## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 2 Nomor 2. Hal 1-13. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah )
Ari Sarwo Indah Safitri PascasarjanaUniversitas Muslim Indonesia Email: Indahsafitri95@gmail.com
©2019 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
ABSTRACT This  research  was  conducted  with  the  aim  of:  (1)  Knowing  and  analyzing  the  influence  of  the clarity of the budget target on government performance accountability; (2) Knowing and analyzing the effect of audit  performance  on  government  performance  accountability;  (3)  Knowing  and  analyzing  the  influence  of clarity  of  budget  targets  and  performance  audits  simultaneously  on  the  performance  accountability  of government  agencies;  (4)  Knowing  and  analyzing  organizational  commitment  can  moderate  the  relationship between  clarity  of  budget  goals  and  performance  audits  with  performance  accountability  of  government agencies This study uses primary data through a survey of all Regional Work Unit (SKPD) in Mamuju Tengah District, which amounts to 33. This research was conducted for three months, from December to February 2019. Data were analyzed using the Partial Least Square (PLS) approach. The results of this study indicate that: (1) Clarity of budget targets has a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies;  (2)  performance  audits  have  a  positive  and  significant  effect  on  the  performance  accountability  of government  agencies;  (3)  clarity  of  objectives  has  a  positive  and  significant  effect  on  the  accountability  of performance of government agencies by being moderated by organizational commitment; (4) performance audits have  a  positive  and  significant  effect  on  the  performance  accountability  of  government  agencies  by  being moderated by organizational commitment.
Keywords :    Budget  Target  Clarity,  Performance  Audit,  Government  AgencyPerformance  Accountability,  and Organizational Commitment

## PENDAHULUAN
Penetapan  Undang-Undang  No.  22  tahun 1999  dan  Undang-Undang  No.  25  tahun  1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  berimplikasi  pada  tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang  nyata  yang  harus  diberikan  kepada pemerintah daerah Halim (2001) dalam Kusumaningrum  (2010).  Selanjutnya,  undang- undang  ini  diganti  dan  disempurnakan  dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan  UU  Nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintahan  Daerah.  Kedua  undang- undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau
pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  dari pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada pemerintah pusat ke pertanggungjawaban horizontal  yaitu  kepada  masyarakat  melalui DPRD.
Agar  terciptanya  good  governance  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  otonomi daerah  di  Indonesia,  menjadikan  akuntabilitas kinerja sebagai bagian  yang  sangat penting guna memberikan  pertanggungjawaban  atas  rencana ataupun  pelaksanaan  anggaran  yang  berhak diketahui oleh publik. Penerapan prinsip- prinsip Good Governance , yaitu transparansi, partisipasi dan  akuntabilitas  dilakukan  dalam  rangka  upaya meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Dalam  rangka  perwujudan  prinsip  transparansi dan  akuntabilitas  yang  berkaitan  erat  dengan
( Diterima : 10 Februari 2019; di revisi: 6 Mei-2019; dipublikasikan :  Oktober-2019)
( Diterima : xxx; direvisi: xxx; dipublikasikan :xxx)
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 2
sistem pertanggungjawaban penyelenggaran Pemerintahan, maka Laporan Kinerja Pemerintah sebagai  salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban penyelenggaraan  Pemerintahan  dapat  dijadikan sebagai alat pengukur pengendali dan pendorong terwujudnya Good Governance .
Sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor 29  tahun  2014,  Laporan  Kinerja  adalah  ikhtisar yang  menjelaskan  secara  ringkas  dan  lengkap tentang  capain  kinerja  yang  disusun  berdasarkan rencana  kerja  yang  ditetapkan  dalam  rangka pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah/Negara  (APBN/APBD).  Afilu  (2015) bahwa akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi,  dalam  mengelola  sumber  daya  yang telah  diberikan  dan  dikuasai,  dalam  rangka pencapaian  tujuan,  melalui  suatu  media  berupa laporan  akuntabilitas  kinerja  secara  periodik. Mardiasmo  (2009:20)  dalam  Edipson  (2017) menyatakan  bahwa  akuntabilitas  publik  adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk  menerima  pertanggung  jawaban  tersebut. Dapat  disimpulkan  bahwa  proses  penganggaran mulai  dari  perencanaan,  penyusunan,  dan pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat  dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
Muhammad  (2014)  menurunnya  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  birokrasi publik  dan  sistem  pemerintahan  harus  segera dituntaskan, masyarakat membutuhkan informasi yang  relevan  dan  transparan  sehubungan  dengan hasil  dari  program  atau  kegiatan  yang  telah direncanakan  dan  dilaksanakan.  Sampai  saat  ini pemerintah  pusat  maupun  daerah  cenderung hanya  memperhatikan  serapan  anggaran  dan laporan  anggaran  yang  baik,  seharusnya  juga seimbang  dalam  memperhatikan  kinerja  instansi pemerintah. Keseimbangan pelaporan pertanggungjawaban  dimaksud  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun
2006 tentang kewajiban melaporkan akuntabilitas  keuangan  dan  kinerja  instansi pemerintah.
Edipson  (2017)  menyatakan  untuk  menjaga kesesuaian  dengan  peraturan  dan  kualitas  data akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan suatu pengendalian ataupun pengawasan  dari  internal  instansi  pemerintah terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah.  Mekanisme  pengendalian internal  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.  Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan bahwa  kegiatan  pengendalian  yang  berdampak langsung terhadap kinerja terdiri dari review atas kinerja  instansi  pemerintah  serta  penetapan  dan review  atas  indikator  dan  ukuran  kinerja.  Proses pengendalian  dilakukan  oleh  pihak  intern pemerintah  yakni  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)  beserta  Tim  Pengendali Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang  telah  dibentuk  melalui  surat  ketetapan kepala daerah.
Agar  berjalannya  system  internal  tersebut maka  dibutuhkan  sebuah  penilaian  dalam prosesnya.  Penilaian  kinerja  dapat  diartikan sebagai  penentuan  secara  periodik  efektivitas operasional  suatu  organisasi,  bagian  organisasi dan  karyawan  berdasarkan  sasaran,  standar  dan kinerja  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya (Mulyadi,  2001).  Untuk  dapat  mengetahui apakah  kinerja    tersebut  efektif/tidak  efektif harus dilakukan perbandingan terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal terbaik dalam menilai kinerja.
Dari  uraian  diatas  maka  penelitian  ini merujuk  kepada  hasil  evaluasi  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  yang  masiih  minim dan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini akan lebih  difokuskan  dari  segi  sasaran  anggaran, audit  kinerja  dan  komitmen  organisasi  sebagai variabel  moderasi  untuk  mendukung  penelitian ini.  Menurut  Mowday, et  al (1979),  komitmen organisasi  merupakan  keyakinan  dan  dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran ( goal ) yang
96 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol.2 No. 2 Oktober 2019
ingin  dicapai  organisasi.  Komitmen  organisasi merupakan  variabel  yang  sangat  mempengaruhi kinerja  pegawai  karena  komitmen  organisasi merupakan  faktor  internal  ( internal  side) yang kuat  dalam  individu  dan  menyebabkan  individu berusaha  keras  mencapai  tujuan  organisasi. Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk mendapatkan  bukti  empiris  moderasi  komitmen organisasi  terhadap  pengaruh  kejelasan  sasaran anggaran,  dan  audit  kinerja    pada  Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan tujuan tersebut diharapkan penelitian  ini  mampu  memperluas  pengetahuan dan  wawasan  seerta  menjelaskan  AKIP  dengan penggunaan teori agency .

## Gambar 1.Kerangkakonseptual
Hipotesis
H 1 :  Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah daerah Mamuju Tengah H 2 :  Audit  kinerja  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  daerah kabupaten Mamuju Tengah
H 3 :  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  dengan  dimoderasi  oleh  Komitmen Organisasi
H 4 : Kejelasan  Sasaran  Anggaran  berpengaruh
Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  dengan  dimoderasi  oleh  Komitmen
Organisasi

## METODE PENELITIAN
Penelitian dengan metode survey merupakan  sebuah  metode  penelitian  kuantitatif
yang  dilakukan  pada  populasi  dan  bertujuan untuk  mendapatkan  data  yang  terjadi  pada  masa lampau  atau  saat  ini  mengenai  keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku maupun hubungan-hubungan  antar  variabel  sosiologis dan  psikologis  selain  daripada  itu  penelitian survey  bertujuan  untuk  menguji  beberapa hipotesis  mengenai  data  dari  sampel  atas populasi tertentu(Lubis, 2016:17).
Adapun  jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai  atau  skor atas jawaban  yang diberikan  oleh responden  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  yang terdapat  dalam  kuisioner.  Adapun  populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang  berjumlah  33.  Setiap  SKPD  diwakili  satu orang  Kadis  atau  sekertarisdan  dua  orang pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yakni pejabat Pengawas yaitu kepala subbagian  di  masing-masing  satuan  kerja perangkat  daerah  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Mamuju  Tengah,  dan  seorang  staf penyusun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  uji  statistik  deskriptif  dan Partial Least Square. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai  karakteristik  variabel  penelitian  yang utama dan daftar demografi responden. Pembahasan data penelitian menggunakan Structural  Equation  Model (SEM)  dimana  akan dihubungkan antara variabel eksogen, intervening  dan  endogen.  Variabel  eksogen penelitian  meliputi:  kejelasan  sasaran  anggaran
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 2
(X 1 ),  audit  kinerja  (X 2 ),  Variabel  moderating ialah  komitmen  organisasi  (M)  dan  variabel endogen  ialah  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah (Y).
Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan  dengan  pengujian  model  struktural ( inner  model )  dengan  melihat path  coefficients yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi  t  statistik.  Signifikansi  parameter yang  diestimasi  dapat  memberikan  informasi mengenai  hubungan  antar  variabel-variabel penelitian.  Pengujian  yang  dilakukan  yaitu pengujian  langsung  ( direct  effect )  dan  pengujian moderasi ( moderasi effect ).

## Definisi Oprasional Variabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Secara  umum  literatur  tentang  akuntabilitas menyebutkan bahwa akuntabilitas lebih menekankan  pada  pertanggungjawaban  atas keberhasilan  maupun  kegagalan  atas  tugas  yang menjadi  tanggungjawabnya.  Dalam  Haryanto (2008:16)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah ( agent ) untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut.

## Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)
Kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan sejauh  mana  tujuan  anggaran  ditetapkan  secara jelas dan  spesifik  dengan  tujuan  agar  anggaran
tersebut  dapat  dimengerti  oleh  orang  yang bertanggung jawab  atas  pencapaian  sasaran anggaran  tersebut  (Suharono  dan  Solichin, 2006). Setiap  kegiatan  instansi  pemerintah  harus dapat  diukur  dan  dinyatakan  keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Adanya pengukuran tingkat keberhasilan  suatu  instansi  dalam  bentuk mekanisme  evaluasi,  maka  dapat  diketahui kinerja suatu organisasi, Herawaty (2011:31).
Audit kinerja (X2)
Pemerintah sebagai pihak pemegang amanah  (agen)  dituntut  agar  instansi  pemerintah memperbaiki  kualitas  pelayanan  serta  untuk menjamin  terlaksananya  per  tanggungjawaban publik  dan  untuk  menjamin  untuk  dilakukannya pertanggungjawaban publik dan untuk menjamin dikelolanya  uang  rakyat  secara  ekonomis, efisien,  efektif,  transparan,  akuntabel  dan berorientasi  pada  kepentingan  publik,  maka untuk  menunjang  pemenuhan  tuntutan  tersebut, peran  audit  kinerja  di  sector  public  merupakan kebutuhan mutlak.

## Komitmen organisasi (M)
Komitmen  adalah  sikap  kesediaan  diri  untuk memegang  teguh  visi,  misi  dan  kemauan  untuk mengerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas.  Komitmen  juga  merupakan  kesepakatan antara  kepala  SKPD  dengan  seluruh  komponen organisasi untuk keberhasilan melaksanakan visi, misi,  tujuan,  sasaran  sesuai  dengan  renstra (rencana  strategis)  SKPD.Kabupaten  Mamuju Tengah.  Untuk  oprasionalisasi  dan  juga  dari
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 4
98 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol.2 No. 2 Oktober 2019
penjelasan  diatas  peneliti  menggunakan  teori yang  di  kemukakan  oleh  pendapat  Meyer  dan Allen  (dalam  Coetzee,  2005)  sebagai  indicator penelitian  inidiantaranyaadalah:  (1)  komitmen afektif  (2)  komitmen  berkelanjutan  dan  (3) komitmen normative.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambar 2.Struktur Equation Model (SEM)
Dari  gambar  2di  atas,  dapat  dilihat bahwa first order konstruk kejelasan sasaran anggaram  diukur  dengan  dengan  indikator KSA1–KSA7. First  order konstruk  Audit Kinerja  diukur  dengan  dengan  indikator AK1–AK6. First  order konstruk  Komitmen Organisasi  dengan  dengan  indikator  KO1– KO9. Dan first order konstruk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan diukur dengan dengan indikator AKIP1–AKIP10.
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan smart PLS  sebagaimana  di tunjukan  pada  gambar,  dapat  diketahui
bahwa  tidak  terdapat  nilai loading  factor dibawah 0.50, sehingga tidak harus dilakukan drop data  untuk  menghapus indikator yang bernilai loading dibawah 0.50 agar  memperoleh  model  yang  baik.  Dalam analisis  SEM  ada  dua  komponen  analisis utama  yaitu  uji  outer  model  dan  model structural  (inner  model).  Outer  model digunakan untuk menguji antara indikator ke konstruk,  yang  meliputi  converge  validity, discriminant validity, dan composite reability. Sedangkan model structural atau biasa  disebut  inner  model  merupakan pengujian  untuk  mengetahui  hubungan antar konstruk, yang meliputi uji R-square dan  uji  hipotesis.  Kemudian  uji  hipotesis terbagi  menjadi  hipotesis  langsung  dan pengujian effect moderasi.
Hasil  estimasi  perhitungan  uji
outer  loading dengan  menggunakan  PLS untuk indikator variabel Kejelasan Sasaran Anggaran. Tabel tersebut menunjukkan bahwa KSA1 hingga KSA7 yang merupakan indikator reflektif,
memiliki loading faktor  >  0,70  yang berarti  bahwa  semua  indikator  konstruk adalah valid .
Hasil  estimasi  perhitungan  uji outer  loading dengan  menggunakan  PLS untuk  indikator  variabel  Audit  Kinerja menunjukkan bahwa AK1 hingga AK6 yang merupakan indikator  reflektif,  memiliki loading faktor  >  0,70  yang  berarti  bahwa semua indikator konstruk adalah valid . perhitungan uji outer loading dengan menggunakan  PLS  untuk  indikator  variabel Komitmen  Organisasi gambar  tersebut menunjukkan bahwa KO1 hingga KO9 yang merupakan  indikator  reflektif,  memiliki loading faktor  >  0,70  yang  berarti  bahwa semua  indikator  konstruk  adalah valid . Disimpulkan  bahwa  semua  indikator valid untuk mengukur konstruk variabel Komitmen Organisasi.
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 2 AKIP1 hingga
AKIP10 yang merupakan  indikator  reflektif,  memiliki loading faktor  >  0,70  yang  berarti  bahwa semua  indikator  konstruk  adalah valid . Disimpulkan  bahwa  semua  indikator valid
untuk mengukur konstruk variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Hasil Pengujian Cronbach’s  Alpha , Composite Reliability dan AVE
Sumber : Output PLS, 2019 Composite  reability maupun cronbach  alpha menunjukan  nilai  yang  memuaskan  yaitu  nilai masing-masing  variabel  diatas  nilai  minimum 0,70.  Nilai  AVE  yang  dihasilkan  oleh  semua konstruk di atas > 0,50. Hal tersebut menunjukan konsistensi  dan  stabilitas  instrumen  yang digunakan  tinggi.  Dengan  kata  lain  semua konstruk  yaitu  variabel  kejelasan  sasaran anggaran, audit kinerja, komitmen organisasi dan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  sudah menjadi alat ukur yang fit , dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.
Pengujian Hipotesis Pertama (H 1 )
Menunjukkan  bahwa  variabel  kejelasan sasaran  anggaran  memiliki  tingkat  signifikan
sebesar 0,022 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t  tabel  <  t  hitung  (1,96  <  2,025).  Nilai  koefisien parameternya  sebesar  +0,081  dan  bertanda positif.  Hal  ini  berarti  nilai  variabel  Y  akan mengalami  kenaikan  sebesar  0,081  jika  nilai variabel X 1 mengalami kenaikan satu satuan  dan variabel  independen  lainnya  bernilai  tetap. Koefisien  bertanda  positif  menunjukkan  adanya hubungan  yang  searah  antara  variabel  Kejelasan Sasaran Anggaran (X 1 )  dengan  variabel Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Y). Semakin  baik  kejelasan  sasaran  anggaran  maka Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  akan semakin meningkat.
Pengujian Hipotesis Kedua (H 2 )
Menunjukkan  bahwa  variabel  audit kinerja  memiliki  tingkat  signifikan  sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai t tabel <  t  hitung  (1,96  <  4,333).  Nilai  koefisien parameternya  sebesar  +0,549  dan  bertanda positif.  Hal  ini  berarti  nilai  variabel  Y  akan mengalami  kenaikan  sebesar  0,549  jika  nilai variabel X 2 mengalami kenaikan satu satuan  dan variabel  independen  lainnya  bernilai  tetap. Koefisien  bertanda  positif  menunjukkan  adanya hubungan  yang  searah  antara  variabel  Audit Kinerja  (X 2 )  dengan  variabel  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Y).  Semakin  baik audit  kinerja,  maka  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah akan semakin meningkat.
Pengujian Hipotesis Ketiga (H 3 )
Hipotesis  ketiga  menyatakan  terdapat positif  dan  signifikan  antara  kejelasan  sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdengan  di  moderasioleh  komitmen organisasi.variabel  kejelasan  sasaran  memiliki
Cronbachs Alpha Composite Reliability AVE Ket. Kejelasan Sasaran Anggaran 0.964 0.967 0.808 Reliabil Audit Kinerja 0.913 0.933 0.698 Reliabil Komitmen Organisasi 0.972 0.975 0.816 Reliabil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 0.970 0.974 0.788 Reliabil
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 6
100 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol.2 No. 2 Oktober 2019
tingkat signifikan  sebesar 0,021 yaitu lebih kecil dari  0,05  dan  nilai  t  tabel  <  t  hitung  (1,96  < 2,038).  Nilai  koefisien  parameternya  sebesar +0,085  dan  bertanda  positif.  Hal  ini  berarti  nilai variabel  Y  akan  mengalami  kenaikan  sebesar 0,085  jika  nilai  variabel  X1  dengan  dimoderasi variabel  M  mengalami  kenaikan  satu  satuan  dan variabel independen lainnya bernilai tetap.Koefisien  bertanda  positif  menunjukkan adanya  hubungan  yang  searah  antara  variabel Kejelasan  Sasaran  Anggaran  (X1)  dengan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (Y)  dengan  dimoderasi  variabel Komitmen Organisasi (M).
Pengujian Hipotesis Keempat (H 4 )
Variabel  audit  kinerja  memiliki  tingkat signifikan  sebesar  0,000  yaitu  lebih  kecil  dari 0,05  dan  nilai  t  tabel  <  t  hitung  (1,96  <  3,855).. Nilai koefisien parameternya sebesar +0,260 dan bertanda  positif.  Hal  ini  berarti  nilai  variabel  Y akan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,260  jika nilai  variabel  X 2 dengan  dimoderasi  variabel  M mengalami  kenaikan  satu  satuan  dan  variabel independen  lainnya  bernilai  tetap.  Koefisien bertanda  positif  menunjukkan  adanya  hubungan yang  searah  antara  variabel  audit  kinerja  (X 2 ) dengan  variabel  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (Y)  dengan  dimoderasi  variabel komitmen organisasi (M).

## PEMBAHASAN
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Semakin  jelas  sasan
anggaran,  maka  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  akan  semakin  meningkat.  Anggaran diperlukan  dalam  pengelolaan  sumber  daya tersebut  dengan  baik  untuk  mencapai  kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.
Yang paling dominan dalam membentuk kejelasan  sasaran  anggaran  adalah  Sasaran Prioritas.  Dalam  pembuatan  anggaran,  SKPD menetapkan  sasaran  yang  prioritas  yang  dimana anggaran tersebut harus digunakan untuk hal-hal yang  menjadi  perioritas  utama.  Setelah  itu melakukan  Koordinasi  dan  menetapkan  sasaran berdasarkan  tingkat  kesulitan  dan  pentingnya. Kemudian  prioritas  ketiga  yaitu  bagaimana  cara pegawai  setiap  SKPD  menangani  tingkat kesulitan,  tingkat  kesulitan  yang  dianggap  tidak terlalu  mudah  atau  tidak  terlalu  sulit  akan membuat  pegawai  lebih  teliti.  Selanjutnya  yang perlu  ditingkatkan  ialah  pemahaman  atas  tujuan, apabila  pegawai  setiap  SKPD  Mamuju  tengah bias  meningkatkan  pemahaman  terhadap  tujuan maka  akan  lebih  baik  untuk  pimpinan  dan pembentukan  kejelasan  sasaran  anggaran  akan semakin maksimal
Pengelolaan  keuangan  yang  disusun  oleh pemerintah  daerah  yang  berakuntabilitas  tidak lepas  dari  anggaran  pemerintah  daerah.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  Mardismo  (2002)  yang menyatakan  wujud  dari  pelanggaran  otonomi daerah  adalah  manfaat  sumber  daya  yang dilakukan  secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.
Anggaran  merupakan  dokumen  atau  kontrak politik  antara  pemerintah  dan  DPRD  sebagai wakil  rakyat,  untuk  masa  yang  akan  dating (Mardismo,  (2002).  Selanjutnya  ,  DPRD  akan
7 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol.2 No. 2 Oktober 2019
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 2 mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk  pengawasan  ini  sesai  dengan agency theory yang  mana  pemerintah  sebagai  agen  dan masyarakat sebagai principal. Anggaran merupakan  alat  untuk  mencegah  informasi asimetri  dan  perilaku  disfungsional  dari  agen pemerintah  daerah  (Yuhertiana,  2003)  serta merupakan  proses  akuntabilitas  public  (Bastian, 2001). Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan yang diungkapkan oleh haryanto (2008:16) yang menyatakan  bahwa  akuntabiltas  publik  dapat dimaknai  dengan  adanya  kewajiban  pihak pemegang  amanah  ( agen )  dalam  hal  ini pemerintah daerah untuk memberikan peranggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawab  kepada pihak  pemberi  amanah  ( principal )  dalam  hal  ini masyarakat  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut, dan  kejelasan  sasaran  anggaran  dianggap  bentuk pertanggungjawaban publik.
Ketidak  jelasan  sasaran  anggaran  akan membuat  bingung,  tidak  tenang  dan  tidak  puas dalam  bekerja,  implikasinya  pada  penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja  organisasi  Suhartono  dan  Mochammad (2006).  Kejelasan  sasaran  anggaran    diharapkan akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau kegagalan  pelaksanaan  tugas  organisasi  dalam rangka  untuk  mencapai  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya,  sehingga  secara  tidak langsung  dapat  mengevaluasi akuntabilitas kinerja  pemerintah  karena  menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) dalam penelitiannya  menggambarkan  bahwa  kejelasan sasaran  anggaran  dan  pengendalian  akuntansi berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan.  Hasil  penelitian  Setiawan  (2013) kemudian  diperkuat  dalam  penelitian  Hafiz (2016)  yang  menyatakan  kejelasan  sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dan komitmen  organisasi  dan  kinerja  manajerial berperan  sebagai  pemoderasi  hubungan  antara kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan peraturan  perundangundangan  dan  kejelasan sasaran  anggaran  dengan  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.
Pengaruh Audit Kinerja Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  Semakin  baik  audit  kinerja,  maka akuntabilitas  instansi  pemerintah  akan  semakin meningkat.  Hal  ini  sesuai  dengan  jawab responden  yang  menunjukkan  bahwa  audit kinerja  proses  Evaluasi  pada  serangkaian aktivitas  suatu  organisasi,  program,  fungsi  atau kegiatan  untuk  menilai  entitas  yang  diaudit dalam  hal  ekonomis,  efisiensi  dan  efektifitas. Kemudian perencanaan atau survey pendahuluan dianggap  wajib  dilakukan  karena  merupakan standar  pemeriksaan  yang  juga  harus  diterima oleh  setiap  SKPD  agar  periksaan  lebih  efektif dan terprogram, setelah itu baru dilanjutkan oleh
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 8
102 | Bongaya Journal for Research in Accounting
Vol.2 No. 2 Oktober 2019
pelaksanaan dan pelaporan yang dapat memberikan koreksi terhadap setiap SKPD.
Diharapkan  dengan  adanya  audit  kinerja dapat diketahui apakah suatu instansi melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif  dan  ekonomis,  serta  apakah  kinerja  yang dicapai  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan.  Sehingga  dengan  adanya  audit kinerja  mendorong  terwujudnya  akuntabilitas publik  yang  bebas  dari  kecurangan  atau penyalahgunaan  seperti  praktik  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme  dalam  pelaksanaan  aktivitas  dan kegiatan pemerintah yang menunjukkan rendahnya akuntabilitas publik.
Dengan  adanya  audit  kinerja  dapat mendorong  terwujudnya  akuntabilitas  public yang bebas dari kecurangan atau penyalahgunaan seperti  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme dalam  pelaksanaan  aktivitas  dan  kegiatan pemerintah  yang  menunjukkan  akuntabilitas public.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan adanya  audit  kinerja  pemerintah  berusaha  untuk memaksimalkan  akuntabilitas  public  sebagai Agen.
Penelitian  ini  didukung  hasil  penelitian dari  Anna  Sumaryati  &  Andreas  Lako  2003 (dalam  Wiarty,  2009)  menyatakan  bahwa strategis  audit  kinerja  sektor  public  yaitu  : pertama ,  audit  kinerja  ditujukan  dalam  rangka penilalian,  perbaikkan  dan  peningkatan  kinerja ekonomi. Kedua ,  audit  kinerja  dilakukan  dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas  publik.  Ketiga,  audit  kinerja dilakukan  guna  mendorong  terciptanya clean government , good  governance  accountable government baik  pada  pemerintah  pusat  dan daerah.
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suratmi  (2014) pada  hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  Audit kinerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  public,penyajian  laporan keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  publik,  laporan  keuangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap akuntabilitas public,secara simultan audit kinerja, penyajian  laporan  keuangan  dan,  aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  dengan  Komitmen  Organisasi Sebagai Pemoderasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kejelasan  sasaran  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  dengan  dimoderasi  oleh  komitmen organisasi.  Semakin  baik  jelas  sasaran  anggaran yang  diperkuat  dengan  komitmen  organisasi, maka  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah akan semakin meningkat.
Dalam  membentuk  variabel  komitmen organisasi adalah komitmen efektif dan komitmen  berkelanjutan  hal  ini  dianggap  bahwa ini menggambarkan loyalitas responden terhadap SKPD  Mamuju  Tengah,  kemudian  setiap  SKPD kabupaten Mamuju Tengah harus lebih meningkatkan komitmen normative dalam membentuk variabel komitmen organisasi. Komitmen  normative  adalah  bentuk  loyalitas paling  tinggi  pegawai,  maka  jika  ini  meningkat akan ada keterikatan antara pegawai dan instansi pemerintah dalam bentuk kinerja.
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 2
Dengan  adanya  komitmen  organisasi pada  seseorang  akan  menimbulkan  motivasi untuk  bekerja  dengan  sebaik-baiknya  dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan konsekuensi  agar  komitmen  tersebut  terwujud karena  motivasi  merupakan  proses  atau  faktor yang  mendorong  seseorang  berperilaku  dengan cara-cara  yang  sesuai  dengan  komitmennya. Melalui  komitmen  organisasi  dan  anggapan bahwa  akuntabilitas  kinerja  merupakan  hal  yang tidak  kalah  pentingnya  dengan  kewajiban- kewajiban  yang  menjadi  tupoksi  satuan  kerja perangkat daerah lainnya, akan menjadi motivasi tersendiri  bagi  satuan  kerja  pemerintah  daerah dalam  mempertanggungjawabkan  kinerjanya. Jika  komitmen  organisasi  dan  kejelasan  sasaran anggaran berjalan secara efektif maka akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  yang berkualitas akan tercapai dan mampu meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Adanya  sasaran  anggaran  yang  jelas akan  memudahkan  individu  untuk  menyusun target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran  yang  disusun  akan  sesuai  dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi, namun hal itu didasari komitmen seorang aparat pemerintah terhadap  organisasinya  barulah  tercapainya tujuan  tersebut.  Sehingga  semakin  tinggi  tingkat kejelasan  sasaran  anggaran  pemerintah  daerah dengan  diperkuat  oleh  komitmen  yang  tinggi terhadap  organisasi  akan  berpengaruh  terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah sehingga tercapainya akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  sesuai  dengan  tujuan organisasi.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Septiyani  (2010)  dan Primadona (2010) menyimpulkan bahwa
Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah,  Begitu  pula  jika  Kejelasan  Sasaran
Anggaran dimoderasi oleh Komitmen
Organisasi. Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai

## Pemoderasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa audit  kinerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  dengan  dimoderasi  oleh  komitmen organisasi.  Semakin  baik  audit  kinerja  yang diperkuat  dengan  komitmen  organisasi,  maka akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  akan semakin meningkat.
Komitmen  organisasi  merupakan  alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya  untuk  pencapaian  kinerja  yang diharapkan  (Chong et  al .,  2002). Goal-setting theory mengisyaratkan  bahwa  seorang  individu berkomitmen  pada  tujuan  (Robbins,  2008:237). Jika  seorang  individu  berkomitmen  untuk mencapai  tujuan  organisasi,  maka  hal  tersebut akan dapat mempengaruhi tindakan dan kinerjanya,  yaitu  menggunakan  kapasitasnya untuk  menghasilkan  kinerja  yang  berkualitas. Begitu  pula  sebaliknya  jika  memiliki  komitmen yang rendah.
Kedua  konsep  diatas  membuktikan bahwa  komitmen  oganisasi  merupakan  faktor internal ( internal side ) pada setiap pegawai yang
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 10
104 | Bongaya Journal for Research in Accounting
Vol.2 No. 2 Oktober 2019
dapat mempengaruhi kinerja pegawai.
Sedangkan  audit  kinerja  merupakan  faktor eksternal  ( eksternal  side )  yang  dirancang  untuk dilaksanakan oleh setiap pegawai agar tujuan dan sasaran  organisasi  dapat  tercapai  secara  efektif dan  efesien,  hal  tersebut  sejalan  dengan penelitian  Dewi  (2017).  Melalui  dukungan sistem audit kinerja yang memadai, sumber daya manusia  akan  menggunakan  kemampuannya untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau  kegagalan  pelaksanaan  tugas  organisasi dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  pernyataan yang dikemukakan LembagaAdministrasi Negara  (LAN)  bahwa  agar  Akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  dapat  terwujud  dengan  baik salahsatu  syaratnya  adalah  komitmen  dari pimpinan dan seluruh staf instansi yangbersangkutan. Komitmen organisasi sebagai suatu  bentuk  apresiasi  ikatanemosional  pegawai terhadap  instansi,  dinilai  perlu  dimiliki  oleh setiap  pegawai,dikarenakan  tinggi  rendahnya komitmen  terhadap  instansi  tempat  mereka bekerja,dapat  mempengaruhi  kualitas  kinerja yang  dapat  berdampak  pada  akuntabilitaskinerja instansi  itu  sendiri.  Dapat  disimpulkan  bahwa komitmen  organisasimemegang  peranan  penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.Sebaik-baiknya  anggaran  yang  jelas, diikuti  dengan  audit  kinerja  yangoptimal  serta terintegrasinya  sistem  pelaporan,  namun  tanpa didorong dengankomitmen organisasi berakuntabilitas  yang  kuat  maka  akuntabilitas kinerja instansipemerintah belum cukup maksimal hasilnya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  data  yang  telah  dikumpul  dan pengujian  hipotesis  dengan  Smart  PLS  telah dilakukan,  maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah.  Semakin  jelas sasaran  anggaran,  maka  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat. 2. Audit kinerja  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Semakin  baik  audit kinerja,  maka  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah akan semakin meningkat.
3. Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi. Semakin jelas sasaran anggaran yang diperkuat  dengan  komitmen  organisasi,  maka akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah  akan semakin meningkat.
4. Audit kinerja  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  dengan  dimoderasi  oleh komitmen  organisasi.  Semakin  baik  audit kinerja  yang  diperkuat  dengan  komitmen organisasi, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat.
Saran  yang  dapat  diberikan  untuk  penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :
1. Sampel  dalam  penelitian  ini  sedikit  dan hanya  terbatas  pada  karyawan  yang  bekerja di  SKPD  Mamuju.  Disarankan  Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
11 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol.2 No. 2 Oktober 2019
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 2 2. Indikator indikator Komitmen
normativemerupakan proporsi terkecil dalam membentuk  variabel  komitmen  organisasi. Komitmen  ini  mengacu  pada  perasaan karyawan  dimana  mereka  diwajibkan  untuk tetap  berada  di  organisasinya  karena  adanya tekanan  dari  yang  lain.  Karyawan  yang memiliki  tingkat  komitmen  normatif  yang tinggi  akan  sangat  memperhatikan  apa  yang dikatakan  orang  lain  tentang  mereka  jika mereka meninggalkan organisasi tersebut.
3. Selain  menggunakan  kuesioner,  penelitian selanjutnya  juga  dapat  menggunakan  metode wawancara langsung kepada responden .
4. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel system pelaporan agar dapat  memaksimalkan  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah.

## DAFTAR RUJUKAN
Akbar,  Rusdi.  Robyn  Pilcher,  Perrin ,  ( 2012 ). Performance  measurement  in  Indonesia: the  case  of  local  government.  Pacific
Accounting Review,  Vol. 24 Iss 3 pp. 262
-
291. (http://dx.doi.org/10.1108/011405812 11283878).
Dewi, Kadek Fitria dkk. 2017. Pengaruh Budaya Organisasi,  Pengendalian  Internal  Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas  Kinerja  SKPD  Kabupaten Gianyar  Dengan  Komitmen  Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Buletin Studi  Ekonomi  Vol.  22,  No.  1,  Februari
2017.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis
Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS
21.  Edisi-7 .  Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro. Semarang.
Hafiz,  Muhammad.  2016.  Pengaruh  kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap
akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah dengan  komitmen  organisasi  dan  kinerja manajerial  sebagai  variabel  moderating (studi  empiris  pada  SKPD  Kabupaten Kampar). JOM  Fekon,  Vol.  4  Nomor  1 (Februari) 2017 Universitas Riau.
Herawaty,  Netti.  2010.  Pengaruh  kejelasan sasaran anggaran, pengendalian Akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah  Kota  Jambi  [Tesis].  Jambi : Universitas Negeri Jambi.
Haryanto. 2008. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja . Semarang. Hidayatullah,  A.  2015.  Pengaruh  kejelasan sasaran
anggaran, pengendalian Akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas  kinerja  SKPD  di  Merauke .
Perpustakaan Nasional-ISBN:978-979- 3649-81-8 . Kenis,  I.  1979.  “ Effects  of  Budgetary  Goal Characteristics  on  Managerial  Attitudes, and  Performance”,  The  Accounting Review .
Kholmi,  Masiyah.  2010.  Akuntabilitas  Dalam
Perspektif Teori Agensi. Malang:
Ekonomika-Bisnis, Vol. 02 No. 02 Bulan Juni Tahun 2010 Hal. 357 – 370.
Kusumaningrum,  Indraswari.  2010.  Pengaruh kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian Akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  [Tesis].  Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
Mahmud,  Sunarti  dkk.2017.  Pengaruh  Audit
Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan
Fungsional  Sebagai  Variabel  Moderating (Studi  Empiris  pada  SKPD  Pemerintah Kota  Malang). Jurnal  mahasiswa  fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
Mulyandini,  Vita  Citra.  pengaruh  audit  kinerja pemerintahan terhadap akuntabilitas Dinas Pemerintah Kota Cimahi. Portofolio Volume 13 No. 1 Mei 2016 : 1 – 20 ISSN : 1829 -7188.
Putra,  deki.  2013.  pengaruh  akuntabilitas  publik dan  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap kinerja manajerial  satuan kerja perangkat daerah Studi Empiris  pada  Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kota Padang
Ari Sarwo Indah Safitri ,Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah) | 12
106 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol.2 No. 2 Oktober 2019
[Skripsi]. Padang: Universitas Negeri Padang. Ramdhani, rani febri.dkk. 2016. Analisis Kinerja Anggaran  Dan  Realisasi  Pendapatan  Dan Belanja Daerah Permerintah Kota
Samarinda. Jurnal  jurusan  akuntansi ekonomi Samarinda.
Septiyani,  Anna.  2010.  Pengaruh  kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  daerah  dengan  komitmen organisasi  sebagai  variabel  pemoderasi (studi  empiris  pada  Pemerintah  Kota Yogyakarta [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Setiawan, Eko. 2013. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran,  pengendalian  akuntansi  dan sistem  pelaporan  terhadap  akuntabilitas kinerja  pemerintah. Jurnal  urusan
Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas
Riau.
Silalahi, E Bayer.2017.pengaruh kejelasan sasaran  anggaran,  pengendalian  internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah dengan  komitmen  organisasi  sebagai variabel  moderating  pada  pemerintah kabupaten serdang bedagai [tesis]. magister akuntansi
fakultas ekonomi  dan  bisnis  universitas  sumatera utara medan.
Suhaesti,  Siti  Ruri.  2016.  pengaruh  kejelasan
sasaran anggaran, pengendalian akuntansi,  dan  sistem  pelaporan  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah
(Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kabupaten  Bengkalis). JOM Fekon, Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016.
Suratmi,  Ni  Made,  dkk.  2014.  Pengaruh  Audit Kinerja,  Penyajian  Laporan  Keuangan, Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Terhadap  Akuntabilitas  Publik. e-Journal S1  Ak  Universitas  Pendidikan  Ganesha Jurusan AkuntansiProgram S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)
Triuriana, Erwin Agus. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  (studi  empiris  pada Kabupaten Jember). Artikel Ilmiah Mahasiswa  Jurusan  Akuntansi,  Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ). Tyas,  Zela  Prabawaning.  2013.  Pengaruh Komitmen  Organisasi  terhadap  Kinerja Karyawan  (Studi  pada  PT.  BRI  (Persero) Tbk. Cabang Sumenep) [Skripsi].
Malang: Jurusan  Manajemen  Fakultas Ekonomi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)

## Maulana Malik Ibrahim.
Wahyuni,  Raja,  Surya,  Adri  Satriawan,  dan
Savitri,  Enni.  2013.  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan
Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan  Hulu). Jurnal  Jurusan  Akuntansi FakultasEkonomi Universitas Riau .
Wardhana,  Surya.  Pengaruh  kompetensi  pada akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah dengan  komitmen  organisasi  sebagai variabel moderasi di Kabupaten  Tabanan. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 2015:571-591 . Bali.