## PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA ETIKA USAHA YANG BAIK

## Laurentius Banyu Biru
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta E-mail: lbanyubiru@gmail.com
1 Pasal  4  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42).
2 Sony  Keraf,  1998, Etika  Bisnis  Tuntunan  dan Relevansinya ,  Penerbit  PT  Kanisius,  Yogyakarta, hlm. 78.
3 Ibid .
4 Pasal  4  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42).
5 Johanes  Widijantoro,  “Mewujudkan  Perniagaan Berkeadilan  Melalui  Peningkatan  Akses  Keadilan Konsumen”, Jurnal  Mimbar  Hukum ,  Vol.  28,  No. 3, Oktober 2016, hlm. 441.
6 Ibid .
7 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  No.  4  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Mahkamah Agung  No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor 942).
8 Ibid .
9 Pasal  1  angka  6  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
10 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 139).
11 Pasal  6  huruf  g  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
12 Pasal  1  angka  10  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
13 Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim,  2016, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris ,
Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 124.
14 Peter  Mahmud  Marzuki,  2021, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 47.
15 Sudikno  Mertokusumo,  2016, Mengenal  Hukum
Suatu
Pengantar , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 220.
16 Peter  Mahmud  Marzuki,  2021, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 137.
17 Johnny  Ibrahim,  2005, Teori  &  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Penerbit  Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 320.
18 Pasal  1  angka  4  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
19 Fikri  Hadi  dan  Farina  Gandryani,  “Ombudsman Daerah  Dalam  Rangka  Reformasi  Birokrasi  Di Daerah: Studi Kelembagaan Lembaga Ombudsman DIY”, Jurnal Simposium Hukum Indonesia , Vol. 1, No. 1, November 2019, hlm. 623. 20 Syahrul Ibad, “Eksistensi Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Mengawal Penyelenggaran Pemerintahan  Daerah”, Jurnal  Dialektika ,  Vol.  3, No. 1, Februari 2018, hlm. 126. 21 Pasal  6  huruf  g  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
22 Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa
Yogyakarta,  2021, Laporan  Pelaksanaan  Tugas Lembaga Ombudsman
Daerah Istimewa
Yogyakarta Triwulan Keempat (Oktober-Desember 2021) ,  Lembaga  Ombudsman  Daerah  Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 43.
23 Hasil  wawancara  dengan  Agung  Sedayu,  Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bidang Sosialisasi,  Kerjasama  dan  Penguatan  Jaringan, pada tanggal 27 Januari 2022.
24 Hasil  wawancara  dengan  Suryawan  Raharjo, Ketua Lembaga Ombudsman DIY, pada tanggal 14 Januari 2022. 25 Ibid .
26 Pasal  8  huruf  d  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
27 Pasal  8  huruf  e  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
28 Pasal  1  angka  9  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
29 Pasal  1  angka  7  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
30 Pasal  1  angka  8  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
31 Hasil  wawancara  dengan  Fitra  Ariyono,  Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bidang Monitoring  dan  Evaluasi,  pada  tanggal  19  Januari 2022.
32 Pasal  10  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014  tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga  Ombudsman Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita  Daerah Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014  Nomor 69).
33 Pasal  11  ayat  (3)  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
34 Hasil wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida,
Wakil Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan  Kelembagaan,  pada  tanggal  14  Januari 2022.
35 Hasil  wawancara  dengan  Ardiansyah,  Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bidang Pelayanan dan Investigasi, pada tanggal 19 Januari 2022.
36 Hasil  wawancara  dengan  Ardiansyah,  Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bidang Pelayanan dan Investigasi, pada tanggal 19 Januari 2022.
37 Hasil  wawancara  dengan  Suryawan  Raharjo,
Ketua Lembaga Ombudsman DIY, pada tanggal 14 Januari 2022.
38 Hasil  wawancara  dengan  Abdullah  Abidin, Wakil  Ketua  Lembaga  Ombudsman  DIY  Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Swasta, pada tanggal 20 Januari 2022.
39 Hasil wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida, Wakil  Ketua  Lembaga  Ombudsman  DIY  Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan, pada tanggal 14 Januari 2022. 40 Dwi  Priyono,  dkk.,  2013, Pedoman  Tata  Kelola Usaha  Beretika ,  Lembaga  Ombudsman  Swasta DIY, Yogyakarta, hlm. 49.
41 Hasil wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida, Wakil  Ketua  Lembaga  Ombudsman  DIY  Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan
Kelembagaan, pada tanggal 14 Januari 2022.
42 Hasil  wawancara  dengan  Ardiansyah,  Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bidang Pelayanan dan Investigasi, pada tanggal 19 Januari 2022.
46 Pasal  6  huruf  f  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
47 Hasil wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida,
Wakil  Ketua  Lembaga  Ombudsman  DIY  Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan
Kelembagaan, pada tanggal 14 Januari 2022.
48 Hasil  wawancara  dengan  Ardiansyah,  Wakil
Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bidang Pelayanan dan Investigasi, pada tanggal 19 Januari 2022.
49 Hasil  wawancara  dengan  Abdullah  Abidin,
Wakil  Ketua  Lembaga  Ombudsman  DIY  Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha Swasta, pada tanggal 20 Januari 2022.
51 Hasil  wawancara  dengan  Ardiansyah,  Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bidang Pelayanan dan Investigasi, pada tanggal 19 Januari 2022.
52 Pasal  9  huruf  g  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
53 Hasil  wawancara  dengan  Fitra  Ariyono,  Wakil Ketua Lembaga Ombudsman DIY Bidang Monitoring  dan  Evaluasi,  pada  tanggal  19  Januari 2022.
54 Ibid .
56 Adam Setiawan, “Pelaksanaan Fungsi
Rekomendasi  Ombudsman  Republik  Indonesia Kepada Kepala Daerah” Jurnal Veritas Et Justitia , Vol. 6, No. 2, Desember 2020, hlm. 284.
57 Hasil wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida,
Wakil  Ketua  Lembaga  Ombudsman  DIY  Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Kelembagaan, pada tanggal 14 Januari 2022.
58 Pasal  9  huruf  h  Peraturan  Gubernur  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Nomor  69  Tahun  2014 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Ombudsman  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Berita Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2014 Nomor 69).
59 Hasil  wawancara  dengan  Suryawan  Raharjo, Ketua Lembaga Ombudsman DIY, pada tanggal 14 Januari 2022.
60 Ibid . 61 Hasil  wawancara  dengan  Suryawan  Raharjo, Ketua Lembaga Ombudsman DIY, pada tanggal 14 Januari 2022.
62 Departemen  Pendidikan  Nasional,  2012, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia ,  Penerbit  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 270.
63 Andra  Miranthi  dan  Idris,  “Pengaruh  Citra Perusahaan, Kualitas Layanan, Dan Persepsi Harga Terhadap  Minat  Beli  Ulang  Melalui  Kepuasan Pelanggan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Pada  Penumpang  New  Atlas  Taksi  Semarang)”, Diponegoro Journal of Management , Vol. 6, No. 3,
2017, hlm. 2.
64 Desma  Erica  Maryati  Manik,  “Pengaruh  Citra Perusahaan  Dan  Relationship  Marketing  Terhadap Keputusan  Pembelian  Konsumen  PT.  Astra Internasional-Medan”, Jurnal  Riset  Manajemen  & Bisnis , Vol. 3, No. 2, November 2018, hlm. 12.
65 Kevin Widjaya dan Wendra Hartono, “Pengaruh Citra  Perusahaan,  Kualitas  Produk,  Dan  Persepsi Harga  Terhadap  Minat  Beli  Pada  Perusahaan  CV Mahkota  Citra  Mandiri”, Performa:  Jurnal Manajemen  Dan  Start-Up  Bisnis ,  Vol.  5,  No.  3,
Agustus 2020, hlm. 192.
66 Tety  Catur  Reza  Pratiwi  dan  Tetty  Widiyastuti, “Analisis  Citra  Perusahaan  terhadap  Keputusan Pembelian  Motor  Merek  Yamaha  di  CV  Alvina Indah Motor Blitar”, Jurnal Penelitian Manajemen Terapan , Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 168.
67 Erlita  Kurniawaty,  “Pengaruh  Citra  Perusahaan Dan  Tarif  Premi  Terhadap  Minat  Beli  Yang Berdampak  Pada  Kepuasan  Pelanggan  Di  PT Asuransi Cigna Jakarta”, Jurnal Kreatif: Pemasaran,  Sumberdaya  Manusia  dan  Keuangan , Vol. 5, No. 1, Oktober 2017, hlm. 16. 68 Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2015, Sosiologi Suatu Pengantar , Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 210-211.
70 Hasil wawancara dengan Yusticia Eka Noor Ida, Wakil  Ketua  Lembaga  Ombudsman  DIY  Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan
Kelembagaan, pada tanggal 14 Januari 2022.
72 Ibid , hlm. 40. 73 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  2013, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Balai  Pustaka, Jakarta, hlm. 374.
74 Dwi Priyono, dkk., Op . Cit ., hlm. 41.
75 Ibid , hlm. 42.
77 Ibid , hlm. 44.
78 Ibid .
79 Ibid .
81 Ibid , hlm. 46.
82 Ibid . 83 Ibid .
84 Kees Bertens, 2013, Etika , Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 190. 85 Sony Keraf, Op . Cit ., hlm. 94.
86 Kees  Bertens,  2016, Pengantar  Etika  Bisnis , Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 63.
87 Gordon  Graham,  2015, Teori-Teori  Etika, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 145.
88 Ibid ., hlm 67.
89 Kees Bertens, Loc.Cit.
90 Henry  Hazlitt,  2003, Dasar-dasar  Moralitas, Penerbit Pusataka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 181.
91 Frezza Eldo E dan Frezza Gianmarco E, “Ethics and  Deontology  in  Business”, Austin  Journal  of Business  Administration  and  Management ,  Vol.  1, No. 2, Mei 2017, hlm. 1.
92 Gatut L. Budiono, 2011, Etika Bisnis Pendekatan Teoritis  dan  Praktis ,  Penerbit  Poliyama  Widya Pustaka, Jakarta, hlm. 7.
93 Arissetyanto  Nugroho  dan  Agus  Arijanto,  2015,
Etika  Bisnis  (Business  Ethics)  Pemahaman  Teori Secara Komprehensif dan Implementasinya , Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 11.