INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7593-7606 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Undang-Undang Pelindungan Anak Terhadap Pendidikan Karakter Siswa di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Jusuf Luturmas 1 ✉ , Benediktus A. A. Terwarat 2 , Kristhiana Anthonia Laratmase 3
(1)(2)(3) Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
Universitas Lelemuku Saumlaki, Indonesia
Email: joalvayunus@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menegaskan mengenai proses pendidikan dilakukan dengan cara menghargai hak anak sebagai seorang siswa dan juga sebagai tulang punggung negara. Undang-Undang ini membatasi guru untuk bertindak sewenang-wenang  dalam  mendidik  dan  membina  karakter  siswa.  Dengan  berlakunya  Undang- Undang perlindungan anak maka presepsi guru untuk  melaksanakan pendidikan karakter di SMA Negeri  10  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  menjadi  lebih  baik  sehingga  kekerasan  terhadap  anak dapat  terhindari.  Selain  itu  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menjadi  arah  bagi  pendidikan karakter  siswa  yang  ditindaklanjuti  dengan  di  lakukan  kebijakan  pembaharuan  pendidikan  yang mengakomodir pendidikan karakter di dalam penilaian untuk setiap mata pelajaran, disamping itu juga guru dalam memberikan hukuman bagi siswa yang kedapatan melanggar etika, kesopanan dan peraturan sekolah, dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan mendidik dengan pemberlakuan sekolah ramah anak.
Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kualitatif.
Abstract
The eksistance of low nomber 23 of 2002 concerning child Protection, as amended by Law number 35 of  2014,  emphasizes taht  education  process  is  carried out  by respecting the dignity  of  children  as students and also as nation’s successors. This law limits teachers from acting arbitrarily in education and fostering student character with the enanctment of the Child Protection Act, the Perception of teachers to carry out character education at SMA Negeri 10 Tanimbar Islands Regency is getting better so that violence againts children can be avoided. An additio, the Child Protetction act is a direction for student  character  education  which  is  followed  up  by  a  cuririculum  renewal  policy  that  integrates charcter education in subjects, beside that teacher in giving punishment to studen who are found to have violated ethics, decency and school regulation, are carried out a mor humane an adeucaiton way implementing by child friendly schools.
Keyword: Character Education, Child Protection Law, Qualitative.

## PENDAHULUAN
Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang juga bertugas dan bertanggung  jawab  untuk  pembinaan  karakter  siswa  (character  building).  Sebab  itu maka,  guru  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pendidikan  karakter  di sekolah. Sekolah yang merupakan lembaga pendidikan, juga memiliki tanggung jawab lain yakni untuk mendidik anak sebagai siswa yang belajar di lembaga pendidikan agar memiliki  kepintaran,  kecerdasan,  dan  memiliki  karakter  yang  baik,  seperti  yang diharapkan oleh para orang tua.  Perlindungan anak kini menjadi bagian penting untuk diperhatikan dalam lingkungan sekolah. Dalam hal norma, Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki tekad untuk melindungi anak terhadap tindak kekerasan di dunia pendidikan. Tekad itu tidak saja termuat pada Undang-Undang saja, tetapi senyatanya terdapat pada UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun  1945. Penegasan itu dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) yang pada intinya menerangkan tentang Pendidikan Merupakan Hak dari setiap warga negara Indonesia. Di lain sisi, secara konstitusional negara  indonesia  juga  memusatkan  perhatian  lebih  bagi  perlindungan  anak  dari kekerasan. Hal tersebut dapat ditemukan pada Pasal 28 B ayat 2 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa anak merupakan penerus bangsa dan  wajib  dijaga  dan  dilindungi  dalam  kehidupannya,  pertumbuhannya,  dan perkembangannya  serta  dilindungi  dari  tindakan  kekerasan  dan  juga  tindakan diskriminasi dari pihak manapun.
Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak menegaskan mengenai proses pendidikan dilakukan dengan cara menghargai harkat dan martabat anak sebagai siswa dan juga sebagai penerus bangsa. Undang-Undang  ini  membatasi  guru  untuk  bertindak  sewenang-wenang  dalam mendidik  dan  membina  karakter  siswa.  Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang Perlindungan  Anak,  maka  Kekerasan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang mengakibatkan adanya kesengsaraan atau penderitaan baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk  juga  tindakan  berupa  ancaman  untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum.
Bertalian dengan makna tersebut di atas maka Susanto dalam Arliman S (2017), menegaskan  bahwa  cara  dan  model  kekerasan  yang  pernah  terjadi  di  sekolah bermacam-macam.  Dalam  perkembangannya  maka  kasus  kekerasan  yang  terjadi  di sekolah yang pernah kawal oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdiri atas: kekerasan fisik, seksual verbal, psikis dan cyber bullying. Model kekerasan secara fisik di atntaranya: tawuran, dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, dan dijemur dibawah panas terik sinar matahari serta perintahkan untuk berlari mengelilingi lapangan. Sedangkan model kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang  tidak terpuji oleh seseorang, tindakan dan atau perlakuan yang masuk  pada  kategori  pornografi,  penyampaian  perkataan  yang  bersifat  porno, perlakuan yang melecehkan anak pada bagian vitalnya, tindakan cabul dan hubungan badan  dengan  anak,  perlakuan  yang  memaksa  sang  anak  untuk  terlibat  di  dalam kegiatan  seksual  serta  eksploitasi  anak  untuk  menjadi  korban  prostitusi.  Model kekerasan  emosional  yakni:  pengancaman,  menyebarkan  dan  membuat  adanya  rasa takut, penyinggungan terhadap perasaan anak, perlakuan yang merendahkan martabat anak,  membiarkan/menelantarkan  anak,  perlakuan  yang  membuat  anak  merasa dikucilkan, memelototi anak, dan mencibir. Sedangkan  model kekerasan verbal yang acap  kali  dilakukan  yaitu:  pengucapahn  kata-kata  kotor  kepada  anak,  penghinaan kepada anak, memberikan nama samaran, berteriak kepada anak dengan nada keras, membuat anak malu di khalayak ramai, menyoraki, serta melakukan candaan kepada teman dengan maksud menyebarkan fitnah. Sedangkan kekerasan yang bersifat cyber bullying yang sering terjadi yakni: penyebaran berita atau gosip melalui media sosial,
menghina  dan  mempermalukan,  melakukan  ancaman  di  media  sosial,  meyatakan sesuatu  dengan  maksud  seksualitas  serta  merendahkan  martabat  anak.  Perlakuan tersebut tidak dilakukan hanya satu kali, namun dilakukan setiap kali dan lebih dari satu kali, bahkan sering dan telah menjadi suatu kebiasaan (Arliman S, 2017).
Anak-anak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan individu lainnya dan harus dilindungi dan dihormati. Semua negara harus melindungi hak-hak ekonomi, sipil,  sosial,  dan  budaya  anak-anak.  Namun,  dari  sisi  hukum,  hak-hak  anak  belum mendapatkan  perhatian  yang  substansial  dari  pemerintah  maupun  masyarakat  dan masih jauh dari terpenuhi. Menurut Pasal 9 UU Perlindungan Anak, seorang anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Makna lainnya, seorang anak berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  kejahatan  seksual  dalam pendidikan,  khususnya  pendidikan  formal  di  sekolah,  yang  dilakukan  oleh  pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain. Anak yang memiliki kelainan dan anak yang memiliki keunggulan berhak memperoleh pendidikan khusus.
Seperti yang dinyatakan di atas, undang-undang perlindungan anak melindungi dan  menghormati  anak-anak  sebagai  manusia.  Guru  dan  siswa  harus  bekerja  sama untuk  menyediakan  lingkungan  belajar  yang  mendukung  untuk  memenuhi  tujuan pendidikan nasional. Michael Novak mendefinisikan karakter sebagai "pengelompokan semua kebaikan yang kompatibel yang dikumpulkan dan dinilai melalui tradisi agama, ucapan sastra, orang bijak atau kelompok, dan kesatuan organisasi melalui sekelompok orang yang memiliki akal sehat dan telah ada dalam sejarah" (Lickona, 2016).
Pada umumnya di Maluku, sebelum ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, cara pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru adalah memberikan hukuman tegas dan keras yang tujuannya memberikan efek jera kepada siswa. Pendidikan karkter yang telah diterapkan sejak dahulu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dinilai berhasil menciptakan  sumberdaya  manusia  yang  unggul.  Namun  dengan  diberlakukannya Undang-Undang  Perlindungan  Anak  serta  terjadi  begitu  banyaknya  kasus  kekerasan yang dilakukan guru kepada anak sebagaimana dapat temukan di beritaberita online, misalnya  Pada  media  online  JawaPos.com  tentang  seorang  guru  SMK  dipenjarakan lantaran memukul siswa yang melanggar aturan sekolah. Pada berita di merdeka.com seorang  guru  ditetapkan  tersangka  karena  menampar  9  siswa,  dan  pada  media Liputan6.com Ambon sebuah Video berdurasi 28 detik menampilkan adegan seorang
guru yang mengajar di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar menampar pipi siswanya. Video tersebut menjadi viral di media sosial, maka timbulah kecemasan dan ketakutan guru untuk menghukum siswa, karena takut dicebloskan dalam penjara.
Berkaitan dengan perlindungan anak maka terdapat penelitian terdahulu yakni:
1. Persepsi guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Watampone Sulawesi Selatan oleh: Andi Nurlaelah. Dalam Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji  sebatas presepsi guru terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Persepsi Guru Terhadap Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Se Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Oleh : Slamet Arifin. Aspek-aspek yang diukur  dalam  Penelitian  ini  meliputi  konsep  pendidikan  karakter,  tujuan pendidikan  karakter,  nilai-nilai  dalam  pendidikan  karakter  dan  pendidikan karakter di sekolah.
Berbeda  dengan  kajian  yang  ingin  dilakukan  oleh  penulis  dengan  Judul Pengaruh  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap  Pendidikan  Karakter Siswa di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penelitian ini bukan saja bermaksud untuk mengkaji paradigma guru berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam malakukan pendidikan karakter, tetapi lebih dari pada itu  adalah  menemukan  hubungan  antara  undang-undang  Perlindungan  Anak dengan  pendidikan  karakter  serta  mengetahui  bagaimana  Pengaruh  Undang- Undang  Perlindungan  Anak  terhadap  pendidikan  karakter  sekaligus  juga menganalisis  tingkat  keberhasilan  pemberlakuan  pendidikan  yang  bertalian dengan penguatan karakter di sekolah sampai saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  Penelitian  hukum  empiris  yang  bertujuan  mengkaji  dan  juga menganalisis cara bekerjanya suatu aturan atau hukum dalam suatu kelopok atau lebih, yang termasuk di dalam tindakan hukum kelompok tersebut. Penelitian ini semata-mata berusaha agar dapat memandang hukum yang senyatanya dan kemudian juga melakukan penelitian tetnang  bagaimana  tindakan  masyarakat  terkait  dengan  hukum  dan  bagaimana  respons hukum dalam lingkungan masyarakat, dengan menggunakan peraturan atau hukum sebagai bahan kajian utama. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Sementara teknik pengumpulan data melalui tiga tahap yakni dokumentasi, observasi, dan wawancara.
Di  dalam  studi  ini  tidak  lupa  dilakukan  penyatuan  agar  mempermudah  peneliti  dalam mengelola  data  ke  tahapan  berikutnya  yaitu  penyelarasan  antara  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan sampai data benar-benar valid dan logis saat disajikan dalam karya  ilmiah.  Maka  dari  itu  sangat  jelas,  teknik  analisis  data  riset  ini  menggunakan  studi kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak
a.   Lahirnya Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia
Berdasarkan  atas  begitu  meningkatnya  masalah  kekerasan  terhadap  anak  di belahan dunia, baik berupa eksploitasi anak, kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis, kekerasan seksual dan lain sebagainya maka Undang-Undang Perlindungan Anak hadir dengan mengikuti prinsip konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child) yang merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak ekonomi,  politik, sipil,  dan sosial, serta kebudayaan anak pada tanggal 20 november 1959.
Dalam konvensi hak anak tersebut terdapat Prinsip yang terkandung di dalamnya yakni:
1. Prinsip  non-diskriminasi:  Prinsip  tersebut  dimaksudkan  didalamnya menyangkut hak yang diakui bahwa tidak ada perbedaan tertentu dalam sikap dan tindakan bagi setiap anak. Prinsip terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
2. Prinsip  yang  terbaik  bagi  anak  (best  interest  of  the  child):  Prinsip  tersebut menyatakan  bahwa  setiap  perlakuan  bagi  anak  dilandasi  pada  kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Prinsip ini tertuang pada Pasal 3 ayat (1).
3. Prinsip  atas  hak  hidup,  kelangsungan  dan  perkembangan  (the  rights  to  life, survival  and  development):  Prinsip  tersebut  adalah  suatu  prinsip  yang  harus dilakukan  dalam  melaksanakan  perlindungan  anak  masing-masing  negara sebab  setiap  inidividu  memeiliki  hak  untuk  mendapatkan  kehiupan  yang termasuk dalam hak asasi manusi. Prinsip tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
4. Prinsip  penghargaan  terhadap  pendapat  anak  (respect  for  the  views  of  the
child): Prinsip tersebut, diutamakan apabila berbicara mengenai sesuatu yang turut  memberikan  suatu  pengaruh  dalam  kehidupan  anak,  sehingga  harus dilihat pada waktu pengambilan sebuah keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat (1).
Berdasarkan  konvensi  tersebut  maka  ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang tetap mengedepankan perlindungan  terhadap  anak.  Dalam  Undang-Undang  tersebut  ditetapkanlah bentuk  pelaksanaan  dan  atau  penyelenggaraan  perlindungan  anak  dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, dan Perlindungan khusus.
Khusunya dalam bidang Pendidikan perlindungan anak ditujukan agar anak mendapatkan  pendidikan  dasar,  yang  paling  kurang  9  (sembilan)  tahun, memberikan  jaminan  yang  seluas-luasnya  terhadap  kesempatan  bagi  anak untuk  memperoleh  pendidikan,  dengan  maksud  agar  ia  dapat mengembangkan  kemampuan,  sikap  dan  kepribadiannya,  bakatnya, kemampuan  mental  dan  fisiknya  sampai  pada  pencapaian  potensi  mereka secara optimal, anak mmendapatkan jaminand dan perhormatan terhadap hak asasinya  dan  kebebasan  asasi,  cinta  kepada  lingkungan  hidup,  orang  tua, kebubudayaan,  bahasa  dan  nilai-nilai  nasional,  dan  mempersiapkan  mereka demi kehidupan yang bertanggung jawab.
Selain itu, anak berkebutuhan khusus difasilitasi dan diberikan aksesibilitas terhadap pendidikan inklusi dan pendidikan khusus, anak berprestasi diberikan giliran  dan  aksesibilitas  terhadap  pendidikan  khusus,  dan  anak  yang  orang tuanya kurang mampu, terlantar, atau terpencil diberikan jaminan pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau layanan khusus. Anak juga harus dilindungi dari kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan pihak lain.
b. Presepsi Guru Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak
Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  menyatakan  bahwa  guru  membantu  mencapai  tujuan  negara  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bab  1  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  mendefinisikan  pendidikan  sebagai  usaha  untuk  membentuk  peserta  didik
yang  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, bangsa dan negara.
Guru sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  adalah  profesi  khusus  yang  lakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) memiliki minat, bakat, dan panggilan jiwa, serta idealisme,  (2)  berkomitmen  yang  kuat  dalam  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan, ketakwaan dan keimanan, serta berakhlak mulia, (3) memiliki latar belakang pendidikan dn kualifikasi akademik yang sesuai dengan aturan, (4) berkompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan pada bidang tugasnya, (5) bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, (6) mendapatkan upah atau penghasilan, (7) berkesempatan bagi pengembangan profesionalitas, (8) Mendapatkan jaminan dan perlindungan  hukum  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya  secara profesional, (9) bergabung dalam organisasi profesi guru.
Setelah  lahirnya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dan  dengan  terjadinya beberapa kasus kekerasan guru terhadap siswa yang mengakibatkan guru di polisikan maka  ditemukan  adanya  penurunan  semangat  untuk  mendidik  siswa  khususnya berkaitan  dengan  pendidikan  karakter  siswa  di  hampir  seluruh  Indonesia,  bahkan Provinsi Maluku dan lebih khususnya di Kabupaten kepulauan Tanimbar.
Maidin Gultom mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala usaha untuk mengadakan suatu kondisi dan suasana di mana setiap anak dapat melaksanakan hak- hak  dan  kewajibannya  dengan  wajar,  demi  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik, mental,  dan  sosial  secara  wajar.  Perlindungan  anak  merupakan  salah  satu  bentuk keadilan sosial, sehingga harus diupayakan di semua bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.  Perlindungan  anak  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  saling berhubungan dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum melindungi anak (Gultom & Sumayyah, 2014). Bab XIA, Larangan, dan Bab XII, Ketentuan Pidana, dari undang- undang perlindungan anak mengatur pelaporan orang tua/murid kepada pengajar atas kekerasan terhadap anak.
Berdasarkan wawancara, sebelum UU Perlindungan Anak disahkan, para guru di Tanimbar,  khususnya  di  SMA  Negeri  1  Tanimbar  Selatan,  menangani  siswa  yang membuat masalah, melanggar peraturan sekolah, dan tidak menghormati guru dengan cara  membangun  karakter  dan  menasehati  mereka  untuk  berubah.  Nurul  Kusma
Wardani setuju dengan guru bahwa hukuman dimaksudkan untuk mendisiplinkan siswa dan mencegah mereka mengulangi kesalahan yang sama. Dengan demikian, anak-anak akan disiplin dalam belajar tanpa rasa takut kepada guru (Wardani, 2020).
Sekolah membentuk karakter anak-anak sehingga mereka dapat berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat. Guru menumbuhkan karakter siswa yang baik. Guru telah  mencoba  berbagai  strategi  untuk  memperbaiki  karakter  anak  yang  melanggar etika, kesopanan, dan peraturan sekolah, namun justru merugikan mereka. Guru sering kali  menggunakan  taktik  yang  agresif  atau  hanya  memberikan  nasihat.  Guru,  yang membentuk karakter, harus mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendidikan karakter harus mengikuti pedoman perlindungan anak.
Berdasarkan observasi dan wawancara di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, masih ada karakter siswa yang melanggar peraturan sekolah, sehingga guru mengambil tindakan pembinaan berupa nasihat dan bimbingan aktif untuk pelanggar pertama kali dan menghukum pelanggar dengan mencabut rumput di halaman sekolah. Sejak orang tua murid melaporkan seorang guru yang menampar muridnya dan guru tersebut  dikeluarkan  karena  mencemarkan  nama  baik  sekolah,  kekerasan  yang dilakukan murid sudah tidak ada lagi.
Guru berpendapat bahwa, Undang-Undang Perlindungan Anak memang sidikit tidak berpihak kepada guru. Khususnya dalam bidang pendidikan di Indonesia Timur dan Khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang  kasar.  Sehingga  metode  pendidikan  karakter  kepada  siswa  sejak  dahulu  telah ditanamkan  istliah  “ merubah  batu  menjadi  manusia” ,  dan  ditambahkan  lagi  dengan istilah “ di ujung rotan ada roti ” kedua istilah tersebut dipraktekan dalam pendidikan di Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  Sejak  Dahulu  sebelum  berlakunya  Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua istilah tersebut memberi makna bahwa:
A.  Orang  tanimbar  atau  masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  yang terkebelakang mengenai pendidikan saat itu harus diubah dari sisi pengetahuan, karakter dan mental agar menjadi manusia yang sukses di masa depannya ( harus jadi orang). Pendidikan merupakan hal prinsip bagi setiap generasi tanimbar saat itu.
B. Dalam pendidikan karakter untuk membentuk masyarakat tanimbar jadi orang harus  dilakukan  dengan  keras  sesuai  dengan  karakter  masyarakat  saat  itu sehingga guru harus bertindak seperti seorang algojo, atau polisi dengan tujuan
bahwa siswa harus takut dan hormat kepada guru dan menganggap pendidikan itu  suatu  hal  yang  serius  dan  tidak  main-main.  Dengan  hukuman  yang  keras maka diyakini bahwa siswa yang mereka didik akan berhasil kelak.
Sebelum UU Perlindungan Anak disahkan pada tahun 2002, pencapaian sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menganggap guru sebagai sebuah keberhasilan.  UU  Perlindungan  Anak  mengubah  pandangan  ini.  Terlepas  dari  UU Perlindungan Anak, para guru percaya bahwa dalam pendidikan modern, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, mereka harus berhenti menghukum anak-anak. UU Perlindungan Anak menguntungkan siswa dan guru:
A. Guru mampu mengontrol emosi
B. Guru mampu menciptakan susana yang kondusif di dalam pembelajaran
C. Guru mampu menciptakan kepercayaan siswa terhadap guru
Hal tersebut dibenakan oleh siswa yang diwawancarai, para siswa menganggap bahwa  kedekatan  siswa  dengan  guru  sangat  baik,  pendidikan  karakter  bagi  siwa dilakukan dengan penuh kasih sayang dan tanpa tindak kekerasan dari guru.
2. Bagaimana  Pengaruh  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  Terhadap Pendidikan Karakter di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar
a. Hubungan Pendidikan karakter dengan Undang-Undang Perlindungan Anak
Pendidikan  karakter  mempromosikan  moralitas  dalam  keluarga,  sekolah,  dan hubungan  masyarakat.  Pendidikan  karakter  menekankan  pada  prinsip-prinsip  dan norma-norma pengembangan masyarakat. Sekolah meningkatkan karakter dan koneksi siswa. Pendidikan karakter di sekolah merupakan kelanjutan dari pendidikan karakter di keluarga.
Muchlas Samani juga menyatakan bahwa karakter manusia dapat dimaknai dan dipahami sebagai nilai fundamental yang akan membangun jati diri dan kepribadian seseorang,  karakter  dibentuk  oleh  faktor  keturunan  dan  lingkungan  tempat  dia bersosialisasi, karakter akan membedakan seseorang dengan orang lain, dan karakter dapat diwujudkan dalam kesatuan tindakan dalam kehidupan nyata setiap hari (Samani & Hariyanto, 2011). Oleh karena itu, pendidikan karakter sangat penting bagi generasi muda  untuk  berperilaku  baik  di  masyarakat.  Pendidikan  karakter  merupakan  isu pendidikan saat ini. Pembinaan melalui nasihat dan pendekatan lain digunakan untuk memotivasi siswa agar mengubah perilaku mereka yang melanggar hukum.
Karakter  siswa  harus  digunakan  untuk  berhasil  dalam  semua  mata  pelajaran, budaya mereka sendiri dan budaya lain, mengekspresikan pikiran dan pendapat serta isi  hati  mereka,  berpartisipasi  dalam  masyarakat,  dan  mengeksplorasi  serta menggunakan  keterampilan  untuk  menganalisis  dan  berimajinasi.  Guru  agama, kewarganegaraan,  dan  konseling  mengajarkan  pendidikan  karakter.  Dalam  sistem pendidikan saat ini, semua guru mata pelajaran harus memasukkan pendidikan karakter ke dalam pengajaran topik untuk meningkatkan karakter siswa (Yusnita et al., 2017).
Masnur Muslich mendefinisikan pendidikan karakter sebagai kumpulan nilai-nilai sikap dan perilaku setiap manusia yang pada dasarnya akan berhubungan dengan sang pencipta atau Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma- norma dan kaidah-kaidah yang berlaku dan mengatur kehidupannya, seperti hukum, agama, tata krama, dan budaya (Muslich, 2011).
Menurut  Pasal  1  UU  Perlindungan  Anak,  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum.  Tindakan kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan mental, dan penelantaran anak.
Guru SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilaporkan dan dikeluarkan dari  sekolah  karena  melakukan  kekerasan  terhadap  siswa  yang  melanggar  etika, kesopanan,  dan  aturan  sekolah.  Seorang  siswa  merekam  kejadian  tersebut,  yang kemudian menjadi viral di media sosial. Sosialisasi pendidikan karakter guru dilakukan setelah  kasus  tersebut.  Kesadaran  akan  perlindungan  anak  di  antara  para  pengajar meningkat  setelah  sosialisasi.  Guru  hanya  melanjutkan  pendidikan  karakter  yang dilakukan di rumah dan masyarakat, bukan pendidikan karakter itu sendiri. Jika karakter anak memburuk, guru akan memberikan nasihat dan disiplin tanpa kekerasan. Hal ini bukan  berarti  guru  takut  untuk  memberikan  hukuman,  tetapi  mereka  harus menggunakan  rasio  rasional  dan  metode  non-emosional  untuk  membantu  murid menyadari bahwa mereka perlu mengubah perilaku mereka.
Presepsi  guru  terhadap  pemberian  sanksi  ( punisment)  dan  perlindungan  anak merupakan  kunci  keberhasilan  dari  suatu  pendidikan  di  era  baru  ini.    punishment sebagai metode dalam pendidikan yakni (Rosyid & Abdullah, 2018):
1) Merupakan  metode  yang  cukup  baik  agar  lebih  memberikan  pemahaman
kepada siswa yang bermasalah.
2) Sebagai penghadang terhadap sikap siswa yang tidak abik juga memberikan suatu kepuasan dalam menentukan dan mencari jati diri mereka.
3) Menolong  siswa  mentransferkan  atau  mensubtitusi  suatu  pengetahuan kepada  siswa  untuk  dapat  mengerti  dan  memahami  sebuah  masalah  pada kehidupan yang riil.
4) Menolong  siswa  untuk  dapat  meningkatkan  sikap  yang  baik  agar  dapat bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan dalam kehidupan.
5) Hasil  dalam  pemecahan  masalah  dimampukan  untuk  memacu  adanya evaluasi terhadap diri sendiri, baik berkaitan dengan proses dan atau berkaitan dengan hasil belajarnya.
6) Mampu menunjukan bagi siswa bahwa hukuman tersebut, dalam psinsipnya adalah cara yang dipakai dalam pendidikan yang bertujuan bagi pembentukan karakter siswa agar lebih baik serta adalah suatu keharusan untuk dipahami oleh siswa, tidak saja hanya belajar pada guru maupun belajar dari referensi yang dicermati dan dipelajari.
7) diasumsikan  merupakan  kegiatan  yang  mendatangkan  kesenangan  serta paling digemari siswa.
8) Mampu meningkatkan perilaku siswa agar lebih baik dalam berperilaku sabaik dari  sebeluimnya  sehingga  ecara  baik  lebih  dari  yang  sebelumnya  serta mampu  meningkatkan  kemampuannya  berdasarkan  kondisi  lingkungan barunya.
9) Mampu  menyediakan  kesempatan  kepada  siswa  agar  dapat mengimplementasi sikap baiknya itu dalam kehidupannya sesehari.
10) mampu memupuk semangat belajar siswa meskipun telah menamatkan diri dari sekolahnya.
11) Guru mampu untuk bertanggungjawab terhadap hukuman yang lakukan bagi siswa.
12) Hukuman yang diberikan guru harus lebih bersifat mendidik.
13) Guru tidak bolah memberikan hukuman pada saat marah.
14) setiap hukuman harus diberikan pada saat guru dalam keadaan siuman dan telah sadari.
15) Tidak boleh memberikan hukuman berupa fisik, terlbih khusus pada bagian kepala.
b. Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pendidikan Karakter UU Perlindungan Anak penting bagi pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena UU tersebut menjamin hak siswa untuk belajar dari  seorang  guru.  Siswa  bisa  saja  berperilaku  baik  atau  berperilaku  buruk.  Pada pendidikan  dasar  dan  menengah,  seorang  guru  mengajar,  mendidik,  mengarahkan, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi prestasi, hasil belajar, dan karakter siswa.
Berdasarkan hasil pantauan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari tahun 2017 sampai 2021 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terjadi 4632 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017, sedangkan tahun 2018 sejumlah 4925 kasus, tahun 2019 terjadi 4369 kasus dan tahun 2020  terjadi  4734  kasus.  Khusunya  kekerasan  anak  di  bidang  pendidikan  pada  2017 terjadi  428  kasus.  di  Tahun  2018  terjadi  kenaikan  451  kasus,  di  tahun  2019  terdapat penurunan menjadi 321 kasus dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 yakni 1451 kasus (Maradewa, 2020).
Dari  data  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  walaupun  dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan tindak kekerasan kepada anak (siswa) namun tidak cukup berpengaruh menurunkan angka kekerasan terhadap anak di wilayah Indonesia.
Sedangkan  di  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  sendiri  menurut  data  Kepolisian menunjukan bahwa sejak tahun 2017 terdapat 13 Kasus kekerasan terhadap anak, tahun 2018 terdapat 8 Kasus tahun 2019 terdapat 4 kasus dan tahun 2020 terdapat 2 kasus. Berdasarkan  data  tersebut  maka  kekerasan  terhadap  anak  yang  dilakukan  guru  di sekolah berangsur-angsur menurun dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2020 yakni 2 kasus merupakan kekerasan orang tua terhadap anaknya. Tahun 2021 tidak ada kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh guru di sekolah dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Berdasarkan  statistik  ini,  UU  Perlindungan  Anak  telah  mengurangi  kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, khususnya di bidang pendidikan. Di sekolah, guru memberikan pengajaran yang berkualitas. UU Perlindungan Anak juga mengharuskan  anak-anak  untuk  belajar,  berkreasi,  dan  menggunakan  strategi pembelajaran yang efektif untuk menguasai pelajaran yang diberikan guru. Meskipun UU  Perlindungan  Anak  telah  memberikan  dampak  negatif  terhadap  pendidikan,
khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan seolah-olah memberikan kekuasaan kepada  siswa  dan  orang  tua  yang  diduga  menjadi  korban,  namun  hal  ini  juga  akan membantu  para  guru  di  SMA  Negeri  10  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  dalam membina siswa dengan lebih baik untuk mencegah terjadinya kekerasan. Berdasarkan UU  Perlindungan  Anak,  SMA  Negeri  10  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  telah menerapkan strategi reformasi kurikulum yang memasukkan penilaian karakter dalam pengajaran  di sekolah dan memberikan sanksi secara manusiawi  dan mendidik bagi siswa yang melanggar aturan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis,  SMA  10  Kabupaten  Kepulauan  Tanimbar  tidak  pernah menerima laporan dari orang tua siswa tentang kekerasan oleh guru dalam pendidikan karakter  sejak  tahun  2018.  Hal  ini  dikarenakan  guru  masih  mengikuti  prinsip-prinsip perlindungan  anak.  Rasa  hormat  siswa  kepada  guru  sangat  kuat  sehingga  dapat membantu guru dan siswa bergaul.
Pendidikan  karakter  dan  undang-undang  perlindungan  anak  saling  terkait karena  pendidikan  karakter  yang  sesungguhnya  mengubah  karakter  siswa  yang melanggar etika, kesopanan, dan norma-norma sekolah. Nasihat kepada siswa harus mengikuti  pedoman  perlindungan  anak.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  dapat menumbuhkan rasa percaya diri antara pengajar dan siswa di SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah. SMA Negeri 10 Kabupaten Kepulauan Tanimbar membutuhkan teknik pendidikan karakter yang lebih nyata, efektif, dan ramah terhadap perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arliman S, L. (2017). Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah. JURNAL SELAT,
4(2), 219 – 233.
Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. PT Refika Aditama.
Lickona,  T.  (2016). Mendidik  untuk  membentuk  karakter :  bagaimana  sekolah  dapat memberikan  pendidikan  tentang  sikap  hormat  dan  bertanggung  jawab  (U. Wahyudin, Ed.; 5th ed.). BUMI AKSARA.
Maradewa, R. (2020). Update Data Infografis KPAI - Per 31-08-30.
Muslich,  M.  (2011). Pendidikan  karakter :  menjawab  tantangan  krisis  multidimensional (Vol. 1). BUMI AKSARA.
Rosyid,  Moh.  Z.,  &  Abdullah,  A.  R.  (2018). Reward  &  Punishment  Dalam  Pendidikan. LITERASI NUSANTARA.
Samani,  M.,  &  Hariyanto.  (2011). Konsep  dan  model  pendidikan  karakter  /  Muchlas Samani, Hariyanto (1st ed.). Remaja Rosdakarya.
Wardani, N. K. (2020). Pengaruh Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak terhadap Guru dalam Memberikan Hukuman (Punishment) pada Siswa SD Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Universitas Negeri Makassar.
Yusnita,  L.,  Somantri,  M.,  &  Sasongko,  R.  N.  (2017).  Strategi  Peningkatan  Pendidikan Karakter  Berbasis  Persepsi  Guru  di  SMP. Manajer  Pendidikan:  Jurnal  Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana, 11(4), 374 – 384.