## AGRISOCIONOMICS
Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian
ISSN 2580-0566 http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/agrisocionomics
2(1): 70-82, Mei 2018

## DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
( The Distribution of Subsidized Fertilizer in Bantul Regency Daerah Istimewa Yogyakarta Province )
Agus Dwi Nugroho, Abi Pratiwa Siregar, Erlinda Andannari, Yahya Shafiyudin dan Julia Inka Christie
Program Studi Ekonomi Pertanian/Agrobisnis, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada’
Jl Flora Bulaksumur Yogyakarta 55281
email : agus.dwi.n@mail.ugm.ac.id
Diterima 8 Februari 2018, disetujui 4 April 2018

## ABSTRAK
Tujuan   kajian   ini   untuk   mengetahui   ketersediaan   dan   kebutuhan,   mengevaluasi pelaksanaan   dan   merumuskan   saran   dalam   pengembangan   distribusi   pupuk   di   Kabupaten Bantul   Provinsi   Daerah   Istimewa   Yogyakarta.  Kajian   dilaksanakan   Mei   dan   Juni   2017. Responden penelitian antara lain distributor, pengecer, kelompok tani dan petani. Analisis tren digunakan untuk menentukan ketersediaan dan kebutuhan pupuk. Efektivitas distribusi pupuk ditentukan   dengan   analisis   enam   tepat   distribusi   pupuk   sedangkan   efisiensi   diukur   dengan menggunakan marjin pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan pupuk di Kabupaten Bantul bersifat fluktuatif dengan kecenderungan beberapa bulan terjadi kelangkaan stok pupuk. Distribusi pupuk secara keseluruhan cukup efektif dan efisien namun terkadang masih belum tepat jumlah dan tepat harga serta alurnya tidak sesuai ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah. Masalah dalam distribusi pupuk di Bantul antara lain database ketersediaan   dan   kebutuhan   pupuk   tidak   lengkap,   pengecer   menjual   pupuk   kepada   selain kelompok tani sedangkan petani membeli tidak melalui kelompok tani, lokasi pengecer terlalu jauh dari lokasi petani, dan harga pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi.
Kata kunci : Kabupaten Bantul, efektif, efisien, pupuk bersubsidi

## ABSTRACT
The purpose of this study was to know the availability and needs, to evaluate and to formulate   the   suggestion   for   fertilizer   distribution   in   Bantul   Regency   Daerah   Istimewa Yogyakarta Province. The study was conducted in May and June 2017. Research respondents were distributors, retailers, farmer groups and farmers. Trend analysis was used to determine the   availability   and   demand   of   fertilizer.   The   effectiveness   of   fertilizer   distribution   was determined by the six precise of the distribution of fertilizer while efficiency was measured by using marketing margin. The results showed that the availability and the need of fertilizer is fluctuative with the tendency of scarcity in few months. As a whole, the distribution of fertilizer has been quite effective and efficient but sometimes the amount and the price of fertilizer for farmers was not correct and the distribution was not in accordance with the regulation. The problems in the distribution of fertilizer are the incomplete database of the availability and the
need of fertilizer, the retailers were not selling the fertilizer to the farmer groups while the farmers were not buying from the farmer groups, the location of the retailer is too far from the farmer and the price of fertilizer in over of highest price recommended by the government.
Keywords : Bantul regency, effective, efficient, subsidized fertilizer

## PENDAHULUAN
Peraturan Menteri Perdagangan No.15/ MDAG/PER/4/2013   tentang   pengadaan   dan penyaluran   pupuk   bersubsidi   untuk   sektor pertanian   mengatur  pendistribusian   pupuk bersubsidi   kepada   petani   harus   melewati empat   lini   distribusi.   Lini   I   adalah   lokasi gudang   pupuk   di   wilayah   pabrik   produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Lini II adalah lokasi gudang produsen di   wilayah   ibukota   provinsi   atau   Unit Pengantongan   Pupuk   (UPP)   atau   di   luar wilayah   pelabuhan.   Lini   III   adalah   lokasi gudang   produsen   dan   atau   distributor   di wilayah kabupaten atau kota yang ditetapkan produsen.   Distributor   memiliki   kewajiban untuk   menjamin   kelancaran   penyaluran pupuk   bersubsidi   berdasarkan   prinsip   6 (enam) tepat antara lain: tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Sedangkan lini   IV   adalah   lokasi   gudang   atau   kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang   ditetapkan   distributor.   Pengecer   resmi memiliki   tanggung   jawab   atas   penyaluran pupuk   bersubsidi   kepada   kelompok   tani   di wilayah   yang   telah   menjadi   tanggung jawabnya.
Kebijakan   pupuk   bersubsidi   terbukti mampu   meingkatkan   luas   areal   panen   dan produksi   padi   nasional   (Hermawan,   2014; Santoso, 2015). Selain itu, kebijakan subsidi harga   pupuk   menyebabkan   seluruh   sektor perekonomian   dapat   menambah   outputnya serta meningkatkan pendapatan rumah tangga (Kasiyati,   2010).   Namun   program   pupuk bersubsidi   belum   efektif   mengingat   masih banyak   persoalan,   diantaranya   maraknya ekspor   pupuk   ilegal,   pasar   pupuk   domestik tanpa   diikuti   pengawasan   dan   penerapan sanksi secara ketat sehingga distribusi pupuk bersubsidi   belum   tepat   sasaran,   distribusi belum efektif dan efisien, ketersediaan pupuk di   petani   masih   langka   karena   perencanaan
yang kurang akurat, pelaku pasar berspekulasi dengan menimbun pupuk bersubsidi, adanya fanatisme   petani   terhadap   merk   pupuk tertentu,   harga   pupuk   di   atas   harga   eceran tertinggi (HET) dan banyak distributor pupuk tidak   memiliki   armada   dan   gudang penyimpanan   sehingga   biaya   yang dikeluarkan   sangat   mahal   (Nuraini,   2007; Fitriana,   2008;   Syafaat, et   al dalam Hendrawan,   dkk,   2011;   Rachman,   2012; Safitri,   dkk,   2013;   Pramita,   dkk,   2016). Walaupun   distribusi   pupuk   bersubsidi mengalami   berbagai   masalah,   petani   masih tetap   memiliki   motivasi   tinggi   untuk menggunakan   pupuk   bersubsidi   (Kuadarati dan Kusmiati, 2010).
Fakta   yang   terjadi   di   daerah   lain mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban   memastikan   pupuk   bersubsidi yang sampai ke tangan petani sesuai dengan asas   enam   tepat   sehingga   tujuan   program subsidi   pupuk   dapat   tercapai.   Distribusi pupuk di Kabupaten Bantul terindikasi masih ada   kecurangan.   Oknum   tertentu   membeli pupuk   bersubsidi   kemudian   membuatnya menjadi   pupuk   tablet   dan   menjual   dengan harga   non   subsidi   serta   menyebabkan kelangkaan   pupuk   bersubsidi   (Ariyanti, 2015). Untuk itu, dilaksanakan penelitian ini karena   terdapat   permasalahan   distribusi pupuk   di   Kabupaten   Bantul   yang   belum terselesaikan serta belum ada kajian mengenai distribusi pupuk di Kabupaten Bantul. Tujuan kajian ini untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan   pupuk   bersubsidi,   mengevaluasi pelaksanaan   distribusi   pupuk   dan merumuskan   saran   kebijakan   dalam   rangka pengembangan distribusi pupuk yang efektif dan efisien di Kabupaten Bantul.

## METODE PENELITIAN
Kajian   ini   dilaksanakan   pada   Mei   dan Juni   2017   di   Kabupaten   Bantul.   Jenis   data
yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer   dan   data   sekunder.  Data   primer diperoleh   melalui   wawancara   langsung dengan   responden   maupun   dari   informan yang   relevan.   Data   sekunder   didapat   dari Dinas   Pertanian,   Pangan,   Kelautan,   dan Perikanan   Kabupaten   Bantul;   Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Responden dalam penelitian ini antara lain distributor, pengecer, kelompok tani dan petani   yang   terkait   distribusi   pupuk   di Kabupaten Bantul. Distributor dan pengecer dipilih   dengan   metode sensus .   Jumlah distributor pupuk di Kabupaten Bantul ada 7 unit sedangkan jumlah pengecer ada 48 unit. Untuk kelompok tani dipilih secara purposive sampling yakni   kelompok   tani   mewakili Kabupaten   Bantul   berdasarkan   zonasi wilayah   yakni   kelompok   tani   di   wilayah Kecamatan Dlingo (Bantul sebelah timur dan berbatasan   langsung   dengan   Kabupaten Gunungkidul)   ada   7   kelompok   tani   (Ngudi Lestari,   Ngudi  Laras, Amrih   Lestari,  Amrih Makmur,  Amrih   Maju,   Ngudi   Widodo   dan Sidodadi),  Kecamatan   Srandakan   (Bantul sebelah barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Srandakan) ada 6 kelompok tani (Lembah   Subur,   Ngudi   Raharjo,   Ngudi Mulyo,   Sido   Makmur,   Candi   Lestari   dan Subur)  serta   Kecamatan   Bambanglipuro (Bantul bagian tengah) ada 8 kelompok tani (Sido Rukun, Sido Makmur 1, Sido Makmur 2, Sido Makmur 3, Roso Manunggal,  Kismo Rumekso, Eko Karyo dan Sumber Makmur). Dari   kelompok   tani   tersebut,   kemudian diambil sampel responden yang terdiri dari 21 orang   pengurus   kelompok   dan   27   anggota kelompok   tani   yang   dipilih   secara   acak ( simple random sampling ).
Pada   kajian   ini,   untuk   mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pupuk bersubsidi di   Kabupaten   Bantul   dilakukan   dengan membandingkan informasi atau data di antara berbagai stakeholder , teknik ini biasa disebut sebagai triangulasi.
Efektivitas   distribusi   pupuk   bersubsidi oleh   pemerintah   dianalisis   melalui   indikator enam tepat, yaitu tepat jenis (kesesuaian jenis
pupuk   yang   digunakan   petani   dengan rekomendasi),   tepat   harga   (harga   yang diterima   petani   saat   melakukan   pembelian pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi),   tepat   mutu   (petani   selalu mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan mutu yang ditetapkan oleh produsen pupuk), tepat   waktu   (ada   atau   tidaknya   pupuk bersubsidi di pasaran ketika tiba waktu untuk menggunakan   pupuk   tersebut),   tepat   tempat (jarak   petani   membeli   pupuk   bersubsidi dengan lahan usahataninya) dan tepat jumlah (dosis yang digunakan petani sesuai anjuran yang   pemerintah   untuk   melakukan pemupukan berimbang).
Persentase   petani   yang   menggunakan pupuk bersubsidi sesuai prinsip tepat jenis / jumlah   /   harga   /   tempat   /   waktu   /   mutu dihitung menggunakan rumus (Arisandi dkk, 2016) :
(1)
Keterangan :
Kx= Ketepatan tepat jenis / jumlah / harga / tempat / waktu / mutu (%)
Nj   =  Jumlah   responden   yang   menggunakan pupuk bersubsidi tepat jenis / jumlah / harga / tempat / waktu / mutu (Orang)
N = Jumlah responden total (Orang)
Kriteria   penilaian   efektivitas   pupuk bersubsidi   di   Kabupaten   Bantul,   Daerah Istimewa   Yogyakarta   berdasarkan   indikator enam tepat adalah sebagai berikut (Arisandi dkk, 2016) :
k ≤ 40%, berarti sangat tidak efektif 40% ≤ k ≤ 60%, berarti tidak efektif 60% ≤ k ≤ 80%, berarti cukup efektif 80% ≤ k ≤ 90%, berarti efektif
90% ≤ k ≤ 100%, berarti sangat efektif
Untuk   mengukur   efisiensi   distribusi dapat   diuji   menggunakan   nilai   marjin   yang diketahui   dengan   menggunakan   perhitungan rumus sebagai berikut (Jumiati, dkk, 2013):
Kx = Nj N × 100%
M = Pk –Pp (2)
Keterangan :
M  = Marjin distribusi
Pk  = Harga di kelompok tani (Rp)
Pp = Harga di distributor (Rp)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketersediaan   dan   Kebutuhan   Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul
Ketersediaan dan kebutuhan merupakan salah   1   masalah   penting   dalam   distribusi pupuk   bersubsidi   di   tingkat   petani.   Petani sering menghadapi kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi   pada   awal   musim   tanam   padi. Ketersediaan dan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul tersaji pada Gambar 1.
Berdasarkan   wawancara   dengan   pelaku distribusi   pupuk   di   Kabupaten   Bantul diketahui   bahwa   terdapat   kecenderungan dimana pada awal tahun 2017 (Januari-Maret) jumlah ketersediaan pupuk bersubsidi (Urea, SP36,   ZA  dan   Phonska)   mampu   memenuhi kebutuhan pupuk. Analisis bulan selanjutnya tidak   dapat   dilakukan   karena   penelitian   ini dilaksanakan   pada   awal   Mei   sehingga   data ketersediaan dan kebutuhan pupuk bersubsidi yang ada hanya antara bulan Januari – Maret 2017. Namun berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, pada bulan April dan Mei terjadi
peningkatan   kebutuhan   pupuk   karena   sudah dimulainya   kegiatan   tanam   sehingga   terjadi kekurangan pupuk di Kabupaten Bantul. Pada bulan Juni dan Juli kebutuhan pupuk petani mulai   berkurang   sehingga   terjadi   surplus ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan terjadi fluktuasi kebutuhan   dan   ketersediaan   pupuk   di Kabupaten   Bantul   sehingga   dibutuhkan langkah   manajemen   pengelolaan   dan penyimpanan pupuk berbasis bulan. Langkah ini   untuk   menjamin   ketersediaan   pupuk   di tingkat petani sepanjang tahun.

## Evaluasi   Distribusi   Pupuk   Bersubsidi   di Kabupaten Bantul
Distributor memperoleh pupuk langsung dari produsen yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja dan PT.   Pupuk   Petrokimia   Gresik   kemudian disalurkan   ke   pengecer   sesuai   dengan peraturan dari Pemerintah. Kabupaten Bantul pada tahun 2017 memiliki 7 distributor untuk menyalurkan   pupuk   subsidi.   Dari   seluruh distributor   di   Kabupaten   Bantul,   terdapat   4 distributor  pupuk  subsidi  yang  menyalurkan pupuk urea dari PT. Pupuk Sriwidjaja dan 3 distributor yang menyalurkan pupuk non urea dari PT. Pupuk Petrokimia Gresik (Tabel 1). Setiap   distibutor   menyalurkan   pupuk   dari   1 produsen, kecuali PT. Alam Raya yang sudah menyalurkan  semua   jenis   pupuk   bersubsidi dari 2 produsen.
Gambar 1 Kebutuhan dan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul Tahun 2017 Sumber : Analisis data primer (2017)
Permasalahan   paling   dominan   dihadapi oleh   distributor   adalah   keterlambatan pengecer   dalam   menebus   pupuk   bersubsidi (Tabel   2).   Hal   ini   dapat   mengganggu cash flow distributor   sehingga   selanjutnya distributor   kesulitan   dalam   melakukan penebusan pupuk kepada produsen. Masalah selanjutnya   distributor   merasa   pengecer kurang   memahami   penyusunan   laporan administratif   sehingga   menyebabkan
keterlambatan   distributor   dalam   penyusunan laporan   pertanggungjawaban   penyaluran pupuk bersubsidi. Permasalahan lain adanya mutu   pupuk   bersubsidi   yang   kurang   baik sehingga   distributor   harus   melakukan penukaran pupuk kembali. Mutu yang kurang baik ini disebabkan beberapa hal yakni faktor pengiriman   pupuk   dari   produsen   sampai dengan   gudang   di   tiap   daerah   serta   faktor penyimpanan   yang   cukup   lama   dalam
Tabel 1. Profil Distributor Pupuk Subsidi Wilayah Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2017 No Nama Wilayah Kerja Pengecer 1 CV. Sekar Tani Kec. Bantul 4 Kec. Kretek 5 Kec. Bambanglipuro 2 Kec. Sanden 3 2 CV. Barata Agro Kec. Imogiri 3 Kec. Jetis 4 Kec. Kretek 5 Kec. Pundong 3 3 PT. Alam Raya Kec. Srandakan 2 Kec. Pandak 3 Kec. Pajangan 2 Kec. Sedayu 2 4 PT. Alam Raya Kec. Bambanglipuro 2 Kec. Sanden 3 Kec. Bantul 4 Kec. Banguntapan 2 Kec. Sewon 4 Kec. Pleret 2 5 PT Pertani Persero Cab. DIY Kec. Piyungan 4 Kecamatan Dlingo 2 Kec. Imogiri 3 Kec. Sewon 4 6 PUSKUD METARAM DIY Kec. Banguntapan 2 Kec. Jetis 4 Kec. Kasihan 1 Kec. Pleret 2 Kec. Pundong 3 7 K3PG Kec. Srandakan 2 Kec. Pandak 3 Kec. Pajangan 2 Kec. Sedayu 2 Kec. Kasihan 1 Kec. Dlingo 2 Kec. Piyungan 4
Sumber : Analisis Data Sekunder, 2017
gudang.   Penukaran   ini   dapat   merugikan distributor  karena  harus mengeluarkan  lebih banyak biaya tambahan menukarkan pupuk di gudang pengambilan. Permasalahan keempat adalah   mengenai   keterbatasan   transportasi pada   saat   akhir   tahun   dimana   permintaan pengiriman pupuk bersubsidi meningkat serta terjadi   kepadatan   lalu   lintas,   sedangkan armada pengangkutan yang tersedia terbatas. Permasalahan   terakhir   yang   ditemukan   di tingkat distributor yakni mengenai terjadinya kesalahan   laporan   hasil   verifikasi   dan validasi.
Pengecer   merupakan   pihak   yang menyalurkan   pupuk   bersubsidi   dari distributor ke kelompok tani. Pengecer dapat berupa   kios   maupun   KUD   dengan   satu penanggung   jawab.   Wilayah   kerja   pengecer diatur   oleh   pemerintah   sehingga   tidak diperbolehkan menjual pupuk subsidi di luar ketentuan.   Pengecer   dapat   membawahi beberapa   kelompok   tani   di   satu   desa   atau
lebih dari satu desa namun tidak akan keluar dari   satu   kecamatan.   Tabel   3   menjelaskan sebanyak   68,75%   pengecer   di   Kabupaten Bantul memiliki jangkauan penyaluran antar desa.   Hal   ini   berarti   satu   pengecer membawahi   beberapa   kelompok   tani   yang berada di desa berbeda namun masih dalam satu   kecamatan.   Sisanya   sebesar   31,25%
pengecer   memiliki   jangkauan   penyaluran dalam desa.
Permasalahan paling dominan ditemukan pada pengecer adalah kualitas pupuk kurang baik   yang   disebabkan   penyimpanan   dalam gudang   yang   cukup   lama   (Tabel   4). Keterlambatan pengecer dalam menebus stok pupuk kepada distributor menyebabkan stok menumpuk   dalam   gudang   distributor, sehingga   pupuk   yang   sudah   lama   berada dalam   gudang   akan   mengalami   penurunan kualitas.   Permasalahan   kedua   yakni permasalahan   administrasi.   Banyaknya administrasi   penebusan,   penyaluran   hingga laporan   pertanggungjawaban   yang   harus dibuat   oleh   pengecer   dirasa   memberatkan. Permasalahan   ketiga   yakni   mengenai   berat pupuk subsidi yang tidak sesuai standar. Hal ini   salah   satunya   diakibatkan   penyimpanan pupuk   dalam   gudang   yang   terlalu   lama. Faktor   penyimpanan   juga   mempengaruhi kemasan karung pupuk yang menjadi mudah
rusak.   Kerusakan   kemasan   karung   ini dirasakan oleh sekitar 6,25% pengecer.
Pelaku   distribusi   pupuk   selanjutnya adalah kelompok tani. Tugas kelompok tani dalam distribusi pupuk subsidi yaitu membeli pupuk   dari   pengecer   kemudian   menjual   ke petani sesuai dengan kebutuhan pupuk pada Rencana   Definitif   Kebutuhan   Kelompok
Tabel 3. Jangkauan Wilayah Penyaluran Pupuk Bersubdi dari Pengecer No Jangkauan Penyaluran Jumlah (kios) % 1 Dalam Desa 15 31,25 2 Antar Desa 33 68,75 Jumlah 48 100,00 Sumber: Analisis Data Primer, 2017 Tabel 2. Permasalahan di Tingkat Distributor No Hambatan Jumlah % 1 Keterlambatan pengecer menebus pupuk 4 36,36 2 Manajemen pengecer dalam hal administrasi 3 27,27 3 Mutu pupuk 2 18,18 4 Keterbatasan transportasi 1 9,09 5 Kesalahan laporan hasil verifikasi dan validasi 1 9,09 Jumlah 11 100,00 Sumber: Analisis Data Primer, 2017
(RDKK).  Kelompok  tani  juga  mendata  luas lahan   setiap   anggota   untuk   disusun   sebagai dasar RDKK. Petani yang tidak ada di RDKK tidak   dapat   membeli   pupuk   bersubsidi. Kelompok   tani   juga   harus   membeli   pupuk bersubsidi   sesuai   dengan   pengecer   yang sudah   ditunjuk   dan   ditetapkan   oleh pemerintah.
Permasalahan paling dominan kelompok tani   adalah   penyusunan   RDKK   (Tabel   5). Fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya pembaharuan RDKK sehingga menimbulkan beberapa   permasalahan.   Salah   satu permasalahan yakni ketidaktepatan luas lahan dengan   kebutuhan   pupuk   petani   sehingga implementasi di lapangan banyak petani yang masih merasa kekurangan pupuk ataupun ada di wilayah lain yang merasa pupuk melimpah ketersediannya.   Tidak   adanya   pembaharuan RDKK   disebabkan   kurangnya   pemahaman ketua   kelompok   tani   dalam   mekanisme penyusunan   RDKK   serta   kurangnya   peran aktif anggota kelompok.
Permasalahan   kedua   adalah   mengenai ketersedian stok pupuk di pengecer. Kurang
tersedianya   stok   pada   pengecer   saat   pupuk dibutuhkan   oleh   petani   disebabkan keterbatasan   modal   yang   dimiliki   pengecer. Ketidaktersediaan   stok   pada   pengecer   yang ditunjuk,   menyebabkan   petani   harus mengundur jadwal pemupukan atau memaksa petani   membeli   pupuk   pada   kios   lain. Permasalahan   selanjutnya   adalah   sistem pembayaran tunda bayar. Sistem pembayaran seperti ini dirasa banyak merugikan kelompok tani   karena   anggota   yang   membayar pelunasan penebusan pupuk tidak tepat waktu sehingga   menyebabkan   kas   kelompok   tani habis   dan   tidak   dapat   menebus   pupuk   ke pengecer pada masa tanam berikutnya.
Ukuran   efektivitas   dan   efisiensi   sistem distribusi   pupuk   diukur   dari   adanya kesesuaian   antara   alokasi   dan   realisasi   dan sesuai dengan 6 prinsip tepat. Adapun temuan di lapangan antara lain (Tabel 6) :

## 1. Tepat Jenis
Terdapat   5   jenis   pupuk   yang   disubsidi oleh pemerintah yaitu NPK, SP-36, Urea, ZA, dan  Petroganik.  Jenis pupuk bersubsidi yang
Tabel 4. Permasalahan di Tingkat Pengecer Pupuk Bersubsidi No Permasalahan Jumlah % 1 Kualitas pupuk kurang baik 16 33,33 2 Administrasi 12 25 3 Berat pupuk kurang sesuai 6 12,5 4 Keterlambatan penyaluran 6 12,5 5 Pengemasan karung 3 6,25 6 Lainnya 5 10,42 Jumlah 48 100,00 Sumber: Analisis Data Primer, 2017 Tabel 5. Permasalahan di Tingkat Kelompok Tani No Permasalahan Jumlah % 1 Penyusunan RDKK 8 38,10 2 Ketersediaan stok pupuk pengecer 3 14,29 3 Sistem   pembayaran   anggota   kelompok   kepada kelompok tani 3 14,29 4 Keterlambatan pengiriman pupuk oleh pengecer 2 9,52 5 Perbedaan waktu pemupukan 2 9,52 6 Lainnya 3 14,29 Jumlah 48 100,00 Sumber: Analisis Data Primer, 2017
digunakan   petani   mayoritas   telah   tergolong efektif   dengan   persentase  sebesar   90,48%. Sedangkan   9,52%   lainnya   tergolong   cukup efektif.  Hal   ini   dikarenakan   kelima   jenis pupuk subsidi dirasa telah mampu memenuhi kebutuhan   petani   dalam   mencukupi   unsur hara yang dibutuhkan tanaman.

## 2. Tepat Waktu
Asas   tepat   waktu   adalah   waktu seharusnya  petani  mendapatkan  jatah  pupuk bersubsidi   ketika   petani   membutuhkan. Sebesar   66,67%  responden   menyatakan tergolong   efektif   yang   berarti  pupuk bersubsidi  tersedia   ketika   dibutuhkan   oleh petani.  Namun   masih   terdapat   petani   yang menganggap   ketersediaan   pupuk   bersubsidi terkadang   tidak   selalu   tersedia   ketika dibutuhkan (33,33%). Walaupun persentasenya   lebih   kecil   daripada   petani yang   menganggap   distribusi   telah   efektif, namun   keadaan   ini   juga   perlu   menjadi perhatian   pemerintah.   Beberapa   faktor   yang menyebabkan   gangguan   dalam   ketersediaan pupuk   bersubsidi   yaitu   penyaluran   pupuk bersubsidi   yang   harus   mengantri   karena tingginya   tingkat   permintaan   pupuk   saat musim   tanam   dan/atau   kelompok   tani terlambat menebus pupuk di pengecer resmi sehingga   petani   sebagai   anggota   tidak memperoleh pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK yang diajukan.

## 3. Tepat Tempat
Pengertian   tepat   tempat   adalah   suatu kondisi   dimana   petani   membeli   pupuk
bersubsidi   di   lini   IV   atau   kelompok   tani sesuai   ketentuan.   Berdasarkan   wawancara, persentase efektif untuk kategori tepat tempat hanya sebesar 61,90% karena masih terdapat petani yang membeli pupuk bersubsidi tidak pada   pengecer   resmi   yang   telah   ditentukan. Hal   tersebut   disebabkan   beberapa   faktor antara lain jaraknya yang jauh, terlambatnya ketersediaan   pupuk   bersubsidi   di   pengecer resmi, kurangnya jatah pupuk urea bersubsidi di pengecer resmi/kelompok tani.

## 4. Tepat Jumlah
Pengertian   tepat   jumlah   adalah   jumlah pemupukan   yang   dilakukan   sesuai   dengan dosis atau jumlah berdasarkan analisa status hara   tanah   dan   kebutuhan   tanaman   yang direkomendasi   oleh   pemerintah.   Pemberian jumlah   pupuk   yang   tepat   akan   membuat pertumbuhan   periodik   tanaman   secara optimal   yang   dapat   dilihat   dari   tinggi tanaman, diameter  batang,  jumlah daun dan jumlah cabang (Suyantohadi, dkk 2009).
Berdasarkan wawancara, dapat diketahui bahwa hanya sebesar 28,57% yang tergolong efektif. Sisanya sebesar 47,62% dan 23,81% masing-masing   tergolong   cukup   efektif   dan tidak   efektif.   Hal   ini   berarti   masih   terdapat petani   yang   belum   menggunakan rekomendasi   aplikasi   pupuk   bersubsidi dengan   baik   sehingga   jumlah   yang dialokasikan   pada   RDKK   kurang   efektif. Beberapa   faktor   yang   menyebabkan ketidakefektifan   tersebut   karena   alokasi pupuk   yang   diperoleh   petani   hanya   untuk komoditas   pangan   dan   palawija.   Sedangkan
Tabel  6.  Persentase Ketepatan  Jenis  Pupuk  Bersubsidi  yang Diterima  Petani  di  Kabupaten Bantul Tahun 2017
Macam Ketepatan Keefektifan (%) Efektif Cukup Efektif Tidak Efektif Jenis 90.48 9.52 0.00 Waktu 66.67 33.33 0.00 Tempat 61.90 38.10 0.00 Jumlah 28.57 47.62 23.81 Harga 52.38 0.00 47.62 Mutu 71.43 14.29 14.29 Jumlah 61,90 23,81 14,29 Sumber: Analisis Data Primer, 2017
beberapa   komoditas   yang   dibudidayakan petani,   seperti   semangka   dan   melon,   tidak memperoleh   pupuk   bersubsidi.   Dengan begitu,   petani   kemudian   menggunakan alokasi   pupuk   yang   seharusnya   untuk komoditas   pangan   dan   palawija   kemudian digunakan   untuk   tanaman   lain   sehingga penggunaan   pupuk   untuk   tanaman   pangan dan palawija cenderung kurang.
Pola   seperti   ini   sebenarnya   dapat menyebabkan   kelangkaan   pupuk   di Kabupaten   Bantul.  Hal   ini   didukung   oleh Darwis   dan   Saptana   (2010)   dalam penelitiannya   bahwa   meskipun   kebijakan pupuk   sudah   banyak   dilaksanakan   terutama dalam   aspek   pengadaan,   penyaluran,   dan pengaturan   harga,  tetapi   kelangkaan   pupuk masih   sering   terjadi   yang   salah   satunya penyebabnya   yaitu   pemakaian   pupuk   di tingkat petani yang melebihi dosis anjuran.

## 5. Tepat Harga
Berdasarkan   wawancara   dengan   petani, terdapat 47,62% petani yang membeli pupuk bersubsidi   tidak   pada   HET   yang   telah ditentukan.   HET   pupuk   bersubsidi   untuk kelima jenis pupuk yang berlaku saat ini yaitu Rp   1.800/kg   untuk   jenis   pupuk   Urea,   Rp 2.000/kg untuk jenis pupuk SP-36, Rp 1.400/ kg untuk jenis pupuk ZA, Rp 2.300/kg untuk jenis  pupuk  Phonska,   dan  Rp  500/kg  untuk jenis   pupuk   Petroganik.   Persentase keefektifan   atau   ketepatan   harga   yang diterima   petani   sebesar   52,38%,   sedangkan sisanya tergolong tidak efektif atau tidak tepat harga.   Pada   kenyataannya   petani   yang membeli pupuk bersubsidi melalui kelompok tani memperoleh harga di atas HET. Hal ini dikarenakan   kelompok   tani   menginginkan keuntungan   untuk   kas   maupun   membiayai distribusi pupuk. Walaupun begitu, biasanya perbedaan   harga   tersebut   telah   didiskusikan terlebih   dahulu   saat   pertemuan   rutin kelompok tani.
Rendahnya   efektivitas   harga   ini   sesuai dengan penelitian Mustafa, dkk (2016) yakni biaya   angkut   yang   dilakukan   belum   efisien dimana  PT. Pupuk Sriwijaya perlu meninjau kembali lokasi distribusi dan jumlah alokasi
yang   telah   ditetapkan   dengan   sistem penyaluran   yang   dapat   menghemat   biaya angkut pupuk urea bersubsidi ke kecamatan- kecamatan   di   Kabupaten   Aceh   Besar. Gambaran   ini   sesuai   dengan   di   Kabupaten Bantul   dimana   lokasi   pengecer   yang terkadang   jauh   dari   petani   sehingga meningkatkan harga jual pupuk.

## 6. Tepat Mutu
Azas tepat mutu merujuk pada keaslian pupuk bersubsidi yang memiliki standarisasi kualitas   pupuk.   Selain   itu,   beberapa   jenis pupuk bersubsidi terkadang memiliki kualitas yang   kurang   baik   saat   didistribusikan, sehingga   petani   merasa   terganggu   dengan kualitas   pupuk   bersubsidi   yang   diterima. Besaran   ketidakefektifan   mutu   pupuk bersubsidi di Kabupaten Bantul yaitu masing- masing sebesar 14,29% untuk kategori cukup efektif dan tidak efektif sedangkan persentase efektif sebesar 71,43%. Temuan ini juga dapat menggambarkan   tingkat   pengetahuan   petani mengenai baik atau buruknya kualitas pupuk bersubsidi   yang   diterima   dengan   cara membandingkan kondisi fisik pada tiap pupuk bersubsidi.
Berdasarkan   hasil   identifikasi   saluran pemasaran   pupuk   bersubsidi   di   Kabupaten Bantul   terbentuk   empat   jenis   saluran pemasaran sebagai berikut :
1.   Produsen à Distributor à Pengecer à Petani (Anggota Kelompok Tani)
2.   Produsen à Distributor à Pengecer à Kelompok   Tani à Petani   (Anggota Kelompok Tani)
3.   Produsen à Distributor à Pengecer à Warung à Petani   (Anggota   Kelompok Tani)
4.   Produsen à Distributor à Pengecer à Warung à Petani   (Anggota   Kelompok Tani) à Masyarakat (Petani Non Anggota Kelompok Tani).
Menurut peraturan yang telah disebutkan dalam   Peraturan   Menteri   Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-Dag/Per/4/2013 bahwa pengecer resmi
selaku   lini   IV   harus   menyalurkan   pupuk bersubsidi   kepada   kelompok   tani   sesuai dengan   HET.   Apabila   mengacu   pada peraturan   tersebut   seharusnya   saluran   II menjadi   saluran   yang   paling   dominan   pada distribusi   pupuk   bersubsidi   di   Kabupaten Bantul.   Akan   tetapi,   fakta   di   lapangan memperlihatkan   bahwa   sebagian   besar distribusi   pupuk   bersubsidi   di   Kabupaten Bantul   menggunakan   pola   saluran   I dibandingkan   saluran   II.   Fenomena   ini dikarenakan   beberapa   alasan,   antara   lain dekatnya   jarak   antara   kios   pengecer   resmi dengan rumah petani atau lahan sawah petani, keputusan   kelompok   tani   untuk memperbolehkan anggota membeli langsung
ke   pengecer   resmi,   tidak   tersedianya   pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi dan waktu pemupukan   petani   yang   tidak   serempak sehingga   kebutuhan   anggota   kelompok   tani tidak bersamaan.
Pada   saluran   II,   kelompok   tani mengambil fee sebagai   kas   kelompok sehingga   harga   pupuk   subsidi   lebih   mahal daripada   saluran   pertama.   Kelompok   tani biasanya   menebus   pupuk   terlebih   dahulu untuk   kepentingan   anggota   dan   sewajarnya apabila   kelompok   tersebut   kemudian mengambil fee untuk   meningkatkan kemampuan finansial kelompok.
Pada saluran III dan saluran IV dimana terdapat   warung   (kios   tidak   resmi)   yang
Tabel 7. Rerata Marjin Pemasaran Pupuk Urea Bersubsidi pada Setiap Lembaga Distribusi di Kabupaten Bantul Tahun 2017
Lembaga Distribusi Saluran Distribusi (Rp/Kg) I II III IV Distributor Harga Tebus 1.637,27 1.637,27 1.637,27 1.637,27 Harga Jual 1.731,82 1.731,82 1.731,82 1.731,82 Marjin Distributor 94,55 94,55 94,55 94,55 Pengecer Resmi Harga Tebus 1.731,82 1.731,82 1.731,82 1.731,82 Harga Jual 1.900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Marjin Pengecer Resmi 168,18 68,18 68,18 68,18 Warung Harga Tebus - - 1.800,00 1.800,00 Harga Jual - - 2.000,00 2.000,00 Marjin Warung 200,00 200,00 Kelompok Tani Harga Tebus - 1.800,00 - - Harga Jual - 2.000,00 - - Marjin Kelompok Tani 200,00 Petani Harga Tebus 1.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Harga Jual - - - 2.500,00 Marjin Petani 500,00 Petani   Non   Anggota Kelompok Tani Harga Tebus - - - 2.500,00 Total Marjin 262,37 362,73 362,73 862,73
Sumber: Analisis Data Primer 2017
mendistribusikan   pupuk   bersubsidi   kepada petani.   Hal   ini   dikarenakan   lokasi   warung (kios   tidak   resmi)   yang   lebih   dekat   dengan rumah   atau   lahan   petani   sehingga   petani merasa tercukupi dengan membeli kebutuhan pupuk   bersubsidi   di   warung   tersebut.   Pada saluran   IV,   masyarakat   atau   petani   non anggota kelompok tani dapat membeli pupuk bersubsidi   melalui   petani   dan   hal   ini   tidak sesuai   dengan   ketentuan   distribusi   pupuk sehingga   perlu   ada   tindakan   hukum   dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Hasil ini juga sesuai penelitian Safitri, dkk (2013) mengenai distribusi pupuk subsidi kepada petani tebu di Kabupaten   Malang   dimana   pengawasan penyaluran   pupuk   subsidi   masih   terbilang kurang   karena   ada   pengecer   yang menyediakan   pupuk   untuk   wilayah   yang bukan   tanggung   jawabnya   serta   belum   ada sanksi   yang   nyata   yang   dilakukan   oleh   tim pengawas untuk mengatasi hal ini.
Analisis   marjin   pemasaran   merupakan salah satu alat analisis untuk melihat tingkat efisiensi   distribusi   pupuk   bersubsidi. Berdasarkan   hasil   analisis   dapat   diketahui bahwa   distributor   membeli   pupuk   urea bersubsidi dari produsen sebesar Rp 1.637,27/ kg   yang   selanjutnya   disebut   sebagai   harga tebus di tingkat distributor (Tabel 7). Harga jual   di   tingkat   distributor   merupakan   harga jual   distributor   kepada   pengecer   resmi   atau harga   beli   pengecer   resmi   dari   distributor yaitu sebesar Rp 1.731,818/kg. Harga tebus di tingkat   distributor   dan   harga   jual   di   tingkat distributor   sudah   ditentukan   oleh   PT.   Pusri selaku produsen pupuk urea bersubsidi untuk wilayah   Kabupaten   Bantul.   Oleh   sebab   itu, harga   tebus   dan   harga   jual   di   tingkat distributor   pada   saluran   I   sampai   dengan saluran  IV terdapat  persamaan.  Harga  tebus pupuk   urea   bersubsidi   di   tingkat   pengecer resmi   sama   dengan   harga   jual   di   tingkat distributor, sehingga harga tebus pupuk urea bersubsidi oleh pengecer pada saluran I - IV terdapat persamaan. Harga tebus pupuk urea bersubsidi   di   petani   pada   saluran   I   lebih rendah dibandingkan ketiga saluran lainnya. Perbedaan harga pupuk urea bersubsidi yang diterima petani terjadi karena petani langsung
membeli   dari   pengecer   resmi   atau   tidak melewati   kelompok   tani   sebagaimana mestinya. Saluran II, III, dan IV melibatkan lebih banyak lembaga distribusi dibandingkan saluran I sehingga harga tebus yang diterima oleh petani lebih tinggi.
Marjin   pemasaran   saluran   I   lebih   kecil dibandingkan   ketiga   saluran   lainnya   karena saluran I memiliki jumlah lembaga distribusi yang   lebih   sedikit   daripada   ketiga   saluran lain. Fungsi, biaya dan keuntungan pemasaran saluran I lebih kecil dari saluran lain karena pelaku   distribusi   yang   lebih   sedikit.   Pada saluran   II,   petani   membeli   pupuk   urea bersubsidi   dari   kelompok   tani   dengan keuntungan   penjualan   pupuk   tersebut digunakan   untuk   kesejahteraan   anggota kelompok.
Semakin   besar   marjin   pemasaran   maka tingkat efisiensi akan semakin rendah. Hal ini memperlihatkan bahwa saluran IV merupakan saluran   dengan   efisiensi   pemasaran   paling rendah   karena   memiliki   marjin   pemasaran terbesar,   sedangkan   saluran   I   merupakan saluran   dengan   efisiensi   pemasaran   paling tinggi.   Urutan   saluran   pemasaran   menurut efisiensi   pemasaran   paling   tinggi   secara berturut-turut yaitu saluran I, II dan III serta IV.

## Rekomendasi Perbaikan Distribusi Pupuk di Kabupaten Bantul
Berdasarkan   masalah   yang   telah diidentifikasi,   maka   diperlukan   beberapa langkah perbaikan dalam distribusi pupuk di Kabupaten Bantul yakni

## 1) Perbaikan database ketersediaan dan kebutuhan pupuk (RDKK)
Data  ketersediaan  dan kebutuhan  pupuk bersubsidi  belum   diarsipkan   dengan   baik sedangkan   penyusunan  RDKK   tani  tidak sesuai   dengan   kondisi  riil.   Untuk   itu, diperlukan penyusunan database ketersediaan dan   kebutuhan   pupuk   dengan   baik   dan terintegrasi yang membantu untuk melakukan kajian lebih lanjut serta mengambil kebijakan dengan tepat.

## 2) Sosialisasi alur resmi distribusi pupuk bersubsidi bagi pengecer dan petani
Sosialisasi   bagi   pengecer   dan   petani perlu   dilakukan   karena   banyak   terjadi penyelewengan distribusi pupuk. Pemerintah Kabupaten   Bantul   perlu   mensosialisasikan aturan distribusi yang tepat kepada pengecer dan   petani   sehingga   alur   distribusi   sesuai dengan aturan yang ada.

## 3) Penataan manajemen usaha kelompok tani
Salah   satu   penyebab   penyimpangan perilaku petani dalam membeli pupuk adalah masih lemahnya peran kelompok tani dalam mengelola distribusi pupuk. Untuk mencapai manajemen kelompok tani yang ideal, maka Pemerintah   Kabupaten   Bantul   perlu   terus melakukan   penyuluhan   dan   pendampingan baik   dalam   manajemen   administrasi kelompok   maupun   manajemen   usaha kelompok.
4) Penataan lokasi ataupun skala usaha pengecer agar petani membeli pupuk tepat lokasi
Penataan   utama   terkait   lokasi   pelaku distribusi   pupuk   terutama   pengcer   dalam rangka   meningkatkan   kinerja   pengecer. Pengaturan   lokasi   pengecer   seharusnya dengan   mempertimbangkan   jarak   tempuh distribusi yang dekat, biaya transportasi, dan panjang   saluran   dengan   penataan   ulang lembaga   tata   niaga   distribusi   pupuk bersubsidi.

## 5) Penetapan batas bawah dan atas biaya transportasi distribusi pupuk
Pengaturan   biaya   transportasi   melalui tarif   batas  biaya  untuk   mengakomodir kepentingan   masing-masing   pemangku kepentingan (distributor, pengecer, kelompok tani).   Batas   bawah   biaya   transportasi berfungsi   agar   pengecer   tidak   mengalami kerugian   sedangkan   batas   atas   biaya transportasi   agar   petani   memperoleh   harga pupuk yang layak.

## 6) Peningkatan peran badan pengawas
Pemerintah   Kabupaten   Bantul   melalui Komisi   Pengawasan   Pupuk   dan   Pestisida (KP3)  perlu  untuk   mengontrol   pelaksanaan distribusi   pada   masing-masing   lembaga
distribusi   agar   penyaluran   pupuk   bersubsidi dapat efektif dan efisien.  Pengawasan secara langsung dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh anggota KP3 berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

## SIMPULAN
Ketersediaan   dan   kebutuhan   pupuk   di Kabupaten   Bantul   bersifat   fluktuatif   dengan kecenderungan   ada   beberapa   bulan   yang mengalami kelangkaan stok pupuk. Distribusi pupuk   di   Kabupaten   Bantul   secara keseluruhan cukup efektif dan efisien namun terkadang   masih   terjadi   belum   tepat   jumlah dan   tepat   harga   serta   alurnya   tidak   sesuai dengan   ketentuan   resmi   yang   ditetapkan pemerintah. Masalah dalam distribusi pupuk di   Kabupaten   Bantul   antara   lain   database ketersediaan   dan   kebutuhan   pupuk   tidak lengkap,   pengecer   menjual   pupuk   kepada selain   kelompok   tani   sedangkan   petani membeli pupuk tidak melalui kelompok tani, petani keberatan dengan fee kepada kelompok tani sehingga petani membeli pupuk langsung kepada   pengecer   ataupun   membeli   pupuk kepada kelompok tani namun di atas Harga Eceran Tertinggi, lokasi pengecer yang terlalu jauh dari lokasi petani, harga pupuk di atas HET   karena   adanya   tambahan   biaya transportasi   dan   masih   banyak penyelewengan distribusi pupuk.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan   terima   kasih  tujukan   kepada Dinas   Perdagangan   Kabupaten   Bantul   yang merupakan pemberi dana penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti, S. 2015. Polisi turun tangan atasi kecurangan   penjualan   pupuk   subsidi . http://jogja.tribunnews.com/2015/03/01/p olisi-turun-tangan-atasi-kecurangan- penjualan-pupuk-subsidi .Diakses tanggal 5 Januari 2018.
Arisandi., N. W. W., I. M. Sudarma, dan I. K. Rantau.   2016.   Efektivitas   distribusi pupuk organik dan dampaknya terhadap pendapatan   usahatani   padi   sawah   di
Subak   Sungsang,   Desa   Tibubiu, Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata 5(1): 1-10.
Darwis  V,   dan   Saptana.   2010.   Rekonstruksi kelembagaan   dan   uji   teknologi pemupukan   :   kebijakan   strategis mengatasi   kelangkaan   pupuk. Analisis Kebijakan Pertanian 8(2): 167-186.
Fitriana,  W.  2008. Analisis sistem  distribusi pupuk   bersubsidi   di   Sumatera   Barat (studi kasus : PT Pupuk Sriwijaya cabang Sumbar). Jurnal   Agribisnis   Kerakyatan 1(2): 58-65.
Hendrawan, D., D. Arief., S. Bunsor, dan S. Hermanto.   2011.   Analisis   kebijakan subsidi   pupuk   :   penentuan   pola   subsidi dan sisten distribusi pupuk di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Agribisnis 8(2): 85-96.
Hermawan,   I.   2014.   Analisis   dampak kebijakan   subsidi   pupuk   urea   dan   tsp terhadap   produksi   padi   dan   capaian swasembada pangan di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 5(1): 63 –
78.
Jumiati, E., D. H Darwanto., S. Hartono, dan Masyhuri.   2013.   Analisis   saluran pemasaran dan marjin pemasaran kelapa dalam di daerah perbatasan Kalimantan Timur. Jurnal Agrifor 12(1): 1-10.
Kasiyati,   S.   2010.  Analisis   dampak   subsidi harga   pupuk   terhadap   output   sector produksi dan tingkat pendapatan rumah tangga   di   Jawa   Tengah   (pendekatan analisis i-o dan snse Jawa Tengah tahun
2004). Jurnal   Organisasi   dan   Manajemen
6(1): 28-45.
Kuadarati,   D.   K   dan   A.   Kusmiati.   2010. Faktor-faktor   yang   berperan   dalam kelangkaan pupuk bersubsidi. Journal of Social and Agricultural Economics 4(1): 63-80. Mustafa,   S.   I.,   Amri   dan   Sulaiman.   2016.
Analisa   biaya   penyaluran   pupuk   urea bersubsidi   dengan   memakai   metode stepping stone di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Manajemen 5(1): 68-75. Nuraini, L. 2007. Instrumen kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik 4(1): 62-68.
Pramita, K.D., P. Utami dan Dumasari. 2016. Analisis   tata   niaga   pupuk   bersubsidi   di Kabupaten Purbalingga. Agritech 18(1):
25-29.
Rachman,   B.   2012.   Tinjauan   kritis   dan perspektif sistem subsidi pupuk. Jurnal Penelitian   dan   Pengembangan Pertanian 31(3): 119-127.
Safitri,   M.   A.,   S.   Bambang   dan   R.   Heru. 2013.   Distribusi   pupuk   subsidi   kepada petani tebu dalam perspektif manajemen publik (studi pada koperasi unit desa di Sumberpucung   Kabupaten   Malang). Jurnal   Administrasi   Publik   (JAP) 1(1):
102-109.
Santoso, A. B. 2015. Pengaruh luas lahan dan pupuk bersubsidi terhadap produksi padi Nasional. Jurnal   Ilmu   Pertanian Indonesia 20(3): 208 - 212.
Suyantohadi,  A.,   H.   Mochamad,   dan   H.   P.
Mauridhi. 2009. Identifikasi pertumbuhan   tanaman   kedelai   dengan pengaruh   pemberian   komposisi   pupuk menggunakan   metoda   artifiacial   neural network. Agritech 29(4): 219-227.