## KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI  KITAB  UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA (KUHPerdata)
Ahmad Royani, SH, MH

## Abstrak
Perkawinan,  merupakan  pertalian  yang  sah  antara  seorang  lelaki  dan  seorang  perempuan untuk  waktu  yang  lama.  Undang-undang  memandang  perkawinan  hanya  dari  hubungan keperdataan,  demikian  Pasal  26  Burgerlijk  Wetboek.  Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa penting  dalam  kehidupan  manusia,  karena  perkawinan  tidak  saja  menyangkut  pribadi  kedua calon  suami  istri,  tetapi  juga  menyangkut  urusan  keluarga  dan  masyarakat.  Pada  umumnya perkawinan  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  suci  dan  karenanya  setiap  agama  selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan  dengan kedah-kaedah agama.       Pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan  RI,  dipandang  sebagai kemajuan  positif  sebab  mengakomodasikan  tuntutan  jaman,  terkait  dengan  mobilitas  dan aktivitas  “antar  manusia  antar  negara”.  Undang-undang  tersebut  merupakan  solusi  yang dianggap  terbaik  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  rentan  dan  sensitif  yaitu kewarganegaraan  seseorang  terkait  dengan  status  kedudukan  hukum  anak  hasil  perkawinan campuran  antara  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dengan  Warga  Negara  Asing  (WNA).  Di dalam Undang-Undang tersebut, menerapkan azas-azas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius  Sanguinis,  Ius  Soli  dan  Campuran.  Artinya,  Si  anak  dapat  memilih  kewarganegaraan sendiri  sesuai  dengan  apa  yang  terbaik  bagi  dirinya.  Anak  hasil  perkawinan  campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegalisasikan kewarganegaraan sesudah 18  tahun.  Aparat  yang  menangani  status  kewarganegaraan  anak  hasil  perkawinan  campuran agar  melaksanakan  ketentuan  Undang-Undang  kewarganegaraan  secara  adil  dan  tidak diskriminatif.

## Kata Kunci :  Perkawinan
1. PENDAHULUAN
Perkawinan  di  Indonesia  diatur dalam            Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian  Perkawinan  menurut  Pasal  1 ialah : ”Ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Perkawinan,  merupakan  pertalian  yang sah  antara  seorang  lelaki  dan  seorang perempuan  untuk  waktu  yang  lama. Undang-undang  memandang  perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian  Pasal  26  Burgerlijk  Wetboek  . 68
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa
68 Subekti, Pokok-Pokok Hukum
Perdata,  (cetakan  ke-31),    Jakarta  :  Intermasa,
2003, h. 23.
penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua  calon  suami  istri,  tetapi  juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.  Pada  umumnya  perkawinan dianggap  sebagai  sesuatu  yang  suci  dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan  dengan  kedah-kaedah  agama.
Manusia  dalam  menempuh  pergaulan hidup  dalam  masyarakat,  ternyata  tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan  antara  manusia  dengan yang  lainnya.  Hal  itu  dikarenakan,  sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk  sosial,  yang  suka  berkelompok atau  berteman  dengan  manusia  lainnya. Hidup  bersama  merupakan  salah  satu sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup manusia,  baik  kebutuhan  yang  bersifat jasmani  maupun  yang  bersifat  rohani. Demikian  pula  bagi  seorang  laki-laki ataupun  seorang  perempuan  yang  telah mencapai usia tertentu, maka ia tidak akan
lepas  dari  permasalahan  tersebut.  Ia  ingin memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dengan melaluinya  bersama  dengan  orang  lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa,  tempat  berbagi  suka  dan  duka. Hidup  bersama  antara  seorang  laki-laki dan  perempuan  sebagai  pasangan  suami istri  dan  telah  memenuhi  ketentuan hukumnya,  ini  yang  lazimnya  disebut sebagai  sebuah  perkawinan.  Perkawinan (pernikahan)  pada  hakekatnya,  adalah merupakan  ikatan  lahir  dan  batin  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.  Perkawinan  campuran  telah, merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas  masyarakat.  Globalisasi  informasi, ekonomi,  pendidikan,  dan  transportasi telah  menggugurkan  stigma  bahwa  kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. 69
2. Penulis  juga  menganalisis  sejumlah potensi  masalah  yang  bisa  timbul  dari pengaturan  harta  warisan  terhadap  anak non  muslim.  Seiring  berkembangnya zaman  dan  sistem  hukum,  Undang- Undang  kewarisan  terhadap  anak  non muslim  yang  baru  ini  penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum  perdata  internasional,  terutama untuk  mengantisipasi  potensi  masalah.
Sehingga  dalam  penulisan  judul  ini  saya memilih  “  KEDUDUKAN  ANAK  NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata)’’.

## A. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis mengetengahkan dua permasalahan yaitu : 1. Bagaimana    pengaturan  anak  non muslim  terhadap  harta  warisan pewaris islam ditinjau dari KUHPerdata  ?
69
http://norickyujustice.blogspot.com/2011/04/status- hukum-anak-dari-hasil-perkawinan.html
2. Bagaimana  Kedudukan  Anak  Non Muslim Dari Pewaris Islam Menurut KUHPerdata ?

## B. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini ada dua tujuan yang ingin diketahui antara :
1. Untuk  mengetahui  pengaturan  anak non  muslim  terhadap  harta  warisan pewaris islam ditinjau dari KUHPerdata. 2. Untuk  mengetahui  Akibat  Hukum Bagi  Penerima  Waris  Anak  Non Muslim  Dari  Pewaris  Islam  Menurut KUHPerdata .

## C. Manfaat Penelitian
Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena  nilai  suatu  penelitian  ditentukan oleh  besarnya  manfaat  yang  dapat diambil  dari  penelitian  tersebut.  Adapun manfaat  yang  diharapkan  penulis  dari penelitian ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil    penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu  hukum  khususnya  mengenai pengaturan anak non  muslim terhadap harta pewaris.
b. Hasil  penelitian  ini  dapat  di  pakai sebagai  acuan  bagi  penelitian penelitian selanjutnya yang sejenis.
c. Diharapkan dengan adanya penelitian  ini  dapat  ditemukan metode yang efektif guna mencegah bahkan mengatasi maraknya  Perkawinan  non  muslim (beda  agama)  yang  tidak  sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kemudian hari. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan  daya  pikir  dan analisis  penulis  tentang  masalah- masalah  hukum,  sekaligus  untuk mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan  ilmu  yang  diperoleh selama  kuliah  di  Fakultas  Hukum Universitas Islam Lamongan.
b. Diharapkan  dapat  membantu  dan member  masukan  serta  tambahan pengetahuan  bagi  pihak  yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya tentang pengaturan anak non  muslim terhadap harta pewaris. c. Dapat  memberikan  sumbangan pemikiran  bagi  penegak  hukum agar dipakai sebagai bahan pertimbangan dan dasar pengambilan  keputusan  ataupun kebijakannya  dalam  menangani pengaturan anak non  muslim
terhadap harta pewaris.. d. Hasil  penelitian  ini  diharapkan mampu  menjawab  permaslahan  yang timbul diranah hukum tentang pengaturan  anak  non  muslim  terhadap harta pewaris.

## D. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe Penelitian hukum yang di lakukan adalah penelitian Yuridis normatife  (hukum  normatif).  Metode Penelitian Hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. 70 Bahan-bahan    tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian  dicari  suatu  kesimpulan dalam  hubungannya  dengan  masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHSAN
Secara  umum  dikatakan  anak adalah  seorang  yang  dilahirkan  dari perkawinan  antara  seorang  perempuan dengan  seorang  laki-laki  dengan  tidak menyangkut  bahwa  seseorang  yang dilahirkan  oleh  wanita  meskipun  tidak pernah  melakukan  pernikahan  tetap dikatakan  anak.  Anak  juga  merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan  bangsa  dan  sumber  daya manusia bagi pembangunan Nasional.Anak adalah asset 70 Jhonny  ibrahim,  Teori  &  Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia
Publishing, Malang 2006.h .57.
bangsa.Masa  depan  bangsa  dan  Negara dimasa  yang  akan  datang  berada ditangan  anak  sekarang.Semakin  baik keperibadian  anak  sekarang  maka semakin  baik  pula  kehidupan  masa depan  bangsa.Begitu  pula  sebaliknya, Apabila  keperibadian  anak  tersebut buruk maka akan hancur pula kehidupan  bangsa  yang  akan  datang. Pada  umumnya  orang  berpendapat bahwa  masa  kanak-kanak  merupakan masa  yang  panjang  dalam  rentang kehidupan. 71
Bagi  kehidupan  anak,  masa kanak-kanak  seringkali  dianggap  tidak ada  akhirnya,  sehingga  mereka  tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu  pengakuan  dari  masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-ank tapi orang dewasa. Menurut Hurlock (1980),  manusia  berkembang  melalui beberapa  tahapan  yang  berlangsung secara  berurutan,  terus  menerus  dan dalam  tempo  perkembangan  y6ang tertentu,  terus  menerus  dan  dalam tempo  perkembangan  yang  tertentu dan  bias  berlaku  umum.  Untuk  lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut  dapat  dilihat  pada  uraian tersebut:  –  Masa  pra-lahir  :  Dimulahi sejak  terjadinya  konsepsi  lahir  –  Masa jabang  bayi  :  satu  hari-dua  minggu.  – Masa  Bayi  :  dua  minggu-satu  tahun.  – Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6  bulan,  Anak-anak  lahir  :  6 tahun-12/13  tahun.  –  Masa  remaja  : 12/13 tahun-21 tahun – Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun. – Masa tengah baya :  40  tahun-60  tahun.  –  Masa  tua  :  60 tahun-meninggal . 72
Dalam pemaknaan yang umum mendapat  perhatian  tidak  saja  dalam bidang  ilmu  pengetahuan  (the  body  of knowledge)  tetapi  dapat  di  telah  dari sisi pandang sentralistis kehidupan.Misalnya  agama,  hukum dan  sosiologi  menjadikan  pengertian anak  semakin  rasional  dan  aktual dalam lingkungan social. Untuk meletakan  anak  kedalam  pengertian subjek  hukum  maka  diperlukan  unsur-
71
https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/
72 Ibid
unsur  internal  maupun  eksternal  di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut.Unsure-unsur  tersebut  adalah sebagai  berikut:  – Unsur  internal pada  diri  anak .  Subjek  Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud  diletakkan  pada  anak  dalam golongan  orang  yang  belum  dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian,  orang  yang  tidak  mampu melakukan perbuatan huku. Persamaan hak  dan  kewajiban  anak  :  anak  juga mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang sama  dengan  dengan  orang  dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakyukan perbuatan hukum. Hukum akan  meletakan  anak  dalam  posisi seabagai  perantara  hukum  untuk  dapat disejajarkan  dengan  kedudukan  orang dewasa  atau  untuk  disebut  sebagai subjek  hukum Unsur  eksternal  pada diri  anak .  –  Ketentuan  hukum  atau persamaan  kedudukan  dalam  hukum (equality  before  the  low)  dapat memberikan  legalitas  formal  terhadap anak  sebagai  seorang  yang  tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan  hukum  itu  sendiri, atau  meletakan  ketentuan  hukum  yang memuat  perincian  tentang  klasifikasi kemampuan  dan  kewenangan  berbuat peristiwa  hukum  dari  anak  yang bersangkutan. – Hak-hak privilegeyang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul  dari  UUD  dan  peraturan perundang-undangan  .  Untuk  dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri  sehingga  mendekati  makna yang benar, diperlukan suatu
pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai  aspek  kehidupan,  yaitu  aspek agam, ekonomi, sosiologis dan hukum.
73
Pengertian  Anak  Menurut Hukum  Perdata. Pengertian  anak menurut  hukum  perdata  dibangun  dari beberapa  aspek  keperdataan  yang  ada
73 Ibid
pada  anak  sebagai  seseorang  subjek hukum  yang  tidak  mampu.  Aspek- aspek  tersebut  adalah:  –  Status  belum dewasa  (batas  usia)  sebagai  subjek hukum.  –  Hak-hak  anak  di  dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata me3mberikan  pengertian  anak  adalah orang yang belum dewasa dan seseorang  yang  belum  mencapai  usia batas  legitimasi  hukum  sebagai  subjek hukum  atau  layaknya  subjek  hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan  perdata.  Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan  perlindungan  terhadap hak-hak  keperdataan  anak,  misalnya dalam masalah dala masalah pembagian  harta  warisan,  sehingga anak  yang  berada  dalam  kandungan seseorang  dianggap  telah  dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata. 74
Pengertian  Anak  Menurut
Hukum  Pidana .  Pengertian  anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terahadap  hak-hak  anak  yang  harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki  subtansi  yang  lemah  dan  di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya  seseorang  sebjek  hukum yang  normal.  Pengertian  anak  dalam aspek  hukum  pidana  menimbulkan aspek  hukum  positif  terhadap  proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian  dan  tanggung  jawab  yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut  berhak  atas  kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Pada  hakekatnya,  kedudukan
status  pengertian  anak  dalam  hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian  sebagai  berikut:  –  Ketidak mampuan  untuk  pertanggung  jawaban
74 Ibid
tindak pidana. – Pengembalian hak-hak anak  dengan  jalan  mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul  dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan  anak.  –  Rehabilitasi, yaitu  anak  berhak  untuk  mendapat proses  perbaikan  mental  spiritual akibat  dari  tindakan  hukum  pidana yang dilakukan anak itu sendiri. – Hak- hak  untuk  menerima  pelayanan  dan asuhan. – Hak anak-anak dalam proses hukum  acara  pidana.  Jika  ditilik  pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa  apabila  belum  berumur  16 tahun.Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya,  walinya  atau  pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu
hukuman,  atau  memerintahkan  supaya diserahkan  kepada  pemerintah  dengan tidak  dikenakan  sesuatu  hukuman.
Dengan  demikian  di  dalam  ketentuan hukum  pidana  telah  memberikan perlindungan terahadap anak-anak yang  kehilangan  kemerdekaan,  karena anak  dipandang  sebagai  subjek  hukum yang  berada  pada  usia  yang  belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan  hak-hak  yang  khusus yang  diberikan  oleh  negara  atau pemerintah.  Jadi  dari  berbagi  defenisi tentang  anak  di  atas  sebenarnya dapatlah  diambil  suatu  benang  merah yang  menggambarkan  apa  atau  siapa sebenarnya  yang  dimaksud  dengan anak  dan  berbagai  konsekwensi  yang diperolehnya  sebagi  penyandang  gelar anak tersebut.
Ahli  waris  menurut  undang- undang ini digolongkan menjadi beberapa  golongan.dengan  pengertian apabila  golongan  pertama  tidak  ada maka  golongan  kedua  yang  berhak menerima  sedangkan  golongan  yang lainnya  tidak  berhak  dan  begitu seterusnya.Pada  masalah  ini  prof. subekti  membagi  tiga  golongan  ahli waris diantaranya adalah:
1. Ahli waris golongan ke-1
a) Anak-anak baik yang sah maupun tidak sah,beserta keturunannya  dan  seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
b) Suami  atau  istei  yang  hidup terlama
2. Ahli waris golongan ke-2
a) Orang tua (ayah dan ibu)
b) Saudara-saudara(sekandung  atau sebapak  atau  seibu  saja,saudara sebapak  atau  seibu  bersama dengan saudara sekandung,mempunyai cara pembagian tersendiri. 3. Ahli waris golongan ke-3
a) Keluarga  sedarah  dalam  garis lurus  ke  atas,baik  dari  pihak  ibu maupun  dari  pihak  ayah.  yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu.
b) Harta  warisan  di  bagi  dua
(kloving) terlebih dahulu, separoh di berikan kepada pancar  ayah  dan  separoh  di berikan kepada pancar ibu.
Menurut Islam perkawinan antar agama  dapat  dilakukan  oleh  laki-laki muslim  saja  sepanjang  wanita  non muslim  yang  akan  dinikahinya  tersebut ialah  berasal  dari  golongan  ahli  kitab, sedangkan  bagi  wanita  muslim  hal tersebut tidak dimungkinkan. Sedangkan kedudukan/status  anak  yang  terdapat  di dalam hukum perkawinan pada umumnya  menurut  konsepsi  hukum Perdata  Barat  merupakan  anak  yang dihasilkan  dari  suatu  perkawinan  yang bersifat keperdataan belaka tanpa adanya unsur-unsur  lain,  seperti  misalnya  unsur religiusitas (Pasal 26 BW). Dari
perbedaan  di  atas  rupanya  juga  terdapat persamaan  mengenai  staus  anak  yang terdapat  di  dalam  hukum  perkawinan pada  umumnya  menurut  kedua  konsepsi tersebut,  yaitu  bahwa  keduanya  sama- sama  mengakui  bahwa  anak  yang  sah ditentukan atas dua hal sebagai berikut: 75
1. anak  tersebut  dilahirkan  dari  suatu perkawinan yang sah.
75 Ibid
Kedudukan Anak Hasil Perkawinan  Antar  Agama  Dalam  Hal Pembagian Harta Warisan Anak menurut hukum kewarisan Perdata Barat merupakan  ahli  waris  menurut  undang- undang  atau ab  intestato (Pasal  832 KUHPerdata). Anak-anak disini dimasukkan  ke  dalam  golongan  pertama dari  orang-orang  yang  berhak  menjadi ahli  waris  bersama-sama  dengan  turun- turunan dari anak-anak tersebut.
Kemudian  hak  mewaris  seorang  anak menurut  hukum  Islam  dibagi  atas  dua, yaitu  kewarisan  Islam  menurut  bilateral Hazairin maupun menurut Ahlul Sunnah Wal  Jama‟ah  (Patrilineal).  Sedangkan, hak mewaris anak tersebut yang tercantum  di  dalam  kompilasi  hukum
Islam  merupakan  penggabungan  antara sistem  kewarisan  Ahlul  Sunnah  Wal Jamma‟ah (Patrilineal)  dan  sistem
kewarisan  bilateral  Hazairin.  Menurut Undang-Undang Perkawinan anak dalam hal  ini  tidak  dapat  mewaris,  karena undang-undang  tersebut  telah  menutupi suatu kemungkinan terjadinya perkawinan  antar  agama  dengan  adanya Pasal  2  ayat  1  yang  menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu”. Dari bunyi pasal tersebut membawa akibat  bahwa  anak  disini  hanyalah mempunyai  kedudukan  hukum  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  (Pasal  34
Undang-Undang Perkawinan), jika perkawinan  antar  agama  tersebut  tidak dapat  dilangsungkan  maka  berakibat pada  anak  tersebut,  yang  statusnya menjadi  anak  luar  kawin.  Berbeda halnya dengan kewarisan menurut hukum  Perdata  Barat  ini  ada  dalam  hal tertentu yang dianggap tidak patut dalam menjadi  seorang  ahli  waris  sesuai dengan  Pasal  839  KUHPerdata,  yang dianggap  tidak  patut  menjadi  ahli  waris dan karenanya dikecualikan dari
pewarisan adalah: 76
a) Mereka  yang  telah  dihukum  karena dipersalahkan membunuh atau
mencoba membunuh si yang meninggal.
76 Ibid
b) Mereka  yang  dengan  keputusan hakim  pernah  dipersalahkan  karena secara  fitnah  telah  mengajukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu  pengaduan  telah  melakukan suatu  kejahatan  yang  terancam dengan  hukuman  penjara  5  (lima) tahun  lamanya  atau  hukuman  yang lebih berat.
c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan  telah  mencegah  si  yang meninggal  untuk  membuat  dan mencabut surat wasiatnya.
d) Mereka  yang  telah  menggelapkan, merusak  atau  memalsukan  surat wasiat si yang meninggal.
Ketidak patutan ini menghalangi ahli  waris  tersebut  untuk  menerima warisan,  hal  ini  diadakan  dengan pemikiran  dari  pembuat  undang-undang untuk  melindungi  si  pewaris  dan keluarganya  dari  tindakan  yang  tidak beritikad baik dari pihak lain (ahli waris) yang  menginginkan  harta  warisan  dari pewaris  dengan  cara  yang  tidak  baik. Ahli  warisnya  adalah  keturunan  garis lurus  baik  yang  sah  maupun  luar kawinyang  dibagi  dalam  golongan  ahli waris.  Pewarisan  yang  dibahas  dalam pengaturan  tidak  mewaris  pada  Pasal 839 KUHPerdata tidak mengatur tentang pembagian  waris  yang  disebabkan  oleh perkawinan  antar  mereka  yang  berbeda agama. Oleh karenanya perbedaan agama  tidak  menjadi  permasalahan menurut pengaturan KUHPerdata
mereka  para  prinsipnya  tetap  berhak untuk  saling  mewaris,  karena  tidak terdapat  larangan  untuk  mewaris  bagi mereka.  Oleh  karenanya  kedudukan anak  dari  mereka  yang  melangsungkan perkawinan  yang  berbeda  agama  relatif lebih  terlindungi  dengan  ketentuan hukum Perdata Barat ini.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan yang telah  disampaikan  maka  penelitian  ini memberikan  pokok-pokok  kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata pembagian
golongan  yang  dapat  menerima warisan dibagi menjadi 4 golongan, yakni : Dalam golongan  pertama,  dimasukan anak  –  anak  berserta  turunan  – turunan  dalam  garis  lancang kebawah. Golongan kedua dimasukan orang tua dan saudara –  saudara  dari  si  meninggal. Golongan  ketiga  sebagai  ahli waris,  jika  tidak  terdapat  sama sekali  anggota  keluarga  dari golongangan  pertama  dan  kedua, harta  peninggalan  itu  dipecah menjadi  dua  bagian  yang  sama. Satu  bagian  untuk  para  anggota keluarga  pihak  ayah  dan  yang lainnya untuk keluarga pihak ibu. Golongan  keempat,  ahli  waris dari  harta  yang  ditinggalkan, apabila  golongan  pertama,  kedua dan  ketiga  tidak  ada.  Maka warisan  jatuh  pada  ahli  waris yang  terdekat  pada  tiap  garis. Apabila  seluruh  ahli  waris  dari golongan  pertama  sampai  ke empat  tidak  ada,  maka  seluruh harta warisan jatuh pada negara. 2. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan  Antar  Agama  Dalam Hal  Pembagian  Harta  Warisan Anak  menurut  hukum  kewarisan Perdata  Barat  merupakan  ahli waris  menurut  undang-undang atau ab  intestato (Pasal  832 KUHPerdata).  Anak-anak  disini dimasukkan  ke  dalam  golongan pertama  dari  orang-orang  yang berhak menjadi ahli waris
bersama-sama dengan turun- turunan  dari  anak-anak  tersebut.
Kemudian  hak  mewaris  seorang anak  menurut  hukum  Islam dibagi  atas  dua,  yaitu  kewarisan Islam  menurut  bilateral  Hazairin maupun  menurut  Ahlul  Sunnah Wal Jama‟ah (Patrilineal). Menurut Undang-Undang Perkawinan  anak  dalam  hal  ini tidak  dapat  mewaris,  karena undang-undang  tersebut  telah menutupi  suatu  kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama. Dari bunyi pasal 2 ayat 1 undang-undang
perkawinan
tersebut,  membawa  akibat  bahwa anak  disini  hanyalah  mempunyai kedudukan hukum dengan ibunya dan  keluarga  ibunya  (Pasal  34 Undang-Undang Perkawinan), jika  perkawinan  antar  agama tersebut tidak dapat dilangsungkan  maka  berakibat pada anak tersebut, yang statusnya  menjadi  anak  luar kawin.

## DAFTAR PUSTAKA
Jhony ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia  Publishing,  Malang, Tahun 2006. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenadia Group, Jakarta, Tahun 2010 Subeki,  Pokok-pokok  hokum  perdata  / Subekti-cet.31-Jakarta : Intermasa, 2003 Surini  Ahlan  Sjarif,  SH,.  MH.  Dan  DR. Nurul Elmiyah, SH,. MH. Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang- Undang Kencana 2010 Subekti, Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris/Subekti  –Cet.  1-  Jakarta  : Intermasa, 1990 PERATURAN

## PERUNDANG-
UNDANGAN :
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
INTERNET : http://wahyurishandi.blogspot.com/2012/12/ judul-skripsi-kedudukan-anak-non- muslim.html
http://www.islamnyamuslim.com/2012/12/h ukum-pernikahan-beda-agama- islam-dan.html http://mohammadsyafiie.blogspot.co m/2013/02/hak-non-muslim- terhadap-harta-waris.html https://andibooks.wordpress.com/definisi- anak/ http://anugrahjayautama.blogspot.com/2012/ 06/hukum-waris-menurut-bw.html http://kang- zems.blogspot.com/2013/11/hukum-waris- menurut-kitab-undang-undang.html http://dingklikkelas.blogspot.com/2014/03/h ukum-perdata-hukum-waris.html http://www.academia.edu/3890924/hukum_ waris_berdasarkan_BW http://gajud.blogspot.com/2012/02/pengertia n-ahli-waris-dan-harta-warisan.html http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt 4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris- menurut-kuh-perdata