Volume 1  Issue 2, August 2019:  pp. 246-258. Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran

## Criminal Responsibility of Syahbandar Persons in Crime of Abuse of Authority in the Field of Shipping

## Aldin
Universitas Halu Oleo E-mail: Aldin2427@gmail.com
Oheo K. Haris Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: oheokh@gmail.com

## Sabrina Hidayat
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com
Abstract: This study aims: 1. To find out and analyze the qualifications of criminal acts of abuse of authority in the field of shipping carried out by individuals who can be  requested  for  criminal  responsibility;  2.  To  find  out  and  analyze  the  criminal liability of individual martyrdom officers in criminal acts of abuse of authority in the field of shipping.
The type of research that I use in research is normative or doctrinal research. The legal material collection technique that supports and is related to the presentation of this research is the study of documents (library studies).
The results of the study show that: 1. In case Number 37/Pid.Sus/202/PN.Smp, the defendant Mihtafol Arifin issued a sailing letter to the KL Sum Sinar Sumekar vessel which  was  not  equipped  with  documents  on  the  seaworthiness  of  the  vessel  as referred  to  in  Article  117  Paragraph  (2)  of  Law  Number  17  In  2008  concerning Shipping, it was also not equipped with communication equipment as referred to in Article 131 Paragraph (2) of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping. In the case  of  the  issuance  of  a  sailing  approval  letter  as  set  forth  in  case  Number 37/Pid.Sus/202/PN.Smp, qualifying as a crime of abuse of authority in accordance with  the  theory  of  detournement  de  pouvoir  because  Mihtafol  Arifin  misused  the authority given to him by issuing an Approval Letter Sailing which does not match the procedure to the KLM ship. Sinar Sumekar as mandated by Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. In this case the article applied is Article 336 Paragraph (1)  of  Law  Number  17  Year  2008  concerning  Shipping,  because  Mihtafol  Arifin
violates the provisions of Article 336 Paragraph (1) of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping. 2. In case Number 37/Pid.Sus/202/PN.Smp, defendant Mihtafol Arifin can be held accountable for his actions because a person's criminal liability depends on the mens rea element. In addition, to be able to account for his actions, the legal subject (person in charge) has fulfilled the elements: a) Responsible ability of the perpetrator, b) There is an element of error in the actions of the perpetrator, c) The existence of elements against the law and d) The absence of certain conditions forgive the actions of the offender.
Keyword: criminal liability; abuse of authority; harbourmasterer
Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan wewenang di bidang pelayaran yang dilakukan oleh oknum syahbandar yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana; 2. Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  oknum  syahbandar dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang di bidang pelayaran.
Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif atau doktrinal. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1. Dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus/202/PN.Smp,  terdakwa  Mihtafol  Arifin  menerbitkan  surat  persetujuan berlayar kepada kapal KLM Sinar Sumekar yang tidak dilengkapi dengan dokumen tentang  kelaikan  lautan  kapal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  117  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, juga tidak dilengkapi dengan alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Ayat (2) Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Pada  kasus  penerbitan  Surat Persetujuan  berlayar  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  perkara  Nomor 37/Pid.Sus/202/PN.Smp,  terkualifikasi  sebagai  tindak  pidana  penyalahgunaan wewenang  sesuai  dengan  teori detournement  de  pouvoir karena  Mihtafol  Arifin menyalahgunakan wewenang yang di berikan kepadanya dengan cara menerbitkan Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  tidak  sesuai  prosedur  kepada  kapal  KLM.  Sinar Sumekar  sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran.  Dalam  perkara  ini  pasal  yang  diterapkan  adalah  Pasal  336  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, karena Mihtafol Arifin melanggar  ketentuan  Pasal  336  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang  Pelayaran,  2.  Dalam  perkara  Nomor  37/Pid.Sus/202/PN.Smp,  terdakwa Mihtafol  Arifin  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  karena pertanggungjawaban pidana seseorang tergantung pada unsur mens rea . Selain itu, untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  subjek  hukum  (oknum syahbandar)  tersebut  telah  memenuhi  unsur:  a)  Adanya  kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, b) Adanya unsur kesalahan dalam tindakan pelaku, c)  Adanya  unsur  melawan  hukum  dan  d)  Tidak  adanya  keadaan  tertentu  yang memaafkan tindakan pelaku.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; penyalahgunaan wewenang; syahbandar

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan dimana akses untuk menuju satu pulau dengan pulau yang lain khususnya melalui transportasi laut, hal tersebut menjadikan transportasi laut merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bangsa dan persatuan bangsa sebagai Negara kepulauan. Maka, untuk menghubungkan semua pulau di Indonesia, di perlukan
sarana transportasi laut yang memadai baik dari segi fasilitas maupun pelayanan kegiatan kepelabuhanan.
Untuk  menjamin  terselenggaranya  pelayaran  secara  tertib,  aman,  nyaman,  dan selamat maka, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di atur mengenai fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang Syahbandar. Dalam Pasal 1 ayat (56)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  dinyatakan  bahwa syahbandar  adalah  pejabat  pemerintah  di  pelabuhan  yang  diangkat  oleh  Menteri  dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjamin  keselamatan dan keamanan pelayaran. Jadi dapat dikatakan bahwa syahbandar mempunyai otoritas tertinggi dalam melakukan pengawasan kegiatan kepelabuhanan terutama menyangkut keamanan dan keselamatan pelayaran.
Dalam  melakukan  kegiatan  pelayaran  setiap  angkutan  laut  (kapal)  memerlukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar. Surat  Persetujuan  Berlayar  merupakan  dokumen  penting  sebagai  penentu  agar  sebuah kapal (angkutan laut) dapat melakukan pelayaran,  sebagaimana tercantum dalam Pasal 219 Undang- Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa setiap kapal  yang  berlayar  wajib  memiliki  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  dikeluarkan  oleh Syahbandar dan Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah persetujuan berlayar diberikan.
Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di berikan kepada kapal setelah perusahaan pelayaran  melakukan  serangkaian  mekanisme  pengurusan  yang  meliputi  pengajuan permohonan  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar  secara  tertulis  kepada  syahbandar dengan melampirkan surat pernyataan kesiapan kapal (Master Sailing Declaration ), dan dokumen  muatan  serta  bukti-bukti  pemenuhan  kewajiban  kapal  lainnya.  Agar  dapat memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti syarat kelaiklautan kapal.
Keselamatan  pelayaran  tidak  terlepas  dari  peran  Syahbandar  karena  persoalan terbesar terjadinya kecelakaan pelayaran diawali dari diabaikannya prosedur. Pentingnya masalah  keselamatan  dan  keamanan  serta  keseluruhan  kegiatan  dalam  pelayaran angkutan  laut  merupakan  tanggung  jawab  dalam  kepelabuhanan,  sebab  salah  satu persoalan  terbesar  dalam  kecelakaan  kapal  dalam  pelayaran  adalah  persoalan kemampuan dan keahlian seseorang menjalankan tugas kesyahbandarannya baik dalam
melaksanakan  keseluruhan  tugas  dalam  pelabuhan  serta  dalam  melakukan  kerja  sama ataupun hubungan dengan badan usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapalan maupun pelayaran itu sendiri.
Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang Syahbandar dalam mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar. Akan tetapi, tidak jarang juga ditemui oknum  syahbandar  dalam  menerbitkan  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang  tidak  sesuai dengan  mekanisme  sebagaimana  amanat  dalam  undang-undang  pelayaran.  Sebagai contoh  Mihtafol  Arifin  seorang  staf  Adpel  Kalianger  dalam  Perkara  Nomor 37/Pid.Sus/202/PN.Smp oleh hakim divonis bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 336 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  adalah  penelitian  normatif. Adapun  pendekatan  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan  pemaparan  penelitian  ini  adalah  studi  dokumen  (studi  kepustakaan),  yang dilakukan dengan  cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder  yang  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan hukum tertier.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kualifikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Di Bidang Pelayaran
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dibuat untuk mengakomodasi seluruh  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  transportasi  laut  dan  sesuai  Penjelasan Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran  dimaksudkan  agar “penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah  sistem dapat memberikan sebuah manfaat sebesar-besarnya  kepada  seluruh  rakyat,  bangsa  dan  negara,  memupuk  dan mengembangkan  jiwa  kebaharian,  dengan  mengutamakan  kepentingan  umum,  dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara pusat dan daerah serta pertahanan keamanan negara.
Untuk menjamin keteraturan, keamanan dan ketertiban pelayaran maka, ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang  Pelayaran,  dimuat  sanksi administrasi,  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana.  Marjono  Reksodiputro,  memberikan pandangan tentang sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana dimaksudkan  untuk  menegaskan  pembuat  undang-undang  bahwa  sejumlah  nilai  dasar sosial ingin diperkuat dan dilindungi. 1
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dimuat tentang perbuatan melawan hukum atau merugikan termaksud penyalahgunaan wewenang tidak diberi sanksi administrasi dan sanksi perdata melainkan diberi sanksi pidana. Pemberian sanksi  pidana  dianggap  sebagai  sanksi  yang  efektif  dalam  menjaga  ketertiban  sosial. Meskipun  sebenarnya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran  itu sendiri merupakan undang-undang administratif.
Wirjono Projodikoro, norma-norma atau kaidah-kaidah dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula dalam  norma-norma  hukum  perdata  harus  dianggapi  dengan  sanksi  perdata.  Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan  maka  diadakan  sanksi  pidana  sebagai  pamungkas  (terakhir)  atau ultimum remedium. 2
Andi  Hamzah  memberikan  pandangan  mengenai  undang-undang  administrasi yang memiliki sanksi pidana, sebagai berikut: 3
Di  Indonesia  semakin  banyak  perundang-undangan  administrasi  yang  memuat sanksi pidana dengan pidana ancaman yang berat, sepuluh, lima belas tahun dan seumur hidup bahkan pidana mati. Undang-undang administrasi seperti narkotika, psikotropika, perbankan, dan lingkungan hidup, dan lain-lain mengandung sanksi pidana yang sangat berat,  yang  mestinya  khusus  untuk  rumusan  deliknya  dibuat  undang-undang  pidana bukan administrasi. Di Belanda untuk pidana penjara yang berat itu harus dimuat dalam undang-undang  pidana  bukan  administrasi.  Undang-undang  administrasi  mestinya sanksinya hanya berupa kurungan dan denda.
1 Marjono Reksodiputro, Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat , Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Univerdsitas Indonesia, 2007, hlm. 122.
2 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hlm. 17.
3 Andi Hamzah , Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 3.
Andi Hamzah, kemudian menambahkan bahwa seharusnya sanksi dalam undang- undang  administrasi  hanya  berfungsi  sebagai  “pengawal”  aturan  administrasi  tersebut agar  ditaati  orang.  Itulah  sebabnya  maka  hukum  pidana  dalam  undang-undang administrasi disebut hukum pidana pemerintahan. 4
Akan  tetapi  juga  peneliti  ingin  mengetengahkan  pandangan  Utrecht, 5 yang menyatakan bahwa:
“Baik  kepentingan  yang  diselenggarakan  oleh  peraturan  hukum  privat  maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik dilindungi oleh hukum pidana, melalui suatu sanksi istimewa. Dan sanksi ini memang diperlukan karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras, lebih keras dari sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum privat.”
Jadi, hukum pidana selain memberi sanksi bagi pelanggar ketentuan pidana, sanksi pidana  juga  memberi  sanksi  bagi  pelanggar  hukum  publik  lainnya,  yaitu  sanksi administrasi.
Tujuan  sanksi  pidana  adalah  untuk  menakut-nakuti  orang  agar  jangan  sampai melakukan  kejahatan  ( preventif ),  serta  untuk  mendidik  atau  memperbaiki  orang-orang yang  sudah  menandakan  suka  melakukan  kejahatan  agar  menjadi  orang  yang  baik tabiatnya (represif ).
Meskipun  tindak  pidana  penyalahgunaan  wewenang  hanya  dikenal  di  dalam hukum  administrasi  negara.  Akan  tetapi,  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  977 K/PID/2004  dinyatakan  bahwa  pengertian  "menyalahgunakan  kewenangan"  tidak ditemukan  eksplisitnya  dalam  Hukum  Pidana,  maka  Hukum  Pidana  dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum  lainnya.  Hal  ini  berangkat  dari  hukum  pidana  mempunyai  otonomi  untuk memberikan  pengertian  yang  berbeda  dengan  pengertian  yang  terdapat  dalam  cabang ilmu  hukum  lainnya,  akan  tetapi  jika  Hukum  Pidana  tidak  menentukan  lain,  maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya ( De Autonomie van bet Materiele Strafrecbt, yakni telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud  diberikannya  wewenang  tersebut).  Pada  Putusan  MA  ini  juga  dibahas  soal pengertian Detournement de pouvoir yaitu “menyalahgunakan wewenang” yang diberikan. Seseorang  yang  memiliki  jabatan,  dimana  jabatan  itu  secara  hukum  diberikan
4 Ibid
5 Uthrecht, Hukum Pidana I , Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 65.
“wewenang”, dan wewenang itu seharusnya digunakan sebagaimana mestinya, tetapi ia menyalahgunakan wewenang tersebut.
Indriyanto Seno Adji, memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip  Prof.  Jean  Rivero  dan  Prof.  Waline,  pengertian  penyalahgunaan  kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud yaitu 6 :
a. Penyalahgunaan  kewenangan  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk  menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
b. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut adalah  benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari tujuan  apa  kewenangan  tersebut  diberikan  oleh  Undang-Undang  atau peraturan-peraturan lain;
c. Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam  perkara  Nomor  37/Pid.Sus/202/PN.Smp,  terdakwa  Mihtafol  Arifin menerbitkan  Surat  Persetujuan  Berlayar  kepada  kapal  KLM  Sinar  Sumekar  yang  tidak dilengkapi  dengan  dokumen  tentang  kelaiklautan  kapal  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, juga tidak dilengkapi  dengan  alat  komunikasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  131  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sehingga menurut penulis apa yang dilakukan oleh Mihtafol Arifin, terkualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan wewenang  sesuai  dengan  teori detournement  de  pouvoir karena  Mihtafol  Arifin menyalahgunakan wewenang yang di berikan kepadanya dengan cara menerbitkan Surat Persetujuan  Berlayar  yang  tidak  sesuai  prosedur  kepada  kapal  KLM.  Sinar  Sumekar sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sehingga Mihtafol Arifin dijerat dengan Pasal 336 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Penerapan Pasal 336 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, oleh hakim kepada terdakwa Mihtafol Arifin. Sudah tepat karena pada saat  melakukan  tindak  pidana  Mihtafol  Arifin  merupakan  pejabat  yang  mempunyai kompetensi untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.
Dalam mewujudkan tindak pidana penyalahgunaan wewenang ini Mihtafol Arifin dilakukan  bersama-sama  dengan  Sugiono  (berkas  tersendiri),  sehingga  mereka  juga melanggar  ketentuan  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  tentang  penyertaan,  maka  dalam perumusan  deliknya  mengandung  unsur- unsur  “dengan  sengaja  membantu  melakukan kesempatan yang di berikan kepadanya karena jabatan yang melanggar kewajiban khusus dari jabatannya yang dilakukan secara bersama-sama.
Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:
a. bersama-sama melakukan kejahatan.
b. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
c. seorang  saja  yang  melaksanakan  tindak  pidana,  sedangkan  orang  lain membantu melaksanakan.
Setidaknya  ada  dua  persoalan  pokok  yang  menjadi  titik  pangkal  dalam  sebuah penyertaan tindak pidana yakni pertama , mengenai diri orangnya, ialah orang-orang yang mewujudkan  perbuatan  pidana  dan  atau  sikap  batin  yang  dapat  dipertimbangkan  dan kedua, ditentukan  sebagai  terlibat  atau  bersangkut  paut  dengan  tindak  pidana  yang diwujudkan oleh kerja sama lebih dari satu orang, sehingga ia patut dibebani  tanggung jawab dan dipidana.
Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan masing-masing, apakah mereka para  peserta  yang  terlibat  itu  akan  dipertanggungjawabkan  sama  atau  berbeda  sesuai dengan  kuat  tidaknya  keterlibatan  atau  andil  dari  perbuatan  yang  mereka  lakukan terhadap  terwujudnya  tindak  pidana. 7 Jadi  dalam  perkara  penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar  kepada  kapal  KLM.  Sinar  Sumekar  antara  Mihtafol  Arifin  selaku  oknum Syahbandar  yang  menerbitkan  surat  persetujuan  berlayar  sanksinya  berbeda  dengan Sugiono selaku Nakhoda KLM. Sinar Sumekar yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Dimana pertanggungjawaban pidana kepada Mihtafol Arifin berdasarkan ketentuan Pasal 336 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, sedangkan pertanggungjawaban pidana Sugiono berdasarkan pada ketentuan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (berkas tersendiri).
7 D.  Simons, Kitab  Pelajaran  Hukum  Pidana (judul  asli: Leerboek  van  Het  Nederlandse  Strafrecht ) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung: Pioner Jaya, 1992, hlm. 72.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Oknum  Syahbandar  Dalam  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Wewenang Di Bidang Pelayaran
Menurut  D.  Simon, 8 perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  melawan  hukum  dengan kesalahan  yang  diancam  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu bertanggungjawab  ( een  strafbaar  getelde,  onrechtmatige,  met  schuld  verband  staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon ). Berdasarkan pengertian di atas, unsur- unsur perbuatan pidana yaitu:
a. Perbuatan manusia ( positief atau negatief );
b. Diancam dengan pidana ( strafbaar gesteld );
c. Melawan hukum ( onrechtmatig );
d. Dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verband staand );
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab ( toerekeningsvatbaar persoon ).
Perbuatan  pidana  terdiri  dari  2  (dua)  unsur  yaitu  unsur  objektif  dan  unsur subjektif.
a. Unsur objektif terdiri dari:
1) Perbuatan orang;
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3) Mungkin  ada  keadaan  tertentu  yang  menyertai  perbuatan  itu  ( ex. Openbaar ).
b. Adapun unsur subjektifnya terdiri atas:
1) Orang yang mampu bertanggungjawab
2) Adanya kesalahan ( dolus/culpa ), dapat berupa akibat dari perbuatan.
Dari semua perbuatan tersebut, tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik  harus  dipidana.  Karena  syarat  untuk  dipidananya  seseorang  yaitu  harus  ada kesalahan/mampu dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan/ Keine strafe ohne schuld / Geen Straf Zonder Schuld/Nulla poena sine culpa/Actus non facit reum nisi mens sit rea.
Salah  satu  unsur  subjektif  dari  perbuatan  pidana  adalah  orang  yang  mampu bertanggung jawab dan dilakukan dengan kesalahan.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ( Crimineel  Wetboek )  Tahun  1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan -
perbuatan  yang  dilarang  atau  diperintahkan  oleh  undang- undang”.  Adapun  pembagian jenis sengaja yang secara tradisional di bagi tiga jenis, yaitu: 9
a. Sengaja sebagai maksud ( Opzet als oogemark );
b. Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian  ( Opzet  met  bewustheid  van zekerheid of noodzakelijkheid );
c. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  ( Opzet  met waarschlijkheidbewustzijn) .
Bentuk  lain  dari  kesalahan  selain  kesengajaan  yaitu  kelalaian  atau  kealpaan. Undang-undang  tidak  memberikan  definisi  apakah  kelalaian  atau  kealpaan  itu,  hanya memori penjelasan (M.v.T) mengatakan bahwa kelalaian  atau  kealpaan ( culpa ) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh  karena itu menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu ( quasideliet ) sehingga diadakan pengurangan pidana. 10
Dalam  perspektif  teori, culpa dibagi  menjadi  dua 11 ,  yaitu:  pertama culpa yang disadari,  ialah  pembuat  sama  sekali  tidak  menghendaki  akibat/keadaan  yang berhubungan  dengan  itu,  ia  melakukan  perbuatan  dengan  kesadaran  dapat menghindarinya, kedua culpa yang tidak disadari, ialah pelaku tidak memiliki dugaan atau pikiran bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum.
Sedangkan delik culpa ini dalam rumusan undang-undang ada dua (2) macam, yaitu delik  kelalaian  yang  menimbulkan  akibat  ( culpose  gevolgsmisdrijven )  dan  yang  tidak menimbulkan  akibat,  tapi  yang  diancam  dengan  pidana  ialah  perbuatan  ketidak  hati- hatian  itu  sendiri.  Perbedaan  antara  keduanya  sangat  mudah  dipahami  yaitu  kelalaian yang menimbulkan  akibat dengan terjadinya akibat itu maka  diciptalah delik kelalaian, sedangkan  bagi  yang  tidak  perlu  menimbulkan  akibat  dengan  kelalaian  atau  kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.
Syarat-syarat  elemen  yang  harus  ada  dalam  delik  kealpaan  yaitu  menurut  Van Hamel, yaitu 12
a. Tidak  mengadakan  praduga-praduga  sebagaimana  diharuskan  oleh  hukum, adapun hal ini menunjuk kepada:
9 Moeljatno, Op. Cit , , hlm. 174-177.
10 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 125.
11 Moeljatno, Op. Cit , hlm. 210.
12 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 174.
1) Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal  pandangan  itu  kemudian  tidak  benar.  Kekeliruan  terletak  pada salah pikir atau pandang yang seharusnya disingkirkan.
2) Terdakwa  sama  sekali  tidak  punya  pikiran  bahwa  akibat  yang  dilarang mungkin  timbul  karena  perbuatannya.  Kekeliruan  terletak  pada  tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin  akan timbul hal mana sikap berbahaya.
b. Tidak  mengadakan  penghati-hatian  sebagaimana  diharuskan  oleh  hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.
Orang yang mampu bertanggungjawab merupakan subjek hukum. Subyek hukum adalah  orang  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Subjek hukum dalam Pasal 336 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menggunakan istilah setiap pejabat.
Dalam  perkara  Nomor  37/Pid.Sus/202/PN.Smp  yang  menjadi  subjek  hukumnya setiap pejabat, yakni Mihtafol Arifin seorang staf Adpel Kalianger. Sebagai subyek hukum, Mihtafol  Arifin.  dalam  keadaan  sehat  fisik  dan  mentalnya,  hal  ini  terlihat  dari  tingkah lakunya,  cara  dan  bertutur  kata  serta  penalarannya  dalam  mengikuti  jalannya  sidang. Sehingga ia mampu dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selain itu, Mihtafol Arifin sebagai terdakwa dalam kasus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dalam  perkara  Nomor  37/Pid.Sus/202/PN.Smp  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana  baik  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.
Dari  pertimbangan  hakim,  bentuk  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  jika dikualifikasikan adalah sengaja. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu  dan  sengaja  untuk  tidak  berbuat  sesuatu  (lalai)  yang  harusnya  dilakukan.  Jika bentuk  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dikualifikasikan,  maka  kesalahannya tergolong sengaja dalam hal tidak melakukan  pengecekan (lalai). Mihtafol Arifin, dalam menerbitkan surat persetujuan berlayar tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen  kapal  (dokumen  kelaiklautan  kapal  dan  dokumen  alat  komunikasi)  yang diajukan oleh Sugiono selaku Nakhoda KLM. Sinar Sumekar.
Untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  subjek  hukum  (oknum syahbandar)  tersebut  harus  memenuhi  unsur; pertama, adanya  kemampuan bertanggungjawab  dari  pelaku, kedua, dannya  unsur  kesalahan  dalam  tindakan  pelaku, ketiga, adanya unsur melawan hukum, dan keempat, tidak adanya keadaan tertentu yang memaafkan tindakan pelaku.
Dari  keempat  unsur  tersebut,  ke  semua  unsurnya  telah  terpenuhi  pada  perkara Nomor 37/Pid.Sus/202/PN.Smp dengan terdakwa Mihtafol Arifin. Sehingga,  dapat atau tidaknya perbuatan terdakwa Mihtafol Arifin dipertanggungjawabkan perbuatannya telah jelas. Berdasar pada penerapan bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu based of foulth. Dimana,  pertanggungjawaban pidana seseorang tergantung pada unsur mens  rea . Maka pada perkara ini Mihtafol Arifin dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## KESIMPULAN
1. Dalam  perkara  Nomor  37/Pid.Sus/202/PN.Smp,  terdakwa  Mihtafol  Arifin menerbitkan  Surat  Persetujuan  Berlayar  kepada  kapal  KLM  Sinar  Sumekar yang  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen  tentang  kelaiklautan  kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, juga tidak dilengkapi dengan alat komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Pada  kasus  penerbitan  Surat  Persetujuan berlayar sebagaimana yang tertuang dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus/202/PN.Smp, terkualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan wewenang sesuai dengan teori detournement de pouvoir karena Mihtafol Arifin menyalahgunakan  wewenang  yang  di  berikan  kepadanya  dengan  cara menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang tidak  sesuai prosedur kepada kapal  KLM.  Sinar  Sumekar  sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  Tentang  Pelayaran.  Dalam  perkara  ini  pasal  yang  diterapkan adalah  Pasal  336  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran,  karena  Mihtafol  Arifin  melanggar  ketentuan  Pasal  336  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Dalam  perkara  Nomor  37/Pid.Sus/202/PN.Smp,  terdakwa  Mihtafol  Arifin dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pertanggungjawaban pidana  seseorang  tergantung  pada  unsur mens  rea .  Selain  itu,  untuk  dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum (oknum syahbandar)  tersebut  telah  memenuhi  unsur pertama, kemampuan bertanggungjawab, kedua, adanya  unsur  kesalahan, ketiga, adanya  unsur melawan hukum, serta keempat, tidak adanya alasan pemaaf.

## Daftar Pustaka
Buku
Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986.
__________, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  Dan  Hukum Internasional , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Cetakan Ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Projodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008. Reksodiputro, Marjono, Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Buku Keempat , Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Univerdsitas Indonesia,
2007.
Simons,  D., Kitab  Pelajaran  Hukum  Pidana (judul  asli: Leerboek  van  Het  Nederlandse Strafrecht ) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung: Pioner Jaya, 1992.
Uthrecht, E., Hukum Pidana I , Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
Yunus, Benny M., Intisari Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1980.

## Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)