AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UPK-G
Syarifah Alawiyyah 1 Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang alawiyyayd@gmail.com Unti Ludigdo 2 Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang untiludigdo@ub.ac.id
Aji Dedi Mulawarman 3 Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang ajidedim@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  akuntabilitas pengelolaan dana bergulir  dalam aspek pelaporan pada Program Gerbangmastaskin.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretif. Tanggung jawab  pengurus  UPK  memberikan  pelaporan  terhadap pengelolaan  dana  bergulir  ditunjukkan  dalam  bentuk  laporan penggunaan  dana  dan  laporan  keuangan  UPK.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  UPK  selalu  menyiapkan  laporan penggunaan dananya karena suatu keharusan sedangkan laporan keuangan hanya dibuat sebatas kebutuhan primer UPK dan hanya diberikan kepada pendamping. Laporan keuangan tidak diberikan kepada Sektap Kota sebagai pelaksana program kegiatan sehingga perkembangan  dana  UPK  dari  tahun  ke  tahun  secara  rinci  tidak dapat  diketahui  oleh  Sektap  Kota.  Sejauh  ini  program Gerbangmastaskin telah berperan memberdayakan perekonomian masyarakat  melalui  perguliran  dana  simpan  pinjam  untuk  usaha masyarakat.
ASSETS
Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No. 2 Hlmn. 130-141 Madiun, Oktober 2017 p-ISSN: 2302-6251 e-ISSN: 2477-4995
Artikel masuk: 16 Agustus 2017 Tanggal diterima: 25 Oktober 2017
Kata Kunci : Akuntabilitas; Pelaporan; Gerbangmastaskin; Unit
pengelola keuangan

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  accountability  of  Gerbangmastaskin  Fund management  in  reporting  aspect.  This  research  is  done  through qualitative approach. The responsibilities of Financial Management Unit (FMU) (UPK,  Indonesian:  Unit  Pengelola  Keuangan) management to report to the management of Gerbangmastaskin Fund are shown in the form of reports on the use of funds and financial statements of FMU. The results show that FMU always prepares reports of the use of funds due to a  obligation  requirement,  in  order  to  financial  statements  that  are  only made limited to the primary needs of the UPK and only provided to the companion.  The  financial  statements  are  not  given  to  Sektap  as  the executor  of  the  activity  program  so  that  FMU  fund  development  from year  to  year  in  detail  can  not  be  known  by  Sektap.  So  far  the Gerbangmastaskin  program  has  been  instrumental  in  empowering  the community's  economy  through  revolving  savings  and  loans  for community businesses.
Keywords : Accountability; Reporting; Gerbangmastaskin; Financial management unit.

## PENDAHULUAN
Program pengentasan kemiskinan terkonseptualisasi dan diimplementasikan di berbagai  negara  di  seluruh  dunia  melalui  serangkaian  program  yang  ditargetkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun tidak (Oyesanmi, Eboiyehi, dan Adereti, 2005). Aspek yang memengaruhi untuk mendukung tujuan kesejahteraan masyarakat,  mengentaskan  kemiskinan,  serta  memberdayakan  masyarakat,  yaitu sosial  dan  lingkungan.  Pemerintah  bertanggung  jawab  mengarahkan  bantuan sosialnya  untuk  mencakup  aspek  tersebut.  Selaras  dengan  hal  tersebut  maka Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  turut  mengupayakan  dengan  pelaksanaan program  kegiatan  Gerakan  Pembangunan  Masyarakat  dan  Pengentasan  Kemiskinan (Gerbangmastaskin).  BPS  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (2016)  dalam  menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa Program Gerbangmastaskin  merupakan  program  andalan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Selatan  untuk  pengentasan  kemiskinan,  selain  program  Pemerintah  Pusat  yang disalurkan  ke  seluruh  Provinsi  di  Indonesia  seperti  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Program  Gerbangmastaskin  berjalan  sejak  tahun  2007  dan  program  ini ditargetkan  oleh  Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dapat  menurunkan  jumlah masyarakat miskin di wilayah Kalimantan Selatan yang sebelumnya 4,76% pada tahun 2014  menjadi  3,95%  pada  tahun  2015  (Anonim,  2014).  Program  Gerbangmastaskin didasarkan pada pendekatan Tridaya (pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, dan  pemberdayaan  lingkungan).  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  sasaran  penyaluran Dana  Gerbangmastaskin  adalah  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM)  yang  dikategorikan dalam Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) dan Rumah Tangga Miskin Rentan (RTMR).  Dana  Gerbangmastaskin  didanai  murni  dari  dana  APBD  sehingga menunjukkan  efektivitas  dan  kemandirian  pemerintah  daerah  dalam  mendukung program  pengentasan  kemiskinan.  Pengelolaan  Dana  Gerbangmastaskin  dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang dipilih melalui musyawarah kelurahan dan ditetapkan oleh Lurah. UPK menghasilkan laporan penggunaan dana sebagai bentuk pertanggung  jawaban  UPK,  akuntabilitas    kepada  pemerintah  atas  dana  yang digunakan dan disalurkan untuk masyarakat kemudian dibutuhkan laporan keuangan sebagai  sumber  informasi  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  arus  dana  bergulir UPK dari tahun ke tahun.
Dana  yang  digunakan  untuk  peningkatan  ekonomi  masyarakat  dalam  bentuk simpan  pinjam  dana,  terus  bergulir  dan  cenderung  berkembang  melalui  tambahan modal  yang  disalurkan  lagi  oleh  pemerintah  maupun  dari  hasil  jasa  pinjaman.  Wira dan  Gustati  (2014)  menunjukkan  optimalisasi  pelaksanaan  dana  bergulir,  dan berdasarkan  aktivitas  usaha  yang  dilakukan  melalui  pinjaman  modal  dari  dana bergulir dinilai optimal dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meningkatnya  kemajuan  usaha,  omzet  usaha  serta  keuntungan  usaha.  Pertanggung jawaban pengelolaan dana bergulir seperti pada program PNPM Mandiri sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan ditunjukkan oleh Yuliati (2015) melalui laporan keuangan BKM yang dipersiapkan oleh UPK.
Akuntabilitas  merupakan  tanggung  jawab  yang  harus  dipenuhi  terutama  pada dana  yang  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat  dan  mengentaskan kemiskinan.  Kilby  (2006)  menunjukkan  adanya  dilema  akuntabilitas  pada  program pemberdayaan  yang  dihadapi  LSM,  dan  rendahnya  pengaruh  akuntabilitas  dalam proses  pemberdayaan  bagi  masyarakat  miskin  dan  terpinggirkan  di  negara-negara berkembang.  LSM  menganggap  bahwa  pergeseran  akuntabilitas  terhadap  konstituen (penerima  manfaat)  dapat  melemahkan  pengendalian  programnya,  menciptakan

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA …. ASSETS
ketegangan,  dan  mengalihkan  peran  LSM  dari  konstituennya  untuk  kepentingan publik  (Kilby,  2006).  Akuntabilitas  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  yang diberikan  oleh  UPK  atas  penggunaan  dana  sebagaimana  Sucipto  (2012)  yang menunjukkan bentuk akuntabilitas UPK melalui pembukuan dana UPK.
Terwujudnya  tujuan  pemerintahan  yang  baik  pun  didukung  melalui akuntabilitas penanggung jawab pelaksana kegiatan. Kemitraan sinergis antara negara dan  masyarakat  ( civil  society )  dikedepankan  dalam  sistem  demokrasi  dengan pengelolaan  yang  efisien  dan  jauh  dari  korupsi  (Nugroho,  2014:178).  Mekanisme akuntabilitas  pada  pengelolaan  dana  program  pengentasan  kemiskinan  perlu  untuk dikelola dan diawasi dengan benar untuk menghindari permasalahan dan mencegah terjadinya  penyimpangan.  Pemerintah,  masyarakat  maupun  LSM  sekali  pun  yang terlibat pada program pengentasan kemiskinan berperan dalam mewujudkan praktik pengelolaan  keuangan  yang  sehat.  Transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana bergulir perlu ditingkatkan, untuk itu pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat (KSAP, 2008).
Pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  sebagai  bentuk  akuntabilitas  pada pengelolaan dana sosial kemasyarakatan diatur oleh pemerintah melalui Permendagri 32/2011.  Penerima  bantuan  dana  menyampaikan  laporan  penggunaan  dana, pertanggung  jawaban  pemerintah  daerah  yang  meliputi  antara  lain  usulan  calon penerima manfaat, keputusan kepala daerah atas penetapan penerima manfaat, naskah perjanjian  hibah  daerah,  pakta  integritas  berupa  pernyataan  penggunaan  dana  yang sesuai  dari  penerima  hibah,  serta  bukti  transfer  uang  ataupun  serah  terima barang/jasa.
Permendagri 32/2011 juga menunjukkan bahwa pertanggung jawaban penerima manfaat  dilakukan  baik  secara  formal  maupun material  atas  penggunaan  dana  yang meliputi laporan penggunaan dana, pernyataan penggunaan dana yang sesuai dengan naskah  perjanjian  hibah  daerah,  beberapa  bukti  pengeluaran  maupun  bukti  serah terima barang yang lengkap dan sah sesuai dengan perundang-undangan yang dapat disimpan dan digunakan sebagaimana mestinya oleh penerima manfaat sebagai obyek pemeriksaan  di  kemudian  hari.  Mekanisme  tersebut  menunjukkan  bahwasanya pemerintah  tidak  mengabaikan  sistem  dan  prosedur  serta  memberikan  mekanisme pertanggung  jawaban  yang  secara  lengkap  dipenuhi  dan  dipatuhi  baik  oleh  aparat pelaksana kegiatan maupun bagi penerima manfaat.
Akuntabilitas  merupakan  bagian  dari  praktik  akuntansi  yang  berperan  dalam perubahan  suatu  organisasi,  sebagaimana  Hopwood  (1990:16)  yang  menjelaskan bahwa  akuntansi  dapat  membangun  bentuk  dan  batasan  terhadap  suatu  organisasi, bagaimana,  dan  seperti  apa  akuntansi  terjadi.  Mardiasmo  (2009:20)  mengungkapkan bahwa  akuntabilitas  publik  merupakan  tanggung  jawab  atau  kewajiban  pihak pemegang  amanah  ( agent )  kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, memberikan pelaporan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menunjukkan  bagaimana  realitas  yang  terjadi  pada  pelaporan  UPK  sebagai  bentuk akuntabilitas pengelolaan dana bergulir pada program Gerbangmastaskin.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  melalui  paradigma interpretif.  Sebagaimana  penelitian  kualitatif  yang  situasional,  lingkup  penelitian dalam  situasi  sosial  bahkan  pada  kompleksitas  yang  terjadi  di  masyarakat.  Situasi sosial  meliputi  orang-orang  ( actor ),  aktivitas  ( activity )  pada  lokasi/tempat  ( place ) tertentu  (Sugiyono,  2015).  Kompleksitas  yang  terjadi  di  masyarakat  tentunya
menunjukkan suatu permasalahan yang terjadi pada individu masyarakat itu sendiri maupun  kelompok  masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  salah  satu  Unit Pengelola  Keuangan  (UPK)  di  Kota  Banjarbaru  yang  menangani  Dana Gerbangmastaskin yaitu UPK Gandaria. UPK mengelola dan menyalurkan dana dari pemerintah langsung kepada masyarakat sehingga UPK berinteraksi secara langsung kepada masyarakat.
Pada penyaluran dana gerbangmastaskin, pengurus UPK dalam pelaksanaannya tidak  terlepas  dari  mekanisme  yang  telah  ditetapkan,  baik  oleh  pemerintah  selaku pelaksana  kegiatan  maupun  tim  pendamping  program  kegiatan.  Agar  permasalahan yang terkait dengan aspek sosial organisasi dapat diungkap dan ditelaah lebih dalam, perlu  dilakukan  penelitian  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Terdapat  beberapa  hal yang  ingin  dikonfirmasi  dan  diperjelas  oleh  peneliti.  Keakuratan  informasi  akan didapatkan  melalui  informan-informan  yang  tepat  dan  berkaitan  langsung  dengan situs  penelitian.  Untuk  itu,  peneliti  terlebih  dahulu  harus  mengetahui  informan- informan utama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 60).
Peneliti  sebagai  instrumen  utama  memiliki  keterlibatan  dalam  proses  penelitian kualitatif agar dapat memahami permasalahan sosial yang ada dilapangan. Penelitian ini  dilakukan di salah satu Unit  Pengelola  Keuangan Gerbangmastaskin yang ada di Kota  Banjarbaru  yaitu  UPK  Gandaria.  Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini diantaranya  1)  MT,  Pengurus  UPK  yang  secara  aktif  menangani  pengelolaan  dana bergulir di masyarakat; 2) GN, Pendamping; 3) DN, staf keuangan; 4) CR, sektap kota. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dengan  informan- informan  utama,  observasi  dan  dokumentasi  pada  dokumen-dokumen  terkait pertanggung  jawaban  pelaksanaan  kegiatan  dan  proses  pengelolaan  dana  bergulir. Sugiyono  (2015:  5-6)  mengungkapkan  bahwa  peneliti  berperan  sebagai human instrument dalam melakukan penelitian secara kualitatif dan berinteraksi dengan lebih dekat  dengan  sumber  data  sehingga  dibutuhkan participant  observation (observasi berperan  serta)  dan in  depth  interview (wawancara  mendalam). Beberapa  sumber- sumber  data  yang  didapat  perlu  di  seleksi  agar  informasi  yang  didapat  diyakini kebenarannya. Sugiyono (2015: 91) menunjukkan aktivitas dalam proses analisis data sebagaimana  ditunjukkan  oleh  Miles  and  Huberman  yang  meliputi  proses  reduksi data  ( data  reduction ),  display  data  ( data  display ),  dan  simpulan  ( conclusion  drawing/ verification ).  Vrederbregt  (1987)  dalam  Mantra  (2008:  114)  mengungkapkan  bahwa terdapat  kemungkinan  adanya  “bias”  dari  data-data  yang  dikumpulkan  namun  jika bukan  karena  proses  tersebut  kita  tidak  akan  mendapatkan  data  sama  sekali. Mengurangi  bias  dalam  mendapatkan  data  dapat  dilakukan  pada  saat  berinteraksi langsung  dengan  informan  dengan  meyakinkan  kembali  informasi  yang  telah disampaikan melalui suatu pernyataan ataupun pertanyaan berulang.
Berdasarkan  sumber  bukti  yang  dikumpulkan  dan  informasi  yang  diperoleh peneliti  melalui  serangkaian  proses  pengumpulan  data  mengarahkan  peneliti  untuk melihat  keabsahan  data,  memilah  dengan  cermat  melalui  proses  reduksi  data  agar dapat  menempatkan  beberapa  informasi  pada  proporsinya  masing-masing  dan menemukan gambaran pada suatu hal baru (temuan) yang dapat dijadikan perhatian untuk hasil kajian selanjutnya berdasarkan realitas yang ditemukan pada pengelolaan dana bergulir. Data yang sudah dipilah dan diperiksa dibuat dalam bentuk manuskrip dan simpulan-simpulan penemuan penelitian, memverifikasi, dan mengonfirmasi hasil temuan.

## ASSETS

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Selatan (2013) menjelaskan pengelolaan usaha dan keuangan UPK, sebagai berikut:
a. Dana Gerbangmastaskin yang digunakan sebagai modal UPK Dana  gerbangmastaskin  digunakan  seoptimal  mungkin  untuk  pengembangan usaha masyarakat, dan dana tersebut dikembangkan sebagai modal pribadi. Pemilihan aktivitas  usaha  dilakukan  dengan  keberpihakan pada  Rumah  Tangga Miskin (RTM), klasifikasi  jenis  usaha  yang  menguntungkan,  dan  jenis  usaha  yang  permanen  dan berkelanjutan. Pengalokasian dana yang telah diatur sebesar minimal 80% untuk usaha simpan  pinjam,  kemudian  20%  dari  dana  pemberdayaan  usaha  dapat  digunakan sebagai usaha sektor riil UPK.
b. Pengelolaan usaha simpan pinjam
Pengelolaan  usaha  simpan  pinjam  memperhatikan  prinsip  pengelolaan  usaha simpan  pinjam  dan  permohonan  pinjaman.  Analisis  kelayakan  usaha  dan  peminjam memperhatikan  aspek  kelayakan  perorangan,  kelayakan  anggota  sebagai  peminjam maupun  kelayakan  kelompok  pada  pokmas  UEP  yang  telah  berjalan.  Realisasi  dana pinjaman yang dipenuhi UPK kepada pokmas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  Pengelolaan  dana  simpan  pinjam  pada  pokmas  dilakukan  dengan  sistem tanggung renteng. Penanganan tunggakan dan kemacetan pinjaman dilakukan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
c. Pengembangan UPK sebagai lembaga usaha Pengembangan  UPK  sebagai  lembaga  usaha  dilakukan  melalui  pengembangan usaha  UPK  itu  sendiri,  pengembangan  kemampuan  SDM,  pengembangan  organisasi dan  manajemen usaha, UPK  sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menyikapi UPK  yang  dipersiapkan  untuk  BUMDes,  maka  Kota  Banjarbaru  yang  berdiri  di pemerintahan kota membentuk koperasi primer gerbangmastaskin.
d. Pembukuan keuangan UPK Pada dasarnya informasi keuangan dan pertanggung jawaban UPK dibutuhkan oleh  semua  pihak,  dan  tata  administrasi  akuntansi  yang  baik.  Pembukuan  dan pelaporan  keuangan  UPK  dilakukan  dengan  pembukuan  keuangan  kegiatan pemberdayaan  manusia  maupun  pemberdayaan  lingkungan.  Hal  tersebut  dilakukan sebagai  pertanggung  jawaban  UPK  atas  aktivitas  yang  dilaksanakannya,  kemudian diposkan  pada  akunnya  masing-masing  dan  dicatat  berdasarkan  kode  buku pembukuan UPK. Beberapa buku administrasi keuangan UPK antara lain mutasi kas harian, rekapitulasi kas harian, buku kas masuk, buku kas keluar, jurnal transaksi non kas, neraca saldo, dan laporan keuangan dan statistik.
e. Prosedur penanganan transaksi UPK
Terkait  dengan  pinjaman  pokmas  maka  proses  yang  dilakukan  yaitu menyiapkan  permohonan  pinjaman  kepada  UPK,  pinjaman  akan  direalisasikan  jika disetujui  oleh  UPK  atas  kelayakan  penerima  pinjaman,  selanjutnya  bendahara  UPK menyiapkan  bukti  kas  masuk  penerimaan  angsuran,  dan  sekretaris  menyampaikan tunggakan dan pinjaman pokmas yang macet. Prosedur lainnya, yaitu mengatur uang setoran  simpanan,  surat  menyurat,  kas  UPK  serta  pertanggung jawaban  pembukuan keuangan yang dilakukan oleh bendahara, sekretaris, dan ketua.
Dana  Gerbangmastaskin  yang  merupakan  program  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Selatan  disalurkan  dalam  bentuk  sharing  dan  mandiri.  Dana  sharing berasal  dari  APBD Provinsi  Kalimantan  Selatan (APBD  1)  dan  dana  dampingan  dari Pemerintah Kota (APBD 2) untuk UPK di 4 kelurahan. Secara rutin, Pemerintah Kota juga memberikan tambahan dalam bentuk dana mandiri untuk UPK di 6 Kelurahan. Alokasi Dana Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

## ASSETS JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN VOL 6 NO 2 OKTOBER 2017 HLMN. 130-141
Tabel 1. Alokasi Dana Gerbangmastaskin Tahun Dana Sharing Mandiri (APBD 2) Provinsi (APBD 1) Kota (APBD 2) 2015 Rp 46.000.000,00 Rp 43.700.000,00 Rp 60.000.000,00 2014 Rp 50.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp 60.000.000,00 2013 Rp 50.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp 60.000.000,00 2012 Rp 50.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp 60.000.000,00 2011 Rp 50.000.000,00 Rp 45.000.000,00 Rp 60.000.000,00
Sumber:    Surat  Keputusan  Walikota  tentang  Alokasi  Dana  Gerbangmastaskin  Tahun 2011-2015.
Pemerintah  Kota  Banjarbaru  satu-satunya  daerah  yang  memberikan  dana dampingan  diatas  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  provinsi  Kalimantan Selatan,  bahkan  dana  dampingan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Kota  Banjarbaru sampai  dengan  90%.  Hal  tersebut  menjadi  keunggulan  dari  Pengurus  UPK Gerbangmastaskin  di  Kota  Banjarbaru.  Bahkan,  setelah  berakhirnya  program Gerbangmastaskin  pada  tahun  2015,  dana  Gerbangmastaskin  yang  digulirkan  untuk usaha  simpan  pinjam  masih  dapat  terus  dikelola  oleh  UPK  hingga  tahun  2016,  dan masih  akan  dikelola  lagi  di  tahun  yang  akan  datang.  Alokasi  dana  yang  disalurkan untuk  dana  bergulir  yang  digunakan  sebagai  simpan  pinjam  untuk  usaha  ekonomi masyarakat  memiliki  proporsi  yang  lebih  besar  dibandingkan  untuk  pemberdayaan manusia maupun lingkungan. Alokasi dana bergulir dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Alokasi Dana Bergulir Gerbangmastaskin Tahun Sharing (APBD 1) Mandiri (APBD 2) 2015 Rp 33.856.000,00 Rp 30.500.000,00 2014 Rp 32.800.000,00 Rp 30.500.000,00 2013 Rp 36.000.000,00 Rp 30.500.000,00 2012 Rp 36.000.000,00 Rp 30.500.000,00 2011 Rp 31.500.000,00 Rp 33.000.000,00
Sumber:  Lembar Kerja UPK-G Penerima Dana Gerbangmastaskin Tahun 2011-2015.
Dana  yang digulirkan  untuk usaha simpan pinjam setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan seiring dengan bergulirnya dana tersebut di masyarakat. Peningkatan  dapat  terjadi  melalui  penambahan  modal  dari  alokasi  dana gerbangmastaskin  dan  prosentase  jasa  pinjaman  sedangkan  penurunan  dapat  terjadi karena adanya kemacetan kredit pokmas.
UPK  Gandaria  menerima  dana  gerbangmastaskin  sejak  tahun  2008  dan berdasarkan laporan keuangan dan data statistik tahun 2016, UPK Gandaria mengelola dana  sebesar  Rp248.530.000,00  sampai  dengan  saat  ini,  dengan  kas  di  bank  sebesar Rp53.500.000,00  yang  merupakan  simpanan  atau  tabungan  pokmas.  Pengurus menetapkan  pinjaman  untuk  setiap  anggota  pokmas  yaitu  sampai  dengan Rp5.000.000,00  dengan  pengembalian  10  kali  angsuran.  Berdasarkan  informasi  yang diperoleh  pada  tahap  awal  penelitian,  bentuk  pertanggung  jawaban  yang  senantiasa diberikan oleh UPK diungkapkan oleh Sektap Kota (CR) berikut:
“ pertanggung jawabannya dalam bentuk pencatatan semua uang yang dikeluarkan dan pembayaran dari simpan pinjam, pengurusnya harus rajin ke masyarakat ”

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA …. ASSETS
Begitu pula diungkapkan oleh Pengurus UPK Gandaria (MB) berikut ini:
“ Tanggung  jawab  kita  itu  kan  gini,  menerima  dari  mana  berapa  kemudian  disalurkan berapa, menerima dari dana pemerintah jumlahnya berapa, digunakan untuk apa harus sesuai dengan  proposal  atau  lembar  kerja,  peruntukannya.  Kemudian  secara  tanggung  jawab melaporkan di setiap periode tertentu. Setiap bulan menghitung membuat neraca, berapa posisi modalnya,  utangnya,  di  banknya,  keuntungannya.  Pendamping  minta  laporannya  jadi  ke pendamping  aja  laporannya.  Saya  bikin  seperti  itu  ga  tau  kalau  yang  lain.  Biasanya  kalau pendamping minta saya kasih jika tidak ya saya tetap bikin ada saya kumpulkan. Kalau dulu kan ada sekretariatnya mudah administrasinya kita-kita UPK ini. ”
Informasi  yang  diungkapkan  oleh  beberapa  informan  tersebut  menunjukkan bahwa  bentuk  pertanggung  jawaban  dilakukan  oleh  UPK  dalam  bentuk  pencatatan dan pelaporan. Administrasi pencatatan dan dokumen yang dipersiapkan pada UPK Gandaria berdasarkan penelusuran peneliti yaitu a) buku setoran dan simpanan untuk masing-masing anggota pokmas; b) daftar simpanan sukarela anggota; c) tanda terima pinjaman  pokmas;  d)  laporan  perkembangan  pinjaman  pokmas;  e)  buku  kas  masuk (BKM),  buku  kas  keluar  (BKL),  neraca  percobaan  serta  laporan  keuangan  dan  data statistik.
Tanggung  jawab  UPK  untuk  memenuhi  akuntabilitas  sebagai  pengelola  dana pemerintah  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  adalah  dalam  bentuk  laporan penggunaan dana, dan laporan perkembangan dana dalam bentuk laporan keuangan karena  mengelola  dana  bergulir  yang  digunakan  untuk  simpan  pinjam  masyarakat sehingga  laporan  keuangan  digunakan  sebagai  bentuk  informasi  arus  dana  bergulir UPK.

## Laporan Penggunaan Dana
UPK  mempersiapkan  laporan  penggunaan  dana  sebagai  bentuk  pertanggung jawaban  UPK  kepada  penyalur  dana  sesuai  dengan  peruntukannya. Kewajiban  UPK memberikan  laporan  penggunaan  dana  merupakan  suatu  keharusan  bukan  hanya sebagai  tanggung  jawab  UPK  terhadap  pemerintah  sebagai  penyandang  dana  tetapi juga  dibutuhkan  oleh  pemerintah  sebagai  bentuk  akuntabilitas  atas  dana  yang disalurkan untuk masyarakat sebagaimana diungkapkan berikut ini:
Staf Keuangan (DN)  : “ UPK harus mempersiapkan laporan pertanggung jawaban dana atas dana  yang  dicairkan  dalam  bentuk  SPJ,  bertahap  sesuai  dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. ”
Pengurus UPK (MB)  : “ ya kita harus ngasih SPJ ke dinas. ” Sektap Kota (CR)
:  “ kalau  laporan  penggunaan  dana  pasti  dibikin  sama  mereka,  lalu diserahkan ke kita agar dapat diserahkan ke bagian keuangan. ”
P ernyataan-pernyataan  tersebut  baik  diungkapkan  oleh  staf  keuangan pemerintah,  pengurus  UPK  itu  sendiri  maupun  Sektap  Kota  bahwa  UPK  harus menyiapkan  pertanggung  jawaban  dalam  bentuk  laporan  penggunaan  dana  dan segala  kelengkapan  dokumennya  sehingga  hal  tersebut  menjadi  kewajiban  mutlak yang harus dipenuhi  oleh UPK.  Laporan penggunaan dana menyajikan lembar kerja UPK  sesuai  dengan  informasi  yang  terdapat  pada  proposal  awal  UPK  yang  telah menjadi pertanggung jawaban UPK pada saat pertama kali mengajukan permohonan dana  selain  penyajian  informasi  mengenai  sasaran  dan  rencana  kegiatan  UPK.  UPK memberikan laporan penggunaan dana secara berkala dalam bentuk laporan realisasi
tahap  I  dan  laporan  realisasi  tahap  II  sesuai  dengan  ketentuan  pemerintah  daerah untuk memenuhi pertanggungjawabannya yang berisi informasi lebih detail mengenai penggunaan dana, lembar kerja, daftar pertanggungjawaban penerimaan dana beserta kelengkapan  dokumen  berupa  kwitansi,  nota  dan  lain  sebagainya.  Keutamaan  dari informasi  yang  disajikan  dari  laporan  penggunaan  dana  yaitu  lembar  kerja  yang memberikan informasi mengenai alokasi penggunaan dana serta aktivitas dan tahapan kegiatan.

## Gambar 1. Lembar Kerja UPK-G
Namun  informasi  penggunaan  dana  melalui  laporan  penggunaan  dana  sejak awal pengelolaan dana gerbangmastaskin tidak diarsipkan dengan lengkap oleh UPK selama  ini  karena  sekretariat  UPK  Kota  yang  selalu  berpindah  tempat  serta keterbatasan  ruang  arsip  yang  dimiliki  oleh  Pengurus  UPK  di  kediamannya  sendiri sebagaimana gambar 2 berikut ini:

## ASSETS

## Gambar 2. Aktivitas Pengurus UPK Gandaria
Pengurus UPK memanfaatkan fasilitas seadanya yang dimiliki untuk menunjang aktivitas kegiatannya selama ini, namun begitu anggota pokmas selalu diterima setiap waktu  oleh  pengurus  UPK  yang  ingin  melakukan  pembayaran  angsuran.  Tanggung jawab pengurus dalam mengelola dana dengan melakukan pencatatan serta membuat pelaporan  dengan  baik  untuk  kebutuhan  informasi  bagi  masyarakat  juga  dijadikan sebagai bentuk pengawasan dan dapat dijadikan sebagai evaluasi oleh UPK.

## Laporan Keuangan
Laporan keuangan sejatinya dibutuhkan untuk memberikan informasi keuangan. UPK  dalam  hal  ini  dapat  menunjukkan  informasi  keuangan  dan  lalu  lintas  dana bergulir  melalui  laporan  keuangan.  Realitasnya  menunjukkan  bahwa  sejak disalurkannya  Dana  Gerbangmastaskin  pada  tahun  2007,  laporan  keuangan  hanya disiapkan  sejak  beberapa  tahun  terakhir  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Pengurus UPK, Pendamping dan Sektap Kota berikut:
Pengurus UPK (MB)  : “ UPK menyiapkan laporan keuangan, ada kami buatkan, kalau disini setiap bulannya ada dibuatkan dan diserahkan ke pendamping, tapi ga selalu  diserahkan,  kalau  diminta  saja.  Membuatnya  pun  baru beberapa tahun belakangan, tidak dari pertama, mungkin sejak tahun 2013. ”
Pendamping (GN) :  “ Ada  saya  bikinkan  formatnya,  mereka  (UPK)  tinggal  mengikuti, supaya teratur, memang sebelumnya beberapa UPK masih beda-beda, jadi kalau disiapkan begini kan bagus. ” Sektap Kota (CR) :  “ Nah ga tau kalau laporan keuangan mereka, yang ada hanya laporan penggunaan  dana  yang  mereka  laporkan  setelah  pencairan  dana sebagai  pertanggung  jawabannya  kalau  perguliran  dananya  kurang tau detailnya. ”
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  selalu  dibuat  oleh  UPK walaupun  pada  beberapa  tahun  belakangan  dan  mempersiapkan  laporan  keuangan bukan  menjadi  suatu  keharusan  dan  hanya  berdasarkan  permintaan  walaupun  UPK
tetap  mempersiapkan  laporan  keuangan  setiap  bulannya  dan  mengarsipkannya sendiri.  Laporan  keuangan  sebagai  bentuk  informasi  arus  dana  bergulir  tidak dilaporkan  secara  teratur  kepada  Pendamping  maupun  Sektap  Kota.  Sejatinya informasi tersebut berguna bagi UPK itu sendiri, kemudian bagi Sektap Kota sebagai pelaksana kegiatan dapat menggunakan informasi tersebut untuk diketahui pada saat ini  dan  digunakan  sebagaimana  mestinya  di  masa  yang akan  datang  sebagai  bentuk akuntabilitas  UPK,  tentunya  sebagai  pertimbangan  untuk  penyaluran  dana  maupun bantuan sosial lainnya terhadap masyarakat di masing-masing kelurahan.
Terpenuhinya  akuntabilitas  UPK  yang  diwujudkan  melalui  laporan  keuangan sebagaimana telah diatur menjadi kewajiban UPK. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas adalah laporan tahunan ( annual report ) (Ibrahim,  2015).  Sebagaimana  informasi  tersebut  digunakan  oleh  tim  pendamping untuk pengumpulan data keuangan UPK walaupun tersaji secara sederhana dan apa adanya sebagaimana diungkapkan pengurus UPK (MB) berikut:
“ Saya buat sederhana sesuai dengan format yang diberikan, saya bikin manual karena ga bisa komputer. ”
Hal senada diungkapkan oleh pendamping (GN):
“ UPK Gandaria membuat laporan lengkap sampai neraca walaupun manual tetapi sesuai dengan kaidah akuntansi. ”
Keterbatasan pengurus UPK menyajikan laporan bukan menjadi hambatan bagi pengurus untuk memberikan informasi dengan lengkap dan jelas mengenai informasi arus dana, informasi mengenai anggota pokmas, dan juga mengenai kemacetan kredit yang selalu menjadi permasalahan utama di setiap pengelolaan dana bergulir.
Beberapa  hal  yang  menjadi  kelemahan  dalam  akuntabilitas  pengelolaan  dana bergulir  dalam  menyajikan  laporan  perkembangan  dana  melalui  laporan  keuangan maupun  kelengkapan  arsip  dan  dokumen  terkait  laporan  penggunaan  dana  tidak terlepas  dari  ketidakefektifan  pengurus  lainnya  pada  satu  UPK  karena  terdapat realitas  yang  menunjukkan  adanya  satu  pengurus  aktif  yang  hanya  mengelola  dana bergulir.  Kurangnya  kemampuan  menggunakan  komputer  dan  tidak  jarang  dibantu oleh  pendamping,    kemudian  kurangnya  alat  bantu  (komputer)  untuk  menunjang aktivitas  dan  kegiatan  pengurus  UPK,  namun  sejatinya  sebagaimana  diungkapkan oleh  pendamping  maupun  sektap  kota  bahwa  pengurus  UPK  selama  ini  mengelola dana bergulir dengan cukup baik.
Fasilitator  kelurahan  dan  kecamatan  dapat  menjadi  media  yang  seyogyanya dapat  membantu  mengatasi  keterbatasan  pada  UPK-G.  Meskipun  terdapat keterbatasan dengan penyediaan sekretariat UPK, tidak menghambat antar pengurus UPK lainnya untuk dapat menjalin komunikasi, bertukar pendapat dan merundingkan suatu  masalah  karena  pertemuan  bulanan  yang  selalu  diadakan  oleh  UPK  bersama dengan pendamping dan juga tidak jarang dihadiri oleh sektap kota agar silaturahmi pun  tetap  terjaga.  Melalui  media  pertemuan  rutin  bulanan  itulah  pendamping bersama-sama  dengan  sektap  kota  dapat  memberikan  pengarahan  secara  merata kepada  seluruh  pengurus  UPK  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana bergulir.

## SIMPULAN
Tanggung  jawab  pengurus  UPK  memberikan  pelaporan  terhadap pengelolaan  dana  bergulir  sebagai  bentuk  akuntabilitas  pelaporan  UPK ditunjukkan  dalam  bentuk  laporan  penggunaan  dana  dan  laporan  keuangan UPK.  Kelemahan  dalam  akuntabilitas  pelaporan  UPK  disebabkan  karena terbatasnya  fasilitas  dan  ruang  yang  tersedia  untuk  menunjang  aktivitas kegiatannya seperti sekretariat UPK, komputer sebagai alat bantu dan adanya ketidakefektifan  pengurus  UPK  karena  selama  ini  hanya  ada  satu  pengurus aktif yang mengelola dana bergulir. Keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah masalah  waktu  dan  akses  untuk  mendapatkan  informan  pendukung. Keberadaan  informan  pendukung  susah  dijangkau  oleh  peneliti.  Peneliti  sulit menemukan data tahun sebelumnya karena pengurus belum tertib melakukan pembukuan.  Sehingga  dapat  disarankan  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat mencari bantuan dari pihak lain, misalnya fasilitator kecamatan atau kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (2014).  Mental  Miskin  Sulitkan  Pengentasan  Kemiskinan.  Diakses  pada  15 Desember  2016,  dari  m.antarakalsel.com/berita/19239/mental-miskin-sulitkan- pengentasan-kemiskinan.
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Selatan.  (2015).  Program  Gerbangmas-Taskin  Provinsi  Kalimantan Selatan Tahun 2015: Petunjuk Teknis Operasional.
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  Kota Banjarbaru. (2013). Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru Tahun 2013.
BPS  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  (2016).  Kondisi  Kemiskinan  di  Kalimantan  Selatan Maret 2016 Jumlah Penduduk Miskin 195,70 Ribu Orang. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 039/07/63/Th.XX tahun 2016.
Hopwood, A.G. (1990). Accounting and Organisation Change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 3 (1), 7-17.
Ibrahim,  R.  (2015).  Beberapa  Tantangan  Akuntabilitas,  Internal  Governance  dan “Akuntabilitas  ke  Bawah”  untuk  Pengembangan  Efektivitas  LSM.  Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil Edisi 3, 7-22.
Kilby,  P.  (2006).  Accountability  for  Empowerment:  Dilemmas  Facing  Non- Governmental Organizations. World Development, 34 (6), 951-963.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  (2008).  Akuntansi  Dana  Bergulir.  Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.
Mantra, I.B. (2008). Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan Edisi kelima. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo. Oyesanmi,  O.  Eboiyehi,  F.  dan  Adereti,  A.  (2005).  Evaluation  of  the  Concepts, Implementation  and  Impact  of  Poverty  Alleviation  Programmes  in  Nigeria. Paper  Presented  at  International  Union  for  the  Scientific  Study  of  Population XXV International Population Conference Tours. France, July 2005, 18-23.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016.
Sucipto. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)  Kelurahan  Penerima  Bantuan  PNPM-Mandiri  Perkotaan  Samarinda. Jurnal Eksis, 8 (2), 2326-2332.
Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Wira,  V.  dan  Gustati.  (2014).  Optimalisasi  Dana  Bergulir  dalam  Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Propinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 1 (2), 144-150.
Yuliati.  (2015).  Menyibab  Penyebab  Keterlambatan  Penyelesaian  Laporan  Keuangan (Studi  Kasus  pada  Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  Bunul  Rejo  Kota Malang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.