## DINAMIKA KEDUDUKAN TAP MPR DI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## Martha Riananda
Fakultas Hukum, Universitas Lampung Email: Martha.rianand@fh.unila.ac.id

## abstract
People's Consultative  Assembly  (MPR)  decree  dynamics  position  in  the hierarchy of legislation and as the legislation arising drowned in accordance political  developments  and  laws  and  regulations  governing  the  order  of legislation.
Keywords: Position,  People's  Consultative  Assembly  (MPR)  and  the hierarchy of legislation

## abstrak
Dinamika  kedudukan  ketetapan  MPR  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  dan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  timbul  tenggelam sesuai  perkembangan  politik  dan  peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan.
Kata  kunci: Kedudukan,  Tap  MPR  dan  Hierarki  Peraturan  Perundang- undangan

## A. Pendahuluan
Pengaturan tentang hierarki  perundang-undangan  di  Indonesia  dapat ditemukan dalam empat peraturan, yaitu:
1. Ketetapan  MPRS  Nomor  XX  Tahun  1966 tentang Memorandum  DPR- GR  Mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan  Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;
2. Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Substansi  keempat  peraturan  tersebut  mengatur  secara  berbeda  atas jenis-jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  termasuk  ke  dalam  hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu perbedaan paling mendasar pada keempat peraturan di atas yaitu mengenai keberadaan Ketetapan MPR (Tap
MPR)  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Keberadaan  produk kebijakan  politik  dan  kebijakan  hukum  lembaga  permusyawaratan  rakyat tersebut  disebutkan  dalam  hierarki  sebagaimana  diatur  dalam  Tap  MPRS Nomor XX Tahun 1966 dan Tap MPR Nomor III Tahun 2000, namun tidak demikian  pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (UU No. 10  Tahun  2004). Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 ‘mengeluarkan’ Tap MPR dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dalam hierarki. Hal ini dapat  dipahami  sejalan  dengan  semangat  zaman  yang  dapat  dirasakan  pada awal  masa  reformasi,  yang  mengarah  pada  penghilangan  wewenang MPR sebagai  lembaga  tertinggi  menjadi  lembaga  tinggi  yang  sejajar  dengan lembaga-lembaga negara utama lainnya.
Perkembangan  undang-undang tentang pembentukan  peraturan perundang-undangan  selanjutnya  menciptakan  kondisi  yang  berbeda, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 memasukan  kembali Tap MPR ke dalam jenis-jenis peraturan  perundang-undangan  yang  ada  pada  hierarki  sebagaimana  diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan terdiri atas: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Dimasukkannya  kembali 1 Tap  MPR  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan  menimbulkan  berbagai  pertanyaan.  Masuknya  Tap MPR  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  memiliki  implikasi dalam  sistem  hukum  positif  di  Indonesia  karena  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  Tap  MPR  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Tap  MPR sedangkan dalam UUD 1945 sudah ada sunset clausul mengenai Tap MPR. Peletakannya  langsung  di bawah  UUD  1945  mengharuskan  peraturan perundang-undangan di bawahnya termasuk undang-undang memperhatikan Tap MPR sebagai sumber muatan. 2
Aspek yang merupakan indikator kedudukan Tap MPR meliputi aspek tata  urutan,  materi  muatan  dan  kekuatan  mengikat.  Ketiga  aspek  tersebut
1 Seperti  diatur  dalam  Tap  MPRS  Nomor  XX  Tahun  1966  dan  Tap  MPR  Nomor  III  Tahun 2000.
2 Berdasarkan Stufenbau  Theorie yang  dikemukakan  Hans  Kelsen, bahwa  norma  hukum  itu berjenjang  dalam  suatu  tata  susunan  hierarki. Peraturan  yang  rendah  bersumber  dari  dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
tidak  dapat  dilepaskan  dari  politik  hukum sistem  hukum  positif Indonesia yang  mengatur  secara  ketat  mengenai  tata  urutan  peraturan  perundang- undangan. Oleh karena itu, kedudukan Tap MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan  hal  yang  menarik  untuk  dikaji  karena memiliki implikasi dalam kehidupan bernegara.

## B. Pembahasan
1. Kedudukan Ketetapan MPR/S  Setelah Keluarnya Ketetapan  MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan  Tata  Urutan
Peraturan Perundangan Republik Indonesia
Tap MPR mulai dikenal sejak tahun 1960 yaitu sejak MPRS pertama kali  bersidang  dan  membuat  keputusan-keputusan.  Praktek  ini  berjalan  dan diteruskan  oleh  MPR.  Karena  telah  berjalan  cukup  lama  dan  diterima sebagai  bagian  dari  praktek  ketatanegaraan  di  Indonesia,  maka  bentuk  Tap MPR  dapat  dipandang  sebagai  salah  satu  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Dalam  ketentuan  mengenai  Peraturan  Tata  Tertib  MPR, disebutkan  bahwa  Ketetapan  MPR  bersifat  mengikat  ke  dalam  dan  ke  luar MPR.  Sedangkan  putusan  MPR  yang  semata-mata  mengikat  ke  dalam disebut Keputusan MPR. 3
Keberadaan  Tap  MPR  didasarkan  pada  praktek  ketatanegaraan  atau konvensi, dalam  hal  ini  Dicey  membedakan  antara  kaidah  hukum  dan konvensi  atas  dasar  kekuatan  memaksa.  Kaidah  hukum  dapat  dipaksakan melalui  proses  pengadilan,  sedangkan  konvensi  tidak.  Ketaatan terhadap konvensi  semata-mata  karena  dorongan  etik. 4 Konvensi  ketatanegaraan sebagai  sumber  hukum  sangat  penting  artinya  dalam  melengkapi  atau mendinamisasikan kaidah-kaidah hukum dibawahnya. Apalagi muatan UUD 1945  sebelum  perubahan  sangat  terbatas.  Ketetapan  MPR/S  telah berkembang  sebagai  konvensi  dan  “dikukuhkan”  dalam  Tap No. XX/MPRS/1966  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan dalam hierarki hukum Indonesia, konvensi dan sistematisasi ini dikukuhkan dalam  Tap No. VI/MPR/1973  jo.  Tap No. III/MPR/1978  dan  menjadi kerangka  utama  untuk  memahami  konstitusi,  bahkan  hukum  tata  negara, sejak  1960.  Hal  ini  berlangsung  sampai  terbitnya  Tap  MPR No.
3 Riri  Nazriyah,MPR  RI  Kajian  Terhadap  Produk  Hukum  dan  Prospek  di  Masa  Dapan,
(Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 173
4 Parlin  M.  Mangunsong, Konvensi  Ketatanegaraan  Sebagai  Salah  Satu  Sarana Perubahan Undang-Undang  Dasar,  (Bandung:  Alumni,  1992),  hlm.  43  seperti  dikutip  olehRiri Nazriyah, MPR  RI  Kajian  terhadap  Produk  Hukum  dan  Prospek  di  Masa  Depan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 282
III/MPR/2000 tentang
Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundang-Undangan. 5
Pada Ketetapan  MPRS No. XX/MPRS/1966  menyatakan  bahwa Ketetapan  MPR  adalah salah  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan yang tata urutannya berada di bawah UUD 1945. 6 Dalam praktek pembuatan ketetapan oleh MPR/S, tidak semua ketetapan MPR/S mempunyai sifat atau ciri sebagai peraturan perundangan: a) umum; b) berisikan peraturan; dan c) tidak  individual/konkret.  Dari  segi  substansi,  terdapat  Tap  MPR  yang bersifat  konkret/individual  yang  menimbulkan  akibat  hukum  secara  khusus atau  bersifat  konstitutif.  Di  samping  terdapat  Tap  MPR  yang  bersifat pengaturan dan oleh karenanya dapat digolongkan sebagai sebuah peraturan perundangan dan Tap MPR yang bersifat konkret/individual yang konstitutif, terdapat juga ragam Tap MPR lain yang tidak termasuk dalam kedua macam tersebut. 7
Ragam  itu  adalah  Tap  MPR  yang  substansinya  merupakan  sebuah pernyataan  keinginan  atau  pernyataan  kehendak,  komitmen,  atau  deklarasi, atau  perintah  dari  MPR  kepada  lembaga  pembuat  undang-undang.  Adanya keberagaman  sifat  dari  substansi  Tap  MPR  sebagaimana  tersebut  di atas sebagai akibat dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang  menyatakan  bahwa  MPR  adalah  pelaksana  kedaulatan  rakyat sepenuhnya. Dengan statusnya yang demikian, MPR berhak untuk membuat berbagai  macam  putusan  apapun  dan  ketetapan  yang  bersifat  apapun  yang
5 Ibid, hlm. 283
6 Pada  Bab  II  Huruf  A Ketetapan  MPR  No.XX/MPRS/1966,  diatur  mengenai Tata  Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, yaitu: 1.bentuk-bentuk  Peraturan  Perundangan  Republik  Indonesia  menurut  Undang-Undang
Dasar 1945 ialah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b.Ketetapan MPR;
c. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; d.Peraturan Pemerintah; e. Keputusan Presiden;
f. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti :
1) Peraturan Menteri;
2) Instruksi Menteri;
3) dan lain-lainnya.
2.sesuai  dengan  sistem  konstitusi seperti  yang  dijelaskan  dalam  Penjelasan  autentik Undang-Undang Dasar 1945, bentuk peraturan perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-perundangan bawahan dalam Negara; dan
3.sesuai  pula  dengan  prinsip  Negara  hukum,  maka setiap  peraturan  perundangan  harus berdasar  dan  bersumber  dengan  tegas  pada  peraturan  perundangan  yang  berlaku,  yang lebih tinggi tingkatnya.
7 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 512
dituangkan dalam bentuk Tap MPR/S. 8 Penjelasan UUD 1945 memberi arti bahwa:  Majelis  ialah  penyelenggara  negara  yang  tertinggi.  Majelis  ini dianggap  sebagai  penjelmaan  rakyat  yang  memegang  kedaulatan  negara. 9 Selanjutnya penjelasan Pasal  3  menyebutkan: oleh karena  MPR  memegang kedaulatan negara maka kekuasaannya tidak terbatas. 10
Dalam  prakteknya,  sebutan  bagi  Lembaga  Tertinggi  Negara  dengan kekuasaan  tidak  terbatas  digunakan  sebagai  alat  antara  lain  memperbesar kekuasaan  presiden  di luar  ketentuan  UUD  1945,  seperti  Tap  MPR  yang memberi kekuasaan tidak terbatas kepada presiden demi pembangunan. 11
Disamping  itu, kekuasan  tidak  terbatas  telah  dipergunakan  untuk membuat  berbagai  ketetapan  di luar  wewenang  MPR  diluar materi  muatan dan tata cara yang ditentukan dalam UUD 1945. Hal yang sama terjadi pada masa  orde  lama,  seperti  pengangkatan  Presiden  Soekarno  menjadi  presiden seumur hidup. 12 Praktek ketatanegaraan ini merupakan pelanggaran terhadap UUD  1945  dan  semuanya  dianggap  bersumber  dari  penyalahgunaan  arti MPR  sebagai  penyelenggara  negara  tertinggi  yang memegang kedaulatan negara yang disertai kekuasaan tidak terbatas. 13
Penempatan  Tap  MPR  dalam  urutan  kedua  dalam  Tata  Urutan Peraturan Perundangan menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan dengan  mempertimbangkan  praktek  bahwa  Tap  MPR mempunyai  berbagai macam  sifat sebagaimana disebut  di atas  menyebabkan Tap  MPR memiliki kedudukan  yang  sangat  spesifik  dalam  sebuah  undang-undang  yang  urutan letaknya  berada  dibawah  Tap  MPR.  Maksud  disusunnya  tata  urutan peraturan perundangan adalah agar suatu bentuk peraturan perundangan jelas letak  urutannya  dan  dengan  demikian  pula  jelas  sumber  dan  dasar  hukum bagi  sebuah  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  yaitu  peraturan perundangan yang urutannya berada di atasnya. Dalam penyusunan undang- undang, sebagai  peraturan  perundangan  di bawah  Tap  MPR,  fungsi  Tap MPR  dapat  menjadi  sumber  hukum  materiil  dan  sumber  hukum  formil. Sebagai  sumber  hukum  materiil  dari  sebuah  undang-undang,  sebuah  Tap MPR  perlu  untuk  dimasukkan  ke dalam  konsideran  “menimbang” sebuah undang-undang. 14
8 Ibid, hlm. 512-513
9 Penjelasan Pasal 1
10 Penjelasan  Pasal  3:  oleh  karena  MPR  memegang  kedaulatan  negara,  maka  kekuasannya tidak  terbatas,  mengingat  dinamik  masyarakat,  sekali  dalam  lima  tahun  Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa dan hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.
11 Tap MPR No. V Tahun 1998.
12 Tap MPRS No. III/MPRS/1963.
13 Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2003), hlm. 78.
14 Harjono, Op.cit hlm. 513.
Ketetapan  MPR  yang  berisikan  pernyataan  keinginan,  kehendak, perintah,  komitmen,  atau  deklarasi  dapat  dijadikan  sumber  materiil  dari sebuah  undang-undang.  Sebagai  sumber  hukum  formal  sebuah undang- undang, Tap MPR dimasukkan dalam kon sideran “mengingat” dalam sebuah undang-undang. Tap MPR yang berisi aturan yang bersifat umum yang oleh karenanya  termasuk  dalam  peraturan  perundangan,  atau  sebuah  keputusan konkret  yang  bersifat  konstitutif  yang  berkaitan  dengan  substansi  undang- undang  ya ng  dibuat,  perlu  dicantumkan  dalam  konsideran  “mengingat” undang-undang yang bersangkutan. 15
Menurut ketentuan pasal 3 juncto Pasal 37 UUD 1945 yang asli, salah satu  kewenangan  MPR  adalah  menetapkan Garis-Garis  Besar  Haluan Negara.  Mengapa  MPR  diberi  kewenangan  menetapkan Garis-Garis  Besar Haluan  Negara?  Selain  untuk  memberi  pedoman  kerja  dan  panduan penyusunan  program  kerja  bagi  presiden  dalam  melaksanakan  tugasnya, Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara itu  diperlukan  karena  pedoman  atau haluan-haluan kebijakan bernegara yang ditentukan dalam UUD 1945 sangat atau  bahkan  terlalu  ringkas  dan  sederhana.  Oleh  karena  itu,  di samping haluan-haluan  yang  telah  ditentukan  dalam  UUD  1945,  maka  diperlukan haluan-haluan negara yang lebih jelas di luar UUD 1945. 16
Dengan pertimbangan  yang  demikian,  maka  haluan-haluan negara yang  dimaksud  perlu  dituangkan  dalam  bentuk  ketetapan-ketetapan  yang mengatur  dengan  daya  ikat  tinggi  yang  efektif.  Karena  kedudukan  MPR sendiri  lebih  tinggi  daripada  presiden  dan  DPR,  maka  dengan  sendirinya kedudukan  Tap  MPR/S  dianggap  lebih  tinggi  daripada  undang-undang. Sesungguhnya,  ketetapan-ketetapan MPR/S  yang  bersifat  mengatur  itu juga mempunyai  kedudukan  sebagai  hukum  konstitusi,  karena  dibuat  dan ditetapkan oleh lembaga yang sama dengan yang menetapkan UUD. Karena itu,  sebenarnya adanya  Tap  MPR/S  sebagai  produk  hukum  yang  mengatur (regeling) merupakan bentuk penafsiran MPR atas UUD 1945 yang dikenal sangat  ringkas.  Ketetapan  yang  berisi  penafsiran  dan  elaborasi  normatif  itu diperlukan  untuk  melengkapi  haluan-haluan  negara  yang  terdapat  dalam konstitusi  tertulis yang  belum  lengkap  itu.  Dengan  perkataan  lain, Tap MPR/S  itu  juga  mempunyai  nilai  konstitusi  atau  sebagai  bentuk  penafsiran atau  bahkan  merupakan  perubahan  UUD  dalam  bentuk  yang  tidak  resmi menurut  ketentuan  Pasal  37  UUD  1945.  Hanya  saja,  karena  prosedur pembahasan  dan  pengambilan  dalam  proses  pembentukan  Tap  MPR/S  itu memang  berbeda  dari penyusunan  atau  perubahan  UUD  menurut  ketentuan Pasal  37  UUD  1945,  maka  kedudukan  keduanya  dianggap  tidak  sederajat. UUD sebagai hukum tertinggi tetap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
15 Harjono, op.cit hlm. 514.
16 Jimly  asshiddiqie, Perihal  Undang-undang,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2011),  hlm.
33.
daripada  Tap  MPR/S  lainnya.  Itu  sebabnya,  Ketetapan  MPRS No. XX/MPRS/1966  menentukan  hierarki  Tap  MPR/S  itu  sebagai  peraturan  di bawah UUD, tetapi di atas UU. 17

## 2. Kedudukan Ketetapan MPR Setelah Keluarnya Tap MPR Nomor III
Tahun  2000 Tentang Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan Perundang-Undangan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat
Republik Indonesia
Sistemisasi tentang sumber  dan  hierarki  tata urutan  peraturan perundang-undangan selanjutnya dilakukan pada Sidang Umum MPR Tahun 2000  yang  menetapkan Tap  MPR  Nomor  III  Tahun  2000 tentang Sumber Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan. Meskipun sistemisasi ini serupa dengan dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan mencolok yang bersifat problematik.
Tap MPR Nomor III Tahun 2000 yang menentukan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 2, yaitu Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan  merupakan  pedoman  dalam  pembuatan aturan  hukum  di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah: a. Undang-Undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; c. Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); e. Peraturan Pemerintah; f. Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur; dan
g. Peraturan Daerah.
Seperti  halnya  materi  muatan  Tap  MPR/S  pada  Tap No. XX/MPRS/1960,  materi  muatan  Tap  MPR/S  pada  masa  ini  juga  masih sangat  luas.  Belum  ada  pembatasan  terhadap  materi  muatan  yang  dapat termuat dalam Tap MPR/S.
Hingga  sampai  akhirnya,  MPR  hasil  Pemilu  1999  yang diselenggarakan  dengan  cukup  demokratis,  menindaklanjuti  tuntutan masyarakat  yang  menghendaki  perubahan  UUD  1945  dengan  melakukan satu  rangkaian  perubahan  konstitusi dalam  empat  tahapan  yang berkesinambungan,  sejak  Sidang  Umum  MPR  Tahun  1999  sampai  dengan Sidang  Tahunan  MPR  Tahun  2002. 18 Perubahan  UUD  1945  ini  membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR.
17 Ibid, hlm. 34.
18 MPR RI 2004-2009 Aktifitas dan Dinamika, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009), hlm. 142.
Berubahnya  kedudukan  MPR  juga  berimplikasi  kepada  tugas  dan wewenang  MPR.  MPR  tidak  lagi  mempunyai  wewenang  dan  tugas  yang sama.  Perubahan  tugas  dan  wewenang  ini,  khususnya  yang  berkenaan dengan hilangnya tugas dan wewenang MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar dari pada  Haluan Negara,  selanjutnya  berimplikasi  pada  materi  dan status  hukum  Tap  MPR/S  yang  telah  dihasilkan  sejak  tahun  1960  sampai tahun  2002.  Oleh  sebab  itu,  dalam  Pasal  I  Aturan  Tambahan  UUD  1945, MPR  ditugasi  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  materi  dan status  hukum  Tap  MPR/S  untuk  diambil  putusan  pada  Sidang  MPR  Tahun 2003. 19
Setelah perubahan UUD 1945 dilakukan secara lengkap, yaitu dengan adanya perubahan keempat tahun 2002, MPR pada Tahun 2003 menetapkan Tap  MPR  pada  Sidang  Tahunan  MPR  Tahun  2003,  MPR  menetapkan  Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan  terhadap  Materi  dan  Status Hukum  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR  RI  Tahun  1960  sampai dengan Tahun 2002. Ketetapan tersebut terbit disebabkan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan oleh adanya perubahan sampai dengan IV UUD 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi dari Tap MPR No. I/MPR/2003 adalah sebagai aturan peralihan. 20
Dasar  hukum  pembentukan  Ketetapan  MPR  RI  Nomor  I/MPR/2003 yang utama adalah Pasal I Aturan Tambahan dan Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang ditetapkan oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus 2002.
Tujuan pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang
Peninjauan terhadap  Materi  dan  Status  Hukum Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Tahun  1960  sampai  dengan Tahun  2002  adalah meninjau  dan  menentukan  hal-hal  yang berhubungan dengan  materi  dan  status  hukum  setiap Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan MPR  yang  masih  ada saat  ini,  serta  menetapkan  bagaimana  keberadaan (eksistensi)  dari  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR tersebut  untuk  saat ini  dan  masa  yang  akan  datang. Peninjauan  tersebut  juga  dilakukan  untuk menghindari  adanya  ketidakpastian  hukum  yang  akan  terjadi  dengan berlakunya  seluruh  sistem  pemerintahan  negara  berdasarkan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  setelah  selesainya seluruh perubahan yang dilakukan oleh MPR. 21
Perubahan kewenangan MPR dalam hal pembentukan Ketetapan MPR yang berlaku ke luar membawa pula akibat perubahan pada kedudukan dan
19 Ibid, hlm. 143.
20 Harjono, Op.cit, hlm. 514.
21 Panduan, Ibid. hlm 209.
status  hukum  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR  dalam  tata  susunan (hierarki) Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. 22
Dalam  masa  transisi  berlakunya  Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (sebelum  perubahan) ke  masa  berlakunya Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (setelah perubahan), dan untuk melakukan “penyesuaian” terhadap segala perubahan yang terjadi,  dalam  Sidang  Tahunan  MPR  Tahun  2003, sebagaimana  tugas yang diamanatkan oleh Pasal I Aturan Tambahan, Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 maka MPR  membentuk  sebuah ketetapan  yaitu  Ketetapan  MPR  RI Nomor I/MPR/2003  yang  berisi  peninjauan  terhadap  materi dan  status  hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. 23
Perubahan  Keempat  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  mulai  berlaku  pada  tanggal ditetapkan,  yaitu  tanggal  10  Agustus  2002.  Namun,  pada  saat  itu  masih terdapat sejumlah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih  berlaku.  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR  yang  secara  hukum masih berlaku tersebut, kadang-kadang secara nyata tetap menjadi pedoman bagi masyarakat atau pun bagi pejabat dalam membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain  itu,  terdapat juga  Ketetapan  MPRS  dan Ketetapan  MPR  yang  masih diinginkan oleh masyarakat luas untuk dipertahankan eksistensinya. 24
Karena  selama  masa  tahun  1960  sampai  dengan  tahun  2002  masih terdapat sebanyak  139  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR  yang  secara hukum masih berlaku. MPR melalui Panitia Ad Hoc II melakukan berbagai pengkajian  dan  analisis  terhadap  seluruh  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan MPR  tersebut.  Kajian  dan  analisis  tersebut  kemudian  ditetapkan  dalam Ketetapan  MPR  RI  Nomor  I/MPR/2003  yang  menempatkan  seluruh Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR  tersebut  sesuai  dengan  materi  dan status hukumnya.
Peninjauan  terhadap  seluruh  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR dilakukan dengan pengkajian dan analisis tentang materi atau substansi yang dirumuskan  dalam  setiap  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR  yang dibentuk  antara  tahun  1960  sampai  dengan  tahun  2002,  kemudian memisahkannya  dalam  kelompok-kelompok  yang  mempunyai  kesamaan materi.  Sementara  itu,  peninjauan terhadap  status  hukum  Ketetapan  MPRS dan  Ketetapan  MPR  dilakukan  dengan  melakukan  pengkajian  dan  analisis
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid. hlm. 207.
terhadap  substansi  yang  terdapat  dalam  setiap  Ketetapan  MPRS  dan Ketetapan  MPR  tersebut,  kemudian  menentukannya  dalam  kelompok- kelompok  yang  mempunyai kesamaan  status  hukum  untuk  mendapatkan kepastian tentang berbagai sifat norma yang terkandung di dalamnya. 25
Ditinjau dari sudut materi atau substansi norma hukum yang terdapat dalam  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR  dapat  dibedakan  sebagai berikut: 26
a. dari segi  alamat  yang  dituju/diatur  (adressat  norm)  dapat  dibedakan antara yang bersifat individual dan yang bersifat umum;
b. dari segi hal yang diatur dapat dibedakan antara yang bersifat konkret dan abstrak; dan
c. dari  segi  keberlakuannya  dapat  dibedakan  antara yang  bersifat final/sekali-selesai  (einmalig)  dan  yang  bersifat  terus  menerus  (tetap berlaku dengan ketentuan).
Berdasarkan  peninjauan  yang  dilakukan,  tidak  semua  Ketetapan MPRS  dan  Ketetapan MPR  memiliki  norma  hukum  yang  sejenis  untuk keseluruhan pasalnya dan juga sifat yang dimiliki ketetapan tersebut. Dalam suatu  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR  tidak  jarang  pasal-pasalnya merupakan campuran dari norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling) dan norma hukum yang bersifat penetapan (beschiking). 27
Dengan demikian  pengelompokan  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan MPR yang dilakukan peninjauan dari segi keberlakuannya juga mengandung makna  dibatasi  di  samping  yang  bersifat  final/sekali-selesai  (einmalig)  dan yang bersifat terus menerus (tetap berlaku dengan ketentuan). 28
Pengelompokan  yang  bersifat dibatasi adalah  jika  substansi  dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut: 29
a. telah  berakhir  masa  berlakunya  dan/atau  materinya  sudah  diatur  dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004;
c. tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang; dan
d. masih  berlaku  sampai  dengan  ditetapkannya  Peraturan  Tata  Tertib  yang baru  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.
Dengan  ditetapkannya  Ketetapan  MPR  tersebut,  seluruh  Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam 6
25 Ibid. hlm. 210.
26 Ibid. hlm. 211.
27 Ibid. hlm. 211.
28 Ibid.
29 Ibid , hlm. 212.
pasal  (kategori)  sesuai  dengan  materi  dan  status  hukumnya.  Substansi Ketetapan MPR tersebut adalah:
a. Kategori  I:  TAP  MPRS/TAP  MPR  yang dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku (8 Ketetapan);
b. Kategori  II:  TAP  MPRS/TAP  MPR  yang  dinyatakan tetap  berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan);
c. Kategori  III:  TAP  MPRS/TAP  MPR  yang  dinyatakan tetap  berlaku sampai  dengan  terbentuknya  Pemerintahan  Hasil  Pemilu  2004 (8 Ketetapan);
d. Kategori  IV:  TAP  MPRS/TAP  MPR  yang  dinyatakan tetap  berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 Ketetapan);
e. Kategori  V:  TAP  MPRS/TAP  MPR  yang  dinyatakan masih  berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan); dan
f. Kategori  VI:  TAP  MPRS/TAP  MPR  yang  dinyatakan tidak  perlu dilakukan  tindakan  hukum  lebih  lanjut,  baik  karena  bersifat  final (einmalig), telah  dicabut,  maupun telah selesai  dilaksanakan (104
Ketetapan).
Dengan  begitu,  status  hukum  dari  keseluruhan  Ketetapan  MPRS  dan Ketetapan MPR selama kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 menjadi jelas dan sampai dengan tahun 2012 berarti Tap MPR/S yang masih berlaku ada tujuh, yaitu satu Tap MPRS dan enam Tap MPR.
Berdasarkan  hasil  peninjauan  Tap  MPR/S  tersebut  diatas  dan wewenang  yang  dimiliki  oleh  MPR  setelah  adanya  Perubahan  UUD  1945, MPR  tidak  lagi  berwenang  menerbitkan  Tap  MPR  yang  bersifat  mengatur (regeling)  oleh  sebab  itu,  Tap  MPR  tidak  dapat  lagi  dijadikan  sebagai sumber  hukum  dan  harus  dikeluarkan  dari  hierarki  peraturan  perundang- undangan. 30
3. Kedudukan  Ketetapan  MPR  Setelah  Keluarnya  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
Setelah  terbitnya TAP  MPR  No  I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR RI Tahun 1960- 2002, Ketetapan  MPR  berada  di  simpang  jalan.  Di  satu  pihak Tap  MPR/S yang  masih  berlaku  ada  tujuh.  Ketujuh  Tap  tersebut  adalah  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Republik  Indonesia  Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia, Pernyataan  Sebagai  Organisasi  Terlarang  di  Seluruh  Wilayah  Negara Republik  Indonesia  bagi  Partai  Komunis  Indonesia  dan  Larangan  Setiap
30 Riri nazriyah, MPR RI... Op.Cit. Hlm. 297.
Kegiatan  untuk Menyebarkan  atau  Mengembangkan Paham  atau  Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme; Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik  Ekonomi  dalam  Rangka  Demokrasi  Ekonomi;  Ketetapan MPR  RI  Nomor  XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih dan  Bebas KKN;  Ketetapan  MPR  Nomor  VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia  Masa  Depan;  Ketetapan  MPR Nomor  VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi  Arah  Kebijakan  Pemberantasan  dan  Pencegahan KKN; dan Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
Ketujuh Ketetapan yang  masih berlaku itu masih memiliki daya laku (validity) dan  daya  guna (efficacy), tetapi  pada  sisi  yang  lain  setelah keluarnya UU No. 10  Tahun  2004 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan tidak  lagi  menempatkan  TAP  MPR  dalam  jenis  dan hierarki Peraturan  Perundang-Undangan.  Memang  benar  pada  Pasal  7  UU ini  dinyatakan bahwa  “Jenis  Peraturan  Perundang -Undangan selain sebagaimana  dimaksud  Ayat  (1) diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi”, serta kemudian juga dijelaskan lagi dalam  Penjelasan  Pasal  7  ayat  (4) Ayat  (4) Jenis  Peraturan  Perundang- Undangan selain  dalam  ketentuan  ini,  antara  lain,  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Bank  Indonesia,  Menteri,  kepala badan,  lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  oleh  undang- undang  atau  pemerintah  atas  perintah  undang-undang,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Berdasarkan  hasil  peninjauan ketetapan-ketetapan  MPR/S  tersebut  di atas dan wewenang yang dimiliki oleh MPR setelah adanya perubahan UUD 1945,  MPR  tidak  lagi  berwenang  menerbitkan  Tap  MPR  yang  bersifat mengatur. Oleh  sebab  itu,  Tap  MPR  tidak  lagi  dijadikan  sebagai  sumber hukum dan harus dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. 31 Di dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan  untuk  menggantikan  fungsi  dan mengadopsikan  materi  Ketetapan No. III/MPR/2000,  bentuk-bentuk peraturan  perundang-undangan  itu  ditentukan  atas  jenis  dan  hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
31 Riri Nazriyah, Op.Cit. hlm. 297.
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; dan e. Peraturan Daerah.
Dalam  ketentuan tersebut di  atas,  status Tap MPR  sebagai  salah  satu bentuk  peraturan  perundang-undangan  ditiadakan.  Karena  itu,  MPR  hasil Pemilu  2004  telah  mendasarkan  diri  kepada  UUD  1945  pasca  perubahan keempat tahun 2002.
Dari  uraian  di atas  nampak  bahwa keberadaan  Tap  MPR/S  setelah perubahan UUD 1945 masih menimbulkan persoalan, status hukumnya tidak jelas  karena  Tap  tersebut  pada  kenyataannya  masih  dan  dinyatakan  masih berlaku,  tetapi  tidak  lagi  sebagai  sumber  hukum  formal.  Untuk  itu,  upaya menyikapi  ketidakjelasan  status  hukum  Tap  MPR/S  seharusnya  segera dibentuk  peraturan  perundang-undangan  guna  menampung  persoalan- persoalan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan Tap MPR yang masih dinyatakan berlaku hanya dijadikan sumber hukum materiil. 32
Sekarang,  masalahnya  adalah  apakah  berbagai  Tap  MPR/S  tersebut dapat  dikatakan  mempunyai  status  hukum  yang  sederajat  dengan  undang- undang atau sederajat dengan UUD? Hal ini penting untuk dipastikan karena MPR  menurut  UUD  1945  pasca  perubahan  keempat  tidak  lagi  memiliki kewenangan  untuk  menilai  dan  membahas atau  menjadikannya  objek pembahasan  dalam persidangan  MPR.  MPR  tidak  lagi  membicarakan putusan-putusan  yang  pernah  ia  buat  sendiri  dimasa  lalu  seperti  ketetapan- ketetapan seperti tersebut di atas. Setelah perubahan UUD 1945, MPR hanya dapat  mengagendakan  pembahasan  mengenai  salah  satu  dari  empat kewenangan  MPR.  Diluar  keempat  agenda  yang  terkait  kewenangan  MPR, tidak  dikenal  adanya  sidang  MPR  yang  lain. 33 Status  hukum  Tap  MPR setelah  Pemilu  2004  sangat  erat  kaitannya  dengan  materi  muatan  yang terkandung  dalam  setiap  Tap  tersebut.  Selain  itu  status  hukum  Tap berhubungan pula dengan sifat aturan hukum yang dirumuskan di dalamnya.
Jika  dipandang  dari  segi  bentuknya  dan  lembaga  yang  berwenang menetapkannya, jelas bahwa Tap MPR/S sama sekali bukanlah UU. Ketujuh Tap  MPR/S  dapat  dinilai  lebih  tinggi  daripada  UU  dan  karena  itu  setara dengan  UUD,  karena  beberapa  alasan. Pertama,  secara  historis  sampai dengan  pelaksanaan  Sidang  MPR  Tahun  2003,  kedudukannya  memang pernah  lebih  tinggi daripada kedudukan  UU  seperti  yang ditentukan  oleh Tap MPR No. III/2000. Kedua, dari segi bentuknya, ketujuh Tap MPR/S itu jelas  pula  bukan  berbentuk  UU,  sehingga  tidak  dapat  disetarakan  dengan UU. Ketiga,  dari  segi  lembaga  pembentuk  atau  lembaga  negara  yang
32 Riri Nazriyah, Op.Cit. hlm. 315.
33 Jimly Assidiqie, Perihal Undang- undang…, Op.Cit. hlm. 48.
menetapkannya,  jelas  pula  bahwa Tap  MPR/S  tidak  ditetapkan  oleh pembentuk UU, yaitu DPR bersama-sama dengan Presiden, melainkan oleh MPR dan MPRS. 34
Nampak  bahwa  keberadaan  ketujuh  Tap  MPR/S  setelah  perubahan UUD  1945  dan  keluar  UU No. 10  Tahun  2004  masih  menimbulkan persoalan,  status  hukumnya  tidak  jelas  karena  ketetapan  tersebut  dalam kenyataannya  masih  ada  dan  dinyatakan  masih  berlaku,  tetapi  tidak  lagi sebagai  sumber  hukum  formal.  Untuk  itu,  perlu  upaya  untuk  mengatasi ketidakjelasan status dari ketujuh Tap MPR/S tersebut.

## 4. Kedudukan Ketetapan  MPR  setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
Ketidakjelasan  status  dari  ketujuh  Tap  MPR/S  tersebut  kemudian dijawab dengan dimunculkannya kembali TAP MPR dalam Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan. Dengan  berlakunya  undang-undang  yang  baru  ini  otomatis  UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
TAP  MPR  yang  dalam  UU No. 10  Tahun  2004  dihapuskan  dari hierarki  perundang-undangan,  dalam UU No. 12  Tahun  2011  dimunculkan kembali  dan  berada  di  bawah  UUD  1945  seperti  yang  pernah  diatur  dalam Tap  MPR No. III/MPR/2000. Implikasinya  sungguh  sangat  besar  dan signifikan. Tap  MPR  kembali  menjadi  sumber  hukum  formal  dan  material. Tap  MPR  harus  kembali  menjadi  rujukan  atau  salah  satu  rujukan  selain UUD 1945 bukan hanya dalam pembentukan perundang-undangan di negeri ini, melainkan juga dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik lainnya. DPR dan Pemerintah (Presiden) mutlak harus memperhatikan Tap-Tap MPR yang  masih  berlaku,  bahkan  merujuk  kepadanya  dalam  pembentukan undang-undang  dan  peraturan  perundang-undangan  dibawahnya.  Demikian juga  dengan  pembentukan  Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan  Presiden (Perpres),  dan  Peraturan  Daerah  (Perda)  mutlak  harus  mendasarkan  secara formal dan material kepada Tap MPR.
Di  dalam  UU No. 12  Tahun  2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  tidak  menentukan  materi  muatan  dari  berbagai  jenis peraturan  tersebut,  serta  bagaimana  kedudukan  dari  peraturan-peraturan tersebut  dan  bagaimana  kedudukan  dari  peraturan-peraturan  tersebut terhadap  peraturan  yang  telah  ditetapkan  penjenjangannya  dalam  Pasal  7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.
34 Ibid.

## C. Penutup
Saat  ini UU No. 12  tahun  2011  meletakkan  kembali  Tap  MPR/S dalam  hierarki peraturan  perundang-undangan. Walaupun  Tap  MPR  yang dimaksudkan di sini  adalah  Tap  MPR/S  yang  masih  berlaku  sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Tap MPR No. I/MPR/2003, yang dimaksudkan  agar  Tap  MPR/S  yang  masih  berlaku  memiliki  status  hukum karena  sebagian  substansi  Tap  MPR  tersebut  belum  tertampung  di  dalam peraturan  perundang-undangan,  tapi  seharusnya  Tap-Tap  MPR/S  tersebut harus  dipandang  tidak  lagi  sebagai  sumber  hukum  formal  tetapi  sebagai sumber  hukum  material.  Kemudian  terhadap  Tap  MPR  yang  masih  tersisa adalah  harus  ada  upaya  untuk  menyikapinya  yaitu  dengan  membentuk peraturan  perundang-undangan  guna  menampung  persoalan-persoalan  yang berkaitan dengan masalah tersebut dan Tap MPR yang masih berlaku hanya dijadikan  sumber  hukum  materiil.  Sebenarnya, tidak  ada  lagi  argumentasi yang dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan dasar hukum kedudukan Tap  MPR  di  dalam  hierarki  perundang-undangan.  Sehingga  penulis  lebih setuju  bila  Ketetapan  MPR  tidak  masuk  ke  dalam  Hierarki  Peraturan Perundang-undangan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Asshiddiqie,  Jimly,  2011. Perihal  Undang-undang,  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.
Harjono,  2008. Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa,  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Mangunsong,  Parlin M., 1992. Konvensi  Ketatanegaraan  Sebagai  Salah Satu Sarana Perubahan Undang-Undang Dasar, Bandung: Alumni.
Manan,  Bagir,  2003. DPR,  DPD,  dan  MPR  dalam  UUD  1945  Baru, Yogyakarta: FH UII PRESS.
MPR  RI  2004-2009  Aktifitas  dan  Dinamika, 2009. Jakarta:  Sekretariat Jenderal MPR RI.
Nazriyah, Riri, 2007. MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan, Yogyakarta: FH UII Press.

## B. Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945 Ketetapan  MPRS  Nomor  XX  Tahun  1966 tentang Memorandum  DPR- GRMengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia  dan  Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Ketetapan  MPRNomor  III Tahun  2000 tentang Sumber  Hukum  dan  Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004 tentang Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan  Status  Hukum  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.