Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA PENGADILAN NIAGA
Syamsu Kalundas 1* , Mahendra Putrra Kurnia 2 , M. Fauzi 3 1,2,3 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia syamsu_pms@yahoo.com 1* , mahendraputra@fh.unmul.ac.id 2 , mfauzi@fh.unmul.ac.id 3 Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024

## Abstract
This research will highlight and analyze the cancellation of the peace agreement in the PKPU case  based  on  Supreme  Court  (MA)  Decision  No.  667  K/pdt.sus-pailit/2021.  This  decision attracted attention because the Supreme Court canceled the Peace Agreement (Homologation) between creditors and debtors which was issued after the Creditor was declared Bankrupt, so it  is  necessary  to  deepen  and  analyze  the  application  of  the  regulations  and  the  judge's considerations in deciding the case, so this is an interesting matter for the writer to discuss, and An  analysis  of  the  bankruptcy  entry  route  will  be  carried  out  based  on  the  provisions  of Chapters II and III of the Bankruptcy Law and PKPU. In this case, there are decisions that contradict  one  another.  This  type  of  research  is  normative  legal  research.  Normative  legal research  is  research  carried  out  by  analyzing  written  law  from  library  materials  or  mere secondary data, better known as secondary legal materials and reference materials in the legal field or reference materials in the legal field. Research Approach. Decision in the context of the PT Hanson International Tbk case. shows the complexity between legal idealism (sollen), namely as contained in Law Number 37 of 2004 Article 228 paragraph (6) which regulates the number of extensions, namely 270 days, and the reality (sein) contained in Cassation Decision No. 667 K/pdt.sus-pailit/2021. Although "sollen" reflects the moral and social aims of the law, its relationship with "sein" becomes clear in PKPU and bankruptcy proceedings. The rejection of the peace plan raises questions regarding the relationship between legal idealism and its implementation in the field. Although the court emphasized that after a peace plan is rejected, debtors who have been declared bankrupt cannot submit a new peace plan. This research aims to determine the legal consequences and juridical reasons for canceling the peace agreement (homologation) in the Cassation Decision (Judex Jurist) which is contradictory to Law Number 37 of 2004 Article 228 paragraph (6) as well as between the ideal aspirations of the law and its implementation in difficult circumstances. developing and complex in society.
Keywords : Homologation, PKPU, Bankruptcy
* Alamat korespondensi: Universitas Mulawarman E-mail: syamsu_pms@yahoo.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Pengaturan tentang PKPU dan kepailitan di Indonesia sebagaimana telah diundangkan melalui Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  lahir  atas  dasar  kebutuhan  akan  sarana  hukum  untuk penyelesaian  utang  piutang,  karena  Undang-undang  tentang  Kepailitan  (Faillissements-verordening, Staatsblad  1905:217  juncto  Staatsblad  1906:348)  sebagian  besar  materinya  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau suspension of payment atau surseance van betaling, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang- undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan  rencana  pembayaran  seluruh  atau  sebagian  utangnya,  termasuk  apabila  perlu  untuk merestrukturisasi utang itu.
Kondisi  para  kreditur  yang  berbeda  akan  menghasilkan  konsekuensi  yang  berbeda  sehingga kepentingan para kreditur bisa saja berbeda pada penyelesaian utang debitur. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan kepailitan sebagai keadaan dimana pengadilan menyita seluruh kekayaan debitur  yang  pailit,  termasuk  yang  sudah  ada  dan  yang  akan  ada  di  masa  depan.  Penanganan  dan penyelesaiannya  dilakukan  oleh  seorang  kurator  di  bawah  pengawasan  hakim  pengawas  sesuai ketentuan Undang-Undang. Kepailitan adalah situasi di mana debitur tidak mampu membayar utang- utangnya kepada para kreditur.
Tujuan  kepailitan  (melalui  sita)  yaitu  untuk  kepentingan  bersama  para  krediturnya  untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditur) dari kekayaan orang yang berutang (debitur).
Penelitian ini akan menyoroti dan menganalisis pembatalan perjanjian perdamaian dalam perkara PKPU  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  No.  667  K/pdt.sus-pailit/2021.  Putusan  ini menarik perhatian karena Mahkamah Agung membatalkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara kreditur  dan  debitur  yang  terbit  setelah  Kreditur  dinyatakan  Pailit,  sehingga  perlu  dilakukan pendalaman dan analisis terhadap penerapan peraturan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara  tersebut,  sehingga  hal  tersebut  menarik  untuk  penulis  bahas,  dan  akan  dilakukan  analisis terhadap jalur masuk kepailitan dilihat dari ketentuan dari Bab II dan III UU Kepailitan dan PKPU. Dalam hal perkara ini terdapat amar putusan yang kontradiktif satu dengan yang lainnya antara putusan Tingkat  Pertama  Nomor  29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst  tanggal  05  Maret  2020,  Tingkat Pertama  Nomor  29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst  tanggal  16  April  2020,  Tingkat  Pertama Nomor  29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst  tanggal  15  Juni  2020,  Tingkat  Pertama  Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst  tanggal  05  Juli  2020,  Tingkat  Pertama  Nomor  29/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst  tanggal  12  Agustus  2020,  Tingkat  Pertama  Nomor  29/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2021 hingga pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor No. 667 K/pdt.Sus-Pailit/2021.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Dalam  penelitian  hukum  normatif, pengolahan  data  dan  analisis  data  terutama  bergantung  pada  jenis  data  sekunder.  Data  sekunder  ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian  ini  mencakup  berbagai  elemen  seperti  penelitian  inventarisasi  hukum  positif,  asas-asas hukum,  penelitian  hukum  klinis,  sistematika  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Fokus dari penelitian hukum ini adalah pada pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan dan bagaimana pertimbangan tersebut diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  deskriptif- analitis. Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan mendetail tentang keadaan hukum yang berlaku.
Pendekatan  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  pendekatan  Undang- Undang  (Statute  Approach)  dan  pendekatan  kasus  (Case  Approach).  Pertama,  pendekatan  Undang- Undang.  Pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  adalah  metode  yang  digunakan  untuk menganalisis isu hukum dengan meneliti secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu tersebut. Kedua, Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Kreditur Maupun Debitur dari putusan Mahkamah Agung Nomor 667K/Pdt-Sus-Pailit/2021
Selama proses PKPU, Debitur harus mematuhi aturan yang melarangnya melakukan tindakan apa pun terkait pengelolaan atau pengalihan hak atas asetnya tanpa izin dari pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Ini berarti bahwa Debitur tidak memiliki otoritas untuk menjual, mentransfer, atau melakukan tindakan hukum lainnya terkait aset-asetnya tanpa persetujuan tertulis dari pengurus PKPU. Jika Debitur melanggar larangan ini dan melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan, pengurus yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk bertindak untuk melindungi harta Debitur dari kerugian akibat tindakan tersebut.
PKPU mengatur kewenangan dan kewajiban Debitur secara ketat hingga akhir periode PKPU. Ini berarti bahwa selama proses ini, Debitur harus tunduk pada pengawasan pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan. Segala keputusan atau tindakan yang melibatkan aset atau keuangan Debitur harus mendapat persetujuan pengurus, memastikan bahwa segala transaksi atau kegiatan yang dilakukan tidak akan merugikan aset yang terlibat atau memperburuk kondisi finansial Debitur. Akibat hukum yang timbul dari PKPU antara lain berakibat pada:

## 1. Para Pihak dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Pasal 222 ayat (1) dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa baik Debitor maupun Kreditor memiliki hak untuk mengajukan  permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU).  Namun,  terdapat pengecualian  terkait  kemungkinan  pengajuan  PKPU  oleh  Debitor  yang  merupakan  suatu  lembaga tertentu,  yang  mana  hal  tersebut  dapat  ditentukan  berdasarkan  kebijakan  atau  regulasi  yang  berlaku untuk lembaga tersebut.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Hukum Debitor
Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 240 ayat (1) dan (3) yang mengatakan bahwa: Debitor tanpa  persetujuan  pengurus  tidak  dapat  melakukan  Tindakan  kepengurusan  atau  kepemilikan  atas seluruh atau Sebagian hartanya. 2) Kewajiban  Debitor  yang  dilakukan  tanpa  mendapat persetujuan  dari  pengurus  yang  timbul  setelah  dimulainya  PKPU  hanya  dapat  dibebankan  kepada Debitor sejauh itu menguntungkan harta Debitor.
Pasal 240 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa Debitur tidak tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas harta secara sepihak tanpa persetujuan dari pengurus, setelah proses Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  (PKPU)  dimulai.  Namun,  jika  Debitur  melakukan  kewajiban tersebut tanpa persetujuan pengurus, tanggung jawab atas tindakan tersebut hanya dapat diberlakukan kepada Debitur jika tindakan tersebut menguntungkan harta Debitur. Hal ini memungkinkan bagi usaha Debitur untuk tetap berjalan selama proses PKPU berlangsung, dengan tujuan meningkatkan nilai dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitur.
Pasal 242 dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menegaskan bahwa selama proses tersebut, Debitur tidak dapat dipaksa untuk melunasi utangnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 245. Lebih lanjut, semua upaya eksekusi yang telah dimulai harus dihentikan kecuali jika Pengadilan telah secara awal menetapkannya atas permintaan dari pengurus. Hal ini juga berlaku untuk segala bentuk sitaan yang telah diberlakukan, yang akan berakhir atau dicabut setelah penetapan PKPU atau  berdasarkan  keputusan  terkait  dari  Pengadilan.  Ini  menunjukkan  bahwa  PKPU  memberikan perlindungan  terhadap  debitur  dari  tindakan  penagihan  dan  eksekusi  oleh  kreditur  selama  proses tersebut berlangsung.

## 3. Akibat Hukum Terhadap Utang debitur
Selama  proses  PKPU,  Debitur  tidak  dapat  dipaksa  untuk  melakukan  pembayaran  atas  utang- utangnya. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus dihentikan sementara. Ini termasuk eksekusi yang didasarkan pada jaminan seperti hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya, bahkan termasuk yang memiliki status istimewa. Semua tindakan sitaan yang sudah  dikenakan  akan  berakhir  ketika  telah  ditetapkan  putusan  PKPU  atau  setelah  tercapainya persetujuan perdamaian antara Debitur dan Kreditur. Ini mengindikasikan bahwa selama proses PKPU, segala upaya penagihan atau eksekusi atas harta kekayaan Debitur harus dihentikan atau ditangguhkan, sehingga memungkinkan proses penyelesaian utang secara lebih teratur dan terencana.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## 4. Akibat Hukum Pelaksanaan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Setelah  persetujuan  dan  pengesahan  rencana  perdamaian  oleh  pengadilan  niaga,  perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitur maupun semua kreditur terlibat. Ini mengakhiri hubungan debitur dengan kreditur berdasarkan perjanjian sebelumnya, menggantikannya dengan perjanjian baru yang  lahir  dari  kesepakatan  dan  pengesahan  rencana  perdamaian  oleh  pengadilan  niaga.  Dengan demikian, persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian bilateral sebelumnya, seperti perjanjian utang-piutang, tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian disetujui dan disahkan.
Sengketa yang sedang dalam proses pengadilan perdata terkait utang lama antara debitur dan kreditur  tidak  lagi  akan  diselesaikan  berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  dari  perjanjian  lama  mereka. Sebagai  gantinya,  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Konsekuensi hukum tersebut juga berlaku  bagi  pemegang  saham  dalam  struktur  perusahaan  terbatas  yang  menjadi  debitur.  Dengan demikian,  penyelesaian  masalah  berpihak  pada  aturan  dan  ketentuan  yang  tertera  dalam  perjanjian perdamaian  yang  sah  menurut  keputusan  pengadilan  niaga,  menggantikan  kewajiban  dan  hak  dari perjanjian  lama  yang  ada  sebelumnya.  Perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh  pengadilan memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  semua  pihak  yang  terlibat.  Dampak  hukum  dari  sebuah perdamaian  yang  telah  disahkan  oleh  pengadilan  terhadap  para  pihak  adalah  bahwa  kesepakatan tersebut, baik dengan atau tanpa perubahan, setelah mendapatkan persetujuan pengadilan niaga, akan mengikat  baik  debitur  maupun  seluruh  krediturnya.  Kesepakatan  perdamaian  yang  disahkan  secara tidak langsung juga memiliki dampak pada debitur, yang merupakan salah satu bagian dari struktur perusahaan. Meskipun UUK PKPU tidak secara eksplisit menetapkan persyaratan untuk persetujuan perjanjian  perdamaian  dalam  rapat  umum  pemegang  saham,  hasil  dari  kesepakatan  atau  penolakan perdamaian akan memengaruhi para pemegang saham. Penolakan rencana perdamaian oleh pengadilan dapat mengakibatkan debitur langsung dinyatakan pailit, menyebabkan likuidasi segera dari semua aset yang dimiliki. Selain itu, perubahan dalam kinerja perusahaan akibat dari penolakan atau penerimaan perdamaian juga dapat berdampak pada debitur.

## Analisis  Putusan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Pada  Hakim  Mahkamah  Agung Berdasarkan Putusan MA No. 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

## 1. Posisi Kasus
Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 antara sekelompok orang yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Hanson Internasional Tbk., Perseroan Terbatas, didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia,  diwakili  oleh  Direktur  Utama,  Benny  Cokrosaputro,  berkedudukan  di  Jalan  Mayapada Tower Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bob Hasan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kalipasir Nomor 17, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021.
Berdasarkan  surat-surat  yang  bersangkutan,  Pemohon  PKPU/Turut  Termohon  Kasasi  I  (PT. Hanson Internasional Tbk.) dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk  memberikan  putusan  sebagai  berikut:  Mengabulkan  Permohonan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  (PKPU);,  Memberikan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  sementara  untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo diucapkan.
Putusan  Permohonan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Tetap  Nomor  29/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 16 April 2020 yang amarnya sebagai berikut: Memberikan PKPU Tetap/perpanjangan PKPU kepada PT Hanson International Tbk. (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU;, Menetapkan PT Hanson International Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap) selama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) Debitor;, Menetapkan sidang Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;, Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PKPU,  Termohon  PKPU/Debitor  dan  Para  Kreditor  yang  dikenal  untuk  hadir  pada  sidang  telah ditetapkan di atas;, Memerintahkan Hakim Pengawas untuk segera menetapkan kelanjutan Rapat Pra Pencocokan  Piutang  (Pra  Verifikasi),  Rapat  Pencocokan  Piutang  (verifikasi),  Rapat  Pembahasan Rencana/Proposal Perdamaian, Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Pemberian PKPU Tetap atau terhadap Rencana/Proposal Perdamaian yang sebelumnya ditunda dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT  Hanson  International  Tbk.,  (dalam  PKPU);,  Menetapkan  Biaya Kepengurusan  dan  Imbalan  Jasa  bagi  Pengurus  (Fee  Pengurus)  akan  ditetapkan  kemudian  setelah dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.
Putusan  Perpanjangan  Permohonan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Tetap  Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya: Memberikan perpanjangan  PKPU  kepada  PT  Hanson  International,  Tbk.,  (dalam  PKPU)  selaku  Debitor  PKPU selama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Perpanjangan PKPU Debitor sebelumnya.
Putusan  perpanjangan  Permohonan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Tetap  Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya: Memberikan perpanjangan  PKPU  kepada  PT  Hanson  International,  Tbk.,  (dalam  PKPU)  selaku  Debitor  PKPU selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya Perpanjangan PKPU Debitor sebelumnya.
Putusan  perpanjangan  Permohonan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Tetap  Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya: Memberikan perpanjangan  PKPU  kepada  PT  Hanson  International,  Tbk.,  (dalam  PKPU)  selaku  Debitor  PKPU selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya Perpanjangan PKPU Debitor sebelumnya.
Berdasarkan surat-surat tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan laporan sebagai berikut: Merekomendasikan agar Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor demi hukum dinyatakan  berakhir;  Merekomendasikan  agar  Debitor  dinyatakan  Pailit  dengan  segala  akibat hukumnya;
Bahwa  atas  rekomendasi  dari  Hakim  Pengawas  tersebut  Pengadilan  Tingkat  Pertama  (Judex Factie) menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 12 Agustus 2020,  yang  amarnya:  Menyatakan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT  Hanson International Tbk., selaku Termohon PKPU/Debitor berakhir: Menyatakan PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon PKPU/Debitor “Pailit” dengan segala akibat hukumnya.
Terhadap  permohonan  tersebut  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  telah memberi Putusan Nomor 29/Pdt.SusPKPU/ 2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2021  antara  PT  Hanson  International,  Tbk.  (dalam  Pailit)  selaku  Debitor  dengan  Para  Kreditornya; Menghukum PT Hanson International, Tbk. (dalam Pailit) selaku Debitor dan Para Kreditornya untuk tunduk  dan  patuh  dalam  Perjanjian  Perdamaian  yang  telah  disahkan  (dihomologasi);,  Menetapkan Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa bagi Kurator (Fee Kurator) akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri;,  Menyatakan  Kepailitan  Debitor  berakhir  pada  saat  putusan  pengesahan  atas  perjanjian perdamaian  a  quo  berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  vangewjisde);,  Memerintahkan  Tim  Kurator untuk  mengumumkan  berakhirnya  Kepailitan  Debitor  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde);, Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp9.619.000,00  (sembilan  juta  enam  ratus  sembilan  belas  ribu  rupiah)  yang  dibebankan  kepada Debitor;
Sesudah  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tersebut  diucapkan pada  tanggal  18  Februari  2021,  terhadap  putusan  tersebut  Para  Pemohon  Kasasi  I/Para  Kreditur Konkuren melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan  memori  kasasi  perkara  kepailitan  Nomor  10  Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN  Niaga  Jkt.  Pst.,  juncto Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta  Pusat,  permohonan  tersebut  disertai  dengan  memori  kasasi  yang  diterima  di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga.
Memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2021.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sesudah  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tersebut  diucapkan pada tanggal 18 Februari 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi II/Para Kreditor melalui kuasanya  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  tanggal  23  Februari  2021,  Para  Pemohon  Kasasi  II mengajukan  permohonan  kasasi  pada  tanggal  26  Februari  2021  sebagaimana  ternyata  dari  Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 11 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.  Pst.,  juncto  Nomor  29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga  Jkt.  Pst.,  yang  dibuat  oleh  Panitera Pengadilan  Negeri/Niaga  Jakarta  Pusat,  permohonan  tersebut  disertai  dengan  memori  kasasi  yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga.
Sesudah  Putusan  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tersebut  diucapkan pada  tanggal  18  Februari  2021,  terhadap  putusan  tersebut  Para  Pemohon  Kasasi  III/Para  Kreditur melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021, Para Pemohon Kasasi III mengajukan  permohonan  kasasi  pada  tanggal  26  Februari  2021  sebagaimana  ternyata  dari  Akta Permohonan  Kasasi  dan  memori  kasasi  perkara  kepailitan  Nomor  12  Kas/  Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., juncto Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan  Negeri/Niaga  Jakarta  Pusat,  permohonan  tersebut  disertai  dengan  memori  kasasi  yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga.

## 2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat
Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18  Februari  2021;  Menyatakan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  PT  Hanson International,  Tbk.,  selaku  Termohon  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)/Debitor berakhir;,    Menyatakan  PT  Hanson  International,  Tbk.,  selaku  Termohon  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor “Pailit” dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dalam kepailitan a quo.

## 3. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021

## 1)  Amar  Putusan  Judex  Jurist  (Mahkamah  Agung)  mengenai  penerapan  hukumnya  Perkara Nomor No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021;
Dalam rujukan setiap pasal, istilah "Pengadilan" disebut tanpa tambahan kata "Niaga" karena secara  konseptual  mengacu  pada  Bab  I  yang  menjelaskan  tentang  Ketentuan  Umum,  di  mana Pengadilan Niaga termasuk dalam lingkup peradilan umum. Apabila dalam kasus kepailitan, kurator melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  maka  kurator  dapat  dipecat  atau diberhentikan  atau  dimintakan  pertanggungjawabannya  atas  segala  perbuatannya  yang  merugikan orang-orang yang diwakilinya. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004  menyatakan  bahwa  putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit  diputus  oleh  Pengadilan  Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur. Dalam hal debitur adalah persero  suatu  firma,  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kedudukan  hukum  firma tersebut juga berwenang memutuskan. Maka dalam hal penelitian ini berikut disampaikan substansi Putusan Nomor 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021.
Menimbang,  Mahkamah  Agung  berpendapat  cukup  alasan  untuk  mengabulkan  permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, para pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan kawan- kawan,  dana  para  pemohon  kasasi  IV  untuk  membatalkan  putusan  Homologasi  Judex  Factie  atau Tingkat  Pertama  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  29/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.
Mengadili, Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021;
Mengadili Sendiri, Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hanson International,  Tbk.,  selaku  Termohon  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)/Debitor
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berakhir;  Menyatakan  PT.  Hudson  Internastional  Tbk  selaku  Termohon  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor “Pailit” dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan Kepada Ketua  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Jakarta  Pusat  untuk  menunjuk  Hakim  Pengawas  dalam kepailitan a quo;
Mengangkat:,  Muhammad  Deni,  S.H.,  M.H.,  Kurator  dan  Pengurus  yang  terdaftar  di Kementerian  Hukum  dan  HAM  Rl,  sesuai  Bukti  Pendaftaran  Kurator  dan  Pengurus  Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016;, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B & BELS), Apartemen Kebagusan City, Tower C, Lt. Dasar, Nomor KC-30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta  Selatan  12520,  DKI  Jakarta;,    Rinaldi,  S.H.,  Kurator  dan  Pengurus  yang  terdaftar  di Kementerian  Hukum  dan  HAM  Rl,  sesuai  Bukti  Pendaftaran  Kurator  dan  Pengurus  Nomor  AHU- 95AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;, Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Rl, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di kantor hukum NRM & Enriko Law Office, Jalan Kayu Barat 53A, Kayu Putih;, Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan  tugas  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  (boedel  pailit)  dalam  proses  kepailitan Debitor;
Menetapkan  imbalan  jasa  bagi  Pengurus  (Fee  Pengurus)  dan  Biaya  Kepengurusan  akan ditetapkan kemudian dalam suatu Penetapan Tersendiri; Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator (Fee Kurator) dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepailitan;
Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

## 1) Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga
Proses hukum kasasi ini merupakan upaya untuk meminta pengadilan tinggi memeriksa kembali dan meninjau apakah keputusan pengadilan niaga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun merupakan  langkah  yang  penting  dalam  upaya  mempertanyakan  keputusan  pengadilan,  pengajuan kasasi juga harus didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan terkait dengan pelaksanaan prosedur yang benar dalam penanganan kasus kepalilitan tersebut. Permohonan kasasi diajukan diajukan dalam jangka  waktu  paling  lambat  delapan  hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan  yang  dimohonkan  kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Selanjutnya panitera akan mendaftar permohonan kasasi pada  tanggal  permohonan  tersebut  diajukan,  dan  kemudian  kepada  pemohon  akan  diberikan  tanda terima tertulis yang ditanda tangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang (lebih dari delapan hari) bias berakibat pada “dibatalkannya putusan kasasi”.

## 2) Das Sollen dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021
Dalam  konteks  filosofi  hukum,  keterkaitan  antara  "sollen"  (seharusnya)  dan  "sein"  (kondisi nyata) membawa kita pada perdebatan tentang hubungan antara idealisme dan realitas dalam konteks hukum. "Sollen" mengacu pada apa yang seharusnya terjadi, sesuai dengan norma-norma atau cita-cita yang diharapkan dalam suatu sistem hukum, sementara "sein" menggambarkan realitas atau keadaan aktual di lapangan.
Dinamika  antara  kedua  konsep  ini  seringkali  memunculkan  pertanyaan  tentang  seberapa  jauh idealisme  hukum  bisa  diterjemahkan  ke  dalam  realitas  praktis.  Hans  Kelsen,  seorang  tokoh  dalam filsafat hukum, menekankan bahwa validitas atau keberlakuan suatu sistem hukum sangat tergantung pada efektivitasnya dalam praktik, dalam menegakkan norma-norma yang telah ditetapkan. Namun, terdapat tantangan dalam mengubah aspirasi ideal hukum menjadi hal yang konkret dan operasional dalam kehidupan masyarakat. Tujuan-tujuan ideal hukum, seperti keadilan mutlak atau kebebasan yang universal,  seringkali  bersifat  abstrak  dan  sulit  untuk  diwujudkan  secara  utuh  dalam  realitas  yang kompleks.
Sollen,  mewakili  esensi  dari  tujuan-tujuan  hukum  yang  bersifat  abstrak,  dan  timbul  dari pengumpulan moralitas serta refleksi sosial. Ini lebih dari sekadar penciptaan peraturan tanpa makna. Misalnya, ketika aturan dibuat bahwa tindakan membunuh akan dihukum dengan sanksi penjara selama 20 tahun, itu tidak muncul begitu saja. Dasar terbentuknya aturan tersebut adalah pemahaman moral bahwa membunuh adalah tindakan yang melanggar karena berpotensi menciptakan dampak sosial yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
negatif.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  yang  nyaman  dan  ideal  adalah  masyarakat  di  mana  tidak  ada tindakan pembunuhan.
Mahkamah  Agung  berpendapat  Judex  Facti  telah  salah  menerapkan  hukum  karena  telah menerima tindakan Hakim Pengawas dalam perkara a quo yang membahas lagi perdamaian atas Pailit PKPU dengan menggunakan Bab II Pasal-Pasal 144, 145, 151 dan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Februari 2021 yang mengesahkan perdamaian tersebut.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  maka  putusan  Judex  Facti/Tingkat  Pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst.,  tanggal  18  Februari  2021  yang  mengesahkan  perdamaian  (Homologasi)  antara  PT  Hanson International Tbk., (dalam pailit) selaku Debitor dengan Para Kreditornya harus dibatalkan dan perkara a quo harus dikembalikan pada putusan Judex Facti Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Agustus 2020 yaitu PKPU/Debitor berakhir dan Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

## 3) Putusan yang Ideal Berdasar Undang-Undang UU 37/2004 untuk Menjawab Perbedaan Disparitas Putusan
Putusan  pengadilan  yang  ideal  harus  mencerminkan  keadilan,  keakraban  dengan  hukum,  dan berlandaskan pertimbangan yang cermat terhadap fakta, hukum, dan nilai-nilai keadilan. Pertama-tama, keadilan  dalam  putusan  pengadilan  melibatkan  perlakuan  yang  setara  terhadap  semua  pihak  yang terlibat dalam persidangan. Hakim harus bersikap netral tanpa adanya prasangka, memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti.
Idealnya, putusan pengadilan harus mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap fakta- fakta  kasus.  Hakim  harus  melakukan  analisis  yang  cermat  terhadap  bukti-bukti  yang  diajukan, memeriksa kredibilitasnya, dan mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan. Keakuratan dan keandalan informasi sangat penting dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
Selanjutnya, pertimbangan penalaran hakim juga sangat penting terutama pada teori penalaran hukum yang dalam hal ini hakim harus mencari penemuan hukum terlebih dalam hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 228 ayat (6) yaitu masih ada batas waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari pengajuan homolgasi yaitu antara Debitur dan Kreditur membuat surat perjanjian  dengan  beberapa  resiko  dan  antara  cara  pembayaran  dengan  waktu  disepakati  270  hari kelender.  Perhitungan  hari  pada  putusan  tingkat  pertama  No.29/Pdt.Sus–PKPU/Jkt  Pusat  tanggal 05/03/20 sampai dengan Putusan tanggal 08/02/2021 No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021. Tidak kalah pentingnya  adalah  keberlanjutan  pekerjaan  dan  kesejahteraan  pekerja  dalam  kasus  kepailitan perusahaan.  Hakim  harus  mempertimbangkan  dampak  terhadap  pekerja,  termasuk  kelangsungan pekerjaan,  pembayaran  upah  tertunggak,  dan  perlindungan  hak-hak  pekerja.  Terakhir,  hakim  harus memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan adil dan adil, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Memberikan pihak yang terlibat kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti yang relevan merupakan langkah krusial dalam memastikan keputusan kepailitan yang sejalan dengan  prinsip-prinsip  hukum  dan  keadilan.  Dengan  mempertimbangkan  seluruh  aspek  ini,  seorang hakim dapat membuat keputusan kepailitan yang cermat dan tepat, dengan dampak yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Negara terlebih dalam wabah pandemic Covid-19 yang terjadi retan waktu awal tahun 2020 sampai pada maret 2023.

## IV. KESIMPULAN
Perjanjian  perdamaian  yang  telah  disahkan  (homologasi)  oleh  pengadilan  maka  perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum yang timbul  dari  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  667  K/Pdt.Sus-Pailit/2021  adalah  Debitor  yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal  289  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian. Akibat Hukum kedua yang timbul dalam putusan tersebut adalah bahwa putusan Judex Facti/Tingkat Pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari  2021  yang  mengesahkan  perdamaian  (Homologasi)  antara  PT  Hanson  International  Tbk., (dalam  pailit)  selaku  Debitor  dengan  Para  Kreditornya  harus  dibatalkan  dan  perkara  a  quo  harus dikembalikan pada putusan Judex Facti Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Agustus  2020  yaitu  PKPU/Debitor  berakhir  dan  Debitor  dinyatakan  pailit  dengan  segala  akibat hukumnya.
Pengumuman  Presiden  Jokowi  Dodo  pada  tanggal  02  Maret  2020  sehingga  mempengaruhi pembayaran debitur terhadap kreditur bersamaan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan memadukan  keadilan,  keakraban  dengan  hukum,  pertimbangan  fakta  dan  nilai-nilai  etis,  serta transparansi,  putusan  pengadilan  yang  ideal  dapat  mencapai  keseimbangan  yang  diperlukan  dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Yang menjadi perhatian utama adalah keberlanjutan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja dalam kasus  kepailitan  perusahaan,  hakim  seharusnya  mempertimbangkan  dampak  pada  para  pekerja termasuk keberlangsungan pekerjaan, pembayaran upah tertunggak, dan perlindungan hak-hak pekerja. Terakhir  hakim  harus  memastikan  bahwa  proses  kepailitan  dilakukan  dengan  adil  dan  berkepastian hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada tahapan berikutnya secara imparsial memberikan kesempatan para pihak terlibat dalam aquo menyampaikan argumentasi dan  alat-alat  bukti  yang  relevan  merupakan  langkah  valid  dalam  dalam  memastikan  keputusan kepailitan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan, berkepastian dan memiliki nilai manfaat. Seorang Hakim dapat membuat putusan pailit yang cermat dan tepat berbanding lurus dengan dampak yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Negara maupun kondisi ekonomi global dampak dari pandemic Covid-19 yang terjadi sekira awal tahun 2020 hingga pada maret 2023.

## REFERENSI
___________________,  Analisa  Yuridis  Terhadap  Model  Kewenangan  Judicial  Review  di Indonesia, Jurnal Mimbar
Adji, Oemar Seno, 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga Anton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Aria Suyudi, 2003, Kepailitan di Negeri Pailit: Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta
Christiawan, Rio, 2020, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Depok: Rajawali
Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 1996, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
Dewi, Ni Putu Agustini Ari, Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan, Universitas Udayana
Fauzan,  Uzair  dan  Heru  Prasetyo,  2006,  Teori  Keadilan,  Dasar-dasar  Filsafat  Politik  untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Fuady, Munir, 2014, Hukum Pailit dalam Teori dan Prakek, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti Fuady, Munir, 2014, Hukum Pailit dalam Teori dan Prakek, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti
Hartono,  Siti  Soemarti,  1993,  Seri  Hukum  Dagang  Pengantar  Hukum  Kepailitan  Dan. Penundaan Pembayaran, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta,
Huijbers, Heo, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kasius Ibrahim,  Johni,  2007,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  cet.  III,  Malang:
Bayumedia Publishing
Ismail, Mohammad Randi, 2018, Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lex Privatum Vol. VI/No. 3/Mei/2018
Jono. 2010. Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika Kartini  Muljadi  &  Gunawan  Widjaja,  2004,  Perikatan  pada  umumnya,  Jakarta  PT.  Raja Grafindo Persada
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Krisnajadi, 1989, Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Lontoh,  Rudy  A,  dkk,  2001,  Penyelesaian  Utang  Piutang:  Melalui  Pailit  Atau  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni
M  Fauzi,  2019,  Lembaga  Kepailitan:  Diantara  Dua  Kutub  Kepentingan,  jogyatakrta, LeutikaPrio
Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
Prihardiati,  RR.  Lyia  Aina,  2021,  Teori  Hukum  Pembangunan  Antara  Das  Sein  Dan  Das Sollen, Jurnal Hermeneutika Vol. 5, NO. 1, FEBRUARI 2021
Pudjosewodjo, Kusumadi, 1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Aksara Baru
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustakan Utama Rahayu Hacrtini, 2005, Hukum komersial, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang Rahmadiyanti,  Rindy  Ayu,  2015  “Akibat  Hukum  Penolakan  Rencana  Perdamaian  Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Notarius, Edisi 8, No. E-Journal Undip
Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard University press, 1971
Rindy Ayu Rahmadiyanti, 2015 “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur  Dalam  Proses  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang”,  Notarius,  Edisi  8, No. 2 (September, 2015). E-Journal Undip
Rochmawanto,  Munif,  Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Kepailitan,  Jurnal  Independent  Vol  3 Nomor 2
Sanjaya, Umar Haris, 2014, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Saputra, Berry Ballen, Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019), Tangerang: Jurnal Hukum Universitas Pamulang Serlika  Aprita,  2019,  Penerapan  “Asas  Keadilan”  Dalam  Hukum  Kepailitan  Sebagai Perwujudan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Debitor,  Jurnal  Hukum  Media  Bhakti,  Vol.3, No.1, Juni 2019
Shubhan,  M.  Hadi,  2008,  Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Pengadilan., Jakarta: Kencana Prenamedia Group
Sigit Priyono. 2005. Tesis: Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit.
UNDIP Semarang
Simamora, Janpatar. Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia  in  the  Context  of  State  Institutions,  Authority  Dispute  Settlement,  IOSR Journal  of  Humanities  And  Social  Science  (IOSRJHSS)  Vol  24  Issue  12,  Series.  3 December 2019
Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepialitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Kencana
Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepialitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Prenamedia Group
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen , 2007, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan. Jaminan Perorangan, Liberty Offset. Yogyakarta
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Subekti  dan  Tjitrosudiro  R,  2003,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Terjemahan, Pradnya Paramita, JakartaHukum, (Jakarta: Penaku), 2012.
Sunarmi, 2009, Hukum Kepailitan, USU Press: Medan
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Sutan Remy Sjahdeini, S.H., 2012, Hukum Kepailitan memahami undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, cet. V, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
Suyatno, Anton, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Jakarta: Prenada Media Group
Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman