Perilaku Politik Legislator Perempuan Dalam Memper- juangkan Kepentingan Perempuan
Rahmi Nuraini rahmi_bigtree@yahoo.com 105 - 115 Spasialisasi  Surat Kabar  Kedaulatan  Rakyat Mochamad Gifari emgifari@ymail.com 116 - 124 Barbie Sebagai Ikon Gaya Hidup Wanita Modern Kheyene Molekandella Boer delux_boer@yahoo.com 125 - 131 Ruang Publik Alternatif dalam Cyber Space (Geliat Weblog sebagai Online Citizen Journalism) Filosa Gita Sukmono ﬁ losa2009@gmail.com 132 - 139
Visit  Kalbar  2010  :  Program  Pengelolaan  Komunikasi Dalam  Meningkatkan  Pariwisata  Daerah  Kalimantan
Barat Niken Puspitasari nikenpuspita@yahoo.com 140 - 164 Kompetensi Praktisi Pr  Di Kota  Semarang 2012 (Pada Badan Usaha Milik Negara) Yanuar Luqman yanuar@undip.ac.id 165 -  174 Pengadilan  Opini  Dan  Efek  Media  Pada  Perempuan Yang Telibat  Kasus Hukum Made Dwi Adnjani made@unissula.ac.id. 175 - 182 Media Dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai) Mubarok mubgabus@gmail.com 183 - 193 Sosialita di Era Internet Muna Madrah munamadrah@unissula.ac.id. 194 - 199
Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA Vol. 2 no. 2, Agustus 2011-Januari 2012 ISSN : 2087-2461

## PENANGGUNG JAWAB
Dekan FIKOM Evie Soﬁ ati MI, M.I.Kom
Sekretaris Dekan Dian Marhaeni K, M.Si
Ketua Penyunting Made Dwi Adnjani, M.Si
Sekretaris
Mubarok, M.Si Bendahara Parwati, SH Dewan Penyunting Trimanah, M.Si Edi Ismoyo, M.Si
Suharyoso, S.Sos
Seksi Usaha
Endang Winarsih, S.Sos
Sirkulasi dan Distribusi Novi, S.Sos Alamat Redaksi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam
Sultan Agung Semarang Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Po. Box 1054/SM Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 ext. 448/ 449 Fax. (024) 6582455 email : jurnalﬁ kom@yahoo.co.id
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)

## MEDIA DAN KEKERASAN BERLATAR AGAMA (URGENSI PRAKTEK JURNALISME DAMAI)
Oleh : Mubarok
Universitas Islam Sultan Agung Semarang mubgabus@gmail.com

## Abstract :
Religious violence has increased from year to year. Indonesia as a country the smart approach to multicultural needs in the preaching of religious origin. During this time the media more conﬂ ict than the journalism emphasis peace journalism. So the media have contributed to the spread  of  violence  in  religion.  Because  it  is  necessary  to  put  forward  the  peace  journalism approach to the principle of peace in every word. The urgency of the implementation of peace journalism for multicultural as Indonesia is a requirement that the conﬂ ict is not growing. In order to practice peaceful journalism can walk properly it takes a process of dialogue between the Government, the media and the public.

## Abstrak :
Kekerasan  berlatar agama mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Indonesia  sebagai negara multikultur membutuhkan pendekatan yang cerdas dalam pemberitaan berlatar agama. Selama  ini  media  lebih  banyak  mengedepankan  jurnalisme  konﬂ ik  daripada  jurnalisme damai.  Sehingga  media  berperan  bagi  penyebaran  kekerasan  berlatar  agama.  Karena  itu diperlukan  pendekatan  jurnalisme  damai  yang  mengedepankan  prinsip  perdamaian  dalam setiap  pemberitaan.  Urgensi  pelaksanaan jurnalisme  damai  bagi negara  multikultur  seperti Indonesia adalah keharusan agar konﬂ ik tidak semakin berkembang. Agar praktek jurnalisme damai bisa berjalan dengan semestinya dibutuhkan proses dialog antara pemerintah, media dan masyarakat.
Keywords: kekerasan, agama, jurnaslisme, perdamaian

## Pendahuluan
Hasil  sensus  penduduk  tahun  2010 menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk Indonesia  mencapai  237,6  juta  jiwa.  Jumlah ini  menempatan  Indonesia  dalam  lima besar  negara  dengan  penduduk  terbesar  di dunia. Jumlah  penduduk yang besar  tersebut dibarengi  dengan  kemajemukan  masyarakat di berbagai bidang. Kemajemukan Indonesia tidak  hanya  dalam  bentuk  kemajemukan alamiah yang timbul dari persoalan geograﬁ s,
budaya, adat istiadat. Kemajemukan Indonesia  juga  lahir  dari  pluralitas  agama yang  dianut  oleh  rakyatnya.  Setidaknya  ada lima agama dan berbagai  aliran kepercayaan yang  diakui  pemerintah.  Kemajemukan
sejatinya bukanlah penghalang untuk bersatu. Beragam  perbedaan  yang  dikelola  dengan baik akan menjadi potensi bangsa untuk maju dan  berkembang.  Meski  demikian  fenomena kekerasan  dan  konﬂ ik  sektarian  yang  terjadi menunjukkan bahwa kemajemukan bangsa ini belum dikelola dengan baik. Salah satu jenis konﬂ ik  yang  banyak  terjadi  adalah  konﬂ ik berlatar belakang agama.
Data  Moderate  Muslim  Society (MMS)  mencatat  ada  81  kasus  intoleransi agama  sepanjang  2010,  naik  30  persen  dari tahun  2009.  Sedangkan  Wahid  Institute mencatat  193  kejadian  diskriminasi  agama dan  133  kasus  intoleransi  tanpa  kekerasan. Naik  sekitar  50  persen  dari  tahun  lalu.  Di
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
antara kekerasan  tersebut gangguan  terhadap pelaksanaan  ibadah  dan  perusakan  tempat ibadah  tercatat  paling  banyak  dilaporkan. Merujuk  temuan  Aliansi  Kebangsaan  untuk Kerukunan  Beragama  (AKUR),  Maarif Institute memaparkan, Jawa Barat merupakan daerah yang mendominasi peristiwa kekerasan berlatar belakang agama. Hingga pertengahan September 2010 saja sudah tercatat 117 kasus, meningkat dibanding  114 kasus yang terdata hingga akhir 2009. Data Setara Institute juga menunjukkan selama kurun 2009-2010 terjadi 286  tindak  kekerasan.  Dari  jumlah  itu,  103 tindak  kekerasan  dilakukan  elemen  negara, 183 sisanya oleh elemen non-negara, termasuk ormas  anarkistis 1 .  Human  Rights  Working Group (HRWG ) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan berlatar agama di Indonesia. Hal  tersebut  mengundang  banyak  kecaman dari  banyak  negara,  khususnya  Amerika Serikat  dan  Eropa.  Menurut  catatan  HRWG, terjadi  286  kasus  kekerasan  berlatar  agama di  tahun  2010.  Pada  tahun  2011  jumlahnya bertambah menjadi 299 kasus 2 .
Salah  satu  kasus  kekerasan  yang menyita perhatian  masyarakat adalah konﬂ ik antara Tajul Muluk dan M Rois di Sampang, Madura  yang  kemudian  diberitakan  sebagai konﬂ ik  agama.  Pemberitaan  konﬂ ik  kedua bersaudara  tersebut  sebagai  konﬂ ik  antara Suni-Syiah  menimbulkan  sentimen  yang kuat  diberbagai  daerah.  Muncul  kemarahan dari  kedua  kelompok  tersebut  yang  merasa memiliki  ikatan  ideologis  sama.  Media massa  dengan  gencar  memberi  label  dan memberitakan  konﬂ ik  berlatar  belakang asmara tersebut sebagai konﬂ ik agama.
Akibatnya  sentimen  antara  kelompok Suni dan Syiah di berbagai daerah mengalami peningkatan.  Konﬂ ik  pribadi  dan  keluarga yang semula merupakan masalah privat ditarik dalam  kepentingan  publik  melalui  justiﬁ kasi kekerasan berlatar agama. Kemudian persoalan  menjadi  semakin  besar  ketika berbagai  tokoh  agama  dari  masing-masing aliran menganggap perlu untuk terlibat dalam penyelesaian konﬂ ik tersebut.
Dalam  berbagai  bentuk  kekerasan
yang  melibatkan  kelompok  agama,  atau tokoh  agama  tertentu  media  seringkali dengan  mudah  menyebutnya  sebagai  konﬂ ik antaragama.  Perilaku  dari  beberapa  oknum yang  mengatasnamakan  agama  kemudian  di justiﬁ kasi  sebagai  konﬂ ik  antar  kelompok agama. Model pemberitaan seperti ini terjadi berulangkali  sehingga  kekerasan  dan  konﬂ ik yang semula bersifat lokal akhirnya membesar menjadi  isu  nasional.  Fenomena  ini  menjadi menarik  untuk  mengungkap  sejauh  mana praktek  jurnalistik  menyuburkan  kekerasan berlatar  belakang  agama  dan  bagaimana peran jurnalis sesungguhnya untuk mereduksi kekerasan tersebut.
Hal  ini  berkaitan  dengan  orientasi jumalisme  yang  pada  dasarnya  bertolak pada  dua  sisi. Pertama bersifat  teknis berkaitan  dengan  standar  kelayakan  berita (newsworthy ). Kedua bersifat  etis  dengan standar  normatif  dalam  menghadapi  fakta- fakta. Hal pertama merupakan resultante dari dorongan  kepentingan  pragmatis  khalayak dan pengelola media. Kepentingan pragmatis khalayak dapat bersifat sosial ataupun psikhis. Sementara  kepentingan  pragmatis  pengelola media  dapat  dalam  kaitan  politis,  ekonomis, ataupun  kultural.  Hal  kedua  adalah  orientasi bersifat  etis  yang  berada  dalam  tataran  ideal normatif,  yaitu  cita-cita  sosial  yang  ingin diwujudkan  oleh  pengelola  media.  Dalam lingkup masyarakat demokratis, media massa khususnya  media  jurnalisme  menjalankan fungsi  imperatif  secara  obyektif  dalam proses  yang  menghubungkan  warga  dengan kehidupan  politik,  ekonomi  dan  kultural, sehingga warga dapat terlindungi dan penetrasi kekuasaan negara, modal dan komunalisme 3 .
Praktek  jurnalis  dalam  pertarungan dua kepentingan tersebut seringkali dimenangkan  oleh  kepentingan  pragmatis. Atas  nama  mengejar  oplah,  tiras,  rating, dan  nilai  berita  maka  jurnalis  dan  media mengabaikan  efek  negatif  yang  muncul dari  pemberitaan.  Kepentingan  pragmatis menjadi faktor determinan yang  menentukan bagaimana  sebuah  peristiwa  diberitakan. Sebuah  kekerasan  yang  disebut  sebagai
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
kejadian  kekerasan  sosial  biasa  tentu  tidak menarik.  Berbeda  dengan  sebutan  “konﬂ ik antar  agama”  yang  lebih  mengaduk  emosi pembaca.    Membesarnya  sebuah  konﬂ ik dengan  sendirinya  menjadikan  nilai  berita yang  dihasilkan  lebih  besar.  Kondisi  ini yang  disukai  oleh  media  termasuk  dalam pemberitaan  kekerasan  berlatar  belakang agama.

## Media dan Konstruksi Kekerasan
Magnitude  sebuah  peristiwa  sangat bergantung  pada  besar  kecilnya  dampak yang  muncul  dari  peristiwa  tersebut.  Sebuah kekerasan  dengan  skala  lokal  tentu  bukan kasus  menarik  untuk  diberitakan.  Karena itu  diperlukan  sebuah  bumbu  mujarab  agar kekerasan  memiliki  magnitude  yang  besar. Maka  justiﬁ kasi  istilah  untuk  menyebut sebuah  kekerasan  akan  menentukan  besar kecilnya  magnitude  peristiwa  tersebut. Media  melakukan  konstruksi  realitas  untuk menentukan bingkai pemberitaan.
Dalam  konteks  masyarakat  Indonesia yang multikultural pemberitaan konﬂ ik sangat rentan  dengan  ekses  lanjutan.  Pluralitas agama di Indonesia sangat bervariasi. Bahkan satu  agama  bisa  terdiri  beragam  aliran  yang berbeda  cara  pandangnya.  Dalam  Islam misalnya  tidak  hanya  dikotomi  Suni-Syiah tetapi  masih  banyak  ragam  lainnya.  Hal  ini yang  membuat  kekerasan  berlatar  agama menjadi  isu  yang  rentan  terjadi.  Diperlukan kecerdasan  lebih  untuk  memberitakan  setiap konﬂ ik yang melibatkan kelompok agama.
Proses  konstruksi  realitas  yang dilakukan oleh media akan menentukan label apa  yang  melekat  pada  peristiwa  tersebut. Memberikan  label  konﬂ ik  sebagai  label kekerasan  berlatar  agama  sering  dilakukan media  tanpa  memahami  akar  permasalahan yang  semestinya.  Contohnya  dalam  konﬂ ik antara Tajul Muluk dan M Rois yang bermula dari masalah keluarga. Media kemudian secara besar-besaran  menyebutnya  sebagai  konﬂ ik Suni-Syiah.  Pemberian  label  kekerasan berlatar agama ini yang kemudian disebarkan
dan  memancing  sentimen  agama  di  tempat lain. Keterlibatan media dalam menyebarkan informasi, menyebarkan gagasan, melakukan ampliﬁ kasi dari ideologi dominan memegang peran  penting  bagi  tersebarnya  doktrin kekerasan berlatar agama.
Pandangan  konstruksionis  dari Peter L  Berger memandang  bahwa  manusia  dan masyarakat  adalah  produk  yang  dialektis, dinamis  dan  plural  secara  terus-menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali  terhadap  penghasilnya.  Sebaliknya, manusia  adalah  hasil  produk  masyarakat. Seseorang  baru  menjadi  pribadi  yang beridentitas  sejauh  ia  tetap  tinggal  di  dalam masyarakatnya 4 .
Dalam  pandangan Berger proses dialektis  tersebut  melalui  tiga  tahapan  yang disebut  momen. Pertama ,  ekternalisasi  yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke  dalam  dunia  baik  dalam  kegiatan  mental maupun  ﬁ sik. Kedua ,  objektivasi  yaitu  hasil yang telah dicapai baik secara mental maupun ﬁ sik  dari  eksternalisasi  yang  telah  dilakukan manusia. Eksternalisasi menghasilkan realitas objektif  yang  bisa  jadi  akan  menghadapi manusia  itu  sendiri.  Sebagai  contoh  adalah manusia  menciptakan  alat  dan  bahasa  untuk mempermudah hidupnya. Alat maupun bahasa yang  dihasilkan  manusia  akan  mengatur bagaimana ia bekerja dan berﬁ kir sesuai bahasa yang dihasilkannya. Ketiga , internalisasi yaitu proses  penyerapan  kembali  dunia  objektif kedalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif  individu  dipengaruhi  oleh  struktur dunia  sosial.  Melalui  internalisasi  manusia menjadi  hasil  dari  masyarakat.Bagi Berger realitas tidak dibentuk secara ilmiah tetapi ia dikonstruksi.  Dengan  pemahaman  seperti  ini realitas  berarti  berwajah  ganda/plural.  Setiap orang  dapat  memiliki  pandangan  berbeda- beda terhadap realitas yang sama.
Sebagai  contoh  seorang  wartawan yang  datang  untuk  meliput  kekerasan  di Sampang  Madura  tentu  sudah  memiliki pandangan pribadi tentang peristiwa itu. Ada yang  memandang  konﬂ ik  tersebut  sebagai
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
kekerasan  biasa,  konﬂ ik  agama,  pelanggaran HAM,  konﬂ ik  keluarga  dan  lainnya.  Ketika sampai  di  Sampang  Madura  berbagai pandangan tersebut digunakan untuk melihat potongan  peristiwa  yang  terjadi  disana. Hasil  interaksi  antara  pandangan  wartawan dengan  peristiwa  yang  terjadi  di  lapangan menghasilkan berita yang tersaji di media.
Hasil konstruksi media terkadang tidak hanya menghasilkan label peristiwa tetapi bisa muncul  dalam  bentuk  stigma  pemberitaan. Stigma menurut Erving Goffman adalah jarak yang  terjadi  antara  identitas  sosial  virtual dengan  identitas  sosial  aktual.  Orang  yang mengalami  stigma  disebut  terstigmatisasi. Stigma  dan  stigmatisasi  adalah  tanda  yang terlihat  untuk  menunjukkan  insider  dan outsider serta memunculkan ketidakberdayaan dan  ketidakadilan 5 .  Stigma  dikekalkan  dan dikonstruksi  dalam  bahasa.  Ketika  stigma dilekatkan maka diskriminasi akan terjadi.
Dalam  peristiwa  kekerasan  berlatar agama  peristiwa  ini  sering  terjadi.  Media menyebut  kelompok  satu  dengan  yang  lain menggunakan  istilah  tertentu.  Misalnya kelompok  “ikat  putih”  dan  “ikat  merah” yang dilekatkan pada kelompok yang bertikai di  Ambon  beberapa  tahun  lalu.  Stigma  ini menghasilkan  identiﬁ kasi  yang  melekat dalam  benak  masyarakat.  Mereka  yang tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  konﬂ ik bisa  memberikan  penilaian  dan  identiﬁ kasi berdasar stigma yang diberikan media.
Pilihan  media  dalam  memberitakan kasus  kekerasan  akan  menunjukkan  wajah kekerasan  sesungguhnya.  Akan  disebut apa  praktik  kekerasan  yang  terjadi  sangat bergantung  pada  sudut  pandang  media  yang memberitakan. Media alih-alih tampil sebagai institusi  yang  objektif  terkadang  justru berwajah  ganda  dengan  memihak  salah  satu pihak.  Proses  ini  yang  membuat  kekerasan berlatarbelakang agama muncul.

## Kekerasan  dalam  bingkai  masyarakat tontonan
Media  dan  kekerasan  memiliki simbiosis kepentingan yang saling berkaitan. Konstruksi media terhadap sebuah kekerasan akan  menentukan  besar  kecilnya  magnitude peristiwa.  Sementara  media  membutuhkan peristiwa yang bombastis dan memiliki daya tarik  tinggi  bagi  khalayaknya.  Kekerasan dan  media  menghasilkan  sebuah  harmoni kepentingan  ekonomi  yang  menguntungkan. Kenapa  tayangan  dan  produk  kekerasan berlatar agama begitu disukai oleh khalayak?
Budaya media adalah industri budaya  yang  diorganisasikan  pada  model produksi  massal  dan  ditujukan  bagi  audiens massal  sesuai  jenis,  mengikuti  formula konvensional,  kode  dan  aturan.  Budaya media  menggabungkan  antara  budaya  dan teknologi.  Budaya  media  mendeﬁ nisikan apa  yang  dianggap  baik  dan  buruk,  positif atau negatif dan bermoral atau tak bermoral. Tontonan  budaya  media  mendemonstrasikan siapa  yang  kuat  dan  lemah,dan  siapa  yang boleh menggunakan kekuatan dan kekerasan. Dramatisasi dan legitimasi kekuasaan digunakan  untuk  membuat  tontonan  menjadi lebih menarik.
Kondisi masyarakat seperti ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Guy Debord sebagai  masyarakat  tontonan (society  of spectacle ).  Masyarakat  tontonan  adalah masyarakat  yang  hampir  di  segala  aspek kehidupannya dipenuhi oleh berbagai bentuk tontonan dan menjadikannya sebagai rujukan nilai  dan  tujuan  hidup.  Selain  itu,  tontonan memanipulasi  dan  mengeksploitasi  nilai- guna  (use-value)  dan  kebutuhan  manusia sebagai  sarana  memperbesar  keuntungan dan  kontrol  ideologis  atas  manusia.  Dalam masyarakat  tontonan  (spectacle  society), segala sesuatu ditampilkan sebagai citra-citra yang  bahkan  tampak  lebih  real  dibanding realitas  sebenarnya.  Inilah  awal  dimana tempat  lahirnya  masyarakat  hipperrealitas (hyperreality society). Konsep “masyarakat tontonan” dikembangkan oleh teoritisi Prancis
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
bernama  Guy  Debord 6 .  Konsep  yang dikembangkannya  mendeskripsikan  media dan  masyarakat  konsumen,  organisasi  antara produksi  dan  konsumsi  image, komoditi  dan panggung  pertunjukan.  Ia  menggambarkan media  dan  masyarakat  konsumen  termasuk pengemasan,  promosi,  tampilan  komoditas dan  produksi  serta  efek  dari  semua  media. Perkembangan  tontonan  sangat  dipengaruhi oleh  perkembangan  teknologi  di  bidang komunikasi yang mampu menyiarkan tontonan hingga pelosok dunia 7 .
Kekerasan  adalah  komoditi  yang menjanjikan.  Dalam  berbagai  bentuknya kekerasan  bisa  dibungkus  menjadi  komoditi yang  laris  manis  di  layar  media.  Kondisi  ini tidak lepas  dari  budaya  masyarakat  tontonan yang  menggilai citra, dan  mengkonsumsinya secara  berlebihan.  Mereka  seolah  terlibat dan  menonton  sebuah  adegan  sinetron  atau ﬁ lm  laga  yang  menyenangkan.  Maka  media berlomba-lomba  membungkus  kekerasan dalam beragam wujud. Keindahan graﬁ s, efek kengerian  atau  tulisan  yang  mengharu  biru membungkus setiap peristiwa kekerasan agar bisa dinikmati publik. Simbiosis antara media dan masyarakat saling ketergantungan dalam menyajikan komoditas yang memenuhi selera tontonan.
Contoh praktek seperti ini sangat lazim muncul dalam bentuk breaking news di televisi atau  rubrik  khusus  yang  disediakan  mleh pengelola media cetak. Di kanal media online pembaharuan  berita  kekerasan  dilakukan dalam hitungan detik sehingga khalayak terus diminta  untuk  mengikuti  jalannya  peristiwa. Ada  candu  yang  dilekatkan  dalam  setiap pemberitaan dengan beragam teknik jurnalistik yang  memikat.  Dalam  masyarakat  tontonan, kekerasan berlatar agama bisa menjadi sajian menarik yang disukai oleh para penonton.

## Jurnalisme  damai  dalam  pemberitaan kekerasan berlatar agama
Tidak  dipungkiri  kalau  praktek jurnalisme  lebih  menyukai  konﬂ ik  daripada perdamaian.  Konﬂ ik  adalah  peristiwa  yang
memiliki nilai jual tinggi dalam berita. Praktek ini hampir terjadi di seluruh media di berbagai belahan  dunia.  Konﬂ ik  memiliki  daya  tarik tersendiri  untuk  diliput  dan  diberitakan. Konﬂ ik yang besar seperti perang antarnegara di  Irak, Afghanistan,  Suriah  menjadi  magnet yang  menarik  jurnalis  dan  media  dari berbagai belahan dunia untuk meliputnya. Di Indonesia media juga cenderung mengekspos dan  mengulang-ulang  peristiwa  kekerasan sehingga  memancing  emosi  dan  menular  ke daerah lain.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari  berbagai  pihak  yang  mempertanyakan urgensi praktek jurnalisme untuk mendorong kemaslahatan kehidupan manusia. Jurnalisme alih-alih  dipandang  sebagai  praktek  yang bermanfaat dan bermartabat justru digunakan untuk  menebar  kebencian  dan  memperkeruh permusuhan.  Kegelisahan  ini  menggugah munculnya  sebuah  paham  yang  disebut jurnalisme damai. Salah seorang pencetus dari gagasan tersebut Jake Lynch menyatakan:
“Peace  journalism  is  when  editors and  reporters  make  choices  –  about  what to  report,  and  how  to  report  it  –  that  create opportunities for society at large to consider and to value non-violent responses to conﬂ ict. Peace  journalism  is  more  realistic,  in  the sense  of  ﬁ delity  to  a  reality  that  already exists,  independently  of  our  knowledge  or representation of it. To report violence without background  or  context  is  to  misrepresent  it, since  any  conﬂ ict  is,  at  root,  a  relationship, of  parties  setting  and  pursuing  incompatible goals.  To  omit  any  discussion  of  them  is  a distortion ” 8 .
Jurnalisme  damai  bukan  barang baru.  Pendekatan  kerja  jurnalis  ini  digagas oleh  Profesor  Johan  Galtung,  ahli  studi pembangunan, pada 1970-an. Galtung merasa “miris”  melihat  pemberitaan  pers  yang mendasarkan kerja jurnalistiknya secara hitam putih:  kalah-menang.  Pola  kerja  jurnalistik seperti  ini  dia  sebut  sebagai  jurnalisme perang. Jurnalisme perang lebih tertarik pada konﬂ ik,  kekerasan,  korban  yang  tewas,  dan kerusakan material. Pola seperti ini juga yang
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
banyak  dianut infotaiment ,  yang  lebih  suka mendasarkan  kerjanya  pada  konﬂ ik  rumah tangga selebritis 9 .
Fenomena  konﬂ ik  dan  pemberitaan di  media  selama  ini,  serta  catatan  dari  acara tersebut telah memberikan peringatan penting bagi media massa di Indonesia. Media massa perlu  mencoba  dengan  serius  dan  penuh komitmen  untuk  menyediakan  berita  kepada masyarakat  dalam  cara  yang  layak  dan berbeda,  daripada  sekedar  mendramatisir keadaan dan berakhir tanpa pesan yang jelas, selain  kekerasan  sebagai  jalan  keluar  untuk menyelesaikan masalah.
Jurnalisme  damai  yang  muncul sebagai  alternatif  dari  jurnalisme  konﬂ ik menawarkan sebuah formula jurnalisme yang berbeda.  Pemberitaan  media  tidak  diarahkan untuk  memperbesar  konﬂ ik  atau  menikmati keuntungan  dari  besarnya  nilai  berita melainkan  diarahkan  untuk  meningkatkan empati  dan  mendorong  perdamaian.  Jurnalis dan  media  harus  memilih  materi  yang  akan diliput dan bagaimana sebuah peristiwa harus diberitakan.  Tujuannya  untuk  mendorong masyarakat agar mengenyampingkan kekerasan  sebagai  jalan  keluar  penyelesaian masalah.
Dalam pemberitaan kekerasan berlatar agama, praktek jurnalisme damai adalah oase di tengah hingar bingar kepentingan ekonomi dan  politik  media.  Sebuah  pilihan  yang dianggap  tidak  populer  dan  bahkan  sering bertentangan  dengan  kepentingan  ekonomi dan politik media. Dalam praktek jurnalisme damai diperlukan sebuah kecerdasan emosional  dan  empati  yang  mampu diterjemahkan  dalam  bahasa  jurnalistik. Bukan sekedar memenuhi kaidah kepenulisan jurnalistik  melainkan  sesuai  dengan  kaidah dan semangat perdamaian.
Untuk  itu,  penting  untuk  mendorong media  massa  yang  dapat  mengemas  berita lewat perspektif perdamaian daripada perang,  terutama  dalam  konteks  pluralisme dan  multikulturalisme  di  Indonesia.  Media massa  bisa  lebih  kreatif  dan  berinisiatif untuk menyuguhkan tayangan terkait
sisi  kemanusiaan, good  practices dalam penanganan konﬂ ik lokal, termasuk diantaranya  pemulihan korban,  pemeliharaan perdamaian,  maupun  inisiatif  perdamaian dari  kearifan  lokal  maupun  kebijakan pemerintah.  Dengan  demikian,  media  massa dapat  ikut  berperan  lewat tayangan-tayangan yang  informatif  dan  mendidik  dalam  upaya menggugah  kesadaran  akan  kebihnekaan  di masyarakat  dan  pentingnya  pemahaman  dan penghargaan  terhadap  keragaman  dengan menghormati  hak  dan  kebebasan  orang  lain, serta  mengutamakan  dialog  dan  mencegah kekerasan  sebagai  cara  untuk  menyelesaikan masalah 10 .

## Tantangan Jurnalisme Damai
Kekerasan  berlatar  agama  tidak berhenti  pada  tataran  ﬁ sik  belaka.  Konﬂ ik ini  dilatarbelakangi  masalah  ideologis  yang kuat. Pemberitaan  konﬂ ik  menjadi  tantangan tersendiri  bagi  praktek  jurnalisme  damai di  Indonesia.  Berkaca  pada  sejarah  pers  di Indonesia selama masa orde baru pers dilarang meliput  SARA,  sehingga  praktis  pers  kita menjadi  gagap  ketika  harus  meliput  SARA. Ada  kecenderungan  untuk  memberitakan semua  atas  nama  kebebasan  pers.  Kran kebebasan pers dianggap sebagai kemenangan praktek jurnalisme untuk menyebarkan semua peristiwa kepada publik. Media massa tumbuh bak  cendawan  di  musim  hujan  membanjiri wilayah publik dengan beragam berita konﬂ ik dan  kekerasan  yang  terus  terjadi.  Pers  kita dianggap  penuh  dengan  tetesan  darah  ketika memberitakan  peristiwa  konﬂ ik.  Kondisi inilah yang saat ini terjadi sekaligus tantangan praktek jurnalisme damai di Indonesia.
Tantangan  praktek  jurnalisme  damai di  Indonesia  datang  dari  berbagai  arah. Media  tidak  hanya  dihadapkan  tantangan dari luar tetapi juga dari internal media. Apa yang  disajikan  media,  pada  dasarnya  adalah akumulasi  dari  pengaruh  yang  beragam. Pamela  J.  Shoemaker  dan  Stephen  D.  Reese (1996),    menyusun  berbagai  faktor  yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan 11 . Mereka
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
mengidentiﬁ kasikan  ada  lima  faktor  yang mempengaruhi  kebijakan  redaksi  dalam menentukan isi media yaitu:
1.  Faktor individual . Faktor ini berhubungan dengan  latar  belakang  profesional  dari pengelola  media.  Level  indivual  melihat bagaimana pengaruh aspek-aspek personal dari  pengelola  media  mempengaruhi pemberitaan  yang  akan  ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti  jenis  kelamin,  umur,  atau  agama, dan  sedikit  banyak  mempengaruhi  apa yang  ditampilkan  media.  Latar  belakang pendidikan, atau kecenderungan orientasi pada  partai  politik  sedikit  banyak  bisa mempengaruhi  profesionalisme  dalam pemberitaan media.
Dalam  praktek  jurnalisme  damai  tidak hanya  dibutuhkan  seorang  jurnalis  yang bisa  membuat  produk  berita  sesuai kaidah  penulisan  jurnalistik.  Disini  lebih dibutuhkan seorang jurnalis yang mampu membuat pilihan-pilihan pemberitaan yang mengarah pada perdamaian bukan semata mengejar target popularitas berita. Praktek seperti  ini  tidak  hanya  membutuhkan kecerdasan dalam memandang da menuliskan  sebuah  peristiwa  melainkan lebih  dari  itu  membutuhkan  hati  yang peka dan penuh empati dalam memandang setiap konﬂ ik.
Prasayarat jurnalis seperti ini tidak mudah ditemukan  dalam  praktek  kerja  media yang  selalu  bergelut  pada  tuntutan news worthines dan  target  keterbacaan  berita yang  berkaitan  dengan  rating,  oplah dan  pendekatan  ekonomi  lainnya.  Di kalangan  jurnalis  sendiri  sering  dipicu kompetisi  yang  menantang  mereka untuk  memberikan  pemberitaan  terbaik, teraktual  dan  aspek  keterbacaan  berita. Ada  suatu  kebanggaan  yang  muncul ketika  berita  yang  mereka  buat  mampu menjadi headline dan  mendapatkan reward  dari  atasan.  Cara  pikir  seperti ini  sering  menggiring  jurnalis  untuk mengenyampingkan  nalar  dan  empati dalam  melihat  sebuah  konﬂ ik.  Alih-
alih  mendorong  penyelesaian  konﬂ ik, yang  terjadi  justru  sebuah  kesenangan ketika konﬂ ik semakin besar. Artinya ada magnitude peristiwa yang akan membuat nilai berita semakin besar.
2.  Rutinitas  media ,  berhubungan  dengan mekanisme  dan  proses  penentuan  berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan  berita.  Ukuran  tersebut  adalah rutinitas  yang  berlangsung  tiap  hari  dan menjadi  prosedur  standar  bagi  pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media  ini  juga  berhubungan  dengan mekanisme  bagaimana  berita  dibentuk. Ketika  ada  sebuah  peristiwa  penting yang  harus  diliput,  bagaimana  bentuk pendelegasian  tugasnya,  melalui  proses dan  tangan  siapa  saja  tulisan  sebelum sampai ke proses cetak, siapa penulisnya, siapa editornya, dan seterusnya.
Praktek  kerja  media  yang  bersifat  rutin menggiring  awak  media  menuju  zona nyaman  yang  membuat  tumpulnya empati,  kreatiﬁ tas  dan  kemerdekaan dalam berﬁ kir. Awak media sering hanya memenuhi  pola  kerja  yang  ditentukan sehingga enggan untuk bekerja lebih dari yang semestinya.
3.  Organisasi . Level organisasi berhubungan dengan  struktur  organisasi  yang  secara hipotetik  mempengaruhi  pemberitaan. Pengelola  media  dan  wartawan  bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita,  ia  sebaliknya  hanya  bagian  kecil dari organisasi media itu . Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai  kepentingan  sendiri-sendiri. Di  dalam  organisasi  media,  misalnya, selain  bagian  redaksi  ada  juga  bagian pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi, bagian  umum,  dan  seterusnya.  Masing- masing bagian tersebut tidak selalu sejalan. Mereka  mempunyai  tujuan  dan  target masing-masing,  sekaligus  strategi  yang berbeda untuk mewujudkan target tersebut. Bagian  redaksi  misalnya  menginginkan
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
agar berita tertentu yang  disajikan, tetapi bagian sirkulasi menginginkan agar berita lain  yang  ditonjolkan  karena  terbukti dapat  menaikkan  penjualan.  Setiap organisasi  berita,  selain  mempunyai banyak  elemen  juga  mempunyai  tujuan dan  ﬁ losoﬁ   organisasi  sendiri,  berbagai elemen tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya  wartawan  bersikap,  dan bagaimana  juga  seharusnya  peristiwa disajikan dalam berita.
Praktek tarik menarik kepentingan dengan bagian  sirkulasi  dan  iklan  sering  terjadi di  berbagai  media.  Kekerasan  adalah materi berita yang menjual, meningkatkan rating  dan  pada  akhinya  menghasilkan banyak iklan. Tentu saja bagian iklan akan memilih  berita  jenis  ini  daripada  berita damai yang lebih sulit dijual.
4.  Ekstra  media .  Level  ini  berhubungan dengan  faktor  lingkungan  di  luar  media. Meskipun  berada  di  luar  organisasi media,  hal-hal  di  luar  organisasi  media ini  sedikit  banyak  dalam  banyak  kasus mempengaruhi  pemberitaan  media.  Ada beberapa  faktor  yang  termasuk  dalam lingkungan di luar media:
•  Sumber  berita.  Sumber  berita  di sini  dipandang  bukanlah  sebagai pihak  yang  netral  yang  memberikan informasi  apa  adanya,  ia  juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media dengan berbagai alasan:  memenangkan  opini  publik, atau  memberi  citra  tertentu  kepada khalayak,  dan  seterusnya.  Sebagai pihak  yang  mempunyai  kepentingan, sumber  berita  tentu  memberlakukan politik pemberitaan.
Ia akan memberikan informasi yang sekiranya baik  bagi  dirinya,  dan  mengembargo informasi yang tidak baik bagi dirinya. Kepentingan  sumber  berita  ini  sering kali tidak disadari oleh media.
•  Sumber  penghasilan  media,  berupa iklan,  bisa  juga  berupa  pelanggan/ pembeli  media.  Media  harus  survive, dan untuk bertahan  hidup  kadangkala
media  harus  berkompromi  dengan sumber  daya  yang  menghidupi mereka.  Misalnya  media  tertentu tidak  memberitakan  kasus  tertentu yang  berhubungan  dengan  pengiklan. Pihak  pengiklan  juga  mempunyai strategi  untuk  memaksakan  versinya pada  media.  Ia  tentu  saja  ingin kepentingannya dipenuhi, itu dilakukan di  antaranya  dengan  cara  memaksa media mengembargo berita yang buruk bagi mereka. Pelanggan dalam banyak hal  juga  ikut  mewarnai  pemberitaan media.  Tema  tertentu  yang  menarik dan  terbukti  mendongkrak  penjualan, akan terus-menerus diliput oleh media. Media  tidak  akan  menyia-nyiakan momentum  peristiwa  yang  disenangi oleh khalayak.
•  Pihak  eksternal  seperti  pemerintah dan  lingkungan  bisnis.  Pengaruh  ini sangat  ditentukan  oleh  corak  dari masing-masing  lingkungan  eksternal media (baca teori normatif komunikasi massa, dan teori makro). Dalam negara yang  otoriter  misalnya,  pengaruh pemerintah  menjadi  faktor  yang dominan dalam menentukan berita apa yang disajikan. Keadaan ini tentu saja berbeda  di  negara  yang  demokratis dan  menganut  liberalisme.  Campur tangan negara praktis tidak ada, justru pengaruh  yang  besar  terletak  pada lingkungan pasar dan bisnis.
5.  Ideologi ,  diartikan  sebagai  kerangka berpikir  atau  kerangka  referensi  tertentu yang  dipakai  oleh  individu  untuk melihat  realitas  dan  bagaimana  mereka menghadapinya.  Berbeda  dengan  elemen sebelumnya  yang  tampak  konkret,  level ideologi  ini  abstrak.  Ia  berhubungan dengan  konsepsi  atau  posisi  seseorang dalam menafsirkan realitas.

## Solusi
Jurnalisme  damai  adalah  jalan  yang harus  dipilih  ketika  media  ingin  berperan
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
dalam  proses  perdamaian.  Meski  demikian prakteknya  menghadapi  beragam  tantangan. Oleh karena itu ada beberapa konsep yang bisa dijadikan  rujukan terkait dengan pemberitaan media  dan  keamanan  nasional.  Graber,  2004 mengajukan  tiga  konsep  berkaitan  dengan pemberitaan  peristiwa  yang  menyangkut keamanan  nasional.  Konsep  ini  menjelaskan hubungan antara media dan pemerintah dalam menyikapi fenomena tersebut. Ketiga konsep tersebut adalah, the formal censorship, the free press approach, and the informal censorship approach 12 .
1.  The formal censorship
Pemerintah  menentukan  materi  berita yang  boleh  dipublikasikan  oleh  media. Bentuk  sensor  ini  sarat muatan ideologis dan kepentingan dari penguasa. Berkaitan dengan isu keamanan nasional, pemerintah berhak  menentukan  materi  pemberitaan media.  Bentuk  sensor  diwujudkan  dalam undang-undang,  peraturan,  pengawasan langsung dari aparat pemerintah.
Model  ini  pernah  dipraktekan  di  masa orde baru ketika pers berada pada periode tiarap.  Kebebasan  pers  tidak  terjadi  dan demokratisasi tidak berkembang. Beragam konﬂ ik  dan  kekerasan  yang  terjadi  tidak bisa  diselesaikan  melalui  diskusi  yang berimbang  karena  kekuatan  negara  lebih besar  dalam  mengontrol  kehidupan masyarakat.  Praktek  jurnalisme  nyaris tidak  berkembang  dan  sekedar  menjadi kepanjangan  suara  pemerintah  yang berkuasa.
2.  The free press approach
Jurnalis  dan  media  diberikan  kebebasan seluas-luasnya  tanpa  batasan  ketika memberitakan isu yang berkaitan dengan keamanan  nasional.  Pemerintah  tidak melakukan  sensor  dalam  bentuk  apapun. Audiens  dianggap  sudah  cerdas  dan mampu memilah isi pemberitaan sehingga tidak membahayakan keamanan nasional.
Kondisi ini yang nampaknya sedang terjadi di  Indonesia  saat  ini.  Kebebasan  pers menampilkan  wajah  yang menyeramkan,
alih-alih  menjadi  sarana  kemaslahatan bangsa  pers  justru  dituding  sebagai biang  dari  membesarnya  berbagai  kasus kekerasan.  Atas  nama  kebebasan  pers semua peristiwa boleh diberitakan dengan model  dan  bingkai  sesuai  kehendak media.  Masyarakat    yang  majemuk dari  beragam  sisi  termasuk  tingkat pendidikan dan kecerdasan dianggap bisa memilah  berita  dengan  baik.  Prasyarat kecerdasan masyarakat inilah yang kurang dipertimbangkan oleh media.

## 3.  The informal censorship approach
Pemerintah tidak melakukan sensor secara formal  dalam  bentuk  apapun.  Media diberikan  ruang  dan  kebebasan  untuk memberitakan isu yang terkait keamanan nasional.  Pihak  internal  media  memiliki batasan dan tanggungjawab moral kepada masyarakat  dalam  menentukan  materi berita. Pemerintah mengembangkan diskusi  yang  sehat  dengan  media  dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan kemanan nasional.
Dalam praktek jurnalisme di Indonesia model ketiga lebih sesuai. Kepentingan untuk menjaga  kebebasan  pers  dan  independensi pemberitaan  dibarengi  dengan  kedewasaan pers.  Proses  diskusi  antara  pemerintah, media,  dan  masyarakat  menjadi  syarat  agar jurnalisme damai bisa berjalan. Proses diskusi ini  semestinya  digelar  rutin  dan  menjadi rekomendasi  pers  sebelum  menurunkan berita.  Alangkah  baiknya  jika  pers  bersedia menunda sejenak hasrat untuk menilai sebuah peristiwa  kekerasan  dan  mengembangkan dialog  sehingga  kekerasan  bisa  diberitakan dengan prinsip jurnalisme damai.

## Simpulan
1.  Media  tentu  bukan  satu-satunya  pihak yang  bisa  disalahkan  dari  munculnya kekerasan berlatar agama. Meski demikian konstruksi  yang  mereka  kembangkan dalam  pemberitaan  kekerasan  berlatar agama  akan  menentukan  seberapa  besar konﬂ ik tersebut berkembang. Setidaknya
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
dengan pemberitaan yang mengedepankan praktek  jurnalisme  damai  media  dapat memberikan  sumbangan  bagi  resolusi konﬂ ik  yang  terjadi.  Dalam  tataran minimal media tidak menjadi pihak yang justru  memperbesar  skala  kekerasan berlatar agama.
2.  Tantangan  dalam  praktek  jurnalisme damai bisa dihadapi dengan mengedepankan pendekatan the informal censorship approach yang mengepankan proses  dialog  antara  pemerintah,  media dan masyarakat.
3.  Jurnalisme  damai  membutuhkan  pratisi yang  memahami  prinsip  dan  urgensi praktek. Karena itu pengelola media perlu memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi tumbuhnya minat dan kesadaran dari awak  media.  Dorongan  dan  dukungan sangat  dibutuhkan  dengan  semangat untuk membangun perdamaian.
4.  Pada  tataran  praktis  setiap  media  perlu membuat  panduan  peliputan  yang  sehat dan mendukung praktek jurnalisme damai. Media  perlu  menjalin  kerjasama  dengan pemerintah  dan  membuka  kran  dialog dengan  masyarakat  untuk  membangun praktek jurnalisme damai.
5.  Pemerintah  perlu  secara  konsisten menaruh  kepedulian  pada  praktek jurnalisme  damai  mengingat  besarnya potensi konﬂ ik di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Agus  Sudibyo, 2001,. Politik  Media  dan Pertarungan  Wacana ,  Yogyakarta: LKis.
Alex  Sobur,    2002, Analisis  Teks  Media,
Bandung: PT Remaja Rosda Karya
Croteau,  David  and  Hoyness,  William, 2000, Media  Society,  Second  edition , California:Sage Publications.
Curran,  James,  Gurevitch,  Michael,  1991,
Mass  Media  and  Society ,  New  York: Routledge Chapman Hall inc
Eriyanto, 2002, Analisis Framing , Yogyakarta: Lkis Kellner, Douglas, 1995, Media Culture,Cultural  studies,  identity  and politics  between  the  modern  and  the postmodern , New York:Routledge
Littlejohn,  Stephen  W,  1996, Theories  of Human  Communication,Fifth  Edition, Belmont California: Wadsworth Publishing Company
Shoemaker,  Pamela  J.  dan  Reese,  Stephen D, (1996), Mediating  The  Message: Theories  of  Inﬂ uences  on  Mass  Media Content, New York: Longman Publishers
Mubarok, Madrah Muna, 2012, Stigma Media dan Terorisme , Aceh: Bandar Publishing
Jurnal
Mubarok, Posisi  Media  Dalam  Perang Melawan  Terorisme ,  2012,  Proseding Seminar  Nasional  Komunikasi  Militer 2012, Yogyakarta: UPN Veteran
Mubarok,  2011, Korupsi  Dalam  Masyarakat Tontonan ,  Jurnal  Interaktif  ilmu-Ilmu Sosial, Malang: Universitas Brawijaya,
Malang, Vol.4 Februari 2011 Artikel Internet Siregar, Ashadi, 2001, Jurnalisme Perdamaian,  Resolusi  Konﬂ ik  Sosial , http://ashadisiregar.files.wordpress.
com/2008/08/jurnalisme-perdamaian- resolusi-konﬂ ik.pdf
Stanley,  2001, Konﬂ ik  dan  Ide  Jurnalisme Perdamaian ,  Materi  Seminar  Resolusi Konﬂ ik Melalui Jurnalisme Perdamain, Medan:Yayasan Kippas
(Endnotes)
1 http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/ cetak/2011/02/20/137447/Kalahnya-Negara-atas- Kekerasan-Berlatar-Agama
2 http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.
Mubarok Media dan Kekerasan Berlatar Agama (Urgensi Praktek Jurnalisme Damai)
e=6256, 6/11/2012
3 Ashadi  Siregar,  Disampaikan  pada  Seminar  Pers Menyikapi  Konﬂ ik  Kekuasaan,  Lembaga  Studi Perubahan  Sosial  (LSPS),  Surabaya  8  Februari 2001
4 Eriyanto,2002:13
5 Mubarok, Madrah Muna, 2012, Stigma Media dan Terorisme, Aceh: Bandar Publishing hal 43
6 “The Society Of The Spectacle” ditulis oleh Guy Debord,  versi  pdf  dapat  diperoleh  secara  online melalui  http://treason.metadns.cx,  TREASON PRESSGPO  Box  2427  Canberra  ACT  2601 canberratreason@yahoo.com.au.
7 Mubarok,  Korupsi  Dalam  Masyarakat  Tontonan, Jurnal  Interaktif  ilmu-Ilmu  Sosial  Universitas Brawijaya, Malang, Vol.4 Februari 2011
8 http://www.transcend.org/tms/about-peace- journalism/1-what-is-peace-journalism/
9 http://rumakom.wordpress.com/2008/01/19/ prinsip-kerja-jurnalisme-damai/
10  http://www.theindonesianinstitute.com/index. php/publikasi/artikel-opini/adinda-tenriangke- muchtar-/192-mendorong-jurnalisme-damai-
11  dalam Mediating  The  Message:  Theories  of Inﬂ uences on Mass Media Content (1996)
12  AlKarni,2005:4,  Mubarok,  2012,  Proseding Seminar nasional Komunikasi Militer 2012 hal: