## Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia
Islamic Legal Thinking Products in Indonesia

## H. Supardin
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Email: supardin.pati@uin-alauddin.ac.id Info Artikel Abstract
Diterima
12 September 2017

## Revisi I
10 Oktober 2017 Revisi II 07 Nopember 2017 Disetujui 04 Desember 2017 Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia terdiri dari produk pemikiran fikih,  produk  pemikiran  fatwa  ulama,  produk  pemikiran  keputusan pengadilan  (yurisprudensi),  produk  pemikiran  undang-undang.  Produk pemikiran  fikih  merupakan  jenis  produk  pemikiran  hukum  Islam  di Indonesia yang melahirkan berbagai jenis buku yang dipedomani. Produk pemikiran fatwa ulama merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di  Indonesia  yang  berasal  dari  pemikiran  ulama  secara  kolektif,  yang dituangkan  dalam  bentuk  fatwa  untuk  menetapkan  hukum,  Produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi) merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran majelis hakim, kemudian dihimpun dan dijadikan sebagai keputusan pengadilan.
Produk  pemikiran  undang-undang  merupakan  jenis  produk  pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran para pakar hukum, akademisi, politisi, dan  instansi terkait.  Produk  pemikiran  hukum Islam tentunya diberlakukan dan ditegakkan secara komprehensip.
Kata Kunci : Produk, Pemikiran, Hukum Islam
The products of Islamic legal thought in Indonesia consist of the product of  fiqh  thought,  the  product  of  ulama's  fatwa  thought,  the  product  of judicial  decision  thinking  (jurisprudence),  product  of  law  thinking. Product  jurisprudence  is  a  type  of  Islamic  legal  thinking  products  in Indonesia that gave birth to various types of books that led. The product of  ulama's  fatwas  thought  is  a  type  of  Islamic  legal  thought  product  in Indonesia  derived  from  the  scholars'  thought  collectively,  which  is  set forth in the form of a fatwa to establish the law. The product of judicial decision  making  (jurisprudence)  is  a  type  of  product  of  Islamic  legal thought  in  Indonesia  derived  from  the  thought  of  the  panel  of  judges, then  collected  and  made  as  a  court  decision.  The  product  of  legal thinking  is  a  kind  of  product  of  Islamic  legal  thinking  in  Indonesia derived  from  the  thoughts  of  legal  experts,  academics,  politicians,  and related  institutions.  The  products  of  Islamic  legal  thought  must  be enforced and enforced comprehensively.
Keywords: Product, Thought, Islamic Law
Supardin

## I.   PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al- Qur’an da n hadis, yang kemudian  berkembang  menjadi  sebuah  peroduk  pemikiran  hukum.  Produk  pemikiran hukum  tersebut  menghasilkan  materi-materi  hukum  berdasarkan  kebutuhan masyarakat.  Kemudian  dibentuk  dan  diformasi  dalam  sebuah  konsep  untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum.
Dalam teori hukum Islam biasa disebut Islamic legal theory, mengenal berbagai sumber  tetapi  sumber  utamanya  adalah  al- Qur’an  dan  hadis  sebagai  sumber  primer. Sedangkan sumber yang lain merupakan sumber sekunder yang berasal dari ijtihad dan interpretasi,  atau  pencapaian  sebuah  konsensus  biasa  disebut ijma’ . 1 Konsensus  ini merupakan  suatu  pencapaian  kesepakatan  yang  telah  dianggap  mewakili  kepastian hukum dan atau untuk mewakili mayoritas komunitas masyarakat Islam.
Dalam sejarah sosial hukum Islam, tercatat dan tertulis pertama kali diterapkan pada  abad  pertama  Hijriah  di  Madinah  oleh  Nabi  Muhammad  saw.  dengan  dasar konstitusi  Piagam  Madinah.  Mukaddimah  piagam  tersebut  tertulis,  bahwa  Piagam Madinah  berlaku  di  kalangan  orang-orang  yang  beriman  dan  memeluk  agama  Islam yang berasal dari suku Quraisy dan Yasrib. Selain orang Islam juga berlaku bagi orang- orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri, dan berjuang bersama mereka. 2 Inti dari piagam tersebut adalah perjanjian/kesepakatan antara kaum muslim dengan kaum nasrani  dan  yahudi  (masyarakat  non-  muslim)  yang  dijadikan  sebagai  aturan perundang-undangan. Nabi Muhammad saw. memberi jaminan hidup terhadap mereka (non-muslim),  hak  milik,  dan  agama,  serta  mempunyai  kebebasan  penuh  untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa Hukum Islam diterapkan  bukan  untuk  memaksa  dan  menindas  kaum  yang  lain,  melainkan  untuk diajdikan  sebagai  aturan  yang  melindungi  seluruh  bangsanya  dalam  kehidupan bermnasyarakat.
1 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam , Edisi I (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 1.
2 Zainal Abidin Ahmad, Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.
Aturan-aturan yang merupakan hasil dari produk pemikiran hukum Islam, apabila ditinjau dari  sejarah sosial hukum  Islam,  maka tumbuh  dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad saw. sampai sekarang, hingga kini berlaku di Indonesia. Akan tetapi sejarah  sosial  hukum  Islam  ini  muncul  di  dunia  Barat  pada  akhir  abad  ke-20,  ketika hukum  Islam  (fikih)  itu  dibukukan  dalam  berbagai  literatur  dan  menampilkan potretnya  yang  utuh. 3 Adanya  pembukuan  hukum  Islam  tersebut,  umat  Islam  dapat mengetahui  sejarah  pertumbuhan  dan  perkembangan  hukum  Islam  mulai  dari  zaman Nabi  Muhammad  saw.  sampai  zaman  modern  ini  termasuk  zaman  reformasi  di Indonesia.
Hukum  Islam  tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia  yang  diformulasi  dalam empat  produk  pemikiran  hukum,  yakni  fikih,  fatwa  ulama,  keputusan  pengadilan (yurisprudensi),  dan  undang-undang.  Keempat  produk  pemikiran  hukum  tersebut dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  umat  Islam  dalam  kehidupan  berbangsa,  bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia.

## B. Rumusan dan Batasan Maslah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat pokok permaslahan bagaimana produk  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia,  dengan  batasan  sub  masalah  sebagai berikut:
1.  Bagaimana produk pemikiran fikih?
2.  Bagaimana produk pemikiran fatwa ulama?
3.  Bagaimana produk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi)?
4.  Bagaimana produk pemikiran undang-undang?

## II.   PEMBAHASAN
A. Produk Pemikiran Fikih
Sejarah  sosial  hukum  Islam  merupakan  suatu  ilmu  yang  mempelajari  sejarah kehidupan  suatu  masyarakat  yang  ada  hubungannya  dengan  proses  lahirnya  dan
3 Abdul  Azis  Dahlan  et  al., Ensilopedi  Hukum  Islam ,  jilid  2  (Cet.  V;  Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Houve, 2001), h. 579.
Supardin
berkembangnya  hukum  Islam. 4 Adanya  sejarah  sosial  hukum  Islam  sebagai  sebuah ilmu,  maka dapat memberi suatu arah dan tujuan sehingga dapat melahirkan produk- produk  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia,  seperti  fikih.  Fikih  sangat  erat hubungannya dengan hukum Islam, sehingga terkadang fikih disamakan dengan hukum Islam.
Kata  fikih/ fiqh  ( هقف )  dalam Kamus  Al-Munawwir,  fiqh  ( هقف )  berarti  mengerti, memahami, 5 dan  secara  sederhana  menurut  bahasa,  fikih  bermakna  tahu  dan  paham. Menurut istilah  fikih  diartikan  sama  dengan  agama  yang  disyari’atkan  Allah  untuk para hamba yang melengkapi hukum-hukum agama yang berpautan dengan perkataan, perbuatan, perikatan, dan lain-lain. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, fikih diartikan sebagai  ilmu  yang  menerangkan  hukum- hukum  syara’  yang  diperoleh  dari  dalil -dalil yang tafshili  yakni  dalil-dalil  tentang  hukum-hukum  yang  khusus  yang  diambil daripadanya dengan jalan ijtihad. 6 Pada sumber lain,  fikih  menurut pengertian istilah kebanyakan fuqaha ialah “segala hukum syara’ yang diambila dari Kitab Allah swt. dan Sunnah Rasulullah saw. dengan jalan mendalamkan faham dan penilikan, yakni dengan jalan ijtihad dan istinbat. 7 Fikih merupakan ilmu dasar untuk memahami ajaran Islam termasuk  hukum  Islam  yang  dipahami  dan  diberlakukan  di  Indonesia.  Dengan mengetahui  fikih  berarti  mengurangi  perdebatan  tentang  masalah  khilafiah,  artinya toleransi dalam khilafiah dijunjung tinggi.
Menurut H. Amir Syarifuddin, kata fikih ( هقف ) berarti paham yang mendalam. Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham
4 Abdul  Azis  Dahlan  et  al., Ensilopedi  Hukum  Islam ,  jilid  2  (Cet.  V;  Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Houve, 2001), . Adapun pengertian Islam secara khusus dapat dilihat pada Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam (Cet.  III;  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  2002),  h.  174,  bahwa  Islam  dari  kata  salam  yang  berarti pasrah, damai, selamat,  merupakan jaran Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. antara tahun 610-632 M.
5 Ahmad  Warson  Munawwir, Al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia, ditelaah  dan  dikoreksi  oleh K.H. Ali Ma’shum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progrssif, 1997), h. 1067.
6 T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Ilmu  Fikih (  Cet.  VII;  Jakarta:  Bulan  Bintang,  1991),  h. 17.
7 T.M.  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum  Fikih  Islam (Cet.  V;  Jakarta:  Bulan  Bintang,  1978), h. 19.
yang  menyampaikan  ilmu  zhahir  kepada  ilmu  batin. 8 Fikih  tentang  sesuatu  berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya sesuatu itu. Orang yang mengetahui fikih berarti melaksanakan hukum Islam dengan keyakinan yang mendalam. Sehingga dalam berbuat dan bermuamalah termasuk dalam beribadah tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh di sekitarnya.
Pengetahuan yang dihasilkan dari  fikih  dapat menuntun manusia untuk berbuat dalam  tataran  hukum  Islam  yang  diberlakukan.  Maksud  dari  istilah  hukum  Islam adalah  hukum  yang  diyakini  memiliki  keterkaitan  dengan  sumber  dan  ajaran  Islam, yaitu  hukum  amali  berupa  interaksi  sesama  manusia,  selain  jinayat  (pidana  Islam). 9 Namun  demikian,  tidak menutup kemungkinan untuk digunakan dalam  pidana Islam, yang juga akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam, baik secara daerah atau lokal  maupun  secara  nasional,  seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KdRT),  dan sekarang  dalam  tahap  rancangan  untuk  dialihkan  menjadi  kewenangan  Peradilan Agama.
Segala  ketentuan  yang  berhubungan  dengan  ibadah  murni  ( mahdah)  tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam pada pembahasan ini. Yang termasuk adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama.
Pada Kamus  Hukum  dijelaskan,  bahwa  hukum  Islam  (Indonesia)  atau  hukum syara’ ialah  peraturan-peraturan  dan  ketentuan-ketentuan  yang  berkenaan  dengan kehidupan berdasarkan al- Qur’an. 10 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan  al- Qur’an  dan  hadis. 11 Artinya,  hukum  Islam  merupakan  produk  fikih Indonesia.
8 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 5.
9 Amrullah  Ahmad  dkk., Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Cet.  I;  Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.
10 Sudarsono, Kamus Hukum , Edisi Baru (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 169.
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga (Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 411.
Supardin
Pengertian  hukum  Islam  atau  hukum syara’ menurut  istilah  ulama  usul,  adalah doktrin  ( khitab) syari’ yang  bersangkutan  dengan  perbuatan  orang-orang  mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan ( taqrir). 12 Menurut T.M. Hasbi  Ash-Shiddieqy,  hukum  Islam  adalah  bagian  dari  ilmu  fikih.  Karena  ilmu  fikih merupakan  suatu  kumpulan  ilmu  yang  sangat  luas  pembahasannya,  yang mengumpulkan  berbagai  ragam  jenis  hukum  Islam  dalam  mengatur  kehidupan  untuk keperluan  seseorang,  golongan,  dan  masyarakat  secara  umum. 13 Kemudian  dalam Ensiklopedi  Hukum  Islam,  ulama  ushul  fikih  mendefenisikannya  dengan  tuntutan Allah  Swt.  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  orang  mukallaf,  baik  berupa  tuntutan, pemilihan,  atau  menjadikan  sesuatu  menjadi  sebab,  syarat,  penghalang,  sah,  batal, rukhsah (keringanan) atau ‘azîmah (perbuatan). 14 Hukum  Islam  dimaksudkan  sebagai peraturan  yang  berpautan  dengan  kehidupan  orang  dewasa  dalam  melaksanakan perintah dan atau meninggalkan larangan berdasarkan petunjuk al- Qur’an atau hadis.
Hukum  Islam  di  Indonesia  merupakan  hasil  dari  ijtihad  ulama  yang  melahirkan kitab  fikih  yang  bersumber  dari  al- Qur’an  dan  hadis,  sehingga  dipedomani  oleh  para peneliti  dan  penulis  tentang  hukum  Islam  di  Indonesia.  Hasil  dari  produk-produk pemikiran  hukum  Islam  tersebut,  diformulasikan  dalam  satu  kitab  atau  buku  yang menjadi rujukan dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam lembaga-lembaga perdilan dan instansi lainnya.
Produk  pemikiran  fikih  adalah  hasil  dari  produk  hukum  yang  pertama  dari formulasi  hukum  Islam  melalui  kitab  fikih.  Kitab  fikih  pada  awalnya  hasil  atau kumpulan dari ceramah yang kemudian dihimpun dalam satu buku atau beberapa buku. Isi dari kumpulan ceramah tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang secara khusus bagi kehidupan umat Islam. Kitab fikih yang dimaksudkan adalah:
12 Abdul  Wahhab  Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, Alih  bahasa  Noer  Iskandar  al-Barsany  dan  Moh. Tolchah  Mansoer  dengan  Judul, Kaidah-kaidah  Hukum  Islam (Cet.  III;  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1993), h. 153.
13 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Pengantar  Hukum  Islam ,  Edisi  Kedua  (Cet.  I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.
14 Abdul Azis Dahlan et al., Ensilopedi Hukum Islam , jilid 2, h. 572.
Buku  yang  membahas  berbagai  persoalan  hukum  Islam  seperti  ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang, dan damai berdasarkan hasil ijtihad ulama fikih dalam memahami al- Qur’an dan hadis yang dikaitka n dengan realitas yang ada dengan menggunakan berbagai metode ijtihad. 15
Penyusunan  kitab  fikih  mulanya  mengalami  permasalahan  karena  persoalan dalam masyarakat belum banyak dipertanyakan sehingga tidak sistematis. Pembukuan kitab fikih dimulai sekitar awal abad ke-2 Hijriah yang disebut zaman klasik. Penulisan kitab fikih terus berkembang, mulai dari zaman klasik sampai sekarang zaman modern.
Kalau dilihat dari  produk pemikiran fikih, maka isi  kitab fikih  paling tidak ada tiga  macam  yaitu:  kitab  fikih  lengkap,  kitab  fikih  tematis,  dan  kitab  fikih  berbentuk fatwa. Kitab fikih lengkap yaitu membahas seluruh persoalan fikih, mencakup masalah ibadah,  muamalah,  perkawinan,  kewarisan,  perwakafan,  pidana,  peradilan  dengan perangkat-perangkatnya, politik, jihad, perang, dan damai.
Kitab  fikih  lengkap  biasanya  diproduk  dan  disusun  dari  mazhab  tertentu,  dan adakalanya disusun dari berbagai mazhab dengan membandingkan pendapat-pendapat mazhab lain, misalnya “ Fikih Islam Lengkap ” yang ditulis oleh H. Moh. Rifa’i.
Kitab  fikih  tematis  yaitu  kitab  yang  hanya  membahas  topik  tertentu,  seperti masalah  pemerintahan,  masalah  peradilan,  masalah  perdata,  dan  masalah  pidana. Misalnya buku “ Peradilan Agama di Indonesia ” yang ditulis oleh Cik Hasan Bisri. Di zaman kalsik, kitab fikih tematis belum banyak diterbitkan. Tetapi di zaman modern ini  telah  banyak  diterbitkan  karena  ilmuwan  telah  banyak  dan  semakin  meluas pembidangan ilmu.
Kitab fikih berbentuk kumpulan fatwa yaitu kitab yang disusun berdasarkan hasil fatwa  ulama  atau  sekelomp ok  ulama  tertentu.  Misalnya  buku  “ Fatwa-fatwa  Seputar Ibadah Mahdah ” yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Setiap mazhab fikih mempunyai kitab fikih standar yang menjadi sumber rujukan, baik berupa kitab fikih lengkap, kitab fikih tematis, maupun kitab fikih berupa kumpulan fatwa.
15 Abdul Azis Dahlan et al., Ensilopedi Hukum Islam , jilid 2, h. 345.
Supardin

## B. Produk Pemikiran Fatwa Ulama
Setelah  produk  pemikiran  fikih,  maka  produk  pemikiran  hukum  yang  kedua adalah pemikiran fatwa ulama yang merupakan hasil dari konfigurasi formulasi hukum Islam.  Fatwa  menurut  bahasa  berarti  jawaban,  keputusan,  pendapat  yang  diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; nasihat orang alim, pelajaran baik. 16 Menurut ulama usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seoramg mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. 17 Fatwa  ini  bersifat  sanksi  moral  yang  tidak  mengikat  seseorang  untuk berfatwa atau meminta fatwa, dan atau untuk menerima/taat pada fatwa.
Fatwa tersebut merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti yang bertalian dengan persoalan  atau  masalah  yang  diperhadapkan  kepadanya.  Fatwa  ulama  biasanya merupakan himbauan dari  sekelompak ulama dan terkadang merupakan seruan ulama tertentu  kepada  masyarakat  luas  atau  masyarakat  tertentu.  Oleh  karena  itu,  produk pemikiran  fikih  tidak  dapat  dipisahkan  begitu  saja  dengan  produk  pemikiran  fatwa ulama, karena fikih merupakan produk hasil ijtihad ulama, dan ulama merupakan orang yang  ahli  dalam  ilmu  fikih.  Hasil  ijtihad  ulama  yang  disebut  fatwa  terkadang dituangkan dalam bentuk buku fikih untuk dipedomani bagi umat Islam di Indonesia.
Hasil  fatwa  ulama  di  Indnesia,  secara  nasional  dituangkan  dalam  bentuk  fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Selain itu, ada dua fatwa ulama yang bersumber dari organisasi  Islam  yaitu  Nahdatul  Ulama  dan  Muhammadiyah.  Kedua  organisasi  Islam ini, selalu mewarnai fatwa MUI di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sistem pemerintahan/penguasa di Indonesia.
1.   Peranan Fatwa Ulama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam a.   Klasifikasi Ulama
Imam  al-Gazali  membagi  ulama  ke  dalam  dua  kategori  yaitu  ulama  dunia  dan ulama  akhirat. 18 Ulama  dunia  ialah  orang-orang  yang  dengan  ilmunya  bertujuan
16 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, h. 314.
17 Abdul Azis Dahlan et al., Ensilopedi Hukum Islam , jilid 2, h. 326.
18 Abdul Azis Dahlan et al., Ensilopedi Hukum Islam , jilid 2, h. 1842.
semata-mata  untuk  mencapai  kesenangan,  kedudukan  dan  kehormatan  di  dunia  saja. Sedangkan ulama akhirat  adalah  kebalikannya, yaitu orang-orang yang  menggunakan ilmunya untuk kemaslahatan dan mencapai kebahagian akhirat.
Ulama dunia digambarkan oleh Allah dalam Q.S. Ali Imran (3): 187
                                                                                                         
                                                                 
Terjemahnya:
Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): “hendaklah kamu me nerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya,”  lalu  mereka  melemparkan  janji  itu  ke  belakang  punggung mereka  dan  mereka  menukarnya  dengan  harga  yang  sedikit.  Amatlah  buruk  tukaran yang mereka terima. 19
Ulama  akhirat  digambarkan  oleh  Allah  dalam  Q.S.  Ali  Imran  (3):  199  yang berbunyi:
                                                                                                                                                                                                       
          
Terjemahnya:
Dan  sesungguhnya  di  antara  ahli  kitab  ada  orang  yang  beriman  kepada  Allah  dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan  mereka  tidak  menukarkan  ayat-ayat  Allah  dengan  harga  yang  sedikit.  Mereka memperoleh  pahala  di  sisi  Tuhannya.  Sesungguhnya  Allah  amat  cepat  perhitungan- Nya. 20
Ulama akhirat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
19 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 109.
20 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 111.

## Supardin
1) Tidak menggunakan ilmu pengetahuannya untuk mencapai keuntungan dunia.
2) Konsekwen terhadap perbuatannya.
3) Mengutamakan ilmu akhirat.
4) Sederhana dan zuhud.
5) Menjauhkan diri dari penguasa.
6) Tidak tergesa-gesa membenarkan fatwa.
7) Mementingkan  ilmu  batin  dan  memperhatikan  gerak  gerik  hati  yaitu  berjuang melawan hawa nafsu sehingga dapat memancarkan sumber-sumber hikmah.
8) Memperkuat keyakinan.
9) Tunduk sebagai bukti takutnya kepada Allah dalam hal ihwal, pada pakaian yang dipakai, tingkah laku dan ucapannya.
10) Mementingkan ilmu yang dapat diamalkan.
11) Berperang pada mata hatinya sendiri.
12) Sangat berhati-hati dalam menghadapai hal-hal yang baru. 21
Dengan  demikian  ciri-ciri  ulama  dunia  adalah  kebalikannya  yang  menghendaki dan  mempergunakan  ilmunya  untuk  mendapatklan  kepuasan  dunia  dan  kebahagiaan dunia  saja.  Oleh  karenanya  ulama  semacam  inilah  yang  selalu  mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, bahkan memutar balikkan fakta yang sebenarnya.
Ulama  yang  dikehendaki  adalah  mereka  yang  betul-betul  menguasai  ilmu keislaman dan ilmu kealaman lainnya. Dengan demikian mereka akan menguasai dan mampu  memecahkan  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat,  terutama dalam  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia.  Mereka  mampu  menghadapai  berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh umat dewasa ini, terutama hal ihwal yang tidak mempunyai nas secara jelas.
b.   Tugas dan Peran Ulama
Dalam  kehidupan  masyarakat  berlaku  peraturan,  ada  perundang-undangan, hukum agama, adat istiadat, sopan santun, tata krama, dan tiap-tiap peraturan itu ada
21 Imam  al-Ghazali, Ihya  ‘Ulum  al-Din, alih  bahasa  M.  Abdul  Mudjib  dengan  judul, Ciri-ciri Ulama Dunia Akhirat Bahaya Ilmu Pengetahuan Masa Kini (Surabaya: Mahkota, 1986), h. 28.
asal usulnya serta masing-masing mengandung sanksi. Pelanggaran hukum negara akan dihukum, pelanggaran hukum agama akan mendapat siksa di akhirat. Pelanggaran adat istiadat,  sopan  santun  dan  tata  krama  akan  mendapat  sanksi  dari  masyarakat  dan dinilai  sebagai  orang  yang  rendah  dan  hina  dalam  masyarakatnya.  Dan  inilah  yang paling biasa ditakuti oleh masyarakat.
Tetapi justru yang tidak ditakuti oleh banyak  masyarakat adalah sanksi agama, karena  sifatnya  abstrak  yakni  di  akhirat  kelak.  Dan  di  sinilah  yang  merupakan  tugas dan tanggungjawab negara termasuk para ulama. Negara boleh disebut sebagai wadah masyarakat, apabila masyarakat kuat, negarapun akan kuat. 22 Dengan demikian untuk mencapai  hal  tersebut,  maka  ulama  dan  umara  harus  sejalan,  tidak  saling  tumpang tindih antara satu dengan lainnya.
Telah  dipahami  bahwa  ulama  adalah  ahli  waris  nabi.  Oleh  karenanya,  sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan al-Qur'an, maka tugas dan peran ulama yang utama ada empat, yaitu:
1) Menyampaikan ajaran al-Qur'an.
2) Menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an.
3) Memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat.
4) Memberi contoh pengalam. 23
Dengan  menjalankan  amanah  tersebut,  maka  ulama  mempunyai  tugas  yang mulia. Mustafa Said al-Khin, seorang ahli fikih kontemporer dari Suriah, mengatakan bahwa  ulama  akan  mendapat  kedudukan  lebih  tinggi  di  surga  dibanding  yang  bukan ulama.  Alasannya  adalah  karena  ulama  memiliki  ilmu  yang  dimanfaatkannya  untuk dirinya dan orang lain. 24 Oleh karena itu ulama hendaknya dijaga dan dihargai. Allah telah  menjelaskan  dalam  al-Qur'an  bahwa  orang  yang  beriman  dan  berilmu pengetahuan  akan  ditinggikan  beberapa  derajat  dibanding  orang  yang  beriman  tetapi tidak memiliki ilmu pengetahuan dan demikian pula sebaliknya.
22 H. S. Prodjokusumo dkk., Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Masjid Istiqlal, 1986), h. 28.
23 Abdul Azis Dahlan et al., Ensilopedi Hukum Islam , jilid 2 .
24 Abdul Azis Dahlan et al., Ensilopedi Hukum Islam , jilid 2.
Supardin
Dalam kaitannya dengan tugas ulama, tentu berbeda dengan para nabi. Para nabi memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para ulama. Artinya ulama tidak dapat mewarisi  nabi  secara  sempurna.  Ulama  hanya  sekedar  berusaha  untuk  memahami  al- Qur'an  berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalaman  ilmiah  mereka,  kemudian menyampaikan  hasil  pemikirannya  kepada  masyarakat.  Dari  dalam  usaha  inilah  para ulama  dapat  saja  mengalami  kekeliruan  ganda  yaitu; pertama,  pada  saat  memahami; dan kedua; pada saat memaparkan. 25 Kekeliruan tersebut tidak mungkin dialami oleh nabi, sebagaimana firmannya dalam Q. S. al-Isra (17): 105
                                                                                   
Terjemahnya:
Dan  kami  turunkan  al-Qur'an  dengan  sebenar-benarnya  dan  al-Qur'an  itu  telah  turun dengan  membawa  kebenaran.  Dan  kami  tidak  mengutus  kamu,  melainkan  sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 26
Oleh  karena  itu,  peran  yang  dituntut  dari  para  ulama  adalah  berlomba  dalam berbuat  kebajikan,  yang  titik  tolaknya  adalah  mendekati  para  nabi,  sehingga  mampu memecahkan  problem  sosial  yang  dihadapinya.  Ulama  mempunyai  sifat-sifat  terpuji dalam masyarakat. Sifat yang dimaksud adalah sabar terhadap tema yang menyakitkan lebih  baik  dari  mencacinya.  Mencaci  adalah  lebih  baik  dari  pada  memutuskan silaturahmi  adalah  lebih  baik  dari  pada  berkelahi. 27 Sifat  terakhir  inilah  yang  paling merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk  mencapai  kemaslahatan  dalam  berbangsa  dan  bernegara,  maka  ulama mempunyai  peranan  yang  sangat  penting,  yakni  sebagai  nara  sumber  dalam mengistimbatkan  hukum.  Ulama  harus  memahami  betul  sifat-sifat  yang  baik  dan buruk.  Pemahaman  tersebut  menuntut  adanya  usaha  pemecahaan  problema-problema sosial  yang  dihadapi.  Pemecahan  tidak  mungkin  dapat  dicetuskan  tanpa  memahami
25 M. Quaraish Shihab, Membumikan al-Qur'an (Cet. XV; Bandung:  Mizan, 1418 H./1997 M), h. 375.
26 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 440.
27 Mahyuddin Ibrahim, Nasehat 25 Ulama Besar (Cet. I; Jakarta: Darul Ulum, 1987), h. 258.
metode  integrasi  antara  al-Qur'an  dan  perkembangan  masyarakat  yang  heterogen. Karena fatwa ulama dalam pemaparan dan penyajiannya menuntut kemampuan dalam memahami  materi  dan  berdasarkan  situasi  dan  kondisi  sosial  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Sementara itu pengalaman menuntut  penjelmaan kongkrit isi  kandungan al-Qur'an dalam bentuk tingkah laku, agar fatwa ulama itu dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas.
Oleh  karena  itu  fatwa  ulama  merupakan  salah  satu  sumber  dalam  produk pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia.  Ulama  yang  dimaksud  adalah  orang  alim  yang betul-betul  menguasai  seluk  beluk  hukum  Islam.  Dan  ulama  yang  demikian  sangat langka. Dan kelangkaan ulama ini diakibatkan alih profesi, sehingga tugas-tugas ulama semakin  berat.  Akibatnya  banyak  ulama  mendapat  tugas  rangkap  yang  melebihi kemampuannya  yang  akhirnya  mengakibatkan  kelumpuhan  dan  ketidak  berdayaan tugas-tugasnya, masyarakat bingung, ikut kepada siapa dan kemudian mengakibatkan kepada kesenjangan sosial.
c.   Fatwa Ulama sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam
Kalau  ada  masyarakat  yang  mengatasnamakan  kelompok  masyarakat  luas berkata bahwa orientasi kepada hukum-hukum agama hendaknya dikurangi. Alasannya karena  hal  tersebut  menimbulkan  kejenuhan  masyarakat  terhadap  hal-hal  yang menimbulkan  kesenjangan,  maka  yang  dilakukan  itu  tidak  terlalu  meleset  dari kebenaran. 28 Memang  harus  diakui  bahwa  pelanggaran-pelanggaran  dan pertentantangan-pertentangan  atas  hukum  agama  itu  terjadi  perbedaan  yang  sulit untuk disatukan. Sebagai contoh umat Islam di Indonesia selalu dua kali melaksanakan hari  lebaran,  baik  idul  fitri  maupun  idul  adha. Mestinya  persoalan  semacam  ini  yang menyelesaikan adalah para ulama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan  fatwa.  Bahkan  ulil  amri  atau  organisasi-organisasi  kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan  semacam  ini  diakibatkan  dalam  penggunaan  akal  dan  pikiran yang beraneka ragam, dan belum diadakan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.
28 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an, h. 377.
Supardin
Bagi  para  ulama  perlu  sekali  mengetahui  hubungan  akal  dan  pikiran  di  dalam memahami agama, sehingga masing-masing mendapatkan proporsi yang sebenarnya. 29 Jika  dipahami  urusan  agama  khususnya  hukum  Islam,  karena  agama  itu  wahyu  dari Allah, maka akal dan pikiran itu ditempatkan sebagai alat pelengkap dalam memahami hukum Islam. Sehingga dengan demikian kesenjangan hukum Islam dapat diselesaikan dengan tidak membawa dampak negatif dalam masyarakat yang mempunyai komunitas heterogen.
Berbeda  halnya  apabila  masyarakatnya  mempunyai  komunitas  yang  heterogen, misalnya  dalam  lingkungan  kampus  khususnya  pesantren,  mereka  mendengar  dan mematuhi fatwa ulama. Apa kata ulama maka itulah yang mereka laksanakan.
Untuk  mecapai  keberhasilan  suatu  fatwa,  maka  dikembangkan  kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, asumsi-asumsi dasar, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan unik  dari  suatu  masyarakat.  Pendekatan  semacam  ini  disebut quchi  sebagai  teori  Z yang memiliki tiga kunci pokok, yaitu:
1) Adanya saling percaya ( trust).
2) Adanya hubungan timbal balik ( sublety).
3) Adanya keakraban ( intimacy). 30
Apabila  ketiga  kunci  pokok  tersebut  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  segala fatwa  dari  seorang  mufti  akan  didengar  dan  diterima  oleh  lapisan  masyarakatnya, apalagi kalau bersumber dari fatwa ulama. Karena demikian halnya, maka fatwa ulama dapat  dijadikan  sumber  pemikiran  hukum  Islam.  Karenanya  ulama  harus  mempunyai ilmu yang luas, sebab masyarakat banyak menghadapi problem.
Ulama  salaf  sangat  benci  terhadap  orang  yang  menganggap  remeh  batas-batas atau kriteria-kriteria fatwa dan orang tidak spesialis dalam berfatwa. Seseorang yang mengakui  kemuftian  orang  sesudah  itu  mengetahui  kebodohan  dan  kekeliruannya,  ia adalah  orang  yang  termasuk  berkepentingan,  dan  orang  tersebut  ikut  berdosa.  Para ulama telah memberikan fatwa:
29 Mashuri  Sirojuddin  Iqbal  dan  Ii  Sufyana  M.  Bakri, Mencari  Cahaya  dari  Ilmu  Ulama (Cet.  I; Bandung: Sinar Baru, 1994), h. 246.
30 Imron Arifin, Kepemimpinan Kyai (Cet. I; Malang: Kalimasahada Press, 1993), h. 130.
Barang  siapa  memberikan  fatwa  tapi  bukan  ahlinya,  maka  orang  itu  seorang durhaka, dan barang siapa yang mengikutinya dia adalah orang yang durhaka pula. 31
Ulama  usul  memberikan  syarat-syarat  untuk  dijadikan  dasar  untuk  menjadi mufti, yaitu:
1) Mengetahui tentang hadis yang berkaitan dengan hukum.
2) Mengetahui tentang tempat perkiraan hadis, baik syarah maupun matannya.
3) Jeli terhadap kriteria dan pendapat-pendapat.
4) Mengetahui tentang ta’adil dan tarjihnya.
5) Mampu menelaah jika membutuhkan untuk berfatwa.
6) Kalau  ternyata  ia  memiliki  kemampuan  menghafal  lebih  baik  dan  lebih sempurna. 32
Kriteria  untuk  menjadi  seorang  mufti  (yang  mengeluarkan  fatwa)  sangat  berat, apalagi  jika  menyangkut  persoalan  ibadah  yang  tidak  mempunyai  sumber,  baik  al- Qur'an maupun dari hadis. Terlebih-lebih lagi jika berkaitan dengan hukum Islam yang dijadikan  sebagai  produk  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  dikenal  dengan hukum nasional.
Hukum  nasional  di  Indonesia  merupakan  kumpulan  norma-norma  hukum  yang hidup dalam masyarakat yang berasal dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum  modern  (hukum  Barat).  Hukum  Islam  di  Indonesia  merupakan  peraturan- peraturan  yang  diambil  dari  al-Qur'an  dan  hadis,  diformulasikan  ke  dalam  empat produk pemikiran hukum, yaitu fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan undang- undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Fatwa ulama merupakan salah satu unsur pembentukan hukum Islam di Indonesia.
Secara  umum  telah  diketahui  mengapa  hukum  Islam  tidak  diberlakukan  secara keseluruhan. Pada hal secara normatif, corak hukum Islam telah hidup dan berkembang di  Indonesia.  Hazairin  dalam  pidatoinya  tahun  1951,  ia  mempersoalkan  mendirikan mazhab sendiri di Indonesia, yang disebut sebagai mazhab nasional/mazhab Indonesia
31 Yusuf Qardhawi, Ikut Ulama yang Mana; Etika Berfatwa dan Mufti-mufti Masa Kini (Kairo: t. tp. 1406 H./1988 M.), h. 22.
32 Yusuf Qardhawi, Ikut Ulama yang Mana; Etika Berfatwa dan Mufti-mufti Masa Kini, h. 28.
Supardin
yang  langsung  mempunyai  kepentingan  kemasyarakatan.  Bukan  berarti  menyimpang dari  imam-imam  mazhab,  karena  kebutuhan  dan  perkembangan  zaman  yang  selalu berubah-ubah.  Penegasan  itu  mengandung  beberapa  hal  yang  fundamental  bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yaitu:
1) Perlunya  pemberian  corak  kenasionalan  bagi  perkembangan  hukum  Islam  di Indonesia,  dengan  merangkumnya  dalam  suatu  mazhab  nasional  yang menonjolkan hal-hal yang sifatnya spesifik.
2) Dalam  rangka  pemberian  identitas  nasional  terhadap  hukum  Islam  Indonesia, diadakan  pembedaan  dalam  dua  bidang; pertama,  hukum  Islam  yang  berkenaan dengan  masalah  ibadah  yang  sifatnya  tidak  langsung  bersangkut  paut  dengan persoalan  kemasyarakatan; kedua,  hukum  Islam  langsung  berkenaan  dengan kemasyarakatan.
3) Mazhab Syafi’i masih hidup dan dipertahankan untuk bidang hukum Islam yang berkenaan  dengan  ibadah.  Sedangkan  bidang  yang  berkenaan  dengan  soal kemasyarakatan kita dirikan mazhab nasional/mazhab Indonesia dan melepaskan diri  dari  mazhab  syafi’i  dalam  artian  mengembangkan,  mengubah  dan memperbaiki mazhab itu.
4) Untuk  pembentukan  mazhab  nasional  diperlukan  lahirnya  mujtahid  baru  yang bercorak nasional untuk melakukan ijtihad/penerapan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.
5) Pembaharuan  dan  pengembangan  hukum  Islam  di  Indonesia  perlu  disalurkan dalam suatu ikatan mazhab bukan ijtihad pribadi. 33
Fatwa  Hazairin  tersebut  merupakan  salah  satu  fatwa  ulama  yang  merupakan produk pemikiran hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, nyatalah bahwa fatwa ulama  merupakan  produk  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia.  Sebagai  bukti  lain adalah  dengan  maraknya  konsep  pemberlakuan  syariat  Islam  diberbagai  provinsi  di Indonesia, yang merupakan hasil dari pembaruan hukum Islam.
33 Samsul  Wahidin  dan  Abdurrahman, Perkembangan  Ringkas  Hukum  Islam  di  Indonesia, edisi pertama (Cet. I; Jakarta: Akademi Presindo, 1984), h. 88.
Pembaruan  hukum  Islam/hukum  Islam  kontemporer  di  Indonesia  disebabkan terbukanya  pintu  ijtihad.  Walaupun  ada  pendangan  bahwa  ijtihad  itu  hanya  dapat dilakukan  oleh  ulama  besar  pembangun  mazhab  seperti  Imam  Malik,  Imam  Abu Hanifah,  Iman  Sya fi’ i,  dan  Imam  Ahman  bin  Hanbal.  Ulama  yang  membolehkan pembaruan hukum Islam memandang bahwa ijtihad bukan suatu pekerjaan yang ringan, tetapi  ia  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  memerlukan  daya  upaya  semaksimal mungkin dengan syarat yang ketat. Oleh karena itu ijtihad sangat diperlukan terutama dalam  memecahkan  persoalan-persoalan  hukum  yang  setiap  saat  muncul  dalam masyarakat, sedangkan nas-nas sangat terbatas dalam menghadapi kondisi masyarakat modern. 34 Upaya pembaruan hukum Islam dewasa ini tentunya berbeda dengan ujtihad masa  lalu,  sebab  persoalan  yang  dihadapi  oleh  umat  dewasa  ini  semakin  kompleks. Pemecahan  persoalan  yang  semakin  kompleks  itu,  memerlukan  berbagai  macam pendekatan disiplin  ilmu, bukan saja pengkajian dari  aspek hukum  belaka, melainkan memerlukan  pengkajian  ilmu  secara  interdsipliner,  seperti  ilmu  politik,  kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.
Menyikapi  persoalan-persoalan  yang  muncul  dalam  masyarakat  majemuk,  tidak mudah  dipecahkan  oleh  ijtihad  secara  perorangan,  tetapi  dapat  diselesaikan  dan dipecahkan secara bersama dengan menggunakan logikan dan pendekatan ilmu secara interdisipliner.  Oleh  karena  itu  bentuk  metode  yang  digunakan  dalam  pembaruan hukum  Islam  kontemporer  terutama  di  Indonesia  adalah  metode  kolektif  dan  atau metode kompilasi.
Permasalahan  majemuk  yang  dihadapi  masyarakat  Islam  tidaklah  mudah menyelesaikan dengan metode ijtihad fardi, tetapi dengan menggunakan metode ijtihad jama’i. metode jama’i ini bisa disebut dengan metode kolekti fatau metode kompilasi.
Metode  ijtihad  fardi  merupakan  ijtihad  yang  dilakukan  secara  sendiri  tanpa kesepakatan mujtahid terhadap suatu permasalahan. Metode ijtihad jama ’i merupakan suatu  bentuk  ijtihad  terhadap  suatu  masalah  yang  dilakukan  oleh  mujtahid  atau  para
34 Nahdiyah  Syarif  ‘Umri, al  Ijtihad  fi  al-Islam:  Ushuluh,  Ahkamuh  wa  Afaquh (Beirut: Mu’assasah Risalah, 1981), h. 259.
Supardin
ahli dari berbagai disiplin ilmu. 35 Metode jama ’i biasa disebut dengan metode kolektif, dan dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia disebut dengan kompilasi.
Kolektif  menurut  bahasa  artinya  secara  bersama  atau  secara  gabungan, 36 dan kompilasi  merupakan  kumpulan  yang  tersusun  secara  teratur. 37 Metode  jama ’i  atau kolektif  sering  digunakan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  mengeluarkan fatwa  tentang  putusan  hukum  yang  muncul  dalam  masyarakat  Islam.  Sedangkan metode  kompilasi  merupakan  suatu  bentuk  atau  metode  yang  digunakan  sebagai pedoman dalam menemukan materi hukum, baik yang lama maupun yang baru, tetapi lebih  difokuskan  pada  persoalan  yang  akurat  atau  masalah  kekinian  (tertuang  dalam bentuk buku).
Bentuk  metode  kolektif  yang  digunakan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  ialah seperti pada kasus perkawinan beda agama, yakni: Seorang laki-laki muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita  ahli  kitab  terdapat  perbedaan  pendapat.  Akan  tetapi  setelah mempertimbangkan  mafsadahnya  lebih  besar  dari  maslahatnya,  maka  MUI memfatwakan  perkawinan  tersebut  hukumnya  haram. 38 Pengharaman  ini  merupakan suatu  pembaruan  hukum  Islam  dengan  pertimbangan,  bukan  saja  dilihat  dari  segi muamalah tetapi juga dari aspek ikidah dan ibadah lainnya. Sebab kalau dalam rumah tangga  terjadi  dualisme  agama  maka  keharmonisan  dalam  menjalankan  ibadah  tidak dapat  dilaksanakan  dengan  maksimal.  Misalnya  yang  satu  membolehkan  untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan sedangkan yang lain melarang bahkan mengharamkan.
Kalau  terjadi  dualisme  keinginan  yang  sifatnya  mendasar,  maka  tujuan  dari perkawinan itu tidak dapat tercapai. Sedangkan tujuan pokok dari  perkawinan  dalam sebuah rumah tangga adalah menciptakan keluarga yang harmonis, tenteram lahir dan
35 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqasid  Syari'ah  Menurut  al-Syatibi (Cet.  I;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 158.
36 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, h. 581.
37 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, h. 585.
38 Majelis  Ulama  Indonesia, Keputusan  Musyawarah  Nasional  II  MUI-Majalah  Mimbar  Ulama Nomor 171 tahun XVI April 1992 (Jakarta: Sekretariat MUI, 1992), h. 66.
batin.  Ketenangan  dapat  diperoleh  jika  persamaan  emosional  secara  mendasar  adalah sama dalam hal ini satu agama, artinya sedangkan satu keyakinan dalam rumah tangga belum tentu melaksanakan ibadah dengan baik, apalagi kalau berbeda keyakinan.
Selain menyangkut keyakinan, juga diatur secara jelas mengenai keturunan yang sah berdasarkan hukum  Islam.  Majelis Ulama Indonesia juga telah menyepakati hasil kemajuan  teknologi  tentang  bayi  tabung  yang  tidak  diatur  dalam  nas  maupun  fikih klasik, bahwa hukum dari inseminasi buatan/bayi tabung ada yang boleh/halal dan ada yang diharamkan.
Inseminasi  buatan/bayi  tabung  hukumnya  boleh  atau  halal  apabila  sperma  dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah. Inseminasi buatan/bayi tabung hukumnya  haram  bila  sperma  dan  ovum  diambil  dari  pasangan  suami  istri  untuk istrinya  yang  lain,  apalagi  kalau  bukan  pasangan  suami  isteri. 39 Dari  keputusan  MUI tersebut  memberi  peluang  bagi  pasangan  suami  istri  yang  sah  untuk  mendapatkan keturunan dengan jalan bayi tabung dari sperma kedua pasangan suami istri yang sah itu. Adanya kebolehan bayi tabung itu karena hasil dari kemajuan teknologi dan tidak ditemukan dalam fikih klasik maupun dalam al- Qur’an dan hadis, dengan syarat dari, oleh,  dan  untuk  kedua  pasangan  suami  istri  yang  sah  berdasarkan  hukum  Islam. Keputusan  MUI  ini  merupakan  hasil  dari  metode  pembaruan  hukum  Islam  yang bersumber dari kesepakatan bersama yang disebut dengan metode kolektif.
Demikian halnya masalah merokok, di Indonesia kebanyakan ulama berpendapat bahwa  merokok  hukumnya  makruh,  termasuk  pendapat  seorang  guru  besar  hukum Islam  UIN  Alauddin  Makassar  (H.  A.  Qadir  Gassing). 40 Larangan  tentang  merokok
39 Surat Keputusan MUI Nomor Kep.925/XI/1990, tanggal 26 November 1990, tentang Inseminasi Buatan.
40 H. A. Qadir Gassing, “Merokok dalam Kajian Islam”, materi pada diskusi bulanan ke-6 tahun VI DPP  IMMIM  yang  bekerja  sama  dengan  Yayasan  Jantung  Indonesia  Cabang  Utama  Sulawesi  Selatan tanggal  24  Juni  2006  (Makassar:  DPP  IMMIM,  2006),  h.  5.  Untuk  lebih  jelasnya  pendapat  tersebut adalah:  Dalam  hal  merokok,  sepertinya  tidak  ada  ayat/hadis  yang  secara  tegas  melarang  merokok.  Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum, pertimbangannya sepenuhnya pada maslahat dan mafsadatnya. Hal ini terlihat bahwa mafsadatnya cenderung berimbang dengan maslahatnya. Kaidah usul fikih menyatakan bahwa  mencegah  mafsadat  didahulukan  daripada  menarik  manfaat.  Bila  kaidah  ini  diperpegangi,  maka didahulukan  mencegah  mafsadat  (dampak  negatif)  dari  merokok.  Dengan  demikian,  merokok  harus dilarang.  Larangan  itu  boleh  jadi  makruh  tetapi  boleh  jadi  juga  haram.  Memilih  hukum  makruh  atau haram  dalam  hal  merokok  di  Indonesia,  menjadi  dilemma.  Sebab  bila  diharamkan,  ternyata  banyak
Supardin
tidak  ada  ayat  dan  hadis  yang  melarang  secara  tegas,  namun  kaidah  usul  fikih mempunyai  pertimbangan  dengan  konsep mafsadat  (dampak  negatif)  dan  maslahat (dampak  positif).  Kedua  kaidah  usul  fikih  ini  bila  diperhadapkan  dengan  masalah hukum,  maka  yang  lebih  diutamakan  adalah  mencegah  kerusakan  atau  dampak negatifnya  daripada  manfaatnya  atau  dampak  positifnya.  Penetapan  hukum  tentang merokok  merupakan  hasil  dari  produk  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia  melalui fatwa ulama, kendatipun fatwa ulama merupakan suatu keputusan yang tidak mengikat pada masyarakat karena tidak mempunyai sanksi hukum pidana.
Pembaruan  hukum  Islam  di  Indonesia  bila  ditinjau  dari  pendekatan  yurudis formal,  dapat  ditemukan  pada  Instruksi  Presiden  Nomor  1  tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam. 41 Kompilasi  inilah  yang  merupakan  metode  pembaruan hukum  Islam  kontemporer  berdasarkan  materi  hukum  Islam  di  Indonesia.  Lahirnya KHI  di  Indonesia  karena  persoalan  yang  dihadapi  umat  Islam  semakin kompleks  dan belum  memperlihatkan  hukum  Islam  sebagai  suatu  hukum  yang  dipedomani  dalam berbangsa dan bernegara.
Persoalan  dikatakan  kompleks,  karena  berlakunya  hukum  Islam  di  Indonesia tergantung  pada  umat  Islam  sebagai  umat  mayoritas  yang  merupakan  faktor pendukung utama. Hukum Islam telah dilaksanakan di Indonesia selama kurun waktu ribuan  tahun,  namun  belum  memperlihatkan  dirinya  sebagai  hukum  yang  utuh berdasarkan konsep dasar al- Qur’an dan Hadis. Kenyataan tersebut merupakan sebuah refleksi  berlangsungnya  proses  Islamisasi  secara  berkesinambungan,  yang  berpacu dengan kemajuan dan perkembangan zaman. 42
manfaatnya.  Sedang  bila  dibolehkan,  berarti  dengan  sengaja  membuka  jalan  ke  arah  dampak negatifnya/mafsadatnya. Oleh karena itu, merokok cenderung hukumnya makruh.
41 Lihat  Republik  Indonesia, Inpres  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam. Dituangkan  pula  dalam  Kepmen  Agama  Nomor  154  tahun  1991  tentang Pelaksanaan  Inpres  Nomor  1 tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991. Presiden  menginstruksikan  kepada  Menteri  Agama  untuk melaksanakan dan menyebarluaskan inpres tersebut, dan Menteri Agama mengeluarkan keputusan kepada instansi Departemen Agama dan pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan inpres tersebut.
42 H.  Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Cet.  III;  Jakarta:  CV  Akademika Pressindo, 2001), h. 2.
Melihat  proses  Islamisasi  perkembangan  dan  pembaruan  hukum  Islam  di Indonesia, dapat dilihat beberapa contoh pada KHI yang mengalami pembaruan, antara lain:  menyangkut  harta  gono-gini  atau  harta  bersama  suami  istri  (dalam  fikih  klasik tidak ditemukan); bagian ayah dan ibu sama-sama bagiannya (masing-masing 1/3 dan atau 1/6, sedangkan dalam al- Qur’an bagian ayah 1/6 atau mendapat sisa); ahli waris pengganti  (dalam  fikih  klasik  tidak  ditemukan  ahli  waris  pengganti  melainkan  kasus munasakhah); dan sebagainya.
Kalau tidak menggunakan metode yang sama dalam proses pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, maka akan mengakibatkan kerancuan dan ketidakberaturan materi hukum yang diberlakukan. Dengan demikian, masyarakat dengan mudah dipermainkan oleh  penguasa  dan  atau  oleh  penegak  hukum.  Akan  tetapi  kalau  dasar  hukum  dan metode  yang  digunakan  dalam  pembaruan  hukum  itu,  hasilnya  pun  akan meminimalisasi  kerancuan  dan  kecurangan  dalam  pemberlakuan  materi  hukum  itu. Sebab  tujuan  utama  dalam  menerapkan  hukum  adalah  untuk  melahirkan  masyarakat yang hidup teratur dan tenteram yang akhirnya hidup bahagia.

## C . Produk Pemikiran Yurisprudensi
Yurisprudensi teridiri atas dua kata, yakni yuris dan prudensi (prudensial). Yuris artinya  ahli  hukum  atau  sarjana  hukum, 43 dan  prudensial  artinya  bersifat  bijaksana. 44 Yurisprudensi adalah ajaran hukum melalui peradilan atau himpunan putusan hakim. 45 Kata jurisprudence  (Inggris)  artinya  ilmu  hukum. 46 Yurisprudensi  dalam  bahasa  latin ialah ius/iuris berarti hukum dan prudentia berarti keahlian atau kecakapan, sehingga yurisprudensi berarti keahlian atau kemampuan dalam bidang hukum. 47 Yurisprudensi
43 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, h. 1278.
44 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, h. 900.
45 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, h. 1278 .
46 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XX; Jakarta: PT Gramedia, 1992), h. 338.
47 Abdul  Azis Dahlan et al., Ensilopedi Hukum Islam , jilid 2 , h. 1965 Secara luas dapat dimaknai bahwa  yurisprudensi  juga  berarti  ilmu/penerapan  tentang  undang-undang  peradilan;  dan  himpunan
Supardin
merupakan ilmu tentang prinsip-prinsip utama hukum yang mengkhususkan diri pada bidang hukum dalam berbagai aspeknya: analisis tradisionalnya, sejarah asal mula dan perkembangannya,  serta  karakter  ideal  hukum  tersebut. 48 Dalam  Kamus  Hukum yurisprudensi tertulis jurisprudentie (Belanda) adalah putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum, karena bila sudah ada suatu yurisprudensi yang tetap,  maka  akan  selalu  diikuti  oleh  hakim-hakim  dalam  memberikan  putusannya. 49 Oleh karena itu, yurisprudensi merupakan serangkaian keputusan majelis hakim yang kemudian  dirangkum  dalam  suatu  putusan  pengadilan  untuk  dipedomani  oleh  para hakim  dalam  pemberlakuan  peraturan  hukum  untuk  mengadili  dan  memutuskan perkara  yang  serupa.  Yurisprudensi  yang  paling  tinggi  kekuatan  hukumnya  adalah keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Produk  pemikiran  yurisprudensi  merupakan  hasil  pemikiran  hukum  Islam  dari keputusan  Pengadilan  Agama,  keputusan  Pengadilan  Tinggi  Agama,  dan  keputusan Mahkamah Agung, sehingga dijadikan sebagai hasil dari formulasi hukum Islam yang kemudian melahirkan keputusan hukum tetap dan mengikat.
Yurisprudensi  sebagai  salah  satu  dasar  hukum  di  Indonesia,  sangat  memegang peranan  penting  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  hukum  Islam.  Kedudukan yurisprudensi  dalam  penerapan  hukum  Islam  sangat  penting,  sebab  yurisprudensi disusun  secara  sistematis  dan  metodologis  untuk  dapat  memahami  sumber  pokok hukum  Islam,  yakni  al- Qur’an  dan  hadis.  Al - Qur’an  d an  hadis  memuat  peraturan- peraturan  dasar  atau  pokok-pokoknya,  sehingga  diperlukan  alat  bantu  untuk  lebih memahami  ajaran  dasar  tersebut  seperti  yurisprudensi.  Pemberlakuan  yurisprudensi sebagai  bagian  dari  jenis-jenis  produk  pemikiran  hukum  Islam,  dapat  menghasilkan berbagai  materi  hukum  Islam  seperti  yang  tersusun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) di Indonesia.
keputusan-keputusan pengadilan (di bidang hukum positif: keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi) yang diikuti oleh para hakim dalam mengadili/memutuskan perkara serupa.
48 Abdul Azis Dahlan et al., Ensilopedi Hukum Islam , jilid 2 , h. 1965 .
49 J.C.T. Simongkir dkk., Kamus Hukum (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 78.
Gagasan  untuk  mengadakan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia,  mulanya dikemukakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A.  pada  bulan  Februari  1985  di  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya.  Mulai saat  itu  para akademisi dan praktisi hukum Islam mulai menggelinding dan mendapat respons yang positif.  Malahan  Presiden  Republik  Indonesia  (Soeharto)  mengambil  prakarsa  untuk melahirkan gagasan mengadakan Kompilasi Hukum Islam  di  Indonesia.  Pada tanggal 25  Maret  1985,  Mahkamah  Agung  dan  Menteri  Agama  mengeluarkan  keputusan  dan menandatangani bersama di Yogyakarta berdasarkan Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985. 50
Penandatanganan  tersebut  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  di  depan  Ketua- ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama,  Ketua-ketua  Pengadilan  Tinggi,  dan  Ketua-ketua Pengadilan  Tinggi  Militer  se-Indonesia.  Isi  dari  keputusan  bersama  tersebut  adalah proyek  “Pengembangan  Hukum  Islam  melalu i  Yuriprudensi. ”  Yurisprudensi  itu dinamakan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  dilaksanakan  oleh  sebuah  tim  pelaksana proyek.  Tugas  dari  tim  pelaksana  proyek  tersebut  mengkompilasikan  aturan  hukum Islam  yang  diambil  dari  berbagai  sumber  dan  mencakaup  seluruh  wilayah  Indonesia. Sehingga pada tanggal  10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Preseden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat oleh Keputusan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  154  Tahun  1991  tentang  Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Materi KHI tersebut memuat  tiga  buku,  buku  pertama  memuat  tentang  perkawinan,  buku  kedua  memuat tentang kewarisan, dan buku ketiga memuat tentang perwakafan.
Yurisprudensi  tertinggi  dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  dapat  membatalkan putusan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama. Putusan PTA tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung oleh karena adanya pertimbangan hukum yang lebih kuat, sehingga Mahkamah Agung melahirkan yurisprudensi.
50 J.C.T. Simongkir dkk., Kamus Hukum, h. 970.
Supardin

## D. Produk Pemikiran Undang-Undang
Lahirnya produk pemikiran undang-undang tidak dapat dipisahkan dengan hasil produk  hukum  lainnya.  Undang-undang  lahir  setelah  mendapat  renspons  positif  dari masyarakat,  terutama  di  kalangan  lembaga  legislatif  dan  lembaga-lembaga  peradilan. Masyarakat yang taat pada hukum, berarti ia telah menerapkan peraturan perundang- undangan,  sebab  undang-undang  merupakan  bagian  dari  tata  kehidupan  dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Undang-undang  meliputi  berbagai  aspek,  baik  aspek  hukum,  polititik  maupun sosial-budaya lainnya. Undang-undang menurut bahasa Indonesia adalah:
Ketentuan  dan  peraturan  negara  yang  dibuat  oleh  pemerintah  (menteri,  badan eksekutif,  dan  sebagainya),  disahkan  oleh  parlemen  (Dewan  Perwakilan  Rakyat, badan  legislatif,  dan  sebagainya),  ditandatangani  oleh  kepala  negara  (presiden, kepala  pemerintah,  raja,  dan  sebagainya),  dan  mempunyai  kekuatan  mengikat; aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa; hukum dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam. 51
Tetapi  undang-undang  yang  dimaksudkan  adalah  peraturan  negara  yang  dibuat oleh pemerintah dalam  hal ini presiden bersama menterinya, disahkan oleh DPR, dan ditandatangani oleh presiden, kemudian dibuatkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri (permen) sebagai pedoman dalam implementasi pada masyarakat.
Hasil  produk  pemikiran  hukum  telah  dituangkan  dalam  undang-undang  dan peraturan-peraturan  lainnya  dalam  kerangka  hukum  Islam  yang  meliputi  undang- undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan  presiden/peraturan  presiden  (perpres)  atau instruksi  presiden,  keputusan/peraturan  atau  instruksi  menteri  (menag),  dan  lembaga tinggi  lainnya.  Peraturan-peraturan  tersebut  meliputi  tentang:  Peradilan  Agama; hukum  keluarga  Islam  (perkawinan,  kewarisan,  dan  perwakafan);  ibadah  sosial ekonomi;  pendidikan  dan  kesehatan  Islami;  ekonomi  syari’ah/ekonomi  Islami;  dan peraturan  lainnya.  Lembaga  Peradilan  Agama  dalam  pengembangannya  semakin kompleks  apalagi  dengan  menyatunya  lembaga-lembaga  peradilan  di  Mahkamah Agung.
51 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga ., h. 1245.
a. Peradilan Agama:
1. Staatblaad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Peraturan Peradilan Agama Islam di Jawa dan Madura.
2. Staatblaad  Nomor  638  Tahun  1937  Jo.  Nomor  639,  Ordonansi  Tentang Peradilan Agama untuk Sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
3. Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  Tentang  Tindakan-tindakan Sementara  untuk  Menyelenggarakan  Kesatuan  Susunan,  Kekuasaan,  dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
4. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang- Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk  Menye-lenggarakan  Kesatuan  Susunan,  Kekuasaan,  dan  Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957  Tentang  Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Luar Jawa Madura.
6. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1961  Tentang  Penetapan  Semua  Undang- Undang  Darurat  dan  Semua  nPeraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang- Undang.
7. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Pokok-pokok  Kekuasaan Kehakiman.
8. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
10. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  1990  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama.
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
12. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Undang-undang  ini  menghapus  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman termasuk amandemennya.
Supardin
13. Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama.  Revisi  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut merupakan inisiatif DPR dan pemerintah. Tanggal 13 Februari 2006 diadakan raker untuk membahas  RUU  tersebut,  dan  tanggal  20  Februari  2006  dilaksanakan pembicaraan  tingkat  kedua  sebagai  pengambilan  keputusan  mengenai  RUU tersebut, yang pada akhirnya disahkan dan diundang pada tanggal 28 Februari 2006. 52 Inti dari undang-undang tersebut adalah pengembangan materi hukum terutama pasal 49 undang-undang tersebut.
b. Hukum Keluarga Islam (Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan):
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3) Instrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
4) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  Tentang  Penetapan  Berlakunya Undang-Undang  Tanggal  21  November  1946  Tentang  Pencatatan  Nikah, Talak, Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
5) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat  Nikah  dan  Tata  Kerja  Peradilan  Agama  dalam  Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.
6) Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
7) Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  1984  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan PP. Nomor 10 Tahun 1983.
8) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.
9) Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan  Atas  PP. Nomor 10 Tahun 1983.
52 Redaksi  Sinar  Grafika, Amandemen  Undang-Undang  Peradilan  Agama (Cet.  I;  Jakarta:  Sinar Grafika, 2006), h. 20.
10) Surat  Edaran  Badan  Administrasi  Negara  Nomor  48  Tahun  1990  Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  PP.  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan  PP. Nomor 10 Tahun 1983.
11) Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  1994  Tentang  Pengertian Pasal  177  Kompilasi  Hukum  Islam  (ayah  mendapat  sepertiga  bagian  bila pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  bila  ada  anak,  ayah  mendapat  seperenam bagian).
12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
13) Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  1961  Tentang  Permintaan  dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah.
14) Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  1963  Tentang  Penunjukan  Badan- badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
15) Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  Tentang  Perwakafan  Tanah Milik.
16) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  6  Tahun  1977  Tentang  Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
17) Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  1  Tahun  1978  Tentang  Peraturan Pelaksanaan PP. Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
18) Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  73  Tahun  1978  Tentang  Pendelegasian Wewenang  Kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama Provinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia.
c. Ibadah Sosial Ekonomi:
1) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999  Tentang  Penye-lenggaraan  Ibadah Haji.
2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
3) Keputusan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2001  Tentang  Badan  Amil  Zakat Nasional.
4) Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  581  Tahun  1999  Tentang  Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

## Supardin
5) Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  373  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
d. Pendidikan dan Kesehatan Islami:
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
e. Ekonomi Syari’ah/Ekonomi Islami:
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Perihal Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
5) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/7/PBI/2003  Tentang  Kualitas  Aktiva Produkif Bagi Bank Syari’ah.
6) Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/9/PBI/2003  Tentang  Penyisihan Penghapusan Aktiv a Produktif Bagi Bank Syari’ah.
f. Peraturan Lainnya:
1) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahakamah Syari’ah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3) Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  7  Tahun  2004  Tentang Pengelolaan Zakat.
4) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004  Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
Salah  satu  sumber  untuk  mendapatkan  pengembangan  materi  hukum  dalam masyarakat  adalah  melalui  sosiologi  hukum,  sehingga  muncul  paradigma  sosiologi hukum, yaitu hukum diartikan dalam berbagai aspek yang meliputi: (1) hukum sebagai ilmu pengetahuan; (2) hukum sebagai suatu disiplin ilmu; (3) hukum sebagai peraturan
perundang-undangan  atau  kaidah;  (4)  hukum  sebagai  tatanan  hukum;  (5)  hukum sebagai  lembaga  sosial;  (6)  hukum  sebagai  alat  dan  petugas;  (7)  hukum  sebagai keputusan  penguasa;  (8)  hukum  sebagai  nilai;  (9)  hukum  sebagai  tindak-tanduk perbuatan; (10) hukum sebagai seni; dan lain-lain.
Secara  umum  dipahami  bahwa  hukum  Islam  merupakan  peraturan  yang  telah dibakukan  di  Indonesia  untuk  dijadikan  sebagai  peroduk  pemikiran  hukum  di Indonesia.  Hukum  Islam  juga  merupakan  bagian  dari  hukum  nasional,  karena  hukum nasional  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  bersumber  dari  tiga  sumber  hukum,  yaitu hukum adat, hukum Barat, hukum Islam.
Sebenarnya  hukum  Islam  telah  lama  dikenal  di  Indonesia  yakni  sejak  zaman kesultanan  dan  penjajahan  hingga  pasca  kemerdekaan.  Tetapi  hukum  Islam  dijadikan sebagai  hukum  nasional  bagi  umat  Islam  setelah  diundangkannya  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  pada  tanggal  20  Desember  1989. Kemudian  diperkuat  lagi  setelah  penyatuan  atap  lembaga-lembaga  peradilan  di Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  hingga  dikeluarkannya  amandemen  undang- undang tersebut.
Hasil  amandemen  undang-undang  tersebut  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan  Agama  yang  diundangkan  pada  tanggal  20  Maret  2006.  Hasil  dari amandemennya  adalah  pengembangan  materi  hukum  Islam  di  Indonesia,  termasuk eko nomi syari’ah dan bagian -bagiannya telah menjadi  kewenangan Peradilan Agama. Perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengembangan materi hukum Islam ke depan bukan hanya terbatas pada bidang-bidang perdata saja, tetapi juga pada bidang pidana.  Misalnya,  tindakan  kekerasan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  rumah  tangga (kdrt) ke depan akan dimuat dan diatur dalam lingkungan Peradilan Agma. Jika kasus yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  tersebut  adalah  umat  Islam,  maka  yang menyelesaikan  adalah  Pengadilan  Agama  walaupun  ada  unsur  pidananya.  Hal  ini terbukti dengan perluasan wilayah kewenangan Peradilan Agama pada bidang ekonomi umat  Islam  secara  luas yang  disebut  ekonomi  syari’ah .  Undang-undang  lahir  adalah
Supardin
memerlukan waktu yang cukup lama, tidak semudah membalik kedua telapak tangan, undang-undang  pun  membutuhkan  sosialisasi  pada  masyarakat  luas,  sehingga  dalam implementasinya dapat dipatuhi oleh segala lapisan masyarakat Indonesia.
III.  PENUTUP
A. Kesimpulan
Uraian  tentang  jenis-jenis  produk  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia,  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.   Produk  pemikiran  fikih  merupakan  jenis  produk  pemikiran  hukum  Islam  di Indonesia  yang  melahirkan  berbagai  jenis  buku  yang  dipedomani  dalam menemukan  hukum,  sekaligus  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  seperti  buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
2.   Produk pemikiran fatwa ulama merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di Indonesia yang berasal dari pemikiran ulama secara kolektif, kemudian dituangkan dalam  bentuk  fatwa  untuk  menetapkan  hukum,  seperti  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (MUI).
3.   Produk  pemikiran  keputusan  pengadilan  (yurisprudensi)  merupakan  jenis  produk pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia  yang  berasal  dari  pemikiran  majelis  hakim, kemudian  dihimpun  dan  dijadikan  sebagai  keputusan  pengadilan.  Keputusan pengadilan  tersebut  dijadikan  sebagai  sumber  untuk  menetapkan  hukum, dipedomani  oleh  para  hakim  sebagai  sebagai  sumber  hukum  terutama  yang masalah-masalah  baru  yang  serupa  dengan  yurisprudensi  tersebut.  Keputusan pengadilan/mahkamah  itu  adalah  sifatnya  mengikat  bagi  hakim  dan  para  pencari keadilan.
4.   Produk pemikiran undang-undang merupakan jenis produk pemikiran hukum Islam di  Indonesia  yang  berasal  dari  pemikiran  para  pakar  hukum,  akademisi,  politisi, dan instansi terkait. Hasil dari pemikiran hukum tersebut dirancang oleh eksekutif (pemerintah); dibahas, diputus, dan ditetapkan oleh legislatif (DPR); disahkan oleh presiden.  Undang-undang  tersebut  tidak  serta  merta  dilaksanakan/diterapkan, karena  harus  menunggu  petunjuk  teknis  baik  berupa  peraturan  pemerintah  (PP)
maupun  keputusan  menteri  (kepmen)  kini  disebut  sebagai  peraturan  menteri (permen), sehingga bersifat mengikat.

## B. Implikasi
Jenis-jenis  produk  pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia,  yang  meliputi:  produk pemikiran fikih, produk pemikiran fatwa ulama, roduk pemikiran keputusan pengadilan (yurisprudensi), dan produk pemikiran undang-undang, kiranya dapat diberlakukan dan ditegakkan  secara  jujur  dan  adil.  Untuk  dapat  merealisasikan  kejujuran  dan  keadilan dalam  penerapan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  tergantung  aparat penegak  hukumnya.  Namun  di  balik  itu,  masyarakat  secara  luas  pun  hendaknya mematuhi segala hukum perundang-undangan yang berlaku, agar tujuan negara dapat tercapai yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Akhirnya, semoga tulisan ini bermanfaat dan mendapat rida Allah swt.
Supardin

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an.
Abdurrahman,  H. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Cet.  III;  Jakarta:  CV Akademika Pressindo, 2001.
Ahmad, Amrullah. dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasiona.l(Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Ahmad,  Zainal  Abidin. Piagam  Nabi  Muhammad  saw.:  Konstitusi  Negara  Tertulis yang Pertama di Dunia. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Arifin, Imron. Kepemimpinan Kyai. Cet. I; Malang: Kalimasahada Press, 1993.
Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  Maqasid  Syari'ah  Menurut  al-Syatibi.  Cet.  I;  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 1996.
Dahlan, Abdul Azis et al. Ensilopedi Hukum Islam. Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, 2001.
Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 1989.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Cet I;
Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Echols, John M. dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Cet. XX; Jakarta: PT Gramedia, 1992.
Gassing, H. A. Qadir. “Merokok dalam Kajian Islam”, materi pada diskusi bulanan ke - 6 tahun VI DPP IMMIM yang bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sulawesi Selatan tanggal 24 Juni 2006. Makassar: DPP IMMIM, 2006.
Al-Ghazali,  Imam. Ihya  ‘Ulum  al -Din.  Alih  Bahasa  M.  Abdul  Mudjib  dengan  judul,
Ciri-ciri Ulama Dunia Akhirat Bahaya Ilmu Pengetahuan Masa Kini. Surabaya: Mahkota, 1986.
Glasse, Cyril. Ensiklopedi Islam. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
Ibrahim, Mahyuddin. Nasehat 25 Ulama Besar. Cet. I; Jakarta: Darul Ulum, 1987.
Iqbal, Mashuri Sirojuddin dan Ii Sufyana M. Bakri. Mencari Cahaya dari Ilmu Ulama. Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1994.
Hallaq, Wael B. Sejarah Teori Hukum Islam, Edisi I. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2001.
Khallaf,  Abdul  Wahhab. ‘Ilmu  Ushul  al -Fiqh.  Alih  bahasa  Noer  Iskandar  al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer dengan Judul, Kaidah-kaidah Hukum Islam. Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia. Yurisprudensi.  Jakarta:  Mahkamah  Agung,
2002.
Majelis  Ulama  Indonesia. Keputusan  Musyawarah  Nasional  II  MUI-Majalah  Mimbar Ulama Nomor 171 tahun XVI April 1992. Jakarta: Sekretariat MUI, 1992.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia,  ditelaah  dan dikoreksi oleh K.H. Ali Ma’shum dan K.H. Zainal Abidin Munawwir. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progrssif, 1997.
Prodjokusumo H. S. dkk. Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Masjid Istiqlal, 1986.
Qardhawi, Yusuf. Ikut Ulama yang Mana; Etika Berfatwa dan Mufti-mufti Masa Kini.
Kairo: t. tp. 1406 H./1988 M.
Redaksi Sinar Grafika. Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama. Cet. I; Jakarta:
Sinar Grafika, 2006.
Republik  Indonesia. Inpres  Nomor  1  tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.
Dituangkan  pula  dalam  Kepmen  Agama  Nomor  154  tahun  1991  tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
-------. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama.
-------. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
-------.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama.
Ash-Shiddieqy,  T.M.  Hasbi. Hukum-hukum  Fikih  Islam.  Cet.  V;  Jakarta:  Bulan Bintang, 1978.
-------. T.M. Hasbi. Pengantar Ilmu Fikih. Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
-------. Pengantar Hukum Islam. Edisi ke-2. Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
Supardin
Shihab, M. Quaraish. Membumikan al-Qur'an. Cet. XV; Bandung: Mizan, 1418 H/1997 M.
Simongkir, J.C.T. dkk. Kamus Hukum. Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
Sudarsono. Kamus Hukum. Edisi Baru. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
Surat  Keputusan  MUI  Nomor  Kep.925/XI/1990,  tanggal  26  November 1990, tentang Inseminasi Buatan.
‘Umri,Nahdiyah Syarif. al  Ijtihad  fi  al-Islam:  Ushuluh,  Ahkamuh  wa  Afaquh .  Beirut: Mu’assas ah Risalah, 1981.
Wahidin,  Samsul  dan  Abdurrahman. Perkembangan  Ringkas  Hukum  Islam  di Indonesia. Edisi I. Cet. I; Jakarta: Akademi Presindo, 1984.