## Volume 6 No. 1, Juli  2022
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA TERHADAP PELAKU USAHA KECIL BERBASIS EKONOMI KREATIF YANG BERKEADILAN
Muhammad Abdu Robby, Etty Mulyati, & Nun Harrieti Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: jundiabdu@gmail.com , etty.mulyati@unpad.ac.id , nun.harrieti@unpad.ac.id

## Abstract
The existence of capital problems faced by economic entrepreneurs is a basic problem that must be resolved immediately so that the government can encourage economic improvement and the competitiveness of the creative economy. This study aims to determine the regulation of venture capital in Indonesia in order to encourage the development of small businesses based on a just creative economy, as well as to find out efforts to optimize venture capital company financing in encouraging the development of small businesses based on creative economy through a study of regulations concerning Venture Capital in Indonesia. The research method used is using a normative juridical approach, which is a research conducted using a statutory or written approach. The results of the study show that Indonesia has regulations regarding venture capital companies issued by the Financial Services Authority, this is in line with the national goal of increasing economic growth of medium and small entrepreneurs in the creative economy sector, Optimizing venture capital company financing in encouraging the development of small businesses based on creative economy through  the  Mentoring  program  for  access  to  capital  in  the  Non-Banking  sector,  Venture  Capital  and Community Funds are government priority programs with an indicator of the number of creative economy actors  who  receive  Assistance  in  access  to  capital  in  the  Non-Banking  sector,  Venture  Capital  and Community Funds.
Keyword : Ventura capital, UMKM, Economic creative, Justice

## Abstrak
Adanya permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha ekonomi kreatif merupakan masalah dasar yang harus segera di selesaikan agar pemerintah dapat mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing ekonomi kreatif. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui pengaturan modal ventura di Indonesia dalam  rangka  mendorong  perkembangan  usaha  kecil  berbasis  ekonomi  kreatif  yang  berkeadilan,  serta mengetahui upaya optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha  kecil  berbasis  ekonomi  kreatif  melaluikajian  peraturan  Tentang  Perusahaan  Modal  Ventura  di Indonesia.  Metodepenelitian  yang  digunakan  yaitu  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif, yakni  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  atau peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia memiliki peraturan tentang perusahaan modal ventura yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi pengusaha menengah dan kecil pada bidang ekonomi kreatif, Optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melalui program Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat merupakan program prioritas pemerintah dengan indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat.
Kata Kunci : Modal Ventura, Ekonomi Kreatif, Keadilan

## A. PENDAHULUAN
Pertumbuhan GNP ( Gross National Product) dan pengentasan kemiskinan menjadi topic hangat dalam pembangunan ekonomi sebuah Negara. Dalam hal ini, terdapat dua prinsip  yang  digunakan  sebagai  strategi  pembangunan  yakni,  pertama,  pertumbuhan GNP,  modernisasi  alat-alat  produksi,  serta  penggunaan  modal  besar  dan  teknologi. Kedua,  pengentasan  masyarakat  dari  kemiskinan,  pemenuhan  kebutuhan  pokok, kemandirian,  dan  pembagian  kekuasaan  yang  proporsional. 1 Salah  satu  upaya  yang dapat dilakukan dalam pembangunan ekonomi adalah dengan pengentasan kemiskinan. Pengalaman  yang  ada  menunjukan,  pengentasan  masyarakat  dari  kemiskinan  dan pemenuhan kebutuhan pokok lebih penting daripada pertumbuhan GNP. 2 Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42  juta  orang,  meningkat  1,63  juta  orang,  persentase  penduduk  miskin  pada  Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin. 3
Gambar I. Profil kemiskinan di Indonesia Sumber : berita resmi statistik No. 56/07/Th.XXIII, 15 Juli 2020
Upaya pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri. Salah satu caranya adalah dengan penguatan berbagai aspek  di  sektor  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  yang  pada  dasarnya
1 Rudolf H. Starhm, Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang , Jakarta : PT Pustaka Cidesindo, 1999, hlm. 1.
2 Ibid ., hlm. 1
3 Sumber  data  :  https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret- 2020-naik-menjadi-9-78-persen.html
merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. 4 Melalui  UMKM  berbasis  ekonomi  kreatif  masyarakat  bisa  mendapatkan pendapatan dengan menjadi pelaku atau pun pekerja dalam sector usaha tersebut. Dari sinilah tenaga kerja terserap, sehingga masalah pengangguran dapat teratasi, produksi meningkat  dengan  disertai  peningkatan  daya  beli,  terpenuhinya  kebutuhan  sandang, pangan  dan  papan  penduduk  hingga  akhirnya  terciptalah  kemakmuran  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Perkembangan sektor UMKM berbasis ekonomi kreatif di Indonesia telah dimulai sejak 10 tahun terakhir ini. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat saja yang memasarkan produknya lewat e-commerce Blibli.com meningkat. Deputy Chief Marketing Officer (CMO) Blibli.com Andy Adrian mengungkapkan, per kuartal dua 2019  ada  lebih  dari  3000  UMKM  yang  bergabung  di  mal  online  tersebut. 5 Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap sektor ini masih sangat minim, begitu pula dengan  pihak  perbankan  dan  Bank  Indonesia. Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif  (Parekraf)  menilai  pertumbuhan  industri  kreatif  masih  belum  maksimal, meskipun tercatat ada pertumbuhan sebesar 5%, 6 masih jarang ada pihak yang bersedia memberikan  bantuan  pendanaan misal perbankan. Guna  mengakomodir  kendala pendanaan, Badan Ekonomi Kreatif membuat Bekraf  Financial Club. Tapi kehadiran BFC tidak lantas membuat tantangan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif menjadi lebih mudah  dihadapi. Permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  perusahaan  menengah dan  kecil  tidak  hanya  terbatas  pada  sulitnya  memperoleh  modal,  tetapi  juga  pada umumnya  perusahaan  menengah  dan  kecil  itu  mempunyai  kesulitan  dalam  hal lemahnya kemampuan manajemen. Kelemahan di bidang manajemen dapat dikatakan
4 Wilejo Wirjo Wijono , Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan (makalah apresiasi terhadap tahun keuangan mikro 2005 dan Millennium Development Goals (MDGs), hlm. 1, dalam euis amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Jakarta: rajawali Pers, 2009), hlm, 7.
5 Sumber  :  https://bisnis.tempo.co/read/1224091/jumlah-umkm-jawa-barat-yang-pasarkan-produk-via-blibli- meningkat/full&view=ok
6 Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Tak Punya Badan Hukum, Pebisnis Kreatif Kian Sulit Akses  Kredit"  ,  https://katadata.co.id/berita/2018/10/11/tak-punya-badan-hukum-pebisnis-kreatif-kian-sulit-akses- kredit-bank
ciri umum perusahaan menengah dan kecil, karena pada umumnya mereka tidak mampu untuk mengerjakan tenaga-tenaga yang terampil di bidang manajemen.
Salah satu aspek penting atau pilar dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah ketersediaan  lembaga  keuangan.  Lembaga  keuangan  diharapkan  dapat  memberikan pendanaan  yang  menjadi  dasar  dalam  pertumbuhan  dan  pengembangan  ekonomi kreatif. Namun, pelaku ekonomi kreatif saat ini terkendala dengan akses pendanaan dari lembaga  keuangan  khususnya  perbankan,  diakibatkan  adanya  kebijakan  perbankan dalam memberikan pembiayaan atau kredit kepada pelaku ekonomi kreatif. Perbankan diwajibkan  berpedoman  serta  memperhatikan  asas-asas  perkreditan  yang  sehat  dan menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Bank  harus  melakukan  penilaian  yang  seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan kondisi ekonomi (condition of economy) dari pelaku ekonomi kreatif  yang dikenal dengan prinsip 5 C’s. 7 Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  Tentang  Perbankan  selanjutnya  disebut  UU  Perbankan.    Dengan  adanya kebijakan perbankan tersebut penyaluran dana dari perbankan ke pelaku ekonomi kreatif sulit untuk dipenuhi. Kurang lancarnya dukungan pendanaan oleh lembaga keuangan khususnya perbankan mengakibatkan tidak sedikit pelaku ekonomi kreatif yang terjerat masalah dengan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan  illegal ataupun rentenir.
Selain  terkendala  kebijakan  perbankan,  akses  pembiayaan  juga  didasari  pada pelaku ekonomi kreatif saat ini yang lebih banyak didominasi oleh orang ‐ orang muda (start  up)  dan  kadang  bisnis  atau  industrinya  masih  non ‐ formal,  sehingga  perbankan tidak mempunyai keyakinan dalam memberikan pembiayaan atau kredit. Padahal hasil kreasi  dari  orang ‐ orang  muda  seringkali  sangat  kreatif,  menjadi  potensi  industri  dan bisnis yang menguntungkan. Permasalahan ini memerlukan kebersamaan, sinergi dari semua  pihak  karena  sistem  ekonomi  Indonesia  adalah  demokrasi  ekonomi,  yang
7 Hari Sutra Disemadi, Risk Management In The Provision Of People’s Business Credit As Implementation Of Prudential Principles , Diponegoro Law Review, 4(2), 194-208, (2019): hlm. 195.
mengharuskan  adanya  keterlibatan  sinergi  antara  pemerintah,  rakyat  dan  pengusaha swasta.  Keterlibatan  serta  kerja  sama  tersebut  pula  dapat  diimplementasikan  dalam membantu menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Fakta empiris yang menunjukan adanya permasalahan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif terhadap akses pembiayaan  ke  lembaga  perbankan  harus  menjadi  perhatian  semua  pihak.  Untuk  itu perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah “inklusi keuangan”. 8
Adanya permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha ekonomi kreatif merupakan masalah dasar yang harus segera di selesaikan agar pemerintah dapat mendorong  peningkatan  ekonomi  dan  daya  saing  ekonomi  kreatif,  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  18/PMK.010/2012  Tentang Perusahaan  Modal  Ventura  (PMK  tentang  modal  ventura)    mengatur  tentang  tujuan kegiatan  perusahaan  modal  ventura  yaitu  diantaranya  mengembangkan  usaha  kecil berbasis  ekonomi  kreatif  yang  pada  tahap  awal  usahanya  mengalami  kesulitan  dana (modal) serta membantu usaha kecil berbasis ekonomi kreatif yang berada pada tahap pengembangan.  Dengan  adanya  peraturan  menteri  tersebut  diharapkan  perusahaan modal ventura ikut serta dalam mengembangkan dan mendorong kemajuan pengusaha ekonomi  kreatif  baik  pemula  maupun  yang  membutuhkan  pengembangan  usaha terutama dalam masalah permodalan dan manajemen pengelolaan perusahaan.
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pertumbuhan  dan  daya  saing  usaha kecil berbasis ekonomi kreatif menghadapi kendala berupa akses terhadap permodalan dan tingginya biaya untuk memperoleh kredit. Di beberapa negara, karena kompetisi di sektor  perbankan  terbatas,  bank  tidak  mempunyai  tekanan  untuk  mengembangkan penyaluran kreditnya kepada usaha kecil. Disisi lain, usaha kecil menghadapi kendala untuk  mengakses  lembaga  keuangan  karena  tingginya  resiko  dan  biaya  transaksi. Perbankan  menghadapi  kendala  karena  kekurangan  informasi  tentang  usaha  kecil, kesulitan  dalam  melaksanakan  kontrak  (akibat  lemahnya  sistem  hukum  dan  sistem
8 Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional  Kementerian Hukum Dan HAM RI, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum  Terkait Peran Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif . hlm. 6
pengadilan  yang  tidak  efisien),  dan  kekurangan  instrumen  untuk  mengelola  resiko. Strategi untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan prinsip pasar adalah  mengurangi  resiko  dan  biaya  transaksi,  meningkatkan  kapasitas  lembaga perbankan,  dan  meningkatkan  tekanan  persaingan  dari  lembaga  perbankan  untuk melihat pasar usaha kecil menguntungkan dan berkelanjutan. Termasuk  dalan strategi ini adalah mengembangkan lembaga keuangan alternatif, termasuk modal ventura dan sewa guna usaha. 9
Kehadiran modal ventura diharapkan dapat membantu perusahaan menengah dan kecil dalam rangka memberikan bantuan permodalan dan bimbingan manajemen agar perusahaan yang dibina tersebut dapat berkembang dengan baik. Modal ventura adalah usaha penyertaan saham dalam jangka waktu tertentu pada suatu proyek (perusahaan) yang dinilai mempunyai proyek cerah tanpa memerlukan jaminan/agunan (collateral). Di samping itu pemilik saham ikut serta dalam pengelolaan perusahaan yang dibiayainya. 10 Dengan demikian, modal ventura merupakan investasi aktif artinya pemasukan modal ventura  ke  dalam  suatu  perusahaan  biasanya  disertai  dengan  keterlibatan,  jika  perlu dalam  fungsi  manajemen  utama  yang  dapat  menentukan  suksesnya  usaha,  seperti pemasaran, finansial, dan pengawasan operasional.
Modal  ventura  merupakan  salah  satu  sumber  pembiayaan  bagi  pengusaha  kecil dalam bentuk modal penyertaan. Secara konseptual modal ventura adalah dana usaha dalam bentuk penyertaan (saham) atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham. 11 Perusahaan modal ventura dapat dikatakan merupakan perusahaan pembiayaan yang berisiko  tinggi,  karena  perusahaan  modal  ventura  tidak  diperkenankan  menarik modalnya kembali (divestasi) sebelum jangka waktu pasangan usaha yang dibantunya mengalami  kerugian  atau  bahkan  usahanya  tidak  berjalan  seperti  yang  diharapkan,
9 Rogier van Den Brink (Deputy Resident Representative World Bank Resident Mission Harare, Zimbabwe, “Strengthening the Capacity of SMEs to Venture into the Export Market, Conference on Business Opportunities for SMEs in the SADC, Zimbabwe, September 20-21”. Hal yang sama dapat dilihat dalam Background Report ADB SME Development TA, “Strategies To Enhance Market Based Lending To SME (Bahasa Indonesia)”, Andi Ikhwan dan Wolfram Hiemann (Juli 2001).
10 Hoedhiono Kadarisman ,Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan . Jakarta : IBEC. hlm.144 11 Krisna Mukti, Strategi Pengembangan Koperasi Melalui Kemitraan Usaha Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat , Makalah Seminar Perekonomian, 1997, hlm. 18.
apabila  terjadi  hal-hal  seperti  tersebut  di  atas  perusahaan  modal  ventura  tidak  dapat menuntut ganti kerugian apapun kepada perusahaan pasangan usahanya. 12
Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia dalam arti institusional dan formal merupakan  pranata  hukum  dan  bisnis  yang  relative  masih  baru.  Meskipun  demikian, usaha  modal  ventura  ini  ke  depan  mempunyai  prospek  yang  cukup  baik  mengingat keberadaannya  mempunyai  peranan yang  sangat  penting  bagi  pengembangan  usaha., khususnya bagi usaha kecil di Indonesia. Kendala-kendala secara umum yang selama ini dihadapi  oleh  usaha  kecil,  seperti  keterbatasan  modal,  kemampuan  manajemen  dan teknologi akan dapat dieliminasi dengan adanya lembaga pembiayaan modal ventura.
Sejalan  dengan  berkembangnya  internet,  muncul  pemahaman  baru  mengenai paradigma pemasaran berupa konsep pemasaran modern berorientasi pasar/konsumen atau revolusi pemasaran berupa electronic marketplace. Dengan adanya media pemasaran berbasis teknologi ini banyak pengusaha yang memasarkan olahan produknya melalui aplikasi seperti Facebook, Instagram, Website serta media online lainnya. Penelitian ini akan memfokuskan pada optimalisasi eran perusahaan modal ventura terhadap usaha kecil berbasis ekonomi kreatif dengan obyek berupa usaha fashion dan kerajinan yang berbahan  dasar  kulit  yang  memiliki  keterbatasan  modal  dan  masih  merintis  usaha dengan mengguanakan teknologi sebagai media pemasaran.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif,  yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau  peraturan  tertulis.  Penelitian  ini  juga  akan  menggunakan  metode  pendekatan analisis  atau  analytical  approach  yaitu  menganalisis  bahan  hukum  untuk  mengetahui makna  yang  terkandung  dalam  istilah  yang  digunakan  oleh  norma  dalam  peraturan perundang-  undangan  secara  konsepsional.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  metode pendekatan kasus atau case approach, bertujuan untuk mempelajari norma- norma hukum yang diterapkan dalam praktek hukum.
12 Nanda  Safarida, Lembaga  Keuangan  Bank  Dan Nonbanksyariah  Modal  Ventura  Syariah ,  Institut Agama Islam Negeri Langsa, 2019. hlm. 14

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Modal  Ventura  di  Indonesia  Dalam  Rangka  Mendorong Perkembangan Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)  2005-2025  karena  akan  mempengaruhi  pencapaian  target  pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk  ke  dalam  kelompok  negara-negara  berpenghasilan  menengah  atas  (upper- middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan  di  berbagai  bidang  dengan  menekankan  terbangunnya  struktur perekonomian  yang  kokoh  berlandaskan  keunggulan  kompetitif  di  berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Dalam  kaitanya  dengan  rencana  pembangunan  nasional,  bidang  ekonomi merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional. Struktur perekonomian yang kuat dan kokoh akan sangat berpengaruh  dalam  pembangunan  nasional  Indonesia.  Salah  satu  struktur perekonomian  ditopang  oleh  adanya  Usaha  mikro,  Kecil  dan  Menengah  atauu UMKM. UMKM sebagai penopang perekonomian masyarakat memiliki arti penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.
Membangun suatu usaha merupakan salah satu alternatif bagi sebagian orang dalam menunjang dan meningkatkan finansialnya. Dengan memulai suatu bisnis dapat  lebih  fleksibel  dalam  melakukan  pekerjaan  dan  lebih  bebas  dalam mengekspresikan  kreativitas  dan  kemampuan.  Dewasa  ini,  masyarakat  memiliki minat yang tinggi dalam membangun usaha dalam bentuk UMKM karena memiliki fleksibilitas  dibandingkan  dengan  perusahaan  besar.  UMKM  merupakan  usaha
ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 13
Semua  keberhasilan  yang  telah  dicapai  oleh  UMKM  juga  memiliki  titik kelemahan  yang  harus  segera  diselesaikan  untuk  dicarikan  solusi  yang  terbaik. Peluang Dan Tantangan Kelemahan yang dihadapi oleh para pengusaha  UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai indikator yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial  dan  keterampilan  beroperasi  dalam  mengorganisir  dan  terbatasnya pemasaran.
Membangun  sebuah  UMKM  memiliki  poin  yang  lebih  menguntungkan, khususnya  bagi  masyarakat  yang  awam  terhadap  dunia  bisnis.  Tidak  sedikit UMKM  belum  menerapkan  administrasi  keuangan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa banyak UMKM yang belum melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran untuk  pendanaan  kegiatan  operasional.  Dalam  pengelolaan  keuangannya,  masih banyak ditemukan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Lokasi pekerjaan UMKM pun dapat berpindah sewaktu  – waktu dikarenakan ijin badan usaha yang didapatkan oleh pengelola UMKM tersebut tidak termasuk tanah dan juga bangunan, sehingga sangat mudah apabila ingin berpindah lokasi pekerjaan.
Kesulitan  yang  dihadapi  oleh  UMKM  di  Indonesia  yang  paling  dominan adalah  dari  faktor  permodalan  dan  pemasaran.  Untuk  mengatasi  permasalahan permodalan  ini,  dijelaskan  sebanyak  17.50  persen  UMKM  menambah  modalnya dengan mengakses permodalan dari  bank, sisanya 82.50 persen tidak mengakses permodalan  ke  bank,  melainkan  ke  lembaga  Nonbank  seperti  Koperasi  Simpan Pinjam  (KSP),  perorangan,  keluarga,  modal  ventura  dan  lainya.  Hal  ini menunjukkan bahwa keberadaan modal ventura diperhitungkan menjadi sebuah alternatif pembiayaan dalam UMKM di Indonesia.
13 Dinda  Amalia, Pengertian,  Jenis  dan  Perkembangan  UMKM  di  Indonesia ,  diakses  dari https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-danperkembangan-umkm-di-indonesia/, pada tanggal 11 januari 2022
Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia tidak kalah pentingya dengan keberadaan  lembaga  perbankan,  karena  usaha  modal  ventura  memiliki  peluang untuk  semakin  berkembang  dan  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  khususnya  kepada  pelaku  usaha  yang membutuhkan tambahan dana untuk memajukan usahanya. Serangkaian kebijakan dikeluarkan  oleh  pemerintah  melalui  regulasi  turut  mendorong  perkembangan usaha  modal  ventura  di  Indonesia.  Dalam  artikel  ini  akan  diuraikan  tentang pemahaman  dasal  mengenai  pembiayaan  modal  ventura  termasuk  pengertian, pengaturan, manfaat, tujuan, karakteristik dari usaha modal ventura.
Usaha modal ventura tentu berorientasi pada bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun bukan berarti usaha modal ventura tidak memiliki resiko yang tinggi (high risk). Selain itu, keberadaan modal ventura menjadi mitra bagi usaha yang masih lemah baik dari segi permodalan maupun manajemen usaha. Modal venura banyak memberikan manfaat bagi pengembangan usaha di Indonesia baik usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum maupun non badan hukum (Contoh : UMKM).
Berikut adalah peraturan-peraturan terkait dengan usaha modal ventura: 14

## 1. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang
Pembiayaan  menjadi  tonggak  hukum  adanya  modal  ventura  di  Indonesia. Keputusan  presiden  tersebut  mengkategorikan  modal  ventura  sebagai lembaga pembiayaan bersama dengan sewa guna usaha, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.
Lembaga  pembiayaan  sendiri  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2 Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  1988  tentang Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung kepada masyarakat.
14 Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pembiayan Seri Literasi Perguruan Tinggi, Buku 5, hlm. 28
Pasal  1  angka  11  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  61 Tahun 1988 tentang Pembiayaan mendefinisikan perusahaan modal ventura sebagai  badan  usaha  yang  melakukan  usaha  pembiayaan  dalam  bentuk penyertaan  modal  ke  dalam  suatu  perusahaan  yang  menerima  bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu.
Lembaga  pembiayaan  terdiri  dari  bank  (bank  umum  maupun perkreditan)  dan  non  bank.  Lembaga  pembiayaan  non  bank  bedasarkan Keppres  No.  61  Tahun  1988,  antara  lain  meliputi  kegiatan  lembaga pembiayaan yang diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:
a. Sewa guna usaha (leasing);
b. Modal ventura (ventura capital);
c. Anjak piutang (factoring);
d. Pembiayaan konsumen (consumer finance);
e. Kartu kredit (credit card);
f. Perdagangan surat berharga (securities company).
2. Keputusan  Menteri  keuangan  Nomor  1251  /KMK.013/1988  tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1251 /KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Pasal 1 huruf H, Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk Jangka waktu tertentu.
Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha :
a. Sewa Guna Usaha;
b. Modal Ventura;
c. Perdagangan Surat Berharga;
d. Anjak Piutang;
e. Usaha Kartu Kredit;
f. Pembiayaan Konsumen.
Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk :
1. pengembangan suatu penemuan baru;
2. pengembangan  perusahaan  yang  pada  tahap  awal  usahanya mengalami kesulitan dana;
3. membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
4. membantu  perusahaan  yang  berada  dalam  tahap  kemunduran usaha;
5. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
6. pengembangan  pelbagai  penggunaan  teknologi  baru,  dan  alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
7. membantu pengalihan pemilikan perusahaan.
Penyertaan  modal  dalam  setiap  Perusahaan  Pasangan  Usaha  bersifat sementara  dan  tidak  boleh  melebihi  jangka  waktu  10  (sepuluh)  tahun. Penarikan  kembali  penyertaan  modal  (divestasi)  oleh  Perusahaan  Modal Ventura  dalam  segala  bentuknya,  dilaporkan  kepada  Menteri  selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.
3. POJK  Nomor  34/POJK  05/2015  tentang  Perizinan  Usaha  dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
Dalam  rangka  mewujudkan  industri  Perusahaan  Modal  Ventura  yang sehat,  tangguh,  dan  efisien,  serta  mampu  bersaing  dengan  lembaga  jasa keuangan lainnya, diperlukan pengaturan tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Pengaturan kelembagaan bagi Perusahaan  Modal  Ventura  disusun  dengan  memperhatikan  prinsip  kehati- hatian, masukan dari para stakeholders. Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, terdapat  beberapa  penyempurnaan  pengaturan  yang  diperlukan  terkait dengan  proses  perizinan  dan  pencatatan  kelembagaan  lain  yang  dilakukan
oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
Ruang  lingkup  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  antara  lain mengatur mengenai bentuk badan usaha bagi Perusahaan Modal Ventura atau Perusahaan  Modal  Ventura  Syariah,  yang  meliputi  perseroan  terbatas, koperasi,  dan  perseroan  komanditer.  Selain  itu,  dalam  rangka  penguatan kelembagaan  Perusahaan  Modal  Ventura  dan  Perusahaan  Modal  Ventura Syariah,  diatur  pula  mengenai  penguatan  permodalan,  struktur  organisasi, kewajiban  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dan  kewajiban  menjadi anggota asosiasi.
Sejalan  dengan  misi  OJK  untuk  mendukung  pengembangan  industri syariah,  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  juga  diatur  mengenai perizinan  usaha  dan  kelembagaan  bagi  Perusahaan  Modal  Ventura  Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, antara lain mengenai izin usaha, pimpinan Unit Usaha  Syariah,  pemisahan  Unit  Usaha  Syariah,  dan  konversi  Perusahaan Modal Ventura menjadi Perusahaan Modal Ventura Syariah.
4. POJK  Nomor  35/POJK  05/2015  tentang  Penyelenggaraan  Usaha Perusahaan Modal Ventura.
Perusahaan  Modal  Ventura  adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  non- bank  yang  diharapkan  mampu  menjadi  salah  satu  alternatitf  jasa  keuangan yang dapat dimanfaatkan Pasangan Usaha dan/atau Debitur dalam mendanai aktivitas usahanya. Dengan keberadaan PMV dan PMVS, diharapkan dapat memberikan  dampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Untuk  itu diperlukan  pengelolaan  kegiatan  usaha  yang  efektif  dan  efisien  yang dilaksanakan  oleh  PMV  dan  PMVS  guna  mewujudkan  tujuan  dimaksud dalam bentuk pengaturan yang meliputi ketentuan mengenai kegiatan usaha, sumber  pendanaan,  mitigasi  risiko,  kesehataan  keuangan,  ekuitas,  standar perjanjian,  pengaturan  kegiatan  usaha  termasuk  yang  berdasarkan  Prinsip Syariah dan pemanfaatan sistem informasi teknologi.
Disamping  itu  dengan  telah  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka  tugas  pengawasan  atas  PMV  dan  PMVS  beralih  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  sejak  tanggal  31  Desember  2012,  tentunya  dibutuhkan  landasan hukum  bagi  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  menjalankan  fungsi  dan kewenangannya  dalam  mengawasi  PMV  dan  PMVS  sekaligus menyempurnakan aturan yang sebelumnya sudah ada.
Berdasarkan  Pasal  2  POJK  ini  Perusahaan  modal  ventura menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:
a. penyertaan saham (equity participation);
b. penyertaan  melalui  pembelian  obligasi  konversi  (quasi  equity participation);
c. pembiayaan  melalui  pembelian  surat  utang  yang  diterbitkan Pasangan  Usaha  pada  tahap  rintisan  awal  (start-up)  dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
d. pembiayaan usaha produktif.
Dalam melakukan Usaha Modal Ventura, PMV dapat mengelola Dana Ventura. Selain itu Usaha Modal Ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain:
a. kegiatan jasa berbasis fee; dan/atau
b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
Selain jenis usaha diatas kegiatan Usaha Modal Ventura dapat disertai dengan  pendampingan  kepada  Pasangan  Usaha  dan/atau  Debitur. Pendampingan ini lah yang merupakan kelebihan dari usaha modal ventura, sehingga  para  pengusaha  kecil  tidak  saja  hanya  diberikan  modal  pinjaman tetapi juga di berikan pendampingan guna mengembangkan usahanya.
5. POJK  Nomor  36/POJK.05/2015  tentang  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.
Perkembangan industri modal ventura yang sangat pesat dan dinamis umumnya  disertai  dengan  semakin  kompleksnya  kegiatan  usaha  yang
mengakibatkan peningkatan eksposur risiko PMV atau PMVS. Dalam rangka meningkatkan kinerja PMV atau PMVS, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan  dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  PMV  atau  PMVS  wajib  melaksanakan  kegiatan usahanya  dengan  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan yang baik.
Pelaksanaan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  pada  industri  modal ventura  harus  senantiasa  berlandaskan  pada  lima  prinsip  dasar,  yang meliputi:
1. keterbukaan  (transparency),  yaitu  keterbukaan  dalam  proses pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai PMV atau PMVS, yang  mudah  diakses  oleh  Pemangku  Kepentingan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  modal  ventura  serta standar,  prinsip,  dan  praktik  penyelenggaraan  usaha  modal ventura yang sehat;
2. akuntabilitas  (accountability),  yaitu  kejelasan  fungsi  dan pelaksanaan  pertanggungjawaban  Organ  PMV  atau  PMVS sehingga kinerja PMV atau PMVS dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan PMV  atau  PMVS  dengan  peraturan  perundang-undangan  di bidang PMV atau PMVS dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat;
4. kemandirian (independency), yaitu keadaan PMV atau PMVS yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang modal  ventura  dan  nilai-nilai  etika  serta  standar,  prinsip,  dan praktik penyelenggaraan usaha modal ventura yang sehat; dan
5. kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu kesetaraan, keseimbangan,  dan  keadilan  di  dalam  memenuhi  hak-hak Pemangku  Kepentingan  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, PMV atau  PMVS  wajib  berpedoman  pada  berbagai  ketentuan  dan  persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang baik.  Dalam  upaya  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas  pelaksanaan  tata kelola  perusahaan  yang  baik,  PMV  atau  PMVS  diwajibkan  secara  berkala menyusun  laporan  pelaksanaannya,  sehingga  apabila  masih  terdapat kekurangan  maka  dapat  segera  dilakukan  tindakan-tindakan  korektif  yang diperlukan.
6. POJK  Nomor  37/POJK  05  tentang  Pemeriksaan  Langsung  Perusahaan Modal Ventura
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  7  POJK  Nomor  37/POJK  05  tentang Pemeriksaan  Langsung  Perusahaan  Modal  Ventura,  Pemeriksaan  Langsung adalah  rangkaian  kegiatan  mengumpulkan,  mencari,  mengolah,  dan mengevaluasi  data  dan  informasi  mengenai  kegiatan  usaha  PMV,  PMVS, dan/atau UUS, yang dilakukan di kantor PMV, PMVS, dan/atau UUS, serta di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PMV, PMVS, dan/atau UUS.
Perusahaan  Modal  Ventura  (PMV)  atau  Perusahaan  Modal  Ventura Syariah  (PMVS)  adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  non-bank  yang diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif jasa keuangan yang dapat dimanfaatkan  pasangan  usaha  dan/atau  debitur  dalam  mendanai  aktivitas usahanya.  Dengan  keberadaan  PMV  atau  PMVS,  diharapkan  dapat memberikan  dampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Untuk  itu diperlukan  pengelolaan  kegiatan  usaha  yang  efektif  dan  efisien  yang dilaksanakan  oleh  PMV  atau  PMVS  guna  mewujudkan  tujuan  dimaksud.
Untuk memastikan adanya efektivitas dalam pengelolaan kegiatan usaha PMV atau  PMVS  termasuk  kepatuhan  terhadap  ketentuan  yang  berlaku,  perlu dilakukan  pengawasan  yang  bersifat  on  site  supervision  dalam  bentuk Pemeriksaan Langsung.
Pengawasan  langsung  (on  site  Supervision)  melakukan  pengawasan dengan  mengadakan  pemeriksaan  secara  menyeluruh  dilakukan  secara berkala  setahun  sekali  untuk  mengetahui  kondisi  bank  secara  langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran  dan  konsistensi  pembuatan  laporan  yang  disampaikan  kepada otoritas  pengawas  bank. 15 Selain  itu  juga  pemeriksaan  khusus  yang memfokuskan pada pemeriksaan kredit dan aset berisiko lainnya atau usaha lain  yang  menurut  pengawas  perlu  diperhatikan  atau  berpotensi menimbulkan masalah.
Dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan,  OJK melakukan  Pemeriksaan  Langsung  terhadap  PMV,  PMVS,  dan/atau  UUS. Pemeriksaan Langsung bertujuan untuk:
a. memastikan bahwa laporan berkala sesuai dengan keadaan PMV, PMVS, dan/atau UUS yang sebenarnya;
b. memperoleh  keyakinan  yang  memadai  atas  kebenaran  laporan periodik; dan
c. menilai  kepatuhan  terhadap  ketentuan  yang  berlaku  di  bidang PMV, PMVS, dan/atau UUS.
Oleh  karena  itu,  Sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 34/POJK.05/2015  tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Perusahaan  Modal Ventura,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  35/POJK.05/2015  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Modal  Ventura, dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan  Modal  Ventura  yang  diterbitkan  pada  tanggal  28  Desember  2015
15 Otoritas  Jasa  Keuangan, https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-dalam-pengawasan- khusus.aspx , diakses Januari 2022 Pukul 20.01 WIB
sebagai paket regulasi dari OJK menggantikan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. Optimalisasi  Pembiayaan  Perusahaan  Modal  Ventura  Dalam  Mendorong Pengembangan  Usaha  Kecil  Berbasis  Ekonomi  Kreatif  Dihubungkan  Dengan Peraturan Tentang Perusahaan Modal Ventura Di Indonesia
Pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  memiliki  beberapa  keunggulan komparatif terhadap usaha besar. Keunggulan tersebut antara lain : Dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang relatif kecil dibanding usaha besar. Disamping itu juga teknologi yang digunakan tidak perlu teknologi yang tinggi, sehingga pendiriannya relatif mudah dibandingkan dengan usaha besar. Usaha kecil memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan dengan  pola  permintaan  pasar,  bahkan  sanggup  melayani  selera  perorangan. Berbeda dengan usaha besar yang umumnya menghasilkan produk masa (produk standar),  perusahaan  kecil  produknya  bervariasi  sehingga  akan  mudah menyesuaikan  terhadap  keinginan  konsumen.  Disamping  itu  juga  mempunyai kemampuan untuk melayani permintaan yang sangat spesifik yang bila diproduksi oleh perusahaan skala besar tidak efisien.
Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional di masa mendatang, UKM dapat  melakukan  antisipasi  secara  tepat  terhadap  globalisasi  ekonomi,  karena dalam  kondisi  tersebut  ekonomi  Indonesia  akan  semakin  terintegrasi  kedalam system  ekonomi  global  yang  ditandai  oleh  kemauan  kuat  untuk  mengurangi berbagai  bentuk  proteksi  serta  mendorong  proses  deregulasi  dan  debirokratisasi menuju  system  ekonomi  yang  terbuka  dan  lebih  berorientasi  pada  mekanisme pasar. Untuk itu tuntutan terhadap efisiensi dan produktivitas semakin tinggi agar dapat  bersikap  proaktif  dalam  proses  globalisasi.  Ekonomi  kokoh  yang  ingin diwujudkan  adalah  ekonomi  yang  memiliki  pertumbuhan  yang  tinggi,  memiliki keterkaitan industry, mendorong transformasi ekonomi dan mampu memeratakan hasil-hasil  pertumbuhannya.  Dengan  adanya  pembinaan  UKM  diharapkan  akan mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan UKM, sehingga
akan  semakin  memperkokoh  ketahanan  perekonomian  dalam  menghadapi  era globaisasi dan perdagangan bebas.
UKM menjadi pusat perhatian karena tingkat perekonomian dan pengetahuan yang  “kurang  maju”  dalam  berbisnis.  UKM  menghadapi  kendala-kendala  dalam mempertahankan  atau  mengembangkan  usaha  (bisnis),  antara  lain  kurang pengetahuan pengelolaan usaha, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Kondisi pasar yang dihadapi UKM adalah persaingan monopolistik di samping itu merupakan  fakta  yang  perlu  diperhatikan.  Untuk  mengatasinya  UKM  harus merencanakan strategi bisnis yang tepat.
Daya  saing  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  perlu  terus ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong UMKM untuk naik kelas. Hal ini mengingat  UMKM  menyerap  tenaga  kerja  terbesar  yaitu  sekitar  97  persen. Peningkatan  kapasitas  dan  nilai  tambah  UMKM  dilakukan  melalui  kemudahan berusaha,  perluasan  akses  pasar,  akselerasi  pembiayaan,  peningkatan  kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Sebagai  pelaku  ekonomi  UKM  masih  menghadapi  kendala  struktural kondisional secara internal, seperti struktur permodalan yang relatif lemah dan juga dalam  mengakses  ke  sumber-sumber  permodalan  yang  sering  kali  terbentur masalah  agunan  sebagai  salah  satu  syarat  perolehan  kredit.  Keterampilan  teknis rendah  dan  teknologi  produksi  sederhana.  Rendahnya  keterampilan  teknis  dari para pekerja berakibat pada sulitnya standarisasi produk. Begitu juga penggunaan teknologi produksi yang sederhana mengakibatkan mutu produk yang dihasilkan bervariasi.
Investasi  modal  ventura  ini  dapat  juga  mencakup  pemberian  bantuan manajerial dan teknikal. Mayoritas dana ini adalah berasal dari sekelompok investor yang  mapan  keuangannya,  bank  investasi,  dan  institusi  keuangan  lainnya  yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap  perusahaan-perusahaan  baru  berdiri  sehingga  belum  memiliki  suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman.
Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai  penentu  arah  kebijakan  perusahaan  sesuai  dengan  jumlah  saham  yang dimilikinya.
Sebagai  upaya  pemerintah  meningkatkan  nilai  tambah  perekonomian nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 pemerintah memiliki strategi dan Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 salah  satunya  mencakup  Penguatan  kewirausahaan,  usaha  mikro,  kecil  dan menengah (UMKM) dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:
1. meningkatkan  kemitraan  usaha  antara  usaha  mikro  kecil  dan  usaha menengah besar;
2. meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3. meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
4. meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; serta
5. meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Selain  itu,  pengembangan  kapasitas  kewirausahaan  dan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (UMKM)  juga  didukung  melalui  penyediaan  insentif  fiskal  yang berorientasi ekspor. Strategi peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui  penyediaan  skema  pembiayaan  bagi  wirausaha  dan  UMKM,  termasuk modal  awal  usaha,  serta  pendampingan  mengakses  kredit/  pembiayaan. Pelaksanaan  strategi  ketiga  mencakup  peningkatan  kapasitas  pengurus  dan manajer  koperasi,  pendampingan  kelompok  untuk  berkoperasi,  pengembangan jangkauan dan cakupan usaha koperasi, serta pengembangan inovasi koperasi.
Pelaksanaan  strategi  penciptaan  peluang  usaha  dan  start-up  dilaksanakan melalui:
1. pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda,  perempuan,  termasuk  korban  kekerasan  dan  tindak  pidana perdagangan orang, santri, dan penyandang disabilitas;
2. inkubasi usaha;
3. penguatan kapasitas layanan usaha;
4. pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), dan
5. penyediaan insentif fiskal.
Nilai  tambah  usaha  sosial  ditingkatkan  melalui  pendampingan  akses permodalan,  pengembangan  impact  investment,  peningkatan  kapasitas,  serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan strategi tersebut  didukung  dengan  penataan  basis  data  dan  penyederhanaan  regulasi  di bidang pemberdayaan UMKM.
Optimalisasi  pembiayaan  perusahaan  modal  ventura  dalam  mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif juga telah direncanakan dalam lampiran  III  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-2024.  Dalam  matriks pembangunan  RPJMN  2020-2024,  program  Pendampingan  akses  permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat merupakan program prioritas  pemerintah  dengan  indikator  Jumlah  pelaku  ekonomi  kreatif  yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat (Orang). Dengan indikasi pendanaan Rp. 38 Milyar.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  berupaya  agar  industri  modal  ventura memperbesar  porsi  penyertaan  saham  kepada  UMKM  dan  perusahaan  rintisan (startup), sedikit demi sedikit mulai ada kemajuan. departemen Industri Keuangan Non-Bank  (IKNB)  OJK  tengah  berupaya  membenahi  industri  ini,  karena  melihat fenomena beberapa perusahaan modal ventura (PMV) yang lebih fokus pada usaha pembiayaan  saja.  sesuai  ketentuan,  PMV  wajib  memiliki  portofolio  kegiatan penyertaan saham dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi paling rendah sebesar 15 persen dari total kegiatan usaha PMV.
Gambar. Portofolio Perusahaan Modal Ventura
Portofolio pembiayaan industri Perusahaan Modal Ventura didominasi oleh pembiayaan usaha produktif, dengan jumlah Rp6.553 Triliun atau sebesar 77,45% dari total pembiayaan.
Berdasarkan ststistik OJK, total nilai investasi modal ventura ke startup atau UMKM yang disebut perusahaan pasangan usaha (PPU) mencapai Rp16,18 triliun ke  1,98  juta  PPU  pada  kuartal  III/2021.  Investasi  ini  terbagi  dalam  kegiatan penyertaan  saham  Rp5,28  triliun  kepada  184  PPU,  penyertaan  saham  melalui obligasi konversi Rp633 miliar kepada 189 PPU, dan pembiayaan usaha produktif Rp10,26 triliun kepada 1,9 juta PPU. Sebagai perbandingan, pada Oktober 2020 lalu, nilai dari penyertaan saham baru Rp2,76 triliun kepada 145 PPU, penyertaan saham melalui  obligasi  konversi  senilai  Rp648  miliar  kepada  137  PPU,  dan  pembiayaan usaha  produktif  Rp9,68  triliun  kepada  1,9  juta  PPU.  OJK  terus  berupaya  untuk membangun iklim industri modal ventura lokal lebih baik supaya sesuai  dengan tuntutan zaman, yaitu memperbesar peran strategis sebagai investor awal yang ikut pembimbing para PPU prospektif naik kelas menjadi perusahaan yang kompeten dan  berpengaruh  dengan  lebih  cepat.  Berikut  adalah  gambaran  portofolio perusahaan modal ventura.
D. PENUTUP
Optimalisasi  Pembiayaan  Perusahaan  Modal  Ventura  Dalam  Mendorong Pengembangan  Usaha  Kecil  Berbasis  Ekonomi  Kreatif  dilakukan  dengan  upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 pemerintah memiliki strategi dan Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai  tambah  ekonomi  pada  tahun  2020-2024  salah  satunya  mencakup  Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).  Optimalisasi pembiayaan perusahaan  modal  ventura  dalam  mendorong  pengembangan  usaha  kecil  berbasis ekonomi  kreatif  melalui  program  Pendampingan  akses  permodalan  sektor  Non Perbankan  Modal  Ventura  dan  Dana  Masyarakat  merupakan  program  prioritas pemerintah  dengan  indikator  Jumlah  pelaku  ekonomi  kreatif  yang  mendapat Pendampingan  akses  permodalan  sektor  Non  Perbankan  Modal  Ventura  dan  Dana Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amalia, Euis, Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Starhm, Rudolf H., Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang, Jakarta : PT Pustaka Cidesindo, 1999.
Kadarisman, Hoedhiono, Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan. Jakarta
: IBEC, 2017.
Munir Fuady.. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
Ismawan, Bambang, Membangun Indonesia dari Desa Melalui Keuangan Mikro Jakarta: Gema PKM Indonesia, 2012
Kuncoro,  Mudrajad,  Ekonomika  Pembangunan:  Masalah,  Kebijakan,  dan  Politik Jakarta:Penerbit Erlangga, 2010.
Muktar, Bustari, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Kencana, 2016.
Muliadi,  Ahmad..  Hukum  Lembaga  Pembiayaan.  Cetakan-I,  Jakarta:  Akademia  Pustaka, 2013.
Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: Ekonasia Fakultas Ekonomi UII, 2009.
Nasihin, Miranda, Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan. Cetakan I. Yogyakarta: Buku Pintar. 2012
Rachmat, Budi, Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Rahman, Hassanudin.  Segi-Segi dan Manajemen Modal Ventura. Cetakan ke-2, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008.
Sauders,  Anthony,  Financial  Institutions  Managements  :  A  Modern  Perspective¸  Irwin,
Illinois, 1994
Soepraptomo, Heru. Hukum Lembaga Pembiayaan. Bandung: PPS Unpad, 2014.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  tahun  1992  tentang  Sektor-sektor  Usaha  Perusahaan Pasangan Usaha Dari Perusahaan Modal Ventura.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  250/KMK.04/1995  Tahun  1995  tentang Perusahaan  Kecil  dan  Menengah  Pasangan  Usahadari  Perusahaan  Modal Venturadan Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  58/KMK.017/1999  Tahun  1995  tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal ventura Daerah.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.10/2012 Tahun 1995 tentang Perusahaan Modal Ventura.

## C. Sumber Lainnya
Abdullah, Thamrin, Lembaga Keuangan, Modul 1
Disemadi,  Hari  Sutra,  Risk  Management  In  The  Provision  Of  People’s  Business  Credit  As Implementation Of Prudential Principles, Diponegoro Law Review, 4 (2), 194-208,

## 2019
Mukti,  Krisna,  Strategi  Pengembangan  Koperasi  Melalui  Kemitraan  Usaha  Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Makalah Seminar Perekonomian, 1997
Tri  Setiady,  Etty  Mulyati,  dkk,  The  Role  Of  Capital  Financing  Institutions  As  A  Financial Alternative  For  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  In  Making  The  Indonesian Economic  Development,  South  East  Asia  Journal  of  Contemporary  Business, Economics and Law, Vol. 15, Issue 5 (April). 2018.
Pusat  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi  Hukum    Terkait  Peran  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Dalam  Rangka Meningkatkan Ekonomi Kreatif.
Wijono, Wilejo Wirjo, Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan (makalah apresiasi terhadap tahun keuangan mikro 2005 dan Millennium Development Goals (MDGs). 2005

## D. Internet
Sumber  data  :  https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase- penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html
https://www.kabarbisnis.com/read/2887877/jadi-andalan-pengembangan-ekonomi- kreatif-terkendala-pembiayaan di akses tanggal 28 Mei 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1224091/jumlah-umkm-jawa-barat-yang-pasarkan- produk-via-blibli-meningkat/full&view=ok
Artikel  ini  telah  tayang  di  Katadata.co.id  dengan  judul  "Tak  Punya  Badan  Hukum,
Pebisnis Kreatif Kian Sulit Akses Kredit" , https://katadata.co.id/berita/2018/10/11/tak-punya-badan-hukum- pebisnis-kreatif-kian-sulit-akses-kredit-bank
Otoritas  Jasa  Keuangan, https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-dalam- pengawasan-khusus.aspx , diakses Januari 2022 Pukul 20.01 WI B