## KAJIAN PERLINDUNGAN EMPLOYEE INVENTION TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJA
Putri Purbasari R.M. 1
1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya putri_purbasari90@yahoo.com

## Abstrak
Perkembangan asas kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan yang memunculkan akibat negative.  Akibat  nyata  dari  perkembangan  ini  adalah  berkurangnya  kebebasan  individu  sehingga menimbulkan  ketidakadilan  dalam  berkontrak.  Kebebasan  berkontrak  dilindungi  KUHPerdata,  dengan pengaturan  alasan  pembatalan  perjanjian  karena  cacat  kehendak.  Perkembangan  perlindungan  ini memunculkan alasan baru yaitu Misbruik Van Omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. Misbruik Van  Omstandigheden  adalah  Kondisi  penyalahgunaan  pengaruh  kepada  pihak  untuk  membujuk menyepakati  kontrak.  Contohnya  adalah  praktek  klausul  pembatasan  kepemilikan  Employee  Invention dalam  perjanjian  kerja  yang  menyebabkan  pekerja  kehilangan  hak  milik  atas  hasil  temuan  yang dihasilkan  selama  bekerja  di  perusahaan  yang  mengikat  perjanjian  tersebut.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  adalah  :  Pertama,  cara  mengidentifikasi  Misbruik  Van Omstandigheden adalah  :  Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, aspek formulasi  perjanjian, aspek  moralitas.  Kedua,  Pelaksanaan  Klausula  Pembatas  Kepemilikan  atas  Employe  Invention  telah memenuhi  tiga  aspek  tolak  ukur  tersebut.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  perjanjian kerja  yang  didalamnya  mengatur  klausula  Pembatas  Kepemilikan  atas  Employe  Invention  merupakan perjanjian yang cacat kehendak.
Kata  Kunci  :  Misbruik  Van  Omstandigheden,  Pembatas  Kepemilikan,  Employee  Invention, Perjanjian Kerja.

## Abstract
The  development  of  freedom  principle  contract  had  some  abstacles  that  brings  due  to  negative.  One exception  is  a  lack  of  individual  freedom  sparking  unfairness  in  contract.  Freedom  of  contract  should have  to  be  protected  kuhperdata  ,  to  the  detailed  regulation  of  reasons  put  forward  for  revoking  a covenant  because  a  defect  entirely  disregarding  their  personal  interests.  The  development  of  these protective bring up reason new namely misbruik van omstandigheden or abuse of circumances. Misbruik van  omstandigheden  is  a  condition  where  abuse  impact  towards  parties  to  persuade  agreed  to  a contract.For  example  was  the  practice  clause  restrictions  ownership  employee  invention  in  a  work  that causes workers lose the right belonging to approval of the result of a discovery that produced during hired by  a  binding  the  agreement.The  methodology  used  is  the  literature  study.  The  results  are,  First, identifying  misbruik  van  omstandigheden  is:  the  position  of  the  parties  in  phase  pre  contract,  the formulation  agreement,  the  morality.Second  ,  the  implementation  of  the  clause  parapet  possession  of employe  invention  has  fulfilled  three  aspects  the  good  benchmark.  Conclusion  that  implement  the agreement work containing set klausula parapet possession of employe invention is the covenant that will defect.
Keynote  : Misbruik Van  Omstandigheden, Parapet ownership, Employee Invention, Employment Agreement

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  penerapan  kebebasan  berkontrak mengalami  pembatasan-pembatasan,  terutama terhadap  akibat  negative  yang  ditimbulkan  yaitu ketidakadilan  dalam  berkontrak.  Dengan  otoritas yang  dimilikinya,  negara  melalui  peraturan perundang-undangan maupun oleh putusan pengadilan memberi pembatasan terhadap penerapan  asas  kebebasan  berkontrak.Hukum kontrak berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah  nuansa  kepentingan  privat  menjadi kepentingan masyarakat.Dapat dicermati menyusutnya  elemen-elemen  hukum  privat  dan sebaliknya  bertambahnya  elemen-elemen  hukum public.Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya  kebebasan  individu.(Herlien;2006) Namun  seperti  juga  dikatakan  oleh  Friedman, kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang essensial dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai  nilai  absolut  seperti  satu  abad  lalu (Freedom  of  contract  is  still  regarded  as  an essential  aspect  of  individual  freedom,  but  is  has no  longer  the  absolute  value  attributed  to  it  a century  a  go).  (Friedman;1960)  KUHPerdata pasal  1321  menyebutkan  3  (tiga)  alasan  untuk pembatalan perjanjian yaitu : kekhilafan/kesesatan  (dwaling)  yo  pasal  1322 KUHPerdata;  paksaan  (dwang),  yo  pasal  1323, 1324,    1325,    1326    dan    1327   KUHPerdata; penipuan  (bedrog)  yo  pasal  1328  KUHPerdata. Perkembangan  dalam  NBW  dapat  dilihat  dengan penambahan  suatu  alasan  baru  untuk  pembatalan suatu  perjanjian.  Ketentuan  tentang  alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur didalam 2 pasal pada buku  3  dan  buku  6  sebagai  berikut  :  Pertama,
Pasal  3  :  44  lid  1  NBW  (dapat  dibaca  :  Buku  3 pasal  44  ayat  1)  menyebutkan  bahwa  perbuatan hukum  dapat  dibatalkan  jika  terjadi  adanya  :  a. ancaman  (bedreiging);  b.  penipuan  (bedrog);  c. penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).  Kedua,  Pasal  6  :  228  lid  1 NBW  (dapat  dibaca  :  pasal  228  ayat  1,  Buku  6) menyebutkan  bahwa  suatu  perjanjian  yang  lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (dwaling) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian  itu  tidak  akan  dibuat,  maka  perjanjian itu dapat dibatalkan. Ketiga, apabila kesesatan itu disebabkan  oleh  penjelasan  yang  keliru  dari kedua  belah  pihak,  kecuali  apabila  perjanjian  itu dapat  diterima  dan  ditutup  walaupun  tanpa adanya penjelasan tersebut.
Keempat,  apabila  kedua  partij  mengetahui atau  patut  mengetahui  adanya  kesesatan  itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan  terlebih  dahulu.Kelima,  apabila  kedua pihak  yang  menutup  perjanjian  mempunyai pandangan  keliru  yang  menimbulkan  kesesatan kecuali  dia  tidak  perlu  mengetahui  tentang pandangan  yang  sebenarnya  itu  bahwa  kesesatan itu  timbul  dari  perjanjian  yang  telah  ditutup  itu. Keenam,  Pasal  6  :  228  lid  2  NBW  :  Pembatalan itu  tidak  dapat  didasarkan  pada  suatu  kesesatan yang  akan  ditutup  pada  masa  yang  akan  dating, atau  yang  berhubungan  dengan  dasar  dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah  merupakan  tanggung  jawab  dari  yang keliru itu.(Henry;1991)
Dengan  ditempatkannya  4  alasan  pembatalan perjanjian  itu  pada  buku  3  (tentang  harta kekayaan pada umumnya) dan pada buku 6
(tentang  bagian  umum  dari  hukum  perikatan); dapat  diartikan  bahwa  ajaran  penyalahgunaan keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian. Penyalahgunaan keadaan ininkerap  terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari, salah satunya dalam perjanjian kerja.
Perjanjian  kerja  dewasa  ini,  banyak  memuat klausula  pembatasan  kepemilikan Employee Invention . Klausula pembatas Employee Invention menyebabkan  seseorang    kehilangan hak  milik  atas  hasil  temunan  dan/atau  karyanya yang dihasilkan selama dia bekerja di perusahaan yang mengikat perjanjian dengan pekerja tersebut.  Kondisi  yang  demikian  membuat peneliti ingin melakukan penelitian tersebut.Untuk  mengetahui  apakah  klausula pembatasan  kepemilikan Employee  Invention memenuhi  alasan  pembatalan  perjanjian  yakni penyalahgunaan  keadaan. Pemasalahan  yang diakat dalam penelitian ini adalah sebagaimanan  berikut  Bagaimana  Kajiaan Misbruik Van Omstandigheden terhadap
Klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention dalam Perjanjian
Kerjadi Perusahaan.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dipakai  oleh  penulis  adalah penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dipakai oleh penulis.(Soetandyo;2002)  Pada  metode  yuridis normatif  yang  dilakukan  penulis  terdapat  segi yuridis  normatif.  Segi  yuridis  terletak  pada penggunaan pendekatan konseptual ( conceptual
approach ).  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki, pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang- undang  dan  regulasi  yang  bersangkut    paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.(Peter;2006)
Sedangkan  dari  segi  normatif    dalam penelitian  ini  adalah  acuan  yang  digunakan peneliti  untuk  menganalisa  permasalahan  yang ada  yaitu  ketentuan-ketentuan  peraturan  hukum nasional yang diberlakukan di  Indonesia.Menurut Peter  Mahmud Marzuki pendekatan yang demikian  dikenal  dengan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  pendekatan  yang  merujuk pada prinsip-prinsip atau asas-asas atau pandangan-pandangan  sarjana  ataupun  doktrin- doktrin hukum.Pendekatan ini dilakukan manakala  tauran  hukum  yang  ada  belum  atau tidak  mengatur  mengenai  permasalahan  yang dihadapi.  Peneliti  dalam  penelitiannya  tidak mengkaji  aspek  terapan  atau  implementasi, sehingga  penelitian  ini  dikenal  dengan  penelitian hukum  normatif  yang  sering  disebut  “penelitian hukum  dogmatik”  atau  “penelitian  hukum teoritis”  ( dogmatic  or  theoretical  law  research ). (Abdulkadir;2004).

## PEMBAHASAN

## 1. Indikator  Penyalahgunaan  Keadaan dalam Pelaksanaan Perjanjian
Menurut  doktrin  dan  yurispudensi,  ternyata perjanjian  yang  mengandung  cacat  kehendak tetap  mengikat  para  pihak  selama  tidak dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal
1321  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  jika didalam  perjanjian  terjadi  kekhilafan,  paksaan, atau  penipuan  maka  perjanjian  tersebut  terdapat cacat sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.Penyalahgunaan keadaan yang
berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian.Salah  satu  pihak  menyalahgunakan keadaan  yang  mengakibatkan  pihak  lawan janninya  tidak  dapat  menyatakan  kehendaknya secara bebas. Van Dunne membedakan penyalahgunaan  menjadi  2  unsur,  yaitu  sanagt merugikan salah satu pihak (dari segi isinya) dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain pad saat  terjadi  perjanjian  (dari  segi  terjadinya perjanjian).
Kedua  unsur  tersebut  menimbulkan  dua sifat perbuatan, yakni yang bersumber keunggulan  ekonomi  dan  keunggulan  kejiwaan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Persyaratan  penyalahgunaan  keunggulan ekonomi
a) Satu  pihak  harus  memiliki  keunggulan ekonomi terhadap yang lain
b) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian
2. Persyaratan penyalahan keunggulan psikologis atau kejiwaan a) Salah satu pihak melakukan
penyalahgunaan  ketergantungan  relative seperti  hubungan  kepercayaan  istimewa antara  orang  tua  –  anak,  suami  –  istri, dokter - pasien. Dst.
b) Salah  satu  pihak  menyalahgunaakan keadaan  jiwa  yang  istimewa  dari  pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa,
tidak  berpengalaman,  gegabah,  kurang pengetahuan,  kondisi  badan  yang  tidak baik, dst.
Berangkat dari beberapa teori serta  yurispudensi tersebut penulis melakukan indikator penyalahgunaan  keadaan  dalam  beberapa  aspek, yakni:
1. Aspek  posisi  para  pihak  dalam  Fase kontraktual
Sumber kewajiban kontraktual, yaitu bertemunya  kehendak  ( convergence  of  the wills ) yang merupakan perwujudan kebebeasan  berkehendak  ( free  will )  para pihak  yang  membuat  kontrak.  Menurut Niewenhuis  dalam  sebuah  kontrak  timbal balik, kualitas sebuah prestasi akan dijustifikasi  oleh  tertib  hukum.  NAmun demikian, kontrak harus segera “ditolak” jika kedudukan faktual satu pihak terhadap pihak lainya lebih kuat karena dapat mempengaruhi cangkupan  muatan  isi  ataupun  maksud  dan tujuan kontrak. (Syariffudin;2008)
Posisi  ataupun  keadaan  para  pihak  sebelum mencapai sebuah kesepakatan berperan besar dalam menetukan terjadi-tidaknya penyalahgunaan  keadaan  dalam  perjanjian tersebut.Posisi  tersebut,  yaitu  keunggulan secara  ekonomis  dan  keunggulan  secara psikologis. Van dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan kewajiban sebagai berikut :
a) Syarat  untuk  penyalahgunaan  secara ekonomi:
1) Salah satu pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki keunggulan
ekonomi  terhadap  pihak  lain  yang menjadi lawanya
2) Pihak lain yang menjadi lawan bperjanjian terpaksa harus mengadakan perjanjian
b) Syarat  untuk  penyalahgunaan  secara psikologis :
1) Salah satu pihak melakukan penyalahgunaan ketergantungan
relative seperti  hubungan kepercayaan istimewa  antara  orang  tua  –  anak, suami – istri, dokter - pasien. Dst.
2) Salah  satu  pihak  menyalahgunaakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan,  seperti  adanya  gangguan  jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dst.
Faktor-faktor penyalahgunaan keadaan, yaitu pada  waktu  menutup  perjanjian,  salah  satu pihak berda dalam keadaan terjepit karena :
a) Adanya  keadaan  ekonomi  yang  menekan, seperti kesulitan ekonomi yang mendesak
b) Adanya  hubungan  atasan  dan  bawahan, keunggulan  ekonomi  pada  salah  satu pihak,  seperti  hubungan  majikan  dengan buruh,  orangtua  atau  wali  dengan  anak yang belum dewasa;
c) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan
d) Perjajian  tersebut  mengandung  hubungan yang  timpang  dalam  kewajiban  timbal balik  diantara  para  pihak  (prestasi  yang tidak  seimbang),  seperti  pembebasan majikan dari kewajiban menanggung
resiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;
e) Kerugian  yang  sangat  besar  bagi  salah satu pihak.
Persyaratan terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan sebagai berikut :
a) Terdapat  keadan  istimewa  ( bijzonedere omstandigheden) seperti keadaan darurat, katergantungan,  ceroboh,  jiwa  yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
b) Terdapat suatu keadaan nyata ( kenbaarheid ).  Diisyaratkan  bahwa  salah satu  pihak  mengetahui  atau  semestinya mengetahui bahwa karena keadaan istimewa  pihak  lain  tergerak  hatinya untuk menutup suatu kontrak.
c) Terdapat penyalahgunaan ( misbruik ),
dalam  arti  salah  satu  pihak  telah melaksanakan kontrak, walaupun dimengaetahui  atau  sehrusnya  menegerti bahwa seharunya dia tidak melakukanya.
d) Terdapat hubunan kausal (causal verband) dimana  kontrak  tersebut  tidak  akan disepakati tanpa menyalahgunakan keadaan tersebut.
Dalam hal terjadi ketidak seimbangan akibat ketidaksetaraan posisi parapihak yang membuat kontrakyang menimbulkan gangguan  terhadap  muatan  isi  kontrak diperlukan  intervensi  negara  (pemerintah) dalam menegaskan asas keseimbangan dalam hubungan hukum kontraktual tersebut.
2. Aspek Formulasi Perjanjian Keidakseimbangan dalam berkontrak
sebagaimna telah disebutkan  sebelumnya,
yang menjadi penyebabnya adalah kelebihan ekonomis,  yang  lemah  memiliki  posisi bergantung  sehingga  untuk  mendapatkan prestasi  tertentu  yang  sangat  dibutuhkan,  ia terpaksa  harusbersedia  meneriama  janji  dan klausula-klausula  yang  sangat  merugikan dirinya.  Posisi  finasial  mendesaknya  berbuat seperti  itu.  Karena  posisi  tawar  yang  lemah, biasanya  salah  satu  pihak  akan  selalu menerima  isi  perjanjian  bahwkan  terkadang tidak  membacanya  secara  menyeluruh  atau bahkan  tidak  dilibatkan  dalam  penyusunan klausula-klasula  dalam  kontak  maupun perjajian tersebut. Akibatnya, terdapat beberapa klausula perjanjia yang tidak masuk akal  atau  tidak  patutu  dan  bertentangan dengan perikemanusian.
Perjanjian tidak seimbang tersebut
mengandung  hubungan  yang  timpang  dalam kewajiban  timbal  balik  dianatara  para  pihak (prestasi yang seimbang). “ketidak seimbangan  prestasi  yang  sangat  mencolok” itu sendiri tidak membuat perjanjian tersebut menajdi  bertentangan  dengan  kesusilaan, tetapi  perjanjian  ini  dianggap  menjadi bertentangan  dengan  kesusilaan  atas  dasar keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut, seperti adanya penyalahgunaan  keadaan.  Dengan  demikian, masalanya  bukan  “sebab”  yang  terlarang,
tetapi cacat dalam kehendak, cara”memaksakan” persetujuan yang
disalahgunakan.
Indikator terjadinya penyalahgunaan kekuasaan  ekonomi  dalam  suatu  perjanjian adalah sebagai berikut :
a) Adanya  syarat-syarat  yang  diperjanjikan, yang  sebenarnya  tidak  masuk  akal  tau tidak  patut  dan  bertentangan  dengan perikemanusian.
b) Tampak  atau  ternyata  pihak  debitur berada dalam situasi tertentu
c) Terdapat  keadaan  bagi  debitur  tidak  ada pilihan  lain  kecuali  mengadakan  kontrak dengan syarat-syarat memberatkan.
d) Nilai  dari  hasil  kontrak  tersebut  sangat tidak seimbang, jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik para pihak.
Menyikapi  berbagai  ketidak  seimbangan yang  sering  terjadi  dalam  suatu  kontrak sebagiman  diuraikan  diatas  tentu  diperlukan pemahaman  obyektif  dalam  menilai  isi kontrak,  terutama  terkait  deangan  klausula- klausula  kontrak  yang  dianggap  berat sebelah.Kehati-hatian  juga  diperlukan  agar tidak  sembarangan  menyatakan  klausula- kontrak  tersebut  tidak  seimbang  atau  berat sebelah  danya  karena  semata-mata  teks gramtikal substansi kontrak tersebut.
3. Aspek Moralitas
Aspek  moralitas  memberikan  nuansa  itikad baik,  kewajaran,  serta  keadilan,  pada  setiap perikatan yang lahir dari perjanjian.Sementara itu,  aspek  yurudis  menerbitkan  jaminan- jaminan  kepastian  hukum  atas  berbagai komponen pembentukan, keabsahan, pelaksanaan,  serta  upaya-upaya  bagi  para pihak untuk menegakkan hak dan kewajiban
yang terbit dari kesepakatan mereka. Seyogyanya  aspek  moralitas  dalam  hukum kususnya  dalam  konteks  kontrak  tidak  hanya bermakna  moralitas  aturan,  tetapi  juga moralitas perilaku dalam berhukum. Moralitas merujuk  pada  nilai-nilai/prinsip-prinsip  yang seharunya  ada  dan  wajar  dalam  mengelola hukum  sebagai  milik  public.Ketika  hukum dibuat serampangan dan mengabaikan kepentingan  umum,  seringkali  kita  merasa
terusik.Itulah masalah moralist
hukum.Moralitas  hukum  tidak  individual  dan menjadi urusan batin orang per orang.Moralitas hukum merupakan kewajaran-kewajaran publik tentang
bagaimana seharusnya hukum dikelola sebagai  tatanan  publik  (baik  isi  maupun pelaksanaanya).
Aspek  moralitas  ini  erat  kaitanya  dengan kepantasan  dan  kepatutan.Dalam  hukum kontrak  modern,  moralitas  menjelma  menjadi kewajiban  umum  yang  dikenal  sebagai  itikad baik.Erat hubungannya dengan asas kebebasan  berkontrak  yang  mengandung makna  bahwa  kontrak  adalah  hasil  keinginan bebas  para  pihak  sehingga  kontrak  tersebut dianggap sebagai manifestasi dari
kemampuan  para  pihak,  yang  menjadi  dasar para pihak menetukan hukumnya sendiri.Namun dalam melaksanakan keinginan  bebas  tetap  perlu  berlandakan dengan  itikad  baik  sehingga  kententuan kontrak  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum.
Penjelasan  diatas  seuai  dengan  ketentuan Pasal  1337  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa  kontrak  tidak  boleh  bertentangan dengan  prinsip  ketertiban  umum.Jika  ada klausula  kontrak  yang  snagat  berat  sebelah, apalagi  digunakan  secara  masal  seperti kontrak  kerja,  klausula  atau  kontrak  yang berat  sebelah  tersebut  sudah  dianggap bertentangan dengan ketertiban umum ( public policy ).
Berdasarkan penjabaran diatas maka indikator penyalahgunaan  keadaan  dapat  diringakas sebagaimana berikut :
Aspek posisi para pihak dalam Fase kontraktual Aspek Formulasi Perjanjia n Aspek Moralitas - Penyalahgunaa n keunggulan secara ekonomi
- Penyalahgunaa n keunggulan secara psikologis - Adanya klausula perjanjian yang tidak masuk akal atau tidak patut - Adanya pembagian keuntunga n, beban prestasi dan resiko yang tidak layak - bertentangan dengan kerasionalan dan kepatutan
- bertentangan dengan nilai- nilai kewajaran publikatau kebiasaan- kebiasaan yang selamanya diperjanjiaka n
2.  Analisis  Penyalah  gunaan  Keadaan dalam  Pelaksanaan  Kalusula  Pembatas Kepemilikan  atas Employe  Invention dalam Perjanjian Kerja
Invensi adalah ide inventor yang dituangkan  ke  dalam  suatu  kegiatan  pemecahan masalah  yang  spesifik  di  bidang  teknologi  yang berupa  produk  atau  proses  atau  penyempurnaan dan  pengembangembangan  produk  atau proses. Pengaturannya pada Pasal ayat 1 ayat 2  Undang-
undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah ide  inventor  yang  dituangkan  ke  dalam  suatu kegiatan  pemecahan  masalah  yang  spesifik  di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk  atau proses.
Berdasarkan  dengan  pengertian  diatas maka  produk  invensi  adalah  ide  inventor  yang digunakan  untuk  memecahkan  masalah  spesifik di  bidang  taknologi  berupa  produk  atau  proses atau  penyempurnaan  dan  pengembangan  baik yang  dipatenkan  ataupun  tidak.  Pertimbangan tertentu dapat menyebabkan orang tidak memantenkan invensinya.Invensi dalam terlahirnya  bisa  digolobongkan  menjadi  2  (dua) yaitu  invensi  yang  lahir  dari  inventor  yang bekerja  secara  individu  dan  inventor  yang berkerja secara kelompok. Inventor yang bekerja secara kelompok terdiri dari lebih dari satu orang yang  membuat  kesepakatan  untuk  membuat suatu penemuan, dan inventor kelompok tersebut merupakan peneliti yang terikat status hubungan kerja.
Pada  inventor  kelompok  berdasarkan hubungan kerja juga dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara  lain:  invensi  yang  dihasilkan  oleh  dosen dari suatu perguruan tinggi, Pegawai dari sebuah instansi  pemerintah,  atau  Karyawan  dari  sebuah Perusahaan. Invensi yang lahir dari para inventor dalam  hubungan  kerja  tersebut  yang  akan  kita sebuat  dengan employee  invention. Tetapi  pada penulisan  ini  akan  lebih  berbicara  mengenai inventor dari sebuah Perusahaan. Penemuan atau invensi  yang  dihasilkan  oleh  penemu  atau inventor yang bekerja pada perusahaan itulah
yang disebut employeeinvention .Pengertian Employee  Invention juga  dapat  dilihat  dalam Invention  Promotion Act  Republik  Korea,  yaitu “ an  invention  that  an  employee,  executive  of  a corporation,  or  public  official  makes  in connection  with  his/her  duties,  where  it  falls within  the  scope  of  business  of    the    employer, the corporation, the State, or the competent local government and the activities that have led to the invention fall within the present or past duties of the employee .”
Sedangkan pemahaman Pelaksanaan Klausula  Pembatas  Kepemilikan  atas Employe Invention adalah  klausula  dalam  perjanjia  kerja yang  didalamnya  menyatakan  bahwa  segala hasil  penemuan  dan  karya  tulis  yang  dihasilkan penerima  kerja  selama  bekerja  di  perusahaan akan  menjadi  milik  pemberi  bekerja.  Contoh klausula  pembatas  kepemilikan  atas Employe Invention adalah sebagai berikut :
“Semua  hasil  pekerjaan  yang  dilakukan Penerima  Kerja  selama  hubungan  kerja  ini berlangsung,  termasuk  di  dalamnya  temuan- temuan  dan  karya  cipta  lainnya  adalah  milik Pemberi Kerja, dengan demikian Pemberi Kerja berhak  atas  setiap  hak  milik  intelektual  yang melekat  pada  hasil  pekerjaan  sesuai  dengan yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku”
Gambaran  pelaksanaan  perjanjian  kerja dengan Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan  atas Employe  Invention apabila  di analisis dengan indikator penyalahgunaan keadaan  sebagaimanan  sebelumnya  dijelaskan sebagai berikut : Pertama, Aspek posisi para
pihak dalam Fase
kontraktualterkait Penyalahgunaan keunggulan secara ekonomi dan /atau Penyalahgunaan keunggulan secara psikologis.Dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas
Employe Invention adalah  Penyalahgunaan  keunggulan secara  ekonomi.Hal  tersebut  dapat  dijelaskan berdasar  fakta  bahwa  posisi  perjanjian  kerja adalah hubungan antara majikan dan buruh yang mana  salah  satunya  memiliki  keunggulan ekonomi (pemberi kerja) terhadap pihak lainnya (penerima  kerja).Kondisi  tersebut  di  perkuat dengan format perjanjian baku terhadap perjanjian  kerja  yang  selama  ini  kita  tahu,  yang mana  biasanya  pemberi  kerja  telah  menyiapkan format  perjanjian  yang  diberlakukan  secara masal tampan memberikan kesempatan bernegosiasi  mengenai  isi  perjanjian  dengan penerima  kerja.Berdasarkan  hal  tersebut  dapat diartikankedudukan penerima kerja dalam posisi hanya  dapat  menerima  ketentuan-ketentuan pejanjian kerja yang diberikan pemberi kerja.
Kedua,  Aspek  Moralitas  bertentangan dengan  kerasionalan  dan  kepatutan  dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran  publik / kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjiakan.Dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas  Kepemilikan  atas Employe  Invention adalahkerasionalan dan kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran  publik / kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjiakan.Hal  tersebut  dapat  dijelaskan lebih  jelas  melalui  teori  yang  dikemukan  kan oleh  John  Locke.Menurutnya,  setiap  orang memiliki   dirinya  sendiri   dan   oleh  karena  itu
memiliki apa yang ia kerjakan. Ketika seseorang bekerja,  maka  pekerjaan  yang  dilakukannya  itu menyatu  dengan  objek  yang  dikerjakannya dengan  demikian  objek  tersebut  menjadi  milik orang  itu.Teori  ini  dikenal  dengan  “teori kepemilikan  atas  dasar  kerja”  ( labor  theory  of property ).Locke beranggapan bahwa hak perorangan  atas  benda  sebagai  kondisi  alamiah manusia.(John;1943)  sehingga  bila  didasarkan pada penjelasan teroti tersebut dapat disimpulakan  bahwa  pengaturan  terkait  klausula pembatas  kepemilikan  atas Employe  Invention tidak  masuka  akal  dan  bertentangan  dengan  hak asasi manusia.
Ketiga, Aspek Formulasi Perjanjian Adanya  klausula  perjanjian  yang  tidak  masuk akal atau tidak patut dan/atau Adanya pembagian keuntungan, beban prestasi dan resiko yang tidak layak.Dalam  Pelaksanaan  Klausula  Pembatas Kepemilikan  atas Employe  Invention adalah adanya  pembagian  keuntungan,  beban  prestasi dan  resiko  yang  tidak  layak.Menambahkan pendapat  John  Locke  terkait  “teori  kepemilikan atas  dasar  kerja”  Oliver  Wendell  Holmes menambahkan dalam penjelakan bahwa Kepemilikan  atas  benda  memiliki  dua  aspek fundamental. Aspek pertama adalah penguasaan, yang  dapat  dipahami  sebagai  kendali  atas sesuatu sumber daya atas dasar ketidakmampuan praktis  orang  lain  untuk  mengubah  keadaan tersebut.  Aspek  kedua  adalah  hak,  yang merupakan  ekspektasi  agar  orang  lain  mengakui pengendalian  atas  sesuatu  sumber  daya,  bahkan ketika  sumber  daya  tersebut  tidak  berada  dalam penguasaan seseorang tertentu. Sehingga  dapat
diketahui bahwa pelaksnaaan formulasi perjanjian  pekerjaan  dengan  klausula  pembatas adanya  pembagian  beban  prestasi  dan  resiko yang  tidak  layak  antara  pemberi  kerja  dan penerima kerja.
Kondisi  ysng  dipaparka  diatas  disebakan pula  karena  di  Indonesia  tidak  memiliki pengaturan  secar  khusus  berkaitan  dengan penyalahgunaan  keadaan,  tetapi  terdapat  suatu aturan  yang  dapat  digunakan  sebagai  tolak  ukur penerapan,  yakni Woeker  Ordonantie tahun 1938. Aturan ini pertama kali diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Staatsblaad tahun  1923  Nomor  524  yang ditujukan  untuk  menyelesaikan  permasalahan mengenai  lintah  darat  pada  masa  itu.  Secara etimologi (asal mula istilah), Woeker Ordonantie berarti  undang-undang  yang  mengatur  bunga yang terlalu tinggi, atau secara konotatif dikenal dengan  bunga  lintah  darat.Didalamnya  secara umum  mengatur  hak  dan  kewajiban  yang  tidak seimbang. (Badrulzaman;1994)
Dasar  pemberlakuan  W oeker  Ordonantie ini  adalah  Pasal  I  aturan  Peralihan  Undang- Undang  Dasar  1945  Hasil  Amandemen  yang menyatakan  bahwa  segala  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  masih  tetap  berlaku  selama belum  diadakan  yang  baru  menurut  undang- undang dasar ini sehingga dalam hal ini W oeker Ordonantie masih  tetap  berlaku  karena  belum ada peraturan yang baru. Pasal konkret mengatur penyalahgunaan  keadaan  adalah  Pasal  W oeker Ordonantie . Pasal ini menyatakan bahwa apabila antara  kewajiban  para  pihak  sejak  permulaan terdapat perselisihan harga, akan  muncul
keadaan  ketidakseimbangan  yang  melampaui batas  ( Buitensporing). Hakim  atas  permintaan yang dirugikan atau juga secara ex officio (Karen jabatan)  dapat  mengurangi  kewajiban  salah  satu pihak  atau  menyatakan  batal  kontrak,  kecuali dapat  diteriama  bahwa  pihak  yang  dirugikan dapat  menduga  akibat  perikatan  yang  mereka buat  dan  mereka  tidak  bertingkah  gegabah  atau dalam  sebuah  kecerobohan,  itu  pengalaman  dan dalam keadaan darurat.
Tolak  ukur  dalam  menilai  terjadinya penyalahgunaan  keadaan  tidak  semata  –mata hanya dengan membaca kontrak secara gramatikal, tetapi focus perhatian juga ditujukan pada kesetaran yang terkait dengancara pembuatan  kontrak  dan  tidak  pada  akhir  dari prestasi  yang  dimaksud.  Sama  halnya  pada perjanjian  kerja  dimana  selain  gramatikan  nya sendiri  sudah  menjelaskan  bahwa  pekerja  akan kehilangan  hak  milik  atas  barang  temuannya, selain itu kesetaraan dalam pembentukan kontrak tidak  terpenuhi  karan  seperti  yang  kita  tahu bahwa  perjanjian  kerja  berbentuk  perjanjian baku.

## KESIMPULAN

## Simpulan
Berdasar bahasan yang diuraikan sebelumnya maka penulis akan menarik kesimpulan  sebagai  berikut  :  Pertama,  Asumsi kebebasan  berkontrak  merupakan  keseimbangan posisi  tawar  menawar  para  pihak  sehingga kesepakatan  yang  dicapai  merupakan  hasil  dari kehendak  bebas  masing-masing  pihak  tanpa  ada paksaan. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah
kehendak  baru  belum  diatur  secar  jelas  di KUHPerdata. Namun hal tersebut dapat diidentifikasi  dengan  memeperhatikan  tiga  aspek tolak  ukur,  yakni  :  Aspek  posisi  para  pihak  pada fase  prakontraktual,  aspek  formulasi  perjanjian, aspek  moralitas.  Kedua,  Pelaksanaan  Klausula Pembatas  Kepemilikan  atas  Employe  Invention telah  memenuhi  tiga  aspek  tolak  ukur  tersebut sihingga  dapat  disimpulakan  bahwa  pelaksanaan perjanjian  kerja  yang  didalamnya  menagatur mengenai  klausula  Pembatas  Kepemilikan  atas Employe  Invention  merupakan  perjanjian  yang cacat kehendak.

## Saran
KUHPerdata  dan  Undang-Undang  No  13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  perlu ditinjau  kembali  dan  menjalani  perombakan- perombakan termasuk mengakomodasi pengaturan  mengenai  penyalahgunaan  keadaan dalam  hukum  perjanjian  dan  perjanjian  kerja dimasa mendatang, mengingat persoalan- persoalan yang berkembang sangatlah pesat.

## Daftar Pustaka
Buku Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum (Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti,
2004),
Abdulkadir  Muhamad. Hukum  Ekonomi  Hak kekayaan  Intelektual .(Bandung  :  PT  citra Aditya Bakti, 2001) Elly Erawati dan Herlien Budiono,  2010, Penjelasan  Hukum  Tentang Kebatalan Perjanjian , National Legal Reform Program, Jakarta,
Azikin, Zainal, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementrian Hukum  dan  HAM  RI.  2013. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
Hukum Kontrak. Direktorat Riset dan Kajian Strategis, Institut Pertanian Bogor . 2010a Badrulzaman,  Maria  Darus.  1994. Aneka  Hukum Bisnis. Bandung : Alumni.
Budiono  Kusumohamidjojo,  2001,  Panduan
Untuk Merancang Kontrak, Jakarta Grasindo,
Direktorat  Riset  dan  Kajian  Strategis, Institut Pertanian Bogor . 2010a
F.X.  Djumialdji,  S.H.,  M.Hum, Perjanjian  Kerja Edisi  Revisi ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2005, Imam Soepomo, Pengantar Hukum
Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 1983, Gunawan  Wijaja,  2003, Perikatan  yang  Lahir dari  Perjanjian ,  Cet.1,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, .
Gunawi Kartasapoetra, 1985, Hukum Perburuhan di  Indonesia (Jakarta:  Pancasila  Sinar
Grafika
Herlien Budiono, 2006, Azas Keseimbangan Bagi
Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian  Berlandaskan  Azas-Azas  Wigati Indonesia,  alih  bahasa  Tristam.P.Moeliono Bandung; Citra Aditya Bakti,
Henry P.Panggabean,1991, Penyalahgunaan
Keadaan  (Misbruik  van  Omstandigheden) Sebagai  Alasan  (Baru)  Untuk  Pembatalan Perjanjian  (Berbagai  Perkembangan  Hukum Di Belanda), Liberty Jogyakarta,.
Hutang, Arie S., Djasadin Saragih, Mariam Daruz Badrulzaman,  Omar  Ishananto,  Paul  H. Brietzke,  Purwahid  Patrik,  Rehngena  Purba, Sri redjeki hartono. 1988. Hukum Kontrak di Indonesia. Jakarta : ELIPS.
John  Locke, Two  Treatises  of  Civil  Government .
(London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1943).
J. Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung,
Khairandy,  Ridwan.  2004. Itikad  Baik  dalam Kebebasan  Berkontrak. Jakarta  :  Program Pascasarjana FH Universitas  Indonesia.
Kotler
dan
Keller,2007. Manajemen
Pemasaran , Edisi  12,  Jilid  1,  Jakarta: PT.Indeks.
Morintoh,  Rinaldi.  2006.  “KEdudukan  kontrak
Baku yang dibuat BUMN dalam Hubungannya dengan Penyalahgunaan
KEadaan serta Prospek Penerapanya di Masa Mendatang.  Tesis  Magister  Kenotariatan
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Halaman 88
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .
(Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media  Group 2006),
Roger LeRoy Miller dan Gayland A. Jentz,
Businnes Law Today,
Ridwan  Khairandy,  2009, Hukum  Kontrak Indonesia  dalam  Prespektif  Perbandingan ,
FH UII Press, Yogyakarta,
Rosa  Agustina,  2012, Hukum  Perikatan  (Law  of Obligations)  Seri  Unsur-unsur  Penyusun Bangunan  Negara  Hukum, Pustaka  Larasan,
Denpasar,
Sutan Remy Sjahdeini, 2003, Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam
Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia , Institut Bankir Indonesia, Jakarta,
Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum  Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya ( Jakarta : ELSAM&HUKA, 2002)
Syarifuddin  Muhammad. Hukum  Kontrak  : Memahami Kontrak dalam PRespektif Filsafat,  Teori,  Dogmatik  dan  Praktik Hukum  (seri  Pengayaan  Hukum  Perikatan).
Bandung : Mandar Maju.
W.Friedman,  1960,  Legal  Theory,  Fourth Edition,London, Steven & Sons Limited.

## Aturan
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Undang-Undang  No  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang  No.  13  Tahun  2016  tentang Paten
Article 2 (2) Korean Invention Promotion Act.
Internet
http://topihukum.blogspot.co.id/2013/06/teliti- perjanjian-sebelum-tanda-tangan.html Diakses pada tanggal 15 Februari 2017. Pukul 10.26 WIB