## DAKWAH MEDIASI : PERSPEKTIF SEJARAH ISLAM

## HM. Yakub

## Abstrak
Dakwah  merupakan  jalan  yang  di  tempuh  untuk  menyebarluaskan  ajaran  Islam, dengan  dakwah  Islam  dapat  disebarkan  sampai  kepenjuru  dunia.  Namun  dalam proses  dakwah  terkadang  sering  menemui  benturan  dan  hambatan,  salah  satunya dalam  menangani  konflik  horizontal  maupun  konflik  vertikal  di  tengah masyarakat, dari masalah ideologi, pemahaman dan bahkan pemikiran yang saling berbeda.  Di  sinilah  dibutuhkannya  mediasi  dalam  dunia  dakwah.  Perlu  kita pahami  bahwa  mediasi  menengahi  atau  penyelesaian  sengketa  melalui  penengah yang  disebut  sebagai  mediator.  Untuk  itu  sistem  mediasi,  mencari  penyelesaian masalah  melalui  mediator.  Penjelasan  mengenai  mediasi  merupakan  salah  satu alternatif  penyelesaian  konflik  sebagai  terobosan  atas  cara-cara  penyelesaian tradisional melalui litigation .
Kata kunci : Dakwah, Perspektif, dan Sejarah Islam

## A. PENDAHULUAN
Dalam  mediasi,  seluruh  pihak  yang  bertikai,  konflik  dan  berseteru  duduk bersama  secara  pribadi,  untuk  saling  berhadapan  antara  yang  satu  dengan  yang lain. Seluruh pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan objektif. Sungguh peran dan fungsi mediator sangat membantu untuk seluruh pihak  dalam  mencari  jalan  keluar  atas  penyelesaian  konflik  dan  masalah. Penyelesaian  yang  hendak  diwujudkan  dalam  mediasi  adalah compromise atau kompromi  di  antara  para  yang  saling  berselilih  pendapat  dan  paham.  Untuk mencapai  kata  kesepakatan  mediator  menegaskan  serta  memperingatkan  untuk jangan  sampai  salah  satu  pihak  cenderung  untuk  mencari  kemenangan,  dalam artian harus trasnparan dan objektif.
Jikalau  terjadi  masalah  yang  sangat  sensitif  atara  para  pihak  konflik  dan pertikaian akan terjebak pada yang dikemukakan Joe Macroni yaitu apabila salah satu  pihak  ingin  mencari  kemenangan,  akan  mendorong  masing-masing  pihak menempuh  jalan  sendiri  ( I  have  may  way  and  you  have  your  way ).  Akibatnya akan terjadi  jalan buntu  ( there is  no the way ). Tidak memiliki titik terang dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Di sinilah kearifan dakwah yang memiliki fungsi  peranan  penting  dalam  mengajak,  menyeruh  orang  lain  agar  dengan berlapang  dada  meraih  kemuliaan  disisi  Allah.  Oleh  sebab  itu  dakwah  yang
sesungguhnya mampu melahirkan dan menciptakan kedamaian dan kemuliaan di tengah  kehidupan.  Islam  sebagai  agama  yang rahmatan  lil’alamin yang  dibawa oleh  Nabi  Muhammad  telah  membawa  arah  perubahan  secara  signifikan  untuk membangun  peradaban  yang  lebih  tinggi  yaitu  mewujudkan  kehidupan  manusia yang  penuh  dengan  kedamaian.  Banyak  catatan  sejarah  peristiawa  bahwa Muhammad telah mengajarkan kepada umat untuk melakukan kemuliaan dengan jalan perdamaian. Maka dalam tulisan kali ini penulis mencoba memahami bahwa pentingnya  mediasi  dakwah  dalam  kehidupan  umat  Islam  dalam  perspektif sejarah.

## B. Mediasi Dalam Lintasan Sejarah Islam
Setelah didirikan nabi Ibrahim Ka’bah roboh beberapa kali. Ketika Ka’bah roboh  untuk  pertama  kalinya  karena  banjir,  kabilah  Amaliqah  membangunnya kembali.  Tatkala  roboh  untuk  yang  kedua  kalinya,  kabilah  Jurhum membangunnya  kembali.  Pada  roboh  yang  ketiga  kalinya,  kaum  Quraisy  yang membangunnya.  Pada  saat  itu,  Muhammad  sudah  menjadi  pemuda  dewasa. Menurut riwayat Abdur Razaq dan Ibnu Ishaq, usia Beliau saat itu 35 tahun.
Di masa Qusai bin Kilab, Hajar Aswad sempat hilang diambil oleh anak- anak Mudhar bin Nizar dan ditanam di sebuah bukit. Qusai adalah orang pertama dari bangsa Quraisy yang mengelola Ka’bah selepas nabi Ibrahim. Di masa Qusai ini,  Ka’bah  ditinggikan  menjadi  25  hasta  dan  diberi  atap.  Setelah  Hajar  Aswad ditemukan,  Qusai  meletakkannya  kembali.  Ketika  roboh  untuk  yang  ketiga  kali, kabilah-kabilah  yang  ada  bergotong  royong  memperbaiki  Ka’bah.  Namun  tidak ada  yang  berani  menyentuh  Hajar  Aswad.  Ketika  semuanya  selesai,  mulailah percekcokan  mengenai  siapa  yang  berhak  memindahkan  Hajar  Aswad.  Suasana semakin memanas setelah Bani Abdud Durar dan Syam membawa baskom berisi darah.  Baskom   darah  merupakan  simbol  bahwa  mereka  akan  mengerjakan sesuatu  hingga  titik  darah  penghabisan.  Suasana  genting  tersebut  berlangsung selama kurang lebih 5 hari. 1
1 Zulkarnain, Muhammad dan Peletakan Hazar Aswad , Disarikan dari seri kajian sirah Nabawiyah di Masjid Salman ITB pada 11 Januari 2011.
Muhammad pada usia 35 tahun, lima tahun sebelum kenabian Muhammad ada  suatu  peristiwa  yaitu  Mekkah  dilanda  banjir  besar  hingga  meluap  ke  Baitul Haram  yang  dapat  meruntuhkan  Ka'bah.  Karena  peristiwa  itu,  kaum  Quraisy sepakat  untuk  memperbaiki  Ka'bah,  dan  yang  menjadi  arsitek  adalah  orang romawi  bernama  Baqum.  Imam  Ahmad  dan  beberapa  ahli  sejarah  menuturkan pada saat kaum Quraisy berselisih pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semua, segologan dari mereka berpendapat untuk mencari  seorang  penengah.  Kemudian  mereka  sepakat  bahwa  yang  berhak menjadi  penengah adalah orang  yang pertama kali keluar dari salah satu  jalan di kota  Makkah.  Sesaat  kemudian,  tiba-tiba  yang  muncul  pertama  kali  adalah Muhammad. Mereka pun lalu berkata, “Lihatlah, kita telah kedatangan orang yang sangat bisa dipercaya (Al-Amin)”. Mereka menyampaikan kesepakatan yang telah mereka buat kepada Muhammad. Muhammad tidak egois meletakkan hajar aswad sendirian, meskipun  beliau berhak dengan kesepakatan  yang telah dibuat.  Beliau memilih untuk menyatukan kabilah-kabilah yang hampir terpecah tersebut. 2
Muhammad  bangkit  dan  meletakkan  Hajar  Aswad  di  atas  sebuah  kain panjang.  Setelah  itu,  Beliau  memanggil  seluruh  kepala  kabilah  untuk  bersama- sama  mengangkat  Hajar  Aswad  ke  tempat  semula.  Terlihat  para  kepala  kabilah memegang  tepi  kain  tersebut.  Kemudian  mereka  berjalan  menuju  ke  dekat Ka’bah,  lalu  mereka  berhenti.  Muhammad  kemudian  mengambil  Hajar  Aswad dengan  kedua  tangannya  serta  meletakkannya  kembali  ke  tempatnya.  Dari  cerita ini, setidaknya ada 2 hikmah yang bisa dipetik, yaitu:
1. Kepuasan kaum  Quraisy terhadap solusi  yang diberikan oleh Muhammad untuk  menyelesaikan  perselisihan  di  antara  mereka.  Gelar  Al  Amin  dari mereka untuk Muhammad, merupakan bukti bahwa perilaku beliau selalu dibimbing Allah. Rekam jejak inilah yang membuat bangsa kaum Quraisy tidak bisa secara terang-terangan menolak kenabian Muhammad.
http://salmanitb.com/2011/01/16/muhammad-dan-peletakan-hajar-aswad/, di akses pada tanggal 11 November 2015 pada pukul 22.30 WIB
2 Zulkarnain, Muhammad dan Peletakan Hazar Aswad , Disarikan dari seri kajian sirah Nabawiyah di Masjid Salman ITB pada 11 Januari 2011
2. Peran  Muhammad  di  tengah-tengah  penduduk  Makkah  pada  waktu  itu sangat beragam. Peran ini meliputi seluruh sisi kehidupan sosial yang ada.
Rasulullah selalu terlibat  pada berbagai  peristiwa penting seperti masalah Hajar  Aswad  ini,  dan  sebelumnya  perang  Fijar  serta  perjanjian  Hilful Fudhul.  Peran  positif  beliau  senantiasa  dilandasi  satu  tujuan  mulia,  yaitu menempatkan  yang  haq  pada  tempatnya  dan  menegakkan  nilai-nilai kebenaran serta keadilan.
Jauh  saat  Islam  belum  hadir  Yatsrib  tidak  memiliki  pemimpin  dan pemerintah  resmi,  hanya  terbatas  pada  sistem  pemerintahan  kepala  suku  atas anggota-anggota  sukunya  sehingga  mereka  hanya  mementingkan  suku  mereka dan  selalu  bersaing  pada  permusuhan  dan  peperangan  antar  suku.  Di  mana wilayah ini dikuasai oleh kaum Yahudi baik dalam bidang ekonomi, perdagangan dan penguasaan lahan pertanian. 3 Pada tahun 618 M kota Yatsrib dilanda perang antara  kaum  Yahudi  dengan  kaum  Arab.  Kaum  Yahudi  menggunakan  pola  adu domba dengan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian antara suku Aus dan Khazraj.  Suku  Khazraj  bersekutu  dengan  Bani  Qainuqa,  sedangkan  suku  Aus bersekutu  dengan  Bani  Quraizah  dan  Bani  Nadir  yang  puncak  peperangannya dinamakan perang Bu’as. Setelah perang usai, mereka sadar  yang pada akhirnya sepakat  untuk   mengangkat  Abdullah  Bin  Muhammad  dari  suku  Khajraj  sebagai pemimpin  mereka  sebab  Abdullah  dianggap  berpandangan  luas.  Kemudian  pada tahun 620 M.  masyarakat  suku Kajraj  banyak  yang menjalankan ibadah  haji dan ketika  berkemah  di  Makkah  mereka  ditemui  oleh  Muhammad.  Untuk memperkenalkan  Islam  dan  mengajak  bertauhid  kepada  Allah  sehingga  kaum Khajraj berjanji untuk masuk Islam dan mengajak masyarakat Yatsrib untuk turut menganutnya. 4
Agama Islam di Madinah bukan hanya mencari posisi aman dari ancaman kafir  Quraisy  Makkah  atau  mencari  suaka  politik  saja  untuk  Muhammad  dan kaum  Muhajirin.  Akan  tetapi  ada  misi  lain  yang  dibawa  oleh  Muhammad  dan kaum  Muhajirin.   Muhammad  dan  kaum  Muhajirin  dalam  penyebaran  Islam  di
3 Tim Penulis Al Mizan, Ringkasan Materi Al Mizan, ( Mizan Press, Purwokerto, 2001), hlm. 38
4 Badri Yatim, Historiografi Islam , (Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 54
Madinah  dapat  dikatakan  diterima  oleh  masyarakat  setempat  karena  pada dasarnya  masyarakat  tersebut  yang  belum  mengenal  Islam  mereka  sudah mengenal  adanya Tuhan disamping itu juga karena sudah adanya perjanjian atau sering disebut Baiat Aqobah I dan II.
Pada  saat  kehadiran  Muhammad  bersama  kaum  muslimin  Mekkah  atau yang  disebut  kaum  muhajirin  sangat  disambut  dengan  gembira  dan  penuh  rasa persaudaraan  oleh  masyarakat  Madinah  yang  kemudian  disebut  dengan  kaum ansor . Dengan adanya hubungan atau respon baik semacam itu berarti Islam dan muhajirin  mendapat  lingkungan  baru  yang  bebas  dari  ancaman  para  penguasa Quraisy  Makkah.  Sehingga  Muhammad  dan  pengikut  dari  Makkah  dapat melanjutkan dakwahnya dan menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari. 5
Demikian  Muhammad  tetap  merasakan  rasa  nyaman  akan  tetapi  beliau tidak  mudah  terlena  dengan  segala  kondisi  yang  ada.  Sudah  kita  ketahui  bahwa Muhammad datang di Madinah tidaklah seorang diri melainkan ada pengikutnya. Kaum Muhajirin atau orang Makkah yang secara langsung di tempat barunya ada hubungan  dengan  orang-orang  yang  belum  masuk  Islam  kemudian  tidak  senang dengan  terbentuknya  masyarakat  muslim  di  sekitarnya.  Selain  itu  juga  harus waspada  terhadap  ancaman  Quraisy  Makkah  yang  kemungkinan  sewaktu-waktu datang.  Hal  ini  menjadi  sebuah  pertimbangan  yang  harus  dipikirkan  oleh Muhammad dan tidak bisa diabaikan.
Muhammad  mulai  mengatur  dan  menyusun  segenap  potensi  yang  ada dalam  lingkungannya,  pemecahan  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi dengan  menggunakan  segala  potensi   dan  kekuatan  yang  ada  dalam  rangka menyusun  masyarakat  baru  yang  terus  berkembang  dan  mampu  menghadapi segenap  tantangan  dan  rintangan  dari  luar  dengan  kekuatan  sendiri.  Mengubah nama  Yatsrib  Menjadi  Madinah,  pembentukan  Piagam  Madinah,  pembangunan Masjid Nabawi Pada Tahun 622 M sebagai Pusat Ibadah pemerintahan, mengubah Arah  Kiblat  (yang  awalnya  Menghadap  Masjidil  Aqso  di  Palestina  kemudian menghadap  ke  arah  Masjidil  Haram  di  Makkah),  mempersaudarakan  Kaum
5 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam , Cet VI, (Bumi Aksaara : Jakarta, 2006), hlm 32
Muhajirin  dengan  Ansor,  membangun  sistem  pertahanan,  membangun  Majelis Syuro, dan membangun Sarana perekonomian. 6
Adapun  piagam  Madinah  yang  dijadikan  sebagai  Undang-undang  dasar memuat  hak  antara  Muslim  dan  non-Muslim  yang  isinya  adalah “Dengan nama Allah,  telah  ditetapkannya  oleh  Muhammmad,  Nabi  Allah  bahwa  semua  orang beriman  baik  dar  suku  Qurays,  Suku  Madinah  maupun  dari  mana  saja  adalah satu  negara.  Perdamaian  dan  peperangan  akan  mengikat  semua  umat  Islam. Tidak  seorangpun  diantara  mereka  mengadakan  perdamaian  maupun peperangan  dengan  musuh-musuh  dari  teman  seagamanya.  Orang  Yahudi  yang ikut  serta  menggabungkan  diri  dalam  negara  Islam  Akan  dilindungi  dari  semua gangguan serta memiliki hak-hak yang sama. Orang Yahudi bersama umat Islam akan membentuk suatu bangsa campuran dan mereka akan mengamalkan agama mereka  sama  bebasnya  dengan  umat  Islam.  Sekutu  orang  Yahudi  akan menapatkan keamanan dan kebebasan yang sama. Sekutu orang Yahudi dan umat Islam  akan  dihormati  sebagai  penyokong.  Semua  umat  Islam  yang  sejati  akan memandang  rendah  terhadap  orang  yang  berbuat  kejahatan  dan  tidak  akan melndunginya  meskipum  dia  adalah  saudara  dekatnya.  Orang  yang  bersalah akan  dituntut  dan  dihukum.  Orang  Yahudi  akan  bergabung  debgan  orang  Islam dalam mempertahankan kota Madinah. Kota Madinah merupakan tmpat suci dan aman  bagi  semua  orang  yang  mengakui  piagam  ini.  Orang-orang  Yahudi  dan sekutu umat Islam tidak akan mengadakan persetujuan dengan musuh umat Islam untuk  melawan  umat  Islam.  Semua  perselisihan  dimasa  depan  akan  diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW” . 7
Risalah  yang  di  bawah  oleh  Muhammad  yaitu  keteladanan  dan bimbingannya  yang  diberikannnya  telah  membawa  dampak  yang  sangat signifikan, sehingga banyak yang datang menyatakan keislaman mereka, sehingga kaum  muslim  semakin  banyak.  Dengan  terbentuknya  kebijakan  tersebut  secara langsung  terbentuklah  sebuah  negara  sebab  sudah  memiliki  fasilitas  pendukung untuk  terbentuknya  sebuah  negara.  Inilah  sebuah  bentuk  nyata  dalam  pemikiran
6 Muh. Asnawi, Sejarah Kebudayaan Islam Jilid 3 , (Aneka Ilmu : Semarang, 2008), hlm 27-28
7 Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad , (Jakarta : Tintamas Indonesia, 1984), hlm 233
Muhammad  dimana  sebuah  kebebasan  beragama  sangat  dihargai,  hal  ini  dapat dijadikan  sebagai  kiblat  politik,  sosial,  budaya  maupun  kebijakan  beragama sebagai penerapan konsep iman, islam dan ikhsan bagi umat Muhammad pada era modern yang jauh dari dimensi ke-Nabian.
Muhammad  memiliki  problem  dan  persoalan  yaitu  pertama  yaitu  urusan tempat  tinggal.  Untuk  sementara  para  Muhajirin  dapat  menginap  di  ruah-rumah kaum  Ansor,  akan  tetapi  Muhammad  sendiri  memerlukan  tempat  tinggal  khusus untuk  dijadikan sebagai  pusat  kegiatan dan wujud persatuan dan kesatuan antara dua  kelompok  yang  ada.  Oleh  karena  itu  kegiatan  yang  pertama  kali  dilakukan adalah  membangun  masjid  yang  difungsikan  sebagai  pusat  ibadah  dan pemerintahan.  Dalam  pembangunan  masjid  tersebut,  Muhammad  turut  bekerja yang  dibantu oleh kaum  Muhajirin dan Ansor. Setelah masjid usai kemudian di sekelilingnya  dibangun  pula  rumah-rumah  sederhana  yang  dikerjakan  sesuai denngan petunjuk dari Muhammad. Setelah usai pembangunan Masjid dan rumah kemudian Muhammad menempati sebagian ruangan yang memang diperuntukkan kepada  beliau.  Demikian  pula  antara  kaum  Muhajirin  yang  tidak  mampu membangun rumah sendiri yang kemudian mereka sebut dengan Ahl al Suffah.
Untuk  mengamati  kebijakan  Muhammad  pada  pembahasan  Kebijakan  di Madinah  yaitu  membangun  kekuatan  sosial  semisal  dengan  cara  menikahkan kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian dilihat dari sisi politik membangun sistem pemerintahan yang keduanya didukung oleh kebijakan-kebijakan yang lain seperti ekonomi, pertahanan, persatuan dan pengelolaan negara.
Setelah  usai  pembentukan  masyarakat  baru  membangun  sosial  politik, tugas Muhammad selanjutnya adalah membina masyarakat dengan segala potensi dan kekuatan yang ada untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan yang baru tumbuh sehingga mewujudkan satu kesatuan sosial dan satu kesatuan politik yang ada.  Pembinaan  masyarakat  yang  baru  ini  sangatlah  penting  sebab  untuk menghindari  konflik  karena  adanya  latar  belakang  yang  berbeda  dan  yang  lebih membahayakan  lagi  adalah  adanya  ancaman  Yahudi  yang  tidak  suka  dengan pembentukan masyarakat baru kaum Muslimin. 8
8 Muhammad Husain Haekal, Sejarah Hidup Muhammad... , hlm. 34
Dalam  pembinaan  Madinah  Sebagai  sebuah  negara  Muslim  tidak  terlebas  dari sebuah Undang-undang yang dapat diartikan bahwa: Muhammad sebagai Seorang Kepala Negara, Kota Madinah Sebagai wilayah kekuasaannnya, Piagam Madinah Sebagai Undang-undang dasarnya, Orang Islam, Yahudi dan Penyembah berhala sebagai  masyarakatnya.  Sedangkan  fungsi  dari  undang-undang  tersebut  adalah: Menyatukan  Suku  Aus  dan  Khadzraj,  Nabi  Muhammad  SAW  adalah  hakim  dan kepala Negara, Kebebasan Rakyat terjamin, mengembangkan sikap toleransi antar mat  dan  menghentikan  adat  istiadat  buruk  bangsa  Arab.  Pada  negara  barunya Muhammad sebagai sosok teladan ideal  yang tidak pernah lemah dalam bersikap sehingga  hal  ini  menjadikan  da’wah  Islam  semakin  kuat,  meluas  dan  sanggup menghidupi dan melindungi para pengikutnya tanpa harus mencederai umat lain.

## C. Konsep Islam Tentang Islah, Perdamaian, Persaudaraan
Perdamaian dalam Islam sering disebut dengan kata islah ,  yaitu memiliki makna,  mendamaikan  memperbaiki,  menghilangkan  sengketa  dan  kerusakan. Untuk  menciptakan  sebuah  perdamaian,  juga  dalam  membawa  keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang mulia. 9 Di dalam pandangan alquran menjelaskan Islah  adalah  sebuah  kewajiban  umat  Islam  baik  secara  personal  maupun  sosial penekanan  islah  ini  lebih  terfokus  pada  hubungan  antara  sesama  umat  manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Tuhan.
Kemudian  damai  mempunyai  arti  tidak  bermusuhan,  keadaan  tidak bermusuhan, berbaik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan  yaitu  menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak berbaikan kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan  sendiri  mempunyai  arti  sendiri  penghentian  permusuhan.  Ruang lingkup  perdamaian  sangat  luas  baik  pribadi  ataupun  sosial. 10 Dalam  mengatasi kemelut  dan  sengketa  dalam  rumah  tangga  dalam  Surat  An-nisa'  ayat  35  Surat tersebut,  menegaskan  bahwa  setiap  terjadi  persengketaan  diperintahkan  untuk
9 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta: PT. Intermansa, 1997), hlm. 740
10 W.J.S.  Poerwa  Darminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  P.N.  Balai Pustaka: Cet, Ke-8, 1985), hlm. 225.
mengutus  pihak  ketiga  (hakam)  dari  pihak  suami  atau  istri  untuk  mendamaikan mereka. 11
Para  ulama  menyatakan  bahwa  kalau  hakam  berbeda  pendapat  maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk  mendamaikan  suami  dan  istri  kembali,  maka  putusanya  harus  dijalankan tanpa  minta  kuasa  mereka.  Di  kalangan  umat  Islam  dulu  juga  dikenal  dengan adanya tahkim. 12 .
Di  dalam  Ensiklopedi  Hukum  Islam tahkim adalah  berlindungnya  dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusanya untuk menyelesaikan persengketaan mereka berlindungnya  dua  pihak  yang  bersengketa  kepada  orang  yang  mereka  tunjuk (sebagai  penengah)  untuk  memutuskan  atau  menyelesaikan  perselisihan  yang terjadi di antara mereka yang sedang bersengketa. 13
Pada  pasal  1851  KUH  perdata  dikemukakan  bahwa  yang  dimaksud dengan perdamaian adalah “suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang  sedang  bergantung  atau  mencegah  timbulnya  suatu  perkara”.  Suatu perdamaian harus ada timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara  maka  tiada  perdamaian  apabila  salah  satu  pihak  dalam  suatu  perkara mengalah  seluruhnya  dengan  cara  mengakui  tuntutan  pihak  lawan  seluruhnya, demikian  pula  tidak  ada  suatu  perdamaian  apabila  dua  pihak  setuju  untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbitrase (pemisah) setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh orang ketiga ( binded advies ). 14
Dalam  Undang-undang  No.3  tahun  2006  juga  dijelaskan  dengan  adanya asas  wajib  mendamaikan.  Ini  sebagai  pedoman  untuk  para  hakim  di  Pengadilan Agama  untuk  mengusahakan  jalan  damai  dalam  setiap  perkara  yang  masuk  di
11 Aziz  Dahlan,  et.el., Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  van  Hoeve, 1996), hlm 1750
12 Teungku  Muhammad  Hasby  Ash  Ahiddieqy, Al  Bayan,  Tafsir  Penjelas  Al-Qur'anul Karim , (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 193
13 Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam... ,hlm. 1750
14 R.  Subekti,  R.  Citro  Sudibyo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  PT. Pradnya Paramitra, 2005), hlm. 468
pengadilan.  Dari  pengertian  perdamaian  di  atas,  dapat  kita  pahami  bahwa  yang dimaksud  dengan  upaya  damai  yaitu  usaha  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau suatu  badan  hukum  untuk  mengadakan  pemecahan  persoalan  dengan  cara menghindari  persoalan  yang  lebih  fatal. 15 Di  mana  dalam  hal  ini  tidak  boleh memaksakan  kehendak  dari  pihak-pihak  yang  bertikai mendamaikan  hanya memberi  nasehat  dan  anjuran  untuk  membatalkan  gugatan  tersebut  dan menyelesaikanya dengan jalan damai. Pelaksanaan upaya perdamaian ini tidaklah mudah,  sebab  orang  yang  sedang  bersengketa  hatinya  masih  tertutup  dan diselimuti rasa tidak suka dan kebencian yang sangat dalam. 16
Anjuran  damai  sebenarnya  dapat  dilakukan  kapan  saja  sebelum  perkara belum  diputus,  tetapi  anjuran  damai  pada  permulaan  sidang  pertama  adalah mutlak  dan  wajib  dilakukan  dan  dicantumkan  dalam  berita  acara  persidangan karena  ada  keharusan  yang  menyatakan  demikian,  walaupun  mungkin  secara logika,  kecil  sekali  kemungkinanya.  Dalam  usaha  mewujudkan  perdamaian melibatkan beberapa pihak antara lain 17 Pihak yang berselisih dan pendamai atau hakam yang diangkat dari pihak hakim atau hakamain. 18
Dalam  perdamaian  merupakan  salah  satu  asas  dari  hukum  acara  yang berlaku  di  Peradilan  Agama  sedangkan  hukum  acara  berlaku  menurut  ketentuan Pasal 154 UU NO.3 tahun 2006 yang berbunyi “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan  dilingkungan  Peradilan  Agama  adalah  hukum  acara  perdata  yang berlaku pengadilan dalam  lingkungan Peradilan  Umum  kecuali  yang telah diatur menurut UU”. Dalam hukum acara perdata Islam, secara umum dasar hukum dari perdamaian itu sendiri, di dalam al-Qura'n sudah diterangkan dalam surat an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:
15 Victor  M.  Situmorang, Perdamaian  dan  Perwasitan  dalam  Hukum  Acara  Perdata , (Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993), hlm. 3.
16 Lihat HIR Pasal 130-131
17 Raikhan  Rashyd, Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  (Jakarta:  CV.  Rajawali,  Cet  I, 1991), hlm. 95-96
18 Hakamaian berdasarkan pengertian berdasarkan surah an-Nisa' ayat 35 ditafsirkan oleh para ulama' fiqih sebagai juru damai yang terdiri atas wakil dari pihak suami dam wakil dari pihak istri, untuk mencari jalan keluar dari kemelut yang yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Lihat dalam kitab Risalatun Nikah , Jakarta : Gema Insani, Press, Cet I, 1999, hlm .158.
Artinya:  “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam. Dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan, niscaya  Allah  memberi  taufik  kepada  suami-istri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui lagi Maha pengena”.(Q.S. an-Nisa': 35)
Dapat  dilihat  bahwa  berdasarkan  Pasal  54  UU  No.3  tahun  2006  hukum acara  pengadilan  agama  adalah  hukum  acara  yang  berlaku  di  pengadilan  umum (hukum  acara  pengadilan  umum)  dan  juga  hukum  khusus  yang  berlaku  di pengadilan  dalam  lingkungan  Pengadilan  Agama,  yang  diatur  dengan  undang- undang.  Mengenahi  hal  perdamaian  ini,  kebanyakan  para  hakim  di  pengadilan, khususnya  Pengadilan  Agama  menggunakan  landasan  hukum  sebagai  berikut:  a. HIR/RBg/BW/UU.No.2 tahun 1986. b. UU No.7 tahun 1989 Pasal 65 dan 82 UU No yang sekarang di amandemen menjadi 3 tahun 2006. c. UU No.1 tahun 1974 Pasal 39. Jo PP No.9 tahun 1975 Pasal 31. d. IMPRES No.1 tahun 1991(KHI). e. Peraturan  Mahkamah  Agung.  f.  Kitab-kitab  fiqih  Islam  dan  hukum  tidak  tertulis lainya
Telah  dikemukakan  bahwa  perdamaian  adalah  persetujuan  dari  kedua belah  pihak  yang  berperkara  untuk  mengakhiri  suatu  sengketa,  persetujuan perdamaian  haruslah  dibuat  secara  tertulis.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  maka perdamaian  yang dilaksanakan di  muka persidangan haruslah timbal balik dalam pengorbanan  dari  pihak-pihak  yang  berperkara.  Bukan  perdamaian  apabila  salah satu  pihak  mengalah  begitu  saja  dan  mengakui  semua  tuntutan  pihak  lawan seluruhnya. Demikian juga tidak ada perdamaian apabila dua pihak menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbitrase.
Pada  sebuah  syarat  formal  dari  suatu  putusan  perdamaian  sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 KUH perdata, pasa 130 HIR, dan Pasal 154 R.Bg dapat dikemukakan  sebagai  berikut:  1.  Adanya  persetujuan  kedua  belah  pihak.  2. Mengakhiri  sengketa.  3.  Perdamaian  atas  sengketa  yang  telah  ada.  4.  Bentuk perdamian harus tertulis. 19
19 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana, Cet-3, 2005), hlm. 154.
Dalam  sebuah  upaya  damai  telah  ditempuh  dan  mencapai  kesepakatan maka pihak Pengadilan Agama akan segera membuatkan ( actavan vergelijk ) akta perdamaian  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  putusan  hakim  dan dapat  dieksekusi.  Apabila  ada  pihak  yang  tidak  mau  mentaati  isi  perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi  dilaksanakan  seperti  menjalankan  putusan  hakim  biasa.  Akta perdamaian  hanya  bisa  dibuat  dalam  sengketa  mengenahi  kebendaan  saja  yang memungkinkan untuk  dieksekusi. Dan juga akta perdamaian tersebut  tidak dapat dimintakan  banding,  kasasi  ataupun peninjauan  kembali.  Demikian  pula  akat perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru lagi. 20
a. Pengertian Mediasi
Defenisi mediasi adalah  merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 21 Mediasi juga merupakan proses  negosiasi  penyelesaian  masalah  di  mana  suatu  pihak  luar  yang  netral bekerja  bersama  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  pihak  yang bersengketa  guna  mencapai  satu  kesepakatan  hasil  negosiai  yang  memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa. 22
Jhon  W.  Head,  menjelaskan  bahwa  mediasi  adalah  suatu  prosedur penengahan  di  mana  seseorang  bertindak  sebagai  “kendaraan”  untuk berkomunikasi  antar  para  pihak  sehingga  pandangan  berbeda  atas  sengketa tersebut  dapat  dipahami  dan  mungkin  didamaikan,  tetapi  tanggung  jawab  utama tercapainya  suatu  perdamaian  tetap  berada  di  tangan  para  pihak  sendiri.  Hal  ini juga  merupakan  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  perundang- undangan yang menggunakan jasa mediator, yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak guna mengakhiri . 23
20 A. Muktiarto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agam a,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 95.
21 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2003  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 Butir 6.
22 Gary Goodpastes, Panduan Negosiai dan Mediasi , (Jakarta: Elips, 1999), hlm. 241
23 Gatot  Sumartono, Arbitrase  Dan  Mediasi  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama. 2006), hlm 120.
Untuk  itu  merupakan  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  berdasarkan perundang-undangan yang menggunakan jasa mediator, yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para  pihak  guna  mengakhiri sengketa.  Menurut  Joni  Emirson  mediasi  sebagai berikut,  mediasi  adalah  upaya  penyelesaian  sengketa  para  pihak  dengan kesepakatan  bersama  melalui  mediator  yang  bersifat  netral,  dan  tidak  membuat keputusan  atau  kesimpulan  bagi  para  pihak  tetapi  menunjang  fasilitator  untuk terlaksananya  dialog  antar  pihak  dengan  suasana  keterbukaan,  kejujuran,  dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. 24
Jadi  pengertian  mediasi  dalam  arti  mencari  penyelesaian  bersama  atas suatu sengketa  yang dipimpin oleh seorang penengah. Sebenarnya bukan sesuatu yang  baru  ada  kata  kunci  yang  dapat  dipakai  untuk  menerangkan  ketidakbaruan mediasi  di  Indonesia,  yaitu  musyawarah.  Istilah  ini  bisa  disebut  juga  dengan mediasi  tradisional,  dalam  hal  ini  biasanya  dipertanyakan  siapa  yang  biasanya bertindak  atau  dipilih  sebagai  mediator.  Pertanyaan  ini  dapat  mengungkap  tidak hanya bagaimana proses mediasi itu dilakukan, tetapi juga nilai falsafi mediasi itu sendiri. 25
Dalam  peraturan  Mahkamah  Agung  No.2  tahun  2003  yang  ditetapkan pada  tanggal  11  september  2003  yang  isinya  terdairi  dari  VI  bab  dan  18  Pasal yang  keseluruhanya  mengatur  tentang  prosedur  mediasi  di  pengadilan.  Dan mediasi  ini  merupakan  peraturan  yang  baru  dalam  dunia  peradilan  khususnya Peradilan  Agama.  Karena  mediasi  ini  sebenarnya  sebagai  salah  satu  alternatif dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan. Mediasi ini merupakan salah satu  proses  lebih  cepat  dan  murah,  serta  dapat  memberikan  akses  kepada  para pihak  yang  bersengketa  untuk  memperoleh  keadilan  atau  penyelesaian  yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi oleh para pihak. 26
24 Joni  Emirson, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan ,  (Jakarta  : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 69
25 Achmad  Gunaryo, Mediasi  Peradilan  di  Indonesia,  makalah  seminar  dengan  tema conflict prefention and peace building , semarang 3 Agustus 2006
26 Undang-undang No.2 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 5.
Pada proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran proses mediasi. Mediator adalah pihak yang  bersifat  netral  dan  tidak  memihak,  yang  berfungsi  membantu  para  pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
Mediator  mempunyai  tugas  yaitu:  Pertama  mediator  harus  menjalin hubungan  dengan  para  pihak  yang  bersengketa  agar  para  pihak  tidak  menjadi takut  untuk  mengemukakan  pendapatnya.  Kedua  mediator  juga  harus  memilih strategi untuk membimbing proses mediasi dan mengumpulkan serta menganalisa proses mediasi dan latar belakang sengketa. Ketiga mediator harus mampu untuk merumuskan  masalah  dan  menyusun    agenda,  karena  kadang-kadang  yang kelihatan  dari  luar  itu  sebenarnya  yang  besar-besarnya  saja.  Keempat,  mediator juga harus mengungkapkan kepentingan tersembunyi  dari para pihak. Terkadang ada  para  pihak  yang  beritikad  tidak  baik,  dan  hal  itu  tidak  boleh.  Keenam, mediator juga harus membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa, pintar dan jeli dalam  memandang  suatu  masalah.  Ketujuh,  mediator  dapat  menganalisa  pilihan- pilhan  tersebut  untuk  diberikan  kepada  para  pihak dan  akhirnya  sampai  pada proses  tawar  menawar  akhir  dan  tercapai  proses  penyelesaian  secara  formal berupa kesepakatan antar para pihak.
Sebuah  Mediasi  merupakan  salah  satu  penyelesaian  sengketa  di  lembaga peradilan  yang  yang  melelui  proses  perundingan  para  pihak  yang  dibantu  oleh mediator. Munculnya perturan Mahkamah Agung ini sebagai penyempurnaan dari Surat Edaran No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai. Ini juga sebagai penjabaran dari Pasal 130 HIR atau  154  RBg  yang  mendorong  para  pihak  yang  berperkara  untuk  menempuh proses perdamaian.
Munculnya  peraturan  tentang  mediasi  ini  tidak  hanya  untuk  formalitas, saja  tapi  sebagai  wujud  dari  kepedulian  terhadap  orang  yang  sedang  berpekara agar  dapat  diselesaikan  dengan  cara  damai,  cepat  dan  biaya  ringan.  Dalam penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  para  pihak  biasanya  mampu  mencapai kesepakatan di antara mereka sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses
mediasi  yang  sebelumnya  berlangsung  telah  mampu  mengklarifikasi  persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian, para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.
Kegunaan  dengan  munculnya  peraturan  ini  bagi  pengadilan  sebagi  salah satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  banyak  sekali  di  antaranya  adalah  sebagai berikut: 1. Memperbaiki komunikasi antar pihak dan membantu menurunkan dan melepaskan  kemarahan  terhadap  pihak  lawan.  2.  Menggali  kekuatan  dan kelemahan posisi masing-masing pihak. 3. Mediasi akan menfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara  nyata dan pada  kebutuhan emosi atau psikologi mereka,  jadi  bukan  hanya  pada  hak-hak  hukumnya.  4.  Memperoleh  ide  yang kreatif untuk menyelesaikan sengketa. 5. Menghemat waktu, tenaga dan biaya jika dibandingkan  dengan  proses  litigasi.  6.  Dapat  memberikan  akses  kepada  para pihak  yang  bersengketa  untuk  untuk  memperoleh  keadilan.  7.  Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. 8. Dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.
Hal  ini  bertujuan  untuk  lebih  menekankan  tentang  upaya  perdamaian  di pengadilan  dan  juga  sebagi  penyempurna  dari  peraturan-peratuan  yang  dulu tentang  adanya  pelembagaan  perdamaian  yang  selama  ini  upaya  damai  di pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan  oleh  undang-undang  dan  juga  sebagai  landasan  hukum  pengadilan dalam  penyelesaian  perkara  dan  mediasi  ini  diambil  ketika  para  pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.
Dalam  sebuah  mediasi  berakhir  hal  ini  akan  membawa  konsekuensi  bagi para  pihak.  Terdapat  bebrapa  kemungkinan  berakhirnya  mediasi  dengan konsekuensi  sebagi  berikut:  1.  Masing-masing  pihak  memiliki  kebebasan  setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan diri menarik diri. 2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menuraikan  beberapa  persyaratan  penyelesaian  sengketa.  3.  Jika  mediasi  tidak berhasil  pada  tahap  pertama,  para  pihak  mungkin  setuju  untuk  menunda
sementara mediasi. selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali  mediasi  hal  tersebut  akan  memberikan  kesempatan  terjadinya  diskusi baru,  yang  sebaiknya  dilakukan  pada  titik  dimana  pembicaran  sebelumnya ditunda. 27
Untuk sebuah perdamaian banyak sekali kegunaan yang didapat dari hasil perdamaian  tersebut.  Dalam  kasus-kasus  perdata  di  pengadilan  contohnya  jika sengketa yang terjadi dalam masyarakat efeknya pasti terjadi ketegangan terhadap hubungan  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Hal  ini  berarti  hubungan  antara yang bersengketa ini telah bergeser dari posisi semula berlandaskan kekeluargaan, persaudaraan,  dan  persahabatan  menjadi  hubungan  yang  berdasarkan  rasa permusuhan  dan  kebencian.  Kalau  sengketa  tersebut  tidak  segeradi  selesaikan maka akan terjadi kehancuran hubungan antara yang bersengketa.
Sebuah  penyelesaian  melalui  pengadilan  sebenarnya  bukan  cara  yang paling  tepat,  memang  pengadilan  dapat  menyelesaiakan  perkara  dengan  adanya putusan  dari  pengadilan,  namun  berakhirnya  sengketa  di  pengadilan  hanyalah secara  lahiriyah  .  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  putusan  pengadilan  yang hanya  berdasarkan  fakta  obyektif,  tidak  menyangkut  fakta  subyektif,  sehingga putusan pengadilan selalu  menyatakan ada pihak  yang kalah dan ada pihak  yang menang.  Pihak  yang  kalah  akan  merasakan  kekecewaan  dan  tidak  begitu  saja mengakui  kekalahanya.  Ketidakmauan  pihak  yang  kalah  menerima  begitu  saja dapat  dilihat  pada  sikapnya  yang  apriori  menerima  putusan  hakim,  dan  juga didasari  rasa  emosi  demi  menjaga  nama  baik  dan  harga  dirinya.  Sehingga  ada upaya hukum yang banding dan kasasi. 28
Adanya  upaya  hukum  tersebut,  maka  akan  memakan  waktu  yang  cukup lama  dan  juga  biaya  yang  tidak  sedikit.  Semua  ini  bertolak  belakang  dengan upaya  perdamaian.  Upaya  perdamaian  diliput  dengan  suasana  kekeluargaan diantara para pihak yang bersengketa. Dalam suatu perdamaian tidak ditonjolkan faktor-faktor  siapa  yang  salah  dan  siapa  yang  benar,  namun  lebih  menonjolkan
27 Gatot  Sumartono, Arbitrase  Dan  Mediasi  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama. 2006), hlm. 150
28 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana, Cet-3, 2005), hlm. 245
rangkaian duduk perkara yang sebenarnya, sehingga perumusan perdamaian tidak menghasilkan  pihak  yang  kalah  maupun  pihak  yang  menang  dan  yang  lebih penting antara para pihak ada niat “mau sama mau”. Manfaat sistem perdamaian menyelesaikan  sengketa  yang  dilakukan  dengan  perdamaian  akan  menghasilkan kepuasan lahiriyah dan batiniah serta sengketa selesai samasekali, penyelesaianya cepat dan ongkosnya ringan, selain dari pada itu permusuhan antara kedua belah pihak  yang  berperkara  menjadi  berkurang.  Hal  ini  jauh  lebih  baik  dari  pada apabila  perkara  sampai  diputus  dengan  suatu  putusan  biasa,  misalnya  tergugat dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa. 29
Apabila  perkara  yang  sudah  diajukan  di  pengadilan,  dan  majlis  hakim dapat mendamaikan para pihak, maka hakim harus membuat putusan perdamaian. Sehubungan dengan hal itu ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian  yang  dibuat  dalam  bentuk  putusan  perdamaian  yaitu:  pertama mempunyai kekuatan hukum tetap Pasal 1851 KUHP dikemukakan bahwa semua putusan  perdamaian  yang  dibuat  dalam  sidang  Majlis  Hakim  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  seperti  putusan  pengadilan  lainya  dalam  tingkat penghabisan.  Kedua  tertutup  upaya  banding  dan  kasasi,    sebagaimana  telah dikemukakan  diatas  bahwa  putusan  perdamaian  itu  adalah  sama  nilainya  dengan putusan pengadilan lainya  yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap.  Hal  ini berarti  terhadap  putusan  perdamaian  ini  tertutup  upaya  banding  dan  kasasi. Artinya sejak di tetapkanya putusan tersebut maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian  itu  adalah  pasti  dan  tidak  ada  penafsiran  lagi  langsung  dapat dilaksanakan  kapan  saja.  Ketiga  memiliki  kekuatan  eksekutorial,  Putusan perdamaian  yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum  mengikat,  mempunyai  hukum  eksekusi,  dan  mempunyai  nilai pembuktian. 30
29 Retnowulan  Sutantio,  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori dan Praktek , (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 36
30 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama , (Jakarta: Kencana, Cet-3, 2005), hlm. 124

## D. Penutup
Setiap manusia dianugrahi kecerdasan dan keinginan dipercaya oleh Allah untuk  menjadi  pemimpin  dengan  mengemban  untuk  menjaga  bumi  dari kehancuran.  Untuk  menjadi  seimbang  antara  kedua  kekuatan  yang  dimiliki manusia  tersebut  Islam  adalah  jawabannya.  Oleh  sebab  itu  Allah  mengutus  para nabi  Allah  dalam  menyebarkan  ajaran-ajaran  yang  dapat  menjadi  kedamainan manusia  dalam  mengarungi  bahtera  kehidupan  ini.  Islam  merupakan penyempurna  dari  ajaran-ajaran  sebelumnya.  Dan  ia  adalah  agama samawi terakhir  yang  dibawa  oleh  rasul  terakhir  dan  untuk  umat  terakhir  yang  hidup  di zaman akhir. Dengan berpedoman pada alQuran dan sunnah, maka Islam mampu menjawab  tantangan  zaman  semenjak  kemunculannya,  zaman  ini  hingga  yang akan datang.
Islam hadir untuk menjadi penyelamat dunia sebagai rahmatan lil alamin , dengan  demikian  setiap  ajaran  Islam  memiliki  nilai  kebenaran  yang  tidak diragukan  lagi.  Ia  berusaha  menciptakan  perdamaian  di  bumi  sehingga  umat manusia  dan  seluruh  makhluk  Allah  dapat  hidup  sejahtera.  Islam  dengan pengertian  epistimologi  memiliki  makna  penyerahan  diri,  pasrah,  patuh  dan tunduk  kepada  kehendak  Allah,  ia  adalah  agama  yang  membawa  kemaslahatan bagi  pemeluknya baik  di  dunia maupun di  akhirat.  Merupakan suatu  kenikmatan besar dapat menjadi Muslim yang kafah.
Manusia  sebagai  mahluk  sosial,  yang  selalu  berhubungan  antara  satu  sisi kehidupan  yang  lainnya.  Maka  benturan  dan  konflik  terkadang  tidak  dapat dihindarkan  yang  terjadi  di  tengah  kehidupan.  Untuk  itu  Islam  hadir  dalam kehidupan  manusia  untuk  memberikan  jalan  mendamaikan  permasalahan  yang terjadi  di  kehidupan  umat.  Sesuai  dengan  firman  Allah “Sesungguhnya  orang yang  beriman  itu  bersaudara,  maka  damaikanlah,  apabila  diantara  saudaramu yang  berselisih  dan  bertikai,  bertaqwalah  kepada  Allah  mudah-mudahan  kamu memperoleh rahmat” (QS. al-Hujarat : 10). Dakwah mediasi merupakan salah satu jalan  yang  sudah  di  terapkan  sepanjang  sejarah  Islam  dan  di  terapkan  hingga sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz  Dahlan,  et.el., Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru van Hoeve, 1996.
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Kencana, Cet-3, 2005. A.Muktiarto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agam a, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Achmad  Gunaryo, Mediasi  Peradilan  di  Indonesia,  makalah  seminar dengan tema  conflict prefention and peace building , semarang 3 Agustus 2006 Badri Yatim, Historiografi Islam , Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997, Gary Goodpastes, Panduan Negosiai dan Mediasi , Jakarta: Elips, 1999. Gatot  Sumartono, Arbitrase  Dan  Mediasi  Di  Indonesia ,  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. 2006 Joni  Emirson, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Diluar  Pengadilan , Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001. Gatot  Sumartono, Arbitrase  Dan  Mediasi  Di  Indonesia ,  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. 2006. Muh.  Asnawi, Sejarah  Kebudayaan  Islam  Jilid  3 ,    Aneka  Ilmu  : Semarang, 2008.
Muhammad  Husain  Haekal, Sejarah  Hidup  Muhammad ,  1984,  Jakarta  : Tintamas Indonesia.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 Butir 6.
Retnowulan  Sutantio,  Iskandar  Oeripkartawinata, Hukum  Acara  Perdata dalam Teori  dan Praktek , Bandung: Mandar Maju, 1997.
R.  Subekti,  R.  Citro  Sudibyo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata , Jakarta: PT. Pradnya Paramitra, 2005. Raikhan Rashyd, Hukum Acara Peradilan Agama , Jakarta: CV. Rajawali, Cet I, 1991.
Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam , Jakarta: PT. Intermansa, 1997. Teungku Muhammad Hasby Ash Ahiddieqy, Al Bayan, Tafsir Penjelas Al- Qur'anul Karim , Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002. Tim  Penulis  Al  Mizan, Ringkasan  Materi  Al  Mizan, 2001,  Mizan  Press, Purwokerto.
Undang-undang No.2 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 5.
Victor M. Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata , Jakarta: PT. Bineka Cipta, 1993.
W.J.S.  Poerwa  Darminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  P.N. Balai Pustaka: Cet, Ke-8, 1985. Zuhairini, Sejarah  Pendidikan  Islam ,  Cet  VI, , Bumi  Aksaara  :  Jakarta.
2006.
Zulkarnain, Muhammad dan Peletakan Hazar Aswad , Disarikan dari seri kajian sirah Nabawiyah di Masjid Salman ITB pada 11 Januari 2011. http://salmanitb.com/2011/01/16/muhammad-dan-peletakan-hajar-aswad/, di akses pada tanggal 11 November 2015 pada pukul 22.30 WIB