## POTENSI TANAH UNTUK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN DI PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA
Surung Suranyate Manik, 1 Rochmat Martanto, 2 M. Nazir Salim 3
1 Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara, Jl. Brigjend Katamso No.45, Medan 2,3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta Koresponden email: ssuranyate@gmail.com
Naskah diterima: 16 Agustus 2021; revisi: 13 September 2021; disetujui: 13 September 2021
Abstract: Land tenure and land use managed by the community in forest areas is an issue that occurs in many places, including in Pagindar District, Pakpak Bharat. This condition needs to be resolved therefore people’s rights can be granted to ensure justice and their welfare. Based on this condition, this study begins by identifying potential land for Agrarian Reform Objects (TORA) in Pagindar. The aim is to identify the potential of TORA in forest areas managed by the community. The research method used is a qualitative method with a spatial approach. Data was collected by means of interviews, field observations, and document analysis. Technical analysis of the data used are spatial analysis and content analysis which resulted in nominative list of Authorization, Ownership, Use, and Utilization of Land (P4T), P4T maps, identification of TORA potential maps, and land suitability maps with Spatial Planning Regulation (RTRW) requirements. The results of P4T identification are typology and land tenure  issues in forest areas consisting of authorization by customary law communities, transmigrants, and PT. GRUTI. The authorization  has been going on for quite a long time and the government needs to resolve it in order to guarantee communities’ land security. Possible policies are boundary changes through Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) by granting property rights or social forestry (permits for forest use/management).
Keywords: Agrarian Reform, Forest Area, Pakpak Bharat, PPTKH, Social Forestry
Abstrak: Penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan merupakan persoalan yang terjadi di banyak tempat, termasuk di Kecamatan Pagindar, Pakpak Bharat. Realitas tersebut perlu diselesaikan agar hak-hak masyarakat dapat diberikan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraannya. Atas  kondisi tersebut, studi ini diawali dengan melakukan identifikasi potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Pagindar. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan keruangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis keruangan dan analisis konten dengan hasil daftar nominatif Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah (P4T), peta P4T, peta identifikasi potensi TORA, dan peta kesesuaian penggunaan tanah dengan arahan RTRW. Identifikasi P4T menghasilkan tipologi dan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang terdiri atas penguasaan oleh masyarakat hukum adat, transmigran, dan PT. Gruti. Penguasaan tersebut telah berlangsung cukup lama dan pemerintah perlu menyelesaikan agar masyarakat terjamin keamanan tanahnya . Kebijakan yang dimungkinkan adalah perubahan batas melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) (pemberian hak milik) atau perhutanan sosial (izin pemanfaatan/pengelolaan hutan).
Kata Kunci : Reforma Agraria, Kawasan Hutan, Pakpak Bharat, PPTKH, Perhutanan Sosial

## POTENSI TANAH UNTUK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN DI PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA
Surung Suranyate Manik, 1 Rochmat Martanto, 2 M. Nazir Salim 3
1 Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara, Jl. Brigjend Katamso No.45, Medan
2,3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta
Koresponden email: ssuranyate@gmail.com
Naskah diterima: 16 Agustus 2021; revisi: 13 September 2021; disetujui: 13 September 2021
Abstract: Land tenure and land use managed by the community in forest areas is an issue that occurs in many places, including in Pagindar District, Pakpak Bharat. This condition needs to be resolved therefore people’s rights can be granted to ensure justice and their welfare. Based on this condition, this study begins by identifying potential land for Agrarian Reform Objects (TORA) in Pagindar. The aim is to identify the potential of TORA in forest areas managed by the community. The research method used is a qualitative method with a spatial approach. Data was collected by means of interviews, field observations, and document analysis. Technical analysis of the data used are spatial analysis and content analysis which resulted in nominative list of Authorization, Ownership, Use, and Utilization of Land (P4T), P4T maps, identification of TORA potential maps, and land suitability maps with Spatial Planning Regulation (RTRW) requirements. The results of P4T identification are typology and land tenure  issues in forest areas consisting of authorization by customary law communities, transmigrants, and PT. GRUTI. The authorization  has been going on for quite a long time and the government needs to resolve it in order to guarantee communities’ land security. Possible policies are boundary changes through Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) by granting property rights or social forestry (permits for forest use/management).
Keywords: Agrarian Reform, Forest Area, Pakpak Bharat, PPTKH, Social Forestry
Abstrak: Penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan merupakan persoalan yang terjadi di banyak tempat, termasuk di Kecamatan Pagindar, Pakpak Bharat. Realitas tersebut perlu diselesaikan agar hak-hak masyarakat dapat diberikan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraannya. Atas  kondisi tersebut, studi ini diawali dengan melakukan identifikasi potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan di Pagindar. Tujuannya untuk mengidentifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan keruangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis keruangan dan analisis konten dengan hasil daftar nominatif Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah (P4T), peta P4T, peta identifikasi potensi TORA, dan peta kesesuaian penggunaan tanah dengan arahan RTRW. Identifikasi P4T menghasilkan tipologi dan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang terdiri atas penguasaan oleh masyarakat hukum adat, transmigran, dan PT. Gruti. Penguasaan tersebut telah berlangsung cukup lama dan pemerintah perlu menyelesaikan agar masyarakat terjamin keamanan tanahnya . Kebijakan yang dimungkinkan adalah perubahan batas melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) (pemberian hak milik) atau perhutanan sosial (izin pemanfaatan/pengelolaan hutan).
Kata Kunci : Reforma Agraria, Kawasan Hutan, Pakpak Bharat, PPTKH, Perhutanan Sosial

## A. Pendahuluan
Salah satu sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diatur dalam Perpres No. 86 Tahun 2018 adalah tanah hasil pelepasan kawasan hutan yang salah satu mekanisme pelepasannya menggunakan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017. Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa bidang tanah yang dimanfaatkan sebagai permukiman, fasilitas sosial/fasilitas umum, dan lahan garapan dapat dijadikan sebagai obyek TORA dengan mengeluarkan bidang-bidang tanah tersebut dari kawasan hutan lewat mekanisme perubahan batas ( Kurniawati dkk., 2020, Dempo dkk., 2021) . Untuk itu, studi terkait identifikasi wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai obyek TORA sangat relevan untuk memenuhi target redistribusi tanah yang merupakan kegiatan penyediaan tanah bagi masyarakat yang bersumber dari tanah terlantar, Eks-HGU, hasil pelepasan kawasan hutan, dan tanah negara lainnya. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan analisis spasial yang menggunakan citra satelit sebagai sumber informasi (Utami dkk., 2018). Penyebaran bidang-bidang tanah dalam kawasan hutan dapat diketahui dari hasil overlay peta dengan hasil interpretasi penggunaan tanah, sehingga dapat dilakukan inventarisasi pemukiman atau desa yang masuk dalam kawasan hutan (Utami dkk., 2019).
Penggunaan citra satelit untuk memetakan potensi TORA dalam kawasan hutan melalui analisis temporal dan pola keruangan dapat dilakukan untuk mengetahui jenis penutup lahan secara historis, penggunaan lahan oleh masyarakat, dan penunjukan batas kawasan hutan (Junarto & Djurdjani 2020). Dengan memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi dapat dilakukan identifikasi penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. Selain metode tersebut, model identifikasi lain untuk mendapatkan objek TORA dalam Inventarisasi dan Verifikasi  Pengguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) adalah dengan pendekatan partisipatif yang proses pelaksanaannya melibatkan masyarakat sebagai calon pemohon Inver PTKH (Wulan 2019, Ekawati dkk., 2019). Cara-cara tersebut dilakukan karena penguasaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan baik di Jawa maupun luar Jawa sangat bervariasi, ada yang sudah puluhan tahun dalam bentuk lahan garapan dan perkampungan dan ada pula yang baru beberapa tahun dalam bentuk lahan garapan (Salim dkk., 2018). Identifikasi penguasaan lahan di Pakpak Bharat juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan citra satelit karena lahan yang dikuasai oleh masyarakat juga berupa lahan garapan yang telah digarap dalam kurun waktu tertentu.
Terkait hal tersebut  di atas,  Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara dengan luasan hutan yang cukup tinggi dan banyak yang dikuasai oleh masyarakat. Luas kawasan hutan di Pakpak Bharat berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 adalah 120.711 hektar atau 88,6% dari total luas kabupaten (Harahap, dkk., 2020). Fungsi kawasan hutan yang dapat ditemukan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah Hutan Suaka Alam (HSA) seluas ± 5.943 hektar, Hutan Lindung seluas ± 44.136 hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 49.390 hektar, dan Hutan Produksi seluas ± 10.224 hektar. Selanjutnya, wilayah dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) adalah seluas ± 26.553 hektar. Keseluruhan hutan di Pakpak Bharat di bawah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XV yang merupakan bagian dari KPH Wilayah XIV Kabupaten Dairi. Di KPHP Unit XV terdapat 6 (enam) blok pengelolaan yang berada dalam kewenangan KPHP Unit XV, yaitu blok inti seluas ± 4.936 hektar, blok pemanfaatan seluas ± 36. 380 hektar, blok perlindungan seluas ± 5.244 hektar, blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK seluas ± 3.284 hektar, blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (HHK-HA) seluas ± 26.210 hektar, dan blok pemberdayaan seluas ± 14.701 hektar (Data Primer, 2021).
Terkait hal tersebut, penyediaan TORA yang berasal dari kawasan hutan dilaksanakan melalui inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Proses pelepasan kawasan hutan menjadi obyek TORA membutuhkan peran penting dari seluruh stakeholders yang terlibat dalam program Reforma Argaria (RA), terutama masyarakat sebagai pihak yang mengusulkan pelepasan, Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses administrasi identifikasi objek, dan Kementerian ATR/BPN yang mengerjakan hilirnya setelah dilepaskan dari kawasan hutan (Salim & Utami 2019). Ujung dari aktivitas tersebut adalah redistribusi tanah, sebuah upaya untuk petani untuk semakin membuka akses agar diperoleh kepastian penguasaan tanahnya.  Tentu saja tujuannya untuk menjamin penghidupan, kesempatan kerja bagi petani, dan mendukung kedaulatan pangan serta peningkatan produktivitas lahan-lahan pertanian (Fatimah 2015).
Salah satu permasalahan terkait pelaksanaan RA yang banyak ditemui adalah banyaknya lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat berada dalam kawasan hutan. Sementara banyak masyarakat tidak memiliki akses lahan selain yang dijadikan sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, pelepasan kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka merupakan potensi untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang belum memiliki tanah (Salim dkk., 2021). Negara kemudian menciptakan mekanisme untuk penyelesaian problem penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan menerbitkan Peraturan  Presiden No. 88 Tahun 2017 (Perpres No. 88/2017) tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan aturan turunannya
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 adalah 120.711 hektar atau 88,6% dari total luas kabupaten (Harahap, dkk., 2020). Fungsi kawasan hutan yang dapat ditemukan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah Hutan Suaka Alam (HSA) seluas ± 5.943 hektar, Hutan Lindung seluas ± 44.136 hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 49.390 hektar, dan Hutan Produksi seluas ± 10.224 hektar. Selanjutnya, wilayah dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) adalah seluas ± 26.553 hektar. Keseluruhan hutan di Pakpak Bharat di bawah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XV yang merupakan bagian dari KPH Wilayah XIV Kabupaten Dairi. Di KPHP Unit XV terdapat 6 (enam) blok pengelolaan yang berada dalam kewenangan KPHP Unit XV, yaitu blok inti seluas ± 4.936 hektar, blok pemanfaatan seluas ± 36. 380 hektar, blok perlindungan seluas ±
5.244 hektar, blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK seluas ± 3.284 hektar, blok pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (HHK-HA) seluas ± 26.210 hektar, dan blok pemberdayaan seluas ± 14.701 hektar (Data Primer, 2021).
Terkait hal tersebut, penyediaan TORA yang berasal dari kawasan hutan dilaksanakan melalui inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Proses pelepasan kawasan hutan menjadi obyek TORA membutuhkan peran penting dari seluruh stakeholders yang terlibat dalam program Reforma Argaria (RA), terutama masyarakat sebagai pihak yang mengusulkan pelepasan, Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses administrasi identifikasi objek, dan Kementerian ATR/BPN yang mengerjakan hilirnya setelah dilepaskan dari kawasan hutan (Salim & Utami 2019). Ujung dari aktivitas tersebut adalah redistribusi tanah, sebuah upaya untuk petani untuk semakin membuka akses agar diperoleh kepastian penguasaan tanahnya.  Tentu saja tujuannya untuk menjamin penghidupan, kesempatan kerja bagi petani, dan mendukung kedaulatan pangan serta peningkatan produktivitas lahan-lahan pertanian (Fatimah 2015).
Salah satu permasalahan terkait pelaksanaan RA yang banyak ditemui adalah banyaknya lahan-lahan yang dikuasai oleh masyarakat berada dalam kawasan hutan.
Sementara banyak masyarakat tidak memiliki akses lahan selain yang dijadikan sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itu, pelepasan kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka merupakan potensi untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang belum memiliki tanah (Salim dkk., 2021). Negara kemudian menciptakan mekanisme untuk penyelesaian problem penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan menerbitkan Peraturan  Presiden No. 88 Tahun 2017 (Perpres No. 88/2017) tentang
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan aturan turunannya
yakni Permenko Perekonomian No. 3 Tahun 2018 untuk mempercepat penyelesaian banyaknya persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan di berbagai daerah.
Percepatan kebijakan PPTKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk segera menyelesaikan lahan-lahan masyarakat dalam kawasan hutan dengan menjadikannya sebagai objek TORA. Tim Inver PTKH kemudian dibentuk di daerah dengan tugas melaksanakan identifikasi dan verifikasi terkait subyek dan obyek, hasilnya akan digunakan untuk memperjelas status tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Hasil tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar untuk penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan, apakah akan diredistribusi atau diselesaikan dengan skema perhutanan sosial. Dengan latar belakang tersebut, studi ini menjadi bagian dari salah satu tujuan penting dilakukannya identifikasi lahan masyarakat dalam kawasan hutan, yang fungsi utamanya untuk memetakan lahan masyarakat, tujuan akhirnya adalah arahan kebijakan yang bisa diusulkan, apakah perubahan tata batas kawasan hutan atau perhutanan sosial.
Beberapa studi terkait PPTKH dengan beberapa pendekatan telah dilakukan oleh para peneliti, baik pendekatan administratif, partisipatif, maupun spasial. Di antaranya Utami dkk. (2019) dan Wulan (2019) yang melakukan kajian PPTKH dengan memetakan potensi obyek untuk TORA dan pendekatan secara administratif-partisipatif. Sementara Ekawati (2019), Junarto & Djurjani (2020), dan Khanifa (2020) melakukan pemetaan lahan masyarakat dalam kawasan hutan secara spasial untuk melihat potensi obyek TORA yang bisa dikeluarkan dari kawasan hutan. Studi Syanurisma (2020) dan Salim dkk., (2021) melakukan pemetaan lahan masyarakat dalam kawasan hutan secara sosial, partisipatif, dan administratif yang studinya mengambil sampel di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Studi tersebut melihat langsung bagaimana lahan-lahan masyarakat dalam kawasan hutan dimanfaatkan dan kemudian dianalisis untuk dilihat secara langsung potensinya untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Sementara yang dilakukan dalam penelitian ini masih menggarap topik yang sama karena kepentingannya masih dalam konteks identifikasi potensi obyek reforma agraria sekaligus memperkaya kajian-kajian terkait PPTKH. Akan tetapi studi yang dilakukan mencoba menggeser fokus kajian dengan memperluas jangkauan objek-subjeknya, penelitian juga fokus pada studi kasus pada lahan transmigrasi, lahan masyarakat adat, dan lahan yang dikuasai oleh perusahaan. Tiga objek ini menjadi fokus kajian untuk melihat bagaimana potensi TORA di Pagindar untuk diidentifikasi dalam kerangka menata penguasaan lahan masyarakat dalam kawasan hutan.

## B. Metode
Studi ini dilakukan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar, Kecamatan Pagindar, Kabupaten  Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi studi berdasarkan kompleksitas persoalan, karena di lokasi tersebut muncul beberapa persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan, sehingga menjadikan Pagindar sebagai objek kajian yang menarik. Selain lahan pemukiman dan transmigrasi yang tinggal dalam kawasan hutan, juga terdapat lahan masyarakat adat, dan lahan milik perusahaan 1 . Ada tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan di lokasi tersebut dan secara lebih detil akan dikaji 3 isu utamanya, yakni tipologi penguasaan lahan, problem penguasaan lahannya, dan kesesuaian antara penggunaan tanah saat ini dengan RTRW yang ditetapkan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan keruangan ( spatial approach ). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis spasial dalam hal identifikasi P4T dan melihat kesesuaian penggunaan tanah saat ini dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kemudian analisis konten untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan. Penentuan informan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik purposive sampling yang secara langsung menetapkan beberapa pihak sebagai sumber data primer dan data sekunder (Sugiyono 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Untuk mengetahui tipologi dan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan, pengumpulan data dibantu perangkat desa dan masyarakat sebagai informan. Sedangkan untuk dokumen yang berkaitan dengan kebijakan kehutanan dan pertanahan, penulis dibantu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XV, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Data spasial dalam format file . shp yang diperoleh dari informan dianalisis secara spasial dengan fungsi overlay untuk menghasilkan peta identifikasi P4T dan peta identifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar. Peta administrasi kecamatan pagindar dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Pagindar dan Lokasi Penelitian
1 Perusahaan Terbatas Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK>32/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK>362/MENHUT-III/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Gunung Raya Utama Timber Industries atas Areal Hutan Produksi Seluas ±126.550 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara.

## B. Metode
Studi ini dilakukan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar, Kecamatan Pagindar,
Kabupaten  Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi studi berdasarkan kompleksitas persoalan, karena di lokasi tersebut muncul beberapa persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan, sehingga menjadikan Pagindar sebagai objek kajian yang menarik.
Selain lahan pemukiman dan transmigrasi yang tinggal dalam kawasan hutan, juga terdapat lahan masyarakat adat, dan lahan milik perusahaan 1 . Ada tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan di lokasi tersebut dan secara lebih detil akan dikaji 3 isu utamanya, yakni tipologi penguasaan lahan, problem penguasaan lahannya, dan kesesuaian antara penggunaan tanah saat ini dengan RTRW yang ditetapkan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan keruangan ( spatial approach ). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis spasial dalam hal identifikasi P4T dan melihat kesesuaian penggunaan tanah saat ini dengan arahan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), kemudian analisis konten untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan.
Penentuan informan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik purposive sampling yang secara langsung menetapkan beberapa pihak sebagai sumber data primer dan data sekunder (Sugiyono 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Untuk mengetahui tipologi dan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan, pengumpulan data dibantu perangkat desa dan masyarakat sebagai informan. Sedangkan untuk dokumen yang berkaitan dengan kebijakan kehutanan dan pertanahan, penulis dibantu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
Wilayah I Medan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XV, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Data spasial dalam format file . shp yang diperoleh dari informan dianalisis secara spasial dengan fungsi overlay untuk menghasilkan peta identifikasi P4T dan peta identifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar.
Peta administrasi kecamatan pagindar dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Pagindar dan Lokasi Penelitian
1 Perusahaan Terbatas Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK>32/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK>362/MENHUT-III/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Gunung Raya Utama Timber Industries atas Areal Hutan Produksi Seluas ±126.550 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara.

## Sumber: Data Primer, 2021

## C. Tipologi, Problem Penguasaan Lahan, dan Identifikasi Kesesuaian dengan RTRW
1. Tipologi Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah
Penguasaan dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan di wilayah Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar terdiri atas  tiga jenis penguasaan, yaitu penguasaan oleh masyarakat hukum adat, penguasaan oleh transmigran, dan penguasaan oleh  perusahaan swasta yakni PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI). Penguasaan telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun dan saat ini bidang-bidang tanah dimanfaatkan sebagai tempat tinggal (permukiman), sarana perkantoran, lahan garapan, fasos dan fasum. Penguasaan oleh masyarakat hukum adat ditemukan di Desa Pagindar, penguasaan oleh masyarakat transmigran ditemukan di Desa Lae Mbentar, dan penguasaan oleh PT. Gruti ditemukan pada sebagian besar wilayah Kecamatan Pagindar. Penguasaan dan pemanfaatan oleh masyarakat hukum adat dan transmigran diidentifikasi menggunakan citra satelit seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat hukum adat melalui
Citra Satelit Google Earth
Sumber: Google Earth, 2020
Gambar 3. Lokasi permukiman transmigrasi melalui Citra Satelit Google Earth dan Penampakan bekas rumah transmigrasi
(a) (b)
Sumber:  (a) Citra Satelit Google Earth, 2021 dan Manik, 2021
Penguasaan tanah oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) berpedoman kepada kebijakan Lembaga Adat Sulang Silima yang berdasarkan penemuan di lapangan menetapkan Kecamatan Pagindar sebagai tanah ulayat marga Manik. Penunjukan Lembaga Adat Sulang Silima dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang

## Gambar 2. Pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat hukum adat melalui
Citra Satelit Google Earth
Sumber: Google Earth, 2020
Gambar 3. Lokasi permukiman transmigrasi melalui Citra Satelit Google Earth dan Penampakan bekas rumah transmigrasi

## (a)
(b)
Sumber:  (a) Citra Satelit Google Earth, 2021 dan Manik, 2021
Penguasaan tanah oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) berpedoman kepada
kebijakan Lembaga Adat Sulang Silima yang berdasarkan penemuan di lapangan menetapkan Kecamatan Pagindar sebagai tanah ulayat marga Manik. Penunjukan Lembaga
Adat Sulang Silima dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan ditemukan 56 orang KK yang menguasai dan memanfaatkan tanah dalam kawasan hutan sebagai tempat tinggal dan sebagian besar wilayah hutan telah digarap oleh masyarakat.
Sementara itu, untuk penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh transmigran di Desa Lae Mbentar didasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor 57/Menhut-VII/2003 tentang pelepasan kawasan hutan seluas 620 hektar untuk lokasi transmigrasi Sibagindar SP.3. Pada kondisi saat ini bidang-bidang tanah tersebut telah ditempati oleh transmigran sejak tahun 2001 dan sudah berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), namun belum dapat disertifikatkan karena arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak Bharat yang menetapkan lokasi tersebut sebagai kawasan budidaya dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Selanjutnya, penguasaan oleh PT. GRUTI diatur dalam SK Menteri LHK Nomor SK.32/MENHUT-II/2007 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas ± 126.550 hektar di Provinsi Sumatera Utara. Daerah yang ditetapkan sebagai areal kerja PT. GRUTI terdiri atas enam kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Nias Selatan (Gambar 4).
Gambar 4.  Peta Lokasi PT. Gruti
Sumber: KPHP Unit XV Kabupaten Pakpak Bharat, 2021

## 2. Persoalan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Berdasarkan hasil identifikasi, penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan oleh MHA dan transmigran masuk ke dalam konsesi HPH atau IUPHHK-HA PT. GRUTI. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih penguasaan tanah memunculkan permasalahan antar pihak yang sampai saat ini masih menguasai dan memanfaatkan bidang-bidang tanah tersebut. Pada lokasi yang diberikan IUPHHK-HA kepada PT. GRUTI ditemukan penguasaan dan pemanfaatan oleh masyarakat yang pada kondisi telah saat ini dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan garapan. Selain itu, bidang-bidang tanah dalam kawasan hutan yang masuk dalam penguasaan oleh PT. GRUTI juga dimanfaatkan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti sekolah, kantor kepala desa, tempat ibadah, dan kamar mandi umum. Gambaran tentang tumpang tindihnya penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan dapat dilihat pada Gambar 5 yang merupakan hasil overlay dari Peta lokasi PT. GRUTI dengan peta penggunaan tanah saat ini.

## Gambar 5. Peta Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Desa Pagindar dan Desa Lae
Mbentar Tahun 2021

## Sumber: Data Primer, 2021

## 3. Identifikasi Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW
Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan dapat dilaksanakan melalui kegiatan PPTKH dengan pola penyelesaian sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk mengetahui potensi TORA di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar dilakukan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan (P4T) tanah dengan

## 2. Persoalan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Berdasarkan hasil identifikasi, penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan oleh MHA dan transmigran masuk ke dalam konsesi HPH atau IUPHHK-HA PT.
GRUTI. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih penguasaan tanah memunculkan permasalahan antar pihak yang sampai saat ini masih menguasai dan memanfaatkan bidang-bidang tanah tersebut. Pada lokasi yang diberikan IUPHHK-HA kepada PT. GRUTI ditemukan penguasaan dan pemanfaatan oleh masyarakat yang pada kondisi telah saat ini
dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan garapan. Selain itu, bidang-bidang tanah dalam kawasan hutan yang masuk dalam penguasaan oleh PT. GRUTI juga dimanfaatkan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti sekolah, kantor kepala desa, tempat ibadah, dan kamar mandi umum. Gambaran tentang tumpang tindihnya penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan dapat dilihat pada Gambar 5 yang merupakan hasil overlay dari Peta lokasi PT. GRUTI dengan peta penggunaan tanah saat ini.

## Gambar 5. Peta Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar Tahun 2021
Sumber: Data Primer, 2021

## 3. Identifikasi Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW
Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan dapat dilaksanakan melalui kegiatan PPTKH dengan pola penyelesaian sesuai dengan kondisi di lapangan.
Untuk mengetahui potensi TORA di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar dilakukan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan (P4T) tanah dengan
menggunakan analisis keruangan dan observasi lapangan. Identifikasi P4T dilakukan dengan cara digitasi citra satelit, kemudian di- overlay- kan dengan peta administrasi, peta indikatif penyediaan TORA revisi IV dari KLHK, dan peta RTRW. Analisis spasial ini menghasilkan peta P4T, peta kesesuaian penggunaan tanah dengan arahan RTRW, saat ini dan peta identifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan.

## Gambar 6.  Hasil Identifikasi Penguasaan Tanah
Sumber: Data Primer, 2021
Identifikasi P4T menghasilkan penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh 56 orang KK di Desa Pagindar dan 77 orang KK di Desa Lae Mbentar. Identifikasi P4T sebagai bentuk penyediaan TORA dituangkan dalam Peta Identifikasi Potensi TORA Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar Tahun 2021. Wilayah yang ditetapkan sebagai potensi TORA terdiri atas bidang-bidang tanah yang pemanfaatannya sebagai tempat tinggal, sarana perkantoran, lahan garapan dan fasilitas sosial/fasilitas umum. Adapun luas pemanfaatan untuk tempat tinggal adalah ±29,36 hektar, pemanfaatan untuk sarana perkantoran adalah ±8,16 hektar, dan pemanfaatan untuk pertanian lahan kering adalah ±3.632 hektar. Gambaran penguasaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan kondisi saat ini dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. (a) Pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan untuk pertanian lahan kering dan (b) Pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan untuk permukiman di Desa Pagindar
(a) (b)
Sumber: , 2021 Manik
Identifikasi P4T yang dilaksanakan dengan analisis spasial dan observasi lapangan telah dapat menghasilkan beberapa jenis penguasaan, pemilikan, informasi terkait penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar. Hasil identifikasi P4T dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Hasil identifikasi P4T Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar
Sumber: Data Primer, 2021
Identifikasi P4T juga bertujuan untuk melihat kesesuaian penggunaan tanah saat ini dengan mengacu pada dokumen RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2036. Berdasarkan rencana pola ruang, arahan penggunaan ruang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas hutan lindung, hutan suaka alam, dan sempadan sungai. Kawasan budidaya terdiri atas hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, permukiman, perkebunan, pertanian lahan basah, dan pertanian lahan kering. Secara umum, penggunaan tanah di Kecamatan Pagindar diarahkan sebagai hutan produksi terbatas, perkebunan, dan hutan lindung.
Identifikasi P4T Penguasaan Masyarakat Hukum Adat Transmigran PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Pemilikan Pemilikan Belum Terdaftar Kawasan Hutan Penggunaan Pertanian Non Pertanian Kawasan Hutan Pemanfaatan Tempat Tinggal (pemukiman) Sarana Perkantoran Pertanian Lahan Kering Kawasan Hutan
Identifikasi P4T yang dilaksanakan dengan analisis spasial dan observasi lapangan telah dapat menghasilkan beberapa jenis penguasaan, pemilikan, informasi terkait penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar. Hasil identifikasi P4T dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Hasil identifikasi P4T Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar
Sumber: Data Primer, 2021
Identifikasi P4T juga bertujuan untuk melihat kesesuaian penggunaan tanah saat ini dengan mengacu pada dokumen RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016- 2036. Berdasarkan rencana pola ruang, arahan penggunaan ruang dibagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas hutan lindung, hutan suaka alam, dan sempadan sungai. Kawasan budidaya terdiri atas hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, permukiman, perkebunan, pertanian lahan basah,
dan pertanian lahan kering. Secara umum, penggunaan tanah di Kecamatan Pagindar diarahkan sebagai hutan produksi terbatas, perkebunan, dan hutan lindung.
Identifikasi P4T Penguasaan Masyarakat Hukum Adat Transmigran PT. Gunung Raya Utama Timber Industries Pemilikan Pemilikan Belum Terdaftar Kawasan Hutan Penggunaan Pertanian Non Pertanian Kawasan Hutan Pemanfaatan Tempat Tinggal (pemukiman) Sarana Perkantoran Pertanian Lahan Kering Kawasan Hutan
, ditemukan ketidaksesuaian antara arahan rencana pola ruang Pada kondisi saat ini dengan penggunaan tanah di lapangan. Berdasarkan hasil observasi lapang dan digitasi citra satelit SPOT 7 Tahun 2016-2017 dihasilkan penggunaan tanah lain selain hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Ada beberapa jenis penggunaan tanah lainnya, yaitu penggunaan untuk pertanian dan non  pertanian. Untuk pertanian, masyarakat memanfaatkan wilayah tersebut untuk perladangan dan perkebunan. Sedangkan untuk penggunaan non pertanian, bidang-bidang tanah dimanfaatkan sebagai permukiman/tempat tinggal dan sarana perkantoran berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.
Dalam analisis ini penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan arahan diketahui pula rencana pola ruang. Adapun penggunaan tanah yang tidak sesuai adalah penggunaan untuk pertanian lahan kering, permukiman/tempat tinggal, dan sarana perkantoran di wilayah yang ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas. Selain itu, penggunaan lahan yang tidak sesuai terdapat pada penggunaan untuk pertanian lahan kering yang pada arahan rencana pola ruang ditetapkan sebagai hutan produksi terbatas dan perkebunan. Adapun gambaran kesesuaian penggunaan tanah saat ini dengan rencana pola ruang dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. (a) Peta RTRW; (b) Penggunaan Tanah Saat Ini; (c) Hasil overlay Peta RTRW dengan Penggunaan Tanah Saat Ini
(a)                                                     (b)                               (c)
Sumber: Data Primer, 2021

## D. Identifikasi untuk Kebijakan Reforma Agraria-Perhutanan Sosial 1. Lahan Masyarakat dengan Skema Redistribusi
Identifikasi P4T yang dilaksanakan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar menemukan terjadinya konflik atau permasalahan terkait penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Pakpak Bharat. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat telah berlangsung sejak lebih dari 20 tahun yang lalu dan masih berlangsung sampai saat ini. Selain penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat, terdapat pula pemanfaatan berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada dalam kawasan hutan. Bercermin kepada konflik atau permasalahan penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat merekomendasikan untuk pelepasan kawasan hutan dalam rangka penyediaan sumber TORA yang bersumber dari kawasan hutan. Skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ditentukan sesuai dengan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan pada peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA revisi V. Peta indikatif yang dimaksud berisi areal-areal indikatif yang dapat dijadikan sebagai sumber TORA, kemudian peta ini diperbaharui setiap enam bulan oleh KLHK.
Pelaksanaan identifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan fungsi kawasan hutan yang ditunjuk pada wilayah yang diteliti. Fungsi kawasan hutan yang ditemukan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar terdiri atas hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Bentuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat dilaksanakan sesuai Perpres No. 88 Tahun 2017 dan Permen LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Adapun pola penyelesaian untuk kawasan hutan tergantung status hutan itu sendiri, apakah hutan lindung, hutan produksi yang dapat dikonversi, atau hutan alam, termasuk luasan kawasan hutan di sebuah provinsi yang kurang dari 30% atau lebih. Semua skema penyelesaiannya merujuk pada Perpres No. 88/2017 dan aturan turunannya.
Sesuai dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang ditemukan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berupa perubahan batas kawasan hutan dan perhutanan sosial. Lokasi yang berpotensi untuk dilepaskan dari kawasan hutan adalah bidang-bidang tanah yang telah dimanfaatkan sebagai permukiman, fasos/fasum, dan lahan garapan oleh masyarakat Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar. Arahan kebijakan untuk bidang tersebut adalah redistribusi tanah kepada masyarakat.
Togap Nababan (KPHP Unit XV) menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat masuk ke dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung

## D. Identifikasi untuk Kebijakan Reforma Agraria-Perhutanan Sosial

## 1. Lahan Masyarakat dengan Skema Redistribusi
Identifikasi P4T yang dilaksanakan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar menemukan terjadinya konflik atau permasalahan terkait penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Pakpak Bharat. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat telah berlangsung sejak lebih dari 20 tahun yang lalu dan masih berlangsung sampai saat ini. Selain penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat, terdapat pula pemanfaatan berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada dalam kawasan hutan.
Bercermin kepada konflik atau permasalahan penguasaan dan pemanfaatan tanah tersebut,
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat merekomendasikan untuk pelepasan kawasan hutan dalam rangka penyediaan sumber TORA yang bersumber dari kawasan hutan. Skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ditentukan sesuai dengan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan pada peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA revisi V. Peta indikatif yang dimaksud berisi areal-areal indikatif yang dapat dijadikan sebagai sumber TORA, kemudian peta ini diperbaharui setiap enam bulan oleh KLHK.
Pelaksanaan identifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan dilaksanakan berdasarkan fungsi kawasan hutan yang ditunjuk pada wilayah yang diteliti. Fungsi kawasan hutan yang ditemukan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar terdiri atas hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Bentuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat dilaksanakan sesuai Perpres No. 88 Tahun 2017 dan Permen LHK No.
P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Adapun pola penyelesaian untuk kawasan hutan tergantung status hutan itu sendiri, apakah hutan lindung, hutan produksi yang dapat dikonversi, atau hutan alam, termasuk luasan kawasan hutan di sebuah provinsi yang kurang dari 30% atau lebih. Semua skema penyelesaiannya merujuk pada Perpres No.
88/2017 dan aturan turunannya.
Sesuai dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang ditemukan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berupa perubahan batas kawasan hutan dan perhutanan sosial. Lokasi yang berpotensi untuk dilepaskan dari kawasan hutan adalah bidang-bidang tanah yang telah dimanfaatkan sebagai permukiman, fasos/fasum, dan lahan garapan oleh masyarakat Desa Pagindar dan
Desa Lae Mbentar. Arahan kebijakan untuk bidang tersebut adalah redistribusi tanah kepada masyarakat.
Togap Nababan (KPHP Unit XV) menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat masuk ke dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung
dan hutan produksi terbatas. APL di Kabupaten Pakpak Bharat memiliki luasan di bawah 25% dari total luas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat (wawancara dengan Togap Nababan, 7 Mei 2021). Hal ini juga dapat dilihat dalam Peta Kawasan Hutan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai lampiran dari SK.579/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara. KPHP Unit XV menyampaikan bahwa lokasi indikatif TORA di Kabupaten Pakpak Bharat terakhir kali diperbaharui dalam peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA Revisi IV tahun 2019. Dengan demikian, dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi V tidak ditemukan perubahan lokasi indikatif penyediaan sumber TORA di Kabupaten Pakpak Bharat.
Dalam peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA Kabupaten Pakpak Bharat terdapat beberapa lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi indikatif TORA, salah satunya Kecamatan Pagindar yang menjadi lokasi penelitian penulis. Lokasi indikatif TORA di Kecamatan Pagindar tersebar di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Sibagindar, Desa Pagindar, dan Desa Lae Mbentar. Berdasarkan hasil observasi lapang ditemukan bahwa wilayah ini masih berada dalam areal kerja IUPHHK-HA oleh PT. Gruti. Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar berpotensi untuk dijadikan lokasi  indikatif penyediaan sumber TORA karena ditemukan penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat hukum adat dan transmigran. Peta Identifikasi potensi TORA di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. Peta Identifikasi Potensi TORA di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar Tahun 2021
pada tahun 2021 KPHP Unit XV
Dalam suatu wawancara, diperoleh informasi bahwa akan mengajukan beberapa lokasi untuk diusulkan sebagai obyek TORA melalui revisi peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA (Data Primer, 2021). Kecamatan Pagindar merupakan salah satu wilayah yang akan diusulkan dan telah dilakukan survei ke lapangan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara beserta KPHP Unit XV. Namun pengusulan ini lebih difokuskan kepada program Food Estate 2 daripada pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yang telah menguasai dan menggarap bidang- bidang tanah dalam kawasan hutan. perlu Oleh karena itu, para pihak yang terkait mempertimbangkan arahan kebijakan yang akan dilaksanakan pada lokasi tersebut karena kebijakan yang diambil akan mempengaruhi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar.
Pelaksanaan sosialisasi Inver PTKH oleh Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat sampai saat ini belum ditindaklanjuti sehingga pihak desa menunggu kebijakan tersebut. Salah seorang informan menyampaikan harapannya agar ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan Para transmigran telah menguasai hutan, terutama di Desa Lae Mbentar (Data Primer, 2021). tanah pada lokasi tersebut lebih dari 20 tahun, namun belum memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah dikarenakan permasalahan dokumen RTRW yang belum dapat diselesaikan meskipun wilayah tersebut telah memperoleh izin persetujuan prinsip. Untuk saat ini, bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh para transmigran hanya berupa formulir P.6 (formulir yang berisi identitas transmigran dan lokasi penempatan) yang menyatakan bahwa mereka adalah peserta transmigrasi Sibagindar SP.3.
Desa Pagindar memiliki 3 (tiga) lokasi yang berpotensi untuk ditunjuk sebagai obyek TORA melalui perubahan batas kawasan hutan, yaitu Dusun Pinantar, Dusun Juma Teguh, dan Dusun Kuta Duru. Pada ketiga lokasi tersebut terdapat permukiman dan perladangan masyarakat dengan jumlah pemanfaatan untuk permukiman oleh sekitar 56 orang KK. Kemudian, Desa Lae Mbentar merupakan wilayah yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai obyek TORA karena sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh masyarakat telah memperoleh  izin persetujuan prinsip pasca pelaksanaan transmigrasi pada tahun 2001. Berdasarkan hasil identifikasi P4T di Desa Lae Mbentar ditemukan penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk permukiman dan fasos/fasum sejumlah 78 orang KK.
2 Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.
pada tahun 2021 KPHP Unit XV
Dalam suatu wawancara, diperoleh informasi bahwa akan mengajukan beberapa lokasi untuk diusulkan sebagai obyek TORA melalui revisi peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA (Data Primer, 2021).
Kecamatan Pagindar merupakan salah satu wilayah yang akan diusulkan dan telah dilakukan survei ke lapangan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara beserta KPHP Unit XV. Namun pengusulan ini lebih difokuskan kepada program Food Estate 2 daripada pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yang telah menguasai dan menggarap bidang- bidang tanah dalam kawasan hutan. perlu Oleh karena itu, para pihak yang terkait mempertimbangkan arahan kebijakan yang akan dilaksanakan pada lokasi tersebut karena kebijakan yang diambil akan mempengaruhi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar.
Pelaksanaan sosialisasi Inver PTKH oleh Bappeda Kabupaten Pakpak Bharat sampai saat ini belum ditindaklanjuti sehingga pihak desa menunggu kebijakan tersebut. Salah seorang informan menyampaikan harapannya agar ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan Para transmigran telah menguasai hutan, terutama di Desa Lae Mbentar (Data Primer, 2021).
tanah pada lokasi tersebut lebih dari 20 tahun, namun belum memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah dikarenakan permasalahan dokumen RTRW yang belum dapat diselesaikan meskipun wilayah tersebut telah memperoleh izin persetujuan prinsip. Untuk saat ini, bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh para transmigran hanya berupa formulir P.6 (formulir yang berisi identitas transmigran dan lokasi penempatan) yang menyatakan bahwa mereka adalah peserta transmigrasi Sibagindar SP.3.
Desa Pagindar memiliki 3 (tiga) lokasi yang berpotensi untuk ditunjuk sebagai obyek TORA melalui perubahan batas kawasan hutan, yaitu Dusun Pinantar, Dusun Juma Teguh, dan Dusun Kuta Duru. Pada ketiga lokasi tersebut terdapat permukiman dan perladangan masyarakat dengan jumlah pemanfaatan untuk permukiman oleh sekitar 56 orang KK.
Kemudian, Desa Lae Mbentar merupakan wilayah yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai obyek TORA karena sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh masyarakat telah memperoleh  izin persetujuan prinsip pasca pelaksanaan transmigrasi pada tahun 2001.
Berdasarkan hasil identifikasi P4T di Desa Lae Mbentar ditemukan penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk permukiman dan fasos/fasum sejumlah 78 orang KK.
2 Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

## 2. Lahan Masyarakat dan Kebijakan Perhutanan Sosial (PS)
Perhutanan Sosial merupakan kegiatan multi pihak yang menjadi program KLHK untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya masyarakat dalam beberapa bentuk program atau skema (Suharjito 2017, Siscawati dkk. 2017, Mardhiansyah 2017, Muhsi 2017). Sejauh ini, skema PS sudah dijalankan di Kabupaten Pakpak Bharat yakni pemberian izin pemanfaatan hutan dengan skema hutan kemasyarakatan kepada tiga Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan luas areal ± 400 hektar. Kelompok tani yang memperoleh izin tersebut adalah KTH Njuah Njerdik, KTH Dos Ukur Mersada, dan KTH Pemuda Tani. Pemberian izin telah diperoleh pada tahun 2017, namun prakteknya PS dapat dikatakan tidak berjalan dikarenakan minimnya pengalaman masyarakat dalam mengelola hutan dan kurangnya pendampingan dari OPD terkait. Ketiga KTH tersebut pernah mendapat pendampingan dari Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) namun tetap tidak berjalan dengan efektif dikarenakan kendala dalam pembiayaan.
Perhutanan sosial di Kabupaten Pakpak Bharat seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan penguasaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Hasil identifikasi penulis, skema hutan kemasyarakatan dan hutan adat dapat diberikan kepada masyarakat Desa Lae Mbentar karena masyarakat telah berpengalaman dalam mengelola tanah perkebunan, seperti menanam kelapa sawit, karet, sereh wangi dan tanaman lainnya. Tentu akan jauh lebih efektif jika kemasyarakatan memperoleh pendampingan dan anggaran yang memadai. Hal yang sama juga untuk Desa Pagindar karena di Desa Pagindar masyarakat hukum adat selama ini sudah menguasai kawasan hutan secara berkelompok namun tanpa izin dari Kementerian LHK. Jika inventarisasi oleh tim Inver PTKH dilakukan di  desa ini, maka lahan-lahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat akan lebih tepat dengan skema perhutanan sosial. Tentu saja skema PS tidak semata harus melewati Tim Inver PTKH, karena PS bisa disusulkan kapan saja oleh masyarakat secara berkelompok dengan didukung oleh pemda setempat, apalagi sejauh ini hubungan dengan KPHP Unit XV sudah berjalan dengan baik. Jalur PPTKH hanya salah satu cara untuk mempercepat dan menyelesaikan agar apa yang selama ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dapat dilegalkan.
Berdasarkan hasil identifikasi P4T di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar dihasilkan Persoalan beberapa tipologi penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang selain diusulkan untuk dilepaskan atau perubahan tata batas, juga dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan PS. Namun, skema hutan kemasyarakatan dan hutan adat sebagai yang direkomendasikan pada wilayah ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, dikarenakan di lokasi tersebut terdapat
IUPHHK-HA yang diberikan kepada PT. GRUTI. Dengan demikian, kondisi tumpang tindih . Problem ini menjadi lahan yang terjadi di lokasi tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan kendala sekaligus perlu mendapat perhatian lebih oleh pemda setempat agar segera bisa diselesaikan untuk kemudian diusulkan menjadi PS, baik di Desa Pagindar maupun Desa Lae Mbentar.

## E. Kesimpulan
Penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat hukum adat, transmigran dan PT. GRUTI pada wilayah kawasan hutan di Kecamatan Pagindar menimbulkan persoalan antarpihak yang harus segera diselesaikan. Melalui P4T dihasilkan penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan di Desa Pagindar sejumlah 56 KK dan Desa Lae Mbentar sejumlah 78 KK. Berangkat dari persoalan tersebut, kawasan hutan dapat dilepaskan untuk dijadikan sebagai obyek TORA melalui kebijakan Reforma Agraria. Penyediaan sumber TORA dengan mekanisme PPTKH diusulkan agar dilepaskan fungsi kawasan hutan menjadi non hutan dan dapat diberikan hak kepemilikan bagi subyek penerima melalui kegiatan redistribusi tanah. Lahan-lahan yang diusulkan untuk diredistribusikan kepada masyarakat sesuai kriteria, lahan tinggal, fasos/fasum, dan beberapa lahan penghidupan yang memenuhi syarat, yakni dikuasai lebih dari 20 tahun dan masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan untuk akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial kepada masyarakat khususnya masyarakat adat penting diberikan, selain legalitas pengelolaan agar tetap terjaga fungsi hutannya.
Secara keseluruhan, melalui peta identifikasi potensi TORA di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar tahun 2021 dihasilkan bidang-bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kondisi saat ini sudah dimanfaatkan sebagai permukiman/tempat tinggal, sarana perkantoran, dan pertanian lahan kering. Untuk pemukiman transmigrasi SP.3 di Desa Lae Mbentar status kawasan hutan telah diubah menjadi APL melalui izin persetujuan prinsip oleh KLHK, namun, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat melaksanakan penerbitan sertifikat atas tanah transmigrasi dikarenakan arahan RTRW yang belum sesuai, masih dengan arahan pemanfaatannya untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL). Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemda setempat untuk lebih dulu menyelesaikan persoalan tersebut, karena menyangkut hak dan keadilan bagi masyarakat yang menempati lahan tersebut.
IUPHHK-HA yang diberikan kepada PT. GRUTI. Dengan demikian, kondisi tumpang tindih
. Problem ini menjadi lahan yang terjadi di lokasi tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan kendala sekaligus perlu mendapat perhatian lebih oleh pemda setempat agar segera bisa diselesaikan untuk kemudian diusulkan menjadi PS, baik di Desa Pagindar maupun Desa Lae Mbentar.

## E. Kesimpulan
Penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat hukum adat, transmigran dan PT. GRUTI pada wilayah kawasan hutan di Kecamatan Pagindar menimbulkan persoalan antarpihak yang harus segera diselesaikan. Melalui P4T dihasilkan penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan di Desa Pagindar sejumlah 56 KK dan Desa Lae Mbentar sejumlah 78 KK. Berangkat dari persoalan tersebut, kawasan hutan dapat dilepaskan untuk dijadikan sebagai obyek TORA melalui kebijakan Reforma Agraria.
Penyediaan sumber TORA dengan mekanisme PPTKH diusulkan agar dilepaskan fungsi kawasan hutan menjadi non hutan dan dapat diberikan hak kepemilikan bagi subyek penerima melalui kegiatan redistribusi tanah. Lahan-lahan yang diusulkan untuk diredistribusikan kepada masyarakat sesuai kriteria, lahan tinggal, fasos/fasum, dan beberapa lahan penghidupan yang memenuhi syarat, yakni dikuasai lebih dari 20 tahun dan masuk dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan untuk akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial kepada masyarakat khususnya masyarakat adat penting diberikan, selain legalitas pengelolaan agar tetap terjaga fungsi hutannya.
Secara keseluruhan, melalui peta identifikasi potensi TORA di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar tahun 2021 dihasilkan bidang-bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kondisi saat ini sudah dimanfaatkan sebagai permukiman/tempat tinggal, sarana perkantoran, dan pertanian lahan kering. Untuk pemukiman transmigrasi SP.3 di Desa Lae Mbentar status kawasan hutan telah diubah menjadi APL melalui izin persetujuan prinsip oleh KLHK, namun, pihak Kantor Pertanahan
Kabupaten Pakpak Bharat tidak dapat melaksanakan penerbitan sertifikat atas tanah transmigrasi dikarenakan arahan RTRW yang belum sesuai, masih dengan arahan pemanfaatannya untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL). Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemda setempat untuk lebih dulu menyelesaikan persoalan tersebut, karena menyangkut hak dan keadilan bagi masyarakat yang menempati lahan tersebut.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat 2018, Kecamatan Pagindar Dalam Angka 2020 , katalog no. 1102001.1216012, BPS, Pakpak Bharat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat (bps.go.id).
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat 2021, Kabupaten Pakpak Bharat Dalam Angka 2021, katalog no. 1102001.1216, BPS, Pakpak Bharat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat (bps.go.id)
Dempo, AAP, Salim, MN, Farid, AH 2021, Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas, Tunas Agraria, vol. 4 No. 1, hlm. 1-21, DOI: https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131
Fatimah 2015, ‘Reforma agraria dalam konteks peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia’, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, vol.10, no.2, hlm.191-203.
Harahap, FS, Harahap, DE, Harahap, P 2020,  Karakteristik tanah dan evaluasi lahan pada areal penggunaan lain untuk pengembangan tanaman padi sawah di Kecamatan Salak,
Kabupaten Pakpak Bharat, Ziraa'ah: Majalah Ilmiah Pertanahan , vol. 45, no 2, hlm. 195- 204, DOI: http://dx.doi.org/10.31602/zmip.v45i2.2910
Junarto, R & Djurdjani 2020, ‘Pemetaan objek reforma agraria dalam kawasan hutan studi kasus di Kabupaten Banyuasin’, Bhumi,  Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol.6, no.2, hlm.219-235. DOI: https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443
Kantor Staf Presiden 2017, Pelaksanaan reforma agraria, arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas nasional reforma agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
Kurniawati, F, Kistiyah, S, Luthfi, AN 2019, Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan, Tunas Agraria, vol. 2 No. 3, hlm. 1-23, DOI: https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47
Mardhiansyah, M 2017, ‘Perhutanan Sosial: Dinamika masa depan pengelolaan hutan di Provinsi Riau’, Sarasehan Awal Tahun “Perhutanan Sosial, Pendekatan Multi Pihak dan Peran FKKM”, http://fkkm.org/wp-content/uploads/2017/01/Sarasehan- FKKMnasional-Perhutanan-Sosial-2.pdf.
Muhsi, MA 2017, Legal Review Perhutanan Sosial, Multistakeholder Forestry Pragramme 3 (MFP3), Jakarta.
Salim, M.N, Pinuji, S, Utami, W 2018, Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan, Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 4, 2, hlm. 164-189, DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.277
Salim, MN & Utami, W 2019, Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria, STPN Press, Yogyakarta.
Salim, MN, Wulan, DR, Pinuji, S 2021, ‘Reconciling community land and state forest claims in Indonesia: A case study of the Land Tenure Settlement Reconciliation Program in South Sumatra’, Forest and Society, vol. 5, No.1, hlm 1-22, https://journal.unhas.ac.id/index.php/fs/article/view/10552/6164
Siscawati M, Banjade MR, Liswanti N, Herawati T, Mwangi, E, Wulandari,C, Tjoa M dan Silaya, T 2017, ‘Overview of forest tenure reforms in Indonesia’, Working paper, Center for International Forestry Research (CIFOR).
Suharjito, Didik 2017, ‘Percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial’, http://f kkm.org/wp-content/uploads/2017/10/Panel-1-Perhutanan-Sosial-Tenure-Conference- 2017.pdf.
Sugiyono, 2016, Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan r&d , Alfabeta, Bandung.
Utami, W, Artika, IGK, Arisanto, A 2018, Aplikasi Citra Satelit Penginderaan Jauh untuk Percepatan Identifikasi Tanah Terlantar, Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 4, 1, hlm. 53-66, DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.215
Utami, W, Wibowo, Y.A, Ekawati, FNF, Salim, M.N  2019, ‘Efektivitas pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam percepatan penyelesaian penguasaan tanah kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan’, Prosiding pada Seminar Nasional Penginderaan Jauh, Sinas Inderaja, LAPAN, Jakarta, dilihat pada 26 Juli 2021, http://sinasinderaja.lapan.go.id/files/sinasja2019/prosiding/64_Efektivitas%20Pemanfaa tan%20Citra%20Penginderaan%20Jauh%20dalam%20Percepatan%20Penyelesaian%20 Penguasaan%20Tanah%20Kawasan%20Hutan%20di%20Provinsi%20Sumatera%20Sela tan.pdf
Wulan, DR 2019, ‘Reforma agraria di kawasan hutan: identifikasi lahan masyarakat untuk tanah obyek reforma agraria di kabupaten ogan komering ulu’ , Skripsi pada Program Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Salim, MN & Utami, W 2019, Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi: Kebijakan reforma agraria dan perdebatan tanah objek reforma agraria, STPN Press, Yogyakarta.
Salim, MN, Wulan, DR, Pinuji, S 2021, ‘Reconciling community land and state forest claims in Indonesia: A case study of the Land Tenure Settlement Reconciliation Program in South Sumatra’, Forest and Society, vol. 5, No.1, hlm 1-22, https://journal.unhas.ac.id/index.php/fs/article/view/10552/6164
Siscawati M, Banjade MR, Liswanti N, Herawati T, Mwangi, E, Wulandari,C, Tjoa M dan
Silaya, T 2017, ‘Overview of forest tenure reforms in Indonesia’, Working paper, Center for International Forestry Research (CIFOR).
Suharjito, Didik 2017, ‘Percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial’, http://f
kkm.org/wp-content/uploads/2017/10/Panel-1-Perhutanan-Sosial-Tenure-Conference-
2017.pdf.
Sugiyono, 2016, Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan r&d , Alfabeta, Bandung.
Utami, W, Artika, IGK, Arisanto, A 2018, Aplikasi Citra Satelit Penginderaan Jauh untuk
Percepatan Identifikasi Tanah Terlantar, Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 4,
1, hlm. 53-66, DOI: https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.215
Utami, W, Wibowo, Y.A, Ekawati, FNF, Salim, M.N  2019, ‘Efektivitas pemanfaatan citra
penginderaan jauh dalam percepatan penyelesaian penguasaan tanah kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan’, Prosiding pada Seminar Nasional Penginderaan Jauh,
Sinas Inderaja, LAPAN, Jakarta, dilihat pada 26 Juli 2021,
http://sinasinderaja.lapan.go.id/files/sinasja2019/prosiding/64_Efektivitas%20Pemanfaa tan%20Citra%20Penginderaan%20Jauh%20dalam%20Percepatan%20Penyelesaian%20
Penguasaan%20Tanah%20Kawasan%20Hutan%20di%20Provinsi%20Sumatera%20Sela tan.pdf
Wulan, DR 2019, ‘Reforma agraria di kawasan hutan: identifikasi lahan masyarakat untuk tanah obyek reforma agraria di kabupaten ogan komering ulu’ , Skripsi pada Program
Studi Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan,
Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.32/MENHUT-II/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor S.362/MENHUT-II/2005 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Gunung Raya Utama Timber Industries atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 126.550 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh) hektar di Provinsi Sumatera Utara.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 102/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XV.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 579/MENHUT-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi IV).
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021 tentang Peta  Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VI).
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036.
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Adat Sulang Silima Marga-marga Pakpak Suak Simsim.