## MANAJEMEN PAJAK DIPANDANG DARI SISI FISKUS

## Dewi Kusuma Wardani
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa E-mail: d3wi_kusuma@yahoo.co.id

## Abstract
77.2% in 2011. Non-tax income decreased from 43.5% in 2000 to 22.8% in 2011 (Kemenkeu, 2011). It implies that tax has greater portion in government income, i.e. mor e than 75% from total income.
Tax-payers  think  that  tax  is  a  burden  for  them  so  they  try  to  reduce  it  with  tax management.  Tax  management  can  be  viewed  as  a  legal  thing,  and  is  not  an  illegal  tax evasion. Although it is legal, tax management can reduce tax income and harm government.
The Indonesian tax income realization  was  still  bellow the target, except in 2008 and 2010.  The  tax  income  target  inaccessibility  makes  government  was  in  debt  to  pay  the expenses.  The government burdened high  tax interest. Tax interest  rose from  27.1%  in 2005 to 28.5% in 2011. On the other hand, subsidy dropped from 50.2% in 2005 to 46.5% in 2011. Subsidy  cutting  caused  by  the  tax  interest  increasing  showed  that  government  could  not welfare  their  people  because  the  income  was  not  addressed  only  for  their  people  but  for others whom Indonesia has debt.
We  can  conclude  that  tax  management  harms  government  because  it  reduces government  income,  increases  debt  interest,  and  reduces  government  capacity  to  welfare their  people.  So,  government  must  monitor  tax  management  practices  in  order  to  avoid  tax income decreasing because of tax management .
Keywords: Tax Management, Government Income, Debt Interest, Subsidy

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  kepada negara/pemerintah  yang  dapat  dipaksakan tanpa  ada  balas  jasa  (kontraprestasi)  yang secara  langsung  diterima  oleh  pembayar pajak  (UU  18/2007).  Dari  definisi  tersebut maka    semua  wajib  pajak,  mau  tidak  mau dan  suka  tidak  suka,  harus  menyisihkan sebagian  uangnya  untuk  membayar  pajak. Otomatis  pajak  dianggap  sebagai  beban oleh masyarakat  karena  dengan  adanya  pajak maka  kemampuan  ekonomisnya  berkurang akibat menyisihkan uangnya untuk membayar  pajak.  Bahkan,  sejak  lahirpun orang  sudah  dikenakan  pajak  ketika  ia menggunakan  suatu  produk  tertentu,  seperti
bayi  yang  harus  diselimuti  kain  yang  sudah dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
Konsekuensi  dari  anggapan  bahwa pajak  merupakan  beban  bagi  masyarakat adalah  masyarakat  berusaha  untuk  tidak membayar  pajak.  Terdapat  dua  mekanisme untuk mengurangi  pajak yang harus  dibayar, yaitu  dengan  cara  penghindaran  pajak  ( tax avoidance )  dan  penyelundupan  pajak  ( tax evasion ).  Kedua  mekanisme  tersebut  mirip yang  mana  keduanya  merupakan  metoda agar  kewajiban  perpajakan  dapat  dikurangi, namun  perbedaan  diantara  keduanya  pun sangat  besar.  Penghindaran  pajak  adalah perbuatan  legal  yang  masih  dalam  ruang lingkup  pemajakan  dan  tidak  melanggar ketentuan  perundang-undangan  perpajakan.

## JURNAL AKUNTANSI. VOL.1 NO.1 JUNI 2013
Penyelundupan  pajak  merupakan  perbuatan ilegal  yang  melanggar  ketentuan  perundang- undangan perpajakan (Zain, 2007).
Tipisnya
perbedaan
antara
penghindaran  pajak  dan  penyelundupan pajak  membuat  wajib  pajak  harus  pandai- pandai dalam mengatur strategi perpajakannya.  Disinilah  muncul  istilah manajemen pajak, yaitu proses mengorganisasi  usaha  wajib  pajak  atau kelompok  wajib  pajak  sedemikian  rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan  maupun  pajak-pajak  lainnya, berada  dalam  posisi  yang  paling  minimal sepanjang  hal  ini  dimungkinkan,  baik  oleh ketentuan  perundang-undangan  perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2007).
Bila  dilihat  dari  definisinya  maka manajemen  pajak  dianggap  legal  oleh pemerintah  dan  tidak  akan  menimbulkan dampak  buruk  bagi  wajib  pajak  akibat pengurangan dalam pembayaran  pajak. Meskipun  demikian,  dari  sisi  negara  sebagai fiskus,  yaitu  pihak  yang  memungut  pajak, tentu  saja  menajemen  pajak  perlu  dicermati lagi  dampaknya  karena  manajemen  pajak dapat  mengurangi  penerimaan  pajak  yang notabene  merupakan  penerimaan  terbesar negara,  yaitu  77,2%  dari  total  penerimaan negara tahun 2011 (Kemenkeu, 2011).
Artikel  ini  akan  mengulas  mengenai bagaimana pandangan fiskus terhadap fenomena  manajemen  pajak  yang  sudah umum  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dan merupakan  tindakan  yang  legal.  Dengan membaca  artikel  ini,  pemerintah  diharapkan dapat  mengatur  strategi  dalam  mengelola manajemen  pajak  yang  dilakukan  oleh perusahaan.  Selain  itu,  perusahaan  juga diharapkan  dapat  semakin  bijak  dalam melakukan  manajemen  pajak  sehingga  tidak hanya memikirkan kepentingan bisnis semata,  namun  juga  memikirkan  bangsa  ini secara holistic .  Pembahasannya  akan  dibagi menjadi  lima  bagian,  yaitu  pendahuluan, manajemen  pajak,  pentingnya  pajak  bagi negara, manajemen pajak dipandang dari sisi fiskus, dan penutup.

## MANAJEMEN PAJAK
Manajemen pajak, yaitu proses mengorganisasi  usaha  wajib  pajak  atau kelompok  wajib  pajak  sedemikian  rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan  maupun  pajak-pajak  lainnya, berada  dalam  posisi  yang  paling  minimal sepanjang  hal  ini  dimungkinkan,  baik  oleh ketentuan  perundang-undangan  perpajakan maupun  secara  komersial  (Zain,  2007).  Dari definisi  tersebut  maka  manajemen  pajak dapat  diartikan  sebagai  penghindaran  pajak yang sifatnya legal, dan bukan penyelundupan pajak yang sifatnya ilegal. Manajemen pajak dilakukan oleh  perusahaan dengan  didorong  oleh  beberapa  hal,  antara lain (Zain, 2007):
1. Menganggap  pajak  sebagai  beban. Pajak  dianggap  sebagai  beban  yang memberatkan sehingga perusahaan berusaha  untuk  mengurangi  beban  itu sekecil-kecilnya  agar  daya  belinya tidak berkurang.
2. Adanya ketentuan Undang-undang
perpajakan yang membuat celah sehingga manajemen  pajak dapat dilakukan,  seperti:  (a)  sistem self assessment dan  (2)  ketentuan  pajak penghasilan  mengenai  biaya  yang dapat  dikurangkan  dan  tidak  dapat dikurangkan.
Di  lain  pihak,  Wajib  pajak  melakukan pelanggaran pepajakan didorong oleh beberapa faktor, seperti (Suandy, 2001): 1. Tax  required  to  pay (besarnya  pajak yang  harus  dibayar).  Semakin  besar pajak  yang  harus  dibayar  maka semakin  besar  pula  kecenderungan wajib pajak untuk melakukan
pelanggaran
2. Cost  to  bribe (biaya  untuk  menyogok fiskus).  Semakin  kecil  biaya  untuk menyogok  aparat  pajak  maka  semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran
3. Probability  to  detection (kemungkinan terdeteksi). Semakin kecil kemungkinan  pelanggaran  pajak  dapat terdeteksi maka semakin tinggi
kecenderungan  wajib  pajak  untuk melakukan pelanggaran
4. Size to  penalty (sanksi). Semakin kecil sanksi yang dikenakan terhadap
pelanggaran  maka  semakin  tinggi kecenderungan  wajib  pajak  untuk melakukan pelanggaran
Manajemen  pajak  dapat  dilakukan dengan
melaksanakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi  perpajakan.  Beberapa  langkah yang  harus  diambil  dalam  melakukan manajemen pajak, antara lain (Zain, 2007): 1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, yaitu untuk mengefisienkan  pajak  tanpa  melanggar ketentuan  perundang-undangan  serta tetap  melaksanakan  segala  ketentuan administrative secara baik dan efektif.
2. Mengidentifikasi  sutuasi  saat  ini  serta hal-hal  yang  dapat  mendukung  dan menghambat  tujuan  manajemen  pajak, seperti  identifikasi  faktorlingkungan jangka panjang, memahami etika
kebijakan  perusahaan  serta  manajemen pajak

## PENTINGNYA PAJAK BAGI NEGARA
Negara memiliki tugas untuk memelihara  ketenangan  dan  ketertiban  serta melaksanakan  pertahanan  dan  keamanan, melindungi  hak  dan  harta  benda  setiap warganya terhadap gangguan anggota masyarakat lainnya, dan menerima pendelegasian  yang  diberikan  oleh  rakyat melalui  wakil-wakilnya.  Pelaksanaan  tugas tersebut  membutuhkan  biaya  yang  tidak sedikit.,  yang  jumlahnya  tergantung  dari kegiatan yang akan dilakukan untuk melaksanakan ketiga tugas pemerintah tersebut.  Untuk membiayai  pengeluaran atau belanja, pemerintah harus memiliki penerimaan Negara (Siahaan, 2010). Rencana  biaya  dan  penerimaan  pemerintah Indonesia disebut dengan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Berikut  komposisi  pendapatan  Negara  tahun 2000-2011.

## Gambar 1 Komposisi Pendapatan Negara
Sumber: Kemenkeu, 2011
Dalam total pendapatan negara, kontribusi  perpajakan  meningkat  dari  56,5% di tahun 2000 menjadi 77,2% di tahun 2011. Penerimaan  negara  bukan  pajak  menurun dari  43,5%  di  tahun  2000  menjadi  22,8%  di tahun  2011  (Kemenkeu,  2011).  Dari  sini dapat kita simpulkan bahwa pajak mengambil  porsi  yang  paling  besar  dalam pendapatan  Negara,  yakni  lebih  dari  75%
total  pendapatan  Negara.  Dapat  dikatakan bahwa pajak menjadi penting dalam kelangsungan  hidup  Republik  Indonesia. Seandainya  tidak  ada  pajak  yang  diperoleh maka Negara ini akan kolaps.
Penerimaan  perpajakan  berasal  dari tiga  komponen,  yaitu  pajak  non  migas, kepabeanan  dan  cukai,  serta  PPH  Migas. Beriku komposisi penerimaan perpajakan.

## Gambar 2 Komposisi Penerimaan Perpajakan

## Sumber: Kemenkeu, 2011
Dalam  total  penerimaan  perpajakan, kontribusi  pajak  non  migas  meningkat  dari 68,1% di tahun 2000 menjadi 83,4% di tahun 2011,  kepabeanan  dan  cukai  menurun  dari 15,8% di tahun 2000 menjadi 10,1% di tahun 2011,  dan  pajak  penghasilan  (PPh)  migas
menurun  dari  16,1%  di  tahun  2000  menjadi 6,5%  di  tahun  2011.  Dapat  disimpulkan bahwa  pajak  non  migas,  yang  berasal  dari PPh,  PPn  dan  PPnBM,  PBB,  serta  bea materai, menjadi sumber terbesar penerimaan Negara dari pajak.

## Gambar 3 Penerimaan Perpajakan
Sumber: Kemenkeu, 2011
Penerimaan perpajakan meningkat lebih  dari  dua  kali  lipat  pada  periode  2005- 2011.  Penerimaan  perpajakan  meningkat rata-rata  16,1%,  yang  mana  tahun  2005 hanya  Rp  347  triliun  menjadi  Rp  850,3 triliun di tahun 2011. Penerimaan Perpajakan dominan  didukung  dari  sumber  Pajak
Nonmigas  (rata-rata  77,3%),  sedangkan Kepabeanan  dan  Cukai  (13,5%),  dan  PPh Migas  (9,1%).  Tax  ratio  pada  kisaran  11%- 12,5% , kecuali tahun 2008 mencapai 13,3% oleh  dampak  tingginya  kenaikan  harga minyak mentah dan komoditi primer (Kemenkeu, 2011).

## Gambar 4

## Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Perpajakan
Sumber: Kemenkeu, 2011
Jika  dilihat  dari  tabel    di  atas  maka dapat  kita simpulkan bahwa  realisasi penerimaan  pajak  masih  di  bawah  target, kecuali  tahun  2008  dan  2010,  padahal pemerintah  sudah  membuat  kebijakan  fiscal yang diharapkan dapat mempengaruhi optimalisasi  penerimaan  pajak.  Beberapa kebijakan atau insentif fiskal yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak, antara lain (www.pajak.go.id): 1. 2006 : Peningkatan PTKP dari Rp12 juta menjadi Rp13,2 juta
2. 2007 : Penyelesaian seluruh kewajiban
restitusi yang belum dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya
3. 2008 : Sunset policy yang memberikan penghapusan denda/bunga
4. 2009 : Amandemen UU PPh berupa penurunan tarif PPh (OP 5% & Badan 2%) dan peningkatan PTKP dari Rp13,2 juta menjadi
Rp15,8 juta
5. 2010 : Amandemen UU PPN yang
memberikan pembebasan untuk beberapa komoditi tertentu dan lanjutan pelaksanaan amandemen UU PPh berupa penurunan tarif PPh badan (3%)

## MANAJEMEN PAJAK DIPANDANG DARI PIHAK FISKUS
Dalam  kaitannya  dengan  manajemen pajak,  fiskus  mengalami  dilemma.  Di  satu sisi,  manajemen  pajak  merupakan  suatu kegiatan  yang  legal  sehingga  pemerintah tidak  boleh  memperkarakan  kegiatan  itu sepanjang  tindakan  yang  dilakukan  wajib pajak  tidak  menyalahi  peraturan  perpajakan. Di  sisi  lain,  manajemen  pajak  dapat menimbulkan  kerugian  pajak  ( tax  losses ) yang  terjadi  akibat  adanya  selisih  antara potensi  pajak  dan realisasi penerimaan  pajak (Zain, 2007). Oleh sebab itu,  perlu dicermati arti  pentingnya  kerugian  pajak tersebut  pada masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Di awal artikel ini telah dibahas bahwa penerimaan  pajak  digunakan  sebagai  salah satu  sumber  penerimaan  Negara  guna membiayai belanja Negara. Apabila penerimaan  dari  pajak  dan  penerimaan  non pajak  kurang maka  pemerintah harus menutup  biaya  tersebut  dengan  melakukan utang,  baik  utang  dalam  negeri  dan  utang luar  negeri.  Konsekuensi  dari  utang  adalah bunga utang  yang harus dibayar setiap tahun

## Gambar 5 Anggaran Belanja Negara
Sumber: Kemenkeu, 2011
Jika kita  cermati  dari  gambar  5  di  atas maka dapat kita simpulkan bahwa pemerintah  harus  mengalokasikan  lebih  dari 10%  penerimaannya  pada  bunga  utang.
Bahkan bunga utang lebih besar prosentasenya  daripada  pengeluaran  untuk bantuan sosial (bansos).

## Gambar 6
Belanja Non K/L Meningkat Rata-rata 11,6% dengan Proporsi Belanja Subsidi Menurun sedangkan Pembayaran Bunga Utang Meningkat

## Sumber: Kemenkeu, 2011
Dari  gambar  6  dapat  kita  lihat  bahwa Belanja  non  K/L  meningkat rata-rata 11,6%, berasal dari peningkatan subsidi (17,5%) dan bunga  utang  (11,8%).  Proporsi    subsidi cenderung  menurun,  dimana  sebesar  50,2%
di  tahun  2005  menjadi  46,5%  pada  tahun 2011,  sedangkan  proporsi  bunga  utang meningkat,  yaitu  27,1%  di  tahun  2005 menjadi 28,5% di tahun 2011.

## Gambar 7
Pembiayaan Utang 2009-2011
Sumber: Kemenkeu, 2011
Tidak  pernah  kita  bayangkan  apabila pemotongan subsidi oleh pemerintah diakibatkan  oleh  peningkatan  prosentase pembayaran bunga utang. Hal ini menyebabkan tugas pemerintah untuk menyejahterakan  masyarakat  tidak  tercapai karena  penerimaan  Negara  bukan  ditujukan untuk  subsidi,  tetapi  malahan  diberikan kepada  pihak-pihak  lain,  baik  dari  dalam
maupun  luar  negeri,  yang  memiliki  piutang pada  Negara.  Bahkan  jika  kita  lihat  dari gambar  7  dapat  disimpulkan  bahwa  bunga utang  lebih  banyak  disetorkan  pada  luar negeri.

## PENUTUP
Pajak  merupakan  pendapatan  utama Negara.  Dalam  total  pendapatan  negara,
Uraian Realisasi APBN 2009 2010 2011 Bunga Utang 93,8 88,4 115,2 Pembiayaan Utang 83,9 86,6 127,0 SBN Neto 99,5 91,2 126,7 Penerbitan 148,5 167,6 215,0 Jatuh Tempo dan Buy Back (49,1) (76,5) (88,3) Pinjaman Luar Negeri Neto (15,5) (5,0) (0,6) Penarikan Pinjaman 58,7 52,0 58,9 Pinjaman Program 28,9 28,8 19,8 Pinjaman Proyek 29,7 23,2 39,1 Pemerintah Pusat 23,5 16,8 27,4 Penerimaan Penerusan Pinjaman 6,2 6,4 11,7 Penerusan Pinjaman (6,2) (6,4) (11,7) Pembayaran Cicilan Pokok PLN (68,0) 50,6) (47,8) Pinjaman Dalam Negeri - 0,4 1,0
kontribusi  perpajakan  meningkat  dari  56,5% di tahun 2000 menjadi 77,2% di tahun 2011. Penerimaan  negara  bukan  pajak  menurun dari  43,5%  di  tahun  2000  menjadi  22,8%  di tahun  2011  (Kemenkeu,  2011).  Hal  tersebut menunjukan  bahwa  pajak  mengambil  porsi yang paling  besar dalam pendapatan Negara, yakni  lebih  dari  75%  total  pendapatan Negara.
Dari  sisi  wajib  pajak,  pajak  dianggap sebagai  beban  bagi  masyarakat.  Hal  ini menyebabkan masyarakat berusaha mengurangi  beban  pajak  melalui  manajemen pajak.  Manajemen  pajak  dapat  diartikan sebagai  penghindaran  pajak  yang  sifatnya legal,  dan  bukan  penyelundupan  pajak  yang sifatnya  ilegal.  Meskipun  manajemen  laba dianggap legal, namun tetap dapat mengurangi  pendapatan  pajak  sehingga merugikan fiskus.
Realisasi  penerimaan  pajak  masih  di bawah  target,  kecuali  tahun  2008  dan  2010, padahal pemerintah sudah membuat kebijakan  fiscal  yang  diharapkan  dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak.  Tidak  tercapainya  target  penerimaan pajak menyebabkan pemerintah harus berhutang  untuk  membiayai  pengeluaran Negara.  Hutang  ini  membuat  pemerintah dibebani  oleh  bunga  pajak  yang  sangat tinggi.  Proporsi  bunga  utang  meningkat  dari 27,1% di tahun 2005 menjadi 28,5% di tahun 2011, sedangkan proporsi subsidi cenderung  menurun  sebesar  50,2%  di  tahun 2005  menjadi  46,5%  pada  tahun  2011. Pemotongan  subsidi  oleh  pemerintah  yang diakibatkan  oleh  meningkatnya  prosentase pembayaran  bunga  utang  menunjukkan
bahwa pemerintah tidak mampu menyejahterakan masyarakat karena penerimaan  Negara  bukan  ditujukan  untuk subsidi  masyarakat, tetapi malahan  diberikan kepada  pihak-pihak  lain,  baik  dari  dalam maupun  luar  negeri,  yang  memiliki  piutang pada Negara.
Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa manajemen  pajak  dapat  merugikan  fiskus karena menurunkan pendapatan, meningkatkan  beban  bunga  hutang,  dan menurunkan  kemampuan  Negara  untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengawasi proses manajemen  pajak  ini  agar  penerimaan  pajak tidak  semakin  berkurang  akibat  manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Kemenkeu.2011. Materi Lokakarya Kebijakan  Keuangan  Negara  bagi kalangan  Dosen  Fakultas  Ekonomi Perguruan Tinggi Provinsi D.I.Yogyakarta .Jakarta: Kementerian Keuangan RI
Siahaan,  Marihot  Pahala.2010. Hukum  Pajak Elementer:  Konsep  Dasar  Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
Suandy.2001. Manajemen
Pajak .Jakarta: Salemba Empat www.pajak.go.id, diakses  tanggal  7  Agustus
2011 Zain, Mohammad.2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat