## POLITIK PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA MASA REFORMASI (1998-SEKARANG)
Ana Kurnia Sari 1 , Muhammad Sirozi 2
1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Info Artikel :

## ABSTRAK
Diterima 20 Maret 2023 Direvisi 25 Maret 2023 Dipublikasikan  30  April 2023 Artikel  ini  memuat  deskripsi  politik  pendidikan  islam  masa reformasi  sampai  dengan  saat  ini  dengaan  menggunakan pendekatan  kepustakaan  atau  libarary  research  jenis penelitiannya  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.
Dengan  mengumpulkan  literature  data  yang  terkait  kajian mengenai  politik  pendidikan  dengan  hasil  analisa  sebagai berikut: Masa Reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998  membawa  perubahan  yang  signifikan  dalam  kebijakan pendidikan Islam di negara tersebut. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia  mengambil  langkah-langkah  yang  bertujuan  untuk memperkuat  pendidikan  Islam,  meningkatkan  kualitas  guru, meningkatkan kesempatan dan infrastruktur pendidikan, serta mengembangkan  kurikulum  pendidikan  Islam  inklusif. Kebijakan  politik  pendidikan  Islam  pada  masa  itu  meliputi beberapa aspek penting. Pertama, jumlah lembaga pendidikan Islam  seperti  pesantren,  pesantren,  dan  pesantren  meningkat. Kedua,  meningkaatkan  guru  muslim  meningkat.  Ketiga, perhatian  lebih  diberikan  pada  pengembangan  lembaga  dan infrastruktur  pendidikan  Islam.  Keempat,  tujuannya  adalah mengembangkan  kurikulum  Islam  yang  inklusif.  Pemerintah telah  mengambil  langkah  konkrit  untuk  memperkuat pendidikan  Islam,  meningkatkan  kualitas  guru,  memperbaiki sarana  dan  prasarana,  serta  mengembangkan  kurikulum inklusif.
Kata Kunci: Masa Reformasi, Politik,
Pendidikan Islam
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.
Koresponden:
Ana Kurnia Sari, Email: 2270211005_uin@radenfatah.ac.id

## Pendahuluan
Pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan suatu bangsa.(Bakry 2010) Dalam konteks  Indonesia,  pendidikan  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  membentuk karakter  dan  kehidupan  beragama  masyarakat.(Yoga,  Suarmini,  dan  Prabowo  2015)  Bagian penting  dari  sistem  pendidikan  Indonesia  adalah  pendidikan  Islam.(Samrin  2015)  Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kebijakan pendidikan Islam sangat penting dalam konteks Indonesia.
Politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia  selama  periode  reformasi  hingga  saat  ini  telah mengalami  perubahan  dan  pengembangan  signifikan.(Haerullah  dan  Elihami  2020)  Masa reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 dan ditandai dengan  perubahan politik yang menciptakan  ruang  yang  lebih  terbuka  untuk  diskusi  dan  partisipasi  publik.  Dalam  konteks pendidikan Islam, kebijakan politik yang diterapkan bertujuan untuk memperkuat pendidikan agama Islam, meningkatkan kualitas guru, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta mempromosikan nilai-nilai keagamaan, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat. Salah satu kebijakan penting yang diimplementasikan adalah pengembangan program Satu Guru Satu Kelas  (SGSK),(Dini  2021)  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pengajaran  dan pembelajaran  di  sekolah-sekolah,  termasuk  dalam  konteks  pendidikan  Islam.  Program  ini memungkinkan satu guru mengajar satu kelas dengan jumlah siswa yang lebih sedikit, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih intens antara guru dan siswa.
Selain  itu,  pemerintah  juga  telah  berkomitmen  untuk  melakukan  pembangunan  dan perbaikan  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  termasuk  lembaga  pendidikan  Islam.(Rosyada 2017)  Upaya  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  aksesibilitas,  kualitas,  dan  kesetaraan pendidikan  bagi  semua  warga  negara  Indonesia,  termasuk  dalam  pendidikan  Islam. Selanjutnya, kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia juga mengedepankan peningkatan kualitas guru.(Bahri 2022) Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, guru pendidikan Islam  diberikan  kesempatan  untuk  meningkatkan  keterampilan  pengajaran,  pemahaman terhadap  ajaran  agama,  dan  penguasaan  metode  pembelajaran  yang  inovatif.  Peningkatan kualitas guru ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah.
Pengembangan kurikulum pendidikan Islam juga menjadi fokus dalam kebijakan politik pendidikan di Indonesia.(Selamet dan Zaqiah 2022) Kurikulum pendidikan Islam diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang diperkaya  dengan  nilai-nilai  keagamaan,  keberagaman,  dan  toleransi  diharapkan  dapat membentuk generasi muda yang inklusif dan menghargai perbedaan agama.(Hidayat, Firdaus, dan  Somad  2020)  Pemerintah  Indonesia  juga  telah  mengembangkan  program  pendidikan keagamaan  yang  menitikberatkan  pada  penguatan  nilai-nilai  keagamaan,  keberagaman,  dan toleransi  dalam  masyarakat.  Program  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  pemahaman  agama,
mempromosikan  kerukunan  antaragama,  dan  mendorong  partisipasi  aktif  dalam  kegiatan keagamaan yang memperkuat hubungan antarumat beragama.
Secara  keseluruhan,  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia  selama  periode  reformasi hingga  saat  ini  mencerminkan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan agama  Islam,  memperkuat  keberagaman  dan  toleransi,  serta  menciptakan  lingkungan pendidikan yang inklusif. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, kebijakan politik ini memberikan harapan untuk pengembangan pendidikan Islam yang lebih baik di masa depan.(Jannah dkk. 2019)
Dalam  artikel  ini,  akan  dibahas  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia  sejak  masa reformasi hingga saat ini. Makalah ini akan mengupas berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah, peran lembaga pendidikan Islam, pengembangan kurikulum pendidikan Islam, dan upaya  pemberdayaan  masyarakat  dalam  konteks  politik  pendidikan  Islam.  Analisis  ini diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  perkembangan politik pendidikan Islam di Indonesia sejak masa reformasi hingga saat ini.
Melalui  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia, diharapkan  kita  dapat  mengidentifikasi  tantangan,  peluang,  dan  solusi  dalam  memajukan pendidikan Islam di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan Islam di Indonesia dapat  terus  berkembang  dan  memberikan  kontribusi  yang  positif  dalam  pembangunan masyarakat yang berakhlak, berpengetahuan, dan toleran.

## Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ( library research) (Zed 2008) yakni  dengan  mengimpuulkan  data  menyatukan  dari  beberapa  literature.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  penelitian  kepustakaan  atau library  research ,  yang dimana hasil data diperoleh dari beberapa macam literature yang ada berupa buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan profil lulusan lembaga pendidikan islam.  Penelitian  kepustakaan  ini  tidak  melakukan  penelitian  dengan  secara  langsung kelapangan melainkan dilakukan dengan penelaahan terhadap data atau sumber informasi yang diperoleh dari teks yang masih relevan dengan kajian materi yang akan dibahas.

## Pembahasan

## 1. Masa Reformasi 1998
Masa Reformasi 1998-Sekarang merujuk pada periode penting dalam sejarah Indonesia yang dimulai setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998. Masa ini ditandai
oleh  perubahan  politik,  sosial,  dan  ekonomi  yang  signifikan  dalam  upaya  membangun demokrasi yang lebih inklusif di negara ini.(M. A. Lubis 2020) Reformasi ini bertujuan untuk mengembalikan demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia yang terabaikan selama masa pemerintahan  Orde  Baru.  Selama  masa  reformasi,  Indonesia  mengalami  perubahan  besar  di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa perubahan penting yang  terjadi  di  antaranya  adalah  penghapusan  Monopoli  Partai  Politik,  revisi  konstitusi, pemilihan  presiden  dan  legislatif  langsung,  dan  peningkatan  kebebasan  pers  dan  hak  asasi manusia.(ANZAR ABDULLAH t.t.)
Saat  ini,  Indonesia  masih  terus  mengalami  perkembangan  di  berbagai  bidang. Pemerintah  dan  masyarakat  berusaha  untuk  memperbaiki  infrastruktur,  meningkatkan perekonomian,  dan  memperkuat  demokrasi  dan  hak  asasi  manusia.  Namun,  masih  banyak masalah  yang  perlu  diatasi,(Khaeruddin  dan  Rahmania  2022)  seperti  ketimpangan  sosial, korupsi, dan isu lingkungan. Era reformasi memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan  pendidikan  baru  yang  bersifat  reformatif  dan  revolusioner.(Jannah  dkk.  2019) Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD  1945  dengan  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari anggaran pendapatan belanja negara.
Ada beberapa poin penting terjadinya reformasi yaitu dengan runtuhnya rezim Soeharto saat tahun 1998 Indonesia saat itu mengalami krisi ekonomi yang parah hingga terjadilah protes oleh mahasiswa dan demonstrasi masa hingga Soeharto menggundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.(Sibuea  2017)  Setelah  lengsernya  Soeharto  Indonesia  mengalami  periode  transisi menuju demokrasi adanya pemilihan umum langsung pertama diadakan pada tahun 1999, dan sejak itu, Indonesia secara berkala mengadakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota  parlemen.(Zainuddin,  t.t.)  Masa  Reformasi  menyaksikan  berbagai  reformasi  politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat sistem multi-partai, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Beberapa langkah yang diambil termasuk perubahan UUD 1945,(Mirsel 2017) pengesahan undang-undang  yang mengatur pemilu, dan pendirian Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  sebagai  lembaga independen.  Adanya  kebebasan  media  pers  dan  memungkinkan  munculnya  berbagai  media baru dan meningkatkan peran media sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Adanya upaya
mengatasi  kemiskinan,  kesenjangan  social,  dan  ketidakadilan  ekonomi  melalui  kebijakan pembangunan  dan  program  kesejahteraan  social.  Membawa  perubahan  positif,  Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Korupsi, konflik etnis dan agama, ketimpangan sosial- ekonomi, serta isu-isu lingkungan menjadi beberapa isu penting yang masih harus diatasi untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

## 2. Perjalanan Politik Pendidikan Masa Reformasi-Sekarang
Politik pendidikan Islam di Indonesia pada masa reformasi dimulai setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Pada masa Orde Baru, pendidikan Islam dianggap kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dan pada masa reformasi agama pemerintah telah membuat  beberapa  upaya  untuk  memperbaiki  keadaan.(Ikhwan  2017)  Salah  satu  upaya pertama adalah pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) di Jakarta pada tahun 1998.(R. R. Lubis  2021)  UIN  didirikan  sebagai  universitas  Islam  terkemuka  dan  tumbuh  menjadi  pusat pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selain itu, pada awal abad ke-21, pemerintah juga mencanangkan Program Pendidikan Agama dan Keagamaan (PAK) yang bertujuan untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  Islam  dengan  menyediakan  kurikulum  yang  lebih komprehensif dan terstruktur. (Samrin 2015)
Selain  upaya-upaya  dari  pemerintah,  pada  masa  reformasi  muncul  beberapa  gerakan dari masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak pendidikan Islam. Misalnya pada tahun 2002  terjadi  demonstrasi  yang  diprakarsai  oleh  Forum  Komunikasi  Umat  Islam  (FKUI) menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan pendidikan Islam.(Suryana dkk. 2022) Berkat upaya pemerintah dan masyarakat sipil, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan selama masa reformasi. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi,  seperti  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  kurangnya  infrastruktur pendidikan dan konflik agama.
Pemerintah  Indonesia  melakukan  beberapa  upaya  untuk  meningkatkan  pendidikan Islam  yang  dianggap  kurang  memadai  pada  masa  Orde  Baru.(Maghfuri  2020a)  Beberapa kebijakan yang diterapkan adalah:
a. Pendirian  Universitas  Islam  Negeri  –  dimulai  pada  tahun  1998,  dimana  pemerintah Indonesia  mendirikan  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  sebagai  upaya  guna meningkatkan  kualitas  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  UIN  menjadi  lembaga

## pendidikan tinggi Islam yang terkemuka dan menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.(Didi 2020)
b. Peningkatan  Anggaran  -  Pemerintah  Indonesia  meningkatkan  anggaran  untuk  semua pendidikan,  termasuk  pendidikan  Islam.  Hal  ini  dilakukan  guna  memperbaiki infrastruktur dan memperluas akses pendidikan Islam di seluruh Indonesia .
c. Program  Pendidikan  Anti  Korupsi  -  Pemerintah  Indonesia  meluncurkan  Program Pendidikan Agama dan Keagamaan (PAK) pada tahun 2004.(Tantowi 2022) Dimana program ini dilucurkan dengan bertujuan guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan menawarkan kurikulum yang lebih komprehensif dan lebih terstruktur.
d. Pengembangan  Sekolah  Islam  Internasional  -  Pemerintah  Indonesia  mendirikan sekolah Islam internasional untuk menarik siswa dari negara tetangga yang ingin belajar di  Indonesia.(Indra  2016)  Hal  ini  juga  akan  membantu  meningkatkan  reputasi pendidikan Islam di Indonesia.
e. Pembentukan  Badan  Wakaf  Indonesia  -  Pemerintah  Indonesia  membentuk  Badan Wakaf  Indonesia  pada  tahun  2004  sebagai  lembaga  yang  bertanggung  jawab  dalam mengelola  wakaf  di  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  peran  wakaf dalam mendukung pendidikan Islam di Indonesia.
Pemerintah Indonesia mendirikan sekolah Islam internasional untuk menarik siswa dari negara tetangga  yang ingin belajar di Indonesia. Hal ini juga akan membantu meningkatkan reputasi  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Meskipun  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, namun masih ada tantangan yang harus dibenahi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Infrastruktur pendidikan dan konflik agama di Indonesia. Secara keseluruhan, perjalanan politik pendidikan Islam  di  masa  reformasi  telah  mengalami  banyak  perubahan  dan  kemajuan,  namun  masih banyak  tantangan  yang  harus  dihadapi  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas pendidikan Islam di Indonesia.
Perjalanan politik pendidikan dari masa ke masa. Masa Reformasi (1998-2004): Pada masa ini, terjadi perubahan dalam kebijakan politik dan pendidikan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan  kebijakan  yang  memperbolehkan  pendidikan  agama  Islam  sebagai  mata
pelajaran  wajib  di  sekolah-sekolah  umum.  Selain  itu,  lembaga  pendidikan  Islam  yang sebelumnya  terpinggirkan  mulai  mendapatkan  perhatian  dan  dukungan  dari  pemerintah. (“Reformasi Indonesia (1998–sekarang)” 2023)Masa Konsolidasi (2004-2014): Pada masa ini, pemerintah  fokus  pada  konsolidasi  dan  pengembangan  lembaga  pendidikan  Islam,  seperti pesantren dan madrasah. Pemerintah juga memperkuat kerjasama antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan lainnya, seperti universitas dan sekolah-sekolah umum.
Kemudian  dilanjutkan  masa  Pemerintahan  Jokowi  (2014-2019):  Pemerintah  Jokowi memperkenalkan  program  unggulan  yaitu  wajib  belajar  12  tahun,  yang  juga  mencakup pendidikan  agama  Islam.  Selain  itu,  pemerintah  juga  memberikan  perhatian  pada pengembangan  kualitas  lembaga  pendidikan  Islam,  melalui  program  sertifikasi  guru  dan pengadaan buku-buku pelajaran. Hingga sampai ke masa Pandemi Covid-19 (2020-sekarang): Pandemi  Covid-19  membawa  dampak  yang  signifikan  pada  sektor  pendidikan  di  Indonesia, termasuk  pendidikan  agama  Islam.  Pemerintah  harus  menyesuaikan  kebijakan  pendidikan dengan cara mengadakan pembelajaran jarak jauh. Namun, program pengembangan kualitas lembaga pendidikan Islam terus berjalan, termasuk dengan meningkatkan kapasitas guru dan pengembangan kurikulum.
Secara keseluruhan, perjalanan politik pendidikan Islam sejak masa Reformasi hingga sekarang menunjukkan adanya perhatian dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pada lembaga  pendidikan  Islam.  Namun,  masih  terdapat  tantangan  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan  agama  Islam  dan  mengintegrasikan  lembaga  pendidikan  Islam  dengan  lembaga pendidikan lainnya di Indonesia.

## 3. Kebijakan Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi-Sekarang
Negara ini dianggap sebagai negara maju dengan pendidikan  yang baik. Sebaliknya, suatu negara dikatakan terbelakang jika pendidikan penduduknya sangat rendah.(Hoddin 2020) Itulah sebabnya pendidikan dan negara sebagai organisasi politik merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai aktor politik, pemerintah memegang peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Kekacauan politik, artinya pasang surut iklim politik suatu negara  menciptakan kondisi bagi pendidikan di negara tersebut.(Purnamawati  2020)    Pendidikan  dan  politik  sering  dilihat  sebagai  bagian  terpisah yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Padahal, keduanya saling bahu-membahu dalam membentuk karakteristik masyarakat di suatu negara. Apalagi keduanya saling mendukung dan melengkapi.  Institusi  dan  proses  pendidikan  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Di setiap negara terdapat hubungan yang erat
dan dinamis antara pendidikan dan politik. Hubungan tersebut merupakan realitas empiris yang telah  ada  sejak  awal  perkembangan  peradaban  manusia  dan  menjadi  perhatian  para peneliti.(Ma’ruf 2015)
Pendidikan seringkali dijadikan sebagai alat dan tempat untuk mengajarkan dasar-dasar yang mendukung ideologi atau kerangka politik negara.(Huda 2020) Di negara-negara Barat, Plato mulai mengkaji hubungan antara pendidikan dan politik dalam bukunya Republic, yang membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara serta tujuan dan metode pendidikan. Buku plato mendemonstrasikan bahwa dalam budaya helenik, sekolah merupakan kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik, gambaran adanya hubungan yang dinamis antara aktivitas kependidikan dan politik. Kedua ini merupakan dua sisi dari satu koin yang mungkin tak  terpisahkan,  adanya  peletakan  fundamental  bagi  kajian  hubungan  politik  dan  pendidika dikalangan ilmuan generasi berikutnya.
Eratnya  hubungan  antara  politik  dan  pendidikan  dalam  sejarah  Islam  memunculkan analisis  terhadap  kasus  Madrasah  Nizamiyah,  bahwa  politik  dalam  Islam  sama  pentingnya dengan pendidikan adanya otoritas politik ini adalah guna menegakkan hokum islam yang sulit bahkan boleh jadi tak mungkin.(Hoddin 2020) Kekuasaan sebagai sarana menegakkan syariat islam, sedangkan pendidikan sendiri merupakan upaya membangkitkan kesadaran masyarakat bahaimana penerapan syariah. Tanpa adanya pendidikan orang tidak akan mengenal adanya syariah.  Ketika  politik  sebagai  pemegang  kuasa  berperan  sebagai  pelindung  dari atas,  maka pendidikan  itu  akan  selalu  meningkat  melalui  arus  bawah.  Paparan  diatas  kemudian  dapat disimpulkan  bawha  politik  pendidikan  islam  merupakan  kebijakan  yang  di  teteapkan  oleh penguasa  dari  suatu  pemerintahan  yang  terkait  dengan  keberlangsungan  proses  pendidikan islam, dimana ia sebagai bagian sistem pendidikan nasional. Terkadang kebijakan itulah yang memeiliki orientasi guna mempertahankan atau memperkokoh otoritas penguasa, atau malah ideolgi yang dijadikan sebagai dasar pijakan.
Sejak peristiwa kebijakan moneter pada tahun 1998 yang mempengaruhi perekonomian Indonesia,  itu  berarti  berakhirnya  rezim  Suharto.  Era  reformasi  itu  membuka  jalan  menuju kebebasan  berdemokrasi  dalam  segala  aspek,  yang  dibatasi  selama  32  tahun.  Gerakan reformasi  Indonesia  menuntut  diterapkannya  prinsip-prinsip  demokrasi,  desentralisasi, keadilan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Dalam  dunia  pendidikan,  asas-asas  tersebut  berdampak  mendasar  terhadap  isi, proses, manajemen, dan teknologi yang berkembang pesat dan menimbulkan tuntutan baru di segala bidang kehidupan, termasuk sistem pendidikan nasional.
Sejak  istilah  reformasi  diulangi  pada  tahun  1998,  banyak  pengamat  pendidikan mengkritisi UUSPN 1989 No. 2, mengatakan bahwa undang-undang ini tidak ada artinya dan perlu adanya perubahan undang-undang pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan. Islam. Pada masa reformasi tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 diubah menjadi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 12(1)(a) yang  berbunyi:  “Setiap  peserta  didik  pada  setiap lembaga/satuan  pendidikan  berhak  "Untuk
pendidikan.  Agama  menurut  agama  yang  dianut  dan  diajarkan  oleh  ustadz  yang  sama” merupakan semangat baru bagi pembangunan pendidikan nasional, khususnya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.
UU No. 20 Tahun 2003 di atas lebih relevan dan aplikatif, ketika pada tahun 2013 lahir konsep  kurikulum  yang  dikenal  dengan  Kurikulum  2013  (KURTILAS)  yang  merupakan kelanjutan dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004). tingkat satuan  pendidikan.  Kurikulum  (2006).  Ketika  pada  tahun  yang  sama  dikeluarkan Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menetapkan Kompetensi Inti terkait dengan nilai KI 1 (Sikap Pribadi) dan KI 2. (Sikap sosial) – nilai pendidikan Islam, yaitu habl min Allah dan habl mi al-nas. Dinamika kebijakan (policy) pendidikan Islam pada masa reformasi yang membawa kemaslahatan besar bagi umat Islam, tidak lepas dari peran kebijakan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI)  yang  peduli  terhadap  pendidikan  Islam,  khususnya  kepada  pihak-pihak  yang beragama  (Islam).  Pada  tahun  2013,  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Kurikulum  2013 yang bertujuan untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia dari pengajaran berbasis hafalan ke pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Kurikulum ini mencakup pendidikan agama, baik Islam maupun agama lainnya.(Bakry 2010)
Adanya  peningkatan  pada  akses  pendidikan.  Program  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM) dan  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)(Yusup,  Ismanto,  dan  Wasitohadi  2019)  -  Program  ini ditujukan untuk membantu biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, dengan memberikan  bantuan  berupa  uang  tunai  dan/atau  subsidi  biaya  sekolah.  Adanya  kebijakan program  bantuan  ini  tentu  memberikan  pengaruh  dan  dampak  siginifikan  dalam  dunia pendidikan,  dengan  pemberian  bantuan  ini  tentu  setiap  anak  dari  kalangan  kurang  mampu memiliki kesempatan dalam menempuh pendidikan tanpa memikirkan biaya yang akan mereka tanggung.  Pemerintah  Indonesia  melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Program  Satu  Guru  Satu  Kelas  (SGSK).  Program  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan terisolasi, dengan memberikan setidaknya satu guru untuk setiap kelas di sekolah-sekolah di daerah tersebut. Kebijakan pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan efisiensi di tingkat pendidikan dasar. Program ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  jumlah  siswa  dalam  satu  kelas  dengan menempatkan satu guru untuk setiap kelas.
Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah Indonesia melakukan  berbagai  upaya  untuk  memperbaiki  dan  membangun  sarana  dan  prasarana pendidikan,  seperti  gedung  sekolah,  laboratorium,  perpustakaan,  dan  fasilitas  olahraga. Kebijakan  pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan adalah upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  infrastruktur  fisik  sekolah  dan  fasilitas
pendidikan  lainnya.  Tujuannya  adalah  untuk  menciptakan  lingkungan  pembelajaran  yang optimal  dan  memenuhi  kebutuhan  siswa  serta  tenaga  pendidik.  Pemerintah  berusaha meningkatkan  aksesibilitas  pendidikan  dengan  membangun  lebih  banyak  sekolah  di  daerah yang terpencil atau terpinggirkan, pembangunan ruang kelas baru untuk mengatasi kekurangan fasilitas  kelas  yang  ada,  Pemerintah  juga  memperhatikan  peningkatan  fasilitas  pendukung, seperti  perpustakaan,  laboratorium,  ruang  seni,  ruang  olahraga,  dan  area  permainan, Pemerintah  mengambil  langkah-langkah  untuk  memperbaiki  fasilitas  sanitasi  di  sekolah, seperti toilet yang bersih dan sehat, pengembangan infrastruktur teknologi pendidikan, seperti jaringan  internet  yang  cepat  dan  tersedia  di  sekolah-sekolah.  Hal  ini  memungkinkan penggunaan  teknologi  dalam  proses  pembelajaran,  seperti  penggunaan  komputer,  perangkat lunak  edukasi,  dan  akses  ke  sumber  daya  pembelajaran  online,  Pemerintah  juga  berupaya memperbaiki  sekolah-sekolah  yang  rusak  akibat  bencana  alam  atau  kondisi  yang  tidak memadai.
Peningkatan  kualitas  guru.  Pemerintah  Indonesia  juga  melakukan  upaya  untuk meningkatkan  kualitas  guru,  baik  melalui  pelatihan  dan  pendidikan  formal  maupun  dengan memberikan insentif bagi guru yang berprestasi(Bakry 2010). Kebijakan peningkatan kualitas guru  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  lembaga  terkait  untuk meningkatkan  kompetensi,  pengetahuan,  dan  keterampilan  guru.  Tujuan  dari  kebijakan  ini adalah  untuk  memastikan  bahwa  guru  memiliki  kualitas  yang  tinggi  dalam  mengajar  dan membimbing  siswa.  Pemerintah  menyediakan  program  pelatihan  dan  pengembangan profesional  bagi  guru  program  ini  meliputi  workshop,  seminar,  kursus,  dan  program sertifikasi,(Selamet  dan  Zaqiah  2022)  pemerintah  mengembangkan  standar  penilaian  dan sertifikasi untuk mengukur kompetensi guru, pemerintah meningkatkan akses guru terhadap pendidikan tinggi meliputi program beasiswa atau subsidi untuk guru yang ingin melanjutkan pendidikan mereka dalam bidang pendidikan atau spesialisasi subjek tertentu, adanya program pembinaan dan supervisi dilakukan untuk mendukung perkembangan profesional guru dengan melalui  pembinaan,  guru  mendapatkan  umpan  balik  konstruktif  tentang  metode  pengajaran mereka,  strategi  manajemen  kelas,  dan  pengembangan  keterampilan  lainnya,  pemerintah mendorong penggunaan teknologi dalam pengembangan profesional guru termasuk akses ke platform  pembelajaran  online,  sumber  daya  digital,  forum  diskusi  online,  dan  program  e- learning  yang  membantu  guru  memperoleh  pengetahuan  baru,  berbagi  pengalaman,  dan mengikuti  perkembangan  terkini  dalam  bidang  pendidikan,  memberikan  insentif  termasuk kenaikan gaji dan tunjangan, bagi guru yang meningkatkan kualitas dan prestasi mereka.
Kebijakan-kebijakan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di Indonesia  dan  memastikan  bahwa  semua  warga  negara  memiliki  akses  yang  sama  terhadap pendidikan.  Meskipun  demikian,  masih  ada  berbagai  tantangan  dan  permasalahan  dalam politik pendidikan di Indonesia yang perlu terus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.
Bukan  hanya  ada  kebijakan  politik  pendidikan  saja,  namun  kebijakan  politik pendidikan  islam  pun  tidak  lepat  dari  adanya  pengaruh  pemerintah  memberikan  beberapa kebijakan  yang  dianggap  sebagai  upaya  dalam  pengenalan  serta  pembangunan  pendidikan
islam di Indonesia sendiri adapun beberpa kebijakan yang dicanangkan pemerintah pada masa reformasi  hingga  saat  ini  yaitu  adanya  inklusitas  pendidikan  islam  dengan  pemerintah Indonesia mengakui pentingnya inklusivitas dalam pendidikan Islam, sehingga menyediakan pendidikan Islam yang dapat diakses oleh semua warga negara, tidak hanya bagi mereka yang beragama Islam, tetapi juga bagi yang beragama lain.
Pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang mencakup semua level pendidikan, dari  TK  hingga  perguruan  tinggi.  Kurikulum  tersebut  bertujuan  guna  memperkuat  kualitas pendidikan Islam dan mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di dunia global. Pengembangan  kurikulum  dalam  pendidikan  Islam  merupakan  upaya  untuk  merancang kurikulum  yang  memadukan  pendidikan  agama  Islam  dan  mengedepankan  keseimbangan pemahaman  dan  pengamalan  agama  Islam.  Tujuan  pengembangan  kurikulum  dalam pendidikan Islam adalah untuk membekali peserta didik dengan pendidikan yang holistik dan komprehensif dalam aspek agama, moral, budaya, dan akademik.(Supriadin 2014)
Adapun poin penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan islam sendiri yaitu penentuan  tujuan  dan  visi  kurikulum  yang  mencakup  identifikasi  nilai-nilai,  pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin ditanamkan kepada siswa dalam aspek keagamaan, moral, dan akademik. Kemudian Integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan disiplin ilmu pengetahuan dan akademik lainnya. Pengajaran Al- Quran dan Hadis sebagai dasar pemahaman agama.(ANZAR ABDULLAH t.t.)Disamping itu kurikulum  pendidikan  Islam  menekankan  pembelajaran  nilai-nilai  dan  etika  Islam,  seperti kejujuran, kesederhanaan, keadilan, belas kasihan, toleransi, dan tanggung jawab social. Selain aspek  agama,  kurikulum  pendidikan  Islam  juga  mencakup  pengembangan  keterampilan akademik  seperti  membaca,  menulis,  berhitung,  berpikir  kritis,  dan  berkomunikasi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan penggunaan perangkat lunak, multimedia, sumber daya digital, dan platform pembelajaran online yang dapat  meningkatkan efektivitas dan  interaktifitas  pembelajaran  agama  Islam.  Kurikulum  pendidikan  Islam  juga mempertimbangkan konteks lokal dan global dalam pengajaran dan pembelajaran.
Adanya  pengembangan  program  pendidikan  keagamaan  yang  menitikberatkan  pada penguatan  nilai-nilai  keagamaan,  keberagaman,  dan  toleransi  dalam  masyarakat  adalah langkah  penting  untuk  membangun  harmoni  dan  kerukunan  antarumat  beragama. Pengembangan  program  pendidikan  keagamaan  yang  kuat  dalam  nilai-nilai  keagamaan, keberagaman,  dan  toleransi  dapat  membantu  membangun  masyarakat  yang  harmonis  dan saling menghormati. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan  masyarakat  dalam  mempromosikan  pendidikan  yang  inklusif  dan  menghargai keberagaman agama.
Kebijakan  program  pendidikan  agama  di  sekolah  yang  diterapkan  di  Indonesia mengajarkan nilai-nilai agama dan moral kepada siswa, tidak hanya pada mata pelajaran agama Islam  tetapi  juga  pada  agama  lainnya.(Hasanah  dan  Fuhaidah  2022)Di  Indonesia,  kebijakan pendidikan  agama  di  sekolah  didasarkan  pada  prinsip  Bhinneka  Tunggal  Ika,  yang  berarti “berbeda-beda  namun  satu”.  Tujuan  praktik  ini  adalah  agar  pendidikan  agama  di  sekolah
mencakup  keberagaman  agama  di  Indonesia  yang  mengedepankan  toleransi,  saling menghargai dan pemahaman antar umat beragama. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk  mendukung  kebebasan  beragama,  mempromosikan  toleransi  antaragama  dan mempromosikan pendidikan agama inklusif di sekolah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendidik  generasi  muda  yang  menghargai  perbedaan  agama  dan  mendorong  keharmonisan masyarakat multikultural Indonesia.
Adanya  penawaran  pendidikan  kejuruan  Islam  untuk  mempersiapkan  siswa  untuk memasuki  dunia  kerja.  Pendidikan  kejuruan  Islam  ini  juga  dirancang  untuk  membantu mengembangkan  sektor  ekonomi  Islam  di  Indonesia.(Syaiful  2018)  Terdapat  penawaran pendidikan kejuruan Islam yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan  keterampilan  praktis  yang  relevan  dengan  prinsip-prinsip  agama  Islam. Program pendidikan kejuruan Islam ini dirancang untuk menggabungkan pendidikan agama Islam dengan pelatihan kejuruan dalam berbagai bidang. Mengenai Madrasah Aliyah sebagai lembaga  pendidikan  Islam  sekolah  menengah  atas  yang  menawarkan  program  pendidikan profesi keislaman pada mata pelajaran agama seperti Al Quran, Hadits, Fiqh dan Aqidah, serta mata  pelajaran  profesi  seperti  tata  boga,  tata  busana,  tata  rias,  tata  rias,  dan  lain-lain keterampilan. Beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia juga menawarkan program karir berbasis agama. Ada program profesional di bidang ekonomi Islam, perbankan Islam, hukum Islam,  manajemen  kantor  Islam,  dll.  Kemudian  ada  Sekolah  menengah  Kejuruan  islam, lembaga  pendidikan  kejuruan  pasca-sekolah  menengah  yang  menawarkan  program-program profesional  khusus  berdasarkan  pendekatan  Islam,  mencakup  mata  pelajaran  profesional seperti  teknik  mesin,  teknik  elektro,  teknologi  informasi,  perawatan  kesehatan  dan  bidang profesional  lainnya  dengn  mengintegrasikan  nilai-nilai  agama  dan  etika  dalam  kurikulum. Tidak  kalah  saing  seperti  pesantren  lain  di  Indonesia,  mereka  juga  menawarkan  pelatihan kejuruan berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.
Pemerintah Indonesia mengembangkan pendidikan Islam online untuk mempermudah akses  pendidikan  Islam  bagi  siswa  di  seluruh  Indonesia.  pendidikan  Islam  online  sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Islam di seluruh negara(Hoddin  2020).  Pendidikan  Islam  online  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  untuk  menyediakan  platform  pembelajaran  yang  dapat  diakses  secara  daring. Pengembangan  pendidikan  Islam  online  memberikan  kesempatan  bagi  siswa,  guru,  dan masyarakat umum untuk mengakses pendidikan Islam secara fleksibel dan interaktif. Ini juga memungkinkan penyebaran pengetahuan agama yang lebih luas dan mendukung pendidikan inklusif bagi individu yang sulit mengakses pendidikan formal.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengakui dan memperingati Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober sebagai bukti peran penting Santri dalam pelestarian dan pengembangan  budaya  Islam  di  Indonesia.  Tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk meningkatkan  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  kontribusi  mahasiswa  dalam  bidang pendidikan,  keagamaan,  dan  sosial.    Kebijakan  adanya  Hari  Santri  merupakan  bentuk pengakuan dan apresiasi pemerintah terhadap peran santri dalam membangun peradaban dan
kehidupan  beragama  di  Indonesia.  Melalui  kebijakan  ini,  diharapkan  kesadaran  dan penghargaan  terhadap  peran  santri  semakin  meningkat  serta  tercipta  lingkungan  yang mendukung perkembangan pendidikan dan keagamaan santri di negara ini.
Kebijakan-kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  memperkuat  pendidikan  Islam  di Indonesia, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses  yang  sama  terhadap  pendidikan  Islam.  Meskipun  demikian,  masih  ada  beberapa tantangan  dalam  politik  pendidikan  Islam  di  Indonesia,  termasuk  kurangnya  dana  untuk pendidikan dan perbedaan pandangan tentang pendidikan Islam di antara masyarakat .

## 4. Implikasi Kebijakan Politik Pendidikan islam masa reformasi
Beberapa  implikasi  kebijakan  politik  pendidikan  Islam  yang  diterapkan  di  Indonesia (Maghfuri 2020b)pada masa reformasi hingga saat ini antara lain:
a. Peningkatan  Akses  dan  Kualitas  Pendidikan  Islam  -  Kebijakan  politik  pendidikan  Islam yang  diterapkan  telah  meningkatkan  akses  dan  kualitas  pendidikan  Islam  di  Indonesia. Banyak  siswa  dari  berbagai  latar  belakang  sosial  dan  agama  yang  dapat  mengakses pendidikan Islam yang berkualitas dan sejalan dengan tuntutan zaman.
b. Penguatan Nilai-nilai Keagamaan dan Toleransi - Kebijakan politik pendidikan Islam juga memberikan  pengaruh  positif  dalam  penguatan  nilai-nilai  keagamaan  dan  toleransi  di masyarakat. Dalam pendidikan Islam di Indonesia, siswa diajarkan tentang nilai-nilai agama dan moral yang universal, serta tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan.
c. Peningkatan  Kesetaraan  Gender  -  Kebijakan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  juga  telah membantu memperkuat kesetaraan gender dalam pendidikan. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan Islam.
d. Peningkatan  Keterampilan  dan  Daya  Saing  -  Program  pendidikan  Islam  kejuruan  yang diterapkan  oleh  pemerintah  juga  memberikan  dampak  positif  dalam  peningkatan keterampilan  dan  daya  saing  siswa  di  dunia  kerja.  Dengan  memiliki  keterampilan  yang diperlukan  untuk  bekerja  dalam  sektor  ekonomi  Islam,  siswa  akan  lebih  siap  untuk memasuki dunia kerja dan menjadi kontributor dalam pengembangan ekonomi nasional.
e. Peningkatan Akses Pendidikan di Wilayah Terpencil - Kebijakan pendidikan Islam online yang diterapkan oleh pemerintah juga memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada siswa di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Ini memungkinkan siswa yang tidak dapat mengakses pendidikan Islam secara fisik untuk tetap mendapatkan akses pendidikan Islam yang berkualitas.
Meskipun  ada  dampak  positif  dari  kebijakan  politik  pendidikan  Islam,  masih  ada beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi  seperti  kurangnya  dana  pendidikan,  dan  masih banyaknya  anak-anak  yang  putus  sekolah,  khususnya  di  wilayah-wilayah  yang  kurang berkembang.  Pemerintah  Indonesia  masih  perlu  berupaya  lebih  keras  untuk  mengatasi tantangan  tersebut  agar  dapat  memperkuat  pendidikan  Islam  dan  meningkatkan  kualitas pendidikan secara umum.

## 5. Lembaga pendidikan islam masa reformasi-sekarang
Selama masa Reformasi hingga saat ini, lembaga pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang  dengan  pesat.  Berikut  adalah  beberapa  lembaga  pendidikan  Islam  yang  ada  di Indonesia pada masa Reformasi sampai dengan saat ini:(Didi 2020)
1. Sekolah  Dasar  Islam  Terpadu  (SDIT)  dan  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  Sekolah  Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah lembaga pendidikan dasar yang  menyelenggarakan  pendidikan  Islam  dan  pendidikan  umum  secara  terpadu. Sekolah  ini  berada  di  bawah  naungan  Kementerian  Agama  dan  sudah  terdapat  sejak masa Orde Baru, namun hingga saat ini tetap menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang banyak diminati.
2. Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  dan  Madrasah  Aliyah  (MA)  Madrasah  Tsanawiyah (MTs)  dan  Madrasah  Aliyah  (MA)  adalah  lembaga  pendidikan  menengah  atas  yang menyelenggarakan pendidikan Islam dan pendidikan umum secara terpadu. Keduanya juga berada di bawah naungan Kementerian Agama dan terus berkembang hingga saat ini.
3. Pondok Pesantren Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menyediakan pendidikan dalam berbagai bidang, seperti tafsir, hadits, fiqh, dan bahasa Arab. Lembaga ini sudah ada sejak sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan tetap eksis hingga saat ini.
4. Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  adalah  universitas yang menyediakan pendidikan Islam dan juga pendidikan umum di tingkat perguruan tinggi. UIN didirikan pada masa Orde Baru dan hingga saat ini tetap menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di Indonesia.
Selain lembaga pendidikan di atas, saat ini juga terdapat beberapa lembaga pendidikan Islam modern yang mengusung konsep pendidikan yang lebih inovatif, seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT), Pesantren Modern Gontor, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

## Kesimpulan
Politik pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang  signifikan  sejak  reformasi  hingga  saat  ini.  Pemerintah  dan  berbagai  pemangku kepentingan telah menerapkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk memperkuat pendidikan Islam  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  pendidikan  nasional.  Pengakuan  resmi  lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan Islam  yang  berkualitas.  Fokus  lainnya  adalah  meningkatkan  aksesibilitas  pendidikan  Islam melalui  program-program  seperti  beasiswa  dan  meningkatkan  kesempatan  dan  infrastruktur pendidikan.  Kurikulum  pendidikan  Islam  juga  dirancang  untuk  membekali  peserta  didik dengan  pendidikan  yang  bermakna  dan  komprehensif.  Kekhawatiran  lainnya  adalah keterkaitan  pendidikan  Islam  dan  pendidikan  umum  untuk  mewujudkan  pendidikan  yang komprehensif. Peran lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah sangat penting  dalam  pemeliharaan  dan  pengembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Lembaga- lembaga  ini  tidak  hanya  mengajarkan  pendidikan  agama  tetapi  juga  berperan  dalam membangun karakter dan moral siswa.
Penguatan masyarakat juga merupakan aspek penting dari kebijakan pendidikan Islam. Melalui  partisipasi  aktif  masyarakat,  seperti  donasi  finansial,  partisipasi  dalam  proses pengambilan keputusan, dan dukungan moral, pendidikan Islam dapat maju dan berkontribusi positif  dalam  membangun  masyarakat  yang  terdidik  dan  beretika.  Meskipun  telah  terjadi perubahan  dan  perkembangan  yang  signifikan,  namun  masih  terdapat  tantangan  dalam kebijakan  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Tantangan  tersebut  antara  lain  adalah  kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan Islam, kesenjangan ketersediaan pendidikan  Islam  antara  perkotaan  dan  pedesaan,  dan integrasi  pendidikan  agama  ke  dalam kurikulum utama, yang terus perlu ditingkatkan.
Menghadapi  tantangan  tersebut,  diperlukan  kerjasama  antara  pemerintah,  lembaga pendidikan  Islam  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Perbaikan  dalam  pengembangan  sumber daya manusia, peningkatan aksesibilitas, peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kurikulum  yang  lebih  mutakhir  merupakan  langkah  penting  untuk  memperbaiki  kebijakan pendidikan Islam di masa depan. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, maka kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pembentukan generasi yang bermoral, berkompeten dan berdaya saing tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Referensi
ANZAR  ABDULLAH.  t.t.  “Pendidikan  Islam  Sepanjang  Sejarah:  Sebuah  Kajian  Politik Pendidikan di Indonesia.” Diakses 12 Juni 2023.
https://journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/68/69.
Bahri,  Syamsul.  2022.  “Meningkatkan  Kualitas  Manajemen  Lembaga  Pendidikan  Islam Melalui Sumber Daya Manusia di Era Pandemi.” Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 3 (1): 43–56.
Bakry, Aminuddin. 2010. “Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik.” Jurnal Medtek 2 (1): 1–13.
Didi,  Didi  Sartika.  2020.  “Manajemen  Pendidikan  Tinggi  Islam  (Upaya  Mereposisi  dan Merekonstruksi  Lembaga  Pendidikan  Tinggi  Islam  di  Era  Globalisasi).” Southeast Asian Journal of Islamic Education Management 1 (2): 177–94.
Dini, JPAU. 2021. “Lisik: Lima Pilar Kebijakan Internal Kepala RA Al Hijrah Badrul Ulum dalam Menciptakan Iklim Belajar Kondusif.” Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5 (2): 1915–29.
Haerullah, Haerullah, dan Elihami Elihami. 2020. “Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal dan Non Formal.” Jurnal edukasi nonformal 1 (1): 199–207.
Hasanah,  Uswatun,  dan  Ulya  Fuhaidah.  2022.  “STUDENT  WELLBEING  DALAM PENDIDIKAN  ISLAM:  PANDANGAN  KEDEPAN  DAN  TANTANGANNYA.”
Tarbawy :
Jurnal Pendidikan Islam 9 (2): 104–19.
https://doi.org/10.32923/tarbawy.v9i2.2674.
Hidayat,  Tatang,  Endis  Firdaus,  dan  Momod  Abdul  Somad.  2020.  “Model  Pengembangan Kurikulum Tyler Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.” POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam 5 (2): 197–218.
Hoddin, Muhammad Sholeh. 2020. “Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi.” Jurnal Ilmiah Iqra’ 14 (1): 15–30. https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035.
Huda,  Miftahul.  2020.  “Perkembangan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  dan  Upaya Penguatannya  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional.” Journal  of  Islamic  Education Research 1 (02): 39–53.
Ikhwan,  Afiful.  2017.  “Kajian  Sosio-Historis  Pendidikan  Islam  Indonesia  Era  Reformasi.” EDUKASI : Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal) 5 (1): 14–32.
Indra,  Hasbi.  2016.  “Pendidikan  Tinggi  Islam  dan  Peradaban  Indonesia.” Al-Tahrir:  Jurnal Pemikiran Islam 16 (1): 109–32.
Jannah,  Miftahol,  Bachtiar  Adi  Sautra,  Aminatus  Sya’adah,  dan  Choirul  Mahfud.  2019. “Sejarah  reformasi  pendidikan  Islam  di  Indonesia.” Ta’dibuna:  Jurnal  Pendidikan Islam 8 (1): 38–46.
Khaeruddin,  Khaeruddin,  dan  Rahmania  Rahmania.  2022.  “Era  Reformasi:  Titik  Balik Pendidikan Indonesia.” Nubin Smart Journal 2 (2): 16–25.
Lubis, Maulana Arafat. 2020. Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan:(PPKN) DI SD/MI: Peluang Dan Tantangan Di Era Industri 4.0 . Prenada Media.
Lubis, Rahmat Rifai. 2021. “Universitas Islam Negeri (Studi Historisitas, Perkembangan dan Model Integrasi Keilmuan).” Hikmah 18 (2): 150–67.
Maghfuri,  Amin.  2020a.  “Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada  Awal  Era  Reformasi
(1998-2004).” Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8 (1): 14–26.
———.  2020b.  “Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Pada  Awal  Era  Reformasi  (1998- 2004).” Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8 (1): 14–26. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.614.
Ma’ruf,  Ahmad  Ma’ruf  Ahmad.  2015.  “KEBIJAKAN  POLITIK  KELEMBAGAAN PENDIDIKAN  ISLAM  DI  INDONESIA  PADA  MASA  REFORMASI.” Jurnal  Al- Murabbi 1 (1): 19–30.
Mirsel, Robert. 2017. “Pembonceng Gratis Gerakan Reformasi Di Indonesia.” Jurnal Ledalero 13 (2): 239–62.
Purnamawati, Evi. 2020. “Perjalanan Demokrasi di Indonesia.” Solusi 18 (2): 251–64.
“Reformasi  Indonesia  (1998–sekarang).”  2023.  Dalam Wikipedia  bahasa  Indonesia, ensiklopedia bebas . https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Reformasi_Indonesia_(1998%E2%80%93s ekarang)&oldid=23625022.
Rosyada, Dede. 2017. Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah . Kencana.
Samrin,  Samrin.  2015.  “Pendidikan  agama  islam  dalam  sistem  pendidikan  nasional  di Indonesia.” Al-Ta’dib 8 (1): 101–16.
Selamet, Supiana, dan Q. Y. Zaqiah. 2022. “Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam.” AL-MUNADZOMAH.
Sibuea,  Hotma  P.  2017.  “REZIM  OTORITER  DALAM  BINGKAI  KONSTITUSI DEMOKRATIS (STUDI TENTANG REZIM OTORITER di INDONESIA DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG  DASAR  1945 SEBAGAI KONSTITUSI DEMOKRATIS  BERDASARKAN  CITA  HUKUM  PANCASILA).” Jurnal  IUS CONSTITUTUM 1 (1): 1–37.
Supriadin,  Supriadin.  2014.  “POLITIK  PENDIDIKAN  ISLAM  DI  INDONESIA:  Analisis Sistem  Pendidikan  Pesantren  Dan  Madrasah.” EL-HIKMAH:  Jurnal  Kajian  Dan Penelitian Pendidikan Islam 8 (2): 18–41. https://doi.org/10.20414/elhikmah.v8i2.250. Suryana, Cecep, Aditya Tirta Lukmana, Ahmad Alwi Ray, dan Andiani Eka. 2022. “Selayang Pandang  Partai  Politik  Antara  Harapan  dan  Kenyataan.”  Fakultas  Dakwah  dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Syaiful, Ach. 2018. “Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi.” Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan 2 (1): 134–54.
Tantowi,  H.  Ahmad.  2022. Pendidikan  Islam  di era  transformasi  global .  PT.  Pustaka  Rizki Putra.
Yoga,  Dyah  Satya,  Ni  Wayan  Suarmini,  dan  Suto  Prabowo.  2015.  “Peran  Keluarga  Sangat Penting Dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak Serta Budi Pekerti Anak.” JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) 8 (1): 46–54.
https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i1.1241.
Yusup,  Wirastiani  Binti,  Bambang  Ismanto,  dan  Wasitohadi  Wasitohadi.  2019.  “Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Peningkatan Akses Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama.” Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan 6 (1): 44–53. https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53.
Zainuddin,  Asep.  t.t.  “PERAN  PELAJAR,  MAHASISWA,  DAN  PEMUDA  DALAM PERUBAHAN  POLITIK  DAN  KETATANEGARAAN  SEJARAH  INDONESIA KELAS XII.”
Zed, Mestika. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.