## MEMBANGUN KEHIDUPAN DEMOKRASI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## Soenarjo*

## Abstrak
Era  reformasi  dan  demokrasi  kini  tengah  melanda  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara, namun belum juga menemukan format pada kedewasaan demokrasi atau masyarakat yang  demokratis,  bahkan  seringkali  muncul  sikap  dan  perilaku  yang  menyimpang  dari  norma tatanan masyarakat demokratis. Untuk menjadi masyarakat yang demokratis diperlukan berbagai upaya diantaranya melalaui pendidikan kewarganegaraan.
Tujuan  pendidikan  kewarganegaraan  adalah  untuk  membentuk  warga  negara  yang  demokratis, berkeadaban, cerdas, bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip hidup bersama antar warga negara dan antara warga negara dengan negara dijalankan dan disepakati.
Menjadi  demokratis  diperlukan  norma  sebagai  rujukan  tatanan  masyarakat  yang  demokratis. Diantaranya  kesadaran  akan  pluralisme,    musyawarah,  kebebasan  nurani,persamaan  hak  dan kewajiban, kejujuran dalam pemufakatan
Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi
* Dosen PPKn IKIP PGRI Madiun

## A. Pendahuluan
Bangsa  dan  negara  Indonesia hingga  kini  tengah  memasuki  era reformasi  dan  transisi  atau  konsolidasi demokrasi  dalam  upaya  membangun kedewasaan  demokrasi.  Namun  dalam perjalanannya dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis banyak jalan yang berliku yang ditandai oleh perilaku warga  negara  yang  menyimpang  dari norma  masyarakat  yang  demokratis seperti tindakan anarkisme, tidak menghargai  kemanusiaan,  tawuran  antar kelompok  suku  bangsa,  main  hakim sendiri,  merajalelanya  tindak  pidana korupsi.
Meskipun banyak rintangan untuk menjadi masyarakat yang
demokratis,  segenap  komponen  bangsa ini harus optimis bahwa tatanan masyarakat  yang  demokratis  dapat terwujud.  Oleh  karena  itu  banyak  cara guna membangun kehidupan yang demokratis, diantaranya melalui pendidikan kewarganegaraan. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutffi (2010;128)  mengungkapkan  pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun demokrasi. Pendidikan kewargaan  (civic education) harus mampu  menjadikan  dirinya  sebagai salah  satu  instrumen  pendidikan  untuk pemberdayaan bagi masyarakat, terutama bagi peserta didik yang sedang dalam  proses  pembelajaran  pendidikan ini.  Selain  itu,  pendidikan  kewargaan harus  dapat  juga  dijadikan  wahana  dan
instrumen  untuk  melakukan social engineering dalam  rangka  membangun modal sosial yang efektif bagi tumbuhnya  kultur  demokrasi  dalam kehidupan  masyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  serta  tumbuhnya  masyarakat madani.
Untuk  menjadi  pilar  penegakan demokrasi berkeadaban, pendidikan kewargaan  harus  berani  keluar  dari sistem  pendidikan  yang  sangat  rigid,
otoriter, dan doktriner. Sebab, pendidikan  gaya  tersebut  hanya  akan melahirkan  budaya  bisu (silent  culture), yang  dapat  menjadi  kendaraan  politik, kepentingan suatu rezim, dan memasung kreativitas  peserta  didik.  Pendidikan yang  diberikan  kepada  perserta  didik selayaknya menggunakan suatu pendekatan humanistik untuk
mengembangkan  kemampuan  berpikir dan kreativitasnya.
Solusi  yang  ditawarkan  dalam kerangka  pendidikan  kewargaan  yang berkeadaban  adalah  metode  dan  proses pendidikan  yang  tidak  saja  memberikan pengetahuan,  tetapi  juga  aktivitas  untuk membangun  kesadaran,  kedewasaan, kemandirian, serta pembebasan.
Karakter  yang  disebutkan  pada  nilai- nilai  terakhir  inilah  yang  merupakan hakikat  pendidikan  dan  demokrasi  atau pendidikan kewargaan.
Pendidikan kewargaan merupakan  kebutuhan  yang  mendesak bagi bangsa dalam membangun demokrasi berkeadaban karena beberapa
alasan: Pertama, meningkatnya  gejala dan  kecenderungan political  literacy — tidak "melek" politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi lembaga-lembaganya. Kedua, meningkatnya political  apathism yang ditunjukkan
dengan sedikitnya
keterlibatan warga negara dalam proses- proses  politik.  Pembentukan  warga negara  yang  cerdas  secara  intelektual, emosional,  sosial,  serta  spiritual  benar- benar merupakan tuntutan dan keniscayaan.  Di  sinilah  pendidikan kewargaan menjadi sarana yang dibutuhkan oleh negara-negara demokrasi baru (seperti Indonesia) untuk melahirkan generasi muda dan masyarakat  luas  yang  mengetahui  nilai- nilai  dan  keterampilan  yang  diperlukan dalam mentransformasikan, mengaktualisasikan,  dan  melestarikan demokrasi. Setiap negara memerlukan warga negara yang bertanggung jawab. Amerika Serikat sebagai negara penganut  paham  demokrasi  menerapkan
civic education di negaranya agar warga negaranya berkarakter “I” m American" .
Begitu  halnya  di  Indonesia,  dengan ditanamkannya  pendidikan  kewargaan akan  menciptakan  warga  negara  yang sadar  akan  hak  dan  kewajibannya. Dengan demikian kehidupan bangsa dan negara tersebut akan terjamin.

## B. Pengertian   Pendidikan
Kewarganegaraan ( Civic Education) Istilah  pendidikan  kewarganegaraan beragam  dan  setiap  negara  memiliki  nama tersendiri  sesuai  dengan  konteks  dan kebutuhan  yang  dikembangkan  oleh  negara masing masing.
Kunawi Basyir dkk (2011:4) memberikan  gambaran  yang  luas  mengenai nama  pendidikan  kewarganegaraan  ini. Dalam  sejarah  pendidikan  tinggi  pada  era Orde  Baru  terdapat  matakuliah  kewiraan yang  merupakan  matakuliah  MKDU  (Mata Kuliah  Dasar  Umum)  yang  wajib  diambil oleh mahasiswa. Meskipun memiliki beberapa kesamaan materi dengan Pendidikan  Kewarganegaraan  tetapi  mata kuliah Kewiraan tetap berbeda, karena mata kuliah itu lebih banyak berisi doktrin politik untuk  mendukung  pandangan  rezim  yang berkuasa  saat  itu.  Meskipun  pada  sisi  lain ada  juga  nilai-nilai  pembangunan  karakter bangsa  yang  diajarkan  pada  mata  kuliah tersebut.  Demikian  pula  dengan  pendidikan kewarganegaraan yang awalnya hadir sebagai  respon  terhadap  berkembangnya paham  demokrasi  di  dunia.  Namun  seiring dengan  perkembangan  politik  internasional pendidikan  ini  harus  menyesuaikan  dengan konteks lokal di masing-masing negara.
Karena itu pula, meskipun dikembangkan di seluruh dunia, mata kuliah ini  dikenal  dengan  berbagai  macam  istilah atau  nama.  Mata  kuliah  tersebut  sering disebut  sebagai civic  education,  citizenship education ,  dan  bahkan  ada  yang  menyebut sebagai democracy  education .  Mata  kuliah
ini  memiliki  peran  yang srategis dalam mempersiapkan warganegara  yang memiliki pengetahuan  tentang  hak  dan  kewajibanya, serta  mengenalkan  isu  politik  yang  tidak hanya  terkait  dengan  hukum,  ekonomi  dan budaya, tetapi juga bagaimana hubungannya dengan agama. Disamping juga mempersiapkan mereka sebagai
warganegara  yang  berkarakter  terbuka, menerima  perbedaan,  mencintai  bangsa  dan negara,  memegang  teguh  nilai-nilai  luhur bangsa,  cerdas,  bertanggung  jawab  dan berkeadaban.  Dalam bahasa  lain  mengacu pada  rumusan Civic  Internasional (1995), disepakati  bahwa  pendidikan demokrasi penting untuk  pertumbuhan civic  culture, untuk  keberhasilan  pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi.
Berkaitan dengan pengertiannya, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) mempunyai  banyak  pengertian dan istilah. Dalam majalah The Citizen   and
Civic, pakar  Pendidikan Kewargaan, Henry Randal Waite (1986) merumuskan pengertian  Civic  sebagi the  science  of citizenship  the  relation  of man, the individual,  to  man  in  organized  collections, the  individual  in  his  relation  to  the  state (ilmu tentang kewarganegaraan yang mengkaji  hubungan  antar  individu  dalam suatu  kelompok  yang  terorganisir, serta individu      dengan      negara).      Mengacu pada  konsepsi  di  atas,  Numan  Sumantri mendefinisikan civic education sebagai ilmu kewarganagaraan yang membicarakan, setidaknya  dua  hal:    (1)  hubungan  manusia dengan    manusia     lain      dalam     organisasi
sosial,  ekonomi,  dan  politik;  (2)    individu dengan negara.
Di  Indonesia  istilah Civic  Education seringkali diterjemahkan dengan Pendidikan
Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewargaan.  Istilah  Pendidikan  Kewargaan diwakili  oleh  Azyumardi  Azra  dan  ICCE UIN  Jakarta.  Sedangkan  istilah  Pendidikan Kewarganegaraan  diwakili  oleh  Zamroni, Muhammad  Numan  Somantri  dan Udin  S. Winataputra.  Sebagian  ahli  menyamakan
Civic Education dengan pendidikan demokrasi (Democracy Education) dan Pendidikan HAM. Berdasarkan Undang-undang
Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi  Departemen  Pendidikan  Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu- rambu  Pelaksanaan  Kelompok,  mata  kuliah Pengembangan  Kepribadian  di  Perguruan Tinggi  terdiri  atas  mata  kuliah  Pendidikan Agama,  Pendidikan  Kewarganegaraan  dan Bahasa  Indonesia.  Berdasarkan  ketentuan tersebut,  maka  kelompok  mata  kuliah pengembangan  kepribadian  tersebut  wajib diberikan  di  semua  fakultas  dan  jurusan  di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Dengan adanya penyempurnaan kurikulum  mata  kuliah  pengembangan kepribadian
tersebut, pendidikan kewarganegaraan  memiliki  paradigma  baru, yaitu  pendidikan  kewarganegaraan  berbasis Pancasila.  Kiranya  akan  menjadi  sangat relevan jika pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dewasa ini sebagai sintesis
antara "civic education", democracy education", serta "citizenship  education" yang  berlandaskan  Filsafat  Pancasila,  serta mengandung  muatan  identitas  nasional Indonesia  dan  muatan  makna  pendidikan bela  negara.  Hal  ini  berdasarkan  kenyataan di seluruh negara di dunia bahwa kesadaran demokrasi  serta  implementasinya  harus senantiasa  dikembangkan  dengan  basis filsafat bangsa, identitas nasional, kenyataan dan  pengalaman  sejarah  bangsa  tersebut, serta dasar-dasar kemanusiaan dan keadaban. Oleh karena itu, dengan pendidikan  kewarganegaraan  diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian  sebagai  warga  negara  yang demokratis,  religius,  berkemanusiaan  dan berkeadaban.
Lebih  lanjut  Kunawi  Basyir  dkk (2011:9)
mengemukakan
standar
kompetensi yang diharapkan dan tujuan dari pendidikan  kewarganegaraan  yaitu,  menjadi warga  negara  yang  cerdas  dan  berkeadaban (civic intelegence and civic culture).
Kompetensi  dasar  atau  yang  disebut kompetensi
minimal yang akan ditransformasikan dan ditransmisikan terdiri dari  tiga  jenis.  Pertama,  pengetahuan kewargaan (civic knowledge) yaitu kemampuan  dan  kecakapan  yang  terkait dengan  materi  inti (Civic  Education) yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat  madani.  Kedua,  kompetensi sikap  kewargaan (civic  dispositions) yaitu kemampuan  dan  kecakapan  yang  terkait dengan  kesadaran  dan  komitmen  warga negara  antara  lain  kesetaraan  gender,
toleransi, kemajemukan dan lain-lain. Ketiga,  kompetensi  ketrampilan  kewargaan
(civic skill) yaitu kemampuan dan kecakapan  mengartikulasikan  ketrampilan kewargaan  seperti  berpartisipasi  dalam proses pembuatan kebijakan publik, melakukan kontrol terhadap
penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Pendidikan  Kewarganegaraan (Civic Education) bertujuan  untuk  membangun karakter (character building) bangsa Indonesia, membentuk kecakapan
partisipatif  warga  yang  bermutu  dan bertanggungjawab  dalam  kehidupan  bangsa Indonesia, membentuk kecakapan partisipatif  warga yang bermutu  dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan warga negara Indonesia  yang  cerdas, aktif  dan kritis dan demokrastis namun tetap memiliki komitmen  menjaga persatuan  dan  integritas bangsa, serta mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
Tujuan  pendidikan  kewarganegaraan akan  terwujud  harus  didukung  oleh  norma atau tatanan hidup demokratis.
Norma tatanan masyarakat demokratis
Menurut cendekiawan muslim Nurcholish  Madjid,  dalam  Ubaedillah  dan Abdul  Rozak  (2008:41)  pandangan  hidup demokratis  dapat  bersandar  pada  bahan- bahan  yang  telah  berkembang,  baik  secara teoretis  maupun  pengalaman  praktis  di negara-negera  yang  demokrasinya  sudah mapan. Setidaknya ada enam (6) norma atau
unsur  pokok  yang  dibutuhkan  oleh  tatanan masyarakat yang demokratis. Keenam norma itu adalah:
Pertama, kesadaran akan pluralisme, Kesadaran akan kemajemukan tidak sekadar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran atas
kemajemukan  menghendaki  tanggapan  dan sikap  positif  terhadap  kemajemukan  itu sendiri  secara  aktif.  Pengakuan  akan kenyataan  perbedaan  harus  diwujudkan dalam  sikap  dan  perilaku  menghargai  dan mengakomodasi  beragam  pandangan  dan sikap  orang  dan  kelompok  lain,  sebagai bagian  dari  kewajiban  warga  negara  dan negara  untuk  menjaga  dan  melindungi  hak orang lain untuk diakui keberadaannya.
Jika  norma  ini  dijaiankan  secara sadar  dan  konsekuen  diharapkan  dapat mencegah  munculnya  sikap  dan  pandangan hegemoni  mayoritas  dan  tirani  minoritas.
Daiam konteks Indonesia, kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia bisa dijadikan sebagai modal potensial bagi masa depan dernokrasi Indonesia.
Kedua, musyawarah.  Makna  dan semangat  musyawarah  ialah  mengharus-kan adanya  keinsyafan  dan  kedewasaan  warga negara  untuk  secara  tulus  menerima kemungkinan  untuk  melakukan  negosiasi dan  kompromi-kompromi  sosial  dan  politik secara  damai  dan  bebas  dalam  sedap keputusan  bersaraa.  Semangat  musyawarah menuntut  agar  setiap  orang  menerima kemungkinan terjadinya "partial functioning of  ideals", yaitu  pandangan  dasar  bahwa belum  tentu,  dan  tak  hams,  seluruh
keinginan  atau  pikiran  seseorang  atau kelompok  akan  diterima  dan  dilaksanakan sepenuhnya.  Konsekuensi  dari  prinsip  ini adalah  kesediaan  setiap  orang  maupun kelompok  untuk  menerima  pandangan  yang berbeda  dari  orang  atau  kelompok  lain dalam  bentuk-bentuk  kompromi  melalui jalan  musyawarah  yang  berjalan  secara seimbang dan aman.
Ketiga, cara  haruslah  sejalan  dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis  mewajibkan  adanya  keyakinan bahwa  cara  haruslah  sejalan  dengan  tujuan. Dengan  ungkapan  lain,  demokrasi  pada hakikatnya  tidak  hanya  sebatas  pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu,
suksesi kepemimpinan, dan aturan mainnya),  tetapi  harus  dilakukan  secara santun  dan  beradab,  yakni  melalui  proses demokrasi  yang  dilakukan  tanpa  paksaan, tekanan,  dan  ancaman  dari  dan  oleh  siapa pun,  letapi  dilakukan  secara  sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Unsur- unsur  inilah  yang  melahirkan  demokrasi yang substansial.
Keempat, norma  kejujuran  dalam pemufakatan.  Suasana  masyarakat  demo- kratis dituntut untuk menguasai  dan menjalankan  seni  permusyawaratan  yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang  memberi  keuntungan  semua  pihak. Karena  itu,  faktor  ketulusan  dalam  usaha bersama  mewujudkan  tatanan  sosial  yang baik  untuk  semua  warga  negara  merupakan hal yang sangat penting dalam membanguan tradisi  demokrasi.  Prinsip  ini  erat  kaitannya dengan  paham  musyawarah  seperti  telah
dikemukakan  di  atas.  Musyawarah  yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing  pribadi  atau  kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat dan orang lain. Kelima, kebebasan nurani,
persamaan  hak,  dan  kewajiban.  Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan  hak  dan  kewajiban bagi  semua (egalitarianism) merupakan norma  demokrasi  yang  harus  diintegrasikan dengan  sikap  percaya  pada  iktikad  baik orang  dan  kelompok  lain (trust  attitude) Norma  ini  akan  berkembang  dengan  baik jika  ditopang  oleh  pandangan  positif  dan optimis  terhadap  manusia.  Sebaliknya, pandangan  negatif  dan  pesimis  terhadap manusia  dengan  mudah  akan  melahirkan sikap  dan  perilaku  curiga  dan  tidak  percaya kepada  orang  lain.  Sikap  dan  perilaku  ini akan  sangat  berpotensi  melahirkan  sikap enggan  untuk  saling  terbuka,  saling  berbagi untuk  kemaslahatan  bersama  atau  untuk melakukan  kompromi  dengan  pihak-pihak yang berbeda.
Keenam,  trial  and  error (percobaan dan  salah)  dalam  berdemokrasi.  Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji,  tetapi  ia  merupakan  sebuah  proses tanpa  henti.  Daiam  kerangka  ini  demokrasi membutuhkan  percobaan-percobaan  dan kesediaan  semua  pihak  untuk  menerima kemungkinan  ketidaktepatan  atau  kesalahan dalam praktik berdemokrasi.
Untuk  meminimalkan  unsur-unsur negatif  demokrasi,  partisipasi  warga  negara mutlak  dibutuhkan.  Sebagai  negara  yang
masih  minim  pengalaman  berdemokrasinya, Indonesia  masih  membutuhkan  percobaan- percobaan  dan  "jatuh  bangun"  dalam berdemokrasi. Kesabaran semua pihak untuk melewati  proses-proses  demokrasi  akan sangat  menentukan  kematangan  demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.
Namun  demikian,  demokrasi  juga membutuhkan  ketegasan  dan  dukungan pemerintah  sebagai  alat  negara  yang memiliki  kewajiban  menjaga  dan  mengem- bangkan  demokrasi.  Demi  tegaknya  prinsip demokrasi, keterlibatan warga negara sangatlah  penting  untuk  mendorong  negara bersikap tegas terhadap tindakan kelompok- kelompok yang berupaya mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Pandangan
sektarian dan tindakan memaksakan kehendak kelompok atas kepentingan umum bisa  dikategorikan  ke  dalam  hal-hal  yang dapat  mencederai  kemurnian  demokrasi. Ketegasan  negara  Ketegasan  negara  bisa ditunjukkan dengan menindak tegas, misalnya,  sekelompok  warga  negara  yang bertindak  anarkis  terhadap  warga  negara yang  lain.  Dalam  negara  demokrasi,  alat kematangan  demokrasi  keamanan  negara (polisi)  adalah  satu-satunya  aparat  hukum yang berwenang atas ketertiban umum.

## Daftar Pustaka
Jazim  Hamidi,  Mustafa  Lutfi,  2010, Civic education  Antara  Realitas  Politik  dan
Implementasi Hukumnya , Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama.
Janedjri  M  Gaffar,  2012, Demokrasi
Konstitusional    Praktek  Ketatanegaraan
Indonesia  Setelah  Perubahan  UUD  1945,
Jakarta, Konpress
Kunawi  Basyir  dkk,  2011 ,  Civic  Education,
Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press.
Miriam  Budiardjo,  2002,  Dasar -Dasar  Ilmu
Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
Nimatul  Huda,  2007, Hukum  Tata  Negara
Indonesia , Jakarta, Rajagrafindopersada
Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak, Pendidikan
Kewargaan ,  Jakarta,  ICCE  UIN  Syarif
Hidayatullah.
Winarno, 2007, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan , Jakarta,
Bumi Aksara.