P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## IMPLEMENTASI TUGAS PENGAMANAN DILEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIANJUR DALAM KEADAAN OVER CROWDED
Zeland Muhammad Barr 1 , Padmono Wibowo 2
1 Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, email: zelandmuhammad@gmail.com
2 Prodi Manajemen Pemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## ABSTRAK
ARTICLE INFO Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan proses pengamanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  IIB  Cianjur,  serta  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  penghambat  dalam proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara study pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan tugas pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Cianjur  sudah  menunjukan  hasil  yang  cukup  baik.  Namun  masih terkendala pada beberapa faktor penghambat seperti sarana dan prasarana pengamanan,  serta  alokasi  dana  yang  kurang  untuk  pemenuhan  fasilias pengamanan di Lapas Kelas IIB Cianjur. Kata Kunci: pengamanan lapas;
Over Crowded
Cite this paper:
Zeland Muhammad Barr, P. W., 2020.
Implementasi Tugas Pengamanan Dilembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Cianjur Dalam Keadaan Over Crowded. Widya
Yuridika: Jurnal Hukum,
3(2).

## PENDAHULUAN
Lembaga  Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  LAPAS  adalah  tempat  untuk melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan. 1 Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan  pidana.  Lapas  adalah  tempat  memperoses (memperbaiki) seseorang  dimana input maupun output- nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai “ penjahat ”. Lapas tidak mempunyai  hak  menyeleksi  individu  yang  akan  masuk  kedalamnya,  ini  yang
1 Indonesia, R. (1995). UU 12 tahun 1995 . www.bphn.go.id
membedakan lapas dengan institusi-institusi lainnya seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.
Namun dalam pelaksanaan proses pembinaan di Lapas sering terjadinya gangguan keamana seperti terjadinya keributan dan pelarian yang terjadi pada tanggal i 11 April 2020  di  Lapas  kelas i IIA  Manado  Sulawesi i Utara  terjadi  keributan i di  dalam  lembaga pemasyarakatan  yang  dipicu i oleh  Seorang  warga i binaan  yang  meminta i dibebaskan i sesuai peraturan menteri i hukum dan Ham i nomor 10 tahun 2020 . para warga i binaan narkoba i merasa di anak i tirikan sehingga meminta i disamakan i dengan warga i binaan lainnya arti i warga binaan i tindak pidana i umum lainnya, Selain i itu pemicu i keributan lainnya yaitu petugas i Lapas khawatir i mengenai wabah covid-19 i maka dari i itu tidak mengizinkan i salah  satu  warga i binaan  untuk  melayat i orang  tuanya  yang i meninggal dunia. i Karena pada i dasarnya melayat keluarga i kandung seperti adik, i kakak serta orang tua i merupakan i hak  seorang  narapidana i untuk  mengunjungi i ketika  keadaan i meninggal.
Urgensi i diterapkannya i proses pengamanan di lembaga pemasyarakatan i sangat perlu  untuk i ditingkatkan i guna  meningkatkan i kualitas  pengamanan i di  lembaga pemasyarakatan agar meminimalisir terjadinya i gangguan Kamtib i seperti pelarian yang terjadi i di  lembaga  pemasyarakatan i kelas  1  Tangerang i yang  serta  meningkatkan i kualitas  Lembaga  Pemasyarakatan i dalam  menjalankan  pembinaan i serta pembimbingan i di  lembaga  pemasyarakatan i guna  menyadari  kesalahan,  menyadari i kesalahannya  dan  tidak  mengulangi i sesuatu  yang  telah  dibuat  serta  dapat  kembali kepada  lingkungan  masyarakat i yang  sesuai i dengan  tujuan i dari  undang-undang i Pemasyarakatan i Nomor 12 Tahun 1995. i
Dengan  keadaan  over  crowded  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  akan  sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan Lapas, karena dengan keadaan seperti ini untuk menghirup  oksigenpun  saling  berebut  karena  keadaan  kamar  hunian  yang  sangat bertumpuk serta tidur pun harus saling bergantian karena saking padatnya kondisi kamar hunian.  Dengan  keadaan  demikian  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  sangat berkemungkinan besar untuk terjadinya gangguan kamtib.
Dengan  demikian  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  ada  di  Indonesia  perlu meningkatkan serta melaksanakan aturan dan SOP yang ada, agar proses pengamanan yang di laksanakan di Lapas dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan  bagaimana  proses  pengamanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk mencegah  terjadinya  gangguan  kamtib  seperti  keributan  dan  pelarian  serta  bertujuan untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dalam  proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB CIanjur.
Penilitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  bersifat  deskriptif  dengan pengambilan data menggunakan studi pustaka (library research), dengan jenis penelitian hukum  normatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  mengkaji  mengenai  asas-asas  hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum. Namun pada kali ini penulis lebih tertarik lagi mengkaji terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap  kaidah-kaidah  hukum  yang  merupakan  patokan-patokan  berprilaku  atau
bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat  dilakukan (terutama)  terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 2
Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.  Adapun  data  sekunder  di  dalam  penelitian  ini  dapat  dibedakan  menjadi  2, yakni:
a.  Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  yang  dapat  terdiri dari:
• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
• Permenkumham No 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan
b.  Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan hukum primer, misalnya:
• Buku-buku  literatur  yang  berhubungan  dengan  permasalahan pengamanan Lapas
• Makalah-makalah/jurnal/karya tulis yang berkaitan dengan pengamanan Lapas
Hasil  penelitian  para  pakar  hukum/lembaga  yang  bergerak  dalam  penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pentingnya Proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur Pengamanan i Lembaga i Pemasyarakatan i mengacu i pada i visiNegara i Republik Indonesia i yang i dirumuskan i pada i pembukaan i UUD i 1945.  Pada i pembukaan  undang- undang i dasar  tahun i 1945  dinyatakan i bahwa  tujuan i negara  Indonesia  untuk i melindungi i segenap i bangsa  Indonesia, i memajukan  kesejahteraan i umum mencerdaskan i kehidupan  bangsa i dan  ikut  melaksanakan i ketertiban  dunia i demi mewujudkan i keadilan sosial i bagi seluruh i rakyat Indonesia, begitupun i pada Lembaga i pemasyarakatan  didalamnya i terdapat i Narapidana  yang  merupakan i anggota masyarakat i yang mempunyai hak i untuk mendapatkan i pelindungan keamanan 3 i menurut i undang-undang i Pemasyarakatan i pasal  1  angka  3  Lapas  merupakan i tempat untuk i melaksanakan pembinaan i narapidana i dan anak didik i Pemasyarakatan. i Sistem  Pemasyarakatan i di  samping  bertujuan i untuk  mengembalikan i warga  binaan Pemasyarakatan i sebagai warga i yang baik i namun juga i bertujuan untuk i melindungi i masyarakat  terhadap i kemungkinan  diulangnya i tindak  pidana  oleh i warga  binaan Pemasyarakatan, i serta merupakan penerapan i dan bagian i yang tak terpisahkan i dari nilai-nilai i yang terkandung dalam i Pancasila. 4 i
Selain  itu i Lembaga  Pemasyarakatan i merupakan i suatu  institusi i pemerintah i yang sangat i rentan akan terjadinya i sebuah pelanggaran i kerusuhan dan penyimpangan i
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 62.
3 Nri.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4 Ningrum, R. A. (2016). Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga permasyarakatan di indonesia. Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia . http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/750/737
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 2 / Desember 2020
lainnya yang mengancam i keamanan yang bersifat i individual i maupun i kelembagaan i dengan i ini sangat i penting i akan peran petugas i pengamanan untuk menjaga i stabilitas i keamanan agar i situasi dan kondisi i Lembaga i Pemasyarakatan i tetap kondusif i karena Ketika i suatu  lembaga  pemasyarakatan i situasi  dan  kondisi i yang  tidak i aman  maka i pembinaan  sebagai  wujud i dari  program i untuk  mengembalikan i narapidana i yang tersesat i kembali  kepada i jalan  yang  benar i serta  mengembalikan i dan i membaurkan i narapidana  di  lingkungan i masyarakat i sebagai  manusia i seutuhnya i dan  merubahnya menjadi i manusia  yang  lebih i baik  sebagai i wujud  dari  tujuan i Pemasyarakatan  maka i dari itu erat kaitannya i antara fungsi keamanan i lapas dengan i keberhasilan i pembinaan i yang ada di Lapas. i
Lembaga i Pemasyarakatan i sebagai  institusi i reintegrasi i sosial i merupakan tempat i untuk  mengembalikan i narapidana i kembali  bersosialisasi i di  tengah masyarakat i sebagai manusia i seutuhnya i dan menyadari i kesalahan i hal i ini tertuang i dalam pasal 2 i undang-undang i Nomor 12 Tahun i 1995 tentang Pemasyarakatan, i namun dalam i proses  pembinaan i dibutuhkannya i situasi  dan  suasana i kondusif i di  lembaga i pemasyarakatan i agar  terciptanya i suasana i yang kondusif i dibutuhkan keadaan i yang aman i serta tertib. i Ketika i adanya i sebuah gangguan i keamanan i dan ketertiban i maka kegiatan i pembinaan i yang i dilakukan i di  dalam  lembaga i pemasyarakatan i akan terganggu i dan  tidak i akan  maksimal i maka  dari  itu i pemeliharaan i keamanan i merupakan i suatu i hal i yang  sangat i penting i yang  harus  diterapkan i di  dalam i Lapas guna i melindungi penghuninya i baik Narapidana i maupun petugas. i
Maka i dari itu i aspek i keamanan sangat i perlu untuk i diperhatikan i karena aman atau i tidak amannya i suatu lembaga i pemasyarakatan i akan berpengaruh terhadap i pola pembinaan i yang diterapkan i dan akan i berpengaruh i pada setiap aspek i yang ada. i
B. Pelaksanaan proses Pengamanan  yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur sesuai dengan SOP Pengaturan pengamanan .
Pelaksanaan i proses pengamanan i di Lembaga Pemasyarakatan i yang baik i harus sesuai dengan i Permenkumham no 33 i tahun 2015 tentang i pengamanan pada i Lembaga Pemasyarakatan i dan Rumah tahanan i Negara menyatakan i sebagai i berikut :
Pasal  6  :  Penyelenggaraan i Pengamanan  sebagaimana i dimaksud  dalam i Pasal  4 ayat i (1) mencakup i kegiatan: i a. pencegahan i b. penindakan  dan i c. pemulihan. i
Pasal  7    : i Dalam  melaksanakan i Pengamanan  pada i Lapas  atau  Rutan i harus dilengkapi dengan i sarana dan prasarana i Pengamanan. i
Pasal  8 i :    Pencegahan i Gangguan  Keamanan i dan  Ketertiban i pada  Lapas i atau i Rutan, meliputi: i
a. pemeriksaan i pintu masuk i b. Penjagaan i c. Pengawalan i d. Penggeledahan i e. Inpeksi i f.  Kontrol i g.  kegiatan  Intelijen i h.  pengendalian  peralatan i i.  pengawasan komunikasi i j.  pengendalian  lingkungan i k.  penguncian i l.  penempatan  dalam rangka Pengamanan i m. investigasi i dan reka ulang i n. tindakan i lain sesuai dengan i ketentuan i peraturan perundang-undangan. i
Pasal 9
1. Pemeriksaan i terhadap pintu masuk i sebagaimana i dimaksud dalam i Pasal 8 huruf a merupakan i pemeriksaan administrasi i yang i dilakukan i terhadap i orang yang i akan memasuki i halaman i Lapas atau Rutan. i
2.    Pemeriksaan i sebagaimana i dimaksud  pada i ayat  (1) i dilakukan  oleh  Satuan i Pengamanan. i
Dalam i pelaksanaannya  proses  pengamanan i di  Lembaga i Pemasyarakatan  Kelas IIB  Cianjur  sudah  cukup  baik  untuk  memenuhi  standar  pengamanan  sesuai permenkumham  no  33  Tahun  2015.  Namun  masih  ada  beberapa  factor  yang  yang menyebabkan  proses  pengamanan  belum  bisa  terlaksana  dengan  maksimal  hal  ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya ketersediaan fasilitas penunjang keamanan.
Dengan  demikian  untuk  memaksimalkan  proses  pengamanan  pada  Lembaga Pemasyarakatan  kelas  IIB  Cianjur  perlu  ditingkatkannya  fasilitas  pengamanan  seperti CCTV  pada  setiap  sudut  Lapas,  serta  alat  deteksi  barang  disediakan  di  bagian  pintu penjagaan utama untuk mendeteksi barang apa saja yang masuk ke dalam Lapas untuk meminimalisir masuknya barang terlarang seperti narkotika dan senjata tajam.
C. Pelaksanaan pengamanan Lapas berdasarkan Undang-undang Pemasyarakatan
Proses i pengamanan  merupakan i hal  yang  wajib i untuk  dilaksanakan i tanpa terkecuali i karena kondisi keamanan i Lapas akan berdampak i pada proses pembinaan terhadap  Narapidana,  karena  dengan  keadaan  Lapas  yang  tidak  aman  mustahil  akan berjalannya pembinaan yang sesuai dengan harapan yang tertuang pada Undang-undang No 12 Tahun 1995.
Secara  khusus  pelaksanaan  proses  pengamanan  telah  diatur  dalam  berbagai instrument hukum Nasional antara lain :

## 1. Undang undang No 12 Tahun 2015 Tentang pemasyarakatan
Pasal 46 :
Kepala i LAPAS bertanggung i jawab atas keamanan i dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya. i
Pasal 47
1. Kepala i LAPAS  berwenang i memberikan i tindakan  disiplin i atau  menjatuhkan i hukuman  disiplin i terhadap  Warga i Binaan  Pemasyarakatan i yang  melanggar peraturan i keamanan i dan ketertiban i di lingkungan LAPAS i yang dipimpinnya. i 2. Jenis i hukuman disiplin i sebagaimana i dimaksud dalam ayat i (1) dapat berupa: i a. tutupan i sunyi paling i lama 6 (enam) i hari bagi Narapidana i atau Anak i Pidana b. menunda i atau  meniadakan i hak  tertentu i untuk  jangka i waktu i tertentu i sesuai i dengan peraturan i perundang-undangan i yang berlaku. i
3. Petugas i pemasyarakatan i dalam memberikan i tindakan disiplin i atau menjatuhkan i hukuman disiplin sebagaimana i dimaksud dalam ayat i (1) wajib:
a. memperlakukan i Warga Binaan i Pemasyarakatan i secara adil i dan tidak bertindak i sewenang-wenang i
b. mendasarkan i tindakannya i pada peraturan i tata tertib i LAPAS. i
4. Bagi i Narapidana i atau Anak i Pidana yang pernah i dijatuhi hukuman i tutupan i sunyi i sebagaimana i dimaksud dalam i ayat (2) i huruf a, apabila i mengulangi pelanggaran i
atau berusaha i melarikan i diri dapat i dijatuhi i lagi hukuman i tutupan sunyi i paling lama i 2 (dua) kali 6 i (enam) hari. i
Dalam pelaksanaannya Lapas Kelas IIB Cianjur menerapkan hukuman disiplin terhadap para  Narapidana  yang  melanggar  ketentuan  dengan  dimasukannya  di  sel  khusus sebagai  teguran  agar  narapidana  tersebut  tidak  melakukan  kembali  pelanggaran yang pernah dilakuakan.
Pasal 48  :  Pada i saat menjalankan i tugasnya, petugas i LAPAS diperlengkapi i dengan i senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pasal 49  :     Pegawai i Pemasyarakatan i diperlengkapi i dengan sarana i dan prasarana i lain sesuai i dengan kebutuhan i dan peraturan i perundang-undangan i yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya para petugas dilengkapi sarana dan prasarana pendukung yang  diguankaan  untuk  proses  pengamanan  seperti  CCTV  yang  berguna  untuk memudahkan dalam memantau sistuasi Lapas, serta dalam mengecek apa saja barang yang  masuk  kedalam  lapas  dengan  menggunakan  X-ray  dan  body  scanner.  Dalam pada Lapas Cianjur pengguanaan CCTV belum seluruhnya tersebar pada setiap sudut Lpas serta pengguanaan Body scanner yang belum tersedia yang berkaitan dengan tidak cukupnya anggaran untuk membeli
peralatan.
Pasal 50  :  Ketentuan i mengenai i keamanan dan ketertiban i LAPAS i diatur lebih i lanjut dengan i Keputusan i Menteri. i
2. Permenkumham  No  33  Tahun  2015  Tentang  pengamanan  pada  Lapas  dan Rutan
1.  Lembaga i Pemasyarakatan i yang  selanjutnya i disebut  Lapas i adalah  tempat i untuk melaksanakan i pembinaan i Narapidana i dan Anak i Didik Pemasyarakatan. i 2. Rumah i Tahanan i Negara i yang selanjutnya i disebut Rutan i adalah tempat i tersangka i atau terdakwa i ditahan selama i proses penyidikan, i penuntutan, i dan pemeriksaan i di sidang pengadilan. i 3. Narapidana i adalah i terpidana i yang i menjalani pidana i hilang i kemerdekaan i di dalam Lapas. i 4.  Tahanan i adalah  seorang i tersangka i atau  terdakwa i yang  ditempatkan i di  dalam i Rutan.
5. Petugas i Pemasyarakatan i adalah i Pegawai Negeri Sipil i yang melaksanakan i tugas di bidang Pemasyarakatan. i 6. Pengamanan i Lapas atau Rutan i yang selanjutnya i disebut Pengamanan i adalah segala bentuk i kegiatan i dalam  rangka i melakukan i pencegahan, i penindakan i dan pemulihan i terhadap i setiap  gangguan i keamanan i dan  ketertiban i di  Lapas i atau Rutan. i 7.  Satuan i Pengamanan i adalah  unit  yang i memiliki i tugas  melakukan i pencegahan, penindakan, i penanggulangan i dan pemulihan i gangguan keamanan i dan ketertiban i di Lapas i dan Rutan. i 8. Kepala i Satuan Pengamanan i adalah petugas i pengamanan i yang berada i dibawah dan bertanggung i jawab langsung i kepada i Kepala i Lapas i atau Rutan. i Pada BAB II i PENYELENGGARAAN i PENGAMANAN i di terangkan pada:
Pasal 2
1. Menteri i berwenang i menyelenggarakan i Pengamanan. i
2. Kewenangan i sebagaimana i dimaksud i pada ayat i (1) dilaksanakan i oleh Direktur i Jenderal i Pemasyarakatan. i
3. Direktur i Jenderal i Pemasyarakatan i sebagaimana i dimaksud i pada  ayat i (2) melimpahkan i kewenangan i pelaksanaan i Pengamanan i kepada  Kepala i Divisi i Pemasyarakatan i melalui Kepala Kantor i Wilayah i Kementerian i Hukum i dan i Hak Asasi i Manusia. i 4. Kepala i Divisi i Pemasyarakatan i sebagaimana  dimaksud i pada  ayat i (3) i melimpahkan i kewenangan i dan  tanggung i jawab i pelaksanaan i Pengamanan i kepada i Kepala i Lapas i atau Rutan. i Pasal 3
1. Dalam i menyelenggarakan i Pengamanan i sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal  2 dapat i dibentuk satuan i tugas i keamanan i dan ketertiban. i
2. Pembentukan i satuan i tugas i keamanan i dan  ketertiban i sebagaimana i dimaksud pada i ayat (1) dilakukan i oleh: i a. Direktur i Jenderal i Pemasyarakatan i untuk i satuan i tugas keamanan i dan ketertiban i di tingkat i pusat
b. Kepala i Kantor i Wilayah i Kementerian i Hukum i dan  Hak i Asasi  Manusia i untuk satuan i tugas keamanan i dan ketertiban i di tingkat i wilayah i provinsi. i
Pasal 4
1. Pengamanan i dilaksanakan i berdasarkan i klasifikasi: i a. Pengamanan i sangat i tinggi i b. Pengamanan i tinggi i
c. Pengamanan i menengah i d. Pengamanan i rendah. i
2. Klasifikasi i Pengamanan i sebagaimana i dimaksud i pada ayat i (1) didasarkan i pada: a. pola i bangunan i b. pengawasan. i
3. Pelaksanaan i klasifikasi i Pengamanan i sebagaimana i dimaksud i pada  ayat i (2) meliputi: i
a. Pengamanan i sangat i tinggi i dilengkapi i dengan i pemagaran i berlapis, i pos menara atas, i pos  bawah, i penempatan  terpisah, i pengawasan  closed i circuit i television, i pembatasan gerak, i pembatasan i kunjungan i dan pembatasan i kegiatan i pembinaan, i serta i pengendalian i komunikasi i
b. Pengamanan i tinggi i dilengkapi i dengan i pemagaran i berlapis, i pos  menara i atas penempatan i terpisah  atau  bersama, i pengawasan i closed  circuit i television, pembatasan i gerak, i pembatasan i kunjungan, i dan kegiatan i pembinaan i
c. Pengamanan i menengah i dilengkapi i dengan  pemagaran i minimal i 1  (satu) i lapis, penempatan i terpisah i atau  bersama, i pengawasan i closed i circuit i television, i pembatasan i kunjungan i dan pembatasan i kegiatan i pembinaan i dan i
d. Pengamanan i rendah i tanpa i pemagaran i berlapis, i penempatan i terpisah i dan bersama, i pengawasan i closed  circuit i television i dan  pembatasan i kegiatan i pembinaan. i
Lapas i Kelas  IIB  Cianjur  dikategorikan  sebagai  Lapas  dengan  klasifikasi  lapas dengan  pengamanan  menengah  yang  sesuai  dalam  pembagian  klasifikasi  paada premenkumham no 33 Tahaun 2015 pada pasal 4 tentang klasifikasi pengamanan Lapas. Pengklasifikasian  Lembaga  pemasyarakatan  berdasarkan  struktur  bangunan  serta
struktur  pengamanan  yang  ada  Pada  Lapas.  Selain  itu  klasifikasi  Narapidana  seperti lamanya masa tahanan.
Pasal 5  :
Dalam i menyelenggarakan i Pengamanan i terhadap i Narapidana i dan Tahanan i wanita i dilakukan i dengan mengutamakan i keberadaan i petugas wanita. i
Pasal 6
Penyelenggaraan i Pengamanan i sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal i 4  ayat i (1) mencakup i kegiatan: i
a. pencegahan i b. penindakan i c. pemulihan. i
Dalam  proses  pengamanaan  Lapas  Kelas  IIB  Caianjur  melakukan  pencegahan terjadinya  gangguan  kamtib  dengan  melakukan  penguatan  pengamanan  serta peningkatan fasilitas pengamanan dengan menambah sumber cahaya peneranagan guana meminimalisir terjadian pelarian yang dilakukan Narapidana. Serta fasilitas pendukung lainnya
Selain itu penindakan selalu dilakukan oleh Lapas kelas IIB Cianjur kepada warga binaan  yang  melakukan  pelanggaran  seperti  berkelahi,  menggunakan  Narkotika  dll dengan cara memasukannya ke Sel serta memasukannya pada register F.
Pasal 7
Dalam i melaksanakan i Pengamanan i pada i Lapas i atau  Rutan i harus  dilengkapi i dengan sarana i dan prasarana i Pengamanan. i Bagian i Kedua i Pencegahan i
Pasal 8
Pencegahan i Gangguan i Keamanan i dan Ketertiban i pada Lapas i atau Rutan, i meliputi: i a. pemeriksaan i pintu i masuk i b. Penjagaan i c. Pengawalan i d. Penggeledahan i e. Inpeksi i f. Kontrol i
g. kegiatan i Intelijen i h. pengendalian i peralatan i i. pengawasan i komunikasi i j. pengendalian i lingkungan i k. penguncian i
l. penempatan i dalam i rangka i Pengamanan i m. investigasi i dan i reka i ulang i n. tindakan i lain i sesuai i dengan i ketentuan i peraturan i perundang-undangan. i
Pasal 9
1. Pemeriksaan i terhadap i pintu i masuk i sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal i 8 huruf i a merupakan i pemeriksaan i administrasi i yang dilakukan i terhadap i orang i yang akan i memasuki i halaman i Lapas i atau Rutan. i
2. Pemeriksaan i sebagaimana i dimaksud i pada  ayat i (1) i dilakukan i oleh i Satuan i Pengamanan. i
Pasal 10
1. Penjagaan i sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal 8 huruf i b dilakukan i di: a. pintu i gerbang i halaman i b. pintu i gerbang i utama i c. pintu i Pengamanan i utama ; d. ruang kunjungan ;
e. lingkungan i blok i hunian i f. blok i hunian i g. pos i menara i atas i h. area i lainnya i yang ditetapkan i oleh i Kepala i Lapas i atau i Rutan. i
2. Penjagaan i sebagaimana i dimaksud i pada  ayat i (1)  dilakukan i oleh  Regu Pengamanan. i
Pada proses penagmanan lapas Cianjur membuat regu jaga dalam setiap pos penjagaan yang tertera pada pasal 10 ayat 1 secara bergiliran.
Pasal 11
1. Pengawalan i sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal i 8 huruf  c dilakukan i terhadap Narapidana i atau Tahanan i pada saat i : a. izin i luar i biasa i b. cuti i mengunjungi i keluarga i c. asimilasid i roses i peradilan i e. pemindahan i f. perawatan i medis i di luar i Lapas i atau Rutan i g. kebutuhan i lainnya i sesuai dengan i ketentuan i peraturan i perundangundangan.
2. Pengawalan i sebagaimana i dimaksud i pada  ayat i (1)  dilakukan i oleh  Satuan i Pengamanan i atas izin i dari Kepala i Lapas i atau Rutan. i
Pada  proses  penagawalan  Lapas  Kelas  IIB  Cianjur  melakukannya  kepada  setiap wargabinaan yang melakukan izin kelluar dengna berbagai alasan yang tertera diatas dengan didampingi oleh Staf KPLP sebagai penagaman untuk mencegah terjadinya pelarian.

## Pasal 12
1. Penggeledahan i sebagaimana i dimaksud i dalam Pasal i 8 i huruf i d i meliputi: i a. Penggeledahan i badan i b. Penggeledahan i barang i c. Penggeledahan i sel i d. Penggeledahan i area i e. Penggeledahan i kendaraan. i
2. Penggeledahan i sebagaimana i dimaksud i pada i ayat (1) i dilakukan i oleh: i a. anggota i Satuan i Pengamanan i dan pegawai i yang ditunjuk i
b. satuan i tugas i keamanan i dan ketertiban i dari i Divisi i Pemasyarakatan i pada Kantor i Wilayah i Kementerian i Hukum i dan Hak i Asasi i Manusia i c. satuan i tugas i keamanan i dan i ketertiban i dari i Direktorat i Jenderal i Pemasyarakatan. i Pasal 16
1. Pengendalian i peralatan i sebagaimana i dimaksud i dalam Pasal i 8 huruf i h dilakukan i dengan  mengelola i seluruh i sarana i Pengamanan i dan  sarana i lain  yang i dapat i menyebabkan i timbulnya i Gangguan i Keamanan i dan Ketertiban. i 2. Sarana i Pengamanan i sebagaimana i dimaksud i pada ayat i (1) meliputi: i a. senjata i api i b. peralatan i huru i hara i c. kunci i dan i gembok i d. peralatan i komunikasi i e. ruang i kontrol i f. alat i pemadam i kebakaran i g. kendaraan. i
Dengan adanya pengaturan yang berkaitan dengan proses pengamanan Lapas dapat menjadikan sebagai pedoman para petugas Lembaga Pemasyaratan dalam menjalankan tugasnya dengan baik serta menjadikan payung hukum bagi petugas dalam menjalankan kinerjanya.

## D. Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  proses  pengamanan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur
Berdasarkan permasalahan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan yang sudah di Jelaskan  di  atas  faktor  penghambat  dalam  proses  pengamanan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur antara lain:

## 1. Sarana dan prasarana pengamanan yang masih kurang
Adanya  sarana  dan  prasarana  pengamanan  yang  baik  dan  lengkap  akan berpengaruh terhadap aktivitas Lapas pada seluruh aspek yang ada. Terlebih pada bagian pengamanan yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Karena dengan lengkapnya sarana dan prasarana pengamanan maka akan optimal pula dalam menjaga keamanan Lapas. Seperti dengan disediakannya CCTV pada setiap sudut Lapas akan memudahkan para petugas dalam memantau situasi Lapas.
Namun pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Cianjur masih kurangnya dalam perlengkapan  sarana  pendukung  pengamanan.  seperti  masih  kurangnya  CCTV  yang tersebar  dalam  setiap  sudut  Lapas,  tidak  adanya  body  scenner  pada  pos  pengamanan pintu utama yang mengecek siapa saja yang masuk ke dalam Lapas yang bertujuan untuk meminimalisir  terjadinya  penyeludupan  yang  dilakukan  oleh  pengunjung  bahkan Petugas.
2. Pegawai yang kurang berintegritas Dalam proses pengamnaan yang pertu ada yaitu integritas seorang petugas, karena hal  terbesar  terjadinya  gangguan  kamtib  pada  Lapas  sebagian  besar  ada  kaitannya dengan para petugas seperti beredarnya narkotika, Handphone yang terjadi di Lapas para petugas  ikut  andil  dalam  penyebarannya  hal  ini  pun  masih  terjadi  di  Lapas  kelas  IIB Cianjur
3. Jumlah petugas dengan Narapidana terlampau jauh
Jumlah petugas sangat berpengaruh terhadap situasi dan kondisi pada Lapas karena dengan kurangnya petugas akan kurangnya pengawasan yang di lakukan terhadap setiap Narapidana.  Hal  ini  yang  terjadi  pada  Lapas  kelas  IIB  Cianjur  jumlah  petugaas pengamanan  hanya  sebanyak  61  orang  sedangkan  jumalah  Narapidana  sebanyak  720 orang sesuai data yang diambil pada saat penelitian.

## PENUTUP
Pelaksanaan proses pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur sesuai  dengan  Permenkumham  No  33  tahun  2015  seperti  pencegahan  terjadinya gangguan kamtib, penindakan serta pemulihan. yang mengacu pada Undang-undang No 12  tahun  1995  Tentang  pemasyarakatan.  Namun  dalam  prakteknya  masih  terjadi beberapa kendala yang menghambat terlaksananya proses pengamanan secara optimal diantaranya yaitu :  Sarana  dan  prasarana  pengamanan  yang  masih  kurang  seperti kurang  tersebarnya  CCTV,  body  scanner  dan  X-ray  yang  tidak  ada,  hal  ini  sangat mempengaruhi  terhadap  proses  pengaman  yang  optimal  karena  fasilitas  pendukung seperti  yang  ada  di  atas  sangat  membantu  pada  pelaksanaan  pengamanan.  selain  itu Pegawai yang kurang berintegritas dan Jumlah petugas dengan Narapidana  terlampau jauh  sangat  berpengaruh  terhadap  terlaksananya  pengamanan  yang  optimal.  Dengan faktor-faktor demikian maka sangat perlu  untuk penambahan fasilitas yang baik, jumlah pegawai serta penanaman moral terhadap para pegawai Lapas Kelas IIB Cianjur

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Modul Teknis Pengamanan kepala regu jaga dan Petugas Pintu Utama.kemenkumham Fuady, Munir, 2007, Dinamika Teori Hukum . Ghalia Indonesia: Bogor.
Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum Dan Negara Bee,Media Indonesia: Jakarta

## Perarturan-Perundangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan ,  Lembaran  Negara Republik

## Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 Tentang pengamanan Lapas dan Rutan

## ARTIKEL JURNAL
Harpe, S. E., Zohrabi, M., Barkaoui, K., Lozano, L. M., García-Cueto, E., Muñiz, J., Menold, N., Kaczmirek, L., Lenzner, T., Neusar, A., Martin-Raugh, M., Tannenbaum, R. J., Tocci, C. M., Reese, C., Reid, R., Dupaul, G. J., Power, T. J., Anastopoulos, A. D., Rogers- Adkinson, D., … Schillewaert, N. (2015). No Title
بیبیب . ثثثثثث ,
ث ثثثث ( 2 ) , قثقثقثقث . https://doi.org/10.5897/ERR2015
Ningrum, R. A. (2016). Urgensi pengaturan keamanan dan ketertiban dalam lembaga permasyarakatan di indonesia. Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia .
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/750/73 7
Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap
Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru). Sisi Lain Realita , 4 (1), 90 – 102. https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051
Yahya, A. Z. (2013). Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan. Pandecta: Research Law Journal , 6 (1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2324
Jenni, F. (2017). Fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri raden fatah palembang 2016 . 15 – 16.