Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398
Vol. 6, No. 1, Januari 2021

## PERAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT PADA PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

## Yusrina Handayani
Universitas Selamat Sri Kendal Email: rinamifta88@gmail.com

## Abstract
Village  consultative  bodies  are  representatives  of  the  community  in  the  village government  system,  so  that  the  BPD  has  a  function  as  a  forum  to  accommodate and channel community aspirations to plan better village development. The village consultative  body  also  has  a  function  that  shows  that  the  BPD  is  a  forum  for gathering  some  aspirations  from  various  communities,  where  the  aspirations contain opinions, ideas, ideas that emerge from the community which become input for village officials in carrying out the authority to carry out village governance as appropriate.  This  research  uses  qualitative  methods  with  data  collection  using interviews and document analysis. The results of the study state the role of the BPD (Village  Consultative  Body)  in  accommodating  and  channeling  community aspirations in the development process in Bumiayu Village, Weleri District, Kendal Regency,  namely  1)  accommodating  and  channeling  community  aspirations,  2) Coordination  in  accommodating  and  channeling  community  aspirations,  3) Community participation in conveying aspirations to the BPD. With this role, it is hoped that the BPD's performance can be better again.

## Keywords: village consultative body; aspirations; village development

## Abstrak
Badan  Perusyawaratan  Desa  merupakan  perwakilan  masyarakat  ada  dalam  sistem pemerintahan  desa,  sehingga  BPD  memiliki  fungsi  sebagai  wadah  untuk menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  untuk  merencanakan pembangunan  desa  yang  lebih  baik  lagi.    Badan  permusyawaran  desa  juga  fungsi yang  menunjukan  bahwa  BPD  sebagai  wadah  untuk  mengumpulkan  beberapa aspirasi dari berbagai masyarakat, dimana aspirasi berisikan pendapat, ide, gagasan yang  muncul  dari  masyarakat  yang  menjadi  masukan  untuk  perangkat  desa  dalam mengemban  wewenang  untuk  menjalankan  pemerintahan  desa  yang  sebagaimana mestinya.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menyatakan peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat  pada  proses  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Bumiayu  Kecamatan Weleri  Kabupaten  Kendal  yakni  1) menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat ,  2) Koordinasi  dalam  menampung  dan  menyalurkan    aspirasi masyarakat ,  3) Partisipasi  masyarakat  dalam  meyampaikan  aspirasi  kepada  BPD. Dengan peran tersebut diharapkan kinerja BPD dapat menjadi baik lagi.
Kata kunci : badan permusyawaratan desa, aspirasi, pembangunan desa
Coresponden Author Email: rinamifta88@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam system pemerintahan  Neagara  Kesatuan Republik  Indonesia  (Coristya  Berlian  Ramadana,  Heru  Ribawanto,  2014).  Sesuai dengan  pengertian  desa  di  atas,  dengan  secara  tidak  langsung  desa  merupakan  tempat tinggal  dimana  orang  memiliki  kehidupan  dan  melaksanakan  keberlangsungan  hidup dengan sesama manusia. Hal ini menunjukan dimana dalam menjalankan pemerintahan desa berlaku sesuai dengan demokrasi dalam menjalankan pemerintahan desa yang baik dan sesuai yang diharapkan.
Demokrasi  secara etimology berasal  dari  bahasa  latin  yaitu demos atau  yang berarti rakyat dan kata latin Kratos atau pemerintahan. Etimology ini dimulai dari abad ke-5 sebelum masehi yang mempunyai arti pemerintahan oleh rakyat (Huda, 2020).
Menjalankan  demokrasi  dalam  pemerintahan  desa  sangat  diperlukannya musyawarah antara kepala desa dengan perwakilan dari masyarakat untuk merumuskan berbagai  permasalah  yang  timbul.  Musyawarah  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama lain  adalah  musyawarah  antara  badan  permusyawaratan  desa,  pemerintah  desa,  dan unsur  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk menyepakati hal yang bersifat  strategis karena demokrasi  bersifat keputusan-keputusan kolektif yang kuat yang dibuat oleh para orang-orang yang dipilih melalui kesepakatan umum (Huntington, Marjohan, & Abadi, 1995).
Pelaksanaan  pemerintahan  desa  dalam  mengemban  tugas  pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat harus berasaskan keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, dan partisipatif dari semua elemen masyarakat, agar terciptanya pemerintahan yang demokratis yang diinginkan Dalam  Undang-undang  RI  Nomor  6  tahun    2014 Badan  Permusyawaratan  Desa  atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang  anggotanya  merupakan  wakil  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Kementerian desa, 2014).
Badan  Permusyawaratan  Desa  di  dalamnya  beranggotan terdiri  dari  Ketua Rukun  Warga,  pemangku  adat,  golongan  profesi,  pemuka  agama  dan  tokoh  atau pemuka  masyarakat  lainnya.  Badan  permusyawaratan  desa  memiliki  fungsi  salah satunya  dalam  pasal  55  UU  RI  no.6  tahun  2014  yakni  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat .  Fungsi  ini  merupakan  fungsi  yang  menunjukan  bahwa  BPD
sebagai  wadah  untuk  mengumpulkan  beberapa  aspirasi  dari  berbagai  masyarakat, dimana  aspirasi  berisikan  pendapat,  ide,  gagasan  yang  muncul  dari  masyarakat  yang menjadi  masukan  untuk  perangkat  desa  dalam  mengemban  wewenang  untuk menjalankan  pemerintahan  desa  yang  sebagaimana  mestinya.  Sebagaimana  dalam Peraturan  Dalam  Negeri  RI  Pasal  31  No  110  Tahun  2016  (Kementerian  dalam  negeri, 2016) :
BPD mempunyai fungsi:
a. membahas  dan  menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa  bersama  Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Pasal 32:
BPD mempunyai tugas:
a. Menggali aspirasi masyarakat;
b. Menampung aspirasi masyarakat;
c. Mengelola aspirasi masyarakat;
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. Menyelenggarakan musyawarah  Desa  khusus  untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. Melaksanakan pengawasan  terhadap kinerja Kepala Desa;
k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan (Kementerian dalam negeri, 2016).
Pembangunan  di  dalam  pemerintah  sangat  dibutuhkan,  karena  itu  semua menyangkut  otonomi  yang  berjalan  pada  suatu  daerah.  Pemberian  otonomi  kepada kelompok-kelompok  masyarakat  di  wilayah  masing-masing  akan  mendorong  warga masyarakat berpartisipasi untuk membangun daerahnya.
Menurut (Syafrudin, 1983), reformasi otonomi daerah yang sejak lama dilakukan adalah mengutamakan keseragaman, lebih realistis, dan bermanfaat, jika ke-bhinekaan, kondisi tiap  daerah  diseleksi  hal-hal  yang  perlu  dibiarkan  dan  dipupuk,  potensi  sumber  daya alam,  dan  nilai  budaya  lokalnya,  sehingga  dalam  rangka  berotonominya  suatu  daerah, dapat  dijadikan  unggulan  yang  menjadikan  kebanggaan  daerahnya.  Karena  itu,  dalam kondisi  fisik  daerah yang berbeda-beda akan disikapi  secara realistis dengan intensitas meningkatkan  kemanfaatannya  tetap  diperlukan,  dengan  meningkatkan  kualitas  dan
kuantitas infrastruktur yang lebih kontributif bagi pertumbuhan ekonomi daerah (desa) (Syafrudin, 1983) dan juga mengutip dari buku (Pide, 1999).
Dalam  pembangunan  pertumbuhan  ekonomi  dikhususkan  untuk  menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang akan berpartisipatif dalam menjalankan pembangunan tersebut. Entah dalam pembangunan desa dalam ruang lingkup kesehatan, jalanan, serta meningkatkan proses dalam pendidikan dengan adanya jasa keterampilan yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sebagai  proses  peningkatan  pembangunan  sumber daya  manusia  di  suatu  desa.  Pembangunan  desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Brilianing, 2019).

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif. Metode ini dipandang tepat dalam studi ini karena berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis Peran Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  Menampung  dan  Menyalurkan  Aspirasi Masyarakat  Pada  Proses  Pelaksanaan  Pembangunan  Di  Desa  Bumiayu  Kecamatan Weleri  Kabupaten  Kendal.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  dianggap  mampu bersinergi dengan proses tersebut  (Shaw & Gould, 2001).
Penelitian  kualitatif  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme atau paradigma interpretive dengan  pengambilan sampel  sumber  data  dilakukan  secara purposive dan snowbaal yakni  sebagai  bagian  dari    keseluruhan  penelitian  (Sugiyono, 2010)

## Hasil dan Pembahasan
Kata  peranan  menunjukanpada  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk melakukan sesuatu daakeompok asyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pipinan atau karena sesuatu  hal  atau peristiwa (KBBI, 2020).
Hasil  wawancara  mengenai  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Menampung  dan  Menyalurkan  Aspirasi  Masyarakat  pada  Proses  Pelaksanaan Pembangunan  bersama  para  informan  di  Desa  Bumiayu  Kecamatan  Waleri  Kabupaten Kendal.
A. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  kepala  desa  Bumiayu  berdasarkan tugas inti  dari  Badan Permusyawaratan Desa  yakni  menampung  dan menyalurkan aspirasi  masyarakat  melalui  rapat-rapat  yang  diselenggarakan  BPD  dengan  tokoh masyarakat  sesuai  dengan  waktu  pembahasan  Musrenbangdes. Musrenbang  Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ( stakeholder ) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan  (Bappenas,  n.d.) .  Menurut  kepala  desa  Bumiayu  (Kepala  desa Bumiayu,  2020)  peran  BPD  yang  ada  di  desanya  sudah  baik  dalam  menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat pada saat diadakan forum rapat musrenbang
yang  hasil  rapat  tersebut  akan  disapaikan  kepada  tingkatan  kecamatan.  Proses menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dapat  membangun  potensi  desa  yang  seutuhnya pembangunan dengan ciri khas desa itu sendiri.
Berdasarkan  wawancara  dengan  ketua  BPD  desa  Bumiayu,  beliau mengatakan  bahwa  anggota  BPD  selama  ini  sudah  melaksakan  perannya  dengan baik  dengan  menampung  aspirasi  masyarakat  secara  tulisan  maupun  lisan  oleh masyarakat  dan  akan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  ke  dalam  forum  rapat koordinasi  BPD  dengan  cara  penyampaian  pola  demokrasi  (Ketua  BPD  desa Bumiayu,  2020).  Aspirasi  yang  di  sampaikan  ke  dalam  forum  rapat  koordinasiini berkenaan dengan aspek pembangunan dan perasalahan-permasalahan  yang ada di masyarakat  desa  Bumiayu. Hal  tersebut  menggambarkanbahwa  antara masyarakat dan  BPD  adanya  musyawarah  yang  baik  untuk  pembangunan  dan  perencanaan- perencanaan yang terarah.
Dalam  peranya  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  BPD selaku  orang  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  akan  menjaring  aspirasi  yang diinginkan  masyarakat  bukan  hanya  pada  forum  rapat,  tetapi  masyarakat  dapat menyampaikan  aspirasinya  kapanpun  dan  dimanapun  kepada  anggota  BPD  tanpa adanya  ketentuan  waktu.  Hal  ini  dikarenakan  forum  rapat  waktunya  terbatas sehingga ada saja aspirasi masyarakat yang belum tersampaikan.
Proses  pembangunan  desa  Bumiayu  menjadi  tanggungjawab  seluruh masyarakat  dan  pemerintah  yang  dapat  melibatkan  kelompok  aktivitas  masyarakat yang tergabung dalam kegiatan positif seperti BUMDES yang dapat mempengaruhi pola  taraf    kehidupan  masyarakat  yang  lebih  sejahtera.  Pembangunan  di  desa Bumiayu  harus  berlandaskan  kebersamaan  untukenggerakkan  potensi  yang  ada  di masyarakat.

## B. Koordinasi Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
Berdasarkan  wawancara  dengan  kepala  desa  Bumiayu  diperoleh  informasi dalam  menyelenggarakan  pembangunan  agar  terwujudnya  kebersamaan  antara pemerintahan desa, anggota BPD dan masyarkat ini saling berkoordinasi salah satu sama  lain  agar  tidak  terjadi mis  comunication/ perbedaan  pendapat  dalam merealisasikan  pembangunan  desa  Bumiayu.  Dengan  bPD  yang  menjalankan fungsi  pengawasan  pada  pemerintah  desa.  Demikian  juga  dengan  pemerintahan desa  sering  melakukan  koordinasi  dengan  BPD  melalui  rapat-rapat  koordinasi untuk mendengarkan berbagai pandangan dan pendapat dari masyarakat.
Koordinasi  ditujukan  untuk  mengetahui  secara  lengkap  arah  tujuan pembangunan yang direncanakan pada tahun anggaran.

## C. Partisipasi Masyarakat Dalam Meyampaikan Aspirasi Kepada BPD
Partisipasi  semua  elemen  masyarakat  sangat  penting  dalam  pembangunan desa,  setiap  penyusunan  APBD  ( Anggaran  Pendapatan,  dan  Belanja  Daerah) (Kementerian  keuangan,  2019)  yaitu  desa  Bumiayu  pada  saat  musrenbag  desa
terlibatnya  toko masyarakat ,  pemuda  dan  pemerintah  desa.  Antusias  dalam  rapat tersebut  juga  tampak  pada  proses  pembahasan  mengenai  rencana  pembangunan desa Bumiayu.
Kepala  desa  Bumiayu  mengatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  cukup tinggi  dan  bahkkan  meningkat  terutama  sejak  pemerintahan  desa  diberikan  hak untuk  mengaur  pembangunan  sendiri,  kemudian  aspirasi  masyarakat  meningkat karena BPD sudah bagian dari pemerintahan desa.
Berdasarkan UU no 6 tahun 2014 BPD lebih leluasa menggunakan perannya untuk terlibatnya dalam masyarakat untuk menampung aspirasi yang akan diajukan dalam musrenbangdes yang akan ditetapkan menjadi APBD desa.

## Kesimpulan
Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  Menampung  dan  Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan bersama para informan di Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal pada proses pembangunan yakni: 1) menampung  dan menyalurkan  aspirasi masyarakat  secara tulisan maupun lisan oleh masyarakat dan akan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam forum rapat koordinasi BPD  dengan  cara  penyampaian  pola  demokrasi. Aspirasi  yang  di  sampaikan  ke  dalam forum  rapat  koordinasiini  berkenaan  dengan  aspek  pembangunan  dan  perasalahan- permasalahan  yang ada di masyarakat  desa Bumiayu. 2) Koordinasi dalam menampung dan  menyalurkan    aspirasi  masyarakat, anggota  BPD  dan  masyarkat  ini  saling berkoordinasi  salah  satu  sama  lain  agar  tidak  terjadi mis  comunication/ perbedaan pendapat  dalam merealisasikan pembangunan desa Bumiayu. 3) partisipasi  masyarakat dalam meyampaikan aspirasi kepada BPD
Partisipasi semua elemen masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa, setiap  penyusunan  APBD yaitu  desa  Bumiayu  pada  saat  musrenbag  desa  terlibatnya tokoh masyarakat, pemuda dan pemerintah desa.

## BIBLIOGRAFI
Bappenas. (n.d.). Musrenbang. Retrieved from http://kawasan.bappenas.go.id/musrenbang/42-musrenbang-desa
Brilianing,  Tyas  Tri  Ayu  Yanuar.  (2019). Peran  Kepala  Desa  dalam  Meningkatkan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa  di  Desa  Seduri  Kecamatan Mojosari  Kabupaten  Mojokerto (Universitas  Negeri  Malang).  Retrieved  from http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78154
Coristya  Berlian  Ramadana,  Heru  Ribawanto,  suwondo.  (2014).  Keberadaan  Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Administrasipublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id . Retrieved from
administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id
Huda,  Ni’matul.  (2020).  Problematika  Pengaturan  Tindak  Lanjut  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Perkara  Pidana  Oleh  Mahkamah  Agung. Jurnal  Hukum  IUS Quia Iustum , 27 (3), 437–457.
Huntington,  Samuel  P.,  Marjohan,  Asril,  &  Abadi,  Achmad  Setiawan.  (1995). Gelombang demokratisasi ketiga . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
KBBI.  (2020).  Kamus  besar  bahasa  indonesia  “Peran.”  Retrieved  from https://kbbi.web.id/peran
Kementerian  dalam  negeri.  (2016). badan  Permusyawaratan  desa  permendadgri  110 tahun 2016 . Kementerian dalam negeri.
Kementerian  desa.  (2014). Undang-undang  republik  indonesia  nomor  6  tahun  2014 tentang desa . Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf Kementerian keuangan. (2019). apa yang dimaksud dengan surplus apbd dan bagaimana tindak lanjutnya. Retrieved September 20, 2020, from http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-surplus-apbd- dan-bagaimana-tindak-lanjutnya
Kepala desa Bumiayu. (2020). Peran BPD di desa bumiayu . Bumiayu Kendal.
Ketua BPD desa Bumiayu. (2020). Perang BPD . Kendal.
Nugroho,  Setyo.  (2013).  Demokrasi  dan  Tata  Pemerintahan  dalam  Konsep  Desa  dan Kelurahan. Jurnal Cita Hukum , 1 (2). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2633
Pide, H. Andi Mustari. (1999). Otonomi daerah dan kepala daerah memasuki abad XXI . Yogyakarta: Gaya Media.
Shaw,  Ian,  &  Gould,  Nick.  (2001). Qualitative  social  work  research .  London:  SAGE
Publications.
Sugiyono, Prof Dr. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Syafrudin, Ateng. (1983). Pasang Surut Otonomi Daerah . Journal Unja.