## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN SELEKTIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2011
(The Implementation of Indonesia’s Public Policy to Immigration Selective Policy
Based on Law No. 6 of 2011)
Muhammad Azzam Alfarizi Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI E-mail: mazzama76@gmail.com

## Abstrak
Hak  yang melekat  dalam  diri  individu  tersebut  merupakan  suatu  penegasan  bahwasanya manusia  itu  harus diperlakukan  secara  baik  dan  beradab  serta  wajib  dihormati,  sebagaimana  bunyi  dari  sila  kedua  yakni: “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Hak asasi merupakan manifestasi dari sila ketiga yakni: “Persatuan Indonesia”. Jika seluruh hak terpenuhi, maka secara timbal balik persatuan  dan kesatuan itu akan tercipta. Hak  juga  dilindungi  dan  dijunjung  tinggi  sebagaimana  merupakan  kesepakatan  dari  sila  keempat  yang berbunyi:  “Kerakyatan  Yang  Dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/  Perwakilan”. HAM  juga  mengakui  hak  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia, yang sesuai dengan sila kelima yang berbunyi: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Tata Nilai PASTI  yang  merupakan  core  value  dariinsanKemenkumhamyangmerupakanakronim  dari  Profesional, Akuntabel,  Sinergis,  Transparan,  dan  Inovatif  merupakan  pengewajantahan  dari  kinerja  aparatur keimigrasian dalam memberikan pelayanan berbasis HAM. Jika nilai tersebut dapat selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka kriteria penilaian pelayanan publik berbasis HAM yang didasarkan pada  Aksesibilitas  dan  ketersediaan  fasilitas;  ketersediaan  petugas  yang  siaga  dan  kepatuhan  pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing- masing bidang pelayanan akan dengan mudah tercapai.  Sudah  sepatutnya  insan  imigrasi  dalam  memberikan  pelayanan  harus  sesuai  dengan  prinsip pelayanan  berbasis  HAM  dan  selaras  dengan  falsafah  Pancasila.  Hal  ini  sebagai  suatu  ikhtiar  dalam pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945,  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku serta prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa/atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Keimigrasian.

## Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kebijakan Selektif, Keimigrasian

## Abstract
The  inherent  right  of  the  individual  is  an  affirmation  that  human  beings  must  be  treated  properly  and civilized  and  must  be  respected,  as  the  sounding  of  the  second  precept  is:  "Just  and  Civilized  Humanity". Human rights are manifestations of the third principle, namely: "Indonesian Unity". If all rights are fulfilled, reciprocally the unity and integrity will be created. Rights are also protected and upheld as is the agreement of  the  fourth  precepts  that  reads:  "Democracy  Led  by  Wisdom  in  Consultation  /  Representation".  Human Rights also recognizes the right of every person for the honor and protection of human dignity and dignity, which is in accordance with the fifth precepts which read: "Social Justice for All Indonesian People" PASTI Values  which  are  the  core  values  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  which  is  an  acronym  of Professional, Accountable, Synergistic, Transparent and Innovative is an expression of the performance of the  immigration  apparatus  in  providing  human  rights  based  services.  If  these  values  are  in  line  with  the values contained in Pancasila, the criteria for evaluating human rights-based public services are based on the  accessibility  and  availability  of  facilities;  the  availability  of  alert  officers  and  compliance  of  officials, employees, and implementers of Service Standards for each service area will be easily achieved. It is fitting that immigration personnel in providing services must be in accordance with the principles of human rights- based  services  and  in  harmony  with  the  Pancasila  philosophy.  This  is  as  an  endeavor  in  fulfilling  service needs  in  accordance  with the  mandate  of  the  1945  Constitution,  provisions  of  applicable  laws  and  human rights  principles  for  every  citizen  and  population  for  services  provided  by  the  government  in  this  case Immigration.
Kata Kunci: Public Policy, Selective Policy, Immigration

## PENDAHULUAN
Jenderal Clausewitz dalam bukunya yaitu On War mengemukakan  bahwa  Perang  adalah kelanjutan dari  Politik  atau  war  is  the  continuation  of politics. Clausewitz  adalah  orang  jerman  dan  di jerman,  tidak  ada  padanan  kata  bagi policy , sehingga  kemungkinan  besar,  yang  hendak dikatakan  oleh  Clausewitz  adalah war  is continuation  of  policy ,  atau  kebijakan  publik, adalah  keputusan  politik  yang  melembaga  dari pemerintahan Instituanalized  political  decision. Keputusan politik yang tidak pernah dilembagakan-  yang  artinya  menjadi  milik lembaga  dengan  cara  disahkan  hukum  –adalah keputusan  seorang  diktaktor  atau  pemimpin otoritarian  yang  menganggap  bahwa  dirinya adalah Hukum, Negara atau bahkan tuhan.
Tantangan  terbesar  yang  saat  ini  dihadapi  oleh setiap  negara  berkembang,terutama  yang  masih “lemah” adalah bagaimana membangun kebijakan publik  yang  kuat  dan  mewakili  kepentingan nasional  dan  bukan  kepentingan  asing  maupun kopradornya. Pemahaman, pengertian, dan penguasaan  kebijakan  publik  menjadi  syarat utamanya.  Tepatnya,  memahami,  mengerti,  dan menguasai  kebijakan  publik  yang  relevan  dengan konteks kekinian dan masa depan. Dalam kutipan dari  Fairbanks  dan  Stacey  (1997)  sebagaimana berikut :
“  A  great  many  developing  nations  are  in economic  crises  today,  but  not  exactly  because they are doing the wrong things. Rather, they are doing the right things for times they no longer live in.”
Terlalu  sering  kita  membuat  kebijakan  yang benar,  tetapi  pada  dasarnya  tidak  cocok  lagi dengan  waktunya.  Dan,  kendala  upaya  tersebut menjadi  upaya  yang  berat,  karena  tidak  sedikit upaya  memahami  kebijakan  publik  seringkali berujung  kepada  ketidakpastian  pemahaman tentang  kebijakan  publik  itu  sendiri.  Tidak mengherankan  jika  kemudian  pembelajaran  dan praktik kebijakan publik terjebak kepada kesempitan pemahaman dan kemerosotan kebijakan  publik  dari  sebah  fakta  strategis menjadi  fakta  teknis  dari  urutan  kerja  : Perumusan,  Pelaksanaan,  Pengendalian,  Kering
dan  diremehkan.  Seperti  pengakuan  Peters  dan Pierre :
“  The  Study  Public  Policy  is  vey  complex  topic, and many attempt to force policy into any narrow therotical  frame  should  be  considered  with  some skepticism (Peters & Pierre,2006 : 1)”
Negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal lima komponen utama  .  Pertama,  komponen  lembaga-lembaga negara  yaitu  lembaga  Pemerintah  atau  eksekutif, lembaga  Perundang-undangan  atau  legislative, dan  lembaga  peradilan  atau  yudikatif.  Di  zaman modern,  ketiga  lembaga  ini  mempunyai  pola  : terpisah satu sama lain, terkait satu sama lain, atau salah  satu  menjadi  bagian  dari  yang  lain  baik secara formal maupun dalam arti terkooptasi.
Kedua,  Komponen  Rakyat  sebagai  warga  negara (Citizen).  Rakyat  sebagai  warga  negara  berbeda dengan  rakyat  bukan  sebagai  warga  negara. Rakyat  sebagai  warganegara mempunyai hak-hak kewargaan,  yaitu  hak  politik,  hak  hukum,  hak ekonomi, hak sosial, hak kultural, hak komunitarian,  hak  sosial,  hak  individual,  hak intelektual,  dan  hak  biologis.  Bahasa  Universal dari  hak-hak  tersebut  adalah  hak  asasi  manusia. Rakyat  berkembang  dalam  bentuk  masyarakat- masyarakat  kewargaan  atau  civil  society  yang menjadi isntrumen penyeimbang (Counterveliing) terhadap  negara  untuk  memastikan  bahwa  negara bekerja  untuk  mencapai  misinya  –  raison  d’etre- nya.  Bentuk-bentuk  wadah  kewargaan  tersebut amat  beragam,  mulai  dari  wadah  politik  maupun dalam bentuk asosiasi Formal atau informal.
Ketiga,  wilayah  yang  diakui  kedaulatannya.  Hari ini kita masih memahami wilayah sebagai sebuah kawasan  fisikal  yang  kasat  mata.  Negara-negara di  dunia,  kecuali  Negara  Palestina,  adalah  negara yang  mempunyai  batasan  fisik  geografis  yang diakui oleh negara di sekelilingnya dan Persatuan Bangsa-Bangsa.  Ke  depan,  akan  berkembang Vitual  Nations  yang  mempunyai  wilayah  yang maya. 1.
Keempat,  komponen  kebijakan  publik.  Setiap Negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundang-undangan, keputusan kebijakan  sebagai  aturan  main  hidup  bersama. Negara  tanpa  komponen  keempat  ini  menjadi negara  gagal,  karena  kehidupan  bersama  diatur
1. Crowley, A., 2017. Conclusion: The Wealth of Virtual Nations. The Wealth of Virtual Nations, pp.91–96.
oleh seseorang  atau  sekelompok orang  saja,  yang bekerja  seperti  tiran  dengan  tujuan  memuaskan kepentingan  diri  dan  atau  kelompoknya  saja. Kebijakan  publik  menjadi  komponen  penting yang  diabaikan  oleh  ilmuan  politik.  Kebijakn publik  termasuk  di  dalamnya “Tata  Kelola Negara”  (Governance) ,  yang  mengatur  interaksi antara negara dan rakyat. 2
Pada  dimensi  keempat  inilah,  kita  memulai pemahaman  tentang arti  penting  kebijakan  publik pada  konteks  makro  negara.  Setiap  negara terutama pemerintahan, sebagai pemegang kekuasaan, berkehendak untuk dapat mengendalikan rakyat dan wilayahnya. 3.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas  dapat diidentifikasi permasalahan yang untuk selanjutnya  dilakukan  pengkajian  dalam  rangka memberikan  pemecahan  terhadap  permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana Implementasi Kebijakan Publik (Publik  Policy)  terhadap  Kebijakan  Selektif Keimigrasian berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimirasian?

## PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Publik (Public Policy) terhadap  Kebijakan  Selektif  Keimigrasian Indonesia
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki  posisi strategis dalam pergaulan Internasional.  Baik  dari  aspek  geografis,maupun asperk  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  sehingga  menjadi  pusat perhatian  dalam  menarik  minat  banyak  warga negara  asing  untuk  datang  dan  berkunjung  ke Indonesia.  Hal  tersebut  menjadi  hal  yang  wajar dan sah tentunya selama orang asing yang datang berkunjung  maupun  menetap  di  wilayah  negara Indonesia  melengkapi  persayaratan  yang  sesuai ketentuan  dan  bisa  disebut  sah  dalam  ketentuan yang  berlaku  serta  melewati  serangkain  prosedur yang  telah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  Republik Indonesia.
Keberadaan  orang  asing  tersebut  juga  dapat memberikan manfaat bagi kesehjahteraan
rakyat,bangsa dan
negara
Republik
Indonesia,tidak  membahayakan  keamanan  dan ketertiban,tidak saling bermusuhan dengan rakyat maupun  pemerintah  negara  Republik  Indonesia.
2 Wicaksono, K.W., 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 19(1), p.17.
3. Ichsan, M., Agusalim, L. & Abdullah, Z., 2018. Dampak Ekonomi Makro Terhadap Yield Surat Berharga Negara: Studi Empiris Di Indonesia. Media Trend, 13(2), p.178.
Maka  masing-masing  negara  harus  sangat berhati hati  dalam  membuat  keputusan  agar  tidak memberikan  dampak  negative  bagi  sektor bisnis,perekonomian  suatu  negara  dan  hubungan yang  disharmoni  antar  negara  sehingga  sebisa mungkin  disesuaikan  dengan  kondisi  sosial  yang ada di masing masing negara. 4
Indonesia  sebagai  Negara  Hukum  (Rule  Of  Law) mempunyai tugas dan fungsi agar segala tindakan dalam  penyelenggaraan  negara  dilakukan  dengan berdasarkan  atas  Hukum  yang  berlaku  di  negara Indonesia  atau  biasa  disebut  dengan  Hukum Positif.  Menyadari  akan  hal  tersebut  maka  dalam penyelenggaraan  pembangunan  nasional,perlu adanya keikutsertaan pembangunan hukum sebagai  salah  satu  esensi  dalam  pembangunan nasional.Keberadaan Pembangunan hukum sebagau  bagian  dari  pembangunan  nasional disebabkan  karena  realitas  utama  yakni  adanya korelasi  antara  pembangunan  hukum  dengan pembangunan masayarakat sehingga setiap warga Negara  mempunyai  kedudukan  yang  sama didepan  hukum. 5 Perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat  pada  era  modernisasi  ini  tentunya sangat  mempengaruhi  keberadaan  hukum  dalam masayrakat.Selain  itu,heterogenitas  masyarakat mengakibtakan  adanya  pembangunan  hukum  di setiap  waktu  agar  hukum  dapat  menjadi  sarana rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Roscue Pounddegan  istilah Law  As  a  Tool  Of  Social Engeneering . 6 selain  itu  Hukum  Keimigrasian merupakan  bagian  dari  sistem  hukum  yang berlaku  saat  ini  di  Indonesia  bahkan  merupakan sebuah  subsitem  yang  berlaku  dalam  Hukum Administrasi Negara.
4 Sihar Sihombing, 2013, Hukum Keimigrasian Dalam Perspektif Hukum Indonesia ,  Nuansa Mulia,  Bandung, hlm 14.
5 Syaifullah Yophi Ardianto,  “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru” ,  Jurnal Ilmu Hukum, vol 3. No. 1, pasal 1.
6 Soetandyo Wignjosoebroto,  2002,  Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Penerbit HUMA, Jakarta, pasal 35.
Tabel 1 Tiga Model Administrasi Publik Paradigm Public Administration New Public Management Responsive Governance Citizen-Centered Relationship Obedience Entitlement Empowerment Accountability of Senior Services Politicians Customers Citizens and Stakeholders Guliding Principles Compliance with rules and regulations Efficiency and Result Accountability, Transparency,and Participation Criteria for success Output Outcome Process Key Atribute Impartialty Profesionalism Responsiviness Sumber : World Public Secktor Report, 2005
Hukum Keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintah  colonial  belanda  di  mulai  sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga 1991. 7
Masuk
kepada
Kedaulatan Bangsa
Indonesia,setiap  orang  asing  yang  masuk  ke dalam  wilayah  Indonesia  pada  dasarnya  sudah diatur  pengawasan  nya  di  dalam  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2011  yang  menyatakan bahwa  “ Keimigrasian  adalah  hal  ihwal  lalu  lintas  orang yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Indonesia  serta pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya kedaulatan  negara”.  Dampak  dari  keluar masuknya  warga  negara  asing,  seperti  terjadinya peningkatan  arus  keluar  masuknya  modal, informasi,  jasa,  barang  orang  dapat  memberikan efek buruk. Pengaruh buruk tersebut dapat berupa:
1. Pengaruh perekonomian nasional oleh perusahaan  transnasional  yang  bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui PMA, dan/atau  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi).
2. Munculnya  Transnational  Organized  Crimes (TOC), mulai dari pencucian uang, narkotika dan  obat  terlarang,  perdagangan  anak-anak dan  wanita  sampai  pada  perbuatan  terorisme internasional.
Keimigrasian memiliki peranan yang sangat besar untuk meminimalisasi dampak negatif dari keluar masuknya warga negara asing, sebab keimigrasian memiliki  wewenang  dalam  politik  hukum keimigrasian  yang  bersifat  selektif  ( selective policy ).  Lembaga  imigrasi  Indonesia  memiliki
7 M imam santoso, “Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”. UI Press, Jakarta, 2004, Hlm.l 1.
landasan operasional  dalam  menolak atau mengizinkan  orang  asing,  baik  dari  segi masuknya,  keberadaannya,  maupun  kegiatannya di Indonesia. 8
Masuk  kepada  Kebijakan  Publik,  terdapat beberapa definisi menurut para Ahli di bidangnya. Salah  satu  definisi  yang  menjelaskan  Kebijakan publik  yaitu  Carl  I.  Friedrick  yang  memberikan definisi  terhadap  kebijakan  publik  yang  diartikan sebagai  serangkaian  tindakan  yang  di  usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang  ada,  dimana  kebijakan  yang  diusulkan tersebut  ditujukan  untuk  memanfaatkan  potensi sekaligus  mengatasi  hambatan  yang  ada  dalam rangka mencapai tujuan tertentu (1963, 79)
Berbeda  dengan  Harold  Laswell  dan  Abraham Kaplan  (1970,  71)  yang  mendefinisikan  sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan- tujuan  tertentu,  nilai-nilai  tertentu,  dan  praktek tertentu (A  projected  program  of  goals,  values, and  practices). Namun  kebijakan  publik  yang dikemukakan  oleh  Stella  Theodoulou  dalam Public  policy  : The  Essential  Readings  (2005) mengemukakan bahwa “The public policy process is essentially the movement from the emergence of a  problem,  to  it  being  placed  on  to  the  policy agenda,  and  finally,  to  its  enactment  and reflection  on  its  effectiveness.  The  Public  policy process  may  be  thus  broken  up  into  six  fluid stages.” Tahapan tersebut sebagai berikut :
8 M. Iman Santoso, 2004, Persfektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Negara, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disebut M. Iman Santoso I), hal. 4.
1. Problem  Recognition  –  Problems  that  may potentially  make  their  way  onto  the  public policy agenda are recognized.
2. Agenda  Setting  –  Problems  that  are  deemed worthy of attention are palced on the agenda.
3. Policy  Formulation  –  Various  policies  are crefted  to  deal  with  the  problem  that  has been set on the agenda.
4. Policy  Adoption  –  An  Official  policy  is agreed upon.
5. Policy  Implementation  –  The  Public  policy that  has  been  officially  agreed  upon  is  put into action.
6. Policy  Analysis  and  Evaluation  –  The implemented  policy  is  evaluated  dot  its Effectiveness.
Maka  Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa kebijakan  publik  adalah  Setiap  keputusan  yang dibuat  oleh  Negara,  sebagai  strategi  untuk merealisasikan  tujuan  dar  dalam  proi  Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat  pada  masa  transisi,  untuk  menuju kepada masayrakat yang di cita-citakan.
Dengan demikian, kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis.  Sebagai  sebuah  strategi,  maka  di  dalam kebijakan  publik  sudah  terangkum  preferensi  – preferensi  politis  dari  para  actor  yang  terlibat  di dalam  proses  kebijakan,  khususnya  pada  proses perumusan.  Sebagai  sebuah  strategi,  maka kebijakan  publik tidak  saja  bersifat  positif,namun juga  negative,  di  dalam  arti  pilihan  keputusan selalu  bersifat  menerima  salah  satu  dan  menolak yang  lain. 9 Donald  F.  Kettl  (1996,  9-15) mengemukakan  bahwa  memasuki  millennium ketiga,  administrasi  publik  menghadapi  tiga  isu kritikal yaitu berkenaan dengan struktur administrasi publik dengan tantangan menguatnya swasta  dan  menyusutnya  pemerintahan (best government  is  least  government) 10 ;  proses administrasi publik yang memperhadapkan kenyataan bahwa sumber deficit terbesar di setiap neara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik  ;  nilai,  yaitu  yang  berkenaan  antara  lain dengan munculnya ikon Enterpreneurial government;  dan  kapasitas  yang  berkenaan
9 Sumiar, H.R., 2018. Back Matter JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 22(2).
10 Mills, C., 1981. Is the Least Government the Best Government? Philosophy & Public Policy Quarterly, 1(2), p.1.
dengan  isu  kecakapan  dari  administrator  publik yang memanajemeni urusan urusan publik. 11
11 Arun, H., 2018. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Studi  Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Menengah Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 3(1), P.33.
Tabel 2 Perbedaan Mazhab Kontinentalis dan Anglo Saxon Isu Kontinentalis Anglo Saxon Makna Hukum negara/publik Kebijakan Publik Prioritas Kepentingan Pembuat Hukum/pemerintah Rakyat dan pemerintah Pembuat Kebijakan Pemerintah Pemerintah dan rakyat Bentuk Tidak detail, makro-messo- mikro Detail, tidak perlu kebijakan penjelas Manajemen Memerlukan kebijakan pe;alsana yang sangat berjenjang untuk mengimplementasikan Tidak memerlukan kebijakan pelaksana untuk melaksanakanny. Muatan Pokok Tata cara Tujuan yang hendak dicapai Kecenderungan Membatasi, Menghukum Memberikan kesempatan, mengelola Kawasan Pengguna Eropa Kontinental dan eks koloninya Inggris, Bekas koloni Inggris, Persemakmuran (Commonwealth) AS, Kanada Keunggulan Cepat, mudah, tidak harus demokratis Lebih sesuai dengan kebutuhan terkni dan ke depan Kelemahan Penggunaan ke depan berisiko tinggi karena masalah LOT, LOO, dan LOE Memerlukan waktu untuk proses yang demokratis
Jadi,  pada  dasarnya  terdapat  dua  pemahaman dalam  memandang  kebijakan  publik,  Pertama, yang  melihat  kebijakan  publik  sebagai  produk negara,  pemerintah,  birokrasi,  atau  administrasi publik.  Kebijakan  publik  identic  dengan  hukum, sebagai  sebuah  produk  negara.  Indonesia,  sesuai dengan  UU  No.11  Tahun  2012  Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
Pasal 10 menyebutkan bahwa materi muatan yang harus  diatur  dengan  Undang-Undang.  Dalam Kebijakan publik di dalamnya terdapat Perundang-undangan  yang  terbagi  menjadi  dua pemahaman  yang  berbeda,  yaitu  Pola  Anglo Saxon  yang  berupa  keputusan  legislatif  dan keputusan  eksekutif;  dan  pola  continental,  yang biasanya  terdiri  atas  pola  makro,messo,mikro
Tabel 3 Pemahaman Anglo Saxonis dan Kontinentalis Anglo Saxonis Kontinentalis 1. Lengkap
2. Jarang diperlukan kebijakan penjelas dan pelaksana
3. Kebijakan di tingkat Eksekutif sering bersifat mandiri 1. Tidak Lengkap 2. Perlu Kebijakan penjelas dan pelaksana
(Kebijakan “Makro,Messo, dan Mikro”)
3. Kebijakan eksekutif adalah kebijakan turuna (derivate)
Disini  hendak  ditambhakan  satu  faktor  : Kebijakan  publik,  Michel  E.  Porter  (1998) mengemukakan  bahwa  keunggulan  kompetitif dari  setiap  negara  ditentukan  seberapa  mampu
negara  tersebut  mampu  menciptakan  lingkungan yang  menumbuhkan  daya  saing  dari  setiap  aktor didalamnya,  khususnya  aktor  ekonomi.  Dalam penerapan  Mekanisme  Kebijakan  publik  di
Indonesia,  Kebijakan  publik  sebenarnya  dapat disebut  sebagai  hukum  dalam  arti  luas,  jadi sesuatu  yang  mengikat  dan  memaksa.  Undang- undang  dasar  1945  Bab  1  tentang  Bentuk Kedaulatan  Pasal  1  ayat  3  menyebutkan  bahwa Negara Indonesia dalah Negara Hukum.
Kesepakatan  nasional  tersebut  juga  diperkuat dalam  penjelasan  UUD  1945  pada  sistem pemerintahan  negara  yang  menyebutkan  bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechstaat) , tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Makchsstaat). Kesepakatan  awal  bahwa  negara diselenggarakan  atas  dasasr  hukum-hukum  yang disepakati  bersama.  Dalam  bentuk  yang  luas, hukum  itu  adalah  kebijakan  publik  dari  tingkat yang paling tinggi, yaitu sejakt di tingkat tertinggi yaitu  Konstitusi  (UUD  1945),  Ketetapan  MPR, Peraturan pemerintah, Peraturan daerah, Keputusan  presiden,  Keputusan  Kepala  daerah, Keputusan  Menteri,  Keputusan  Pimpinan  Dinas, dan seterusnya.
Konsepsi ideal negara hukum menurut Aristoteles dekat  dengan  “Keadilan”  (Rumokoy,  2001:2). Bahkan,  pada  tingkat  yang  paling  dasar  dapat dikatakan  bahwa  tujuan  negara  tercapai  apabila telah tercipta keadilan. Dalam tingkat paling dasar acapkali  kesehjahteraan  merupakan  prioritas kemudian  disbanding  keadilan.  Kebijakan  Publik sebagai  sebuah  hukum  yang  berfungsi  untuk memastikan  setiap  warga  untuk  memperoleh  apa yang  menjadi  haknya.  Dengan  demikian,  makna keadilan  tidak  sekedar  distributif  melainkan komutatif  atau  yang  bekerja  akan  memetik  hasil dan  yang  bekerja  lebih  banyak  berhak  atas  hasil yang lebih banyak.
Kebijakan  Publik  berbeda  dari  negara  ke  negara. Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  bahwa perbedaan  tersebut  diawali  dari Social  beliefs  on goodness . Pemahaman ini diperkuat oleh Barbara N.  Mclennan  (1980).  Lennan  menyoroti  dari
sistem  politik  yang  dianut  oleh  Negara-Negara yang  dianalisisnya.  Bahwa  kebijakan  politik  dan kebijakan  publik  mencerminkan  Karakter  Politik dari masing-masing Negara.
Lenna mengelompokkan tiga jenis negara dengan sistem  politik  yang  berbeda.  Pertama,  Negara Kompetitif  (Competitive  State).  Bentuk  negara kompetitif  icirikan  oleh  adanya  proses  kebijakan yang  terbuka  I  dalam  isntitusi-institusi  dimana kebijakan  publik  dibuat.  Kondisi  ini  didukung oleh  adanya  budaya  politik  yang  sudah  dewasa, kekuasaan terdistribusi kepada kelompok- kelompok masyarakat tetapi tidak secara tradisional.  Negara  yang  disebut  Lennan  sebagai Negara Kompetitif adalah Inggris, India, Prancis.
Model  kedua  adalah  Negara  Terfragmentasi (Fragmented  States). Pada  penjelasan  model kedua  ini  proses  perumusan  kebijakan  di  dalam isntitusi formal tidak selalu mencerminkan proses yang  sesungguhnya.  Negara  –  Negara  yang dikategorikan sebagai The Fragmented States oleh McLennan adalah Chili, Indonesia, dan Zaire.
Ketiga, Negara non-kompetitif (Non Competitifve States).  Pada  negara  ini,  kebijakan  publik  didikte oleh  elite  yang  memonopoli  kekuasaan.  Contoh dari  negara  yang  ditemukan  oleh  Lennan  pada saat  penilaiannya  adalah  Uni  Soviet  (USSR)  dan China  (RRC).  Maka  kesimpulan  yang  diambil McLennan menunjukan bahwa Competitive states proses  kebijakan  publik  di  selenggarakan  dalam suatu  proses  politik  yang  sangat  melembaga (Higly Instituonalized). Persaingan antara kelompok  kekuasaan  dikelola  di  dalam  proses politik yang melembaga tersebut. Pada Fragmented  states  tidak  terdapat  pelembagaan proses  politik  yang  cukup  memadai  dalam memproses kebijakan public. Pada Non- competitive states elite politik memonopoli proses politik  dalam  merumuskan  kebijakan  Publik.
Tabel 4 Perbandingan Antara Negara Model McLennan Competitive States Fragmented States Non Competitive States 1. Proses Kebijakan yang terbuka dalam institusi dimana kebijakan
tersebut di buat.
2. Budaya Politik Dewasa
3. Kekuasaan
Terdistribusi 4. Negara Demokratik dan Maju 1. Proses Perumusan kebijakan di dalam isntitusi formal tidak selalu mencerminkan proses yang sesungguhnya 2. Kekuasaan terdistribusi secara tradisional 3. Negara Transisi 1. Kebijakan publik didikte oleh elite yang memonopoli kekuasaan 2. Memonopoli kekuasaan secara absolut
3. Negara Otokratik
Maka  muncullah  sebuah  asumsi  bagaimana penerapan  Kebijakan  Publik  yang  ideal.  Maka jawaban  yang  harus  di  hadirkan  sesuai  dengan penjelasan diatas harus kontekstual atau mengacu kepada tantangan yang dihadapi pada saat ini dan di  masa  depan.  Ian  Patrick  Agustin  (2011) menyebut  model  seperti  ini  sebagai  sebuah pragmatisme dalam kebijakan publik, sebuah pola yang banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang dan maju di kawasan Asia.
Pragmatisme 12 tidak  identic  dengan  oportunisme. Pragmatisme  juga  tidak  sekedar  Praktis-isme. Pragmatisme  lebih  mengacu  kepada  keharusan dari setiap ide untuk merujuk kepada kensekuensi impelentasinya.  Pragmatisme  lebih  dekat  dengan Goal  Setting  Theory , 13 yakni  bahwa  setiap tindakan  harus  mengacu  kepada  suatu  tujuan (Molan, 2001:65). Pragmatisme harus bersifat etis dan  strategis.  Bersifat  etis  maksudnya  ditujukan untuk  kepentingan  publik  dan  bukan  elit.  Bukan pula kelompok atau segelintir orang saja.
Salah  satu  kunci  utama  dalam  kebijakan  Publik yang  bersifat  Pragmatisme  adalah  harus  memiliki sifat  Strategsi.  Pragmatisme  Strategis  mengacu kepada  tiga  ukuran.  Pertama,  mengacu  kepada tujuan.  Yaitu  memiliki  tujuan  untuk  menjadikan rakyat  berdaya  yang  artinya  mampu  membangun dirinya  sendiri.  Kedua,  mengacu  kepada  konteks tantangan  saat  ini  dan  hari  ke  depan.  Ketiga, sesuai  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  yang memiliki  sebuah  prinsip  yang  setara  dengan Prinsip  Manajemen,  yaitu  optimalisasi  risorsis 14 atau sumber daya.

## PENUTUP

## Rekomendasi
Berdasarkan  Pembahasan  mengenai  Kebijakan Publik  (Public  Policy)  yang  dikaitkan  dengan Kebijakan  Selektif  Keimigrasian  maka  dapat disimpulkan  sebagai  berikut.  Hak  yang  melekat dalam  diri  individu  tersebut  merupakan  suatu penegasan bahwasanya manusia itu harus
12 Durkheim, Émile, and Armand Cuvillier.
"Pragmatisme et sociologie." (1955): 333-50.
13 Latham, G.P., 2016. Goal-Setting Theory: Causal Relationships, Mediators, and Moderators. Oxford Research Encyclopedia of Psychology.
14 Mulyani, Anny, and Irsal Las. "Potensi sumber daya lahan dan optimalisasi pengembangan komoditas penghasil bioenergi di Indonesia." Jurnal litbang pertanian 27.1 (2008): 31-41.
diperlakukan secara  baik  dan  beradab  serta  wajib dihormati,  sebagaimana  bunyi  dari  sila  kedua yakni:  “Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab”. Hak  asasi  merupakan  manifestasi  dari  sila  ketiga yakni:  “Persatuan  Indonesia”.  Jika  seluruh  hak terpenuhi, maka secara timbal balik persatuan dan kesatuan  itu  akan  tercipta.  Hak  juga  dilindungi dan  dijunjung  tinggi  sebagaimana  merupakan kesepakatan  dari  sila  keempat  yang  berbunyi: “Kerakyatan  Yang  Dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan”.  HAM  juga  mengakui  hak  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan  martabat  manusia,  yang  sesuai  dengan  sila kelima  yang  berbunyi:  “Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia”  Tata  Nilai  PASTI yang merupakan core value dariinsanKemenkumhamyangmerupakanakronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan  Inovatif  merupakan  pengewajantahan  dari kinerja  aparatur  keimigrasian  dalam  memberikan pelayanan berbasis HAM. Jika nilai tersebut dapat selaras  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila  maka  kriteria  penilaian  pelayanan publik  berbasis  HAM  yang  didasarkan  pada Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas; ketersediaan  petugas  yang  siaga  dan  kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing- masing bidang pelayanan akan dengan  mudah  tercapai.  Sudah  sepatutnya  insan imigrasi  dalam  memberikan  pelayanan  harus sesuai  dengan  prinsip  pelayanan  berbasis  HAM dan  selaras  dengan  falsafah  Pancasila.  Hal  ini sebagai suatu ikhtiar dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945, ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  prinsip  HAM  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  jasa/atau  pelayanan yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Keimigrasian.

## Saran
Penerapan  Kebijakan  Mutu  Total  (  Total  Quality Policy).  TQM  adalah  sebuah  pemahaman  tntang “Continuous satisfaction of customer requirement”.  TQM  memberikan  persamaan kedudukan  bahwa  Pemerintah  dapat  disamakan dengan organisasi yang hadir dengan tugas untuk memuaskan  customernya.  Bentuk  kepuasan  itu dirupakan dengan pada misis pembentukan negara ,sebagaimana  di  Indonesia  di  maktubkan  dalam Konstitusi  UUD  1945.  Tugas  dari  pemerintah
untuk  seterusnya  menyerahkan  Kebijakan  publik berkualitas  tinggi  menjadi  sebuah  keharusan. Rakyat  berhak  mendapatkan  kepastian  bahwa kebijakan  publik  yang  diberikan  berkualitas tinggi.  Terlebih,  tugas  dasar  pemerintah  hanya dua,  yaitu  membangun  kebijakan  publik  (yang unggul)  dan  memberikan  pelayanan  publik  (yang berkualitas).

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis
Kebijaksanaan,  Dari  Formulasi  Keimplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara
Abidin,  Said  Zainal,  2004,  Kebijakan  Publik, Jakarta Pancar Siwah.
Adimihardja,  Kusnaka  &  Hikmat,  Harry.  2003. Participatory Research Appraisal. Pengabdian dan Peberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora
Anderson, James, A. 1997. Public Policy Making Third  Edition,  USA,  Penerbit  Houghton  Miffin Company
A.R.  Mustapadijaja.  1992.  Studi  Kebijaksanaan, Perkembangan  dan  Perepannya  dalam  Rangka Administrasi  dan  Manajemen  Pembangunan. Jakarta, LP-FEUI.
Arief, Syaiful, 2006, Demokrasi:  sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran Averroes Press, Jakarta.
Chandra,  Eka,  dkk.  2003.  Membangun  Forum Warga.  Implementasi  Partisipasi  dan  Penguatan Masyarakat Sipil. Bandung: Akatiga.
Dye  R  Thomas.  2008.  Understanding  Public Policy.  Pearson  Education'  Upper  Saddle  River' NewJersey
Dun,  Willian  N,  1981.  Public  Policy  Analysis  : An  Intruduction,  Prentce_Ha,  Inc,  Englewood Cliffs, N.J.07632. USA
Edwar  III,  George  C.  1980.  Implementing  Public Policy.  Washington,  DC,Congressional  Quarterly Press
Gaventa,  John  dan  Valderama,  Camilo.  2001. Mewujudkan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat  untuk  Abad  21.  The  British  Council dan New. Economics Foundation.
Gaventa,  John.  2002.  Kewargaan,  Partisipasi  dan Akuntabilitas (Sebuah
Pengantar).
Online(http//www.ipd.ph/logoliksea/resquaces/M engkaji%20Kewarganeg araan%20%Partisipasi%20dan%20Akuntabilitas %20%2020%5B1%5D..pdf,) Diakses, 06
November 2006.
Gortner,  Harold  F.  1984.  Adinistration  in  The Public Sector.  New York, Jhon Willy
Hamengkubuwono  ke  X,  Sultan.  2007.  Merajut Kembali  ke  Indonesia  Kita.  Gramedia  Jakarta: Pustaka Umum.
Hatifah  Sj.  Sumarto.  2004.  Inovasi,  Partisipasi dan  Good  Governance,  20  Prakarsa  Inovatif  dan Partisipatisi  di  Indonesia.  Jakarta:Yayasan  Obor Indonesia.
Hidayat,  Misbah.L.  2007.  Kajian  Komparatif Pemerintahan  Tiga  Presiden.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama
Islamy, Irfan, M. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Islam,  Roumeen.  2006.  Does  More  Transparency Go  Along  With  Better  Governance,  Jurnal Compilation,  Black  Whell  Publishing  Ltd.  9600 Garsingtoon Road, Oxford, USA
John  Pffifner  dan  Robert  V.  Presthus,  1960, Public Administration, The Ronald Press Company New York
Jones, Charles O.1996. Pengantar Keijakan Publik (Publik  Policy)  Terjemahan  Ricky  Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
Kadji,  Yulianto.2008.  Impelemntasi  Kebijakan Publik melalui MSN Aprproach, Jurnal Teknologi  dan  Manajemen  Indonesia,  Volume  6 Edisi  Khusus  Juli  2008,  Univesrsitas  Merdeka Malang    .2008.  Implementasi  Kebijakan:  Dalam Perspektif Realitas, Tulung Agung: Cahaya Abadi
Keban,  Yeremias,  T.  2004.  Enam  Dimensi Strategis  Administrasi  Publik  Konsep,  Teori  dan Isu, Penerbit Gaya Media Yogyakarta.
Koontz,  Harold  and  Cryill  O‖Donnel.  1972, Principle  of  Management  an  Analysis  of Management  Function,  5th  Edition,  New  York. Mc Graw-Hill Book Company
Krina  P,  Lalolo,  Loina.  2003.  Indikator  &  Alat Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Pertisipasi. 9Online (http//www.goodgovernancebappenas.go.id/konse p  files/good%20governance.pdf,)    Diakses,  06 November  2006.  Lewis,  Phillip,  Organizational
Communication, Columbus, Ohio: Grid Publishing, Inc, 1980 Manan. Bagir.1995, Sistem dan Tehnik Pembuatan Peraturan PerundangUndangan
Tingkat  Daerah,  Pusat  Penerbitan  Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, Bandung
Mardiasmo,  2002,  Otonomi  Dan  Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Andi
Majchrzak,Ann.  1984.  Methods  For  Policy Research,  (Applied  Social  Research  Methods Series  3),  SAGE  Publication  275  South  Beverly Drive Beverly Hills, California
Miles,  B.  Matthew  dan  A.  Michael  Huberman. 1992.  Analisis  Data  Kualitatif.  (Terjemahan  oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press
Muhyadi.  1989.  Organisasi:    Teori,  Struktur  dan Proses. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK.
Mustopadidjaja  ,  AR.  2003.Manajemen  Proses Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Penerbit LAN.
Na‘a Suprin, 2004,  Perda dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan,  Palu,  Tadulako  University Press.
Naihasya,  Syahrir.  2006.  Kebijakan  Publik Menggapai Masyarakat Madani. Jogyakarta: Mida Pustaka.
Nakamura,  Robert.  T  and  Frank  Smallwood, 1980, The Politics of Policy Implementation, New York, St. Martin‘s Press.