## ANALISIS HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP
( ERROR IN PERSONA) DALAM PUTUSAN NO. 2161 K/PID/2012
Sabungan Sibarani 1 1)
Universitas Borobudur, Jakarta.

## Abstract
The number of cases of wrongful catches of late shows police negligence in performing their duties. For example in the case of Hasan Basri. The purpose of this research is to know the function of the Police in law enforcement in Indonesia, to know the accountability of Police investigators and the victim’s legal efforts in the case of wrongful catch or error in persona. The research method used in this research is the normative juridical approach The function of the Police in law enforcement in Indonesia is one of the functions of state government  The accountability of Police investigators refers to the provisions Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia and the code of ethics of the police. The legal efforts that need to be done by the victim who experienced the wrong of catching them is pre-trial, if the case has not been entered the main trial of the case. If the case has reached the principal trial of the case, the victim may claim damages and rehabilitation . Keywords:  Law Analysis, Error in Persona, Court Decision.

## Intisari
Banyaknya kasus salah tangkap akhir-akhir ini menunjukkan kelalaian polisi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya dalam kasus Hasan Basri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk mengetahui akuntabilitas penyidik   Kepolisian dan upaya hukum korban dalam kasus salah tangkap atau salah orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah negara. Akuntabilitas penyidik Kepolisian mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kode etik kepolisian. Upaya hukum yang perlu dilakukan oleh korban yang mengalami kesalahan dalam menangkapnya adalah pra-persidangan, jika kasusnya belum masuk persidangan utama kasus tersebut. Jika kasus tersebut telah mencapai persidangan utama dari kasus tersebut, korban dapat mengklaim ganti rugi dan rehabilitasi.
Kata kunci:  Analisis Hukum, Kesalahan Tangkap, Putusan Pengadilan.

## A.  Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara hukum ( rechsstaats ), ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD Negara RI 1945), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka ( machtsstaats ), karena itu semua elemen dalam melaksanakan tindakan
apapun harus dilandasi oleh hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hukum adalah hal yang penting serta mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum dan juga memberikan kepastian hukum.
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam negara hukum berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), jelas diterangkan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM “…seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Sistem peradilan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses peradilan pidana dalam rangka penegakkan hukum dan berhubungan sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 (empat) sistem yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan lembaga permayarakatan.  Berbicara tentang penyidikan, yang berwenang melakukan penyidikan adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dilaksanakannya penyidikan tidak lepas kaitannya dengan The right of due process yang merupakan suatu prinsip dalam hukum pidana bahwa setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik di atas
landasan sesuai dengan hukum acara. Untuk kepentingan penyidikan sangat erat dengan masalah penangkapan, seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 1 butir 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang dimilikinya sebagai penyidik serta penyelidik pihak Kepolisian juga berhak melakukan dalam penangkapan guna sebagai kegiatan penyidikan suatu kasus.
Penangkapan sendiri merupakan tindakan penyidik (Polisi) berupa p e nge k ang an   s e m e nt ar a   w a ktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 22) Polisi lebih sering dipersalahkan daripada Jaksa dan Hakim, karena polisi bersentuhan langsung dengan masyarakat lebih banyak dibandingakan dengan Jaksa dan Hakim. Polisi mempunyai peranan sebagai gatekeeper (pintu gerbang) sistem peradilan pidana, jadi tidak mengherankan apabila citra sistem peradilan pidana sering diindentikkan dengan kinerja polisi. 33) Dalam praktek pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hal ini erat kaitannnya dengan sering terjadinya salah tangkap, pihak-
2 2) Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.  128.
3 3) Erlangga Masdiana, 2008. Polisi dan Fenomena Salah Tangkap , Gatra, Jakarta, hlm. 76
pihak yang sebenarnya tidak terkait dalam suatu tindak pidana tetapi ikut dijatuhi hukuman. Pihak-pihak yang sebenarnya tidak terkait dengan suatu tindak pidana dituntut atas hukuman pidana penjara atau lebih lagi hukuman mati terhadap kejahatan yang tidak pernah dilakukannya, dan kemudian dieksekusi.
Proses penyidikan yang terindikasi adanya upaya paksa bertujuan untuk mempermudah penyidikan, dalam prakteknya agar tersangka mengakui perbuatannya, penyidik kepolisian menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan. Dalam melaksanakan penangkapan, polisi terikat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam KUHAP mengenai syarat-syarat untuk melakukan penangkapan kepada seorang tersangka, seperti diharuskannya ada dugaan keras bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang disertai surat perintah penangkapan, dan membuat berita acara penangkapan, yang tembusannya wajib disampaikan kepada keluarga tersangka.
Penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu bentuk pelangaran HAM dan viktimologi menjadi usaha untuk menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan dalam berbagai bidang kehidupan di dunia. 44)
Apabila penyidik melakukan upaya penindakan berupa salah tangkap maka ada konsekuensi hukum bagi penyidik
4 4) Arif Gosita, 2009, Masalah Korban Kejahatan , Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, hlm. 1.
yang seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkapnya saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari penyidik.
Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis akan mengkaji secara mendalam terhadap kasus yang dialami Hasan Basri seorang tukang ojek yang merupakan korban salah tangkap yang dituduh sebagai pelaku atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) butir  1 dan 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2011 di Kemayoran Jakarta Pusat. Kasus ini bermula pada saat penangkapan Hasan Basri pada tanggal 9 November 2011 yang dibawa oleh  sejumlah anggota Polres Jakarta Pusat ke Pospol Gambir untuk diinterogasi terkait dengan tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya, setelah tetap tidak mengaku Hasan dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan pengakuannya Hasan Basri dipaksa untuk mengakui tuduhan tersebut dengan disertai kekerasan, dan juga dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak didampingi oleh penasehat hukum.  Dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukannya Hasan Basri tetap harus menerima hukuman mendekam didalam tahanan Polres Jakarta Pusat dan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.
Setelah melalui persidangan selama kurang lebih enam bulan. Hasan Basri akhirnya divonis tidak bersalah dan tidak
terbukti terlibat dalam kasus pencurian tersebut dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan membebaskan terdakwa dan meminta terdakwa dibebaskan dari penjara.
Pada kasus ini, ada hal yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum adalah Hasan Basri diduga merupakan korban salah tangkap pihak kepolisian Metro Jakarta Pusat. Pada 9 November 2011 lalu Hasan Basri ditangkap di pangkalan ojeknya di daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ia dituduh terlibat dalam pencurian dengan kekerasan pada 14 Oktober 2011 lalu. Kejadiannya terjadi di suatu pemondokan di Jalan Waja, Kemayoran, Jakarta Pusat, korban seorang lelaki bernama Manurung. Dalam hal ini, Hasan Basri membantah terlibat aksi kejahatan tersebut. Bahkan, salah satu tersangka yang tertangkap bernama Reza alias Fazz menyatakan, Hasan Basri bukanlah satu dari lima pelaku. Namun pihak kepolisian tak menggubris hal tersebut. Hasan Basri tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Pusat.

## B.  Pembahasan
Masalah salah hukum ini sudah terjadi sejak KUHAP diundangkan pada tahun 1981 sehingga menjadi pertanyaan bagaimana menanggulangi kesalahan dalam putusan Hakim, salah tangkap, salah tuntut, salah hukum orang yang tidak bersalah ( innocence people ). Permasalahan ini hendak dicari pada sistem peradilan pidana itu sendiri, karena
sistem peradilan pidana itu terdiri dari substansi, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam arti memberi keadilan kepada rakyat Indoesia, struktur yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan dan proses dari sejak penangkapan dan penahanan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, penjatuhan pidana oleh Hakim atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan pelaksanaan pemasyarakatan untuk mengembalikan para narapidana ke masyarakat. Proses inilah yang seringkali mengaburkan substansi, keadilan substantif berubah menjadi keadilan prosedural yang sering melukai perasaan keadilan masyarakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan pidana.
Hal tak terkalah penting adalah mengenai konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## Kasus Posisi
Kasus ini bermula pada saat Terdakwa 1 Fazza alias Ezza alias Rezza dan Terdakwa 2 Hasan Basri alias Hasan bersama-sama dengan teman-temannya Andreas alias Nandes Putranda, Ronald dan Alex Alvendra alias Alvin (masing-masing
belum tertangkap/DPO) atau secara sendiri-sendiri pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 malam hari sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2011 bertempat di dalam kamar rumah kost No. 17 lantai 03 Jl. Waja VII No. 09 RT. 014/010 Kel. Harapan Mulia, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2005 warna silver metalik No. pol B-1095- QI berikut STNKnya, 1 (satu) unit handphone type E70, 1 (satu) unit handphone merk Sony Erickson, uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang ada dalam tabungan rekening BCA, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet, 1 (satu) setel baju, 1 (satu) lembar KTP DKI atas nama Daniel Sanjaya dan 1 (satu) lembar SIM A yang seharusnya atau sebagian kepunyaan saksi Daniel Sanjaya atau kepunyaan orang lain selain mereka terdakwa dengan maksud  untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului  disertai atau diikuti  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud  akan menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan  diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai
barang yang dicuri, dilakukan  oleh dua orang  atau lebih dengan bersekutu.
Perbuatan tersebut  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Awalnya teman mereka terdakwa yakni Andreas alias Nandes Putranda (DPO) berkenalan dengan saksi Daniel Sanjaya melalui jaringan handphone, setelah sering berkomunikasi melalui handphone, akhirnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober  2011 sekitar pukul 19.00 WIB mereka bertemu. Saksi Daniel Sanjaya membawa kendaraan mobil dan mengetahui hal itu, maka Andreas alias Nandes Putranda (DPO) menghubungi terdakwa 1 Fazza alias Ezza alias Rezza, terdakwa 2, Hasan Basri alias Hasan dan Ronald serta Alex Alvendra alias Alvin (masing-masing  belum tertangkap / DPO) sekaligus memberitahukan ia bertemu dengan orang yang berduit, dan akhirnya mereka bersepakat untuk mengambil barang-barang milik saksi Daniel Sanjaya. Untuk melaksanakan niatnya, mereka bersepakat  dilaksanakan di kamar kost yang disewa oleh terdakwa 1, yakni di rumah kost No. 17 lantai 03 Jl. Waja VII No. 09 RT. 014/010 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dan menjadi tugas Andreas alias Nandes Putrando (DPO) mengajak saksi ke tempat tersebut.
Sekitar pukul 20.00 WIB, Andreas alias Nandes Putrando (DPO) dan saksi Daniel Sanjaya masuk ke kamar kost yang disewa  terdakwa 1, dan tak lama kemudian, mereka terdakwa, Ronald dan Alex Alvendra alias Alvin menyusul masuk kamar tersebut dan bersama-
sama memukuli muka, menendang badan, dan mencekik  leher saksi korban menggunakan ikat pinggang, diteruskan melepaskan baju dan celana yang dikenakan saksi korban hingga tinggal berpakaian dalam, kemudian terdakwa 2 mengikat kedua tangan saksi korban menggunakan kabel dan tali sepatu, lalu menyumpal mulut saksi korban menggunakan baju kaos. Setelah itu, Andreas alias Nandes Putranda (DPO) merogok saku celana dalamnya berupa dompet berisikan STNK, uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kartu ATM BCA, Kartu Kredit, KTP DKI dan SIM A atas nama Daniel Sanjaya, 1 (satu) unit jam tangan merk Alba, 1 (satu) unit handphone type E70, 1 (satu) unit handphone merek Sony Ericson, serta kunci kontak mobil Avanza.
Andreas alias Nandes Putranda, dan terdakwa 2 menanyakan nomor PIN ATM BCA   kepada saksi korban, seraya terdakwa  2 mengancam menggunakan obeng berwarna kuning yang diarahkan ke muka saksi korban, setelah mengetahui nomor PIN ATM BCA dari saksi korban, maka terdakwa 2 bersama Ronald dan Alex Alvendra alias Alvin pergi ke ATM BCA, sedangkan terdakwa 1 dan Andreas alias Nandes Putranda tetap berada di kamar tersebut.
Tak lama kemudian Alvin menghubungi Andreas alias Nandes Putranda melalui handphone, memberitahukan nomor PIN-nya salah, maka mengetahui hal itu, Andreas  alias Nandes Putranda menjadi emosi lalu memukul muka saksi korban,
diikuti terdakwa 1 menendang  kaki saksi korban sehingga dalam keadaan ketakutan saksi korban memberitahukan nomor PIN ATM BCA yang sebenarnya.
Andreas alias Nandes Putranda menghubungi Alvin memberitahukan nomor PIN yang baru diberitahukan oleh saksi korban, dan akhirnya Alvin berhasil menarik tunai uang sejumlah Rp. 9.000.000,- dari rekening saksi korban tersebut.
Terdakwa 2 bersama Ronald, dan Alex Alvendra alias Alvin kembali menemui terdakwa 1 dan Andreas alias Nandes Putranda yang masih menunggu saksi korban, lalu mereka bersama-sama pergi menggunakan mobil milik saksi korban, meninggalkan saksi korban  yang masih dalam keadaan terikat di kamar terdakwa 1.
Akibat perbuatan mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Andreas alias Nandes Putranda, Ronald dan Alex Alvendra alias Alvin (masing-masing belum terungkap/ DPO) menyebabkan saksi Daniel Sanjaya mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 200 warna silver metalik No. Pol B-1095-Q1 berikut STNK-nya, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson, uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang ada dalam tabungan rekening BCA, uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang ada dalam tabungan rekening BCA, uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet, 1 (satu) stel baju, 1 (satu) lembar KTP DKI atas nama
Daniel Sanjaya, dan 1 (satu) lembar SIM A yang semuanya telah diambil oleh mereka terdakwa bersama dengan teman-temannya, serta menderita luka lecet, dan memar pada leher, wajah dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul,  luka memar pada pergelangan kedua tangan dan kedua kaki yang pola dan gambarannya seperti luka jerat, sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum No. 939TU.FK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Munim Idris, SpF dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo.
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

## Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar satu-satunya pedoman untuk memeriksa dalam persidangan ini, yakni apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Pada pokoknya Terdakwa 2 Hasan Basri alias Hasan didakwa dengan dakwaan tunggal atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 KUHP.
Pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 KUHP menyatakan bahwa :
Ayat (2) : Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Ke-1 :  Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam s e b u a h   r u m a h   a t a u pekarangan tertutup yang
ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
Ke-2 :  Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Secara yuridis tampak bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa 2 Hasan Basri alias Hasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 KUHP seperti tersebut di atas.
Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengenal terdakwa 2 Hasan Basri alias Hasan, ini artinya bahwa terdakwa 2 Hasan Basri alias Hasan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya. Hal ini tentunya didasarkan atau dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, dimana dijelaskan bahwa :
Pada BAP halaman 1 No. 3 saksi mengatakan “bahwa perkara tindak pidana pencurian terjadi pada Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar Pukul 20.00 WIB di Kamar Kost No. 17 Jl. Waja VII No. 9 Rt 014 Rw 010 Kel, Cipinang Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Yang menjadi korbannya adalah saya sendiri (Daniel Sanjaya) sedangkan pelakunya 5 (lima) orang laki- laki yang tidak dikenal.
Pada BAP halaman  2 No. 6 saksi mengatakan bahwa ciri-ciri para pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu;
a.  Seorang laki-laki yang mengaku bernama Nandez Putranda alias Andreas; tinggi sekitar 165 cm, umur sekitar 21 tahun, kulit sawo matang, hidung pesek agak besar, rambut belah pinggir, logat Sumatera, perawakan kecil, memakai kaos warna abu-abu.
b.  Seorang laki-laki yang mengaku kakak Nandez Putranda alias Andreas; tinggi sekitar 172 cm, umur sekitar 30 tahun, kulit sawo matang, hidung mancung, logat Sumatera, perawakan atletis, memakai kaos merah.
c.  Seorang laki-laki yang mengaku bernama Reza; tinggi sekitar 165 cm, umur 23 tahun, kulit mangoloid, hidung mancung, rambut spike, tato dilengan kiri bergambar garuda. d.  Seorang laki-laki yang mengaku sebagai kakek Andreas alas Nandez Putranda; tinggi sekitar 165 cm, umur sekitar 60 tahun, kulit sawo matang, hidung pesek, tidak memakai kacamata, logat Sumatera, perawakan kurus, memakai kaos warna hitam Seorang laki-laki yang saya duga sebagai penjaga kos; tinggi sekitar 170 cm, umur sekitar 40 tahun, kulit hitam, hidung pesek, logat jawa, perawakan kurus, memakai kaos warna biru.
Pada BAP tambahan saksi Daniel Sanjaya yang dibuat pada hari Sabtu, 12 Nopember 2011 Pukul 09.00 WIB setelah Hasan Basri ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 Pukul 17.00 WIB menjelaskan;
a.  Pada BAP tambahan halaman 1
No. 3 mengatakan benar telah dipertemukan oleh pemeriksa seorang laki-laki yang mengaku bernama Fazza alias Ezza ais Rezza dan Hasan Basri alias Hasan dan saya mengenali kedua orang tersebut adalah 5 (lima) dari pelaku yang melakukan penyekapan terhadap saya yang kemudian mengambil barang -barang milik saya pada hari Jumat tanggai 14 Oktober 2011 sekitar Pukul 20.00 WIB di Kamar Kost No. 17 Lantal 3 Jl. Waja Vll No. 9 Rt 014 Rw 010 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
b.  Pada BAP Tambahan halaman  2 No.
4 Daniel Sanjaya mengatakan ada peran dari kedua pelaku yakni;
Untuk terdakwa 1 Fazza alias Ezza alias Rezza memukul paha sebelah kiri saya dan menendang pinggul saya. Terdakwa 2 Hasan Basri alias Hasan; mengikat kedua tangan saya dengan tali sepatu yang kemudian salah saru pelaku lain menyuruh Hasan Basri alias Hasan memindahkan mobil milik saya dan dengan membawa kunci mobil Hasan Basri alias Hasan keluar dari kamar.
Pada BAP terdakwa 1 Fazza alias Ezza alias Rezza yang dibuat pada hari Rabu, tanggai 9 Nopember 2011 Sekitar Pukul 07.00 WIB sebelum Hasan Basri Terdakwa 2 ditangkap pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2011 Pukul 17.00 WIB menjelaskan;
a.  Bahwa dalam BAP terdakwa I Fazza alias Ezza alias Rezza Hal 2 No.
9 tertulis bahwa Fazza bersama- sama dengan Alvin, Nandez, Ronald dan Alia mengambil barang-barang tersebut pada Hari Jumat tanggai 14 Oktober 2011 sekitar Pukul 20.00 WIB di Kamar Kost No. 17 Lantai 3 No. 9 Rt 0147 Rw 010 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
b.  Bahwa dalam BAP terdakwa 1 Fazza alias Ezza alias Rezza Hal 7 No. 18 tertulis bahwa Fazza kenal dengan Alvin sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lain di Lapangan Banteng Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, dengan Nandez saya kenal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dilapangan banteng Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, Ronald saya kenal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di lapangan banteng Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat sedangkan Allak baru saya kenal sejak hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekitar Pukul 14.00 WIB di kamar kosnya Alvin di lantai bawah JI. Waja Vll Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
Pada BAP lanjutan terdakwa 1 Fazza alias Ezza alias Rezza yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2011 Sekitar Pukul 11.00 WIB setelah Hasan Basri Terdakwa 2 ditangkap pada hari Rabu, 9 Nopember 2011 Pukui 17.00 WIB menjelaskan;
Pada BAP terdakwa 1 Fazza alias Ezza alias Rezza, hal 2 No. 31 tertulis bahwa bahwa seorang laki-laki mengaku bernama Hasan Basri alias Hasan adalah seorang laki-laki yang saya kenal sejak hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011
Sekitar Pukul 14.00 WIB di Kamar Kosnya Alvin di lantai bawah Jl. Waja VII K.ei. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan laki-laki tersebut dipanggil dengan sebutan “Allak”.
Berdasarkan keterangan saksi Daniel Sanjaya dan Keterangan tersangka saat ini terdakwa atas nama Fazza alias Ezza alias Rezza terungkap: pertama bahwa Hasan Basri terdakwa 2 ditangkap oleh Penyidik Polres Jakarta Pusat tanpa bukti permulaan yang cukup, karena tidak ada satu alat bukti pun yang sah secara hukum yang mengatakan bahwa hasan basri merupakan salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga Penyidik Polres Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menggunakan cara-cara orde baru yang melanggar hukum dan hak asasi manusia dengan cara tangkap dulu orangnya kemudian baru dikumpulkan alat bukti maupun saksinya, mengakibatkan terdakwa harus duduk dibangku pesakitan, saat ini diduga kuat Penyidik Polres Jakarta Pusat melakukan rekayasa perkara dengan mengkriminalkan orang yang tidak bersalah, ini sungguh fatal yang melukai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
Berdasarkan hal yang menguatkan bahwa Penyidik Polres Jakarta Pusat memenjarakan orang yang tidak bersalah ( error in persona ) yang terindikasi melakukan rekayasa perkara, berdasarkan keterangan saksi dari Sulastri Napitupulu yang merupakan penjaga kost, yang menerangkan bahwa kelima orang pelaku yang melakukan tindak pidana
pencurian tersebut tinggal dikosan Sulastri Napitupulu. Pernyataan  Sulastri Napitupulu dalam BAP yang dibuat di Polres Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 Pukul 13.30 WIB menjelaskan;
a.  Bahwa dalam BAP saksi Sulastri halaman  1 No. 3 mengatakan bahwa, sebelumnya saya tidak tahu kapan persis kejadian pencurian tersebut, namun setelah berada di Kantor Polisi perkara tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2011 sekitar Jam 20.00 WIB di kamar kost No. 17 Lantai 3 Jl. Waja VII No. 9 Rt 0037 Rw 002 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Yang menjadi korbannya adalah Daniel Sanjaya sendiri sedangkan pelakunya 5 (lima) orang laki-laki yang kost di rumah kos saya yang saya jaga yang saya ketahui bernama Nandes. Alfin, Ronal dan Reza.
b.  Pada BAP saksi Sulastri halaman  2 No. 4 mengatakan bahwa pekerjaan saya adalah menjaga tempat kos yang terletak di Jl. Waja Vll No. 09 Rt 003 Rw 002 No. 09 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. c.  Pada BAP saksi Sulastri halaman 2 No. 5 mengatakan bahwa saya kenal dengan Nandez dan Alvin sudah setahun yang lalu karena dia menyewa kamar kost ditempat kost yang saya jaga. Sedangkan dengan Alvin, Ronal dan Reza saya baru kenal karena dia baru sewa kamar kost 3 hari sebelum kejadian.
Penyidik Polres Jakarta Pusat rnemenjarakan orang yang tidak bersalah semakin terlihat dari keterangan Hasan Basri yang saat ini sebagai terdakwa, yang telah di BAP pada hari Kamis, 10 Nopember 2011 Pukul 01.00 WIB di Polres Jakarta Pusat, yang menjelaskan; a.  Pada BAP tersangka Hasari Basri halaman 1 menjelaskan Penyidik Polres Jakarta Pusat atas nama AKP. II. Agus Riadi Penyidik dan Bripka Tedy Yusup Penyidik Pembantu sebelum dimulai pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan identitas hasan basri saat ini terdakwa 2 yang menjelaskan bahwa Hasan Basri alias Hasan tempat tanggal lahir Bogor 12 Desember 1969, Agama; lslam, Pekerjaan; Buruh Harian Lepas/ Tukang Ojeg, Pendidikan Terakhir SD Kelas 3, kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat KTP; Gg. Tongkang No. 22 Rt 012 Rw 001 Ket. Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau  Jl. Sahari IV Jakarta Pusat (Rumah Kost Husni) No. KTP; 3171041212690006”.
b.  Pada BAP tersangka Hasan Basri halaman 3 No. 9 mengatakan “tidak benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 hingga hari sabtu tanggal 15 Oktober 2011 saya berada di tempat kost Kamar Kost No. 17 Lantai 3 JI. Waja VII No. 9 Rt 014 Rw 010 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat bersama dengan Alvin, Nandez, Ronald dan Fazza alias Ezza alias Rezza.
Karena pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 dari sekitar Jam 05.00
WIB sampai sekitar jam 20.00 WIB saya berada di Lapangan Banteng tepatnya di pangkalan ojek samping Hotel Borobudur bersama dengan Ponimin, Maulana. Dedi, Dui Mansur, dan Mat Ari, lalu terdakwa Hasan Basri pulang dan sampai dirumah di Jl, Gunung Sahari IV Jakarta Pusat (rumah kost Bapak Husni) sekitar jam 20.30 WIB dan bertemu dengan Bapak Husni lalu saya masuk kamar dan bertemu Khotimah istri saya dan tidur hingga pagi lalu jam 05.00 WIB saya bangun dan kembali lagi ke pangkalan ojek di samping Hotel Borobudur.
Pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar jam 05.00 WIB ke pangkalan ojek di samping Hotel Borobudur Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dan bertemu dengan  Dul dan Mat Ari sekitar jam 09.00 WIB saya kembali kerumah bertemu dengan istri saya hingga hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011.
Keterangan saksi Sulastri Napitupulu telah mengungkap pertama bahwa, Sulastri Napitupulu kenal terhadap kelima (5) orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2011, Kedua bahwa kelima (5) orang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah tinggal di rumah  kos saya yang saksi jaga. Dalam BAP tersangka Hasan Basri mengungkap; pertama bahwa, Hasan Basri tidak pernah tinggal di kosan JI. Waja VII No. 9 RT 014 Rw 010 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran  Jakarta   Pusat  yang
dijaga   oleh   Saksi   Sulastri Napitupulu, kedua bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 Pukul 20.00 WIB terdakwa 2 berada di rumah bersama istrinya yang bertemu dengan Husni selaku pemilik kosan.
Adapun pertimbangan dari unsur- unsur dari Pasal 365 ayat (2) butir ke-2 KUHPnya sebagai berikut :
1.  Barang siapa.
2.  Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3.  Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerangan atau ancaman kekerasan.
4.  Yang dilakukan pada malam hari  dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
5.  Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat  bahwa Hasan Basri alias Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa 2 pada angka VIII poin 4 sampai 8.
Mengingat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam
dakwaan tunggal, maka terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan.

## Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Nomor 219/Pid.B/2012/

## PN.JKT.PST
B e rd a s ark an   p e r t i mb ang an - pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:
1.  Menyatakan terdakwa Hasan Basri alias Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2.  Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna kuning, 2 (dua) buah ikat pinggang,  1 (satu) potong kaos putih bertuliskan ONE BRAND, tali sepatu warna putih, 1 (satu) potong kain sprei, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong sapu tangan, 1 (satu) buah  dompet warna coklat  merek Elizabeth, 1 (satu) buah gelang kayu dan 1 (satu) potong baju kaos warna merah dirampas untuk dimusnahkan.
3.  Membebaskan terdakwa Hasan Basri alias Hasan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4.  Memerintahkan terdakwa agar dibebaskan dari tahanan.
5.  Memulihkan hak terdakwa Hasan Basri alias Hasan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat s er t a martabatnya.
6.  Membebankan biaya perkara untuk terdakwa kepada negara
Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 2161K/Pid/2012
Alasan-alasan kasasi yang diajukan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
1.  Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
2.  Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara.

## Analisa Putusan Hasan Basri  No. 2161 K/Pid/2012
D a l a m   h a l   i n i   P e n u l i s menggarisbawahi adanya korelasi antara putusan Mahkamah Agung Nomokr 2161K/Pid/2012 dengan pemberian sanksi anggota Polisi yang melakukan salah tangkap, diantaranya didasarkan pada fakta hukum dan pembuktian fakta.
Fakta hukum menurut penulis :
1.  Hasan Basri bukanlah orang yang melakukan pencurian;
2.  Ha s an   B a s r i   t i d a k   mu ng k i n melakukan pencurian, karena pada saat kejadian, dia sedang beristirahat di kosannya.
3.  Pengakuan Hasan Basri didapat oleh polisi dengan menggunakan kekerasan, sehingga hal tersebut tidak dapat dipercaya.
4.  Orang yang mengidentifikasi Hasan Basri sebagai pelaku melakukan hal tersebut karena diancam akan ditembak oleh polisi.

## Dan hal ini didasarkan pada pembuktian fakta, diantaranya adalah :
1.  Pengakuan pemilik kos Hasan Basri yang mengatakan bahwa pada saat kejadian, Hasan Basri sedang beristirahat di kosannya.
2.  Pengakuan dari Hasan Basri bahwa ia mengaku melakukan pencurian karena ia dipukuli dan diancam oleh aparat kepolisian.
3.  Visum (rekam medis) atau foto luka- luka yang dialami Hasan Basri yang diakibatkan pemukulan oleh polisi (jika ada)
4.  Pengakuan dari terdakwa 1 yang mengidentifikasi Hasan Basri sebagai pelaku, bahwa terdakwa 1 tersebut mengidentifikasi Hasan Basri sebagai pelaku karena ia diancam akan ditembak kakinya oleh polisi jika ia tidak menunjuk seseorang sebagai tersangka.
5.  Terdakwa 1 dan Hasan Basri tidak saling mengenal satu sama lain sehingga tidak mungkin Hasan Basri terlibat dalam pencurian ataupun ikut serta dalam permufaakatan jahat untuk pencurian.
6.  Pengakuan dari saksi lainnya yang melihat aparat kepolisian mengancam akan menembak kaki orang yang mengidentifikasi Hasan Basri sebagai pelaku.
Berdasarkan fakta dan pembuktian fakta tersebut di atas, jelas Polri melakukan kesalahan, di mana hanya didasarkan pada kemiripan wajah Hasan dengan Lala yaitu pencuri yang sudah
mengambil mobil APV, laptop, dan HP dari sebuah rumah kos di Jalan Waja VII No. 9 RT 1/2 Kemayoran, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober lalu. Hasan sebenarnya sudah mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia bukan Lala. KTP pun ia tunjukkan untuk menegaskan bahwa ia bukan Lala. Namun, pihak kepolisian terkesan tutup mata dan tetap menangkap Hasan. Polisi hanya beragumentasi bahwa Hasan mirip Lala, buron yang dicari Polisi. Dalam persidangan di pengadilan, Hakim menyatakan bahwa Hasan Basri tidak bersalah dan dibebaskan.
Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari penyidik, penyidik sedikit lalai dalam menafsirkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindakan penangkapan terhadap Hasan Basri hanya berdasarkan dari satu keterangan saksi yaitu saksi korban dengan tidak disertai keterangan saksi lain yang bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan nanti. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) yaitu: keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terbukti dengan putusan bebas yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Hakim Mahkamah Agung.
Penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP yaitu :
1.  Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2.  Dugaan yang kuat itu har us didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.
Yang dimaksud permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 juga menunjukan bahwa penangkapan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang tetapi hanya ditujukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.
Dalam kasus ini penyidik Polri hanya lalai dalam menafsirkan bukti permulaan yang cukup, karena di dalam KUHAP pun tidak memberikan definisi/ pengertian apa itu bukti permulaan. Keseragaman penafsiran ini perlu guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab bisa terjadi suatu hal oleh penyidik dianggap sebagai bukti permulaan, tetapi oleh hakim tidak demikian. Sebab apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, p erlu diar tikan bahwa KUHAP menyerahkan kepada praktek, dengan memberikan kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan bukti permulaan yang cukup atau bukan. Jadi penyidik tidak dapat disalahkan dalam kelalaian tersebut karena Undang-undangnya pun tidak mengaturnya dengan jelas.
Selain kelalaian polisi dalam kasus ini ada juga kelalaian penegak hukum lain yaitu penuntut umum, karena kasus salah tangkap adalah suatu kelalaian yang dilakukan oleh penegak hukum, bisa dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan ataupun masing-masing mempunyai andil kelalaian. Berkaitan dengan kasus Hasan Basri, salah tangkap tidak berakhir dengan salah hukum karena hakim memutus bebas. Jadi kelalaian tersebut ada dalam tahap penyidikan dan penuntutan dalam hal ini penyidik dan jaksa penuntut umum. Dikarenakan sistem peradilan pidana kita adalah sistem peradilan pidana terpadu yang diletakan di atas landasan prinsip “ diferensiasi fungional ”, namun dalam prakteknya tetap ada keserasian hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik antara instansi penegak hukum. Perlu diketahui bahwa salah tangkap yang dilegitimasi oleh pihak penegak hukum seharusnya menjadi alat kontrol bagi kepolisian, mulai dari kejaksaan hingga hakim. Dinamika pemeriksaan berkas perkara berada di kejaksaan, mekanisme mulai dari P18 sampai P21 ada di kejaksaan. Kejaksaan seharusnya memiliki alat kontrol, apakah polisi sudah melakukan penyidikan dengan lengkap atau belum. Karena tiap-tiap komponen dalam sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan tersebut. Penyaringan diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya. Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan-tindakan
kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim untuk bebas, hukuman bersyarat, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dan hukuman denda. Pada tingkat pemasyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi. Dalam kasus Hasan Basri, jaksa langsung memberikan P21 tanpa diperiksa terlebih dahulu. Kenyataan ini, memperlihatkan bahwa pemeriksaan di tingkat jaksa itu lemah yang memperlihatkan bahwa jaksalah yang dapat dikatakan paling berperan dalam kasus salah tangkap ini.
Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha- usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagai ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai pada alat penegak hukum. Berapa banyak yang  dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem  peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es.
Di dalam pelaksanaan pelaksanaan peradilan pidana, maka ada suatu istilah hukum yang dapat merangkum cita- cita peradilan pidana itu. Istilah itu
adalah “ due process of law ”, yang dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan sebagai “proses hukum yang adil atau layak”. Lawan dari proses itu adalah “ arbitrary process ” atau proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum. Secara keliru arti dari “proses hukum yang adil” ini sering hanya dikaitkan pada penerapan penerapan  aturan- aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Arti dari “ due process of law ” adalah lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia  menjadi pelaku suatu kejahatan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa dalam menangani berbagai permasalahan salah tangkap diperlukan suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya salah tangkap dan peradilan sesat serta pemulihan yang efektif bagi para korban salah tangkap dan peradilan sesat. Salah satunya melalui pembaruan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah salah tangkapnya saja namum seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidiknya sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal
ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.
Berdasarkan pada kasus yang telah diuraikan sebelumnya jelas terlihat adanya unsur kelalaian dari polisi penyidik yang tidak profesional menangani suatu kasus pidana. Terbukti dengan adanya kesalahan dalam proses penangkapan dan pemeriksaan. Polisi dalam hal ini tergesa-gesa melakukan penangkapan terhadap tersangka sebelum memastikan bahwa permulaan bukti yang didapat tersebut sudah benar- benar cukup kuat atau tidak. Sebab untuk melakukan penangkapan penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan atau aturan hukumnya. Ada syarat- syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP yaitu :
1.  Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2.  Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.
Yang dimaksud permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 juga menunjukan bahwa penangkapan tidak bisa dilakukan
sewenang-wenang tetapi hanya ditujukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.
Secara ius constitutum , perlindungan hukum yang diberikan terhadap terdakwa terindikasi salah tangkap adalah diperlakukan sama seperti terdakwa lainnya yakni diberikan hak- haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara sampai pada penjatuhan putusan hakim mengenai bersalah atau tidak bersalah berdasarkan proses pembuktian. Hal tersebut dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan, kemudian putusan tersebut dapat dijadikan dasar hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang.
S e c a r a i u s   c o n s t i t u e n d u m , perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa sudah diatur dalam instrumen internasional, seperti Konvenan Internasional Tentang Hak- hak Sipil dan Politik ( International Convenant on Civil and Political Rights ) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005, Universal Declaration Human Right , serta sudah diatur dalam hukum nasional seperti KUHAP dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional.
Penulis dalam hal ini berpendapat b a hw a   a k ib at   hu ku m   te rh a d ap tersangka yang mengalami salah
tangkap diantaranya adalah tersangka mengalami kerugian materiil yang cukup besar, yakni kehilangan pekerjaan berkaitan dengan pencarian nafkah. Sedangkan kerugian immateriil, nama baik tersangka rusak dan terlanjur dicap sebagai pelaku kejahatan di masyarakat, serta mengalami trauma psikologis yang berat selama dalam proses penyidikan hingga penuntutan dan tak terkalah penting adalah pelanggaran HAM.
Di sisi lain, upaya hukum bagi korban salah tangkap berbeda-beda tergantung dari tingkat pemeriksaan perkaranya. Tersangka yang kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara adalah praperadilan. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan pokok perkara dinamakan terdakwa maka dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Korban salah tangkap juga dapat melakukan peninjauan kembali jika dia dipidana oleh pengadilan, atau bisa dikatakan sebagai terpidana. Ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur di dalam KUHAP sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan pemenuhan atas tuntutan dan haknya yang setimpal dengan kerugian yang dialaminya.

## C. Penutup
Kinerja polisi menuai kecaman dari aktivis terkait terus terjadinya masalah dugaan salah tangkap dalam penyidikan kasus-kasus pidana, yang dianggap terjadi karena kelalaian mereka menaati prosedur dan ketidakprofesionalan di kalangan penyidik. Pertanggungjawaban
penyidikan Polri secara hukum pidana apabila terjadi salah tangkap atau error in persona dalam melakukan tugas kepolisian dapat  dipidanakan atau dituntut sesuai penyalahgunaan wewenang Kepolisian.  Penyidik juga berkewajiban untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara tertutup atau secara terbuka. Perlu adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap polisi yang melakukan tindakan salah tangkap, selain proses peradilan pidana yang di lakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, penyidik Polri yang melakukan salah tangkap juga mengikuti sidang disiplin dan sidang kode etik profesi yang saksinya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka dalam hal terjadinya salah tangkap atau error in persona yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian antara lain upaya praperadilan, upaya hukum banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Gosita, Arif. 2009. Masalah  Korban Kejahatan , Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana , Sinar Grafika, Jakarta. Masdiana, Erlangga. 2008. Polisi dan Fenomena Salah Tangkap , Gatra, Jakata.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).