## VOLATILITAS PENERIMAAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH
Adhipradana Prabu Swasito Politeknik Keuangan Negara STAN adhipradana.ps@pknstan.ac.id

## ABSTRACT
The  volatility  of  local  government  revenues  and  expenditures  has  a  crucial  impact  on  the  health  of  the regional economy. Therefore, it is essential to understand how fluctuations in the various components of regional income affect spending volatility. This study investigates the relationship between changes in local tax  revenues  and  grants  from  the  central  government  and  the  spending  volatility  of  the  Indonesian provincial  government  in  the  period  2010-2019.  This  study  finds  evidence  that  the  volatility  of  local government spending is positively associated with the volatility of grant receipts and negatively related to the local tax revenues volatility. In addition, this study also shows that an increase or decrease in tax and grant revenue causes regional spending volatility.
Keywords: local spending volatility, local revenue volatility, local grants volatility

## ABSTRAK
Volatilitas penerimaan dan belanja pemerintah daerah berdampak pada kesehatan perekonomian daerah. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  memahami  bagaimana  fluktuasi  berbagai  komponen  pendapatan  daerah mempengaruhi  volatilitas  belanja.  Penelitian  ini  menginvestigasi  hubungan  antara  fluktuasi  pendapatan pajak  daerah  serta  transfer  dari  pemerintah  pusat  dengan  volatilitas  pengeluaran  pemerintah  provinsi seluruh Indonesia menggunakan uji data panel dalam rentang tahun 2010-2019. Penelitian ini menemukan bukti bahwa ketidakstabilan belanja  pemerintah daerah berasosiasi positif  dengan volatilitas penerimaan dana transfer dan berhubungan negatif dengan volatilitas penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian ini  juga  menunjukkan  bahwa  peningkatan  atau  penurunan  penerimaan  pajak  dan  dana  transfer, menyebabkan volatilitas belanja daerah.
Kata  kunci: volatilitas  belanja  daerah,  volatilitas  penerimaan  pajak  daerah,  volatilitas  transfer  dari pemerintah pusat
Klasifikasi JEL: H71, H72
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 55

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  tujuan  desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi  alokasi  sumber  daya  publik (Oates,  1972;  Rodríguez‐Pose  &  Gill, 2005),  potensi  pertumbuhan  ekonomi yang  lebih  baik  (Martinez-Vazquez  & McNab, 2003), serta kesejahteraan sosial (McLure  &  Martinez-Vazquez,  2000). Selain itu, desentralisasi fiskal juga dapat membantu  pemerintah  subnasional  di negara-negara  Eropa  untuk  menghindari defisit anggaran (Foremny, 2014), membantu  mengurangi  disparitas  antar regional di Uni Eropa (Sacchi & Salotti, 2014)  dan  juga  disparitas  antar  provinsi pasca  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia (Resosudarmo & Vidyattama, 2006).
Meskipun  demikian,  tujuan  dari desentralisasi fiskal tidak selalu tercapai. Cina telah melakukan serangkaian reformasi  desentralisasi  fiskal,  yang implementasinya  menghasilkan  tingkat pertumbuhan ekonomi dua digit. Sementara  itu,  Argentina  yang  juga terdesentralisasi  dalam  hal  pengeluaran dan  pendapatan  mengalami  dua  krisis keuangan besar, pada 1993 dan 2001(Mussa, 2002).
Salah satu hal yang diindikasikan menjadi  penyebab  perbedaan  hasil  dari desentralisasi  adalah  ketidakseimbangan antara  desentralisasi  pengeluaran  dan penerimaan  (OECD,  2012).  Umumnya desentralisasi pengeluaran lebih
diutamakan daripada desentralisasi penerimaan.
Ketidakseimbangan desentralisasi  ini  bertentangan  dengan konsep  teoritis  federalisme  fiskal  yang berpendapat  bahwa  tanggung  jawab pengeluaran harus dikombinasikan dengan otonomi perpajakan yang
memadai  di  setiap  tingkat  pemerintahan (McLure & Martinez-Vazquez, 2000). Salah satu akibat dari ketidakseimbangan  desentralisasi  fiskal adalah ketidakleluasaan pemerintah daerah  dalam  merencanakan  belanja penerintah daerah. Jika porsi penerimaan daerah lebih didominasi oleh transfer dari pemerintah  pusat,  kestabilan  belanja pemerintah daerah akan tergantung pada dana  transfer  dari  pemerintah  pusat. Padahal,  besaran  dana  transfer  tersebut berada di luar kendali pemerintah daerah. Jika pengeluaran daerah cenderung tidak stabil  dan  tidak  dapat  diprediksi,  maka akan  sulit  bagi  pengusaha  lokal  untuk merencanakan  ekspansi  usaha  mereka (terkait dengan kebutuhan staf, persediaan,  dan  sejenisnya).  Selain  itu, ketidakstabilan  kondisi  fiskal,  dapat menimbulkan  kekhawatiran  mengenai periode  fiskal  masa  depan,  yang  akan menghambat  pemilihan  proses  produksi yang efisien (Crain, 2003).
Untuk menciptakan kondisi fiskal yang  kondusif,  kebijakan  yang  tepat mengenai  volatilitas  pengeluaran  dan penerimaan di tingkat pemerintah daerah sangat  dibutuhkan  untuk  meramu  resep kebijakan  publik  yang  efektif.  Dalam literatur,  hubungan  antara  volatilitas belanja  daerah  dengan  indikator  fiskal telah  banyak  dilakukan.  Salah  satu penelitian  di  bidang  ini  menyimpulkan bahwa jumlah belanja daerah yang tidak terprediksi dapat menghambat kesehatan ekonomi lokal (Sacchi & Salotti, 2017).
Secara  umum,  ukuran  volatilitas pengeluaran
pemerintah dapat memberikan gambaran tentang kemajuan ekonomi karena memberikan pemahaman tentang fluktuasi belanja dari titik ekuilibrium (Staley, 2017). Volatilitas pengeluaran/penerimaan pemerintah  definisikan  sebagai  deviasi standar dari tingkat pertumbuhan tahunan belanja/penerimaan  pemerintah  untuk
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 56 tahun  fiskal  tertentu  (Sacchi  &  Salotti, 2017; Staley, 2015).
Beberapa  literatur  telah  berusaha menginvestigasi
hubungan antara volatilitas  pengeluaran  dan  penerimaan daerah,  namun  hasil  dari  penelitian- penelitian tersebut tidak seragam. Sacchi &  Salotti  (2017)  menemukan  bahwa belanja  daerah  ternyata  menjadi  kurang stabil  jika  pembiayaannya  berasal  dari dana  transfer  pemerintah  pusat.  Sejalan dengan  temuan  Sacchi  &  Salotti  (2017), Mahi  &  Supriyanti  (2019)  menemukan hasil  yang  serupa  pada  studinya  di Indonesia. Mahi & Supriyanti (2019) juga menyimpulkan bahwa
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang
memiliki  pendapatan  yang  tinggi  relatif memiliki belanja daerah yang lebih stabil. Berbeda dengan temuan di atas, penelitian  lain  menemukan  hasil  yang berbeda.  Tran et  al. ,  (2018)  justru menemukan  hubungan  yang  bertolak belakang antara volatilitas belanja pemerintah  kota  Tokyo  dengan  dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam rangka memperkaya literatur, dalam studi ini kami memeriksa hubungan  antara  volatilitas  pajak  daerah dan  dana  transfer  dari  pemrintah  pusat dengan  volatilitas  belanja  pemerintah provinsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  efek  tetap  terhadap  data  seluruh provinsi  di  Indonesia  dalam  rentang tahun 2010-2019.
Penelitian  ini  disusun  sebagai berikut:  Pada  bagian  selanjutnya,  akan disajikan  literatur  yang  berhubungan dengan  volatilitas  belanja  pemerintah (pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah).  Kemudian,  penelitian  ini  akan menyajikan  hipotesis  serta  menguraikan strategi penelitian untuk menguji hipotesis  tersebut.  Setelah  itu,  akan disajikan hasil dan pembahasan atas hasil uji regresi. Kesimpulan terhadap seluruh
hasil  penelitian  akan  dipaparkan  pada bagian akhir dari studi ini.

## 1.2. Reviu Pustaka Mutakhir
Volatilitas penerimaan dan
belanja  pemerintah  daerah  semakin menarik perhatikan para peneliti. (Staley,
2017)  menyimpulkan  bahwa  pemerintah negara  bagian  di  Amerika  Serikat menemui  kesulitan  dalam  membuat kebijakan untuk
merencanakan, memperluas,  dan  menyediakan  barang dan jasa secara efisien dan berkelanjutan jika  fluktuasi  penerimaan  cenderung tidak  stabil.  Artinya,  jika  pemerintah daerah ingin berhasil dalam menyediakan barang publik secara efisien dan berkelanjutan,  pemerintah  daerah  perlu untuk  mengidentifikasi  hal-hal  yang mempengaruhi volatilitas pendapatan. Beberapa  penelitian  mengenai volatilitas pendapatan daerah
menemukan  hubungan  positif  antara volatilitas  penerimaan  daerah  dengan volatilitas  penerimaan  pajak  daerah (Staley, 2015, 2017). Tentu saja, hasil ini dapat  kita  terima  dengan  logis  karena salah  satu  unsur  utama  penopang penerimaan  daerah  adalah  pajak  daerah. Lebih  detail  lagi,  (Afonso,  2017)  juga menyimpulkan  hubungan  positif  antara volatilitas pendapatan asli daerah dengan volatilitas pajak penjualan daerah.
Di  sisi  lain,  penelitian  mengenai volatilitas belanja pemerintah daerah juga sudah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti. Furceri  (2007)  serta  Afonso  dan  Furceri (2010) menemukan pengaruh negatif dari volatilitas  belanja  pemerintah  pusat  di negara  Eropa  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Selain itu, (Furceri &
Poplawski-Ribeiro, 2009) menyimpulkan bahwa  ukuran  negara  (diukur  dengan besarnya produk domestik bruto) berhubungan negatif dengan
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 57
ketidakstabilan  pengeluaran  pemerintah pusat.
Penelitian  mengenai  volatilitas belanja dan penerimaan umumnya meneliti belanja dan pengeluaran pemerintah pusat, dan sedikit sekali yang membahas  mengenai  kestabilan  di  level pemerintah daerah. Salah kontribusi yang cukup  signifikan  terhadap  volatilitas pengeluaran  di  tingkat  lokal  dilakukan oleh    Sacchi  &  Salotti  (2017)  dengan menyelidiki  pengaruh  pajak  daerah (pajak  penghasilan,  pajak  properti  dan pajak  penjualan)  dan  dana  transfer  dari pemerintah  pusat  terhadap  volatilitas pengeluaran  pemerintah  daerah  di  dua puluh negara OECD. Mereka menunjukkan  bahwa  volatilitas  dana transfer dan pajak penghasilan berhubungan  positif  dengan  volatilitas belanja  daerah,  namun  volatilitas  pajak properti  memiliki  efek  negatif  pada volatilitas pengeluaran.
Tran et al. , (2018) juga  berusaha untuk  menginvestigasi  hubungan  antara volatilitas  belanja  pemerintah  daerah dengan volatilitas pendapatan pemerintah kota  Tokyo.  Mereka  menemukan  bahwa ada  hubungan  positif  yang  signifikan antara  volatilitas  belanja  daerah  dan volatilitas  penerimaan  pajak  daerah. Selain  itu,  mereka  juga  menyimpulkan hubungan  negatif  antara  volatilitas belanja  daerah  dengan  volatilitas  dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain studi dari luar negeri, studi empiris terkait volatilitas belanja
pemerintah daerah juga telah dilakukan di Indonesia.  Menggunakan  data  level kabupaten/kota (230 kabupaten/kota) dari tahun  2005-2016,  (Mahi  &  Supriyanti, 2019)  menemukan  bahwa  peningkatan kapasitas  fiskal pemerintah daerah menciptakan
kestabilan belanja pemerintah  kabupaten/kota.  Selain  itu,
mereka  juga  menemukan  bahwa  belanja pemerintah
kabupaten/kota yang
berpenghasilan  tinggi  relatif  lebih  stabil dibandingkan  dengan  kabupaten/kota yang berpenghasilan rendah.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah  dilakukan  dan  untuk  memperkaya literatur,  penelitian  ini  mengajukan beberapa hipotesis:
Hipotesis 1: Semakin tinggi volatilitas pajak daerah,  semakin  rendah  volatilitas  belanja daerah.
Hipotesis  2:  Semakin  tinggi  pertumbuhan penerimaan  pajak  daerah,  semakin  rendah volatilitas belanja daerah.
Hipotesis  ini  berusaha  untuk menunjukkan pengaruh dari peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap belanja  pemerintah  daerah.  Diterimanya hipotesis  ini  menandakan  kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk meminimalkan  volatilitas  pengeluaran daerah.  Hipotesis  1  tidak  membahas mengenai arah dari perubahan penerimaan pajak, sedangkan hipotesis 2 melihat  pertumbuhan  atau  penurunan penerimaan pajak.
Hipotesis 3:  Semakin  tinggi  volatilitas dana transfer,  semakin  tinggi  volatilitas  belanja daerah.
Hipotesis  4:  Semakin  tinggi  pertumbuhan penerimaan  dana  transfer,  semakin  tinggi volatilitas belanja daerah.
Hipotesa  ini  bertujuan  untuk menjelaskan keadaan dimana pemerintah daerah  akan  merespon  ketidakstabilan penerimaan  yang  berada  di  luar  kendali dengan  menyesuaikan  anggara  belanja mereka, sehingga menciptakan
ketidakstabilan belanja pemerintah
daerah.
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 58

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan modifikasi  dari  model  persamaan  yang telah  diaplikasikan  dalam  penelitian- penelitian sebelumnya (Mahi & Supriyanti, 2019; Sacchi & Salotti, 2017; Tran  et  al.,  2018).  Model  yang  paling sederhana  (Model  1)  yaitu  model  yang hanya  menyertakan  unsur  pajak  daerah dan  dana  transfer  (Dana  Alokasi  Umum dan  Dana  Alokasi  Khusus)  sebagai variabel  bebas,  baik  dengan  ukuran volatilitas (Model 1a) maupun di tingkat level  (model  1b).  Pengembangan  dari Model  1  (Model  2  dan  Model  3)  dapat dilakukan dengan memperhitungkan beberapa variabel kontrol makroekonomi dan  demografis.  Secara  matematis, Model 2 dan Model 3 dapat diilustrasikan sebagai berikut:
,( , ) =
, + , ,( , )
+ , ,( , ) + , , + , (2)
dan
,( , ) = , + , ,( , ) + , ,( , ) + , , + , (3)
Variabel ,( , ) adalah
deviasi standar dari pertumbuhan tahunan belanja  agregat  pemerintah  provinsi i , dari  tahun t sampai  tahun t + x .  Serupa dengan  variabel
,( , ) ,  variabel ,( , ) dan variabel
,( , ) secara
berturut-turut merupakan deviasi standar dari peneriman pajak daerah (total pajak provinsi  dan  pajak  kabupaten/kota)  dan dana  transfer  secara  agregat  (di  tingkat provinsi)  yang  diterima  dari  pemerintah pusat.  Sementara  itu,  variabel ,( , )
dan ,( , ) menggambarkan selisih kenaikan/penurunan  pajak  dan  penerimaan dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  yang diterima pemerintah provinsi i , dari tahun t sampai  tahun t + x .  Penelitian  ini menggunakan  periode  3  sampai  5 tahunan (dilambangkan dengan notasi x ) untuk  melihat  pengaruh  penerimaan pajak  dan  dana  transfer  terhadap volatilitas  belanja  pemerintah  pada jangka pendek dan jangka menengah.
Naik  dan  turunnya  pendapatan daerah  merupakan  variabel  utama  yang akan diuji dalam penelitian ini. Penggunaan  variabel  pajak  daerah  dan dana transfer dari pemerintah pusat, yang merupakan komponen utama dari pendapatan  daerah,  diharapkan  dapat menjelaskan  dampak  dari  ketersediaan dan kestabilan pendapatan daerah terhadap  kestabilan  belanja  pemerintah daerah. Variabel kontrol yang diikutsertakan  dalam  model  merupakan variabel  yang  secara  umum  digunakan dalam beberapa literatur. Variabel kontrol  ini  dimasukkan  karena  literatur menunjukkan  bahwa  variabel-variabel tersebut berpotensi mempengaruhi volatilitas  belanja  pemerintah.  Variabel yang diikutsertakan dalam vektor
, adalah  sebagai  berikut:  (1) ln_pop i,t ,  yang  merupakan  logaritma natural dari total populasi dari provinsi i pada  tahun t ;  (2) popdens i,t ,  yang mencerminkan kepadatan penduduk (ribu jiwa/km 2 )  dari  suatu  provinsi;  dan  (3) ln_rgdp i,t ,  yang  merupakan  logaritma natural  dari  produk  domestik  regional bruto (PDRB) per kapita.
Variabel populasi digunakan untuk  melihat  volatilitas  pengeluaran publik  terhadap  guncangan  ekonomi (Furceri & Karras, 2008). Sementara itu, kepadatan penduduk diikutsertakan untuk menangkap  karakteristik  teritorial  yang
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 59
mempengaruhi  kebijakan  pengeluaran dan  volatilitasnya  (Albuquerque,  2011). Dan PDRB per kapita dimasukkan dalam model  sebagai  proksi  untuk  tingkat pembangunan  negara  (dalam  penelitian ini yaitu pembangunan provinsi) (Afonso et  al .,  2010;  Brzozowski  &  Siwinska- Gorzelak, 2010).
Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan data yang sudah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.  Berbeda  dengan  data  yang digunakan dalam penelitian oleh (Mahi & Supriyanti, 2019), penelitian ini menggunakan  data  seluruh  provinsi  di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Data level provinsi digunakan  karena  alasan  ketersediaan data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur  yang  dijalankan  dalam penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut. Pertama,  penelitian  ini  menggunakan PLS  ( pooled  least  square )  untuk mengestimasi model yang telah diajukan. Kedua,  karena  estimasi  PLS  untuk karakteristik data yang digunakan diprediksi  tidak  konsisten,  penelitian  ini menggunakan  estimasi  data  panel fixed effects (FE)  dan random  effects (RE).
Kemudian uji Hausman dilakukan untuk menyimpulkan  estimasi  yang  lebih konsisten.
Tabel  1  menyajikan  hasil  dari estimasi  data  panel  FE  untuk  Model  1a dan  Model  2,  sedangkan  Tabel  2 menyajikan  hasil  dari  Model  1b  dan Model  3.  Uji  Hausman  menunjukkan bahwa estimasi FE lebih dipilih, sehingga hasil dari estimasi RE tidak disajikan.
Sebelum  membahas  hasil  regresi lebih  lanjut,  perlu  diperhatikan  pula koefisien determinasi ( R 2 ) dari FE untuk Model  1b  sangat  rendah,  menunjukkan
rentang  dari  3,8%  (Tabel  2)  sampai dengan  16,3%  (Tabel  3).  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel pada model paling  sederhana  ini  tidak  kurang  dapat menggambarkan perubahan pada variabel volatilitas belanja. Sementara itu, R 2 pada Model  2  dan  Model  3  menunjukkan rentang  dari  15,7%  (Tabel  1)  sampai dengan 51,1% (Tabel 3). Artinya, model yang diajukan hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar rentang angka tersebut.  Namun  rentang  tersebut  sudah mencukupi untuk menjelaskan fenomena dalam  data  panel.  Bradley  dan  Gans (1998) dalam (Mahi & Supriyanti, 2019, hal. 131) bahkan berpendapat bahwa nilai R 2 untuk data cross section dalam rentang 10–20%  adalah  hal  yang  normal.
Menurut  mereka  rentang  angka  tersebut menjadi  wajar/normal  karena  adanya variasi yang besar antara masing-masing objek observasi dalam data cross section . Selain  itu,  perlu  dicatat  juga bahwa  provinsi  Kalimantan  Utara  baru berdiri  pada  akhir  tahun  2012,  dan  data mengenai provinsi tersebut hanya tersedia  sejak  tahun  2014.  Untuk menghindari  data  panel  yang  tidak seimbang  penelitian  ini  mengabaikan data belanja provinsi Kalimantan Utara.

## 3.1. Volatilitas Penerimaan Pajak
Daerah dan Volatilitas Penerimaan Dana Transfer
Dalam  Tabel  1  terlihat  bahwa seluruh  model  menunjukkan  hasil  yang konsisten, meskipun koefisiennya berbeda-beda.  Hasil  regresi  pada  Model 1a  dan  Model  2  memperlihatkan  bahwa volatilitas  pengeluaran  daerah  memiliki hubungan  positif  dengan  volatilitas penerimaan  pajak  daerah.  Tabel  1 menunjukkan  bahwa  kenaikan  1  satuan deviasi  standar  volatilitas  penerimaan pajak  daerah,  diasosiasikan  dengan dengan  peningkatan  volatilitas  belanja
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 60 pemerintah daerah sebesar 163% (Model
1a) atau 118,6% (Model 2) pada periode 3  tahunan.  Hasil  pada  tabel  1  juga menunjukkan bahwa pengaruh volatilitas penerimaan  pajak  daerah  semakin  lama semakin  menurun  dalam  periode  waktu yang  lebih  lama.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  ekspektasi  di  awal  penelitian yang  mengharapkan  bahwa  peningkatan volatilitas penerimaan pajak meyebabkan belanja  pemerintah  daerah  yang  lebih stabil.
Sementara itu, volatilitas
penerimaan  dana  transfer  menunjukkan hasil  estimasi  yang  signifikan  dan menunjukkan  koefisien  yang  sangat rendah  bahkan  bernilai  negatif  pada jangka  panjang  di  Model  2.  Artinya, volatilitas penerimaan dana transfer dapat diasosiasikan dengan belanja pemerintah daerah yang lebih stabil. Berbeda dengan hipotesa  awal  dan  hasil  yang  ditemukan oleh Sacchi dan Salotti (2017), penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat  yang  tampaknya  lebih  terukur justru dapat diasosiasikan dengan volatilitas  belanja  pemerintah  daerah yang lebih stabil.

## 3.2. Penerimaan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Penerimaan Dana Transfer
Uji  Hipotesis  2  dan  Hipotesis  4 dapat  dilihat  pada  Tabel  2.  Namun, spesifikasi  awal  pada  Model  1b  dan Model  3  tidak  dapat  menghasilkan estimator  yang  konsisten  untuk  setiap periode  tahun.  Kami  menduga  hal  ini disebabkan  arah  pertumbuhan  tahunan penerimaan dana transfer dan penerimaan pajak  daerah  yang  mungkin  bertambah besar  atau  malah  berkurang.  Untuk menyiasati hal ini, penelitian ini mencoba menggunakan nilai absolut pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan penerimaan dana transfer, agar hanya besaran selisih
dari  pertumbuhan  yang  dilihat,  bukan arah dari pertumbuhan penerimaan.
Hasil  uji  regresi  menggunakan modifikasi  atas  Model  1b  dan  Model  3 ditunjukkan  dalam  Tabel  3.  Tabel  3 menunjukkan bahwa hanya Model 1 saja yang  menunjukkan  hasil  yang  konsisten untuk seluruh variabel. Sedangkan untuk Model  3  meskipun  tidak  semua  hasil menunjukkan  koefisien  yang  signifikan, hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3 lebih baik  dibandingkan  dengan  hasil  pada Tabel 2.
Tabel  3  menunjukkan  bahwa selisih  penerimaan  pajak  daerah  dan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat  menyebabkan  belanja  pemerintah daerah lebih tidak stabil. Tentu saja hasil ini  merupakan  sesuatu  yang  dapat  kita terima  secara  logis  karena  belanja pemerintah daerah sebagian besar dibiayai  oleh  penerimaan  daerah  berupa transfer  dari  pemerintah  pusat  maupun dari pajak. Sehingga apabila dua variabel ini  bertambah  atau  berkurang,  tentunya akan merubah komposisi belanja pemerintah daerah.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Sebelum menyatakan kesimpulan umum  dari  penelitian  ini,  penting  untuk menyajikan bahwa kelemahan utama dari penelitian ini adalah penggunaan data di level  provinsi.  Meskipun  penggunaan data di level provinsi memungkinkan uji statistik  untuk  seluruh  provinsi  di Indonesia,  data  provinsi  ini  merupakan data agregat dan seakan-akan menyeragamkan  belanja  dan  pendapatan daerah  kabupaten/kota  pada  masing- masing  provinsi.  Padahal,  penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota dalam satu provinsi tentu saja  bervariasi.  Penggunaan  data  pada level  kabupaten/kota  akan  lebih  dapat menjelaskan topik penelitian ini.
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 61 Dengan mempertimbangkan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat  disimpulkan.  Pertama,  terdapat hubungan yang signifikan antara volatilitas  penerimaan  pajak  daerah dengan ketidakstabilan belanja pemerintah  daerah.  Penerimaan  pajak daerah yang tidak stabil dapat menyebabkan  belanja  daerah  yang  lebih tidak  stabil.  Hasil  dari  data  yang  diuji pada penelitian ini menimbulkan pertanyaan baru yang dapat dijawab pada penelitian selanjutnya: apakah pemberian otonomi  perpajakan  daerah  yang  lebih besar  membuat  belanja  pemerintah daerah lebih stabil?
Kedua,  volatilitas  dana  transfer dari  pemerintah  pusat  memiliki  asosiasi yang  sangat  kecil  dengan  volatilitas belanja  pemerintah  daerah,  bahkan memiliki  asosiasi  negatif  pada  jangka  4 tahunan  dan  5  tahunan.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  volatilitas  dana transfer dari pemerintah pusat cenderung menyebabkan belanja pemerintah daerah lebih stabil.
Terakhir,  perlu  digarisbawahi pula bahwa penelitian ini tidak menyimpulkan  bahwa  volatilitas  belanja pemerintah  daerah  itu  baik  atau  buruk. Perlu  penelitian  yang  terpisah  untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian ini  hanya  menyimpulkan  asosiasi  antara kestabilan  belanja  pemerintah  daerah dengan penerimaan daerah.
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 62

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Afonso, A., Agnello, L., & Furceri, D. (2010). Fiscal policy responsiveness, persistence and discretion. Public Choice , 145 , 503–530. https://doi.org/doi:10.1007/s11127- 009-9577-x
Afonso, A., & Furceri, D. (2010). Government size, composition, volatility and economic growth. European Journal of Political Economy , 26 , 517–532. https://doi.org/doi:10.1016/j.ejpoleco.2010.02.002
Afonso, W. B. (2017). Revenue Portfolio and Expenditures: An Examination of the Volatility of Tax Revenue and Expenditure Patterns during the Great Recession. International Journal of Public Administration , 40 (10), 896– 905. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1295271
Albuquerque, B. (2011). Fiscal institutions and public spending volatility in Europe. Economic Modelling , 28 , 2544–2559. https://doi.org/doi:10. 1016/j.econmod.2011.07.018
Bradley, R., & Gans, J. S. (1998). Growth in Australian cities. Economic Record ,
74 (226), 266–278. https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1998.tb01923.x. Brzozowski, M., & Siwinska-Gorzelak, J. (2010). The impact offiscal rules on fiscal policy volatility. Journal of Applied Economics , 13 , 205–231. https://doi.org/10.1016/S1514-0326(10)60010-4
Crain, W. M. (2003). Volatile states: Institutions, policy, and the performance of American state economies . University of Michigan Press.
Foremny, D. (2014). Sub-national deficits in European countries: The impact offiscal rules and tax autonomy. European Journal of Political Economy , 34 , 86–110. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.01.003
Furceri, D. (2007). Is Government Expenditure Volatility Harmful for Growth? A Cross-country Analysis. Fiscal Studies , 28 , 103–120. https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2007.00049.x
Furceri, D., & Karras, G. (2008). Business cycle volatility and country size: Evidence for a sample of OECD countries. Economics Bulletin , 5 , 1–7. Furceri, D., & Poplawski-Ribeiro, M. P. (2009). Government consumption volatility and the size of nations (No. 687). https://doi.org/10.1787/225543847282. Mahi, B. R., & Supriyanti, S. S. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia , 19 (1), 118–138. https://doi.org/10.21002/jepi.v19i1.879 Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. World Development , 31 (9), 1597–1616.
McLure, C., & Martinez-Vazquez, J. (2000). The assignment of revenues and expenditures in intergovernmental fiscal relations. core course on Intergovernmental Relations and Local Financial Management. World Bank Institute, Washington, DC: World Bank.
Mussa, M. (2002). Argentina and the Fund: From triumph to tragedy . Peterson Istitute.
Oates, W. E. (1972). Fiscal federalism . New York: Harcourt Brace Jovanovich. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2012).
Decentralization and economic growth. Note by the Secretariat . Paris: OECD. Resosudarmo, B. P., & Vidyattama, Y. (2006). Regional income disparity in Indonesia:
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 63
A panel data analysis. ASEAN Economic Bulletin , 31–44.
Rodríguez‐Pose, A., & Gill, N. (2005). On the ‘economic dividend’of devolution.
Regional Studies , 39 (4), 405–420.
Sacchi, A., & Salotti, S. (2014). A comprehensive analysis of expen- diture decentralization and of the composition of local public spending. Regional Studies . https://doi.org/10.1080/00343404.2014.893387
Sacchi, A., & Salotti, S. (2017). The influence of decentralized taxes and intergovernmental grants on local spending volatility. Regional Studies , 51 (4), 507–522. https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1111512
Staley, T. (2015). The Effect of TELs on State Revenue Volatility: Evidence from the American States. Public Budgeting & Financegeting &Finance , 35 (1), 29–48.
Staley, T. (2017). The Impact of Fiscal Limits on State Revenue Volatility. American Review of Public Administration , 47 (4), 443–54.
Tran, T. V., Drew, J., & Noguchi, M. (2018). The role of revenue volatility in local expenditure volatility: A comparison of Tokyo metropolitan local governments. Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy , 37 (4), 443–455. Retrieved from https://doi.org/10.1111/1759-3441.12228
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 64

## Tabel 1: Hasil FE untuk Model 1a dan Model 2
Periode 3 Tahunan Periode 4 Tahunan Periode 5 Tahunan VARIABLES Model 1a Model 2 Model 1a Model 2 Model 1a Model 2 vol tax 1.633*** 1.186*** 1.631*** 0.797*** 0.823*** 0.764*** (0.341) (0.236) (0.236) (0.104) (0.151) (0.123) vol grants 3.08e-09*** 1.73e-09** 3.62e-09*** -0.021** 3.45e-09*** -0.145* (9.93e-10) (6.87e-10) (6.61e-10) (0.103) (8.57e-10) (0.0888) ln_pop 4.884e+08 5.276e+08 6.881e+08 (1.532e+09) (1.761e+09) (1.791e+09) popdens 2.37e+06*** 3.77e+06*** 3.64e+06*** (358,797) (302,303) (350,657) ln_rgdp -3.755e+08 4.306e+08 2.801e+08 (4.931e+08) (6.614e+08) (6.470e+08) Constant 1.979e+08** -1.621e+09 1.643e+08** -1.097e+10 3.131e+08*** -1.061e+10 (8.948e+07) (8.558e+09) (7.411e+07) (9.188e+09) (3.353e+07) (9.446e+09) Observations 297 297 264 264 231 231 R-squared 0.353 0.142 0.569 0.414 0.614 0.534 Number of Idx 33 33 33 33 33 33
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

## Tabel 2: Hasil FE untuk Model 1b dan Model 3
Periode 3 Tahunan Periode 4 Tahunan Periode 5 Tahunan VARIABLES Model 1b Model 3 Model 1b Model 3 Model 1b Model 3 Δ tax -0.347 -0.343*** -0.0126 -0.183 -0.152 -0.143** (0.217) (0.125) (0.137) (0.133) (0.137) (0.0690) Δ grants -0.0167 -0.0715 0.106** 0.0201 0.149*** 0.0833* (0.0414) (0.0487) (0.0425) (0.0439) (0.0540) (0.0478) ln_pop 5.943e+08 2.769e+08 6.204e+08 (1.678e+09) (1.708e+09) (1.809e+09) popdens 4.170e+06*** 4.373e+06*** 4.037e+06*** (332,727) (483,582) (398,645) ln_rgdp -4.091e+07 1.327e+08 -1.943e+08 (5.835e+08) (5.949e+08) (5.775e+08) Constant 7.026e+08*** -6.856e+09 6.10e+08*** -6.128e+09 6.813e+08*** -5.386e+09 (8.345e+07) (9.260e+09) (5.738e+07) (9.085e+09) (4.433e+07) (9.968e+09) Observations 297 297 264 264 231 231 R-squared 0.051 0.381 0.038 0.425 0.152 0.504 Number of Idx 33 33 33 33 33 33 Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Volatilitas Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Adhipradana Prabu Swasito Vol.5, No.1, (2021), Hal.54-65 Halaman 65

## Tabel 3: Hasil FE untuk Model 1b dan Model 3 (modifikasi menggunakan nilai absolut)
Periode 3 Tahunan Periode 4 Tahunan Periode 5 Tahunan VARIABLES Model 1b Model 3 Model 1b Model 3 Model 1b Model 3 Δ tax 0.500*** 0.415*** 0.625*** 0.230* 0.445*** 0.185*** (0.0523) (0.0677) (0.0845) (0.115) (0.0632) (0.0534) Δ grants 0.118*** -0.0643 0.211*** 0.0296 0.233*** 0.0755 (0.0433) (0.0412) (0.0789) (0.0501) (0.0857) (0.0508) ln_pop 8.497e+08 5.117e+08 9.848e+08 (1.686e+09) (1.679e+09) (1.732e+09) popdens 4.21e+06*** 4.422e+06*** 4.078e+06*** (329,115) (469,348) (385,432) ln_rgdp -1.002e+08 3.898e+07 -2.833e+08 (5.845e+08) (5.891e+08) (5.658e+08) Constant 7.39e+08*** -8.385e+09 3.291e+08*** -7.147e+09 4.361e+08*** -7.529e+09 (4.799e+07)  (9.255e+09) (6.770e+07) (8.928e+09) (8.247e+07) (9.502e+09) Observations 297 297 264 264 231 231 R-squared 0.075 0.399 0.070 0.438 0.163 0.511 Number of Idx 33 33 33 33 33 33 Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1