## Perempuan dan Partai Politik Peserta Pemilu
Oleh : Saputra Adiwijaya, S.Sos., M.Si NIP. 19790716 200604 1 002 Pengajar Pada Jur. Isipol FE UNPAR

## Pendahuluan
Sejak era reformasi tahun 1998, kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan yang begitu drastis. Hal yang paling mudah dilihat adalah banyaknya jumlah partai politik dengan berbagai azas, prinsip dan sudut pandang, ditambah lagi dengan sistem pemilihan umum juga mengalami perubahan.
Hal ini tentunya menjadi hal yang menarik, karena ternyata arus reformasi memberikan kesempatan, kepada sebuah bangsa untuk menata ulang arah hidup bersama supaya bisa lebih demokratis. Namun, di sisi lain, terdapat pula tantangan, karena ternyata dalam menata ulang sebuah bangsa tidaklah mudah, banyak sekali pengorbanan-perngorbanan yang terjadi.
Hal itu dijelaskan sebagai berikut bahwa tantangan dalam menata bangsa khususnya bidang politik juga merupakan tantangan tersendiri bagi perempuan. Sebab sebagai anak bangsa yang ikut serta dalam mengisi pembangunan maka sudah seharusnya era reformasi ini, kesempatan perempuan untuk mengukuhkan diri sebagai warga bukan terpinggirkan.
Sementara itu, di tengah berbagai diskriminasi maupun stereotipe terhadap perempuan yang berkembang di masyarakat, kesempatan ini ternyata cukup berat untuk disandang. Betapa tidak jumlah perempuan yang menjadi aktivis partai politik saat ini mengalami peningkatan yang cukup berarti, namun pada sisi lain tidak diimbangi dengan anggapan positif masyarakat. Peningkatan partisipasi perempuan dalam partai politik ini, boleh jadi membuat kita berbangga, hal ini mengindikasikan bahwa perempuan mulai berani tampil dan mendalami dunia politik, yang selama ini dianggap ―dunia laki- laki‖.
Sementara itu sebagaimana dalam sebuah sistem politik yang demokratis partai politik mempunyai andil dalam menyambung aspirasi masyarakat, karena berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat yang paling mapan. Urgensi partai politik semakin bermakna ketika dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu di dengar oleh pemerintah terlebih lagi melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen (DPR).
Selain itu juga partai politik pada dasarnya merupakan salah pilar dalam sebuah negara demokratis moderen selain lembaga lain seperti : eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan  umum, dan pers yang independen, dalam membangun politik yang berkualitas dan beradab.   Hal
itu dimaksudkan bahwa partai politik diupayakan mampu meredam atau menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat moderen. Maka pendapat Samuel P. Huntington (Agustino, 2007) menyebutkan bahwa partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi (melembaga dalam masyarakat) akan menjanjikan terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik.
Pengalaman perpolitikan di Indonesia dapat menggambarkan fenomena tentang peran  dan fungsi partai politik yang mengalami dinamika. Misalnya sejak awal kemerdekaan Pemilu 1955 dan 1971perpolitikan Indonesia dianggap sangat demokratis, namun pada masa era 1977 – 1997 pemilu yang diikuti partai politik menjadi sangat minim yakni tiga partai politik : PPP, Golkar, dan PDI. Inilah kondisi pasang surut partai politik dalam sistem politik Indonesia.
Pada era setelah Soeharto (Orde Baru) jumlah partai politik menjadi sangat banyak, karena kemudahan dalam mendirikan partai di dukung juga penghapusan azas  tunggal  Pancasila, dan yang utama adalah ada semacam euphoria politik untuk menjadi bagian penyelamatan bangsa melalui partai politik. Maka berlomba-lomba lah orang mendirikan partai politik dengan berbagai macam azas misalnya nasionalis, agama, atau Pancasila.
Berikut ini jumlah partai politik peserta pemilu dari tahun 1999 – 2009, yang setiap 5 tahun dilaksanakan pemilu mengalami perubahan, seperti dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu tahun 1999 – 2009 No. Pemilu Pasca Reformasi Jumlah Partai Politik Keterangan 1 Pemilu tahun 1999 48 2 Pemilu tahun 2004 24 3 Pemilu tahun 2009 38 Ada 4 Partai Politik Lokal Aceh
Sumber : Data Penelitian Diolah, 2008
Gambaran jumlah partai politik yang banyak tersebut ternyata tidak relevan dengan kondisi perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia tetap menjadi yang dipinggirkan sementara mau berjuang sepertinya masih terhalang tembok yang besar. Padahal gambaran jumlah partai politik di atas setidaknya membuat perempuan Indonesia lebih bisa mengeksitensikan dirinya
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perbaikan bangsa melalui kekuasaan atau juga sebagai bagian dari aktualisasi diri bahwa perempua Pengertian Demokrasi
Demokrasi menjadi sangat penting dalam memaknai sebuah sistem politik, disamping adanya sistem-sistem politik yang lain, demokrasi mempunyai pengertian yang luas terutama dalam membahas tentang partai politik. Agustino ( 2007 ) memberikan definisi tentang demokrasi adalah bila diungkap secara etimologis, maka secara harfiah demokrasi itu sebagai demos yang berarti rakyat serta kratos atau cratein yang berarti kekuasaan, sehingga secara sederhana demokrasi itu sebagai kekuasaan rakyat.
Sementara itu Henry B Mayo dalam Budiarjo (2003) memberikan gambaran demopkrasi lebih ke sistem politiknya yaitu bahwa sistem demokrasi ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politk dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

## Nilai – Nilai Demokrasi
Pada sisi yang lain ternyata nilai-nilai demokrasi dapat dijabarkan, ketika menggambarkan sistem politik suatu negara. Oleh Henry B. Mayo dalam Budiarjo (2003) mengutarakan beberapa nilai dalam demokrasi, yaitu :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. menjamin terselenggaranya perbuhan secara dalam dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan.

## Partai Politik
Sebagai manifestasi dari sistem pemerintahan yang demokratis maka partai politik mempunyai posisi vital karena sebagai sarana penghubung antara rakyat dan pemerintah, selain itu juga sebagai pemaknaan bahwa rakyat berhak menentukan pemimpinnya dalam pemilihan umum maka rakyat menjadi faktor penting dalam proses politik. Agustino ( 2007) memberikan
penjelasan tentang partai politik yaitu sebagai organisasi yang berorientasi pada representation  of ideas secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang salin bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate.
Sedangkan Budiarjo (2003) memberikan gambaran tentang partai politik yaitu suatu kelompok yang terorganisir dimana anggotanya telah memiliki orientasi, nilai-nilai dan ciat-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut adalah memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Pada sisi yang lain RH.Soltau dalam Budiarjo (2003) juga memberikan definisi tentang partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih serta bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

## Fungsi – Fungsi Partai Politik
Sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah maka gambaran partai politik umumnya adalah untuk memperoleh kekuasaan melaui pemilihan umum dari wakil-wakil  mereka yang dianggap mampu guna menjalankan pemerintahan. Lebih jelas fungsi –  fungsi  partai politik menurut Almond dan Coleman dalam Philipus dan Aini (2004), memberikan gambaran tentang fungsi – fungsi partai partai politik yaitu :
a. Sosialisasi dan rekrutmen politik
b. Agregasi kepentingan
c. Artikulasi kepentingan
d. Komunikasi politik
e. Partisipasi Politik
f. Sarana pengatur konflik
g. Sarana pembuat kebijakan
h. Sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa

## Tujuan Partai Politik
Selain mempunyai fungsi-fungsi diatas, partai politik juga mempunyai tujuan seperti  yang diungkapkan oleh Philipus dan Aini (2004), yang membagi tujuan partai politik menjadi tiga yaitu :
• Berpartisipasi dalam pemerintahan
• Berusaha melakukan pengawasan
• Berperan sebagai pemadu kepentingan

## Perempuan dan Partai Politik tahun 1999
Dari 48 partai politik peserta pemilu tahun 1999, hanya terdapat 4 orang perempuan yang menjadi ketua umum partai politik, yaitu dari partai-partai sebagai berikut : Partai Kristen Nasional Indonesia dengan Ketua : Ny. Clara ML Sitompul, Partai Nasional Indonesia - Supeni dengan Ketua : Hj. Supeni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Ketua : Megawati Soekarnoputri dan Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong dengan Ketua :  Mien Sugandhi. Jika dilakukan dengan perhitungan statistik sederhana dengan membandingkan ketua umum partai politik peserta pemilu tahun 1999 yang diketuai oleh laki-laki dan perempuan maka didapat :

## Tabel 2
Perbabandingan Jumlah Ketua Umum Partai Peserta Pemilu Tahun 1999 berdasarkan Jenis Kelamin No. Partai Peserta Pemilu Tahun 1999 Jenis Kelamin ( L / P ) Persentase ( % ) 1. 44 Partai Politik L 91, 77 % 2. 4 Partai Politik P 8, 34  % Jumlah 48 Partai Politik 100 %
Sumber : Data Penelitian Diolah, 2008.
Berdasarkan hasil tabel perbandingan diatas dapat digambarkan bahwa dari 48 partai politik peserta pemilu tahun 1999, didapat 44 partai politik di ketuai oleh laki-laki atau 91,77   %,
sedangkan partai politik peserta pemilu tahun 1999 yang diketuai oleh perempuan hanya 4 partai politik dari total 48 partai yang mengikuti pemilu tahun 1999 atau 8,34 %.

## Perempuan dan Partai Politik tahun 2004
dari 24 partai politik peserta pemilu tahun 2004, dapat digambarkan bahwa terjadi penurunan jumlah partai politik yang mengikuti pemilu dimana tahun 1999 terdapat 48 partai politik sementara di tahun 2004 jumlah partai politik yang mengikuti pemilu berjumlah 24 partai politik. Dari 24 partai politik peserta pemilu tahun 2004 maka yang menjadi ketua umum partai politik dengan jenis kelamin perempuan mengalami penurunan yakni hanya berjumlah 3 orang, yaitu dari partai-partai sebagai berikut : PNI Marhaenisme yang diketuai oleh Sukmawati Soekarnoputri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Ketua : Megawati Soekarnoputri dan Partai Pelopor dengan Ketua : Rahmawati Soekarnoputri.
Jika dilakukan dengan perhitungan statistik sederhana dengan membandingkan ketua umum partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang diketuai oleh laki-laki dan perempuan maka didapat :

## Tabel 3
Jumlah Perbdandingan Ketua Umum Partai Peserta Pemilu Tahun 2004 berdasarkan Jenis Kelamin No. Partai Peserta Pemilu Tahun 2004 Jenis Kelamin ( L / P ) Persentase ( % ) 1. 21 Partai Politik L 87,5 % 2. 3 Partai Politik P 12,5  % Jumlah 24 Partai Politik 100 %
Sumber : Data Penelitian Diolah, 2008.
Berdasarkan hasil tabel perbandingan diatas dapat digambarkan bahwa dari 24 partai politik peserta pemilu tahun 2004, didapat 21 partai politik di ketuai oleh laki-laki atau 87,5 %,
sedangkan partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang diketuai oleh perempuan hanya 3 partai politik dari total 24 partai yang mengikuti pemilu tahun 2004 atau 12,5 %.

## Perempuan dan Partai Politik tahun 2009
Berdasarkan tabel diatas dari 38 partai politik peserta pemilu tahun 2009, dapat digambarkan bahwa terjadi peningkatan jumlah partai politik yang mengikuti pemilu dimana tahun 2004 terdapat 24 partai politik sementara di tahun 2009 jumlah partai politik yang mengikuti pemilu berjumlah 38 partai politik ditambah dengan 6 Partai politik lokal dari Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) maka total pertai politik peserta pemilu tahun 2009 adalah berjumlah 44 partai politik.
Dari 38 partai politik nasional peserta pemilu tahun 2009 maka yang menjadi ketua umum partai politik dengan jenis kelamin perempuan tidak mengalami perubahan atau tetap berjumlah 3 orang, yaitu dari partai-partai sebagai berikut : Partai Peduli Rakyat Nasional dengan Ketua : Amelia A Yani, PNI Marhaenisme yang diketuai oleh  Sukmawati  Soekarnoputri, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Ketua : Megawati Soekarnoputri.
Jika dilakukan dengan perhitungan statistik sederhana dengan membandingkan ketua umum partai politik peserta pemilu tahun 2009 yang diketuai oleh laki-laki dan perempuan maka didapat :
Tabel 4 Jumlah Perbandingan Ketua Umum Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 berdasarkan Jenis Kelamin No. Partai Peserta Pemilu Tahun 2009 Jenis Kelamin ( L / P ) Persentase ( % ) 1. 35 Partai Politik L 92,11 % 2. 3 Partai Politik P 7,89  % Jumlah 38 Partai Politik 100 %
Sumber : Data Penelitian Diolah, 2008
Berdasarkan hasil tabel perbandingan diatas dapat digambarkan bahwa dari 38 partai politik nasional peserta pemilu tahun 2009, didapat 35 partai politik di ketuai oleh laki-laki    atau
92,11 %, sedangkan partai politik peserta pemilu tahun 2009 yang diketuai oleh perempuan hanya 3 partai politik dari total 36 partai yang mengikuti pemilu tahun 2009 atau 7,89  %.

## Keterlibatan Perempuan dalam Politik
Pemilu tahun 1999 dan 2004 telah memberikan sebuah pelajaran dan pengalaman  bagi perempuan, karena bisa dikatakan hasil pemilu dalam dua periode itu telah banyak memberikan hal-hal yang selama ini seolah-olah tertutup. Misalnya terkuaknya sejumlah persoalan yang menimpa perempuan misalnya kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, trafiicking dan lain sebagainya.
Membuat perempuan menjadi tertarik dengan politk (berpartisipasi) ternyata tidaklah mudah, karena kultur yang ada di masyarakat Indonesia turut memperparah keadaan yang ada sehingga menimbulkan kesan meremehkan berbagai persoalan perempuan, padahal persoalan perempuan adalah persoalan bangsa dan sama dengan permasalahan lainnya yang juga penting.
Dalam sebuah buku yang dieditori oleh Sarwono Kusumaatmadja (2007) dan disusun oleh Hasiholan dkk menyebutkan bahwa meletakan isu perempuan dalam bingkai politik masih harus menghadapi dua hal, yaitu faktor kendala baik secara budaya (kultur) maupun sistem yang berlaku (struktur) akan terus-menerus menimpa perempuan  yang ingin mencapai kesetaraannya dalam bidang politik.
Pada sisi yang lain ―prestasi ― pemilu tahun 1999 dan 2004 telah melahirkan beberapa kebijakan yang cukup memberikan peluang bagi perempuan untuk bisa berkiprah dikancah politik sekaligus adanya jaminan untuk dilindungi dari kekerasan. Misalnya masuknya ketentuan kuota 30 % bagi partai politik untuk calon legislatifnya sebagai tahap awal perkembangan politik perempuan. Kuota 30 % ini bagi perempuandiharapkan dapat mengambil peran strategis di lembaga legislatif dan dapat mewarnai kebijakan negara. Untuk itu hal yang paling penting untuk ditekankan adalah hadirnya wakil-wakil perempuan dalam kepengurusan partai politik dengan proporsional dan hal ini juga tidak lepas dari jumlah kuris di DPR yang signifikan sehingga kaum perempuan  dapat  menciptakan  perubahan  yang  berarti.  Selain  itu ―prestasi‖ yang  lain adalah disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang- undang ini menjadi sangat penting karena terobosan politik bagi perjuangan perempuan untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menduduki jabatan sebagai ketua umum dalam partai politik yang lolos untuk mengikuti pemilu antara tahun 1999, 2004 dan 2009 masih sangat sedikit, namun pada jumlah anggota DPR mengalami peningkatan dan menghasilkan berbagai kebijakan yang pro gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2007. Perihal Ilmu politik . Graha Ilmu. Yogyakarta.
Aini, Nurul dan Philipus, Ng. 2004. Sosiologi Politik . PT. Raja Grafindo. Jakarta.
Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar – Dasar Ilmu Politik . PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hasiholan, Dheyna dkk. 2007. Politik dan Perempuan (Editor :Sarwono Kusumatmadja) . Koekoesan. Depok.
Situs Internet :
www.pesantrenonline.com/MateriDakwah/detaildakwah.php3?id=94&list=12.2004 . Diakses 12 Desember 2008.
www. Wikipedia.org.id. Diakses 12 November 2008.