Vol.6, No.1, 2021, pp. 9-14 DOI: https://doi.org/10.29210/3003737000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Penerapan sistem pendidikan disentralisasi serta upaya peningkatan mutu layanan dengan pengembangan profesionalisme guru bimbingan konseling
Berru Amalianita 1*) , Firman Firman 2 , Riska Ahmad 3 123 Universitas Negeri Padang
Article Info ABSTRAK

## Article history:
Received Jan 12 th , 2021 Revised Jan 30 th , 2021 Accepted Feb 08 th , 2021 Dengan  pendekatan  desentralisasi  ini  maka  ruang  gerak  guru  BK  menjadi leluasa.  Proses  kreatif  dan  inovatif  justru  menjadi  lebih  utama.  guru  BK didorong untuk memiliki keberanian dan membiasakan diri untuk menemukan cara-cara  baru  yang  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  melaksanakan  berbagai kegiatan  pelayanan  bimbingan  dan  konseling  yang  ditutut  bekerja  secara profesional.  Peningkatan  mutu  serta  kulitas  pelayanan  bimbingan  dan konseling di dukung dengan profesonalitas guru BK sebagai pemberi layanan. Pembentukan  keprofesionalan  guru  BK  dapat  ditingkatkan  melalui pengembangan profesionalisme dari guru BK. Artinya guru BK dapat memiliki sikap  atau  cara  kerja  yang  mengutamakan  keprofesionalan  dalam  bekerja, selalu  ingin  mengembangkan  profesinya,  memiliki  rasa  banggakan  akan profesi  serta  selalu  berusaha  meningkatkan  kemampuan  serta  keterampilan untuk  dapat  mewujudkan  mutu  pelayanan  bimbingan  dan  konseling  yang baik.
Keyword:

## Desentralisasi Pendidikan
Profesionalisme Guru BK
© 2021 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)
Corresponding Author:
Berru Amalianita, Universitas Negeri Padang Email: Berruamalianita10@gmail.com

## Pendahuluan
Sistem  pendidikan  nasional  telah  disempurnakan  dan  disesuaikan  dengan  perkembangan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi sosial budaya, di dalamnya sarat dengan prinsip-prinsip pendidikan yang berlandaskan kesatuan dan keutuhan nasional, menjunjung tinggi kepribadian bangsa yang bermartabat dan  bermoral,  kreativitas,  keterampilan  dan  sebagainya  (Achmad  &  Ashariana,  2021;  Kuswandi,  2011). Pendidikan  di  Indonesia  terus  mengalami  perubahan  dari  pola  manajemen  sentralisitik  birokratik  menuju desentralisitik  profesional.  Di  Indonesia,  upaya  implementasi  desentralisasi  pendidikan  mendapat  landasan kuat ketika UU No 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah disahkan. Undang-undang mengenai otonomi daerah  ini  membawa  implikasi  yang  sangat  luas,  termasuk  di  dalamnya  perubahan  paradigma  manajemen pendidikan dari yang sentralistik ke arah desentralistik  (Pasandaran, 2016; Siburian, 2020).    Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistis selama ini kurang  mendorong  terjadinya  demokratisasi  dan  desentralisasi  penyelenggaraan  pendidikan.  Sebab  sistem pendidikan yang sentralisasi diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekoah, serta keberagaman peserta didik, bahkan cendrung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan (Achmad & Ashariana, 2021; Waji, 2015).
Desentralisasi  pendidikan  memberikan  kewenangan  secara  penuh  terhadap  pemerintah  daerah  untuk merencanakan,  melaksanakan,  dan  menentukan  dengan  peraturan  dan  perundan-undangan  yang  berlaku  di daerah  (Gaol,  2020;  Kuswandi,  2011).  Demokrasi  pendidikan  memberikan  kewenang-an  secara  penuh  atas partisipasi  masyarakat  secara  luas  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  dengan  ikut  menentukan  arah  dan kebijakan  merumuskan  strategi,  sasaran,  tujuan  pendidikan,  serta  terlebih  aktif  dalam  implementasinya (Amelia,  Firman,  &  Rusdinal,  2019;  Yuhasnil,  2020).  Pada  pendekatan  sentralistik  konselor  bekerja disesuaikan  dengan  kentutuan  dan  pola  yang  telah  dirancang  oleh  pusat  melaui  berbagai  bentuk  aturan, ketentuan,  petunjuk  pelaksanaan,  petunjuk  teknis  dan  sebagainya  yang  dapat  menghambat  dan  membatasi ruang  gerak  guru  BK/konselor  sehingga  pada  akhirnya  guru  BK  menjadi  kurang  terbiasa  dengan  budaya kreatif dan inovatif (Kiswantoro, 2014; Rahmadi, 2020).
Kemudian aturan dan ketentuan yang kaku memposisikan guru BK/ konselor pada iklim kerja yang tidak dilandasi  sikap  profesional  namun  lebih  sekerdar  menjalankan  kewajiban  rutin  semata,  sehingga  guru  BK/ konselor  kurang  memiliki  profesionalisme  dalam  bekerja  seperti  malas,  masa  bodoh  serta  kurang  perduli terhadap  proses  pelayanan  BK  serta  banyak  menimbulkan  persepsi  negatif  dari  personil  sekolah  lainnya (Achmad  &  Ashariana,  2021;  Rosyada,  2017).    Dengan  hadirnya  Manajemen  pendidikan  yang mengedepankan  pendekatan  desentralistik-profesional,  maka  ruang  gerak  konselor  menjadi  leluasa.  Proses kreatif  dan  inovatif  justru  menjadi  lebih  utama  (Mawati,  et  al.,  2020).  Konselor  didorong  untuk  memiliki keberanian  dan  membiasakan  diri  untuk  menemukan  cara-cara  baru  yang  lebih  efektif  dan  efisien  dalam melaksanakan  berbagai  kegiatan  pelayanan  bimbingan  dan  konseling.  Desentralisasi    pendidikan  sering disebut  sebagai  otonomi  pendidikan  atau  demokratisasi  pendidikan.  Desentralisasi  pendidikan  memberikan kewenangan  secara  penuh  terhadap  para  pengelola  pendidikan  termasuk  petugas  BK  untuk  merencanakan, melaksanakan,  dan  menentukan  pendidikan  dengan  kompetensi  yang  ada  secara  profesional  (Amra,  2016; Kiswantoro, 2014).
Pembelajaran  serta  pembudayaan  merupakan  proses  yang  terintegrasi  dalam  pendidikan  yang  ditunjang dengan  kualitas  pengelolaan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  pendidikan  salah  satunya  adalah  petugas  BK yang  profesional  (Waji,  2015).  Guru  bimbingan  dan  konseling  atau  konselor  sebagai  pengelola  pendidikan dituntut  untuk  dapat  memberikan  pelayanan  terhadap  peserta  didik  secara  profesional  untuk  meningkatkan kualitas pendidikan  (Alaydrus, 2015; Amra, 2016). Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari layanan BK adalah dengan melakukan pengembangan profesionalisme guru BK agar dapat  bekerja  secara  profesional.  Kualitas  pendidikan  akan  terwujud  bilamana  mampu  memberdayakan pengelola pendidikan secara langsung seperti pimpinan sekolah, para guru, dan petugas BK secara profesional. Di samping itu, juga harus memberdayakan pemerintah daerah serta masyarakatnya agar ikut berpartisipasi aktif  sesuai  kewenangan  dan  tugasnya  masing-masing.  Dalam  hal  ini  agar  manajemen  pelayanan  BK disekolah  menjadi  berkualitas  maka  guru  BK/Konselor  harus  ditingkatkan  keprofesionalannya.Berdasarkan penjelasan  diatas  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaiamana  pengembangan  profesionalisme guru BK di era disentralisasi pendidikan saat ini yang diberlakukan pada sistem pendidikan di Indonesia.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau literatur review, metode ini memanfaatkan berbagai  sumber  bacaan  atau  literatur  untuk  memperoleh  data  serta  informasi  terkait  dengan  membatasi kegiatan pada bahan-bahan kepustakaan tanpa melakukan riset lapangan dengan mempelajari riset-riset, buku serta artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

## Manajemen Pendidikan Disentralisasi di Sekolah
Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi (Setyaningsih,  2017).  Dalam  sistem  sentralisasi,  segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat atau Nasional. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pegaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Tujuan dilakukannya Desentralisasi  dalam  pendidikan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  khususnya  dari  segi manajeman  dan  pengelolaan  atau  disebut  sebagai  istilah  Manajemen  Berbasis  Sekolah/  School  Based Management (MBS) (Fattah, 2000; Hamdi, 2011).
Di  Indonesia  konsep  Manajemen    Berbasis  Sekolah  (MBS)    ini  muncul  pertama  kali  pada  tahun  2000. Secara  resmi  konsep  ini  tertuang  dalam  dokumen  Undang-undang  No.  25  tahun  2000  Rencana  Strategis Pembangunan  Nasional  tahun  2000-2004,  selanjutnya  tertuang  dalam  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003
Penerapan sistem pendidikan disentralisasi serta upaya ...
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Pada  Pasal  51  UU  Sistem  Pendidikan  Nasional  tercantum  bahwa “Pengelolaan  satuan  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan  menengah  dilaksanakan berdasarkan  standar  pelayanan  minimal  dengan  prinsip  manajemen  berbasissekolah  /madrasah.”  Melalui kebijakan  tersebut  sekolah-sekolah  di  Indonesia  telah  menggunakan  sistem  pendidikan  yang  disentralisasi dengan menggunakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam MBS Kebijakan dan kewenangan sekolah  bersumber  dari  kondisi  nyata  yang  dilingkungan  sekolah  ataupun  masyarakat  (Siburian,  2020; Sutarto, Darmansyah, & Warsono, 2014).
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengembalian keputusan secara partisipatif untuk memenuhi  kebutuhan  mutu  sekolah atau  untuk  mencapai  tujuan  mutu  sekolah  dalam  kerangka  pendidikan nasional.  Dalam  MBS,  konsep  yang  diterapkan  adalah  konsep  otonomi  yang  merupakan  tindakan desentralisasi  yang  dilakukan  oleh  lembaga  yang  lebih  tinggi  ke  tingkat  bawah.  Hal  ini  merupakan  proses pendelegasian kekuasaan mulai dari tingkat nasional (pusat) sampai dengan tingkat sekolah, bahkan sampai di tingkat kelas (guru kelas) (Fattah, 2000; Kiswantoro, 2014).
Melalui manajemen berbasis sekolah , kewenangan dalam pengelolaan sekolah, bertumpu kepada sekolah da Jan n stakeholder terkait langsung. Dengan basis ini, fungsi manajemen sekolah lebih terbuka dan optimal, menghindarkan  format  sentralisasi  dan  birokratisasi  yang  dapat  menyebabkan  hilangnya  fungsi  manajemen sekolah. Manajemen berbasis sekolah juga didasarkan pada kenyataan bahwa setiap sekolah, layaknya setiap individu, memiliki keunikannya sendiri. Setiap sekolah memiliki karakteristik yang tidak dimiliki sekolah lain. Setiap sekolah memiliki konteks dan kondisi lokal yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk optimalnya  proses  pendidikan  di  tiap  sekolah,  maka  sekolah  perlu  mengelola  sekolah  sesuai  konteks  lokal tersebut (Amra, 2016; Sudarsana, 2018).

## Sikap Profesional  Guru Bimbingan dan Konseling
Sumber daya manusia yang berkualitas sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dapat dipersiapkandari dan oleh semua pihak termasuk petugas bimbingan konseling. Untuk itu tampilnya petugas bimbingan konseling sangat menentukan dan berperan dalam menyiapkan SDM yang berkualitas khususnya di  daerah.  Petugas  BK  dalam  menyiapkan  SDM  harus  dapat  menunjukan  etos  kerja  secara professional.Sebagai  tenaga  professional  harus  mampu  merancang,  menganalisis,  mengidentifikasi,  dan melaksanakan program-program  secara  benar dan  tepat  serta  dapat  menemu-kan  jati  dirinya  sebagai  tenaga yang  professional  (Amra,  2016).    Untuk  itu  para  pelaku profesi  BK  harus  dapat  menampilkan  kepercayaan publik  dengan  menunjukkan  hasil  nyata  dari  karyanya  yaitu  dengan  mencoba  merancang,  menganalisis, mengidentifikasi,  dan  melaksanakan  program-program  yang  dapat  dirasakan  langsung  oleh  publik  secara khusus  oleh  para  personil  sekolah.  Banyak  kalangan  yang  masih  mempertanyakan  tentang  kadar keprofesionalan  para  pelaku  profesi  konseling.  Jangankan  untuk  setting  masyarakat,  di  setting  sekolahpun tidak  sedikit  ditemukan  pandangan-pandangan  yang  merendahkan  tugas  dan  pekerjaan  konselor  sekolah. Semua  itu  tentu  merupakan  sesuatu  yang  seharusnya  disikapi  sebagai  tantangan  dalam  upaya  menegakkan kemartabatan profesi bimbingan dan konseling (Alaydrus, 2015).

## Meningkatkan Mutu Pelayanan serta manajemen BK
Salah  satu  isu  penting  tentang  pendidikan  saat  ini  berkenaan  dengan  penerapan  sistem  desentralisasi pendidikana  dalah  penerepan  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPMBS)  yang  merupakan proses  pengintegrasian,  pengkoordinasian  dan  pemanfaatan  dengan  melibatkan  secara  menyeluruh  elemen- elemen  yang  ada  pada  sekolah  untuk  mencapai  tujuan  (mutu  pendidikan)  yang  diharapkan  secara  efisien (Baharuddin,  2017;  Prayitno,  Wibowo,  Marjohan,  Mugiharso,  &  Ifdil,  2015).  Atau  dapat  diartikan  bahwa Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPMBS)  adalah  model  manajemen  yang  memberikan otonomi  yang  lebih  besar  kepada  sekolah  dan  mendorong  pengambilan  keputusan  yang  partisipatif  yaitu melibatkan semua warga sekolah berdasarkan kesepakatan bersama  (Hamdi, 2011; Patimah, 2015). Dengan adanya otonomi yang lebih besar diharapkan sekolah memiliki kewenangan secara mandiri dalam mengelola sekolah  dan  memilih  strategi  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  serta  dapat  memilih  pengembangan program yang lebih sesuai dengan potensi kebutuhan daerah dimana lulusannya akan diproyeksikan. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Modelu & Pido, 2019; Zola & Mudjiran, 2020).
Dengan  hadirnya  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPMBS),  yang  mengedepankan pendekatan desentralistik-profesional, maka ruang gerak konselor menjadi leluasa. Proses kreatif dan inovatif justru menjadi lebih utama (Hamdi, 2011; Pasandaran, 2016). Konselor didorong untuk memiliki keberanian dan membiasakan diri untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan berbagai  kegiatan  pelayanan  bimbingan  dan  konseling.  Dengan  kata  lain,  memasuki  alam  Manajemen Peningkatan  Mutu  Berbasis Sekolah  (MPMBS),  konselor  dituntut  bekerja  secara profesional  (Firman,  2019;
Putri, Neviyarni, Ahmad, & Syukur, 2018). Penerapan (MPMBS), sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas  layanan  bimbingan  ini  konselor  hendaknya  memperhatikan  pengembangan  kerja  sama,  koordinasi dan  sinergis  kerja  dengan  berbagai  komponen  pendidikan  lainnya.  Karena  dalam  penerapan  Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), keberhasilan pendidikan di sekolah tidak lagi didasarkan pada individual  yang  cerdas,  akan  tetapi  sangat  mengutamakan  pada  team  work  yang  kompak  (Bakhtiar,  2019; Pidarta, 2016).
Manajemen  pengelolaan  Kinerja  Konselor  pada  dasarnya  terfokus  pada  empat  pilar  kegiatan,  yaitu perencanaan  (planning-P),  pengorganisasian  (organizing-O),  pelaksanaan  (actuating-A),  dan  pengontrolan (controlling-C)  (Kiswantoro,  2014).  Pengelolaan  berbasis  kinerja  mendasarkan pelaksanaannya  pada  kinerja konselor  berkenaan  dengan  POAC  penyelenggaraan  pelayanan  konseling  terhadap  sasaran  pelayanan  yang menjadi  tanggung  jawabnya. Arah  POAC adalah  :   P:  Bagaimana  konselor  membuat  perencanaan layanan dan kegiatan pendukung, mulai dari membuat program tahunan,semesteran, bulanan, dan mingguan sampai dengan  harian  (berupa  SATLAN  dan  SATKUNG).    O:  Bagaimana  konselor  mengorganisasikan  berbagai unsur  dan  sarana  yang  akan  dilibatkan  di  dalam  kegiatan.  Unsur-unsur  ini  meliputi  unsur-unsur  personal (seperti peranan pimpinan sekolah, wali kelas, guru, orang tua), sarana fisik dan lingkungan (seperti ruangan dan mobiler, alat bantu seperti komputer, film, dan objek-objek yang dikunjungi), urusan administrasi, dana, dll. A: Bagaimana konselor mewujudkan dalam praktik jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung melalui SPO  masing-masing  kegiatan  yang  telah  direncanakan  dan  diorganisasikan.  C:Bagaimana  konselor mengontrol  praktik  pelayanannya  dalam  bentuk  penilaian  hasil  dan  mempertanggungjawabkannya  kepada stakeholders.  Kegiatan  ini  melibatkan  peran  pengawasan  dan  pembinaan  baik  dari  pihak  interen  maupun eksteren satuan pendidikan (lembaga kerja), serta organisasi profesi.

## Pengembangan  Profesionalisme  Guru  BK/Konselor  untuk  Meningkatkan  Mutu  Pelayanan  pada Desentralisasi Pendidikan
Kualitas serta mutu layanan BK ditentukan profesionalitas pelaku BK dalam memberikan pelayanan kepada sasaran  layanan,  upaya  membentuk  pelayanan  yang  profesional  diperukan  pengembangan  sikap profesionalisme  pada  diri    Guru  BK  (Nirwana,  2013;  Rosyada,  2017).  Profesionalisme  berarti  faham  atau sikap  yang  mengutamakan  keprofesionalan  atau  cara  kerja  sekaligus  sikap  dan  tindak  tanduk  dari penganutnya. Profesi menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, hal ini anggota profesi mementingkan sifat-sifat  profesional  seperti  mementingkan  mutu  pelayanan,  taat  kode  etik,  ingin  mengembangkan profesinya, rasa bangga akan profesi, dan meningkatkan kemampuan (Aulia, 2013; Pidarta, 2016).
Konselor  seyogyanya  tidak  merasa  cepat  berpuas  diri  dengan  kapasitas  pengetahuan  dan  keterampilan yang  saat  ini  dimilikinya,  namun  justru  harus  senantiasa  berusaha  untuk  memutakhirkan  pengetahuan  dan keterampilannya  (Nirwana,  2010).  Bagaimanapun,dalam  era  informasi  sekarang  ini  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bimbingan konseling dari waktu ke waktu berkembang secara sangat pesat. Sehingga  seorang  konselor  dituntut  untuk  terus  dapat  mengantisipasi  arah  perkembangan  yang  terjadi, agar tidak  menjadi  terpuruk  secara  profesional  (As,  2020;  Pasandaran,  2016).  Upaya  peningkatan  kapasitas pengetahuan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Secara tidak  langsung,  bisa  saja  dilakukan  melalui  berbagai  bacaan  atau  buku  yang  berhubungan  dengan  dunia bimbingan dan konseling, atau bahkan bila perlu dilakukan dengan cara melalui penjelajahan situs-situs dalam internet, yang memang banyak menyediakan berbagai info rmasi terkini, termasuk yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling (Alisjahbana, 2000; Sudarsana, 2018).
Sedangkan  secara  langsung,  bisa  dilakukan  dengan  cara  melibatkan  diri  dalam  berbagai  aktivitas  forum keilmuan,  seperti  :  seminar,  penataran  dan  pelatihan,  atau  mengikuti  kegiatan  MGP  seperti  sekarang  ini. Bahkan,  akan  lebih  baik  jika  timbul  kemauan  untuk  berusaha  menuntut  ilmu  melalui  jenjang  pendidikan formal  (Rosa,  Marjohan,  &  Said,  2016;  Rosyada,  2017).Sedangkan  untuk  meningkatkan  keterampilan berbagai teknik bimbingan, salah satu cara yang dipandang cukup efektif adalah dengan berusaha secara terus menerus dan seringkali mempraktekkan berbagai teknik yang ada. Misalkan, untuk menguasai teknik-teknik konseling,  tentunya  konselor  harus  mempraktekkan  sendiri  secara  langsung,  dan  setiap  setelah  selesai mempraktekkan, diikuti dengan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian, membandingkannya dengan  keharusan-keharusan  berdasarkan  teori  yang  ada,  sehingga  akan  bisa  diketahui  kelemahan  dan keunggulan dari praktek yang telah dilakukan. Memasuki tahap praktek konseling berikutnya tentunya sudah disertai usaha perbaikan, dengan bercermin dari kekurangan- kekurangan pada praktek konseling sebelumnya (Nirwana, 2016; Widianto & Purwandari, 2020).
Konselor  dituntut  untuk  lebih  meningkatkan  mutu  kinerja  dan  tingkat  produktivitas  dalam  memberikan layanan  bantuan  terhadap  para  siswa.  Jika  hal  ini  tidak  terpenuhi  maka  konselor  harus  bersiap-siap  untuk menerima  berbagai  complain  dari  masyarakat  yang  mungkin  tidak  mengenakkan.  Upaya  meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan bimbingan ini konselor hendaknya memperhatikan pengembangan kerja sama,
Penerapan sistem pendidikan disentralisasi serta upaya ...
koordinasi  dan  sinergis  kerja  dengan  berbagai  komponen  pendidikan  lainnya  (Alaydrus,  2015;  Neviyarni, Andriani, & Ahmad, 2018).

## Simpulan
Sistem  manajemen  pendidikan  di  Indonesia  mengalami  perubahan  dari  sentralisitik  menjadi  desentralisitik yang  dianggap  menjadi  pendekatan  pendidikan  dengan  mengedepankan  demokrasi  dan  kemandirian pendidikan.  Desentralisasi  pendidikan  memberikan  kewenangan  secara  penuh  terhadap  para  pengelola pendidikan termasuk petugas BK untuk merencanakan, melaksanakan, dan menentukan pendidikan dengan kompetensi yang ada secara profesional. Untuk mewujudkan semua itu harus dapat memberdayakan layanan bimbingan konseling terhadap semua pihak dan stakeholder dengan menggunakan berbagai prinsip, azas, dan fungsi  bimbingan  secara  professional  dan  optimal.  Kemudian  guru  BK  dituntu  untuk  dapat  selalu mengembangkan profesionalisme melalui pengembangan diri, keterampilan, IPTEK, serta koordinasi dengan personil sekolah serta masyarakat secara umum untuk dapat memberikan pelayanan BK secara lebih optimal dan berkualitas.

## Referensi
Achmad,  M.,  &  Ashariana,  A.  (2021).  The  Energy  Dynamics  Of  Decentralization  From  2004  To  2020.  Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 18(3), 790-803.
Alaydrus, A. K. (2015). Pengembangan Profesionalisme Guru di Era Desentralisasi Pendidikan. Palapa, 3(2), 163-180.
Alisjahbana,  A.  S.  (2000).  Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  pendidikan.  Bandung:  FE  Universitas Padjadjaran.
Amelia,  D.,  Firman,  F.,  &  Rusdinal,  R.  (2019).  Pendidikan  dalam  Pemikiran  Mohammad  Hatta.  Jurnal Pendidikan Tambusai, 3(3), 1506-1513.
Amra, A. (2016). Profesionalisme Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era Teknologi Informasi. Ta'dib, 14(2).
As,  U.  M.  (2020).  Pengembangan  Profesi  Bagi  Guru  Madrasah  Aliyah  Melalui  Diklat  PKG  Dan  PKB  Di BKD Jakarta. Wawasan, 1(1), 30-37.
Aulia,  S.  (2013).  Desentralisasi  Kebijakan  pendidikan  (studi  tentang  pelaksanaan  wajib  belajar  12  tahun  di kota surabaya pada tingkat pendidikan menengah dan kejuruan). Jurnal Politik Muda, 2(1).
Baharuddin,  B.  (2017).  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPMBS).  Idaarah:  Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(1).Bakhtiar, B. (2019).
Manajemen Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPMBS).  At-Ta'lim:  Media  Informasi  Pendidikan  Islam, 12(2), 176-185.
Fattah, N. (2000). Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management). Bandung, Indonesia: Andira. Firman,  F.  (2019).  Strategi  Dan  Pendekatan  Pelaksanaan  Bimbingan  Konseling  Di  Sekolah  Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0.
Gaol, N. T. L. (2020). Sejarah dan konsep manajemen pendidikan. Jurnal Dinamika Pendidikan, 13(1), 79-88. Hamdi,  M.  M.  (2011).  Implementasi  program  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah.  Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 1(2), 130-159.
Kiswantoro, A. (2014). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah untuk Peningkatkan Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor. Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 4(2).
Kuswandi,  A.  (2011).  Desentralisasi  pendidikan  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  di  Indonesia. governance, 2(1), 69-98.
Mawati, A. T., Permadi, Y. A., Rasinus, R., Simarmata, J., Chamidah, D., Saputro, A. N. C., et al. (2020). Inovasi Pendidikan: Konsep, Proses dan Strategi: Yayasan Kita Menulis.
Modelu, R., & Pido, A. (2019). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS): antara Harapan dan Realita di SMA Negeri 3 Atinggola. Al-Minhaj: Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 128-142.
Neviyarni, N., Andriani, I., & Ahmad, R. (2018). Academic stress level guidance and counseling students at Universitas Negeri Padang. Konselor, 7(2), 55-62.
Nirwana, H. (2010). Layanan Konseling dan Mutu Pendidikan. Repository UNP.
Nirwana, H. (2013). Peningkatan Keprofesionalan Konselor Sekolah di Lapangan. Repository UNP.
Nirwana,  H.  (2016).  Hubungan  Persepsi  Klien  tentang  Konseling  dan  Ketrampilan  Komunikasi  Konselor dalam Konseling dengan Pengungkapan Diri Klien. Jurnal Ilmu Pendidikan, 5(1).
Pasandaran,  S.  (2016).  Desentralisasi  Pendidikan  dan  Masalah  Pemberdayaan  Sekolah.  Jurnal  Ilmu Pendidikan, 11(2).
Patimah, S.  (2015).  Manajemen  kolaboratif  guru  bidang  studi  dan  guru  bimbingan  konseling  dalam  rangka meningkatkan mutu pendidikan siswa pada SMA Muhammadiyah Kasongan. IAIN Palangka Raya. Pidarta, M. (2016). Desentralisasi Pendidikan di Tingkat Kabupaten. Jurnal Ilmu Pendidikan, 8(1). Prayitno, P., Wibowo, M., Marjohan, M., Mugiharso, H., & Ifdil, I. (2015). Pembelajaran melalui Pelayanan BK di Satuan Pendidikan: Pengembangan Manusia Seutuhnya. Yogyakarta: Paramitra Publishing.
Putri,  M.  A.,  Neviyarni,  N.,  Ahmad,  R.,  &  Syukur,  Y.  (2018).  Guidance  and  Counseling  in  School Accountability. ENLIGHTEN: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 1(2), 108-117.
Rahmadi,  G.  A.  (2020).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Indonesia  Di Bidang Pendidikan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 8(2).
Rosa,  S.  S.,  Marjohan,  M.,  &  Said,  A.  (2016).  Persepsi  Siswa  tentang  Kompetensi  Profesional  Guru Bimbingan dan Konseling. Konselor, 3(1), 7-11.
Rosyada,  D.  (2017).  Madrasah  dan  Profesionalisme  Guru  dalam  Arus  Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Era Otonomi Daerah: Kencana.
Setyaningsih,  K.  (2017).  Esensi  Tranformasi  Sistem  Sentralisasi-Desentralisasi  Pendidikan  Dalam Pembangunan Masyarakat. El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(1), 76-94.
Siburian,  M.  E.  (2020).  Fiscal  Decentralization,  Regional  Income  Inequality,  and  the  Provision  of  Local Public Goods: Evidence from Indonesia.
Sudarsana, I. K. (2018). Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Desentralisasi Pendidikan Nasional. Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya, 1(1).
Sutarto,  M.,  Darmansyah,  D.,  &  Warsono,  S.  (2014).  Manajemen  berbasis  sekolah.  The  Manager  Review Jurnal Ilmiah Manajemen, 13(3), 343-355.
Waji.  (2015).  Penerapan  Bimbingan  Konseling  Dalam  Kurikulum  2013  Melalui  Otonomi  Pendidikan  Pada Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 29(1).
Widianto, W. W., & Purwandari, S. (2020). Workshop Optimalisasi Teknologi Informasi Guna Mendukung Kinerja Guru BK Serta Peningkatan Pelayanan Konseling Kepada Siswa SMA SMK. Jurnal Sainstech, 7(1), 69-76.
Yuhasnil,  Y.  (2020).  Manajemen  Kurikulum  dalam  Upaya  Peningkatan  Mutu  Pendidikan.  Alignment: Journal of Administration and Educational Management, 3(2), 214-221.
Zola, N., & Mudjiran, M. (2020). Analisis urgensi kompetensi kepribadian guru. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(2).