## KEPATUHAN PEMASANGAN RUMPON TERHADAP PERATURAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PELABUHANRATU

## COMPLIANCE OF FADS INSTALATION WITH THE REGULATIONS FROM THE MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES AT PELABUHANRATU
Ricky Dameanus Sembiring Depari, Darmawan*, Thomas Nugroho Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia *Korespondensi: darmawan@apps.ipb.ac.id

## ABSTRACT
The use of  FADs can help fishermen reduce fuel consumption, speed up fishing location, shorten days of  operation, and  reduce  operating  costs.  However,  negative  impacts  also  arise  such  as  conflicts  with  other  fishermen  and  the potential for overfishing. The Ministry of  Maritime Affairs and Fisheries has issued regulations regarding the use of  FADs to prevent those negative impacts. The regulation will be successful if  it is implemented and obeyed by the fishermen who are the purpose of  the regulation. However, it is currently unknown whether the fishermen in Pelabuhanratu know, understand and comply with these regulations. Therefore, this study aims to find out the level of compliance of  Pelabuhanratu fishermen with formal rules from the government and informal rules among themselves. The research was conducted through interviews with capital owners, captains, and crew members. It was conducted from August to October 2017. Analysis of  the results of  the interviews was carried out descriptively and equipped with Likert analysis. The results show that the capital owners know and understand the existing regulations but do not comply with them. The captain and crew carry out their own social ethics among themselves to respect each other’s FADs, sanctions for transgression/theft and responsibilities towards their FADs, but do not pay attention to any formal regulations from the government.
Keyword: capital owners, FAD regulatory compliance, Pelabuhanratu fishermen

## ABSTRAK
Penggunaan rumpon dapat membantu nelayan mengurangi konsumsi bahan bakar, mempercepat penentuan daerah tangkapan, mempersingkat jumlah hari operasi keseluruhan, dan mengurangi biaya operasional. Namun dampak negatif juga timbul seperti konflik dengan nelayan lain dan potensi terjadinya penangkapan yang berlebih. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan terkait penggunaan rumpon untuk mencegah timbulnya dampak negatif. Peraturan tersebut akan berhasil bila berjalan dan dipatuhi oleh nelayan yang menjadi tujuan peraturan tersebut. Namun saat ini tidak diketahui apakah nelayan di Pelabuhanratu mengetahui, memahami, dan menaati peraturan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan tingkat kepatuhan nelayan Pelabuhanratu terhadap aturan formal dari pemerintah maupun aturan informal di kalangan mereka sendiri. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pemilik modal, nakhoda, dan anak buah kapal. Waktu penelitian adalah Agustus-Oktober 2017. Analisis terhadap hasil wawancara dilakukan secara deskriptif  dan dilengkapi dengan analisis Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik modal mengetahui dan memahami peraturan yang ada tetapi tidak mematuhinya. Nakhoda dan anak buah kapal menjalankan sendiri etika sosial diantara mereka untuk saling menghormati rumpon milik orang lain, sanksi pencurian dan tanggungjawab terhadap rumpon, namun tidak memperhatikan adanya peraturan formal dari pemerintah.
Kata kunci: kepatuhan peraturan rumpon, nelayan Pelabuhanratu, pemilik modal

## PENDAHULUAN
Penggunaan rumpon dapat membantu nelayan dalam beberapa hal seperti mengurangi konsumsi bahan bakar, mempercepat penentuan daerah tangkapan, dan mempersingkat jumlah hari operasi penangkapan keseluruhan. Secara keseluruhan penggunaan rumpon dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan hasil tangkapan per trip karena keberhasilan dalam memperoleh ikan (Naamin 1987; Imron dan Baskoro 2006). Namun di sisi lain terungkap bahwa penggunaan rumpon menimbulkan pula dampak negatif terhadap interaksi sosial diantara para nelayan di satu daerah. Terutama dimana terdapat nelayan pengguna rumpon dan bukan pengguna rumpon dalam satu daerah penangkapan ikan yang sama. Penelitian Suhana (2008) dan Nuramin (2013) di Teluk Pelabuhanratu menunjukkan bahwa penggunaan rumpon dapat  menimbulkan  konflik  horizontal antara nelayan pengguna rumpon dengan nelayan payang ataupun gillnet . Nelayan payang merasa bahwa gerombolan ikan yang menjadi target tangkapan mereka berkumpul di rumpon sehingga menyulitkan mereka menebar payang. Sedangkan nelayan gillnet merasa bahwa adanya rumpon akan menghalangi pergerakan ikan ke arah gillnet mereka. Dugaan adanya dampak negatif lain adalah menurunnya kelestarian sumberdaya ikan sebagaimana dinyatakan oleh Besweni (2009). Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Prayitno et al . (2021) menganalisis dugaan adanya peningkatan kompetensi makanan bila rumpon dipasang di daerah yang kesuburan perairannya terbatas.
Marine Stewarship Council dalam websitenya (https://www.msc.org/what-we- are-doing/our-approach/fishing-methods- and-gear-types/fish-aggregating-devices- fads), menuliskan bahwa keberadaan rumpon dapat memikat kedatangan berbagai macam biota laut termasuk penyu dan hiu sehingga meningkatkan kemungkinan tertangkap oleh pancing nelayan. Jumlah tangkapan sampingan yang tinggi dapat berdampak buruk pada ekosistem. Rumpon juga dapat meningkatkan penangkapan tuna juvenil, sehingga membahayakan kelestarian beberapa stok tuna. Selain kekhawatiran tangkapan sampingan, potensi adanya perubahan pola migrasi ikan juga menjadi subyek beberapa penelitian. Ambari (2019) menyebutkan bahwa rumpon juga banyak dipasang oleh nelayan asing
di perairan Indonesia. Jumlah rumpon asing tersebut perlu ditertibkan karena berpotensi menghalangi ruaya ikan-ikan target seperti tuna untuk mendekat ke arah pantai.  Akibatnya nelayan kecil menjadi kesulitan mendapatkan ikan di perairan dekat pantai. Dampak rumpon yang hilang atau terlantar pada habitat seperti terumbu karang dan berkontribusi terhadap plastik laut juga menjadi perhatian. Belum lagi bila terdapat banyak sekali rumpon dalam satu wilayah perairan, maka dampak kumulatif yang negatif dapat sangat merugikan perikanan berkelanjutan apabila tidak dikelola dengan efektif. Mempertimbangkan banyaknya manfaat dari penggunaan rumpon tersebut, maka potensi dampak negatif yang berpotensi timbul tersebut harus dapat dihilangkan atau dikurangi agar tidak menimbulkan permasalahan lebih besar terhadap kondisi sosial maupun lingkungan.
Jumlah armada perikanan rumpon di Palabuhanratu mengalami peningkatan yang pesat pada periode 2005–2016, dari 9 unit menjadi 100 unit (Statistik Perikanan PPN Palabuhanratu 2016). Pertumbuhan jumlah armada perikanan rumpon diduga karena semakin besarnya minat nelayan berinvestasi pada kegiatan usaha perikanan rumpon karena salah satu jenis hasil tangkapan nelayan pancing tonda yang menggunakan alat bantu rumpon adalah ikan tuna yang bernilai ekonomis tinggi. Upaya mengatur penggunaan rumpon agar tidak menimbulkan dampak negatif telah dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 26/ Kpts/2014 (KKP 2014) tentang Rumpon. Peraturan tersebut mengatur mengenai jenis rumpon, penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), mengatur cara pemasangan dan pembatasan rumpon, mengatur tanda pengenal yang harus disematkan, termasuk pula mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan rumpon di perairan Indonesia. Pengaturan penggunaan rumpon beberapa kali diperbaharui dan terakhir kali dilakukan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18/2021 (KKP 2021) tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan.
Tata cara dan mekanisme pemasangan rumpon memang sudah diatur
melalui peraturan menteri di atas, namun bagaimana kenyataan implementasinya di lapangan merupakan satu hal yang perlu untuk dikaji. Apakah peraturan tersebut dijalankan, diikuti dan dipatuhi ataukah tidak berjalan sama sekali. Ostrom (1990), menyatakan bahwa perilaku manusia dalam proses pemanfaatan sumberdaya perikanan membutuhkan adanya kontrol melalui peraturan. Bene dan Tewfik (2001) berpendapat bahwa pemahaman mengenai respon nelayan terhadap peraturan yang ada sangat penting dalam pengelolaan sumbedaya ikan. Tanpa adanya informasi mengenai perilaku nelayan, maka pemerintah tidak mempunyai bukti apakah peraturan yang dibuat tersebut berjalan sesuai dengan maksud tujuannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai kepatuhan nelayan perikanan rumpon pada peraturan terkait dengan penggunaan rumpon menjadi sangat penting dilakukan terutama untuk bahan evaluasi bagi pihak pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perikanan khususnya mengenai rumpon.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis perilaku pemangku kepentingan dalam penggunaan rumpon yaitu pemilik modal usaha, nakhoda, dan Anak Buah Kapal (ABK). Penelitian pendahuluan pada bulan Agustus 2017 dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah pemilik modal pancing tonda yang menggunakan rumpon, jumlah nakhoda kapal pancing tonda, jumlah anak buah kapal (ABK) pada setiap kapal pancing tonda, jumlah rumpon yang dimiliki setiap pemilik modal, jumlah kapal yang dimiliki setiap pemilik modal, dan ukuran setiap kapal. Nelayan yang memanfaatkan rumpon pada proses penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu terdiri atas dari 5 orang pada setiap kapal, 1 orang diantaranya adalah nakhoda (tekong) dan 4 orang lainnya adalah Anak Buah Kapal (ABK). Informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan tersebut kemudian digunakan untuk merancang kuesioner dengan baik, menentukan jumlah responden, dan menentukan metode pengambilan sampel dengan tepat. Penentuan jumlah responden dan pelaksanaan pengambilan sampel dilakukan pada bulan Oktober 2017.

## METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan studi kasus untuk pemakaian rumpon oleh nelayan
tonda di pelabuhanratu. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan panduan pertanyaan tertulis dan observasi langsung di lapang. Secara keseluruhan penelitian dilakukan dalam kurun waktu Agustus-Oktober 2017. Pengambilan data menggunakan teknik stratified  random  sampling dengan total jumlah responden dari kalangan pengguna sebanyak empat puluh empat orang. Ada tiga kelompok masyarakat pemangku kepentingan terhadap rumpon, yaitu pemilik modal, nakhoda kapal ikan dan anak buah kapal ikan. Pemilik modal berjumlah tujuh orang (lihat Tabel 1), yang keseluruhannya dijadikan sebagai responden. Adapun dari dua puluh delapan nakhoda, ditetapkan minimal ada satu atau dua nakhoda yang bekerja untuk satu pemodal tertentu sehingga jumlah respondennya sebanyak empat belas orang. Responden dari anak buah kapal tonda (ABK) ditetapkan sebesar dua puluh persen (20%) dari keseluruhan ABK yang ada, yaitu dua puluh tiga orang yang dipilih secara acak. Data dan informasi pelengkap diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, dan bidang statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu. Analisis kepatuhan nelayan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu tingkat kepatuhan pada peraturan formal (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan) dan tingkat kepatuhan pada peraturan informal (kesepakatan antar nelayan, antar nakhoda, antar pemilik modal, dan lain- lain). Berdasarkan studi pendahuluan terkait pranata sosial diantara pemangku kepentingan pemakai rumpon, dapat diketahui bahwa pemilik modal memiliki kewenangan untuk menentukan semua aspek terkait pembuatan sampai pada pemasangan rumpon.  Adapun nakhoda dan anak buah kapal memiliki kewenangan sangat terbatas pada operasional penangkapan ikan saja. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan formal terhadap peraturan pemerintah diujikan pada pemilik modal, sedangkan kepatuhan informal dilakukan terhadap nakhoda dan anak buah kapal.
Kepatuhan pemilik modal terhadap peraturan formal dilihat dari aspek yaitu aspek hukum dan aspek teknis. Aspek hukum  meliputi  perizinan  sedangkan aspek teknik terkait dengan konstruksi, pemasangan tanda pengenal, peletakan,
dan pemasangan, rumpon di laut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Penilaian terhadap jawaban yang diberikan pemilik modal diukur dengan bantuan skala Likert. Skala Likert adalah satu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu fenomena sosial (Sugiyono 2013). Sehingga untuk menentukan kepatuhan pemilik modal digunakan 2 kriteria penilaian yang terdapat pada Tabel 2. Selanjutnya untuk perhitungan skor rata-rata kepatuhan pemilik modal perikanan rumpon menggunakan rumus Sugiyono (2013) sebagai berikut:
Keterangan: Y1 = Banyaknya jawaban responden yang
menjawab nilai skor 1 (Ya)
Y2 = Banyaknya jawaban responden yang menjawab nilai skor 0 (Tidak)

## Kepatuhan dari sisi hukum
Pada analisis ini, dicari jumlah setiap jawaban responden untuk mengetahui tingkat kepatuhan pemilik modal dari sisi
hukum. Penelitian ini menggunakan dua kelas interval, rumus yang digunakan untuk menentukan panjang kelas interval mengacu pada Sugiyono (2013) yaitu sebagai berikut:
Keterangan:
Rentang  = Nilai tertinggi – nilai terendah Nilai tertinggi  = Jumlah pertanyaan × Skor tertinggi = 3 × 1 = 3 Nilai terendah  = Jumlah pertanyaan × Skor terendah = 3 × 0 = 0 Berdasarkan rumus di atas maka panjang kelas interval yaitu:
Sehingga interval untuk menentukan kriteria penilaian kepatuhan pemilik modal perikanan rumpon di Palabuhanratu dari sisi hukum dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pemilik modal terhadap peraturan formal dari aspek hukum.
Tabel 2. Kriteria pemberian nilai untuk pemilik modal
No Keterangan Skor 1 Ya 1 2 Tidak 0 Sumber: Sugiyono 2013 telah dimodifikasi

## Tabel 1. Data kepemilikan rumpon di Pelabuhanratu
No Nama Kapal Nama Pemilik Jumlah Kapal Jumlah Rumpon Jumlah Nakhoda Jumlah ABK 1 Jaya Mandiri Hendri 12 6 12 48 2 Aofa 01 Angga 1 2 1 4 3 Doa Ibu Andi Arsyad 3 2 3 12 4 Andina Anton Hartono 4 1 4 16 5 CBR Firman 3 1 3 12 6 Bogor Dede Ola 4 2 4 16 7 Fajar Mas Nendi 1 1 1 4 Total 28 15 28 112
Tabel 3. Interval kriteria kepatuhan pemilik modal dari sisi hukum
Interval kriteria skala Likert Keterangan 0,0 – 1,5 Tidak Patuh 1,6 – 3,0 Patuh

## Kepatuhan dari sisi teknis
Penilaian terhadap kepatuhan teknis menggunakan dua kelas interval sebagai berikut:
Keterangan: Rentang  = Nilai tertinggi – nilai terendah Nilai tertinggi  = Jumlah pertanyaan × Skor tertinggi = 9 × 1 = 9 Nilai terendah  = Jumlah pertanyaan × Skor terendah = 9 × 0 = 0 Berdasarkan rumus di atas maka panjang kelas interval yaitu:
Sehingga interval untuk menentukan kriteria penilaian kepatuhan pemilik modal perikanan rumpon di Palabuhanratu dari sisi hukum dapat dilihat pada Tabel 4.

## Perilaku nakhoda dan anak buah kapal pada peraturan informal
Kepatuhan nakhoda dan ABK pancing tonda terhadap aturan informal dan nilai yang ada dalam pemanfaatan rumpon dilihat dari tiga aspek. Ketiga aspek yang diteliti tersebut mengacu kepada hasil penelitian Sutinen dan Viswanathan (1999) yang menyatakan bahwa kepatuhan pada peraturan dipengaruhi oleh sanksi, tanggung jawab moral, dan manfaat illegal yang dilakukan nelayan dalam memanfaatkan rumpon. Penilaian jawaban menggunakan skala Likert yang dikembangkan oleh Idrus (2009) yang menggunakan lima alternatif pilihan jawaban dari kondisi yang sangat mendukung hingga yang sangat tidak mendukung (Tabel 5).
Adapun rumus perhitungan yang digunakan untuk mengetahui kepatuhan
nakhoda dan ABK pancing tonda terhadap aturan informal dan nilai yang ada dalam pemanfaatan rumpon mengacu kepada Idrus (2009) sebagai berikut:
Keterangan: Z5 = Banyaknya jawaban responden yang menjawab nilai skor 5 (Sangat Setuju) Z4 = Banyaknya jawaban responden yang menjawab nilai skor 4 (Setuju)
Z3 = Banyaknya jawaban responden yang menjawab nilai skor 3 (Kurang Setuju)
Z2 = Banyaknya jawaban responden yang menjawab nilai skor 2 (Tidak Setuju)
Z1 = Banyaknya jawaban responden yang menjawab nilai skor 1 (Sangat Tidak Setuju) Untuk menentukan interval tingkat kepatuhan digunakan rumus berikut:
Keterangan: Rentang  = Nilai tertinggi – nilai terendah Nilai tertinggi  = Jumlah pertanyaan × Skor tertinggi = 15 × 5 = 75 Nilai terendah  = Jumlah pertanyaan × Skor terendah = 15 × 1 = 15
Berdasarkan rumus di atas maka panjang kelas interval yaitu:
Sehingga interval untuk menentukan tingkat kepatuhan informal nakhoda dan anak buah kapal dapat dilihat pada Tabel 6. Selanjutnya setelah data diolah maka didapatkan suatu hasil yang menunjukkan kepatuhan nakhoda dan ABK berdasarkan kriteria yang terdapat pada Tabel 6.
Tabel 4. Interval kriteria kepatuhan pemilik modal dari sisi hukum Interval kriteria skala Likert Keterangan 0,0 – 4,5 Tidak sesuai aturan 4,6 – 9,0 Sesuai aturan

## Tabel 6. Interval kriteria kepatuhan nakhoda dan anak buah kapal
Interval kriteria skala Likert Keterangan 15 ≤ x ≤ 27 Sangat Tidak Setuju/Sangat tidak patuh 27 < x ≤ 39 Tidak Setuju/ Tidak patuh 39 < x ≤ 51 Kurang Setuju/Kurang patuh 51 < x ≤ 63 Setuju/Patuh 63 < x ≤ 75 Sangat Setuju/Sangat patuh Tabel 5. Kriteria penskoran untuk nakhoda dan ABK Pendapat Skor Sangat setuju/Sangat patuh 5 Setuju/Patuh 4 Kurang setuju/Kurang patuh 3 Tidak setuju/Tidak patuh 2 Sangat tidak setuju/Sangat tidak patuh 1 Sumber: Idrus (2009)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kepatuhan pada aturan formal
Kepatuhan pemilik modal diukur dari aspek hukum dan teknis. Kepatuhan hukum  dilihat  dari  aspek  perizinan, sedangkan kepatuhan teknis dinilai dari tiga hal yaitu tata letak pemasangan rumpon, konstruksi rumpon dan tanda pengenal yang digunakan pada rumpon. Adapun hasil yang diperoleh yakni:

## Aspek perizinan
Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) nomor 26/Kpts/2014 (KKP 2014) tentang Rumpon, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri KP nomor 18/2021 (KKP 2021) tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan, mengharuskan adanya permintaan  izin  pemasangan  rumpon yang antara lain mencamtumkan waktu pemasangan, jumlah, dan kordinat posisi rumpon tersebut. Hasil wawancara dengan pemilik modal menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya peraturan tersebut dari sosialisasi yang dilakukan pihak DKP Kabupaten Sukabumi. Namun pada saat yang  sama,  analisis  terhadap  kuantifikasi jawaban mereka terhadap pertanyaan terkait kepatuhan menunjukkan nilai rata-
rata 1 pada skala Likert. Skor satu berada pada interval 0–1,5, yang berarti Tidak Patuh. Ternyata tidak ada seorangpun diantara  pemilik  modal  yang  memiliki  izin pemasangan rumpon (SIPR). Wawancara lanjutan mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kesulitan ataupun upaya penaatan hukum dari pejabat yang bewenang karena hal ini. Sanksi yang diberlakukan apabila melanggar aturan yaitu pembongkaran rumpon yang dipasang, namun ternyata tidak ada penerapan sanksi yang tegas dari pihak yang berwenang. Kurangnya sumberdaya manusia, anggaran, dan fasilitas kapal untuk kegiatan pengawasan membuat fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal. Dampak  finansial  ketidak  patuhan  terkait perizinan tidak menjadi lingkup penelitian. Namun  diduga  kerugian  finansial  adalah tidak dibayarkannya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

## Aspek teknis pemasangan rumpon
Peraturan Menteri KKP terbaru nomor 18/2021 (KKP 2021 pasal 16 butir a, mewajibkan jarak antara rumpon tidak kurang dari sepuluh (10) mil laut, tidak mengganggu alur pelayaran, ditempatkan sesuai dengan daerah penangkapan ikan, tidak ditempatkan di kawasan konservasi perairan, tidak ditempatkan pada alur migrasi biota laut. Penelitian berhasil mengungkap adanya lima belas rumpon yang telah dipasang oleh tujuh pemilik
modal. Namun hanya lima pemilik modal yang memberikan posisi dari delapan rumpon yang telah dipasang. Lokasi rumpon-rumpon tersebut dapat dilihat pada Tabel 7. Perhitungan jarak antar koordinat rumpon-rumpon tersebut menunjukkan bahwa hanya rumpon K1 dan K2 serta rumpon K7 dan K8 yang berjarak kurang dari sepuluh mil antara satu dengan lainnya (4,1-4,2 mil laut). Adapun jarak relatif dengan rumpon-rumpon lainnya lebih besar dari sepuluh mil laut. Koordinat lokasi rumpon dan juga kedalaman penempatannya menunjukkan keberadaan rumpon yang tidak dalam alur pelayaran kapal. Tidak ada informasi mengenai alur migrasi biota laut ataupun kawasan konservasi di sekitar rumpon tersebut.

## Aspek teknis tanda pengenal rumpon
Sesuai dengan peraturan menteri KP nomor 18/2021 pasal 19 butir 4 dan butir 5, maka rumpon yang dipasang wajib dilengkapi dengan tanda pengenal (nama pemilik, nomor  surat  izin  pemasangan  rumpon (SIPR), dan koordinat) titik pusat dan radar reflector . Hasil wawancara menunjukkan bahwa walaupun semua pemilik modal mengetahui ketentuan tersebut, namun tanda pengenal yang dipasang hanya berupa bendera dan tiangnya terbuat dari bambu agar mengurangi biaya pembuatan rumpon, dan tanpa adanya radar reflector .

## Aspek teknis konstruksi rumpon
Para pemilik modal mengetahui ketentuan mengenai konstruksi rumpon yang ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Permen KP no 18/2021 (KKP 2021 pasal 13 sampai dengan pasal 19.
Mereka menggunakan bahan alami berupa daun kelapa untuk atraktor rumponnya, karena daun kelapa jika dipasang selama 10-12 hari akan mendatangkan mikroorganisme yang merupakan sumber makanan bagi ikan. Menurut Subani (1972) dalam  Yusfiandayani  (2004)  menyatakan bahwa kegiatan penangkapan disekitar rumpon dilakukan setelah 10 hari rumpon tersebut dipasang. Selain itu daun kelapa juga banyak tersedia di Palabuhanratu dengan harga yang relatif murah. Jawaban kuesioner berdasarkan ketiga aspek memperoleh skor rata-rata sebesar 4,3.  Nilai ini berada pada interval 0–4,5 yang berarti pemilik modal tidak mengikuti aturan dalam pemasangan rumponnya.

## Kepatuhan pada aturan informal
Pengamatan dan wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada aturan informal, kesepakatan bersama ataupun  praktik  pengelolaan  spesifik diantara pemangku kepentingan dalam perikanan rumpon di pelabuhanratu. Peneliti menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan adaptasi dari penelitian Sutinen dan Viswanathan (1999) yang menyatakan bahwa kepatuhan pada peraturan dipengaruhi oleh aspek penegakan hukum berupa sanksi, tanggung jawab moral, dan manfaat ilegal dari aspek motivasi. Adapun hasil yang diperoleh yakni:

## Sanksi
Variabel sanksi yang diamati adalah letak pemasangan rumpon, pemanfaatan tanpa hak, pemindahan, dan perusakan rumpon. Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 7. Koordinat lokasi rumpon Nomor Lokasi Kedalaman (m) Lintang (Selatan) Bujur (Timur) K1 8º20’00’’ 105º30’00’’ 3.600 K2 8º48’00’’ 106º04’00’’ 4.300 K3 8º23’00’’ 105º33’00’’ 3.600 K4 8º19’00’’ 106º45’00’’ 2.600 K5 8º23’00’’ 106º43’00’’ 3.600 K6 8º28’00’’ 105º43’74’’ 4.000 K7 9º19’00’’ 106º45’00’’ 6.000 K8 8º02’00’’ 106º05’00’’ 1.800
Tabel 8. Persepsi sanksi informal dalam pemanfaatan rumpon
Sanksi Kepatuhan Nakhoda dan ABK (%) SS S KS TS STS Lokasi pemasangan rumpon secara tidak beraturan 0 0 0 83,8 16,2 Di sanksi jika menangkap ikan di rumpon milik orang lain 21,6 78,4 0 0 0 Di sanksi jika memindahkan lokasi rumpon milik orang lain 16,2 83,8 0 0 0 Di sanksi jika merusak rumpon milik orang lain 10,8 89,2 0 0 0 Memasang rumpon dengan efek pagar 0 0 0 91,9 8,1 Keterangan:  SS  =  Sangat  setuju,  S  =  Setuju,  KS  =  Kurang  setuju,  TS  =  Tidak  setuju, STS = Sangat tidak setuju Nakhoda dan ABK 83,8% tidak setuju dan 16,2% sangat tidak setuju apabila lokasi pemasangan rumpon dilakukan sembarangan, karena dapat mengakibatkan persaingan wilayah penangkapan ikan antara nelayan yang menggunakan rumpon dengan nelayan yang tidak menggunakan rumpon. Keberadaan rumpon di suatu perairan mampu memicu terbentuknya daerah penangkapan ikan (DPI) yang potensial di perairan tersebut. Rumpon mampu menarik berkumpulnya biomassa ikan dalam jumlah besar di sekitarnya, sehingga nelayan yang tidak menggunakan rumpon hasil tangkapannya akan berkurang karena ikan akan berkumpul disekitar rumpon (Prayitno et al . 2016). Nakhoda dan ABK pada usaha perikanan rumpon 21,6% sangat setuju dan 78,4% setuju apabila nelayan yang melakukan operasi penangkapan ikan di rumpon milik orang lain diberi sanksi. Sanksi yang diberikan untuk nelayan yang tertangkap melakukan operasi penangkapan ikan di rumpon orang lain yaitu semua hasil tangkapan nelayan akan diambil oleh pemilik rumpon tersebut. Permasalahan ini biasanya tidak sampai dibawa ke jalur hukum karena antar sesama nelayan perikanan rumpon memiliki hubungan persaudaraan.
Nakhoda dan ABK 16,2% sangat setuju dan 83,8% setuju apabila nelayan memindahkan lokasi rumpon orang lain diberi sanksi. Namun pada pelaksanaannya tidak ada nelayan yang memindahkan lokasi pemasangan rumpon, karena jenis rumpon yang dipasang oleh nelayan di Palabuhanratu termasuk ke dalam kategori rumpon menetap.
Nakhoda dan ABK 10,8% sangat setuju dan 89,2% setuju apabila nelayan merusak rumpon orang lain diberi sanksi. Sejak mulai berkembang perikanan rumpon
di Palabuhanratu, belum pernah terjadi perusakan rumpon oleh nelayan di laut, biasanya rumpon yang rusak diakibatkan oleh arus dan gelombang yang besar. Nakhoda dan ABK 91,9% tidak setuju dan 8,1% sangat tidak setuju apabila nelayan memasang rumpon dengan efek pagar, karena menghalangi ruaya ikan menuju ke pantai yang dapat menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang tidak menggunakan rumpon dalam melakukan operasi penangkapan ikan di perairan sekitar pantai menurun,  sehingga  menimbulkan  konflik dengan nelayan tersebut.

## Tanggung jawab moral
Indikator dari variabel tanggung jawab yang diamati pada penelitian ini terkait keterlibatan nelayan dalam pengawasan dan penyelesaian masalah bila terjadi konflik.  Adapun  hasil  penelitian  persepsi nakhoda dan ABK pancing tonda mengenai tanggung jawab moral antara nelayan dalam memanfaatkan rumpon dapat dilihat pada Tabel 9. Nakhoda dan ABK 83,8 % tidak setuju dan 16,2 % sangat tidak setuju melakukan proses pengawasan pada rumpon secara berkala, karena akan menambah biaya operasioanl antara lain untuk mempekerjakan orang melakukan hal tersebut. Proses pengawasan hanya dilakukan bersamaan dengan operasi penangkapan. Nakhoda dan ABK 40,5% sangat setuju dan 59,5% setuju apabila nelayan harus bertanggungjawab mengawasi rumpon juragannya masing- masing, agar tidak ada nelayan lain melakukan operasi penangkapan ikan di rumpon tersebut. Hal ini dilakukan karena merupakan tempat nakhoda dan ABK tersebut bekerja untuk mendapatkan

## Tabel 9. Tanggung jawab moral nelayan dalam memanfaatkan rumpon
Tanggung Jawab Moral Kepatuhan Nakhoda dan ABK (%) SS S KS TS STS Melakukan pengawasan rumpon secara berkala 0 0 0 83,8 16,2 Mengawasi rumpon milik juragan masing-masing 40,5 59,5 0 0 0 Mengawasi rumpon milik juragan lain 0 0 5,4 91,9 2,7 Nakhoda dan ABK bertanggungjawab untuk me- nyelesaikan konflik akibat pemanfaatan rumpon 5,4 94,6 0 0 0 Keberadaan tokoh masyarakat yang berpengaruh pada proses penyelesaian konflik yang terjadi 5,4 94,6 0 0 0
Keterangan:  SS  =  Sangat  setuju,  S  =  Setuju,  KS  =  Kurang  setuju,  TS  =  Tidak  setuju,
STS = Sangat tidak setuju
penghasilan sehingga rumponnya harus dijaga dengan baik. Nakhoda dan ABK 5,4% kurang setuju, 91,9% tidak setuju, dan 2,7% sangat tidak setuju apabila harus ikut bertanggung jawab mengawasi rumpon juragan lain karena menambah beban pekerjaan dan tidak memperoleh manfaat dari pekerjaan tersebut. Nakhoda dan ABK 5,4% sangat setuju dan 94,6% setuju bila  mereka  menyebabkan  konflik  dengan nelayan lain, mereka bersedia bertanggung jawab  menyelesaikan  konflik  tersebut. Nakhoda dan ABK 5,4% sangat setuju dan 94,6% setuju apabila ada tokoh masyarakat yang berpengaruh yang berperan dalam penyelesaian konflik. Namun pada kenyataannya di Palabuhanratu belum ada tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk proses penyelesaian konflik.
Keuntungan  yang  diperoleh  dari  kegiatan melanggar hukum
Becker (1968) menyatakan bahwa seseorang berpotensi melakukan kejahatan apabila keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada sanksi yang diterima. Keuntungan atau manfaat ilegal dalam perikanan dapat diukur sebagai jumlah pendapatan tambahan yang diperoleh dari pelanggaran peraturan dengan hasil yang sangat besar (King dan Sutinen 2010). Selain membandingkan keuntungan ilegal yang diperoleh dan sanksi yang akan diterima, kebanyakan individu juga mempertimbangkan konsekuensi moral dan sosial dari tindakan mereka ketika memutuskan apakah akan mematuhi
peraturan atau melanggar peraturan (King dan Sutinen 2010). Adapun hasil penelitian persepsi nakhoda dan ABK pancing tonda mengenai manfaat ilegal yang dilakukan nelayan dalam memanfaatkan rumpon dapat dilihat pada Tabel 10. Nakhoda dan ABK 37,8% tidak setuju dan 62,2% sangat tidak setuju apabila nelayan melakukan operasi penangkapan ikan  di  rumpon  orang  lain  tanpa  izin pemilik rumpon. Kasus yang pernah terjadi dimana satu kapal melakukan penangkapan ikan di rumpon orang lain tanpa izin pemilik rumpon, penyelesaiannya adalah pemilik rumpon mengambil seluruh hasil tangkapan yang diperoleh kapal yang melakukan pelanggaran tersebut. Nakhoda dan ABK 62,2% tidak setuju dan 37,8% sangat tidak setuju apabila nakhoda dan ABK saling memberitahukan koordinat lokasi pemasangan rumpon milik mereka kepada nelayan lain.  Lokasi rumpon adalah rahasia karena apabila diketahui oleh nelayan lain maka berpotensi untuk dieksploitasi. Nakhoda dan ABK 5,4% sangat setuju dan 10,8% setuju apabila pemilik modal memasang lebih dari tiga unit. Mereka berpendapat bahwa semakin banyak rumpon maka peluang keberhasilan menangkap ikan menjadi lebih besar dan penghasilan juga membesar. Namun sebagian besar nakhoda dan ABK tidak setuju (8,1% kurang setuju, 64,9% tidak setuju dan 10,8% sangat tidak setuju) apabila pemilik modal memasang lebih dari tiga unit karena dapat menimbulkan konflik, menurunkan kelestarian sumberdaya ikan dan menyebabkan overfishing .

## Tabel 10. Manfaat bersifat illegal dalam pemanfaatan rumpon
Manfaat dari kegiatan ilegal Kepatuhan Nakhoda dan ABK (%) SS S KS TS STS Melakukan operasi penangkapan ikan di rumpon orang lain tanpa izin pemilik rumpon 0 0 0 37,8 62,2 Saling memberitahukan koordinat pemasangan rumpon 0 0 0 62,2 37,8 Memasang rumpon lebih dari 3 unit 5,4 10,8 8,1 64,9 10,8 Mengoperasikan dengan cara menggiring ikan ke rumpon yang lain 0 0 0 78,4 21,6 Memberikan izin menangkap ikan di rumpon ju - ragannya tanpa sepengetahuan juragan tersebut 0 0 0 83,8 16,2
Keterangan:  SS  =  Sangat  setuju,  S  =  Setuju,  KS  =  Kurang  setuju,  TS  =  Tidak  setuju,
STS = Sangat tidak setuju Nakhoda dan ABK 78,4% tidak setuju dan 21,6% sangat tidak setuju apabila nelayan mengoperasikan rumpon dengan cara menggiring ikan dari rumpon yang satu ke rumpon yang lainnya, dengan tujuan menyatukan gerombolan ikan. Kondisi ini mengganggu ruaya ikan ke perairan pantai sehingga dapat menyebabkan konflik dengan nelayan yang tidak memiliki rumpon di perairan pantai karena ikan- ikan akan terakumulasi dirumpon dan hasil tangkapan nelayan di sekitar perairan pantai berkurang. Nakhoda dan ABK 83,8% tidak setuju dan 16,2% sangat tidak setuju  apabila  nelayan  memberikan  izin menangkap ikan di rumpon juragannya tanpa sepengetahuan juragan tersebut, karena jika juragannya mengetahui hal tersebut maka nakhoda dan ABK tersebut akan dipecat. Pemanfaatan rumpon seharusnya hanya dilakukan di rumpon masing-masing tanpa harus melakukan penangkapan ikan di rumpon orang lain agar  tidak  menimbulkan  terjadinya  konflik antar nelayan yang memanfaatkan rumpon. Perhitungan hasil jawaban kuesioner berdasarkan ketiga aspek diatas bahwa diperoleh nilai rata-rata skor 51,09 berada pada  interval  51<  X  ≤63,  artinya  nakhoda dan ABK pancing tonda melaksanakan/ mematuhi aturan informal dan nilai- nilai yang dibangun secara bersama pada proses pemanfaatan rumpon. Hal ini sesuai dengan pendapat Jagers et al . (2012) yang menyatakan bahwa alasan terwujudnya kepatuhan adalah moral dan solidaritas kelompok.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik modal rumpon sudah mengetahui peraturan pemerintah namun memilih untuk tidak mematuhi peraturan formal sebagaimana dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan baik dari segi hukum maupun teknis pemasangan rumpon di laut. Ketidakpatuhan tersebut terindikasi disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran pemilik modal  akan  pentingnya  memiliki  izin  pada pemasangan rumpon. Kerugian pemerintah dari ketidakpatuhan pemilik modal rumpon yang utama adalah tidak adanya pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena tidak ada yang membayar perizinan (Surat Izin Pemasangan Rumpon – SIPR). Adapun penelitian terhadap nakhoda dan anak buah kapal (ABK) menunjukkan bahwa mereka hanya menjalankan perintah pemilik modal. Di sisi lain para nakhoda dan ABK cenderungmematuhi kesepakatan tidak tertulis diantara mereka sendiri terkait dengan tanggungjawab moral dan adanya sanksi bila kedapatan melanggarnya.

## Saran
Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemakaian dan pemasangan rumpon tidak perlu diubah atau diganti. Sebaiknya kapasitas dan kapabilitas penegakan hukumnya yang perlu selalu
ditingkatkan. Adanya konsistensi penegakan hukum di laut dan besarnya sanksi yang harus ditanggung dapat meningkatkan kepatuhan nelayan. Bila petugas yang berwenang dari Kelautan Perikanan tingkat propinsi melakukan patroli rutin dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemasangan rumpon sesuai peraturan menteri KP nomor 18/2021, maka pemilik modal akan terdorong untuk mematuhi regulasi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambari M. 2019. Rumpon Milik Nelayan
Asing Masih Banyak di Perairan Indonesia. Mongabay: Situs Berita Lingkungan. https://www.mongabay. co.id/2019/04/25/rumpon-milik- nelayan-asing-masih-banyak-di- perairan-indonesia. [13 Juli 2022]. Becker GS. 1968. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy . 76(2): 169–217. Bene  C,  Tewfik  A.  2001.  Fishing  Effort Allocation and Fishermen’s Decision Making Process in a Multi-Species Small Scale Fishery: Analysis of the Conch and Lobster Fishery in Turks and Caicos Islands. Human  Ecology . 29(2): 157-186. Besweni. 2009. Kebijakan Pengelolaan
Rumpon yang Berkelanjutan di Barat Daya Perairan Pelabuhanratu [Disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Idrus M. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta (ID): PT. Gelora Akasara Pratama. Imron M, Baskoro MS. 2006. Rekayasa Teknik dan Quality Control API dan
Rumpon untuk Laut. Dalam Rangka Akselerasi Pembangunan Perikanan Tangkap di Pantai Selatan Jawa Barat. Dinas Perikanan Provinsi Jawa
Barat.
Jagers SC, Berlin D, Jentoft S. 2012. Why
Comply? Attitudes towards Harvest Regulations among Swedish Fishers.
Marine Policy . 36(5): 969–976.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Kpts/2014 tentang Rumpon. Jakarta. [KKP] Kementerian Kelautan dan
Perikanan. 2021. Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 18/ Kpts/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Jakarta.
King DM, Sutinen JG. 2010. Rational
Noncompliance and the Liquidation of Northeast Ground Fish Resources. Marine Policy . 34(1): 7-21. Marine Stewardship Council. Fish Aggregating Devices (FADs). https:// www.msc.org/what-we-are-doing/ our-approach/fishing-methods-and- gear-types/fish-aggregating-devices- fads. [13 Juli 2022].
Naamin N. 1987. Perikanan Laut di Indonesia: Prospek dan Problema Pengembangan Sumberdaya, Perikanan Laut. Seminar Laut Nasional II, Jakarta: 26 hal.
Nuramin  M.  2013.  Pengelolaan  Konflik Perikanan Tangkap di Pelabuhanratu [Tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Ostrom E. 1990. Governing the Commons.
The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Prayitno  MRE,  Simbolon  D,  Yusfiandayani R, Wiryawan B. 2016. Produktivitas Alat Tangkap yang Dioperasikan di Sekitar Rumpon Laut Dalam. Marine
Fisheries . 8(1): 101-112. Prayitno MRE, Hakim MR, Rahman A. 2021. Dampak Rumpon terhadap Kebiasaan Makan dan Hubungannya dengan Keberlanjutan Sumberdaya Ikan. Marine  and  Fisheries  Science Technology Journal MARLIN . 2(1):
141-150.
Statistik Perikanan PPN Palabuhanratu.
2016. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung (ID): Alfabeta.
Suhana. 2008. Analisis Ekonomi
Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan Teluk Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi [Tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Sutinen JG, Viswanathan KK. 1999. A
Socio-Economic Theory of Regulatory Compliance. International Journal of
Social Economics . 26: 174-193. Yusfiandayani  R.  2004.  Studi  Tentang Mekanisme Berkumpulnya Ikan Pelagis Kecil di Sekitar Rumpon dan Pengembangannya di Perairan Pasaruan, Propinsi Banten [Disertasi]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.