Muhammadiyah Law Review  4 (1), Januari 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
*Coresponding author. E-mail address: Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## PERGESERAN NILAI-NILAI DEMOKRASI: SEBUAH REFLEKSI PASCA BERGULIRNYA DANA DESA

## Dheni Irawan

## Satuan Pengaman Universitas Lampung

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  look  at  the  shift  of  the  village  community  in  terms  of  democracy,  which  was originally  from  a  consensus  in  determining  the  village  head  to  be  a  practical  political  practice  for  the  village community, without thinking about the consequences that will be felt in the future. The revolving of village funds for development and community empowerment is one factor shifting democratic values. The method in this research is normative  juridical.  This  research  shows  that  developing  democratic  life  in  the  village  is  an  obligation  for  the village  as  a  consequence  of  autonomy,  where  in  the  concept  of  autonomy  the  given  authority  is  interpreted  as  a responsibility to accelerate the welfare of the community through improving the democratic system. However, the principles of democracy applied in villages must be developed in accordance with the principles of recognition and subsidiarity based on the socio-cultural village. So that the implementation and development of democratic life in the village is not only done for the sake of democracy itself, but is oriented towards the collective progress of the village community.
Keywords : Village Communities, Democratic Values

## 1. PENDAHULUAN
Demokrasi  di  perdesaan  merupakan  kekuatan  baru  untuk  “melawan”  praktik-praktik otoritarianisme dan dominasi yang dilakukan oleh elite desa. Sasaran utama demokratisasi desa adalah membuat penyelenggaraan pemerintah desa lebih akuntabel, responsif, dan terlegitimasi; membuat  parlemen  desa  bekerja  sebagai  institusi  perwakilan  dan  intermediary  (artikulasi, agregasi,  formulasi  kebijakan,  dan  kontrol);  serta  memperkuat  partisipasi  masyarakat  terhadap proses  pemerintahan  dan  pembangunan  desa.  Partisipasi  juga  berbicara  tentang  keterlibatan kelompok-kelompok  marginal,  terutama  kaum  miskin,  yang  selama  ini  terpinggirkan  oleh proses politik yang elitis.
Demokrasi  desa  pada  dasarnya  memiliki  khas  tersendiri  dalam  melaksanakan  sistem domokrasinya  yaitu  dengan  cara  memilih  dengan  musyawarah  atau  rembug  desa.  Namun berjalnnya waktu sistem demokrasi mengalami pergeseran yang secara tidak langsung terpengaruh  oleh  sistem  demokrasi  nasional.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dalam  pemilihan  kepala daerah atau kepala desa, masyarakat  desa tidak  melakukan musyawarah  dengan pengurus  adat atau  rembug  desa,  namun  unsur-unsur  politik  praktis  mendominasi  pergeseran  tersebut.  Para pelaku  kepentingan  mengeluarkan  dana  yang  sangat  besar  untuk  mendapatkan  suara  yang banyak dan merubah sistem demokrasi desa yang berlaku sejak zaman nenek moyang dahulu.
Perkembangan  zaman  yang  semakin  maju,  teknologi  yang  semakin  canggih  merupakan salah satu instrument  yang merusak sistem demokrasi pada masyarakat desa. Pemerintah pusat memberkan  kewenangan  khusus  kepada  pemerintah  desa,  merupakan  salah  satu  bentuk kepercayaan  dan  nilai  tersendiri  yang  harus  di  dimiliki  oleh  masyarakt  desa.  Sebagai  upaya pemberian peyung hukum  kepada pemerintahan  desa, Negara memberikan aturan khusus  yang memberikan  kepastian  dan  jaminan  secara  konstitusi  melalui  peraruran  perundang-undangan. Aturan tersebut beberapa kali di ganti, dan yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa,  dan  beberapa  peraturan  lainnya  sebagai  pelaksana  undan-undang desa tersebut.
Program  pemerintah  sejak  tahun  2014  sampai  saat  inin  adalah  memberikan  bantuan keuangan  kepada  desa  berupa  Dana  Desa  (DD)  yang  membaut  desa  semakin  leluasa  untuk melakukan  pembangunan  dan  mensejahterkan  masyarakat  desa.  Dana  desa  tersebut  pada dasarnya memberikan dampak negatif terhadap nilai-nilai demokrasi desa, salah satunya adalah demokrasi  pencalonan  dan  pemilian  kepala  desa.  Sebelum  adanya  dana  desa  tersebut masyarakat  tidak  terlalu  antusias  untuk  menjadi  kepal  desa,  namun  kehadiran  dana  desa membawa  perubahan  yang  besar  terhadap  keinginan  warga  masyarakat  untuk  menjadi  kepala desa. Berbagai macam cara dilakukan untuk merebut kursi kepala desa, sehingga desa diwarnai dengan berbagai politik yang menimbulkan berbagai persoalan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dalam  rangka  memperkuat  sistem  demokrasi  asli  pada masyarakat desa, penelitian ini akan melihat bagaimana bentuk pergeseran nilai-nilai demokrasi masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena semakin berkembangnya zaman yang serba modern dan  banyaknya  kepentingan  dari  setiap  individu  atau  badan  hukum  dalam  menjalankan demokrasi,  banyak  cara  dan  langkah  yang  di  halalkan  untuk  mendapatkan  kekuasaan  yang  di inginkan.  Oleh  karenanya  dalam  penelitian  ini  penulis  megangkat  judul  tentang  Pergesearan Nilai-Nilai Demokrasi Masyarakat Desa.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Penulisan  ini  ditulis berdasarkan  semata-mata  pada  refleksi  penulis  atas  berbagai  wacana  mengenai  elektronik litigasi  dan  kaitannya  sebagai  sarana  mencari  keadilan.  Oleh  karena  itu,  maka  seluruh argumentasi  pada  tulisan  ini  dibangun  dengan  menggunakan  studi  literatur  atau  kepustakaan. 1 Serta  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu menganalisis  data  penelitian  literatur  atau  kepustakaan  secara  mendalam  dan  diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. 2
1 Yustinus Suhardi Ruman , Keadilan Hukum dan Penerapannya Dalam Pengadilan, Jurnal Humaniora, Vol.3 (2), 2012, hal. 346.
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press: Jakarta, 2006, hal. 24.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Sejara Terjadinya Pergeseran Demokrasi Desa
Demokrasi merupakan prinsip penting dalam republik, yang dibedakan dengan monarkhi, meskipun  ada  monarkhi  konstitusional  yang  demokratis.  Tetapi  menurut  pandangan  kami, republik  desa  pada  dasarnya  semua  hal  dalam  desa  dikelola  dengan  mekanisme  publik.  Setiap warga desa mempunyai hak menyentuh, membicarakan bahkan memiliki setiap barang maupun proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan.  Desa  tidak  boleh  secara  kosmologis dikungkung sebagai institusi parokhial (agama mupun kekerabatan) maupun institusi asli (adat), tetapi juga harus berkembang maju sebagai institusi dan arena publik. Sebagai contoh, meskipun ada  desa  adat  mempunyai  karakter  monarkhi,  tetapi  dia  juga  harus  menjalakan  spirit  dan institusi  republik seperti  fungsi  permusyawaratan, musyawarah desa, mengelola barang-barang publik dan melakukan pelayanan publik. Sebagai republik, desa tidak hanya membicarakan dan mengelola isu-isu agama, kekerabatan dan adat, melainkan juga mengurus isu-isu publik seperti sanitasi,  air bersih, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan lain-lain. Seorang pengurus Majelis Utama Desa Pakraman Bali pernah berujar: “Berarti desa adat tidak hanya mengurus pura, tetapi juga harus mengurus got yang mampet”.
Pembelaan terhadap demokrasi desa memang tidak hanya dimonopoli oleh aktivis. Masih banyak  pembela  lain  terhadap  demokrasi  (asli)  desa.  Seorang  pendiri  republik  Indonesia, Mohammad Hatta, pernah berujar: “Di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat-istiadat  yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah  yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi”. Hatta juga menegaskan bahwa struktur demokrasi  yang hidup dalam diri bangsa Indonesia harus berdasarkan pada tradisi demokrasi asli yang berlaku di desa.
Soetardjo  Kartohadikoesoemo,  penulis  buku  Desa,  lebih  serius  dan  komplet  lagi  dalam membela  demokrasi  desa.  Paling  tidak,  kata  Soetardjo,  demokrasi  desa  dulu  dibingkai  dengan tiga  tata  yang  dihasilkan  dari  “kontrak  sosial”  masyarakat  setempat:  tata  krama  ( fatsoen ),  tata susila  (etika)  dan  tata  cara  (aturan  main)  atau rule  of  law .  Tata  krama  dan  tata  susila  adalah bentuk  budaya  demokrasi  yang  mengajarkan  toleransi,  penghormatan  terhadap  sesama, kesantunan,  kebersamaan,  dan  lain-lain.  Tata  cara  adalah  sebuah  mekanisme  atau  aturan  main untuk  mengelola  pemerintahan,  hukum  waris,  perkawinan,  pertanian,  pengairan,  pembagian tanah,  dan  lain-lain.  Dalam  konteks  tatacara  pemerintahan,  desa  zaman  dulu  sudah  memiliki pembagian kekuasaan ala Trias Politica: yang terdiri dari eksekutif (pemerintah desa), legislatif (rembug  desa)  dan  yudikatif  (dewan  morokaki).  Rembug  desa  terdiri  dari  seluruh  kepala keluarga di desa yang secara politik sebagai pemegang kedaulatan rakyat di desa.
Beberapa studi lainnya juga menunjukkan bahwa rembug desa atau rapat desa merupakan sebuah  wadah  demokrasi  deliberatif  (permusyawaratan)  desa,  yang  memegang  kedaulatan tertinggi  di  atas  kedudukan  lurah  (eksekutif),  meski  lurah  adalah  ketua  rembug  desa.  Rembug desa,  yang  mewadahi  lurah  dan  perangkatnya,  para  tetua  desa,  tokoh  masyarakat  dan  seluruh kepala  keluarga,  menjadi  tempat  bagi  rakyat  desa  membuat  keputusan  secara  langsung  dan memilih  lurah  dengan  mekanisme  permusyaratan  (musyawarah).  Basis  ekonomi  warga masyarakat  yang  relatif  setara  memungkinkan  proses  permusyawaratan  (deliberation)  berjalan dengan  baik  tanpa  dominasi  orang-orang  kaya.  Akan  tetapi  rembug  desa  juga  punya  dua kelemahan. Pertama, proses deliberasi cenderung didominasi oleh para tetua desa, yang kurang mengakomodasi  warga  yang  muda  usia.  Dengan  kata  lain,  ketergantungan  warga  masyarakat terhadap  tetua  desa  sangat  tinggi.  Kedua,  rembug  desa  adalah  wadah  kepala  keluarga  yang kesemuanya kaum  laki-laki,  sehingga tidak mengakomodasi  aspirasi  kaum  perempuan. Seperti pengalaman  demokrasi  langsung  di  Yunani  Kuno,  tata  cara  pemerintahan  dan  pengelolaan publik  di  desa  konon  menempatkan  kaum  perempuan  sebagai  warga  kelas  dua  yang  hanya bekerja di sektor domestik.
Pandangan  yang  kritis  itu  sudah  muncul  lama.  Banyak  studi  yang  menunjukkan kemerosotan  demokrasi  desa.Sebagai  contoh  adalah  Yumiko  M.  Prijono  dan  Prijono Tjiptoherijanto,  dalam  bukunya  Demokrasi  di  Pedesaan  Jawa  (1983),  yang  menunjukkan kemunduran  demokrasi  desa  sepanjang  dekade  1960-an  hingga  1970-an.  Keduanya menunjukkan dua kata kunci dalam demokrasi tradisional desa yang dulu pernah hidup: gotong royong  dan  musyawarah.  Tetapi,  mereka  mencatat  bahwa  demokrasi  desa  rupanya  telah mengalami kemunduran karena perubahan sosial-ekonomi dan pergeseran kepemimpinan kepala desa.  Mereka  mencatat  beberapa  bukti  kemunduran  demokrasi  desa  di  era  modern.  Pertama, lurah  (kepala  desa)  tidak  lagi  menggunakan  cara  demokrasi,  tidak  lagi  menjadi  “bapak”  bagi rakyatnya,  kades  lebih  menjadi  administrator  ketimbang  menjadi  pemimpin.  Kedua, pertumbuhan  penduduk  telah  menyebabkan  keterbatasan  tanah  sehingga  tidak  ada  lagi pemerataan  dan  kepemilikan  tanah  secara  komunal.  Ketiga,  masuknya  partai-partai  politik  ke desa yang menyebabkan berubahnya struktur kekuasaan desa. Keempat, kemunduran demokrasi tradisional  juga  disebabkan  oleh  polarisasi  kemerdekaan,  konflik  mengenai  land  reform, meluasnya pembangunan pertanian dan desa, yang kesemuanya menimbulkan perubahan fungsi ekonomi kades dan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik dan pembangunan desa.
Di  masa  silam  ketika  belum  ada  kolonialisme  dan  negara,  desa  merupakan  kesatuan masyarakat  adat  (self  governing  community)  yang  dikelola  berdasarkan  pranata  lokal.  Dalam konteks paternalisme yang sangat kuat, kades adalah tetua desa yang mempunyai posisi sangat kuat dalam menjalankan fungsi melindungi dan menyejahterakan warga desa. Karena itu fungsi sosial-ekonomi merupakan karakteristik dasar fungsi kades.
Tetapi  ketika  kolonialisme  masuk  di  nusantara,  fungsi  sosial-ekonomi  mulai  bergeser  ke ekonomi-politik. Pemerintah kolonial mengendalikan penduduk dan tanah desa melalui berbagai cara:  penundukan  terhadap  pemimpin  lokal,  sistem  wajib  penyerahan  hasil  tanaman,  pengutan pajak tanah, maupun sistem tanam paksa.  Para kades mendapat peran sentral dan menjadi ujung tombak  sistem  tanam  paksa.  Kades  berwenang  menentukan  tanah  yang  akan  ditanami  tebu maupun  pengorganisasian  penanaman  dan  pengerahan  tenaga  kerja  untuk  perkebunan. Kewenangan  ini  membuat  kades  bertambah  kaya.  Sejak  masa  kolonial  itulah,  fungsi  sosial kades  tetap  masih  bertahan,  tetapi  yang  lebih  menguat  adalah  posisi  ekonomi-politik.  Kades mempunyai posisi ganda: sebagai pemimpin rakyat dan sebagai mandor kebun (Frans Husken, 1998).
Pada  masa  Orde  Baru,  dengan  skema  desa  korporatis,  posisi  ekonomi-politik  kades  di Jawa  sangat  kuat.  Ia  dipilih  langsung  oleh  rakyat  untuk  bertindak  sebagai  pamong  desa,  serta mengatur  alokasi  kekuasaan  dan  kekayaan  di  desa.  Negara  menjadikan  desa  sebagai  obyek regulasi  dan  pembangunan,  terbukti  semua  departemen,  kecuali  Departemen  Luar  Negeri, mempunyai proyek di desa. Pemerintah juga menempatkan kades sebagai alat negara dan ujung tombak politik dan pembangunan di desa. Secara politik kades merupakan “penguasa tunggal” desa yang tidak terkontrol rakyat. Secara ekonomi, para kades di Jawa relatif kaya bukan semata karena  tanah  bengkok,  tetapi  sistem  birokrasi  membiarkan  para  kades  mengutip  bantuan  desa, uang administrasi dan proyek-proyek pembangunan.

## b) Pergeseran Sistem Demokrasi Desa Pasca Bergulirnya Dana Desa
Sistem  demokrasi  secara  konstitusioanl  di  setiap  negara  demokrasi  dicerminkan  oleh terpisahnya lembaga kekuasaan ke dalam tiga institusi: eksekutif, legislative dan yudikatif. Pola ini  adalah  lebih  mengacu  pada  konsep  Montesquie  tentang  trias  politika. 3 Konsep  pemisahan kekuasaan  ini  merupakan  usaha  untuk  menyeimbangkan  kekuasaan  ke  dalam  berbagai  segi kekuatan  politik.  Montesquieu  merasa  bahwa  penyelwengan  kekuasaan  hanya  bisa  dihindari dengan  pola  konstitusional  di  mana  masingmasing  unsur  tunduk  pada  batas-batas  demi keseimbangan kekuasaan.
Suatu  sistem  politik  juga  akan  mempengaruhi  kebudayaan  setiap  desa,  jugakan mempengaruhi  bagaimana  pola  birokrasi  yang  diterapkan  dan  juga  sistem  demokrasi  juga, Sistem  demokrasi  lokal  masyarakat  desa  adalah  cerminan  budaya  politik  suatu  desa,  bahkkan menjadi  aspek  terpenting  karena  sistem  birokrasi  mempengaruhi  seluruh  bidang  kehidupan
3 I Wayan Gede Suacana, Nilai-Nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakt Bali, Jurnal Kajian Bali, Volume 05, Nomor 01, April, 2015, hlm. 81-106.
politik  masyarakat. 4 Budaya  demokrasi  mempunyai  hubungan  yang  kuat  antara  budaya  politik lokal  dikarenakan  pertama,  birokrasi  adalah  institusi  politik;  kedua,  budaya  demokrasi mempunyai  peranan  penting  dalam  upaya  memahami  elit  politik;  dan  ketiga,  keberhasilan pembangunan daerah dipengaruhi oleh peranan sistem birokrasi setempat yang dijalankan.
Demokrasi  desa  sudah  mengalami  kemunduran  serius  sejak  zaman  kolonial.  Wadah  dan praktik  demokrasi  itu  kemudian  benar-benar  hilang  sama  sekali  ketika  memasuki  masa  Orde Baru,  khususnya  setelah  dikeluarkannya  UU  No.  5/1979.  Demokrasi  dalam  pilkades  hanya tampak  di  permukaan  karena  proses  pemilihan  mengalami  pengawalan  yang  ketat  oleh pemerintah supradesa, melalui proses penelitian khusus (litsus) yang ketat sehingga  yang lolos hanya  calon  yang  betul-betul  dinyatakan  “loyal”  kepada  pemerintah  dan  terbukti  mengabdi kepada pembangunan dan Golkar.
Musyawarah  desa  (selanjutnya  disingkat  MD)  merupakan  institusi  dan  proses  demokrasi deliberatif  yang  berbasis  desa.  Secara  historis  musyawarah  desa  merupakan  tradisi  masyarakat lokal  Indonesia.  Salah  satu  model  musyawarah  desa  yang  telah  lama  hidup  dan  dikenal  di tengah-tengah  masyarakat  desa  adalah  Rapat  Desa  (rembug  Desa)  yang  ada  di  Jawa.  Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga  sehingga  usulan  masyarakat  dapat  terakomodasi  dan  sedapat  mungkin  dapat  dihindari munculnya  riak-riak  konflik  di  masyarakat.  Selain  model  rapat  desa  ada  bentuk  musyawarah daerah-daerah  lain  seperti  Kerapatan  Adat  Nagari  di  Sumatera  Barat,  Saniri  di  Maluku,  Gawe rapah  di  Lombok,  Kombongan  di  Toraja,  Paruman  di  Bali.  Namun  tradisi  MD    masa  lalu cenderung  elitis,  bias  gender  dan  tidak  melibatkan  kaum  miskin.  PNPM  Mandiri  juga mempunyai  MD  yang mengutamakan keseteraan  gender dan melibatkan kaum  miskin.  Namun MD  ala  PNPM  ini  apolitik  dan  tidak  bekerja  dalam  sistem  desa,  melainkan  hanya  dijalankan untuk merencanakan, melaksanakan dan melaporkan proyek. Kelahiran musyawarah desa dalam UU  No.  6/2014  tentang  desa  berangkat  dari  kritik  terhadap  model  MD  masa  lalu  dan  MD  ala PNPM.
Desa sebagai self governing community (SGC) direpresentasikan oleh Musyawarah Desa. Jika dihadapkan pada teori demokrasi, MD mempunyai empat makna demokrasi. Pertama, MD sebagai  wadah  demokrasi  asosiatif.  Artinya  seluruh  elemen  desa  merupakan  asosiasi  yang berdasar  pada  asas  kebersamaan,  kekeluargaan  dan  gotongroyong.  Mereka  membangun  aksi kolektif untuk kepentingan desa. Kekuatan asosiatif ini juga bisa hadir sebagai masyarakat sipil yang berhadapan dengan negara dan modal. Kedua, MD sebagai wadah demokrasi inklusif atau demokrasi  untuk  semua.  Berbagai  elemen  desa  tanpa  membedakan  agama,  suku,  aliran, golongan,  kelompok  maupun  kelas  duduk  bersama  dalam  MD.  Ketiga,  MD  sebagai  wadah
4 Siti Nur Zalika, DeMokrasi  Desa Dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa, (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Gampong Blang Krueng Provinsi Aceh), Al-ijtima, International Journal of Government and Social Scienace, hlm. 197-211.
demokrasi  deliberatif.  Artinya MD menjadi tempat  untuk  tukar informasi, komunikasi,  diskusi atau musyawarah untuk  mufakat  mencari kebaikan bersama. Keempat,  MD mempunyai  fungsi demokrasi  protektif.  Artinya  MD  membentengi  atau  melindungi  desa  dari  intervensi  negara, modal  atau  pihak  lain  yang  merugikan  desa  dan  masyarakat.  Sebagai  contoh,  investasi  yang masuk desa – terutama investasi yang berpotensi berdampak sosial dan lingkungan secara serius – harus diputuskan oleh MD.
Pada  masa  Orde  Baru,  dalam  bingkai  birokratisasi  negara,  terjadi  pergeseran  makna pamong desa dari pamong  yang populis menjadi perangkat  desa  yang birokratis dan tidak lagi berakar  dan  berpihak  kepada  masyarakat. 5 Pamong  menjadi  tangan-tangan  negara  yang membebani  dan  mengendalikan  masyarakat.  Desa  kemudian  berubah  menjadi  sekadar kepanjangan  tangan  negara,  dan  bukan  lagi  tempat  bagi  warga  untuk  membangun  komunitas bersama.  Di  sini  desa  tidak  lagi local-self  government ,  tetapi  sekadar  sebagai local-state government .  Kepala  desa  tidak  lagi  sebagai  “pamong  desa”,  tetapi  berubah  menjadi “fungsionaris  negara”  (aparatur  negara)  karena  tidak  lagi  menjadi  pengayom  atau  pemimpin masyarakat desa karena lebih banyak menjalankan tugas negara.
Pada sisi lain, modernisasi dan pembangunan ekonomi yang telah mulai diperkenalkan ke perdesaan  semasa  Orde  Baru  telah  membuka  perubahan  bagi  desa,  termasuk  peluang  dan kesempatan bagi lahirnya patron-patron baru di tingkat lokal, di antaranya ialah patron-patron di luar desa (supra village patron ). Modernisasi juga memengaruhi orientasi masyarakat desa dari komunalistik  menjadi  individualistik  dan  materialistik. 6 Hal  itu  mengubah  secara  fundamental karakter dari hubungan patrimonial dan hierarkis oleh pertimbangan “kebaikan hati”, proteksi, dan  “tuntunan  moral”  dari  patron  terhadap  client-nya,  menjadi  hubungan  yang  lebih  rasional atas  dasar  kalkulasi  ekonomi  untung-rugi.  Namun,  terjadinya  “rasionalisme”  dalam  pemikiran masyarakat  desa  tersebut  tidak  berarti  bahwa  hal-hal  yang  bernuansa  “tradisi”  dan  “perasaan” sama sekali ditinggalkan oleh warga desa.
UU  No.  22/1999  dapat  dikatakan  mengandung  semangat  untuk  mengakhiri  sentralisasi, seraya  mengembangkan  desa  sebagai  wilayah  lebih  otonom.  Terlihat  adanya  keinginan  untuk memulihkan  demokrasi  di  tingkat  desa  melalui  pembentukan  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD). Sebagai  lembaga  parlemen  desa,  kelahiran  BPD  merupakan  arus  utama  yang  sedikit  banyak membuat semarak demokratisasi desa, terutama proses kontrol. 7 Ini menjanjikan harapan walau di  banyak  tempat  kelahiran  BPD  juga  memicu  perseteruan  dengan  pemerintah  desa.  Setelah
5 Gedug  Kurniawan, Kebebasan  Sebagai  Hakekat  Demokrasi, Jurnal  Inovatif,  Volume  VIII,  NOmor  I,  Januari 2015, hlm. 95-114
6 Bagus Oktafiani Abrianto, Eksistensi Peraturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan dan Perundang-Undangan di Indonesia, Yuridika, Volume 26, Nomor 3, September-Desember 2011, hlm. 219-246.
7 Muhammad  Syirazi  Neyasyah, Keberlakukan  Yuridis  Peraturan  Desa  dalam  Perspektif  Asas  Formal Kelembagaan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, UBELAJ,  Volume  4,  Nomor  1,  April  2019,  hlm 19-34.
lahirnya  UU  No.  6/2014,  Badan  Perwaklan  Desa  dirubah  menjadi  Badan  Permusyawaratan Desa.
Dengan bergesernya  fungsi  dan bentuk  kelembagaan legeslatif desa ini,  maka itu artinya semangat demokratisasi desa di satu sisi telah mengalami kegagalan proses-proses demokrasi, di mana  sebuah  badan  atau  lembaga  yang  seharusnya  berfungsi  sebagai  pengawas  lembaga exekutif  desa,  kini  berubah  menjadi  badan  yang  tidak  memiliki  kekuatan  dan  otoritas  yang sama.  Namun  di  sisi  lain  pergeseran  itu  bisa  jadi  merupakan  pilihan  expresi  atau  pola  yang memang dikehendaki oleh masyarakat di akar rumput atau desa. Oleh karena itu, dengan basis komunalitas yang kuat di desa, seperti semangat gotong royong, lebih mengutamakan harmonis atau  rukun  dari  pada  konflik,  lebih-lebih  istilah  “mangan  ora  mangan  sing  penting  ngumpul“ maka sangat rasional bila pergeseran fungsi dan bentuk kelembagaan  itu terjadi. Pernyataan ini didukung  oleh  Carik  desa  Bulungan  yang  mengaku  bahwa  banyak  pengurus  BPD  belum memahami  substansi  aturan  main  BPD  sendiri,  sehingga  yang  terjadi  justru  saling  curiga, bahkan konflik.
Pada dasarnya masyarakat desa adalah masyarakat yang bersifat egaliter (di Jawa dikenal dengan  konsep  sami-sami,  padha-padha).  Secara  historis  masyarakat  desa  mengalami  proses transformasi sosial sejak masa pra kolonial (zaman kerajaan), masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga kini (sebut saja “Orde Transisi Menuju Demokrasi”). Pada masa colonial melalui system  kekuasaan  indirect  rule  partisipasi  rakyat  desa  telah  dibypassed  guna  melancarkan eksploitasi  kolonial  lewat  penguasa  lokal.  Pemerintah  kolonial  telah  menutup  “partisipasi demokratis” rakyat  desa dan mengubahnya ke bentuk  “partisipasi  kolektif-otoriter”,  yang mau tidak mau mengakibatkan rakyat harus tergantung pada perkebunan dan pemerintah.
Gejolak  sosial-politik  masyarakat  desa  pada  era  Orde  Baru  antara  lain  dapat  dilihat  dari peristiwa  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades).  Penyebab  munculnya  gejolak  dalam  masyarakat desa  saat  diselenggarakannya  Pilkades,  antara  lain:  jumlah  pemilih  tidak  memenuhi  kuorum, calon tunggal tidak terpilih, calon favorit tidak lulus ujian tulis, calon tersangkut OT (organisasi terlarang), penghitungan suara dilakukan dua kali (secara terbuka dan secara tertutup), kelebihan suara  pemilih  (ada  pemilih  tidak  sah),  dan  aksi  boikot  (sebagian  pemilih  sengaja  tidak memberikan suaranya). 8
Demokratisasi  desa  didorong  pula  oleh  bangkitnya civil  society ,  tumbuhnya  organisasi- organisasi  baru,  dan  terbukanya  ruang  publik  di  desa.  Isu-isu  demok  rasi,  keterbukaan, akuntabilitas  pemimpin,  dan  partisipasi  menjadi  perbincanga  n  populer  masyarakat  desa.  Desa bergolak  menuntut  pengakuan  terhadap  eksistensi  dan  otonomi  yang  lebih  besar.  Masyarakat
8 Heri Kusmanto, Partisipasi  Masyarakat dalam Demokrasi Politik, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 2, Nomor 1, Taun 2014, hlm. 78-90.
adat  juga  meminta  pengakuan  negara  dan  pemulihan  hak-hak  sosial  dan  ekonominya.  Potensi demokrasi tampak tengah tumbuh walaupun hambatan tetap saja menghadang.
Budaya politik lokal masyarakat desa yang berkembang di Indonesia adalah suatu warisan sosial  yang  terbentuk  melalui  perjalanan  sejarah.  Budaya  politik  lokal  tersebut  terbentuk  dari serangkaian  kepercayaan,  kebiasaan,  dan  struktur  soaial  yang  berkaitan  dengan  kehidupan politik  masyarakat. 9 Kepercayaan,  kebiasaan,  dan  struktur  sosial  itulah  yang  menagaskan  pola untuk bertingkah laku masyarakat, mana yang seharusnya dan tidak seharusnya untuk dilakukan. Batasan-batasan  dalam  budaya  terbut  dapat  berasal  darii  agama,  adat  istiadat  ataupun  norma- norma  yang berlaku di  masyarakat.  Budaya politik lokal ini,  dapat  dilihat  pada kecenderungan perilaku yang tampak pada kehidupan politik masyarakat lokal itu sendiri Perkembangan budaya politik  lokal  di  Indonesia  adalah  sebagai  reaksi  adanya  tekanan  sosial,  politik,  dan  ekonomi masyarakat supralokal. Dalam hal ini, budaya politik lokal dipengaruhi oleh sistem kultural dan kepercayaan  atau  agama.  Budaya  politik  berkembang  dalam  komunitas-komunitas  tradisional yang  mempunyai  nilai-nilai  positif  yang  patut  dikembangkan  dan  tetap  dipertahankan  dalam penyelenggaraan sistem birokrasi lokal di desa.
Prinsip  dasar  suatu  kehidupan  yang  demokratis  ialah  tiap  warga  negara  ikut  aktif  dalam proses  politik.  Dengan  kata  lain,  anggota  masyarakat  ikut  serta  (partisipasi)  dalam  menyusun agenda  politik  yang  dijadikan  landasan  bagi  pengambilan  keputusan  pemerintah.  Demokrasi bisa  berjalan  jika  masyarakat  sadar  bahwa  mereka  memiliki  hak  untuk  mengontrol  jalannya pemerintahan.  Demokrasi  baru bisa berjalan kalau pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan  oleh  wakil-wakil  mereka  (representative  government),  yang  dibentuk berdasarkan  hasil  pemilihan  umum.  Prinsip  dasar  pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  ialah “musyawarah  untuk  mufakat”.  Prinsip  musyawarah  mengandung  dimensi  proses  (“demokrasi substansial”), sedangkan prinsip mufakat mengandung dimensi tujuan (“demokrasi formal”). 10
Dalam perspektif sosiologis, lembaga dipahami bukan hanya sekedar badan atau instansi, melainkan  juga  perangkat  aturan  dan  nilai  yang  termanifestasi  dalam  sebuah  mekanisme tertentu. 11 Demokrasi  desa  dikatakan  telah  melembaga  apabila  nilai-nilai  demokrasi  telah berjalan  dan  menyatu  dalam  tindakan  sosial  dan  mekanisme  yang  berlaku  di  desa.  Prinsip- prinsip  demokrasi  desa  dapat  diturunkan  dari  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa, dimana dalam undangundang ini dijelaskan bahwa :
9 Jusmiati, Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak di kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, Jurnal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 3. September 2017, hlm. 160-169.
10 Heru Cahyono, Arah Perkembangan Demokrasi di Pedesaan Pasca Orde Baru, Masyarakat Indonesia, Volume 38, Nomor 2, Desember 2012, hlm, 351-374.
11 Ubed  Abdillah, Politik  Identitas  Etnis:  Pergulatan  tanda  tanpa  Identitas, Magelang:  Indonesia  Tera,  2002, hlm.34.
“Demokrasi  yaitu  sistem  pengorganisasian  masyarakat  Desa  dalam  suatu  sistem pemerintahan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  atau  dengan  persetujuan masyarakat  Desa serta keluhuran harkat  dan martabat  manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.”
Dari definisi demokrasi di atas dapat dilihat dua hal yang menjadi dasar demokrasi desa. 12 Pertama, prinsip utama pemerintahan di desa adalah dilakukan oleh masyarakat desa, prinsip itu menjadi  prinsip  dasar  dan  umum  dari  kekuasan  demokratis  dalam  setiap  pemerintahan demokrasi  yaitu  “Dari  Rakyat,  Oleh  Rakyat,  dan  Untuk  Rakyat”.  Kedua,  prinsip  lain pemerintahan  di  desa  adalah  dilakukan  dengan  persetujuan  masyarakat  desa,  prinsip  ini menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat desa bukan pihak yang pasif dalam pemerintahan, namun sebaliknya dimana masyarakat desa memiliki hak untuk setuju atau tidak setuju melalui mekanisme yang telah diatur dan disepakati terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
Prinsip  demokrasi  yang  akan diterapkan di  desa  harus dikembangkan sesuai  dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang berbasis pada sosial budaya desa. Dimana pada pelaksanan dan pengembangan kehidupan demokrasi di desa bukan hanya dilakukan demi demokrasi itu sendiri, melainkan  berorientasi  pada  kemajuan  kolektif  masyarakat  desa.  Sehingga  ketaatan  terhadap norma  demokrasi  dapat  berjalan  seiring  dengan  loyalitas  terhadap  komunitas.  Pada  akhirnya demokrasi  desa  bukan  lagi  menjadi  perangkat  universal  yang  bersifat  memaksa  atau  menjadi mekanisme dan prosedur yang terlepas dari pengalaman masyarakat desa, melainkan terkait dan terikat pada perikehidupan masyarakat yang menjalankan demokrasi.
Penerapan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  sebagai  dasar  pengaturan  desa  berimplikasi pada  desain  demokrasi  yang  dikembangkan  di  desa. 13 Dimana  demokrasi  desa  memiliki  titik tekan  dan  nuansa  tersendiri  yang  tidak  dapat  disamarupakan  dengan  demokrasi  di  tingkat nasional.  Sehingga  demokrasi  desa  tidak  melepaskan  unsur-unsur  nasional  yang  dijalankan dalam sitemtem pemerintahan desa. Menurut Buku Saku Nomor  3 tentang Demokratisasi Desa yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik  Indonesia,  prinsip  demokrasi  desa  adalah:  a)  Kepentingan  masyarakat  desa,  b) Musyawarah,  c)  Partisipasi,  d)  Sukarela,  e)  Toleransi,  f)  Perikemanusiaan  atau  humanis,  g) Berkeadilan gender, dan h) Transparan dan akuntabel.
Pemerintahan  desa  memiliki  peranan  signifikan  dalam  pengelolaan  proses  sosial  dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan  demokratik,  memberikan  pelayanan  sosial  yang  baik  sehingga  dapat  membawa warganya  pada  kehidupan  yang  sejahtera,  rasa  tentram  dan  berkeadilan.  Pemerintahan  desa
12 Muhammad Sirajudin Fikri, dkk, Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal, (Kekuatan Wong Kito dalam Demokrasi Lokal), Tamaddun, Jurnal Kebudayaan dan Satra Islam, Volume XVIII, Nomor. 2, Tahun 2018, hlm. 172-185.
13 Zuhro R. Siti, Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009, hlm. 72.
tersebut  merupakan  penyelenggaraan  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam  system  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  menjalankan pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas- tugas  yang harus dijalankan dalam  pemerintahan desa tersebut.  Pemerintah desa adalah kepala desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan Desa.
Pemilihan  kepala  desa  atau  pilkades  adalah  sebuah  kata  yang  sudah  tidak  asing  lagi  dan diperbincangkan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  khususnya  masyarakat  pedesaan  di  masa demokrasi saat ini, terutama bagi pihak-pihak  yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun praktisi  politik. Pemilihan kepala desa erat  kaitannya dengan kehidupan pemerintah desa  yang nantinya  berperan  sebagai  motor  penggerak  bagi  kesejahteraan  masyarakatnya.  Pemilihan kepala desa merupakan praktek demokrasi di daerah pedesaan yang merupakan aspek legitimasi kekuasaan dan aspek penentuan kekuasaan sehingga akan mengundang kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan kepala desa. Untuk mendapatkan jabatan kepala desa tersebut dibutuhkan  partisipatif  aktif  dari  masyarakat  yang  ada  pada  hakekatnya  merupakan  suatu kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam pemilihan kepala desa.
Dalam  perkembangan  saat  ini  pemilihan  kepala  desa  diwarnai  dengan  berbagai  macam politik  yang  membuat  sistem  demokrasi  desa  tidak  lagi  menggunakan  asas  musyawarah mufakat. Kendati ini disebebkan dengan perkembangan zaman yang semakin modern, eksistensi warga  masyarakat  semakin  berkembang.  Berkambangnya  masyarakat  desa  mulai  dari pemikiran, perilaku sosial dan budaya membuat pergeseran nilai-nilai demokrasi yang tidak lagi mementingkan  rasa  memiliki  antara  satu  dengan  yang  lainya.  Bahkan  banyak  terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilaukan oleh setiap calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa.
Sistem  pemerintahan  desa  secara  tidak  langsung  mengalami  banyak  perubahan  teruama dalam bidang pemilihan kepala desa. Demokrasi yang semula berjalan dengan baik tanpa harus saling melemahkan, saat ini kondisi menjadi terbalik. Hal ini dikarenakan keinginan masyarakat desa  yang tidak sesuai dengan kemapuan diri dan memaksakan kehendak. Permasalahan ini di dodorong karena adanya dana desa yang di peruntukan kepada setiap desa yang ada di seluruh Indonesia.
Dana desa merupakan bentuk bantuan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan sarana penstimulus  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di  desa,  bantuan  tersebut dipergunakan  sebagai  fasilitas  masyarakat  dalam  mengembangkan  dan  memajukan produktivitas sebuah desa. 14 Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya
14 Luthfi Nur Fahri and others, „Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Program  Pembangunan  Desa‟  (2017)  66  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Ilmu Administrasi Negara 63.
digunakan  untuk  meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Sehingga masyarakat  desa  dapat  meningkatkan  kemakmuran  dan  pertumbuhan  perekonomian  yang memadai.  Masyarakat  desa  juga  dapat  membuka  peluang-peluang  usaha  tersebut  melalui  dana desa.
Pengelolaan  dana  desa  di  harapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Masyarakat  yang  sejahtera  akan  menjadikan  negara  kuat  dan  mampu  bersaing  dengan  negara- negara  yang  lain.  Kesejahteraan  merupakan  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  hidup  yang semakin berkulaitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utaa yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manuasia. 15 Dana desa merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu harus fikelola dengan baik  agar efektif dan efisien.
Kenyataanya saat ini dalam pengelolaan dana desa banyak yang belum maksimal, bahkan banyak  dana  desa  yang  tidak  di  alokasikan  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan  banyaknya  kasus  kepala  desa  yang  terjerat  karena  kasus  korupsi  dana  desa  yang  tidak direalisasiakan  untuk  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Kesejahteraan  dan pemerataan  pembangunan  desa  tidak  berjalan  dengan  harapan  yang  di  cita-citakan  pemerintah Indonesia.  Dalam  pelaksanaan  penggunaan  dana  desa  ini  perlu  di  tinjau  kembali  dalam  hal pembauatan APBDes bahkan samapai pelaporan hasil realisasi dana desa.
Keadaan  demikian  merupakan  dampak  dari  hilangnya  nilai-nilai  demokrasi  yang  ada  di masyarakat  desa.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pemilian  kepala  desa  semua  orang  berebut  untuk mencalonkan,  bahkan  banyak  yang  memaksakan  kehendak  karena  keluarganya  banyak  yang akan  memilih.  Namun  pada  hasilnya  kinerja  yang  di  buat  tidak  dapat  berjalan  karena  tidak mempunyai  kemampuan  yang  mumpuni  dalam  menjalankan  kepemimpinan.  Dampak  tersebut dapat  merusakan  sistem  demokrasi  yang  ada  di  desa,  dan  masyarakat  desa  tidak  akan  percaya walaupun keluarga sendiri yang mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Hal  tersebut  yang  menjadi  penyebab  pergeseran  nilai-nilai  demokrasi  pada  masyarakat desa,  yang  dimanfaat  oleh  oknum-oknum  tertentu.  Terjadinya  politik  praktis  pada  dasarnya disebabkan hilangnya kepercayaan masyarakt desa terhadap siapapun yang akan menjadi kepala desa. Dengan demikian masyarakat dapat dibeli suaranya tanpa melihat latar belakang dari calon kepala  desa  tersebut.  Masyarakat  tidak  lagi  menggunakan  musyarwarah  mufakat  dalam menentukan  pemimpin  yang  akan  menjada  dan  mengembangkan  desa,  dan  akibatnya  yang terjadi  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  hanyalah  sebatas  amant  undang-undang
15 Ahmad Mustanir and Darmiah Darmiah, „Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang‟ (2016) 4 Jurnal Politik Profetik.225<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>.
dan  tidak  ada  realisasinya  yang  menguntungkan  jangka  panjang  bagi  desa  khususnya masyarakat desa.
Polemik  demokrasi  tidak  hanya  terjadi  dalam  pemilihan  kepala  desa,  namun  pemilihan kepala  dusun  yang  berada  di  bawah  desa  pun  sudah  mulai  terjadi.  Hal  ini  dikarenakan  adanya alokasi  khusus  dari  dana  desa  untuk  dusun,  sehingga  dusun  diberikan  kewenangan  untuk mengembangkan  dan  dibawah  pengawasan  kepala  desa  dan  Bapadan  Permusyawaratan  desa. Dengan  demikian  dana  desa  secara  tidak  langsung  mengarahkan  mayarakat  untuk  berlomba- lomba menjadi pemimpin dan masuk struktur organisasi desa.
Konflik lokal yang demikian kompleks ini, di satu sisi secara tidak langsung telah menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat desa, khususnya meningkatnya pendidikan politik di tingkat lokal.  Namun  di  sisi  lain,  pendidikan  politik  yang  demikian  berharga  ini  justru  menjadi  beban psikologis  bagi  warga  atau  masyarakat  terhadap  peluang  demokratisasi  desa,  demikian  itu ditunjukkan  oleh  warga  dengan  menurunnya  bentuk-bentuk  partisipasi  dan  dukungan  politik pada proses-proses politik belakangan ini. Oleh karena itu, konstruksi demokratisasi desa yang dikembangkan oleh negara tidak selalu memiliki dampak positif pada ranah lokal.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  mengembangkan  kehidupan demokrasi  di  desa  merupakan  kewajiban  bagi  desa  sebagai  sebuah  konsekuensi  otonomi, dimana  dalam  konsep  otonomi  kewenangan  yang  diberikan  dimaknai  sebagai  tanggung  jawab untuk  mempercepat  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  sistem  demokrasi.  Namun prinsip  demokrasi  yang  diterapkan  di  desa  harus  dikembangkan  sesuai  dengan  asas  rekognisi dan  subsidiaritas  yang  berbasis  pada  sosio  budaya  desa.  Sehingga  pelaksanan  dan pengembangan kehidupan demokrasi di desa tidak hanya dilakukan demi demokrasi itu sendiri, melainkan berorientasi pada kemajuan kolektif masyarakat desa. Dana desa menjadikan sebuah pergeseran  demokrasi  kerena  banyaknya  penyalahgunaan  pada  prioritas  dari  kepala  desa. Masyarakat  desa  tidak  mementingkan  musaywarah  dalam  dalam  sistem  demokrasi  untuk menacri pemimpin untuk dijadikan sebagai kepala desa.

## DAFTAR PUSATAKA
Buku:
Abdillah,  Ubed.  2002. Politik  Identitas  Etnis:  Pergulatan  tanda  tanpa  Identitas, Magelang: Indonesia Tera.
Zuhro  R.  Siti.  2009. Demokrasi  Lokal:  Perubahan  dan  Kesinambungan  Nilai-Nilai  Budaya Politik Lokal, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

## Jurnal Ilmiah:
Ahmad  Mustanir  and  Darmiah  Darmiah,  „Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dan  Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng  Rappang‟  (2016)  4  Jurnal  Politik  Profetik.225<http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>.
Bagus  Oktafiani  Abrianto, Eksistensi  Peraturan  Desa  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  dan Perundang-Undangan  di  Indonesia, Yuridika,  Volume  26,  Nomor  3,  September- Desember 2011, hlm. 219-246.
Gedug  Kurniawan, Kebebasan  Sebagai  Hakekat  Demokrasi, Jurnal  Inovatif,  Volume  VIII, NOmor I, Januari 2015, hlm. 95-114
Heri  Kusmanto, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Demokrasi  Politik, Jurnal  Ilmu  Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 2, Nomor 1, Taun 2014, hlm. 78-90.
Heru  Cahyono, Arah  Perkembangan  Demokrasi  di  Pedesaan  Pasca  Orde  Baru, Masyarakat Indonesia, Volume 38, Nomor 2, Desember 2012, hlm, 351-374.
I  Wayan  Gede  Suacana, Nilai-Nilai  dan  Parameter  Demokrasi  dalam  Kehidupan  Masyarakt Bali, JUrnal Kajian Bali, Volume 05, Nomor 01, April, 2015, hlm. 81-106.
Jusmiati, Analisis  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemilihan  Kepala  Desa  secara  Serentak  di kecamatan  Rantau  Pulung  Kabupaten  Kutai  Timur, Jurnal  Administrative  Reform, Volume 5, Nomor 3. September 2017, hlm. 160-169.
Luthfi  Nur  Fahri  and  others,  „Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Desa  Terhadap Manajemen  Keuangan  Desa  Dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Program  Pembangunan Desa‟ (2017) 66 Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara 63.
Muhammad  Syirazi  Neyasyah, Keberlakukan  Yuridis  Peraturan  Desa  dalam  Perspektif  Asas Formal  Kelembagaan  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, UBELAJ, Volume 4, Nomor 1, April 2019, hlm 19-34.
Muhammad Sirajudin Fikri, dkk, Politik Identitas dan Penguatan Demokrasi Lokal, (Kekuatan Wong  Kito  dalam  Demokrasi  Lokal), Tamaddun, Jurnal  Kebudayaan  dan  Satra  Islam, Volume XVIII, Nomor. 2, Tahun 2018, hlm. 172-185.
Siti Nur Zalika, DeMokrasi Desa Dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa, (Studi Kasus  di  Badan  Usaha  Milik  Gampong  Blang  Krueng  Provinsi  Aceh), Al-ijtima, International Journal of Government and Social Scienace, hlm. 197-211.