## PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PRAKTIK KAWIN
KONTRAK DI KAWASAN BUKIT CIPENDAWA,
CIANJUR JAWA BARAT
Yuliana Indah Sari a a Universitas Islam Riau, Email: yulianaindahsari@law.uir.ac.id
Naskah diterima: 17 Maret 2024; revisi: 20 Maret 2024; disetujui: 1 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.88

## Abstrak:
Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  korban praktik  kawin  kontrak  dan  peran  pemerintah  dalam  menanggulagi  praktik  kawin kontrak  yang  terjadi  di  Kawasan  Bukit  Cipendawa,  Cianjur,  Jawa  Barat.  Perlu diketahui penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yakni penelitian tersebut akan diolah dengan dikelompokkan  sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti  dengan  cara  mendeskripsikan atau  menggambarkan,  kemudian  dibandingkan  antara  data  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  atau  pendapat  para  ahli  hukum  serta  dalam pengambilan kesimpulan menggunakan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal  yang  bersifat  umum  ke  hal-hal  yang  bersifat  khusus.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  pembahasan  dapat  ditarik  dua  kesimpulan.  Pertama,  perlindungan hukum  bagi  korban  kawin  kontrak  dapat  mengajukan  kepada  Komnas  Perempuan, Komnas Perempuan sebatas memantau bagaimana kasus tersebut ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di Pemerintah dan di masyarakat memenuhi hak-hak  korban,  dikarenakan  komnas  perempuan  tidak  memiliki  mandat  untuk melakukan  penyelidikan  bersifat  pro  justicia.  Kedua,  peran  pemerintah  dalam mengatasi kawin kontrak di Cianjur Jawa Barat ialah dengan  membentuk Peraturan Bupati  No.  38  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  Kawin  Kontrak,  secara  praktek peraturan tersebut tidak memiliki kekuatan yang memaksa bagi masyarakat, karena tidak ada sanksi yang tegas.
Kata Kunci: Kawin Kontrak; Perjanjian, Perkawinan

## LATAR BELAKANG
Secara  umum,  ada  empat  makluk  yang  ada  di  muka  bumi  ini,  yaitu  alam, tumbuhan,  binatang,  serta  manusia.  Manusia  ialah  makhluk  sempurna  yang diciptakan oleh  Allah  SWT,  hal ini dijelaskan  dalam  surah  At-Tin ayat 4  dikatakan : “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya”. Manusia diberikan  hawa  nafsu,  serta  akal  budi,  sebagai  pembeda  dengan  makhluk  lainnya. Akal  dan  budi  memiliki  dua  istilah  yang  berbeda,  akal  adalah  kemampuan  berfikir manusia, sedangkan budi ialah bagian dari kata hati yang berupa panduan akal dan perasaan, yang membedakan baik buruk sesuatu.
Dalam pemikiran Al Farabbi melalui karyanya “Risalah fi al-Tanbih ‘Ala Subuli al- Sa’adah”,  ia  mengatakan  bahwa  akhlak  itu  memiliki  tujuan  untuk  mendapatkan kebahagiaan    sebagai tujuan  tertinggi  yang diinginkan  atau  diusahakan  oleh  setiap manusia.  Menurut  Al-Farabi,  akhlak  yang  baik  ataupun  yang  tercela  bisa  didapat dengan  mumarasah  (pembiasaan).  Akhlak  terpuji  dapat  diperoleh  melalui  adat kebiasaan,  yakni  dengan  melakukan  suatu  aktivitas  secara  berulang-ulang  dalam waktu lama dan dalam masa berdekatan.
Abraham  Maslow  Ahli  Psikologi,  kebutuhan  manusia  dibedakan  kepada  lima tingkat,  pertama  :  kebutuhan  fisiologis,  kebutuhan  ini  menjadi  kebutuhan  dasar, primer,  serta  vital.  Seperti  :  kebutuhan  makan,  pakaian,  tempat  tinggal,  kebutuhan seks, dan sebagainya. Kedua : kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, seperti: terbebas  dari  rasa  takut,  bahaya.  Ketiga  :  kebutuhan  social,  seperti  berinteraksi, menjalin  kerja  sama  dengan  orang  lain.  Keempat  :  kebutuhan  akan  penghargaan, seperti  :  jabatan,  status,  pangkat.  Kelima  :  kebutuhan  dan  aktualisasi  diri,  seperti  : memaksimalkan potensi-potensi bakat, kreativitas, dll. 1
Pernikahan  dianggap  sebagai  kebutuhan  mendasar  bagi  umat  manusia sebagai kebutuhan fisiologis, perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal (1) dikatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaes a”. 2
Namun  dalam  prakteknya  banyak  ditemui  perkawinan  dilakukan  bukan  atas dasar untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Mahaesa, melainkan hanya sebagai pilihan untuk mendapatkan keuntungan dengan
1 Teuku Muttaqin Mansur, dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Bemuatan General Education. Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2020.
2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
cara yang instan, yakni dinamakan kawin kontrak. Praktik kawin kontrak yang terjadi di  Kawasan  Villa  di  Cianjur  Jawa  Barat  pada  tahun  2021,  banyak  dilakukan  oleh pelancong arab, dan ia menyebutnya dengan sebutan “hadiqah zay jannah” (taman seperti  surga). Pelancong arab di kawasan ini sering diistilahkan dengan panggilan onta, dan ini merupakan gelar untuk pelancong arab yang telah melekat dikalangan masyarakat Cisarua dan sekitarannya. 3
Permasalahan  praktik  kawin  kontrak  yang  terjadi  di  Kawasan  Villa  di  Cianjur Jawa Barat pada tahun 2021, menjadi perhatian masyarakat karena terang-terangan dilakukan, hal ini sangat penting untuk dijadikan pembahasan karena marak dilakukan di  lingkungan  masyarakat  Indonesia  dikarenakan  berbagai  hal  yang  melatar belakangi.
Penelitian  ini  diambil  dari  kasus  yang  terjadi  di  Kawasan  Bukit  Cipendawa, Cianjur,  Jawa  Barat  pada  tahun  2021  yang  mana  praktik  kawin  kontrak  terang- terangan dilakukan  dikawasan  tersebut.  Perkawinan  Kontrak  banyak  menimbulkan mudharat saja, dan faktor ekonomilah yang menjadikan perkawinan kontrak sebagai mata pencarian untuk mendapatkan uang dengan instan, tentu perempuan sebagai pihak  yang  dirugikan  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebab  bermula  dari kawin  kontrak  terjadilah  kekerasan  terhadap  perempuan.  Untuk  itu  tujuan  dari penelitian ini ialah agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban praktik kawin  kontrak,  serta  dapat  mengetahui  peranan  pemerintah  dalam  menanggulagi praktik kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  konsep  penelitian  normatif,  penelitian  normatif berfokus  pada  aturan-aturan  atau  kaidah-kaidah  maupun  asas-asas  hukum  yang bersumber pada pendapat ahli-ahli, doktrin serta berbagai macam produk hukum yang sifatnya  untuk  meregulasi permasalahan  yang  akan  dibahas.   Penelitian ini  bersifat deskriptif,  dengan  tujuan  dapat  menggambarkan  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu  secara  teliti  serta  menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara  suatu  gejala dengan gejala lain dalam  masyarakat. 4 Penelitian ini juga  mengangkat kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang kemudian dikaji menggunakan hukum normatif dengan
3 Zikran  Amnar,  “Analisis  Perkawinan  Kontrak  Menurut  Perspektif  Undang-Undang  (Studi  Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor”), Al Ikhtisar Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 1, no. 1, pp. 35, 2020, https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/20.
4 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2020.
menggabungkan komponen-komponen standarisasi hukum yang kemudian dikaitkan pada kasus tersebut. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yakni penelitian tersebut akan diaolah dengan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian dibandingkan antara data dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau  pendapat  para  ahli  hukum  serta dalam  pengambilan  kesimpulan  menggunakan  cara  deduktif  yaitu  penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Perlindungan hukum bagi korban praktik kawin kontrak
Permasalahan  praktik  kawin  kontrak  yang  terjadi  di  Kawasan  Villa  di  Cianjur Jawa Barat pada tahun 2021, menjadi perhatian masyarakat karena terang-terangan dilakukan, hal ini sangat penting untuk dijadikan pembahasan karena marak dilakukan di  lingkungan  masyarakat  Indonesia  dikarenakan  berbagai  hal  yang  melatar belakangi.
Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan berkaitan dengan penelitian ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muhyidin dan Navanya Gabriel Cuaca (2020).  Dalam  penelitian  ini  membahas  keabsahan  dan  berakhirnya  kawin  kontrak menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 lalu pembagian harta bersama akibat kawin  kontrak  jika  kontrak  berakhir,  kelebihan  dari  penelitian  tersebut  menjelaskan secara detail akibat hukum dari kawin kontrak dalam hal pembagian harta bersama, sedangkan kelemahannya tidak mencantumkan unsur-unsur perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian sebagai pondasi dalam hukum perjanjian di Indonesia. 5 Sedangkan dalam penelitian ini dijelaskan secara mendalam pondasi hukum perjanjian dalam hukum perdata
Selanjutnya  penelitian  oleh  Rizky  Febrianto  (2023)  dalam  penelitian  ini membahas  sejarah  dan  penyebab  perkawinan  kontrak  serta  perkawinan  kontrak dilihat  dari  sudut  norma  hukum  dan  norma  social.  Kelebihan  penelitian  tersebut menjelaskan  secara  mendalam  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberadaan  dan popularitas  perkawinan  kontrak,  sedangkan  kelemahannya  tidak  menjelaskan peranan  dari  pemerintah  dalam  menanggulangi  praktik  perkawinan  kontrak  di Indonesia,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  dijelaskan  secara  mendalam  tetang
5 Muhyidin dan Navanya Gabriel Cuaca,”Nikah Mutah (kawin kontrak) dalam perspektif hukum positif Indonesia serta akibat hukum atas harta perkawinan dan harta waris”, Diponegoro Private Law Review, Vol 7, no. 1 pp 732, 2020, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8180.
peranan  dari  pemerintah  dalam  menanggulangi  praktik  perkawinan  kontrak  di Indonesia. 6
Selanjutnya  penelitian  oleh  Siti  Desi  Hidayanti  (2023)  dalam  penelitian  ini membahas  pandangan  syiah  dan  sunni  pa da  Hadis  Mansukh  dalam  nikah  Mut’ah.
Kelebihan penelitian tersebut menjabarkan secara luas pandangan syiah dan sunni terkait  praktik  nikah  Mut’ah,  sedangkan  kelemahannya  penelitian  tersebut  hanya bertitik tolak pada pandangan Hadis Mansukh saja, sedangkan tidak dijabarkan dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 7
Fitrah  manusia  adalah  memiliki  ketertarikan  pada  lawan  jenisnya,  pada  sisi yang  lain  Allah  telah  memberikan  tuntunan  pernikahan  sebagai  jalan  resmi  untuk menyalurkan  fitrah  ketertarikan  terhadap  pasangan  jenis  tersebut.  Di  sinilah kebesaran  dan  kasih  Allah  ditampakkan  secara  nyata  kepada  kita,  dengan menciptakan  manusia  secara  berpasang-pasangan.  Fitrah  manusia  tersebut disakralkanlah dengan  hubungan  pernikahan  yang  sah  secara  hukum  agama  serta hukum negara. 8
Karena letaknya yang strategis dan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia menarik  banyak  wisatawan,  sebagian  datang  untuk  tujuan  bisnis  dan  sebagian lagi untuk  berlibur.  Bukan  hal  yang  aneh  juga  bagi  pengunjung  asing  untuk  menikah dengan penduduk lokal. Di Cianjur, Jawa Barat, dekat kawasan vila Bukit Cipendawa, fenomena  ini  terjadi  pada  tahun  2021.  Kasus  tersebut  menjadi  fenomenal  karena terang- terangan warga local mengakui melakukan kawin kontrak (kawin mut’ah).
Perkawinan kontrak atau disebut juga dengan perkawinan mut'ah adalah suatu fenomena  dimana  dua  calon  pengantin  menikah  dibawah  tangan  berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pernikahan ini tidak dilakukan di instansi yang berwenang karena dilakukan secara tertutup. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nikah kontrak ialah ilegal. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
6 Rizky  Febrianto,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kawin  Kontrak  Dalam  Hukum  Perdata  Dan  Norma- Norma  Yang  Berlaku”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Prima Vol.  6,  no.  2,  pp  336,  2023, https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/432.
7 Siti  Desi  Hidayanti,  “  Problematika    Hukum  Nikah  mut’ah  dalam  Perspektif  Hadis  Mansukh”, Al Mahkamah : Islamic Law Journal Vol. 1, no. 1, pp 26, 2023, https://al- mahkamah.my.id/index.php/i/article/view/6/4.
8 Cahyadi Takairawan, Wonderful Journeys For a Marriage Menyiapkan diri Menuju Pernikahan Suci. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017.
seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang maha Esa.”
Artinya  keabsahan  perkawinan  tidak  akan  diakui  secara  sah  apabila  tidak dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dalam hal ini, ketentuan agama dipahami tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki dua calon pengantin, mendapatkan persetujuan orang tua, membayar mahar,  dan  sebagainya  tetapi  juga  mencapai  tujuan  dasar  perkawinan,  yaitu menciptakan  kebahagiaan,  yang  didasarkan  pada  iman  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  dan  Mahakuasa.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  kontrak  tidak  sah  karena,  pada hakikatnya perkawinan tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi tujuan berdasarkan kepentingan finansial atau biologis saja, bukan ingin mematuhi perintah Tuhan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.
Sahnya  suatu  perkawinan  ditentukan  pada  terpenuhinya  syarat  dan  rukun perkawinan. Dalam hukum positif, rukun nikah terdapat pada Pasal 39 –44 Kompilasi Hukum Islam (HKI) yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, persetujuan, dan ijab kabul. Sementara itu, ketentuan syariat Islam diatur secara rinci, beberapa  perkawinan  yang  dilarang,  yakni  pernikahan  mut'ah,  syigar,  muhallil,  dan menikah dengan wanita yang sedang menjalani masa iddah atau lainnya. 9
Selain  itu,  kata  mut’ah  juga  mempunyai  arti  etimologis  yaitu  menikmati  atau bersenang-senang.  Perspektif  Syiah  mengartikan  perkawinan  mut'ah  sebagai perkawinan  yang  dilakukan  dalam  kurun  waktu  tertentu,  setelah  itu  perkawinan tersebut dianggap batal. Jika kita melihat motivasi utama perkawinan, maka  mut'ah dapat diartikan sebagai perzinahan yang pada akhirnya merugikan perempuan karena dalam  perkawinan  ini  perempuan  diperlakukan  seperti  barang  yang  dapat  ditukar dengan uang dan diperjualbelikan.
Kebanyakan  ulama  sepakat  bahwa  pernikahan  mut'ah  itu  haram.  Mereka menegaskan bahwa jika perkawinan ini dilaksanakan maka pernikahan tersebut tidak sah.  Pelaksanan  perkawinan  ini  tidak  sah  karena  perkawinan  tersebut  tidak  sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain mengenai pewarisan,  talak,  iddah,  dan  perkawinan.  Menurut  penuturan  Imam  Muslim  Sabroh yaitu :َ  "Rosulullah   Shollalâhu   'Alaihi   wa   Sallam   memerintahkan   kami   untuk melakukan mut'ah pada waktu Fathu Makkah, saat kami memasuki makkah kemudian
9 Kompilasi Hukum Islam
sebelum  kami  keluar  darinya  beliau  melarang  kami."  (HR.Muslim).  Namun  Nabi Shallallahu  'alaihi  wasallam  diriwayatkan  pernah  bersabda,  "Wahai  manusia, sesungguhnya  aku  telah  izinkan  kamu  mut'ah  dengan  wanita  sebelumnya.  Karena Allah melarangnya sampai akhir zaman, maka siapa pun yang mempunyai istri mut'ah harus menceraikannya. ”  (HR.Muslim  no.  1406,  Ahmad  3/404,  Thabrani  dalam  al- Kabir  no.  6536, al-Baihaqi 7/202, dan al-Darimi 2/140).
Ali  bin  Abi  Thalib  pun  meriwayatkan  bahwa  pada  masa  perang  khaibar Rasulullah  melarang  umatnya  untuk  melakukan  nikah  mut'ah  dan  makan  daging keledai.  Selanjutnya  Umar  bin  Khattab  r.a.  menekankan  bahwa  pernikahan  mut'ah dilarang sepanjang  masa kekhalifahannya. Selain itu, Baihaqi meriwayatkan bahwa ketika Ja'far bin Muhammad ditanya tentang pernikahan mut'ah, dia menjawab bahwa itu adalah jenis perzinahan. 10
Hukum  positif  di Indonesia,  khususnya  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974 Tentang  Perkawinan,  melarang  perkawinan  kontrak  (Nikah  Mut'ah)  karena  tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga. Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu akad atau kesepakatan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin dengan tujuan  terciptanya  keluarga  bahagia  selamanya  yang  dilandasi  keimanan  kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang menguraikan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat agar sah: 1. Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal. Syarat pertama  dan  kedua  dianggap  subjektif  karena  menyangkut  individu  pembuat perjanjian,  sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat  dianggap  objektif  karena menyangkut komponen objek perjanjian. Perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak dipenuhi. Perjanjian para pihak dapat dinyatakan batal jika tidak memenuhi  syarat  subjektif,  dan  dinyatakan  batal  demi  hukum  jika  tidak  memenuhi persyaratan objektif.
Pasal  1332  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa  segala  sesuatu  yang  dapat diperjanjikan  meliputi  seluruh  obyek  perjanjian  yang  berupa  barang-barang  yang
10 Yuli Hermawati, “Hikmah Larangan Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam ”, Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Islam Vol. 2, no. 1, pp 25, 2023,  https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5273.
dapat  diperdagangkan  atau  dibeli.  Sedangkan  perkawinan  kontrak  bertujuan  untuk menciptakan perkawinan yang berjangka waktu terbatas dan tidak dapat digolongkan sebagai objek perjanjian, karena hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai suatu barang  yang  dapat  diperdagangkan.  Jadi  jelas  perjanjian  mengenai  obyek  yang demikian  itu  secara  hukum  tidak  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yaitu  syarat objektif  yang  disebut  juga  dengan  suatu  hal  tertentu,  yang  mana  sesuatu  yang dijadikan
sebagai  objek  suatu  perjanjian  haruslah  jelas  dan  dapat  ditentukan  jenisnya. Syarat objektif berikutnya yang tidak dapat dipenuhi adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam kawin kontrak sangatlah bertentangan dengan  perjanjian  perkawinan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  Pasal  1337,  yang  dikatakan “ Suatu  sebab  adalah  terlarang  jika  sebab  itu dilarang oleh Undang-Undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. 11
Kawin kontrak dilarang menurut hukum islam yakni mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, dikatakan untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami;
b. Calon Isteri; c. Wali nikah;
d. Dua orang saksi dan;
e. ljab dan Kabul.
Kasus  kawin  kontrak  yang  terjadi  tahun  2021  di  kawasan  Bukit  Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat, pelaksanannya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan menurut hukum islam, perbedaan utamanya adalah bahwa saksi nikah kontrak adalah orang yang dibayar, yang biasanya diperankan oleh para calo kawin kontrak. Sementara itu, penghulu  dan  wali  nikahnya  juga  orang  bayaran,  dan  bukan  penghulu  resmi  dari Kantor Urusan Agama. 12
Tanggung jawab dan fungsi KUA ada sembilan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  34  Tahun 2016  Pasal  3  yang telah  diakui,  antara  lain  sebagai  berikut:  (1)  memberikan  pelayanan,  mengawasi,
11 Sukindar,  “Ketentuan  Pengaturan  Kawin  Kontrak  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Di  Indonesia”, Jurnal Legalitas Vol. 5, no. 1, pp 127-129, 2020, https://doi.org/10.31293/lg.v5i1.4751.
12
Edi Wahyono, “Terperangkap
Kawin Kontrak di Puncak”, https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210620/Terperangkap-Kawin-Kontrak-di-Puncak/ diakses pada tanggal 3 Maret 2024.
mencatat,  dan  melaporkan  pernikahan  dan  rekonsiliasi.  (2)  layanan  bimbingan keluarga Sakinah; (3) layanan bimbingan masjid; (4) layanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah; (5) pemeliharaan dokumen dan sistem informasi manajemen KUA  Kabupaten;  dan  (6)  penciptaan  statistik  dan  pedoman  umat  Islam.  (7) penyuluhan dan informasi keagamaan Islam; (8) layanan konseling zakat dan wakaf; dan (9) melaksanakan administrasi serta kerumahtanggaan KUA Kabupaten. 13
Dalam  praktiknya  banyak  wanita  menjadi  korban  dalam  perkawinan  kontrak, yang  sebelumnya  diiming-imingi  untuk  bekerja  dengan  mendapatkan  gaji,  dan penghidupan yang layak, adapun yang menjadi perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban praktik kawin kontrak jika mendapatkan kekerasan dapat mengajukan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap  Perempuan  merupakan  lembaga  nasional  yang  dibentuk  oleh negara untuk melindungi  hak-hak perempuan dalam  memenuhi hak asasi manusia, lembaga  ini  dibentuk  karena  semakin  banyaknya  perempuan  Indonesia  yang menyuarakan  keprihatinan  mereka  dan  menuntut  otoritas  pemerintah  untuk mengatasi masalah keamanan perempuan setelah kerusuhan tahun 1998. Menyikapi hal tersebut, pemerintah meresmikan pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap  Perempuan  dengan  menerbitkan  Keputusan  Presiden  Nomor  181  Tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 tahun 2024. Hal  ini  menyebabkan  dibentuknya  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. 14
Sejauh  ini  Indonesia  telah  meratifikasi  10  (sepuluh)  instrument  internasional HAM  dari  25  (dua  puluh  lima)  yang  sudah  diterima  masyarakat  internasional. Beberapa  konvensi  yang  melindungi  hak  perempuan  diantaranya  ialah  pertama, Konvensi Internasional tentang Hak Politik Wanita ( Convention on the Political Rights of  Women )  tahun  1952  yang  diratifikasi  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984.  Kedua,  Konvensi  Internasional  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms
13 Rahmah Nur, “Perkawinan Di Bawah Umur Analisis Terhadap Tugas, Fungsi, Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado”, Jurnal Of Islamic Law and Economics , Vol. 1 no. 1, pp 58, 2021, https://journal.iain manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1700/RemoteURL.
14 Wina  Puspita  Sari  and  Ca sa Bilqis Savitri, “Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”, Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, no. 2, pp 136, 2019, https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/12288
Discrimination  Againts  Woman  (CEDAW))  didirikan  pada  tahun  1979  diratifikasi dengan UU Nomor 7 tahun 1984.
Komnas  Perempuan  bukan  merupakan  lembaga  yang  menerima  dan menangani lansung korban kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi- organisasi  pendamping  korban.  Komnas  Perempuan  memantau  bagaimana  kasus tersebut ditangani untuk memastikan lembaga penyedia layanan di Pemerintah dan di  masyarakat  memenuhi  hak-hak  korban.  Komnas  Perempuan  membangun mekanisme  sistem  rujukan  kasus  dan  membentuk  unit  rujukan  untuk  membantu korban yang mencari informasi secara lansung ke Komnas Perempuan atau dengan melalui  surat.  Unit  akan  merujuk  korban  kepada  lembaga  penyedia layanan  sesuai dengan kebutuhan korban. Berbeda dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan bersifat pro justicia.
Landasan  kerangka  kerja  Komnas  Perempuan  didasarkan  pada,  pertama konstitusi,  yakni  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  kedua,  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman  Lain  yang  Kejam  atau  Tidak  Manusiawi  (CAT);  dan  keempat,  Deklarasi Internasional  tentang  Penghapusan  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  kebijakan hak asasi manusia lainnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Perpres Nomor 8 Tahun 2024 menetapkan lima (lima)  tugas  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Komnas  Perempuan.  Tugas  tersebut antara lain: pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang segala bentuk kekerasan  terhadap  perempuan  Indonesia  dan  upaya  mencegah,  mengatasi,  dan mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; kedua, melakukan analisis terhadap permasalahan perlindungan hak asasi perempuan dan/atau permasalahan lain yang berkaitan dengan kerentanan perempuan; Ketiga, melakukan pemantauan, yang  mencakup  pengumpulan  informasi  dan  pendokumentasian  segala  jenis kekerasan  terhadap  perempuan  dan  pelanggaran  HAM;  keempat,  memberikan nasihat  dan  konsultasi  dengan  lembaga  pemerintah,  legislatif  dan  yudikatif,  dan organisasi masyarakat untuk mendukung penciptaan dan ratifikasi kerangka undang- undang  dan  kebijakan  yang  mendukung  inisiatif  untuk  menghentikan  dan memberantas  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  Indonesia  serta pertahanan,  penegakan  hukum,  dan  pemajuan  hak-hak  perempuan  di  Indonesia;
kelima,  mendorong  kolaborasi  regional  dan  global  untuk  memperkuat  inisiatif menghentikan dan mengakhiri segala jenis kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan untuk membela, menegakkan, dan memajukan hak-hak tersebut. 15
Dari  penelitian  diatas  dapat  diketahui  berdasarkan  Undang-Undang  No.  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban  praktik  kawin  kontrak,  karena  aturan tersebut  sebatas  normative  saja,  yang membahas rukun-rukun serta syarat sah perkawinan, bukan sanksi yang diterapkan bagi para pihak yang menyalahgunakan pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan syariat islam, sebagaimana dalam kasus ini perkawinan tetap dianggap terjadi walaupun tanpa adanya wali nikah, serta saksi nikah yang sah secara hukum agama dan hukum negara. Sementara Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang independen yang bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan telah memberikan  perlindungan  serta  kepastian  hukum  bagi  perempuan  sebagai  korban praktik kawin kontrak.

## Peran  pemerintah  dalam  mengatasi  praktik  kawin  kontrak  yang  terjadi  di Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat.
Nikah  mut’ah  adalah  perkawinan  yang  didasarkan  atas  kesepakatan  yang dilakukan  oleh  keduanya  dengan  berjangka  waktu,  mulai  dari  beberapa  hari,  bulan atau tahun, sedangkan istilah kawin kontrak sebenarnya merupakan hasil dari pikiran manusia  bagaimana  mengkonstruksi  fenomena  yang  terjadi.  Masyarakat  setempat mengistilahkan transaksi tersebut dengan istilah jawas. Jika ditanya ingin jawas maka berarti  ditawari  kawin  kontrak.  Perkawinan  kontrak  biasanya  memiliki  batas  waktu tertentu  mulai  dari  3  bulan,  6  bulan  sampai  1  tahun.  Dilihat  dari  sisi  hukum,  kawin kontrak merupakan bagian dari eksploitasi terhadap perempuan. Marx menyebutkan bahwa perempuan sebagai makhluk proleter yang lemah, karena ketidakberdayaan tersebut,  perempuan  seperti  obyek  produksi  bukan  pemilik  produksi.  Dalam perkawinan kontrak biasanya dilakukan oleh laki-laki yang memiliki harta banyak dan karenanya mampu membeli perempuan dengan yang mereka kehendaki. 16
15 Muhammad Arif Billah, Skripsi : Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia, Jakarta : UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2020, hlm 41.
16 Mimi Suhayati, “Fenomena Kawin Kontrak Di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis ”, Kampret Jurnal Vol. 2, no. 3 , pp 89, 2023, https://plus62.isha.or.id/index.php/kampret.
Dalam  Al- Qur’an  kata  mut’ah  disebutkan  sebanyak  71  kali  dalam  surat  yang berbeda,  hanya  saja  maknanya  bermacam-macam  namun  pokoknya  kembali  pada pengambilan manfaat atau keuntungan. Nikah mut’ah berarti perkawinan sementara karena  terdapat  semacam  kontrak  untuk  hal  tertentu  sebagai  imbalan  jasa  atau disebut “al-ajr”  dan  apabila  masa  tersebut berlalu  dari  apa  yang  dijanjikan,  baik itu sehari  ataupun  seminggu.  Maka  terputuslah  hubungan  tersebut  atau  tercerailah hubungan dari keduanya. Diartikan ju ga bahwa nikah mut’ah ialah hubungan seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan mahar tertentu dan dengan batas waktu tertentu,  baik  dalam  jangka  waktu  yang  lama  maupun  lama  sesuai  dengan kesepakatan  perjanjian.  Dan  dilakukannya  nikah  ini  hanya  semata-mata  untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang sementara waktu. 17
Adapun  akibat  dari  pelaksanaan  nikah  mut’ah  ialah:  pertama:  tidak  adanya mawaddah dan rahmah ,  Keberadaan  mawaddah  dan  rahmah  dalam  suatu perkawinan  sangatlah  penting,  karena  itu  dijadikan  pondasi  untuk  bagaimana mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam suatu hubungan keluarga. Dari sini dapat kita bayangkan bagaimana dampak negatifnya perkawinan tersebut yang berjalan  tanpa  adanya  mawaddah  dan  rahmah.  Kedua:  Tidak  adanya  Nafkah, Kewajiban  suami  untuk  menanggung  pemberian  nafkah  pada  istri  dan  anak-anak merupakan  konsekuensi  dari  kedudukannya  sebagai  kepala  rumah  tangga. Kewajiban  semacam  ini  jelas  tidak  ada  dalam  nikah  mut’ah.  Karena  hal-hal  yang berkaitan  dengan  kesejahteraan  merupakan  hal-hal  yang  harus  dibuang  dalam perkawinan ini, yang terpikirkan hanyalah kepuasan dalam nikah mut’ah. Karena hal- hal  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  merupakan  hal-hal  yang  harus  dibuang dalam  perkawinan  ini,  yang  terpikirkan  hanyalah  kepuasan  biologis.  Ketiga:  tidak adanya  tanggung  jawab  terhadap anak,  Dalam  hal  tanggung  jawab  terhadap anak, dalam nikah permanen seorang ayah bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan anak, meskipun telah terjadi perceraian.
Jika anak masih kecil maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu hingga dewasa. Tetapi dalam nikah mut’ah sang suami tidak selalu berstatus ayah,  tergantung  pada  perjanjian  ketika  akad  dilangsungkan,  apakah  anak  itu  ikut bapaknya  atau  ibunya,  begitu  pula  dengan  masalah  pendidikan  dan  tanggung
17 Cermi  City  Mulyanti  dan  Tias  Febtiana  Sari ,  “ Interpretasi  Kontekstual  Hadis  Nikah  Mut’ah:  Studi Kasus  Kawin  Kontrak  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Alquran  dan  Tafsir ,  Vol.  6,  no.  2,  pp  377,  2021, https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2068.
jawabnya.  Keempat:  tidak  adanya  mekanisme  cerai,  mekanisme  cerai  tidak  dikenal dalam nikah mut’ah. Hal ini dikarenakan pada masa perkawinan telah ditetapkan pada awal  akad,  sehingga  nikah  mut’ah  akan  selesai  dengan  sendirinya,  ketika  masa berlakunya  selesai.  Tentunya  dengan  demikian  ini  menjadi  kerugian  bagi  wanita karena tidak mendapat mut’ah talaq dari pria yang menikahinya. Kelima : tidak adanya mekanisme pewarisan, dalam hal harta warisan, didalam nikah permanen jika suami atau istri meninggal maka antara suami atau istri bisa saling mewarisi. Bebeda dengan nikah  mut’ah  dimana  suami  istri  tidak  saling  mewarisi  meskipun  anaknya  dapat mewarisi harta warisan ayah dan ibunya. 18
Perkawinan  kontrak  yang  dilaksanakan  di  Kawasan  Villa  Bukit  Cipendawa, Cianjur,  Jawa  Barat  dilatar  belakangi  oleh  bebarapa  faktor  yakni:  pertama,  faktor ekonomi,  korban  melakukan  praktik  kawin  kontrak  karena  ingin  mendapatkan pendapatan  dengan  cara  instan,  karena  korban  sewaktu  menikah  mendapatkan penghidupan yang layak seperti rumah, kendaraan, serta uang belanja. Faktor kedua: adalah  social  budaya,  karena  manusia  merupakan  manusia  social,  sehingga membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi dalam kasus ini kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur adalah kawasan wisata bagi para Warga Negara Asing, khususnya orang Timur Tengah. Sehingga terjalinlah komunikasi yang erat  antara  warga  yang  tinggal  didaerah  tersebut  (korban)  dengan WNA,  sehingga dengan bujuk rayu dari WNA, membuat korban mengiyakan ajakan kawin kontrak.
Hal  ini  tentu  menjadi  stigma  yang  negative  bagi  masyarakat,  dikarenakan Kawasan  Bukit  Cipendawa,  Cianjur,  Jawa  Barat  yang  semulanya  menjadi  tempat berwisata  yang  menyenangkan  bagi  keluarga,  tetapi  malah  menjadi  pintu  makziat. Tentu dengan stigma tersebut telah merusak nama baik dari tempat tersebut, dan oleh sebab  itu  diperlukanlah  peranan  dari  pemerintah  dalam  memberantas  atau menghilangkan  praktik  kawin  kontrak  tersebut  khususnya  yang  terjadi  di  Kawasan Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat.
Patut dikemukakan bahwa melalui hukum manusia hendak mencapai kepastian hukum dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kepastian hukum dan kemudian keadilan yang hendak dicapai melalui penyelenggara hukum itu hanya bisa dicapai  dan  dipertahankan  secara dinamis  sebagai  penyelenggaraan  hukum  dalam
18 Hilmi Riezaq Aufaridzi, Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Kontrak Perspektif  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  46/PUU-VII/2010  (Studi  Kasus  di  Desa  Purwadana Kecamatan  Teluk  jambe  Kabupaten  Karawang”, Purwokerto  :  Universitas  Islam  Negeri  Prof.  K.H Saifuddin Zuhri, 2022, hlm. 60.
suatu proses hukum yang adil.  Dalam penyelenggaraan, hukum itu bisa atau  tidak bisa  memperoleh    kepercayaan    dari  masyarakat    akan    memberikan    kepastian hukum  dan  keadilan kepada  kehidupan  bersama.  Konsekuensinya  adalah,  hukum itu  sendiri  harus   memiliki  suatu  kredibilitas,  dan  kredibilitas itu   kepada warga masyarakat  akibat  dan  dampak  dari  kawin  kontrak,  ketiga  :  melakukan  kerjasama dengan  instansi  terkait,  Majelis  Ulama  Indonesia,  organisasi  kemasyarakatan  dan lembaga  swadaya  masyaratat  lainnya  untuk  bersama-sama  melaksanakan pencegahan kawin kontrak; keempat :  mengajak tokoh  masyarakat untuk bersama- sama  melakukan  pencegahan  kawin  kontrak;  kelima  hanya    bisa    dimilikinya,    bila penyelenggara    hukum    mampu  memperlihatkan  suatu  alur  kinerja  yang  konsisten. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat    masyarakat mau mengandalkannya  sebagai  perangkat  norma  yang  mengatur  kehidupan  bersama. Karena itu konsistensi dalam penyelenggaraan hukum lalu menjadi sangat potensial untuk menghasilkan kepastian.
Oleh  sebab  itu  pemerintah  sebagai  penyelenggara  hukum  harus  mampu mengeluarkan produk hukum yang memberikan pembatasan, tata laku, kaidah-kaidah norma mana yang seharusnya dilakukan dan mana pula yang tidak boleh dilakukan berupa  larangan-larangannya.  Adapun  yang  menjadi  peranan  Pemerintah  Cianjur dalam memberantas praktik kawin kontrak ialah dengan membentuk Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak, peraturan ini hadir sebagai  protes  dari  masyarakat  setempat  karena  maraknya  praktik  kawin  kontrak khususnya di Kawasan Villa Bukit Cipendawa, Cianjur, Jawa Barat.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  tersebut  aturan  yang  dibuat  hanya  sebatas pencegahan  kawin  kontrak  saja  yang  bertujuan  untuk  1.  melindungi  hak-hak masyarakat;  2.  Mewujudkan  perlindungan  khususnya  perempuan  dan  anak;  3. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial masyarakat dalam melindungi perempuan dan anak.  Sedangkan  upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  mencegah  kawin kontrak ialah dengan: pertama: melarang segala bentuk pelaksanaan kawin kontrak di  daerah;  kedua:  melakukan  sosialisasi,  ketiga:  melakukan  rehabilitasi  terhadap korban kawin kontrak. 19
19 Peraturan Bupati Cianjur No. 38 Tahun 2021.
Dalam  prakteknya  Peraturan  Bupati  tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  hukum yang  memaksa,  karena  sifatnya  lemah.  Disebabkan  tidak  ada  aturan  yang menjelaskan tentang sanksi yang akan diberikan bagi yang melakukan kawin kontrak, sehingga aturan ini hanyalah normative saja sedangkan eksekusi penghukumannya tidak  ada,  Dengan    adanya    Perbup    No.    38.    Tahun    2021    tentang  Pencegahan Kawin  Kontrak  di Kabupaten  Cianjur  memperlihatkan  bahwa  pemerintah  daerah memiliki    keperdulian    terhadap    isu    kawin    kontrak    yang    terjadi    di    Kabupaten Cianjur  dan  sekitarnya.  Namun  dalam hal ini pelarangan tanpa disertai sanksi tegas sama  sekali  tidak  bisa  menghentikan  dan    melindungi    perempuan    dari    dampak buruk  kawin  kontrak  ini,  serta  oknum-oknum yang  terlibat  dalam  praktik  illegal ini  tidak  bisa  dihukum  karena  tidak  ada  Perda  dan hukum yang mengatur secara khusus, tegas dan jelas tentang kawin kontrak. 20

## KESIMPULAN
Perkawinan  adalah  ikatan  yang  sakral  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang maha Esa, namun dalam prakteknya banyak ditemui perkawinan dilakukan  bukan berdasarkan tujuan tersebut, melainkan hanya sebagai  pilihan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan  cara  yang  instan,  yakni dinamakan  kawin  kontrak.  Wanita  sebagai  korban  kekerasan  dalam  praktik  kawin kontrak  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum,  yakni  perlindungan  hukum  bagi wanita sebagai korban praktik kawin kontrak yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada tahun  2021  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  ke  Komnas  Perempuan,  Komnas Perempuan melakukan lima tugas meliputi: penyebarluasan pemahaman, kajian dan penelitian, pemantauan, rekomendasi dan kerjasama regional dan internasional.
Sedangkan peran pemerintah dalam mengatasi praktik kawin kontrak di Cianjur, Jawa  Barat  telah  mengeluarkan  Peraturan  Bupati    No.    38.    Tahun    2021    tentang Pencegahan  Kawin    Kontrak    di  Kabupaten    Cianjur,  adapun    upaya  yang  dapat dilakukan pemerintah sebagai realisasi dari peraturan tersebut ialah dengan: Pertama : melarang segala bentuk pelaksanaan kawin kontrak di daerah; kedua : melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat akibat dan dampak dari kawin kontrak, ketiga :
20 Tia  Nanda  dan  Sri  Budi  Eko  Wardani ,  “ Perlindungan  Negara  Terhadap  Perempuan  Korban Kekerasan:  Studi  Kasus  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang  Pencegahan  Kawin  Kontrak  di Kabupaten Cianjur”, Jurnal Ilmiah Indonesia , Vol. 7, no. 12, pp. 9, 2023, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10915.
melakukan  kerjasama  dengan  instansi  terkait,  Majelis  Ulama  Indonesia,  organisasi kemasyarakatan  dan  lembaga  swadaya  masyaratat  lainnya  untuk  bersama-sama melaksanakan  pencegahan  kawin  kontrak;  keempat  :  mengajak  tokoh  masyarakat untuk  bersama-sama  melakukan  pencegahan  kawin  kontrak;  kelima  :  melakukan rehabilitasi  terhadap  korban  kawin  kontrak.  Dalam  prakteknya  Peraturan  tersebut belum memiliki sanski yang tegas, sebaiknya pemerintah perlu mengeluarkan turunan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak, dari segi bentuk-bentuk sanksi seperti sanksi pidana, sosial, dan ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi  Takairawan, Wonderful  Journeys  For  a  Marriage  Menyiapkan  diri  Menuju Pernikahan Suci. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017.
Cermi  City  Mulyanti  dan  Tias  Febtiana  Sari ,  “ Interpretasi  Kontekstual  Hadis  Nikah Mut’ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia”, Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir , Vol. 6, no. 2, pp 377, 2021, https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2068.
Edi Wahyono, “Terperangkap Kawin Kontrak
di Puncak”,
https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210620/Terperangkap-Kawin- Kontrak-di-Puncak/ diakses pada tanggal 3 Maret 2024. Hilmi  Riezaq  Aufaridzi,  Skripsi  : “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Akibat Perkawinan  Kontrak  Perspektif  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  46/PUU- VII/2010 (Studi Kasus di Desa Purwadana Kecamatan Teluk jambe Kabupaten Karawang”, Purwokerto  :  Universitas  Islam  Negeri  Prof.  K.H  Saifuddin  Zuhri, 2022, hlm. 60.
Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana, 2020 Kompilasi Hukum Islam.
Mimi  Suhayati,  “Fenomena  Kawin  Kontrak  Di  Puncak  Bogor:  Ditinjau  dari  Theory Iceberg  Analysis ”,  Kampret  Jurnal  Vol. 2,  no.  3  ,  pp  89,  2023, https://plus62.isha.or.id/index.php/kampret .
Muhammad  Arif  Billah,  Skripsi  :  Optimalisasi  Peran  Komnas  Perempuan  Dalam MencegahTindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia, Jakarta : UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2020, hlm 41
Muhyidin dan Navanya Gabriel Cuaca,”Nikah Mutah (kawin kontrak) dalam perspektif hukum  positif  Indonesia  serta  akibat  hukum  atas  harta  perkawinan  dan  harta waris”, Diponegoro  Private  Law  Review,  Vol 7,  no.  1  pp  732,  2020, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8180.
Rahmah  Nur,  “Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Analisis  Terhadap  Tugas, Fungsi,  Dan Peran  Pemerintah  Dalam  Mengatasi  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Pada Masyarakat Islam Kota Manado”, Jurnal Of Islamic Law and Economics , Vol. 1
no. 1, pp 58, 2021,
https://journal.iain manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1700/RemoteURL .

## Rizky Febrianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Hukum  Perdata
Dan  Norma- Norma Yang Berlaku”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Prima Vol.  6,  no. 2,  pp 336, 2023, https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/432.
Siti  Desi  Hidayanti,  “  Problematika    Hukum  Nikah  mut’ah  dalam  Perspektif  Hadis Mansukh”, Al  Mahkamah  :  Islamic  Law  Journal  Vol. 1,  no.  1,  pp  26,  2023, https://al-mahkamah.my.id/index.php/i/article/view/6/4.

## Sukindar, “Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Positif Di
Indonesia”, Jurnal Legalitas Vol. 5, no. 1, pp 127-129, 2020, https://doi.org/10.31293/lg.v5i1.4751.
Teuku  Muttaqin  Mansur,  dkk., Ilmu  Sosial  dan  Budaya  Dasar  Bemuatan  General Education. Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2020.
Tia  Nanda  dan  Sri  Budi  Eko Wardani , “ Perlindungan  Negara Terhadap  Perempuan Korban  Kekerasan:  Studi  Kasus  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur”, Jurnal Ilmiah Indonesia , Vol.
7, no. 12, pp. 9, 2023, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10915. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Bupati Cianjur No. 38 Tahun 2021. Wina  P uspita Sari and Casa Bilqis Savitri, “Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye  16  Hari  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan”, Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, no. 2, pp 136, 2019, https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/12288
Yuli Hermawati, “Hikmah Larangan Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam ”  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Pemikiran  Islam Vol.  2,  no.  1,  pp  25, 2023,  https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5273
Zikran  Amnar,  “Analisis  Perkawinan  Kontrak  Menurut  Perspektif  Undang-Undang (Studi Kasus Perkawinan Kontrak Kecamatan Cisarua Bogor”), Al Ikhtisar Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 1, no. 1, pp. 35, 2020, https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/20.