## KAWISTARA
VOLUME 1                                      No. 1, 21 April 2011
Halaman  1-102
POLITIK ISLAH:

## RE-NEGOSIASI ISLAH, KONFLIK, DAN KEKUASAAN DALAM NAHDLATUL WATHAN DI LOMBOK TIMUR

## Saipul Hamdi
Program Studi  Manajemen Lingkungan, Jurusan Manajemen Hutan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Kalimantan Timur Email:  hamdi_ugm@yahoo.com

## ABSTRACT
This article aims to examine how islah or reconciliation was achieved by Nahdlatul Wathan’s elites. The conflict of NW in 1998 is a protracted one because the negotiation process of islah failed. Both groups did not find an appropriate point or an ideal format of islah proposal. Through long way process of negotiation, taking more than one decade, finally both group achieved an agreement of islah in May 2010. This article aims to explore the backgrounds and motivations of NW islah between both groups, as well as describe the efforts of undertaken by NW elite for conducting islah during times of conflict. This article also aims to understand what the format of islah has been achieved and how the NW maintain the continuity of islah commitment and agreement. This article is based on ethnographic research undertak- en over a period of two years (2008-2010) in East Lombok, West Nusa Tenggara. The collecting and analyzing of data was done using the qualitative method; the collection of data was done using the techniques of participant-observation, in-depth interview, and  focus group discussion.
Keywords:  Islah, Politic, Conflict, Nahdlatul Wathan

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menguji bagaimana islah atau rekonsiliasi dapat tercapai di kalangan elit-elit Nahdlatul Wathan. Konflik NW 1998 merupakan salah satu konflik yang berkepanjangn karena proses negosiasi islah selalu kandas di tengah jalan. Kedua kubu belum menemukan titik temu atau format yang tepat mengenai proposal islah NW. Melalui proses negosiasi yang panjang akhirnya pada bulan Mei 2010 kedua kubu NW mencapai kesepakatan untuk islah. Secara khusus artikel ini bertujuan untuk  mengeksplorasi bagaimana latar  belakang dan motivasi terjadinya islah  antara kedua kubu? Bagaimana upaya-upaya islah yang dilakukan selama konflik berlangsung? Selain itu artikel ini juga bertujuan untuk memahami format islah yang telah disepakati dan bagaimana mereka mempertahankan islah tersebut? Artikel ini merupakan hasil penelitian selama dua tahun (2008-2010) di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi dengan meng- gunakan metode kualitatif untuk pengambilan dan analisa data. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi-partisipasi, wawancara mendalam, dan fokus diskusi kelompok.
Kata Kunci:  Islah, Politik, Konflik, Nahdlatul Wathan
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 1-14

## PENGANTAR
Konflik merupakan salah satu ancaman besar yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa  Reformasi.  Jatuhnya  rezim  Suharto 1998 ditandai dengan munculnya  berbagai konflik komunal hampir di setiap daerah di Indonesia (Anwar et  al .,  2005;  Nugroho et al., 2004). Konflik yang muncul pada masa Reformasi lebih bersifat komunal yang me- libatkan sebuah masyarakat, komunitas, or- ganisasi atau institusi sosial (Tomagola, 2006; Colombijn,  2001).  Konflik  tidak hanya  di- sebabkan oleh perbedaan identitas budaya, bahasa,  dan  agama,  tetapi  juga  karena adanya kepentingan  ekonomi, politik,  dan kekuasaan.  Anthony Giddens mengatakan bahwa konflik sangat dekat dengan ideolo- gi, politik, dan kekuasaan. Bahkan sebagian besar konflik yang  muncul hanya disebab- kan oleh faktor  kekuasaan (Giddens, 1989: 571). Konflik komunal  di Ambon, Maluku, Poso,  Kalimantan,  dan  Lombok  memiliki kaitan yang kuat dengan kepentingan poli- tik,  ekonomi, dan  kekuasaan. Kuatnya  pe- ngaruh  dari  faktor-faktor  tersebut  menye- babkan konflik terus mengalami polarisasi, reproduksi, dan eskalasi di masyarakat (Van Klinken,  2005:  94,  99;  Wilson,  2008:  130- 131). Lombok merupakan  salah satu  daerah rawan konflik sejak rezim Orde Baru turun dari  tahta  kekuasaan.  Dalam  satu  dekade terakhir telah terjadi berbagai konflik komu- nal seperti konflik antara kampung, antara agama,  dan  konflik  internal  keagamaan yang melibatkan organisasi-organisasi Islam. Konflik agama  sangat dominan  mewarnai konflik komunal di Lombok seperti konflik antara agama Islam dengan Kristen (2000), konflik  internal  organisasi  Nahdlatul Wathan (1998-2009), konflik antara  jamaah Ahmadiyah dengan masyarakat lokal (2002- 2011), konflik  kelompok Amphibi  dengan komunitas  Hindu  di  Mataram  (1999)  dan dengan  masyarakat  di  desa  Perampauan (2000)  di  Lombok  Barat,  dan konflik  LDII dengan masyarakat lokal (2002) di Lombok Timur (Kristiansen, 2003: 121-122; Avonius, 2004: 66; Macdougall, 2007: 297; Smith dan Hamdi, 2009:  2).
Artikel ini membahas konflik komunal internal organisasi Nahdlatul Wathan ( NW ) dan  upaya-upaya  islah  atau  rekonsiliasi yang dilakukan oleh kelompok elit. Konflik NW termasuk konflik yang berkepanjangan karena  setiap upaya  proses negosiasi  islah antara  agen  selalu  mengalami  kegagalan. NW adalah  organisasi  sosial  keagamaan lokal yang didirikan pada tahun 1953  oleh Tuan  Guru  Hajji  ( TGH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid atau lebih dikenal dengan Maulana Syaikh di Pancor, Lombok Timur. Dalam waktu yang  tidak lama NW mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadi kelompok mayoritas Muslim terbe- sar di Lombok. Jumlah warga NW di Lom- bok diperkirakan  2 juta  orang sehingga  ia memiliki  peran  penting  di  dalam  pemba- ngunan civil society dan pemerintahan  (Ba- haruddin,  2007:  111-115;  Rasmianto  dan Baharuddin,  2004: 42;  Nu’man,  1999:  32). Sebagai organisasi besar di tingkat lokal NW menghadapi  berbagai  persoalan  baik dari internal maupun eksternal. NW meng- alami konflik dan perpecahan setelah pendi- ri NW Maulana  Syaikh  wafat  tahun  1997. Terdapat  dua  kubu  yang  muncul  pasca- Syaikh yang dipimpin oleh kedua keluarga putrinya yaitu kubu Rauhun (R1) dan Raiha- nun  (R2). Kedua  kubu dan  pendukungnya bersaing  memperebutkan  posisi  sebagai pemimpin NW yang  baru  menggantikan Syaikh (Macdougall, 2007: 286). Konflik NW mengalami puncak pada Muktamar NW ke 10  tahun  1998  di  Praya,  Lombok  Tengah. Hasil Muktamar  Praya menunjukkan  bah- wa salah  satu kubu  terpilih sebagai  Ketua Umum  Pengurus  Besar NW ,  namun  hasil Muktamar ini tidak diterima oleh kubu yang lain yang menilai tidak sah dan melanggar aturan organisasi. Hasil Muktamar melahir- kan pro dan kontra di kalangan jamaah NW dan  akhirnya berubah  menjadi konflik  so- sial yang  berkepanjangan (Saprudin,  2005; Nazri,  2000).
Konflik NW pasca-Muktamar  Praya 1998 belum memperlihatkan adanya tanda- tanda islah antara kedua kubu. Selama satu dekade lebih upaya-upaya islah NW selalu kandas  dan  gagal  di  tengah  jalan  karena
Saipul Hamdi -- Politik Islah
disebabkan oleh berbagai faktor. Di tengah kebuntuan  proses  negosiasi  islah  secara mengejutkan  kedua  kubu NW mencapai kesepakatan islah pada bulan Mei 2010. Is- lah NW yang mendadak ini  menimbulkan kontraversi di masyarakat karena sarat de- ngan kepentingan politik elit-elit NW . Islah NW tidak bisa dipisahkan dari proses pen- calonan salah satu tokoh NW dari kubu R2 sebagai calon bupati pada Pilkada di Lom- bok Tengah. Untuk memenangkan Pilkada ini  dibutuhkan  penyatuan suara NW dari kedua kubu, jika tidak maka sulit bagi calon dari NW untuk meraih kemenangan. Bagai- mana proses islah dan motivasi yang mela- tarbelakanginya  akan dibahas  berikutnya. Lombok Timur adalah kabupaten yang paling padat penduduknya di provinsi NTB yakni  1.053.347 jiwa, dengan kategori laki- laki  480.791 jiwa,  dan  perempuan  572.556 jiwa (BPS  Lombok Timur,  2006: 73-91). La- junya pertumbuhan penduduk di Lombok Timur  dan  lapangan  kerja  yang  semakin menyempit berdampak pada tingginya jum- lah buruh migran (TKI) yang bekerja ke luar negeri seperti di Malaysia dan Arab Saudi. Masyarakat Lombok  Timur menganut ber- bagai macam agama dan aliran kepercayaan seperti Islam, Hindu, dan Kristen. Islam ada- lah agama  mayoritas  masyarakat  Lombok Timur.
NW didirikan  oleh  Maulana  Syaikh pada tahun 1953 di Pancor, Lombok Timur, dan NTB. Kata NW berasal dari bahasa Arab yakni nahdlah berarti kebangkitan atau per- gerakan, dan wathan berarti  tanah  air,  se- dangkan Nahdlatul  Wathan artinya  gerakan tanah  air  (Nu’man,  1999:  48).  Istilah NW bukan  lahir  dari  Syaikh,  tetapi  telah  di- kembangkan  oleh  Kiai  Wahab  Hasbullah dan  Kiai Mansur  sebagai nama  organisasi pergerakan  di Surabaya  tahun 1916  (Noor et  al .,  2004:  294).  Selain NW mereka  juga membentuk Nahdlatul Tujjar ( NT ) dan Nah- dlatul Fikri ( NF ). Fakta  sejarah ini menim- bulkan  pertanyaan,  apakah  terdapat  hu- bungan  antara NW versi  Hasbullah  dan Mansur dengan NW versi Syaikh. Menurut Muhammad Noor  secara organisatoris tidak
ada  hubungan antara  keduanya karena ja- rak  waktu  yang  cukup  jauh,  meskipun Syaikh  pernah  diangkat  sebagai  konsulat NU  di  tahun  1950  perwakilan  dari  pulau Sunda Kecil (Noor et al ., 2004: 304). NW fokus di tiga bidang pembangunan yaitu pendidikan, sosial dan dakwah. Jum- lah lembaga pendidikan di bawah naungan NW sebanyak  1.500  buah  dari  tingkat  SD hingga perguruan  tinggi (Noor et  al ., 2004; Nu’man,  1999).  Pembangunan  lembaga- lembaga pendidikan ini dilakukan melalui peran kader yang tersebar di berbagai dae- rah di Lombok. NW juga mendirikan panti asuhan untuk anak yatim dan anak kurang mampu.  Mereka  disekolahkan  dan  diberi beasiswa  hingga  selesai.  Untuk  kegiatan dakwah para  tuan  guru NW mengadakan pengajian keliling desa. Pengajian ini diha- diri oleh jamaah NW dari berbagai desa dan sifatnya  harian,  mingguan,  bulanan,  dan tahunan. NW mengembangkan tradisi ritual yang  dikenal  dengan hiziban, wiridan  atau zikiran , barzanji, dan syafa’ah . NW juga mengembangkan kesenian dengan mencip- takan lagu-lagu berbahasa Arab, Indonesia, dan  bahasa  Sasak  (Noor et  al .,  2004; Nu’man,  1999;  Baharuddin  dan  Rasmian- to,  2004).
NW menganut aqidah Ahlussunnah  wa Al-Jama’ah dengan  menerapkan  mazhab Syafi’i sebagai  mazhab tunggal  organisasi. Asas organisasi NW adalah Pancasila sesuai dengan undang-udang nomor 8 tahun 1985. Khittah NW adalah tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan mana pun (Nu’man, 1999; Noor et  al .,  2004). Dalam  praktiknya khittah ini berbeda karena NW sejak berdiri telah aktif di kegiatan politik praktis. Pada Pemilu pertama  1950 pendiri NW aktif  di Partai Masyumi dan pernah menduduki ja- batan  Penasehat Partai  Masyumi di  tahun 1952. Setelah Masyumi dibubarkan dia ikut membentuk  Parmusi bersama  tokoh-tokoh dari ormas lain (Noor et al ., 2004: 245-246). Sejak Orde Baru muncul NW bergabung de- ngan  Sekertariat  Bersama  (Sekber)  Partai Golkar  dan  pada  tahun  1970 NW secara
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 1-14
resmi bermitra dengan Partai Golkar (Noor et al., 2004:  257-248). Perubahan  sistem  demokrasi  dengan multi-partai  di  Indonesia  pasca-Suharto memposisikan NW sebagai organisasi yang sangat  diperhitungkan  oleh  partai  politik nasional.  Di Era  Reformasi, afiliasi  politik NW ikut mengalami perpecahan karena kon- disi NW yang sedang mengalami konflik in- ternal.  Pada  Pemilu  1999  kubu  R1  ber- gabung dengan PDR dan kubu R2 memilih tetap  bersama Partai  Golkar.  Pada  Pemilu 2004  kedua kubu  kembali  mengganti  ben- dera partai politiknya, kubu R1 berafiliasi ke Partai  Bulan  Bintang  ( PBB ),  dan  kubu  R2 berafiliasi ke Partai Bintang Reformasi ( PBR ). Kedua partai afiliasi NW PBB dan PBR sela- lu masuk tiga besar dalam perolehan suara di tingkat lokal. Mereka juga berhasil meng- antarkan salah satu kadernya sebagai  ang- gota DPR RI. Dikarenakan perolehan kedua partai  ini  tidak  mencapai Parliamentary Threshold ( PT ) pada Pemilu 2009 di tingkat nasional, maka NW disinyalir akan bergan- ti partai  politik. Menurut  informasi  di  la- pangan NW kubu  R1  akan  bergabung  ke Demokrat sedangkan R2 bergabung ke Ge- rindra.

## Muktamar Praya: Konflik Tafsir Agama atas Kepemiminan Perempuan
Konflik  sosial yang  muncul di  masya- rakat tidak terjadi secara instan, tetapi hasil dari proses, sejarah, relasi, dan interaksi so- sial  yang panjang  antara agen-agen  sosial di  masyarakat  (Broomley,  2002;  Tambiah, 1996;  Horowitz,  1985).  Konflik NW 1998 merupakan akumulasi dari konflik sebelum- nya,  puncak  dari  proses  rentetan  sejarah panjang yang melibatkan elit-elit NW dalam pertarungan  perebutan  kekuasaan  dan dominasi  sumber-sumber  modal di  dalam dan  luar NW (Hamdi,  2011;  Hadi,  2010; Saprudin, 2005). Meskipun terlalu jauh me- ngaitkan  hubungan  konflik  NW  1998  de- ngan konflik NW 1977 karena konteks yang berbeda, tetapi secara tidak langsung terda- pat  benang  merah  yang  menghubungkan konflik yang  berbeda dekade  ini. Fakta  di lapangan  menunjukkan  bahwa  sebagian
besar  aktor  yang  terlibat  konflik  1998  ini adalah  aktor-aktor lama yang pernah terli- bat konflik 1977. Dengan demikian konflik NW adalah konflik ‘warisan’ antara keluar- ga dan kerabat Syaikh yang ingin menguasai seluruh modal ekonomi, non-ekonomi, dan modal simbolik di dalam NW . Konflik NW terjadi pada masa transisi di tingkat  lokal  dan  nasional. Pendiri NW wafat  pada  1997  bersamaan  dengan  mun- culnya krisis  ekonomi menimpa  Indonesia yang  berdampak pada  reformasi dan  tran- sisi  politik  dari  Orde  Baru  ke  Reformasi (Hadi, 2010; Nazri 2001; Hamdi, 2011). Masa transisi  ini memiliki  pengaruh pada  insta- bilitas sosial-politik di masyarakat termasuk instabilitas di kalangan jamaah NW . Keper- gian  Syaikh  melahirkan  pertanyaan  siapa yang  akan  mengganti  posisinya  sebagai pemimpin NW khususnya dan ummat Islam pada umumnya? Syaikh tidak memiliki anak laki-laki tetapi hanya dua anak perempuan Rauhun (R1) dan Raihanun (R2) yang lahir dari ibu yang berbeda karena dia menganut poligami. Wafatnya Syaikh merupakan  se- buah babak baru bagi organisasi dan jamaah NW . Selama ini NW selalu identik  dengan Syaikh karena selain menjadi pendiri NW , dia  juga  dikenal  sebagai  pemimpin  yang kharismatik yang sangat disegani dan dihor- mati. Kepergian tokoh kharismatik NW diikuti dengan munculnya konflik dan perpecahaan terbuka  antara keluarga,  kerabat, dan  elit- elit NW . Meskipun konflik keluarga dan elit- elit NW ini pada dasarnya telah muncul se- jak Syaikh masih hidup, namun bersifat sem- bunyi-sembunyi karena  para aktor  konflik merasa  sungkan  dengan  Syaikh  yang  me- miliki kharisma yang kuat. Konflik keluar- ga  Syaikh  selain  karena  persaingan  juga karena sikap elit-elit NW yang tidak pernah netral memperlakukan kedua putri Syaikh. Padahal Syaikh di beberapa kesempatan te- lah berpesan kepada jamaahnya untuk ber- sikap  netral  dan tidak  membeda-bedakan keduanya. Syaikh  mengatakan  bahwa  ke- dua putriku adalah ibarat kedua mataku dan siapa  yang  berpihak  kepada  salah satu  di antara  mereka  sama  artinya  dengan  me-
nusuk  salah satu mataku. Sikap kelompok elit NW yang diskriminatif  sangat  mempe- ngaruhi determinasi konflik dan perpecah- an yang terjadi di kalangan keluarga Syaikh.
Kekuatiran  berbagai  pihak akan  mun- cul  konflik dan perpecahan terbuka  antara kedua  kubu NW pasca-wafatnya  Syaikh menjadi kenyataan.  Konflik NW tidak  da- pat dihindari dan mengalami puncak pada Muktamar ke-10 di  Praya Lombok  Tengah 1998  (Nazri,  2001;  Hamdi,  2011;  Hadi, 2010).  Nuansa Muktamar  kali  ini  berbeda dengan Muktamar-muktamar NW sebelum- nya. Setidaknya  ada tiga hal yang membe- dakannya, yaitu: (1) muktamar ini tidak di- ikuti oleh pendiri sekaligus pemimpin kharis- matik NW karena dia telah wafat. Biasanya Syaikh selalu hadir di acara Muktamar NW dan  memiliki  peran  dan  pengaruh  besar untuk menentukan  formasi struktur  kepe- ngurusan  organisasi; (2)  muktamar ini  sa- rat  dengan  kepentingan  politik  para  elit dalam  perebutan  posisi-posisi  penting  di dalam  kepengurusan  organisasi NW .  Se- bagaimana  telah disebutkan  di atas  bahwa ada dua kubu yang muncul bersaing mem- perebutkan  kursi  kepemimpinan NW; (3) Muktamar NW diadakan pada masa transi- si dari Orde Baru ke Reformasi. Masa tran- sisi dengan turunnya Suharto telah menim- bulkan  ketidakstabilan  sosial-politik  di tingkat  nasional.  Kondisi  ini  secara  tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi so- sio-politik lokal di Lombok termasuk juga di dalam konteks politik NW . Muktamar  Praya  diwarnai  persaingan dan pertaruhan gengsi elit-elit NW dari ke- dua kubu. Menjelang Muktamar mobilisasi massa dan manuver-manuver politik terus dilakukan oleh para elit dalam rangka me- menangkan calon mereka. Acara Muktamar berlangsung dari tanggal 24-26 Juli 1998 di lapangan  Koni Praya  Lombok Tengah.  Pe- serta Muktamar  yang berhak  memberikan suara  pada  pemilihan  calon  ketua  umum ( Ketum ) PB NW sebanyak 92 orang (Hamdi, 2011: 185;  Mugni, 2005:  22).
Ada  dua tahapan  pemilihan calon  Ke- tum yaitu  penjaringan bakal  calon dan pe-
milihan  calon Ketum.  Seorang bakal  calon berhak maju untuk tahap kedua jika mem- peroleh minimal 18 suara dari 92 suara. Dari hasil  tahap pertama  penjaringan bakal  ca- lon  Ketum  terdapat dua  nama  yang  mun- cul  yaitu  Raihanun  dan  Ma’sum  Ahmad. Raihanun didukung oleh  kubu R2 sedang- kan Ahmad didukung oleh kubu R1. Raiha- nun memperoleh  54 suara,  dan Ahmad  34 suara, 1 abstain, 1 batal, dan 2 utusan tidak ikut  memilih  (Hamdi,  2011:  186;  Mugni, 2005:  2003).  Munculnya  nama  Raihanun pada bursa bakal calon Ketum tidak pernah diperkirakan sebelumnya oleh kubu R1 kare- na selama ini dia dikenal sebagai ibu rumah tangga.  Kesuksesan  Raihanun  tidak  lepas dari posisinya sebagai putri Syaikh dan juga pengaruh  kuat  suaminya  yang  memiliki pengikut yang fanatik ketika memimpin NW bersama  Syaikh  (Hadi,  2010:  58;  Hamdi, 2011:  187).
Selesai penghitungan hasil tahap perta- ma sidang Muktamar diskor untuk istirahat dan Shalat Jumat. Kubu R1 cukup resah de- ngan  hasil  Mutamar  apalagi  nama  yang muncul adalah putri Syaikh yang tentunya sulit  untuk  dikalahkan.  Dia  hanya  dapat ditandingi oleh  kakaknya Rauhun,  namun dia terlanjur tidak mencalonkan diri dengan alasan menghindari konflik keluarga. Sidang Muktamar untuk tahap kedua dimulai lagi setelah selesai shalat jumat. Sebelum sidang dimulai Ahmad seorang calon dari kubu R1 mempertanyakan kepada ketua sidang ten- tang keabsahan  status perempuan  sebagai pemimpin dalam mazhab Syafi’i. Menurut penafsiran  Ahmad  dan  kubu R1 bahwa mazhab Syafi’i tidak memboleh- kan perempuan sebagai pemimpin termasuk pemimpin organisasi, sementara NW hanya menganut  mazhab  ini.  Merespons  perta- nyaan  Ahmad  anggota  Dewan  Syuro  PB NW terdiri dari TGH. Ruslan Zain dan TGH. Hilmi  Najamuddin  mengatakan  bahwa tidak  ada larangan  bagi kaum  perempuan sebagai pemimpin di dalam mazhab Syafi’i khususnya  pemimpin organisasi.  Menurut penafsiran  mereka  mazhab  Syafi’i  tidak membolehkan  perempuan sebagai  pemim-
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 1-14
pin hanya pada kasus-kasus tertentu seper- ti menjadi kepala negara, imam shalat bagi laki-laki, dan menjadi hakim pidana (Hadi, 2010:  58;  Hamdi,  2011:  188;  Saprudin, 2005).
Mendengar  respons  dari  anggota  De- wan Syuro PB NW yang notabenenya ada- lah  pendukung  R2, Ahmad,  dan  kubu  R1 menyatakan  tidak  puas.  Ahmad  mengun- durkan diri sebagai salah satu calon Ketum dan  menyatakan  tidak  akan  bertanggung jawab dengan hasil Muktamar. Dia dan pen- dukungnya walk  out dari  arena  Muktamar, sedangkan  peserta  Muktamar  yang  lain (mayoritas pendukung  R2) tetap  melanjut- kan agenda pemilihan calon Ketum. Mere- ka secara aklamasi memilih Raihanun kare- na  Ahmad  mengundurkan  diri.  Raihanun resmi dilantik sebagai Ketum PB NW untuk masa  jabatan  1998-2003.  Hasil  Muktamar Praya  melahirkan  pro  dan  kontra  di  ka- langan jamaah NW . Kubu R1 menolak hasil Muktamar karena dinilai melanggar aturan organisasi yang  menganut mazhab  Syafi’i, sedangkan kubu  R2 menilai kepengurusan mereka telah sah dan tidak melanggar ajar- an  mazhab  Syafi’I  (Hadi,  2010;  Hamdi, 2011;  Saprudin,  2005;  Smith  dan  Hamdi, 2009).  Terjadi konflik tafsir agama  tentang kepemimpinan perempuan  di kedua  kubu yang mengklaim sebagai kelompok mereka yang benar dan kelompok lain yang salah.
Kedua kubu aktif menyosialisasikan ha- sil Muktamar melalui pengajian di desa-desa yang menjadi basis pendukung mereka. Ke- dua kubu menggunakan agama sebagai alat legitimasi wacana dan media agama sebagai alat reproduksi wacana dengan melibatkan para tuan guru sebagai agen.  Implikasinya konflik dan kekerasan antara jamaah kedua kubu sulit untuk dihindari ketika mereka di dalam satu desa. Kedua kubu berkompetisi memperoleh  legitimasi  kekuasaan  dari masyarakat NW .  Elit-elit NW tidak  hanya memperebutkan  massa  tetapi  juga  teritori pengajian yang dinilai penting sebagai ben- tuk legitimasi. Jika massa mereka lebih be- sar dari massa kubu yang lain, maka teritori tersebut diklaim sebagai milik mereka dan
tidak boleh  bagi kubu  lain melakukan  ke- giatan keorganisasian termasuk pengajian di wilayah  itu.  Keduanya  berupaya  saling menggagalkan  pengajian  karena  dinilai politis dan merebut teritori kekuasaan mere- ka. Proses dan mekanisme meluasnya kon- flik dan kekerasan akan dibahas berikutnya.

## PEMBAHASAN
Meluasnya Konflik NW: dari Wacana ke Praktik Konflik Perang wacana yang terjadi antara elit- elit NW dari kedua  kubu  pasca-Muktamar Praya  telah berubah  menjadi praktik  kon- flik dan kekerasan antara pendukung mere- ka.  Wacana  yang  berkembang  adalah  ma- sing-masing  mengklaim sebagai  kelompok yang sah  dan legitimate dan  menyalahkan kelompok  yang  lain.  Proses produksi  dan reproduksi wacana  dikonstruksi dan  dire- produksi  melalui  media  agama  yaitu  pe- ngajian. Wacana agama difungsikan sebagai pendukung dan penguat wacana kekuasaan yang  diproduksi  oleh  kedunya.  Apa  yang dikatakan  dan diwacanakan  oleh  elit NW menjadi ‘kebenaran  mutlak’ yang  diterima begitu  saja  oleh  jamaah NW .  Wacana  ini ibarat  ‘sabda’  yang  mempunyai  kekuatan magis yang dapat membentuk dan mempe- ngaruhi perilaku dan tindakan para jamaah (Foucault, 1972: 80; Mills, 1997: 3; Bourdieu, 1977:  80). Mereka  akan mengikuti  seluruh instruksi elit tanpa bertanya asal-usul, orien- tasi  dan  dampaknya  terhadap  kehidupan mereka. Misalnya  ketika mereka  diundang ke  medan perang  untuk bertempur,  maka dengan suka rela  mereka datang  melaksa- nakan  tugas yang  diklaim sebagai  perang suci. Praktik konflik dan kekerasan yang di- lakukan antara jamaah NW mengalami po- larisasi dan reproduksi dari satu tempat ke tempat  yang  lain.  Hijrahnya  tokoh  dan jamaah NW kubu  R2  dari  Pancor  setelah mendapat tekanan dan serangan kelompok R1  tidak membuat  konflik berhenti  begitu saja, justru konflik semakin meluas ke desa- desa yang menjadi basis jamaah NW (Mac- dougall,  2007;  Hamdi,  2011;  Hadi,  2010).
Apalagi secara organisatoris NW menganut dualisme  kepemimpinan  setelah  kubu  R1 mengadakan Muktamar Reformasi pada ta- hun 1999. Dualisme kepemimpinan di dalam NW memposisikan  jamaah  pad a pilihan yang sulit  dan dilematis  karena harus  me- milih salah satu dari dua kubu NW yang ada (Hamdi,  2011;  Smith  dan  Hamdi,  2009; Hadi, 2010). Meskipun pilihan netral adalah pilihan  yang ideal  dalam struktur  konflik NW , tetapi mereka yang memilih posisi ini akan mengalami diskriminasi dan seringka- li dicurigai oleh  salah satu kubu atau  dari kedua kubu NW .  Sementara jika  memihak salah satu kubu sama artinya melibatkan diri ke  dalam  konflik.  Pilihan  yang  sulit  dan dilematis ini terus menghantui jamaah NW selama satu dekade sampai lahirnya konse- sus untuk islah.
Kekerasan antara jamaah NW lebih ba- nyak terjadi di Lombok Timur daripada di Lombok  Tengah  dan  Barat.  Meskipun demikian konflik dan kekerasan ini melibat- kan hampir seluruh jamaah di Lombok. Pe- rang NW bukan hanya perang antara warga NW tetapi perang antara pepadu atau orang sakti yang saling menguji tingkat kesaktian ilmu mereka (Hamdi, 2011: 240: Smith dan Hamdi, 2009). Para pepadu memanfaatkan konflik NW sebagai  ajang  pembuktian tingkat kesaktian mereka. Sementara di satu sisi kedua kubu saling mengundangkan pe- padu dari desa-desa lain untuk memperkuat pertahanan  dan serangan  mereka. Menurut informasi di lapangan, perang ‘atas’  lebih  dahsyat  daripada  perang  ‘ba- wah’. Yang dimaksud dengan istilah perang ‘atas’ adalah perang di udara yang melibat- kan  orang-orang  sakti  yang  berkelahi  de- ngan cara terbang  dan biasanya dilakukan pada  malam  hari.  Sedangkan  perang ‘bawah’ adalah perang di darat yang meli- batkan masyarakat secara umum dan biasa- nya pada siang hari (Hamdi, 2011: 241). Pe- rang ‘atas’  hanya  melibatkan  orang-orang yang mempunyai ilmu kesaktian tinggi yang bisa mengubah dirinya ke berbagai jenis bi- natang. Tidak  ada data  pasti yang  menye- butkan berapa jumlah orang yang mening- gal dalam perang ‘atas’ ini.
Wilayah-wilayah  yang  rawan  konflik dan kekerasan adalah kecamatan Suralaga, Selong,  Masbagik,  Kota  Raja,  Wanasaba, Peringgasela,  Peringgabaya,  Suka  Mulia, dan Aikmel. Konflik mengalami ekstrimasi jika  terdapat  elit-elit NW terutama  Tuan Guru dari kedua kubu di dalam satu desa. Konflik dan kekerasan tidak bisa dihindari karena para Tuan Guru saling berebut sim- pati  massa  dan  ingin  menunjukkan  ke- kuatan  kubu masing-masing  di desa terse- but.  Kerusuhan pertama  terjadi  di  Pancor 1998 ketika pendukung R1 menyerang tokoh dari kubu R2 (Mugni, 2005: 32; Nazri, 2001: 14;  Hamdi,  2011:  242).
Pendukung  kedua  kubu  terus  saling meneror dan  melakukan tindak kekerasan. Kubu R1 lebih diuntungkan karena mayori- tas masyarakat  Pancor adalah  pendukung mereka. Rumah dan toko-toko milik tokoh R2  dijadikan  sasaran  serangan  oleh  pen- dukung R1 yang kecewa dengan sikap mere- ka yang  tidak netral  dengan putri  Syaikh. Di antara  Tuan Guru  yang  menjadi  target serangan  adalah TGH .  Anas Hasyri, TGH . Mahmud Yasin, dan TGH .  Tahir.  Serangan demi  serangan  terus  dilakukan  oleh  pen- dukung R1 yang berakhir dengan hijrahnya kubu R2 dan pendukungnya dari Pancor ke desa Kalijaga kemudian ke desa Anjani. Peristiwa di  Pancor hanya  merupakan babak awal terjadinya konflik dan kekerasan antara  jamaah NW .  Perang  terbuka  terus meluas ke wilayah-wilayah lain di Lombok Timur setelah kubu R2 meninggalkan Pan- cor dan membangun kekuatan di desa Kali- jaga  dan  Anjani.  Pada  tahun  2000  terjadi kerusuhan antara kedua pendukung di desa Gotong  Royong ketika  pengajian  kubu  R1 berusaha  digagalkan  oleh  kubu R2.  Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya beberapa  orang terluka  (Hamdi, 2000:  251; Mugni,  2005; Nazri,  2001).
Di  tahun  yang  sama  2000  juga  terjadi kerusuhan di Desa  Kesik, Kecamatan Mas- bagik ketika kedua jamaah NW saling meng- hadang  dan  menggagalkan  pengajian. Kerusuhan ini menyebabkan puluhan orang terluka akibat saling melempar dengan batu dan  senjata  tajam  (Hamdi,  2011:  255-256).
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 1-14
Sepanjang  tahun 2000-2001  terjadi aksi  sa- ling serang di beberapa desa sehingga me- nimbulkan kerusakan rumah seperti di desa Kelayu, dusun Majuet, dan Kota Raja (Ibid, 268). Pada  tahun 2002  terjadi perang besar antara  kedua pendukung  di desa  Wanasa- ba. Kubu R2 mengadakan pengajian, tetapi digagalkan  oleh  kubu R1  sebagai aksi  ba- lasan atas serangan pengajian sebelumnya. Menurut catatan kepolisian 4 orang mening- gal dunia dan puluhan orang terluka (Ibid, 272). Kerusuhan  Wanasaba  merembet  ke desa-desa  yang  lain  termasuk  desa  Paok Lombok, Borok Tumbuh dan desa Tebaban. Korban dalam kerusuhan di desa-desa terse- but adalah 4 orang meninggal dunia, ratusan rumah  dibakar  dan  dirusak,  dan  ratusan orang  mengungsi ke  desa lain.  Kerusuhan di  Paok Lombok  disebabkan keinginan  to- koh dari kubu R2 untuk mengadakan acara Maulid di masjid, tetapi tidak diberi izin oleh tokoh-tokoh R1 sehingga massa dari kedua kubu  bentrok.  Kerusuhan  ini  melibatkan desa-desa tetangga  seperti  Dusun  Majuet, Dusun Borok Tumbuh dan Desa Tebaban. Melihat pola konflik dan kekerasan an- tara jamaah NW di atas secara keseluruhan hampir  sama  yaitu  terjadi  pada  waktu pengajian dan motivasinya adalah perebut- an massa dan pengaruh di kalangan jamaah NW sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan kedua kubu. Masing-masing kubu membu- tuhkan  pengakuan sebagai  kubu yang  sah memimpin  organisasi NW. Media  agama seperti pengajian dijadikan sebagai alat re- produksi  kekuasaan  dan  sekaligus  keke- rasan. Setiap ada pengajian maka kekerasan juga  muncul di  pengajian tersebut.  Penga- jian bukan lagi berfungsi sebagai tempat si- raman  rohani,  tetapi  lebih  sebagai  tempat saling memfitnah, menjatuhkan, menyerang dan  sebagai  tempat  aksi  kekerasan.  Salah satu kubu berupaya menggagalkan penga- jian dari kubu yang lain karena dinilai poli- tis  dan  dapat  mempengaruhi  massa  dari kubu mereka. Ada kekuatiran jika nantinya pendukung  mereka  akan  beralih  ke  kubu yang  lain.  Pola-pola  konflik  di  dalam
pengajian ini terus mengalami reproduksi dan terinternalisasi di dalam diri jamaah NW .
Upaya-Upaya Islah yang Selalu Gagal Islah atau rekonsiliasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses resolusi konflik NW . Islah mengarah pada restorasi dan rekonstruksi struktur yang mengalami kekacauan sosial  ( disorder) dan  instabilitas akibat konflik dan kekerasan yang berkepan- jangan. Islah identik dengan proses penyem- buhan ( healing) luka dan trauma masyarakat yang menjadi korban, mencari keadilan ( jus- tice)  d an  kebenaran  ( truth) dan saling  me- maafkan  ( forgiveness) antara  korban  dan pelaku  kekerasan  (Skaar  dan  Bloomfield, 2008: 14). Islah tidak hanya merupakan se- buah tujuan yang harus dicapai, tetapi juga merupakan  sebuah  proses  yang  harus  di- jalani dan  dilakukan oleh para pelaku dan korban konflik (Bloomfield et al ., 2006: 11). Tujuan  islah  adalah  membangun  kembali kehidupan bersama antara pelaku dan kor- ban konflik, tidak harus mencintai mereka, atau memaafkan  mereka,  atau  melupakan masa  lalu,  tetapi co-exist untuk  mengem- bangkan  tingkat  kerja  sama  membagi  ke- hidupan sosial kemasyarakatan (Ibid, 2006: 11). Proses islah atau rekonsiliasi bukanlah sesuatu yang  mudah untuk  direalisasikan. Pada kasus-kasus  tertentu  terkadang  islah mengalami  keberhasilan,  dan  terkadang juga  banyak  mengalami  kegagalan  total. Menurut David Bloomfield islah harus dili- hat sebagai proses yang panjang yang mem- butuhkan beberapa dekade bahkan pergan- tian  beberapa  generasi  (Bloomfield,  2006: 22). Konflik di Aceh, Ambon, Poso, Timor- Timur, Kalimantan,  dan Lombok  membu- tuhkan  waktu puluhan  tahun  untuk  men- capai  rekonsiliasi.  Konflik  NW  termasuk salah satu konflik yang berkepanjangan di Indonesia dan untuk  sementara waktu  da- pat dikatakan gagal dalam mencapai islah. Konflik NW yang telah menginjak satu de- kade  lebih  belum  memperlihatkan  tanda- tanda akan terjadinya islah atau rekonsiliasi terutama  di  tingkat  elit.  Sejak  1998-2009
proses  islah  belum  mengalami  kemajuan yang berarti, bahkan setiap adanya inisiasi dan  upaya  islah  selalu  kandas  di  tengah jalan (Hamdi,  2010: 353).  Kedua kubu  be- lum menemukan titik temu dan format  is- lah yang tepat karena adanya sarat dan tun- tutan  yang tidak  mungkin terpenuhi  oleh salah satu kubu.
Peran pemerintah daerah sebagai pihak yang  seharusnya netral  dan mampu mem- fasilitasi proses islah NW ikut terjebak dalam konflik. Kecenderungan yang terjadi adalah mereka memihak salah satu kubu sehingga menimbulkan  perlawanan  dari  kubu NW yang lain. Misalnya mantan Bupati Lombok Timur M. Sahdan dinilai lebih condong  ke kubu R1, sementara mantan bupati setelah- nya Ali Bin Dahlan cenderung ke kubu R2. Sulit  bagi pemerintah  daerah bersikap  ne- tral karena kepentingan yang besar terhadap NW . Bahkan pemerintah seringkali memam- faatkan  konflik NW untuk  tujuan  politik praktis. Mereka tidak mau melihat NW ber- satu, jika bersatu, maka NW akan  menjadi rivalitas  politik  yang  sangat  kuat  melihat kekuatan NW sebagai kelompok majoritas di Lombok.  Terbukti  pada  Pilkada  2008 NW dari kubu R1 berhasil mengantarkan kader terbaiknya  sebagai gubernur  NTB dan  Bu- pati Lombok Timur. Kemenangan ini diraih tanpa dukungan kubu R2 yang justru men- dukung calon lain di luar NW. Kegagalan islah di tingkat elit pada ke- nyataannya tidak berlaku bagi jamaah NW . Di beberapa desa yang sebelumnya  sangat rawan dan parah akibat konflik mulai mem- bangun kembali  kehidupan mereka  (Ham- di,  2011:  343-344).  Sebagian  besar  masya- rakat di desa itu berupaya melakukan islah secara  natural  tanpa  tekanan  atau  arahan dari kelompok elit. Mereka mulai sadar de- ngan  apa  yang  menimpa  mereka  dan  ke- luarga  yang terpecah belah akibat  konflik. Mereka mulai saling menegur dan mengun- dang kembali keluarga mereka yang berbe- da afiliasi  ke- NW -annya. Ikatan komunali- tas  dan  kekeluargaan  yang  hancur  akibat terjangan badai konflik seakan menemukan kembali eksistensi dan fungsinya di masya-
rakat.  Hambatan  utama  islah NW hanya pada kelompok elit. Mereka masih berupaya mempertahankan konflik untuk menjaga ke- pentingan mereka dan kelompoknya tanpa mempedulikan  keadaan  masyarakat  ( Ibid , 354). Setidaknya terdapat empat faktor yang menyebabkan kegagalan islah NW yaitu, (1) faktor kepentingan, (2) gengsi, (3) lemahnya budaya dialog,  dan (4) faktor wasiat Mau- lana Syaikh. Faktor kepentingan telah meng- hambat proses islah NW . Kepentingan di sini tidak hanya kepentingan politik, tetapi juga kepentingan ekomomi, status, pengaruh dan pengakuan  sosial. Selain itu, faktor  gengsi juga menjadi penghambat proses islah kare- na kedua kubu merasa lebih mampu, legiti- mate, dan lebih besar sehingga merasa gensi menerima  kehadiran  kubu  lain.  Budaya dialog yang tidak berkembang di lingkung- an NW juga  menjadi  faktor  kendala  islah karena para  elit tidak pernah bertemu dan berdialog untuk mencari titik temu masalah yang mereka hadapi. Para elit sangat alergi dengan dialog, mereka hanya berani saling mengkritisi di balik layar. Sementara wasiat Maulana Syaikh yang memprediksi  perpe- cahan NW yang akan berlangsung 20 tahun telah diyakini kebenarannya sehingga sebe- sar  apa pun  usaha untuk  islah tidak  akan berhasil kecuali menunggu apa yang  dika- takan dalam wasiat tersebut. Kalau dihitung dari sejak konflik NW 1998, maka islah NW akan terwujud  pada tahun  2018.
Islah NW : antara Kepentingan Politik atau Kepentingan Ummat Di tengah kebuntuan para elit NW da- lam  upaya  mewujudkan  islah,  sebuah ‘keajaiban’  datang  pada  Mei  2010,  kedua kubu NW akhirnya  sepakat  untuk  islah. Kesepakatan islah ini menimbulkan kontro- versi di masyarakat karena prosesnya dinilai instan  dan  motivasinya  sarat  dengan  ke- pentingan politik. Kubu R2 secara tiba-tiba menerima  tawaran  islah  dari  kubu  R1, padahal sebelumnya berbagai langkah dan pendekatan  telah  dilakukan  namun  tidak pernah  berhasil.  Islah  NW  dalam  konteks
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 1-14
sekarang  ini  sulit  untuk  dipisahkan  dari realitas  dan  dinamika  politik  lokal  ketika salah seorang putra Raihanun Gede Sakti di- calonkan oleh kubu R2 sebagai calon bupati Lombok Tengah priode  2010-2015. Pencalonan Sakti  didukung oleh  partai politik afiliasi NW Partai Bintang Reformasi ( PBR ) yang berkoalisi dengan Partai Demo- krat.  Untuk  memenangkan  Pilkada  Sakti membutuhkan dukungan seluruh suara dari jamaah NW baik dari kubu ibunya R2 mau- pun dari kubu bibiknya R1. Sulit bagi Sakti menggapai kemenangan jika suara NW ter- pecah dan terbagi-bagi ke calon lain. Meli- hat  momentum politik  inilah elit-elit  kubu R1  menawarkan  kerja  sama  mendukung pecalonan Sakti dengan sarat NW harus ber- satu. Tawaran islah dari kubu R1 adalah pi- lihan yang mendekati mustahil bagi R2 kare- na  selama  ini  mereka  tidak  mengakui  ke- pengurusan NW versi R1.  Bahkan  satu-sa- tunya sarat  yang diberikan  oleh R2 adalah pembubaran kepengurusan  R1 dan  meng- akui kubu  R2 sebagai  kelompok yang  sah hasil Muktamar  Praya. Dikarenakan  tidak ada pilihan lain bagi kubu R2 yang menca- lonkan  Sakti,  mereka  akhirnya  menerima tawaran islah tersebut.  Langkah politik R2 yang menerima tawaran islah R1 menimbul- kan  pertanyaan  di  tengah-tengah  masya- rakat  tentang  keseriusan  mereka  dalam melakukan  islah.  Muncul  kesan  jika  islah NW bersifat semu atau sementara disebab- kan  oleh  kepentingan  politik  yang  men- dasarinya. Masyarakat kuatir islah NW ter- ancam gagal apabila agenda politik mereka tidak tercapai dalam konteks ini Sakti meng- alami  kegagalan  pada  Pilkada.  Elit-elit  R2 mengemukakan  proposal  islah  khususnya islah  keorganisasian  dapat  terwujud  jika Sakti memenangkan Pilkada, sebaliknya jika dia  gagal  dalam Pilkada  maka islah  orga- nisasi sulit terwujud dan hanya bersifat is- lah keluarga. Sementara kubu R1 mengingin- kan islah  secara total  termasuk islah  orga- nisasi yakni  penyatuan  kepengurusan  da- lam satu komando.
Terdapat  dua hal  yang  mendasari  ter- jadinya islah NW terlepas dari asumsi dan opini yang berkembang di masyarakat yaitu: pertama , adanya kerinduan antara keluarga Syaikh untuk bertemu. Setajam apapun kon- flik dan perpecahan di kalangan pemimpin NW , mereka masih memiliki hubungan per- saudaraan.  Keluarga  Syaikh  tidak  pernah bertemu lebih dari satu dekade (1998-2009) sejak muncul konflik  dan kekerasan secara terbuka antara pendukung mereka. Selama konflik kedua keluarga Syaikh saling serang melalui mimbar-mimbar keagamaan seper- ti  pengajian. Konflik NW seperti  virus  ga- nas yang masuk ke semua sendi kehidupan jamaah NW . Kedua, adanya kepentingan politik elit- elit NW terkait  Pilkada  Lombok  Tengah. Kepentingan politik sangat dominan dalam islah  ini, seandainya  bukan karena  kepen- tingan politik kenapa islah tidak dilakukan sebelumnya.  Padahal  jamaah NW secara umum telah lama menginginkan  islah. Ke- inginan masyarakat bawah ini tidak pernah dihiraukan oleh sebagian elit-elit NW . Mere- ka berusaha mempertahankan konflik demi menjaga kekuasaan mereka di semua ranah. Islah NW diikuti  dengan  bertemunya elit-elit NW dari kedua kubu. Setelah difasi- litasi oleh elit-elit NW akhirnya kedua putri Syaikh Rauhun dan Raihanun bertemu un- tuk pertama kalinya  setelah berpisah  sela- ma  12  tahun.  Pada  tanggal  2  Mei  2010 mereka bertemu di makam Maulana Syaikh di  Pancor,  Lombok  Timur.  Keduanya didampingi oleh  putra mereka dan sebagi- an elit NW yang menggagas islah ini. Perte- muan keluarga besar Syaikh ini sangat spe- sial dan mengharukan semua pihak karena sebelumnya  betapa sulit  mempertemukan mereka  dalam  satu  ruang.  Ucapan  takbir ‘Allahu akbar’ dengan suara gemuruh oleh para  jamaah  dan  elit-elit NW mengawali pertemuan  keduanya.  Mereka  melakukan doa bersama yang dipimpin oleh TGB . Zainul Majdi.  Selesai  berdoa  mereka  selanjutnya berkunjung  ke  rumah  R1  yang tidak  jauh dari area  makam.

## Saipul Hamdi -- Politik Islah
Sepanjang  pertemuan  islah  tersebut Raihanun  terlihat  kurang  nyaman  karena kehadiran  media  massa.  Dia  tidak  meng- inginkan wartawan  datang meliput karena pertemuan  ini  dinilai  sebagai  pertemuan awal keluarga. Dia menutupi wajahnya de- ngan kerudung dan berusaha menghindari pengambilan  gambar,  namun  usahanya gagal karena para wartawan tidak berhenti mendokumentasikan  foto  mereka  berdua. Setelah  acara doa di ruang tamu di  rumah R1 seluruh keluarga Syaikh masuk ke dalam ruangan  dan  tidak diperbolehkan  seorang wartawan  meliput acara  inti keluarga. Ha- nya seorang petugas pengambil foto dari NW yang dipercaya menemani mereka sehingga semua  pembicaraan dapat direkam.
Mereka  sangat  antusias  dan  bahagia dapat  berbicara,  menuangkan  rasa  rindu yang  selama ini  terpendam akibat  konflik yang  panjang. Mereka  berfoto bersama  se- bagai  bukti bahwa NW telah menyatu dan tidak ada  lagi persoalan  di antara  mereka. Foto  ini kemudian  diabadikan dalam  ben- tuk baleho  besar yang  dipajang di  pinggir jalan  di  depan  kantor  PB NW Pancor.  Se- lain bercerita tentang keluarga mereka juga membicarakan situasi politik kaitannya de- ngan pencalonan Gede Sakti dan langkah- langkah politik yang dilakukan oleh tim suk- sesnya.
Sebelum pertemuan kedua tokoh kunci NW di atas terlebih dahulu diadakan perte- muan oleh kedua putra mereka yang diwa- kili oleh Syamsul Lutfi (wakil Bupati Lom- bok Timur) dan Sakti pada acara tablig ak- bar sekaligus kampanye politik di Praya Lom- bok  Tengah.  Para  tuan  guru,  politisi,  dan jamaah NW dari  kedua kubu untuk  perta- ma kalinya kumpul bersama-sama di acara pengajian tablig akbar ini. Lutfi dalam cera- mahnya  mengatakan:  “dulu  konflik  dan perpecahan NW terjadi  di  Praya  Lombok Tengah ketika NW mengadakan Muktamar ke  10  di  tahun  1998,  maka sekarang  islah NW juga  dimulai  dari  Praya  Lombok  Te- ngah.” Pidato Lutfi disambut tepuk tangan me- riah oleh jamaah NW . Lutfi juga  mengata-
kan  bahwa  tolong  acara  silaturrahmi  dan islah  ini  disebarluaskan  kepada  seluruh jamaah NW yang belum mengetahui supaya tidak ada  lagi sesuatu  yang tidak  diingin- kan.  Sakti  dari kubu  R2 juga  memberikan sambutan dengan menekankan pentingnya jamaah NW untuk bersatu, merapatkan ba- risan, dan melanjutkan perjuangan  Syaikh. Dia mengatakan untuk mengakhiri  konflik yang berkepanjangan,  maka biarlah untuk urusan orang tua dengan orang tua, sedang- kan urusan anak diselesaikan dengan anak- anak. Untuk mensosialisasikan islah ini kedua kubu mengadakan pawai keliling Lombok. Pawai  ini  melibatkan  seluruh  elemen masyarakat NW seperti siswa, guru, maha- siswa, dosen, politisi, serta jajaran pengurus NW . Pawai ini bertujuan supaya masyarakat umum  mengetahui  adanya  islah NW dan tidak ada lagi keraguan yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Fak- ta  di lapangan  menunjukkan bahwa  tidak semua jamaah  dan elit-elit NW setuju  de- ngan  islah,  sebagian  menolak  dan  tidak mempercayai  dan  mengakui  islah NW . Apalagi kubu R2 tidak pernah secara terbu- ka dan transparan mengumumkan islah  di depan  jama’ahnya. Selain  pawai  islah  ke- dua elit NW juga mengadakan acara  ritual keagamaan bersama-sama seperti mengada- kan pengajian dan membaca hizib NW . Ke- dua putri  Syaikh juga diundang untuk ha- dir pada kampanye politik Sakti. Kehadiran mereka  diharapkan  mampu  menarik  per- hatian dan simpati masyarakat supaya men- dukung  Sakti  dan  menunjukkan  jika NW benar-benar islah.
Terlepas dari pro dan kontra mengenai kebenaran dan keikhlasan islah oleh kedua kubu NW ini, tetapi islah ini telah memberi- kan dampak yang sangat positif bagi masya- rakat Lombok khususnya jamaah NW . Islah ini telah melebur sekat-sekat yang selama ini menjadi  jurang  pemisah  antara  kubu  R1 dan  R2.  Islah  juga  secara  tidak  langsung mengurangi  tekanan  bagi  jamaah NW se- bagai orang yang selalu ‘dicurigai’ memihak ke salah satu kubu. Sedangkan secara poli-
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 1-14
tik islah NW telah mendongkrak perolehan suara Sakti  dengan memenangkan  Pilkada pada  putaran  pertama.  Sakti berhasil  me- menangkan Pilkada  pada putaran pertama dengan memperoleh 24,71% suara yang di- susul oleh pasangan Maik-Meres 21,83%, Jari 19,94%, dan Suke 19,33%. Meskipun diurut- an pertama Sakti harus bertarung pada pu- taran  kedua  karena  tidak  ada  pasangan yang memperoleh lebih dari 50% lebih dari jumlah total  suara.
Walaupun  Sakti  telah  memenangkan putaran pertama, namun belum ada jamin- an jika dia mampu memenangkan  putaran kedua  karena  jarak  suara  yang  diperoleh tidak jauh berbeda dengan rival politiknya. Putaran kedua juga menjadi pertaruhan ter- akhir atas paket islah NW . Jika gagal, maka islah NW secara organisasi  akan  terancam gagal. Pil pahit harus ditelan oleh calon NW karena pada putaran kedua Sakti kalah dari pasangan Maik-Meres. Sakti yang dipredik- si memenangkan Pilkada menurut hasil sur- vey LSI mengalami kekalahan cukup besar dengan perolehan suara 40%, sedangkan la- wan politiknya Maik-Meres 59,3%.
Kekalahan ini mencoreng reputasi  dan legitimasi  politik NW karena  sebelumnya tokoh NW dari kubu R1 berhasil memenang- kan dua jabatan penting yaitu gubernur NTB dan  Bupati  Lombok  Timur  pada  Pilkada 2008. Selain itu kekalahan ini juga berdam- pak  pada  proses islah  yang telah  berlang- sung dan hubungan kedua keluarga Syaikh. Hingga sekarang islah dalam konteks orga- nisasi tidak terwujud, bahkan tidak ada upa- ya  pembicaraan  kembali  mengenai  islah oleh elit-elit NW . Kedua kubu masih berjalan seperti  sebelumnya  mengelola  organisasi masing-masing.
SIMPULAN Proses  negosiasi  islah NW mengalami jalan buntu sejak pecahnya konflik dan ke- kerasan  antara  kedua  kubu 1998-2009.  Se- lama konflik pintu negosiasi islah sepertinya sudah tertutup, kedua kubu berjalan dengan sendiri-sendiri  dan  tidak  mau  menerima mediasi islah baik dari internal elit-elit NW maupun  eksternal  pemerintah  daerah.
Ruang-ruang konflik yang semakin melebar ke ranah-ranah yang lain tidak hanya di NW tetapi juga di ranah politik praktis, ikut mem- persempit ruang dan prospek islah ke depan. Sementara islah NW membutuhkan pengor- banan yang cukup besar khususnya kepen- tingan-kepentingan dari kelompok elit. Ka- lau  mereka  tidak  mau  mengorbankan  ke- pentingan pribadi dan kelompoknya, maka islah NW tidak mungkin dapat terwujud. Pro dan kontra islah NW di tahun 2010 merupakan  sesuatu  yang  wajar  karena masyarakat  dan  jamaah NW telah  lama menunggu pencapain islah tersebut. Selama ini  negosiasi  islah  hanya  bersifat  wacana tanpa  aksi dan  realisasi sehingga  melahir- kan  rasa skeptis  dari  masyarakat.  Jamaah NW mengaku pasrah dengan  proses  nego- siasi islah dan menyerahkan semuanya ke- pada  kedua  pemimpin NW .  Tidak  ada angin dan badai tiba-tiba kedua kubu men- sosialisasikan kesepakatan islah yang  sarat dengan  motivasi  kepentingan  politik  di samping kepentingan  ummat. Ranah  poli- tik di ambil sebagai media untuk islah kare- na ranah-ranah yang lain tidak dapat dite- rima dan tidak marketable bagi kedua kubu. Langkah  islah  dengan  jalan politik  meng- indikasikan kalau  faktor kekuasaan  sangat dominan, di dalam konflik NW selain faktor ekonomi  dan  keluarga.  Ketika  faktor  ke- kuasaan  atau politik  yang dominan,  maka jalan  islah  yang  ditempuh  harus  melalui jalur politik atau sharing kekuasaan. Apa  yang  dilakukan oleh  elit-elit NW untuk  merekonstruksi proses islah di jalur politik sudah tepat. Elit-elit NW tidak memi- liki banyak pilihan pendekatan untuk islah. Saya berpendapat bahwa konflik NW harus diselesaikan  melalui  jalur  politik  dan sharing kekuasaan  karena dominasi  faktor itu terhadap konflik NW . Masyarakat tidak terlalu  peduli dengan  strategi dan  pende- katan  yang  dilakukan  untuk  islah,  yang penting  islah  dapat  dilaksanankan  secara berkelanjutan. Pilihan  transaksi politik  se- bagai jaminan islah NW bukan tanpa risiko, seandainya Sakti gagal kemungkinan besar islah NW akan  mengalami  kegagalan. kekuatiran banyak pihak  atas langkah  elit-
elit NW dengan  menyandera  islah  dalan transaksi politik memperlihatkan tanda-tan- da kebenaran. Hingga sekarang belum ada lagi upaya islah NW secara organisasi pas- ca kakalah Sakti pada putaran kedua Pilka- da  Lombok  Tengah.  Padahal  elit-elit NW dari kedua kubu telah berkomitmen untuk menyatukan kepengurusan NW dalam satu komando.
Sebagian elit-elit yang  tidak setuju  de- ngan islah NW membuat dalih, jika islah NW sekarang  ini hanya  pada tataran  keluarga, bukan pada  tataran organisasi.  Sementara organisasi NW tidak bisa dipisahkan dengan keluarga Syaikh. Ketika kedua putri Syaikh (Rauhun dan Raihanun) sudah islah, maka semua lapisan  di bawahnya  harus ikut  is- lah. Namun  fakta di  lapangan sangat  ber- beda  karena  elit-elit  di  bawahnya  menilai apa yang mereka lakukan adalah bagian dari islah NW dalam konteks keluarga bukan or- ganisasi. Dengan demikian islah NW belum tuntas  dan konflik NW akan menjadi bom waktu yang akan siap meledak setiap saat. Momentum-momentum politik akan meng- uji  kembali  apakah NW akan  islah  secara organisasi atau sebaliknya tetap memperta- hankan  konflik.  Gesekan  massa  sangat dikuatirkan terjadi  kembali seandainya  is- lah secara organisasi tidak segera direalisasi- kan. Ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh elit-elit NW dalam rangka melanjutkan pro- ses islah organisasi. Pertama, p emimpin ke- dua kubu NW segera melakukan Muktamar islah  untuk  memilih  pemimpin NW yang baru  yang  lebih legitimate dan  bersih  dari sejarah konflik. Muktamar islah ini penting dilakukan dalam rangka memutus mata ran- tai  konflik dan  pro-kontra  terhadap  kepe- ngurusan NW sebelumnya.  Seperti  yang dijelaskan di atas bahwa kepengurusan NW di kedua kubu sekarang ini adalah produk konflik.
Kedua, calon  pemimpin NW yang baru harus mampu mengakomodasi kepentingan kedua kubu NW secara berimbang dan adil sehingga tidak memunculkan resistensi dari salah  satu  kubu.  Formasi  kepengurusan
harus diisi  dengan jumlah  yang sama  dari kedua  kubu.  Dengan  demikian  tidak  ada kubu  yang  dominan  terhadap  kubu  yang lain. Ketiga, melakukan modernisasi NW di semua  bidang  termasuk  sistem  kepengu- rusan, rekruktmen  dan  adminsitrasi  orga- nisasi. Dengan modernisasi organisasi ini di- harapkan dapat meminimalisasi potensi kon- flik di kalangan elit-elit NW akibat penyim- pangan aturan  organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, D.F., Bouvier, Helen, Smith, Glenn dan  Tol,  Roben  (eds.),  2005, Konflik Kekerasan  Internal:  Tinjauan  Sejarah, Ekonomi,  Politik dan  Kebijakan di Asia Pasifik, Jakarta:  Kerjasama  Yasasan Obor Indonesia, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV.
Avonius,  L,  2004, Reforming  Wetu Telu:  Is- lam,  Adat  and  the  Promises  of Re­gionalism  in  Post-New Order  Lom- bok, Yliopistopaino: Helsinki. Baharuddin,  2007, Nahdlatul  Wathan  & Per­ubahan Sosial, Yogyakarta:  Genta Press. Baharuddin dan Rasmianto, 2004, Maulana Lentera  Kehidupan  Umat, Malang: Mintra Insan  Cendekia.
Bloomfield,  David,  Barnes,  Teresa  and Huyse, Luck, 2006,  Reconciliation  Af- ter Violent Conflict: A Handbook, Stock- holm: IDEA.
Bourdieu, P, 1977, Outline of a Theory of Prac- tice , Cambridge, UK: Cambridge Uni- versity Press.
BPS  Lombok  Timur,  2006, Lombok  Timur dalam Angka, Lombok Timur: BPS.
Bromley, D.G., dan Melton, J.G. (Eds.), 2002, Cults,  Religion  and  Violence, Cam- bridge,  UK:  Cambridge  University Press.
Colombijn, F, 2001, “What is so Indonesian about  Violence”,  Dalam  Wessel,  In- grid and Georgia, Wimhofer, Violence
Kawistara, Vol. 1, No. 1, April 2011: 1-14
in  Indonesia, Hamburg:  Hem.  Abera Press.
Foucault, M., 1972, The Archeology of Knowl- edge, New York: Pantheon Books.
Giddens,  A., I989, Sociology, Oxford: Polity Press.
Hadi, A., 2010, Charismatic Leadership and Traditional Islam in Lombok: History and  Conflict  in  Nahdlatul  Wathan, Thesis: MA Program of the School of Culture, History and Languages, The Australian National University. Hamdi,  S.,  2011,  Reproduksi  Konflik  dan Kekuasaan  dalam Organisasi  Nahd- latul Wathan (NW) di Lombok Timur Nusa  Tenggara  Barat,  Belum  Diter- bitkan, Disertasi: Program Studi Aga- ma dan  Lintas Budaya,  Pascasarjana Universitas Gadjah  Mada.
Horowitz, D.L., 1985, Ethnicity Group in Con- flict, Los Angles: University of Berke- ley Press.
Kristiansen, S., 2003, “Violent Youth Groups in Indonesia: The Cases of Yogyakar- ta and Nusa Tenggara Barat,” Sojourn , vol.  18,  pp.110-138.
Macdougall, 2007, “Criminality and the Po- litical  Economy of  Security in  Lom- bok” dalam Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia, Leiden: KITLV Press.
Mills, S., 1997, Discourse, London and New York: Routledge.
Mugni, 2005, Nahdlatul  Wathan Pasca  Mau- lana  Syaikh, Draf  buku  yang  belum diterbitkan.
Nazri, 2001, Membedah Konflik  Rauhun-Rae- hanun, Pancor: Penerbit Kita.
Noor,  M., et  al .,  2004, Visi  Kebangsaan  Re- ligius: Refleksi  Pemikiran dan  Perjuan- gan  Tuan Guru  Kyai Haji  Muhammad Zainuddin  Abdul  Madjid  1904-1997, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu bek-
erjasama  dengan  Pondok  Pesantren Nahdlatul Wathan  Jakarta.
Nugroho,  Fera,  Dirdjosanjoto,  Pradjarto, Kana,  Nico  L.,  2004, Konflik  dan  Ke- kerasan  Pada  Aras  Lokal, Yogyakarta: Pustaka Percik & Pustaka Pelajar.
Nu’man,  H.,  1999, Maulana  Syaikh  TGKH. Muhammad  Zainuddin  Abdul  Madjid: Riwayat  Hidup  dan  Perjuangannya, Mataram:  Pengurus Besar  Nahdlatul Wathan.
Saprudin,  2005, Konflik  Kekuasaan di  Tu- buh  Organisasi  Nahdlatul  Wathan Antara Kubu Hajjah Siti Rauhun de- ngan Kubu Hajjah Siti Raihanun, Be- lum diterbitkan, Tesis: Program Mas- ter Jurusan Sosiologi, Universitas Ga- djah  Mada.
Smith, Bianca J.  dan Hamdi,  S., 2009, “The Politics of Female Leadership in Nah- dlatul  Wathan  Pesantren,  Lombok, Eastern Indonesia” dalam Internation- al Journal of Pesantren Studies, Vo­l.3, No. 1, pp 1-25.
Tambiah, S. J., 1996, Leveling Crods: Ethnon- ationalist Conflict and Collective Violence in Sout Asia, Berkeley, London dan Los Angles: University of California Press. Tomagola, T. A., 2006, Republik Kapling , Yo- gyakarta:  Resist  Book.
Van Klinken, G., 2005, “Pelaku Baru, Iden- titas  Baru:  Kekerasan  antar  Suku pada  Masa  Pasca  Suharto”,  dalam Anwar  et  al.,  (ed), Konflik  Kekerasan Internal:  Tinjauan  Sejarah,  Ekonomi, Politik  dan  Kebijakan  di  Asia  Pasifik, Jakarta: Kerjasama Yasasan Obor  In- donesia, LIPI, Lasema-CNRS, KITLV. Wilson, Chris, 2008, Ethno-Religious Violence in Indonesia: From Soil to God, USA and Canada:  Routledge.