## PENGARUH OPINI, TEMUAN DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PROVINSI JAMBI
Muhammad Rafi Bakri 1 *,Tri Marhendra Rahardyan 2
Badan Pemeriksa Keuangan RI
*ravhemb@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT

## Article History
Submission: 8-02-2022 Reviewed: 16 -3-2022
Accepted: 11 -04- 2022
Publish : 1-07- 2022
Financial  performance  is  an  indicator  in  determining  the performance  of  local  governments  in  managing  regional  finances. This study aims to empirically measure the effect of audit opinions and  audit  findings  by  BPK  RI  and  regional  characteristics  on  the financial performance of Jambi Province. Regional  characteristics that become variables in this study are the level of independence and dependence on the central government. Financial performance can be  measured  using  the  ratio  of  effectiveness  and  efficiency.  The population in this study was 9 districts and 2 cities in Jambi Province in  2017-2019.  The  analytical  method  used  is  quantitative  analysis with multiple linear regression models. The results showed that the level  of  independence,  the  level  of  dependence  on  the  central government, and the findings of each examination partially affected the  level  of  effectiveness  and  efficiency  of  district/city  financial management in Jambi Province. However, the audit opinion has no significant  effect  on  the  financial  performance.  Furthermore,  the opinions,  findings  of  the  examination  and  regional  characteristics simultaneously  have  a  substantial  impact  on  the  financial performance of districts/cities in Jambi Province in 2017-2019
Keyword: Audit  Opinion;  Audit Findings; Regional
Characteristics;
Financial Performance

## PENDAHULUAN
TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 yang disahkan pada tanggal 13 November 1998 menjadi landasan  awal  bagi  Indonesia  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah.  Pelaksanaan  otonomi  daerah semakin  didukung  dengan  munculnya  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan. Dengan  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  memiliki  hak,  kewajiban,  dan kewenangan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Perubahan yang signifikan terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini ditandai dengan penetapan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara, dan UU No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara. Seperangkat  aturan  ini  menjadi  dasar  bagi  lembaga  negara  untuk  mengubah  metode  pengelolaan
keuangan menjadi manajemen keuangan (Pramono, 2014). Paket undang-undang keuangan negara tersebut juga menekankan pada akuntabilitas dan transparansi dalam good governance .  Pemerintah terus  berupaya  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Upaya  tersebut  dilaksanakan dengan  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  No.  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah.  Dalam  rangka  pertanggungjawaban  tugas  pemerintah sebagai pembuat kegiatan, pelayanan, dan pembangunan maka pemerintah wajib menyusun Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Heriningsih,  2015).  LKPD  tersebut  disusun  setiap  tahun  dengan mengacu Standar Akuntansi Pemerintah.
Menurut  Kusnadewi  (2019),  APBD  merupakan  kerangka  kebijakan  publik  yang  berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disusun berdasarkan pendekatan target prestasi kerja dan dinyatakan  dalam  satuan  moneter.  APBD  merupakan  bentuk  pengelolaan  keuangan  daerah  yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada visi dan misi serta rencana kerja  daerah  tersebut.  Dengan  adanya  APBD,  pemerintah  daerah  dapat  mengukur  kinerja keuangannya  (Reynaldi  Riantiarno  &  Nur  Azlina,  2018).    Menurut  Mahsun  (2016),  pengukuran kinerja keuangan dapat  menggunakan  teori value for  money . Demirag  (2018) menyatakan bahwa dalam  teori value  for money  terdapat  beberapa  rasio,  seperti  efisiensi,  efektivitas,  dan  ekonomis. Namun, rasio yang paling penting dalam pengukuran kinerja keuangan  sektor publik adalah rasio efisiensi  dan  efektivitas.  Kedua  rasio  ini  berkaitan  dengan  pencapaian  target  dan  biaya  yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut. Dalam rangka menjamin kinerja keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah selanjutnya akan diperiksa oleh  auditor  eksternal  pemerintah.  Berdasarkan  UU  No.  15  Tahun  2004,  auditor  eksternal  yang diberikan  wewenang  untuk  memeriksa  laporan  keuangan  pemerintah  adalah  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak hanya memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) namun juga  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  juga.  Pemeriksaan  tersebut  terdiri  dari pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan  kinerja,  dan  pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu.  Hasil  dari pemeriksaan tersebut terdiri dari opini, temuan, dan rekomendasi BPK.
Opini  pemeriksaan  yang  dikeluarkan  oleh  BPK  terdiri  dari  empat  jenis,  yaitu  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP),  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  Tidak  Wajar  (TW),  dan  Tidak Memberikan  Pendapat  (TMP).  Opini  pemeriksaan  tersebut  dimuat  di  dalam  Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  (IHPS).  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  (IHPS)  Semester  I  Tahun  2017-2020  BPK  RI memuat  hasil  pemeriksaan  BPK  atas  LKPD  pemerintah  daerah  termasuk  11  pemerintah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi.    Hasil  pemeriksaan  atas  11  LKPD  kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi dari tahun ke tahun mengalami dinamika yang cukup baik. Pada Tahun 2016 terdapat delapan kabupaten/kota  yang  mendapat  opini  WTP  (72,73%),  dua  kabupaten/kota  mendapat  opini  WDP (18,18%),  dan  satu  kabupaten/kota  mendapat  opini  TMP  (9,09%).  Pada  Tahun  2017  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  mendapat  opini  WTP,  sehingga  terdapat  sembilan  kabupaten/kota  yang mendapat  opini  WTP  (81,82%).  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  pada  tahun  sebelumnya mendapatkan opini TMP mendapat opini WDP. Selain itu, Kabupaten Kerinci kembali mendapatkan opini WDP dan belum ada perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan yang sangat  pesat  didapat  pada  Tahun  2018-2019  karena  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi berhasil  mendapat  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP).  BPK  juga  mengungkapkan  temuan pemeriksaan yang disusun di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Temuan pemeriksaan BPK terdiri dari dua jenis yaitu temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Jumlah  temuan  pemeriksaan  pada  Provinsi  Jambi  dari Tahun 2016-2019 tergolong fluktuatif. Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Provinsi  Jambi Tahun 2016  ditemukan  14  kelemahan  sistem  pengendalian  internal  dan  empat  kasus  ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pada Tahun 2017, jumlah temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal turun menjadi 10  kasus  dan  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  berjumlah  empat  kasus.
Namun, pergerakan positif tersebut gagal berlanjut karena pada Tahun 2018 temuan atas kelemahan sistem pengendalian internal  naik  menjadi  14 kasus, salah satunya terkait  belanja tunjangan guru sekolah dasar. Temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan naik menjadi 12 kasus. Kasus-kasus tersebut banyak melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan kerugian negara mencapai lebih dari 6 triliun rupiah. Atas kasus ini, Gubernur Jambi beserta  jajarannya  di  Dinas  PUPR  ditangkap  oleh  KPK.  Pada  Tahun  2019,  temuan  BPK  turun menjadi  delapan  kasus  atas  kelemahan  sistem  pengendalian  internal  dan  tiga  kasus  atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti pengaruh temuan dan opini BPK RI Tahun 2016- 2018 serta karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi Tahun 2017-2019. Penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) menyimpulkan bahwa opini pemeriksaan BPK  RI  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  suatu  daerah.  Semakin  banyak  suatu daerah  mendapatkan  opini  Tidak  Wajar  dan  Tidak  Memberikan  Pendapat,  maka  semakin  rendah kinerja keuangan daerah tersebut (Nugroho dan Rohman, 2012). Namun, penelitian yang dilakukan oleh  Artha,  Basuki  dan  MT    (2016)  menyatakan  sebaliknya.  Penelitian  yang  mencari  pengaruh temuan  pemeriksaan  dengan  kinerja  pemerintah  daerah  oleh  Artha,  Basuki  dan  MT  (2016) menghasilkan  signifikansi  negatif.  Hal  ini  menandakan  bahwa  semakin  banyaknya  temuan pemeriksaan BPK maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin rendah. Signifikansi negatif ini  sejalan  dengan  penelitian  Qowi  dan  Prabowo  (2017).  Hasil  ini  berbanding  terbalik  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurdin  (2015)  dan  Lestari,  Rahayu  dan  Yudi  (2019)  yang menyatakan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  temuan  pemeriksaan  BPK  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Selain  variabel  di  atas,  penulis  juga  menambahkan  variabel  lain  yaitu  karakteristik  daerah. Menurut sejumlah penelitian yang mengaitkan karakteristik daerah dengan kinerja keuangan daerah antara lain dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012), Suryaningsih dan Sisdyani (2016), Lestari, Rahayu dan Yudi (2019), dan Nurdin (2015) menyatakan bahwa karakteristik daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Karakteristik daerah dapat dijabarkan dalam beberapa bagian antara lain tingkat kekayaan daerah, ukuran ( size) pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, belanja  modal,  dan leverage (  Artha,  Basuki  dan  MT,  2018).  Kelima  karakteristik  tersebut merupakan komponen yang terdapat dalam LKPD yang diaudit oleh BPK RI. Hasil dari penelitian- penelitian  sebelumnya  sangatlah  beragam.  Hal  ini  mendorong  penulis  untuk  melaksanakan penelitian tentang pengaruh temuan dan opini BPK RI serta karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi Tahun 2017-2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah memfokuskan variabel  temuan ke arah materialitas dari temuan tersebut.  Materialitas  dari temuan  diharapkan  akan  menggambarkan  kinerja  keuangan  lebih  akurat  dibandingkan  dengan jumlah temuan seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

## Teori Value for Money
Sektor Publik dinilai sebagai sarang kecurangan, pemborosan, dan kerugian sehingga muncul tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money. Menurut Mardiasmo (2009), value  for  money merupakan  konsep  untuk  melakukan  pengelolaan  berdasarkan  pada  tiga elemen yaitu ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Ekonomis berarti penggunaan sumber daya dan pengalokasian  menggunakan  prinsip  ekonomi  yaitu  dengan  pengorbanan  tertentu  untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan biaya yang tidak diperlukan.
Pengertian  efektivitas  pada  dasarnya  berhubungan  dengan  pencapain  tujuan.  Efektif  berarti penggunaan sumber daya yang ada digunakan secara tepat guna. Semakin besar kontribusi output yang  dihasilkan  terhadap  pencapaian  tujuan  atau  sasaran,  maka  semakin  efektif  proses  kerja pemerintah.  Sebaliknya,  jika  kontribusi  output  yang  dihasilkan  terhadap  pencapaian  tujuan  atau
sasaran kecil, maka kinjerja pemerintah bisa dikatakan tidak efektif.
Pengertian  efisiensi  sangat  erat  kaitannya  dengan  konsep  produktivitas.  Efisiensi  berarti berdaya  guna  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  yang  ada  untuk  memaksimalkan  manfaat  dan meminimalkan biaya.  Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu output dapat dihasilkan dengan biaya serendah-rendahnya ( spending less ).
Dari penjelasan di atas, ketiga elemen dalam value for money saling berhubungan. Hubungan antara ketiga elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1. Teori Value for Money
Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mardiasmo, 2009)
Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah

## Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan  latar  belakang,  kerangka  pemikiran,  dan  penelitian  sebelumnya,  penulis merumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

## H₁: Tingkat kemandirian berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi.
Tingkat kemandirian menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya tanpa melibatkan pemerintah pusat. Penelitian Nugroho dan Rohman (2012) dan Nurdin (2015)  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  signifikan  dari  tingkat  kemandirian  daerah  terhadap tingkat efektivitas namun tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi. Namun, Qowi dan Prabowo (2015) menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifkan antara tingkat kemandirian dengan kinerja keuangan daerah.

## H₂: Tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi.
Tingkat ketergantungan daerah berbanding terbalik dengan tingkat kemandirian. Ketika suatu daerah mengandalkan pemerintah pusat, maka tingkat ketergantungan akan tinggi dan sebaliknya. Nurdin (2015) dan Nugroho dan Rohman (2012) mendapat pengaruh yang signifikan antara tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, Suryaningsih dan Sisdyani (2016) menyimpulkan hal sebaliknya bahwa tidak ada pengaruh signifikan antar variabel tersebut. H₃: Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi.
Temuan  pemeriksaan  atas  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  menggambarkan  kinerja  yang rendah oleh pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Artha, Basuki dan MT (2018) serta Qowi dan Prabowo (2017) menunjukkan hal demikian. Namun Lestari, Rahayu dan Yudi (2019) menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan peraturan terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah.
H₄ :  Temuan  audit  atas  kelemahan  SPI  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  Provinsi Jambi.
Temuan  pemeriksaan  atas  kelemahan  sistem  pengendalian  internal  membuat  tingginya potensi kecurangan dalam pemerintahan sehingga berefek buruk terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Artha,  Basuki  dan  MT  (2018)  serta  Qowi  dan  Prabowo (2017). Namun, Nurdin (2015) menyimpulkan sebaliknya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antar variabel tersebut.

## H₅ : Opini pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Provinsi Jambi.
Opini  pemeriksaan  menjadi  output  akhir  dari  proses  audit  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Semakin  tinggi  opini  maka  akan  semakin  bagus  kinerja  keuagan  daerah  tersebut.  Hal  ini sejalan degan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih dan Sisdyani (2016). Namun, menurut Nurdin (2015) dan Nugroho dan Rohman (2012) opini pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.  Data yang diperlukan merupakan  data  keuangan  dan  hasil  audit  masing-masing  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  dari tahun 2016-2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linear sebagai metode analisis data. Serangkaian uji yang dilakukan yaitu Uji Asumsi Klasik, Uji F, dan Uji  T.  Melalui  serangkaian  uji  ini  akan  diperoleh  korelasi  dan  besaran  hubungan  antar  variabel. Adapun model yang digunakan:

## Y = X₁+X₂+X₃+X₄+X₅+C
Keterangan: X₁ = Tingkat Kemandirian X₂ = Tingkat Ketergantungan X₃ = Temuan UU X₄ = Temuan SPI X₅ = Opini
Y = Kinerja Keuangan C = Konstanta
Jika  dalam  uji  regresi  menghasilkan  nilai  signifikansi  kurang  dari  0,05,  maka  tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, temuan serta opini pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan sebaliknya.

## Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Menurut Mardiasmo (2009) melalui teori value for money , kinerja keuangan yang menjadi indikator adalah tingkat efektivitas dan  efisiensi.  Hal  ini  dikarenakan  indikator  tingkat  ekonomis  tidak  menjadi  pertimbangan  dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Sudarsana (2013), tingkat efektvitas menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan atau  kegagalan  pencapaian  tujuan  anggaran.  Sedangkan  menurut  Sambow,  Kawung  dan  Tenda (2016), efektivitas merupakan perbandingan antara yang direncanakan dengan hasil yang tercapai sehingga ketika pemerintah daerah mampu memenuhi targetnya dengan baik maka bisa dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efektif. Menurut Mahsun (2016) rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus berikut:
Selain  itu,  tingkat  efisiensi  sendiri  merupakan  perbandingan  antara  keluaran  dan  masukan
Rasio Efektivitas = Realisasi Pendapatan Target Pendapatan × 100%
Rasio Kemandirian = Realisasi PAD Total Pendapatan Daerah × 100%
dengan sasaran yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Hal ini sejalan dengan pengertian efisiensi yang  diungkapkan  oleh  Bastian  (2006),  yaitu  efisiensi  merupakan  kaitan  antara input dan output yang  digunakan  oleh  organisasi  dalam  rangka  pencapaian  target.  Dalam  ruang  lingkungan pemerintah  daerah, input dapat  disamakan  dengan  realisasi  belanja  karena  barang  dan  jasa  yang dibeli  dapat  tercermin  melalui  realisasi  belanja.  Sedangkan output dapat  dinilai  melalui  realisasi pendapatan karena dapat mencerminkan target yang hendak dicapai (Kurnia, 2016).

## Variabel Independen
Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah  opini  dan  temuan  pemeriksaan  BPK  RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Peneliti juga  menambahkan  dua  variabel  independen  lain  terkait  karakteristik  daerah,  yaitu  tingkat ketergantungan  dan  tingkat  kemandirian.  Dalam  rangka  mempermudah  analisis,  maka  opini pemeriksaan yang dikeluarkan BPK harus dikuantifikasi. Berdasarkan penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016), opini pemeriksaan diklasifikasikan menjadi WTP (4), WDP (3), TW (2), dan TMP (1).
Temuan pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu temuan atas ketidakpatuhan terhadap undang- undang dan temuan kelemahan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, temuan ketidakpatuhan terhadap  undang-undang  perlu  dihitung  materialitasnya  terhadap  anggaran.  Menurut  Ridwan  and Yahya  (2020),  materialitas  dari  temuan  terhadap  anggaran  tersebut  didapatkan  dengan  rumus sebagai berikut.
Menurut penelitian Sudarsana (2013), tingkat ketergantungan ditentukan dengan besarnya dana perimbangan.  Rasio ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat dijabarkan dalam rumus berikut.
Melalui rasio kemandirian dapat diketahui kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri untuk membiayai belanja. Menurut Bastian (2006), untuk menghitung tingkat kemandirian daerah dapat menggunakan rumus berikut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Hipotesis

## Pengaruh terhadap Tingkat Efektivitas Tahun 2017
Setelah melewati serangkaian uji asumsi klasik, peneliti melakukan uji koefisien korelasi (R) untuk mengetahui  seberapa  besar  variabel  independen  berhubungan  dan  mampu  menjelaskan  variabel dependen. Hasil uji koefisien korelasi adalah sebagai berikut.
𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑈𝑈 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎

## 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 Rasio Efisiensi = Realisasi Belanja Realisasi Pendapatan ×
100%

## Tabel 1. Uji Korelasi Efektivitas Tahun 2017
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate ,978 a ,956 ,912 ,0283802
a. Predictors: (Constant), Opini, TemuanSPI, TemuanUU, Ketergantungan, Kemandirian
Sumber: Data sekunder yang diolah
Berdasarkan Tabel 1, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,978. Hal ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,8%. Angka ini  menunjukkan  variabel  independen  (tingkat  kemandirian,  tingkat  ketergantungan,  temuan pemeriksaan,  dan  opini  pemeriksaan)  memengaruhi  variabel  dependen  (efektivitas  pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017) sebesar 97,8%. Sementara sisanya 2,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.
Uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap  variabel  dependen.  Hasil  uji  statistik  F  (signifikansi  simultan)  ditunjukkan  oleh  tabel berikut.
Tabel 2. Uji F Efektivitas Tahun 2017 Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression  ,087 5 ,017 21,644  ,002 b Residual ,004 5 ,001 Total ,091 10 a. Dependent Variable: Efektivitas b. Predictors: (Constant), Opini, TemuanSPI, TemuanUU, Ketergantungan, Kemandirian
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel 2 menunjukkan nilai F hitung sebesar 21,664 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen.
Tabel 3. Uji T Efektivitas Tahun 2017
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 1,355 ,128 10,617 ,000 Kemandirian -1,078 ,216 -,683 -4,983 ,004 Ketergantungan -,396 ,146 -,372 -2,714 ,042 TemuanUU -3,120 ,392 -,921 -7,949 ,001 TemuanSPI ,025 ,005 ,562 5,293  ,003 Opini -,023 ,010 -,225 -2,288 ,071
a. Dependent Variable: Efektivitas
Sumber: Data sekunder yang diolah
Berdasarkan hasil dari Uji T seperti tabel di atas, maka semua variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap tingkat efektivitas Provinsi Jambi Tahun 2017 kecuali opini pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena angka signifikansi opini pemeriksaan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,071. Dari Uji T tersebut juga dapat dibuat persamaa regresi linear

## Y₁ = 1,35 − 1,07X₁ − 0,39X₂ − 3,12X₃ + 0,02X₄ − 0,02X₅

## Pengaruh terhadap Tingkat Efisiensi Tahun 2017
Setelah melewati serangkaian uji asumsi klasik, penulis melakukan uji koefisien korelasi (R) untuk  mengetahui  seberapa  besar  variabel  independen  berhubungan  dan  mampu  menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien korelasi adalah sebagai berikut.
Tabel 4. Uji Korelasi Efisiensi Tahun 2017
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate ,964 a ,930 ,859 ,0177050
a. Predictors: (Constant), Opini, TemuanSPI, TemuanUU, Ketergantungan, Kemandirian
Sumber: Data sekunder yang diolah
Berdasarkan  Tabel  4,  nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0,964.  Hal  ini  menunjukkan  adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 96,4%. Angka ini  menunjukkan  variabel  independen  (tingkat  kemandirian,  tingkat  ketergantungan,  temuan pemeriksaan,  dan  opini  pemeriksaan)  memengaruhi  variabel  dependen  (efisiensi  pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017) sebesar 96,4%. Sementara sisanya 3,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.
Tabel 5. Uji F Efisiensi Tahun 2017
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression ,021 5 ,004 13,205 ,007 b Residual ,002 5 ,000 Total ,022 10 a. Dependent Variable: Efisiensi
b. Predictors: (Constant), Opini, TemuanSPI, TemuanUU, Ketergantungan, Kemandirian
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel 5 menunjukkan nilai F hitung sebesar 13,205 dan nilai signifikansi sebesar 0,007. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,007 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain opini pemeriksaan Tahun 2016, temuan kelemahan SPI Tahun 2016, temuan ketidakpatuhan Tahun 2016, tingkat kemandirian Tahun 2017, dan tingkat ketergantungan  2017  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  efisiensi  pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017.
Tabel 6. Uji T Efisiensi Tahun 2017
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t  Sig. B Std. Error Beta (Constant) ,448 ,080 5,626 ,002 Kemandirian ,319 ,135 ,409 2,365 ,064 Ketergantungan ,568 ,091 1,079 6,240 ,002 TemuanUU -,216 ,245 -,129 -,883 ,418 TemuanSPI ,009 ,003 ,435 3,246 ,023 Opini ,012 ,006 ,243 1,957 ,108 a. Dependent Variable: Efisiensi
Sumber: Data sekunder yang diolah
Berdasarkan tabel di atas, tingkat ketergantungan dan jumlah temuan SPI memiliki pengaruh parsial  yang  signifikan  terhadap tingkat  efisiensi Provinsi  Jambi Tahun 2017. Selain itu, variabel seperti tingkat kemandirian, temuan undang-undang dan opini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat efisiensi Provinsi Tahun 2017 karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji tersebut, maka dapat dibentuk persamaan seperti berikut.
Y 1 = 0,448 + 0,31X₁ + 0,568X₂ − 0,21X₃ + 0,09X₄ + 0,12X₅

## Pengaruh terhadap Tingkat Efektivitas Tahun 2018
Berdasarkan Tabel 7, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,938. Hal ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 93,8%. Angka ini  menunjukkan  variabel  independen  (tingkat  kemandirian,  tingkat  ketergantungan,  temuan pemeriksaan,  dan  opini  pemeriksaan)  memengaruhi  variabel  dependen  (efektivitas  pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018) sebesar 93,8%. Sementara sisanya 6,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.

## Tabel 7. Uji Korelasi Efektivitas Tahun 2018
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate ,938 a ,879 ,758 ,0487758
a. Predictors: (Constant), Opini, TemuanUU, Kemandirian, TemuanSPI, Ketergantungan
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel  8  menunjukkan nilai F hitung sebesar 7,280 dan nilai  signifikansi  sebesar 0,024. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,024 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain opini pemeriksaan Tahun 2017, temuan kelemahan SPI Tahun 2017, temuan ketidakpatuhan Tahun 2017, tingkat kemandirian Tahun 2018, dan tingkat ketergantungan  Tahun  2018  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018.
Tabel 8. Uji F Efektivitas Tahun 2018
Model Sum of Squares df  Mean Square F Sig. 1 Regression ,087 5  ,017 7,280 ,024 b Residual ,012 5  ,002 Total ,098 10 a. Dependent Variable: Efektivitas b. Predictors: (Constant), Opini, TemuanUU, Kemandirian, TemuanSPI, Ketergantungan
Sumber: Data sekunder yang diolah
Berdasarkan  tabel  di  bawah,  semua  variabel  indpenden  kecuali  opini  pemeriksan  bernilai kurang  dari  0,05.  Hal  ini  berarti  tingkat  kemandirian,  tingkat  ketergantungan,  temuan  undang- undang,  dan  temuan  kelemahan  SPI  masing-masing  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat efektivitas Provinsi Jambi Tahun 2018.
Tabel 9. Uji T Efektivitas Tahun 2018 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,187 ,439 7,267 ,001 Kemandirian -1,650 ,394 -,992 4,183 ,009 Ketergantungan -3,582 ,635 -1,756 5,638 ,002 TemuanUU 21,769 5,431 1,301 4,008 ,010 TemuanSPI ,018 ,007 ,514 2,588 ,049 Opini ,071 ,040 ,288 1,764 ,138
a. Dependent Variable: Efektivitas
Sumber: Data sekunder yang diolah
Dari tabel tersebut juga dapat disusun persamaan regresi antara variabel independen terhadap variabel  dependen.  Persamaan  regresi  tersebut  adalah Y₁ = 3,19 − 1,65X₁ − 3,58X₂ + 21,76X₃ + 0,02X₄ + 0,07X₅ .

## Pengaruh terhadap Tingkat Efisiensi 2018
Setelah melewati serangkaian uji asumsi klasik, penulis melakukan uji koefisien korelasi (R) untuk  mengetahui  seberapa  besar  variabel  independen  berhubungan  dan  mampu  menjelaskan variabel  dependen.    Berdasarkan  Tabel  10,  nilai  koefisien  korelasi  (R)  sebesar  0,975.  Hal  ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,5%.
Tabel 10. Uji Korelasi Efisiensi Tahun 2018
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate ,975 a ,950 ,900 ,0130738
a. Predictors: (Constant), Opini, TemuanUU, Kemandirian, TemuanSPI, Ketergantungan
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel 11 menunjukkan nilai F hitung sebesar 19,047 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain opini pemeriksaan Tahun 2017, temuan kelemahan SPI Tahun 2017, temuan ketidakpatuhan Tahun 2017, tingkat kemandirian Tahun 2018, dan tingkat ketergantungan Tahun 2018 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018.
Tabel 11. Uji F Efisiensi Tahun 2018
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression ,016 5  ,003 19,04 ,003 b Residual ,001 5  ,000 Total ,017 10
a. Dependent Variable: Efisiensi
b. Predictors: (Constant), Opini, TemuanUU, Kemandirian, TemuanSPI, Ketergantungan
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel  12 berisikan angka-angka penting termasuk nilai  signifikansi  yang menjadi  tolok ukur variabel  independen  tersebut  berpengaruh  atau  tidak.  Berdasarkan  hasil  dari  Uji  variabel  tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, dan temuan SPI memiliki angka signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini berarti variabel independen tersebut masing-masing berpengaruh terhadap tingkat efisiensi Provinsi Jambi Tahun 2018, sedangkan variabel temuan undang-undang dan opini pemeriksaan tidak berpengaruh  signifikan.  Dari  Tabel  III.36  juga  dapat  disusun  persamaan  regresi  antara  variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Y₂ = 0,07 + 0,49X₁ + 1,14X₂ − 2,33X₃ − 0,01X₄ + 0,02X₅ .
Tabel 12. Uji T Efisiensi Tahun 2018 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) ,069 ,182 ,379  ,720 Kemandirian ,489 ,111 ,699 4,392 ,007 Ketergantungan 1,139 ,209 1,173 5,439 ,003 TemuanUU -2,333 1,248 -,334 -1,869 ,121 TemuanSPI -,006 ,002 -,416 -3,417 ,019 Opini ,018 ,012 ,173 1,528 ,187
a. Dependent Variable: Efisiensi

## Sumber: Data sekunder yang diolah

## Pengaruh terhadap Tingkat Efektivitas 2019
Berdasarkan Tabel 13, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,971. Hal ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 97,1%. Angka ini  menunjukkan  variabel  independen  (tingkat  kemandirian,  tingkat  ketergantungan,  dan  temuan pemeriksaan) memengaruhi variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019) sebesar 97,1%. Sementara sisanya 2,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar variabel penelitian.
Tabel 13. Uji Korelasi Efektivitas Tahun 2019
Model  R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate ,971 a ,943 ,906 ,0484777
a. Predictors: (Constant), TemuanSPI, Ketergantungan, Kemandirian, TemuanUU
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel 14 menunjukkan nilai F hitung sebesar 25,040 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap  variabel  dependen.  Dengan  kata  lain  temuan  kelemahan  SPI  Tahun  2018,  temuan ketidakpatuhan  Tahun  2018,  tingkat  kemandirian  Tahun  2019,  dan  tingkat  ketergantungan  2019 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019.
Tabel 14. Uji F Efektivitas Tahun 2019
Model Sum of Squares df  Mean Square F Sig. Regression ,235 4  ,059 25,040 ,001 b Residual ,014 6  ,002 Total ,249 10 a. Dependent Variable: Efektivitas b. Predictors: (Constant), TemuanSPI, Ketergantungan, Kemandirian, TemuanUU
Sumber: Data sekunder yang diolah
Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (temuan kelemahan SPI Tahun 2018, temuan ketidakpatuhan Tahun 2018, tingkat kemandirian Tahun 2019, dan tingkat ketergantungan Tahun 2019) secara individual terhadap variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun  2019).  Berdasarkan  tabel  di  bawah,  semua variabel  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  efektivitas  Provinsi  Jambi  Tahun  2019. Melalui  uji  tersebut  juga  dapat  dibentuk  persamaan  regresi  linear  yaitu Y₁ = −0,73 + 2X₁ + 3,66X₂ − 118,48X₃ − 0,17X₄ .
Tabel 15. Uji T Efektivitas Tahun 2019

## Sumber: Data sekunder yang diolah Pengaruh terhadap Tingkat Efisiensi 2019
Berdasarkan Tabel 16, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,950. Hal ini menunjukkan adanya hubungan variabel independen dan variabel dependen yang cukup tinggi yaitu sebesar 95%. Angka ini  menunjukkan  variabel  independen  (tingkat  kemandirian,  tingkat  ketergantungan,  dan  temuan pemeriksaan) memengaruhi variabel dependen (efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi  Jambi  Tahun  2019)  sebesar  95%.  Sementara  sisanya  5%  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor diluar variabel penelitian.
Tabel 16. Uji Korelasi Efisiensi Tahun 2019
Model  R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate ,950 a ,903 ,838 ,0407862
a. Predictors: (Constant), TemuanSPI, Ketergantungan, Kemandirian, TemuanUU
Sumber: Data sekunder yang diolah
Tabel 17 menunjukkan nilai F hitung sebesar 13,948 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Oleh karena probabilitas signifikansi uji statistik F sebesar 0,003 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap  variabel  dependen.  Dengan  kata  lain  temuan  kelemahan  SPI  Tahun  2018,  temuan ketidakpatuhan Tahun 2018, tingkat kemandirian Tahun 2019, dan tingkat ketergantungan Tahun 2019  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  efisiensi  pengelolaan  keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019.
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -,735 ,333 -2,207 ,069 Kemandirian 2,000 ,368 ,656 5,433 ,002 Ketergantungan 3,657 ,411 1,115 8,900 ,000 TemuanUU -118,488 22,219 -1,319 -5,333 ,002 TemuanSPI -,167 ,043 -,957 -3,898 ,008 a. Dependent Variable: Efektivitas

## Tabel 17. Uji F Efisiensi Tahun 2019
Model Sum of Squares df  Mean Square F Sig. 1 Regression ,093 4  ,023 13,948 ,003 b Residual ,010 6  ,002 Total ,103 10
a. Dependent Variable: Efisiensi
b. Predictors: (Constant), TemuanSPI, Ketergantungan, Kemandirian, TemuanUU
Sumber: Data sekunder yang diolah
Berdasarkan  uji  T  diperoleh  hasil  bahwa  seluruh  variabel  independen  kecuali  tingkat ketergantungan  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  efisiensi  Provinsi  Jambi  Tahun  2019. Melalui  Uji  T  dapat  diperoleh  persamaan  regresi  linear  yaitu Y₂ = 0,636 − 1,67X₁ − 0,48X₂ + 72,58X₃ + 0,13X₄ .
Tabel 18. Uji T Efisiensi Tahun 2019 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) ,636 ,280 2,270 ,064 Kemandirian -1,665 ,310 -,850 -5,375 ,002 Ketergantungan -,477 ,346 -,227 -1,381 ,217 TemuanUU 72,581 18,694 1,259 3,883 ,008 TemuanSPI ,133 ,036 1,190 3,697 ,010 a. Dependent Variable: Efisiensi

## Sumber: Data sekunder yang diolah

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  pengujian,  diperoleh  hasil  bahwa  tingkat  kemandirian  pemerintah  daerah Tahun  2017,  2018,  dan  2019  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan kabupaten/kota di  Provinsi  Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan meningkatnya kemandirian  daerah,  maka  pemerintah  daerah  dapat  menghasilkan  pendapatannya  sendiri  untuk membiayai  belanja  daerah  sehingga  tidak  bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Hal  inilah  yang menyebabkan kinerja keuangan dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2015) dan Nugroho dan Rohman (2012). Namun,  hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Qowi  dan Prabowo (2017).
Tingkat kemandirian daerah pada Tahun 2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2017. Namun, tingkat kemandirian pada Tahun 2018 dan 2019 berpengaruh  signifikan  terhadap  efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah  Tahun  2018  dan  2019. Dengan tingkat kemandirian yang semakin baik, maka pemerintah daerah dapat mengurangi biaya- biaya dalam memperoleh PAD sehingga meningkatkan tingkat  efisiensi dari daerah tersebut. Hal tersebut  sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Nurdin  (2015) dan  Nugroho  dan Rohman (2012).
Variabel  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  Tahun  2017,  2018,  dan  2019  juga memperlihatkan  hasil  yang  signifikan  dalam  mempengaruhi  tingkat  efektivitas  pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Ketika pemerintah daerah bergantung  dengan  pemerintah  pusat,  maka  daerah  tersebut  akan  kesulitan  dalam  menghasilkan pendapatan sendiri yang mengakibatkan tidak cukupnya dana untuk membiayai belanja. Hal ini akan
menyebabkan penurunan pada tingkat efektivitas daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdin (2015) dan Nugroho dan Rohman (2012). Akan tetapi, hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suryaningsih  dan  Sisdyani (2016).
Tingkat  ketergantungan  daerah  pada  Tahun  2017  dan  2018  berpengaruh  signifikan  terhadap efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah  Tahun  2017-2018.  Dengan  menurunnya  tingkat ketergantungan  daerah,  maka  daerah  tersebut  dapat  menemukan  cara  tersendiri  untuk  beroperasi secara  lebih  efisien.  Biaya-biaya  operasional  dalam  memperoleh  PAD  menjadi  berkurang  dan tingkat efisiensi meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Nurdin (2015) dan  Nugroho dan Rohman  (2012). Namun,  tingkat  ketergantungan daerah pada tahun 2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah Tahun 2019.
Temuan  pemeriksaan  atas  ketidakpatuhan  pemerintah  daerah  terhadap  peraturan  perundang- undangan  Tahun  2016,  2017,  dan  2018  berpengaruh  signifikan  terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan kabupaten/kota di  Provinsi  Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan tidak tepatnya prosedur pengelolaan keuangan, maka dapat dipastikan pemerintah daerah tersebut akan kesulitan mencapai target dari APDB yang telah disusun sehingga menurunkan tingkat efektivitas dari daerah tersebut.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Artha,  Basuki  dan  MT (2018)  serta  Qowi  dan  Prabowo  (2017).  Di  sisi  lain,  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari, Rahayu dan Yudi (2019).
Temuan  atas  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  tahun  2016  dan  2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap  efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di  Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Rahayu  dan  Yudi . (2019).  Namun,  temuan  atas  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan  Tahun  2018  berpengaruh  signifikan  terhadap  efisiensi  pengelolaan  keuangan kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun  2019.  Hal  ini  disebabkan  ketika  pengelolaan  keuangan dalam rangka mencapai  target  APBD tidak dijalankan sesuai  prosedur, maka banyak biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Biaya-biaya yang muncul dalam rangka pemerolehan PAD ini akan membuat penurunan pada tingkat efisiensi daerah tersebut.
Temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) Tahun 2016, 2017, dan 2018 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017, 2018, dan 2019. Lemahnya SPI, membuat potensi kecurangan ( fraud ) meningkat sehingga daerah akan kesulitan mencapai target APBD. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh  Artha, Basuki dan MT (2018) serta  Qowi  dan Prabowo (2017). Di sisi  lain, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdin (2015).
Temuan pemeriksaan atas kelemahan sistem pengendalian internal  (SPI) Tahun 2016, 2017, dan  2018  berpengaruh  signifikan  terhadap  efisiensi  pengelolaan  keuangan  kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi  Tahun  2017,  2018,  dan  2019.  Dengan  tidak  adanya  pengendalian  internal  yang memadai, banyak biaya-biaya yang keluar secara percuma sehingga menurunkan tingkat efisiensi dari daerah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Artha, Basuki dan MT (2018) serta Qowi dan Prabowo (2017). Di sisi lain, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdin (2015).
Opini pemeriksaan Tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2017, 2018, dan  2019.  Opini  tahun  sebelumnya  tidak  menggambarkan  baik  atau  buruknya  kinerja  keuangan suatu  daerah  di  tahun  berikutnya.  Kinerja  keuangan  ditahun  berikutnya  akan  bergantung  pada performa  pemerintah  daerah  di  tahun  yang  bersangkutan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Suryaningsih  dan  Sisdyani  (2016).  Opini  pemeriksaan  Tahun  2018  tidak  dapat dianalisis pengaruhnya terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2019 karena semua pemerintah mendapatkan opini WTP.

## KESIMPULAN
Kinerja  keuangan  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  sangat  bergantung  pada  berbagai  faktor, seperti tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan, dan temuan pemeriksaan. Tingkat kemandirian menggambarkan seberapa mandiri kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat membiayai belanjanya sendiri menggunakan PAD yang telah dihasilkan. Ketika PAD yang dihasilkan semakin tinggi, maka kabupaten/kota tersebut dapat dengan mudah membiayai belanja. Belanja yang terealisasi tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Selanjutnya, tingkat ketergantungan memiliki hubungan terbalik dengan tingkat kemandirian. Ketika tingkat kemandirian tinggi, maka tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat  semakin  rendah.  Rendahnya  tingkat  ketergantungan  menggambarkan  kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi  mampu  membiayai  belanjanya  sendiri  tanpa  menunggu  bantuan  dari  pemerintah pusat.  Hal  ini  membuat  target-target  dari  daerah  menjadi  tercapai  sehingga  kinerja  keuangan kabupaten/kota tersebut meningkat.
Temuan  pemeriksaan  terhadap  ketidakpatuhan  terhadap  peraturan  maupun  kelemahan  SPI menggambarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidak mampu menjalankan operasionalnya sesuai dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  juga  membuat  meningkatnya  kemungkinan kecurangan ( fraud ) pada daerah tersebut. Kecurangan ini membuat target-target APBD menjadi sulit dicapai dan operasional daerah tidak berlangsung secara efisien.
Opini pemeriksaan tahun lalu tidak memiliki cukup bukti untuk memengaruhi kinerja keuangan kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  di  tahun  selanjutnya.  Hal  ini  disebabkan  opini  pemeriksaan merupakan output dari hasil kinerja pemerintah daerah di tahun tersebut sehingga tidak berhubungan dengan kinerja keuangan daerah di tahun berikutnya.
Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya meneliti pengaruh dari variabel independen tersebut  terhadap  kinerja  keuangan  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2016-2019.  Hal  ini  dikarenakan sebelum tahun 2016 tidak ada perubahan yang signifikan pada opini pemeriksaan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan jangka waktu lebih panjang  lagi  agar  semakin  menggambarkan  kondisi  nyata  bagaimana  pengaruh  dari  temuan  dan opini pemeriksaan serta karakteristik daerah terhadap kinerja keuangan suatu daerah.

## REFERENSI
Artha, R. D., Basuki, P. And Mt, A. M. (2016) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Ntb)’, Infestasi ,  11(2),  P.  214.  Doi: 10.21107/Infestasi.V11i2.1133.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Lkpd Kabupaten/Kota Di Jambi Tahun 2016 . Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan. Badan  Pemeriksa  Keuangan.  2017.  I khtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  1 .  Republik  Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Lkpd Kabupaten/Kota Di Jambi Tahun 2017 . Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan. Badan  Pemeriksa  Keuangan.  2018. Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  1 .  Republik  Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Lkpd Kabupaten/Kota Di Jambi Tahun 2018 . Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan. Badan  Pemeriksa  Keuangan.  2019.  I khtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  1 .  Republik  Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan Pemeriksa Keuangan. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Lkpd Kabupaten/Kota Di Jambi Tahun 2019 . Republik Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan.
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  2020. Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan  Semester  1 .  Republik  Indonesia:
Badan Pemeriksa Keuangan. Bastian, I. (2006) Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . 1st Edn. Jakarta: Erlangga.
Demirag,  I. (2018) ‘A Framework  For Examining Accountability  And Value For Money  In The Uk’s Private Finance Initiative’, In. Routledge, P. 16.
Heriningsih, S. (2015) Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor .
Kurnia,  S.  (2016)  ‘Analisis  Kinerja  Keuangan  Dengan  Menggunakan  Metode  Econimic  Value Added’, Pp. 8–25.
Lestari, K., Rahayu, S. And Yudi (2019) ‘Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Provinsi  Jambi)’, Jurnal  Akuntansi  &  Keuangan  Unja ,  4(2),  Pp.  53–67.  Doi: 10.22437/Jaku.V4i2.7796.
Mahsun, M. (2016) Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Ii. Yogyakarta: Bpfe. Mardiasmo (2009) Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Andi.
Nugroho,  F.  And  Rohman,  A.  (2012)  ‘Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Kinerja Keuangan  Daerah  Dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah)’, Diponegoro Journal Of Accounting , 1(1), Pp. 47–59.
Nurdin, F. (2015) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Ri Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah’, 3(1).
Pramono,  J.  (2014)  ‘Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah’, Jurnal Ilmiah Among Makarti , 7, Pp. 83–112.
Qowi,  R.  Dan  Prabowo  (2017)  ‘Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Dan  Temuan Pemeriksaan Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012’, Diponegoro Journal Of Accounting , 6(1), Pp. 1–13.
Reynaldi  Riantiarno  &  Nur  Azlina  (2018)  ‘Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah’, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 3(3), Pp. 560–568. Ridwan, M. And Yahya, M. R. (2020) ‘Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan Audit Bpk,  Jumlah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah,  Dan  Ukuran  Legislatif  Terhadap  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 5(3), Pp. 429–437. Doi: 10.24815/Jimeka.V5i3.16055. Sambow, D. F., Kawung, G. M. V And Tenda, A. (2016) ‘Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kota Manado’, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16(4), Pp. 247–259.
Sudarsana, H. (2013) ‘Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Indonesia’, Diponegoro Journal Of Accounting , 0(0), Pp. 175–187.
Suryaningsih, N. And Sisdyani, E. (2016) ‘Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah’, E-Jurnal Akuntansi , 15(2), Pp. 1453–1481.