INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2790-2798 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Upaya Hakim dalam Memutus Perkara Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Sepriandison Saragih
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia
Email: sepriandison77@gmail.com

## Abstrak
Dalam sııatu hükum terdapat seorang hakim untuk  memutus perkara, dişini dijelaskan upaya hakim dalam  memutus  perkara  menurut  perspektif  hukum  positif  dan  hükum  pidana  İslam. Penelitian    ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan yang bertempat di Pegadilan Tinggi Negeri Medan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di Pegadilan Tinggi Negeri Medan penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai mengenai Tindak Pidana. Hasil dari penelitian ini dapat mengetahui tata cara seorang hakim memberi putusan di Pengadilan, dan upaya  untuk  menguak  suatu  perkara  tersebut  oleh  seorang  hakim.  Apabila  pengadilan  atau  hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti salah maka terdakwa melakukan tindak pidana
Kata Kunci: Upaya Hakim, Perkara, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

## Abstract
In sııatu hukum there is a judge to decide cases, here explained the judge's efforts in deciding cases according to the perspective of positive law and İslamic criminal law. This study uses normative legal research, which is research that refers to legal norms contained in laws and regulations that apply as a normative basis. This research takes place in Medan City which is located at the Medan State High Court, the consideration regarding the choice of this research location is that by conducting research at the Medan High Court the authors can obtain complete, accurate and adequate data regarding criminal acts. The results of this study can find out the procedure for a judge giving a decision in court, and efforts to uncover a case by a judge. If the court or judge is of the opinion that the defendant has been legally and convincingly proven wrong according to law, then the defendant has committed a crime.
Keywords: Judge Efforts, Cases, Positive Law, Islamic Criminal Law

## PENDAHULUAN
Hükum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tercapainya keamanan antar satu manusia dengan manusia lain, serta sebagai sarana penertiban hidup bersama  guna  pemenuhan  hak  hidup  bersama  selaku  manusia  individü  dan  anggota masyarakat,  maka  tujuan  attung  hükum seperti  yang  ditekankan  Sübekti  yaitu  tegaknya keadilan dalam kehidupan manusia dapat tercapai (Hasibuan et al., 2023).
D alam hükum dapat memunculkan keadilan, keamanan, serta kenyamanan bagi seluruh umat (Hamdi & Efendi, 2022). Dalam sidang pengadilan terdapat perkara gugat-menggugat antara pihak penggugat dan pihak tergugat, pada pihak penggugat memiliki alasan kuat untuk menggugat pihak yang tergugat, kemudian Hakim harus memutuskan perkara ini sesuai bukti yang  ada  kebenarannya,  karena  hukum  melibatkan  manusia  sebagai  pelaku-pelaku  hukum (Sugitanata et al., 2023).
Bahwasanya  hukum  tidak  dapat  ditemukan  hanya  dengan  melakukan  penyelidikan terhadap  aturan-aturan  hukum,  pemusatan  perhatian  terhadap  aturan-aturan  akan membahayakan  profesi  hukum,  karena  pemusatan  tersebut  akan  mengarah  kepada pengabdian terhadap  konteks yang  lebih  luas yang memberikan makna sosial bagi hukum (Wulandari & Ariyani, 2022). Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap profesi memiliki etika terutama pada hakim, mampu menciptakan disiplin ilmu serta etos  kerja  dan menyediakan garis batas tata nilai yang profesionalitas untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari (Abubakar & Maulana, 2018).
Keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu officium nobile. Bila suatu profesi terdiri dari aspek-aspek: organisai profesi yang solid,  standar  profesi,  etika  profesi,  pengakuan  masyarakat,  dan  latar  belakang  pendidikan
formal, maka suatu officium nobile terutama berlandaskan pengakuan masyarakat dan etika profesi (Yulianti et al., 2022).
Dalam sidang di Pengadilan memiliki prosedur yang telah ditentukan oleh hukum, suatu keputusan akan status hukum dapat dicapai apabila sesuai dengan prosedur hukum. Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (2) c KUHAP, jika acara pemeriksaan, pembelaan, dan tuntutan telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya (Sindarto, 2021). Kemudian hasil dari putusan tersebut dapat diumumkan  pada  hari  itu  juga  atau  dilain  hari  yang  sebelumnya  diberitahukan  kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum (Eva Wulandari & Ariyani, 2022).
Kewenangan hakim yang sangat besar serta tanggung jawab atas jalannya persidangan sehingga putusan suatu perkara dalam pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa    mengandung  arti  bahwa  keadilan  dan kebenaran  akan  dipertanggung-jawabkan  secara  horizontal  kepada  semua  manusia,  dan vertikal Tuhan Yang Maha Esa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Medan yang bertempat di Pegadilan Tinggi Negeri Medan,  pertimbangan  mengenai  dipilihnya  lokasi  penelitian  ini  yaitu  dengan  melakukan penelitian di Pegadilan Tinggi Negeri Medan penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai mengenai Tindak Pidana. Penelitian  ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  pijakan  normatif  (Khairunnisa,  2019). Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  (data  sekunder)  atau  penelitian  hukum  perpustakaan.  Diperlukan  metode-metode tertentu sehingga terhadap suatu peristiwa hukum dapat ditetapkan bagaimana hukumnya, Jika  metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi  permasalahan  di atas,  metode  pendekatan  ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. (Ediwarman,2015). Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah- masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan
sekunder  data  yang  diperoleh  dengan  cara  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang  berupa  jawaban  terhadap  permasalahan  penelitian (Syafi’i  &  Chaosa,  2021) .  Terdapat beberapa  jenis teknik  analisis data, tetapi dalam penelitian  ini  penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Upaya Hakim dalam memutus perkara menurut Hukum Positif
Hakim berupaya penuh atas jalannya persidangan dan bertanggung jawab atas tuntutan suatu perkara yang sedang diadili, dalam suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, memiliki  salah  satu  aspek  terpenting  ialah  aspek  pertimbangan  hakim  yang  mengandung kepastian hukum,  dan mengandung  manfaat bagi para pihak  yang  bersangkutan  sehingga pertimbangan  hakim  harus  disikapi  dengan  teliti,  baik,  dan  cermat.  Apabila  pertimbangan hakim tidak disikapi dengan baik, teliti, dan cermat maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung (Palit, 2021).
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil  penelitian  yang  saling  berkaitan  sehingga  didapatkan  hasil  penelitian  yang  maksimal dalam tataran teori dan praktek. Salah satu hal yang dapat mencapai pada kepastian hukum kehakiman,  dimana  hakim  menerapkan  aparat  penegak  hukum  melalui  putusannya  dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum (Azzahra & Chumaida, 2023).
Sebuah perkara telah melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebelum hakim membuat putusan hukum pidana. Setiap perkara harus memenuhi persyaratan setelah itu baru bisa disidangkan, dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan penuntutan oleh jaksa, kemudian terpenuhi segala syarat lalu dilimpahkan ke pengadilan negeri. Jalannya persidangan (setelah sidang dibuka oleh ketua majelis hakim) ditandai dengan pembacaan dakwaan jaksa, kemudian  pembela dapat mengajukan eksepsinya (jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan  eksepsi  pembela,  keterangan  saksi,  keterangan  terdakwa,  pengajuan  bukti, tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa dan putusan hakim (Bjorklund, 2018).
Putusan  hakim  dalam  perkara  hukum  acara  pidana  dapat  digolongkan  menjadi  3, berdasarkan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu:
1. Terdakwa diputus bebas, yakni jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yakni jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itü tidak merupaka n suatu tindak pidana.
3. Terdakwa  dijatuhi  hukuman  pidana,  yakni  jika  pengadilan  berpendapat  bahwa  terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Untuk mendapatkan putusan tersebut, hakim akan melakukan pembuktian criminal act pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan  kepadanya  atau  tidak,  dan  mencocokkan  tingkah  laku  yang  didakwakan kepadanya dengan pasal- pasal hükum pidana (Usman et al., 2022). Pencarian keyakinan hakim dilakukan  dengan  cara  bertanya  kepada  jaksa,  pembela,  saksi,  terdakwa  maupun  melihat barang  bukti  yang  diajukan.  Hakim  yakin  bahwa  terdakwa  melakukan  perbuatan  yang dituduhkan  kepadanya,  jika  hakim  melihat  adanya  kesesuaian  antar  fakta  dari  jaksa,  saksi, terdakwa, maupn barang bukti (Ocampo et al., 2020). Misalnya jaksa yang menuntut terdakwa melakukan  pembunuhan  korban,  terdakwa  mengakui  telah  membunuh  korban  dengan direncanakan  karena  sakit  hati  dan  barang  bukti  sebuah  pisau  tajam  milik  korban  sesuai dengan  luka  yang  ada  di  tubuh  korban.  Setelah  memperoleh  keyakinan  bahwa  terdakwa melakukan perbuatan tersebut maka terdakwa akan dikenai hukuman atas pasal-pasal dalam hükum pidana. Jika perbuatan itü memenuhi unsur dalam pasal - pasal hükum pidana maka terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  (Saifuddin  & Misbayanti, 2020).
Kebebasan  hakim  perlu  pula  dipaparkan  posisi  hakim  yang  tidak  memihak  (impartial judge) Pasal 5 ayat (l) UU No. 48 Tahun 2009. istilah tidak memihak di sinilah haruslah tidak harfıah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihakyang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya, lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (I): ” Pengadilan mengadili menurut hükum dengan tidak membedabedakan orang” (Nasution & Nasution, 2021).
Seorang  hakim  diwajibkan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dengan  tidak memihak.  Hakim  dalam  memberi  suatu  keadilan  harus  menelaah  terlebih  dahulu  tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut  dan  menghubungkannya  dengan  hukum  yang  berlaku,  setelah  itu  hakim  dapat memberi putusan atas terhadap perkara tersebut. Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (l) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu: " Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" (Ila et al., 2023).
Seorang  hakim  dalam  menemukan  hukumnya  diperbolehkan  untuk  bercermin  pada yurisprudensi  dan  pendapat  para  ahli  hukum  terkenal(doktrin).  Hakim  dalam  memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan  dalam  Pasal  28  ayat  (l)  UU  No.  40  Tahun  2009,  yaitu:  "  Hakim  wajib  menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".
Upaya Hakim dalam memutus perkara menurut Hukum Pidana Islam
Menurut hukum Islam secara bahasa hakim mempunyai beberapa arti   , yaitu: Pembuat hukum  yang  menetapkan  atau  memunculkan  sumber  hukum,  dan  yang  menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum  . Hakim termasuk yang cukup penting dalam ushul fiqh, sebab berkaitan dengan pembuatan hukum dalam syari'at islam, atau  pembentuk  hukum  syara',  yang  mendatangkan  pahala  bagi  pelakunya  dan  dosa  bagi pelanggarnya, Dalam ilmu ushul fiqh, hakim juga disebut syar'i.
Menurut  para  fuqoha,  hakim  dalam  memutus  perkara  pada  terdakwa  harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya didasarkan pada  pembuktian  dan  fakta  yang  digali  oleh  hakim  di  persidangan,  juga  pengakuan  yang terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa. Demikian itu para Ulama sepakat bahwa seorang  hakim  dapat  memvonis  perkara  berdasarkan  pengetahuannya  dalam  menetapkan baik atau cacatnya orang Iain. Apabila saksi-saksi memberikan pendapat yang  berlawanan, maka seorang hakim tidak boleh memvonis perkara berdasarkan pengetahuannya (Harnides & Hadana, 2021).
Jika  terjadi  perselisihan,  maka  para  ulama  sepakat  bahwa  hakim  dapat  mengeuarkan keputusan berdasarkan pengetahuannya dalam menguatkan alasan salah satu pihak atas pihak Iain. Dan menurut fuqoha, keputusannya tidak ditolak, apabila tidak menerobos atau menyalahi ijma' (Turisno et al., 2021). Keputusan tersebut ditolak, apabila keputusannya itu berdasarkan qiyas, padahal masih ada dalil-dalil sam' i, al-qur'an, dan hadits yang bertentangan dengan qiyas. Dan dalil sam'i inilah yang lebih tepat untuk dipakai, kecuali jika qiyas dikuatkan oleh aturan  pokok,  sedangkan  pengertian  al-qur'an  bersifat  muhtamal(mengandung  banyak penafsiran) dan hadis yang ada bukan hadis mutawatir (Fiana, 2018).
Putusan yang adil dari seorng hakim sangatlah wajib karena nantinya yang akan memberi keadilan terhadap  perkara tersebut adalah seorang hakim,  seperti yang terdapat dalam al- qur'an,  yang  artinya:  "Jika  kamu  memutus  perkara  mereka,  hendaklah  perkara  tersebut diputuskan diantara mereka secara adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil". Tidak  dapat  disangsikan  lagi  bahwa  tugas  pokok  hakim  adalah  untuk  mengadili  menurut hukum setiap perkara dengan seadiladilnya, tanpa membedakan apapun itu, Pada hakekatnya
tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, menegakkan keadilan dan menegakkan hukum (Suwarni & Hermawan, 2023).
Hakim  yang  sedang  mengadili  suatu  perkara,  dalam  syariat  islam,  ia  dituntut  untuk mengadili  dengan  seadil-adilnya,  dalam  hukum  pidana  islam,  hakim  berupaya  untuk menerapkan  hukum  Allah.  Allah  telah  mendiktumkan  tuntutan  kepada  hakim  untuk mengupayakan  penerapan  hukum  Allah  sebagai  hukum  formal  bagi  lalulintas  peradilan masyarakat.  Hakim  dalam  memeriksa  suatu  perkara  dituntut  untuk  menggunakan/ memendomakan Al-qur'an dan hadits, bila suatu perkara yang secara materi dan ketentuan hukumnya  telah  jelas  dalam  Al-qur'an  dan  hadits,  maka  hakim  harus  menetapkan  serta memutuskan  perkara  tersebut  sesuai  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Al-qur'an  dan  hadits. Hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  jangan  sampai  membenturkan  antara  pertimbangan faktor tekstual ayat dan hadits dengan faktor konstektual (Dewi Khurin’In et al., 2022) . Misalnya di Aceh terdapat hukum Zina bagi pelakunya akan dicambuk beberapa kali, karena hukum ini telah jelas dalam jangan sampai Ikarena faktor konstektual, hakim menganalogikannya dengan hukuman penjara, ketentuan hukum pidana islam tersebut di belum berlaku di Indonesia, akan tetapi sudah berlaku di daerah Aceh. Bahwasannya telah kita ketahui ketentuan hukum tersebut merupakan  hukum  yang  terbaik  bagi  manusia,  yang  memang  hanya  dapat  dihayati  oleh orangorang yang yakin atas sifat Allah, yakni Maha Adil dan Maha Bijaksana (Mandal, 2018).

## SIMPULAN
Bahwasannya  dari  pembahasan  diatas  memiliki  kesimpulan,  bahwa  hakim  harus menegakkan  keadilan  setegak-tegaknya  tanpa  pandang  siapapun,  seorang  hakim  dalam memutus  suatu  perkara  hendaknya  dilakukan  dengan  sepengetahuan  hakim,  sebab  tanpa pengetahuan  hakim,  hakim  tidak  dapat  memutus  perkara  tersebut„  Dan  seorang  hakim memberi putusan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan hukum yang ada,  juga  terdapat  proses  pemeriksaan  perkara  dalam  pengadilan  dan  dijatuhi  dengan putusan, dan diantara dua perspektif hukum ini yaitu hukum positif dan hukum pidana islam, upaya  seorang  hakim  dalam  menghakimi  sama  hanya  berbeda  dalam  aturan  hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, A. Y., & Maulana, I. (2018). Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina.
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 7(2), 173.
Https://Doi.Org/10.22373/Legitimasi.V7i2.3970
Azzahra, S., & Chumaida, Z. V. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerusakan Barang Dalam
Proses Pengangkutan Yang Di Beli Melalui Tiktok Shop. Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(2), 1092 – 1099.
Bjorklund, P. (2018). Undocumented Students In Higher Education: A Review Of The Literature, 2001 To
2016. Review Of Educational Research, 88(5), 631 – 670. Https://Doi.Org/10.3102/0034654318783018
Dewi Khurin’in, Miftahul Muta’alimin, Akmal Maulana, & Musyafa’ah, N. L. (2022). Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 3(1), 18 – 37. Https://Doi.Org/10.15642/Mal.V3i1.114
Eva Wulandari, & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 4(1),
15 – 28. Https://Doi.Org/10.22515/Alhakim.V4i1.5074
Fiana, W. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Saksi Keluarga. Iain Ponorogo.
Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, 144 – 159.
Harnides,  H.  H.  H.,  &  Hadana,  E.  S.  (2021).  Analisis  Y uridis  Putusan  Verstek  Mahkamah  Syar’iyah Tapaktuan: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt. G/2021/Ms. Ttn. Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, 51 – 61.
Hasibuan,  N.,  Panjaitan,  B.  S.,  &  Sativa,  A.  (2023).  Tinjauan  Yuridis  Pelepasan  Terdakwa  Dari  Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspedktif Hukum Positif Dan Hukum  Islam: As- Syar’i:  Jurnal  Bimbingan  &  Konseling  Keluarga , 5(3),  665 – 680. Https://Doi.Org/10.47467/As.V5i3.3403
Ila, L. T., Ikhwan, A., & Irawan, M. D. (2023). Implementasi Metode Breadth First Search Pada Sistem Pakar Rekomendasi Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama. J-Sisko Tech (Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Sistem Komputer Tgd), 6(1), 108. Https://Doi.Org/10.53513/Jsk.V6i1.7419
Khairunnisa,  N.  A.  (2019). Disparitas  Putusan  Hakim  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pengidap Skizofrenia  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Mandal, S. (2018). Out Of Shah Bano’s Shadow: Muslim Women’s Rights And The Supreme Court’s Triple Talaq Verdict. Indian Law Review, 2(1), 89 – 107.
Nasution, K., & Nasution, S. (2021). Implementation Of Indonesian Islamic  Family Law To Guarantee Children’s Rights. Al- Jami’ah:  Journal  Of  Islamic  Studies , 59(2),  347 – 374. Https://Doi.Org/10.14421/Ajis.2021.592.347-374
Ocampo, A. C. G., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y.-Y., Chua-Garcia, L., & Guan, P. (2020). The Role Of Internship Participation And Conscientiousness In Developing Career Adaptability: A
Five-Wave  Growth  Mixture  Model  Analysis. Journal  Of  Vocational  Behavior,  120,  103426. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jvb.2020.103426
Palit, S. M. L. (2021). Perlindungan Hukum Melalui Kebijakan Terhadap Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Jayapura. Jurnal Hukum Ius Publicum, 1(2), 147 – 163.
Saifuddin, S., & Misbayanti, M. (2020). Analisis Terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus  Di  Pengadilan  Agama  Polewali  Tahun  2019). J-Alif :  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, 5(2), 59. Https://Doi.Org/10.35329/Jalif.V5i2.1846
Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Reformasi Hukum, 25(2), 182 – 201.
Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, 3(1), 1 – 22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.37348/Jurisy.V3i1.242
Suwarni,  S.,  &  Hermawan,  S.  H.  K.  (2023).  Kajian  Yuridis  Tentang  Perceraian  Dan  Pembagian  Harta Perkawinan  Terhadap  Putusan  Perkara  Nomor:  18/Pdt.  G/2022/Pn.  Smn. Book  Chapter  2023. Https://Doi.Org/Https://Www.Ejournal.Unuja.Ac.Id/Index.Php/At-Turas/User/Register
Syafi’i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 94 – 114.
Turisno, B. E., Suharto, R., Priyono, E. A., & Mahmudah, S. (2021). Negligence In Implementing Child Custody Decisions: A Threat To Child Protection In Indonesia. International Journal Of Criminal Justice Sciences, 16(2).
Usman, U., Abidin, A., & Thahir, L. S. (2022). Analysis Of Judges’ Decision On Witness Divorce Evidence In Donggala Religious Court. International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society, 4(2),
39 – 49.
Wulandari, E., & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 4(1),
15 – 28.
Yulianti,  A.,  Mahmud,  A.,  &  Izadi,  F.  F.  (2022).  Pemidanaan  Bagi  Pelaku  Terorisme  Dalam  Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 101 – 106.