Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 2    April 2019

## MUSRENBANG ACARA CEREMONIAL ATAU PENYERAPAN ASPIRASI (Studi Kasus Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa di Desa Tegal Arum,
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah)

## Moeljono
Universitas Semarang sastro.g@gmail.com
Diterima: Februari 2019, Disetujui: Maret 2019. Dipublikasikan: April 2019

## Abstract
Ratification of RI Law No. 6/2014 About the Village raises pros and cons, because one of the contents of the Act is a Village Fund Allocation of Rp. 1 Billion. As a consequence villages are required to plan and budget village funds received from the central government. The purpose of this study was to find out how the process along with the planning and budgeting stages of the village in the village of Tegalarum. Mranggen District. Regency of Demak. The researcher wants to evaluate and prove empirically how the practice actually occurs within the scope of the village government regarding the planning and budgeting of    the Village  Fund Expenditure Budget (APBDes). In addition, this research aims to provide a simple solution to  good  and  correct  planning  and  budgeting  processes  so that  budget  goals  can  be  achieved. Research uses a qualitative approach and uses case study methods in analyzing data. The technique used to obtain data is unstructured interviews, observations, and documentation studies.
The  research  conclusions  based  on the  findings  of  researchers  in the  field  included  several things, namely, the implementation of the Musrenbangdes was only carried out as an annual ceremonial event even though it involved community participation but was false because the Musrenbang remained grounded in the Indicative Ceiling. As a result, the planning proposals that will be made for the Village RPJM,  RKPDesa  are  largely  determined  by  the  village  head  and  village  officials.  The  limited  human resources in the Village Government can be covered with solid Team Work. Compilation of RKPDes and RAPBDes can be completed on time, but the disbursement of funds from the Regency government is always neglected, so the program that has been determined is always set back. Another interesting finding is that "political autonomy" at the village government level held and controlled by the village head has an impact on village financial management. The impact of course on the use of finance is more centralized
Keywords: Musrenbangdes, planning, budgeting, village

## Abstrak
Disahkannya UU RI No. 6/2014 Tentang Desa menimbulkan pro dan kontra, karena salah satu isi UU tersebut  adanya  Alokasi  Dana  Desa  sebesar  Rp  1  Milyar.  Sebagai  konsekwensinya  desa  dituntut  untuk membuat perencanaan dan anggaran dana desa yang diterima dari pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  beserta  tahap  perencanaan  dan  penganggaran  Desa  di  desa Tegalarum.  Kecamatan  Mranggen.  Kabupaten  Demak.  Peneliti  ingin  mengevaluasi  dan  membuktikan secara  empiris  bagaimana  sebenarnya  praktek  yang  terjadi  dalam  lingkup  pemerintahan  desa  tentang perencanaan  dan  pengangaran  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Dana  Desa  (APBDes).  Selain  itu,  riset  ini bertujuan memberikan  solusi  sederhana mengenai  proses  perencanaan  dan  penganggaran  yang  baik  dan benar  sehingga  tujuan  anggaran  bisa  tercapai.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan menggunakan metode studi kasus dalam menganalisa data. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yakni wawancara tidak terstruktur, observasi, serta studi dokumentasi.
Kesimpulan  penelitian  berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan  mencakup  beberapa  hal  yaitu, pelaksanaan Musrenbangdes hanya dilakukan sebagai acara ceremonial tahunan walau dengan melibatkan partisipasi masyarakat tapi semu karena Musrenbang tetap berpijak pada Pagu Indikatif. Akibatnya, usulan perencanaan yang akan dibuat untuk  RPJMDesa,  RKPDesa  sebagaian besar ditentukan oleh kepala desa dan aparat desa. Keterbatasan SDM pada Pemerintahan Desa dapat tertutupi dengan Team Work yang solid.  Penyusunan  RKPDes  dan  RAPBDes  dapat  selesai  tepat  waktu,  namun  pencairan  dana  dari
pemerintah  Kabupaten  selalu  terlabat,  sehingga  program  yang  telah  ditentukan  selalu  mengalami kemunduran.  Temuan  lainnya yang  cukup  menarik  adalah  “otonomi politik”  di tingkat pemerintah desa yang dipegang dan dikendalikan oleh kepala desa berdampak terhadap manajemen pengelolaan keuangan desa. Dampaknya tentu saja terhadap penggunaan keuangan lebih sentralistik
Kata Kunci: Musrenbangdes, perencanaan, penganggaran, desa

## Pendahuluan Prolog
Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa semakin memperkuat keberadaan desa  sebagai  bagian  dari  system  pemerintahan.  Desa  merupakan  bagian  terkecil  dari hirarki pemerintahan pusat dan daerah. Selama lima tahun telah diimplementasikan UU Desa tersebut banyak menuai pro dan kontra akibat besarnya kucuran Dana Desa sebesar 1 Milyar (www.republika.co.id). Pemerintah desa dituntut untuk membuat perencanaan dan penganggaran guna pembangunan desa menjadi mandiri.
Proses  Perencanaa  dan  Penganggaran  dalam  organisasi  sangat  penting.  Karena dengan perencanaan arah organisasi dapat ditentukan, tidak terkecuali dengan pemerintah desa dimana dalam UU tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya dana desa diharapkan agar desa menjadi mandiri. Desa adalah miniatur kota dan kota adalah miniatur Negara, maka apabila desa maju dan mandiri, maka begitu pula Negara akan maju dan mandiri.
Perencanaan  dalam  penyiapan  anggaran  sangat  penting  untuk  menentukan  jenis kegiatan yang dilakukan di masa datang. Pada level pemerintah daerah, perencanaan dan penganggaran  masih  banyak  masalah.  Masalah  tersebut  dimulai  sejak  tahapan musyawarah  perencanaan  dan  pembangunan  desa,  kecamatan  forumsatuan  perangkat kerja  daerah  dan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  kabupaten  dilakukan  secara seremonial (ceremonial budgeting), (Sopanah, 2012). Dokumen yang sering inkonsisten dalam perencanaan pemerintah daerah adalah RPJMD-RKPD (Burin, 2015; Modesianne, 2016).
Penerapan  performance  budgeting  dalam  proses  penyusunan  anggaran  belum berjalan  optimal  sebagaimana  yang  diinginkan  (Tuasikal,  2010).  Partisipasi  anggaran (budgetary  participaton)  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  dan  aparat  pemda (Anggraini dan Redy S., 2011; Agusti, 2012; Indriani dan Nadirsyah, 2014; Rahman et al., 2015; Friyanty, 2016). Alokasi anggaran hanya  mengutamakan kepentingan politik eksekutif dan legislatif, sehingga ada indikasi partisipasi semu (Hidayati, Sri et al, 2015). Selain  itu,  Sasaran  anggaran  yang  jelas  dalam  organisasi  dapat  berdampak  terhadap penyusun anggaran maupun pelaksanaan anggaran (Tresnayani dan Gayatri, 2016).
Penelitian Wangi dan Ritonga (2010), Subechan et al., (2014), Sutaryo dan Carolina (2014)  menjelaskan  kurangnya  komitmen  dalam  mentaati  jadwal  penyusunan  APBD, lebih  mengutamakan  kepentingan  dalam  pengalokasian  anggaran,  komposisi  DPRD, koordinasi    dan    komunikasi    yang  tidak    baik,    dan    kurangnya  kompetensi  dalam penganggaran  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  menjadi penyebab  keterlambatan  penetapan  APBD  pemda.  Oleh  karena  itu,  Sjafrizal  (2014) dalam  (Burin  etal,  2015)  mengungkapkan  bahwa  implikasi  dari  keberhasilan pembangunan  daerah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  optimalisasi  aspek  perencanaan  dan penganggaran.
Undang-undang  Desa  memberikan  otonomi  penuh  kepada  desa  dalam  4  bidang Sejalan  dengan  pemberian  kewenangan  pada  UU  Desa  maka  dikuti  pula  adanya  Dana Desa  (DD)  dari  pemerintah  pusat  melalui  Alokasi  APBN  sebagai  sumber  pendapatan desa (pasal 72 Ayat 1 poin b). Tentu kewenangan dan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  dan  PR  bagi  aparat  desa.  Perencanaan  yang partisipatif,  menyeluruh  dan  terintegrasi  menjadi  tugas  sekaligus  tantangan  bagi  aparat desa sebagai landasan pengelolaan keuangan yang baik.
Bertambah  beratnya  tugas  kepala  desa  dan  aparat  desa  dalam  hal  pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa merasa ketakukan dikarenakan akan mengemban amanah yang  cukup  besar  dari  sebelumnya,  bahkan  segala  urusan  pemerintahan  desa  akan ditangani dan dilakukan pemeriksaan oleh BPK (Rohimanto, 2015). Pernyataan Pejabat Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  memperkuat  kegelisahaan  para  kepala  desa, paparannya yakni”
“sampai saat ini sudah ada 900 kepala desa di Jawa Tengah yang dengan intensif di periksa oleh BPK, karena pelaksanaan Dana Desa”
Pernyataan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  banyak  kepala  desa  terutama  di  Jawa Tengah yang tidak siap dengan Dana Desa. Proses pelaksanaan merupakan kesatuan utuh dari  proses  perencanaan  dan  penganggaran,  walaupun  secara  akademik  bahwa  proses penganggaran  merupakan  salah  satu  dari  perencanaan,  sedangkan  perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, selain fungsi manajemen yang lain.
Proses perencanaan pada pemerintahan desa adalah terletak pada Musrembangdes. Proses  ini  sebenarnya  untuk  menggali  potensi  dan  kelemahan  pada  masyarakat  desa. Karena  pemerintah  pada  tataran  diatas  desa  terkadang  tidak  tahu  potensi  dan
permasalahan  yang  ada  dimasyarakat  paling  bawah.  Namun  partisipasi  masyarakat sangat kurang, hal ini dikarenakan selama belum adanya UU Tentang desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara Top Down, selain itu terkadang kepala desa  hanya  mengakomodasi  orang-orangnya  .  Sehingga  masyarakat  “setengah  hati” dalam mengikuti kegiatan Musrenbangdes untuk Penyusunan RKPDes (Rohmah, 2015). Pengelolaan  APBDes  dalam  Perencanaan  Penganggaran  belum  melibatkan  peran masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Desa untuk menentukan program kerja  yang akan dilaksanakan dari dana APBDes (Surya, 2013).
Transparansi  dari  manajemen  keuangan  Desa  Kalimo  Kecamatan  kalianget Kabupaten Sumenep terjadi saat perencanaan saja. Furqani (2010). Dewanti et all.,(2016) perencanaan  pengelolaan  keuangan  Desa  Boreng,  dalam  perencanaan  dan  penhelolaan keuangan  desa  menurut  Permendagri  No.  37/2007  banyak  sekali  ketidaksesuaiannya. Pada tahap perencanaan terdapat beberapa kecurangan (Fraud). Dachliyati, (2015).
Penelitian dilakukan di desa Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Peneliti  hanya  memilih  satu  desa  sebagai  tempat  penelitian  dikarenakan  peneliti  ingin memahami  praktik  perencanaan  dan  penganggaran  APBDes  secara  menyeluruh  dan komprehensif, disamping itu juga adanya keterbatasan dana penelitian. Desa Tegalarum, dijadikan  obyek  penelitian  karena  dana  desa  terus  meningkat    tiap  tahun  dan  peneliti memiliki  kedekatan  dengan  beberapa  informan  yang  ada  di  desa,  sehingga  bisa membantu peneliti dalam memperoleh data yang riil sesuai dengan yang ada di lapangan.

## Pertanyaan Penelitian
Berbagai  masalah  yang  telah  dipaparkan,  peneliti  mencoba  merumuskan  masalah apa yang menyebabkan peneliti ingin ketahui. Mengetahui dan mencari hal apa saja yang sebenarnya  dirasakan  oleh  pemerintah  desa  Tegalarum.  Rumusan  masalahnya  adalah Bagaimana  perencanaan  dan  pengangaran  APBDes  dilakukan  desa  Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak?.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  dan  tahapan perencanaan  dan  penganggaran  Pemerintah  Desa  di  desa  Tegalarum,  Kecamatan Mranggen,  Kabupaten  Demak.  Peneliti  ingin  mengevaluasi  dan  membuktikan  secara empiris bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam lingkup pemerintahan desa dari sudut
pemerintah desa itu sendiri tentang perencanaan dan pengangaran APB Dana Desa yang kini peraturannya sudah diubah sesuai dengan UU No 6/2014 tentang Desa. Selain itu, riset ini  memberikan solusi  sederhana mengenai proses perencanaan dan penganggaran yang baik dan benar sehingga tujuan anggaran bisa tercapai.

## Tinjauan Pustaka

## Pemerintah Desa
Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia, sedangkan  Pemerintah  Desa  adalah  kepala  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, terkait dengan pengelolaan  desa,  terdapat  beberapa  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah Indonesia sebagai berikut:
a.  Undang Undang/UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
b.  Peraturan  Pemerintah/  PP  Nomor  43 Tahun  2014,  mengatur  tentang  Petunjuk Pelaksanaan atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
c.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Musrenbang Desa adalah forum  musyawarah tahunan para pemangku  kepentingan (stakeholder)  desa  untuk  menyepakati  RKP-Desa  tahun  anggaran  yang  direncanakan. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
Permedagri  No  66  tahun  2007,  RKP-Desa  adalah  dokumen  perencanaan  untuk periode  1  tahun  dan  merupakan  penjabaran  dari  RPJM-Desa  yang  memuat  rancangan kerangka  ekonomi  desa,  dengan  mempertimbangkan  kerangka  pendanaan  yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan  maju,  baik  yang  dilaksanakan  langsung  oleh  pemerintah  desa  maupun  yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RKPD dan RPJM-Desa.

## Penganggaran
Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif,  biasanya  dalam  satuan  uang  (perencanaan  keuangan)  untuk  menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber–sumber organisasi. Anggaran umumnya dibuat dalam jangka pendek, yaitu untuk durasi waktu satu tahunan atau kurang.
Anggaran  adalah  estimasi  atas  penerimaan  yang  akan  diterima  dan  pengeluaran (biaya) yang akan dikeluarkan terhadap aktivitas yang akan dikerjakan di masa yang akan datang oleh suatu organisasi Kusnadi (1999).
Untuk  menyusun  suatu  anggaran,  organisasi  harus  mengembangkan  perencanaan strategis.  Melalui  perencanaan  strategis,  anggaran  mendapatkan  kerangka  acuan strategis.  Maka  anggaran  menjadi  bermakna  sebagai  alokasi  sumber  daya  (keuangan) untuk mendanai berbagai program dan kegiatan (strategis).

## Metodologi Penelitian
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dengan  pendekatan  penelitian kualitatif  diharapkan  dihasilkan  sebuah  simpulan  yang  menjadi  sebuah  informasi  yang berkualitas. Di mana memperhatikan definisi penelitian kualitatif sebagai berikut:
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam  kehidupan  riil  (alamiah)  dengan  maksud  menginvestigasi  dan  memahami fenomena:  apa  yang  terjadi,  mengapa  terjadi  dan  bagaimana  terjadinya?  (Moleong, 2016:44).
Untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh jawaban atas pengalaman  serta pemahaman subyek dalam sebuah situasi dan kondisi yang sedang mereka alami, maka peneliti menggunakan metode studi kasus.
Informan dalam penelitian  ini adalah  yang memiliki pengalaman  langsung  tentang perencanaan dan penganggaran desa, dan pihak-pihak yang benar-benar memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan desa Tegalarum serta tokoh masyarakat
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 2    April 2019
Tabel 2.1 Daftar Informan No Jabatan Nama Gender 1 Kepala Desa Ali Khadirin Pria 2 Sekretaris Desa (plt) H. Mashudi Pria 3 Kasi Pemerintahan dan Operator Desa Hj, Murtini SH Wanita 4 BPD H. Moh. Sarmin. M. Si Pria 5 Tokoh Masyarakat Kholiq Pria 6 Tokoh Masyarakat Jumari Pria
Sumber : Data Desa Kebon Agung (2019)
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara tidak struktur, observasi dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mendatangi Kantor dan Rumah Kepala Desa Tegalarum lalu mewawancarai setiap orang yang ada disana. Selain itu, perbincangan  lewat  media handphone (telepon, SMS dan WA) juga dilakukan  jika terdapat  hal  yang  mendesak.  Peneliti  juga  memanfaatkan  alat  rekam  untuk  membantu dalam menyusun transkrip wawancara.
Observasi  dalam  penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengamati  kegiatan  seperti Musrenbangdes,  penyusunan  dokumen  perencanaan.  Selain  itu,  observasi  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan  gerak-gerik  tubuh  informan  saat menjawab  pertanyaan  oleh  peneliti.  Setelah  itu,  studi  dokumentasi  dilakukan  dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDesa.

## Hasil

## Musrembangdes sebagai Acara “Ceremonial”

## Musrembangdes “Wadah Aspirasi Masyarakat” Bukan“Sekedar Formalitas”
Musrenbangdes  sangat  penting  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  desa. Perencanaan dan penganggaran APBDes tentu akan dibahas dan disepakati secara umum lewat Musrenbangdes. Di Desa Tegalarum setiap tahun diadakan Musrenbangdes untuk berkomunikasi  dan  membahas  rencana  kerja  satu  tahun  kedepan  untuk  selanjutnya dianggarkan dalam APBDes. Hal ini sesuai yang diungakapkan oleh Kepala Desa Bapak Ali sebagai berikut:
“Musrenbangdes  setiap  tahunnya  ada,  tetapi  hanya  berbentuk  usulan-usulan  saja. Usulan- usulannya biasanya dari kepala dusun, ketua RT, Ketua RW, Tomas, PKK dan Karang Taruna yang nantinya akan disampaikan saat musyawarah.
Penjelasan  mengenai  setiap  tahunnya  ada  Musrenbangdes  diperkuat  pemaparan ketua  BPD  Bapak  Moh,  Sarmin.  M.  Si  dan  Sekdes  (Plt)  bapak  H.  Masjudi,  sebagai berikut:
“Kalau Musrenbangdes yang diundang kepala dusun, ketua RT, Ketua RW, Tomas,
PKK dan Karang Taruna, seluruh unsur masyarakat ada dan terwakili.”
Hasil  percakapan  dari  sebuah  wawancara  dengan  informan  menunjukkan  bahwa dalam pelaksanaan Musrenbangdes telah memenuhi  ketentuan. Sehingga usulan-usulan yang dibutuhkan untuk kemajuan desa bisa tersampaikan dengan baik karena yang hadir mewakili unsur masyarakat.
Kelompok Tani, Karang Taruna. LPM, BPD hadir semua. Kehadiran perwakilan dari semua  elemen  masyarakat  membuat  jalannya  perencanan  yang  ada  di  desa  Tegalarum dapat  optimal.  Sebuah  penuturan  dari  Tokoh  Masyarakat  Bapak  Jumari  mengenai Musrenbangdes sebagai berikut:
“Saya selalu diundang dalam perencanaan pembangunan desa mengenai mau dibawa kemana  desa  ini,  potensi,  dan  tantangan  yang  dihadapi.  Maka  sangatlah  wajar  apabila desa kami mewakili kecamatan Mranggen untuk maju lomba desa tentang evaluasi desa , dan kami yakin bahwa desa kami akan menjadi juara di Kabupaten Demak.”
Sebuah penuturan dari bapak Jumari memberikan bukti bahwa Musrenbangdes telah menyentuh dan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Tegalarum. Dari penjelasan  diatas  tercermin  bahwa  dalam  hal  ini  pemerintah  desa  telah  melaksanakan amanat UU sebagaimana dijelaskan dalam Permendes No 2 Tahun 2015 (pasal 3 ayat 1 dan  pasal  5  ayat  3)  serta  Permedagri  No  114  Tahun  2014,  Musrenbangdes diselenggarakan  secara  partisipatif,  demokratis,  transparan  dan  akuntabel  dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
Ketika  pelaksanaan  Musrenbangdes  dilakukan  sesuai  prosedur  yang  berlaku  maka kegiatan  tersebut  bukan  seremonial  belaka  melainkan  merupakan  suatu  keharusan  dan kebutuhan semua elemen yang ada di desa tersebut. Musrembang desa merupakan wadah aspirasi masyarakat sekaligus merupakan syarat administrasi bagi kelengkapan dokumen
pemerintah. Berikut ungkapan Kasi Pembangunan sekaligus Operator Desa Ibu Murtini. SH:
“Musrenbangdes  selalu  ada.  Sejak  dulu  dan  dilaksanakan,  karena  kita  mengejar deadline dari pemerintah kabupaten setiap akhir bulan September semua dokumen harus sudah  dilaporkan  ke  pemerintah  kabupaten  dan  ke  Jakarta  melalui  aplikasi    yang  di suport oleh pemerintah kabupaten.”
Terlihat  bahwa  pelaksanaan  musyawarah  yang  dilakukan  desa  Tegalarum benar-benar  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan.  Bukti  pelaksanaan  dari  musyawarah seperti  berita  acara  dan  daftar  hadir  semuanya  lengkap,  sehingga  ketika  dilakukan musrembang balai pertemuan desa penuh sesak.
Pelaksanaan Musrenbangdes tanpa ada tekanan sehingga hal  ini sesuai dengan UU No    6    tahun  2014,  Permendagri  No  114  Tahun  2014,  PP  No  47  tahun  2014  dan Permendes  No  2  tahun  2015  yang  sudah  diatur  mengenai  wewenang  desa  dalam melaksanakan  kewajibannya  untuk  menyelenggarakan  Musrenbangdes  tanpa  adanya intervensi dari pihak manapu.

## Usulan Musrembangdes
Tahap  perencanaan  merupakan  tahap  awal  dalam  mengelola  keuangan  desa,  pada tahap ini usulan-usulan pembangun desa dapat dituangkan di RPJMDes sesuai Visi dan Misi  kepala  desa.  Usulan-usulan  tadi  adalah  hasil  musyawarah  mufakat  yang diselenggarakan  desa.  Di  desa  Tegalarum  usulan  ditetapkan  di  Musrenbangdes  bukan hanya  formalitas  belaka  dan  dilaksanakan  oleh  seluruh  masyarakat  desa.  Seperti penuturan ketua BPD mengenai usulan:
“Musrenbangdes  diselenggarakan  dan  diikuti  oleh  seluruh  perwakilan  masyarakat desa. Usulan  itu biasanya disampaikan dari masing-masing elemen masyarakat. Seperti halnya Ketua RT 01 RW I, meminta sabuk desa namun semua tenaga kerjanya dari warga setempat.”
Transkrip  wawancara  tersebut  memberikan  suatu  gambaran  bahwa  pelaksanaan Musrenbangdes  dihadiri  oleh  seluruh  elemen  masyarakat  dan  usulan  yang  diusulkan ketua  RT  kepada  kepala  desa  saat  musyawarah  memang  benar-benar  kebutuhan
masyarakat  . Kesadaran  masyarakat  desa  yang  merasa  memiliki  dan  adanya  kesadaran diri  mengenai  pembangunan  desa  sehingga  ketua  RT  menjadi  corong  untuk mengusulkan. Masyarakat tahu bahwa setiap usulan akan dicantumkan di RPJMdes dan RKPDes. Sebuah ungkapan dari Kepala Desa Bapak Ali:
“Masyarakat datang Musrenbangdes, sampai kita kesulitan dalam membuat program prioritas karena semua usulan baik dan masuk akal .”
Sebuah  uangkapan  di  atas  memberikan  sebuah  jawaban  bahwa  masyarakat  desa Tegalarum sangat peduli dengan desanya. Hal ini diperkuat pernyataan tokoh masyarakat bapak kholiq. Berikut ini ungkapan Bapak Kholiq:
“Untuk Musrenbangdes Tegal Arum, saya diundang dalam pengusulan perencanaan dan  penganggaran  pembangunan  desa.  Dana  desa  dibuat  atau  dialokasikan  untuk  apa saya tahu.”
Sebuah  ungkapan  memberikan  penjelasan  mengenai  informasi  yang  disampaikan kepala desa dengan tokoh masyarakat sinkron. Sebuah indikasi adanya keterbukaan yang dilakukan  kepala desa  kepada masyarakat mengenai usulan pembangunan desa. Proses usulan  dari  masyarakat  yang  diwakili  oleh  tokoh  masyarakat  dan  aparatur  menyusun usulan-usulan tersebut.
Untuk  memastikan  usulan-usulan  sebenarnya  dari  masyarakat.  Memverifikasi kebenaran yang telah disampaikan oleh kepala desa mengenai pernyataan beliau bahwa masyarakat diundang untuk mengikuti Musrenbangdes dan usulan dari masyarakat. Hal ini  dibuktikan  dalam  pelaksanaan  Musrenbangdes  Tegalarum  dilakukan  secara procedural, dan hal ini sesuai dengan pasal 54 ayat 1 UU No 6/2014.

## Penyelenggara Musrembangdes oleh Kepala Desa dan BPD
Salah  satu  kegiatan  tahunan  yang  diselenggarakan  desa  adalah  Musrenbangdes. Didalam Permendes dijelaskan bahwa yang menyelenggarakan Musrenbangdes BPD dan dikoordinasikan dengan kepala desa untuk pelaksanaan akan dibiayai dengan dana desa. Ketika peneliti bertanya kepada ketua BPD Bapak H. Moh. Samin. M.Si mengenai tugas dan tanggung jawab, ketua BPD menjawab sebagai berikut:
“Kalau  ada  musyawarah  atau  rapat  saya  dihubungi.  Kalau  butuh  tandatangan  saya ditelfon, musrembang sendiri yang menyelenggarakan kepala desa dengan saya.”
Hasil  percakapan  dari  sebuah  wawancara  menegaskan  bahwa  pemahaman  seorang aparat mengenai tugas dan fungsi jabatan  yang di emban  sudah paham  khusunya ketua BPD.  Tugas  apa  saja  yang  diketahui  dikala  memegang  jabatan  dipemerintah  desa. Jabatan  yang  sangat  strategis  dalam  roda  organisasi  dipemerintah  desa.  Seperti  halnya yang  di  alami  ketua  BPD  desa  Tegalarum  mengerti  apa  yang  harus  dikerjakan  dan tanggug jawab sebagai BPD.
Untuk lebih detailnya peneliti menelusuri dan menanyakan secara langsung kepada pemangku  jabatan  nomer  satu  di  Desa  Tegalarum  mengenai  penyelenggara Musrenbangdes  untuk  mencapai  titik  temu  kebenaran.  Sebuah  penjelasan  dari  kepala desa Bapak Ali tentang Musrenbangdes sebagai berikut:
“Penyelenggara  musrenbangdes  sebenarnya  adalah  desa  sendiri  dan  tempatnya dibalai desa. Untuk waktunya  kapan penyenggaraan Musrenbangdes  sendiri  menunggu keputusan  dari  pihak  kecamatan.  Kami  tidak  langsung  mengadakan  musrenbangdes sendiri tanpa adanya intruksi sendiri dari pihak kecamatan.”
Pernyataan  dari  ketua  BPD  dan  kepala  desa  diperkuat  dengan  sebuah  temuan  dari observasi peneliti pelaksanaan penyelenggara Musrenbangdes Tegalarum sesuai arahan dari  kecamatan.  Pihak  kecamatanlah  yang  menentukan  pelaksanaan  Musrenbangdes dengan menghubungi kepala desa untuk disebarkan kepada aparat desa.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Permendes  No  2  Tahun  2015  pasal  5  ayat  1 Musrenbangdes diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Dan UU  desa  No  6  Tahun  2016  pasal  55  fungsi  BPD  adalah  membahasa  dan  menyepakati Eancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketika BPD bekerja optimal  dalam  menyerap  aspirasi  masyarakat  untuk  perencanaan  pembangunan  desa maka proses pembangunan desa akan berjalan lancar.

## Proses Penyusunan Dokumen Musrenbang Proses Penyusun Dokumen Perencanaan
Setiap tahun desa membuat suatu dokumen perencanaan RKPDes dan APBDes serta RAB  dalam  melaksanakan  suatu  kegiatan.  Pada  saat  peneliti  menanyakan
dokumen-dokumen  perencanaan  seperti  RPJM  desa,  RKP  desa,  dan  APBDesa  kepada kepala  desa,  jawabannya  adalah  ada  di  Kantor  Kepala  Desa.  Berikut  ungkapan  kepala desa Bapak Ali:
“Kalau  dokumen-dokumen  RPJMDes,  RKPDes,  dan  APBDes,  ada  dikantor.  Yang nyusun dokumen itu saya suruh ke carek dan Kasi Pembangunan yang mahir komputer. Datanya lengkap ada di Murtini. Coba tanya kesana saja.”
Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa kepala desa mengerti dan tahu apa yang dibangun  selama  6  tahun  kedepan  dan  estimasi  biaya  yang  keluar  untuk  pembangunan desa setiap tahunnya dengan mengacu RAB atau APBDes. Pernyataan dari kepala desa di atas  menarik  untuk  ditelusuri  untuk  mencari  kebenaran.  Rasa  penasaran  tentang pernyataan  kepala  desa  membuat  peneliti  melakukan  konfirmasi  terhadap  praktik penyusunan  RPJMDes,  RKPDes,  dan  APBDes  kepada  sekretaris  desa.  Pencarian kebenaran  untuk  memverifikasi  Pengakuan  dari  sekretaris  desa  menjawab  penasaran peneliti. Berikut penuturan mereka berdua:
Sekdes Bapak H. Mashudi mengungkapkan:
“Kalau dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes saya dan bu Murtini yang buat, kalau enggak percaya coba Tanya beliau.”
Pencarian  kebenaran  dengan  mengkroscek  pengakuan  kepala  desa  dan  sekretaris desa diperkuat oleh ungkapan Kasi Pembangunan Ibu Hj. Murtini:
“Yang  nyusun  dokumen  RPJMDes,  RKPDes,  dan  APBDes  itu  kepala  desa  dan aparat  desa.  Aparat  desa  tahu  tentang  dokumen  perencanaan.  Tugas  terberat  saya memperbaiki dan membuat SPJ dari keluarnya anggaran dan mencocokkan bukti-bukti.”
Berdasarkan  pengakuan  perangkat  desa  tentang  dokumen  perencanaan  dibuktikan dengan peneliti menemukan dokumen tersebut ada di kantor balai desa. Hasil informasi dari pengakuan aparatur desa sinkron dengan temuan bukti adanya dokumen perencanaan yang ada di kantor balai desa. Hal ini sesuai dengan penerapan UU desa nomor 6 tahun 2014.  Berdasarkan  penjelasan  UU  No  113  dan  114  tahun  2014,  desa  Tegalarum melakukan prinsip yang benar.

## De Facto dan De Jure Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa
Sekretaris  Desa  dalam  kegiatan  pengelolaan  keuangan  berfungsi  pada  tahap perencanaan dan pelaksanaan. Kasus yang menarik di desa Tegalarum kosongnya jabatan sekdes. Sekretaris Desa yang sekarang adalah pelaksana tugas yang digaji dari anggaran. Hubungan sekdes dengan  kepala desa  layaknya suami dan istri  yang harmonis. Berikut ungkapan Kepala Desa Bapak Ali:
“Hubungan kepala desa dengan carek itu bagaikan suami sama istri. Kalau tidak ada singkronisasi maka roda pemerintahan ini tidak akan berjalan.”
Cuplikan  wawancara  ini  memberikan  gambaran  bahwa  hubungan  harmonis  dan singkronisasi sangat diperlukan dalam roda pemerintahan desa. Ketika ketidak cocokan antara  salah  satu  pihak  aparat  desa  dapat  menimbulkan  lambatnya  pergerakan  kinerja didalamnya.
Kebiasaan  dalam  pemerintah  desa  adalah  mengambil  aparat  desa  dari  keluarga sendiri. Sebuah uraian dari kepala desa Tegalarum Bapak Ali:
“Kalau  bisa  pemilihan  aparat  desa  khusunya  sekdes  jangan  dari  keluarga  sendir. Ketika keluarga sendiri yang dijadikan sekdes, ini termasuk dari KKN..”
Ungkapan  menarik  untuk  di  pahami  lebih  dalam.  Pencapaian  yang  ingin  dicapai untuk menjadikan desa good governece akan terhalang jika ada KKN.

## Penetapan APBDes dan Peraturan Desa

## Pelaksanaan Penetapan
Dokumen-dokumen  perencanaan  yang  sudah  disusun  oleh  pemerintah  desa  harus ditetapkan melalui peraturan desa. Tanpa adanya penetapan dan ditandatangani oleh BPD dan kepala desa dana desa tidak akan cair. Di desa Tegalarum selalu tepat waktu yakni pada bulan September dalam penetapan APBDes. Namun pencairan dana dari pemerintah kabupaten  tidak  pernah  tepat  waktu.  Sebuah  uangkapan  dari  Kepala  Desa  Bapak  Ali mengenai hal ini sebagai berikut:
“Penetapan  anggaran  selalu  tepat  waktu  walaupun  menunggu  pagu  indikatif anggaran  pemerintah  yang  akan  diturunkan.  Lha  wong,  penetapan  tepat  waktu pencairannya  pasti  terlambat.  Sehingga  kita  harus  cari  uang  untuk  pembangunan  yang telah  direncanakan,  sebagai  contoh  dana  desa  tahun  2018,  yahap  III    kemaren  aja  cair tanggal  15  desember  2018,  apa  kita  tidak  oyak-oyak  untuk  membuat  LPJ  khan  semua bukti  pengeluaran  dan  uang  keluar  harus  cocok…:Pembangunan  desa  ngutang  dulu sehingga proyek pembangunan akan tumpang tindih dan mengejar target.”
Sebuah  pernyataan  kepala  desa  memberikan  sedikit  gambaran  mengenai keterlambatan  pencairan  dana  desa.  Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan terlambatnya pencairan dana desa. Sebuah indikasi yang disengaja oleh pihak pemerintah daerah  dalam  menangguhkan  penyampaian  pagu  indikatif  dan  selalu  berdalih  belum adanya  surat  permohonan  pencairan.  Salah  satu  penuturan  Tokoh  masyarakat  Bapak Suryo sebagai berikut:
“saya  sering  mendengar  bahwa  banyak  desa  yang  terlambat  dalam  menetapkan APBDes  meskipun  penyusunan  perencanaan  dan  dokumennya  sudah  selesai, sampai-sampai tiga sampai empat bulan. Menurut saya ada beberapa faktor terlambatnya penetapan.  Pertama,  pemerintah  daerah  tidak  memberikan  informasi  jumlah  pagu anggaran  yang  akan  cair  dengan  cepat  sehingga  pemerintah  desa  getar-getir  dalam menetapkan  anggaran.  Takutnya  yang  dianggarkan  desa  tidak  sama  dengan  pagu anggaran  yang  ditetapkan  pemerintah  daerah  sehingga  takut  menimbulkan  SPJ  tidak sama.  Kedua,  ada  indikasi  pemerintah  daerah  memang  sengaja  menyimpan  dana  desa yang sudah cair di bank agar bisa berbunga. Bunganya bisa diambil oleh oknum-oknum yang ada dipemerintah daerah.”
Faktor  lain  yang disampaikan tokoh masyarakat bahwa ada kesengajaan dana yang cair dari pusat tidak langsung ditransfer ke rekening desa. Kasus ini memberikan makna tidak  ada  sinkronisasi  antara  pemerintah  desa  sampai  pemerintah  daerah  atau  mungkin pemerintah pusat. Semakin banyak pertanyaan-pertanyaan untuk  lini sektor pemerintah yang  menumpuk  dan  tidak  terselesaikan.  Lubang-lubang  menyempatkan  oknum  untuk
berbuat menikung demi memperkaya diri  sendiri. Hal  ini tidak  sesaui dengan Pasal 35 Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang perencanaan dan penganggaran dana desa:
“Kepala  Desa  mendapatkan  data  dan  informasi  dari  kabupaten/kota  tentang  pagu indikatif  Desa.Data  dan  informasi  diterima  kepala  Desa  dari  kabupaten/kota  paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.”
Terlambatnya penetapan APBDes sudah masalah klasik yang tidak kunjung selesai. Bukan  pemerintah  desa  saja  yang  mengalami  hal  serupa  itu,  melainkan  pemerintah daerah  yang  SDMnya  sudah  lulusan  sarjana  juga  sama.  Wangi  dan  Ritonga  (2010), Subechan at al., (2014), Sutaryo dan Carolina (2014).

## Sinergi Kepala Desa dan BPD
Dokumen yang terpenting dalam perencanaan adalah APBDes karena berhubungan dengan anggaran yang direncanakan guna pembangunan desa. Hal ini telah sesaui dengan desa  Tegalarum  tentang  mekanisme  pembuatan  dokumen  APBDes.  Pihak  aparat  desa terutama  kepala  desa  sangat  menghetahui  berapa  nominal  dan  rincian  pembanguanan yang  ada  di  dokumen  dan  juga  aparat  yang  lain.  Masing-masing  pembangunan  yang sudah direncanakan sudah ada  yang ngurusin termasuk material yang akan dibutuhkan. Berikut ini penjelasan Kepala Desa Bapak Ali:
“Rencana anggaran pembangunan desa itu semua masyarakat ikut terlibat dan yang menghitung kita semua. Contohnya pembangunan jembatan, setelah dihitung kita panggil semua  warga  yang  berkaitan,  contohnya  adalah  apabila  kita  membeli  material,  kita panggil  semua  toko  material  yang  ada  di  desa  dan  kita  tenderkan  secara  terbuka  siapa nanti yang akan menyuplai material pembangunan jembatan tersebut, kalau tenaga kerja kita  ambil  dari  daerah  tersebut,  sehingga  warga  saya,  tidak  hanya  menikmati  tapi  juga ikut  merasakan,  kareana  pembangunan  fisik  senilai  Rp  70  juta  rupiah  saja  harus ditenderkan.”
Sebuah  realitas  yang  harmonis  kepala  desa  tidak  hanya  memimpin  namun  juga memikirkan masyarakatnya. Anggaran desa yang sudah dibuat selalu dimusyawarahkan dengan BPD dan disahkan atau ditetapkan sebagai acuan pembangunan selama setahun kedepan.  Aparatur  desa  semua  yang  mengurusi  tentang  pembuatan  dan  penyusunan
dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  dana  desa.  Tugas-tugas  penting  pemerintah desa  sudah  terselesaikan  sehingga  aparatur  desa  memperbaiki  bila  terjadi  kesalahan dengan bantuan dari pihak kecamatan. Pernyataan ini diperkuat sebagaimana dijelaskan oleh ketua BPD sebagai berikut:
“Saya  tahu  mengenai  masalah  anggaran.  Dan  saya  selalu  diajak  komunikasi  dan koordinasi  dengan  kepala  desa,  terlebih  saya  juga  orang  pemerintahan  jadi  tahu mekanismenya,”
Hasil transkip wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai aparat desa berjalan sebagaimana mestiya. Hal ini sesuai dengan UU No 6 Tahun  2014  mengatur  fungsi  dan  tanggung  jawab  dari  setiap  aparat  desa,  dan Permendagri  No  113  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa  “Rancangan  peraturan  Desa tentang  APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.”

## Transparansi APBDes
Transparansi dana desa yang sudah cair harus diinformasikan. Jika transparansi tidak dilaksanakan  maka  dampak  negatif  dari  masyarakat  akan  mengatakan  bahwa  aparatur desa sudah menggelapkan dana desa tersebut. Sebuah pernyataan dari tokoh masyarakat Bapak  Kholiq  tentang  rencana  kerja  desa  dan  anggaran  belanja  desa,  menarik  untuk didengarkan. Berikut ini penjelasannya:
“Kalau  masalah  anggaran  desa  ini  saya  memang  mengetahui.  Berapa  jumlah  dana dari  pemerintah  dan  peruntukannya  untuk  apa  saja  tahu.  Untuk  masalah  ini,  semua masyarakat banyak yang tahu, tapi tidak mungkin setiap individu masyarat menghetahui maka persepsi buruk masyarakat pasti ada Jenengane wae duwit, sopo sing ora gelem?.”
Hasil  wawancara  memberikan  refleksi  adanya  transparansi  anggaran  biaya  dana desa. Penyampaian bapak kholiq meberikan isyarat bahwa menjadi pemimpin sangatlah sulit untuk objektif dan masalah anggaran sering kali menjadi pemicu mengapa sesorang bisa berbohong dan tidak transparasnsi kepada khalayak umum.
Selama  pengamatan  peneliti  dalam  melakukan  observasi  dilapangan  belum sepenuhnya ada bentuk transparansi yang diberikan oleh kepala desa Tegalsrum kepada masyarakat. Seharusnya pihak pemerintah desa menyebarkan informasi tentang rencana kerja  dan  dipaparkan  pada  lembaran  APBDes  dan  menyebarkan  informasi  tersebut kepada masyarakat atau membuat banner yang ditaruh di balai desa agar masyarakat tahu bahwa desa mendapatkan anggaran berapa  kemudian dibuatkan untuk apa saja. Selama ini  sejak dimulainya  implementasi UU Desa No 6 Tahun 2014  sampai  sekarang belum memampangkan  anggaran  desa  dibalai  desa.  Perlunya  evaluasi  dari  pihak  internal  dan ekternal  mengenai  transparansi  desa  harus  lebih  ditingkatkan  agar  kemanjuan  dan kemandirin desa dapat tercapai.
Masalah  yang  sederhana  namun  bertentangan  dengan  prinsip  anggaran  di  sektor publik yang mengharuskasn untuk transparansi anggaran. UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan  informasi  public  yang  mengatur  kewajiban  badan  public  agar mengumumkan  informasi  baik,  kinerja,  kegiatan  dan  laporan  keuangan.  Sedangkan perundang-undangan desa juga diatur mengenai transparansi anggaran khusunya tentang UU No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa:
“melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan  Desa  yang  akuntabel,  transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”
Didunia  akademisi  sering  sekali  dibahas  di  mata  kuliah  akuntansi  sektor  publik mengenai  masalah  anggaran  yang  harus  transparan.  Ketika  melihat  keterbukaan  yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah terpenuhi walaupun belum maksimal.

## Kesimpulan
Penelitian ini diambil beberapa simpulan. Untuk gambaran proses perencanaan dan penganggaran  APBDes  di  desa  Tegalarum  memilliki  tiga  poin  penting.  Kesimpulan penelitian  berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan  mencakup  beberapa  hal  yaitu, pelaksanaan  Musrenbangdes  dilakukan  sesuai  ketentuan  dan  bukan  semata-mata ceremonial belaka. Usulan perencanaan yang tidak terlaksana pada pelaksanna APBDes di prioritaskan pada Musrembang tahun selanjutnya.
Proses  penetapan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  waktu  yang  telah  ditentukan namun,  proses  pencairan  Dana  Desa  dari  Pemerintah  Kabupaten  selalu  terlambat. Temuan lainnya yang cukup menarik adalah “otonomi politik” di tingkat pemerintah desa yang  dipegang  dan  dikendalikan  oleh  kepala  desa  berdampak  terhadap  manajemen pengelolaan  keuangan  desa.  Kepala  desa  berperan  sebagai  Kuasa  Pengguna  Anggaran dan proses –proses teknis lainnya.

## Keterbatasan dan Saran
Keterbatasan  penelitian  ini  yaitu  peneliti  tidak  mewawancarai  seluruh  aparat  desa dan  anggota  BPD.  Tidak  bisa  mengkonfirmasi  kebenaran  kepada  pihak  pemerintah daerah  tentang  kebenaran  masalah  adanya  potongan  mengenai  turunnya  dana  desa  dan terlambatnya pengumuman pagu indikatif anggaran karena keterbatasan waktu.
Peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak atas penelitian ini.
1.  Pemerintah Pusat
a.  Diharapkan  BPK  sudah  bisa  turun  di  seluruh  desa  untuk  melakukan pemeriksaan lebih intensif lagi;
b.  Untuk pemerintah pusat melakukan penyaluran Dana Desa tepat waktu.
2.  Pemerintah Daerah dan Kecamatan
a.  Diharapkan  melakukan  pengawasan  yang  rutin  terkait  perencanaan  dan penganggaran desa;
b.  Memberikan  banyak  sosialisasi  terkait  perencanaan  dan  penganggaran khususnya  pembuatan  dokumen  perencanaan  kepada  Pemerintah  Desa, sosialisasi kepada BPD tentang tatacara teknis pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat desa Tegalrum.
3.  Pemerintah Desa Tegalarum yaitu:
a.  Meningkatkan sistem pengendalian internal Pemerintah Tegalarum.
b.  Meningkatkan  transparansi  dalam  menggunakan  keuangan  desa  seperti memampang APBDes di papan pengumuman balai desa.
4.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya  untuk  meneliti  faktor-faktor  yang menghambat terlambatnya penetapan APBDes dan cara pengawasan yang dilakukan dari pemerintah daerah, kecamatan (ekternal) dan internal pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusti,  Restu.  2012.  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Dimoderasi Oleh Variabel Desentralisasi Dan Budaya  Organisasi  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis).  Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Volume 20, Nomor 3.
Anggraini,  Imwldha  dan  Redy  S.,  Achdiar.  2011. Pengaruh  Komitmen  Organisasi  dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran dan  Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntasi Multiparadigma Vol 2, No 2 Hal. 186-368.
Burin,  Ferdinandus  Diri  et,  al.  2015.  Analisis  Konsistensi  Perencanaan  Dan Penganggaran Daerah. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 6 No. 2 Hal 177-188.
Dachliyati.  2015.  Mengungkap  Fenomena  Fraud  Atas  Pengelolaan  Dana  Desa.  Karya Ilmiah. Bangkalan: Program Pascasarjana Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
Dewanti,  Elsa  Dwi  Wahyu  et.,  al.  2016.  Analisis  Perencanaan  Pengelolaan  Keuangan Desa  Di  Desa  Boreng  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Boreng  Kecamatan  Lumajang Kabupaten  Lumajang).  Artikel  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
Friyanty,  Ita.  2016.  Faktor-  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Manajerial  Aparat Pemerintahan  (Studi  KasusPemerintah  Daerah  Indramayu).  Jurnal  Tekun Universitas Mercu Buana Volume VII, No.01,Hal: 62 –79.
Furqani,  Astri.    2010.    Pengelolaan    Keuangan    Desa    Dalam    Mewujudkan  Good Governance    (Studi    Pada  Pemerintahan    Desa    Kalimo’ok    Kec.    Kalianget Kab.    Sumenep). Karya Ilmiah. Surabaya: Program Pascasarjana UPN ”Veteran”.
Hidayati,  Sri  et.,  al.  2015.  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Pemahaman  Penyusun Rencana  Kerja  Anggaran  (Rka)  Dan  Asimetri  Informasi  Terhadap  Efektifitas Anggaran Skpd Di Pemerintah Kota Mataram. Jurnal InFestasi Universitas Mataram Vol. 11, No.1, Hal. 93 – 111.
Indriani,  Mirna  dan  Nadirsyah.  2014.  Interaksi  Antara  Budgetary  Participation  Dan Karakteristik  Sistem  Akuntansi  Manajemen  Terhadap  Kinerja  Manajerial:  Survei Pada  Organisasi  Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Syiah Kuala.
Modesianne R.Y, Elitrisiana. 2016. Konsistensi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Pembangunan Daerah Volume 4.
Moleong,  Lexy  J.  2016.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi).  Jakarta:  PT Remaja Rosdakarya.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  66  Tahun  2007  Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  keterbukaan Informasi Publik.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 Tentang  Dana  Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2015  Tentang  Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Republik Indonesia. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Rohimanto. 2015. Fenomena Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa Banyuajuh,  Kecamatan  Kamal,  Kabupaten  Bangkalan).  Karya  Ilmiah.  Bangkalan: Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura.
Rohmah,  Nur  Faizatun.2015.  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Tahun  Pertama:  Kentalnya Mindset Kepala Desa Sebagai Si “Raja Kecil”. Karya Ilmiah. Bangkalan: Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura.
Sopanah.  2012.  Ceremonial  Budgeting  Dalam  Perencanaan  Penganggaran  Daerah: Sebuah Keindahan yang Menipu. Jurnal Widyagama Malang.
Tuasikal,  Askam.  2010.  Fenomenologis  Perencanaan  Dan  Penganggaran  Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
Wangi, Chitra Ariesta Pandan dan Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Identifikasi Fakto-Faktor Penyebab  Terjadinya  Keterlambatan  Dalam  Penyusunan  APBD  (Studi  Kasus Kabupaten  Rejang  Lebong  Tahun  Anggaran  2008  -2010).  Simposium  Nasional Akuntansi 13 purwokerto.
(http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/16/nog8bu-dana-desa-dijamin-rp- 1-miliar-per- desa-pada-2016, diakses 13 Juni 2016)
" Halaman ini sengaja di kosongkan "