## PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA  PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA BARAT

## ENHANCING THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT IN ORDER IN WEST JAVA  PROVINCE

## Rosmawaty Sidauruk
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat e-mail: waty.sidauruk@ yahoo.com Diterima: 5 Juli 2013; direvisi: 13 Juli 2013; disetujui: 18 September 2013

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  pemerintah  daerah  provinsi  Jawa  Barat  telah melaksanakan    pengembangan  ekonomi  kreatif,  dengan  melihat  bentuk  kebijakan  dan  dukungan anggaran    dalam  APBD  dan  permasalahannya.  Metode  yang  digunakan  survey  formatif.  Informannya aparat Bappeda,Biro Perekonomian, Dinas perindustrian, pelaku usaha ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  sudah  membuat  peraturan  daerah  dan  cetak  biru ekonomi  kreatif    Permasalahan    antara  lain:  masih  sulit  memisahkan  antara  sub  sektor  industri  kreatif dengan  sektor  lainnya  sehingga    penganggarannya    belum  khusus  bernama  kegiatan  ekonomi  kreatif, belum  optimalnya  kemudahan perijinan,  investasi  dan perlindungan  HAKI,  masalah  permodalan,    dan daya dukung riset   terhadap ekonomi kreatif  masih kurang.  Disarankan perlu lebih berkomitmen siap memfasilitasi pemasaran hasil, mempermudah akses  pelaku usaha   terhadap perbankan, perlindungan HAKI,  peningkatan  kerjasama  antara  provinsi  dan  kabupaten/kota      untuk    keberlanjutan  bahan  baku yang diperlukan.
Kata kunci : Pemerintah daerah, pengembangan, bakat individu,ekonomi kreatif  .

## Abstract
This  study  was  conducted  to  determine  whether  the  West  Java  provincial  government  has  undertaken the  development of  the  creative  economy,  with a  look  at  the  form  of  policy  and  budget  support  in  the budget  and  problems.  Formative  survey  methods  used.  Bappeda  informant  apparatus,  Bureau  of Economic,  Department  of  Industry,  creative  economy  businesses.  The  results  showed,  West  Java Provincial  Government  already  made  a  blueprint  of  local  regulations  and  creative  economy  issues, among  others:  still  difficult  to  separate  the  creative  industry  sub-sector  with  other  sectors  so  that budgeting is not specifically named creative economic activity, not optimal ease of licensing, investment and protection of intellectual property , the problem of capital, and the carrying capacity study of the creative  economy  is  still  lacking.  Suggested  need  to  be  committed  is  ready  to  facilitate  marketing, businesses easier access to banking, intellectual property protection, increase cooperation between the provincial and district / city for the sustainability of the raw materials  required.
Keywords : Local government, development, individual talents, the creative economy

## PENDAHULUAN
Munculnya  ekonomi  kreatif  dalam  ekonomi dunia,  sebenarnya  diawali  dari  adanya  pergeseran orientasi  dunia  barat  yakni  dari  era  pertanian  ke  era industrialisasi  yang  kemudian  disusul  era  informasi yang  disertai  dengan  banyaknya  penemuan  baru  di bidang teknologi informasi dan komunikasi ( infokom) serta globalisasi ekonomi.
Penemuan  baru  di  bidang  teknologi  infokom misalnya seperti internet, email, SMS, Global System for Mobile Communication (GSM) telah menciptakan  interkoneksi  antar  manusia,  yang
membuat  manusia  menjadi  semakin  produktif  dan gaya  hidup  dan  perilaku  masyarakat  menjadi  lebih kritis  dan  lebih  peka  atas  rasa,  serta  pasar  pun menjadi  semakin  luas  dan  semakin  global  dan muncullah “kompetisi yang semakin keras”.
Negara-negara  maju  makin  menyadari  bahwa saatnya  mereka  tidak  bisa  mengandalkan  supremasi di  bidang  industri  lagi,  tetapi  mereka  harus  lebih mengandalkan  semberdaya  manusia  (SDM)  yang kreatif,  sehingga  pada  tahun  1990-an  dimulailah  era ekonomi  baru,  yang  mengintensifkan  informasi dengan  kreatifitas  yang  populer  disebut  ekonomi kreatif  yang  digerakkan  oleh  sektor  industri  yang
disebut  industri  kreatif  (Kementerian  Perdagangan, 2008).
Berdasarkan  penjelasan  singkat  di  atas  dapat diketahui, bahwa ekonomi kreatif sebenarnya adalah wujud  dan  usaha  mencari  pembangunan  yang berkelanjutan  melalui  kreativitas,  yang  mana  makna pembangunan  berkelanjutan  itu  adalah  suatu  iklim perekonomian  yang  berdaya  saing  dan  memiliki cadangan sumberdaya yang terbarukan (Kementerian Perdagangan,  2008).  Pesan  besar  yang  ditawarkan ekonomi  kreatif  adalah  pemanfaatan  cadangan sumberdaya  yang  bukan  hanya  terbarukan,  tetapi juga tak terbatas yaitu ide, talenta, dan kreativitas.
Berdasarkan  data  Kementerian  Perdagangan (2008),  peran  industri  kreatif  dalam  ekonomi Indonesia  cukup  signifikan,  dengan  kontribusi sebesar  6,3%  atau  setara  dengan  Rp.  104,6  trilyun (nilai  konstan)  dan  Rp.152,5  trilyun  (nilai  nominal), hal  ini  dilihat  dari  kontribusi  PDB  rata-rata  pada tahun 2002-2006. Dilihat dari sisi ekspor, berdasarkan  estimasi  klasifikasi  subsektor,  maka kontribusi  ekonomi  kreatif  terhadap  total  ekspor rata-rata sebesar 10,6 % untuk tahun 2002-2006.
Berdasarkan  data  empiris  di  atas,  maka disimpulkan  bahwa  ekonomi  kreatif  di  Indonesia mempunyai  peluang  yang  signifikan  terhadap perekonomian  nasional,  penciptaan  bisnis,  dan dukungan  pada    pencitraan  dan  identitas  bangsa, meskipun disadari ada tantangan yang dihadapi.
Pada  dasarnya  ekonomi  kreatif  telah  tumbuh dan  berkembang  sejak  negara  Indonesia  ada (Kementerian  Perdagangan  RI,  2011),  akan  tetapi baru  mendapat  perhatian  yang  khusus  sejak  tahun 2005, pada tahun inilah pemerintah telah meletakkan batu-batu  capaian (milestones) dan  setiap  capaian tersebut menjadi titik yang menginspirasi pengembangan  ekonomi  kreatif.  Secara  runtut  batu capaian (milestones) ekonomi  kreatif  di  Indonesia dapat dikemukakan pada gambar 1.
Secara  seremonial  Cetak  Biru  Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, telah diserahkan oleh Menteri  Perdagangan  RI.  kepada  Presiden  RI  pada tanggal 4 Juni 2008, terdiri dari 2 (dua) bagian utama yaitu  pertama,  Rencana  Pengembangan  Ekonomi Kreatif  2009-2015,  kedua,  Rencana  Pengembangan 14  (empatbelas)  sektor  Industri  Kreatif  2009-2015. Mengacu  pada    Cetak  Biru  dimaksud,  Kementerian Perdagangan  menggodok  Instruksi  Presiden  yang bertujuan untuk mengajak seluruh instansi pemerintah untuk “Mendukung Kebijakan Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Tahun  2009-2015” yaitu: “pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan  pada  kreativitas,  keterampilan,  dan bakat  individu  untuk  menciptakan  daya  kreasi  dan daya  cipta  individu  yang  bernilai  ekonomis  dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,  dengan  sasaran,  arah,  dan  strategi  yang telah ditetapkan dalam cetak biru”.
Dengan  demikian  terbitlah  Instruksi  Presiden Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Pengembangan Ekonomi  Kreatif  pada  tanggal  5  Agustus  2009  dan cetak  biru  tersebut  merupakan  bagian  yang  tak terpisahkan  dari  Instruksi  Persiden  dimaksud. Instruksi  Presiden  tersebut  sifatnya  imperatif  yang menginstruksikan  kepada  27  Kementerian  dan Lembaga  (K/L)  serta  Gubernur,  Bupati/  Walikota seluruh  Indonesia  untuk  mendukung  kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015.
Inpres  No  6  Tahun  2009  tersebut    secara sistemik  menetapkan  6(enam)  sasaran,  21(duapuluh satu)  arah,  dan  83  (delapanpuluh  tiga)  Strategi Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Tahun  2009-2015. Yang  menjadi  pertanyaan  adalah:  a)  Bagaimanakah wujud  nyata  peran  Pemerintah  Daerah  Provinsi, Kabupaten/Kota  dalam menindaklanjuti  Inpres tersebut?,  b)  apakah  dalam  hal  ini  Pemerintah Daerah  harus  menunggu  ditetapkannya  Norma, Standar,  Prosedur,  dan  Kriteria  (NSPK)  oleh

## Sumber: Kementerian Perdagangan RI Tahun 2011
Gambar 1: Batu Capaian ( Milestones ) Ekonomi Kreatif di Indonesia.
Pemerintah  baru  kemudian  Pemda  melaksanakan instruksi  dimaksud?  Kedua  pertanyaan  tersebut adalah  masalah  krusial  bagi  Pemerintah  Daerah dalam menindaklanjuti Inpres No 6 Tahun 2009 dan sementara  itu  Kemendagri  baik  sebagai  K/L  yang menerima  dan  melaksanakan  Inpres  tersebut  yang harus  menyusun  dan  melaksanakan  Rencana  Aksi Pengembangan  Ekonomi  Kreatif,  maupun  sebagai pembina  Pemda  yang  merekomendasikan  atas pelaksanaan Inpres dimaksud.
Dalam  kaitan  itulah  Kajian  ini  dilaksanakan dengan  judul Peningkatan  Peran  Pemerintah Daerah  dalam  rangka  Pengembangan  Ekonomi Kreatif,dengan  studi  kasus  di  Provinsi  Jawa Barat .  Kedua  pertanyaan  ini  kemudian  dielaborasi menjadi  rumusan  permasalahan  yaitu  “  Apakah Pemerintah  Derah  Provinsi  Jawa  Barat  telah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  sesuai  dengan Strategi yang sudah di bangun.
Dengan  demikian  Kajian  ini  bertujuan    untuk: 1)  melihat  dan  mengklasifikasi  dukungan  Pemda Provinsi  Jawa  Barat  dalam  bentuk  kebijakan  seperti Peraturan  Daerah  (Perda),  Peraturan  Gubernur  dan Keputusan  Gubernur,  serta  bentuk  kesiapan    dan dukungan  anggaran  yang  tertuang  dalam    APBD- nya,  2)  Mengidentifikasi  dan  menganalisis  produk ekonomi  kreatif  bagi  daerah  Provinsi  Jawa  Barat terkait  pelaksanaan    rencana  aksi  pengembangan ekonomi kreatif, 3) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi ekonomi kreatif  Provinsi Jawa Barat  terkait  dengan  Penyusunan    rencana  aksi pengembangan ekonomi kreatif, dan 4) Mengidentifikasi  dan  menganalisis  permasalahan yang  dihadapi  daerah  Provinsi  Jawa  Barat    serta solusinya,  terkait  dengan  pelaksanaan    rencana  aksi pengembangan ekonomi kreatif .
Sedangkan  manfaat  kajian adalah  memberi masukan  kepada  pimpinan  Kementerian  Dalam Negeri dan Pemda guna  mendorong Pemda Provinsi untuk  menyusun  dan  melaksanakan  rencana  aksi pengembangan ekonomi kreatif.
Ada  empat  (4)  hal  yang  sangat  esensial  dan perlu  dijelaskan  terkait  dengan  Kajian  ini,  yaitu:  1) kebijakan, 2) . peningkatan peran pemerintah daerah, 3)  Inpres  sebagai  suatu  petunjuk  pelaksanaan kebijakan,dan  4).  ekonomi  kreatif.  Keempat  hal  ini merupakan  landasan  berpijak  yang  perlu  dijelaskan dan  diuraikan,  sehingga  baik  dalam  analisisnya maupun  dalam  menyusun  instrumen  penelitiannya dapat lebih fokus dilakukan.
Amara Raksasataya dalam Bintoro Tjokroamidjojo  (1975)  mengatakan:  Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategis yg diarahkan untuk mencapai  suatu  tujuan  dan    membentuk  tiga  (3) elemen penting, yaitu: a)Identifikasi dan tujuan yang ingin  dicapai,  b).Taktik  atau  strategi  dari  berbagai suatu taktik dan strategis tujuan yang diinginkan,dan c) Penyediaan  berbagai  input  untuk  memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.
Yang  mengartikan  secara  bersamaan  “ public policy ” atau Kebijakan  Negara, yaitu: a) Thomas R. Dye  (1978)  mengatakan  kebijakan  negara  adalah “ whatever  governments  choose  to  do  or  not  to  do” mengandung  maksud  bahwa  apabila  pemerintah memilih  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak,  ada tujuannya  (obyektifnya)  dan  kebijakan  negara  itu harus meliputi semua tindakan pemerintah. b) Gerge C,  Edwards  dan  Ira  Sharkansky  (1978)  mengatakan “  Is  what  government  say  and  do,or  not  to  do.Is  is the  goals  purpose  of  government  programs…” (…adalah  apa  yang  dinyatakan  dan  dilakukan  atau tidak  dilakukan  oleh  pemerintah.Kebijakan  negara itu  berupa  sasaaran  atau  tujuan  program-program pemerintah….”)
Bertitik tolak dari pengertian-pengertian “ Policy” dan “Public  Policy ”  seperti  diutarakan maka dapat ditarik kesimpulan : 1)Pengertian policy atau  kebijakan  ,  lebih  menekankan  kepada  policy atau  kebijakan  yang  berlaku  secara  umum.  Hal  ini sesuai dengan  pendapat Amara Raksasataya, dan 2) pengertian  “ Public  Policy ”,  yaitu  “Kebijakan Negara”.  (Dye,  Edwards  dan  Sharkansky)  sangat tegas  dan  jelas  yaitu:  “Kebijakan  Negara  itu  dapat ditetapkan  dalam  bentuk  perundang-undangan  atau dalam  bentuk  pidato-pidato  pejabat  teras  (penting) Pemerintah  ataupun  berupa  program-program  dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.
Yang  menjadi sorotan lebih jauh adalah Public Policy atau  Kebijakan  Negara,  yakni:    Serangkaian tindakan  yang  diwujudkan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  dan  turunan  dari  Undang- undang  untuk  dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan oleh  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  dan kepentingan seluruh masyarakat.
Mengacu pada rumusan di atas, ada tiga (3) hal penting  sebagai  intisari  dari  rumusan  dimaksud, yaitu:  1).  Serangkaian  tindakan  yang  diwujudkan dalam  bentuk  taktik  dan  strategi  yang  ditetapkan dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  dan turunan  dari  peratruan  perundang-undangan,  2) Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dan turunannya,  dan  3)  Cakupan  atau  isi  dari  peraturan perundang-undangan dan turunannya.
Terkait  dengan  ketiga  intisari  ini  ,  maka  perlu ada  ketatalaksanaan,  yakni:  sistem  kerja  dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan yang didalamnya  memuat  tata  kerja  dan  prosedur  kerja (LAN-RI,  1991),dengan  memperhatikan  asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya,antara  lain:  1).Harus  didasarkan  pada kebijakan yang berlaku (penyusunan dan pengaturan rangkaian  tindakan    dalam  bentuk    peraturan perundang-undangan  dan  turunannya,  hendaknya selalu  berpedoman pada  kebijakan  yang  lebih  tinggi untuk  menjamin  keserasiannya),  2)  Kejelasan wewenang,  tugas  dan  tanggung  jawab  setiap Aparatur  yang  terlibat.  3)  Prinsip  koordinasi, 4).Tertulis,  5).Disosialisasikan  kepada  semua  pihak
(stakeholder)  dan    6) Kesederhanaan/tidak  berbelit- belit
Secara  normatif    peran  pemerintah  daerah  baik Provinsi  maupun  Kab/Kota  telah  diatur  dalam  UU No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah. Dalam Pasal 10 ayat (1)  disebutkan: “Pemerintahan Daerah  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangannya…”.  Pengaturan lebih lanjut  ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,    Pasal  6  ayat (1)  dan  (2)  serta  Pasal  7  ayat  (1),(2),(3),  dan  (4) menyebutkan  secara  rinci  urusan  pemerintahan yakni urusan wajib (ayat 2) dan urusan pilihan (ayat 4).  Adapun  urusan  wajib  terdiri  dari    25  urusan, sedangkan urusan pilihan terdiri dari  8 urusan.
Terkait dengan Kajian yang  dilakukan , sangat erat  hubungannya  dengan  industri,  sedangkan industri  dimaksud  adalah  merupakan  salah  satu urusan  pilihan  daerah  provinsi,  kab/kota.  Dalam perkembangannya  kegiatan  industri  mempunyai dampak  global,  sehingga  negara-negara  maju menyebutnya industri kreatif, yang dalam perkembangannya  menjadi  salah  satu  andalan  PDB sehingga disebut Ekonomi Kreatif . Untuk  memacu  perkembangan  industri, Pemerintah sejak Tahun 2005 memberikan perhatian yang  lebih  besar  untuk  lebih  mengembangkan industri yang ada dengan mengandalkan sumberdaya insani  yang  kreatif  untuk  berinovasi,  dan  memberi peran kepada Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten/kota atas perannya yang sudah ada selama ini  secara  konvensional  agar  lebih  meningkatkan peran dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif.
Dengan  demikian,  yang  dimaksud  dengan peningkatan  peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Kajian ini  adalah “pemberian petunjuk,arahan dan pedoman kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi,kabupaten  dan kota,atas  pelaksanaan  urusan  dibidang  industri  yang selama  ini  dilaksanakan  secara  konvensional  untuk dikembangkan  dan  dikelola  dengan  melibatkan berbagai  pihak  terkait  dengan  menyusun  dan menetapkan  serta  melaksanakan  rencana  aksi pengembangan  Ekonomi  Kreatif    sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009”.
Mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,  dalam  Pasal  7  ayat  (1) dikemukakan  “  jenis  dengan  hirarki  peraturan perundang-undangan  “  adalah  ,a).Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,b).Undang-undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti  Undang-undang,  c)Peraturan  Pemerintah, d)Peraturan Presiden, e)Peraturan Daerah.
Terkait dengan Undang-undang tersebut di atas, maka  Instruksi  Presiden  Nomor:  6  Tahun  2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif,
merupakan  petunjuk  pelaksanaan  (Juklak)  yang bersifat nasional  dengan muatan sebagai  berikut:
1. Jenis  tugas/pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan yakni Pengembangan Ekonomi Kreatif
2. Yg  ditugaskan  melaksanakan:  para  Menteri, Gubernur,Bupati/Walikota seluruh Indonesia
3. Objek kegiatan yang akan dikembangkan yakni empat  belas  (14)  sektor/sub-sub  sektor  yang meliputi:  1).  Periklanan,  2).  Asritektur,  3). Pasar  seni  dan  barang  antik,  4)  Kerajinan,  5). Design, 6). Fashion (model), 7). Film,video dan fotografi,  8).  Permainan  interektif,  9).  Musik, 10).  Seni  pertunjukan,  11).  Penerbitan  dan percetakan,  12).  Layanan  komputer  dan  piranti lunak,  13).  Radio  dan  televisi,  dan  14).  Riset dan pengembangan.
4. Mempunyai sasaran
,arah,
strategi Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Tahun  2009- 2015.
Departemen Perdagangan R.I  pada tahun 2007 mendefinisikan  industri  kreatif  di  Indonesia  sebagai “industri  yang  berasal  dari  pemanfaatan  kreativitas, ketrampilan  serta  bakat  individu  untuk  menciptakan kesejahteraan  serta  lapangan  pekerjaan  melalui penciptaan  dan  pemanfaatan  daya  kreasi  dan  daya cipta industri” (Kemendag, 2008). Namun, kehidupan  di  masa  mendatang,  tidak  hanya  dituntut bakat    ,  tetapi  juga  harus  mempunyai  pola  pikir. Howard Gardner (dalam Kemendag, 2008) mengatakan, bahwa terdapat lima (5) pola pikir yang diperlukan  pada  masa  mendatang  ( five  minds  of  the future ), yaitu:
1. Pola Pikir Disipliner ( the Disciplinary Mind ), di sekolah  ,selain    ilmu-ilmu  seperti,  matematika dan  sejarah,saat  ini  harus  menambah,bidang seni  seperti disiplin ilmu lainnya.
2. Pola  Pikir  Mensintesakan  ( The  Synthesizing Mind ),  Pola  pikir  sintesa  melatih  kesadaran untuk  berpikir  luas  dan  fleksibel,  mau menerima sudut pandang dari multidisiplin.
3. Pola Pikir Kreasi ( The Creating Mind ) , Dalam konteks  desain,  proses  kreasi  selalu  diawali dengan  pengumpulan  permasalahan  yang  ada dan  harus  dapat  dipecahkan.  di  akhir  proses, akan  dihasilkan  desain-desain  baru  ;  Dalam konteks  bisnis,  pola  pikir  kreasi  ini,  dapat menggerakkan  perusahaan-perusahaan  untuk lebih  proaktif,  tidak  hanya  mengikuti  trend, tetapi justru menciptakan trend.
4. Pola  Pikir  Penghargaan  ( The  Respectful  Mind ) yaitu kesadaran untuk mengapresiasi perbedaan diantara  kelompok-kelompok  manusia.  Pola pikir  seperti  ini  sangat  dibutuhkan  dalam menciptakan keharmonisan di dalam lingkungan.
5. Pola  Pikir  Etis  ( The  Ethical  Mind ).  Seorang warga  negara  yang  baik,  akan  memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, baik sebagai seorang pekerja  maupun sebagai  warga  negara. Dalam konteks perubahan iklim dunia,
perekonomian nilai-nilai etika terhadap lingkungan dapat mendorong terciptanya produk  yang  ramah  lingkungan,  dan  ia  merasa malu  bila  ia  meniru  produk  lain  secara  terang- terangan.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa untuk  menjadi  pekerja  kreatif  tidaklah  cukup memiliki  bakat,  pandai  menggambar,  menari, menyanyi  dan  menulis  cerita,  tetapi  juga  harus memiliki  kemampuan  mengorganisasikan  ide-ide multi  disipliner  dan  juga  kemampuan  memecahkan masalah dengan cara-cara diluar kebiasaan.
a. Perlunya Ekonomi Kreatif Dikembangkan Industri  kreatif  ini  dapat  memberikan kontribusi  di  beberapa  aspek  kehidupan,  tidak hanya  ditinjau  dari  sudut  pandang  ekonomi semata,  tetapi  juga  dapat  memberikan  dampak positif kepada aspek lainnya..
Menurut Kemendag (2008) industri kreatif  ini  perlu  dikembangkan,  karena  sektor ini  memiliki kontribusi ekonomi yg signifikan bagi perekonomian Indonesia, dapat menciptakan  iklim  bisnis  yang  positif,  dapat memperkuat citra dan identitas bangsa Indonesia, mendukung
pemanfaatan sumberdaya  yang terbarukan, merupakan pusat penciptaan inovasi dan pembentukan kreativitas,  dan  memiliki  dampak  sosial  yg positif. Di bawah ini divisualisasikan “perlunya ekonomi kreatif dikembangkan”.
b. Sektor Pengembangan Ekonomi Kreatif Memperhatikan makna ekonomi kreatif, kemampuan  yang  dibutuhkan  atau  yang  harus dimiliki  dan  pola  pikir  yang  harus  ditumbuh kembangkan  dalam  mendukung  ekonomi  kreatif, serta  perlunya  ekonomi  kreatif  dikembangkan  di
Indonesia, maka visi  ekonomi kreatif sampai dengan tahun  2025  adalah  “Bangsa  Indonesia  Yang Berkualitas  Hidup  dan  Bercitra  di  Mata  Dunia”. Sedangkan misinya adalah: “Memberdayakan Sumberdaya Insani Indonesia Sebagai Modal Utama Pembangunan Nasional
Terkait  dengan  misi  ekonomi  kreatif  tersebut tampak bahwa sangat erat terkait dengan produk/jasa sebagai  konstribusi  dari  industri  kreatif.  Adapun produk/jasa sebagai sektor atau subsektor pengembangan  ekonomi  kreatif  itu  (Kemendag 2008) sebanyak empat belas (14) produk/jasa,  yaitu: (1) Industri Periklanan, yaitu : suatu kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan  menggunakan  medium  tertentu,(2)  Industri Arsitektur,  yakni:  Jasa  konsultasi  arsitek  yang mencakup usaha seperti: desain bangunan, pengawasan konstruksi perencanaan kota,(3) Industri Barang  Seni,  yakni:  kegiatan  yang  berkaitan  dengan perdagangan  barang-barang  seni  asli  (orisinil),  unik dan  langka  dan  berasal  dari  masa  lampau  (bekas) yang dilegalkan oleh undang-undang , dan  memiliki nilai  estetika  seni  yg  tinggi,(4)  Industri  Kerajinan, yakni:  Industri  yang  menghasilkan  produk-produk, baik  secara  keseluruhan  dengan  tangan  atau menggunakan  peralatan  biasa,  peralatan  mekanis. Produk  kerajinan  tersebut  dibuat  dari raw  materials dalam  jumlah  yang  tidak  terbatas.  Profesi-profesi dibidang industri kerajinan meliputi:a)Pembatik,  (5) Industri  Desain.  Dalam  kaitannya  dengan  ekonomi kreatif,  akan  dikembangkan  dalam  tiga  kelompok disiplin  ilmu  desain,  yaitu:a).Desain  industri  ,b) Desain  Grafis/Desain  Komunikasi  Visual  c).  Desain Interior,  (6)  Industri  Fesyen  adalah  kegiatan  kreatif yang  terkait  dengan  kreasi  desain  pakaian,  dan desain  asesories  mode  lainnya,(7)  Industri  Film,
Sumber:  Kementerian Perdagangan RI (2008)
Gambar 2: Perlunya Ekonomi Kreatif.
Video  dan  Fotografi  adalah  kegiatan  yang  terkait dengan kreasi, produksi video, film dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video,(8) Industri Permainan Interaktif    adalah  kegiatan  kreatif  yang  berkaitan dengan  kreasi,  produksi  dan  distribusi  permainan komputer  dan  video,(9)  Industri  Musik  adalah kegiatan  kreatif  yang  berkaitan  dengan  kreasi/ komposisi,  pertunjukan  musik,  reproduksi  dan distribusi  dari  rekaman  suara,(10)  Industri  Seni Pertunjukan,Kegiatan  ini    berhubungan  dengan  seni drama,  teater  dan  karawitan  serta  tari,(11)  Industri Penerbitan  dan  Percetakan,  meliputi  kegiatan  kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku,  jurnal,  Koran,  majalah,  tabloid,(12)  Industri Layanan Komputer dan Piranti Lunak, yang meliputi kegiatan  kreatif  yang  terkait  dengan  pengembangan teknologi informasi,(13) Industri Televisi dan Radio, yang  berkaitan  dengan  usaha  kreasi,  produksi  dan pengemasan,  penyiaran  dan  transmisi  televisi  dan radio,  dan  (14)  Industri  Riset  dan  Pengembangan. Industri  kreatif  pada  riset  dan  pengembangan meliputi  kegiatan  kreatif  yang  terkait  dengan  usaha inovatif  yang  menawarkan  penemuan  ilmu  dan teknologi  dan  penerapan  ilmu  dan  pengetahuan untuk  perbaikan  produk  dan  kreasi  produk  baru, proses  baru,  material  baru,  alat  baru,  metode  baru dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.
Ada  3  hal  yang  perlu  untuk  mengembangkan, model  pengembangan  ekonomi  kreatif  yaitu: (1)Pondasi  industri  kreatif,yaitu    sumber  daya  insan Indonesia,dengan  demikian    menumbuhkembangkan pengetahuan dan kreativitas sumber daya insan inilah yang  menjadi  faktor  produksi  utama  di  dalam industri kreatif.
Richard  Florida  (2011)  dalam  Kemendag (2008)  menyatakan  bahwa  ada  tiga  Strata  Kreatif, yaitu:1)Inti  Super  Kreatif  ( Super  Creative  Core ).  , terdiri  dari  ilmuwan  dan  insinyur  pada  Universitas, pengarang  cerita,  seniman  ,  dlldan  lainnya    yang secara  intensif  terlibat  dalam  proses  kreatif., 2)Pekerja Kreatif Profesional ( Creative Professional ) seperti    berbasis  jasa  layanan  keuangan,  berbasis hukum,  praktisi  kesehatan  dan  teknikal  dan manajemen  bisnis,dan  3).Strata  pekerja  yang  pada umumnya  memiliki  gaji/upah  yang  kecil  dan  tidak memiliki  otonomi  dalam  pekerjaannya.  Seperti:,
pekerja pembersih ,  pekerja administrasi,  keamanan dan  jumlahnya  banyak.    Agar    Strata  Kreatif berkembang  lebih  banyak  dibanding  strata  pekerja, pemerintah harus lebih serius dalam mengembangkan sistem pendidikan yang mendukung  lahirnya  para  pekerja  kreatif,  sehingga ekonomi  kreatif  yang  merupakan  ekonomi  berbasis pengetahuan  ( knowledge  economy )  dapat  tumbuh dan berkembang secara signifikan.
Selanjutnya  terdapat  lima  (5)  pilar,  yang  perlu terus diperkuat, sehinga industri kreatif dapat tumbuh dan  berkembang  mencapai  Visi  dan  Misi  ekonomi kreatif Indonesia,yaitu: (1) Industri. Industri merupakan  bagian  dari  kegiatan  masyarakat  yang terkait  dengan  produksi,  distribusi,  pertukaran  serta konsumsi  produk  atau  jasa  dari  sebuah  negara  atau area  tertentu.,  khususnya    industri  kreatif;  (2). Teknologi.  :  teknik  atau  metode-metode  atau aktivitas  yang  membentuk  dan  mengubah  budaya teknologi  ini  dapat  mewujudkan  kreativitas  individu dalam  karya  nyata;  (3)  Sumberdaya  (Resources), merupakan  input  yang  dibutuhkan  dalam  proses penciptaan  nilai  tambah,  selain  ide  atau  kreativitas yang  dimiliki  oleh  sumber  daya  insani,juga sumberdaya  alam/  ketersediaan  lahan  sebagai  input penunjang  dalam  industri  kreatf;  (4)  Institution, dalam  pilar  pengembangan  industri  kreatif  dapat didefinisikan  sebagai  tatanan  sosial,.seperti  sistem nilai, adat istiadat atau norma, maupun formal dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan.  Industri kreatif  memajukan  ide-ide  yang  dapat  dieksploitasi menjadi potensi ekonomi. Dengan demikian, peranan hukum  dalam  memproteksi  ide-ide  sangat  penting, proteksi  ide-ide  dilaksanakan  melalui  mekanisme HKI.  Namun,  yang  lebih  penting  adalah  bagaimana insan  Indonesia  menggunakan  proses  kreatif  di dalam  kehidupan  sehari-hari,  baik  secara  keilmuan, industri  maupun  komersial,  dan  (5)  Finance Intermediary,  adalah lembaga yang  berperan menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan. modal/ekuitas, maupun pinjaman/kredit.
Dalam  pengembangan  ekonomi  kreatif  ada  tiga (3) aktor yang saling berhubungan yakni Cendikiawan  ( Intellectuals ),  Bisnis  ( Business )  dan Pemerintah ( Government ) yag disebut sebagai sistem “Triple Helix” (dalam Kemendag, 2008).
Gambar 3: Kerangka Pikir Kajian Ekonomi Kreatif (Pen. 2012)
Hubungan  yang  erat,  saling  menunjang  dan bersimbiosis mutualisme antara ketiga aktor tersebut dalam  kaitannya  dengan  landasan  dan  pilar  model indutri kreatif (yang divisualisasikan dalam kerangka pikir)  akan  menghasilkan  industri  kreatif  berdiri kokoh  dan  berkesinambungan.    Kerangka  pikir penelitian  ini  yang  secara  visual  digambarkan  pada gambar 3.
Kementerian  Perdagangan  RI  telah  melakukan studi  banding  ke  tujuh  negara,  dua  diantaranya dikemukana dibawah ini:
a. Konsep  awal  Malaysia  adalah  menggali  dan menonjolkan  identitas  nasional  budaya  dan warisan    budaya  dan  berkembang  menjadi creative  content,  animation  dll.Pemerintah sebagai  aktor  utama  pengembangan  ekonomi kreatif yang dipegang oleh Ministry,culture dan Horitage.  Hal  yang  dapat  dipelajari  dari malaysia adalah pentingnya identitas nasional.
b. Pemerintah  Thailand  dalam  mengelola  industri kreatifnya  dengan  membentuk  satu  badan khusus  yaitu  TCDC  dengan  fokus  desain.,yang melibatkan  Kementerian  di  dalamnya  seperti kementerian
luar
negeri,kementerian perindustrian  dan  kementerian  perdagangan. Yang  menjadi  pembelajaran  bagi  indonesia adalah .Thailand menciptakan kemudahan akses utk  mendapatkan  “Source  of  capital”  yang berdampak  kepada  peningkatan  konsumsi  dan pertumbuhan ekonomi

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  Kajian    ini adalah  metode  evaluasi  formatif  yaitu  melihat  dan mengkaji pelaksanaan serta program, mencari umpan balik  untuk  memperbaiki  pelaksanaan  program dimaksud,  (Masri  Sinagarimbun  dan  Sofian  Efendi, 1987:5).  yaitu  hendak  melihat  dan  menganalisis pelaksanaan  pengembangan  ekonomi  kreatif  di Provinsi  Jawa  Barat  ,  sesuai  dengan    Inpres  No.6 Tahun  2009,  serta  mencari  umpan  balik  guna  lebih bersinergi dalam pelaksanaannya.
Informan  ditetapkan  berdasarkan  metode purposive  sampling  dengan  pertimbangan  tertentu yaitu:  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) mempunyai tupoksi: (1) bidang perencanaan pembangunan  daerah,  (2)  menangani  administrasi perekonomian  daerah,  (3)  bidang  perdagangan  dan industri, (4) dan pelaku usaha. Lalu ditertapkan  satu orang pejabat/staf dari Bappeda, Biro Perekonomian, Dinas Perdagangan dan Industri serta salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif.
Untuk data sekunder, meminta secara langsung kepada  SKPD  Informan  seperti  Peraturan  Daerah (Perda),  Peraturan  Gubernur,  dan  data  lainnya  yang terkait dengan pengembangan ekonomi  kreatif.  Data primer    diperoleh  langsung  dari  pejabat  SKPD Informan melalui chechlist interview atau wawancara berdasarkan  daftar  check  (tanda  contreng),dengan
menyediakan  bahan  wawancara  dalam  bentuk checklist yakni  peneliti  memberi  tanda  ( √ )  pada kolom  yang  disediakan  dalam  bahan  wawancara dalam bentuk checklist yakni peneliti memberi tanda ( √ )  pada  kolom  yang  disediakan  dalam  bahan wawancara.
lisis  data    dengan  model  Miles  dan  Huberman (dalam  Sugiyono,  2008:  246-253)  yaitu  aktivitas dalam analisis data melalui /langkah sebagai berikut : (1)  data  reduction  atau  reduksi  data,  yaitu merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok    dan, penting saja terkait dengan  pengembangan ekonomi kreatif,  (2)  data  display  (penyajian  data),yaitu, penyajian  (display)  data  dalam  bentuk  tabel,  dengan demikian,  data  tersebut  dapat  tersusun  dalam  pola hubungan  atau  saling  terkait,  sehingga  dapat membentuk  pemahaman  tentang  pengembangan ekonomi  kreatif  dan    (3)  conclusion  drawing (verification)  Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi, yang  harus didukung data dan bukti-bukti lain yang valid  dan  konsisten.  Melalui  penarikan  kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  provinsi  yang kaya raya akan keanekaragaman budaya dan manusia yang  kreatif.  Sebagai  pusat  pendidikan  dengan ditunjang  keberadaan  berbagai  R&D  centers,serta sebagai  trendsetter  berbagai  industri  seperti:  pusat moda/fashion,musik  dan  perintis  perfiliman,  maka Jawa  Barat  dapat  menarik  generasi  muda  dari berbagai  daerah  sehingga  dapat  meningkatkan keanekaragaman potensi lokal ( diversity and variety of  local  potentials)  yang  kaya  akan  produk  inovatif yang  memiliki  potensi  ekspor.  Dengan  tersedianya potensi lokal yang tinggi sebagai pendukung industri kreatif,menjadikan Jawa Barat berkaitan erat dengan industri  kreatif  yang  relevan  dengan  perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
Kontribusi  industri  kreatif  di  Jawa  Barat  dari tahun 2001 hingga 2005 telah menyumbangkan rata- rata  8%  per  tahun  terhadap  PDRB  Jawa  Barat dengan  laju  pertumbuhan  pada  tahun  2001-2005 sekitar  4,55%.  Mampu  menyerap  tenaga  kerja sedikitnya  392.636  atau  sekitar  2,54%  dari  jumlah. Dengan  otonomi  daerah  maka  Pemerintah  Jawa Barat dapat lebih leluasa dalam menyusun kebijakan- kebijakan yang berhubungan dengan industri kreatif.
Industri  kreatif  di  Jawa  Barat  belum  digali  dan dikembangkan  secara  optimal  sesuai  potensi  yang dimilikinya.termasuk  menambah  1  sum  sektor  basis industri  kreatif  yaitu,  Kuliner  .  Oleh  karena  itu Bappeda  Provinsi  Jawa  Barat  berinisiatif  untuk membentuk suatu tim inisiasi (test force) yang terdiri dari  berbagai  pakar  untuk  membantu  pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan strategi dan kebijakan  pengembangan  ekonomi  kreatif  sehingga
menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing yang dapat diandalkan.
Terkait  dengan  Kebijakan  Ekonomi  Kreatif, Provinsi  Jawa  Barat  telah  membuat  cetak  biru industri  kreatif  di  Jawa  Barat.  Konsep  cetak  biru adalah:
1. Apa  impian  bersama  penduduk  Jawa  Barat? Mengembangkan  visi  bersama  dan  menerima pola pikir baru yang berdaya saing, kesejahteraan,  produktivitas,  penguasaan  diri, dan kerendahan hati
2. Apa  yang  harus  dilakukan  untuk  memastikan perubahan provinsi? Mengembangkan kesediaan  untuk  bertekad  dan  bersemangat demi keberhasilan perubahan provinsi.
3. Apa  yang  diharapkan  terjadi  sebagai  keluaran dari perubahan?berusaha keras menoreh prestasi  atau  kontribusi  atau  mencapai  target dalam segala aspek perubahan provinsi
4. Apa  yang  mesti  dijaga  agar  hasil  perubahan menjadi milik bersama? Meningkatkan kesejahteraan  sosial  dan  menjunnjung  keadilan sosial di provinsi.
Dibangunnya  Visi  bersama:  Menjadikan  Industri Kreatif  sebagai  media  pembangunan  SDM  di  Jawa Barat.  Sumberdaya  yang  dimaksudkan  adalah  yang kreatif  (melihat  sesuatu  yang  baru),  inovatif (mewujudkan produk/ jasa), dan produktif (memanfaatkan kesempatan).
Dibangunnya  Komitmen    bersama    yaitu  (1) Pembentukan forum industri kreatif Jabar: pemimpin kreatif,    pewirausaha  kreatif,    komunitas  kreatif, pekerja  kreatif;  (2)  Peningkatan  komunitas  kreatif Jabar,  (3)  Pengembangan  prasarana  intelektual,  (4) Pembangunan  ekonomi    a.l.  dgn:  penataan  rantai nilai,  peningkatan  daya  saing  industri  kreatif,
peluang    investasi    &  sistem  permodalan,  (5). Peningkatan  mutu  pendidikan  kreatif,  (6)  Ruang kreatif  publik    &  arsitektur  kota,dan  (7)  Jejaring kota-kota kreatif jabar
Dibangunnya  Instrumen  pengembangan  ekonomi kreatif di Jawa Barat yaitu: (1) Berbagi kepentingan: riset,  informasi,  dan  forum,  (2)  Iklim  bertumbuh: kebijakan industri kreatif, (3) Kompetensi: pengembangan  SDM  dan  komunitas  kreatif,  (4)  Sisi penawaran:  kreasi,  produksi,  dan  merk,  (5)  Sisi permintaan:  komersialisasi,  promosi,  distribusi,  dan edukasi dan (6) Tujuan: Produktivitas dan daya saing industri kreatif
Dibangunnya Arah kebijakan, yaitu: (1):
1. Menciptakan iklim yang mendorong kreatifitas a) Komisi  Bandung  atau  Jabar  kreatif,b).Pusat informasi industri kreatif (survey teratur) untuk mendukung    riset  dan  pengembangan  industri kreatif,  c).  Cetak  biru  pengembangan  industri kreatif di Jawa Barat, d). Pengakuan kepeloporan dan prestasi dalam industri kreatif, e). Perlindungan hasil karya kreatif (hak cipta),
f).  Kemudahan  perijinan  usaha  industri  kreatif, g).  Paket  kebijakan  keuangandan  h).  Paket kebijakan investasi (layanan informasi investasi yang berkualitas internasional)
2. Mengembangkan kemampuan penciptaan rantai nilai kreatif
a).  Integrasi  kegiatan  kreatif,  bisnis,  dan teknologi,  b).  Relevansi  lembaga  pendidikan dengan  bisnis  kreatif,  c).  Layanan  investasi yang berkualitas internasional, d). Akses modal kerja  atau  pembiayaan  bisnis  kreatif,  e). Perlindungan terhadap karis pekerja kreatif dan penyetaraan gender
Tabel .1 Rencana Strategis Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat
2008 - 2010 2011-2013 >2015 Rencana Jangka Penddek Hasil yang diharapkan Rencana Jangka Menengah Hasil yang diharapkan Rencana Jangka Panjang Hasil yang diharapkan • Peletakan dasar industri kreatif
• Identifikasi potensi industri kreatif Jawa Barat • Penyusunan kebijakan industri kreatif (blueprint) • Pembentukan komisi kreatif
• Cetak biru industri kreatif
• Statistik industri kreatif
• Kebijakan perijinan
• Paket kebijakan keuangan
• Paket kebijakan
investasi
• Sosialisasi industri kreatif • Pembinaan komunitas kreatif • Peningkatan permintaan produk kreatif
• Peningkatan investasi dalam dan luar negeri • Pemantapan pendidikan dan pelatihan pekerja untuk industri kreatif • Pasar kreatif: ekspor dan substitusi impor
• Ekspo industri kreatif
• Duta Jabar
• Cinta produk Jabar
• Konsorsium pendidikan dan pelatihan • Pemantapan lebih lanjut • Peningkatan kemitraan strategis • Pencitraan ikon nasional industri kreatif • Keunggulan daya saing Jabar
• Jabar ikon nasional
• Penghargaan kepeloporan industri kreatif
Sumber: Bappeda Jabar
3. Meningkatkan peluang atau permintaan terhadap produk kreatif
a).  Expo  industri  kreatif,  b).  Kawasan  atau pasar  kreatif,  c).  Duta  Bandung  kreatif  di mancanegara, d). Cinta budaya bangsa
Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012

## Roadmap dan Orientasi Pencapaian Program Kerja
Roadmap  pengembangan  ekonomi  kreatif  ini direncanakan  untuk  dilaksanakan  sampai  dengan RPJMD  tahap  ketiga  yaitu  sampai  dengan  tahun 2019.  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  No. 500/Kep.146-Bapp/2012 tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat merupakan keputusan yang dibuat dengan memperhatikan  Inpres  No.  6  Tahun  2009  tentang Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  dan  sebagai  wadah yang  dapat  menjembatani  serta  memfasilitasi berbagai  pemangku  kepentingan  ekonomi  kreatif  di Jawa Barat.
Tugas  komite  adalah  menyusun  kebijakan pengembangan  ekonomi  kreatif  Jawa  Barat  dan mengawal pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat. komite mempunyai fungsi intermediasi pemangku kebijakan dan  pelaku  ekonomi  kreatif  serta  para  pihak  yang berkepentingan  untuk  mengembangkan  ekonomi kreatif Jawa Barat dan penguatan jaringan kerja dan koordinasi antarkomunitas kreatif setiap Kabupaten/Kota  maupun  dengan  komunitas  kreatif nasional dan internasional.
Pembiayaan  kegiatan  komite  berasal  dari APBD Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan  tidak  mengikat.  Susunan  personalia  komite terdiri dari OPD yang terkait dengan ekonomi kreatif dan  para  pakar  yang  masuk  dalam  komisi.  Pembina adalah  gubernur  dan  Sekda  Provinsi  Jawa  Barat.
Ketua  komite  adalah  kepala  Bappeda,  Wakil  ketua adalah  Kepala  Disperindag,  Sekretaris  Komite adalah  Kabid  Ekonomi  pada  Bappeda,  dan  anggota komite  adalah  Kepala  Badan  Koordinasi  Promosi dan  Penanaman  Modal  Daerah,  Kadis.  Pariwisata dan  kebudayaan,  Kadis  Koperasi  dan  UKM,  Kadis. Pendidikan,  Kadis  Permukiman  dan  Perumahan, Kadis.  Komunikasi  dan  Informatika,  dan  Kabiro Administrasi perekonomian Setda Prov. Jabar . Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif di
Jawa Barat
Penjelasan menganai rencana aksi pengembangan  ekonomi  kreatif  di  Jawa  Barat dimulai  dari  prioritas  pembangunan  daerah  di Provinsi  Jawa  Barat.  Berdasarkan  common  goals pembangunan  daerah  Provinsi  Jawa  Barat  adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan,
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan,
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat,
4. Kemandirian Pangan,
5. Peningkatan Kinerja Aparatur,
6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah
7. Kemandirian Energi  Dan Kecukupan Air Baku,
8. Penanganan Bencana Dan Pengendalian Lingkungah Hidup,
9. Pembangunan Perdesaan dan
10. Pengembangan  Budaya  Lokal  Dan  Destinasi Wisata
Pengembangan  industri  kreatif  di  Jawa  Barat dikaitkan  dengan  common  goals  yang  ke-3  yaitu peningkatan  daya  beli  masyarakat.  Pada  common goals  ke-3 tersebut dijabarkan lagi  menjadi kegiatan tematik  dan  unggulan  yang  digambarkan  pada  tabel 3.
Output  dari  tematik  5  pengembangan  industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif berikut:1).Meningkatnya  jumlah  populasi  pelaku usaha  industri  kreatif,2).Tumbuhnya  wirausahawan
Tabel 2. Draft Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Jabar
Bidang Target 2012 - 2019 Pengembangan Infrastruktur a. Pengembangan pola relasi yang saling mendukung b. Fasilitasi infrastruktur yan tepat c. Inisiasi pembentukan skema dan lembaga pembiayaan yang sesuai Pendidikan dan Pelatihan a. Fasilitasi creative talent untuk berkreasi bagi masyarakat b. Creative mindset programme kepada masyarakat c. Pelatihan dan pendampingan enterpreneurship Pemasaran dan Komersialisasi a. Penciptaan iklim kondusif bagi rantai nilai IK b. Market attractiveness programme untuk keunggulan kompetitif Hukum dan Etika Penciptaan a. Fasilitasi dan apresiasi terhadap nilai karya dan budaya b. Inventarisasi dan fasilitasi karya kreatif c. Sosialisasi HKI dan etika penciptaan kepada masyarakat Inovasi kelembagaan dan Birokrasi a. Creative mindset programme bagi pemangku kepentingan/ pemerintah b. Program unggulan pemerintah berdasarkan kebutuhan yang strategis c. Aksi sebagai fasilitator meningkat dibanding mengedepankan birokrasi Riset dan Pengembangan a. Program inovasi bermuatan lokal yang unggul b. Revitalisasi basis teknologi pendukung Community Development a. Program peningkatan jumlah dan kualitas creative worker b. Fasilitasi networking dan manajemen komunitas Sumber: Bappeda Jabar
muda dibidang industri kreatif, 3). Bandung menjadi trendsetter Fashion  Muslim  Internasional  dan 4).Tumbuhnya  industri  animasi  , games,  software dan film
Terdapat  4(empat)  kebijakan  dalam  rencana aksi  pengembangan  industri  kreatif  di  Jawa  Barat, yaitu  (1)  Menciptakan    infrastruktur  yang  memadai baik  fisik,  sosial  dan  hukum  bagi  pengembangan ekonomi  kreatif,  dengan    strategi    pencapaiannya dengan  :  (a)  Membangun  infrastruktur  fisik  berupa ruang  publik  sebagai  penunjang  aktivitas  pelaku ekonomi kreatif , (b)Mempermudah akses pembiayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan (c) Menjamin  perlindungan hukum bagi  produk kreatif Jawa  Barat  yang  merupakan  warisan  budaya  dan bagi  pelaku  ekonomi  kreatif.    (2)    Mengembangkan sumber  daya  insan  kreatif,  (3)  Memperkuat kerjasama  antar  pemangku  kepentingan  pelaku ekonomi  kreatif    dan  (4)  Meningkatkan  dukungan
terhadap  riset  dan  pengembangan  kreativitas  dan inovasi.  Masing-masing    kebijakan  ini  diuraikan dalam    strategi  ,  program  dan  kegiatan    berikut indikator  kinerja  sebagai  alat  mengukur  tingkat pencapaian      tujuan  yang  telah  ditetapkan.    .Rincian Kebijakan, strategi , program dan, kegiatan, indikator dan    penanggungjawab  kegiatan  sebagaimana diuraikan dalam tabel  terlampir.

## Pengembangan Industri Unggulan
Provinsi  Jawa  Barat  menentukan  tiga  subsektor unggulan  yang  akan  dikebangkan  di  Provinsi  Jawa Barat, yaitu kuliner, fesyen, dan kerajinan. Pemilihan 3(tiga)  industri  ini  didasarkan  atas  pertimbangan hasil  analisa    sumbangsih  nilai  produk-produk tersebut  terhadap  PAD,  PDRB,  dan  penyerapan tenaga  kerja.  Strategi    pengembangan    dan  rencana aksi  terhadap  Industri  unggulan  dimaksud  dapat diuraikan sebagai berikut:

## Tabel 3 Kegiatan Tematik dan kegiatan Unggulan pada Common Goals Peningkatan Daya Beli Masyarakat
No Tematik Kegiatan Unggulan 1 Peningkatan budaya masyarakat bekerja dan perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha UMKM
a. Penumbuhan wirausaha baru dan penguatan wirausaha melalui inkubasi bisnis
b. Peningkatan Produktivitas SDM Multisektor berstandar
Asean c. Lapangan Kerja Baru dan Modal Usaha Melalui UKM (Kerjasama dengan lembaga asuransi perkreditan)
2 Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi
a. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dan Profil Peluang Investasi di Jawa Barat b. Fasilitasi dan koordinasi c. pengembangan kawasan ekonomi khusus
3 Pengembangan skema pembiayaan alternatif
a. Fasilitasi Skema Pembiayaan alternatif Gemar, Gapura, Gempita, KUMKM, melalui skema jaminan asuransi modal usaha b. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Lembaga Keuangan Non Perbankan c. Fasilitasi Pembentukan trust fund
4 Pengembangan agribisnis, forest bisnis, marine bisnis, agroindustri, dan industri manufaktur
a. Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Perikanan Tangkap
b. Fasilitasi Pengembangan Gerakan Multi Aktivitas
Agribisnis (GEMAR) c. Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM dan pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan d. Fasilitasi Gerakan Pengembangan dan Perlindungan Pasar Tradisional (GEMPITA) e. Dana Operasi Pasar Sembako 5 Pengembangan Industri Kreatif dan wirausahawan muda kreatif Fasilitasi pengembangan kawasan industri kreatif
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat
Tabel 4. Rincian Kegiatan Tematik Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda Kreatif No Rincian Kegiatan Tematik OPD Penanggung Jawab 1 Pengembangan Industri Kreatif berbasis IT Dinas Indag 2 Pengembangan Industri Fashion Muslim Dinas Indag 3 Membangun Jejaring Komunitas Kreatif Dinas Indag 4 Penumbuhan Wirausahawan Muda Berbasis  Industri Kreatif Dinas Indag, KUMKM
1)  Industri  kuliner.  Pengembangan    industri  kuliner dilaksanakan  dengan  menetapkan    sasaran  jangka menengah  dan  sasaran  jangka  panjang.  Sasaran jangka  menengah  antara  lain    Penambahan  variasi dan  cita  rasa  baru,  sedangkan    sasaran  jangka panjangnya  adalah  Peningkatan  volume  dan  variasi kuliner.    Strategi  pengembangannya  antara  lain, membentuk klaster industri kuliner untuk memudahkan  kerjasama  dan  melakukan  inovasi. Rencana Aksinya antara lain Memperkaya keanekaragaman kuliner dengan mengadakan pameran  kuliner  asli  daerah  secara  rutin  untuk memperkenalkan kuliner asli  daerah dan  mendorong para  pelaku  usaha  membentuk  komunitas  sebagai wadah  knowledge  sharing  dan  networking.  Strategi pengembangan    dan  rencana  aksi  lainnya    lainnya dapat digambarkan dalam tabel terlampir.
2)    Industri  fesyen  dan  desain.  Adapun  sasaran jangka  menengah  Industri  fesyen  dan  desain    antara lain  adalah    ketersediaan  bahan  baku  secara berkesinambungan terlebih bahan baku lokal,sedangkangkan  sasaran  jangka  panjangnya antara lain adalah  menghasilkan produk  yang ramah lingkungan.  Strategi  pengembangannya  antara  lain adalah  Bekerjasama  dengan  institusi  pendidikan/ peneliti  mengembangakan  bahan  baku  substitusi untuk industri fesyen terlebih yang masih menggunakan  bahan  baku  impor.  Rencana  aksinya antara  lain  adalah    memperbaiki  dan  meningkatkan kualitas  pelayanan  terminal  ekspor  Jabar  dengan memperbaiki  dan  melengkapi  sarana  prasarana terminal  pelabuhan  laut  maupun  udara  serta membangun  akses  ke  wilayah  terminal.  Strategi pengembangan    dan  rencana  aksi  lainnya    lainnya dapat digambarkan dalam tabel terlampir.
3)  Industri  kerajinan:  Adapun  sasaran  jangka menengah  Industri  kerajinan  antara  lain  adalah Mengolah dan memanfaatkan bahan baku alam tanpa merusak  ekosistem  alam  sedangkangkan  sasaran jangka  panjangnya  antara  lain  adalah  Memiliki fasilitas  pengolahan  kembali  limbah  produksi. Strategi pengembangannya antara lain xxxMembentuk  kelompok  kerjasama  para  pelaku. Rencana aksinya antara lain adalah Mengembangkan  lembaga  sertifikasi  kerajinan. Strategi    pengembangan    dan  rencana  aksi  lainnya dapat digambarkan dalam tabel terlampir.

## Profil Ekonomi Kreatif
Seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi,      yang tadinya  berbasis  Sumber  Daya  Alam  (  SDA), sekarang  menjadi  berbasis  SDM,  dari  era  pertanian ke  era  ekonomi  dan  informasi.  Industri  kreatif  , diartikan  sebagai  kumpulan  aktifitas  ekonomi  yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan  dan  informasi.Industri  kreatif  juga dikenal  dengan  nama  lain  Industri  Budaya  atau Ekonomi kreatif.
Selain    14  sub  sektor  yang  menjadi  basis industri  kreatif  sebagaimana  yang  dipetakan  oleh
Kementerian  Perdagangan,di  Jawa  Barat  menambah 1  sub  sektor  lagi  yaitu  KULINER.Sehingga  di  Jawa Barat sub sektor industri kreatif menjadi 15. Kuliner yaitu  pusat  produk  makanan  olahan    khas  Indonesia yang  perlu  disebarluaskan  melalui  media  yang  tepat di  dalam  dan  di  luar  negeri,sehingga  memperoleh peningkatan  daya  saing  di  pasar  ritel  modern  dan pasar internasional.
Kelompok  usaha  di  Jawa  Barat  sangatlah beragam,baik  yang  formal  maupun  non  formal  . Tumbuh  dan  berkembang  atas  komunitas  pelaku usaha  mandiri    Seiring  dengan  maraknya  program pemerintah dari tingkat pusat ke daerah, pembentukan  kelompok usaha dilakukan  mulai dari tingkat  RT  /RW  bahkan  nasional,  kemudian berkembang menjadi wirausahawan. Intinya wirausahawan    harus  memiliki  kemampuan  berpikir kreatif-imajinatif  dalam  melihat,  menciptakan  dan menemukenali  peluang bisnis yang baru.

## Profil Industri Kreatif di Beberapa Kabupaten/ Kota di Jawa Barat
Penelitian    pernah  dilakukan  oleh  CIEL  SBM ITB  di  11  kabupaten/kota  /  kota  di  Jawa  Barat seperti:  1)  Bandung  (  sector  industry  fashion  dan desain ,yang  masih perlu pembinaan ),  2). Bogor: ( kuliner dan fashion,perak,Wayang ),
3)Ciamis(industry disain dan
kuliner),
4)Cirebon(kerajinan), 5)Garut (Kerajinan dan Fashion),  6)Kuningan  (kuliner  dan  Kerajinan), 7).Tasikmalaya(kerajinan    border  dan  fashion,desain dan arsitektur), 8)Bekasi(industry rumah tangga:lkrajinan bunga,boneka),
9)Karawang
(Industri pengolahan,pariwisata, tanaman pangan,perikanan  darat),  10).Purwakarta(  Kerajinan keramik ), 11) Subang( Kuliner,industry kerajinan).
Urutan Subsektor  Industri Kreatif di Jawa Barat Dari berbagai sub sector industry di Jawa Barat, terdapat  sub  sector  dari  yang  dominan  sampai terendah  yaitu:    Kerajinan(27,7%),  fasion  (15,3%), desain  (14,6%),  kuliner  (  14,6%)  arsitektur  (  4%), Visual  art  (  3%),  turism,seni,patung  dan  film  (  2%). Di  urutan  terakhir  yaitu  teater,  multimedia,  games interaktif, layanan computer dan piranti lunak( 1%)
Berdasarkan  hasil  wawancara    dengan  para informan  dan  pelaku  industri  dapat  digambarkan secara  singkat    kondisi  industri  kreatif  di  Provinsi Jawa  Barat  sebagai  berikut:  Kondisi  kreatifitas  di Jawa Barat sudah maju, ekonomi kreatif muncul dari kreatifitas  masyarakat,  pemerinth  hanya  fasilitasi. Kondisi    ini  didukung  oleh  banyaknya  perguruan tinggi  dan  anugerah  seni  budaya  dari  leluhur.  Di masyarakat  telah  berkembang  komunitas-komunitas yang  sudah  ada  jauh  sebelum  terbitnya  Inpres  No  6 tahun  2009.  Pembinaan  oleh  pemerintahpun  tidak seperti  pembinaan  pada  pengusaha  biasa,  karena kreatifitas  telah  berkembang  sendiri.  Bahkan  para ahli  dari  Jabar  (Prof. Togar  dari  ITB)  diminta  untuk membuat cetak biru oleh  Kementerian Perdagangan.
Pengembangan  industri  kreatif  melibatkan banyak OPD yaitu Biro administrasi dan perekonomian,  Bappeda,  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan. Biro perekonomian bersifat koordinatif terhadap  semua  pihak  yang  terlibat  dan  fasilitasi kegiatan-kegiatan  yang  akan  diselenggarakan  oleh instansi teknis. Bappeda melaksanakan  perencanaan dengan  memasukkan  perencanaan  terkait  Ekonomi Kreatif    dan  menginisiasi  pembentukan  komite Ekonomi  kreatif  sebagai  tempat  berkumpul  untuk merencanakan  pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di Jabar  serta  menyusun    kebijakan  terkait  dan mengawal rencana aksi pengembangan nya. Sementara urusan teknis rencana aksi pengembangan ekonomi  kreatif  dilaksanakan  oleh  berbagai  OPD seperti Disperindag, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,  Dinas  Pendidikan,  dan  Dinas  PU  dan Permukiman.  Salah  satu  contoh  gerak    Dinas KimRum  adalah  membuat  ruang  terbuka  publik  di 4(empat)  kab/kota  untuk  pengembangan  ekonomi kreatif.
Jika dilihat dari kondisi paling maju dalam hal dukungan  dan  komitmen  Pemda  adalah  Kota Bandung dan Cimahi, karena sampai dimasukkan ke kurikulum  pendidikan.  Yang  paling  menonjol  di Jabar  adalah  fesyen,  animasi,  kerajinan,  IT,  iklan. Yang  paling  maju  khususnya  di  Kota  Bandung adalah  fashion,  karena  didukung  oleh  kebiasaan berpakaian  masyarakat  yang  bangga  dengan  kreasi rekan/ lingkungan sendiri.
Pendanaan oleh  APBD  mulai dari inventarisasi masuk  di  Bappeda,  di  biro  perekonomian  hanya  ada dana-dana  koordinasi.  Sangat  diuntungkan  bahwa ekonomi  kreatif  ditempatkan  di  Bappeda  karena terkait  program  dan  penganggaran.  Penganggaran belum  khusus  bernama  kegiatan  ekonomi  kreatif, karena  belum  ada  petunjuk  untuk  membuat  hal  itu. Ada wacana bahwa jika dikhususkan tentang industri kreatif maka bisa double counting dengan sektor lain karena  industri  kreatif  bisa  masuk  di  sektor manapun.  Contoh:  perkembangan  brownis  saat  ini termasuk  industri  kreatif  tapi  dihitung  pada  industri makanan.  Jadi  harus  sangat  hati-hati  dalam mendefinisikan  dan  memisahkan  kegiatan  ekonomi kreatif.
Beberapa  permasalahan  terkait  pengembangan ekonomi kreatf diantaranya:
1. Saat  ini  belum  ada  profil  ekonomi  kreatif karena  belum  dilakukan  perhitungan  sektor industri kreatif karena sulit sekali mengindentifikasi  secara  rigid  mana  industri kreatif dan definisi kreatif.
2. Kondisi infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan.
3. Terlihat  di  Kota  Bandung  adalah  kemacetan akibat industri fesyen yang maju pesat.
4. Masalah  industri  kreatif:  pendanaan  belum terealisasi  semua,  HAKI,  perijinan,  promosi, dan permodalan
Kondisi  pengembangan  industri  kreatif  sangat butuh komitmen pimpinan daerah. Tataran kebijakan di provinsi sudah dilaksanakan, tapi di Kabupaten/kota  belum.  Butuh  peran  Kemendagri untuk  pelaksanaannya.  Disarankan  Kemendagri menulis surat ke Kab/Kota agar segera melaksanakan amanat  Inpres  No.  6  Tahun  2009  dan  segera menyelenggarakan  evaluasi  pelaksanaannya.  Peran serta  pemerintah  dalam  pengembangan  ekonomi kreatif  juga  tidak  bisa  disamakan  dengan  perannya terhadap kebijakan lainnya.
Pelaku  usaha  jika  terlalu  banyak  diintervensi oleh  pemerintah  kondisi  kreatifitasnya  menjadi terbatas,  pemerintah  sebaiknya  hanya  berperan  pada regulasi  perijinan,  tempat  usaha,  dan  regulasi  pajak. Pendanaan biasanya hanya untuk pelatihan-pelatihan terutama  dalam  hal  administrasi.  Peran  pemerintah bukan dalam pengembangan kreatifitas tapi menciptakan  kondisi  bagaimana  usaha  tetap  bisa berjalan  seperti  sertifikat  halal,  ijin  Depkes,  BPOM, HAKI, dan manajemen usaha.
Salah  satu  peran  pemerintah  juga  adalah pemberian  apresiasi  seperti  adanya  acara  Baksia Caraka  anugerah  dari  pemerintah  pusat  untuk Kab/Kota  yang  sangat  mendukung  ekonomi  kreatif di  daerah.  Tahun  ini    Jabar  mengirim  5  wakil  yaitu Kota  Bandung,  Cimahi,  Bandung  Barat,  Sukabumi, dan Depok

## Kebijakan  Industri  Kreatif  di  Provinsi  Jawa Barat
Menurut pemda keberadaan inpres No. 6 Tahun 2009  Tentang  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif sangat  baik  karena  setiap  instansi  pemerintah  yang tercantum  dalam  inpres  tersebut  wajib  membuat rencana aksi berupa program dan kegiatan pengembangan  ekonomi  kreatif  serta  bersama-sama menghasilkan program tahun Indonesia Kreatif 2009. Inpres  tersebut  juga    sebagai  pedoman  dalam pengembangan industri/ ekonomi kreatif di Indonesia.    Inpres  ini  sudah  disosialisasikan  di Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaranya dari Disperindag    dan  Biro  Ekonomi  Prov.  Jabar. Sosialisasi tingkat Kabupaten/ Kota juga diselenggarakan di Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Inpres No. 6 Tahun 2009  sudah ditindaklanjuti oleh  Pemda  Provinsi  Jawa  Barat  dengan    Kepgub No. 500/Kep 146-BPP/2012 tentang Komite Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Jawa  Barat. Keputusan    ini    merupakan  pedoman  kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Jabar dan mengawal pelaksanaan  rencana  aksi  pengembangan  ekonomi kreatif  Jabar.  Tetapi  sampai  sejauh  ini  muatan kebijakan  yang  tercantum  belum  dilaksanakan, disarankan  difasilitasi  oleh  pusat  dalam  hal  ini Kemendagri.
“Leading  sector”  pelaksanaan  Inpres  No.  6 Tahun  2009    adalah  Bappeda  dan  Disperindag Provinsi  Jabar.  Sesuai  tupoksinya  Bappeda  Prov. Jabar menyelenggarakan komunikasi dan
sinkronisasi  perencanaan  pembangunan  daerah dengan  nasional  serta  Kabupaten/Kota.  Selain  itu pelaksanaannya  melibatkan  Dinas  pariwisata  dan kebudayaan  Prov.  Jabar,  Dinas  Pendidikan,  dan Dinas Pemukiman dan Perumahan.
Provinsi  Jawa  Barat  telah  siap  melaksanakan Inpres  No.  6  Tahun  2009  Tentang  Pengembangan Ekonomi  Kreatif  karena  sudah  ada  SKPD  atau wadah  lain  sebagai  pelaksana,  sudah  ada  dana/ anggaran yang disediakan dalam APBD setiap tahun, dan  ada  SDM  yang  mendukung  pelaksanaannya. Tetapi  masih  diperlukan  peningkatan  komitmen dalam  pelaksanaan  pembinaan  industri  kreatif khususnya dalam dukungan dana/ biaya.
Permasalahan yang dihadapi Pemda pelaksanaan pengembangan industri kreatif :
1. Tidak  memiliki  peraturan  yang  mengatur manajemen  hak  atas  kekayaan  intelektual, terlihat dari banyaknya pelanggaran- pelanggaran terhadap hasil kreatifitas
2. Masih  tumbuh  budaya  yang  tidak  kreatif (budaya ikut-ikutan, negatif thinking)
3. Kegiatan  kreatif  masih  terkotak-kotak  dan belum  ada  kajian  rantai  nilai  yang  utuh  mulai dari kegiatan kreasi, produksi, dan distribusi.
4. Masalah pendanaan/ biaya
5. Masalah pendataan industri-industri kreatif
6. Masalah permodalan di para pelaku usaha
7. Masalah  kemitraan  dalam  dukungan  promosi dan bahan baku
8. Keterbatasan  infrastruktur  ruang  publik  yang berpotensi  untuk  sumber  inspirasi,  ekspresi, produksi, dan apresiasi
9. Masih banyak kesulitan para pelaku kreatif dlm mengurus perijinan,perlu dukungan
10. Belum  dirasakan  adanya  sinkronisasi  program kreatif dari provinsi dengan Kabupaten/Kota
11. Belum  adanya  diklat  yang  materinya  benar- benar dibutuhkan oleh pelaku kreatif Solusi  dari  pemecahan  permasalahan  di  atas diantaranya adalah:
1. Membangun kemampuan SDM melalui workshop, pelatihan, dan pendidikan
2. Mengembangkan ekosistem bisnis yang terpadu
3. Implementasi dari model pengembangan industri kreatif
4. Perindungan  dan  manajemen,  dukungan  hak atas kekayaan intelektual (HAKI)
5. Membangun  hubungan  dengan  komunitas kreatif  (Bandung  Creative  City  Forum  dan Cimahi Creative Comunity)
6. Perlu adanya dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat
7. Perlu  adanya  dukungan  dana  untuk  pendataan industri kreatif di Jabar
8. Perlu diperbanyak even-even/ kegiatan pameran atau  E-Commerce  untuk  pemasaran  produk industri
9. Ruang publik pelaku kreatif dengan lokasi di 4 kab/Kota dalam
10. Perijinan dipermudah
11. Menfasilitasi  diklat  pelaku  ekonomi  kreatif yang  diselenggarakan  oleh  dinas  perindag  dan dinas pendidikan

## Pengembangan Industri Kreatif Jawa Barat
Pengembangan  industri  kreatif  di  Jawa  Barat meliputi  14  (empat  belas)  sub  sektor  ditambah  sub sektor  kuliner.  Yang  paling  menonjol  khususnya  di Kota  Bandung  adalah  Fesyen.  Kerajinan  banyak berkembang  di  wilayah  priangan.  Kerajinan  yang berkembang  adalah  anyaman  dan  kayu.  Lukisan berkembang  di  Kab.  Bandung  di  Desa  Jelekong dengan  media  kanvas.  Lukisan  ini  bahkan  sering dibeli  langsung  oleh  pedagang  Malaysia  untuk diperjualbelikan  kembali.  Industri  furniture  banyak berkembang  di  Cirebon  dan  Sumedang.  Bahan  baku yang  digunakan  masih  cukup  tersedia  dari  bahan baku lokal.
Pemasaran  produk  industri  kreatif  tersebut biasanya melalui  toko-toko besar di kota dan di luar kota  atau  pusat-pusat  perdagangan  besar,  pemasaran melalui on-line/web (internet Marketing), pemasaran melalui  pameran-pameran/  promosi,  bazar,  dan pemasaran antar teman (mouth to mouth).
Kondisi  perbankan  mendukung  keberadaan industri  kreatif,  tetapi  masih  jarang  dimanfaatkan oleh  pelaku  industri  kreatif,  karena  banyak  industri kreatif  yang  masih  belum  bankable  terkait  perijinan usaha  khususnya  industri  yang  berskala  kecil.  Perlu dukungan/ peran pemerintah dalam masalah perizinan usahanya.

## Kondisi Pelaku Industri Kreatif di Provinsi Jawa Barat
Hartawan Harun,  pemilik usaha rumah kebaya bordir dengan nama Tafali Bordir.
Usaha  telah  dimulai  14  tahun  yang  lalu. Awalnya pegawai Cuma 11 orang,  sekarang menjadi 21 orang . Produksi di Tasikmalaya dan pegawai asli berasal  dari  Tasikmalaya  sendiri  yang  sudah  punya kemampuan membordir secara turun menurun.. Cara meningkatkan  keterampilan  pegawai  baru,  dengan memberikan pekerjaan dengan bahan  murah terlebih dahulu sehingga bisa dijual murah seiring waktu dan jika dilihat kemampuan sudah meningkat  maka baru diberi bahan yang mahal. Saat ini upah pekerja lebih kurang  600  ribu  per  potong  kebaya.  Upah  ini mungkin di atas rata-rata, buktinya tidak ada pekerja yang keluar selama dipekerjakan.
Bahan  baku  masih  total  dari  dalam  negeri, biasanya    dari  supplier  sutera  Garut.  Jenis  bordir yang  ada  saat  ini  adalah  bordir  komputer,  mesin dinamo  (Juki),  dan  mesin  halus.  Dengan  komputer produksi  bisa  massal  (banyak)  tetapi  hal  ini mematikan daya  kreatifitas  maupun kuantitas tenaga manusia.  Selain  itu  dengan  komputer  memiliki kelemahan  jika  satu  jahitan  benang  terputus  maka bordir  akan  terlepas  semua.  Dengan  mesin  Juki pengerjaan  1  potong  kebaya  makan  waktu  2  hari,
sementara dengan mesin halus memakan waktu lebih kurang  2  minggu.  Desain  asli  kreatifitas  sendiri dibantu  istri.  Inspirasi  bisa  datang  dari  desain  batik pasangan  kebaya  ,  dimodifikasi  dengan  menerapkan ke kain kebaya.
Permodalan  dari  pribadi  karena  ,takut  dikejar bunga  hutang.  Tapi  saat  ini    sangat  terbantu,  karena menjadi  mitra  binaan  Telkom  sudah  3  periode  (1 periode 2 tahun). Bentuk binaannya harus meminjam uang  tetapi  dengan  bunga  yang  sangat  ringan. Fasilitas  yang  diberikan  adalah  promosi  secara  rutin dengan  seluruh  biaya  transportasi  dan  akomodasi ditanggung oleh pihak telkom.
Upaya  pemasaran  sedang  merambah  kerjasama dengan kantor-kantor pemerintah dan sangat berharap agar keluar SE Gubernur tentang pemakaian seragam dengan unsur bordir. Pemasaran saat  ini  masih  mengandalkan  promosi  dari  mulut  ke mulut  dan  pameran.  Belum  ada  jalur  untuk  ekspor. Selama ini kemungkinan barang sudah dibawa keluar negeri  dari  tangan  ke  tangan  tapi  tidak  langsung memasarkan  sendiri  ke  luar  negeri.  Fasilitasi  dari pemda pada saat pameran biasanya hanya menyediakan stan tanpa akomodasi sehingga banyak pengusaha  yang  masih  berat  untuk  ikut.  Sementara jika dimotori oleh BUMN/D seluruhnya ditanggung. Maka  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  adalah menggerakkan  BUMN/D  yang  belum  berperan dalam mendukung industri kreatif.

## Pembahasan
1. Dukungan  dan  Kesiapan  Provinsi  Jawa Barat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Dari  gambaran  yang  sudah  dipaparkan, Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  sangat  mendukung pengembangan  ekonomi  kreatif  di  wilayahnya, bahkan  sudah dilaksanakan sebelum terbitnya Inpres No  6  tahun  2009  tentang  Pengembangan  Ekonomi Kreatif.  Inpres  No.  6  Tahun  2009  Tentang Pengembangan  Ekonomi  Kreatif    sendiri  sudah disosialisasikan di Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaranya  dari  Disperindag  Prov.  Jabar  dan Biro  Ekonomi  Prov.  Jabar.  Sosialisasi  tingkat Kabupaten/  Kota  juga  diselenggarakan  di  Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Pemda  Provinsi  Jabar  telah  sangat  siap melaksanakan  amanat  inpres  tersebut.  Hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  kebijakan-kebijakan  yang telah  dikeluarkan  oleh  Pemda  terkait  hal  tersebut. Meskipun  kebijakan-kebijakan  ini  keluar  setelah adanya Inpres No 6  Tahun 2009 tentang Pengembangan  Ekonomi  Kreatif,  namun  latar belakang  dikeluakannya  kebijakan    tidak  semata- mata  karena  adanya  Inpres,  tapi  karena  pemerintah telah  menyadari  sepenuhnya  akan  potensi  ekonomi kreatif  di  wilayahnya  yang  sangat  besar  sehingga diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi  Jawa  Barat  secara  umum.  Kebijakan  yang telah  dikeluarkan  oleh  Pemda  Provinsi  Jawa  Barat
berupa  Cetak  Biru  Rencana  Pengembangan  Industri Kreatif  Jawa  Barat,  terbitnya  Keputusan  Gubernur Jawa  Barat  No.  500/Kep.146-Bapp/2012  tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat, dan  adanya  Rencana  Aksi  Pengembangan  Ekonomi Kreatif di Jawa Barat.
Cetak  Biru  Rencana  Pengembangan  Industri Kreatif  Jawa  Barat  yang  telah  dibuat  sudah  cukup lengkap  memuat  visi  bersama,  komitmen  bersama, instrumen  pengembangan  ekonomi  kreatif,  arah kebijakan, rencana strategis pengembangan ekonomi kreatif,  roadmap  dan  orientasi  pencapaian  program kerja  dalam  rangka  pengembangan  ekonomi  kreatif. Cetak  biru  ini  telah  disusun  berdasarkan  tahapan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang  yang diharapkan  dapat  mempermudah  dalam  setiap pelaksanaanya.
Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
500/Kep.146-Bapp/2012 tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat merupakan  salah  satu  bentuk  komitmen  Pemda Provinsi  Jabar  dalam  melaksanakan  amanat  Inpres No.  6  Tahun  2009  tentang  Pengembangan  Ekonomi Kreatif. Komite ini dibuat dengan melibatkan seluruh perwakilan stakeholder yang terkait dengan ekonomi kreatif.    Selain  berperan  dalam    membuat  dan mengawal  kebijakan,  komite  ini  juga  dibentuk sebagai  wadah  yang  menjembatani  stakeholder/ pelaku  ekonomi kreatif untuk dapat berperan secara optimal  dalam  pengembangan  ekonomi  kreatif. Tetapi  karena  relatif  baru,  keputusan  gubernur tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya.
Rencana  aksi  pengembangan  ekonomi  kreatif di  Jawa  Barat  telah  disusun  dan  disesuaikan  dengan perencanaan  pembangunan  di  Provinsi  Jawa  Barat sehingga terbentuk rangkaian dan ada benang merah antara pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan  Jawa  Barat  secara  umum  .  Dalam prioritas  pembangunan  daerah/    common  goals pembangunan  daerah  terdapat  tujuan  peningkatan daya beli masyarakat. Dalam common goals tersebut dijabarkan  lagi  menjadi  kegiatan  tematik  dan unggulan  pengembangan industri  kreatif  dan wirausahawan  muda  kreatif  dengan  menfasilitasi pengembangan  kawasan  industri  kreatif.  Setelah  itu disusun  kebijakan  dan  rencana  aksi  pengembangan industri  kreatif  di  Jawa  Barat  yang  disusun  detail dijabarkan  menjadi  strategi,  program,  kegiatan, indikator  kinerja,  dan  penanggungjawab  masing- masing  kegiatan.  Selain  itu,  Provinsi  Jawa  Barat telah  menetapkan  subsektor  unggulan  yang  akan dikebangkan  di  Provinsi  Jawa  Barat,  yaitu  kuliner, fesyen, dan kerajinan. Dari masing-masing subsektor tersebut disusun sasaran, strategi pengembangan, dan rencana aksi pengembangan masing-masing subsektor.
Kesiapan Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan  ekonomi  kreatif  selain  dari  sisi kebijakan,  juga  bisa  dilihat  dari  sisi  SDM  sebagai pondasi  utama  model  pengembangan  ekonomi
kreatif dan dari sisi pendanaan. Dari sisi SDM, Jawa Barat  mempunyai  sumberdaya  kreatif  yang  berasal dari  kemampuan  turun  temurun  insan  Jawa  Barat sesuai  dengan  budaya  yang  berkembang  di  Jawa Barat  dan  juga  didorong  oleh  kreatifitas  para pendatang  di  Jawa  Barat.  Dari  sisi  pendanaan, pendanaan  pengembangan  ekonomi  kreatif    didanai oleh  APBD.  Pendanaan  oleh  APBD  mulai  dari inventarisasi  dan  dana  komite  pengembangan ekonomi  kreatif  masuk  di  Bappeda.  Selain  itu  ada dana terkait koordinasi di biro perekonomian. Sangat diuntungkan  bahwa  ekonomi  kreatif  ditempatkan  di Bappeda karena terkait program dan penganggaran.
Peran  serta  pemerintah  dalam  pengembangan ekonomi  kreatif  juga  tidak  bisa  disamakan  dengan perannya  terhadap  kebijakan  lainnya.  Pelaku  usaha jika  terlalu  banyak  diintervensi  oleh  pemerintah kondisi  kreatifitasnya  menjadi  terbatas,  pemerintah sebaiknya  hanya  berperan  pada  regulasi  perijinan, tempat  usaha,  dan  regulasi  pajak.  Pendanaan biasanya  hanya  untuk  pelatihan-pelatihan  terutama dalam  hal  administrasi.  Peran  pemerintah  bukan dalam  pengembangan  kreatifitas  tapi  menciptakan kondisi bagaimana usaha tetap bisa berjalan.

## 2. Potret  Ekonomi  Kreatif  dan  Permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangannya.
Potret lengkap kondisi ekonomi kreatif di Jawa Barat  telah  digambarkan  pada  bagian  terdahulu. Beberapa  hal  penting  yang  dapat  dicermati  dari kondisi ekonomi kreatif di Jawa Barat adalah:
a. Berkembangnya  industri  kreatif  di  Jawa  Barat diawali  dengan  tumbuhnya  kelompok  usaha mandiri di masyarakat karena mereka menikmati  ikatan  yang  saling  bekerja  sama untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar.  Kelompok ini kemudian berkembang menjadi wirausahawan-wirausahawan  yang  pandai  dan berbakat  mengenali  produk  baru,  menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk  pengadaan  produk  baru,  mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya.
b. Perkembangan  ekonomi  kreatif  di  Jabar  bisa jadi  karena  di  Jawa  Barat  mempunyai keunggulan/  potensi  kreatif  yang  tidak  dimiliki oleh  provinsi  lain.  Beberapa  diantaranya adalah:
1) Dari  sisi  individu  kreatif  Jawa  Barat dikaruniai  individu  kreatif  yang  didukung oleh  warisan  budaya  yang  beranekaragam dan masih terpelihara di masyarakat.
2) Pada sisi geoculture, Jabar sangat stretegis dan  diuntungkan  dengan  jarak  dengan Jakarta  sebagai  pusat  pemerintahan  dan perdagangan.  Salah  satu  karakter  Jabar dan masyarakatnya adalah terbuka dengan berbagai perkembangan dan kemajuan.
3) Jabar sebagai pusat pendidikan, khususnya Kota  Bandung  terdapat  perguruan  tinggi
yang memberikan pendidikan yang berpengaruh pada kreatifitas SDM.
4) Berkembangnya sektor pariwisata di Jawa Barat  sangat  mendukung  keberadaan ekonomi kreatif.
c. Provinsi Jawa Barat menentukan tiga subsektor unggulan  yang  akan  dikebangkan  di  Provinsi Jawa Barat, yaitu kuliner, fesyen, dan kerajinan. Pemilihan  3(tiga)  industri  ini  didasarkan  atas pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi  ekonomi  daerah  seperti  sumbangsih nilai  produk-produk  tersebut  terhadap  PAD, PDRB, dan penyerapan tenaga kerja.
d. Selain    14  sub  sektor  yang  menjadi  basis industri  kreatif  sebagaimana  yang  dipetakan oleh  Kementerian  Perdagangan,di  Jawa  Barat menambah  1  sub  sektor  lagi  yaitu  KULINER. Jawa  Barat  memiliki  warisan  budaya  produk makanan  khas  yang  pada  dasarnya  merupakan sumber keunggulan komparatif bagi Indonesia.
e. Berdasarkan  jenis  usaha,  3  (tiga)  jenis  usaha yang  paling  dominan  di  provinsi  Jawa  Barat adalah:  Seni  dan  Budaya  (38%),  Kerajinan (15%),  dan  Desain  (15%).  Tiga  jenis  usaha tersebut  dimungkinkan  karena  merupakan sektor  dengan barrier  entry yang  rendah sehingga  membuat  pengusaha  lain  juga  dapat melakukan usaha yang serupa. Selain itu sektor tersebut tidak membutuhkan modal yang besar, bisa didasarkan pada hobi menjadikan sektor ini banyak diminati pengusaha.
f. Berdasarkan jumlah karyawan, gambaran jumlah karyawan pada industri kreatif yang ada didominasi oleh jumlah karyawan 1 s.d 5 orang (55%).  Berdasarkan  pendapatan  pertahun, sebagian  besar  bermodal  0-10  juta  (31%). Modal  usaha  yang  digunakan  dalam  industri kreatif  adalah:  <  10  juta  (28%)  dan  20-30  juta (41%).  Dari  data  tersebut  berarti  bahwa  usaha kreatif didominasi oleh usaha mikro.
g. Berdasarkan  pangsa  pasar,  industri  kreatif  di Jawa Barat sebagian besar dinikmati oleh pasar lokal  (31%).  Untuk  lebih  mengembangkan ekonomi  kreatif  Jawa  Barat  perlu  diupayakan untuk membidik pasar di luar Jawa Barat.
h. Berdasarkan  supply  bahan,  bahan  sebagian didapat  dari  lokal  (38%)  dan  lingkup  Provinsi Jawa  Barat  (40%).  Kemudahan  dalam  bahan baku  ini  memungkinkan  potensi  ekonomi kreatif untuk lebih berkembang lagi dikarenakan efisien dari biaya produksi.
i. Berdasarkan  ber  badan  hukum/tidak,  sebagain besar  usaha  kreatif  tidak  berbadan  hukum (71%)  dan  yang  sudah  berbadan  hukum berjumlah  29%.  Berdasarkan  merk/  produk, sebagain  besar  merk/  produk  industri  kreatif tidak  terdaftar  (81%)  dan  yang  terdaftar  hanya 19%.  Hal  ini  perlu  segera  ditangani  karena kondisi berbadan hukum/ tidak dan daftar merk
sangat  berpengaruh  pada  keberlangsungan usaha ekonomi kreatif.
j. Berdasarkan  asal  sumber  modal,  modal  yang digunakan dalam usaha industri kreatif sebagian besar  adalah  dari  tabungan  pribadi/  pinjaman keluarga (44%). Kondisi ini selaras dengan data bahwa  usaha  ekonomi  kreatif  sebagian  besar masih  dalam  skala  kecil.  Selain  itu  kondisi usaha  kreatif  yang  sebagian  belum  berbadan hukum  mempengaruhi  cara  pengusaha  untuk mendapatkan  sumber  modal.  Di  sisi  lain perbankan  masih  perlu  didorong  untuk  lebih berperan dalam pembiayaan usaha kreatif.
k. Berdasarkan  dukungan  yang  dibutuhkan  oleh pelaku industri kreatif, hal-hal yang dibutuhkan adalah:  pemasaran  (30%),  keuangan  (23%), karyawan  (19%),  HKI  (14%),  prasarana  umum (13%),  lain-lain  (1%).  Hal  ini  harus  dijadikan fokus  dalam  memberikan  bantuan  kepada pelaku usaha kreatif.
Berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  Jawa Barat  dalam  mengembangkan  ekonomi  kreatif diantaranya adalah:
a. Masih  sulit  sekali  memisahkan  antara  sub sektor  industri  kreatif  dengan  sekor  lainnya yang  selama  ini  digunakan.  Definisi  kreatif sendiri  masih  sulit  dipahami  oleh  seluruh stakeholder. Hal ini berimbas pada penganggaran  yang  belum  khusus  bernama kegiatan  ekonomi  kreatif.  Jika  dikhususkan tentang  industri  kreatif  maka  dimungkinkan bisa double  counting dgan  sektor  lain  karena industri kreatif bisa masuk di sektor manapun.
b. Belum maksimalnya kebijakan yang mendukung  iklim  kreatif  (perijinan,  investasi, insentif, dan perlindungan hak cipta)
c. Kondisi  pengembangan  industri  kreatif  sangat butuh  komitmen  pimpinan  daerah.  Tataran kebijakan  di  provinsi  sudah  dilaksanakan,  tapi di  Kabupaten/kota  belum.  Belum  dirasakan adanya  sinkronisasi  program  kreatif  dari provinsi dengan Kabupaten/Kota
d. Kondisi infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota masih belum merata dan perlu ditingkatkan.
e. Masalah permodalan di para pelaku usaha
f. Tingkat  kebutuhan  pendidikan  dan  pelatihan yang  tepat  sasaran  bagi  ekonomi  kreatif  Jawa Barat masih perlu ditingkatkan
Daya dukung riset dan pengembangan terhadap ekonomi kreatif Jawa Barat masih kurang, salah satu dampaknya  belum  ada  kajian  rantai  nilai  yang  utuh mulai kegiatan kreasi, produksi, dan distribusi

## SIMPULAN
Simpulan yang dapat disampaikan dari penelitian  ini  antara  lain: pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung pengembangan  ekonomi  kreatif  di  wilayahnya.
Pemda Provinsi Jabar telah sangat siap melaksanakan  amanat  Inpres  No  6  tahun  2009 tentang  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif.  Hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  kebijakan-kebijakan  yang telah dikeluarkan oleh Pemda terkait hal tersebut,seperti  Cetak  Biru  Rencana  Pengembangan Industri  Kreatif  Jawa  Barat,  Keputusan  Gubernur Jawa  Barat  No.  500/Kep.146-Bapp/2012  tentang Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat, dan  adanya  Rencana  Aksi  Pengembangan  Ekonomi Kreatif  di  Jawa  Barat.  Selain  dari  sisi  kebijakan, kondisi  SDM  dan  kesiapan  pendanaan  juga  sangat mendukung  pengembangan  ekonomi  kreatif  di  Jawa Barat.  Peran  serta  pemerintah  dalam  pengembangan ekonomi kreatif tidak bisa disamakan dengan campur tangan pemerintah terhadap kebijakan lainnya. Peran pemerintah  bukan  dalam  pengembangan  kreatifitas tapi  menciptakan  kondisi  bagaimana  usaha  kreatif dapat terus berjalan dan semakin berkembang.
Kedua ,  kondisi  ekonomi  kreatif  di  Jawa  Barat telah  berkembang  turun  temurun  dan  didukung  oleh kondisi  keunggulan/  potensi  kreatif  yang  berbeda dari  provinsi  lain.  Berdasarkan  potensinya  yang besar,  selain  mempunyai  14  subsektor  basis  industri kreatif yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan,  Jawa  Barat  menetapkan  1(satu) subsektor industri kreatif tambahan  yaitu KULINER . Namun demikian, Provinsi Jawa Barat menentukan 3 (tiga) subsektor unggulan yang akan dikembangkan  yaitu  kuliner,  fesyen,  dan  kerajinan karena  ketiga  unggulan  ini  memberikan  sumbangan pada  PDRB  dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Dari  data yang ada, usaha kreatif didominasi oleh usaha mikro. Pangsa pasar  industri kreatif di Jawa Barat sebagian besar  dinikmati  oleh  pasar  lokal.  Bahan  baku sebagian  didapat  dari  lingkup  Provinsi  Jawa  Barat. Sebagain  besar  usaha  kreatif  tidak  berbadan  hukum. Sebagian  besar  merk/  produk  industri  kreatif  tidak terdaftar.  Berdasarkan  asal  sumber  modal,  modal yang  digunakan  dalam  usaha  industri  kreatif sebagian  besar  adalah  dari  tabungan  pribadi/ pinjaman  keluarga.  Berdasarkan  dukungan  yang dibutuhkan  oleh  pelaku  industri  kreatif,  yang dibutuhkan adalah pemasaran,  keuangan,  karyawan, HAKI, prasarana umum , dan lain-lain. Hal ini harus dijadikan  fokus  dalam  memberikan  bantuan  kepada pelaku usaha kreatif.
Ketiga ,  masalah  yg  dirasa  menghambat  dalam pengembangan  ekonomi  kreatif  di  Jawa  Barat dinventarisasi sebagai berikut:
a. Masih  sulit  sekali  memisahkan  antara  sub sektor  industri  kreatif  dengan  sektor  lainnya yang  selama  ini  digunakan.  Definisi  kreatif sendiri  masih  sulit  dipahami  oleh  seluruh stakeholder. Hal ini berimbas pada perhitungan spesifik  terhadap  perkembangan  ekonomi kreatif  dan  penganggaran  yang  belum  khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif.
b. Belum maksimalnya kebijakan yang mendukung  iklim  kreatif  (perijinan,  investasi, insentif, dan perlindungan hak cipta)
c. Kondisi  pengembangan  industri  kreatif  sangat butuh  komitmen  pimpinan  daerah.  Tataran kebijakan  di  provinsi  sudah  dilaksanakan,  tapi di  Kabupaten/kota  belum.  Belum  dirasakan adanya  sinkronisasi  program  kreatif  dari provinsi dengan Kabupaten/Kota
d. Kondisi infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota masih belum merata dan perlu ditingkatkan.
e. Masalah permodalan di para pelaku usaha
f. Tingkat  kebutuhan  pendidikan  dan  pelatihan yang  tepat  sasaran  bagi  ekonomi  kreatif  Jawa Barat masih perlu ditingkatkan
g. Daya dukung riset dan pengembangan terhadap ekonomi kreatif Jawa Barat masih kurang, salah satu  dampaknya  belum  ada  kajian  rantai  nilai yang  utuh  mulai  kegiatan  kreasi,  produksi,  dan distribusi

## Saran
Berdasarkan simpulan yang disampaikan sebelumnya, diajukan saran sebagai berikut: pertama, perlu penekanan dari Kemendagri terhadap pemerintah  daerah  khususnya  Kabupaten/Kota  agar lebih berkomitmen terhadap pengembangan ekonomi kreatif.  Bentuk  penekanan  dapat  berupa  kebijakan/ aturan  yang  langsung  berkaitan  dengan  ekonomi kreatif  di  Kabupaten/  Kota.  Hal  ini  dimaksudkan agar  pemerintah  Kabupaten/Kota  dapat  lebih berperan  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan teknis  terkait  pengembangan  ekonomi  kreatif  di wilayahnya.  khususnya  terkait  fasilitasi  dalam  hal pemasaran,  badan  hukum,  merk  dagang,  dan pembiayaan.
Kedua , kebijakan/ pembinaan dalam pengembangan usaha kreatif bisa dalam bentuk: a. Pemasaran/ kerjasama dalam melakukan pameran
b. Mempermudah  akses  pelaku  usaha  kreatif kepada  perbankan  untuk  memberikan  bantuan keuangan bagi pelaku usaha
c. Memberi  kemudahan  dalam  perlindungan HAKI  bagi  setiap  hasil  kreatif  (    Indonesia harus  mampu  membangun  landasan  HKI  yang bersifat  ketimuran  yang  kuat,  karena  HKI  di dunia  timur  banyak  berupa  nilai-nilai  kearifan budaya  lokal  yang  bersifat  kebersamaan ( togetherness ) dan berbagi ( Sharing ).
d. Mengingat  bahan  baku  yang  digunakan diperoleh  baik  dari  luar  kabupaten/  kota  di lingkungan Jawa Barat, perlu adanya peningkatan  kerjasama  antara  Provinsi  dan Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/ Kota,dengan provinsi lainnya untuk
e. menjaga  dan  meningkatkan  keberlanjutan bahan baku yang diperlukan

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda,  (2011),  Strategi  Perencanaan  Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Barat, Bandung
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Balai Pustaka  (1996),  Kamus  Umum  Besar  Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed. Kedua, Cet. Ketujuh.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (2011), Pengembangan  Ekonomi  Kreatif,  Peluang  Usaha Inovatif, Bandung
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan,  Peta  Panduan Pengembangan  Industri  Unggulan  Provinsi  Jawa Barat, Bandung
Florida,  Richard  (2002),  The  Rise  Of  The  Creative Class, New York, dalam Kemendag (2008).
Irfan,  Islamy  (1992),  Prinsip-Prinsip  Perumusan Kebijaksanaan  Negara,  Jakarta:  Bumi  Aksara, Cet. Keenam.
Kementerian  Perdagangan  R.I,  (2008),  Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025.
------------,  (2010),  Laporan  Pengembangan  Ekonomi Kreatif.
Lembaran  Administrasi  Negara  (LAN  RI),  (1991), Sistem  Administrasi  Negara,  Jakarta:  Yayasan Penerbit Administrasi, terbitan kelima.
Pink  L  Daniel,  (2005),  The  Whole  New  Mind,  dalam Kemendag 2008.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1989), Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES.
Sugiyono,  (2008),  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif RD, Bandung: Alfabitan, Cet. Kelima.
Simatupang,  Tobing  M,  (2007),  Cetak  Biru  Rencana Pengembangan  Industri  Kreatif  Jawa  Barat, Presentasi Seminar Pengembangan Industri
Kreatif Jawa Barat, Bandung