Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 55-59| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA TEMPAT WISATA
Karinka, I Ketut Sukadana, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Merokok  adalah  hak  semua  orang,  namun  merokok  dapat  menggangu  Hak  Asasi  Manusia  karena  sebaran  asap rokok  yang  dihasilkan  oleh  perokok  dapat  mengganggu  kesehatan  orang  sekitar.  Di  Bali,  tempat  wisata  termasuk salah  satu  kawasan  tanpa  rokok.  Hal  ini  tercantum  dalam  Peraturan  daerah  kabupaten  Badung  Nomor  10  Tahun 2017  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Terkait  hal  ini,  penelitian  menelaah  dua  hal,  yakni  pengaturan  Kawasan Tanpa  Rokok  pada  tempat  wisata  di  Kabupaten  Badung  dan  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung Nomor  10  Tahun  2017  terhadap  tempat  wisata  dimaksud.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum empiris, yaitu, melakukan  penelitian secara  langsung  yang  dilanjutkan  dengan  menganalisis data dan disajikan secara kualitatif. Dalam pengaturannya, Satpol PP selaku penegak peraturan daerah telah melakukan pengawasan  pada  tempat  wisata  dan  sanksi  yang  diberikan  sesuai  d e n g a n  Pasal  21  Nomor  1 0   2017  Peraturan Daerah  Kabupaten  Badung.  Penerapannya  telah  dilakukan  melalui  sosialisasi  kepada  pengelola  tempat  wisata namun  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  kawasan  tanpa  rokok  pada  tempat  wisata  menjadi  faktor penghambat.
Kata Kunci: Implementasi; Kawasan Tanpa Rokok; Tempat Wisata

## Abstract
Smoking belongs to the right of all people, but smoking can interfere with Human Rights because the distribution of cigarette smoke produced by smokers can interfere with the health of people around. In Bali, tourist attractions are one of the non-smoking areas. This is stated in the Regional Regulation of Badung No. 10 of 2017 concerning Non- Smoking Areas. Related to this, the study examines two things, that is, the regulation of No-Smoking Areas in the tourist attractions in Badung Regency and the implementation of the Regional Regulation of Badung No. 10 of 2017 on the tourist attractions. The research method used is empirical legal research that is conducting a direct research followed by analyzing data and presented in qualitative manner. In its regulation, Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the enforcer of the regional regulation has conducted supervision on tourist attractions and sanctions given in accordance with the Article 21 Number (10) of 2017 of the Badung Regency Regional Regulation. Its application has been done through socialization to the manager of tourist attractions, but the lack of public knowledge about the non-smoking areas in tourist attractions has been appearing as an inhibiting factor.
Keywords: Implementation; No-Smoking Area; Tourist attraction

## I. PENDAHULUAN
Merokok  telah  menjadi  kegiatan  yang  lumrah  di  kalangan  masyarakat  Indonesia.  Merokok  juga  telah menjadi  kebutuhan  bagi  mereka  yang  sudah  kecanduan  rokok  ( Priyangga,  2017:  4 ).  Namun  pada  sisi efek negatifnya, merokok tidak hanya merugikan perokok tetapi juga orang disekitarnya ( Juanita, 2012: 113 ).  Pemerintah  berusaha  dalam  meningkatkan  kapasitas  kesehatan  masyarakat  dengan  membuat kebijakan tentang rokok.
Di  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  10  Tahun  2017  tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  telah  ditentukan  area  apa  saja  yang  dikategorikan  sebagai  kawasan  tanpa  rokok.  Seperti  yang tercantum  dalam  Pasal  1  Angka  15  area  yang dimaksud adalah tempat umum. Merujuk pada Peraturan
Daerah  sebelumnya  nomor  8  Tahun  2013  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  pada  Pasal  10  huruf  c  yang dimaksud tempat umum ialah tempat wisata.
Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  tersebut  mempunyai  maksud  agar  wisatawan  mendapatkan haknya  saat  berwisata  di  lingkungan  yang  bersih  tanpa  khawatir  akan  paparan  asap  rokok  disekitarnya. Dalam  Pasal  13  Ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  10  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa setiap orang dilarang merokok di kawasan Tanpa Rokok. Beberapa kajian tentang Kawasan Tanpa Rokok telah  diluncurkan  dengan  metode  ilmiah.  Penelitian  tentang  KTR  setidaknya  telah  dikaji  dalam  satu dekade  terakhir.  Beberapa  kajian  tersebut  adalah  seperti  yang  dilakukan  oleh Juanita  (2012) , Solicha (2012) , Azkha (2013) , Priyangga (2017) , Suryani & Suhartini (2018) , dan Marchel dkk. (2019) . Namun implementasi Peraturan Daerah, khususnya daerah Badung Bali belum diteliti.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  penelitian  ini  mengkaji  dua  pertanyaan:  (1) Bagaimanakah  pengaturan  Kawasan  Tanpa  Rokok  pada  tempat  wisata  di  Kabupaten  Badung?  (2) Bagaimanakah  implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor 10 Tahun 2017 pada tempat wisata?

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  lapangan  yaitu  dengan menggunakan  metode  melalui fakta-fakta  yang ditemukan  dari  perilaku  manusia  yang  dilakukan  saat pengamatan  langsung  dan  wawancara.  Sedangkan  pendekatan  penelitian  ini  ialah  pendekatan  kualitatif karena  digunakan  untuk  memahami  kejadian  yang  sedang  terjadi  di  masyarakat.  Sumber  data  yang digunakan  yaitu  data  primer  yaitu  didapatkan  dengan  wawancara  dengan  informan  dan  data  sekunder berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  lainnya.  Adapun  teknik  pengumpulan  data dilakukan  melalui  wawancara dengan Satpol  PP  selaku penegak  peraturan  daerah  dan  pengelola tempat wisata  setempat.  Saat  semua  data  telah  terkumpul  lalu  data  akan  diolah  dengan  menggunakan  analisa kualitatif  yaitu  dengan  menggabungkan  data,  lalu  menjelaskannya  dengan  menghubungan  dengan beberapa teori guna mendapatkan kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Kawasan  tanpa  Rokok  Nomor  10  Tahun  2017  Di  Kabupaten Badung
Rokok  termasuk  dalam  salah  satu  masalah  yang  belum  bisa  ditangani  oleh  pemerintah  dan pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  dalam  meningkatkan  kesehatan  masyarakat.  Sesuai  kebijakan yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009 tentang  Kesehatan pada  Pasal  115 Ayat (2)  Pemerintah  Daerah  wajib  mengatur  Kawasan  Tanpa  Rokok  di  daerahnya.  Dengan  ini  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Badung  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  8  tahun  2013 yang kemudian di revisi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten BadungNomor 10 Tahun 2017.
Dalam  pengaturannya  area  kawasan  Tanpa  Rokok  yakni:  tempat pelayanan  kesehatan;  tempat belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja dan tempat umum. Tempat wisata termasuk  dalam  kategori  tempat  umum  yang  tercantum  dalam  Kawasan  Tanpa Rokok. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Satpol  PP  selaku  petugas  dalam  penegak  Peraturan  Daerah  adalah dengan  melakukan  sidak  KTR  yang  telah  dijadwalkan  dalam  waktu  3  bulan  sekali  dan  pemasangan kamera  pengawas/ CCTV yang  akan  dipantau  langsung  oleh  pengelola  tempat  wisata  (wawancara dengan  Satpol  PPKabupaten  Badung  A.  A  Dharma  Putra  pada  tanggal  5  Maret 2020).
Tidak  hanya  Satpol  PP  dan  pengelola  tempat  wisata  masyarakat  juga  mempunyai  peran  dalam melakukan  pengawasan  seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  8 Tahun  2013  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Pasal  17  Ayat  2  untuk  mengingatkan  setiap  orang  yang melanggar  pada  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Dalam  melakukan  pengawasan  Kawasan  Tanpa  Rokok tentunya akan  ada pelanggaran yang terjadi. Maka, saat terjadinya pelanggran perlu adanya sanksi yang diberikan  demi  mensukseskan  Kawasan  Tanpa  Rokok.  Sanksi  berasal  dari  bahasa  Belandayaitu  Sanctie yangang  artinya  ancaman hukuman.  Suatu alat pemaksa  guna ditaatinya suatu undang-undang  misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang ( Simorangkir dkk., 2009: 7 ).
Ada  3  macam  sanksi  yang  diterapkan  di  Indonesia  yaitu  sanksi  pidana  merupakan  kurungan penjara  sanksi  perdata  merupakan  kewajiban  untuk  memenuhi  suatu  prestasi  dan  sanksi  administratif dengan  membayar  denda.  Pemerintah  Daerah  kabupaten  Badung  telah  mengatur  sanksi  guna mensukseskan  penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  ini.  Sanksi  yang  diberikan  adalah  sanksi  pidana  yaitu kurungan penjara dan sanksi administrative dengan pembayaran denda. Sanksi ini diatur dalam Peraturan Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  10  Tahun  2017  Pasal  21.  Untuk  pengelola/pimpinan/penanggung jawab akan dikenakan kurungan  paling  lama  6  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.5.000.000  (pasal  21 ayat  1  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  nomor  10  Tahun  2017  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok) sedangkan untuk masyarakat akan dikenakan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 1,000,000,-  (Pasal  21  Ayat  1a  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  10  Tahun  2017  tentang Kawasan Tanpa Rokok).

## Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 pada Tempat Wisata
Penerapan  adalah  tindakan  dari  rencana  yang  telah  disusun  secara  rinci  dan  dilakukan  saat  rencana selesai ( Usman, 2002: 70 ). Satpol PP bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Satuan  Polisi  Pamong  Praja).  Dengan  ini,  Satpol  PP  mempunyai  tugas dalam  penegakan  Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  pada  tempat  wisata  di  Kabupaten Badung. Dalam penerapannya Satpol PP melakukan pembinaan dengan cara sosialisasi kepada pimpinan desa pengelola tempat wisata dan masyarakat sekitar sebagai bentuk penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Namun  Masyarakat  masih  belum  mengetahui  adanya  Peraturan  Daerah  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok ini maka penerapannya belum maksimal (wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Badung A. A Dharma Putra pada tanggal 5 Maret 2020).
Dalam  melakukan  sosialisasi  Satpol  PP  melakukan  pembinaan  kepada  pimpinan  desa  pengelola tempat  wisata  dan  masyarakat  sekitar  tentang  tempat  wisata  yang  termasuk  dalam  kawasan  tanpa rokok. Setelah Satpol PP melakukan pembinaan pengelola tempat wisata wajib memasang tanda/ Sticker Kawasan  Tanpa  Rokok  agar  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  dapat  mengetahui  bahwa  seluruh  area tersebut  termasuk  Kawasan  Tanpa  Rokok  Adanya  pemasangan  tanda/ Sticker tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  menandakan  jika  penerapan  Kawasan  Tanpa  Rokok  itu  sudah  dilakukan  namun  adanya  sebuah larangan untuk tidak merokok sembarangan pada tempat wisata membuat pemerintah daerah juga harus memberikan  solusi kepada para  perokok dimana seharusnya tempat  untuk  merokok.  Dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Badung  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Nomor  10  tahun  2017  Pasal  12  Ayat  1 mengatakan  bahwa  Pengelola  Pimpinan  dan/atau  Penanggung  jawab  tempat  kerja  tempat  umum  dan tempat  lainnya  wajib  menyediakan  tempat  khusus  merokok.  Kriteria  tempat  khusus  merokok  diatur dalam Pasal 12 Ayat 2 yaitu: ruang terbuka atau  ruang  yang  berhubungan  langsung  dengan  udara  luar; jauh  dari  pintu  masuk dan keluar; jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
Saat  penerapannya  Satpol  PP  perlu  bekerja  sama  dengan  pengelola  tempat  wisata  agar  Kawasan Tanpa rokok pada tempat wisata ini dapat berjalan dengan semestinya. Tidak hanya memasang larangan untuk  tidak  merokok  pengelola  tempat  wisata  juga  harus  memberikan  tempat  khusus  merokok  sebagai solusi.  Perlunya  pemasangan  tanda/ Sticker dengan  jelas  agar  memudahkan  masyarakat  untuk  tidak merokok  diarea  Kawasan Tanpa Rokok dan  mencari  tempat khusus merokok yang telah disediakan oleh pengelola  tempat  wisata  setempat  dengan  ini  akan  mengurangi  terjadi  pelanggaran.  Menurut  Bapak Nengah  Mahaputra  selaku  pengunjungdi  Museum  Pasifika  Nusa  Dua  Bali  (wawancara  pada  8  Februari 2020)  Bapak  Nengah  tidak  mengetahui  bahwa  tempat  wisata  termasuk  dalam  Kawasan  Tanpa  Rokok setelah diperhatikan lingkungan sekitarnya bahwa ada tanda larangan untuk merokok.
Dengan  ini  penegakan  Peraturan  Daerah  telah  di  terapkan  di  tempat  wisata  dengan  memberikan tanda  larangan  untuk  merokok  hanya  saja  masayarakat  sekitar  belum  mengetahui  Peraturan  tentang kawasan Tanpa Rokok. Tidak semua masyarakat mengetahui isi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok  seperti  tempat  apa  saja  yang  dilarang  dan  dimana  seharusnya  seseorang  dapat  merokok  diarea Kawasan  Tanpa  Rokok.  Semenjak  diberlakukannya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  tentang  Kawasan Tanpa  Rokok  Pemerintah  Kabupaten  Badung  menindaklanjutinya  dengan  berbagai  kegiatan  pembinaan dan pengawasan.
Menurut  Soekanto  salah  satu  penghambat  dalam  proses  penegakan  hukum  adalah  faktor  hukum; faktor aparat penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas; faktor masyarakat dan faktor budaya ( Soekanto, 2011 ). Dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung pada tempat wisata yang menjadi faktor  penghambat  adalah  masyarakat  yang  belum  mengetahui  peraturan  daerah  tentang  kawasan  tanpa rokok  (wawancara  dengan  Satpol  PP  Kabupaten  Badung  A.  A  Dharma  Putra  pada  Tanggal  5  Maret 2020).
Masyarakat menjadi faktor penghambat pelaksanaan Penegakan Hukum. Hal ini dikarenakan tidak semua  masyarakat  mengetahui  Perda  tentang  KTR  apalagi  pada  tempat  wisata.  Ketidak  tahuan masyarakat  menjadi  faktor  penghambat  yang  membuat  masih  adanya  pelanggaran  yang  terjadi  pada tempat wisata. Wisatawan  yang  berkunjung  tidak  hanya  berasal  dari  pulau  bali  tetapi  ada juga yang berasal  dari  luar  bali  bahkan  luar  negeri.  Hanya  sedikit  masyarakat  yang  mengetahui  tentang  kawasan tanpa  rokok  sehingga  perlunya  penandaan  agar  memudahkan  siapapun  yang  berada  pada  tempat  wisata untuk  mengetahui  bahwa  tidak  boleh  merokok  di  semua  tempat  dan  diarahkan  kemana  seharusnya seseorang jika ingin merokok.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dalam  Pengaturan  Kawasan  Tanpa  Rokok  menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  6  Tahun  2010  Pasal  1 Angka  8  bahwa  Satpol  PP  selaku  penegak  Peraturan  Daerah  melakukan  pengawasan  seperti  yang  telah termuat  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  8  Tahun  2013  Pasal  18  dan  masyarakat juga berperan dalam melakukan pengawasan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013  Pasal  17.  Dalam  melakukan  pengawasan  tentunya  akan  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  demi mensukseskan Kawasan Tanpa Rokok ini telah diatur sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 21.
Implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada tempat wisata sudah dilaksanakan oleh Satpol PP selaku petugas dalam penegakan  Peraturan daerah dan dibantu oleh pengelola tempat wisata dalam mengawasi dan  memberikan  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan.  Adapun  faktor  penghambat  dalam  penerapan kawasan  tanpa  rokok  ini  ialah  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  kawasan  tanpa  rokok  pada tempat wisata dikarenakan masyarakat yang mengunjungi tempat wisata di kabupaten badung tidak hanya berdomisili di Kabupaten Badung tempat lahirnya Peraturan Daerah ini namun juga berasal dari luar bali bahkan Luar Negeri.

## 2. Saran
Satpol PP apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola tempat wisata atau masyarakat untuk menerapkan sanksi tegas seperti yang tercantum dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Badung  Nomor  10  Tahun  2017  Pasal 21. Pengelola tempat wisata agar secara tegas dapat  menegur  pelanggaran  yang  terjadi  diarea  tempat  wisata  sehingga  masyarakat  sendiri  juga mengetahui bahwa tempat wisata termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok.

## DAFTAR PUSTAKA
Azkha,  N.  (2013).  Studi  Efektivitas  Penerapan  Kebijakan  Perda  Kota  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 02 (04), 171–179 .
Juanita. (2012). Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Peluang dan Hambatan. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia , 1 (2), 112–119 .
Marchel,  Y.  A.,  Indraswari,  R.,  &  Handayani,  N.  (2019).  Implementasi  Kawasan  tanpa  Rokok  Sebagai Pencegahan  Merokok  Pada  Remaja  Awal. Jurnal  Peomkes:  The  Indonesian  Journal  of  Health Promotion and Health Education , 7 (2), 144–155 .
Priyangga, S. W. (2017). Penerapan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Metro No.4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana , 5 (4) . Simorangkir, J. C. T., Erwin, R. T., & Prasetyo, J. T. (2009). Kamus Hukum . Sinar Grafika .
Soekanto, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Rajawali Pers . Solicha,  R.  A.  (2012). Tingkat  Pengetahuan  dan  Sikap  Pengunjung  di  Lingkungan  RSUP  Dr.  Kariadi tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di RSUP Dr. Kariadi Semarang (Vol. 1, Issue 1) . Suryani, D., & Suhartini, E. (2018). Regulation of Non-Smoking Areas in Local Government Regulation. Jurnal Hukum De’Rechtsstaat , 4 (2), 105–113 . Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum . PT. Raja Grafindo Persada.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Daerah ProvinsiBali Nomor 10 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017