## PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
M.Chaerul Risal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: chaerulrisal@gmail.com

## Abstract
Verification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecutor  duty.  However,  verification  burden  in  natural  corruption  doing  an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through  inversed  verification  of  defendant  should  be  able  to  prove  that  owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is  it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.
Keyword  :  Urgency,  Inversed  Burden  Verification,  Doing  An  Injustice Corruption

## Abstrak
Beban  pembuktian  dalam  perkara  tindak  pidana  biasa  merupakan  tugas jaksa  penuntut  umum.  Akan  tetapi,  beban  pembuktian  dalam  tindak  pidana korupsi  mengalami  perubahan  paradigma  baru  dengan  menerapkan  pembalikan beban  pembuktian.  Melalui  pembuktian  terbalik  terdakwa  harus  bisa membuktikan  bahwa  harta  yang  dimilikinya  diperoleh  dengan  cara  yang  sah, namun  jika  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  harta  yang  dimilikinya diperoleh  dengan  cara  yang  sah    maka  ia  dapat  dianggap  sebagai  pelaku  tindak pidana korupsi.
Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi

## PENDAHULUAN
orupsi  bukan  merupakan  bentuk  kejahatan  baru  dan  bukan  pula  suatu kejahatan  yang  hanya  berkembang  di  Indonesia.  Korupsi  merupakan perbuatan  anti  sosial  yang  dikenal  di  berbagai  belahan  dunia.  Menurut Mochtar  Lubis,  korupsi  akan  selalu  ada  dalam  budaya  masyarakat  yang  tidak memisahkan  secara  tajam  antara  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  umum. Pengaburan  hak  milik  masyarakat  dan  hak  milik  individu  secara  mudah  hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat  istiadat,  patut  untuk  meminta  upeti,  sewa  dan  sebagainya  pada  masyarakat, karena  secara  turun-temurun  semua  tanah  dianggap  sebagai  milik  mereka.  Jadi, korupsi  berakar  dari  masa  tersebut  ketika  kekuasaan  bertumpu  pada  “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang. 1
Tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  menjadi  salah satu  penyebab  terpuruknya  sistem  perekonomian  bangsa.  Perkembangan  tindak pidana  korupsi  makin  meningkat  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun  kualitas.  Oleh karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  bukan  merupakan kejahatan  biasa  (ordinary  crimes)  melainkan  sudah  merupakan  kejahatan  yang sangat  luar  biasa  ( extra  -  ordinary  crimes ).  Untuk  itu,  pemberantasan  tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara khusus. 2
Ketika  korupsi  telah  digolongkan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  ( extra  - ordinary  crimes ),  maka  upaya  pemberantasannya  tidak  dapat  dilakukan  secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Berbagai peraturan perundang-undangan  dan  berbagai  lembaga  dibentuk  oleh  Pemerintah  dalam upaya  menanggulangi  korupsi.  Seharusnya  korupsi  di  Indonesia  jumlahnya berkurang,  tetapi  kenyataannya  justru  tidak  berubah.  Hal  ini  disebabkan  oleh aspek pembuktian dan aspek pemidanaan yang tidak berjalan semestinya. Di sini, penulis  akan  membahas  mengenai  aspek  pembuktian  tindak  pidana  korupsi dimana  jaksa  seringkali  sulit  membuktikan  kesalahan  terdakwa  karena  sistem beban  pembuktian  yang  dianut  selama  ini  berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  mengenai
1 Mochtar Lubis dan James Scott. 1985. Bunga Rampai Korupsi . Jakarta: LP3ES Philips Darwin.  2012. Money  Laundering  (Cara  Memahami  Dengan  Tepat  Dan  Benar  Soal  Pencucian Uang) . Jakarta: Sinar Ilmu. Hal 34.
2 Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika. Hal 12.
K
pembuktian  diatur  secara  tegas  bahwa  yang  harus  membuktikan  kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum.
Sistem  beban  pembuktian  dalam  perkara  tindak  pidana  biasa  merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi  mengalami  perubahan  paradigma  baru  dengan  menerapkan  pembalikan beban  pembuktian.  Melalui  pembuktian  terbalik  terdakwa  harus  bisa membuktikan  bahwa  harta  yang  dimilikinya  diperoleh  dengan  cara  yang  sah (legal),  namun  jika  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  harta  yang dimilikinya  diperoleh  dengan  cara  yang  sah  (legal)  maka  ia  dapat  dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi. 3
Munculnya  UU  No.  20  Tahun  2001  atas  perubahan  UU  No.  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  memungkinkan  dapat dilakukannya  pembuktian  terbalik  oleh  terdakwa  di  Pengadilan.  Dasar  hukum pembuktian  terbalik  terdapat  di  dalam  Pasal  12B,  37,  37A,  dan  38  UU  No.  20 Tahun 2001. Pembuktian terbalik seringkali dianggap sebagai proses pembuktian tanpa  memperhatikan  hak  asasi  terdakwa  sehingga  bertentangan  dengan  asas presumption  of  innocence (asas  praduga  tak  bersalah)  dan  asas non-self incrimination (sesuatu  hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  dalam  suatu  proses peradilan  pidana).  Seseorang  dinyatakan  tidak  bersalah  sebelum  terbukti  secara hukum. Setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri  sendiri  atau  mengaku  bersalah.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar  belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang urgensi penerapan beban pembuktian terbalik dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi.

## PEMBAHASAN
A. Hambatan Dalam Penerapan Beban Pembuktian Terbalik
Dalam  sistem  pembuktian  hukum  pidana  yang  berlaku  di  indonesia menurut  KUHAP  menganut  sistem  pembuktian  negative  berdasarkan  undang- undang (negative  stelsel  wettelijke) .  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila  ia  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang  bersalah  melakukannya.  Menurut  Pasal  184  KUHAP,  yang  dimaksud dengan 2 alat bukti yang sah, yaitu :
3 Adami Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi . Bandung: Alumni. Hal 55.
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk; dan
e. Keterangan terdakwa.
Sistem pembuktian yang dianut selama ini berdasarkan Pasal 137 KUHAP menyebutkan,  “Penuntut  umum  berwenang  melakukan  penuntutan  terhadap siapapun  yang  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  daerah  hukumnya dengan  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  yang  berwenang  mengadilinya.” Namun  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  digolongkan  sebagai  kejahatan  luar biasa (extra - ordinary crimes) diperlukan upaya hukum khusus untuk menangani tindak  pidana  korupsi.  Sulitnya  pemberantasan  korupsi  selama  ini  disebabkan karena  lemahnya  penegakan  hukum  oleh  para  aparat  penegak  hukum  yang menggunakan upaya-upaya biasa dalam menangani tindak pidana korupsi. Dalam hukum  acara  pidana,  korupsi  lebih  mengarah  pada  sistem  pembebanan pembuktian  terbalik.  Pada  dasarnya,  sistem  pembuktiannya  sama  dengan  Pasal 183  KUHAP  khususnya  bagi  hakim  dalam  menilai  alat-alat  bukti  untuk menyatakan terbuktinya tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan  tetap  berdasarkan  Pasal  183  KUHAP  yang menjadi  dasar  hukum  pembuktian  acara  pidana  yang  tidak  mudah  disimpangi dalam hukum pembuktian acara pidana khusus. 4
Asas  praduga  tak  bersalah  tidak  berlaku  efektif  ketika  dihadapkan  pada kasus  korupsi.  Munculnya  UU  No.  20  Tahun  2001  atas  perubahan  UU  No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan dapat dilakukannya  pembuktian  terbalik  oleh  terdakwa  di  Pengadilan.  Pembuktian terbalik  diatur  dalam  Pasal  12B,  Pasal  37,  Pasal  37A,  dan  Pasal  38.  Dilihat  dari ketentuan  pasal-pasal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  3  sistem pembuktian tindak pidana korupsi, meliputi :

## 1. Sistem Terbalik
Beban  pembuktian  sepenuhnya  berada  di  pihak  terdakwa  untuk membuktikan  dirinya  tidak  melakukan  korupsi.  Dalam  perkara  korupsi suap  menerima  gratifikasi  (Pasal  12B)  yang  nilainya  Rp.  10  juta  atau
4 M.  Yahya  Harahap.  2005. Pembahasan  Permasalahan  Penerapan  KUHAP  Jilid  II . Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta. Hal 35.
lebih, terdakwa dianggap bersalah. Sehingga terdakwa wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sistem terbalik ini bertolak belakang dengan asas parduga tak bersalah dan hanya berlaku pada :
a. Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya
Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a); dan
b. Terhadap  harta  benda  yang  belum  didakwakan,  tetapi  diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).
2. Sistem Biasa
Beban  pembuktian  untuk  membuktikan  tindak  pidana  dan kesalahan  terdakwa  melakukannya,  sepenuhnya  ada  pada  jaksa  penuntut umum.  Sistem  ini  digunakan  untuk  membuktikan  tindak  pidana  dan kesalahan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  korupsi  suap  menerima gratifikasi  yang  nilainya  kurang  dari  Rp.  10.000.000  (Pasal  12B  ayat  (1) huruf b).
3. Sistem Berimbang Terbalik
Beban  pembuktian  diletakkan  baik  pada  terdakwa  maupun  jaksa penuntut umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). 5 Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana terdapat pada Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B, meliputi :
a. Pasal  37  merupakan  dasar  hukum  sistem  pembebanan pembuktian terbalik; dan
b. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai  tindak  pidana  korupsi  (objeknya)  yang  beban pembuktiannya  dengan  menggunakan  sistem  pembuktian terbalik. 6
Menurut  UU  No.  20  Tahun  2001  pembuktian  terbalik  diberlakukan  pada tindak  pidana  tentang  gratifikasi  yang  berkaitan  dengan  suap  (Pasal  12B  ayat  1) dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah  satu  tindak  pidana  dalam  Pasal  2,  3,  4,  13,  14,  15,  16  UU  No.  31  Tahun
5 Lilik  Mulyadi.  2007. Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  Normatif,  Teorits,  Praktik dan Masalahnya . Bandung: Alumni. Hal 11.
6 Martiman  Prodjohamidjojo.  2001. Penerapan  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Delik Korupsi . Bandung: Mandar Maju. Hal 98.
1999  serta  Pasal  5  -  12  UU  No.  20  Tahun  2001.  Dilihat  dari  sudut  objek  yang harus dibuktikan oleh terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya diterapkan pada dua objek pembuktian, yaitu :
1. Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo 37 ayat 2 jo 38A).
Pembuktian  terbalik  pada  korupsi  suap  menerima  gratifikasi, terdakwa  dibebani  kewajiban  untuk  membuktikan  tidak  melakukan korupsi  menerima  gratifikasi,  dapat  disebut  dengan  sistem  beban terbalik  murni.  Karena  objek  yang  wajib  dibuktikan  terdakwa  adalah langsung  pada  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  yang mengandung  akibat  hukum  langsung  pada  amar  pembebasan  atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.
2. Terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo 37).
Kewajiban  terdakwa  membuktikan  terbalik  yang  bukan terhadap tindak pidana  yang didakwakan. Akibat hukum  dari berhasil atau  tidaknya  membuktikan  harta  benda  terdakwa  diperoleh  dari korupsi  atau  tidak,  tidak  menentukan  terdakwa  dipidana  atau dibebaskan  dari  dakwaan  melakukan  korupsi  dalam  perkara  pokok. Melainkan  sekedar  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut  sebagai  harta  benda  yang  sah.  Atau  sebaliknya,  untuk  tidak menjatuhkan  pidana  perampasan  barang  dalam  hal  terdakwa  berhasil membuktikan  harta  bendanya  sebagai  harta  benda  yang  sah. 7 Sistem beban  pembuktian  terbalik  seringkali  menemui  permasalahan  dalam penerapannya, meliputi :
3. Asas  pembuktian  terbalik  bertentangan  dengan  ketentuan  Undang- Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.
Di  Indonesia  masih  berlaku  asas  hukum  “lex  superior  derogat  legi inferiori” (peraturan hukum yang tingkatannya lebih rendah, harus tunduk kepada peraturan  hukum  yang  lebih  tinggi.  Meskipun  asas  pembuktian  terbalik  terdapat pada  sejumlah  klausul  undang-undang  namun  peraturan  tersebut  tidak  boleh melanggar ketentuan yang berada diatasnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri dari :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7 Ibid., Hlm. 66.
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
Dalam  Pasal  28  I  ayat  (1)  Amandemen  ke-4  UUD  1945  yang  berbunyi,
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diketahui sebagai pribadi di hadapan  hukum,  dan  hak  untuk  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran  berat  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  digolongkan  ke  dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal ini menerapkan asas retroaktif khususnya untuk penangan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Semangat  untuk  menerapkan  eksistensi  asas  retroaktif  ini  bisa  dianggap sebagai  kemunduran  jika  dikaitkan  dengan  asas Lex  Tallionis sebagai  sumber utama,  tetapi  semangat  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi bagi pelaku yang telah menikmati hasil korupsi bukan sebagai semangat Tallionis , tetapi  merupakan  tindakan  pemulihan  dan  penyelamatan  harta  kekayaan  negara yang  telah  diselewengkan  pelaku  korupsi  yang  tidak  bertanggungjawab. Pemberlakuan  asas  retroaktif  untuk  kejahatan  korupsi  adalah  suatu  hal  yang dimungkinkan  selain  dapat  mengatasi  upaya-upaya imunity ,  juga  agar  dapat menyelesaikan  secara  tuntas  dan  adil  tiap  tindak  pidana  korupsi  yang  telah merugikan negara.
Beban  pembuktian  terbalik  dianggap  menyimpang  dari  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Berdasarkan  Pasal  66  KUHAP tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban  pembuktian.  Sehingga seseorang  yang  disangkakan  telah  melakukan  tindak  pidana  tidak  memiliki kewajiban  untuk  melakukan  beban  pembuktian  terbalik.  Sistem  pembuktian terbalik berawal dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut Anglo Saxon yang penerapannya terbatas dalam kasus tertentu, khususnya dalam tindak pidana gratifikasi atau suap. Metode beban pembuktian terbalik di Indonesia lahir ditandai  dengan  disahkannya  UU  No.  3  Tahun  1971.  Akan  tetapi,  metode pembuktian  terbalik  dalam  Pasal  17  UU  No.  3  Tahun  1971  tidak  diatur  secara eksplisit  dan  absolut,  karena  belum  sepenuhnya  pembuktian  dilakukan  oleh terdakwa melainkan juga oleh Jaksa Penuntut Umum. Begitu pula dalam Pasal 18 yang mengatur tentang kepemilikan harta benda pelaku.
Beban pembuktian terbalik juga diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam undang-undang  ini  memang  telah  diatur  mengenai  pembuktian  terbalik,  tetapi ketentuan  tersebut  bersifat  terbatas,  artinya  terdak  berhak  untuk  membuktikan tetapi  karena  penuntut  umum  tetap  wajib  membuktikan  dakwaannya.  Di  dalam UU  No.  15  Tahun  2002  jo.  UU  No.  25  Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (TPPU),  Pasal  35  menyebutkan  bahwa  untuk  kepentingan pemeriksaan  di  pengadilan  terdakwa  wajib  membuktikan  bahwa  harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Perkataan wajib mengandung pengertian  bahwa  UU  ini  menganut  sistem  pembuktian  terbalik.  Namun  dalam penjelasan pasal  tersebut dinyatakan bahwa terdakwa “diberi kesempatan” untuk membuktikan  harta  kekayaannya  bukan  berasal  dari  hasil  tindak  pidana.  Bunyi kata  “wajib”  dan  “diberi  kesempatan”  mempunyai  pengertian  yang  berbeda. Dengan  demikian  sistem  pembuktian  dalam  UU  ini  masih  menjadi  perdebatan, bahkan sebenarnya membuat hal yang jelas menjadi tidak jelas. 8
Pasal  77  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang menyebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan, maka terdakwa wajib  membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak pidana.  Pada  penjelasan  pasal  ini  cukup  jelas  bahwa  terdakwa  tidak  lagi  “diberi kesempatan”  dalam  pembuktian  terbalik,  namun  “wajib”  untuk  melakukannya. Inilah  kelebihan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  baru dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama. 9
Penerapan  metode  pembuktian  terbalik  ini  merujuk  pada  pembuktian tindak  pidana  asal  (predicate  crime)  dari  pencucian  uang  (money  laundering) tersebut  sehingga  terlihat  dengan  sangat  jelas  bahwa  sistem  pembuktian memegang peranan yang sangat penting.
Tidak  dibuktikannya  tindak  pidana  asal  (predicate  crime)  terlebih  dahulu dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  dianggap  telah  menyimpang  dari  asas praduga  tidak  bersalah  (presumption  of  innocent)  dan  asas  menyalahkan  diri sendiri (non-self incrimination). Tersangka/ terdakwa pencucian uang seolah-olah dianggap  telah  bersalah  melakukan  pencucian  uang  dengan  telah  terbuktinya tindak pidana asal tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahannya yang ditandai dengan  adanya  putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Selain  itu, beban  pembuktian  terbalik  juga  dianggap  sebagai  bentuk  penyimpangan  dari
8 Philips Darwin. 2012. Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang) . Jakarta: Sinar Ilmu
9 Ibid. Hlm. 78.
Pasal  14  ayat  (3)  huruf  g  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan Politik yang telah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International  Convenant  on  Civil  and  Political  Rights (Konvenan  Internasional tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik)  yang  menyebutkan,  “Dalam  penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.
Bagi  terdakwa  yang  sedang  menjalani  proses  persidangan  di  pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37  ayat  (1)  dan  (2)  UU  No.  31  Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mempunyai  hak  untuk  membuktikan bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  dalam  hal  terdakwa  dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan  sebagai  dasar  untuk  menyatakan  bahwa  dakwaan  tidak  terbukti. Berkaitan dengan harta kekayaannya, Pasal 37 A UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mengatur bahwa  terdakwa  wajib  memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta  bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
Dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  harta  kekayaan  yang  tidak seimbang  dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan  kekayaannya,  maka keterangan  tersebut  digunakan  untuk  memperkuat  alat  bukti  yang  sudah  ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Perkembangan UU Anti Korupsi  di  Indonesia  sebenarnya  telah  memberikan  suatu  konsep  perimbangan atas  penerapan  pembuktian  terbalik  terhadap  terdakwa.  Terdakwa  tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan asas menyalahkan diri sendiri.

## B. Pentingnya  Penerapan  Beban  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.
Pengaturan  yang  sedemikian  rupa  dalam  UU  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai  persidangan  ternyata  tidak mampu  memaksimalkan  pemberantasan  korupsi.  Sehingga  diperlukan  penerapan mekanisme  pembuktian  terbalik  melalui  aturan  yang  sudah  ada  saat  ini  atau dengan  pengaturan  yang  lebih  khusus  diharapkan  akan  memberikan  pengaruh yang signifikan.
Terlepas  dari  munculnya  kekhawatiran  bahwa  hal  ini  akan  menimbulkan masalah-masalah  baru  dalam  penegakan  hukum,  misalnya  penyalahgunaan
wewenang  oleh  aparat  penegak  hukum  ketika  menerapkan  pembuktian  terbalik terkait  dengan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Kekhawatiran  ini  juga  kurang beralasan  karena  dalam  proses  penegakan  hukum  untuk  perkara-perkara  pidana umum  sekalipun  di  tingkat  penyidikan  aparat  penegak  hukum  sebenarnya  telah melakukan proses yang mengarah kepada suatu “persangkaan” kepada seseorang yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  korupsi  atau  kecurigaan  bahwa  suatu peristiwa  yang  diduga  merupakan  suatu  tindak  pidana  dilakukan  oleh  orang tertentu.  Proses  inilah  yang  kemudian  diuji  kembali  dalam  persidangan pengadilan,  semua  bukti-bukti  akan  diuji  kembali,  semua  pihak  didengarkan termasuk  terdakwa  akan  diberikan  haknya  untuk  membela  diri  sebelum  hakim menentukan apakah yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan  melihat  kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  beban  pembuktian terbalik  tampaknya  dapat  menghambat  penerapan  beban  pembuktian  terbalik terhadap  kepemilikan  harta  kekayaan  aparatur  negara  yang  diduga  melakukan penyalahgunaan  wewenang  dengan  cara  melawan  hukum.  Namun,  beban pembuktian  terbalik  telah  diterapkan  sebelumnya  pada  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan  Hidup  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  beban pembuktian  terbalik  juga  dapat  diterapkan  pada  tindak  pidana  korupsi.  Beban pembuktian  terbalik  sangat  diperlukan  dalam  sistem  penegakan  hukum  kita seiring dengan munculnya berbagai kasus pidana yang melibatkan aparatur negara dalam  tindak  pidana  korupsi.  Permasalahan  penerapan  pembuktian  terbalik  tidak dapat  dijadikan  sebagai  alasan  tidak  diaturnya  beban  pembuktian  terbalik  dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Menurut  aliran  Positivisme  Hukum  bahwa  perlu  dipisahkan  secara  tegas antara  hukum  dan  moral  (antara  hukum  yang  berlaku  dan  hukum  yang seharusnya/  antara  das  Sollen  dan  das  Sein).  Tidak  ada  hukum  lain  kecuali perintah penguasa. Bahkan bagi  sebagian  aliran  positivisme hukum  yang disebut Legisme,  berpendapat  bahwa  hukum  itu  senantiasa  identik  dengan  undang- undang.  Apabila  dilihat  dari  sudut  pandang  aliran  Positivisme  Hukum,  beban pembuktian  terbalik  bertentangan  dengan  asas  presumption  of  innocence  (asas praduga  tak  bersalah)  dan  asas  non-self  incrimination  (menyalahkan  diri sendiri). 10 Menurut aliran Sociological Jurisprudence dengan tokoh Roscoe Pound yang  berpendapat  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan hukum  yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini menunjukkan bahwa hukum itu
10 Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Penerbit Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1996, Hal. 99.
mengandung  norma-norma  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Pemahaman  atas  hukum tidak  hanya  diperoleh  dari  teks  perundang-undangan,  melainkan  juga  aturan- aturan  tak  tertulis  yang  hidup  di  tengah  masyarakat.  Hukum  dikonstruksi  dari kebutuhan,  keinginan,  tuntutan,  dan  harapan  masyarakat.  Sehingga  yang didahulukan kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi masyarakat sehingga hukum akan menjadi hidup. 11
Penerapan beban pembuktian terbalik tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran  hukum  terhadap  hak  asasi  manusia  berkaitan  dengan  asas presumption  of  innocence  (asas  praduga  tak  bersalah)  dan  asas  non-self incrimination  maupun  penyimpangan  terhadap  Konvensi  Internasional  tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights). Tujuan  penerapan  beban  pembuktian  terbalik  bukan  untuk  mengurangi  isi  atau ketentuan undang-undang tetapi ia berada di atas kepentingan negara dan harapan masyarakat sebagai bentuk upaya menuntut pertanggungjawaban aparatur negara. Jadi,  yang  dibuktikan  secara  terbalik  bukan  apa  yang  didakwakan  tetapi kewenangan  yang  melekat  padanya  bersumber  dari  negara  dan  dilaksanakan berdasarkan undang-undang.
Hak  dasar  manusia  yang  dijamin  pelaksanaannya  dalam  asas  non-self incrimination  tidak  dapat  diartikan  secara  sepihak  tetapi  juga  harus  dilihat  dari sudut pandang yang lebih luas. Seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 3 UU No. 28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Dari Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  menyebutkan,  “Setiap  Penyelenggara  Negara berkewajiban  untuk  melaporkan  dan  mengumumkan  kekayaan  sebelum  dan sesudah menjabat.” Pemenuhan hak asasi manusia juga memiliki batasan-batasan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  28  J  ayat  (2)  UUD  1945.  Sehingga  yang ditekankan dalam beban pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan korupsi bukan  pada  pelanggaran  terhadap  hak-hak  individual  atau  pelanggaran  terhadap privasi  semata,  namun  sebagai  solusi  bagi  upaya  pemberantasan  korupsi  untuk mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Penerapan  beban pembuktian  terbalik  dalam  sistem  hukum  Indonesia  menurut  penulis  tidak bertentangan  dengan  asas  praduga  tak  bersalah  dan  asas  non-self  incrimination karena  pada  dasarnya  beban  pembuktian  terbalik  menunjuk  pada  bentuk pertanggungjawaban  atas  kewenangan  yang  diberikan  pada  seseorang  sebagai penyelenggara  negara  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  tidak  ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur melawan hukum.
11 Ibid., Hal. 103.

## PENUTUP
Penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana  korupsi  seringkali  dihadapkan  pada  berbagai  kendala  yang  dapat menghambat  proses  penegakan  hukum,  meliputi:  asas  pembuktian  terbalik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, beban pembuktian terbalik tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, beban  pembuktian  terbalik  dianggap  melanggar  asas presumption  of  innocence dan asas non-self incrimination , dan merupakan penyimpangan dari Pasal 14 ayat (3)  huruf  g  Konvensi  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik.  Sistem beban  pembuktian  terbalik  masih  terdapat  kemungkinan  bisa  diterapkan  pada kasus  tindak  pidana  korupsi  karena  beban  pembuktian  terbalik  telah  diterapkan sebelumnya pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Sistem  beban pembuktian  terbalik  perlu  diterapkan  untuk  memenuhi  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat  dalam  upaya  meminta  pertanggungjawaban  para  penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi.  2008. Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi .  Bandung: Alumni
Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika