## EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Rahmiah Nur Rahmianti 1 , Istiqamah 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nur21573@gmail.com

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  rumusan-rumusan  tentang  segala  perbuatan  yang  dilarang  dalam undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Berdasarkan  table Jumlah  Perkara  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  Negeri  Makassar  Tahun  2015-2019 bisa  kita  simpulkan  bahwa  jumlah  perkara  Korupsi  di Pengadilan  Negeri  Makassar  cenderung  meningkat.  Selain  itu banyak  pegawai  negeri  yang  tersangkut  kasus tindak  pidana  korupsi,  aparat  penegak  hukum  yang  seharusnya  menyelesaikan  masalah-masalah  hukum  yang ada  di  Indonesia  justru  terjaring  kasus  korupsi.  Maka  inilah  yang  menjadi  dasar  permasalahan  yang  penulis tuangkan  dalam  rumusan  masalah  Yaitu  :bagaimanakah  Efektivitas  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  di Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pengadilan  Negeri  Makassar  dan  Faktor-faktor  apakah  yang mempengaruhi  Efektivitas  Hukum.  Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah  Penelitian  Lapangan. dengan  pendekatan  case  low  dan  sosiologi  hukum  dengan  sumber  data  dari  Pengadilan  Negeri  Makassar. Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  skripsi  tersebut  adalah  wawancara,  observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi.  Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan  melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Makassar belum  berjalan  efektif  hal  ini  terlihat  dari  angka  kejahatan  yang  cenderung  meningkat  dari  tahun  ke  tahun, putusan  yang  dijatuhkan  dari  hakim  terbukti  tidak  dapat  menekan  angka  korupsi  dan  ketidakberanian  aparat dalam  menjatuhkan  putusan  yang  lebih  tinggi  ini  menjadikan  korupsi  semakin  masif  sehingga  tidak  mampu memberikan  efek  jera  bagi  pelaku.  Dalam  upaya  melaksanakan  peneggakkan  hukum  tindak  pidana  korupsi dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dikota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu : 1) subtansi 2) hukum, struktur penegak hukum, 3) sarana dan prasarana, 4) budaya.
Kata Kunci: Efektivitas, faktor, Tindak Pidana, Korupsi

## Abstract
Corruption crime is a formulation of all actions prohibited in the law to eradicate corruption. Based on the  table  on  the  Number  of  Corruption  Criminal  Cases  at  the  Makassar  District  Court  2015-2019,  we  can conclude that the number of corruption cases at the Makassar District Court tends to increase. In addition, many civil servants are involved in criminal cases of corruption, law enforcement officials who are supposed to solve legal problems in Indonesia are caught in corruption cases. So this is the basis of the problem that the writer puts in  the  formulation  of  the  problem,  namely:  how  is  the  effectiveness  of  the  resolution  of  corruption  in  the Corruption  Court  at  the  Makassar  District  Court  and  what  factors  affect  the  effectiveness  of  the  law.  The research  conducted  in  this  research  is  field  research.  with  a  case  low  approach  and  legal  sociology  with  data sources  from  the  Makassar  District  Court.  Furthermore,  the  data  collection  methods  used  in  this  thesis  are interviews, observation, documentation, and  reference tracing. Then the data  management technique is carried out  through  several  stages,  namely:  field  research  and  liberary.The  settlement  of  corruption  cases  at  the Makassar district court has not been effective, this can be seen from the number of crimes that tend to increase from  year to  year, the decisions  made by judges are proven to be unable to reduce the corruption rate and the lack of courage of the authorities in making higher decisions. massive so that it is unable to provide a deterrent effect for the perpetrators. In an effort to enforce the law on corruption in the settlement of corruption in the city of Makassar, it is influenced by several factors that cause corruption to be ineffective, namely: 1) substance 2) law, law enforcement structure, 3) facilities and infrastructure, 4) culture.
Keywords: Effectiveness, factors, Crime, Corruption

## PENDAHULUAN
Masalah  korupsi  sebenarnya  bukan  masalah  baru,  karena  sudah  ada  di  era  1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan,yang menjadi suatu
Sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan  Negara. Berawal dikeluarkan peraturan No.  PRT/PERPU/013/1958  tentang  penuntutan,  pengusutan,  dan  pemeriksaan  perbuatan korusi dan pemilikan harta benda.
Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena melanggar hak ekonomi dan hak sosial  masyarakat  dan  itulah  sebabnya  penanganan  masalah  ini  pun  harus  secara  luar  biasa, agar  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  para  pelaku  dan  dapat  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat  terutama  aparat  penegak  hukum  baik  penyidik,  jaksa  penuntut  Umum,  maupun Hakim semestinya mengungkap semua kasus korupsi hingga tuntas.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengefektifkan  pencegahan  dan pemberantasan  korupsi  dengan  menggunakan  perangkat  Undang-undang  salah  satunya Undang-undang  No  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang banyak  menemukan  kegagalan.  Kegagalan  tersebut  disebabkan  berbagai  institusi  yang dibentuk  untuk  pemberantasan  korupsi  tidak  menjalankan  fungsinya  dengan  efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh- sungguh  menyadari  akibat  dari  korupsi.  Diera  Reformasi  terjadi  perubahan  yakni diterbitkannya  Undang-undang  No  31  tahun1991  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  kemudian  diubah    menjadi  Undang-undang  No  20  tahun2001.  Dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  efektif  untuk  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi, Undang-undang  ini  memuat  ketentuan  pidana  yang  berbeda  dengan  Undang-undang sebelumnya,  yaitu  menentukan  ancaman  pidana  minimum  khusus,  pidana  denda  yang  lebih tinggi,  dan  ancaman  pidana  mati  yang  merupakan  pemberatan  pidana. 1 dengan  aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat dari korupsi.
Jumlah  perkara  korupsi  tertinngi  di  Pengadilan  Negeri  Makassar  adalah  tahun  2017 yakni  134  kasus  dan  kasus  terendah  berada  di  tahun  2015  yakni  97.  Selain  itu  banyaknya banyak  pegawai  negeri  yang  tersangkut  kasus  pidana  korupsi.  Aparat  penegak  hukum  yang eharusnya  memberikan  contoh  yang  baik  bagi  masyarakat,  nyatanya  memberikan  contoh yang  buruk.  Seharusnya  pertanggung  jawaban  pidana  aparat  hukum  yang  terjaring  kasus korupsi  haruslah  lebih  berat  karena  mereka  merupakan  panutan.  Penanganan  yag  berlarut-
1 Chaeruddin, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pina Korupsi, (Bandung:PT. Rafika Aditama,2008),h 1-7.
larut  membuktikan  bahwa  penanganan  masih  kurang  efektif  .  ini  bertentangan  dengan  asas peradilan cepat, sederhana, murah atau biaya ringan.
Dengan  demikian  kejahatan  seperti  korupsi  itu  tidak  akan  diberantas  atau  berkurang kecuali  kalau  kita  dapat  menemukan  sebabnya,  kemudian  sebab  itu  dihapuskan  atau dikurangi.  Dalam  Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut  tidak terdapat peraturan tentang usaha preventif langsung tentang perbuatan korupsi. Namun hanya usaha preventif secara tidak langsung, yakni agar orang lain takut atau tidak akan melakukan perbuatan korupsi atau  yang bersangkutan  yang  hanya memberikan efek jera  yang bisa saja mengulangi perbuatan korupsinya dikemudia hari.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ialah  Penelitian  lapangan.  dengan pendekatan  case  low  dan  sosiologi  hukum  dengan  sumber  data  dari  Pengadilan  Negeri Makassar.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  skripsi  tersebut  adalah wawancara, observasi,  dokumentasi,  dan penelusuran refensi.  Kemudian teknik  pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary.
Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah case law dan sosiologi Hukum yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan di  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Sulawesi  Selatan.  Adapun  langkah  pertama  yang dilakukan  penelitian  hukum  tersebut  yang  didasarkan  pada  bahan  hukum  sekunder  yaitu interventarisasi  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  instrument  Undang-Undang tentang  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu  mempergunakan  bahan-bahan  tulisan  yang berhubungan  dengan  persoalan  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  menemukan  fakta-fakta  hukum yang jelas dan akurat dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku sesuai yang telah dijelaskan diatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Efektivitas  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar
Penyelesaian  perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari angka kejahatan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, putusan yang dijatuhkan oleh hakim  terbukti tidak dapat menekan angka korupsi dan ketidak  beranian  aparat  dalam  menjatuhkan  putusan  yang  lebih  tinggi  menjadikan  korupsi
semakin masif sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Adapun data jumlah perkara pidana korupsi di pengadilan negeri makassar sebagai berikut:
Data  Jumlah  Perkara  Pidana  Koupsi  pada  Pengadilan
Negeri Makassar Tahun 2015-2019 No Tahun Jumlah Presentase 1 2015 97 20,3 2 2016 125 26,2 3 2017 134 28,1 4 2018 111 23,3 5 2019 120 25,2 Jumlah 476 100%
Berdasarkan table diatas bisa kita simpulkan bahwa jumlah perkara terendah berada di tahun 2015 yakni 97  dan jumlah kasus tertinggi berada ditahun 2018 yakni 134.

## B. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas Hukum.
Dalam    upaya  melaksanakan  penegakan  hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Kota  Makassar  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor yaitu,  faktor  yang  menyebabkan  tindak  efektifnya  penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi adalah :

## 1. Faktor Subtansi Hukum
Banyaknya  Tindak Pidana Korupsi yang terjadi juga diakibatkan dari lemahnya sanksi dari  kebijakan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  adapun  dalam  hal  ini  terdapat  ketidak sinkronan  antara  pasal,  dan  juga  sulit  diterapkan  hukuma  mati.  Renahnya  putusan  yang diputus oleh Hakim, terbukti tidak mampu menekan angka korupsi selain itu ketidakberanian aparat menjatuhkan putusan yang lebih sehingga belum memberian efek jera bagi pelaku.

## 2. Faktor struktur penegak hukum
Penegak    hukum  tidak  tanggap  dan  sigap  dalam  melakukan  pemberantasan  tindak pidana korupsi, hal tersebut dibuktikan dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, rendahnya manajemen perkara, lemahnya integritas dan moralitas hakim, rendahnya profesionalitas hakim lemahnya pengawasan internal kehakiman.
3. Faktor Sarana dan Prasarana
Fasilitas  yang kurang memadai sepeti pelayanan administrasi yang cukup lama. Seperti penerimaan surat masuk dan disposisi meskipun sudah menggunakan sistem E-court namun mendaftar secara manual.

## 4. Faktor Budaya
Adapun    kultur  masyarakat  dalam  penegakkan  korupsi  sangat  rendah,  hal  tersebut dilihat  dengan  kurangnya  partisipasi  masyarakat,  serta  sikap  masyarakat  yang  beranggapan bahwa segala permasalahan diserahkan terhadap hukum.

## KESIMPULAN
Penyelesaian  perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari angka kejahatan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, putusan yang dijatuhkan oleh hakim  terbukti tidak dapat menekan angka korupsi dan ketidak  beranian  aparat  dalam  menjatuhkan  putusan  yang  lebih  tinggi  menjadikan  korupsi semakin masif sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku.
Dalam    upaya  melaksanakan  penegakan  hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Kota  Makassar  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor yaitu,  faktor  yang  menyebabkan  tindak  efektifnya  penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi adalah  :  Faktor  Subtansi  Hukum,  Faktor  struktur  penegak  hukum,  Faktor  Sarana  dan Prasarana dan Faktor Budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright
Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on
Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press. Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in
Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
Achmad    Ali 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , kencana, Jakarta.
Adham     Chazawi,  2016. Hukum  Pidana  Korupsi  di  Indonesia ,  Jakarta.  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Andi   Hamzah, 2006. Hukum Acara Pidana di  Indonesia, Jakarta.Sinar Grafika.
Andi  Hamzah,  2006. Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  dan  Internasional. Jakarta. PT. Sinar Grafika.
Chaeruddin ,2008. Strategi  Pencegahan  danpenegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi . Bandung. PT. Rafika Aditama.
Depertemen  Pendidikan  Nasional,  2008.  Kamus  besar  bahasa  indonesia  (edisi  keempat),
penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Djaja, Ermansyah. 2008. Memberantas korupsi bersama KPK, penerbit sinar grafika, jakarta Engelbercht, W.A 1960 De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republik Indonesia, PT Soerongan, Jakarta.
Evi   Harianti, 2007. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika.
Hambali  Thalib, Penegakan  Hukum  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Perspektif Hukum Pidana, Pidato penerimaan jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Acara  Pidana  Fakultas  Hukum  UMI  Tanggal  11 Februari 2006 di Makassar.
Hamzah,  Andi (i), 2001, Hukum Acara pidana Indonesia, penerbit Sinar Grafika, Jakarta Hamzah,    Andi  (ii),  1991,  korupsi  di  indonesia    masalah  dan  pemecahan  nya,  penerbit pradnya Paraminta, jakarta
Hamzah,    Andi  (iii),  1985.  Delik-delik  tersebar  di  luar  KUHP,  penerbit  pradnya  paraminta,
jakarta
Harahap    M.,  Yahya.  1988.  Pembahasan  permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  (jilid  II), penerbit pustaka kartini, jakarta.
Hatrik,  hamzah. 1996. Asas pertanggungjawaban koorporasi dalam hukum pidana indonesia, penerbit pt raja grafindo persada, jakarta.
Huda,    chairul.  2006  dari  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  menuju  kepada  tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, penerbit prenanda media, jakarta
Husein M., Harun. 1991. Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana, penerbit PT rineka Cipta, jakarta.
Jimly    Assidiqi,  2009. Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis, Jakarta.  Bhuana  i=Ilmu Populer.
K. Wanjatik Salrh, 1997. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Ghalai Indonesia.
Sajipto   Raharjo. 1980. Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung.
Soejono  Soekanto.  2011. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan . Rajawali  Pers , Jakarta.
http://respiratori.uin-alauddin.ac.id./11374/1/umar/.pdf .
Jurnal Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Yuridis (Perspektif  Hukum Islam)
http://respiratori.uin-alauddin.ac.id./4639/1/muflih.pdf .
Jurnal Efektivitas Penegakansanksi Pidana Terhdap Pelaku Kejahatan Narkoba.