Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 4 No. 1 (2023): 36-63
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pemblokiran PayPal sebagai Wujud Penyelenggara Sistem Elektronik Lintas Batas Negara
Ramadhana Anindyajati Bachry & Noor Annisa Ditya Sari Universitas Trisakti *Corresponding author : noorannisads@gmail.com
Submission : 07 Juli 2022 Revision : 07 Februari 2023 Publication : 20 Februari 2023

## Abstract
This  article  offers  a  solution  to  the  blocking  of  PayPal  involving international  transactions  across  national  borders  in  terms  of  the Minister  of  Communication  and  Informatics  Regulation  Number  5  of 2020 Concerning Electronic System Operators (PSE). PayPal is a cross- border  financial  service  provider  application.  The  reason  for  the blocking  is  because  PayPal  did  not  register  their  permits,  while socialization  of  the  registration  of  the  Electronic  System  Operator Program  (PSE)  policy  has  been  given  2  (two)  years.  The  PayPal application itself has provided massive financial services and one of the most users is in Indonesia. The use of PayPal by the global community is inseparable from its usefulness in facilitating cross-border transactions, in addition to waiving administrative fees for certain uses, PayPal is also considered  to  facilitate  international  transactions.  Nonetheless,  the blocking  by  the  Ministry  of  Communication  and  Informatics  poses difficulties  for  cross-border  transactions.  The  difficulty  consists  in freezing accounts or foreign exchange owned by consumers. The brief reopening of the block resulted in consumers being materially harmed. This article uses normative law research methods .
Keywords: international transaction; PayPal; PSE

## Abstrak
Artikel  ini  menawarkan  solusi  terhadap  pemblokiran  PayPal  yang melibatkan  transaksi  internasional  lintas  batas  negara  ditinjau  dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE).  PayPal  adalah aplikasi  penyedia  layanan  keuangan  lintas  batas  Negara.  Alasan pemblokiran  tersebut  dikarenakan  PayPal  tidak  mendaftarkan perizinannya, sedangkan sosialisasi terhadap pendaftaran kebijakan Program  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  telah  diberikan waktu  selama  2  (dua)  tahun.  Aplikasi  PayPal  sendiri  telah menyediakan  jasa  keuangan  secara  masif  dan  salah  satu  pengguna terbanyak adalah di Indonesia. Penggunaan PayPal oleh masyarakat global tidak terlepas dari kebermanfaatannya dalam mempermudah transaksi lintas batas negara, selain membebaskan biaya administrasi untuk  penggunaan  tertentu,  PayPal  juga  dinilai  memudahkan transaksi  Internasional.  Meskipun  demikian,  pemblokiran  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika menimbulkan  kesulitan  terhadap  transaksi  lintas  batas  Negara. Kesulitan tersebut terdiri atas pembekuan rekening atau valuta asing yang dimiliki oleh konsumen. Pembukaan kembali pemblokiran yang singkat mengakibatkan konsumen dirugikan secara materiil.  Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Kata Kunci: PayPal; PSE; transaksi internasional.

## A. Pendahuluan
Dunia  digital  berkembang  dengan  adanya  inovasi  dalam bidang  teknologi,  komunikasi,  dan  ekonomi  khususnya  pada transaksi elektronik. Perkembangan dompet digital baik dalam lingkup nasional hingga internasional semakin masif. Ini dapat dilihat  dari  penukaran  valuta  asing  yang  jauh  lebih  mudah apabila  dibandingkan    dengan  10  tahun  terakhir.  Bahkan, inovasi  teknologi  turut  beradaptasi  dengan  kondisi  pandemi Covid-19 di mana semua transaksi bersifat nontunai (cashless).
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Bukan hanya memanfaatkan produk seperti e-money atau flazz,  melainkan  juga  penggunaan  QR  Code 1 ,  seperti  QRIS 2 menjadi suatu langkah yang terbarukan dalam bidang ekonomi, begitupula menyangkut Aplikasi PayPal.  Pada tanggal 30 Juli 2022, pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia  (Kemenkominfo)  melakukan  pemblokiran  sistem bayar  non-tunai  yang  tidak  terdaftar  dalam  Program Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  sebagaimana  tercantum dalam ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.
Program  tersebut  diadakan  agar  semua  aplikasi  yang digunakan oleh masyarakat Indonesia  terjamin keamanannya terhadap  konsumen  dan  terintegrasi  menurut  Hukum Indonesia. Pendaftaran dan sosialisasi program tersebut telah dilaksanakan  selama  2  (dua)  tahun  sebelumnya,  termasuk peringatan  pendaftaran  kepada  pihak  penyedia  jasa  ini,  yaitu aplikasi PayPal 3 . Akan tetapi, pihak  PayPal tidak memberikan
1 QR  Code  sebuah  kode  matriks  (atau  dua-dimensi  bar  code) yang dibuat oleh perusahaan Jepang Denso-Wave pada tahun 1994. The “QR” berasal dari “Quick Response“, sebagai pencipta kode yang dimaksudkan agar isinya dapat diuraikan pada kecepatan tinggi.
2 QRIS  (Quick  Response  Code  Indonesian  Standard)  adalah standarisasi  pembayaran  menggunakan  metode  QR  Code  dari  Bank Indonesia  agar  proses  transaksi  dengan  QR  Code  menjadi  lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya
3 PayPal merupakan rekening virtual yang menyediakan layanan jasa  transfer  dan  juga  pembayaran  secara  online.  PayPal  memiliki jaringan yang kuat dan melayani berbagai transaksi keuangan antar negara,  di  mana  semua  hal  tersebut  telah  dilakukan  dengan menggunakan surat elektronik secara online.
respon  yang  baik  terhadap  peringatan  yang  sudah  dilakukan sebelumnya,  sehingga  pihak  kemenkominfo  memutuskan untuk  memblokir  aplikasi  tersebut  karena  dinilai  tidak kooperatif  dan  tidak  menunjukkan  adanya  itikad  baik  dalam pengoperasiannya di Indonesia.
Problematika  yang  timbul  atas  keputusan  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tersebut pun menuai kontra, di mana timbul permasalahan terkait kesulitan transaksi,  kerugian,  dan  adanya  pembekuan  terhadap  valuta asing  yang  dimiliki  oleh  orang  Indonesia.  Akibatnya,  banyak transaksi  yang  bersifat  lintas  batas  negara  yang  bermasalah. Namun, pemerintah Indonesia memberikan dispensasi selama 1x24 jam agar konsumen dapat menarik uang yang dimilikinya. Untuk saat ini, PayPal sudah aktif dan sudah dapat digunakan kembali,  meskipun  demikian  peristiwa  tersebut  cukup merugikan beberapa pihak, khususnya investor asing.
Artikel  ini  melihat  jika  isu  ini  dapat  dijadikan  sebagai pembelajaran  dalam  menangani  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen dengan meninjau dari sudut pandang Hukum Bisnis. Hasil analisis ini dapat memberikan suatu pembaharuan untuk mengantisipasi terjadinya pemblokiran kembali dan solusi bagi pihak pemberi jasa serupa lainnya. Dalam Pasal 1 ayat (4) PP 71/2012  dijelaskan  bahwa  “Setiap  orang,  penyelenggara negara,  Badan  Usaha,  dan  masyarakat  yang  menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri  maupun  bersama-  sama  kepada  Pengguna
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak  lain”.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Pengguna Sistem  Elektronik  (PSE)  merupakan  pemanfaatan  Sistem Elektronik  oleh  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha, dan/atau  masyarakat  yang  dapat  dilakukan  untuk  pelayanan publik atau non-publik.
Apakah  kebijakan  penyelenggara  sistem  elektronik memiliki  urgensi  yang  penting  dan  apakah  dari  penerapan kebijakan  tersebut  dapat  meminimalisir  peretasan  dan penjualan identitas masyarakat Indonesia ke pihak asing (luar negara).  Artikel  ini  berpendapat  bahwa  sosialisasi  perlu diinformasikan  tidak  hanya  kepada pihak  developer  dan/atau pemilik  aplikasi,  tetapi  juga  kepada  masyarakat.  Menimbang, bahwa penyedia jasa seperti  PayPal merupakan aplikasi yang bergerak  dan  menyediakan  jasa  keuangan  bagi  pihak  lintas batas Negara dengan mudah dan efektif. Pemblokirannya justru akan  menimbulkan  kerugian,  terlebih  meninjau  apakah Program  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  benar-benar diperlukan,  mengingat  adanya  dugaan  kebocoran  data  yang dilakukan oleh para hacker seperti Bjorka 4 .
Ruang lingkup dalam penulisan ini mencakup studi kasus dan  tinjauan  terhadap  kebijakan  yang  diberlakukan
4 Bjorka merupakan sosok hacker yang mengklaim dirinya telah melakukan  pembobolan  data  pemerintah  Indonesia  dan  beberapa pejabat  pemerintahan.  Pembobolan  data  tersebut  dilakukan  di beberapa  instansi  milik  pemerintah  seperti  data  milik  Pertamina, KPU, data registrasi Sim-Card dan beberapa data lainnya.
pemerintah,  khususnya  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  Republik  Indonesia.  Selain  itu,  artikel  ini  akan mengkritisi  beberapa  hal  berdasarkan  analisis,  baik  dalam lingkup  Hukum  Bisnis  maupun  lingkup  Hukum  Acara  yang tidak  terlepas  dari  pembahasan  Hukum  Internasional.  Dalam penulisan  ilmiah,  artikel  ini  menggunakan  metode  Hukum Normatif  yang  mengaitkan  peraturan  perundang-undangan sebagai  acuan  atau  pedoman  dalam  merencanakan  kebijakan untuk  kepentingan  umum  (masyarakat  Indonesia).  Metode Hukum  Normatif  digunakan  untuk  meninjau  keselarasan antara  kebijakan  pemerintah  terkait  Program  Penyelenggara Sistem Elektronik dengan fakta yang terjadi di lapangan.
B. Pembahasan
Aplikasi  PayPal  dalam  Sudut  Pandang  Peraturan Pemerintah Pasal 71 Tahun 2009
Aplikasi PayPal sebagai penyedia jasa transaksi keuangan mencakup  lingkup  Nasional  dan  Internasional  memberikan kesempatan  bagi  konsumen  untuk  mengatasi  masalah pengiriman  uang  (transfer)  kepada  pihak lain  yang  berada  di wilayah  Negara  berbeda.  Tentunya  dalam  pengoperasian aplikasi, khususnya yang digunakan oleh masyarakat Indonesia harus  terintegrasi  dengan  peraturan  yang  ada.  Peraturan tersebut, yakni mencakup Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2019, dimana terdapat pasal yang berbunyi sebagai berikut:
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 tahun 2019), dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan usaha yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan (online)  melalui  internet  yang  dipergunakan  untuk”:1) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran  dan/  atau  perdagangan  barang  dan/  atau  jasa (marketplace/e-commerce) 5 ;
Pada  poin  ini,  PayPal  juga  termasuk  badan  yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penawaran jasa keuangan, dimana dapat melakukan transaksi ekonomi dalam lintas  batas  Negara.  Khususnya  mencakup  bahan  bernilai materiil,  maka  risiko  yang  ada  juga  semakin  tinggi.  Bahwa penggunaan PayPal tidak bisa dilangsungkan tanpa keharusan pemenuhan  Pasal  2  ayat  2  dikarenakan  mencakup  identitas banyak  pihak  dan  penjagaan  kerahasiaannya  akan  dijamin berdasarkan  kebihakan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik (PSE). Maka dengan demikian, syarat pertama dalam Pasal ini terpenuhi  agar  Aplikasi  PayPal  melakukan  registrasi sebagaimana ketentuan kebijakan tersebut.
Berdasarkan  fungsinya,  PayPal  telah  terintegrasi  dengan salah  satu  bank,  yakni  Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional
5 Muhammad Reza Syariffudin Zaki: Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Divisi Kencana. 2022.  hal. 9-11.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
(BTPN), dengan program e-wallet bernama Jenius 6 . Pada proses pemblokiran  yang  telah  dilakukan,  konsumen  yang menukarkan valuta asing untuk pembayaran PayPal mengalami dampak  dalam  kategori  ringan  hingga  berat.  Kesulitan  untuk mengakses  dan  memindahkan  valuta  asing  kembali  ke  dalam rekening menjadi sebuah problematika yang juga turut dibahas dalam ini. Meskipun demikian, berdasarkan kebijakan normatif yang diterapkan oleh Kemenkominfo, maka PayPal diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan/atau registrasi dikarenakan PayPal merupakan aplikasi penyedia jasa transaksi keuangan, yang melibatkan transaksi antarnegara. Dampak Pemblokiran tidak hanya dirasakan oleh lapisan masyarakat tertentu, tetapi juga investor, pengusaha, dan perdagangan yang menggunakan perantara  PayPal.  Berdasarkan  pada  PP  No.  71  tahun  2019, PayPal  memiliki  kewajiban  untuk  mendaftarkan  layanannya, menimbang  PayPal  merupakan  layanan  bersifat  publik  dan masif digunakan secara Internasional. 7
Pengiriman  materi  atau  muatan  digital  berbayar  melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman  lewat  surat  elektronik,  atau  aplikasi  lain  ke perangkat pengguna (Netflix/Spotify); Sebagaimana tercantum dalam  poin  ini,  muatan  digital  berbayar  yang  dimaksud mencakup  situs,  pengiriman  surat  elektronik,  dan  aplikasi
6 Jenius  adalah  metode  pembayaran  yang  dapat  dipilih  saat bertransaksi di merchant.
7 Muhammad  Reza  Syariffudin  Zaki:  Hukum  Perdagangan Internasional. Jakarta: Prenadamedia Divisi Kencana. 2021. hal. 32.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
pengguna.  Dikaitkan  ke  dalam  kasus  pemblokiran  PayPal. PayPal bukan merupakan situs atau penyedia jasa pengiriman surel, melainkan aplikasi penyedia jasa keuangan, tidak seperti Netflix  atau  Spotify  yang  menyediakan  jasa  informatif,  tetapi PayPal secara tegas memperlihatkan bidangnya, yakni berfokus pada  perekonomian  sebagai  suatu  layanan  keuangan  yang terintegrasi  pada  aplikasi  dan  berkaitan  dengan  perangkat konsumen.  Maka  dengan  demikian,  PayPal  turut  memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009.
Selain itu, Kemenkominfo juga mewajibkan setiap aplikasi yang  Menyediakan,  mengelola,  dan/  atau  mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan  dalam  jaringan  dalam  bentuk  platform  digital, layanan jejaring
dan media sosial, seperti
(Facebook/WhatsApp/Twitter) untuk didaftarkan. Akan tetapi, PayPal tidak mengoperasikan layanan komunikasi, melainkan platform  digital  yang  terintegrasi  dengan  media  sosial  untuk kegiatan  pembayaran,  penjualan,  pembelian,  yang  mencakup transaksi  dalam  lingkup  global.  Menjadi  problematika  yang berat  ketika  PayPal  sudah  dihimbau  sebanyak  2  (dua)  kali untuk melakukan pendaftaran, tetapi tidak kunjung dilakukan. Pemblokiran  terpaksa  dibuka  agar  memudahkan  masyarakat sebagai konsumen untuk memindahkan uangnya.
Meskipun  demikian,  saat  ini  PayPal  sudah  dapat digunakan  kembali.  Namun,  akibat  pemblokiran  yang dilakukan  justru  menimbulkan  suatu  problematika  terkait pelaksanaan  dan  penyelesaian  sengketa  atas  kerugian  yang didapatkan  oleh  para  pengusaha.  Sebagaimana  maksud  dari pasal 2 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019, tujuan dari pendaftaran ini  untuk  melindungi  privasi  konsumen,  khususnya  dalam tracking transaksi, tetapi timbul masalah baru bahwa kebijakan ini dinilai tidak efektif, karena meskipun tiap-tiap aplikasi yang terintegrasi  dengan  platform  digital  melakukan  pendaftaran, peretasan  dan  penjualan  data  tetap  berjalan,  menangkap pelaku  yang  salah,  bersifat  represif  terhadap  peristiwa peretasan  yang  terjadi,  dan  terkesan  menutup-nutupi  kasus peretasan  Bjorka  yang  berpotensi  untuk  mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  dan  dianggap  tidak  efektif  dalam  menyelesaikan perkara  peretasan  dari  sudut  pandang  hukum.  Kebijakan menuai pro dan kontra, menimbang tidak hanya aplikasi PayPal yang diblokir, tetapi juga aplikasi seperti Origin dan Dota.
Origin  dalam  suatu  games  TheSims  dimana  layanannya menyediakan  penjualan  fitur-fitur  untuk  melengkapi  games dibayar  dengan  rupiah,  tentunya  konsumen  yang  membayar tersebut  dengan  mekanisme  pembayaran  berbeda-beda mengalami  kerugian  karena  aplikasi  yang  tidak  dapat digunakan  kembali.  Penggunaan  kebijakan  ini  seakan-akan menjadi  tameng  bahwa  sistem  keamanan  di  Indonesia  sudah
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
aman  dan  terjamin,  tetapi  fakta  yang  terjadi  mengatakan sebaliknya.  Keamanan  tidak  terjamin  karena  peretasan  dan penjualan  data tetap  berlangsung,  ditambah  dengan  kerugian terhadap  pemblokiran  kendala  tersebut.  Memang  tidak sepenuhnya  pemerintah  dapat  disalahkan  atas  kebijakan  ini, tetapi  menimbang  itikad  baik  dari  aplikasi  PayPal  yang seharusnya  melakukan  pendaftaran  dan  analisis  lebih  lanjut terkait  penggunaan  aplikasinya  yang  harus  sesuai  dengan Hukum Positif di Indonesia.
Selain  itu,  Kemenkominfo  juga  menargetkan  pendaftaran kepada Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik  yang  berbentuk  tulisan,  suara,  gambar,  animasi, musik, video, film dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/  atau  seluruhnya  seperti  (google/youtube/yahoo)  serta pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik (SAAS).  Sehubungan  dengan  hal  ini  tentu  saja  PayPal  dapat dinyatakan sebagai aplikasi yang melakukan pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional, Namun lebih menitikberatkan pada aktivitas transaksi elektronik mencakup lingkup  Internasional.  Mulai  dari  Kawasan  Asia  Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, hingga Thailand turut terdampak atas pemblokiran PayPal. PayPal sudah seharusnya melakukan registrasi mengenai kebijakan ini.
Maka  dengan  demikian,  peraturan  terbaru,  yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur
usaha aplikasi, diwajibkan untuk menyelenggarakan bisnisnya melalui internet sehingga menimbulkan kewajiban lebih lanjut, yakni  berkewajiban  mendaftarkan  dirinya  ke  dalam Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  yang  diselenggarakan oleh  kementerian  Komunikasi  dan  Infomasi  Republik Indonesia.

## Syarat  Pengajuan  Pendaftaran  Penyelenggara  Sistem Elektronik (PSE)
Lebih  lanjut,  terdapat  beberapa  syarat  untuk  melakukan pendaftaran  dalam  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE) sebagaimana  diluncurkan  kebijakannya  oleh  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Syarat-syarat secara umum adalah sebagai berikut:
1. Pengisian formulir pendaftaran
Sehubungan  dengan  pengisian  formulis  pendaftaran dan/atau  registrasi  oleh  aplikasi-aplikasi  tersebut  dapat dilakukan dimana, kapan, oleh siapa saja, serta dilengkapi dengan  mekanisme  yang  mudah  secara  online  tanpa dikenakan  pembayaran.  Dengan  demikian,  PayPal  yang sudah diberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir sudah seharusnya memiliki kesadaran dalam  mendaftarkan  aplikasi  dan  memperpanjang lisensinya.  Meskipun  demikian,  alasan  PayPal  pun  belum diketahui hingga sekarang karena mangkir dari kewajiban tersebut  sebagai  penyedia  jasa  keuangan  dan  transaksi
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
elektronik  berskala  Internasional.  Pertimbangan  PayPal terhadap  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Indonesia membuat  aplikasi  tersebut  berpikir  berulang  kali  untuk mendaftarkannya,  menimbang  peretasan  tetap  akan terjadi.
2. Penyertaan kelengkapan dokumen pendaftaran
Kelengkapan  dokumen  pendaftaran  dilakukan  agar terintegrasi  dengan  sistem  Penyelenggara  Sistem Elektronik  (PSE)  dapat  mengumpulkan  dan  melengkapi dokumen sebagai berikut:
Kelengkapan dokumen untuk pendaftaran terdiri atas:
a. NIB dan Izin Usaha;
Maksud  diadakannya  dokumen  ini  adalah  agar  dapat diketahui  bahwa  penggunaan  aplikasi  PayPal  di Indonesia adalah valid karena adanya izin usaha untuk melakukan penawaran jasa keuangan dalam transaksi elektronik skala Internasional.
b. Keterangan domisili perusahaan terakhir;
Maksud  diadakannya  dokumen  ini  adalah  untuk menentukan  domisili  atau  kedudukan  perusahaan dalam  waktu  terakhir,  bagaimana  pengoperasiannya, dan  hukum  mana  yang  dipilih  untuk  menyelesaikan sengketa.  Menyangkut  permasalahan  pemblokiran PayPal, PayPal beroperasi di San Jose, Amerika Serikat.
c. Identitas penanggung jawab;
Maksud  dari  identitas  penanggung  jawab  adalah berkaitan  dengan  identitas  Chief  Executive  Officer dan/atau  Founder  dari  aplikasi  yang  dimaksud. Sehubungan dengan aplikasi PayPal, maka pemblokiran yang  terjadi  dapat  dijadikan  sebagai  tanggungjawab perusahaan  dan  pemimpin  perusahaan  tersebut  yang tidak melampirkan identitas lebih lanjut untuk proses pendaftaran. 8
d. NPWP perusahaan/perorangan;
Maksud  poin  ini  adalah  sebagaimana  yang  dimaksud dari  identitas  ini  adalah  NPWP  yang  digunakan  agar aplikasi juga mendistribusikan kepentingan perpajakan yang ada di Indonesia, menentukan apakah layanan jasa
keuangan tersebut didirikan dalam kategori perorangan  atau  badan  hukum.  Dikaitkan  ke  dalam kasus  PayPal,  maka  harus  dipertanyakan  terkait pengoperasiannya,  siapa  pihak  penjamin,  dan bagaimana perusahaan ini dapat terselenggara selama 2  (dua)  tahun  yang  lalu  tanpa  terintegrasi  ke  dalam Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  dan  menjadi suatu  pertanyaan  mengapa  Kementerian  Komunikasi
8 Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kusumadara, A. Urgensi Pendaftaran Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Bagi  Pelaku  Usaha  E-Commerce. Jambura  Law  Review,  Vol.  2  No.  2.  2020.  hal.  101-119.  Trautman Lawrence. J. E-Commerce, cyber, and electronic payment system risks: lessons from PayPal. UC Davis Bus, Vol. 16. 2015. hal. 261.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
dan  Informasi  Republik  Indonesia  melakukan pemblokiran  pada  tanggal  tersebut  tanpa  adanya peringatan  kepada  publik  selaku  konsumen  yang seharusnya dipenuhi kewajibannya dan kebebasannya dalam  melakukan  transaksi  yang  tidak  menjadi tanggungjawab  pemerintah  dengan  menimbang  hak privasi dan keamanan transaksi di Indonesia.
e. Profil penyelenggara sistem elektronik;
Maksud  dari  poin  ini  adalah  adanya  deskripsi  secara terperinci  terkait  perusahaan  yang  terintegrasi  ke dalam  penyelenggara  sistem  elektronik,  apakah keamanan  dari  aplikasi  tersebut  terjamin  menimbang manfaat  yang  ditawarkan  dari  pendaftaran  kebijakan ini  tidak  luput  dari  jaminan  keamanan  hukum, kemudahan  transaksi,  dan  terkhusus  menimbang perlindungan  bisnis  para  pihak  sebagai  konsumen. Kebijakan ini dihadirkan oleh pemerintah sebagai suatu gerakan  untuk  memajukan  dunia  bisnis,  penjaminan dan  pembaharuan  terhadap  Hukum  Bisnis,  Hukum Pajak, dan imbauan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
f. Gambaran teknis dan prosedur bisnis sistem elektronik;
Maksud dari poin ini adalah perusahaan yang diminta untuk melakukan pendaftaran terhadap Penyelenggara Sistem  Elektronik  harus  dibekali  dengan  gambaran teknis, prosedur, hingga mekanisme dari kebijakan ini. PayPal  juga  harus  mengetahui  secara  pasti  apakah
aplikasinya  terjamin,  apakah  data  penggunanya  dapat dengan  mudah  diretas  atau  tidak,  menimbang bagaimana  adanya  ancaman  peretasan  terhadap dokumen  pemerintahan  yang  bersifat  rahasia. Meskipun masih mencakup ke dalam teori konspirasi, tetapi hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat dalam penjualan  identitas  melalui  aplikasi,  khususnya  yang menyediakan jasa keunganan. 9
g. Sertifikat keamanan.
Maksud dari ini sertifikat keamanan diinterpretasikan berlaku  bagi  kedua  belah  pihak.  Artinya  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dapat memberikan jaminan atas keamanan dan terhindar dari segala macam bentuk peretasan sekaligus berlaku bagi pihak penyedia layanan jasa keuangan, dalam kasus ini adalah PayPal. PayPal harus memiliki sertifikasi berupa terms  and  conditions  yang  menjamin  identitas  dan privasi dari pengguna. Bahwa menilik dari bagaimana penggunaan  IoS  pada  produk  Apple  yang  tidak  dapat diretas  dan  adanya  pernyataan  persetujuan  dari pengguna, apakah pengguna mengizinkan untuk proses
9 Simbolon, Meha Middlyne, I. Gusti Komang Wijaya Kesuma, and Aditya  Ery  Wibowo.  Kejahatan  Siber  pada  Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik Dalam langkah Pengamanan Pertumbuhan  Ekonomi  Digital  Indonesia.  Defendonesia,  Volume  5, Nomor 1. 2021. 1-12.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
tracking dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Pengguna dapat memilih Allow Track atau Ask App Not to Track. 10
Lebih  lanjut  tahapan  yang  perlu  diperhatikan  dalam pendaftaran akun atau aplikasi ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik  (PSE)  yang  dibuat  oleh  pemerintah  harus berpedoman kepada 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
1) Membuat Akun / Melakukan Registrasi
Tahap pertama yang perlu dilakukan oleh pengguna adalah dengan melengkapi formulir, berisi identitas, penanggungjawab, gambaran teknis, pemeriksaan dokumen, berikut pula menyangkut email dan korespondensi  yang  dapat  dihubungi  untuk  pembuatan akun.
2) Melakukan Verifikasi
Masuk ke tahap selanjutnya, akan dilakukan verifikasi data oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia  untuk  menentukan  apakah  pengguna  yang dimaksud valid dan keberadaannya tidak merugikan pihak manapun, dalam proses verifikasi pun semua dokumen akan diperiksa  dan  akan  dimintakan  dokumen  tambahan manakala  terdapat  pemeriksaan  lebih  rinci  dari  pihak pemerintah.
10 Putranto,  Johni  Harius,  Totok  Subagyo,  and  Sri  Lestari. Pandemi  COVID-19:  Analisis  Tantangan  Kebijakan  Ekonomi  di Indonesia. Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol. 23 No. 1. 2021. hal. 69-76.

## 3) Status Pendaftaran
Pada tahap terakhir, pengguna sudah dapat melihat status pendaftarannya  dalam  sebuah  dokumen  elektronik.  Tim penulis  mengaitkannya  ke  dalam  kasus  dan  menimbang pernyataan dari Corporate Affairs PayPal, yakni Lance John yang  tertanggal  3  Agustus  2022  menyatakan  PayPal berkomitmen penuh untuk mematuhi hukum dan peraturan yang  berlaku  di  manapun  PayPal  beroperasi.  Pernyataan tersebut  diinterpretasikan  bahwa  PayPal  memberikan komitmen  penuh  dan  memberikan  kepercayaan  kepada Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia  terkait  pendaftarannya  ke  dalam  Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Meskipun demikian, tetap kerugian telah  terjadi  dan  masyarakat  telah  dirugikan  baik  secara materiil  maupun  imateriil  dengan  adanya  kekhawatiran terhadap kenyamanan bertransaksi. Maka dengan demikian, tim  penulis  menguraikan  dampak-dampak  yang  terjadi ketika  pemblokiran  terhadap  PayPal  itu  dinyatakan  oleh Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia. 11

## Dampak  Pemblokiran  PayPal  terhadap  Perekonomian

## Lintas Batas Negara
Pemblokiran  PayPal  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia tertanggal 30 Juli 2022 menuai
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
kontra sehingga mengakibatkan pada kerugian yang dirasakan oleh konsumen, khususnya dalam transaksi yang melibatkan 2 (dua)  atau  lebih  Negara.  Kegiatan  pemblokiran  tersebut berakibat  pada  timbulnya  kesulitan  dalam  bertransaksi  yang mana merupakan hak masyarakat dan merupakan pelanggaran hak  digital  dikarenakan  sudah  seharusnya  masyarakat  dapat menentukan aplikasi mana yang dapat diaksesnya, khususnya dalam  melaksanakan  perekonomian.  Banyak  juga  yang merasakan  kehilangan  keuntungan  dari  pemblokiran  aplikasi PayPal,  Origin,  Steam,  hingga  Dota.  Lebih  lanjut,  menurut penuturan Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, yakni Bapak Nenden S. Arum, beliau menuturkan bahwa Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  di  Indonesia  dapat  menerapkan sanksi  lain  dibandingkan  harus  memblokir  tanpa  adanya pertimbangan akan terjadi kekacauan dalam alur perekonomian lintas batas Negara. Kerugian yang timbul justru berpengaruh  terhadap  Indonesia  karena  adanya  kesulitan transaksi dalam lingkup global.
Beberapa minggu kemudian, akhirnya PayPal
mendaftarkan  aplikasinya  sebagai  layanan  keuangan sebagaimana  kebijakan  Program  Penyelenggaraan  Sistem
Elektronik (PSE) diberlakukan. Semakin merugikan masyarakat  dikarenakan  konsumen  terlanjur  memindahkan valuta asingnya dan harus kembali memindahkan pada posisi semula. Hal ini menjadi rumit, membuang waktu, dan semakin menyulitkan proses transaksi melalui PayPal menimbang daya
guna aplikasi tersebut yang sangat tinggi di Indonesia. Sebagai contoh ilustrasi adalah ketika pengiriman uang dari Indonesia ke  Amerika  Serikat  guna  biaya  pendidikan,  akan  terhambat prosesnya dan merugikan pihak-pihak tertentu.  Kepercayaan pihak  dan/atau  dunia  global  dalam  perekonomian  Indonesia cenderung dapat menurun, termasuk pertimbangan penanaman modal atau investasi di Indonesia. 12
Pertimbangan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik  Indonesia  seharusnya  mempertimbangkan  sanksi lain,  seperti  sanksi  administratif,  ganti  kerugian  saja. Pengancaman  pemblokiran  membuat  reputasi  Indonesia menurun,  seharusnya  terdapat  pertimbangan  lebih  lanjut dalam  pemblokiran  PayPal  dikarenakan  daya  fungsinya  yang bermanfaat, yakni PayPal dapat menarik dana dalam 56 (lima puluh  enam)  mata  uang  asing  dan  menyimpan  saldo rekeningnya  dalam  25  (dua  puluh  lima)  mata  uang  sehingga memberikan  kemudahan  pengguna  bertransaksi  antarnegara. Bagi masyarakat yang menggunakan PayPal untuk berinvestasi, kemungkinan  besar  akan  kehilangan  suku  bunga  yang diberikan oleh sistem transaksi tersebut.
Program  e-wallet  yang  diberikan  oleh  pemerintah Indonesia  untuk  dapat  digunakan  dalam  sistem  transaksi  di luar  Negeri  tidak  dapat  dimanfaatkan  dengan  tepat  dan  baik,
12 Ayu Hapsari, R., Hartono, B. & Listiyani, Y. Dispute Settlement Analysis  and  Refused  Claims  in  Payment  Gateway  Transactions  on Paypal Indonesia. Lambung Mangkurat Law Journal. Volume 6, nomor 2. 2021. hal. 205.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
pengguna  justru  menimbang  program  tersebut  tidak  efisien dibandingkan  dengan  kemudahan  yang  ditawarkan  oleh PayPal. Maka dari itu, proses untuk memberikan sanksi dapat menggunakan alternatif lainnya. Tim penulis menimbang untuk memberikan pilihan yang bersifat solutif dan terbarukan yang juga  ditawarkan  dalam  penulisan  ini.  Solusi  yang  dapat ditawarkan, antara lain sebagai berikut:

## Penggunaan Sanksi Administratif bagi PayPal
Artinya,  PayPal  cukup  membayar  ganti  rugi  atas kerugian  yang  timbul  atas  kelalaian  pihaknya  dalam mendaftarkan  pada  sistem  terintegrasi  sehubungan  dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, yakni Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  (PSE).  Menimbang peringatan hanya dilakukan 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun, maka sebaiknya digunakan peringatan 1 (satu) kali lagi kepada pihak PayPal sebelum benar-benar memblokirnya, pertimbangan terkait hak digital masyarakat perlu diutamakan dan mengesampingkan perlindungan keamanan pada sistem di Indonesia  yang  sudah  terlanjur  tersebar.  Perlindungan keamanan identitas dan privasi di Indonesia memang menjadi suatu  urgensi  yang  tidak  kunjung  selesai,  namun  efek pemblokiran  terhadap  PayPal  dapat  menjadi  boomerang  bagi Negara Indonesia sendiri, menimbang kenaikan bahan pangan yang terjadi pada tahun ini. 13

## Pemberian  atau  Kelonggaran  Waktu  terhadap  Aplikasi

## PayPal
Kelalaian  PayPal  dalam  menunjukkan  eksistensinya dalam  kebijakan  Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  (PSE) memang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Meskipun demikian, kelonggaran waktu dapat  kurun  waktu  1  (satu)  bulan  dapat  diberikan  kepada aplikasi  tersebut.  Tidak  hanya  berlaku  bagi  aplikasi  PayPal, tetapi  juga  mengingat  adanya  pemblokiran  terhadap  Origin, Dota, Counterstrike, dan permainan digital lainnya yang dapat merugikan konsumen. Sebagai contoh fakta yang terjadi, dalam situs  Origin,  masyarakat  dapat  membeli  variasi  model permainan  TheSims  yang  harus  dibeli  mulai  kisaran Rp80.000,00  hingga  Rp800.000.,  rupiah.  Dengan  adanya pemblokiran, masyarakat yang sudah terlanjur membeli secara resmi  menjadi  kehilangan  dukungan  imateriil  dalam  hal memberikan  kenyamanan  dan  kesenangan  dalam  bermain permainan digital. 14

## Perlakuan Khusus bagi Konsumen
Manakala  pemblokiran  merupakan  langkah  terakhir yang dapat diupayakan oleh pemerintah, maka bukan ancaman yang  seharusnya  dilontarkan,  melainkan  dukungan  dan
14 Rahmanto,  T.  Y.,  Kav,  J.  H.  R.  S.,  &  Kuningan, J.  S.  Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis  Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1. (2019. hal. 31.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
permohonan  partisipasi  masyarakat  dalam  menyuarakan pendaftaran  aplikasi,  perlakuan  khusus  yang  dimaksud  bagi konsumen, jika PayPal diblokir, berikanlah ruang khusus baik bagi  aplikasi  maupun  pengguna  PayPal  dalam  jangka  waktu yang panjang, bukan hanya 1 (satu) hari, melainkan juga dapat diterapkan sistem buka dan tutup pemblokiran selama 1 (satu) minggu  sekali  manakala  PayPal  tidak  kunjung  mendaftarkan. Memang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  kelalaian  tersebut mengartikan bahwa aplikasi PayPal tidak memiliki itikad baik, meskipun  demikian,  sudah  ada  permohonan  maaf  dan dilanjutkan  dengan  pendaftaran  aplikasi  tersebut  menurut hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Bahwa  dengan  adanya kebermanfaatan  tersebut,  pemblokiran  tidak  dapat  dianggap sepenuhnya tidak efektif, melainkan dampak yang ditimbulkan lebih tinggi dibandingkan dengan upaya tidak memblokirnya.
Selanjutnya, PayPal memiliki kesadaran penuh apabila harus  memberikan  ganti  rugi  bagi  pemerintah  Indonesia  dan masyarakat  yang  terdampak  akan  kemacetan  dalam penggunaan dan/atau lalu lintas transaksi dalam lingkup global secara  nyata.  Perlakuan  khusus  bagi  konsumen  juga  dapat dirancang  terlebih  dahulu  dengan  melakukan  sosialisasi  bagi pengguna  aktif  PayPal  untuk  mengantisipasi  terjadinya kelalaian dari pihak aplikasi yang tidak memiliki minat dalam mendaftarkan aplikasi tersebut.
Lebih  lanjut,  PayPal  sekarang  sudah  dapat  diakses kembali  secara  normal  dan  beroperasi  untuk  kepentingann
masyarakat baik di Indonesia maupun di dalam lingkup global menimbang keuntungan yang dihasilkan bagi PayPal tidak lain berasal dari Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak dan cenderung meningkat per tahunnya, secara otomatis akan berkontribusi  pada  peningkatan  daya  guna  PayPal  untuk transaksi lingkup global. 15

## Melakukan Upaya Negosiasi dengan PayPal
Sehubungan  dengan  langkah  berikut,  menjadi  satu pembaharuan  yang  dapat  tim  penulis  tawarkan  dikarenakan upaya negosiasi untuk mempertemukan kedua belah pihak dan menyatakan  keinginan  dari  pihak  satu  dan  pihak  yang  lain dapat menciptakan suatu konformitas atau kesepakatan yang secara  efektif  dan  nyaman  dapat  diberlakukan  demi keberlangsungan lalu lintas transaksi skala Internasional yang mudah.  Upaya  Negosiasi  dapat  ditempuh  sebagai  pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa  perlu  adanya  ancaman  pemblokiran,  hanya  saja  pihak Indonesia  sudah  seharusnya  secara  tegas  memberikan  opsi yang  layak  dan  memberikan  informasi  terhadap  sanksi  atau konsekuensi yang akan timbul manakala PayPal tidak kunjung mendaftarkan  ke  dalam  jaringan  dan/atau  sistem Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  (PSE),  upaya  negosiasi yang  dilakukan  pun  diusahakan  tidak  bersifat  represif,
15 Syafriana,  R.  Perlindungan  konsumen  dalam  transaksi elektronik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.  1 No. 2. hal. 430- 447.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
melainkan  upaya  persuasif  yang  menuntun  dan  menjamin bahwa  jika  aplikasi  PayPal  didaftarkan  dalam  program  yang diluncurkan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik  Indonesia  sepenuhnya  menyatakan  keamanan  bagi pengguna  dan  pemilik  aplikasi  atas  perlindungan  akan peretasan  dan  perlindungan  data  pribadi  untuk  menghindari penjualan identitas para pihak, khususnya di Indonesia.
Negosiasi  dapat  ditempuh  kedus  belah  pihak  sepakat untuk  memberlakukannya,  jika  tidak  mencapai  kesepakatan, maka  pemerintah  dapat  melakukan  pengimbauan  terhadap para pihak selaku pengguna di Indonesia  bahwa akan adanya potensi pemblokiran karena negosiasi tidak mencapai mufakat, sehingga masyarakat Indonesia sudah memiliki upaya preventif dalam  memposisikan  diri  sebagai  konsumen.  Lebih  lanjut, pemerintah  menyediakan program  yang  dapat  menyetarakan PayPal  yang  dapat  digunakan  untuk  transaksi  lingkup  global, bukan  sekadar  e-wallet  yang  berdasarkan  hasil  survei masyarakat  Indonesia  di  luar  negeri  tidak  efektif  dan  tidak dapat  digunakan  dan  cenderung  mundur  kualitas penggunaannya dalam skala 3 (tiga) hingga 5 (lima).

## C. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa pemblokiran  terhadap  aplikasi  PayPal  memberikan  dampak yang signifikan dalam transaksi lintas batas negara. Dampak yang timbul menghilangkan keuntungan para pihak, meliputi
pengusaha,  investor,  dan  pengguna  sebagai  konsumen  yang secara  aktif  menggunakan  jasa  layanan  keuangan  tersebut untuk  memudahkan  proses  transaksi,  termasuk  jual  beli, pemindahan  dana,  hingga  penukaran  valuta  asing  secara mudah  yang  sudah  terintegrasi  dalam  satu  sistem  yang terintegrasi.  Pemblokiran  terhadap  aplikasi  PayPal menyulitkan  beberapa  pihak,  khususnya  yang  termasuk  ke dalam  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  yang menyediakan  cara  pembayaran menggunakan  PayPal dalam lingkup global. Meskipun demikian, perlu ditinjau lebih lanjut kebijakan  pemerintah  yang  memberikan  sanksi  terhadap PayPal dengan cara memblokir. Sebaiknya tindakan tersebut digunakan  sebagai  opsi  guna  menunjang  stabilitas perekonomian  baik  dalam  lingkup  nasional  maupun  dalam lingkup internasional.

## Referensi
Alhakim,  A.  Urgensi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Jurnalis dari  Risiko  Kriminalisasi  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  di  Indonesia.  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia. Vol. 4 No. 1. 2022.
Ayu Hapsari, R., Hartono, B. & Listiyani, Y. Dispute Settlement Analysis  and  Refused  Claims  in  Payment  Gateway Transactions  on  Paypal  Indonesia.  Lambung  Mangkurat Law Journal, Vol. 6 No. 2. 2021.
Endipradja,  F.  T.  Hukum  Perlindungan  konsumen:  filosofi perlindungan  konsumen  dalam  perspektif  politik  hukum negara kesejateraan. Malang: Setara Press. 2016.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 1 (2023)
Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kusumadara, A. Urgensi Pendaftaran Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Bagi  Pelaku  Usaha  E- Commerce.  Jambura  Law  Review,  Vol.  2  No.  2.  2020.  hal. 101-119. Trautman Lawrence. J. E-Commerce, cyber, and electronic payment system risks: lessons from PayPal. UC Davis Bus, Vol. 16. 2015.
Muhammad  Reza  Syariffudin  Zaki:  Hukum  Perdagangan Internasional. Jakarta: Prenadamedia Divisi Kencana. 2021

## Muhammad Reza Syariffudin Zaki: Pengantar Ilmu Hukum dan
Aspek  Hukum  dalam  Ekonomi.  Jakarta:  Prenadamedia Divisi Kencana. 2022
Putranto, Johni Harius, Totok Subagyo, and Sri Lestari. Pandemi COVID-19:  Analisis  Tantangan  Kebijakan  Ekonomi  di Indonesia. Jurnal Pengembangan Wiraswasta, Vol. 23, no. 1. 2021.
Rahmanto,  T.  Y.,  Kav,  J.  H.  R.  S.,  &  Kuningan,  J.  S..  Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1. 2019
Rizal, M. S. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10 No. 2. 2019
Santoso, A., & Pratiwi, D. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik  Perbankan  Dalam  Kegiatan  Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 4. 2018.

## Simbolon, Meha Middlyne, I. Gusti Komang Wijaya Kesuma, and
Aditya Ery Wibowo. Kejahatan Siber pada Penyelenggaraan Perdagangan Berbasis Sistem Elektronik Dalam  langkah  Pengamanan  Pertumbuhan  Ekonomi
Digital Indonesia. Defendonesia, Vol. 5  No. 1 2021.
Sumadi,  H.  Kendala  dalam  menanggulangi  tindak  pidana penipuan  transaksi  elektronik  di  Indonesia.  Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 33 Nomor 2. 2016.
Syafriana,  R.  Perlindungan  konsumen  dalam  transaksi elektronik.  De  Lega  Lata:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Volume  1 Nomor 2. 2017.
Yusuf Shofie. Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia.  Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti. 2018.
Alhakim,  A.  Urgensi  Perlindungan  Hukum  terhadap  Jurnalis dari  Risiko  Kriminalisasi  UU  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  di  Indonesia.  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia. Volume 4 Nomor 1. 2022.