Vol. 6 No. 2 April 2020 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/

## Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas

## Trecy Austin
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Candradimuka Palembang Email: trecy.austin@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  dengan  judul  Implementasi  Program  Simpan  Pinjam  Kelompok  Perempuan  di Kecamatan  Muara  Lakitan  Kabupaten Musi  Rawas  bertujuan  menjelaskan  implementasi  Program Simpan  Pinjam  Kelompok  Perempuan,  kelompok  tepat  waktu  dan  kelompok  terlambat  dan mengidentifikasikan  faktor-faktor  yang  pendukung  program.  Berdasarkan  teori Ripley  and Franklin ,  ada  tiga  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  diantaranya dimensi  tingkat  kepatuhan,  kelancaran  rutinitas  dan  tidak  adanya  masalah,  terakhir  kinerja  dan dampak.  Penelitian  ini  menurut  jenis  data  yang  digunakan  adalah  penelitian mix  method ,  strategi eksplanatoris sekuensial, dengan populasi adalah ibu-ibu rumah tangga miskin yang menggunakan dana bergulir SPP. Sampel penelitian sebanyak 95 responden kelompok tepat waktu dan terlambat yang tersebar di  15 desa Kecamatan Muara Lakitan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, keterlambatan pencairan dana disebabkan karena jumlah pelaksana Tim Verifikasi hanya 1 orang. Selain itu, alat transportasi yang digunakan Tim Verifikasi milik pribadi tanpa bantuan akomodasi selama  pencairan  dana  di  Lubuk  Linggau.  Beberapa  responden  ada  yang  mengaku  tidak  diawasi oleh  pelaksana  selama  menjalani  usaha  dikarenakan  mereka  sudah  memiliki  usaha  dengan penghasilan yang sudah cukup baik, yang tidak pernah mengalami penunggakan. Hambatan dalam pengembalian uang pinjaman karena pemasukkan per bulan yang fluktuatif . Namun, hambatan ini dapat  di  atasi  oleh  pihak  UPK  di  Kecamatan.  Selanjutnya  faktor-faktor  yang  mendukung keberhasilan implementasi program di Kecamatan Muara Lakitan adalah Kepatuhan pelaksana dan anggota  kelompok  peminjam,  kemampuan  pelaksana  kelompok  peminjam,  serta  partisipasi bersama masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

## ABSTRACT
The research titled Implementation of Women's Lending and Saving Program Program in Muara  Lakitan  Sub-district  of  Musi  Rawas  Regency  aims  to  explain  the  implementation  of Women's  Lending  Program  Group,  timely  and  late  group  groups  and  to  identify  factors  that support the Program. Based on Ripley and Franklin's theory, there are three factors that influence
the  success  of  policy  implementation,  such  as  the  dimension  of  compliance  level,  smoothness  of routine and  absence  of  problems, past  performance  and  impact.  This  research  according to  data type  used  is  mix  method  research,  sequential  explanatory  strategy,  with  the  population  is  poor housewife using SPP revolving fund. Samples of the research were 95 respondents of the group on time and late which spread in 15 village. Based on observations and interviews, the delay in fund disbursement was caused by the number of Verification Team executors only 1 person. In addition, the  means  of  transportation  used  by  the  Private  Verification  Team  without  the  assistance  of accommodation  during  the  disbursement  of  funds  in  Lubuk  Linggau.  Some  respondents  claimed that  they  were  not  supervised  by  the  executor  during  the  business  because  they  already  have  a business  with  a  good  enough  income,  which  never  experienced  delinquency.  Obstacles  in  loan repayment due to fluctuating monthly income. However, this barrier can be overcome by the UPK in  the  District.  Further  factors  supporting  the  success  of  program  implementation  in  Muara Lakitan  are  Compliance  executor  and  membe,  capability  of  group implementer  of  borrower,  and also community participation

## Keywords: Implementation Saving and Loans of Women's Group Program

## A. PENDAHULUAN
Kemiskinan disebabkan oleh banyak  faktor  seperti  lemahnya  potensi masyarakat,  tidak  adanya  modal  usaha, juga  disebabkan  oleh  buruknya  sarana dan prasarana pendukung kegiatan perekonomian  yang  merupakan  dampak langsung dari kurang optimalnya pembangunan  khususnya  di  perdesaan.
Presiden  Republik  Indoensia  dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan  membuat  kebijakan  tertulis dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009 yang terdapat tiga agenda pembangunan nasional. Peraturan Presiden tersebut diwujudkan  dalam  bentuk  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang berupaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat, program tersebut
diluncurkan pada 30 April 2007.
Program ini memadukan peran pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah serta  didukung  swadaya  masyarakat. PNPM  Mandiri  terdiri  dari  PNPM
Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan  dan  PNPM  Mandiri  Wilayah khusus  dan  daerah  tertinggal,  hal  ini diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan
Rakyat Nomor 25 Tahun 2007.
Observasi  awal  yang  dilakukan, program ini terpantau terjadwal baik oleh pegawai  UPK,  meskipun  tahun  2015 sudah  mulai  terjadi  kenaikan  kelompok yang  terlambat  dalam  mengembalikan modal  pinjaman.  Menurut  Informasi Pengurus UPK, Kecamatan Muara Lakitan  pernah  meraih  juara  terbaik kedua  Tahun  2008-2009  di  Wilayah Sumatera  Selatan  dalam  melaksanakan Program PNPM-MP dana bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Berdasarkan data Kecamatan
Muara  Lakitan  Tahun  2015,  Kecamatan dengan  luas  wilayah  520.900  Ha  dan jumlah  penduduk  45.024  jiwa,  dengan
rasio  jenis  kelamin  ( sex  ratio )  sebesar 108,09  yang  berarti  dari  100  penduduk perempuan,  terdapat  kurang  lebih  110 penduduk  laki-laki.  Jumlah  penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.  Kabupaten  Musi  Rawas terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan yang sebagian besar memiliki mata pencaharian  sebagai  petani  perkebunan dan  buruh  perkebunan  kelapa  sawit  dan karet dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun permasalahannya bahwa,
kepemilikan lahan perkebunan di kecamatan  ini  sebagian  besar  didominasi oleh  perusahaan-perusahaan  besar  dalam negeri maupun perusahaan asing, sedangkan  masyarakat  hanya  bekerja sebagai  buruh  perkebunan  dan  sangat sedikit  masyarakat  yang  memiliki  lahan perkebunan  pribadi,  sehingga  sangatlah penting  bagi  fasilitator  PNPM-MP  untuk memberdayakan masyarakat guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat di  kecamatan  ini  karena  upah  buruh perkebunan saja masih
kurang
memberikan pendapatan masyarakat ditambah  dengan  harga  jual  karet  dan buah kelapa sawit yang bersifat fluktuatif.
Permasalahan yang
sama berkaitan dengan pelaksanaan PNPM-MP di  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  Provinsi Sumatera  Barat  sangat  minim  dengan sumber  daya  alamnya,  kecuali,  hanya dengan  mengandalkan  sektor  pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat.
Menjadikan
masalah kemiskinan dan kemelaratan masih menjadi  sebuah  masalah  yang  sulit ditanggulangi oleh pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. (Nuzul Firman, 2009:13)
Hal  lain  yang  membuat  peneliti tertarik  yaitu  terdapat  6.168  keluarga
sangat miskin dari total jumlah penduduk 380  ribu  jiwa  yang  tersebar  dalam  14 Kecamatan  di  Kabupaten  Musi  Rawas (dalam http://www.antarasumsel.com , diakses  9  September  2016).  Padahal Program
PNPM-MP baik bidang infrastruktur  dan  dana  bergulir  Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) telah dilaksanakan  sejak  Tahun  2008,  dimana tahun 2016 ini sudah menginjak tahun ke- 9  (sembilan)  berjalan.  Adanya  berita tersebut  memperlihatkan  betapa  masih kurang berhasil diimplementasikan.
Dalam  mengukur  implementasi program diambil populasi kelompok yang sudah  mengikuti  program  tersebut  cukup lama  paling  tidak  setengah  dari  waktu pelaksanaan  program  yang  telah  berjalan yakni  5  (lima)  tahun  sehingga  kelompok tersebut  mampu  menggambarkan  sejauh mana  program  yang  mereka  ikuti. Penelitian  ini  dibagi  dua  kelompok  tepat waktu  dan  terlambat  dapat  dilihat  pada Tabel 1.1.

## Tabel  1.1.  Kelompok  Peminjam  Dana Bergulir
No Kelompok Peserta Definisi 1 Kelompok Tepat waktu 1. Sekumpulan ibu-ibu yang meminjam  dana  bergulir  dan secara rutin
mengembalikan sesuai prosedur yang ditentukan tanpa hambatan.
2. Pembayaran  pinjaman  dan  bunga yang  dilakukan  sesuai  waktu yang ditentukan. 2 Kelompok terlambat 1. Sekumpulan ibu-ibu yang meminjam  dana  bergulir  dan dalam pengembalian terjadi hambatan  secara financial dan jarak tempuh.
2. Pembayaran  pinjaman  dan  bunga yang tidak lancar.
Sumber: Wawancara Tahun 2017
Berikut  data  beberapa  kelompok yang  sudah  mengikuti  dan  mendapatkan pinjaman  dana  bergulir  simpan  pinjam
kelompok  perempuan  (SPP)  selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dapat  dilihat pada Tabel 1.2.
Tabel 1.2. Data Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
Sumber: PNPM-MP kecamatan Muara Lakitan 2010-2016
Dapat  dilihat  bahwa,  ada  375 kelompok  (1875  orang)  yang  telah mengikuti  program  PNPM-MP  dana bergulir  SPP  ini  selama  5  tahun.  Data  di atas, menunjukkan bahwa beberapa anggota  kelompok  SPP  terbagi  menjadi kelompok  tepat  waktu  dan  terlambat dalam  pengembalian  pinjaman.  Kriteria peminjam  tepat  waktu  yang  dimaksud adalah  kelompok  peminjam  yang  seluruh anggotanya
rutin melaksanakan
pengembalian  uang  pinjaman  setiap  satu bulan sekali. Kriteria peminjam terlambat yang dimaksud adalah kelompok peminjam  yang  salah  satu  atau  beberapa anggota kelompoknya yang menunggak.
Fenomena  ini  dapat  dilihat  dari segi  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat sekitar. Dimana usaha-usaha yang banyak dimiliki  oleh  masyarakat  masih  skala
kecil, salah satunya usaha tokoh kelontong.  Usaha  kelompok  perempuan belum  mampu  menghasilkan  produk- produk  yang  mampu  bersaing  dengan daerah lain.
Berikut data yang memperlihatkan banyaknya  usaha  toko  kelontong  di Kecamatan  Muara  Lakitan,  dapat  dilihat pada Tabel 1.3.
Tabel 1.3. Jenis Usaha di Kecamatan Muara Lakitan
Sumber: bps.go.id
Jumlah  usaha  toko  kelontong banyak  terdapat  di  2  (dua)  Desa, yaitu  Desa  Sungai  Pinang  sebanyak 56 toko kelontong, disusul Kelurahan Muara  Lakitan  sebanyak  44  toko kelontong.  Usaha  toko  kelontong  ini menjadi  alternatif  usaha  yang  dipilih oleh  sebagian  masyarakat.  Pada kenyataannya mengembangkan usaha  selain  toko  kelontong  begitu sulit,  banyak  masyarakat  memilih usaha  toko  kelontong  yang  relatif aman  namun  pada  dasarnya  tidak begitu menghasilkan.
Kekurangan modal usaha kerap  menjadi  kendala  anggota
kelompok  SPP,  apalagi  jika  mereka bekerja  sebagai  petani  biasa  dengan modal  dana  bergulir  SPP  yang  tidak begitu  banyak,  membuat  masyarakat tidak  mampu  memenuhi  permintaan konsumen dalam skala besar.
Berdasarkan kenyataan empiris  tersebut,  maka  pelaksanaan Program  PNPM-MP  dana  bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan harus diteliti lebih lanjut, dengan  melibatkan  masyarakat  atau publik  dalam  memberikan  penilaian mengenai  hasil  dari  pelaksanaan program.

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana  Implementasi  Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan  di  Kecamatan  Muara Lakitan  Kabupaten  Musi  Rawas terhadap  Kelompok  Tepat  Waktu dan Kelompok Terlambat?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan  di  Muara  Lakitan Kabupaten Musi Rawas?

## C. TUJUAN PENELITIAN
1. Menjelaskan Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok  Perempuan  terhadap kelompok tepat waktu dan kelompok terlambat di Kecamatan Muara  Lakitan  Kabupaten  Musi
Rawas.
2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi impelementasi  Simpan  Pinjam Kelompok Perempuan di Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.

## D. LANDASAN TEORI
Pilihan  model  yang  kebijakan yang  paling  efektif  adalah  jika  kita  bisa membuat kombinasi implementasi kebijakan publik yang partisipatif artinya  bersifat top  downer dan bottom upper .  Teori  Ripley  dan  Franklin kombinasi  antara  pendekatan top  down dan buttom up , dan teori ini lebih praktis karena  dimensinya  lebih  sederhana sehingga  indikator  penelitiannya  mudah diatur.
Ripley  dan  Franklin  (1986:11) memperkenalkan pendekatan “kepatuhan”  dan  pendekatan  “faktual”. Menurut keduanya, paling tidak terdapat dua  kekurangan  perspektif  kepatuhan, yakni:  (1)  banyak  faktor  non-  birokratis yang  berpengaruh  tetapi  justru  kurang diperhatikan,  dan  (2)  adanya  program yang  didesain  dengan  baik.  Sedangkan perspektif faktual mengasumsikan bahwa  terdapat  banyak  faktor  yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan
yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa
mengadakan penyesuaian.
Dengan demikian, kepatuhan pelaksana terhadap atasan  perlu  ditunjukkan  sebagai  bukti keberhasilan  implementasi  kebijakan atau program.
Model  tahapan  kebijakan  dari Ripley  hendak  menyatakan  dua  proses kebijakan  publik  yang  lahir  dari  siklus pendek  dan  siklus  panjang.  Siklus pendeknya  adalah:  (1)  penyusunan agenda pemerintah, (2) agenda pemerintah, (3) formulasi dan legitimasi kebijakan, (4) kebijakan. Adapun gambar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

## Sumber: Ripley 1985:49
Gambar  2.1  Tahapan  Kebijakan  Publik  – Ripley
Dalam teori Ripley dan franklin  terdapat  tiga  cara  utama dalam menentukan berhasilnya suatu implementasi kebijakan, yaitu:
1. keberhasilan  implementasi  diukur melalui tingkat kepatuhan.
2. keberhasilan
implementasi
dicirikan dengan kelancaran rutinitas  fungsi  dan  ketiadaaan masalah.
3. keberhasilan  implementasi  akan mengarah  pada  kinerja  yang diinginkan  dan  dampak  dari kebijakan yang diteliti.
Adapun  aspek  dari  3  (tiga)  cara dominan guna keberhasilan suatu implementasi menurut Ripley dan
Franklin, yaitu:
1. Tingkat Kepatuhan ( compliance ) pada  bagian  birokrasi  bawahan/ underlings terhadap birokrasi atasan/ superiors terhadap suatu
mandat  khusus  yang  diatur  dalam
suatu peraturan perundang-undangan,
meliputi: a. Kepatuhan terhadap Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan Tujuan  PNPM-MP  akan  lebih terarah apabila pelaku-pelaku PNPM-MP dalam melakukan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian mentaati/melaksanakan  ketentuan- ketentuan dasar yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO)  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah, yang meliputi: (1) Desa  berpartisipasi,  (2) Kriteria  dan  Jenis  Kegiatan,  (3) Mekanisme  Usulan  Kegiatan,  (4) Swadaya Masyarakat, (5) Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender, (6)  Jenis  Kegiatan  yang  dilarang ( Negative  List ),  (7)  Sanksi,  (8) Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan Lokal, (9) Pendampingan  Masyarakat  dan Pemerintahan Lokal. b. Kepatuhan terhadap Ketentuan
Pendanaan  Bahwa  PNPM-MP  akan terlaksana  apabila  program  tersebut dibiayai  bersama  antar  pemerintah pusat  dan  pemerintah  kabupaten dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  di dalam  Petunjuk  Teknis  Operasiona l
PNPM-MP. 2. Kelancaran rutinitas adalah implementasi  dimana  keputusan  dapat dibuat pada saat yang tepat,
dilaksanakan  tanpa  adanya  rintangan dan penundaan serta tidak menimbulkan  konflik.  Terdapat  dua syarat  yang  memungkinkan  timbulnya rutinitas implementasi kebijakan yaitu:
a. Adanya  proses  yang  tetap  dalam
pembuatan  keputusan  implementasi dan  mulai  melaksanakan  proses tersebut yang seterusnya dilakukan. b. Adanya kesepakatan mengenai
distribusi pengaruh yang tetap/stabil dalam pembuatan keputusan implementasi dan konsisten memberikan pengaruh kuat terhadap kelompok  pelaksana  yang  kecil sepanjang  waktu  tanpa  adanya tantangan atau konflik yang serius.
Implementor yang memahami tugas  pokok  dan  fungsinya  kemungkinan besar akan mampu melaksanakan tugasnya  sesuai  tugas  yang  diberikan kepadanya, dan implementor yang melaksanakan  keberhasilan  implementasi. Sehubungan  dengan  penjelasan  di  atas, indikator  kelancaran  rutinitas  fungsi  yang akan diteliti adalah:
a. Ketersediaan Sumber Daya (Manusia, sarana dan prasarana).
b. Proses Kelancaran rutinitas tugas pokok. 3. Bahwa keberhasilan suatu
implementasi  mengacu  dan  mengacu dan  mengarah  pada  kinerja  yang diinginkan ( desired performanced ) dan dampak ( impact ) yang dikehendaki dari semua  program  yang  ada.  Aspek  yang akan diteliti, yaitu:
a. Muncul Kemandirian Masyarakat
b. Tercapai Kesejahteraan Masyarakat.
Kemandirian  masyarakat  akan terlihat  kinerja  dari  masyarakat  dengan implementor dalam menjalankan
program, sedangkan tercapainya kesejahteraan  masyarakat  merupakan dampak yang dikehendaki, hal ini sesuai dengan  tujuan  implementasi  PNPM Mandiri  Perdesaan  yaitu  terwujudnya kemandirian
dan kesejahteraan
masyarakat.

## E. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian mixed  methods strategi ekslanatoris sekuensial.
Penelitian pendekatan stratgei ekslanatoris sekuensial adalah mengumpulkan  dan  menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan  dan  menganalisis  data kualitatif  yang  dibangun  berdasarkan hasil awal kuantitatif.

## 2. Definisi Operasional

## Tabel 3.1 Definisi Operasional
Sumber: Teori Ripley and Franklin (1896)
3. Jenis dan Sumber Data
1. Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari objek penelitian yakni kuisioner dan wawancara  dan  observasi  langsung yang  akan  digunakan  sebagai  data utama dalam penelitian.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dengan  mengutip  dari sumber lain, melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan
perundang-undangan, dokumen yang  berhubungan  dengan  PNPM- MP  berupa  jurnal/literatur,  arsip- arsip,  laporan-laporan  pengelolaan dan  bergulir  SPP  di  Kecamatan Muara Lakitan.

## 4. Populasi dan Sampel Penelitian
Tabel 3.2 Sampel Penelitian Kriteria Populasi Sampel Kelompok Orang  Orang Tepat Waktu 244 1220 62 Terlambat 131 655 33 Jumlah 375 1875 95 Sumber: diolah penulis tahun 2017
Adapun  jumlah  sampel  tepat waktu  dan  terlambat  yang  didapat  dari Tabel  3.3,  dengan  perhitungan  1220  : 1875  =  62  orang,  dan  655  :  1875  x  95  = 33  orang.  Sehingga  didapatkan  sampel peminjam tepat waktu sebanyak 62 orang dan terlambat sebanyak 33 orang.
Sebagai  pelengkap  data,  berupa wawancara  didapatkan  sampel  terhadap pihak  pelaksana  di  Kecamatan  Muara Lakitan dan peminjam dana bergulir SPP, diantaranya  adalah  1  orang  pelaksana Ketua BKAD Kecamatan Muara Lakitan, 1 orang tim pendanaan pinjaman, 1 orang tim verifikasi, 1 orang pendamping lokal, dan  masyarakat  peminjam  dana  SPP secara acak yang ditemui selama observasi.
5. Teknik Pengumpulan Data
1. Kuisioner
2. Studi Kepustakaan ( Library research ) 3. Observasi
4. Wawancara tidak terstruktur
6. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner (daftar pertanyaan). Penentuan nilai skor menggunakan  skala  rating  ( rating-scale ). Adapun alasan menggunakan rating-scale dalam  penelitian  ini  adalah  karena  dalam penggunaannya,  skala  rating  ini  lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya. Alternatif jawaban dengan
menggunakan skala rating diberi skor dari nilai  1 sampai 5. Dengan demikian ada 5 alternatif  jawaban  untuk  kinerja  dan dampak yang dikehendaki, yaitu:
Skor  1,  untuk  jawaban  Sangat  Tidak Setuju Skor 2, untuk jawaban Tidak Setuju Skor 3, untuk jawaban Ragu-Ragu Skor 4, untuk jawaban Setuju Skor 5, untuk jawaban Sangat Setuju Dalam  proses  pengumpulan  data, instrument atau  alat  yang  dipakai  adalah kuisioner yang berisi pertanyaan- pertanyaan  yang  harus  dijawab  oleh responden.  Sebelum  data  hasil  kuisioner diolah, maka terlebih dahulu dilakukan:
1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji  Mann  Whitney  (kelompok tepat waktu dan terlambat)
7. Teknik Analisis Data
1. Teknik Analisis Data Kuantitatif
1. Data yang diperoleh ditabulasikan dan  diklasifikasikan  berdasarkan pengelompokkan responden yaitu berdasarkan  kelompok  usia,  jenis kelamin,  tingkat  pendidikan  dan pekerjaan.
2. Analisis dilakukan dengan mengetahui  tinggi  rendah  rata- rata  tanggapan  responden  pada tiap  item  kuesioner.  Distribusi
R k
frekuensi dari variabel implementasi diperoleh dari frekuensi  skor  rata-rata  menurut responden  dari  sejumlah  item kuesioner  dan  ditampilkan  dalam bentuk  tabel  untuk  tiap-tiap dimensi.
3. Frekuensi  skor  rata-rata  dari seluruh  responden  pada  tiap  item kuesioner sehingga dapat diketahui  jarak  nilai  terendah sampai  dengan  tertinggi,  yaitu dengan mengurangi nilai tertinggi dengan  yang  terendah,  kemudian dibagi jumlah kelas.
= 0,8
Setelah mengetahui jarak interval, maka kategori dapat ditentukan sebagai berikut:
1,00 – 1,80 = sangat rendah
1,81 – 2,60 = rendah
2,61 – 3,40 = sedang
3,41 – 4,20 = tinggi
4,21 – 5,00 = sangat tinggi
4. Setelah dihasilkan data tabel,
memperkuat  penelitian  dibutuhkan
data  penunjang  berupa  wawancara dari kegiatan observasi di lapangan.

## 2. Teknik Analisis Data Kualitatif
Teknik  analisis  data  studi  kasus yang akan penulis lakukan lebih bersumber pada data-data hasil pengumpulan sebelum, selama dan
sesudah kegiatan simpan pinjam perempuan  berlangsung.  Melengkapi  dan membuktikan  hasil  analisis  data  studi kasus  ini  penulis  akan  menggunakan teknik triangulasi. Melihat hasil observasi dan  wawancara  dan  menjawab  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penilaian implementasi.

## F. HASIL PENELITIAN
Implementasi Program Dana Bergulir PNPM-MP di Kecamatan Muara Lakitan  dikategorikan  telah  berhasil  baik terhadap  kelompok  tepat  waktu  dan terlambat. Adapun perbandingan
kelompok  tepat  waktu  dan  terlambat sebagai berikut:
Tabel 5.1 Hasil Penelitian
Sumber: Data Primer, Tahun 2017
Di man a :  I = Panjang  kelas  interval R  = Rentang yaitu   dengan
mengurangi
nilai  tertinggi
dengan yang terendah
K  = Jumlah kelas
Kedua kelompok memiliki perbedaan  dari  setiap  dimensi  khusunya pada  dimensi  kinerja  dan  dampak.  Pada dimensi  kinerja dan dampak yang dilihat dari  munculnya  kemandirian  masyarakat dan tercapainya kesejahteraan masyarakat, kelompok tepat waktu memiliki  nilai  rata-rata  masing-masing sebesar  4.26  sedangkan  pada  kelompok terlambat  adalah  sebesar  3,71.  Hal  ini menunjukkan bahwa implementasi program  PNPM-PM  SPP  di  Kecamatan Muara  Lakitan  pada  kelompok  terlambat memang  berhasil  memberikan  dampak tercapainya  kesejahteraan  masyarakat, sedangkan  kelompok  tepat  waktu  sangat berhasil memberikan dampak akan tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Membahas rumusan masalah kedua  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan Program PNPM-MP  SPP  di  Kecamatan  Muara Lakitan, dalam buku Policy Implementation and Bureaucracy (1986:11),  fitur  yang  paling  penting dalam  keberhasilan  implementasi The Uncontrollable  Factors  That  All  Affect Implementation . Faktor yang tidak terkendali  ini  yaitu  apakah  ada  faktor- faktor  di  luar  teknis  (yang  telah melampaui batas kontrol dari implementor) yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengimplementasian  program,  sehingga dapat menghambat, bahkan menggagalkan  implementasi  program yang telah dirancang sebelumnya.
Faktor merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu
implementasi  kebijakan  publik  sehingga kurang  hilangnya  salah  satu  faktor mempengaruhi keberhasilan implementasi  kebijakan  atau  program dapat  diajukan  dari  tiga  faktor,  sebagai berikut:
1. Kepatuhan  Pelaksana  (Pelaksana dan  anggota  kelompok  pinjaman SPP)
Menurut  Ripley  dan  Franklin (1986:11),  perspektif  kepatuhan merupakan  analisis  karakter  dan kualitas  prilaku  organisasi. The Proliferation  and  complexity  of
Government Programs menjelaskan  bahwa  kerumitan program  dilihat  dari  tingkat kerumitan  aturan  program  yang bersangkutan. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi berhasil  atau  tidaknya  program diimplementasikan. Anggota kelompok  harus  patuh  terhadap surat perjanjian yang telah dibuat sejak  awal  pengajuan  pinjaman, mengembalikan  uang  pinjaman sesuai  tanggal  kartu  monitoring yang  telah  diberikan,  dan  tidak melakukan  pelanggaran  dengan penyalahgunaan pemakaian dana bergulir  SPP  untuk  kepentingan pribadi  pelaksana  PNPM-MP. Selain  itu,  kepatuhan  pihak pelaksana  terhadap  ketentuan dasar yang ditetapkan pemerintah  pusat  mempengaruhi kelancaran program simpan pinjam kelompok perempuan. 2. Kemampuan Pelaksana,
kelompok peminjam, serta partisipasi bersama masyarakat.
Seperti  yang  telah  di  data  pada  awal pembahasan.  Dari  hasil  wawancara terhadap
informan, bahwa
pendidikan  formal  dan  informal masih kurang baik sehingga responden  kurang  mengetahui  dan memahami  esensi  dari  program PNPM-MP  SPP.  Hal  tersebut  sesuai
dengan  pujiastutik  (2011:54)  yang menyatakan  semakin  baik  tingkat pendidikan masyarakat maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat  juga  akan  semakin  baik sehingga  menjadi  faktor  kunci  yang penting bagi pengembangan program PNPM-MP  SPP.  Dari  keterangan informan karena kurang pengetahuan dan  pemahaman  masyarakat  tentang program  PNPM-  MP  SPP  tidak memakai  dana  bergulir  untuk  usaha yang lebih produktif.
Hal  itu  ternyata  mampu  diimbangi dengan  kemampuan  para  pelaksana untuk  pendampingan  di  lapangan, mengawasi  usaha  masyarakat  yang mengalami penunggakan, yang kadang mengalami kerugian finansial. Komunikasi antar organisasi pelaksana yakni Pelaksana
PNPM-MP  di  Muara  Lakitan  dan responden  RTM  peminjam  dana bergulir di Kecamatan Muara Lakitan berjalan  lancar.  Faktor  komunikasi sangat  mempengaruhi  keberhasilan jalannya  program  dana  bergulir  SPP. Tim verifikasi sejak awal memberikan  syarat-syarat  ketentuan yang  berlaku,  yang  boleh  dilakukan dan  tidak  boleh  dilakukan  selama peminjaman  dana  bergulir  SPP. Pendamping lokal, mendampingi responden  dalam  tahapan  kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.  Dalam  hal  komunikasi yang  terhalang  dengan  jarak  desa yang  jauh,  dapat  dibantu  dengan jaringan media komunikasi telepon. Dalam buku Policy Implementation  and  Bureaucracy (1986:11),  fitur  yang  paling  penting dalam  keberhasilan  implementasi salah  satunya  juga,  yaitu The Participation  of  Governmental  Units
at  All  Territorial  Levels Partisipasi pada  semua  unit  pemerintahan  yang dimaksud  adalah  partisipasi  dari semua  aktor  yang  terlibat  dalam implementasi program tersebut, seperti  tokoh  masyarakat,  tempat ibadah  masjid  sebagai  salah  satu sarana  pemberian  informasi  selain  di UPK PNPM-MP SPP.

## G. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap  kelompok  tepat  waktu  dan terlambat telat dikategorikan berhasil diimplementasikan. Perbedaan kelompok  tepat  waktu  dan  terlambat sangat terlihat pada indikator kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.  Implementasi  program simpan  pinjam  kelompok  perempuan yang  dilihat  yang dilihat  dari kemandirian dan kesejahteraan anggota  pada  kelompok  tepat  waktu berada pada kategori  sangat  berhasil, sedangkan  pada  kelompok  terlambat berada pada kategori  sangat  berhasil, sedangkan  pada  kelompok  terlambat berada pada kategori berhasil. Perbedaan  keberhasilan  dari  kinerja dan  dampak  ini  disebabkan  karena ada  beberapa  responden  kelompok terlambat  yang  usahanya  masih mengalami  ekonomi  yang  rendah, diperlihatkan  bahwa  usaha  yang dijalani  bukan  milik  pribadi  atau masih  menumpang  dengan  anggota kelompoknya. Ketika terjadi permasalahan  dalam  menjalankan usaha  masih  membutuhkan  bantuan anggota kelompok.
2. Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi
keberhasilan  implementasi  program PNPM-MP SPP diantaranya: a. Kepatuhan  pelaksana  dan  anggota kelompok  pinjaman  SPP.  Patuh terhadap  surat  perjanjian  yang telah  dibuat  sejak  awal  pengajuan pinjaman,  mengembalikan  uang pinjaman  sesuai  tanggal  kartu monitoring  yang  telah  diberikan, dan  tidak  melakukan  pelanggaran dengan penyalahgunaan pemakaian  dana  bergulir  SPP untuk kepentingan pribadi pelaksana  PNPM-MP.  Selain  itu, kepatuhan pihak pelaksana terhadap  ketentuan  dasar  yang ditetapkan pemerintah pusat mempengaruhi kelancaran program simpan pinjam kelompok perempuan. b. Kemampuan pelaksana,  kelompok peminjam, serta partisipasi bersama  masyarakat  kemampuan para pelaksana untuk pendampingan di lapangan, mengawasi usaha masyarakat yang  mengalami  penunggakan. Komunikasi antar organisasi pelaksana yakni Pelaksana PNPM- MP di Muara Lakitan dan responden  RTM  peminjam  dana bergulir  di  Kecamatan  Muara Lakitan. Faktor komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan jalannya  program  dana  bergulir SPP.  Tim  verifikasi  sejak  awal memberikan syarat-syarat ketentuan  yang  berlaku,  yang boleh  dilakukan  dan  tidak  boleh dilakukan selama peminjaman dana  bergulir  SPP.  Pendamping Lokal,  mendampingi  responden dalam tahapan kegiatan perencanaan,  pelaksanaan,  dan pelestarian.  Fitur  yang  paling
penting dalam keberhasilan implementasi  salah  satunya  juga, yaitu The Participation of Governmental Units at All
Territorial  Levels Partisipasi  pada semua  unit  pemerintahan  yang dimaksud  adalah  partisipasi  tokoh masyarakat,  tempat  ibadah  masjid sebagai salah satu sarana pemberian  informasi  selain  di UPK PNPM-MP SPP.

## 2. Saran

## a. Saran Teoritis
Dapat  dijadikan  acuan  untuk  mengkaji implementasi berguna untuk bahan kajian yang bermanfaat pada penelitian selanjutnya.

## b. Saran Praktis
1. Disarankan pelaksana lebih ketat dalam hal  pemberian  dana  pinjaman  kepada anggota  kelompok  yang  tidak  mampu berkomitmen dalam usaha.
2. Syarat-syarat peminjaman lebih diperketat lagi dengan menambahkan satu syarat yaitu mencantumkan surat keterangan  miskin  dari  RT  setempat. Menghindari  kesenjangan  sosial  atau penyalahgunaan  dana  pinjaman  oleh pelaksana  UPK  atau  masyarakat  yang mampu.
3. Pihak UPK PNPM-MP
berkoordinasi/menjalin  kerjasama  dengan instansi  terkait  penyedia  pelatihan,  dan kerjasama  dengan  pemerintah  diluar daerah,  agar  usaha  dijalankan  lebih berkembang.
4.  Diharapkan  responden  mampu  lebih kreatif  dan  mau  berkembang  agar pemasukan  keluarga  lebih  baik  dan perputaran pinjaman berjalan lancar.

## H. DAFTAR PUSTAKA
Buku:
[1]  Ripley,  Randall  B.,  and  Grace  A.
Franklin. 1991. Congress, the
Bureaucracy and Public Policy , 5 th ed.
Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
[2]  Dunn,  William.  2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua . Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press. [3]  Buku  Petunjuk  Teknik  Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Perdesaan, Edisi Juli 2007. [4] Edward, George C. 1980. Implementing  Public  Policy. United States of America. Congressional Quarerly Press. [5]  Indiahono, Dwiyanto. Kebijakan Publik  berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media. [6] Edward, George C. 1980. Implementing  Public  Policy. United States of America. Congressional Quarerly Press.
[7] Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy  Implementation  in  The  Third World,  Princnton  University  Press ,  New Jersey.
[8]  Nugroho  D,  Riant.  2011. Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan) .
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
[9]  Onny  S.  Prijono  dan  A.M.W. Pranarka.  1996. Pemberdayaan:  Konsep, Kebijakan  dan  Implementasi .  Jakarta:
CSIS.
[10]  Sunggono,  B.  1994. Hukum  dan Kebijaksanaan  Publik. Jakarta:  Sinar Grafika.
[11]  Ratminto,dan  Winarsih,  A.S.  2012. Manajemen Pelayanan . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
[12]  Tachjan.  2006. Implementasi
Kebijakan Publik . Bandung: AIPI.
[13]  Wibawa,  Samodra.  1994. Kebijakan Publik . Jakarta: Intermedia.
[14]  Widodo,  Joko.  2010. Analisis Kebijakan  Publik,  Konsep  dan  Aplikasi Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayu Media.
[15]  Prasetyo,  Miftahul  Jannah.  2005. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan
Aplikasi .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada. [16] Sriati.  2012. Metode  Penelitian
Sosial . Palembang: Unsri Press [17]Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[18] Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D . Bandung: Penerbit Alfabeta.
[19]  Sujianto,  Agus  Eko.  2007.
Aplikasi  Statistik  dengan  SPSS untuk  Pemula .  Jakarta:  Prestasi Pustaka Publisher.
Jurnal:
[20] Anderson, Meredith, Shrum
Weasley. 2007. Circumvention and Social Change:  ICTs  and  the  Discourse  of Empowerment, Laramie, Scholarly
Journals , Vol, 30. ISSN: 07491409.
[21]  Brian  J,  Cook.  2010. Arenas  of Power  in  Climate  Change  Policymaking. The  Policy  Studies  Journal .  Vo.  38,  No.
3. ISSN: 0190292X.
[22]  Farruku,  Eglantina.  2015. The Political  Development  of  Women in  Albania,  European  Journal  of Sustainable  Development ,  4,3, 13-22 Vol, 19. ISSN: 2239-5938.
Thesis:
[22]  Firman,  Nuzul.  2009. Pengaruh Implementasi PNPM-Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Miskin Perdesaan  di  Kabupaten  Lima Puluh Kota . Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Sriwijaya. Tesis: tidak dipublikasikan. [23]  Mardiah, Intan. 2014. Implementasi Program Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan Dalam Mendekatkan Bahan Bacaan Kepada Masyarakat di Kabupaten Musi  Banyuasin .  Program  Studi Magister Administrasi Publik. Universitas  Sriwijaya.    Tesis:
tidak dipublikasikan.
[24]  Nurdinsa,  Rayan.  2010. Pengaruh Implementasi  Program  Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin). Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Sriwijaya. Tesis: tidak dipublikasikan.
[25]  Nurzaman, Nanang. 2011. Implementasi  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  Mandiri  Perdesaan  di Kecamatan  Sosoh  Buay  Rayap Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu . Program Studi Magister Administrasi  Publik.  Universitas Sriwijaya. Tesis: tidak
dipublikasikan.
[26]  Riska  Wulandari,  Putu.  2013. Analisis  Partisipasi  Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak,  Buleleng. Denpasar. Program  Pascasarjana  Universitas Udayana Denpasar. Tesis:
dipublikasikan.

## Peraturan Perundang-undangan:
[27]   Peraturan  Presiden  Nomor  7 Tahun  2005  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah
(RPJM) Nasional 2004-2009.
[28]  Peraturan  Presiden  Nomor  15 Tahun  2010  Pasal  3  tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan. [29]  Keputusan  Menteri  Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

## Internet:
Jumlah  keluarga  miskin  di  Kabupaten Musi  Rawas.  9  September 2016.< http://www.antarasumse l. com >
Muara  Lakitan  Dalam  Angka  Tahun 2016.  27  November  2016.
< http://www.musirawaskab.bps .go.id >.