## Jurnal de Facto
Volume 8 No. 1 Juli 20 21
ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PENYELESAIAN PERKARA DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

## SETTLEMENT OF MARRIAGE DISPENSATION MATTERS BASED ON THE PRINCIPLES OF JUSTICE
Endang Puji Astuti Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan tf97endang@gmail.com

## Susiswo
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan rendi.susiswo@uniba-bpn.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  menguraikan  dan  menelaah  permasalahan,  pertama  bagaimana  penyelesaian  dispensasi perkawinan berdasarkan asas keadilan. Kedua, apa pertimbangan putusan Hakim yang menolak dalam hal dispensasi  kawin  dengan  alasan  yang mendesak.  Teknik pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi lapangan  dan  studi  kepustakaan,  kemudian  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  Dispensasi  Perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Penajam didasarkan  pada  asas  keadilan  dan  pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Penajam  dalam  menolak permohonan  dispensasi  nikah  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dan  Undang- Undang  Republik  Indonesia.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019.  Namun  apabila perkawinan ini adalah yang terbaik bagi calon pengantin di bawah umur, dengan bukti-bukti yang diajukan cukup  dan  lengkap  menurut  Mahkamah,  dan  tidak  ada  larangan  untuk  melanjutkan  perkawinan,  maka Majelis  Hakim  dapat  mengabulkan  permohonan  .  Sebagai  asas  keadilan,  hakim  dapat  melakukan  kontra legem,  mengesampingkan  peraturan  perundang-undangan  atau  melanggar  aturan  dalam  hukum  positif. Hakim bukanlah hukum corong dan bahkan bukan hukum corong. Hakim harus menjadi corong keadilan yang harus memutuskan menurut hukum.

## Kata kunci: Dispensasi Nikah, Asas Keadilan, Penetapan Hakim

## ABSTRACT
This article describes and examines the problem, first how to resolve marriage dispensations based on the principle of justice. Second, what is the consideration of the decision of the Judge who refused in the case of  dispensation  to  marry  with  an  urgent  reason.  Data  collection  techniques  used  were  field  studies  and literature studies, then the analysis used was a qualitative method. The results showed that the settlement of the Marriage Dispensation in the Penajam Religious Court was based on the principle of justice and the consideration  of  the  Penajam  Religious  Court  Judges  in  rejecting  a  marriage  dispensation  request  was based on Law Number 16 of 2019 and the Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. However, if this marriage is the best for the underage bride, with the evidence submitted sufficient and complete according to the Court, and there is no prohibition to continue the marriage, the Panel of Judges can grant plea. As a principle of justice, judges can do a contra legem, override laws and regulations or break the rules in positive law. Judges are not funnel laws and not even funnel law. Judges should be funnel justice that must decide according to law.
Keywords: Marriage dispensation, Justice Principle, Stipulation of the Judge

## Jurnal de Facto
I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang Masalah
Manusia  sebagai  makhluk  adalah  bersifat zoon  politicon ,  artinya  manusia  itu  hidup  secara berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. 1 Dengan berkelompok maka manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik dalam urusan makan, minum, tempat tinggal ataupun dalam usaha mengamankan dirinya. Selama hidup berkelompok, masing- masing anggota memiliki kelebihan dan keahlian sendiri-sendiri sehingga setiap orang mempunyai peran  yang  berbeda  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Perbedaan  peran  akibat  penguasaan ketrampilan tertentu menjadikan setiap anggota masyarakat menduduki profesi yang tidak sama yang  ujung-ujungnya  dalam  kehidupan  sosial  tersebut  sifat  ketergantungan  ataupun  saling membutuhkan  menjadi  kental.  Situasi  seperti  itu  berlanjut  pada  terciptanya  rajut  interaksi  yang mewarnai kehidupan kelompok. Ada kalanya seseorang tertarik untuk berhubungan dengan pihak lain karena adanya unsur simpati yang lahir dari rasa bukan dari logika, Ini dapat terjadi antara lain kalau hubungan itu menyangkut pihak-pihak yang berlawanan jenis, antara lelaki dan perempuan. Berawal dari titik inilah jamak kalau kemudian hubungan tersebut meningkat menjadi hubungan kasih sayang dan tidak jarang berujung dipelaminan, mereka melangsungkan suatu perkawinan. Memang  sudah  menjadi  kodratnya  bahwa  manusia  akan  saling  tertarik  terhadap lawan  jenisnya untuk kemudian melangsungkan perkawinan sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.  Perkawinan  adalah  suatu  lembaga  yang  sakral  karena  dengan  perkawinan  dapat memenuhi kebutuhan biologis yang akan lahir anak keturunan yang dapat meneruskan kehidupan manusia  secara  berkelanjutan. 2 Di  penghujung  tahun  1974  akhirnya  pemerintah  berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9  Tahun  1975  menyangkut  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No 9/1975).
Indonesia merupakan tempat paling sempurna untuk melukiskan pertemuan keragaman agama- agama  di  dunia  selain  dari  kondisi  kebangsaan,  kesukuan  dan  ras  yang  sangat  plural  pula. 3 Keragaman yang secara faktual tak terbantahkan keberadaannya, harus ditampung selama proses penggodokan  undang-undang  perkawinan.  Perbedaan  pandangan  bahkan  keyakinan  berbagai golongan  dan  agama  harus  dikemas  dalam  rangkuman  rancangan  undang-undang  yang  isinya memang  sangat  sensitive.  Undang-Undang  Perkawinan  sebagai  sebuah  bangunan  hukum merupakan bentuk pernyataan kehendak pembuatnya yang didasari tata pikir logis yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal. The legal Instrument that are the subject of interpretation have  not  typically  been  slapped  together  thoughtlessly  but  are  the  considered  expression  of intelligent  human  beings . 4 Sesungguhnya  Undang-Undang  Perkawinan  berlandaskan  pada  asas-
1 H Moch Isnaeni, 2016, Pijar Pendar Hukum Perdata , Surabaya:PT Ervka Petra Medika, hlm. 1
2 H Moch Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan , Surabaya: PT Ervka Petra Medika, hlm. 17
3 Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95
4 Antonin Scalia, Bryan A Garner, 2012, Reading Law: The interpretation of legal texts , Thomson, ST Paul, hlm. 51

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
asas  yang  dihayati  oleh  bangsa  Indonesia  yakni  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga yang  bahagia  dan  kekal,  perkawinan  dianggap  sah  kalau  diselenggarakan  berdasarkan  hukum agama dan kepercayaannya untuk kemuadian dilakukan pencatatan sesuai aturan, calon mempelai hendaknya sudah matang jiwa dan raga saat melangsungkan perkawinan dan ada keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan isteri. Pembentukan sebuah rumah tangga lewat perkawinan bertujuan untuk mencipta keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk  mewujudkan  kondisi  ini  tentunya  diperlukan  paraga-paraga  pelakunya  yang  sudah memiliki kemampuan baik secara ragawi ataupun rohani sebagai bekalnya. Kematangan jiwa dan raga  amat  diperlukan  waktu  berangkat  mengayuh  biduk  rumah  tangga  saat  mengarungi  lautan hidup yang acap kali bisa dilanda goncangan atau badai. Kemampuan prima lahir dan batin sangat diperlukan  bagi  para  pihak  yang  bersedia  hendak  melangsungkan  suatu  perkawinan  agar kemampuan untuk bertanggung jawab sebagai suami atau isteri dapat diwujudkan dengan lugas. Maka tidak mengherankan kalau asas kematangan jiwa raga calon suami isteri kemudian menjadi salah  satu  asas  dalam  Undang-Undang  Perkawinan.  Ukuran  kematangan  Kawin  dalam  Islam adalah mereka yang sudah aqil baligh. Keduanya sudah memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai porsinya  berdasarkan  ketentuan  jenis  kelamin  yang  dimiliki  dalam  melaksanakan  tugas kerumahtanggaan.  Dalil  yang  belaku  pada  masyarakat  adat  ini,  sesungguhnya  memberikan pertanda,  bahwa  berumah  tangga  pasangan  suami  isteri  tersebut  memang  memiliki  ketrampilan untuk  menjalankan  kewajibannya  masing-masing  saat  mereka  menduduki  posisi  sebagai  kepala keluarga dan ibu rumah tangga.
Menimbang, bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan  menghindari perbuatan zina, takut mencoreng  nama  baik  keluarga  dan  tidak  mau  membebani  orang  tua  dalam  hal  finansial sebagaimana alasan yang terungkap pada saat pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap anak Pemohon, yang  kesemua  tujuan  tersebut  pada  hakikatnya  ingin  merealisasikan  kemaslahatan  dalam kehidupan anak Pemohon, namun mengingat bahaya dan resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar sebagaimana telah dikemukakan dalam data UNICEF Tahun 2014 dan hasil penelitian dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia) dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak  menikahkan  anak  yang  masih  di  bawah  usia  19  tahun  dibandingkan  mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan tidak mau membebani orang tua dalam hal finansial yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:
.حلاصمـلا بلج نم ىلوأ دسافمـلا ءرد

## Jurnal de Facto
“ Menghindari  mafsadah  (kerusakan)  lebih  diutamakan  dari  pada  mendatangkan  maslahah (kemaslahatan). ” 5 ;
Bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  permohonan  Z  untuk diberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama: X, lahir pada tanggal 13 November 2001 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: Y haruslah ditolak.
Sedangkan  dalam  perkara  Dispensasi  Kawin  dengan  nomor  berbeda  yaitu  nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Pnj yang diajukan oleh Bapak C tertanggal 7 Januari 2020, Bapak C bermaksud akan  melangsungkan  pernikahan  anak  kandungnya  yang  bernama  A  lahir  pada  tanggal  30 November 2004 (15 tahun 2 bulan), Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja dengan seorang laki- laki bernama B, lahir pada tanggal 24 Juli 1999 (umur 20 tahun) agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas. Bapak C telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat nomor B1143/Kua.16.09.01/Pw.01/12/2019 tanggal 27 Desember 2019, Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Penajam  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  Provinsi Kalimantan  Timur  menolak  untuk  melangsungkan  pernikahan antara  A  dan  B  dengan  alasan A masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun; antara A dan B sudah saling mengenal 3  tahun  sehingga  hubungan  keduanya  sangat  erat,  keluarga  kedua  belah  pihak  telah  merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut,antara A  dan  B  tidak  ada  halangan  untuk  melangsungkan  pernikahan  dan  pernikahan    tersebut  sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Bapak C khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan, bahwa A berstatus perawan dan serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya B berstatus jejaka dan siap pula menjadi kepala keluarga. Perkara ini sudah diputus pada hari senin tanggal  27  Januari  2020  dengan  putusan  dikabulkan.  Dalam  kasus  ini  Hakim  Pemeriksa mempunyai pertimbangan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama A dari segi usianya belum genap  19  tahun,  namun  oleh  karena pertama ;  anak  kandung  Pemohon  sudah  tidak  bersedia melanjutkan pendidikannya lagi dan/atau telah putus sekolah atau drop-out pada kelas V Sekolah Dasar  sekalipun  telah  dibimbing,  diarahkan  bahkan  terkadang  dipukul  oleh  kedua  orangtuanya. Begitu juga calon suami anak kandung Pemohon sudah tidak bersedia melanjutkan pendidikannya lagi dan/atau telah putus sekolah atau drop-out pada kelas II Sekolah Menengah Pertama sekalipun telah  dibimbing  dan  diarahkan  oleh  kedua  orangtuanya Kedua ,    upaya  untuk  memaksa  anak kandung Pemohon maupun calon suami anak kandung Pemohon melanjutkan pendidikannya pada lembaga-lembaga pendidikan informal, semisal pesantren-pesantren dan lain sebagainya maupun program penyetaraan berupa kejar paket A dan B sangat tidak memungkinkan lagi karena kondisi ekonomi kedua orangtuanya yang lemah serta jarak tempuh yang sangat jauh antara tempat tinggal anak kandung Pemohon maupun calon suami anak kandung Pemohon dengan tempat pendidikan informal dan penyetaraan tersebut. Ketiga , hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon
5 Jalaluddin al-Suyuti, 1997, dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah , Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, juz. 1, hlm. 142

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
suaminya sudah demikian eratnya. Mereka berdua telah berpacaran selama ± 3 tahun bahkan telah dilamar  atau  dipinang  sejak  setahun  yang  lalu  yang  membuat  mereka  berdua  semakin  erat  dan bahkan  bisa  salah  memahami  hubungan  yang  hanya  baru  diikat  dengan  lamaran  atau  pinangan tersebut  dengan  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  norma  agama  dan/atau  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Keempat ,  mereka  berdua  telah  siap  berumah  tangga  karena telah  mempunyai  bekal  dan/atau  bahan  dasar  yang  menjadi  pilar-pilar  rumah  tangga.  Anak Pemohon  telah  terbiasa  melakukan  pekerjaan-pekerjaan  dasar  berumah  tangga  seperti  menyapu dan/atau  membersihkan  rumah  atau  tempat  tinggal,  mencuci  peralatan  dapur,  baju  dan  lain sebagainya.  Begitu  pula  calon  suami  anak  Pemohon  juga  telah  bekerja  di  PT.  Korindo  dengan penghasilan  sejumlah  ±  Rp.3.300.000,00  (tiga  juta  tiga  ratus  ribu  rupiah)  perbulan  yang  dapat dijadikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  rumah  tangganya. Kelima ,  upaya  pematangan psikologis bagi anak kandung Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon dalam berumah tangga akan berjalan secara alamiah mengingat tempat tinggal keduanya bersifat tradisional-agraris secara sosio kultural. Apalagi di sekitar tempat tinggal anak kandung Pemohon dan calon suami anak  kandung  Pemohon  belum  ada  lembaga  pembinaan/pendampingan  psikologis,  baik  formal maupun informal yang dapat membekalinya agar lebih siap dalam menghadapi gejolak kehidupan rumah  tangga. Keenam ,  secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  jenjang  atau  tahapan  kegiatan kehidupan  manusia  di  dunia  ini,  setelah  bersekolah  (menempuh  pendidikan  formal  maupun informal)  dan  bekerja,  adalah  berumah  tangga.  Anak  kandung  Pemohon  dan  calon  suami  anak kandung Pemohon telah melewati dua jenjang atau tahapan tersebut. Mereka berdua sudah tidak mungkin lagi dipaksa untuk menjalani jenjang atau tahapan kedua (bersekolah) dengan baik dan sempurna  mengingat  kondisi  atau  realitas  yang  ada.  Jenjang  atau  tahapan  yang  ketiga,  yakni berumah tangga adalah lebih maslahat (baik) bagi kehidupan anak kandung Pemohon dan calon suami  anak  kandung  Pemohon,  maka  untuk  mewujudkan  maslahat  yang  lebih  besar  serta menghindarkan  mafsadat  yang  akan  timbul,  Majelis  Hakim  berpendapat  sesuai  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  perlu  memberikan  dispensasi  kepada  anak  kandung  Pemohon  untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur’an surat An- Nur ayat 32 :
اوُحِكنَأ   ٌميِلَع  ٌعِس ََٰو  ُ هللَّٱ َو    ۦِه ِلأضَف  نِم  ُ هللَّٱ  ُمِهِنأغُي  َءٓاَرَقُف   اوُنوُكَي  نِإ  ۚ أمُكِئٓاَمِإ َو  أمُكِداَبِع   أنِم  َني ِحِل َٰهصلٱ َو  أمُكنِم   َٰىَمََٰيَ ألْٱ “Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu,  dan  orang-orang  yang  layak (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.
Bahwa  di  dalam  hukum  Islam  terdapat  pula  kaidah  hukum  yang  dapat  melegitimasi pengecualian hukum sepanjang terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memaksa (darurat). bahwa di dalam hukum Islam terdapat pula kaidah hukum yang memerintahkan untuk memprioritaskan penghindaran terhadap hal-hal yang bersifat negatif (kerusakan) daripada mendatangkan hal-hal yang bersifat positif (kebaikan). bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
tidak ada halangan menurut ketentuan syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.
Dengan adanya 2 (dua) fakta hukum tersebut, yang menjadi pertanyaan dengan jenis perkara yang  sama  yaitu  tentang  dispensasi  kawin  bisa  menghasilkan  putusan  yang  berbeda  padahal undang-undang  yang  dipakai  oleh  Hakim  sama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Teori Keadilan John Rawls  menyatakan  ada  3  (tiga)  ide  pokok  penting  sebagai  komponen  yaitu  keadilan  sebagai fairness  (keadilan  adalah  kesetaraan,  adil,  jujur), utilitarianisme (kemanfaatan)  klasik  dan  dua prinsip  keadilan.  sedangkan  menurut  Roscoe  Pound  meyatakan  bahwa  hukum  adalah keseimbangan kepentingan dimana hukum adalah sebagai alat perubah sosial (Law as tool of social engineering),  hukum  menata  kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat,  keadilan  menurut  Islam menurut  Lawrence  Rosen,  peneliti  buku the  justice  of Islam  mengatakan  bahwa  dalam  hukum Islam, keadilan bukan persamaan melainkan keseteraan sesuai dengan Firman Allah SWT (QS Al Baqarah 2 : 228) :

## ِفو ُرأعَمألٱِب هنِهأيَلَع ىِذهلٱ ُلأثِم هنُهَل َو
“Dan para wanita mempunyai hak yang setara (secara proporsional) dengan kewajibannya menurut cara yang makruf ” dan QS Al Hujarat 49:13:
ا ٓوُف َراَعَتِل َلِئٓاَبَق َو اًبوُعُش أمُكََٰنألَعَج َو  َٰىَثنُأ َو  ٍرَكَذ نِ م مُكََٰنأقَلَخ اهنِإ  ُساهنلٱ اَهُّيَأََٰٓي  ٌريِب َخ ٌميِلَع َ هللَّٱ هنِإ ۚ أمُكَٰىَقأتَأ ِ هللَّٱ َدنِع أمُكَم َرأكَأ هنِإ  ۚۚ
“ Hai  manusia,  sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- mengenal.  Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. dan  berdasarkan  teori  kemanfaatan  Jeremy  Bentham  menyatakan  tujuan  hukum  adalah  untuk mewujudkan the  greatest  happiness  of  the  greatest  number (kebahagian  yang  terbesar  untuk terbanyak orang). Menurut Bentham, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati yaitu kebahagian mayoritas rakyat. Maka oleh sebab itu peneliti mengambil judul thesis yaitu “Penyelesaian perkara Dispensasi Kawin berdasarkan prinsip keadilan”.

## B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah penyelesaian Dispensasi Kawin berdasarkan prinsip keadilan?
b. Bagaimanakah  pertimbangan  putusan  hakim  yang menolak  dalam  perkara  Dispensasi  Kawin dengan alasan mendesak?
C. Metode Penelitian
Pada penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang ( statue approach ) dalam metode hukum  normative.  Pendekatan  undang-undang  ( statue  approach )  adalah  pendekatan  yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
hukum  yang  sedang  diteliti  yaitu  undang-undang  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan penyelesaian dispensasi nikah.

## D. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian Dispensasi Kawin
Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin  pembebasan  dari  suatu  kewajiban  atau  larangan.  Jadi  dispensasi  merupakan kelonggaran  terhadap  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak  diperbolehkan  untuk  dilakukan  atau dibereskan. 6 Masyarakat  lumrah  dengan  adanya  istilah  dispensasi,  sebab  segala  hal  yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang  berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara  dan  beragama.  Sehingga Dispensasi  Kawin  adalah  kelonggaran  perkawinan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  yang sebenarnya  tidak  boleh  dilakukan  atau  dilaksanakan  karena  kurangnya  umur  dari  calon pengantin  menurut  Undang-Undang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Namun,  Kehidupan masyarakat yang  beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga  pemerintah  memberikan  Dispensasi  Kawin  kepada  orang-orang  tertentu  dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.
Pengertian  Dispensasi  Kawin  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Pengertian  Dispensasi  Kawin  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 memang tidak disebutkan secara rinci, hanya saja dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan, dan dalam ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) maka dapat meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua pihak  mempelai  pria  maupun  wanita.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi  kawin  ke  Pengadilan  Agama  atau  Pejabat  lain  yang berwenang  ditunjuk  oleh  salah  satu  kedua  orangtua  pihak  pria  maupun  pihak  wanita. 7 Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama,  menyatakan  bahwa  permohonan  dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota. 8 Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  memenuhi  kekurangan  persyaratan melangsungkan pernikahan. 9

## 2. Tinjauan Asas Keadilan
Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya.  Kata keadilan berasal dari kata adil,
6 Poerdawarminta, 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Hal 88
7 Pasal 1 Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
8 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama
9 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Sinar Grafindo, 1999. Hlm 183.

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
yang berarti dapat diterima secara obyektif. 10 Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif. :
1.  Keadilan  berbasis  persamaan,  didasarkan  atas  prinsip  bahwa  hukum  mengikat  semua orang,  sehingga  keadilan  yang  hendak  dicapai  oleh  hukum  dipahami  dalam  konteks kesamaan.  Kesamaan  yang  dimaksudkan  disini  terdiri  dari  atas  kesamaan  numerik  dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
2.  Keadilan  distributif,  hal  ini  identik  dengan  keadilan  proporsional,  dimana  keadilan distributif  berpangkal  pada  pemberian  hak  sesuai  dengan  besar  kecilnya  jasa,  sehingga dalam  hal  ini  keadilan  didasarkan  pada  persamaan,  melainkan  sesuai  dengan  porsinya masing-masing (proporsional).
3. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas  suatu  kesalahan,  misalnya  apabila  ada  kesalahan  orang  yang  menimbulkan  kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti  rugi  (kompensasi)  kepada  pihak  yang  menerima  kerugian  untuk  memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.
Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa,”keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian  yang  sama.” 11 Maksudnya  keadilan  menuntut  tiap-tiap  perkara  harus  ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingankepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.
Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti  bahwa  tiap-tiap  orang  memperoleh  bagian  yang  sama.  Jika  hukum  semata-mata menghendaki  keadilan, jadi  semata-mata mempunyai  tujuan  memberi tiap-tiap  orang  apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum....Tertib hukum  yang  tak  mempunyai  peraturan  umum,  bertulis  atau  tidak  bertulis  adalah  tidak mungkin.  Tak  adanya  peraturan  umum,  berarti  ketidaktentuan  yang  sungguh-sungguh, mengenai  apa  yang  disebut  adil  atau  tidak  adil.  Ketidaktentuan  itu  akan  menyebabkan perselisihan.  Jadi  hukum  harus  menentukan  peraturan  umum,  harus  menyamaratakan. Keadilan  melarang  menyamaratakan;  keadilan  menuntut  supaya  tiap-tiap  perkara  harus ditimbang  tersendiri  makin  banyak  hukum  memenuhi  syarat,  peraturan  yang  tetap,  yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu,  makin  terdesaklah  keadilan.  Itulah  arti  summum  ius,  summa  iniuria,  keadilan  yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi 12
10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19
11 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.
12 Ibid. Hlm 11-13

## Jurnal de Facto

## II. PEMBAHASAN
A. Deskripsi Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Penajam Paser Utara
Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pengajuan Dispensasi Kawin dilakukan oleh orang tua atau wali dari calon suami/isteri yang beragama Islam.
Pengajuan  Dispensasi  Kawin  yang  akan  diteliti  nomor  11/Pdt.G/2020/PA.Pnj.  yang diajukan  oleh  Bapak  Z  tertanggal  2  Januari  2020,  Bapak  Z  bermaksud  akan  melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama X lahir pada tanggal 13 November 2001 (18 tahun), Pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja dengan seorang laki-laki bernama Y, lahir pada tanggal 19 Agustus 1997 (umur 22 tahun) agama islam, Pendidikan SMK, pekerjaan montir bengkel. Bapak Z  telah  mendaftarkan  perkawinan  anaknya  ke  kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat nomor B1127/Kua.16.09.01/Pw.01/12/2019  tanggal  19  Desember  2019,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan  pernikahan  antara  X  dan  Y  dengan  alasan  X  masih  dibawah  umur  dan  belum mencapai  umur  19  tahun;  antara  X  dan  Y  sudah  saling  mengenal  2  tahun  sehingga  hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut, antara X dan Y tidak ada halangan untuk melangsungkan  pernikahan  dan  pernikah    tersebut  sangat  mendesak  untuk  segera  dilaksanakan karena Bapak Y khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan,bahwa X berstatus perawan dan serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Y berstatus jejaka dan siap pula menjadi kepala keluarga. Perkara ini sudah diputus pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 dengan putusan ditolak.
Perkara  yang  berbeda  dengan  nomor  7/Pdt.G/2020/PA.Pnj.  yang  diajukan  oleh  Bapak  C tertanggal 7 Januari 2020, Bapak C bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang  bernama  A  lahir  pada  tanggal  30  November  2004  (15  tahun  2  bulan),  Pendidikan  SD, pekerjaan tidak bekerja dengan seorang laki-laki bernama B, lahir pada tanggal 24 Juli 1999 (umur 20 tahun) agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas. Bapak C telah mendaftarkan perkawinan  anaknya  ke  kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Penajam  Kabupaten  Penajam  Paser Utara, Provinsi
Kalimantan
Timur, akan tetapi berdasarkan surat nomor B1143/Kua.16.09.01/Pw.01/12/2019  tanggal  27  Desember  2019,  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan  pernikahan  antara  A  dan  B  dengan  alasan  A  masih  dibawah  umur  dan  belum mencapai  umur  19  tahun;  antara  A  dan  B  sudah  saling  mengenal  3  tahun  sehingga  hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut,antara A dan B tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan  tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Bapak C khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan,bahwa A berstatus perawan dan serta sudah siap

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
pula  menjadi  ibu  rumah  tangga  begitu  pula  calon  suaminya    B  berstatus  jejaka  dan  siap  pula menjadi kepala keluarga. Perkara ini sudah diputus pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 dengan putusan dikabulkan.
Perkara  yang  sudah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Penajam  akan  melalui proses persidangan. Hasil persidangan ada dua kemungkinan yaitu ditolak atau dikabulkan. Hasil penetapan permohonan Dispensasi Kawin ini akan dibawa ke Kantor Urusan Agama dimana calon suami/isteri  mau  melangsungkan  pernikahan.  Penetapan  Dispensasi  Kawin  ditolak,  maka pernikahan  tersebut  tidak  dapat  dilangsungkan.  Penetapan  Dispensasi  Kawin  dikabulkan  maka Kantor  Urusan  Agama  akan  melangsungkan  pernikahan  tersebut  berdasarkan  penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Penajam.

## B. Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak
Pada  dasarnya,  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (selanjutnya  disebut  UUP)  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan adanya pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam setiap perkawinan.
Hukum  perkawinan  yang  diatur  dalam  Pasal  29  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menggunakan  batasan  umur  15  tahun  bagi  wanita  dan  umur  18  tahun  bagi  laki-laki.  Dengan lahirnya undang-undang perkawinan, maka ketentuan usia perkawinan yang ada di KUH Perdata sudah  tidak  berlaku  lagi.  Ketentuan  batasan  anak-anak,  dalam  hukum  perikatan  atau  transaksi kebendaan  dinyatakan  dengan  menggunakan  istilah  belum  dewasa  (Pasal  330  KUHPer),  yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. 13 Ketika akan melakukan berbagai transaksi kebendaan atau pelimpahan hak milik seseorang harus telah berumur minimal 21 tahun.
Undang-Undang  Perkawinan  secara  eksplisit  tidak  melarang  perkawinan  di  bawah  umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. 14
Perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan  perkawinan menurut  hukum  Islam  dan  perundang-undangan.  Ini  berarti apabila perkawinan di bawah umur akan berdampak negatif terhadap perlindungan anak dan kesejahteraan anak maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan.
Syarat  perkawinan  menurut  hukum  Islam  di  antaranya  adalah  calon  mempelai  laki-laki  dan perempuan sudah aqil baligh , sehat rohani dan jasmani. Juga terdapat beberapa asas atau prinsip
13 Subekti, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.90.
14 Ahmad Rofiq, 2001, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, hlm.111.

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
perkawinan  dalam  undang-undang  perkawinan,  di  antaranya  adalah  asas  kedewasaan  calon mempelai.  Maksudnya  setiap  calon  suami  dan  calon  isteri  yang  hendak  melangsungkan  akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis. 15
Membicarakan  perlindungan  anak  sangat  erat  hubungannya  dengan  hak  asasi  manusia. Instrumen  hak  asasi  manusia,  yang  bersifat  internasional  ( International  Human  Rights  Law ) ataupun  yang  sudah  diratifikasi  oleh  pemerintah  Republik  Indonesia,  tidak  menyebutkan  secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan. Konvensi tersebut hanya menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia  di  bawah  18  tahun.  Setiap  negara  konvensi  diwajibkan  melindungi  dan  menghadirkan legislasi atau peraturan teknis operasional yang ramah anak termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal pemenuhan hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.
Konvensi tentang kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan, umur minimum menikah dan pencatatan  pernikahan  ( Convention  on  Consent  to  Marriage )  tahun  1964  menyebutkan  bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan dan bahwasanya perkawinan yang dilakukan di luar  usia  minimum  yang  ditetapkan  adalah  tidak  berkekuatan  hukum,  terkecuali  otoritas  yang berwenang  menetapkan  dispensasi  tertentu  dengan  alasan  yang  wajar  dengan  mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.
Meskipun  Indonesia  belum  menjadi  negara  yang  meratifikasi  konvensi  1964  tersebut,  namun Indonesia  telah  menetapkan  usia  minimum  perkawinan  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah  mencapai  usia  19  (sembilan  belas) tahun).  Lahirnya  undang-undang ini  terlambat  sepuluh tahun  dibandingkan  dengan  konvensi  internasional  tersebut.  Di  dalam  Undang-Undang Perkawinan ini juga telah mereduksi aturan tentang pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim di  pengadilan.  Hakim  dalam  memberikan  putusan  hukum  harus  lebih  mengedepankan  prinsip- prinsip  keadilan  yang  praktis  bukan  berdasarkan  keadilan  dalam  maknanya  yang  filosofis. 16 Keadilan  praktis  bagi  anak  di  bawah  umur  yang  akan  melaksanakan  perkawinan  harus  dilihat secara praktis kasuistik.
Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Di  dalam  undang-undang  ini  juga  tidak  disebutkan  secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dinyatakan  bahwa  anak  adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun
15 Suma, Hukum Keluarga Islam , hlm. 173.
16 Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya , Jakarta: Elsam HUMA, hlm.352-353.

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan  usaha  kesejahteraan  anak,  di  mana  kematangan  sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. 17
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak  anak  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, meliputi:
1. Hak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).
2. Hak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan  pribadinya  dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
3. Hak  untuk  beristirahat  dan  memanfaatkan  waktu  luang,  bergaul  dengan  anak  yang  sebaya, bermain,  berekreasi  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  tingkat  kecerdasannya  demi pengembangan diri (Pasal 11).
4. Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  manapun  yang bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  berhak  mendapat  perlindungan  dari  perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).
Memperhatikan  uraian  tersebut  nampak  jelas  bahwa  perkawinan  di  bawah  umur  akan berpotensi menimbulkan  berbagai  hal  yang  bisa  berdampak  buruk terhadap  calon  mempelai dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur tersebut.
Kesejahteraan  anak  merupakan  suatu  tata  kehidupan  dan  penghidupan  anak  yang  dapat menjamin  pertumbuhan  dan  perkembangannya  dengan  wajar,  baik  secara  rohaniah,  jasmaniah maupun sosialnya.
Dasar pertimbangan disahkannya undang-undang perlindungan anak yang di antaranya adalah bahwa  anak  adalah  tunas,  potensi,  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa, memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan eksistensi  bangsa  dan  negara  pada  masa  depan.  Agar  setiap  anak  kelak  mampu  memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial.  Oleh  karena itu,  perkawinan anak di bawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir.
Memperhatikan berbagai dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur maka solusi alternatif yang ditawarkan adalah menghindari terjadinya perkawinan di bawah  umur.  Upaya  yang  ditempuh  di  antaranya  adalah  pemasyarakatan  hukum  (law
17 Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm.3

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
socialization) 18 atau  sosialisasi  secara  efektif  tentang  hukum  perkawinan  dan  berbagai  produk hukum yang relevan khususnya regulasi tentang perlindungan dan kesejahteraan anak.
Apabila mempelai wanita dan atau mempelai laki-laki tetap melangsungkan perkawinan dan usia mereka belum mencapai umur 21 tahun maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan mereka baik lahiriyah maupun bathiniyah. Apabila tidak ada yang memberikan jaminan maka harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur.
Hakim  dalam  memeriksa  perkara  Dispensasi  Kawin  menggali  latar  belakang  dan  alasan perkawinan anak, mendengarkan keterangan anak yang dimintakan Dispenasai Kawin dan calon pasangannya,  mendengar  keterangan  Pemohon  dan  kedua  oarng  tua  calon  pasangannya, keterangan  saksi-saksi  yang  dihadirkan,  menggali  informasi  terkait  ada  atau  tidaknya  halangan perkawinan,  mempertimbangkan  kondisi  psikologis,  sosiologi,  budaya,  Pendidikan,  Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya paksaan untuk menikah dan ada  jaminan  dari  kedua  orang  tua  dari  kedua  belah  pihak  keluarga  anak  selalu  membantu  dan membimbing rumah tangga kedua anak mereka.

## C. Penyebab Munculnya Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah:
1. Adanya keinginan atau kehendak dua calon mempelai yang sangat kuat untuk berumah-tangga dengan segala konsekuensinya. Kedua calon mempelai sudah mantap dengan penuh keyakinan akan  melangsungkan  perkawinan.  Meskipun  undang-undang  perkawinan  dengan  jelas  telah mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), akan tetapi juga muncul ketentuan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun1974).  Hal  ini  menjadi  celah  bagi  para  pihak  untuk melangsungkan  perkawianan  dengan  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  dispensasi perkawinan.
2. Tidak ditemukan mawani’ nikah atau halangan melangsungkan perkawinan perspektif syariat Islam. Dua calon mempelai dan juga dua keluarga besarnya berkeyakinan bahwa kalau tidak ditemukan mawani’ nikah,  maka  perkawinan  itu  mutlak  bisa  dilaksanakan.  Dua  calon mempelai  tidak  ada  hubungan  darah  atau  nasab,  tidak  ada  hubungan  semenda,  tidak  ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh  agamanya  atau  peraturan  yang  berlaku  dilarang  kawin  antara  keduanya,  dan  lain sebagainya (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pandangan sempit secara normatif terhadap mawani’ nikah inilah yang dijadikan dasar bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengijinkan perkawinan bagi para pihak yang berkepentingan.
3. Telah  terpenuhinya  syarat aqil  baligh .  Salah  satu  syarat  perkawinan  menurut  hukum  Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh , sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas pekawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas  kedewasaan  calon  mempelai,  maksudnya  setiap  calon  mempelai  yang  hendak  menikah
18 Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI, hlm.382.

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
harus  benar-benar  matang  secara  fisik  maupun  psikis. 19 Adapun  makna  dari  kesiapan  ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi  perempuan,  sesuai  ketentuan  undang-undang  perkawinan.  Jika  kedua  mempelai  yang belum  cukup  umur  menurut  undang-undang  perkawinan  ini  mengajukan  permohonan dispensasi  kawin  di  pengadilan,  maka  hakim  bisa  saja  mengabulkan  permintaannya,  dengan pertimbangan sudah aqil baligh , siap lahir batin, fisik dan psikis anak. 20 Ketentuan tentang aqil baligh yang  bersifat  kualitatif  perspektif fiqh  munakahat akan  menimbulkan  perbedaan persepsi dalam menilai kedewasaan seseorang.
4. Kedua calon mempelai telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan  lawan  jenisnya  tentu  akan  selalu  mengawasi  perilaku  mereka.  Perilaku  anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus  pada  perzinahan.  Dengan  alasan  menolak  atau  menghindari  mafsadat  yang  lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah.
5. Calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  telah  berpenghasilan  cukup  dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan  terkadang  juga  membantu  penghidupan  orang  tuanya,  ia  ingin  segera  melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.
6. Calon mempelai telah hamil. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila  ada  seorang  wanita  hamil  dan  tidak  mempunyai  suami.  Tidak  sedikit  orang  tua mengusir  anak  gadisnya  yang  hamil  di  luar  nikah.  Dalam  menyikapi  fakta  telah  hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. Tidak ada jalan lain  bagi  hakim  selain  mengabulkan  permohonan  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  selain  demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk.
7. Adanya jaminan dari orang tua untuk membantu dan bertanggungjawab penuh secara moril dan materiil  terhadap  anak-anaknya  yang  menikah  di  usia  yang  belum  cukup  umur.  Kondisi ekonomi  orang  tua  yang  lebih  dari  cukup  dan  strata  sosial  keluarga  orang  tua  yang  cukup terpandang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Di daerah tertentu  orang  tua  merasa  bangga  kalau  anak  gadisnya  telah  ada  yang  melamar  dan  segera menikah.
D. Penyelesaian Dispensasi Kawin Berdasarkan Prinsip Keadilan
1. Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin
19 Muhammad Amin Suma, 2005, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 98.
20 Muhammad, Fiqih Perempuan , hlm. 96.

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
Buku  II  (Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama).  Ketentuan  yang berlaku  dalam  penangan  perkara  permohonan  dispensasi  kawin  di  Pengadilan  Agama  menurut Buku II adalah sebagai berikut: 21
Orang tua calon mempelai lai-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  kepada  Pengadilan  Agama  yang  wilayah  hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mepelai tersebut; b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama- sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki  dan/atau  wanita  tersebut;  c.  Pengadilan  Agama  dapat  memberikan  dispensasi  kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan d. Permohonan dispensasi  kawin  diajukan  secara  volunteir;  dan e.  Putusan  atas  perkara  permohonan  dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi. Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam  mengadili  perkara  permohonan  dispensasi  kawin,  maka  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  merumuskan  norma-norma  pemeriksaan  perkara  dispensasi  kawin  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Tentang  Dispensasi  Kawin.  Tujuan  penetapan  pedoman  mengadili  perkara dispensasi kawin adalah: 22
a. Menerapkan seluruh asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin;
b. Menjalankan sistem pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
c. Meningkatkan tanggung jawab anak dalam mencegah perkawinan anak;
d. Mengidentifikasi  ada  atau  tidaknya  paksaan  yang  melatarbelakangi  pengajuan  permohonan dispensasi kawin; dan
e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.
2. Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA Dispensasi Kawin
a. Pengajuan permohonan dispensasi kawin
Pihak yang berhak (memiliki legal standing) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua  orang  tua  calon  mempelai.  Dalam  hal  orang  tua  telah  bercerai,  maka  permohonan  tetap diajukan  oleh  kedua  orang  tua,  atau  salah  satu  orang  tua  yang  telah  ditunjuk  oleh  pengadilan sebagai  pemegang  kuasa  asuh  (hak  hadhanah)  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Dalam  hal  salah  satu  orang  tua  telah  meninggal  dunia,  maka  yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup. 23
Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya,  maka  yang  mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin  adalah  wali.  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali
21 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) revisi 2013 , Jakarta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal.230-231
22 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
23 Ibid, hlm.45

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
adalah  orang,  baik  keluarga  anak,  saudara,  maupun  orang  lain,  serta  badan  hukum  yang  dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan. 24
Berdasarkan  kompetensi  absolut,  permohonan  dipensasi  kawin  bagi  yang  beragama  Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama  antara  calon  mempelai  dengan  orang  tua  berbeda,  maka  permohonan  tersebut  diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika  calon  mempelai  laki-laki  dan  wanita  sama-sama  belum  mencapai  usia  perkawinan  maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tingggal salah satu orang tua/wali calon mempelai. 25
Untuk mengidentifikasi setiap permohonan dispensasi perkawinan telah memenuhi persyaratan administratif,  seharusnya  panitera  membuat  daftar  ceklis  kelengkapan  administrasi  pengajuan permohonan  tersebut.  Persyaratan  administratif  permohonan  perkara  dispensasi  kawin  adalah berupa:
1) Surat permohonan;
2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua/wali;
3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
6) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
Jika  syarat-syarat  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi,  maka  dapat  digunakan  dokumen  lain  yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.
b. Pemeriksaan perkara dispensasi kawin
Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim  yang  sudah  memeiliki  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  sebagai  hakim  anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (selanjutnya  disingkat  SPPA),  atau  berpengalaman mengadili  permohonan  dispensasi  kawin.  Jika  di  suatu  pengadilan,  tidak  ada  hakim  dengan kualifikasi tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.
Pada  hari  sidang  pertama,  pemohon  wajib  menghadirkan  anak  yang  dimintakan  dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak  mesti  secara  serentak,  dapat  hadir  secara  terpisah.  Dalam  hal  pemohon  tidak  dapat
24 Peraturan Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara Penunjukan Wali” Pub L Nomor tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
25 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahuj 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim menunda sidang maksimal dua  kali,  jika  pada  persidangan  ketiga,  pemohon  tetap  tidak  dapat  menghadirkan  pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim tunggal dalam persidangan mempuyai kewajiban untuk memberikan penasehatan kepada sejumlah pihak. Penasehatan  ini  bersifat  imperatif,  harus  dilakukan  dan  bahkan  jika  hakim  tidak  memberikan penasehatan  akan  mengakibatkan  penetapan  disepensasi  kawinnya  menjadi  batal  demi  hukum. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim juga harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban penasehatan  ini  ditegaskan  dalam  pasal  12  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019. Pihak-pihak  yang  harus  diberikan  nasehat  oleh  hakim  adalah  nasihat  kepada  Pemohon,  Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan  untuk  memastikan  Orang  Tua,  Anak,  Calon  Suami/Isteri  dan  Orang  Tua/Wali  Calon Suami/Isteri  agar  memahami  risiko  perkawinan,  terkait  dengan:    a.  kemungkinan  berhentinya pendidikan bagi anak;  b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;  c. belum siapnya organ reproduksi anak;  d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan  e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.  Kelima hal tersebut harus disampaikan dengan jelas  oleh  hakim  kepada  pihak-pihak  yang  harus  diberikan  nasehat  oleh  hakim  diatas.  Nasihat Hakim  tersebut  disamping  dmuat  dalam  berita  acara  sidang  juga  harus  dipertimbangkan  dalam penetapan  dispensasi  kawin.  Oleh  karena  itu,  hakim  harus  menguasai  dengan mendalam terkait hal-hal yang menjadi materi penasehatan tersebut agar penasehatan hakim dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada pihak-pihak.  Tentang isu pendidikan, hakim menasehati pihak tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, sekolah dan  pendidikan  merupakan  hak  dasar  anak  yang  harus  dipenuhi  dan  dampak  negatif  nikah  dini terkait potensi putus sekolah anak.  Tentang kesehatan, hakim menyadarkan pihak terkait kesiapan organ reproduksi anak, bahaya hamil ketika organ reproduksi belum siap, bahaya tidak hanya bagi sang ibu tetapi juga bagi anak yang dikandungnya. Tidak jarang anak yang hamil berakibat pada kematian baik kepada ibu maupun anak yang dikandungnya, dan dampak negatif lainnya dari aspek kesehatan nikah diusia anak.  Laporan statisitik WHO dapat disampaikan bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan  persalinan  daripada  perempua  usia  20  –  24  tahun.  (Livia  Holden  dan  Euis  Nurlaelawati, 2019:86). Tentang dampak ekonomi, hakim memahamkan pihak bahwa pernikahan tidak hanya cukup  modal  cinta  tapi  juga  membutuhkan  ekonomi  yang  mapan.  Laki-laki  yang  menikah mempuyai  tanggungjawab  untuk  menafkahi  isteri  dan  anakanaknya  serta  memenuhi  kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap atau belum mempuyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup  maka  jika  tidak  disikapi  dengan  bijak  oleh  pasangannya  maka  akan  menjadi  penyebab perselisihan  dan  pertengkaran.  Tentang  dampak  sosial  dan  psikologis,  beberapa  hal  yang  bisa disampaikan hakim dalam penesahatan diantaranya adalah pernikahan diusia anak akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat, nikah dibawah umur berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, dampak  pernikahan  dibawah  umur  tentunya  anak  tidak  lagi  bisa  mengekspresi  diri  dan  berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri. Tentang

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
potensi  perselisihan  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  hakim  menerangkan  bahwa  kehidupan rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan ada banyak tantangan, halangan dan rintangan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga, sehingga calon suami dan isteri harus siap jiwa dan raga, siap ekonomi, siap sosial dan psikologis serta siap dari aspek kesehatan. Jika tidak siap atau salah  satu  saja  tidak  siap  maka  akan  menjadi  pemicu  perselisihan  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga yang jika tidak dapat diselesaikan akan berujung pada perceraian. 26
Keterangan  dari  pemohon,  anak  yang  dimintakan  dispensasi  kawin,  calon  suami/isteri,  dan orang  tua/wali  calon  suami/isteri  harus  dipertimbangkan  oleh  hakim  di  dalam  penetapan.  Jika hakim  lalai  dalam  mendengarkan  keterangan  pihak-pihak  tersebut  dan/atau  tidak mempertimbangkan  keterangan  dimaksud  di  dalam  penetapan,  mengakibatkan  penetapan  batal demi hukum.
Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua.
Tujuan hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan  permohonan  dispensasi  kawin  mengetahui  dan  menyetujui  perkawinan,  kondisi psikologis,  kesehatan,  dan  kesiapan  anak  untuk  melangsungkan  perkawinan  dan  membangun kehidupan rumah tangga, dan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.19 Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan anak tanpa dihadiri oleh orang tua, jika perlu dilakukan di luar ruang sidang, seperti ruang mediasi.
Dalam  hal  pemeriksaan  anak  dilakukan  di  luar  ruang  sidang,  hakim  menskrors  persidangan untuk  mendengar  keterangan  anak.  Hakim  menggali  keterangan  anak  di  ruang  yang  telah ditentukan dan panitera membantu hakim untuk mencatat keterangan tersebut. Setelah pemeriksaan keterangan  anak  selesai,  skors  sidang  dicabut,  kemudian  hakim  membacakan  hasil  keterangan tersebut kepada pemohon di hadapan persidangan.
Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan,  keberlanjutan  anak  dalam  menempuh  wajib  belajar  12  (dua  belas)  tahun,  belum siapnya  organ  reproduksi,  dampak  ekonomi,  sosial,  dan  psikologis  bagi  anak,  serta  potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.
Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:
26 Sugiri Permana, dan H Ahmad Zaenal Fanani, “ Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia ”, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019

## Jurnal de Facto
1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk  dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan  komitmen  orang  tua  untuk  ikut  bertanggung  jawab  terkait  masalah  ekonomi, sosial,  kesehatan,  dan  pendidikan  anak.  Guna  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundangundangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.
Dalam proses pemeriksaan dan pembuktian perkara dispensasi kawin, semua ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan ini (pasal 18  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2019).    Berdasarkan  ketetuan  tersebut, maka ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata baik tentang prinsip umum pembuktian, jenis-jenis alat bukti, batas minimal pembuktian dan kekuatan pembuktiannya tetap berlaku dan dijadikan  pedoman  hakim  dalam  menganalisa  alat-alat  bukti  yang  diajukan  Pemohon.  Prinsip ajaran  dan  hukum  pembuktian,  harus  ditegakkan  dan  diterapkan  sepenuhnya  dalam  proses pemeriksaan  dan  penyelesaian  permohonan.  Mengabaikan  penegakan  dan  penerapan  ajaran  dan hukum pembuktian dalam pemeriksaan permohonan, datap menimbulkan akibat yang sangat fatal. Jika  alat  bukti  tertulis  dan  keterangan  pihak-pihak  yang  harus  didengar  keterangannya  oleh hakim  dalam  pemeriksaan  perkara  (anak yang  dimintakan  Dispensasi  Kawin;  calon  suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri) belum cukup, maka dapat ditambah dengan bukti saksi-saksi. Bahkan  dalam  kasus  tertentu  jika  diperlukan  hakim  dapat  mendengarkan  keterangan  saksi  ahli misalnya dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak  Indonesia/Daerah  (KPAI/KPAD).  Menurut  Yahya  Harahap  (2008:  38-39)  ada  beberapa prinsip  proses  pemeriksaan  permohonan  yang  harus  diperhatikan  yaitu      1.  jalannya  proses pemeriksaan  secara  Ex-Parte.  Pada  prinsipnya  proses  ex-parte  bersifat  sederhana:  hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik dan duplik.  2. yang diperiksa di  sidang  hanya  keterangan  dan  bukti  pemohon.  Di  dalam  proses  yang  bercorak  ex-parte  hanya

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung secara  contradictoir  ( contradictory ).  Maksudnya,  dalam  proses  pemerksaan,  tidak  ada  bantahan pihak lain. 3. tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan. Pada proses pemeriksaan permohonan  yang  bersifat  ex-parte,  tidak  ditegakkan  seluruh  asas  pemeriksaan  persidangan. Namun  tidak  pula  sepenuhnya  disingkirkan.    Beberapa  asas  yang  harus  tetap  ditegakkan diantaranya  adalah  (1)  asas  kebebasan  peradilan  ( judicial  independecy )  yaitu  tidak  boleh dipengaruhi siapapun dan tidak boleh ada direktiva dari pihak mana pun; dan (2) asas fair trial atau (peradilan yang adil) yaitu tidak bersifat sewenang-wenang ( arditrary ), pemeriksaan sesuai dengan asas due  process  of  law (sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku),  dan  memberi kesempatan yang layak ( to give an appropriate opportunity ) kepada pemohon untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Adapun beberapa asas yang tidak perlu ditegakkan diantaranya adalah (1) asas audi alteram partem, hal ini karena tidak mungkin dalam proses ex-parte ditegakkan asas  mendengar  jawaban  atau  bantahan  pihak  lawan,  karena  memang  tidak  ada  pihak  tergugat. Oleh  karena  itu,  asas to  hear  other  side (mendengar  pihak  lain),  tidak  relevan  dalam  proses permohonan. Dalam penyelesaian permohonan, tidak mungkin ditegakkan asas both sides be heard before  a  decision  is  given .  Karena  untuk  mengambil  keputusan  atau  penetapan,  yang  didengar semata-mata pemohon saja; dan (2) asas memberi kesempatan yang sama, asas ini tidak mungkin ditegakan, karena pihaknya terdiri atas pemohon saja.
Tingkat kedewasaan dalam hukum positif ternyata tidak ada keseragaman, sangat ditentukan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan. Beberapa variasi kedewasaan tersebut dapat dilihat pada beberapa sudut hukum. Berikut ini adalah usia tingkat kedewasaan dilihat dari batas usianya. Pertama, usia kedewasaan dapat dilihat pada (Marilang, 2018:143):
1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Pasal 1 angka 26 Anak dimaksud adalah anak di bawah 18 tahun
2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyaraklatan adalah a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS  Anak  paling  lama  sampai  berumur  18  tahun;  b.  Anak  Negara,  yaitu  anak  yang berdasarkan  putusan  pengadilan  diserahkan  pada  negara  untuk  dididik  dan  ditempatkan  di LAPAS  Anak  paling  lama  sampai  berumur  18  tahun;  c.  Anak  Sipil,  yaitu  anak  yang  atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah yang belum berumur 18 tahun.
4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang  berumur  di  bawah  18  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
5) UU 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal  1  ayat  (1)  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18  tahun,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan
6) 7 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
7)  UU  No.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Pasal  4  Warga  Negara  Indonesia  adalah: Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh  seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia  sebagai  anaknya  dan  pengakuan  itu  dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau belum menikah.
8) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Kedua, tingkat kedewasaan berumur 16 (enam belas) tahun yaitu pada Kitab Undang Undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  disingkat  KUHP)  Pasal  5  Jika  orang  yang  di  bawah  umur  dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim Ketiga, tingkat kedewasaan berumur 21 tahun pada:
1)  Peraturan  Pemerintah  No.  35  Tahun  1949  tentang  Pemberian  Pensiun  kepada  Janda  (Anak- anaknya)  Pegawai  Negeri  yang  Meninggal  Dunia  Pasal  5  Anak  yang  dapat  ditunjuk  sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya Peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh.
2}  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  Pasal  29  Seorang  jejaka  yang  belum  mencapai  umur genap  18  tahun,  sepertipun  seorang  gadis  yang  belum  mencapai  umur  genap  15  tahun,  tak diperbolehkan  mengikat  dirinya  dalam  perkawinan.  Dalam  pasal  330  KUHPerdata,  tingkat kedewasaan seseorang jika telah mencapai usia 21 tahun.
Keempat, tingkat kedewasaan terjadi pada usia 23 tahun pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Pasal  41  ayat  (6)  Hak  ahli  waris  atas  manfaat  pensiun  anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap atau mencapai umur 23 tahun.
Dalam  hukum  Islam,  tingkat  kedewasaan  tidak  diukur  dengan  hanya  pencapaian  usia seseorang, tetapi dengan katagori bahwa ia sudah baligh. Dalam kajian fikih, seseorang dianggap sudah  baligh  apabila telah  mencapai  usia  15  tahun,  atau  apabila  seorang  perempuan  telah  haid. Bagi laki-laki tingkat kedewasaan juga dimulai jika ia telah mimpi basah.  Tanpa memperhatikan ketentuan tersebut, seseorang yang telah menikah dianggap telah baligh. Pembahasan baligh dalam kajian hukum Islam sangatlah penting, karena pase baligh akan menentukan terhadap perbuatan seseorang. Dengan memasuki masa baligh maka perbuatan seseorang akan dipertanggungjawabkan baik secara perdata, pidana maupun perbuatan peribadahan mahdlah. Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin  pasca  adanya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu: 1. Pertimbangan tentang penasehatan hakim kepada Pemohon, Anak, Calon  Suami/Isteri  dan  Orang  Tua/Wali  Calon  Suami/Isteri  agar  memahami  risiko  perkawinan, terkait  dengan:  kemungkinan  berhentinya  pendidikan  bagi  anak,  keberlanjutan  anak  dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). 2. Pertimbangan tentang bahwa hakim sudah mendengar  keterangan  anak  yang  dimintakan  Dispensasi  Kawin;  calon  suami/isteri  yang dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali  calon  suami/isteri.  (pasal  13  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019).  3.

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
Pertimbangan tentang Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;  pertimbangan  tentang  kondisi  psikologis,  kesehatan  dan  kesiapan  Anak  untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumahtangga; dan pertimbangan tentang ada  atau  tidaknya  paksaan  psikis,  fisik,  seksual  atau  ekonomi terhadap  anak  dan/ atau  keluarga untuk  kawin  atau  mengawinkan  Anak.  (pasal  14  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun 2019).  4.  Pertimbangan  tentang  perlindungan  dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  tidak  tertulis  dalam  bentuk  nilai-nilai hukum,  kearifan  lokal,  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat;  dan  konvensi  dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. (pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019).
Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang  cukup  yaitu  surat  keterangan  yang  membuktikan  bahwa  usia  mempelai  masih  di  bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. (pasal 7 ayat (2) UU Nomor  16  tahun  2019  dan  penjelasannya).  6.  Pertimbangan  tentang  perkawinan  anak  pemohon dengan calon suami/isteri tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif kecuali hanya pihak calon mempelai  belum mencapai umur 19 tahun. (Pasal 6, 7 dan 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang  Perkawinan).  7.  Pertimbangan  tentang  analisis  alat  bukti  Pemohon  dan  kekuatan pembuktiannya.  8.  Pertimbangan  tentang  perumusan  fakta-fakta  hukum  yang  berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti  surat  dan  keterangan  saksi-saksi  yang  antara  satu  dengan  yang  lain  saling  bersesuaian  9. Pertimbangan  hukum  tentang  maslahat  dan  madlarat  serta  ketentuan  hukum  islam  atau  fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin. 10. Pertimbangan hukum tentang satu persatu petitum permohonan dispensasi kawin apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya. 27
Penyelesaian Dispensasi Kawin bila dilihat dari teori keadilan menurut Rawls bahwa keadilan as fairness (fairness adalah kejujuran, kewajaran, kelayakan), sudah berdasarkan prinsip keadilan. Dalam  Pemeriksaan  Dispensasi  Kawin,  Hakim  mendengarkan  keterangan  dari  Pemohon  yang mengajukan  Dispensasi  ke  pengadilan  Agama  Penajam,  keterangan  anak  yang  dimintakan Dispensasi  Kawin,  keterangan  dari  calon  suami/istri  anak  Pemohon  dan  kedua  orang  tua  calon suami/istri anak Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Hakim mempunyai gambaran tentang  kelayakan  anak  Pemohon  mendapatkan  Dispensasi  Kawin.  Rawls  berpendapat  bahwa keadilan  merupakan  nilai  yang  mengarahkan  setiap  pihak  untuk  memberikan  perlindungan  atas
27 Dr Sugiri Permana, S.Ag, M.H. dan Dr H Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. “Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
hak-hak yang dijamin oleh hukum dan perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada  setiap  individu.  Hal  ini  yang  berlaku  di  Indonesia,  setiap  warga  negara  berhak  untuk menikah,  mendapat  perlakuan  yang  sama  dalam  hukum.  Setiap  mempelai  pria  dan  mempelai wanita yang kurang umur, bisa mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh orang tua/wali.
Penyelesaian  perkara  Dispensasi  Kawin  dilihat  dari  teori  keadilan  menurut  Roscoe  Pound bahwa  hukum  itu  keseimbangan  kepentingan  yang  dikenal  sebagai Law  as  tool  of  social engineering , sudah menggambarkan Law as tool of social engineering. Dalam memeriksa perkara Dispensasi  Kawin,  Hakim  sudah  mempertimbangkan  latar  belakang  dan  alasan  anak  Pemohon ingin menikah secepatnya, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi anak dan orang tua dan juga memastikan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait  masalah  ekonomi,  sosial,  Kesehatan  dan  Pendidikan  anak.  Hakim  sudah mempertimbangkan  akibat  hukum  dari  penetapan  Dispensasi  Kawin  yang  di  tetapkan  terhadap dampak  sosial  di  lingkungan  sekitarnya.  Dengan  Penetapan  tersebut,  Hukum  bisa  menjadi  alat perubah  sosial,  bisa  menurunkan  jumlah  pernikahan  anak  di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Dimana kondisi psikologis masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara masih berpikiran semakin cepat  anak  menikah,  semakin  ringan  tanggungjawab  mereka,  taraf  Pendidikan  orang  tua  yang rendah,  kondisi  ekonomi  orang  tua mereka  yang  tidak  sanggup menyekolahkan  anak  mereka  di tingkat yang lebih tinggi di luar Kabupaten Penajam Utara, ditambah dengan keadaan geografis tempat tinggal anak yang jauh dari tempat pendidikan formal membuat semakin marak pernikahan anak yang terjadi.
Apabila di lihat dari teori kemanfaatan menurut Rawls menganjurkan the greatest happiness principle (prinsip  kebahagiaan  yang  semaksimal  mungkin)  yaitu  masyarakat  ideal  adalah masyarakat  yang  mencoba  memberi  kebahagiaan  yang  sebesar  mungkin  kepada  rakyat  pada umumnya.  Rawls  berpikir  keadilan  akan  tercapai  apabila  orang  yang  rasional  akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan secara netral. Penyelesaian Dispensasi Kawin sejalan dengan teori kemanfaatan Rawls dimana Hakim sudah mempertimbangkan tentang perlindungan dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penyelesaian  Dispensasi  Kawin  ditinjau  dari  teori  kemanfaatan  Jeremy  Bentham  yang menyatakan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar untuk terbanyak orang). Menurut Bentham adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Pembentuk Undang- undang hendaknya dapat memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Dalam penyelesaian Dispensasi Kawin ini, telah mencerminkan kemanfaatan bagi rakyat yaitu diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 sehingga adanya standar proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan dan penetapan dispensasi kawin selalu mengutamakan kepentingan terbaik  bagi  anak,  hak  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak,  penghargaan  atas  pendapat  anak  dan persamaan di depan hukum.

## Jurnal de Facto

## E. Pengaturan Mengenai Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur
Pada  dasarnya,  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat  Revisi  UUP)  adalah  berkaitan  dengan  usia  perkawinan,  calon  mempelai,  baik  pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada  pengadilan.  Dispensasi  kawin  ini diperoleh  berdasarkan  permohonan  ke  pengadilan  dan kemudian  pengadilan  akan  mengeluarkan  penetapan.  Untuk  permohonan  dispensasi  kawin  bagi umat  islam,  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama.  Sedangkan  bagi  yang  bukan  beragama  Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.
Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur yaitu ada 2:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk  menikah,  dapat  meminta  dispensasi  kepada  Pengadilan  Agama  atau  pejabat lain  yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. 28
2. Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  15  ayat  (1)  Menyatakan  bahwa  untuk  kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak  pria  sekurang-kurangnya  berumur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 29 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini pun telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan,  berkaitan  dengan  usia  perkawinan,  calon mempelai,  baik  pria  maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
Sejak  di  undangkan  Hukum  negara  yang  mengatur  mengenai  masalah  perkawinan  adalah Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tidak  mengehendaki  pelaksanaan  perkawinan  di  bawah umur.  Apabila  ada  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  anak  usia  di  bawah  umur  dalam  hal  ini pemerintah  telah  memberikan  Kebijakan  dalam  menetapkan  batas  minimal  usia  pernikahan  ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental  untuk  melakukan  perkawinan,  karena  mengigat  perkawinan  yang  dilakukan  agar  kelak
28 Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional cet II, Jakarta:  PT.Rineka Cipta, hlm. 209
29 Wahyu Widiana, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm.19

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
dapat  terbina  kekal  abadi  berdasarkan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sampai  hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.
F. Akibat Hukum Dari Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur
Apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama, bahwa pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian Penetapan tersebut dibawa ke Kantor urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih di bawah umur tersebut.
Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat  dispensasi  nikah  boleh  melaksanakan  perkawinan  walaupun  usianya  masih  di  bawah umur.  Sehingga  akibat  hukum  setelah  anak  melakukan  perkawinan  di  bawah umur  yaitu  anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia  tidak  berada  di  bawah  pengampuan  orangtuanya  lagi.  Setelah  anak  melakukan  perkawinan kemudian  anak  itu  hamil  dan  melahirkan  seorang  anak,  maka  anak  tersebut  menjadi  anak  sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.
Dalam  pernikahan  di  bawah  umur  juga  pastinya  ada  dampak  yang  mengikuti  dalam berlangsungya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan  terjadinya  pernikahan  dini  akan  memiliki  dampak  secara  langsung  terhadap  pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga  bahkana  bisa  menjadikan  suatu  kendala  yang  besar  dan  berahir  dengan  perceraian.untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan tertuaikan juga  hak  secara  sendirinya.  Apabila  suami  sudah  melakukan  kewajiban  terhadap  istri  dengan sebaik-baiknya,  maka  hak  istri  akan  tertunaikan.  Demikian  juga  apabila  istri  telah  melakukan kewajibanya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan. 30
G. Pertimbangan Putusan Hakim Yang Menolak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Dengan Alasan Mendesak
30 Ariyanto Muhammad Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspeksitf Maqaid Syariah , vol 1,no 1, hlm.82.

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
Pada perkara yang ada di Pengadilan Agama Penajam Pasir Utara, pertimbangan putusan hakim yang menolak dalam perkara dispensasi dengan alasan mendesak adalah sebagai berikut.
Nomor perkara 11/ Pdt.P/2020/PA.Pnj yang menolak dispensasi kawin di dalam pertimbangan hakimnya menyebutkan bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah  untuk  meneruskan  kelanjutan  kehidupan  umat  manusia  di  muka  bumi,  namun  sebelum perkawinan  dilangsungkan  diharuskan  adanya  syarat-syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh kedua  calon  mempelai  demi  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga  dan  Hakim  akan menghubungkan  fakta-fakta  hukum  yang  telah  ditemukan  di  muka  persidangan  dengan  norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohoan Dispensasi  Kawin  sebagai  berikut  bahwa  adanya  fakta  anak  Pemohon  ingin  menikah  dengan seorang laki-laki bernama: X, menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak  perempuan  telah  sama-sama  bersetuju  untuk  menikah  sehingga  dengan  demikian  Pasal  6 Ayat  (1)  Undang-Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan,  jo.  Pasal  16  Ayat  (1)  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Penyelesaian  Dispensasi  Kawin  di  Pengadilan  Agama  Penajam  berdasarkan  prinsip  keadilan adalah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan  Dispensasi  Kawin,  menetapkan  Hakim  dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan  tumbuh  kembang  anak,  penghargaan  atas  pendapat  anak,  penghargaan  atas  harkat  dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Pertimbangan putusan Hakim yang menolak dalam perkara Dispensasi Kawin dengan alasan mendesak adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan tidak ada alasan yang mendesak  (suatu  keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan  sangat  terpaksa  harus  dilangsungkan perkawinan),  diperkuat  dengan  adanya  surat  keterangan  dari  dokter  spesialis  kejiwaan  yang menyatakan bahwa kondisi kejiwaan anak Pemohon yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun saat ini tidak ditemukan gejala gangguan jiwa bermakna yang dapat menganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan anak Pemohon pula sedang tidak berbadan dua atau dalam keadaan hamil.  Norma  hukum  yang  terdapat  Pasal  26  Ayat  (1)  angka  (3)  Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2002  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dan perubahan  kedua  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Anak  yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
perkawinan  pada  usia  anak-anak,  haruslah  dipahami  dalam  rangka  menjaga  dan  melindungi kepentingan terbaik bagi anak.
B. Saran
1. Diperlukan adanya titik temu yang harmonis antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan.
2. Pertimbangan  Hakim  tentunya  berdasarkan  hukum,  namun  demikian  Hakim  dapat mempertimbangkan  untuk  menerima  Dispensasi  Kawin  jika  hal  itu  yang  terbaik  buat kepentingan anak, karena ada hak-hak Hakim untuk dapat bertindak menerobos hukum (contra legem) untuk mendapatkan keputusan yang paling adil.

## DAFTAR PUSTAKA
H Moch Isnaeni, 2016, Pijar Pendar Hukum Perdata , Surabaya:PT Ervka Petra Medika, hlm. 1 H Moch Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan , Surabaya: PT Ervka Petra Medika, hlm. 17 Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95 Antonin Scalia, Bryan A Garner, 2012, Reading Law: The interpretation of legal texts , Thomson, ST Paul, hlm. 51
Jalaluddin al-Suyuti, 1997, dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al- Syafi’iyyah , Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, juz. 1, hlm. 142 Poerdawarminta, 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Hal 88 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Sinar Grafindo, 1999. Hlm 183. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 19 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11.
Subekti, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.90. Ahmad Rofiq, 2001, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media, hlm.111. Suma, Hukum Keluarga Islam , hlm. 173. Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya , Jakarta: Elsam HUMA, hlm.352-353.
Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm.3
Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI, hlm.382.
Muhammad Amin Suma, 2005, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 98.
Muhammad, Fiqih Perempuan , hlm. 96.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) revisi 2013 , Jakarta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal.230-231
Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Peraturan Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara Penunjukan Wali” Pub L Nomor tahun 2019 Nomor 76 (2019); Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahuj 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

## Jurnal de Facto
8 ( 1 ) : 66-92
Sugiri Permana, dan H Ahmad Zaenal Fanani, “ Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia ”, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019
Dr Sugiri Permana, S.Ag, M.H. dan Dr H Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. “Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional cet II, Jakarta:  PT.Rineka Cipta, hlm. 209 Wahyu Widiana, 2000, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, hlm.19 Ariyanto Muhammad Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspeksitf Maqaid Syariah , vol 1,no 1, hlm.82.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  perubahan  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indoensia  Nomor  5  tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma’ Ulama, hlm. 213-214.

## SUMBER LAIN
Ariyanto Muhammad Jurnal UIN Sunan Ampel, 2016, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspeksitf Maqaid Syariah , vol 1,no 1,
Abdul Manan, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam praktek Hukum Acara di Peradilan Agama , makalah disampaikan pada rakernas Mahkamah Agung RI di Balikpapan, tanggal 10-14 Oktober 2010
Rogaiyah, makalah putusan contra legem sebagai implementasi penemuan hukum oleh hakim di peradilan agama (studi kasus putusan kasasi nomor 16K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110K/AG/2007
Satria, “ Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan ” hlm11-
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Pnj Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Pnj