## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Dikawasan Daerah Aliran Sungai (Das)

## (Studi Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Jawa Timur)
Heru Kuswanto 1 , Sigit Sapto Nugroho 2 , Sarbini 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya E-mail: heru.draaf@gmail.com
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun E-mail : sigitsapto@unmer-madiun.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mayjen Sungkono Surabaya E-mail : sarbinikurnia73@gmail.com
Abstract—  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  law  enforcement  against  the  construction  of  buildings  in  the Watershed area of Dolopo District, Madiun Regency and find out the settlement of the construction of buildings that violate the  watershed  area.  The  type  of  research  used  is  empirical  research  with  a  qualitative  approach  based  on  primary  data, namely  observation,  interviews  and  document  studies.  Secondary  data  are  social  facts  referenced  from  books,  research results  and  scientific  journals.  And  analyzed  using  descriptive  research  methods,  that  researchers  in  analyzing  wish  to provide an overview or description or subject and research object as the results of the research he did. Based on the results of the research, it shows that law enforcement against the construction of buildings in the watershed area, it is better for the community  to  obtain  permits  (IMB)  to  construct  buildings  in  the  river  basin  and  the  government  is  expected  to  be  more intensive in conducting outreach and site surveys in the watershed area to the fullest so that the community is aware and no longer constructing buildings in the watershed area.
Keywords — : Law Enforcement, Building Construction, DAS

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  perumahan  dan  pemukiman  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia, sekaligus  untuk  meningkatkan  mutu  lingkungan  kehidupan,  memberi  arah  pada  pertumbuhan  lingkungan  masyarakat  sekitar, memperluas  lapangan  kerja  serta  menggerakkan  kegiatan  ekonomi  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  dan  pemerataan kesejahteraan.  Pembangunan  perumahan  dan  pemukiman  terkadang  tidak  sesuai  dengan  perizinannya,  termasuk  mendirikan bangunan  yang  tidak  seharusnya  dilakukan  atau  ditempat  yang  dilarang  untuk  mendirikan  bangunan,  yaitu  di  Daerah  aliran Sungai (DAS). 1
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)  yang  menyatakan  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum. 2 Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  nasional,  dengan adanya kegiatan pengelolahan Sumber Daya Air (SDA), terdapat peraturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa  “Bumi dan air dan  kekayaan alam  yang  terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”. 3 Kemudian  dijabarkan  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2019  tentang Pengelolaan    Sumber  Daya  Air,  dimana  dijelaskan  bahwa  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  adalah  upaya  merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air, salah satunya terkait dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). 4
Berkaitan  dengan  pengelolaan  DAS  terdapat  dalam  Pasal  1  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (PUPR)  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang  Pengalihan  Alur  Sungai,  sungai  adalah  alur  atau  wadah  air  alami  dan/atau  buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis
1 Rico Septian Noor, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya ” , Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 5, No. 2, hal. 130
2 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
3 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
4 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
sempadan. 5 Kemudian  diperjelas  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR) Nomor  28/PRT/M/2015  Tentang  Penetapan  Garis  Sempadan  Sungai  dan  Garis  Sempadan  Danau  yang  menjelaskan  bahwa paling sedikit berjarak 10 (sepuluh)  meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter. 6
Pasal  103  huruf  b  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Madiun  Tahun  2009-2029  menerangkan  “dilarang  melakukan  kegiatan  dan  pendirian  bangunan  yang  tidak  sesuai dengan  fungsi  kawasan”.  Kawasan  sempadan  sungai  yang  terdapat  di  Kecamatan  Dolopo  Kabupaten  Madiun  merupakan kawasan  yang  rawan  terjadi  bencana  banjir.  Sehingga  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  mengenai  Daerah  Aliran Sungai tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang berada di sempadan sungai. 7
Pembangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) salah satunya di wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun banyak ditemukan  pendirian  bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan,  tentu  saja  dapat  melanggar  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan.  Pendirian  bangunan yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dilarang,  apalagi  jika  sudah  menyentuh  batas Sempadan  sungai 8 .  Kerusakan  yang  terjadi  di  daerah  aliran  sungai  merupakan  indikator  kerusakan  lingkungan  yang  paling mudah dilihat, yaitu adanya penyalahgunaan lahan di pinggiran Daerah Aliran Sungai oleh masyarakat. Pinggiran sungai yang disebut  dengan  bantaran  sungai  yang  merupakan  bagian  dari  sempadan  sungai  tersebut  relatif  banyak  disalah  gunakan  oleh masyarakat, seperti mendirikan rumah dan tempat usaha. Seharusnya sempadan sungai dapat tertata dengan tidak ada bangunan yang  berdiri  di  pinggirnya  agar  aliran  sungai  dapat  tetap  terpelihara,  sebab  sempadan  sungai  pada  dasarnya  digunakan  untuk menjaga ekosistem sungai agar tidak rusak. 9
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana Proses Pendirian Bangunan Dikawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Kecamatan Dolopo Kabupaten  Madiun Jawa Timur? dan (2) Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pendirian  bangunan  liar  di  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Di  Kecamatan  Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur?

## II. TINJAUAN TEORITIS
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tenteng Daerah Aliran Sungai bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh  aktivitas  daratan.  Daerah  Aliran  Sungai  juga  didefinisikan  sebagai  berikut,  suatu  wilayah  daratan  yang  secara tepografi dibatasi oleh panggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Wilayah daratan tersebut dinamakan Daerah Tangkapan Air (DTA/ catchment area ). 10
Karakteristik  fisik  sungai  yang  memiliki  percabangan  disebut  dengan  anak  sungai  dan  anak  sungai  juga  memilki  anak sungai lagi,  menyebabkan DAS  memiliki Sub DAS dan Sub-sub DAS. Sub DAS adalah bagian dari DAS  yang  menerima air hujan  dan  mengalirkannya  melalui  anak  sungai  ke  sungai  utama.  Sub-sub  DAS  adalah  bagian  Sub  DAS  yang  menerima  air hujan dan mengalirkannya melalui anak-anak ke anak sungai ke sungai utama. 11 DAS merupakan ekosistem alam yang dibatasi oleh punggung bukit. Air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir pada sungai-sungai yang akhirnya bermuara ke laut atau ke danau. Pada Daerah Aliran Sungai dikenal dua wilayah yaitu wilayah pemberi air (daerah hulu) dan wilayah penerima air (daerah hilir). Kedua daerah ini saling berhubungan dan mempengaruhi dalam unit ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Fungsi  Daerah  Aliran  Sungai  adalah  sebagai  area  penangkapan  air  ( catchmentarea ),  penyimpan  air  ( water  storage )  dan penyalur air ( distribution water ). 12
5 Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Alur Sungai
6 Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
7 Pasal  103  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  9  Tahun  2011Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029
8 Cahyani, F. R., & Widodo, H, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan DiDaerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya”. Novum: Jurnal Hukum , 6 (1). 9 Fatma  Rizkia  Cahyani,  Hananto  Widodo,  Muh.  Ali  Masnun,  2019 ,  “ Penegakan  Hukum  Terhadap  Pendirian Bangunan Didaerah Aliran Sungai ” , Jurnal Hukum , Universitas Negeri Surabaya, Vol. 6, No. 1, hal. 3 10 Ria  Rosdiana  Hutagaol,  2019, Pengaruh  Hutan  dan  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai ,  CV  Budi  Utama, Yogyakarta, hal. 3 11 Ibid , hal. 5 12 Fuad  Halim,  2014,  “Pengaruh  Hubungan  Tata  Guna  Lahan  Dengan  Debit  Banjir  Pada  Daerah  Aliran  Sungai ”, Jurnal Ilmiah Media Engineering , Vol. 4, No. 1, hal. 2

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Beberapa  ahli  menjelakan  definisi  Daerah  Aliran  Sungai  sebagai  berikut,  Postel  dan  Thompson  menjelaskan  bahwa Daerah  Aliran  Sungai  merupakan  suatu  area  didaratan  yang  berpotensi  sebagai  sumber  air. 13 Daerah  Aliran  Sungai menghubungkan  kesatuan  ekosistem  terrestrial,  air  tawar,  dan  pesisir  pantai.  Berbagai  potensi  yang  bernilai  seperti  penyedia sumber  air  tawaar,  sebagai  habitat  untuk  melindungi  telur  dan  lava  ikan  serta  berfungsi  melestarikan  keanekaragaman  hayati. Daerah  Aliran  Sungai  disebut  juga  sebagai  Megasistem  Kompleks  yang  dibangun  oleh  sistem  fisik,  biologis  dan  aktivitas manusia.  Setiap  komponen  memiliki  peran  dan  hubungan  erat  serta  sangat  berpengaruh  dalam    menentukan  kualitas  Daerah Aliran  Sungai.  Setiap  komponen  memiliki  sifat  khas  dan  tidak  dapat  berdiri  sendiri  tetapi  saling  berhubungan  sehingga membentuk kesatuan sistem ekologis. 14
Tata  pengelolaan  yang  baik  ( good  governance )  dalam  melakukan  pengelolaan  daerah      aliran      sungai  (DAS)  sangat diperlukan.  Hal      ini  disebabkan  pada    hakekat    kerusakan  sumber  daya  alam  yang  terjadi  dalam  DAS  dikarenakan  oleh  tata pengelolaan  yang  buruk ( bad  governance ) DAS  merupakan suatu  ekosistem tempat  air  dan  lahan berinteraksi.  Air hujan yang jatuh dalam suatu wilayah DAS yang mengalir menuju sungai yang  sama  dari  hulu  ke  hilir. Sehingga  tata pengelolaan yang  baik  diperlukan  untuk menopang kehidupan manusia, baik makro maupun mikroorganisme. 15
Pengelolaan    Daerah    Aliran    Sungai  yang    terdiri  dari    pengelolaan  sumber    daya    air,  perencanaan  tata  ruang,  dan konservasi  tanah  dan  air.  Prinsip  dalam  pengelolaan  DAS,  harus  memiliki  unsur  kesetaraan,  dan          komitmen  dalam menerapkan penyelenggaraan  pengelolaan  sumberdaya    alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) melalui pengaturan pengelolaan DAS secara tegas dan jelas. Daerah Aliran Sungai berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian wilayah, antara lain :
a. Daerah  Aliran  Sungai  bagian/wilayah  hulu.  Bagian  ini  memiliki  fungi  konservasi  di  mana  pengelolaannya  untuk mempertahankan  kondisi  lingkungan  DAS agar tidak terdegredasi. Bagian ini diindikasikan dengan adanya  kondisi tutupan  vegetasi  lahan  DAS,  kualitas  air,  kemampuan  menyimpan  air  dan  curah  hujan.  Bagian  hulu  DAS  adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS  yang dicirikan dengan topografi bergelombang, berbukit dan atau bergunung, kerapatan drainase relatif tinggi merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama dan sumber erosi yang sebagian terangkat menjadi sedimen daerah hilir.
b. DAS  bagian/  wilayah  tengah.  Bagian  ini  berfungsi  untuk  pemanfaatan  air  sungai  yang  dapat  memberikan  manfaat bagi  kepentingan  sosial  dan  ekonomi.  Terindikasikan  dari  kuantitas  dan  kualitas  air,  kemempuan  menyalurkan  air dan ketinggian maka air tanah serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk dan danau.
c. DAS  bagian/  wilayah  hilir.  Bagian  ini,  berfungsi  dalam  pemanfaataan  air  sungai  yang  dikelola  untuk  dapat memberikan  manfaat  bagi  kepentingan  sosial  dan  ekonomi.  Teridikasikan  melaluii  kuantitas  dan  kualitas  air, kemampuan  menyalurkan  air,  ketinggian  curah  hujan  dan  untuk  kebutuhan  pertanian,  air  bersih,  pengelolaan  air limbah.  Bagian  hilir  DAS  adalah  suatu  wilayah  daratan  bagian  dari  DAS,  dicirikan  dengan  topografi  datar  sampai landai yang merupakan daerah endapan sedimen atau aluvial. 16
Daerah  Aliran  Sungai  banyak  digunakan  oleh  beberapa  ahli  dengan  makna  atau  pengertian  yang  berbeda,  ada  yang menyamakan  dengan cacthment  area,  watershed  atau  drainage basin. Pada  bagian  DAS  disini,  lebih  lanjut  dijelaskan  terkait iistilah Sub DAS dan sub-sub DAS sebagai berikut :
1. Sub DAS merupakan bagian dari DAS yang menerima dan mengalirkan air hujan melalui anak sungai ke sungai utama atau dikenal juga sebagai suatu wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk secara alamiah dimana air hujan meresap atau  mengalir  melalui  cabang  aliran  sungai  yang  membentuk  bagian  wilayah  DAS  tersebut.  Setiap  DAS  terbagi kedalam Sub DAS.
2. Sub-sub DAS merupakan wilayah kesatuan ekosistem yang terbentuk alamiah, dimana air hujan meresap atau mengalir melalui ranting aliran sungai yang membentuk bagian dari sub DAS tersebut. 17

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  empiris  atau  sosiologis  yuridis,  di  mana  dalam  penelitian  hukum  empiris didasarkan  pada  norma  hukum  yang  dianut  oleh  masyarakat  ( living  law ). 18 Dalam  penelitian  ini  objek  kajian  dititik  beratkan mengenai perilaku  masyarakat. Perilaku  masyarakat  yang dikaji adalah prilaku  yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma  yang  ada.  Interaksi  itu  muncul  sebagai  bentuk  reaksi    masyarakat  atas  diterapkannya  sebuah  ketentuan  perundangan
13 Postel dan Thompson, 2005, Watershed Protection: Capturing the Benefits of Nature’s Water Supply Services. Nat Resour Forum. 29: 98-108.
14 Messalina  L  Salampessy,  Rushestina  Pratiwi,  Aisyah,  Poltak  BB  Panjaitan,  2020, Buku  Ajar  Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai , Makhbub Khoirul Fahmi, Bogor, hal. 4 15 Rani  Kawati  Damanik,  Taruli  Rohana  Sinaga,  Dewi  Sipayung,  2022,  “Manajemen  Daerah  Aliran  Sungai  Berbasis Masyarakat Di Daerah Aliran Sungai”, Jurnal Abdimas Mutira, Vol. 3, No. 2, hal. 2 16 , Ibid , hal 5 17 Ibid , hal 6
18 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farhani, 2022, Metodologi Riset Hukum , Oase Pustaka, Surakarta, hal. 43

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
positif  dan  bisa  pula  dilihat  dari  prilaku  masyarakat  sebagai  bentuk  aksi  dalam  memengaruhi  pembentukan  sebuah  ketentuan hukum  positif. 19 Penelitian  hukum  empiris  ini  dianalisis  dengan  deskriptif  kualitatif,  yaitu  memaparkan  dan  menjelaskan  data yang  ditemukan  dalam  penelitian  melalui  kegiatan  observasi,  wawancara  dan  studi  kepustakaan,  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif,  yaitu  metode  yang  mengungkap  fakta  secara  mendalam  berdasar  karakteristik  ilmiah  dari  individu  atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena. 20

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Proses  Pendirian  Bangunan  Dikawasan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  di  Kecamatan  Dolopo  Kabupaten  Madiun, Jawa Timur.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar  kemakmuran  rakyat.”  Pengelolaan  DAS  adalah  upaya  manusia  dalam  mengatur  hubungan  timbal  balik  antara  sumber daya  alam  dengan  manusia  di  dalam  DAS  dan  segala  aktivitasnya,  agar  terwujud  kelestarian  dan  keserasian  ekosistem  serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
Pengelolaan  dan  pengendalian  DAS  di  Indonesia  pada  tataran  praktik  belum  berjalan  dengan  baik  karena  masih mengakibatkan  beberapa  permasalahan  contohnya  kerusakan  DAS  berkaitan  dengan  tingkat  sosial  ekonomi  masyarakat  di daerah  tengah  hingga  hulu  DAS,  tingkat  kesadaran  dan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  yang  rendah  karena  mendahulukan kebutuhan  primer  dan  kebutuhan  sekunder,  masyarakat  belum  sepenuhnya  memberikan  kepedulian  terhadap  lingkungan sehingga sering terjadi penurunan kualitas ekosistem, penggunaan atau pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah  konservasi  dan  melampaui  kemampuan  daya  dukungnya,  akan  menyebabkan  terjadinya  lahan  kritis. Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Bapak  Karon  Suprapto  selaku  Sub  Bina  Manfaat  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Kabupaten Madiun, bahwa menyatakan :
“Sungai adalah saluran irigasi yang mana fungsinya untuk mengalirkan air dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Sedangkan Daerah Aliran Sungai sama dengan penjelasan sebelumnya yaitu suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan  dengan  sungai  dan  anak-anak  sungainya  yang  berfungsi  menampung,  menyimpan  dan  mengalirkan  air  yang berasal dari curah hujan secara alami. Daerah  Aliran Sungai yang terdapat di bagian kanan dan kiri sungai tidak boleh ada bangunan yang berdiri bahkan bangunan tersebut jika akan didirikan haru sesuai dengan aturan jarak sungai denga bangunan  dan  fungsi  bangunan  tersebut,  tidak  hanya  itu  pelaksanaan  pembangunan  harus  melalui  perizinan  secara tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR dengan keputusan Kepala dan Mentri Pembangunan ” 21
Hal yang sama dijelaskan oleh Bapak Sutris selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Dolopo Kabupaten Madiun, tentang fungsi sungai adalah sebagai berikut :
“Bahwa fungsi sungai yang benar yaitu untuk saluran perairan yang mana sungai harus dijaga dari permasalahan yang ditimbulkan  oleh    masyarakat  terkait  pembangunan,  bahwa  saluran  sungai,  dilarang  dilakukan  kegiatan  apapun  yang mengakibatkan  perubahan  fungsi  sungai  yang  semestinya  digunakan  untuk  saluran  perairan  tidak  digunakan  untuk pembangunan,  seperti  contoh  dilarang  mendirikan  bangunan  berbentuk  apapun  yang  mengakibatkan  perubahan  bentuk sungai.  Bahkan  jembatan  sebenarnya  juga  dilarang,  tetapi  demi  kepentingan  bersama  pembangunan  berupa  jembatan harus ditentukan sesuai prosedur peraturan supaya tidak mengubah fungsi sungai sebenarnya.” 22
Pelaksanaan  pembangunan  yang  dilakukan  masyarakat  tanpa  sepengetahuan  pihak  petugas  atau  tanpa  perizinan  di sekitar  wilayah  tersebut  seperti  Kantor  Unit  Pelaksana  Tugas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  di  Dolopo,  bangunan tersebut  dapat  dikatakan  bangunan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  sehingga  pembangunan  tersebut  dapat  menimbulkan beberapa  dampak  antara  lain:  perusakan  lahan  di  Daerah  Aliran  Sungai,  memperkecil  saluran  irigasi,  menimbulkan penumpukan sampah, mengakibatkan ketidak teraturan pembangunan diwilayah tersebut dan juga dapat mempengaruhi jumlah debit  air  yang  mengalir  dikarenakan  penyempitan  saluran  sungai.  Masyarakat  yang  akan  mendirikan  bangunan,  mengubah bentuk bangunan, memperluas atau mengurangi ukuran bangunan baik dalam bentuk rumah tinggal maupun tempat usaha wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pengurusan IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Karena tujuan IMB untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum dan menunjukan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan.
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  merupakan  salah  satu  instrumen  untuk  mewujudkan  tatanan  dalam  pendirian bangunan, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kepastian hukum. Kewajiban seseorang yang
19 Ibid , hal. 51 20 Ibid , hal. 54 21 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Karon  Suprapto  Sub  Koordinator  Bina  Manfaat  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57
22 Hasil wawancara dengan Bapak Sutris selaku Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 6 April 2024, Pukul 11.00 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
akan  melaksanakan  pembangunan  harus  sesuai  dengan  peruntukan,  termasuk  seperti  lokasi  pembangunan  agar  sesuai  dengan rencana  tata  ruang  yang  telah  ditentukan.  Pemeliharaan  lingkungan  secara  umum,  harus  memperhatikan  area  ( space )  antara jalan  dan  bangunan,  antara  jalan  dan  pagar  dan  antara  sungai  dan  bangunan  dipergunakansebagai  ruang  hijau  dan  daerah resapan  air.  Apabila  ternyata  di  daerah  tersebut  didirikan  bangunan,  maka  akan  dikategorikan  melanggar  atau  dinilai  sebagai bangunan liar.

## B. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pendirian  Bangunan  Liar  di  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Kecamatan  Dolopo Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Penegakan  hukum  terkait  pendirian  bangunan  di  kawasan  Daerah  Aliran  Sungai  Kecamatan  Dolopo  Kabupaten  Madiun, dapat dilakukan analisis sesuai pendapat Soerjono Soekanto 23 antara lain :
1. Faktor  Hukum ,  didalam  penegakan  hukum  pendirian  bangunan  dapat  ditinjau  dari  beberapa  peraturan  terkait  Daerah Aliran  Sungai.  Pasal  102  huruf  c  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Madiun  Tahun  2009-2029  menerangkan  terkait  ketentuan  kawasan  perlindungan  setempat pada sempadan sungai, yang berbunyi :
a. Perlindungan  terhadap  sungai  besar  di  luar  kawasan  permukiman  ditetapkan  minimum  100  meter  kiri-kanan sungai;
b. Perlindungan  terhadap  anak-anak  sungai  di  luar  permukiman  ditetapkan  minimum  50  meter  kiri-kanan  sungai; dan
c. Perlindungan  terhadap  sungai  besar  dan  anak  sungai  yang  melewati  kawasan  permukiman  ditetapkan  minimum 15 meter. 24
Pasal  103  huruf  b  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 bahwa dilarang melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai  dengan  fungsi  kawasan. 25 Peraturan  Daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintahan  Kabupaten  Madiun  sudah diberlakukan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  tetapi  kenyataannya  didalam  kehidupan  masyarakat  masih  saja  terdapat pelanggar  yang  mengesampingkan  peraturan  yang  ada,  sehingga  timbulah  beberapa  pro  dan  kontra  terkait  berlakunya Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  terutama  terkait  pengelolahan  pembangunan  di  Daerah  Aliran  Sungai.  Jika  kita tinjau  lebih  dalam,  ketidakefektifan  hukum  disini  mempengaruhi  kondisi  lingkungan  sekitar  terutama  berpengaruh terhadap fungsi dari perlindungan sungai yang berkelanjutan.
Selain  mengacu  didalam  Peraturan  Daerah  disini  juga  dikaitkan  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau yang berbunyi sebagai berikut :
1) Pemanfaatan  sempadan  sungai  dan  sempadan  danau  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22  dan  Pasal  23 dilakukan  berdasarkan  izin  dari  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam pengelolaan sumber daya air.
2) Pemberian  izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan  mempertimbangkan rekomendasi teknis dari
3) pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. 26
Kegiatan  pendirian  bangunan  yang  dapat  mengubah  fungsi  dari  aliran  sungai  terdapat  larangan  kegiatan pendirian bangunan. Larangan pendirian bangunan dapat diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berbunyi :  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  membangun perumahan,  dan/atau  permukiman  di  tempat  yang  berpotensi  dapat  menimbulkan  bahaya  bagi  barang  ataupun  orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
Penjelasan diatas dengan demikian maka negara punya peran penting untuk menjalankan perannya sebagai pihak yang  berhak  menguasai  Daerah  Aliran  sungai.  Sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum,  negara  dapat  melakukan campur  tangan  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimilikinyaa,  termasuk  sumber  daya  alam  yang  berupa  Daerah Aliran Sugai. Pemanfaatan atau lebih tepatnya adalah pengelolahan telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 27
Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Bapak  Karon  Suprapto  selaku  Sub  Koordinator  Bina  manfaat  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten madiun, yang menjelaskan bahwa :
23 Soerjono Soekanto 2012, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta, Rajawali Pers.
24 Pasal  102  huruf  c  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029
25 Pasal  103  huruf  b  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor    9  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029
26 Pasal 24 ayat (1) dan  ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai
27 Sigit Sapto Nugroho, 2022, Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia , Lakeisha, Jawa Tengah, hal. 120

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
“Kegiatan  pembangunan  di  Kabupaten  Madiun  dapat  dikatakan  tingkat  pembangunannya  tinggi  dikarenakan terdapat  banyak  daerah  dan  jumlah  penduduk  yang  dikatakan  tidak  sedikit,  maka  pelaksanaan  pembangunan dituangkan  kedalam  beberapa  peraturan  yaitu  sebagai  berikut  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  9 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 dan Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Nomor  28/PRT/M/2015  berisikan  Tentang  Perizinan  Pembangunan  di Kawasan Daerah Aliran Sungai, dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.” 28
2. Faktor Aparat Penegak Hukum , di dalam penegakanan hukum pendirian bangunan di Kawasan Daerah Aliran Sungai terdapat  beberapa  pihak  terkait  pelaksana  penegak  hukum.  Secara  sosiologis  maka  setiap  penegak  hukum  tersebut mempunyai  kedudukan  ( status )  dan  peranan  ( role ). 29 Kedudukan  (sosial)  merupakan  posisi  tertentu  didalam  struktur kemasyarakatan  yang  mungkin  tinggi  sedang  atau  rendah.  Kedudukan  tersebut  sebenarnya  merupakan  sebuah  wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. 30 Seorang penegak hukum sebagimana halnya dengan warga masyarakat lainnya  mempunyai  kedudukan  dan  peranan  sekaligus.  Dengan  demiikian  tidaklah  mustahil  bahwa  antara  pelbagai kedudukan  dan  peranan  timbul  konflik  ( status  conflict  dan  conflict  of  roles ). 31 Penegak  hukum  merupakan  golongan panutan  dalam  masyarakat  yang  hendaknya  mempunyai  kemampuan-kemampuan  tertentu,  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat.  Oleh  karena  itu  golongan  panutan  ini  harus  dapat  memilih  waktu  dan  lingkungan  yang  tepat  didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. 32 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Karon  Suprapto  selaku  Sub  Koordinator  Bina  Manfaat  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, bahwa menyatakan :
“Kegiatan  pelaksanaan  penertiban  pendirian  bangunan  di  Daerah  Aliran  Sungai,  dilihat  dari  Sumber  Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting didalam pengelolaan lingkungan sekitar seperti di kawasan DAS supaya terhindar  dari  perusakan.  Selain  dari  SDM  pengelolaan  lingkungan  juga  dilakukan  oleh  Dinas  PUPR  dengan melaksanakan  beberapa  kegiatan  yang  berupa  meninjau  secara  langsung  wilayah  di  Kabupaten  Madiun, tidakhanya  itu  kami  juga  sudah  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  terhadap  UPT  di  setiap  wilayah  Kabupaten Madiun  terutama  kepada  Staff  juru  pengairan,  karena  Kabupaten  Madiun  memiliki  banyak  wilayah  sehingga kami  mengkoordinasi  terkait  pelaksanaan  pembangunan  melalui  UPT  wilayah  yang  berguna  membantu memantau terhadap pelaksanan pembangunan agar tidak terjadi penyalahgunaan wilayah khususnya daerah aliran sungai,  kami  juga  bekerjasama  dengan  Satpol  PP  yang  mana  untuk  membantu  Dinas  PUPR  melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan  terkait pembangunan di Daerah Aliran Sungai.” 33
Penagakan hukum di dalam pendirian bangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun masih kurang efektif, terutama dalam penegakan hukum pendirian bangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai. Dapat  dilihat  dari  jumlah  aparat  yang  di  gunakan  untuk  penegakan  hukum  pendirian  bangunan  juga  dikatakan  kurang memadai.
3. Faktor  Sarana  atau  Fasilitas ,  dalam  kegiatan  penegakan  hukum  banyak  sarana  yang  mendukung  pelaksanaan penertiban  bangunan,  dalam  penertiban  bangunan  difungsikan  untuk  pelaksanaan  pembangunan  lingkungan berkelanjutan untuk kepentingan umum masyarakat sekitar. 34
Sebagaimanan  dijelaskan  oleh  Bapak  Karon  Suprapto  selaku  Sub  Koordinator  Bina  Manfaat  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, sebagai berikut :
“Terkait sarana atau fasilitas yang terdapat di Kabupaten Madiun apabila terjadi penindakan terhadap penegakan hukum  pembangunan  di  Daerah  Aliran  Sungai  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  maka  akan  dilakukan penegakan  secara  tegas  dengan  melakukan  pembongkaran  secara  paksa,  kegiatan  pembongkaran  tidak mengeluarkan dana terkait sarana yang di keluarkan terkait kendaraan atau alat berat lainnya tetapi pihak pelaku pembangunan  sendiri  yang  harus  mengeluarkan  dana  terkait  penertiban  bangunan  tersebut,  disamping  itu sebelumnya  dari  pihak  PUPR  sudah  melakukan  sosialisasi  terkait  pelaksanaan  penertiban  bangunan  dan  juga sudah memberikan peringatan 1,2 dan 3 dikarenakan penertiban bangunan disini supaya penegakan hukum dapat berjalan dengan fungsinya demi kebaikan bersama.”
28 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Karon  Suprapto  selaku  Sub  Koordinator  Bina  Manfaat  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57
29 Soerjono Soekanto, Op.Cit , hal. 19 30 Ibid , hal 19 31 Ibid , hal. 21 32 Ibid , hal. 34 33 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Karon  Suprapto  selaku  Sub  Koordinator  Bina  Manfaat  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57
34 Soerjono Soekanto , Op.Cit , hal 37

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Selain berupa sarana dan fasilitas seperti alat berat, sarana dan fasilitas ada yang berupa tindakan yang dilakukan oleh  Dinas  PUPR  dan  bekerjasama  dengan  Satpol  PP,  kegiatan  yang  mendukung  tersebut  berupa  tindakan  yang dilakukan  melalui  kegiatan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  terkait  plaksanaan  pembangunan  sesuai  dengan  peraturan pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai.  Kegiatan  tersebut  merupakan  sarana  dan  fasilitas  secara  langsung  untuk mendekatkan  dan  melaksanakan  penegakan  hukum  khususnya  pembangunan  di  lingkungan  masyarakat.Dengan demikian  sarana-fasilitas  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  di  dalam  penegakan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana atau  fasilitas  tersebut  tidak  mungkin  penegak  hukum  menyerasikan  peranan  yang  seharusnya  dengan  peranan  yang aktual. 35 4. Faktor Masyarakat , Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. 36 Kegiatan penegakan hukum pendirian bangunan  yang seharusnya  sesuai dengan aturan  yang  keluar dari kesadaran diri masyarakat  itu  sendiri,  dikarenakan  fungsi  kesadaran  itu  ditujukan  untuk  menumbuhkan  pemikiran  yang  luas  dan menyeluruh terkait perlindungan di kawasan DAS di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
Hasil  observasi  terhadap  bangunan  warga  yang  menjadi penyebab  permasalahan  terkait  pendirian  bangunan  di Daerah  Aliran  Sungai  Kecamatan  Dolopo  Kabupaten  Madiun,  bahwa  pengetahuan  masyarakat  di  daerah  aliran  sungai sangat minim karena keingintahuan masyarakat sangat kurang terhadap peraturan pemerintah yang berpengaruh terhadap lingkungan.  Berikut  kegiatan  penulis  lakukan  setelah  melakukan  observasi  yaitu  malaksanakan  kegiata  wawancara kepada masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sundari selaku pemilik bangunan Pom Bensin Mini di Desa Ketawang, mengatakan bahwa :
“Alasan beliau membanguan bangunan tersebut karena lokasinya bertepatan didepan rumah yang mana bangunan rumah  tersebut  sudah  berada  di  pinggir  sungai/kali  sehingga  memudahkan  masyarakat    melakukan  pembelian maka  dibangun  bangunan  tersebut  di  atas  sungai  dan  menurut  pendapat  beliau  bangunan  tersebut  sudah  susuai dengan bangunan layak  karena dibawah bangunan tersebut  dipasang penghalang agar sampah tidak  menyumbat didalam saluran air, ketika sampah berhenti di penghalang tersebut ujar beliau akan membersihkan dan menjaga agar saluran tetap lancar berjalan dengan fungsinya.” 37
Berbeda  dengan  pendapat  Bapak  Wahyudi  selaku  pemilik  Warung  Angkringan  di  jalan  Adil  Makmur  Dolopo, mengatakan  bahwa  :  “Disini  saya  dengan  penggerak  warung  angkringan  lainnya  membangun  dipinggir  Daerah  Aliran Sungai  karena  tempatnya  yang  strategis  banyak  dilalui  warga  serta  tempatnya  dipinggir  jalan  raya.  Saya  merasa bangunan  ini  tidak  mengganggu  penataan  ruang  dan  tidak  merusak  Daerah  Aliran  Sungai  sehingga  saya  menjamin kenyamanan ketertiban di sekitar warung.” 38
Sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Nurhabib selaku pemilik toko/ruko yang mengatakan bahwa : “Saya membangun bangunan atas dasar untuk melaksanakan usaha, untuk memenuhi kebutuhan dan lahan yang saya bangun ini memiliki lahan yang luas sudah dibangun susuai bangunan yang layak tidak mengganggu Daerah Aliran Sungai. Tempat yang saya dirikan ini salah satu akses jalan yang banyak dilalui warga sehingga menjadi salah satu pluang untuk membuka usaha. Disini saya juga melakukan perizinan secara lisan kepada pihak terkait tanggapanya,  bisa  jika  tidak  mengakibatkan  kerusakan  di  Daerah  Aliran  Sungai  dan  siap  untuk  di  lakukan pembongkar apabila diketahui mengakibatkan kerusakan atau penyumbata.” 39
5. Faktor  Kebudayaan ,  Dilihat  dari  segi  kebudayaan  didalam  pendirian  bangunan  di  Daerah  Aliran  Sungai,  masyarakat masih  belum  sadar  terkait  peraturan  yang  berlaku,  mereka  masih  mementingkan  pembangunan  untuk  kepentingan pribadi  bukan  untuk  kepentingan  umum,  sehingga  kesadaran  masyarakat  masih  kurang  dan  penegakan  hukum  masih belum  berjalan  di  kehidupan  masyarakat.  Perlu  dilakukan  sebuah  pendekatan  untuk  menindaklanjuti  permasalahan pembangunan, agar terhindar dari dampak perusakan lingkungan pendirian bangunan.
Sebagaimana dijelaskan oleh  Bapak Sutris selaku  Kepala Unit Pelaksana Tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Dolopo, sebagai berikut :
“Kegiatan yang kita lakukan sudah mendapatkan  perizinan dari Kantor Dinas PUPR Kabupaten Madiun terkait pelaksanaan  koordinasi  penertiban  pendirian  bangunan  liar  yang  dikatakan  sudak  menjadi  kebudayaan masyarakat,  kegiatan  ini  berupa  pelaksanaan  sosialisasi  pentingnya  menjaga  tata  ruang  wilayah  agar  tidak mengakibatkan pencemmaran, sehingga kegiatan yang kita lakukan ini dapat menciptakan budaya tertib peraturan pelaksanaan pembangunan.” 40
35 Ibid , hal. 44 36 Ibid , hal. 45 37 Hasil wawancara dengan Ibu Sundari selaku masyarakat pada tanggal 8 April 2024, Pukul 15.00 WIB
38 Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku warga pada tanggal  8 April 2024, Pukul 15.30 WIB
39 Hasil wawancara dengan Bapak Nurhabib selaku warga pada tanggal 9 April 2024, Pukul 15.00 WIB
40 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sutris  selaku  Kepala  Unit  Pelaksana  Tugas  (UPT)  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang (PUPR) di Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 10 April 2024 Pukul 11.00 WIB

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Bantaran sungai tidak boleh dilakukan kegiatan pendirian bangunan bahkan untuk pemukiman penduduk, dalam kegitan  ini  mengakibatkan  banyak  kerugian  yang  ditimbulkan.  Sudah  dijelaskan  di  dalam  Peraturan  Derah  maupun peraturan perungang-undangan yang mengatur terkait tata ruang dan larangan pendirian bangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga terhambat proses keberlanjutan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Proses pendirian bangunan di kawasan DAS Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, perlu dilakukan penindakan tegas kepada  pelaku  pembangunan.  Bahwa  didalam  kegiatan  pembangunan  yang  melibatkan  DAS  sebagai  lokasi pembangunan harus melakukan beberapa prosedur perizinan, salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Prosedur perizinan  pembangunan  harus  mengetahui  beberapa  pihak  terkait,  antara  lain  seperti  surat  pengantar  dari  Kepala  Desa setempat, surat  yang dikeluarkan dari Kantor UPT PUPR di  wilayah  setempat dan kemudian diajukan ke Dinas PUPR Kabupaten Madiun. Proses IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
2. Indikator penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di DAS, dapat kita lihat dari 5 (lima) faktor, 1) Faktor Hukum, pengelolahan  DAS  terdapat  di  dalam  Pasal  102  dan  Pasal  103  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor  9  Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029 dan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Nomor  28/PRT/M/2015 Tentang  Perizinan  Pembangunan  di  Kawasan  DAS,  2) Faktor  Aparat  Penegak  Hukum,  jumlah  SDM  terbatas,  tenaga  teknis  PUPR  masih  terbatas/kurang,  dan  kemampuan teknis  PUPR  masih  terbatas,  3)  Faktor  Sarana  dan  Fasilitas,  belum  memadai  dan  kurangnya  alat  penunjang pembangunan,  4)  Faktor  Masyarakat,  masyarakat  belum  memiliki  kesadaran  hukum  dan  5)  Faktor  Kebudayaan, pembangunan tanpa perizinan masih menjadi budaya dilingkungan masyarakat.

## Rekomendasi
Sebaiknya masyarakat yang tinggal di kawasan DAS, melakukan perizinan (IMB) untuk mendirikan bangunan di Aliran Sungai.  Pengurusan  IMB  yang  sesuai  dengan  persyaratan  teknis  yang  berlaku  agar  tercipta  ketertiban,  keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kepastian hukum serta Pemerintah diharapkan lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan survey lokasi di Daerah Aliran Singai secara maksimal agar masyarakat sadar dan tidak lagi mendirikan bangunan di Kawasan Daerah Aliran Sungai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal :
Cahyani, F. R., & Widodo, H, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan DiDaerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya”. Novum: Jurnal Hukum , 6 (1). Fatma Rizkia Cahyani, Hananto Widodo, Muh. Ali Masnun, 2019 , “ Penegakan Hukum Terhadap Pendirian Bangunan Didaerah Aliran Sungai ” , Jurnal Hukum , Universitas Negeri Surabaya, Vol. 6, No. 1.
Fuad Halim, 2014, “Pengaruh Hubungan Tata Guna Lahan Dengan Debit Banjir Pada Daerah Aliran Sungai ”, Jurnal Ilmiah Media Engineering , Vol. 4, No. 1. Messalina  L  Salampessy,  Rushestina  Pratiwi,  Aisyah,  Poltak  BB  Panjaitan,  2020, Buku  Ajar  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai ,  Makhbub  Khoirul  Fahmi, Bogor.
Postel dan Thompson, 2005, Watershed Protection: Capturing the Benefits of Nature’s Water Supply Services. Nat Resour Forum. 29: 98-108.
Rani  Kawati  Damanik,  Taruli  Rohana  Sinaga,  Dewi  Sipayung,  2022,  “Manajemen  Daerah  Aliran  Sungai  Berbasis  Masyarakat  Di  Daerah  Aliran  Sungai”,
Jurnal Abdimas Mutira, Vol. 3, No. 2. Ria Rosdiana Hutagaol, 2019, Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai , CV Budi Utama, Yogyakarta.
Rico Septian Noor, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya ” , Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 5, No. 2. Sigit Sapto Nugroho, 2022, Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia , Lakeisha, Klaten. ______, Anik Tri Haryani, dan Farhani, 2022, Metodologi Riset Hukum , Oase Pustaka, Surakarta. Soerjono Soekanto 2012, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta, Rajawali Pers.

## Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pendirian Bangunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Peraturan Bupati, Nomor 69 Tahun 2019 tentang Peraturan Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Hasil Wawancara :
Hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprapto Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sutris  selaku  Kepala  Unit  Pelaksana  Tugas  (UPT)  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  di  Dolopo  Kabupaten Madiun pada tanggal 6 April 2024, Pukul 11.00 WIB
Hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprapto selaku Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57
Hasil wawancara dengan Bapak Karon Suprapto selaku Sub Koordinator Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 April 2024, pukul 07.57
Hasil wawancara dengan Ibu Sundari selaku masyarakat pada tanggal 8 April 2024, Pukul 15.00 WIB Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku warga pada tanggal 8 April 2024, Pukul 15.30 WIB Hasil wawancara dengan Bapak Nurhabib selaku warga pada tanggal 9 April 2024, Puku 15.00 WIB Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sutris  selaku  Kepala  Unit  Pelaksana  Tugas  (UPT)  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (PUPR)  di  Dolopo  Kabupaten Madiun pada tanggal 10 April 2024 Pukul 11.00 WIB