## Pelayanan Publik Berbasis Inovasi (E-Government) dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung
Ahtu Duriat 1) ; Rifqi Khairul Arifin 2) ; Hari Busthomi Ariffin 3)
1,2,3) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Email: 1) adur.grt.45@gmail.com ; 2) rifqyarifin88@gmail.com ; 3) budinugaraha965@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [18 November 2022]
Revised [30 November 2022]
Accepted [22 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berupaya  menjawab  Inovasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  E- Governmentdalam  Menghadapi  revolusi  society  5.0  Di  Kota  Bandung  .  Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Metode  penelitian digunakan  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  di Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Pemerintahan  Kota  Bandung  Keseluruhan informan ini adalah  Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung;   Harus ada upaya pemerintah dalam menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis  E-Government  dalam  Menghadapi  revolusi  society  5.0  Di  Kota  Bandung yaitu;  Manfaatkan  SDM  aparatur  dalam  mengelola  -Government;  Memberikan  tugas yang  jelas  kepada  pegawai  untuk  mengeloladana  E-Government;  Kekuatan  kota Bandung  memiliki  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkompeten  sesuai  dengan bidang  masing-masing.  Ini  bisa  dijadikan  peningkatan  pengetahuan  tentang  Smart Governance;  Terdapat  350  aplikasi  yang  mendukung  Bandung  Smart  City  adanya Bandung Command Center  sebagai  pusat kendali teknologi  informasi Bandung Smart City yang juga dapat dijadikan tempat wisata edukasi Kota Bandung.

## ABSTRACT
This research seeks to answer   Innovation Based Public Services (E-Government) in Facing the 5.0 society revolution in the city of Bandung . The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques carried out through observation, interviews,  and  documentation.  The  research  method  used  is  descriptive  with  a qualitative  approach.  This  research  was  conducted  at  the  Bandung  City  Government Communication  and  Informatics  Service.  All  of  these  informants  were  employees  at the Bandung City Government Communication and Informatics Service; There should be  government  efforts  in  implementing  E-Government  Based  Public  Service Innovation in Facing the societal revolution 5.0 in the city of Bandung, namely Utilizing apparatus human resources in managing -Government; Provide clear assignments to employees  to manage E-Government funds; The strength of the city  of Bandung has competent  Human  Resources  (HR)  according  to  their  respective  fields.  This  can  be used  as  an  increase  in  knowledge  about  Smart  Governance;  There  are  350 applications facing the 5.0 society revolution the existence of the Bandung Command Center as the information technology control center for Bandung Smart City which can also be used as an educational tourist spot for the City of Bandung.

## KEYWORDS
E-Government,  Public  Services, Society 5.0.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pada era digital sekarang muncul kosep society 5.0. Munculnya konsep era society 5.0 dimana hasil  perkembangan  dari  era  revolusi  industri  4.0.  Konsep  industri  4.0  yang  mengedepankan  manusia sebagai sumber inovasi dan tidak terlepas dari teknologi. Munculnya konsep ini membuat permasalahan manusia  di  perkotaan  menjadi  lebih  mudah  untuk  diselesaikan,  salah  satunya  dengan  konsep  kota cerdas.(Ardinata et al., 2022). Sedangkan revolusi industri 5.0 atau society 5.0 semua proses dilakukan secara  sistem  otomatis  di  dalam  semua  proses  aktivasi.  Perkembangan  teknologi  internet  semakin berkembang  tidak  hanya  menghubungkan  manusia  seluruh  dunia.  Konsep  society  5.0    juga  menjadi suatu basis bagi proses transaksi antara pemerintah dan masyarakat secara online (Heri et al., 2021).
Oleh  karena  itu  pemerintah  diwajibkan  cerdas  untuk  mampu  menghadapi  era  globalisasi  dan revolusi  5.0.  Secara  tidak  langsung    adalah  bahwa  tantangan  globalisasi  dan  revolusi  digital  tidak mungkin dapat dihindarkan dimana dari prinsip transparan dan akuntabilitas (Kosanke, 2019).
Implementasi  kebijakan  ada  peluang  dan  tantangan  untuk  dapat  memanfaatkan  data  dari bermacam  aspek  yang  terintegrasi  sehingga  membagikan  kemudahan  kepada  penduduk  unutk mengakses pelayanan (Nugraha & Lestari, 2022).
Implementasi  pelayanan  publik  berbasis  inovasi  ataua  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah    E- Government,  sudah  menjadi  agenda  Pemerintah  Kota  Bandung  sudah  sejak  tahun  2001.  Pemanfaatan teknologi  berbasis  invovasi  dalam  tatakelola  pemerintahan  sendiri  di  Pemerintah  Kota  telah  dirasakan manfaatnya.  Khususnya  dalam  mewujudkan  Good  Governance  yang  efektif,  efisien,  transparansi  dan
akuntabilitas.  Kualitas  kinerja  pemerintah  dalam  melayani  masyarakat  menjadi  semakin  meningkat  dan memuaskan  (Adibowo  &  Putri,  2016).  Tepatnya  pada  akhir  tahun  2014,  semua  pelayanan  publik  dan tatakelola  pemerintahan  sudah  berbasis  internet  dengan  memanfaatkan  E-Government.  E-Government Kota Bandung dapat di akses melalui laman : https://bandung.go.id/  (Verdania Latif, 2021).
Salah  satu  inovasi  yang  telah  dilakukan  berupa  perubahan  tatakelola  pelayanan  kepada masyarakat berbasis teknologi. Pergeseran pelayanan publik juga ditandai suatu asal mula implementasi era Big Data atau era Data Teknologi (Sari & Saputra, 2022). Secara rinci usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kota Bandung dengan konsep E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung antara lain :
1.  Memasang 5000 titik wifi di setiap Ruang Publik (http://www.sinarpaginews.com diakses pada Senin 10 Oktober 2016 pukul 22.31).
2.  Aplikasi  Panic  Button  bagi  warga  Bandung  untuk  menindaklanjuti  tindakan  kriminalitas (https://kominfo.go.id diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.34)
3.  Pemerintah
Kota Bandung meluncurkan program Layanan Aspirasi
dan(https://portal.bandung.go.id/launching-lapordiakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.51).
4.  Pelayanan  public  lewat  jaringan  sosial  media  seperti  twitter  oleh  seluruh  SKPD  Kota  Bandung (https://portal.bandung.go.id/koneksi/sosial-mediadiakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 22.59).
5.  Dibangunnya Bandung Command Center sebagai pusat kendali kota Bandung. (http://www.bumn.go.id/inti/berita diakses pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 23.02).
6.  Pembangunan    Bandung    Technopolis    yang    akan    menjadi    prototype  penerapan  Society  5.0di Indonesia  (http://jabar.tribunnews.com/2015/03/05/technopolis  diakses  pada  Senin  3  Oktober  2016 pukul 23.04).

## Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung 2020
Hasil  satu  buah  studi  mengungkapkan  jika  tata  kelola  pemerintahan  berbasis  E-  Government 66%“ baik”, ditinjau dari memajukan sistem pelayanan yang profesional 69% baik, menata proses kerja pemerintah 70% baik, memakai teknologi data secara maksimal 62% baik, memajukan kapasitas sumber energi manusia 64% baik. Pelayanan publik 67%“ baik”, ditinjau dari tersedianya sarana prasarana yang baik  71%  baik,  bertanggung  jawab  kepada  tiap  konsumen  sejak  dini  sampai  akhir  66%  baik,  sanggup melayani secara kilat 58% kurang baik, sanggup melayani secara pas 66% baik, sanggup berbicara 76% baik.  Aspek  yang  membatasi  pelayanan  publik  ialah  pemahaman  64%  mempengaruhi,  ketentuan  65% mempengaruhi,  organisasi  60%  kurang  mempengaruhi,  pemasukan  63%  mempengaruhi,  kemampuan petugas 62% mempengaruhi, aspek fasilitas 86% sangat mempengaruhi (Amiruddin et al., n.d.).
Tetapi tidak hanya itu pula masih ditemui sebagian permasalahan. Pengelolaan E- Government mengalami  revolusi  society  5.  0  dalam  sesi  pelaksaan  masih  lemah  dari  segi  pengawasan.  Kedua, fasilitas  belum  mencukupi  buat  implementasi  E-  Government.  Ketiga,  pola  ikatan  antarunit  kerja  serta norma- norma yang berlaku butuh ditingkatkan dalam pelaksaannya. Keempat implementasi kebijakan E- Government  dalam  mewujudkan  Smart  Governance  telah  berjalan,  namun  belum  memegang  segala aspek  pencapaian  keberhasilan  (Nugraha,  2020).  Tidak  hanya  itu,  Implementasi  kebijakan  ini  belum sepenuhnya pas sasaran memandang kalau warga belum mengenali kebijakan ini perihal ini diakibatkan dari Sumber Energi Manusia, Sumber Energi Anggaran, Transmisi kejelasan serta konsistensi di antara organisasi, kognisi( uraian) aparatur, reaksi, serta keseriusan dalam melakukan kebijakan, sumber energi ekonomi serta kekuasaan dinilai masih kurang (Office, 2011).
Secara  detail  fenomena  permasalahan  mengenai  Inovasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  E- Government dalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung dapat dijelakan sebagai berikut;
Permasalahan pertama terkait kondisi lingkungan, pertumbuhan penduduk di Kota Bandung terus meningkat  dari  tahun  ketahun,  baik  dari  pertumbuhan  alamiah  maupun  migrasi  penduduk  dari  wilayah lainya  Selain  itu  perubahan  karakteristik  Kota  Bandung  dari  karakteristik  pertanian  menjadi  perkotaan atau  yang  biasa  disebut  wilayah  dengan  proses  urbanisasi,  disisi  lain  sumber  daya  lahan  terbatas  dan tetap, sehingga pertumbuhan penduduk tidak bisa di barengi dengan ketersediaan lahan yang nantinya akan menimbulkan kepadatan penduduk, melahirkan permukiman-permukiman kumuh, limbah domestik maupun rumah tangga, kemacetan dan juga masalah-masalah lingkungan lainya, hal ini apabila terus di biarkan tentu akan menimbulkan kota yang tidak sehat, sehingga perlu upaya penyelesaianya.
Dimensi  hubungan organisasi,  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  ditemui  oleh  penulis  saat melakukan pra penelitian di Pemerintah Kota Bandung. Permasalahan utama adalah keengganan SKPD untuk  membagi  data  kepada  Diskominfo.Anggapan  yang  ada,  apabila  Diskominfo  ingin  mengolah  data dan  mengintegrasikan  data  maka  silahkan  Diskominfo  mencari  data  sendiri.Hal  ini  memperlihatkan
kurangnya  komitmen  SKPD  dalam  menerapkan  smart  government.  Beberapa  permasalahan lain  terkait pelaksanaan Society 5.0, khususnya pada dimensi smart government diduga juga banyak terjadi dalam penerapannya.
Segi  komunikasi,  yaitu  sosialisasi  yang  dilakukan  Pemerintah  kota  Bandung  belum  merata  di setiap  wilayah  daerah  serta  kebijakan  tersebut  belum  seluruhnya  diterapkan  oleh  kabupaten  /  kota  . Padahal  Sosialisasi  mengenai  Society  5.0telah  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Kota  Bandung  salah satunya  dengan  diadakannya  Society  5.0  Forum  yang  dilaksanakan  di  Ballroom  Trans  Luxury  Hotel Bandung,  Jumat  2  September  2016  oleh  Bapak  Ridwan  Kamil  selaku  Walikota  Bandung.  Society  5.0 Forum yang dihadiri oleh 38 kepala daerah dan perwakilan dari 76 Kabupaten/kota se-Indonesia. Selain itu,  sosialisasi  yang  belum  merata  di  setiap  wilayah  daerah  disebabkan  oleh  masyarakat  yang  belum melek teknologi .Masih banyak masyarakat yang tidak tahu teknologi bahkan jarang mengakses internet maupun  media  lainnya  sehingga  informasi  tidak  tersampaikan.Padahal  berbagai  upaya  telah  dilakukan Pemerintah  Kota  Bandung  untuk  mensosialisasikan  Penerapan  Society  5.0  di  masyarakat  yaitu  melalui berbagai media seperti, media cetak, online, radio, TV.
Sumber  daya  non  manusia  Pemerintah  Kota  Bandung  saat  ini  berupaya  mengatasi permasalahan  tersebut  dengan  memperbaiki  infrastruktur  jaringan  melalui  pembangunan  daktin  ,yaitu penurunan  kabel-kabel  listrik  melalui  pipa  ke  dalam  bawah  tanah  serta  membuat  MCF  (microcellful), gunanya untuk penyebar sinyal HandPhone. Pembangunan dakting dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam  mengakses pelayanan serta memperindah estetika tata ruang kota agar terlihat rapi.
Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, Jika suatu pelaksana kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Namun hingga saat ini masih ada beberapa hal yang sulit untuk diubah, terutama hal terkait perilaku.Salah satu contohnya adalah perilaku birokrasi.Misalnya, dalam hal perizinan, masih banyak aparat Pemerintah Kota yang  bekerja  terlalu  lamban.Sehingga,  Walikota  yang  harus  turun  tangan  sendiri  ke  lapangan  untuk sidak.
Perilaku  birokrasi  sangat  berpengaruh  dalam  membangun  sebuah  Kota  yang  Smart,  sehingga dalam pelaksanaan program Society 5.0 menjadikan kota yang efisien untuk masyarakat, kota yang layak tinggal, pelayanan publik terjadi dengan baik, tingkat perekonomian tinggi, serta tingkat infrastruktur kota tertata dan rapih. Untuk itu Pemerintah Kota Bandung ingin mewujudkan itu semua dengan membangun Smart  People  sebagai  penunjang  Society  5.0.Namun,  Untuk  menjadikan  Smart  People  itu  tidaklah mudah  sehingga Walikota  Bandung  terlebih dahulu  membangun  Smart  Government  karena  pemerintah sebagai implementor dalam Society 5.0.
Dari  fonomena-fenomena  yang  duah  dijelaskan,  tentunya  perlu  melakukan  panelitian  untuk mrngukur sebarapa siap pelayanan publik berbasis inovasi (E-Government) dalam Menghadapi revolusi society  5.0  Di  Kota  Bandung.  Peneliti  memilih  kota  Bandung  sebagai  lokus  penelititan  karena  Kota Bandung salah satu kota yang sudah menerapkan konsep Samrt City. Dimanakota Bandung mengkalim semua pelayanan sudah berbasih digital.

## LANDASAN TEORI

## Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan yag terda[at dalam peraturan perundang-undangan (Utami,  2021).  Pelayanan  publik  pada  dasarnya  menunjukan  peranannya,  teknologi  yang  paling menyangkut  aspek  kehidupan  yang  sangat  luas.  cocok  untuk  diterapkan  disini  adalah  teknologi.  Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah informasi (e-Government). memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan Electronik government (e-Government) publik yang di perlukan oleh masyarakat, mulai sendiri adalah  penggunaan  teknologi  informasi  dari  pelayanan  dalam  bentuk  pengaturan  ataupun  oleh pemerintah  untuk  memberikan  informasi  pelayanan-pelayanan  lain  dalam  rangka  dan  pelayanan  bagi warganya. E-government memenuhi kebutuhan masyarakat (Savinatunazah, 2019).

## E-Government
E-government  merupakan  penyediaan  pelayanan  publik  oleh pemerinttah  secara  online. E  gov- ernment  adalah  penggunaan  teknologi  informasi  dengan  tujuan  untuk  memberikan  layanan  secara elektronik bagi warga masyarakat, bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Dengan adanya e government ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah (Arwati & Latif, 2019).
E-Government  merupakan  terobosan  baru  dalam  rangka  peningkatan  layanan  publik  yang berbasis  pada  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  sehingga  layanan  publik  menjadi  lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Fenti Prihatini Tui, Rosman Ilato, 2022).
Penyelenggaraan  pemerintah  menggunakan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dikenal sebagai Electronic Government atau E-Government (Adibowo & Putri, 2016).
E Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan informasi mengenai kegiatan organisasi sektor publik (Verdania Latif, 2021).

## Society 5.0
Revolusi  industri  5.0  semua  proses  dilakukan  secara  sistem  otomatis  di  dalam  semua  proses aktivasi,  dimana  perkembangan  teknologi  internet  semakin  berkembang  tidak  hanya  menghubungkan manusia  seluruh  dunia  namun  juga  menjadi  suatu  basis  bagi  proses  transaksi  antara  pemerintah  dan masyarakat secara online (Heri et al., 2021).
Dirumuskan  dua  tindakan  strategis  untuk  menghadapi  tantangan  society  5.0,  yaitu  :  (1) peningkatan  kemampuan  sumber  daya  manusia  dan  (2)  peningkatan  kemampuan  pemasaran  digital (Pertanian, 2022).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berupaya  menjawab  Inovasi  Pelayanan  Publik  Berbasis  E-Governmentdalam Menghadapi revolusi society 5.0 Di Kota Bandung . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Metode penelitian digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai lawannya  adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Suharsaputra, 2012).
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada data “kasar” . Sajian data, sub proses ini merupakan suatu bentuk “penyajian” yang diartikan sebagai sekumpulan informasi. Penarikan  kesimpulan,  dalam  sub  proses  ini,  peneliti  mulaimelakukan  tindakan  interpretasi  yaitu memberikan makna pada data atau informasi yang telah disaji (Nugroho, 2020).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas  Komunikasi  Dan  Informatika  Pemerintahan  Kota  Bandung Keseluruhan    informan  ini  adalah    Pegawai  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Pemerintah  Kota Bandung dan Infoman tersebut yaitu:
1.  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung (1 orang).
2.  Kepala  Bidang  (1  orang)  yaitu  Bidang  Umum  Badan  Komunikasi  dan  Informatika  dan  Informasi Pemerintah Kota Bandung.
3.  Kepala Seksi (1 orang) yaitu diwakili Seksi Umum.
4.  SKPD Pemerintah Kota Bandung (3 orang).
5.  Camat Buaha Batu dan Camat Kiara Condong (2 orang).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan ada 3 (tiga) strategi yang bisa digunakan dalam  meningkatkan kesiapan  ASN  dalam  menggunakan  teknologi  guna  mempercepat  pembangunan  berkelanjutan  di  Era society  5.0  yaitu:  1)  pemerintah  memerlukan  penyusunan  kebutuhan  dan  recana  pengembangan komptensi  untuk  mempersiapkan  ASN  untuk  jangka  waktu  satu  tahun  yang  meliputi  inventarisasi  jenis kompetensi  teknis  melalui  dialog  atasan-bawahan.  2)  melaksanakan  pengembangan  kompetensi  teknis pegawai  melalui  jalur  pelatihan.  3)  melakukan  evaluasi  untuk  menilai  apakah  perencanaan  dan pelaksanaan  pengembangan  kesiapan  ASN  sudah  sesuai  atau  tidak  dan  juga  mengukur  kemanfaatan program  pengembangan  terhadap  peningkatan  kompetensi  dan  kinerja  pejabat  fungsional  serta  kinerja instansi  (Kusuma,  2022).    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  e-government  di  Kota Bandung  telah  terpenuhi  dilihat  dari  berbagai  sistem  dan  layanan  yang  telah  diimplementasikan.  Butuh penelitian  lebih  lanjut  mengenai  aspek  pendukung  Society  5.0lainnya  sehingga  Kota  Bandung  dapat dikatakan sebagai kota berkonsep Society 5.0 (Yusuf & Jumhur, 2018).
Peneliti  melakukan  wawancara,  observasi  dan  mengambil  dokumentasi  untuk  mengetahui sampai  sejauh  mana  tingkat  efektivitas  Implementasi  Kebijakan  E-Government    dalam  menciptakan Smart  Governancedi  Kota  Bandung  yang  lokusnyapada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota Bandung.  Penelitian  ini  peneliti  menggunakan  teori  yang  dikemukakan  G.  Shabbir  Cheema  dan  Dennis A.  Rondinelli  dalam  Subarsono,  yang  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh empat  dimensi,  yakni:  (1) kondisi ligkungan,   (2) hubungan antar organisasi, (3) sumber daya, dan (4) agen penerima program. Keempat dimensi tersebut saling berhubungan satu sama lain.

## Kondisi Lingkungan
Keadaan kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik. Hal ini  dibuktikan  dari  pendapat  Informan  bahwaada  kondisi  sosial,  kultural  dan  penerima  program  dalam Pengelolaan E-Government  dalam  menghadapi revolusi society 5.0. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  Bandung  dan  para  aparatur  yang  didalamnya  selalu  berusaha  melalui  kegiatan-kegiatan  dalam mengelola  danaE-Goverment.    Sistem  sosial  yang  diterapkan  oleh  Instansi  Dinas  Kesehatan  sudah berjalandan budaya kerja sudah bisa diikuti oleh aparatur  Dinas, namun apabila ada kekurangan perlu ditingkatkan lagi.

## Hubungan antar Organisasi
Dari  hasil  wawancara  bersama  Informan  bisa  disimpulkan  bahwa  dimensi  hubungan  antar organisasi  untuk  Implementasi  Kebijakan  PMK  248  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  E-Government dalam  menghadapi  revolusi  society  5.0  di  Kota  Bandung  sudah  berjalan  sesuai  ketentuan.  Meskipun sudah  ada  pola  kerjasama  terkait  Pengelolaan  E-Government    dalam  menghadapi  revolusi  society  5.0 tapi  dalam  tahap  pelaksaan  masih  lemah  dalam  segi  pengawasan.  Untuk  mengatasi  hal  ini  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Bandung  melakukan  komunikasi  secara  intens  dalam  melakukan kerjasama yang lebih baik dalam  PengelolaanE-Government  dalam menghadapi revolusi society 5.0 ini.

## Sumber Daya
Dari  hasil  wawancara  bersama  Informan  bisa  disimpulkan  bahwa  dimensi  sumber  daya  untuk Pengelolaan  E-Government    dalam  menghadapi  revolusi  society  5.0  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Bandung,  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Kota  Bandung  sudah  mengerti  dalam pengelolaan dana Dekosentrasi. Sarana dan prasara sudah ada ada tapi masih belum secara maksimal untuk  mendukung dalam pengelolaan dana dekosentrasi tersebut. Selain itu sanksi yang berlaku sudah berjalan tetapi masih perlu peningkatan aparatur lebih sadar akan tanggung jawab kerjanya.

## Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana
Dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana  implementasi kebijakan khususnya  dalam  Pengelolaan  E-Government  dalam  menghadapi  revolusi  society  5.0  di Kota  Bandung sudah baik dan mempuni. Meskipun ada beberapa hal yang harus perlu ditingkatkan untuk  mendukung implementasi  kebijakan  dana  E-Government    supaya lebih baik lagi.  Diantara  pola  hubungan  antar  unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksaannya. Agar setiap tanggung jawab dan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga Pengelolaan E-Government dalam  menghadapi  revolusi  society  5.0  dapat  terlaksana  secara  efektif  dan  efesien  sesuai  ketentuan yang berlaku serta terhindar dari masalah-masalah khususnya masalah korupsi.
Tabel  1.Impelemetasi  Kebijakan  E-Government    dalam  Menghadapi  Revolusi  Society  5.0  di  Kota Bandung
Impelemetasi Kebijakan E-Government  dalam menghadapi revolusi society 5.0 di Kota Bandung
Dimensi Sumber Daya Indikator 1.  Kondisi Lingkungan 2.  Hubungan antar Organisasi 3.  Sumber Daya 4.  Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana Hasil 1.  Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik 2.  Tahap pelaksaan masih lemah dalam segi pengawasan 3.  Belum secara maksimal untuk  Pengelolaan E-Government
4.  Pengelolaan E-Government masih belum memadai.
Sumber: Diolah peneliti, tahun 2022.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan  umum  penelitian  menunjukkan  bahwa  Impelemetasi  Kebijakan  E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0 di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik, akan tetapi masih terdapat kekurangan. Hal ini bisa dilihat dari penemuan yang didapat oleh peneliti melalui observasi dan wawancara.diantaranya:
Pertama, Kedaaan kondisi lingkungan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah baik. Tebukti dengan pendapat Informan bahwa ada kondisi sosial, kultural dan penerima program dalam upaya Pengelolaan E-Government dalam menghadapi revolusi society 5.0.
Kedua,  terkait  Pengelolaan  E-Government  dalam  menghadapi  revolusi  society  5.0  tapi  dalam tahap  pelaksaan  masih  lemah  dalam  segi  pengawasan.  Pola  Pengelolaan  E-Government  dalam menghadapi  revolusi  society  5.0  masih  belum  merata  terdapat  perbedaan  antara  satu  instansi  dengan instansi yang lain.
Ketiga,  dari  hasil  wawancara  bersama  respondn  bisa  disimpulakn  bahwa  dimensi  sumber  daya untuk  Pengelolaan  E-Government    dalam  menghadapi  revolusi  society  5.0  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kota Bandung, belum secara maksimal untuk  Pengelolaan E-Government  .
Keempat, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana implementasi kebijakan  khususnya  dalam  Pengelolaan  E-Government  masih  belum  memadai  dalam  menghadapi revolusi  society  5.0  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Bandung  sudah  bagus.  Meskipun  pola hubungan antar unit kerja dan norma-norma yang berlaku harus lebih ditingkatkan dalam pelaksaannya.

## Saran
Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.  Manfaatkan SDM aparatur dalam mengelola -Government.
2.  Memberikan tugas yang jelas kepada pegawai untuk mengeloladana E-Government.
3.  Kekuatan  kota  Bandung  memiliki  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  berkompeten  sesuai  dengan bidang masing-masing. Ini bisa dijadikan peningkatan pengetahuan tentang Smart Governance.
4.  Terdapat  350  aplikasi  yang  mendukung  Bandung  Smart  City  adanya  Bandung  Command  Center sebagai  pusat  kendali  teknologi  informasi  Bandung  Smart  City  yang  juga  dapat  dijadikan  tempat wisata  edukasi  Kota  Bandung  menjadi  menjadi inspirasi untuk  daerah lain  yang ingin  juga  menjadi daerah  yang  memiliki  smart  governance,  pemerintah  setempat  mampu  mengelola  data  dan informasi  yang  ada  dengan  cepat  sehingga  bisa  memberikan  perkembangan  yang  baik  dalam membangun kota Bandung

## DAFTAR PUSTAKA
Subarsono, AG.2011. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharsaputra, U. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.
Adibowo,  R.,  &  Putri,  S.  O.  (2016).  Penerapan  E-Government  dalam  Paradiplomasi  Pemerintah  Kota Bandung. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, 6(2), 91 –100.
Amiruddin, S., Dema, H., &  Syarifuddin, H. (n.d.). TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA BINA BARU BERBASIS  E-GOVERNMENT  DALAM  MENINGKATKAN  PELAYANAN  PUBLIK  DI  ERA INDUSTRI 4.0. 9, 184 –191.
Ardinata, R. P., Waryono, W., Rahmat, H. K., & Andres, F. S. (2022). Pengembangan Konsep Smart City Menuju  Era  Society 5  .  0 :  Sebuah  Kajian  Literatur.  Multidisciplinary  Journal  of  Counseling  and Social Research, 1(1), 33 –44.
Arwati,  D.,  &  Latif,  D.  V.  (2019).  Tingkat  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Transparansi  Keuangan dalam E Government Kota Bandung. JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan), 5(2), 66 – 74. https://doi.org/10.21070/jbmp.v5i2.2736
Fenti  Prihatini  Tui,  Rosman  Ilato,  A.  Y.  K.  (2022).  Inovasi  Pelayanan  Publik  Melalui  E-Government  di Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Gorontalo.  Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik,  9(2),  254 –263.  https://stia-binataruna.e- journal.id/PUBLIK/article/view/338
Heri,  H.,  Sandika,  F.,  Apriliani,  F.,  Ramadhan,  G.,  &  Adilah,  H.  (2021).  Revolusi  Industri  5.0  Dalam
Perspektif Ekologi Administrasi Desa. Neo Politea, 2(1), 1 –11.
https://journal2.unfari.ac.id/index.php/neopolitea/article/view/291/163https://journal2.unfari.ac.id/ind ex.php/neopolitea/article/view/291
Kosanke,  R.  M.  (2019).  STRATEGI  PEMERINTAH  DALAM  UPAYA  MENINGKATKAN  PARTISIPASI MASYARAKAT MENGHADAPI TANTANGAN INDUSTRI 5.0.
Kusuma,  F.  K.  (2022).  Kesiapan  Dan  Tantangan  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Menghadapi Perkembangan  Tekhnologi  Guna  Mempercepat  Pembangunan  Berkelanjutan  Di  Era  Revolusi Digital Society 5.0. Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(1), 732 –739.
Nugraha,  B.  (2020).  Implementation  of  E-Government  Policy  in  Making  Smart  Governance  at Government  Communication  and  Informatics  Implementasi  Kebijakan  E-Government  dalam Mewujudkan  Smart  Governance  pada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Pemerintahan  Kota Bandung. 2, 13.
Nugraha,  B.,  &  Lestari,  R.  P.  (2022).  Keadaan  Big  Data  Dapat  Menjadi  Peluang.  5(1),  10 –17. http://jurnal.iuqibogor.ac.id
Nugroho.  (2020).  Beberapa  Masalah  Dalam  Pengembangan  Sektor  Pariwisata  Di  Indonesia.  Jurnal Pariwisata, 7(2), 124 –131.
Office,  R.  (2011).  Implementasi  Kebijakan  E-Government  dalam  Pengelolaan  Sampah  Melalui  Aplikasi Kurangi,  Pisahkan,  Manfaatkan  Sampah  (Kang  Pisman)  Mobile  Di  Kecamatan  Mandalajati  Kota Bandung. Journal of Transportation, 1(1), 26 –34.
Pertanian, J. E. (2022). STRATEGI SITEM PEMASARAN DALAM MENGHADAPI SOCIETY 5.0 (STUDI KASUS:  BUMDes  SUMBER  SEJAHTERA,  DESA  PUJON  KIDUL,  KABUPATEN  MALANG).  6, 1655 –1670.
Sari,  M.  I.  P.,  &  Saputra,  M.  H.  (2022).  Transformasi  Pelayanan  Publik  Menuju  Era  Data Technology  di
Masa New Normal. Prosiding Ilmu Pemerintahan, 243 –257. https://e-
journal.umc.ac.id/index.php/IP/article/view/2713
Savinatunazah, V. (2019). Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Ciamis.  Jurnal  iIlmiah  Ilmu  Adminisitrasi  Negara, 6(2), 70 –77. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2276/2029
Utami,  P.  (2021).  Strategi  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Dinas  Dukcapil  Dan  Kantor Pertanahan Kota Taangerang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA), 11(1), 1 –10.
Verdania  Latif,  D.  (2021).  Evaluasi  Penerapan  E  Government  Kota  Bandung  ditinjau  dari  Transparansi
Journals of Economics Development Issues ( JEDI ). 2(January), 24 –31.
Yusuf, R. M. S., & Jumhur, H. M. (2018). Penerapan E-Government Dalam Membangun Smart City Pada Kota  Bandung  Tahun  2018  E-  Government  Implementation  in  Building  Smart  City  in  Bandung
2018. E-Proceeding of Management, 5(3), 3126 –3130.
https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/8822/4912