## JIAP | Jurnal  Ilmu Administrasi Publik
Vol. 7 No. 2 September 2019, Hal. 153-166
Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa

## (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat)
Muhammad Ali 1 , Erwin Asidah 2 , Husmiati 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
2 Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 11-07-2019 Disetujui: 29-07-2019
Abstrak: Secara  geografis  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua  Australia,  lempeng  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik.  Pada bagian  selatan  dan  timur  Indonesia  terdapat  sabuk  vulkanik (volcanic  arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, yang sisinya  berupa  pegunungan  vulkanik  tua dan  dataran  rendah  yang  sebagian didominasi  oleh  rawa-rawa.  Kondisi  tersebut  sangat  berpotensi  sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  Pemerintah  Daerah  terhadap penyelesaian  permasalahan  korban  bencana  gempa  di  Dinas  Sosial Kabupaten  Lombok  Barat  berjalan  cukup  baik,  walaupun  masih  terdapat hambatan yang terjadi terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa. Peran Dinas Sosial yang dilakukan terhadap korban bencana gempa yaitu,  melaksanakan  bantuan  sosial  (dengan  fokus  untuk  dampak  bencana temporer),  melakukan  rehabilitasi  sosial  (dengan  fokus  untuk  dampak bencana  permanen)  dan  melakukan  pemberdayaan  sosial  (berbentuk penguatan  dan  pengembangan  dengan  fokus  untuk  dampak  bencana berkelanjutan).  Faktor  penghambat  Dinas  Sosial  terhadap  penyelesaian permasalahan  korban  bencana  gempa  di  Kabupaten  Lombok  Barat  yaitu akses  jalan  yang  rusak  dan  sempit  yang  berada  di  perbukitan  menjadi kendala  yang  dihadapi  dalam  pendistribusian  logistik,  dan  kurangnya kesadaran  masayarakat  yang  melakukan  penggalangan  dana  untu  meminta izin  terlebih  dahulu  terhadap  Dinas  Sosial,  dikarenakan  jika  melakukan penggalangan  dana tanpa  izin  Dinas  Sosial  bisa  saja  terjerat  hukum  karena dianggap pungutan liar.

## Abstract
Geographically Indonesia is an archipelago located at the confluence of  four  tectonic  plates,  namely  the  Continent  of  Asia,  the  Continent  of Australia, the plate of the Indian Ocean and the Pacific Ocean. In the south and east of Indonesia there is a volcanic arc that extends from the island of Sumatra-Java-Nusa  Tenggara-Sulawesi,  whose  sides  are  old  volcanic mountains  and  lowlands  which  are  partly  dominated  by  swamps.  These conditions  are  very  potential  and  prone  to  disasters  such  as  volcanic eruptions,  earthquakes,  tsunamis,  floods  and  landslides.  The  research

## Kata Kunci:
1. Peran
2. Pemerintah
3. Korban Gempa
4. Lombok Barat
Keywords:
1. Role
2. Government
3. Earthquake Victims
154 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 153-166
4. West Lombok method  used  is  a  qualitative  descriptive approach.  The  method  used  is  the method of interview, observation and documentation.
The  results  showed  that  the  role  of  the  Regional  Government  in solving the earthquake victims 'problems in the West Lombok District Social Service  went  well,  although  there  were  still  obstacles  that  occurred  in solving  the  earthquake  victims'  problems.  The  role  of  the  Social  Service carried out on earthquake victims is to implement social assistance (with a focus on the impact of temporary disasters), carry out social rehabilitation (focusing  on  the  impact  of  permanent  disasters)  and  carry  out  social empowerment (in the form of strengthening and development with a focus on the  impact  of  sustainable  disasters)  .  The  Social  Agency's  inhibiting  factor for resolving earthquake disaster victims in West Lombok Regency, namely access to damaged and narrow roads in the hills is an obstacle faced in the distribution  of  logistics,  and  a  lack  of  awareness  of  the  people  who  raise funds to seek prior permission from the  Office of Social Affairs. because if raising  funds  without  permission,  the  Social  Service  could  be  caught  in  a law because it is considered a illegal levy.

## ——————————  ——————————

## Latar Belakang
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan  yang  terletak  pada  pertemuan  empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.  Pada  bagian  selatan  dan  timur  Indonesia terdapat  sabuk  vulkanik (volcanic  arc) yang memanjang  dari  Pulau  Sumatera  -  Jawa  -  Nusa Tenggara  -  Sulawesi,  yang  sisinya  berupa pegunungan  vulkanik  tua  dan  dataran  rendah  yang sebagian  didominasi  oleh  rawa-rawa.  Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang memiliki  tingkat  kegempaan  yang  tinggi  di  dunia dimana lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold 1986, dalam Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 5, No. 1 Tahun 2014 Hal. 11-24).
Indonesia  juga  terletak  pada  titik  pertemuan tiga  lempeng  tektonik (tectonic  plate) yang  saling bertabrakan,  yaitu  lempeng  Eurasia,  Lempeng  Indo Australia  dan  Lempeng  Pasifik,  kondisi  ini membuat  Negara  Indonesia  menjadi  rangkaian gunung api aktif (rangkaian Gunung Api Indonesia). Jumlah  gunung  api  aktif  di  Indonesia  sekitar  140. Salah satunya adalah gunung Rinjani  yang terdapat pada  Pulau  Lombok  provinsi  NTB  yang  dimana gunung Rinjani ini sendiri memiliki catatan sebagai salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia.
Lombok  merupakan  daerah  yang  rawan terhadap  gempa  bumi.  Sebab,  posisi  Lombok
terletak  di  antara  dua  pembangkit  gempa,  yang dijuluki  dengan  seismik  aktif.  Dua  pembangkit gempa ini berasal dari Selatan dan Utara. Sehingga tidak  heran  jika  Lombok  memang  daerah  rawan gempa, karena jalur gempa ini sangat dekat dengan Pulau  Lombok.Pola  seismisitas  yang  naik  turun memberikan  kepanikan  dan  kebingungan,  terutama masyarakat  yang  bermukim  di  Lombok,  Bali  dan Sumbawa.  Setidaknya    ada  enam  kejadian  gempa bumi  yang  memiliki  magnitudo  lebih  dari  5.5. Gempa  bumi  magnitudo  6,4  yang  terjadi  pada  29 Juli  2018  merupakan  awal  dari  rangkaian  Gempa Lombok 2018.
BMKG  mencatat,  setidaknya  ada  585 kejadian gempa susulan sampai dengan pukul 07.00, 5  Agustus  2018.  Pukul  18.46  WIB,  gempa  bumi magnitudo  6,9  pada  kedalaman  hiposenter  34  km kembali menghantam Lombok bagian utara. Secara kekuatan,  gempa  kedua  ini  lebih  besar  dari  gempa yang pertama. Tentunya kejadian ini memperbayak jumlah  korban  jiwa  dan  memperparah  kerusakan bangunan  di  Lombok,  Bali,  dan  sebagian  di Sumbawa bagian barat.
Berselang  empat  hari  setelah  gempa  kedua, tepatnya  pada  9  Agustus  2018  pukul  12.25  WIB, gempa  dengan  kekuatan  5,9  kembali  terjadi.  Posisi gempa  ketiga  lebih  ke  barat  dan  berbeda  dengan gempa kedua yang saling berdekatan di bagian utara Lombok.  Sekitar  10  hari  setelah  gempa  ketiga tepatnya  19  Agustus  2018,  kita  kembali  dikejutkan dengan dua gempa dengan kekuatan lebih besar dari magnitudo  6,0  terjadi  di  Lombok  yang  posisi gempanya  lebih  ke  timur.  Kedua  gempa  tersebut
memiliki  magnitudo  6,3  terjadi  pada  pukul  11.10 WIB  dengan  kedalaman  hiposenter  7,9  km  dan magnitudo  7,0  terjadi  pada  pukul  21.56  WIB dengan kedalaman hiposenter 25 km.
Pada 25 Agustus 2018, gempa magnitudo 5,5 terjadi  di  timur  Lombok  atau  lebih  tepatnya  di Sumbawa  bagian  barat.  Gempa  ini  bisa  dikatakan gempa keenam dari rangkaian Gempa Lombok yang magnitudonya  lebih  dari  5,5.  Disamping  gempa- gempa yang kekuatannya relatif lebih kecil, BMKG mencatat  gempa-gempa  susulan  yang  dirasakan maupun tidak adalah dari 2000 kejadian.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), secara keseluruhan  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh rangkaian Gempa Lombok 2018 adalah 71.962 unit rumah rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 52 unit fasilitas  peribadatan  dan  sarana  infrastruktur. Sedangkan  data  korban  jiwa  adalah  564  jiwa  atau sekitar  467  jiwa  ada  di  Kabupaten  Lombok  Utara, 45 jiwa di Kabupaten  Lombok Barat, 7.733 korban luka-luka,  terdiri  atas  399  orang  luka-luka  di Kabupaten  Lombok  Barat,  417.  Perkiraan  kerugian sementara  yang  dilakukan  oleh  BNPB  akibat Gempa  Lombok  mencapai  triliunan.  Angka  ini belum  termasuk  kerugian  yang  diakibatkan  oleh penurunan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.
Menanggapi permasalahan gempa yang terjadi,  pemerintah  pusat  segera  mengerahkan bantuan  semaksimal  mungkin  untuk  membantu korban  gempa.  Langkah  pertama  yang  dilakukan pemerintah  adalah  mengerahkan  tim  BPBD,  tim SAR,  Polisi  dan  TNI yang  bersama-sama mengupayakan evakuasi dan pendistribusian bantuan  terhadap  korban  bencana.  Dalam  hal  ini pemerintah  pusat  sangat  berperan  penting  terhadap penyelesaian permasalahan korban gempa Lombok. Dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  diharapkan  dapat  bekerjasama  dalam mengupayakan meringankan serta membantu masyarakat yang menjadi korban.
Adapun  peran  pemerintah  daerah  yang  harus dilakukan dalam hal ini seperti, bertanggung jawab dalam  menjamin  kelancaran  pelaksanaan  kegiatan rehabilitasi,  konstruksi,  melakukan  pendataan kerusakan  rumah  warga, menyediakan  ketersediaan lahan, menyediakan APBD, melaksanakan kegiatan sesuai  dengan  rencana  pembangunan  kembali, melakukan  koordinasi  dengan  kementrian/lembaga terkait,  dan  mengawasi  sekaligus  melaporkan kemajuan  pelaksanaan  kepada  pemerintah  pusat melalui kepala BNPB.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  pada pemerintah  daerah  dalam  menangani  masalah korban  gempa  yaitu  masalah  pendataan  dan pendistribusian bantuan. Kerusakan sarana komunikasi  mempersulit  proses  pendataan  dampak gempa  dan  koordinasi  penyaluran  bantuan  oleh pihak  terkait  belum  lagi  masalah  pendistribusian bantuan    saat  keadaan  darurat  akan  sulit  dikontrol. Kesulitan  seperti  itu  terjadi  dalam  waktu-waktu krusial,  sekitar  tiga  hari  setelah  terjadi  bencana (Jiuh-Biing  Sheu  :2007  dalam  jurnal  Challenges  of Emergency Logistics Management).
Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  tenaga  dan pengawasan  terhadap  dana  yang  akan  dialokasikan kepada  korban.  Sehingga  dana  yang  seharusnya digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  yang diharapkan  dapat  membantu  meringankan  beban korban  akan  tetapi  digunakan  untuk  kepentingan pribadi.  Seperti  kasus  korupsi  yang  dilakukan  oleh salah satu anggota DPRD  yang menggunakan dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sekolah.
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  merupakan  unsur  penunjang  tugas  Kepala Daerah  dalam  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintah  yang menjadi kewenangan dlam melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi  sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintah umum lainnya.
Khususnya  kegiatan  penetapan  pedoman,  dan pengarahan  serta  standarisasi,  dan  kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi  serta  konstruksi  secara  adil  dan  terasa atas resiko dan dampak bencana serta dampak/akibat  gempa  sesuai  kebijakan  Pemerintah Daerah    dan  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana.
Selain  itu  BPBD  juga  mempunyau  fungsi sebagai  pemberian  dukungan  atas  perencanaan, pembinaan  dan  pengendalian  kebijakan  teknis dibidang  pekerjaan  umum  khususnya  kebutuhan penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana, serta, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan  dan  pengeluaran  uang  dan  barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran  yang  diterima  dari  APBD,  APBN  dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Selain  BPBD,  instansi  pemerintah  yang memiliki peranan tidak kalah penting dalam hal ini
156 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 153-166 yaitu  Dinas  Sosial.  Dinas  Sosial  adalah  lembaga instansi pemerintahan yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dibidang  sosial.  Dinas  Sosial  Kabupaten  Lombok Barat  dalam  hal  ini  memiliki  peran  yang  sangat penting. Untuk menyelesaikan permasalahan korban gempa.Dinas  Sosial  daerah  diharapkan  mampu mencegah  dan  membatasi  jumlah  korban,  serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Selain itu Dinas Sosial memiliki peran untuk menghilangkan  kesengsaraan  dan  kesulitan  dalam kehidupan dan penghidupan para korban.
Pada  dasarnya  Dinas  Sosial  bertanggung jawab  sepenuhnya  untuk  menangani  permasalahan sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat  khususnya pada  kasus  ini  masyarakat  korban  gempa.  Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankan antara lain, penyusunan  rencana  strategis  bidang  sosial, pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan umum bidang perlindungan jaminan sosial dan yang terakhir  adalah  pembinaan,  pengendalian  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial.
Melihat  permasalahan  diatas,  dengan  ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran  Pemerintah  Daerah  terhadap Penyelesaian  Permasalahan  Korban  Gempa  Bumi (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat)”. Tinjauan Pustaka a. Pengertian Peran
Menurut  Abu  Ahmadi  (1982:74  dalam  buku Teori  Peran)  peran  adalah  suatu  kompleks pengharapan  manusia  terhadap  caranya  individu harus  bersikap  dan  berbuat  dalam  situasi  tertentu yang  berdasarkan  status  dan  fungsi  sosialnya. Pengertian  peran  menurut  Soerjono  Soekanto (2002:243)  dalam  buku  Teori  Peran,  yaitu  peran merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut  kita  lihat  pendapat  lain  tentang  peran  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  disebut  sebagai peranan  normatif.  Sebagai  peran  normatif  dalam hubungannya  dengan  tugas  dan  kewajiban  dinas perhubungan  dalam  penegakan  hukum  mempunyai arti  penegakan  hukum  secara  total  enforcement, yaitu  penegakan  hukum  secara  penuh  (Soekanto 1987: 220).
Sedangkan  peran  ideal,  dapat  diterjemahkan sebagai  peran  yang  diharapkan  dilakukan  oleh pemegang  peranan  tersebut.  Misalnya  dinas perhubungan  sebagai  suatu  organisasi  formal tertentu  diharapkan  berfungsi  dalam  penegakan
hukum  dapat  bertindak  sebagai  pengayom  bagi masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan  ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan  masyarakat,  artinya  peranan  yang nyata.
Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan  (status)  yang  dimiliki  oleh  seseorang, sedangkan  status  merupakan  sekumpulan  hak  dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang  melakukan  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia menjalankan suatu fungsi.

## b. Pemerintah
Pemerintah  adalah  sekumpulan  orang-orang yang mengelolah kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan  serta  pembangunan  masyarakat  dari lembaga-lembaga  dimana  mereka  ditempatkan (Rasyid, 2011:2).
Menurut  Suhady  dalam  Riawan  (2009:  197) Pemerintah
(government)
ditinjau dari pengertiannya  adalah the  authoritative  direction and administration of the affairs of men/women in a nation  state,  city,  ect. Dalam  bahasa  Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang  atas  kegiatan  masyarakat  dalam  sebuah Negara,  kota  dan  sebagainya.  Pemerintahan  dapat juga  diartikan  sebagai the  governing  body  of  a nation,  state,  city,  etc yaitu  lembaga  atau  badan yang  menyelenggarakan  pemerintahan  Negara, Negara  bagian,  atau  kota  dan  sebagainya. Pengertian  pemerintah  dilihat  dari  sifatnya  yaitu pemerintah  dalam  arti  luas  meliputi  seluruh kekuasaan  yaitu  kekuasaan  legislatif,  kekuasaan eksekutif,  dan  kekuasaan  yudikatif.  Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Riawan 2009 : 197).

## 1) Tugas dan Fungsi Pemerintah
Menurut  Kaufman  (Thoha,  1995:  101) menyatakan  bahwa  tugas  pemerintah  adalah  untuk melayani  dan  mengatur  masyarakat,  kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan  upaya  mendahulukan  kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan  kepuasan  kepada  publik,  sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.
Sementara  menurut  Rasyid  (2011:  13) bahwa  secara  umum  tugas-tugas  pokok  pemerintah yaitu :
1. Menjamin  keamanan    negara  dari  segala kemungkinan  serangan  dari  luar  dan  menjaga agar  tidak  terjadi  pemberontakan  dari  dalam yang  dapat  menggulingkan  pemerintahan  yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan  mencegah terjadinya  perselisihan  diantara  masyarakat, menjamin  agar  perubahan  apapun  yang  terjadi di  dalam  masyarakat  dapat  berlangsung  secara damai.
3. Menjamin  diterapkannya  perlakuan  yang  adil kepada  warga  masyarakat  tanpa  membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan  pekerjaan  umum  dan  memberikan pelayanan  dalam  bidang-bidang  yang  tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan,  atau  yang  akan  lebih  baik  jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan  upaya-upaya  yang  meningkatkan kesejahteranan  sosial,  misalnya  :  membantu orang  tidak  mampu  dan  memelihara  orang cacat,  jompo  dan  anak  terlantar,  menampung serta  menyalurkan  para  gelandangan  ke  sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan  ekononi  yang  menguntungkan masyarakat  luas  seperti  mengendalikan  laju inflasi,  mendorong  penciptaan  lapangan  kerja baru, memajukan perdagangan domestik dengan  antar  bangsa,  serta  kebijakan  lain  yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan  kebijakan  untuk  memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.
c. Pemerintah Daerah
Perubahan  ke  4  (empat  UUD  1945 menyatakan  jelas  mengenai  bentuk  dan  susunan Pemerintah  Daerah  dalam  kerangka  Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:
“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.
Sedangkan  pasal  18  ayat  (5)  UUD 1945 menyebut bahwa :
“Pemerintah  Daerah  merupakan  daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak  untuk  mengatur  kewenangan  pemerintahan kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang- undang  ditentukan  sebagai  urusan  Pemerintah Pusat”.
Definisi Pemerintah Daerah di dalam UU No. 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan  Daerah  dan  DPRD  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip otonomi  yang  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
1) Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah
1. Tugas Pemerintah Daerah
Adapun tugas Pemerintah Daerah menurut  Undnag-Undang  No.  32  Tahun  2004 adalah sebagai berikut :
1.  Memimpin  daerah  berdasarkan  kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rencana Perda.
3.    Menetapkan  Perda  yangtelah  disetujui bersama DPRD.
4.  Menyusun  dan  mengajukan  rancangan  Perda tentang  APBD  kepada  DPRD  untuk  dibahas dan ditetapkan bersama.
5.    Mengupayakan  terlaksananya  kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya didalam/diluar pengadilan dan dapat nenunjuk kuasa hukum untuk  mewakilinya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
7.    Melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Pemerintah Daerah Adapun fungsi Pemerintah Daerah menurut  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 adalah sebagai berikut :
1.  Pemerintah  Daerah  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas otonomi dan tugas pembantuan.
2.  Menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali urusan  pemerintahan  yangmenjadi  urusan pemerintahan  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  umum dan daya saing daerah.
3.  Pemerintah  Daerah  dalam  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  memiliki  hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah.  Dimana  hubungan  tersebut  meliputi wewenang,  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfaatan  sumber  daya  alam,dan  sumber daya lainnya.
d. Dinas Sosial
Dinas  Sosial  adalah  pelaksana  Pemerintah daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah. Adapun yang menjadi tugas dari Seksi Perlindungan Sosial  Bencana  Alam  dalam  bidang  perlindungan
158 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 153-166 dan  jaminan  sosial  di  Dinas  Sosial  adalah  sebagai berikut :
1. Menyiapkan  bahan  pengkajian  program  kerja Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam.
2. Menyusun  rencana  program  dan  kegiatan  Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam.
3. Menyiapkan,  melaksanakan  kegiatan  dapur umum pada lokasi pengungsi atau tenda darurat pada masa darurat bencana.
4. Menyediakan kebutuhan
dasar dan pendampingan  psikososial  bagi  korban  bencana alam.
5. Menyiapkan  bahan  penyusunan  laporan  hasil pelaksanaan  evaluasi  kegiatan  Perlindungan Sosial Bencana Alam.
6. Membuat peta rawan bencana alam dan bencana sosial agar diperoleh data yang lebih akurat.
7. Melakukan  pembinaan  kepada  anggota  Taruna Siaga  Bencana  (TAGANA)  untuk  pemenuhan anggota siaga bencana.
8. Melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
Program  penanggulangan  bencana  bidang bantuan sosial meliputi :
1. Bantuan  Sosial,  yaitu  berbentuk  perlindungan dan  pertolongan  dengan  fokus  untuk  dampak bencana temporer (Temporary Impact).
2. Rehabilitasi  Sosial,  yaitu  berbentuk  fisik  dan non  fisik  dengan  fokus  untuk  dampak  bencana permanen (Permanent Impact).
3. Pemberdayaan Sosial, yaitu berbentuk penguatan  dan  pengembangan  dengan  fokus untuk dampak bencana berkelanjutan (Sustainable Impact).
Agar proses kegiatan penanggulangan bencana bidang bantuan sosial berjalan seismik dan holistik  maka  harus  menempatkan  sasaran  dan pengguna  sebagai  subyek  sekaligus  pelaku  aktif yaitu  masyarakat  itu  sendiri.  Untuk  itu  masyarakat perlu  ditingkatkan  kapasitas  kemampuannya  agar lebih mampu mengelola dirinya dan potensi-potensi yang  dianggap  dapat  mendukung  kebutuhannya sendiri  secara  proporsional.  Dalam  hal  ini pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator.. e. Permasalahan Korban Bencana Gempa
1) Permasalahan Kesehatan Masyarakat
Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya  kualitas  hidup  penduduk  dapat  dilihat dari  berhagai  permasalahan  kesehatan  masyarakat yang  terjadi.  Bencana  yang  diikuti  dengan pengungsian  herpotensi  menimbulkan  masalah kesehatan  yang  sebenamya  diawali  oleh  masalah bidang/sektor  lain.  Bencana  gempa  bumi,  banjir, longsor  dan  letusan  gunung  berapi,  dalam  jangka
pendek  dapat  berdampak  pada  korban  meninggal, korban  cedera  berat  yang  memerlukan  perawatan intensif,  peningkatan  risiko  penyakit  menular, kerusakan fasilitas kesehatan dan sistem penyediaan air  (Pan  American  Health  Organization,  2006). Timbulnya  masalah  kesehatan  antara  lain  berawal dari  kurangnya  air  bersih  yang  berakibat  pada buruknya  kebersihan  diri,  buruknya  sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular.
Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan  awal  dari  proses  terjadinya  penurunan derajat  kesehatan  yang  dalam  jangka  panjang  akan mempengaruhi  secara  langsung  tingkat  pemenuhan gizi  korban  bencana.  Pengungsian  tempat  tinggal (shelter) yang  ada  sering  tidak  memenuhi  syarat kesehatan  sehingga  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dapat  menurunkan  daya  tahan  tubuh  dan bila  tidak  segera  ditanggulangi  akan  menimbulkan masalah  di  bidang  kesehatan.  Sementara  itu, pemberian  pelayanan  kesehatan  pada  kondisi bencana  sering  menemui  banyak  kendala  akibat rusaknya  fasilitas  kesehatan,  tidak  memadainya jumlah  dan  jenis  ohat  serta  alat  kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan dana operasional. Kondisi  ini  tentunya  dapat  menimbulkan  dampak lebih  buruk  bila  tidak  segera  ditangani  (Pusat Penanggulangan  Masalah  Kesehatan  Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan, 2001).
Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat  relatif  berbeda-beda,  antara  lain tergantung  dari  jenis  dan  besaran  bencana  yang terjadi.  Kasus  cedera  yang  memerlukan  perawatan medis, misalnya, relatif lebih banyak dijumpai pada bencana  gempa  bumi  dibandingkan  dengan  kasus cedera  akibat  banjir  dan  gelombang  pasang. Sebaliknya,  bencana  banjir  yang  terjadi  dalam waktu  relatif  lama  dapat  menyebabkan  kerusakan sistem  sanitasi  dan  air  bersih,  serta  menimbulkan potensi  kejadian  luar  biasa  (KLB)  penyakit- penyakit  yang  ditularkan  melalui  media air (water- borne  diseases) seperti  diare  dan  leptospirosis. Terkait  dengan  bencana  gempa  bumi,  selain dipengaruhi  kekuatan  gempa,  ada  tiga  faktor  yang dapat  mempengaruhi  banyak  sedikitnya  korban meninggal  dan  cedera  akibat  bencana  ini,  yakni: tipe  rumah,  waktu  pada  hari  terjadinya  gempa  dan kepadatan  penduduk  (Pan  American  Health Organization, 2006).
Bencana  menimbulkan  berbagai  potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Dampak  ini  akan  dirasakan  lebih  parah  oleh kelompok penduduk rentan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 (2) UU Nomor 24 Tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana,  kelompok
rentan  meliputi:  I).  Bayi,  balita  dan  anak-anak;  2). Ibu  yang  sedang  mengandung  atau  menyusui;  3). Penyandang cacat; dan 4) Orang lanjut usia. Selain keempat  kelompok  penduduk  tersebut,  dalam Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  7  Tahun  2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar  ditambahkan  orang  sakit  sebagai  bagian  dari kelompok  rentan  dalam  kondisi  bencana.Upaya perlindungan  tentunya  perlu  diprioritaskan  pada kelompok rentan tersebut, mulai dari penyelamatan, evakuasi,  pengamanan  sampai  dengan  pelayanan kesehatan dan psikososial.

## 2) Perubahan Sosial
Perubahan  sosial  dapat  dibayangkan  sebagai perubahan  yang  terjadi  di  dalam  atau  mencakup sistem  sosial.  Lebih  tepatnya,  terdapat  perbedaan antara  keadaan  sistem  tertentu  dalam  jangka  waktu berlainan.  Berbicara  tentang  perubahan,  kita membayangkan  sesuatu  yang  terjadi  setelah  jangka waktu  tertentu.  Kita  berurusan  dengan  perbedaan keadaan  yang  diamati  antara  sebelum  dan  sesudah jangka waktu tertentu.
Menurut  Strasser  dan  Randall  (dalam Sztompka,  2004:5)  untuk  dapat  menyatakan perbedaannya,  ciri-ciri  awal  unit  analisis  harus diketahui  dengan  cermat  meski  terus  berubah.  Jadi konsep  dasar  perubahan  sosial  mencakup  tiga gagasan:  (1)  Perbedaan;  (2)  pada  waktu  berbeda; dan  (3)  di  antara  keadaan  sistem  sosial  yang  sama. Terciptanya  keseimbangan  atau  kegoncangan, konsensus atau pertikaian, harmoni atau perselisihan,  kerja  sama  atau  konflik,  damai  atau perang,  kemakmuran  atau  krisis  dan  sebagainya, berasal  dari  sifat  saling  memengaruhi  dari keseluruhan  ciri-ciri  sistem  sosial  yang  kompleks itu.
3) Traumatis Anak Usia Dini
Anak usia dini berada pada masa golden age . Anak  usia  dini  memiliki  potensi  yang  luar  biasa dalam perkembangan di setiap aspeknya. Pada fase inilah anak perlu diberikan peluang dan kesempatan yang  luas  untuk  mengembangkan  setiap  aspek kemampuannya.  Bencana  alam  menjadi  pokok tersendiri  yang  dapat  menimbulkan  traumatis  anak usia dini. Traumatis anak usia dini korban benacana alam  jika  tidak  segera  diidentifikasi  dan  diatasi tentu  akan  menjadi  penghambat  perkembangan potensi  anak  usia  dini.  Salah  satu  usaha  yang  bisa dilakukan  adalah  penerapan  konseling  krisis  dalam bentuk play therapy .
Saputra & Setianingrum (dalam Jurnal CARE: Children Advisory Research and Education, Hal. 1- 11, 2016) menyatakan bahwa metode bermain (play therapy) menjadi  alat  bagi  konselor  untuk
menangani  permasalahan  anak  melalui  layanan konseling,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  masalah traumatis  anak  usia  dini  korban  bencana.  Metode bermain  dapat  menjadi  media  layanan  bimbingan dan  konseling  yang  menarik  bagi  anak  usia  dini karena  karakteristik  anak  usia  dini  yang  masih senang bermain.
Menurut Erikson dalam  Landreth (2001) play therapy direkomendasikan sebagai media konseling karena  bermain  merupakan  ekspresi  alamiah  anak. Play  therapy tidak  secara  langsung  mengingatkan anak  dengan  peristiwa  traumatik  yang  dialami karena  dilakukan  dengan  menggunakan  materi- materi  simbolik.  Hal  tersebut  memungkinkan  anak merasa aman dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi innermost feeling mereka.
Beberapa  gagasan  dan  penelitian  telah menunjukkan  bahwa play  therapy dapat  digunakan untuk  menurunkan  traumatis  anak  usia  dini  korban bencana.  Gagasan  dari  Nawangsih  (dalam  Jurnal Ilmiah  Psikologi,  2014:  164-178)  menyatakan bahwa diperlukan rancangan intervensi khusus bagi anak-anak yang mengalami PTSD yakni teknik play therapy .  Intervensi  ini  adalah  salah  satu  cara  yang dapat digunakan dalam memahami dunia anak-anak melalui  permainan,  sehingga  bila  digunakan  pada situasi  dan  kondisi  yang  tepat  dapat  bermakna sebagai  kegiatan  fisik  sekaligus  sebagai  terapi. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indriyani  (dalam Jurnal  Kajian  Bimbingan  dan  Konseling,  2011) menyatakan  bahwa play  therapy merupakan  salah satu  bentuk  layanan  konseling  yang  dapat digunakan  untuk  pembelajaran  mitigasi  bencana tanah longsor pada anak berkebutuhan khusus.
Play  therapy akan  lebih  menarik  jika permainan  yang  digunakan  adalah  permainan  yang berbasis  kearifan  lokal.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Widiasari, Susiati & Saputra (dalam jurnal CARE,  2016:  61-68)  yang  menyatakan  bahwa konselor  perlu  memanfaatkan  dan  memodifikasi berbagai permainan tradisional yang dikemas dalam play  therapy .  Hal  ini  diharapkan  dapat  membantu anak  usia  dini  keluar  dari  permasalahan  yang mereka alami.
Play  therapy sebagai  salah  satu  bentuk konseling  krisis  dapat  disimpulkan  menjadi  salah satu  usaha  potensial  untuk  membantu  menurunkan traumatis  anak  usia  dini  korban  bencana.  Berbagai pihak,  termasuk  sekolah  perlu  membuat  program yang jelas terkait usaha layanan konseling krisis ini jika  harus  dibutuhkan  karena  terjadi  bencana  alam. Dalam  hal  ini,  konselor  menjadi  pihak  yang  paling memiliki  kompetensi  untuk  membuat  program  dan mengimplementasikan play therapy.
160 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 153-166
f. Fokus Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat :
1. Bagaimana  peran  Dinas  Sosial  terhadap penyelesaian permasalahan korban gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengkaji  terhadap  hal-hal  yang  menjadi  faktor penghambat  dari  peraturan  Nomor  24  Tahun 2007.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif  yaitu  metode  penelitian  yang  digunakan adalah penekanan pada observasi wawancara untuk orang,  sebagai  lawannya  adalah  gambaran  kondisi objektif  secara  ilmiah,  dimana  peneliti  adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih menekankan makna  dari pada generalisasi.
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian deskripsi  kualitatif  yakni  suatu  bentuk  penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai  macam  data  yang  dikumpul  dari  lapangan secara  objektif,  sedangkan  dasar  penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  dari kondisi bencana di Kabupaten Lombok Barat.
Waktu  yang  dibutuhkan  oleh  penulis  dalam melakukan  penelitian  yaitu  tergantung  cepat  atau lambatnya  terkumpul  semua  data  yang  diperlukan atau  dibutuhkan  oleh  peneliti.  Waktu  yang dibutuhkan mungkin sekitar 3 bulan.
Lokasi  penelitian  merupakan  tempat  dimana peneliti  melakukan  penelitian  terutama  dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya  terjadi  dari  objek  yang  diteliti  dalam rangka  mendapatkan  data-data  penelitian  yang akurat,  (Moleong,  2007:128).  Lokasi  penelitian  ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. Alasan  peneliti  memilih  lokasi  ini  ialah  untuk mengetahui  kinerja  pemerintah  daerah,  dalam  hal ini Dinas Sosial tentang Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa serta ingin mengetahui apa saja  yang  menjadi  faktor  penghambat  dan pendukung  terhadap  penyelesaian  permasalahan korban bencana gempa.
Pemilihan  informasi  sebagai  sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  berdasarkan  pada  asas subyek  yang  menguasai  permasalahan,  memiliki data  dan  bersedia  memberikan  informasi  lengkap dan  akurat.  Informan  yang  bertindak  sebagai sumber  data  dan  informasi  harus  memenuhi  sarat yang  akan  menjadi  informan  narasumber (key
informan) dalam penelitian ini adalah penjabat/aparat yang tekait.
Dalam  penelitian  kualitatif  tehnik  sampling yang  sering  digunakan  adalah purposive  sampling dan snowball  sampling . Purposive  sampling dan snowball  sampling adalah  tehnik  pengambilan sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu. Pertimbangan  tertentu  ini  misalnya  orang  tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau  mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan memudahkan  peneliti  menjajahi  obyek  atau  situasi yang  diteliti.  Atau  dengan  kata  lain  pengambilan sampel  diambil  berdasarkan  kebutuhan  penelitian. Sedangkan Snowball  sampling adalah  tehnik pengambilan  sampel  sumber  data  yang  pada awalnya  jumlahnya  sedikit  tersebut  belum  tentu mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari  orang  lain  yang  dapat  digunakan  sebagai sumber data.
Jadi  penentuan  sampel  dalam  penelitian kualitatif  dilakukan  saat  penelitian  mulai dilakukan saat  peneliti  memasuki  lapangan  dan  selama penelitian  berlangsung  caranya  yaitu  seorang peneliti  memilih  langsung  orang  tertentu  yang dipertimbangkan  akan  memberikan  data  yang diperlukan,  selanjutnya  berdasarkan  data  atau informasi  yang  diperoleh  dari  sampel  sebelumnya peneliti  dapat  menetapkan  akan  memberikan  data yang lengkap.
Adapun  yang  menjadi  informan  kunci (key informan) yang  tepat  dalam  memberikan  informasi dan  data  yang  tepat  dan  akurat  mengenai  Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan  Korban  Bencana  Gempa  (Studidi Dinas  Sosial  Kabupaten  Lombok  Barat)  adalah sebagai berikut :
1. Kepala  Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat 2. PegawaiDinas Sosial Kabupaten Lombok Barat 3. Tokoh Masyarakat
4. Tokoh Pemuda 5. Masyarakat korban Bencana Gempa
Dalam  pelaksanaan  penelitian  memerlukan data  yang  akurat  agar  hasil  kajian  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam melaksanakan penelitian ada 2 (dua) jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
1) Data kualitatif adalah jenis data yang merupakan data yang melihat suatu fakta dengan gejala dari kualitas  yang  dideskripsikan  suatu  sistematis analisis dan logis.
2) Data  kuantitatif  adalah  suatu  data  yang  dapat menggambarkan  suatu  permasalahan  dan  gejala dari sifat kuantitas dan pada jenis data seperti ini diperlukan penguji statistik.
Sumber Data
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  data yang  menurut  penulis  sesuai  dengan  objek penelitian  sehingga  dapat  memberikan  gambaran langsung  terhadap  objek  penelitian.  Adapun  jenis data yang digunakan, antara lain :
a.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  peneliti dan  hasil  wawancara  dari  beberapa  informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan  langsung  terhadap  objek  yang diteliti.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber  dari  bahan  bacaan  atau  dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku paket, jurnal, undang- undang  dan  media  informasi  lain  yang  ada hubungannya dengan masalah diteliti.
Jadi  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  menggunkan  data  primer  dan  data  sekunder sebagai pelengkap.
Menurut  Sugiyono  (2015:2)  analisis  data adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematika  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi dengan  cara  mengorganisasikan  data  kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  kedalam  pola-pola memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan dipelajari  dan  membuat  kesimpulan  sehingga mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang lain.
Bogdan  dan  Biklen  mengatakan  tehnik anaisis  data  adalah  upaya  yang  dilakukan  dengan jalan  bekerja  dengan  data  mengorganisasikan  data, memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan  pola,  memutuskan  apa  yang  dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).
Menurut  Miles  dan  Huberman  dalam (Sugiyono,  2015)  mengemukakan  bahwa  aktivitas dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus sampai  tuntas  sehingga  data  mencapai  kejenuhan. Aktivitas  dalam  analisis  data:  Reduksi  data, penyajian data, verifikasi.
a. Reduksi data (data reduction)
Reduksi  data  adalah  merangkum,  memilih hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya  dan membuang  yang  tidak  perlu.  Data  yang  diperoleh dari  lapangan  jumlahnya  cukup  banyak,  untuk  itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.
b. Penyajian data (data display)
Penyajian  data  biasanya  dilakukan  dalam bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar
kategori,  dan  sejenisnya.  Miles  dan  Huberman dalam  (Sugiyono,  2015)  menyatakan  bahwa  yang paling  sering  digunakan  untuk  menyajikan  data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
c. Verifikasi (Verification) Data yang diperoleh, kemudian di kategorikan,  dicari  tema  dan  polanya  kemudian ditarik keismpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan  masih  bersifat  sementara,  dan  akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data berikutnya.
Untuk  mendapatkan  keabsahan  data  maka peneliti menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data (Emzir, 2011:60) yaitu : a. Keikutsertaan  peneliti  sebagai  instrumen  (alat) tidak  hanya  dilakukan  dalam  waktu  yang singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan  peneliti  sehingga  memungkinkan peningkatan  derajat  kepercayaan  data  yang dikumpulkan.
b. Ketekunan  pengamatan,  yaitu  dimaksud  untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dan situasi yang  sangat  relevan  dengan  persoalan  yang sedang  dicari  dan  kemudian  memusatkan  diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
c. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan  data  yang  memanfaatkan  sesuatu yang  lain  untuk  keperluan  pengecekan  atau sebagai  pembanding.  Teknik  yang  paling banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber-sumber lainnya.
d. Kecukupan  referensi  yaitu  data-data  yang tercatat  dan  terekam  dapat  digunakan  sebagai patokan  untuk  menguji  atau  menilai  apabila sewaktu-waktu diadakan analisis dan interpretasi data.

## Hasil dan Pembahasan
Peran  Dinas  Sosial  Terhadap  Penyelesaian Permasalahan  Korban  Bencana  Gempa  di Kabupaten Lombok Barat
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan  bahwa  penanggulangan  bencana harus  didasarkan  pada  azas  atau  prinsip-prinsip utama  antara  lain:  kemanusiaan,  keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian  hukum,  kebersamaan,  kelestarian lingkungan  hidup,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Selain  itu,  penanggulangan  bencana juga  harus  didasarkan  pada  prinsip-prinsip praktis sebagai berikut : cepat dan tepat, prioritas,
162 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 153-166 koordinasi  dan  keterpaduan,  berdaya  guna  dan berhasil  guna,  transparansi  dan  akuntabilitas, kemitraan,  pemberdayaan,  non  diskriminasi  dan non proselitasi.
Sesaat setelah terjadi bencana, Dinas Sosial melalui  Seksi  Perlindungan  Sosial  Korban Bencana  Alam  dan  Sosial  mempunyai  tanggung jawab dibidang penanggulangan korban bencana alam secara fungsional, baik terhadap perorangan  maupun  kelompok.  Pada  prinsipnya tujuan  utama  pemerintah  yaitu  melakukan pelayanan  kepada  masyarakat,  jadi  pelayanan untuk  sementara  yang  yang  Dinas  Sosial Kabupaten  Lombok  Barat  lakukan  ketika  terjadi bencana  yaitu  melakukan assesment terhadap keluarga  yang  mengalami  bencana,  seperti menyiapkan  sandang,  pangan  dan  papan  serta menyiapkan  tenda  darurat  untuk  para  korban bencana.
Gambar  2.  Foto  pada  saat  melakukan  assessment terhadap keluarga yang mengalami bencana .
Dinas Sosial Kabupaten  Lombok  Barat tersebut menjelaskan tentang  bagaimana  peran  Dinas  Sosial dalam  mengambil  sikap  dengan  memberikan pelayanan,  yaitu  ketika  terjadi  bencana  pemerintah terlebih dahulu melakukan assesment ke lokasi yang terkena  dampak  bencana  gempa  untuk  mengecek kondisi yang terjadi dilapangan.
a. Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam
Untuk  mengetahui  peran  Pemerintah  Daerah terhadap penyelesaian permasalahan korban bencana gempa di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat  saat  ini,  peneliti  menggunakan  delapan  tugas pokok  dari  Seksi  Perlindungan  Sosial  Bencana Alam  dalam  Bidang  Perlindungan  dan  Jaminan Sosial, yaitu:
1) Menyiapkan  bahan  pengkajian  program  kerja Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam.
Mempermudah  segala  macam  keperluan  atau rencana  yang  akan  dilakukan  pada  saat  di lapangan.  Menyusun  rencana  program  dan kegiatan. Setelah  menyiapkan  program  kerja, Seksi  Perlindungan  Sosial  Bencana  Alam menyusun  rencana  program  dan  kegiatan  sesuai dengan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
2) Menyiapkan  dan  melaksanakan  dapur  umum pada  lokasi  pengungsi  atau  tenda  darurat  pada masa  darurat  bencana.  Dinas  Sosial  menyiapkan
dapur  umum  untuk  warga  yang  mengungsi, dapur  umum  yang  berada  di  posko  utama tanggap  bencana  gempa  bumi  Lombok  Barat mendistribusikan bantuan makanan setiap harinya kepada korban gempa di  Lombok Barat. Sebelumnya  dapur  umum  difungsikan  untuk membantu  korban  gempa  di  Kabupaten Lombok Utara  (KLU),  namun  gempa  keduan  yang mengguncang  Lombok  juga  berdampak  hebat  di Kabupaten  Lombok  Barat.  Akibatnya  ribuan warga  mengungsi.  Untuk  menyediakan  logistik makanan  bagi  para  pengungsi,  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Barat  terpaksa  menarik beberapa tenaganya  termasuk  dapur  umum  yang ada di Lombok Utara.
Gambar 3. Foto dapur umum posko utama Lombok Barat.
3) Menyediakan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
Bencana  sosial  akan  merusak  ikatan  sosial, pranata adat/sosial sehingga menimbulkan ketidakpastian masa depan, menurunnya kepercayaan diri dan keputus asaan. Dengan kata lain,  peristiwa  bencana  akan  membawa  dampak besar  terhadap  kondisi  fisik,  emosi,  pikiran  dan tingkah  laku  social  korban.  Layanan  Dukungan Psikososial  (LDP)  merupakan  suatu  bentuk pelayanan yang diperuntukkan bagi korban yang mengalami  trauma  akibat  bencana.  LDP  dapat berupa  terapi  psikososial,  pelayanan  konseling, serta penguatan sosio psikologis lainnya.
Gambar  4.  Foto  Layanan  Dukungan  Psikososial  (LDP) yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. 4) Menyiapkan  bahan  penyusunan  laporan  hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan.
Dinas  Sosial  Kabupaten  Lombok  Barat  sebagai salah  satu  instansi  penyelenggara  Pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  direncanakan dan  ditetapkan  untuk  dilaksanakan  dalan  bentuk Laporan  Kinerja  penyelenggaraan  pelayanan berlangsung dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih  dan  bertanggungjawab  serta  bebas  dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 5) Membuat peta rawan bencana alam.
Gambar  5.  Peta  rawan  bencana  gempa  Kabupaten Lombok Barat.
Gambar peta diatas menunjukkan titik rawan bencana  gempa  pada  Kabupaten  Lombok  Barat, tepatnya  di  daerah  Kecamatan  Gunung  Sari  dan Batu  Layar.  Adapun  desa  yang  terdapat  di Kecamatan  Gunung  Sari  yang  mengalami kerusakan  yang  paling  parah  terdapat  di  desa Guntur  Macan,  Kekait,  Ranjok,  Dopang  dan Jeringo. Sedangkan pada Kecamatan Batu  Layar desa  dengan  dampak  kerusakan  gempa  yang cukup  parah  terdapat  di  desa  Senteluk,  Batu Layar dan Bengkaung.
6) Melakukan  pembinaan  kepada  anggota  Taruna Siaga  Bencana  untuk  pemenuhan  anggota  siaga bencana. Pada bulan November 2018 Pemerintah Lombok Barat menyelenggarakan  simulasi pengurangan resiko bencana, dimana melibatkan lebih  dari  75  orang  Taruna  Siaga  Bencana (TAGANA).
Gambar 6. Foto kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana.
Permasalahan  Korban  Bencana  Gempa  Di Kabupaten Lombok Barat a. Pengungsi Gempa Kekurangan Air bersih
Minimnya  air  bersih  dan  sarana  Mandi  Cuci Kakus  (MCK)  menjadi  persoalan  yang  dihadapi oleh  masyarakat  yang  terdampak  gempa  Lombok, khususnya  di  Desa  Guntur  Macan,  Kecamatan Gunung  Sari,  Kabupaten  Lombok  barat.  Selama berada  dipengungsian,  warga  setempat  hanya mengandalkan  air  sungai  untuk  mandi,  cuci,  dan kakus  (MCK),  sedangkan  untuk  minum  mereka bergantung  pada  air  mineral  dalam  kemasan  yang disumbangkan para donator atau dermawan maupun bantuan  pemerintah.  Mereka  juga  mendapatkan  air dari sumur-sumur yang belum mengering, meskipun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.
“Ada  beberapa  solusi  untuk  memenuhi kebutuhan  air  bersih  di  titik-titik  pengungsi. Pertama, jika lokasi tersebut memiliki mata air,
cukup  dengan  memasang  tandon  air  termasuk pasang  mesin  untuk  menarik  air.  Sedangkan untuk lokasi yang tidak memiliki mata air akan didirikan tandon air saja. Selanjutnya pemenuhan  air  akan  dilakukan  oleh  pihak PDAM atau BPBD Lombok Barat.” (Wawancara, 06 Mei 2019). b. Ganti Rugi Kerusakan Rumah/Rumah

## Tahan Gempa di Lombok Barat
Akibat  gempa  yang  mengguncang  Lombok selama  sebulan  penuh,  Pemerintah  Kabupaten Lombok  Barat  mengklaim  merugi  lebih  dari  Rp 4,1  Triliun.  Berdasarkan  data  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Barat,  kerusakan  akibat bencana  gempa  di  Lombok  meliputi  57.614 rumah  rusak,  108  rumah  ibadah,  84  fasilitas kesehatan,  294  sekolah/madrasah,  26  kantor pemerintahan, 7 jembatan dan 294 kios atau toko. Untuk  rumah  yang  harus  diverifikasi  dan divalidasi  sebanyak  36.363  unit.  Terdiri  dari 21.664  rusak  ringan,  6.737  rusak  sedang,  dan 7.963 rusak berat.
“Pemerintah  memberikan  dana  stimulus untuk rumah warga yang rusak akibat gempa sebesar  50  juta  untuk  rusak  berat,  25  juta untuk rusak sedang, dan 10 juta untuk rusak ringan,  bantuan  tersebut  diserahkan  melalui Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB).  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan oleh pemerintah untuk membantu
masyarakat  membangun  kembali  rumahnya yaitu  dengan  menggunakan  Rumah  Instan Sederhana  Sehat  (RISHA).”  (Wawancara,
06 Mei 2019).
c. Sulitnya Pencairan Dana Korban Gempa
Sejumlah  warga  korban  gempa  di  Lombok Barat  (Lobar)  mengaku  kesulitan  mencairkan bantuan  pemerintah  pusat  yang  diberikan  dalam bentuk rekening tabungan. Meski sudah menerima rekening tersebut beberapa bulan lalu, namun  sampai  saat  ini  dana  bantuan  tersebut justru  belum  bisa  dicairkan.  Dinas  Sosial Kabupaten  Lombok  Barat  menjelaskan  ada beberapa  alasan  belum  bisa  cairnya  bantuan tersebut.
“Bisa  jadi  persoalannya  di  Kelompok Masyarakatnya  (Pokmas).  Meski  sudah mendapat  rekening  dan  isinya,  namun  itu belum  bisa  dicairkan  karena  telat  buat Pokmasnya.” (Wawancara, 06 Mei 2019). Proses  pencairan  bantuan  tidak  bisa  serta merta  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  sudah mendapatkan rekening tabungan. Mereka terlebih  dulu  harus  membentuk  Pokmas  yang
164 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 153-166 beranggotakan  15-20  orang.  Dimana,  dari Pokmas  tersebut  akan  dibentuk  kepengurusan ketua, sekretaris dan bendahara. Setelah terbentuk,  maka  Pokmas  tersebut  diwajibkan membuat  rekening  khusus  sesuai  nama  Pokmas masing-masing.  Saldo  rekening  tabungan  yang dimiliki  masyarakat  di  rekening  tabungan  itu nanti  akan  dipindah  ke  rekening  Pokmas.  Baru kemudian bisa dicairkan.
d. Program  Penanggulangan  Bencana  Bidang
Bantuan Sosial Pasca Gempa
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial tentang  program  penangulangan  bencana  bidang bantuan  sosial  meliputi  :  bantuan  sosial, rehabilitasi  sosial  dan  pemberdayaan  sosial. Pemerintah  Kabupaten  Lombok  Barat  telah mengusulkan  Kementerian  Sosial  memberikan santunan  senilai  Rp.  2,5  juta  kepada  sebanyak 109  orang  korban  luka  berat  akibat  tertimpa reruntuhan bangunan ketika gempa bumi.
Selain korban luka berat, pihak Dinas Sosial Kabupaten  Lombok  Barat  juga  mengusulkan sebanyak  962  Kepala  Keluarga  yang  rumahnya rusak  berat  untuk  memperoleh  bantuan  jaminan hidup  sebesar  Rp.  10.000  per  jiwa  per  hari. Calon  penerima  jaminan  hidup  yang  diusulkan ke  Kementerian  Sosial  hanya  korban  yang rumahnya  rusak  berat.  Sedangkan  korban  yang rumahnya  rusak  sedang  dan  ringan  tidak  masuk kategori.
Faktor  Pendukung  Dan  Penghambat  Dinas Sosial  Terhadap  Penyelesaian  Permasalahan Korban Bencana Gempa Di Kabupaten Lombok Barat
a. Faktor  Pendukung  Dinas  Sosial  Terhadap Penyelesaian  Permasalahan  Korban  Bencana Gempa Di Kabupaten Lombok Barat
1) Masyarakat  sangat  merespon  dan  menerima dengan baik sosialisasi-sosialisasi yang dikatakan  oleh  pemerintah  sehingga  terjadi hubungangan  timbal  balik  dan  tercapainya tujuan  pencapaian  misi.  Adanya  kesadaran dari masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya  bencana  alam  sehingga  sangat membantu  pemerintah  dalam  melaksanakan programnya,  mengingat  bahwa  pemerintah juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan
permasalahan yang dialami korban bencana.
2) Sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  pada Dinas  Sosial  yang  akan  digunakan  untuk mendukung kegiatan
menyelesaikan permasalahan  korban  bencana  gempa  sudah memadai.  Adapun  sarana  dan  prasarana
tersebut  seperti,  Dapur  Umum  Mobile,  terpal alas, tenda, selimut, laptop dan genset.
3) Dinas  Sosial  Kabupaten  Lombok  Barat  juga melakukan pembinaan kepada anggota Taruna Siaga  Bencana  untuk  pemenuhan  anggota siaga  bencana.  Dalam  proses  penanganan  / pemberian  bantuan  bagi  korban  bencana sering terjadi kendala yang disebabkan karena kemampuan  SDM  dan  kapasitas  yang  belum memadai  oleh  sebab  itu  seiring  dengan perkembangan  penanggulangan  bencana  di Indonesia  yakni  perubahan  paradigma  dari yang  semula  tanggap  darurat  ke  pengurangan resiko,  maka  upaya  penanggulangan  bencana pada  tahap  pra-bencana  menjadi  sangat penting yakni melalui kegiatan Kesiapsiagaan dan  Mitigasi  Bencana  salah  satunya  adalah dengan  menerapkan  Bimbingan  Teknis  bagi Tagana.
4) Dinas  Sosial  Kabupaten  Lombok  Barat bekerja  sama  dengan  instansi/dinas  terkait seperti  BPBD,  Damkar  dan  Dinkes  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  dialami oleh korban bencana gempa.
b. Faktor  Penghambat  Dinas  Sosial  Terhadap Penyelesaian  Permasalahan  Korban  Bencana Gempa Di Kabupaten Lombok Barat
1) Dalam  pendistribusian  logistik  kendala  yang dihadapi  adalah  banyaknya  akses  jalan  yang rusak. Minimnya transportasi bantuan logistik untuk disalurkan ke pengungsi yang berada di perbukitan  karena  jalur  tersebut  sempit  dan banyak kendaraan lalu lalang.
Gambar  7.  Foto  akses  jalan  di  Guntur  Macan  yang sempit yang berada di perbukitan .
2) Kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan penggalangan dana untuk meminta izin  terlebih  terhadap  Dinas  Sosial  setempat dalam  kasus  ini  dinas  sosial  Lombok  barat, dikarenakan  jika  melakukan  penggalangan dana tanpa izin dinsos bisa saja terjerat hukum karena  dianggap  pungutan  liar.  Pengurus  izin bias dilakukan sesuai lokasi aktivitasnya. Jika aksi  sosial  itu  dilakukan  di  daerah  atau  ruas jalan kecamatan maka harus mendapatkan izin dari  pemerintah  kecamatan.  Namun  jika dilakukan  di  jalur  lintas  kecamatan  makan izin  yang  dikantongi  harus  diterbitkan  dari
Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Demikian juga, jika  Kabupaten/Kota  harus  mendapatkan  izin dari  Dinas  Sosial  Provinsi.  Sesuai dengan aturan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  1961  tentang  pengumpulan uang atau barang.

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  pada  hasil  penelitian  dan pembahasan,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
a. Peran  Dinas  Sosial  Terhadap  Penyelesaian Permasalahan  Korban  Bencana  Gempa  di Kabupaten  Lombok  Barat  dapat  dilihat  dari delapan tugas pokok, yaitu :
b. Menyiapkan  bahan  pengkajian  program  kerja Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam.
c. Menyusun rencana program dan kegiatan.
d. Menyiapkan  dan  melaksanakan  dapur  umum pada  lokasi  pengungsi  atau  tenda  darurat  pada masa darurat bencana.
e. Menyediakan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
f. Menyiapkan  bahan  penyusunan  laporan  hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan.
g. Membuat peta rawan bencana alam.
h. Melakukan  pembinaan  kepada  anggota  Taruna Siaga  Bencana  untuk  pemenuhan  anggota  siaga bencana.
i. Melaksanakan  tugas  kedinasan  lain  yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.
Selain  delapan  tugas  pokok  diatas  terdapat juga  program  penanggulangan  bencana  bidang bantuan sosial meliputi:
a. Bantuan Sosial b. Rehabilitasi Sosial c. Pemberdayaan Sosial
Ketiga program ini merupakan bagian tugas dan  fungsi  Dinas  Sosial  Kabupaten  Lombok  Barat untuk  menanggulangi  bencana.  Pemerintah  dan masyarakat harus bekerjasama agar proses kegiatan penanggulangan  bencana  berjalan  dengan  seismik dan holistik. Karena dalam hal ini pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator.
a. Faktor pendukung Dinas Sosial dalam penyelesaian  permasalahan  korban  bencana gempa  di  Kabupaten  Lombok  Barat  adalah Masyarakat  sangat  merespon  dan  menerima dengan baik sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Sedangkan  faktor penghambatnya  adalah  Kurangnya  kesadaran masyarakat yang melakukan penggalangan dana untuk  meminta  izin  terlebih  terhadap  Dinas Sosial  setempat  dalam  kasus  ini  Dinas  Sosial
Lombok  Barat,  dikarenakan  jika  melakukan penggalangan dana tanpa izin Dinas Sosial bisa saja  terjerat  hukum  karena  dianggap  pungutan liar.

## A. Saran
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  peniliti Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  dapat diberikan saran-saran berikut :
1. Dinas  Sosial  Kabupaten  Lombok  Barat  harus mampu  berkoordinasi  dengan  masyarakat agar pendistribusian bantuan kepada masyarakat korban gempa bisa maksimal dan tepat sasaran.
2. Dinas  Sosial  Kabupaten  Lombok  Barat  harus memiliki  kendaraan  khusus  yang bisa melewati medan apapun, agar pendistribusian logistik berjalan dengan lancar.
3. Dinas  Sosial  Kabupaten  Lombok  Barat  harus mensosialisasikan  betapa  pentingnya  izin ketika  melakukan  penggalangan  dana,  agar tidak dianggap sebagai pungutan liar.

## Daftar Pustaka
[1] Abu,  Ahmadi.  2007. Teori  Peran. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
[2] Arnold.  1986. Building  Confiration  And Seismic Design. Canada: John Wiley An Sons, Inc.
[3] Bennett.  1983. Styles  and  Pupil  Progress . Hardvard:  Cambridge.
[4] Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
[5] Jiuh-Biing,  Sheu.  2007. An  Emergency Logistics Distribution. Jakarta: Approach For. [6] Khambali. 2017.
Manajemen
Penanggulangan  Bencana. Surabaya:  Andi Publisher.
[7] Landreth. 2001. Play Therapy: The Art Of The Relationship . Taylor And Francis: Prancis.
[8] Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Karya.
[9] Nanda,  F.  W.,  2015. Peran  Pemerintah Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Upah  Minimum Regional  Bagi  Usaha  Kecil  Menengah . Malang : Universitas Brawijaya.
[10] Nawangsih.  2014. Play  Therapy  Untuk Anak-Anak  Korban  Bencana  Alam  Yang Mengalami Trauma . Surabaya: UNESA.
[11] Rasyid.  2011. Makna  Pemerintah,  Tinjauan Dari  Segi  Etika  Dan  Kepemimpinan .  Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
[12] Safiie,  Inu  Kencana.  2007. Pengantar  Ilmu Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama.
166 JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Vol. 7, No. 2, Bulan September Tahun 2019 hal 153-166
[13] Saputra  dan  Setianingrum.  2016. Play Therapy  Berbasis  Kearifan  Lokal .  Journal Care.
[14] Siagian, Sondang P. 2001. Peranan Staf dan Manajemen . Jakarta: CV. Gunung Agung.
[15] Soekanto.  2002. Teori  Peranan .  Jakarta: Bumi Aksara.
[16] Strasser  and  Randall.  2004. An  Intoduction To Theories Of Social . New York: Roulet and Kegan Paul.
[17] Sugiyono. 2007. Metode Penelitian
Kualitatif dan Kuantitatif . Bandung: Alfabeta.
[18] Sutopo  H,  B.  2006 Metodologi  Penelitian
Kualitatif . Surakarta: Universitas NegeriSebelas Maret. [19] Tarrow.  2005. Power  In  Movement  Social Movement
And Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
[20] Thoha. 1997. Kepemimpinan Dalam
Manajemen.  Suatu  Pendekatan  Perilaku .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[21] Tily. 2004. Gerakan Sosial (Social Movement). Amerika Serikat: Addison- Wesley Publishing Company, Inc.
Artikel/Modul/Diktat
[1] Ansoor,  S.,  H.,  2017. Peran  Pemerintah Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Dalam
Perlindungan Anak , (online),
[http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat], diakses 16 Desember 2018.
[2] Basyar,  Abdul  Hakim.  2002. Kebijakan Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Secara
Konprehensif , (online),[http://webcache.googleusercontent.c om/search?q=cache:K7Hb6CyM1cJ:www.ba ppenago.id/index.php/download_file/view/10 676/2392/+&cd=1&hl=en&ct=clnk],diakses9
November 2018.
[3] Goma,  S.,  2015. Peran  Pemerintah  Desa Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Di  Desa Bolangit satu Kecamatan Bolangitang Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara . Manado : FISIP UNSRAT.
[4] Kaufman.2011. Tugas dan Fungsi Pemerintah , (online),
[http://2frameit.blogspot.com/2011/11/tugasd
anfungsipemerintah.html], diakses 9November 2018.
[5] Latief.  2015. Peran  Pemerintah  Daerah
Dalam  Penanggulangan  Bencana  Alam  Di
Kota Palopo , (online),
[PDFrepository.unhas.ac.id>bitstream>handle
], diakses 10 November 2018.
[6] Riedel, K., R., 2015. Peran Pemerintah Desa Dalam  Pengawasan  Peredaran  Minuman Beralkohol  Di  Desa  Aergale  Kecamatan Sinonsayang  Kabupaten  Minahasa  Selatan . Manado : FISIP UNSRAT.
[7] Supriyatna,  Yayat.  2007. Analisis  Dampak Bencana  terhadap  Perekonomian  Indonesia dengan Pendekatan SNSE ., (online), [https://lib.ui.ac,id/file?file=digital/20285082- T29478Analisis%20dampak.pdf],  diakses  9 November 2018.
[8] Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah
.