## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU
Delly 1 , Faizal Anwar 1 , Novliza Eka Patrisia 1*
1 Prodi Administrasi Publik, FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu *novlizaekap@umb.ac.id
ABSTRACT  : In  welcoming  the  Wonderfull  of  Bengkulu  2020  the  city  of  Bengkulu continued  to  fix  the  existing  tourism  area,  especially  the  Long  Beach  Tourism  Village which  is  a  tourist  identity  in  Bengkulu.  In  the  development  of  the  Long  Beach  Pantai Panjang Tourism area continues to improve but the problems in its development policies, such  as  cleanliness  and  inadequate  facilities.  Through  the  thesis  the  problem  raised  is how  is  the  implementation  of  tourism  development  policy  in  the  Long  Beach  area  of Bengkulu  city  and  what  are  the  inhibiting  factors.    Researchers  used  descriptive qualitative  research  methods.  The  results  of  this  study  explain  the  results  of  the implementation  of tourism  development  policies  in  the  Pantai  Panjang  area  of  Bengkulu city  in  the  Bengkulu  City  Tourism  Office.  Cooperation  with  related  agencies  is  always communicated  by  the  Bengkulu  City  Tourism  Office  in  the  management  of  Panjang Beach so that Bengkulu in Realizing the Bengkulu 2020 Wonderfull Program.
Keywords: Policy, Development, Tourism
ABSTRAK  : Dalam  menyambut Wonderfull Bengkulu  2020  kota  Bengkulu  terus membenahi  kawasan  Pariwisata  yang  ada,  terutama  Kawasan  Wisata  Pantai  Panjang yang  merupakan  identitas  wisata  yang  ada  di  Bengkulu.  Dalam  pengembangan  Pantai Panjang  kawasan  Wisata  Pantai  Panjang  terus  berbenah  akan  tetapi  masalah-masalah dalam  kebijakan  pengembangannya,  seperti  masalah  kebersihan  dan  fasilitas  yang kurang  memadai  .  Melalui  skripsi  permasalahan  yang  diangkat  adalah  Bagaimanakah implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  kawasan  Pantai  Panjang  kota Bengkulu  dan  apa  sajakah  kendala  kebijakan  tersebut.  Peneliti  menggunakan  metode penelitian    deskriptif  kualitatif.  Teknik  analisis  data  penelitian  ini  meliputi  reduksi  data analisis  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menjelasakan  hasil implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  kawasan  Pantai  Panjang  kota Bengkulu  di  Dinas  Pariwisata  kota  Bengkulu.  Kerja  sama  dengan  instansi  terkait  selalu dikomunikasikan  oleh  Dinas  Pariwisata  kota  Bengkulu  dalam  pengelolaan  Pantai Panjang agar Bengkulu dalam Mewujudkan Program Wonderfull Bengkulu 2020.
Kata Kunci: Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata

## LATAR BELAKANG
Indonesia    merupakan   negara  yang    sangat  indah  dan  kaya  akan  budaya. Semua  itu  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Indonesia  sebagai  objek  dan daya  tarik  wisata  yang    menarik  kunjungan  wisatawan.  Berdasarkan    Undang- Undang    Republik  Indonesia  No  10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataan mengatakan  bahwa pembangunan Kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan  kesempatan  berusaha  dan  memperoleh  manfaat  dan    mampu menghadapi  tantangan  perubahan  kehidupan  nasional  maupun lokal ( Junaidi 2011: 2).
Untuk  mendorong  perkembangan  pariwisata  dalam  otonomi  daerah  yang terdiri  atas  Undang  Undang  No  23  tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah, bahwa  daerah  diberikan  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk dikembangkan  sebagai  konsekuensi  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah,  yakni pengelolaan  pariwisata  dilakukan  dengan  partnership  dari  berbagai  sector mampu meningkatkan ekonomi masyarakat daerah pantai (Darmi, T. 2017).
Kebijakan pembangunan pariwisataan yang dijalankan pemerintah diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas  untuk  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  memperluas  lapangan kerja,dan  kesempatan  berusaha  serta  memelihara  keperibadian  bangsa,  nilai- nilai  agama  serta  kelestarian  fungsi  dan  mutu  lingkungan  hidup  (Wardoyo 3003:40).
Kota  bengkulu  memiliki  banyak  sekali  tempat  pariwisata  yang  bagus  dan tidak  kalah  menarik  dari  kota  lain.  Kota  Bengkulu  memiliki  salah  satu  sektor pariwisata yang luas, Salah satunya ialah wisata Pantai Panjang. Pantai panjang merupakan pantai yang berada di kota Bengkulu. Yang terletak disisi barat kota Bengkulu yang jaraknya dari pusat kota hanya lebih kurang 2 kilo meter. letaknya yang strategis dan tidak jauh dari pusat kota (Pratama 2015: 6).
Potensi  yang  dimiliki  oleh  kawasan  pantai  panjang  kota  Bengkulu  telah disadarai  oleh  pemerintah  daerah  dan  kemudian  dijadikan  salah  satu  kebijakan yang  strategis  oleh  gebernur  Bengkulu,  yaitu  menjadikan    kawasan  pantai tersebut  sebagai  kawasan  wisata yang  diharapkan  mampu  menyedot  bukan
saja  wisatawan  lokal,  tetapi  juga  wisatawan    nasional  serta  manca  negara. (Santoso 2009: 2).
Kebijakan  Penyelenggaraan  kepariwisataan  melalui  peraturan  daerah (perda) No 06 tahun 2016 tentang  penyelenggaraan kepariwisataan daerah kota Bengkulu    pasal  5  tentang  penyelenggaraan  pariwisata  yang  bertujuan  untuk meninggkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan melestarikan  alam  lingkungan,  dan  sumber  daya,  Penyelenggaraannya  akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota (Pallewa 2017: 181).
Pelaksanaan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh    Dinas  pariwisata  untuk mengembangkan  pariwisata  kawasan  pantai  panjang  yaitu:  membangun  pusat keliner, Membangun Musolah, Menata pedagang kaki lima, melakukan Mentoring Terkait  Tentang  Regulasi  atau  Dokumen-Dokumen  yang  harus  dipenuhi berkenaan  dengan  Izin  Usaha,  Berkoordinasi  dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup Tekait  Kebersihan  Lingkungan  Pantai  Panjang,  Melakukan  Mentoring  dan Evaluasi Terhadap Pedagang Kaki Lima, Mengusulkan Even-Even Besar dilokasi Pantai  panjang,  yang  mana  itu  merupakan  salah  satu  penunjang  daya  tarik wisatawan  untuk  berkunjung  ke  pantai  panjang.  (www.bengkuluekspres.com). Tujuan  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  :  untuk  mengetahui implementasi  kebijakan    pengembangan  pariwisata  kawasan    pantai  panjang kota  Bengkulu.  Carl  friedrich  yang  dikutip  oleh  Agustino  (2006:7)  bahwa kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan  atau  kegiatan  yang  diusulkan  oleh seseorang  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana terdapat  hambatan-hambatan  dan  kemungkinan  dimana  kebijakan  tersebut diusul  agar  berguna  dalam  mengatasi  masalah  untuk  mencapai  tujuan  yang diharapkan.
Menurut  Abidin  dalam  kutipan  Rizal  (2004:09)  kebijakan  adalah  suatu tindakan  yang  bermaksud  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Implementasi Kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar, dalam  bentuk  Undang-Undang,  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau keputusan-keputusan,yang dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (Wahab 1997:55).
Menurut  Nugroho  Implementasi  Kebijakan  adalah  cara  agar  sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya  sesuai  target  yang  telah  diputuskan
sebelumnya. Terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu  secara  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program-program atau  melalui  formulasi  kebijakan  derivatif  atau  turunan  dari  kebijakan  tersebut. (Wiratama: 2017:4)
Sedangkan,  menurut  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabateir  dalam wiratama  menjelaskan  makna  implementasi  dengan  mengatakan  bahwa implementasi  kebijakan  adalah  untuk  memahami  apa  yang  sebenarnya  yang terjadi  setelah  berlaku  atau  dirumuskannya  sebuah  program.  Pemahaman  tadi mencakup  usaha-usaha  untuk  mengadministrasikan  dan  untuk  menimbulkan dampak nyata pada masyarakat pada kejadian-kejadiannya.
Setiap  kebijakan  publik  membutuhkan  model  implementasi  kebijakan yang berbeda-beda dalam memecahkan masalah publik, baik itu diimplementasikan    secara top-down maupun  secara bottop-up. Hal  tersebut tergantung  apa  dan  bagaimana  masalah  publik  yang  akan  diselesaikan.namun menurut Riant Nugroho berpendapat jika kombinasi implementasi kebijakan akan berdampak  lebih  efektif  karena  implementasi  kebijakan  tersebut  bersifat partisipatif karena dilakukan secara top-down dan bottop-up .
Kebijakan  dalam  konteks  pengembangan  pariwisata  dapat  diartikan bagaimana  pariwisata  bagaimana  pelaksanaan  perjalanan  dari  suatu  tempat  ke tempat  lain,  bersifat  sementara,  dilakukan  perorangan  maupun  berkelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan  hidup  dengan  dimensi  sosial  budaya,  alam  dan  ilmu  dapat  berjalan sesuai  harapan  yang  melakukan  perjalan.  Seseorang  dapat  melakukan perjalanan  wisata  bila  memenuhi  tiga  persyaratan  yang  di  perlukan  yaitu:  (1) harus bersifat sementara. (2) harus bersifat sukarela, dalam arti tidak ada unsure paksaan, dan (3) tidak berkerja yang sifatnya menghasilkan upah atau bayaran.
Marpaung  dalam  Nurhusainita  (2017:18)  menyatakan  bahwa  hal  yang diperhatikan  dalam  pengembangan  suatu  daya  tarik  wisata  yang  pontensial harus  dilakukan    penelitian,iventarisasi  dan  evaluasi  sebelum  fasilitas  wisata dikembangkan.  Hal  ini  penting  agar  perkembangan  daya  tarik  wisata  yang  ada dapat  sesuai  dengan  keinginan  pasar  potensial  dan  untuk  menentukan pengembangan yang tepat dan sesuai.
Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsure penting dalam dunia kepariwisataan. Dimana objek dan daya tarik wisata dapat menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai asset yang dapat dijual kepada wisatawan.
Objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup, dan sebagainya  yang  memiliki  daya  tarik  dan  nilai  jual  untuk  dikunjungi  ataupun dinikmati eloh wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik wisata  atau  menarik  wisatawan  dapat  disebut  sebagai  objek  dan  daya  tarik wisata.
Menjadikan  propinsi  Bengkulu  sebagai  salah  satu  destinasi  wisata unggulan  di  Indonesia,  maka  perlu  adanya  keterpaduan  analisa,strategi,  dan kebijakan  kepariwisataan  yang  dapat  menjadi  rujukan,  pedoman,  arah pembagunan pariwisata secara jangka panjang. Dinas pariwisata kota Bengkulu melakukan  FGD  review  Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  Dearah (RIPPDA) dan draft Perda tahun 2017. (www.Radar Bengkulu).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode    penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Nazir  (2011:  36)    menjelaskan bahwa  penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  suatu sekelompok  manusia,  objek,  kondisi,  suatu  system  pemikiran  ataupun  suatu kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Data  Primer,  data  primer  adalah  sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Sekunder, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen.
Sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  dokumen- dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian,  yaitu  gambaran  umum  mengenai objek  wisata  pantai  panjang,  foto-foto  dokumentasi,  dan  data-data  terkait informan pantai pelaksana/disposisi. Teori van meter dan van horn di nilai dapat menganalisa  pelaksanan  kebijakan  kepariwisataan  di  kota  Bengkulu  karena indikator  yang  lebih  luas  dan  mencangkup  segala  aspek  kebijakan kepariwisataan kota  Bengkulu.
Teknik  pengumpulan  data  yakni,  1)  wawancara  yang  bersumber  dari percakapan  kepada  seseorang  yang  berharap  mendapatkan  informasi  dari informan,seseorang  yang  diasumsikan  yang  mempunyai  informasi  penting tentang  suatu  objek;  2)  Observasi  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara pengamatan  langsung,  dengan  menggunakan  alat  indera  pendengaran,  dan penglihatan  terhadap  fenomena  sosial  dan  gejala-gejala  yang  terjadi;  3) Dokumentasi,  dokumen  diperoleh  dari  dinas  pariwisata  kota  Bengkulu,  serta dokumen  lainnya  berupa  peraturan  dan  kebijakan  terkait  transkip  wawancara, dan foto-foto dokumentasi terkait objek yang diteliti .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Eksisting Objek Penelitian
Kota  Bengkulu  merupakan  Ibu  Kota  Provinsi  Bengkulu  yang  memiliki luas151.7  KM 2 .  Kota  Bengkulu  terletak  di  posisi  Barat  Pulau  Sumatera  berada diantara  30  45”  –  30  59”  Lintang  Selatan  serta  102022”  Bujur  Timur.  Kota Bengkulu  memiliki  relief  permukaan  tanah  yang  bergelombang  ,  terdiri  dari daratan  pantai  dan  daerah  bukit-bukit  serta  dibeberapa  tempat  terdapat cekungan  alur  sungai  kecil.Kota  Bengkulu  di  sebelah  Utara  dan  Timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Seluma  dan  sebelah  Barat  berbatasan  dengan Samudera Indonesia.
Visi  dan  Misi  Dinas  Pariwisata  Kota  Bengkulu  adalah  Masyarakat  Kota Bengkulu  yang  berbudaya  dan  bermartabat  menuju  bangkitnya  ekonomi  kreatif. Sedangkan Misi sebagai berikut :
 Pembinaan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai luhur, moral dan kearifan local
 Melestarikan dan mengembangkan seni budaya sebagai sarana pengembangan pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif
 Melestarikan peninggalan sejarah kepurbakalaan
 Organisasi pemerintahan dan mekanisme operasional yang kreatif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pengembangan kebudayaan.
Dalam  rangka  mempermudah  pelaksanaan  tugas  dan  membagi  suatu kegiatan  organisasi  yang  besar  menjadi  lebih  kecil  maka  organisasi  dibagi berbagai  bidang  kegiatan  dan  sub  bagian.  Stuktur  suatu  instansi  sangatlah penting  hal  ini  dimaksudkan  agar    adanya  jelasan  pembagian  kewenangan
sehingga  istansi  tersbut  dapat    menjalankan  tugasnya  dengan  baik.  Struktur organisasi Dinas Pariwisata kota Bengkulu diatur berdasarkan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2016 Kota Bengkulu.
Dari hasil wawancara di Dinas Periwisata kota Bengkulu dan observasi ada 4  Fasilitas  Publik  yang  sudah  selesai  dalam  proses  pembangunannya  yakni Penambahan  nama  Pantai  Panjang  di  pusat  Pantai,  Jogging  Track,  Taman Berkas dan Tempat Pusat kuliner.
a.  Plakat  Ikon  Nama  Pantai  Panjang  Pembangunan  palakat  nama  ini merupakan  usulan  dari  wakil  gubernur  Bengkulu  Sultan  B.  Najamudin  pada tahun  2013.  Dibangun  mulai  Tahun  2014  dengan  lebar  yang  mencapai  30 meter dan tinggi tiang 3 meter. Kini plakat nama tersebut  menjadi ikon dari Pantai Panjang Bengkulu.
b. Jogging  Track Jogging  track merupakan  fasilitas  yang  dibuat  pada  era Gubernur Agusrin M. Najamudin . semapat terhenti pembangunannya karena kasus  korupsi,  kini  fasilitas  tersebut  sudah  selesai  pembangunannya  dan dapat dirasakan orang masyarakat Bengkulu.
c.  Taman  Berkas  Taman  Berkas  merupakan  taman  yang  dibangun  oleh pemerintah  kota  Bengkulu  pada  Tahun  2017  dan  diresmikan  pada  12 Desember  2017  sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau  di  Bengkulu.  Hal  tersebut diharapkan  dapat  menambah  wisatawan  yang  mengunjungi  Pantai  Panjang kota Bengkulu dan targetna adalah wisatawan mancam negara.
d.  Tempat Pusat kuliner Pusat tempat kuliner ini juga dibangun oleh Pemerintah kota  Bengkulu  pada  bulan  Januari  2018.  Dari  observasi  peneliti pembangunan fasilitas tersebut sudah selesai dan mulai di gunakan. Menurut informasi  Kasi  Pengelolaan  Daya  Tarik  Wisata  Kawasan  Strategis  Dan Destinasi bapak Amiruddin Z tempat tersebut akan di gunakan sebagai pusat jajanan dan semua pedagang di Pantai Panjang akan ditempatkan di daerah tersebut.
Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  Kawasan  Pantai Panjang Kota Bengkulu
Kebijakan  pengembangan  tersebut  adalah  berupa  pengembangan fasilitas publik yang ada di pantai panjang serta mengatur tata kelola pariwisata dengan regristasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan rekomendasi sewa
lahan,  dengan  ada  pendataan  tersebut  dapat  diharapkan  para  pelaku  usaha tidak melanggar peraturan yang ada sehingga tidak menganggu pengembangan pariwisata  kedepannya.Berdasarkan  Teori  Van  Horn  dan  Van  Metter  ada  5 indikator yang dapat mengukur pelaksanaan suatu kebijkan.
Standar dan Sasaran Kebijakan . Sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik apabila ada standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaannya. Standar operasional prosedur dalam kebijakan adalah sebagai pedoman yang mengatur pelaksanaanya  dan  sasaran  sabagai  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dalam pelaksanaan  kebijakan  kepariwisataan    oleh  Dinas  Pariwisata  kota  Bengkulu standar dan sasaran kebijakan sudah dikelola dengan baik.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang dilakukan  oleh  peneliti  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  sasaran  kebijakan Pengelolaan  pariwisata  khususnya  Pantai  Panjang  kota  Bengkulu  adalah pedagang  yang  ada  di  daerah  pariwisata  Kawasan  pantai    Panjang  kota Bengkulu. Dan untuk standar dan prosedur pelayanan yang ada yakni Pelayanan Sewa  Lahan  dan  Rekomendasi  Tanda    Daftar  Usaha    Pariwisata  sudah dijalankan  dengan  dengan  baik  oleh  Dinas  Pariwisata  kota  Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2016 kota Bengkulu.
Sumber  daya  dalam  kebijakan  meliputi  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  finansial,  kedua  hal  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap kelancara n  pelaksanaan  kebijakan  publik  yakni  :  1)  S umber  daya  Manusia.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengeloaan  kebijakan  pariwisata  Kota  Bengkulu tepatnya di daerah  Kawasan wisata pantai Panjang Kota Bengkulu sumber daya manusia  yang  ada  sudah  bisa  menjalankan  kebijakan  yang  namun  masih terdapat  kendala.  Data  penunjang  lainnya  adalah  hasil  Observasi  peneliti mengenai SOP Pengelolaan Pantai Panjang yang dilampirkan pada penelitian ini yang mana menunjukan bahwa petugas diharuskan turun untuk memantau lokasi di  Panjang  Panjang  Kota  Bengkulu ;  2) Sumber  daya  Finansial . Selain  sumber daya  manusia  sumber  daya  finansial  juga  menentukan  dalam  kebijakan pengelolaan  pariwisata  Pantai  Panjang  Kota  bengkulu.  Sumber  daya  finansial tersebut  dapat  di  teruskan  untuk  membentuk  sarana  dan  prasarana  guna membentuk tempat wisata yang lebih baik.
Dari  pemaparan  data-data  di  atas  menunjukkan  bahwa  untuk  sumber daya  manusia  yang  ada  di  Dinas  Pariwisata  Kota  Bengkulu  sudah  mencukupi dan  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  ada  ,  akan  tetapi  untuk kualifikasi  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  perlu  penelitian  lebih  lanjut seperti  kinerja  pegawai.  Untuk  sumber  daya  finansial  Dinas  Pariwisata  Kota Bengkulu  pun  selalu  membenahi  objek  wisata  Pantai  Panjang  dengan menambah  sarana  dan  prasana  yang  ada  didukung  tambahan  finansial  dari BUMN yang ada di Bengkulu.
Dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  hubungan  antar  lembaga pemerintahan  sangat  diperlukan  hubungan  tersebut  berupa  komunikasi  dan kerjasama yang baik antar  lembaga pemeritahan. Dalam kebijakan pengelolaan pariwisata  kawasan  pantai  panjang  Dinas  Pariwisata  Kota  Bengkulu  juga  selalu menjaga  hubungan  kerjasama  dengan  berbagai  organisasi  perangkat  daerah lainnya.

## Gambar 4.1 Kondisi Pariwista Kota Bengkulu
Gambar  tersebut  menunjukkan  pihak-pihak  yang  ikut  serta  dalam pengembangan  pantai  panjang  yakni  Bank  Indonesia,  Genbi  dan  PLN  peduli. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilalukan  oleh  peneliti  dapat diambil  kesimpulan  bahwa,  hubungan  antar  organisasi  dalam  pengelolaaan kawasan  wisata  Pantai  Panjang  sudah  berjalan  sebagaimana  mestinya. Komunikasi yang ada berjalan dengan baik tidak ada penumpukan tugas dalam kebijakan  tersebut  karena  sudah  ada  peraturan  yang  mengurus  Tugas  Pokok dan Fungsi di setiap Organiasi Perangkat Daerah seperti yang yang diatur dalam Peraturan Walikota  Nomor  56 kota  Bengkulu. Walaupun  begitu koordinasi  perlu
ditingkat  lagi karena masalah  kebersihan  masih  menjadi  perkerjaan  rumah  bagi pemerintah.
Di  sisi  lain,  peran  lingkungan  eksternal  juga  sangat  berpengaruh  dalam pelaksanaan  sebuah kebijakan, lingkungan eksternal itu adalah kondisi ekonomi, sosial  dan  politik.  Sebuah  kebijakan  akan  berjalan  dengan  lancar  apabila keadaan  politiknya  stabil  dan  masyarakat  didalamnya  menduung  kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pariwisata Kawasan Pantai Panjang  ini  sudah  didukung  oleh  semua  aspek  baik  pemerintahan  ataupun masyarakatnya.
Data di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan khususnya dalam  hal  pengembangan  Pariwisata  Kawasan  Pantai  Panjang  sudah  didukung penuh oleh pemerintah maupun masyarakat Bengkulu hal tersebut sudah diatur dalam  Perda  No.06  Tahun  2016  Kota  Bengkulu.  Dalam  rangka  menyambut wonderfull Bengkulu  2020  maka  pengembangan  di    Kawasan  Objek  wisata Pantai Panjang terus dibenahi agar terus mendapat anime masyarakat.
Sikap  para  pelaksana  sangat  di  perlukan  dalam  pelaksanaan  sebuah kebijakan,  kejujuran,  keramahan  dan  pelayanan  yang  diberikan  haruslah maksimal.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  Pengelolaan  Pariwisata  Kawasan Objek  Wisata  Pantai  Panjang    para  agen  pelaksana  yang  ada  sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.
Sikap  dan  kejujuran  petugas  selaku  pelaksana  kebijakan  pengelolaan Pariwisata  Kawasan  Pantai  Panjang  sudah  baik  dengan  motto “ Kami  Siap Melayani  Anda  Dengan  P rima  Dan  Transparan” yang  dijunjung  dengan  baik.
Tidak ada pungutan liar dalam pelaksanaannya dan susuai dengan Perda nomor 06 Tahun 2016 kota Bengkulu.
Kebijakan  Pelaksanaan  Pengembangan  Pariwisata  Kawasan  Pantai Panjang  Kota  Bengkulu  juga  terdapat  kendala-kendala  yang  dihadapi.  Kendala tersebut  berupa  tata  kelola  wilayah  pantai  dan  kebersihan  lingkungan  daerah pariwisata. Masalah  kebersihan,  pemeliharaan  fasilitas  publik  dan  tata  kelola daerah  wisata  Pantai  Panjang  yang  menjadi  perioritas  untuk  menjadi  perhatian semua pihak.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  kawasan  Pantai  Panjang kota Bengkulu sasaran dan standar kebijakan haruslah jelas, karena ke dua (2)
hal  tersebut  merupakan  tujuan  dan  alur  suatu  kebijakan  agar  tidak  keluar  dari apa  yang  telah  direncanakan.  Standar    dan  sasaran  merupakan  tujuan  yang hendak dicapai oleh program atau kebijkan, baik berwujud maupun tidak , jangka Pendek,  menengah  atau  sebagai  batasan  dan  fokus  agar  tujuan  dan  sasaran yang dicapai. Menurut Van Meter dan Van Horn standar dan sasaran kebijakan menentukan  kinerja  suatu  kebijakan.  Kinerja  yang  dimaksud  adalah  menilai sejauh mana standar dan sasaran kebijakan direalisasikan.
Dari  hasil  pengumpulan  data  yang  peneliti  lakukan    di  Dinas  Pariwisata Kota  Bengkulu  dan  kawasan  wisata  Pantai  Panjang,  ada  dua  (2)  jenis  standar kebijakan  yang  dibentuk    oleh  Dinas  Pariwisata  Kota  Bengkulu  yakni  berupa Standar  dan  Prosedur  pelayanan    dalam  Rekomendasi  Tanda  Daftar  Usaha Pariwisata  dan  Sewa  lahan  di  Daerah  Pariwisata.  Hal  tersebut  merupakan turunan  dari  Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata  NO.PM 88/HK.501/MKP/2010  tentang  tata  cara    Pendaftaran  Usaha  Pariwisata  Dan Perda  Nomor  06  Tahun  2016  kota  Bengkulu  Tentang  Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah.
Sasaran  kebijakan  ini  adalah  masyarakat  yang  melakukan  usaha  di daerah  Wisata  kota  Bengkulu.  Hal  tersebut  sesuai  Pasal  07  Perda  Nomor  06 Tahun  2016  Kota  Bengkulu  Tentang  Penyelenggaraan  Kepariwisataan  Daerah. Semua pelaksananan standar dan sasaran sudah dilakukan dan sesuai dengan kebijakan  yang  ada.  semua  kegiatan  usaha  dan  pariwisata  sudah  terdaftar  dan dikelola dengan baik oleh Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.
Implementasi  kebijakan  pengembangan  pariwisata  ada  beberapa  unsur yang sebaiknya menjadi perhatian pihak pelaksana kebijakan sebagai berikut :
a.  Sumber daya. Selain standar dan sasaran kebijakan, yang perlu diperhatikan dalam  proses  pelaksanaan  kebijakan  adalah  sumber-sumber  yang  tersedia. Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  sumber-sumber  yang  dimaksud  tersebut mencangkup dana yang mendorong dan melancarkan pelaksanaan kebijakan yang  efektif  serta  sumber  daya  manusia  yang  akan  melaksanakan  tujuan kebijakan.  Dalam  pelaksanaan    Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata Kawasan  Pantai  Panjang kota  Bengkulu  sumber  daya  manusia  yang  ada  di Dinas  Pariwisata  sudah  mencukupi  dalam  pelaksanaannya,  untuk pelaksanan  tugas  sudah  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  ada.
pelayanan  yang  berikan  petugas  sudah  baik.  Akan  tetapi  untuk  menilai kinerja lebih lengkap untuk pegawai di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu perlu penelitian  lebih  lanjut  yang  terfokus  pada  kinerja  pegawai.  Dalam  sumber daya finansialnya anggaran yang ada sudah memadai karena hal tersebut di karenakan  Provinsi  Bengkulu  akan  Menyambut Wonderfull  Bengkulu  2020 dan    untuk  selanjutnya  pengelolaan  pantai  panjang    berada  sepenuhnya kewenangan  pemerintah  Provinsi    Bengkulu  yang  memiliki  anggaran  lebih besar. Selain itu bantuan dari Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang ada di Bengkulu  pun  ikut  membantu  dalam  pelaksanannya  sehingga  dalam  hal finansial belum ditemukan kekurangan.
b.  Hubungan  Antar  Organisasi.  Pelaksanaan  suatu  kebijakan  akan  berjalan efektif  apabila  terjalin  komunikasi  yang  baik  antar Stakeholder yang berhubungan  dengan kebijakan tersebut.  Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn komunikasi  yang  dimaksud  adalah  adanya  tuntutan  saling  dukung  antar institusi  yang  berkaitan  dengan  program  kebijakan.  Dalam  pelaksanaan Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata  Kawasan  Pantai  Panjang  kota Bengkulu  komunikasi  yang  terjalin  sudah  baik  walau  sedikit  lempar  tangkap tugas.  Komunikasi  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  kebijakan  Dinas Pariwisata  kota  Bengkulu  Berkerja  sama  Dengan  DPMPTSP  Kota  Bengkulu dalam  pemberian  izin  TDUP(Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata).  Selain  itu dalam pengelolaan Pantai Panjang Dinas Pariwisata Kota Bengkulu berkerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perhubungan. Komunikasi yang terjalin sudah cukup  seperti  adanya  pihak-pihak  terkait  didaerah  pariwisata.  Perlu  adanya komunikasi  yang  lebih  baik  lagi  antar Stakeholder yang  ada  sangkutannya terhadap  kebijakan  tersebut  kekurangan  yang  terasa  yakni  dalam  pihak kebersihan  yang  mana  Dinas  Pariwisata  Kota  Bengkulu  menunjukan  hal tersebut kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dikarenakan sudah ada  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  yang  tertuang  Dalam  Peraturan  Walikota Nomor 56 Tahun 2016.
c.  Kondisi  Sosial,Ekonomi  dan  Politik.  Kondisi  lingkungan  eksternal  sangat penting  untuk  menentukan  suatu  kebijakan  bisa  berjalan  lancar  atau  tidak. Dukungan  dari  masyarakat  dan  pemerintahan  sangat  penting,  apabila
keadaan sosial dan politik dimasyarakat tidak stabil  maka pelaksanaan suatu kebijakan    pun  dapat  terhambat.  Dalam  pelaksanaan  Kebijakan Pengembangan  Pariwisata  Kawasan  Pantai  Panjang  Kota  Bengkulu  sudah didukung oleh pemerintah baik Pemerintah kota Maupun provinsi.Semua hal tersebut  sudah  diatur  dalam  Perda  No.06  Tahun  2016  Kota  Bengkulu  yang mana  disana  terus  mengembangkan  investor  untuk  ikut  serta  dalam pengembangan  Pariwisata  Kawasan  Pantai  Panjang.  Terlebih  lagi  dalam rangka menyambut wonderfull Bengkulu 2020 masyarakat khususnya pelaku usaha  di  Pantai  panjang  sudah  siap  menerima  kebijakan  yang  akan  dibuat pemerintah  asalkan  tidak  merugikan  pelaku  usaha  di  Kasawan  wisata tersebut. Walaupun masih ada beberapa masyarakat yang kurang menyadari untuk menjaga  fasilitas dan keindahan lingkungan Pantai Panjang.
d.  Disposisi (Sikap Para Pelaksana Kebijakan). Sikap penerima atau penolakan dari  agen  pelaksana  kebijakan  banyak  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan  suatu  kebijakan  Publik.  Hal  tersebut  dapat  terjadi,  apabila kebijakan  tersebut  bukan  hasil  formulasi  dari  kebijakan  warga  di  daerah tersebut.  Pengetahuan  pelaksana  kebijakan  dalam  pelaksanaan  kebijakan tersebut  sangat  diperlukan.  Dalam  pelaksanaan  Kebijakan  Pengembangan Pariwisata  Kawasan  Pantai  Panjang  Kota  Bengkulu  Dinas  Pariwisata  sikap dan  kejujuran  petugas  selaku  pelaksana  kebijakan  pengelolaan  Kawasan Objek Wisata Pantai Panjang sudah baik dengan motto “Kami Siap Melayani Anda  Dengan  Prima  Dan  Transparan” yang  dijunjung  dengan  baik. Pelaksanaan  yang  dilakukanpun  susah  sesuai  dengan  standar  yang ditentukan  oleh  kebijakan.  Tidak  ada  pungutan  liar  dalam  pelaksanaannya dan sesuai dengan Perda Nomor 06 Tahun 2016 Kota Bengkulu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu di Dinas  Pariwisata  Kota  Bengkulu  dan  Kawasan  Objek  Wisata  Pantai  Panjang Dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Sasaran Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu  adalah  pelaku    usaha  yang  ada  di  daerah  wisata  tersebut  dan Standar kebijakan yang ada sudah sesuai Perda No. 06 Tahun 2016. Sumber
daya yang ada sudah memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya    finansial  sehingga  Pantai  Panjang  dapat  dikembangkan  dengan membangun  fasilitas-fasilitas  publik  seperti:  Masjid,  tempat  pusat  kuliner, taman Berkas dan Sarana Kebersihan Pantai. Komusikasi antar Stakeholder sudah  sesuai  peraturan  yang  ada  namun  perlu  ditingkatkan  koordinasi mengenai  tugas  antar  lembaga.  Kebijakan  Pengembangan  Kawasan  Pantai Panjang  kota  Bengkulu  sudah  di  dukung  baik  pemerintah  maupun  sasaran kebijakan tersebut akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang kurang menyadari dalam menjaga daerah pariwisata pantai Panjang tersebut. Sikap pelaksana  kebijakan  sudah  baik  dengan  adanya  motto “Kami  Siap  Melayani Anda Dengan Prima Dan Transparan”.
2. Kendala yang dihadapi kebijakan ini adalah masalah kebersihan dan sudah banyak  fasilitas  publik  yang  sudah  rusak.  Hal  tersebut  dikarenakan kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  fasilitas  publik  dan koordinasi  antar stakeholder terkait,  serta  belum  ada  sanksi  yang  jelas  bagi pelanggar kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin. 2004. Kebijakan Publik . Jakarta: Yayasan Pancar Siwah.
Agustina  Pallewa.  2017. Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Pariwisata pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata .  Toraja  Utara:  Universitas tadulako.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Anwar,  Faizal.  2015, Analisis  Kebijakan  Publik ,  Diktat  Kuliah  FISIPOL Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Anggra, Sahya.2014. Kebijakan Publik. Pustaka Setia: Bandung
Arenawati. 2014, Adimistrasi Pemerintahan Daerah , Graha Ilmu: Yogyakarta Darmi, Titi. 2017. Capacity Building Resource Management of Coastal Areas To Improve  the  Local  Economic  Based  by  Cross-Cutting  Partnerships  :  Case Study on Panjang Beach Bengkulu City. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 1-12.
Dunn,  William  N.  20003, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Gajah  Mada University Press :Yogyakarta
Indiahono,  Dwiyanto.2009. Kebijakan  publik  berbasis  Dynamic  Policy  Analisys, Gava Media: Yogyakarta
Arifin  Tahir.  2014. Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  penyelengaraan Pemerintah Daerah . Alfabeta, CV.Gramedia.
Junaidi,  Ardi  Alfatih,  dkk.  2011 .  Implementasi  Kebijakan  Pengembangan Pariwisata . Sumarta Selatan:  Universitas Sriwijaya.
Leo Agustino. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Melda Yuli Haryani. 2007. Startegi Pengembangan Jasa Pariwisata. Bengkulu.
Nugroho,  Riant.  2004. kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi . Jakarta: PT
Oka A. Yoety. 1995 . Ciri-ciri Pariwisata. Bandung: Angkasa. Pendit.2002. Bentuk-Bentuk Pariwisata. Bandung: Angkasa. Sugiono.  2006 .  Metode  Penelitian  Kualitatif,kuantitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta. Wahab. 2006. “ The Policy Implementasi process conceptual framework”administration And Society .
Siti Zahara. (2009). Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Obyek Wisata Pantai Panjang dan Tapak Badri di Kota Bengkulu .
Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata . Yogyakarta: Andi Offset.
Nurhusainita.  2017. Starategi  Pengembangan  Wisata. Lampung:  Universitas lampung.