## Jurnal Ilmu Pemerintahan

## KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR
Muchlas M. Tahir Zulfan Nahruddin
Universitas Muhammadiah Makassar
email: muchlasmtahir7@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  development  of  Dynamic  Governance  Capabilities  in optimizing  the  management  of  green  open  land  in  the  city  Makassar.Metode  This  study used  a  qualitative  approach  through  the  instrument  interview,  observation  and documentation. The process of data analysis including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed the vertical system in the optimization of green  open  land  needs  to  be  supported  by  the  active  participation  of  the  community  by contributing as much as 10% of their land to green open land in addition to the boost in the form of pemerdayaan green community as a form of community participation in the optimization of open land needs to be strengthened by the municipality at the same time show the need to demonstrate the utilization of spaces awakened by way of planting on the roofs and walls of buildings in addition to the strategy in terms of policies can be reached by encouraging the preparation and adoption of Local Regulations related to the RTH is part  of  our  capability  Dynamic  Governance  includes  thinking  ahead  (thinking  ahead), thinking again (thinking again), and cross-border thinking (thinking across), which focuses on  optimizing  the  management  of  green  space  produces  a  series  of  adjustments  to  the program as program Lorong garden (Loose) which can contribute to the optimization of green space in the city of Makassar.
Keywords: capability, Dynamic, Governance, RTH

## PENDAHULUAN
Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola  pelayanan  diri  birokratis  elitis menjadi  birokrasi  populis.  Dimana sektor  swasta  sebagai  pengelola sumber  daya  di  luar  negara  dan birokrasi  pemerintah  pun  harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan  sumber  daya  yang  ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya  mensyaratkan  keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Dalam  konsep  governance,
pemerintah hanya menjadi salah satu
actor  dan  tidak  selalu  menjadi  aktor yang  menentukan.  Implikasi  peran pemerintah  sebagai  pembangunan maupun  penyedia  jasa  layanan  dan infrastruktur  akan  bergeser  menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran  negara,  dan  itu  berarti  adanya redefinisi pada peran  warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. (Hetifa, 2003)

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Penilaian  penerapan good governance di  Indonesia,  berbagai assessment yang  diadakan  oleh lembaga-lembaga internasional selama  ini  menyimpulkan  bahwa Indonesia  sampai  saat  ini  belum pernah mampu mengembangkan good  governance .  Mungkin  karena gerakan  reformasi  yang  digulirkan masih  terbatas  pada  praktik  KKN ( Clean  Governance ).  Sofian  Effendi (Surjadi, 2012:22) menyatakan bahwa  kebijakan  yang  tidak  jelas, penempatan  personal  yang  tidak kredibel, serta kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingan bangsa  yang  telah  menyebabkan dunia  bertanya  apakah  Indonesia memang  serius  melaksanakan good governance . Tuntutan  masyarakat  kepada pemerintah dalam kaitan penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik terus gencar dilaksanakan seiring meningkatnya  tingkat  pengetahuan dan  kepedulian  masyarakat  terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat senantiasa menginginkan reformasi atau perubahan pada pelayanan  public  dan  peyelenggaran pemerintahan  yang  baik  mengingat selama  ini  dalam  pelaksanaanya masih dianggap kurang baik.
Jika  melihat  kondisi  kota Makassar sekarang ini dengan slogan Makassar Menuju Kota Dunia, banyak  tantangan  yang  kemudian akan  dihadapi  oleh  pemerintah  dan masyarakat  kota  Makassar  terkait dengan  pembangunan  infrastruktur dan  pembangunan  lainnya.  Melihat hal  tersebut  pemerintah  banyak melakukan  pembangunan  mulai  dari pembangunan fisik maupun nonfisik. Salah satu tuntutan
masyarakat  pada  pemerintah  dalam
kaitannya penyelenggaraan pemerintahan  dibidang  tata  kota yakni  perlunya  pembangunan  yang tertata  dengan  baik  memperhatikan kepentingan masyarakat akan lingkungan yang kondusif. Upaya inovatif pembangunan dan  perkembangan  kota  dewasa  ini yang  semakin  pesat  yang  membawa konsekuensi  makin  meningkatnya kebutuhan lahan untuk mengakomodasi  pembangunan  dan perkembangan  kota  tersebut  Lahan- lahan  kosong  potensial  yang  selama ini  cukup  tersedia  menjadi  semakin menurun. Ruang terbuka hijau sebenarnya juga merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, seperti juga halnya fasilitas sosial  lainnya,  seperti  peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ruang terbuka hijau juga termasuk salah satu elemen kota dan kehadirannya  dalam  suatu  kota didasarkan pada ketentuan dan standar-standar tertentu (Rijal, 2008).
Zoeraini (dalam Kusuma, 2013)  mengemukakan  ruang  terbuka hijau  merupakan  salah  satu  elemen penting  dalam  suatu  kota.  Ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyeimbangkan  keadaan  ekologi pada  suatu  kawasan  agar  terjadi keseimbangan  antara  ekosistem  dan perkembangan  pembangunan  di  era modern.  Fungsi  dari  keberadaan ruang terbuka hijau antara lain adalah sebagai penyeimbang ekosistem ekologis, yaitu dimana ruang terbuka hijau tersebut menjadi tempat tinggal para  binatang  liar  seperti  burung. Sebagai  fungsi  arsitektural  yaitu menambah  keindahan  dimana  ruang terbuka  hijau  juga  memberikan  rasa yang  berbeda  melalui  penataan bentuk warna dan jenis vegetasi ruang

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
terbuka  hijau,  sebagai  fungsi  sosial yaitu  tempat  berinteraksi  masyarakat sekitar  dimana  ruang  terbuka  hijau tersebut memberikan kesejukan, kenyamanan  sehingga  masyarakat terwadahi dalam melakukan interaksi berbagai kegiatan, sebagai .pencegah bencana  seperti  erosi  tanah  yang  di timbulkan  baik  dari  udara  maupun pengikisan air, akar tanaman berfungsi  untuk  mengikat  tanah  agar kuat dari serangan air Sementara itu, pesatnya pembangunan  di  kota  Makassar memang berdampak negatif terhadap lingkungan  yang  ada.  BLHD  sendiri menurutnya berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pencemaran  lingkungan.  Masalah lingkungan merupakan masalah yang sangat  kompleks,  sehingga  BLHD
dalam hal ini berperan terus melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD terkait pentingnya pemeliharaan lingkungan. Selain tingkat pengawasan pencemaran lingkungan,  BLHD  juga  berkaitan dengan  pengawasan  Amdal.  Amdal memegang  peranan  yang  sangat penting dalam pengambilan keputusan  pejabat  yang  berwenang dalam  rangka  memastikan  bahwa pembangunan yang  dilaksanakan
dapat  menjamin  kelestarian  dan keberlangsungan  lingkungan  hidup. Hampir  semua  bangunan-bangunan baru di Kota Makassar telah mengabaikan aspek lingkungan diantaranya  tak  mengadakan  ruang terbuka hijau yang memadai, serta di Makassar  sendiri  banyak  lahan  yang sejatinya  bisa  dijadikan  taman  hijau namun  dengan  perkembangan  kota yang  begitu  pesat  berubah  menjadi bangunan ruko  serta bangunan hotel
yang sudah merambah ke pemukiman warga.
Pendekatan governance membutuhkan  dynamic  governance sebagai  bentuk  lain  pengembangan dalam pemahaman ilmu pemerintahan dan pendekatan administrasi  publik  modern  hal  ini membantu melihat permasalahan secara  menyeluruh  ( holistic) salah satunya  adalah  model  pembangunan dynamic  governance di  Singapura oleh  Neo  dan  Chen. dynamic governance terlaksana  jika  ada pembelajaran  terus  menerus  untuk menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan  adaptif  ( adaptive  policy ) melalui pengembangan dynamic capabilities (mencakup  kemampuan thinking  ahead,  thinking  again dan thinking across) pada proses
pembangunan able  people dan agile process. ( Anwar, 2009). Penelitian ini dibatasi  pada  dynamic  capabilities sebagai  bagian  dynamic  governance untuk  memperoleh  gambaran  secara mendalam  mengenai  kemampuan thinking  ahead,  thinking  again dan thinking  across dalam  pengelolaan lahan  terbuka  hijau  kota  Makassar.
Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan  Kapabilitas  Dynamic Governance dalam optimalisasi pengelolaan  lahan  terbuka  hijau  di Kota Makassar.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Konsep Good Governance
Menurut  World  Bank, Good Governance ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung  jawab  yang  sejalan dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar yang  efisien,  penghindaran  terhadap

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
kemungkinan  salah  satu  alokasi  atau investasi,  dan  pencegahan  korupsi baik  yang  secara  politik  maupun administrative,  menjalankan  disiplin anggaran  serta  penciptaan  legal  dan political  framework  bagi  tumbuhnya aktivitas  usaha.  Sedangkan  menurut UNDP Good Governance menunjukkan  suatu  proses  yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya,  institusi  dan  sumber- sumber  sosial  dan  politiknya  tidak hanya  sekedar  dipergunakan  untuk pembangunan,  tetapi  juga  untuk menciptakan  kohesi,  integritas  serta untuk kesejahteraan rakyatnya (Teguh, 2011: 22) Dinamika  perjalanan  praktek pemerintahan yang senantiasa berhadapan  dengan  lingkungan  dan harapan masyarakat yang juga
menjadi pendorong berubahnya paradigma pemerintahan secara konseptual. Tuntutan terhadap perbaikan kinerja pemerintah membuat pemerintah mencari praktek yang  tepat  yang  dapat  memenuhi harapan  masyarakat.  Hal  ini  juga kemudian secara akademik melahirkan kajian-kajian tentang konsepsi  implementasi  pemerintahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat  dan  tuntutan  lingkungan strategis tersebut. Konsep yang paling aktual  dalam  konteks  ini  adalah konsep good governance.
Dari  uraian  tersebut,  maka unsur  utama  yang  dilibatkan  dalam penyelenggaraan kepemerintahan menurut  UNDP  terdiri  atas  tiga macam, yaitu the state (negara/pemerintah) , the private sector (swasta),  dan civil  society organization (organisasi masyarakat).
Hubungan  di  antara  ketiga  unsur utama dalam penyelenggaraan
governance tentunya saling mempengaruhi, saling membutuhkan, atau  bahkan  saling  ketergantungan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan  yang  baik  (Widodo, 2008:110) 2. Prinsip-Prinsip Good Governance Good  Governance  awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun  sebuah  konsep  dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen  professionalnya,  maka ditetapkan Good Corporate Governance. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance Corporate adalah: transparansi,  akuntabilitas,  fairness,
responsibilitas,  dan  responsivitas. Prinsip-prinsip  Good  Governance diatas cenderung kepada dunia usaha, sedangkan  bagi  suatu  organisasi publik  bahkan  dalam  skala  Negara prinsip-prinsip  tersebut  lebih  luas menurut  Universitas  Sumatera  Utara UNDP  melalui  LAN)  menyebutkan bahwa  adanya  hubungan  sinergis konstruktif  di  antara  Negara,  sektor swasta  atau  privat  dan  masyarakat yang  disusun  dalam  sembilan  pokok karakteristik Good Governance,
yaitu: Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN)
telah  menyimpulkan  sembilan  aspek fundamental dalam perwujudan clean and good governance , (Dalam Pohan,
2014)  :  partisipasi  ( participation ), penegakan  hukum  ( rule  of  law ), tranparansi ( tranparency ), responsive ( responsivenes s),
orientasi kesepakatan  ( consensus  orientation ), keadilan ( equity ), efektifitas (effectiveness) dan efesiensi

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
( efficiency ), akuntabilitas
(accountability ),  dan  visi  strategi ( strategic vision ).
3. Fungsi Ruang terbuka Hijau Ruang  Terbuka  dapat  berupa ruang terbuka yang diperkeras
maupun  ruang  terbuka  biru  (RTB) yang  berupa  permukaan  sungai, danau  maupun  areal-areal  yang diperuntukkan sebagai kawasan genangan.  Ruang  terbuka  adalah ruang yang  bisa  diakses  oleh masyarakat  baik  secara  langsung dalam  kurun  waktu  terbatas  maupun secara  tidak  langsung  dalam  kurun waktu  tidak  tertentu.  Ruang  terbuka berfungsi sebagai ventilasi kota, dapat berupa  jalan,  trotoar,  ruang  terbuka hijau, dan sebagainya. Ruang terbuka juga  dapat  diartikan  sebagai  ruang interaksi  seperti  kebun  binatang, taman  rekreasi.  Dilihat  dari  sifatnya, ruang terbuka dapat dibedakan menjadi  :  (1)  Ruang  terbuka  privat, memiliki  batas  waktu  tertentu  untuk mengaksesnya  dan  kepemilikannya bersifat  pribadi  seperti,  halaman rumah  tinggal  (2).  Ruang  terbuka semi  privat,  kepemilikannya  pribadi tetapi  dapat  diakses  langsung  oleh masyarakat  seperti,  Senayan,  Ancol. (3). Ruang terbuka umum, kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh
masyarakat tanpa batas waktu.
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)
(dalam Direktorat PU, 2006) sebagai infrastruktur  hijau  perkotaan  adalah bagian  dari  ruang-ruang  terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan  yang  diisi  oleh  tumbuhan, tanaman,  dan  vegetasi  (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung  dan/atau  tidak  langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota
tersebut
yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat  dibedakan menjadi RTH alami yang  berupa  habitat  liar  alami, kawasan  lindung  dan  taman-taman nasional,  maupun  RTH  non-alami atau  binaan  yang  seperti  taman, lapangan olah raga dan kebun bunga.
Melalui  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2007 Tentang  Penataan  Ruang  Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pada bab 1 pasal  1  ayat  2  yang  menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan  yang  diisi  oleh  tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat  ekologi,  sosial,  budaya, ekonomi  dan  estetika.  Kawasan Perkotaan  adalah  kawasan  yang mempunyai  kegiatan  utama  bukan pertanian  dengan  susunan  fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,  pemusatan  dan  distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 4. Kapabilitas Dynamic Governance Komponen capabilitas mencerminkan  bagaimana  pola  pikir orang  singapura  atas  dasar  tiga  hal yaitu  thinking  ahead,  thinking  again dan  thinking  across.  Thinking  ahead menunjukkan kapasitas berpikir dalam  merumuskan  kondisi  dimasa mendatang  yang  mungkin  dapat berdampak  pada  kondisi  dalam negeri.  Sebaliknya,    thinking  again akan  merefleksikan  kemampuan  dan keterbukaan  untuk  berkaca  pada

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
kebijakan  sebelumnya,  kemudian dievaluasi  dan  disempurnakan  untuk memaksimalisasi  pencapaian  tujuan. Sementara, thinking across merupakan kemampuan dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari  pengalaman  ide  dan konsep actor-aktor lain. (Kazim, dkk,
2015).          Untuk  lebih  jelasnya mengenai berfikir ke depan (thinking ahead) , berpikir lagi (thinking again) , dan  berpikir  lintas  batas (thinking across) diuraikan (dalam Aminullah, 2014).

## METODE PENELITIAN
1. Lokasi dan Rancangan

## Penelitian
Penelitian  ini  berlokasi  pada
Kantor  Badan  Lingkungan  Hidup Daerah  Kota  Makassar,  dengan pertimbangan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui capabilities dynamic governance dalam optimalisasi pengelolaan lahan terbuka hijau Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  alasan bahwa temuan-temuan dalam penelitian  kualitatif  tidak  diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya serta tipe penelitian deskriptif digunakan untuk mengambarkan secara terperinci mengenai  keadaan  atau  peristiwa yang  dideskripsikan  secara  nyata terkait  obyek  yang  diteliti.  Dalam pengertiannya,  penelitian  kualitatif yakni  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang apa  yang  dialami  oleh  subyek penelitian, misalnya perilaku,
persepsi,  motivasi,  tindakan,  dll., secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa  pada  suatu  konteks  khusus
yang  alamiah  dengan  memanfaatkan berbagai  metode  alamiah.  (Moleong, 2012:6).

## 2. Informan Penelitian
Untuk memudahkan penentuan  informan  di  lapangan, peneliti menargetkan informan kuncinya adalah pegawai pada kantor Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah Kota  Makassar,  dan  bagian-bagian penting  dalam  kantor  tersebut  yang dapat  memberikan  informasi  yang dibutuhkan  oleh  peneliti  termasuk masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini yaitu observasi dengan melakukan pengamatan  langsung  dilapangan sesuai  dengan  obyek  yang  diteliti. Kuesioner  yang  dibagikan  kepada responden, wawancara langsung kepada informan dengan menggunakan  pedoman  wawancara. Dokumentasi dengan kajian
literatur/kepustakaan,  dokumen,  dan sumber tertulis lainnya yang memiliki kaitan  dengan  kebutuhan  data  dan informasi pada penelitian ini.

## 4. Analisis Data
Analisis  data  mengacu  pada langkah-langkah  yang  dipakai  oleh Miles  dan  Huberman  (2007:16-19) yang  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan secara bersamaan, meliputi: pengumpulan  data;  reduksi  data; display dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk meningkatkan  kemampuan  peneliti dalam  menilai  keakuratan  hasil penelitian serta meyakinkan pembaca tentang  akurasi  penelitian  yang

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
dilakukan, maka harus menggunakan beragam  strategi  dalam  melakukan validasi (Creswell, 2010:286). Selanjutnya  Sugiyono  (2011:333) mengemukakan  bahwa  analisis  data proses mencari dan menyusun secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari wawancara,  catatan  lapangan  dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan  data  ke  dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam  pola,  memilih  mana  yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri maupun orang lain.
HASIL PENELITIAN Untuk mengetahui pengembangan  Kapabilitas Dynamic Governance dalam optimalisasi pengelolaan  lahan  terbuka  hijau  di Kota Makassar melalui aspek berikut ini :
1. Berfikir  ke  depan  (thinking ahead)
Berdasarkan  hasil  wawancara dapat  diketahui  bahwa  langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah yaitu dalam bentuk sosialisasi terhadap  pencemaran  lingkungan yang  mengedepankan  Pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap  pencemaran  lingkungan hidup membutuhkan perpaduan dengan  seluruh  stakeholder  dan masyarakat untuk bekerjasama dalam mengelola  lingkungan.  Salah  satu bentuk pencemaran lingkungan diakibatkan  oleh  limbah  (Bahan berbahaya  dan  beracun).  Khusus untuk kebijakan pada Lahan Terbuka
Hijau  menelisik  pada  kebijakan Kepmendagri  No.  01/2007,  tentang
penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau wilayah kota (RTHKP).
Berdasarkan  hasil  wawancara dapat  diketahui  bahwa  kebijakan pemanfaatan  lahan  terbuka  hijau wilayah kota (RTHKP)
mengharuskan  setiap  kota  memiliki lahan  terbuka  hijau  seperti  taman perkotaan dan hutan kota minimal 30 persen.  Namun  hal  ini  belum  dapat terpenuhi  oleh  kota  manapun  di Indonesia termasuk Makassar. Selain itu  implementasi  Undang-Undang Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang,  merupakan  bentuk antisipasi  pemerintah  dengan  tujuan merumuskan  Pedoman  Penyediaan dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka
Hijau  di  Kawasan  Perkotaan  yang menjadi acuan dalam berbagai kebijakan  dan  kegiatan  pengelolaan ruang  terutama  pengelolaan  ruang terbuka  termasuk  ruang  publik  di Kota Makassar.
Berdasarkan  hasil  wawancara dapat  dipahami  bahwa  pemahaman pencapaian  tujuan  belum  dapat dikatakan  dapat  dipahami  secara menyelurh  karena  masih  terbendung oleh  arus  urbanisasi  perkembangan perkotaan seperti pembangunan perumahan dan ruko-ruko belum lagi konvensi wilayah resapan air banyak terjadi yang disebabkan oleh sejumlah  pembangunan.  Selain  itu pemenuhan RTH sejumlah 30 Persen yang  disyarakat  dalam  Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 masih belum dapat terpenuhi.
Berdasarkan hasil wawancara dapat  diketahui  bahwa  opsi  starategi yang dapat dimunculkan yaitu pemanfaatan  ruang-ruang  terbangun dengan  cara  melakukan  penanaman pada  atap  dan  tembok  bangunan selain itu strategi dari segi kebijakan

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
dapat  ditempuh  dengan  mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah  terkait  dengan  RTH  dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH
memiliki  kekuatan  hukum  melalui peran DPRD.
2. Berpikir Lagi (Thinking Again) Berdasarkan hasil wawancara dapat  diketahui  bahwa  hasil  tinjuan yang  dilakukan  pemerintah  kota masih  kesulitan  dalam  memenuhi target  RTH  dimana  kota  Makassar masih  dibawah  10  %  dari  30  % persyaratan yang ada dalam Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang  Penataan  Ruang.  Peninjuan dilakukan dengan memaksimal pendataan  dan  mengapdate  kembali ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar yang mengunakan teknologi  dari  satelit  selain  itu  juga mendapat  klarifikasi  langsung  dari kelurahan  mengenai  area  lingkungan terbuka  hijau  yang  ada  di  Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara  dapat  diketahui  bahwa mendesain  ulang  kebijakan  dan program RTH dapat dilakukan pemerintah  secara  sinergis  dengan tidak terlepas dari strategi pengelolaan lingkungan hidup terpadu lainnya yang difokuskan pada empat  aspek  pengelolaan,  yaitu permasalahan sampah, RTH, kualitas air,  dan  fasilitas  umum  lain  yang terkait erat.
Berdasarkan hasil wawancara dapat  diketahui  bahwa  system  baru yang  dapat  dilakukan  di  Kota Makassar dengan mengadakan strategi  vertical  garden  yang  dapat meningkatkan  fungsi  RTH  namun tidak  menambah  luasan  RTH  namun strategi baru yang perlu dipotimalkan
adalah  menyediakan  lahan  terbuka hijau  pada  lahan  masyarakat  yakni sejumlah  10  %.  Selain  mendukung system  Vertikal  tersebut  juga  perlu difollow  up  dengan  peneningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung  kebijakan  lahan  terbuka hijau.  Berdasarkan  hasil  wawancara dapat diketahui bahwa system vertical dalam  optimalisasi  lahan  terbuka hijau  perlu  didukung  oleh  partisipasi aktif masyarakat dengan
mengkontribusikan  sebanyak  10% lahan  mereka  untuk  lahan  terbuka hijau disamping itu dorongan berupa pemerdayaan komunitas hijau sebagai bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam optimalisasi  lahan  terbuka  perlu diperkuat oleh pemerintah kota.

## 3. Berpikir  lintas  batas  (thinking across)
Berdasarkan hasil wawancara dapat  diketahui  bahwa  indikator adopsi  dapat dilakukan  dengan mengikuti  pola  yang  digambarkan oleh  Negara  lain  seperti  di  Amerika dan  Jepang  dimana  RTH  dibangun melalui  ijin  sebagai  bagian  karya pembangunan dalam artian ada aturan pembatasan perencanaan kota, istilahnya sub-division  control yakni Metode  menyisihkan  lahan  untuk RTH didasarkan pada kriteria dengan skala  dan  tipe  karya  pembangunan tertentu  sesuai  yang  dikehendaki, sekaligus merupakan kondisi penting agar  usulan  pembangunan  disetujui hal  ini  berlaku  di  Amerika  dan  di
Jepang juga sangat mempertimbangkan struktur bangunan di dalamnya yang
memerlukan  proyeksi  sebuah  area kosong  dan  terbuka  untuk  umum merupakan  contoh  yang  patut  untuk ditiru atau di adopsi.

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Berdasarkan hasil wawancara dapat  diketahui  bahwa evaluasi  yang perlu  diperkuat  adalah  komitmen bersama untuk menambah luas lahan agar  mencapai  30  %  luas  lahan terbuka hijau kota selain itu perlunya peningkatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat  yang sinergis untuk  mengoptimal  Lahan  Terbuka Hijau  Kota  Makassar.  Berdasarkan hasil  wawancara  dapat  diketahui bahwa indikator penyesuaian menunjukkan  perlunya  sosialisasi pada  publik  megenai  pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlangsungan  lingkungan  kota melakukan  inventarisasi  wilayah- wilayah  yang  termasuk  sebagai Ruang Terbuka Hijau serta melakukan penegakan hukum disamping itu penyesuaian juga perlu mempertimbangkan  sinergitas  antara pemerintah  dan  masyarakat  melalui serangkaian program seperti program Lorong  garden  (Longgar)  yang sekiranya dapat memberikan kontribusi  pada  optimalisasi  RTH
Kota Makassar.
PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menunjukkan ketiga komponen atau variabel
Kapabilitas  Dynamic  Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan  Terbuka  Hijau  Di  Kota Makassar  yaitu berfikir  ke  depan (thinking ahead), berpikir lagi ( thinking  again ),  dan  berpikir  lintas batas  ( thinking  across )  (Aminullah, 2014)  diperoleh  gambaran  bahwa kemampuan mengantisipasi merupakan  bagian  dari  komponen berfikir  ke  depan  terlihat  dari kebijakan pemanfaatan lahan terbuka hijau wilayah kota (RTHKP)
mengharuskan  setiap  kota  memiliki
lahan  terbuka  hijau  seperti  taman perkotaan dan hutan kota minimal 30 persen  namun  hal  ini  belum  dapat terpenuhi di Kota Makassar selain itu indikator  pemahaman  pencapaian tujuan  belum  dapat  dikatakan  dapat dipahami  secara  menyelurh  karena masih terbendung oleh arus urbanisasi  perkembangan  perkotaan seperti pembangunan perumahan dan ruko-ruko selain itu opsi startegi yang dapat  dimunculkan  dalam  penelitian ini  yaitu  pemanfaatan  ruang-ruang terbangun  dengan  cara  melakukan penanaman  pada  atap  dan  tembok bangunan selain itu strategi dari segi kebijakan  dapat  ditempuh  dengan mendorong penyusunan dan penetapan  Peraturan  Daerah  terkait dengan RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki  kekuatan  hukum  melalui peran DPRD.
Pada  variabel  berpikir  lagi
( thinking again ) memberikan gambaran bahwa adanya hasil tinjuan yang  dilakukan  pemerintah  kota masih  kesulitan  dalam  memenuhi target  RTH  dimana  kota  Makassar masih  dibawah  10  %  dari  30  % persyaratan yang ada dalam Undang- Undang  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang  Penataan  Ruang.  Peninjuan dilakukan dengan memaksimal pendataan  dan  mengapdate  kembali ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar yang
mengunakan teknologi  dari  satelit  selain  itu  juga mendapat  klarifikasi  langsung  dari kelurahan  mengenai  area  lingkungan terbuka  hijau  yang  ada  di  Kota Makassar. Kemudian indikator mendesain  ulang  kebijakan  dan program RTH dapat dilakukan pemerintah  secara  sinergis  dengan tidak terlepas
dari strategi

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
pengelolaan lingkungan hidup terpadu lainnya yang difokuskan pada empat  aspek  pengelolaan,  yaitu permasalahan sampah, RTH, kualitas air,  dan  fasilitas  umum  lain  yang terkait  erat.  Berdasarkan  Peraturan Daerah  Kota  Makassar  Nomor  6 Tahun  2006  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Makassar Tahun  2005-2015,  persentase  luas Ruang Terbuka Hijau ditargetkan 5% dari kawasan pusat kota. Pemanfaatan Ruang  Terbuka  Hijau  sebagai  ruang public  diharapkan  dapat  berfungsi secara ekologis,sosial/budaya arsitektural ekonomi yang meningkatkan kualitas air tanah,mencegah  banjir  mengurangi polusi udara dan menurunkan temperature  kota  dan  menjadikan keteduhan pada Ruang Terbuka Hijau sebagai  ruang  public.  (Maruddani, dkk 2010) Selanjuntnya indikator menjalankan  system  baru  sebagai bagian terakhir dari variabel  berpikir lagi  ( thinking  again )  menjelaskan adanya vertical system dalam optimalisasi lahan terbuka hijau perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dengan mengkontribusikan  sebanyak  10% lahan  mereka  untuk  lahan  terbuka hijau disamping itu dorongan berupa pemerdayaan komunitas hijau sebagai bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam optimalisasi  lahan  terbuka  perlu diperkuat oleh pemerintah kota.
Pada  variabel  berpikir  lintas batas  ( thinking  across )  diperoleh gambaran  yaitu  indikator  adopsi dapat  dilakukan  dengan  mengikuti pola  yang  digambarkan  oleh  Negara lain  seperti  di  Amerika  dan  Jepang dimana  RTH  dibangun  melalui  ijin sebagai  bagian  karya  pembangunan
dalam  artian  ada  aturan  pembatasan perencanaan  kota,  istilahnya sub- division control yakni Metode menyisihkan lahan untuk RTH
didasarkan pada kriteria dengan skala dan tipe karya pembangunan tertentu sesuai  yang  dikehendaki,  sekaligus merupakan  kondisi  penting  agar usulan pembangunan disetujui hal ini berlaku  di  Amerika  dan  di  Jepang juga sangat mempertimbangkan struktur  bangunan  di  dalamnya  yang memerlukan  proyeksi  sebuah  area kosong  dan  terbuka  untuk  umum merupakan  contoh  yang  patut  untuk ditiru  atau  di  adopsi.  Selanjutnya indikator evaluasi yang perlu diperkuat  adalah  komitmen  bersama untuk  menambah  luas  lahan  agar mencapai  30  %  luas  lahan  terbuka hijau  kota  selain  itu  perlunya peningkatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat  yang sinergis untuk  mengoptimal  Lahan  Terbuka Hijau  Kota  Makassar.  Hal  sesuai dengan  konsep  governance  lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan  dengan  masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan  kepentingan  masyarakat  dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2009: 273). Selanjutnya indikator penyesuaian  yang  merupakan  bagian dari  variabel  berpikir  lintas  batas ( thinking across ) menunjukkan perlunya  sosialisasi  pada  publik megenai pentingnya menjaga keseimbangan  dan  keberlangsungan lingkungan kota melakukan
inventarisasi  wilayah-wilayah  yang termasuk  sebagai  Ruang  Terbuka Hijau  serta  melakukan  penegakan hukum  disamping  itu  penyesuaian

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
juga perlu mempertimbangkan sinergitas  antara  pemerintah  dan masyarakat melalui serangkaian program  seperti  program  Lorong garden  (Longgar)  yang  sekiranya dapat  memberikan  kontribusi  pada optimalisasi  Ruang  Terbuka  Hijau yang ada di Kota Makassar.
Komponen capabilitas mencerminkan bagaimana  pola  pikir  atas  dasar  tiga hal  yaitu  thinking  ahead,  thinking again  dan  thinking  across.  Thinking ahead menunjukkan kapasitas berpikir  dalam  merumuskan  kondisi dimasa  mendatang  yang  mungkin dapat berdampak pada kondisi dalam negeri.  Sebaliknya,    thinking  again akan  merefleksikan  kemampuan  dan keterbukaan  untuk  berkaca  pada kebijakan  sebelumnya,  kemudian dievaluasi  dan  disempurnakan  untuk memaksimalisasi  pencapaian  tujuan. Sementara, thinking across merupakan kemampuan dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari  pengalaman  ide  dan konsep actor-aktor lain. (Kazim, dkk,
2015).
Pada  akhirnya  penelitian  ini menjelaskan  adanya  vertical  system dalam  optimalisasi  lahan  terbuka hijau  perlu  didukung  oleh  partisipasi aktif masyarakat dengan mengkontribusikan  sebanyak  10%
lahan  mereka  untuk  lahan  terbuka hijau disamping itu dorongan berupa pemerdayaan komunitas hijau sebagai bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam optimalisasi  lahan  terbuka  perlu diperkuat  oleh  pemerintah  kota sekaligus  memperlihatkan  perlunya memperlihatkan  pemanfaatan  ruang- ruang terbangun dengan cara melakukan penanaman pada atap dan tembok  bangunan  selain  itu  strategi dari  segi  kebijakan  dapat  ditempuh
dengan  mendorong  penyusunan  dan penetapan  Peraturan  Daerah  terkait dengan RTH.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kapabilitas Dynamic Governance  yang  ditunjukkan  dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya antisipasi RTH  melalui kebijakan,  pemahaman  pencapaian tujuan  belum  dapat  dikatakan  dapat dipahami  secara  menyeluruh  namun opsi startegi yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan  ruang-ruang  terbangun dengan  cara  melakukan  penanaman pada  atap  dan  tembok  bangunan selain itu strategi dari segi kebijakan dapat  ditempuh  dengan  mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan
Daerah terkait dengan RTH.
Selanjutnya  peninjauan  kebijakan dapat dilakukan dengan memaksimal pendataan  dan  mengapdate  kembali ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar  selain  itu  desain  kebijakan tidak terlepas dari strategi
pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu termasuk didalamnya vertical system  yang  perlu  didukung  oleh partisipasi  aktif  masyarakat  serta sinergitas  antara  pemerintah  dan masyarakat melalui serangkaian program  seperti  program  Lorong garden  (Longgar)  yang  memberikan kontribusi  pada  optimalisasi  Ruang Terbuka  Hijau  yang  ada  di  Kota Makassar.  Program  pemerintah  kota Makassar seperti lorong garden perlu mendapat  dukungan  semua  pihak terutama masyarakat agar
berpartisipasi  secara  aktif  dalam memaksimal  setiap  ruang  yang  ada dilahannya masing-masing agar membantu mengoptimalkan
ruang/lahan  terbuka  hijau  di  Kota

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Makassar  agar  sekiranya  mampu memaksimal  pemenuhan  persentasi RTH sesuai kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminullah. 2014. Dynamic Governance (Kerangka Konseptual Melembagakan Budaya, Kapabilitas, dan Perubahan) . Jurnal Kebangsaan Volume 9 Nomor 1  Maret  2014.  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan. Anwar, Rozan. 2009. Pengembangan Model tentang Pengaruh Able People  dan  Agile  Process terhadap Dynamic Capabilities  dalam  Proses Kebijakan Publik (Studi Kasus Pelayanan Bidang Pendidikan di Kabupaten Jembrana,  Propinsi  Bali) . (Disertasi) Fisip Ilmu Administrasi. Depok : Universitas Indonesia Creswell, W.J. 2010. Reseach Design Qualitative  and  Quantitative
Approach. Penerjemah Achmad
Fawaid.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar. Hetifa,  Sumarto  Sj.  2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance . Bandung: Yayasan Obor Indonesia. Kazim, Azhar, dkk. 2015. Merekonstruksi  Indonesia  : Sebuah  Perjalanan  Menuju Dynamic Governance . Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara Kusuma, Bagas H. 2013. Ketersediaan  Ruang  Terbuka Hijau Sebagai Penopang Kawasan  Mixed  Use  Pada Koridor Jalan Fatmawati Semarang. Jurnal Teknik PWK  Volume  2  No.  1. Semarang : Universitas Diponegoro. Maruddani,  dkk.  2010. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang  Publik  Di  Makassar (Kasus : Lapangan Karebosi,Lapangan Hasanuddin,Taman Macan,Taman Hasanuddin, Lapangan  Andi  Matalatta). Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Makassar : Universitas Hasanuddin. Miles, M dan Huberman, A.M. 2007. Analisis  Data  Kualitatif:  Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Moleong,  Lexy  J.  2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung:
Remaja Rosdakarya. Pohan, Chairil Anwar. 2014. Perspektif  Kepatuhan  Pajak Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi .  Prosiding  Seminar STIAMI  Volume  I,  No.  02, Oktober 2014. Rijal,  Syamsu.  2008. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar Tahun 2017. Jurnal Hutan dan Masyarakat, Vol.3, No.1. Dosen Fakultas Kehutanan. Makassar : Universitas Hasanuddin Sedarmayanti, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil . Bandung: Rafika Aditama

## Jurnal Ilmu Pemerintahan
Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan
R&D . Bandung: Alfabeta. Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja  Organisasi  Publik . Refika Aditama. Bandung.
Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelengaraan  Pemerintah Daerah . Jakarta : PT. Pustaka
Indonesia Press
Teguh,  Ambar.  2011. Memahami Good  Governance  Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta  :  Gava Media Widodo, Joko. 2008. Good Governance : Telaah  Dan Dimensi Akuntabilitas Birokrasi Pada Era Desentralisasi  Dan  Otonomi Daerah .  Surabaya  :  Instan Cendikia. Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang Departemen Pekerjaan Umum.  2006.  Modul  Tata Cara  Penyusunan  Peraturan Zonasi,  Jakarta  :  Departemen Pekerjaan Umum. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Jakarta. Peraturan  Daerah  Kota  Makassar
Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar