## KAJIAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SONDER
Ferly Rayen Runtu
Caroline Betsi Diana Pakasi Lyndon Reindhardt Jacob Pangemanan Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Kamis, 17 Oktober 2019 Disetujui diterbitkan : Kamis, 24 Oktober 2019

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the use of village funds in community empowerment programs in 8 villages, which were chosen deliberately (purposive sampling) from 19 villages in Sonder District. This research lasted for 2 months from October to  November 2018. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained from interviews with 4 respondents per village selected based on accidental sampling so that the total number of respondents from 8 villages is 32 community members. The interview was intended to find out the opinion of the community about the use of village funds. Secondary data in this study is data obtained from the APBDES document (Village Budget and Revenue). Data analysis method in this research uses descriptive method. The results showed the use of village funds in Sonder Subdistrict for physical programs amounted to 14 types of activities and for empowerment programs amounted to 15 types of activities. Therefore the total activities amounted to 29 activities. The opinion of the community who  stated  agreed  on  the  openness  of  the  village  government  to  the  village  funds  amounted  to  68.75% and 31.25% of the community stated disagree. The community stated that they agreed to use the village funds for development programs amounted to 75%  and 25% of the community disagreed. The opinion of the community that stated that the development program was approriate amounted to 78.12% and 22.88% of the community stated that it was not appropriate. *eprm*

## Keywords: village funds, community empowerment, community opinion

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penggunaan  dana  desa  dalam  program pemberdayaan masyarakat di 8 Desa, yang dipilih secara sengaja ( purposive sampling ) dari 19 desa yang ada  di  Kecamatan  Sonder.  Penelitian  ini  berlangsung  selama  2  bulan  dari  bulan  Oktober  sampai  bulan November tahun 2018. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara kepada 4 responden per desa yang dipilih berdasarkan kebetulan ( accidental sampling ) sehingga jumlah seluruh responden yang berasal 8 desa sebanyak 32 anggota masyarakat. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang penggunaan dana desa. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  dokumen  APBDES  (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan dana desa yang ada di Kecamatan Sonder untuk program fisik berjumlah 14 jenis kegiatan dan untuk program pemberdayaan berjumlah 15 jenis kegiatan. Jadi total kegiatan berjumlah 29 kegiatan. Pendapat masyarakat yang menyatakan setuju mengenai keterbukaan pemerintah desa akan dana desa sebesar 68,75% dan 31,25% masyarakat menyatakan tidak setuju. Pendapat masyarakat yang menyatakan setuju akan penggunaan dana desa untuk program pembangunan sebesar 75% dan 25% masyarakat menyatakan tidak setuju. Pendapat masyarakat yang menyatakan sesuai dengan program pembangunan sebesar 78,12% dan 22,88% masyarakat menyatakan tidak sesuai. *eprm*
Kata Kunci: dana desa, pemberdayaan masyarakat, pendapat masyarakat
Kajian Penggunaan Dana Desa Dalam Prograam…....................(Ferly Runtu, Caroline Pakasi, Lyndon Pangemanan)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 6  tahun  2014  tentang  Desa  berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama lain,  selanjutnya  di  sebut Desa  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak asal  usul,  dan  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemahaman desa sebagai suatu organisasi  pemerintahan  yang  secara  politis memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  warga  atau  komunitasnya  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  desa. Posisi Desa memiliki peran yang sangat penting dalam  menunjang  kesuksesan  pemerintahan nasional, karena desa merupakan garda terdepan dalam  menggapai  keberhasilan  program  yang direncanakan oleh Pemerintah.
Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini  masih  bertempat  tinggal  di  kawasan pemukiman pedesaan, oleh sebab itu akan sangat logis  apabila  pembangunan      desa      menjadi prioritas    utama    kesuksesan   pembangunan dan program-program pemerintah dalam mengembangkan  dan  memajukan  wilayah pedesaan terutama daerah yang masih tertinggal. Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang nomor 6 tahun  2014,  Desa  diberikan  kewenangan  yang mencakup:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota, dan
4. Kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi, atau  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari  permasalahan  tersebut  diadakannya otonomi  desa,  diharapkan  desa  lebih  bisa berkembang  dengan  diberikannya  wewenang untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  akan tetapi sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan  dan  tuntutan  dari  pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.
Pembiayaan  atau  keuangan  merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Maka  untuk mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai  dukungan  pelaksanaan  kewenangan  yang dimilikinya.
Dana  desa  merupakan  dana  yang  didapat desa  untuk  menyelenggarakan  untuk  program pemerintahan,  program  pembangunan,  program pemberdayaan masyarakat dan program pembinaan  masyarakat.  Akan  tetapi  tahun  2016 prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk  mendanai  program  atau  kegiatan  program pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Provinsi  Sulawesi  Utara  merupakan Provinsi  paling  utara  di  Indonesia.  Provinsi Sulawesi Utara memiliki 11 Kabupaten dan 4 Kota. Salah  satu  Kabupaten  yang  ada  di  Provinsi Sulawesi  Utara  adalah  Kabupaten  Minahasa. Kabupaten  Minahasa  memiliki  25  Kecamatan dengan  luas  wilayah  1.114,87  km²  salah  satu Kecamatan  yang  ada  Di  Minahasa  adalah Kecamatan  Sonder  yang  memilik  19  Desa dengan  luas  wilayah  46,80  km 2 .  Prioritas penggunaan  dana  desa  di  Kecamatan  Sonder mengikuti Permendesa PDTTrans nomor 21 tahun 2015  tentang Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa tahun  2016  untuk  program  pembangunan  dan pemberdayaan.
Berdasarkan ketentuan yang ada dokumen RPJMdes dan RKPdes membuat analisa masalah, peta  potensi  dan  aset  serta  perencanaan  program fisik desa untuk menjawab permasalahan yang ada di  desa.  Tujuan  utama pemerintah  dalam pemberian bantuan dana desa adalah meningkatkan  kesejatraan  dan  pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan  pembangunan  antar  desa dan  memperkuat  masyarakat  desa  sebagai subjek dari pembangunan.
Dalam  hal  ini  peneliti  akan  meneliti Bagaimana  Penggunaan  dana  desa  dalam program  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di Kecamatan  Sonder  tahun  2016.  Dana  Desa merupakan  sebuah  program  yang  jika  dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap  pemberdayaan  masyarakat  baik  dalam segi  kegiatan,  kesehatan,  pendidikan  maupun dalam  kegiatan  pemberdayaan  lainnya  di  sebuah Desa di setiap Kabupaten di Indonesia, khususnya di  Kecamatan  Sonder.  Kendali  dalam  program ini  juga  sepenuhnya  ditangani  secara  swadaya oleh  pemerintahan  desa  dan  juga  masyarakat. Oleh  sebab  itu,  peneliti  lebih  memilih  meneliti mengenai  program  ini  karena  jika  dana  ini dikelola dengan baik dan jujur, maka hasil akan terlihat jelas dalam segi kegiatan dan pemberdayaan.
Di Kecamatan Sonder terdiri dari 19 Desa. Namun  hanya  8  Desa  yang  bersedia  memberikan informasi  berupa  dokemen  APBDES  untuk menunjang  penelitian  ini  yaitu  Desa  Rambunan, Tonelet, Tonelet 1, Kolongan Atas 2, Kauneran, Kauneran 1, Talikuran, dan Desa Leilem 3.

## Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  Wahjudin  Sumpeno  (2011) pemberdayaan adalah upaya yang di lakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara  mandiri.  Dengan  kata  lain,  pemberdayaan sebagai  upaya  perbaikan  wujud  interkoneksitas yang  terdapat  di  dalam  suatu  tatanan  dan  atau upaya  penyempurnaan  terhadap  elemen  atau komponen  tatanan  yang  ditujukan  agar  tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan  adalah  upaya  yang  di  tujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.
Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005) pada dasarnya yaitu untuk membantu pengmbangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin,  marjinal  dan  kaum  kecil  serta  untuk memberdayakan  kelompok  masyarakat  tersebut secara  sosio  ekonomis  sehingga  mereka  dapat lebih  mandiri  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan dasar  hidup  mereka  namun  sanggup  berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
Menurut  Sumodiningrat  (1999),  bahwa pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.  Adapun  pemberdayaan  masyarakat senantiasa  menyangkut dua  kelompok  yang saling  terkait,  yaitu  masyarakat  sebagai  pihak yang  diberdayakan  dan  pihak  yang  menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas  dirumuskan permasalahan  yang  menjadi  fokus  penelitian lebih mendalam yaitu:
1. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai oleh dana desa  untuk  program  fisik  dan  program pemberdayaan.
2. Jumlah  Alokasi  dana  desa  untuk  program fisik dan program pemberdayaan.
3. Pendapat Masyarakat terhadap penggunaan dana desa .

## Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi  jenis  program  yang dibiayai oleh dana desa.
2. Mengetahui  Alokasi  penggunaan  Dana Desa  dalam  program  fisik  dan  program pemberdayaan  Di  Kecamatan  Sonder Kabupaten Minahasa.
3. Mengetahui pendapat Masyarakat terhadap penggunaan dana desa.

## Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini akan menambah pengetahuan  masyarakat  akan  kebijakan pemerintah dalam penggunaan dana desa.
2. Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai kebijakan penggunaan Dana Desa.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  Penelitian  ini  di  lakukan  di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian  berlangsung  selama  2  bulan,  mulai bulan Oktober sampai bulan November 2018.
Kajian Penggunaan Dana Desa Dalam Prograam…....................(Ferly Runtu, Caroline Pakasi, Lyndon Pangemanan)

## Jenis Data dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder.
Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan  survei  wawancara  langsung  kepada responden dalam hal ini Masyarakat menggunakan kuesioner.  Data  sekunder  yaitu  data  yang bersumber atau diperoleh dari kantor dan institusi yang  terkait  dengan  penelitian  ini  kantor  desa berupa  dokumen  APBDes  tahun  2016  yang diperoleh dari Hukum Tua yang ada di 8 Desa.

## Metode Pengambilan Sampel
Penentuan  sampel  lokasi  penelitian  dengan metode purposive  sampling atau  secara  sengaja terhadap  8  Desa  di  Kecamatan  Sonder  desa tersebut yakni:
1) Desa Leilem 3
2) Desa Kolongan Atas 2
3) Desa Tonelet
4) Desa Tonelet 1
5) Desa Talikuran 1
6) Desa kauneran,
7) Desa Kauneran 1
8) Desa Rambunan.
Penentuan sampel diambil dari 8 Desa dengan metode Accidental  Sampling .  Menurut  Sugiono (2008), Accidental  Sampling adalah  Teknik penentuan  sampel  berdasarkan  kebetulan,  yaitu Masyarakat yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti  di  gunakan  sebagai  sampel  Masyarakat dari 8 Desa terpilih setiap desa di ambil 4 sampel sehingga  jumlah  sampel  masyarakat  yang  di wawancarai berjumlah 32 sampel.

## Konsep Pengukuran Variabel
Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah 1. Jenis program yang dibiayai oleh dana desa.
2. Jenis kegiatan untuk program fisik dan program pemberdayaan.
3. Perbandingan  anggaran  program  fisik  maupun program pemberdayaan masyarakat (%)
4. Pendapat  Masyarakat  mengenai  kesesuaian program  dan  implementasinya  (%),  terdiri  dari beberapa pertanyaan:
a) Keterbukaan Pemerintah Desa Tentang Dana Desa  Kepada  Masyarakat  (Setuju/Tidak Setuju).
b) Pendapat  Masyarakat  tentang  kesesuaian Penggunaan  Dana  Desa  untuk  Program Pembangunan (Setuju/Tidak Setuju).
c) Pendapat  Masyarakat  Tentang  kesesuaian Program Pembangunan (Setuju/Tidak Setuju).

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  deskriptif.  Metode  deskriptif  merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan  masalah  yang  pada  masa sekarang  atau  yang  sedang  berlangsung  saat penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Wilayah Penelitian
Kecamatan  Sonder  merupakan  salah  satu kecamatan  yang  terdapat  di  Kabupaten  Minahasa dengan Luas wilayah 46.80 km 2 yang terdiri dari 19 Desa, adapun batas-batas Kecamatan Sonder sebagai berikut:
1. Sebelah Utara   : Kota Tomohon
2. Sebelah Timur   : Kecamatan Romboken
3. Sebelah Selatan  : Kecamatan Kawangkoan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Suluun Tareran (Kabupaten Minahasa Selatan)
Total keseluruhan jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Sonder berjumlah 18.064 jiwa.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.
No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (Orang) (%) 1. Laki-Laki 9.135 50,57 2. Perempuan 8.929 49,43 Jumlah 18.064 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa, 2014.
Tabel  1  menunjukkan  jumlah  penduduk berjenis  kelamin  Laki-Laki  di  kecamtan  Sonder berjumlah 9.135 jiwa atau 50,57 persen dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Kecamatan  Sonder  berjumlah  8.929  jiwa  atau 49,43 persen di Kecamatan Sonder.
Kecamatan  Sonder  merupakan  salah  satu sentra penghasil cengkih di Sulawesi Utara. Bahasa daerah  yang  digunakan  orang  Sonder  adalah bahasa Tontemboan  yang  merupakan  salah  satu bahasa daerah Minahasa.
Kantor Camat Kecamatan Sonder berada di Desa Talikuran, terminal dan pasar besar terdapat di desa  Kauneran  di  Sonder  juga  terdapat  rumah  sakit tertua  di  Indonesia  Timur  yang  berdiri  sejak  tahun 1901 yakni rumah sakit Siloam, yang terletak di Desa Kolongan Atas. Sonder juga memiliki tempat wisata seperti  Taman  Toar  Lumimuut,  Air  Terjun  Tincep dan Arum Jeram Timbukar.

## Jenis Program Yang di Biayai oleh Dana Desa di Kecamatan Sonder.
Penggunaan dana desa di 8 Desa yang ada di Kecamatan  Sonder  mengacu  pada  Permendesa PDTTrans  nomor  21  tahun  2015  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2016  Penggunaan  Dana Desa  untuk  prioritas  program  Pembangunan  Desa  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  4,  menjadi  prioritas  kegiatan, anggaran  dan  belanja  desa  yang  disepakati  dan diputuskan melalui musyawarah desa sehingga. Dapat diartikan  bahwa  fokus  penelitian  ini  adalah  untuk program pembangunan dan program pemberdayaan.
Dalam  pengambilan  data  tentang  penggunaan dana desa dapat dijadikan gambaran dalam penggunaan dana  desa,  merupakan  data  yang  bisa  dipertanggung jawabkan yang bersumber dari dokumen APBDES yang di berikan Pemerintah Desa di 8 Desa, 11 Desa lainnya tidak di jadikan sampel penggunaan dana desa karena kurang terbukanya pemerintah desa, alasan Pemerintah  Desa  di  11  Desa  yang  tidak  dapat memberikan  dokumen  APBDES  karena  menurut mereka Dokumen APBDES merupakan dokumen milik desa.
Anggaran yang paling besar untuk program fisik untuk yakni untuk mebiayai kegiatan pekerjaan jalan  lapis  sirtu  dengan  anggaran  Rp.  863.829.700 dan  kegiatan  yang  menggunakan  anggaran  paling kecil  yakni  kegiatan  pekerjaan  bak  air  dengan anggaran Rp 14.495.500.
Dari 14  jenis  kegiatan  yang  ada  ada  2  jenis kegiatan yang sama dilakukan di 8 Desa yaitu kegiatan penerangan  jalan  umum  dan  kegiatan  pekerjaan  tugu batas  desa.  Desa  Rambunan  merupakan  desa  yang paling  banyak  memiliki  anggaran  untuk  program  fisik dengan  anggaran  sebesar  Rp.  596.793.300.  Desa Rambunan  juga  merupakan  desa  yang  paling  banyak kegiatan  untuk  program  fisik  dengan  9  jenis  kegiatan dan  desa  yang  memiliki  anggaran  paling  kecil  yakni Desa Talikuran 1 dengan anggaran Rp 542.063.700.
Tabel 11 menunjukkan bahwa penggunaan dana  desa  pada  tahun  2016  untuk  Program Pemberdayaan  di  8  desa  di  Kecamatan  Sonder terdapat  15  jenis  kegiatan  Pemberdayaan  Desa, terdiri  dari  kegiatan  Penyertaan  Modal  Bumdes, Ketahanan  Pangan  Pertanian,  Bimtek  Hukum  Tua, Bimtek  Perangkat  Desa, Studi  Banding  Hukum  Tua, Studi Banding Perangkat Desa, Studi Banding PKK, Perpustakaan  Desa,  Pengelolaan  Posyandu,  Budidaya Tanaman,  Pelatihan  Perangkat  Desa,  Pelatihan  BPD, Pelatihan  Sistim  Keuangan  Desa,  Pemilihan  Hukum Tua dan Kegiatan Lomba Desa yang dibiayai oleh dana desa  dengan  total  dana  sebesar Rp  787.494.500, dengan kegiatan pengelolaan badan usaha milik desa atau bumdes memiliki dana yang paling besar yakni Rp 239.000.000 dan kegiatan lomba desa merupakan kegiatan yang paling sedikit dalam penggunaan dana desa  untuk  programPpemberdayaan  yakni  Rp 5.500.000.
Penggunaan  dana  desa  untuk  program pemberdayaan  dengan  kegiatan  badan  usaha  milik desa  yang  paling  banya  biaya  dikarenakan  badan usaha milik desa bertujuan agar terciptanya peningkatkan pendapatan desa itu sendiri.
Data  diatas  menunjukkan  penggunaan  dana desa tahun 2016 di 8 desa yang merupakan gambaran penggunaan  dana  desa  di  Kecamatan  Sonder penggunaan  dana  desa  difokuskan  untuk  program fisik  dan  pemberdayaan.  Untuk  program  fisik  dari data APBDES yang ada di 8 Desa jenis-jenis kegiatan yang ada di 8 Desa berfariasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di Desa. Penggunaan dana desa untuk program fisik  bertujuan agar  supaya  terjadinya  pemerataan pembangunan  di  Desa  agar  supaya  kedepannya terjadinya  peningkatan  perekonomian  masyarakat karena  adanya  pembangunan  sarana  prasaran  yang menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri.
Kajian Penggunaan Dana Desa Dalam Prograam…....................(Ferly Runtu, Caroline Pakasi, Lyndon Pangemanan)
Untuk  penggunaan  dana  desa  untuk program  pemberdayaan  hampir  semua  kegiatan yang  ada  di  8  Desa  yang  ada  di  Kecamatan Sonder jenis kegiatannya hampir sama dikarenakan  untuk  prioritas  penggunaan  dana desa  untuk  program  pemberdayaan  difokuskan untuk  memperkuat  kelembagaan  yang  ada  di Desa agar supaya dalam penyusunan perencanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Perbandingan Anggaran Program Fisik

## Maupun Program Pemberdayaan
Masyarakat.
Tabel 12 menunjukkan bahwa penggunaan  dana  desa  di  8  Desa  yang  data  di ambil  dari  APBDes  tahun  2016  menunjukkan penggunaan  dana  untuk  program  pembangunan 85,11 persen dana desa dari 8 Desa yang datanya di ambil dari APBDes tahun 2016 penggunaannya  digunakan  untuk  program pembangunan sedangkan untuk program pemberdayaan  14,88  persen.  Dapat  diartikan bahwa  penggunaan  dana  desa  di  8  Desa bertujuan untuk pembangunan infrastruktur desa karena  sebagian  besar  penggunaan  dana  desa membiay ai program fisik desa.

## Pendapat Masyarakat Tentang Kesesuaian Program dan Implementasinya
Pendapat masyarakat tentang penggunaan dana desa di 8 desa kecamatan sonder berfariasi di karenakan  ada  masyarakat  yang  beranggapan pemerintah  desa  telah  melakukan  program  sudah sesuai dengan  keinginan  masyarakat  ada  pula yang beranggapan pemerintah desa belum mampu menjalankan program dengan baik.

## Keterbukaan  Pemerintah  Desa  Tentang  Dana Desa Kepada    Masyarakat
Tujuan  dari  pengalokasian  dana  desa diantaranya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu dana desa ini ditujukan pula  supaya  dapat  meningkatkan  kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan  secara  partisipasi  sesuai  dengan potensi yang dimiliki oleh desa.  Dari tujuan tersebut penggunaan dana desa haruslah ada keterbukaan dari pemerintah desa kepada masyarakat agar penggunaan dana desa bisa diketahui bukan hanya dari pemerintah desa  tapi  juga  masyarakat,  berikut  ini  merupakan pendapat masyarakat tentang keterbukaannya Pemerintah  Desa  tentang  penggunaan  dana  desa kepada Masyarakat.
Tabel  13.  Pendapat  Masyarakat  Tentang  keterbukaan penggunaan Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Desa. No Pendapat Responden Jumlah Responden (%) 1 Setuju 22 68,75 2 Tidak Setuju 10 31,25 Jumlah 32 100 Sumber: Diolah dari Data Primer
Dapat  dijelaskan  bahwa  22  responden menyatakan bahwa  mereka setuju dengan keterbukaan pemerintah desa tentang penggunaan anggaran dana desa,  karena dilakukannya sosialisasi dari pemerintah desa tentang penggunaan  anggaran  dana  desa.  Sedangkan  10 responden  menyatakan  tidak  setuju  dengan keterbukaan  pemerintah  desa  akan  penggunaan anggaran  dana  desa  karena  kurangnya  sosialisasi dari pemerintah desa tentang penggunaan anggaran dana desa.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa 68,75  persen  responden  (22  responden)  memilih setuju  adalah  responden  yang  sudah  perna mengikuti  musyawah  desa  dan  aktif  dalam kegiatan  sosial  masyarakat,  dan  31,25  persen  (10 responden) yang memilih tidak setuju merupakan mereka  yang  sudah  pernah  diundang  untuk mengikuti musyawarah desa, akan tetapi responden  tersebut  tidak  mengikuti  musyawarah desa  dan  kurang  aktif  dalam  kegiatan  sosial masyarakat.

## Pendapat  Masyarakat  Tentang  Kesesuaian
Penggunaan  Dana  Desa  Untuk  Program Pembangunan
Pendapat masyarakat tentang penggunaan dana untuk program pembangunan desa di 8 Desa yang  ada  di  Kecamatan  Sonder  bervariasi  di karenakan  ada  masyarakat  yang  beranggapan pemerintah  desa  telah  melakukan  program  sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ada pula yang beranggapan  pemerintah  desa  belum  mampu menjalankan program dengan baik.
Tabel  14.  Pendapat  Masyarakat  tentang  penggunaan  Dana
Desa untuk Program Pembangunan. No Pendapat Responden Jumlah Responden (%) 1 Setuju 24 75 2 Tidak Setuju 8 25 Jumlah 32 100
Sumber: Diolah Dari Data Primer.
Tabel  14  menunjukkan  bahwa  24  responden atau  setara  dengan  75  persen  menyatakan  setuju dengan  penggunaan  dana  desa  untuk  program pembangunan, dikarenakan program pembangunan  sangat  perlu  untuk  peningkatan fasilitas desa guna penunjang ekonomi masyarakat dan,  dan  yang  tidak  setuju  dengan  program pembangunan ada 8 responden atau setara dengan 25 persen dikarenakan terbatasnya anggaran dana desa untuk program pembangunan pada akhirnya tidak  sesuai  yang  diharapkan  mereka  tentang program pembangunan.

## Pendapat  Masyarakat  Tentang  kesesuaian Program Pembangunan
Pendapat masyarakat tentang kesesuaian program program pembangunan berfariasi dalam hal  ini  ada  pendapat  yang  setuju  adapula  yang tidak  setuju  tentang  kesesuaian  program pembangunan atau harapan masyarakat mengenai pemabangunan yang ada.
Tabel  15.  Pendapat  Masyarakat  tentang  Perencanaan
Program Pembangunan. No Pendapat Responden Jumlah Responden (%) 1 Setuju 25 78,12 2 Tidak Setuju 7 22,88 Jumlah 32 100
Sumber: Diolah dari Data Primer
Tabel  15  menunjukkan  bahwa  dari  25 responden  setuju  dengan  pembangunan  yang dilakukan  pemerintah  sudah  sesuai  dengan perencanaan  dan  yang  tidak  setuju  berjumlah  7 responden.  Pernyaataan  ini  dapat  kita  artikan bahwa menurut masyarakat bahwa pembangunan yang  dilakukan  pemerintah  desa  yang  ada  di  8 Desa  untuk  program  pembangunan  sudah  sesuai dengan  perencanaan  karena  dari  32  responden yang  ada  di  8  Desa  menyatakan  apa  yang  yang telah  di  programkan  pemerintah  desa  untuk program pembangunan sudah direncanakan terlebih dan sesuai apa yang diharapkan dan yang tidak  setuju  dengan  program  pembangunan ada 7 responden  atau  setara  dengan  22,88  persen beranggapan ada beberapa jenis kegiatan program pembangunan  yang  telah  dijalankan  tidak  sesuai dengan  apa  yang  direncanakan  karena  sebagian kegiatan tidak dijalankan dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian Kajian Penggunaan Dana Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kecamatan Sonder sebagai berikut:
1. Penggunaan  dana  desa  di  Kecamatan  Sonder khusunya di 8 Desa digunakan untuk Program Fisik  berjumlah  14  jenis  kegiatan  yakni kegiatan pekerjaan Jalan Lapis Sirtu, Pekerjaan Drainase, Pekerjaaan Galian Tanah, Betonisasi Jalan  Tipe  1,  Pekerjaan  Penerangan  Jalan, Pekerjaan Bahu Jalan, Plat Ducker, Betonisasi Jalan Tipe 2, Pekerjaan Talut, Pekerjaan Tugu Batas  Desa,  Pekerjaan  Pipa  Air,  Pekerjaan Gorong-Gorong,  Pekerjaan  Jalan  Setapak, Pekerjaan Bak Air, kegiatan Program Pemberdayaan berjumlah 15 jenis kegiatan yakni
Penyertaan  Modal  Bumdes,  Ketahanan  Pangan Pertanian, Bimtek Hukum Tua, Bimtek Perangkat  Desa,  Studi  Banding  Hukum  Tua,
Studi  Banding  Perangkat  Desa,  Studi  Banding PKK, Perpustakaan Desa, Pengelolaan Posyandu, Budidaya Tanaman, Pelatihan Perangkat  Desa,  Pelatihan  BPD,  Pelatihan Sistim Keuangan Desa, Pemilihan Hukum Tua dan Kegiatan Lomba Desa.
Kajian Penggunaan Dana Desa Dalam Prograam…....................(Ferly Runtu, Caroline Pakasi, Lyndon Pangemanan)
2. Penggunaan  dana  desa  yang  terbesar digunakan  untuk  kegiatan  pekerjaan  jalan lapis sirtu dan yang memliki anggaran paling sedikit  untuk  program  pembangunan  yakni kegiatan  pekerjaan  bak  air.  Untuk  program pemberdayaan  Penyertaan  Modal  Bumdes memiliki  anggaran  yang  paling  besar  dan untuk penggunaan dana desa untuk program pemberdayaan Kegiatan Lomba Desa
memiliki  anggaran  paling  sedikit  yang diambil  dari  dokumen  APBDES.  Desa Rambunan  merupakan  desa  yang  paling banyak  dalam  penggunaan  dana  desa  dan desa  penggunaan  dana  desa  untuk  program pemberdayaan  banyak  digunakan  untuk kegiatan  penyertaan  modal  bumdes  dan
kegiatan yang paling kecil dalam penggunaan  dana  desa  untuk  program
pemberdayaan  yakni  kegiatan  lomba  desa. yang  paling  sedikit  dalam  penggunaan anggaran dana desa yakni Desa Talikuran 1.
3. 68,75  %  masyarakat  menyatakan  setuju dengan  keterbukaan  dari  pemerintah  desa akan  penggunaan  dana  desa.  75  % masyarakat menyatakan setuju setuju dengan penggunaan  dana  desa  untuk  program pembangunan. 78,12 % masyarakat
berpendapat  tentang  kesesuaian  program pembangunan telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

## Saran
1. Dalam rencana penyusunan program kegiatan  untuk  program  pembangunan  dan program pemberdayaan haruslah melihat apa yang menjadi prioritas dalam melaksanakan kegiatan  dan  haruslah  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  guna  peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Perlu  adanya  peningkatan  anggaran  untuk kegiatan  penyertaan  modal  BUMDES  dan kegiatan ketahanan pangan untuk menunjang perokonomian desa dan masyarakat.
3. Dalam  penggunaan  dana  desa  perlu ditingkatkan akan keterbukaan dari pemerintah akan penggunaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Sugiono.  2008.  Metode  Penelitian  Kuantitatif
Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Bandung.
Sumaryadi.  2005.  Perencanaan  Pembangunan Daerah  Otonom  dan  Pemberdayaan Masyarakat. CV Citra Utama. Jakarta. Sumodiningrat, 1999. Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Jaringan  Pengaman Sosial,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Sumpeno W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu.
Edisi  Kedua.  Reinforcement  Action and Development. Banda Aceh.