Volume 14, Number 1, 2023

## HIKAYAT TANAH PAKEL: KONFLIK AGRARIA PETANI PAKEL
DENGAN PERKEBUNAN PAKUDA 1925-1943
Imam Ghazali Penulis Lepas immgh@proton.me

## Abstrak
Sejarah  Desa  Sumberejo  Pakel  sarat  dengan  konflik  perebutan  kuasa  atas  tanah. Hal  tersebut,  sejarah  desa  dan  sengketa  tanah,  tidak  dapat  dipisahkan.  Bahkan dapat  dikatakan,  sejarah  Desa  Sumberejo  Pakel  ialah  sejarah  konflik  agraria. Demi  memahami  konflik  agraria  berkepanjangan  yang  berlangsung  nyaris  satu abad lamanya, penting untuk mengurai  sejarah konflik agraria antara para  petani Pakel dan Perkebunan Pakuda yang terjadi pada tahun 1925 hingga 1943. Lantas, bagaimana  awal  mula  Desa  Sumberejo  Pakel  terbentuk?;  bagaimana  konflik agraria  petani  Pakel  dengan  Perkebunan  Pakuda  terjadi?;  dan  bagaimana dampaknya?  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  untuk  menjawab rumusan yang telah diungkap. Dengan tahapan: heuristik, kritik, interpretasi, dan terakhir,  historiografi.  Penelitian  ini  menunjukkan  beberapa  bagian  penting. Sejarah  kolonialisme  di  Banyuwangi  yang  penuh  dengan  peperangan  telah membuat  wilayah  tersebut  nyaris  kehilangan  penduduk.  Dengan  berakhirnya peperangan,  perlahan  pertumbuhan  penduduk  kembali  terjadi,  termasuk permukiman  di  sekitar Alas Pakel.  Namun  di  saat  yang  sama,  berkuasanya kolonialisme  Belanda  menghendaki  eksploitasi  tanah  jajahan,  salah  satunya melalui  perkebunan,  yang  berarti  menuntut  lebih  banyak  perampasan  lahan.  Di masa  ini,  pertentangan  antara  petani  dan  perkebunan  kolonial  terjadi  di  Desa Sumberejo  Pakel.  Konflik  agraria  tersebut  merupakan  konflik  skala  lokal,  yang muncul  seiring  dengan  perkembangan  gerakan  nasional,  dan  dipengaruhi  situasi ekonomi dan politik internasional awal abad ke-20.
Kata Kunci: Hikayat Tanah Pakel, Konflik Agraria, Petani Pakel, Perkebunan Pakuda.

## Abstract
The history of Sumberejo Pakel Village is full of conflicts over land rights. This, village history and land disputes, cannot be separated. It can even be said that the history of Sumberejo Pakel Village is the history of agrarian conflicts. In order to understand the prolonged agrarian conflict that lasted for almost a century, it is important  to  unravel  the  history  of  the  agrarian  conflict  between  Pakel  farmers and  the  Pakuda  plantations  that  occurred  from  1925  to  1943.  So,  how  did Sumberejo Pakel Village originate?; how did the agrarian conflict between Pakel farmers and Pakuda plantations occur?; and what is the impact? This study uses historical methods to answer the formulation that has been revealed. With stages: heuristics,  criticism,  interpretation,  and  finally,  historiography.  This  research shows  several  important  parts.  The  history  of  colonialism  in  Banyuwangi  which was full of wars has made the area almost lost its population. With the end of the war,  population  growth  slowly  resumed,  including  the  settlements  around  Alas Pakel.  But  at  the  same  time,  the  reign  of  Dutch  colonialism  required  the
exploitation of colonial lands, one of which was through plantations, which meant demanding  more  land  grabs.  During  this  time,  conflicts  between  farmers  and colonial  plantations  occurred  in  Sumberejo  Pakel  Village.  The  agrarian  conflict was a local scale conflict, which arose along with the development of the national movement,  and  was  influenced  by  the  international  economic  and  political situation in the early 20th century.
Keywords: The Tale of Pakel's Land, Agrarian Conflict, Pakel Farmers, Pakuda Plantations.

## PENDAHULUAN
Wilayah  Banyuwangi,  sebagai  tapak  pusat  kerajaan  Blambangan,  telah menjadi medan pertempuran yang panjang berabad-abad lamanya di tanah Jawa. Terhitung  sejak  abad  ke-15  hingga  abad  ke-18,  wilayah  Blambangan  selalu menjadi  medan  peperangan,  baik  perang  dengan  motif  politik,  agama,  etnik, maupun  perang  antara  penduduk  lokal  dengan  penguasa  era  kolonial  (Legene 2015:  221;  Margana  2003).  Berbagai  perang  yang  terjadi  di  wilayah  tersebut mempunyai  faktor  yang  mendasari  berbagai  konflik,  yaitu  perebutan  kuasa  atas ruang  hidup.  Letak  Banyuwangi  yang  dikelilingi  pegunungan  dan  hutan  lebat dengan  tanah  yang  subur,  menjadikan  wilayah  ujung  timur  Jawa  kerap  menjadi ajang sengketa wilayah; perebutan kuasa atas tanah (Anoegrajekti 2017: 4).
Meski  begitu,  kekuasaan  Blambangan  menjadi  satu-satunya  daerah  yang tidak  pernah  benar-benar  dikuasai  Majapahit  maupun  Mataram,  sekaligus  yang paling  akhir  dan  dengan  susah  payah  dikuasai  kolonial  Belanda  di  tanah  Jawa (Arifin  1995:  1).  Dengan  berbagai  peristiwa  tersebut,  sejarah  Banyuwangi  yang sarat  dengan  perang  dan  perebutan  kekuasaan  disebut  pula  sebagai  sejarah kekerasan  (Margana  2015:  221).  Sebab  dengan  jalan  perang  dan  kekerasan, kekuasaan  dapat  menguasai  suatu  wilayah,  dan  penguasa  yang  berkuasa  akan menguasai tanah sekaligus penduduk yang hidup di atasnya.
Masa  kelam  tanah  Jawa,  menurut  Benedict  Anderson  (2000)  “...dapat dipandang  sebagai  semacam  Abad  Kegelapan  Jawa  yang  pekat,  tersobek-sobek oleh  rangkaian  peperangan,  pembuangan,  perampokan,  pembantaian,  dan kelaparan  tiada  jeda”  (hlm.  377),  yang  membuat  wilayah  tersebut  nyaris kehilangan  penduduknya.  Bandingkan,  di  seluruh  wilayah  Blambangan,
penduduknya  tidak  lebih  dari  3000  jiwa  atau  hanya  8,3  persen  dari  jumlah penduduk sebelum kolonisasi merambah ujung timur Jawa (Margana 2012: 219).
Setelah  penguasa  kolonial  dan  penguasa  feodal  menguasai  wilayah Blambangan,  pemerintah  kolonial  menjadikan  pusat  kerajaan  Blambangan menjadi  sebuah  wilayah  administrasi  baru,  Kabupaten  Banyuwangi.  Selain melakukan reorganisasi pemerintahan, membangun benteng pertahanan, restorasi hukum,  pemilihan  ibu  kota  baru,  membangun  infrastruktur,  mendatangkan penduduk sebagai pekerja, pemerintah kolonial juga mulai menjalankan program eksploitasi  ekonomi  (Margana  2012:  199).  Sebab,  ciri  pokok  kolonialisme  ialah ekploitasi  dan  ekstraksi  tanah  jajahan,  dengan  cara  merampas  lahan  penduduk, salah  satunya  untuk  industri  perkebunan  (Kartodirdjo  1991:  6-8).  Hingga  awal abad  ke-20,  pembangunan  yang  dilakukan  penguasa  kolonial  membuat Banyuwangi  mengalami  pertumbuhan  (kembali)  penduduk.  Di  sisi  lain, perkembangan  perkebunan  yang  semakin  pesat  menuntut  perluasan  wilayah tanam,  yang  berarti  menuntut  lebih  banyak  perampasan  lahan  dan  pembukaan tanah hutan.
Salah satu perampasan tanah terjadi di Desa Sumberejo Pakel, sebuah desa bernama ‘Soemberredja’ yang berdekatan dengan Alas Pakel. Pada dekade ketiga abad  ke-20,  perkumpulan  petani  hendak  menggarap  lahan  di  hutan.  Agar  tanah hutan  tersebut  dapat  digarap  oleh  lebih  banyak  petani  yang  membutuhkan pekerjaan,  pada  1925  perkumpulan  petani  mengajukan  pembukaan  hutan  kepada Bupati Banyuwangi Notohadisuryo. Pada 1929, Bupati Banyuwangi mengeluarkan ‘Soerat Idin Memboeka Tanah’ bagi perkumpulan petani, tepatnya di wilayah hutan yang dikenal dengan ‘Sengkan Kandang’ dan ‘Keseran’ (Kwie 1943).  Rupanya,  tanah  hutan  yang  sama  akan  dijadikan  perluasan  salah  satu perusahaan perkebunan kolonial. Sebab tidak ada kejelasan penyelesaian masalah tersebut,  petani  melakukan reclaiming atas  tanah  hutan  Sengkan  Kandang  dan Keseran, yang membuat perebutan tanah menjadi konflik agraria berkepanjangan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  mengkaji  sejarah terbentuknya  Desa  Sumberejo  Pakel,  dengan  merunut  sejarah  kolonialisme  dan munculnya  perkebunan  yang  beriringan  dengan  kolonialisme  di  Banyuwangi.
Pertumbuhan  penduduk  pascaperang  memungkinkan  terbentuknya  kembali permukiman di sekitar Alas Pakel. Menguatnya kolonialisme salah satunya dalam bentuk perkebunan, bersamaan dengan terbentuknya permukiman penduduk, yang berujung pada pertentangan penguasaan atas tanah hutan. Dapat dikatakan, sejarah Desa Sumberejo Pakel serupa sejarah perebutan kekuasaan wilayah Blambangan, sebagai  sejarah  yang  penuh  konflik.  Sebab  keduanya,  sejarah  desa  dan  konflik agraria, tidak dapat dilepaskan di sepanjang narasi sejarah Desa Sumberejo Pakel.
Barangkali Desa Sumberejo Pakel hanya satu dari sekian banyak desa yang terdampak  kolonialisme  dan  warisannya,  yaitu  perampasan  tanah.  Namun,  yang penting untuk ditekankan, penduduk Desa Sumberejo Pakel mencoba melepaskan cengkeraman  warisan  kolonialisme  tersebut.  Sama  halnya  dengan  rakyat Indonesia secara umum yang memperjuangkan kemerdekaan, begitu pula dengan para petani di Desa Sumberejo Pakel; yang berjuang untuk merdeka atas tanah di desanya.  Dengan  begitu,  sejarah  Desa  Sumberejo  Pakel  sebagai  sejarah  lokal sama  pentingnya  dengan  sejarah  Republik  Indonesia  sebagai  sejarah  nasional. Tanpa  adanya  desa-desa  kecil  tersebut,  tidak  akan  ada  wilayah  bernama Indonesia, dan itu mengapa penting untuk memahami sejarah orang-orang kecil di Desa Sumberejo Pakel sebagai bagian dari sejarah besar Republik Indonesia.

## METODE
Tulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  sejarah  untuk  menguji  dan menganalisis  rekaman  masa  lampau  secara  kritis  (Gottschalk  2008:  39).  Metode penelitian  sejarah  secara  umum  mempunyai  empat  tahapan:  (1)  heuristik;  (2) kritik;  (3)  interpretasi,  dan  (4)  historiografi  (Sugeng  2015:  67).  Tahap  heuristik, penelitian  ini  dimulai  dari  pengumpulan  arsip  dokumen  Belanda,  Jepang,  era Soekarno,  Orde  Baru,  hingga  Reformasi yang  dimiliki  oleh  anggota  Rukun  Tani Sumberejo Pakel (RTSP). Pencarian arsip lainnya juga dilakukan, seperti di laman Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, Leiden University Libraries,  Delpher,  Gallica,  Les  Entreprises  Coloniales  Francaises,  Data  For Financial  History,  Collectie  Overijssel,  dan  lainnya.  Selain  itu,  pengumpulan sumber lisan juga dilakukan, tidak hanya sebagai penyeimbang sumber dokumen
(Thompson 2012: 25) tetapi juga “sebagai metode untuk mengungkap cerita-cerita dari komunitas yang dipinggirkan” (Roosa 2004: 2).
Langkah  selanjutnya,  kritik  atau  verifikasi,  penulis  melakukan  pengecekan terhadap dokumen yang ditemukan, menganalisis temuan dengan membandingkan satu dokumen dengan dokumen lain dan tradisi lisan di tengah masyarakat, yang kemudian  menjadi  sebuah  narasi  yang  saling  berkaitan.  Dengan  langkah interpretasi,  hasil  temuan  tersebut  kemudian  ditafsirkan,  sebab “tanpa  penafsiran sejarawan, data tidak bisa bicara” (Kuntowijoyo 2013: 78). Lalu langkah terakhir, historiografi  atau  penulisan  sejarah,  dengan  merunut  sejarah  Blambangan  dan kolonialisme  Belanda,  juga  sejarah  berdiri  dan  berkembangnya  berbagai perusahaan  perkebunan  kolonial  di  ujung  timur  Jawa.  Sebab  penulisan  sejarah secara  runut  penting  untuk  dilakukan  (Kuntowijoyo  2013:  80),  dan—dengan harapan  menuliskannya  secara  utuh—menuliskan  sejarah  konflik  agraria  Desa Sumberejo Pakel sebagai sejarah konflik lokal, yang terkait dengan perkembangan gerakan nasional, dan dipengaruhi situasi ekonomi dan politik internasional pada awal abad ke-20.
Dalam  menyusun  sejarah  konflik  secara  kronologis  dan  kritis,  penulisan sejarah perlu metode pendekatan penelitian untuk mengurai benang permasalahan tersebut.  Pendekatan  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  teori  ekonomi politik  Karl  Marx.  Perampasan  tanah  petani  Sumberejo  Pakel  merupakan  upaya pemisahan  manusia  atas  ruang  hidupnya,  Marx  menyebut  hal  ini  sebagai  proses akumulasi  primitif,  yaitu  “...proses  historikal  perceraian  produsen  dari  alat-alat produksi...”  (2004:  845),  yang  berupa  perampasan  tanah,  alat-alat  pertanian, penangkapan  hingga  pemenjaraan  petani  Sumberejo  Pakel.  Akumulasi  primitif, sebuah permulaan dari kapital, akan menuju pada proses akumulasi kapital, yang menyebabkan  ekspansi  sistem  perkebunan  yang  lebih  luas,  guna  menerapkan corak produksi kapitalisme hingga ke perdalaman hutan di Desa Sumberejo Pakel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Desa Soemberredja di (Alas) Pakel .
Desa Sumberejo Pakel mulanya sebuah desa bernama ‘Soemberredja’ yang terletak  di Alas Pakel  (Topographische  Inrichting  1915).  Secara  geohistoris, sekitar  wilayah  yang  menjadi  cikal  desa  tersebut  pernah  menjadi  bagian  dari kejayaan kerajaan Macan Putih pada abad ke-17 atau wilayah yang penduduknya terlibat  dalam  perang  Puputan  Bayu  pada  abad  ke-18.  Berabad  silam,  wilayah sekitar Alas Pakel,  serupa  narasi  tragis  Banyuwangi  dalam  sejarah  Ujung  Timur Jawa,  turut  kehilangan  penduduknya  karena  peperangan  panjang  dan  kemudian mulai  ditempati  kembali  pada  paruh  abad  ke-19  atau  awal  abad  ke-20.  Baik wilayah  hutan  Bayu  (Desa  Songgon)  maupun  hutan  Sudyomoro  (Desa  Macan Putih)  yang  menjadi  tilas  peradaban  rakyat  Blambangan  (Margana  2003;  Arifin 1995: 228), letaknya berdekatan dengan Alas Pakel; Alas Bayu bagian barat daya sedangkan  Macan  Putih  tepat  di  samping  bagian  tenggara Alas Pakel,  wilayah yang kemudian menjadi Desa Sumberejo Pakel.

## Gambar 1. Wilayah Desa Sumberejo Pakel (1888)

## Sumber: Aan de Topographische Inrichting te’s Gravenhage (1888)
Permukiman  desa  tua  tersebut,  serupa  narasi  keterasingan  Banyuwangi, sama-sama menjadi wilayah terra incognita -sebagai “tanah tak dikenal”. Sebagai
wilayah antah-berantah, wilayah desa tersebut tidak tercatat hingga akhir abad ke- 19.  Namun  kemudian,  seiring  laju  kolonialisme  yang  membuka  wilayah  timur Jawa,  wilayah  desa  tersebut  mulai  ‘terbentuk-kembali’.  Meski  awal  abad  ke-20 nama  desa  tersebut  telah  tercatat  dalam  dokumen  pemerintah,  namun  secara resmi,  tepatnya  pada  1930,  sensus  administrasi  hingga  perdalaman  desa  terkecil baru  dilakukan.  Desa  ‘Soemberredjopakel’  tercatat  bagian  dari Onderdistrict (Kecamatan) Kabat, District (Kawedanan) Rogojampi, Regentschap (Kabupaten)
Banyuwangi (Schoel 1931: 362). Oleh sebab itu, meski hutan tersebut telah lama dihuni, nama desa ‘Sumberejo Pakel’ baru terbentuk awal abad ke-20.
Terbentuknya  permukiman  di  Desa  Sumberejo  Pakel  bersamaan  dengan situasi  ekonomi  dan  politik  dunia.  Pada  masa  awal  krisis  dunia  1920-an  hingga masa  depresi  ekonomi  yang  dikenal  sebagai jaman  meleset (krisis  malaise) dimulai  sejak  1929  (Kartodirdjo  1991  :123),  banyak  buruh  perkebunan  yang dipecat, penganggur tanpa memiliki kepastian hidup, dan banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan atau lahan garapan. Pada awal abad ke-20 itu pula, permukiman  penduduk  di  sekitar  hutan  Pakel  semakin  bertambah  dan  mencoba saling  bantu  dalam  mengatasi  permasalahan  sehari-hari.  Di  sisi  lain,  di  waktu yang nyaris bersamaan, perkebunan kolonial yang juga terdampak krisis ekonomi dunia  mencoba  tetap  bertahan  dengan  cara  memperluas  lahan  garapan  kebun  di perdalaman hutan.
Meski  era  yang  disebut  ‘jaman  meleset’  tersebut  menambah  penderitaan penduduk  Banyuwangi,  masa  krisis  juga  memungkinkan  penduduk  Banyuwangi mengupayakan  dan  mengembangkan  model  pertanian  rakyat  secara  mandiri, termasuk  penduduk  yang  bermukim  di Alas Pakel.  Sebagai  jawaban  atas kehidupan  yang  makin  tidak  menentu  di  bawah  kolonialisme,  penduduk  Pakel yang  terdiri  dari  suku  Osing,  Jawa,  dan  Madura  (Mahmudah  2021),  mendirikan perkumpulan  petani  dan  mengupayakan  lahan  garapan  di  sekitar  hutan  desa mereka, hutan yang dikenal ‘Sengkan Kandang’ dan ‘Keseran’ (Kwie 1943).
Rupanya,  hutan  yang  tengah  diupayakan  perkumpulan  petani  Pakel  untuk menjadi  wilayah  garapan  pertanian merupakan  wilayah  hutan  yang  sama  dengan wilayah  yang  tengah  diincar  salah  satu  perusahaan  perkebunan  kopi  dan  proyek
permukiman-perkebunan  orang-orang  Indo-Belanda.  Praktis,  dalam  situasi  dunia yang tengah dilanda krisis dan depresi ekonomi yang berdampak pada kehidupan hingga  ke  perdalaman  desa  di  tengah  hutan,  konflik  agraria  menemukan  titik temunya. Konflik perebutan tanah terjadi di Desa Sumberejo Pakel, antara ribuan petani yang membutuhkan lahan garapan dan perkebunan kolonial yang mencoba tetap meraup pundi keuntungan di tanah jajahan.

## B. Rebutan Babat Sengkan Kandan lan Keseran
Hutan Sengkan Kandang dan Keseran merupakan hutan yang letaknya tidak jauh  dari  Desa  Sumberejo  Pakel.  Mulanya,  hutan  tersebut  merupakan  tanah partikelir  yang  dikuasai  oleh  tuan  tanah  Belanda  (Rukun  Tani  2000),  tetapi kemudian  penduduk  Pakel  memanfaatkan  hutan  tersebut  untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, penduduk telah terbiasa memanen hasil bumi di Alas Pakel dan hutan sekitarnya (Mahmudah 2021). Demi kemaslahatan lebih banyak  orang,  upaya  kepastian  hukum  perlu  dilakukan  agar  petani  dapat  hidup dari hutan. Tepatnya pada 1925, perkumpulan petani yang diinisiasi oleh berbagai kelompok  petani  dan  diwakili  oleh  Doelgani,  Senen,  Karso,  Jam,  Sumoningat, Sutami,  dan  Sarbito,  dengan  beranggotakan  ribuan  petani  Banyuwangi, mengajukan  pembukaan  hutan  secara  resmi  pada  pemerintah  Banyuwangi  untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan penggarapan tanah hutan (Kwie 1943).
Empat tahun setelahnya, tepatnya pada 11 Januari 1929, Bupati Banyuwangi Raden Arya Adipati Mohammad (R.A.A.M.) Notohadisuryo menerima pengajuan para  petani  dan  mengeluarkan  keputusan  secara  resmi  ‘Soerat  Idin  Memboeka Tanah’,  “Kami  memberikan  mereka  izin  untuk  membuka  tanah  dan memanfaatkan tanah-tanah tersebut di Sengkan Kandang dan Keseran seluas 4000 bahu , di Desa Sumberejo Pakel...” (1929).

## Gambar 2. Soerat Idin Memboeka Tanah (1929)
Sumber: Arsip RTSP
Surat yang kemudian dikenal ‘Akta 1929’ memberi kepastian hukum untuk membuka  hutan  yang  berbatasan  dengan Alas Pakel  di  Desa  Sumberejo  Pakel. Hutan  diperuntukkan  bagi  ribuan  petani  dengan  pembagian  1  ¼ bahu bagi  tiap orang, dengan hitungan 1 bahu untuk lahan pertanian dan ¼ bahu untuk dibangun rumah. Selain itu, petani Pakel juga dibekali tanah Los seluas kira-kira 200 bahu untuk  desa-desa  sekitarnya  yang  membutuhkan  lahan  garapan  (Notohadisuryo 1943). Dengan kabar tersebut, ribuan petani Banyuwangi melakukan pembukaan lahan  di  tengah  hutan.  Namun,  selang  beberapa  bulan,  para  petani  dihalang- halangi,  ditangkap,  dipenjara,  dan  bahkan,  pemerintah  kolonial  Belanda menganggap  petani  yang  menggarap tanah  hutan  telah  ‘beraksie  kominis’  (Kwie 1943).
Bupati Notohadisuryo ditentang oleh Residen Besuki di Bondowoso karena rencana tersebut tidak disetujui oleh Dienst van het Boswezen (Dinas Kehutanan Hindia  Belanda).  Meski  ditentang  oleh  Residen  Besuki  di  Bondowoso, Notohadisuryo tetap dalam pendiriannya, dan menyatakan pada Residen bahwa ia
“...telah sumpah diwajibkan menjaga kepentingan rakyat” (Kwie 1943). Rupanya, ketidaksetujuan  Residen  Besuki  karena  Boswezen  tidak  setuju  sebab  tanah tersebut  akan  diserahkan  pada  pihak  lain.  Selain  itu,  setelah  keputusan  diteken, penentangan terhadap keputusan bupati tidak hanya datang dari Residen maupun Boswezen, tetapi dari berbagai aparat pemerintah kolonial di Banyuwangi; Bupati sesudahnya,  Asisten  Residen,  Wedono,  Asisten  Wedono,  Mandor  Perhutanan, bahkan petinggi Desa Sumberejo Pakel sendiri menghalang-halangi perkumpulan petani membuka hutan.
Berbagai  pembuktian  menyatakan  bahwa  petani  Sumberejo  Pakel  berhak atas  hutan  tersebut,  tetapi  upaya  menghalang-halangi  petani  untuk  menggarap lahannya tetap terjadi; perampasan surat-surat keputusan yang menyatakan bahwa petani  berhak  atas  hutan  tersebut,  perampasan  alat-alat  pertanian,  bahkan penangkapan  dan  pemenjaraan  berkali-kali  terjadi.  Rupanya,  penentangan terhadap  keputusan  bupati  bukannya  tanpa  sebab.  Ketidaksetujuan  Residen Besuki  terhadap  keputusan  Bupati  Notohadisuryo,  berikut  tindakan  aparat pemerintah  kolonial  dan  para  pegawainya,  disebabkan  karena  hutan  Sengkan Kandang dan Keseran akan dijadikan perluasan perkebunan salah satu perusahaan perkebunan  kopi,  yaitu  Perkebunan  Pakuda.  Sebagian  tanah  lainnya,  akan digunakan  untuk  proyek  permukiman-pertanian  orang-orang  Indo-Belanda,  yaitu Kolonie  Bate  (Kwie  1977).  Meski  Notohadisuryo  telah  mengeluarkan  keputusan sesuai  hukum  yang  berlaku  masa  itu  dan  petani  bersikukuh  atas  hutan  tersebut, berbagai  aparat  pemerintah  kolonial  berusaha  dengan  segala  upaya  agar  hutan yang dikenal Sengkan Kandang dan Keseran tidak jatuh ke tangan petani.
Meski  secara de  facto sekaligus de  jure membuktikan  petani  Pakel  berhak atas  tanah  hutan  tersebut,  tetapi  petani  Pakel  tidak  dapat  secara  leluasa menggarapnya. Bahkan, dalam salah satu surat mengenai konflik agraria tersebut, Notohadisuryo  setelah  pensiun  menuliskan,  “Di  sini  ada  suatu  pertentangan  di antara  kemurkaan  kaum  perusahaan  kebun  dengan  segolongannya  bangsa Belanda-Indo  dan  kelaparan  tanah  orang  bumi  (biasa  disebut  orang  kecil)  yang ditakdir melarat itu. Dari itu adanya perselisihan ... perselisihan yang sedemikian itu kejadiannya tidak sekali itu saja.” (Notohadisuryo 1943)
Berbagai  upaya  dilakukan  perusahaan  perkebunan  untuk menghalangi  para petani  menggarap  tanah  hutan  Sengkan  Kandang  dan  Keseran.  Dengan  begitu, tampak  kekuasaan  perusahaan  perkebunan  sekaligus  tuan  tanah  Belanda melampaui  kekuasaan  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Di  sini,  penting  untuk mengetahui siapa pengusaha yang berada di balik perusahaan Perkebunan Pakuda dan bagaimana petani Pakel mempertahankan tanah hutannya.

## C. Petani Pakel vis-a-vis Perkebunan Pakuda
Perkebunan  Pakuda  (N.V.  Cultuur  Maatschappij  Pacouda)  merupakan perusahaan  perseroan  terbatas  yang  didirikan  pada  15  September  1911  yang mempunyai  kantor  pusat  di  Den  Haag,  (Scheveningen)  Zeekant  99,  Belanda. Dengan modal Prancis-Belanda senilai f 2.600.000 (setara sekitar 22 Miliar rupiah saat  ini),  perusahaan  tersebut  mengantongi  izin  beroperasi  selama  75  tahun  di Hindia  Belanda  (Desfossés  1881-1937:  912).  Berkantor  cabang  di  Jember (Brinkman's Advertentiebureau 1937: 68, 176), Perkebunan Pakuda membudidayakan  tanaman  kopi  dan  karet,  dengan  lokasi  awal  perkebunan  di Garahan  (Jember),  Taman  Glugo  I  -  II,  Gunung  Patrang,  Pakuda,  Patrang (Banyuwangi), Sri Wulseng I - II (lokasi tidak diketahui).
Pada  masa  depresi  ekonomi  awal  abad  ke-20,  setelah  menguasai  sebagian wilayah  hutan  di  sekitar  Desa  Sumberejo  Pakel—bahkan  sebagian Alas Pakel sekalipun  telah  masuk  tanah  R.v.E  ( Rech  van  Erpacht )  yang  akan  direncanakan menjadi  wilayah  tanam  perkebunan  (Departement  van  Binnenlandsch  Bestuur 1915:  98-101),  Perkebunan  Pakuda  kembali  mengajukan  pembukaan  tanah erpacht lainnya  untuk  perluasan,  tetapi  tidak  kunjung  diterima.  Rupanya,  tanah hutan  yang  diminta  oleh  Perkebunan  Pakuda  merupakan  tanah  yang  sedang digarap oleh perkumpulan petani di Desa Sumberejo Pakel. Namun, pengusaha di balik  Perkebunan  Pakuda  memakai  pengaruhnya  untuk  menjegal  petani  Pakel dalam menggarap hutan Sengkan Kandang dan Keseran.
Selang  dua  bulan  Perkebunan  Pakuda  resmi  berdiri,  koran Le  Capitaliste (Paris, Prancis) memuat laporan mengenai perkebunan tersebut sekaligus memuat informasi  jajaran  pimpinan  (dewan  direksi)  perusahaan.  Perkebunan  Pakuda
dipimpin,  oleh:  Antoine  Bernard,  G.  Levesque  du  Rostu,  Henry  Jahan  de Laudonniere, Heurtaux Varsavaux, Charles Engeringh, dan Allart Gerard Nicolaas (A.G.N.) Swart (1911: 847). Pimpinan Perkebunan Pakuda rupanya konglomerat dalam jaringan bisnis dunia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka terlibat  dalam  berbagai  perusahaan  perkebunan,  pertambangan,  pertanian, konstruksi,  properti,  investasi,  perbudakan,  dan  beragam  industri-eksploitasi multinasional  (Profil  pemimpin  dan  perusahaan  disarikan  dari  berbagai  sumber dengan  penelusuran  terkait  nama,  jenis  perusahaan,  latar  belakang,  dan  letak wilayah  perusahaan.  Analisis  dilakukan  atas  dasar  data  berikut:  D-FIH  Project: Desfossés 1881-1937; Les Entreprises Coloniales Françaises: Société de culture de Pacouda ; Le Capitaliste 1911: 847; Japikse, Brugmans, Aardweg 1938: 1439). Terlibat dalam berbagai perkebunan di Hindia Belanda, mereka juga menjalankan perkebunan di sekitar hutan Desa Sumberejo Pakel.
Pertama,  Antoine  Bernard.  Ia  ketua  dewan  direksi  perusahaan  Hauts Fourneaux  et  des  Forges  et  Acieries  de  Denain  -  Anzin,  sebuah  pabrik  industri baja  di  Prancis.  Bernard  juga  tercatat  sebagai  administrator  perusahaan  tambang Aniche Mining Company di Courrieres Prancis dan perusahaan tambang batu bara Ottoman  Society  of  Heraclea  di  Turki.  Di  Perkebunan  Pakuda,  ia  menjabat sebagai presiden perusahaan. Kedua, G. Levesque du Rostu. Ia menjabat sebagai sekretaris  di  Societe  Financiere  Francaise  et  Coloniale,  sebuah  perusahaan  bank investasi  di  Prancis.  Di  Perkebunan  Pakuda,  Levesque  menjabat  sebagai  anuitan perusahaan perkebunan.
Ketiga,  Henry  Jahan  de  Laudonniere.  Ia  menjabat  sebagai  administrator perusahaan  tambang  emas  Mine  d'or  du  Châtelet  di  Creuse  di  Prancis.  Ia  juga seorang  administrator  perusahaan  Compagnie  Franco-Belge  pour  l'industrie  du Plomb,  perusahaan  Prancis-Belgia  yang  juga  mengelola  perusahaan  tambang Nontron  Saint  Pardoux  di  Dordogne  (Prancis).  Ia juga  terlibat  dalam  perusahaan tambang emas Bonnac di Cantal (Prancis), perusahaan tambang Societe Anonyme des  Mines  Gallo  Romaines  di  Haute-Vienne  (Prancis),  perusahaan  tambang  dan pabrik di Santomera (Spanyol), dan pemegang konsesi perusahaan tambang emas
Mispickel  Auriferous  di  Haute-Vienne  (Prancis).  Di  Perkebunan  Pakuda,  Jahan menjabat sebagai pemilik properti.
Keempat,  Heurtaux  Varsavaux.  Ia  seorang  pengacara  di  pengadilan  tinggi, menjadi  seorang  administrator  perusahaan  batu  bata  dan  produk  tahan  api  Les Produits  Siliceux  di  Belgia  dan  perusahaan  pertanian  Cie  Africaine  de  Sisal  di Senegal, Afrika Barat. Selain itu, ia memegang jabatan penting sebagai direktur di Societe  Generale  (SocGen)  di  Angers  (kota  bagian  barat  Prancis).  Sebagai  bank investasi  multinasional  yang  berpusat  di  Paris,  Prancis,  SocGen  juga  terlibat dalam  investasi  di  Perkebunan  Pakuda  di  Banyuwangi—sebagai  catatan tambahan:  setelah  seabad  yang  lalu  mendanai  perkebunan  Pakuda,  SocGen (Societe  Generale  Hongkong  Branch;  Societe  Generale  Asia  Limited)  kini beroperasi  dan  mendanai  pertambangan  emas  di  Tumpang  Pitu,  Banyuwangi (Afandi  2021:  49).  Selain  terlibat  dalam  perusahaan  jasa  Societe  de  culture  de Panou-Lisan,  Varsavaux  terlibat  dalam  perkebunan  di  Jember  (Kalitengah)  dan Banyuwangi (Perkebunan Pakuda).
Kelima,  Charles  Engeringh.  Ia  menjabat  direktur  pelaksana  dalam perusahaan  Compagnie  des  Sultanats  du  Haut-Oubangui,  perusahaan  karet  dan gading yang disokong oleh pemerintah Prancis (dan didanai pemegang saham di Eropa)  untuk  mengeksploitasi  tanah  dan  memperbudak  penduduk  di  Ubangi- Shari,  wilayah  jajahan  Prancis,  di  Afrika  Tengah  (saat  ini  Republik  Afrika Tengah). Engeringh juga menjadi salah satu direktur di perusahaan Buloh Kasap Rubber  Plantations  Limited  di  Johor,  Malaysia.  Di  Hindia  Belanda,  Engeringh terlibat dalam berbagai perusahaan pertambangan dan bisnis konstruksi jalan raya, rel kereta api, dan perusahaan perikanan. Dalam bisnis perkebunan, ia terlibat di Kalitengah  (Jember),  Tamiang  (Aceh),  Tapanuli  (Sumatera  Utara),  Cisalak (Banten),  dan  berbagai  perusahaan  lainnya.  Di  Perkebunan  Pakuda,  Engeringh menjadi salah satu administrator dan menjabat sebagai presiden direktur.
Keenam,  Allart  Gerard  Nicolaas  (A.G.N.)  Swart.  A.G.N.  Swart  anak seorang pejabat negeri Belanda, ayahnya bekerja di Mahkamah Agung sekaligus anggota Dewan Negara Belanda dan Dewan Perwakilan H.M. de Koningin (Ratu Belanda). Swart bekerja di Ministerie van Kolonien (Kementerian Koloni) di Den
Haag,  kementerian  negeri  Belanda  yang  mengatur  segala  hal  yang  berkaitan dengan wilayah yang dijajah Belanda. Selama bekerja di Kementerian Koloni, ia melakukan  penelitian  mengenai  budidaya  karet.  Dari  sini,  Swart  memulai  karir bisnisnya dalam industri perkebunan.
Peran  Swart  dalam  perkebunan  tidak  bisa  dianggap  remeh,  dengan  modal Prancis-Belgia  ia  mencoba  mendirikan  perkebunan  di  Hindia  Belanda  (De Bantamsche  Plantage  Mij  dan  Culture  Mij  Nieuw  Tjisalak,  Jawa  Barat).  Swart juga  menjadi  komisi  khusus  Belanda  dalam  mengkampanyekan  perkebunan  di tanah jajahan ke berbagai pengusaha dalam pameran karet dunia di London pada 1908 dan Brussel pada 1910. Swart kemudian menulis buku Rubber Companies in the Netherland East Indies (Perusahaan Karet di Hindia Belanda) pada 1911 dan mengadakan  pagelaran  International  Rubber  Award  di  London  pada  tahun  yang sama.  Selain  itu,  Swart  memegang  jabatan  sebagai  direktur  berbagai  perusahaan yang didirikan dari modal Prancis-Belanda, terlibat dalam berbagai perkebunan di Hindia Belanda seperti di Cisalak (Banten), Tamiang (Aceh), Tapanuli (Sumatera Utara),  Kalitengah  (Jember),  dan  Banyuwangi.  Sebagai  salah  satu  tokoh  penting negeri Belanda yang masuk dalam buku biografi orang Belanda Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938), Swart menjadi salah satu pimpinan dan pemegang saham Perkebunan Pakuda di sekitar wilayah hutan Desa Sumberejo Pakel.
Gambar 3. Allart Gerard Nicolaas (A.G.N.) Swart.
Sumber: (N. Japikse (et all), 1938: 1439).
Dengan  berbagai  latar  belakang  penguasa cum pengusaha  dalam Perkebunan Pakuda seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak mengherankan jika dalam  praktiknya,  perkebunan  tersebut  mempunyai  kontrol  yang  besar  terhadap kebijakan  pemerintah  kolonial.  Bupati  Banyuwangi  Notohadisuryo,  meski  dalam sistem  administrasi  pemerintah  sebagai  pejabat  yang  berhak  menetapkan keputusan  untuk  berpihak  pada  rakyat  kecil,  harus  menghadapi  pengusaha  yang tidak hanya memiliki pengaruh dalam pemerintah kolonial Hindia Belanda tetapi juga  dalam  Kerajaan  Belanda  dan  bahkan  memiliki  pengaruh  dalam  jaringan bisnis dunia. Praktis, kelompok petani di Desa Sumberejo Pakel, disadari maupun tidak,  sedang  menghadapi  pengusaha  bisnis  multinasional  yang  memiliki pengaruh dalam ekonomi dan politik dunia pada awal abad ke-20.
Demi  memperjuangkan  tanah,  melalui  perkenalan  dengan  seorang  aktivis gerakan  nasional  Dr.  R.M.  Slamet  Sudibyo  (anggota  Partai  Indonesia  Raya,  fusi Boedi  Oetomo  dan  Partai  Bangsa  Indonesia,  dan  sekaligus  Pengurus  Besar Roekoen  Tani  asal  Banyuwangi)  dan  Mr.  Tjan  Gwan  Kwie  (anggota  Tiong  Hoa Hwee  Kwan),  petani  Pakel  pada  1943  bergabung  dengan  Roekoen  Tani  (RT) (Kwie  1943;  Kwie  1977).  Organisasi  Roekoen  Tani  tumbuh  pada  masa  depresi ekonomi tahun 1930-an. Pada 1933, Roekoen Tani mempunyai lebih dari 20.000 anggota  yang  tergabung  dalam  125  cabang.  Lalu  pada  1940,  anggota  Roekoen Tani terus bertambah hingga mencapai lebih 35.000 anggota dalam 145 cabang di berbagai  wilayah.  Daerah  Jawa  Timur  menjadi  basis  massa  terbesar  anggota Roekoen  Tani.  Dengan  perkembangannya,  Roekoen  Tani  menjadi  organisasi perdesaan  terbesar  yang  berafiliasi  dengan  gerakan  nasionalis  pada  masa  itu (Ingleson 1972: 416; Anderson 1990: 270; Panjebar Semangat 1939: 3; Panjebar Semangat 1940: 20; Panjebar Semangat 1940: 3).
Dokter  Soetomo,  salah  satu  perintis  gerakan  nasional,  merupakan  tokoh penting  di  balik  berdiri  dan  berkembangnya  gerakan  petani  tersebut  (Kasenda 2013:  9-187).  Dengan  perkembangan  Roekoen  Tani  yang  demikian  pesat, pemerintah  kolonial  khawatir  dengan  gerakan  sosial  yang  mempunyai  potensi mengganggu  “keamanan”  dan  “ketertiban”,  apalagi  dengan  upaya  aktivis nasionalis  yang  semakin  radikal  dan  mencoba  menghubungkan  gerakan  buruh
perkotaan dengan petani di perdesaan (Ingleson 2008: 53). Dalam perjalanannya, banyak  dari  anggota  Roekoen  Tani  yang  nantinya  terlibat  dalam  perang  dan revolusi  (Kroef  1951:  183),  begitu  pula  dengan  petani  Pakel  yang  terlibat  dalam gerakan  kemerdekaan  Indonesia  (Menteri  Urusan  Veteran  dan  Demobilisasi: 1964).

## Gambar 4. Kongres Roekoen Tani di Paree (1941)
Sumber: Panjebar Semangat, No. 8 Th. IX, 1 November 1941.
Selain  aktif  terlibat  dalam  berbagai  pertemuan  antara  petani  dan  berbagai kelompok  gerakan,  mendirikan  koperasi  (Loemboeng  Cooperatie),  mengadakan pendidikan politik dan ekonomi, mengadakan kongres, pameran hasil bumi, pasar malam,  dan  kegiatan  lainnya  (Panjebar  Semangat  1941),  anggota  Roekoen  Tani juga  kerap  terlibat  dalam  konflik  agraria  (ADIL  1933:  2).  Begitu  pula  dengan petani  Pakel,  meski  telah  menjadi  anggota  organisasi  Roekoen  Tani  dan  telah didampingi  kuasa  hukum  Mr.  Tjan  Gwan  Kwie,  perjuangan  petani  Pakel  tidak mudah dalam menghadapi Perkebunan Pakuda.

## D. Jalan Panjang Mempertahankan Tanah Hutan
Setelah  Bupati  Banyuwangi  Notohadisuryo  meneken  surat  keputusan ‘Soerat  Idin  Memboeka  Tanah’  pada  11  Januari  1929,  petani  Pakel  mulai menggarap  tanah  hutan  tersebut,  “...  dengan  gemar  hati  mulai  beramai-ramai menggantas dan membabat itu hutan” (Kwie 1943). Pada tahun pertama, sekitar
tiga  bulan  membuka  tanah  hutan  tersebut,  petani  telah  menggarap  tanah  seluas kira-kira 300 bahu dan sejumlah kurang lebih 250 petani telah mendapatkan surat hak tanah yasan. Namun, sejak awal penggarapan tanah hutan, petani Pakel mulai menghadapi  berbagai  rintangan.  Tahun  tersebut  sebagai  penanda  perjuangan petani  Pakel  menggarap  tanah  secara  bersama,  sekaligus  juga  menjadi  penanda awal perampasan tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran.
Sepanjang  satu  dekade  lebih  setelah  keputusan  bupati  dan  petani  berupaya menggarap tanah hutan Sengkan Kandang dan Keseran, sepanjang itu pula petani Pakel  menghadapi  berbagai  upaya  tindakan  perampasan  tanah  tersebut. Penangkapan  anggota  kelompok  petani,  perampasan  alat  pertanian,  hukuman kerja  paksa,  dan  pemenjaraan  petani  berkali-kali  terjadi.  Namun,  petani  Pakel tetap  dalam  pendiriannya,  mereka  tetap  melakukan reclaiming meski  selalu ditangkap,  “berasa  jemu  dengan  ini  macam  gangguan,  maka  mereka  ambil putusan  buat  terus  babat  saja,  biarpun  berulang-ulang  ditahan  dan  dihukum” (Kwie 1943). Tiap mereka melakukan babat hutan, puluhan hingga ratusan petani ditangkap,  setelah  bebas  dari  hukuman  penjara,  para  petani  Pakel  berupaya merebut kembali tanah hutannya.
Petani Pakel melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan tanah hutan Sengkan  Kandang  dan  Keseran.  Baik  upaya  hukum,  melayangkan  protes  ke berbagai aparat pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur, maupun Gubernur Jenderal di  Batavia  (Jakarta),  sekaligus  melakukan reclaiming secara  langsung  di  tanah hutan  tersebut.  Perjuangan  petani  Pakel  terus  berlanjut  hingga  kolonialisme Belanda  berakhir  dan  berganti  pemerintahan  di  bawah  kolonialisme  Jepang. Namun, berbagai upaya tersebut tidak kunjung menuai hasil.
Pengalaman  pahit  selama  memperjuangkan  tanah;  kekerasan,  ditangkap, perampasan  surat  dan  alat  pertanian,  surat-surat  dipalsukan,  dihalangi-halangi, berkali-kali dipenjara, dan petani tidak kunjung mendapatkan haknya, “...biarpun sejengkal  tanah”,  ungkap  Tjan  Gwan  Kwie  dalam  satu  surat  pembelaannya (1943).  Pengalaman  ini,  membuat  petani  Pakel  harus  lebih  hati-hati  dalam mengambil  keputusan  dalam  memperjuangkan  ruang  hidupnya.  Mantan  Bupati Banyuwangi Notohadisuryo (setelah bertahun-tahun pensiun) bersedia membantu
petani Pakel dalam memperjuangkan tanahnya. Bergabungnya dengan organisasi Roekoen  Tani,  sekaligus  didampingi  kuasa  hukum  Mr.  Tjan  Gwan  Kwie,  petani Pakel kembali memperjuangkan tanah hutan di desanya.
Tjan Gwan Kwie menemukan berbagai peristiwa yang menunjukkan upaya sistematis  untuk  menghalangi  petani  menggarap  tanah  hutan  Sengkan  Kandang dan  Keseran.  Tjan  Gwan  Kwie  mencoba  menarik  benang  kusut  dalam  konflik tersebut.  Menurut  Tjan  Gwan  Kwie,  ada  beberapa  permasalahan  yang  menjadi catatan penting untuk mengurai sengketa tanah Sengkan Kandang dan Keseran di wilayah hutan Desa Sumberejo Pakel (1943: 4-9).
Pertama,  meskipun  setelah  keputusan  tahun  1929,  Residen  Besuki,  Bupati Banyuwangi, Asisten Residen, Distrik Rogojampi, Kawadenan Kabat, Boswezen Malang dan Banyuwangi, menyatakan tidak ada izin atau tidak sah secara hukum, tetapi  pihak  yang  menyatakan  demikian  tidak  sanggup  menunjukkan  surat penolakan  atau  menjelaskan  dasar  hukumnya.  Kedua,  jika  surat  atau  dokumen perkumpulan  petani  dianggap  tidak  sah,  mengapa  dokumen  tersebut  dirampas, disembunyikan,  dan  bahkan  dicoba-lenyapkan.  Di  sini  ada  upaya  pemerintah kolonial  mencoba  menyembunyikan  keputusan  bupati  sebelumnya,  yaitu keputusan ‘Soerat Idin Memboeka Tanah’ pada tahun 1929.
Ketiga,  surat  ‘tjap  djempol’  yang  dibuat  di  Kabat  merupakan  surat  yang dibuat pada tahun 1938, jauh setelah keputusan bupati tahun 1929. Surat tersebut dibuat secara paksaan dan tidak ditandatangani oleh semua pengurus perkumpulan petani.  Surat  tersebut  mengenai  hutan  Bate  dan  bukan  hutan  Sengkan  Kandang dan  Keseran.  Selain  itu,  jika  memang  hutan  tersebut  bukan  hak  petani,  mengapa pengurus  perkumpulan  petani  dipaksa  menandatangani  pelepasan  hak  dengan surat  dari  Kabat.  Ada  upaya  manipulasi  dokumen,  dengan  cara  mengganti  nama hutan  yang  dimaksud  menjadi  hutan  Bate  (tanah landbouw ).  Alasan  lainnya, untuk  perkebunan  pegawai  Belanda  ( kleinlandbouw ),  padahal  untuk  pegawai Belanda  telah  disediakan  tanah  seluas  kira-kira  800 bahu di  Berasan  dan  1000 bahu di  Kaselir.  Manipulasi  tersebut  dilakukan  agar  ketika  dilakukan penyelidikan,  seakan-akan  hutan  tersebut  bukan  hak  petani.  Di  sini  jelas  bahwa
pemerintah sekalipun mengakui bahwa hutan tersebut secara hukum milik petani, oleh sebab itu, manipulasi dokumen dilakukan.
Keempat,  hutan  Sengkan  Kandang  dan  Keseran  juga  menjadi  incaran  para tuan  tanah,  seperti  Satnjo  petinggi  Desa  Balak,  Dirdjo  ( kamituwo dan  saudara petinggi desa) Carik Desa Balak, haji Djabar yang terkenal kaya raya, dan mandor hutan Soewilah. Tuan tanah tersebut mendapatkan tanah seluas masing-masing 15 hektar.  Usut  punya  usut,  tanah-tanah  tersebut  kemudian  diperjualbelikan  kepada petani-petani miskin yang membutuhkan lahan garapan.
Kelima,  pihak  Boswezen  tidak  sepakat  jika  hutan  tersebut  dikelola  oleh petani, dengan alasan hutan tersebut tidak layak; hutan tutupan , tanahnya miring, penuh jurang, rawan banjir, dan tidak cocok dijadikan sawah atau ladang. Namun, kenyataanya, hutan tersebut sangat subur, memiliki banyak sumber mata air, dan tanahnya yang sebagian besar rata membuatnya cocok untuk ditanami. Jika hutan tersebut  tidak  layak,  mengapa  hutan  tersebut  menjadi  rebutan  banyak  pihak. Sebagai bukti—mengabaikan petani yang mulai menggarap hutan tersebut, sekitar tahun  1936  -  1937  sebagian  tanah  hutan  tersebut  telah  ditanami  kopi  dan  karet, bagian bawah oleh 18 perkebunan orang Belanda ( kleinlandbouw ) dan bagian atas oleh Perkebunan Pakuda (Kalimas).
Keenam,  ketika  Bupati  Banyuwangi  Notohadisuryo  mengeluarkan keputusan tahun 1929, berdasarkan peta yang ada, hutan yang masih lebat tersebut bukan  tanah pemajekan ,  bukan  hutan tutupan ,  dan  bukan  pula  hutan  yang termasuk dalam Boswezen. Jadi, sejak kapan hutan tersebut masuk hutan tutupan dan  atau  hutan  Boswezen?  Perkebunan  Pakuda,  yang  telah  menggarap  di  dekat hutan  tersebut,  telah  meminta  hak erpacht untuk  perluasan,  tetapi  juga  belum diputuskan.  Ada  kemungkinan  kendala  tersebut  sebab  hutan  secara  hukum  telah menjadi hak para petani di Desa Sumberejo Pakel.
Sekitar  enam  bulan  setelah  Tjan  Gwan  Kwie  melakukan  penyelidikan  atas kasus tersebut, tepatnya pada 31 Maret 1943, Roekoen Tani kembali melayangkan surat yang menuntut penyelesaian kasus sengketa tanah pada Syutyokan (Residen) di Bondowoso. Lalu, 9 hari kemudian, pada 9 April 1943, Tjan Gwan Kwie juga mengirimkan surat beserta lampiran yang menjelaskan, berdasarkan penelitiannya
(seperti yang telah dijelaskan di atas), secara gamblang permasalahan yang terjadi di  Desa  Sumberejo  Pakel.  Kasus  tersebut  kembali  dibuka  dan  mulai  menjadi pertimbangan dalam pemerintahan Besuki masa kolonial Jepang.
Dua  bulan  berselang,  tepatnya  pada  24  Juni  1943,  Aiseibutyo  selaku Syutyokan  Besuki  mengirim  surat  pada  mantan  Bupati  Banyuwangi Notohadisuryo  yang  menanyakan  benar  tidaknya  surat  keputusan  pembukaan tanah  hutan  Sengkan  Kandang  dan  Keseran.  Lima  hari  kemudian,  pada  29  Juni 1943, Notohadisuryo membalas surat tersebut:
Benar saya ingat antara tahun 1925 - 1928, ada permohonannya izin orang- orang bumi yang belum mempunyai tanah sendiri (lupa berapa banyaknya), untuk membabat hutan ... maka saya ingat di daerah tersebut saya memberi izin babat tanah hutan ... tetapi Residen waktu itu tidak setuju dengan sikap saya  tadi,  sehingga  timbullah  perselisihan  yang  diuraikan  dalam  surat  Mr. Tjan  itu.  ...  tetapi  memang  nyata  maksudnya  Residen  dulu:  tanah-tanah hutan  tadi  yang  sebagian  besar  akan  disediakan  untuk  diminta  dengan  hak erfpacht buat menambah  lebarnya  kebun  kopi  salah  satu  perusahaan  kebun (Perkebunan Pakuda - pen ) yang berbatasan dengan tanah-tanah hutan itu dan yang sebagian lagi untuk kleinlandbouw (Kolonie Bate  - pen ) ... jika barang kiranya  penjelasan  ini  belum  cukup,  kalau  diminta,  tambahan  keterangan akan segera disusulkan. (Notohadisuryo 1943)
Gambar 5. Surat R.A.A.M. Notohadisuryo (1943)
Kasus  sengketa  tanah  Sengkan  Kandang  dan  Keseran  tampak  mulai menemukan titik penyelesaian. Syutyokan Besuki menyatakan akan menyerahkan kembali  tanah  yang  memang  menjadi  hak  petani  di  Desa  Sumberejo  Pakel. Nahasnya,  belum  terlaksana  maksud  tersebut,  tiba-tiba  bom  sekutu  Jepang  dua kali  jatuh  menghantam  Banyuwangi.  Penyelesaian  kasus  tersebut  memang bersamaan  dengan  perang  dunia  kedua.  Tjan  Gwan  Kwie  menemui  Asisten Residen Banyuwangi di tempat di mana bom-bom tersebut jatuh, ia menyatakan, “Bilamana saya dapat memutuskannya tentu saya segera menyerahkan tanah tadi kepada  rakyat,  yang  memang  berhak  atas  dasar  keputusan  tuan  Bupati”  (Kwie 1977).
Upaya penyelesaian konflik perebutan tanah hutan pun menjadi berantakan. Tragedi  bom  di  Banyuwangi  membuat  penyelesaian  masalah  tanah  hutan  tidak lagi  menjadi  perhatian.  Tjan  mencatat,  “kami  belum  juga  berhasil  menolong rakyat  yang  sungguh  sangat  membutuhkan  tanah  sekadar  untuk  memperbaiki nasibnya”  (Kwie  1977).  Sebab  perang  yang  tengah  berkecamuk,  penyelesaian konflik  perebutan  tanah  hutan  tersebut  tidak  kunjung  diselesaikan.  Petani Sumberejo  Pakel,  dalam  mempertahankan  tanah  hutan  Sengkan  Kandang  dan Keseran, harus menghadapi jalan perjuangan yang panjang.

## KESIMPULAN
Penelusuran  sejarah  konflik  petani  Pakel  dengan  Perkebunan  Pakuda  pada 1925-1943  menjadi  ikhtiar  untuk  memahami  secara  utuh  konflik  agraria  yang terjadi  di  Desa  Sumberejo  Pakel.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  petani  Pakel dalam memperjuangkan tanah di desanya. Dari proses penyelesaian secara hukum masa itu, bergabung dengan organisasi petani nasional Roekoen Tani, didampingi kuasa  hukum  Mr.  Tjan  Gwan  Kwie,  sekaligus  mendapat  dukungan  dari  mantan Bupati Banyuwangi Notohadisuryo, dan petani Pakel tetap harus merebut kembali atau  melakukan reclaiming secara  langsung  tanah  hutan  Sengkan  Kendang  dan Keseran.
Sejarah  periode  tersebut  penting,  sebab  masa  itu,  dapat  dikatakan  sebagai awal  mula  dari  konflik  agraria  berkepanjangan  yang  terjadi  setelahnya.  Meski
Indonesia  telah  memproklamirkan  kemerdekaan  dan  penguasa  kolonial  telah hengkang,  petani  Pakel  tetap  harus  menjalani  ‘pekerjaan  rumah’  yang  belum terselesaikan.  Dalam  perkembangannya,  pengusaha  perkebunan  memang  beralih rupa,  tetapi  pola  perampasan  tanah  nyaris  sama.  Kini,  petani  Pakel  harus  sekali lagi dan berulang kali, bahkan nyaris satu abad lamanya, untuk terus berjuang atas tanah hutan yang menjadi bagian dari ruang hidupnya.
Sejarah  konflik  petani  dengan  perkebunan,  seperti  yang  terjadi  antara Roekoen  Tani  di  Desa  Sumberejo  Pakel  dan  perkebunan  kolonial  Perkebunan Pakuda,  merupakan  satu  dari  sekian  banyak  peristiwa  konflik  pertanahan  yang kerap  tidak  diperhatikan  sepanjang  sejarah  Republik  Indonesia.  Padahal,  sejarah penjajahan ialah sejarah perampasan ruang hidup dan sejarah melepaskan diri dari penjajahan  ialah  upaya  untuk  melawan  perampasan  atas  ruang  hidup.  Namun, bahaya  laten  perampasan  tanah  warisan  kolonialisme,  seringkali  (sengaja) dilupakan—apalagi  jika  yang  terampas  ialah  orang-orang  terpinggirkan;  para petani,  yang  seringkali  tidak  mendapat  tempat  dalam  panggung  sejarah  nasional Indonesia.
Memahami  sejarah  konflik  agraria  di  Desa  Sumberejo  Pakel  merupakan upaya  mengingatkan,  pentingnya  sejarah  tersebut  sama  halnya  dengan  sejarah Indonesia lainnya. Sebab tanpa adanya sejarah ‘orang-orang kecil’ seperti sejarah gerakan  petani  Pakel, maka  sejarah  yang  dianggap  besar  seperti  sejarah  nasional Indonesia tidak memiliki jati diri yang kuat. Itu mengapa sejarah mestinya disusun dari bawah.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  Muhammad.  2021. Menjarah  Ujung  Timur  Pulau  Jawa .  Yogyakarta:
Tanah Air Beta.
Anderson, Benedict. 1990. Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia . New York: Cornell University Press.
_________. 2000. “Sembah Sumpah: Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa” hlm. 359  dalam Kuasa  Kata:  Jelajah  Budaya-Budaya  Politik  di  Indonesia ditulis oleh Benedict Anderson. Yogyakarta: Mata Bangsa.
Anoegrajekti,  Novi  (dkk.).  2017.  “Babad  Blambangan:  Sejarah  Perlawanan Budaya  Lokal  dan  Identitas.”  Seminar  Internasional  Pernaskahan Nusantara 2017 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta 25-26 September 2017.
Arifin,  Winarsih.  1995. Babad  Blambangan .  Paris:  Ecole  Francaise  d’Extreme- Orient dan Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
Departement  van  Binnenlandsch  Bestuur.  1915. Lijst  van  1914:  I.  Particuliere ondernemingen in Nederlandsch-Indië op gronden door het gouvernement afgestaan in huur en erfpacht ... Specerijperken op Banda . Batavia: Landsdrukkerij.
D-FIH Project. 1937. Cote Desfossés, Compagnie des Agents de change de Paris, Annuaire des valeurs admises à la Cote officielle de la Bourse de Paris, 1881-1937 . Paris: Chambre Syndicale de la CAC de Paris.
Gallica.  1911.  Le  Capitaliste:  Journal  de  La  Banque  Parisienne,  No.  48,  30 November 1911.
Gottschalk,  Louis.  2008. Mengerti  Sejarah,  a.b.  Nugroho  Notosusanto .  Jakarta: UI Press.
Indische  Genealogische  Vereniging.  1937.  Brinkman's  Advertentiebureau, Brinkman’s  Cultuur-Adresboek  voor  Nederlandsch-Indie  1937:  Ten Dienste  van  Handel,  Industrie,  Nijverheid .  Bandung:  Brinkman's Advertentiebureau.
Ingleson, John. 2008. “Sutomo, the Indonesian Study Club and organised labour in late colonial Surabaya.” Journal of Southeast Asian Studies , Vol. 39. Japikse N.; H. Brugmans; H.P. van den Aardweg. 1938. Persoonlijkheden in het Koninkrijk  der  Nederlanden  in  woord  en  beeld .  Amsterdam:  Van Holkema & Warendorf N.V.
Kartodirdjo,  Sartono,  Djoko  Suryo.  1991. Sejarah  Perkebunan  di  Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi . Yogyakarta: Aditya Media.
Kasenda,  Peter  (ed.).  2013. Dokter  Soetomo .  Jakarta:  Museum  Kebangkitan Nasional
Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Leiden  University  Libraries.  1888.  Topographische  Inrichting, Topographische Kaart  der  Residentie  Besoeki  Opgenomen  Ingevolge  Gouvernements Besluit  van  den  28sten  Mei  1877,  No.  13,  in  de  Jaren  1878-1883, Peta , Gravenhage.
_________.  1915.    Topographische  Inrichting, Litjin,  District  Ragadjampi, Afdeeling Banjoewangi, Java. Res. Basoeki, Peta , Batavia.
Les Entreprises Coloniales Françaises. Société de culture de Pacouda , 28 Februari 2022.
M. van der Kroef, Justus. 1951. “Foreign Aid and Social Tradition in Indonesia.” Far Eastern Survey: American Institute of Pasific Relations , No. 18 Vol. 20.
Margana,  Sri.  2003.  “The  “Puputan  Bayu”:  War,  Disease,  and  Demographic Catastrophe”, 1771-1773. Leiden, 9 Agustus 2003. Dipresentasikan pada acara Third TANAP Workshop, Xiamen University, Xiamen, China.
_________.  2012. Ujung  Timur  Jawa,  1763-1813:  Perebutan  Hegemoni Blambangan . Yogyakarta: Pustaka Ifada.
_________.  2015.  “Outsiders  and  Stigma:  Reconstruction  of  Local  Identity  in Banyuwangi”  dalam Sites,  Bodies  and  Stories:  Imagining  Indonesian History yang disunting oleh Susan Legene (ed.). Singapore: NUS Press. Marx, Karl. 2004. Kapital 1: Sebuah Kritik Ekonomi Politik . Jakarta: Hasta Mitra.
Perpustakaan Nasional. 1933. ADIL, No. 202 Th. I, Peroesahaan Dagblad, Solo, 3 Juni 1933.
_________. 1939. Panjebar Semangat, No. 48 Th. VI, 29 Juli 1939.
_________. 1940. Panjebar Semangat, No. 38 Th. VII, 18 Mei 1940.
_________. 1940. Panjebar Semangat, No. 49 Th. VII, 03 Agustus 1940.
_________. 1941. Panjebar Semangat, No. 8 Th. IX, 1 November 1941. Priyadi,  Sugeng.  2015. Sejarah  Lokal:  Konsep,  Metode,  dan  Tantangannya . Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Roosa, John (eds.). 2004. “Pengantar: Sejarah Lisan dan Ingatan Sosial” hlm. 1-23 dalam Tahun  yang  Tak  Pernah  Berakhir:  Memahami  Pengalaman Korban  65,  Esai-esai  Sejarah  Lisan disunting  oleh  John  Roosa,  Ayu Ratih, dan Hilmar Farid. Jakarta: Elsam.
Rukun  Tani  Sumberejo  Pakel.  1929.  Surat  Izin  Membuka  Tanah, Soerat  Idin Memboeka Tanah, Acta Van Verwizing, In Naam Berkoningin , 11 Januari 1929, Banyuwangi.
_________.  1943.  Notohadisuryo ‘Padoeka  jang  terhormat  Tooan  Besoeki  – AISEIBUTYO dengan perantaraan Toean Kabat-sontyo’ , Kalibaru.
_________. 1943. Tjan Gwan Kwie, Soerat Memorie , Banyuwangi.
_________. 1943. Tjan Gwan Kwie, surat untuk Sutyokan Besuki, Banyuwangi. _________.  1964. Surat  Keputusan  Menteri  Urusan  Veteran  dan  Demobilisasi , No. 317/D./Kpts/MUV.1964, Jakarta.
_________.  1977.  Tjan  Gwan  Kwie, Laporan  Penyelewengan  Tanah  Hutan “Sengkankandang lan Keseran” , Jember.
_________. 2000. Rukun Tani, Laporan Sejarah Tanah Hutan Sengkan Kandang dan  Keseran  Desa  Pakel  Kecamatan  Glagah  Kabupaten  Banyuwangi Jawa Timur, Banyuwangi.
Schoel,  W.  F.  1931. Alphabetisch  Register  van  de  Administratieve  En Gerechtelijke  Indeling  van  Nederlandsch-Indie.  Deel  I:  Java  en Madoera . Batavia: Landsdrukkerij.
Thompson, Paul. 2012. Suara Dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan . Yogyakarta: Penebit Ombak.
Wawancara.  Mahmudah.  Dusun  Krajan,  Sumberejo  Pakel,  Banyuwangi  25 September 2021.