## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG
(Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)

## Suwandi
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang Email: suwandi0075@gmail.com

## ABSTRACT
Article 184 paragraph (1) and Article 189 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) explain that the testimony of the defendant in the trial is not sufficient to prove that the defendant has been  guilty  of  committing  a  crime  without  being  supported  by  other  evidence.  There  are various forms of judge's consideration of the crime of traffic accidents that caused the death of  the  person  listed  in  Decision  Number  102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  and  Decision  Number 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.  This  research  is  a  legal  research  with  analytical  descriptive specifications. The approach used is a normative juridical approach. Based on the results of the  discussion  and  analysis,  it  can  be  concluded  that  the  judge's  consideration  of  the defendant's statement in the criminal act of negligence that resulted in the death of a person in the decision Number 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. and Decision Number 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg is not the same. In the decision Number 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. the  judge  considers  the  defendant's  statement  as  mitigating,  the  defendant  in  his  statement admits  his  actions  while  in  the  decision  Number  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg,  the  judge considers  the  defendant's  statement  as  burdensome,  the  defendant  is  complicated  in  giving information.  Decision  Number  102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  determine  the  defendant  Ferry Gunawan Pgl. Adek Bin Amrizal was sentenced to prison for 4 (four) months, and a fine of Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah). Decision Number 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg stipulates  that  the  defendant  Dedi  Chandra  Pgl  Dedi  Bin  Maizul  is  sentenced  to  prison  for one (1) year and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah).
Keywords: Judge's Consideration, Defendant's Statement, Negligence

## ABSTRAK
Pasal  184  ayat  (1)  dan  Pasal  189  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) menjelaskan bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan terdakwa  telah  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana  tanpa  didukung  oleh  alat-alat  bukti lainya.  Terdapat  bermacam  bentuk  pertimbangan  hakim  terhadap  tindak  pidana  kecalakaan lalu  lintas  yang  menyebabkan  matinya  orang  yang  dicantumkan  dalam  Putusan  Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  dan  Putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  analisis
dapat  disimpulkan  pertimbangan  hakim  terhadap  keterangan  terdakwa  dalam  tindak  pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  dan  Putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg  tidak  sama.  Pada putusan  Nomor  102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  hakim  mempertimbangkan  keterangan  terdakwa sebagai  hal  yang  meringankan,  terdakwa  pada  keterangannya  mengakui  perbuatannya sedangkan  dalam  putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg,  hakim  mempertimbangkan keterangan  terdakwa  sebagai  hal  yang  memberatkan,  terdakwa  berbeli-belit  dalam  memberi keterangan. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. menetapkan terdakwa Ferry Gunawan Pgl.  Adek  Bin  Amrizal  dijatuhi  pidana  penjara  selama  4  (empat)  bulan,  dan  denda  sebesar Rp.500.000,00-  (lima  ratus  ribu  rupiah).  Putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg menetapkan terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan Denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keterangan Terdakwa, Kealpaan

## PENDAHULUAN
Pertimbangan hakim  adalah pandangan berkaitan dengan benar  atau salahnya suatu persoalan  untuk  memberikan  suatu  putusan.  Putusan  yang  dijatuhkan  hakim  di  Mahkamah Agung dan hakim pada institusi peradilan lain di tingkat rendah yang dituangkan oleh hakim dalam  putusannya  terhadap  keterangan  terdakwa  memiliki  kekuatan  penting  untuk mengekspos  kebenaran  sebuah  perkara  terutama  perkara  kematian  seseorang  dalam  insiden kecelakaan.  Menurut  Herman  Bakir,  hakim  adalah  perpanjangan  tangan  tuhan  di  dunia. Mereka adalah masyarakat profesional yang dibayar mahal untuk berpraktik mengoperatifkan Sistem    Peradilan  dari  sebuah  negara. 1 Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dijelaskan,  tanpa  didukung  alat  bukti  lain,  keterangan  terdakwa  di  persidangan akan  gagal  dalam  mempersalahkan  terdakwa  atas  perkara  yang  ditimpakan  kepadanya.  Hal ini  terdapat  pada  Pasal  184  ayat  (1)  dan  Pasal  189  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:
Pasal  184  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) menjelaskan, alat bukti yang sah ialah:
1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.
Pasal  189  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  berbunyi,  alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:
1. Keterangan  terdakwa  ialah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri,
2. Keterangan  terdakwa  yang  diberikan  di  luar  sidang  dapat  digunakan  untuk membantu  menemukan  bukti  di  sidang,  asalkan  keterangan  itu  di  dukung  oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Hanya keterangan terdakwa yang dapat digunakan untuk melawannya.
1 Herman  Bakir, Etika  Profesi  Hukum:  Pagutan,  Kredo,  Palu  Kristal  Hakim-Hakim  Neo-Atlantis , Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 21
4. Keterangan  terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia  bersalah melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya,  melainkan  harus  disertai dengan alat bukti yang lain.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan (LLAJ)  dapat  dijadikan  landasan  dan  petunjuk  bagi  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas. Undang-undang dengan  jelas  mendefinisikan hukuman pidana terhadap subjek  yang terlibat dalam  insiden  kecelakaan.  Keberadaan  peraturan  resmi  tentang  mengemudi  kendaraan  ini, menumbuhkan  harapan  bahwa  masyarakat  akan  lebih  tertib  dan  berhati-hati  dalam berkendara  yang  berdampak  pada  kurangnya  angka  kecelakaan  dan  naiknya  standar kesejahteraan  hidup  di  Indonesia. 2 Isi  peraturan  ini  juga  sesuai  dengan  segala  keadaan  dan kondisi  pada  zaman  sekarang  ini.  Hal  tersebut  dituangkan  pada  Pasal  105  Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berbunyi:
Pengemudi kendaraan memiliki kewajiban:
a.  Berperilaku tertib; dan/atau
b.  Mencegah  hal-hal  yang  dapat  merintangi,  membahayakan  keamanan  dan keselamatan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  atau  yang  dapat  menimbulkan kerusakan jalan .
Selama  ini  kasus  pidana  kelalaian  memiliki  sisi  baik  dan  buruk  di  bidang  hukum. Kebanyakan  orang  bersalah  karena  kelalaian  ditemukan  dalam  kejadian  kecelakaan  yang berujung  pada  korban  meninggal  dunia.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  di  Indonesia,  subjek  bisa  dipidana  karena  sudah  bersifat  lalai  (kealpaan).  Hal  ini diatur  dalam  Pasal  359  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berbunyi sebagai berikut:
“Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati, diancam  dengan pidana  penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”
Sesuai  dengan  yang  tercantum  di  atas,  Pasal  359  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  menjelaskan  kelalaian/kealpaan  yang  dapat  dijerat  adalah  kealpaan  yang telah menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia. Namun, kelalaian atau kealpaan di dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku pada kelalaian yang  terjadi  dalam  kecelakaan  lalu  lintas. 3 Dengan  kata,  lain  tidak  setiap  tindakan  lalai berujung  pada  kematian  orang  lain  dapat  dituntut  dengan  Pasal  359  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kelalaian yang menyebabkan matinya dalam kecelakaan lalu lintas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Kelalaian  yang  menyebabkan  matinya  seseorang  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terdapat pada Pasal 310 ayat (2, 3 dan 4) yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 310 ayat (2)
2 Feriansyach,  “ Sejarah  Singkat  Regulasi  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  Indonesia ”, http://(Feriansyach.wordpres.com), diakses pada tanggal 16 November 2020, jam 11.14 WIB
3 Sufyan Tsauri, Analisis  Yuridis Kelalaian dalam kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, http://reporsitory.unej.ac.id, dikutip pada tanggal 04 November 2020, Pada Pukul 10.16 WIB
“Setiap    orang    yang    mengemudikan    Kendaraan    Bermotor  yang      karena kelalaiannya   mengakibatkan   Kecelakaan Lalu  Lintas  dengan  korban  luka  ringan dan  kerusakan Kendaraan   dan/atau   barang   sebagaimana   dimaksud dalam   Pasal 229   ayat   (3),   dipidana   dengan   pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun dan/atau  denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”
Pasal 310 ayat (3)
“Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  korban  luka  berat  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  229  ayat  (4),  dipidana  dengan“pidana  paling  lama  5  (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”
Pasal 310 ayat (4)
“ Dalam  hal  kecelakaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  yang  mengakibatkan orang  lain  meninggal  dunia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
Kecelakaan  saat  mengemudi  sangat  sering  terjadi  dan  banyak  menyebabkan kerusakan.  Kecelakaan  saat  mengemudi  juga  dapat  merusak  fasilitas  umum  dan mengakibatkan  korban  jiwa.  Faktor  manusia  dapat  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas. Kelalaian  manusia  dapat  dikatakan  sebagai  satu  dari  sekian  banyak  penyebab  kecelakaan yang sering kali terjadi.
Beberapa contoh sikap lalai dalam berkendara yang berujung pada insiden kecelakaan yaitu tidak berkonsentrasi, tidak berstamina, tidak cukup tidur, mengonsumsi alkohol atau pil penenang,  tidak  menjaga  kecepatan/sembrono,  tidak  menjaga  kondisi  kendaraan,  dan  tidak mempelajari aturan tentang berkendara. 4
Keberadaan  Lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  (LLAJ)  berperan  besar  dalam menumbuhkan ekonomi rakyat. Mulai dari pemerintahan Belanda hingga zaman sekarang ini, sejarah  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  di  Indonesia  telah  melalui  beberapa  fase.  Keberadaan Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  melalui  berbagai  kondisi  zaman  disertai  dengan berbagai  kemajuan  di  bidang  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  berhasil  mengakibatkan terjadinya pertukaran bentuk perilaku masyarakat. 5
Berlandaskan  pada  pertimbangan  hakim  sehubungan  dengan  informasi  yang sampaikan  terdakwa,  bukti  berbentuk  pernyataan  terdakwa  bisa  ditetapkan  di  persidangan sebagai  acuan  oleh  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Padang  Kelas  I-A  untuk  memutuskan hukuman  terhadap  terdakwa  perkara  insiden  kecelakaan  dan  berdasarkan  fakta  atau kenyataan yang dijelaskan oleh terdakwa dalam Analisis Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg  dan  Analisis  Putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019.PN.Pdg,  terdakwa dipersalahkan  karena  telah  bersikap  lengah/lalai  yang  berujung  pada  kematian  orang  lain, serta  dijatuhi  hukuman  kurungan.  Demikian  banyak  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas  sering ditimbulkan  oleh  karena  pengendara  kendaraan  kurang  hati-hati,  sehingga  mengakibatkan
4 M.  Karjadi, Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Penumpang  dan  Kecelakaan  Lalu  Lintas Kewajiban dan Wewenang Polisionil, Politeria, Bogor, 1975, hlm. 78
5 http://id.wikipedia.org/wiki/Arahlalulintas ,  Diakses  Pada  Tanggal  03  November  2020,  Pukul  13.20 WIB
banyaknya  orang  yang  menjadi  korban  pada  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut.  Perbuatan pengendara  yang  kurang  hati-hati  dapat  mengakibatkan  orang  lain  menjadi  korban  dan bahkan meninggal dunia.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan yuridis normative .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.    Data    sekunder  diperoleh  dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Keterangan  Terdakwa  pada  Tindak  Pidana Kealpaan  yang  Mengakibatkan  Matinya  Orang  pada  Putusan  Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg
Pertimbangan  hakim  mutlak  diperlukan  dalam  proses  persidangan  dan  dalam mengambil  keputusan.  Pertimbangan  hakim  biasanya  diperoleh  dari  semua  tahapan proses  persidangan,  mulai  dari  tahap  awal  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  proses pemeriksaan  saksi  di  persidangan,  dan  adanya  bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan. Pertimbangan hakim disebut juga sebagai considerans , merupakan landasan bagi putusan yang  akan  diambil  oleh  hakim  dan  memuat  alasan-alasan  hakim  sebagai  bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang akan diambilnya. Jadi, dalam memutus  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan  matinya  orang  hakim  akan memberikan  pertimbangan-pertimbangannya,  salah  satunya  pertimbangan  terhadap keterangan terdakwa yang telah diberikan selama proses persidangan dilakukan.
Sementara  itu,  tindak  pidana  kealpaan  dapat  diartikan  sebagai  kelalaian, kesalahan,  kurang  hati-hati,  atau  kealpaan  disebut  dengan culpa .  Dalam  ilmu pengetahuan hukum kealpaan mempunyai arti teknis,  yaitu  suatu  macam  kesalahan si pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  seberat  seperti  kesengajaan,  yaitu  kurang  berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Dalam kedua putusan yang telah diteliti ini, dapat diketahui bahwa bentuk kelalaian yangdilakukan terdakwa tergolong pada kelalain yang  terjadi  karena  kurang  berhati-hati  dalam  berkendara.  Sehingga,  sikap  kurang  hati- hati tersebut berujung pada korban meninggal dunia (matinya orang).
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  pertimbangan  hakim  terhadap  keterangan terdakwa  memang  tidak  dihadirkan  sebagai  syarat  dalam  memutuskan  sebuah  perkara. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:
1) Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan terdakwa.
Dari  penjelasan  isi  pasal  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  keterangan  terdakwa mengisi posisi sebagai alat bukti pada proses peradilan. Sedangkan pertimbangan hakim itu sendiri berkaitan dengan bagaimana alat bukti yang ada dapat dijadikan bukti bahwa
unsur-unsur  yang  ada  pada  sebuah  tindak  pidana  berdasarkan  pasal  yang  didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah.
Pasal  Berdasarkan  apa  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  ketentun mengenai  keterangan  terdakwa  telah  diatur  dalam  Berdasarkan  189  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:
1) Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  dikatakan  terdakwa  di  persidangan  tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya atau dialaminya, dan
2) Keterangan terdakwa diberikan di luar Persidangan dapat digunakan untuk membantu dalam  penemuan  barang  bukti,  asalkan  keterangan  tersebut  didukung  oleh  alat  bukti yang sah selama itu terkait dengan tuduhan terhadapnya,
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk melawannya; dan
4) Keterangan  terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia  melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya; harus disertai dengan bukti lain.
Pada Pasal  189  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini  terlihat  bahwa  keterangan  terdakwa  ialah  apa  yang    terdakwa  nyatakan  di  sidang pengadilan tentang perbuatan  yang  ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan  terdakwa  pada  putusan  Nomor  102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg  menjelaskan bahwa  terdakwa  telah  membenarkan  keterangan  yang  telah  diberikan  oleh  saksi  dan terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge ).
Pada  putusan  ini,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  telah  mempertimbangkan Dakwaan  Primair.  Menurut  teori  hukum  pembuktian  dan  praktek  peradilan,  apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.  Untuk  dapat  mempersalahkan  terdakwa  yang  telah  melakukan  suatu  perbuatan pidana,  Majelis  Hakim  haruslah  mempertimbangkan  apakah  unsur  dari  dakwaan  Jaksa Penuntut Umum tersebut yang mana Dakwaan Primair pada perkara ini melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah terpenuhi.
Menurut  pasal  ini  ada  tiga  unsur  yang  harus  dipenuhi  agar  terdakwa  dapat dipersalahkan atas perbuatannya yaitu:
1. Setiap orang;
2. Yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  karena  kelalaiannya  menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  pada  perkara  ini,  keterangan  terdakwa  dengan didukung  alat  bukti  lainnya  yang  diberikan  dalam  persidangan  dapat  membuktikan unsur-unsur tindak pidana  yang dimaksud pada pasal  yang didakwakan.  Unsur pertama adalah  unsur  setiap  orang.  “Setiap  Orang”  mengacu  kepada  siapa  saja  yang  harus dijadikan  terdakwa/dader  atau  setiap  orang  sebagai  subjek  hukum  (pendukung  hak  dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.
Dalam  perkara  ini,  yang  menjadi  subyek  hukum  adalah  berupa  orang  yaitu terdakwa  Ferry  Gunawan  Pgi  Adek  Bin  Amrizal  yang  didudukan  telah  dihadirkan  di persidangan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Setelah  identitas  terdakwa  diperiksa  dan berdasarkan keterangan yang diberikan terdakwa, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas  terdakwa  sebagaimana  tercantum  dalam  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum
Nomor  Print-467/N.3.10/Euh.2/02/2015  tanggal  12  Februari  2015  atas  nama  Ferry Gunawan  Pgi  Adek  Bin  Amrizal.    Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dinyatakan  tidak terdapat kesalahan Orang (Error In Persona).
Dari  pengamatan  Majelis  Hakim  selama  proses  persidangan  berlangsung terdakwa  mampu  memberikan  keterangan  terkait  perbuatan  pidana  yang  dilakukannya sendiri,  menjawab  dengan  baik  pertanyaan  yang  ditujukan  kepadanya  dan  terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan. Ditinjau  dari  segi  usia,  terdakwa  sudah  dikategorikan  sebagai  dewasa,  yang  mana  dari indikator-indikator  ini,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  terdakwa  sudah  cukup memiliki  kemampuan  untuk  dapat  secara  subyektif  menentukan  niat  yang  terkandung dalam  dirinya  dan  juga  sudah  dapat  memahami  makna  yang  senyatanya  dari  perbuatan yang  dilakukannya  demikian  pula  dengan  konsekuensinya  sehingga  secara  hukum terdakwa    mampu    mempertanggungjawabkan  semua  perbuatannya  dan  tidak  terdapat yang menjadi  alasan-alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan-alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond)  dalam  Ilmu  Hukum  Pidana  yang  dapat  melepaskannya  dari kemampuan untuk bertanggungjawab.
Sehubungan unsur kedua yaitu unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang  karena  kelalaiannya  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas”  keterangan  yang diberikan terdakwa juga telah membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi. Keterangan terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa terdakwa sendiri  telah melakukan Tindak Pidana  mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban M. Bil Kevin Sopira meninggal dunia tersebut  terjadi  pada  hari  Senin  tanggal  17  Februari  2014  sekitar  pukul  15.00  Wib  di Jalan Gurun Laweh Simpang Komplek Pemda Padang.
Selanjutnya, terkait dengan unsur yang ketiga, “Yang mengakibatkan orang lain meninggal  dunia;” keterangan terdakwa pada pokoknya juga telah membuktikan bahwa benar  terdakwa  telah  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia.    Hal  ini  tergambar  pada keterangan terdakwa yang menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi antara terdakwa yang sedang  mengendarai  sepeda  motor    BA  3370  GF  dengan  korban  yang  sedang mengendarai  sepeda  motor  Suzuki  Satria  FU  tanpa  plat  nomor.  Saat  kejadian  korban mengendarai  sepeda  motor  dengan  membawa  seorang  penumpang.  Ketika  terdakwa mengendarai sepeda motor No. Polisi : BA 3370 GF dari arah Air Camar (Arah Timur) menuju arah Simpang  Ujung Tanah (Arah Barat) dengan kecepatan 50 Km/jam dan dari arah berlawanan datang korban mengendarai sepeda motor Satria FU tanpa plat nomor. Ketika  sampai  di  Simpang  Komplek  Pemda  Kota  Padang  terdakwa  tiba-tiba  teringat akan  pergi  ke  rumah  teman  terdakwa  untuk  suatu  keperluan  dan  dengan  tiba-tiba  dari jarak sekira 3 (tiga) meter terdakwa berbelok ke kanan.
Sebelum  berbelok  terdakwa  ada  melihat  sepeda  motor  korban  dari  arah  lurus, namun terdakwa terus berbelok ke kanan karena terdakwa merasa sepeda motor korban masih  jauh.  Karena  korban  terkejut  sehingga  korban  tidak  bisa    mengendalikan  sepeda motornya  dan  pada  jarak  ±  0,5  meter  dari  bibir  jalan  bagian  sebelah  kiri  sepeda  motor korban bertabrakan dengan sepeda motor terdakwa hingga korban dan saksi Aldi terjatuh ke  arah  dekat  sepeda  motornya.  Terdakwa  seharusnya  memperkirakan  jika  ingin berbelok  harus  memeprhatikan  terlebih  dahulu    keadaan    sekitar,  dan    menghidupkan
lampu tanda berbelok  atau  lampu  sen, dan karena terdakwa berbelok dengan tiba-tiba sehingga korban tidak dapat mengendalikan kendaraannya yang mengakibatkan tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi, dan akibat tabrakan tersebut saksi Aldi dan korban terjatuh dari  sepeda  motor  yang  dikendarai  korban.  Korban  meninggal  dalam  perawatan  rumah sakit.
Maka,  pada  pertimbangannya  sehubungan  dengan  keterangan  terdakwa,  hakim menetapkan  keterangan  terdakwa  pada  putusan  Nomor  102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg sebagai  hal  yang  meringankan,  terdakwa  mengakui  perbuatannya,  membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan saksi yang meringankan.
Sementara  itu,  dalam  Pertimbangan  hakim  terhadap  keterangan  terdakwa  pada tindak  pidana  kealpaan  yang  mengakibatkan  matinya  orang  pada  putusan  Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.  menetapkan  keterangan  terdakwa  sebagai  hal  yang memberatkan,  hakim  menilai  terdakwa  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan dipersidangan dan menurut keterangan terdakwa, tidak ada perdamaian antara terdakwa dan para korban.
Dalam  amar  putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg  ditetapkan  bahwa terdakwa melanggar tiga ayat  dalam Pasal  310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu; ayat 4, ayat 3 dan ayat 2. Dengan kata lain, pada perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif. Untuk dapat mempersalahkan terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana,  Majelis  Hakim  haruslah  mempertimbangkan  apakah  unsur  dari  dakwaan  Jaksa Penuntut  Umum  tersebut  telah  terpenuhi.  Majelis  hakim  pada  putusan  Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg  akan  mempertimbangkan  apakah  terdakwa  telah  memenuhi unsur-unsur  yang  ada  pada  masing-masing  pasal  yang  telah  didakwakan  kepadanya sesuai  dengan  dakwaan  kumulatif  yang  telah  diberikan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah:
1) Barang Siapa;
2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3) Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah :
1) Barang Siapa;
2) Yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  yang  karena  kelalaian  menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3) Yang mengakibatkan orang lain luka berat;.
3. Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah :
1) Barang Siapa;
2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3) Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;.
Setelah  mengetahui  unsur-unsur  masing-masing  pasal  yang  didakwakan  kepada terdakwa, maka untuk dapat menjelaskan apakah terdakwa telah dapat memenuhi unsur- unsur tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya berdasarkan beberapa hal,  salah  satunya  berdasarkan  keterangan  terdakwa.  Sebagaimana  telah  dicantumkan pada  bagian  sebelumnya,  berdasarkan  keterangan  terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim menetapkan  bahwa  tidak  ada  satupun  dari  unsur-unsur  pasal-pasal  yang  didakwakan Jaksa  Penuntut  Umum  kepada  terdakwa  yang  tidak  terpenuhi.  unsur  barang  siapa  pada ketiga  pasal  tersebut  telah  terbukti  karena  terdakwa  merupakan  seseorang  yang  sehat jasmani  dan  rohani  bahkan  juga  mampu  memberikan  keterangan  yang  jelas  pada persidangan.
Kemudian,  berdasarkan  keterangan  terdakwa,  unsur  yang  mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan  seseorang  meninggal  dunia,  luka  berat,  luka  ringan  dan  kerusakan kendaraan  dan/atau  barang  pada  pokoknya  juga  telah  terpenuhi  atau  terbukti.  Hal  ini tergambar pada keterangan terdakwa  yang menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 05  Juni  2019  sekira  pukul  10.30  Wib  telah  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  bertempat dijalan  raya  Padang  Painan  KM  17  depan  Rumah  Makan  Gulai  Ikan  Karang  Bungus Teluk  Kabung  Kota  Padang  antara  Bus  Painan  Jaya  yang  terdakwa  kendarai  dengan sepeda  motor  BA  4502  BS  dan  sepeda  motor  BA  4924  BZ.  Kejadian  tersebut  berawal dari  terdakwa  membawa  Mobil  Painan  Jaya  milik  orang  tua  untuk  membawa sewa/carteran  dari  Siguntur  untuk  pergi  jalan-jalan  ke  Bukittinggi  dengan  beriringan dengan  posisi  didepan  terdakwa  dua  bus  lainnya  yaitu  pertama  mobil  Bus  Famili  Raya dan  kedua  mobil  Mustika  Ryla  dan  dibelakang  mobil  terdakwa  dengan  kecepatan  lebih kurang 60 KM/jam.
Sesampai  di  tempat  kejadian  saat  itu  jalam  macet,  terdakwa  mengambil  jalur sebelah  kanan  dan  memotong  kendaraan  yang  ada  didepan  tiba-tiba  menabrak  sepeda motor honda Vario BA 4502 BS  yang dikendarai saksi Riki Chandra dan sepeda motor Yamaha  Mio  BA  4924  BZ  yang  dikendarai  oleh  Farlen  Febrima  Yasoki  serta penumpangnya Yusmarni dan saksi Chelsea Septiana Refiano. Akibat kecelakan tersebut pengendara sepeda motor BA 4924 BZ meninggal dunia sedangkan penumpangnya atas nama  Yusmarni  luka-luka  dan  Chelsea  mengalami  cidera  pada  bagian  kepala  sedang pengendra sepeda motor BA 4502 BS a/n Riki Chandra juga mengalami luka dan patah kaki.
Maka, berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan dalam keterangan terdakwa, dapat dipahami  bahwa  Majelis  Hakim  telah  memberikan  pertimbangan  yang  menyeluruh terhadap  keterangan  tersebut  sehingga  terdakwa  telah  dinyatakan  bersalah,  menerima hukuman  yang  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Pertimbangan hakim  terhadap  alat  bukti  keterangan  terdakwa  pada  kedua  putusan  Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  dan  Putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg  telah  sesuai dengan tatalaksana proses peradilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keterangan terdakwa  pada  kedua  putusan  ini  memang  tidak  berdiri  sendiri.  Terdapat  dua  alat  bukti lainnya  yang  ditemukan  pada  kedua  perkara  yaitu  surat  dan  keterangan  saksi.  Dari  hal tersebut  juga  dapat  dilihat  bahwa  alat  bukti  keterangan  terdakwa  dalam  perkara  tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan  matinya  orang,  berpengaruh  besar
terhadap  pertimbangan  hakim.  Keterangan  terdakwa  ini  dijadikan  bahan  pertimbangan untuk  menentukan  seperti  apa  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dan  untuk menetapkan  apakah  terdakwa  dapat  dinyatakan  bersalah  atau  tidak.  Hakim  akan memberikan  pertimbangannya  terhadap  keterangan  terdakwa  dengan  melihat kesesuaiannya antara keterangan saksi dan alat bukti.
B. Putusan Hakim Berdasarkan Pertimbangan Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak  Pidana  Kealpaan  yang  Mengakibatkan  Matinya  Orang  Pada  Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Kekuasaan  kehakiman  adalah kemampuan suatu negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya  negara  hukum Republik Indonesia.
Hal ini membawa konsekuensi terhadap tugas dan wewenang hakim, yaitu hakim dituntut  memiliki  rasa  tanggung  jawab  yang  tinggi  dalam  menjalankan  tugasnya menegakkan  hukum  dan  keadilan  tanpa  membeda-bedakan  yang  diemban  oleh seseorang.  Akan  tetapi,  persoalan  keadilan  biasanya  dikaitkan  dengan  kepentingan individu  pencari  keadilan,  artinya  keadilan  menurut  hukum  seringkali  dimaknai  dengan kewibawaan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Sangat penting untuk menyampaikan gagasan  bahwa  keadilan  adalah  konsep  yang  samar-samar,  tergantung  bagaimana  kita melihatnya.
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting  dalam  menentukan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan  (ex aeque et bono) dan kepastian hukum,  serta  manfaat  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat,  sehingga  pertimbangan  hakim harus disikapi dengan cermat, baik, dan hati-hati. Hakim membutuhkan alat bukti ketika memeriksa  suatu  perkara,  dan  hasil  dari  pembuktian  tersebut  digunakan  sebagai  faktor dalam memutuskan suatu perkara. Tahap pembuktian merupakan hal yang paling penting dalam pemeriksaan pengadilan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan terjadi untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil.
Kekuasaan  kehakiman  yang  utama  dituangkan  dalam  Bab  IX,  Pasal  24  dan  25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  menjamin  adanya kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  yang  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  24, khususnya dalam penjelasan Pasal  24 ayat  (1) dan penjelasan Pasal  1 ayat  (1) Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  bahwa  kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Seorang  hakim  diperbolehkan  untuk  berkonsultasi  dengan  ahli  hukum  terkenal ketika  menentukan  hukumnya  (doktrin).  Putusan  hakim  tidak  semata-mata  didasarkan pada nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman: “Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum  yang ada dalam masyarakat”.
Terhadap  putusan  hakim  harus  disertai  dengan  pertimbangan  hukum  sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, menyebutkan alasan hakim mengambil putusan tersebut,  agar  mempunyai  nilai  yang  objektif.  Pertimbangan  dalam  memutus  suatu perkara  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  yang  dapat  dilihat  baik  dari  segi  yuridis maupun non yuridis.
Dasar  pertimbangan  hukum  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  atas kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  meninggalnya  seseorang  adalah pertimbangan  yuridis,  yaitu  tanggung  jawab  hakim  berdasarkan  faktor-faktor  yang terungkap dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang harus  dicantumkan.  dalam  putusan  dengan  kata-kata  Pertimbangan  lain  meliputi pertimbangan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang ada sebagaimana diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP,  pertimbangan  hakim  bahwa  ada  alasan  pembenaran, alasan  pengampunan,  dan  alasan  penghapusan  penuntutan  bagi  hakim,  dan  faktor  non yuridis berdasarkan rasa keadilan.
Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali  terdapat  paling  sedikit  dua  alat  bukti  yang  sah  bahwa  hakim  berpendapat  telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Di antara pertimbangan hukumnya (yuridis) adalah sebagai berikut:
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Surat dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di  persidangan  (Pasal  143  ayat  1  KUHAP).  Surat  dakwaan  yang  memuat  identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana dan waktu dilakukannya, serta pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat 2 KUHAP).
2. Keterangan Saksi
Menurut  Pasal  184  KUHAP,  keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti.  Selama keterangan  itu  berkenaan  dengan  suatu  peristiwa  pidana  yang  didengar,  dilihat,  dan dialami sendiri olehnya, dan harus diajukan di pengadilan di bawah sumpah.
3. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa termasuk barang bukti menurut Pasal 184 KUHAP  diatur pada butir  e.  Keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  dikatakan  terdakwa  di  pengadilan tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami sendiri.
4. Barang-barang Bukti Benda Tersangka atau Terdakwa Barang-barang  Terdakwa  atau  Tersangka  yang  dapat  dijadikan  bukti  adalah  barang- barang  yang  seluruhnya  atau  sebagian  diduga  atau  diperoleh  dari  tindak  pidana  atau sebagian hasil dari tindak pidana.
5. Pasal-pasal yang didakwakan
Pasal-pasal yang dijatuhkan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa seringkali terungkap  di  pengadilan.  Pasal-pasal  tersebut  bermula  dan  terlihat  dalam  dakwaan jaksa  penuntut  umum  sebagai  ketentuan  hukum  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh terdakwa.
Menurut  Pasal  185  ayat  (2)  KUHAP,  keterangan  saksi  saja  tidak  cukup  untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan ayat (3)  menyatakan  bahwa  ketentuan  ini  tidak  berlaku  jika  disertai  dengan  alat  bukti  lain yang sah ( Unus Testis Nullus Testis ). Saksi korban juga memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga apabila ada alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana tersebut.
Pada  kedua  putusan  yang  diteliti  pada  penelitian  ini,  putusan  Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  dan  putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg,  Majelis Hakim  memutuskan  terdakwa  dijatuhi  hukuman  yang  berbeda.  Pada  putusan  Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  Majelis  Hakim  menjatuhkan  hukuman  4  bulan  penjara terhadap terdakwa Ferry Gunawan Pgi Adek Bin Amrizal dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama  1  (satu)  bulan.  Sementara  itu,  pada  Putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 Tahun penjara pada terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi  Bin  Maizul  dan  Denda  sebesar  Rp  60.000.000,-(enam  puluh  juta  rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hal ini terjadi karena pada kedua perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mendakwakan pasal yang berbeda. Terdakwa pada putusan pertama didakwa oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  dengan  Pasal  310  ayat  (4)  sedangkan  pada  putusan kedua  terdakwa  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  Pasal  310  ayat  (4,  3,  2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Merujuk pada ketentuan mengenai pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam Pasal  183  KUHAP,  untuk  dapat  mempersalahkan  terdakwa,  sekurang-kurangnya dibutuhkan dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.  Pada kedua  putusan  ini  telah  ditemukan  3  alat  bukti  yaitu  keterangan  saksi,  keterangan terdakwa, dan surat.  Keterangan terdakwa dan keterangan saksi  pada kedua putusan ini pada  pokoknya  telah  membuktikan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang. Adapun saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. adalah saksi Sofiarni  dan  saksi  Trinaldi  Nopria  Chaniago  Pgl.  Aldi.  Pada  putusan  Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  tidak  ada  dihadirkan  saksi  yang  meringankan  ( a  de  charge ). Pada Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi Yusmarni  Pgl  Yus,  saksi  Riki  Chandra  Pgl  Riki,  saksi  Medi  Irsyaf  Putra,  saksi  Rama Febryoza, dan saksi Yosi Yasoki, Maizul Pgl Ayah. Kemudian pada perkara ini terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge ) diantaranya Saksi Irvan Chan dan Saksi Afdal Maulana.
Selanjutnya, alat bukti surat pada kedua perkara ini merujuk pada surat kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi yang dimiliki oleh kedua terdakwa dan korban. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. ditetapkan alat bukti berbentuk surat berupa 1 (satu)  lembar  STNK  sepeda  motor  BA  3370  GF  dan  1  (satu)  lembar  SIM  C  a/n  Ferry Gunawan  sedangkan  pada  putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg  ditetapkan  alat bukti berbentuk surat berupa 1 (satu) lembar STNK BA 7128 BU, 1 (satu) lembar SIM BI U a/n Dedi Chandra dan 1 (satu) lembar STNK BA 4502 BS. Sementara itu, barang
bukti  benda  adalah  1  (satu)  unit  sepeda  motor  BA  3370  GF  dan  1  (satu)  unit  sepeda motor tanpa plat nomor ditetapkan pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan 1 (satu) unit bus  Painan Jaya  BA 7128  BU, 1 (satu) unit Sepeda motor BA 4502 BS dan 1(satu  unit  sepeda  motor  BA  4924  BZ  ditetapkan  pada  putusan  Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.
Sehubungan  peranan  keterangan  saksi,  pada  Pasal  185  ayat  (2)  KUHAP dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa  bersalah  terhadap  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya,  sedangkan  dalam ayat  (3)  dikatakan  ketentuan  tersebut  tidak  berlaku  apabila  disertai  dengan  suatu  alat bukti  yang  sah  lainnya  (Unus  Testis  Nullus  Testis).  Ketentuan  ini  sebagaimana  dapat dilihat  pada  penjelasan  sebelumnya,  sudah  terpenuhi  dalam  kedua  putusan.  Alat  bukti keterangan saksi bukan satu-satu bukti yang ditetapkan pada kedua perkara.
Setelah itu, berbicara mengenai  keterangan terdakwa, pertimbangan hakim telah memutuskan bahwa alat bukti keterangan terdakwa dan didukung oleh alat bukti lainnya, telah  membuktikan  bahwa  perbuatan  terdakwa  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, putusan yang telah dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan tatalaksana proses peradilan yang tercantum pada undang-undang terkait.
Disisi  lain,  terkait  dengan  pertimbangan  non-yuridis,  yang  berhubungan  dengan rasa  keadilan  yang  ada  pada  masyarakat,  Majelis  Hakim  pada  putusan  Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. telah mempertimbangkan bahwa fakta bahwa antara terdakwa dan  keluarga  korban  sudah  saling  memaafkan  dan  berdamai  dapat  dijadikan  hal  yang meringankan.  Kemudian,  pada  putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg.  Majelis Hakim  memberikan  pertimbangan  non-yuridis  terkait  dengan  fakta  bahwa  terdakwa belum  pernah  dihukum  sebagai  hal  yang  meringankan  dan  fakta  bahwa  tidak  ada perdamaian antara terdakwa dan para korban sebagai hal yang memberatkan.
Dengan  kata  lain,  berdasarkan  pertimbangan  yuridis  dan  non-yuridis,  pada putusan  pertama  telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  terdakwa  melanggar  Pasal 310 ayat (4), Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan pada putusan kedua terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 310 ayat (4, 3, 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  yang  telah  penulis  uraikan  pada  bagian terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan adalah sebagai berikut :
1. Pertimbangan  hakim  terhadap  keterangan  terdakwa  pada  tindak  pidana  kealpaan  yang mengakibatkan matinya orang dalam analisis putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dan Analisis Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg tidak sama. Pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  hakim  mempertimbangkan  keterangan  terdakwa  sebagai  hal yang  meringankan,  terdakwa  pada  keterangannya  mengakui  perbuatannya  dan  tidak mengajukan saksi yang meringankan, sedangkan dalam putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg,  hakim  mempertimbangkan  keterangan  terdakwa  sebagai  hal yang  memberatkan,  terdakwa  berbeli-belit  dalam  memberi  keterangan  dan  mengajukan
saksi  yang  meringankan.  Kemudian,  dari  segi  pembuktian  terhadap  unsur-unsur  pasal yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU),  keterangan  terdakwa  dengan didukung  alat  bukti  keterangan  saksi  dan  surat  pada  kedua  putusan  sama-sama  mampu membuktikan unsur-unsur tersebut.
2. Putusan Hakim Berdasarkan Pertimbangan Terhadap Keterangan Terdakwa Pada Tindak Pidana  Kealpaan  yang  Mengakibatkan  Matinya  Orang  Analisa  Putusan  Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg.  dan  Putusan  Nomor  566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg  menetapkan terdakwa  bersalah  dengan  hukuman  yang  berbeda.  Majelis  Hakim  telah  memberikan pertimbangan yuridis dan non yuridis sehingga terdakwa Ferry Gunawan Pgl. Adek Bin Amrizal pada putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg. dijatuhi  pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  hukuman  penjara  selama  1  (satu)  bulan  dan terdakwa Dedi Chandra Pgl Dedi Bin Maizul pada putusah Nomor 566/Pid.Sus/2019/PN.Pdg  dengan  pidana  penjara  selama  satu  (1)  tahun  dan  Denda sebesar  Rp  60.000.000,-(enam  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks: Feriansyach,  “ Sejarah  Singkat  Regulasi  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  Indonesia ”, http://(Feriansyach.wordpres.com), diakses pada tanggal 16 November 2020, jam 11.14 WIB
Herman  Bakir, Etika  Profesi  Hukum:  Pagutan,  Kredo,  Palu  Kristal  Hakim-Hakim  Neo- Atlantis , Refika Aditama, Bandung, 2018.
M.  Karjadi, Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Penumpang  dan  Kecelakaan  Lalu Lintas  Kewajiban dan Wewenang Polisionil , Politeria, Bogor, 1975.
Sufyan  Tsauri, Analisis  Yuridis  Kelalaian  dalam  kecelakaan  Lalu  Lintas  Yang Mengakibatkan  Orang  Lain  Meninggal  Dunia ,  http://reporsitory.unej.ac.id,  dikutip pada tanggal 04 November 2020, Pada Pukul 10.16 WIB
http://id.wikipedia.org/wiki/Arahlalulintas , Diakses Pada Tanggal 03 November 2020, Pukul 13.20 WIB
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  dilakukan  perubahan pertama  menjadi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    8    Tahun    2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986    tentang  Peradilan Umum,  dilakukan  lagi  perubahan  kedua  menjadi  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Pdg dan, Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2019.PN.Pdg.