## PRINSIP KEADILAN  DALAM  PENYELESAIAN  SENGKETA TANAH UNTUK KEPENTINGAN  PEMBANGUNAN
Oleh: Ibrahim Ahmad

## Abstract
Limited land availability  and the  amount that is not balanced with the  needs and de.sires of human  beings  is so great  trigger  rand disputes. Land dispute  is a case that always dominate the case in court - Factors  affecting the  enforcement  of law  against lancl disputes  among other laws and regulations  that  qre not singkron  either vertially or horizintally, lawf,nforcement agencies who  are not professionals  and have  no moial integrity, and'attitudi of society is less obedient to the regulations.
Land disputes that occurred  should be resolved comprehensively and with more emphasis terintegral  principles  ofiustice  through litigation'or non litigation  path
Keywords:  principles  ofjustice,  Land Disputes, Interest, Development

## Pendahuluan
Tanah dalarn kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, oleh karena  sebagian  besar dari pada kehidupannya  adalah  bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu  harta yang  mempunyai  sifat tetap dan  dapat dicadangkan untuk kehidupan  pada  rnasa mendatang.
Tanah  mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan  kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu dikembangkan rencana tata  ruang  dan tata  guna tanah secara nasional  sehingga pemanfaatan tanah dapat  terkoordinasi  antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara  kelestarian alam dan lingkungan
serta mencegalr penggunaan tanah yang merugikan
kepentingan  masyarakat. Hal yang  tak terbantahkan dengan fakta yang berlaku  saat ini adalah sengketa atau konflik  yang berkaitan dengan pertanahan sangat beragam dan semakin hari semakin meningkat intensitas dan kualitasnya, terbukti dengan banyakya konflik yang disertai dengan kekerasan. Konflik tersebut tidak saja menimbulkan  ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam hal penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria,  melainkan juga menimbulkan kerusakan Iingkungan  yarrg berdampak juga pada tata ruang.
Mengingat  tanah  sebagai faktor yang  paling dominan dan paling strategis dari penataan ruang, maka sudah barang tentu timbul berbagai Jurnal Legalilas VoL 3 No.2
masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah sebagai sub sistem dari  ruang.  Untuk mengatasi permasalahan pertanahan tersebut di atas dan untuk menjamin pengadaan tanah bagi berbagai keperluan pembangunan, maka diperlukan kebijaksanaan pertanahan nasional yang berwawasan lingkungan. Kebijakan pertanahan yang berlaku harus mengacu  pada asas Pancasila.
Pada saat ini terdapat berbagai masalah dalam  pengelolaan  pertanahan, antara  lain: Pertama, sistem pengelolaan yang  belum efektif dan efisien. Kedua, belum terwujudnya kelembagaan  pertanahan yang efisien dalam memberikan pelayanan pertanahan  kepada  masyarakat.  Ketiga, masih  rendahnya  kompetensi.
Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan pertanahan tersebut, kemudian memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Akibat dari adanya konflik tersebut, pada akhirnya berujung  kepada rnunculnya sengketa di bidang  pertanahan. Berdasarkan  hal tersebut  maka timbulah ketidakadilan, ketidakpastian hukurn, penyerobotan tanah, garlgguan laju pertumbuhan ekonomi dan pernbangunan, hingga munculah  yang disebut konflik sosial.
Dalam  kondisi  demikian, maka setiap  sengketa yang  muncul di bidang pertanahan idealnya harus segera dilakukan penyelesaiannya. Salah satu penyelesaian yang dikelrendaki oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan
adalah penyelesaian yang lebih
men gedepankan prinsip keadi lan.
Prinsip Keadilan Sebahagian para ahli sepakat bahwa keadilan merupakan nilai agung dan universal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Keadilan  menjadi syarat utama
untuk mewujudkan
kesejahteraan. Kesulitan mulai  muncul saat mereka mendefinisikan keadilan. Apu yang dianggap adil oleh pemerintah tidak demikian oleh rakyatnya.
Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran  yang  panjang, sebab keadilan merupakan tema utama  dalam hukum semenjak masa yunani kuno.
Membahas keadilan tidak mudah,
sebab keadi lan sifatnya subyektif.
Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan  hak setiap orang. The constant and perpetual disposition to render every nlan his due
(Black, (1968: 1002).
Keadilan dapat dilihat dalam dua pengertian pokok yakni, Pertama, pengertian formal yang berarti menuntut hukum berlaku secara umum.
Kedua,  pengertian materil yang berarti setiap hukum harus  sesuai dengan cita-
cita keadilan masyarakat.
Menurut Plato  keadilan adalah kemampuan  memperlakukan setiap orang sesuai  dengan haknya masing- masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebajikan yang
Jurnal Legalitas VoL 3 No, 2
tertinggi (iustice is the supreme virtue which  harmonization all other virtues). Sementara Aristoteles menyatakan bahwa  keadilan menuntut supaya  tiap_ tiap perkara  harus ditimbang  tersendiri: ius suum  cuique tribuere (van Apeldoorn 1990: l3).
Peraturan yang adil artinya peraturan di rnana terdapat keseimbangan antara kepentingan_ kepentingan  yang  ciilindungi, di mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak boleh dipandang sama artinya  dengan persamarataan. Keadilan  bukan  berarti bahwa tiaptiap orang memperoleh bagian yang sama. Pendapat Ulpianus menyatakan keadilan merupakan kehendak yang ajeg dan tetap  untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (Iustilia est constants et perpetua toluntas ius suunt cuique tribuendi). Kemudian Aquinas membangun teori keadilan dengan bertolak pada asumsi  bahwa tiap orang memiliki integritas.  Integritas diwujudkan melalui aktulisasi kesetaraan (equatity) hak  yang dirniliki. Keadilan  nrerniliki peran amat menentukan dalam mewujudkan
manusia yang berintegritas.  Kesetaraan dapat dirvujudkan  melalui keadilan. Apa yang dikemukakan oleh Aguinas tersebut, rnenjelaskan  nilai keadilan  berkaitan dengan hubungan manusia lain. Adil adalah suatu tindakan  yang  diarahkan kepada  orang lain bukan  kepada dirinya yaitu dengan
Jurnal Legatiros vit. j-Ni.1 -
memberikan apa yang menjadi hak miliknya dan apa yang seharusnya dimiliki. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan ke luar bukan kepada diri sendiri, Keadilan merupakan tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan  orang  lain.
Pengertian Sengketa
Pada dasarnya kata atau istilah sengketa sering dipadankan dengan istilah konflik, masalah atau juga kasus.  Harus diakui bahwa  dalam  suatu karya  ilmiah diperlukan suatu keseragaman  dalam  penggunaan istilah, untuk menghindari  terjadinya salah penafsiran.
Menurut  Racmadi  Usman dalam Sarjita (2004: 7), sengketa merupakan kelanjutan  dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilaman  pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan  rasa tidak puas  atau keprihatinan.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat  diselesaikan.
Dalam kaitannya  dengan tanah atau pertanahan, Rusmadi Murad ( I99l : 2), memberikan pendapat  bahwa kasus  pertanahan terdiri  dari masalah peftanahan dan sengketa pertanahan. Masalah pertanahan Iebilr bersifat teknis yang penyelesaiannya cukup melalui petunjuk teknis kepada aparat pelaksana  berdasarkan kebijaksanaan
maupun peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena merasa diganggu hak dan penguasaan tanahnya yang diselesaikan melalui musyawarah  atau pengadilan.
Menurut Peraturan Menteri
Negara Agraria/Badan Pertanahan
Nasional No 1 tahun 1999 tentang  Tata
Cara  Penanganan Sengketa  Pertanahan, yang dimaksud dengan  sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai : a. Keabsahan suatu hak;
b. Pemberian  hak atas tanah;
c. Pendaftaran hak atas tanah
termasuk  peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya  antara pihak-pihak yang berkepentingan  dengan Instansi
Badan  Pertanahan Nasional.

## Sengketa Pertanahan
Pada dasarnya  sengketa tanah
secara umum tirnbul akibat adanya
beberapa faktor,  antara lain sebagai
berikut:
a. Peraturan yang belurn lengkap;
b. Ketidaksesuaian  peraturan; c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terlradap kebutuhan  dan jumlah tanah  yang  tersedia;
d. Data yang kurang  akurat dan
kurang lengkap;
e. Data tanah  yang keliru; f. Keterbatasan sumber daya manusia  yang bertugas menyelesaikan  sengketa  tanah;
g. Transaksi  tanah yang keliru;
h. Ulah pemohon  hak;
i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi
tumpang tindih kewenangan.
Sebaliknya menurut pandangan
Muchsin {2002: 3), sumber sengketa
tanah yang terjadi secara umum dapat dibagi dalam  5 (lima)  hal yakni sebagai berikut:
1. Sengketa disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pada masa orde  baru.
Kebijakan berupa tanah yang ditetapkan oleh pernerintah sebagai bagian dari sumber  daya  agraria  tidak lagi menjadi sumber  produksi atau tanah tidak lagi untuk kemakmuran rakyat melainkan tanah sebagai aset pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi  yang justru merugikan  kepentingan rakyat.
Kebijakan tanah  pada yang dikeluarkan oleh  pemerintah  pada saat itu sebagai sumber produksi untuk mencapai sebesar-bcsarnya kemakmuran rakyat
melalui  program ladreform.
Keb(akan pemerintah yang dikeluarkan oleh saat itu dapat menirnbulkan sengketa penguasaan sumber daya agraria  antara pemilik sumber daya agraria  dalam hal ini rakyat  rakyat  dengan para pemilik modal  yang difasilitasi oleh pemerintah.
Orientasi  pertumbuhan  ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah telah mengundang penanam modal pada segala sektor pembangunan banyak menimbulkan  kasus agraria yang tidak pernah  berhenti.
Jurnal Legalitas VoL 3 No. 2
2- Tumpang tindihnya peraturan perundang_undangan tentang sumber  daya agraria.
Berbagai peraturan pelaksana &ri Undang-Undang pokok Agraria, jctru telah menempatkan Undang- Undang pokok  Agraria sebagai dasar fui aturan pelaksana tersebut. Dengan tda  lain Undang-Undang pokok Agraria tidak lagi menjadi induk dari pcraturan  pelaksana tersebut. Undang_ Urdang pokok Agraria malah ditempatkan pada posisi  yang sederajat *ru sejajar  dengan undang_undang grnber daya agraria lain, akibatnva Erjadi saling ketidaharmonisan dalam pcraturan  tersebut.
Kondisi tumpang tindihnya pcraturan perundang_undangan  tersebut drpat menimbulkan ketidaharmonisan racara vertikal  maupun horizontal. Ldih mementingkan kepentingan masing-masing  departemen atau lcmbaga mewarnai pembentukan mdang-undang. Di tingkat daerah sendiri semangat otonomi daerah  telah melahirkan  peraturan daerah yang sering bertentangan  dengan peraturan -rang lebig tinggi.
3. Tumpang tindihnya penggunaan tanah
Kebijakan pemanfaatan tanah lang tidak sesuai dengan rencana  tata ruang menjadi contoh kongrit dari trmpang tindihnya penggunaan tanah. Sebagai contoh pemberian izin oleh Perneritah Daerah setempat untuk Hirinya sebuah pabrik atau penrmahan di atas sawah yang
produktif, atau berdirinya sebuah pabrik di tengah_tengah perumahan rakyat.
4. Kualitas sumber daya manusia
dari
aparat pelaksana sumberdaya  agraria Dalam melaksanakan tugasnya, aparat pelaksana melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, timbulnya  przktek  korupsi, kolusi dan nepotisme.
Aparat pelaksana Iebih memperhatikan kepentingan para pemilik modal daripada kepentingan pemilik  tanah atau mengacuhkan kelestarian lingkungan  hidup.
5. Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah.
Terkait dengan  tanah  sebagai  aset pembangunan,  maka muncul perubahan pola  pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu  tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi  akan tetapi menjadikan tanah sebagai  sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi.
Dalam Undang-Undang  pokok Agraria  sendiri  yang secara garis besar merupakan peraturan di bidang pertanahan, mengandung dua dimensi penting yakni, sebagai berikut:
a. Hak publik yang merupakan kewenangan  negara  berupa hak menguasai dari negara: b. Hak perorangan yang berupa hak-hak  yang dapat dipunyai/dimiliki seseorang ttmal Lcgalitis yoi S NrJ
untuk menjual, menghibahkan dan lain sebagainya.
Sengketa tanah  yang terjadi  tidak terlepas dari perbedaan tafsir terhadap hak publik dan hak perorangan yang diatur  dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak publik menyangkut w€weang  pemberian sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan hak perorangan berhubungan dengan proses peralihan hak.
Menurut Maria Sumardjono (2006), secara garis besar tipologi sengketa pertanahan menjadi 5 (lima) kelompok yakni sebagai berikut:
a. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat  atas areal perkebunan,  hutan dan lain-lain;
b. Kasus-kasus yang berkenaan
den gan pelanggaran  landreform ; c. Kasus-kasus  berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan
tanah untuk pembangunan;
d. Sengketa  perdata berkenaan
' dengan masalalr  tanah;
e. Sengketa berkenaan dengan
tanah ulayat.
Penyelesaian Sengketa Tanah Yang
Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Dalam setiap penyelesaian sengketa  pertanahan  dimasing-masing wilayah
selalu
berbeda
karakteristiknya. Di daerah yang belum berkembang,  penyelesaian sengketa
tanah umumnya  dilakukan oleh tokoh- tokoh komunitas  yang disegani warga setempat yaitu kepala adat, kepala
kampung atau kepala marga. Selain itu peran tokoh komunitas membantu untuk menentukan peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan
tanah oleh warga setempat. Hal ini disebabkan karena kepala/ketua adat setempat  pada umumnya memiliki data tanah yang ada di wilayahnya masing- masing, baik  yang menyangkut jumlah, batas  maupun  penggunaan tanah oleh warga  setempat.
Walaupun data tanah tersebut jarang yang tertulis, namun kepala adat/ketua adat yang bersangkutan
mengetahui riwayat  kepemilikan tanah
yang  ada di wilayahnya. Pengetahuan tokoh komunitas tentang sejarah penguasaan tanah  yang didukung oleh kepercayaan dan solidaritas yang tinggi dari para warganya inilah yang membuat  keputusan  kepala/ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa.
Meningkatnya kebutuhan manusia  akan tanah membawa dampak
meningkatnya jumlah sengketa yang terjadi di Indonesia  khususnya di setiap
daerah. Dalam praktik penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN),
namun juga melalui Pengadilan Tata
Usaha  Negara (PTt N), bahkan tidak jarang penyelesaian sengketa tanah merambah ke wilayah  hukum pidana karena dalam sengketa terkandung unsur-unsur  pidana.
Dalam beberapa literatur yang ada, ditemukan bahwa lembaga
Jurnal Legalitas  Vol. j No.2
pengadilan
yang

## berwenang
menyelesaikan  sengketa tanah sesuai dengan kompetensi atau kewenangan ) ang dimilikinya adalah, sebagai berikut:
a. Peradilan  Umum. Ini berhubungan dengan sengketa hak atas tanah;
b. Peradilan Tata Usaha Negara, yakni berhubungan dengan sengketa terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan pertanahan Nasional,  misalnya penerbitan Serifikat Tanah; c. Pengadilan Agama yakni berhubungan dengan sengketa waqab  tanah.
Dalam tulisan ini, penulis  tidak akan  membahas  tentang penyelesaian sengketa tanah yang  dilakukan oleh kedua pengadilan tersebut yakni Pengadilan Negeri  (pN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara r PTUN). Tulisan ini membatasi pembahasannya hanya dalarn konteks penyelesaian  sengketa  dengan prinsip keadilan.  Dengan demikian, tulisan ini secara  umum juga akan menyingung sedikitnya penyelesaian sengketa nrelalui jalur litigasi  atau pengadilan dan penyelesaian  sengketa melalui jalur non litigasi seperti mediasi  yang lebih mengedepankan keadilan.
prinsip-prinsip
Pada dasamya tulisan ini tidak semata-mata mengajak kepada pembaca untuk mencoba melakukan p€renungan dalam batas tataran teoritis
sebagaimana konsep keadilan secara materil, tetapi penulis mencoba menguraikan tulisan ini terlebih dahulu dengan cara melakukan pembahasan teoritis  prinsip keadilan, yang kemudian dikomparasikan dengan praktik penyelesaian sengketa tanah yang selama ini berjalan. Intinya dalam tulisan  ini  penulis mencoba mernberikan  pesan-pesan akademis melalui  tinjauan filosofis prinsip_ prinsip  keadilan  yang coba diterapkan dalam  penyelesaian  sengketa  tanah.
Sebagairnana dikatakan di atas dalam menyelesaikan  sengketa bidang pertanahan ada dua  macam  cara yang biasa digunakan yakni  melalui litigasi atau  peradilan dan melalui jalur non I itigasi atau perundingan.
Idealnya penyelesaian sengketa pertanahan harus diselesaikan secara komprehensif dan terintegral dalam agenda pembaharuan sumber daya agraria di Indonesia. Lebih  penting lagi dalam penyelesaian sengketa pertanahan harus memperhatikarr prinsip keadilan. Arlinya prinsip keadilan merupakan  sesuatu yang harus dikedepankan dalam menyelesaikan sengketa  tanah  tersebut.
Untuk mewujudkan  sesuatu  itu adalah adil, tidak mudah seperti yang dibayangkan.  Sesuatu yang dikatakan oleh sebagian kelompok adil belum tentu adil bagi kelompok yang lain. Usaha yang dapat dilakukan terhadap hal tersebut  adalah mendekatkan keputusan hukum pada  rasa keadilan yang dihayati oleh masyarakat agar
Jurnal Legalitas Voi S Nii
pelaksanaan hukum  lebih menciptakan ketertiban  pada  masyarakat itu sendiri.
Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah
diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai  hukum  dan rasa
keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karenanya, agar penegakan
hukum di Indonesia dapat lebih baik diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan.
Dalam menegakkan keadilan berbagai  patokan keseimbangan mesti diwujudkan  dalam kenyataan. Patokan keseimbangan tersebut beruPa
mengutamakan  kaidah-kaidah Yang bersumber dari keseimbangan  nilai yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perwujudan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat inilah yang mewarnai konsep dan model penegakan hukum.
Berkenaan dengan hal tersebut
Maria SW. Sumarjono (2006: 176),
menyatakan  sebagai berikut: "Tidak mudah menentukkan pilihan antara
memutuskan  sesuatu Yang secara formal memenuhi  syarat,  namun  tidak memenuhi syarat keadilan secara substansial atau mengutamakan terpenuhinya keadilan secara
substansial, namun secara formal  tidak memenuhi syarat. Barangkali Yang dapat dijadikan pedoman adalah suara hati nurani disertai empati. Kiranya justru pada  saat terjadi sesuatu yang dirasakan  sebagai kurang adil orang akan berfikir mengenai apa Yang disebut keadilan  tersebut. Demikian
pula keadilan itu tidak selalu dapat
diperoleh dengan mudah, namun  harus terus diupayakan  agar dapat terwujud".
Keadilan yang terselenggara dengan baik menuntut  peran baik  dari
negara maupun warga negara.  Niat buruk antara warga negara dan penyelenggara
negara atau
penyelenggara pemerintah dengan menyalahgunakan fungsi  institusi sosiai dan hukum  serta peraturan daPat
menciptakan ketidakadilan.
Menurut  penulis dalam menyelesaikan  sengketa pertanahan yang sesuai dengan prinsip keadilan harus dilihat dari kasus demi kasus
yang terjadi,  baik  itu mengenai  alas hak dari diperolehnya hak atas tanah
tersebut  maupun  aturan-aturan hukum yang terkait dengan  prosedur serta
substansi dari hukum itu sendiri.
Upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang pernah dilakukan oleh pemerintah zaman dulu maupun saat
reformasi sekarang ini dilakukan secara
refresif maupun dengan memperbaharui kontrak politik antara
pemerintah dan rakyatrrya yang lebih memberikan perlindungan yang lebih
baik dan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan  terhadap  hak-hak rakyat atas tanah.
Apapun model yang dipilih dalam penyelesaian sengketa pertanahan baik  melalui jalur litigasi atau pengadilan  dan jalur non litigasi
atau perundingan tetap yang harus diutamakan adalah penghormatan
terhadap  prinsip-prinsip  keadilan bagi
Jurnal Legalitas VoL 3 No. 2
masyarakat.  Pembangunan yang dilakukan dengan membutuhkan tanah ]ang tidak sedikit memang harus diupayakan, namun  demikian dalam
usaha melakukan
kegiatan
pembangunan  seharusnya tidak
dilakukan  dengan  kegiatan yang merugikan hak-hak rakyat.
Pembangunan adalah  suatu tuntutan kebutuhan,  namun  demikian dalam rnelaksanakan  pembangunan tidak semestinya diikuti dengan  penggusuran terutama  pelanggaran  hak-hak  rakyat rang jelas-jelas bertentangan dengan nrinsip keadilan.
Dalam
rangka oembaharuan hukum  yang  termasuk di Calamnya kegiatan mewujudkan penyelesaian  sengketa tanah yang >esuai dengan prinsip keadilan dan rnuncul di tengah-tengah masyarakat, ada sejumlah  tahapan yang perlu di ialankan, yaitu sebagai berikut: a. Mengidentifikasi persoalan  yang di hadapi, termasuk di dalamnya mengenali  secara lebih seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran  penggarapan tersebut; b. Memaharni nilai-nilai yang hidup  di rengah_tengah masyarakat. Pemahaman
terhadap living law ini menjadi tahapan utama yang harus dilakukan jika social engineering tersebut  hendak  diterapkan pada masyarakat dengan  sektor-sektor kehidupan  majemuk seperti tradisional dan modern. pada tahap inilah dilakukan penentuan
terhadap sektor-sektor mana yang dipilih;
c. Membuat jawaban sementara dan memilih mana yang paling layak untuk untuk dilaksanakan, d. Mengikuti jalan penerapan hukum dan mengatur efek_ efeknya (Raradjo, l9g6: 170_
17 t).
Selain itu mengingat hukum tanalr atau hukum agraria merupakan hukum yang tidak netral, diperlukan kehati-hatian dalam menyusun ketentuan  baru  yang  berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Ketentuan baru tersebut  idealnya  harus juga mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan yang  lebih berpihak kepada rakyat  banyak.
Pada akhirnya semua uraian  di atas tersebut tidak akan membawa manfaat  kalau tidak diikutijuga dengan revitalisasi dari lembaga yang biasa menyelesaikan sengketa peftanahan. Revitalisasi  harus ditujukan kepada lembaga jalur litigasi dalam hal ini pengadilan dan lembaga jalur non Iitigasi  dalam hal ini mekanisme perjanjian atau kesepakatan. Kedua jalur tersebut dalam usahanya menyelesaikan sengketa tanah, idealnya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan juga kepastian hukum  itu sendiri.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya
tersebut maka dapat disimpulkan
usaha
Jurnal Legalitas VoL 3 No. i
beberapa poin  penting yakni sebagai
berikut:
l. Bahwa munculnYa sengketa tanah  disebabkan  oleh beberaPa hal antara lain: tumPang
tindihnYa  berbagai Peraturan yang ada.  Selama ini UUPA
sudah tidak ditemPatkan lagi sebagai induk dari hukum
pertanahan.
2. Selain itu masalah dari
pengetolaan  tanah  Yang kurang memPerhatikan asPek tata ruang
menjadi isu Yang sering  muncul sebagai  alasan dari sengketa tanah;
3. SelanjutnYn
lllasalah
kepemilikan Yang sah terhadaP
tanah itu sendiri;
4. Penyelesaian sengketa tanah biasanYa  rnenggunakan  dua jalur penting Yakni melalui litigasi atau Pengadilan dan jalur non litigasi. Selama ini kedua cara penyelesaian ini selalu mendaPat
sorotan dari berbagai  Pihak karen belum  daPat memberikan
keadilan bagi Pihak-Pihak Yang bersengketa, terutama kePada
rakyat.
Beberapa kesirnPulan tersebut di
atas, membawa  Penulis sekirannYa dapat memborikan rekomendasi
sebagai berikut:
1. Berbagai Peraturan Yang berhubungan  dengan  Pertanahan, dibuat dan dilahirkan hendaknYa tidak bertentangan dengan hukum Yang lebih tinggi,
sehingga tidak menYebabkan
konflik hukum Pertanahan  Yang akhimya berimbas kePada
pengaturan tanah itu sendiri.
2. Penyelesaian sengketa tanah
harus  tetaP rnengedePankan  dan memprhatikan  PrinsiP keadilan' ApaPun jalur Yang  mau diPilih, jalur litigasi atau pengadilan dan jalur non litigasi atau perjanjian
' hendaknYa tetaP mengutamakan
prinsip keadilan.
Jurnal Legalitos YoL 3 No.2
Apeldoom'  L.J, van, - 1990:  pengantar lrmu Hukum  (Terjemahan  Dari Inleiding Tot De studie van Het Nederlndse Recht oleh o","rio sadino) cetakan Keduapuluh empat  pradnya  paramita  Jakarta
Muchsin,  2002, Kon/tik Sumber Daya  Agraria Dan IJpaya penegakan Hukumnya.  Makalah Seminar Nasionar pertanahan 2002, ..pembaharuan Agraria,,.
Sekolah Tinggi pertanahan Nasionar (srpN), Diserenggarakan buran Juri.
Yogyakarta
" -oo-- Black,  Hendry  Cambel, 1991, Black,s Publishing  Co, Eight Edition USA.
Murad,  Rusmadi, 1991, Bandung.
Low Dictionary.  penerbit West
Penyelesaian  Senketa Hukum Atas Tanah.  Alumni
Rahardjo, Saj ipto, 19g6, Ilmu Hukum. Alumni. Bandung. Sarjita,  2a04, Teknik Dan strategi Mengerora seigketa Dan KonJtik Pertanahan (Memadukan Antara Teori Dan  studi  Empirisl.  Talpa penerbit. sumardjono,  Maria s.w,2006, Kebijakan  pertanahan:  Antara Regurasi  Dan Imple mentasl, penerbit Buku Kompas.
Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Badan pertanahan Nasional No I tahun 1999 tentang  Tata cara penanganan sengketa pertanahan undang-undang No 5 tahun 1960  tentang pokok-pokok  Agraria.
turnal Legalitas yal j Nai