  impor garam  non  industri.  Dari  2.76  itu pasti  ada  barang  non  industri  yg masuk. Blum lagi garam yg disortir dari  industri  bisa  masuk  ke  garam konsumsi. Inilah yg pada di protes krn  ganggu  harga  pasar.  Udahlah barang lokal susah buat industri, di pasar  garam  konsumsi  pun  masih ketabrak  garam  impor.  Akibatnya ga BEP petaninya. Itulah mengapa pada  protes.  Orang  garem  yg  buat masak  doang  disini  banyak  kok malah  ikutan  nyempil  impor. Makanya  ada  tuh  yg  kena  kasus korupsi."  Akun  @shotgunputer memberikan analisis data kebutuhan  dan  impor  garam  di Indonesia. Pernyataan ini menyoroti bahwa meskipun sebagian  besar  impor  garam ditujukan untuk industri, kebocoran  garam  industri  ke  pasar konsumsi  tetap  terjadi.  Hal  ini menyebabkan petani merugi karena  kebocoran  garam  tersebut mengganggu harga pasar lokal. Hal
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 ini juga mengaitkan situasi tersebut dengan  kasus  korupsi,  yang menunjukkan  bahwa  kebijakan impor garam tidak hanya merugikan petani tetapi juga terkait dengan  praktik  korupsi.  Akun @susipudjiastuti menyatakan, "Garam  industri  impor  itu  rembes ke  rumah  tangga  dijual  sbg  garam dapur. Segala data tentang kebutuhan  industri  sebelumnya bohong!" Pernyataan ini menguatkan kritik tentang kebocoran  garam  industri  ke  pasar rumah  tangga  dan  menyatakan bahwa  data  kebutuhan  industri yang  disampaikan  sebelumnya tidak  akurat.  Ini  mencerminkan ketidakpercayaan  publik  terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola kebijakan impor garam. Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  52  Tahun  2017 tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang  Ketentuan  Impor  Garam Pasal 10 mengatur bahwa importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahkan garam industri yang mereka  impor  kepada  pihak  lain. Namun,  ada  pengecualian  untuk industri  aneka  pangan,  yang  dapat memperdagangkan atau memindahkan garam industri yang mereka  impor  kepada  industri makanan dan minuman atau pihak lain  setelah  garam  tersebut  diolah.
Ini  bertujuan  untuk  mencegah kebocoran  garam  impor  ke  pasar yang  tidak  sesuai.  Sementara  itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 126  Tahun 2022 menekankan pentingnya koordinasi dan pengendalian dalam  rencana  aksi  percepatan pembangunan pergaraman nasional.  Salah  satu  fokusnya adalah pengendalian dan pengawasan pasar garam, termasuk peningkatan  kesesuaian  izin  yang dikeluarkan  untuk  impor  garam serta pengendalian peredaran garam ilegal. Kesadaran pemerintah akan urgensi mengatasi masalah  dalam  industri  garam tercermin  dalam  regulasi  ini,  yang menggarisbawahi perlunya peningkatan  kesesuaian  izin  impor garam  dan  penegakan  aturan  yang ada.  Fokus  pada  pengendalian peredaran garam ilegal menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani praktik  ilegal  yang  merugikan petani  lokal  dan  industri  garam dalam negeri. Secara keseluruhan, regulasi tersebut  mencerminkan  langkah positif pemerintah dalam mengatasi masalah industri garam. Namun, tantangan tetap ada dalam mengimplementasikan regulasi tersebut  secara  efektif.  Diperlukan koordinasi  antar  lembaga  terkait, pemantauan  yang  ketat,  dan penegakan  hukum  yang  tegas untuk  mencapai  tujuan  percepatan pembangunan pergaraman nasional. Regulasi yang lebih ketat dan  implementasi  yang  kuat menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah kebocoran  garam  industri  ke  pasar konsumsi, melindungi petani garam lokal, dan menjaga stabilitas pasar  garam  domestik  secara keseluruhan.
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 Kendala Geografis Kondisi  geografis  Indonesia memainkan  peran  penting  dalam pembatasan produksi garam nasional. Meskipun Indonesia memiliki  laut  yang  luas,  hal  ini tidak  berarti  produksi  garam  di Indonesia melimpah dan berkualitas. Akun Twitter @mymradikal  menegaskan,  "luas laut  indonesia  yg  luas  lautnya setara  garis  khatulistiwa  tp  ga mampu  produksi  garam  sendiri dan  harus  impor."  Pernyataan  ini menunjukkan ironi bahwa meskipun  memiliki  laut  yang  luas, Indonesia  tetap  harus  mengimpor garam. Akun Twitter @Reynoldprima memberikan pandangan lain dengan menyatakan, "Itu artinya sampeyan gak  bisa  membedakan  kandungan garam  laut  tiap  wilayah.  Garis pantai  panjang  tdk  berarti  bs menghasilkan  garam  berkualitas dan berkuantitas. Garam bagus dan banyak  justru  sering  datang  dari negara yg gak punya pantai seperti Bolivia dan Nepal." Pernyataan ini menyoroti  bahwa  panjang  garis pantai tidak menjamin kualitas dan kuantitas produksi garam, mendukung  pandangan  bahwa Indonesia harus menutupi kekurangannya dengan impor garam. Akun Twitter @putrapetir_007  menambahkan, "Gini  coba  diperhatikan  baik-baik. Tidak  semua  garis  pantai  bisa dibuat ladang garam. Tidak semua wilayah sepanjang waktu cuacanya cocok  untuk  proses  membuat garam. Kualitas garam di sepanjang pantura Jawa & madura yang mana penghasil garam utama
di  Indonesia  kualitas  bagaimana." Pernyataan  ini  menggarisbawahi bahwa tidak semua wilayah pantai di Indonesia cocok untuk produksi garam  sepanjang  tahun.  Produksi garam nasional cenderung fluktuatif  karena  bergantung  pada faktor  iklim  dan  cuaca.  Akun Twitter @aku_gwenchana mengungkapkan,  "Bingung  juga kalau  harus  jelasin  terus2an  kalau Indo  ini  cuaca  ga  menentu  dan untuk  panen  garam  masih  sangat bergantung  sama  cuaca.  Target panen  garam  3jt  ton/th  tp  karena faktor ini cuma bisa tembus 1jt ton (garam rakyat)." Hal ini menekankan bahwa ketergantungan  pada  cuaca  yang tidak  menentu  mengakibatkan target produksi garam sulit tercapai. Selain  cuaca,  luas  lahan juga menjadi kendala utama dalam produksi  garam  di  Indonesia. Kapasitas produksi petambak garam  nasional  masih  belum memenuhi  permintaan  industri pengolahan  karena  terhambat  oleh masalah  lahan  dan  kondisi  cuaca yang  tidak  menentu  (Bisnis.com, 2020).  Total  luas  lahan  garam nasional  yang  terbatas,  hanya sekitar 21.000-22.000 hektar, masih belum mampu memenuhi kebutuhan  garam  untuk  industri dalam negeri (Nababan, 2023). Hal ini  diperparah  oleh  variasi  musim dan perubahan iklim yang mempengaruhi  siklus  produksi garam, membuat banyak petambak garam  kesulitan  untuk  mencapai kapasitas produksi optimal. Keterbatasan  lahan  tidak  hanya mempengaruhi  kuantitas  produksi tetapi  juga  kualitas  garam  yang
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
dihasilkan.  Banyak  lahan  garam yang berada  di  lokasi yang kurang ideal,  seperti  daerah  dengan  curah hujan  tinggi  atau  dengan  akses yang  sulit,  sehingga  mengurangi efisiensi dan produktivitas petambak garam. Hal ini didukung dengan pernyataan akun @putrapetir_007 di atas. Pemerintah  telah  mencoba mengatasi  masalah  ini  melalui regulasi  seperti Peraturan  Daerah Provinsi  Lampung  Nomor  8 Tahun  2019 tentang  Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya  Ikan,  dan  Petambak Garam  yang  terletak  pada  Pasal  6 Ayat  (1)  huruf  h:  "Dalam mengembangkan  Usaha  Perikanan dan  Usaha  Pergaraman  yang berkelanjutan  dilakukan  dengan memperhatikan  kondisi  geografis, sosial,  budaya,  dan  ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan." Pasal  ini  menekankan  pentingnya memperhatikan  kondisi  geografis Indonesia  yang  beragam  dalam pengembangan  usaha  perikanan dan pergaraman. Dengan mempertimbangkan  faktor  seperti geografis, diharapkan keberlanjutan  usaha  tersebut  dapat tercapai. Selain  itu,  masalah  ini  juga diatur  dalam Peraturan  Presiden Nomor  126  Tahun  2022 .  Pada
Pasal  5  ayat  (1)  "SEGAR sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  4  ditetapkan  pada  provinsi yang memiliki potensi pengembangan  Usaha  Pergaraman dengan  kriteria:  tersedia  lahan untuk produksi Garam dan terdapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau  pemangku  kepentingan." Selain itu, dalam bagian penjelasan umum: "Permasalahan yang dihadapi  Petambak  Garam,  antara lain  adalah  sangat rentan terhadap perubahan  iklim  dan  harga;  serta perubahan musim, kualitas lingkungan,  dan  kepastian  status lahan."  Bagian  ini  memberikan gambaran  umum  tentang  kendala geografis  dan  lingkungan  yang dihadapi  oleh  petambak  garam  di Indonesia,  termasuk  perubahan iklim,  konflik  penggunaan  lahan pesisir,  dan  variasi  musim  yang mempengaruhi produksi garam.
Dalam konteks ini, Indonesia belum mampu mencapai swasembada  garam  dan  terpaksa harus  mengimpor  garam  dari  luar negeri untuk memenuhi kebutuhan industri  dan  konsumen  domestik.
Impor  garam  menjadi  solusi sementara untuk menutupi kekurangan  produksi  nasional, namun  hal  ini  juga  membawa implikasi  pada  ketergantungan terhadap  pasokan  luar  negeri  dan fluktuasi harga di pasar internasional (Grahadyarini, 2022). Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya dari  pemerintah  dan  pihak  terkait untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan dan meningkatkan  kapasitas  produksi petambak garam, termasuk melalui kebijakan yang mendukung perluasan lahan garam dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Berdasarkan  respon  publik yang terungkap melalui pernyataan akun-akun  tersebut,  terlihat  bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya  memenuhi  harapan atau  kebutuhan  masyarakat  terkait
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 produksi  garam  di  Indonesia. Meskipun  terdapat  upaya  dari pemerintah untuk mengatasi masalah  tersebut  melalui  berbagai regulasi,  seperti  Peraturan  Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019  dan  Perpres  Nomor  126 Tahun 2022, namun respon publik menyoroti  beberapa  kelemahan atau kekurangan dalam implementasi dan efektivitas regulasi tersebut. Beberapa  aspek  yang  menjadi sorotan  adalah  ketidakcocokan antara  kriteria  lokasi  pergaraman dengan  kondisi  geografis  yang beragam di Indonesia, ketergantungan  yang  masih  tinggi pada  impor  garam,  serta  fluktuasi produksi garam yang masih terjadi akibat  faktor-faktor  seperti  cuaca dan  ketersediaan  lahan.  Respon tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan adanya kendala dalam memanfaatkan  regulasi  yang  ada untuk meningkatkan produksi garam secara mandiri dan berkelanjutan di Indonesia. Kuota Impor Permasalahan terkait realisasi impor garam  di Indonesia yang tidak sesuai dengan kebutuhan  garam  dalam  negeri telah  menjadi  isu  signifikan, terutama  dalam  kaitannya  dengan kelangsungan  usaha  petani  garam lokal. Pemerintah telah memutuskan  untuk  menaikkan impor  garam  industri  menjadi  3 juta  ton  dari  proyeksi  4,6  juta  ton kebutuhan, karena kualitas produksi  garam  rakyat  belum mampu memenuhi kebutuhan industri (Grahadyarini, 2022). Namun,  impor  garam  industri  ini dilaksanakan  di  tengah  masih tersedianya  stok  garam  nasional yang signifikan, yaitu di atas 1 juta ton. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat  potensi  permasalahan dalam  kebijakan  importasi  garam. Pertama,  adanya  potensi  garam industri  dari  impor  yang  tidak terpakai  masuk  ke  pasar  garam konsumsi  akibat  kesalahan  dalam mengestimasi  kebutuhan  impor. Kebutuhan garam nasional tahunan  saat  ini  berada  di  sekitar 4,6  juta  ton,  dengan  hampir  84% atau 3,9 juta ton diantaranya untuk kebutuhan  industri,  sementara hanya sekitar 7% untuk kebutuhan rumah  tangga.  Stok  garam  lokal sekitar  1,3  juta  ton.  Permasalahan kedua  adalah  realisasi  importasi yang  mungkin  tidak  tercapai sepenuhnya.  Berdasarkan  data, realisasi  impor  per  April  2021 hanya  mencapai  412  ribu  ton  atau 19,67%  dari  total  rekomendasi  2,1 juta  ton,  dan  baru  mencapai
13,38%  dari  alokasi  impor  sebesar 3  juta  ton.  Jika  dibandingkan dengan  tahun  lalu,  realisasi  impor mencapai  1,8  juta  ton,  sehingga terdapat  potensi  impor  yang  tidak dilaksanakan  atau  dilaksanakan namun tidak digunakan sebagaimana  peruntukan  garam industri (Biroekon, 2021). Akun @shotgunputer melalui  twitter  menyatakan,  “Saya rangkum saja dari gugel. Kebutuhan  garam  itu  4,5  juta  ton. 3,7  buat  industri  sisanya  buat konsumsi  (kemenperin,  2022).
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 Impor  sekitar  2.76  juta  ton.  Tentu sebagian  besar  buat  industri  jg  krn kita bukan produsen garam tambang.  Data  dari  KKP  itu produksi  lokal  udh  jutaan  ton.  Yg jd  masalah  adalah  jelas  impor garam  non  industri.  Dari  2.76  itu pasti  ada  barang  non  industri  yg masuk. Blum lagi garam yg disortir dari  industri  bisa  masuk  ke  garam konsumsi. Inilah yg pada di protes krn  ganggu  harga  pasar.  Udahlah barang lokal susah buat industri, di Pasar  garam  Konsumsi  pun  masih ketabrak  garam  impor.  Akibatnya ga BEP petaninya. Itulah mengapa pada  protes.  Orang  garem  yg  buat masak  doang  disini  banyak  kok malah  ikutan  nyempil  impor. Makanya  ada  tuh  yg  kena  kasus korupsi.” Pernyataan ini menunjukkan  bahwa  kebutuhan garam  nasional  mencakup  4,5  juta ton  dengan  sebagian  besar,  yaitu 3,7  juta  ton,  untuk  industri,  dan sisanya  untuk  konsumsi  rumah tangga. Impor garam, yang mencapai  2,76  juta  ton,  sebagian besar  ditujukan  untuk  industri karena  Indonesia  bukan  produsen garam  tambang.  Namun,  masalah muncul  ketika  garam  non-industri ikut  diimpor  dan  bahkan  garam yang  disortir  dari  industri  dapat masuk ke pasar konsumsi, mengakibatkan protes karena mengganggu  harga  pasar  dan merugikan petani garam lokal yang kesulitan  mencapai  titik  impas (BEP). Hal  ini  juga  didukung melalui pernyataan Menteri Kelautan  dan  Perikanan,  Susi Pudjiastuti,  yang  menilai  bahwa besarnya  jumlah  impor  garam dapat  mempengaruhi  harga  garam
di  pasar  lokal  dan,  pada  akhirnya, mengancam  kelangsungan  usaha petani  garam.  "Impor  sekarang tidak  mengindahkan  rekomendasi yang  dikeluarkan  oleh  KKP,"  kata Menteri  Susi  (Alamsyah,  2018). Padahal  dalam Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia
Nomor  63  Tahun  2019 tentang Ketentuan Impor Garam, sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  12,  diperlukan  Rekomendasi dari  Menteri  Perindustrian  atau pejabat yang ditunjuk; atau Rekomendasi dari Menteri Kelautan  dan  Perikanan  atau pejabat  yang  ditunjuk.  Selain  itu,
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Nomor  66/PERMEN- KP/2017 Tentang  Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman juga mengatur  mengenai  volume  impor garam  harus  memperhitungkan penyerapan  garam  hasil  produksi petambak garam (Pasal 9 ayat (3)). Tempat  pemasukan  garam  impor ditetapkan  di  beberapa  pelabuhan tertentu  (Pasal  6  ayat  (1)),  dengan Menteri  dapat  menetapkan  tempat pemasukan lain berdasarkan usulan dari menteri yang membidangi  urusan  perindustrian (Pasal 6 ayat (2)). Respon  publik  mengkritisi kebijakan  impor  garam  yang dianggap  tidak  sesuai  dengan regulasi  yang  ada  dan  merugikan petani garam lokal. Ada kekhawatiran bahwa impor garam, khususnya  garam  non-industri, masuk  ke  pasar  konsumsi,  yang menyebabkan  gangguan harga  dan merugikan  petani  lokal.  Hal  ini menunjukkan bahwa estimasi kebutuhan  impor  mungkin  tidak akurat,  sehingga  menyebabkan
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024
overstock  dan  persaingan  tidak sehat  di  pasar  lokal.  Pernyataan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan, Susi  Pudjiastuti,  menggarisbawahi bahwa impor garam tidak mengindahkan  rekomendasi  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  (KKP), serta regulasi yang mengatur impor garam,  seperti  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  63  Tahun 2019  dan  Peraturan  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 66/PERMEN-KP/2017, tidak diimplementasikan dengan baik. KESIMPULAN Penelitian ini menyoroti isu- isu utama yang memicu perbincangan publik terkait regulasi  dalam  industri  garam nasional.  Fokus  utama  penelitian adalah  keterkaitan  antara  isu-isu tersebut  dengan  wacana  publik yang berkembang, yang mengungkap peraturan dan regulasi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengatur aspek- aspek  dalam  pergaraman  nasional. Melalui pendekatan Critical Discourse  Analysis (CDA)  atau analisis  diskursus  kualitatif  dan process tracing , penelitian ini berupaya  memahami  dinamika diskursus publik dalam masyarakat terkait  regulasi  tersebut.  Data penelitian  mencakup  30  sumber yang  beragam,  termasuk  literatur teks, artikel dari media online, serta konten  tekstual  dari  media  sosial seperti  Facebook  dan  Twitter, termasuk  komentar  dan  opini pengguna.  Selain  itu,  data  primer dari  kutipan  wawancara  juga diikutsertakan. Analisis  thematic
dengan  bantuan  perangkat  lunak NVIVO digunakan untuk memetakan  data.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  mayoritas opini  publik  memberikan  respon negatif terhadap regulasi pemerintah, mengindikasikan adanya kelemahan atau kekurangan  dalam  implementasi dan  efektivitas  regulasi  tersebut. Temuan  ini  menunjukkan  bahwa regulasi  belum  berjalan  optimal dan  memerlukan  penegakan  yang lebih ketat serta evaluasi mendalam terhadap  implementasinya.  Untuk mencapai  tujuan  pengembangan industri  garam  lokal,  diperlukan langkah-langkah  tambahan  dan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah,  industri  pengguna garam, petani garam, dan pemangku  kepentingan  lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan  keberhasilan  strategi pembangunan industri garam nasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Alamsyah,  I.  E.  (2018). Garam Industri  tidak  Bisa  Dikonsumsi . Republika.Co.Id.
https://ekonomi.republika.co. id/berita/p3qijl349/garam- industri-tidak-bisa-dikonsumsi
Arifin,  A.  (2011). Komunikasi Politik:  Filsafat,  Paradigma,
Teori,  Tujuan,  Strategi,  dan Komunikasi  Politik  Indonesia. (2nd  ed.).  Yogyakarta:  Graha Ilmu. Bennett, A. (2008). Process Tracing: A Bayesian Perspective In Box- Steffensmer. The Oxford Handbook of Political
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 Methodology. Biroekon.  (2021). KPPU  Sebut Pasokan Garam Berpotensi Dikuasai  Segelintir  Importir . http://biroekon.sumutprov.go .id/news/2795 Bisnis.com. (2016). AIPGI Berencana Impor Garam Industri 800.000 Ton . https://ekonomi.bisnis.com/r ead/20160219/99/520810/ai pgi-berencana-impor-garam- industri-800.000-ton Bisnis.com.  (2020). Garam  Industri Masih  Harus  Impor,  Ini  Tiga Masalah Pasokan Lokal . https://ekonomi.bisnis.com/r ead/20201113/257/1317137/
garam-industri-masih-harus- impor-ini-tiga-masalah- pasokan-lokal
Carayannis, E. G., & Campbell, D.
F.  J.  (2009).  “Mode  3”  and “Quadruple Helix”: Toward A 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. International Journal of Technology  Management , 46 (3– 4), 201–234. https://doi.org/10.1504/ijtm. 2009.023374 Chatamallah,  M.  (2007).  Opini Publik dan Kebijakan Pemerintah. Mediator:  Jurnal Komunikasi , 8 (2),  249–256. https://doi.org/10.29313/me diator.v8i2.1253
Conyers,  D.  (1994). Perencanaan Sosial  di  Dunia  Ketiga:  Suatu Pengantar (2nd ed.). Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press. Disperindag.  (2016). Harga  Garam
Lokal Kalah Bersaing Dibanding Impor . DISPERINDAG JABAR. https://disperindag.jabarprov. go.id/web/detail-
post/8831/harga-garam-lokal- kalah-bersaing-dibanding- impor
Etzkowitz,  H.,  &  Leydesdorff,  L.
(1995).  The  Triple  Helix: University, Industry, and Government  Relations:  A Laboratory  for  Knowledge Based Economic Development. EASST  Review ,
14 (1), 14–19.
Fikri  Ashri,  A.  (2021). Akui Kebocoran,  Pemerintah  Janji Benahi Impor Garam . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca /nusantara/2021/10/08/akui- kebocoran-pemerintah-janji- benahi-impor-garam
Grahadyarini,  B.  L.  (2021). PT Garam  Targetkan  Kenaikan Produksi, Petambak Rakyat Masih Terpuruk . https://www.kompas.id/baca /ekonomi/2021/01/04/pt- garam-targetkan-kenaikan- produksi-petambak-rakyat- masih-terpuruk
Grahadyarini,  B.  L.  (2022). Impor Garam Sulit Dibendung . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca /ekonomi/2021/03/11/impor -garam-sulit-dibendung Howarth,  D.,  Norval,  A.  J.,  & Stavrakakis, A. (2000). Discourse  Theory  And  Political Analysis:  Identities,  Hegemonies And Social Change (D.
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 Howarth,  A.  J.  Norval,  &  A. Stavrakakis (eds.)). Manchester University Press. Humas  Fraksi  PKS.  (2021). Aleg
PKS:  Stop  Impor  Garam,
Pemerintah Harus Serius Bangun Industrinya . https://fraksi.pks.id/2021/09 /28/aleg-pks-stop-impor- garam-pemerintah-harus- serius-bangun-industrinya/ Indonesian Fishery Producers Processing & Marketing Association.  (2022). Rapat Evaluasi  Kebutuhan  Garam Industri 2023 . Indonesian Fishery  Producers  Processing &  Marketing  Association. http://ap5i-indonesia- seafood.com/indoap5i/2022/ 11/23/rapat-evaluasi- kebutuhan-garam-industri- 2023-22-november-2022/
Karlberg,  M.  (2012).  Discourse Theory  and  Peace.  In  D.  J. Christie (Ed.), The Encyclopedia of  Peace  Psychology (1st  ed.). New York: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780 470672532.wbepp087 Kemenperin.  (2018). Impor  Garam untuk  Penuhi  Bahan  Baku Industri .  Kemenperin.Go.Id.
https://kemenperin.go.id/arti kel/18974/Impor-Garam- untuk-Penuhi-Bahan-Baku- Industri Kementerian Perindustrian Republik  Indonesia.  (2022). Kemenperin  Fasilitasi  Industri Serap Garam Lokal  Lebih dari 1 Juta Ton . Kementerian Perindustrian Republik
Indonesia. http://ikft.kemenperin.go.id/ kemenperin-fasilitasi-industri- serap-garam-lokal-lebih-dari-1- juta-ton/
KKP.  (2019). Laut  Masa  Depan Bangsa,  Mari  Jaga  Bersama . Siaran Pers. https://kkp.go.id/artikel/129 93-laut-masa-depan-bangsa- mari-jaga-bersama Mouffe,  C.,  &  Laclau,  E.  (2001). Hegemony and Socialist Strategy.  In  C.  Mouffe  &  E. Laclau  (Eds.), Hegemony  and Socialist  Strategy (2nd  ed.). Verso 2001.
Nababan,  W.  M.  C.  (2023). Impor Garam  Belum  Bisa  Dihentikan . Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca /ekonomi/2023/06/13/impor -garam-belum-bisa-dihentikan
Nasrullah,  R.  (2015). Media  Sosial: Perspektif  Komunikasi,  Budaya, dan  Sositeknologi .  Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Nurcaya,  I.  A.  H.  (2021).
Kemenperin  Sebut  Kebutuhan Garam  Industri  2021  Capai  3,8 Juta . Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/r ead/20210210/257/1354875/ kemenperin-sebut-kebutuhan- garam-industri-2021-capai-38- juta Paul Gee, J. (2001). An Introduction  to  Discourse Analysis: Theory and Method.
In Contemporary  Sociology (1st ed.,  Vol.  46,  Issue  5). Routledge. https://doi.org/10.1177/0094
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 306117725079a Peraturan Daerah Provinsi Lampung  Nomor  8  Tahun 2019  Tentang  Perlindungan dan  Pemberdayaan  Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, (2019). Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2017 Tentang  Pengendalian  Impor Komoditas Pergaraman, (2017). Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 52 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor  125/M- DAG/PER/12/2015  Tentang Ketentuan  Impor  Garam, (2017). Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan  Impor  Garam, (2019). Peraturan  Menteri  Perdagangan No.  125  Tahun  2015  Tentang Ketentuan  Impor  Garam, 2015 (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  126  Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, (2022). PKKP.  (2023).  Pusat  Kajian Kebijakan  Publik. Universitas Muhammadiyah Jakarta . https://umj.ac.id/storage/202 3/09/Commpany-Profile-
PKKP-3-1.pdf
Prawira,  M.  R.,  Ardiputra,  S.,  &
Hidayat,  R.  (2022).  Analisis
Dampak  Wacana  Publik  Di Media  Massa  Dan  Media Sosial  Terhadap  Kebijakan Publik (Sulawesi Barat). MANDAR: Social Science Journal , 1 (1), 74–85. https://doi.org/10.31605/mss j.v1i1.1776 Puntoadi,  D.  (2011). Menciptakan Penjualan  Melalui  Social  Media . Jakarta: Elex Media Komputindo. Rahman Hakim, A. (2023). Garam
Industri 100 Persen Masih Impor ,  ID  Food  Ikut  Putar  Otak . https://www.liputan6.com/bi snis/read/5420048/garam- industri-100-persen-masih- impor-id-food-ikut-putar-otak
Sandi,  F.  (2020). Apa  Iya  Garam Lokal Tak Bisa Dipakai Industri? CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.c om/news/20200113174000-4- 129672/apa-iya-garam-lokal- tak-bisa-dipakai-industri Sari,  P.  P.,  &  Cahyani,  I.  (2022). Akuntabilitas Kebijakan Impor  Garam  di  Indonesia. Inicio  Legis , 3 (2),  127–141. https://doi.org/10.21107/il.v 3i2.14883
Siregar,  E.  (2020). Industri  Doyan Garam  Impor:  Lokal  Mahal  & Kualitas Rendah! CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.c om/news/20200113161446-4-
129629/industri-doyan-garam- impor-lokal-mahal-kualitas- rendah
Sri Diana Wedari, P., & Sukadana
Evangeline, Anggono, Tarjo Jurnal PETA Vol, 9 No. 2 Juli 2024 Wayan,  I.  (2019).  Garam Industri  Impor  Sebagai  Input Kunci Sektor Industri Pengguna Garam dan Multiplier  Efeknya  Terhadap Perekonomian. Ekonomi Pembangunan , 9 (2),  1171– 1199.
Tabroni,  R.  (2012). Komunikasi
Politik Pada Era Multimedia (1st
ed.). Bandung : Simbiosa
Rekatama Media.