## Ratio Legis Pembuktian Terbalik

## Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)
Muhammad Hatta, Sumiadi, Zulfan, Dan T. Yudi Afrizal Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia E-mail : camponyudiunmalik@yahoo.comSyabbul

## Abstract
The  reverse  proof  is  the  burden  of  proof  to  the  suspect  of  a  crime.  In principle,  the  application  of  the  reversed  burden  of  proof  is  against  the universal  law  of  proof  and  is  not  following  the  presumption  of  innocence. However,  the  reverse  burden  of  proof  contained  in  the  Law  on  the Eradication of Criminal Acts of Corruption, and the Law on the Prevention and  Eradication  of  the  Crime  of  Money  Laundering,  with  a  Legis  Ratio  of the two types  of  crimes  classified as white color crimes, and  extraordinary crimes,  is  right.  Because  it  can  be  ascertained  that,  when  the  verification process takes place, law enforcement will have difficulty in proving the guilt of the perpetrators of the crime. In Indonesia, the application of the reverse burden of proof is applied to corruption and money laundering crimes which are limited to the Eradication of Corruption Crimes and Money Laundering Crimes.  In  Islamic  law,  the  application  of  the  reverse  burden  of  the  proof system  is  included  in  the  ta'zir  category  which  is  based  on  government policy  (ulul  amri).  The  inverse  burden  of  proof  system  is  implied  in  the Qur'an, Surah Yusuf, Verses 26-29. However, in applying the reverse proof system,  the  jurists  use  istihsan  in  making  ijtihad  on  contemporary  social problems. Thus, both in the perspective of general law and Islamic law, the reverse  proof  is  something  that  is  specifically  allowed,  for  criminal  cases where it is estimated that there will be difficulties in proving it .
Keywords : Ratio Legis Reverse Proof System, Indonesia, Comparative Legal Study .

## Abstrak
Pembuktian  terbalik  adalah  pembebanan  pembuktian  kepada  tersangka sebuah  tindak  pidana.  Secara  prinsip  penerapan  beban  pembuktian  terbalik ini  bertentangan  dengan  hukum  pembuktian  secara  universal,  dan  tidak sesuai  dengan  asas  praduga  tak  bersalah  (presumption  of  innocence). Namun,  beban  pembuktian  terbalik  yang  ada  dalam  Undang-Undang tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  Undang-Undang tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, dengan Ratio Legis kedua jenis kejahatan tersebut terklasifikasikan sebagai
Volume 18  Nomor 1, Halaman 76-103 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
kejahatan white collor crime, dan extra ordinary crime,adalah tepat. Karena dapat  dipastikan  bahwa,  ketika  proses  pembuktian  berlangsung,  penegak hukum  akan  mengalami  kesulitan  dalam  membuktikan  kesalahan  pelaku kejahatan  tersebut.  Di  Indonesia,  penerapan  beban  pembuktian  terbalik diterapkan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dan  kejahatan  pencucian  uang yang  bersifat  terbatas  pada  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Dalam  hukum  islam,  penerapan  sistem beban  pembuktian  terbalik  masuk  dalam  kategori  ta‟zir  yang  didasarkan pada  kebijakan  pemerintah  (ulul  amri).  Sistem  beban  pembuktian  terbalik secara tersirat terdapat dalam al-Qur`an, Surah Yusuf, Ayat 26-29. Namun, dalam  menerapkan sistem  pembuktian terbalik,  para fuqaha menggunakan istihsan  dalam  membuat  ijtihad  terhadap  permasalahan  sosial  yang  bersifat kontemporer.  Dengan  demikian  baik  dalam  perspektif  hukum  umum maupun  hukum  Islam  pembuktian  terbalik  merupakan  suatu  hal  yang dibolehkan  secara  khusus,  bagi  kasus  pidana  yang  diperkirakan  akan  ada kesulitan dalam pembuktiannya .
Kata  kunci : Penerapan,  Sistem  Pembuktian  Terbalik,  Indonesia,  Satu Kaijian Perbandingan .

## Pendahuluan
Sistem  beban  pembuktian  terbalik  menjadi  perdebatan  menarik  dikarenakan sistem  ini  bertentangan  dengan  asas  pembuktian  itu  sendiri  dan    bertentangan  dengan asas-asas  hukum  pidana  lainnya.  Dalam  hukum  acara  perdata,  sistem  pembuktian menentukan  bahwa  siapa  saja  yang  menuduh,  mengklaim  dan  mendalilkan  sesuatu maka pihak yang bersangkutan harus membuktikan ( he who asserts must prove ). Hal ini menegaskan  bahwa  pihak  yang  menggugat  yang  mempunyai  kewajiban  untuk membuktikan  gugatannya.  Dalam  aspek  hukum  pidana,  pihak  yang  mempunyai  beban untuk  membuktikan  kesalahan  pelaku  kejahatan  adalah  Jaksa  Penuntun  Umum  (JPU).
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-05-16| Published : 20201-06-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Andi  Hamzam  berpandangan  bahwa  system  pembuktian  ini  penjelmaan  dari  asas praduga tidak bersalah ( presumptions of innocence ). 1
M. Yahya Harahap berpandangan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut    umum  bertindak  sebagai  aparat  yang  diberi  wewenang  untuk  mengajukan segala  daya  upaya  membuktikan  kesalahan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa. 2 Menurut Munir Fuady bahwa Sistem  Pembuktian  dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam  di  negara  manapun  bahwa  beban  pembukian  diletakkan  pada  pundak  pihak Jaksa Penuntut Umum. 3 Hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa  beban  pembuktian  ( burden  of  proof,  burden  of  producing  evidence )  harus diletakkan.  Penentuan  beban  pembuktian  ini  sangat  penting  dikarnakan  untuk memastikan  pihak  mana  yang  seharusnya  membuktikan  suatu  fakta  yang  dipersoalkan di  pengadilan.  Apabila  pihak  yang  mempunyai  beban  pembuktian  tidak  dapat membuktikan  fakta  atau  perkara  tersebut  maka  semua  dakwaan  atau  pihak  yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan dianggap tidak pernah ada.
Mekanisme pembuktian yang meletakkan beban pembuktian kepada pihak JPU dianggap  tidak  relevan  lagi  terhadap  jenis  kejahatan  tertentu  kejahatan  yang  termasuk dalam  kategori  kejahatan  kerah  putih  ( white  color  crime )  atau  kejahatan  luar  biasa ( extra  ordinary  crime ),  seperti  tindak  pidana  korupsi  dan  pencucukan  uang  ( money laundering ).  Pembuktian  terhadap  dua  jenis  kejahatan  tersebut  sangat  sulit  dibuktikan karena  modus  operandi  kejahatan  tersebut  sangat  sistematis,  massif  dan  terorganisir, sehingga  sistem  pembuktian  pidana  yang  meletakkan  beban  pembuktian  kepada  Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak efektif lagi dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang modus operandinya semakin sistematis dan terstruktur.
Sistem  pembuktian  terbalik,  merupakan  sistem  pembuktian  yang  dipergunakan bagi negara-negara anglo saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “certain cases” atau kasus-kasus  tertentu  yang khusus  sifatnya, dengan demikian  beban  pembuktian  ini  sangat  terbatas  pada  kasus-kasus  tertentu  yang  sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan
1 Mochtar,  Akil, Pembalikan  Beban  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi ,  (Jakarta:  Serketariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), 129.
2 Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan , Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 274.
3 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian(Pidana dan Perdata) , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 48.
dengan  prinsip  atau  asas  universal  mengenai  pembuktian.  Menurut  Indriyanto  Seno Adji,  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  merupakan  suatu  sistem  pembuktian  yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang Universal. sebab dalam hukum pidana formil baik sistem kontinental maupun sistem anglo saxon hanya  mengenal  pembuktian  dengan  tetap  membebankan  kewajibannya  kepada  jaksa penuntut umum. 4
Dalam  aspek  hukum  pidana  Indonesia,  penerapan  beban  pembuktian  terbalik telah  menjadi  “primadona”  terhadap  delik-delik  tertentu  yang  dianggap  sulit  proses pembuktiannya, seperti delik korupsi dan pencucian uang. Untuk mengatasi kasusulitan pembuktian  tersebut,  pemerintah  telah  menerbitkan  beberapa  undang-undang  untuk menjustifikasi penerapan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi dan tindak  pidana  pencucian  uang.  Penerapan  system  pembuktian  terbalik  dianggap  dapat membantu penegak hukum dalam membuktikan kesalahan pelaku tidak pidana korupsi dan  pencucian  uang.  Seno  Adji  berpandangan  bahwa  penerapan  sistem  pembuktian terbalik lebih mudah dilakukan dan lebih menunjukkan hasil yang nyata. 5 Mahfud MD menyebutkan  bahwa  aparat  penegak  hukum  selalu  mengalami  kasusulitan  dalam melakukan  pembuktian  atas  kasus  tindak  pidana  korupsi  sehingga  diharapkan pemerintah  memprioritaskan  penguatan  sistem  pembuktian  terbalik  di  dalam  undang- undang pemberanatasan korupsi yang sudah ada. 6
Dalam aspek hukum  pidana islam,  pembuktian terbalik juga dikenal  dan sudah lama  diterapkan  untuk  mempermudah  melakukan  pembuktian  terhadap  pelaku  tindak pidana. Menurut Analiansyah, dalam studi hukum Islam, kajian beban pembuktian perlu mendapat tempat yang luas, karena diyakini hukum Islam memiliki ruang lingkup yang syumul (mencakup  semua  hal).  Dengan  demikian  meskipun  jumlah  nas  al-Qur‟ān  dan hadis Nabi Saw terbatas namun tidak berarti secara konsep memiliki keterbatasan pula. Para  ulama  telah  memberikan  pemikiran  dan  metode  yang  dapat  digunakan  untuk pengembangan hukum Islam. 7
4 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Permasalahannya , (Jakarta: Diadit Media Press, 2012), 24.
5 Marfuatul Latifah, Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , Jurnal Negara Hukum 1(1) November 2010, 1-22.
6 Mahfud  MD., UU  Pembuktian  Terbalik  Harus  Segera  Disahkan ,  Media  Suara  Karya,  Edisi  12 April 2010,1-2.
7 Analiansyah, Hukum  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam , Al-Murshalah  2(1) Januari- Juni 2016, 39.
Namun,  sesungguhnya,  konsep  pembuktian  dalam  hukum  islam  sama  dengan hukum pidana Indonesia dimana pihak yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah mudda„ī (pendakwa). Konsep pembuktian yang meletakkan beban pembuktian kepada Pendakwa di dasarkan kepada hadist nabi Muhammad SAW: “Dari  Ibnu  „Abbās  r.a.  bahwasanya  Nabi  Saw.  bersabda: bayyinah (bukti) atas pendakwa dan sumpah atas orang yang mengingkarinya .” 8
Dalam hadist lain, pengaturan beban pembuktian yang meletakkan kepada pihak penuntut  atau  pendakwa  didasarkan  dalam  hadist  “Dari  Ibnu  „Abbās  ra.  bahwasanya Nabi  Saw.  bersabda: Jikalau  kepada  manusia  diberikan  (sesuatu)  hanya  berdasarkan pada  dakwaan  (tuntutan)  mereka,  niscaya  manusia  akan  mendakwa  (menuntut)  darah orang  lain  dan  harta  mereka,  dan  tetapi  sumpah  itu  atas  si  terdakwa/tergugat    dan pada  suatu  riwayat  dan  tetapi  bayyinah  itu  atas  si  pendakwa/penggugat  dan  sumpah atas si mungkir . (H. R. Bukhārī dan Muslim).
Kedua Hadist ini dijadikan dasar hukum terhadap pembebanan pembuktian pada pihak  pendakwa/penuntut.  Artinya  pendakwa  harus  dapat  membuktikan  bahwa  isi dakwaannya terhadap terdakwa benar, dan sebaliknya. Sedangkan, terdakwa dikenakan beban  sumpah  sekiranya  ia  menolak  dakwaan  dari  pihak  penuntut  terhadap  dirinya. Namun  apabila  pendakwa  dapat  memberikan  bukti-bukti  yang  kuat  dan  meyakinkan maka  sumpah  terdakwa  tidak  diperlukan  lagi  dalam  proses  persidangan.  asas  praduga tak  bersalah.  Sistem  pembukitan  ini  berbanding  lurus  dengan  penerapan  asas praduga tak bersalah (presumption  of  innocence )  sebagaimana  dianut  juga  dalam  asas hukum  pidana  Indonesia.  Pada  prinsipnya,  setiap  orang  bebas  dari  kesalahan  sampai dapat  dibuktikan  sebaliknya.  Dengan  demikian  seseorang  tidak  dapat  dihukum  sampai jaksa dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah. Apabila jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, terdakwa harus dibebaskan.
Apabila  konsep  beban  pembuktian  terbalik  diterapkan  maka  akan  bertentangan dengan  sistem  pembuktian  secara  universal  dimana  beban  pembuktian  diletakkan  ke pundak  pihak  pendakwa.  Selain  itu,  sistem  pembuktian  terbalik  juga  bertentangan dengan  asas presumption  of  innocence yang  memposisikaan  terdakwa  sebagai  pihak yang  dinyatakan  bersalah  sebelum  adanya  keputusan  pengadilan  melalui  proses pembuktian  yang  berimbang.  Apablia  beban  pembuktian  terbalik  diterapkan  maka
8 Al-Turmudzī, Sunan al-Turmużī, (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.t), 626.
terdakwa  dari  awal  diposisikan  sebagai  pihak  yang  bersalah.  Walaupun,  beban pembuktian  terbalik  merupakan  salah  satu  sarana  dan  merupakan  suatu  terobosan hukum  dalam  konteks  pembaharuan  hukum  pidana,  namun  diperlukan  alasan  hukum ( Ratio Legis ) mengapa konsep itu diterapkan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas dan  menganalisis  berbagai  alasan  hukum  penerapan  kosep  beban  pembuktian  terbalik baik dalam hukum pidana islam maupun hukum pidana Indonesia .

## Metodelogi Penelitian
Penelitian ini bersifat doctrinal atau normative yang bertujuan untuk menemukan, menjelaskan,  mengkaji,  menganalisis  semua  dokumen,  referensi,  fakta,  teori-teori, doktrin  dan  undang-undang  yang  berhubungan  dengan  beban  pembuktian  terbalik menurut  hukum  pidana  islam  dan  hukum  pidana  Indonesia.  Selanjutnya  pendekatan yang  ddigunakan  adalah  menggunakan  pendekatan  perbandingan  hukum  ( comparative law ).  Untuk  membandingkan  penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  menurut  hukum pidana Indonesia dengan hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam.

## Pembahasan

## Beban Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia
Proses  pembuktian  merupakan  suatu  usaha  untuk  mencari  kebenaran  daripada suatu  peristiwa  hukum,  sehingga  seseorang  tidak  dapat  dipidana  sebelum  ada  proses pembuktian dan peradilan yang adil. 9 Melalui proses pembuktian, perbuatan seseorang yang  diduga  melakukan  pelanggaran  hukum  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yang berperkara sekiranya hukuman tersebut dijatuhkan kepada pihak yang bersalah. 10
Subekti  berpandangan  bahwa  proses  pembuktian  merupakan  upaya  untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran, berbagai dalil atau argument yang dikemukakan dihadapan  pengadilan  sehingga  berlandaskan  pembuktian  ini,  hakim  akan  membuat
9 Perkataan  pembuktian  dalam  bahasa  Inggeris  disebut “prove atau  dalam  bahasa  Belanda disebut bewijs yang bermaksud “segala sesuatu yang berfungsi untuk meyakinkan pemikiran seseorang tentang  kebenaran  atau  kepalsuan  sesuatu  perkara  yang  belum  pasti.”  Menurut  Kamus  Dewan, pembuktian  diertikan  sebagai  “proses,  perbuatan,  usaha  dan  sebagainya  dengan  tujuan  untuk membuktikan  sesuatu.”  Menurut Black  Law  Dictionary ,  pembuktian  ialah:  “ any  species  of  proof  or probative matter, legally  represented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, records, documents, concrete objects, etc., for the purpose of inducing belief in the minds  of  the  court  or  jury  as  to  their  contention .”  Hamid  Ibrahim, Law  of  Evidence, (Kuala  Lumpur: Central  Law  Book  Corporation  Sdn.  Bhd,  1993),  163;  Kamus  Dewan,  Ed.  ke-3,  (Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa  dan  Pustaka,  2000),  183;  Henry  Campbell, Black’s  Law  Dictionary ,  Ed.  ke-4,  (Minnesota:  West Publishing Co., 1968), 656.
10 Martiman  Prodjohamidjojo, Komentar  atas  KUHAP:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana , (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), 11.
keputusan untuk memastikan kedudukan seseorang, apakah seseorang bersalah maupun tidak  bersalah. 11 Akibat  ketidaksempurnaan  dalam  pembuktian  akan  menyebabkan ketidaktepatan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Dalam buku “ The Proof of  Guilt:  A  Study  of  the  English  Criminal  Trial ,”  Williams  berpandangan  bahwa melepaskan sepuluh orang yang bersalah adalah lebih baik daripada salah memberikan hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. 12
Dalam  proses  peradilan,  salah  satu  yang  harus  dipastikan  adalah  pihak  mana yang  mempunyai  beban  atau  tanggungjawab  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa. Beban  pembuktian  adalah  membebankan  kepada  seseorang  untuk  membuktikan kesalahan  seseorang  dengan  mengemukakan  bukti,  dokumen,  dalil  atau  argument didepan  pengadilan.  Siti  Zalikhah  menyebutkan  beban  pembuktian  adalah tanggungjawab  yang  terletak  pada  pihak  yang  menuduh  seseorang  melakukan  suatu kesalahan  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  dirinya. 13 Apabila  seseorang mendalilkan  sesuatu  fakta  maka  orang  yang  bersangkutan  harus  mmembuktikan  untuk meyakinkan  pengadilan  akan  kewujudan  suatu  fakta  tersebut. 14 Gabbo  David  Byrne menafsirkan  beban  pembuktian  adalah  satu  tanggungjawab  yang  diberikan  kepada seseorang  untuk  menunjukkan  bukti-bukti  ke  pengadilan  yang  berhubungan  dengan fakta perkara sesuai dengan tahap pembuktian yang dibutuhkan. 15
Dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  menentukan  bahwa  beban  pembuktian  terletak  pada  Jaksa Penuntun  Umum  (JPU).  Beban  pembuktian  dalam  perkara  pidana  akan  menjadi tanggungjawab pihak JPU dan tidak akan berpindah kepada pihak terdakwa sepanjang persidangan  di  pengadilan  berlangsung.  Namun,  pihak  terdakwa  juga  mempunyai kewajiban  untuk  membuktikan  perkaranya  untuk  menangkis  atau  menyangkal  setiap
11 Subekti, Hukum Pembuktian , (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), 1.
12 Glanville Williams, The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial , Ed. ke-3, (London: Stevens and Sons, 1963), 186.
13 Siti  Zalikhah  Haji  Md  Nor, Beberapa  Aspek  dalam  Undang-Undang  Keterangan  Islam, Jil.  3, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006), 4.
14 Zulfakar Ramlee Saad, Pembuktian Dalam Kes Jenayah Syariah Malaysia: Isu dan Penyelesaian (Proving  Cases  in  Syariah  Courts:  Issues  and  Resolutions) ,  (Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan  Pustaka, 2008), 123-124.
15 J.  A  Gabbo  David  Byrne  dan  J.  D  Heydon, Cross  on  Evidence, (Singapore:  Tien  Wah  Press, 1980), 79.
fakta  yang  didakwakan  JPU  kepada  dirinya. 16 Dalam  persidangan  pidana,  hakim memberikan  kesempatan  kepada  kedua  belah  pihak  secara  berimbang  untuk mengajukan  berbagai  alat  bukti  dan  menguji  alat  bukti  yang  dibawa  oleh  para  pihak didepan persidangan. 17
Ashaf bin Md. Hashim menyebutkan bahwa pada prinsipnya, beban pembuktian dalam  perkara  pidana  selalu  diberikan  kepada  pihak  JPU.  Hayt  and  Groeschel  juga berpadangan  yang  sama  dimana  hampir  semua  perkara  pidana,  beban  pembuktian terletak  kepada  pihak  JPU. 18 Namun,  Ruzman  Noor  dan  Mohd  Istajib  berpandangan bahwa  dalam  keadaan  tertentu,  beban  pembuktian  dapat  dialihkan  atau  dipindahkan kepada  sesorang  yang  melakukan  kejahatan  tersebut. 19 Dalam  kasus Adetunji  Adeleye Suli  v  Pendakwa  raya, hakim  memutuskan  bahawa  seseorang  yang  dituduh  membawa sebuah  tas  yang  berisi  narkotika  atau  sejenisnya  harus  membuktikan  bahwa  tas  dan narkotika  tersebut  bukan  miliknya,  sehingga  Pengadilan  Persekutuan  Malaysia  telah memindahkan tanggungjawab pembuktian yang sbelumnya berada di JPU kepada pihak terdakwa. 20
Prinsip  pembuktian  seperti  di  atas  sama  dengan  yang  dianut  oleh  Indonesia melalui  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  yang  menyebutkna  bahwa  “siapa  yang  mendakwakan  maka  dialah  yang dibebani  untuk  membuktikan  apa  yang  didakwakan  itu  benar”. Prinsip  ini  timbul  dari berlakunya  asas  praduga  tak  bersalah  ( presumption  of  innocence ) sebagai  salah  satu azas penting dalam Hukum Acara Pidanan di Indonesia. Asas ini tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menentukan bahwa  “setiap  orang  dianggap  tidak  bersalah  sampai  kesalahannya  itu  dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”
16 Ahmad  ‘Azam  Mohd  Shariff, Prosedur  Pendakwaan  Jenayah  Syariah:  Analisis  ke  atas Peruntukan  undang-undang di  Bawah  Akta  Prosedur  Jenayah  Syariah    (Wilayah-Wilayah  Persekutuan) 1997  dan  Akta  Keterangan  Mahkamah  Syariah  (Wilayah-Wilayah  Persekutuan)  1997 ,  Jurnal  Undang- Undang dan Masyarakat, 15 2011, 8-10.
17 T. R Hidma dan G.R Rutgers, Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Recht Deel 7 Bewijs Achtste Druk , Terj., (Kluwer: Deventer, 2004), 2
18 Hayt  dan  Groeschel, Law  of  Hospital,  Physician  and  Patient, (Berwyn:  Physician`s  Record Company, 1972), 32.
19 Ruzman Md Noor dan Mohd Istajib Mokhtar, Ulasan Kes dari Aspek Pembuktian , Jurnal Kanun 26(1) Jun 2011, 131-136.
20 Ashraf  bin  Md.  Hashim, Tahap  Pembuktian  Di  Dalam  Kes-kes  Jenayah:  Kajian  Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Sivil , Jumal Syariah 9(2) 2001, 19-21.
Asas ini menempatkan terdakwa pada posisi “belum” bersalah sehingga proses pembuktian berjalan secara adil dan pengadilan membuat keputusan berdasarkan proses pembuktian dipersidangan. Terdakwa hanya disangkan atau didakwa melakukan tindak pidana  dan  dijerat  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pihak  yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah JPU, sedangkan terdakwa  hanya  melakukan  tangkisan  dan  pembelaan  terhadap  tuduhan  dan  atau tuntutan  yang  didakwakan  kepada  pihak  terdakwa.  Apabila  beban  pembuktian  perkara justru dipindahkan kepada pihak terdakwa maka sejak awal terdakwa sudah dinyatakan bersalah  dan  terdakwa  harus  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  yang  dituduhkan  oleh  pihak  JPU.  Pemindahan  beban  pembuktian kepada pihak terdakwa justru bertentangan dengan asas presumption of innocence .

## Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik di Indonesia
Ratio Legis adalah berbagai alasan mengapa diperlukan suatu ketentuan seperti itu  dalam  suatu  undang-undang.  Arist  Mustriadhi  menyebutkan  bahwa  Ratio  Legis merupakan  alasan  dari  pembuat  undang-undnag  untuk  menerbitkan  undang-undang yang  mengatur  suatu  permasalahan  hukum  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat. 21 Dalam menyusun  suatu  peraturan  perundang-undangan,  diperlukan  suatu  alasan  atau catatan yang  dapat  menjadi  refleksi  logika  berpikir  dari  penyusunan  undang-undang.  Bukan hanya  pada  saat  melahirkan  undang-undang  saja  tetapi  penyempurnaan  suatu  undang- undang  juga  memerlukan  alasan  yang  kuat  untuk  menyempurnakan  undang-undang tersebut sehingga efektif serta efisien untuk dilaksanakan atau diterapkan.
Salah  satu  undang-undang  yang  selalu  menjadi  sorotan  publik  adalah  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1991  Jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2000  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  khususnya  menyangkut  dengan  penerapan sistem  Beban  Pembuktian  Terbalik.  Pro-kontra  penerapan  system  beban  pembuktian terbalik  disebabkan  karena  secara  yuridis  penerapan  beban  pembuktian  terbalik bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan asas-asas hukum  acara pidana. Oleh karena itu,  Ratio  Legis apa  yang  mendasari  perubahan  beban  pembuktian  yang  meletakkan  kewajiban
21 Arist  Mustriadhi, Ratio Legis Tidak  Adanya  Pengaturan Upaya  Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung , Yurispruden 3(1) Januari 2020, 78-92.
pembuktian  justru  kepada  pihak  terdakwa  bukan  kepada  pihak  JPU  sebagai  pihak pendakwa atau penuntut.
Memindahkan tanggungjawab beban pembuktian kepada pihak terdakwa sering disebut  dengan  istilah  beban  pembuktian  terbalik  atau  pembalikkan  beban  pembuktian ( omkering  van  het  bewijslast ). 22 Awalnya,  sistem  pembuktian  terbalik,  merupakan sistem  pembuktian  yang  dipergunakan  oleh  negara-negara  yang  menganut  sistem hukum  anglo  saxon  atau  Common  Law  System. 23 Ratio  Legis  penerapan  beban pembutkian  terbalik  adalah  system  pembuktian  yang  meletakkan  beban  pembuktian kepada  Jaksa  sebagai  pihak  yang  mempunyai  wewenangn  mendakwakan  kesalahan terdakwa  dianggap  tidak  efektif  untuk  menjerat  kasus-kasus  tertentu  ( certain  cases ) yang  mempunyai  kompleksitas  pembuktiannya  rumit,  sehingga  diterapkanlah  suatu sistem  beban  pembuktian  terbalik  yang  sebenarnya  bertentangan  dengan  prinsip  atau asas universal mengenai pembuktian. 24
Dalam  aspek  hukum  pidana  Indonesia,  beban  pembuktian  terbalik  tidak  dapat diterapkan  terhadap  semua  kejahatan.  Sampai  saat  ini,  hanya  ada  dua  undang-undang yang  mengatur  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  yaitu  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8
22 Ada beberapa  kalangan  yang  menyamakan  istilah  pembalikan  beban  pembuktian  dengan beban pembuktian terbalik yang dipadankan dalam bahasa Inggris dengan shifting burden of proof . Pada hakekatnya kedua istilah tersebut berbeda. Jika shifting burden of proof diartikan sebagai "pergeseran beban pembuktian"', maka reversal burden of proof diartikan sebagai "pembalikan beban pembuktian.” Fernand  N.  Dutile, The  Burden  of  Proof  in  Criminal  Cases:  A  Comment  on  the  Mullaney-Patterson Doctrine, Notre  Dame  Law  School  NDLScholarship  55  February  1980,  381-389,  Lawrence  M.  Solan, Refocusing the Burden of Proof in Criminal Cases: Some Doubt About Reasonable Doubt , Law Revie 78 (1), November 1999, 105-146.
23 Sistem  hukun  yang  berasal  dari  Inggris  kemudian  menyebar  ke  Amerika  Serikat  dan  negara- negara bekas jajahannya. Kata  Anglo Saxon berasal dari nama bangsa  yaitu Angel-Sakson yang pernah menyerang  Inggris  kemudian  ditaklukkan  oleh  Hertog  Normandia,  William.  Nama  Anglo  Saxon  sudah digunakan sejak abad ke-18 untuk menyebut penduduk Britania Raya, yaitu suku Anglia, Saks, dan Yut. Sistem Hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi. Sistem hukum  ini  cenderung  lebih  mengutamakan  hukum  kebiasaan,  hukum  yang  berjalan  dinamis  sejalan dengan dinamika masyarakat. Dibentuk melalui lembaga peradilan dengan sistem jurispudensi dianggap lebih  baik,  agar  hukum  selalu  sejalan  dengan  rasa  keadilan  dan  manfaat  yang  dirasakan  langsung  ke masyarakat.  Sistem  hukum  ini  diterapkan  di  Irlandia,  Inggris,  Australia,  Selandia  Baru,  Afrika  Selatan, Kanada,  Amerika  Serikat,  Pakistan,  India,  Negeria,  Malaysia,  Singapura  dan  lain  sebagainya.  Ahmad Saiful Azlin Puteh Salin, The Comparison of the Characteristics of the Anglo Saxon Governance Model and the Islamic Governance of IFIs , Malaysian Accounting Review 10(12) January 2012, 2011, 1-12.
24 Indriyanto Seno Adji, yang menurutnya  beban pembuktian terbalik merupakan suatu sistem pembuktian  yang  berada  diluar  kelaziman  teoritis  pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  yang Universal. sebab dalam hukum pidana formil baik sistem kontinental maupun sistem anglo saxon hanya mengenal  pembuktian  dengan  tetap  membebankan  kewajibannya  kepada  jaksa  penuntut  umum. Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Permasalahannya, (Jakarta: Diadit Media Press, 2012), 24.
Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang . Kedua  jenis  undang-undang  ini  sering  diterapkan  secara  bersamaan  terhadap  pena- nganan  perkara  korupsi.  Hal  itu  disebabkan,  modus  operandi  pelaku  tindak  pidana korupsi sering menjadikan kejahatan pencucian uang ( money laundering ) sebagai upaya untuk  mengaburkan  atau  menghilangkan  jejak  hasil  “jarahan”  uang  Negara  secara illegal tersebut.
Salah  satu  pertimbangan  ( Ratio  Legis )  menerapkan  sistem  beban  pembuktian terbalik  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dan  pencucian  uang,  karena  kedua  kejahatan tersebut  sulit  dibuktikan.  Hal  ini  disebabkan  para  pelaku  kejahatan  memiliki  tingkat pendidikan  yang  tinggi,  sangat  professional  dibidangnya,  memegang  jabatan  dan kekuasaan  serta  umumnya  para  pelaku  telah  sangat  memahami  lingkungan  kerja  dan memiliki  formula  guna  menghindari  terjadinya  pelacakan  terhadap  adanya  tindak pidana korupsi dan mereka sangat rapih menyembunyikan bukti-bukti kejahatannya. 25
Selain  itu,  sebagian  pakar  hukum  telah  mengelompokkan  korupsi  sebagai kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crime ). 26 Mien  Rukmini  menyebutkan  bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tidak saja karena modus, sistemik dan terorganisir,  tetapi  korupsi  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  karena  akibat yang ditimbulkan bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan berbangsa dan bernegara  baik  dalam  aspek  ekonomi,  politik,  sosial-budaya,  dan  bahkan  sampai  pada kerusakan  moral  serta  mental  masyarakat.  Romli  Atmasasmita  menyebutkan  bahwa dengan  memperhatikan  perkembangan  tindak  pidana  korupsi,  baik  dari  sisi  kuantitas maupun  kualitas  maka  tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia bukan  merupakan  kejahatan  biasa  melainkan  sudah  merupakan  kejahatan  yang  sangat luar  biasa.  Selanjutnya  jika  dikaji  dari  sisi  akibat  atau  dampak  negatifnya  sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat
25 Ancaman serta dampak yang ditimbulkan korupsi sangat berbahaya maka memasuki abad ke- 21, masyarakat Internasional  sepakat membangun kerjasama dalam memberantas korupsi. Melalui Ad hoc  Committee  For  The  Negotiation  of  The  United  Nations  Conventions  Against  Corruption ter-hitung sejak  1  Oktober  2003,  lebih  dari  107  negara  telah  menyetujui  korupsi  sebagai  sebuah transnational crime. Afrianto Sagita , Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Hukum Respublica 17(1) 2017, 21-43; M.N. Rochmi, The Concept of Jus Cogens in the Vienna Convention on the Law of the Treaties , Transparency International 51, 2018, 1-12.
26 Daeng  Pabalik,  et.,  all, Characteristics  of  Criminal  Acts  of  Corruption  in  Indonesia , International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24(8) May 2020, 2596-2608.
ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia. 27
Menurut  Seno  Adji, korupsi  sistemik  atau  korupsi  kelembagaan merupakan bentuk    kejahatan    yang    sulit    pembuktiannya,    yang    tumbuh    subur  sejalan    dengan kekuasaan  ekonomi,  hukum  dan  politik.  Korupsi  sudah  menjadi bagian  dari  sistem yang    ada,    karenanya    usaha    maksimal    bagi    penegakan    hukum,  khususnya pemberantasan      tindak      pidana      korupsi,      harus      dilakukan      dengan  pendekatan sistem  ( systemic  approach ), terutama bila  pendekatan  sistem  ini dikaitkan  dengan peranan  institusi   peradilan   yang   sangat   menen tukan  sebagai  salah  satu   institusi penegakan  hukum  dalam  proses  akhir  pemberantasan  tindak pidana korupsi. Tolak ukur  korupsi  sebagai  tindak  pidana  yang  luar  biasa  adalah  bersifat  sistemik,  endemik yang berdampak sangat luas ( systematic dan widespread )  yang tidak hanya merugikan keuangan  negara  tetapi  juga  melanggar  hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  luas sehingga penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures sehingga banyak  peraturan,  lembaga  dan  komisi  yang  di  bentuk  oleh  pemerintah  untuk menanggulanginya. 28
Kompleksitas  korupsi  di  Indonesia  tersebut  di  atas  menunjukan  bahwa  korupsi sudah  mengakar  dan  sulit  lepas  dari  kehidupan  penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia.  Ryan  menyebutkan  bahwa  korupsi  selalu  menyertai  dalam  setiap perkembangan kehidupan manusia. Seolah-olah korupsi telah menjadi bagian yang tidak dapat  dipisahkan  dari  peradaban  manusia  sehingga  praktik-praktik  korupsi  sudah ditemukan  sejak  zaman  Yunani,  Romawi,  abad  pertengahan  (medieval)  dan  sampai pada  saat  sekarang  ini. 29 Joseph  dan  Laura  pernah  bahkan  menyebutkan  korupsi  akan berjalan sesjajar dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. 30
Oleh  karena  itu,  apabila  kompleksitas  korupsi  begitu  rumit  dan  telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa maka diperlukan penanganan dengan cara-
27 Mien  Rukmini, Aspek  Pidana  dan  Kriminologi ,  (Bandung:  Alumni,  2010),111;    Romli Atmasasmita, Korupsi,  Good  Governance  dan  Komisi  Anti  Korupsi  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), 45-60.
28 Indriyanto   Seno    Adji, Hukum  Pidana  dalam  Perkembangan ,  (Jakarta:  Diadit  Media,  2014), 72-73.
29 Ryan,  L.  V., Combating  Corruption:  The  21st-Century  Ethical  Challenge ,  Business  Ethics Quarterly 10(1) 2000, 331–338.
30 Hymes,  J.  T.  W., Bribery  and  Corruption  Casebook:  The  View  from  Under  the  Table ,  (U.S.A: John Wilwy & Sons, Inc., 2012), 22.
cara yang luar biasa pula (extraordinary measures) . Pemerintah harus berani melakukan trobosan  hukum  yang  lebih  progresif  untuk  menangani  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia.  Misalnya,  walaupun  penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  bertentangan dengan  asas  pembuktian  secara  umum  harus  diterapkan  untuk  mempermudah  penegak hukum dalam melakukan proses pembuktian terhadap kesalahan terdakwa.
Dalam aspek teoritis, beban pembuktian terbalik ada yang bersifat terbatas atau tidak murni dan sistem pembuktian terbalik bersifat absolut. Sistem pembuktian terbalik bersifat  terbatas  adalah  walaupun  seseorang  atau  terdakwa  telah  membuktikan  dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu didepan pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban  untuk  membuktikan  kesalahan  dari  terdakwa  sebagaimana  yang didakwakannya. Dalam beban pembuktian terbalik murni, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah,  namun  jika  terdakwa  tidak  dapat membuktikan  hal  itu,  maka  hakim  dapat  menjatuhkan  hukuman  kepada  dirinya. Menurut  Seno  Adji,  pembalikan  beban  pembuktian  secara  murni  atau  mutlak  dalam sistem  undang-undang  Indonesia  hanya  ada  pada  tindak  pidana  korupsi  dikhususkan untuk gratifikasi dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. 31
Dalam  undang-undang  pemberantasan  korupsi,    beban  pembuktian  terbalik diatur dalam Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 37, 37A, Pasal 38A dan 38B Undang-Undang No.  31  Tahun  1999  Jo.Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalanya, dalam Pasal 37 (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa “Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut  dipergunakan  oleh  pengadilan  sebagai  dasar  untuk  menyatakan  bahwa dakwaan tidak terbukti. ” Selain itu, Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  menentukan  bahawa  “ Terdakwa  wajib memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta  bendanya  dan  harta  benda  istri  atau suami,  anak,  dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan .” 32
31 Indriyanto Seno Adji, Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Hukum Pro Justitia 25(4) 2007, 283-304.
32 Mulyatno, Praktik  Pembatasan  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Dalam  Pengadilan  Tipikor (Studi Pada Perkara Korupsi Rapbd Kota Semarang Di Pengadilan Tipikor Kota Semarang) , Jurisprudence 6(2) September 2016, 116-125.
Namun,  penerapan  pembuktian  terbalik  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  No  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  bersifat  terbatas  dan  berimbang.  Dalam  Penjelasan  undang-undang tersebut dijelaskan bahawa pengertian “ pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yakni  terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia  tidak melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  wajib  memberikan  keterangan  tentang  seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  bersangkutan  dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
Menurut  Munawar,  penjelasan  terhadap  beban  pembuktian  terbalik  secara ” terbatas ” atau “ khusus ” adalah: 33
a. Sistem  pembalikan  beban  pembuktian  hanya  terbatas  dilakukan  terhadap  tindak pidana “ gratification ” (pemberian) yang beraitan dengan “ bribery ” (suap) dan buan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi.
b. Delik-delik lainnya dalam undang-undang No 31 tahun 1999 yang ditentukan dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 beban pembuktiannya tetap ada pada JPU.
c. Sistem  pembalikan  beban  pembuktian  hanya  terbatas  dilakukan  terhadap “ perampasan ”  dari  delik-delik  yang  didakwakan  terhadap  siapa  saja  sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Perlu ditegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tetap diberikan pada JPU. Apabila dalam tuntutan JPU terdakwa dinilai terbukti melakukan pelanggaran salah  satu  dari  tindak  pidana  tersebut  dan  dikenakan  perampasan  terhadap  harta bendanya, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
d. Setiap  pembalikan  beban  pembuktian  terbatas  penerapan  asas Lex  Temporis- nya yakni  sistem  ini  tidak  dapat  diberlakukan  secara retro  aktif (berlaku  surut)  karena potensial  terjadinya  pelanggaran  HAM,  pelanggaran  terhadap  asas  legalitas,  dan menimbulkan apa yang dinamakan asas Lex Talionis (balas dendam).
33 Kukun  Abdul  Syakur  Munawar, Pembuktian  Terbalik  Sebagai  Kebijakan  Kriminal  Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Hukum, 5(2) September 2017, 224-245.
e. Bahwa  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  terbatas  dan  tidak  diperkenankan menyimpang dari asas “ Daad daderstrafrecht .”
Eksistensi  pembalikan  beban  pembuktian  dari  perspektif  kebijakan  legislasi dikenal  dalam  tindak  pidana  korupsi  sebagai  ketentuan  yang  bersifat  “premium remidium” dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes yang memerlukan extra ordinary enforcement dan extra ordinary measures  maka  aspek  krusial  dalam  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  adalah  upaya pemenuhan  beban  pembuktian  dalam  proses  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum. Dimensi  ini  diakui  Oliver  Stolpe  yang  menyatakan  bahwa:  “ One  of  the  most  difficult issues facing prosecutors in large-scale corruption cases is meeting the basic burden of proof when prosecuting offenders and seeking to recover proceeds .” 34
Dalam  aspek  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang,  salah  satu  Ratio Legis  pengaturan  beban  pembuktian  terbalik  di  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun 2010  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  adalah  kejahatan  ini merupakan teror terorganisasi atas sektor keuangan, perbankan dan penegakan hukum, oleh  karena  pencuciaan  memberi  ruang  instabilitas  sistem  keuangan  terhadap  resiko hukum,  reputasi  dan  likuiditas  serta  untuk  tujuan-tujuan  politik  tertentu,  perdagangan narkoba  dan  aktifitas  illegal  logging.  Selain  itu,  kejahatan  pencucian  uang  telah dilakukan secara sistematis, rapi dan tertutup, dengan melibatkan pemegang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Dalam  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi,  bentuk  tindak  pidana  ini  telah dianggap  sebagai  kejahatan  kerah  putih  ( white  collar  crime )  serta  menembus  lintas batas antar Negara ( transnational crime ), 35 karena kejahatan pencucian uang dilakukan melalui wire system oleh sindikat kejahatan nasional maupun internasional yang profe- sional  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  kerugian  di  sector  keuangan  Negara dan perekonomian Negara atau bahkan dapat merusak stabilitas kemanan nasional. 36
34 Lilik  Mulyadi, Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Dihubungkan  Dengan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi  2003 ,  Desertasi,  (Bandung:    Program  Pascasarjana  Program  Studi  Doktor  (S3)  Ilmu  Hukum Universitas Padjadjaran, 2007), 45..
35 Artidjo Alkosar, White Collar Crime dan Corporate Crime , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 1(2) 1994, 3-7. Harkristuti Harkrisnowo, Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi , Jurnal Hukum Internasional  1(2), 2004, 232-339.
36 Dalam  perspektif  internasional  pada  dasarnya  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang merupakan  salah  satu  kejahatan  dalam  klasifikasi  White  Collar  Crime  danmempunyai  akibat
Alasan  pembentuk  undang-undang  memasukkan  beban  pembuktian  terbalik dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pindana  Pencucian  Uang  sama  dengan alasan  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Sistem pembuktian  biasa  dirasakan  tidak  efektif  dan  sangat  memberatkan  aparatur  penyidik khususnya  jaksa  dalam  melakukan  penyidikan.  Hal  itu  disebabkan  terdakwa  sangat cerdik  dalam  menyembunyikan  kekayaan  yang  dikorupsinya.  Untuk  itu,  sistem pembuktian  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dan  pencucian  uang  perlu  dirubah  dengan sistem  pembalikkan  beban  pembuktian,  sehingga  pegawai  badan  usaha  milik  Negara, badan  usaha  milik  daerah,  atau  penyelenggara  Negara  yang  berdasarkan  bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatnnya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. 37
Ketentuan  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  terhadap  kejahatan  pencucian uang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  menyatakan  bahwa  untuk  kepentingan pemeriksaan  di  sidang  pegadilan,  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Berkaitan  dengan  itu,  maka  Pasal 78 ayat (1) dinyatakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  77  hakim  memerintahkan  terdakwa  agar  membuktikan  bahwa  harta kekayaan yang terkait dengan perkara tersebut  bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Adapun  dalam  Pasal  78  ayat  (2)  menentukan  bahwa  terdakwa  harus membuktikan harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat buki yang cukup. Rumusan Pasal di
kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat internasional.  Konggres PBB ke-8 mengenai “ Prevention of Crime and Treatment of Offenders ” yang mengesahkan resolusi “ Corruption in Goverment ” di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa: 1. Korupsi dikalangan pejabat publik ( corrupt activities  of  public  official )  yang  dapat  menghancurkan  efektivitas  potensial  dari  semua  jenis  program pemerintah  ( can  destroy  the  potential  effectiveeness  of  all  types  of  govermental  programmes ),  Dapat menghambat  pembangunan  ( hinder  development ),  dan    menimbulkan  korban  individual  kelompok masyarakat  ( victimize individuals and groups ). 2. Ada  keterkaitan erat  antara korupsi  dengan berbagai bentuk  kejahatan  ekonomi,  kejahatan  terorganisasi  dan  pencucian  uang  haram..  Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana ,  (Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti,  1998,    69  dan  lihat  pula  dalam  buku  Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2007), 148.
37 Maria Silvya E. Wangga, Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang , Adil: Jurnal Hukum 3(2) 2013, 333-352.
atas  menyatakan  bahwa  terdakwa  harus  dapat  membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya tidak terkait dengan tindak pidana, seperti korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan  tenaga  kerja,  penyelundupan  migrant,  di  bidang  perbankan,  di  bidang pasar  modal,  di  bidang  perasuransiaan,  kepabeanan,  cukai,  perdagangan  manusia, perdagangan  senjata  gelap,  terorisme,  penculikan,  pencurian,  penggelapan,  penipuan, pemalsuan  uang,  perjudian,  prostitusi,  di  bidang  perpajakan,  di  bidang  kehutanan,  di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. 38
Pembuktian  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  harus  didukung  dengan  alat  bukti yang  cukup,  namun  apabila  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  harta  kekayaannya tersebut maka unsur-usnur perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan dan menitipkan harta kekayaan harus dapat  dibuktikan  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Dengan  mekanisme  inilah  maka  harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa tersebut dapat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dirampas oleh Negara.
Sistem  pembalikkan  beban  pembuktian  dalam  undang  undang  sifatnya  sangat terbatas,  yaitu  hanya  berlaku  pada  sidang  pengadilan,  tidak  dalam  tahap  penyidikan. Selain  itu  tidak  pada  semua  tindak  pidana,  hanya  pada  kejahatan  yang  bersifat  serius ( serious crime ) dimana didasarkan kepada alasan hukum ( Ratio Legis ) bahwa kejahatan itu sangat sulit dalam hal pembuktiannya, misalnya korupsi, penyelundupan, narkotika, psikotropika, atau penggelapan pajak,dan tindak pidana perbankan.

## Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam,  seorang  hakim  tidak  boleh  memutuskan  suatu  perkara tanpa  didahului  adanya  suatu  proses  pembuktian.  Namun,  siapakah  yang  mempunyai kewajiban  untuk  membuktikan  perkara  yang  sedang  diadili  di  pengadilan.  Dalam peradilan,  umumnya  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  membuktikan  suatu  perkara adalah pihak penuduh, penggugat,  atau penuntut ( Mudda‟i ) bahwa pihak  terdakwaalah ( al-mudda‟a  „alayh )  yang  melakukan  kejahatan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  implikasi
38 Dalam  hal  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  pencucian  tidak  perlu  dibuktikan  terlebih dahulu  tindak  pidana  asal  (predicate  crime),  karena  tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang  No. 8 Tahun 2010. Walaupun kejahatan pencucian uang ini lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi namun rezim anti pencucian  uang  dihampir  seluruh  negara  menempatkan  pencucian  uang  sebagai  salah  satu  kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asal dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang. Andrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 228.
dari  adanya  asas  praduga  tidak  bersalah  yang  dianut  oleh  hukum  pidana  islam sebagaimana juga dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas peraduga tidak bersalah bermaksud  setiap  orang  dianggap  tidak  bersalah  untuk  suatu  perbuatan  jahat,  kecuali dibuktikan kesalahannya oleh pengadilan pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu  keraguan  yang  beralasan  muncul,  seorang  yang  melakukan  kejahatan  harus dibebaskan.  Hal  ini  sesuai  dengan  hadis  nabi  yang  riwayat  al-Bukhari  dan  Muslim, bahwa:
“Sekiranya  kepada  manusia  diberikan  apa  saja  yang  digugatnya,  tentu  setiap orang  akan  menggugat  apa  yang  ia  kehendaki,  baik  jiwa  maupun  harta,  akan tetapi  sumpah  dibebankan  kepada  tergugat.  Dalam  sebuah  riwayat:  bukti dibebankan pada penggugat dan sumpah pada yang membantah (tergugat).”
Asas  praduga  tak  bersalah  menempatkan mudda‟iy (pendakwa,  penggugat, penuntut)  dalam  posisi  lemah  dan  menempatkan mudda‟a „ alaih (terdakwa,  tergugat, tertuntut)  dalam  posisi  kuat.  Oleh  karena  itu,  untuk  menyatakan  bahwa  terdakwa bersalah,  pendakwa  harus  mendatangkan  saksi  yang  memenuhi  syarat  atau  alat  bukti kuat  lainnya.  Sedang  logika  asas  pembuktian  terbalik,  terdakwa  yang  terindikasi bersalah  dinyatakan  bersalah  kecuali  bisa  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah. Penerapan pembuktian terbalik jelas bertentangan dengan kaidah ini.
Secara  eksplisit,  memang  tidak  ditemukan  instrument  sistem  pembuktian terbalik  di  dalam  hukum  pidana  Islam,  tetapi  dengan  penafisran  yang  lebih  luas  dan kontekstual,  dapat  diasumsikan  bahwa  terdapat  beberapa  ayat  dalam  al-Qura`an  yang mengisyaratkan bolehnya menerapkan sistem pembuktian terbalik, seperti dalam surah Al-Ma‟idah  ayat  108,  An-Nisa‟,  ayat  135  dan  surah  Yusuf,  ayat  26-29.  Dari  ayat-ayat tersebut,  peristiwa  hukum  yang  paling  relevan  dengan  konteks  pembuktian  terbalik, adalah  kasus  tuduhan  zina  yang  dituduhkan  oleh  Zulaikha  kepada  Nabi  Yusuf  AS., sebagaimana yang Allah SWT kisahkan dalam surah Yusuf ayat 26-29:
“Yûsuf berkata “dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya),” dan seorang  saksi  dari  keluarga  wanita  itu  memberikan  kesaksiannya,  “jika  baju gamisnya  koyak  di  muka,  maka  wanita  itu  benar  dan  Yûsuf  termasuk  orang- orang  yang  dusta.  Jika  baju  gamisnya  koyak  di  belakang,  maka  wanita  itulah yang dusta, dan Yûsuf termasuk orang-orang yang benar.” Maka tatkala suami wanita  itu  melihat  baju  gamis  Yûsuf  koyak  di  belakang  berkatalah  dia
“sesungguhnya  (kejadian)  itu  adalah  di  antara  tipu  daya  kamu  (isteriku). Sesungguhnya  tipu  daya  kamu  adalah  besar.”  (Hai)  Yûsuf  “berpalinglah  dari ini,  dan  (kamu  hai  istriku)  mohon  ampunlah  atas  dosamu  itu,  karena  kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.”
Budi  Kisworo  menyebutkan  bahwa  kisah  ini  menunjukan  betapa  sulitnya membuktikan  perkara  ini  karena  tidak  ada  saksi-saksi  yang  melihat  peristiwa  tersebut sehingga  mempunyai  menerapkan  sistem  pembuktian  terbalik. 39 Tuduhan  Zulaikha dapat  disangkal  dengan  keterangan  Yûsuf    melalui  suau  fakta  bahwa  bukti-bukti  yang dapat  menjelaskan  keadaan  yang  sebenarnya  dari  peristiwa  itu,  yaitu  dengan memperhatikan  kondisi  pakaian  yang  dipakai  Yûsuf  ketika  itu.  Yûsuf  lalu memperlihatkan  bajunya  yang  sobek  di  bagian  belakang  sebagai  bukti  bahwa  ia  akan menghindarkan  diri  dari  rayuan  Zulaikha,  tetapi  ditarik  oleh  Zulaikha  dari  belakang. Penguasa Mesir menerima pembuktian Yûsuf dan menolak tuduhan Zulaikha, kemudian ia memutuskan bahwa yang salah adalah Zulaikha.
Kesulitan  dalam  pembuktian  ini  telah  mengenyampingkan  prinsip  dasar  dalam pembuktian yang meletakkan kewajiban pembuktian kepada penegak hukum (Jaksa dan Hakim),  justeru  yang  membuktikan  adalah  pihak  yang  dituduh  atau  terdakwa.  Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda yang artinya:
“ Apabila  dua  pihak  yang  bersengketa  duduk  di  hadapanmu  maka  janganlah sekali-kali  engkau  menjatuhkan  putusan  sehingga  engkau  mendengar (keterangan)  pihak  yang  lain  (pihak  kedua)  sebagaimana  engkau  mendengar (keterangan)  dari  pihak  pertama.  Karena  sesungguhnya  hal  itu  akan  lebih memperjelas proses peradilan yang kamu gelar .”(H.R Abū Dāwūd)
Berdasarkan  hadist  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa,  pembuktian terbalik juga bisa diberlakukan di dalam hukum islam, karena dalam proses pembuktian untuk  menemukan  kebebanaran  terhadap  suatu  perkara  tidak  ada  batasan  dalam memberikan persaksian di pengadilan. Dalam memberikan keterangan, para pihak yang berperkara  diberikan  kesempatan  yang  sama  karena  tujuan  pembuktian  pidana  itu sendiri agar ada kejelasan dalam suatu perkara sehingga tidak memberikan kemudaratan terhadap pihak yang lain.
39 Budi  Kisworo,  Urgensi  Penerapan  Asas  Pembuktian  Terbalik  Menurut  Hukum  Acara  Islam , Jurnal Miqot 36(1) Januari-Juni 2012, 103-121.
Dalam  hukum  islam,  ranah  pengaturan  terhadap  tindak  pidana  koruspi  adalah ta`zir .  Begitu  juga  halnya  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  terhadap  berbagai jarimah.  Dalam  berbagai  instrument  hukum  islam,  tidak  ditemukan  secara  tegas menyebutkan  adanya  penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  terhadap  tindak  pidana korupsi  sehingga  untuk  mengaturnya  dikembalikkan  kepada  pemerintah  dengan mengambil  sumber  hukum istihsan .  Sumber  hukum istihsan sering  digunakan  untuk mencari  jalan  keluar  dari  himpitan  problematika  sosial  yang  terjadi  ditengah-tegah kehidupan  masyarakat.  Selain  itu, istihsan memberi  ruang  gerak  bagi  mujtahid  untuk tidak  menerapkan  ketentuan  hukum  umum  bagi  kasus-kasus  tertentu  sebagai  sebuah pengecualian.  Dikalangan  ulama ushul  fiqh ,  terdapat  dua  kubu  dalam  menyikapi eksistensi istihsan sebagai mashodir  al-ahkam. Kubu  yang  menolak  dan  kubu  yang menerima  sama-sama  memiliki  argumentasi nasshy .  Ulama  yang  menolak  istihsan sebagai  sumber  hukum  menyebutkan  tembahwa  adanya  kekhawatiran  jika  seorang mujtahid  terjebak  dalam  penolakan  terhadap nash dan  lebih  memilih  lasan  Rational semata.  Para  pendukung  pendapat  penolakan istihsan ini  sebenarnya  hanya  menolak istihsan yang  hanya  dilandasi  oleh  logika  semata.  Syafi‟iyah  secara  khusus  dalam masalah  ini  menyebutkan  bahwa  masalah  istihsan  hanyalah  perbedaan  yang  bersifat redaksional  belaka  ( khilaf  lafzhy )  dan  bukan  perbedaan  pendapat  yang  substansial. bahkan Imam al-Syafi‟i sendiri ternyata menggunakan istihsan dalam beberapa ijtihad - nya. 40
Penggunaan istihsan sesungguhnya  dapat  dikatakan  mewakili  sisi  kemudahan yang  diberikan  oleh  Islam  melalui  syariatnya,  terutama  jika istihsan dikaitkan  dengan kondisi kedaruratan. Imam Syafi‟i yang secara redaksional saja menolak istihsan , tetapi dalam  aplikasinya  tidak  bisa  memungkiri istihsan sebagai  sumber  hukum  demi mewujudkan  prinsip  „ adam  al-haroj .  Oleh  karena  itu,  dengan  landasan istihsan ini, pembuktian terbalik kasus korupsi tetap bisa dibenarkan dalam hukum Islam. Dalam al- Turuq al-Hukmiyyah pula ia menegaskan: 41
“Apabila tanda-tanda keadilan itu telah jelas, dengan cara apa pun maka itulah syariat  dan  agama  Allah.  Karena  Allah  Swt  lebih  mengetahui,  lebih  bijaksana dan  lebih  adil  untuk  menentukan  kaidah  tertentu  dalam  memperjelaskan
40 Yusuf, Penerapan  Sistem  Pembuktian  Terbalik  Untuk  kasus  korupsi:  Kajian  Antara  Hukum Positif dan Hukum Islam , Jurnal Epistemé 8(1) Juni 2013, 207- 236.
41 Ibnu Qayyim, at-Thuruq al-Hukmiyah, Jilid I, (Kaherah: Dar Alam al-Fawa’id, t.t), 31.
keadilan  dan  tanda-tandanya  sedangkan  ada  cara-cara  lain  lagi  yang  lebih jelas  dan  lebih  kuat.  Allah  telah  menjelaskan  bahwa  yang  penting  ialah menegakkan keadilan itu sendiri di antara para hambanya dan supaya manusia berlaku adil. Maka, apa pun cara yang ditempuh untuk menegakkan keadilan, ia adalah kehendak agama dan tidak bertentangan dengannya.”
Dalam  hukum  islam,  para  fuqahah  menggunakan  beberapa  kaedah  untuk memberikan kemungkinan sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan terhadap tindak pidana  korupsi.  Ada  dua  pendekatan  yang  diberikan  oleh al-Madzhaib  al-Tsalatsah dalam membahas penerapan sistem pembuktian terbalik, yaitu: 42
1. Pendekatan al-qadha‟  bima  yazh-haru  min  qara‟in  al-ahwal  wa  al-amarat (keputusan  hukum  yang  didasarkan  pada  indikasi-indikasi  kondisional  dan  tanda- tanda yang zahir).
Pendekatan  ini  bermaksud  pada  keputusan  hakim  atau  jaksa  yang  tidak didasarkan  kepada  bukti  yang  diajukan  oleh  pihak  penuntut  ( bayyinatu  al-mudda‟iy ) atau sumpah  yang disampaikan oleh pihak  yang  dituntut (yaminu al-mudda‟a  „alayhi). Akan  tetapi  didasarkan  kepada qara‟in  al-ahwal  wa  al-amarat  al-zhahirah (karenah- karenah  tradisi  dan  tanda-tanda  yang  jelas).  Konsep  ini  mula-mula  berangkat  dari al- qa‟idah  al-ushuliyyah Imam  Malik  yang  menerima munasib  mursal atau al-mashalih al-mursalah (kemaslahatan  yang  tidak  memiliki  dalil  yang  menganggapnya mu‟tabar ) sebagai salah satu illat dalam menetapkan hukum. Akan tetapi meski konsep awal dari sistim  ini  berangkat  dari  pendapat  al-Imam  Malik,  konsep  ini  menjadi  termodifikasi secara lebih luas dalam  pemikiran  Ibnu al-Qayyim  al-Hanbali (751 H) dalam kitabnya al-Thuruq al-Hukmiyyah dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibnu Farhun al- Maliki  (799  H)  dalam  kitabnya Tabshirat  al-Hukkam ,  dan  dikembangkan  lagi  oleh  al- Tharabulisi al-Hanafi dalam kitabnya Mu‟in al-Hukkam .
Dalam konsep ini, seseorang bisa dijerat  dengan  hukum  tanpa harus  ada  bukti- bukti  yang  jelas,  akan  tetapi  didasarkan  pada  tanda-tanda  yang  jelas  yang  ditemukan oleh  seorang  hakim.  Termasuk  dalam  konteks  ini  adalah  kasus  yang  menimpa  Nabi Yusuf As, ia dinyatakan sebagai pihak yang benar karena ditemukan suatu fakta bahwa
42 Yusuf, Penerapan  Sistem  Pembuktian  Terbalik  Untuk  kasus  korupsi:  Kajian  Antara  Hukum Positif dan Hukum Islam , Jurnal Epistemé 8(1) Juni 2013, 207- 236.
yang  robek  baju  bagian  belakang,  dan  apabila  bajunya  robek  dari  depan,  maka dinyatakan sebagai pihak yang bersalah.
Ibn  Qayyim  menyebutkan  bahwa  dalam  semua  persoalan,  syariah  Islam bertujuan  untuk  menjelaskan  kebenaran  walau  dengan  cara  apa  pun  dan  tidak  akan menolak  kebenaran  dalam  bentuk  apa  pun  apabila  ada  dalil  yang  jelas  mengenainya. Karena  dengan  penolakan  seperti  itu  hak-hak  Allah  atau  hambanya  akan  hilang  atau terganggu. Dan lahirnya kebenaran itu tidak hanya bergantung kepada perkara tertentu saja. 43 Oleh karena itu, tidak perlu ditentukan kaidah-kaidah khusus dalam menjelaskan kebenaran  apabila  terdapat  kaidah  lain  yang  bisa  memberikan  peran  yang  sama  tanpa melihat pada perbedaan.
2. Pendekatan politik ( al-siyasah al-syar‟iyyah ),
Pendekatan  ini  dilandaskan  kepada  keputusan  hukum  atas  dasar  politik  sesuai dengan  tuntutan  syariah  ( siyasah  syar‟iyyah ).  Menurut  Ibnu  al-Qayyim  dan  kemudian dinukilkan oleh mazhab-mazhab yang lain, siyasah ada dua macam  yaitu siyasah  yang zalim, maka syara‟ melarangnya dan kedua siyasah yang adil, yang dapat menghukum seorang  yang  berbuat  zalim,  menolak  banyak  penyelewengan  (termasuk  korupsi), menakut-nakuti mereka yang senang berbuat kerusakan dan bisa menjadi perantara pada al-maqashid al-syar‟iyyah ,  maka  syari‟at  Islam  mengharuskannya  dalam  upaya menegakkan kebenaran. 44
Salah  satu  contoh  pendekatan  politik  ini  adalah  apa  yang  dilakukan  oleh Sayyidina  „Ali  bin  Abi  Thalib,  ketika  ada  seorang  yang  melaporkan  suatu  perkara kepada dirinya: 45
“ Mereka pergi bersama ayah saya, lalu mereka kembali, sedang ayah saya tidak kembali.  Lalu  aku  bertanya  kepada  mereka  mengenai  ayah  saya,  mereka menjawab, “Ayahmu telah mati”. Lalu  aku menanyakan tentang harta ayahku yang  banyak,  mereka  menjawab,  ayahmu  tidak  meninggalkan  apa-apa.  Lalu kami laporkan mereka kepada Qadi Syuraih, lalu Qadi menyumpah mereka dan kemudian  membebaskanya  karena  mereka  telah  bersumpah.  Kemudian, Sayidina  „Ali  memanggil  beberapa  polisi  untuk  menangkap  mereka.  Tiap-tiap
43 Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in, Jilid II, (Kaherah: Dar Ibn al-Jauzy, 1423 H), 171.
44 Ibnu Qayyim, Turuq al-hukmiyah fi siyasah asy-syar`iyah , (Kairo: Al-Muassasah al-Arabi, 1961), 213.
45 Analiansyah, Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal Al-Murshalah 2(1) 2016, 38-52.
orang  dipegang  oleh  dua  polisi.  Ali  berpesan  kepada  mereka  agar  jangan sampai  mereka  berbincang-bincang  dengan  temannya.  Ali  memanggil sekretarisnya, lantas memanggil seseorang dari mereka. Ali berkata kepadanya, “Kamu ceritakan tentang ayah anak ini, pada hari apa keluar bersama kalian, di tempat mana ia beristirahat bersama kalian, bagaimana ia berangkat dengan kalian,  dengan  penyakit  apa  ia  meninggal,  apa  yang  menimpa  hartanya,  siapa yang  memandikan  dan  menguburkannya,  siapa  yang  menjadi  imam  shalatnya, dan  dimana  dikuburkan.  Sekretarisnya  menulis  apa  jawabannya.  Kemudian ganti satunya untuk ditanyakan dengan pertanyaan yang sama sampai akhirnya selesai.  Ternyata  jawaban  mereka  berbeda-beda  sehingga  pada  akhirnya dibunuhlah mereka itu .
Apa  yang  dilakukan  oleh  Qadhi  Syuraih  adalah  benar  adanya  secara  hukum syari‟at,  tetapi  secara  politik  tindakan  Qadhi  Syuraih  tersebut  tampak  sekali kelemahannya  dalam  upaya  mengungkap  fakta  dan  kebenaran.  Dalam  pendekatan al- Madzahib al-Tsalatsah memberi keleluasaan terhadap para hakim dalam al-siyasah al- syar‟iyyah untuk mencari kebebanaran dengan berbagai metode pembuktian tetapi tidak menyalahi  syari‟at,  termasuk  dengan  menerapkan  sistem  pembuktian  terbalik  yang meletakkan kewajiban pembuktian justru kepada pihak yang tertuduh.
Dalam  aspek  kasus  korupsi,  kaedah  ini  dapat  bercermin  dalam  kasus  Ibnu  al- Lutbiyyah yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari, bahwasanya Nabi SAW mengutus Ibnu  al-Lutbiyyah  sebagai  amil  zakat  di  kabilah  Bani  Sulaim.  Setelah  datang  kepada Rasulullah saw dan beliau menghitungnya, Ibnu al-Lutbiyyah berkata, “Ini yang untuk kalian, dan yang ini untuk saya sebagai hadiah dari mereka”. Mendengar ungkapan ini Rasulullah SAW bersabda, “Coba saja kamu duduk di rumah ayah dan ibumu sehingga datang  hadiah  ini  jika  kamu  memang  benar”  (H.R  Bukhari).  Kasus  yang  sama  juga pernah  terjadi  dimasa  kekhalifahan  Umar  Bin  Khaththab  r.a.  kasus  itu  bermula  ketika seorang amilnya pulang ke Madinah dengan membawa harta yang sangat banyak sekali. Beliau  membagi  harta  itu  secara  paruhan,  separuh  harus  diserahkan  kepada  baitul  mal dan separuh lagi untuk dirinya. 46
46 W.  Prasetyo, Metode  Pembuktian  Terbalik  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jurnal  Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5(29) 2015, 472-520.
Dalam  hukum  islam,  kategori  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi adalah ta‟zir yang  didasarkan  pada  peraturan  pemerintah  ( ulil  amri )  karena  sanksinya tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  al-Qur‟an  dan  Sunnah.  Melalui  pendekatan politik, pihak penguasa  atau pemerintah dapat  menerapkan sistem pembuktian terbalik dengan  meminta  kepada  pejabat  sebagai  pihak  terdakwa  untuk  menjelaskan  kekayaan yang  dimilikinya  secara  tidak  wajar  dengan  alasan muttaham .  Vonis muttaham bagi pejabat  tersebut  dapat  dilakukan  jika  dilihat  pada  suatu  kondisi  bahwa  pejabat merupakan  tempat  “persinggahan”  keuangan  negara  dan  berbagai  kepentingan masyarakat  sehingga  peluang  untuk  tindak  pindana  korupsi  dengan  mengeruk kepentingan pribadi sangatlah besar.
Di  Indonesia,  pembuktian  terbalik  menjadi  isu  yang  penting  dalam pemberantasan  korupsi.  Banyak  pandangan  menyebutkan  bahawa  sistem  pembuktian yang ada dinilai tidak efektif lagi untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sehingga diperlukan  perubahan  terhadap  sistem  pembuktian  yang  ada.  Untuk  menyahuti permsalahan  tersebut,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  Musyawarah  Nasional (Munas) pada tahun 2010 mengeluarkan fatwa berkenaan dengan pembuktian terbalik. Fatwa MUI tersebut memberikan pedoman bahwa penerapan pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan hukum islam. Fatwa MUI menyebutkan bahwa: 47
1. Pada  dasarnya  seseorang  terbebas  dari  dakwaan  perbuatan  salah  sampai  adanya pengakuan  atau  bukti-bukti  lain  yang  menunjukkan  bahwa  seseorang  tersebut bersalah. Fikih Islam menganut asas praduga tak bersalah dalam hukum. Kewajiban pembuktian  dibebankan  kepada  penyidik  dan  penuntut,  sedangkan  sumpah  bagi orang yang mengingkarinya.
2. Ketentuan  hukum  kedua,  pada  kasus  hukum  tertentu,  seperti  penguasaan  kekayaan seseorang yang diduga tidak sah, dimungkinkan penerapan asas pembuktian terbalik jika ada indikasi awal tindak pidana korupsi ( amarat al hukm atau amaratul hukmi ) sehingga  pembuktian  atas  ketidakbenaran  tuduhan  dibebankan  kepada  pihak terdakwa.  Misalnya,  seorang  pejabat  publik  memiliki  gaji ( take  home  pay ) Rp.1 miliar  per  bulan.  Secara  logika,  kekayaannya  pejabat  tersebut  dalam  setahun  akan bertambah  menjadi  Rp.12  miliar.  Namun,  kemudian  dalam  laporan  harta
47 A.N. Sholeh, “MUI: Asas Pembuktian
Terbalik Hukumnya
Halal,” https://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt4c5019cc3918a/asas-pembuktian-terbalik-hukumnya- halal , 26 April 2019.
kekayaannya,  harta  pejabat  tersebut  melonjak  menjadi  Rp.20  miliar.  Patut  diduga Rp8  miliar  ada  indikasi  korupsi,  sampai  dia  bisa  membuktikan  bahwa  Rp8  miliar tersebut didapatkannya secara sah.
Berdasarkan  fatwa  MUI  tersebut,  para  ulama  bersepakat  membolehkan berlakunya sistem pembuktian terbalik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.  Fatwa  MUI  tersebut  bertujuan  tujuan  untuk  mempermudah  proses pembuktian di  pengadilan.  Penerapan sistem pembuktian terbalik dimungkinkan untuk menegakkan  kemaslahatan  umum  sehingga  mendorong  percepatan  pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## Kesimpulan
Penerapan  beban  pembuktian  terbalik  awalnya  menuai  pro  dan  kontra, karena sistem beban pembuktian terbalik dalam perkara korupsi ( corruption ) dan tindak pidana  pencucian  uang  ( money  laundering )  di  Indonesia  bertentangan  dengan  hukum pembuktian  secara  universal,  dan  tidak  sesuai  dengan  asas  praduga  tak  bersalah ( presumption  of  innocence ).  Namun,  beban  pembuktian  terbalik  yang  diterapkan  di dalam  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sudah  tepat, dengan  Ratio  Legis,  bahwa  kedua  jenis  kejahatan  tersebut  terklasifikasikan  sebagai kejahatan white  collor  crime , transnasional  crime,organization  crime dan extra ordinary  crime ,  sehingga  probalitas  penegak  hukum  sulit  membuktikan  kesalahan pelaku  kejahatan  tersebut,  cukup  besar.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  12B,  Pasal  12C, Pasal  37,  37A,  Pasal  38A  dan  38B  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Jo.Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,    penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  masih  bersifat terbatas. Sedangkan dalam perspektif hukum islam, tidak terdapat dalil eksplisit tentang pembuktian  terbalik  ini,  hanya  saja,  secara  tersirat  ketentuan  ini  terkandung  dalam  al- Qur`an  Surah  Yusuf,  ayat  26-29.  Metode  yang  paling  tepat  dalam  menentukan  dasar hukum  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  adalah  melalui  ijtihad  dengan menggunakan istihsan .  Karena  dengan Istihsan , mujtahid akan  memiliki    ruang  gerak untuk  tidak  menerapkan  ketentuan  umum  atau  memberikan  pengecualian  bagi  kasus-
kasus tertentu. Selain itu, dalam membahas penerapan sistem pembuktian terbalik, ada dua  pendekatan  yang  diberikan al-Madzhaib  al-Tsalatsah ,  yaitu  pendekatan al-qadha‟ bima yazh-haru min qara‟in al-ahwal wa al-amarat (keputusan hukum yang didasarkan pada  indikasi-indikasi  kondisional  dan  tanda-tanda  yang  zahir)  dan  pendekatan  politik sesuai  dengan  tuntutan  syariah  ( siyasah  syar‟iyyah ).  Sehingga,  penggunakan istihsan sebagai metode  dalam ijtihad tentang  sistem  pembuktian  terbalik  dan  juga  menjawan permasalahan sosial kontemporer adalah sebuah langkah yang sangat tepat. .

## Daftar Pustaka
Quah,  JST., Curbing  Corruption  in  Asia,  A  Comparative  Study  of  Six  Countries , (Singapore: Eastern University Press, 2003).
Rubio, Ferreira. Corruption Perceptions Index 2017 , (USA: Transparency International, 2018).
Indonesia  Corruption  Watch, Outlook  Korupsi  Politik  2018:  Ancaman  Korupsi  di  Balik  Pemilu 2018 dan 2019 , (Jakarta: ICW Press, 2019).
Latifah,  Marfuatul,  Kendala  Penerapan  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia, Jurnal  Negara  Hukum 1(1),  November 2010.
MD,  Mahfud, UU  Pembuktian  Terbalik  Harus  Segera  Disahkan ,  (Jakarta:  Media  Suara Karya, 2010).
Maanen,  J.  Van,  “Reclaiming  Qualitative  Methods  for  Organizational  Research: Preface.” Adm. Sci. Q. 24, 1979.
Diantha, I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Jsutifikasi Teori Hukum , (Jakarta: Prenanda Media Group,  2017).
Rowe,  S.  E.,  “Legal  Research,  Legal  Analysis,  and  Legal  Writing:  Putting  Law  School  Into Practice.” SSRN eLibrary , 1193(2000) 2009.
Cruz, P. De. Peter De Cruz, Comparative Law in a Changing World, (London: Cavendish Publishing Limited, 1999).
Ibrahim, Hamid, Law  of  Evidence, (Kuala  Lumpur:  Central  Law  Book  Corporation  Sdn.  Bhd, 1993).
Campbell, Henry, Black’s Law Dictionary , Ed. ke-4, (Minnesota: West Publishing Co. Inc., 1968).
Prodjohamidjojo,  Martiman, Komentar  atas  KUHAP:  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana , (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984).
Williams,  Glanville, The  Proof  of  Guilt:  A  Study  of  the  English  Criminal  Trial ,  Ed.  ke-3; (London: Stevens and Sons, 1963).
Haji,  Siti  Zalikhah, Beberapa  Aspek  dalam  Undang-Undang  Keterangan  Islam, Jilid;  3.  (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006).
Saad,  Zulfakar  Ramlee, Pembuktian  Dalam  Kes  Jenayah  Syariah  Malaysia:  Isu  dan Penyelesaian  (Proving  Cases  in  Syariah  Courts:  Issues  and  Resolutions) ,  (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008).
Byrne, Gabbo David dan Heydon, J. D., Cross on Evidence , (Singapore: Tien Wah Press, 1980).
Shariff,  AAM.,  Prosedur  Pendakwaan  Jenayah  Syariah:  Analisis  ke  atas  Peruntukan  undang- undang  di  Akta  Keterangan  Mahkamah  Syariah  (Wilayah-Wilayah  Persekutuan)  1997, Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat , 15. 2011.
Hidma, T. R dan Rutgers, G.R., Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Recht Deel 7 Bewijs Achtste Druk . Terj., (Kluwer: Deventer, 2004).
Hayt  dan  Groeschel, Law  of  Hospital,  Physician  and  Patient ,  (Berwyn:  Physician`s Record Company, 1972).
Noor,  Ruzman  Md  dan  Mokhtar,  Mohd  Istajib,  Ulasan  Kes  dari  Aspek  Pembuktian, Jurnal Kanun 26(1) Jun 2011.
Hashim,  Ashraf,  Tahap  Pembuktian  Di  Dalam  Kes-kes  Jenayah:  Kajian  Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Sivil, Jumal Syariah 9(2), 200l.
Adji,  Indriyanto  Seno, Korupsi  Dan  Permasalahannya , ( Jakarta:  Diadit  Media  Press,
2012).
Adji, Indriyanto Seno, Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Pro Justitia 25(4), 2007.
Mulyatno,  Praktik  Pembatasan  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Dalam  Pengadilan Tipikor (Studi Pada Perkara Korupsi Rapbd Kota Semarang Di Pengadilan Tipikor Kota Semarang), Jurisprudence , 6(2) September 2016.
Syakur,  Kukun  Abdul,  Pembuktian  Terbalik  Sebagai  Kebijakan  Kriminal  Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum 5(2) September 2017.
Sagita,  Afrianto,  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Sebagai  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Respublica , 17(1) 2017.
Rochmi, M.N., The Concept of Jus Cogens in the Vienna Convention on the Law of the Treaties, Transparency International 51, 2018.
Rukmini, Mien, Aspek Pidana dan Kriminologi , (Bandung: Alumni, 2010).
Atmasasmita, Romli, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, (Jakarta:
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
Adji, Indriyanto Seno, Hukum Pidana dalam Perkembangan , (Jakarta: Diadit Media, 2014).
Kisworo,  Budi, Urgensi  Penerapan  Asas  Pembuktian  Terbalik  Menurut  Hukum Acara Islam, Jurnal Miqot , 36(1) Januari-Juni 2012.
Yusuf,  Penerapan  Sistem  Pembuktian  Terbalik  Untuk  kasus  korupsi:  Kajian  Antara  Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Epistemé 8(1) Juni 2013.
Qayyim, Ibnu, Turuq al-hukmiyah fi siyasah asy-syar`iyah , (Kairo: Al-Muassasah al-Arabi, 1961).
Analiansyah, Hukum Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Murshalah 2(1) 2016).
Prasetyo,  W.,  Metode  Pembuktian  Terbalik  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi, Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5(29), 2015.
Sholeh, A.N., “MUI: Asas Pembuktian Terbalik Hukumnya Halal,”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c5019cc3918a/asas-pembuktian- terbalik-hukumnya-halal, 26 April 2019.