## Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas
di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah

## Wartoyo, David Viansyah
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon e-mail : wartoyo10@gmail.com

## Abstrak
Produk gadai emas pada perbankan syariah merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan  berupa  emas  dengan  mengikuti  prinsip  gadai.  Emas  tersebut  ditempatkan  dalam penguasaan dan pemeliharaan bank. Akad yang  digunakan dalam gadai  syariah yaitu akad qardh,  akad  rahn dan akad  ijarah.  Penerapan  biaya  ijarah  pada  setiap  Bank  Syariah mempunyai  mekanisme  yang  berbeda-beda,  hal  tersebut  karena  Bank  Indonesia  tidak mengatur bagaimana perhitungannya, maka hal itu memberikan suatu kebebasan bagi bank syariah  untuk  menentukan  metode  perhitungan  biaya  ijarah.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  perlakuan  PSAK  107  pada  produk  gadai  emas,  apakah  akuntansi  gadai  emas pada perbankan syariah telah sesuai dengan PSAK 107 atau sebaliknya PSAK 107 memiliki kekurangan dalam penerapan akuntansi pada produk gadai emas.
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad ijarah di BJB  Syariah  KCP  Jatibarang  yang  diatur  pencatatan  dalam SK  :  102/SK/DIR-BSS/2011 sudah  memenuhi  perlakuan  akuntansi  menurut  PSAK  107,  baik  dalam  hal    penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai,  biaya  perolehan,  jual-dan-ijarah, ijarah lanjut,  dan  perpindahan  kepemilikan objek ijârah dalam ijârah  muntahiya  bi  al-tamlîk tidak  berlaku  pada  akad  atau  akuntansi ijarah yang  berada  pada  transaksi  gadai.  Akad ijarah yang  menjadi  salah  satu  akad  pada gadai emas syariah sebaiknya diubah dengan akad wadiah yad-amanah, karena objek ijarah atau  barang  yang  disewakan  untuk  nasabah  merupakan  suatu  aset  inventaris  tetap  milik suatu perbankan yang berupa brankas penyimpanan untuk emas yang menjadi objek gadai.
Kata kunci: PSAK 107, gadai emas, ijarah

## Abstract
Gold mortgage product on Islamic banking is a financing facility with collateral in the  form  of  gold  by following  the  principles  pledge.  Gold  is  placed  in  the  control  and maintenance of the bank. Akad used in syariah pawn is qardh, Rahn contract and the contract of  Ijarah.  The  application  fee  at  any  Bank  Syariah  Ijarah  has  a  different  mechanism,  it  is because Bank Indonesia does not regulate how the calculation, it gives a freedom for Islamic banks to determine Ijarah fee calculation method. The purpose of this study to determine the treatment of SFAS 107 on a gold mortgage products, whether the accounting gold pawn on Islamic  banking  in  accordance  with  SFAS  107  or  SFAS  107  otherwise  lacking  in  the application of accounting on a gold mortgage products. The methodology used in this study is a  qualitative  method  of  data  collection  techniques  are  observation,  interviews  and documentation.  From  the  results  of  the  study  showed  that  the  accounting  treatment  of  gold pawn  sharia,  especially  in  the  contract  of  Ijarah  in  BJB  Syariah  KCP  Jatibarang  set recording  in  SK:  102  /  SK  /  DIR-BSS  /  2011  already  meet  the  accounting treatment  under SFAS  107,  both  in  terms  of  depreciation,  rental  income,  load,  accounts  receivable,  cost  of repairs,  presentation  and  disclosure.  As  for  the  costs  of  acquisition,  sale-and-Ijara,  Ijara further, and transfer of  ownership of the object  in the Ijarah  Ijarah muntahiya bi al-Tamlik not  apply  to  the  accounting  Ijara  contract  or  who  are  at  pawn  transactions.  Akad  Ijarah which  became  one  contract  on  gold  pawn  sharia  should  be  amended  with  the  agreement wadiah yad-trust, because the object of Ijara or goods that are rented to customers is an asset inventory and equipment owned by a bank in the form of a safety deposit box for gold which becomes the object of pledge.

## Keywords: PSAK 107, pawning gold, Ijara
Pendahuluan Perkembangan akuntansi syariah  di  Indonesia  pada  khususnya masih  relatif  muda,  karena  baru  tahun 1992 dimulai adanya perbankan syariah sehingga perlu dilakukan pengayaan  dari  beberapa  praktek- praktek  usaha  syariah  dan  pencatatan dalam  pembuatan  laporan  keuangan yang  berbasis  syariah 1 .  Pengayaan terhadap perkembangan akuntansi syariah di Indonesia ini telah dilakukan pada  tingkatan  nasional  pada  tahun 2002 dengan adanya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)  no  59  tentang  akuntansi perbankan  syariah  yang  dibuat  dengan merujuk pada standar Akuntansi Syariah  Internasional  yang  dibuat
Accounting  and  Auditing  Organization for  Islamic  Financial  Institutions (AAOIFI) dan telah diperluas lagi pada PSAK tahun 2008 dengan pasal 101 s/d 108.  Pasal-pasal  tersebut meliputi penyajian  laporan  akuntansi  syariah (PSAK  101),  akuntansi murabahah (PSAK  102),  akuntansi salam (PSAK 103),  akuntansi istishna (PSAK  104), akuntansi mudharabah (PSAK  105), akuntansi musyarakah (PSAK  106), akuntansi ijarah (PSAK  107) ,  dan akuntansi  transaksi  asuransi  syariah (PSAK 108) 2 .
PSAK  101  sampai  dengan  108 mengatur  tentang  penyajian  laporan keuangan  dan  berbagai  ketentuan pencatatan  akuntansi  pada  berbagai produk  di  perbankan  syariah. Produk- produk perbankan syariah  pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya,  menetapkan  uang  sebagai alat  tukar  bukan  komoditas  yang diperdagangkan, tidak memungut
1 Sri Nurhayati dan wasilah, Akuntansi
Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 4. 2 Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 6.
bunga  dalam  berbagai  bentuk  produk karena  riba,  dan  melakukan  bisnis untuk  memperoleh  imbalan  atas  jasa dan  atau bagi  hasil 3 .  Salah  satu produknya  yaitu  gadai  syariah  yang merupakan  praktik  transaksi  keuangan yang  sudah  lama  dijalankan  oleh bangsa  Indonesia  dengan  menjalankan praktik  utang  piutang  dengan  jaminan barang. Gadai  syariah  berkembang pasca diterbitkannnya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan Fatwa DSN MUI No.26/DSNMUI/III/2002  tentang rahn emas. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/7/Dpbs tanggal  29 Februari 2012  perihal produk qardh beragunan  emas  bagi bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah. Akad  yang  digunakan  dalam  gadai syariah  yaitu  akad qardh, akad rahn dan akad ijarah. Akad qardh untuk pengikatan jaminan dana yang disediakan  Bank  Syariah  atau  Unit Usaha  Syariah  kepada  nasabah.  Akad rahn untuk  pengikat  emas  sebagai agunan atas  pinjaman  dana.  Akad ijarah untuk  pengikatan  pemanfaatan jasa  penyimpanan  dan  pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
Dalam  dunia  usaha  banyak sekali  transaksi-transaksi  yang  terjadi sehingga  perlu  pencatatan  yang  sesuai dengan  perilakunya  termasuk  di  dalam pengakuan dan
pengukuran pendapatan.  Perlakuan  akuntansi  pada gadai syariah terdapat pada akad ijarah karena  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah No.26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn mas 4 .  Pada  ayat  2  dijelaskan  untuk ongkos dan biaya penyimpanan barang
3 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009),
67.
4 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
No.26/DSNMUI/III/2002 tentang “ Rahn Emas”
(marhun) ditanggung  oleh  penggadai
(rahin). Kemudian pada ayat 3 dijelaskan ongkos sebagaimana dimaksud  ayat  2  besarnya  didasarkan pada  pengeluaran  yang  nyata-nyata diperlukan.  Dan  pada  ayat  ke  4 dijelaskan  biaya  penyimpanan  barang (marhun) dilakukan  berdasarkan  akad ijarah.
Penerapan  biaya ijarah pada setiap Bank Syariah mempunyai mekanisme  yang  berbeda-beda,  hal tersebut  karena  Bank Indonesia  tidak mengatur  bagaimana  perhitungannya, tetapi  Bank Indonesia dalam  surat edaran  perihal qardh beragunan  emas bahwa komponen yang dapat dikenakan  dalam  biaya ijarah yaitu: biaya  penyimpanan,  biaya  asuransi, dan biaya pemeliharaan 5 . Karena teknis dan  dasar  penerapan  biaya  tidak  diatur oleh  BI,  maka  hal  itu  memberikan suatu  kebebasan  bagi  bank  syariah untuk  menentukan  metode  perhitungan biaya ijarah.
Perlakuan  teknis  yang  berbeda tersebut dilakukan  dalam  pencatatan yang berbeda. Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan  pengukuran  akuntansi yang  tepat  dan  sesuai  sehingga  dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi  secara  tepat  waktu  dengan kualitas yang dapat diandalkan. Kebutuhan  dalam  menetapkan  metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan  dan  ketentuan-ketentuan syariah  yang  telah  diatur.  Ketentuan terkait dengan aturan perlakuan akuntansi  pada  akad ijarah diatur
5 Surat  Edaran Bank  Indonesia, Perihal:  Produk  Qardh  Beragun  Emas  Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. No. 14/ 7 /DPbS Jakarta, 29 Februari 2012.
dalam  PSAK  107  tentang  akuntansi ijarah.
Perbedaan  metode  perhitungan biaya ijarah pada  gadai  emas  syariah tentu  akan  menyebabkan  pencatatan akuntansi  dan  perlakuan  PSAK  yang berbeda  pada  setiap  Bank  Syariah. Alasan  pemilihan tempat  penelitian  di BJB  Syariah  karena  bank  tersebut mempunyai  sistem  penerapan  biaya ijarah dan pembayarannya yang berbeda  dengan  bank-bank  syariah lainnya.
Tabel 1. Perbandingan Gadai Emas Syariah 6 Ket BJB Syariah BNI
Syariah BSM BRI Syariah Jenis Jaminan Logam Mulia dan Perhiasa n Logam Mulia Logam Mulia dan Perhia san Logam Mulia dan
Perhiasan Financing To Value (FT V) -FTV Perhiasa n yaitu 85%.
-FTV
Logam Mulia yaitu 90%. FTV Logam Mulia yaitu 85%. -FTV Perhia san yaitu 85%.
-FTV
Logam Mulia yaitu 90%.
FTV yang diberikan yaitu sekitar 95% untuk semua kadar karatase emas. Biaya Ijarah Sesuai dengan karatase emas dan berat emas. Untuk masa simpan atau gadai
perbula n. 0,04% dari harga taksiran perhari. 1,7% dari harga taksira n perbul an Dihitung berdasark an  berat dan  karat emas yang digadaika n untuk masa simpan atau gadai  per
10 harian. Jangka waktu 1  s/d  4 Bulan 1  s/d  4 Bulan 1  s/d  4 Bulan 10 hari s/d 4
6
http://www.brisyariah.co.id/?q=qardh-beragun- emas-brisyariah-ib-dh-gadai juga melihat http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_gadai- emas-syariah.html juga melihat http://www.syariahmandiri.co.id/category/smal l-micro-business/gadai-emas-bsm/ dan  juga melihat http://www.brisyariah.co.id/?q=qardh- beragun-emas-brisyariah-ib-dh-gadai yang diakses  pada  tanggal  10  desember  2015  pukul
22:46
bulan Pembayar an ijarah Awal pemberi an pinjama n Pada saat pelunasa n Pada saat peluna san Pada  saat pelunasa n. BJB  Syariah  menetapkan  biaya
ijarah berdasarkan  berat  barang  dan karatase emas, serta untuk pembayarannya dibayar dimuka. Sedangkan  pada BNI  Syariah  dan Mandiri  Syariah penetapan  biaya ijarah berdasarkan  persentase  harga taksiran  dan  pembayarannya  dilakukan pada saat pelunasan pinjaman. Kemudian pada BRI Syariah menetapkan  biaya ijarah berdasarkan berat dan karatase emas yang digadaikan  untuk  masa  simpan  atau gadai  per  10  harian dan biaya pemeliharaan dibayar pada saat pelunasan pinjaman.
Tujuan  penelitian  ini untuk mengetahui  perlakuan  PSAK  107  pada produk  gadai  emas,  apakah  akuntansi gadai  emas  pada  perbankan  syariah telah  sesuai  dengan  PSAK  107  atau sebaliknya PSAK 107 memiliki kekurangan dalam penerapan akuntansi pada  produk  gadai  emas. Karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi “tata cara penyusunan laporan keuangan” yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan tidak menutup kemungkinan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat mengalami perubahan/penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan . Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode deskriptif. 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dilakukan  oleh  penulis  yaitu  di BJB Syariah KCP Jatibarang 2. Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  ada  dua sumber  data  yang  akan  penulis gunakan  yaitu  sumber  data  primer dan sumber data sekunder. 3. Tekhnik Pengumpulan Data Dalam  melakukan  penelitian  , penulis  melakukan  langkah  langkah sebagai berikut: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 4. Analisis Data
Analisis  data  yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah  analisis  kualitatif,
yaitu  dilakukan  dengan  cara menyajikan  kata-kata  secara deskriptif,  bukan  rangkuman angka-angka. Sesuai maknanya  analisis  kualitatif diartikan sebagai usaha analisis  berdasarkan  kata- kata  yang  di  susun  dalam bentuk  teks  yang  diperluas, untuk  menjelaskan  beberapa pertanyaan yag telah dirumuskan 7 . Aktivitas
dalam  analisis  data  kualitatif ada tiga, yaitu 8 : a) Reduksi Data b) Display Data c) Kesimpulan atau Verifikasi.

## H. Pembahasan
Nama lain dari gadai emas di BJB Syariah yaitu Mitra Emas iB Maslahah, yang  merupakan  fasilitas  pembiayaan dengan  jaminan  berupa  emas  dengan mengikuti  prinsip  gadai.  Pinjaman gadai emas di BJB Syariah berasal dari modal sendiri dan didasarkan pada tiga akad, diantaranya: 1. Qardh, yaitu dana pinjaman  tanpa  adanya  kelebihan  dari dana  yang  telah  dikeluarkan.  2. Rahn, yaitu  menahan  harta  milik  peminjam
7 Abdullah  Ali, Metodologi  Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah.., 43.
8 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT Raja Grafindo,
2012), 129-135.
sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang diterimanya.  3. Ijarah, yaitu  untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan  dan  pemeliharaan  emas sebagai  agunan  pinjaman  dana 9 .  Hal tersebut  sesuai  dengan  Surat  Edaran Bank  Indonesia  (SEBI) No.  14/  7 /DPbS  perihal  Produk Qardh Beragun Emas  Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah.
Persyaratan  bagi  Nasabah  yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan Gadai emas antara lain 10 :
1. Perorangan (WNI) dan atau Badan Usaha Indonesia 2. Cakap Hukum 3. Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport)  yang  masih berlaku 4. Mempunyai atau membuka rekening di BJB Syariah 5. Menyampaikan NPWP untuk pinjaman yang  memiliki  nilai plafon  tertentu  sesuai  ketentuan yang berlaku 6. Menyerahkan barang jaminan yang memenuhi persyaratan
7. Mengisi  Formulir  Permohonan Gadai (FPG)
8. Menandatangani  akad-akad  dan dokumen pendukung lainnya.
Obyek  yang  dapat  diterima sebagai jaminan yaitu sebagai berikut 11 :
1. Emas  dalam  bentuk  perhiasan seperti:  Kalung,  Gelang  ,  Cincin, dan lain-lain.
9 Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 7 Oktober 2015
10 http://bjbsyariah.co.id/produk-dan- jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan- konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/ diakses pada tanggal 3 desember 2015 pukul 21:37
11 http://bjbsyariah.co.id/produk-dan- jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan- konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/ diakses pada tanggal 3 desember 2015 pukul 21:40
2. Koin/uang  emas  seperti:  Dinar, Souvereign, Eagle Dolar,  dan sebagainya.
3. Emas  batangan/lantakan  seperti: Logam  Mulia,  Emas  London, Leburan Wahyu, dsb.
4. Semuanya (a), (b), dan (c) berkadar minimal 16 karat. Maksimal Pembiayaan (besarnya pinjaman) yang dapat diberikan, yaitu 12 : 1. 90%  dari  nilai  taksiran  Logam Mulia/Emas Batangan dan koin/uang emas. 2. 85%  dari  nilai  taksiran  emas perhiasan.
3. Nilai  pinjaman mulai  dari  Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Jangka Waktu Pembiayaan yang diberikan ke nasabah yaitu 13 :
1. Minimal  jangka  waktu  pinjaman satu bulan.
2. Satu hari sampai dengan 28, 29, 30 atau 31 hari dihitung sebulan. 3. Apabila jangka waktu sewa/pinjaman  telah  berakhir  dan nasabah belum melunasi pinjamannya maka diberikan masa tenggang  (grace  periode)  selama 15 (lima belas) hari.
4. Penyesuaian  Harga  Standar  Emas Pembiayaan Mitra Emas iB Maslahah (HSE) yaitu Rp. 442.000-/  gram.  Ketentuan  ini berlaku sejak tanggal 05 desember 2015,  sampai  dengan  dilakukan perubahan  dan  penyesuaian  lebih lanjut. 14
12 Wawancara  dengan  Bpk.  Yana  A Supriatna  selaku  Manajer  Operasional  periode 2014-2015 pada tanggal 9 Oktober 2015
13 http://bjbsyariah.co.id/produk-dan- jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan- konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/ diakses pada tanggal 3 desember 2015 pukul 21:45 14 Wawancara  dengan  Ibu  Suharliana selaku Manajer Operasional periode 2015 pada tanggal 12 Januari 2016
Terdapat  2  metode  perhitungan dan  penerapan ijarah yang  ada  di perbankan  syariah  Indonesia,  yaitu:  1). Penerapan ijarah berdasarkan  berat barang dan karatase emas. 2) penerapan ijarah berdasarkan  harga  taksiran. Begitupun dalam hal waktu pembayaran ijarah dalam  gadai  emas dilingkungan  perbankan  syariah  dibagi
2  sistem,  yaitu:  1)  biaya ijarah yang dibayar  dimuka.  2)  biaya ijarah yang dibayar pada saat pelunasan. 15
Pada  awal  2015,  pihak  intern BJB  Syariah  menyatakan  aturan  baru dalam tarif ijarah, hal ini dalam rangka agar  lebih  mampu  bersaing  dengan bank-bank  lain.  Sebelum  tahun  2015 tarif ijarah pada  pembiayaan  gadai emas syariah tidak membedakan
karatase emas. 16 Sedangkan  pada  awal  tahun 2015, biaya ijarah dibedakan
berdasarkan  karatase  emas  tersebut.
Besaran biaya ijarah sebagai berikut 17 :
Tabel 4.2. Daftar Biaya ijarah tahun 2015-2016 No Karatase Biaya Pemeliharaan (ijarah)  per  gram  per bulan 2015 2016 2 17 Rp. 4.100 Rp. 4.400 3 18 Rp. 4.150 Rp. 4.450 4 19 Rp. 4.150 Rp. 4.450 5 20 Rp. 4.200 Rp. 4.500 6 21 Rp. 4.250 Rp. 4.500 7 22 Rp. 4.250 Rp. 4.550 8 23 Rp. 4.300 Rp. 4.500 9 24 Rp. 4.300 Rp. 4.600 Pada  dasarnya,  nasabah  dapat melunasi kewajiban tanpa harus menunggu  tempo  pelunasan.  Prosedur pelunasan  pinjaman  pada  BJB  Syariah
15 Wawancara  dengan bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 12 Oktober 2015
16 Wawancara dengan bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 19 Oktober 2015 17 http://bjbsyariah.co.id/produk-dan- jasa/produk-pembiayaan/pembiayaan- konsumtif/mitra-emas-ib-maslahah/ diakses pada tanggal 3 desember 2015 pukul 21:47
yang  harus  dilakukan  oleh  nasabah yaitu sebagai berikut 18 :
1. Nasabah  datang  langsung  atau surat  kuasa  apabila  pemilik  gadai tidak  bisa  datang  sendiri  ketempat loket  layanan  gadai  syariah  dan membayar  pinjaman  ke  teller. Pelunasan pinjaman dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara: a. Mendebet rekening nasabah sesuai kuasa pendebetan  yang  tertera didalam gadai syariah.
b. Miminta  nasabah  untuk menyetorkan dana tertentu.
c. Menjual  barang  jaminan apabila nasabah tidak dapat/ mampu membayar.
2. Barang  jaminan  dikeluarkan  oleh petugas penyimpan emas.
3. Barang  jaminan  yang  digadaikan diserahterimakan  kembali  kepada nasabah. 19
a. Bila pelunasan sebelum jatuh tempo dan  maksimal  30  hari  atau  kurang, maka  nasabah  berhak  mendapatkan bonus  atau  potongan  pada  biaya ijarah. Untuk perhitungan bonusnya sebagai berikut x tarif ℎ .
Pada  awal  tahun  2016,  pemberian bonus  sudah  tidak  berlaku  lagi karena biaya ijarah satu hari sampai dengan  28,  29,  30  atau  31  hari dihitung sebulan.
b. Bila  pelunasan  telah  melewati tanggal  jatuh  tempo,  dikenakan biaya  masa  tenggang.  Denda  yang diberlakukan pada emas yang belum diambil  setelah  jatuh  tempo  juga mengalami perubahan, sebelum
18 Wawancara dengan Ibu Suharliana selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016 19 Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 19 Oktober 2015
tahun  2011  denda  keterlambatannya yaitu: Rp.1000/gr/15hari akan tetapi jika  melewati  dari  15  hari  maka biaya  ujrahnya  disamakan  selama  1 bulan.  Sedangkan pada  awal  tahun
2011 tarif dendanya yaitu: x tarif ℎ . Apabila  pinjaman  gadai  belum dikembalikan  pada  waktunya,  maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan  gadai  dengan  membayar biaya ijarah. Perpanjangan gadai disetujui  atas  kebijakan  pihak  BJB Syariah  dengan  berdasarkan  pada penaksiran ulang, dengan pilihan sebagai berikut 20 :
1. Bila harga taksir ulang lebih tinggi dari pada harga taksiran sebelumnya, maka nasabah diperkenankan  untuk  menambah nilai  pinjamannya  selama  tidak menambah batas maksimum pinjaman. 2. Bila  harga  taksir  ulang  lebih rendah dari pada taksiran sebelumnya  yang  mengakibatkan nilai  maksimum  pinjaman  lebih rendah dari nilai maksimum pinjaman sebelumnya, atau nasabah  menghendaki  mengambil sebagian  barang  jaminan  maka nasabah  harus  melunasi  selisih antara  nilai  pinjaman  terakhir  dan nilai pinjaman sebelumnya.
Terhadap  barang  jaminan  yang digadaikan  nasabah  apabila  jatuh tempo  dan  nasabah  tidak  melunasi utangnya atau tidak melakukan perpanjangan, maka dilakukan penjualan  secara  dibawah  tangan  atau pelelangan  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
1. Penjualan  objek  gadai  syariah dilakukan  karena  nasabah  tidak
20 Wawancara dengan Ibu Suharliana selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016
dapat  melunasi  pinjaman  selama 15  (lima  belas)  hari  setelah  jatuh tempo  (seminggu  sebelum  jatuh tempo, nasabah telah diberitahukan via telpon pada H-7, H, H+15). 21
2. Penjualan/  lelang  barang  jaminan dilakukan  oleh  panitia  penjulan gadai syariah. 22 3. Pelaksanaan penjualan barang jaminan  dilakukan  terbuka  untuk umum  (kecuali  karyawan)  yakni tanggal 10  dan  26  setiap  bulannya dengan  waktu  disesuaikan  dengan kondisi  cabang.  Apabila  tanggal tersebut  bertepatan  dengan  hari libur, maka pelaksanaannya mundur ketanggal berikutnya.
Sedangkan  hari  pelaksanaannya dilakukan  selama-lamanya  2  (dua) hari kerja. 23 4. Proses penjualan harus sepengetahuan rahin (pemberi gadai) serta kepada nasabah dimaksud juga diperkenankan untuk mencari calon pembeli, atau tanpa  sepengetahuan rahin setelah dilakukan  pemberitahuan  tanggal jatuh  tempo  tetapi  tidak  mendapat jawaban  dari  rahin.  Dalam  teknik penjualannya, maka 24 :
a. Pihak BJB Syariah memberi kesempatan kepada nasabah untuk mencari  pembeli  barang dengan selambat- lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan penjualan oleh bank. 21 Wawancara dengan Ibu Suharliana selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016
22 Wawancara  dengan Ibu Suharliana selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016
23 Buku pedoman pengujian emas Bank Jabar Banten
24 Wawancara dengan Ibu Suharliana selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 12 Januari 2016
b. Bank  mencari  pembeli  dan langsung bertransaksi langsung  tanpa  melibatkan nasabah,  bank  berwenang untuk memilih pembeli dengan  harga  tertinggi  dan wajar menurut bank. Setelah barang jaminan dilelang
atau  dijual  dibawah  tangan,  nasabah masih  berhak  untuk  menerima  uang kelebihan.
Gadai  emas  syariah  termasuk dalam hybrid contract karena mempunyai tiga akad yaitu akad qardh, rahn dan ijarah. Al- ‘Imrani  dalam buku Al-Ukud al-Maliyah al- Murakkabah dan  Dr.  Nazih  Hammad dalam buku Al- ’uqûd al -Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy (2005) mendefinisikan hybrid contract sebagai Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang
mengandung  dua  akad  atau  lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah,  wakalah, qardh, muzara’ah , sharaf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dst.  sehingga  semua
akibat hukum akad-akad yang terhimpun  tersebut,  serta  semua  hak dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang tidak dapat
dipisah-pisahkan, sebagaimana  akibat  hukum  dari  satu akad. 25
Mayoritas  ulama  Hanafiyah, sebagian  pendapat  ulama  Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali
berpendapat  bahwa  hukum  hybrid contract  adalah  sah  dan  diperbolehkan menurut  syariat  Islam.  Ulama  yang
25 http://www.agustiantocentre.com/?tag=hybrid
-kontrak yang  dipostkan  oleh  Agustianto Mingka  selaku  Ketua  Ikatan  Ahli  Ekonomi Islam  Indonesia  (IAEI),  Dosen  Pascasarajana Keuangan  Syariah Universitas  Indonesia  dan Trainer  Iqtishad  Consulting serta  anggota Dewan  Syariah  Nasional  yang  diakses  pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 22:45
membolehkan  beralasan  bahwa  hukum asal  dari akad  adalah  boleh  dan  sah,
tidak diharamkan dan dibatalkan selama  tidak  ada  dalil  hukum  yang mengharamkan atau membatalkannya. 26 Perlakuan  Akuntansi  Pada  Produk Gadai Emas Perlakuan akuntansi pada produk  gadai  emas  di  BJB  Syariah telah  diatur  pada SK  :  102/SK/DIR- BSS/2011 tentang pedoman gadai emas terkait perlakuan akuntansi yang dikeluarkan  pada  tanggal  14  Februari 2011.  Didalam  SK  tersebut  terdapat nama-nama  rekening  dan  jurnal  yang diatur  untuk  transaksi  gadai  emas syariah.
A. Daftar Rekening Produk Pinjaman Gadai Emas iB Mashlahah Tabel 4 Daftar Rekening Buku besar
26 http://www.agustiantocentre.com/?tag=hybrid -kontrak yang  dipostkan  oleh  Agustianto Mingka  selaku  Ketua  Ikatan  Ahli  Ekonomi Islam  Indonesia  (IAEI),  Dosen  Pascasarajana Keuangan  Syariah Universitas  Indonesia  dan Trainer  Iqtishad  Consulting serta  anggota Dewan  Syariah  Nasional  yang  diakses  pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 23:00
B. Jurnal Transaksi 1) Pada Saat Realisasi Pinjaman Dr. 1310401 - Pinjaman Qardh Gadai Emas Cr. xxxxxxx - Rekening Nasabah 2) Pada Saat Penerimaan Pendapatan (Saat Gadai) Pendapatan Gadai
Emas iB Mashlahah Diterima
Dimuka (Biaya Sewa) Dr. xxxxxxx – Rekening Nasabah
Cr. 4080251 – Pendapatan Gadai Emas Yang Diterima Dimuka 3) Pada Saat Pengakuan Pendapatan
Gadai Emas iB Mashlahah (Setiap
Hari) Dr. 4080251 – Pendapatan Gadai Emas Yang Ditangguhkan Cr. 4080251 – Pendapatan Atas
Sewa Dari Barang Gadai Emas iB
Mashlahah 4) Pada Saat Pinjaman Gadai Emas Dilunasi Atau Saat Jatuh Tempo
a) Pada Saat Jatuh Tempo
Dr. xxxxxxx - Rekening Nasabah Cr. 1310401 – Piutang
Qardh Gadai Emas b) Pada Saat Setelah Jatuh Tempo Dr. xxxxxxx – Rekening Nasabah Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Cr. 4080251 – Pendapatan Sewa Dari Gadai c) Pada Saat Sebelum Jatuh Tempo (=< 30 Hari) Dr. xxxxxxx – Rekening Nasabah Dr. 5460712 – Biaya Bonus Pinjaman Qardh Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas d) Pada Saat Barang Gadai Diambil Tidak Bersamaan
Dengan Saat Pelunasan Dr. xxxxxxx – Rekening Nasabah Cr. 4460107 – Pendapatan Atas Titipan Gadai Emas (Lainnya)
5) Pada Saat Perpanjangan
a) Pada Saat Jatuh Tempo Perpanjangan Nilai Pinjaman Dr. xxxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas No No. Rekening Nama Rekening Buku Besar 1 1310401 Piutang Qardh Gadai Emas Ib Mashlahah 2 1610331 PPAP Umum Piutang Qardh 3 1610332 PPAP Khusus Piutang Qardh 4 1959454 Uang Muka Pra Lelang Barang Gadai Emas 5 2600405 Titipan Pajak Wajib Pungut (Withholding) PPN Keluaran 6 4080251 Pendapatan Sewa Barang Gadai Emas Yang Diterima Dimuka 7 4460109 Pendapatan Atas Pemeliharaan Gadai Emas 8 4080252 Pendapatan Sewa Gadai Emas – Perpanjangan 9 4460106 Pendapatan Atas Kehilangan Surat Gadai Emas 10 4460107 Pendapatan Atas Titipan Gadai Emas (Lainnya) 11 4460108 Pendapatan Administrasi Lelang Barang Gadai Emas 12 5300202 Premi Asuransi CIS Dan CICB 13 5390851 Biaya PPAP Umum - Piutang Qardh 14 5390852 Biaya PPAP Khusus - Piutang Qardh 15 5460712 Biaya Bonus Pinjaman Gadai Emas 16 5460713 Biaya Lelang Barang Gadai Emas 17 5460714 Biaya Kerugian Barang Gadai Emas 18 1959409 Uang Muka Lainnya
b) Pada Saat Setelah Jatuh
Tempo Perpanjangan Nilai
Pinjaman Gadai Emas (Pelunasan) Tambah/ Angsur Pinjaman Dr. xxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Cr. 4080251 – Pendapatan Sewa Dari Gadai- Perpanjangan c) Pada Saat Perpanjangan Nilai Pinjaman Gadai Syariah (Kredit Baru) Dr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Cr.  xxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah d) Pada Saat Penerimaan Pendapatan Perpanjangan Perpanjangan Nilai Pinjaman Gadai Emas (Pendapatan Gadai Emas Diterima Dimuka) Dr. xxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah Cr. 4080251 – Pendapatan Sewa Dari Gadai Emas Yang Diterima Dimuka e) Pada Saat Perpanjangan (Addendum Akad Lama / Automatic Roll Over) Dr. xxxxxx – Rekening Tabungan Nasabah Cr. 4080251 – Pendapatan Gadai Emas Yang Diterima Dimuka 6) Pembentukan Cadangan Pinjaman Gadai Emas iB Mashlahah Dr. 5390851 – Biaya PPAP Umum
/ Khusus Piutang Qardh Cr. 1610331 – PPAP Umum /
Khusus Piutang Qardh
7) Pada Saat Penjualan Barang Gadai Emas iB Mashlahah (Selisih Lebih) Dr. 1000101 – Kas Besar
Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Cr. 2600405 – Titipan Pajak Wajib Pungut (With Holding) PPN Keluaran Cr. 4080251 – Pendapatan Sewa Dari Gadai Emas – Perpanjangan Cr. xxxxxx – Rekening Nasabah 8) Pada Saat Penjualan Barang Gadai Emas iB Mashlahah (Selisih Kurang) Dr. 1000101 – Kas Besar Dr. 5460714 – Biaya Kerugian Barang Gadai Emas Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas
Cr. 2600405 – Titipan Pajak Wajib Pungut (With Holding) PPN
Keluaran 9) Pada Saat Penjualan Barang Gadai Syariah (BEP) Dr. 1000101 – Kas Besar Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Cr. 2600405 – Titipan Pajak Wajib Pungut (With Holding) PPN
Keluaran 10) Pada Saat Penghapusan (Efektif) Dr. 1610331 – PPAP Umum / Khusus Piutang Qardh Cr. 1310401 – Piutang Qardh
Gadai Emas
11) Pada Saat Penerimaan Hasil Lelang Yang Dihapus Buku (Efektif) Dr. 1000101 – Kas Besar Cr. 4460108 – Pendapatan Administrasi Lelang Barang Gadai Emas Cr. xxxxxxx – Rekening Nasabah
(Jika Selisih Lebih)
12) Pada Saat Penerimaan Biaya Surat Hilang
Dr. 1000101 – Kas Besar Cr. 4460106 – Pendapatan Atas
Kehilangan Surat Gadai Emas
13) Pada Saat Take Over
a) Pengambilan Uang Muka
Dr. 1959409 – Uang Muka Take Over Cr. 1000101 – Kas b) Setelah Ada Barang Jaminan Dr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Cr. 1959409 – Uang Muka Take Over Berikut  ini  merupakan  kasus yang dilakukan oleh penulis berdasarkan  transaksi  gadai  yang  telah dilakukan  di  BJB  Syariah  yang diaplikasikan  dengan  pedoman SK  : 102/SK/DIR-BSS/2011.
Pada  tanggal  15  Februari  2016 penulis menggadaikan emasnya di BJB Syariah  KCP  Jatibarang.  Emas  yang dimiliki penulis adalah 10 gram dengan tingkat karatase 16, harga standar emas pada  saat  itu  Rp.  422.000-/  gram dengan jangka waktu pinjaman  yaitu 1 bulan.  Nomor  rekening  penulis  pada BJB  Syariah  KCP  Jatibarang  yaitu: 5060206010661.
Perhitungan harga taksiran yang dilakukan  oleh  BJB  Syariah  KCP Jatibarang yaitu:
x harga standar emas x berat emas = taksiran
x 442.000 x 10 = Rp. 2.946.670 Pinjaman  yang  dapat  diberikan oleh BJB Syariah untuk emas perhiasan yaitu  85%.  Maka  pinjaman  yang diterima oleh penulis yaitu Rp. 2.946.670 x 85% = Rp. 2.504.670. Sedangkan Biaya ijarah yang ditanggung  penulis  yaitu:  Rp.  4.250  x 10 gram x 1 bulan = Rp 42.500. Pada Saat Realisasi Pinjaman Pada Saat Penerimaan Pendapatan  (Saat Gadai)  Pendapatan Gadai  Emas  iB  Mashlahah  Diterima
Dimuka (Biaya Sewa)
1) Pada Saat Pengakuan Pendapatan Gadai Emas iB Mashlahah (Setiap
Hari)
Biaya Ijarah dibayar  dimuka  yang dilakukan  oleh  penulis  yaitu Rp. 42.500/bulan.  Maka  oleh  BJB  Syariah
KCP  Jatibarang akan  diakui  sebagai pendapatan setiap harinya yaitu dengan perhitungan . = Rp 1.420.

## 2) Pada Saat Pinjaman Gadai Emas
Dilunasi Atau Saat Jatuh Tempo
a) Pada Saat Jatuh Tempo
b) Pada Saat Setelah Jatuh
Tempo. Misalkan penulis terlambat melakukan  pelunasan  selama  7  hari setelah  jatuh  tempo  maka akan dikenakan  biaya ijarah tambahan yang diterima yaitu:
x Rp. 42.500 = Rp. 9.920 . c) Pada Saat Barang Gadai Diambil Tidak Bersamaan Dengan Saat Pelunasan.
Misalkan  pada  saat  pelunasan, barang  gadai  milik  penulis  tidak diambil  dan  dititipkan  selama  3  hari maka  akan  dikenakan  biaya  dengan perhitungan
x Rp. 42.500 =

## Rp. 4.250
3) Pada Saat Perpanjangan
a) Pada Saat Jatuh Tempo Perpanjangan Nilai Pinjaman Misalkan pada saat jatuh tempo, penulis  ingin  memperpanjang  masa pinjaman  dengan  melakukan  kredit baru,  maka  transaksi  sebelumnya  akan ditutup  terlebih  dahulu karena  akad gadai  emas  hanya  bisa  dilakukan  satu kali  pada  setiap  transaksi.  Dengan jurnal sebagai berikut:
b) Pada Saat Setelah Jatuh
Tempo Perpanjangan Nilai
Pinjaman Gadai Emas
(Pelunasan) Tambah/ Angsur Pinjaman
Misalkan pada saat jatuh tempo, penulis  ingin  memperpanjang  waktu
pembayaran  selama  1  bulan  tanpa melakukan  kredit  baru  akan  tetapi pembayaran ijarah dilakukan pada saat pelunasan, maka jurnal yang dibutuhkan pada saat pelunasan adalah: c) Pada Saat Perpanjangan Nilai Pinjaman Gadai Syariah (Kredit Baru)
Misalkan  pada  saat  setelah pelunasan  pembiayaan,  penulis  ingin melakukan  pinjaman  baru  dengan tempo 1 bulan.
d) Pada Saat Penerimaan Pendapatan Perpanjangan Perpanjangan Nilai Pinjaman Gadai Emas (Pendapatan Gadai Emas Diterima Dimuka) Maksudnya  setelah  melakukan
kredit baru, maka penulis akan membayar biaya ijarah lagi.
e) Pada Saat Perpanjangan
(Addendum Akad Lama /

## Automatic Roll Over)
Maksudnya  pada  saat  jatuh tempo,  penulis  ingin  memperpanjang masa  gadainya  dengan  memakai  akad lama. Misalkan nasabah ingin memperpanjang  gadainya  selama  1 bulan. Pada Saat Take Over.
Take over merupakan suatu proses memindahkan  sebagian  atau  seluruh pembiayaan  dari  tempat  atau  yang lama  ke  instansi  yang  baru  dengan bantuan  dana  dari  instansi  yang  baru tersebut.  Dengan  kata  lain,  pinjaman kita yang berada di instansi yang lama, akan dibantu dipindahkan oleh instansi yang  baru  dengan  diberikan  terlebih dahulu pinjaman talangan untuk menutup  pinjaman  di  tempat  yang lama,  yang  nantinya  pembiayaan  kita akan  berada  di  instansi  yang  baru tersebut Adapun prosedur untuk melakukan  take  over gadai  emas di BJB  Syariah  KCP  Jatibarang  yaitu:  1.
Nasabah  membawa  fotokopi  surat gadai  emas  di  instansi  sebelumnya,  2.
Bank  melakukan  penaksiran  ulang,  3. Bank  melakukan  pengawasan  pada saat  pengambilan  emas  di  Instansi sebelumnya. 27 Contoh: pada pegadaian, pembiayaan  yang  diterima oleh nasabah yaitu Rp. 2.500.000 akan tetapi  setelah  dilakukan  penaksiran ulang  oleh  BJB  Syariah  jumlah  yaitu
Rp. 2.946.670
a) Pengambilan Uang Muka
Tabel 4.15. Jurnal Saat Pengambilan Uang Muka (Take Over) b) Setelah Ada Barang Jaminan Tabel 4.16. Jurnal Saat Ada Barang Jaminan (Take Over) Walaupun untuk prosedur pencatatan  akuntansi  sudah  diatur melalui SK                  :  102/SK/DIR-
BSS/2011  akan  tetapi  ada  beberapa aturan yang tidak digunakan. Yaitu:
1) Pada Saat Penjualan Barang Gadai
Emas iB Mashlahah (Selisih
Lebih) Dr. 1000101 – Kas Besar Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Cr. 2600405 – Titipan Pajak Wajib Pungut (With Holding) PPN Keluaran Cr. 4080251 – Pendapatan
Sewa Dari Gadai Emas –
Perpanjangan Cr.  xxxxxx – Rekening Nasabah Pada Saat Penjualan Barang Gadai Emas iB Mashlahah (Selisih Kurang) Dr. 1000101 – Kas Besar Dr. 5460714 – Biaya Kerugian Barang Gadai Emas
Cr. 1310401 – Piutang Qardh
Gadai Emas
27 Wawancara dengan Ibu Suharliana Selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 26  Februari 2016
Cr. 2600405 – Titipan Pajak Wajib Pungut (With Holding) PPN Keluaran Pada Saat Penjualan Barang Gadai Syariah (BEP) Dr. 1000101 – Kas Besar Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Cr. 2600405 – Titipan Pajak Wajib Pungut (With Holding) PPN Keluaran Pada Saat Penerimaan Hasil
Lelang Yang Dihapus Buku (Efektif)
Dr. 1000101 – Kas Besar Cr. 4460108 – Pendapatan Administrasi Lelang Barang Gadai Emas Cr. Xxxxxx – Rekening Nasabah (Jika Selisih Lebih)
BJB Syariah KCP Jatibarang tidak melakukan pelelangan akan tetapi lebih memilih  untuk  melakukan  penjualan dibawah  tangan  yaitu  menjual  barang gadai kepada pembeli langsung dengan cara  nasabah  membawa  calon  pembeli atau pihak bank yang mencarikan calon pembeli apabila tidak  ada respon sama sekali  dari  nasabah  untuk  melakukan pelunasan  pembiayaan  gadai  emas. Pelelangan  tidak  dilakukan  karena beberapa alasan  yaitu:  1.  Nasabah mempunyai  etikat  yang  baik  untuk melakukan pelunasan pembiayaan dengan  cara  melakukan  penjualan sendiri,  2.  Pada  saat  penjualan  barang gadai  melalui  pelelangan  maka  akan terjadai pembebanan pajak yang ditanggung oleh nasabah dan penambahan  biaya ijarah karena  harus menunggu waktu pelelangan. 28 2) Pada Saat Penerimaan Biaya Surat
Hilang
Dr. 1000101 – Kas Besar
28 Wawancara dengan Ibu Suharliana
Selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 21  oktober 2015
Cr. 4460106 – Pendapatan Atas
Kehilangan Surat Gadai Emas Apabila  terjadai  kehilangan  surat gadai emas, BJB Syariah KCP
Jatibarang  tidak  membebankan  biaya tersebut  akan  tetapi  nasabah  hanya perlu  membawa  bukti  surat  kehilangan dari pihak kepolisian setempat. 29
3) Pembentukan Cadangan Pinjaman
Gadai Emas iB Mashlahah
Dr. 5390851 – Biaya PPAP Umum / Khusus Piutang Qardh Cr. 1610331 – PPAP Umum / Khusus Piutang Qardh Pada Saat Penghapusan (Efektif) Dr. 1610331 – PPAP Umum / Khusus Piutang Qardh Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Pembiayaan  gadai  emas  BJB Syariah KCP Jatibarang tidak melakukan pembentukan cadangan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif)  karena  emas  merupakan benda  sangat liquid yang  bisa
langsung  dijual  dan  gadai  emas  juga termasuk  kedalam cash  colleteral (Cash  Collateral adalah  kredit  yang diberikan  dengan  jaminan  setoran tunai,  deposito  berjangka,  dan/atau tabungan  dalam  rupiah  maupun  valuta asing yang diterbitkan oleh suatu bank) karena  surat  gadainya  bisa  dijadikan sebagai agunan untuk kredit 30 .

## 4) Pada Saat Sebelum Jatuh Tempo
(=< 30 Hari)
Dr.  xxxxxx – Rekening Nasabah
Dr. 5460712 – Biaya Bonus Pinjaman Qardh
29 Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna Selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 21  oktober 2015
30 Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna pada tanggal 21  oktober 2015 dan Wawancara dengan Ibu Suharliana pada tanggal 12 Januari 2016
Cr. 1310401 – Piutang Qardh Gadai Emas Menurut  Ibu  Suharliana  untuk bonus  pada  gadai  emas  syariah mengalami  perubahan  perhitungan, bonus diberikan karena adanya pelunasan  yang  lebih  cepat  dilakukan oleh  nasabah  dalam  hitungan  bulan. Pembayaran  biaya ijarah pada  BJB Syariah dilakukan secara bayar dimuka,  jadi  misalkan  nasabah  yang melakukan  gadai  emas  dengan  jangka waktu  2  (dua)  bulan  sedangkan  dalam bulan pertama ingin melunasi pembiayaan  gadai  maka  biaya ijarah selama  1  (satu)  bulan  sisanya  yang sudah dibayar dimuka akan dikembalikan  kembali  kepada  nasabah dan misalkan nasabah  yang melakukan gadai emas dengan jangka waktu gadai selama  1  (satu)  bulan,  walaupun nasabah  melakukan  pelunasan  lebih cepat  pada  10  (sepuluh)  hari  pertama maka  akan  tetap  dihitung  selama  1 (satu)  bulan 31 .  Sedangkan  menurut Bapak  Yana  A  Supriatna  selaku Menajer  Operasional  pada  periode sebelumnya,  jika  nasabah  melakukan gadai  emas  selama  1  (satu)  bulan  dan melakukan pelunasan pada 10 (sepuluh)  hari  pertama  maka  ia  akan mendapatkan  bonus karena  melakukan pelunasan yang lebih
cepat. Perhitungan bonusnya yaitu:
x tarif ℎ . 32
Perlakuan  Akuntansi  Pada  Produk Gadai  Emas menurut PSAK  107 (Akuntansi Ijarah)
31 Wawancara dengan Ibu Suharliana selaku Manajer Operasional periode 2016 tanggal 26 Februari 2016 32 Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna selaku Manajer Operasional periode 2014-2015 pada tanggal 19 Oktober 2015
PSAK  107  bertujuan  untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian  dan  pengungkapan  transaksi ijarah. Pernyataan  ini  juga  mencakup untuk  pembiayaan  multijasa  yang menggunakan akad ijarah, namun tidak mencakup perlakuan akuntansi obligasi syariah  (sukuk)  yang  menggunakan akad ijarah
Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  oleh  penulis  bahwa  gadai emas  syariah  pada  perbankan  syariah mempunyai  tiga  akad  yang  saling terikat  yaitu:  akad Qardh, akad Rahn dan Akad Ijarah. Ketentuan akad ijarah pada gadai emas bisa dilihat pada:
1) Fatwa  dewan  syariah  nasional Nomor:
26/DSN-MUI/III/2002
tentang Rahn Emas.  Fatwa  ini ditetapkan  pada  tanggal  28  Maret 2002  dalam  fatwa  DSN-MUI disebutkan  pada  pasal  2  ayat 4 bahwa biaya penyimpanan  barang (marhun)  dilakukan  berdasarkan akad ijarah.
2) Surat Edaran Bank  Indonesia
(SEBI) yang  dikeluarkan  pada tanggal 29 Februari 2012 No. 14/ 7
/DPbS  perihal  Produk Qardh Beragun  Emas  Bagi  Bank  Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah.  Dalam surat  itu  diterangkan  bahwa qardh Beragun  Emas  adalah  salah  satu produk  yang  menggunakan  akad qardh sebagaimana dimaksud dalam  butir  2.b.  dengan  agunan berupa  emas  yang  diikat  dengan akad rahn, dimana  emas  yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh  Bank  Syariah  atau  UUS selama  jangka  waktu  tertentu dengan membayar biaya penyimpanan  dan  pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah. Karena  adanya  akad ijarah maka sebuah entitas harus memperhatikan perlakuan
akuntansinya sesuai dengan PSAK 107 tentang  akuntansi Ijarah. Adapun ketentuan  yang  mengatur  mengenai transaksi ijarah bagi  pemilik  atau mu’jir dalam PSAK 107 adalah sebagai berikut:
1) Biaya Perolehan
Objek ijarah diakui  pada  saat obyek  ijarah  diperoleh  sebesar  biaya perolehan. Biaya perolehan obyek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.
2) Penyusutan
Objek ijarah, jika berupa aset yang dapat  disusutkan  atau  diamortisasi,
sesuai  dengan kebijakan  penyusutan atau  amortisasi  untuk  aset  sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan  penyusutan  atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan  pola  konsumsi  yang diharapkan  dari  manfaat  ekonomi  di masa  depan  dari  objek ijarah.  Umur ekomonis  dapat  berbeda  dengan  umur teknis.  Misalnya,  mobil  yang  dapat dipakai  selama  10  tahun  diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama  5  tahun.  Dengan demikian  umur  ekonomisnya  adalah  5 tahun. Pengaturan  penyusutan  objek ijarah yang  berupa  aset  tetap  sesuai dengan  PSAK  16: Aset  Tetap dan amortisasi  aset  tidak  berwujud  sesuai dengan PSAK 19 Aset Tidak Berwujud.
3) Pendapatan dan Beban
Pendapatan  sewa  selama  masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah  diserahkan  kepada  penyewa.
Piutang pendapatan sewa diukur sebesar  nilai  yang  dapat  direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Biaya  perbaikan  objek ijarah
merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan  tersebut  dapat  dilakukan oleh  pemilik  secara  langsung  atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan  pemilik. Pengakuan  biaya
perbaikan  objek ijarah adalah  sebagai berikut:
a) Biaya  perbaikan  tidak  rutin objek ijarah diakui  pada  saat terjadinya; b) Jika penyewa melakukan perbaikan  rutin  objek ijarah dengan  persetujuan  pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada  pemilik  dan  diakui sebagai beban pada saat terjadi. c) Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan  objek ijarah yang. Dimaksud  dalam  huruf  (a)  dan (b)  ditanggung  pemilik  maupun penyewa sebanding dengan bagian  kepemilikan  masing- masing atas objek ijarah.
4) Perpindahan Kepemilikan
Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari  pemilik  kepada penyewa  dalam ijarah  muntahiyah bittamlik dengan cara: a) Hibah,  maka  jumlah  tercatat objek ijarah diakui
sebagaibeban;
b) Penjualan  sebelum  berakhirnya masa,  sebesar  sisa  cicilan  sewa atau  jumlah  yang  disepakati, maka  selisih  antara  harga  jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui  sebagai  keuntungan  atau kerugian;
c) Penjualan  setelah  selesai  masa akad,  maka  selisih  antara  harga jual  dan  jumlah  tercatat  objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; atau
d) Penjualan  objek ijarah secara bertahap,  maka:  (i)  selisih antara  harga  jual  dan  jumlah tercatat  sebagian  objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan  (ii)  bagian  objek ijarah yang tidak dibeli
penyewa  diakui  sebagai  aset tidak  lancar  atau  aset  lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. 5) Jual-dan-Ijarah
Transaksi  jual-dan-ijarah harus merupakan  transaksi  yang  terpisah  dan tidak  saling  bergantung  ( ta’alluq ) sehingga  harga  jual  harus  dilakukan pada  nilai  wajar.  Jika  suatu  entitas menjual  objek ijarah kepada  entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas  tersebut  mengakui keuntungan atau  kerugian  pada  periode  terjadinya penjualan  dalam  laporan  laba  rugi  dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.
6) Ijarah-Lanjut
Jika  suatu  entitas  menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang  sebelumnya  disewa  dari  pemilik,
maka  entitas  tersebut  menerapkan
perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. 7) Penyajian Pendapatan ijarah disajikan secara neto  setelah  dikurangi  beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan,  beban  pemeliharaan  dan perbaikan, dan sebagainya.
8) Pengungkapan
Pemilik  mengungkapkan  dalam laporan  keuangan  terkait  transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:
a) penjelasan  umum  isi  akad yang  signifikan  yang  meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i) keberadaan wa’ad pengalihan  kepemilikan  dan mekanisme  yang  digunakan (jika  ada wa’ad pengalihan kepemilikan);
(ii)  pembatasan-pembatasan,
misalnya ijarah lanjut; (iii)  agunan  yang  digunakan (jika ada); b) nilai  perolehan  dan  akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan c) keberadaan transaksi jual-dan- ijarah (jika ada). Pernyataan standar akuntansi keuangan  no  107  ini  mempunyai keterbatasan  sendiri  dalam  akuntansi akad ijarah pada  gadai  emas  syariah karena  hanya  mengatur  sebatas  pada pendapatan  ijarah,  sedangkan  untuk objek ijarah yang lebih banyak dibahas pada  PSAK  107  tidak  bisa  diterapkan karena  mempunyai  keterbatasan  dalam transaksi gadai emas syariah. Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  yang mengatur pencatatan  di  transaksi  gadai emas  syariah  hanya  PSAK  107  pada akad ijarah sedangkan  untuk  PSAK tentang akad rahn belum diatur.
Penilaian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Gadai Emas yang Diterapkan Oleh BJB Syariah Dengan PSAK 107 (Akuntansi Ijarah) 1) Biaya Perolehan Tabel 4.17. Penilaian Kesesuaian Biaya Perolehan Perlakuan  Akuntansi Ijarah PSAK 107 Perlakuan Akuntansi Ijarah yang  terdapat pada pedoman Akuntansi  Gadai  Emas di  BJB  Syariah  KCP Jatibarang Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Objek ijarah yang digunakan untuk penyimpanan barang gadai  yaitu  brangkas. Perolehan  objek Ijarah pada BJB Syariah KCP Jatibarang  berasal  dari peralihan  Unit  Usaha Syariah  (UUS)  BJB yang kemudian dipindah dan digunakan  oleh  BJB Syariah KCP Jatibarang  sejak  tahun 2009. Untuk biaya perolehan  objek  ijarah Biaya perolehan objek  yang  berupa aset  tidak  berwujud mengacu  ke  PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.
yaitu sebesar Rp 14.000.000 33 . Keterangan Perlakuan  PSAK  107  terkait  biaya  perolehan belum  bisa  diterapkan  karena  objek ijarah di BJB  Syariah  KCP  Jatibarang  merupakan peralihan dari Unit Usaha Syariah BJB.
2) Penyusutan Tabel 4.18. Penilaian Kesesuaian Penyusutan Perlakuan  Akuntansi Ijarah PSAK 107 Perlakuan Akuntansi Ijarah yang  terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas di  BJB  Syariah  KCP Jatibarang Objek ijarah,  jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi,  sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi  untuk  aset sejenis  selama  umur manfaatnya (umur ekonomis). Penyusutan objek ijarah diatur dalam SK khusus  tentang  aktiva tetap inventaris dengan menggunakan  metode straight  line  method (metode  garis  lurus), jadi tidak berhubungan dengan  gadai  dalam penyusutannya. 34 Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan  pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat  ekonomi  di masa depan dari objek ijarah.  Umur ekomonis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang  dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya
33 Wawancara dengan Ibu Suharliana selaku Manajer Operasional periode 2016 pada tanggal 19 januari 2016 34 Wawancara dengan Bpk. Yana A Supriatna pada tanggal 2 Desember 2015dengan Ibu Suharliana selaku Manajer
Operasional periode 2016 pada tanggal 19 Januari 2016 adalah 5 tahun Pengaturan penyusutan objek ijarah yang  berupa aset tetap sesuai dengan  PSAK  16: Aset Tetap dan amortisasi  aset  tidak berwujud sesuai dengan  PSAK  19: Aset Tidak Berwujud. Keterangan Untuk penyusutan objek ijarah berupa brankas telah  sesuai  dengan  PSAK  107  dan  PSAK  16 dalam  paragraf ke  63  bahwa metode penyusutan dapat
digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis  dari  suatu  aset  selama  umur manfaatnya.  Metode  tersebut  antara  lain metode  garis  lurus  (straight  line  method), metode  saldo  menurun  (diminishing  balance method),  dan  metode  jumlah  unit  (sum  of  the unit method). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan  yang  tetap  selama  umur  manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.

## 3) Pendapatan dan Beban
Tabel 4.19. Penilaian
Kesesuaian Pendapatan dan Beban Perlakuan Akuntansi Ijarah PSAK 107 Perlakuan Akuntansi Ijarah yang terdapat pada pedoman Akuntansi  Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang Pendapatan  sewa selama  masa  akad diakui  pada  saat manfaat  atas  aset telah diserahkan kepada penyewa Pendapatan  sewa atau ijarah pada pembiayaan  gadai emas BJB Syariah dilakukan pada awal pemberian pembiayaan Piutang pendapatan  sewa diukur sebesar nilai  yang  dapat direalisasikan pada akhir periode Piutang pendapatan  sewa pada  BJB  Syariah diakui  setiap  hari karena untuk biaya ijarah
pelaporan nasabah membayar dimuka. Pengakuan  biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut: (a) biaya perbaikan tidak rutin  objek ijarah diakui  pada  saat terjadinya; (b)  jika  penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban  pada  saat terjadinya; dan (c)  dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf  (a)  dan  (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding  dengan bagian kepemilikan masing-masing
atas objek ijarah.
Di  BJB  Syariah KCP Jatibarang tidak ada perbaikan objek ijarah dari  mulai pengadaan  objek ijarah (brangkas) sampai dengan sekarang  (2016).
Objek ijarah yang dijadikan  tempat penyimpanan emas  terbuat  dari baja    tahan  api sehingga mempunyai kualitas yang sangat baik. Adapun  kalau  ada kerusakan brangkas maka biaya kerusakan ditanggung oleh pihak bank Biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat
dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Keterangan
Pendapatan  sewa  yang  diterima  oleh BJB  Syariah  berasal  dari biaya  ijarah yang  dikeluarkan  oleh  nasabah  pada saat menerima pembiayaan hal ini telah sesuai  dengan  PSAK  107  karena pendapatan  sewa  diakui  pada  saat manfaat  atas  aset  telah  diserahkan kepada  penyewa.  Kesesuaian  juga terlihat  pada  piutang  pendapatan  sewa yang  dapat  direalisasikan  pada  akhir periode  pelaporan.  Begitupun  dengan pengakuan biaya perbaikan ijarah yang ditanggung  oleh  BJB  Syariah  yang telah  sesuai  dengan  pernyataan  standar akuntansi keuangan.
4) Perpindahan Kepemilikan Tabel 4.20. Penilaian Kesesuaian Perpindahan
Kepemilikan Perlakuan Akuntansi Ijarah PSAK 107 Perlakuan Akuntansi Ijarah yang terdapat pada pedoman Akuntansi  Gadai Emas di BJB Syariah KCP Jatibarang Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara: (a)hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah Dalam  gadai  emas di  BJB  Syariah tidak ada perpindahan pemilikan atas objek ijarah karena  akad  ijarah terikat dengan akad  rahn,  dimana objek ijarah merupakan  tempat penyimpanan untuk  barang  yang
diakui sebagai beban; (b) penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan  sewa  atau jumlah yang disepakati,  maka selisih antara harga  jual  dan jumlah tercatat objek  ijarahdiakui sebagai keuntungan  atau kerugian; (c) penjualan setelah selesai masa  akad,  maka selisih antara harga  jual  dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan  atau kerugian; atau (d)penjualan objek ijarah secara bertahap, maka: (i)  selisih  antara harga  jual  dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang  telah dijual diakui sebagai keuntungan  atau
kerugian;
sedangkan
(ii)  bagian  objek
ijarah yang  tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset  tidak  lancar atau  aset  lancar sesuai dengan tujuan digadaikan penggunaan  aset tersebut. Keterangan Ketentuan ijarah  muntahiyah  bittamlik yang  diatur  oleh  PSAK  107  tidak  bisa diterapkan  pada  produk  gadai  emas syariah.
5) Jual-dan-Ijarah Tabel 4.21. Penilaian Kesesuaian Jual dan ijarah Perlakuan  Akuntansi Ijarah PSAK 107 Perlakuan  Akuntansi Ijarah yang  terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas  di  BJB  Syariah KCP Jatibarang Transaksi jual-dan- ijarah harus merupakan  transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung  ( ta’alluq ) sehingga  harga  jual harus  dilakukan  pada nilai wajar. Objek ijarah dalam gadai  emas  syariah tidak  dijual  karena merupakan  aset  tetap inventaris BJB Syariah

## Keterangan
Untuk  ketentuan  pernyataan  yang  mengatur jual  dan ijarah tidak  bisa  mengatur  transaksi ijarah yang berada dalam gadai emas syariah.

## 6) Ijarah-Lanjut
Tabel 4.22. Penilaian Kesesuaian ijarah lanjut Perlakuan  Akuntansi Ijarah PSAK 107 Perlakuan  Akuntansi Ijarah yang  terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas  di  BJB  Syariah KCP Jatibarang Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut  kepada  pihak lain  atas  aset yang sebelumnya disewa dari  pemilik,  maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik  dan  akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Dalam  BJB  Syariah tidak ada ijarah lanjut untuk  suatu  entitas menyewakan  kembali pada pihak lain. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk  transaksi  antara entitas (sebagai penyewa) dengan
pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk  transaksi  antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut. Keterangan Ijarah lanjut  dalam  PSAK  107  tidak  bisa diterapkan  pada  transaksi  gadai  emas  syariah karena  objek  ijarah  yang  disewa  oleh  nasabah berada di bank sebagai suatu tempat penyimpanan barang gadai. 7) Penyajian Tabel 4.23. Penilaian Kesesuaian Penyajian Perlakuan  Akuntansi Ijarah PSAK 107 Perlakuan  Akuntansi Ijarah yang  terdapat pada pedoman Akuntansi Gadai Emas  di  BJB  Syariah KCP Jatibarang Pendapatan ijarah disajikan  secara  neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan  perbaikan,  dan sebagainya. Pendapatan Ijarah pada BJB Syariah menyajikan pendapatan secara neto  dari  biaya  sewa penyimpanan saja tanpa dikurangi beban penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan karena  barang  yang digadai hanyalah barang emas saja sehingga tidak memerlukan beban- beban  tersebut.  BJB syariah juga tidak mengadakan biaya administrasi untuk pembiayaan gadai emas syariah jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan ijarah disajikan secara neto. Keterangan Dalam  penyajian  pendapatan  ijarah  ini  telah sesuai  dengan  pernyataan  standar  akuntansi keuangan  karena  disajikan  secara  neto  oleh pihak BJB Syariah.
8) Pengungkapan Tabel 4.24. Penilaian Kesesuaian Pengungkapan Perlakuan Akuntansi Ijarah Perlakuan Akuntansi Ijarah yang  terdapat
PSAK 107 pada pedoman Akuntansi  Gadai  Emas di  BJB  Syariah  KCP Jatibarang Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah  muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada: (a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i) keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemilikan) ; (ii)
pembatasan- pembatasan, misalnya ijarah lanjut; (iii)  agunan yang
digunakan (jika ada); (b)  nilai  perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah; dan (c) keberadaan
transaksi  jual-dan- ijarah (jika ada).
Dalam laporan BJB Syariah diungkapkan transaksi yang berkaitan dengan ijarah, yaitu: 1. Aset Ijarah yang berada dalam posisi laporan keuangan. 2. Akumulasi penyusutan/ amortisasi yang berada dalam posisi laporan keuangan. 3. Ijarah yang berada  dalam posisi  laporan kualitas aset produktif. 4. Pendapatan sewa ijarah yang berada dalam posisi laporan laba rugi.

## Keterangan
Dalam laporan keuangan di BJB Syariah sudah sesuai  dengan  ketentuan  PSAK  107  yaitu adanya  pengungkapan  terkait  transaksi ijarah. Akan  tetapi  tidak  ada  transaksi ijarah muntahiyah  bittamlik,  karena  objek ijarah merupakan  aset  tetap  inventaris  jadi  tidak adanya perpindahan kepemilikan.
Berikut ini merupakan kesimpulan  tabel  penilaian  keseuaian antara  pencatatan  transaksi  gadai  emas syariah  di  BJB  Syariah  dengan  PSAK
107.
Tabel 4.25. Kesimpulan Penilaian Kesesuaian Kesesuaian dengan PSAK 107 Ketidaksesuaian dengan PSAK 107 Penyusutan Biaya Perolehan Pendapatan Sewa Jual-dan-Ijarah Beban Ijarah Lanjut Piutang Perpindahan kepemilikan objek ijârah dalam ijârah muntahiya bi al-tamlîk Biaya Perbaikan  Penyajian  Pengungkapan  Perlakuan akuntansi gadai emas syariah  khususnya  pada  akad ijarah di BJB  Syariah  KCP  Jatibarang  sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut  PSAK  107,  baik  dalam  hal penyusutan,  pendapatan  sewa,  beban, piutang,  biaya  perbaikan,  penyajian dan
pengungkapan. Sedangkan mengenai,  biaya  perolehan,  jual-dan- ijarah,  ijarah  lanjut,  dan  perpindahan kepemilikan  objek ijârah dalam ijârah muntahiya  bi  al-tamlîk tidak  berlaku pada  akad  atau  akuntansi ijarah yang berada pada transaksi gadai.
Faktor yang menghambat dan mendorong kesesuaian antara perlakuan  akuntansi  gadai  emas yang  diterapkan  oleh  BJB  Syariah dengan PSAK 107 (Akuntansi Ijarah)
Berdasarkan analisis, akad ijarah yang  menjadi  salah  satu  akad pada  gadai  yang  berbasis  syariah mempunyai kelemahan sehingga penggunaan  akad ijarah kurang  tepat diaplikasikan  karena  objek ijarah atau barang  yang  disewakan  untuk  nasabah merupakan  suatu  aset  inventaris  tetap milik  suatu  perbankan  yang  berupa brankas penyimpanan untuk emas yang
menjadi objek gadai. Seharusnya objek ijarah pada  suatu  akad  dapat  dibawa oleh  suatu  nasabah  akan  tetapi  pada gadai emas syariah objek yang disewakan oleh perbankan berada pada suatu  bank  itu  sendiri. Brangkas  yang menjadi objek ijarah pada BJB Syariah KCP  Jatibarang  hanya  sejumlah  satu, hal itu berarti brankas digunakan secara bersama dengan nasabah yang menggunakan  pembiayaan  gadai  emas syariah tersebut. Menurut Ibu Suharliana  selaku  manajer  operasional BJB  Syariah  KCP  Jatibarang  brangkas bisa menyimpan sebanyak 1000 kantong perhiasan.
Penulis  lebih  setuju  jika  akad ijarah yang  menjadi  salah  satu  akad pada  gadai  emas  itu  diganti  dengan akad wadiah  yad-amanah.  Dalam PSAK  59  prinsip  wadiah  yad-amanah yaitu  penerima  titipan  tidak  boleh memanfaatkan  barang  titipan  tersebut sampai  diambil  oleh  penitip  kemudian dalam  PSAK  59  tersebut  diatur penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta ujrah (imbalan) atas  penitipan  barang/uang  tersebut. Hal  itu  juga bisa  dikaitkan  dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002  Tentang Rahn dalam  keputusannya  pada  pasal  2  ayat 2  disebutkan marhun dan  manfaatnya tetap  menjadi  milik rahin,  pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan  oleh  murtahin  kecuali seizin rahin,  dengan  tidak  mengurangi nilai marhun dan  pemanfaatannya  itu sekedar  pengganti  biaya  pemeliharaan dan perawatannya.
Pernyataan  standar  akuntansi keuangan  no  107  ini  mempunyai keterbatasan  sendiri  dalam  akuntansi akad ijarah pada  gadai  emas  syariah karena  hanya  mengatur  sebatas  pada pendapatan  ijarah,  sedangkan  untuk objek ijarah yang lebih banyak dibahas pada  PSAK  107  tidak  bisa  diterapkan
karena  mempunyai  keterbatasan  dalam transaksi  gadai  emas  syariah  yang mempunyai  tiga  akad.  Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  (PSAK)  yang  mengatur pencatatan  di  transaksi  gadai  emas syariah  hanya  PSAK  107  pada  akad ijarah sedangkan  untuk  PSAK  tentang akad rahn belum diatur.
1. Faktor yang mendorong Produk  gadai  syariah  termasuk dalam  kategori hybrid  contract yaitu produk  yang  mempunyai  beberapa akad  didalamnya  yang  berupa  akad rahn,  qardh dan ijarah. Pencatatan akuntansi  terkait  dengan  pendapatan pada transaksi gadai yaitu terletak pada akad ijarah, sedangkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang dijadikan acuan dalam pencatatan  akuntansi ijarah,  hanya
PSAK  107  yang  menjadi  landasan untuk pencatatannya.
Kesimpulan
Dari hasil analaisis dan pembahasan secara  keseluruhan  dalam upaya  menjawab  permasalahan  dalam menyusun  skripsi  ini  yaitu  tentang perlakuan PSAK 107  pada  produk gadai  emas  syariah  di  BJB  Syariah
KCP Jatibarang, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:
a) Nama  lain  dari  produk  gadai emas  di  BJB Syariah  yaitu
Mitra  Emas  yang  mempunyai tiga akad yaitu: akad qard, akad rahn dan  akad ijarah.  BJB Syariah mempunyai perhitungan  sendiri  baik  dalam penetapan harga taksiran, pembiayaan  yang  diberikan, biaya ijarah.  Selain  itu  produk gadainya tidak dibebankan biaya  administrasi  dan  pada pembayaran ijarahnya dilakukan  pada  saat  pemberian pembiayaan. Barang  jaminan yang digadaikan nasabah apabila jatuh tempo dan nasabah tidak melunasi utangnya  atau  tidak  melakukan perpanjangan,  maka  dilakukan penjualan secara dibawah tangan.  Setelah  barang  jaminan atau  dijual,  nasabah  masih berhak  untuk  menerima  uang kelebihan. b) BJB Syariah mempunyai pedoman tersendiri untuk mengatur  pencatatan  akuntansi pada  transaksi  gadai  emas syariah. Pedoman yang
digunakan  yaitu  diatur  dalam SK  :  102/SK/DIR-BSS/2011.
SK  tersebut  mengatur  tentang pencatatan  pada  saat  realisasi pinjaman, penerimaan pendapatan, pengakuan pendapatan  yang  diakui  tiap hari,  pelunasan  gadai  emas, perpanjangan gadai emas, pembentukan atau penghapusan
PPAP,  penjualan  barang  gadai emas,    penerimaan  biaya  surat hilang, take  over pembiayaan gadai emas. c) Ketentuan yang mengatur mengenai  transaksi ijarah bagi pemilik  atau mu’jir dalam
PSAK 107 yaitu Biaya Perolehan, Penyusutan, Pendapatan, Beban, Perpindahan  Kepemilikan, Jual- dan-Ijarah, Ijarah-Lanjut, Penyajian  dan Pengungkapan. Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur pencatatan di transaksi  gadai  emas  syariah hanya  PSAK  107  pada  akad ijarah sedangkan  untuk  PSAK tentang akad rahn belum diatur.
d) Pencatatan akuntansi yang diterapkan  oleh  BJB  Syariah
KCP Jatibarang, dapat diketahui bahwa pencatatan akuntansi  gadai  emas  syariah yang terkait dengan akad ijarah telah  sesuai  dengan  ketentuan PSAK  107, baik  dalam  hal penyusutan,  pendapatan  sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai, biaya perolehan, jual-dan-ijarah,  ijarah  lanjut,
dan  perpindahan  kepemilikan objek ijârah dalam ijârah muntahiya  bi  al-tamlîk tidak berlaku pada akad atau akuntansi ijarah yang  berada pada transaksi gadai. e) Faktor yang menghambat kesesuaian  PSAK  107  dengan perlakuan akuntansi ijarah yang berada  pada  transaksi  gadai emas syariah yaitu: Akad ijarah yang  menjadi  salah  satu  akad pada  transaksi  gadai  emas syariah  kurang  tepat,  hal  itu juga  menyebabkan  PSAK  107 belum  bisa  menjadi  acuan sepenuhnya    untuk  menjadi standar  akuntansi  pada  akad ijarah di  produk  gadai  emas syariah. sebaiknya  akad ijarah yang  menjadi  salah  satu  akad pada  gadai  emas  itu  diganti dengan  akad wadiah  yad-
amanah. Sedangkan, faktor
yamg  mengdorong  yaitu hanya PSAK 107 yang menjadi landasan  pencatatan  akuntansi
ijarah.

## Daftar Pustaka
Ali  Abdullah. Metodologi  Penelitian dan Penelitian Karya Ilmiah. Buku  pedoman  Diklat  Pengujian  Emas Bank Jabar Banten
Emzir. 2012. Metode Penelitian Kualitatif  Analisis  Data. Jakarta:  PT Raja Grafindo. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSNMUI/III/2002 tentang “ Rahn Emas” http://www.agustiantocentre.com/?tag= hybrid-kontrak
http://www.brisyariah.co.id/?q=qardh- beragun-emas-brisyariah-ib-dh-gadai
juga melihat Nurhayati,  Sri  dan  wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Soemitra Andri. 2009.Bank & Lembaga  Keuangan  Syariah. Jakarta:
Kencana.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia, Perihal:
Produk  Qardh  Beragun  Emas Bagi  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah.  No.  14/  7 /DPbS  Jakarta,  29  Februari 2012.
Yaya Rizal.2014. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.