## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN  PROFESI GURU DI SMA NEGERI 1 PALU
Idris Ade Idrus
SMA Negeri 1 Palu, Widyaiswara LPMP Sulawesi Tengah Email : roredonggala@yahoo.com , Hp. 085241021350

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji; (1) Bagaimana implementasi kebijakan pemberian  tunjangan  profesi  guru  di  SMA  Negeri  1  Palu?  dan  (2) Faktor-faktor  apakah  yang  menghambat  implementasi  kebijakan tunjangan  profesi  guru.?  Tujuan  penelitian  ini  yaitu:  (1) Menganalisis implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMA Negeri 1 Palu dan (2) Menganalisis faktor penghambat Implementasi  kebijakan  tunjangan  profesi  guru  SMA  Negeri  1 Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi, dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik model  interaktif  Miles  dan  Huberman.  Hasil  penelitian menyimpulkan  (1)  Secara  keseluruhan  implementasi  kebijakan tunjangan  profesi  guru  di  SMAN  1  berjalan  baik  sesuai  model Edward  III  yakni  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur  birokrasi.  Akan  tetapi,  ada  satu  indikator  pada    pada variabel  sumber  daya  yakni  staf  pengelola  belum  mampu menjabarkan  petunjuk  kepala  sekolah  terkait    pengelolaan administrasi kebijakan tunjangan profesi guru dan satu indikator terkait  struktur  birokrasi  yakni  kecepatan  dan  ketepatan pengiriman  berkas  masih  perlu  ditingkatkan;  (2)  Faktor penghambat  implementasi  kebijakan  tunjangan  profesi  guru adalah  kecenderungan  staf  pengelola  menunggu  perintah  dan kurang inisiatif.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Tunjangan Profesi Guru

## Abstract
This  study  examines:  (1)  How  to  implement  policies  to  provide benefits in the teaching profession SMA Negeri 1 Pal u? (2) whether the  factors  that  hinder  the  implementation  of  the  policy  benefits  of the teaching profession? The purpose of this study are: (1) to analyze the  implementation  of  policies  to  provide  benefits  in  the  teaching profession  SMAN  1  Palu  and  (2)  analyze  the  factors  inhibiting teachers professional allowance policy implementation SMA Negeri 1 Palu.  This  study  used  a  qualitative  descriptive  approach.  The  data was  collected  by  interview,  observation,  and  documentation. Analysis  using  techniques  Miles  and  Huberman  interactive  model. The  study  concluded  (1)  Overall  policy  implementation  allowance teacher at SMAN 1 Palu went well according to the model of Edward III  namely  communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic structures. However, there is an indicator on the resource variables that  management  staff  has  not  been  able  to  outline  the  principals instructions related to administration policy benefits of the teaching profession and related indicators of the bureaucratic structure of the file  transfer  speed  and  accuracy  could  be  improved,  (2)  factors inhibiting  the  implementation  of  the  policy  benefits  of  the  teaching profession  is  the  tendency of  managers  to  wait staff command  and lack of initiative.
Keywords : Policy Implementation, Teacher Professional Allowance

## Pendahuluan
Mengurus  pendidikan  tidak  mudah  karena  permasalahan dalam dunia pendidikan tergolong kompleks. Akan tetapi satu hal dapat  dipastikan  bahwa  pendidikan  bukan  hanya  persoalan gedung  sekolah,  kurikulum,  dan  beasiswa  atau  bantuan  sekolah (dana).  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pemerintah  tidak  hanya menyentuh aspek fisikal dan dana melainkan juga terkait dengan regulasi.  Regulasi  yang  digulirkan  pemerintah  juga  tidak  hanya berkaitan  dengan  fisik  melainkan  berkaitan  pula  dengan pemberdayaan  guru  karena  disadari  sepenuhnya  bahwa betapapun  lengkap  sarana  pendidikan,  dana  yang  mencukupi, input  (siswa)  yang  berkualitas,  pemimpin  (kepala  sekolah)  yang profesional,  staf  administrasi  (tata  usaha  sekolah)  yang  handal,
akan  tetapi  tanpa  guru  yang  kompeten  dan  profesional,  maka tetap  tidak  akan  menghasilkan  mutu  pendidikan  yang  optimal karena menurut Khoiri (2010: 35) “tidak terbantahkan bahwa guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar. Dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  berbagai  hal  yang  berkaitan dengan  eksistensi  guru  itu  sendiri.”  Sementara  itu,  Alma  (2008: 123)  menyatakan  “guru  merupakan  kunci  keberhasilan  sebuah lembaga  pendidikan.  Guru  adalah sales  agent dari  lembaga pendidikan.”  Bukan  itu  saja  dalam  perspektif  lebih  luas,  Asmani (2010: 2011) menyatakan “guru adalah aktor utama perubahan di tengah masyarakat.”
Mengacu uraian di atas, maka tidak berlebihan bahkan sangat tepat  jika  kemudian  pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Salah satu muatan  yang  paling  mendapat  perhatian  dalam  UU  Guru  dan Dosen  adalah  sertifikasi.  Pada  pasal  1  ayat  11  UU  No  14/2005 dinyatakan ”sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk  guru  dan  dosen.”  Implikasi  bagi  guru  yang  telah memperoleh sertifikat pendidik dinyatakan lebih lanjut dalam  UU RI  No.  14/2005  pasal  16  bahwa  “pemerintah  akan  memberikan tunjangan  profesi  kepada  guru  yang  besarnya  setara  dengan  1 (satu) kali gaji pokok pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama.”  Jadi,  guru  yang  telah  mendapat  sertifikat  pendidik  akan memperoleh  tunjangan  profesi  yakni  tunjangan  yang  diberikan kepada  guru  yang  memiliki  sertifikat  pendidik  sebagai penghargaan atas profesionalitasnya (PP No. 41/2009 pasal 1 ayat 4).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  diformulasikan beberapa  permasalahan  yang  perlu  dikaji  mendalam  dalam
penelitian  ini,  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  implementasi kebijakan  pemberian  tunjangan  profesi  guru  di  SMA  Negeri  1 Palu?  (2)  Faktor-faktor  apakah  yang  menghambat  Implementasi kebijakan  tunjangan  profesi  guru  SMA  Negeri  1  Palu?  Sementara itu  yang  menjadi  tujuan  penelitian  adalah  (1)  Menganalisis implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMA Negeri  1  Palu,  (2)  menganalisis  faktor  penghambat  Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru SMA Negeri 1 Palu.
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dapat diuraikan  sebagai  berikut:  (1)  Menganalisis  implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMA Negeri 1 Palu; (2)  Menganalisis  kinerja  guru  SMA  Negeri  1  Palu  setelah memperoleh  tunjangan  profesi  guru;  dan  (3)  Menganalisis  faktor penghambat  Implementasi  kebijakan  tunjangan  profesi  guru untuk meningkatkan kinerja guru SMA Negeri 1 Palu.

## Kebijakan Publik
Secara  etimologis  istilah  yang  memiliki  akar  kata  bijak  ini, oleh Dunn (2003: 10) dijelaskan bahwa “kebijakan (politik) berasal dari  bahasa  Yunani  yaitu  “ polis ”  (negara)  dan  akhirnya  ke  dalam bahasa  Inggris  “ policy ”  (kebijaksanaan)  dan  “ politics. ”  Dari perspektif terminologis, kebijakan telah banyak diberikan batasan dan  definisi.  Titmuss  dalam  Suharto  (2005:  7)  menjelaskan “kebijakan  adalah  prinsip-prinsip  yang  mengatur  tindakan  yang diarahkan  kepada  tujuan-tujuan  tertentu.”  Senada  dengan pengertian  tersebut,  Suharto  (2005:  7)  menyatakan  pula pemikirannya “kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.”
Kebijakan  tentu  tidak  sama  dengan  keputusan.  Secara spesifik perbedaan antara kebijakan dan keputusan dikemukakan oleh  Budiman  Rusli  dalam  Kadji  (2008:  6).  “Ada  tiga  perbedaan
mendasar  antara  kebijakan  dengan  keputusan,  yakni;  (1)  ruang lingkup  kebijakan  jauh  lebih  besar  daripada  keputusan;  (2) pemahaman  terhadap  kebijakan  yang  lebih  besar  menerlukan penelahan  yang  mendalam  terhadap  keputusan;  (3)  kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung  diantara  begitu  banyak  individu,  kelompok  dan organisasi.”
Kebijakan  berhubungan  erat  dengan  pilihan-pilihan  bahkan kebijakan  itu  sendiri  merupakan  bentuk  lain  dari  pilihan.  Dunn dalam  Wibawa  (1994:  50)  menyatakan  “kebijakan  adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak  bertindak)  guna  menjawab  tantangan  yang  menyangkut kehidupan  masyarakat.”  Budiman  (1997:  89)  menyatakan “kebijakan adalah keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara  dan  dilaksanakan  oleh  aparat  birokrasi.”  Secara  eksplisit dinyatakan kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka adanya kewenangan  dari  pihak  yang  memutuskan  kebijakan  yakni pemerintah  atau  birokrasi.  Uraian  tersebut  mengantar  untuk masuk menelaah kebijakan publik.
Menurut  Kadji  (2008:  1)  “kebijakan  publik  dalam  perspektif sejarah, eksisensinya hadir bersamaan dengan atau setua sejarah kelahiran peradaban manusia.” Nugroho (2003: 54)
mengemukakan “kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah  untuk  dikerjakan  dan  hal-hal  yang  diputuskan pemerintah  untuk  tidak  dikerjakan  atau  dibiarkan.”  Pendapat yang  sama  dikemukakan  Dye  (1987:  3)  “kebijakan  publik merupakan  pilihan  apapun  oleh  pemerintah,  baik  untuk melaksanakan  sesuatu  maupun  untuk  tidak  melaksanakan.” Bahkan  Edward  dan  Sharkansky  dalam  Islamy  (1991:  18)  sudah
menegaskan  “kebijakan  publik  adalah  apa  yang  dikatakan  dan dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan.”
Dalam  praktinya,  kebijakan  publik  bukan  hanya  urusan pemerintah pusat atau lembaga kepresidenan melainkan lembaga atau  badan-badan  dan  pejabat  pemerintah  sebagaimana dinyatakan  Anderson  dalam  Islami  (2004:  19)  bahwa  “kebijakan publik  adalah  kebijaksanaan  yang  dikembangkan  oleh  badan- badan  dan  pejabat-pejabat  pemerintah.”  Hal  ini  dapat  dipahami karena  dalam  system  birokrasi  di  mana  pun  selalu  ada pendelagasian  kewenangan.  Satu  hal  yang  penting  adalah kebijakan publik diputuskan dalam rangka memecahkan masalah. Chandler dan Plano dalam Kadji (2008: 8) menyatakan “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya- sumber  daya  yang  ada  untuk  memecahkan  masalah-masalah publik  atau  pemerintah.”  Dengan  demikian,  sebuah  kebijakan publik  tidak  fungsional  jika  tidak  mampu  memecahkan  masalah publik.  Untuk  mengetahui  efektivitas  kebijakan  publik  mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah,  maka  diperlukan implementasikan kebijakan.

## Implementasi Kebijakan
Salusu  (1996:  409)  menyatakan  “implementasi  adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan.” Dalam  proses  pengambilan  keputusan  sampai  penilaian keputusan, implementasi berada diantaranya. Hal ini sangat jelas merujuk  pernyataan    Dunn    (2007:  10-11)  yang  mengemukakan “tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan sebagai berikut: fase  perumusan  agenda,  fase  formulasi  kebijakan,  adopasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.”
Edwards  III  dalam  Winarno  (2007:  174)  menegaskan “implementasi  kebijakan  adalah  salah  satu  tahap  kebijakan
publik,  antara  pembentukan  kebijakan  dan  konsekuensi- konsekuensi  bagi  masyarakat  yang  dipengaruhinya.”  Wahab (2001:  45)  menyatakan  “pelaksanaan  kebijakan  adalah  sesuatu yang  penting  bahkan  jauh  lebih  penting  daripada  pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekadar impian atau rencana bagus  yang  tersimpan  rapi  dalam  arsip  kalau  tidak diimplementasikan.” Sementara itu, Dunn (2003: 80)
memformulasikan  “implementasi  kebijakan  adalah  pelaksanaan dan  pengendalian  arah  tindakan  kebijakan    sampai  tercapainya hasil kebijakan.” Sementara itu, Nugroho (2003: 158) berpendapat “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”
Dalam  implementasi  kebijakan  dikenal  beberapa  model. Seperti;  model  George  Edwards  III,  model  Meter  dan  Horn,  model Mazmanian  dan  Sabatier,  model  Hoogwood  dan  Gun,  model Grindle,  model  Elmore,  Lipsky,  Hjem  &  O’Porter,  model  Warwic, model Ripley dan Franklin, dan model Charles O. Jones. Penelitian ini  menggunakan  model  Edwards  III  (1980:  148)  yang  dikenal beraliran top down dan dinamakan pula sebagai model direct and direct  impact  on  implementation .  Dalam  bentuk  bagan  dapat digambarkan sebagai berikut
Communicatio
n Bureaucratic structure Implementation Disposition Resources
Gambar 1 : Model Implementasi Kebijakan menurut Edwards III Berdasarkan Gambar 1. Dapat dijelaskan bahwa
implementasi  kebijakan  model  Edwards  III  dalam  Subarsono (2005:  90)  dipengaruhi  empat  variabel  yaitu  “komunikasi ( communication ),  sumber  daya  ( resources ),  disposisi  ( disposition ),
dan struktur birokrasi ( bureaucratic structure ).”

## Tunjangan profesi Guru
Muslich (2007: 3) menjelaskan bahwa ”guru yang mempunyai sertifikat  pendidik  dianggap  sebagai  guru  yang  profesional.  Yang bersangkutan  mendapatkan  tunjangan  profesi  dari  pemerintah sebesar  satu  kali  gaji  pokok.”  Oleh  karena  itu,  secara  sistematis kajian  selanjutnya  yang  perlu  dijelaskan  adalah  apakah  yang dimaksud  tunjangan  profesi  guru.?  Untuk  menjelaskan pertanyaan tersebut, maka rujukan awal yang perlu dikemukakan adalah PP No. 41/2009 tentang Guru dan Dosen
Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa “tunjangan profesi adalah tunjangan  yang  diberikan  kepada  guru  dan  dosen  yang  memiliki sertifikat  pendidik  sebagai  penghargaan  atas  profesionalitasnya.” Lebih lanjut dalam regulasi yang sama pada pasal 16 dinyatakan dengan  tegas  bahwa  “pemerintah  akan  memberikan  tunjangan profesi kepada guru yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok  pada  tingkat,  masa  kerja  dan  kualifikasi  yang  sama.”  Jadi tunjangan  profesi  guru  merupakan  salah  satu  bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap keberadaan guru. Wujud  tunjangan  profesi  dimaksud  adalah  penambahan pendapatan guru.
Tentu  saja  tidak  mudah  mendapat  tunjangan  profesi  guru karena  harus  menjadi  guru  profesional  terlebih  dahulu  ditandai adanya  sertifikat  pendidik.  Hal  yang  menarik  dianalisis  terkait tunjangan profesi guru adalah  bahwa secara eksplisit telah diakui
guru merupakan suatu profesi. Menurut Asmani (2011: 24) profesi adalah  suatu  “keahlian  ( skill )  atau  kewenangan  dalam  satu jabatan  tertentu  yang  mensyaratkan  kompetensi  (pengetahuan, sikap,  dan  keterampilan)  khusus  yang  diperoleh  dari  pendidikan akademis  yang  intensif.”  Lebih  spesifik  dikemukakan  bahwa bidang  keguruan  mempunyai  ciri-ciri  khusus  sehingga  disebut sebagai  profesi.    Menurut  Robert  W.  Rickey  dalam  Satori,  dkk (2003:  19)  ciri-ciri  profesi  keguruan  sebagai  berikut:  (1)  bahwa para  guru  akan  bekerja  hanya  semata-mata  memberikan pelayanan  kemanusiaan  daripada  usaha  untuk  kepentingan pribadi;  (2)  bahwa  para  guru  secara  hukum  dituntut  untuk memenuhi  berbagai  persyaratan  untuk  mendapatkan  lisensi mengajar  serta  persyaratan  yang  ketat  untuk  menjadi  anggota organisasi  guru;  (3)  bahwa  para  guru  dituntut  memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal bahan ajar, metode,  anak  didik  dan  landasan  kependidikan;  (4)  bahwa  para guru dalam organisasi profesional yang dapat melayani  para guru sehingga tidak ketinggalan, bahkan selalu mengikuti perkembangan  yang  terjadi;  (5)  bahwa  para  guru    selalu diusahakan  untuk  selalu  mengikuti  kursus-kursus,  workshop, seminar,  konvensi  serta  terlibat  secara  luas    dalam  berbagai kegiatan in  service ;  (6)  bahwa  para  guru  diakui  sepenuhnya sebagai  suatu  karir  hidup  ( a  life  career) ;  (7)  bahwa  para  guru memiliki  nilai  dan  etika  yang  berfungsi  secara  nasional  maupun secara lokal.
Untuk  memperkuat  kajian  teoritis  di  atas,  dikemukakan  pula pandangan Mohammad Ali dalam Usman (2007: 15) bahwa syarat profesi  keguruan  adalah  (1)  menuntut  adanya  keterampilan  yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai
dengan  bidang  profesinya;  (3)  menuntut  adanya  tingkat pendidikan  keguruan  yang  memadai;  (4)  adanya  kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; 5 memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  penelitian  kualitatif yakni penelitian yang berusaha menggambarkan data apa adanya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Sugiono (2007.b: 49)  bahwa  “dalam  penelitian  kualitatif  tidak  mengenal  istilah populasi  tetapi  oleh  Spradley  dinamakan  “ social  situation ”  atau situasi  sosial  yang  terdiri  atas  tiga  elemen  yaitu;  tempat  ( place ), pelaku  ( actors ),  dan  aktivitas  ( activity )  yang  berinteraksi  secara sinergis. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palu dengan informan  berjumlah  12  orang.  Secara  lengkap  subjek  atau actors yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  dapat  disajikan  sebagai  berikut: Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Kepala sekolah, dan pengawas Pembina, serta guru berjumlah 12 orang.
Ada  dua  variabel  yang  perlu  dijadikan  sasaran  pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: (1) Implementasi kebijakan adalah implementasi  kebijakan  adalah  pelaksanaan  kebijakan  tunjangan profesi guru yang ditinjau dari empat variabel yakni; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokarasi dan (2) Tunjangan profesi adalah tunjangan profesi  adalah tunjangan yang diberikan kepada  guru  yang  memiliki  sertifikat  pendidik  sebagai penghargaan  atas  profesionalitasnya.  Tunjangan  profesi  guru merupakan  salah  satu  bentuk  penghargaan  dan  apresiasi pemerintah  terhadap  keberadaan  guru.  Wujud  tunjangan  profesi dimaksud adalah penambahan pendapatan guru sebesar satu kali gaji pokok.
Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumbernya  dan belum  diolah  oleh  orang  lain  sesuai  kepentingan  dan permasalahan  penelitian  dan  data    sekunder  adalah  data  yang diperoleh dari pihak kedua atau data yang diperoleh secara tidak langsung karena sudah diolah dan disajikan oleh pihak lain sesuai kepentingan dan permasalahan penelitian.
Terkait  dengan  teknik  pengumpulan  data,  penelitian  ini menggunakan beberapa teknik, yakni: Wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Adapun  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif  yakni  analisis  data  model Miles  dan  Huberman  yang  disebut  analisis  data  model  interaktif yang terdiri atas tiga tahap, yakni; reduksi data, display data, dan konklusi/verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Kebijakan
Sesuai Edward III bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yakni; (1) komunikasi ( communication );
(2)  sumber  daya  ( resources );  (3)  disposisi  ( disposition );  dan  (4) struktur birokrasi ( bureaucratic structure ), maka untuk mengetahui  implementasi  keempat  variabel  di  atas,  harus dijabarkan  ke  dalam  beberapa  dimensi  dan  indikator  yang  lebih spesifik.

## Komunikasi
Implementasi  kebijakan  ditinjau  dari  variabel  komunikasi dengan  seluruh  dimensi  dan  indikatornya  berjalan  dengan  baik. Dari  dimensi  transmisi  seluruh  indikator  terpenuhi.  Secara kognitif  kebijakan  sertifikasi  guru  dan  pemberian  tunjangan profesi  guru  telah  diketahui  semua stakeholder pendidikan  di SMAN  1  Palu.  Meskipun  secara  kognitif,  informasi  dan
pengetahuan  tentang  kebijakan  sertifikasi  guru  sudah  merata akan  tetapi  tetap  berbeda  dalam  tingkat  pemahaman.  Dapat dipastikan  pemahaman  kepala  sekolah  berbeda  dengan  staf. Pemahaman  antar  guru  yang  sudah  mendapat  tunjangan  profesi guru  akan  berbeda  dengan  guru  yang  belum  atau  baru mengajukan  permohonon  mengikuti  sertifikasi  guru.  Akan  tetapi satu hal pasti, kebijakan tunjangan profesi guru sudah diketahui secara umum di kalangan SMAN 1 Palu. Kenyataan ini merupakan modal  besar  yang  memperlancar  implementasi  kebijakan tunjangan profesi guru karena tanpa pengetahuan yang memadai tentang  mekanisme  kebijakan  tunjangan  profesi  guru  dengan seluruh persyaratan yang menyertainya, maka kebijakan tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik.

## Sumber Daya
Berdasarkan  data  variabel  sumber  daya,  maka  untuk menganalisis lebih lanjut perlu dipertegas bahwa dari dua dimensi sumber  daya  yakni  manusia  dan  sarana  ternyata  untuk  sarana tidak  ada  masalah  karena  ketersediaan  sarana  berupa  komputer sudah  memadai  maupun  perangkat  administrasi  lainnya.  Untuk manusia  dalam  hal  ini  pengelola  atau  staf  yang  diberikan  tugas menangani  administrasi  guru  terkait  dengan  tunjangan  profesi guru, dari tiga indikator maka dua diantaranya sudah baik yakni jumlah  pengelola  dan  kompetensi  IT  pengelola  sedangkan  satu indikator  yakni  kemampuan  staf  pengelola  dalam  menjabarkan petunjuk  kepala  sekolah  masih  perlu  ditingkatkan  karena  masih terkesan menunggu perintah dan belum ada inisiatif sendiri untuk proaktif  menangani  administrasi  yang  bermasalah  atau  berkas guru yang belum lengkap untuk pengusulan sertifikasi guru.

## Disposisi
Disposisi  kepala  sekolah  dalam  mengimplementasikan kebijakan  tunjangan  profesi  guru  dari  sisi  internal  dapat dijelaskan  bahwa  “kepala  sekolah  menilai  pemberian  tunjangan profesi  guru  sangat  positif  dalam  pengertian  dapat  meningkatkan kesejahteraan  guru  sekaligus  meningkatkan  SDM.  Oleh  karena itu,  selaku  kepala  sekolah  senantiasa  memberikan  motivasi kepada  staf  dan  guru  dalam  rangka  memperlancar  proses administrasi  pemberian  tunjangan  profesi”  (Wawancara  dengan Abdul Chair pada tanggal 2 Desember 2011 di SMAN 1 Palu).
Disposisi  kepala  sekolah  terhadap  kebijakan  tunjangan profesi  guru  secara  internal  sejalan  dengan  penilaian  eksternal (penilaian  dari  guru  dan  pengawas).  Data  yang  dikemukakan pengawas  menjelaskan  “semua  kelengkapan  administrasi  yang sudah  disiapkan  oleh  staf  pengelola,  selanjutnya  diperiksa  dan ditandatangani oleh kepala sekolah kemudian diketahui pengawas Pembina.”  (Wawancara  dengan  Andi  Simpursiah  pada  tanggal  1 Desember  2011  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Palu).  Demikian  pula data  yang  dikemukakan  guru  bahwa  “kepala  sekolah  sudah menunjukkan  sikap  tanggap  dan  peduli  terhadap  kepentingan guru  untuk  mengikuti  sertifikasi  guru”  (Wawancara  dengan Subagia pada tanggal 2 Desember 2011).
Mencermati  dan  menganalisis  data  yang  telah  dikemukakan di  atas,  maka  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  dimensi  disposisi kepala  sekolah  berhasil  menjadi  salah  satu  faktor  penentu kelancaran  implementasi  kebijakan  tunjangan  profesi  guru. Dengan kata lain dimensi disposisi memberikan kontribusi positif terhadap  kelancaran  proses  implementasi  kebijakan  tunjangan profesi guru. Indikator kelancaran implementasi tunjangan profesi guru  dari  perspektif  disposisi  secara  keseluruhan  dapat
diformulasikan  menjadi  dua  aspek  yakni  kepala  sekolah  memiliki sikap  inisiatif  dan  responsif  antisipatif.  Kedua  kata  kunci  ini menjadi  penentu  kelancaran  implementasi  kebijakan  tunjangan profesi guru dari perspektif disposis.
Sikap  inisiatif  kepala  sekolah  antara  lain  dicirikan  adanya motivasi  yang  diberikan  kepala  sekolah  kepada  guru  yang mengikuti  seleksi  sertifikasi  untuk  secara  cepat  dan  tepat membenahi  proses  administrasi  kelengkapan  berkas  pengusulan calon  guru  tersertifikasi.  Demikian  pula  pada  staf  pengelola administrasi  senantiasa  mendapat  pengarahan  dan  bimbingan dari kepala sekolah untuk aktif menyelesaikan proses administrasi guru  yang  menerima  tunjangan  sertifikasi  guru  maupun pengusulan  untuk  mengikuti  seleksi  sertifikasi  guru.  Kepala sekolah senantiasa menunjukkan sikap proaktif mempertanyakan dan  mengarahkan  guru  yang  mengalami  kendala  administrasi pengusulan  sertifikasi  maupun  perpanjangan  penerimaan tunjangan  profesi  guru.  Kepala  sekolah  sebagai  pengambil kebijakan  di  satuan  pendidikan  diharapkan  proaktif  untuk mendorong  staf  pengelola  untuk  dapat  menjemput  bola  karena salah  satu  kelemahan  pengelola  adalah  menunggu  bola.  agar keterlambatan  administrasi  dapat  teratasi  kepala  sekolah  dapat menegur  langsung  atau  dengan  cara  pembinaan  yang  intensif kepada  pengelola,  atau  mengambil  sikap  untuk  mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada KTU. (Wawancara dengan Abdul Chair pada tanggal 9 Maret 2012 di dinas pendidikan kota Palu).
Selain  ciri  di  atas,  adanya  perilaku  inisiatif  kepala  sekolah juga ditandai dengan kesungguhan kepala sekolah memeriksa dan menandatangani  berkas  guru  untuk  sertifikasi.  Prinsip  yang digunakan  adalah  tidak  boleh  terlambat  menyelesaikan administrasi  guru  yang  mengusul  sertifikasi  dan  perpanjangan
tunjangan  profesi  guru.  Sementara  itu,  sikap  responsif-antisipatif dimaksudkan  sebagai  kemampuan  kepala  sekolah  menunjukkan sikap  dan  kreativitas  mengatasi  masalah  yang  mungkin  muncul terkait  dengan  proses  administrasi  yang  dilakukan  guru  ketika mengikuti seleksi sertifikasi terutama pada fase PLPG.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  bagian    dari  variabel implementasi  kebijakan.  variabel  struktur  birokrasi  dalam kerangka  teoretis  Edward  III  ternyata  telah  dikembangkan  dalam suatu  sistem  koordinasi  dengan  melibatkan  beberapa stakeholder yaitu;  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  Dinas Pendidikan  Kota  Palu,  Universitas  Tadulako,  dan  LPMP.  Keempat institusi ini bekerja secara koordinatif sehingga tidak  dapat dinilai sebagai  sebuah  mekanisme  yang  bersifat  hirarkis.  Dinas Pendidikan  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tidak  membawahi Universitas  Tadulako,  LPMP,  maupun  Dinas  Pendidikan  Kota (dalam  konteks  sertifikasi)  dan  demikian  pula  sebaliknya. Sebenarnya  jika  ditelaah  lebih  spesifik,  maka  dapat  ditegaskan bahwa  satuan  pendidikan  dalam  hal  ini  SMAN  1  Palu  masuk dalam  kategori  alur  koordinasi  tersebut  bahkan  SMAN  1  Palu merupakan  sumber  awal  pengadministrasian  berkas  tunjangan sertifikasi guru.
Secara  keseluruhan  struktur  birokarasi  dalam  kaitannya dengan kebijakan tunjangan sertifikasi guru sudah dikelola secara koordinatif.  Dalam  pengertian  seluruh  unit  yang  terlibat  dalam proses  administrasi  tunjangan  profesi  guru  sudah  melaksanakan tugas  dan  berkoordinasi  satu  sama  lain.  Akan  tetapi,  jika dianalisis  lebih  jauh,  maka  tidak  dapat  dielakkan    bahwa  masih ditemukan  beberapa  keterbatasan  yakni  secara  birokrasi kecepatan  dan  ketepatan  pengelolaan  administrasi  pemberian
tunjangan  profesi  guru  masih  perlu  ditingkatkan  karena pengiriman  berkas-berkas  guru  ke  Dinas  Pendidikan  seringkali terlambat.  Keterlambatan  ini  disebabkan  dua  faktor  yakni;  faktor guru yang terlambat memasukkan berkas dan faktor keterbatasan kemampuan  pengelola  (cenderung  menunggu)  sebagaimana  telah dijelaskan pada variabel sumber daya.

## Faktor penghambat
Menjawab  permasalahan  faktor  apakah  yang  menghambat implementasi  kebijakan  tunjangan  profesi  guru?    Maka  terlebih dahulu  dipetakan  menjadi  dua  aspek,  yakni  aspek  penghambat implementasi  kebijakan  dan  aspek  penghambat  kebijakan pemberian tunjangan profesi guru. Faktor penghambat implementasi  kebijakan  pemberian  tunjangan  profesi  guru  secara kuantitatif  tidak  banyak.  Penelitian  ini  berhasil  mencatat  dua faktor yang dapat dikedepankan, yakni; faktor masih ditemukannya  keterlambatan  pengiriman  berkas  pengusulan sertifikasi  guru  dan  faktor  keterlambatan  pencairan  dana tunjangan profesi guru.
Jika  temuan  ini  dianalisis  lebih  dalam  maka  dapat dinyatakan  bahwa  faktor  yang  pertama  dapat  dikategorikan sebagai  faktor  yang  muncul  dari  internal  satuan  pendidikan sedangkan  faktor  yang  kedua  tidak  sepenuhnya  merefleksikan kondisi  internal  satuan  pendidikan  karena  bagaimanapun  juga keterlambatan pencairan dana sertifikasi bersifat kompleks karena berkaitan  dengan  institusi  lain.  Dengan  kata  lain  secara administrasi  kebijakan  pencairan  dana  sertifikasi  guru  berada pada level pusat, provinsi, dan dinas pendidikan termasuk  unsur perbankan (bank).

## Simpulan
1. Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SMA Negeri 1 Palu  berjalan  dengan  baik.  Berdasarkan  model  implementasi kebijakan  Edward  III  yang  terdiri  atas  empat  variabel  yakni komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi, maka  hanya  sumber  daya  pada  dimensi  staf  pengelola  belum mampu  menjabarkan  petunjuk  kepala  sekolah  dan  struktur birokrasi  pada  dimensi  kecepatan  dan  ketepatan  pengiriman berkas yang masih perlu ditingkatkan.
2. Faktor  penghambat  implementasi  kebijakan  tunjangan  profesi guru  adalah  kecenderungan  staf  pengelola  menunggu  perintah dan  kurang  inisiatif.  Sementara  itu  hambatan  meningkatkan kinerja  guru  adalah;  kemalasan,  mentalitas,  kurang  kreatif, cepat  merasa  puas  dengan  hasil  yang  telah  dicapai  terutama hasil  pembelajaran,  dan  guru  belum  konsisten  memanfaatkan tunjangan  profesi  guru  untuk  peningkatan  kinerja  dan kompetensi guru.

## Saran
1. Kepala  sekolah  perlu  meningkatkan  kualitas  staf  dalam mengelola  administrasi  guru  yang  mengajukan  sertifikasi  guru atau tunjangan profesi guru.
2. Guru perlu meningkatkan kinerja pasca tunjangan profesi guru pada aspek melakukan analisis ulangan dan tindak lanjut hasil ulangan  khususnya  pengayaan  serta  meningkatkan  kualitas pembelajaran.
3. Dinas  pendidikan  Kota  Palu  diharapkan  dapat  memberikan pembinaan  kepada  staf    yang  masih  berpikir  negatif, berkeinginan untuk mengabdi kepada masyarakat dan memiliki kepedulian untuk meningkatkan mutu pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Alma, Buchari. Dkk. 2008. Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar . Bandung: Alfabeta.
Asmani,  Jamal  Ma’mur.  2011. Tips  sukses  PLPG  Pendidikan  dan Latihan Profesi Guru . Yogyakarta: Diva Press.
Budiman,  Arif.  1997. Teori  Negara;  Negara  Kekuasaan  dan Ideologi , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Dye,  Thomas.  R.  1978. Understanding  public  policy .  New  Jersy: Englewod Cliffs Pranctice Hall.
Dunn,  William,  N.  2007. Analisis  Kebijakan .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
______2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edi,  Suharto.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik  Panduan  Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta.
Edward  III,  George.  C.  1980. Implementing  Pablic  Policy . Washington: Congressional Quarterly Press.
Islami,  Irfan.  1991. Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara
Kadji,  Yulianto.  2008.  Implementasi  Kebijakan  Publik  Dalam Perspektif Realitas.
Khoiri, Hoyyima. 2010. Jitu dan Mudah Lulus Sertifikasi .Yogyakarta: Bening.
Muslich,  Masnur.  2007. Sertifikasi  Guru  Menuju  Profesionalisme Pendidik . Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho,  D.  Riant.  2003. Kebijakan  Publik:  Formulasi, Implementasi,  dan  Evaluasi .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo
Salusu,  J.  1996. Pengambilan  Keputusan  Strategik  Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit . Jakarta: Arcan
76
Subarsono.  2008. Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep  Teori  dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono.  2007.a. Metode  Penelitian  Administrasi .  Bandung: Alfabeta.
______.    2007.b. Memahami  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Alfabeta.
Wahab,  Solihin  Abdul.  2001 .  Analisis  Kebijaksanaan:  Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara
Wibawa,  Samudra.  1994. Kebijaksanaan  Publik  Proses  dan Analisis . Jakarta: Intermedia.
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik, Teori, dan Proses . Jakarta: Buku Kita.
Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Tunjangan Profesi  Guru  dan  Dosen,  Tunjangan  Khusus  Guru  dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  18  Tahun  2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan