Akses Keadilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Kendala dan Upaya
Elfa Murdiana, S.H.,M.Hum Ahwalu Alsakhsiah, Sayariah, IAIN Meto, elfa.murdiana@metrouniv.ac.id Diterima: Maret, 2021 Direvisi : Mei, 2021 Diterbitkan: Juni, 2021
ABSTRAK;    Akses  merupakan  bagian  penting  dalam  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh masyarakat  begitupun  bagi  Anak  yang  keberlangsungan  hidupnya  kelak  menjadi  asset  bagi Bangsa  Indonesia.  Secara  factual  terjadi  peningkatan  kasus  kekerasan  anak  yang  dirilis  oleh KOMNAS  Perlindungan  Anak  Indonesia.  Kondisi  ini  menjadi  Indikator  meningkatnya  Anak Berhadapan  Dengan  Hukum  baik  anak  sebagai  Pelaku  maupun  sebagai  Korban. Diperkenalkannya konsep diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun  2012  ditujukkan  sebagai  upaya  memberikan  keadilan  bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum maka pelaksanaan  Diversi  menjadi niscaya yang harus diperhatikan oleh lembaga  terkait  dalam  proses  peradilan  bagi  anak.  Dengan  Menggunakan  Pendekatan Case dan Statute Approach Penulis berhasil ditemukan bahwa implementasi Diversi dalam UU  SPPA  yang  masih  berjalan  lamban.  Sehingga  berdampak  pada  akses  keadilan  anak  dalam system peradilan yang terhambat, hambatan yang terjadi karna dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor hukum dan struktur yang masih belum siap bahkan belum disiapkan oleh negara. Atas dasar analisis tersebut maka  membuat regulasi dalam bentuk peraturan pelaksana menjadi tugas negara yang tak bisa dielakkan lagi  artinya pada aspek substansi hukum, pemerintah harus segera merumuskan aturan pelaksananya . percepatan realisasi dan optimalisasi infrastruktur dan sumberdaya manusia  yang memiliki relevansi dengan mekanisme pelaksanaan system peradilan anak .

## A. LATARBELAKANG MASALAH
Isu  yang  sampai  saat  ini  masih  juga  hangat  dibincangkan    dan  selalu  menarik  untuk ditelisik  salah satunya adalah isu terkait akses tehadap keadilan . isu tersebut semakin sering dibahas seiring dengan upaya-upaya pembangunan hukum sebagai  salah satu cita-cita besar Bangsa yang telah merdeka. Beberapa ahli berpendapat bahwa menyeruakkan kajian Keadilan serta aspek yang melingkupi seperti halnya tentang akses adalah sebagai upaya menciptakan ruang  demokrasi  bagi  negara-negara  yang  baru  merdeka    melalui  pembanguinan  dan penciptaan  hukum baru yang dulunya diterapakan di negara-negara Barat.
Membincang akses keadilan erat kaitannya dengan suara keadilan dari para kelompok- kelompok rentan salah satunya adalah anak.  Anak  merupakan  aset  keluarga  dan  bangsa yang  harus  dijaga  keberlangsungannya.  Realitas  yang  terjadi  menunjukkan  bahwa kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban sampai saat ini terus menunjukkan  kondisi  memprihatinkan. 1 Keprihatinan  tersebut  terbukti  dengan catatan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  atau  yang  disebut  KPAI  bahwa  kasus pelanggaran hak anak pada 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 dari  angka  4.579 menjadi 4.885  . dari nominasi tertinggi dari kasus anak tersebut adalah mengenai kasus anak berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  sebanyak  1.434  yang  kemudian  disusul  dengan  kasus
1 Practical Guide Implementing
Restorative
Justice with Children, https://www.researchgate.net/publication/341576733_Implementing_Restorative_Justice_with_Children p.7 ,  dikutip  dalam  Iva  Kasum  dan  Ian  Aji  Hermawan,  “PROBLEMATIKA  PELAKSANAAN  DIVERSI  BAGI  ANAK BERHADAPAN  DENGAN  HUKUM  DI  KOTA  LAYAK  ANAK  (Studi  pada  Aparat  Hukum,  Pemerintah  Kota  dan Masyarakat di Depok dan Surakarta),” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ,, P-ISSN 2303-3827, h.351 8, no. 2 (Agustus 2020): 351.
terkait  keluarga  serta  pengasuhan  sebanyak  857. 2 Ditahun  2020  KOMNAS  Perlindungan anak  mencatat  adanya  peningkatan  kasus  kekerasan  anak  dengan  jumlah  2.700  dimana 52%nya merupakan  kasus kekerasan seksual anak. 3
Secara legal formal bentuk perlindungan  Negara  Republik Indonesia  terhadap jaminan keberlangsungan hidup secara aman juga telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai Staat Fundamental Norm khususnya dalam Pasal 28B 4 . Sebagai pelaksana dari Pasal  28B  maka  dibentuklah  Undang-Undang  formal  yang  mengatur  tentang Kesejateraan  anak,  Perlindungan  anak 5 dan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Mengenai  peradilan  anak  sebelum  tahun  2012  diatur  dalam  dalam  UU  No.  3 Tahun  1997,  pada  perkembangan  terbaru  ditahun  2012  Undang-undang  sistem peradilan  pidana  anak  diundangkan  UU  terbaru  No.  11  tahun  2012  yang  secara implementasi dilaksanakan pada Juli 2014.
Perubahan  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  tahun  2012 dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian substansi peradilan anak dengan perkembangan dan  kebutuhan  hukum  masyarakat  sebab  UU  tahun  1997  belum  secara komprehensif  memberikan  perlindungan  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan hukum 6 artinya  bahwa  secara  filosofis  bahwa  sistem  peradilan  pidana  anak  dalam Undang-Undang  Tahun  1997  belum  memperhatikan  aspek  kesejahteraan  anak  yang diamanahkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Kesejahteraan anak. Sebab pada hakikatnya  pelaksanaan  peradilan  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah wujud  perlindungan  negara  terhadap  hak-hak  anak  dalam  hukum  oleh  karenanya aspek kesejahteraan anak tak boleh diabaikan.
Diperkenalkannya  konsep  diversi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  tahun  2012  ditujukkan  sebagai  upaya  memberikan  keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka pelaksanaan Diversi adalah tawaran yang  harus  diperhatikan  oleh  lembaga  terkait  dalam  proses  peradilan  bagi  anak. Dalam  pasal  1  angka  7  UU  peradilan  anak  disebutkan  ,  Diversi  adalah  pengalihan penyelesaian   perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan pidana. Maka konsep diversi ini memberikan gambaran bahwa Penal Policy (Kebijakan hukum pidana) adalah sebagai Ultimum Remendium (Upaya terahir)bagi anak . Dalam  konsep  diversi  ,  pelaksanaan  peradilan  anak  lebih  ditekankan  pada
2 https://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885- kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh diunduh 1 Mei 2021.
3 “SIARAN PERS LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA ‘Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19’” (KOMNAS Perlindungan Anak Indonesia, 8 Februari 2021), Laporan Tahunan | Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)https://www.kpai.go.id.
4 Merupakan hak tiap warga negara untuk membentuk keturunan dan melanjutkan keturunan, hak  anak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  perlindungan  dari  kekerasan dan diskriminasi.
5 Diatur  dalam  UU  No.  23  Tahun  2002  Substansi  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  No.  23 Tahun2003  pada  tahun  2014  mmengalami  beberapa  perubahan  ,  dimana  perubahan  tersebut diatur  lebih  lanjut  dalam  UU  No.  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan UU Perlindung  kemudian an Anak No.23 Tahun2002.
6 Anak berhadapan dengan hukum merupakan penyebutan bagi anak yang melakukan suatu perbuatan  hukum yang dalam UU Sistem Peradilan pidana Anak Pasal 1 angka 3 UU SPPA 2012 yang menjelaskan bahwa  Pasal  1  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia  12  (dua  belas)  tahun  tetapi  belum  mencapai  usia  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  yaitu  anak  yang  diduga,  disangka,  didakwa,  atau  dijatuhi  pidana karena  melakukan  tindak  pidana;  dan  menjadi  korban  tindak  pidana  atau  yang  melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana
pendekatan “ Doer Victim Relationship ” yang mengganggap anak sebagai penjahat atau pelaku  kriminal  namun  pada  pendekatan  ini  diciptakan  hubungan  antara  pelaku dan  korban  olehkrenanya  penanganan  perkara  anak  tersebut  dikategorikan sebagai  bentuk  tindak  pidana  khusus  maka,  upaya  penanganan  dan  pelaksanaan peradilan  pun  harus  khusus,  sehingga  melalui  pendekatan  ini  proses  pemulihan dan  perbaikan  keadaan  bagi  anak  maupun  korban  setelah  terjadinya  peristiwa hukum  dan  pada  saat  proses  peradilan  dapat  tercapai . Inilah  yang  dikatakan sebagai  keadilan restroaktif dalam  sistem  peradilan  pidana  anak.  Secara  eksplisit dalam  pasal  6  Undang-Undang    Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Tahun  2012 menyebutkan  mengenai  tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui    pelaksanaan    konsep diversi  yaitu  menyelesaikan  perkara  Anak  di  luar  proses  peradilan  dengan mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  mencapai  perdamaian  antara  korban  dan Anak. Mendasarkan pada tujuan tersebut , secara implementatif dibutuhkan elemen- elemen penting yang saling terkait yang terangkai dalam suatu sistem.
Implementasi hukum adalah salah indikator dari suatu penegakan hukum ( Law  Enforcment )  .  Dalam  kaitannya  dengan  elemen  implementasi  hukum, Friedmen  dalam  kajian Legal  System  Theory menggambarkan  3  elemen  penting untuk  mewujudkan  keadilan  yaitu  Stuktur,  Substansi  dan  Kultur.  Dalam kaitannya dengan konsep diversi yang diimplementasikan bagi penanggulangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, tampak adanya upaya hukum  dalam  mensinergikan  hubungan  antara  pelaku  korban  maupun masyarakat dimana perbuatan dilakukan.
Di Kota Metro dari tahun ketahun kasus ABH mengalami pertumbuhan angka  yang  hampir  sejajar  dengan  kasus  kekerasan  perempuan  khususnya dalam  rumah  tangga.  Berdasarkan  data  awal  di  kepolisian  kota  Metro  terdapat peningkatan  kasus  anak  yang  disidik  oleh  bagian  perempuan  dan  anak  polres Metro  sampai tahun 2019  angka  ABH  (Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum)  di Polres Metro mengalami peningkatan sekitar 40%.
Pada  tahap  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Metro  kasus  anak yang  diadili  pun  meningkat  namun  hanya  pada  angka  10-20%  sebab  bisa  saja terjadi perdamaian pada proses penyidikan di kepolisian sehingga tidak sampai pada  tahap  persidangan.  Diantara  perkara  yang  sudah  diadili  terdapat  3  kasus anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sudah  pernah  dilakukan  melalui penerapan diversi yang  diamanahkan UU Sistem Peradilan pidana anak Tahun 2012 7
Mengingat  diversi  merupakan  konsep  yang  secara  legal  harus  dilaksanakan demi tercapainya keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum  maka dalam konteks  Diversi  ini  penulis  ingin  menilik  akses  keadilan  bagi  anak  dalam  system peradilan    pidana  terkait  implementasi  Diversi  .  Penulisan  artikel  ini  diharapkan menjadi kritik bagi sub system dalam system hukum dalam mengimplementasikan Diversi  pada  Perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  demi  tercapainya keadilan  bagi  anak.  Urgensi  dari  kajian  ini  juga  didasarkan  pada  beberapa  hasil penelitian  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  problematika  dari  pelaksanaan  diversi sebab  diversi  akan  sangat  terkait  dengan  kesediaan  korban  dan  keluarganya  ,  jika korban  atau  keluarganya  tidak  bersedia  maka  penyelesaian  tetap  diselesaikan
7 Hasil Penelitian Elfa Murdiana, “, Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Anak  Pada  Implementasi  Diversi  Di  Kepolisian  Dan  Pengadilan  Negeri  Kota  Metro  Dalam Mewujudkan Keadilan Restroaktif” (Metro Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2014).

## melalui jalur hukum. 8

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum atau statute approach dan pendekatan kasus dimana kombinasi keduanya akan menghasilkan analisis yang humanis dan berkeadilan. Sebab pendekatan hukum yang dipandang sangat formal dan kaku akan  disandingkan  dengan  narasi  sosiologis  dan  antropologi  yang  dibingkai  dalam pendekatan kasus. Sebab kasus-kasus anak yang terjadi tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya dan perubahan sosial  yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan hukum yang secara  subtansi  terkait  dengan  problematika  anak  berhadapan  dengan  hukum    baik  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak  maupun  Sistem  Peradilan  Anak  kasus  kasus  anak berhadapan  dengan  hukum  yang  secara  sosial  terjadi  dapat  dideskripsikan  dan  dianalisis secara komprehensip sehingga dapat ditemukan suatu sebab terhalangnya pemenuhan akses keadilan  bagi  anak  untuk  kemudian  ditemukan  pemecahannya  yang  dalam  hukum  disebut dengan upaya prfentif dan represif  dalam upaya mewujudkan keadilan restroaktif .

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Proses  peradilan  pidana  yang  terdiri  dari  serangkaian  tahapan  mulai  dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan,  hingga  pemidanaan,  merupakan  kegiatan  yang  sangat  kompleks dan  dapat  dikatakan  tidak  mudah  difahami  serta  kadang  kala  menakutkan  bagi masyarakat  awam.  Persepsi  yang  demikian  tidak  dapat  dihindari  sebagai  akibat banyaknya  pemberitaan  di  media  massa  yang  menggambarkan  betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang  tidak  menyenangkan,  baik  disebabkan  oleh  ketidaktahuan  mereka  akan hukum  maupun  perlakuan  tidak  simpatik  dari  aparat  penegak  hukum.  Terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam UU No. 11 Tahun  2012 .  Sistem  Peradilan  pidana  anak  adalah  proses  penyelesaian  perkara anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai  tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Dalam  UU  No.  11  Tahun  2012,  disebutkan  mengenai  azas  peradilan  anak yang  meliputi  kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat Anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  Anak,  pembinaan  dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.
Sistem  peradilan  anak  ( The  Juvenille  Justice  System )  berbeda  dengan  sistem  peradilan pidana pada umumnya ( Criminal Justice System ) karna sistem peradilan pidana secara umum merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal atau hukum pidana yang
8 Erny  Herlin  Setyorini  Sumiati  Pinto  Utomo,  Konsep  Keadilan  Restoratif  Bagi  Anak  Yang  Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, : Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020, ISSN 0216-6534,  h.151
digerakkan  oleh  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  berujung  pada  penjatuhan  sanksi pidana  bagi  pelakunya.  Demikian  yang  diungkapkan  oleh  Romli  Atmasasmita  dalam pendapatnya mengenai Criminal Justice System . 9 Alf Rose berpendapat bahwa dalam Criminal Justice System terkandung Concep of punishment yang didasarkan oleh dua hal yaitu :
a. Pidana yang ditujukan untuk pengenaan penderitaan terhadap seseorang
b. Pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. 10
Maka  atas  dasar  pendapat  tersebut  diatas  ,  Prof.  Sudarto  mendefinisikan  bahwa  Pidana sebagai  sarana  yang  diimplementasikan  dalam  suatu  sistem  peradilan  adalah  suatu pembalasan terhadap kesalahan si pembuat. 11
Berdasarkan  perspektif  tersebut  maka  pemberian  sanksi  pidana  bagi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  dirasa  tidak  akan  mampu  memberikan  keadilan  bagi  anak sebagaimana amanah kebijakan hukum tentang anak yang telah disepakati bersama. Oleh karenanya  mengadakan  suatu  sistem  peradilan  pidana  yang  khusus  bagi  anak  merupakan sebuah upaya mencapai keadilan hukum.
Terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam UU No.  11  Tahun  2012  .  Sistem  Peradilan   pidana  anak  adalah  proses  penyelesaian  perkara anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai  tahap pembimbingan  setelah  menjalani  Pidana.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Dalam  UU  No.  11  Tahun  2012,  disebutkan  mengenai  azas  peradilan  anak  yang meliputi  kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat  Anak, kelangsungan  hidup  dan tumbuh  kembang  Anak,   pembinaan  dan  pembimbingan  Anak, perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  dan  penghindaran pembalasan.
UU  No. 11 Tahun 2012 pasal 3, juga mengatur mengenai hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, antara lain :
a. Diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  memperhatikan  kebutuhan  sesuai  dengan umurnya,
b. Dipisahkan dari orang dewasa, Melakukan kegiatan rekreasional,
c. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  atau  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,
d. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan
e. Tidak  ditangkap,  ditahan,  atau  dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya  terakhir  dan  dalam waktu yang paling singkat.
a. PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI DIVERSI Diversi  Merupakan  suatu  tindakan  atau  perlakuan  untuk  mengalihkan  atau menempatkan  pelaku  tindak  pidana  anak  keluar  dari  sistem  peradilan  pidana. Diversi  dilaksanakan  dalam    upaya    memberikan    keadilan    restorative    bagi anak  yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restroaktif tersebut ditegakkan dalam suatu  peradilan  restroaktif yang dalam pelaksanaannya melibatkan pelaku, korban , keluarga  pelaku/korban  serta  pihak  lain    terkait.  Diharapkan  dengan diversi  ini  proses  pemulihan  kondisi  pelaku  maupun  korban  dapat  tercapai
9 Romli    Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisionisme, (Bandung, Bina Cipta, 1996), h.14
10 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1992), h.4-5
11 Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, (Semarang, FH.Undip,1979) h.30
dengan kata mufakat.
Dalam  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  implementasi sistem  peradilan  pidana  dilaksanakan  dengan  sangat  memperhatikan keseimbangan  anak  sebagai  pelaku  beserta  korbannya.  Sebab  dalam  hal  ini  , perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa  pada  umumnya.  Agar  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  tidak terstigmasi  akibat  proses  peradilan  yang  telak  dilalui.  Upaya  tersebut terakomodir  dalam  suatu  konsep  yang  disebut  dengan  diversi  yang secara legal formal diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.hal ini sejalan dengan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  Dalam  melakukan  proses  penyidikan, penyidik  anak  secara  simpatik  harus  menciptakan  suasana  kekeluargaan  agar  pemeriksaan berjalan  dengan  lancar  tanpa  ada  rasa  ketakutan  dari  anak  yang  diproses  sehingga  anak tersebut mudah untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya 12
Di  Kota  Metro,  implementasi  diversi  pada  polres  Metro  Nampak  bahwa diversi  itu  bukan  keharusan  tetapi  pilihan  bahkan  diversi  dilakukan  bilamana perkara  belum  diajukan  laporan  ke  bagian  pengaduan  dan  laporan  sebab  bila perkara  anak  sudah  dilakukan  pengaduan  dan  laporan  maka  proses  yang dilakukan tetap saja penanganan melalui jalur hukum artinya anak tetap ditahan, dimintai  keterangan  layaknya seorang  tersangka.  Walau  pada  proses  nya  tetap melibatkan  orangtua,  korban  dan  masyarakat.  Maka  dari  gambaran  ini,  jelas bahwa pelaksanaan diversi di Kota Metro masih belum maksimal terlebih dalam pasal  7  Ayat  (2)  bahwa  Diversi  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahundanbukan merupakan  pengulangan  tindak  pidana.atas  dasar  alasan-alasan  tersebut  diversi masih  belum  bisa  maksimal  terlaksana  karna  alasan  hukum  itu  sendiri  yang membatasi. 13
Di  kota  Malang  disebutkan  oleh  Fachrizal  affandi  bahwa  konsep Diversi dalam Undang-undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  anak  tidak  lepas dari  berbagai  macam  masalah.  Berbagai  macam  aturan  pelaksana  yang  harusnya  disiapkan beserta infrastruktur penunjang system diversi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan ternyata belum semuanya terbangun dengan baik. impelementasi diversi dalam UU SPPA, Polres Malang hingga saat ini hanya siap jika hasil diversi sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU  SPPA  berupa  perdamaian  dan  penyerahan  kembali  ke  orang  tua/wali.  Bentuk  diversi yang diterapkan hanya wajib lapor bagi pelaku setiap hari senin dan kamis, meski ada usaha untuk melibatkan Kepala Desa dalam hal ADR dan pengawasan pelaku anak di desa tempat tinggalnya,  dan  pengawasan  di  sekolah  kerja  sama  dengan  Dinas  Pendidikan  (Sekolah Umum)  dan  Kementerian  Agama  (Madrasah).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa Impelementasi  diversi  dalam  UU  SPPA  di  Polres Malang  hingga  saat  ini  belum  maksimal karena  kemampuan  penyidik  untuk  menawarkan  bentuk  diversi  hanya  berbentuk perdamaian dan penyerahan kembali ke orang tua/wali.
Sesungguhnya  pelaksanaan  diversi  yang  secara  umum  diatur  dalam  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  secara  khusus  telah  diatur  dalam  Perma  Nomor  4  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  dalam  implementasinya  para  hakim  tetap berpedoman  pada  aturan  umunya  dalam  UU  SPPA  sehingga  diversi  secara  praktis  masih belum maksimal di implementasikan. 14
12 Adriaan W Bedner, dkk., Kajian Sosio-Legal, Denpasar, Pustakan Larasan, 2012.
13 Hasil Penelitian Elfa Murdiana Tahun 2015
14 Irwan,  “Problematika  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika,” Lex Renaissance 5, no. 2 (5 Juli 2020): 525–38.

## b. AKSES KEADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Akses Menuju Keadilan atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ”Access to Justice”. Pengertian  Akses  Menuju  Keadilan  adalah  “Kesempatan  atau  kemampuan  setiap  warga negara  tanpa  membedakan  latar  belakangnya  (ras,  agama,  keturunan,  pendidikan,  atau tempat  lahirnya)  untuk  memperoleh  keadilan  melalui  lembaga  peradilan.”  Termasuk  juga akses  bagi  masyarakat  khususnya  bagi  kelompok  miskin,  buta  hukum,  dan  tidak berpendidikan  terhadap  mekanisme  yang  adil  dan  akuntabel  (bertanggungjawab)  untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan. 15
Berbicara tentang keadilan maka tidak bisa dilepaskan dengan berbagai literatur hukum banyak  teori-teori yang  berbicara mengenai  keadilan.  Salah  satu  diantara teori  keadilan  itu adalah  teori  etis,  menurut  teori  ini  hukum  semata-mata  bertujuan  keadilan.  Isi  hukum ditentukan  oleh  keyakinan  yang  etis  tentang  yang  adil  dan  tidak  adil.  Hukum  diciptakan untuk  memenuhi  tuntutan  keadilan. 16 Hal  ini  sejalan  dengan  narasi  keadilan  yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dan Aristoteles bahwa Justice forms the substance of the  law,  but  his  heterogeneous  substance  is  composed  of  three  elements:  an  individual element:  the  suum  cuiquire  tribuere  (individual  justice):  a  social  element:  the  changing fundation  of  prejudgments  upon  which  civilization  reposes  at  any  given  moment  (social justice),  and  a  political  element,  which  is  based  upon  the  reason  of  the  strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state). 17
Dalam  mewujudkan  akses  keadilan  bagi  Anak  dalam  system peradilan  anak  sesungguhnya terkait dengan beberapa factor yang ada, faktor faktor tersebut adalah:
1) Regulasi pendukung dari UU SPPA yang tak kunjung diselesaikan
Regulasi pendukung dari UU SPPA sampai saat ini memang tak kunjung diselesaikan. Berdasarkan  UU  SPPA,  Pemerintah  diwajibkan  untuk  membuat  enam  materi  dalam bentuk  Peraturan  Pemerintah  dan  dua  materi  dalam  bentuk  Peraturan  Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru  merampungkan  subtansi  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP  No  65  tahun  2015 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dan  Penanganan  Anak  Yang  Belum  Berumur 12  (Dua  Belas)  Tahun)  dan  Peraturan  Presiden  tentang  Pelatihan  Aparat  Penegak Hukum.  (Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  175  tahun  2014  tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem  Peradilan  Pidana  Anak).  Bila  ditilik  keberadaan  regulasi  pendukung  secara eskplisit  dapat  terlihat  pada  beberapa  pasal  dalam  UUSPPA  ,  diantaranya  adalah Peraturan  Pemerintah  mengenai  pedoman  register  perkara  Anak  dan  Anak  korban  ( Pasal  25  ayat  2),  Peraturan  Pemerintah  mengenai  bentuk  dan  tata  cara  pelaksanaan pidana  (Pasal  71  Ayat  5),  Peraturan  Pemerintah  mengenai  Tindakan  yang  dapat dikenakan  kepada  Anak  (pasal  82  Ayat  4),  Peraturan  Pemerintah  mengenai  tata  cara pelaksanaan  koordinasi,  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  (  Pasal  94  ayat  4), Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi ( Pasal 90 Ayat  2),  Peraturan  Presiden  mengenai  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihanbagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu (pasal 92 Ayat 4)
2) Minimnya  jumlah  institusi  baru  pengganti  tempat  penangkapan  dan penahanan anak
15 J.  Djohansjah,  Akses  Menuju  Keadilan  (Access  To  Justice),  Makalah  Disampaikan  Pada  Pelatihan  Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.
16 Van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht (Zwolle: W.E.J: Tjeenk Willink, 1995).
17 Radbruch  &  Dabin,  The  Legal  Philosophi,  (New  York:  Harvard  University  Press,  1950),  h.  432  dikutip dalam  Hasuri,  Sistem  Peradilan  Pidana  Berkeadilan  melalui  Pendekatan  Kontrol  dalam  Proses  Penegakan Hukum, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019.h.172
Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang  memprihatinkan  adalah  soal  minimnya  jumlah  institusi  baru  pengganti  tempat penangkapan  dan  penahanan  anak.  UU  SPPA  telah  mendorong  lahirnya  empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (LPKS),  Ruang  Pelayanan  Khusus  Anak(RPKA)  dan  Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA.LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak  selama  proses  peradilan  berlangsung.  Lembaga  –  Lembaga  tersebut  adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) 18 , Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) 19 Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) 20 dan Ruang Pelayanan Khusus anak (RPKA) 21
Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. jadi  untuk  melindungi  keamanan  anak,  maka  UU  SPPA  memerintahkan  dapat dilakukan penempatan anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS  belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya  beberapa  wilayah  di  tingkat  provinsi  saja  yang  mulai  memliki  LPAS.  Namun hampir  sama  dengan  kondisi  LPAS  maka  jumlah  LPKS  pun  tidak  ada  di  setiap kabupaten.  Akibatnya  aparat  penegak  hukum  seringkali  bingung  ke  mana  anak  yang bersangkutan akan di tempatkan.
Kedua problem yang ditemukan dalam proses mewujudkan keadilan bagi anak akan sangat terkait dengan aspek substansi, struktur dan sarana prasarana hukum. Substansi dan struktur di urai oleh Friedmen sebagai bagian dari system hukum yang saling terkait dan kemudian  oleh  soerjono  soekanto  penjelasan  kultur  hukum  diurai  kembali  kedalam beberapa  factor  salah  satunya  sarana  prasarana.  Menurut  friedman  , “The  Substance  is Composed  of  substantive  rules  and  rules  about  how  institutions  shoul  be  have” jadi  yang  dimaksud sunstansi adalah aturan , norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. 22 Dan dipertegas lagi bahwa substansi adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada  dalam  system  hukum  itu,  seperti  peraturan  perundang-undangan.  Substansi merupakan unsur yang terkait dengan materi hukum atau aturan hukum sebagai dasar dari aktivitas  hukum  yang  dilakukan  dalam  lingkup  peradilan  pidana  anak.  Dalam  kaitannya dengan konsep diversi yang dilaksanakan telah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana anak No. 11 Tahun 2012.
Berbicara  tentang  substansi  maka  akan  terkait  dengan  tatanan  peraturan  hukum yang  secara  hierarkie  ada  di  Indonesia,  UUSPPA  sebagai  Formal  Gezet 23 dalam
18 Lembaga ini memiliki fungsi sebagai lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun)
19 Lembaga ini berfungsi sebagai Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun).
20 Lembaga  ini  bertfungsi    sebagai  tempat  sementara  bagi  Anak  selama  proses  peradilan  berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun -18 tahun
21 Merupakan empat penitipan anak yang ditangkap 1×24 jam
22 Achmad Ali, Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia Yang Penuh Ketidak Pastian , h.8
23 Formal  Gesetz (UU  Formal)  merupakan  kelompok  norma  yang  lebih  konkret  dan  terinci  serta  dapat langsung  berlaku  didalam  masyarakat.  Formal  gesetz  merupakan norma hukmyang  berpasangan  yang  terdiri dari norma hukum  primer  dan  sekunder  sehingga  dalam norma ini  sudah  ditemui  bentuk  bentuk  sanksi  baik pidana, perdata maupun administratif.
pelaksanaannya  akan  memerintahkan  beberapa  aturan  pelaksana  yang  lahir  sebagai pengejawantahan  substansi  hukum  yang  ada  dalam  Undang-Undangnya.  Bentuk  bentuk peraturan pelaksana yang dimaksud bisa dalam peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang secara fungsi menjadi penjabar dan penjelas dari terlaksananya suatu aturan .  sebagai  salah  satu  contoh  yang  ada  dalam  UUSPA  adalah  Pasal  90  ayat  2  yang  tegas menyebutkan bahwa mengenai mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Selain  substansi,  pada  aspek  struktur  juga  masih  tampak  adanya  kelemahan. Struktur  adalah  gambaran  dari  pelaksana  dari  proses  diversi  dalam  kaitannya  dengan struktur dalam pelaksanaan diversi adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Bahkan dalam  UU  SPPA  Tahun  2012  diversi  harus  dilaksanakan  di  semua  lembaga  peradilan. Oleh  karenanya  dalam  rangka  mencapai  keadilan  restroaktif  dalam  kerangka  peradilan restroaktif  melalui  implementasi  Diversi  Pemerintah  harus  memberikan  Pendidikan khusus bagi pihak penegak hukum terkait sehingga pelaksanaannya dapat terimplementasi secara baik sesuai dengan UU SPPA Tahun 2012.
Pada  kenyataannya  Peraturan  Presiden  yang  mengatur  tentang  pendidikan  dan Pelatihan  Bagi  Penegak  Hukum  yang  melaksanakan  Diversi  belum  juga  terbit  sehingga banyak  diantara  aparat  penegak  hukum  yang  hanya  tau  dalam  tataran  teoritik  namun belum  dapat  mengimplementasikan  secara  nyata.  Hal  ini  seperti  yang  telah  penulis sampaikan  sebelumnya  bahwa  masih  terdapat  beberapa  kelemahan  dari  adanya  isntitusi pendukung  implementasi  Diversi  seperti  Lembaga  pembinaan  khusus  anak  dan kesejahteraan anak . Menilik pada kendala  implementatif yang ada tentunya hal tersebut akan  mempengaruhi  bekerjanya peraturan  hukum  secara  optimal  ,  tentunya  hal  ini  akan terkait  pula  dengan  terkendalanya  penegakan  hukum  bagi  anak  melalui  implementasi diversi.
Dalam  kaitannya  dengan  hal  tersebut  ,  diversi  sebagai  sebuah  kebijakan  baru diharapkan mampu memberikan perubahan ( engginner ) bagi pola peradilan yang diterapkan terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  maka  implementasi  secara  terpadu  dari berbagai unsur harus tampak.
Tool  Of  Social  Enggineering dalam  analisa Roscho  Pound menyatakan  bahwa  dengan perubahan yang dapat dilakukan oleh Law (aturan hukum)makan memberikan dasar bagi kemungkinan  digunakannya  hukum  secara  sadar  bagi  masyarakat  artinya  bahwa masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  terkait  dapat  menjadi Agent  Of  Change bagi pembaharuan sistem peradilan pidana anak. 24 Pembaharuan yang dimaksud disini artinya bahwa  anak  sebagai  pelaku  pelanggaran  tidak  terstigmatisasi  sebagai  seorang  yang  jahat sebab dalam hal ini anak bukan hanya sebagai pelaku tetapi anak juga merupakan korban sebab terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak , bisa jadi disebabkan oleh Faktor Sosiologis.
Faktor  sosiologis  ini  akan  terkait  dengan  latar  belakang  sosial  seorang  anak melakukan  pelanggaran  pidana.  Terkait  dengan  hal  tersebut  ada  suatu  teori  yang  tepat dalam  menggambarkan  faktor  sosiologis  anak  melakukan  suatu  pelanggaran  yaitu  Teori Kontrol  yang  dikemukakan  oleh  Hirschi.  Teori  kontrol  menggambarkan  suatu  keadaan dimana seorang anak bebas melakukan pelanggaran hukum dikarenakan ketiadaan kontrol
24 M.Ali Aspandi, Menguak Tabir , h.72
dalam menaati atau tidak menaatinya, bahkan ketiadaan  kontrol dipengaruhi juga dengan adanya gangguan dan tekanan sosial (Anoni). 25
Dalam hal ini, seharusnya hukum dianggap sebagai suatu norma yang berasal dari masyarakat  seharusnya  akan  ditaati  pula  oleh  masyarakat.  Kenyataannya  aturan  yang berlaku dalam masyarakat hanya ada sebagai simbol semata sehingga hal ini menjadi latar belakang anak melakukan suatu perbuatan jahat.   Ibu Suprapti Selaku Kepala Unit PPA Polres  Metro  mengemukakan  bahwa  kasus  anak  yang  terjadi  selama  ini  banyak  dilatar belakangi oleh kurangnya kontrol baik dari masyarakat, orangtua maupun pihak sekolah, Sehingga masuknya pengaruh budaya baru sebagai sub cultur budaya yang telah ada justru mempengaruhi keberadaan budaya induk yang telah ada, terlebih heterogenitas penduduk yang  ada  juga  mendukung  terjadinya  pelanggaran  melalui  sikap  acuh  tak  acuh  yang dilakukan.  Oleh  karna  nya  peran  masyarakat,  orang  tua  dan  pihak-pihak  yang berhubungan langsung dengan anak seperti guru, sangat berpengaruh bagi baik tidaknya perbuatan  yang  dilakukan,  sebab  kejahatan  terjadi  bukan  hanya  berawal  dari  niat  tetapi ketika  kesempatan timbul maka bisa saja  kejahatan akan terjadi. Sehingga Diversi dalam kajian  sebagai  upaya  penanggulangan  terjadinya  kejahatan  anak  akan  pula  melibatkan pihak-pihak tersebut.
Sebagai upaya untuk mengatasi melemahnya kekuatan kontrol maka dibutuhkannya kekuasaan  agar  aturan  hukum  ditaati.  Hal  ini  tergambar  dalam Macht  Theory (teori kekuasaan)  dimana  dalam  hal  ini  negara  lah  yang  berperan  melalui  kekuasannya  untuk memaksa  masyarakat  mematuhi  ketentuan  yang  telah  dibuat.  Diversi  sebagai  suatu substansi  hukum  yang  terurai  dalam  kerangka  sistem  peradilan  pidana  anak  merupakan suatu  ide yang sangat relevan bila di implementasikan. Relevan dapat dikaji berdasarkan beberapa aspek yaitu:
1) Relevan Secara Yuridis Relevan  dalam  hal  ini  diartikan  bahwa  keberadaan  suatu  aturan  hukum  tidaklah bertentangan  dengan  kaedah  konstitusi  atau  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang tingkatannya  lebih  tinggi.  Diversi  sebagai  suatu  substansi  aturan  hukum  dalam  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  secara  yuridis  merupakan  penjabaran  dari  hak  anak  yang diatur dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia .
Menurut Stufen Baw Theory Hans Kelsen Bahwa aturan hukum memiliki lapisan yang  mana  tiap  lapisan  tidak  boleh  bertentangan  ,  sebab  aturan  hukum  yang  berada diatasnya  merupakan  sumber  dari  aturan  yang  ada  dibawahnya.  Olehkarenanya  secara otomatis aturan hukum yang berada dibawahnya merupakan penjabaran dan pelaksana .
Secara  hierarki,  Undang-Undang  No.11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak lahir karna Ketentuan Umum dalam Batang tubuh UUD 1945 Tentang hak anak,  yang  secara  jelas  menyebutkan  bahwa  anak  berhak  memperoleh  perlindungan hukum.  Maka  sebagai  wujud  perlindungan  hukum  bagi  anak  maka  lahirlah  beberapa kebijakan atau aturan hukum yang mengatur tentang anak salah satunya adalah UU SPPA No.11 Tahun 2012.
Secara  hierarki  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  No.11  Tahun  2012  dalam perspektif  Teori  Hans  Nawaisky 26 dikelompokkan  sebagai Formal  gezet 27 yang  letaknya
25 Made Sadhi Astutik, Pemidanaan terhadap Anak Pelaku Kejahatan, ( Malang, IKIP Malang, 1997), h.39 , 1 ed. (Malang: IKIP Malang, 1997).
26 Dalam Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta, Kanisius, 2007) diterangkan bahwa Hans Nawayski  menjelaskan  bahwa  lapiran-lapisan  hukum  memiliki  kelompok-kelompok  yang  berbeda  yaitu Staatfundamentalnorm, Staatgroungezet, Formal Gezet, Autonom Satzung
dibawah Staat  Groundgezet . 28 Maka  secara  hierarki  jelas  lahirnya  UU  SPPA  tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

## 2) Relevan Secara Sosiologis
Secara  sosiologis  artinya  bahwa  bila  aturan  hukum  keberadaannya  tidak bertentangan  dengan  kondisi  budaya  masyarakat  artinya  aturan  tersebut  benar-benar diterima  dan  diakui  oleh  masyarakat.  Diversi  merupakan  suatu  konsep  yang menggambarkan adanya upaya dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak tanpa  melalui  jalur  hukum  (Non  Penal),  didalamnya  tampak  upaya  rekonsiliasi  yang menghadirkan  kedua  belah  pihak  baik  korban  dan  pelaku  beserta  orang  tua  serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dan indakan diversi ini akan berujung pada adanya kerelaan dan kelegaan masing-masing pihak untuk memaafkan.
Dalam  budaya  masyarakat  Indonesia  memaafkan  merupakan  suatu  nilai  kearifan tradisional  yang  terus  dipupuk  dan  ditanamkan  dalam  jiwa  bangsa  Indonesia.  Secara historis  maaf  merupakan  bentuk  sanksi  adat  yang  dijatuhkan  pada  pelaku  pelanggaran adat.  Bahkan  Islam  sebagai  agama  mayoritas  Indonesia  pun  mengajarkan  tentang pemberian maaf sebagai salah satu upaya menyelesaikan perselisihan . hal tersebut tersirat dalam  berbagai  bunyi  ayat  al-qur’an  diantaranya  Qur’an  surat  Annisa  Ayat  149,  Ala’raf ayat 199, Assyura Ayat 38-43dan masih banyak lain ayat-ayat lain yang menggambarkan tentang keutamaan memaafkan.
Maka atas dasar pandangan diatas secara sosiologis diversi relevan dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia.
3) Relevan Secara Filosofis Secara filosifis diversi memiliki nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia di Dalam Pancasila dan UUD 1945. Sila dua dari Lima sila yang  ada dalam Pancasila menyebutkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab artinya dalam melakukan aktifitas sehari-hari manusia harus mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.
Diversi  sebagai  upaya  mempertemukan  kedua  belah  pihak  diluar  jalur  hukum bukan  hanya  telah  mengimplementasikan  sila  kedua  namun  didalamnya  juga  telah mengutamakan  upaya  musyawarah  untuk  mufakat  diantara  kedua  belah  pihak  .  hal tersebut merupakan cerminan dari sila keempat .
Upaya musyawarah yang dilakukan diantara kedua belah pihak dalam proses diversi tentunya tidak akan dilepaskan dari tujuan mulia yang hendak diwujudkan yaitu Keadilan. Oleh  karenanya  implementasi  diversi  bila  dilaksanakan  dan    mencapai  kesepakatan bersama  maka  keputusan  yang  akan  diberikan  akan  mengandung  nilai  keadilan.  Sebab keputusan  yang  diambil  dengan  memperhatikan  kondisi  dan  kebutuhan  masing-masing pihak yang bersengketa.
4) Relevan Secara Teoritis Dalam  kajian  teoritis  diversi  dilakukan  dalam  rangka  mencapai  tujuan penanggulangan  kejahatan  melalui  upaya  non  penal  sebab  penanggulangan  kejahatan melalui  upaya  penal  hanya  akan  menimbulkan  terulangnya  kembali  pelanggaran  yang dilakukan,  bahkan  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  perkembangan  jiwa  anak  dimasa
27 Formal  Gesetz (UU  Formal)  merupakan  kelompok  norma  yang  lebih  konkret  dan  terinci  serta  dapat langsung  berlaku  didalam  masyarakat.  Formal  gesetz  merupakan norma hukmyang  berpasangan  yang  terdiri dari norma hukum  primer  dan  sekunder  sehingga  dalam norma ini  sudah  ditemui  bentuk  bentuk  sanksi  baik pidana, perdata maupun administratif.
28 Staatsgrundgesetz (aturan  Dasar  Negara  /  Aturan  pokok  negara)  letaknya  berada  dibawah staatsfundamentalnorm /norma dasar . aturan dasar ini merupakan aturan yang masih bersifat pokok dan umum yang bersifat garis besar sehingga merupakan norma hukum tunggal.

## mendatang berupa stigma. 29
Menggunakan  upaya  penal  (hukum  Pidana)  sebagai  upaya  penanggulangan kejahatan  bagi  anak  memiliki  keterbatasan  dalam  pelaksanaannya  sebab  Sudarto Mengemukakan bahwa mengguanakan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan suatu gejala saja tanpa menghilangkan sebab-sebab mengapa kejahatan sampai terjadi. 30
Timbulnya penderitaan fisik dan emosional bagi anak merupakan efek negatif yang ditimbulkan  oleh  pelaksanaan  upaya  hukum  dalam  menanggulangi  pelanggaran  hukum kepada  anak.  Maka  atas  dasar  beberapa  kajian  yang  telah  menguraikan  mengenai  efek negatif penyelesaian perkara anak melalui jalur hukum, menjadikan bahwa secara teoritis diversi  merupakan  upaya  yang  tepat  dalam  penanggulangan  kejahatan  bagi  anak  yang tidak  hanya  menanggulangi  pada  gejala  nya  saja  tetapi  juga  akan  ditemukan  sebab mengapa  anak  melakukan  yang  pemberian  sanksinya  akan  disesuaikan  dengan  kondisi dan kebutuhan anak.

## 2. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan narasi implementasi Diversi dalam UU SPPA yang masih berjalan lamban. Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  akses  keadilan  anak  dalam  system  peradilan  menjadi terhambat,  hambatan  yang  terjadi  karna  dipengaruhi  oleh  beberapa  factor  yakni  factor hukum dan struktur yang masih belum siap bahkan belum disiapkan oleh negara. Atas dasar analisis tersebut maka pemerintah harus fokus dan segera mengeluarkan peraturan pelaksana UU  SPPA  yang  bermutu.  Pemerintah  juga  harus  mempercepat  realisasi  dan  optimalisasi infrastruktur serta sumber daya manusia khususnya apgakum dalam lingkup peradilan pidana Anak.
Perlu mengantisipasi meningkatnya jumlah Anak yang dipidana penjara. Karena jumlah Anak  yang  dipidana  penjara  mulai  meningkat.  Atas  dasar  itu,  penting  untuk  kembali mengingatkan  aparat  penegak  hukum  pentingnya  perspektif  perlindungan  Anak  dan kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dalam  penanganan  kasus  pidana,  agar  Anak  tidak  dengan mudah  dimasukkan  dalam  proses  pidana.ICJR  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan evaluasi  secara  reguler  lewat  Strategi  Nasional  yang  sudah  didorong  oleh  berbagai Kementerian. Khususnya mengenai praktek peradilan anak.

## REFERENCES
Achmad Ali Aspandi, Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan solusinya) , (Jakarta Ghalia Indonesia, 2002) Achmad  Ali  Aspandi, Menggugat  Sistem  Hukum  Peradilan  Indonesia  yang  penuh  ketidak  pastian , (Surabaya, LeKSHI, 2003)
Adam  Podgorecki, Public  Opinion  on  Law,  dalam  Knowledge  an  Opinion  about  Law ,  (Martin Robertson, London, 1973).
Adriaan  W  Bedner,  dkk.,  Kajian  Sosio-Legal,  Denpasar,  Pustakan  Larasan,  2012Afthonul Afif, Pemaafan  ,Rekonsiliasi,  dan  Keadilan  Restroactive, (Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2015).
29 Setya Wahyudi, Implementasi Diversi, h, 52
30 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung, Alumni, 1983), h.35
Amirudin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Rajawali Pers, Jakarta ,2003) Amir  Hamzah, Asas-asas  Hukum  dan  sistem  Hukum ,  (Malang,  Fakultas  Hukum  Univ Brawijaya,1995)
Alf  Ross, On Guilty, Responsibility and Punishment , Steven and Sons Ltd, 1975, London Barda  Nawawie  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bhakti,  1996, Bandung Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum , (Rieneka Cipta, Jakarta, 2002) Donald Black, The Behavior of Law , Academic Press, 1976, New York Erny  Herlin  Setyorini  Sumiati  Pinto  Utomo,  Konsep  Keadilan  Restoratif  Bagi  Anak  Yang Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  :  Jurnal  Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020, ISSN 0216-6534
Iva  Kasuma,  Ian  Aji  Hermawan  dkk  ,  PROBLEMATIKA  PELAKSANAAN  DIVERSI BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA LAYAK ANAK (Studi  pada  Aparat  Hukum,  Pemerintah  Kota  dan  Masyarakat  di  Depok  dan Surakarta), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue. 2, August 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827
Irwan,  Problematika  Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  ,
Lex Renaissance NO. 3 VOL. 5 JULI 2020: 525-538
Fachrizal  Affandi,  Problematika  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Penyidikan  Pidana  Dengan Pelaku Anak Di Kepolisian Resort Malang, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015
Lili Rasidi, Filsafat Hukum Apakah hukum itu , (Remadja Karya ,  Bandung, 2008). Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, ( Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2005). Madhe Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana , (Penerbit IKIP , Malang, 1997)
-------------------------, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak , (Universitas Negeri Malang, Malang, 2003).
-------------------------, Peran Hakim Dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan  anak ,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Ilmu  Hukum  (UNIBRAW, Malang,1998) . Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , (Refki Aditama, Bandung, 2009).
Mulyanah Kusuma, Hukum dan Hak-hak anak , (CV.Rajawali, Jakarta, 1986) Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1992) Natangsa  Subakti, Peradilan  Restroaktif  Dalam  Bingkai  Empirik  teori  dan  Kebijakan,  ( Genta Publishing, Yogyakarta , 2014).
Radbruch & Dabin, The Legal Philosophi, (New York: Harvard University Press, 1950), h. 432 dikutip dalam Hasuri, Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol  dalam  Proses  Penegakan  Hukum,  AJUDIKASI  :  Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019
Rachmad Budiono, Memahami Hukum , (Fakultas-hukum Brawijaya, Malang, 1999) Romli    Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan  Abolisionisme,
(Bandung, Bina Cipta, 1996) Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (alumni, Bandung, 1973) Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum , (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000) . ______________, Hukum dan Masyarakat, Anngkasa , Bandung, 1980 ______________, dalam Hermansyah “ Pembangunan Hukum Paradigma Komunikatif ” (Rajawali Press, Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan  hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia,(Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1995)

## Jakarta, 2012)
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan  hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia,(Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1995)
Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak . (Bandung, PT. Refika Aditama,2006). Sudarto, Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, (Semarang, FH.Undip,1979) Topo santoso, Eva Achjani, Kriminologi , (PT.Radja Grafindo Persada,  Jakarta, 2003). United  Nations  Standard  Minimun  Rules  For  the  Administration  of  juvenile  justice (The Beijing Rule)
Van Apeldoorn , Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink, 1995) WEBSITE; Practical Guide Implementing Restorative Justice
with Children,
https://www.researchgate.net/publication/341576733_Implementing_Restorative_Justice_with _Children p.7 , dikutip, h.351 https://www.kpai.go.id/berita/kpai-4-885- kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh  diunduh 1 Mei 2021.
Hasil Penelitian Elfa Murdiana, Keadilan Anak Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pada Implementasi Diversi Di Kepolisian Dan Pengadilan Negeri Kota Metro Dalam Mewujudkan Keadilan Restroaktif, Pada Tahun 2014.
J. Djohansjah, Akses Menuju Keadilan (Access To Justice), Makalah Disampaikan Pada Pelatihan Hak  Asasi  Manusia  Untuk  Jejaring  Komisi  Yudisial  RI,  diselenggarakan  oleh  Puham  UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010.