## IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN APOTEK DAN FAKTOR YANG BERHUBUNGAN  DI KOTA BENGKULU

## IMPLEMENTATION OF PHARMACY STANDARD SERVICE AND RELATED FACTORS IN BENGKULU CITY
Heru Laksono 1 , Avrilya Iqoranny Susilo 2 , Zamharira Muslim 3 Lisma Ningsih 4 , Tedy Febriyanto 5 1,5 Prodi TLM, Poltekkes Kemenkes Bengkulu
2,3 Prodi Farmasi, Poltekkes Kemenkes Bengkulu
4 Prodi Promkes, Poltekkes Kemenkes Bengkulu Email: heru@poltekkesbengkulu.ac.id
Introduction:  The  current  development  of  pharmaceutical  science  has  caused  a  shift  in  the  orientation  of pharmaceutical  services  from  managing  drugs  as  commodities  to  comprehensive  services  (pharmaceutical care). Pharmacists are not only drug managers but in a broader sense, include the implementation of rational drug use in the context of patient safety. Method: This research is an analytical observational study with a cross sectional  design.  The  research  population  in  this  study  were  pharmacies  operating  in  Bengkulu  City,  with samples  taken  using  a  purposive  sampling  technique  taking  into  account  the  activeness  of  pharmacies  in sending  reports.  Data  collection  was  carried  out by  interviewing  research  respondents  using  a  questionnaire. The Pharmaceutical Service Standard variable uses pharmaceutical standard indicators by referring to Minister of Health Regulation Number 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies. Results and  Discussion:  Overall  research  results  show  that  pharmaceutical  service  standards  in  Bengkulu  City pharmacies  have  not  been  implemented  properly.  The  results  obtained  were  that  there  were  still  54%  of pharmacies  that  had  not  implemented service  standards  for  providing  information  to  support  the correct  and rational  use  of  medicines,  monitoring  the  use  of  medicines  to  find  out  the  final  destination,  as  well  as  the possibility of medication errors. Conclusion: The existence of pharmaceutical service standards in pharmacies aims to improve the quality of pharmaceutical services; guarantee legal certainty for pharmaceutical personnel; and properly protect patients and the pharmaceutical community. The factor that hinders the implementation of pharmaceutical  service  standards  in  Bengkulu  City  pharmacies  is  the  number  of  prescriptions  that  must  be served every day (p value = 0.039, OR= 2.131).
Keyword : Pharmacy ; Pharmaceutical Care; Standard of Service

## ABSTRAK
Pendahuluan: Berkembangnya ilmu farmasi saat ini, menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian  dari  pengelolaan  obat  sebagai  komoditi  kepada  pelayanan  yang  komprehensif  (pharmaceutical care).  Apoteker  tidak  hanya  sebagai  pengelola  obat  namun  dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  mencakup pelaksanaan  dari  penggunaan  obat  yang  rasional  dalam  rangka  keselamatan  pasien.  Metode:  Penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi apotek yang beroperasi di Kota Bengkulu, pengambilan  sampel  menggunakan  teknik  purposive  sampling  mempertimbangkan  keaktifan  apotek mengirimkan laporan.  Pengumpulan data  dengan  cara  wawancara.  Variabel  Standar  Pelayanan  Kefarmasian menggunakan  indikator  standar  kefarmasian  dengan  merujuk  kepada  Permenkes  Nomor  73  Tahun  2016 Tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek.  Hasil  dan  Pembahasan:  Hasil  standar  pelayanan kefarmasian  di  apotek  Kota  Bengkulu  belum  seluruhnya  dilaksanakan    dengan  baik.  Diperoleh  hasil  bahwa masih terdapat sebesar 54% apotek yang belum melaksanakan standar pelayanan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan Obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir,  serta  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  pengobatan.  Kesimpulan:  Adanya  standar  pelayanan kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi  tenaga  kefarmasian;  dan  melindungi  pasien  dan  masyarakat  kefarmasian  dengan  baik.    Adapun  faktor yang menghambat implementasi standar pelayanan kefarmasian di apotek Kota Bengkulu adalah jumlah resep yang harus dilayani setiap harinya ( nilai p = 0.039, OR= 2,131). ata Kunci : Apotek ; Pelayanan Kefarmasian; Standar Pelayanan

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  peningkatan  pelayanan kesehatan  masyarakat  berbagai  upaya  telah dilakukan oleh pemerintah
diantaranya menyediakan  sarana-sarana  pelayanan  kesehatan salah  satunya adalah sarana pelayanan kefarmasian  dalam  hal  ini  adalah  apotek.  Apotek adalah  sarana  pelayanan  kefarmasian  tempat dilakukan  praktik  kefarmasian  oleh  Apoteker. Apotek  adalah  tempat  tertentu  untuk  melakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan  perbekalan  kesehatan  lainnya  kepada masyarakat.  Fungsi  apotek  adalah  sebagai  tempat pengabdian  apoteker  yang  telah  mengucapkan sumpah jabatan, dan sebagai sarana farmasi untuk melakukan  peracikan,  pengubahan  bentuk, pencampuran  dan  penyerahan  obat  dan  sarana penyaluran  perbekalan  farmasi  yang  harus menyebarkan  obat  yang  diperlukan  masyarakat secara meluas dan merata. Undang-Undang Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menyebutkan bahwa  praktik  kefarmasian  meliputi  pembuatan termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi, pengamanan,  pengadaan,  penyimpanan  dan pendistribusian  Obat,  pelayanan  Obat  atas  Resep dokter, pelayanan informasi Obat serta pengembangan  Obat,  bahan  Obat  dan  Obat tradisional  harus  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  saat  ini,  menyebabkan  terjadinya pergeseran  orientasi  pelayanan  kefarmasian  dari pengelolaan  obat  sebagai  komoditi  kepada pelayanan  yang  komprehensif  (pharmaceutical care) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat  namun  dalam  pengertian  yang  lebih  luas
mencakup  pelaksanaan  pemberian  informasi  untuk mendukung  penggunaan  obat  yang  benar  dan rasional,  monitoring penggunaan  obat  untuk mengetahui  tujuan  akhir,  serta  kemungkinan terjadinya  kesalahan  pengobatan  (Kefarmasian, 2011).  Apotek  sebagai  sarana  kefarmasian bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  Pelayanan kefarmasian;  menjamin  kepastian  hukum  bagi tenaga  kefarmasian;  dan  melindungi  pasien  dan masyarakat  dari  penggunaan  obat  yang  tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan  oleh  tenaga  kefarmasian  seperti pemberian  informasi  obat,  monitoring  penggunaan obat  pada  pasien  dan  memberikan  konseling tentang  penggunaan  obat  secara  tepat  dibutuhkan oleh  masyarakat  luas  sehingga  tujuan  dari penggunaan  obat  dapat  tercapai  (Diana  et  al., 2019).  Sumber  daya  kefarmasian  dan  sarana prasarana  penunjang  kegiatan  kefarmasian  yang tidak  memenuhi  standar  dapat  mempengaruhi kualitas  apotek  dalam  pelayanan  kefarmasian kepada masyarakat (Risma & Ef, 2023).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu,  jumlah  apotek  di  Provinsi  Bengkulu adalah  sebanyak  313  apotek,  181  diantaranya berada  di  Kota  Bengkulu.  Sebagian  besar  dari jumlah tersebut merupakan apotek di sektor swasta yang  berorientasi  pada  nilai  bisnis.  Berdasarkan data informasi dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu pertambahan  jumlah  apotek  di  Kota  Bengkulu  dari waktu  ke  waktu  cukup  pesat.  Pada  setiap  Apotek yang  menjalankan  operasionalnya  seharusnya menerapkan  standar  pelayanan  kefarmasian  pada Apotek  seperti  yang  tercantum  pada  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  73  Tahun  2016  tentang Apotek,  namun  kenyataan  di  lapangan  terdapat
banyak  Apotek  yang  tidak  ada  Apoteker  yang bertugas  selama  jam  buka  pelayanan  Apotek. Selain  itu  juga  ditemukan  Apotek  yang  melayani pelayanan  kefarmasian  selain  tenaga  kefarmasian yang  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan dalam  pelayanan  kefarmasian  (Rahmawati  et  al., 2023). Berdasarkan beberapa penelitian pelaksanaan  pelayanan  kefarmasian  seperti pengelolaan  sediaan  farmasi,  alkes  dan  BMHP yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Apoteker  dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian dalam pelaksanaannya lebih  banyak  dilakukan  oleh  Tenaga  Teknis Kefarmasian (Mulyagustina et al., 2017).
Penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi ini  dapat  merugikan  masyarakat  dalam  haknya memperoleh  pelayanan  kefarmasian  secara  tepat. Untuk  itu  diperlukan  pengawasan  serta  monitoring terhadap pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian  untuk  meningkatkan  pelayanan berkualitas  kepada  masyarakat,  namun  hal  ini terkendala dengan sumber daya yang dimiliki Dinas
Kesehatan
belum dapat melakukan monitoring/penilaian terhadap
pelayanan kefarmasian di apotek-apotek tersebut.
Saat  ini  masyarakat  lebih  memilih  untuk melakukan  swamedikasi  atau  pengobatan  mandiri untuk  menangani  penyakit-penyakit  ringan  karena alasan  fasilitas  kesehatan  yang  diperlukan  sangat jauh  letaknya,  takut  dengan  dokter,  takut  pergi kerumah sakit dan biayanya mahal (Wahyu, 2020). Masyarakat  sudah  percaya  kepada  diri  sendiri  dan sudah  merasa  bahwa  berdasarkan  pengalaman yang  lalu  dengan  melakukan  pengobatan  mandiri sudah  dapat  menyembuhkan  (Prabandari,  2018). Disini  diperlukan  peran  Apoteker  yang  sangat penting untuk memilihkan obat yang sesuai dengan kondisi  pasien.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui distribusi apotek di Kota Bengkulu yang
melakukan  pelayanan  kefarmasian  berdasarkan implementasi  standar  pelayanan  kefarmasian  dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian observasional  analitik  dengan  rancangan  cross sectional.  Populasi  penelitian  pada  penelitian  ini adalah  apotek  yang  beroperasi  di  Kota  Bengkulu, dengan  pengambilan  sampel  menggunakan  teknik purposive  sampling  dengan  mempertimbangkan keaktifan apotek mengirimkan laporan.
Pengumpulan  data  variabel  penelitian  dilakukan dengan  cara  wawancara kepada  responden penelitian  dengan  menggunakan  kuesioner. Wawancara  dapat  dilakukan  kepada  apoteker, apoteker  pengganti  maupun  tenaga  teknis kefarmasian  dari  apotek  yang telah  ditetapkan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melibatkan penanggungjawab perizinan apotek Dinas Kesehatan  Kota  Bengkulu. Variabel  Standar Pelayanan Kefarmasian diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang
menggunakan  indikator  standar kefarmasian dengan  merujuk  kepada  Permenkes  Nomor  73 Tahun  2016  Tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  yang  meliputi  Pengelolaan Sumber  Daya  dan  Pelayanan  Farmasi  Klinik  di Apotek.  Pengkategorian  variabel  Implementasi Standar  Pelayanan  Kefarmasian  dilakukan  dengan menggunakan  mean  score  sebagai  cut  of  point. Analisis  univariat  yang  bertujuan  mengetahui distribusi  karakteristik  apotek  dan  responden penelitian,  sedangkan  analisis  bivariat  dilakukan untuk  mengetahui  hubungan  beberapa  variabel dengan implementasi standar kefarmasian di apotek dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square.

## HASIL PENELITIAN
A. Karakteristik Apotek dan Responden Penelitian
1. Distribusi Karakteristik Apotek
Pada  penelitian  diperoleh  karakteristik Apotek  berdasarkan  jumlah  resep  dan  jumlah praktek dokter sebagai berikut :
Karakteristik Frekuensi % Jumlah resep per hari Jumlah Praktek Dokter 1-5 Resep >5 resep Ada Tidak Ada 22 28 28 22
46 54 56 44
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dari keseluruhan  apotek  yang  terpilih  sebagai  sampel sebagaian  besar  memiliki  praktek  dokter  (56%), dengan  jumlah  dokter  terbanyak  yaitu  5  praktek dokter  (2%)  jumlah  praktek  dokter  yang  dimiliki apotek  adalah  sebanyak  19  apotek  (38%)  dan sebanyak  22  apotek  (44  %)  tidak  memiliki  fasilitas praktek  dokter.  Rata-rata  jumlah  resep perhari  dari seluruh  apotek  adalah  sebesar  12.06  resep. Sedangkan  jumlah  resep  per  hari  terbanyak  yaitu sebanyak 50 resep per hari terdapat pada 1 apotek (2%). Jumlah resep paling sedikit yaitu sebanyak 2 resep per hari ditemukan pada 12 apotek (24%) dan 5 resep ditemukan pada 12 apotek (24%).

## 2. Distribusi Karakteristik Responden
Karakteristik Freku ensi % Jenis Kelamin Umur Side Job Waktu Kerja Apoteker Laki-laki Perempuan 21-35 tahun 36-50 tahun >50 tahun Ada Tidak Ada Full Time Part Time 6 44 40 7 3 21 29 11 39 12 88
80 14 6 42 58 22 78
Apoteker Rangkap Pemilik Status Apoteker Ya Tidak ASN Non ASN 16 34 24 26 32 68 48 52
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  diketahui bahwa  sebagian  besar  responden  yang  ikut  dalam penelitian  ini  berjenis  kelamin  perempuan  (88  %) dengan  distribusi  umur  terbanyak  pada  usia  21-35 tahun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak  78%  apoteker  yang  bertugas  di  apotek mempunyai kerja sampingan atau dengan kata lain tidak secara penuh bekerja di apotek sesuai dengan jam  kerja  apoteker,  sebanyak  32  %  apoteker  juga merangkap  sebagai  Pemilik  Sarana  Apotek  (PSA), sedangkan  distribusi  apoteker  yang  merupakan ASN adalah sebesar 48 %.
Dari  hasil  penelitian  ini  terlihat  tingginya persentase  Apoteker  yang  tidak  sepenuhnya melakukan pelayanan  di  Apotek. Hal  ini  jelas  akan mempengaruhi  pelayanan  kefarmasian,  semakin tinggi frekuensi kehadiran dari Apoteker maka akan semakin  baik  pula  pelayanan  di  Apotek  dan semakin  rendah  frekuensi  kehadiran  dari  Apoteker akan semakin menurunkan kualitas  dari  pelayanan Apotek (Di & Kotamobagu, 2021). Selain kehadiran Apoteker,  adapun  faktor  penghambat  yang menyebabkan  menurunnya  kualitas  pelayanan Apotek  ini  adalah  dari  faktor  pasien  yaitu  adanya keragu-raguan  kepada  tenaga  farmasi,  kurangnya keahlian,  tidak  ada  ruang  layanan  konseling,  dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia farmasi di apotek (Ach Faruk Alrosyidi & Kurniasari, 2020).
ANALISIS PERILAKU KESEHATAN IBU.. (Redi Kaswara 1 , Erma Gustina 2 , Gema Asiani 3, ,dkk) 387
B. Distribusi Karakteristik Pelayanan Kefarmasian VARIABEL FREKUENSI % Penggunaan Faktur Pembelian : Ya 47 84 Tidak 3 6 Penggunaan Buku Catatan Ya 48 96 Tidak 2 4 Pindah Wadah Ya 7 14 Tidak 43 86 Mencantumkan Nama Produsen pada wadah baru Ya 2 29 Tidak 5 71 Mencantumkan No. Batch pada wadah baru Ya 6 86 Tidak 1 14 Mencantumkan aturan pakai pada wadah Ya 6 86 Tidak 1 14 Mencantumkan kadaluarsa pada wadah baru Ya 4 57 Tidak 2 29 Mencantumkan tanggal pada wadah baru Ya 4 57 Tidak 3 43 Keterlibatan Apoteker dalam penyerahan obat Ya 22 44 Tidak 28 56 Konsultasi apabila resep tidak jelas Ya 37 74 Tidak 13 26 Konseling kepada pelanggan Ya 24 48 Tidak 26 52 Konseling lanjutan Ya 9 18 Tidak 41 82 Pemberian  informasi  kepada pasien Cara Pakai Ya 50 100 Tidak 0 0 Cara Simpan Ya 49 98 Tidak 1 2 Jangka Waktu pemakaian Ya 50 100 Tidak 0 0 Cara makan/minum obat Ya 36 72 Tidak 14 28
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  masih terdapat  sebanyak  3  apotek  (6%)  yang  belum menggunakan  faktur  pembelian  dan  8%  apotek yang  belum  menggunakan  buku  catatan  pada pengadaan  obat dan  bahan  di  apotek.  Terdapat  7 apotek  (14%)  yang  masih  memindahkan  wadah obat, dan diantara apotek tersebut masih ada yang tidak  mencantumkan  produsen  obat,  nomor  batch, aturan  pakai,  tanggal  kadaluarsa  dan  tanggal pemindahan  pada  wadah  barui.  Masih  terdapat sebanyak  56 %  apoteker  yang  tidak  terlibat  dalam penyerahan  obat,  sebanyak  26  %  apoteker  tidak
berkonsultasi ke dokter jika terdapat penulisan yang kurang  jelas.  Pemberian  informasi  kepada pelanggan pada saat penyerahan obat meliputi cara pakai  dan  jangka  waktu  pemakaian  dilakukan  oleh semua  apotek  (100%).  Sedangkan  masih  ada  1 apotek  yang  tidak  menmberikan  penjelasan mengenai cara menyimpan obat kepada pelanggan bahkan masih terdapat sebanyak  14 apotek  (28%) yang  tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  cara pakai/cara  makan  obat.  Hal  ini  bertolak  belakang dengan  beberapa  hasil  penelitian  bahwa  pasien merasa  lebih  aman  dengan  pengobatannya, merasa mendapatkan perhatian lebih dari apoteker, dan mendapatkan informasi penting ketika Apoteker  memberikan  pelayanan  kefarmasian secara maksimal (Mokoginta et al., 2021). Apoteker yang  yang  berada  di  tempat  memiliki  pengaruh terhadap  pelayanan  secara  maksimal  dan  dapat mengurangi        tingkat  kesalahan,  serta  mampu mengurangi  ketidakpuasan  pelanggan  dan  dapat memberikan    dampak    meningkatnya    kualitas hasil      pengobatan  pasien,  tetapi  sebaliknya  bila apoteker  tidak  berada  di  tempat  pelayanan kefarmasian  terhadap  pasien  tidak  akan  maksimal dan  dapat  mengurangi  tingkat  kepuasan  terhadap pasien  (Hanggara  et  al.,  2017).  Apoteker  juga  ikut bertanggung  jawab  terhadap  penggunaan  obat rasional.  Penggunaan  obat  rasional  sangat diperlukan  dalam  penggunaan  obat.  Penggunaan obat agar mendapatkan efek terapi yang diinginkan harus  memenuhi  persyaratan  Tepat  Pasien,  Tepat Indikasi,  Tepat  Obat,  Tepat  Dosis,  Tepat  Rute Pemberian,  Tepat  Waktu  Pemberian,  dan  Tepat Lama  Pemberian.  Tepat  pasien,  obat  yang digunakan  harus  benar-benar  tepat  penggunaanya (Susilo  &  Meinisasti,  2022).  Ketidakrasionalan paling  banyak  diakibatkan  antara  lain  akibat penggunaan  obat  yang  tidak  tepat  indikasi  atau
penggunaan  obat  yang  tidak  tepat  dosis  (Octavia, 2019).  Apoteker  juga  dapat  memberikan rekomendasi  obat  bebas  yang  tepat  dan  dapat mengarahkan  pasien  ketika  obat  tidak  mengurangi gejala  keluhan  yang  dirasakan,  mereka  harus melakukan konsultasi ke dokter (Bell et al., 2016).

## C. Distribusi  Implementasi  Standar  Pelayanan Kefarmasian di Apotek
Variabel  Implementasi  standar  pelayanan kefarmasian  di  apotek  di  Kota  Bengkulu  diperoleh dengan memberikan pertanyaan kepada responden yang  dibagi  menjadi  bagian  yaitu  Pertanyaan mengenai  Pelayanan  Farmasi  Klinik  dan Pertanyaan  mengenai  Pengelolaan  sumber  daya yang  kemudian  digabung  menjadi  Implementasi Standar Pelayanan Kefrmasian Apotek,dapat dilihat pada tabel di bawah ini

## Tabel  4.  Distribusi  Responden  Berdasarkan
Pelayanan  Farmasi  Klinik  di  Apotek Kota Bengkulu Tahun 2019 Pelayanan Farmasi Klinik Frekuensi  % Kurang Baik Baik 31 19 62 38 Jumlah 50 100
Dari  tabel  4  diatas  dapat  diketahui  bahwa  masih terdapat  sebanyak  31  apotek  (62%)  dari keseluruhan apotek yang menjadi sampel penelitian belum    melaksanakan  pelayanan  Farmasi  Klinik secara  baik.  Pelayanan  farmasi  klinik  ini  jika  tidak dijalankan dengan baik akan berakibat pasien  bila seorang  Tenaga  Kefarmasian  tidak  memberikan informasi  obat  pada  pasien,  pasien  tidak  dapat mengetahui penggunaan obat beserta efek samoing dari  obat yang  digunakan  maka  akan menimbukan
kesalahan dalam penggunaan obat atau yang biasa disebut medication error (Risma & Ef, 2023).

## Tabel  5.  Distribusi  Responden  Berdasarkan
Implementasi  Pengelolaan  Sumber Daya  di Kota Bengkulu Tahun 2019 Pengelolaan Sumber Daya Frekuensi % Kurang Baik Baik 25 25 50 50 Jumlah 50 100
Dari  tabel  5  diatas  dapat  diketahui  bahwa  terdapat proporsi  yang  sama  besar  antara  apotek  dengan pengelolaan sumber daya yang baik yaitu sebanyak 25  apotek  (50%)  dengan  apotek  dengan pengelolaan sumber daya yang kurang baik.

## Tabel  6.  Distribusi  Responden  Berdasarkan
Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek di Kota Bengkulu Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek Frekuensi  % Kurang Baik Baik 27 23 54 46 Jumlah 50 100 Dari  tabel  6  diatas  dapat  diketahui  bahwa  terdapat sebanyak 27 apotek (54%) dari keseluruhan apotek yang menjadi sampel penelitian belum melaksanakan  implementasi  standar  pelayanan kefarmasian secara baik. Pada tahap analisis  yang menggunakan  uji  chi  square  (95  %  CI)  untuk melihat  hubungan antara beberapa variabel (Durasi Kerja  Apoteker,  Rangkap  PSA,  Status  Pekerjaan Apoteker) dengan Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek di Kota Bengkulu.
Tabel 7. Distribusi Variabel Penelitian Berdasarkan Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek di Kota Bengkulu
Variabel Implementasi Standar Pelayanan Apotek p value Kurang Baik % Baik % Durasi Kerja Apoteker Apoteker Rangkap PSA Status Apoteker Praktek Dokter Jumlah resep Penuh Waktu Paruh waktu Ya Tidak ASN Non ASN Ada Tidak Ada >5 resep 1-5 resep 8 19 7 20 13 14 18 9 16 11 72.7 48.7 43.8 58.8 54.2 53.8 64.3 40.9 72.7 39.3 3 20 9 14 11 12 10 13 6 17 27.3 51.3 56.2 41.2 45.8 46.2 35.7 59.1 27.3 60.7 0.285 0.488 1.000 0.174 0.039
Dari  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa berdasarkan p value yang dihasilkan dari 5 variabel yang  dilakukan  uji  hipotesis  sebanyak  4  variabel (Durasi  kerja  Apoteker,  Apoteker  Rangkap  PSA, Status  Apoteker  dan  Praktek  dokter) tidak memiliki hubungan dengan Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian  apotek  di  Kota  Bengkulu  (p  value  > 0.05)  sedangkan  variabel  Jumlah  resep  memiliki hubungan  yang  signifikan  terhadap  implementasi standar  pelayanan  kefarmasian  apotek  di  Kota Bengkulu  (p  value  =  0.039).  Dari  nilai  Odds  Rasio didapatkan  hasil  sebesar  4.121  dapat  dikatakan bahwa  apotek  yang  menerima  lebih  dari  5  resep setiap hari memiliki risiko sebesar 4 kali lebih besar untuk tidak mengimplementasikan standar pelayanan  apotek  dengan  baik  dibanding  apotek yang  menerima  antara  1  sampai  dengan  5  resep setiap harinya.
Apotek merupakan tempat pelayanan yang mampu dijangkau dan tempat memperoleh edukasi terkait  kepatuhan  dalam  mengkonsumsi  obat  yang
diperoleh  dari  resep  dokter  (Pudiarifanti  et  al., 2023). Apotek dengan jumlah resep lebih dari 5 bisa dikatakan mempunyai beban kerja yang lebih besar jika  dibandingkan apotek  dengan  jumlah  resep 1-5 resep  setiap  harinya.  Beban  kerja  yang  berat menjadi  salah  satu  faktor  yang  secara  tidak langsung  menyebabkan  implementasi  standar pelayanan  kefarmasian  menjadi  kurang  baik, karena beban kerja yang berat akan menyebabkan stress  kerja  yang  kemudian  berdampak  terhadap penurunan  kinerja  dari  apoteker  maupun  tenaga teknis  kefarmasian.  Beberapa  informasi  yang  tidak dikumpulkan  pada  penelitian  ini  seperti  jumlah karyawan/TTK  serta  jumlah  kunjungan  apotek menjadi  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  karena informasi  ini  dapat  lebih  memberikan  gambaran beban  kerja  yang  ada  di  apotek.  Tidak  ada hubungan  antara  durasi  kerja  apoteker  dengan implementasi  standar  pelayanan  kefarmasian  di apotek  dapat  dijelaskan  karena  tugas  dan kewajiban apoteker berdasarkan Permenkes Nomor
73  Tahun  2016  Tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  pada  kesehariannya dilaksanakan  oleh  tenaga  lain,  dalam  hal  ini  oleh tenaga  teknis  kefarmasian  (TTK)  di  apotek.  Begitu juga  dengan  variabel  apoteker  yang  merangkap sebagai  pemilik  apotek  yang  tidak  berhubungan dengan implementasi standar pelayanan kefarmasian  di  apotek,  dapat  dijelaskan  dengan kepemilikan  apotek  oleh  apoteker  tidak  menjamin pelayanan kefarmasian dilaksanakan dengan  baik,  bahkan seorang  apoteker yang  digaji untuk    mengelola  sebuah  apotek  akan  lebih  baik kinerjanya dibandingkan apoteker yang merangkap sebagai PSA (Yulidarsih et al., 2019).

## KESIMPULAN
Implementasi standar  pelayanan  apotek  di
Kota  Bengkulu  belum  dilakukan  dengan  baik  oleh seluruh apotek yang ada di Kota Bengkulu. Variabel Durasi  kerja  Apoteker,  Apoteker  Rangkap  PSA, Status Apoteker dan Praktek dokter diketahui tidak berhubungan secara signifikan dengan implementasi  Standar  Pelayanan  Kefarmasian Apotek,  sedangkan  variabel  jumlah  resep mempunyai  hubungan  yang  signifikan  dengan Implementasi  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di apotek Kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Ach  Faruk  Alrosyidi,  &  Kurniasari,  S.  (2020).
Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di  Apotek  Kabupaten  Pamekasan  Tahun 2020.  Journal  Of  Pharmacy  And  Science,
5(2),
55–59. Https://Doi.Org/10.53342/Pharmasci.V5i2.180 Bell,  J.,  Dziekan,  G.,  Pollack,  C.,  &  Mahachai,  V.
(2016).  Self-Care  In  The  Twenty  First Century :  A  Vital  Role  For  The  Pharmacist. Advances  In  Therapy,  33(10),  1691–1703. Https://Doi.Org/10.1007/S12325-016-0395-5 Di, F., & Kotamobagu, K. (2021). Implementation Of Pharmaceutical  Serviced  Standars  At  Kimia Farma  Pharmacy  In  Kotamobagu  City  10, 825–833.
Diana,  K.,  Tandah,  M.  R.,  &  Basuki,  M.  (2019).
Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian
Di Apotek Kota Palu. Jurnal Ilmiah As-Syifaa,
11(1), 45–54. Https://Doi.Org/10.33096/Jifa.V11i1.504 Hanggara, R. S. L., Gibran, N. C., Kusuma, A. M., & Galistiani, G. F. (2017). Pengaruh Keberadaan  Apoteker  Terhadap  Mutu Pelayanan  Kefarmasian  Di  Puskesmas Wilayah  Kabupaten  Banyumas.  Jurnal Kefarmasian Indonesia, 7(1), 67–76. Https://Doi.Org/10.22435/Jki.V7i1.5018.67-76 Kefarmasian, T.  (2011).  PMK  No.  889  Tahun  2011
Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
Mokoginta,  N.  J.,  Citraningtyas,  G.,  &  Jayanto,  I.
(2021).  Compliance  With  The  Application  Of Pharmaceutical  Service  Standards  In Pharmacies  In  The  City  Of  Kotamobagu. Pharmacon, 10(November), 1147–1154.
Mulyagustina, M., Wiedyaningsih, C., & Kristina, S.
A.  (2017).  Implementation  Of  Pharmaceutical Care  Standard  In  Jambi  City’s  Pharmacies.
Jurnal  Manajemen  Dan  Pelayanan  Farmasi, 7(2), 83. Https://Doi.Org/10.22146/Jmpf.30284 Octavia,  D.  R.  (2019).  Tingkat  Pengetahuan Masyarakat  Tentang  Swamedikasi  Yang Rasional Di Lamongan. Jurnal Surya, 11(03),
1–8. Https://Doi.Org/10.38040/Js.V11i03.54
Prabandari,  S.  (2018).  Gambaran  Manajemen
Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Apotek Permata  Kota  Tegal.  Parapemikir :  Jurnal Ilmiah Farmasi, 7(1), 202–208. Https://Doi.Org/10.30591/Pjif.V7i1.741
Pudiarifanti,  N.,  Khasanah,  H.  R.,  Farmasi,  P.,  &
Bengkulu, P. K. (2023). Relationship Between
The  Influence  Of  Covid-19  Conditions  On Compliance  And  Quality  Of  Life  Of  Diabetes Mellitus  Patients  Who  Visiting  In  Apotek Bengkulu. Avicenna, 18(1), 259–266.
Rahmawati,  F.,  Heroweti,  J.,  &  Ikhsan,  M.  (2023).
Evaluasi  Penerapan  Standar  Pelayanan Farmasi  Klinik  Di  Apotek  Kabupaten Magelang. 1, 1–10.
Risma,  Z.,  &  Ef,  J.  A.  J.  (2023).  Pelaksanaan Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Apotek Tegar  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan Rebuplik Indonesia No . 73 Tahun 2016.  Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin,  2(4),  1586– 1597.
Susilo, A. I., & Meinisasti, R. (2022). Analisa Praktik Swamedikasi  Di  Kota  Bengkulu.  Journal  Of Nursing  And  Public  Health,  10(2),  242–254. Https://Doi.Org/10.37676/Jnph.V10i2.3203
Wahyu,  H.  (2020).  Pengetahuan,  Sikap,  Tindakan Dan  Perilaku  Masyarakat  Dalam  Pencarian Pengobatan Patah Tulang. 15(3), 169–177.
Yulidarsih, Purwanti, N. U., Susanti, R., Purwanti, N. U., & Susanti, R. (2019). Evaluasi Penerapan Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Apotek Kota Singkawang Tahun 2019. Program Studi Farmasi  Fakultas  Kedokteran  Universitas Tanjungpura, 73, 1–12.