https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687

## Akuntansi dan Manajemen
Vol. 16, No.2, 2021, Hal. 33-49

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Yulana Wicaksari 1 , Sartika Wulandari 2
1 Jurusan  Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang Email: ywicaksari@gmail.com
2 Jurusan  Akuntansi, Universitas Stikubank Semarang Email: sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id

## ABSTRACT
Purpose  of  this  study  was  to  determine  the  effect  of  taxpayer  awareness,  quality  of  tax  services,  tax sanctions, tax knowledge 0 and tax amnesty on individual taxpayer compliance. Sample in this study were 100 individual taxpayers at the Tax Service Office (KPP) in the city of Semarang. Data used in this study is primary data  by distributing questionnaires to 0 respondents using google form. Sample selection in this study used accidental sampling using the Slovin formula. After fulfilling 0 the classical assumption test, then the data were analyzed using multiple linear regression analysis techniques. Results showed that taxpayer awareness,  tax  sanctions,  tax  knowledge  and  tax  amnesty  had  a  positive  effect  on  individual  taxpayer compliance. While the quality of tax services does not affect the compliance of individual taxpayers. Value of the coefficient 0 of determination test with the individual taxpayer compliance value of 41.90 percent can be explained by the research variables. The result of this study can be input for the government what should be done to improve taxpayer compliance.
Keywords: Taxpayer  Awareness, 0 Tax  Service  Quality,  Tax  Sanctions,  Tax  Knowledge  and  Tax Amnesty, 0 Taxpayer Compliance

## ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian adalah untuk  mengetahui pengaruh 0 kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan 0 dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  100  wajib  pajak  orang  pribadi  Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  dengan  cara  penyebaran  kuesioner  kepada  responden  menggunakan google  form. Pemilihan sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan accidental  sampling menggunakan  rumus  Slovin. 0 Setelah memenuhi  uji  asumsi  klasik,  selanjutnya  data  dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan  dan  pengampunan  pajak  berpengaruh 0 positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi. Sedangkan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai uji koefisien determinasi dengan nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 41,90 persen dapat dijelaskan oleh variabel penelitian. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 34
Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, 0 Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Amnesti Pajak, 0 Kepatuhan Wajib Pajak

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  terbesar  dalam  APBN  negara.  Dana  dari penerimaan pajak sebagai alokasikan untuk mendanai berbagai 0 pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Peranan pajak yang besar membuat pemerintah berupanya meningkatkan  penerimaan  pajak.  Ekstensifikasi  ditempuh  dengan  meningkatkan jumlah  wajib  pajak  yang  aktif,  sedangkan  intensifikasi  dapat  ditempuh  melalui meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak da pembinaan  kepada  para  wajib  pajak,  pengawasan  administratif,  pemeriksaan, penyidikan  dan  penagihan  pasif  dan  aktif,  penegakan  hokum  serta  meningkatkan kepatuhan 0 wajib pajak [1].
Kepatuhan wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya akan berdampak negatif  terhadap  Negara  dalam 0 bentuk  berkurangnnya  penerimaan  kas  Negara  [2]. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, kepatuhan  dalam menyetorkan  kembali surat pemberitahuan pajak, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam  membayar  tunggakan.  Wajib  pajak  yang  membayar  dan  melaporkan  pajak terutangnya  tepat  waktu, 0 maka  wajib  pajak  dapat  dianggap  patuh  [3].  Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi 0 oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal [4].
Semarang  –  Realisasi  penerimaan  pajak  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak Jawa Tengah I sebesar Rp26,56 triliun rupiah atau 100,17 persen dari rencana target. Penerimaan netto diperkirakan  sebesar 3,97 persen namun realisasinya hanya sebesar -3,81 persen. Kepatuhan wajib pajak sebesar 91,73 persen melampaui target sebesar  86  persen  dari 0 total  wajib  pajak  SPT  tahunan  sebanyak  956.225  WP yang 0 menyampaikan SPT [5]. Kanwil DJP Jateng terdapat 8 unit kerja yang mengalami capaian  penerimaan  hingga  100  persen.  Beberapa  di  antaranya  adalah  KPP  Madya Semarang  sebesar  102,95    persen,  KPP  Pratama  Semarang  Timur  sebesar  111,09 persen, KPP Pratama Pati sebesar 109,34 persen. Pencapaian KPP Pratama Semarang Tengah Dua sebesar 101,74 persen, KPP Pratama Demak sebesar 105,21 persen, KPP Pratama Blora sebesar 106,11 persen, KPP Pratama Jepara sebesar 102,68 persen, dan KPP  Pratama  Semarang  Gayamsari  sebesar  101,98  persen.  Kantor  pajak  tercatat mengalami  pertumbuhan  penerimaan  pajak  yang  positif  [6].  Walikota  Semarang meminta  masyarakat  aktif  menyampaikan  surat  pemberitahuan  terutang  dalam laporan  pajak  2020  memanfaatkan  aplikasi  e-filing  dari  Direktorat  Jendral  Pajak karena pajak merupakan sumber pembagunan serta dimanfaatkan dalam penanganan Covid-19  serta  mengajak  warga  semarang  memanfaatkan  kecangihan  teknologi pelaporan SPT Secara online dan dimanapun berada tanpa harus ke kantor pajak [7].
Kesadaran wajib pajak ( tax awareness ) merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan  atau  persepsi  yang  melibatkan  keyakinan,  pengetahuan  dan  penalaran serta  kecenderungan  untuk  bertindak  sesuai  dengan  stimulus  yang  diberikan  oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku [8]. Menurut Rahayu kesadaran wajib pajak  dalam  membayar  pajak  tepat  waktu  akan  mempengaruhi  tinggi  rendahnya terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  menunaikan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
kewajiban  pembayaran  pajaknya  di  Indonesia  masih  cukup  rendah  [9].  Salah  satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik  kepada  wajib  pajak.  Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  diharapkan dapat  meningkatkan  kepuasan  kepada  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  akan meningkatkan  kepatuhan  membayar  pajak.  Kurang  responsifnya  institusi  pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap institusi pelayanan pajak [10].
Sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang bersifat memaksa untuk menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak dibuat bertujuan supaya wajib pajak  takut  untuk  melakukan  tindakan  melanggar  undangundang  perpajakan  [11]. Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling  berat  sudah  tersedia  ancaman  sanksinya.  Hal  ini  semakin  tercermin  pasca amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU Nomor 28 Tahun  2007)  yang  berhasil  menggulirkan  ketentuan  -  ketentuan  baru  menyangkut sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak dan fiskus [9].
Upaya  peningkatan  kesadaran  dan  kepedulian  harus  menjadi  perhatian  yang utama.  Salah  satu    wujud  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  untuk  membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang  ada,  apabila  memperoleh  atau  menerima penghasilan.  Oleh  karena  itu,  pengetahuan  pajak  penting  dalam  meningkatkan kepatuhan  perpajakan.Wajib  pajak  merasa  bahwa  keadilan  pajak  telah  diterapkan kepada semua  wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara  wajib pajak badan  dengan  perorangan,  wajib  pajak  besar  dengan  wajib  pajak  kecil  dalam  artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk  menjalankan  kewajiban  pajaknya  dengan  baik  atau  dengan  kata  lain menimbulkan  kepatuhan  dalam  diri  wajib  pajak  [9].  Salah  satu  upaya  pemerintah dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  dengan  diadakannya pengampunan  pajak  ( tax  amnesty )  [9]. Tax  amnesty merupakan  penghapusan  pajak tetutang  yang  tidak  dikenakan  sanksi  dan  administrasi  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan yang diatu dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016. Pemberian tax amnesty merupakan  upaya  pemerintah  menarik  dana  masyarakat  yang  selama  ini  parkir  di perbankan  Negara  lain.  Kendati  demikian,  kebijakan  ini  masih  perlu  diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain [9].
Penelitian  yang  dilakukan  Rahayu  menyatakan  bahwa  pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  [9].Berbeda  dengan  penelitian  Listyowati,  Samrotun  & Suhendro  yang  menyatakan  bahwa tax amnesty ,  sanksi  pajak , dan  pelayanan  pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan [20]. Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang  dilakukan Wibowo, Rispantyo & Widajanti menyatakan bahwa  pengetahuan  perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [10]. Hal disebutkan  diatas  menjadi  dasar  penulis  untuk  utuk  melakukan  peneitian  ini. Berdasarkan  uraian-uraian  sebelumnya,  maka  peneliti  akan  melakukan  penelitian  tentang pengaruh  dari  kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  perpajakan,  pengetahuan  dan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 36
pemahaman perpajakan dan tak amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## Tinjauan Pustaka
Theory Of Planned Behavior (TPB)
Menurut  theory  of  planned  behavior,  perilaku  manusia  didasarkan  atas  tiga  jenis pertimbangan yaitu:   Behavioral beliefs (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan tentang kemungkinan hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome evaluation). Keyakinan perilaku menghasilkan 0 sikap terhadap perilaku baik atau buruk; Normative beliefs (keyakinan normatif), yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (nomative beliefs and  motivation  to  comply).  Keyakinan  normatif  mengakibatkan  tekanan  social  yang dirasakan  atau  norma  subyektif  (subjective  norm);  dan  Control  beliefs  (keyakinan kontrol),  yaitu  keyakinan  tentang  adanya  faktor  yang  dapat  memfasilitasi  atau menghambat  perilaku  yang  akan  ditampilkan  (control  beliefs)  dan  persepsi  tentang seberapa  kuat  faktor  tersebut  (perceived  power).  Keyakinan  control  menimbulkan kontrol keperilakuan 0 yang dipersepsikan [12].
Relevansi  dari  theory  of  planned  of  behavior  dengan  penelitian  ini  adalah bahwa  perilaku  patuh  atau  tidak  patuh  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dipengaruhi  oleh  niat  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak.  Apabila  wajib pajak  memiliki  niat  untuk  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya  maka  akan terjadiperilaku tax compliance (kepatuhan pajak). Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh  tiga  faktor  yaitu  sikap,  norma  subyektif  dan  control  keperilakuan  yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak [12].

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Kamus umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuan adalah “Kepatuhan berarti tunduk  atau  patuh  pada  ajaran 0 dalam  perpajakan,  kita  dapat  memberi  pengertian bahwa  kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan,  tunduk,  dan  patuh,  serta melaksanakan  ketentuan  perpajakan  [13].  Menurut  Rahman  kepatuhan  perpajakan dapat  didefinisikan 0 sebagai  keadaan  di  mana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya  [18]. Wajib  pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam penyampain surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan menyelenggarankan pembukuan & audit dalam dua tahun pajak terakhir [1].

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Rahma kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku” [14]. Kesadaran wajib pajak ( tax awareness ) merupakan perilaku wajib pajak berupa  pandangan  atau  persepsi  yang  melibatkan  keyakinan,  pengetahuan  dan penalaran  serta  kecenderungan  untuk  bertindak  sesuai  dengan  stimulus  yang diberikan  oleh  sistem  dan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  [8].  Kesadaran  wajib pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui,  memahami  dan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
37
melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya kesadaran perpajakan dari wajib pajak. ileh sebab itu, kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [13].

## Kualitas Pelayanan Perpajakan
Pelayanan pajak menurut Boediono adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan  cara-cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan  hubungan  interpersonal agar  terciptanya  kepuasan  dan  keberhasilan  [15].  Untuk  menciptakan  kualitas, pelayanan harus diproses secara terus-menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu  dimulai  dari  apa  yang  dilakukan,  menjelaskan  bagaimana  mengerjakannya, memperlihatkan  bagaimana  cara  mengerjakan,  diakhiri  dengan  menyediakan pembimbingan, dan mengoreksi, sementara mereka mengerjakan. Kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak  dalam  membayar  kewajiban  perpajakannya.    Berdasarkan  pemaparan  di  atas, kualitas pelayanan perpajakan dapat dijelaskan sebagai persepsi konsumen terhadap perbedaan  antara  pelayanan  yang  diharapkan  dari  kantor  perpajakan  atau  petugas perpajakan dengan kinerja aktual yang ada [10].

## Sanksi Pajak
Sanksi  adalah  suatu  tindakan  berupa  hukuman  yang  diberikan  kepada  orang  yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  mengenai 0 apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa yang  seharusnya  tidak  dilakukan  [13].  Sanksi  perpajakan  dapat  dikatakan  jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan [10]. Sebagaiamana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi  dapat  dipergunakan  untuk  2  (dua)  maksud,  yang  pertama  adalah  untuk mendidik  dan  yang  kedua  adalah  untuk  menghukum.  Mendidik  dimaksudkan  agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi  melakukan  kesalahan  yang  sama.  Peraturan  atau  Undang-Undang  merupakan rambu-rambu  bagi  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  mengenai  apa  yang  harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar [10].

## Pengetahuan Perpajakan
Gunadi  mengungkapkan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan  wajib  pajak,  di  mana  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku  sangatlah  penting  untuk  dapat melaksanakan  dan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  [16].  Pengetahuan  perpajakan tersebut  akan  membantu  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  sehingga
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
38
tingkat kepatuhan  akan  meningkat.  Menurut  Rahayu  Wajib  pajak  yang  berpengetahuan tentang  pajak,  secara  sadar  diri  akan  patuh  membayar  pajak.  Mereka  telah  mengetahui bagaimana  alur  penerimaan  pajak  tersebut  akan  berjalan,  hingga  akhirnya  manfaat membayar  pajak  tersebut  dirasakan  [9].  Seorang  wajib  pajak  akan  taat  membayar  pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak  mengetahui  peraturan  pajak,  maka  wajib  pajak  tersebut  akan  taat  melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak [9].

## Tax Amnesty
Tax  Amnesty adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan  penawaran satu kali untuk menyelesaikan hutang pajak yang beredar dengan jumlah yang kurang dari hutang  saat  ini.  Dengan  kata  lain,  pendekatan  ini  berarti  memungkinkan  pembayar pajak untuk membayar hutang pajak yang belum dibayar dalam keadaan yang sesuai tanpa menimbulkan biaya keterlambatan tambahan dan denda lainnya [13]. Menurut Waluyo pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dengan memberi penghapusan pajak yang terutang oleh wajib pajak selama tahun pajak [17]. Tujuan utama pengampunan pajak yaitu meningkatkan kepatuhan wajib. pajak ( tax compliance ) dan meningkatkan penerimaan  penerimaan  Negara  [17].  Menurut  PMK  No.  118/PMK.03/2016 tax amnesty adalah  adalah  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pengampunan Pajak [3].

## Model Penelitian Dan Hipotesis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  perilaku  wajib  pajak  berupa  pandangan  atau persepsi  yang  melibatkan  keyakinan,  pengetahuan  dan  penalaran  serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh system dan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku  [8].  Kesadaran  wajib  pajak  merupakan variabel  dari  faktor  internal  yang  diprediksikan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran terhadap kewajiban perpajakan akan  mengakui,  menghargadi  dan  ada  kemauan  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Dengan  kesadaran  wajib  pajak  yang  tinggi,  maka  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  juga  tinggi  [18].  Penelitian  yang  dilakukan  Perdana  &  Dwirandra menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  [4].  Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas  maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Tjiptono dan Chandra, kualitas pelayanan merupakan tingkatan kondisi baik buruknya  sajian  yang  diberikan  oleh  perusahaan  jasa  dalam  rangka  memuaskan konsumen dengan cara memberikan atau menyampaikan jasa yang melebihi harapan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 39
konsumen. Pelayanan pajak berkaitan erat dengan petugas pajak (fiskus) [19]. Petugas pajak  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  dalam  membantu  mengurus  dan memberikan  informasi  tentang  kebutuhan  wajib  pajak  dalam  rangka  penyelesaikan kewajiban perpajakan. Penelitian Wibowo, Rispantyo & Widajanti menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  [10].  Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas  maka  hipotesis  kedua  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 2 :  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi  perpajakan  dapat  dikatakan  jaminan  peraturan  perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan  dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak  melakukan  tindakan  melanggar  norma  perpajakan  [10].  Sanksi  pajak diberlakukan  dengan  tujuan  agar  wajib  pajak  dapat  mematuhi  dan  melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Selain itu, petugas pajak perlu menegakkan hukum secara adil sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk taat dan patuh dalam memenuhi  kewajibannya.  Sanksi  yang  tegas  dapat  meningkatkan  kesadaran  wajib pajak  [20].  Semakin  tegas  sanksi  yang  diberlakukan  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan 0 Teori  Perilaku  Terencana (Theory  of  Planned Behavior) ,  sanksi  perpajakan  berkaitan  dengan control belief dalam  hal  mendorong seseorang  dalam  mematuhi  aturan  yang  berlaku.  Wajib  pajak  akan  mematuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi yang diberikan lebih merugikan wajib pajak tersebut. Penelitian yang dilakukan Anggraini, Yuesti & Sudiartana menyatakan bahwa sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  [1]. Berdasarkan  kerangka  pemikiran  diatas  maka  hipotesis  tiga  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
H 3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan  perpajakan  merupakan  informasi  pajak  yang  dapat  digunakan  wajib pajak  sebagai  dasar  untuk  bertindak,  mengambil  keputusan,  dan  untuk  menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang  perpajakan  [10].  Sehingga  seiring  dengan  meningkatnya  pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui atas konsekuensi maupun sanksi yang yang bisa dikenakan jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar [3]. Penelitian Wibowo,  Rispantyo  &  Widajanti  menyatakan  bahwa  pengetahuan  perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [10]. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis empat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 4 :  Pengetahuan  Perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 40

## Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tax  amnesty adalah  kebijakan  pemerintah  tentang  perpajakan  yang  menyebabkan wajib  pajak  mendapat  pengampunan  pajak  [17].  Wajib  pajak  yang  mengungkapkan hartanya dan membayar tebusan akan mendapat penghapusan pajak yang seharusnya terutang,  tidak  akan  dikenakan  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana.  Pemerintah pada  awalnya  memberlakukan tax amnesty dengan  harapan  dapat  menarik  dana masyarakat yang selama ini berada di perbankan luar negeri [20]. Wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty dan kemudian ditemukan bahwa adanya harta bersih yang tidak dilaporkan, maka harta bersih tersebut akan diperlakukan sebagai penghasilan sehingga  akan  dikenai  pajak  dan  sanksi  sesuai  undang-undang  perpajakan  yang berlaku. Wajib pajak yang mengikuti tax amnesty dan mendapat pengampunan pajak akan  meningkatkan  kepatuhannya  [9).  Penelitian  yang  dilakukan  Sari  &  Fidiana menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [3]. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis lima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 5 : Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## Model Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  dan  tinjauan  pustaka  diatas  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak,  maka  penelitian  ini  menggunakan  model penelitian berikut ini:

## Metode Penelitian Populasi dan Sampel
Populasi  merupakan  bentuk  umum  berupa  obyek  atau  subyek  dengan  kualitas  dan karakteristik  yang  telah ditetapkan oleh peneliti. Obyek atau subyek tersebut untuk selanjutnya  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  hasilnya  [22].  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  yang  terdaftar  Kantor  Pelayanan  Pajak  di  Kota Semarang. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel dibutuhkan jika populasi yang akan diteliti memiliki jumlah yang besar  dan peneliti tidak mampu meneliti semuanya karena beberapa alasan, seperti halnya keterbatasan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 41
dana, tenaga kerja, dan waktu [22]. Pada penelitian ini, mengunakan teknik Accidental sampling dengan mengunakan rumus Slovin dengan rumus:
n = 𝑁 (𝑁.𝑒 2 +1) Keterangan: n =  Jumlah sampel N  =  Jumlah polulasi
e  =  Presentase kelongaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel    yang masih dapat ditolerir yaitu 10%
Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer ini berasal dari jawaban responden melalui kuesioner penelitian [22]. Dalam hal ini data yan g  digunakan  adalah  dari  hasil  jawaban  responden  atas  pertanyaan  yang diajukan kepada wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang dengan cara memberikan Kuesioner atau google forms .

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiono metode pengumpulan data merupakan langkah paling stategis dalam penelitian  karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  pengumpulan  dana  tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka meneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan [22]. Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dengan  metode  survei.  Pertanyaan  peneliti  dan jawaban  responden  dapat  dikemukakan  secara  tertulis  melalui  sebuah kuesioner. 0 Teknik  ini  memberikan  tanggung  jawab  kepada  responden  untuk membaca dan menjawab pertanyaan [23]. Pertanyaan dalam penelitina ini merupakan pertanyaan Skala Likert.

## Pengukuran Variabel Variabel Dependen
Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Penjelasan dan prediksi fenomena secara sistematis digambarkan dengan variabilitas  variabel-variabel  dependen  yang  dijelaskan  atau  dipengaruhi  oleh variabel-variabel independen [23].
Kepatuhan  perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai  “suatu  keadaan  dimana wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya”  [21].  Pengukuran  variabel  ini  akan  disusun  dalam  kuesioner  yang disusun  dengan  Skala  Likert.  Pengukuran  variabel  ini  mengadopsi  penelitian Listyowati, et.al [20]. Pengukuran dilakukan dengan aspek wajip pajak memiliki NPWP dan  mampu  melakan  perhitungan,  pengisian,  pelaporan  SPT  serta  melakukan pembayaran pajak.
Variabel  Independen  adalah  tipe  variabel  yang  menjelaskan  atau mempengaruhi variabel lain [23]. Sedangkan menurut Sugiyono,  variabel independen
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
42
sering  disebut  sebagai  variabel  simulus, predictor,  antecedent [22]. Pengukuran variabel ini akan disusun dalam kuesioner yang disusun dengan Skala Likert.
Kesaran  wajib  pajak  diukuran  variabel  ini  mengadopsi  penelitian  Listyowati, et.al [20].  Pengukuran  variabel  meliputi  pengetahuan  wajib  pajak  tentang  manfaat pajak  bagi  pembangunan,  penetapan  serta  sifat  pajak  dan  akibat  tidak  membayar pajak.
Sanksi  perpajakan  diukur  variabel  ini  akan  disusun  dalam  kuesioner  yang disusun  dengan  Skala  Likert.  Pengukuran  variabel  ini  mengadopsi  penelitian Listyowati, et.al [20].  Pengukuran  variabel  ini  meliputi  sanksi  diberikan  terhadap pelanggaran  pajak  dari  sanksi  administrasi  hingga  pidana  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.
Kualitas  pelayanan  perpajakan  diukur  variabel  ini  akan  disusun  dalam kuesioner  yang  disusun  dengan  Skala  Likert.  Pengukuran  variabel  ini  mengadopsi penelitian  Listyowati, et.al [20].  Pengukuran  variabel  tentang  sikap  petugas  pajak dalam melakukan pelayanan secara ramah, sopan serta tanggap  dalam memberikan informasi perpajakan.
Pengetahuan  perpajakan  diukur  variabel  ini  akan  disusun  dalam  kuesioner yang  disusun  dengan  Skala  Likert.  Pengukuran  variabel  ini  mengadopsi  penelitian Anggrarini, et.al [1].  Pengukuran  variabel  ini  antara  lain  mengenai  wajib  pajak mengetahui  ketantuan perpajakan, fungsi pajak serta mengetahui fungsi NPWP bagi wajib pajak dan keuntungan tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas.
Tax amnesty diukur  variabel  ini  akan  disusun  dalam  kuesioner  yang  disusun dengan Skala Likert. Pengukuran variabel ini mengadopsi penelitian  Listyowati, et.al [20].  Pengukuran tax  amnesty meliputi  pengertian,  perhitungan  serta  manfaat  dari adanya tax amnesty yang dilakukan.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  hipotesis  yang  telah  diajukan  pada  penelitian  ini,  selanjutnya  akan dianalisis  dengan  menggunkan  analisis  statistik  deskriptif,  uji  kualitas  data,  uji normalitas,  uji  asumsi  klasik  yaitu  multikolinearitas,  heteroskedastisitas,  dan autokorelasi dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang selanjutnyaakan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah  semua  variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen  dan  perluasan  dari analisis regresi linier berganda.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  antara  variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama ataupun secara parsial. Persamaan regresi dengan linier berganda dalam penelitian ini adalah:
Y = 𝑎 + b 1 X1 + b 2 X2 + b 3 X3 + b 4 X4  + b 4 X5 + 𝑒
Dimana:
Y = Kepatuhan Wajib Pajak 𝑎 = konstan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 43 b = Koefisien Regresi X1
= Kesadaran Wajib Pajak
X2 = Sanksi Perpajakan
X3 = Kualitas Pelayanan Perpajakan
X4 = Pengetahuan Perpajakan
X5
= Tax Amnesty ɛ = Error

## Hasil Dan Pembahasan Gambaran Umum Responden
Responden dalam 0 penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Di Kota Semarang. Sampel dalam peneitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak yang dilakukan dengan menggunakan google form.

## Uji Kualitas Data

## Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya suatu kuesioner. Uji  signifikan  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  r-hitung dengan nilai r-tabel untuk degree  of  freedom  (df) =  n-2  (n  adalah  jumlah  sampel)  [24].    Dengan  jumlah sampel (n) adalah 100 dan tingkat signifikansi 0,05 maka nilai r- tabel pada penelitian ini  adalah  0,165.  Hasil  pengujian  seluruh  pertanyaan  pada  variabel  kesaran  wajib pajak  (X 1 )  dengan  5  item  pernyataan,  sanksi  perpajakan  (X 2 )  dengan  6  item pernyataan,  kualitas  pelayanan  perpajakan  (X 3 )  dengan  6  item  pernyataan, pengetahuan perpajakan (X 4 ) dengan  4 item pernyataan, tax amnesty (X 5 ) dengan 7 item pernyataan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dengan 6 item  pernyataan dinyatakan  valid  karena  nilai  masing-masing  item  pernyataan memiliki  nilai  yang lebih besar dari 0,165.

## Uji Reabilitas
Uji  reliabilitas  dilakukan  terhadap  item  pertanyaan  yang  dinyatakan  valid.  Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Berdasarkan hasil  reliabilitas  trehadap  masing-masing  variabel  menunjukan  nilai  yang  konsisten untuk kesadaran wajib pajak sebesar 0,754, sanksi perpajakan sebesar 0,753, kualitas layanan perpajakan sebesar 0,848, pengetahuan perpajakan sebesar 0,852, tax amnesti sebesar 0,842 dan kepatugan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,832. Dapat diketahui bahwa nilai koefisien Cronbach’s Alpha pada masing-masing variabel > 0,70.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil uji asumsi klasik yang terkait dengan uji normalitas menunjukkan bahwa nilai skewness sebesar dibahwa < 1,96 dan nilai kurtosis sebesar dibawah < 1,96, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa data yang diolah memenuhi asumsi normalitas. Begitu  pula  asumsi  multikoliniaritas  menunjukkan  bahwa  semua  variabel  memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 44
dari 10. Sehingga pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.  Hasil  uji    menunjukan  bahwa  pengujian  heterokedastisitas menggunakan  uji Glejser diperoleh  nilai  signifikansi  masing-masing  variabel  diatas 0,05.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak  terjadi heterokedastisitas.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  berganda  dimaksudkan  untuk  menguji  pengaruh  simultan  dari beberapa  variabel  independen  terhadap  satu  variabel  dependen.  Hasil  uji  dapat diperoleh persamaan matematis regresi linear berganda pada model pertama dalam penelitian ini, sebagai berikut:
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi   =   -0,308  +0,437KWP + 0,157SP  +0,099KPP +0,278PP +0,208TA

## Uji Koefisien Determinasi
Hasil uji koefisien determinasi menunjukan bahwa adjusted R² sebesar 0,419. Hal ini berarti bahwa 41,90 persen kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh kesadaran  wajib  pajak,  sanksi  perpajakan,  kualitas  pelayanan  perpajakan, pengetahuan perpajakan, tax amnesty sedangkan 58,10 persen kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel atau sebab-sebab lainnya diluar model.

## Uji Statistik F
Hasil pengujian nilai F hitung untuk pengaruh variabel jumlah kesadaran wajib pajak, sanksi  perpajakan,  pemahaman  perpajakan  dan  tax  amnesty  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  diperoleh  nilai  F  hitung  sebesar  15,268  dengan  nilai signifikansi sebesar 0,000, memberikan pengertian bahwa model regresi pada variabel penelitian tergolong fit atau baik sehingga dapat digunakan memprediksi  penelitian selanjutnya.

## Pembahasan

## Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Kesadaran  wajib  pajak  mengetahui  bahwa  membayar  pajak  bentuk  pengabdian kepada  negara  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pengasilan  terutang  secara  tepat  waktu.  Wajib  pajak  mengetahui  bahwa  penundaan dan  membayaran  pajak  tidak  sesuai  dengan  akan  dapat  menggangu  dan  merugian negara  dalam  pembangunan  nasional.  Berdasarkan teori  ini,  kesadaran  wajib  pajak berkaitan dengan behavior belief yang menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak tinggi maka akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggarini, Yuesti & Sudiartana menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  [1].  Serta  didukung  dengan
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687
45
penelitian  Perdana  &  Dwirandra,  juga  menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak [4].

## Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  Pemberian saksi dalam bentuk administrasi atau  pidana terkait pelanggaran aturan  perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Sansi pajak dikenakan kepada pelanggar perpajakan tanpa ada tolerasi akan membuat wajib pajak melakukan pembayaran pajak pengasilan terutang dilakukan tepat waktu. Wajib pajak  akan  mematuhi  kewajiban  perpajakannya  apabila  sanksi  yang  diberikan  lebih merugikan  wajib  pajak  tersebut  yang  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  penelitian  Perdana  &  Dwirandra  sanksi perpajakan  berpengruh  positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak  [4].  Berbeda  dengan penelitian  Listyowati,  Samrotun  &  Suhendro  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [20].

## Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Kualitas  pelayanan  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Kepatuhan  wajib  pajak  tidak  dipengaruhi  oleh  sikap  pelayan  pajak.  Wajib  pajak melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  karena  sadar  pajak  telah  ditetapkan  dalam undang-undang  perpajakan  yang  berlaku.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kemampuan  petugas  pajak  dalam  memberikan  informasi  perpajakan  secara  mudah dimengerti dan memberikan pelayanan pajak secara cepat tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Listyowati, Samrotun &  Suhendro  kualitas  pelayanan  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  [20].  Tetapi  tidak  sejalan  dengan  Wibowo,  Rispanto  &  Widajanti menyatakan bahwa  kuaitas pelayanan  perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [10].

## Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah menganut self assesment system yang menuntut wajib  pajak  untuk  memiliki  pengetahuan  terkait  peraturan  perpajakan.  Wajib  pajak mengetahui  cara  menghitung,  melaporkan  dan  menyetorkan    pajaknya  sendiri  akan membuat wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu. Pengetahuan perpajakan yang  memadai  wajib  pajak  dapat  mengetahui  dan  dengan  mudah  melaksanakan kewajiban  yang  harus  dilakukannya  dalam  hal  perpajakan.  Semakintinggi  tingkat pengetahuan  yang  dimiliki  wajib  pajak  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitan Rahayu menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak [9]. Serta didukung dengan  penelitian  Sari  &  Fidiana,  pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  oleh  wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak [3].
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 46

## Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Tax  amnesty  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pelaksanaan  tax amnesty yang  berlangsung  mampu  memberikan  stimulus  kepada  wajib  pajak  untuk meningkatkan  kepatuhan  perpajakan. 0 Wajib  pajak  mengetahui  perhitungan  uang tebusan sesuai dengan UU Pengampunan No 11 Pajak 2016 akan mampu mendorong wajib pajak membayar pajak dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang yang  belum  dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan  PPh.  Tax  amesty  membebaskan  dari pemeriksaan  pajak,  penyidikan  dan  penagihan  pajak  akan  mampu  membuat  wajib pajak  membayar  pajak  penghasilan  terutang  secara  tepat  waktu  dan memperhitungkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Fidiana, menyatakan bahwa bahwa tax  amnesty berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  [3].  Serta tidak  sejalan  dengan  penelitian  Kusumaningrum  &  Aeni,  menyatakan  bahwa tax amnesty tidak memiliki pengaruh terhadap kewajiban wajib pajak [21].

## Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitiam yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
2. Sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
3. Kualitas  pelayanan  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib orang pribadi.
4. Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  orang pribadi.
5. Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:
1. Nilai Adjusment  R  Square menunjukan  nilai  relatif  kecil  sebesar  41,90  persen. Sehingga  masih  terdapat  variabel  lain  seperti  pelayanan  pajak  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian  ini  menggunakan  metode  survey  (kuesioner)  dengan    menggunakan google  forms yang  berpotensi  bahwa  responden  tidak  tepat  sasaran  karena dilakukan secara online atau tidak secara langsung.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh  penelitian  ini,  maka  diajukan  saran-saran sebagai berikut:
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 47
1. Dalam  rangka  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  lebih  baik  maka kantor  pelayanan  pajak  harus  meningkatkan  pemahaman  perpajakan  dan kesadaran perpajakan agar kewajiban wajib pajak akan meningkat.
2. Bagi  wajib  pajak  untuk  selalu  mempelajari  peraturan  perpajakan  yang  berlaku, sehingga  mengikuti  perkembangan  peraturan  perpajakan  yang  diterapkan  di Indonesia.

## Implikasi Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  penelitian  selanjutnya  adalah  melakukan penelitian  dengan  menambahkan  variabel  yang  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  seperti sunset  policy karena  Penghapusan  sanksi administrasi  ini  dirasa  oleh  wajib  pajak  sebagai  pengurang  beban  perpajakan  yang harus dibayar.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  penulis  ucapkan  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  dan mendukung penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengguna.

## Referensi
[1] Anggarini, L. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax  Amnesty,  Pengetahuan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi Perpajakan Terhapa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Riset Akuntansi, Vol 9, No. 1.
[2] Ariyanto, D., Andayani, G., & Putri, I. A. (2020). Influence of Justice,Culture and Love  of  Money  Towards  Ethical  Perception  on  Tax  Evasion,  with  Gender  as Moderating Variable. Journal of Money Laundering Control, 23(1), 245-266.
[3] Sari, V. P., &  Fidiana. (2017). Pengetahuan Tax Amnesty,  Pengetahuan Perpajakan Dan  Peayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 2, ISSN : 2460-0585 .
[4] Pradana,  E.  S.,  &  Dwirandra,  A.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. e-Jurnal Akuntansi, Vol. 30 No. 6, e-ISSN2302-8556.
[5] Ikhsan,  M.  F.  (2020,  12  30).  semarang.bisnis.com.  Dipetik  02  13,  2021,  dari Realisasi
Penerimaan Pajak
Jateng Melampaui Targer: https://semarang.bisnis.com.
[6] Semarang.bisnis.com.  (2020,  Desember  30).  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Jateng Melampaui  Target.  Dipetik  Maret  11,  2021,  dari  semarang.bisnis.com:
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 48
https://semarang.bisnis.com/read/20201230/536/1336875/realisasi- penerimaan-pajak-jateng-melampaui-target.
[7] Detik  News.  (2021,  Januari  15).  Walkot  Semarang  Imbau  Masyarakat Maksimalkan  E-Filing  BUat  Lapor  Pajak.  Dipetik  Maret  19,  2021,  dari news.detik.com:  https://news.detik.com/berita/d-5336125/walkot-semarang- imbau-masyarakat-maksimalkan-e-filing-buat-lapor-pajak.
[8] Ritonga,  P.  (2011).  Pengaruh  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer. Vol. 11 No. 3, 215-224.
[9] Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara Vol 1, No. 1, e-ISSN: 2549-9637.
[10] Wibowo,  A.,  Rispantyo,  &  Widajanti,  E.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Daerah  Lain  Kabupaten  Ponorogo.  Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Vol. 14, No. 1, 48-62.
[11] Putri,  N.  E.,  &  Agustin,  D.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus:  KPP  Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan). Media Akuntansi Perpajakan Vol. 3, No. 2, ISSN: 2355-9993 , 1-9.
[12] Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang . Jurnal InFestasi Vol. 13 No. 2, 354-366.
[13] Rorong,  E.  N.,  Kaangi,  L.,  &  Runtu,  T.  (2017).  Pengaruh  Kebijakan Tax  Amnesty, Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2) , 175- 187.
[14] Rahma,  A.  (2010).  Panduan  Pelaksanaan  Administrasi  Perpajakan  untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
[15] Boediono. (2013). Pelayanan Prima Perpajakan. Jakarta: Rineka Cipta.
[16] Gunadi.  (2016).  Panduan  Komprehensif  Pajak  Penghasilan.  Jakarta:  Niaga Swadaya.
[17] Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
[18] Ramadhanty,  A.,  &  Zulaikha.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Tentang  Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak
https://akuntansi.pnp.ac.id/jam
e-ISSN 2657-1080, p-ISSN 1858-3687 49
Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diponogoro Journa Of Accounting Volume 9, No. 4. ISSN: 2337-3806 , 1-12.
[19] Tjiptono, F., & Chandra, G. (2012). Pemasaran Strategik. Yogyakarta: Andi Offset.
[20] Listyowati,  Samrotun,  Y.  C.,  &  Suhendro.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak.  Jurnal  Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga Vol. 3, No. 1.
[21] Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. Accounting Global Journal Vol.1,No. 1.
[22] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
[23] Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2014).  Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
[24] Ghazali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 25. . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.