## PRODUK ‐ PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
DI TURKI
Arif Sugitanata 1 , Suud Sarim Karimullah 2 , Mohamad Sobrun Jamil 3
1 Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: arifsugitanata@gmail.com
2 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gümüşhane üniversitesi, Turkey
Email: suudsarimkarimullah@gmail.com
3 International Relations Karabük University Email: Shobrunshabir@gmail.com

## Abstract
This article discusses the products of Islamic family law in Turkey with the main focus of this article review is how the history and development of family law in Turkey and what are the products of family law reform in Turkey using literature studies. This paper finds that the development of family law reform in Turkey starting from al ‐ Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Turkish Civil Code (The Turkish Civil Code of 1926) is a response to the influence and changes in social conditions. , politics, and an unstable economy, especially at that time the Turkish people were still experiencing an identity crisis. Then the product of family law reform in Turkey is divided into two scopes, namely munakahat and Mawaris, where part of the munakahat itself includes, khitbah,
minimum age limit for marriage, prohibitions in marriage, polygamy, walimah, marriage annulment, marriage that is not legalized, divorce. , compensation in divorce, while in Mawaris includes, wills and the amount of distribution between men and women are equal.
Keywords: Reform, Family Law, Turkey

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang produk-produk hukum keluarga Islam di Turki dengan  fokus  utama  kajian  artikel  ini  adalah  bagaimana  sejarah  dan perkembangan  hukum  keluarga  di  Turki  dan  apa  saja  produk  dari pembaharuan  hukum  keluarga  di  Turki  menggunakan  studi  kepustakaan. Tulisan ini menemukan bahwa perkembangan pembaharuan hukum keluarga di  Turki  yang  dimulai  dari al ‐ Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family
Right (1917), Peraturan Sipil Turki ( The Turkish Civil Code of 1926 ) merupakan sebuah  respon  atas  pengaruh  dan  perubahan  kondisi  sosial,  politik,  dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami  kondisi  krisis  identitas.  Kemudian  produk  dari  pembaharuan hukum keluarga di Turki dibagi kedalam dua cakupan yakni munakahat dan
mawaris, di mana bagian dari munakahat itu sendiri meliputi, khitbah, batas usia  minimal  menikah,  larangan  dalam  perkawinan,  poligami,  walimah, pembatalan  perkawinan,  perkawinan  yang  tidak  disahkan,  perceraian, kompensasi dalam perceraian, Sedangkan dalam mawaris meliputi, wasiat dan jumlah pembagian antara laki-laki dan perempuan yang setara.
Kata Kunci: Pembaharuan, Hukum Keluarga, Turki

## A. Pendahuluan
Kompleknya  persoalan  dalam  Islam  saat  berbaur  dengan  hukum masyarakat (budaya) dan timbulnya suatu perbedaan dengan kultur Islam itu sendiri membuat suatu tatanan hukum dan penafsiran yang beragam dalam suatu wilayah. Perkembangan agama Islam di mulai dari negeri Arab, tepatnya Mekkah  dan  Madinah  yang  pada  mulanya  masih  begitu  sederhana dikarenakan  wahyu  yang  diturunkan  dilakukan  secara  berangsur-angsur sesuai kondisi pada saat itu. 1
Hukum Islam yang di dakwahkan oleh Rasulullah Saw. Adalah bagian dari  suatu  anugerah  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  membentuk tatanan hukum bermasyarakat. 2 Oleh karena itu, hukum Islam adalah hukum yang  senantiasa  dapat  dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan  masalah, karena hukum  Islam  mempunyai  karakter  yang  dinamis  dan  elastis  dengan perkembangan  zaman  melalui  berbagai  macam  pendekatan  multi  disipliner dalam memecahkan permasalah yang dihadapi. 3
Perkembangan  hukum  Islam  di  abad  ke-21  melahirkan  berbagai macam paradigma yang signifikan. 4 Suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari
1 Abdul  Wahab  Khallaf, Perkembangan Sejarah Hukum Islam ,  alih  bahasa,  Ahyar Aminudin, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 38.
2 Husnul  Khatimah, Penerapan Syari’ah Isla m,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Offset,
2007), 35.
3 Abd.  Shomad, Hukum Islam, Penerapan prinsip syariah dalam hukum Indonseia , (Jakarta: Kencana, 2010), 57.
4 Koko Abdul Kodir, cet ke 2, Metodologi Studi Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 15.
bagi para mujtahid dalam merespons permasalahan-permasalahan baru yang dihadapi  lalu  di  tentukan  status  hukumnya  serta  memberikan  jawaban- jawaban  atas  pertanyaan  guna  memberikan  kenyamanan  dan  menghindari keresehan umat.
Beberapa  produk  hukum  yang  dilahirkan  dari  pemikiran-pemikiran mujtahid  yakni  tentang  hukum-hukum  yang  berhubungan  dengan  wilayah keperdataan  (keluarga),  yang  kemudian  biasa  disebut  sebagai  hukum keluarga  Islam. 5 Hal  ini  dikarenakan  pada  ranah  hukum  keluarga  Islam, memiliki  suatu  daya  tarik  tersendiri  untuk  dikaji  dengan  lebih  mendalam, didukung  juga  dalam  teks-teks  ayat  Al-Qur’an  terdapat  ada  70  ayat  yang menyinggung tentang hukum keluarga Islam. 6
Sejarah  mencatat  bahwa  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam diberbagai  belahan  negara  Muslim  diawali  pada  akhir  abad  ke-19  Masehi. Usaha  tersebut  didasari  atas  kesadaran  umat  Islam  untuk  memberikan, menawarkan  dan  menjawab  persoalan-persoalan  fikih  yang  menemukan persoalan baru dan membutuhkan jawaban atas hal tersebut dan juga belum terjawabnya  suatu  persoalan  baru  pada  kitab  fikih  klasik  yang  dijadikan sebagai landasan hukum. 7
Salah satu negara Muslim yang melakukan pembaharuan pada ranah hukum  keluarga  Islam  adalah  negara  Turki.  Di  mana  awal  mula  munculnya gagasan tersebut lahir pada tahun 1915 Masehi yang kemudian pada tahun 1917 Masehi baru disahkan dengan resmi yakni The Law of Family Rights. 8
Kajian  mengenai  hukum  keluarga  Islam  di  dunia  muslim  selalu memiliki daya tarik tersendiri, terkhusu lagi di negara Turki, Seperti tulisan
5 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al ‐ Fiqh (ttp: al-Haramain, 2004), 32.
6 Arif Sugitanata, “Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan”, Bilancia, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), 303-318.
7 Vita Fitria, “Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam”, Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , Vol. 12, No. 1, (2012), 1-15.
8 JND  Anderson, Recent Development in Shari’a Law V: The Dissolution of Marriage dalam The Muslim World , 1951, 272.
Vita  Fitria 9 yang  membahas  bagaimana  dinamika  perkembangan  pemikiran hukum  Islam  di  Turki.  Abu  Yazid  Adnan  Quthny 10 yang  menulis  tentang bagaimana  pendapat  Muhammad  Shahrur  mengenai  poligami  dengan menggunakan  kajian  linguistic-semantiknya  dan  dikaitkan  dengan perkembangan  hukum  Islam  yang  ada  di  Turki.  Selanjutnya  tulisan  Ahmad Zayyadi 11 yang  membahas  tentang  bagaimana  hasil  dari  perkembangan hukum  keluarga  di  Turki  menjadi  salah  satu  faktor  berkembangnya  hukum keluarga di dunia muslimnya lainnya termasuk Indonesia.
Dari  kajian-kajian  sebelumnya  yang  telah  disebutkan  di  atas,  penulis akan memfokuskan kajiannya pada ranah sejarah dalam mengkodifikasikan hukum keluarga di Turki dan apa saja produk-produk hukum keluarga Islam di Turki. Memanfaatkan studi kepustakaan sebagai pisau bedah kajian yang data-data primernya diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis di manabersumber pada buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang dikaji.

## B. Pembahasan
1. Melacak Lahirnya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam
Sebagai  agama  yang  dinamis,  Islam  dalam  menghadapi  persoalan- persoalan  yang  baru  dikenal  sebagai  agama  pembaharuan  dengan mengedapankan asas egaliter atau kesetaraan antar sesame makhluk Tuhan. 12
Pembaharuan hukum Islam dalam berbagai ragam perspektif sudah dilakukan dan  telah  terjadi  dengan  rentan  waktu  yang  begitu  lama,  berproses  dan
9 Vita Fitria, “Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam”, Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , Vol. 12, No. 1, (2012), 1-15.
10 Abu  Yazid  Adnan  Quthny,  “Reformasi  Hukum  Keluarga  Islam  Turki,  (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)”, Asy ‐ Syari’ah , Vol. No. 2, No. 2, (Januari 2016), 1-34.
11 Ahmad Zayyadi, “Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Al ‐ Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol. 2, No. 1. (2020), 47-69.
12 Arif  Sugianata,  “Hukum  Keluarga  Islam  di  Brunei  Darussalam  (Studi  Analisis Terhadap  Pembaharuan  Hukum  Islam), Al ‐ Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang ‐ Undangan , Vol. 8, No. 1, (2021), 1-12.
beradaptasi dengan kondisi dan situasi perkembangan serta tuntutan zaman. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam literatur fikih klasik mulai  dianggap  belum  dapat  memberikan  solusi  dari  persoalan-persoalan baru  yang  berkembang  sehingga  pembaharuan  merupakan  suatu  hal  yang mutlak terjadi. 13
Sejarah  mencatat  bahwa  perkembangan  dan  faktor-faktor  yang melahirkan suatu pembaharuan hukum bidang hukum keluarga Islam yakni, pertama, hadirnya  persoalan-persoalan  baru  di  tengah  umat  muslim  yang menyebabkan adanya kekosongan hukum khususnya bidang hukum keluarga dan  diperlukan  jawaban  dengan  segera  agar  tidak  menjadi  persolaan  yang panjang  di  masyarakat  dan  mengisi  kekosongan  hukum  tersebut. Kedua, Sebuah  keniscayaan  yang  menjadi  tuntutan  masyarakat  muslim  melakukan pembaharuan  yang  merupakan  efek  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan bidang  teknologi  yang  modern  dan  melahirkan  persoalan-persoalan  baru. Ketiga, dorongan  akan  hukum  Islam  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam merumuskan  hukum-hukum  nasional  di  berbagai  negara  muslim,  dan  yang terakhir, keempat, pesatnya gerakan kesetaraan gender yang menuntut suatu perkembangan dan keadilan antar laki-laki dan perempuan. 14
Para  mujtahid  memiliki  beragam  pemikiran  dan  pendapat  mengenai pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam, di mana pada  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  yang  dilakukan  masih  kental dengan  konsep  konvensional  dan  takhsis  al-qada  dan  siyasah  syar’iyah, namun masih belum banyak menerapkan pendekatan reinterpretasi. Seiring perkembangan  zaman,  para  mujtahid  banyak  yang  mulai  menggunakan pendekatan  reinterprestasi  nash    akibat  dari  keprihatinan  atas  masih kentalnya penerapan konsep konvensional. 15
13 Arif Sugitanata, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, Law and Justice, Vol. 6, No. 1, (2021), 62-79.
14 Ibid .,
15 Khoiruddin Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, UNISIA, Vol. 30, No, 66, (Desember 2007), 329-341.
Dalam perkembangannya, pembaharuan hukum keluarga Islam dengan beberapa  pendekatan  yang  dilakukan,  baik  konvensional  maupun kontemporer yang kemudian dikodifikasikan umumnya masih dalam bentuk parsial. Pendekatan parsial di sini maksudnya ialah dengan mencatat ayat atau sebagian ayat A-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Dari pendekatan tersebut  kemudian  ditarik  sebuah  kesimpulan  tanpa  harus  mengaitkannya dengan  ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  Sunnah  yang  lainnya.  Sederhananya  tanpa membuat nash-nash menjadi bagian yang utuh dan menyatu. 16
2. Geneaologi Kodifikasi Hukum Keluarga Turki
Pada  reformasi  hukum  Turki  yang  menjadi  salah  satu  warisan monemental adalah adanya kondifikasi hukum pada tahun 1870 (1869-1876 M)  terhadap al ‐ Majallât al ‐ Ahkâm al ‐ Adliyyâh atau al ‐ Majallâh . al ‐ Majjalâh menjadi kode sipil/kitab hukum perdata yang berlaku penuh pada kekuasaan kekaisaran  Turki  Usmani  dan  merupakan  hukum  perdata  pertama  dalam dunia Islam. Sumber hukum materi yang terdapat dalam al ‐ Majjalâh secara mayoritas diambil dari pendapat dan pandangan mazhab Hanafi akan tetapi materi  hukum  dalam al ‐ Majjalâh masih  belum  lengkap  sebab  belum mencantumkan  persoalan  yang  membahas  mengenai  hukum  keluarga  dan hukum waris.
Pada reformasi hukum keluarga Turki dimulai pada tahun 1915. Turki merupakan  satu-satunya  negaya  Islam  yang  mereformasi  hukum  keluarga, dibuktikan  dengan  dikeluarkannya  2  (dua)  keputusan  Khalifah  Dinasti Usmaniyah  tentang  hak  para  istri.  Mazhab  hanabi  menjadi  rujukan  dari keberlakukan  peraturan  hukum  di  Dinasti  Usmaniyah  sehingga  harus dilakukan amandemen peraturan tersebut yang membahas tentang berbagai hak  istri.  Alasan  atas  dilakukannya  amandemen  pada  peraturan  tersebut disebabkan karena pada aturan mazhab Hanafi dirasa belum bisa memberikan rasa  keadilan  terhadap  para  istri.  Dalam  mazhab  Hanafi,  jika  seorang  istri ditingal oleh suaminya dalam waktu yang lama atau suami memiliki penyakit
berbahaya atas perkawinan, maka istri tidak memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Maka dari itu, sultan melakukan perubahan atas ketentuan hukum dalam mazhab Hanafi tersebut dengan dikeluarkannya dua dekrit Raja.
Pada  dekrit  pertama  diatur  mengenai  hak-hak  seorang  istri  yang ditinggalkan  suaminya  pergi.  Ketentuan  dalam  persoalan  ini,  dektrit  raja memberikan  hak  kepada  para  istri  yang  ditinggal  oleh  suaminya  bertahun- tahun  untuk  mengajukan  perceraian  dengan  mengikuti  pandangan  dalam mazhab Maliki dan Hanbali, dan bukan mazhab Hanafi. Kemudian, dektrit yang kedua memberikan hak kepada para istri yang memilki suami sakit lepra atau sakit  jiwa  untuk  mengajukan  perceraian.  Pada  pemberian  hak  cerai  yang diberikan pada istri atas suaminya yang memiliki penyakit leppra atau sakit jiwa  jika  istri  tidak  mengetahui  bahwa  suaminya  sudah  memiliki  penyakit tersebut  sebelum  melakukan  perkawinan  dengannya.  Pandangan  mengenai persoalan tersebut  sebenarnya  sesuai  dengan  pendapat para  imam  mazhab kecuali mazhab Hanafi sehingga dengan dikeluarkanya dektrit raja tersebut, mazhab Hanafi yang merupakan rujukan utama Khilafah Usmaniyah tidak lagi diterapkan  pada  mazhab  sunni  lain  yang  berpihak  pada  perempuan  selaku istri dalam keluarga. 17
Setelah  dua  tahun  diberlakukan  dua  dektit  raja  tersebut,  maka  pada pahun  1917  Kerajaan  Turki  Usmani  melakukan  kodifikasi  undang-undang hukum keluarga dengan menggunakan prinsip tahayyûr ( electic choice ). Pada hukum keluarga ini berbeda dengan al ‐ Majjalâh yang hanya mengadopsi pada pendapat  mazhab  Hanafi  sebab  hukum  keluarga  ini  selain  mengadopsi pendapat dari mazhab Hanafi juga mengadopsi dari berbagai mazhab sunni yang lainnya dan diberi nama The Ottoman Law of Family Right atau Qanûn Qarâr al ‐ Hûqûq al ‐ ‘Ailâh al ‐ Usmaniyyâh , terdiri dari 156 Pasal dan yang kurang ialah  Pasal  tentang  persoalan  warisan.  Hukum  keluarga  ini  dalam  segi materinya merujuk dari berbagai mazhab sunni yang lainnya dan tidak hanya
17 James  N  D  Anderson,  “Recent  Reforms  in  the  Islamic  Law  of  Inheritance,” International & Comparative Law Quarterly 14, no. 2 (1965): 349–365.
pada satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Namun demikian hukum keluarga ini tidak bertahan lama sebab dibekukan pada tahun 1919 dengan harapkan akan diganti dengan peraturan baru yang lebih komprehensif.
Sekitar tahun 1923 Masehi, pemerintah Turki melakukan sekularisasi pemerintahan.  Setalah  konferensi  Perdamaian  Laussane  tahun  1923, pemerintah  Turki  melakukan  pembentukan  komisi  hukum  guna menyempurnakan  hukum  perdata  yang  baru.  Komisi  hukum  yang  dibentuk mencoba  untuk  meletakkan  hukum  atas  berbagai  hak  keluarga    dan dikodifikasikan  pada  hukum  yang  baru  secara  menyeluruh  dengan menyatukan  pengkodifikasian  dari al ‐ Majjalâh (1876), The Ottoman Law of
Family Right (1917)  dan  system  waris  yang  secara  lokal  belum  pernah terkodifikasi.  Namun  akibat  dari  perbedaan  pemikiran  dan  penadapt  di kalangan  modern  dan  tradisional  Turki,  maka  mengakibatkan  pada perselisihan yang kemudian dibubarkan.
Setelah  satu  tahun  Turki  menjadi  Negara  Turki  Modern  (Republik Turki),  maka  sistem  peradilan  agama  dihapuskan  di  bawah  pemerintahan Turki modern yang di pimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. al ‐ Majjalâh yang ada di Turki diganti secara total dengan menggunakan Kitab Hukum Perdata yang  diadopsi  dari  negara  Barat. 18 Meskipun  demikian, al ‐ Majjalâh masih tetap  bertahan  dibeberapa  wilayah  lain  yang  berada  di  kekuasaan  Turki Usmani  sehingga  menjadi  reformasi  hukum  baru  dan  bahkan al ‐ Majjalâh Turki  menjadi  sumber  materi  yang  utama  dalam  reformasi  hukum  baru tersebut seperti Libanon, Syria dan Iraq.
Pada tahun 1927, Turki melakukan reformasi hukum keluarga dengan mengadopsi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Swiss  ( The Civil Code of Switzerland 1912) yang dijadikan Peraturan Sipil Turki ( The Turkish Civil Code of 1926 ) yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Turki. Dengan adanya reformasi  hukum  tersebut,  maka  Turki  melakukan  sekularisasi  total  dan
18 Lane,  Jan-Erik,  Hamadi  Redissi,  Riyad  Saydawi. Religion and Politics: Islam and
Muslim Civilization. Farnham/Burlington: Ashgate Publishing Company, 2009.
bahkan sistem hukum yang secara formal tidak lagi merujuk pada peraturan syari’ah,  seperti  ketentuan  hukum  waris,  wasiat  dan  sebagainya. 19 Hukum perdata  Turki  dalam  materinya  yang  menonjol  adalah  pada  ketentuan mengenai Khitbah (pertunangan), batas usia minimal perkawinan, perceraian, larangan  perkawinan,  pecatatan  perkawinan,  poligami,  pembatalan perkawinan dan lain sebagainya. 20
Pada reformasi hukum keluarga yang terjadi di Turki, mulai dari tahun 1915  dan  1917  atas  pembaharuan  hukum  keluarga  Turki  Usmani  dan sekularisasi hukum dari Turki Modern banyak memberikan dampak signifikan pada proses perkembangan dan pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam. Meskipun  pada  peraturan  hukum  keluarga  Islam  Turki  Usmani  hanya diterapkan satu dekade saja, akan tetapi beberapa penelitian yang berusaha menggali  secara  berkelanjutan  terhadap  penerapan  hukum  keluarga  Islam dalam Turki Usmani. Hal tersebut memberikan pengaruh besar pada bidang hukum  keluarga  di  negara-negara  muslim  yang  lain  dan  menjadi  negara- negara bekas kekuasaan Turki Usmani. Hukum keluarga Turki Usmani banyak di  adopsi  oleh  hukum  keluarga  Yordania,  Syriah,  Palestina  dan  Lebanon dengan dilakukan penyesuaian dan modifikasi. 21
Pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  secara  radikal  yang  diterapkan Turki  dengan  mengantinya  menjadi  hukum  sekuler  dari  negara  barat. Sementara  pada  negara  dengan  penduduk  mayoritas  muslim  yang  lainnya hanya  berusaha  mengkodifikasi  hukum  keluarga  tanpa  menghilangkan landasan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah sebagai ruh dan landasan pijak  yang  asasi.  Perubahan  demi  perubahan  dalam  peraturan  hukum  yang
19 Lynn Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy (Amsterdam University Press, 2007), 12–13.
20 Suardi  Abbas,  “Keberanjakan  Dari  Konsep  Konvensional  Ke  Dalam  Perundang- Undangan Hukum Keluarga Islam,” ASAS 8, no. 2 (2016): 27–41.
21 J Norman D Anderson, “Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in  the  Middle  East,” International & Comparative Law Quarterly 20,  no.  1  (1971):  1–21;
Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual
Development and Advocacy , 13.
terjadi  di  Turki,  yang  dimulai  dari al ‐ Majallâh (1876), The Ottoman Law of
Family Right (1917),  Peraturan  Sipil  Turki  ( The Turkish Civil Code of 1926 ) merupakan  sebuah  respon  atas  pengaruh  dan  perubahan  kondisi  sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami kondisi krisis identitas.
Turki  sangat  serius  dalam  mengkaji  terhadap  Peraturan  Sipil  Turki 1926 ini sebab peraturan ini telah dilakukan amandemen sekitar 6 kali yang dimulai  dari  tahun  1933-1956  dengan  tujuan  mencapai  sebuah  kesesuaian dan  kesepatakan  antara  Peraturan  Sipil  dengan  berbagai  konsep  dalam Islam. 22 Pada  hasil  amandemen  ini  berhubungan  dengan  dispensasi perkawinan, pasangan suami-istri diberikan kewenangan untuk memperbaiki rumah  tangganya  ketika  sudah  pisah  ranjang,  penghapusan  segala  bentuk perceraian yang dilakukan diluar pengadilan dan ganti rugi serta yang lainya.
Pada  tahun  1988-1992  terjadi  sebuah  proses  amandemen  kedua terhadap Peraturan Sipil Turki 1926. Pada amandemen tersebut tahun 1988 diberlakukanlah  perceraian  atas  kesepakatan  bersama  ( divorce by mutual consents ),  memberikan  ketetapan  sementara  selama  proses  perceraian berlangsung  dan  pemberian  nafkah.  Sedangkan  amandemen  tahun  1990 berhubungan dengan persoalan khitbah (pertunangan), pasca perceraian dan adopsi.  Pada  prsoes  amandemen  tersebut  berakhir  pada  tahun  1992  yang dilakukan oleh legislatif legislatif. 23
Beberapa  materi  amandemen  yang  dilakukan  pada  tahun  1990  yang berkenaan  dengan  persoalan  perceraian,  antara  lain:  (1)  salah  satu  pihak (suami-istri) dapat mengajukan perceraian dengan alasan sudah tidak adanya kecocokan lagi dalam menjalani hubungan keluarga, (2) salah satu pihak yang tidak  bersalah  dan  menderita  dapat  mengajukan  perceraian  dan  meminta ganti rugi dengan layak dari pihak lain, dan (3) salah satu pihak yang tidak
22 Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries:(History, Text and Comparative Analysis). (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1995), 83.
23 Ibid. , 84.
bersalah  dan  menjadi  miskin  dapat  mengajukan  perceraian  dan  memohon pemberian nafkah dari pihak yang lain selama satu tahun.
3. Ragam Produk Pembaharuan Hukum Keluarga IslamTurki
Turki melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam dalam hukum perdata  nasional  dengan  tujuan untuk  melakukan penyatuan hukum  secara nasional tanpa melihat agama masyarakat dan juga tidak ada pembedaan atas gender. Hukum Keluarga Turki bersifat sensitif gender dalam konteks tujuan untuk meningkatkan status perempuan. Pada persoalan ini bisa dilihat dalam pemberlakukan atas larangan poligami, pembagian warisan yang berimbang antara laki-laki dan perempuan serta kebolehan tanpa wali. Maka dari itu, penulis akan memaparkan secara ringkas mengenai materi hukum tersebut yag berkaitan dengan hukum keluarga saja, antara lain:

## 1. Khitbah (Pertunangan)
Khitbah  adalah  pemintaan  dari  seorang  laik-laki  kepada  perempuan untuk dijadikan istri melalui cara yang diketahui oleh beberapa pihak. Pada Hukum keluarga Turki tidak dianjurkan untuk mengadakan pesta seremonial tertentu  sebelum  pernikahan  atau  pra  pernikahan 24 sebab  khitbah  hanya bertujuan untuk saling menjajaki antara pasangan calon penganting laki-laki dengan  perempuan  sehingga  ada  kemungkinan  setelah  khitbah  ini  akan semakin  kuat  ikatan  cinta  dan  batin  antara  keduanya  untuk  dilanjutkan ketahap  yang  lebi  serius,  yaitu  pernikahan  atau  membatalkanya  dsebabka tidak adanya kecocokan diantara keduanya.

## 2. Batas Minimal Usia Perkawinan
Peraturan Sipil Turki menjelaskan mengenai batas minimal pekawinan dengan ketentuan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Namun  demikian,  dalam  sebuah  kasus  tertentu,  pengadilan  dapat memberikan  izin  pekawinan  yang  dilakukan  di  bawah    batas  usia  yang ditentukan  dalam  peratiran  tersebut.  Pada  persoaln  batas  minimal
24 Tahir Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World (Bombay: NM Tripathi, 1972), 19.
perkawinan  tidak  secara  jelas  diatur  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah  sehingga dengan melibatkan pengadilan dan adnya  izin dari walinya, nampak bahwa hukum keoluarga Turki bisa lebih kompromis dan memberikan jalan keluarag yang  dilibatkan  dari  suatu  kebutuhan  dan  kepentingan  diantara  calon mempelai.

## 3. Larangan Melakukan Pekawinan
Pearturan  Sipil  Turki  menetapkan  aturan  mengenai  larangan melakukan  perkawinan  dengan  melihat  apakah  calon  mempelai  masih memilki  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  langsung,  seperti  saidara laki-laki, peremouan, paman, bibi, keponakan, saudara seayah, saudara seibu, dan  juga  melalui  perkawinan. 25 Pengadilan  Turki  mengenalakan  mengenai adopsi secara khusus dengan menyebutkan bahwa adopsi sebagai salh satu penghalang  atas  sebuah  ikatan  perkawinan,  walaupun  secara  legal  dalam peraturan  fikih  tidak  disebutkan.  Pada  Pasal  121  Peraturan  sipil  Turki menegaskan bahwa adopsi dapat diberhentikan oleh adanya fakta perkawinan atau  sebuah  pernyataan  bahwa  peawinan  pernah  terjadi.  Dalam  peraturan mazhab  Hanafi  menjelaskan  bahwa  kriteria  penyebab  keharaman  adalah musyrik,  musaharah,  sesusuan,    perkawinan  dengan  dua  saudara  kandung dalam satu waktu,  dan perkawinan hamba (budak) dengan orang merdeka. Pada  peraturan  dalam  mazhab  Hanafi  tidak  secara  tegas  menjelaskan mengenai anak adopsi yang dalam menghalangi atas terjadinya sebuag ikatan perkawinan. 26 Pada  peraturan  sipil  Turki  terdapat  sedikit  perbedaan mengenai  legal  adopsi  dengan  ketentuan  dalam  Islam  yang  sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab [33] ayat 5 yang menyebutkan bahwa anak memilki hubungan secara genetis. Dengan demikian, peraturan sipil Turki ini memilki konsep resmi mengenai adopsi akan tetapi ketika dihadapkan dengan
25 Ibid ., 20.
26 Muhammad Amin Ibn‘Abidin, Hashiyah Radd Al ‐ Muhtar ‘ala Al ‐ Dur Al ‐ Mukhtar , vol. Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 28.
persoalan  pekawinan  maka  pada  akhirnya  lebih  cenderung  untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

## 4. Poligami
Hukum keluarga Turki melarang adanya perkawinan dengan poligami atau  perkawinan  diatas  perkawinan  yang  masih  berlaku.  Apabila  sebelum adanya  pernyataan  menegani  bubarnya  sebuah  ikatan  perkawinan  yang pertama, baik sebab perceraian, kematian dan pembatalan perkawinan (Pasal 93  Peraturan  sipil  Turki,  1926),  maka  perkawinan  yang  kedua  dinyatakan tidak sah oleh pengadiolan atas dasar orang tersebut teah memiliki kehidupan perkawinan yang masih berlaku (Pasal 112 Peraturan Sipil Turki, 1926). Turki merupakan  negara  dengan  mayoritas  penduduknya  muslim  di  dunia  yang memberlakukan atas larangan poligami. Padahal pada perturan sebelumnya, yaitu The Ottoman Law of Family Right tahun 1917 sebagaimana yang terdapat dalam  Pasal  74  menjelaskan  tentang  kebolehkan  suami  untuk  berpoligami dengan  syarat  dan  ketentuan  bisa  berlaku  adil  terhadap  para  istrinya. Meskipun, seorang suami diperbolehkan untuk berpoligami akan tetapi pihak istri diberikan kebebsan untuk membuat taklik talak pada waktu  terjadinya akad perkawinan bahwa suami tidak akan berpoligami sehingga ketika suami melakukan poligami, maka telah melanggar perjanjian tersebut dan pihak itrsi mempunyai hak untuk mengajukan perceraian (Pasal 38 The Ottoman Law of
Family Right ).
Pada peraturan hukum keluarga Turki berdasarkan The Turkish Civil Code 1926 dalam aturan poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi praktik poligami,  maka  status  perkawinan  tersebut  dinyatakan  tidak  sah  secara hukum.  Namun  demikian,  dalam  peraturan  tersebut  tidak  secara  eksplisit menyebutkan bentuk sanksinya, akan tetapi secara implisit hukum keluarga Turki menegaskan bahwa perkawinan dengan poligami tinyatakan tidak sah dan akan dikenakan ancaman hukuman ( penalty ) bagi para pelakunya. 27
27 Dawoud El-Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the
Arab World (London: Kluwer Law International, 1996), 267.
Dari ketentuan kriminasi atas praktik poligami dalam hukum keluarga Turki  telah  mencitrakan  deviasi  yang  sigmifikan  dari  berbagai  ketentuan mazhab  Hanafi  yang  menjadi  mazhab  mayoritas  maayarakat  Turki  bahkan hukum  Islam  dari  berbagai  mazhab  sunni  yang  lainnya.  Pada  ketidaksahan poligami merupakan hal baru yang berlum pernah diwacanakan oleh kalangan ulama klasik bahakan kebolehan atas perkawinan poligami yang disebutkan dalam  Al-Qur’an  dengan  berbagai  syarat  dan  ketentuan  telah  dirubah  oleh hukum  keluraga  Turki.  Pada  pelarangan  tersebut  mempunyai  alasan, sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  sebagian  cendikiwan  Turki,  bahwa poligami  yang  mendapatkan  legalisasi  dari  Al-Qur’an  merupakan  sebuah perbaikan besar atas praktik poligami yang tak sebatas pada masa pra-Islam melalui cara monogami. Pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Turki telah  membuat  kondisi  Qurani  poligami  tidak  dapat  direalisasikan  dengan baik. 28

## 5. Resepsi Pekawinan
Pada  pearturan  sipil  Turki  menjalaskan  bahwa  resepsi  perkawinan boleh dirayakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing yang dianut oleh warganya. Akan tetapi, pada persayaratan yang secara formalitas seperti pendaftaran  perkawinan  untuk  dilakukan  pencatatan  harus  terlebih  dahulu dipeuhi  seseuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Sedangkan  para ulama  sepakat  bahwa  menyelengaraan  Walimatul  Urs  hukumnya  sunnah muakkad  dan  menghadirinya  merupakan  kewajiban  bagi  yang  diundang kecuali  mazhab  Hanafi  yang  menghukumi  sunnah  menghadiri Walimâtûl ‘Urs . 29

## 6. Pembatalan Perkawinan
Pada Pasal 112 Peraturan Sipil Turki menjelaskan bahwa perkawinan harus dibatalkan apabila terdapat kondisi sebagai berikut; pertama, sslah satu
28 Tahir  Mahmood,  “Family  Law  Reform  in  Islamic  Countries  History,  Text  and Comparative Analysis,” New Delhi: Academy of Law and Religion (1987): 21.
29 Wahbah al Zuhaili, Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu , Juz IV, (Damasqus: Dar al Fikr, 1989), 127.
pihak  baik  laki-laki  atapun  perempuan  masih  berstatus  dalam  perkawinan dengan  orang  lain.  Kedua,  terdapat  penyakit  kejiwaan  diantara  salah  satu pihak  ketika  menikah.  Ketiga,  termasuk  dalam  pekawinan  yang  dilarang. Pekawinanan dianggap batal, menurut mazhab Hanafi apabila terdapat syarat dan  rukum  dalam  sebuah  perkawinan  yang  tidak  dapat  terpenuhi.  Ketika sebuah perkawinan tersebut sudah telaksana padahal tidak memenuhi syarat dan hukunnya, maka hakim berhak untuk memisahkan secara paksa keduanya (suami-istri) dan tidak berlaku iddah bagi perempuannya (istri). 30

## 7. Perkawinan Yang Tidak Sah
Peraturan  Sipil  Turki  memberikan  kewenangan  kepada  pengadilan untuk  menyatakan  ketidaksahan  atau  tidak  absah  suatu  ikatan  perkawinan yang  berdasarkan  atas  beberapa  alasan  sebagai  berikut;  Pertama,  adanya konflik  yang  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  pada  saat  melakukan perkawinan. Kedua, salah satu pihak tidak memiliki keinginan yang sunguh- sungguh untuk melakukan perkawinan dengan pasangannya. Ketiga, adanya anggapan dari salah satu pihak bahwa pasanganya tidak seseia dengan kriteria dan  kualitas  yang  diharapkan.  Keempat,  salah  satu  pihak  dirugikan  akibat tertipu  atas  kepribadian  dan  praktek  moral  pasangannya.  Kelima,  adanya penyakit  yang  membahayakan  dari  salah  satu  pihak  atau  salah  satu  pihak masih  di  bawah  umur.  Keenam,  salah  satu  pihak  melakukan  perkawinan karena  adanya  ancaman  dari  orang  lain  yang  dapat  membahakan kehidupannya,  kesehatan  dan  orang-orang  yang  ada  di  dekatnya.  (Pasal  20 Peraturan sipil Turki, 1926 ).

## 8. Perceraian
Terdapat  6  (enam)  alasan  masih  masing  pihak  berhak  untuk mengajukan  perceraian  yang  disebutkan  dalam  Peraturan  sipil  Turki  pada Pasal 20. Pada 6 (enam) alasan tersebut antara lain: Pertama, salah satu pihak antara suami atau istri telaj melakukan perselingkuhan atau perzinahan. Pada perbuatan  perzinahan  sendiri  bukan  persoalan  yang  dapat  dipidanam  akan
30 Ibid ., 112.
tetapi  dapat  menjadi  salah  satu  penyebab  atau  alasan  untuk  mengajukan perceraian.  Kedua,  salah  satu  pihak  merugikan  pihak  lain  dengan  cara meyakiti  yang  menyebabkan  luka-luka.  Ketiga,  salah  satu  pihak  melakukan tidakan  kriminal  yang  mengangu  terhadap  keberlangsungan  sebuah  ikatan perkawinan.  Keempat,  salah  satu  pihak  meninggalkan  tempat  tinggalnya dengan  alasan  yang  tidak  jelas  selama  3  bulan.  Kelima,  salah  satu  pihak memilki  penyakit  kejiwaan  yang  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dari dokter  dalam  waktu  sekrang-kurangnya  3  tahun.  Keenam,  terjadikan perselisihan  antara  suami  dan  istri  yang  tidak  dapat  diselesaikan  kecuali dengan  perceraian.  Meskipun  demikian,  Pengadilan  dapat  membuka  akses mediasi  diantara  para  pihak  yang  berkeinginan  untuk  bercerai,  akan  tetapi tidak mediasi gagal maka tetap perceraian bisa dilanjutkan.

## 9. Kompensasi dalam Perceraian
Pengadilan  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  bahwa  pihak yang bersalah akan membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara fisik, reputasi dan keuangan. Terdapat aturan tambahan dalam peraturan sipil Turki yang memberikan hak kepada pengadilan untuk mengatur bahwa pihak yang  diceraikan  tidak  peduli  bersalah  atau  tidak,  maka  pihak  yang menceraikan  harus  memberikan  ganti  rugi  selama  pihak  pertama  belum melaksanakan perkawinan yang baru dalam periode yang tidak lebih dari satu tahun dari tanggal perceraian yang ditetapkan. 31

## 10. Peraturan Tentang Warisan
Mengenai peraturan tentang warisan dalam ketentuan peraturan sipil Turki  telah  diatur  dalam  buku  ketiga.  Pada  buku  ketiga  memuat  tentang peraturan  warisan  tanpa  wasiat  dan  pearturan  tersebut  diadopsi  dari Peraturan  sipil  Swiss.  Pada  peraturan  sipil  Swiss  yang  menggantikan peraturan  hukum  Turki  dengan  mazhab  Hanafi  yang  telah  berlaku sebelumnya  hingga  tahun  1926.  Pada  peraturan  warisan  dalam  ketentuan peraturan  sispil  Turki  memilki  prisnsip  kesetaraan  antara  laki-laki  dan
31 Mahmood, Family Law Reform in the Muslim World , 24.
perempuan  sehingga  mendapatkan  pembagian  warisan  yang  sama.  Padahal dalam  ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran bahwa  laki-laki  mendapatkan  bagian  dua  kali  daripada  yang  diterima  oleh perempuan. 32
Penjelasan  di  atas  dapat  kita  lihat  dan  rasakan  bagaimana  para mujtahid  memberikan  sumbangsih  pemikiriannya  untuk  menjawab persoalan-persoalan  umat,  terkhusus  lagi  di  negara  Turki,  .  Pembaharuan serta  pergeseran  sudah  terjadi,  dari  ijtihad fardi “ individual”  yang  lebih dominan kepada ijtihad jama ’ i “ kolektif”. Sebagai salah satu pegangan utama yakni kitab-kitab fiqh dalam memutuskan suatu masalah, mulai beranjak pada pembaharuan,  dimana  kitab-kitab  fiqh  dijadikan  sebagai  materi  dalam pembuatan  dan  pengesahan  peraturan-peraturan  yang  mencakup  hukum perdata  sampai  hukum  publik  karena  dinilai  lebih  mempunyai  kepastian hukum.

## C. Penutup
Uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perkembangan dan faktor-faktor yang melahirkan suatu pembaharuan hukum  bidang  hukum  keluarga  Islam  yakni, pertama, hadirnya  persoalan- persoalan  baru  di  tengah  umat  muslim  yang  menyebabkan  adanya kekosongan  hukum  khususnya  bidang  hukum  keluarga  dan  diperlukan jawaban  dengan  segera  agar  tidak  menjadi  persolaan  yang  panjang  di masyarakat  dan  mengisi  kekosongan  hukum  tersebut. Kedua, Sebuah keniscayaan  yang  menjadi  tuntutan  masyarakat  muslim  melakukan pembaharuan  yang  merupakan  efek  dari  perkembangan  ilmu  pengetahuan bidang  teknologi  yang  modern  dan  melahirkan  persoalan-persoalan  baru. Ketiga, dorongan  akan  hukum  Islam  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam merumuskan  hukum-hukum  nasional  di  berbagai  negara  muslim,  dan  yang
terakhir, keempat, pesatnya gerakan kesetaraan gender yang menuntut suatu perkembangan dan keadilan antar laki-laki dan perempuan.
Kemudian  pembaharuan hukum keluarga Islam  di Turki  telah  dimulai dari al ‐ Majallâh (1876), The Ottoman Law of Family Right (1917), Peraturan
Sipil  Turki  ( The Turkish Civil Code of 1926 )  merupakan  sebuah  respon  atas pengaruh dan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil apalagi pada masa tersebut masyarakat Turki masih mengalami kondisi krisis identitas.  Kemudian  produk  dari  pembaharuan  hukum  keluarga  di  Turki dibagi kedalam dua cakupan yakni munakahat dan mawaris, di mana bagian dari  munakahat  itu  sendiri  meliputi,  khitbah,  batas  usia  minimal  menikah, larangan  dalam  perkawinan,  poligami,  walimah,  pembatalan  perkawinan, perkawinan yang tidak disahkan, perceraian, kompensasi dalam perceraian, Sedangkan dalam mawaris meliputi, wasiat dan jumlah pembagian antara laki- laki dan perempuan yang setara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Suardi,  “Keberanjakan  Dari  Konsep  Konvensional  Ke  Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam,” ASAS 8, no. 2, 2016
Abdul Kodir, Koko, cet ke 2, Metodologi Studi Islam , Bandung: Pustaka Setia,
2017
Adnan Quthny, Abu Yazid, “Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki, (Status Poligami  dalam  Perspektif  Teori  Linguistik-Semantik  Muhammad Shahrur)”, Asy ‐ Syari’ah , Vol. No. 2, No. 2, Januari 2016
Al Zuhaili, Wahbah , Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu , Juz IV, Damasqus: Dar al Fikr, 1989
Amin  Ibn‘Abidin,  Muhammad, Hashiyah Radd Al ‐ Muhtar ‘ala Al ‐ Dur Al ‐
Mukhtar , vol. Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d
Anderson,  JND, Recent Development in Shari’a Law V: The Dissolution of Marriage dalam The Muslim World , 1951
D  Anderson,  J  Norman,  “Modern  Trends  in  Islam:  Legal  Reform  and
Modernisation  in  the  Middle  East,” International & Comparative Law Quarterly 20, no. 1 (1971): 1–21; Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy D  Anderson,  James  N,  “Recent  Reforms  in  the  Islamic  Law  of  Inheritance,” International & Comparative Law Quarterly 14, no. 2, 1965
El-Alami, Dawoud and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World London: Kluwer Law International, 1996
Fitria, Vita, “Hukum Keluarga di Turki sebagai upaya perdana pembaharuan hukum Islam”, Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum , Vol. 12, No. 1, 2012
Khatimah,  Husnul, Penerapan Syari’ah Isla m,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar
Offset, 2007
Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, ‘Ilmu Ushul al ‐ Fiqh, ttp: al-Haramain, 2004
Khallaf, Abdul Wahab, Perkembangan Sejarah Hukum Islam , alih bahasa, Ahyar
Aminudin, Bandung: Pustaka Setia, 2000
Lane, Jan-Erik, Hamadi Redissi, Riyad Saydawi. Religion and Politics: Islam and Muslim Civilization. Farnham/Burlington:  Ashgate  Publishing Company, 2009 Mahmood, Tahir, “Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis,” New Delhi: Academy of Law and Religion , 1987
Mahmood,  Tahir, Family Law Reform in the Muslim World ,  Bombay:  NM
Tripathi, 1972 Mahmood,  Tahir , Personal Law in Islamic Countries:(History, Text and Comparative Analysis). New Delhi: Academy of Law and Religion, 1995
Nasution,  Khoiruddin,  “Metode  Pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam Kontemporer”, UNISIA, Vol. 30, No, 66, Desember 2007
Shomad, Abd. Hukum Islam, Penerapan prinsip syariah dalam hukum Indonseia , Jakarta: Kencana, 2010
Sugianata, Arif, “Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam), Al ‐ Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang ‐ Undangan , Vol. 8, No. 1, 2020
Sugitanata, Arif, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, Law and Justice, Vol. 6, No. 1, 2021
Sugitanata,  Arif,  “Relavansi  Pembaharuan  Islam  Bidang  Hukum  Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan”, Bilancia, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2020
Welchman,  Lynn, Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy , Amsterdam University Press, 2007
Zayyadi, Ahmad, “Kontribusi Turki  dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Al ‐ Manhaj: Journal of Indonesian
Islamic Family Law, Vol. 2, No. 1. 2020