Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3580

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PADAT KARYA PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
Yuliana 1 Universitas Sjakhyakirti 1
yuli_72@unisti.ac.id 1

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  padat  karya  pada  satuan  kerja pelaksanaan  jalan  nasional  yang  dilaksanakan  di  Wilayah  I  Provinsi  Sumatera Selatan.  Metode  yang  digunakan  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam  bentuk interaktif pada 3  komponen  utama  yaitu;  Reduksi  data,  sajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa  implementasi dapat dilihat dari 2 indikator, yakni:  Isi  kebijakan  dan  konteks  implementasi.  Dari  penelitian  ini  diperoleh bahwa:  (1).  Implementasi  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  program padat karya sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal; (2). Faktor yang memperkuat  pelaksanaan  program  padat  karya  yaitu  informasi  dan  penyuluhan. Simpulan  penelitian  menunjukkan  bahwa  jika  dilihat  teori Grindle implementasi kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  padat  karya  pada  satuan kerja  pelaksanaan  jalan  nasional,  sudah  berjalan  dengan  baik  namun  belum maksimal.
Kata Kunci : Implementasi, Padat Karya, Pemberdayaan Masyarakat,

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  community  empowerment policies  through  labor-intensive  programs  in  the  national  road  implementation work  unit  which  was  carried  out  in  Region  I,  South  Sumatra  Province.  The method  used is descriptive research  with a qualitative approach. Collecting data using  interview,  observation  and  documentation  methods.  Data  analysis  was carried out in an interactive form on 3 main components, namely; Data reduction, data  presentation  and  conclusion  drawing.  The  results  of  the  study  indicate that implementation  can  be  seen  from  2  indicators,  namely:  Policy  content  and implementation  context.  From  this  research  it  was  found  that:  (1).  The implementation  of  community  empowerment  policies  through  labor-intensive programs  has  been  going  well  but  has  not  been  maximized;  (2).  Factors  that strengthen  the  implementation  of  labor-intensive  programs  are  information  and counseling. The conclusion of the study shows that if we look at Grindle's theory, the  implementation  of  community  empowerment  policies  through  labor-intensive programs in the national road implementation work unit has been going well but not optimally.
Keywords: Community Empowerment, Implementation, Labor intensive.

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 telah melahirkan  berbagai  persoalan  di berbagai  sektor  kehidupan,  salah satunya  di  sektor  ekonomi.  Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR) fokus pada program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk memandirikan masyarakat
agar mampu  berpartisipasi  aktif  dalam segala aspek pembangunandalam  hal ini  program  padat  karya  yang dilaksanakan secara swakelola. Kemandirian bukan berarti
mampu hidup  sendiri,  tetapi  mandiri dalam  pengambilan  keputusan,  yaitu memiliki kemampuan untuk memilih dan  keberanian  menolak  segala bentuk  bantuan  dan  atau  kerjasama yang tidak menguntungkan. Pemberdayaan  masyarakat  adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki  situasi  dan  kondisi  diri sendiri. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan  diri  ke  arah  kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan  dimaksudkan  juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi  dalam  pembangunan yang berpusat pada rakyat . Pandemi Covid-19 telah
memberikan  tekanan  yang  cukup besar  bagi  perekonomian  Negara.
BPS  merilis  data  bahwa  pada  kuarta II tahun  2020  pertumbuhan  ekonomi Indonesia mengalami penurunan
hingga  -5,23%.  Angka  ini  turun  dari kuartal  sebelumnya  yang  hanya 2,97%  (Khoirudin,  2021).  Hal  seupa juga  terjadi  diberbagai  provinsi  di Indonesia  tak  terkecuali  provinsi
Sumatera  Selatan.  Jumlah  total masyarakat yang terkonfirmasi
positif  Covid-19  hingga  24  Maret 2021  mencapai  17.000  orang  dan korban  meninggal  mencapai  825 orang (Khoirudin, 2021). Pemerintah daerah  juga  melakukan  pebatasan sosial  yang  dampaknya  adalah  pada penurunan  tingkat  produktifitas  dan perekonomian daerah.
Data  Badan  Pusat  Statistik (2022)  laju  pertumbuhan  PDRB Sumatera Selatan jika dilihat dari sisi pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan dari  tahun  2016-2020  mengalami fluktuasi, yaitu: Pertumbuhan ekonomi  tahun  2016  hingga  2018 Sumatera Selatan mengalami peningkatan  hingga  mencapai  angka 6,01%. Namun pada tahun setelahnya  hingga  2020  mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan hingga mencapai angka -0,11%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi  ini  menyebabkan  masalah lanjutan pula bagi masyarakat. Diantaranya adalah PHK (Pemutusan Hubungan  Kerja)  yang  dilakukan oleh beberapa perusahaan dikarenakan keadaan keuangan mereka  yang  memburuk.  Selain  itu bagi  mereka  yang  bekerja  di  sektor informal  terpaksa  mengehentikan aktifitas  kerja  mereka  karena  aturan dan  ancaman  penyebaran  pandemi ini.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik persentase jumlah pengangguran  terbuka  di  Provinsi Sumatera Selatan. mengalami peningkatan pada akhir 2020.
Dimana  hal  ini  terjadi  setelah pandemi  covid-19  masuk  ke  daerah.
Pembatasan sosial yang diatur pemerintah telah menurunkan produktifitas pelaku usaha. Penurunan produktifitas ini mengakibatkan  perubahan  kebijakan pada  masing  masing  perusahaan,
diantaranya  adalah  efisiansi  dan perampingan  pegawai.  Kebijakan  ini berujung pada dirumahkannya sebagian  pekerja  hingga  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi sebagian yang lain. Meningkatnya jumlah pengangguran  secara  tidak  langsung tentunya akan menyebabkan masalah baru bagi masyarakat, yaitu meningkatnya  jumlah  masyarakat miskin. Hal ini disebabkan hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat. Tingkat kemiskinan berdasarkan  data  BPS  pada  tahun 2015  hingga  akhir  2019  jumlah masyarakat miskin di provinsi Sumatera  Selatan  terus  mengalami penurunan.  Namun  dari  akhir  2019 sampai ke 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,42%. Bersamaan dengan kemunculan virus corona di Indonesia jumlah masyarakat miskin di Provinsi Sumatera  selatan  pun  meningkat hingga  akhir  2020  sebesar  0,42% dari jumlah sebelumnya. Salah satu kegiatan pembedayaan  masyarakat  yang kini  tengah  dilakukan  pemerintah adalah program padat karya dengan  harapan  dapat  mengurangi angka  pengangguran  di  tengah pandemi  Covid-19.  Salah  satu program  padat  karya  adalah  proyek infrastruktur  yang  antara  lain  jalan dan  jembatan.  Pelaksanaan  padat karya Kementerian PUPR memperluas cakupan program pemberdayaan masyarakat tahun 2020
mencakup pekerjaan
revitalisasi  saluran  drainase,  jalan nasional  sepanjang  5.000  km  dan Pengadaan Material Tambahan Cepat Mantap  (CPHMA)  dengan  total anggaran  Rp.  1,2  Triliun.  Proyek  itu akan  dikerjakan  secara  swakelola.
Pekerja  proyek  diserap  dari  warga setempat. Program yang dilaksanakan  dapat  menyerap  tenaga kerja  sekitar  28.000  orang  dalam  3 (tiga)  bulan  dan  diharapkan  dapat mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Satker  PJN  Wilayah  I  Provinsi Sumatera  Selatan  merupakan  salah satu  Satker  yang  ada  di  Balai  Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang. Untuk Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan mendapat pekerjaan drainase sepanjang 11.488 meter dengan dana Rp.  1,9  Milyar  dan  dilakukan  dalam jangka  waktu  3  bulan  dengan pekerjaan  pasangan  batu  dan  mortal dan  pekerjaan  pembersihan  drainase (rutin kondisi saluran).
Kegiatan padat karya ini merupakan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat  dengan  sasaran  utama adalah  masyarakat  penganggur  dan setengah  penganggur.  Kegiatan  ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat  melalui  pembangunan infrastruktur  dan  sarana  ekonomi yang  telah  banyak  menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga  mesin.  Sehingga  diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan setengah pengangguran (Siahaan, 2021). Dalam  progam  kegiatan  padat  karya tersebut membantu pemerintah, karena adanya sarana prasarana yang terbangun.  Filosofi  program  padat karya adalah menyerap dan
menggunakan  tenaga  kerja  skala besar-besaran.
Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  Rusli  (2021)  dengan  judul “Efektivitas  Pelaksanaan  Program Perluasan Kesempatan Kerja Di Kota Pekanbaru”  didapat  hasil  bahwa program  perluasan  kesempatan  kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur kurang efektif. Riset ini menemukan factor-faktor yang
mengahambat pelaksanaan padat karya  infrastruktur  ini  yaitu  situasi alam  dan  Kondisi  cuaca.  Penelitian terkait  program  padat  karya  yang berupa  infrastuktur  hanya  sedikit yang ditemukan. Kebanyakan penelitian  yang  dilakukan  terkait dengan program padat karya tunai.
Yang  membedakan  penelitian ini  dengan  penelitian  sebelumnya adalah  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan  masyarakat  melalui program padat karya yang dilaksanakan  di  Satker  PJN  Wilayah I  Sumatera  Selatan.  Penelitian  ini menggunakan Teori yang dikemukakan oleh G.C. Grindle. Model  menurut Merilee  S.
Grindle dalam  bukunya Politics  and Policy  Implementation  in  The  Third World (1980)  dirumuskan  bahwa implementasi  kebijakan  ditentukan oleh  isi  kebijakan  dan  konteks implementasinya (Grindle, 2017).

## METODE PENELITIAN
Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Fokus penelitian adalah untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan  masyarakat  melalui program  padat  karya  pada  Satuan Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive , dimana  hanya  orang-orang  atau pihak-pihak  tertentu  saja  yang  akan dijadikan  sebagai  sumber  informasi. Seperti  Kepala  Satuan  Kerja  PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan, Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  3 pengawas  lapangan,  serta  kepala desa dan masyarakat sebagai Informan pendukung.
Sumber  data  penelitian  ini  ada 2  macam  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer  adalah  data yang  diambil  dari  sumber  pertama  di lapangan  yang  diperoleh  melalui wawancara  terhadap  informan  yang ditemui  dilapangan,  sedangkan  data sekunder  adalah  data  yang  didapat dari  dokumen  yang  ada  di  kantor berupa  catatan,  peraturan-peraturan, keputusan, laporan, buku-buku, arsip- arsip,  koran  serta  majalah  yang berkaitan  dengan  masalah  dalam penelitian. Pengujian data dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan teknik triangulasi yaitu  melalui: check,  re-check dan cross  check terhadap  data  yang  diperoleh  dari teori, metodologi dan persepsi peneliti. Teknik  analisis  data  pada penelitian ini dilakukan dalam
bentuk  interaktif  pada  3  (tiga) komponen  utama  yaitu;  Reduksi data,  sajian  data  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pada  bagian  ini  peneliti  akan menguraikan  tentang  hasil  penelitian lapangan dan pembahasannya. Dalam  pembahasan  ini,  teori  yang digunakan  sebagai  alat  analisis  atau guidance  adalah  teori  dari  Grindle (Grindle,  2017)  dengan  beberapa
indikator  yaitu  isi  kebijakan  dan konteks  implementasi.  Selanjutnya indikator-indikator  tersebut  menjadi panduan bagi peneliti dalam menggali data lapangan dan pembahasan hasil penelitian. Analisis pada aspek isi kebijakan dilakukan dengan menggunakan  tiga  indikator  antara lain:  indikator  kepentingan  yang dipengaruhi,  indikator  tipe  manfaat dan indikator derajat perubahan yang diharapkan.
Kepentingan yang
dipengaruhi  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  yaitu  bagaimana  peran serta  pegawai  dalam  pelaksanaan program  padat  karya.  Peran  serta tersebut terwujud melalui penyuluhan  yang  dilakukan  para pelaksanaan  program  padat  karya mengandung  dua  kepentingan  yang sejalan
dengan penerapannya. Pertama  kepentingan  yang  terdapat pada Saker Pelaksanaan Jalan Nasional  sebagai  sumber  daya  yang dilibatkan  terutama  para  pegawai pelaksana program, mereka mempunyai  kepentingan  didalam peran bagaimana mencapai keberhasilan  didalam  melaksanakan program dari kebijakan  yang  mereka rencanakan,  kemudian  kepentingan. Kedua  yaitu  kepentingan  pegawai sebagai sasaran program yang sangat memerlukan terciptanya standar pelayanan  demi  kepentingan  kantor mereka  sendiri  agar  tercapai  mutu yang diharapkan.
Informasi  yang  didapat  bahwa terdapat kepentingan yang dipengaruhi dalam pelaksanaan
program  bagi  pegawai  sehingga program  ini  dapat  berjalan.  Peran serta  Pimpinan  dalam  pelaksanaan program  padat  karya  yaitu  sebagai pelaksana program yang memberikan penyuluhan  para  pegawai  sedangkan
dari para pegawai diperoleh informasi  bahwa  mereka  sangat antusias dalam menanggapi pelaksanaan program padat karyasehingga  Pelaksanaan  program padat  karya di Satker PJN Wilayah I
Provinsi  Sumatera  Selatan  bisa berhasil.
Indikator  yang  kedua  adalah tipe  manfaat  yaitu  dengan  melihat manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan  program  terutama  bagi pegawai  di  Satker  PJN  Wilayah  I Provinsi  Sumatera  Selatan.  Analisis ini  bertujuan  untuk  melihat  tipe  atau jenis manfaat kebijakan bagi pegawai  ketika  dijalankan.  Dari informasi yang didapat bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan  masyarakat  melalui program padat karya juga mengandung  beberapa  manfaat  yang dapat dirasakan oleh pegawai terutama di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera  Selatan.  Selain  pemerintah daerah  dan  staf  pegawai  yang memanfaatkan adanya program padat karya,  juga  masyarakat  setempat dapat merasakan manfaat dari adanya  program  padat  karya  yaitu berupa:  Adanya  lapangan  kerja  bagi pengangguran, setengah pengangguran  dan  keluarga  miskin dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  karena  kegiatan  padat karya  mengutamakan  tenaga  kerja lokal  desa  yang  berasal  dari  desa setempat sehingga  mampu  menyerap tenaga  kerja  demi  meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Manfaat  lain  yang  dirasakan  yaitu menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan,  gotong  royong  dan partisipasi masyarakat dalam kelompok, serta meningkatkan
produktifitas,  pendapatan  dan  daya beli masyarakat desa.
Indikator  ketiga  adalah  derajat perubahan.  Derajat  perubahan  yang diharapkan  dalam  penelitian  ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program padat karya dapat memberikan perubahan  yang  berarti  bagi  Satker PJN  Wilayah  I  Provinsi  Sumatera Selatan. Perubahan yang diharapakan tentunya  perubahan  kearah  yang lebih  baik,  dari  semula  tidak  tahu menjadi tahu dan bagaimana perubahan  tersebut  dapat  membawa manfaat yang berarti bagi pegawai. Adapun perubahan yang diharapkan yaitu adanya meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui pemahaman terhadap  pedoman  standar-standar pegawai. Dengan adanya Pelaksanaan  program  padat  karya, pegawai dapat
mengupayakan standar pelayanan yang harus mereka lakukan.  Adapun harapan  yang  ingin dicapai  dalam  pelaksanaan  program padat  karya  yaitu:  Terselenggaranya program  padat  karya  dalam  rangka meningkatkan  perekonomian  daerah maupun pendapatan masyarakat, terselenggaranya upaya meningkatkan motivasi pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka sehingga mengetahui standar pelayanan  dalam pelaksanaan  program  padat  karya dan terselenggaranya pelayanan yang dilaksanakan
oleh pemerintah
daerah. Indikator  yang  keempat  yaitu pelaksanaan  program.  Pelaksanaan program  merupakan  langkah  yang dilakukan dalam melaksanakan rencana  yang  telah  dibuat  untuk mencapai tujuan yang telah dtetapkan. Pelaksanaan program padat  karya  melibatkan  pemerintah
dan pegawai, serta masyarakat dimana pemerintah sebagai fasilitator program dan pegawai sebagai
sasaran  program  dan  masyarakat sebagai outcome.
Berdasarkan  hasil  penelitian, pelaksanaan  program  padat  karya  di Satker  PJN  Wilayah  I  Provinsi Sumatera  Selatan  berjalan  dengan baik  terbukti  dengan  penghargaan yang didapat dari pemerintah sehingga  di  Satker  PJN  Wilayah  I Provinsi Sumatera Selatan memperoleh  dana  program  dari pemerintah  sebagai  upaya  untuk melaksanakan program
pemberdayaan  masyarakat  melalui program padat karya.
Indikator  yang  terakhir  untuk aspek  isi  kebijakan  adalah  sumber daya  yang  dilibatkan.  Berdasarkan hasil  penelitian,  sumber  daya  yang dilibatkan dalam
pelaksanaan program  padat  karya  di  Satker  PJN
Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan meliputi  pemerintah    dan  Para pegawai,  aparat  desa,  masyarakat, serta  sarana  dan  prasarana  yang mendukung terwujudnya standar pelayanan  di  Satker  PJN  Wilayah  I Provinsi  Sumatera  Selatan.  Untuk sarana  yang  digunakan  meliputi media untuk penyampaian penyuluhan dalam rangka menerapkan  Pelaksanaan  program padat  karya,  buku-buku  pedoman pelaksanaan  program  juga  alat-alat dan material dilapangan yang diperlukan dalam pembuatan drainase maupun saluran air. Aspek  yang  kedua  dari  teori Grindle adalah aspek konteks implementasi.  Aspek  ini  dijelaskan dengan tiga indikator yaitu:
kekuasaan  kepentingan  dan  strategi, karakteristik  lembaga  dan  penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap.
Indikator kekuasaan kepentingan  dan  strategi bertujuan untuk  melihat  strategi  lembaga  dan penguasa dalam menerapkan kebijakan.  Data  berasal  dari  analisis hasil  wawancara  dengan  informan serta data-data sekunder yang berhubungan  dengan  Pelaksanaan program padat karya. Analisis strategi lembaga dan penguasa terbagi  atas  Adanya  upaya  tertentu serta  faktor  penghambat  dan  faktor pendukung  yang harus dihadapi oleh pemerintah sebagai pelaksana program. Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  kekuasaan  kepentingan  dan strategi yang diterapkan dalam Pelaksanaan  program  padat  karya  di Satker  PJN  Wilayah  I  Provinsi Sumatera  Selatan  memiliki  strategi yang efektif dari cara yang dilakukan sehingga  pegawai  mau  mengikuti saran  yang  telah  dianjurkan  tanpa paksaan.  Strategi  tersebut  salah satunya  dengan  penyuluhan  yang efektif  dan  pemahaman  yang  berarti sehingga  pegawai  tergerak  hati nuraninya untuk meningkatkan
pelayanan  pada  masyarakat  dengan mengikuti standar-standar pelayanan. Indikator selanjutnya yaitu karakteristik  lembaga  dan  penguasa sebagai  indikator  untuk  mengetahui pelaksanaan  program  padat  karya dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu hasil wawancara kepada informan.  Analisis  ini  bertujuan untuk melihat bagaimana karakteristik  pemerintah  terutama petugas didalam melakukan
penyuluhan  program  padat  karyadi Satker  PJN  Wilayah  I  Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian disimpulkan  bahwa  Pimpinan  dan pemerintah  mempunyai  sikap  yang baik para pegawai dengan memberikan penyuluhan yang bermanfaat,  tanpa  memaksa  dan memberi pengertian-pengertian
dengan  cara-cara  yang  baik  para pegawai  sehingga  timbul  kesadaran dari pegawai itu sendiri.
Imdikator  yang  terakhir  yaitu kepatuhan  dan  daya  tanggap  yang dimaksud  pada  penelitian  ini  yaitu kepatuhan  dan  daya  tanggap  dari pegawai  sebagai  sasaran  program terhadap program yang dilaksanakan. Kepatuhan  dan  daya  tanggap  ini mempunyai  pengaruh  yang  cukup besar  dalam  menjalankan  program, karena  tanpa  kepatuhan  dan  daya tanggap  yang  baik  dari  pegawai penerapan  program  akan  mengalami kendala  karena  pegawai  tidak  mau melaksanakan  apa  yang  dianjurkan oleh pemerintah, begitu pun sebaliknya  dengan  daya  tanggap yang  baik  maka  dapat  mendukung pelaksanaan program dengan baik. Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa pegawai cukup patuh
terhadap  pelaksanaan  program  dan mempunyai  daya  tanggap  yang cukup  baik  untuk  melaksanakan program,  berstandar  pelayanan  di Satker  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan.
Pelaksanaan  suatu  program tentunya  tidak  dapat  terlepas  dari faktor  pendukung  dan  faktor  yang menjadi kendala. Faktor yang memudahkan dalam pelaksanaan program padat karya adalah merupakan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan  program  sehingga  dapat dengan mudah kebijakan direalisasikan. Faktor yang
memudahkan ini dilihat dari
indikator pengetahuan dan sikap.
Pengetahuan  atau  kognitif merupakan  domain  yang  sangat penting  untuk  terbentuknya  tindakan seseorang.  Apabila  suatu  tindakan didasari  oleh  pengetahuan  maka perilaku  tersebut  akan  bersikap langgeng,  namun  sebaliknya  apabila perilaku  tersebut  tidak  didasari  oleh pengetahuan  dan  kesadaran  maka perilaku tersebut tidak akan berlangsung lama.
Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  pengetahuan  pegawai  Satker Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wilayah I  Provinsi  Sumatera  Selatan  cukup tinggi terhadap  pelaksanaan  program padat karya. Pegawai mampu menerima  upaya  pemerintah  untuk memperbaiki kondisi pendidikan dan keterampilan    melalui  Pelaksanaan program padat karya, sehingga dengan pengetahuan yang ada
pelaksanaan  program  dapat  berjalan dengan  baik  dan  mendapat  respon dari pegawai. Sikap  merupakan  reaksi  atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan suatu tindakan  atau  aktifitas,  akan  tetapi adalah merupakan predisposisi tindakan  suatu  perilaku.    Sikap dalam  penelitian  ini  dilihat  dari bagaimana tanggapan
pegawai
terhadap Program Padat Karya
terutama  mengenai  sikap  pegawai terhadap mutu pelayanan yang ada di Satker  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian diketahui  bahwa  sikap  pegawai terhadap  Pelaksanaan  program  padat karya  di  Satker  Pelaksanaan  Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan mendapat tanggapan dan respon yang baik oleh
pegawai,  hal  ini  dapat  mendukung pemerintah dalam melaksakan
program.  Karena  dengan  sikap  yang baik  maka  pemerintah  dapat  dengan mudah  melaksanakan  program  dan rnendapat dukungan dari pegawai.
Selanjutnya  ada  juga  faktor yang memperkuat pelaksanaan pelaksanaan  program  padat  karya dapat berjalan dengan baik, faktor ini meliputi  indikator  informasi  dan penyuluhan.  Penyuluhan  Program Padat  Karyayang  dimaksud  pada penelitian  ini  adalah  suatu  kegiatan pemberian  informasi  para  pegawai tentang standar operasional/ pelayanan. sehingga mereka mengerti, mau dan mampu menolong dirinya  sendiri  untuk  selalu  berbuat sesuai  dengan  standar  operasional. Kegiatan  ini  mempunyai  tujuan untuk  meningkatkan  pengetahuan, membentuk  sikap  dan  mengarahkan perilaku individu dan pegawai sehingga  mampu  memelihara  dan meningkatkan  kemampuannya  serta ikut berperan serta dalam
pembangunan.
Pelaksanaan  program  padat karya  di  Satker  PJN  Wilayah  I Provinsi  Sumatera  Selatan  dilakukan dengan  upaya  penyuluhan  para pegawai  sebagai  sasaran  program agar mereka bisa menerapkan standar  operasional  sesuai  dengan harapan program. Adanya penyuluhan  ini  menjadi  faktor  yang memperkuat terlaksananya Pelaksanaan  program  padat  karya  di
Satker  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan.

## PEMBAHASAN
Satuan  kerja  PJN  Wilayah  I
Provinsi  Sumatera  Selatan  sebagai unit pelaksana didaerah yang bertanggungjawab  langsung  kepada Balai  Besar  PJN  V  (BBPJN  V) dalam  pembangunan  infrastruktur pekerjaan umum adalah melaksanakan fungsi integral pengajawantahan pembangunan nasional, karena infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak  pertumbuhan  ekonomi. Kegiatan sektor transportasi misalnya, merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun  penumpang.  Infrastruktur transportasi  juga  berperan  besar untuk membuka isolasi wilayah.
Ketersediaan infrastruktur pekerjaan  umum,  merupakan  salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan  produktivitas  sektor produksi. Keseluruhan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum tersebut  perlu  dilaksanakan  melalui pendekatan  penataan  ruang  yang berkelanjutan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur  pekerjaan  umum  juga memerlukan  dukungan  sumber  daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi,  kondisi  sosial  masyarakat serta  kepentingan  strategis  nasional. Untuk  itu,  dimasa  yang  akan  datang Satker  PJN  Wilayah  I  Provinsi Sumatera  Selatan  dituntut  untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kondisi
infrastruktur  yang  handal,  yaitu infrastruktur  yang  berkualitas  dan terpercaya.  Dengan  meningkatkan kinerja penyedia jasa dan akses pasar jasa konstruksi yang diselenggarakan dengan  menerapkan  prinsip-prinsip good governance .
Susunan Organisasi Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan dipertegas dengan Keputusan Kepala Balai Besar PJNV Nomor: 02/KPTS/BW/01/2017 tentang penetapan  Pembantu  Pejabat  Inti Satker,  Petugas  UAKPA,  Petugas UAKPB, dan Ka. Ur TU Pada Satker Di  Lingkungan  Balai  Besar  PJN  V Tahun Anggaran 2017, maka Organisasi  Satker  PJN  Wilayah  I Provinsi  Sumatera  Selatan  terdiri atas:  (1).  Kepala  Satuan  Kerja;  (2).
Penelaah  Data  Keuangan  (Asisten
Keuangan,  Umum  dan  Pelaporan);
(3). Pelaksana Teknik (Asisten Program,  rencana  &  Administrasi Teknik);  (4).  Pelaksana  Teknik (Asisten Pelaksanaan dan Pengawasan); (5). Pelaksana Administrasi  (Asisten  Pengelolaan BMN);  (6).  Pejabat  Penguji  SPM;
(7).  Bendahara  Pengeluaran;  (8). Pejabat  Pembuat  Komitmen;  (9). Pejabat  Pelaporan  yang  meliputi
Pelaporan UAKPA, UAKPB. Pemberdayaan pada hakekatnya  adalah  upaya  pemberian daya  atau  peningkatan  keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu  berpartisipasi  aktif  dalam segala aspek pembangunan. Kemandirian  bukan  berarti  mampu hidup sendiri, tetapi mandiri dalam pengambilan keputusa n, yaitu  memiliki  kemampuan  untuk memilih  dan  keberanian  menolak segala  bentuk  bantuan  dan  atau kerjasama yang tidak
menguntungkan.  Oleh  karena  itu, pemberdayaan  sosial  tidak  akan berjalan  tanpa  adanya  partisipasi masyarakat.
Pandemi Covid-19 telah melahirkan  berbagai  persoalan  di berbagai sektor kehidupan, salahsatunya  di  sektor  ekonomi. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  cq. Satker  PJN  Wilayah  I  Provinsi Sumatera Selatan, fokus pada program  pemberdayaan  masyarakat yaitu program padat karya. dijelaskan  oleh  Direktur  Jenderal Bina  Marga  Kementerian  PUPR bahwa:  “Harapan  kami,  program  ini dapat mengurangi angka pengangguran  di  tengah  pandemi Covid-19”. Pelaksanaan padat karya Kementerian PUPR memperluas cakupan program pemberdayaan masyarakat  tahun  2020  mencakup pekerjaan revitalisasi saluran
drainase,  jalan  nasonal  sepanjang 5.000  km  dan  pengadaan  material tambahan  cepat  mantap  (CPHMA) dengan  total  anggaran  Rp.  1,2 Triliun.  Untuk  SatkerPJN  Wilayah  I Provinsi  Sumatera  Selatan  mendapat pekerjaan  drainase  sepanjang  11.488 meter  dengan  dana  Rp.1,9  Milyar dan dilakukan dalam  jangka waktu 3 bulan  dengan  pekerjaan  pasangan batu  dan  mortal  dan  pekerjaan pembersihan  drainase  (rutin  kondisi saluran). Program  yang dilaksanakan dapat  menyerap  tenaga  kerja  sekitar 28.000  orang  dalam  3  (tiga)  bulan dan  diharapkan  dapat  mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Pada  penelitian  ini  teori  yang
digunakan  sebagai  panduan  adalah
Teori Grindle yaitu aspek isi kebijakan dan konteks implementasi. Pada  aspek  isi  kebijakan  dilihat beberapa indikator yaitu
Kepentingan  yang  dipengaruhi,  tipe manfaat,  derajat  perubahan  yang
diharapkan,  pelaksanaan  program dan sumber daya yang dilibatkan.
Indikator  pertama  kepentingan yang  dipengaruhi.  Indikator  ini terletak  pada  peran  pemerintah  dan staf  pegawai  dalam  pelaksanaan program, dimana pemerintah sebagai pelaksana program melalui informasi,  penyuluhan-penyuluhan, bimbingan teknis dan workshop yang dilakukan  dan  pegawai  sebagai sasaran program sedangkan masyarakat sebagai outcome. Selanjutnya, indikator tipe manfaat. Pelaksanaan program memberikan manfaat kepada pegawai,  lingkungan  kerja  di  Satuan Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan dan bermanfaat juga pada lingkungan masyarakat berupa menyediakan  lapangan  kerja  bagi pengangguran, setengah pengangguran  dan  keluarga  miskin dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,  serta  menguatkan  rasa kebersamaan,  keswadayaan,  gotong royong  dan  partisipasi  masyarakat dalam kelompok.
Indikator  Derajat  perubahan yang diharapkan, meliputi terselenggaranya program padat karya  dalam  rangka  meningkatkan pengetahuan pegawai tentang pelaksanaan padat karya, terselenggaranya pelaksanaan program dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk menolong  dirinya  sendiri  dalam pekerjaan dan meningkatkan
produktifitas,  pendapatan  dan  daya beli masyarakat desa.
Selanjutnya, Pelaksanaan program,  pelaksanaan  padat  karya dilaksanakan  dengan  penyuluhan- penyuluhan,  bimbingan  teknis  dan workshop yang dilakukan oleh Petugas  yang  ahli  di  bidangnya  dan kegiatan  padat  karya  menyerap tenaga  kerja  demi  meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Sumber  daya  yang  dilibatkan terdiri  dari  pemerintah,  pegawai  dan dari  masyarakat  terutamaan  tenaga kerja  lokal  desa  yang  berasal  dari desa  setempat  serta  sarana  dan prasarana.
Berdasarkan  hasil  penelitian, maka  untuk  aspek  isi  kebijakan sudah berjalan dengan baik.
Aspek selanjutnya yaitu konteks  implementasi.  Aspek  ini dilihat  dari  indikator  kekuasaan kepentingan dan strategi,
Karakteristik  lembaga dan penguasa, sera  kepatuhan  dan  daya  tanggap. Kekuasaan  kepentingan  dan  strategi yang dilakukan dalam program padat karya  memiliki  strategi  yang  efektif dari  cara  -  cara  yang  dilakukan pemerintah  sehingga  pegawai  mau mengikuti saran yang telah dianjurkan  tanpa  paksaan.  Strategi tersebut dilakukan dengan penyuluhan yang efektif dan pemahaman  yang  berarti  sehingga pegawai  mampu  untuk  mrngikuti program  tercapainya  pengetahuan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Karakteristik lembaga dan penguasa,  pemerintah  mempunyai sikap  yang  baik  kepada  pegawai dengan  memberikan  informasi  dan penyuluhan  yang  bermanfaat,  tanpa memaksa  dan  memberi  pengertian- pengertian  dengan  cara  yang  baik sehingga
pegawai mampu
mengerjakan pekerjaan dengan baik.
Kepatuhan  dan  daya  tanggap,
pegawai cukup patuh terhadap pelaksanaan program dan mempunyai  daya  tanggap  yang cukup  baik  untuk  melaksanakan program. Berdasarkan  hasil  penelitian maka untuk aspek konteks implementasi  juga  sudah  dijalankan dengan baik. Namun, terdapat beberapa  kendlaa  seperti  mekanisme perekrutan pekerja. Mekanisme perekrutan  pekerja  karena  jumlah kelompok  sasaran  yang  ditetapkan oleh Satuan Kerja masih kurang, dan jumlah  warga  yang  menganggur melebihi  kuota  dan  belum  cukup terampil dalam ikut mengelola kegiatan,  maka  perlu  pengawasan dari  pihak  Satuan  Kerja  dalam perekrutan tenaga kerja. Tidak hanya masih memerlukan pengawasan dalam perekrutan. Program ini juga memerlukan monitoring serta pendampingan  secara  intensif  baik dari  Satuan  Kerja  ataupun  dari Kepala  Desa  setempat  agar  kegiatan berjalan dengan lancar dan
tercapainya infrastruktur yang handal dan terpenuhi program Pemerintah.

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan pemberdayaan  masyarakat  melalui program padat karya  jika dilihat dari teori  Grindle  sudah  berjalan  dengan baik namun belum maksimal.
Program  ini  dilihat  dari  dua  aspek yaitu  isi  kebijakan  dan  konteks implementasi.  Dari  penelitian  ini juga  dikathui  bahwa  faktor  yang memperkuat  pelaksanaan  program padat  karya  yaitu  Informasi  dan Penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bps.go.id. (2022, 23 Maret). Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2022. diakses pada https://sumsel.bps.go.id/publicat
ion/2022/02/25/f9646f2d59150 d7c3e1201c2/provinsi- sumatera-selatan-dalam-angka- 2022.html Grindle,  M.  S.  (2017). Politics  and
Policy  Implementation  in  the third World . Princeton University Press Khoirudin, A. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Iqtishaduna , 4 (1), 532–541. https://doi.org/10.53888/iqtisha duna.v6i1.426 Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  & Saldana,  J.  (2014). Qualitative
Data Analysis A Methods
Source Book Edition 3 (3rd ed.). SAGE Publications, Inc Siahaan,  D. ,  &  SD,  R.  Z. (2021). Efektivitas  Pelaksaan  Program Perluasan  Kesempatan  Kerja  di Kota  Pekanbaru. JOM  FISIP ,
8 (69),
1–16 https://jom.unri.ac.id/index.php/
JOMFSIP/article/view/30612 Singirimbun,  M.,  &  Effendi,  S. (1995). Metode Penelitan
Survei  Edisi  Revisi.  LP3ES. Jakarta Sugiyono , S. ( 1994). Metode
Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung