TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 5 No. 1 (2024): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v5i1.695 Hal. 11-24

## Model Kepemimpinan Kontigensi Fiedler Dalam Penerapan E-Goverment

## Fidentus Didakus Darma Saputra
Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula, Indonesia Email Correspondence: denssaputra153@gmail.com
Abstrak: Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  proses  pemerintahan  untuk  meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapapan E-government ini penting untuk membantu pemerintah memberikan public service.  Tuntutan untuk transparan dan akuntabel akhirnya menjadi E-government sebagai syarat kunci agar kualitas good Governance tidak sekedar teori di atas kertas.  Sehingga  instansi  pemerintahan dari  tingkat  pusat  sampai  daerah  wajib  untuk  menerapkan  penggunaan sistem informasi dan teknologi secara masif. Implementasi E-government di daerah juga sejalan dengan tuntutan regulasi pemerintah pusat yang konsen terhadap pengembangan pelayanan berbasis digital. Penelitian ini berfokus kepada peran atau model kepemimpinan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga penelitian ini hanya konsen di dalam instansi pemerintah di Kantor Kecamatan Ndona.Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Model Kontigensi Fiedler pertama Leader Member Relationship adalah model kepemimpinan yang paling dibutuhkan dalam mekanisme Public Service dengan data 60% sangat setuju dan 40% setuju terkait model ini yang mengedepankan demokrasi sebagai pilar pelayanan. Model kepemimpinan dilakukan melalu  nilai-nilai  demokrasi.  Kedua,  yaitu  model  kepemimpinan  Degree  Of  Task  Structure  ditemukan  hasil penelitian  bahwa  80%  sangat  setuju  dan  20%  kurang  setuju.  Artinya  model  kepemimpinan  berdasarkan  garis komando  masih  relevan  di  birokrasi  pemerintahan.  Sehingga  segala  tugas  dan  tanggung  jawab  dilakukan berdasarkan  TUPOKSI.  Agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  memberikan  kebijakan  maupun  melaksanakan kebijakan. Ketiga yaitu Leader Position Power ditemukan hasil penelitian bahwa 40% sangat tidak setuju, 40% setuju dan 20%sangat setuju. Artinya model kepemimpinan ini kurang disukai oleh aparat pemerintah dikarenakan model ini cenderung otoriter dan lebih mengedepankan keegoisan seorang pemimpin.
Kata Kunci : Model Kepemimpinan, E-Governance, Pelayanan Publik
Abstract:  Utilization  of  information  and  communication  technology  in  government  processes  to  improve efficiency, effectiveness, transparency, and accountability of government administration. The implementation of E-government is important to help the  government provide public services.  The demand for transparency and accountability eventually became E-government as a key requirement so that the quality of good governance is not  just  a  theory  on  paper.  So  that  government  agencies  from  the  central  to  regional  levels  are  obliged  to implement  massive  use  of  information  systems  and  technology.  The  implementation  of  E-government  in  the regions  is  also  in  line  with  the  demands  of  central  government  regulations  that  are  concerned  with  the development of digital-based services. This research focuses on the role or model of government leadership. This study  used  qualitative  descriptive  research  method.  The  results  of  the  study  found  that  the  first  Fiedler Contingency  Model  Leader  Member  Relationship  is  the  most  needed  leadership  model  in  the  Public  Service mechanism with data 60% strongly agree and 40% agree regarding this model that prioritizes democracy as a pillar of service. The leadership model is carried out through democratic values. Second, the Degree Of Task Structure leadership model found that 80% strongly agreed and 20% disagreed. This means that the leadership model  based  on  the  line  of  command  is  still  relevant  in  the  government  bureaucracy.  So  that  all  duties  and responsibilities  are  carried  out  based  on  TUPOKSI.  So  that  there  are  no  mistakes  in  providing  policies  or implementing  policies.  Third,  namely  Leader  Position  Power,  it  was  found  that  40%  strongly  disagree,  40% agreed and 20% strongly agreed. This means that this leadership model is less preferred by government officials because this model tends to be authoritarian and prioritizes the selfishness of a leader.
Keywords: Leadership Model, E-Governance, Public Service
Received; 01-11-2023; Revised; 22-12-2023; Accepted; 10-01-2024

## PENDAHULUAN
Pada Februari 2022, BPS (Badan Pusat Statistik) merilis jumlah penduduk Indonesia 274,74 juta orang.  Penduduk  usia  kerja  sebanyak  208,54  juta  orang.  Bertambah  3,18  (1,52%)  dibandingkan Februari 2021 dengan total 205,36 juta orang (BPS, Februari 2022). Data ini menunjukan bahwa secara Nasional  kebutuhan  penduduk  akan  bertambah  seiring  dengan  bertambahnya  penduduk  usia  kerja. Bertambahnya angka usia kerja juga terjadi di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Kabupaten Ende, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk sebanyak 270.763 orang. Artinya juga dari total  jumlah  penduduk,  praktis  berbagai  kebutuhan  penduduk  di  level  Kabupaten  akan  bertambah. Kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.
Salah satu kebutuhan mendesak era ini adalah teknologi. Teknologi telah menjadi syarat mutlak bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas. Tidak hanya di perkotaan, saat ini desa  dan  penduduknya  sudah  melek  teknologi  meskipun  dengan  berbagai  keterbatasan.  Apa  lagi berbagai program pemerintah yang diorientasikan kepada daerah-daerah pinggiran, maka tidak heran kalau akses akan teknologi menjadi penting bagi masyarakat daerah tertinggal. Menurut data BPS hasil pendataan  Survei  Susenas 2020,  53,73%  populasi  Indonesia telah mengakses internet  di  tahun 2020 (Statistik Telekomonikasi Indonesia, 2020). Hampir sebagian dari total penduduk Indonesia telah melek teknologi.
Fakta di atas sebenarnya ingin memberikan desakan kepada pemerintah untuk segera mengubah teknik  pelayanan.  Selama  ini,  pemerintah  sering  terjebak  kepada  metode public  service secara konvensional tanpa mengandalkan teknologi. Tetapi saat ini, pemerintah tidak bisa lagi berada di zona nyaman  dan  acuh  terhadap  pemanfaatan  teknologi  pemerintahan.  Justru  pemanfaatan  teknologi  ini sebenarnya  akan  membantu  berbagai  pelayanan  yang  dilakukan  pemerintah  kepada  masyarakatnya. Teknologi informasi dalam tataran pemerintahan kemudian disebut dengan istilah E-government.
Pada  2018,  pemerintah  pusat  merilis  4  aplikasi  terintegrasi  untuk  mendigitalisasi  birokrasi. Rencana  ini  sejalan  dengan  Peraturan  Presiden  (PERPRES  No  95  tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintah  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  Aplikasi  itu  meliputi,  e-budgeting,  e-kepegawaian,  e- procurement,  dan  e-pengaduan.  Aplikasi  ini  ditunjukan  untuk  memberikan  pelayanan  sehingga penerapan pemerintahan yang baik bisa ditinjau dari keberadaan aplikasi digital di atas.
Pada  pasal  2  Perpres  No  95  tahun  2018  ditemukan  Sistem  Pemerintah  Berbasis  Elektronik (SPBE) dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interopabilitas,  dan  keamanan.  Prinsip  ini  mirip  dengan  prinsip  good  governance  dan  berdasarkan Perpres  No.29  tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  yang berkonsentrasi pada salah satu aspek yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas perlu untuk memberikan trust kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak dilakukan karena bias politik. Selain itu,  akuntabilitas  adalah  upaya  agar  pemerintah  tetap  memberikan  pertanggunjawaban  secara  data kepada masyarakat agar setiap pelayanan yang dilakukan dengan adil.
Penelitian  ini  berfokus  kepada  instansi  Kecamatan  Ndona  di  Kabupaten  Ende,  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur.  Penerapan  E-government  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  terlepas  dari peran kepemimpinan pemerintahan. Peran seorang pemimpin sangat berguna untuk memotivasi seluruh birokrat  dalam  naunganya  agar  lebih  atraktif  dalam  memberikan  pelayanan  berbasis  teknologi. Penelitian  ini  terletak  pada  memotret  sejauh  mana  peran  pemimpin  dalam  lingkungan  birokrasi pemerintahan Kecamatan Ndona dalam memberikan pelayanan akuntabel, efektif, dan efisien kepada masyarakat.  Sehingga  transfromasi  digital  merupakan  keharusan  dengan  menggabungkan  budaya digital dan kompetensi digital.
Menurut Word Bank, e-goverment didefenisikan sebagai penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus menfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya (Syalom, dkk, 2021). Lebih jauh lagi, e-goverment harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui akses yang luas terhadap
informasi  yang  tersedia  (Syalom,  dkk,  2021).  Artinya  pemerintahan  berbasis  digital dalam  konteks pelayanan  di  kecamatan  Ndona  diimplementasi untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  efektif serta efisien. Selain itu dengan adanya pemerintahan digital, terjadi proses pemberdayaan baik kepada birokrat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Peristiwa ini terjadi sebagai bentuk dari perkembangan zaman  yang  telah  menghasilkan  masyarakat  teknologi.  Sehingga  penguatan  internal  pemerintahan dalam bentuk penguasaan teknologi menjadi wajib.
Adapun standar agar pemerintahan berbasis digital bisa dengan mudah diterapakan oleh birokrasi Kecamatan  Ndona.  Menurutt  Hartono  (dalam  Syalom,  dkk,2021)  bahwa  syarat  penerapan  e- government yang harus dimiliki, yaitu kepemimpinan eksekutif, keikutsertaan otoritas legalislatif dan otoritas  lain  berdasarkan  yuridiksi,  Penasehat  teknologi  informasi,  Pengelola  pada  tingkat lembaga/organisasi, dan Pengawas dan pengendali teknis . Secara teknis konsep yang diutarakan oleh Hartono salah satunya adalah kepemimpinan eksekutif. Konsep ini sesuai dengan fokus penelitian yang berorientasi  pada  model  kepemimpinan  yang  dipakai  untuk  menerapkan  E-government.  Tidak  bisa dipungkiri  bahwa  peran  seorang  pemimpin  untuk  memuluskan  implementasi  E-government  sangat signifikan dalam instansi-instansi pemerintahan. Didukung lagi dengan budaya hirarki dalam instansi pemerintahan,  memungkinkan  peran  seorang  pemimin  sangatlah  penting  untuk  mengambil  berbagai keputusan yang sifatnya mendesak untuk kepentingan masyarakat banyak.
Era 4.0 saat ini akhirnya berdampak pada berbagai sendi kehidupan. Pemerintah sebagai wadah pelayanan kepada masyarakat akhirnya berbenah untuk memperkuat institusinya, baik dari segi SDM maupun  infrastruktur.  Pemerintah  Kecamatan  Ndona  juga  berada  pada  titik  berbenah  untuk memperkuat  institusinya  karena  kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat.  Dan  peran  seorang pemimpin untuk bisa meramalkan pelayanan seperti apa yang cocok kepada masyarakat era 4.0 saat ini. Dengan begitu kinerja pemerintah Kecamatan Ndona bisa dinilai baik karena relevan dengan kebutuhan masyarakat Ndona sebagai obyek pelayanan. Sehingga pemimpin harus memiliki keterampilan digital untuk membaca peluang pelayanan yang efisien dan efektif untuk masyarakat. Pearl Zhu (dalam Evans E.W  Tulungen,  dkk,  2022)  mendefenisikan  kriteria  kepemimpinan  digital  terdiri  dari  lima  (5) karakteristik,  yaitu: pertama,thinker yaitu  kemempuan  dalam  menghadapi  perubahan  pasar  serta persaingan, kedua , kreative yaitu kepemimpinan digital yang memilki pola pikir kreatif serta inovatif untuk  merumuskan  ide-ide  baru  menjadi  sebuah  kenyataan, ketiga , visioner yaitu  pemimpin  digital yang  memiliki  kemampuan  memberikan  arahan  serta  sebagai  orkestra  pada  mentransformasi  usaha digital, keempat , want  to  know yaitu  menggunakan  ekosistem  yang  kompleks  serta  bergerak  maju karena  faktor  Volatility,  uncertanity,  complexity,  ambiguity  (VUCA),dan kelima, profound  leader yaitu  gaya  kepemimpinan  digital  yang  bisa  memimpin  pada  masa  situasi  yang  kompleks  dengan memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  mendalam,  dan  menggunakan  pengetahuannya  untuk interpretasi,  berpikir  sintesis  untuk  mengambil  keputusan.  Kelima  karakteristik  ini  adalah  bentuk kepemimpinan  digital  di  era  birokrasi  digital  yang  mengupayakan  pemanfaatan  teknologi  informasi sebagai bagian dari public service . Karakteristik kepemimpinan digital akan berdampak kepada dimensi akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas wajib dilakukan oleh organisasi sektor publik yang terdiri dari akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas kejujuran  dan  hukum.  Dengan  adanya  akuntabilitas  ini,  kepercayaan  publik  dapat  bertambah  jika pemerintah menjalankan pelayanan dengan baik dan benar.
Pada penelitian ini, fokus utama adalah mencoba menggali model kepemimpinan dalam instansi Kecamatan  Ndona  dalam  rangka  implementasi  E-government.  Sehingga  teori  yang  dipakai  adalah model kepemimpinan kontigensi Fiedler . Model kontigensi (situasional) pertama kali diperkenalkan oleh  Fred  Edwar  Fiedler  tahun  1964.  Asumsi  teori  ini  menurut  Yukl  (dalam  Syaiful  Sagala,  2018) mendeskripsikan atau membahas tentang mengapa pemimpin berperilaku berbeda antara situasi yang satu dengan situasi lain. Sehingga terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dan situasi. Luthans
(dalam  Syaiful  Sagala,  2018)  menjelaskan  deskripsi  Fiedler  terdapat  tiga  (3)  dimensi  yang dipertimbangan dalam model kontigensi:

## 1. Leader member relationship
Yaitu hubungan pribadi pemimpin dengan anggota kelompok merupakan variabel paling krtitis dalam menentukan situasi menyenangkan yang mempengaruhi gaya  kepemimpinan paling efektif dan  menggambarkan  kualitas  hubungan  pemimpin  dengan  anggota  kelompok  (lebih  hangat, bersahabat, maka situasi lebih menguntungkan). Dimensi ini berkaitan dengan situasi sejauh mana anggota kelompok menyukai dan mempercayai pemimpin serta mau mengikutinya.

## 2. Degree of task structure
Yaitu  struktur  tugas  merupakan  input  penting  kedua  terhadap  situasi  yang  menyenangkan menggambarkan kadar struktur tugas yang ditugaskan kepada kelompok untuk dilaksanakan yaitu susunan  tugas  yang  dilaksanakan  bawahan  lebih  tersusun,  lebih  menguntungkan.  Seberapa  rinci tugas menyatakan tujuan, prosedur, dan pedoman melaksanakan tugas. Dimensi struktur tugas (task strukture) yaitu sejauh mana kejelasan tugas dan orang yang bertanggung jawab melaksanakannya, sebagai kebalikan dari situasi dimana tugas-tugas tidak jelas dan tidak terstruktur. Apa bila tugas jelas, kualitas prestasi dapat dikendalikan dengan mudah, dan anggota kelompok dapat lebih pasti memikul tanggungjawab untuk berprestasi dibandingkan apa bila tugas tidak jelas.

## 3. Leader position power
Yaitu kekuasaan posisi dicapai melalui otoritas formal merupakan dimensi situasi kritis ketiga. Kekuasaan  pemimpin  (lebih  berkuasa,  maka  situasi  bagi  pemimpin  itu  lebih  menguntungkan, sedangkan  bagi  bawahan  belum  tentu  menguntungkan).  Kekuasaan  posisi  (position  power) merupakan  tingkat  seberapa  jauh  kekuasaan  posisi,  yang  dibedakan  dari  sumber  kuasa  lainnya seperti  kuasa  karismatis  atau  keahlian,  kemungkinan  pemimpin  menimbulkan  kepatuhan  dari anggota  terhadap  pengarahan,  dalam  hubungannya  dengan  manajer,  kekuasaan  ini  berasal  dari wewenang  organisasi.  Seberapa  besar  posisi  atau  jabatan  memberikan  otoritas  kepada  pemimpin untuk memberikan imbalan, menghukum, memutasikan, mempromosikan, dan sebagainya kepada pengikut atau bawahan. Fiedler mengemukakan, seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan posisi yang jelas dan cukup dapat lebih mudah memperoleh kepengikutan dibandingkan dengan pemimpin yang tidak memilki kekuasaan. Dengan tugas dan wewenang yang jelas maka kualitas prestasi dapat dikendalikan dengan mudah.
Adapun  penelitian  terdahulu  dengan  tema  atau  topik  serupa.  Misalkan  dari  penelitian  Yudha Herlambang  C.P  dan  Tony  Dwi  Susanto  (dalam  Evans,  dkk,  2022)  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menidentifikasi  hubungan  antara  kepemimpinan  elektronik  dan  keberhasilan  e-goverment. Metode penelitian menggunakan tinjauan bibliografi dan pencarian bibliografi online. Hasil penelitian mengungkapkan  beberapa  poin  e-leadership  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  e-government, yaitu visi dan misi, koordinasi IT dengan tujuan strategis, komitmen dan peran pemimpin. Sedangkan penelitian berikut dari Evans Tulungen, David Saerang, dan Joubert Maramis tujuan penelitian ini untuk mengetahui  peran  kepemimpinan  digital  dalam  mewujudkan  transformasi  digital  pada  sektor pemerintah.  Metode  yang  digunakan  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  metode literature  review .  Hasil  penelitian  yang  ditemukan  bahwa  peran  kepemimpinan  digital  sangat berdampak kepada transformasi digital yang sedang di emban oleh pemerintah saat ini.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan  lingkungan  alamiah,  dimana  penelitian  dilakukan  pada  situasi  alamiah  dalam  suatu keutuhan  agar  sumber  data  yang  didapat  secara  langsung  bersifat  naturalistik,  tidak  manipulatif  dan terbuka pada apapun yang akan timbul ke depan (Simangunsong, 2016).
Dalam  penelitian  kualitatif  teknik  pemilihan  informan  yang  sering  digunakan  adalah  teknik purposive dan snowball. Purposive merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan
tertentu. Pertimbangan ini misalnya; orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, sehingga  memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek  atau  situasi  sosial  yang  diteliti.  Snowball  adalah teknik  pengambilan  sumber  data  yang  pada  awalnya  jumlahnya  sedikit  namun  belum  mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2010).
Teknik pengumpulan data filed research approach” merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan (Simangunsong, 2016). Data dikumpulkan dengan beberapa cara yaitu: wawancara, dimana terdapat proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab anatara peneliti dan narasumber atau subyek penelitian. Sehingga informan terlebih dahulu  ditentukan  agar  proses  wawancaranya  lebih  terpimpin  dan  terstruktur.  Observasi  partisipatif (participant  observation)  adalah metode  pengumpulan  data yang  digunakan  untuk  menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Dokumen  terbagi  dalam  dua  bentuk  yaitu:  dokumen  sekunder  yang  mengacu  kepada  dokumen pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah.  Sedangkan  dokumen  primer  yaitu  dokumen  yang berhubungan langsung dengan peristiwa penelitian yang dilakukan dalam pengambilan data penelitian wawancara.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  model  Mile  dan Huberman (Simangunsong, 2016) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh melalui beberapa tahapan, yaitu data reduksi dimana data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah banyak perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sehingga data-data tersebut perlu untuk direduksi. Penyajian data  dimana  peneliti  harus  menguji  apa  yang  telah  ditemukan  saat  memasuki  lapangan  yang  masih bersifat  hipotetik  berkembang  atau  tidak.  Verifikasi  data  dimana  peneliti  menarik  kesimpulan. Kesimpulan  yang  dikemukakan  bersifat sementara,  dan  akan  berubah  tergantung  kepada  bukti-bukti yang ditemukan.
Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah publikasi pada sinta 4 di jurnal – jurnal yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Harapannya hasil dari penelitian ini membantu pengembangan konsep, teori dan best pratice untuk penggiat pemerintahan baik birokrat mapun akademisi. Penelitian ini  juga  diupayakan  untuk  menghasilkan  model  pengembangan  kepemimpinan  pemerintahan  di  era transformasi  digital  dalam  upaya  implementasi  E-Goverment.  Alur  penelitian  ini  dapat  dilihat  di gambar berikut:
Diagaram  di  atas  menunjukan  alur  penelitian  ini,  yaitu  mencoba  menggali  model kepemimpinan  oleh  Fiedler  yang  sesuai  dengan  budaya  organisasi  yang  ada  di  Kantor  Kecamatan Ndona. Sehingga diharapkan bisa mendapat hasil penelitian model kepemimpinan jenis seperti apa yang dibutuhkan  oleh  organisasi  kecamatan  Ndona.  Sehingga  rekomendasi  hasil  penelitian  tepat  dengan persoalan yang dianagkat dari riset ini.

## PEMBAHASAN
Pada bagian ini penulis akan menganalisa data terkait dengan Model Kepemimpinan Kontigensi Fiedler Dalam Pelaksanaan E-Goverment di kantor kecamatan Ndona. Di bagian analisis data ini, penulis  melakukan  analisa  terkait  dengan  berbagai  data  yang  telah  di  kumpulkan  selama  proses wawancara di lapangan. Narasumber yang di jadikan obyek penelitian adalah aparat pemerintah yang bekerja  di  Kantor  Kecamatan  Ndona.  Adapun  indikator  yang  diturunkan  dari  teori  Model Kepemimpinan Kontigensi Fieldler yaitu: Leader Member Relationship, Degree Of Task Structure, Dan Leader Position Power. Ketiga indikator ini dipergunakan untuk menganalisis sejauh mana model kepemimpinan ala Fiedler berdampak kepada implementasi E-Goverment. Baik itu dalam pelayanan maupun mekanisme kerja yang ada di Kantor Kecamatan Ndona. Dalam bagian analisis data ini juga diupayakan untuk dilakukan analisa komprehensif dan subyektif sehingga pikiran-pikiran dalam analisa ini memberikan gamabaran dan gagasan baru terkait dengan model kepemimpinan yang cocok dalam penerapan E-Goverment yang efektif dan efisien.

## Leader Member Relationship
Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber di kantor kecamatan Ndona ditemukan bahwa model  kepemimpinan  Leader  Member  Relationship  lebih  efektif  dalam  implementasi  elektronik goverment.  Pemimpin  model  ini  lebih  dipahami  sebagai  model  kempemimpinan  demokratis  dimana seorang  pemimpin  lebih bersahabat,  lebih  hangat,  dan  lebih  sering membuka  ruang  diskusi  bersama
e-Government
Leader member relationship Degree of task structure Leader position power Model Kepemimpian KONTIGENSI FIEDLER Metode Kualitatif Model yang cocok untuk Public Service
bawahannya terkait pekerjaan. Setiap keputusan yang di ambil seorang pemimpin dalam hal ini Camat didasarkan  pada  dialog  dan  diskusi  bersama  dengan  bawahan  atau  aparat  yang  bekerja  di  kantor kecamatan.  Pokok-pokok  persoalan  sampai  pada  target  –  target  yang  harus  dicapai  semuanya didiskusikan  dengan  baik  sehingga  keputusan  yang  di  ambil  oleh  Camat  lebih  solutif  dan  dapat menyelesaikan  masalah  dengan  pendekatan  praktis.  Pendekatan  praktis  maksudnya  adalah  segala keputusan itu tidak mengambang dan tidak bisa dieksekusi. Keputusan praktis adalah keputusan yang bisa dieksekusi langsung tidak hanya bagi pemimpin tetapi bawahan. Sebab keputusan tersebut mudah diterjemahkan  tidak  hanya  aparat  kecamatan  Ndona,  melainkan  juga  dapat  diterjemahkan  dengan mudah oleh masyarakat di regional kecamatan Ndona.
Fieldler memahami bahwa karakter kepemimpinan harus demokratis dan terbuka bagi siapa saja, termasuk  bawahan  yang  ada  dalam  hirarki  pemerintahan.  Keterbukaan  pemimpin  inilah  yang memungkinkan banyak program dan kerja-kerja pemerintahan lebih mudah diselesaikan sebab sudah ada kedekatan personal baik itu pemimpin kepada bawahan atau kedekatan antara bawahan ke pimpinan atau bisa juga kedekatan anatara bawahan. Kedekatan personal inilah yang membuat rantai organisasi berjalan  lebih  layak  tanpa  ada  rasa  saling  curiga.  Tetapi  meskipun  kedekatan  personal  diutamakan dalam  aktivitas  pemerintahan,  tidak  kalah  penting  adalah  pemerintah  kecamatan  tetap  harus  tunduk pada aturan yang telah ada. Aturan harus dijalankan dan kedekatan personal itulah sebenarnya harus memperkuat  aturan-aturan  itu.    Bukan  sebaliknya  kedekatan  personal  membuat  aturan  menjadi “bengkok”.
Tentu  model  kepemimpinan  Leader  Member  Relationship  memberi  dampak  positif  terhadap pelaksanaan E-Goverment. Dimana Camat memberikan ruang untuk bawahannya lebih atraktif dalam penguasaan teknologi. Baik untuk kerja-kerja pemerintahan maupun dalam pelayanan ke masyarakat. Tetapi  memang  untuk  konteks  pemerintah  kecamatan  Ndona,  layanan  ke  masyarakat  belum  semua menggunakan teknologi. Tetapi untuk kerja-kerja pemerintahan di dalam internal Kecamatan, teknologi sudah menjadi syarat mutlak. Misalkan terkait data-data seperti data pegawai, kenaikan pangkat dan golongan sudah berbasis teknologi. Ada juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diisi  datanya  oleh  aparat  pemerintah  kecamatan  dan  data  tersebut  dikirim  ke  pemerintah  kebupaten. Oleh karena itu pemimpin demokratis memang bisa membantu bawahannya untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Tetapi kembali lagi kepada bawahan yang notabenenya apakah memiliki niat untuk bisa menguasai teknologi atau tidak.
Dibawah ini ada beberapa data kuantitatif dalam bentuk pertanyaan langsung yang di ajukan kepada narasumber.  Data  ini  hanya  sekedar  membantu  peneliti  dalam  membaca  pengaruh  dari  model kepemimpinan Leader Member Relationship terhadap implementasi E-goverment di kantor kecamatan Ndona. Setiap indikator didukung dengan lima pertanyaan langsung yang di isi oleh setiap narasumber. Misalkan data untuk model kepemimpinan Leader Member Relationship dapat dilihat berikut ini:
Gambar.1 Data Pertanyaan Langsung Terkait Indikator Leader Member Relationship
Sumber: Data Responden Tahun 2023
Data  diatas  menunjukan  bahwa  hampir  sebagian  besar  Narasumber  yang  ditanyai  menjawab Sangat Setuju dan Setuju terhadap model kepemipinan Leader Member Relationship. Misalkan untuk P1 atau pertanyaan pertama yang bunyi pertanyaannya: apakah dalam pekerjaan anda, anda sangat dekat dengan pimpinan/bawahan. Untuk pertanyaan ini, narasumber menjawab 60% sangat setuju dan 40% setuju. Artinya bahwa hampir semua narasumber menjawab pertanyaan langsung ini terkait pimpinan dan bawahan dalam pekerjaan sangatlah dekat. Kedekatan ini tidak semata-mata untuk urusan pribadi, melainkan dalam kepentingan suksesnya kerja sebuah organisasi. Dan tidak kalah menarik, kedekatan pimpinan dan bawahan ini berimbas juga kepada motivasi untuk mampu menguasi teknologi agar kerja- kerja pemerintahan bisa lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya  P2  atau  pertanyaan  ke-dua  dengan  bunyi  pertanyaan:  apakah  selama  ini pimpinan/bawahan  anda  sering  melakukan  terobosan-terobosan  baru  saat  bekerja.  Untuk  pertanyaan ini,  40%  sangat  setuju  dan  60  setuju  yang  artinya  meskipun  ragu-ragu  responden  setuju  dengan terobosan-terobasan yang di buat. Sebab terobosan inilah yang membuat suasana kantor lebih humanis dan harmonis. Misalkan teroposan di era Camat baru ini, perbaikan lapangan olaraga di depan kantor camat lebih rapi dan tertata, serta ada kebijakan baru yang di buat oleh camat kalau aparat – aparat yang turun ke desa apalagi desa yang jauh, wajib nginap satu malam untuk diskusi dan mendekatkan diri dengan masyarakat.
Pertanyaan ke-tiga atau P3 dengan pertanyaan: apakah selama ini anda memilki hubungan baik dengan  atasan/bawahan  anda.  Pertanyaan  ini,  80%  sangat  setuju  dan  20%  setuju.  Artinya  dalam pekerjaan baik atasan maupun bawahan memiliki hubungan yang baik tidak ada rasa saling curiga dan menjatuhkan. Justru asumsi untuk berpikir positif seperti inilah yang membantu aparat baik itu atasan atau  bawahan  lebih  leluasa  bertanya  dengan  rekan  kerja  terkait  teknologi  apa  yang  belum  dikuasai. Sebab  relasi  baik  antara  rekan  kerja  akan  bermuara  kepada  saling  membantu  sama  lain  dalam  soal keterampilan penguasaan teknologi.
Pertanyaa berikut adalah pertanyaan ke-empat atau P4 dengan pertanyaan: apakah pemanfaatan teknologi  menjadi  prioritas  pimpinan/bawahan  anda  dalam  melakukan  pekerjaan  dan  pelayanan.
60 40 40 60 80 20 80 20 60 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 San gat Se tu ju Ku ra n g Se tu ju San gat T id ak Se tu ju Se tu ju Tid ak Se tu ju San gat Se tu ju Ku ra n g Se tu ju San gat T id ak Se tu ju Se tu ju Tid ak Se tu ju San gat Se tu ju Ku ra n g Se tu ju
San gat T id ak Se tu ju Leader Member Relationship P1 P2 P3 P4 P5
Terkait pertanyaan ini, responden yang dipilih menjawab 80% sangat setuju dan 20% kurang setuju. Ini menarik karena pertanyaan ini, ada responden yang menjawa tidak setuju jika teknologi adalah prioritas utama  dalam  melakukan  pekerjaan  dan  pelayanan.  Hal  ini  mendasar  juga  sebab  data  kualitatif menjelaskan jika pelayanan kepada masyarakat tidak semua menggunakan teknologi. Ada yang masih manual  atau  konservatif  seperti  masih  menggunakan  kertas  sebagai  media  pengisian  data.  Apa  lagi masyarakat di wilayah kematan Ndona yang beberapa wilayah masih kesulitan dengan sinyal sehingga sulit  untuk  mengisi  data  yang  diminta  oleh  pihak  kecamatan.  Sehingga  terkadang  aparat  langsung kelapangan dan mendata langsung warganya. Sedang kalau untuk urusan pekerjaan di kantor memang teknologi menjadi prioritas yang harus digunakan. Minimal menggunakan leptop atau komputer dalam membuat surat atau mengirim data melalui aplikasi pemerintah.
Terakhir adalah pertanyaan ke-lima atau P5 dengan pertanyaa: apakah anda adalah orang yang loyal kepada pemimpin dalam urusan kantor. Responden menjawab 60% sangat setuju dan 40% setuju. Artinya  bahwa  loyalitas  dalam  sebuah  organisasi  sangatlah  diperlukan  dalam  mencapai  pelayanan berbasis  eletronik.  Harus  ada  kesamaan  persepsi  antara  pimpinan  dan  bawahan  tentang  organisasi kecamatan  ini  mau  dibawah  kemana.  Meskipun  kecamatan  hanya  menjalankan  Visi  dan  misi  dari Bupati. Tetapi dalam program-program teknis aparat dikecamatan bisa berinovasi dan kreatis sehingga loyalitas dalam urusan kantor masih sangat relevan untuk urusan hirarki dan tanggung jawab jabatan.

## Degree Of Task Structure
Sebagai institusi pemerintah, organisasi seperti kecamatan Ndona tentu memiliki rantai organisasi. Bahkan  rantai  organisasi  selalu  ada  di  hampir  setiap  instansi  pemerintahan.  Rantai  organisasi  ini berfungsi untuk mengarahkan dan menjalankan tugas – tugas yang diberikan. Rantai organisasi berbeda dengan  rantai  komando.  Rantai  organisasi  berfungsi  selain  untuk  mengarahkan  aparat  dalam menjalankan tugas, tetapi sebagairuang diskusi antara atasan dan bawahan.    Setiap organisasi selain memiliki rantai organisasi, organisasi juga memilki struktur dan Job Description (Jobdes) yang melekat pada jabatan-jabatan.
Deskripsi pekerjaan atau jobdes ini merupakan gambaran secara umum terkait tanggung jawab yang melekat pada aparat pemerintah jika menduduki sebuah jabatan. Dalam hal ini jabatan-jabatan struktural yang ada di Kantor Kecamatan Ndona. Deskripsi jabatan ini  akan menjadi pedoman tertulis baik itu untuk  pimpinan  maupun  bawahan  dalam  menjalankan  roga  organisasi  kecamatan  Ndona.  Sehingga selain aturan yang ada dilevel atas, pemerintah kecamatan Ndona juga memilki aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Aturan itu berguna untuk memberikan arah dan pandangan kepada para aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya .
Indikator Degree Of Task Structure yang dijelaskan oleh Fieldler lebih menekankan pengaruh dari aturan dan aktivitas struktural terhadap tercapainya target-target. Artinya aturan tertulis maupun yang tidak tertulis ada di Kantor Kecamatan Ndona merupakan faktor penunjang utama dalam ketercapaian setiap program kerja yang diharapkan oleh pemerintah kecamatan Ndona. Aturan menjadi syarat utama yang mengawal baik itu program pemerintah maupun aparat kecamatan yang menjalankan program- program tersebut. Dengan kata lain sudah menjadi keniscayaan bahwa organisasi pemerintah memang ketat dengan aturan. Aturan-aturan itu bisa berupa prosedur, kebijakan, atau aturan tertulis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Data  hasil  wawancara  bersama  beberapa  narasumber  di  temukan  bahwa  setiap  kerja-kerja pemerintah  yang  ada di  kecamatan  Ndona selalu  didasarkan  pada  prosedur  dan aturan.  Tidak  hanya untuk  internal  pemerintah  kecamatan,  tetapi  juga  untuk  mayarakat.  Tetapi  temuan  wawancara  juga menjelaskan  bahwa  terkadang  aturan  itu  tidak  digunakan  untuk  masyarakat.  Sebab  ketika  melihat karakter  dan  fenomena  sosial  yang  ada  di  masyarakat,  aturan  tersebut  disembunyikan  dulu.  Tetapi pemerintah melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat sambil memberikan edukasi-edukasi serta advokasi agar aturan itu tetap dijalankan.
Selain  itu  juga  dalam  penerapan  aturan  beserta  prosedur  yang  ketat,  faktor  komunikasi  sangat penting. Komunikasi ini merupakan pelancar agar aturan yang telah ada tidak menghasilkan kelompok kontra. Pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan memungkinkan aturan tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap aparat yang berkerja di Kantor Kecamatan Ndona. Oleh karena itu pemimpin yang tegas adalah pemimpin yang cocok dalam memberikan edukasi kepada bawahannya tentang manfaat positif dari aturan dan prosedur. Misalkan kalau diaturannya pemerintah wajib masuk di jam 08.00, maka aturan itu harus diindahkan tidak hanya bawahan tetapi juga atasan. Sehingga  dari  perspektif  ini,  ada  keadilan  antara  atasan  dan  bawahan.  Dan  kalau  aturan  ini  tidak dijalankan harus ada konsekuensi logis yang diberikan sebagai sebuah teguran agar aparat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.
Berbeda  dengan  aturan  yang  diperuntukan  untuk  melayani  masyarakat.  Dimana  pembacaan karakter sosial oleh aparat kecamatan kepada masyarakat sangatlah penting. Agar tidak terjadi konflik dan pro-kontra di kubuh masyarakat. Pemerintah harus sebagai penengah, sehingga setiap kebijakan perlu dilakukan pendekatan intensif bersama masyarakat. Apa lagi masyarakat kecamatan Ndona yang belum semua dapat menerima dengan baik setiap kebijakan pemerintah. Tugas aparat pemerintahlah yang  notabenenya  adalah  pelayan  masyarakat  membuat  pemerintah  harus  dapat  mengambil  hati masyarakat agar semua program da aturan yang dibuat dapat dijalankan.
Dibawah ini ada beberapa data kuantitatif dalam bentuk pertanyaan langsung yang di ajukan kepada narasumber.  Data  ini  hanya  sekedar  membantu  peneliti  dalam  membaca  pengaruh  dari  model kepemimpinan Degree  Of  Task  Structure terhadap  implementasi  E-goverment  di  kantor  kecamatan Ndona. Setiap indikator didukung dengan lima pertanyaan langsung yang di isi oleh setiap narasumber. Misalkan data untuk model kepemimpinan Degree Of Task Structure dapat dilihat berikut ini:
Gambar.2 Data Pertanyaan Langsung Terkait Indikator Degree Of Task Structure
Data: Responden Tahun 2023
Data  di  atas  menunjukan  model  kepemimpinan Leader  Member  Relationship masih  relevan dalam konteks tertentu. Apa lagi Kecamatan Ndona adalah institusi pemerintah dimana kerja  – kerja
60 20 60 40 60 2020 4040 20 60 40 0 10 20 30 40 50 60 70 San gat Se tu ju Ku ra n g Se tu ju San gat T id ak Se tu ju Se tu ju Tid ak Se tu ju San gat Se tu ju Ku ra n g Se tu ju San gat Tid ak Se tu ju Se tu ju Tid ak Se tu ju San gat Se tu ju Ku ra n g Se tu ju San gat T id ak Se tu ju Degree Of Task Structure P6 P7 P8 P9 P10
pemerintah  selalu  didasarkan  kepada  aturan  dan  prosedur.  Data  kuantitatif  di  atas  diperoleh  dari pertanyaan langsung. Sehingga responden menjawab langsung kepada jawaban yang telah disediakan. Pertanyaan yang di ajukan ada lima bentuk pertanyaan. Misalkan  untuk pertanyaan pertama atau P1 dengan bentuk pertanyaan: apakah anda sering menerima tugas/pekerjaan dari pimpinan anda. Sebagian besar  responden  menjawab  80%  sangat  setuju  dan  20%  kurang  setuju.  Artinya  memang  responden masih sangat setuju jika mereka lebih sering mendapat tugas atau pekerjaan. Tugas dan pekerjaan yang diberikan  tentunya  berdasarkan  aturan  dan  prosedur  serta  hirarki  yang  ada  di  dalam  struktur pemerintahan  kecamatan  Ndona.  Biasanya  tugas  yang  diberikan  baik  dalam  bentuk  disposisi,  atau menghadiri  pertemuan  dan  mewakili  Camat  di  forum-forum  tertentu.  Pemberian  disposisi  ini  tentu mempertimbangkan keterampilan, kemampuan, serta garis koordinasi di dalam kantor Camat.
Selanjutnya  untuk  pertanyaan  ke-dua  atau  P2  dengan  pertanyaan:  apakah  anda  sering memberikan tugas sebagai seorang pemimpin kepada bawahan. Berdasarkan hasil jawaban responden, 60% sangat setuju dan 40% setuju. Artinya bahwa sebagai seorang pemimpin baik itu Camat atau kepala seksi  sering  memberikan  tugas  kepada  bawahannya.  Tindakan  ini  biasa  dalam  kerja  pemerintahan sebagai  bentuk  tanggung jawab  seorang  aparat. Misalkan  saja  dalam satu  hari  kerja  pasti  ada  tugas- tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan. Tentu tugas yang diberikan memilki korelasi erat dengan  kerja-kerja  pemerintahan.  Bukan  tugas  yang  sifatnya  subyektif  semata-mata  hanya  untuk kepentingan  pimpinan  saja.  Selain  itu  juga,  tugas  yang  diberikan  kepada  bawahan  selalu  berkaitan dengan  penggunaan  serta  penguasaan  teknologi.  Maka  aparat  pemerintah  harus  mampu  beradaptasi dengan teknologi.
Pertanyaan  ke-tiga  atau  P3  dengan  pertanyaa  sebagai  berikut:  apakah  tugas/pekerjaan  yang diberikan  selalu  berhubungan  dengan  teknologi.  Responden  menjawab  untuk  pertanyaan  ke-tiga  ini 80% sangat setuju, 20% setuju, dan 20% tidak setuju. Dari jawaban responden ini ditemukan bahwa memang  masih  banyak  yang  beranggapan  bahwa  tugas-tugas  atau  pekerjaan  yang  diberikan  masih berkaitan dengan penguasaan teknologi. Apa lagi pekerjaan yang diberikan berkaitan dengan struktur pemerintahan  yang  ada  di  kecamatan  Ndona.  Tetapi  data  di  atas  juga  menjelaskan  bahwa  ada  juga pekerjaan yang diberikan tidak berhubungan langsung dengan penggunaan teknologi, seperti mengantar surat atau hal lain yang tidak memilki kaitan erat dengan penggunaan atau penguasaan teknologi.
Selanjutnya untuk pertanyaan ke-empat atau P4 dengan pertanyaan: apakah pelayanan kepada masyarakat selama ini berbasis kepada teknologi. Dari pertanyaan ini ditemukan jawaban responden 40%  sangat  setuju,  40  setuju,  dan  20%  tidak  setuju.  Artinya  bahwa  pelayanan  kepada  masyarakat memang  tidak  selalu  berkaitan  dengan  teknologi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak  semua  masyarakat melek teknologi terlebih khusus di wilayah kecamatan Ndona. Bahkan ada beberapa tempat yang sinyal internet  tidak  stabil.  Oleh  karena  itu  maka  pelayanan-pelayanan  pemerintah  yang  menggunakan teknologi  terpaksa  dihindari  sementara  mengingat  jaringan  internet  kurang  baik  dan  tidak  semua masyarakat  wilayah  kecamatan  Ndona  melek  teknologi.  Dari  fakta  ini  diketahui  juga  pelayanan  di kantor kecamatan Ndona masih menggunakan pelayanan konservatif seperti tatap muka langsung atau masyarakat  datang  langsung  ke  kantor  Ndona  untuk  mengurus  hal-hal  yang  berkaitan  dengan administrasi.
Pertanyaan  ke-lima  atau  P5  dengan  pertanyaan  sebagai  berikut:  apakah  tugas/pekerjaan  yang diberikan berdampak kepada pengembangan keterampilan dan pengetahuan anda. Hasil dari pertanyaan langsung yang diberikan kepada responden 60% sangat setuju dan 40% setuju. Dari jawaban responden ini, maka diketahui bahwa memang tugas-tugas yang diberikan selalu berdampak positif kepada aparat yang menjalankan tugas tersebut. Data wawancara kualitatif juga ditemukan bahwa tugas-tugas yang diberikan atasan memberikan dampak posistif. Baik itu dalam bentuk penguasaan teknologi atau ketika aparat bertemu dengan pihak luar dan melakukan komunikasi untuk program tertentu. Prinsipnya bahwa tugas  yang  diberikan  adalah  pelajaran  langsung  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas  aparat pemerintah kecamatan Ndona.

## Leader Position Power
Data  hasil  wawancara  kualitatif  bersama  narasumber ditemukan  bahwa  sebagian  besar  bawahan serta  pimpinan  di  kecamatan  Ndona  tidak  setuju  dengan  pemimpin  yang  otoriter  dan  selalu mengandalkan  legitimasi  tertulisnya  untuk  memaksakan  kehendak.  Artinya  memang  gaya kepemimpinan  yang  terlalu  berkuasa  dan  memaksakan  kehendak  tidak  cocok  lagi  dengan  budaya birokrasi saat ini. Tetapi perlu di catat bahwa, kepemimpinan tidak harus selalu berkuasa dan otoriter, melainkan  pemimpin  harus  tegas  dalam  keadaan  tertentu.  Apa  lagi  proses  pengambilan  keputusan masih menjadi wewenang seorang pemimpin. Sehingga ketegasan itu perlu dalam sebuah organisasi pemerintahan.
Ketegasan yang dimaksud adalah keputusan diambil melalui jalur demokratis dan membuka dialog. Tidak  semata-mata  keputusan  di  ambil  oleh  pimpinan  tanpa  ada  diskusi  dengan  bawahannya  yang memang tahu teknis persoalan dilapangan. Ketegasan seorang pemimpin terletak kepada kemampuan dia  mengambil  keputusan  tepat  dan  cepat.  Apa  lagi  jika  bertemu  masyarakat,  pimpinan  harus  bisa beradaptasi  dengan  kondisi  dan  karakter  dari  masyarakat  itu.  Dalam  konteks  kecamatan  Ndona, memang pemimpin bergaya otoriter tidak cocok  lagi dan pemimpin demokratislah yang sesuai dengan keadaan organisasi dan kemasyarakatan saat ini.
Dibawah ini ada beberapa data kuantitatif dalam bentuk pertanyaan langsung yang di ajukan kepada narasumber.  Data  ini  hanya  sekedar  membantu  peneliti  dalam  membaca  pengaruh  dari  model kepemimpinan Leader  Position  Power terhadap  implementasi  E-goverment  di  kantor  kecamatan Ndona. Setiap indikator didukung dengan lima pertanyaan langsung yang di isi oleh setiap narasumber. Misalkan data untuk model kepemimpinan Leader Position Power dapat dilihat berikut ini:
Gambar.3. Data Pertanyaan Langsung Terkait Indikator Leader Position Power
Sumber: Data Responden 2023
Data  kuantitatif  di  atas  menjelaskan  tentang  model  kepemimpinan Leader  Position  Power dimana  model  ini  menitiberatkan  kepada  karakter  pemimpin  yang  berkuasa  dan  superioritas  dalam berbagai  hal.  Atau  dengan  kata  lain  model  kepemimpinan  otoriter  yang  berfokus  kepada  kemauan sendiri tanpa  ada  diskusi  dan  ruang  dialog  bersama  bawahan.  Data  kuantitatif  di  atas  diperoleh  dari
20 40 40 20 40 40 80 20 20 60 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Leader Position Power P11 P12 P13 P14
pertanyaan langsung. Sehingga responden menjawab langsung kepada jawaban yang telah disediakan. Misalkan untuk pertanyaan pertama atau P1 dengan bentuk pertanyaan: apakah menurut anda pemimpin yang “kuat” diperlukan dalam sebuah organisasi. Dari data responden terkait pertanyaan ini ditemukan bahwa 40% sangat tidak setuju, 40% setuju dan 20% sangat setuju. Artinya untuk karakter pemimpin model ini responden sangat tidak setuju. Apa lagi kalau pemimpin itu bertindak dan bergaya otoriter. Meskipun  begitu,  adapun  responden  yang  menganggap  bahwa  pemimpin  yang  “kuat”  bukan  berarti otoriter.  Melainkan  pemimpin  harus  kuat  dalam  ketegasan  terlebih  ketika  mengambil  keputusan- keputusan  sulit  yang  ada  di  wilayah  kecamatan  Ndona.  Responden  masih  menganggap  bahwa pemimpin  yang  kuat  adalah  pemimpin  yang  tegas,  sehingga  jawaban  para  responden  masih  relatif tergantung kepada pemahaman mereka tentang pemimpin yang “kuat”. Bahkan ada yang menjawab sangat setuju dikarenakan mereka berpikir bahwa pemimpin yang kuat adalah pemimpin tegas dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya  untuk  pertanyaan  ke-dua  atau  P2  dengan  pertanyaan  sebagai  berikut:  apakah pemimipin  yang  “kuat”  memudahkan  pelaksanaan  E-Goverment.  Data  hasil  jawaban  responden menunjukan 20% sangat setuju, 40% setuju, dan 40% sangat tidak setuju. Artinya bahwa jawaban dari responden  masih  ambigu  karena  masih  ada  yang  beranggapan  bahwa  pelaksanaan  E-Goverment tergantung kepada pemimpin yang kuat. Padahal kuat diartikan sebagai pemimpin yang tegas dalam memberikan  pengarahan  dan  tugas-tugas  kepada  bawahan  sehingga  pelaksnaan  E-Goverment  dapat berjalan. Tetapi kalau disesuaikan dengan hasil wawancara, ditemukan bahwa narasumber memahami bahwa pemimpin yang kuat dimaksudkan kepada karakter seorang pemimpin tegas. Baik ketegasan itu untuk  mengambil  keputusan  dan  juga  ketegasan  itu  di  pakai  untuk  memberikan  dan  mengarahkan bawahan dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Tentu tugas yang diberikan memiliki dampak kepada penerapan E-Goverment.
Pertanyaan ke-tiga atau P3 dengan pertanyaa sebagai berikut: apakah pemimpin yang terampil dan kreatif sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Data hasil jawaban responden menunjukan 80% sangat setuju dan 20% setuju. Artinya bahwa  karakter kepemimpinan yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan  untuk  organisasi  pemerintah  seperti  kecamatan.  Dengan  adanya  kreatifitas  dari  seorang pemimpin, wajah kantor kecamatan dan budaya organisasi lebih dinamis dan tidak statis. Lain hal kalau pemimpin itu otoriter maka daya kretifitasnya dan inovasi tidak begitu baik. Sehingga ditutupi dengan status dia sebagai seorang pemimpin. Dan membuat bawahan sulit untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan  ide  atau  gagasan  kreatif  dalam  upaya  efisiensi  dan  efektifitas  organisasi  kecamatan Ndona. Justru kreatifitas itu sangat cocok dengan gaya kepemimpinan demokratis yang notabenenya membuka peluang dan ide baru dari bawahannya.
Selanjutnya  terkait  data  kuantitatif  untuk  pertanyaan  ke-empat  atau  P4  dengan  pertanyaan sebagai berikut: apakah pelayanan birokrasi harus dilakukan dengan tegas. Hasil jawaban responden ditemukan bahwa 20% setuju, 60% kurang setuju, dan 20% tidak setuju. Data tersebut mengindikasikan bahawa  pelayan  kepada  masyarakt  tidak  selalu  dilakukan  dengan  tegas  dan  ketat.  Artinya  ketika berhadapan dengan masyarakat Ndona, pemerintah harus lebih humanis dan tidak terkesan kaku. Sebab latar belakang masyarakat Ndona yang berbeda-beda. Terlebih lagi soal pendidikan yang tidak semua memahami bahwa dalam organisasi pemerintahan ada aturan dan prosedur ketat baik itu untuk layanan kepada masyarakat. Sehingga pemerintah harus mampu beradaptasi dengan karakter masyarakat yang sangat kompleks. Pemerintah harus memiliki banyak akal agar pelayanan tetap dilakukan. Dan memang tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun masyarakat yang kontra dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kecamatan Ndona.

## KESIMPULAN
Model  kepemimpinan  Leader  Member  Relationship  memberi  dampak  positif  terhadap pelaksanaan E-Goverment. Dimana Camat memberikan ruang untuk bawahannya lebih atraktif dalam
penguasaan teknologi. Baik untuk kerja-kerja pemerintahan maupun dalam pelayanan ke masyarakat. Tetapi  memang  untuk  konteks  pemerintah  kecamatan  Ndona,  layanan  ke  masyarakat  belum  semua menggunakan teknologi. Tetapi untuk kerja-kerja pemerintahan di dalam internal Kecamatan, teknologi sudah menjadi syarat mutlak. Misalkan terkait data-data seperti data pegawai, kenaikan pangkat dan golongan sudah berbasis teknologi. Ada juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diisi  datanya  oleh  aparat  pemerintah  kecamatan  dan  data  tersebut  dikirim  ke  pemerintah  kebupaten. Oleh karena itu pemimpin demokratis memang bisa membantu bawahannya untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Tetapi kembali lagi kepada bawahan yang notabenenya apakah memiliki niat untuk bisa menguasai teknologi atau tidak.
Model  kepemimpinan Degree  Of  Task  Structure bertujuan  melahirkan  aturan  sebagai  basis pelayanan  dan  implementasi  E-Goverment.  Selain  itu  juga  dalam  penerapan  aturan  beserta  prosedur yang ketat, faktor komunikasi sangat penting. Komunikasi ini merupakan pelancar agar aturan yang telah ada tidak menghasilkan kelompok kontra. Pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan memungkinkan aturan tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh setiap aparat yang berkerja  di  Kantor  Kecamatan  Ndona.  Oleh  karena itu  pemimpin yang  tegas  adalah  pemimpin yang cocok dalam memberikan edukasi kepada bawahannya tentang manfaat positif dari aturan dan prosedur. Misalkan kalau diaturannya pemerintah wajib masuk di jam 08.00, maka aturan itu harus diindahkan tidak hanya bawahan tetapi juga atasan. Sehingga dari perspektif ini, ada keadilan antara atasan dan bawahan.  Dan  kalau aturan  ini  tidak dijalankan  harus  ada  konsekuensi logis  yang  diberikan sebagai sebuah teguran agar aparat bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.
Model kepemimpinan Leader Position Power dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus memilki kekuasaan dan posisi yang jelas dan harus kuat agar memperoleh legitimasi dan pengakuan dari bawahan. Memang dalam instansi pemerintah seorang pemimpin pasti memilki legitimasi dama bentuk SK. Sehingga posisi seorang pemimpin cukup legal dan rasional dalam struktur pemerintahan di  Kecamatan  Ndona.  Tetapi  model  kepemimpinan  tidak  hanya  sekedar  legitimasi  di  atas  kertas. Pemimpin  harus  mampu  membangun  budaya  organisasi  yang  harmonis  dan  efisien.  Serta  relasi komunikasi  yang  baik  dengan  bawahan.  Sebab  pemimpin  tidak  mungkin  mengerjakan  sendiri  dan mengelola organisasi kecamatan sendiri tanpa ada bantuan dari bawahannya di instansi tersebut.
Saran  yang  diberikan  meliputi: Pertama, penguatan  kapasitas  baik  kepada  pimpinan  atau bawahan  di  Instansi  Kecamatan  Ndona. Kedua, Kolaborasi  antar  pimpinan  dan  bawahan  dalam pelaksanaan program kerja di level kecamatan. Dan Ketiga revisi model pelayanan yang sesuai karakter dan kebutuhan pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodelogi Penelitian Pemrintahan. Bandung: Alfabeta.
Sagala, Syaiful. 2018. Pendekatan Dan Model Kepemimpinan. Jakarta:Kencana.
Syalom  M.C.  Lenak,  dkk.  2021.  Efektivitas  Pelayanan  Publik  Melalui  Penerapan  Elektronik Government Di Dinas Pendidikan Kota  Tomohon. Jurnal Governance, Vol.1, No.1, 2021
Evans E.W. Tulungen, dkk. 2022. Transfromasi Digital: Peren Kepemimpinan Digital. Jurnal EMBA, Vol 10., No. 2, April 2022
Yudha  Herlambang  C.P  dan  Tony  Dwi  Susanto.  2019.  E-Leadership:  The  Effect  Of  E-Government Success In Indonesia. Journal Of Physics Conference Series. Conf. Series 1201 (2019) 012025