## JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

## TRANSPARANSI PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN
Transparency in the Management of the Family Hope Program in South Buton Regency
Abdul Majid, Zaerudin Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau
Article Info ABSTRACT / ABSTRAK Article History Received: 11 Jan 2023 Revised: 22 Jan 2023 Accepted: 03 Feb 2023 PKH, as a program with noble aspirations in poverty alleviation, must continue to be guarded in terms of implementation and transparency. This study aims to describe the Transparency of the Management of the Family Hope Program (PKH) in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency. The qualitative deductive method is used with the Indonesian Humanitarian Forum theory approach. The results of this study indicate that  the  transparency  of  PKH  management  in  Lipu  Village,  Kadatua  District,  South Buton  Regency,  still  experiences  many  problems  in  the  transparency  aspect.  No information is provided due to a lack of access when giving information about PKH. One is the schedule for receiving assistance or information on reducing members, adding members  to  beneficiary  participants,  and  distributing  service.  Apart  from  that,  the information distributed by the Ddesa government is limited.  Data submission is only through  one  party  and  conveyed  to  the  other  party.  The  lack  of  periodic  reports accompanied by documents so that the reported problems disappear and there is no follow-up. The companion's relationship with Ddesa and PKH beneficiaries was not well established, and they never said to the village about the number of PKH beneficiaries and reports on implementing activities.
Keywords: Transparency, Management, Family Hope Program
PKH  sebagai  salah  satu  program  yang  memiliki  cita-cita  mulia  kaitannya  dengan pengentasan kemiskinan tetap harus terus dikawal baik dalam aspek implementasi serta transparansinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi pengelolaan program keluarga harapan di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton  Selatan.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deduktif  kualitatif,  dengan pendekatan  teori Humanitarian  Forum  Indonesia .  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukan bahwa transparansi pengelolaan PKH di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten  Buton  Selatan  masih  banyak  mengalami  kendala  dalam  aspek transparansi,  dan  tidak  adanya  informasi  yang  diberikan  dikarenakan  kurangnya akses  saat  memberikan  informasi  mengenai  PKH,  salah  satunya  yaitu  informasi mengenai  jadwal  penerimaan  bantuan  atau  informasi  pengurangan  anggota  dan penambahan  anggota  peserta  penerima  dan  penyaluran  bantuan.  Selain  itu, informasi  yang  disebarkan  oleh  pemerintah  desa  bersifat  terbatas.  Penyampaian informasi hanya melalui satu pihak dan disampaikan ke pihak lainnya, kurangnya laporan berkala yang disertai dokumen sehingga masalah yang dilaporkan tersebut vakum begitu saja dan tidak ada tindak lanjut. hubungan pendamping dengan pihak desa,  serta  penerima  PKH  tidak  terlalu  terjalin  dengan  baik,  dan  tidak  pernah melapor kepada pihak Desa mengenai banyaknya peserta penerima PKH dan seperti laporan pelaksanaan kegiatan.
Kata kunci: Transpraransi, Pengelolaan, Program Keluarga Harapan
Corresponding Author :
Name : Abdul Majid
Afiliate : Universitas Dayanu Ikhsanuddin Address  : Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No 124, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724 Email : abdulmajid@unidayan.ac.id

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  multidimensi  yang  tidak  lepas  dengan ketidakmampuan  akses  secara  ekonomi,  politik  serta  sosial-psikologis.  Kemiskinan  dapat menghambat  pembangunan  dari  suatu  bangsa  yang  nantinya  akan  berdampak  pada  tidak dipenuhinya hak-hak seorang manusia. Dampak yang timbul akibat dari kemiskinan bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh (Nurul & Hesti 2019).
Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  melakukan  berbagai  cara  untuk menuntaskan  problem  kemiskinan,  salah  satu  langkah  yang  diambil  dalam  pengentasan kemiskinan  ini  dengan  melaksanakan  berbagai  macam  program  yang  sifatnya  pro  kepada kepentingan  masyarakat  miskin,  yang  dimana  program  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga  kurang  mampu  berdasarkan  syarat  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  PKH bertujuan untuk membantu masyarakat yang ekonominya berada di bawah garis kemiskinan dalam jangka pendek. PKH merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi penerus dapat keluar dari jebakan kemiskinan (Shanti Ike Wardani, dkk. 2020). Dalam pelaksanaanya PKH perlu mendapatkan perhatian dari segi transparansi serta implementasi, mengingat PKH merupakan salah satu program yang dalam pelaksanaanya menggelontorkan dana yang begitu besar  sehingga  pentingnya  transparansi  dalam  implementasi  kebijakan  PKH  tersebut  harus secara tuntas dilakukan.
Transparansi adalah suatu proses resmi yang memerlukan saluran atau kebebasan bagi seluruh  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan, yaitu  berita  tentang  peraturan,  proses  pembentukan  dan  masukan-masukan  yang  dicapai (Lalolo Krina, 2003). Selain itu, transparansi sering diartikan sebagai proses keterbukaan dari manajemen, khususnya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengolahan agar  arus  informasi  masuk  dan  keluar  seimbang.  Jadi, dalam proses transparansi,  informasi tidak hanya disediakan oleh manajemen publik, tetapi publik berhak memperoleh informasi yang  menyangkut  kepentingan  publik.  Oleh  karena  itu,  dalam  penyelenggaraan  pelayanan bantuan  sosial,  keterbukaan  informasi  yang  akurat  dan  akuntabel  sangat  dibutuhkan  oleh masyarakat untuk mengelola anggaran bantuan sosial agar tidak menimbulkan kewenangan dan penyelewengan anggaran. Mengingat anggaran yang dikelola merupakan hak masyarakat miskin (Irmayanti & Abdul Mahsyar, 2014).
PKH  sebagai  salah  satu  program  yang  memiliki  cita-cita  mulia  kaitannya  dengan pengentasan  kemiskinan  tetap  harus  terus  dikawal  baik  dalam  aspek  implementasi  serta transparansinya.  Mengingat  dalam setiap  kebijakan  tidak akan  lepas dari  tidak kompetenya aparat pelaksana serta tidak jarang terdapat upaya penyelewengan yang berbuntut pada tidak terlaksana  dengan  baiknya  PKH  tersebut.  Kewaspadaan  ini  tentunya  tidak  lahir  begitu  saja, berdasarkan hasil penelitian yang dituliskan oleh (Yosa Saputra, 2017) berjudul Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,  dimana  dia  menjelaskan  bahwa  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan Tembilahan sudah berjalan sejak tahun 2014, namun pada proses pelaksanaannya program  keluarga  harapan  (PKH)  tersebut  masih  kurang  efektif  karena  masih  banyak  data masyarakat  yang  seharusnya  menerima  tidak  terdaftar  sebagai  penerima  bantuan  program keluarga harapan (PKH)
Berbanding  lurus  dengan  fakta  yang  didapatkan  di  lapangan  terkait  dengan implementasi  PKH  di  desa  Lipu  Kecamatan  Kadatua  Kabupaten  Buton  Selatan  dimana implementasi Program masih belum maksimal hal tersebut dikarenakan masih banyak warga yang  secara  ekonomi  berhak  mendapatkan  bantuan  justru  tidak  mendapatkan  bantuan tersebut,  sehingga  dapat  dikatakan  pelaksanaan  PKH  tidak  menjamah  secara  keseluruhan masyarakat dengan ekonomi yang terbilang rendah. selain itu masyarakat mengeluhkan terkait dengan jumlah bantuan yang diberikan memiliki nominal yang tidak pasti serta pengalokasian bantuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di awal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan program keluarga harapan di DEsa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan.

## BAHAN DAN METODE
Berdasarkan  permasalahan  yang  dipaparkan  diatas  maka  penulis  menggunakan pendekatan deduktif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Nurdin, 2019). Pendekatan Deskriptif adalah bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dimana peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada informan berdasarkan sampel yang telah ditargetkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## I. Transparansi  Pengelolaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa  Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan
Suatu  penyelenggaraan  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  khususnya  terkait pengelolaan  dana  selalu  ditemukan  masalah  transparansi,  dimana  ketidak  transparan pengelolaan  PKH  tersebut  dipengaruhi  oleh  ketidak  terbukaan  dan  partisipasi  masyarakat. Menurut  (Dwiyanto,  2014)  bahwa  transparansi  dipengaruhi  oleh  akuntabilitas,  karena transparansi memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik.
Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Desa  Lipu  Kecamatan  Kadatua Kabupaten Buton Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini menggunakan teori Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam (Tundunaung, 2018) sebagai berikut:

## 1. Adanya  Informasi  Yang  Dapat  Diakses  Mengenai  Informasi  atau  Dana,  Cara Pelaksanaan, Proses Pelaksanaan, Serta Bentuk Bantuan atau Program.
Informasi  yang  mudah  diakses  merupakan  kebutuhan  setiap  orang  untuk perkembangan pribadi dan lingkungan sosial. sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan untuk membuka akses KPM bagi ibu hamil dan balita untuk memanfaatkan fasilitas atau layanan kesehatan dan bagi anak usia sekolah untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia di dekat rumahnya, seperti dalam hal ini terdapat informasi yang dapat diakses:

## a. Akses Informasi
Informasi  merupakan  salah  satu  unsur  pokok  dalam  pengembangan  pribadi  dan lingkungan  sosial  seorang  manusia,  mulai  dari  kegiatan  mempertahankan  diri  maupun kelompok masyarakat, sampai pada penyelenggaraan pemerintahan kaitanya dalam berbangsa dan  bernegara  memerlukan  sebuah  informasi.  Sebagaimana  yang  sering  kita  lihat  serta rasakan,  carut  marutnya  pelayanan  yang  didapatkan  masyarakat  merupakan  imbas  dari kurangnya sosialisasi serta informasi yang diberikan badan public terkait. Masyarakat sebagai yang  berhak  menerima  informasi  semestinya  paling  tidak  mampu  dengan  mudah  untuk mengakses  informasi  baik  itu  kaitanya  dengan  persyaratan,  prosedur  dan  biaya  yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkan.
Kaitannya dalam PKH adalah bahwa akses informasi sangat penting bagi masyarakat. Kemudahan akses informasi dalam PKH menjadi titik awal bagi masyarakat sebelum terlibat aktif  dalam  program.  Dalam  pelaksanaan  PKH  yang  dilaksanakan  di  Desa  Lipu  Kecamatan Kadatua  Kabupaten  Buton  Selatan  berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan  diketahui memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terkait pelaksanaan PKH di Desa Lipu bagi  orang-orang  yang  tergolong  keluarga  tidak  mampu  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab para pendamping. Program PKH telah diberikan amanah sebelumnya, dimana fasilitator PKH kesulitan untuk menyampaikan informasi tentang program PKH kepada masyarakat melalui sosialisasi  dan  pendataan  masyarakat  yang  termasuk  dalam  kategori  keluarga  miskin  dan sangat rendah.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  selama  di  lapangan,  peneliti  menemukan  bahwa sosialisasi  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pendamping  PKH  kurang  menjangkau  keseluruhan dari masyarakat sekitar. Pendamping PKH terkesan lamban dalam menyampaikan informasi terkesan lamban sehingga tidak jarang warga tidak menghadiri pertemuan awal sebelum warga menerima bantuan PKH tersebut. Selain itu peneliti menemukan fakta bahwa informasi yang diberikan  terkait  PKH  bersifat  terbatas,  dalam  artian  hanya  diberikan  kepada  beberapa masyarakat  yang  memiliki  kedekatan  emosional  saja  (keluarga  serta  kerabat)  sehingga terkesan pilih kasih.
Berdasarkan  hasil  wawancara  salah  seorang  masyarakat  ibu  Safariah  mengatakan bahwa  kemudahan  informasi  terkait  dengan  PKH  tidak  dirasakan,  susahnya  mengakses informasi  itu  kemudian  dipertegas  dengan  kurangnya  akses  untuk  mendapatkan  informasi terkait  pelaksanaan  PKH.  pemberian  bantuan  PKH  terhadap  Masyarakat  yang  tergolong kedalam keluarga miskin dan sangat miskin diharuskan datang secara langsung kepada aparat publik  dalam  hal  ini  aparat  Desa  Lipu  maupun  pendamping  guna  mengetahui  syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Tidak berhenti di situ, tidak jarang pula informasi yang disampaikan pihak terkait terkadang kurang jelas dan terkesan bertele-tele.
Pandangan  yang  lain  mengenai  keterbukaan  informasi  terkait  PKH  yang  dilontarkan salah  seorang  penerima  bantuan  PKH  Ibu  Hazannah  dimana  dia  menyampaikan  bahwa kejelasan  informasi  hanya  didapatkan  di  awal  saja  dan  semakin  hari  mulai  samar  bahkan informasi sudah tidak didapatkan lagi. Bahkan pada tahun 2021-2022 pemberian bantuan tidak lagi diberikan, hal tersebut sudah di konfirmasi namun dari pihak pendamping memberikan respon yang acuh tak acuh. Ibu Sariani juga membenarkan terkait informasi yang kurang jelas tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dimana  pernyataan  yang disampaikan para penerima PKH tersebut di tepis oleh pendamping PKH Ibu Nurhayati, Amd. Keb., beliau mengatakan bahwa informasi terkait dari PKH sudah disampaikan dengan jelas
serta  terang  sesuai  dengan  apa  yang  diperintahkan  pusat.  Selain  itu  juga  penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan menghadirkan forum pertemuan bulanan kepada setiap peserta  penerima  PKH,  kalaupun  pertemuan  tersebut  tidak  dapat  terlaksana  biasanya informasi disampaikan pada ketua kelompok PKH. Wa Ode Lumiati selaku ketua kelompok PKH mengatakan bahwa informasi tersebut telah disampaikan secara jelas biasanya penyampaian informasi melalui kepala dusun dan kemudian diteruskan pada masyarakat penerima PKH.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  dijelaskan  proses  akses  informasi  dalam Transparansi  Pengelolaan  program  PKH  di  Desa  Lipu  belum  terjalin  dengan  baik.  Akses Informasi  masih  terbatas  sehingga  arah  program  tidak  tersosialisasikan  seperti  yang diharapkan.  Anggota  peserta  PKH  menilai  Ketua  kelompok  kurang  memperhatikan  peserta PKH. Bahkan beberapa peserta penerima tamu tidak begitu mengetahui wajah pendampinya dan hanya mengetahui namanya saja.
Hasil  penelitian  menunjukkan  tidak  ditemukannya  papan  informasi  PKH.  Tidak  ada pemberitahuan  terkait  penjelasan  PKH.  Program  PKH  meliputi  ketiadaan  biaya  sekolah  dan bantuan sembako lainnya. Tidak ada pertemuan bulanan yang harus dilakukan pendamping untuk  anggota  penerima  PKH.  Minimnya  sosialisasi  terkait  pelaksanaan  program  PKH, khususnya  bagi  keluarga  berpenghasilan  rendah,  terkesan  lamban  sehingga  terkadang masyarakat  Desa  Lipu  hanya  menghadiri  pertemuan  awal  setelah  masyarakat  menerima bantuan  PKH.  Selain  itu,  informasi  yang  disebarluaskan  oleh  pejabat  publik  (aparat  desa) terbatas.  Hanya  diberitahukan  kepada  segelintir  orang  yang  memiliki  kedekatan  emosional (keluarga dan kerabat), sehingga terkesan pilih kasih.

## b. Cara Pelaksanaan
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  melalui Kementerian  Sosial  untuk  meminimalisir  masalah  kesejahteraan  sosial,  khususnya  masalah kemiskinan. (Pita Sari & Jauhar Arifin, 2021). Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan  sosial  bersyarat.  Mekanisme  PKH  dilaksanakan  mulai  dari  perencanaan,  penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan  PKH,  pendamping  PKH,  peningkatan  kapasitas  keluarga,  verifikasi  komitmen,  KPM PKH, pemutakhiran data KPM dan transformasi kepesertaan PKH. PKH dalam pelaksanaannya perlu  dibarengi  dengan  proses  yang  transparan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  masyarakat khususnya  penerima  PKH  mengetahui  bagaimana  mekanisme  pelaksanaannya  sehingga kedepannya jelas.
Khusus di Desa Lipu, transparansi yang disampaikan oleh Kepala Desa Lipu Pak Sukman S.H.  mengenai  cara  pelaksanaannya  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  yang  tergolong miskin  dalam  masa  kepesertaan  6  tahun  agar  program  ini  dapat  membantu  mengatasi kemiskinan. PKH merupakan program bantuan bersyarat dengan komponen bagi peserta PKH yaitu  untuk  pendidikan  atau  kesehatan.  Sistem  pencairan  bantuan  yang  diberikan  kepada peserta PKH dilakukan dalam 4 tahap dalam setahun yang dibayarkan setiap 3 bulan. Selain itu, berdasarkan penuturan yang disampaikan salah satu pendamping PKH, Ibu Nurhayati, Amd. b. Beberapa  kriteria  berkaitan  dengan  komponen  kesehatan,  seperti  ibu  hamil,  nifas,  dan menyusui.  Selain  kriteria  pendidikan  anak  usia  sekolah,  anak  usia  sekolah  yang  dimaksud adalah anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang menyelesaikan wajib belajar dan menempuh pendidikan  sederajat  SD,  SMP,  dan  SMA.  Ketua  PKH  menegaskan,  proses  pelaksanaan  PKH memiliki empat tahapan setiap tahunnya dengan syarat yang mengikat. Hal ini membedakan PKH  dengan  bantuan  lain  yang  cenderung  tidak  membutuhkan  syarat  rumit  untuk mendapatkan bantuan.
Pengelolaan PKH yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal terpenting dalam menjalankan program ini adalah masyarakat dapat menyekolahkan anaknya, ibu  hamil  dan  balita  dapat  diperiksa  kesehatannya  sesuai  tujuan  program  ini.  Harus  ada transparansi dan keterbukaan secara tegas dan menyeluruh, serta memberi ruang partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan.
Namun  pada  kenyataannya  peneliti  menemukan  bahwa  Pendamping  PKH  tidak  ada keterbukaan  informasi  mengenai  cara  pelaksanaan  dari  PKH,  Pendamping  PKH  cenderung ditutup-tutupi sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui cara pelaksanaan PKH ini. Hal ini dipertegas dengan penuturan yang disampaikan beberapa masyarakat penerima PKH, dari  beberapa  informan  menegaskan  transparansi  mengenai  cara  pelaksanaan  PKH  tidak begitu  baik,  bahkan  informasi  yang  didapatkan  bukan  dari  pendamping  secara  langsung melainkan dari ketua kelompok. Tidak jarang juga informasi tersebut didapatkan dari mulut ke mulut. Para penerima PKH juga mengeluhkan tidak adanya penyampaian secara jelas mengenai cara pelaksanaan PKH dalam rapat yang bisa diadakan.
Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, masih banyak penerima PKH yang belum memahami konsep Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup oleh penerima PKH. Ibu hamil atau nifas, anak prasekolah, anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Tidak hanya dari segi program, tetapi dari segi informasi penyebaran PKH.

## c. Proses Pelaksanaan

## Mekanisme Pelaksanaan PKH
Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan:
1. Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan masyarakat adat terpencil (KAT).
2. Pertemuan  Awal  dan  Validasi,  pendamping  sosial  PKH  melakukan  sosialisasi  pada pertemuan awal (PA) agar calon KPM PKH memahami PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH.
3. Penetapan  PKH  KPM,  Direktorat  Jaminan  Sosial  Keluarga  menetapkan  data  PKH  KPM sebagai  hasil  pemutakhiran  data  dan  hasil  validasi  data  calon  KPM  PKH  sesuai  kriteria kepesertaan PKH. Data yang status akunnya aktif kemudian ditetapkan sebagai KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui keputusan Direktur Jamsostek Keluarga.
4. Penyaluran Bansos: Bansos PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga, atau  fakir  miskin  yang  telah  ditetapkan  sebagai  penerima  manfaat  PKH  melalui  Surat Keputusan  Direktur  Jamsostek  Keluarga.  Tahapan  penyaluran  bansos  kepada  penerima PKH  selesai  dalam  waktu  satu  tahun.  Anggaran  yang  ada  saat  ini  berdasarkan  skema penyaluran bansos sesuai ketentuan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Pemutakhiran  Data:  maksud  dan  tujuan  pemutakhiran  data  adalah  untuk  mendapatkan kondisi terkini anggota KPM PKH. Data ini digunakan sebagai data primer untuk program perlindungan  sosial.  PKH  saja,  datanya  digunakan  untuk  verifikasi,  penyaluran  dan penghentian bantuan.
6. Verifikasi  Bantuan:  sebagai  program  bantuan  sosial  bersyarat,  PKH  mensyaratkan ditemukannya kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan  sosial  oleh  KPM  PKH.  Untuk  memenuhi  kewajiban  tersebut,  pelaksanaan PKH harus memastikan semua anggota KPM terdaftar dan hadir serta mengakses layanan kesehatan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  sosial.  Verifikasi  Komitmen  bertujuan  untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara teratur dengan protokol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
7. Pendampingan: Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat pencapaian salah satu tujuan PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan  tersebut,  pendamping  sosial  PKH  memiliki  peran  dan  fungsi  fasilitasi,  mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH.
Terkhusus pada desa lipu proses pelaksanaan terkait PKH dibagi menjadi beberapa tahap. Sesuai  dengan  penuturan  yang  disampaikan  pendamping  PKH.  Tahapan  tersebut  dimulai dengan proses perencanaan kemudian dilakukanya pertemuan awal dan validasi selanjutnya penetapan  KPM  PKH,  penyaluran  Bantuan  Sosial,  pemutakhiran  Data,  verifikasi,  dan  yang terakhir itu pendampingan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  peneliti  menemukan  ketidak transparansian terkait proses pelaksanaan. Menurut penuturan yang disampaikan beberapa masyarakat  penerima  PKH  mengatakan  bahwa  ketidak  tauhanya  mengenai  proseS pelaksanaan PKH terkait penjelasan mengenai proses tersebut penerima PKH tidak memiliki gambaran sama sekali.
Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa proses pelaksanaan PKH di Desa Lipu  belum  terlaksana  dengan  baik.  Karena  disebabkan  kurangnya  informasi  sehingga  arah program tidak tersosialisasikan dengan baik. Para penerima KPM belum sepenuhnya paham mengenai proses pelaksanaan PKH tersebut, karena kurangnya penjelasan dari pendamping mengenai proses pelaksanaan.

## d. Bentuk Bantuan atau Program
Sebagai  program  bantuan  sosial  bersyarat,  PKH  membuka  akses  bagi  keluarga berpenghasilan  rendah,  khususnya  ibu  hamil  dan  anak,  untuk  memanfaatkan  fasilitas kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai  didorong  untuk  mengikutsertakan  penyandang  disabilitas  dan  lanjut  usia  dengan menjaga kesejahteraan sosialnya sesuai amanat konstitusi. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial esensial di bidang kesehatan, pendidikan,
pangan  dan  gizi,  perawatan  dan  pendampingan,  termasuk  akses  terhadap  program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program pelengkap secara berkesinambungan.
Desa  lipu  sebagai  salah  satu  desa  yang  menjalankan  PKH  dalam  prakteknya memberikan  beberapa  bantuan.  Berdasarkan  hasil  di  lapangan  yang  disampaikan  langsung oleh  kepala  desa  lipu,  peneliti  menemukan  program  yang  diberikan  kepada  masyarakat penerima PKH berupa uang tunai, beras, 1 rak telur dimana pembagian tersebut ditentukan dengan kebutuhan masyarakat seperti yang telah diarahkan pihak dinas ataupun pendamping PKH. Pernyataan tersebut kemudian dibenarkan Ibu Nurhayati, Amd.Keb. selaku pendamping PKH.
Pembagian  bantuan  tersebut  dalam  implementasinya  terkadang  menimbulkan pertanyaan,  hal  tersebut  dikarenakan  pembagian  yang  berubah-ubah  dari  pihak  dinas  dan pendamping  PKH,  sehingga  menimbulkan  pertanyaan  serta  kecurigaan  dari  masyarakat penerima PKH. Ibu Hazannah selaku penerima bantuan PKH menuturkan bahwa tidak jarang pada saat pengambilan beras dan beberapa bantuan lain sering terjadi pengurangan dari pihak yang  memberikan  bantuan  tersebut,  tentunya  dengan  adanya  pengurangan  tanpa  adanya sosialisasi  dan  penjelasan  maka  wajar  ketika  banyak  masyarakat  penerima  bantuan  PKH meragukan implementasi dari PKH di desa lipu.

## 2. Adanya Informasi Yang Dapat Dipublikasikan Serta Adanya Media Yang Mengakses Informasi Mengenai Proses Kegiatan Dan Detail Keuangan.
Kehidupan  manusia  yang  berawal  dari  kesederhanaan  kini  menjadi  kehidupan  yang dapat dikategorikan sangat modern. Di era sekarang ini, semuanya bisa diselesaikan dengan cara-cara praktis. Inilah dampak yang muncul dari hadirnya teknologi. Teknologi membantu mempermudah segala aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini tidak terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat membuat dunia teknologi semakin canggih. Dulu komunikasi membutuhkan waktu lama untuk disampaikan, kini dengan teknologi, segala sesuatu menjadi sangat cepat dan seolah tanpa jarak (Marpaung, J., 2018).
Media komunikasi merupakan salah satu dampak dari kehadiran teknologi. Penggunaan media  komunikasi  saat  ini  telah  berkembang  pesat  sejalan  dengan  kemajuan  teknologi komunikasi, dimana kita dihadapkan pada banyak pilihan untuk menyampaikan/mengakses informasi  melalui  media  konvensional  seperti  media  cetak  dan  elektronik,  dan  yang  paling berkembang adalah media sosial. Media sosial dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media  sosial  adalah  media  bagi  pengguna  untuk  bersosialisasi,  berinteraksi,  bekerja  sama, berbagi  informasi,  melakukan  bisnis  tertentu  satu  sama  lain  dan  membentuk  ikatan  sosial secara virtual (Nia Rahmadani & Muhd Ar. Imam Riau, 2022).
Desa Lipu sebagai salah satu daerah yang menjalankan program pemerintah dalam hal ini berupa PKH dalam implementasinya belum secara baik dalam pengelolaan informasi dalam hal publikasi setiap kegiatan yang menyangkut dengan beberapa kegiatan dari PKH. Hal tersebut disebabkan  kurangnya  pengetahuan  terhadap  teknologi  serta  belum  adanya  anggaran  yang dialokasikan secara khusus. Hal tersebut kemudian dibenarkan ibu Nurhayati, Amd.keb. selaku pendamping PKH.
Aspek  media,  dalam  mengengakses  informasi  mengenai  proses  kegiatan  serta  detail keuangan  kepala  desa  menuturkan  belum  adanya  media  yang  menjadi  wadah  penampung informasi baik itu kegiatan dalam pelaksanaan PKH maupun mengenai detail keuangan PKH. Hal tersebut kemudian dibenarkan oleh ibu pendamping PKH dimana media tersebut belum ada  akan  tetapi  informasi  selalu  diberikan  melalui  WhatsApp  sebagai  salah  satu  media alternative.

## 3. Adanya  Laporan  Berkala  yang  disertai  Dokumen  atau  Bukti  Mengenai Pendayagunaan Sumberdaya Alam dalam Perkembangan Proyek yang dapat diakses oleh Umum/Publik
Idealnya  kegiatan  tidak  lepas  dengan  sebuah  laporan  berkala  sebagai  bentuk penyampaian berita, keterangan pemberitahuanataupun pertanggungjawaban, baik itu secara lisan maupun tulisan. Laporan berkala merupakan suatu cara pelaksanaan Desa lipu sebagai salah satu wilayah yang menjalankan program PKH idealnya menghadirkan laporan PKH baik itu mengenai pendanaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan PKH itu sendiri sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkhusus masyarakat yang menerima program PKH.
Desa lipu sendiri dalam implementasinya belum secarah penuh menghadirkan laporan berkala tersebut. Kepala desah lipu pak Sukman menuturkan bahwa laporan yang harusnya dibuat tidak pernah dia dapatkan dari pendamping, bahkan sepenglihatan beliau pendamping jarang  untuk  hadir  di  desa  yang  iya  damping  dalam  hal  ini  desa  lipu.  Tentunya  apa  yang kemudian disampaikan kepala desa mengenai tidak adanya laporan ini menjadi hal yang perlu mendapatkan  perhatian,  dimana  pentingnya  unsur  transparansi  mengenai  setiap  kegiatan harus di buka dan di laporkan sehingga dari laporan tersebut dapat menjadi gambaran apakah program  pemerintah  dalam hal  ini  PKH  sudah sesuai  dengan  tujuan  atau  malah  sebaliknya. Adanya laporan secara berkala tentunya juga tidak boleh diremehkan. Laporan berkalah dapat dijadikan landasan dalam mengevaluasi berjalanya PKH itu sendiri.

## 4. Adanya  Laporan  Tahunan  Mengenai  Keuangan  Serta  Pelaksanaan  Kegiatan  yang Dilakukan Oleh Desa dan Disertai Dengan Dokumen Atau Bukti.
Laporan  tahunan  adalah laporan yang  berisi  ringkasan  keuangan  dan  aktivitas  dalam periode  satu  tahun.  Di  dalamnya  terdapat  analisis manajemen mengenai  kondisi  keuangan, serta rencana di masa depan. laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa itu memang harus selalu disertai dengan dokumen atau bukti karena itu merupakan sebuah laporan pertanggung jawaban dari pengelolaan PKH tersebut.

## a. Laporan Tahunan Mengenai Keuangan
Laporan  tahunan  terkait  keuangan  merupakan  sebuah  hal  yang  krusial  untuk disampaikan  mengingat  PKH  dalam prakteknya  menggelontorkan  dana  begitu  besar.  Dalam banyak kasus tidak jarang dana yang tadinya dialokasikan untuk masyarakat penerima bantuan disalah  gunakan  oleh  beberapa  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab,  baik  itu  untuk kepentingan diri dalam hal ini memperkaya diri ataupun kepentingan salah satu kelompok. Hal tersebut yang menjadikan laporan tahunan penting untuk kemudian dihadirkan dalam setiap kegiatan PKH yang menyangkut dengan pendanaan. Dengan adanya laporan keuangan ini juga memberikan  rasa  aman  serta  memberikan  transparansi  kepada  masyarakat  bahwasalnya pelaksanaan program yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  menemukan  belum  adanya  laporan  tahunan, dimana  pendamping  PKH  hanya  memberikan  laporan  secara  lisan  dengan  mengadakan pertemuan  terkait  perombakan  data  pendanaan  ataupun  perubahan  nama  penerima  dana bantuan PHH. Selain itu peneliti juga melihat bahwa hubungan pendamping dengan pihak Desa, serta penerima PKH tidak terlalu terjalin. Proses informasi yang disampaikan kurang maksimal dikarenakan  dari  pendamping  PKH  kurang  aktif  dalam  hal  penyampaian  informasi  dan kurangnya  interaksi  dengan  pemerintah  Desa  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui mengenai laporan tahunan tersebut.

## b. Pelaksanaan Kegiatan yang Dilakukan Oleh Desa dan Disertai Dengan Dokumen atau Bukti.
Proses dokumentasi merupakan langkah penting dalam mengabadikan sebuah pekerjaan. Selain  sebagai  sebuah  bukti,  peran  dokumentasi  sebagai  alat  untuk  membantu  evaluasi. Dokumentasi adalah proses yang digunakan untuk merekam ataupun memotret berbagai jenis informasi. Dokumentasi dapat meliputi bukti yang berisi satu set dokumentasi resmi. Ia bisa berupa  data,  gambar,  foto,  video,  suara,  atau  informasi  lainnya.  Dokumentasi  bisa  menjadi bahan  yang  memberikan  informasi  atau  bukti  resmi  atau  yang  berfungsi  sebagai  catatan. Dokumentasi proses adalah metode untuk menangkap semua informasi . Pelaksanaan kegiatan dalam  hal  ini  PKH  idealnya  tidak  akan  lepas  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan dokumentasi.  dimana  hal  tersebut  menjadi  penting  untuk  dilakukan  dalam  rangka  sebagai bukti bahwasanya kegiatan yang diagendakan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
Desa  lipu dalam prakteknya  suda  melaksanakan  kegiatan  akan  tetapi  belum  dibarengi dengan dokumentasi yang memadai. Hal tersebut kemudian dibenarkan oleh pendamping PKH beliau berdalih bahwa faktor sumber daya manusia yang tidak memadai kemudian menjadi pendorong tidak berjalan dengan baiknya proses pendokumentasi. Peneliti melihat fenomena ini kemudian menjadi sebuah hal yang fatal mengingat proses dokumentasi tersebut penting untuk  dihadirkan  sebagai  salah  satu  bukti  maupun  laporan  dari  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan menyangkut proses pelaksanaan PKH.

## 5. Website Atau Media Organisasi
Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dengan file filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya.  Biasanya  setiap  halaman  di  bawah  homepage  disebut  child  page,  yang  berisi hyperlink ke halaman lain dalam web (yosua & lina, 2018).
Desa  lipu  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  menjalankan  PKH  dalam  pelaksanaanya belum  memiliki  website  maupun  media  yang  menjadi  wadah  dalam  hal  publikasi  setiap kegiatan yang diadakan. Hal tersebut kemudian tertangkap secara empiris oleh penelit dengan tidak adanya website ataupun media online, Kepala desa membenarkan hal tersebut, beliau mengatakan bahwa media ataupun website terkait PKH belum ada ini kemudian menjadi salah satu kendala kaitanya dalam hal publikasi setiap kegiatan yang dilaksanakan PKH. Selain itu ibu  Nurhayati,  Amd.Keb.  mengatakan  bahwa  terkait  website  ataupun  media  online  yang digunakan  untuk  mempublikasikan  belum  ada  hal  tersebut  menjadi  salah  satu  faktor  tidak dipublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan terkait dengan PKH.

## 6. Pedoman dalam Penyebaran Informasi
Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memperkuat amanat pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya publik di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik akan mendorong upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik serta memperkuat peran serta masyarakat dalam setiap sektor pembangunan nasional. (Khairunnisa Kamaliah, 2015)
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Undang-undang  tersebut  tidak  hanya  mengatur keterbukaan  informasi  dan  penyebarluasan  informasi  di  lembaga  negara  tetapi  juga  pada sebagian atau seluruh lembaga swadaya masyarakat.
Pedoman  penyebaran  informasi  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  kitab  yang  menuntun setiap langkah sebuah institusi baik institusi pemerintahan maupun non pemerintahan terkait dengan  penyebaran  informasi.  Pedoman  penyebaran  informasi  menjadi  penting  dihadirkan desa lipu kaitanya dengan PKH, dimana pedoman tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai arah desa lipu dalam menyebarkan luaskan informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan, sehingga  informasi  dapat  sesuai  dengan  yang  diinginkan  serta  tidak  bertentangan  dengan peraturan yang sudah ditetapkan ketika nantinya dipublikasikan pada khalayak ramai.
Namun menjadi menarik, dimana berdasarkan hasil wawancara di desa Lipu peneliti menemukan belum adanya pedoman terkait dengan penyebaran informasi. Hal ini kemudian dipertegas dengan perkataan kepala desa lipu, beliau menyampaikan bahwa pedoman terkait penyebaran informasi belum ada, hal ini kemudian menjadi catatan buat kami kedepan untuk kemudian kami hadirkan sebagai salah satu pedoman dalam setiap publikasi terkait informasi kaitanya dalam setiap kegiatan yang menyangkut dengan PKH.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Tidak adanya  keterbukaan  informasi dan tindak lanjut  dari  pendamping  PKH  mengenai keluhan yang disampaikan, kurangnya informasi dan tidak adanya papan informasi atau mading di Kantor Desa yang berisikan informasi PKH atau penyaluran PKH. Tidak adanya pemberitahuan tentang apa-apa saja yang meliputi program PKH selain dana uang sekolah dan bantuan sembako lainnya. Dan Pendamping PKH tidak pernah melapor di Desa untuk diketahui berapa orang yang menerima PKH khusus di Desa Lipu.
2. Belum  adanya  laporan  tahunan,  dimana  pendamping  PKH  hanya  memberikan  laporan secara lisan dengan mengadakan pertemuan terkait perombakan data pendanaan ataupun perubahan nama penerima dana bantuan PKH.
3. Dalam prakteknya, kegiatan belum dibarengi dengan dokumentasi yang memadai.
4. Desa lipu sebagai salah satu wilayah yang menjalankan PKH dalam pelaksanaanya belum memiliki website maupun media yang menjadi wadah dalam hal publikasi setiap kegiatan yang diadakan.
Belum adanya pedoman terkait dengan penyebaran informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik . UGM PRESS.
Krina, L. L., & Lalolo, L. (2003). Indikator dan Alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .
Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial . Media Sahabat Cendekia.
Apriananta,  Y.  J.,  &  Wijaya,  L.  S.  (2018).  Penggunaan  website  dan  media  sosial  dalam membangun  citra  positif  perguruan  tinggi. KOMUNIKATIF:  Jurnal  Ilmiah Komunikasi , 7 (2), 187-209.
Irmayanti,  I.,  &  Mahsyar,  A.  (2014).  Transparansi  Penyelenggaraan  Kebijakan  Program Keluarga Harapan di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (2).
Kamaliah,  K.  (2015).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (2).
Marpaung, J. (2018). Pengaruh penggunaan gadget dalam kehidupan. KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program , 5 (2).
Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program  Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari  Kecamatan  Tembalang  Kota  Semarang. Journal  of  Public  Policy  and Management Review , 8 (2), 69-87.
Rahmadani, N., & Riauan, M. A. I. (2022). Pemanfaatan Instagram@ houseofchic Sebagai Media Komunikasi Pemasaran. Journal of SocialMedia and Message , 1 (1), 13-23.
Saputra, Y., & Sujianto, S. (2017). Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Doctoral dissertation, Riau University).
Sari,  P.,  &  Arifin,  J.  (2021).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  Dilihat  Dari  Aspek Komunikasi di Desa Mahe Seberang Kecamatan Haruai. Japb , 4 (1), 426-440.
Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Eksekutif , 1 (1)
Wardani, S. I., Kholil, M., Utama, A. S. W., & Rachmawati, I. (2020). Pengenalan Pengelolaan Uang Kas  Kelompok  Program  Keluarga  Harapan  Berbasis  Sistem  Informasi  di  Kabupaten Blitar. Prosiding Hapemas , 1 (1), 1