Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Tinjauan Sosiologis Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Dan Hambatan - Hambatannya (Studi Kasus Di PT. Fifgroup Cabang Selong Lombok)

## Lalu Muhammad Faisal
Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimna prosudural eksekusi benda jaminan fidusia  dan  hambatan-hambatannya  serta  prosudural  pelaksanaanya  pada  PT.  FIFGROUP  Cabang Selong    Lombok  Timur.  Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  mengunakan  Empiris. Berdsarkan hasil penelitian penulis pada PT. FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur mengenai Proses  prosudural  eksekusi  benda  jaminan  fidusia  sudah  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  dengan  melalui  beberapa  tahapan  yaitu  teguran  secara langsung, dan teguran tertulis. Mengenai hambatan prosudural  yang dialami oleh PT.  FIFGROUP Cabang  Selong  Lombok  Timur  dalam  hal  hambatan  prosudural  legalitas  karna  kurangnya pemahaman  debitur  akan  pentingnya  sadar  hukum  dan  dalam  melakukan  eksekusi  debitur  tidak memiliki  i’tikad  baik  untuk  menyelesaikan  prestasinya  atas  wanprestasi  yang  dilakukan  kepada Kreditur.
Kata Kunci : Prosudural-Hambatan-Eksekusi.

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Persoalan  ekonomi  dapat  dikatakan sama  tuanya  dengan  sejarah  manusia  itu sendiri.  Persoalan-persoalan  ekonomi  yang terdapat  pada  tingkatan  individu,  masyarakat, negara  (nasional),  dan  internasional  tidak  bisa dipecahkan  hanya  dengan  ilmu-ilmu  ekonomi namun  harus  bekerja  sama  dengan  ilmu-ilmu sosial  lainnya  seperti  pendekatan  sosiologi, psikologi,  antropologi  dan  politik.  Pendekatan sosiologis  yaitu  kerangka  acuan  variabel- variabel,  dan  model-model  yang  digunakan oleh  para  sosiolog  dalam  memahami  dan menjelaskan fenomena-fenomena hukum. Sosiologi  merupakan  bagian  dari  ilmu  filsafat yang mempelajari tentang masyarakat termasuk  hubungan  antara  manusia  satu dengan  manusia  lainnya,  baik  secara  individu mapun kelompok. Menurut William Kornblum “sosiologi  adalah  upaya  ilmiah  untuk mempelajari  masyarakat  dan  prilaku  sosial anggotanya  dan  menjadikan  masyarakat  yang bersangkutan  dalam  berbagai  kelompok  dan kondisi”.
Melihat permasalahan sosialogis hukum  saat  ini,    dengan  mengacu  pada perkembangan ekonomi saat, banyak hal yang dapat diamati secara  sosiologis hukum dengan melakukan observasi untuk menemukan faktanya.Menurut Satjipto Rahardjo “Sosiologi Hukum adalah cabang  ilmu yang mempelajari
fenomena hukum dengan mencoba keluar dari batas-batas  peraturan  hukumdan  mengamati hukum  sebagaimana  dijalankan  oleh  orang- orang  dalam  masyarakat,  dalam  pemenuhan pengembangan perekonomian  masyarakat, dengan  melihat  meningkatnya  permintaan akan kebutuhan pendanaan oleh masyarakat.
Didalam  pasal  1  ayat  (11)  Undang- Undang  Nomor.  10  tahun  1998  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  disebutkan bahwa :
“Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  uang  yang  dapat  dipersamakan denganitu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian bunga”.

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan  Umum  Tentang  Perjanjian
Jaminan Fidusia 1. Pengertian Fidusia dan Jaminan
Fidusia.
Fidusia istilah yang sudah lama dikenal dalam  bahasa  indonesia.  Undang-Undang Nomor.  42  Tahun  1999  tentang    Jaminan Fidusia sudah mengunakan  istilah “ Fidusia ”. Dengan  demikian  ,  istilah  “  Fidusia  “  sudah merupakan  istilah  resmi  dalam  dunia  hukum kita.  Akan  tetapi,  kadang-kadang  dalam
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
bahasa Indonisia disebut juga dengan istilah “ penyerahan  hak  milik  secara  kepercayaan “.Dalam  terminologi  Belandanya  sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu Fiduciare  Eigendom  Overdracht ,  (yang akan  ada),  yang  pada  prinsipnya  memberikan sedangkan  dalam  bahasa  Inggrisnya  secara lengkap  sering  disebut Fiduciary  Transfer  Of Ownership .
Pengertian  jaminan  fidusia  menurut asal katanya “Fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai  dengan  arti  kata  ini,  maka  hubungan hukum  antara  debitur  (Pemberi  Fidusia)  dan kreditur (Penerima Fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.Pemberi    fidusia  percaya  bahwa penerima  fidusia  mau  mengembalikan  hak milik  barang  yang  telah  diserahkan,  setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia  percaya  bahwa  pemberi  fidusia  tidak akan  menyalahgunakan  barang  jaminan  yang berada dalam kekuasaannya.
Dari  uraian  tentang  tentang  pengertian di  atas,  dapat  dijelskan  fidusia  merupakan hubungan  hukum  perdata  antara  pihak-pihak yang  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu perjanjian.  Hukum  perdata  adalah  segala peraturan  atau  hukum  yang  mengatur  hak  dan kewajiban dalam hubungan antara
perseorangan
yang mengutamakan kepentingan pribadi.
Dalam  hukum  perdata  sistematika hukum  perdata  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum Perdata (KUHper) terdiri atas 4 (empat) buku, yaitu sebagai berikut: a. Buku  I  Tentang  Orang (Van  Personen), memuat  hukum  perseorangan  dan  hukum kekeluargaan.
b. Buku  II  Tentang  Benda (Van  Zaken), memuat hukum benda dan  hukum waris.
c. Buku III Tentang Perikatan (Van Verbintennissen ),  memuat  hukum  harta kekayaan  yang  mengenali  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu.
d. Buku  IV  Tentang  Pembuktian  Kadaluarsa atau  Lewat  Waktu (Van  Bewijs  En Verjaring), yang  memuat    ketentuan  alat- alat  bukti  dan  akibat-akibat  lewat  waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.
Menurut  pasal  1233BW  ada  dua macam  sumber  hukum  perikatan,  yakni perjanjian  (Pasal  1313  s.d  1351BW),  dan undang-undang (Pasal 1352 s.d 1380 BW): 1) Hukum  perikatan  yang  bersumber  pada perjanjian
2. Berakhirnya Perjanjian Fidusia
Secara  hukum,  jaminan  fidusia  diatur dalam Undang-Undang Nomor.42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan  Fidusia.  Menurut  Undang- Undang  tersebut,  jaminan  fidusia  adalah  hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam  penguasaan  pemberi  fidusia  (Debitur), sebagai  agunan  pelunasan  hutang  tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (Kreditur) terhadap kreditur lainnya.
3. Asas Hukum Jaminan Fidusia
Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Jaminan Fidusia sebagai berikut:
a. Asas  bahwa  kreditur  penerima  fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan  dari  kreditur  lainnya.  Asas  ini dapat  ditemukan  dalam  pasal  1  angka  2
Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan  Fidusia.  Lebih  lanjut Undang-Undang  jaminan  fidusia  tidak memberikan  pengertian  tentang  apa  yang dimaksud dengan kreditur yang diutamakan  dari  kreditur-kreditur  lainnya. Namun,  dibagian  lain  yakni  Pasal  27 Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  No.42 Tahun  1999  dijelaskan  pengertian  tentang hak  yang  didahulukan  terhadap  kreditur- kreditur  lainnya  ( Preference ).Asas  ini dianut juga dalam jaminan hipotik.Kedudukan yang diutamakan merupakan    hak  istimewa  yang  diberikan Undang-Undang kepada pemegang hipotik.Penejelasan umum angka 4
Undang-Undang  Hukum  Tangungan  Pasal 1150  KUHPerdata.Apabila  diperhatikan hak  yang  didahulukan  dari  pemegang  hak tanggungan
b. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  dalam  tangan  siapapun benda  tersebut  berada.Dalam  ilmu  hukum, asas  ini  disebut  dengan (Droit  De  Suite atau  Zaaksgevolg  ). Pengertian droit  de
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
suite dijelaskan  sebagai the  right  of  a creditor to pursue debtors propertyinto the hands of third persons for the enforcement of  his  claim. Pengakuan  asas  ini  dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminanfidusiamerupakan  hak  kebendaan
(Zakelijk Recht) dan bukan hak perorangan (Persoon  Lijk  Recht). Dengan  demikian, hak  jaminan  fidusia  dapat  dipertahankan terhadap  siapapun  juga  dan  berhak  untuk menuntut  siapa  saja  yang  menggangguhak tersebut.
c. Asas  bahwa  jaminan  fidusia  merupakan perjanjian  ikutan  yang  lazim  disebut  asas assesoritas. Asas  ini  mengandung  arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan  oleh  perjanjian  lainnya,  yakni perjanjian  utama atau  perjanjian principal.
Perjanjian  utama  bagi  jaminan  fidusia adalah  perjanjian  utang  piutang  yang melahirkan  hutang  yang  dijamin  dengan jaminan  fidusia.  Dalam  Undang-Undang Jaminan Fidusia, asas tersebut secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu perjanjian  pokok.  Sesuai  dengan  sifat assesoir ini,  berarti  hapusnya  jaminan fidusia  juga  ditentukan  oleh  hapusnya hutang  atau  karena  pelepasan  hak  atas jaminan  fidusia  oleh  kreditur  penerima jaminan fidusia.Dengan demikian, perjanjian  jaminan  fidusia  merupakan bagian yang  tidak  terpisahkan  dari perjanjian hutang piutang.
d. Asas jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang  yang  baru  akan  ada  ( Kontijen) . Dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia ditentukan  bahwa  objek  jaminan  fidusia dapat dibedakan kepada hutang  yang telah ada dan akan ada.
e. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan  terhadap  benda  yang  akanada. Salah  satu  prinsip  yang  terkandung  dalam pasal ini adalah benda yang ada saat dibuat perjanjian jaminan belum ada tapi dikemudian hari benda tersebut ada, benda yang  akan  dikemudian  hari  itu  harus dimiliki debitur.
f. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah
yang terdapat diatas tanah milik orang lain. Dalam  ilmu  hukum  asas  ini  disebut  degan asas pemisahan horizontal.Dalam pemberian  pembiayaan  bank,  penegasan asas  ini  dapat  menampung  pihak  pencari pembiayaan  khususnya  pelaku  usaha  yang tidak  memiliki  tanah  tetapi  mempunyai hak atas bangunan/rumah.Biasanya hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah perjanjian sewa.
g. Asas  bahwa  jaminan  fidusia  berisikan uraian  secara  detail  terhadapsubjek  dan objek  jaminan  fidusia.  Subjek  jaminan fidusia yang dimaksudkan adalah identititas  para  pihak  yakni  pemberi  dan penerima  jaminan  fidusia,sedangkan  objek jaminan  yang  dimaksudkan  adalah  data perjanjian  pokok  yang  dijaminan  fidusia, uraian  mengenai  benda  jaminan  fidusia, nilai  penjaminan  dan  nilai  benda  yang menjadi  objek  jaminan.  Dalam  ilmu hukum  disebut  asas  spesialitas  atau pertelaan.
h. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang  yang  memiliki  kewenangan  hukum atas  objek  jaminan  fidusia.  Kewenangan hukum  tersebut  harus  sudah  ada  pada  saat jaminan  fidusia  didaftarkan  ke  Kantor Fidusia.  Asas  ini  sekaligus  menegaskan bahwa  pemberi  jaminan  fidusia  bukanlah orang  yang  wewenang  berbuat.  Dalam Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  asas  ini belum dicantumkan dalam Pasal  8 Undang-Undang Hak Tangungan.
i. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan  ke  KantorAsas  Pendaftaran Fidusia.  Dalam  ilmu  hukum  disebut  asas publikasi.Dengan dilakukannya pendaftaran  akta  jaminan  fidusia,  berarti perjanjian  fidusia  lahir  dan  momentum tersebut  menunjukkan  perjanjian  jaminan fidusia  adalah  perjanjian  kebendaan.Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.
j. Asas  bahwa  benda  yang  dijadikan  objek jaminan  fidusia  tidak  dapat  dimiliki  oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.Dalam ilmu hukum disebut atas pendakuan.
k. Asas  bahwa  jaminan  fidusia  memberikan hak  prioritas  kepada  kreditur  penerima
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
fidusia  yang  terlebih  dahulu  mendaftarkan ke  Kantor  Fidusia  dari  pada  kreditur  yang mendaftarkan kemudian
l. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap  menguasai  benda  jaminan  harus mempunyai itikad baik (To Goeder Trouw, In  Good  Fait). Asas  iktikad  baik  di  sini memiliki  arti  subjektif  sebagai  kejujuran bukan  arti  objektif  sebagai  kepatutan seperti  dalam  hukum  perjanjian.  Dengan asas inidiharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia  wajib  memelihara  benda  jaminan, tidak  mengalihkan,  menyewakan  dan menggadaikannya kepada pihak lain.
m. Asas  bahwa  jaminan  fidusia  sudah dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhan  Yang  Maha  Esa”  pada  sertifikat jaminan  fidusia.  Dengan  titel  eksekutorial ini  menimbulkan  konsekuensi  yuridis bahwa jaminan fidusiamempunyaki kekuatan  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Dalam hal penjualan benda  jaminan  fidusia,  selain  melalui  titel eksekutorial,  dapat  juga  dilakukan  dengan cara  melelang  secara  umum    dibawah tangan.
B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia
1. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia
pasal  3  Undang-Undang  Jaminan Fidusia  yang  menyatakan  bahwa  Undang- Undang    Jaminan  Fidusia  ini  tidak  berlaku terhadap :
a. Jaminan  fidusia  yang  berkaitan  dengan tanah  dan  bangunan,  sepanjang  peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menentukan  jaminan  atas  benda-benda tersebut  wajib  terdaftar.  Namun  demikian, bangunan  di  atas  milik  orang  lain  yang tidak  dapat  dibebani  jaminan  fidusia berdasrkan  Undang-Undang  Nomor.  4 tahun 1996 Tentanng Hak Tangungan dapat di jadikan objek jaminan fidusia.
b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor  berukuran  20  (dua  puluh)  m3  atau lebih.
c. Hipotik atas pesawat terbang.
d. Gadai.
Antara  objek  jaminan  fidusia  dan subjek  jaminan  fidusia  mempunyai  kaitan yang  erat,  oleh  karna  benda-benda  yang menjadi objek jaminan Fidusia menurut Munir Fuady  yaitu,  benda  tersebut  harus  dapat dimiliki  dan  dialihkan  secara  hukum.Dapat atas benda berwujud yaitu:
1) Dapat juga atas benda tidak berwujud,termaksud piutang.
2) Benda bergerak.
3) Benda  yang  tidak  bergerak  yang  tidak dapat diikat dengan jaminan fidusia.
4) Benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat diikat dengan hipotik
5) Baik  atas  benda  yang  sudah  ada,maupun terhadap  benda  yang  akan  diperoleh kemudian,  tidak  diperlukan    suatu  akta pembebanan fidusia itu sendiri.
6) Dapat juga atas satuan jenis benda.
7) Termaksud  hasil  dari  benda  yang  telah menjadi objek fidusia
8) Termaksud  juga  hasil  klaim  asuransi  dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia 9) Benda persedian
(inventory,
stock,perdagangan)  dapat  juga  menjadi objek jaminan fidusia. 2. Pembebanan Jaminan Fidusia
Sebagaimana perjanjian jaminan hutang  lainnya,  seperti  perjanjian  gadai, hipotik,  atau  jaminan  fidusia,maka  perjanjian fidusia  juga  merupakan  perjanjian assesoir (perjanjian ikatan).Maksudnya adalah perjanjian assesoir ini  tidak  mungkin  berdiri sendiri,  tetapi  mengikuti  atu  membuntuti perjanjian  lainnya  yang  merupakan  perjanjian pokok adalah perjanjian hutang.
Ada  beberapa  tahapan  formal  yang  melekat dalam jaminan fidusia, diantaranya adalah:
a. Tahapan  pembebanan  dengan  pengikatan dalam suatu akta notaris.
b. Tahapan  pendaftaran  atas  benda  yang  telah dibebani  tersebut  oleh  penerima  fidusia, kuasa atau wakilnya kepada kantor pendaftaran  fidusia,dengan  melampirkan pernyataan pendaftaran.
c. Tahapanpan  administrasi  yaitu  pencatatan jaminan  fidusia  dalam  buku  daftar  fidusia pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
d. Lahirnya jaminan fidusia yaitu pada tanggal yang  sama  dengan  tanggal  dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

## 1. Sifat Jaminan Fidusia
Ketentuan  pasal  1  angka  2  Undang- Undang  Jaminan  fidusia    menyatakan  bahwa jaminan  fidusia  adalah  bergerak,baik  yang berwujud  maupun  tidak  berwujud  dan  benda tidak bergerak,khususnya bangunan yang tidak dapat  dibebani  jaminan  fidusia  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor.  4 Tahun  1996  Tentang  Hak  Tangungan  yang tetap  berada  dalam    penguasaan  pemberi fidusia,sebagai agunan pelunasan utangtertentu,  yang  memberikan  kedudukan yang  diutamakan  kepada  penerima  fidusia terhadap  kreditur  lainnya.  Ini  berarti  Undang- Undang jaminan fidusia secara tegas menyatakan  jaminan  fidusia  adalah    agunan atas  kebendaan  atas  jaminan  kebendaan (Zakelijkezekerheid,  Security  Right  In  Rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang  didahulukan  terhadap  kreditur  lainnya. Hak  ini  tidak  dihapus  karna adanya  kepailitan dan atau liquidasi pemberi fidusia.
Dalam  pasal  4  Undang  -Undang jaminan  fidusia  juga  secara  tegas  menyatakan bahwa  jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian assesoir dari  suatu  perjanjian  pokok  yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi  prestasi  yang  berupa  memberikan sesuatu,  berbuat  sesuatu  yang  dapat  dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian asseoir , perjanjian  jaminan  fidusia  memiliki  sifat sebagai berikut:
a) Sifat  ketergantungan  terhadap  perjanjian pokok  yang  keabsahannya,  semata-mata ditentukan  oleh  sah  tidaknya  perjanjian pokok.
b) Sebagai  perjanjian  bersyarat,  maka  hanya dapat  dilaksanakan  jika  ketentuan  yang disyaratkan    dalam  perjanjian  pokok  telah atau tidak dipenuhi
2. Pendaftaran Jaminan fidusia
Pendaftaran jaminan fidusia dilaksakan oleh  penerima  hak  jaminan  fidusia  (kreditor) dikementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian).  Pendaftaran  jenis  ini  harus  di laksanakan paling lambat 30hari sejak tanggal
sertifikat  Jaminan  Fidusiaditerbitkan  dengan menyerahkan imformasi sebagai berikut: a. Identitas  pihak  penerima  dan  pemberi fidusia
b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan  tempat  kedudukan  notaris  yang membuat akta jaminan fidusia.
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
e. Nilai penjamin.
f. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
Jaminan  fidusia  harus  dibuat  oleh  dan atau  dihadapan  pejabat  yang  berwewenang. Pasal  1870  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa akta  notaris  merupakan  akta  otentik  yang memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna tentang  apa  yang  dimuat  didalamnya  diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti  haknya.  Hutang  yang  pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
1) Hutang yang telah ada.
2) Hutang  yang  akanada  dikemudian  hari, tetapi  telahadadiperjanjian  dan  jumlahnya sudah tertentu.
3) Hutang  yang  dapat  ditentukan  jumlahnya pada  saat  eksekusi  berdasarkan  suatu perjanjian pokok yang menimbulkankewajiban untuk
dipenuhi.Misalnya hutang bunga atas perjanjian  pokok  yang  jumlahnya  akan ditentukan kemudian.
4) Eksekusi Jaminan fidusia.
Eksekusi  jaminan  fidusia  dilakukan apabila  debitur  atau  pemberi  fidusia  cidera janji  dengan  sertifikat  jaminan  fidusia  bagi kreditur selaku penerima fidusia akan mempermudah  dalam  pelaksanaan  eksekusi terhadap  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan fidusia, pelaksanaan eksekutorial dari sertifikat jaminan  fidusia  sebagaimana  dalam  pasal  29 ayat  (1)  Undang-Undang  Fidusia  dapat dilakukan dengan cara :
a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia ;
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  obyek fidusia  ataskekuasaan  penerima  fidusia sendiri  melalui  pelelangan  umum,  serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
c. Penjualan  di  bawah  tangan  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  antara  pemberi dan  penerima  fidusia,  jika  dengan  cara demikian  dapat  diperoleh  harga  tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Sedangkan dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia eksekusi ada (2) bentuk yakni :
1) Eksekusi  riil  adalah  yang  hanya  mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan, dan untuk  melakukan  tindakan  nyata  atau  riil yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap,bersifat  dijalankan  terlebih  dahulu berbentuk  provisi  dan  berbentuk  akta perdamain disidang pengadilan.
2) Eksekusi  pembayaran  sejumlah  uang  yang tidak  hanya  didasarkan  atas  bentuk  akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran  sejumlah  uang  yang  oleh Undang-Undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap berupa :
a) Grose akta pengangkutan utang.
b) Grose akta hipotik.
c) Grose akta credit verband .
Dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi jaminan  fidusia,  pemberi  fidusia  wajib menyerahkan bendayang menjadi objek jaminan  fidusia.Apabila  pemberi  fidusia  tidak menyerahkanya pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia  dan  apabila  perlu  dapat  meminta bantuan pihak yang berwewenang. Setiap janji untuk  melaksanakan  eksekusi  terhadap  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dengan cara  yang  bertentangan  dengan  ketentuan tersebut diatas,batal demi hukum.
ada  3  cara  eksekusi  benda  jaminan fidusia, yaitu :
a. Pelaksanaan titel eksetutorial oleh penerima fidusia
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  penerima fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
c. Penjualan  dibawah  tangan  yang  dilakukan berdasarkan  kesepakatan  pemberi  dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat  diperoleh  harga  yang  tertinngi  dan menguntungkan para pihak.
Eksekusi  jaminan  fidusia  memiliki  cara- cara  dalam  melakukan  eksekusi  jaminanan fidusia diantara lain:
1. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang  berarti  sama  kekuatannya  dengan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan hukum  tetap.Eksekusi  ini  dibenarkan  oleh Undang-Undang  Nomor.42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia,  karena  menurut pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor.42  tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia, sertifikat Jaminan Fidusia Menggunakan  irah-irah  “  Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” Yang  berarti  kekuatannya  sama  dengan kekuatan  putusan  pengadilan  yang  bersifat tetap.  Irah-irah  ini  memberikan  titel eksekutorial  dan  berarti  akta  tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan.Karena itu, yang dimaksud  dengan  fiat  eksekusi.  Fiat eksekusi  adalah  eksekusi  atas  sebuah  akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  pasti, yakni  meminta  fiat  dari  ketua  pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan  untuk  melakukan  eksekusi. Ketua pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana dimaksud dalam HIR.
2. Pelelangan Umum parate Eksekusi jaminan fidusi  yang  dapat  dilakukan  dengan  jalan mengeksekusinya,  oleh  penerima  fidusia lewat  lembaga  pelelangan  umum  (kantor lelang),  dimana  hasil  pelelangan  tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan  penerima  fidusia.  Parate  eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa  melibatkan  pengadilan  sebagaimana diatur  dalam  pasal  29  ayat  (1)  huruf  b Undang-Undang  Nomor.  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia.  Adapun  syarat- syarat tersebut adalah :
a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusi.
b. Jika  dengan  cara    penjualan  dibawah tangan  tersebut  dicapai  harga  tertinggi yang menguntungkan para pihak.
c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi  dan,  atau  penerima  fidusia kepada pihak pihak yang
berkepentingan.
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
d. Diumumkan  dalam  sedikitnya  dua  surat kabar yang beredar di daerah tersebut.
e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
f. Eksekusi  terhadap  barang  perdagangan dan  efek  yang  dapat  diperdagangkan. Eksekusi  terhadap  barang  tersebut  dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku  untuk  pasar  dan  bursa  tersebut sesuai dengan maksud pasal 31 Undang- Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
g. Eksekusi  juga  dapat  dilakukan  melalui eksekusi  jaminan  fidusi  lewat  gugatan biasa.  Meskipun  Undang-undangNomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat
gugatan  kepengadilan,  tetapi  tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan kepengadilan. Sebab, keberadaan
Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan  Fidusia dengan model- model  eksekusi  khusus  tidak  untuk meniadakan  ketentuan  hukum  acara umum.  Undang-Undang  Nomor.  42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia yang  bertujuan  meniadakan  ketentuan hukum  acara  umum  tentang  eksekusi umum  lewat  gugatan  ke  pengadilan negeri yang berwewenang.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  empiris. Empiris adalah suatu penjelasan rasional yang berkesesuian dengan obyek yang dijelaskannya,  dan  harus  dinyatakan  benar didukung  oleh  fakta  empiris  untuk  dapat dinyatakan benar. Metode peneltian hukum ini dilakukan  untuk  mendapatkan  data  dengan melakukan    metode  berfikir  induktif  (melihat titik  masalah  dari  dalam  keluar  atau  dari khusus  ke  umum)  atau  melihat  kebenaran responden  serta  fakta  yang  digunakan  untuk melakukan pengujian kebenaran secara koresponden dengan fakta yang mutakhir.

## B. Lokasi Penelitian Penelitian.
Ini  akan  dilaksanakan  di  Kabupaten Lombok  Timur,  khusus  nya  pada  PT.
FIFGROUP  Cabang  Selong  Lombok  Timur, Lokasi  tersebut  dijadikannya  obyek  penelitian karena relevan dengan judul skripsi penulis. C. Jenis dan sumber data
1. Data Primer
Data  primer  adalah:  Data  sumber  hukum yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat.  Seperti  Perundang-Undangan, Peraturan  Pemerintah,  KUHPerdata  dan lain-lain.
2. Data Sekunder Sumber  data  sekunder  ialah  bahan  hukum utama yang terdiri dari sejumlah keterangan atau  fakta  yang  diperoleh  di  lokasi penelitian,  dan  peraturan-peraturan  yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, yang  memberikan  penjelasan  terhadap hukum  primer,  yang  berupa  dokumen- dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  PT. FIFGROUPCabang  Selong  Lombok  Timur yang ada relavansinya dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier
Adalah  bahan-bahan  hukum  penunjang yang  memberikan  petunjuk  atau  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,  seperti  kamus  hukum,  kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.

## D. Tekhik  Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut : a. Observasi Yaitu mengethui keadaan tempat penelitian guna penjajagan dan pengambilan  data  sekunder  mengenai  hal- hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi  dan  gambaran  umum  dari  PT. FIFGROUP Cabang Selonglombok Timur. b. Interviuw ( wawancara )
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara  mengajukan  pertanyaan  yang  disusun dalam  suatu  daftar  pertanyaan  yang  telah dipersiapkan  terlebih  dahulu  atau  tertulis kepada  responden  yaitu  pihak-pihak  yang terkait  dalam  pelaksanaan  eksekusi  benda jaminan fidusia pada PT. FIFGROUPCabang Selong Lombok Timur.
c. Dokumentasi.
Sebagai  buktidalam  pengumpulan  data sekunder.
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## E. Metode Pendekatan
Penulis  menggunakan  metode  pendekatan empiris yakni membahas implementasi ketentuan hukun normatif (Undang- Undang)dalam  perspektif  sosial  dan  yuridis yang  bermaksud  menjelaskan  legalitas  aturan- aturan asas hukum, aspek-aspek hukum perihal eksekusi jaminan fidusia, dan dalam perspektif empiris  yang  dimaksudkan  untuk  mengetahui pelaksanaan prosudural eksekusi benda jaminan  fidusi  dan  hambatan-hambatannya pada PT. FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur.

## F. Teknik Analisis Data
Yang digukan dalam penelitian skripsi ini adalah  deskriptif  kualitatif,  yang  bertujuan mengungkap  dan  mengambil  kebenaran  dari studi  kepustakaan  yaitu  peraturan-peraturan tentang eksekusi benda jaminan fidusia,kemudian  dengan  praktek  dilapangan untuk  menggambarkan  dan  memaparkan  data yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  secara jelas mengenai prosudural pelaksanaan eksekusi  benda  jaminan  fidusia  sebagai jaminan  kredit  pada  PT.  FIFGROUP  Cabang Selong  Lombok  Timur,  dan  dari  hasil  analisis tersebut  disimpulkan  secara  deduktif  dan digunakan  untuk  menjawab  permasalahan yang ada.
HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Prosudural Eksekusi Benda Objek
Objek  jaminan  fidusia  merupakan jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud atau tidak berwujud yang tidak dapat dibebani hak tangungan sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor.  4 Tahun  1996  Tentang  Hak  Tangungan  yang tetap  berada  dalam  penguasaan  pemberi fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang diutamakan  kepada  penerima  fidusia  terhadap kreditor lainnya.
Dari  definisi  yang  dijelaskan  diatas, penulis  akan  menjelaskan  tentang  prosudural eksekusi  benda  objek  jaminan  fidusia  yang terbagi menjadi 2 (dua):
1. Prosudural  LegalitasEksekusi  Benda  Objek jaminan fidusia
Perjanjian  fidusia  disyaratkan  dalam Undang-Undang jaminan Fidusia untuk
dituangkan  dalam  akta  otentik  yang  dibuat oleh  pejabat  yang  berwewenang.Akta  otentik merupakan  salah  satu  alat  bukti,  mempunyai kekuatan pembuktian jaminan fidusia.
Didalam  Pasal  5  Ayat  (1)  dan  (2) Undang-undang  No.  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia  menyebutkan:  Pasal  (1)“ “Pembebanan Benda Dengan Jaminan  Fidusia Dibuat  Dengan  Akta  Notaris  Dalam  Bahasa Indonesia  Dan  Merupakan  Akta  Jaminan Fidusia” Pasal  (2) “Terhadap Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Dalam  Ayat  (1),  Dikenakan  Biaya  Yang Sebesarmya  Diatur  Lebih  Lanjut  Dengan Peraturan  Pemerintah”  Didalam  pembuatan akta  jaminan Fidusia meliputi:
a) Identitas  pihak  pemberi  dan  penerima fidsiaa;
b) Data  perjanjian  pokok  yang  dijamin fidusia;
c) Uraian  mengenai  Benda  yang  benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
d) Nilai penjamin dan
e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Dari  uraian  diatas  untuk  pembuatan akta fidusia harus dilakukan dihadapan notaris atau  pejabat  yang  berwewenang.  Hasil wawancara penulis dilapangan dengan Muhamad Rofii sebgai salah satu debitor yang melakukan  kredit  motor  melaui  pembiyaan dengan  PT.  FIIFGROUP  Cabang  Selong Lombok  Timur  menyatakan  tidak  pernah membuat perjanjian apapun dihadapan notaris, melainkan  hanya  menandatangani  dokumen kontrak  perjanjian  sebagai  debitor,  untuk menyepakati kewajiban sebagai debitor kepada kreditor  dan  konsekuensi  bila  melakukan wanprestasi.  Bila  dilihat  dari  Undang-Undang Jminan  Fidusia  yang  mensyaratkan  untuk melakukan pembuatan akta oetentik dihadapan notaris maka, dapat disimpulkan kontrak yang ditandatangani  yang  berisi  ketentuan  hak  dan kewajiban  debitor  dan  kreditor  dikatakan merupakan    akta  dibawah  tangan.  Menurut penulis, jika situasi diatas dilihat dari satu sisi saja akan terlihat cacat atau batal demi hukum karna  kontrak  perjanjian  dibuat  sepihak dengan  ketentuan  yang  baku  dibuat  oleh perusahaan  tanpa  ada  kesekepakatan  kedua belah pihak. Ketentuan-ketentuan dalam
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
kontrak  dan  aturan-aturan  yang  disyaratkan dalam  ketentuan  Undang-Undang  bertujuan untuk  mengatur  kebaikan  kedua  belah  pihak, namun  dalam  ketentuan  syarat  syah  akta oetentik  yang  harus  dibuat,  dan  dihadapan pejabat  yang  berwewenang.  Berpijak  dari kontrak yang dibuat oleh FIFGROUP  Cabang Selong  Lombok  Timur  tentang  Akta  Fidusia untuk  menghadirkan  Sertifikat  Fidusia  ini dilakukan melalui proses  Surat Kuasa Fidusia yang ditandatangani oleh debitor kepada pihak PT.  FIFGROOP  Cabang  Selong  Lombok Timur saat melakukan penandatanganan kontrak.
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan Muhammad Rofii dan debitor pengisi kuisioner  (data  terlampir)  selaku  debitor  dan narasumber  menyatakan  tidak  ada  rasa keberatan  dengan  isi  kontrak  perjanjian  yang ditandatangani  yang  disiapkan  oleh  PT.  FIIF GROOP,    dalam  hal  ini  justru  debitor  merasa dibantu  dengan  adanya  lembaga  pembiayaan FIFGROUP  bilamana  permohonan  pengajuan kredit  debitor  diterima.  Dalam  hal  ini  debitor justru  merasa  pemenuhan  keperluan  hidupnya menjadi  mudah  dan  pengembangan  usaha  dan perekonomian  keluarga    dapat  teratasi.10 (Sepuluh),  (data  terlampir)  pengisi  kuisioner yang  diwawancarai  penulis  menyatakan,  tidak keberatan  dengan  penyerahan  hak  kuasa Fidusia  kepada  PT.  FIFGROUP  Cabang Selong  Lombok  Timur,  karna  ingin  proses yang  cepat  dan  tidak  memakan  waktu  yang lama.
Selanjutnya  setelah  melalui  proses pembuatan  akta  Fidusia,  maka  benda  yang menjadi  objek  fidusia  wajib  didaftarkan melalui  kantor pendaftaran fidusia.
Pendaftaran Fidusia diatur dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yakni:
Pasal  13  Ayat  (1)  “Permohonan pendaftaran  jaminan  fidusia  dilakukan  oleh penerima  jaminan  fidusia  dilakukan  oleh penerimaan  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya dengan  melampirkan  pernyataan  pendaftaran jaminan fidusia”
Ayat  (2)  “Pernyataan  pendaftaran sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) memuat;  identitas  pemberi  dan  penerima fidusia,  tanggal,  nomor  akta  jaminan,  nama,
dan  tempat  kedudukan  notaris  yang  membuat akta  jaminan  fidusia’’  Ayat  (3)  “Kantor pendaftaran  Fidusia  memuat  jaminan  Fidusia dalam  buku  daftar  fidusia  pada  tanggal  yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
pasal 14 ayat (1) “Kantor
pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat  jaminan  fidusia  pada  tanggal  yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran” Pendaftaran jaminan fidusia pada dasarnya  mengatur  kepentingan  dari  kedua belah  pihak,  khususnya  bilama  debitur melakukan wanprestasi, dan atas kewajibannya  untuk  pemenuhan  prestasinya melalui eksekusi terhadap kreditur.
Dari  uraian  diatas  dapat  dijelaskan penulis,  proses  kesepakatan  yang  dibuat  oleh FIF  GROUP dengan syah dan mengikat karna adanya  penandatanganan  penyerahan  kuasa fidusia  untuk  menyerahkan  kepada  pihak FIFGROUP  Cabang  Selong  Lombok  timur oleh  debitor,  dan  bila  di  lihat  dari  Sumber- sumber  hukum  di  Indonisia  adalah  perjanjian dan  Undang-Undang,  yang  dimana  memiliki hukum  perikatan  berdasarkan  KUHperdata yakni:
a) Perikatan  yang  timbul  dari  persetujuan (perjanjian).
b) Perikatan yang timbul dari undang-undang.
c) Perikatan  yang  terjadi  bukan  perjanjian tetapi    perbuatan  melanggar  hukum (onrechmatige daad).
Didalam  melakukan  perjanjian  ada beberapa  asas  yang    menyebabkan  syahnya perikatan tersebut yaitu.
1) Asas  Konsensualisme  yang  diatur  dalam pasal  1320  KUHperdata  dan  terdapat empat syarat untuk syahnya suatu perjanjian sebgai berikut:
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkankan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
c. Suatu hal/ obyek tertentu dan.
d. Suatu sebab yang halal.
2) Asas  Pacta  Sunt  survanda.  Berkaitan dengan  akibat  hukum  perjanjian  pasal 1338 ayat (1) KUHperdata sebagai berikut:
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
a. Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang mengikatkan dirinya.
b. Para  pihak  harus  menghormati  perjanjian dan  melaksanakannya  karena  perjanjian  itu merupakan kehendak bebas para pihak.
c. Asas  kebebasan  berkontrakPasal  1338 KUHperdata  “semua  perjanjian  yang  di buat  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  mereka  yang  membuatnya”  Ketentuan tersebut  memberikan  kebebasan  perapihan untuk:
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
2) Menentukan  isi  perjanjian,  pelaksanaan dan persyaratannya
3) Mengadakan perjanjian dengan
siapapun
4) Menentukan  bentuk  perjanjian    yaitu tertulis atau lisan
Perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas ”kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian  antara  pihak  perusahaan  financial sebagai  kreditur  dan  pihak  konsumen  sebagai debitur.  Sejauh  yang  tidak  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku, maka perjanjian seperti itu syah dan mengikat secara  penuh.Hal  ini  dilandasi  pada  ketentuan dalam  pasal  1338  ayat  1  KUHperdata  yang menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-Undang bagi yang membuatnya.
2. Prosudural Eksekusi Benda Objek Jaminan Fidusia  Pada  PT.  FIFGROOUP  Cabang Selong Lombok Timur Ayat (1) “Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata’’ Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’’
Ayat  (2)  “sertifikat  jaminan  fidusia sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama dengan  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ayat  (3)  “Apabila  debitor  cidera  janji, penerima  fidusia  mempunyai  hak  untuk menjual  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”
Dari  uraian  diatas  penulis  menarik kesimpulan  bahwa  dalam  hal  eksekusi  pihak FIF GROUP berkuasa penuh untuk mengeksejusi  objek  barang  jaminan  fidusia
demi keadilan sesuai dengan pasal 15 ayat (1),
(2), dan (3). Pihak
FIFGROUP dalam
melaksanakan eksekusi juga berpedoman pada pasal  27  ayat  (1)  dan  (2),  Dan  pasal  30  (ayat 1),  Undang-Undang    Jaminan  Fidusia  No.  42 tahun 1999.
Pasal  27  ayat  (1)  ”Penerima  fidusia memiliki  hak  yang  didahulukan  terhadap kreditor lainnya’’ Pasal 27 ayat (2) ”Hak yang didahulukan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  adalah  hak  penerima  fidusia  untuk mengambil  pelunasan  piutangnya  atas  hasil eksekusi onjek benda jaminan fidusia.
Pasal 30 berbunyi: “pemberi fidusia wajib menyerahkan  benda  objek  jaminan  fidusia dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  jaminan fidusia.’’  Didalam  proses  eksekusi  pada  PT. FIFGROUP  akan  melalui  beberapa  tahapan yaitu  teguran  secara  langsung  kepada  debitor saat kolektor datang menagih, tentang kewajiban debitor untuk membayar prestasinya,  itu  berlaku    saat  enol  (0)  bulan sampai  dengan  masuk  bulan  ketiga  (3).  Bulan ketiga (3) hingga maksimal bulan keenam (6). Selanjutnya  akan  diberikan  surat  peringatan, surat  peringatan  tidak  tertulis  dan  tertulis  dari surat peringatan satu (1) sampai tiga (3) dalam hal  ini  FIFGROOP  Cabang  selong  Lombok Timur sudah berupaya memberikan kelonggaran  waktu  untuk  memenuhi  i’tikad baik  debitur  untuk  memenuhi  prestasinya  atas wanprestasi  yang  dilakukan.  Upaya  ini dilkukan oleh FIF GROUP untuk menjalankan    hak  perlindungan  konsumen dalam  hal  mendapatkan  sikap  yang  baik kepada  konsumen  dari  pihak  perusahaan. Didalam  asas  hukum  fidusia  sifat  mendaku tidak boleh dimiliki oleh pihak kreditur artinya menguasai benda objek fidusia secara langsung    atau  secara  penuh.  Menurut  nara sumber Heri Kuswato menyatakan, atas hal itu pihak  FIFGROOP  tidak  langsung  melakukan eksekusi  penuh  ,namun  akan  melaluiupaya- upaya  teguran  lisan,  surat  peringatan  (1)  (2) dan (3), letigasi atau mediasi.
PT.  FIFGROUP  dalam  menjalankan prosudural  pelaksanaan  eksekusi  benda  objek jaminan  fidusia  setelah  melakukan  tahapan tersebu  diatas,  kemudian  pihak  FIFGROUP Cabang  Selong  Lombok  timur  menyerahkan
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
kepada  pihak  depolektor/profesional  kolektor yang dinaungi oleh PT dan CV yang legal atau berbadan  hukum  dan  mendapatakan  izin  oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (data terlampir).
Sesuai Dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun  2011  Dalam  hal  ini  nara  sumber  Heri Kuswanto  menjelaskan  menyatakan  bahwa terkait  eksekusi  yang  dilakukan  syah  karna mengunakan  serah  kuasa  kepada  PT/CV  yang berbadan  hukum  dan  mendapatkan  izin  dari menteri hukum dan hak asasi manusia
Dalam  pasal  3  Peraturan  Kepala  Kapolri No.  8  Tahun  2011  BAB  I  Ketentuan  Umum Menjelaskan  perinsip  perinsip  peraturan  yang meliputi:
a. Legalitas,  yaitu  pelaksanaan  pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia harus sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan.
b. Nesesitas,  yaitu  pengamanan  eksekusi jaminan fidusia fidusia diberikan berdasarkan  penilaian  situasi  dan  kondisi yang dihadapi
c. Proporsionitas,  yaitu  pengamanan  eksekusi jaminan fidusi dilaksanakan dengan memperhitungkan  hakikat  ancaman  yang dihadapi dan pelibatan kekuatan.
d. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusi  dapat dipertanggungjawabkan.
e. Dari  urain  prinsip    Peraturan  Kepala Kapolri  No.  8    Tahun  2011  diatas menjelaskan tingkatan eksekusi yang dimana melibatkan kepolisian bilamana ada pada tahapan yang sangat sulit atau tahapan tinggi.
Pihak  PT.  FIFGROUP    menjalin  kerja sama dengan PT atau CV yang legal (dokumen terlampir)  sesuai  dengan  peraturan  kapolri No.8 Tahun 2011.  Pasal 9 Ayat (1):
“Dalam  hal  penerima  menunjuk  pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan  pengamanan  eksekusi  diajukan dengan  melampirkan  perjanjian  kerja  sama eksekusi    jaminan  fidusia  antara  penerima jaminn fidusi dan pihak yang ditunjuk’’
Selanjutnya  PT.  FIF  GROUP  dan  PT atau  CV  yang  menaungi  depkolektor  dan profesional  kolektor  membuat  hubungan hukum  dan  perjanjian  tertulis  yang  dibubuhi
materai  dan  ditanda  tangani  oleh  kedua  belah pihak  dengan  menyerahka  kuasa  kepada  PT yang menaungi depkolektor dengan melengkapi  persyaratan,  data  pemohon  kredit, surat  peringatan  kepada  debitur,    sertifikat fidusia,    dan  Identitas  pemberi  fidusia (debitor).
Sebelum  melakukan  eksekusi  pihak debitur  oleh  depkolektor,  pihak  eksekusi  atau depkolektor  akan  diberi  surat  tugas  oleh  PT yang menaungi. Proses selanjutnya depkolektor akan menandatangi rumah debitur dengan  penyelesain  secara  damai  satu  (1) sampai dengan maksimal (2) kali, jika dengan proses  ini  tidak  berhasil  untuk  mengamankan objek  benda  jaminan  fidusia  untuk  menuntut prestasi  debitor  atas  wanprestasinya,  maka proses  terakhir  yang  akan  dilakukan  adalah mengeksekusi  objek  benda  jaminan  fidusia dimanapun dilihat atau ditemukan.
Pada  saat  objek  jaminan  fidusia  sudah dieksekusi  oleh  depkolektor,  maka  akan melalui beberapa tahapan yakni:
1. Dibawa  kekantor  cabang  terdekat  untuk diberikan penjelasan kepada debitor, tentang  penyebab  objek  jaminan  fidusia  itu diamankan  atau  dieksekusi  guna  untuk menuntut prestasi debitur atas kewajibannya. 2. Diberikan surat pernytaan untuk penyelesain wanprestasi.
3. Jika  debitur  kembali  tidak  menepati prestasinya,  maka  akan  diberikan  surat peringatan  dengan  cara  ditelpon  oleh  pihak kantor FIFGROUP dan diberikan pemberitahuan tertulis.
4. Tindakan terakhir adalah pelelangan. Didalam  poin  empat  (4)  di  atas FIFGROUP akan menyurati untuk pemberitahuan    pelelangan  benda  objek jaminan fidusia, dalam hal pelelangan, itu akan dilakukan  satu  kali  dalam  satu  bulan  pada akhir  bulan  dan  melewati  satu  pintu  dengan mengabungkan  semua  benda  hasil  eksekusi antara  cabang  FIFGROUP  mataram,  lombok barat,lombok tengah dan lombok timur.
Dari  uraian  diatas  penulis  dapat menjelaskan  proses  prosudural  eksekusi  di FIFGROUP  Cabang  selong  lombok  timur tidak  dilangsungkan  oleh  pihak  perusahaan melainkan  serah  kuasa  eksekusi  kepada
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
kepada  PT/CV  yang  menaungi  depkolektor.
Depkolektor bertugas
menjalankan mengeksekusi    atas  surat  tugas  dari  PT/CV yang  menaungi  para  depkolektor.  Secara prosudural  PT/CV  tempat  bernanung  para depkolektor  legal  sehingga  dapat  dinyatakan depkolektor  berhak  untuk    mengeksekusi benda  objek  jaminan  fidusia  (dokumen terlampir).
Di  dalam  Undang-Undang  Jaminan Fidusia  No.42  Tahun  1999    Pasal  34 menyebutkan:
ayat  (1)  “Dalam  hal  hasil  eksekusi melebihi  nilai  penjamin,  penerima  fidusia wajib  mengembalikan  kelebihan  tersebut kepada pemberi fidusia”
Ayat  (2)  “Apabila  hasil  eksekusi  tidak mencukupi  untuk  pelunasan  utang,  debitor tetap  bertanggung  jawab  atas  utang  yang belum dibayar”
Dari  uraian  di  atas,  penulis  dapat menarik  kesimpulan  bahwa  jika  terjadi eksekusi  benda  objek  jaminan  fidusia  atas wanprestasi  yang  dilakukan,  maka  akan dilaksankan  melalui  serah  kuasa  kepada  PT yang  menaungi  depkolektor.  FIFGROUP Cabang  Selong  Lombok  Timur  melaksanakan eksekusi  dengan  penyerahan  kuasa  karna dalam  struktur  organisasi  FIFGROUP,  tidak memiliki  strutuktur  khusus  untuk  pelaku eksekusi  sehingga  pihak  FIFGROOP    Cabang Selong  Lombok  Timur  melakukan  kerja  sama dengan  PT  atau  CV  yang  menanungi depkoletor/profesional  kolektor  yang  legal (ketengan  terlampir)  untuk  pengeksekusian objek benda jaminan fidusia.
Menurut penulis proses eksekusi benda objek  jaminan  fidusia  pada  dasarnya  hanya untuk menuntut prestasi atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan menghasilkan kesepakatan untuk penyelesaian.
B. Hambatan-Hambatan Prosudural Eksekusi Benda Objek Jaminan Fidusia Di PT. FIFGROOP Cabang Selong Lombok Timur.
1. Hambatan  Prosudural  Legalitas  Benda Objek  Jaminan  Fidusia  Di  PT.  FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  pada PT.  GROUP  Cabang  Selong  Lombok  Timur bahwa  hambatan-hambatan  yang  dihadapi
dalam  prosudural  penjaminan  secara  fidusia adala:
a. Adanya  biayaya  pembuatan  akta  notaris dan  biaya-biaya  yang  berkaitan  dengan penjamin  fidusia  yang  dimana  debitor merasakan  berat  sehingga  membutuhkan waktu  yang  lama  dalam  hal  kesepakatan antara debitor dan kreditor.
b. Adanya  persyaratan  yang  kurang  lengkap dari  debitor  untuk  menguraikan  jenis, merek  dan  kualitas  obyek  fidusia  yang wajib  diuraikan  dalam  akta  jaminan fidusia.
c. Membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk mengurus  ke  notaris,  dan  objek  benda  baru bisa  keluar  hingga  satu  bulan,  sementara pihak debitur ingin obyek cepat dikeluarkan atau direalisasi.
d. Eksekusi  melalui  lembaga  parate  eksekusi, tidak  pernah  efektif  disebabkan  debitor tidak  pernah  secara  cepat  menyerahkan barangnya  untuk  dijual  atas  wanprestasi yang dilakukan.
Dari uraian di atas menjelaskan tingkat kesulitan  kreditur  dalam  hal  menjalankan semua  ketentuan  prosudural  benda  objek jaminan fidusia dengan pembebanan diberikan kepada  pemberi  fidusia  yang  dimana  merasa keberatan  dalam  hal  pembiyayaan  dan  proses yang  dianngap  memakan  waktu  oleh  debitor. Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  debitur yang rata-rata lebih memilih menyerahkan hak kuasa  fidusia  kepada  pihak  kreditur  untuk mengurus  hal-hal  yang  terkait,  menjadi ketentuan  dalam  prosudural  jaminan  benda objek fidusia.
2. Hambatan  Prosudural  Eksekusi  Benda Objek Jaminan Fidusia Di PT. FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur.
Didalam  proses  prosudural  eksekusi benda  yang  menjadi  objek    jaminan  fidusia, hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh PT.  FIFGROUP  Cabang  Selong  Lombok Timur  saat  pengeksekusian  oleh  pihak  ke  tiga yang  diberi  kuasa  kepada  PT  yang  menaungi depkolektor  (legal)  atas  wanprestasi  yang  di lakukan  debitur,  sering  mengalami  hambatan dari pihak debitur seperti:
1. Tidak  adanya  i’tikad  baik  oleh  debitur untuk  menyerahkan  barang  objek  jaminan
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
fidusia  demi  menuntut  prestasi  debitur  atas wanprestasi yang dilakukan.
2. Banyak  beredarnya  mafia  motor  yang menyebabkan hilangnya objek yang menjadi  objek  benda  eksekusi  jaminan fidusia.
3. Terjadi  gadai  benda  objek  jaminan  fidusia di bawah tangan oleh pihak debitur ke pada tangan ketiga dan seterusnya.
4. Berkurangnya  nilai  benda  objek  jaminan fidusia,  sebab  benda  objek  jaminan  tidak seperti semula (diperetel).
Dari  urain  penjelasan  diatas  sudah sangat  jelas  dimana  hal-hal  prosudural kelengkapan persyaratan pendaftaran sertifikat fidusia  terpenuhi  (dokumen  terlampir).Dalam peneltian  dilapangan  penulis  menemukan terkait  sertifikat  fidusia  beberapa  pernyataan debitor yang diwawancarai memberikan pernyataan  tidak  pernah  melakukan  penanda tanganan  akta  otentik  didepan  pejabat  Notaris sesuai  dengan  yang  diatur  Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999, dan tidak mengerti tentang sertifikat fidusia.
Adanya dokumen Sertifikat fidusia  dalam  hal  fidusia  (  contoh  dokumen terlampir), penulis menemukan satu permasalahan  yang  muncul  bahwa  adanya sertifikat fidusia, disebabkan debitor menandatangani pemberian surat kuasa kepada kreditur  untuk  mewakili  pengurusan  sertifikat akta fidusia,yang dimana saat melakukan tanda tangan  kontrak  perjanjian  yang  diberikan  oleh pihak  financial  PT.  FIFGROUP  Cabang Selong Lombok Timur tidak semua mengetahui  adanya  penyerahan  hak  kuasa fidusia  oleh  debitor    selaku  (pemberi  fidusia  ) kepada kreditor selaku( penerima fidusia).
Peristiwa diatas justru tidak berpengaruh  pada  beberapa  konsumen  yang diwawancarai  karna  justru  merasa  dibantu dengan  pengurusan  pendaftaran  sertifikat fidusia  tersebut,  karna  hal  yang  paling mendasari  bagi  debitur  adalah  pemberian kredit barang ataupun modal oleh FIFGROUP sangat  membantu  masyarakat  dalam  hal pemenuhan kebutuhan debitur untuk memajukan  taraf  memajukan  perekonomian keuangan  mereka.  Dalam  hal  ini  FIFGROUP sebagai  pihak  kreditur  secara  tidak  langsung
membantu masyarakat dalam hal prembangunan ekonomi. Selanjutnya untuk hambatan
prosudural  eksekusi  benda  objek  jaminan fidusia  penulis  menyimpulkan  permasalahan yang  diuraikan  diatas  dalam  hambatan prosudural  eksekusi,  sangat  merugikan  pihak perusahaan  dan  menghambat  proses  eksekusi seperti:
a. Tidak adanya i’tikad baik dari oknum yang melakukan wanprestasi kepada pihak kreditur sedangkan kreditur sudah beruapaya  untuk  memberikan  teguran melalui pihak kolektor, komfirmasi melalui tlp dan surat peringatan tertulis.
b. Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  oknum debitor seperti; menghilangkan benda objek jaminan  fidusia,  mengubah,  membongkar objek jaminan fidusia (mempretel), menggadai  di  bawah  tangan,    jelas  sanggat merugikan  perusahaan  dan  melanggar ketentuan dari kontrak yang disepakati oleh debitor  kepada  kreditur  untuk  menjaga objek  jaminan  fidusia  selama  pembayaran kredit  belum  diselesaikan    sesuai  dengan yang  ditentukan  dalam  kontrak.  Sudah sangat  jelas,  yang  berisi  bahwa  titel kepemilikan  akan  kembali  kepada  debitur bilama prestasi debitur melunasi pembayaran kepada kreditur terpenuhi.
Dari  uraian  tentang  prosudural    eksekusi benda objek jaminan fidusia dan hambatannya-hambatanya, penulis akan menguraikan  hubungan  sosial  dan  hukum antara  kreditur  dan  debitur  melalui  penjelasan kuisioner yang dijelaskan melalui daftar  tabel.
Hasil penelitian korespondesi yang dimana dilakukan  oleh  penulis  dengan  tekhnik populasi dan sample dimana sasarannya adalah debitor  yang  melakukan  kredit  pada  PT. FIFGROUP  Cabang  Selong  Lombok  Timur yang  dengan  dilenkapi  kritik  dan  saran  ( Dokumen Terlampir).
Formulasi  pilihan  jawaban  untuk kuisioner sebagai berikut :
Sangat Tidak Puas.
a. Tidak Puas.
b. Cukup puas
c. Puas
Tabel I:
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Total jumlah pertanyaan 6 dan jumlah responden secara total 10  dalam menjawab kuisioner.
Menurut  rumus  Spearmen’s  ini, pertama-tama  disusun  posisi (rank), dari masing-masing  debitur  dalam  tata  urut  yang ditentukan  menurut  total  pertanyaan  atau  di tentukan dengan total akumulasi hasil pertanyaan. Setelah itu di temukan hasil antara jumlah  debitur  dengan  hasil  akumulasi pertanyaan  setelah  jumlah  dikalikan  dapat dibuatkan rumus:
r =1 – 6 ∑ D 2 N 3 - N
Tabel II:  Perhitungan rumus penulis dari petunjuk tabel I
Ket: 6 = Jumlah pertanyaan N = Total kode nilai setiap pertanyaan D 2 = Jumlah Sample Debitur r = 1 –  6 ∑ D N 3 X N = 1-  6 X 60 10 3 - 10 = 1-  360 990
=  0,64
Sudah  menjadi  kesepakatan  bahwa derajat  besarnya  hubungan  antara  kedua variabel  (disini  disebut  koefisieni)  selalu diukur  dengan  hasil  yang  dinyatakan  dalam lambang bilangan antara: 0,00 dan 1,00 atau (- 1,00).  Apabila  diperoleh  hasil  0,00  berarti hubungan  antara  dua  variabel  tersebut  tidak ada,  dan  apabila  angka  yang  diperoleh  adalah 1,00  atau  -1,00  hubungan  itu  ada  secara sempurna.  dari  hasil  tersebut  jelaslah  bahwa variabel  “kepuasan  debitur”  berhubungan
secara    positif  dengan  pihak  FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur dalam
melakukah  hubungan  hukum  dengan  asas kepercayaan,  terlihat  dari  total  akumulasi  dari pertanyaan  yang  dijawab  oleh  debitur.  Angka 0,64  menandakan  hubungan  antara  kreditur, debitur  dalam  persentase  rumus  diatas  cukup sempurna.  Penjelesan  dalam  hasil  mendekati angka  1,00,  jelas  bahwa  derajat  antara  dua variabel tersebut cukup  besar dan harus  terus berupaya  untuk  mencapai  hubungan  hukum yang  sempurna  antara    FIFGROUP  Cabang Selon  Lombok  Timur  dengan  phak  debitor melalui  segala  bentuk  kebijakan  oleh  pihak PT.  FIFGROUP  Cabang  Selong  Lombok Timur  dan  pihak  debitur  dalam  menujukan prestasinya.
Dari hasil pilihan debitur yang menjadi sample  untuk  memberikan  beberapa  jawaban pada kuisioner yang disiapkan penulis, debitur dalam  hal  melakukan  kredit  kepada  kreditur dengan  pengajuan  permohonan  pinjaman  atau kredit dengan ketentuan syarat  yang diberikan oleh  kreditur  merupakan  keinginan  yang dimana  dalam  melakukan  kredit,  debitur sangat  merasa  terbantu  dalam  memenuhi kebutuhannya  baik  melalui  pinjaman  kredit modal atau barang.
Dalam  melakukan  kredit  terkadang debitor  tidak  dapat  memenuhi  prestasi,  baik dalam  awal  perjanjian  fidusia  itu  dilakukan hingga  proses    berjalannya  pemenuhan kewajiban debitor untuk memenuhi kewajibannya  kepada  kreditor.  Dalam  hal pemenuhan prestasi kepada kreditur terkadang ada  oknum  dari  debitur  yang  lalai  dalam  hal kewajibannya  untuk  pemenuhan  prestasi dengan  menyelesaikan  setoran  atau  angsuran yang  sudah  disepakati  dari  debitor  kepda kreditur dimana diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungann konsumen yang memuat kewajiban konsumen terhadap perusahaan atau pemilik  modal.  Namun  tidak  dapat  dihindari dalam  prakteknya  wanprestasi  yang  dilakukan oleh  pihak  debitur  berbuntut  pada  eksekusi benda  yang  menjadi  objek  jaminan  benda fidusia. Prosudural eksekusi juga akan melalui tahapan  tahapan  prosudural  eksekusi  benda jaminan  fidusia  yang  di  atur  dalam  Undang- Undang  No.  42  Tentang    Jaminan  Fidusia.
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Dalam  peristiwa  eksekusi  sering  sekali beakhirnya  dengan,  terjadi  permasalahan- permsalahan  baik  dari  pihak  debitor  yang merasa  berhak  atas  benda  objek  jaminan fidusia,  dan  depkolektor  yang  menjalankan tugas proses eksekusi.
Hasil kuisioner debitur dapat memberikan  penjelasan  bahwa  debitur  yang melakukan  hubungan  fidusia  dengan  ktreditur menyatakan  eksekusi  yang  dilakukan  oleh depkolektor  merupakan  suatu  kewajaran, karna  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban    nya untuk memenuhi prestasinya (Dokumen Terlampir).
Menurut  uraian  diatas  penulis  dapat memberikan  penjelasan  bahwasannya  pihak yang  merasa  keberatan  dan  tidak  mendapat keadilan,  atas    pengeksekusian  benda  objek jaminan  fidusia  adalah  pihak  yang  melakukan wanprestasi. Melaui penelitian dilapangan baik melalui  sample  debitur,  wawancara,  penulisan kritik,  saran  dari  pihak  debitur  untuk permasalahan kredit dengan pihak FIFGROUP para debitur merasakan satu hal dampak positif secara  sosial  dengan  adanya  PT.  FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur, yaitu memudahkan  para  debitur  dalam  memenhi kebutuhan  hidupnya,  mendapatkan  modal pinjaman, yang dimana bila diakomodir secara individual  akan  butuh  waktu  yang  lama untuk mengumpulkan  dana  tersebut.  Para  debitur juga banyak tidak mengetahui tentang prosudural  yang  sesuai  dengan  ketentuan Perundang-Undangan  yang  ada,  baik  tentang penyerahan  hak  kuasa  maupun  prosudural leglitas formal dan prosudural proses Eksekusi.
Dari  uraian  penjelasan  prosudural eksekusi  benda  objek  jaminan  fidusia  dan hambatan-hambatanya    terkait  dengan  PT. FIFGROUP  Cabang  Selong  Lombok  Timur sebagai  lokasi  peneltin,  dan  hasil  penelitian lainnya,  penulis  dapat  memafarkan  sebagai berikut:
1. Gambaran Umum PT. FIFGROUP Sejarah  singkat  PT.  Federal  Internasional Fnance
PT.  Federal  internasional  finance (F.I.F)  merupakan  anak  perusahaan  PT.  Astra Internasional  Tbk.,  dan  tergabung  dalam The Astra FinancialServices . Perusahan  yang  lahir
pada Bulan Mei Tahun 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka  Arta  Finance  yang  merupakan perusahaan  pembiyaan  yaitu  badan  usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang  khusus  didirikan    untuk  melakukan lembaga  pembiyaan.  Berdasarkan  ijin  usaha yang  diperolehnya,  maka  Perseroan  bergerak dalam  bidang  sewa  guna  usaha,  anjak  piutang dan  pembiayaan  konsumen.  Pada  tahun  1991, Perseroan  merubah  nama  menjadi  PT  Federal International  Finance  (PT.  FIF)  FIF  juga merupakan  lembaga  pembiyaan  konsumen ( Consumers  Finance  Company )  yaitu  badan usaha  yang melakukan pembiyaan pengadaan barang  untuk  kebutuhan  konsumen  dengan sistim  pembayaran  angsuran  secara  berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiyaan yaitu  kegiatan  pembiyaan  dalam  bentuk penyedian  dana  atau  modal  dengan  tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Namun  seiring  dengan  perkembangan  waktu dan  guna  memenuhi  permintaan  pasar, Perseroan  mulai  memfokuskan  diri  pada bidang  pembiayaan  konsumen  secara  retail pada  tahun  1996.Ketika  badai  krisis  moneter mulai  menerpa  pada  tahun  1997,  saat  itu  pula merupakan  titik  balik  bagi  Perseroan  untuk melakukan  konsolidasi  internal  dalam  rangka persiapan menuju ke suatu system komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi.Walaupun  krisis  moneter  tersebut berkembang  menjadi  krisis  multidimensi, namun  berkat  kerja  keras  jajaran  Direksi beserta  seluruh  karyawan  Perseroan  tetap dapat  berjalan.  Perseroan  yang  mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Astra International Tbk ini, tahun demi tahun lebih memantapkan dirinyas ebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya, sehingga pada  saat  penerbitan  obligasi  pertama  tahun 2002  hingga  obligasi  kelima  tahun  2004 mendapatkan tanggapan  yang positif dari para investor dan pada tahun 2004 hingga 2017 ini dan  berubah  nama  menjadi  PT.  FIFGROUP. FIF  sangat  dikenal  pada  era  saat  kredit  motor dan  kredit  mobil  menerjang  segenap  sudut kota  dan    sudut  pelosok  desa,  bisa  dipastikan dimanapun  orang  kenal  FIF  yang  sekarang menjadi FIFGROUP.
2. Gambaran  Umum  Profile  PT.  FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
FIFGROUP  adalah  grup  manajemen dari  beberapa  perusahaan  yang  memiliki  unit bisnis  yang  bebeda-beda.FIFGROUP  Saat  ini menaungi  FEDERAL  Internasional  Finance dan  PT.  Astra  Multi  Finance.Jasa  layanan pembiayaan  sepeda  motor  Honda,  baik  motor baru maupun seken yang berkualitas.
FIFGROUP  merupakan  manajemen dari  beberapa  perusahaan  yang  memiliki  unit bisnis yang berbeda-beda. FIFGROUP saat ini menaungi  PT  Federal  International  Finance dan  PT  Astra  Multi  Finance   FIFGROUP bergerak dibisnis layanan pembiayaan. FIFGROUP hadir untuk mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia  dengan  senantiasa  berpegang  pada prinsip  inovasi  dan  kreativitas.Mengubah tantangan  menjadi  peluang  adalah  landasan pemikiran  yang  membuat  FIFGROUP  terus berkembang.
a. FIFGROUP  bergerak  dibisnis  layanan pembiayaan dengan nama merek berikut:
1. FIFASTRA
2. SPEKTRA
3. Bagan  kelembagaan  PT.  FIFGROUP Cabang  Selong  Lombok  Timur  Tahun 2017.

## BAGAN STRUKTUR PT. FIFGROUP CABANG SELONG
Uraian  tugas (Job  Description) bagian atau unit kerja PT. FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur sebagai berikut:
a. Manager  Bertangung  jawab  penuh  ( Back Up  Control )  untuk  semua  job discription bawahan.
b. Kepala  Marketing  bertugas  mengakomodir setiap  laporan  custamer  service  untuk dilaporkan kepada Brand Manager (BM)
c. Back  Up laporan  dari  kredit  analis,  dari Surveor untuk dilaporkan kepada BM. d. CRI Back Up laporan tagihan keterlambatatan  debitur  dari  SPV  ke  pada BM.
e. RSH Back  Up laporan  tagihan  penindakan keterlambatatan debitur dari SPV  dan RVC ke pada BM.
f. kredit  Analis  (CA)  memberi  acc  atas pengajuan kredit debitur dengan menganalisa hasil survey dan mengimputnya  kesistem  untuk  di  acc  oleh BM g. Surprayer bertugas mengunjungi,
menganalisa  debitur  dengan  mendatangi rumah debitor untuk disurvey dan dilaporkan kepada CA
h. SPV  bertugas  melaporkan  setiap  tagihan berupa  kredit  macet  yang  ditanggulangi kepada atasan untuk dilaporkan kepada BM, SPV  terbagi  menjadi  dua  SPV  tagihan  0 bulan  sampai  1bulan  dan  SPV  tagihan  2 bulan sampai 5 bulan.
i. RPC  bertugas  melaporkan  setiap  tagihan berupa  kredit  macet  yang  di  tanggulangi kepada atasan untuk dilaporkan kepada BM, adapun  kredit  macet  atau  wanprestasi  yang ditanggulangi  6  bulan  keatas,  yang  tak terhingga waktu keterlambatannya.
3. Gambaran umum latar Pendidikan dan Mata Pencaharian  Masyarakat Lombok Timur Masyarakat  lombok  timur  merupakan masyarakat yang rata-rata mata
pencahariannya adalah bertani. Potensi sumber daya  manusia  dikabupaten  lombok  timur didasarkan  atas  ketersedian  tenaga  kerja  serta keahlian  yang  dimiliki  oleh  rata-rata  tenaga kerja  yang  belum  tersalurkan  dari  masing masing  kecamatan  yang  ada  sekitar  5-10 0 / 0 dengan  rata-rata  pendidikan  terakhir  Sekolah Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP)  dan  banyak  yang  putus  atau  tidak sekolah.
Dengan demikian untuk potensi
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  Kabupaten Lombok
Timur mayoritas mempunyai keahlian  dibidang  pertanian  dan  perdagangan serta  ada  yang  mempunyai  keterampilan seperti
membuat kerajinan patung,anyaman,tenun dan lain-lain.
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
4. Tingkat  Pemahaman  Masyarakat  Lombok Timur Tentang Hukum Khususnya Tentang Fidusia Dari wawancara yang dilakukan kepada Masyarakat Lombok Timur, khususnya debitor  yang  melakukan  hubungan  hukum perdata  dengan  pihak  financial/pihak  lesing dengan  caran  populasi  dan  sample.  Dari  10 (sepuluh)  orang  yang  diwawancarai  3  dari debitor  yang  memahami  tentang  Fidusia, sisanya  hanya  mengetahui  hubungan  hutang piutang yang dimana debitor hanya mengetahui  kewajiban  nya  untuk  membayar hutang  dan  jika  tidak  membayar  selama berberapa  bulan  akan  dikenakan  denda,  dan denda  yang  menjadi  objek  fidusia akan  disita, dieksekusi, atau diamankan.
5. Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit  dan  Fidusia Pada  PT.  FIFGROUP  Cabang  Selong Lombok Timur
Hukum  merupakan  kumpulan  dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tata  tertib  masyarakat  baik  individu  dengan individu,  individu  dengan  kelompok  ataupun kelompok dengan kelompok dalam kepentingan  bermasyarakat  untuk  mencapai rasa  keadilan,  dan  melindungi  kepentingan dalam  bermasyarakat.  Dalam  hal  ini  hukum juga  mengatur  praktik  fidusia  dalam  hal perjanjian    yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHper)  dan eksekusi  benda  objek  jaminan  fidusia  yang diatur  dalam  undang-undang  No.  42  Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.
Sumber-sumber  hukum  di  Indonisia adalah  perjanjian  dan  Undang-Undang,  yang dimana memiliki hukum perikatan berdasarkan KUHperdata yakni:
1. Perikatan  yang  timbul  dari  persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan  yang  timbul  dari  Undang- Undang.
3. Perikatan  yang  terjadi  bukan  perjanjian tetapi, perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad)
Didalam  melakukan  perjanjian  ada beberapa  asas  yang  menyebabkan  syahnya perikatan tersebut yaitu
a) Asas  konsensualisme  yang  diatur  dalam pasal  1320  KUHperdata  dan  terdapat
empat  syarat  untuk  syahnya  suatu perjanjian sebgai berikut: 1) Sepakat mereka yang mengikatkankan dirinya.
2) Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian.
3) Suatu hal atau obyek tertentu dan.
4) Suatu sebab yang halal.
b) Asas  Pacta  Sunt  survanda  yang  berkaitan dengan  akibat  hukum  perjanjian  pasal 1338 ayat (1) Kuhperdata sebagai berikut:
1) Perjanjiamn yang dibuat secara sah berlaku sebagai  undang  undang  bagi  mereka  yang mengikatkan dirinya.
2) Para  pihak  harus  menghormati  perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak.
3) Asas  kebebasan  berkontrakPasal  1338 KUHperdata  “semua  perjanjian  yang dibuat  sah  berlaku  sebagai  Undang- Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya” Ketentuan tersebut memberikan kebebasan perapihan untuk:
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
b. Menentukan  isi  perjanjian,  pelaksanaan dan persyaratannya
c. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
d. Menentukan  bentuk  perjanjian    yaitu tertulis atau lisan Perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu perjanjian  antara  pihak  perusahaan  financial sebagai  kreditur  dan  pihak  konsumen  sebagai debitur.  Sejauh  yang  tidak  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku, maka  perjanjian  seperti  itu  sah  dan  mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam  pasal  1338  ayat  1  KUHperdata  yang menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-Undang bagi yang membuatnya .
Dalam  memberikan  suatu  kredit kepada  debitur  pada  PT.  FIFGROOP  Cabang Selong,  pihaknya  akan  selalu  menghadapi risiko  yaitu  tidak  kembalinya    uang  yang dipinjamkan kepada debitor. Hal ini menyebabkan  pihak  kreditor  sangat  hati-hati mulai dari pengajuan kredit ataupun peminjaman  modal  sampai  dengan  melunasi kewajiban debitor atau prestasinya.
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Dari hasil wawancara penulis dengan pihak PT.  FIFGROOP Cabang  Selong Heri Kuswanto, dengan adanya resiko tersebut maka  pihak  perusahaan  mewajibkan  adanya barang jaminan sebagai agunan untuk melindungi  hak  kreditur  dalam  hal  perjanjian Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Jaminan  Fidusia  no.  42  Tahun  1999  untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Dengan  diaturnya  perjanjian  fidusia dalam  akta  jaminan  fidusia  secara  tidak langsung  memberikan  pegangan  yang  kuat bagi  kreditur.  Kepastian  hukum  yang  dapat secara langsung terlihat pada kepastian hukum kreditur adalah sebagai berikut:
1. Debitor  mengajukan  permohonan  kredit atau pinjaman modal kepada PT.
FIFGROOP Cabang Selong Lombok Timur selaku (kreditor).
2. Meneliti surat permohonan tersebut, melakukan  penolakan  bila  debitor  masuk kedalam  daftar  kredit  macet  atau  blacklist dan  melihat  usahanya  berisiko  tinggi  atau tidak.
3. Survey  kelokasi  rumah  debitor  untuk melihat  apakah  layak  atau  tidak  untuk diberikan kredit dengan menilai kepribadian,  kemampuan,  kondisi  ekonomi dan agunannya.
4. Penanda  tanganan  surat  kontrak  perjanjian yang  dimana  dalam  kontrak  perjanjanjian itu  tertulis  keutamaan  melindungi  hak kreditur,  mengacu  pada  undang-undang jaminan  fidusia  no.  42  tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia  dan  penyerahan  kuasa untuk  pembuatan  Akta  otentik  untuk sertifikat  fidusia.  Dari  hasil  penyerahan kuasa  oleh  pihak  debitor  kepada  pihak kreditor  yang  disepakati  dan  ditangani  di atas kontrak bermaterai yang akan mewakili penerima  Fidusia  dalam  penanda  tanganan sertifikat fidusia.

## KESIMPULAN
Berdsarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  penulis  menyimpulkan beberapa hal yaitu 1. Proses  prosudural  eksekusi  benda  jaminan fidusia  pada  PT.  FIFGROUP  Cabang Selong  Lombok  Timurdilaksanakan  sesuai dengan Undang-Undang No,42 Tahun 1999 Tentang  Jaminan  Fidusia  dalam  hal
prosudural spendaftaran fidusia yang diserah  kuasa  untuk  eksekusi  pada  PT (Legal)  yang  bekerja  sama  dengan  PT. FIFGROUP.Sebelum  melakukan  proses eksekusi  dilakukan  beberapa  tahapan  yaitu teguran secara langsung kepada debitor saat kolektor datang menagih, tentang kewajiban debitor  untuk  membayar  prestasinya,  itu berlaku    saat enol (0)  bulan  sampai  dengan masuk  bulan  ketiga  (3).  Bulan  ketiga  (3) hingga  maksimal  bulan  keenam  (6). Selanjutnya akan diberikan surat peringatan,  surat  peringatan  tidak  tertulis dan  tertulis  dari  surat  peringatan  satu  (1) sampai  tiga  (3)  dalam  hal  ini  FIFGROOP Cabang  selong  Lombok  Timur  sudah berupaya  memberikan  kelonggaran  waktu untuk  memenuhi  i’tikad  baik  debitur  untuk memenuhi  prestasinya  atas  wanprestasi yang  dilakukan  Barulah  di  serahkuasa kepada  PT  yang  menaungi  deplokektor untuk proses eksekusi.
2. Hambatan prosudural yang dialami oleh PT. FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur dalam  hal  hambatan  prosudural  legalitas karna  kurang  nya  pemahaman  masyarakat atau  debitur  akan  pentingnya  sadar  hukum. sedangkan hambatan dalam proses eksekusi benda  objek  jaminan    fidusia  secara prosudural  dalam  melakukan  eksekusi yakni;  FIFGROOP  atau  PT  yang  mewakili dalam  pengeksekusian    tidak  memiliki i’tikad  baik  dari  pihak  debitur  yang melakukan
wanprestasi untuk
menyelesaikan  prestasinya  atas  wanprestasi yang dilakukan.

## Saran
Saran  penulis  kepada  pihak  debitor, kreditor,  dan  PT  yang  menaungi  para depkolektor  dan  profesional  kolektor  sebagai berikut:
1. FIFGROUP Cabang Selong Lombok Timur,  Setidaknya  sebelum  melakukan penanda tanganan kontrak perjanjian, debitur  diingatkan  untuk  membaca  kontrak perjanjian  agar  debitor  memahami  isi  dari kontrak yang akan ditanda tangani.
2. Debitur  harus  lebih  teliti  dalam  menanda tangani  kontrak  perjanjian  fidusia  dengan membaca  isi  kontrak  perjanjian  dan menanyakan  isi  dari  kontrak  perjanjian
Vol. 4. No. 1 Januari 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
yang  sekiranya  ada  yang  tidak  difahami oleh  debitor,  agar  menanyakan  kepada kreditor. Sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Peran  serta  pemerintah  kabupaten  lombok timur  dalam  hal  sosialisasi  tentang pemahaman  hukum  secara  umum,  dan secara  khusus  tentang  fidusia.  Yang dimana  berguna  untuk  dapat  melindungi hak  masyrakat  (debitor)  dari  kepastian hukum,  atas  perikatan  yang  dilakukan, dalam  melakukan  kredit  modal  ataupun barang terhadap kreditur.Dan untuk mencegah oknum depkolektor atau profesional  kolektor  yang  tidak  legal (ilegal),  perlu  dilakukan  monitor  atau swiping  terutama  oleh  pihak  kepolisian untuk  menertibkan,  oknum  depkolektor yang tidak bertanggung jawab atau ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Damsar , 2002. Sosiologi  Ekonomi .  Jakarta.
PT. Raja Grafindo Persada Djunaidi, Ridzki. 2000. Beberapa
Permasalahan  Hukum  Dan  Jaminan . Jakarta. BPPN.
Fuady,  Munir.  2003. Jaminan  Fidusia . Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
______2002. Hukum  Jaminan  Utang ,  Jakarta. PT.  Erlangga.
Kamello,  Tan.  2006. Hukum  Jaminan  Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Dibanggakan .
Bandung. Alumni. Masjchun  Sofwan,  Sri  Soedewi.  1997. Beberapa Masalah Pelaksanaan
Lembaga  Jaminan  Khusus  fiducia  Di
Dalam  Praktek  Dan  Pelaksanaannya
Di Indonesia, Jakarta.Ugm Press.
Moleong,  J.  Lexy.  1994. Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung. Remaja Rosda. Pramono,  Nindyo,  2003. Hukum  Komersil, Jakarta. Universitas Terbuka (UT)
Satrio,  J,  1991. Hukum  Jaminan,  Hak-hak Jaminan  Kebendaan .  Bandung.  PT. Citra  Aditya Bakti.
______2002. Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan Kebendaan Fidusia , PT. Citra Aditya Bakti.
Sunggoho , Bambang. 2015. Metedologi
Penelitian  Hukum, Jakarta.  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sugiarto, Umar Said, 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. PT. Sinar Grafika. Yani ahmad, Wijaya Gunawan, 2005. Jaminan Fidusia .  Jakarta.  PT.  Raja  Grafindo Persada.
B. PeraturanPerundang-Undangan Indonesia, Kitab  Undang- Undang  Hukum Perdata, (KUHper).
Indonesia,  Undang-Undang  No.  42  Tahun
1999. Tentang Jaminan    Fidusia.
Indonesia,  Undang-Undang  No.10  Tahun
1998. Tentang Perbankan.
Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. Tentang Hak Tangungan.
C. Internet http://www.Unsri.blogspot.com eksekusi objek jaminan fidusia .  Tanggal  12-juli- 2017 pukul 13.15Wita
http://www.Irmadevita.com.  pembahsan  PP
Eksekusi Jaminan  Fidusi  Berdasarkan Peraturan  Kapolri  No.8  Tahun  2011, Tanggal 12-Juli-2017 pukul 13.00wita. http://www.sharethispost.com Eksekusi Fidusia,  Hukum  Jaminan,  Jaminan Fidusia, Leasing, multifinence, Tanggal 12-juli-2017 Pukul.13.15Wita. http://www.velina  Frisca.com.Potensi  Sumber DayaManusia  Kabupaten  Lombok Timur,  Tanggal  20-Agustus-2017, Pukul. 02.00Wita. http://www.wikipedia.com, Pengertian Sosiologi  Tanggal-30-Agustus  2017. Pukul. 23.11Wita. http://www.wodpres.com  Sosiologi  Hukum,
Di  akses  Tanggal  30  Agustus  2017 Pukul. 23.48Wita
Wawancara
Kuswanto,  Heri.  Wawancara  Dengan  Rpc.
FIFGROUP  Cabang  Selong  Lombok Timur.  Tanggal  15,  Agustus  2017. Pukul 09.00
Rofii,  Muhamad.  Nara  Sumber  Debitur FIFGROUP  Cab.  Selong  Lombok Timur.  Wawancara  Tanggal  13. Agustus. 2017 Pukul. 19.00Wita