## PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI SYARIAH

## Mohamad Tedy Rahardi
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ttedyrahardi@yahoo.com
Abstrak
Kajian  ini  memfokuskan  bahasan  atas  telaah  komparatif  teradap  prinsip-prinsip  persaingan  usaha dalam ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Hal ini beranjak dari fenomena persaingan usaha yang semakin mengarah pada persaingan usaha global sehingga mereduksi makna persaingan usaha untuk area domestik. Dalam kajian ini diketahui bahwa tren persaingan global mangarah pada sistem ekonomi liberal yang menginginkan pasar berlaku bebas. Dalam kajian hukum ekonomi konvensional, persaingan  ini  mengarah  persaingan  bebas  yang  menyerahkan  mekanisme  pasar  pada  pasar  itu sendiri dengan peran  pemerintah sebagai pengawas  apabila  ditengarai ada pelanggaran persaingan sehat.  Sedangkan  dalam  kajian  hukum  ekonomi  syariah,  wacana  tentang  dewan  pengawas  pasar (hisbah) menjadi bagian penting dalam struktur dan mekanisme pasar agar persaingan sehat terwujud dan  masyarakat  konsumen  tidak  terbebani  oleh  praktik  yang  tidak  sehat.  Dengan  demikian,  prinsip hukum  ekonomi  konvensional  dan  ekonomi  syariah  memiliki  persamaan  dalam  mekanisme  pasar, tetapi berbeda dalam melihat peran struktur pasar.
Abstract :    This  study  focused  on  the  comparative  study  of  the  principles  of  business  competition  in conventional  economics  and  Sharia  economics.  It  was  generated  by  the  phenomena  of  business competition which increasingly leads to global business competition, thereby reducing the meaning of business competition for domestic areas. In this study it is known that global competition trends lead to liberal economic systems that want markets to be free. In the study of conventional economic law, this competition  leads  to  free  competition  that  brings  the  market  mechanism  to  the  market  itself  with  the role of the government as supervisor when there is a violation on that fair competition. Whereas in the study  of  sharia  economic  law,  the  discourse  on  the  market  supervisory  board  (hisbah)  becomes  an important  part  of  the  market  structure  and  mechanism,  there  by  embodying  fair  competition  and  the consumer  community  is  not  burdened  by  unfair  practices.  Thus,  both  of  them  have  similarities  in market mechanisms, but differ in looking at the role of market structure.

## Keyword:  market structure, market mechanism, economic law

## Pendahuluan
Globalisasi  ekonomi  telah  membawa tren persaingan usaha bersifat global dan tidak hanya  pada  suatu  teritorial  negara.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  beragam  produk  merek internasional  yang  tidak  hanya  tersedia  di  satu negara  saja,  melainkan  juga  dapat  dinikmati oleh  masyarakat  dunia.  Dalam  hal  ini,  gurita ekonomi  kapital  tidak  bisa  dielakan  sebab perusahaan  yang  menguasai  sumber  daya (alam, manusia, dan kapital) akan lebih leluasa dalam  menentukan  produksi  dan  target pasarnya.  Gejala  ini  juga  mempengaruhi praktik  ekonomi  di  suatu  negara,  yang berkaitan  dengan  ekonomi  global,  regional maupun  domestik. 1 Artinya,  di  tengah
1 Ada  kesepakatan  bidang  ekonomi  seperti Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA),  ASEAN  Free Trade  Area  (AFTA),  ASEAN-China  Free  Trade
gempuran  raksasa  industri  global,  industri domestik  juga  harus  mampu  bertahan. Keduanya harus mampu bersaing dengan sehat agar pasar menjadi seimbang dan bebas.
Dalam  konteks  ekonomi  domestik suatu  negara,  penguasaan  satu  atau  beberapa perusahaan  terhadap  suatu  barang  dan  jasa dengan kesepatakan merupakan tindakan yang membuat  pasar  tidak  bisa  memilih,  kecuali yang  telah  tersedia  itu  saja.  Akibatnya,  tidak ada  kompetisi  bebas  di  pasar  sehingga  tidak ada keseimbangan ( equilibrium ). Dalam praktiknya, bisa saja barang dengan fungsi dan jenis  yang  sama  yang  tersedia  pasar  memiliki merek  yang  berbeda,  namun  harganya  sama. Di  pasar  bisa  juga  terjadi  barang  dengan  jenis
Area(ACFTA),  Asean-Australia-New  Zealand  Free Trade  Area(AANZFTA)  dan  lainnya  merupakan  suatu bentuk globalisasi ekonomi.
dan  fungsi  yang  sama  berbeda  merek  dan kualitas,  tapi  harga  yang  dijual  di  pasaran merupakan suatu kesepakan dari para produsennya.  Praktik  persekongkolan  seperti itu  sangat  mungkin  terjadi  di  era  ekonomi bebas untuk menghimpit gerak maju pesaingnya  guna  mendapatkan  laba  sebesar- besarnya.
Setiap  negara  memiliki  kebijakan tersendiri  dalam  mengatur  pasarnya,  namun tetap memegang pada prinsip persaingan usaha yang  sehat.  Seperti  di  Indonesia,  dengan menganut  sistem  pasar  bebas,  pemerintah tidak  turut  campur  tangan  dalam  menentukan harga  barang  dan  komoditas  yang  beredar  di pasaran.  Namun,  untuk  mengatur  agar  supaya persaingan  tetap  sehat,  terdapat  Undang- undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha  Tidak  Sehat. 2 Melalui  undang-undang tersebut,  terdapat  bentuk  persaingan  usaha yang  tidak  sehat  yang  bisa  jerat  menggunakan ketentuan yang termaktub di dalamnya.
Prinsip-prinsip  persaingan  usaha  yang sehat  ini  tidak  hanya  dianut  dalam  perspektif ekonomi  konvensional.  Dogma  Islam  juga mengajarkan  untuk  tidak  berbuat  curang  dan selalu  bersikap fair dalam  perdagangan. 3 Akan tetapi, karena pada prinsipnya kegiatan jual beli itu  berorientasi  pada  profit,  maka  tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan  dari  dogma  dan ajaran Islam dalam praktiknya. Misalnya, dalam Alquran  disebutkan  perihal  larang  untuk bertransaksi  secara  batil. 4 Artinya,  baik  ajaran etika bisnis ilmu ekonomi dan ekonomi syariah
2 Undang-undang  ini  juga  melahirkan  Komisi Pegawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai  lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.
3 Islam  sebagai  agama  memuat  nilai-nilai dogmatis  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  ubudiyah maupun  muamalah.  Sebab  itu,  ajaran  Islam  dinilai konprehensif dan mengandung nilai universal, termasuk juga memuat ajaran tentang kegiatan usaha dan jual beli. Lihat  Neni  Sri  Imayati, Hukum  Ekonomi  Islam  dan Ekonomi  Islam  dalam  Perkembangan .  (Bandung  :  Bandar Maju, 2003), hal. 168
4 Lihat  QS  Al-Nisa’:29  yang  artinya: “Hai orang- orang  yang  beriman  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalaan  yang  bathil’,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
menginginkan  suatu  praktik  ekonomi  untuk menyejahteraan masyarakat umum.
Dewasa  ini  banyak  pelaku  usaha dengan  berbagai  cara  dan  upaya  untuk  saling menjatuhkan  pesaing  usaha,  di  antaranya adalah dengan menggunakan sistem monopoli dan  sistem  jual  beli  yang  tidak  jujur. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah suatu bentuk  upaya  secara  umum  terhadap  segala tindakan  ketidak  jujuran  atau  secara  tidak fair di antara semua pihak yang untuk menghilangkan  persaing  dalam  setiap  bentuk transaksi  atau  bentuk  perdagangan  dan komersial.  Persaingan  usaha  yang  semakin terbuka  mengakibatkan  lahirnya  perusahaan- perusahaan  yang  mempunyai  keinginan  yang tinggi  untuk  mengalahkan  para  kompetetor agar  menjadi  penguasa  usaha  di  berbagai bidang  usaha.  Dalam  persaingan  yang  sehat, produsen  maupun  pelaku  usaha  bersaingan dalam  bentuk  inovasi  dan  kreatifitas  sehingga memperoleh  kedudukan  yang  kuat  ( bargaining position ) dalam menempatkan nilai perdagangannya  dan  atau  memiliki  kekuatan pasar ( market power ) yang signifikan.
Dari gambaran di atas, setidaknya perlu ditelaah  lebih  mendalam  perihal  hukum persaingan  usaha  untuk  menciptakan  pasar yang  sehat, baik dari  perspektif hukum positif muaupun hukum Islam. Hal ini untuk melihat persamaan  maupun  perbedaan  dalam  tataran konsep hukum persaingan usaha. Sebab, dalam hukum  persaingan  usaha  terdapat  dua  aliran yang  saling  bersebrangan  pandangan,  yakni aliran per  se illegal dan role  of  reason .  Yang pertama lebih menekankan pada aspek hukum formil  dan  yang  kedua  lebih  melihat  kepada dampaknya. Sedangkan Hukum Islam, memiliki  perspektif  kemashlatan  untuk  setiap praktik  muamalah,  yakni  mengukur  setiap produk  hukum  dari  dampaknya  terhadap orang  banyak.  Dengan  demikian,  kajian  ini menggunakan  pendekatan  komparasi  dari hukum  positif  dan  hukum  Islam  yang  digali dari  literatur  terkait.  Penulis  menilai  kajian  ini dipenting  untuk  melihat  relevansi  persaingan usaha di Indonesia yang mayoritas penduduknya  beragama  Islam  dan  sebagai kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah.
Persaingan Usaha dalam Perspektif

## Hukum
Negara, pasar, masyarakat dan individu selalu  menjadi  objek  kajian   ilmu  ekonomi. Menurut  ekonomi  kapitalis,  pasar  sangat berperan  penting  dalam  sistem  perkembangan pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  pandangan ekonomi  kapitalis,  pasar  bebas  di  harapkan mampu  menyelesaikan permasalahan  ekonomi dunia,  mulai  dari  produksi,  konsumsi  sampai distribusi  perdagangan. Pertumbuhan  pasar dapat berkembangan dengan sendirinya mengikuti  perkembangan  pasar  bebas,  dunia akan mengurus diri sendiri seirama pertumbuhan  persaingan  pasaar.  Artinya, biarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi berjalan  dengan  wajar  tanpa  campurtangan pemerintah  langsung,  akan  ada  suatu  tangan tak terlihat (invisible hands) yang akan membawa perekonomian  tersebut  ke  arah keseimbangan pasar  ( equilibrium ).5 Karena  dengan  banyaknya campur  tangan  dari  pemerintah,  maka  pasar akan  mengalami  tekanan/distorsi  yang  akan membawa perekonomian pada ketidak- efisienan (inefisiency) dan ketidakseimbangan karena  adanya  kepentingan  pemerintah  di dalamnya,  biarkan  pasar  yang  menentukan pertumbuhannya.
Dari  pandangan  di  atas    pasar  yang paling  baik  adalah  pasar  persaingan  bebas (free competition) ,  sedangkan  harga  pasar  ditentukan oleh besaran akan permintaan dan penawaran ( supply and demand). Penerapan pasar bebas yang  sesungguhnya  akan  menghasilkan keseimbangan  dalam  masyarakat,  seperti menghasilkan upah (wage) yang adil, harga barang (price) yang  stabil  dan  kondisi  tingkat pengangguran yang rendah (full employment). 6 Untuk  itu  peranan  negara  dalam ekonomi  sama  sekali   harus  diminimalisir, sebab  kalau  negara   turut  campur  bermain dalam  ekonomi  hanya  akan  menyingkirkan
5 Aan  Jaelani, Institusi  Pasar  dan  Hisbah:  Teori Pasar  dalam  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  Cirebon: Syariah Nurjadi Press, 2013, hal. 92
6 Lihat Titut Sudiono, “Prospek Penerapan Hukum Ekonomi  Islam  dan  UU  Nomor  5  Tahun  1999  Terhadap Persaingan  Usaha  Bersifat  Mobopolistik” Adzkiya:  Jurnal Hukum  dan  Ekonomi  Syariah  2.1  (2013)  dan  Aan Jaelani, Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , Cirebon: Syariah Nurjadi Press, 2013, hal 119-140
sektor  swasta  sehingga  akhirnya  mengganggu keseimbangan pasar.  Maka  dalam  pandangan ekonomi  kapitalisme,  mekanisme  pasar    akan menghasilkan  suatu  keputusan  yang  adil  dan arif  dari  berbagai  kepentingan  dalam  transaksi perdagangan pasar.   Pasar bebas  telah melakukan  berbagai  upaya  kajian  akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (self regulating) .
Di  sisi  lain  sistem  ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh
Karl Max menghendaki peran negara dalam menetukan  pasar  sangat  berperan  secara maksimasi.  Negara  mengatur   segala  sektor ekonomi  untuk  mewujudkan  keadilan  bagi kebutuhan rakyat mulai dari ekonomi, produksi sampai  distribusi  kembali  kepada pekerja,  diharapkan  pekerja  dalam  hal  ini rakyat  dapat  menikmati  hasil  usaha.  Pasar dalam  paradigma  sosialis  tidak  melahirkan kelompok  kapitalis  sebagai  penguasa  usaha atau  pemilik  modal (capitalist) yang  serakah sehingga dapat terciptanya monopoli usaha   melakukan  ekspolitasi  pekerja  yang kurang  adil  lalu  memanfaatkannya  untuk mendapatkan  profit  sebesar-besarnya.  Karena itu  keseimbangan  pasar  tidak  akan  pernah tercapai,  sebaliknya  ketidakadilan  akan  terjadi dalam  perekonomian  masyarakat.  Negara harus  berperan  penuh  dalam  mengawasi untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan ekonomi di pasar. 7
Dalam  sistem  sosialis,  harga-harga produk barang di pasar ditetapkan oleh negara, distribusi barang dikendalikan oleh pemerintah, sehingga peluang kebebasan pasar tidak  terwujud.  Semua  warga  atau  rakyat adalah  ”karyawan”  yang  wajib  campurtangan dalam  memproduksi  menurut  kemampuannya dan  diberi  upah  menurut  kebutuhan  dan  hasil yang di dapat. Seluruh kegiatan perekonomian atau produksi harus diusahakan bersama-sama. Tidak  ada  usaha  swasta  maupun  asing,  semua perusahaan,  termasuk  usaha  pertanian,  adalah perusahaan  milik  negara (state entreprise) karena sumber  permodalan  dari  negara  Berapa  yang diproduksikan ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat dan diusahakan  langsung  oleh  negara  selaku penguasa tunggal.
7 Aan Jaelani, Institusi Pasar dan Hisbah, hal. 96
Dari  pandangan  uraian  kedua  sistem ekonomi  di  atas  telah  berkembang  dalam kehidupan beberapa negara pemikiran ekonomi  kontemporer,  walaupun  dalam perkembangan  akhirnya  sistem  ekonomi sosialis  yang  di  cetuskan  oleh  Karl  Max mengalami  kehancuran dan mulai ditinggalkan karena  sudah  tidak  mampu  menjawab kebutuhan  perkembangan  dunia  saat  ini. Sedangkan  perdagangan  pasar  bebas  terus berkembang dan sulit dihindari. Terlebih di era globalisasi  seperti  saat  ini,  apapun  bisa diperdagangkan  dengan  mudah  dan  cepat menembus  ruang  dan  waktu,  meski  tanpa harus  bertemu  muka  antara  produsen  dan kosumen di dua wilayah yang jauh di seberang lautan dan wilayah. Kehadiran raksasa industri di  suatu  negara  bisa  menggeser  keberadaan industri  lain  karena  kekuatan  sumber  daya yang dimiliki, baik manusia dan modal. Dalam konteks  seperti  itu,  perlu  diwujudkan  sebuah upaya persaingan sehat sehingga mengembalikan kebebasan pasar.
Dalam  perspektif  hukum  persaingan usaha, pasar dapat dilihat dari struktur maupun pelakunya.  Dalam  hal  ini,  dua  aliran  hukum persaingan usaha memiliki sudut pandang yang berbeda.  Aliran  Harvard  menilai  perlunya campur tangan pemerintah dalam mewujudkan persaingan usaha sebab pasar tidak bisa berdiri sendiri  dan  tidak  bisa  pula  dibiarkan  bebas begitu  saja.  Dari  pemahaman  tersebut, melahirkan  aliran  hukum  bisnis  ataupun hukum  dagang  yang  dikenal  dengan per  se illegal .  Sedangkan  pandangan  dari  aliran Chicago  menyatakan  bahwa  pasar  haruslah bebas  diintervensi  pemerintah  sebab  pasar merupakan  perwajahan  dari  perekonomian  itu sendiri.  Dari  pandangan  tersebut,  lahirlah perspektif hukum dagang yang dikenal dengan role of reason . 8 Pendekatan per  se  illegal dalam  kajian hukum persaingan usaha lebih
8 Uraian  lengkap  perihal  dua  aliran  ini  dapat dilihat,  antaranya  Susanti  Adi  Nugroho, Hukum Persaingan  Usaha  di  Indonesia , Jakarta: Kencana Prenadamedia  Groups,  2014,  hal.  693-714,  Supianto, Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia , Jurnal Rechten, 2013 Juni 2 (1),  hal.  42-58,  dan  AM  Tri  Anggraini, Penerapan Pendekatan    Role  of  Reason  dan  Per  Se  Illegal  dalam  Hukum Persaingan , Jurnal Hukum Bisnis, 2005, 24 (2). hal. 5-13.
menitikberatkan  pada  setiap  perjanjian  atau kegiatan  usaha  tertentu  sebagai  ilegal,  tanpa perlu  membuktikan  dampak  yang  ditimbulkan dari  perjanjian  atau  kegiatan  usaha  tersebut. Artinya, larangan yang bersifat per se illegal ialah suatu  norma  larangan  yang  bersifat  tegas sebagai  upaya  memberikan  kepastian  hukum bagi  setiap  pelaku  usaha.  Menurut  Mustafa Kamal  Rokan,  ada  dua  persyaratan  dalam menerapkan  pendekatan  per  se  illegal. Pertama,  harus  ditujukan  pada  prilaku  pelaku usaha  sebab  putusan  bisa  dilakukan  denga proses  yang  lebih  singkat,  tanpa  perlu melakukan  pemeriksa  terhadap  dampaknya. Kedua,  proses  peradilan  harus  bersifat  capat dan  tegal  setelah  identifikasi  terhadap  praktik atau  batasan  perilaku  yang  dilarang. 9 Penilaian atas  tindakan  dari  perilaku  baik  di  pasar maupun  dalam  proses  pengadilan  harus  dapat ditentukan dengan mudah. Dengan pendekatan  ini,  menurut  AM  Tri  Anggraini, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikalarangan  dengan  sistem  pembuktian yang  cukup  lama. 10 Sebab,  pasar  juga membutuhkan  kepastian  agar  mekanisme pasar  bisa  berjalang  memenuhi  semanat persaingan usaha yang sehat.
Sedangkan  pendekatan rule  of  reason merupakan  pendekatan  yang  memerlukan pembuktian  dari  dampak  sebuah  perjanjian atau  kegiatan  dalam  persaingan  usaha.  Dalam rule  of  reason ini,  diperlukan  pembuktian  lebih lanjut  apakah  perbuatan  tersebut  berakibat menghambat persaingan. Artinya, suatu perjanjian atau kegiatan usaha tidak serta merta dilarang meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Maka,  dari  perspektif role  of  reason ,  tidak  serta merta sebuah perjanjian usaha antarperusahaan bisa  disebut  sebagai  menghambat  persaingan usaha  tanpa  ada  pembuktian  dampaknya. Pendekatan  ini  lebih  banyak  digunakan  di negara-negara  modern  saat  ini  karena  dinilai lebih  berkeadilan  dalam  penegakan  hukum. Prosedur yang cukup panjang dalam pembuktian terkadang juga  menjadi hambatan untuk menentukan kepastian hukum.
Baik per  se  illegal maupun role  of  reason sama-sama diterapkan dalam sistem
9 Supianto, Pendekatan Per Se , hal. 49
10 AM Tri Anggraini, Penerapan Pendekatan, hal. 7
perundang-undangan  negara-negara  di  dunia. Sebagian  besar  negara  menerapkan  kedunay sekaligus  dan  sedikit  sekali  yang  hanya menerapkan  satu  hal  saja,  kecuali  beberapa negara  yang  menganut  paham  sosialisme dengan  menerapkan per  se  illegal .  Meski demikian,  sistem  ekonomi  saat  ini  mengarah pada  ekonomi  liberal,  tidak  lagi  terjelas dikotomi  antara  sistem  ekonomi  kapitalisme dan sosialisme karena negara-negara sosialispun kini mempraktikkan sistem ekonomi  liberal.  Namun,  dalam  produk hukum dagang untuk negara, pendekatan per se dan role  of  reason ini  masih  digunakan  dalam aturan perundang-undangan mereka. 11
Terlepas  apapun  praktik  ekonomi  dan pendekatan  hukum  ekonomi  yang  digunakan dalam  persaingan  usaha,  hal  ini  mempertegas tenatang  mekanisme  dan  peranan  pasar  yang dianut  oleh  suatu  negara.  Persaingan  usaha merupakan  sesuatu  yang  wajar  terjadi,  karena bagaimanapun  secara nyata bahwa  mekanisme pasar  akan  senantiasa  menciptakan  persaingan usaha. Dimana ketika pasar mengalami kondisi over  suplay ,  sementara  permintaan  ( demand ) relatif  tetap,  maka  harga  akan  menjadi cenderung  turun,  sehingga  akan  menimbulkan persaingan  di  antara  pelaku  pasar  untuk memperebutkan  ‘segmen  pasar”  yang  ada. Begitu  juga  ketika  kondisi  pasar    dengan “suplay”  barang  relatif  tetap,  sementara permintaan  meningkat  maka  harga  di  pasar akan  cenderung  naik.  Tentu  adanya  kenaikan harga  pasti  sangat  menggiurkan  para  pelaku usaha  untuk  dapat  meningkatkan  omset penjualan  yang  setinggi-tingginya,  sehingga mau  tidak  mau  terjadilah  persaingan  usaha. 12 Hal demikian itu merupakan mekanisme pasar yang diidealkan agar tercipta suatu mekanisme pasar  yang  tidak  hanya  berpihal  pada  pemilik modal dan juga tidak memberatkan masyarakat luas.
11 Untuk  kajian  ini  misalnya,  lihat  Hanif  Nur Widiyanti,  “ Pendekatan  Per  Se  Illegal  dan  Role  of  Reason dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)” ,
Arena Hukum 8 (3)
[https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.
5]
12 Paulus  Kurniawan  dan  Sri  Budhi,  Made Kembar , Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015.
Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Islam
Islam  memandang  nilai-nilai  prinsip terhadap  semua  aktivitas  kehidupan,  begitu juga terhadap usaha kehidupan ekonomi umat menjadi perhatian yang sangat serius. Dapat di simpulkan  tujuan  aktivitas  ekonomi  dalam Islam  adalah  mewujudkan  kesejahteraan ekonomi  umat  dalam  kerangka  moral  Islam yang  berkeadilan.  Dengan  demikian  aktivitas ekonomi  dalam  Islam  harus  diawali  dari keyakinan  penuh  atas  nilai-nilai  religius sehingga  kelangsungan  dalam  mengolah, memproduksi, memasarkan dan memanfaatkan nilai ekonomis demi pemenuhan  kebutuhan  hajat  hidup  bersama. Semua  praktik  tersebut  harus  jauh  dari  riba dan  kebatilan. Praktik perniagaan  dalam Islam haruslah  dengan  prinsip  terbuka  dan  suka sama suka.
Termenologi  persaingan  usaha  tidak ditemui  dalam  lilelatur  keislaman.  Istilah  yang sering  digunakan  dalam  kajian  hukum  Islam ialah  penimbunan  terhadap  barang  komoditas yang  diambil  kata ikhtikar .  Kata  inilah  yang kemudian banyak diterjemakan menjadi monopoli  ataupun  praktik  persaingan  tidak sehat  dalam  persaingan  usaha.13 Kajian  Islam kontemporer  menempatkan  kajian  ini  dalam ekonomi  syariah  karena  terkait  dengan  kajian umum  ilmu  ekonomi  syariah.  Ulama-ulama pada abad pertengahan, seperti, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah,  telah  pula  melakukan  kajian  yang mendalam  tentang  praktik  monopoli. 14 Bahkan,  para  ulama  berpendapat  perihal pentingnya  lembaga  pengawasan  pasar  atau hisbah dengan tujuan untuk mengawasi struktur dan mekanisme pasar.
Dalam sejarah, Rasullah pernah  menjadi pegawas pasar ( al-Muhtasib) ketika  di Madinah.
13 Bandingkan  dengan  Dede  Abdul  Fatah, "Monopoli  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam" ,  Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 4.2 (2012). [http://10.15408/aiq.v4i2.2546.  Ia  juga  menyebutkan bahwa  terdapat  beragam  interpretasi  dalam  istilah monopoli dalam kajian Islam.
14 Rangkupan  pendapat  para  ulama  tersebut dapat diketahui dalam penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya.  Di  antara  lihat  Rozalinda, Ekonomi  Islam Teori  dan  Aplikasinya ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2015.
Pada  masa  itu  mekanisme  pertumbuhan  pasar sangat  dihargai,  beliau  menolak  untuk menetapkan  harga  pasar  manakala  tingkat harga  di  kota  Madinah  pada  saat  itu  tiba-tiba naik  namun  beliau  mempelajari  dahulu  sebab musababnya.  Sepanjang  kegiatan  permintaan dan  penawaran    yang  murni,  yang  tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik,  maka  tidak  ada  alasan  untuk tidak  menghargai  pasar.  Pandangan  syariat Islam menyatakan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition ).  Namun  demikian  bukan  berarti kebebasan  tersebut  berlaku  mutlak  tanpa pengawasan,  akan  tetapi  kebebasan  yang dibungkus oleh bingkai syari’ah.
Dalam  Islam,  transaksi  terjadi  secara sukarela suka sama suka ( antar  adim minkum/mutual  goodwill ),  Sebagaimana  Firman Allah SWT : ُ َ ٰ َ ۡ َ أ  ْآ ُ ُ ۡ َ   َ  ْا ُ َ اَء  َ ِ ٱ  َ َ َ َ   ًةَ ٰ َ ِ   َن ُ َ   ن َ أ  ٓ ِإ  ِ ِ ٰ َ ۡ ِ   ُ َ ۡ َ َن َ  َ ٱ نِإ ۚۡ ُ َ ُ َ أ ْآ ُ ُ ۡ َ َ َو ۚۡ ُ ِّ   ٖضاَ َ ٗ ِ َر ۡ ُ ِ
Artinya:  ’Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan suka sama-suka di antara kamu”. 15
Ditambah lagi dari hadits Nabi Rasulullah  SAW,  ” Pada  masa  Rasulullah  telah terjadi kenaikan harga-harga. Kemudian masyarakat mendatangi Rasul seraya berkata “Wahai Rasulullah telah  terjadi  kenaikan  harga  barang-barang  maka tentukanlah  harga  untuk  barang  –  baeang  tersebut. Beliau  menjawab,  Sesungguhnya Allah  yang  maha penetap  harga,  yang  menyempitkan  dan  yang melapangkan    serta  pemberi  rezeki.......,” 16 (HR. Bukhari , Muslim, Abu Daud).
Dari penjelasan hadis di atas jelas bahwa pasar merupakan hukum alam (sunatullah ) yang harus  dijunjung  tinggidan  di  hargai.  Tiada siapapun secara individu dapat mempengaruhi perubahan pasar, sebab  pasar adalah kekuatan kolektif  yang  telah  menjadi  kehendak  Allah
15 Q.S.An-Nisa: 29
16 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya , Raja Grafindo Persada, 2015
swt,sang  penguasa  alam  semesta.  Pelanggaran terhadap  harga  pasar,  misalnya  penetapan harga barang dagangan dengan cara dan karena alasan  yang  tidak  tepat  atau  kesewenangan untuk mencari keuntungan sendiri, merupakan suatu  ketidakadilan  ( injustice/  zulm )  dan  akan dituntut  pertanggung  jawabannya  dihadapan Allah.
Membeli  barang  dagangan  dengan  cara membeli  sebelum  sampai  di  pasar  atau mencegatnya  di  tengah  jalan  juga  merupakan jual  beli  yang  terlarang  di  dalam  agama  Islam. Rasulullah  saw  bersabda,  “ Apabila  dua  orang saling  jual  beli,  maka  keduanya  memiliki  hak memilih  selama  mereka  berdua  belum  berpisah, dimana  mereka  berdua  sebelumnya  masih  bersama atau  selama  salah  satu  dari  keduanya  memberikan pilihan  kepada  yang  lainnya,  maka  apabila  salah seorang  telah  memberikan  pilihan  kepada  keduanya, lalu  mereka  berdua  sepakat  pada  pilihan  yang diambil,  maka  wajiblah  jual  beli  itu  dan  apabila mereka  berdua  berpisah  setelah  selesai  bertransaksi, dan  salah  satu  pihak  diantara  keduanya  tidak meninggalkan transaksi tersebut, maka telah wajiblah jual beli tersebut.” 17 (HR. Al-Bukhori dan Muslim).
Dari hadits tersebut jelaslah bahwa islam mengisyaratkan  bahwa  penjual  dan  pembeli agar  tidak  tergesa-gesa  dalam  melakukan transaksi, sebab akan menimbulkan penyesalan atau  kekecewaan  di  kemudian  hari.  Islam mensyari’atkan  tidak  hanya  ada  ijab  qabul dalam  jual  beli,  tapi  juga  kesempatan  untuk berpikir  pada  pihak  kedua  selama  mereka masih  dalam  satu  majlis  perniagaan  atau disebut  dengan khiyar .  Dari  prinsip  inilah, makanisme  pasar  dalam  kajian  ekonomi syariah  di  bangun  dengan  kebabasannya  dan menjadi  kondisi  ideal.  Namun,  pada  tataran praktis,  tidak  selalu  seperti  itu  kondisinya sebab  masih  terjadi  distorsi  pasar  karena  ada praktik  persaingan  tidak  sehat,  monopoli, oligopoli,  kartel  dan  lain  sebagainya  yang menyebabkan pasar tidak bekerja pada kondisi yang  ideal  menjadi  pembahasan  paling  vital dalam ekonomi Islam. 18
Secara umum, ekonomi Islam membedakan  tiga  bentuk  distorsi  pasar,  yaitu distorsi  pada  penawaran  dan  permintaan,
17 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Bandung: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
18 Ibid.
penipuan  ( tadlis ),  dan   ketidakpastian  ( taghrir ).
Akan tetapi, yang menjadi pembahasan  di sini adalah  hanya  tertuju  pada  distorsi  pada penawaran  dan  permintaan,  mengingat  kedua faktor  inilah  sebagai  benih  dari  timbulnya praktek  persaingan  yang  tidak  sehat  dan pemusatan  penguasaan  pasar  lebih  tepatnya terjadinya  praktek  monopoli  yang  di  dalam terminologi  ekonomi  Islam  dikenal  sebagai ihtikar . Ihtikar sebagai  salah  satu  bentuk penekanan  harga  pasar  yang  menyebabkan pasar menjadi tidak sempurna yang bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam mendorong  adanya  suatu  pasar  yang  memiliki karakter sebagaimana pasar persaingan sempurna yang berlandaskan nilai-nilai Islam. 19 Meskipun  ajaran  Islam  menghendaki sebuah struktur pasar yang bersaing sempurna, tetapi  Islam  tidak  melarang  adanya  monopoli. Pandangan  Islam  terfokus  pada  masalah mekanisme  penentuan  harga  di  dalam monopoli yang cenderung berpotensi menghasilkan  kerugian  bagi  konsumen,  sebab harga  ditentukan  lebih  berorientasi  kepada kepentingan  produsen  saja.  Dalam  Islam, harga  harus  mencerminkan  jujur  dan  keadilan ( price  equivalen/  thaman  al  mithl ),  baik  sisi produsen  maupun  konsumen,  sehingga  pasar sempurna  seperti  yang  diidealkan  bisa terwujud  tanpa  intervensi  pemerintah.  Tapi jika  produsen  monopoli  dibiarkan  begitu  saja menentukan harganya sendiri, besar kemungkinan  harga  yang  terjadi  bukanlah harga  yang  adil,  sebab  ia  akan  mencari ( monopolistic  rent )  atau  harga  diatas  normal. Dalam  kondisi  inilah  diperlukan  intervensi pemerintah sehingga harga  yang  terjadi  adalah harga yang adil. Ajaran Islam tidak mempermasahkan  apakah  suatu  perusahaan merupakan  oligopolis  maupun  monopolis sepanjang tidak mengambil keuntungan di atas normal. Oleh karena itu ajaran Islam melarang keras  perbuatan  yang  sengaja  menahan  atau menimbun  ( hoarding )  barang,  terutama  saat terjadi  kelangkaan,  dengan  tujuan  menaikkan harga  di  kemudian  hari  atau  spekulasi monopoli harga (ikhtikar) . 20
19 Zainuddin  Ali, Hukum  Ekonomi  Syari’ah, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2012.
20 Lihat  A.  Adiwarman  Karim, Ekonomi  Mikro Islam, Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada , 2015  dan  Eko
Islam melarang praktik monopoli karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak  lain  baik  sesama  pelaku  usaha  maupun masyarakat. Termasuk juga dengan menimbun terhadap  barang-barang  kebutuhan  pokok untuk  mencari  keuntungan  sendiri  sangat dikecam  dalam  Islam  karena  biasanya  apabila harga  barang-barang  kebutuhan  pokok  naik maka  akan  berpengaruh  secara  langsung terhadap  harga-harga  barang  lainnya,  sehingga harga  barang  menjadi  tidak  stabil  dan  dapat mengakibatkan  timbulnya  krisis  dan  inflasi. Diriwayatkan  dalam  hadis  Rasulullah  yang artinya:  “ Tidaklah  orang  yang  menimbun  barang (monopoli)  kecuali  orang  yang  bersalah”  (HR Muslim ).  Dari  hadis  tersebut,  para  ulama memiliki  berbeda  pendapat  dalam  memahami nilai  obyek  yang  ditimbun;  yang  pertama mendefinisikan al-ikhtikar sebagai penimbunan yang  hanya  terbatas  pada  bahan  makanan pokok (primer) sedangkan yang lain mengartikan  secara  umum  yaitu  menimbun segala  barang-barang  keperluan  manusia  baik yang termasuk primer maupun sekunder.
Sebagian ulama yang  mendefinisikan al- Ihtikar  hanya  terbatas  pada  makanan  pokok adalah Imam al-Gazali, dimana beliau berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  al-Ihtikar hanyalah  pada  bahan  makanan  pokok  saja. Sedangkan  selain  bahan  makanan  pokok (primer)  seperti,  obat-obatan,  wewangian, jamu-jamuan  dan  sebagainya  (sekunder)  tidak terkena  larangan  meskipun  termasuk  barang yang  dimakan.  Mereka  beralasan  bahwa  yang dilarang  dalam  nash  hanyalah  makanan sehingga  yang  selain  makanan  atau  kebutuhan pokok,  tidak  dilarang.  Sebagian  ulama  menilai bahwa  ihtikar  itu  berkaitan  dengan  kebebasan pemilik  barang  untuk  menjual  barangnya sehingga  larangan  ikhtisar  itu  juga  terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.
Beberapa ulama yang mendefinisikan al- Ihtikar lebih luas dan umum adalah imam Abu Yusuf  (ahli  fikih  mazhab  Hanafi).  Imam  Abu Yusuf  menyatakan  bahwa  larangan  ihtikar tidak cuma terbatas pada makanan, hewan dan pakaian  saja,  tetapi  meliputi  seluruh  produk kebutuhan  masyarakat.  Menurut  imam  Abu Yusuf  yang  menjadi  ‘ilat  (motivasi  hukum)
Suprayitno , Ekonomi Mikro Perspektif Islam, Malang: UIN Malang Press, 2008.
dalam  larangan  melakukan  ihtikar  tersebut adalah kemudharatan yang menimpa kepentingan  orang  banyak.  Oleh  karena  itu kemudharatan  yang  menimpa  orang  banyak tidak  hanya  terbatas  pada  makanan,  pakaian dan  hewan,  tetapi  mencakup  seluruh  produk yang dibutuhkan orang. 21
Dengan  demikian  diketahui  bahwa dalam kajian ekonomi Islam, mekanisme pasar yang  diidealkan  adalah  pasar  sempurna, transaksi  dilakukan  atas  dasar  kerelaan  antara penjual dan pembeli atau antara produsen dan konsumen  serta  tidak  pula  ada  persaingan tidak  sehat  untuk  mendapatkan  keuntungan. Ikhtikar merupakan istilah untuk menggambarkan  praktik-praktik  tidak  sehat dalam  struktur dan  mekanisme  pasar sehingga konsumen  dirugikan.  Dari  diskursus  tentang ikhtisar  ini  pula,  dapat  diketahui  bahwa kegiatan  monopoli  dan  yang  serupa  itu  tidak menjadi  problem  dalam  struktur  pasar  apabila tidak  menikbulkan  distorsi.  Namun,  agar keseimbangan pasar tetap terjaga, para cedekia muslim  lebih  cendrung  adanya  pengawasan untuk  pasar  atau  campur  tangan  pemerintah dalam  mekanisme  pasar  sebagai  bentuk kontrol.

## Relevansi  dalam  Konteks  Persaingan Usaha di Indonesia
Dunia  persaingan  usaha  membutuhkan perlu  adanya  peraturan  atau  ketentuan tersendiri, karena terkadang perubahan permintaan  pasar  tidak  selamanya  dapat berkembang dengan baik sehingga menimbulkan  distorsi.  Dalam  pasar,  biasanya ada    kegiatan  usaha  dari  pelaku u bisnis  untuk menghindari  atau  menghilangkan  terjadinya persaingan  di  antara  mereka  bahkan  kalau memungkinkan  untuk  menjatuhkan  pihak pesaing. Berkurangnya atau hilangnya persaingan diharapkan pelaku usaha memperoleh profit yang sangat besar.
Dalam  melakukan  kegiatan  usaha  di  tanah air,  pelaku  usaha  harus  berasaskan  demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai
Pancasila dengan
memperhatikan keseimbangan  antara  kepentingan  pelaku usaha  dan  kepentingan  umum.  Kegiatan  yang
21 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya , Raja Grafindo Persada, 2015
dilarang  dalam  praktek  bisnis  kesemuanya berujung kepada pemusatan kekuatan ekonomi yang disebut monopoli. Secara umum kegiatan yang  berujung  kepada  monopoli  lebih  kepada penguasaan  pasar,  persekongkolan,  posisi dominan,  pemilikan  saham  mayoritas. 22
Sedangkan  prinsip  ekonomi  Indonesia  ialah ekonomi Pancasila yang berbasis kerakyatan.
Dalam perkembangannya, dinamika usaha  dan  ivestasi  di  Indonesia  juga  cukup berkembang  sehingga  melahirkan  grup-grup besar. Pertumbuhan dunia usaha yang tercipta, menurut perkembangan pasar, dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat  mampu  untuk  ikut  berpartisipasi dalam  pembangunan  di  berbagai  sektor ekonomi.  Perkembangan  dunia  usaha  swasta selama  beberapa  periode  diwarnai  oleh berbagai  bentuk  kebijakan  pemerintah  yang kurang  tepat  sasaran  dan  keberpihakan. 23 Perkembangan  di  atas  didukung  oleh  adanya hubungan  saling  terkait  antara  pengambil keputusan  dengan  para  pelaku  usaha,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung, sehingga memperburuk keadaan.
Untuk mengetasi persaingan usaha yang tidak  sehat,  maka  panduan  yang  digunakan ialah  Undang-undang  Nomor  5  tahun  1999 tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Adapun  yang melatar belakangi kelahiran undang-undang ini ada tiga hal. Pertama,  pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Kedua,  bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki  adanya  kesempatan  yang  sama bagi  setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi dalam  proses  produksi  dan  pemasaran  barang dan/atau  jasa,  dalam  iklim  usaha  yang  sehat, efisien dan, efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi  pasar yang  wajar. Dan  ketiga, bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar,  sehingga  tidak  menimbulkan  adanya
22 Elsi  Kartika  Sari ,  Hukum  dalam  Ekonomi, Grasindo, Jakarta, 2007.
23 Wafia, Politik Hukum Pembentukan Undang- Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat , Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8 (4), 2014.
pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  pelaku usaha  tertentu,  dengan  tidak  terlepas  dari kesepakatan  yang  telah  ditetapkan  oleh peraturan  di  Negara  Republik  Indonesia terhadap  perjanjian-perjanjian  internasional. Selain  itu,  dampak  dari  krisis  moneter  yang terjadi pada waktu itu juga menjadi alasan lain atas lahirnya aturan ini.24
Sedangkan tujuan diadakannya Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yakni  meliputi (1)  upaya  untuk  menjaga  kepentingan  umum dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional sebagai  salah  satu  upaya  meningkatkan kesejahteraan  rakyat;  (2)  mewujudkan  iklim usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan persaingan  usaha  yang  sehat;  (3)  mencegah praktik  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha tidak  sehat  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku usaha; dan (4) berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Beberapa  penelitia  terdahulu  telah mengkaji  aturan  ini  dari  berbagai  perspektif. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa aturan  perundang-undang  ini  menganut  dua perspektif  hukum  persiangan  usaha  sekaligus, yakni per  se  illegal dan role  of  reason .  Hal  ini dibuktikan dengan beberapa indokator, seperti bahasa  yang  digunakan  dan  proses  pengadilan yang  dilakukan  oleh  Komisi  Pengawasan Persaingan  Usaha  (KPPU)  selalu  pelaksana undang-undang  tersebut.  Misalnya,  dalam  UU terdapat  kata  atau  istilah  ” dilarang ”  tanpa  ada anak  kalimat  keterangan  “ ...  yang  dapat mengakibatkan... ”,  berarti  hal  ini  menunjukan pendekatan per se illegal . Begitu pula sebaliknya, anak kalimat “ ...yang dapat mengakibatkan... ” dan “ patut diduga ”  mengindikasikan pendekatan role of  reason. 25 Memang,  dari  sisi  penekanan  kata dalam peraturan perundangan-undangan, selalu ada kata “dilarang” sehingga sebenarnya tidaklah  semua  keberadaan  tersebut  berarti menggunakan per se illegal karena apabila masuk dalam persidangan, maka tetap berlaku hukum acaranya. 26
24 Ibid , hal. 664 25 Rohendi,  Acep. "Praktik  Bisnis  Yang  Dilarang Dalam  Hukum  Persaingan  Di  Indonesia  (Prohibited  Business Practices  in  Competition  Law  in  Indonesia)." (2011). [http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2750209]
26 Mengenai  prosedur  pemeriksaan  dalam persaingan  usaha  ini,  yang  digunakan  ialah  pendekatan role  of  reason. Sehingga,  apapun  pasal  yang  dikenakan,
Baik pendekatan per se illegal maupun role of  reason ,  keduanya  menginginkan  adanya mekanisme pasar yang sehat. Sedangkan dalam UU  Nomor  5/  1999  juga  menghendaki  hal yang  pasar  yang  sehat  dan  tidak  merugikan konsumen.  Persaingan  antar  produsen  atau pelaku usaha bukanlah suatu persaingan semu, melainkan  persaingan  sehat  yang  dihadirkan dari  asil  inovasi  dan  kreatifitas  sehingga produknya bisa pilihan konsumen. Yang perlu digaris  bawahi  ialah  uturan  ini bukanlah ancaman  bagi  perusahaan  besar  yang  telah dibentuk sebelum undang-undang ini diberlakukan,  selama  perusahaan-perusahaan ini  tidak  melaksanakan  praktik  yang  dilarang, baik itu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang,  dan  posisi  dominan. Melalui  KPPU, pemerintah
Indonesia dalam perkembangannya selalu melakukan
pengawasan dalam permintaan dan penawaran barang  di  pasar,  sehingga  pelaku  usaha  harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan  pelaku  usaha  dan  kepentingan umum.  Kegiatan  praktek  bisnis  yang  dilarang adalah monopoli, penguasaan pasar, persekongkolan,  posisi  dominan,  penguasaan saham  mayoritas  pada  beberapa  perusahaan sejenis. 27
Sedangkan  dalam  perspektif  ekonomi Islam, kehadiran  KPPU  serupa  dengan dewan hisbah, yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pasar supaya mekanisme pasar bebas dari intervensi pelaku usaha yang illegal. Maka, secara  umum  muatan  yang  terkandung  dalam UU  Nomor  5/1999  tersebut  untuk  menjaga kemashlahatan  umum  supaya  pasar  tidak menimbulkan  ditorsi  dan  kriminalisasi  harga. Dalam  aturan  ini  juga  termuat  pengecualian dalam  praktik  monopoli  yang  bisa  dilakukan oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) untuk barang dan jasa bidang tertentu. Hal ini mengindikasikan  bahwa  peranan  pemerintah
perlu pemeriksaan yang membuktikan adanya persaingan  tidak  sehat.  Lihat  AM  Tri  Anggraini, Penerapan Pendekatan, hal.  7  dan  bandingkan  dengan  Aji Sekarmaji, Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakkan  Hukum  Persaingan  Usaha .  Jurnal  Hukum  &
Pembangunan, 39(3), 2009, 401-417. [http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1510]
27 Elsi  Kartika  Sari ,  Hukum  dalam  Ekonomi, Jakarta: Grasindo , 2007.
begitu  kuat  sehingga  pengecualian  yang terdapat  di  dalam  aturan  hukum  dagang maupun  persaingan  usaha  hanya  diberikan secara terbatas untuk BUMN.
Persaingan usaha yang sehat tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, melaikan  juga  terahadap  produsen  dan  pelaku usaha.  Sebab,  dengan  adanya  persiangan  yang sehat,  maka  pasar  dapat  di  prediksi  dengan sekama  dan  produksi  juga  menjadi  sangat efisien.  Oleh  sebab  itu,  persaingan  usaha menjadi  diskursus  yang  sangat  penting  di  erat ekonomi  global  karena  akan  terjadi  gempuran dari industri raksasa terhadap industri menengah  dan  kecil.  Pada  saat  yang bersamaan,  konsep  ekonomi  liberal  yang dianut  dan  dipraktikan  sebagian  besar  negara di  dunia  dengan  pasar  bebas  yang  sebebas- besanya  justru  hanya  akan  menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, UU antimonopoli  dan  persangan  tidak  sehat menjadi  filter  dan  proteksi  bagi  usaha menengah dan kecil di sebuah negara.

## Kesimpulan dan Saran
Persaingan  usaha  yang  sehat  pada akhirnya  juga  akan  mengikuti  konsep  dari macana  dominan  praktik  usaha  di  dunia. Dalam  hal  ini,  praktik  itu  mengacu  pada ekonomi  liberal  dengan  globalisasinya.  Baik pendekatan per  se  illegal maupun role  of  reason , mengharapkan pasar yang sehat terbina  dalam
setiap  negara.  Akan  tetapi,  harus  diakui  juga bahwa globalisasi justru bisa menjadi ancaman nyata bagi praktik pelaku usaha menengah dan kecil  pada  sebuah  negara.  Sehingga,  hukum persaingan  usaha  dalam  sebuah  negara  juga bisa  saja  hanya  “menjadi  pembenaran”  bagi industri  global  untuk  menggilas  industri domestik  sehingga  diperlukan  suatu  proteksi agar  struktur  dan  mekanisme  pasar  berjalan sehat.
Dari  hasil  studi  komparasi  sebagaimana uraian di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa hukum ekonomi konvensional maupun hukum ekonomi syariah memiliki beberapa persamaan dan  perbedaan  dalam  konsep.  Apabila  dilihat dari  kecendrungan  wacana  yang  berkembang di kalangan intelektual muslim, dalam mekanime  pasar,  konsep  ekonomi  syariah mendekati  konsep  dari  pendeketan role  of reason , yang lebih menekankan adanya kebebasan  pasar.  Sedangkan  apabila  dilihat dari  struktur  pasar,  konsep  ekonomi  syariah lebih menekankan pada pendekatan per se illegal
karena perlunya keterlibatan penuh pemerintahan dalam mengawasi pasar. Terlepas  dari  dua  perspektif  tersebut,  aturan persaingan  usaha  di  Indonesia  sebagaimana dibahas  di  atas  telah  memperlihatkan  sebuah upaya untuk menciptakan pasar yang sehat dan sempurna untuk kemaslahatan masyarakat. []

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin, Hukum Ekonomi Syari’ah, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2012. Anggraini,  AM  Tri, Penerapan  Pendekatan  Role  of  Reason  dan  Per  Se  Illegal  dalam  Hukum  Persaingan , Jurnal Hukum Bisnis, 2005, 24 (2).
Fatah,  Dede  Abdul, "Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam" ,  Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi Syariah 4.2 (2012). [http://10.15408/aiq.v4i2.2546.
Imayati,  Neni  Sri, Hukum  Ekonomi  Islam  dan  Ekonomi  Islam  dalam  Perkembangan .  (Bandung  : Bandar Maju, 2003)
Jaelani, Aan Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , (Cirebon: Syariah Nurjadi Press, 2013)
Karim, A. Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2015 Kurniawan, Paulus, dan Sri Budhi, Made Kembar , Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015.
Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Bandung: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997 Nugroho,  Susanti  Adi, Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana  Prenadamedia Groups, 2014)
Rohendi,  Acep, "Praktik  Bisnis  Yang  Dilarang  Dalam  Hukum  Persaingan  Di  Indonesia  (Prohibited Business Practices
in Competition
Law in Indonesia)." (2011).
[http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2750209]
Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Sari , Elsi Kartika, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Grasindo, 2007. Sekarmaji,  Aji Tinjauan Atas Permasalahan Yang Timbul Dalam Penegakkan Hukum Persaingan Usaha .
Jurnal Hukum & Pembangunan, 39(3), 2009, 401-417.
[http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1510]
Sudiono,  Titut, “Prospek  Penerapan  Hukum  Ekonomi  Islam  dan  UU  Nomor  5  Tahun  1999  Terhadap Persaingan  Usaha  Bersifat  Mobopolistik” Adzkiya:  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Syariah  2.1 (2013)
Supianto, Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia , Jurnal Rechten, 2013 Juni 2 (1).
Suprayitno , Eko, Ekonomi Mikro Perspektif Islam, Malang: UIN Malang Press, 2008.
Wafia, Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Tidak Sehat , Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 8 (4), 2014. Widiyanti,  Hanif  Nur,  “ Pendekatan  Per  Se  Illegal  dan  Role  of  Reason  dalam  Hukum  Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)” , Arena Hukum 8 (3)
[https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.5]