## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN

## Mega Fitri Hertini, Dina Karlina
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak E-mail : meghaza.fh@gmail.com , dinakarlina060873@gmail.com

## Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Law; Forest; Wisdom This study uses a socio-legal approach, which focuses on  local  wisdom  of  forest  resource  management  by the  community  with  local  legal  norms  that  are actually operated to maintain community order and its implementation in law enforcement. In addition, in this  study  the  authors  describe  the  correlation  of national  political  development  with  social phenomena  that  are  deeply  related  to  public understanding  or  public  reactions  to  crimes committed by Forest Tenure Rights (HPH) holders in West Kalimantan. That legal politics and community reactions as the embodiment of local wisdom in law enforcement  against  crime,  essentially  starts  from the  development  of  public  legal  awareness  of  the crimes around them. From the perspective of criminal sociology, that the official reaction of the community as  local  wisdom  and  law  enforcement  is  a  series  of events  related  to  events  that  occurred  previously, namely  the  occurrence  of  forest  and  land  fires (Karhutla). The community's reaction shows us how this reaction needs special attention so that what the community  does  can  meet  their  expectations,  in addition  to  being  in  line  with  applicable  laws  and regulations.  The  hope  of  society  in  general  is  that peace  and  welfare  are  more  guaranteed  and  that crime can be suppressed as low as possible.

## Abstrak
Kata kunci:
Hukum; Hutan; Kearifan Corresponding Author: Mega Fitri Hertini Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, yang  difokuskan  pada  kearifan  lokal  pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat dengan norma hukum lokal yang secara nyata dioperasikan untuk menjaga keteraturan masyarakat dan implementasinya  dalam  penegakan  hukum.  Selain itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  mendeskripsikan korelasi  pembangunan  politik  nasional  dengan fenomena  sosial  yang  dalam  menyangkut pemahaman  masyarakat  atau  reaksi  masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) di Kalimantan Barat. Bahwa  politik  hukum  dan  reaksi  masyarakat sebagai  perwujudan  kearifan  lokal  dalam penegakan  hukum  terhadap  kejahatan,  pada hakikatnya  bertitik  tolak  dari  perkembangan kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  kejahatan yang ada disekitarnya. Dari sudut sosiologi criminal, reaksi masyarakat yang resmi sebagai kearifan lokal dan  penegakan  hukum  merupakan  rangkaian peristiwa  yang  berkaitan  dengan  peristiwa- peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu terjadinya kejahatan  kebarakan  hutan  dan  lahan  (Karhutla). Reaksi  masyarakat  memperlihatkan  kepada  kita betapa  reaksi  tersebut  perlu  mendapat  perhatian khusus agar apa yang dilakukan masyarakat dapat memenuhi  harapannya,  disamping  selaras  dengan peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  yang berlaku. Harapan masyarakat pada umumnya yaitu supaya  ketentraman  dan  kesejahteraan  lebih terjamin  agar  tindakan  kejahatan  di  bidang kehutanan dapat ditekan serendah mungkin.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Indonesia saat ini sedang mengalami proses deforestasi yang begitu cepat, hal ini justru mengarah pada kejahatan yang membahayakan lingkungan hidup. Salah satu  kejahatan  perusakan  lingkungan  yang  sangat  mengkhawatirkan  adalah kebakaran  lahan.  Kebakaran  lahan  dapat  terjadi  karena  dua  faktor,  yaitu  faktor alami dan faktor manusia. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkebunan kelapa sawit,  sejatinya  diwujukan  dengan  mengutamakan  ketaatan,  pengawasan legislative,  masyarakat,  dan  keberhasilan  pemerintah  dalam  menanggulangi dampak  yang  ditimbukan  serta  harus  disinkronkan  dengan  berbagai  peraturan Perundang-undangan,  yaitu  ;  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  pasal-pasalnya berkaitan  dengan  kearifan  lokal,  pembakaran  hutan  dan  lahan,  serta  peraturan lainnya.
Khusus  di  Kalimantan  Barat  Program  pembangunan  daerah  (propeda)  yang berkaitan  dengan    bidang  kehutanan  dan  perkebunan  harus  serasi  dan  selaras dengan berbagai peraturan perundang ditingkat daerah Kalimantan Barat, antara lain  Peraturan  Daerah  Propinsi  Kalimantan  Barat  Nomor  6  Tahun  1998  tentang pencegahan dan penanggulangan Kebkaran Hutan dan Lahan Propinsi Kalimantan Barat, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Propinsi  (RTRW)  Kalimantan  Barat,  Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 548 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan  Lahan  tanpa  Bakar.  Bahkan  kaitannya  dengan  kebakaran  hutan  dan lahan telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 164 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  dan  Instruksi  Gubernur  Kalimantan  Barat  Nomor  93  Tahun  2000  tentang Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan,  dan  yang  tebaru terdapat    Peraturan  Gubernur  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan,  dan  Peraturan  Gubernur Kalimantan  Barat  Nomor  103  Tahun  2020  tentang  Pembukaan  Area  Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal.
Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  rumusan  Norma  Pembakarana  Hutan  dan Lahan dapat dicermati berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan,  dan Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  hidup, Dalam  Undang-Undang  Kehutanan  menyatakan  pembakaran  hutan  merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 Ayat 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menerangkan pembakaran hutan dengan sengaja maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5  miliar.  Sedangkan  pada  Ayat  4  pasal  tersebut  menyatakan  pelanggar  karena kelalaiannya diancam pidana 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 1,5 miliar. Undang-Undang  Perkebunan  Nomor  29  Tahun  2014  juga  mengatur  tentang larangan  membuka  lahan  dengan  cara  membakar.  Larangan  tersebut  tercantum pada pasal 56 ayat 1. Sementara, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut terancam
Pasal 108 dalam Undang-undang Perkebunan
menyatakan “setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan  dengan  cara  membakar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  ayat  (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” . Selanjutnya, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan merupakan pelanggaran. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf h Undang-undang tentang Pengelolaan lingkungan  hidup yang  menyatakan “setiap  orang dilarang melakukan  perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun, pada ayat Pasal ayat 2  menjelaskan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.
Kearifan lokal yang dimaksud yaitu pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2  hektare  per  kepala  keluarga  untuk  ditanami  tanaman  jenis  varietas  lokal  dan dikelilingi  oleh  sekat  bakar  sebagai  pencegah  penjalaran  api  ke  wilayah sekelilingnya. Sehingga,  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  diperbolehkan dengan persyaratan  tertentu. Sanksi  bagi  pelaku  pembakaran  lahan  sesuai  Pasal 108 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu diancam pidana penjara paling  singkat  tiga  tahun  dan  paling  lama  10  tahun serta denda antara Rp  3-10 miliar.  Perundang-undangan  menyatakan  secara  tegas  pembakaran  lahan  dapat diancam pidana penjara dan denda hingga Rp 10 miliar rupiah.
Pada  tataran  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  bidang  kehutanan ternyata mengalami hambatan, baik hambatan yuridis, maupun non yuridis. Selain karena  perumusan  delik  dan  macam-macam  sanksi,  pembuktian  kejahatannya cukup sulit, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Artinya tindakan penegak hukum preventif  dan  refresif  terhadap  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan  masih  belum efektif dan maksimal. Kenyataan itu dapat dilihat dari minimnya penyelesaian kasus pembakaran  hutan  dan  lahan  sampai  pada  proses  pengadilan,  bahkan  ada  kasus yang diproses sampai pengadilan tetapi diputus bebas oleh hakim. Dengan kata lain penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di Kalimantan Barat belum maksimal,  sementara  peristiwa  pembakaran  hutan  terus  terjadi  setiap  tahun, terutama pada musim kemarau.
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan luas kebakaran hutan dan lahan lahan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun  2019  (151.919  Ha),  pada  tahun  2020  (7.646  Ha),  pada  Januari-Juli  2021 (14.052 Ha). Dari data tersebut, Kalimantan Barat sebagai salah satu dari 6 provinsi yang diberi status gawat darurat kebakaran hutan dan lahan pada Agustus tahun 2019  oleh  Kementrian  Limgkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  karena mengalami penambahan luas kebakaran butan dan lahan pada jangka waktu 2017- 2019 meskipun padan tahun 2020-2021 cenderung menurun, luas kebakan hutan dan lahan di Kalimantan Barat pada tahun 2017-2019, terdapat sebanayk 101 titik api  (hotspot)  terdeteksi  yang  berasal  dari  lahan  milik  korporasi  di  Kalimantan Barat.1  Lokasi  terjadinya  kebakaran  butan  dan  lahan  di  sejumlah  kabupatem  di KalimantanBarat  diantaranya,  Bengkayang  sebanyak  4  hotspot,  Kapuas  Hulu  4 Hotspot, Kayong Utara 2 hotspot, Ketapang 27 Hotspot, Kubu Raya 5 Hotspot, Lndak 6 Hotspot, Melawi 3 Hotspot, Sambas 1 Hotspot, Sanggau 19 Hotspot, Sekadau 13 Hotspot,  dan  Sintang  15  Hotspot.  Berdasarkan  penelitian  Lembaga  Greenpeace, bahea terdapat 10 perusahaan kelapa sawit yang memiliki area lahan yang terbakar terbesar pada bencna kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2018-2019. Data ini menujukkan bahwa pembangunan pada perkebunan kelapa sawit menimbulkan kerusakan lingkungan.
Kebakaran  hutan  dan  lahan  sangat  merugikan  banyak  aspek,  yaitu  aspek ekonomi, aspek ekologi, aspek sosial budaya, dan sebaran asap sangat mengganggu transportasi  darat,  laut  udara,  dan  kesehatan,  serta  kebersihan  kawasan  udara Negara  tetangga  seperti  Malaysia,  Singapura  dan  provinsi  yang  dekat  dengan Daerah Kalimantan Barat. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam (hutan)
1 Zaki Amali. 2019. “101 titik karhutla di Kalimantan Barat dari lahan milik korporasi”, diakses dari https://tirto.id/101-titik-karhutla-di-kalimantan -barat-dari-lahan-milik-korporasi-ehGM . (diakses pada tanggal 5 september 2021)
berbasis masyarakat, sudah waktunya untuk diimplementasikan. Di era globalisasi saat  ini  tidak  mungkin  lagi  menolak  tuntutan  masyarakat  yang  bersifat  terbuka (transparan) di semua sektor, termasuk bidang kehutanan. Khusus dalam bidang kehutanan  menyangkut  peran  serta  masyarakat  diatur  dalam  Pasal  68  Undang- undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  dinyatakan  bahwa masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilakan hutan. Oleh  karena  itu,  penggunaan  paradigma  penguasaan  sumber  daya  alam  yang berbasis  pemerintah  menimbulkan  implikasi  yuridis  dalam  bentuk  penciptaan model  yang  bersifat  represif.  Penciptaan  model  yang  bersifat  represif  terutama pengenaan  sanksi  hukum  yang  ditujukan  untuk  masyarakat  pedesaan  yang melakukan  pelanggaran  hukum,  sementara  ketentuan  pidana  tidak  dapat menyentuh  actor  intelektual  atau  pengusaha  pemangku  Hak  Penguasaan  Hutan (HPH).  Sehingga  diperlukan  koreksi  terhadap  paradigma  penguasaan  dan pemanfaatan sumber daya alam hutan (tanah hutan/hutan adat) yang sebelumnya berbasis  pemerintah,  perlu  segera  diganti  dengan  paradigma  penguasaan  dan pemanfaatan berbasis masyarakat.
Penelitian  yang  relevan  terkait  dengan  Implementasi  Kaerifan  Lokal  dalam Penegakan  Hukum  dibidang  Kehutanan  sudah  pernah  dilakukan  dengan perspektifnya  masing-masing  dengan  lokasi  penelitian  yang  berbeda-beda, diantaranya  sebagai  berikut:  Pertama,  Peneltian  berjudul  “Kearifan  Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupa ten  Banyu  Asin  Propinsi  Sumatera  Selatan” 2,  oleh  Andri.  Penelitian  ini memfokuskan tentang kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kabupaten Banyuasin II Propinsi Sumatera Selatan, mulai dari bentuk kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan, faktor-faktor yang menentukan eksistensi  kearifan  lokal  tetap  terjaga  dalam  pengelolaan  hutan  serta  pengaruh kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Bahwa oleh masyarakat hutan dipandang  sebagai  pengikat  dan  penanda  kolektivisme  serta  media  untuk  terus mempertahankan  ikatan  kekerabatan.  Karenanya  bagi  Masyarakat  di  daerah tersebut, hutan yang merupakan bagian dari ulayat tidak dipandang dan diposisikan sekedar  faktor  produksi  belaka,  tetapi  juga  sekaligus  mengikat  hubungan  sosial masyarakat.
Kedua,  Penelitian  yang  berjudul  “Bangunan  Hukum  Pidana  Berbasi  Kearifan Lokal  Studi  Kasus Pengendalian  Badan  Konservasi  dan  Sumber Daya”,  oleh Aries Isnandar3.  Penelitian  ini  memfokuskan  bahwa  penegakan  hukum  dengan menggunakan  hukum  adat  masih  mempengaruhi  dalam  mengambil  keputusan kebijakan dalam pemeliharaan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam tersebut, oleh  karena  itu  tidak  ada  salahnya  untuk  merevitalisasi  hukum  adat  yang  masih
2 Undri. 2016. Kaerifan Lokal Masyarakat Dalam Pegelolaan Hutan Di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, vol 2.No.1, Juni 2016.
https://media.neliti.com/media/publications/317143-kearifan-lokal-masyarakat-dalam-pengelol- 508e081d.pdf
3 Aries Isnandar,2021 Bangunan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Pengendalian Badan Konservasi dan Sumber Daya, Jurnal Hukum Ransendental, UMS, Hal, 323. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9706/24.%20Aries%20Isnandar.pdf?sequence= 1&isAllowed=y
terpelihara bahkan menghidupkan kembali hukum adat yang masih bisa mengikuti perkembangan  zaman.  Pemikiran  ini  dalam  rangka  menyederhanakan  kasus tertentu untuk diselesaikan secara hukum adat dengan landasan sosiologis yuridis yang  terjadi  di  masyarakat  dengan  pertimbangan  Alternative  Dispute  Resolution (ADR) yang tidak melanggar prisip hukum yang pada akhirnya masuk pada hakekat peraturan baik perundang-undangan ataupun peraturan dibawah Undang-undang yang dipakai landasan dalam ADR.
Ketiga,  penelitian  yang  berjudul  “Kearifan  Lokal  Dalam  Pengaturan  Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan”, oleh Gatoet Purnomo 4.Bahwa Kearifan lokal diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 Angka 30, Pasal 2 Huruf l, Pasal 63 Ayat (1) Huruf t, Ayat (2) Huruf n, Ayat (3) Huruf k UUPPLH. b. Pengaturan  larangan  pembakaran  hutan  dan  lahan  dalam  peraturan perundangundangan bidang lingkungan hidup sebagai berikut: 1) Pasal 50 ayat (3) huruf  d,  Pasal  78  ayat  (3)  dan  (4)  Undang  Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan; 2) Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 69 ayat (2), Pasal 108 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Pasal  56  Ayat  (1),  Pasal  108  Undang  undang  No.  39  Tahun  2014  Tentang Perkebunan;  4) Pasal  187  dan  189  KUHP.  Upaya  penegakan  hukum  memerlukan komitmen  bersama  dari  semua  pihak,  aparat  penegak  hukum,  masyarakat, pemerintah daerah, terutama pembuat kebijakan peraturan perundang-undangan, hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  pencegahan  dan  penanggulangan kejahatan  kehutanan.  Diperlukan  penegakan  hukum  melalui  sarana  penal  dalam rangka  pemberantasan  pembakaran  hutan  secara  represif  disamping  diperlukan juga  upaya  preventif  dengan  sarana  non  penal.  Karena  kompleksnya  penyebab terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan.sehingga  tidak  hanya  menggunakan  legal system  (sarana  penal),  namun  memerlukan  sarana  extra  legal  system  (sarana informal/tradisional).  Barda  Nawawi  Arief  mengemukanakan,  bahwa  upaya  non penal  yang  paling  strategis  adalah  segala  upaya  untuk  menjadikan  masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat  (secara materiil dan in materiil)  dari  factor-faktor  kriminologen.  Ini  berarti  masyarakat  dengan  seluruh potensinya  harus  dijadikan  sebagai  factor  penangkal  kejahatan.5  Implementasi kearifan lokal dalam hubungannya dengan penegakan hukum di bidang kehutanan terhadap  tindak  pidana  kebakaran  hutan  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  belum memadai untuk menciptakan upaya perlindungan masyarakat (social defence) dari kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Faktanya bahwa dalam areal hutan yang dibebani  oleh  perkebunan  sawit,  untuk  pembersihannya  dilakukan  dengan  cara membakar hutan.

## PERMASALAHAN
Sesuai  dengan  latar  belakang  tersebut,  adapun  rumusan  masalah  yang  akan diteliti  adalah  Bagaimana  implementasi  kearifan  lokal  dalam  penegakan  hukum
4 Gatoet Purnomo, 2021. Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan, lex jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan, vol 4 No.1.  file:///C:/Users/RAFLY/Downloads/3372- Article%20Text-10931-1-10-20210104%20(1).pdf
5 Barda Nawawi Arief, 2022. Beberapa Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti Bandung, , hal 44
pidana  di  bidang  kehutanan  terhadap  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  dibebani perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Sosio-legal  6(normatif).    Pendekatan legal  digunakan  untuk  mendiskripsikan  norma  penegakan  hukum  yang diberlakukan  terhadap  pembakaran  hutan  dan  lahan  adat  yang  dibebani perkebunan sawit, secara normative diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan,  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan,  dan  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Lingkungan Hidup.  Pendekatan  sosiologis7  digunakan  untuk  mendeskripsikan  data  yang ditemukan dalam masyarakat, yaitu tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat  adat  (yang  di  sebut  kearifan  lokal).  Dan  kemuadian  mencari  dan menemukan implementasinya dalam penegakan hukum. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  masalah  dan  menjadi  objek  penelian (penelitian  lapangan).  Data  sekunder  adalah  data  data  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan,  dokumen hukum,  bahan  hukum  sekunder yang bersumber dari  buku-buku teks  dan  bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Dalam  penelitian  kualitatif  analisis  data  dilakukan  dalam  suatu  proses  sejak kegiatan  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan. Pada dasarnya analisis data pertama, kegiatan melakukan konfirmasi antara  teori  dan  data,  disini  terjadi  dialektika  antara  teori  dan  data.  Langkah berikutnya adalah penyajian data, yakni data yang terkumpul disusun dalam bentuk teks naratif atau dengan membuat matriks, jaringan dan bagan yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, langkah ini dilakukan  dengan  melakukan  pengujian  terhadap  catatan-catatan  lapangan,  atau dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagaimana dikemukakan diatas, selain itu dilakukan pula tukar pikiran dengan teman sejawat untuk dapat menumbuhkan, dan memperluas keyakinan peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021. # PROVINSI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Aceh 9.158,45 3.865,1 6 1.284,70 730,00 1.078,0 0 788,00
6 Lihat Esmi Warasih Puji Rahayu, Penelitian Sosio-legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya, Makalah disampaikan pada workshop Pemuktahran Penelitian Hukum, Bandung 20-21 Maret 2006.
7 Lihat Soetandjo Wignyosoebroto, Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe, Kajian, dan Metode Penelitiannya. Dalam butir-butir penelitian hukum, memperingati 70 tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta, SH. Refika Aditama Bandungm Hal 44-49.
# PROVINSI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 Bali - 370,80 1.013,76 373,00 29,00 3,00 3 Bangka Belitung - - 2.055,67 4.778,0 0 576,00 323,00 4 Banten - - - 9,00 2,00 - 5 Bengkulu 1.000,39 131,04 8,82 11,00 221,00 55,00 6 DKI Jakarta - - - - - - 7 Gorontalo 737,91 - 158,65 1.909,0 0 80,00 118,00 8 Jambi 8.281,25 109,17 1.577,75 56.593, 00 1.002,0 0 438,00 9 Jawa Barat - 648,11 4.104,51 9.552,0 0 2.344,0 0 1.299,00 10  Jawa Tengah - 6.028,4 8 331,67 4.782,0 0 7.516,0 0 187,00 11  Jawa Timur - 5.116,4 3 8.886,39 23.655, 00 19.148, 00 13.122,0 0 12  Kalimanta n Barat 9.174,19 7.467,3 3 68.422,03 151.919 ,00 7.646,0 0 19.687,0 0 13  Kalimanta n Selatan 2.331,96 8.290,3 4 98.637,99 137.848 ,00 4.017,0 0 5.587,00 14  Kalimanta n Tengah 6.148,42 1.743,8 2 47.432,57 317.749 ,00 7.681,0 0 3.095,00 15  Kalimanta n Timur 43.136,78  676,38 27.893,20 68.524, 00 5.221,0 0 1.251,00 16  Kalimanta n Utara 2.107,21 82,22 627,71 8.559,0 0 1.721,0 0 1.504,00 17  Kepulaua n Riau 67,36 19,61 320,96 6.134,0 0 8.805,0 0 1.588,00
# PROVINSI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 18  Lampung 3.201,24 6.177,7 9 15.156,22 35.546, 00 1.358,0 0 3.195,00 19  Maluku 7.834,54 3.918,1 2 14.906,44 27.211, 00 20.270, 00 6.414,00 20  Maluku Utara 103,11 31,10 69,54 2.781,0 0 59,00 95,00 21  Nusa Tenggara Barat 706,07 33.120, 81 14.461,38 60.234, 00 29.157, 00 42.379,0 0 22  Nusa Tenggara Timur 8.968,09 38.326, 09 57.428,79 136.920 ,00 114.719 ,00 100.851, 00 23  Papua 186.571,6 0 28.767, 38 88.626,84 108.110 ,00 28.277, 00 7.206,00 24  Papua Barat 542,09 1.156,0 3 509,50 1.533,0 0 5.716,0 0 44,00 25  Riau 85.219,51  6.866,0 9 37.236,27 90.550, 00 15.442, 00 8.452,00 26  Sulawesi Barat 4.133,98 188,13 978,38 3.029,0 0 569,00 721,00 27  Sulawesi Selatan 438,40 1.035,5 1 1.741,27 15.697, 00 1.902,0 0 647,00 28  Sulawesi Tengah 11.744,40  1.310,1 9 4.147,28 11.551, 00 2.555,0 0 1.833,00 29  Sulawesi Tenggara 72,42 3.313,6 8 8.594,67 16.929, 00 3.206,0 0 1.290,00 30  Sulawesi Utara 2.240,47 103,04 326,39 4.574,0 0 177,00 401,00 31  Sumatera Barat 2.629,82 2.227,4 3 2.421,90 2.133,0 0 1.573,0 0 1.427,00
# PROVINSI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 32  Sumatera Selatan 8.784,91 3.625,6 6 16.226,60 336.798 ,00 950,00 2.927,00 33  Sumatera Utara 33.028,62  767,98 3.678,79 2.514,0 0 3.744,0 0 3.051,00 34  Yogyakart a - - - 23,00 181,00 - TOTAL 438.36 3,19 165.483, 92 529.266, 64 1.649.258, 00 296.942, 00 229.978, 00 Sumber Data: Kementrian Lingkungan Hidup 8
Dari data tersebut menunjukkan bahwa wilayah kalimantan Barat merupakan salah  satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  luas  Kebakaran  Hutan  dan  lahan  sangat banyak dan terjadi setiap tahunnya. Dan hal ini merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Dari data tersebut dapat kita cermati bahwa setiap tahunnya luas hutan dan lahan yang terbakar berbeda dan tentunya sangat merugikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Di  Provinsi  Kalimantan  Barat  terdapat    lahan  mayoritas  yaitu  wilayah  hutan sebesar  42,  32%  dan  wilayah  yang  terdapat  padang/semak  belukar/alang-alang sebesar 34, 11 % . Areal hutan terbesar terdapat di wilayah Kapuas Hulu Seluas 1. 964.491  ha,  sedangkan  padang/semak  belukar  terluas  berada  di  Kabupaten Ketapang yaitu selauas 1. 374. 145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1. 574.855.50 ha ATAU 10, 73%. Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman  hanya  sekitar  0,83%.  Adapun  areal  pemukiman  terluas  berada  di Kabupaten  Sintang  diikuti  kemudian  Kabupaten  Sanggau  dan  Kabupaten Ketapang.9  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kalimantan  Barat  , penggunaan  lahan  yang  ada  di  Kalimantan  Barat  sebagian  besar  adalah  untuk perkebunan,  yaitu  perkebunan  karet  seluas  289,70  ha,  perkebunan  sawit  seluas 1.864,60 ha, perkebunan kelapa seluas 107, 00 ha, perkebunan kopi seluas 11,90 ha dan perkebunan kakao seluas 11,30 ha.
Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu dari 6 Provinsi yang ditetapkan sebagai status siaga darurat akibat luasnya kebakaran hutan dan lahan  yang  terjadi.  Kebakaran  hutan  seringkali  berkaitan  dengan  aktivitas perkebunan,  slah  satunya  adalah  pembukaan  lahan  untuk  perkebunan  sawit dilakukan dengan cara membakar.
8 http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran , diunduh pada Hari Selasa, Tanggal 16 Nopember 2021 Pukul 22.00 wib
9 https://www.bps.go.id.indicator/54/131//1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html , diakses pada Tanggal 10 Nopember 2021

## 2.  Tinjauan  Mengenai  Luas  Lahan  Adat  dan  Luas  Lahan  Perkebunan  Kelapa Sawit
Lahan  adat  yang  diresmikan  Pemerintah  memiliki  luas  yang  tidak  sebanding dengan  perkebunan  kelapa  sawit. Dalam  pernyartaan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan,  Siti Nurbaya, Luas hutan adat yang dibagi ke Sembilan kelompok masyarakat  seluas  13.122,  3  hektar.  Sedangkan  luas  total  perkebunan  sawit  di Kalimantan Barat padaTahun 2019 mencapai 3, 471 juta hektar. Angka yang dicatat oleh  statistik  Perkebunan  Indonesia  meningkat  perlahan  tapi  pasti  sejak  tahun 2009.  Pada  tahun  2009  luas  areal  kelapa  sawit  di  Kalimantan  masih  2,  355  juta hektar. Laju pertumbuhannya yang rata-rat 6 persen setiap tahunnya. Perkebunan sawit  terluas  terdapatdi  Kalimantan  Tengah,  disusul  oleh  Kalimantan  Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.10

## 3.  Reaksi  masyarakat  terhadap  kejahatan  dibidang  sumber  daya  kehutanan (terkait peruntukkan untuk perkebunan Kelapa Sawit)
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mencoba  mendiskripsikan  korelasi pembangunan  politik  hukum  nasional  dan  fenomena  sosial  yang  dalam  hal  ini pemahaman  masyarakat  atau  reaksi  masyarakat  terhadap  kejahatan  terkait  Hak Penguasaan  Hutan  di  Kalimantan  Barat.  Antara  politik  hukum  dan  reaksi masyarakat pada hakekatnya bertitik tolah pada perkembangan kesadaran hukum masyarakat  atau  pandangan  masyarakat  terhadap  masalah kejahatan  dan  pelaku kejahatan  yang  ada  di  sekitar  masyarakat.  Yang  dimaksud  dengan  reaksi masyarakat  terhadap  kejahatan  adalah  tannggapan  masyarakat  terhadap  adanya kriminalitas,  atau  usaha-usaha  masyarakat  untuk  memberantas  atau  melindungi diri dari adanya kejahatan itu.
Dari  sudut  kriminolog,  reaksi  masyarakat  merupakan  rangkaian  peristiwa yang  berkaitan  dengan  peristiwa-peristiwa  yang  telah  terjadi  sebelumnya  yaitu; terjadinya  kejahatan,  dan  oleh  karena  itu  harus  diselidiki  penyebabnya.  Contoh nyata kasus pelanggaran terhadap tanah hutan atau hutan adat persekutuan, oleh pemegang  izin  hak  perkebunan  kelapa  sawit.  Kejahatan  atau  pelanggaran  yang dilakukan  pengusaha  perkebunan  adalah  rentetan  kasus  peristiwa  ke  peristiwa yang  dilakukakan  oleh  pengusaha  yang  sudah  terjadi  dalam  waktu  yang  lama. Tentulah  hal  seharusnya  diselidiki  sebab-sebabnya  dan  penyelesaian  menurut hukum  yang  berlaku.  Dalam  literaratur  kriminologi,  masalah  Hak  Asasi  Manusia (HAM) dan reaksi masyarakat  terhadap sebetulnya merupakan masalah baru. Hal ini  disebabkan  bahwa  perhatian  para  kriminolog  yang  dikembangkan  oleh  para sarjana  ilmu  sosial  yakni  sarjana  hukum,  sosiolog,  sosiolog  hukum,  antropolog hukum  dan  para  ahli  hukum  adat,  kebanyakan  hanyalah  ditujukan  untuk menjelaskan proses terjadinya paelanggaran terhadap undang-undang dan norma- norma  sosial  lainnya.  Dengan  perkataan  lain,  hampir  dapat  dikatan  todak memperhatikan penyelidikan dan penjelasan tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan  dan  pelaku  kejahatan.  Sebagai  konsekwensinya  banyak  informasi- informasi  berharga  perihal  reaksi  masyarakat  terhadap  kejahatan,  tidak  disusun secara  sistematik  dan  teoritis  terutama  dalam  hal  penegakan  hukum  yang  tidak
10 https://tirto.id/hutan-masyarakat-adat-makin-terimpit-lahan-sawit-clk2 , diakses pada Tanggal 17 Nopember 2021 pukul 20.00 wib.
dibahas secara mendalam, sebagaimana halnya terhadap teori-teori tentang sebab- sebab kejahatan.
Bagaimana pengertian reaksi masyarakat melalui pendekatan yuridis, kususnya hukum  pidana.  Menurut  Romli  Armasasmita  11,  masalah  reaksi  masyarakat menjadi teramat penting oleh hal-hal sebagai berikut:
a. Terjadinya kejahatan telah menggoncangkan keamanan dan ketentraman kehidupan  anggota  masyarakat  yang  seharusnya  terhindar  dari  kejahatan tersebut;
b.  Korban  dari  suatu  kejahatan  adalah  seorang  anggota  masyarakat  yang seharusnya terhindar dari kejahatan tersebut;
c. Besarnya kerugian yang diderita anggota masyarakat disebabkan karena kerugian tersebut tidaklah hanya dapat diukur secara materil semata-mata, melainkan  terlebih  penting  adalah  kerugian-kerugian  secara  moril  yaitu berkurangnya  atau  hilangnya  kepercayaan  anggota  masyarakat  teradap hukum dan kewibawaan hukum.
Dari  ketiga  point  tersebut,  maka  pengertian  reaksi  masyarakat  terhadap kejahatan  melalui  pendekatan  yuridis,  dapat  diartikan  bahwa  reaksi  masyarakat adalah  tanggapan  masyarakat  terhadap  suatu  perbuatan  yang  menimbulkan korban,  merugikan,  menggoncangkan  keamanan  dan  ketentraman  kehidupan masyarakat.  Berbagai  variasi  pada  reaksi  masyarakat,  yang  telah  banyak diungkapkan  adalah  reaksi-reaksi  masyarakat  terhadap  kejahatan  dan  pelaku kejahatan  yang  bersifat  punitive  dan  reaksi  masyarakat  yang  bersifat  perlakuan (treatment). Masalah kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan adalah masalah yang  paling  mneyakitkan  dan  dirasakan  oleh  masyarakat  sehingga  tidak  jarang memperoleh perlawanan atau reaksi dari masyarakat yang merasa dirugikan. Pada awalnya  reaksi  masyarakat  terhadap  kejahatan,  disebabkan  adanya  dorongan- dorongan yang bersifat emosional.
Dalam  teori  sosiologi  hukum  pidana,  jenis  atau  bentuk  reaksi  masyarakat sebagai perwujudan kearifan lokal terhadap kejahatan kehutanan yang berkaitan dengan peruntukan perkebunan sawit, mempunyai berbagai pola yaitu ada reaksi masyarakat  resmi  dan  reaksi  masyarakat  tidak  resmi.  Reaksi  masyarakat  yang resmi yaitu masyarakat yang menyadari akan hak-haknya, dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi, apabila masyarakat merasa drugikan, dan untuk itu  masyarakat  berkewajiban  mengadakan  reaksi  terhadap  kejahatan  tersebut. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  reaksi  masyarakat  yang  resmi  terhadap kejahatan  adalah  tanggapan  masyarakat  terhadap  kejahatan  yang  sifatnya bersandar  pada  ketentuan  hukum,  terarah,  mempertimbangkan  kondisi  dan bersifat melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Barat merobohkan penegakan hukum adat masyarakat. Dan hal ini membuat masyarakat  meningkatkan perjuangan mereka untuk mempertahankan tanah leluhur.
Pokok  persoalannya  bisa  ditelusuri  saat  pertama  perusahaan  pemegang  Hak Penguasaan  Hutan  (HPH)  dan  para  pemilik  modal  mulai  membabat  hutan  untuk beragam  kepentingan.  Dampaknya  wilayah  hutan  bertumpang  tindih  dengan
11 Romli Atmasasmita, 2013. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Pt.Eresco, hal 76.
perkebunan sawit. Kondisi ini melahirkan beragam masalah baruyang tak pernah dihadapi masyarakat setempat sebelumnya. Tokoh adat dayak kanayatn bercerita bahwa  mereka  dulu  sempat  memanfaatkan  lahan  tumpamg  tindih  untuk direhabilitasi dan ditanami kembali dengan bibit kapur, myatih, ulin, hingga gaharu, dan jenis-jenis tanaman lokal lainnya, dengan harapan bisa diambil hasilnya untuk menopamg  kebutuhan  hidup.mereak  juga  menanam  pisang  dan  karet,  tapi sayangnya perjuangan tersebut sia-sia karean gagal panen akibat dari semprotan hama  sawit.jarak  perkebunan  sawit  dan  pemukiman  yang  masik  dekat  juga meningkatkan potensi kekeringan.sumber mata air menjadi langka karena hutan- hutan  tekah  menghilang.  Masyarakat  terpaksa  membeli  air  yang  dijual  dengan tangki  dan  air  tersebut  diambil  dari  bekas  tambang.  Sengai  sekita  juga  sudah tercemar dan penuh lumpur karena tercampur dengan obat hama untuk sawit.
Permasalahan  lain  yaitu  terjadi  konflik  horizontal.  Mantan  kepala  Desa  pada masyarakat dayak kanayatn mengatakan bahwa dari 12.0000 hektar wilayah adat yang  ditandai  dengan  batas-batas  alam  seperti  aliran  sungai,  perbukitan,  dan perpohonan  kini  hanya  tersisa  4000  hektar  saja.  Masyarakat  adat  tak  mengenal batas alam, namun sejak muncul perusahaan sawit, masyarakat adat setempat mau tak mau harus melakukan reaksi (perlawanan). Perusahaan kelapa sawit dianggap bertindak  secara  sewenang-wenang.  Pohon-pohon  diratakan  dengan  tanah  dan keesokan  harinya  sudah  ditanami  bibit  kelapa  sawit.  Padahal  hutan  yang  tealah hadir  dan  memberikan  banyak  hal  kepada  masyarakat  adat  misalnya  terhadap masyarakat  dayak  kanayatn.  Kawasan  hutan  di  Kalimantan  Barat  yang  masih memiliki kawasan hutan adat. Data yang penulis dapatkan dari Kapuas Hulu yaitu Desa  adat  banuaka  masih  memiliki  kawasan  hutan  adat.  Keganasan  perusahaan sawit dalam mencaplok lahan membuar masyarakat adat banuaka disesaki warga dari tiga kecamatan yang ingin tetap berladang. Luas lahan yang akhirnya maskin mengecil, tetapi harus dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 4. Masyarakat, Kearifan Lokal, dan Penegakan Hukum
Dalam  teori  sosiologi  hukum  pidana,  jenis  atau  bentuk  reaksi  masyarakat sebagai  perwujudan  kearifan  lokal  terhadap  kejahatan  terdapat  berbagai  macam pola. Menurut Abdulsyani, 12pada dasarnya reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  reaksi  masyarakat  resmi  dan  reaksi  masyarakat tidak resmi.
a. Reaksi masyarakat resmi
Anggota masyarakat atau kelompok masyarakat menyadari hak-haknya, dan mengadakan  reaksi  terhadap  kriminalitas,  apabila  masyarakat  merasa dirugikan (sebagai korban). dan untuk itu berkewajiban mengadakan reaksi terhadap  kejahatan.  yang  dimaksud  dengan  reaksi  masyarakat  resmi terhadap kejahatan adalah tanggapan masyarakat terhadap kejahatan yang dsifatnya  bersandar  pada  ketentuan  hukum,  terarah,  mempertimbangkan kondisi dan bersifat melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Reaksi masyarakat  yang  resmi  adalah  reaksi  yang  berdasarkan  pada  ketentuan- ketentuan hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ketebtaun
12 Abdulsyani, 2011, Sosiologi Kriminalitas, Bandung :CV Remadja Karya, hal 93
hukum  tersebut,  memperkenankan  masyarakat  untuk  melakukan perlawanan terhadap kejahatan.
Pada umumnya reaksi masyarakat yang resmi terhadap tindakan kejahatan, pada  hukum  positif,  ksususnya  hukum  pidana  dapat  dilembagakan  dalam suatu system, yaitu system peradilan pidana dengan mengedepankan aparat penegak hukum sebagai pelaksana hukum. Menurut pandangan sosiologis, kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang,  selain merugikan  dirinya  sendiri,  juga  sangat  merugikan  masyarakat  pada umumnya,  yaitu  paling  tidak  masyarakat  akan  merasa  terganggu keamanannya,  ketentramannya,  ketertibannya,  dan  keseimbangan  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu  kiranya  masyarakat  cukup  beralasan  untuk mengadakan  suatu  reaksi  atau  tanggapan  atau  gejolak  kejahatan  yang sedang dihadapi dan dirasakan pada saat itu.
b. Reaksi Masyarakat yang tidak resmi terhadap kejahatan Reaksi masyarakat yang tidak resmi terhadap kejahatan adalah tanggapan masyarakat  terhadap  kejahatan  yang  tidak  berdasarkan  pada  kekuatan hukum  atau  sifatnya  diluar  pengaruh  aturan-aturan  resmi  ,  khususnya hukum  pidana.  Reaksi  masyarakat  yang  tidak  resmi  terhadap  kejahatan, biasanya berupa berbagai sikap atau tindakan, mulai dari pembicaraan biasa, keluhan-keluhan,  pengaduan-pengaduan,  laporan-laporan  sampai  pada usaha  masyarakat  untuk  mempertahankan  diri  atau  mempertahankan kelompoknya  dari  berbagai  ancaman  kejahatan  yang  dianggap membahayakan. 13
Menurut  Peter  Hoefnageles  (sosiolog-kriminolog),  berpendapat  bahwa  reaksi masyarakat  terhadap  kejahatan  terbagi  menjadi  dua  yaitu  bersifat  distance  atau unfamiliarity dan bersifat closeness atau recognition.. yang bersifat distance atau menjauhi  sesungguhnya  justru  merupakan  factor  penghambat  tercapainya penanggulangan  kejahatan  secara  terpadu.  Sedangkan  reaksi  masyarakat  yang bersifat  closeness,  yaitu  justru  merupakan  factor  penunjang  bagi  tercapainya penanggulangan  kejahatan  secara  terpadu.  Dari  uraian  diatas,  timbul  pertanyaa, reaksi  masyarakat  terhadap  pelaku  kejahatan  pemegang  ijin  perusahaan  kelapa sawit  dalam  hal  penguasaan  lahan  dengan  cara  membakar  hutan  dan  lahan (karhutla),  termasuk  bentuk  reaksi  yang  mana?  Apanila  dipelajari  dan memperhatikan  bentuk-bentuk  reaksi  masyarakat,  berdasarkan  hasil  oenelitian lapangan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan kebakaran hutan dan lahan adalah bentuk reaksi yang resmi atau closeness/recognition, yakni berdasarkan ketentuan- ketentuan  hukum  atau  aturan  lokal,  dengan  memperhatikan  hukum  positif  yaitu hukum kehutanan yang mengatur maslahan penguasaan hutan untuk perkebunan, karena  bermaksud  untuk  meanggulangi  kejahatan  atas  dasar  kesadaran  hukum anggota masyarakat.
Perkembangan  reaksi  masyarakat  terhadap  kejahatan  memang  cukup beralasan, sebab secara kuantitatif tingkat kejahatan pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Mengapa demikian? Karena ada beberapa factor yang mempengaruhi kejahatan, pertama pertambanhan penduduk, kedua pengaruh perkembangan  teknologi,  ketiga  pengaruh  harga  yang  cemderung  mengalami
13 Op.cit, hal 93
kenaikan  sementara  pendapatan  tetap  dan  keempat,  pengaruh  bertambahnya kebutuhan hidup dan factor lainnya.
Berdasarkan  gambaran  tersebut,  masyarakat  perlu  mengadakan  atau menentukan  upaya-upaya  menangkal  dan  menanggulangi  kejahatan  dengan mengimplementasikan kearifan lokal. Usaha ini tidak hanya dilakukan pada waktu kejahatan  mulai  mengancam,  tetapi  masyarakat  seharusnya  sudah  mepersiapkan diri dari jauh hari sebelum gejala kejahatan nampak dalam kehidupan masyarakat yang  bersangkutan.  Bahkan,  upaya  penanggulangan  kejahatan  sangat  perlu dilembagakan melalui upaya masayarakat dan aparat penegak hukum.
Kenyataan  yang  kita  saksikan  sekarang  adalah  yang  relative  yang  banyak menjadi sasaran reaksi masyarakat adalah kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan  harta  benda,  harga  diri,  dan  akibat  frustasi.  Jika  reaksi  masyarakat  itu dilakukan terhadap kejahatan yang sedang atau telah terjadi, maka hal ini berarti bukan  hanya  persoalan  yang  dapat  dianggap  sederhana,  lebih-lebih  masyarakat sama  sekali  tidak  mempunyai  persiapan  untuk  menghadapinya.  Sebab  pada umumnya  masyarakat  melakukan  tindakan  represif  terhadap  kejahatan  dan cenderung  diikuti  oleh  luapan  emosi.  Oleh  karena  itu  dalam  menanggapi  reaksi masyarakkt  semacam  itu  perlu  adanya  suatu  kerjasama  antara  aparat  penegak hukum  dan  masyarakat  dalam  rangka  mempersiapkan  atau  penanggulangan terhadap kejahatan. Perlu diketahui bahwa tujuan dari penghukuman adalah untuk menyadarkan dan upaya perbaikan terhadap pelaku pelanggra hukum, agat tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya.  Usaha ini tentu saja tidak dapat dilakukan  dengan  hanya  menerapkan  konsep  hukuman  berat,  pengasingan,  dan lain-lain  tetapi  hendaknya  usaha  tersebut  disertai  dan  dilandasi  oleh  pemikiran bshwa pelaku kejahatan hanya mungkin dapat pulih jika memlalui interaksi secara maksimal  dengan  kehidupan  amsyarakat,  disamping  pelaksanannya  tidak  dapt dipisahkan  dari  perencanaan-perencanaan  sosial.  Hal  ini  dilakukan  karena normalitas  suatu  masyarakat  tidak  bergantung  pada  apa  yang  berlaku  bagi amsyarakat itu sendiri, dan tidak pula nergantung pada kepentingan-kepentingan pribadi. Seperti apa yang digambarkan Emile Durkheim dikutip dari buku Soerjono Soekanto,  ada  dua  tipe  system  hukum.  Tipe  pertama  dinamakan  represif  yang dikaitkan dengan masyarakat homogeny yang didasarkan oleh solidaritas mekanis. Oleh  karena  tidak  ada  pengkhusussan,  maka  warga  masyarakat  tersebut mempunyai  pandangan  hidup  yang  sama  bahkan  nilai-nilai  yang  hampir bersamaan.  Suatu  jiwa  atau  hati  nurani  kolektif  yang  sangat  kuat  dan  sangat menentukan. Di dalam masyarakat yang semacam itu hampir tidak mungkin bagi seseorang  yang  mentyimpang  untuk  tidak  menghina  umum  atau  mencemarkan nama masyarakat. Suatu penyimpangan akan menimbulkan reaksi dan kemarahan yang  serta  merta.  Hukuman  yang  sangat  berat  segera  dijatuhkan  agar orang  lain takut melakukan pelanggaran yang sama.
Di dalam proses perkembangan diferensiasi dalam masyarakat,  hukum represfif sebagian diganti hukum pidana khusus dan hukum perdata. Dalam hal ini Durkheim menamakannya sebagai hukum restuitif, sebagai tipe yang kedua dari perbedaan system hukum yang disebutkan diatas. Hukum restuitif ini ditandai dengan adanya kelompok-kelompok penegak hukum yang khusus, tepisahnya hukum dengan nilai- nilai, dan fungsinya yang primer didalam membentu kembali integrasi masyarakat yang kompleks. Dengan terjadinya proses perubahan tersebut. Dengan terjadinya
proses perubahan tersebut, kita dapat menganggap bahwa pengendalian kejahatan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan secara informal sudah makin tidak efektif lagi. Sekarang sudah waktunya untuk mengurangi reaksi spontan terhadap penyimpangan,  artinya  dalam  setiap  melakukan  reaksi  perlu  segera  melibatkan kelompok-kelompok penegak hukum, agar keadilan benar-benar dapat diwujudkan. Oleh karena demikian, maka bentuk-bentuk represif terhadap kejahatan khususnya bentuk-bentuk  hukuman  yang  berlandaskan  pembalasan  yang  lebih  berat  dan kejam,  tidak  boleh  dibiarkan.  Sebab  hal  tersebut  tidak  akan  banyak  membawa manfat, baik bagi pelaku kejahatan itu maupun bagi masyarakat pada umumnya.
Demikian  pula  halnya  dengan  aktifitas-aktifitas  operasional  para  penegak hukum,  perlu  wawasan  yang  luas  dan  rasional  sehingga  dapat  diharapkan  akan memahami  secara  lengkap  sebab  musabab  dan  latar  belakang  suatu  kejahatan. Pemahaman ini akan lebih mudah dicapai jika usaha pengenalan tipe-tipe kejahatan itu  dilakukan  dengan  cermat,  dengan  melakukan  pendekatan  atas  dasar  ikatan pelau  kejahatan  dengan  kelompok  masyarakat.  Artinya  pengukuran  terhadap pelaku  kejahatan  dimulai  dari  tingkat  atau  jumlah  keterlibatan  dalam  kejahatan tertentu, apa peranannya dalam kejahatan itu jika dilakukan secara berkelompok, dan tentu tidak lupa diukur pula tingkat profesionalismenya didalam kejahatan, dan seterusnya. Kesemuanya itu pengukuran terhadap kejahatan yang mau tidak mau harus  ada  dan  tidak  boleh  ditinggalkan,  sebab  dengan  demikian  kejahatan  dapat dianalisis  secara  strategis,  dan  dapat  dijabarkan  ke  dalam  program-program pembinaan  terhadap  pelanggar  hukum  yang  lebih  efektif.  Adapun  factor-faktor analisis  strategis  itu  adalah  antara  lain  seperti  latar  belakang  dinamika  sosial masyarakat,  reaksi-reaksi  masyarakat,  dan  reaksi-reaksi  pelanggar  hukum  itu sendiri.
Dengan  demikian  tujuan  penangkalan,  penanggulangan,  dan  penghukuman kejahatan akan dapat dicapai dengan efektif, disamping aktifitas operasional dari kalangan  penegak  hukum  terhadap  kejahatan  tadi  dapat  dipertanggungjawabkan serta dapat lebih memadai.

## 5.  Peran  Serta  Masyarakat  sebagai  Usaha  Penanggulangan  Kejahatan Pembakaran Hutan dan Lahan
Reaksi masyarakat sebgai perwujudan kearifan lokal dalam pengertian sosiologi hukum  pidana  merupakan  proses  penghukuman  atau  tanggapan  balasan  dari masyarakat  kepada  pelaku  kejahatan.  Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  reaksi masyarakat  dapat  dianalogikan  sebgai  penghukuman  terhadap  si  penghukum. Statement  ini  dapat  dikatakan  mengandung  pengertian  perspektif  hukum  karena penghukuman  itu  sendiri  mempunyai  tujaun-tujuan  yang  positif,  yaitu  sebagai pembinaan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan atas perbuatannya. Dengan demikina, maka dalam proses penghukuman atau reaksi masyarakat tersebut perlu adanya dasar-dasar atau landasan-landasan berfikirm bertindak, supaya tujuan tadi dapat dicapai.
Adapun dasar atau landasan yang dimkasud di atas adalah sebagai berikut:
1. Dasar atau landasan yuridis.
Ditinjau  dari  landasan  yuridis  atau  perspektif  hukum,  khususya  undang- undang  Kehutanan  yang  mengatur  tentang  Perlindingan  Hutan.  Dalam aturan  lokal,  mengatur  secara  umum,  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang
dan dipebolehkan, termasuk melarang tindakan sewenang-wenang terhadap kebkaran hutan dan lahan (hutan dan seluruh isinya). Oleh karenanya reaksi masyarakat adalah reaksi yang berlandaskan pada ketentuan hukum positif dan  aturan  lokal.  Tindakan  amsyarakat  tidak  lepas  dari  landasan  yuridis, kalau  reaksi,  diartikan  sebagai  penghukuman  yang  diberikan  oleh masyarakat  terhadap  pengusaha  perkebunan,  adalah  tidak  adil  dan  tidak banyak  bermanfaat  jika  penerapannya  tidak  diserta  oleh  tindakan  atas kesalahannya.
Pandangan  ini  dimaksudkan  di  satu  pihak  agar  pelaku  kejahatan  dapat memperbaiki  dirinya  sehingga  kemuadian  hari  dapat  kembali  kepada kehidupan  masyarakat  yang  layak.  Sedangkan  dipihak  lain  dimaksudkan agar  dengan  adanya  hukuman  yang  sifatnya  penderaan  dan  pembalasan tersebut,  para  warga  masyarakat  dan  penjahat-penjahat  lain  yang  masih hidup bebas dapat dicegah sebelum melakukan perbuatan menyimpang atau kejahatan.
Penanggulangan atau pencegahan kejahatan, ialah berupa usaha memahami paragoats  (para  penjahat).  Dalam  usaha  ini  ditunjukkan  kepada  para penjahat, bahwa perilaku untuk nerbuat jahat harus ditebus dengan harga yang  mahal,  pembalasan  terhadap  para  pelaku  kejahatan  yang  diperbuat mempunyai  hukumannya  masing-masing,  yang  seimbang,  dan  adil.  Disini letak perspektif hukum, yang merupakan landasan bagi masyarakat dalam usahanya menanggulaangi setiap kejahatan.
2. Dasar atau Landasan Sosiologis
Berdasarkan  landasan  sosiologis  atau  perspektif  sosiologis,  bahwa    hutan adalah  milik  masyarakat,  yakni  masyarakat  yang  tinggal  disekitar  hutan. Setidaknya  masyarakat  didalam  dan  disekitar  sangat  berkepentingan terhadap hutan yang ada disekitarnya. Hutan dijadikan sandaran kehidupan (mata pencaharian). Reaksi masyarakat sebagai perwujudan kearifan lokal adalah  suatu  penghukuman  tindakan  yang  diberikan  kepada  pelaku kejahatan kebakaran hutan dan lahan atas dasar ketentuan mores kelompok. Adapun  yang  dilakukan  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang berhubungan  dengan  tindakan  kejahatan,  senantiasa  ada  hubungannya dengan sebab-sebab sosiologis; artinya baik atau buruk perilaku seseorang sangat  ditentukan  oleh  pergaulannya  di  dalam  masyarakat.  Sedangkan sasaran dari penyimpangan atau tindakan kejahatab itu adalah amsyarakat yang sekaligus merupakan sumber strateginya.
Permasalahan lingkungan hidup yang menyangkut sumber daya hutan , apabila tidak  terselesaikan  dengan  baik  maka  akan  menjadi  masalah  sepanjang  jaman. Melalui  media  massa,  media  online  dan  dialog  ilmiah,  kita  dapat  menyaksikan pembahasan-pembahasan  mengenai  lingkungan  hidup.  Dan  rusaknya  lingkungan hidup  antara  lain  disebabkan  pemusnahan  hutan  melalui  tangan-tangan  Hak Penguasaan  Hutan  (HPH).  Dewasa  ini,  hampir  semua  Negara  menaruh  perhatian terhadap masalah lingkungan hidup, salah satunya focus pada masalah kehutanan. Perusak hutan di daerah Kalimantan Barat merupakan masalah lingkungan hidup yang  berakibat  kepada  semua  orang  atau  seluruh  lapisan  masyarakat.  Terutama masyarakat sekitar hutan yang menderita dan merasakan akibatnya. Pemusnahan hutan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum kehutanan yang berlaku,
dan perbuatan tersebut adalah kejahatan oleh karenanya mendapatkan reaksi dari masyarakat adat setempat.

## 6. Faktor-faktor Penyebab Pemegang Izin Perkebunan Kelapa Sawit Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan
Sebelum  memberikan  uraian  tentang  factor-faktor  yang  menyebabkan masyarakat  melakukan  reaksi  terhadap  kejahatan  terhadap  penguasaan perkebunan,  maka  terlebih  dahulu  kita  melikat  factor-faktor  yang  menyebabkan pemegang  izin  perkebunan  malakukan  kejahatan  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan (Krhutla). Hutan begitu penting bagi Masyarakat lokal di wilayah-wilayah tertentu di Kalimantan Barat, terutama masyarakat yang tggal di sekitar hutan. Sebagai mata pencaharian  masyarakat  lokal  tersebut  adalah  bertani  atau  berladang  dengan system perladangan berpindah.
Di Kalimantan Barat, masyarakat juga sudah lama menyadari bahwa tanah hutan adalah  warisan  dari  zaman  dahulu  kala,  atau  warisan  dari  nenek  moyang  sejak ratusan  tahun  yang  lalu  dan  harus  dijaga  kelestariaannya.  Semua  orang  atau masyarakat adat mengetauhi akan hal itu, dan wajib mematuhi aturan lokal dan tidaj diijinkan  untuk  menggunakan  tanah  atau  hutan  untuk  mengejar  keuntungan- keuntungan  jangka  pendek  dan  keuntungan  pribadi.  Peraturan-peraturan  lokal secara  tegas,  kalau  tidak  tentunya  hutan  di  Kalimantan  mungkinsudah  musnah. Buktinya  hutan-hutan  belantara,  lembah,  pegunungan,  dan  bukit-bukit  berhutan, begitu  lama  dinikmati  oleh  sebagian  orang  dan  para  pengusaha  Hak Penguasaan Hutan (HPH) selama puluhan tahun.
Bagi  masyarakat,  tanah  hutan  diperuntukkan  sebagai  tanah  cadangan  lahan pertanian/perladangan.tanah  cadangan  perladangan  adaah  penting  dalam perkembangan hidup dan kehidupan keluarga, disamping tanah-tanah yang sudah diladangi  menjadi  tempat  bercocok  tanam,  dari  berbagai  jenis  tanaman.  Tanah hutan  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat dimasa silam dan sekarang ini. Selain tempat meramu, merotan, dan berburu diatas tanah hutan dan hutan adat persekutuan, dan itu merupakan milik masyarakat adat, yang dalam istilah hukum adat disebut hak Tembawang. Perladangan yang dikenal dengan system lading  berpindah, sebagaimana diketahui kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari Hak Penguasaan Hutan (HPH), yang berada di wilayah tanah hutan. Tuduhan  merusak  hutan  terhadap  peladang  berpindah  perlu  diluruskan  dengan sebuah pertanyaan. Siapa sebenarnya perusak hutan? Apakah peladang berpindah atau pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH).
K.L.Pelzer,14  mengatakan  di  indonesia  dengan  masuknya  modal  besar  yang memetik hasil hutan alami iklim tropika (dikalimantan, dan sebagainya), tak urung membawa  kenyataan  bahwa  orang  kaya  di  negeri  industry  dan  di  ibu  kota  yang menjadi penggerak proses penghabisan hutan-hutan kita dalam tempo yang belum pernah  kita  saksikan  sebelumnya.  Pendapat K.L.Pelzer dengan  tegas  menyatakan hanya orang kaya di negeri industry dan orang-orang di ibu kota, (seperti Jakarta dan daerah  lain), yang  mempuyai modal besar dan  mempunyai kemapuan untuk melaksanakan  pengerjaan  Hak  Penguasaan  Hutan  (HPH)  di  negeri  ini,  tidak
14 K.L.Pelzer, 1987. Ekologi Pedesaan Sebuah Bunga Rampai, Bandung, Rajawali Pers hal 1-2
mungkin  dapat  dilaksanakan  oleh  orang-orang  yang  tidak  bermodal,  dan berketerampilan seperti halnya masyarakat pedesaan.
Ladang  berpindah  dengan  system  gilir  (shifting  cultivation),  sesungguhnya bukanlah  perusak  hutan.  Menurut  Y,F,  Sulaiman,  kehidupan  suku  dayak  sangat akrab dengan tanah, sungai dan hutan, masyarakat dayak mengelola hutan dengan arif.  Kerusakan  hutan  yang  kini  ditimpakan  kepada  masyarakat  dengan  lading berpindahnya  sebenarnya  kurang  tepat.  Karena  yang  membabat  hutan  adalah pengusaha  kayu  yang  menggunakan  alat-alat  mekanik.15  Berladang  dengan  cara berpindah-pindah, dari satu lahan kelahan lainnya atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya, untuk kemudian setelah beberapa tahun atau belasan tahun kembali lagi ke bekas  ladang  pertama,  merupakan  sitem  mata  pencaharian  yang  secara  turun temurun oleh masyarakat yang bersangkutan.
Di  Kalimantan  Barat,  mata  pencaharian  utama  masyarakat  adat  adalah berladang. Kebutuhan hidup sangat bergantung dari hasil ladang antar lain adalah padi.hasil ladang digunakan untuk membiayai hidup suatu keluarga selama setahun yangni untuk dimakan dan selebihnya (bila ada) untuk membeli keperluan hidup sehari-hari  seperti  gula,  kopi,  garam,  tembakau,  pakaian  dan  mebeli  harta  benda lainnya.
Perladangan berpindah-pinfah adalah ciri budaya, yang merupakan bagian dari budaya itu sendiri. Menghapuskan perladangan berpindah, berarti merubah budaya orang-orang yang menganutnya dan melakukan perubahan atau penghapusan itu harus  dilakukan  dalam  konteks  perubahan  kebudayaan.  Hutan  selain  untuk perladangan  (perluasam  ladang),  juga  merupakan  sumber daya  utama  penduduk masyarakat adat. Hutan memiliki beraneka ragam tumbuhan-tumbuhan, bebrapa diantaranya  merupakan  primadona  ekonomi.  Seperti  kayu  ramin,  jeluntung, meranti, ulin, tengkawang, dan lain-lain.
Berbagai jenis rotan, umbi-umbian, fauna yang beraneka ragam menjadi sumber protein  nabati  utama  bagi  penduduk.  Setidaknya  terdapat  162  jenis  satwa,  bai mamalia, replilian, amfibia, dan lain-lain termasuk yang dilindungi undang-undang. kekayaan flora, fauna mendorong orang dari laur komunitas masyarakat adat untuk mengeksploitsi secara ekonomi, tanpa menghiraukan masyarakat disekitar hutan. Hutan  yang  sudah  dibuka  oleh  masyarakat  adat,  secara  adat  telah  dikuasai  dan menjadi  milik  pembukanya,  (perorangan  atau  persekutuan).  Pembukaan  hutan tidak  dilakukan  dengan  cara  sewenang-wenang.  Masyarakat  sangat memperhitungkan irama dan dinamika alam (tanda-tanda alam) yang besahabat, dan tealh berlangsung secara turun temurun. Sebelun hutan dibuka oleh anggota masyarakat persekutuan, bukan berarti dirubah fungsi, melainkan hanya diambil untuk seperlunya saja. Biasanya dilakukan upacara adat sebagai pembukaan lahan. Upacara  tersebut  bermakna  sebagai  upaya  untuk  meminta  restu  dan  ucapan syukur/terima  aksih  kepada  sang  pencipta  (jubata),  serta  berjanji  untuk  tetap melstarikan alam dan hutan untuk sumber kehidupan anak cucu. Upacara tersebut disaksikan dan disetujui oleh semua anggota komunitas masyarakat. Padaan dahulu samapi dengan masa sekarang ini, membuka hutan untuk mebuat perkampungan (sekarang  dikenal  dengan  nama  desa),  atau  keperluan  lain  tidak  dilakukan sewenang-wenang,  harus  diesuaikan  dengan  irama  dan  dinamika  alam  (tanda-
15 Y,F. Sulaiman, 2002, Damai Selalu Untuk Indonesia (Dialog Budaya Antar Suku di Kalimantan Timur), dalam pointer Budaya Benuak dan Tonyooi Sub Suku Dayak, hal 34.
tanda alam). Mengenal tanda-tanda alam, berarti mengetahuiperedaran waktu yang baik dan waktu yang tidak baik.
Masyarakat  adat  mengenal  perdaran  waktu  seakan-akan  ada  waktu  yang bersahabat, memberikan isyarat untuk berbuat dan  bekerja, da nada waktu yang tidak baik. Ketentuan waktu (irama alam), ada pada semua suku dayak. Sejak jaman dahulu,  pengelolaan  dan  penanganan  sumber  daya  hutan  oleh  masyarakat  lokal dilaksanakan  dengan  arif  sehingga  berkelanjutan  dan  lestari.  Upacara/ritual sebagai pernyataan dan penyerahan diri kepada sang pencipta (jubata), bukanlah perbuatan  manusia  untuk  manusia,  tetapi  perbuatan  manusia  berjanji  dan memohon restu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, agar mereka diberkati dalam seluruh kehidupan. Aturan lokal tersebut masih dipertahanan dan masih berlaku sampai sekarang.
Adapun factor-faktor pemegang ijin usaha perkebunan kelapa sawit melakukan pembakaran hutan dan lahan, antara lain sebagai berikut:
1. Pemikiran dasar pemegang ijim, sangat berasumsi bahwa masyarakat lokal yang  tinggal  disekitar  hutan  adalah  kelompok  masyarakat  yang  primitive, ketinggalan,  peladang  berpindah.  Asumsi  seperti  ini  adalah  untuk menyudutkan masyarakat lokal, da nada kemungkinan pemegang ijin, untuk menyatakan  bahwa  masyarakat  lokal  adalah  masyarakat  penyebab terjadinya kerusakan hutan
2. Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lama Pengelolaah Hutan  (HPH  Kayu)  yang  menitikberatkan  pada  devisa  Negara.  Melalui eksploitasi  hutan  yang  bernilai  ekonomis  terutama  kayu,  akan  menjadi keuntungan  besar  bagi  para  pemegang  ijin  HPH,  diikuti  dengan menibgktanya perolehan devisa Negara, demi pembangunan.
3. Pemegang  izin  perkebunan  sawit,  dengan  berbekal  ixin  perkebunan  dari pemerinyah  yang  bertindak  sebagai  pemegang  kendali,  bersenjatakan hukum positif, untuk menghadapi masyarakat lokal yang dilindungi hanya oleh aturan lokal setempat.
Pejabat  dalam kekuasaan , menurut Fattah16 memiliki dua karakteristik utama yang sekaligus membedakan satu sama lain dalam kualifikasi adalah;
1. Yang tak dapat terjangkau (the unreachables). Termasuk dalam kategori ini adalah  pelaku-pelaku  kejahatan  yang  berkekuasaan  yang  sulit  dijangkau tangan hukum except with great difficulty and in exceptional circumstances (kecuali dalam kesulitan yang besar dan dalam kondisi-kondisi khusus).
2. Yang tak tersentuh (the untouchables). Mereka menurt Fattah adalah pelaku- pelaku kejahatan-kejahatan yang benar-benar berada diatas hukum (above the law).
3. Pada skala nasional hingga daerah, menurut kordinator SKEPHI (Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia, tau the Indonesian Ngo, s network for forest Conversation)17

## PENUTUP
16 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat, Jakarta, M2 Print, hal 176.
17 S. Indra Tajahjono, Pembanguan HPH Terbukti Menjadi Ajang Korupsi Pejabat DI Dephutbun,
(Republika, online edisi 20 september 2019)
Politik  hukum  dan  reaksi  masyarakat  sebagai  perwujudan  kearifan  lokal dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan, pada hakikatnya persoalan tersebut bertitik tolak dari perkembangan kesadaran hukum masyarakat atau pendangan  masyarakat  terhadap  masalah  kejahatan  yang  ada  di  sekitar masyarakat. Dari sudut sosiologi criminal, bahwa reaksi masyarakat yang resmi sebagai kearifan lokal adalah merupakan penegakan hukum dan reaksi tersebut merupakan  rangkaian  peristiwa  yang  berkaitan  dengan  peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, yaitu terjadinya kejahatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahwa reaksi masyarakat memperlihatkan kepada kita betapa reaksi  masyarakat  itu  perlu  mendapat  perhatian  tersendiri  agar  apa  yang dilakukan  oleh  masyarakat  dapat  memenuhi  harapannya,  disamping  selaras pula  dengan  perundang-undangan  atau  hukum yang  berlaku.  Sekarang  sudah waktunya  untuk  mengurangi  reaksi  spontan  terhadap  penyimpangan,  artinya dalam  setiap  melakukan  raksi  perlu  segera  melibatkan  tokoh  masyarakat, penegak hukum, agar keadilan benar-benar dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Saptomo. Hukum  dan  Kearifan  Lokal,  revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara . Jakarta: Grasindo, 2010
Afifah  Khairunnisa.  Dampak  Industri  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Di  Riau Terhadap  Ekosistem  Lingkungan,  Jusuf  Kalla  School  Of  Goverment.
2018
Aries Isnandar. Bangunan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Pengendalian  Badan  Konservasi  dan  Sumber  Daya,  Jurnal  Hukum Ransendental, UMS, 2021 Barda Nawawi Arief, Beberapa Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana , PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.
Gatoet Purnomo, Kearifan Lokal Dalam Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan , lex jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan, vol 4 No.1. 2021
Joko Pribadi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kalapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Anak , Medan. 2018
Mispansyah.  Penyalahgunaan  Perizinan  Perkebunan  Sawit  Dalam  Persepktif Tindak Pidana Korupsi, Banjarmasin. Journal Ius Constituendum Prodi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Semarang . 2021 Muhamad Sadi Is. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, Palembang . Jurnal Yudisial , Vol. 13 No.3 Des 2020
Muhdan  Syarovy.  Optimalisai  Pertumbuhan  Tanaman  Kelapa  Sawit  Di  Tanah Spodosol, Medan. Jurnal Pertanian Tropik , Vol.2, No.3 Desember 2015 Rudy  Hendra  Pakpahan.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Korporasi  Perkebunan Atas  Pencemaran  Limbah  Kelapa  Sawit,  Medan. Jurnal  Legislasi Indonesia ,Vol.17 No.2 Juni 2020
Suryadi. Ekspansi Dan Konflik Pada Perkebunan Kelapa Sawit : Kasus Di Desa Terantang  Manuk,  Kabupaten  Pelalawan,  Riau.  Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol.08 (03) 2020
Sartini .Menggali  Kearifan  Lokal  Nusantara  Sebuah  Kajian  Filsafati ,  Jurnal Filsafat, Jilid 37, Nomor 2, Agustus. 2004
S. Indra Tajahjono, Pembanguan HPH Terbukti Menjadi Ajang Korupsi Pejabat DI Dephutbun , Republika, online edisi 20 september 2019
Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat , Jakarta, M2 Print,2001
Undri. Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pegelolaan Hutan Di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyu Asin Propinsi Sumatera Selatan , Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, vol 2.No.1, Juni 2016.
Wilda  Lim. Penegakan  Hukum  Lingkungan  Di  Indonesia ,  Batam. Maleo  Law Journal , Vol.05 Issue II Oktober 2021
Undang-undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Undang-undang  Pokok AgrariaUndang-Undang Nomor 23 Tahun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan