Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Narya Suryadi 1 , Yuniar Rahmatiar 2 , Muhamad Abas 3 123 Prodi Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia
hk19.naryasuryadi@mhs.ubpkarawang.ac.id, yuniarrahmatiar1782@yahoo.com, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id
Naskah diterima: 25 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
This study aims to provide an explanation regarding the existence of the Non-Governmental Organization for Consumer Protection in relation to its duties, functions and authorities which of course refers to the Consumer Protection Act and to increase consumer knowledge regarding rights and obligations. To achieve this goal, it is necessary to present a case study regarding consumer disputes handled by the Karawang Regency Consumer Dispute Resolution Agency as part of the Karawang Regency Non-Governmental Consumer Protection Agency. This is intended so that when consumers experience consumer dispute cases, consumers know what to do, where to go and how to resolve the dispute. The data analysis technique was obtained by using  legal  reasoning  techniques,  in  which  this  technique  describes  the  reasons  for  the existence, that is, laws are relational, laws correlate with diversity, and are the basis of legal reasoning. Then the legal logic analysis technique is also used which is a tool to clarify and evaluate reasoning, and a path can be made from premise to conclusion. The results of this study can be concluded that the Non-Governmental Organization for Consumer Protection is a non-governmental organization registered and recognized by the government that has activities regarding  consumer  protection.  In  handling  consumer  dispute  cases,  LPKSM  often  works together with BPSK Karawang Regency to resolve these disputes. The legal basis regarding the rights and obligations of consumers and business actors is contained in Article 4, Article 5, Article 6 to Article 7 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords: Consumer  Protection  Agency,  Consumer  Protection  Act,  Karawang  Regency LPKSM .
* Alamat korespondensi: Universitas Buana Perjuangan, Karawang E-mail: hk19.naryasuryadi@mhs.ubpkarawang.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  hukum  tidak  terlepas  dari  hak  dan  kewajiban,  ketika  hak  dan  kewajiban dapat berjalan sesuai dengan aturannya, maka tidak ada masalah yang terjadi, tetapi apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan aturannya, maka akan terjadi permasalahan antara kedua belah pihak. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya berbeda. Disatu pihak merupakan hak, sedangkan dipihak lain adalah kewajiban. Didalam penelitian ini, terdapat pemaparan yang berkaitan dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam ranah perlindungan konsumen. Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang atau jasa). Kepentingan pelaku usaha  adalah  memperoleh  keuntungan  dari  transaksi  dengan  konsumen,  sedangkan  kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidakseimbangan antara keduanya. Konsumen biasanya berada pada posisi yang lemah, dan pada akhirnya sering menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara  sosial  dan  ekonomi  memiliki  posisi  yang  kuat.  Kelemahan  konsumen  dibandingkan  dengan pelaku  usaha  dapat  terlihat  pada  faktor  ekonomi,  pengetahuan,  psikologis,  maupun  pendidikan. Menurut  hasil  penelitian  BPHN  (Badan  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional),  faktor-faktor  penyebab lemahnya konsumen juga dapat muncul karena hal-hal sebagai berikut: 1 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran  konsumen  akan  haknya;  2)  Belum  terkondisinya  masyarakat  sebagai  konsumen,  karena masyarakat belum tahu hak-hak dan kemana hak-haknya disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya; 3) Belum terkondisinya masyarakat sebagai konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya; 4) Proses peradilan yang dianggap  berbelit-belit dan waktu yang berkepanjangan; dan 5) Posisi konsumen yang lemah. Fenomena yang tidak seimbang menempatkan konsumen cenderung dijadikan objek aktivitas bisnis dari  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan  sebesar-besarnya  melalui  iklan,  promosi,  cara penjualan  serta  penerapan  perjanjian  standar  yang  merugikan  konsumen.  Untuk  melindungi  atau memberdayakan  konsumen  diperlukan  adanya  campur  tangan  negara  melalui  penetapan  sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. 2
Untuk melindungi konsumen dibutuhkan lembaga khusus yang dapat melindungi konsumen baik yang dibentuk oleh swadaya masyarakat maupun yang dibentuk oleh pemerintah, dimana lembaga tersebut berfungsi melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Seiring berjalannya  waktu,  untuk  memfasilitasi  konsumen  agar  tidak  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan agar dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan  pelaku  usaha,  muncul  suatu  lembaga  yang  bernama  LPKSM    (Lembaga  Perlindungan Konsumen  Swadaya  Masyarakat)  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Peran  LPKSM  dalam menyelesaikan  sengketa  konsumen  diatur  secara  khusus  dalam  Pasal  44  ayat  (2)  UUPK  (Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen),  yang  mana  pada  ketentuan  pasal tersebut  dapat  diketahui  bahwa  “Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen”. Adapun ketentuan lebih lanjut  mengenai  LPKSM  diatur  didalam  PP  (Peraturan  Pemerintah).  UUPK  pada  hakekatnya  telah memberikan  kesetaraan  kedudukan  Konsumen  dengan  pelaku  usaha,  tetapi  konsep  perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dan pelaku  usaha  dengan  prinsip  kesetaraan  yang  berkeadilan  dan  untuk  mengimbangi  kegiatan  pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen langsung maupun tidak langsung. 3
1 Intar Nur dan Rukiyah Lubis, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 44
2 Sanusi  Bintang  dan  Dahlan,  Pokok-Pokok  Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis,  PT.  Citra  AdityaBakti, Bandung, 2000, hlm 107
3 Dahlia, Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, 2014
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pada penelitian kali ini, termuat rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana tinjauan yuridis  mengenai  keberadaan  LPKSM  beserta  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  yang  tentunya mengacu pada UUPK sebagai landasan utama,  serta mengacu pada PP Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Perubahan  Atas  PP  Nomor  59  Tahun  2001  Tentang  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat. Selain daripada itu, permaslahan yang terjadi dilapangan adalah kurangnya pengetahuan konsumen terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen berdasarkan UUPK, yang mana dalam hal ini,  tidak  semua  konsumen  mengetahui  dasar  hukum  perlindungan  konsumen  itu  sendiri,    sehingga dengan adanya karya tulis ini dapat menjadi sumber informasi yang valid bagi para konsumen untuk mengetahui hak dan kewajibannya selaku konsumen dan dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen karena  menggunakan  bahasa    ilmiah  yang  singkat,  padat  dan  jelas.  Disamping  hal  itu,  diharapkan pembaca  dapat  mengetahui  tentang  apa  yang  diteliti  secara  langsung  dilapangan  dan  dikorelasikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perlu diadakan sebuah penelitian dengan melakukan kajian secara komprehensif, sehingga penelitian ini mampu menghasilkan sebuah penjelasan yang rasional dan dapat dipahami oleh pembaca, khususnya oleh para konsumen.
Memandang  rumusan  masalah  tersebut,  maka  diperlukan  argumentasi  yang  tajam  serta dilengkapi dengan referensi yang memang benar-benar valid sebagai acuan atau landasan mengenai pembahasan  LPKSM.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai    keberadaan LPKSM  beserta  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  yang  tentunya  mengacu  pada  UUPK  sebagai landasan utama,  serta mengacu pada PP Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 59 Tahun  2001  Tentang  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat  serta  untuk meningkatkan  pengetahuan  konsumen  terkait  hak  dan  kewajiban  konsumen  dan  tidak  menutup kemungkinan  juga  untuk  mengetahui  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  berdasarkan  UUPK.  Untuk sampai  pada  tujuan  tersebut,  maka  perlu  dipaparkan  juga  studi  kasus  mengenai  sengketa  konsumen yang ditangani oleh BPSK Kabupaten Karawang sebagai bagian dari LPKSM Kabupaten Karawang. Hal itu dimaksudkan agar ketika konsumen mengalami kasus sengketa konsumen, maka konsumen tahu apa yang harus dilakukan, harus kemana dan harus dengan cara apa menyelesaikan sengketa tersebut. Banyaknya konsumen yang belum memahami secara detail mengenai hak dan kewajibannya, menjadi suatu  hal  yang  melatarbelakangi  penelitian  ilmiah  ini.  Karena  pada  karya  tulis  ini,  peneliti  tentu mengacu  pada  keterangan-keterangan  secara  langsung  dari  pihak  LPKSM  Kabupaten  Karawang maupun  dari  pihak  BPSK  Kabupaten  Karawang  yang  merupakan  bagian  dari  LPKSM  Kabupaten Karawang  dan  kemudian  dihubungkan  dengan  aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang perlindungan  konsumen,  yang  didalamnya  memuat  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  serta  hak  dan kewajiban konsumen.
Menurut Pasal 44 ayat (3) UUPK, tugas LPKSM meliputi :
1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati- hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
3. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; dan
5.  Melakukan  pengawasan  bersama  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  perlindungan konsumen.
Kelima tugas LPKSM itu dijabarkan lagi secara lebih spesifik dalam PP LPKSM. Pasal 4 PP LPKSM  mengatur  bahwa  penyebaran  informasi  oleh  LPKSM  dilakukan  melalui  penyebarluasan berbagai  pengetahuan  mengenai  perlindungan  konsumen  termasuk  peraturan  perundang-undangan terkait. Sedangkan untuk pemberian nasehat kepada konsumen diatur dalam Pasal 5 PP LPKSM dapat dilakukan secara lisan atau tulisan agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 6 PP LPKSM mengatur bahwa kerjasama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang atau jasa yang beredar, penyuluhan serta pendidikan  konsumen.  Untuk  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya,  Pasal  7  PP LPKSM menyatakan bahwa LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu  memperjuangkan  haknya  secara  mandiri,  baik  perseorangan  maupun  kelompok.  Sedangkan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk  tugas  pengawasan  perlindungan  konsumen,  LPKSM  bersama  pemerintah  dan  masyarakat melakukan penelitian, pengujian dan/atau survei. 4
Berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat membuat rasa keingintahuan yang begitu besar terutama masyarakat perkotaan. Sehubungan dengan perkembangan ini, LPKSM dapat menjalankan fungsi  advokasi  penyampaian  informasi  dengan  lebih  aktif  menulis  diberbagai  media  mengenai perkembangan  pelanggaran  hak  konsumen.  Oleh  sebab  itu,  dalam  rangka  pengembangan  advokasi hukum dalam bentuk pendidikan dan pemberian informasi, pemerintah perlu memfasilitasi pemberian media bagi LPKSM baik cetak maupun elektronik dalam rangka perlindungan konsumen. Media ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan terkait perlindungan kosumen dan  penyebarluasan  informasi  LPKSM  bermasalah.  Terhadap  pelaku  usaha  perlu  diwajibkan  untuk memiliki  media  untuk  menginformasikan  produk  atau  barang  yang  dihasilkannya.  Informasi  dalam media tersebut dapat berupa keuntungan penggunaan produk, cara penggunaan, dampak negatif apabila penggunaan  produk  tidak  sesuai  dengan  aturan.  Keberadaan  media  ini  dapat  juga  sebagai  sarana promosi dari pelaku usaha. Kewajiban ini perlu diatur dalam UU untuk menekan pelaku usaha karena kewajiban ini akan berdampak pada sejumlah biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha. Apabila tidak diatur secara tegas kemungkinan hal ini tidak akan terealisasi dengan baik. 5
Tujuan  dari  pembentukan  LPKSM  yaitu  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam upaya perlindungan konsumen karena tanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. 6 Selain lembaga yang dibentuk pemerintah, menurut ketentuan dalam  Bab  VIII  UUPK,  pemerintah  dalam  Bab  IX,  Pasal  44  memungkinkan  dibentuknya  lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat tersebut  diberikan  kesempatan  untuk  berperan  aktif  dalam  mewujudkan  perlindungan  konsumen. 7 Perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  keadilan,  keseimbangan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Didalam Penjelasan Pasal 2 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen  diselenggarakan  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  5  asas  yang  relevan  dalam pembangunan nasional. 8
Dengan adanya LPKSM dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap  konsumen.  Dalam  keterangan  tentang  BPKN  (Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional) sebelumnya telah dikemukakan pentingnya 2 (dua) lembaga ini dalam memfasilitasi konsumen agar memperoleh keadilan. Keduanya secara sinkron melakukan upaya perlindungan konsumen dari arus yang berbeda, yaitu LPKSM sebagai arus bawah yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara reprensentatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Arus bawah tersebut, sebelum diundangkan undang-undang perlindungan konsumen diperankan oleh YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Sebaliknya, BPKN sebagai arus atas memiliki kekuasaan yang secara khusus diberikan undang-undang untuk mengurusi perlindungan konsumen. Implementasi tujuan  dan    fungsi  LPKSM  dalam  melindungi  hak  konsumen  di  Indonesia  telah  dilaksanakan sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  terutama  berkaitan dengan  pengawasan  terhadap  barang  dan  jasa  yang  digunakan  oleh  konsumen.  Hal  ini  dilakukan bekerjsama dengan pemerintah dan hasil pengawasan tersebut merupakan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan LPKSM untuk menyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak konsumen baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.
4 Lutvi.  Advokasi  Hukum  Oleh  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat.  Yustisia Tirtayasa: Jurnal Negara Hukum. Vol. 5 No. 2. 2014
5 Suraiya Ishak, Ahmad Raflis Che Omar & Amira Azmi, Kebertanggungjawaban Peniaga terhadap Pengguna: Kes Perniagaan Makanan Berpremis, Proceedings hal. 593.
6 Rio. Tugas dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Melindungi Konsumen. Lex Privatum, Vol.II/2014
7 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hal. 93-94.
8 Celina  Tri  Kristiyanti,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Edisi  l.  Cetakan  Pertama.  Sinar  Grafika. Jakarta, 2008, hal. 120 (Lihat Marianus Gaharpung, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika. Vol. 3. No. 1 Juli 2000, hlm. 59)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematik dan  metodologis,  serta  mengambil  kesimpulan  yang  tepat. 9 Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan yuridis  empiris  yaitu  pendekatan  dalam  arti  menelaah  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dan  aturan- aturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Dengan demikian, data utama yang digunakan adalah data primer dan data penunjang yang digunakan adalah data sekunder. Adapun ruang lingkup atau objek dari penelitian ini mencakup konsumen yang bersengketa  dengan  pelaku  usaha,  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  Kabupaten Karawang  yang  merupakan  bagaian  dari  LPKSM  Kabupaten  Karawang,  UUPK  (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) serta aturan perundang-undangan lainnya yang saling berkaitan dengan perlindungan konsumen . Dalam penelitian ini, peneliti dapatkan informasinya secara  langsung  dari  pihak  LPKSM  Kabupaten  Karawang.  Disamping  itu,  penelitian  ini  juga  fokus terhadap bagaimana implementasi kerja LPKSM yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  berlaku  yang  mengatur  perlindungan  konsumen.  Penelitian  ini  bertempat  di  Perpustakaan Universitas  Buana  Perjuangan  Karawang  dan  di  kantor  BPSK  Kabupaten  Karawang,  yang  mana  di kantor tersebut ada ketua LPKSM Kabupaten Karawang atau yang biasa dikenal LPKSM Satria Pangkal Perjuangan, yaitu Gunawan,SH., MH. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Kemudian, alat analisis utama pada penelitian ini adalah UUPK (Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen).  Mengenai  teknik pengumpulan data, maka penulis akan menggunakan data studi primer yang LPKSM Satria Pangkal Perjuangan  tangani  langsung  bersama  BPSK  Kabupaten  Karawang  dilapangan.  Selain  daripada  itu, studi  kepustakaan  juga  diperlukan  untuk  pembahasan  secara  komprehensif.  Studi  kepustakaan merupakan  Suatu  pengumpulan  data  dengan  cara  mengkaji  buku–buku  di  perpustakaan  untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data diperoleh dengan teknik penalaran hukum ( Legal Reasoning ) yang dimana teknik ini memaparkan reasons for the existence , yaitu hukum adalah relasional, hukum berkorelasi dengan keberagaman, merupakan dasar penalaran hukum. Kemudian digunakan juga teknik analisis logika hukum yang merupakan alat untuk memperjelas dan mengevaluasi penalaran, serta bisa dibuat jalan dari premis menuju kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
LPKSM  (Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadya  Masyarakat)  merupakan  lembaga  non pemerintah  yang  terdaftar  dan  diakui  oleh  Pemerintah  yang  mempunyai  kegiatan  mengenai perlindungan  konsumen. 10 Dalam  praktiknya  LPKSM  dapat  melakukan  mediasi  dan  negosiasi  yang bersifat  quasi  yudisial.  Kegiatan  ini  tentunya  harus  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  memiliki kemampuan mediasi dan pengetahuan tentang peraturan konsumen yang luas. Apabila dilakukan oleh sembarangan  orang  hasilnya  tentu  tidak  akan  maksimal  dan  berpotensi  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran hukum. Hal ini terbukti karena dalam prakteknya banyak pihak-pihak yang mengeluhkan tetang aktifitas LPKSM yang tidak bertanggung jawab seperti melakukan pemerasan dan penipuan. 11 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, berdasarkanketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakui keberadaannya oleh pemerintah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,  pelaksanaan  penyelenggaraan  Perlindungan  Konsumen  diseluruh  Pemerintah  Daerah
9 Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara Berulang Kali Terhadap Perpindahan Hak Tanggungan Milik Debitur. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1, 1, (2021).
10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
11 Gunarto,  Beberapa  Catatan  Pelaksanaan  Tugas  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat (LPKSM), Disampaikan dalam Diskusi Internal Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI, 2012.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kabupaten/Kota  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  sehingga  perlu  dilakukan penyesuaian  terhadap  pengaturan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan  atau jasa yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Perlu  ditegaskan  kembali,  bahwa  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non pemerintah  yang  terdaftar  dan  diakui  oleh  Pemerintah  yang  mempunyai  kegiatan  menangani perlindungan  konsumen.  LPKSM  dapat  melakukan  kegiatan  perlindungan  konsumen  di  seluruh wilayah  Indonesia,  dengan  artian  dapat  membuka  kantor  atau  sekretariat  disetiap  daerah  di  wilayah Imdonesia.  Pemerintah  mengakui  keberadaan  LPKSM  yang  memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  1) Terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi; dan 2) Bergerak dibidang perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan  tugasnya,  LPKSM  dapat  bekerja  sama  dengan  organisasi  atau  lembaga  lainnya,  baik yang  bersifat  nasional  maupun  internasional.  LPKSM  melaporkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun. 12
Saat ini, dengan ketatnya persaingan dalam merebut pangsa pasar melalui bermacam-macam produk  barang,  maka  LPKSM  perlu  memantau  secara  serius  pelaku  usaha  atau  penjual  yang  hanya mengejar  profit  semata  dengan  mengabaikan  kualitas  produk  barang. 13 Problematika  yang  muncul dengan kehadiran LPKSM adalah kelanjutan dari fungsi serupa yang selama ini telah dijalankan oleh lembaga-lembaga  konsumen  sebelum  berlakunya  UUPK.  Ada  pandangan  kehadiran  LPKSM merupakan  bentuk  intervensi  Negara  terhadap  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  dari  kelompok masyarakat,  namun  di  sisi  lain,  ia  diperlukan  untuk  memberikan  jaminan  akuntabilitas  lembaga- lembaga  kosumen  tersebut,  sehingga  kehadiran  LPKSM  ini  benar-benar  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat.  Oleh  karena  itu,  LPKSM  dan  cabangnya  di  daerah  harus  mengontrol  dengan  sungguh- sungguh  kelayakan  produk  barang  yang  dipasarkan  melalui  penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang tertib niaga dan hukum perlindungan konsumen agar mereka tidak terjebak tindakan pelaku usaha yang hanya  memprioritaskan  keuntungan  dengan  mengorbankan  konsumen.  LPKSM  diharapkan  sering melakukan  advokasi  melalui  media  massa  agar  masyarakat  selektif  serta  hati-hati  dalam  membeli produk barang yang muncul deras di pasaran. Selain itu, unit pengaduan masyarakat perlu dibentuk sebagai sarana pengaduan masyarakat yang dirugikan dari produk barang yang digunakan. Hasil temuan LPKSM  yang  disampaikan  masyarakat  juga  harus  mendapat  tindak  lanjut  dan  penyelesaian  secara tuntas. Diharapkan pula kehadiran LPKSM bukan justru berpihak kepada pelaku usaha atau penjual dengan  mengorbankan  konsumen.  Terkait  dengan  implementasi  perlindungan  konsumen,  UUPK mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana tertuang dalam Pasal 44, yang dapat dipahami bahwa  pemerintah  mengakui  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakatyang  memenuhi syarat. Kemudian LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Adapun tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan : a) Menyebarkan  informasi  dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  atas  hak  dan  kewajiban  dan  kehati- hatian konsumen dalam mengkonsumsibarang dan/atau jasa; b) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; c) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan  konsumen;  e)  Melakukan  pengawasan  bersama  pemerintah  dan  masyarakat  terhadap pelaksanaan  perlindungan  konsumen.  Perlindungan  hukum  merupakan  perlindungan  yang  diberikan hukum terkait mengenai hak dan kewajiban manusia. 14 Perlindungan hukum juga diperlukan sebagai upaya untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilainilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar
12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001  Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 13 Marianus Gaharpaung, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000, hal. 42.
14 Ni Putu Januaryanti Pande, “Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik impor yang tidak terdaftar di BBPOM Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, h.18. 2019
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sesama  manusia. 15 Perlindungan  Konsumen  memiliki  istilah  yang  berkaitan  dengan  perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. 16
Berdasarkan salah satu tugas LPKSM yang harus bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, maka LPKSM Kabupaten Karawang menjalin hubungan kerja sama dengan BPSK Kabupaten Karawang. Dalam menangani kasus-kasus sengketa konsumen, LPKSM  seringkali  bersinergi  dengan  BPSK  Kabupaten  Karawang  untuk  menyelesaikan  sengketa tersebut.  Berdasarkan  informasi  yang  peneliti  dapatkan  langsung  dari  pihak  LPKSM  Kabupaten Karawang, saat  meneliti secara langsung ke lapangan, terhitung dari tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan  tanggal  10  Februari  2022,  bahwa  terdapat  suatu  kasus  sengketa  konsumen  yang    pernah ditangani  secara  bersama-sama    antara  LPKSM  Kabupaten  Karawang  dengan  BPSK  (Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  Kabupaten  Karawang.  Sejalan  dengan  beriringan  LPKSM Kabupaten Karawang dengan BPSK Kabupaten Karawang, peneliti mengetahui bahwa ketua LPKSM Kabupaten Karawang juga merupakan bagian dari kepengurusan BPSK Kabupaten Karawang, yang didirikan pada tahun 2010, yang beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani nomor 47 (Sauyunan), Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, yang kemudian disebut sebagai kantor pertama yang dimana masih  dalam  wewenang  pemerintahan  kabupaten  dalam  naungan  Bupati. Adanya  implementasi Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  BPSK  Kabupaten  Karawang menjadi  binaan  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  yang  sebelumnya  dibawah  Pemda  Kabupaten Karawang.  Dengan  adanya  kewenangan  pengalihan  fungsi  yang  BPSK  semula  dibawah  wewenang pemerintahan  kabupaten,  berubah  menjadi  kewenangan  provinsi  sehingga  mengubah  bentuk mekanisme  baik  anggaran,  susunan  anggota,  serta  sarana  dan  prasarana.  Pada  tahun  2018  BPSK karawang berpindah tempat alamat ke gedung Metrologi Provinsi Jawa Barat yang beralamat dijalan Pangkal Perjuangan Kilometer 75, (depan RSI) Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang kemudian disebut kantor kedua hingga saat ini. Berdasarkan data yang saya dapatkan  langsung  dari  Ketua  LPKSM  Satria  Pangkal  Perjuangan  Karawang,  Gunawan  SH,  bahwa terdapat perkara yang pernah ditangani oleh LPKSM Kabupaten Karawang dengan BPSK Kabupaten Karawang,  yang  mana  BPSK  tersebut  dari  segi  kepengurusannya  merupakan  bagian  dari  LPKSM Kabupaten Karawang. Pembentukan BPSK ini dilatarbelakangi adanya globalisasi dan perdagangan bebas,  yang  didukung  kemajuan  teknologi  dan  informatika  dan  dapat  memperluas  ruang  gerak transportasi  barang  dan/atau  jasa  melintasi  batas-batas  wilyah  suatu  Negara. 17 Dari  hasil  observasi sdengan  mwlakukan  wawancara  serta  diskusi  antara  peneliti  dengan  ketua  LPKSM  Kabupaten Karawang,  maka  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  perkara  yang ditangani yaitu  perkara  sengketa konsumen  dengan  putusan  hasil  mediasi  untuk  memutus  perkara  antara  Ferrial  Ali  Umar,  NIK 3215012610640004,  kelahiran    Karawang,  22  Oktober  1964,  jenis  kelamin  laki-laki,  pekerjaan wiraswasta,  alamat  Jl.Tuvarep  No.188  RT001/005  Kelurahan  Nagasari,  Kec.  Karawang  Barat,  Kab Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon, melawan PT.Folux Lito Karawang sebagai pelaku usaha atau termohon, yang beralamat di  Jl. DR. Ide Agung Gede Agung Kav.E4.2  Kuningan  Timur,  Setiabudi,  Jakarta  Selatan  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  termohon. Dalam perkara tersebut, pihak BPSK Kabupaten Karawang, sebagai bagian dari LPKSM Kabupaten Karawang  menimbang,  pemohon  dalam  permohonannya  sebagaimana  yang  telah  terdaftar  pada kepanitreaan  BPSK  karawang  dengan  nomor  pd/68/BPSK-KRW/XXI/2021  tertanggal  4  Desember 2021 pada pokoknya menyampaikan bahwa pemohon telah dirugikan oleh termohon dikarenakan:
1. Pemohon membeli apartemen Follux Technopolis pada tanggal 17 oktober 2017 dengan cara mengangsur dan telah membayar booking fee sebesar RP.15,000,000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 november 2017 dan 20 kali angsuran dengan total yang dibayarkan dengan total
15 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hal. 11-30.
16 Anak Agung Adi Lestari, “Perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor ditinjau dari undang-undang Nomor 8 tahun 1999”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2. H. 34. 2019
17 Lia Amaliya, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Terhadap Penerapan Klausula Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan  Konsumen, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 5, No. 1, 2020
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sebesar Rp. 159.518.160,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah).
2. Pemohon dijanjikan oleh pihak marketing Pollux Technopolis bahwa unit apartemen akan selesai pada tahun 2019, 2 (dua) tahun setelah pebayarab booking fee .
3. Pada saat penandatanganan surat pesanan, tidak dibacakan dan dijelaskan mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemesanan unit apartemen oleh pihak Follux Technopolis.
4. Saat ini pemohon meliat bahwa progress pembangunan apartemen belum juga dilakukan pembangunan dan tidak sesuai dengan janji pihak marketing.
Menimbang bahwa atas permohonan pemohon, kemudian BPSK Kabupaten Karawang telah mengundang  pemohon  dan  pemohon  berdasarkan  surat  panggilan  nomor  :  68.1/panggilan.1 /BPSK.KRW/XXI/2021 tertanggal 26 desember 2021 untuk hadir pada pertemuan tanggal  16 desember 2021, waktu jam 10.00 s/d 14.00 WIB di BPSK Karawang. Menimbang, bahwa pada hari sidang ke-1 yang telah diterapkan yaitu hari kamis tanggal 16 desember 2001. Pemohon didampingi oleh kuasanya dari  LPKSM  Kabupaten  Karawang  sedangkan  termohon  tidak  hadir  menghadap  ataupun  menyuruh wakilnya yang sah menghadiri persidangan di BPSK Kabupaten Karawang. Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran termohon, kemudian termohon di panggil Kembali melalui surat panggilan ke 2 (dua) nomor 68.2/panggilan.2/BPSK.KRW/XXI/2021 tertanggal 17 desember 2021. Untuk hadir pada hari kamis, tanggal 23 Desember 2021 waktu jam 10.00 s/d 14.00 WIB.  Menimbang, bahwa hari sidang ke-2 yang telah ditentukan hari kamis, tanggal 23 Desember 2021 pemohon hadir dengan dihadiri oleh kuasanya dari LPKSM, sedangkan termohon hadir menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk  menghadap  persidangan  di  BPSK  Karawang.  Menimbang,  bahwa  pada  pertemuan  tersebut pemohon maupun termohon telah sepakat memilih penyelesaian sengketa cara mediasi. Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon nanggapi sebagai berikut:
1. Termohon membenarkan bahwa pemohon adalah pemesan apartemen pollux a1 # a08-10 tipe studio semi gross 24,5 m2 berdasarkan surat pemesan nomer ginza 009 tanggal 17 oktober;
2. Termohon Dan Pemohon sepakat untuk mengesampingkan pokok perkara dan melanjutkan dengan mediasi;
3. Dalam mediasi ini, pemohon melalui kuasa pendampingannya mengusulkan perdamaian dengan memohon termohon agar mengembalikan booking fee dan angsuran yang telah dibayar sebesar Rp.
159.518.160,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah) kepada termohon dan pihak termohon sudah menjawab permohonan pemohon dengan hanya mengembalikan dana sebesar Rp.20.899.579,- (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh Sembilan  ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai surat jawaban nomor 0113 /CBR- PLK / ADM / XI / 2021 tanggal 16 Desember 2021;
4. Pemohon mengajukan pemotongan dari jumlah uang yang telah disetorkan bukan dari nilai jual apartemen, sedangkan dari termohon sesuai sartifikat surat pesanan pemotongan dari nilai jual apartemen.
Menimbang,  bahwa  pemohon  dan  termohon,  sepakat  hadir  kembali  untuk  melanjutkan persidangan  ke-3  pada  hari  kamis,  30  Desember  2021.  Bahwa  pada  tanggal  30  Desember  2021, pemohon hadir karena terlebih dulu datang pada pukul 10.00 di BPSK Kabupaten Karawang, Ketika mulai sidang, sekitar pukul 14.00 WIB. pihak pemohon hadir didampingi oleh kuasanya dari LPKSM, sedangkan termohon tidak hadir karena sakit, dengan agenda jawaban dari pihak termohon atas susulan pemohon dengan potongan total sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan yang dibayarkan adalah Rp.89.518.160,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah) selama 10 bulan sedangkan pihak pemohon hanya menginginkan potongan 15% dari total uang yang  masuk  kepada  pihak  termohon.  Menimbang,  bahwa  pemohon  dan  termohon,  sepakat  hadir kembali untuk melanjutkan persidangan pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022. Menimbang bahwa sidang  hari  senin  tanggal  6  Januari  2022  pihak  pemohon  tidak  hadir  karena  sudah  mediasi  diluar persidangan  dengan  pihak  termohon  dan  termohon  hadir,  akan  tetapi  tidak  ada  kata  sepekat  untuk berdamai  dikarenakan  termohon  tetap  pada  hasil  kesepakatan  manajemen  perusahaan  bahwa pengambilan dana pemohon Rp.89.518.160,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
seratus enam puluh rupiah) selama 10 bulan (Rp 8.915.816,- per bulan) menolak atas ajuan perdamaian pemohon dengan meminta potongan 20% dari uang yang telah di setorkan oleh pemohon. Menimbang, bahwa  berdasarkan  kesepakatan  tersebut,  maka  BPSK  Kabupaen  Karawang  telah  membuat  forum mediasi, dengan pertemuan pada hari kamis 23 Desember 2021, hari kamis tanggal 23 desember 2021 dan hari kamis tanggal 6 januari 2022.Menimbang,bahwa setelah 3 (tiga) kali dalam proses mediasi tersebut  diatas,  baik  pemohon  maupun  termohon  sepakat  tidak  menghasilkan  kesepakatan  untuk berdamai,  sehingga  baik  pemohon  maupun  termohon  memutuskan  untuk  tidak  bersepakat  dalam perkara di BPSK Kabupaten Karawang. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Komisioner BPSK  Kabupaten  Karawang  memutuskan  perkara  peyelesaian  sengketa  konsumen  nomor pd/068/BPSK-KRW/XI /2021 tertanggal 4 Desember 2021 baik pemohon maupun termohon dengan sepakat untuk tidak bersepakat.
Melihat  hasil  dari  studi  kasus  tersebut,  secara  analitis  dapat  dicermati  bahwa  penyelesaian sengketa konsumen yang ditangani oleh LPKSM maupun BPSK diwilayah Kabupaten Karawang tidak serta merta berakhir pada sebuah kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Hasil mediasi tidak akan  selalu  berakhir  dengan  perdamaian.  Namun  terlepas  dari  sengketa  konsumen  yang  berujung dengan ketidaksepakatan dan berakhir tanpa perdamaian, yang terpenting adalah ada langkah-langkah yang memang seharusnya dilakukan oleh LPKSM maupun BPSK Kabupaten Karawang, ada prosedur yang ditempuh selama proses penyelesaian sengketa konsumen yang sedang dialami kedua belah pihak atau  lebih.  Sejauh  yang  peneliti  ketahui  secara  langsung,  peran  LPKSM  maupun  peran  BPSK Kabupaten  Karawang  memang  sangat  diperlukan  oleh  para  konsumen  dari  berbagai  lapisan masyaraka,sebab  ketika  muncul  sengketa  konsumen  ditengah-tengah  masyarakat,    LPKSM  bersama BPSK  Kabupaten  Karawang  adalah  lembaga  yang    tepat  untuk  memberikan  solusi  pada  sengketa konsumen  secara  non  litigasi,  sebelum  pihak-pihak  yang  bersengketa  memutuskan  untuk menyelesaikan sengketanya secara litigasi.
Setelah  membahas  mengenai  LPKSM  di  Kabupaten  Karawang,  yang  dalam mengimplementasikan tugas, fungsi dan wewenangnya bersinergi dengan BPSK Kabupaten Karawang, adakalanya patut diketahui juga hak konsumen, kewajiban konsumen, hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha. Dasar hukum mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban pelaku usaha termuat dalam Pasal 4, Pasal 5,Pasal 6 sampai Pasal 7 UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen).  Dengan  demikian,  dapat  diketahui  secara  pasti  bahwa  hak konsumen adalah sebagai berikut :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatanndalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dimana ada konsumen, tentu saja ada pelaku usaha. Ketika ada hak konsumen, maka ada juga hak pelaku usaha, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Rasa  aman  perlu  diciptakan  sebab  setiap  manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya terwujud dalam hak-hak sebagai konsumen. 18
Sehingga  bisa  disimpulkan  secara  sederhana  bahwasannya  peralihan  hak  atas  tanah  serta bangunan rumah, melalui jual beli tidak cukup sebatas perjanjian dibawah tangan antara kedua belah pihak, walaupun perjanjian itu sah dan berlaku serta memenuhi unsur dalam pasal 1320 KUHPerdata syarat sah nya suatu perjanjian, namun peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak cukup hanya itu saja, sebagaiaman diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Menyebutkan s etiap peralihan hak atas tanah  harus  dibuatkan  akta  di  hadapan  PPAT.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  semua  pihak.  Apabila  perjanjian  jual  beli  tidak ditandatangani  di  hadapan  PPAT,  maka  perjanjian  jual  beli  tersebut  tetap  berlaku  bagi  kedua  belah pihak,  tetapi  tanpa  akta  jual  beli  tersebut  tanah  tidak  dapat  didaftarkan  atau  hak  atas  tanah  tersebut dibalik  menjadi  nama  pemilik  yang  baru.  di  kantor  pertanahan.  Dan  Peralihan  hak  atas  tanah  dan bangunan tentunya wajib didaftarkan bagi pemilik yang baru.
Dapat  sama-sama  diambil  pelajaran  baik  oleh  penulis  sendiri  ataupun  pembaca,  dalam penelitian kali ini, bahwasanya kita sebagai warga negara yang baik serta mengetahui bahwa negara kita indonesia adalah negara hukum, tentunya kita harus patuh dan taat akan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku diindonesia, dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Demi menjunjung tinggi tujuan dari hukum itu sendiri, yang dimana adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tentunya dengan amanah undang-undang, peraturan-peraturan, dan norma atau kaidah yang berlaku serta marwah hukum yang tercipta dalam negara ini, tentunya untuk menjamin setiap masyarakat warga negara mendapatkan hak yang sama dimata hukum atau segi aspek hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau dibeda-bedakan satu sama dengan yang lainnya.
18 https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/142912169/hak-dan-kewajiban-konsumen
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV.  KESIMPULAN
LPKSM  (Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadya  Masyarakat)  merupakan  lembaga  non pemerintah  yang  terdaftar  dan  diakui  oleh  pemerintah  yang  mempunyai  kegiatan  mengenai perlindungan  konsumen.  Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan salah satu tugas LPKSM yang harus bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, maka  LPKSM  Kabupaten  Karawang  menjalin  hubungan  kerja  sama  dengan  BPSK  Kabupaten Karawang. Dalam menangani kasus-kasus sengketa konsumen, LPKSM seringkali bersinergi dengan BPSK Kabupaten Karawang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. UUPK (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Rasa  aman  perlu  diciptakan  sebab  setiap  manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya terwujud dalam hak-hak sebagai konsumen. Maka dari  itu,  konsumen  perlu  mengetahui  hak  konsumen,  kewajiban  konsumen,  hak  pelaku  usaha  dan kewajiban  pelaku  usaha.  Dasar  hukum  mengenai  hak  dan  kewajiban  konsumen  maupun  hak  dan kewajiban pelaku usaha termuat didalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 sampai Pasal 7 UUPK (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

## REFERENSI

## Journal article
Lutvi.  Advokasi  Hukum  Oleh  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat.  Yustisia Tirtayasa: Jurnal Negara Hukum. Vol. 5 No. 2. 2014
Rio. Tugas dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Melindungi Konsumen. Lex Privatum, Vol.II/2014
Celina  Tri  Kristiyanti,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Edisi  l.  Cetakan  Pertama.  Sinar  Grafika.
Jakarta,  2008,  hal.  120  (Lihat  Marianus  Gaharpung,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika. Vol. 3. No. 1 Juli 2000, hlm. 59)
Adistie, Novelia; Anwar, Jarkasi. Hubungan Keabsahan Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Dilakukan Secara  Berulang  Kali  Terhadap  Perpindahan  Hak  Tanggungan  Milik  Debitur.  Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1, 1, (2021).
Marianus Gaharpaung, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000, hal. 42.
Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Qur’ani  Dewi  Kusumawardani,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Internet  Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hal. 11-30.
Anak Agung Adi Lestari, “Perjanjian baku dalam jual beli kredit sepeda motor ditinjau dari undang- undang Nomor 8 tahun 1999”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2. H. 34. 2019
Ni  Putu  Januaryanti  Pande,  “Perlindungan  konsumen  terhadap  produk  kosmetik  impor  yang  tidak terdaftar di BBPOM Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, h.18. 2019 Dahlia, Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, 2014
Lia Amaliya, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Terhadap Penerapan Klausula Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan  Konsumen, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 5, No. 1, 2020

## Book References
Intar Nur dan Rukiyah Lubis, Win-Win Solution Sengketa Konsumen, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2014
Sanusi  Bintang  dan  Dahlan,  Pokok-Pokok  Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis,  PT.  Citra  AdityaBakti,
Bandung, 2000
Suraiya  Ishak,  Ahmad  Raflis  Che  Omar  &  Amira  Azmi,  Kebertanggungjawaban  Peniaga  terhadap Pengguna: Kes Perniagaan Makanan Berpremis, Proceedings
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Cetakan  Keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
Gunarto,  Beberapa  Catatan  Pelaksanaan  Tugas  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat (LPKSM), Disampaikan dalam Diskusi Internal Tim Hukum P3DI Setjen DPR RI, 2012

## Aturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001  Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

## Internet Source
https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/142912169/hak-dan-kewajiban-konsumen