## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali
Delfina Gusman 1*
1 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 24/08/2023 Jaksa sebagai penegak hukum memiliki peran dalam melakukan penuntutan dan membela  kepentingan  korban  untuk  menjaga  Hak  asasi  manusianya.  Jaksa berperan  penting  dalam  melaksanakan  tujuan  hukum  baik  keadilan,  kepastian, maupun kemanfaatan sehingga perlindungan hukum tercapai semestinya. Namun, adanya  penambahan  kewenangan  jaksa  untuk  melakukan  peninjauan  kembali untuk  kepentingan  hukum  mengalami  suatu  perdebatan  hukum  di  Masyarakat. Pasalnya, instrumen peninjauan kembali hanya diperuntukkan kepada terpidana demi melindungi Hak Asasi Manusianya sebagaimana juga ditentukan pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perdebatan ini  berlangsung  di  Mahkamah  Konstitusi  melalui  pengujian  Pasal  30C  huruf  h Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2021  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Penelitian  merupakan penelitian  hukum  ( doctrinal  research )  dengan  pendekatan  undang-undang ( statues approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus  ( cases  approach ).  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi kewenangan jaksa dalam peninjauan kembali sudah melampaui dan kontradiktif dengan ketentuan KUHAP. Implikasi pada putusan MK  Nomor  20/PUU-XXI  Tahun  2023  maka  secara  konstitusional  hak  asasi manusia  terpidana  dapat  terlindungi  dan  terhindar dari potensi  penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa terhadap upaya hukum tersebut.
Direvisi, 29/09/2023 Dipublikasi, 24/10/2023
Kata Kunci: Peninjauan Kembali; Hak Asasi Manusia; Terpidana

## Abstract
Keywords: Judicial Reviews; Human Right; Convicts
Prosecutors  as  law  enforcers  have  a  role  in  carrying  out  prosecutions  and defending the interests of victims to protect their human rights. Prosecutors play an  important  role  in  implementing  legal  objectives,  including  justice,  certainty and  expediency  so  that  legal  protection  is  achieved  properly.  However,  the addition  of  the  prosecutor's  authority  to  carry  out  judicial  reviews  for  legal purposes  has  led  to  legal  debate  in  society.  The  reason  is  that  the  review instrument  is  only  intended  for  convicts  to  protect  their  human  rights  as  also stipulated  in  Article  263  paragraph  (1)  of  the  Criminal  Procedure  Code (KUHAP). This debate took place at the Constitutional Court through a review of Article 30C letter h of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which is contrary to the 1945 Constitution. Research is legal research (doctrinal research) with a legal approach (statues approach), conceptual  approach  (conceptual  approach)  and  case  approach  (cases approach).  The  results  of  this  research  explain  that  the  Constitutional  Court Judge's consideration of the prosecutor's authority in judicial review has exceeded and  is  contradictory  to  the  provisions  of  the  Criminal  Procedure  Code.  The implication of the Constitutional Court's decision Number 20/PUU-XXI of 2023 is that constitutionally the human rights of convicts can be protected and protected from potential abuse of authority by prosecutors regarding these legal remedies.

## PENDAHULUAN
Paham  negara  hukum,  harus  adanya  jaminan  bahwa  hukum  ditegakkan  berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka ( machtsstaat ) 1 . Dalam kondisi seperti ini negara dalam wujud negara kekuasaan ( machtsstaat ), dimana kebenaran itu hanya dimiliki oleh negara  dan  pemerintah  dan  semua  cabang  kekuasaan  negara  terkooptasi  oleh  pemerintah 2 . Doktrin  negara  hukum  dan  demokrasi  sama-sama  merupakan  atribut  yang  diinginkan  dari sebuah sistem politik 3 . Transisi demokrasi dari peraturan otoriter biasanya berpendapat bahwa tujuan  transisi  semacam  itu  adalah  pembentukan  demokrasi  berdasarkan  supremasi  hukum yang menyiratkan bahwa keduanya dapat dicapai secara bersamaan 4 . Hal yang sering disebut dengan rule  of  law tidak  lain  adalah  anggapan  bahwa  pemerintah  harus  menjalankan kehendaknya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  undang-undang  yang menjadi  wewenang  pemerintah  dan  bukan  melalui  keputusan  yang  tidak  beraturan  dan pengumuman yang menyesatkan akal sehat 5 .
Paham  negara  hukum  berkolerasi  dengan  penegakan  hukum  ( law  enforcemen t)  yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum yang telah diundangkan. Penegakan hukum menurut  Gustav  Radbruch,  ada  tiga  unsur  yang  harus  selalu  diperhatikan  yaitu  kepastian hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan 6 .  Ketiga  unsur  dalam  penegakan  hukum  merupakan memberikan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  individu-individu.  Kajian  secara  sistematis terhadap  penegakan  hukum  dan  keadilan  secara  teoritis  dinyatakan  efektif  apabila  5  pilar hukum  berjalan baik  yakni: instrument  hukumnya, aparat  penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture , faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum 7 .
Salah satu keberhasilan penegakan hukum di suatu negara berfaktor pada kebudayaan atau legal culture . Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari Masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum 8 . Menurut Satjipto Rahardjo berpendapat  bahwa  pada  aliran  sosiologi  hukum  Nampak  bahwa  perhatian  diarahkan  pada bekerjanya hukum, bukan pada isinya yang abstrak 9 . Penulis beranggapan budaya hukum cara aparat  hukum  di  suatu  negara  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  hukum  berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan dalam jangka waktu lama. Namun, budaya hukum dapat pula sebagai  celah  aparat  hukum  untuk  menegakkan  hukum  yang  kemungkinan  terjadinya pelanggaran atau melampaui  wewenang yang sebelumnya sudah ditentukan oleh konstitusi. Baru-baru ini, terjadinya polemik antara terpidana dengan peran jaksa untuk dapat melakukan
1 M.  Lutfi  Chakim,  “Mewujudkan  Keadilan  Melalui  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi Vol.12. No.2.2015.hlm. 329-352
2 Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat): Rule of Law And Not Power State. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.6 No.3.2017. hlm. 421-446
3 Ibid . 4 Ibid . 5 Ibid.
6 Op.Cit ,. M. Lutfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
7 Santoyo, “Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8. No.3.2008.hlm.200-206
8 Ika Darmika, “Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”. Jurnal Hukum to-ra. Vol.2. No. 3.2016.hlm. 429-435
9 Ibid.
upaya  hukum  luar  biasa  atau  disebut  peninjauan  kembali.  Wewenang  jaksa  untuk  dapat melakukan peninjauan kembali  diatur melalui Pasal  30C huruf h dan Penjelasan Pasal  30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu;
Selain  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30, Pasal 30A, Pasal 30B Kejaksaan:
h. mengajukan peninjauan kembali

## Penjelasan Pasal 30C huruf h
Peninjauan  kembali  oleh  Kejaksaan  merupakan  bentuk  tugas  dan  tanggungjawab Kejaksaan  mewakili  negara  dalam  melindungi  kepentingan  keadilan  bagi  korban, termasuk  bagi  negara,  dengan  menempatkan  kewenangan  Jaksa  secara  proporsional pada  kedudukan  yang  sama  dan  seimbang  (equality  of  arms  principle)  dengan  hak terpidana  atau  ahli  warisnya  untuk  mengajukan  peninjauan  kembali.  Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan Kejaksaan.
Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XXI/2023  menimbulkan  suatu perdebatan hukum terkait peran jaksa untuk memiliki upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.  Pemohon  memiliki  kerugian  konstitusional  yaitu  “adanya  hubungan  sebab-akibat ( causal  verband )  antara  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional  dengan  Undang- Undang  yang  dimohonkan  pengujian.  Pemohon  menilai  dengan  adanya  peran  jaksa  dapat melakukan peninjauan kembali mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan ( unequal treatment ), ketidakadilan ( injustice ), ketidakpastian hukum ( legal uncertainty ), antara pejabat negara  dengan  Warga  Negara  Indonesia 10 .  Secara  tidak  langsung  kewenangan  jaksa  untuk mengajukan  peninjauan  kembali  bertentangan  dengan  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP  yaitu  1). Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap,  2).  Peninjauan  Kembali  tidak  dapat  diajukan  terhadap  putusan  bebas  atau  lepas  dari segala  tuntutan  hukum;  3).  Permohonan  Peninjauan  kembali  hanya  dapat  diajukan  oleh terpidana  atau  ahli  warisnya;  dan  4).  Peninjauan  kembali  hanya  dapat  diajukan  terhadap putusan pemidanaan.
Akan  tetapi  ketentuan  Pasal  30C  huruf  h  dan  Penjelasan  Pasal  30C  huruf  h  sudah menyalahi  ketentuan  yang  dimana  fungsi  peninjauan  kembali  hanya  diperuntukan  bagi terpidana  sebagai  penyeimbang  dengan  negara  dalam  hal  upaya  hukum.  Secara  konstitutif sudah  jelas  peran  jaksa  dalam  upaya  hukum  pada  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  pra penuntutan,  banding,  hingga  kasasi  tingkat  Mahkamah Agung.  Maka  dari  itu,  penulis  akan menganalisis  Putusan  Nomor  30/PUU-XXI/2023  atas  inkonstitusional  kewenangan  jaksa untuk melakukan peninjauan dari segi hukum tatanegara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  ( doctrinal  research )  yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Menurut  Peter  Mahmud  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab
10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023
isu hukum yang dihadapi 11 . Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang ( statues approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).

## HASIL PENELITIAN
Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30/PUU- XXI/2023 atas Pencabutan Kewenangan Jaksa pada Peninjauan Kembali
Pertimbangan Hukum Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warna negara Indonesia 12 . Kualifikasi itu sudah diatur melalui Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “ Pemohon adalah pihak  yang  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusionalnya  dirugikan  oleh berlakunya undang-undang, yaitu; a). perorangan warga negara Indonesia”. Kerugian yang dialami oleh pemohon adalah kewenangan Jaksa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali yang sejatinya hanya diperuntukkan oleh terpidana demi memperjuangkan Hak asasi manusia. Upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  dilandasi  filosofi  pengembalian  hak  dan  kewajiban seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh  negara  berdasarkan  putusan  hakim,  oleh  karena  itu  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia  memberikan  hak  kepada  terpidana  atau  ahli  warisnya  untuk  mengajukan  upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali.
Secara peruntukan, peninjauan kembali hanya dibatasi kepentingan bagi terpidana untuk dapat menjaga Hak asasi manusianya. Ketentuan ini diatur melalui Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa “ Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum,  terpidana  atau  ahli  warisnya  dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ”. Berdasarkan objek dalam peninjauan kembali hanya digunakan atas dasar:
a) Apabila  terdapat  keadaan  baru  yang  menimbulkan  dugaan  kuat,  bahwa  jika  keadaan  itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum  atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b) Apabila dalam berbagai terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
c) Apabila  putusan  itu  dengan  jelas  memperlihatkan  suatu  kekhilafan  hakim  atau  suatu kekeliruan yang nyata;
Pemohon  mencantumkan  dalam  pokok  permohonan  mengenai  Peninjauan  Kembali menurut  Prof.  Dr.  Yusril  Ihza  Mahendra,  S.H.,  M.sc  yang  berhak  mengajukan  Peninjauan Kembali  hanyalah  Terpidana,  keluarga,  dan  Penasehat  Hukumnya.  Perintah  KUHAPidana sudah jelas bagi seorang terpidana yang dihukum salah diberi kesempatan terakhir atau paling akhir  untuk  menempuh  upaya  hukum  luar  biasa  peninjauan  kembali 13 .  Ini  didasarkan
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005).35
12 Irwan Sapta Putra, “ Analisis Yuridis Hapusnya Kewenangan Jaksa Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Atas  Putusan  Bebas/Lepas  Dari  Segala  Tuntutan  Dalam  Perkara  Pidana  di  Indonesia  Berdasarkan Putusan  MK  RI  Nomor:  20/PUU-XXI/2023 ”.  Jurnal  Hukum  dan  HAM  Wara  Sains.  Vol.  2.  No.4.2023. hlm.259-266
13 Frans  H  Winarta,  2005  “Peninjauan  Kembali  Sebagai  Upaya  Hukum  Luar  Biasa”.antikorupsi.org. https://antikorupsi.org/id/article/peninjauan-kembali-sebagai-upaya-hukum-luar-biasa ,  diakses  pada  tanggal 11 Oktober 2023
pemikiran bahwa dalam negara hukum ( rechsstaat ), di mana negara dan individu ditempatkan sejajar ( equality before the law ) mengingat negara diberi kekuasaan untuk menjalankan hukum termasuk  menghukum  terpidana  melalui  putusan  pengadilan,  maka  hak  mengajukan  upaya peninjauan kembali itu hanya diberikan kepada seorang terpidana. Peninjauan kembali yang diperuntukan  kepada  terpidana  merupakan  upaya  manusia  untuk  mencapai  keadilan 14 . Menurut  Moeljatno,  hukum  adalah  upaya  manusia  untuk  mencapai  keadilan.  Selanjutnya, dalam penerapannya menurut Pascal 15 :
…bahwa  yang  berkuasa  adil  dan  sebaliknya  yang  adil  harus  berkuasa  (mempunyai wibawa). Keadilan perlu diikuti, dan kekuasaan perlu ditaati. Keadilan tanpa kekuasaan tidak berdaya. Namun, kekuasaan tanpa keadilan akan menimbulkan tindak sewenang- wenang. Keadilan tanpa kekuasaan akan di tentang, sebab dimana-mana selalu ada orang jahat. Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat. Oleh karenanya keadilan dan kekuasaan harus selalu dihubungkan. Sebab, segala sesuatu yang adil harus kuat dan segala sesuatu yang kuat harus dijadikan adil atau diarahkan kepada yang adil
Kewenangan peninjauan kembali yang diperuntukkan kepada terpidana sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Tidak hanya keadilan, melainkan unyuk menggugat kekuasaan tanpa keadilan  yang  merugikan  terpidana  yang  semestinya  tidak  bersalah  atas  diduga  melawan hukum.
Di  dalam  pertimbangan  hakim  terhadap  kewenangan  jaksa  untuk  dapat  melakukan peninjauan kembali demi kepentingan hukum, Mahkamah juga menjelaskan tentang filosofi PK sebagaimana termaktub dalam Paragraft [3.11] sebagai berikut;
“…bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlaku yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku  di  Indonesia  memberikan  hak  kepada  terpidana  atau  ahli  warisnya  untuk mengajukan  upaya  hukum  luar  biasa  yang  dinamakan  dengan  Peninjauan  Kembali. Dengan kata lain, Lembaga Peninjauan kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna  melakukan  upaya  hukum  luar  biasa,  bukan  kepentingan  negara  maupun kepentingan  korban.  Sebagai  upaya  hukum  luar  biasa  yang  dilakukan  oleh  terpidana, maka  subjek  yang  berhak  mengajukan  Peninjauan  Kembali  adalah  hanya  terpidana ataupun  ahli  warisnya,  sedangkan  objek  dari  pengajuan  Peninjauan  Kembali  adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek  pengajuan  Peninjauan  Kembali,  karena  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana.
Dalam  hukum  tata  negara  definisi  kewenangan  suatu  kelembagaan  merupakan  fungsi Lembaga itu dibentuk. Wewenang atau kewenangan ( bevoegheid ) pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kemampuan atau kekuasaan atas suatu Lembaga bertujuan untuk bertindak secara hukum dan didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan  berlaku.  Secara  kelembagaan,  salah  satu  peran  jaksa
14 Delfina  Gusman,  “ Keadilan  Dalam  Perspektif  Konstitusionalisme ”.  UNES  journal  of Swara  Justitia.Vol.7. Issue 1.2023. 284-293
15 Eugenius  Sumaryono,  “ Filsafat  Hukum  Sebuah  Pengantar  Singka .  Penerbitan  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.1987.hlm.8
adalah  melakukan  penuntutan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Hal lain yang juga  ditegaskan  kembali  oleh  Mahkamh  dalam  putusan  Perkara  Nomor  33/PUU-XIV/2016 berkenaan  dengan  konstitusionalitas  PK  yakni  terkait  dengan  penegasan  Mahkamah  dalam Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut:
Dengan  pertimbangan  sebagaimana  diuraikan  dalam  putusan  Mahkamah  Nomor 16/PUU-VI/2008  di  atas  telah  jelas  bahwa  hak  untuk  mengajukan  permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/ Penuntut umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum  dan  telah  dinyatakan  ditolak,  maka  memberikan  kembali  hak  kepada  Jaksa/ Penuntut  Umum  untuk  mengajukan  Peninjauan  Kembali  tentu  menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan; Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali
Sebelum Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 belum dilakukan uji materiil ke Mahkamah  Konstitusi,  secara  disadari  terdapatnya  kontradiksi  dengan  Pasal  263  ayat  (1) KUHAP yang dimana esensi Peninjauan Kembali hanya diperuntukkan untuk terpidana. Secara subjek hukum untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali hanya diperuntukkan terpidana saja bukan Jaksa/Penuntut Umum walaupun dengan berdalih demi kepentingan hukum korban ataupun negara. Oleh karena itu, bilamana kewenangan Peninjauan Kembali ada pada Jaksa akan  menimbulkan  ketidakseimbangan  hukum  bahkan  bertentangan  dengan  asas equality before the law dengan terpidana.  Secara ketatanegaraan  terdapat  teori abuse of  power yang merupakan  tindakan  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  seorang  pejabat  untuk kepentingan  tertentu,  baik  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  orang  lain  atau  korporasi 16 .    Jika dihubungkan permasalahan kewenangan PK yang diberikan Jaksa/Penuntut umum berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.
Penulis menganalisis bahwa pemberian kewenangan PK kepada Jaksa suatu yang tidak adil jika negara terus menuntut warga negara. Perlindungan warga ini akan berkaitan dengan peran negara dalam mewujudkan cita hukum Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut:
1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
3. Negara  yang  berkedaulatan  rakyat,  berdasarkan  kerakyatan  dan  permusyawaratan perwakilan; dan
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Dari amanat  Undang-undang tujuan memberikan perlindungan terhadap  warga negara adalah untuk mendapatkan penegakan hukum yang berkeadilan, namun pada implementasi di lapangan  masih  banyak  ditemukan  tidak  terdapatnya  fungsi  hukum  untuk  mensejahterakan
16 Khairunas, “Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse of Power)”. iainptk.ac.id. https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of- power/#:~:text=Abuse%20of%20power%20adalah%20tindakan,dapat%20dianggap%20sebagai%20tindaka n%20korupsi . Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.
kehidupan dan melindungi Hak Asasi Manusianya. Salah satu contoh hangat, ketidaksesuaian implementasi dalam melindungi warga negaranya adalah terancamnya Hak Asasi Manusia bagi terpidana terhadap upaya hukum dengan adanya Peninjauan Kembali demi kepentingan hukum yang dimilik oleh Jaksa. Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan  menyerasikan  hubungan  antar  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup 17 . Dengan  begitu,  patutlah  upaya  hukum  luar  biasa  yang  diberikan  kepada  terpidana  yaitu “Peninjauan  Kembali”  untuk  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup  atas  salahnya penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  negara  yang  menuduh  secara  tidak  sah  terpidana melanggar hukum. Oleh karena itu, pertimbangan hakim melalui Putusan MK Nomor 20 Tahun 2023 mencabut kewenangan jaksa atas Peninjauan kembali sudahlah tepat dikarenakan, dalam hukum  acara  pidana  hanya  dapat  diajukan  oleh  terpidana  atau  ahli  waris  terpidana  yang mengajukan upaya hukum tersebut. Apabila, kewenangan peninjauan kembali tetap diberikan kepada  jaksa,  maka  potensi  penyalahgunaan  hukum  akan  semakin  besar  bahkan menghilangkan  makna  adanya  kesamaan  dimata  hukum  antara  pemerintah  dengan  warga negara.

## Implikasi  Hukum Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30/PUU-XXI/2023 Terhadap Pencabutan Kewenangan Jaksa pada Peninjauan Kembali
Berdasarkan  putusan  MK  Nomor  20/PUU-XXI/2023  tindakan  Jaksa/Penuntut  Umum yang mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali Pemohon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dianggap merugikan hak konstitusional Pemohon 18 . Secara historis, lahirnya  upaya hukum  luar biasa  yaitu PK tidak terlepas  dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum ( miscarriage of justice ) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat ( rechterlijke dwaling ) 19 . Peninjauan Kembali dalam kaitannya dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman adalah bagaimana struktur hukum  atau para  aparat  penegak hukum  menjalankan hukum  berdasarkan ketentuan  formal dalam  hal  Peninjauan  Kembali,  maka  aparat  penegak  hukum  harus  senantiasa  menjaga kepastian  hukum.  Teori  Lawrence  M.  Friedman  menunjukkan  peninjauan  kembali  sebagai koreksi terpidana untuk tidak semena-mena dan mengembalikan kepastian hukum yang sesuai dengan aturan berlaku.
Implikasi  hukum  atas  Putusan  MK  Nomor  20  Tahun  2023  terhadap  pencabutan kewenangan  Jaksa  untuk  dapat  melakukan  Peninjauan  Kembali  merupakan  pengembalian posisi kepada terpidana. Jika merujuk pada Pertimbangan hakim terhadap kewenangan Jaksa untuk melakukan Peninjauan Kembali yaitu;
Terlebih  lagi,  adanya  fakta  bahwa  terkait  dengan  isu  konstitusional  PK  telah dipertimbangkan  Mahkamah  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16/PUU- VI/2008  yang  kemudian  dipertegas  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
17 Mohn Yusuf  DM,  dkk,  “Peranan  Kejaksaan  Sebagai  Penegak  Hukum  Dikaitkan  Dengan  Faktor  Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol. 5 No.2.2023.hlm. 161- 168
18 Op.Cit . Irwan Sapta Putra
19 Op.Cit ,. M. Lutfi Chakim
33/PUU-XIV/2016 sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Paragraf di atas. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada putusan tersebut seharusnya pembentuk undang-undang  memahami  benar  bahwa  dengan  menyisipkan  tambahan  kewenangan kepada  Kejaksaan  untuk  mengajukan  PK  akan  berdampak  terhadap  terlanggarnya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945
Pada kasus Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA maka “Jaksa Penuntut Umum” diperkenankan melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) 20 . Penerapan Peninjauan Kembali baik secara praktik dapat menyimpang dari teori. Namun Permohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagai berikut 21 :
1. Bahwa  keberatan-keberatan  peninjauan  kembali  yang  diajukan  oleh  permohonan peninjauan  kembali  Prof.  Dr.  Ida  Bagus  Gede  Manuaba,  Sp.OG  tersebut  tidak  dapat dibenarkan, oleh karena pemohon peninjauan kembali adalah sebagai pihak korban yang tidak  diberikan  wewenang  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali,  oleh  Pasal  263 ayat  (1)  KUHAP,  dimana  permohonan  peninjauan  kembali  hanya  dapat  diajukan  oleh terpidana atau wakilnya;
2. Bahwa  pemohon  peninjauan  kembali  dalam  perkara  ini  adalah  saksi  pelapor  yang  tidak diberikan  wewenang  untuk  mengajukan  peninjauan  kembali,  bukan  terpidana  atau  ahli warisnya,  maka  alasan-alasan  peninjauuan  kembali  lainnya  tidak  perlu  dipertimbangkan lagi;
3. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas  maka  permohonan peninjauan kemnbali dari pemohon peninjauan kembali tidak cukup beralasan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Demi  adanya  kepastian  hukum  dalam  pengajuan  PK  yang  hanya  diperuntukan  oleh terpidana maka, Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwasanya pengajuan PK sebagai tanggapan suatu putusan yang tidak memberikan keadilan terhadap terpidana. Perkembangan negara menunjukkan bahwa tiada satupun negara yang tidak mempunyai konstitusi 22 . Inggris sekalipun  yang  sering  dijadikan  sebagai  contoh  negara  tanpa  konstitusi  pada  prinsipnya mengakui  dan  mempraktikkan  ketatanegaraannya  dengan  konstitusi 23 .  Dalam  hukum  tata negara, bahwa penafsiran suatu undang-undang dapat diperlukan. Penulis menganalisa dengan adanya fungsi Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa, justru dapat diperuntukan bagi Jaksa dalam mewakili kepentingan korban atau negara.  Dalam hukum tata negara, selain menggunakan  metode  penafsiran  yang  sudah  umum  dikenal  dalam  Ilmu  hukum,  dalam penafsiran  konstitusi  digunakan  metode  penafsiran  komtemporer  yang  digandengn  dengan
20 Lilik Mulyadi, “ Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ”. Mahkamah Agung.go.id. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_k ejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf  diakses pada tanggal 12 Oktober 2023
21 Ibid. Lilik Mulyadi
22 Fitria  Indah  Damayanti  dan  Hari  Soeskandi,  “Kewenangan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Upaya  Hukum Peninjauan  Kembali”.Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of  law  and  Social-Political  Governance. Vol.2.No.2.2022.hlm. 280-290
23 Ibid . Firtia Indah Damayanti dan Hari Soeskandi
metode penafsiran historis. Maksudnya adalah apabila kewenangan PK diberikan kepada Jaksa maka terdapat kemungkinan penafsiran tersebut tidak melihat asal-muasal dari bahwa hanya terpidana  yang  dapat  menggunakan  PK  tersebut  atas  dasar  penegakan  Hak Asasi  Manusia. Oleh  karena  itu,  peran  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  telah  memberikan  arah  yang  benar sehingga  penerapan  PK  tidak  disalah  pergunakan  melainkan,  tetap  sebagai  perlindungan hukum kepada terpidana yang mungkin tidak bersalah secara hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Perintah  KUHAPidana  sudah  jelas  bagi  seorang  terpidana  yang  dihukum  salah  diberi kesempatan terakhir atau paling akhir untuk menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.  Pertimbangan  Hukum  pada  Putusan  Nomor  20/PUU-XXI/2023  bahwa  tidak sepatutnya  kewenangan  Peninjauan  Kembali  berada  diranah  Jaksa.  instrumen  peninjauan kembali  hanya  diperuntukkan  kepada  terpidana  demi  melindungi  Hak  Asasi  Manusianya sebagaimana juga ditentukan pada Pasal  263 ayat  (1) Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka Peninjauan Kembali sebagai konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek  pengajuan  Peninjauan  Kembali,  karena  putusan  bebas  atau  lepas  dari  segala  tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana
Implikasi  hukum  atas  Putusan  MK  Nomor  20  Tahun  2023  terhadap  pencabutan kewenangan Jaksa untuk dapat melakukan Peninjauan Kembali sebagai pengembalian posisi kepada  terpidana.  Demi  adanya  kepastian  hukum  dalam  pengajuan  PK  yang  hanya diperuntukan  oleh  terpidana  maka,  Pasal  263  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan,  bahwasanya pengajuan  PK  sebagai  tanggapan  suatu  putusan  yang  tidak  memberikan  keadilan  terhadap terpidana.

## Saran
Perlunya  kehati-hatian  dalam  menafsirkan  suatu  ketentuan  norma  hukum  yang  akan diterapkan melalui perundang-undangan. Hal ini, pemberian kewenangan Peninjauan Kembali kepada  Jaksa  sebagai  contoh  bahwa  adanya  kesalahan  suatu  perluasan  makna  sehingga menimbulkan  kesalahgunaan  atas  penggunaan  wewenang  bahkan  memberikan  dampak kerigian bagi kepentingan terpidana bilamana melakukan upaya hukum luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku/Jurnal
Eugenius  Sumaryono,  “ Filsafat  Hukum  Sebuah  Pengantar  Singka .  Penerbitan  Universitas Atma Jaya Yogyakarta.1987
Fitria  Indah  Damayanti  dan  Hari  Soeskandi,  “ Kewenangan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali ”.Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of law and Social-Political Governance. Vol.2.No.2.2022
Frans  H  Winarta,  2005  “ Peninjauan  Kembali  Sebagai  Upaya  Hukum  Luar  Biasa ”. antikorupsi.org. https://antikorupsi.org/id/article/peninjauan-kembali-sebagai-upaya- hukum-luar-biasa
M. Lutfi Chakim, “ Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ”. Jurnal Konstitusi Vol.12. No.2.2015 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2005). Santoyo, “ Penegakan Hukum Di Indonesia . Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8. No.3.2008 Mohn  Yusuf  DM,  dkk,  “ Peranan  Kejaksaan  Sebagai  Penegak  Hukum  Dikaitkan  Dengan Faktor  Penegak  Hukum  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum ”.Jurnal  Pendidikan  dan Konseling. Vol. 5 No.2
Syofyan,  Y.,  &  Gusman,  D.  (2023).  Studi  Perbandingan  Sistem  Jaminan  Sosial  Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan di Indonesia. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 208–219. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.325 Lilik Mulyadi, “ Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ”. Mahkamah Agung.go.id.
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang _dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkam ah_agung_republik_indonesia.pdf

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia