## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## [PENETEPAN TERHADAP BATAS USIA DEWASA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA]
Tri Minarti 1
Tri Minarti, Fakultas Hukum, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y. C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: triminartianwar@gmail.com
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: Direvisi: Diterima: Diterbitkan: Setting the age limit for a person is important because it will determine  whether  or  not  a  person  is  legal  to  take  a  legal action and a person's ability to take a legal action. In the laws and regulations there is a stipulation of 18 years and 21 years. The purpose of this study is to determine the determination of the  age  limit  according  to  the  laws  and  regulations  in Indonesia. This research method uses normative law approach legislation,  supported  by  secondary  data  by  collecting literature study data using qualitative descriptive analysis.The conclusion is the determination of the age limit for adulthood, namely 18 years and 21 years. As for efforts to overcome the diversity of maturity arrangements, the publication of Circular Letter Number 7 of 2012 concerning the Legal Formulation of the  Results  of  the  Supreme  Court  Plenary  Meeting.  Society does not feel ambiguous about the age limit of adulthood. Keywords: adult age, laws and regulations

## Keywords:
Tuliskan 3-5 kata, dipisahkan dengan tanda titik koma (;).
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.  All  writings  published  in  this  journal  are  personal views  of  the  authors  and  do  not  represent  the  views  of  this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN (Bold, 12pt)
Ketidakseragaman  batas  minimal  usia  dewasa  di  Indonesai  mengakibatkan  ketidak pastian hukum dan jaminan bagi warga Negara Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  seharusnya  segala  sesuatu  yang  terkait  dengan hukum harus ada kepastian dan jaminan hukum bagi warga negaranya, tetapi sampai saat ini  batasan  usia  dewasa  belum  ada  satu  kesatuan  (unifikasi)  yang  berlaku  di  Republik  ini,
sehingga membingungkan masyarakat. Batasan usia dewasa yang bersifat pluralisme dapat membuat  keambiguan  dalam  menentukan  kapan  seseorang  dinyatakan  dewasa  dan  cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
Pluralisme hukum terkait batasan usia dewasa terhadap anak saat ini diatur diberbagai peraturan  perundang-undangan  yang  mengakibatkan  adanya  perbedaan  batasan  usia dewasa di Indonesia. Pluralisme hukum tersebut mengakibatkan tidak adanya rujukan yang dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  menentukan  batas  kedewasaan  anak.  Sekalipun  pada prinsipnya undang-undang secara umum menyebutkan batasan kedewasaan seorang anak, namun  batas  kedewasaan  tersebut  tidak  sama  antara  undang-undang  yang  satu  dengan undang-undang  yang  lain.  Pengaturan  tentang  batas  usia  dewasa  anak  sangatlah  penting mengingat  setiap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  dapat dipertanggungjawabkan apabila telah cakap hukum atau telah dewasa.
Penentuan  batas  usia  dewasa  seseorang  merupakan  hal  yang  penting  karena  akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang  melakukan  perbuatan  hukum.Cakap  Hukum  secara  perdata  berarti  kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan  akibat  hukumnya.  Semua  orang  dalam  keadaan  cakap (bewenang)  bertindak,  sehingga  mereka  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang- undang. Didalam  peraturan perundang-undangan ada yang menentukan 18 tahun dan 21 tahun.
Adapun  salah  satu  contoh  perbandingan  seperti  Pasal  330  Kitab  Undang  Undang Hukum  Perdata ( selanjutnya disingkkat KUH Perdata) dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Ketentuan  dalam  Pasal  330  Kitab  UUH  Perdata menyatakan:  “Seseorang  dianggap  sudah  dewasa  jika  sudah  berusia  21  tahun  atau  sudah (p ernah) menikah.” Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan  perbuatan  hukum  harus  terlebih  dahulu  berusia  21  tahun  atau  sudah  menikah sebelum berusia 21 tahun.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atas perubahannya Undang- Undang  nomor  16  tahun  2019  tentang  perkawinan.  Dalam  Pasal  47  ayat  (1)  menyatakan sebagai  berikut  :  “anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan  pernikahan  ada  dibawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka  tidak dic abut  dari  kekuasaannya”.  Menurut  Undang -Undang  Perkawinan,  seseorang  dinyatakan
cakap  untuk  menikah  adalah  ketika  mencapai  umur  18  tahun  atau  lebih.  Seseorang  yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Sebetulnya ternyata  kalau  diteliti  secara  mendalam  tidak  ada  masalah  tentang  usia  dewasa  dan  yang perlu adalah untuk apa batasan dewasa itu. Selanjutnya peraturan  perundang – undangan yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia  yaitu  kitab  undang-undang  hukum  perdata,  Undang- Undang    Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  atas  perubahannya  Undang-Undang nomor  16  tahun  2019  tentang  perkawinan  , Undang-Undang    Nomor  No.  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,  Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,  Undang- Undang    Nomor.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,    Undang- Undang  Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik  untuk menganalisa “ Penetepan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia”. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penetepan terhadap batas usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN (Bold, 12pt)
Pada  metode  penelitian  ini  peneliti  menggunakan    hukum  normatif.    hukum normative  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemupakan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  dari  sisi  normatifnya  dengan  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  didukung  dengan  data-data  sekunder  dengan  cara pengumpulan data studi pustaka menggunakan analisis deskriptif kualitatif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1. Penetepan  Terhadap  Batas  Usia  Dewasa  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia.
Adapun penetepan terhadap batas usia dewasa menurut peraturan perundang-undangan di indonesiam yaitu.

## Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHPerdata pasal 330, ―Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap  dua  puluh  satu  tahun  dantidak  kawin  sebelumnya.Bila  perkawinan  dibubarkan sebelum  umur  mereka  genap  dua  puluh  satutahun,  maka  mereka  tidak  kembali  berstatus
belum dewasa.Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalianatas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam  bab  ini.Penentuan  tentang  arti  istilah  "belum  dewasa"  yang  dipergunakan  dalam beberapa  peraturanundang-undang  terhadap  penduduk  Indonesia.Untuk  menghilangkan keraguan-raguan yangdisebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, makaOrdonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut;
1. Bila  peraturan-peraturan  menggunakan  istilah  "belum  dewasa",  maka  sejauh mengenaipenduduk Indonesia dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali
berstatus belum dewasa.
3. Dalam  pengertian  perkawinan  tidak  termasuk  perkawinan  anak-anak.Belum  dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. ‖ (KUHP pasal 330. 1
Undang-Undang  nomor  16  tahun  2019  atas  perubahannya  Undang-Undang    Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 47 ayat (1) Undang Undang  Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) menyatakan :“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada  dibawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka  tid ak  dicabut  dari  kekuasaannya”. Menurut  UU  Perkawinan   seseorang  dinyatakan  cakap  untuk  menikah  adalah  ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 maka masih dibawah  kekuasaan  orang  tuanya.   Kecakapan  seseorang  bertindak  di  dalam  hukum  atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan  dewasa  menurut  hukum.  Kedewasaan  seseorang  merupakan  tolok  ukur  dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk  melakukan  suatu  perbuatan  hukum.  Kedewasaan  seseorang  menunjuk  pada  suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam  hukum  yang  ditentukan  dengan  batasan  umur.  Sehingga  kedewasaan  di  dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak
1 R.Subekti, dan  R.  Tjitrosudibio, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata, diterjemahkan oleh R.  Subekti dan R. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 305.
dalam  melakukan  segala  perbuatan  hukum.  Keadaan  dewasa  yang  memenuhi  syarat undang- undang  ini  disebut  “kedewasaan”.  Orang  dewasa  atau  dalam  kedewasaan  cakap atau  mampu  melakukan  semua  perbuatan  hukum,  misalnya  membuat  perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat 2 .
Menurut Undang-Undang  Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1 angka 26 bahwa :  Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa syarat orang yang dapat dipekerjakan sebagai  tenaga  kerja  adalah  yang  berumur  18  tahun  atau  lebih.  Sehingga  apabila  terdapat perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja berumur kurang dari 18 tahun maka dapat dijatuhi sanksi

## Menurut Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Pasal 1 angka 8 Anak didik pemasyarakatan adalah:
a. Anak  pidana,  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  menjalani  pidana  di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk  dididik  dan  ditempatkan  di  LAPAS  anak  paling  lama  sampai  berumur  18 (delapan belas) tahun.
c. Anak  sipil,  yaitu  anak  yang  atas  permintaan  orang  tua  atau  walinya memperoleh  penetapan  pengadilan  untuk  dididik  di  LAPAS  anak  paling  lama  sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

## Menurut Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah anak yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami  penderitaan  fisik, mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana.  Anak  yang Menjadi  Saksi  Tindak  Pidana  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  siding  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  didengar,  dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
2 Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia . Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hlm 40.
Pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut : Pasal 1 ayat (5) bahwa :  Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
Menurut  Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1)  bahwa  Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal  telah  mencapai  umur  8  (delapan)  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18  (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Karenanya dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 tersebut, hanya  menyatakan  yang  berhak  mendapat  perlindungan  dari  Undang-Undang Perlindungan  Anak  ini  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  dengan  demikian aturan  tentang  batas  umur  dewasa  dalam  UU  tersebut  anaklah  yang  menjadi  tujuan perlindungan terhadap anak, akan tetapi kalau sudah berusia diatas 18 tahun diperlakukan sebagai layaknya orang yang dianggap sudah dewasa terutama kalau menyangkut hukum pidananya.

## Menurut Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Pasal  1  angka  4  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun.
Undang-Undang    Nomor.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Undang-Undang  Kewarganegaraan  mengatur  mengenai  syarat  dan  tata  cara  memperoleh kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Seseorang  harus  dinyatakan  terlebih  dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan Pasal 9 huruf a menyatakan  sebagai  berikut  :  Pasal  9  Permohonan  pewarganegaraan  dapat  diajukan  oleh pemohon  jika  memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut:  a.  telah  berusia  18  (delapan  belas) tahun  atau  sudah  kawin;  Selain  ketentuan  pada  Pasal  9  yang  menyatakan  umur  18  tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum. Karenanya tujuan dan kepentingan batas usia dewasa bagi tenaga kerja telah berusia18 tahun.

## Menurut  Undang-Undang    Nomor.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan mengenai batas usia belum dewasa. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 sebagai berikut: Pasal 1 6. Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang masih  dalam  kandungan.  i.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2008  Tentang  Pada  Pasal  1
ayat (4) Undang-Undang anak atau batas usia yang dapat dikaegorikan belum dewasa. Pasal 1 (4) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  seseorang  yang menghadap  Notaris  untuk  membuat  akta  adalah  yang  memenuhi  syarat  paling  rendah berumur  18  tahun  atau  sudah  menikah.  (2)  Penghadap  harus  dikenal  oleh  Notaris  atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan  belas)  tahun  atau  telah  menikah  dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  atau diperkenalkan  oleh  2  (dua)  penghadap  lainnya.   Pasal  40  menyatakan  :  Setiap  akta  yang dibacakan  oleh  Notaris  dihadiri  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi,  kecuali  peraturan perundangundangan  menentukan  lain.  Saksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus memenuhi  syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur  18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang digunakan dalam  akta;  d.  dapat  membubuhkan  tanda  tangan  dan  paraf;  dan  e.  tidak  mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

## Menurut  Undang-undang  Undang  Undang  Nomor  07  tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum
Pasal  1  angka  34  Undang  Undang  Nomor  07  tahun  2017  menyatakan Pemilih  Warga Negara  Indonesia  yang  sudah  genap  berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  lebih,  sudah kawin,atau  sudah  pernah  kawin.   Demikian  juga  Untuk  pemilihan  anggota  Dewan Perwakilan daerah, menurut UU ini, pesertanya dalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan,  di  antaranya:  a.  Warga  Negara  Indonesia  yang  telah  berumur  21  (dua  puluh satu)  tahun  atau  lebih;  b.  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  c.  bertempat  tinggal  di wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  d.  dapat  berbicara,  membaca,  dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain  yang  sederajat;  f.  setia  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik, Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; g. tidak  pernah  dipidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana penjara  5  (ima)  tahun  atau  lebih,  kecuali  secara  terbuka  dan  jujur  mengemukakan  kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani dan rohani dan bebas dari  penyalahgunaan  narkotika;  i.  terdaftar  sebagai  Pemilih;  dan  j.  bersedia  bekerja  penuh waktu.

## Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
Pasal 63 Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.

## Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam  Pasal  98  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  mengenai  batas  usia  dewasa seseorang, yaitu : “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri ata u dewasa adalah 21 tahun, sepanjang  anak  tersebut  tidak  bercacat  fisik  maupun  mental  atau  belum  pernah melangsungkan perkawina.. Ketentuan diatas dapat difahami bahwa  dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77
Bahwa seseorang disebut dewasa dalam hal  :
1. Dewasa politik, minimal adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu;
2. Dewasa seksuil, minimal adalah batas umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan ;
3. Dewasa hukum, adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.
Berdasarkan  beberapa  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas memang  masih  belum  ditemui  keseragaman  mengenai  usia  dewasa  seseorang,  sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.
2. Upaya untuk menyeragamkan tentang penetepan terhadap batas usia dewasa menurut peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  Maka  Mahkamah  Agung  telah mengantisipasi dengan  yaitu :
Mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Rumusan  Hukum  Hasil Rapat  Pleno  Mahkamah  Agung  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan. Dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tersebut  sudah  menjelaskan  mengenai  ketentuan
batas  kedewasaan  seseorang.  Dinyatakan  dalam  Hasil  Rapat  Kamar  Perdata  tanggal  14-16 Maret  2012,  bahwa  dewasa  adalah  cakap  bertindak  dalam  hukum  yaitu  orang  yang  telah mencapai  umur  18  tahun  atau  telah  kawin.  Selain  dinyatakan  dalam  Hasil  Rapat  Kamar Perdata,  kedewasaan  seseorang  juga  dinyatakan  dalam  Hasil  Rapat  Kamar  Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak  Pidana  Khusus,  bahwa  ukuran  kedewasaan  seseorang  tergantung  pada  kasusnya (kasuistis).
Tujuan diadakannya sitstem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18  tahun  atau  sudah  kawin.  Hakim  menetapkan  demikian  karena  berpedoman  pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18  tahun.  Diharapkan  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7 Tahun  2012  ini  adalah  adanya  kesamaan  hukum  dalam  menerapkan  ketentuan-ketentuan undang-undang,  khususnya  mengenai  pengaturan  batas  usia  dewasa  seseorang.  Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut.
Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.
Dalam  ketentuan  angka  7,  menyatakan  bahwa  usia  dewasa  yang  dapat  melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah  kawin.  Badan  Pertanahan  Nasional  sebagai  penyelenggara  pelayanan  pertanahan memandang bahwa batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan di setiap  daerah,  Badan  Pertanahan  Nasional  menerapkan  175  secara  berbeda  ketentuan mengenai  batasan  usia  dewasa.  Agar  tidak  jadi  kerancuan  dan  menjadi  kesatuan  hukum maka Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran ini. Sehingga setelah ini  diharapkan  tidak  ada  penolakan  permohonan  pendaftaran  tanah  walaupun  pemohon belum  berusia  21  tahun,  karena  telah  diatur  secara  khusus  pada  Surat  Edaran  Nomor 4/SE/I/2015.
Adanya  kedua  upaya  tersebut  setidaknya  dapat  memberikan  acuan  mengenai  batasan usia  dewasa  dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Ketika  melakukan  hubungan  hukum keperdataan  maka  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2012  dapat  menjadi dasar hukum untuk menentukan batas usia dewasa seseorang. Untuk melakukan perbuatan hukum  di  bidang  pertanahan,  maka  dapat  memperhatikan  Surat  Edaran  Menteri  Agraria
Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  4/SE/I/2015,  untuk menentukan batas usia dewasa seseorang dalam rangka pelayanan pertanahan.

## KESIMPULAN
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  penetepan  teradap  batas  usia  dewasa  21 tahun  sedangkan  menurut  Undang-Undang  nomor  16  tahun  2019  atas  perubahannya Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Undang-Undang  Nomor No. 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang    Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang- Undang    Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  sebagaimana  terakhir  diubah dengan  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014,  Undang-Undang    Nomor  44  Tahun  2008 tentang Pornografi.
Undang-Undang    Nomor.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris., Undang-undang Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006  sebagaimana  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  24 Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan,  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt.7/539/7-77 Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yaitu  18 tahun. adapun Upaya untuk  mengatasi  keberagaman  pengaturan  kedewasaan  seseorang  dalam  melakukan perbuatan  hukum,  antara  lain  adalah  dengan  diterbitkannya  2  Surat  Edaran.  Pertama, diterbitkannya  Surat  Edaran  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat Pleno  Mahkamah  Agung  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan.  Dalam Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tersebut  sudah  menjelaskan  mengenai  ketentuan  batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Kedua diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/ SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa  Dalam  Rangka  Pelayanan  Pertanahan.  Dalam  ketentuan  angka  7,  menyatakan bahwa  usia  dewasa  yang  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  dalam  rangka  pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin.

## DAFTAR PUSTAKA (Bold, 12pt)

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang  Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  sebagaimana  terakhir  diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-undang Undang Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang  nomor  16  tahun  2019  atas  perubahannya  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  sebagaimana  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan