## KEPATUHAN PAJAK PROGRAM INSENTIF TAX AMNESTY
: SEBUAH PENDEKATAN MIXED METHODS
DAN BUKTI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK (WP)
Martdian Ratna Sari S.E, M.Sc Sekolah Tinggi Manajemen PPM martdianratnasari@gmail.com

## Diterima 23 Februari 2019
Disetujui 30 Juni 2019
Abstract- Berbagai  program  insentif  dalam  hal  potensi  telah  selesai,  seperti  program sunset policy ,  program e-spt , e-filling , e-billing , Tax  Payer  Year  (TPWP) dan  lain-lain.  Ironisnya, berbagai  program  belum  efektif  untuk  meningkatkan  penerimaan. Tax-Amnesty 2016, penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengeksplorasi  fenomena  amnesti  pajak  yang  ditempuh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Padahal, data realisasi penerimaan pengampunan sampai Oktober 2016 menunjukkan hasil yang signifikan dan terbukti OP WP cukup antusias untuk menebus hutang dan mengungkapkan semua pendapatan dan harta benda. Jackson dan Miliron (1986) menggambarkan  faktor  ekonomi  seperti  hukum  /  hukum  /  hukum.  Kritik  terhadap  studi  ini terhadap  Jackson  dan  Miliron,  (1986)  yang  ditujukan  pada  konsep  kompleksitas  pelaporan pajak  tidak  berlaku  sebagai  penentu  keberhasilan  Amnesti  Pajak.  Dengan  menggunakan metode  campuran  yang  berfokus  pada  pendekatan  kualitatif  pada  awal  tahap  penelitian, penelitian  ini  menggunakan  teknik  metode Most  Significant  Change  (MSC) untuk mendapatkan  perubahan  yang  membentuk  dasar  penyusunan  pemikiran  dan  pembuatan indikator. Teknik analisis data menggunakan analisis faktor berguna untuk tujuan kelayakan dari  setiap  indikator  pengukuran.  Hasil MSC menunjukan  perubahan  yang  dirasakan  WP dengan  program Tax  Amnesty ,  yaitu  adanya  besaran  tarif  denda  pajak  yang  dapat dimanfaatkan  serta  kemudahan  pelaporan  dan  penghitungan  pajak.  Namun,  temuan MSC tersebut tidak dapat didukung seluruhnya oleh data kuantitatif, yakni persepsi keadilan dalam Tax  Amnesty ternyata  tidak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  WP  karena  tidak  hanya  besaran denda pajak yang rendah saja yang menjadi pertimbangan WP tetapi ada pertimbangan lain seperti profesi WP dan kondisi ekonomi dan jasmani WP.
Keywords: most significant change , pengampunan pajak, kepatuhan pajak

## I. PENDAHULUAN
Kebijakan  sistem  pelaporan  pajak  secara  mandiri (self  assessment) menuntut  keaktifan sukarela dari para wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya, namun di sisi  lain  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  juga  harus  secara  aktif  mengingatkan  wajib  pajak dengan  berbagai  program  yang  disediakan.  Reformasi  perpajakan  sudah  dilakukan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  sejak  tahun  2002  sampai  dengan  sekarang  dengan  program ekstentifikasi Tax  Amnesty yang  berjalan  selama  tahun  2016.  Masih  rendahnya  penerimaan pajak  dari  wajib  pajak  menjadi  perhatian  khusus  DJP  dalam  menggali  potensi  penerimaan pajak Negara.
Berbagai program dalam menggali potensi pajak juga sudah dilakukan, seperti program sunset policy ,  program e-spt,  e-filling,  e-billing dan  lainnya.  Ironisnya,  berbagai  program  tersebut
belum secara efektif dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, dan hal  tersebut  didukung  dengan  hasil  penelitian-penelitian  yang  membuktikan  bahwa  faktor ekonomi  seperti  sanksi/hukuman/denda  ataupun  kewajiban  akan  audit  tidak  bepengaruh signifikan  terhadap  peningkatan  kepatuhan  perpajakan.  Hal  tersebut  menunjukkan  semakin tingginya  kebutuhan  akan  potensi/faktor-faktor  yang  menghambat  kepatuhan  seorang  wajib pajak.
Ada dua motivasi utama dalam penelitian ini yaitu: (1) adanya perdebatan politik mengenai “keadilan” dalam perpajakan, sehingga diperlukan berbagai program insentif bagi wajib pajak khususnya Tax Amnesty. Dalam teori keadilan horizontal, pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan  wajib  pajak  dalam membayar  pajaknya,  atau  dengan  kata  lain  pajak  dikenakan atas  dasar  penghasilan  neto.  Berdasarkan  ketentuan  PPh  yang  berlaku  saat  ini,  wajib  pajak orang  pribadi  dalam  negeri  yang  bekerja  sebagai  karyawan  diberikan  keringanan  pajak  ( tax relief ) berupa pengurangan penghasilan kena pajak “hanya” sebatas atas: (i) penghasilan tidak kena pajak, dan (ii) pengurangan pajak berupa biaya jabatan, pensiun, premi jamsostek, dan iuran pensiun kepada dana pensiun.
Secara teoritis, pembatasan biaya yang diperbolehkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak tersebut menimbulkan ketidakadilan dan menjadi pemicu enggannya wajib pajak mematuhi  peraturan  DJP.  Pertama,  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  pada  dasarnya menyamaratakan semua WP OP, baik WP OP yang dalam keadaan sakit dengan WP OP yang dalam  keadaan  sehat.  Kedua,  PTKP  tidak  memperhatikan  biaya  untuk  pendidikan  bagi  WP OP yang bekerja secara professional. Ketiga, penyesuaian jumlah PTKP berdasarkan UU PPh disesuaikan  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan,  misalnya  disesuaikan  dengan  tingkat inflasi.  Dan  keempat,  PTKP  tidak  membedakan  WP  OP  bersadarkan  lokasi  tempat  tinggal. Sejauh  sistem  perpajakan  dianggap  tidak  adil  oleh  WP,  maka  hal  tersebut  menjadi rasionalisasi  WP  OP  dalam  membenarkan  ketidakpatuhannya  pada  hukum  pajak.  Motivasi kedua  (2)  yakni,  masih  kurang  pahamnya  wajib  pajak  akan  sistem  perpajakan  yang  ada sehingga  cenderung  menganggap  peraturan  perpajakan  sulit  dan  membebani.  Masyarakat beranggapan bahwa adanya berbagai kebijakan perpajakan yang diberlakukan karena adanya kepentingan  khusus  antara  politisi  dan  pihak  perusahaan  besar.  Adanya  kepentingan  khusus tersebut  mengakibatkan  Undang-Undang  pajak  memiliki  banyak  celah  untuk  disesuaikan dengan berbagai kepentingan.
Berbagai penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan dengan berbagai metode dan  alat  ukur  yang  cukup  baik.  Namun,  penelitian-penelitian  tersebut  hanya  terbatas  pada bagaimana  wajib  pajak  diarahkan  untuk  berpersepsi  bahwa  DJP  sudah  cukup  baik  dalam memfasilitasi  kebutuhan  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak  menganggap  bahwa  apa  yang dilakukannya  sudah  cukup  patuh  atau  sesuai  dengan  peraturan  dan  undang-undang  yang berlaku. Penelitian ini mengkritisi hasil penelitian Jackson dan Miliron (1986) dan James dan Alley (1999) yang tidak memasukkan faktor kompleksitas pelaporan pajak dan penelitian ini menggunakan  faktor  ketidakadilan  dalam  pengenaan  pajak  sebagai  indikator Tax  Amnesty agar  dapat  menggambarkan  fenomena Tax  Amnesty sebagai  upaya  peningkatan  kepatuhan wajib pajak.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mengkritisi  berbagai  program  insentif  yang  ditawarkan  DJP setiap  tahunnya,  yang  mana  berbagai  program  tersebut  tidak  signifikan  meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, terbukti dengan adanya program Tax Amnesty di tahun 2016
dan akan ada program voluntary declaration di tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada WP OP mengingat bahwa masih tingginya angka ketidakpatuhan dari WP OP, misalnya saja pada program Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) tahun 2015 yang mana realisasi penerimaan pajak dengan program tersebut hanya mencapai 50% dari yang ditargetkan sekitar Rp 1.492,3 triliun  hanya  mencapai  Rp  598,27  triliun.  Maka  dari  itu,  pertanyaan  penelitian  dalam menjawab tujuan penelitian ini adalah:
(1) Apa perubahan yang paling signifikan dari efektivitas program Tax Amnesty yang ditetapkan oleh DJP?
(2) Apakah program Tax Amnesty memengaruhi kepatuhan WP?
(3) Apakah kompleksitas pelaporan pajak memengaruhi kepatuhan WP?

## II. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Permasalahan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya  merupakan  hal  yang klasik  dalam  perpajakan.  Berbagai  teori  kepatuhan  pajak  yang  dikemukakan  beberapa  ahli menjelaskan tentang definisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Posner  (2000)  menjelaskan  pendekatan  yang  paling  sederhana  dalam  kepatuhan  perpajakan, yakni bahwa ketika seseorang memutuskan untuk membayar pajak, maka orang tersebut akan memperhitungkan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  dan  sanksi  legal  yang  diterima  jika berusaha  untuk  melanggar.  James  dan  Alley  (1999)  mengemukakan  kepatuhan  wajib  pajak menyangkut  sejauh  mana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan aturan  perpajakan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  di ukur  dengan Tax  Gap yaitu  perbedaan  antara  apa  yang  tersurat  dalam  peraturan  perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Internal Revenue Service (Brown dan Mazur, 2003)  mengelompokkan  kepatuhan  wajib  pajak  terdiri  dari  3  tipe  kepatuhan:  (1)  kepatuhan penyerahan  SPT ( filing  compliance ),  (2)  kepatuhan  pembayaran  ( payment  compliance ),  dan (3) kepatuhan pelaporan ( reporting compliance ). Ketiga tipe kepatuhan tersebut bila di ukur secara  bersama-sama  akan  memberikan  gambaran  yang  komperhensif  tentang  kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  Jackson  dan  Miliron  melalui  tinjauan  terhadap  literatur  kepatuhan  pajak mengidentifikasi  adanya  14  faktor  kunci  yang  digunakan  peneliti  dalam  meneliti  kepatuhan pajak yang secara garis besar dikelompokkan dalam empat kelompok (Jackson dan Miliron, 1986)  yaitu demografic ( age,  gender  and  education ) ,  non  compliance  opportunity  (income level, income source, and occupation), attitudinal and perceptions (fairness of the law system and peer influence).

## Persepsi Keadilan dalam Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak
Ajzen  dan  Fishbein’s  mengemukakan  bahwa  sikap  seseorang  terhadap  suatu  obyek  adalah perasaan mendukung atau memihak ( favorable ) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak ( unfavorable ) pada objek tersebut (Ajzen dan Fishbein’s, 1980). Berkaitan dengan pajak,  sikap  wajib  pajak  didefinisikan  sebagai  pandangan  positif  atau  negatif  dari  perilaku kepatuhan pajak. Hasil positif adalah kepatuhan pajak dan hasil negatif adalah ketidakpatuhan pajak  (Marti et  al .  2010).  Sikap  positif  terhadap sistem  perpajakan  sebenarnya  adalah  hasil dari  persepsi  keadilan  positif  atau  dengan  kata  lain  persepsi  keadilan  positif  dapat  sebagai pendorong dari sikap positif. Dengan demikian wajib pajak dengan persepsi positif terhadap keadilan sistem perpajakan akan lebih memiliki sikap positif terhadap sistem perpajakan dan kosekuensinya akan mendorong mereka untuk patuh.
Sulit untuk mendefenisikan keadilan pajak, di satu sisi harus memuaskan wajib pajak dan di sisi  lain  berkaitan  pelaksanaan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Christensen et al . (2014) menyatakan bahwa keadilan pajak sulit didefinisikan karena empat masalah  utama:  (1)  masalah  dimensional,  (2)  dapat  didefinisikan  pada  tingkat  individu maupun pada masyarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan  dapat  menjadikan  pertimbangan  atau  menyebabkan  ketidakpatuhan.  Alm et  al . mengemukakan  bahwa  persepsi  keadilan  dapat  di  lihat  dalam  beberapa  bentuk  (Alm et  al . 2012). Pertama, keadilan vertikal ( vertikal fairness ) yaitu wajib pajak dalam situasi ekonomi berbeda  akan  dikenakan  pajak  pada  tarif  yang  berbeda.  Hal  ini  akan  mengakibatkan penghasilan yang lebih tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari pada penghasilan lebih rendah. Kedua, keadilan horizontal ( horizontal fairness ) didefinisikan sebagai perlakuan yang sama  dalam  situasi  yang  sama  dari  individu.  Dengan  kata  lain  keadilan  horizontal merekomendasikan  bahwa  wajib  pajak  dalam  posisi  ekonomi  yang  sama  akan  membayar jumlah pajak yang sama.
Penelitian Bobek et al. (2013) pada sistem perpajakan Amerika tentang keadilan prosedural ( procedural  fairness )  dan  keadilan  kebijakan  ( policy  fairness )  menyatakan  bahwa  keadilan prosedural  berhubungan  dengan  proses  yang  digunakan  dalam  kaitannnya  dengan  fungsi distribusi  sedangkan  keadilan  kebijakan  berkaitan  dengan  isi  dari  hukum  pajak.  Rezac  dan Urofsky  (2011)  berpendapat  bahwa  tujuan  dari  sistem  pajak  penghasilan  adalah  untuk meningkatkan  pendapatan  negara  dan  kemajuan  masyarakat.  Rezac  dan  Urofsky  (2011) menekankan bahwa jika individu merasa bahwa sistem pajak cukup mencapai tujuan tersebut, mereka  akan  bersedia  untuk  mengorbankan  kepentingan  pribadi  demi  kepentingan masyarakat. Namun, jika individu tidak melihat sistem pajak mencapai tujuan tersebut secara adil, maka mereka cenderung akan tidak mematuhi undang-undang pajak yang diberlakukan. Penelitian Spicer dan Becker (1980) juga menemukan bahwa ketika individu diberitahu beban pajaknya  lebih  tinggi  dari  orang  lain,  mereka  cenderung  akan  menghindarinya.  Selain ketidakadilan  input,  teori  keadilan  memprediksi  bahwa  persepsi  ketidakadilan  output  dari sistem  pajak  juga  akan  berdampak  signifikan  pada  kepatuhan.  Dapat  disimpulkan  bahwa keadilan secara umum mengukur penilaian individu apakah sistem perpajakan secara umum adil  atau  tidak,  sehingga  menjadi  pertimbangan  individu  untuk  patuh  atau  tidak  akan peraturan  pajak  yang  ada.  Ketika  wajib  pajak  merasa  bahwa  sistem  pajak  tidak  memiliki keadilan mereka akan merasionalisasikan penggelapan pajak (Davis et al . 2003).
Diprogramkannya Tax  Amnesty menimbulkan  pro  dan  kontra  termasuk  mengenai  keadilan publik  bagi  wajib  pajak  yang  dihapuskan  dendanya  serta  pemberian  tarif  khusus  bagi  wajib pajak  yang  melaporkan  kekayaannya  tanpa  syarat.  Dan  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas peneliti  berasumsi  bahwa  keadilan  publik  dalam Tax  Amnesty perlu  dikaji  dan  diteliti lebih dalam.
H1: Persepsi  Keadilan  dalam  Tax  Amnesty  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Pajak Kompleksitas Pelaporan Pajak dan Kepatuhan Pajak.

## Kompleksitas Pelaporan Pajak dalam Tax Amnesty dan Kepatuhan Pajak
Program e-spt,  e-filling,  e-billing dan  lainnya,  meruapakan  salah  satu  upaya  DJP  untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Namun tidak banyak wajib pajak yang memanfaatkan  fasilitas  tersebut  dikarenakan  kurangnya  pemahaman  wajib  pajak  dalam penggunaan  program  pelaporan  elektronik  tersebut.  Hal  yang  menjadi  kendala  adalah
mengenai  kompleksitas  dari  pelaporan  pajak  tersebut,  yang  mana  adanya  kecenderungan seseorang  enggan  melakukan  sesuatu  dikarenakan  mengalami  kesulitan  dalam pengimplementasiannya.  Adanya  kompleksitas  peraturan  perpajakan  menciptakan keengganan  dan  ambiguitas  bagi  wajib  pajak.  Yang  mana  kompleksitas  tersebut  dapat meningkatkan  ketidakpastian  bagi  pembayar  pajak  mengenai  apakah  benar  yang  mereka hitung dan laporkan. Dalam penelitian Westat membuktikan bahwa adanya ambiguitas dalam peraturan  perpajakan  berhubungan  positif  dengan  ketidakpatuhan  dalam  penyusunan pelaporan  pajak  penghasilan.  Hasil  penelitian  tersebut  didukung  oleh  penelitian  Cloyd  dan Spilker (1999)  yang  juga  menemukan  bahwa  ambiguitas  dalam  peraturan  perpajakan memengaruhi  keputusan  wajib  pajak  dan  wajib  pajak  menginterpretasikan  ambiguitas peraturan  pajak  sesuai  dengan  kebutuhan  wajib  pajak  itu  sendiri,  yang  mana  kompleksitas peraturan  perpajak  (pelaporan,  penghitungan  dan pengisian  SPT)  meningkatkan  kesempatan wajib  pajak  untuk  melakukan  penghindaran  pajak  sehingga  tingkat  ketidakpatuhan menjadi tinggi.
H2: Kompleksitas Pelaporan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan Most Significance Change, dengan proses pengumpulan data kualitatif terlebih dahulu dan setelah itu proses kuantitatif dengan menggunakan survey .  Metode mixed  method dengan Most  Significance  Change dipilih  oleh peneliti dengan tujuan agar peneliti lebih dapat menggambarkan keseluruhan fenomena Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak yang mungkin tidak dapat tergambarkan jika hanya menggunakan  metode  kuantitatif  saja. Most  Significance  Change menggambarkan  secara keseluruhan  bagaimana  suatu  perubahan  dialami  oleh  objek  penelitian  yang  mendapatkan intervensi tertentu dari pembuat kebijakan ataupun pembuat program. Pada tahap pendekatan kualitatif diharapkan dapat tergali suatu temuan mengenai perubahan yang dialami oleh para wajib pajak ketika DJP mengimplementasikan program Tax Amnesty sehingga terbentuk suatu pandangan/persepsi perubahan yang sama-sama dirasakan perubahannya melalui focus group discussion. Temuan  kualitatif  yang  ada  nantinya  akan  menjadi  faktor  penentu  variabel  dan indikator yang akan digunakan dalam survey tahap pendekatan kuantitatif.

## Pengumpulan Data dan Analisis Kualitatif
Dalam proses penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan beberapa informan  sebagai  stakeholder  program Tax  Amnesty. Pemilihan  responden  untuk  data kualitatif  menggunakan snowball  sampling, karena  data  yang  akan  dikumpulkan  ditujukan untuk  kelompok  tertentu  yakni  dalam  penelitian  ini  adalah  kelompok  penerima  insentif Tax Amnesty. Pada proses wawancara peneliti tidak banyak memberikan intervensi atas jawaban- jawaban  informan,  informan  lebih  diarahkan  untuk  menceritakan  sesuai  dengan  perubahan yang  dialaminya  dengan  adanya  program  DJP  mengenai Tax  Amnesty. Berikut  daftar  nama informan dalam penelitian ini:
Tabel 1. Daftar Informan No Nama Informan Kriteria pemilihan Pekerjaan Hari/Tanggal Tempat 1. ES -Memiliki lebih  dari  1 sumber penghasilan Dosen Rabu,  11  Oktober 2016 Via telepon 2.   WH Dokter Rabu,  11  Oktober 2016 Via telepon
3. AS -Mengikuti program  Tax Amnesty Wiraswasta Jumat,  14  Oktober 2016 Via telepon
Penelitian  ini  berfokus  pada  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi,  oleh  karena  itu  responden dalam  penelitian  ini  memfokuskan  pada  berbagai  bidang  profesi  yang  menjadi  target  pajak DJP dan dipastikan bahwa responden-responden tersebut sudah mengikuti atau berpartisipasi dalam  program Tax  Amnesty .  Ketiga  responden  tersebut  dipilih  karena  adanya  berbagai potensi penghasilan yang diterima diluar penghasilan yang dilaporkan dalam SPT, misalnya saja  jika  seorang  dosen  menjadi  dosen  tetap  disuatu  perguruan  tinggi  namun  mengajar  juga diperguruan tinggi lainnya dan selain itu seorang dosen yang mendapatkan sertifikasi dosen dari  DIKTI  mendapatkan  penambahan  penghasilan  yang  diindikasikan  belum  masuk  dalam komponen  laporan  SPT.  Hal  tersebut  juga  berlaku  bagi  para  dokter  dan  wiraswastawan. Setelah mendapatkan tiga cerita perubahan yang diharapkan terjadi pada wajib pajak, peneliti mengadakan Focus  Group  Discussion ( FGD )  secara online dengan  lima  orang  informan lainnya,  hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  peneliti  dalam  merange  waktu  dengan  para informan. Berikut daftar nama informan:
Tabel 2. Daftar Informan FGD No Nama Informan Kriteria Pemilihan Pekerjaan Hari/Tanggal 1. DP -Memiliki  lebih dari  1  sumber penghasilan -Mengikuti program Tax Amnesty Wiraswasta Senin, 24 Oktober 2016 2.   AD Dosen Senin, 24 Oktober 2016 3. EM Dosen Senin, 24 Oktober 2016 4. IR Dokter Senin, 24 Oktober 2016 5. DM Dokter Senin, 24 Oktober 2016 6. DN Wiraswasta Senin, 24 Oktober 2016
Pemilihan  para  responden  dalam FGD didasarkan  pada  keterwakilannya  para  wajib  pajak pada  bidang  profesi  masing-masing,  dan  untuk  memastikan  bahwa  perubahan  yang  dialami oleh  responden  awal  dirasakan  juga  atau  mencerminkan  sebagian  besar  perubahan  yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan profesi yang sama.

## Pengumpulan Data dan Analisis Kuantitatif
Populasi  dalam  pendekatan  kuantitatif  adalah  seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi  yang berpartisipasi  dalam  program Tax  Amnesty .  Pemilihan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  teknik purposive  sampling. Populasi  yang  bisa  menjadi  sampel  penelitian  adalah hanya  wajib  pajak  yang  mengikuti  program  tax  amnesty  dan  sebelumnya  belum  pernah mengikuti  program-program  serupa  dari  DJP.  Kuesioner  dalam  penelitian  ini  akan  disebar pada berbagai kantor pajak di DKI Jakarta dan Yogyakarta, peneliti hanya berfokus pada WP OP  yang  berkerja  di  DKI  Jakarta  dan  Yogyakarta  dengan  asumsi  bahwa  WP  OP  di  DKI Jakarta mayoritas adalah wiraswasta dan dokter, sedangkan WP OP di Yogyakarta mayoritas adalah  dosen,  sehingga  dapat  meminimalisir  bias  yang  terjadi  dalam  proses  menjawab pertanyaan dalam kuesioner.
Data  kuantitatif  yang  didapat  diolah  menggunakan  alat  uji  SPSS  versi  20.0,  yakni  dengan melakukan analisis faktor hingga terbentuk beberapa indikator untuk masing-masing variabel. Setelah  analisis  uji  faktor  selesai,  peneliti  melakukan  pengujian  analisis  hubungan  dengan menggunakan  uji  regresi  berganda.  Responden  yang  mengisi  kuesioner  secara  lengkap
sebanyak  32  reponden  dengan  kriteria  bahwa  responden  merupakan  wajib  pajak  yang berpartisipasi  dalam  program  tax  amnesty  dengan  memiliki  kewajiban  dalam  memenuhi kewajiban pajaknya seperti, denda pajak, sumber penghasilan lainnya yang belum dilaporkan, serta jumlah pajak yang belum disetorkan atau kurang bayar.

## Variabel dan Definisi Operasional Persepsi Keadilan dalam Tax Amnesty
Persepsi  keadilan  dalam  sistem  perpajakan  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah sejauh  mana  wajib  pajak  menilai  bahwa  berbagai  peraturan  dan  kebijakan  pajak  yang ditetapkan  adil  dan  merata  bagi  seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi  dengan  berbagai  macam tingkat  penghasilan.  Skala  pengukuran  persepsi  keadilan  atas  sistem  pajak  dalam  penelitian ini  mengacu  pada  penelitian  sebelumnya  yaitu  Nekayachi  dan  Cvetkovich  (2010)  dengan mengajukkan  beberapa  pertanyaan  mengenai,  “Apakah  perubahan  yang  dirasakan  dengan adanya Tax  Amnesty ?  dan  “Apakah  kebijakan  yang  ditetapkan  dan  dilaksanakan  oleh  DJP sudah  cukup  adil  bagi  WP  OP?”.  Pertanyaan  tersebut  mendeskripsikan  mengenai pertimbangan-pertimbangan  yang  dibuat  oleh  DJP  dalam  menetapkan  suatu kebijakan/program  dan  mengenai  pelaksanaan  yang  adil  atas  kebijakan/program  yang ditetapkan sebelumnya. Untuk meningkatkan validitas persepsi WP OP atas persepsi keadilan atas  sistem  pajak  yang  berlaku,  penelitan  ini  juga  menggunakan  pengukuran  lain  dari penelitian Herda dan Lavelle (2011).

## Kompleksitas Pelaporan Pajak
Kompleksitas pelaporan pajak mengacu pada beberapa hal, yakni peraturan perpajakan yang rumit  dan  sulit  dipahami,  penghitungan  pajak  yang  rumit,  dan  pengisian  SPT  yang  rumit. Variabel ini diukur dengan 5 pertanyaan yang berasal dari 4 dimensi kompleksitas pelaporan pajak  yang  dikembangkan  dari  penelitian  Spilker et  al. (1999).  Pengukuran  variabel  ini menggunakan skala semantic differential 1-7.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  Wajib  Pajak  didefinisikan  sebagai  suatu  kepatuhan  dimana  masyarakat  sebagai wajib  pajak  berada  dalam  keadaan  tahu,  mengerti,  bertanggung  jawab  dan  tidak  merasa dipaksa  dalam  melaksanakan  kewajiban  membayar  pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat diukur  dengan  indikator:  melaporkan  seluruh  penghasilan,  mengisi  formulir  pajak  dengan benar,  mengetahui  prosedur  pelaporan,  peraturan  pajak  yang  seimbang,  tarif  sesuai kemampuan wajib pajak.

## IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Analisis data kualitatif digali dengan mewawancarai terlebih dahulu 3 orang stakeholder yang mendapatkan  intervensi  dari  pemerintah  berupa  program  pengampunan  pajak  yang  dikenal dengan  sebutan Tax  Amnesty. Ketiga  orang  tersebut  memiliki  profesi  yang  berbeda,  pada tahap ini peneliti berusaha menggali informasi mengenai perubahan yang dialami WP dengan adanya intervensi Tax Amnesty, dari ketiga informan tersebut peneliti menuangkan informasi- informasi yang didapat dalam 3 cerita pendek. Berdasarkan temuan dari cerita yang menjadi most  significance  change, peneliti  menuangkannya  dalam  sebuah  kuesioner  dengan  skala differential,  yakni  responden  diminta  memilih  hal  mana  yang  lebih  sesuai  dengan  dirinya. Misalnya saja untuk variabel kepatuhan pajak, indikator-indikator dalam mengukur kepatuhan pajak  seseorang  dilihat  dari  penilaian  WP  mengenai  sikapnya  terhadap  peraturan  dan kebijakan  DJP  apakah  WP  cenderung  melanggar  ataukah  cenderung  patuh  atas  hal  tersebut
dan berlaku juga untuk variabel Tax Amnesty dengan skala differential ganjil atau lazim, serta variabel kompleksitas pelaporan pajak dengan skala differential sulit atau mudah.
Enam puluh lima (65) kuesioner disebarkan ke dua wilayah dengan tingkat sebaran 3 profesi yang  hampir  merata,  yakni  Yogyakarta  dengan  dominasi  profesi  dosen  dan  wiraswasta kerajinan, serta DKI Jakarta dengan dominasi profesi dokter dan bisnisman. Berdasarkan data statistik deskriptif dari 32 kuesioner yang kembali responden dari kedua wilayah didominasi oleh  profesi  dosen  sebanyak  13  orang,  dokter  9 orang  dan  wiraswasta  sebanyak  5  orang,  5 orang  sisanya  berprofesi  sebagai  karyawan.  Responden  sebagian  besar  adalah  laki-laki sebanyak  20  orang  dan  perempuan  sebanyak  12 orang  dengan  rentang  umur  yang  dominan adalah  dalam  rentang  umur  46-60  tahun  sebanyak  15  orang,  rentang  umur  35-45  tahun sebanyak 10 orang dan sisanya 7 orang dalam rentang umur 61-75 tahun.
Informan yang pertama (1) yang berprofesi sebagai wiraswasta bercerita bahwa tidak banyak perubahan yang dialami karena dia menggunakan jasa konsultan pajak, namun dia mengakui bahwa  dengan Tax  Amnesty WP  dipermudah  dalam  hal  pelaporan  pajaknya  karena  sistem pelaporan pajak yang ada sangat komplek dan cenderung rumit bagi beberapa WP. Baginya dengan adanya intervensi setiap tahun dari DJP  sangat menguntungkan, karena WP dibantu dan  dipermudah  dalam  hal  penghitungan  pajaknya,  termasuk  dengan  adanya  pengampunan jika terjadi kesalahan dalam pelaporan-pelaporan sebelumnya.
Informan  kedua  (2)  dengan  profesi  seorang  dokter  bercerita  bahwa  selama  ia  berprofesi sebagai seorang dokter tetap di suatu rumah sakit pemerintahan dan memiliki beberapa tempat praktek  lainnya,  ia  hanya  melaporkan  penghasilan  yang  berasal  dari  rumah  sakit  saja.  Hal tersebut  diakuinya  sebagai  suatu  kesalahan  yang  dikarenakan  tidak  tersedianya  panduan penghitungan pajak dengan jenis penghasilan yang lebih dari satu. Ia merasa sangat kesulitan dalam  menghitung  besaran  pajak  yang  harus  dilaporkan  jika  memiliki  berbagai  sumber penghasilan.  Yang  dimanfaatkannya  dalam  program Tax  Amnesty ini  adalah  besaran  denda yang  relatif  kecil  atas  kesalahannya  yang  lalu  dalam  melaporkan  pajak,  dan  sangat membantunya dalam melaporkan seluruh penghasilannya.
Sementara informan ketiga (3) yang berprofesi sebagai seorang dosen, mengalami perubahan dalam hal kemudahan pelaporan pajak dengan bantuan staff AR ( account representatif ) yang membantunya  dalam  mengklasifikasikan  jenis  penghasilan  dan  harta  yang  wajib  dilaporkan kepada  DJP.  Menurutnya,  selama  ini  sistem  yang  ada  belum  memfasilitasi  kemudahan  bagi para WP sehingga memicu WP untuk melaporkan pajak seperlunya saja dan besaran tarif dan denda pajak yang ada selama ini sangat membebani WP karena pada dasarnya DJP juga tidak mempertimbangkan  berbagai  aspek  lainnya  seperti  beberapa  profesi  dengan  tuntutan  untuk melanjutkan studi, jarak kantor dan tempat tinggal yang membutuhkan biaya besar. Baginya dengan  adanya Tax  Amnesty yang  difasilitasi  dengan  tarif  denda  yang  rendah  sangat meringankan  beban  WP,  karena  beban  pajak  yang  harus  ditanggung  tidak  sebesar yang seharusnya.
Penentuan most  significance  change dari  ketiga  cerita  diatas  yakni  dengan  cara  peneliti mengumpulkan lima (5) informan dengan jenis profesi yang sama dengan tiga (3) informan sebelumnya,  hal  ini  dilakukan  agar  keterwakilannya  para  wajib  pajak  pada  bidang  profesi masing-masing, dan untuk memastikan bahwa perubahan yang dialami oleh responden awal dirasakan juga atau mencerminkan sebagian besar perubahan yang dirasakan oleh wajib pajak
orang  pribadi  dengan  profesi  yang  sama.  Dalam  prosesnya  cukup  sulit  kelima  informan tersebut  menentukan  cerita  yang  dirasa  paling  signifikan  perubahan  kepatuhan  pajaknya setelah  adanya  intervensi Tax  Amnesty. Namun,  pada  akhirnya  kelima  informan  tersebut memilih bahwa cerita dari Informan Kedua (2) lah yang menjadi most significance change- nya dalam intervensi Tax Amnesty.
Berdasarkan  cerita  yang  terpilih,  peneliti  mencoba  mengklasifikasi  variabel  yang  menjadi faktor  pendorong  perubahan  yang  dialami  oleh WP.  Peneliti  menyimpulkan  bahwa  ada  dua hal besar yang dirasakan perubahannya oleh wajib pajak dengan adanya Tax Amnesty, yakni kemudahan  dalam  hal  menghitung  dan  melaporkan  pajak (selanjutnya  penulis  menyebutnya sebagai  kompleksitas  pelaporan  pajak)  serta  besaran  tariff  dan  denda  pajak  (selanjutnya penulis  menyebutnya  sebagai Tax  Amnesty ).  Mengkritisi  penelitian  Jackson  dan  Miliron (1986)  yang  tidak  memasukkan  kompleksitas  pelaporan  sebagai  faktor  yang  memengaruhi kepatuhan  pajak,  dalam  penelitian  ini  kompleksitas  pelaporan  pajak  merupakan  hal  yang paling mendasar perubahannya dirasakan oleh para WP.
Temuan most  significance  change dalam  penelitian  mengenai  persepsi  keadilan  dalam Tax Amnesty (besaran  tarif  pajak  dan  denda  pajak)  yang  mendorong  WP  untuk  patuh  dan mengikuti  program Tax  Amnesty tidak  didukung  oleh  data  kuantitatif.  Hasil  uji  kuantitatif menyatakan  bahwa  besaran  tarif  pajak  dan  denda  pajak  dalam  program Tax  Amnesty tidak memengaruhi  kepatuhan  dari  WP.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  beberapa  hasil  uji  statistik seperti analisis faktor dan uji regresi berganda. Hasil uji analisis faktor menunjukkan bahwa dari  9  item  pernyataan  mengenai Tax  Amnesty hanya  4  pernyataan  yang  dapat  dijadikan indikator  dalam  mengukur Tax Amnesty yakni  mengenai  profesi  WP  (TA-6  dan  TA-7)  dan kondisi ekonomi dan jasmani WP (TA-8 dan TA-9).
Hasil  uji  tersebut  membuktikan  bahwa  WP  sebagai  partisipan Tax  Amnesty tidak  sekedar menilai Tax  Amnesty dari  besaran  tarif  pajak  dan  denda  pajak  yang  ditawarkan,  tetapi  WP lebih  mempertimbangkan  mengenai  profesinya  dengan  besaran  penghasilan  lebih  dari  satu dan adanya biaya studi bagi beberapa profesi serta pertimbangan mengenai kondisi ekonomi seperti  jarak  antara  rumah  dan  kantor  yang  memerlukan  biaya  cukup  besar  namun  tidak dikenakan  sebagai  PTKP  dan  kondisi  jasmani  dari  WP  seperti  WP  mengalami  kecelakaan yang  memerlukan  biaya  banyak.  Hal  ini  didukung  juga  dengan  hasil  analisis  faktor  dari variabel  kepatuhan  pajak  yang  menunjukkan  bahwa  seorang  WP  menyatakan  dirinya  patuh pajak hanya sebatas pada sikap menghitung, melaporkan, mengisi dan menyampaikan pajak dalam SPT. Lebih dari sikap tersebut mengenai besaran denda ketika WP kurang bayar atau telat melaporkan WP tidak menilai hal tersebut menjadi sesuatu yang harus dipatuhi.
Hasil ini terkonfirmasi pada salah satu responden yang berprofesi sebagai seorang dosen yang menyatakan bahwa dirinya mengikuti Tax Amnesty agar dapat dengan mudah melaporkan apa yang harus dilaporkan dan dibayarkan kepada DJP, jika setelah mengikuti Tax Amnesty dan kemudian hari timbul kewajiban lainnya, WP tidak menilai hal tersebut harus dengan segera dilaporkan bahkan WP cenderung akan menunggu arahan dari DJP. Hasil pengujian regresi berganda menunjukkan persepsi keadilan dalam Tax Amnesty tidak memengaruhi kepatuhan WP  dengan  nilai  F  sebesar  0.837  dan  besaran  signifikan  pada  0.386.  Hasil  penelitian  ini membuktikan  bahwa  hipotesis  pertama  tidak  terdukung,  yakni  persepsi  keadilan  dalam Tax Amnesty tidak  meningkatkan  kepatuhan  WP.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Pommerehne  dan  Zweifel (1991)  yang menyatakan  bahwa tax  manesty tidak  meningkatkan kepatuhan WP.
Tabel 3. Uji Factor dan Regresi Berganda
Kepatuhan Pajak dan Tax Amnesty KMO  and  Bartlett's  test: Kepatuhan Pajak KMO  and  Bartlett's  test: Tax Amnesty Model Summary  and ANOVA KMO of Sampling Adequacy 0.753 KMO  of  Sampling Adequacy 0.414 Barlett's  Test  of Sphericity sig. 0.000 Barlett's Test of Sphericity sig. 0.000 R Square  0.027 Component Matrix: Tax Amnesty Component Matrix: Tax Amnesty Component 1 Component 1 Component 2 F Change   0.837 KP-PJK 1 0.979 TA 6 0.696 0.463 KP-PJK 2 0.854 TA 7 0.670 0.616 Sig. F Change 0.386 KP-PJK 3 0.976 TA 8 0.656 0.680 KP-PJK 4 0.977 TA 9 0.643 0.837
Temuan kedua dalam MSC mengenai kompleksitas pelaporan pajak menjadi faktor pendorong perubahan  WP  untuk  patuh  dalam  mengikuti Tax  Amnesty, didukung  oleh  hasil  uji kuantitifnya.  Hasil  pengujian  kuantitatif  melalui analisis  faktor  untuk  variabel  kompleksitas pelaporan  menunjukkan  bahwa  DJP  tidak  memfasilitasi  peraturan  pajak  yang  mudah dimengerti  serta  peraturan  maupun  penghitungan  yang  sulit  untuk  WP  dengan  sumber penghasilan lebih dari satu. Hasil uji regresi berganda dengan nilai F sebesar 0.901 dan nilai signifikansi  sebesar  0.016  menunjukkan  bahwa  kompleksitas  pelaporan  pajak  memengaruhi kepatuhan pajak WP.
Hasil ini juga terkonfirmasi pada satu responden yang sama dan menyatakan bahwa sulitnya peraturan pajak dan tidak adanya arahan langsung DJP mengenai penghitungan dan pelaporan penghasilan lebih dari 1 sumber mendorong WP untuk melaporkan penghasilan hanya dari 1 sumber saja. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua, yakni kompleksitas pelaporan pajak  memengaruhi  kepatuhan  WP,  semakin  sulit  peraturan  pajak  dan  cara  menghitungnya semakin  besar  ketidakpatuhanya  dan  sebaliknya.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian  Cloyd  dan  Spilker (1999)    yang  juga  menemukan  bahwa  ambiguitas  dalam peraturan  perpajakan  memengaruhi  keputusan  WP  dan  WP  menginterpretasikan  ambiguitas peraturan pajak sesuai dengan kebutuhan WP itu sendiri, yang mana kompleksitas peraturan perpajak (pelaporan, penghitungan dan pengisian SPT) meningkatkan kesempatan WP untuk melakukan penghindaran pajak sehingga tingkat ketidakpatuhan menjadi tinggi.
Tabel 4. Uji Factor dan Regresi Berganda

## Kepatuhan Pajak dan Kompleksitas Pelaporan Pajak

## V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

## 5.1 Simpulan
Penelitian  ini  menggunakan mixed  method dengan most  significance  change ,  hasil MSC menunjukan  perubahan  yang  dirasakan  WP  dengan  program Tax  Amnesty ,  yaitu  adanya besaran  tarif  denda  pajak  yang  dapat  dimanfaatkan  serta  kemudahan  pelaporan  dan penghitungan pajak. Namun temuan MSC tersebut tidak dapat didukung seluruhnya oleh data kuantitatif, yakni berdasarkan uji analisis faktor dan regresi berganda persepsi keadilan dalam Tax  Amnesty ternyata  tidak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  WP  karena  tidak  hanya  besaran denda pajak yang rendah saja yang menjadi pertimbangan WP tetapi ada pertimbangan lain seperti  profesi  WP  dan  kondisi  ekonomi  dan  jasmani  WP.  Hipotesis  penelitian  yang menyatakan  bahwa  persepsi  keadilan  tidak  memengaruhi  kepatuhan  WP    terdukung  dan konsisten  dengan  hasil  penelitian  Pommerehne  dan  Zweifel  (1991).  Hipotesis  kedua  yang menyatakan  bahwa  kompleksitas  pelaporan  pajak  memengaruhi  kepatuhan  pajak  WP terdukung dengan dua temuan, yakni MSC dan uji statitistik baik uji analisis faktor maupun uji regresi berganda. Terdukungnya hipotesis kedua konsisten dengan hasil penelitian Cloyd dan  Spilker (1999)  yang  juga  menemukan  bahwa  ambiguitas  dalam  peraturan  perpajakan memengaruhi keputusan WP serta meningkatkan ketidakpatuhan WP.

## 5.2 Implikasi dan Keterbatasan
Penelitian  mengenai  tax  amnesty  di  Indonesia  masih  minim,  sehingga  peneliti  selanjutnya dapat  mendalami  lebih  jauh  lagi  mengenai  implementasi  dan  perubahan  kepatuhan  WP dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti dilakukan wawancara dengan WP yang tidak mengikuti  TA,  sehingga  didapatkan  lagi  faktor  lainnya  yang  dapat  memengaruhi  kepatuhan WP. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat meneliti dengan subjek yang lebih luas seperti WP Badan Usaha/ corporate dan peneliti dapat mendalami sejauh mana besaran penerimaan pajak  sebelum  dan  setelah Tax  Amnesty, sehingga  dapat  dipertimbangkan  oleh  pemerintah akankah Tax  Amnesty diadakan  lagi  untuk  beberapa  tahun  kedepan.  Bagi  pemerintah khususnya DJP, peneliti menyarankan bahwa dalam memutuskan untuk mengimplementasikan  suatu  program  diperlukan  program  keberlanjutannya,  tidak  berhenti pada satu kali implementasi tanpa pemantauan, dan pemerintah perlu mengedukasi WP bahwa menghitung dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu merupakan sesuatu hal yang penting bagi kemajuan infrastruktur suatu negara.
KMO and Bartlett's test Model  Summary and ANOVA KMO of Sampling Adequacy 0.708 Barlett's  Test  of  Sphericity sig. 0.000 R Square 0.325 Component Matrix Component 1 F Change 0.901 KPX-PJK1 0.883 KPX-PJK5 0.831 Sig. F Change 0.016 KPX-PJK6 0.900

## VI. REFERENSI
Ajzen,  I.  And Fishbein,  M.  1980. Understanding  Attitudes  and  Predicting  Social  Behavior . Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Alm,  James.,  Erich  Kirchler  &  Stephan  Muehlbacher.  2012. Combining  Psychology  and Economics  in  the  Analysis  of  Compliance:  From  Enforcement  to  Cooperation , Economic  Analysis  &  Policy,  Vol.  42  no.  2,  September  2012, http://www.eap- journal.com/archive/v42_ i2_02-Alm_et_al.pdf
Australia, Singapore, and the United States. Journal of Business Ethics 64(6): 49-64.
Bobek, D. D., Hageman, A. M., and Kelliher, C. F. 2013. Analyzing the role of social norms in tax compliance behavior . Journal of Business Ethics, 115(3), 451-468.
Cloyd, C.B. & Spilker D.C. 1999. The Influence of Client Preferences on Tax Professionals' Search  for  Judicial  Precedents,  Subsequent  Judgments  and  Recommendations .  The Accounting Review: July 1999,Vol.74,No.3, pp.299- 322.
Christensen,  D.  M.,  Dhaliwal,  D.  S.,  Boivie,  S.,  &  Graffin,  S.  D.  2014. Top  Management Conservatism And Corporate Risk Tax and Accounting Review , vol. 4, no. 2, 2014.
Davis, J., G. Hecht, & J. Perkins. 2003. Social behaviors, enforcement, and tax compliance dynamics . The Accounting Review 78 (1): 39-69.
Herda, D., & J. Lavelle. 2011. The effects of organizational fairness and commitment on the extent of benefits big four alumni provide their former firm . Accounting Organizations and Society 36(3): 156-166.
Jackson,  B.  R.,  and  S.  M.  Jones.  1986. Compliance  Research:  Findings,  Problems,  and Prospects , Journal of Accounting Literature pp. 125-165.
Nekayachi,  K.,  &  G.  Cvetkovich.  2010. Public  trust  in  government  concerning  tobacco control in Japan . Risk Analysis 30(1).
Pommerehne, W. W., and Zweifel, Peter. 1991. “ Success of Tax Amnesty: At the Polls, for the Fisc? ”, Public Choice, Vol. 72, Nno 2/3, pp. 131-165.
Rezac,  R.  and  L.  Urofsky.  2011. The  History  of  Tax  Ethics .  Working  paper:  Texas Woman‘s University.
Spicer, M. W., and L. A. Becker. 1980. " Fiscal Inequality and Tax Evasion: An Experimental Approach ," National Tax Journal, pp. 171-175.