## PERAN TIM PENGAWALAN, PENGAMANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJARI PALOPO DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Moh. Rizal Mannaba
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar

## Abstract
The purpose of this study was  (1) to find out and analyze the effectiveness of the role of the escort team, government security and regional development (TP4D) at Palopo  in  preventing  corruption,  (2).  Knowing  and  analyzing  the  factors  that influence the implementation of the role of the Guardian Team, Government and Regional Development (TP4D) at Palopo in preventing corruption. The research conducted  by  the  author  is  a  type  of  descriptive  research  with  a  juridical- empirical approach is research that examines positive legal rules in order to get answers  to  existing  problems by linking  to  facts or phenomena about  the role of TP4D  Palopo  in  preventing  corruption.  Research  Results  show  that  The implementation of Attorney Palopo's TP4D duties in the prevention of corruption has been carried out effectively, including: escorting and safeguarding the course of  government  and  development  through  preventive  efforts;  provide  legal assistance in each stage of the development program; coordinate with the Internal Government  Supervisory  Apparatus  (APIP)  to  prevent  irregularities;  monitoring and evaluating the implementation of work and development programs;
Keywords : Corruption, TP4D, Attorney

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  Mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas  peran Tim  Pengawalan,  Pengamanan  Pemerintah  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D) Kejari  Palopo  dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  (2).  Mengetahui  dan menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  peran  Tim Pengawalan,  Pengamanan  Pemerintah  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D)  Kejari Palopo  dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  yang  dilakukan Penulis  merupakan  tipe  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  yuridis-empiris adalah  penelitian  yang  mengkaji  aturan-aturan  hukum  positif  guna  mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang peran TP4D Kejari Palopo dalam pencegahan tindak pidana  korupsi.  Hasil  Penelitian  Pelaksanaan  tugas  TP4D  Kejari  Palopo  dalam pencegahan  tindak  pidana  korupsi  telah  terlaksana  secara  efektif,  termasuk: melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif; memberikan pendampingan hokum dalam  setiap  tahapan  program  pembangunan;  melakukan  koordinasi  dengan Aparat  Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  untuk  mencegah  terjadinya penyimpangan;  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  pekerjaan  dan program pembangunan;
Kata Kunci : Korupsi, TP4D, Kejaksaan

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  yang  sedang  giat  dalam  melaksanakan  reformasi pembangunan  sangat  membutuhkan  suatu  kondisi  yang  dapat  mendukung terciptanya  tujuan  pembangunan  nasional  yaitu  masyarakat  yang  adil            dan makmur  berdasarkan  Pancasila.  Salah  satu  kondisi  tersebut  adalah  penegakan supremasi  hukum  yang  merupakan  syarat  mutlak  bagi  kelangsungan  dan berhasilnya  pelaksanaan  pembangunan  nasional  sesuai  dengan  jiwa  reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.
Pemerintah  pusat  melalui  Depertemen  Dalam  Negeri  meninjau kelangkapan  administrasi  serta  melihat  sisi  potensi,  kondisi  wilayah  dan  letak geografis  kotip  palopo  yang  berada  pada  jalur  trans  sulawesi  dan  sebagai  pusat pelayanan  jasa  perdangangan  terhadap  beberapa  kabupaten  yang  meliputi kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung  sarana  dan  perasarana  yang  memadai,  kotip  Palopo  kemudian ditingkatkan  statusnya  menjadi  daerah  otonom  kota  palopo  pada  tanggal  2  Juli 2002  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2002  tentang  pembentukan daerah  otonom  kota  palopo.  yang  sebelumnya  hanya  memiliki  4  wilayah kecamatan  yang  meliputi  19  Kelurahan  dan  9  desa  namun  seiring  dengan perkembangan  dinamika  kota  palopo  dalam  segala  bidang  sehingga  untuk mendekatkan  pelayanan  pemerintahan  kepada  masyarakat  pada  tahun  2006 wilayah  kecamatan  dimekarkan  menjadi  9  kecamatan  dan  48  Kelurahan,  setelah menjadi kota palopo pembagunan begitu pesat sehingga pelaksanaan pembagunan di  kota palopo  tidak lepas  dengan peran masyarakat  dan pemerintah kota palopo serta  aparat  penegak  hukum  baik  itu  kejaksaan  maupun  kepolisian.  Banyak  hal yang  membuat  baik  buruknya  pembagunan  tersebut  yaitu  bagaimana  pemerintah kota  palopo  mempersiapkan  birokrasi  yang  benar  –  benar  siap  dan  mampun sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Palopo untuk menjadi Kepala satuan kerja  perangkat  daerah  (SKPD),  Kuasa  pengguna  anggaran  (KPA),  Kuasa Pembuat  Komitmen  ( PPK  ),  serta  peran  Pelaksana  kegiatan  yang  melaksanakan
pekerjaan  di  Lingkungan  Pemerintah  kota  palopo  baik  Pelaksana  Lokal  maupun pelaksana  dari  luar  kota  palopo,  dan  pengawasan  Aparat  penegak  Hukum khususnya  Kejaksaan  Negeri  Palopo  dalam  pelaksanaan  pembagunan  dan mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  baik  itu  pada  saat  perencanaan, pelelangan, pelaksanaan dan laporan, Pemerintah kota palopo memiliki 36 Kepala Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan  PDAM  dan  Rumah  Sakit  Daerah Sawerigading  yang  setiap  tahun  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan PDAM,  Rumah  Sakit  Daerah  Sawerigading  memiliki  kegiatan  pembagunan  baik itu  fisik  bagunan  maupun  non  fisik  dengan  banyaknya  pembagunan  setiap tahunnya di kota palopo masih ada penyelanggara negara yang menyalahgunakan jabatannya  dan  pihak  lain  seperti  keluarga,  kroni  dan  para  pengusaha  sehingga merugikan keuangan negara/daerah. perkara tindak pidana korupsi dikota palopo telah  mengerogoti  pembagunan  dikota  palopo  sebagaimana  yang  telah  jadi sebagai berikut :
1.Penyimpangan  bantuan  dana  beras  miskin  tahun  2009  yang mengakibatkan  kerugian  negara  sebesar  Rp.  270.445.500.  00          (  dua ratus  tujuh  puluh  juta  empat  ratus  empar  puluh  lima  ribu  rupiah)  yang menjadi terdakwa camat dan lurah terungkap pada 2011.
2.Penyalahgunaan  Dana  Alokasi  Khusus  kegiatan  rehap  sekolah  serta kegiatan  pengadaan  alat  sekolah  tahun  anggaran  2012  yang mengakibatkan  kerugian  negara  sebesar  Rp.  91.313.000,00  (  sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah ) yang menjadi terdakwa sekertaris  Dinas  Pendidikan  sekaligus  sebagai  pejabat  pembuat komitmen terungkap pada 2014.
3.Penyalahgunaan Dana kas daerah kota palopo tahun anggaran 2009/2010 yang  mengakibatkan  kerugian  negara  sebesar  Rp.  8.480.750.000  ( delapan  milyar  empat  ratus  delapan  puluh  juta  tujuh  ratus  lima  puluh ribu  rupiah  )  yang  menjadi  terdakwa  kepala  daerah,  kepala  bendahara umum daerah terungkap pada tahun 2015.
4. Pengadaan  alat  kesehatan  tahun  2013  pada  Rumah  Sakit  Daerah Sawerigading  yang  merugikan  keuangan  negara  sebasar  Rp. 8.000.000.000 ( delapan milyar rupiah ) yang sekarang ini masih tahap persidangan  yang  menjadi  terdakwa  Kuasa  Pengguna  Anggaran, Pejabat  pembuat  komitmen  dan  pelaksana  kegiatan  yang  terungkap pada tahun 2015
Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk  mengambil  tindakan-tindakan  kebijaksanaan  dalam  menangani  atau menyelesaikan  masalah  pelanggar  anak  dengan  tidak  mengambil  jalan  formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana  atau  mengembalikan/menyerahkan  kepada  masyarakat  dan  bentuk-bentuk kegiatan  pelayanan  sosial  lainnya.  Penerapan  Diversi  dapat  dilakukan  disetiap tingkat  pemeriksaan,  baik  itu  dilakukan  oleh  Penyidik,  Penuntut  Umum  maupun oleh  Hakim  Anak.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mengurangi  dampak  negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.
Sehubungan dengan uraian di atas, tampaknya sangat sesuai dengan upaya Kejaksaan  membentuk  Tim  Pengawalan,  Pengamanan  Pemerintahan  & Pembangunan  Daerah  (disingkat  TP4D)  sebagai  upaya  pencegahan  korupsi  dan percepatan pembangunan khususnya di  Kota Palopo. Tujuan dibentuknya TP4D, yakni:  1)  hilangnya  keragu-raguan  kuasa  pengguna  anggaran  (KPA),  kuasa pengguna  komitmen  (PPK),  dan  pelaksana  kegiatan  dalam  melaksanakan kegiatannya,  2)  terserapnya  anggaran  dengan  baik  dan  tepat  waktu,  dan  3) pembangunan kota Palopo berjalan dengan baik tanpa korupsi
Adapun  permasalahan-permasalahan  pokok  yang  akan  dibahas  untuk dikaji  dalam  sebagai  berikut  :  (1).  Bagaimanakah  peran  Tim  Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Palopo dalam pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  (2).  Faktor  apakah  yang  mempengaruhi pelaksanaan  peran  Tim  Pengawalan,  Pengamanan  Pemerintah  dan  Pembangunan Daerah  (TP4D)  Kejari  Palopo  dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  Alasan penulis  yaitu  :  (1).  Untuk  Mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas  peran  Tim Pengawalan,  Pengamanan  Pemerintah  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D)  Kejari
Palopo  dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  (2).  Mengetahui  dan menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  peran  Tim Pengawalan,  Pengamanan  Pemerintah  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D)  Kejari Palopo dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman  dalam  Soleman  B.  Taneka  (2002:37) seorang  pakar  hukum  mengemukakan  bahwa  fungsi  mencakup  lebih  dari  tiga jenis.  Adapun  fungsi  hukum  yang  dimaksudkan  ialah  antara  lain  meliputi:  (1) memberikan  pedoman/pengarahan  pada  warga  masyarakat  untuk  berprilaku,  (2) pengawasan/pengendalian  sosial  (social  control),  (3)  penyelesaian  sengketa (dispute  settlement),  dan  (rekayasa  sosial  (social  engineering).  Dalam  hubungan ini  banyak  pakar  telah  mengemukakan  pendapatnya.  Lawrence  M.  Friedman dalam Soleman B. Taneka (2002:37), mengemukakan fungsi hukum itu, meliputi:
a. Pengawasan/pengendalian sosial ( social control )
Hukum  sebagai  sarana  pengendali  sosial,  yang  mencakup  semua kekuatan  yang  menciptakan  serta  memelihara  ikatan  sosial,  teori imperatif  tentang  fungsi  hukum  dengan  banyak  menghubungkan dengan  hukum  pidana.  Dalam  kaitan  ini,  hukum  sebagai  sarana pemaksa  yang  melindungi  warga  masyarakat  dari  ancaman  maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya.
Pengendalian  sosial  ( social  control )  dari  hukum,  pada  dasarnya memaksa  warga  masyarakat  agar  berprilaku  sesuai  dengan  hukum, dengan  kata  lain  pengendalian  sosial  daripada  hukum  dapat  bersifat preventif  maupun  represif.  Preventif  merupakan  suatu  usaha  untuk mencegah  perilaku  yang  menyimpang,  sedangkan  represif  bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.
b. Penyelesaian sengketa ( dispute settlement )
Hukum  sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa  ( dispute  settlement ).  Di dalam masyarakat berbagai persengketaan dapat terjadi, misalnya antara keluarga  yang  dapat  meretakan  hubungan  keluarga,  antara  mereka dalam  suatu  urusan  bersama  ( company ),  yang  dapat  membubarkan kerjasama.  Sengketa  juga  dapat  mengenai  perkawinan  atau  waris,
kontrak,  tentang  batas  tanah,  dan  sebagainya.  Adapun  cara-cara penyelesaian  sengketa  dalam  suatu  masyarakat,  ada  yang  diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut dengan pengadilan, dan ada yang diselesaikan secara sendiri oleh orang- orang yang bersangkutan dengan mendapat  bantuan  dari  orang  yang  ada  disekitarnya.  Hal  ini  bertujuan untuk mengukur sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang  harus  diwajibkan  kepada  pelanggar  supaya  yang  telah  dilanggar itu dapat diluruskan kembali.
c. Rekayasa sosial ( social engineering, redistributive, atau innovation ).
Fungsi  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosial  ini  juga  sering  disebut sebagai  a  tool  of  engineering  yang  pada  prinsipnya  merupakan  fungsi hukum  yang  dapat  diarahkan  untuk  merubah  pola-pola  tertentu  dalam suatu  masyarakat,  baik  dalam  arti  mengokohkan  suatu  kebiasaan menjadi  sesuatu  yang  lebih  diyakini  dan  lebih  ditaati,  maupun  dalam bentuk perubahan lainnya.
Pengertian korupsi  secara etimologis  menurut  Andi  Hamzah (2005:  135), berasal  dari  bahasa  latin  yaitu:  “ corruptio” atau  “ corruptus ”  yang  kemudian muncul  dalam  banyak  bahasa  Eropa  seperti  Inggris  dan  Perancis  yaitu “ corruption” ,  dalam  bahasa  Belanda  “ korruptie” yang  selanjutnya  muncul  pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: korupsi, yang dapat berarti suka disuap. Selanjutnya menurut Hermien Hadiati Koeswadji (2005: 32), korupsi berasal dari kata “ corrupteia” yang berarti “ bribery” yang  berarti  memberikan/menyerahkan kepada  seseorang  agar  orang  tadi  berbuat  untuk  keuntungan  pemberi,  atau  juga berarti seducation yang  berarti  sesuatu  yang  manarik  untuk  seseorang  berbuat menyeleweng.  Hal  tersebut  biasanya  dikaitkan  dengan  kekuasaan  yang  pada umumnya berupa suap, penggelapan dan sejenisnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  Penulis  merupakan  tipe  penelitian  deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum  positif  guna  mendapatkan  jawaban  atas  permasalahan  yang  ada  dengan
mengkaitkan  dengan  fakta-fakta  atau  fenomena-fenomena  tentang  peran  TP4D Kejari  Palopo  dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  guna  terpenuhinya prasyarat  ilmiah  karena  hendak  menganalisis  dan  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan peran TP4D Kejari  Palopo dalam pencegahan tindak pidana  korupsi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  empiris,  untuk mengkaji  atau  menganalisis  data  primer  yang  berupa  dengan  wawancara  dengan informan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas terhadap keterangan atau fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, yang mana informan tersebut antara lain : para  Jaksa,  Aparat  Pemerintahan  Kuasa  Pengguna  Anggara  (KPA),  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  Para  Pengusaha  yaitu  Pelaksana  Kegiatan (Kontraktor)  dan  Lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  diperoleh  secara langsung  dari  para  informan  dan  responden  melalui  teknik  wawancara  dan pengedaran  daftar  pertanyaan  (kuisioner).  dengan  berbagai  aspek  tentang  peran TP4D  Kejari  Palopo  dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  kemudian dihubungkan  dengan  data-data  sekunder  berupa  studi-studi  yang  bersumber  dari literatur  dan  referensi,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen-dokumen, sehingga  dapat  ditelaah Peran  Tim  Pengawalan,  Pengamanan  Pemerintah  dan Pembangunan Daerah  (TP4D) Kejari Palopo dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Lokasi penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Palopo dan seluruh Wilayah Pemerintahan  Kota  Palopo  dengan  pertimbangan  bahwa  dari  lokasi  penelitian tersebut Penulis akan memperoleh data-data Peran Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D)  Kejari  Palopo  dalam  Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang hendak dikumpulkan untuk  dianalisis  yakni  :  (1).  Data  primer,  yakni  data  yang  diperoleh  secara langsung  di  lapangan  dalam  hal  ini  berupa  hasil  wawancara  dengan  informan untuk  memperoleh  keterangan  yang  lebih  jelas  terhadap  keterangan  atau  fakta- fakta yang ditemukan di lapangan, yang mana informan tersebut antara lain : para Jaksa, Aparat Pemerintahan Kuasa Pengguna Anggara (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK),  Para  Pengusaha  yaitu  Pelaksana  Kegiatan  (Kontraktor)  dan
Lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  (2).  Data  sekunder,  yakni  data  yang diperoleh  dari  studi-studi  yang  bersumber  dari  literatur  dan  referensi,  peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen.
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi  dapat  berupa  himpunan  orang,  benda  (hidup  maupun  mati),  kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  perundang-undangan,  Penegak  hukum  khususnya  para Jaksa,  Aparat  Pemerintahan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  Para  Pengusaha  yaitu  Pelaksana  Kegiatan, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak  50 responden dengan menggunakan teknik purposive  sampling yaitu  dilakukan  secara  sengaja  dengan  pertimbangan sampel  yang  terpilih  dianggap  mampu  mewakili  populasi  yang  ada  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  (1).  Angket (kuesioner)  yaitu Penelitian ini menggunakan angket tertutup dan angket terbuka sebagai  penjabaran  dari  indikator  variabel-variabel  penelitian.  Pada  angket tertutup  disisipkan  alternatif  jawaban  sehingga  responden  memilih          salah  satu jawaban  alternatif  yang  tersedia  pada  setiap  pertanyaan.  Sedangkan  pada  angket terbuka  tidak  disediakan  alternatif  jawaban  agar  responden  berkesempatan memberikan  tanggapan  terhadap  pertanyaan  yang  diajukan.  (2).  Wawancara dimaksudkan  untuk  mendapatkan  beberapa  data  yang  belum  terungkap  dalam angket.  Teknik  wawancara  ini  ditujukan  kepada  sampel  yang  telah  ditetapkan dalam  penelitian,  yang  telah  dipersiapkan  pedoman  wawancara  yang  terstruktur mempermudah perolehan data yang diteliti, (3). Dokumentasi yaitu Pengumpulan data  yang  mengacu  pada  dokumen-dokumen  hukum  yang  dianalisis  secara empiris  dan  normatif  berkaitan  dengan  tema  penelitian.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  mengkaji  teori-teori  hukum,  yurisprudensi  dan  aspek-aspek  hukum  dalam sosial  kemasyarakatan  yang  berkaitan  dengan  peran  TP4D  Kejari  Palopo  dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  ingin  dijawab  dan  tujuan  yang  ingin dicapai  dalam penelitian ini, maka data    yang terkumpul berupa data primer dan
data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  untuk  selanjutnya  dilakukan  analisis dengan  jalan  mengkonstruksikan  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sebagai  hukum  positif  yang  kemudian Penulis bandingkan dengan penerapan hukumnya di wilayah hukum Palopo.

## PENERAPAN PERAN TIM PENGAWALAN PENGAMANAN PEMERNTAH  DAN  PEMBANGUNAN  DAERAH  (TP4D)  KEJARI PALOPO DALAM PENCENGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Kejaksaan  merupakan  institusi  sentral  dalam  penegakan  hukum  yang dimiliki  oleh  semua  negara  yang  menganut  paham rule  of    law .  Penerapan  ini bersifat  beranekaragam  dengan  memperhatikan  posisi,  tugas,  fungsi  dan kewenangan sesuai dengan sistem hukum yang dianut suatu negara. Dari berbagai peraturan  dapat  diketahui  bahwa  peran,  tugas  dan  wewenang  lembaga  kejaksaan sangat luas dan menjangkau area hukum pidana, perdata dan tata usaha negara.
Jaksa  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah  “Pejabat  fungsional  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.
Mencermati  isi  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  No.  16  Tahun  2004  ini, maka jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu:
1. Sebagai penuntut umum
2. Sebagai  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap
3. Serta  adanya  wewenang  penting  yang  dijabarkan  lebih  lanjut  di  dalam Pasal 30 undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur  secara  tegas  bahwa  Kejaksaan  memiliki  kemerdekaan  dan kemandirian  dalam  melakukan  kekuasaan  Negara  dalam  bidang penuntutan.  Kedudukan  Kejaksaan  sebagai  suatu  lembaga  pemerintahan yang  melakukan  kekusaan  negara  di  bidang  penuntutan,  bila  dilihat  dari
sudutkedudukan  mengandung  makna  bahwa  Kejaksaan  merupakan  suatu lembaga  yang  berada  di  bawah  kekuasaan  eksekutif.  Sementara  itu,  bila dilihat  dari  sisi  kewenangan  kejaksaan  dalam  melakukan  penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.
Sehubungan  dengan  makna  kekuasaan  Kejaksaan  dalam  melakukan kekuasaan  Negara  di  bidang  penuntutan  secara  merdeka.  Kejaksaan  dalam melaksanakan  fungsi,  tugas  dan  wewenangnya  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan pemerintah,  dan  pengaruh  kekuasaan  lainnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  negara  akan menjamin  Jaksa  di  dalam  menjalankan  profesinya  tanpa  intimidasi,  gangguan, godaan,  campur  tangan  yang  tidak  tepat  atau  pembeberan  yang  belum  teruji kebenarannya,  baik  terhadap  pertanggung  jawaban  perdata,  pidana,  maupun lainnya.
Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan  jembatan  yang  menghubungkan  tahap  penyidikan  dengan  tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku suatu asas  bahwa  Penuntut  Umum  mempunyai  monopoli  penuntutan,  artinya  setiap orang  baru  bisa  diadili  jika  ada  tuntutan  pidana  dari  Penuntut  Umum,  yaitu lembaga  kejaksaan  karena  hanya  Penuntut  Umum  yang  berwenang  mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.
Selanjutnya  wewenang  Jaksa  dalam  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam Pasal  30  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia  menyatakan  bahwa:  “Salah  satu  tugas  dan  kewenangan  Kejaksaan  di bidang  pidana  adalah  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan undang-undang”.
Penjelasan  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa,  kewenangan  dalam ketentuan  ini  adalah  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2001  jo. Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Kewenangan  Jaksa  selaku  penyidik  tindak  pidana  korupsi  dimaksudkan  untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang tersebut.
Rumusan  mengenai  kewenangan  menyidik  di  dalam  Undang-undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-undang  Kejaksaan  Republik Indonesia  tersebut  menyebutkan  bahwa  penyidik  untuk  tindak  pidana  korupsi adalah  Kejaksaan  yang  mempunyai  hak  privilege  yakni  hak  khusus  untuk  dapat melakukan  tindakan  penyidikan  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi.  Selanjutnya istilah penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Terhadap tindak pidana korupsi, sebelum lahirnya Undang-undang No. 31 Tahun  1999,  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh Kejaksaan,  tetapi  setelah  lahirnya  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999,  yaitu Pasca  Agustus  1999,  penanganan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  memiliki berbagai  pemahaman.  Ada  pandangan  yang  mengatakan  bahwa  pihak  kepolisian yang  berhak  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  namun  ada pandangan  lain  yang  mengatakan  dengan  bertitik  tolak  dari  ide  bahwa  materi tindak  pidana  korupsi  sebagai  bagian  dari  hukum  pidana  khusus  ( ius  specia,  ius singular/bijzonder  strafrecht ),  sebenarnya  Kejaksaan  berhak  melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
Sehubungan dengan ketidakjelasan tersebut, muncullah argumen-argumen yang  mendasari  bahwa  Kejaksaan  berwenang  menangani  penyidikan  tindak pidana korupsi, yaitu:
1. Bahwa  ketentuan  hukum  pidana  dapat  dikategorikan  menjadi  hukum pidana umum ( ius commune ) dan hukum pidana khusus ( ius special, ius singular/bijzonder  strafrecht ).  Ketentuan  hukum  pidana  umum dimaksudkan  untuk  berlaku  secara  umum,  sedangkan  yang  dimaksud dengan  ketentuan  hukum  pidana  khusus  diartikan  sebagai  ketentuan hukum  pidana  yang  mengatur  kekhususan  subjek  dan  perbuatan  yang khusus ( bijzonder lijk feiten ). Tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus juga memiliki kekhususan dalam hukum acara.
2. Berdasarkan  Keppres  Nomor  228  Tahun  1967  tanggal  2  Desember 1967  tentang  Pembentukkan  Tim  Pemberantasan  Korupsi  yang menentukan  bahwa  ketua  timnya  adalah  Jaksa  Agung,  sesuai  dengan Pasal  5  yang  berbunyi:  “Ketua  Tim  Pemberantasan  Korupsi  adalah Jaksa  Agung,  yang  dalam  melakukan  tugasnya  bertanggung  jawab kepada Presiden”. Sedangkan tugas dan fungsinya sebagai koordinator penyidik  diatur  dalam  Pasal  3,  yang  berbunyi:  “Tim  Pemberantasan Korupsi  mempunyai  fungsi  memimpin,  mengordinir  dan  mengawasi semua  alat-alat  penegak  hukum  yang  berwenang,  baik  sipil  maupun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi, baik yang  dilakukan  oleh  oknum  sipil  maupun  Angkatan  Bersenjata Republik Indonesia”.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana  disebutkan  pada  undang-undang  tertentu,  sampai  ada perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Penjelasan  dari  Pasal  284  ini  terdapat  dalam  Pasal  17  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan  KUHAP  yang berbunyi:  “Penyidikan  menurut  ketentuan  khusus  acara  pidana sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang  tertentu  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP  dilaksanakan  oleh penyidik,  jaksa  dan  pejabat  penyidik  yang  berwenang  lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
Ketentuan yang menyatakan bahwa jaksa dapat menyidik tindak pidana tertentu, terdapat dalam Pasal 32 huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1991,  yang  menyatakan  bahwa:  “Jaksa  Agung  mengordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan
undang-undang  yang  pelaksanaan  koordinasinya  ditetapkan  oleh Presiden”.
4. Instruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun  1983  dan  Keputusan  Presiden Nomor  15  Tahun  1991  yang  menyatakan  bahwa  dalam  pedoman pelaksanaan  pengawasan,  para  menteri/pemimpin  lembaga  pemerintah non  departemen/pemimpin  instansi  lainnya  setelah  menerima  laporan adanya  suatu  perbuatan  tindak  pidana,  maka  pemimpin  melakukan pengaduan  tindak  pidana  dengan  menyerahkan  kepada  Kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus yakni tindak pidana korupsi.
5. Ketentuan  pasal  39  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang menyatakan bahwa: “Jaksa Agung mengordinasikan dan
mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  orang  yang  tunduk  pada peradilan umum dan peradilan militer”.
6. Keppres  Nomor  86  Tahun  1999  tentang  susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  dalam  Pasal  16  menyebutkan bahwa:  “Jaksa  Agung  Tindak  Pidana  Khusus  adalah  unsur  pembantu pimpinan  dalam  melaksanakan  sebagian  tugas  dan  wewenang  serta fungsi  kejaksaan  di  bidang  yustisial  mengenai  tindak  pidana  khusus yang bertanggung jawab langsung kepada jaksa agung”.
7. Undang-undang  Kejaksaan  Nomor  5  Tahun  1991  jo.  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 diatur  tidak  secara  tegas  mengenai  kewenangan  Kejaksaan  dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Namun demikian, terdapat ketentuan yang  secara  tidak  langsung  mengakui  eksistensi  kejaksaan  untuk menyidik tindak pidana korupsi.
Pasal 29 menyatakan bahwa disamping tugas dan wewenang melakukan penyidikan dalam Undang-undang Kejaksaan, Kejaksaan dapat diserahi tugas  dan  wewenang  lain  yang  berkaitan  dengan  KUHAP  Pasal  284 ayat  (2),  Undang-undang  No.  03  Tahun  1971  jo.  Undang-undang
Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang lain.
Dalam  berkembangnya  Undang-undang  Kejaksaan  yang  baru  yakni Undang-undang  Nomor  16  Tahun  Tahun  2004  diatur  secara  jelas mengenai  penyidikan  yakni  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  yang menyebutkan  :  “Dibidang  pidana,  kejaksaan  mempunyai  tugas  dan wewenang  melakukanpenyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan undang-undang”.
8. Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 33 dinyatakan bahwa :“Dalam hal tersangka meninggal  dunia pada saat  dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.
Ketentuan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  juga  menyatakan:  “Dalam  hal  terdakwa meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara,  maka  penuntut umum  segera  menyerahkan  salinan  berkas  berita  acara  sidang  tersebut  kepada Jaksa  Pengacara  Negara  atau  diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang berwenang dan bertugas untuk melakukan  penerangan  hukum  dan  penyuluhan  hukum  ke  masyarakat sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  Undang-Undang    Nomor  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  dalam  Pasal  30  ayat  (3)  huruf  a yang menyatakan “Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, Kejaksaan terus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat”. Hal tersebut  dapat  menjadi  instrumen  Kejaksaan  guna  meningkatkan  kesadaran masyarakat terhadap hukum terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.
Korupsi diakui sebagai musuh bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dampak nyata tindak pindana korupsi bukan hanya menimbulkan high cost economy yang berakibat pada penurunan daya saing terhadap pasar global, tetapi juga merugikan negara dan dalam jangka panjang menimbulkan kerusakan moral individu, keluarga, warga masyarakat dan bangsa Indonesia.
Upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Kota  Palopo  tidak  dapat hanya dilakukan secara parsial tetapi juga dilakukan secara komperhensif. Untuk itu membutuhkan optimnalisasi kinerja dari aparat hukum, di samping peran serta seluruh  elemen    masyarakat,  di  dalam  mengungkap  segala  bentuk  tindak  pidana korupsi  yang  terjadi,  terutama  melalui  laporan  disertai  dengan  bukti  permulaan cukup.
Kejaksaan  berwenang  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana  korupsi  berdasarkan  Pasal  284  ayat  2  KUHAP  jo  Pasal    17  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  dan  sekaligus  berwenang  dalam  tahap penuntutan  sebagai  penuntut  umum    dalam  tindak  pidana  korupsi.  Selanjutnya dalam  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  disebutkan  bahwa penyidikan  menurut  ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284  ayat (2) KUHP yang  dilaksanakan  oleh  Penyidik,  Jaksa,  dan  Pejabat  Penyidik  berwenang berdasarkan perturan perundang-undangan.
Dalam  melaksanakan  tugas  koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang melakukan  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  maka  Kejaksaan berwenang:
1. Mengkoordinasikan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  tindak pidana korupsi
2. Menetapkan  sistem  pelaporan  dalam  kegiatan  pemberantasan  tindak pidana korupsi
3. Meminta  informasi  tentang  kegiatan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi
4. Melaksanakan  dengan  pendapat  atau  pertemuan  dengan  instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Meminta  laporan  instansi  terkait  mengenai  pencegahan  tindak  pidana korupsi.
peran  Tim  Pengawalan,  Pengamanan  Pemerintah  dan  Pembangunan Daerah  (TP4D)  Kejari  Palopo  dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  maka berikut  akan  diuraikan  pelaksanaan  tugas  TP4D  Kota  Palopo,  yang  meliputi:  (1) Melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan  melalui  upaya-upaya  preventif;  (2)  Memberikan  pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir;  (3) Melakukan  koordinasi  dengan  Aparat    Pengawasan    Interen  Pemerintah  untuk mencegah  terjadinya  penyimpangan;  (4)  Bersama-sama  melakukan  monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan  pekerjaan  dan  program  pembangunan;  dan  (5) Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini.
1. Melakukan  pengawalan  dan  pengamanan  jalannya  pemerintahan  dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif.
Program  TP4D  tersebut  merupakan  program  yang  sangat              baik, karena  program  ini  tidak  mengutamakan  hukum  tetapi  lebih mengutamakan  preventif  dan  pembinaan.  Jadi,  tugas  tim  TP4D  yakni, mengawal,  mengawal,  mengamankan  dan  mendukung  keberhasilan jalannya  pemerintahan  dan  pembangunan  melalui  upaya-upaya pencegahan/preventif  dan  persuasif.    Upaya  pencegahan  atau  preventif yang dilakukan oleh TP4D Kota Palopo dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Memberikan  penerangan  hukum  di  lingkungan  instansi  pemerintah,
BUMN,  BUMD  dan  pihak  lain  terkait  materi  tentang  perencanaan, pelelangan,  pelaksanaan  pekerjaan,  pengawasan  pelaksanaan pekerjaan,  perijinan,  pengadaan  barang  dan  jasa,  tertib  administrasi dan  tertib  pengelolaan  keuangan  negara.    TP4D  dalam  memberikan penerangan  hukum  di  lingkungan  instansi  pemerintah,  BUMN, BUMD  dimaksudkan  agar  perencanan,  pelelangan,  pelaksanaan
pekerjaan,  pengawasan  pelaksaaan  pekerjaan,  perizinan,  pengadaan barang  jasa,  tertib  administrasi  dan  tertib  pengelolaan  keuangan negara dapat  dilaksanakan dengan baik  sesuai  peraturan perundang- undangan yang berlaku.
b. Melakukan  diskusi  atau  pembahasan  bersama  instansi  pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
TP4D  dalam  melakukan  diskusi  atau  pembahasan  bersama  dengan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dimaksudkan untuk mengidentifikasi  adanya  permasalahan  yang  dihadapi  sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan khususnya    di Kota Palopo dapat berlangsung dengan baik.
c. Memberikan  penerangan  dan  penyuluhan  hukum  baik  atas  inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan, yang tempatnya  dan  waktu  pelaksanaannya  ditetapkan  berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
TP4D  dalam  memberikan  penerangan  dan  penyuluhan  hukum  baik atas  inisiatif  TP4D  maupun  atas  permintaan  pihak-pihak  yang memerlukan,  di  mana  tempat  dan  waktu  pelaksanaannya  ditetapkan berdasarkan  kesepakatan  dan  sesuai  dengan  kebutuhan,  sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Palopo.
d. TP4D  dapat  melibatkan  instansi  atau  pihak  lain  yang  memiliki kapasitas,  kompetensi  dan  relevan  dengan  materi  penerangan  dan penyuluhan  hukum  yang  akan  disampaikan  kepada  instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.
TP4D  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  melibatkan  instansi  atau pihak lain  yang memiliki kapasitas, kompetensi  dan relevan dengan materi  penerangan  dan  penyuluhan  hukum  yang  akan  disampaikan kepada  instansi  pemerintah,  BUMN  dan  BUMD,  sehingga
penyuluhan  hukum  tersebut  dapat  memberikan  perubahan  dan manfaat bagi pemerintah setempat.  Dengan demikian, tindak pidana korupsi di Kota Palopo dapat segera ditanggulangi dan diminimalisir peningkatannya di masa akan datang.
2. Melakukan penerangan dan penyuluhan hukum  dalam setiap tahapan program  pembangunan  dari  awal  sampai  akhir      Pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Pembahasan  hukum  dari  sisi  penerapan  regulasi,  peraturan perundang-undangan,  mekanisme  dan  prosedur  dengan  pejabat pengelola  anggaran  atas  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  hal penyerapan  anggaran.  Tugas  TP4D  dalam  pembahasan  hukum dilakukan  dengan  membahas  aspek-aspek  yang  terkait  dengan penerapan  regulasi,  peraturan  perundang-undangan,  mekanisme dan  prosedur  dengan  pejabat  pengelola  anggaran  yang  terkait dengan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  hal  penyerapan anggaran  tersebut.  Oleh  karena  itu,  tugas  TP4D  tersebut  harus dimaksimalkan  agar  dapat  mencegah  terjadinya  tindak  pidana korupsi di Kota Palopo.
b. Pendapat  hukum  dalam  tahap  perencanaan,  pelelangan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa, baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan  instansi  dan  pihak-pihak  yang  memerlukan.  Tugas TP4D  dalam  memberikan  pendapat  hukum  dimaksudkan  agar tahap  perencanaan,  pelelangan,  pelaksanaan,  pengawasan pelaksanaan  pekerjaan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa,  baik atas  inisiatif  TP4D  maupun  atas  permintaan  instansi  dan  pihak- pihak yang memerlukan dapat terlaksana dengan baik.
3. Melakukan  koordinasi  dengan  APIP  untuk  mencegah  terjadinya penyimpangan  yang  berpotensi  menghambat,  menggagalkan  dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
TP4D  dalam  melakukan  koordinasi  dengan  Aparat  Pengawas  Internal Pemerintah (APIP) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan  yang  dapat  berpotensi  menghambat,  menggagalkan  dan menimbulkan  kerugian  bagi  keuangan  negara.  Oleh  karena  itu,  tugas TP4D tersebut harus dimaksimalkan guna meminimalisir tindak pidana korupsi di Kota Palopo.
4. Bersama-sama  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
Tugas  TP4D  mengajak  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  bersama- sama  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  pekerjaan  dan program  pembangunan  agar  terlaksana  secara  efektif.  Dengan demikian, penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran dapat dihindari sehingga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kota Palopo.
5. Melaksanakan  penegakan  hukum  represif  ketika  ditemukan  bukti permulaan  yang  cukup  setelah  dilakukan  koordinasi  dengan  Aparat Pengawas  Internal  Pemerintah  tentang  telah  terjadinya  perbuatan melawan  hukum,  penyalahgunaan  kewenangan  dan  atau  perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara.
Tugas  TP4D  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  represif dimaksudkan  menemukan  bukti  permulaan  yang  cukup  setelah dilakukan  koordinasi  dengan  Aapatar  Pengawas  Internal  Pemerintah tentang  telah  terjadinya  perbuatan  melawan  hukum,  penyalahgunaan kewenangan  dan  atau  perbuatan  lainnya  yang  berakibat  menimbulkan kerugian  keuangan  negara.  Dengan  demikian,  tindak  pidana  korupsi dapat  diberantas  dan  diminimalisir  perkembangannya  baik  kualitas maupun kuantitasnya.

## FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  PELAKSANAAN  TP4D KEJARI PALOPO DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas TP4D Kejari Palopo dalam  pencegahan  tindak  pidana  korupsi,  antara  lain:  substansi  hukum,  struktur hukum,  budaya  hukum,  sarana  dan  prasarana,  dan  faktor  masyarakat.  Adapun pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan  faktor  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  tugas  TP4D  Kejari  Palopo  dalam pencegahan tindak pidana korupsi, akan diuraikan berikut ini.

## 1. Susbtansi hukum
Substansi  hukum  termasuk  sumber  daya  peraturan  perundang- undangan  sangat  menentukan  pelaksanaan  tugas  TP4D  Kejari  Palopo  dalam pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  Peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini adalah wujud dari ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana  korupsi.  Apabila  ketentuan  dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi kurang  sempurna,  maka  hal  itu  tentu  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  tugas TP4D Kejari Palopo dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Wewenang  Jaksa  dalam  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Pasal  30 Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia menyatakan  bahwa:  “Salah  satu  tugas  dan  kewenangan  Kejaksaan  di  bidang pidana adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.
Dasar  Hukum  dibentuknya  Tim  Pengawal  dan  Pengaman  Pemerintahan yaitu  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya  pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terncana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan  pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  kejaksaan  RI  dapat  berlangsung efektif  dan  optimal.  Kemudian    Instruksi  Presiden  Nomor  7  tahun  2015  menjadi dasar  pertimbangan  dikeluarkannya  Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor:  KEP-152/A/JA/10/2015  tanggal  1  Oktober  2015  tentang  Pembentukan Tim  Pengawal  dan  Pengaman  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Kejaksaan
Republik Indonesia kemudian ditindak lanjutkan dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa              Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  INS-001/A/JA/10/2015  tanggal  5 Oktober 2015  tentang Pembentukan Tim  Pengawal  dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan pusat dan daerah Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk TP4 Daerah  yang  berkedudukan  di  Kejaksaan  Negeri  kususnya  Kejaksaan  Negeri Palopo  menindaklanjuti  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Kepala  Kejaksaan Negeri  Palopo  Nomor:  KEP-06/R.4,13/Dps/11/2015  tanggal  15  Nopember  2015 tentang  Pembentukan  Tim  Pengawal  dan  Pengaman  Pemerintahan  dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Palopo
2. Struktur Hukum
Struktur  hukum  merupakan  sumber  daya  penegak  hukum  khsusnya  para jaksa  yang  tergabung  dalam  TP4D  Kejari  Palopo  mempersiapkan  pengetahuan, keahlian,  keterampilan  dan  keprofesional  untuk  mengefektifkan  pelaksanaan tugas dan fungsi TP4D Kejari Palopo dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
TP4D  Kejari  Palopo  bersama  konsultan  pengawas,  Pejabat  Pembuat Komitmen  untuk  melakukan  pengawasan  dan  monitoring  kepada    pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan pelaksana kegiatan (kontraktor) untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

## 3. Budaya hukum
Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap, cara berfikir dan cara bertindak yang  mengarah  pada  perbuatan  negatif  atau  positif.  Faktor  budaya  seperti  tabiat kurang  baik,  untuk  merubah  pola  pikir  masyarakat  dengan  cara  melakukan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat, pejabat pemerintahan dan pengusaha untuk merubah ciri khas atau kebiasaan yang selalu melanggar aturan dianggap  hal  yang  biasa  untuk  merubah  kebiasaan  tersebut  menjadikan  aturan sesuatu pedoman yang harus ditaati. baik pangkat/jabatan yang tinggi atau rendah serta  Pemberian  keteladanan  yang  baik  dari  pejabat/atasan  dalam  pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  namun  tetap  bijaksana  sepanjang  masih  memiliki  batas  toleransi. Oleh  karena  itu,  budaya  hukum  sangat  menentukan  pelaksanaan  tugas  TP4D Kejari Palopo dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

## 4. Sarana dan prasarana
Sarana  dan  prasarana  hukum  meliputi  sumber  daya  manusia  yang  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  tugas  TP4D  Kejari  Palopo  dalam  pencegahan  tindak pidana korupsi. Faktor sarana dan prasarana  yang mendukung penegakan hukum antara  lain:  ketersediaan  fasilitas  kendaraan  untuk  melakukan  peninjauan dilapangan pekerjaan pelaksana sehingga dapat berjalan dengan baik.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasakan  hasil  penelitian  pada  bagian  terdahulu,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan  tugas  TP4D  Kejari  Palopo  dalam  pencegahan  tindak pidana  korupsi  telah  terlaksana  secara  efektif,  termasuk:  melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif; memberikan pendampingan  hokum  dalam  setiap  tahapan  program  pembangunan; melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)  untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan;  melakukan monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  pekerjaan  dan  program pembangunan;  dan  tugas  melaksanakan  penegakan  hukum  represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup yangmana pelaksanaan TP4D Kejari Palopo ini sebagaimana diamanatkan dalam :
a. Instruksi  Presiden  Nomor  7  tahun  2015  tentang  Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
b. Keputusan  Jaksa  Agung  RI  Nomor  :  KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal  1  Oktober  2015  tentang  Pembentukan  Tim  Pengawal  dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan RI
c. Instruksi  Jaksa  Agung  Nomor  :  INS-001/A/JA/10/2015  tanggal  5 Oktober  2015  tentang  Pembentukan  dan  Pelaksaan  Tugas  Tim Pengawal  dan  Pengawal  Pemerintah  dan  Pembangunan  Pusat  dan
Daerah Kejaksaan RI
d. Keputusan  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Palopo  Nomor  :  KEP- 06/R.4.13/Dek/11/2015  tentang  Pembentukan  Tim  Pengawal Pengamanan  Pemerintahan  dan  Pembangunan  Daerah  (TP4D) Kepala Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 15 November 2015
2. Faktor  –  faktor  pendukung  efektifnya  pelaksanaan  pengawalan, Pengamanan tugas TP4D Kejari Palopo  yaitu :
a. Penerapan substansi hukum yang mengatur tentang kebijakan TP4D telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya.
b. Para  jaksa  yang  tergabung  dalam  TP4D  Kejari  Palopo  telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.
c. LSM  dan  tokoh  masyarakat  kota  Palopo  sangat  mendukung keberadaan TP4D Kejari Palopo di kota Palopo.
d. Sarana dan prasarana termasud didalamnya, Anggaran tersebut yang dianggarkan  oleh  pemerintah  guna  mendukung  keberhasilan  tugas dan fungsi TP4D kejari palopo .

## SARAN
Berdasarkan  pada  simpulan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Perlu  mengefektifkan  pelaksanaan  tugas  TP4D  Kejari  Palopo  dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan pengawalan dan pengamanan  jalannya  pemerintahan  dan  pembangunan  secara  lebih maksimal sehingga dapat lebih efektif lagi,
a. Memberikan  pengawalan  dan  pendampingan  hukum  dalam  setiap tahapan program pembangunan  dengan maksimal
b. Melakukan  koordinasi  dengan  APIP  (  Aparat  Pengawasan  Internal Pemerintah ) dengan efektif.
c. Melakukan  monitoring  dan  evaluasi  bersama  Pejabat  pembuat komitmen dan konsultan pengawas  secara efektif.
d. Melaksanakan  penegakan  hukum  secara  represif  dengan  cara pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Faktor pendukung pelaksanaan TP4D Kejari Palopo meliputi :
a. Substansi  hukum  terus  dipertahankan  pelaksanaannya  oleh  para Jaksa yang tergabung dalam TP4D di Kejari Palopo
b. Struktur hukum penegak hukum khususnya berupa para Jaksa yang tergabung  dalam  TP4D  dapat  lebih  aktif  peranannya  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TP4D kejari palopo.
c. Lebih sering melakukan penyuluhan dan peneangan hukum kepada masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  turut  serta  dalam pengawasan pembaguanan bersama TP4D di Kejari Palopo.
d. Ketersediaan  anggaran  dari  pemerintah  dalam  pelaksanaan  tugas dan fungsi  TP4D di Kejari Palopo harus lebih di tingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks:
Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk
Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Kencana, Jakarta.
Adami  Chazawi, 2002. Pelajaran  Hukum  Pidana  I  Bagian  I . Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Andi  Hamzah,  2001. Delik-Delik  Tersebar  di  Luar  KUHP  dengan  Komentar , Pradnya Paramita, Jakarta.
______, 2004. Pengantar Hukum Pidana , Ghalia, Jakarta.
______, 2005. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara , Sinar Grafika, Jakarta.
______,  2007. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Andi  Zainal  Abidin  Farid,  1981. Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Sinar  Grafika, Jakarta
Barda  Nawawi  Arief,  2000. Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Badan Penerbit Undip, Semarang.
_____,  2001. Masalah  Penegakkan  Hukum  Dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan , Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
______, 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
______,  2005. Pembaharuan  Hukum  Pidana  dalam  Perspektif  Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
_____  ,  2007. Beberapa  Aspek  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Pidana (menyongsong  Generasi  Baru  Hukum  Pidana  Indonesia ) ,  badan Penerbit Undip, Semarang.
______,  2008. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Kencana, Jakarta.
______, 2008, Perbandingan Hukum Pidana , Badan Penerbit Undip, Semarang.
_____,  2008, Perkembangan  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia , Badan Peneerbit Undip. Semarang.
_____,  2009, Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  di  Indonesia , Badan  Penerbit Undip, Semarang.
Evi Hartanti, 2005. Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta
Hermien Hadiati Koeswadji,  2005, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Indrayanto  Seno  Adji,  2006, Korupsi  Kebijakan  Aparatur  Negara  dan  Hukum Pidana , Diadit Media, Jakarta. Laden  Marpaung,  2006. Asas-Teori-Praktik  Hukum  Pidana (cetakan  ketiga), Sinar Grafika, Jakarta.
Lamintang,  P.A.F,  1997, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia . Citra  Aditya Bakti, Bandung.
_______,  dan  Djisman  Samuti,  2000. Hukum  Pidana  Indonesia . Sinar  Baru, Bandung.
Lawrence M. Friedman, 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial . Penerbit Nusamedia, Jakarta.
Lilik  Mulyadi,  2008. Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Persfektif,  Teoritis  dan Praktik , Alumni Bandung, Bandung.
Lili  Rosjidi,  I.B.  Wiyasa  Putra,  2003, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Bandung, Mandar Maju.
Komariah Emong Sapardja, 2002 , Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia , Alumni, Bandung.
Martiman  Prodjodikoro.  2007. Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  2 ,
Pradiya Paramita, Jakarta
_______,  2009. Penerapan  Pembuktian  terbalik  dalam  Delik  Korupsi , Mandar Maju, Bandung.
M. Solly Lubis, 1985, Pemberantasan UUD 1945 , Alumni, Bandung.
Moch. Anwar,  2002. Hukum Pidana Bagian Khusus . KUHP  Buku  II , Alumni, Bandung.
Moeljatno, 2000. Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta.
Muladi,  2000. Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana , Badan  Penerbit  Undip, Semarang.
______, 2002. Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung.
Muladi dan Barda Arief Nawawi, 2002. Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni,
Bandung.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  2005. Tindak  Pidana  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme di Indonesia, Badan Penerbit Undip, Semarang.
______,  2008. Beberapa  Pemikiran  ke  Arah  Pengembangan  Hukum  Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
R.E. Baringbing, , 2001. Catur Wangsa yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum , Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
Rober Klitgaard, 2001. Membasmi Korupsi , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
______,  2005, Penuntutan  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pemerintahan Daerah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Rohim,  2008. Modus  Operandi  Tindak  Pidana  Korupsi , Pena  Multi  Media, Depok.
Romli Atmasasmita, 2004. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional , Mandar Maju, Bandung.
______, 2006. Sistem  Peradilan  Pidana  (criminal  justice  System), Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisionisme , Penerbit  Bina  Cipta, Bandung.
Ronny  Rahman  Nitibaskara,  2005. Tegakkan  Hukum  Gunakan  Hukum ,
Kompas, Jakarta.
Satjipto Rahardjo, 2006. Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
______  2007. Pendidikan  Hukum  sebagai  Pendidikan  Manusia , Genta Publishing, Yogyakarta.
______, 2008. Hukum dan Perilaku , Kompas, Jakarta.
______,  2009. Membangun  dan  Merombak  Hukum  Indonesia  Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin , Yogyakarta, Genta Publishing.
______,  2009, Penegakan  Hukum,  Suatu  Tinjauan  Sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta.
Schaffmeister, D.et.all, 1995, Hukum Pidana , Yogyakarta, Liberty.
Soerjono  Soekanto,  &  Mamudji,  Sri,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Soedjono Dirdjosisworo, 2003. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention) . Penerbit Alumni, Bandung.
Soejono  dan  Abdurrahman.  2003. Metode  Penelitian  Hukum . Rineka  Cipta, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1996. Penelitian Hukum Normatif . Rajawali Pers, Jakarta.
Soetiksno, 2002. Filsafat Hukum (Bagian 1) , Pradnya Paramita, Jakarta.
Soetiksno,  2003, Filsafat Hukum (Bagian 2) , Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudarto.2001, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung.
Tabalujan  S.,  Benny.  2001, Legal  Development  in  Development  Countries  the Role of Legal Culture ” Singapore.
Thomas  Barker  dan  L.  Carter,  David,  2000. Police  Deviance  (Penyimpangan Polisi) , Pusat Kajian Reformasi, Cipta Manunggal, Jakarta.
Topo Santoso, & Achjani Zulfa, Eva, 2003. Kriminologi, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
Usman Simanjutak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum , (Bina Cipta, Jakarta, 1994), halaman 95
Wirjono  Prdjodikoro,    2008. Tindak-Tindak  Pidana  tertentu  di  Indonesia (cetakan kedua, edisi ketiga) , Refika Aditama, Bandung.

## Undang-Undang:

## Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Instruksi  Presiden  No.  7  Tahun  2015  tentang Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

## Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP- 152/A/JA/10/2015 tentang
Pembentukan  Tim  Pengawal  dan  Pengaman  Pemerintahan  dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan  Dan  Pelaksanaan  Tugas  TP4  Pusat  Dan  Daerah Kejaksaan Republik Indonesia
Instruksi  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  No.  INS-001/A/JA/10/2015  tentang Pembentukan  dan  Pelaksanaan  Tugas  Tim  Pengawal  dan  Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
Keputusan  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Palopo  No.  KEP-06/R.4.13/Dps/11/  2015 tentang Pembentukan  Tim  Pengawal  Pengamanan  Pemerintahan  dan Pembangunan Daerah TP4D Kota Palopo.