## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan COVID-19 di Pekanbaru
Implementation of Large-Scale Social Restrictions Policy in Countering COVID-19 in Pekanbaru
Wan Asrida 1 , Auradian Marta 2 , Wazni 3
1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru Indonesia E-mail Korespondensi: auradian_unri@yahoo.com
Diterima: 1 November 2022 Direvisi: 28 November 2022 Disetujui: 31 Desember 2022 DOI: 10.35967/njip.v21i2.445
Abstrak: Studi ini berangkat dari fakta empiris yang menunjukkan bahwa wabah penularan COVID-19 di Kota Pekanbaru sudah mulai mengkhawatirkan termasuk kategori tertinggi di Provinsi Riau. Kebijakan penanggulangan  COVID-19  juga  telah  dibuat  untuk  mengantisipasi  penularan  virus  tersebut  melalui Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Maka,  studi  ini  diarahkan  untuk  menjawab  pertanyaan mendasar  yakni  bagaimanakah  implementasi  kebijakan  pembatasan  sosial  berskala  besar  dalam penanggulangan COVID-19 di Pekanbaru. Menjawab pertanyaan tersebut digunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang  mana  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  dan  penelusuran dokumen.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  PSBB  belum  mampu mengurangi  penularan  wabah  COVID-19  di  Pekanbaru.  Meskipun,  secara  substansi  kebijakan  PSBB telah  mengatur  secara  rinci  mengenai  penanggulangan  COVID-19  dan  sumber  daya  anggaran  serta keterlibatan multiaktor dengan komunikasi dan koordinasi dalam konten kebijakan. Akan tetapi, faktor lingkungan  ekonomi  menjadi  faktor  yang  berkontribusi  terhadap  kegagalan  implementasi  kebijakan penanggulangan COVID-19 di Pekanbaru.
Kata Kunci: implementasi kebijakan , pembatasan sosial berskala besar , lingkungan ekonomi
Abstract: This  study  departs  from  empirical  facts  which  show  that  the  outbreak  of  COVID-19 transmission in Pekanbaru City has started to worry, including the highest category in Riau Province. Policies for handling COVID-19 have also been made to anticipate transmission of the virus through Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Thus, this study is directed to answer a fundamental question, namely  how  is  the  implementation  of  large-scale  social  restriction  policies  in  tackling  COVID-19  in Pekanbaru. To answer this question, the theory of policy implementation put forward by Van Meter & Van Horn is used. This study uses a qualitative research method in which data collection is carried out by in-depth interviews and document searches. The findings of this study indicate that the implementation of the PSBB policy has not been able to reduce the transmission of the COVID-19 outbreak in Pekanbaru. Even though, in substance, the PSBB policy has regulated in detail regarding the handling of COVID-19 and budgetary  resources  as  well  as  multi-actor  involvement  with  communication  and  coordination in policy content. However, economic environmental factors have contributed to the failure to implement the COVID-19 countermeasures policy in Pekanbaru.
Keywords: policy implementation, large-scale social restrictions, economic environment

## Pendahuluan
Perkembangan  wabah  COVID-19  pada  awal  hingga  pertengahan  tahun  2020  di Pekanbaru sungguh mengkhawatirkan.  Berikut penyebaran COVID-19 di  Pekanbaru  yang telah merata pada 12 kecamatan sebagaimana pada table 1.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Tabel 1

## Jumlah Kasus dan Penyebaran COVID-19 di Pekanbaru
No. Kecamatan Kasus 1 Tampan 29 kasus (27 PDP, 2 positif) 2 Marpoyan Damai 14 kasus (13 PDP, 1 positif) 3 Tenayan Raya 12 kasus (11 PDP, 1 positif) 4 Payung Sekaki 12 kasus (PDP) 5 Bukit Raya 8 kasus (7 PDP, 1 positif) 6 Sail 4 kasus (PDP) 7 Rumbai 4 kasus (PDP) 8 Rumbai Pesisir 3 kasus (PDP) 9 Senapelan 4 kasus (PDP) 10 Lima Puluh 4 kasus (PDP) 11 Sukajadi 2 kasus (PDP) 12 Pekanbaru Kota 1 kasus (PDP)
Sumber: Pemerintah Kota Pekanbaru (2020)
Guna  mengatasi  masalah  akibat  wabah  COVID-19  ini,  Pemerintah  Kota  Pekanbaru mengeluarkan  kebijakan  Peraturan  Walikota  Nomor  74  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  tidak  sendiri  dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Pemerintah Kota Pekanbaru berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keamanan (TNI dan Polri), masyarakat sipil, akademisi dan pihak swasta.
Penelitian tentang kebijakan PSBB telah dilakukan oleh para sarjana dengan berbagai latar  belakang  keilmuan  dan  topik  yang  khusus.  Penelitian  itu  di  antaranya  mengkaji pelaksanaan PSBB dari perspektif kesehatan (Andriani, 2020; Anugerah dkk., 2021; Bunga Christitha  Rosha,  Indri  Yunita  Suryaputri,  Irlina  Raswanti  Irawan,  Prisca  Petty  Arfines, 2021; Hikmahwati Syafri, Eka Safitri Sangadji, 2020; Ratna Desinta Mega Kumala, 2020). Selanjutnya, kebijakan PSBB juga diamati dari sudut pandang hukum (Benny Hutahayan, 2021;  Tampubolon,  2022;  Youngky  Fernando,  2022). Kajian  yang  lain  adalah  berkenaan dengan  administrasi dan sosial kebijakan penanggulangan COVID-19 (Azmi & Kusumasari, 2021; Patta Rappana, 2020; Roziqin dkk., 2021). Berdasarkan kajian atau studi yang pernah dilakukan sebelumnya, masih sangat sedikit yang membahas model implementasi kebijakan PSBB. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan model implementasi kebijakan dapat dianalisis dari 6 (enam) dimensi yakni:
1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya dan insentif yang tersedia;
3. Kualitas dari hubungan interorganisasional;
4. Karakteristik dari agen implementasi kebijakan;
5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; dan
6. Disposisi atau respons dari implementator
Berdasarkan fenomena dan teori yang telah dijabarkan, maka studi ini berusaha untuk menjawab  pertanyaan.  Bagaimanakah  implementasi  kebijakan  pembatasan  sosial  berskala besar  dalam  penanggulangan  COVID-19  di  Kota  Pekanbaru?  Studi  ini  sangat  penting dilakukan tidak hanya mempunyai kontribusi pada keilmuan tapi juga secara praktis dapat menjadi bahan masukan atau rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemerintah nasional.

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827

## Metode
Studi ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Leavy (2014) dijelaskan  bahwa  peneliti  dengan  desain  penelitian  kualitatif  mencoba  untuk  memaknai secara mendalam terhadap suatu fenomena manusia dari aspek aktivitas, situasi, lingkungan dan  objeknya.  Studi  lapangan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam  dan  juga  penelusuran dokumen. Penelitian lapangan ini difokuskan di Kota Pekanbaru sebagai wilayah yang paling banyak kasus COVID-19 di Provinsi Riau.
Wawancara yang dilakukan dalam hal ini dominan diarahkan pada unsur pemerintah daerah  Kota  Pekanbaru  yang  tergabung  dalam  tim  penanggulangan  COVID-19,  pihak keamanan  dan  unsur  masyarakat.  Sementara  itu,  penelusuran  dokumen  dilakukan  dengan mengumpulkan  informasi  melalui  laporan-laporan,  hasil  riset  yang  dipublikasikan  dalam jurnal, rekaman audio-visual dan berita atau artikel di media elektronik.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  menurut  Bailey (2018) dilakukan  setelah data terkumpul dan dikelompokkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Analisis data ini juga dilakukan identifikasi terhadap fokus kajian dengan menggunakan teori yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan Standar dan Tujuan Kebijakan PSBB
Perwako  Nomor  74  Tahun  2020  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19) sedemikian  rupa  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-I9). Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:
a. Membatasi  kegiatan  tertentu  dan  pergerakan  orang  dan/atau  barang  dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
b. Meningkatkan  antisipasi  perkembangan  eskalasi  penyebaran Corona  Virus Disease (COVID-19);
c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease (COVID- 19); dan
d. Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) (Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2020).
Materi  lain  yang  menjadi  substansi  kebijakan  ini  adalah  mengatur  tentang pemenuhan  hak-hak  dasar  masyarakat  selama  masa  pandemi.  Selanjutnya,  diatur  pula mengenai pelibatan Rukun Warga dengan cara pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga dalam penanganan COVID-19. Tim ini disebut dengan Tim Pendampingan Rukun Warga  Siaga Corona  Virus  Disease (COVID-19)  yang  bertugas  berkoordinasi  secara berjenjang dengan pihak Kelurahan, Kecamatan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kapolsek, dan Danramil serta  membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyukseskan pelaksanaan PSBB dan melakukan pemantauan serta pelaporan terhadap pelaksanaan PSBB.

## Sumber Daya dan Insentif Kebijakan PSBB
Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) tidak terlepas  dari  faktor  sumber  daya  dan  insentif  yang  tersedia.  Pada  konteks  penelitian  ini, sumber  daya  yang  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  implementasi  kebijakan  PSBB adalah  anggaran  atau  dana.  Maksudnya  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  yang  dibatasi kegiatannya  sebagai  konsekuensi  dari  Perwako  74  Tahun  2020  memerlukan  biaya  untuk melanjutkan  kehidupan  sedangkan  aktivitas  untuk  mencari  nafkah  telah  dibatasi  oleh

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
pemerintah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  merespons  dengan  kebijakan  fiskalnya dengan  merelokasi  sejumlah  anggaran  untuk  difokuskan  pada  penanganan  COVID-19. Kebijakan  fiskal  dari  pemerintah  daerah  menjadi  kewajiban  yang  harus  dilakukan  untuk menyelamatkan masyarakat agar bisa tetap survive dalam masa pandemi dengan mengurangi pengeluaran  dan  memberikan  bantuan  dan  keringanan  pajak  bagi  masyarakat (Craig  S. Maher, Trang Hoang, 2020).
Sebagai  bentuk  sumber  daya  dan  insentif  kebijakan  adalah  dengan  memberikan bantuan pada masyarakat seperti yang dijelaskan pada tabel 2.

## Tabel 2 Jaring Pengaman Sosial pada Pelaksanaan PSBB
Masyarakat yang mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Masyarakat Terdampak COVID-19 Kelompok Masyarakat Miskin 12.866 KK (PKH+BPNT) Penerima CBP (Cadangan Beras Pemerintah), berdasar SE Kemensos dan Surat Edaran KPK Kelompok Masyarakat Hampir Miskin 4.195 KK (BPNT) Usulan RT/RW sebanyak 132.275  KK dari 335.000 KK Kota Pekanbaru (39,48%) Kelompok Masyarakat Rentan Miskin 16.982 KK (BLT COVID) Rp 300.000 /KK/bln selama 3 bulan Terdampak riil sebanyak (132.275-35.998 =) 96.277 KK Dari usulan RT/RW sebanyak 96.277 KK, divalidasi menjadi 45.625 KK (47,39%),
dengan perincian:
• Penerima CBP (Bulog) + lauk pauk (APBD
Kota Pekanbaru), sebanyak 15.625 KK
• Bantuan periode ke II, Beras + Lauk Pauk
(APBD Kota Pekanbaru), sebanyak 30.000 KK Usulan RT/RW sebanyak 132.275 KK, diakomodir oleh pemerintah sebanyak 81.623
KK (61,71%)
Sumber: Laporan Pelaksanaan PSBB (2020)

## Kualitas dari Hubungan Interorganisasional dalam Pelaksanaan PSBB
Keberhasilan  dan  kegagalan  sebuah  kebijakan  ditentukan  oleh  kualitas  hubungan antar-organisasional  atau  institusi  yang  terlibat  di  dalamnya.  Pada  konteks  penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru banyak aktor yang terlibat di dalamnya tidak hanya dari aktor negara  atau  institusi  formal,  akan  tetapi  juga  melibatkan  aktor civil  society ,  pihak  swasta, lembaga  Perguruan  Tinggi,  media  massa  dan  media  elektronik.  Kualitas  hubungan  antar- aktor  yang  dapat  mendukung  implementasi  kebijakan  agar  berhasil  adalah  dengan  cara komunikasi dan koordinasi yang intensif. Menurut Zhang dkk. (2020) diperlukan komunikasi yang efektif dalam menghadapi krisis atau wabah pandemi COVID-19. Seluruh komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah harus untuk mengintegrasikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi  risiko,  waktu  dan  frekuensi  komunikasi,  dan  strategi  untuk  menghadapi  situasi ketidakpastian.
Pemerintah  Kota  Pekanbaru  melalui  satgas  penanganan  COVID-19  sebagai implementor  kebijakan  PSBB  terus  membangun  komunikasi  dengan  berbagai  pihak  baik

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
komunikasi  internal  pemerintahan  (secara  vertikal  dan  horizontal)  maupun  komunikasi eksternal  atau  dengan  aktor  di  luar  pemerintahan.  Komunikasi  internal  dilakukan  dengan bentuk  rapat  koordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait  guna  menghentikan  mata  rantai penyebaran COVID-19. Rapat koordinasi antar-pemerintahan untuk memastikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat berjalan dengan efektif.
Pembahasan  mengenai  implementasi  kebijakan  penanganan  COVID-19  dilakukan oleh satgas penanganan COVID-19 Pekanbaru dan satgas penanganan COVID-19 Provinsi Riau. Komunikasi dan koordinasi antar satgas ini secara substansi membahas perkembangan kasus COVID-19 dan penanganannya, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Berikut beberapa rapat koordinasi yang dilakukan dalam penanganan COVID- 19 di Kota Pekanbaru seperti ditampilkan pada tabel 3.
Tabel 3

## Komunikasi dan Koordinasi dalam Penanganan COVID-19 Di Pekanbaru
Tanggal Forum Koordinasi Substansi Pembahasan 16 Maret 2020 Rapat Terbatas antara Gubernur Riau dan Walikota/Bupati se- Provinsi Riau Pembentukan Gugus Tugas Provinsi Riau dan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 19 Maret 2020 Pemko Pekanbaru dan Polres Pekanbaru Pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menghasilkan keputusan dilarang berkumpul  di  area  publik  dan  pendirian posko  penanganan  COVID-19  di  Mal Pelayanan Publik (MPP) 21 Maret 2020 Forkopimda Pekanbaru, MUI Kota Pekanbaru, dan Kemenag Pekanbaru Percepatan penanganan penyebaran COVID-19 21 Maret 2020 Forkopimcam Tampan Antisipasi  penyebaran  virus  corona  atau COVID-19 24 Maret 2020 Forkopimda Kota Pekanbaru, ulama, dan umaroh di Kota Pekanbaru Percepatan  penanganan  penyebaran  virus COVID-19  yang  menghasilkan  keputusan Pekanbaru status siaga darurat COVID-19 11 April 2020 Forkopimda Riau dan Forkopimda Pekanbaru Pembahasan penerapan PSBB di Pekanbaru 11 April 2020 Pemko Pekanbaru dan Kementerian Kesehatan Pengajuan PSBB di Pekanbaru 20 April 2020 Gubernur Riau dan Pemko Pekanbaru Evaluasi pelaksanaan PSBB 29 April 2020 Forkopimda Pekanbaru   Perpanjangan PSBB 1 Mei 2020 Pemko Pekanbaru dan Gubernur Riau Evaluasi pelaksanaan PSBB 13 Mei 2020 Forkopimda Pekanbaru Evaluasi pelaksanaan PSBB dan perpanjangan PSBB 27 Mei 2020 Forkopimda Pekanbaru Evaluasi pelaksanaan PSBB dan berakhirnya PSBB di Pekanbaru

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
28 Mei 2020 Forkopimda Riau dan pemerintah kabupaten/kota Pemberlakuan New Normal
Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2020)
Berdasarkan  penjelasan  tabel  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  proses  koordinasi  dan komunikasi  lintas  aktor  telah  dilaksanakan  dengan  berbagai  mekanisme  yang  ada. Mekanisme  yang  paling  dominan  dilakukan  adalah  melalui  rapat  forum  komunikasi pimpinan  daerah  yang  berupaya  mencari  solusi  atas  masalah  yang  ditimbulkan  dari penyebaran wabah COVID-19.

## Karakteristik dari Agen Implementasi Kebijakan PSBB
Pada konteks kebijakan penanganan COVID-19 di Pekanbaru, aktor yang menjadi leading  sector -nya  adalah  Walikota  dengan  tim  gugus  tugasnya.  Tim  gugus  tugas  yang diketuai oleh Walikota terdiri dari berbagai instansi di dalamnya. Keterlibatan instansi yang tergabung dalam tim gugus tugas tersebut sangat intens dalam mengimplementasi kebijakan PSBB  bertahap  di  Pekanbaru.  Sumber  daya  anggaran,  staf  dan  fasilitas  medis  lainnya dipersiapkan  guna  mengatasi  penyebaran  COVID-19.  Sementara  itu,  sosialisasi  dan pengawasan  terus  dilakukan  agar  kebijakan  tersebut  lebih  efektif.  Pelanggaran  terhadap kebijakan  PSBB  juga  sudah  ditegakkan  dengan  diberikan  sanksi  teguran  dan  sanksi administrasi.
Berkaitan  dengan  pengawasan  kebijakan  penanganan  COVID-19  di  Pekanbaru, selain daripada pengawasan internal oleh pemerintah kota, pengawasan juga dilakukan oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Pekanbaru.  Pengawasan  yang  dilakukan DPRD Kota Pekanbaru ini terfokus pada 2 (dua) hal utama yakni pengawasan implementasi PSBB  dan  pengawasan  penggunaan  anggaran  untuk  penanganan  COVID-19.  Hasil pengawasan dalam hal  pemberlakuan PSBB di  Pekanbaru oleh lembaga legislatif tersebut menemukan  bahwa  masih  terdapat  kelemahan  dalam  mengawasi  pintu  keluar-masuk Pekanbaru dan pengawasan aktivitas masyarakat masih perlu diperketat.
Sementara  itu,  tidak  kalah  pentingnya  adalah  pengawasan  terhadap  penggunaan anggaran dalam penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk antisipasi penyalahgunaan anggaran  dan  memastikan  bahwa  anggaran  tersebut  tepat  sasaran  dalam  membatu masyarakat  menghadapi  kesulitan  ekonomi  masa  COVID-19.  Catatan  krusial  hasil pengawasan DPRD Kota Pekanbaru mengenai penggunaan anggaran tersebut adalah masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah karena persoalan data yang tidak valid. Dana  yang diperoleh baik APBN, APBD Provinsi Riau, dan dari APBD Kota Pekanbaru itu sendiri belum jelas realisasi  peruntukannya. Oleh karena itu, legislatif kota  Pekanbaru  melakukan  evaluasi  dengan  mengundang  tim  gugus  tugas,  Camat,  Lurah, dan forum RT/RW. Hal ini merupakan bentuk dukungan dari legislatif terhadap keberhasilan atau efektivitas kebijakan penanganan COVID-19 di Pekanbaru.
Dukungan  dari  semua  pihak  menjadi  kunci  dari  keberhasilan  pemerintah  Kota Pekanbaru  dalam  memutus  mata  rantai  penyebaran  COVID-19.  Namun,  permasalahan timbul ketika PSBB di Pekanbaru dihentikan dan diberlakukannya era new normal . Respons publik  yang  keliru  terhadap  era new  normal menjadi  penyebab  tingginya  angka  kasus COVID-19. Hampir 2 bulan masyarakat Pekanbaru dibatasi mobilitasnya, sehingga setelah pemberlakuan  PSBB  dicabut  publik  cenderung  abai  dalam  memperhatikan  dan  disiplin menggunakan protokol COVID-19. Usaha menekan angka penyebaran COVID-19 melalui kebijakan  PSBB  seakan  menjadi  sia-sia.  Peningkatan  kasus  COVID-19  menyebabkan pemerintah kota kewalahan karena era new normal pada dasarnya mengharapkan kepatuhan

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
dari  publik  terhadap  protokol  kesehatan.  Pengawasan  dari  aparatur  pemerintahan  dan kepolisian  juga  sudah  mulai  longgar.  Data  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Pekanbaru menunjukkan bahwa pada saat era new normal suspek berjumlah 6.120 orang, terkonfirmasi positif berjumlah 4.793 orang, isolasi 1.455 orang, dirawat 663 orang, sembuh 2.562 orang, dan meninggal 113 orang.
Sementara itu, komitmen yang tinggi terus dilakukan dalam penanganan COVID-19 utamanya  bagi  tenaga  kesehatan.  Tenaga  kesehatan  merupakan  ujung  tombak  bagi penanganan  COVID-19.  Mereka  langsung  berhadapan  dengan  pasien  yang  menderita COVID-19.  Sayangnya,  dengan  pemberlakuan new  normal membawa  dampak  terhadap meningkatnya kasus COVID-19 di Pekanbaru dan menyebabkan banyak tenaga kesehatan yang menderita COVID-19, bahkan mengakibatkan wafatnya 2 orang tenaga kesehatan (1 orang dokter dan 1 orang perawat)

## Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik
Pada saat pelaksanaan PSBB dari tahap I hingga tahap III membutuhkan anggaran yang  tidak  sedikit.  Anggaran  ini  dibutuhkan  untuk  memberikan  kompensasi  terhadap masyarakat  yang  terdampak  kebijakan  penanganan  COVID-19.  Hal  ini  disebabkan  oleh kebijakan  PSBB  berdampak  terhadap  berkurangnya  pemasukan  masyarakat  karena dilakukan pembatasan aktivitas dan mobilitas. Masyarakat yang memiliki mata pencaharian pada  sektor  perdagangan  mendapat  imbas  lebih  besar  dari  kebijakan  PSBB  ini.  Selama kebijakan penanganan COVID-19 ini dilakukan, terjadi peningkatan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru. Berikut dampak sosial ekonomi masyarakat akibat COVID-19:
a. Kemiskinan meningkat dari 2,56% menjadi 5,13%
b. Masyarakat rawan miskin meningkat dari 7,70% menjadi 35,05%
c. Investasi menurun 28,3% (dibanding periode yang sama dengan tahun lalu)
d. Omset pedagang tradisional turun  60%, omset pusat perbelanjaan turun  70-80%
e. Pengangguran meningkat (dari tahun 2019 7,74% menjadi sekitar 8,56% pada tahun 2020).
Tekanan  ekonomi  yang  begitu  besar  diderita  oleh  masyarakat  akibat  pandemi  ini, membuat  masyarakat  tidak  mempunyai  pilihan  lain  selain  untuk survive demi keberlangsungan  hidupnya.  Nicola  dkk. (2020) menjelaskan  bahwa  pandemi  pembatasan sosial  menyebabkan  berkurangnya  tenaga  kerja  hampir  pada  semua  sektor  ekonomi  dan banyak  masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaannya.  Sementara  itu,  sekolah  ditutup  dan kebutuhan  akan  perbekalan  kesehatan  menjadi  meningkat.  Kondisi  ini  dipergunakan  oleh sebagian  kelompok  untuk  melakukan  penimbunan  barang  pokok  maupun  alat  pendukung kesehatan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Sementara  itu,  faktor  sosial  masyarakat  ikut  berkontribusi  terhadap  implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di  Pekanbaru.  Faktor sosial  masyarakat  yang dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  budaya  masyarakat.  Budaya  dan  perilaku  masyarakat  di Pekanbaru yang mayoritas muslim sangat mementingkan hubungan sosial dan silaturahmi. Hal  ini  tentu  berbanding  terbalik  dengan  kebijakan  penanganan  COVID-19  yang menekankan adanya pembatasan sosial atau social distancing dan physical distancing . social distancing dan physical distancing merupakan bentuk mitigasi bencana pandemi COVID-19 dengan mengurangi risiko transmisi atau penularan (Roy M Anderson dkk., 2020).
Krisis  yang  terjadi  akibat  COVID-19  belum  mampu  mengubah  perilaku  sosial masyarakat  untuk  tetap  berada  di  rumah.  Budaya  masyarakat  dan  norma  sosial  yang menekankan  kolektivitas  dan  norma  sosial  yang  masih  melekat  pada  warga  Pekanbaru, menyebabkan  proses  adaptasi  perilaku  dalam  menghadapi  COVID-19  menjadi  lambat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penting mengenal budaya dari suatu masyarakat untuk

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
menerapkan  langkah  atau  strategi  dalam  menangani  COVID-19 (Bavel  dkk.,  2020). Oleh karena itu, dalam konteks Pekanbaru maka pemerintah daerah berkolaborasi dengan ulama, tokoh  agama,  dan  tokoh  adat  untuk  menyampaikan  pesan  terhadap  komunitas  dengan menjelaskan pentingnya  menjaga kesehatan dan  keamanan diri dan keluarga.  Langkah ini dilakukan  mengingat  transmisi  sangat  rentan  terjadi  dalam  sebuah  lingkungan  mulai  dari lingkungan keluarga, tempat kerja, dan tempat keramaian.
Selanjutnya, aspek politik ikut berkontribusi dalam menentukan jalannya kebijakan penanganan  COVID-19.  Kebijakan  PSBB  yang  dipilih  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah kota Pekanbaru merupakan bentuk aplikasi otonomi dan desentralisasi asimetris di Indonesia. Pemerintahan  daerah  dengan  kewenangan  yang  dimilikinya  dapat  membuat  dan mengimplementasikan  kebijakan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  yang berada  di  atasnya.  Menurut  Zhang  dkk. (2020) politik  desentralisasi  ini  berperan  dan berkaitan erat dengan penyebaran COVID-19. Hal ini terbukti dalam konteks implementasi kebijakan COVID-19 yang mana kebijakan PSBB di Pekanbaru tidak diikuti oleh kebijakan PSBB  daerah-daerah  tetangga.  Hal  ini  menyebabkan  implementasi  kebijakan  PSBB  di Pekanbaru menjadi terhambat.

## Disposisi atau Respons dari Implementator
Berkaitan  dengan  implementasi  kebijakan  PSBB  di  Kota  Pekanbaru,  pemerintah daerah  telah  membuat  rencana  aksi  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  74 Tahun 2020. Kebijakan PSBB ini pada prinsipnya membutuhkan keterlibatan dan sinergitas seluruh  elemen  yang  ada  di  daerah  sehingga  dapat  membangun  kebersamaan  dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pada sisi pemerintah, belum ada kesepahaman tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilandaskan dari kebijakan pemerintah kota Pekanbaru.  Implementator  dalam  kebijakan  PSBB  lebih  menekankan  adanya  pembatasan sosial  terhadap  masyarakat,  sedangkan  kebijakan  PSBB  tersebut  juga  berkaitan  dengan penanganan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan dari penyebaran COVID-19.
Begitu  juga  halnya  pada  sisi  masyarakat,  bahwa  kebijakan  PSBB  dan  rencana  aksi tersebut  belum  disosialisasikan  secara  baik  oleh  pemerintah  daerah  sehingga  fakta  yang terjadi adalah masyarakat masih banyak yang beraktivitas di luar rumah dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Dengan kata lain, sebagian respons masyarakat menolak akan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru. Penolakan masyarakat ini disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif  dari  pemerintah  daerah  sebagai  implementator  kebijakan  sehingga  menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan aturan PSBB dan kompensasi (bantuan) yang akan diterima oleh masyarakat selama PSBB diterapkan.
Kondisi lebih parah lagi ketika, kebijakan PSBB berubah digantikan dengan kebijakan Perilaku  Hidup  Baru  (PHB)  atau new  normal .  Pemerintah  daerah  tidak  mampu menerjemahkan  kebijakan new  normal tersebut  pada  masyarakat  sehingga  masyarakat beranggapan  bahwa  pandemi  COVID-19  telah  berakhir  dan  tidak  ada  lagi  yang  perlu dikhawatirkan.  Anggapan  publik  ini  dapat  diterima  karena  pemerintah  daerah  telah memperbolehkan aktivitas  di  luar rumah dan tidak diikuti dengan pengawasan  yang ketat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di ruang publik.
Perubahan  kebijakan  dari  PSBB  ke  PHB  yang  secara  cepat,  tidak  didukung  oleh kapasitas institusi dalam hal komunikasi publik membuat implementasi kebijakan berakhir dengan  kegagalan.  Pemahaman  terhadap  kebijakan  sangat  menentukan  terhadap keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Kondisi  ini  berlaku  dalam  konteks  implementasi kebijakan  pencegahan  dan  pengendalian  COVID-19  di  Pekanbaru  yang  mana  pemerintah daerah dan masyarakat sama-sama belum memahami esensi dari kebijakan PSBB tersebut. Sehingga  PSBB  dilaksanakan  secara  terfragmentasi  dan  lebih  menitikberatkan  pada

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
persoalan pembatasan sosial dan kurang memperhatikan aspek lingkungan sosial ekonomi dari masyarakat terdampak COVID-19.

## Kesimpulan
Implementasi kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  sebagai  upaya dalam penanggulangan COVID-19 di Pekanbaru belum optimal dilaksanakan. Faktor yang paling  dominan  berkontribusi  terhadap  implementasi  kebijakan  PSBB  ini  adalah  faktor lingkungan  ekonomi.  Kondisi  ekonomi  masyarakat  pada  masa  pandemi  sangat  terganggu sehingga  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  tidak  efektif  terlaksana, meskipun itu secara substansi telah mengatur banyak hal dan sudah komprehensif.

## Ucapan Terima Kasih
Tim  peneliti  ucapkan  terima  kasih  kepada  LPPM  Universitas  Riau  atas  pendanaan pada Tahun 2020 yang dilakukan guna pelaksanaan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Andriani, H. (2020). Effectiveness of Large-Scale Social Restrictions ( PSBB ) toward the New Normal Era during COVID-19 Outbreak: A Mini Policy Review. 5(2), 61–65.
Anugerah,  A.  R.,  Muttaqin,  P.  S.,  &  Purnama,  D.  A.  (2021).  Effect  of  large-scale  social restriction  (PSBB)  during  COVID-19  on  outdoor  air  quality:  Evidence  from  five cities in DKI Jakarta Province, Indonesia. Environmental Research, 197(November 2020), 111164. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111164
Azmi, F. R., & Kusumasari, B. (2021). Is Regional Mobility Control Effective in Minimising COVID-19 Spread? Lessons Learned From Jakarta’s Large-Scale Social Restriction. BISNIS  &  BIROKRASI:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan  Organisasi,  28(3). https://doi.org/10.20476/jbb.v28i3.1287
Bavel, J. J. V., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Crockett, M. J., Crum, A. J., Douglas, K. M., Druckman, J. N., Drury, J., Dube, O., Ellemers, N., Finkel, E. J., Fowler, J. H., Gelfand, M., Han, S., Haslam, S. A., Jetten, J., …
Willer,  R.  (2020).  Using  social  and  behavioural  science  to  support  COVID-19 pandemic response. Nature
Human Behaviour, 4(5), 460–471.
https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z
Benny  Hutahayan.  (2021).  Law  enforcement  in  the  application  of  large-scale  social restriction policy in Jakarta during pandemic COVID-19.
Bunga  Christitha  Rosha,  Indri  Yunita  Suryaputri,  Irlina  Raswanti  Irawan,  Prisca  Petty Arfines, A. T. (2021). Factors affecting public non-compliance with large-scale social restrictions to control COVID-19 transmission in greater Jakarta, Indonesia. Journal of Preventive Medicine and Public Health. https://doi.org/10.3961/jpmph.21.101
Carol A Bailey. (2018). A Guide To Qualitative Field Research.
Craig S. Maher, Trang Hoang, A. H. (2020). Fiscal Responses to COVID-19: Evidence from Local Governments and Nonprofits.
Hikmahwati Syafri, Eka Safitri Sangadji, R. R. M. U. (2020). Impact Analysis of the Large- Scale Social Restrictions ( PSBB ) Policy Implementation in Jakarta * Hikmahwati ,

## Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Vol. 21 No. 02 Tahun 2022 Halaman 244-253 e-ISSN: 2656-5277 | p-ISSN: 1829-5827
** Ekasafitri Sangadji , ** Raden Roro Mega Utami. jurnal of indonesian healt policy and administration, 5(2), 57–60.
Meter, Donald S. Van, C. E. V. H. (1975). The Policy Implementation Process A Conceptual Framework.
Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID- 19):  A  review.  International  Journal  of  Surgery,  78(April),  185–193. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018
Patricia  Leavy.  (2014).  Resign  Desaign:  Quantitavie,  Qualitative,  Mixed  Methods,  Arts- Based, and Comunnity-Based Participatory Research Approaches. The Guildford.
Patta Rappana, E. J. (2020). The Impact of Corona Virus Outbreak Regarding the large-Scale Social Restriction Policy on Economic Attitudes in Makasar. International journal of social scient Studies, 8.
Ratna Desinta Mega Kumala. (2020). Legal Analysis of Government Policy on Large Scale Social  Restrictions  in  Handling  Covid-19.  The  Indonesian  Journal  of  International Clinical Legal Education, Vol 2 No 2.
Roy M Anderson, H. H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. (2020). How will country- based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? journal of indonesian health policy and administration, VOLUME 395(ISSUE 10228), 931– 934.
Roziqin, A., Mas’udi, S. Y. F., & Sihidi, I. T. (2021). An analysis of Indonesian government policies  against  COVID-19.  Public  Administration  and  Policy,  24(1),  92–107. https://doi.org/10.1108/PAP-08-2020-0039
Tampubolon,  M.  (2022).  Impoverishment  of  the  Poor  and  Derogation  of  Human  Rights During the Covid-19 Pandemic in  Indonesia: Testing the Emergency Measure and Siracusa Principles in Large-Scale Social Restriction. Journal of Human Rights and Social Work, 7(1), 91–103. https://doi.org/10.1007/s41134-021-00174-0
Youngky  Fernando.  (2022).  Protection  of  Law  and  Justice  and  Human  Rights  must  be Enforced  Even  in  Large-Scale  Social  Restrictions.  Journal  Equity  of  Law  and Governance, 2(1), 43–52. https://doi.org/10.55637/elg.2.1.4871.43-52
Zhang,  L.,  Li,  H.,  &  Chen,  K.  (2020).  Effective  Risk  Communication  for  Public  Health Emergency: Reflection on the COVID-19. Healthcare, 8(64), 1–13.