## PENGOPERASIAN JARING ARAD DI PERAIRAN PANTAI UTARA JAWA: MASALAH DAN PENYELESAIANNYA
Ratna Indrawasih dan Ary Wahyono¹
¹Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha LIPI, lt. VI & IX l. Gatot Subroto, Jakarta 12710 Tel / fax : 021 - 5251542 / 5701232

## ABSTRAK
Artikel  tentang  pengoperasian  jaring arad di  perairan  Pantai  Utara  Jawa:  problem  dan penyelesaiannya   ini membahas masalah konflik kenelayanan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan  penggunaan  jaring arad di  perairan  Pantai  Utara  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat.  Artikel  ini merupakan hasil penelitian yang mengambil lokasi di Kabupaten Rembang dan Cirebon. Penelitian tersebut dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  penangkapan  udang  dengan menggunakan jaring semi trawl merupakan suatu fenomena sosial yang menunjukkan tidak ada alternatif lain bagi nelayan dalam mencari sumber kehidupan. Fenomena ini juga menunjukkan telah terjadi jalan pintas dan bersifat jangka pendek tanpa melihat dampak-dampak yang ditimbulkan baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan. Upaya untuk mengatasi problem penggunaan jaring arad di Pantura tampaknya tidak  mudah.  Pemerintah  telah  mengeluarkan  peraturan  yang  melarang  penggunaan  jaring arad . Akan tetapi tampaknya kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut menghadapi masalah pada implementasi di lapangan. Penegakan hukum belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan masih pasifnya para petugas dalam mengontrol terjadinya pelanggaran, dan keberadaan petugas tidak didukung oleh prasarana yang memadai. Jadi ada kesan bahwa pelarangan alat tangkap tersebut tidak mendapat dukungan dari aparat penegak hukum, sehingga masalah yang berkaitan dengan penggunaan alat tangkap yang sudah dilarang tersebut tidak dapat terselesaikan secara tuntas.
Kata Kunci: Konflik Kenelayanan, Permasalahan Perikanan Pantai, Arad -Semi Trawl
Abstract :   The Operation of Arad Net in The North Coast of Java: Problems and Their Solutions. By : Ratna Indrawasih and Ary Wahyono.
The article of “The Operation of Arad Net in The North Coast of Java: Problems and their Solution” discusses the problem of fishers conflict especially related to the usage of arad net in North Coast of Central Java and West Java. This article was conducted in Rembang and Cirebon Regencies. Qualitative approach was used in the research. Results showed that the exploitation of shrimps using a semi-trawl called ‘jaring arad’ was considered a social phenomenon of fishing to cope daily life. This phenomenon also shows  that there  was  a  short  term  profit  orientation  without  considering  long-term  impact  on  social,  economic  and environment  aspects.  The  effort  to  reduce  the  used  of  arad  in  Pantura  was  not  easy.  Government  has erected the regulation on banning the used of arad. However, low enforcement was quite weak. This is because the officer could not effectively control territory and was not supported by adequate infrastructure and equipments.   That is why, it seemed that regulation on banning the use of arad was not supported by adequate enforcement efforts. Hence, problem related the use of Arad could not be solved effectively.
Keywords : Fisher’s Conflict, Inshore Fishing Problems, Arad-Semi Trawl

## I. PENDAHULUAN
Juwana (Pati) yang selalu dituduh melakukan eksploitasi  sumberdaya  ikan  berlebihan  di Gejala  padat  tangkap  yang  terjadi  di wilayah  perairan  nelayan  Kalimantan, sejumlah  perairan  Indonesia,  merupakan Sumatera,  Sulawesi.  Akibatnya  terjadi dampak  dari  penyebaran  armada  kapal penolakan  nelayan purse  seine dari  Pantura perikanan  yang  belum  tertata  secara yang  cenderung  mengakibatkan  konflik profesional  dalam  memanfaatkan  sumber kenelayanan.  Contohnya,  seperti  kasus daya ikan. Manggabarani (2006) mengatakan pembakaran kapal purse seine milik nelayan bahwa kondisi ketidakmerataan pemanfaatan dari  Jawa  Tengah    di  perairan  Kalimantan sumber  daya  ikan  itu  sudah  lama  terjadi  di Selatan dan Masalembo, atau   nelayan Jawa beberapa  daerah  penangkapan  ikan  ( fishing Tengah yang melaut di Selat Makasar ditakut- ground ) a.l. di Selat Malaka, Pantai Utara Jawa takuti dengan cara meledakkan bom beberapa d a n   P a n t a i   S e l a t a n   S u l a w e s i   meter  dari  kapal  nelayan  Jawa  Tengah, ( h t t p : / / w w w. b i s n i s . c o m / s e r v l e t / p a g e ? dengan  tujuan  agar  nelayan  Jawa  Tengah _ p a g e i d = 4 7 7 & _ d a d   p o r t a l 3 0 berhenti  mencari  ikan  di  Selat  Makasar  dan &_schema=PORTAL30&pared_id=435837&p kembali ke daerah asal mereka. atop_id=W09).
Berkurangnya  sumberdaya  ikan  yang
Kondisi tersebut membuat nelayan yang ada  di  wilayah  penangkapannya,  juga tinggal di Pantai Utara Pulau   Jawa (Pantura)    menyebabkan  nelayan  pantura  Jawa berada  dalam  posisi  yang  sulit,  dan  tidak berlomba  memperebutkan  sumberdaya menguntungkan. Hal ini disebabkan  padatnya tersebut  dengan  menciptakan  alat  tangkap penangkap  ikan  ( over-fishing ),  wilayah yang  dianggap  bisa  meningkatkan  hasil p e r a i r a n   u t a r a   P u l a u   J a w a   t i d a k tangkapan,  maka  nelayan  pantura  membuat memungkinkan lagi dikembangkan perikanan modifikasi alat tangkap yang menyerupai trawl pantai  ( inshore  fishing ).  Upaya-upaya  untuk yang disebut jaring arad (di Cirebon) dan cotok mengatasi over fishing di Pantura dihadapkan di  Rembang. Arad/cotok adalah  jaring pada  keterbatasan  akses  permodalan  dan berbentuk  kantong  yang  menggunakan  alat teknologi. Akhirnya, terjadi kepadatan jumlah sepasang pembuka mulut ( board ) yang ditarik nelayan yang beroperasi di perikanan pantai, perahu bermotor. Jaring udang tersebut  biasa yang  mengakibatkan  hasil  tangkapan  ikan dioperasikan di perairan di jalur penangkapan I oleh para nelayan berkurang. Kurangnya hasil pada kedalaman 6 - 10 meter dengan jarak 2-3 tangkapan menyebabkan pendapatan mereka mil dari daratan. juga berkurang.
Penangkap  ikan  jenis  jaring  semi trawl
Bila  terjadi  konflik  antar  nelayan  yang atau  sering  disebut  jaring arad tersebut, menggunakan alat tangkap yang sama, konflik hingga sekarang masih digunakan nelayan di ini  disebut  konflik  perebutan  sumberdaya. s e p a n j a n g   p a n t a i   u t a r a   ( p a n t u r a ) . Apalagi  antara  nelayan  yang  menggunakan Hasil  penelitian  Hamdan  (2007)  yang  dikutip alat  yang  berbeda,  walaupun  mungkin oleh Yuhka Sundaya mengungkapkan bahwa sumberdaya  yang  ditangkap  berbeda,  tetapi meski  dalam  data  statistik  perikanan karena berada pada wilayah yang sama, maka Kabupaten Indramayu, alat tangkap arad tidak bisa terjadi konflik cukup besar. Konflik yang terdaftar,  namun  pada  kenyataannya  di terakhir  selain  dikatakan  sebagai  konflik lapangan  masih  banyak  ditemukan  nelayan penggunaan alat tangkap juga disebut konflik yang  menggunakan  alat  tangkap  arad perebutan wilayah.
(http://mukhtarapi.blogspot.com/2009/03/fakt
Sementara  itu,  disisi  lain,  nelayan a-illegal-fishing-di-indramayu-dan.html).
Pantura  yang  mampu  mengembangkan Sementara Kompas (19 Februari 2009) dikutip perikanan lepas pantai dengan armada purse- Sundaya (2009) memberitakan bahwa di salah seine ,  seperti  nelayan  dari  Pekalongan  dan s a t u   b a g i a n   w i l a y a h   K e c a m a t a n
Kandanghaur,  yaitu  Desa  Eretan  Kulon.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian
Menurut  Royani,  Sekretaris  KUD  Nelayan tersebut  terdiri  dari  data  primer  dan  data Mina Bahari, sekitar 400 perahu dari total 800 sekunder.  Data sekunder diperoleh dari kajian perahu memakai jaring arad. pustaka,  baik  yang  bersifat  teknik  seperti Beberapa  permasalahan  terkait  dengan laporan  hasil  penelitian  maupun  yang  teknik jaring  arad  antara  lain  adalah  apa  alasan seperti buku atau artikel baik berupa makalah nelayan  pantura  menggunakan  jaring arad ? maupun  kliping  surat  kabar    dan    data  yang apakah ada ketidakjelasan kriteria jaring yang diperoleh  dari  instansi  pemerintah  (Dinas dilarang,  sehingga  masyarakat  menganggap    Kelautan dan Perikanan). hanya trawl yang  dilarang,  sehingga  mereka
Untuk  pengumpulan  data  primer,
menggunakan arad ? Apa  akibat  yang  timbul dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif, dengan  penggunaan arad ?  Bagaimana melalui  metode  wawancara  mendalam penyelesaiannya? Tulisan ini akan membahas ( in  deep  interview ).  Wawancara  dipandu permasalahan  yang  berkaitan  dengan dengan  pedoman  wawancara,  dan  dengan penggunaan jaring arad di perairan Kabupaten merekam  wawancara  menggunakan  alat Rembang,  Jawa  Tengah  dan  Cirebon,  Jawa perekam suara atau tape recorder .
Wawancara dilakukan terhadap informan
Barat.
Diharapkan  artikel  ini  akan  dapat kunci  di  lokasi  penelitian  seperti  yang  telah m e m p e r k a y a   t u l i s a n - t u l i s a n   t e n t a n g disebutkan  di  atas,    yang  terdiri  dari  pejabat permasalahan  kenelayanan  di  Indonesia, Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  BAPPEDA khususnya berkaitan dengan konflik nelayan. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),
masyarakat (nelayan) dari berbagai jenis alat II. METODOLOGI
tangkap,    petugas  KUD,  Himpunan  Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), LSM dan kalangan Data  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini akademisi  (perguruan  tinggi).  Informan  kunci merupakan  bagian  hasil  penelitian  yang dipilih  secara purposive dan  cara snowball penulis  lakukan  di  Rembang,  yaitu  pada sampling . penelitian  tentang  Kebijakan    Pengelolaan
Untuk  melengkapi  metode  wawancara,
Sumberdaya  Laut  pada  tahun  2003,  serta dilakukan pula observasi. Observasi dilakukan penelitian  Pemberdayaan  Masyarakat untuk  mengamati  suasana  di  lokasi-lokasi Nelayan  di  Cirebon    pada  tahun  2000.  Di kegiatan  nelayan,  yaitu  di fishing  ground samping  data  dari  hasil  penelitian  tersebut,    nelayan, tempat pendaratan ikan (PPI) serta tulisan  ini  juga  menggunakan  data  yang sentra-sentra perdagangan ikan (TPI).     Cara merupakan berita dalam media massa (surat ini  dimaksudkan  untuk  melengkapi  teknik- kabar) maupun artikel   yang diakses melalui    teknik di atas, guna memperjelas kebenaran media elektronik (internet).
hasil wawancara serta untuk mengetahui hal- hal  yang  tidak  dapat  diperoleh  melalui
Pendekatan penelitian
wawancara,  tetapi  dapat  diketahui  melalui
Penelitian  yang  berlokasi  di  Kabupaten pengamatan.
Rembang  dan  Cirebon  tersebut    dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu Analisa data data yang dikumpulkan difokuskan pada data
Setelah dilakukan transkrip   data primer
kualitatif.  Demikian  pula    cara  pengumpulan yang  diperoleh  melalui  wawancara  dan dan  pengolahan  data  serta  analisanya direkam,  maka  dilakukan    analisis  terhadap dilakukan  dengan  menggunakan  prinsip- data primer dan data sekunder. Analisis data prinsip pendekatan kualitatif.
dilakukan secara deskriptif interpretatif.
Metode pengumpulan data
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
kedalaman  sekitar  6-10  meter.  Apalagi,
menurut Kepala Dinas Perikanan Jawa Barat,
Pengoperasian Arad di Pantura biaya  pembuatan  jaring arad lebih  murah, Arad atau cotok atau krakad merupakan hanya  sekitar  1,5  juta  rupiah,  sehingga alat  tangkap    udang  yang  umumnya nelayan kecil lebih suka menggunakan jaring digunakan  nelayan  perairan  Pantai  Utara tesebut (Kompas, 07/06/06).
Jawa  (Pantura).  Penggunaan  jaring  Cotok
Di  samping  itu,  belum  ada  alat  tangkap
oleh  nelayan  Jawa  Tengah  tersebar  di  Kab. pengganti yang sebaik jenis alat tangkap ini.
Rembang,  Jepara,  Kendal,  Batang,  Tegal, Oleh  sebab  itu,  nelayan  pengguna arad K e b u m e n ,   P a t i ,   D e m a k ,   P e m a l a n g , mengakui bahwa arad merupakan modifikasi Pekalongan,  Brebes,  dan  Cilacap.  Di jaring trawl sebagai  taktik  nelayan  untuk Kabupaten  Cirebon,  penggunaan arad mengelabui  Keppres  30/1980  tentang berkembang  sejak  awal  tahun  1987,  yaitu larangan pengunaan trawl . Dengan modifikasi seiring  dengan  meningkatnya  pasar  udang tersebut,  nelayan  dapat  tetap  menggunakan untuk  ekspor.  Hal  itu  sejalan  dengan trawl tetapi  berukuran  kecil  dan  dapat direncanakannya program nasional Protekan menyesuaikan  kondisi  perairan  dengan (Program Nasional Peningkatan Hasil Ekspor kedalaman  pantai,  sehingga  lebih  mudah P e r i k a n a n ) .   D e n g a n   m e n i n g k a t n y a dioperasikan  dan  dapat  menjangkau  setiap permintaan hasil laut (udang) di pasaran luar sudut perairan pantai. negeri  melalui  eksport,  maka  harga  udang
Oleh  karena  itu,  sebenarnya  modifikasi
m e n j a d i   n a i k   d a n   d i t a m b a h   c a r a alat  tangkap  ( mini  trawl )  yang  dilakukan memasarkannya  pun  mudah  (melalui nelayan kecil sebenarnya   merupakan akses perusahaan  ekspor),  sehingga  membuat dari  penerapan  Keppres  30/1980.    Keppres nelayan  bergairah  untuk  menangkap  udang. 30/1980  dianggap  terlalu  diskriminatif. Untuk  menangkap  udang  di  perairan  6–10 Penerapan Keppres 30/1980 memberi kesan meter  harus  digunakan  alat  tangkap trawl . bahwa    nelayan  kecil    tidak  diperbolehkan Akan tetapi karena trawl dilarang dioperasikan menangkap udang, sementara nelayan besar di  wilayah  perairan  tersebut,  maka  nelayan justru dilindungi. Kelemahan Keppres 30/1980 pantura  menggunakan  jaring  modifikasi menyebabkan  sebagian  pengusaha  besar tersebut.
tetap dapat mengoperasikan trawl , sementara Sebenarnya,  melihat  karakteristik  alat nelayan  kecil  sulit  memperoleh  kesempatan tangkap seperti itu,  jenis  jaring arad tersebut karena  lantaran  tidak  memiliki  akses  seperti ada  yang  memasukkan  ke  dalam  kategori pengusaha.
trawl ( beam  trawl ),  terlebih    daerah  operasi alat  tangkap  ini    tidak  jauh  berbeda  dengan Akibat Pengoperasian Jaring Arad Penggunaan  jaring arad/Cotok/krakad wilayah operasi trawl yang disebutkan dalam meresahkan  kelompok  nelayan  lain  (yang SK.  Mentan  Pertanian  No.  607/1976  dan tidak  menggunakan  jaring  tersebut)  dan Keppres  39/1980.  Akan  tetapi,  mengapa
mendapat  protes  oleh  mereka  karena nelayan   mengunakan arad ? Karena udang dianggap  menguras  sumberdaya    ikan  di dasar sulit ditangkap tanpa menggunakan alat
perairan  pantura.  Alat  tangkap  tersebut tangkap jenis ini.   Bagi nelayan Pantura, arad dianggap  yang  menyebabkan  sumberdya  di merupakan   jenis alat tangkap yang tidak ada
dasar laut terkeruk, termasuk anak ikan yang penggantinya dilihat dari sisi  kemampuannya belum layak di tangkap. Begitu pula terumbu untuk  menjaring  udang  dan  ikan-ikan karang yang menjadi tempat ikan berkembang demersal  yang  bergerombol.  Dengan  alat
biak  dan  jaring  nelayan  tradisional  lainnya tersebut,  nelayan  pantura  sangat  mudah
menjadi  rusak  akibat  terseret  oleh  gerakan menjaring  udang  di    perairan  yang  memiliki
jaring arad tersebut. Dari  pengakuan  nelayan Tidak hanya jaring kejer yang hilang, bahkan tradisional   di pantura diketahui   bahwa dulu rumpon  pun  kadang  ikut  tersapu.  Selain dengan perahu bermesin 16 PK penghasilan menggaruk  jaring kejer atau  rumpon  juga rata-rata paling tidak Rp 10.000,-/hari. Tetapi, merusak  lingkungan.  Ini  disebabkan  lebar sejak  kehadiran  nelayan arad  (cotok) dan mata  jaring arad yang  terlalu  kecil  hanya nelayan cantrang , pendapatan setiap nelayan setengah  inci,  sehingga  dapat  menguras paling  tinggi  Rp  6.000,-/hari.  Masalahnya segala ukuran jenis biota laut, sehingga dapat bukan  hanya  penghasilan  mereka  saja, mempengaruhi keberadaan stok sumberdaya melainkan masa depan nelayan di daerah ini ikan  di  perairan  Cirebon.  Akibatnya  selain karena sumber perikanan dikuras oleh jaring meresahkan nelayan lain, penggunaan jaring arad .    Belum  lagi  kerusakan  jaring  mereka arad juga  menimbulkan  konflik.  Sundaya, yang harus diperbaiki setiap kali setelah dilalui (2009) mengutip berita dalam Pikiran Rakyat jaring arad .  Semua  keluhan  nelayan (19/09/2002) di  Kecamatan Kandanghaur dan tradisional tersebut, diakui oleh nelayan jaring Cantigi, Kabupaten Indramayu   terjadi konflik arad .  Mereka  sadar  dan  merasakan  betul antar  nelayan  yang  merupakan  akumulasi penurunan produksi perikanan di daerahnya. masalah  sosial–ekonomi  dari  dua  tahun N a m u n ,   i a   t i d a k   m a u   s e p e n u h n y a sebelumnya.  Konflik  tersebut  terjadi  karena dipersalahkan, karena sejak lima tahun silam perebutan wilayah penangkapan ikan, protes sebelum arad dioperasikan,  banyak  nelayan penggunaan jaring arad dan garok .
Di Jawa Tengah, konflik terjadi baik antar menggunakan  jaring cantrang .  Pemakaian kelompok nelayan dari  kabupaten yang sama jaring cantrang tidak  ada  bedanya  dengan maupun  antar  kelompok  nelayan  dari jaring arad . Hanya saja, pengoperasian jaring kabupaten  yang  berbeda.  Potensi  konflik cantrang hanya  menimbulkan  keluhan  di penggunaan arad sebenarnya  sudah kalangan  nelayan  tradisional,  tidak  sampai
berlangsung   sebelum   tahun 1980-an, yaitu menimbulkan  konflik  langsung  dengan sebelum  dikeluarkannya  Keppres  39/1980, nelayan  lainnya.  Ini  disebabkan,  jaring
namun  mulai  terjadi  konflik  terbuka    pada cantrang yang  juga  menguras  sumberdaya tahun  2000.  Dari  keterangan  informan  pada perikanan,  tidak  sampai  mengganggu  atau
penelitian  lapangan  di  Rembang,  diperoleh menyebabkan  jaring  nelayan  lain  rusak.
informasi beberapa kasus konflik yang pernah (Kompas, Selasa 15 Mei 2001).
Di  Cirebon,  dari  keterangan  informan terjadi   antara lain di Jepara,   konflik meledak p a d a   k e s e m p a t a n   p e n e l i t i a n   b a h w a     ketika    rombongan  nelayan  Jepara  Selatan penggunaan arad dinilai merusak jaring kejer , yang sedang menangkap ikan digeledah oleh yang  digunakan  untuk  menjaring  rajungan. nelayan  Jepara  Utara.  Penggeledahan Jaring kejer wilayah operasinya sama dengan dilakukan  karena  nelayan  Jepara  Selatan jaring arad yaitu di jalur I dan II, maka jaring diketahui  telah  menggunakan  jaring cotok di kejer yang  terpasang    sering  tergaruk  oleh perairan Keling Jepara, perairan yang menjadi jaring arad . Walaupun untuk menghindarinya lokasi  penangkapan  nelayan  Jepara  Utara. s u d a h   d i p a s a n g   t a n d a - t a n d a   y a n g Ti n d a k a n   n e l a y a n   J e p a r a   U t a r a   i n i menunjukkan  bahwa  di  tempat  itu  ada  jaring menyebabkan  tawuran  antara  kedua kejer , akan tetapi karena pengoperasian jaring kelompok nelayan yang mengakibatkan jatuh arad pada  malam  hari  maka  tanda-tanda korban luka-luka   dan tewas di pihak nelayan adanya  jaring kejer sering  tidak  kelihatan Jepara Selatan. Ada sekitar 10 orang nelayan sehingga  jaring kejer tetap  tergaruk  atau yang  mengalami  luka    dan  2  orang  hilang. bahkan  sengaja  digaruk.  Oleh  karena  itu, Pada hari yang lain, kelompok nelayan Jepara dengan  dioperasikannya  jaring arad ,  maka Selatan   melakukan   penyanderaan   8 orang jaring kejer sering rusak atau bahkan hilang. nelayan  Jepara  Utara  sebagai  bentuk
solidaritas  atas  penyerangan  terhadap Kemudian  pada  malam  berikutnya  nelayan rekannya,  dan  menuntut  pengembalian  2 Karagan  membalas  dengan  menyandra (dua)  rekannya  yang  hilang  saat  dilakukan nelayan  Pondok. Akhirnya  terjadi  konflik  fisik razia  penangkapan  ikan.  Nelayan  yang yang menyebabkan banyak korban luka berat.
Sementara  itu  di  Tegal  terjadi  konflik disandera    diserahkan  ke    Mapolsek  Keling
terbuka  antara  nelayan arad Muarareja dan  selanjutnya  diamankan  di  Mapolres dengan  nelayan  jaring gill  net di  perairan Jepara.  Sebagai  rasa  solidaritas  nelayan
sebelah utara sekitar tiga mil dari garis pantai Jepara  Utara  terhadap  rekannya  yang
Kecamatan  Surodadi,  tepatnya  di  perairan disandera,  maka  150  orang  nelayan  Jepara
sekitar Karang Jeruk pada 7 Maret 2000 yang Utara  mendatangi  Polres  Jepara  meminta
penyelesaiannya  berlarut  hingga  Mei  2000. agar rekannya dibebaskan.
Konflik  antar  kelompok  nelayan    yang Selain itu, terjadi konflik antara nelayan jaring terjadi di Desa Balong, Kecamatan Bangli juga arad dengan  nelayan  jaring  nilon  di  perairan mengakibatkan  seorang nelayan   meninggal Tanjungsari,  Kabupaten  Pemalang,  Oktober dunia.  Peristiwa  lain  juga  terjadi  di  perairan 2000.   Lalu konflik antara nelayan jaring arad Keling  yang  juga  mengakibatkan  seorang dan  nelayan  jaring  nilon  di  perairan  Jepara nelayan  meninggal  dunia  akibat  dikeroyok pada  bulan  Agustus  2000,  antara  nelayan sekelompok  orang  tidak  dikenal.    Konflik  ini    Jepara  Tengah  dan  Jepara  Selatan  dengan terjadi  antara  nelayan  Desa  Ujung  Batu  dan nelayan  seputar  Keling,  di  perairan  Todanan Desa  Jobokuto  yang  berhadapan  dengan Keling  (Jepara)  (Kompas,  Selasa  21  Mei nelayan  Desa  Bandungharjo  Keling.  Konflik 2001).
Memahami konflik yang terjadi tersebut, penggunaan  jaring cotok ini  juga  melibatkan kecenderungannya  adalah  disebabkan  oleh nelayan Rembang. Akibat dari konflik nelayan
penggunaan alat tangkap yang berbeda, maka ini  adalah  terbakarnya  sebuah  perahu  milik
menurut pola konflik menurut Charles (1992) nelayan asal Kota Rembang dibakar massa di
termasuk  kategori  konflik  ketiga,  yaitu  yang halaman  Pelabuhan  Pendaratan  Ikan  (PPI) disebut internal  allocation (alokasi  internal).
Ujungbatu,  Kota  Jepara.  Selain  pembakaran
Konflik  dalam  kategori  ini  meliputi  konflik- perahu,  lima  nelayan  Rembang  menjadi
konflik yang lahir sebagai akibat dari interaksi sasaran  amukan  nelayan  Ujung  Batu  dan
antara  berbagai stakeholder yang  terlibat Jobokuto  yang  dianggap  sebagai  nelayan dalam usaha perikanan. Konflik-konflik dalam Desa  Banggi,  Kecamatan  Kota  Rembang. kategori  ini  adalah  konflik  antara  kelompok Saat  itu,  nelayan  desa  Banggi  Rembang
nelayan dengan latar belakang geografis dan dituduh  sebagai  pengeroyok  nelayan  Jepara
kultural berbeda, antara nelayan dengan alat sehingga  menyebabkan  tewasnya    seorang
tangkap  berbeda  dan  antara  nelayan nelayan.
M a s a l a h   j a r i n g c o t o k i n i   j u g a penangkap  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat menyebabkan  konflik  antar  nelayan  lokal pada proses pasca-panen atau pemasaran.
(sesama  nelayan    Rembang),  yaitu  antara
Penyelesaian  Masalah  Pengoperasian nelayan  Desa  Bonang,  Kecamatan  Lasem Arad yang  pro  jaring cotok dengan  nelayan  Desa
Dalam  menanggapi  keresahan  nelayan
Banggi  dan  Desa  Pangkalan,  Kecamatan
Cirebon, Pemerintah Provinsi daerah Tingkat I Sluke yang kontra jaring cotok . Selain itu juga Jawa  Barat  mengeluarkan  Surat  Keputusan antara  nelayan  rajungan  dari  Desa  Pondok Kepala  Dinas  Perikanan  Propinsi  Daerah (Kecamatan  Sluke)  dengan  nelayan  jaring
T i n g k a t   I   J a w a   B a r a t   N o . cotok dari Kecamatan Kragan. Konflik dimulai 523.41/12597/Binkop,  tanggal  9  Nopember ketika  pada  suatu  malam    nelayan  Pondok 1992  perihal  jaring arad .  Dalam  surat merusak  jaring cotok nelayan  Karagan.
keputusan  tersebut  disebutkan  bahwa  jaring jaring cotok .  Penindakan  penggunaan  alat y a n g   d a l a m   p e n g o p e r a s i o n a l a n n y a tangkap yang dianggap merusak lingkungan, menggunakan  palang/ beam /  pembuka  mulut seperti trawl dilakukan secara terpadu yang adalah  dilarang.  Bertolak  dari  batasan melibatkan  semua  unsur  pemerintah  dan tersebut maka kecuali trammel net , jaring yang masyarakat.  Penindakan  secara  terpadu menggunakan pembuka mulut seperti   jaring dalam  bentuk  tim  gabungan  di  bawah kantong,  jaring arad ,  lampara  dasar  adalah koordinasi  Pemerintah  Daerah.  Unsur-unsur termasuk yang dilarang.
lain  yang  terlibat  adalah  Kodim,  Polres,
Dengan  dikeluarkannya  SK  tersebut, Kejaksaan,  Dinas  Perikanan,  Pemerintah maka  kemudian  dilakukan  langkah-langkah Kecamatan,  dan  Kepala  Desa  yang penertiban  pengoperasian  jaring arad di bersangkutan. Unsur masyarakat diwakili oleh seluruh perairan Cirebon, yang dilakukan oleh KUD dan HNSI. beberapa  instansi  terkait  yaitu  Dinas
Di  dalam  pengelolaan  sumberdaya
Perikanan  Pemda,  Polairud  dan  Angkatan perikanan,  nelayan  merupakan  partisipan Laut.    Adanya  penertiban  tersebut,  maka utama.  Nelayan  memegang  peranan  penting banyak  jaring arad yang  disita  dan  dibakar.    dalam  pengambilan  keputusan  setiap Namun  demikian,  tampaknya  nelayan kebijaksanaan,  perencanaan,  alokasi  dan pengguna  jaring arad tidak  jera,  karena penyelenggaraan  serta  pengawasan. adanya  razia  tersebut  bukan  menghilangkan Belakangan  ini  juga  telah  terbentuk  forum penggunaan jaring tersebut, melainkan malah Koordinasi  Pengelolaan  Pemanfaatan semakin  banyak  hingga  dapat  dijumpai  di Sumberdaya Ikan   (FKPPS). Forum Nasional hampir seluruh perairan Cirebon. Puncak dari yang terdiri dari unsur Pemerintah, Perguruan keresahan  masyarakat,  pada  tahun  1994 Tinggi,   HNSI, MPN. Forum ini akan dibentuk masyarakat  melakukan  protes  dengan    u n t u k   t i n g k a t   p r o p i n s i   d a n menulis  surat  kepada  wakil  presiden  melalui k a b u p a t e n / k o t a m a d y a .   S a l a h   s a t u kotak  pos  5000  yang  berisi  tentang rekomendasi yang dihasilkan di kota Cirebon merajalelanya  pengoperasian  pukat  harimau adalah  tetap  mempertahankan  Keppres di  perairan  pantai  Cirebon.    Surat  tersebut 38/1980.
Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah ditembuskan kepada Gubernur KDH Tk I Jawa
sebenarnya  terlambat  merespon  pelarangan
Barat dan Bupati KDH Tk  II Cirebon. Akhirnya penggunaan arad .  Enam  tahun  setelah pada tahun itu juga dilakukan lagi penertiban dikeluarkan Keppres 39/80 tentang t rawl , baru jaring arad oleh  instasi  terkait,  dan  hasilnya d i k e l u a r k a n n y a   S K .   G u b e r n u r   N o . banyak  jaring arad yang  disita  dan  dibakar. 523.4/285/1986  pelarangan trawl di  perairan Intansi yang memiliki kewenangan untuk Jawa  Tengah.  Kemungkinan  Pemda  Jateng menindak  pelanggaran  penggunaan  jaring
terlambat merespon pelarangan cotok terkait yang dilarang dioperasikan adalah Gubernur. dengan  penerapan  kriteria trawl pada  jaring Gubenur biasanya lalu mengeluarkan instruksi cotok . Perdebatan kriteria apakah jaring cotok kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk termasuk trawl cukup  menyita  waktu, melakukan penindakan terhadap pelanggaran sementara  keresahan  nelayan  terus penggunaan  alat  tangkap.  Sebagai    contoh, berlangsung. penindakan  Bupati  Kepala  Daerah  Tingkat  II
Pemerintah  daerah  mengaku  masih
Cilacap  yang  telah  mengambil  langkah terbatas  memberikan  penjelasan  teknis menangkap  kapal  yang  menggunakan  jaring
tentang  jenis-jenis  dan  ukuran    alat  tangkap arad dan  mengajukan  kepada  institusi yang dilarang. Upaya ini dilakukan oleh Dinas pengadilan.  Peranan,  Dinas  Perikanan Perikanan  Kabupaten/Kotamadya  melalui
Propinsi  hanya  sebatas  memberikan pendekatan  pembinaan  atau  penyuluhan penjelasan  teknis  apa  yang  disebut  dengan
terhadap  kelompok-kelompok  nelayan  yang P e r i k a n a n   P r o p i n s i .   K e c e n d e r u n g a n menggunakan  alat  tangkap  yang  merusak menempatkan  organisasi  koperasi  di  tingkat tersebut.  Penegakan  hukum  terhadap propinsi  sejajar  Dinas  Perikanan  Propinsi penggunaan  Jaring cotok tidak  dapat terlihat  dengan  memberikan  peranan  yang d i l a k u k a n   o l e h   D i n a s   P e r i k a n a n besar  kepada    Pusat  Koperasi  Unit  Desa Kabupaten/Kotamadya,  karena  instansi  ini (PUSKUD),  PUSKUD  adalah  gabungan bukan  instansi  yang  memiliki  kewenangan koperasi perikanan (KUD MINA) yang berada menindak  pelanggaran  penggunaan  alat di  beberapa  kabupaten  di  Jawa  Tengah. tangkap tertentu.  Dinas Perikanan Kabupaten Kewenangan  PUSKUD  di  Jawa  Tengah s e b a t a s   m e l a k u k a n   p e m b i n a a n   d a n terlihat  dari  pengelolaan  pajak  setoran  dari p e n y u l u h a n   ( p e n c e g a h a n )   t e r h a d a p kegiatan TPI yang diberikan kepada PUSKUD kemungkinan  pelanggaran  penggunaan  alat yang   berkedudukan di Semarang. PUSKUD tangkap.
mendapat bagian  3,15% dari retribusi Tempat
Alasan  lain  yang  menjadi  argumen  soal Pelelangan  Ikan.  Selain  itu  bagian  tersebut pelanggaran arad di  Pantura  adalah digunakan untuk dana  paceklik nelayan, dana keterbatasan  sarana-prasarana  dalam asuransi,  biaya  penyelenggaraan  lelang melakukan  pengawasan  guna  pencegahan termasuk  gaji  karyawan  dan  administrasi penggunaan arad .  Di  Rembang  misalnya, pengelola  TPI,  dan  biaya  perawatan  dan tidak  memiliki  perahu  bermotor  yang  cukup p e n g e m b a n g a n   s a r a n a   d a n   s e w a besar kecuali harus sewa dari Polairud-Polda TPI.Kecenderungan  pengelolaan  perikanan Jateng di Semarang, dan salah satu sumber seperti ini jelas merupakan inisiatif pemerintah dana  untuk  operasi  seringkali  dibebankan u n t u k   m e n d o r o n g   k e b i j a k a n n y a   d a n kepada  KUD-KUD.  Beberapa  KUD-KUD memfasilitasi  pengendaliannya  terhadap diminta bantuan sumbangan dana untuk biaya pasar (TPI), dan bukan inisiatif masyarakat itu operasi  penertiban  alat  tangkap  yang sendiri.
dianggap merusak itu. Belum  ada  organisasi  masyarakat nelayan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai Soal Keterwakilan  Nelayan
stakeholde r  dalam  pengelolaan  sumberdaya Pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di perikanan.  KUD  dan  HNSI  belum  dapat Jawa  Tengah  cenderung  dibebankan  pada dikatakan  sebagai stakeholder masyarakat tingkat  propinsi  bukan  di  tingkat  kabupaten nelayan. KUD dan HNSI telah gagal sebagai atau  kotamadya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari wakil komunitas nelayan.   M a s y a r a k a t jenjang kewenangan institusi baik pemerintah, nelayan  yang  berada  di  pedesaan  telah koperasi  nelayan atau organisasi HNSI. Dinas terpecah  ke  dalam  ikatan-ikatan  sosial Perikanan  Propinsi  misalnya,  memiliki b e r d a s a r k a n   k e l o m p o k   k e p e n t i n g a n kewenangan  penentuan  kebijakan  perijinan organisasi  perkotaan  yang  didirikan  bukan dan  program  kegiatan  pengelolaan  yang sepenuhnya  beranggotakan  nelayan. d i s e l e n g g a r a k a n   d i   k a b u p a t e n   d a n Akibatnya  organisasi  itu  tidak  berakar  di kotamadya,  terutama  dalam  penentuan kalangan  masyarakat  nelayan.  Organisasi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi nelayan yang namanya   KUD MINA TPI.  Kegiatan  perikanan  yang  strategis  di misalnya,  memiliki  jalur  organisasi  sendiri  di daerah  kabupaten  atau  kotamadya  justru masyarakat  desa  nelayan,  demikian  juga masih dikuasai oleh daerah propinsi.   Di lain organisasi  HNSI juga memiliki jalur organisasi pihak,  Dinas  Perikanan  Kabupaten  hanya sendiri di tingkat masyarakat. Masing-masing ditempatkan  sebagai  instansi  pelaksana  dan organisasi  memiliki  wadah  di  tingkat pemantau  terhadap  implementasi  kebijakan pedesaan,  ini  berarti  bahwa  masyarakat dan  program  yang  datang  dari  Dinas nelayan  telah  terpecah-pecah  ke  dalam
beberapa  kelompok  organisasi  yang  bukan menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan dikelola  oleh  nelayan.  Kelompok  nelayan  ini    KUD  harus  pegawai  negeri.  Oleh  karena  itu, dalam  kenyataannya  hanya  sekedar  wadah manager  atau  pengelola  KUD  di  daerah berhimpun  yang  dimanfaatkan  sebagai tersebut  adalah  seorang  Kepala  Cabang kepentingan  organisasi.  Sebab  kedua Dinas  Kecamatan  Babakan.  Adanya organisasi  nelayan  ini,  hidupnya  tidak ketentuan yang demikian, maka jelas seorang tergantung dari hasil tangkapan ikan nelayan pengelola KUD tidak akan berorientasi untuk menjadi anggota, melainkan dari pajak yang di kepentingan anggotanya.
Dengan  kenyataan  tersebut  di  atas,
pungut  dari  kegiatan  pelelangan  ikan  di  TPI.
t a m p a k n y a   d a p a t   d i k a t a k a n   b a h w a KUD tidak merasa “bersalah” jika koperasi ini
stakeholder tersebut  tidak  bertindak tidak  memberikan  sesuatu  manfaat  kepada
semestinya  sebagai  wakil  dari  nelayan. anggota. Selain itu, dalam prakteknya nelayan
Dalam  kasus  pengoperasian  jaring cotok ini, anggota  KUD  tidak  pernah  memberikan
KUD tidak mau tahu tentang persoalan yang setoran kepada KUD  seperti iuran wajib, atau
d i h a d a p i   n e l a y a n   k e c i l   d i   d a l a m iuran  pokok  sebagai  layaknya  anggota memperjuangkan  kepentingannya.  Demikian koperasi. Jadi dengan demikian, yang terjadi
j u g a ,   H N S I   b e l u m   d a p a t   d i k a t a k a n tidak  ada  ikatan  emosional  antara  KUD  dan
memperjuangkan   nelayan kecil. HNSI masih nelayan yang tercatat sebagai anggota KUD.
Demikian pula di Jawa Barat, contohnya terbatas  upaya  membantu  penanganan di komunitas nelayan Babakan, Cirebon.  KUD kasus-kasus  konflik  fisik  yang  menimpa Mina  memang  ada  di  daerah  ini,  akan  tetapi nelayan. Lebih daripada itu, setelah dilakukan t i d a k   b e r f u n g s i   s e b a g a i m a n a   y a n g sosialisasi  peraturan  yang  melarang  jaring seharusnya,  yaitu  melayani  kebutuhan arad ,  HNSI  hanya  menunggu  nelayan nelayan.  Oleh  karena  itu  keberadaan  KUD mempunyai  kesadaran  sendiri  untuk  tidak Mina  tidak  pernah  diakui  oleh  nelayan menggunakan alat tangkap tersebut.
Untuk  itu  perlu  melakukan  identifikasi setempat.  Secara  formal  organisatoris  KUD
karakteristik  komunitas  nelayan. Identifikasi Mina  memang  memiliki  beberapa  unit karakteristik    komunitas  nelayan  tersebut kegiatan,  mulai  dari  unit  pelelangan  ikan
sangat  penting  untuk  meminimalkan  konflik- s a m p a i   p e r k r e d i t a n .   A k a n   t e t a p i
konflik  kepentingan  di  dalam  pengelolaan kenyataannya,  semua  itu  tidak  ada sumberdaya  perikanan.  Ketika  nelayan kegiatannya.    Satu-satunya  kegiatan  KUD
dengan alat tangkap yang sangat terbatas dan yang  berjalan  hanyalah  memungut  retribusi
menghasilkan  tangkapan  ikan  yang  minimal, penjualan  teri  nasi.  Secara  teoritis  hasil
maka  dorongan  untuk  melakukan  praktik retribusi  tersebut  digunakan  untuk  keperluan
penangkapan secara destruktif menjadi besar. nelayan,  seperti  dana  paceklik,  dana
Hal  itu  menimbulkan    motivasi  bagi  setiap kecelakaan,  dan  lain-lain.  Akan  tetapi orang untuk semakin meningkatkan kuantitas kenyataannya  juga  dana-dana  tersebut  tidak
dan  kualitas  eksploitasinya.  Eksploitasi  yang pernah  sampai  kepada  nelayan.  Dengan
berlebihan  ini  mengakibatkan  semakin demikian  KUD  hanyalah  merupakan menurunnya  ketersediaan  sumberdaya  laut. perpanjangan  tangan  pemerintah  daerah
Menurunnya  sumberdaya  laut  akibat u n t u k   m e m u n g u t   r e t r i b u s i ,   t a n p a
eksploitasi yang berlebihan ternyata semakin memperhatikan aspirasi anggota KUD.
Hal tersebut di atas terjadi karena adanya m e n i n g k a t k a n   k o m p e t i s i   p e r b u r u a n intervensi pemerintah (Pemda) yang membuat sumberdaya  laut,  tak  terkecuali  dengan  cara KUD  Mina  menjadi  tidak  pernah  mandiri. destructive  fishing .  Cara  penangkapan Sebagai  contoh  adalah  adanya  ketentuan tersebut   yang kemudian menjadi akar konflik dalam  Perda  No.  11  tahun  1999,  yang dari  perbedaan  alat  tangkap.  Selain
merupakan  konflik  yang  disebut  Charles
m a s i h   l e m a h n y a   p a d a   t a r a f
(1992) sebagai konflik alokasi internal. Konflik
implementasinya  di  lapangan  sehingga tersebut  juga  dapat  disebut  sebagai  konflik
penggunaan  masih  tinggi,  seperti  masih akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan
lemahnya  penegakan  aturan  petugas,
oleh  praktek  satu  pihak  yang  merugikan
sarana  prasarana,  belum  berfungsinya nelayan lain (Satria, 2006).
organisasi nelayan seperti KUO, HNSI. Hal
Konflik tersebut juga  seringkali disinyalir
ini  karena  KUD,  HNSI  belum  merupakan sebagai  konflik  primordial,  yang  dipicu  oleh cerminan  solidaritas  nelayan,  karena p e n e r a p a n o t o n o m i   d a e r a h .   U p a y a
permasalahan  dan  aspirasi  nelayan  pun pengusiran  nelayan  A  terhadap  B  lalu
tidak direspon oleh organisasi tersebut.
dianggap  sebagai bentuk pengkavlingan laut.
I mplikasi Kebijakan Begitu  pula  pengusiran  nelayan  tradisional
Pembentukan  organnisasi  komunitas
terhadap  nelayan trawl yang  merupakan nelayan  ( Civil  Society  Organization )  dengan konflik kelas. Padahal konflik yang terjadi tidak memilih pengurus yang mewakili karakteristik ada  hubungannya  dengan  otonomi  daerah.
k e m a j e m u k a n   k o m u n i t a s   n e l a y a n .
Bahkan kebanyakan nelayan sendiri juga tidak
Diharapkan  dapat  menyampaikan  aspirasi mengerti apa itu otonomi daerah. Oleh sebab serta  dapat  melakukan  perencanaan itu, perencanaan  pengelolaan perikanan yang pengelolaan  dan  pelaksaan  kegiatan  yang dilakukan secara sentralistik di tingkat propinsi
sesuai  dan  dapat  memperjuangkan  aspirasi akan  semakin  menjauhkan  dari  aspirasi  dan serta kepentingan nelayan. kepentingan  masyarakat  nelayan,  dan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan DAFTAR PUSTAKA akan  selalu  tidak  memberikan  kewenangan satuan-satuan  adminsitrasi  pemerintah  yang Charles, A.T. 1992. Fishery Conflicts : A Unified langsung  berhadapan  dengan  masyarakat
Framework in Marine Policy, 16(5): 379-
nelayan.
393. (1992). Indrawasih,  R.(ed).  2003.  ”Kebijakan IV. K E S I M P U L A N   D A N   I M P L I K A S I Pengelolaan  Sumberdaya  Laut  :

## KEBIJAKAN
Pelajaran  dari  Kabupaten  Rembang- Jawa Tengah”. PMB-LIPI. Jakarta.
Kesimpulan
Satria,  A.  2006.  “Konflik  Nelayan”,  makalah
1. Permasalahan  umum  dalam  Perikanan
yang  dipresentasikan  dalam  Seminar
Ta n g k a p   d i   P a n t u r a   J a w a   y a i t u
Hasil-hasil  Penelitian  PMB-LIPI  19
penggunaan  jaring arad/cotok oleh
Setember 2006.
nelayan.
Wahyono,  A.  dkk.  2001.  ”Pemberdayaan
2. Penggunaan  jaring  arad  tersebut  banyak
Masyarakat  Nelayan”.  Media  Presindo,
m e n i m b u l k a n   k o n f l i k   b e r d i m e n s i
Yogyakarta.
perorangan  antar  warga  masyarakat  dan Adullah, Nurdin. 2006. ”Kualitas Sumberdaya antar kelompok nelayan yang tak kunjung
I k a n   T u r u n   2 5 % - 3 0 % ”
selesai.
(http://www.bisnis.com/servlet/page?
3. Alat  tangkap  yang  digunakan  bukan
_ p a g e i d = 4 7 7 & _ d a d   p o r t a l 3 0
merupakan  identitas  sosiokultural  suatu
&_schema=PORTAL30&pared_id=4358
komunitas nelayan.
37&patop_id=W09,  Selasa  2  Mei  2006,
4. Langkah  penyelesaian  masalah  sudah
diakses 19 Februari 2009).
d i l a k u k a n   d e n g a n   m e n g e l u a r k a n Peraturan  Pemerintah  yang  melarang Kompas. Sabtu, 28 April 2001. Konflik Belum penggunaan jaring arad. Namun demikian
Teratasi,  Nelayan  Resah  (http://www2
. k o m p a s . c o m / k o m p a s -
http://www2.kompas.com/kompascetak/
cetak/0104/28/daerah/  konf19.  htm  , 0105/15/daerah/konf2 1 . h t m , diakses 18 Mei 2009). Selasa 15 Mei 2001 . Diakses 19 Februari Suara Merdeka. Selasa, 7 Oktober 2003. Ikan 2009. Hasil Tangkapan Merosot  Tajam  Gara- Sundaya, Yuhka. 2009, Fakta Illegal Fishing di g a r a J a r i n g A r a d Indramayu  dan  Konsep  Penegakkan. ( h t t p : / / w w w. s u a r a m e r d e k a . c o m / h t t p : / / m u k h t a r   a p i . b l o g s p o t . c o m harian/ 0310/07/dar3.htm diakses 18 Mei / 2 0 0 9 / 0 3 /   f a k t a - i l l e g a l - f i s h i n g - d i - 2009). indramayu-dan.html  (diakses  18  mei 2009) Suprapto,  Hanni  V,  Thoha  D.  2001.  “Konflik W a r n a i   N e l a y a n   P a n t u r a ” ,