Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 1

## PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH INDIA TERKAIT TINDAKAN PELANGGARAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PERWAKILAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL
Aldo Rico Geraldi Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Email: aldoricogeraldi91.com

## ABSTRAK
Pemerintah  India  melakukan  tindakan  pelanggaran  terhadap  kekebalan  dan keistimewaan  yang  dimiliki  oleh  perwakilan  diplomatik  Amerika  Serikat  di  India. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kekebalan  dan  keistimewaan  yang dimiliki  oleh  Perwakilan  Diplomatik  Amerika  Serikat.  Selain  itu  juga  menganalisis mengenai  keabsahan  tindakan  yang  dilakukan,  serta  bentuk  pertanggungjawaban Pemerintah India terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  penelitian  hukum normatif  dengan  mengumpulkan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan menggunakan  metode  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  bahan  hukum  dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka  mendapatkan  pemaparan  yang  jelas,  data  tersebut  kemudian  disusun  secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perwakilan  diplomatik  Amerika Serikat  yang  ada  di  India  memiliki  kekebalan  dan  keistimewaan  sebagaimana  yang ditentukan  dalam  Konvensi  Wina  1961  tentang  Hubungan  Diplomatik.  Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban atas tindakan Pemerintah India, Pemerintah Amerika Serikat berhak meminta pertanggungjawaban untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan terhadap perwakilan diplomatiknya sebagaimana yang diatur dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts .
Kata Kunci: Hubungan Diplomatik, Kekebalan
dan Kestimewaan, Pertanggungjawaban.

## ABSTRACT
The Indian government had violated immunities and privileges possessed by the US  diplomatic  representative  in  India.  This  study  aimed  to  analyze  the  immunity  and privileges owned by the US Diplomatic representative. It also analyzes the validity of the actions  taken,  as  well  as  the  form  of  government  accountability  of  India  against  the United States Diplomatic representatives.
This research is used normative law research by collecting secondary data. Data is collected using methods of literary study by collecting legal material and information in the form of legal materials of primary, secondary, and tertiary. In order to get a clear
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 2
explanation,  the  data  will  be  arranged  systematically  and  analyzed  using  descriptive methods.
The results of this study indicate that the US diplomatic representative in India have immunities and privileges as defined in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations.  Furthermore, the  United  States  Government  has  the  right  to  ask  for accountability  as  a  part  of responsibility  upon  actions  that  which  taken  by  the Government of India to US Diplomatic representative in India. US Government requested that  India  need  to  stop  the  abuses  committed  against  diplomatic  representation  as stipulated in the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
Keywords: Diplomatic Relations, Immunities and Privileges, Accountability.
Pendahuluan Hubungan  Internasional  sangat diperlukan  oleh  suatu  negara  dalam rangka  berinteraksi  dengan  negara- negara  lain.  Pola  interaksi  hubungan internasional  tidak  dapat  dipisahkan dengan  segala  bentuk  interaksi  yang berlangsung dalam pergaulan
masyarakat  internasional,  baik  oleh pelaku  negara-negara  maupun  oleh pelaku-pelaku  bukan  negara  (T.  May Rudy, 2003:2). Hubungan internasional telah berkembang secara pesat sejak di tandatanganinya Perjanjian West Phalia  tahun  1648  (J.G.  Starke, 1984;11-12). Hubungan internasional diperlukan untuk menunjukkan eratnya  hubungan  antar  negara, hubungan internasional juga
merupakan  manifestasi  sikap  saling menghormati  yang  dilakukan  antar negara  untuk  meningkatkan  hubungan yang  lebih  baik  (Masyhur  Effendi, 1993:78).  Hubungan  kerjasama  antar negara-negara tersebut
biasanya dilakukan dengan membuka hubungan diplomatik  dan  hubungan  konsuler sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri yang merupakan kebutuhan
bagi setiap negara (Sumarsono Mestoko, 1988;5).
Hubungan  diplomatik  menjadi salah  satu  hal  yang  penting  dalam menjalin  hubungan  antar  negara  yang saling  bersahabat  dengan  cara  saling menempatkan  perwakilan-perwakilan diplomatiknya  (R.G.  Feltham,  1982;2). Perwakilan  diplomatik  membutuhkan suatu  jaminan  keleluasaan  untuk bertindak  di  negara  penerima,  oleh karena itu hukum internasional melalui Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik ( Vienna
Convention  on  Diplomatic  Relations, 1961. Selanjutnya  disebut  Konvensi Wina  Tahun  1961  tentang  Hubungan Diplomatik.),  memberikan  jaminan kepada  perwakilan  diplomatik  berupa hak  kekebalan  dan  hak  istimewa.  Hak kekebalan  dan  keistimewaan  yang diperoleh  oleh  perwakilan  diplomatik agar dapat menjalankan misinya secara bebas  dan  aman,  diberikan  atas  dasar timbal balik antara negara-negara yang mengadakan hubungan. Pasal  31  Konvensi  Wina  1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat  diplomatik  menyatakan  “ A
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 3
diplomatic  agent  shall  enjoy  immunity from  the  criminal  jurisdiction  of  the receiving  State.  He  shall  also  enjoy immunity from its civil and administrative  jurisdiction” .  Pejabat diplomatik harus kebal dari kekuasaan hukum pidana negara penerima. Ia juga kebal  dari  kekuasaan  hukum  perdata dan  acara. Meskipun  pengaturan mengenai kekebalan pejabat diplomatik  telah  diatur  secara  tegas pada  Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan  Diplomatik,  namun  pada pelaksanaannya  masih  banyak  terjadi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh negara  penerima  terhadap  perwakilan diplomatik negara pengirim.
Salah  satu  bentuk  pelanggaran terhadap  perlindungan  kekebalan  dan keistimewaan  diplomatik  sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah India terhadap perwakilan diplomatik  Amerika  Serikat  di  India.
Pemerintah  India  melakukan  tindakan tegas seperti meminta semua perwakilan  diplomat  Amerika  Serikat yang  ditempatkan  di  India  untuk menyerahkan  kartu  identitas  dan  juga mencabut  beberapa  hak  istimewa ( Australia  Network  News ,  18  Desember 2013). Tindakan lainnya yang dilakukan oleh  Pemerintah  India  yaitu  menarik barikade  polisi  yang  berada  di  luar kedutaan besar Amerika Serikat di New Delhi  dan  melepas  labirin  keamanan yang  dimaksudkan  untuk  melindungi kantor  kedutaan,  serta  akses  bagi  staf diplomatik  Amerika  Serikat  ke  bandar udara  juga  dibatasi  ( New  York  Times, 20 Desember 2014).
Pemerintah  India  melakukan  hal tersebut
dikarenakan
tindakan
Pemerintah Amerika Serikat yang telah
melakukan  penangkapan  terhadap seorang pejabat Konsuler India di New York  ( Washington  Post ,  14  Maret 2014).  Agen  khusus  biro  keamanan diplomatik Amerika Serikat menangkap  Devyani  Khobragade  yang merupakan wakil Konsul Jenderal India di  New  York  untuk  urusan  politik, ekonomi,  komersial  dan  perempuan, dengan tuduhan penipuan atau penyalahgunaan  visa  dan  membuat pernyataan atau dokumen palsu untuk tujuan  merekrut  seorang  warga  India yaitu  Sangeeta  Richard  untuk  bekerja sebagai  pembantu  rumah  tangga  di rumahnya  ( The  Times  of  India ,  19 Desember 2013).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas,  penulis  mengangkat dua permasalahan yang meliputi:
1. Bagaimana kekebalan dan keistimewaan  yang  dimiliki  oleh Perwakilan  Diplomatik  Amerika Serikat? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah India terhadap Perwakilan  Diplomatik  Amerika Serikat?

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  dengan mengkaji  suatu  aturan-aturan,  prinsip- prinsip,  dan  doktrin-doktrin  hukum yang  terkait  dengan  permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu argumentasi. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mengkaji latar belakang dari pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Selanjutnya  bahan  hukum  terkumpul
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 4
kemudian  dianalisis  menggunakan teknik  deskriptif  dengan  memaparkan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier (Ronny Hanitijo, 1991;93).

## Pembahasan
Tanggung  Jawab  Negara  dalam Hukum Internasional Prinsip  kedaulatan  negara  dalam hubungan internasional sangatlah dominan.  Negara  berdaulat  yang  satu tidak  tunduk  pada  negara  berdaulat yang  lain  (Sefriani,  2010:265-266). Negara  mempunyai  kedaulatan  penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada  di  teritorialnya  ( Ibid: 266).  Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan  suatu  sifat  atau  ciri  hakiki negara  (Mochtar  Kusumaatmadja  dan Etty  R.  Agoes,  2010:16).  Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam  kedaulatan  terkait  di  dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan  kedaulatan  tersebut (Sefriani, loc.cit ). Suatu negara berdaulat  pada  hakekatnya  tunduk pada dan menghormati hukum internasional  (I  Wayan  Parthiana, 2003:90).
Kedaulatan  yang  dimiliki  oleh suatu  negara  tidaklah  berarti  bahwa negara  tersebut  bebas  dari  tanggung jawab.  Prinsip  yang  juga  berlaku terhadapnya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut, oleh  karena  itu  suatu  negara  dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakannya  yang  melawan hukum  atau  karena  kelalaiannya
(Sefriani, loc.cit ).  Setiap  pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan  negara  tersebut  wajib untuk  memperbaiki  pelanggaran  hak tersebut  (Malcom  N.  Shaw,  1997:541). Dengan  kata  lain,  negara  tersebut harus mampu untuk mempertanggungjawabkannya  (Huala Adolf, 1991:173). Pertanggungjawaban berarti kewajiban  memberikan  jawaban  yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang  terjadi  dan  kewajiban  untuk memberikan  pemulihan  atas  kerugian yang  mungkin  ditimbulkannya  (F. Sugeng  Istanto,  1998:77).  Kaidah- kaidah  hukum  internasional  mengenai tanggung  jawab  negara  menyangkut keadaan-keadaan, prinsip-prinsip negara yang dirugikan  menjadi berhak atas  ganti  rugi  untuk  kerugian  yang dideritanya  (T.  May  Rudy,  2002:83). Selain  itu,  tanggung  jawab  negara muncul  sebagai  akibat  dari  prinsip persamaan  dan  kedaulatan  negara yang terdapat dalam hukum internasional.  Tanggung  jawab  negara telah  dinyatakan  secara  tegas  dibatasi pada  pertanggungjawaban  negara- negara  bagi  tindakan-tindakan  yang secara  internasional  tidak  sah  (T.  May Rudy, loc.cit ).  Ini  merupakan  tanggung jawab negara dalam arti tegas, sumber dari  tanggung  jawab  tersebut  adalah suatu tindakan atau tindakan-tindakan yang  melanggar  hukum  internasional (J.G. Starke, 2008:391).
Pertanggungjawaban negara biasanya  muncul  karena  diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional.  Selain  itu,  suatu  negara dikatakan bertanggungjawab dalam hal negara
tersebut melakukan
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 5
pelanggaran atas perjanjian internasional  (Martin  Dixton  and Robert McCorquodale, 2003:404),
melanggar  kedaulatan  wilayah  negara lain, menyerang negara lain, mencederai  perwakilan  negara  lain, bahkan  memperlakukan  warga  asing dengan  seenaknya  (Jawahir  Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006:194). Oleh karena itu, pertanggungjawaban negara  memiliki  kadar  yang  berbeda- beda  tergantung  pada  kewajiban  yang diembannya  atau  besar  kecilnya kerugian yang telah ditimbulkan ( Ibid ). Selain  itu,  para  pakar  hukum internasional  juga  mengemukakan beberapa karakteristik timbulnya tanggung jawab negara, seperti (Malcom N. Shaw, op.cit. :482):
1. Adanya  suatu  kewajiban  hukum internasional  yang  berlaku  antara dua negara tertentu;
2. Adanya  suatu  perbuatan  atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum  internasional  tersebut  yang melahirkan tanggung jawab negara;
3. Adanya  kerusakan  atau  kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Meskipun  belum  mendapatkan kesepakatan secara
universal, karakteristik  tersebut  banyak  diikuti dalam  hukum  internasional.  Tanggung jawab  negara  hanya  bisa  dituntut dalam  hubungan  internasional  ketika ada  suatu  negara  yang  dirugikan  oleh negara lain akibat pelanggaran kewajiban  atau  kelalaian  yang  muncul dari  perjanjian,  hukum  kebiasaan internasional, atau akibat tidak memenuhinya  kewajiban  yang  muncul dari putusan pengadilan (Martin Dixon, 2000:232). Dalam persoalan
tanggungjawab  negara,  suatu  negara penuntut berhak atas ganti rugi apabila tuntutannya telah dibenarkan, terlepas dari  apakah tindakan  melawan  hukum yang  menjadi  pokok  tuntutan  itu menyebabkan  kerugian  material  (J.G. Strarke, op.cit. :421). Mengutip Permanent  Court  of  International Justice dalam Chorzow Factory (Indemnity) Case, bahwa kerugian yang diderita  oleh  seorang  individu  tidak pernah  identik  macamnya  dengan kerugian  yang  mungkin  diderita  oleh suatu  negara,  kerugian  itu  hanya menghasilkan suatu skala yang memuaskan  untuk  perhitungan  ganti rugi  yang  diberikan  kepada  negara tersebut (T. May Rudy, op.cit. :91).
Kesalahan atau kerugian- kerugian yang menimbulkan tanggungjawab negara mungkin beragam  jenisnya.  Dengan  demikian, suatu  negara  bertanggung  jawab karena melanggar perjanjian, berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban kontraktual,
karena  kerugian-kerugian  terhadap warga  negara  dari  negara  lain  dan sebagainya  (J.G.  Strarke, op.cit. :392). Tanggung  jawab  negara  diatur  oleh standar-standar internasional meskipun  dalam  pelanggaran  khusus suatu  standar  internasional  dapat memasukkan  suatu  standar  nasional, dan  hal  itu  bergantung  pada  hukum internasional  mengenai  apakah  dan sejauh  mana  tindakan  atau  kelalaian dari  suatu  negara  tertentu  dianggap sah atau tidak sah ( Ibid ).
Apabila  tindakan-tindakan  atau kelalaian-kelalaian  suatu  negara  yang diukur  oleh  standar-standar  tersebut dinyatakan  sah,  maka  tanggung  jawab
Jurnal Komunikasi Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 6
negara  tidak  akan  timbul.  (Sefriani, op.cit. :268).  Demikian  pula  halnya apabila hukum internasional mengakui yurisdiksi suatu negara yang melakukan  tindakan  itu,  maka  tidak ada  pelanggaran  kewajiban  yang menimbulkan  tanggung  jawab  dari negara tersebut (J.G. Starke,
op.cit. :392).  Adapun  yang  merupakan unsur-unsur  dari  suatu  tindakan  yang salah  adalah  adanya  tindakan  ( action ) atau pengabaian ( omission ) yang dapat dilimpahkan atau diatribusikan kepada negara  menurut  hukum  internasional (Sefriani, op.cit. :270).  Unsur  dapat dilimpahkan  muncul  karena  dalam praktik,  negara  sebagai  suatu  entitas yang  abstrak  tidak  dapat  bertindak sendiri, harus melalui individu sebagai organ  negara,  perwakilan  negara,  atau pejabat  negara  (Mohamad  Burhan Tsani, 1990:48).
Tindakan  negara  yang  dapat dilimpahkan  adalah  tindakan  dari semua organ negara ( state organ ), baik legislatif,  eksekutif,  yudikatif  atau apapun  fungsinya,  apapun  posisinya dalam  struktur  organisasi  negara  dan apapun  karakternya  sebagai  organ pemerintah  pusat  atau territorial  unit dari  suatu  negara.  Termasuk  dalam organ  adalah  setiap  orang  atau kesatuan  ( entity )  yang  mempunyai status  organ  negara  dalam  hukum nasional  (Pasal  4 Draft  articles  on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts ).
Selanjutnya  adalah  tindakan  individu atau entity yang meskipun bukan organ negara  atau  diluar  struktur  formal pemerintah  pusat  atau  daerah,  tetapi dikuasakan secara sah untuk melaksanakan  unsur-unsur  kekuasaan
instansi  tertentu  pemerintah  (Pasal  5 Draft  articles  on  Responsibility  of  State for Internationally Wrongful Acts ). Tindakan  organ  negara  atau orang  atau  kesatuan  yang  dikuasakan oleh  elemen  pemerintah  sebagaimana yang  dikemukakan  di  atas  dalam kapasitas  resminya  dipandang  sebagai tindakan negara dan dapat dilimpahkan,  bahkan  jika  mereka  di luar kekuasaannya ( exceeds its authority )  atau  melakukan  tindakan yang  bertentangan  dengan  instruksi yang diberikan padanya ( contravention of instruction ) (Pasal 7 Draft articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts ). Tindakan  individu  atau  kelompok dianggap  sebagai  tindakan  negara  bila dalam melakukan tindakannya mereka mendapat  instruksi,  atau  dibawah petunjuk  atau  kontrol  negara  (Pasal  8 Draft  articles  on  Responsibility  of  State for Internationally Wrongful Acts ). Negara bertanggung jawab untuk memberikan perbaikan terhadap kerugian  yang  ditimbulkan  oleh the internationally  wrongful  acts (Sefriani, op.cit. :272-273) . Kerugian yang dimaksud meliputi material,
immaterial  yang  disebabkan  oleh the internationally  wrongful  acts negara tersebut  (Pasal  31  dan  Pasal  36 Draft articles  on  Responsibility  of  State  for Internationally Wrongful
Acts ). Tanggung  jawab  negara  bersifat melekat pada negara (Sefriani, op.cit. :273). Perbaikan
terhadap kerugian  yang  disebabkan  oleh the internationally  wrongful  acts dapat dalam  bentuk  restitusi,  kompensasi, penghukuman  terhadap  orang-orang yang  seharusnya  bertanggung  jawab,
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 7
permintaan  maaf,  atau  pemuasan ( satisfaction )  atau  kombinasi  dari kesemuanya ( Ibid ).
Dalam kaitannya dengan kompensasi  yang  berwujud  materi dapat  terdiri  dari  penggantian  biaya pada  waktu  putusan  pengadilan dikeluarkan meskipun jumlah penggantian  itu  menjadi  lebih  besar dari  nilai  pada  waktu  tindakan pelanggaran  kewajiban  itu  dilakukan (Rhoona  K.M  Smith  dkk,  2008:80). Selain  itu,  dapat  juga  terdiri  dari kerugian  tidak  langsung  ( indirect demages ),  sepanjang  kerugian  itu mempunyai  kaitan  langsung  dengan tindakan  tidak  sah  tersebut  (Sefriani, op.cit. :274).  Selanjutnya,  dapat  juga terdiri dari hilangnya keuntungan yang diharapkan  sepanjang  keuntungan tersebut  mungkin  dalam  situasi  atau dalam  perkembangan  yang  normal, serta terdiri dari pembayaran terhadap kerugian  atas  bunga  yang  hilang karena  adanya  tindakan  melanggar hukum (Rhoona K.M Smith dkk, loc.cit ). Draf articles  on  Responsibility  of State  for  Internationally  Wrongful  Acts tentang tanggung jawab negara banyak membawa  perkembangan  baru  bagi hukum  tanggung  jawab  negara  dalam hukum internasional (Jahawir Thontowi  dan  Pranoto  Iskandar, 2006:198: Sefriani, loc.cit ). Perkembangan baru
tersebut khususnya  menyangkut  siapa  yang dapat  mengajukan  tuntutan  tanggung jawab  negara.  Draf articles  on Responsibility of State for Internationally  Wrongful  Acts tentang tanggung  jawab  negara  terdiri  dari  4 bagian  dan  59  pasal.  Bagian  pertama mengenai The  Internationally  wrongful
act of a state, kedua mengenai Content of  the  International  Responsibility  of state, ketiga mengenai The implementation  of  the  International Responsibility  of  a  State, dan  keempat mengenai General  Provision ( Draft articles  on  Responsibility  of  State  for Internationally  Wrongful  Acts ) . Jika hukum  internasional  klasik  hanya memberikan  hak  pada  negara  yang dirugikan saja untuk menuntut tanggung jawab negara, maka Draft ILC 2001  tentang  tanggung  jawab  negara membedakan  antara  negara  yang dirugikan  ( injured  states )  yang  diatur pada  Pasal  42  dan  negara  yang  tidak dirugikan
( noninjured states ) sebagaimana yang diatur pada Pasal 48 ayat  (1)  Draf articles  on  Responsibility of  State  for  Internationally  Wrongful Acts (Lihat  Pasal  42 Draft  articles  on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts ). Pasal  42  Draf articles  on Responsibility of State for Internationally  Wrongful  Acts ini  mirip dengan  Pasal  60  Konvensi  Wina  1969 tentang Perjanjian Internasional, berhubungan dengan material breaches of  treaties. Pasal  42  huruf  a menetapkan  bahwa  suatu  negara dirugikan  ketika  ada  pelanggaran kewajiban  individual.  Hal  ini  terjadi pada  berbagai  perjanjian  bilateral, komitmen  sepihak  seperti  komitmen untuk tidak menggunakan jenis senjata tertentu, tidak menangkap ikan di zona tertentu,  ketentuan  umum  hukum internasional
yang melahirkan kewajiban  tertentu  antar  dua  negara seperti  perjanjian  multilateral  yang melahirkan
kewajiban-kewajiban tertentu satu sama lain. Pasal 42 huruf
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 8
b  juga  menetapkan  bahwa  diterapkan dalam  hal  suatu  negara  di  pengaruhi oleh  pelanggaran  kewajiban  hukum internasional  oleh  pihak  lain.  Negara yang dirugikan ketika meminta tanggung  jawab  dari  negara  lain, memberitahukan  tuntutannya  pada negara tersebut supaya negara tersebut menghentikan tindakan pelanggarannya jika hal tersebut masih berlangsung.  Negara  yang  dirugikan juga  dapat  menyertakkan  dalam tuntutannya  bentuk  pemulihan  yang dituntut dari negara pelanggar.
Berdasarkan  Pasal  48  ayat  (1) Draft  Articles  on  the  Responsibility  of States  for  International  Acts, negara- negara  selain  negara  yang  dirugikan dapat mengajukan tuntutan
pertanggungjawaban  pada  negara  lain dalam  dua  hal.  Pertama  yaitu kewajiban  yang  dilanggar  dimiliki suatu  kelompok  negara  termasuk negara  yang  mengajukan  tuntutan tersebut,
ditetapkan untuk perlindungan  kepentingan  kelompok tersebut.  Ketentuan  ini  mencakup perjanjian-perjanjian regional
di bidang  keamanan,  perlindungan  HAM, dan  lingkungan.  Hal  ini  sesuai  dengan tanggung  jawab  negara  dalam S.S Wembledon  Case. Dalam  kasus  ini ketika  Jerman  menolak  mengizinkan British  Vessel yang  disewa  perusahaan
Prancis  untuk  berlayar  di  The  Kiel
Canal,  Inggris,  Prancis,  Italia,  dan
Jepang menuntut Jerman untuk pelanggaran The  Treaty  of  Versailles. Mahkamah  Internasional  Permanen mengakui hak negara-negara pemohon dengan  dasar  bahwa  mereka  memiliki kepentingan  hukum,  sebagai  negara pihak dalam Versailles Treaty , memiliki
kapal yang senantiasa melalui The Kiel Canal, meskipun Italia dan Jepang tidak memiliki kepentingan ekonomi langsung  terhadap  kasus  ini  (Sefriani, op.cit. :278).  Kedua,  kewajiban  yang dilanggar dimiliki oleh seluruh masyarakat internasional secara keseluruhan  ( erga  omnes ).  Komisi penyusunan  draft  merujuk  pada putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Barcelona yang membedakan  antara  kewajiban  yang dimiliki  negara  tertentu  dengan  yang menyangkut  masyarakat  internasional keseluruhan. Dalam hal yang kedua ini masyarakat  internasional  keseluruhan mempunyai  hak  mengajukan  tuntutan terhadap  negara  pelanggar.  Masuk kategori
dimana masyarakat internasional  mempunyai  hak  ini adalah  kewajiban  yang  berkaitan dengan perlindungan HAM dan lingkungan.  Contoh  di  bidang  HAM antara lain masalah genocida, perbudakan,  diskriminasi  rasial  dan penentuan  nasib  sendiri.  Adapun  di bidang  lingkungan  adalah  larangan to dispose  high-or-medium  level  nuclear wastes di lautan ( Ibid :278-279).
Selanjutnya  Pasal  48  ayat  (2) menetapkan bahwa setiap negara yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban  dari  negara  lain tidak hanya berhak meminta penghentian  tindakan  pelanggaran serta  jaminan  tidak  mengulangi,  tetapi juga berhak atas pemulihan kepentingan-kepentingan  negara  yang dirugikan dari kewajiban yang dilanggar. Pasal 49 Draft Articles on the Responsibility of States for International Acts juga mengatur mengenai tindakan pembalasan yang hanya dapat
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 9
dilakukan  oleh  suatu  negara  terhadap negara yang melakukan internationally wrongful  act untuk  memaksa  negara tersebut  melaksanakan  kewajibannya (Pasal  49  ayat  (1) Draft  articles  on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts ). Pembalasan tidak mempengaruhi kewajiban  negara  untuk  menahan  diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan  sebagaimana  diatur  dalam Piagam  PBB,  kewajiban  perlindungan HAM  yang  fundamental,  kewajiban a humanitarian  character  prohibiting reprisals, dan  kewajiban  lain  di  bawah norma dasar hukum kebiasaan internasional  (Pasal  50  ayat  (1) Draft articles  on  Responsibility  of  State  for Internationally Wrongful Acts ) . Pembalasan yang dilakukan suatu negara  terhadap  negara  yang  lain  juga harus tetap menghormati prinsip tidak dapat  diganggu  gugatnya  agen-agen diplomatik dan konsuler, gedung, arsip serta dokumen perwakilan asing (Pasal 50  ayat  (2)  huruf  b Draft  articles  on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts ). Pembalasan juga  harus  dilakukan secara  proposional  sesuai  dengan kerugian  yang  diderita  dan  bobot pelanggaran kewajiban yang dipermasalahkan  (Pasal  51 Draft articles  on  Responsibility  of  State  for Internationally Wrongful Acts ). Pembalasan harus dihentikan sesegera mungkin  setelah  negara  pelanggar melaksanakan  kewajibannya  (Pasal  53 Draft  articles  on  Responsibility  of  State for  Internationally  Wrongful  Acts ). Selanjutnya,  Pasal  54  membatasi  hak negara-negara  yang  berhak  meminta pertanggungjawaban negara lain
berdasarkan  Pasal  48  ayat  (1)  dengan lawful measures (Pasal 54 Draft articles on
Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts ) . Berdasarkan
ketentuan-ketentuan tersebut, Draf articles on Responsibility of  State  for  Internationally  Wrongful Acts hanya  mengatur  prinsip-prinsip umum  tanggung  jawab  negara,  dan tidak mengatur  hal-hal  tertentu secara khusus (Martin Dixon, op.cit. :230).
Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan  Diplomatik  Amerika Serikat Pejabat diplomatik Amerika Serikat  yang  berada  di  India  untuk melaksanakan tugasnya memiliki kekebalan dan keistimewaan diplomatik  sebagaimana  yang  telah diatur  pada  Konvensi  Wina  1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kekebalan  dan  keistimewaan  tersebut telah  diterima  sebagai  praktik  negara- negara dan bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun  jika  terbukti  bahwa  pejabat diplomatik  tersebut  telah  terlibat dalam  komplotan  atau  penghianatan melawan  kedaulatan  negara  penerima (Sumaryo Suryokusumo, 2005:50).
Prinsip untuk memberikan kekebalan  dan  keistimewaan  telah dilakukan  oleh  negara  atas  dasar timbal balik (Kishan S. Rana,
2013:110),  hal  tersebut  diperlukan untuk  menjamin  agar  perwakilan  atau misi  asing  di  suatu  negara  dapat menjalankan  tugas  misinya  secara bebas dan aman (Paul Sharp, 2009:43).
Dalam hukum internasional, pemberian kekebalan dan
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 10
keistimewaan diplomatik dikenal
dengan beberapa teori, antara lain:
1. Exterririality Theory
Menurut  teori  tersebut,  seorang pejabat  diplomatik  dianggap  tidak berada di negara penerima melainkan  berada  dalam  negara pengirim,  meskipun  kenyataannya ia  berada  di  wilayah  negara penerima  (Grant  V,  McClanahan, 1989:30).
Maksudnya, seorang diplomat tidak tunduk pada yurisdiksi hukum nasional setempat yang sebenarnya teori ini menghendaki  bahwa  setiap  pejabat diplomatik  hanya  dikuasai  oleh hukum  negara  pengirim.  Sementara itu,  kantor  perwakilan  dan  tempat kediamannya dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim (Setyo  Widagdo  dan  Hanif  Nur Widhiyanti, 2008:73).
2. Representative Character Theory
Menurut  teori  tersebut,  diplomat dianggap  sebagai  simbol  atau lambang  negara  pengirim  sekaligus wakil  negara  pengirim  di  negara penerima  (Syahmin,  2008:117). Oleh  karena  itu,  segala  perbuatan diplomat  harus  dianggap  sebagai perbuatan  dari  kepala  negara  atau setidaknya dianggap sebagai pencerminan kehendak negara pengirim  (J.  G.  Starke,  2007:566).
Berdasarkan  hal  tersebut,  setiap diplomat perlu mendapat kekebalan dan  keistimewaan  agar  dapat melaksanakan  tugas  secara  baik (Setyo  Widagdo  dan  Hanif  Nur Widhiyanti, op.cit. :77).  Pemberian kekebalan dan keistimewaan dianggap  sebagai  konsekuensi  logis dari  anggapan  bahwa  diplomat
merupakan wakil dari kepala negara atau  wakil  negara  yang  berdaulat (Widodo 2, 2012:119).
3. Funcional Necessity Theory
Menurut  teori  tersebut,  kekebalan dan  keistimewaan  diplomatik  perlu diberikan  kepada  diplomat  agar dapat melaksanakan fungsinya secara  optimal,  sehingga  hasil pekerjaannya  memuaskan  negara penerima  dan  negara  pengirim (Veronica  L.  Maginnis,  2008:2). Dengan  memberikan  tekanan  pada kepentingan  fungsi,  terbuka  jalan bagi pembatasan hak kekebalan dan keistimewaan sehingga dapat diciptakan  keseimbangan  antara kebutuhan  negara  pengirim  dan hak-hak negara penerima (Syahmin, op.cit. :118). Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan  Diplomatik  menjelaskan bahwa  setiap  orang  yang  berhak mendapat  kekebalan  dan  hak-hak istimewa  akan  mulai  menikmatinya semenjak ia  memasuki  wilayah  negara penerima,  dalam  perjalanannya  untuk memangku  jabatannya,  atau  jika  ia sudah  berada  di  wilayah  negara penerima,  dan  mulai  menikmatinya sejak  pengangkatannya  diberitahukan kepada  kementerian  luar  negeri  atau kepada
kementerian lainnya sebagaimana  yang  telah  disetujui (Zainab  Waheed  Dahham,  2013:4; Setyo  Widagdo  dan  Hanif  Nur Widhiyanti, op.cit.: 83-84).  Sedangkan mengenai  berakhirnya  kekebalan  dan hak-hak  istimewa  dari  seorang  wakil diplomatik  asing  yaitu  pada  saat  masa jabatannya  atau  tugas-tugasnya  telah berakhir,  biasanya  pada  saat  ia meninggalkan  negara  atau  pada  saat
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 11
berakhirnya  suatu  waktu  yang  layak atau  kesempatan  yang  layak  yang diberikan kepadanya untuk meninggalkan  negara  penerima  (Paul Gully-Hart, 1999:1339). Pejabat diplomatik  juga  menikmati  kekebalan dan  keistimewaan  yang  dimilikinya apabila  berada  di  negara  ketiga  (G.R. Berridge, dkk, 2001:62). Negara ketiga memberikan kekebalan dan keistimewaan atau hak melintas secara bebas  terhadap  para  diplomatik  pada waktu  transit,  kecuali  bagi  mereka yang  berpergian  secara incognito atau kehadiran  mereka  di  wilayah  negara ketiga tidak diinginkan (Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, op.cit. :93). Apabila seorang pejabat diplomatik  melalui  atau  berada  di wilayah  negara  ketiga  yang  telah memberikan visa, apabila visa demikian  diperlukan  dalam perjalanan menuju  ke  atau  kembali  ke  tempat penugasan  ataupun  ketika  kembali  ke negerinya  sendiri,  maka  negara  ketiga itu  harus  memberikan  kepadanya  hak untuk  tidak  diganggu  gugat  dan kekebalan-kekebalan lain yang mungkin  diperlukan  untuk  menjamin perjalanan  transit  atau  perjalanan kembali  (Pasal  40  ayat  (1)  Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik).  Hal  yang  sama  berlaku pula  terhadap  anggota  keluarga  para diplomat  yang  bersangkutan,  anggota staf  administrasi  dan  teknik  serta pembantu perwakilan  diplomatik yang menyertai  atau  berpergian  secara terpisah  untuk  bergabung  dengannya atau  dalam  perjalanan  kembali  ke negaranya  (Pasal  40  ayat  (1)  dan  ayat (2)  Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan Diplomatik).
Negara penerima harus menjamin  semua  anggota  misi  untuk bebas  bergerak  dan  berpergian  di wilayah negaranya (Widodo 1, 2009:133). Selain itu, negara penerima harus  mengizinkan  dan  melindungi komunikasi yang bebas bagi perwakilan  untuk  semua  keperluan dinas (Sumaryo Suryokusumo, op.cit. :70),  surat  menyurat  resmi  dari perwakilan tidak boleh diganggu gugat (A. Masyhur Effendi, op.cit. :86), kantong diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan (Rosalyn Higgins, 2006:1), barang-barang  yang  terdapat  pada kantong  diplomatik harus diberi  tanda sehingga  terlihat  dari  luar  dan  hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik  atau  barang-barang  untuk keperluan  resmi  (Gergo  Pasqualetti, 2012:46).  Kurir  diplomatik  harus dilengkapi  dengan  dokumen  resmi sehingga  negara  penerima  harus melindungi  dan  kurir  tersebut  tidak dapat diganggu gugat serta tidak boleh dikenakan  segala  bentuk  penangkapan dan  penahan  (Syahmin, op.cit. :147). Selanjutnya,  negara  pengirim  atau perwakilannya  dapat  menunjuk  kurir- kurir  diplomatik ad  hoc (sementara) (Monika  Lozancic,  2009:42),  dan kantong  diplomatik  tersebut  dapat dititipkan  pada  kapten  suatu  pesawat terbang  yang  harus  dilengkapi  dengan suatu  dokumen  resmi,  tetapi  kapten pesawat  tersebut  tidak  diakui  sebagai seorang  kurir  diplomatik  (Setyo Widagdo  dan  Hanif  Nur  Widhiyanti, op.cit. :123).
Seorang  pejabat  diplomatik  tidak dapat diganggu gugat sehingga ia tidak dapat ditahan atau ditangkap oleh alat- alat  negara  penerima  (Neo  Cornago,
Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 12
2013:162).  Negara  penerima  harus memperlakukan mereka secara terhormat,  dan  apabila  perlu  alat-alat negara  penerima  wajib  mengambil segala  tindakan  yang  tepat  untuk mencegah  setiap  serangan  terhadap jiwa  dan  raga  pejabat  diplomatik, termasuk  mencegah  serangan  yang berakibat  pada  pelecehan  martabat dan  penghambatan  kebebasan  ( The United  States  Department  of  State Bureau  of  Diplomatic  Security ,  URL:
http://www.state.gov/documents/org anization/150546.pdf).
Kediaman pribadi  pejabat  diplomatik  juga  tidak boleh  diganggu  gugat  dan  harus memperoleh  perlindungan  seperti halnya  dengan  gedung  perwakilan (Pasal 30 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang  Hubungan  Diplomatik).  Surat menyurat  resmi  dan  harta  miliknya juga tidak boleh diganggu gugat (Pasal 30  ayat  (2)  Konvensi  Wina  1961 tentang Hubungan Diplomatik).
Kekebalan  terhadap  yurisdiksi pengadilan pidana yang dapat dinikmati oleh para pejabat diplomatik ditentukan  di  dalam  Konvensi  Wina 1961  tentang  Hubungan  Diplomatik, bahwa  seorang  pejabat  diplomatik kebal  dari  yurisdiksi  kriminal  atau pidana  dari  negara  penerima  (Tariq Hassan,  2011:24).  Alat-alat  kekuasaan negara penerima tidak boleh menangkap,  menuntut,  atau  mengadili seseorang pejabat diplomatik di dalam suatu  perkara  kriminal  atau  pidana (Setyo  Widagdo  dan  Hanif  Nur Widhiyanti,
op.cit. :106-107). Selanjutnya,  Konvensi  Wina  1961 tentang Hubungan Diplomatik
mengatur  bahwa  negara  penerima boleh  setiap  saat  dan  tanpa  harus
menerangkan keputusannya,
memberitahu  negara  pengirim  bahwa kepala  misinya  atau  seorang  staf diplomatiknya
adalah persona nongrata atau anggota lainnya dari staf tersebut  tidak  dapat  diterima  (Edy Suryono,  1992:48).  Namun,  harus dipahami  bahwa  tindakan  pengusiran atau persona nongrata ini hanya dapat diadakan  oleh  negara  penerima  di dalam  hal  atau  keadaan  yang  sangat terpaksa (Widodo 1, op.cit. :79).
Dengan demikian, apabila seorang  pejabat  diplomatik  membuat kesalahan  yang  dapat  mengganggu keamanan dan ketertiban dalam negeri atau turut dalam suatu komplotan yang ditujukan  kepada  negara  penerima, melakukan  campur  tangan  terhadap urusan  dalam  negeri  negara  penerima dan  tidak  memperhatikan  hukum- hukum dan peraturan-peraturan negara  penerima  yang  mengancam kewibawaan  pemerintah,  maka  negara penerima  berdasarkan  Pasal  41  ayat (1)  dan  Pasal  9  Konvensi  Wina  1961 dapat  mengusir  atau  menyatakan persona  non  grata pada  pejabat diplomatik  tersebut  (Setyo  Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, op.cit. :107). Hukum  kebiasaan  internasional tidak  saja  memberikan  kekebalan  dari yurisdiksi  pidana  negara  penerima, tetapi  juga  para  pejabat  diplomatik kebal  dari  yurisdiksi  perdata  dan administrasi  (Yuliya  G.  Zabyelina, 2013:2).  Ketentuan  yang  mengatur adanya  kekebalan  seorang  pejabat diplomatik dari yurisdiksi perdata atau sipil terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat  (1)  Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan  Diplomatik  (Tariq  Hassan, loc.cit ).
Tuntutan perdata dan
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 13
administrasi  dalam  bentuk  apapun tidak  dapat  dilakukan  terhadap seseorang pejabat diplomatik dan tidak ada  tindakan  atau  eksekusi  apapun yang  berhubungan  dengan  hutang- hutang  dan  lain-lainnya  yang  serupa dapat  diajukan  terhadap  para  pejabat diplomatik didepan pengadilan perdata atau  pengadilan  administrasi  negara penerima  (Setyo  Widagdo  dan  Hanif Nur  Widhiyanti, op.cit. :110).  Para pejabat  diplomatik  juga  tidak  dapat ditangkap karena hutang-hutang mereka,  juga  terhadap  alat  perkakas rumah  tangga  mereka,  kendaraan bermotor  dan  lain-lainnya  yang mereka  miliki  tidak  dapat  disita  untuk membayar  hutangnya  (Edy  Suryono, op.cit: 49).
Pejabat  diplomatik  yang  pergi untuk  meninggalkan  wilayah  negara tersebut  tidak  dapat  dihalang-halangi walaupun dengan alasan mereka belum melunasi hutang-hutangnya
dan paspornya  juga  tidak  dapat  ditahan dengan  alasan  yang  sama  (Setyo Widagdo  dan  Hanif  Nur  Widhiyanti, loc.cit ).  Namun  tidak  seperti  di  dalam kekebalan  terhadap  yurisdiksi  pidana, dimana  seorang  pejabat  diplomatik secara  mutlak  tidak  dapat  diajukan  di depan  pengadilan  negara  penerima atas kesalahan-kesalahan mereka ( Ibid ). Dalam hal kekebalan diplomatik terhadap  yurisdiksi  sipil  tidak  secara mutlak  berlaku.  Dalam  hal  ini  ada beberapa  pengecualian,  yaitu  terkait dengan  suatu  tindakan  nyata  yang berhubungan  dengan  harta  kekayaan tak  bergerak  milik  pribadi  yang terletak  di  negara  penerima,  kecuali harta milik tersebut dikuasai atas nama negara  pengirim  untuk  keperluan
perwakilan (Emily F. Siedell, 2011:176; Syahmin, 1988:82).
Pengecualian tersebut juga berlaku terhadap suatu tindakan nyata yang  berhubungan  dengan  suksesi, dimana  pejabat  diplomatik  tersebut terlibat  sebagai  eksekutor/penyita, administrator/penguasa,  ahli  waris atau  legataris  sebagai  perorangan  dan tidak  atas  nama  negara  pengirim (Widodo  2, op.cit. :144).  Selain  itu, terkait  dengan  suatu  tindakan  yang berhubungan  dengan  setiap  kegiatan profesional atau perdagangan komersial  yang  dilakukan  oleh pejabat diplomatik  di  dalam  negara  penerima dan  diluar  fungsi  resminya  (Amy  Tai, 2007:193-194; Edy Suryono, op.cit. :50). Selanjutnya, pejabat diplomatik  tidak  diwajibkan  untuk memberikan  kesaksian  atas  apapun yang  mereka  ketahui  di  pengadilan negara penerima (Syahmin, op.cit :129). Para anggota keluarga pejabat diplomatik  yang  tinggal  di  negara penerima  dan  menjadi  anggota  rumah tangganya, temasuk pengikut- pengikutnya  juga  tidak  dapat  dipaksa untuk  menjadi  saksi  di  depan pengadilan negara penerima sehubungan  dengan  apa  yang  mereka ketahui (Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, op.cit :113).
Dengan  demikian,  pembebasan ataupun kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi sipil yang dinikmati oleh seorang wakil diplomatik asing tidak diperluas dalam hal tindakan-tindakan yang berhubungan dengan harta benda yang tidak  bergerak  dan  dimiliki  atau dikuasi oleh seseorang wakil diplomatik dalam kedudukannya
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 14
sebagai  seorang  individual  (pribadi) dan  tidak  dalam  kedudukannya  yang resmi ( Ibid :112). Selain itu, pengadilan negara penerima berwenang mengadili perkara-perkara yang timbul mengenai harta  benda  atau  hak  milik  yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan perdagangan ( Ibid ). Berdasarkan  ketentuan  Pasal  31 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dapat ditegaskan  bahwa  sebagai  akibat  yang paling penting dari prinsip tidak dapat diganggu  gugatnya  seorang  pejabat diplomatik adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima dalam kaitannya  dengan  masalah-masalah kriminal.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa kekebalan  para  diplomat  bersifat mutlak  dan  dalam  keadaan  apapun mereka  tidak  boleh  diadili  ataupun dihukum (Syahmin, loc.cit ). Pengecualian  pemberian  hak-hak kekebalan diplomatik terhadap tuntutan  pengadilan  perdata  atau  sipil mengenai gugatan-gugatan yang berhubungan  dengan  perkara-perkara profesional dan perdagangan komersial yang dilakukan oleh seorang wakil  diplomatik  di  luar  fungsi perwakilannya  yang  resmi  harus dihubungkan dengan Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan  Diplomatik  (Pasal  42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan  Diplomatik).  Hal  tersebut memberikan  pengertian  bahwa  di negara  penerima  seorang  wakil diplomatik  tidak  diperkenankan  untuk melakukan  kegiatan-kegiatan  yang bersifat  profesional  dan  perdagangan komersial  untuk  mencari  keuntungan pribadi  (Setyo  Widagdo  dan  Hanif  Nur
Widhiyanti, loc.cit ).  Hal  tersebut disebabkan menurut fungsinya sebagai wakil  diplomatik dari  negara  pengirim tidaklah  meliputi  bidang  usaha  atau perdagangan  yang  bertujuan  mencari keuntungan pribadi.
Kekebalan  dan  keistimewaan sebagaimana  yang  telah  dijelaskan tersebut,  tentunya  dimiliki  oleh  para perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang  berada  di  India,  tetapi  karena kasus  penangkapan  yang  dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat  terhadap  Devyani  Khobragade yang  merupakan  wakil  Konsulat Jenderal  India  di  Amerika  Serikat dengan  tuduhan  melakukan  penipuan atau penyalahgunaan visa dan membuat  pernyataan  atau  dokumen palsu,  Pemerintah  India  kemudian melakukan tindakan pembalasan terhadap perwakilan diplomatik Amerika  Serikat  yang  bertentangan dengan  kekebalan  dan  keistimewaan pejabat  diplomatik  sebagaimana  yang telah  dikemukakan  sebelumnya  dan diatur  pada  Konvensi  Wina  1961 tentang Hubungan Diplomatik.
Pertanggungjawaban Pemerintah India Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Pertanggungjawaban  negara  erat kaitannya  dengan  hak  dan  kewajiban (Hugh Kindred, 1987:540). Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh hakim Huber bahwa pertanggungjawaban merupakan ikutan  atau  konsekuensi  logis  dari sebuah  hak  (Jawahir  Thontowi  dan Pranoto  Iskandar, op.cit. :197).  Semua hak yang memiliki karakter internasional mengandung juga
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 15
kewajiban  internasional  (Malcom  N. Shaw, op.cit. :542).  Tanggung  jawab demikian  melahirkan  kewajiban  untuk mengadakan  perbaikan  (DJ  Harris,
1998:486). Karena pertanggungjawaban itu erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, maka pada gilirannya melahirkan hukum pertanggungjawaban negara (Lili Rasjidi, 1991:35). Pertanggungjawaban negara
secara  internasional  dapat  dituntut karena ketentuan hukum internasional tentang  pertanggungjawaban  negara berkaitan  dengan  suatu  keadaan dimana  negara  yang  dilanggar  haknya atau  dirugikan  berhak  untuk  meminta pertanggungjawaban  dan  mungkin disertai dengan tuntutan ganti kerugian kepada negara yang melakukan  perbuatan  atau  karena kelalaiannya  menimbulkan  kerugian pada  negara  lain  (Mohamad  Burhan Tsani, op.cit. :47).  Pasal  1 Draft  Articles on  Responsibility  of  States  for Internationally Wrongful Acts menjelaskan  bahwa  setiap  perbuatan melawan  hukum  internasional  oleh negara  akan  menimbulkan  tanggung jawab  negara  secara  internasional ( Draft  Articles  on  Responsibility  of States  for  Internationally  Wrongful Acts) . Perbuatan  melanggar  hukum adalah  perbuatan  yang  melanggar perjanjian internasional dan kewajiban hukum  (Ian  Brownlie,  1979:434). Perbuatan melawan hukum internasional  dapat  diambil  dari pengertian wrongful acts yang diartikan  sebagai  setiap  tindakan  yang melanggar  hak  dan  merugikan  orang lain (Henry Campbell Black, 2007:1110). Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum internasional  adalah  setiap  perbuatan negara  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung yang melanggar hukum internasional atau melanggar kewajiban hukum dan/atau merugikan hak negara lain.
Setiap internationally  wrongful acts negara  menimbulkan  tanggung jawab negara (Pasal 1 Draft articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts ). Tindakan  berbuat  atau  tidak  berbuat (omission) dari negara dapat merupakan internationally  wrongful act apabila  mengadung  unsur  dapat dilimpahkan  pada  negara  berdasarkan hukum  internasional  dan  merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum  internasional  ( breah  of  an international obligation ) (Pasal 2 Draft articles  on  Responsibility  of  State  for Internationally
Wrongful Acts ).
Karakteristik  tindakan  negara  yang merupakan internationally  wrongful act diatur  oleh  hukum  internasional dan  tidak  dipengaruhi  oleh  hukum nasional  (Pasal  3 Draft  articles  on Responsibility of State for Internationally  Wrongful  Acts ),  artinya sekalipun hukum nasional menyatakan tindakan  tersebut  sah,  tetapi  apabila hukum internasional menyatakan sebaliknya  maka  yang  akan  berlaku adalah  apa  yang  ditetapkan  dalam hukum internasional ( Ibid ).
Pelanggaran  terhadap  kewajiban internasional  terjadi  bila  tindakan negara  tersebut  tidak  sesuai  dengan yang  disyaratkan  oleh  kewajiban tersebut  apapun  sifat  dan  karakternya (Pasal
12 Draft
articles on
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 16
Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts ). Kewajiban  hukum  internasional  dapat muncul dari suatu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional maupun
putusan pengadilan (Sefriani, op.cit. :270).
Tindakan  negara  tidak  merupakan pelanggaran  kewajiban  kecuali  jika negara tersebut terikat oleh kewajiban yang  dipermasalahkan  pada  saat tindakan  terjadi  (Jawahir  Thontowi dan Pranoto Iskandar, op.cit. :199; Pasal 12 Draft  articles  on  Responsibility  of State for Internationally Wrongful Acts ). Seperti  yang  telah  dikemukakan pada  pembahasan  sebelumnya,  bahwa latar  belakang  adanya  tanggung  jawab negara  dalam  hukum  internasional adalah  tidak  ada  satu  negarapun  yang dapat  menikmati  hak-hak  negara  lain (Huala  Adolf, loc.cit ).  Adanya  suatu kewajiban  hukum  internasional  yang berlaku  antara  dua  negara  tertentu karena  adanya  suatu  perbuatan  atau kelalaian  yang  melanggar  kewajiban hukum  internasional,  dan  adanya kerusakan atau kerugian akibat adanya tindakan  yang  melanggar  hukum  atau kelalaian,  dan  hal  tersebut  merupakan karakteristik penting yang
menimbulkan  adanya  tanggung  jawab negara (Malcom N. Shaw, loc.cit ). Perwakilan  diplomatik  dalam beberapa  hal  dijadikan  sasaran  dari suatu tindakan negara karena statusnya  sebagai  wakil  dari  negara- negara  dengan  kebijakan-kebijakan tertentu atau sebagai tekanan terhadap pemerintah  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  politik  ataupun  juga  untuk merusak  kredibilitas  pemerintah  yang sah  (Satow’s,  1979:176-177;  Syahmin,
op.cit. :122). Terkait dengan tidak dapat diganggu  gugatnya  gedung  perwakilan asing  suatu  negara  pada  hakikatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama,  adalah  mengenai  kewajiban negara  penerima  untuk  memberikan perlindungan sepenuhnya kepada perwakilan  asing  di  negara  tersebut dari  setiap  gangguan  (Pasal  22 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan  Diplomatik).  Bahkan  bila terjadi  keadaan  luar  biasa  seperti putusnya  hubungan  diplomatik  atau terjadi konflik bersenjata antara negara pengirim  dan  negara  penerima, kewajiban  negara  penerima  untuk melindungi gedung perwakilan berikut harta milik dan arsip-arsip harus tetap dilakukan  (G.  R.  Berridge,  1994:34). Aspek  kedua  adalah  kedudukan perwakilan  asing  itu  sendiri  yang dinyatakan  kebal  dari  pemeriksaan termasuk  barang-barang  miliknya  dan semua  arsip  yang  ada  didalamnya (Pasal 24  dan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik).
India  sebagai  negara  yang berdaulat telah melakukan pelanggaran  terhadap  Konvensi  Wina 1961  tentang  Hubungan  Diplomatik sebagaimana  yang  telah  dikemukakan pada  pembahasan  sebelumnya.    Selain itu,  India  sebagai  negara  penerima sudah  tentu  India  memiliki  kewajiban untuk  melindungi  seluruh  perwakilan asing  dari  negara  pengirim  yang sedang berada di negaranya. Kewajiban tersebut  tertuang  pada  Pasal  22  ayat (2)  Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan Diplomatik yang memberikan kewajiban khusus kepada India  sebagai  negara  penerima  untuk mengambil semua tindakan yang patut
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 17
untuk  melindungi  kantor,  gedung  atau wisma perwakilan, dari setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau hal yang menurunkan martabat perwakilan diplomatik Amerika  Serikat  (J.  Craig  Barker, 2006:66).  Hukum  internasional  telah mengatur  bahwa  di  dalam  kedaulatan, terkait  di  dalamnya  kewajiban  untuk tidak  menyalahgunakan  kedaulatan tersebut (Sefriani, loc.cit ). Oleh karenanya,  Pemerintah  India  dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan  atau  kelalaiannya yang melawan hukum.
Terdapat  sejumlah  hal  yang menegaskan  mengapa  Pemerintah India harus bertanggung jawab kepada tindakan  pembalasan  yang  dilakukan terhadap perwakilan diplomatik
Amerika  Serikat  ( Ibid ).  Tindakan- tindakan Pemerintah India mengandung  unsur  adanya  perbuatan atau kelalaian yang  dapat dilimpahkan kepadanya menurut hukum internasional, perbuatan yang dilakukan  tersebut  merupakan  suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional,  baik  kewajiban  itu  lahir dari  perjanjian  maupun  dari  sumber hukum  internasional  lainnya  dan tindakan  melanggar  hukum  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  India tersebut  telah  menimbulkan  kerugian bagi  para  perwakilan  diplomatik Amerika Serikat.
Berkaitan dengan tindakan pembalasan yang dilakukan Pemerintah India terhadap perwakilan diplomatik  Amerika  Serikat,  maka pemerintah  India  telah  dianggap menimbulkan
kerugian
bagi
perwakilan diplomatik Amerika Serikat dengan  mencabut  beberapa  hak istimewa  dan  kekebalan  yang  dimiliki oleh  perwakilan  diplomat  Amerika Serikat yang bekerja di India ( Australia Network  News ,  18  Desember  2013),  dan meminta semua kartu identitas diplomatik  bagi  pejabat  dan  keluarga konsuler Amerika Serikat yang ditempatkan di India untuk dikembalikan  kepada  Kementerian
Luar  Negeri  India    ( Foxnews ,  18 Desember  2013;  ( New  York  Times ,  10 Januari  2014).  Sehingga,  dengan dicabutnya  kartu  identitas  tersebut, kini  perwakilan  diplomatik  Amerika Serikat  tidak  bisa  mempercepat perjalanannya  di  India  ( New  York Times , 20 Desember 2014), serta akses bagi  perwakilan  diplomatik  Amerika Serikat  untuk  menuju  bandar  udara dibatasi oleh Pemerintah India
( National Post , 17 Desember 2013).
Tindakan-tindakan  sebagaimana dikemukakan  tersebut  jelas  telah melanggar ketentuan hukum internasional sebagaiamana yang dikemukakan  sebelumnya,  sehingga memenuhi unsur-unsur tanggung jawab negara India untuk mengembalikan hak-hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat agar dapat bergerak  bebas  untuk  menjalankan fungsi  resminya  sebagaimana  diatur pada  Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan  Diplomatik  (Mary  Mel French, 2010:294).
Menarik  barikade  polisi  yang berada di luar kedutaan besar Amerika Serikat  di  New  Delhi,  melepas  labirin keamanan  berupa  beton  di  luar kedutaan  yang  dimaksudkan  untuk
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 18
melindungi  gedung  kedutaan  tersebut ( NBC  News ,  17  Desember  2013; Washington  Post, 12  Januari  2014; Kristina  Daugirdas  and  Julian  Davis Mortenson,  2014:327-328 ) ,  penarikan polisi lalu lintas yang berjaga di sekitar gedung  kedutaan  ( National  Post ,  17 Desember  2013),  dan  penjagaan  yang kurang pada saat terjadinya demonstrasi di sekitar gedung kedutaan  Amerika  Serikat  ( National Post , 19 Desember 2013). Hal tersebut tentunya telah jelas melanggar ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan  agar  Pemerintah  India selaku  negara  penerima  perwakilan diplomatik  Amerika  Serikat  wajib untuk  melindungi  dan  menjaga  segala macam  bentuk  kepentingan  negara pengirim  seperti  mengambil  langkah keamanan untuk terlaksananya kegiatan perwakilan diplomatik Amerika  Serikat  di  India.  Pemerintah India wajib bertanggung jawab berdasarkan  Pasal  22  ayat  (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan  Diplomatik.  Selain  itu, Konvensi tersebut sudah jelas menyebutkan  bahwa  negara  penerima memang  harus  bertanggung  jawab untuk  menjaga  seutuhnya  keamanan perwakilan  di  negaranya,  serta  akibat yang  timbul  dari  perbuatan  atau kelalaian  negara  penerima  dalam menjaga perwakilan tersebut.
Hal ini sesuai dengan teori unsur- unsur  tindakan  yang  salah  dan menimbulkan  tanggung  jawab  negara, yakni ada perbuatan/tindakan ( action ) atau  kelalaian/pengabaian  ( omission )
yang  dapat  dilimpahkan  kepada  suatu negara  menurut  hukum  internasional.
Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa aturan-aturan  yang  tertuang  pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan  Diplomatik  telah  menjadi hukum  kebiasaan  internasional  yang menjadi  pedoman  bagi  setiap  negara yang  menjalin  hubungan  diplomatik dengan negara lainnya, sehingga setiap negara  yang  menjalin  hubungan diplomatik wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan  yang  terdapat dalam  Konvensi  Wina  1961  tersebut (Rasul  Yomi  Olukolu,  Volume  1  Issue 2:5).
Terdapat  dua  bentuk  pemulihan atas  pelanggaran  hukum  internasional yang  merugikan  negara  lain,  yaitu satisfaction dan pecuniary  reparation. Satisfaction adalah  pemulihan  atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. Satisfaction dapat  dilakukan melalui  perundingan  diplomatik  dan cukup diwujudkan dengan permohonan  maaf  secara  resmi  atau jaminan  tidak  akan  terulangnya perbuatan serupa. Pecuniary reparation dilakukan apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian materiil,
sehingga  negara  tersebut  harus bertanggung  jawab  sesuai  dengan jumlah kerugian materiil yang diderita (F. Sugeng Istanto, op.cit :78-79).
Dalam kaitannya dengan kompensasi  yang  berwujud  materi dapat  terdiri  dari  penggantian  biaya pada  waktu  putusan  pengadilan dikeluarkan meskipun jumlah penggantian  itu  menjadi  lebih  besar dari  nilai  pada  waktu  tindakan pelanggaran  kewajiban  itu  dilakukan (Rhoona  K.M  Smith, loc.cit ).  Selain  itu,
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 19
dapat  juga  terdiri  dari  kerugian  tidak langsung ( indirect demages ), sepanjang kerugian  itu mempunyai  kaitan langsung  dengan  tindakan  tidak  sah tersebut (Sefriani, op.cit :274). Selanjutnya,  dapat  juga  terdiri  dari hilangnya keuntungan yang diharapkan sepanjang keuntungan tersebut mungkin  dalam  situasi  atau  dalam perkembangan  yang  normal,  serta terdiri  dari  pembayaran  terhadap kerugian  atas  bunga  yang  hilang karena  adanya  tindakan  melanggar hukum  (Rhoona  K.M  Smith,  dkk, loc.cit ).
Pemerintah  India  yang  ingin melakukan pembalasan terhadap tindakan  Pemerintah  Amerika  Serikat yang melakukan pengangkapan terhadap Devyani Khobragade seharusnya  tidak  melakukan  tindakan pembalasan dengan melanggar
ketentuan  Pasal  50  ayat  (2)  huruf  b Draft Articles on Responsibility of States for  Internationally  Wrongful  Acts. Sesuai  dengan  ketentuan  tersebut, bahwa  tindakan pembalasan yang dilakukan  suatu  negara  terhadap negara  yang  lain  juga  harus  tetap menghormati  prinsip  tidak  dapat diganggu gugatnya agen-agen diplomatik  dan  konsuler,  gedung- gedung,
arsip serta dokumen perwakilan  asing  (Pasal  50  ayat  (2) huruf  b Draft  articles  on  Responsibility of  State  for  Internationally  Wrongful Acts ;  Sefriani, op.cit. :280).  Sehingga terhadap tindakan-tindakan pembalasan  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah  India  terhadap  para perwakilan diplomatik Amerika Serikat memunculkan  tanggung  jawab  negara bagi Pemerintah India.
Pasal 48 ayat (2) Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts juga telah secara  jelas  menetapkan  bahwa  setiap negara  yang  berhak  untuk  meminta pertanggungjawaban  dari  negara  lain, tidak hanya berhak meminta penghentian  tindakan  pelanggaran serta  jaminan  tidak  mengulangi,  tetapi juga berhak atas pemulihan kepentingan-kepentingan  negara  yang dirugikan dari kewajiban yang dilanggar.  Berdasarkan  hal-hal  yang telah  dikemukan  tersebut,  Pemerintah Amerika Serikat berhak untuk meminta pertanggungjawaban  dari  Pemerintah India untuk menghentikan pelanggaran yang  dilakukan  terhadap  perwakilan diplomatiknya.
Pemerintah India memiliki  tanggung  jawab  untuk melakukan pemulihan terhadap tindakan-tindakan  yang  dilakukan terhadap perwakilan diplomatik Amerika  Serikat,  baik  dengan  cara perundingan diplomatik dan permintaan maaf, serta mengembalikan keadaan seperti semula dengan memberikan kekebalan dan keistimewaan seperti perlindungan terhadap gedung perwakilan  dan  memberikan  kartu identitas  yang  dimiliki  oleh  para perwakilan  diplomatik  sehingga  dapat menjalankan  fungsi  resminya  secara efektif dan efisien di India.

## Simpulan
1. Perwakilan  Diplomatik  Amerika Serikat  yang  berada  di  India memiliki kekebalan dan keistimewaan  sebagaimana  yang diatur  dalam  Konvensi  Wina  1961 tentang  Hubungan  Diplomatik.
Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 20
Seorang pejabat diplomatik berhak mendapat  kekebalan  dan  hak-hak istimewa  semenjak  ia  memasuki wilayah  negara  penerima,  dalam perjalanannya  untuk  memangku jabatannya,  atau  jika  ia  sudah berada di wilayah negara penerima. Seorang pejabat diplomatik  tidak  dapat  diganggu gugat  sehingga  ia  tidak  dapat ditahan  atau  ditangkap  oleh  alat- alat  negara  penerima.  Negara penerima  harus  memperlakukan mereka secara terhormat. 2. Pemerintah Amerika Serikat berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah India untuk menghentikan  pelanggaran  yang dilakukan  terhadap  perwakilan diplomatiknya.  Pemerintah  India memiliki  tanggung  jawab  untuk melakukan  pemulihan  terhadap tindakan-tindakan  yang  dilakukan terhadap  perwakilan  diplomatik Amerika  Serikat,  baik  dengan  cara perundingan diplomatik dan permintaan maaf. Saran 1. Pmerintah  India  seharusnya  dapat menjamin semua anggota perwakilan Amerika Serikat memiliki  kebebasan  bergerak  dan berpergian  di  wilayahnya  serta kewajiban  khusus  yang  dimiliki untuk  mengambil  semua  tindakan yang  patut  untuk  melindungi gedung  perwakilan  diplomatik Amerika  Serikat  dari  setiap gangguan  atau  kerusakan  dan melakukan  tindakan  pencegahan atas  segala  gangguan  yang  dapat
mengakibatkan  ketidaktentraman atau  dari  segala  tindakan  yang dapat  melecehkan  harkat  dan martabat gedung perwakilan beserta anggota misinya. 2. Pemerintah India harus bertanggungjawab  atas  tindakan yang  telah  dilakukannya  dengan mengadakan pemulihan- pemulihan berupa pemberian kekebalan  dan  keistimewaan  bagi para perwakilan diplomatik tersebut sebagaimana yang ditentukan  dalam  Konvensi  Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, sehingga para perwakilan diplomatik dapat melaksanakan fungsi-fungsi resminya secara efektif dan efisien serta hubungan kedua negara agar tetap baik.

## Daftar Pustaka
Buku Adolf, Huala, 1991, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, RajaGarfindo Persada, Jakarta. Berridge,  G.R.,  dkk,  2001, Diplomatic
Theory  from  Machiavelli  to Kissinger, Palgrave  Macmillan, United Kingdom.
Berridge,  G.  R.,  1994, Talking  to  the Enemy  How  States  without 'Diplomatic Relations' Communicate, Palgrave Macmillan, United Kingdom. Brownlie,  Ian,  1979, Principle of  Public International Law, Oxford University Press, United Kingdom. Barker, J. Craig, 2006, The Protection of
Diplomatic  Personnel, Ashgate Publishing Limited, England.
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 21
Cornago, Neo, 2013, Plural Diplomacies Normative Predicaments and Functional  Imperatives ,  Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Netherlands. Dixton, Martin and Robert McCorquodale,  2003, Cases  and Material  on  International  Law, Blackstone Press Limited, London. Dixon,  Martin,  2000, Textbook  on
International  Law, Blackstone Press Limited, London. Effendi, Masyhur, 1993, Hukum Diplomatik Internasional; Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum  Diplomatik  Dalam  Era Ketergantungan  Antar  Bangsa, Usaha Nasional, Surabaya. Feltham, R.G., 1982, Diplomatic Handbook, Fourth Edition, Longman, London and New York.
French,  Mary  Mel,  2010, United  States Protocol  the  Guide  to  Official
Diplomatic  Etiquette, Rowman  & Littlefield Publishers, United States of America. Hanitijo, Ronny, 1991, Metode Penelitian  Hukum, Cetakan  ke  II,
Ghalia Indo, Jakarta. Harris, DJ, 1998, Cases and Materials on International  Law, Sweet  and Maxwell, London. Istanto,  F.  Sugeng,  1998, Hukum Internasional, Universitas  Atma
Jaya, Yogyakarta.
Kusumaatmadja,  Mochtar  dan  Etty  R. Agoes,  2010, Pengantar  Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
Kindred,  Hugh,  1987, International
Law,  Chiefly  as  Interpreted  and Applied  in  Canada, Emond
Mangovery  Publication  Limited, Canada.
Mestoko,  Sumarsono,  1988, Indonesia dan  Hubungan  Antar-Bangsa, Sinar Harapan, Jakarta.
McClanahan, Grant V, 1989, Diplomatic Immunity  Principles,  Pratices, Problems, Georgetown University, Washington DC. Parthiana,  I  Wayan,  2003, Pengantar
Hukum  Internasional, Mandar Maju, Bandung. Rana, Kishan S., 2013, The Contemporary  Embassy:  Paths  to
Diplomatic  Excellence ,  Palgrave Macmillan, United Kingdom. Rasjidi,  Lili,  1991, Filsafat  Hukum, Remaja Rosdakarya, Bandung. Rudy,  T.  May,  2003, Hubungan Internasional  Kontemporer  dan Masalah-Masalah  Global, Refika Aditama, Bandung.
,  2002, Hukum  Internasional  1, Refika Aditama, Bandung.
Sefriani,  2010, Hukum  Internasional Suatu  Pengantar, RajaGrafindo
Persada, Jakarta. Syahmin,  1988, Hukum  Diplomatik Suatu Pengantar, Armico, Bandung. ,  2008, Hukum  Diplomatik  Dalam Kerangka Studi Kasus, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Shaw,  Malcom  N.,  1997, International Law, Cambridge University Press, Cambridge.
Smith,  Rhoona  K.M  dkk,  2008, Hukum HAM, Pusham UII, Yogyakarta.
Sharp, Paul, 2009, Diplomatic Theory of International Relations, Cambridge University Press, United Kingdom.
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 22
Suryokusumo,  Sumaryo,  2005, Hukum Diplomatik  Teori  dan  Kasus, P.T. Alumni, Bandung. Suryono,  Edy,  1992, Perkembangan Hukum  Diplomatik, Mandar Maju, Bandung. Satow’s,  1979, Guide  to  Diplomatic Practice, 5 th ,  Longman  Group,
London. Starke,  J.G.,  1984, Introduction  to International  Law,  Ninth  Edition ,
Butterworths, London.
_____________,  2008, Pengantar  Hukum Internasional  1, Sinar  Grafika, Jakarta.
______________,  2007, Pengantar  Hukum Internasional  2, Sinar  Grafika, Jakarta. Tsani, Mohamad Burhan, 1990, Hukum dan  Hubungan  Internasional,
Liberty, Yogyakarta.
Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung. Widagdo,  Setyo  dan  Hanif  Nur Widhiyanti, 2008, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Bayumedia Publishing, Malang. Widodo,  2009, Hukum  Diplomatik  dan Konsuler  Pada  Era  Globalisasi, Laksbang Justitia, Surabaya.
________________, 2012, Hukum Kekebalan Diplomatik, CV Aswaja  Pressindo,
Yogyakarta.
Konvensi Internasional dan Peraturan-Peraturan Hukum Konvensi  Wina  Tahun  1961  tentang Hubungan  Diplomatik  ( Vienna Convention on Diplomatic Relations,  1961,  Done  at  Vienna on  18  April  1961.  Entered  into
force  on  24  April  1964.  United Nations,  Treaty  Series,  vol.  500, p.95.  Copyright  United  Nations 2005 ).
Draft  articles  on  Responsibility  of  State for  Internationally  Wrongful Acts.
Jurnal dan Karya Tulis Internasional Dahham, Zainab Waheed, The Responsibility  of  states  for protection the diplomatic agents, Business School; Law- University  of  Huddersfield,  17- 21 Desember 2013. Daugirdas,  Kristina  and  Julian  Davis Mortenson, Contemporary Practice  of  the  United  States Relating  to  International  Law , The American Journal of
International  Law,  Volume  118,
2014.
Hassan,  Tariq, Diplomatic  or  Consular Immunity  for  Criminal  Offenses, Virginia Journal of International Law  Association,  Volume.  2:17, 2011.
Hart, Paul Gully-, The Function of State and  Diplomatic  Privileges  and Immunities in International Cooperation in Criminal Matters:
The  Position  in  Switzerland, Fordham  International  Law Journal,  Volume  23,  Issue  5,
Article 3, 1999. Higgins,  Rosalyn, The  Abuse  of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom  Experience, West  Law, American Journal of International  Law,  Cite  as:  79 Am. J. Int'l L. 641, 2006.
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 23
Lozancic, Monika, 2009 Diplomatic and Consular Immunities from National  Jurisdiction  in  Criminal Cases-Practice from the Swedish,
Dutch  and  Danish  Ministries  of Foreign  Affairs -,  Master  thesis, Faculty  of  Law  University  of Lund. Maginnis, Veronica L., Limiting Diplomatic  Immunity:  Lessons Learned From the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, West  Law,  American Journal  of  International  Law, Cite as: 28 Brook. J. Int'l L. 989, 2008. Olukolu,  Rasul  Yomi, Immunity  of Foreign  Sovereigns,  States  and Diplomats from  Court and  Other Processes:  An  Appraisal  of  the Nigerian  Practice, International Journal  of  International  Law, Volume 1 Issue 2. Pasqualetti, Gergo, The Screening of the Diplomatic  Bag  in  the  light  of Recent  EU  Legislation, Miskolc Journal  of  International  Law, Volume 9, 2012.
Siedell, Emily F., Swarna and Baoanan: Unraveling the Diplomatic Immunity  Defense  to  Domestic Worker Abuse, Maryland Journal of International Law Volume 26, Issue 1, Article 11, 2011. Tai, Amy, Unlocking the Doors to Justice: Protecting  the  Rights  and Remedies of Domestic Workers in the Face of Diplomatic Immunity, Journal  of  Gender,  Social  Policy &  the  Law,  Volume  16,  Issue  1, Article 4, 2007.
Zabyelina,  Yuliya  G., The  Untouchables: Transnational  Organized  Crime Behind  Diplomatic  Intercourse and  Immunities, Ecpr  General Conference,  Bordeaux,  4  -  7 September 2013.

## Dokumen-Dokumen
The  United  States  Department  of  State Bureau  of  Diplomatic  Security, Diplomatic and Consular Immunity:  Guidance  for  Law Enforcement and Judicial Authorities, URL: http://www.state.gov/documen ts/organization/150546.pdf,
diakses  pada  tanggal  1  Maret 2016.

## Kamus
Henry  Campbell  Black,  2007, Black’s Law  Dictionary, St.  Paul,  Minn: West Publishing Co.
Internet Australia  Network  News, US  admits diplomat  Devyani  Khobragade strip-searched  as  India  launches reprisals over arrest , 18 Desember 2013, URL: http://www.abc.net.au/news/2 013-12-18/an-india-us- diplomat-arrest/5163076, diakses pada tanggal 13
February 2016.
Ashok Sharma, U.S. denies cavity search claims  as  Indian  government claims diplomat was blackmailed by housekeeper, 19  Desember 2013, URL: http://news.nationalpost.com/n ews/india-demands-that-us- drop-case-against-diplomat-
Jurnal Komunikasi Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 24
who-was-strip-searched-in- new-york-city,  diakses  pada tanggal 2 Maret 2016. Ellen  Barry  and  Benjamin  Weiser, As Indian  Diplomat  Exits  After Arrest,  a  Culture  Clash  Lingers, 10 Januari 2014, URL: http://www.nytimes.com/2014 /01/11/world/asia/indian-
diplomat-flies-home-after- indictment-in-us.html,  diakses pada tanggal 28 Februari 2016. Foxnews, India  retaliates  against  US over  diplomat  arrest,  removes security  barriers  at  embassy, 18 Desember 2013, URL: http://www.foxnews.com/politi cs/2013/12/18/india- retaliates-against-us-over- arrest-diplomat.html, diakses pada tanggal 1 Maret 2016.
Moni  Basu, Indian  reaction  to diplomat's  arrest:  Mix  of  Cold War  legacy  and  politics?, 20 Desember 2013, URL: http://edition.cnn.com/2013/1 2/19/world/asia/india- diplomat-politics/, diakses pada tanggal 2 Maret 2016.
New  York  Times, India  Tires  of Diplomatic  Rift  over  Arrest  of Devyani Khobragade, 20 Desember 2014, URL: http://www.nytimes.com/2014 /12/21/world/asia/india-tires- of-diplomatic-rift-over- arrest.html, diakses
pada tanggal 13 Februari 2016. Nirmala George, Arrest search of female diplomat  in  NYC  'despicable  and barbaric,' Indian official says, 17 Desember 2013, URL: http://www.nbcnews.com/new
s/other/arrest-search-female- diplomat-nyc-despicable- barbaric-indian-official-says- f2D11763458,  diakses  pada tanggal 2 Maret 2016.
National  Post, Arrest  and  apparent strip-search  of  Indian  consul  in New  York  sees  gay  spouses  of American  diplomats  threatened in  New Delhi, 17  Desember 2013, URL: http://news.nationalpost.com/n ews/arrest-and-apparent-strip- search-of-indian-consul-in-new- york-sees-gay-spouses-of- american-diplomats- threatened-in-new-delhi, diakses  pada  tanggal  2  Maret 2016.
Paul  D.  Shinkman, India  Removes  U.S. Embassy Barricades in Retaliation for Diplomat's Arrest, 17  Desember  2013,  URL: http://www.usnews.com/news /articles/2013/12/17/india- removes-us-embassy- barricades-in-retaliation-for- diplomats-arrest,  diakses  pada tanggal 2 Maret 2016.
The  Times  of  India, Who  is  Devyani Khobragade , 19 Desember 2013, URL: http://timesofindia.indiatimes.c om/india/Who-is-Devyani- Khobragade/articleshow/2765 9238.cms,  diakses  pada  tanggal 13 Februari 2016.
Washington  Post, New  indictment  filed against Indian diplomat Devyani Khobragade  in  U.S.  visa-fraud case, 14  Maret  2014,  URL: https://www.washingtonpost.c om/world/asia_pacific/new-
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 25
indictment-filed-against-indian- diplomat-devyani-khobragade- in-us-visa-fraud- case/2014/03/14/0074dd80- abb0-11e3-adbc- 888c8010c799_story.html, diakses pada tanggal 13 Februari 2016.