## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

## Agung Subekti, Nys.Arfa, Aga Anum Prayudi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: Subekti0028@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan Penulisan ini adalah: memaparkan tentang dasar pertimbangan hakim  dalam  pemidanaan  terhadap  pelaku    tindak  pidana  pengedar narkotika pada perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT. Permasalahan yang  akan  dibahas  adalah  bagaimanakah  dasar  pertimbangan  hakim dalam memutuskan perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT? Metode penelitian  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan Perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual ( conceptual approach)  dan  pendekatan  kasus  ( case  law  approach ). Hasil  penelitian menunjukan  hakim  dalam  pemidanaan  terhadap pelaku  tindak  pidana  pengedar  narkotika  pada  perkara  Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL  menetapkan  hukuman  pidana  mati  pada terdakwa  I  DRANNY  PUTRAWIRA  alias  PUTRA  Bin ZAITUL  IKHLAS  dan pidana  penjara  selama  15  (lima  belas)  tahun  pada  terdakwa  II  FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN. Hal tersebut telah diputuskan dengan  mempertimbangkan  fakta  yuridis,  fakta  dipersidangan,  dan fakta  sosiologis  pada  kedua  putusan  tersebut  sehingga  putusan pidananya berbeda.
Kata Kunci: Narkotika,
Pemidanaan , Pengedar.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-03-07 Accepted: 2023-03-07 Publish: 2023-04-07
KEYWORDS: Criminal, Dealer, Narcotics .

## ABSTRACT
The research objectives of this thesis are: display to considerations in the  sentencing  of  narcotics  traffickers  in  case  Number 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT. The problem that will be discussed is what is the  basis  for  the  judge's  consideration  in  deciding  the  case  Number 61/Pid.Sus/2017/PN.KLT?  The research  method  is normative  juridical using  legislation  approach,  conceptual  approach  and  case  approach. The results showed that the judge in convicting the perpetrators of the crime  of  narcotics  dealers  in  case  Number  61/Pid.Sus/2017/PNKTL stipulates the death penalty for defendant I DRANNY PUTRAWIRA alias PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS and imprisonment for 15 (fifteen) years for the defendant II SARAH RAHYAN FERI Als FIKA Binti RAHYAN. This has been decided by considering the juridical facts, the facts at trial, and the sociological facts in the two decisions so that the criminal decisions are different.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  suatu  alat  negara  yang  mempunyai  tujuan  untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu  keadilan  dan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban.    Pada  prinsipnya hukum  merupakan  kenyataan  dan  pernyataan  yang  beranekaragam  untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang
lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beranekaragam pula.
Seiring  kemajuan  teknologi  transportasi,  informasi  dan  komunikasi  yang canggih,  modus  operandi  kejahatan  masa  kini  dalam  waktu  relative  singkat  dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara ( borderless countries ) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional ( transnational criminality ). Salah satu wujud dari kejahatan trasnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan  narkotika.  Modus  operandi  sindikat  peredaran  narkotika  dengan mudah  dapat  menembus  batas-batas  negara  di  dunia  melalui  jaringan  manajemen yang  rapi  dan  teknologi  canggih  serta  masuk  ke  Indonesia  sebagai  negara  transit ( transit-state )  atau  bahkan  sebagai  negara  tujuan  perdagangan  narkotika  secara ilegal ( point ofmarket-state ). 1
Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan.  Keadaan  tersebut  disebabkan  beberapa  hal,  antara  lain  karena Indonesia  yang  terletak  pada  posisi  di  antara  tiga  benua  dan  mengingat perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  maka  pengaruh  globalisasi,  arus transportasi yang sangat  maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran  opini  peredaran  gelap  narkotika.  Masyarakat  Indonesia  bahkan  bahkan masyarakat  dunia  pada  umumnya  saat  ini  sedang  dihadapkan  pada  keadaan  yang sangat  mengkhawatirkan  akibat  maraknya  pemakian  secara  illegal  bermacam- macam  jenis  narkotika.  Kekhawatiran  ini  semakin  di  pertajam  akibat  maraknya peredaran gelap narkotika yang telah beredar segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal tersebut bahkan akan menjadi bertambah sulit dengan semakin berkembanganya modus operandi dari pada pelaku tindak pidana narkotika, serta  semakin  meningkatnya  trend  peningkatan  peredaran  gelap  narkotika  dari tahun ketahun. 2
Eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam sistem perundang- undangan  Indonesia  merupakan  representasi  atas  suatu  upaya  politik  hokum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dinyatakan dengan tegas dan jelas, bahwa tindak  pidana  narkotika  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan  dengan menggunakan  modus  operandi  yang tinggi, teknologi  yang  canggih,  didukung  oleh jaringanorganisasi  yang  luas,  banyak  menimbulkan  korban  terutama  di  kalangan generasi muda dan sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 3
Perkembangan  penggunaan  narkotika  saat  ini  tidak  hanya  untuk  bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi tetapi sudah bergeser kepada tujuan
1 Muhammad Ridha, Sanksi Pidana terhadap Pengedar Narkoba di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Perspektif  Hukum  Islam  (Yogyakarta:  Universitas  Islam Indonesia, 2018), hlm. 1.
2 Jimmy  Simangunsong,  “Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kalangan  Remaja”,  (2015),  E-Jurnal, http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c647 8e525 e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf 3 Sahuri  Lasmadi  ,  “Pengaturan  Terhadap  Penanggulangan  Penyalah  Guna  Narkotika  Oleh Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Perspektif  Peraturan  Perundang-Undangan Indonesia”,  Jurnal  Hukum , Universitas  Jambi,  (2021),  https://repository.unja.ac.id/21128/ 1/BAB%20I.pdf
untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakannya. Padahal sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memuat sanksi pidana yang cukup berat mulai dari pidana denda, penjara, seumur hidup bahkan sampai pidana mati. 4 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009 tentang Narkotika  Bab  XIII Pasal   104  sampai dengan Pasal 108 telah diatur tentang peran  serta  masyarakat,  artinya  masyarakat  diberi  wewenang  untuk  melaporkan adanya  dugaan  telah  terjadi  tindak  pidana  narkotika  kepada  penegak  hukum  atau Badan  Narkotika  Nasional  (BNN). 5 Agar  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk menggulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana dan diterapkan pidana yang sebenar- benarnya dengan melarang penyalahgunaan narkotika dan menerapkan ketentuan pidana bagi para pelaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 6
Pada Undang-Undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika”  adalah  orang  yang  melakukan  kegiatan  penyaluran  dan  penyerahan Narkotika.  Akan  tetapi,  secara  luas  pengertian  “pengedar”  tersebut  juga  dapat dilakukan  dan  berorientasi  kepada  dimensi  penjual,  pembeli  untuk  diedarkan, mengangkut,  menyimpan,  menguasai,  menyediakan,  melakukan  perbuatan mengekspor  dan  mengimport  “Narkotika”.  Secara  normative  dalam  ketentuan Undang-Undang  Narkotika  maka  “pengedar”  diatur  dalam  Pasal  111,  112,  113, 114,115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.
Pidana seharusnya lebih dititik beratkan kepada pengedar narkotika karena dengan  adanya  pengedar  yang  menyebabkan  munculnya  penyalahguna  narkotika yang kemudian melahirkan seorang pecandu narkotika, karena biar bagaimana pun pemberantasan  narkotika  harus  dilihat  titik  sentralnya,  sulitnya  aparat  penegak hukum melakukan pelacakan terhadap pengedaran narkotika dikarenakan kejahatan tersebut dilakukan tidak secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang  secara  bersama-sama  bahkan  merupakan  satu  sindikat  yang  terorganisasi dengan  jaringan  luas  yang bekerja  secara  rapi  dan  sangat    rahasia  baik  di  tingkat nasional maupun internasional.
Tindak  kejahatan  narkotika  saat  ini  tidak  lagi  secara  sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut.   Dari fakta yang dapat disaksikan bahwa  hamper  setiap  hari  baik  melalui  media  cetak  maupun  media  elektronik, ternyata  barang  haram  tersebut  merebak  kemana-mana  tanpa  pandang  bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa  dalam  membangun  negara  di  masa  mendatang.  Masyarakat  sudah  sangat resah  terutama  keluarga  para  korban.  Kejahatan  narkotika  ( the  drug  trafficking
4 Sahuri  Lesmadi,  “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkotika  Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi”, Jurnal Hukum , Universitas Jambi, 3, 2 (2019), hlm. 249. http://download.garuda.ristekdikti.go .id/article.
5 Lilik Purwastuti, “Analisis Penerapan Pasal Tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”, Jurnal Hukum , Universitas Jambi, 2, 1,
6 Sri  Rahayu  Dewi  &  Yulia  Monita,  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Tindak  Pidana  Narkotika”, Pampas  Journal  Of  Criminal  Law  Vol  1  No.  1  2020,  hlm  127,  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892.
industry ),  merupakan  bagian  dari  kelompok  kegaiatan  organisasi-organisasi kejahatan  transnasional  ( activities  of  transnational  criminal  organizations )  di samping jenis kejahatan lainnya. 7
Hakim pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan  hukum  dan  keadilan.  Baik  putusan  dengan  dikenakannya  pidana  mati, penjara  seumur  hidup,  penjara  denda  hingga  dimungkinkan  sanksi  berupa rehabilitasi.  Penjatuhan  saksi  bagi  pelaku  narkotika  seharusnya  dijatuhkan  sanksi yang berat agar menjadi pelajaran dan memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak  melakukan  perbuatan  yang  serupa  di  masa  yang  akan  datang.  Penulis memaparkan  berkaitan  dengan  tindak  pidana  narkotika  yaitu  putusan  yang  telah dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Kuala  Tungkal  didasarkan  pada Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain: pada Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara  yang sama  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal-pasal tersebut. Serta Pasal 114  Ayat (2) yang menegaskan:
Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,  menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat  6  (enam)  tahun  dan  paling  lama  20  (duapuluh)  tahun  dan  pidana denda  maksimum  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  ditambah 1/3(sepertiga).
Dalam putusan hakim dalam penjatuhan pidananya sangat bergantung pada dasar pertimbangan hakim Sehingga bisa saja terjadi perbedaan putusan oleh hakim walaupun  kasus  yang  dihadapi  itu  sama,  karena  didasarkan  pertimbangan  hukum yang  dipakai  oleh  Hakim  yang  memeriksa  dan  menangani  perkaranya.  Perbedaan penerapan putusan hukuman dalam suatu kasus pidana yang sama disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pidana inilah yang merupakan salah satu permasalahan yang  dihadapi  hakim  dalam  pengambilan  putusan.  Disparitas  pidana  ( disparity  of sentencing )  diartikan  sebagai  penerapan  pidana  yang  tidak  sama  terhadap  tindak pidana  yang  sama  ( same  offence )  atau  terhadap  tindak-  tindak  pidana  yang  sifat berbahayanya  dapat  diperbandingkan  ( offences  of  comparable  seriousness )  tanpa dasar pembenaran yang jelas. Menurut Muladi, Disparitas itu dimulai dari hukum itu sendiri, di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas  untuk  memilih  jenis  pidana  yang  dikehendaki  sehubungan  dengan  sistem alternatif  di  dalam  pengancaman  pidana  dalam  undang-undang,  contoh  sistem
7 Nys.  Arfa,  “Pemidanaan  terhadap  Pelaku  yang  Melakukan  Penyalah  Guna  Narkotika”, Jurnal Hukum , Universitas Jambi, Vol.1, No.1 (2020). https://online journal.unja.ac.id/Pampas/article/v iew/12675/10903.
alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menentukan sebagai berikut:
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000, - (delapan ratus  juta rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  8.000.000.0000,-  (delapan  milyar rupiah).
Dari isi pasal tersebut dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana ( starmaat ) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimum saja.
Sehubungan  dengan  kebebasan  hakim  ini  dikatakan  oleh  Sudarto  bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan  terjadinya  ketidaksamaan  yang  mencolok,  hal  mana  akan mendatangkan perasaan tidak sreg ( onbehagelijk ) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP atau undang-undang sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.

## Tabel

## Data Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Pada Kasus Pengedar
Narkotika di Wilayah Kuala Tungkal No Nomor Putusan Tuntutan Putusan 1 61/Pid.Sus/2017/PNKTL 18 Tahun Mati 2 60/Pid.Sus/2017/PNKTL 17 Tahun 12 Tahun 3 12/Pid.Sus/2019/PNKTL 6 Tahun 2 Bulan 4 44/Pid.Sus/2019/PNKTL 1 Tahun 1 Tahun 5 33/Pid.Sus/2019/PNKTL 5 Tahun 6 Bulan

## Sumber: Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat kasus yang sama dimana para tersangka kasus narkotika dijerat dengan pasal yang sama yaitu Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan 18 tahun dan 17 tahun tetapi salah satu tersangka yang dituntut 18 tahun dihukum mati sedangkan tersangka yang dituntut 17 tahun menjadi lebih ringan yaitu 2 tahun.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yaitu penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta tentang berlakunya hukum ditengah-tengah masyarakat  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian.

## C. PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 61/Pid.Sus/2017/ Pn.Ktl
a. Fakta Yuridis
Bahwa  terhadap  terdakwa,  Jaksa  Penuntut  Umum  mendakwa terdakwa  dengan  dakwaan  Pasal  112  Ayat  (1)  Tentang  Tindak  Pidana Narkotika, yang mana unsur yang terpenuhi yaitu tanpa hak atau melawan hokum  memiliki,  menyimpan,  mengkonsumsi,  dan  menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
b. Fakta Persidangan
Fakta persidangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, salah satunya yaitu berdasarkan system pembuktian yang mencakup alat bukti sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu:
1. KeteranganSaksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. KeteranganTerdakwa
8 .
c. Fakta Sosiologis
Hal-hal yang memberatkan Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan  program  pemerintah  dalam  rangka  memerangi  setiap bentukpenyalahgunaan  NArkotika;  Para  terdakwa  berbelit-belit  dalam memberikan keterangan dan Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika tidak mengakui perbuatannya; Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, telah mendorong  semakin  maraknya  penyalah  gunaan  Narkotika  dari peruntukan  dan  penggunaannya;  Perbuatan  TerdakwaI.  Dranny  Putra Wira,  mempunyai  dampak  yang  sangat  luas  sehingga  meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, tidak memikirkan dampak  dan  akibat  dari    perbuatannya  dan  semata-mata  hanya  untuk mencari keuntungan sebagai Kurir atas peredaran Narkotika; Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini  dinilai  sebagai  kejahatan  luar  biasa  yang  berakibat  dapat  merusak moral  dan  mental  pelaku,  keluarga  serta  masyarakat  luas,  khususnya generasi  muda  yang  harus  dicegah  perkembangannya  jangan  sampai merajalela  sehingga  memerlukan  perhatian  tersendiri  mengenai pemidanaannya;  Perbuatan  Terdakwa  I.  Dranny  Putra  Wira,  yang diketahui sudah 2 (dua) kali menjadi kurir Narkotika dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dapat diduga adalah merupakan salah satu anggota sindikat bandar besar yang ada di wilayah Indonesia, yang dikhawatirkan akan  kembali  mengulangi  perbuatannya  dengan  mengendalikan peredaran Narkotika melalui Lembaga Pemasarakatan;
8 Elly  Sudarti,  “Putusan  Tentang  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penadahan”,  E- Jurnal, PAMPAS,  1,  1  (2021),  hlm.  68-78  .  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/articl e/view/8372/9900.

## Hal-hal yang meringankan:
Terhadap  Terdakwa  I.  Dranny  Putra  Wira,  tidak  ada  hal-hal  yang meringankan; Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika, diketahui hanyalah sebagai orang yang ikut membantu Terdakwa I. Dranny Putra Wira sebagai kurir Narkotika; Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika, belum pernah dihukum;
Melihat kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL, maka dapatlah diketahui bahwa  dasar-dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  itu adalah:
1. Fakta Yuridis
Dalam  hal  tindak  pidana  narkotika  dalam  kasus  Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL  itu  dilakukkan  oleh  terdakwa,  hakim memperhatikan ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Fakta Persidangan
Fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  yang  menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat berupa fakta-fakta yang terkait dengan perkara dari barang bukti yang ada, keterangan saksi, keterangan  terdakwa  serta  fakta  yang  terungkap  dalam  diri  terdakwa sendiri.
3. Fakta Sosiologis Di sini jelas bahwa hakim harus jeli dalam mengungkap fakta yang bias menjadi pemberat dalam penjatuhan pidana nantinya. Mengenai fakta- fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika itu  dilakukkan  oleh  terdakwa,  haruslah  memenuhi  beberapa  hal  sebagai berikut:
a. Apakah unsur dari tindak pidana terpenuhi tersebut atau tidak.
b. Terdakwa telah terbukti melakukkan perbuatan yang didakwakan.
c. Dalam memutuskan perkara hakim harus selalu melihat keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
d. Hakim akan melihat tuntutan jaksa penuntut umum.
e. Tidak ditemukan alasan pemaaf sehingga terdakwa tetap dipidana. Sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan  dipertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang meringankan.  Hal  ini  didasarkan  pada  perbuatan  yang  dilakukkan  oleh terdakwa  yang  didasari  oleh  pertimbangan  rasa  keadilan  yang  tumbuh dalam diri hakim.
Seperti pada Kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL Hal-hal yang memberatkan
- Perbuatan  Para  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Para  terdakwa  berbelit-belit  dalam  memberikan  keterangan  dan Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, telah mendorong semakin maraknya  penyalah  gunaan  Narkotika  dari  peruntukan  dan penggunaannya;
- Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, mempunyai dampak yang sangat luas sehingga meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I. Dranny Putra Wira, tidak memikirkan dampak dan akibat dari perbuatannya dan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan sebagai Kurir atas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa I.  Dranny Putra Wira, oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat dapat  merusak  moral  dan  mental  pelaku,  keluarga  serta  masyarakat luas, khususnya generasi muda yang harus dicegah perkembangannya jangan  sampai  merajalela  sehingga  memerlukan  perhatian  tersendiri mengenai pemidanaannya;
- Perbuatan  Terdakwa  I.  Dranny  Putra  Wira,  yang  diketahui  sudah  2 (dua)  kali  menjadi  kurir  Narkotika  dalam  jumlah  yang  cukup  besar, sehingga dapat diduga adalah merupakan salah satu anggota sindikat bandar besar yang ada di wilayah Indonesia, yang dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatannya dengan mengendalikan peredaran Narkotika melalui Lembaga Pemasarakatan; Hal-hal yang meringankan
- Terhadap  Terdakwa  I.  Dranny  Putra  Wira,  tidak  ada  hal-hal  yang meringankan;
- Terdakwa  II.  Feri  Sarah  Rahyan  Als  Fika,  diketahui  hanyalah  sebagai orang  yang  ikut  membantu  Terdakwa  I.  Dranny  Putra  Wira  sebagai kurir Narkoba;
- Terdakwa II. Feri Sarah Rahyan Als Fika, belum pernah dihukum; Menurut dari pendapat pemidanaan Narkotika tidak terlepas dari
konsep penerapan aturan hukum formal dan penerapan aturan pidana materil. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Penerapan aturan hukum formal
Berkaitan  prosedur  hukum  acara  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Hukum  Acara Pidana  yang  menjadi  acuan  dalam  melaksanakan  peradilan  pidana  di lingkungan peradilan umum terhadap perkara pidana kecuali ditentukan oleh  undang-undang Hukum acara pidana atau dikenal sebagai hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang  mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan  pidana.  Memperhatikan  ketentuan  Pasal  197  Ayat  (1) Undang-undnag Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
Pertimbangan  yang  disusun  secara  ringkas  mengenai  fakta  dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang  yang  menjadi  dasar  penuntutan  kesalahan  terdakwa  bahwa Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL memuat pertimbangan yang tidak disusun secara ringkas sehingga Putusan tersebut dapat di buat dengan  memperhatikan  ketentuan/klausal  pada  Pasal  197  Ayat  (1) tersebut.
2. Penerapan aturan pidana materil
Sebagaimana  dipahami  bahwa  pelaksanaan  peradilan  pada prinsipnya selain menerapkan aturan hukum formil adalah menerapkan
aturan  hukum  materil.  Penerapan  aturan  hukum  materil  oleh  hakim dibatasi  oleh  aturan  hukum  materil  yang  disebutkan  oleh  Penuntut Umum  dalam  surat  dakwaan.  Dengan  kata  lain  hakim  tidak  boleh memutus suatu perkara di luar surat dakwaan.
Dalam  diktum  (amar)  kasus  Nomor  61/Pid.Sus/2017/PNKTL terhadap terdakwa, dinyatakan secara sah dan mayakinkan melakukan Tindak  Pidana  Narkotika,  dapatlah  di  identifikasikan  beberapa  isu hukum sebagai berikut:
3. Dasar hukum yang digunakan
Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga terdapat konsistensi antara dasar hukum dalam dakwaan, tuntutan dan putusan.
a. Secara substantif, dasar hukum materil yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika. Majelis Hakim juga telah menkonstruksi unsur-unsur delik dasar hukum materil secara tepat.
b. Terdapat persamaan tuntutan penuntut umum dan perbedaan pidana yang  dijatuhkan  oleh  hakim.  Pada  kasus  Nomor  61/Pid.Sus/2017/ PNKTL, para terdakwa telah bersalah dan melakukkan Tindak Pidana “Permufakatan  jahat  dalam  jual  beli  Narkotika  Golongan  I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/ 2017/PNKTL  terdakwa I DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS dengan pidana “seumur hidup” dan terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN  dengan  pidana  selama  18  (delapan  belas)  tahun  penjara. Namun putusan hakim pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNKTL menetapkan  hukuman  pidana  mati  pada  terdakwa  I  DRANNY PUTRAWIRA  Als  PUTRA  Bin  ZAITUL  IKHLAS  dan  pidana  penjara selama 15 (lima belas) tahun pada terdakwa II FERI SARAH RAHYAN
Als FIKA Binti RAHYAN.
c. Pembuktian unsur tindak pidana telah dipenuhi dan di dukung oleh fakta hukum persidangan dan alat bukti di mana hakim menguraikan unsur delik dengan fakta hukum. Majelis hakim dalam mengurai dan memahami unsur delik dan tidak hanya melalui penafsiaran autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114
Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
4. Penerapan penalaran hukum
Berkaitan dengan penerapan hukum atas suatu peristiwa konkrit dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika  Pada  kasus  Nomor 61/Pid.Sus/2017/  PNKTL  majelis  hakim  telah  menguraikan  semua unsur delik berdasarkan penafsiran autentik dari ketentuan Pasal 132 Ayat  (1)  Jo  Pasal  114  Ayat  (2)  Undang  –  Undang  RI  Nomor  35  Tahun 2009.  Majelis  hakim  juga  telah  memperhatikan  ketentuan  doktrin dan yurisprudensi  berkaitan  dengan  pembuktian  delik  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  konstruksi  hakim  sudah  tepat  dalam  menerapkan penalaran yang runtut dan sistematis. Nilai keadilan dan kemanfatan
Sebagaimana  telah  dikemukakan  penerapan  hukum  materil  yaitu ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dapat dikatakan telah tepat. Hal ini sesuai dengan konsistensi  dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
a. Putusan ini telah mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan dari segi masyarakat, karena penjatuhan hukuman mati pada kasus Nomor  61/Pid.Sus/2017/  PNKTL  oleh  terdakwa  I  DRANNY PUTRAWIRA Als PUTRA Bin ZAITUL IKHLAS, karena sesuai dengan fakta hukum persidangan dan penjatuhan pidana.
b. Falsafah  pemidanaan  yang  diterapkan  Majelis  Hakim  adalah menerapkan pemidanaanya itu teori tujuan. Hal ini dapat dilihat dari kasus  Nomor  61/  Pid.Sus/2017/  PNKTL  yang  dinyatakan  sebagai berikut:  “menimbang  berdasarkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan  tersebut  dikaitkan  dengan  tujuan  pemidanaan  yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan  menginsyafi  kesalahannya  sehingga  dapat  menjadi  anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya maka majelis memandang adil dan patut  apabila  terdakwa  dijatuhi  pidana.  Sebagaimana  yang  akan disebutkan dalam amar putusan.”
Menurut  penulis,  Putusan  Pengadilan  merupakan  out  put  dari suatu  proses  peradilan  di  sidang  pengadilan  yang  telah  melalui  proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.  Setelah  proses  itu  dilalui  maka  hakim  akan  mengambil  sebuah keputusan  dalam  prosedur  persidangan  pidana  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
Penjatuhan  pidana  oleh  hakim,  secara  normatif  berbeda  tidak menjadi masalah sesuai dengan keyakinan hakim, yang tidak dibolehkan apabila  hakim  menjatuhkan  pidana  di  bawah  pidana  minimum.  Seperti yang  telah  di  uraikan  sebelumnya,  pada  perkara  Nomor  61/ Pid.Sus/2017/ PNKTL kedua terdakwa di jatuhi hukuman yang berbeda. Dimana  jaksa  penuntut  umum  menuntut  pidana  seumur  hidup  kepada terdakwa  I  dan  pidana  penjara  selama  18  (delapan  belas)  tahun  pada terdakwa  II  namun  putusan  hakim  menetapkan  pidana  Mati  pada terdakwa I dan 15 (lima belas) tahun kurungan penjara pada terdakwa II.
Putusan  hakim  yang  memberatkan  terdakwa  I  karena dilakukkannya samenloop yakni  (gabungan  hukuman/gabungan perbuatan)  serta recidive yang  telah  diperbuat  terdakwa,  dan  ditambah barang bukti lebih dari 5 gr bruto, serta keterangan dipersidangan yang berbelit-belit  sedangkan  pada  terdakwa  II  hal  yang  meringankan  yakni diketahui bahwa dia hanyalah kurir narkotika dan terdakwa belum pernah dihukum.

## D. SIMPULAN
Pemidanaan terhadap pelaku didasarkan pada Pasal132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2)  Undang  –  Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  di  Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan melihat kasus yang ada terutama pemidanaan dan yang diteliti  pada  kasus  Nomor  61/Pid.Sus/2017/PN.KLT  menjatuhkan  putusan  yang berbeda  meskipun  kasus  tersebut  sama  dan  masih  berkaitan.  para  terdakwa melakukkan Tindak Pidana “Permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I”  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  132  Ayat  (1)  Jo  Pasal  114  Ayat  (2)  Undang  – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada kasus Nomor 61/Pid.Sus/ 2017/PNKTL  terdakwa  I  DRANNY  PUTRAWIRA  Als  PUTRA  Bin  ZAITUL  IKHLAS dengan pidana “seumur hidup” dan terdakwa II FERI SARAH RAHYAN Als FIKA Binti RAHYAN dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Faal, M. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Disk resi Kepolisian). Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.
Mulyadi,  Lilik.  Kompilasi  Hukum  Pidana  Dalam  Prespektif  Teoritik  dan  Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju, 2007.
Ridha,  Muhammad.  Sanksi  Pidana  terhadap  Pengedar  Narkoba  di  dalam  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Perspektif  Hukum  Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Arfa,  Nys.  “Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  yang  Melakukan  Penyalahguna  Narkotika”. Jurnal Hukum , Universitas Jambi, Vol. 1, No. 1, (2020). https://onlinejournal.unja.a c.id/Pampas/article/view/12675/10903 .
Dewi, Sri Rahayu, & Yulia Monita. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Narkotika”. Pampas Journal Of Criminal Law Vol 1 No. 1 2020. https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892.
Lasmadi,  Sahuri.  “Pengaturan  Terhadap  Penanggulangan  Penyalah  Guna  Narkotika Oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Dalam  Perspektif  Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia”. Jurnal  Hukum, Universitas  Jambi,  (2021), https://repository.unja.ac.id/21128/ 1/BAB%20I.pdf
-------------------,  “Penyuluhan  Hukum  Tentang  Bahaya  Penyalahgunaan  Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro
Jambi”. Jurnal Hukum, Universitas Jambi, Vol. 3, No. 2, (2019) http://download. garuda.ristekdikti.go .id/article.
Purwastuti, Lilik. “Analisis Penerapan Pasal Tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana  Narkotika  Golongan  1  Bukan  Tanaman”.  Jurnal  Hukum , Universitas Jambi, 2, 1.
Simangunsong,  Jimmy.  “Penyalahgunaan  Narkoba  di  Kalangan  Remaja”.  (2015),  E- Jurnal. http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9 cb232a03a96d0947c6478e525 e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf .
Sudarti,  Elly.  “Putusan  Tentang  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penadahan”. E-Jurnal, PAMPAS , Vol. 1, No. 1, (2021). https://online-journal.unj a.ac.id/Pampas/articl e/view/8372/9900 .