e-ISSN : 2621-4105

## MONOPOLI BISNIS KOPERASI SIMPAN PINJAM DI TINJAU
DARI UNDANG – UNDANG NO. 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN

## Afifudin Afifudin
Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa monopoli bsinis simpan pinjam. Koperasi  adalah  salah  satu  bentuk  usaha  yang  selama  ini  dikenal  pro  rakyat  dan mempunyai badan hukum di Indonesia. Koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam undang  - undang No 25 Tahun 1992 Tentang  Perkoperasian.  Koperasi  simpan  pinjam  adalah  merupakan  salah  satu  dari beberapa  jenis  koperasi  yang  diatur  dalam  undang  –  undang  No  25  Tahun  1992 Tentang  Perkoperasian  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  anggota  dan masyarakat  yang  non  anggota.  Akan  tetapi  kehadiran  koperasi  simpan  pinjam  pada saat  ini  seringkali  di  monopoli  oleh  pemilik  modal  dalam  hal  pendiriannya, keberadaannya, serta dalam hal pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif. Dalam pasal 3 UU. No 25 tahun 1992  tentang  Perkoperasian  disebutkan  bahwa,  koperasi  bertujuan  memajukan kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  serta  ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan msayarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memajukan anggotanya maka koperasi seperti halnya koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam tentunya tidak bisa mengambil margin yang banyak (untuk koperasi  konsumen).  Koperasi  Simpan  Pinjam  merupakan  suatu  lembaga  keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip – prinsip koperasi.
Kata kunci: Monopoli; bisnis;  koperasi
e-ISSN : 2621-4105

## THE BUSINESS COOPERATION MONOPOLY OF SAVING AND
LOANS CONSIDERED OF LAW NO 25/1995
CONCERN OF COOPERATION

## Afifudin Afifudin
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the monopoly of savings and loan businesses. Cooperatives are a form of business that has been known to be pro-people and has legal  entities  in  Indonesia.  Cooperatives  are  more  visible  in  terms  of  kinship  and mutual  cooperation  to  help  each  other  members  for  the  common  welfare  in accordance with the basic principles of cooperatives regulated in Act No. 25 of 1992 concerning Cooperatives. Savings and loan cooperatives are one of several types of cooperatives regulated in Act No. 25 of 1992 concerning Cooperatives which aims to prosper the members and non-member communities. However, the presence of savings and credit cooperatives is currently often monopolized by capital owners in terms of their establishment, their existence, and in terms of their management. This research uses the method of normative juridical approach or normative law. In article 3 of the Act. No. 25 of 1992 concerning Cooperatives stated that, cooperatives aim to promote the welfare of members in particular and society in general, as well as participate in building  the  national  economic  order,  in  order  to  realize  an  advanced,  just  and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. then cooperatives like consumer cooperatives or savings and loan cooperatives certainly cannot take a large margin (for consumer cooperatives). The Savings and Loans Cooperative is a financial  institution  and  is  included  as  an  intermediary  institution,  although  this financial  institution  has  special  characteristics  in  accordance  with  cooperative principles.
Keywords: Monopoly; business; cooperative
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah  satunya  adalah  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  Indonesia,  khususnya  dalam bidang  sosial  dan  ekonomi  yakni  dengan  memberikan  pinjaman  melalui  jalur  perkreditan terhadap masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sasaranya adalah koperasi. 1 Indonesia merupakan Negara yang tergolong sebagai Negara berkembang, dimana dalam struktur perekonomiannya secara garis besar terdapat tiga pelaku ekonomi  utama  yaitu  :  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Swasta (BUMS),  dan  Koperasi,  yang  mana  ketiga-tiganya  diusahakan  berkembang  selaras  agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut yang paling sesuai  untuk  hidup  dan  berkembang  di  Indonesia  adalah  Koperasi.  Hal  ini  sesuai  dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sebagai berikut: Perekonomian disusun sebagai usaha  bersama  berdasarkan  atas  azas  kekeluargaan.  Untuk  meyelaraskan  usaha  koperasi dengan  perkembangan  keadaan.  Ketentuan  tentang  perkoperasian  di  Inonesia  telah diperbaharui,  yaitu  dengan  Undang-Undang  Perkoperasian  Nomor  25  Tahun  1992,  yang merumuskan  koperasi  sebagai berikut :  “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya bedasarkan prinsip koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  atas  azas kekeluargaan”. 2
Di  samping  lembaga  lain  seperti  bank  atau  pegadaian,  koperasi  sebagai  urat  nadi perekonomian  bangsa  Indonesia. 3 Koperasi  (C o-operatives )  merupakan  suatu  organisasi ekonomi yang dijalankan oleh para anggota secara individual yang masing-masing memiliki satu suara dan ukuran kepemilikan yang sama sehingga bagian keuntungan yang akan diterima sama  besarnya.  Susunan  keanggotaannya  terdapat  pada  perseroan  terbatas  hanya  proses pengambilan  keputusan  dalam  koperasi  lebih  demokratis  yang  menonjol  dalam  koperasi adalah satu anggota satu suara. Koperasi simpan pinjam dan koperasi perumahan yang prinsip kerjanya  sama  dengan  koperasi  lainnya,  keuntungan  dibagi  secara  merata  berdasarkan
1 R.T Sutantya Raharja Hadhikusuma. Hukum Koperasi  Indonesia , Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm 31
2 Darji Darmonodiharjo, Undang-Undang Dasar 1945 , (Jakarta: Balai Pustaka, 1945), cetakan ke 3 hlm. 38
3 G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 11
e-ISSN : 2621-4105
konstribusi. Tujuh prinsip koperasi, pertama keanggotaan bersifat terbuka, kedua satu anggota satu  suara,  ketiga  perputaran  modal  terbatas,  keempat  alokasi  surplus  produksi  disesuaikan atau  konstribusi  dari  masing-masing  anggota,  kelima  jasa  penyedian  uang  tunai,  keenam penekanan pada aspek pendidikan, dan ketujuh bersifat netral dalam soal agama dan politik. 4 Secara  umum  koperasi  dipahami  sebagai  perkumpulan  orang  yang  secara  sukarela mempersatukan  diri  untuk  memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraaan  ekonomi  mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. 5 Azas koperasi  Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat  suatu  kepribadian  Indonesia  sebagai  pencerminan  dari  garis  pertumbuhan  bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.
Para pedagang kecil, salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah perlu mendapatkan  bantuan  terutama  dalam  hal  tersedianya  modal  yang  cukup  untuk  berusaha. Untuk  itulah  peran  bank-bank  Islam  termasuk  lembaga  keuangan  non  bank  seperti  BMT maupun koperasi yang berdasar syariat Islam mengembangkan pemikiran untuk memberikan pembiayaan  tanpa  jaminan,  karena  BMT  ( Baitul  Maal  Waat  tamwil )  sebagai  salah  satu lembaga keuangan Islam dalam operasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti yang  lain  dilakukan  bank  konvensional,  BMT  menerapkan  sistem  bagi  hasil  bagi  para nasabahnya. 6
Bagi  koperasi  azas  gotong-royong  berarti  bahwa  pada  koperasi  terdapat  kesadaran semangat  bekerjasama  dan  tanggung  jawab  bersama  terhadap  karya  tanpa  memikirkan kepentingan  diri  sendiri,  melainkan  selalu  untuk  kebahagiaan  bersama.  Sedangkan  azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia  untuk mengerjakan segala  sesuatu  dalam  koperasi  oleh  semua  untuk  semua  dibawah  pimpinan  pengurus. 7 Di tengah  gejolak  perekonomian  yang  semakin  lama  semakin  tampak  kompetitif,  koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang telah ada. Untuk mendukung gagasan ini diperlukan suatu tekad
4 Arifinal Chaniago, Pengertian Koperasi , (Bandung : Angkasa, 1986), hlm.12.
5 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia , Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hlm 2
6 Diah Sasikirana Retno Murniati, Muhammad Junaidi,  Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Binama Semarang, Jurnal Ius Constituendum Vol 2 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2017, Semarang, hlm 60 . 7 Pandji anaroga dan Ninik Widiyanti, Mananejemen Koperasi-Teori dan Praktek , (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan ke 1, hlm. 8-10
e-ISSN : 2621-4105
guna merombak organisasi yang seringkali dianggap berbentuk sosial, ciri-ciri kekeluargaan dalam  koperasi  dapat  dilihat  seperti  azas  untuk  mengerjakan  usaha  secara  bersama  yang tumbuh dalam masyarakat lebih menonjol dari aspek-aspek ekonominya. Untuk mewujudkan harapan  di  atas  selain  rasa  solidaritas,  kebersamaan  atau  kekeluargaan  yang  selama  ini merupakan  sifat  utama  masyarakat  Indonesia  yang  masih  bersifat  agraris  ini,  koperasi  juga menghendaki adanya rasa individualitas.
Dalam hal individualitas dapat diartikan sebagai kesadaraan akan  harga diri anggota- anggota koperasi. Dengan mengetahui dasar pemikiran atas bentuk koperasi di atas, disadari bahwa  dalam  usaha  mengalihkan  bentuk  dari  organisasi  sosial  ke  dalam  suatu  kekuatan ekonomi  yang  tangguh.  Koperasi  terus  akan  menghadapi  berbagai  tantangan  berupa hambatan-hambatan klasik seperti kurangnya modal, terbatasnya keahlian, sedikitnya tenaga manajerial  dan  sebagainya. 8 Dalam  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahan, modal  merupakan  faktor  pendukung  dalam  mencapai  perkembangan  perusahaan  tersebut. Dengan modal yang cukup dalam membiayai kegiatan usaha, maka dari hasil penjualan atau yang lazim disebut dengan pendapatan usaha dapat diperoleh dengan keuntungan yang tinggi. Sasaran ini akan dapat dicapai dengan dukungan penuh daripada anggotanya, di samping kerja keras dari para pengurus koperasi itu sendiri.
Pada  umumnya  bahwa  untuk  mendirikan  koperasi  bisa  datang  dari  pihak  yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah. Mereka yang mempunyai kepentingan sendiri ialah mereka  yang  menjadi  anggota  koperasi  sendiri  bisa  petani,  nelayan,  karyawan  dan  lain  – lainnya  menurut  jenis  koperasinya,  memenuhi  syarat  –  syarat  keanggotaan  sebagai  yang tersebut  dalam  anggaran  dasar  koperasi  yang  akan  didirikan.  Mereka  ini  dengan  penuh kesadaran  atas  kehidupannya  merasakan  perlunya  membentuk  suatu  koperasi  sebagai  suatu jalan keluar dari kesulitan hidupnya sehari – hari. 9
Modal  koperasi  terdiri  dan  dihimpun  dari  simpanan-simpanan  pokok,  wajib  dan sukarela  para  anggotanya  (yang  dalam  hal  ini  dapat  diterima  pula  simpanan  sukarela  dari bukan anggota), pinjaman-pinjaman, penyisihan – peyisihan hasil usaha (termasuk cadangan- cadangan) dan dari sumber-sumber lain. Dengan demikian dalam koperasi modal itu terdiri dari modal interen dan modal eksteren yang sama-sama potensial guna membiayai usaha dan pengembangan koperasi. Modal interen berasal dari simpanan-simpanan para anggotanya dan hasil  usaha  yang  khususnya  sebagai  cadangan,  sedangkan  modal  eksteren  berasal  dari
8 Ninik Widiyanti, Manajemen Koperasi , (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cetakan ke 5, hlm. 153-154
9 Panji Anoraga. Dinamika Koperasi , (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, 1992) , hlm. 71.
e-ISSN : 2621-4105
pinjaman dan simpanan-simpanan (deposito) di luar keanggotaan yang jumlahnya tergantung dari kepercayaan yang dapat diberikan oleh koperasi itu sendiri. 10

## B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapatlah  dirumuskan  permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1) Bagaimana keberadaan monopoli koperasi simpan pinjam yang ada pada saat ini di tinjau dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992?
2) Bagaimana  kendala  dan  solusi  atas  adanya  monopoli  koperasi  simpan  pinjam  dalam pengelolaan di tinjau dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992?

## C. PEMBAHASAN
I. Keberadaan monopoli koperasi simpan pinjam yang ada pada saat ini di tinjau dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permen Kop & UMKM) Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 yang menyebutkan bahwa modal sendiri KSP terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah dan simpanan lain yang memiliki karekteristik sama dengan simpanan wajib. Sedangkan Modal USP (Unit Simpan Pinjam) adalah modal tetap USP yang ditempatkan oleh koperasinya pada awal pendirian USP Koperasi, modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, dan  cadangan  yang  disisihkan  dari  hasi  usaha  USP  koperasi  Sementara  itu  Permen  Kop  & UMKM Nomor 11/Per/M.KUKM/2015 tentang Petunjuk Pemupukan Modal Penyertaan bagi Koperasi, maka Koperasi dalam hal ini KSP memiliki peluang yang besar untuk menghimpun dana  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  dan  mengembangkan  usahanya  tanpa  harus melanggar  peraturan  yang  ada.  Hal  ini  dikarenakan  modal  penyertaan  bagi  Koperasi sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  di  atas,  dapat  berasal  dari  Pemerintah,  Anggota, Masyarakat,  Badan  Usaha  yang  berbentuk  Badan  Hukum  seperti  BUMN/BUMD  atau  PT milik  swasta,  Badan  Usaha  yang  bukan  berbadan  hukum  seperti  CV  &  Firma  maupun penyertaan  modal  yang  berasal  dari  badan  hukum  lainnya  seperti  Yayasan  dan  lain sebagainya.
Koperasi  Simpan  Pinjam  merupakan  suatu  lembaga  keuangan  dan  termasuk  sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai  dengan  prinsip  prinsip  koperasi.  Menurut  Permen  Kop  &  UMKM  Nomor
10 Karta  Sapoerta,  dkk, Praktek  Pengelolaan  Koperasi ,  (Jakarta:  PT  Rineka  Cipta/Bina Adiaksara, 2003), cetakan ke 4, hlm. 45
e-ISSN : 2621-4105
15/Per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi: menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota  koperasi  yang  bersangkutan,  koperasi  lain  dan  atau  anggotanya;  dan  mengelola keseimbangan  sumber  dana  dan  penyaluran  pinjaman.Calon  anggota  koperasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dalam  waktu  selambat-lambatnya  3  (tiga)  bulan  wajib  menjadi anggota  koperasi.  Kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dengan  koperasi  lain  dilakukan  melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Koperasi memiliki berbagai macam jenis seperti koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam  dan  sebagainya,  koperasi  ini  ada  yang  berbasis  konvensional  dan  berbasis  syariah. Dalam  kesehariannya  praktek  koperasi  disamping  melayani  anggota  juga  melayani masyarakat  umum  yang  biasanya  dikemas  sebagai  calon  anggota,  sehingga  hal  ini  sangat bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada.  Penelitian  ini  lebih  difokuskan  pada  Koperasi Simpan  Pinjam  Konvensional.  Berdasarkan  data  yang  ada  di  Dinas  Koperasi  &  UMKM Propinsi Jawa Tengah, jumlah di Kota Semarang adalah 104 KSP, baik yang berskala kecil, menengah maupu besar. Dinas Koperasi & UMKM memilik kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi. Berkaitan dengan hal itu, dinas koperasi akan melakukan  penilaian  terhadap  tingkat  kesehatan  koperasi  simpan  pinjam  dan menggolongkannya dalam lima kategori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan  sangat  tidak  sehat.  Kategori  tadi  didasarkan  pada  hasil  perhitungan  skoring  dengan memperhatikan semua aspek keuangan, manajemen dan lain - lain. Dari 104 KSP yang ada, hanya 9,6 % yang berkategori sehat, sedangkan sisanya memiliki kategori di bawah itu. KSP seharusnya  memberikan  pelayanan  dan  jasa  mediasi  dari  anggota  kepada  anggota,  namun dalam praktek sehari-hari KSP telah melampaui kewenangannyanya dengan menawarkan dan menerima  jasa  simpanan  dari  pihak  non  anggota  dan  menyalurkan  pinjaman  kepada  non anggota. Sepak terjang yang seperti ini adalah mirip dengan apa yang dilakukan oleh pihak perbankan,  sehingga  patut  diduga  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  KSP  adalah  merupakan pelanggaran terhadap UU Perbankan.
Pengawasan dan Pembinaan yang lemah dari pihak berwenang dan aturan yang cukup longgar,  terkadang  dimanfaatkan  oleh  para  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  untuk mendirkan  KSP  dan  melakukan  praktek-praktek  yang  curang  dan  merugikan  masyarakat banyak  dan  menurunkan  citra  koperasi.  KSP  yang  berstatus  Cukup  Sehat,  Kurang  Sehat,
e-ISSN : 2621-4105
Tidak  Sehat  dan  Sangat  Tidak  Sehat  dimungkinkan  terjadi  karena  pengurus  yang  kurang memiliki  ketrampilan  manajemen  atau  terbentur  adanya  kesulitan  dalam  permodalan  dan pengelolaan  piutang,  sehingga  berujung  pada  perkembangan  usaha  dan  kesehatan  KSP  itu sendiri. 11
Kenyataan  dewasa  ini  menunjukkan,  bahwa  koperasi  di  Indonesia  belum  memiliki kemampuan  untuk  menjalankan  peranannya  secara  efektif. 12 Menurut  UU  Nomor  25  tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Pasal 40 bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan  modal  pinjaman.  Modal  sendiri  terdiri  atas  simpanan  pokok,  simpanan  wajib,  dana cadangan  dan  hibah.  Sedangkan  modal  pinjaman  bisa  berasal  dari  anggota  koperasi  yang bersangkutan, koperasi lain, bank/lembaga keuangan, obligasi atau surat utang dan sumber- sumber lain yang sah. Menurut pasal 42 disebutkan bahwa Koperasi juga dimungkinkan untuk memupuk  dana  dari  modal  penyertaan,  yang  pelaksanaannya  diatur  dengan  peraturan pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sesungguhnya praktek yang dilakukan oleh kalangan pelaku Koperasi Simpan Pinjam. Bahwa ekuitas KSP selama ini berasal dari:
1. Simpanan Pokok – dilakukan pada saat pertama kali menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib – dibayar setiap bulan dengan jumlah tertentu.
3. Dana Cadangan yang dibentuk dengan persetujuan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
Dari hasil analisis dapat direduksi ke dalam rangkuman seperti yang tersaji sebagai berikut :
a) KSP tidak bisa mengandalkan pemupukan dana atau modal yang berasal dari para anggota yang berupa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib;
b) Terdapat  ketidak  disiplinan  anggota  dalam  memenuhi  simpanan  wajib,  namun  pada  sisi yang lain, mereka lebih cenderung banyak menuntut hak sebagai anggota;
c) Penambahan  jumlah  anggota  sebagai  salah  satu  upaya  pemupukan  ekuitas  menghadapi kendala aturan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
d) Manajer/Kepala  Cabang  KSP  meskipun  sudah  memiliki  sertifikasi  kompetensi  yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi, tidak bisa berbuat banyak dalam mengembangkan KSP karena segala sesuatu telah diatur oleh pengurus dan dikemas dalam keputusan RAT. Akibatnya mereka harus memiliki kreativitas guna mensiasati peraturan dan keputusan RAT;
11 Sri Purwantini, Endang Rusdianti dan Paulus Wardoyo, Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang , Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1, Universitas Semarang, 2016, Semarang. hlm. 134.
12 Pandji anoraga dan Ninik widiyanti, Op - Cit , Hlm.127
Afifudin Afifudin
e-ISSN : 2621-4105
e) Adanya  perilaku  dari  pengurus  dan  pengawas  koperasi,  yang  lebih  mendominasi  dan bertindak seakan-akan koperasi tersebut adalah” milik pribadi”, sehingga prinsip-prinsip koperasi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. 13
Berdasar paal 4 dari UU No 25 tahun 1992, disebutkan bahwa fungsi koperasi yaitu meliputi:
1. Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  ekonomi  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi dan sosial.
2. Berperan  serta  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan  manusia  dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional  yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 14
II. Kendala  Dan  Solusi  Atas  Adanya  Monopoli  Koperasi  Simpan  Pinjam  Dalam Pengelolaan Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992.
Sejalan  dengan  semakin  majunya  sarana  komunikasi,  sedikit  banyak  membawa pengaruh  pada  pola  kehidupan  di  pedesaan.  Oleh  karenanya  pola  konsumsi  yang  begitu tinggi di perkotaan, kemudian ditiru di pedesaan. Sebagai akibatnya peningkatan produksi dipedesaan yang memang sudah lambat, menjadi semakin berkurang dengan pengaruh pola konsumsi tersebut, sehingga banyak mengurangi tabungan masyarakat yang pada dasarnya tabungan  merupakan  kekuatan  atau  modal  dalam  pembangunan  ekonomi.  Jika  hal  ini dibiarkan  berlangsung  maka  boleh  jadi  masyarakat  di  pedesaan  pada  akhirnya  nanti  akan lebih mengutamakan pola konsumtif sekalipun untuk itu harus mempergunakan uang hasil pinjaman yang semestinya untuk hal – hal yang bersifat produktif. Mengingat luasnya aspek pembangunan yang dicanangkan, maka sebagai implementasinya, bangun struktur kekuatan ekonomi  indonesia  pada  tiga  kekuatan  utama:  badan  usaha  milik  negara  (BUMN),  badan usaha milik swasta (BUMS) dan koperasi. Walaupun ketiga kekuatan ini mempunyai lahan garapan yang sedikit banyaknya berbeda, tetapi diharapkan ketiganya dapat saling mengisi atau  saling  menunjang  dalam  konteks  menuju  kepada  tujuan  pembangunan  nasional indonesia, dan tentunya juga diharapkan dalam perjalanan selanjutnya, ketiga kekuatan itu tetap memegang teguh prinsip atau asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud.
13 Sri Purwantini, Endang Rusdianti dan Paulus Wardoyo, Op – Cit ,  hlm. 137
14 Ibid , hlm.133
e-ISSN : 2621-4105
Melihat  idealnya,  maka  dari  tiga  kekuatan  ekonomi  tersebut  yang  paling memungkinkan menjadi basis pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan adalah koperasi. Dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Koperasi  bukanlah  badan  usaha  yang  tujuan  utamanya  berorientasi  profit,  meski  tidak menampiknya;
2. Sifat  kegotongroyongan  masyarakat  pedesaan  dianggap  lebih  tinggi  dibanding  dengan masyarakat perkotaan. Tetapi jika menyimak perkembanagannya koperasi belum berperan sebagaimana  yang  diharapkan.  Masyarakat  desa  masih  belum  bisa  menghargai  koperasi sebagai sebuah kekuatan yang secara ekonomis mampu mengangkat taraf hidupnya. 15
Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan  usaha,  untuk  mempertinggi  kesejahteraan  jasmaniah  para  anggotanya,  definisi ini mengandung arti bahwa:
a) Perkumpulan  koperasi  bukan  merupakan  perkumpulan  modal  (bukan  akumulasi  modal) akan tetapi persekutuan sosial.
b) Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama
c) Tujuannya  mempertinggi  kesejahteraan  jasmaniah  anggota-anggota  dengan  kerjasama secara kekeluargaan. 16
Pada penjelasan tersebut koperasi memiliki ciri – ciri khusus yaitu:
a. Beberapa orang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
b. Tujuan  mereka,  baik  bersama  dengan  tindakan  perseorangan  adalah  memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai, dan dikelola bersama.
d. Tujuan  utama  badan  usaha  itu  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  semua  anggota perkumpulan. 17
Dari berbagai definisi dan pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung, tetapi pada pokoknya sama yaitu:
1) Merupakan perkumpulan modal orang, bukan semata perkumpulan modal.
2) Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam bentuk kegiatan sosial, menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi.
15 Pandji Anoraga dan Ninik widiyanti, Dinamika Koperasi , rineka cipta, Jakarta, 2007, Hlm.192 16 Ninik  Widiyanti, Koperasi  dan  Perekonomian  Indonesia (  Jakarta:  Bina  Adiaksara,  2003), cetakan ke 4, hlm. 1
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum Koperasi, Alumni, Bandung, 1982, hlm 120
e-ISSN : 2621-4105
3) Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi.
4) Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan koperasi.
5) Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.
6) Netral.
7) Demokratis
8) Menghindari persaingan antar anggota.
9) Merupakan suatu system (terintegrasi dan terorganisasi).
10) Sukarela.
11) Mandiri dan kepercayaan diri.
12) Keuntungan dan manfaat sama, propordional dengan jasa yang diberikan.
13) Pendidikan
14) Moral.
15) Pengaturan  beragam  untuk  setiap  Negara,  tetapi  dengan  satu  prinsip  yang  tetap  sama, yaitu prinsip – prinsip koperasi. 18
Pada bab II, Bagian Kedua, Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut :
“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun  tatanan  perekonomian  nasioanal  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945” Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut:
1) Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  ekonomi  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi dan sosialnya.
2) Berperan  serta  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan  manusia  dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4) Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional  yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 19
Dalam  hal  ini  Koperasi  kredit  didirikan  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada anggota  –  anggotanya  memperoleh  pinjaman  dengan  mudah  dengan  ongkos  (bunga)  yang ringan.  Itulah  sebabnya  koperasi  ini  disebut  dengan  koperasi  kredit.  Akan  tetapi  untuk memberikan  pinjaman  atau  kredit  itu  koperasi  memerlukan  modal.  Modal  koperasi  yang utama adalah  simpanan  anggota  sendiri. Dari uang  simpanan  yang dikumpulkan bersama  –
18 Andjar Pachta ,op.cit, hlm 20
19 Ibid, Hlm 40
e-ISSN : 2621-4105
sama  itu  diberikan  pinjaman  kepada  anggota  yang  perlu  dibantu.  Oleh  karena  itu,  maka koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam. 20
Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 21
Menurut undang – undang koperasi menyebutkan megenai sumber modal koperasi yang terdiri dari beberapa jenis yaitu simpanan – simpanan baik pokok, wajib maupun sukarela dan cadangan yang dikumpulkan dari SHU yang merupakan kekayaan koperasi. Di samping itu koperasi  juga  memiliki  modal  yang  bersifat  potensial  yang  didasarkan  pada  sikap  anggota terhadap koperasinya. Modal ini dapat besar dan dapat pula kecil nilainya berkaitan dengan besar/  kecilnya  kesadaran  orang  dalam  berkoperasi.  Selain  sumber  seperti  diuraikan  diatas, yang disebut juga sebagai sumber modal intern. Koperasi dapat pula menambah modal yang berasal dari sumber ekstern yang berasal dari pinjaman atau simpanan – simpanan/ deposito dari  luar  keanggotaan  koperasi  termasuk  pula  dalam  sumber  ekstern  ini  misalnya  berbagai fasilitas yang berasal dari pemerintah. 22
Koperasi pada dasarnya adalah badan hukum sebagaimana badan usaha lainnya seperti CV, PT, Firma dan sebagainya. Namun di sisi lain koperasi dituntut untuk mensejahterakan anggotanya.  Di  satu  sisi  koperasi  jelas  membutuhkan  keuntungan  untuk  kelangsungan usahanya namun di sisi lain keberadaan berdasarkan didirikannya adalah untuk memajukan kesejahteraan  anggotanya.    Ketika  koperasi  dipandang  sebagai  badan  usaha  maka  tentunya koperasi  (dalam  hal  ini pengelola) dituntut untuk mengoptimalkan  keuntungan dengan cara mendapatkan  pendapatan  yang  sebesar-besarnya.  Namun  mengingat  semangat  didirikannya koperasi  adalah  untuk  memajukan  anggotanya  maka  koperasi  seperti  halnya  koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam tentunya tidak bisa mengambil margin yang banyak (untuk  koperasi  konsumen)  atau  tidak  dapat  menetapkan  tingkat  pengembalian  yang  besar (untuk  koperasi  simpan  pinjam).  Sebab  koperasi  ini  tentunya  beroperasi  untuk  melayani
20 Ibid , hlm. 22.
21 R.T.  Sutantya  Rahardja  Hadhikusuma,  2000,  Hukum  Koperasi  Indonesia,  Jakarta:PT  Raja Grafindo Persada, hal 59-60, 74.
22 Sudarsono dan Edilius, Koperasi dalam teori dan praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.Hlm.116
e-ISSN : 2621-4105
konsumen yang notabene adalah anggotanya sendiri. 23 Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian  pasal  3  disebutkan  bahwa,  koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  serta  ikut  membangun  tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan msayarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 24
Tujuan koperasi simpan pinjam menawarkan penyimpanan dan pinjaman  adalah agar supaya anggota dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga anggota dapat merasa tenang dalam menyimpan  uangnya  selain  itu  dalam  hal  peminjaman,  anggota  juga  dapat  melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang kecil untukm embangun usaha atau bisnis  yang  diinginkan,  namun  koperasi  juga  harus  memikirkan  tentang  adanya  azas keyakinan  atas  kemampuan  bagi  calon  nasabah  yang  akan  melakukan  peminjaman  untuk melunasinya sehingga tidak ada kerugian bagi koperasi dan anggota penyimpan lainnya. Inilah alasan  mengapa  koperasi  sangat  memegang  peranan  penting  dalam  pertumbuhan  ekomomi masyarakat  Indonesia.  Perbedaannya  dengan  Bank  adalah  bank  menawarkan  peminjaman uang  yang  bunganya  relatif  tinggi  sehingga  kebanyakan  masyarakat  yang  melakukan peminjaman banyak terjadi kemacetan untuk membayar angsuran bahkan tidak mampu lagi untuk  melunasinya  hingga  terjadi  wanprestasi.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2012,  Pasal  1  (ayat  15)  menyatakan:  “Koperasi  Simpan  Pinjam  adalah  Koperasi  yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha”. 25 Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang disebutkan diatas maka dapat penulis simpulkan dan sekaligus analisis bahwa prinsip-prinsip koperasi setidak tidaknya terdiri atas;
1. Keanggotaannya  bersifat  sukarela  dan  terbuka;  prinsip  ini  mengandung  arti  bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri.
Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat  keterbukaan  ini  membuat  koperasi  tidak  mengenal  batas-batas  dan  diskriminasi apapun.
2. Prinsip  pengelolaan  dilakukan  secara  demokratis  Pengelolaan  disini  tidak  terbatas  pada manajemen saja namun meliputi pengawasannya.
Setiap  anggota  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  didalam  koperasi,  hak mengusulkan,  mengoreksi,  dan  bertanya  tentang  pengelolaan  koperasi  serta  sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas. Dalam masa globalisasi seperti  pada  saat  ini  membuat  koperasi  jarang  dilirik  oleh  para  pemilik  modal,  sebab
23 https://media.neliti.com/media/publications/17234-ID-kritik-terhadap-koperasi-serta- solusinya-sebagai-media-pendorong-pertumbuhan-usa.pdf diakses pada 4 Juli 2018
24 Arifin Sitio & Halomoan Tamba. Koperasi Teori dan Praktik ( Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 19
25 Undang-Undang Perkoperasian. UU No. 17 tahun 2012, ( Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 3
e-ISSN : 2621-4105
berapapun  seseorang  memilik  dana,  namun  tetap  saja  memiliki  satu  suara,  sehingga koperasi bebas investasi dari pihak yang mempunyai modal besar.
3. Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota Anggota adalah pengguna jasa koperasi.
Didalam  koperasi  keuntungan  dalam  bentuk  uang  namanya  sisa  hasil  usaha.  Sisa  hasil usaha  adalah  selisih  antara  pendapatan  yang  diperoleh  dengan  biaya-biaya  yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam  usaha  akan  mendapatkan  bagian  keuntungan  dari  pada  anggota  yang  tidak  aktif. Koperasi  bukan  badan  usaha  yang  berwatak  kapitalis  sehingga  sisa  hasil  usaha  yang dibagikan  kepada  anggota  tidak  berdasarkan  modal  yang  dimiliki  anggota,  tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.
4. Prinsip pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota. Anggota adalah pemilik koperasi  dan  sekaligus  sebagai  pemanfaat  jasa.  Modal  yang  disetorkan  kepada  koperasi pada  dasarnya  untuk  melayani  anggota  dan  dari  pelayanan  itu  koperasi  diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya. Karena itu balas jasa terhadap modal  yang  diberikan  kepada  anggota  atau  sebaliknya  juga  terbatas  yang  tidak  semata- mata didasarkan kepada besarnya modal yang diberikan kepada koperasi. Yang dimaksud terbatas  adalah  pemberian  balas  jasa  atas  modal  yang  ditanamkan  disesuaikan  dengan kemampuan  yang  dimiliki  koperasi.  Jasa  yang  terbatas  artinya  bahwa  suku  bunga  atas modal  dalam  koperasi  tidak  melebihi  suku  bunga  yang  berlaku  di  pasar.  Sehingga  jika dikaitkan dengan masa globalisasi, fungsi modal pada koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, sebab koperasi tidak hannya sekedar mencari keuntungan semata (profit motive), akan tetapi dipergunakan untuk pemanfaatan anggota (benefit profit). Prinsip ini adalah prinsip yang paling unik, sebab badan usaha lain tidak memiliki prinsip ini.
5. Prinsip kemandirian koperasi. Koperasi  harus  mampu  berdiri  sendiri  dalam  hal  mengambil  keputusan  usaha  dan organisasi.  Kemandirian  artinya  juga  kebebasan  yang  bertanggung  jawab,  otonom, swadaya  dan  keberanian  mempertanggung  jawabkan  segala  tindakan  sendiri  dalam mengelola  usaha  dan  organisasi.  Mandiri  artinya  dapat  berdiri  sendiri  tanpa  tergantung pada  pihak  lainnya.  Prinsip  ini  adalah  pendorong  bagi  koperasi  untuk  meningkatkan keyakinan  akan  kekuatan  sendiri  untuk  mencapai  tujuan.  Pada  masa  globalisasi  seperti pada saat ini prinsip kemandirian sangat diperlukan dalam pengembangan organisasidan usaha.  Dengan  prinsip  ini  koperasi  dapat  bersaing  pada  masa  apapun,  karena  tidak tergantung dengan pihak lain.
6. Prinsip pendidikan perkoperasian.
Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semua lini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas dan tentunya pengelola beserta karyawanya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka pendidikan perkoperasian sangat diperlukan. Dengan sarana pendidikan ini, anggota khususnya dan organ koperasi lainya dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota loyalis, yang memahami, mengerti dan menghayati  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  serta  praktek-praktek  berkoperasi.  Dengan pendidikan  ini  koperasi  akan  mampu  bersaing  di  masa  globalisasi,  karena  anggota memahami,  mengerti  dan  menghayati  senangnya  menjadi  anggota  koperasi  karena mempunyai keunggulan yang tidak dimilki lembaga dan badan usaha lain.
7. Kerjasama antar koperasi. Bidang  usaha  koperasi  bermacam  –  macam,  ada  yang  usahanya  sama  ada  pula  bidang usahanya  yang  beraneka.  Masing-masing  usaha  tersebut  disadari  bahwa  kemampuan
e-ISSN : 2621-4105
antara satu koperasi dengan kemampuan koperasi lainya tentunya tidak sama. Kerjasama antar  koperasi  baik  pada  tingkat  kabupaten,  propinsi,  nasional  dan  bahkan  internasional dimaksudkan  untuk  saling  memanfaatkan  kelebihan  dan  melemahkan  kekurangan  pada masing-masing koperasi. Sehingga hasil yang akan dicapai akan lebih mudah dan dicapai secara optimal.
Apalagi pada masa globalisasi pada saat ini efektitas dan efisiensi sangat dibutuhkan. Dengan  kerjasama  antar  koperasi  diharapkan  akan  saling  menunjang  dan  mendayagunakan kelebihan  antar  Koperasi,  artinya  tercipta  sinergitas.  Penerapan  nilai  dan  prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam suatu Undang-Undang Koperasi. Roh atau  pembeda  koperasi  dengan  badan  usaha  lainya  terletak  pada    roh  yang  disebut  dengan prinsip-prinsip  koperasi.  Dalam  menganalisis  penerapan  prinsip  koperasi  pada  Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 harus disandarkan pada;
1. Pada  hukum  dasar  negara  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945  khususnya  pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945 “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara  Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.
2. Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945: “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
3. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; dan
4. Pada  pengertian  koperasi  dan  prinsip  –  prinsip  koperasi  yang  ditetapkan  oleh Internatiaonal Cooperative alliance (ICA); badan atau organisasi dunia yang lain, dan dari para ahli atau tokoh perkoperasian.
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Pasal 1 menyebutkan koperasi adalah badan usaha yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  koperasi  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang perseorangan  atau  badan  hukum  koperasi,  dengan  pemisahan  kekayaan  para  anggotanya sebagai  modal  untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan  bersama dibidang  ekonomi,  sosial  dan  budaya  sesuai  nilai  dan  prinsip  koperasi.  Dari  pengertian
e-ISSN : 2621-4105
koperasi  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  No.  25  Tahun  1992  bahwa  kata  “ orang  – seorang” bersifat  “individualitas”  yang  artinya  adalah  sadar  dan  memahami  bahwa  harga dirinya untuk berusaha secara bersama. Berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dimana kata “Orang perseorangan” bersifat “individualisme” yang artinya mendahulukan  kepentingan  sendiri  dan  mengingkari  untuk  bekerjasama (cooperative). Dengan demikian dapat dianalisis bahwa pengertian koperasi pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sesuai dengan alenia keempat pembukaan UUD 1945, Pasal 33 ayat  (1) dan 33 ayat  (4)  serta  sesuai  pengertian  koperasi  yang  ditetapkan ICA. Sedang  pengertian  koperasi menurut  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2012  bertentangan  dan  tidak  sesuai  dengan pembukaan  pada  alenia  keempat  Undang  –  Undang  Dasar  1945  dan  bertentangan  dengan prinsip-prinsip  koperasi  Namun  mengenai  status  koperasi  sebagai  badan  hukum.  Hal  ini sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, bahwa sejarah perjalanan koperasi di Indonesia sudah cukup panjang, dan karenanya usaha perbaikan  dari aspek  kualitas  utamanya  dalam  menghadapi  perubahan  tata  perekonomian  nasional  dan global,  maka  status  koperasi  sebagai  badan  hukum,  merupakan  sesuatu  yang  perlu  diatur dalam  Undang-Undang  Koperasi.  Koperasi  sebagai  badan  hukum  memang  mengalami perubahan  pada  konsep  dasar  koperasi.  Keberlangsungan  suatu  koperasi  sejatinya  terletak pada  anggota,  karena  anggota  adalah  pemilik  dan  sekaligus  pengguna  jasa  karena  koperasi ada karena ada manusia sebagai anggota, sedangkan badan hukum adalah subyek hukum yang adanya  karena  dianggap  sebagai  subyek  hukum  atau  badan  hukum  adalah  subyek  hukum buatan  atau  subyek  hukum  rekaan  .Tentang  prinsip-prinsip  koperasi  pada  Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yang meliputi;
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian  sisa hasil usaha dilakukan secara  adil sebanding dengan besarnya jasa  usaha masing-masing anggota;
4. Kemandirian;  serta  ditambah  prinsip  pendidikan  perkoperasian;  dan  kerjasama  antar koperasi. 26
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sayangnya Undang-Undang ini jauh panggang dari api untuk memajukan  koperasi.  Yang  ada  malah  melemahkan  koperasi  dan  bertentangan  dengan
26 Aji  Basuki  Rohmat,  analisis  penerapan  prinsip-prinsip  koperasi  dalam  undang-undang koperasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1, 2015.
e-ISSN : 2621-4105
UndangUndang  Dasar.  Undang-Undang  ini  baru  dua  tahun  berjalan  kemudian  dibatalkan secara  keseluruhan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Undang-Undang  Koperasi  dianggap  sudah kehilangan  ruhnya  sebab  tidak  lagi  mendasari  pada  prinsip-prinsip  koperasi.  Koperasi didesain seperti halnya perusahaan kapitalisme yang semata-mata mencari keuntungan, bukan bertujuan  untuk  mensejahterakan  anggotanya.  Bahkan  koperasi  dalam  definisinya  menjadi lahan  utuk  mencari  keuntungan  oleh  oranag  peroranagan.  Dalam  pengujian  ini  Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan keseluruhan Undang-Undang nomro 17 Tahun 2012 dengan beberapa pertimbangan. Pertama, berkaitan dengan definisi koperasi yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang  yang menyatakan  “Koperasi  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan  bersama  di  bidang  ekonomi, sosial,  dan  budaya  sesuai  dengan  nilai  dan  prinsip  Koperasi.” 27 Mahkamah  memberikan tanggapan  bahwa  Rumusan  koperasi  adalah  (sebagai)  badan  hukum  tidak  mengandung pengertian substantif mengenai koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan  Penjelasannya  yang  merujuk  pada  pengertian  sebagai  bangun  perusahaan  yang  khas. 28 Menurut Mahkamah koperasi adalah mengenai siapa koperasi itu, atau dengan perkataan lain, rumusan yang mengutamakan koperasi dalam perspektif subjek atau sebagai pelaku ekonomi, yang merupakan sebagian dari sistem ekonomi. Untuk maksud tersebut dirumuskan dengan kata  atau  frasa,  perkumpulan,  organisasi  ekonomi,  atau  organisasi  ekonomi  rakyat.  Atau, paling tidak dalam koperasi dirumuskan sebagai “badan usaha”. 29 Sehingga rumusan koperasi dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  yang  tidak  menunjukkan  sebagai  pelaku ekonomi,  adalah  bertentangan  dengan  UUD  karena  mengandung  individualisme.  Kedua, mengenai  pengangkatan  pengurus  non-anggota.  Adanya  pengaturan  tersebut  menghalangi atau  bahkan  menegasikan  hak  anggota  koperasi  untuk  menyatakan  pendapat,  memilih,  dan dipilih serta nilai kekeluargaan, bertanggung jawab, demokrasi, dan persamaan yang menjadi dasar  koperasi. 30 Koperasi  adalah  suatu  organisasi  yang  dibangun  dan  dikembangkan berdasarkan perkumpulan orang, tujuannya adalah kesejahteraan orang perorangan. Jika yang
27 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)
28 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  028/PUU-XI/2013  Tentang  Pembatalan  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. yang dibacakan pada 28 Mei 2014. hlm. 241.
29 Ibid.
30 Ibid., hlm. 245.
e-ISSN : 2621-4105
akan  membuat  keputusan  dalam  pengelolaan  adalah  diluar  anggota  maka  hal  tersebut merupakan penyimpangan pada prinsip fundamental koperasi. Koperasi diharapkan tumbuh semakin baik dengan dibarengi kapasitas anggota koperasi yang mumpuni dalam mengurus koperasi. Untuk menjadikan koperasi sebagai organisasi yang profesional justru yang harus dibangun adalah anggota koperasi supaya menjadi tenaga professional. 31 Untuk mewujudkan hal  tersebut,  tentu  prinsip  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  anggota  koperasi  memainkan peran yang penting. Ketiga, berkenaan dengan modal koperasi. Dalam pengaturan Undang- Undang a quo mengatur modal koperasi adalah Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai  modal  awal  selain  itu  juga  dapat  berasal  dari  hibah,  modal  penyertaan,  modal pinjaman yang berasal dari anggota, dll. Terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa setoran Pokok  dibayarkan  oleh  Anggota  pada  saat  yang  bersangkutan  mengajukan  permohonan sebagai  Anggota  dan  tidak  dapat  dikembalikan, 32 adalah  tidak  dapat  dibenarkan.  Setoran pokok  dalam  koperasi  harus  dilihat  sebagai  wujud  keputusan  seseorang  untuk menggabungkan  diri  secara  suka  rela  sebagai  anggota  koperasi,  jadi  bila  anggota  tersebut memutuskan untuk keluar atau berhenti karena suatu alasan maka adalah wajar bila simpanan pokok tersebut ditarik kembali. 33 Berkaitan dengan sertifikat modal yang mewajibkan anggota membeli,  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  prinsip  kesukarelaan  dan  keterbukaan.  Hal  ini berarti, orientasi koperasi telah bergeser ke arah kumpulan modal, yang dengan demikian telah mengingkari  jati  diri  koperasi  sebagai  perkumpulan  orang  dengan  usaha  bersama  sebagai modal  utamanya. 34 Dengan  adanya  pengaturan  ini,  maka  koperasi  akan  dikhawatirkan kehilangan  kekhasannya  dalam  pengambilan  keputusan  penting.  Sedangkan  pengaturan sertifikat  modal  yang  ketika  keluar  tidak  dapat  dijual  ke  luar,  tetapi  harus  dibeli  sesama anggota  atau  oleh  koperasi.  Hal  tersebut  pada  dasarnya  sama  dengan  pengaturan  setoran pokok.  terdapat  unsur  paksaan  di  dalamnya.  Bagaimana  kalau  sesama  anggota  tidak  mau membeli, atau uang koperasi tidak mencukupi. 35 Hal tersebut merugikan anggota Koperasi. Hal terakhir berkaiatan dengan modal koperasi adalah penyertaan. Hal tersebut harus dihindari sebab  membuka  intervensi  pihak  luar,  termasuk  pemerintah  dan  pihak  asing,  melalui permodalan  tanpa  batas. 36 Koperasi  sebagai  perkumpulan  orang  dengan  demikian  menjadi
31 Ibid. 32 Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)
33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013, Op.cit., hlm 247.
34 Ibid. hlm. 247.
35 Ibid.
36 Ibid., hlm. 249.
e-ISSN : 2621-4105
tidak  berbeda  dengan  Perseroan  Terbatas  sebagai  kumpulan  modal,  atau  bahkan  sebagai Perseroan  Terbatas  terbuka  yang  go  public  yang  menghimpun  modal  sebanyak-banyaknya dengan tanpa batas dengan resiko terbukanya peluang intervensi dari pihak di luar koperasi. 37 Keempat,  Larangan  Pembagian  Surplus  Hasil  Usaha  Yang  Berasal  Dari  Transaksi  Dengan Non-Anggota.  Terdapat    ketidakadilan  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban,  yaitu  ketika koperasi  mengalami  surplus  hasil  usaha  anggota  tidak  berhak  atas  tapi  ketika  koperasi mengalami  defisit  hasil  usaha,  baik  disebabkan  oleh  transaksi  dengan  anggota  atau  non- anggota, anggota wajib menyetor sertifikat modal koperasi sebagai tambahan modal. 38 Dalam pengaturan tersebut, koperasi seakan menempatkan dirinya sebagai entitas yang terpisah dari anggotanya.  Padahal    apa  yang  dimiliki  koperasi  seharusnya  dipergunakan  untuk mensejahterakan anggotanya, karena memang demikian tujuan berkoperasi. Kelima, tentang jenis-jenis koperasi. Dalam pengaturan ini, koperasi dipaksa untuk memilih salah satu jenis yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pengaturan ini tidak sesuai fakta di lapangan yang berkaitan  dengan  perkembangan  koperasi.  membatasi  jenis  kegiatan  usaha  koperasi  telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha, yang bisa jadi, berseiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  budaya,  dan  ekonomi, berkembang  pula  jenis  kegiatan  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomis  manusia. 39 Pengaturan ini telah jelas ingin mengkerdilkan keberadaan koperasi. Jika suatu korporasi (PT) diperkenankan  untuk  membentuk  konglomerasi,  kenapa  justru  Koperasi  harus  dibatasi lapangan  usahanya.  Hal  tersebut  menjadikan  ketidak  adilan  bagi  pelaku  dan  penggerak koperasi. Padahal, banyak koperasi serba usaha ( multi purpose cooperative ) justru berhasil.
Dengan  segala  pertimbangan  di  atas,  maka  tepat  sekiranya  Mahkamah  Konstitusi membatalkan  keseluruhan  UU  koperasi.  Pengaturan  yang  berkaitan  dengan  prinsip fundamental  justru  berlawanan  dengan  identitas  koperasi  itu  sendiri.  Mahkamah  Konstitusi telah menyelamatkan arah politik hukum pengaturan perkoperasian di Indonesia.

## D. PENUTUP
Dalam  pasal  3  UU.  No  25  tahun  1992  tentang  Perkoperasian  disebutkan  bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan msayarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
37 Ibid.
38 Ibid., hlm. 250.
39 Ibid. hlm. 251.
e-ISSN : 2621-4105
1945.  Namun  mengingat  semangat  didirikannya  koperasi  adalah  untuk  memajukan anggotanya  maka  koperasi  seperti  halnya  koperasi  konsumen  atau  koperasi  simpan  pinjam tentunya  tidak  bisa  mengambil  margin  yang  banyak  (untuk  koperasi  konsumen)  atau  tidak dapat menetapkan tingkat pengembalian yang besar (untuk koperasi simpan pinjam). Sebab koperasi ini tentunya beroperasi untuk melayani konsumen yang notabene adalah anggotanya sendiri. Koperasi  di  Indonesia  belum  memiliki  kemampuan  untuk  menjalankan  peranannya secara efektif Pengawasan dan Pembinaan yang lemah dari pihak berwenang dan aturan yang cukup longgar, terkadang dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendirkan  KSP  dan  melakukan  praktek-praktek  yang  curang  dan  merugikan  masyarakat banyak dan menurunkan citra koperasi. Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip – prinsip koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
R.T  Sutantya  Raharja  Hadhikusuma,  2000, Hukum  Koperasi  Indonesia ,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Darji  Darmonodiharjo,  1945, Undang-Undang  Dasar  1945 ,  Balai  Pustaka,  cetakan  ke  3, Jakarta.
G.  Kartasapoetra  dan  A.  G  Kartasanoetra  dan  kawan,  2001, Koperasi  Indonesia  yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , PT Rineka Cipta, Jakarta. Arifinal Chaniago, 1986, Pengertian Koperasi , Angkasa, Bandung. Revrisond Baswir, 2000, Koperasi Indonesia , BPFE, Yogyakarta. Pandji anaroga dan Ninik Widiyanti, 1995, Mananejemen Koperasi-Teori dan Praktek , PT. Dunia Pustaka Jaya, cetakan ke 1, Jakarta.
Ninik Widiyanti, 2002, Manajemen Koperasi , PT. Rineka Cipta, cetakan ke 5, Jakarta. Panji Anoraga, 1992, Dinamika Koperasi , PT.RINEKA CIPTA, Jakarta.
Karta Sapoerta, dkk, 2003, Praktek Pengelolaan Koperasi , PT Rineka Cipta/Bina Adiaksara, cetakan ke 4, Jakarta.
Pandji anoraga dan Ninik widiyanti, 2007, Dinamika Koperasi , rineka cipta, Jakarta. Ninik Widiyanti, 2003, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Bina Adiaksara, cetakan ke 4, hlm. 1, Jakarta.
Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Koperasi, Alumni, Bandung.
R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudarsono dan Edilius, 2010, Koperasi dalam teori dan praktik, Rineka Cipta, Jakarta.
https://media.neliti.com/media/publications/17234-ID-kritik-terhadap-koperasi-serta- solusinya-sebagai-media-pendorong-pertumbuhan-usa.pdf
e-ISSN : 2621-4105
Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001, Koperasi Teori dan Praktik, Erlangga, Jakarta.

## JURNAL
Aji Basuki Rohmat, 2015, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-
Undang Koperasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1.
Diah Sasikirana Retno Murniati, Muhammad Junaidi,  Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Binama Semarang, Jurnal Ius Constituendum Vol 2 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2017, Semarang. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.542
Sri Purwantini, Endang Rusdianti dan Paulus Wardoyo, Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang , Jurnal Dinamika Sosial Budaya,
Volume 18, Nomor 1, Universitas Semarang, 2016, Semarang.