p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431

## IMPLIKASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERNILAI NORMATIF TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM
A  Z  M  I * )
* ) Dosen Ilmu Hukum * ) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail : azmi_polem@yahoo.com

## ABSTRACT

## THE IMPLICATION OF REGIONAL GOVERNMENT’S NORMATIVE VALUES ON ITS
DEVELOPMENT AND GENERAL WELFARE’S IMPROVEMENT The  1945  Constitution  normatively  adheres  to  the  principle  of  the  welfare  state  law. Indonesia was held to protect the entire Indonesian people, promote public welfare, educate the  nation  and  create  social  justice  for  all  Indonesian  people.  The  obligation  to implementthem is fundamentally carried out by the governments, both central andregionals. The  issue  are    how  the  implementation  of  regional  government  and  its  implication  onthe development and improvement of general welfare in the area. Through qualitative normative- empirical  legal  research  revealed  that  the  implementation  of  regional  government  was carried out in order to achieve the objectives of the state, including ensuring the fulfillment of the  rights  and  necessities  of  life  through  a  normative  process  according  to  the  1945 Constitution’s  Law  no.  23  of  2014  and  other  legal  regulations.  The  implications  of  the implementation  were  normative  in  value  which  indicators  can  be  measured  and  accounted for according to the 1945 Constitution to protect, promote public welfare, educate the nation and  create  social  justice.  As  a  conclusion,  the  obligation  of  the  Regional  Government  is  a regional right which was recognized in the 1945 Constitution to achieve state objectives for development and improvement of general welfare in the region as part of the implementation of general state objectives.
Keywords : Normative Constitution, Region, General Welfare’s Improvement.
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431

## A. Pendahuluan
Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 sebagai dasar fundamental penyelenggaraan  negara,  pemerintahan, termasuk  pemerintahan  daerah.  Oleh karena itu kehadiran Daerah sebagai badan hukum publik sangat menentukan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Secara empiris  langkah  tersebut  tidak  mudah terimplementasi terutama berhadapan dengan  persoalan  tuntutan  pembangunan dan  kesejahteraan  umum  masyarakat  di daerah-daerah  sebagai  konsekuensi  dianut asas welfare  state sebagai  ajaran  dalam materi  muatan  UUD  I945.  Ajaran  negara kesejahteraan  tersebut  tidak  saja  tertanam secara  yuridis  normatif  formal  melainkan
nilai-nilai  esensial  itu  jauh  sebelumnya, telah menjadi dasar fundamental pendirian bangsa dan negara Indonesia dengan suatu harapan  kelak  secara  normatif  terbentuk suatu negara berdasarkan konstitusi, negara    yang  diridzai  dan  dirahmati Allah Subhanahu  Wa  Ta’ala, negara  adil makmur, negara yang membangun, makmur  serta  mensejahterakan  umum seluruh rakyatnya. Tetapi dalam perjalannya  tidak  mudah  mencapai  kearah tersebut, hal itu terutama sangat dipengaruhi  keadaan  yang  berkembang, pula disebabkan oleh kurang ketaatan pada hak dan kewajiban konstitusional sehingga berimbas menimbulkan ketidakpastian hukum  dalam  rangka  menuju  ke  arah pencapaian pembangunan dan kesejahteraan  umum,  masyarakat  atau rakyat di daerah. Esensi materiil tersebut
memperlihatkan  ke  permukaan  bagaimana otonomi  daerah  diselenggarakan  bernilai normatif  secara  konstutusional  terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  umum  di  daerah  terutama berkenaan dengan ajaran negara kesejahteraan yang dianut konstitusi dalam UUD  1945  berkenaan  dibentuknya  Pasal 18  ayat  (2)  (UUD  1945) juncto Undang- Undang  Nomor  23Tahun  20014  tentang
Pemerintahan Daerah , 1 UUD 1945 meletakkan otonomi seluas-luasnya kepada  daerah  dengan  diberi  kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan  daerah,  dan  pula  berkaitan langsung  dengan  nilai-nilai  substantif Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 yang meletakkan  hubungan-hubungan  dengan pusat  dan  esensi  kekhususan  daerah  serta hak-hak usul daerah sebagai hak
1 UUD  1945  Pasal  18  ayat  (2) : “Pemerintahan daerah  provinsi,  daerah  kabupaten  dan  kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
tradisionalnya  yang  masih  hidup  dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat,  karena itu apa dan bagaimana penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah bernilai  normatif bagi  pencapaian pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum di daerah.
B. Metode Penelitian
Searah dengan topologinya, penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif-empiris, berbentuk kualitatif dengan  menggunakan  data  sekunder  ; terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier bersifat empiris berinduk normatif. Adapun pendekatannya, pendekatan yuridis  historis,  yuridis  eksploratoris  dan pendekatan  eksplanatif.  Teknik  peroleh dilakukan melalui penelitian library research  dan  field  research,  termasuk  ke dalamnya  pengamatan  serta  wawancara, dan  berkenaan  dengan  itu  dalam  analisa menggunakan pola analisis bersifat induktif terkait dengan implikasi penyelenggaraan  pemerintahan  bernilai normatif  terhadap  pembangunan    daerah dan  peningkatan  kesejahteraan  umum  di daerah,  penelitian  lebih  terarah  pada intisari  hasil  dan  kemanfaatan  yang  di
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.
dapat  bagi  pemecahan  masalah  hukum publik.
C. Pelaksanaan Otonomi Daerah Bernilai Normatif Terhadap Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Umum Di Daerah Indonesia, dalam Pembukaan
UUDNRI 1945 meletakkan negara diadakan  dengan  do’a  serta  cita-cita  luhur atas  berkat  rahmat  Allah  S.W.T  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  UUD1945  dalam  Pasal  1 menyatakan,  (1)  Negara  Indonesia  ialah negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik. (2)  Kedaulatan    berada  di  tangan  rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang  Dasar  ;  dan  mempertegas  (3) Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum. Secara  kualitatif  dan  nyata  Indonesia negara hukum, mengandung makna implementasi  kesejahteraan  umum  dan pembangunan  negara  dilakukan  oleh Satuan  Pemerintahan  Pusat  dan  oleh Satuan Pemerintahan Daerah untuk mencapai pembangunan serta kesejahteraan  umum  di  daerah-daerah termasuk ikhtiar-ikhtiar mencerdaskan kehidupan  bangsa  serta  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
Indonesia    harus  berdasarkan  hukum  dan peraturan perundang-undangan.
Konstruksi  itu  sangat  mendasar,  karena ‘...dalam  Praktek  negara  modern,  banyak sekali  campur  tangan  negara  dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Ekspektasi masyarakat terhadap negarapun semakin besar. 2
Konstruksi  dan  keadaan  itu  adalah salah  satu  bentuk  temuan  penelitian dengan pendekatan historis yuridis, artinya dasar-dasar  adanya  kerangka  dan  esensi normatif  yuridis  fundamental    berjalannya secara  transformatif  mengantar  nilai-nilai kehendak-kehendak serta keinginan masyarakat bersifat fundamental, diketahui jauh  sebelum  Indonesia  merdeka  telah disepakati menjadi ajaran Negara Indonesia  sampai  Indonesia  lahir  dan hingga sampai kini. Arti nilai-nilai tersebut termasuk  ke  dalamnya  elemen  nilai  yang menjadi  dasar  otonomi  daerah,  yang urusan-urusannya  diselenggarakan  oleh Pemerintahan  Daerah  sebagai  subjek hukum,  pelaksananya  untuk  memajukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  umum  di  daerah-daerah
2 Disarikan  dari  Miranda  Risang  Ayu,  Kedudukan Komisi  Independen  Sebagai State  Auxiliary Institutions dan  Relevansinya  dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi, Vol.1  No.1,  PSKN  Fakultas  Hukum  Universitas Padjadjaran,    Penerbit  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 2009, Hlm. 55,
Indonesia berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Artinya,  urusan  yang  diwajibkan konstitusi  kepada  Pemerintah  Daerah disamping  Pusat  merupakan  kewajiban yang  timbul    dari  adanya  pengakuan  dan perintah  dari  UUD1945.  Hasil  studi meneguhkan kewajiban  dan  hak-hak tersebut  adalah  pengakuan  dan  kewajiban negara secara fundamental, hal itu setidaknya secara nyata pula dapat dengan Pasal  27  UUD  1945  secara  fundamental menegaskan bahwa  ‘tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’. Pasal  31  ; menjamin  hak setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan pendidikan, Pasal 33 ‘pengelolaan kekayaan  alam  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. Secara  esensial , pula Pasal  34  meletakkan  tanggung  jawab terhadap  “ fakir  miskin  dan  anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Ketentuan itu secara fundamental menunjukkan dasar konstitusional kewajiban  Daerah  melalui  Pemerintah Daerah  untuk  menyelenggarakan  urusan- urusan  pemerintahan  daerah  berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mencapai pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan umum.
Pencapaian  kearah  pembangunan dan  peningkatan  kesejahteraan  umum
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
dengan pendekatan penelitian eksploratoris menunjukkan, adanya tanggungjawab konstitusional untuk melindungi, memajukan  serta  mewujudkan  keadilan sosial  bagi  rakyat  Indonesia  adalah kewajiban  konstitusi.  Oleh  demikian tampak secara fakta dan nyata implimentasi  kandungan  konstitusi  adalah kehendak  UUD  1945  langsung  sebagai cerminan  kehendak  masyarakat  secara umum. Karena itu sesuai dengan keberadaannya, konstitusi meletakkan secara  yuridis  normatif  dasar  hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk  memajukan  daerah    mencerdaskan kehidupan  bangsa  serta  mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Hal  itu  dapat  dilihat  bahwa kehadiran  Pasal  18,  Pasal  18A  dan  Pasal 18B  UUD  1945  adalah  sebagai  bagian integral  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Dari  itu  sangat  jelas  konstruksi menyatakan “Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,...dengan menjalankan otonomi  yang  seluas-luasnya,  kecuali terhadap  urusan  pemerintahan  yang  oleh undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan
Pemerintah Pusat. 3 Mengatur dan menentukan  hubungan  Pemerintah  Pusat dengan  Pemerintah  Daerah...diatur  dan dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras berdasarkan undang-undang. 4 Pula; negara mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintah  daerah  yang  bersifat  khusus atau  bersifat  istimewa...,kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisional...  yang  diatur  dengan  undang- undang. 5 Lebih jelasnya lagi menunjukkan berikut bentuk-bentuk urusan-urusan Pemerintahan  Daerah  yang  wajib  dan pilihan dilaksanakan Daerah untuk mewujudkan pembangunan dan mewujudkankan kesejahteraan umum berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 12 ;
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 ayat (2) meliputi :
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e. Ketenteraman,  Ketertiban  Umum,  dan Perlindungan masayarakat ; dan
f. Sosial
(2) Urusan  Pemerintahan  wajib  yang  tidak berkaitan  dengan  pelayanan  dasar
3 Materi muatan Pasal 18 UUD 1945.
5 Sebagian Materi muatan Pasal 18B UUD 1945.
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 ayat (2) meliputi :
a. Tenaga Kerja
b. Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak
c. Pengan
d. Pertanahan
e. Lingkungan Hidup
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan informatika
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
l. Penanaman Modal
m. Kepemudaan dan Olah Raga
n. Statistik
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan ; dan
r. Kearsipan
(3) Urusan
Pemerintahan Pilihan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11 ayat 1 meliputi :
a. Kelautan dan perikanan
b. Pariwisata
c. Pertanian
d. Kehutanan
e. Energi dan sumber daya mineral
f. Perdagangan
g. Pengindustrian
h. Transmigrasi
Dari temuan yang ada menunjukkan, pelaksanaan  elemen  tersebut  secara  nyata bernilai  normatif,  makna  bernilai  normatif yuridis  atau  dengan  kata  lain  dikenal dengan  ‘nilai  yuridis  normatif  yang diletakkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  tertulis,  dan/atau  juga  disebut dengan Ius  Constitutum. Tetapi  perlu
diingat  tidak  semua  pelaksanaan  urusan oleh pemerintahan daerah untuk pembangunan dan penyelenggaraan kesejahteraan  umum,  masyarakat  atau rakyat  di  daerah,  pencapaiannya  itu  hanya berdasarkan atas peraturan hukum normatif  tertulis  semata  melainkan  jauh lebih  dari  itu,  penyelenggaraan  urusan otonomi  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah didasarkan atas atau pada keadaan- keadaan  nilai-nilai  normatif  nyata  (riil) yang  telah  ada  sebelumnya,  keadaan  yang tumbuh, dan keadaan yang berkembang di tengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan otonomi daerah.  Artinya nilai dan  sifat  normatif  suatu  urusan  yang diselenggaraan  oleh  Pemerintahan  Daerah tidak  terletak  pada  terdapat  atau  tidaknya dalam  peraturan  peraturan  perundang- undangan  tertulis,  melainkan  ditemukan banyak urusan-urusan yang diselenggarakan  secara  nyata  dan  riil urusan-urusan  dimaksud  ialah  urusan bersumber  dari  hak  asal  usul  daerah  yang jauh  sebelumnya  ada,  serta  urusan-urusan yang timbul, hidup, tumbuh dan berkembang seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri.
Peraturan  hukum  bernilai  normatif menunjukkan kepermukaan sebagai peraturan  yuridis-normatif  bersifat  positif artinya peraturan hukum tertulis.
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
Kehadiran  Peraturan  hukum  dimaksud dibuat tidak lain dalam kerangka melindungi  segenap  bangsa  dan  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  mewujudkan  keadilan  yang  berbeda- beda ukuran dan isinya bagi seluruh rakyat Indonesia.  Oleh  karena  demikian  maka penyelenggaraan  urusan-urusan  tersebut harus bertumpu pada ukuran-ukuran normatif karakteristik urusan diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah dalam formulasi memajukan daerah.    Penyelenggaraan  pemerintah daerah bernilai normatif memberi implikasi yang berbeda dengan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di luar  norma-norma  hukum  yang  berlaku. Artinya seluruh penyelenggaraan pemerintahan  daerah  harus  dapat  diukur pelaksanaan  dan  temuannya.  Salah  satu implikasinya  adalah  pembangunan  dan peningkatan  kesejahteraan  umum  yang terukur dan dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan. Beberapa capaian pembangunan  dari  hasil  penelitian  secara empiris  berinduk  normatif  menunjukkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi  daerah  berimplikasi  terciptanya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  umum,  masyarakat  atau rakyat  di  daerah  sebagai  bagian  integral
dari pelaksanaan secara umum asas negara kesejahteraan yang dianut konstitusi dalam UUD  1945,  hal  itu  pula  diselenggarakan oleh  Daerah  Provinsi  Banten  Indonesia dalam  beberapa  aspek  pencapaiannya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum.
Disamping itu, terkait apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah harus  bernilai  normatif  dalam  pencapaian pembangunan  daerah  dan  peningkatan kesejahteraan  umum.  Dari  hasil  penelitian menunjukkan, penyelenggaraannya bernilai  normatif,  tetapi  tidak  mesti pelaksanaan  bernilai  normatif,  secara muthlak  tidak  harus  selalu  berdasarkan peraturan  hukum  tertulis  secara  rigit, melainkan  pula  bersifat  fleksibelitas  harus dapat  serta  mampu  memahami  dan pelaksanaan  urusan  pemerintahan  daerah bersifat  normatif  di  luar  hukum  tertulis dengan  bersesuaian  pada  kebutuhan  dan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan  daerah  menurut  nilai-nilai konstitusi.  Masih  berkenaan  dengan  itu terkait  perlu  atau  tidak  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pembangunan  daerah  dan  peningkatan kesejahteraan  umum  bernilai  normatif berdasarkan peraturan perundang- undangan atau tidak perlu bernilai normatif berdasarkan
peraturan
perundang-undangan.
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 Ukuran normatif pelaksanaan Pemerintahan  Daerah  sering  dipahami pada  penerapan  hukum  yang  rigit,  justru terkadang  yang  hidup  dalam  masyarakat (living  laws) lebih  memberikan  spirit  etos kerja lebih baik. Terkait dengan kerja-kerja yang  dilakukan  pemerintah  daerah  harus dapat  dirasa  langsung  oleh  masyarakat umum  di  daerah-daerah,  terutama  terkait dengan  kebutuhan  langsung  masyarakat yang  menjadi  urusan  kewenangan  daerah seperti  beasiswa  pendidikan  diperbanyak bersifat  menyentuh  langsung  masyarakat, kesehatan  seperti  pemberian  BPJS  kepada masyarakat,  sosial  dan  pemberdayaan, dana KUR, Badan Pendanaan Masyarakat, dan  Bantuan  untuk  lembaga  non-formal dan lain yang merupakan urusan pemerintahan  daerah  untuk  pencapaian pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum.
Disamping  itu,  hasil  penelitian menunjukkan,  implikasi  penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi pencetusan permulaan calon kepala daerah,  artinya  dari  awal  seseorang  calon kepala  daerah  sangat  menentukan  kepala daerah  yang  terpilih  nantinya  untuk memajukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Objektivitas  itu,  tampak  dari  penelitian yang  menunjukkan    penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  untuk  pembangunan
daerah  dan  peningkatan  kesejahteraan umum  harus  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan yang bernilai normatif,  bernilai  normatif  dengan  kata lain  menimbulkan  kewajiban  meneguhkan hak-hak normatif, Hak Normatif berdimensi hukum publik. 6
Esensi  dimaksud  sangat  dipengaruhi pula oleh kepala daerah sejak mencalonkan  diri  menjadi  calon  kepala daerah  dengan  program-program  awal yang  ditawarkan  dalam  visi  dan  misinya sangat  menentukan  target  pelaksanaan urusan  pemerintahan  bagi  pembangunan daerah  dan  peningkatan  kesejahteraan umum  di  daerah.  Artinya  berkenaan dengan  itu  pula  “Pemerintahan  harus bernilai normatif dalam rangka mewujudkan  suatu  sistem  dan  prosedur yang tertib dan berkekuatan hukum, karena tugas  pemerintahan  adalah  memastikan terwujutnya kesejahteraan umum masyarakat,  oleh  karena  itu,  butuh guidence dan/atau petunjuk agar prosesnya terukur  sesuai  dengan  nilai-nilai  tujuan negara  yang  tertib  dalam  norma  peraturan perundang-undangan. Kenapa harus bernilai  normatif,  karena  segala  aktivitas penyelenggaraan harus terukur dan
6 Ronald  H.  Sianturi,  dkk,  Perlindungan  Hak Pekerja  Askes  Pasca  Pembubaran  PT.  Askes (Persero)  dalam  Jurnal,  Mimbar  Hukum,  Vol.  26, No.3,  Fakultas  Hukum  Universitas  Gajah  Mada, Oktober 2014 Hlm.438.
p-issn : 2549-0435
e-issn: 2549-1431
berdasarkan peraturan perundang- undangan  serta  bersumber  pada  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Terukurnya penyelenggaraan  urusan  publik  dapat memberikan  kemanfaatan  hukum  bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umum. Dengan kata lain...‘masyarakat  harus  dapat  merasakan adanya kemanfaatan adanya hukum.’ 7
Konstruksi  tersebut  memberi  esensi, penyelenggaraan  urusan  otonomi  daerah oleh pemerintahan daerah bagi pembangunan  daerah  dan  peningkatan kesejahteraan  umum  di  daerah  harus bernilai normatif, memiliki maksud bernilai  normatif  tidak  harus  selalu berdasarkan pada peraturan hukum tertulis saja  (hukum  positif  tertulis)  melainkan pula  dengan  mendasarkan  atas  praktek- praktek  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup dalam  praktek  kerja  pemerintahan  daerah sebagai unsur konsep konvensi hukum tata negara, disamping itu juga dapat berdasarkan  pada  peraturan  kebijakan bersumber  atas  hukum  dengan  bersandar pada  kewenangan  badan/lembaga  atau pemangku jabatan yang bewenang
7 Disarikan  dari  Azmi,  Demokrasi  Dalam  Negara Berdasarkan  Pancasila  dan  Masyarakat  Islam, dalam  Jurnal  Al  Qalam,  Vol.  33  No.  2,  Lembaga Penelitian  Institut  Agama  Islam  Negeri  Sultan Maulana Hasanuddin, Juli-Desember 2016, hlm.10
melaksanakan urusan pemerintahan daerah.  Pelaksanaan  urusan  pemerintahan daerah  harus  mendapat  perlindungan hukum  secara  fundamental,  hal  itu  secara nyata  diperintahkan  Pasal  18,  18A  dan Pasal  18B  UUD  1945.  Pentingnya  esensi tersebut  secara  das sollen dan das  sein dinyatakan dalam The international commissional  of  Jurist  pada  Kongres Athena Tahun 1955 ,  dan  dalam The Internasional  of  Jurist pada  Kongres  pada Tahun  1965  memberi  rumusan  negara hukum  modern  di  antara  lainnya...syarat- syarat  negara  hukum  modern  yaitu perlindungan  konstitusional,  dalam  arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan harus menentukan  pula  cara  prosedural  untuk memperoleh  perlindungan  atas  hak-hak yang  di  jamin. 8 Penyelenggaraan  urusan otonomi  daerah  oleh  pemerintahan  daerah salah  satu  bagian  hak  yang  dijamin  dalam konstitusi.  Maka  oleh  karena  demikian penyelenggaraan  otonomi  daerah  oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  umum,  masyarakat  atau rakyat  di  daerah  harus  bersifat  normatif,
88 Disarikan  dari  Rocky  Marbun  dan  Armilius, Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering  Vonnis (Pertimbangan  Hukum) dalam  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan,  Vol.  07  No.2, Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan Peradilan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Juli 2018, hlm.329.
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
baik bersifat/bernilai normatif berdasarkan atas  peraturan  hukum  tertulis  maupun berdasarkan  pada  hukum  yang  berlaku dalam  dunia  kerja  lingkungan  jabatan badan  hukum  publik  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  daerah.    Secara teoritis  substansi  itu  merupakan  bagian dari  penjabaran  ajaran  Kant,  Immanuel, 9
1775, Zum  Ewigen  Frieden  “Ein Philosophiascher  Entwurf ,    Friedrich Nicolovius,  Konigsberg,  yang  meletakkan esensi,  pencapaian  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat  tidak  dapat  tercapai dengan  baik  tanpa  berdasarkan  atas hukum.  Janji-janji  politisi,  bujuk  rayu kaum  bangsawan  dan  melalui  kekuasaan pemerintah  otoritas  tidak  dapat  memberi hasil  dan  kemanfaatan  yang  baik  bagi pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran  masyarakat.  Atas  kenyataan itu, secara analitatif menunjukkan penyelenggaraan  otonomi  daerah  dalam memajukan daerah bertujuan untuk mencapai  kemakmuran  rakyat  melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  umum  merupakan  elemen dari  implementasi  konsep  ajaran  negara hukum  kesejahteraan,  dari  setidaknya dengan  hukum  dapat  mengatur  ketertiban, mengawasi cara-cara memperoleh
9 Kant,  Immanuel,  1775,  Zum  Ewigen  Frieden “Ein  Philosophiascher  Entwurf,    Friedrich
Nicolovius, Konigsberg,
kesejahteraan  atas  dasar  kewenangan diberikan  dan  diatur  oleh  hukum,  karena tanpa  dengan  hukum  “tidak  ada  kepastian apakah kepatuhan dan sekaligus kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang lebih  terjamin  melalui  cara-cara  yang mengandalkan  ketegasan  atau  bujuk  rayu dengan  kekuasaan  ditangan…..” 10 ,  tentu memperlihatkan,  hukum  harus  ada  dalam rangka  mengatur  organ  penyelenggara kejahteraan dan cara memperoleh kesejahteraan  berdasarkan  atas  hukum, artinya  pencapaian  kemakmuran  rakyat dengan  pembangunan  dan  kesejahteraan umum, sejak dari perencanaan, pelaksanaan,  pencapaian  output,  dan pengambilan  kemanfaatan  dan  faedah harus  dilakukan  dengan  cara-cara  hukum. Esensi hukum menentukan ukuran-ukuran, batasan-batasan, kelayakan-kelayakan terhadap  pencapaian  isi/materi  pengaturan hukum.  Karena  itu  seluruh  peraturan hukum bernilai normatif bersifat mengikat harus ditaati dalam pencapaian pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  umum  masyarakat  atau rakyat  di  daerah,  dengan  hukum  bernilai normatif berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
10 Immanuel  Kant, Zum  Ewigen  Frieden  “Ein Philosophiascher  Entwurf ,    Friedrich  Nicolovius, Konigsberg,  1795.  Diterjehmahkan  oleh  Arpani Harun  dan  Hendarto  Setiadi,  menjadi  judul,
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431 Indonesia Tahun 1945. Tampak, keutamaan
‘hukum mendapatkan keabsahannya  karena  selalu  menjaga konsistensi  atau  kesesuaian  antar  norma. Peraturan  perundang-undangan  memiliki kewajiban  untuk  selalu  konsisten  dan menjaga  agar  tidak  terjadi  tabrakan  yang berakibat  saling  meniadakan  antar  norma hukum.  Hal  itu  sangat  penting  untuk memberi  landasan  bagi  pemerintah  daerah sebagai  pemangku  jabatan  yang  kerap mengambil  kebijakannya  tertentu  yang pelaksanaan  belum  jelas  diatur  dalam peraturan perundang-undangan. 11
Kerangka  di  atas  mengilhami  secara konsitusional  berjalannya  Ajaran Welfare State oleh  lembaga/badan/organ  negara atau  pemerintahan  pelaksana. 12 Dalam kaitan  itu  menunjukkan  Pemerintahan Daerah  merupakan  bagian  organ  negara terpengaruh dan berpengaruh atas dan oleh konstitusi/UUD 1945 berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif keberadaannya  secara  hukum  dasar  dan peraturan  perundang-undangan  sebagai
Menuju  Perdamaian  Abadi, Sebuah  Konsep Filosofis, Mizan, Bandung, 2005,  hlm. 109.
11 Disarikan  dari  Mardian  Wibowo,  Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka  Dalam  Pengujian  Undang-Undang,  dalam Jurnal  Konstitusi  Vol.  12  No.  2,  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia,  Juni  2015,  MHlm. 210
12 Lihat,  RPJMN  (Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Menengah  Nasional)  2004-2009,  Sinar Grafika  Maret  2005,  hlm.  111-115  &  131-147.
penjabar  hukum  dasar    atas  wewenang dari  proses  desentralisasi  berdasark  asas otonomi Daerah dan asas tugas pembantuan ‘berkewajiban menyelenggaran urusan pemerintahan daerah dengan kemandirian daerah menyelenggarakan ajaran negara kesejahteraan.  Karena  itu  arah  dan  tujuan utama  dibentuk  Pemerintahan  Daerah adalah  dalam  rangka  memajukan  segenap bangsa  Indonesia  melalui  pembangunan dan  pelaksanaan  kesejahteraan  umum. Maka  hukum  bernilai    normatif  sangat menentukan ukuran pencapaian, pencapaian hasil, kemanfaatan dan pengambilan  faedahnya  dari  keberadaan pemerintahan daerah yang diatur konstitusi.

## E.Kesimpulan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah bernilai normatif bentuk pelaksanaan  urusan  otonomi  daerah  oleh pemerintahan daerah dilakukan bukan saja melalui peraturan hukum tertulis melainkan  pula  berdasarkan  norma-norma hukum  tidak  tertulis  yang  hidup,  ditaati, diikuti  dan  dijalankan  berulang-ulang dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Indonesia  dalam kerangka melaksanakan perintah konstitusi dan UUD 1945 untuk memajukan
Lihat Pula  Materi Muatan UU No. 25 Tahun 2004
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia melalui  pencapaian  pembangunan  dan peningkatan kesejahteraan umum di daerah.
Tentang Sistem Pembangunan Nasional.
p-issn : 2549-0435 e-issn: 2549-1431

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Bagir  Manan, 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat  Studi  Hukum  (PSH), Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Budi  Setiono, 2018. Model dan Desain Negara Kesejahteraan, Nuasa Cendikia, Bandung. Kant, Immanuel, 1795. Zum Ewigen Frieden “Ein Philosophiascher Entwurf , Friedrich Nicolovius, Konigsberg. Strong, C.F. 1966. Modern
Political Constitutions: An Introduction to the Comparative  Study  of  Their History  and  Existing  Form … C.F  Strong,  O.B.E,  M.A., The  Englihs  Book  Society  and Sidwick  &  Jacson  Limited
London.
Ronny    Hanitidjo  Soemitro,  1994, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumentri, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
B. Jurnal Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1,  PSKN  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor  3,  Fakultas  Hukum Universitas Gajah Mada, Oktober 2014.
Jurnal  Konstitusi    Volume  12 Nomor  2,  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, Juni 2015.
Jurnal  Al  Qalam,    Volume  33 Nomor  2,  Lembaga  Penelitian
Institut  Agama  Islam  Negeri
Sultan  Maulana  Hasanuddin,
Juli-Desember 2016. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume  07  Nomor  2,  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, Juli 2018.

## C. Hukum/Peraturan Perundang-

## Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004  tentang Sistem  Pembangunan Nasion al.
Undang-Undang  Nomor  Undang- Undang Nomor.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
.