## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PENGAWASAN KEUANGAN MELALUI INSPEKTORAT UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Luky Kurniawan 1* , Kurnia Warman 2 , Azmi Fendri 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: lukykurniawan11@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 10/05/2023 Masih  banyaknya  ketidaksesuaian  atau  penyimpangan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  yang  ditemukan  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan Singingi  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  BPK.  Seharusnya  dengan  adanya Inspektorat  Daerah  Kabupaten  yang  melaksanakan  fungsi  pengawasan, penyimpangan  atau  ketidaksesuaian  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut dapat dicegah atau diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab  permasalahan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah  dan  bagaimana  tindak  lanjut  dari  hasil  pemeriksaan  inspektorat  daerah terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  melalui  rekomendasi  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode yuridis empiris yang dilakukan langsung di lapangan yang bertitik tolak pada  data  primer  yang  diperoleh  langsung  melalui  wawancara  dan  kuesinoer kepada pihak yang kompeten dan relevan. Tujuannya adalah guna memperoleh pemahaman  dan    kejelasan  dari  permasalahan  dari  permasalahan  yang  diteliti berdasarkan praktik yang selama ini berlansung. Hasil penelitian menunjukkan Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  fungsi  pengawasan Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  serta  tindak  lanjur  hasil  pemeriksaan  pasca rekomendasi  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan.  Hal  tersebut  antara  lain disebabkan  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan,  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  masih  menghadapi  kendala-kendala  seperti kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  belum  memadai,rendahnya komitmen dalam penyelesaian tindak lanjut, penggunaan sistem informasi hasil pemeriksaan yang belum optimal dan belum adanya sanksi terkait tindak lanjut.
Direvisi, 13/06/2023
Dipublikasi, 04/07/2023

## Kata Kunci:
Inspektorat Daerah Kabupaten; Fungsi
Pengawasan; Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Abstract Keywords: District Inspectorate; supervisory function; regional financial management accountability Tthere  are  still  many  discrepancies  or  deviations  in  regional  financial management found in the Kuantan Singingi Regency Government based on the results  of  the  BPK  audit.  Supposedly  with  the  Regency  Regional  Inspectorate carrying  out  the  supervisory  function,  irregularities  or  discrepancies  in regional financial management can be prevented or minimized. This study aims to  find  out  and  answer  the  problems  of  the  implementation  of  the  supervisory function  of  the  Regional  Inspectorate  of  the  Kuantan  Singingi  Regency regarding  the  accountability  of  regional  financial  management  and  how  to follow up on the results of the regional inspectorate's examination of regional financial management through recommendations by the Supreme Audit Agency. The  method  used  in  this  study  is  an  empirical  juridical  method  that  is  carried out directly in the field with a starting point on primary data obtained directly through  interviews  and  questionnaires  to  competent  and  relevant  parties.  The aim  is  to  gain  understanding  and  clarity  of  the  problems  from  the  problems
studied based on the practice that has been taking place so far. The results of the  study  show  that  to  find  out  and  analyze  the  implementation  of  the supervisory  function  of  the  Regional  Inspectorate  of  the  Kuantan  Singingi Regency on the accountability of regional financial management and follow-up on the results of post-recommendation audits from the Supreme Audit Agency. This  is  partly  due  to  the  implementation  of  the  supervisory  function,  the Regional Inspectorate of Kuantan Singingi Regency still faces obstacles such as inadequate  quantity  and  quality  of  human  resources,  low  commitment  in completing follow-up, use of information systems on inspection results that are not yet optimal and there are no sanctions. regarding follow-up.

## PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan aspek kehidupan demi terwujudunya harmonisasi pada seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan  adanya  pemerataan  pembangunan  termasuk  hasilnya  kepada  seluruh  rakyat Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sesuai  amanat  Pasal  18  UUD  NRI  1945,  dengan  sistem pemerintahan  negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republik, dibentuklah  pemerintahan  daerah.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  diubah  terakhir  Undang-Undang Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  Dan  Pemerintahan  Daerah  serta  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang  Perubahan   Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah meletakkan landasan fundamental dan kerangka bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dilaksanakannya desentraliasi kekuasaan atau otonomi daerah serta berakhirnya sistem sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan        di  Indonesia.  Hakikat otonomi daerah adalah suatu kemandirian daerah untuk mengurus rumah tangganya, mengatur sendiri dan menyelenggarakan urusan serta kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta  aspirasi  masyarakat  daerah,  dengan  pembatasan  tidak  boleh  bertentangan  dengan konstitusi  negara  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  serta  tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional. 1
Hal  tersebut  mengandung makna  bahwa  dengan  otonomi  daerah,  daerah  mempunyai hak,  wewenang  dan  kewajiban  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  berdasarkan inisiatif,  prakarsa  dan  aspirasi  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Selain  itu,  pelaksanaan  otonomi  daerah  merupakan  titik  fokus  yang  penting  dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat, karena daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan yang bertujuan  pada  peningkatan  kesejahteraan  rakyat. 2 Pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan  daerah  harus  diselenggarakan secara profesional,  terbuka,  dan bertanggung  jawab sesuai dengan  aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945. Selain itu, menurut Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely . 3 Hal tersebut
1 Muhammad  Fauzan,  Hukum  Pemerintahan  Daerah :  Kajian  Tentang  Hubungan  Keuangan Antara Pusat  dan Daerah , UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 65.
2 H.A.W.  Widjaja,  “ Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia ”, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005. Hlm 133.
3 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 1
mengandung  makna  bahwa  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  adanya  suatu kecenderungan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa. Untuk itu  perlu adanya  suatu  sistem tata  kelola  keuangan  negara  yang  baik,  bersih,  transparan  dan  akuntabel  sehingga  dapat mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Untuk  mewujudkan good  governance dalam  tinjauan  otonomi  daerah  sekaligus bagaimana  upaya  sistem  pelayanan  publik  yang  berorientasi  pada  kebutuhan  dan  kepuasan serta  kesejahteraan  masyarakat  diperlukan  adanya  reformasi  kelembagaan  ( institutional reform )  dan  reformasi  manajemen  publik  ( public  management  reform ). 4 Selain  itu juga, diperlukan  suatu  sistem  pengawasan  untuk  dapat  menjamin  dan  menegakkan tujuan  dari sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  sehingga  kesejahteraan,  kemakmuran  dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat akan dapat tercapai. Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya  sesuai  dengan  rencana,  perintah,  tujuan,  atau  kebijaksanaan  yang  telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana yang telah ditentukan sejak awal. 5
Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  merupakan  unsur  pengawas  internal pada  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan Singingi  dibentuk  seiring  berdirinya  Kabupaten  Kuantan  Singingi  pada  tanggal  12  Oktober 1999  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  53  Tahun  1999.  Sejalan  dengan  itu,  Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berubah nomenklatur menjadi Badan Pengawas Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Badan/Kantor  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Dalam kedudukannya,  Badan  Pengawas  Daerah  merupakan  unsur  penunjang  Pemerintahan Kabupaten  Kuantan  Singingi  di  bidang  pengawasan,  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala yang berada di bawah dan bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah.
Namun,  seiring  dengan  adanya  perubahan  paradigma  penyelenggaraan  otonomi daerah,  kedudukan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  merupakan  unsur pengawas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dan  secara  tegas  dinyatakan  Inspektorat dipimpin  oleh  seorang  Inspektur yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung kepada  Bupati  melalui  Sekretaris  Daerah.  Sesuai  ketentuan  Pasal  33  ayat  (5)  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat  Daerah, dalam  membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap  kinerja  dan  keuangan  melalui  audit,  reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
f. pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  bupati/wali  kota  terkait  dengan  tugas  dan fungsinya.
4 Moh.  Agussalim  Monoarfa, Good  Governance  Dalam  Tinjauan  Otonomi  Daerah ,  Fakultas   Ekonomi  dan Bisnis Univertas Negeri Gorontalo
5 Sondang Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial , PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005. Hlm 27.
Melihat     keberadaan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  yaitu  dibentuk sejak berdirinya pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya penyimpangan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan Singingi dapat  dicegah atau  diminimalisir.  Hal  tersebut  didasarkan  adanya  suatu   mekanisme  pengawasan  internal dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Namun, pada  kenyataannya,  penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  masih terjadi  bahkan  berulang.  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  setiap  tahun sebenarnya telah melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Pengawasan  tersebut  antara  lain  dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan pemeriksaan atas pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.
Rekapitulasi  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan Singingi Tahun 2019-2022 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2019-2022 Tahun Temuan Rekomendasi SSR BSR BD 2019 274 279 30 4 245 2020 581 853 680 1 172 2021 468 605 107 11 490 2022 121 392 115 0 200 Total 1.444 2.129 932 16 1.107 Rata-rata/% 361 532 43,96% 1,1% 52,12%
Sumber: Data Tindak Lanjut Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 s.d 2022
Keterangan:
Selesai Sesuai Rekomendasi (SSR) Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) Belum ditindaklanjuti (BD)
Rendahnya  tingkat  penyelesaian  tindak  lanjut  tersebut  mengindikasikan  kurang berhasilnya  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dalam  melaksanakan  fungsi pengawasan  atas  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  khususnya  dalam  mendorong OPD  untuk  dapat  memperbaiki,  membenahi  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang ditemukan dari hasil pelaksanaan pengawasan. Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut tersebut  membuka  risiko  bahwa  permasalahan  yang  sama  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  akan  tetap  ditemukan  atau  terjadi  berulang.  Hal  tersebut  mengakibatkan  tujuan  dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut menjadi tidak tercapai.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  empiris  atau  sosiologi  hukum  adalah  pendekatan  dengan  melihat  suatu kenyataan  hukum  di  dalam  masyarakat.  Pada  penelitian  ini  peneliti  ingin  melihat  terkait Pengawasan  Keuangan  Melalui  Inspektorat  Untuk  Mewujudkan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  di Kabupaten  Kuantan Singingi . Berdasarkan  tujuan yang hendak dicapai pada  penelitian  ini,  maka  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data  primer  didapatkan  melalui wawancara dari responden oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan inspektur
pembantu, serta dilakukan dengan mengisi kusioner dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi
Pengawasan  keuangan  daerah  merupakan  salah  satu  aktivitas  penting  dalam mengefektifkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun pengawasan keuangan daerah sebagian besar terkait dengan pelaksanaan anggaran yaitu APBD namun pengawasan keuangan daerah sesungguhnya merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  jika  dikaitkan  dengan  siklus  anggaran,  maka pengawasan  keuangan  daerah  sebenarnya  sudah  harus  dimulai  sejak  tahap  penyusunan anggaran  dan  berakhir  pada  tahap  pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran.  Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi  selaku Aparat  Pengawasan Internal  Pemerintah sangat penting kedudukannya sebagai pengendali intern sekaligus pengawas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagaimana diungkap oleh Binsar H. Simanjuntak bahwa baik dan buruknya pengelolaan keuangan pemerintah sangat tergantung pada  eksistensi APIP.  Eksistensi APIP  baru  terlihat  nyata  jika  dapat  memberi  nilai  tambah terhadap instansi dimana ia berada. Jika tidak, maka ia dianggap gagal. 6 Secara kelembagaan, pelaksanaan  fungsi  pengawasan  di  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dilaksanakan  oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Pembentukan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan  Bupati  Kuantan  Singingi  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Inspektorat  Kabupaten  Kuantan  Singingi, sebagaimana  yang  telah  diubah  Peraturan  Bupati  Kuantan  Singingi  Nomor  1  Tahun  2023 tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Bupati  Kuantan  Singingi  Nomor  66 Tahun  2021  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  serta Tata Kerja  Inspektorat  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Jenis-jenis  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain:
1. Pemeriksaan  reguler  adalah  kegiatan  pemeriksaan  yang  dilakukan  secara  komprehensif meliputi seluruh aspek sumber daya dan dana serta metode kerja suatu instansi dan hasil- hasil yang dicapai  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Obyek  dan  cakupan  pemeriksaan  adalah  seluruh  instansi  di  Pemerintah  Kabupaten Kuantan Singingi, dengan cakupan pemeriksaan meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta kinerja instansi yang bersangkutan. Dasar pemeriksaan reguler adalah rencana yang ditetapkan dan tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemeriksaan  Kinerja  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan  sebagai  pengembangan  diri pemeriksaan  keuangan.  Pemeriksaan  kinerja  untuk  menilai  tingkat  keberhasilan  kinerja suatu OPD, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaaran kegiatan atau program yang menggunakan anggaran.
3. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan dimaksud untuk menampung dan menanggapi aspirasi  masyarakat  termasuk  pengaduan  yang  disampaikan  oleh  lembaga  pemerintah, eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  serta  organisasi  sosial  kemasyarakatan  yang  disertai bukti/identitas  awal  yang  jelas  terhadap  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  serta mengklarifikasi  sejauh  mana  kebenaran  dari  pengaduan  tersebut  dan  memberikan
6 Binsar H. Simanjuntak, Membangun Sinergitas Pengawasan Keuangan Negara, Buletin Keuangan Negara, Edisi I Triwulan III Oktober 2012, Hlm 8.
rekomendasi  dari  hasil  pemeriksaan.  Obyek  dari  pemeriksaan  khusus  adalah  semua kegiatan  yang  diduga  atau  diidentifikasi  perlu  adanya  perbaikan  atau  ditingkatkan prosedur pelaksanaannya sehingga mencakup seluruh kegiatan yang ada.
Tahapan  pengawasan  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  diawali dengan penyusunan rencana pemeriksaan dan kebijakan pemeriksaan. Rencana pemeriksaan dan  kebijakan  pemeriksaan  tersebut  disusun  setiap  tahunnya  dalam  bentuk  Program  Kerja Pengawasan  Tahunan  (PKPT).  Penyusunan  PKPT  berbasis  risiko  pada  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  dimulai  pada  saat  Kepala  Subbagian  Program  membuat  peta auditan universe sebagai dasar membuat PKPT. Peta auditan universe berisi gambaran terkait dengan faktor risiko atas program atau kegiatan pada masing-masing OPD.
Pada  tahun  2022,  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  telah  menyusun PKPT, sebagaimana disajikan pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022
Tahun Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tentang 2022  Kpts. 57 / III PROGRAM  KERJA  PENGAWASAN  TAHUNAN  BERBASIS  RISIKO

## INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

## Sumber: Data JDHI Kabupaten Kuantan Singingi
Selama  tahun  2019  s.d.  2022,  PKPT  tersebut  menjadi  pedoman  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  dalam  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  pada  Pemerintah Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23 Tahun  2007,  pelaksanaan  penyusunan  PKPT  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan Singingi  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  terkait.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  5  dan  Pasal  6  bahwa  penyusunan  PKPT  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Kuantan  Singingi  telah  berpedoman  pada  kebijakan  pengawasan  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Dalam Negeri. PKPT tersebut meliputi hal-hal sebagaimana diatur yaitu ruang lingkup,  sasaran  pemeriksaan,  OPD  yang  diperiksa,  jadual  pemeriksaan,  jumlah  tenaga, anggaran  pemeriksaan  dan  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  diterbitkan  serta  PKPT  tersebut juga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## a. Pemeriksaan Reguler
Dalam  tahun  2019  s.d.  2022,  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  telah melaksanakan  pemeriksaan  reguler  dan  menerbitkan  LHP  sebagaimana  dapat  dilihat  pada Tabel  3  sebagai  berikut  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Reguler  Inspektorat  Daerah  Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 s.d 2022.
Tabel 3. Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2019 s.d 2022. Tahun Temuan Pemeriksaan Jumlah Nilai (Rp) 2019 274 3.980.000,00 2020 581 144.046.473,00 2021 468 9.434.200,00 2022 121 22.011.507,00 Jumlah 1.444 179.471.673,00 Sumber : Data Hasil Temuan Inpektorat
Dari Tabel  di  atas  diketahui  bahwa  selama  tahun  2019  s.d.  2022,  Inspektorat  Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan pemeriksaan reguler pada 112 OPD sebagai obyek  pemeriksaan  dengan  total  jumlah  temuan  pemeriksaan  reguler  adalah  1.444  dengan nilai temuan sebesar Rp179.471.673,00. Jumlah obyek pemeriksaan, jumlah temuan dan nilai temuan tersebut berfluktuasi setiap tahunnya. Dari total temuan tersebut, jumlah temuan yang paling  banyak  adalah  pada  tahun  2020  yaitu  581  dengan  nilai  temuan  sebesar Rp144.046.473,00.  Sebaliknya  jumlah  temuan  yang  paling  sedikit  adalah  pada  tahun  2022 yaitu 121 dengan nilai temuan sebesar Rp22.011.507,00. yang paling kecil bukan pada tahun 2022, tetapi atas pemeriksaan tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.980.000,00.
Selanjutnya,  apabila  diperhitungkan  secara  rata-rata  yaitu  dengan  membagi  jumlah temuan  pemeriksaan  dengan  jumlah  obyek  pemeriksaan  setiap  tahunnya,  maka  rata-rata temuan yang paling banyak adalah pada tahun 2020 yaitu 26,4 (581/22) temuan pemeriksaan untuk  setiap  obyek  pemeriksaan.  Sedangkan  rata-rata  temuan  pemeriksaan  yang  paling sedikit  adalah  pada  tahun  2022  yaitu  5,5  (121/22)  temuan  pemeriksaan  untuk  setiap  obyek pemeriksaan.  Dari  jumlah  temuan  sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  ,  diketahui  terdapat temuan yang mengandung nilai kerugian daerah. Kerugian daerah tersebut antara lain terjadi akibat penyimpangan baik yang berasal dari adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan ataupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dipertanggungjawabkan Dari  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan daerah yaitu melalui kegiatan  pemeriksaan  reguler.  Hasil  pemeriksaan  reguler  tersebut  dituangkan  dalam  LHP sebagai  dasar  tindak  lanjut  untuk  bahan  masukan,  perbaikan  dan  dasar  bagi  pemulihan kerugian  daerah  yang  harus  dilakukan  dan  diselesaikan  oleh  OPD  agar  kedepannya kelemahan-kelemahan yang terjadi tidak kembali terjadi.
b. Pemeriksaan Khusus/Kasus/Pengaduan Masyarakat
Pemeriksaan  khusus/kasus  atau  pengaduan  masyarakat  pada  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  dilaksanakan  setelah  adanya  informasi  awal.  Informasi  awal tersebut dapat bersumber dari disposisi atau perintah langsung Bupati, surat kabar atau media massa, surat pengaduan dan lain-lain. Pelaksanaannya dimulai setelah adanya informasi awal, Inspektur  Pembantu  dan  tim  akan  mengumpulkan,  meneliti  dokumen  atau  bukti  awal, menelaah surat pengaduan sampai dengan melakukan klarifikasi sampai dengan mengawasi dan memastikan bahwa bukti awal telah cukup untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila bukti tersebut dirasa telah cukup dan lengkap, Inspektur Pembantu akan menginformasikan kepada Inspektur melalui nota rencana penugasan pemeriksaan khusus/kasus/pengaduan masyarakat secara berjenjang mulai dari Kepala Subbagian Program dan Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sampai dengan Sekretaris Inspektorat.
Sedikit  berbeda  dengan  pemeriksaan  khusus  yang  bersumber  dari  pengaduan masyarakat. Pada pemeriksaan khusus yang bersumber dari pengaduan masyarakat, informasi yang  masuk  baik  melalui  pos,  surat  elektronik  dan  media  lainnya  yang  telah  dicatat  pada buktu  register  saran  dan  pengaduan,  Inspektorat  akan  melakukan  penelaahan.  Penelaahan tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan dan kriteria 5W+1H ( What, Who, When, Where, Why  dan  How). Hasil  telaahan  berikut  surat  pengaduan  dan  bukti  bukti  pendukungnya

## dilaporkan kepada Inspektur melalui Sekretaris.
Berdasarkan  uraian  tentang  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  pada  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  di  atas  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  telah  sesuai  dengan  mekanisme  pelaksanaan  fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut. Selain  itu  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  yang diperlukan untuk adanya tindak pengawasan, yaitu:
a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang  dilakukan  serta  pencocokan  hasil  yang  dicapai  dengan  rencana  sebagai  tolak ukurnya;
e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut  baik secara adminstratif maupun secara yuridis.
Kewenangan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dalam  melaksanakan fungsi pengawasan diatur Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana yang telah diubah Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten  Kuantan  Singingi.  Setiap  tahunnya  dalam  pelaksanaan  pengawasan,  Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun PKPT yang memuat rencana dan kebijakan pengawasan sebagai alat penguji atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang akan diawasi serta  didukung  dengan  anggaran  pelaksanaan  pengawasan  yang  ditetapkan  dalam  APBD Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya. PKPT tersebut setiap tahun ditetapkan dalam Keputusan  Bupati  dan  mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  mengatur kebijakan pengawasan terhadap pemerintahan daerah Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  meliputi  pengawasan  atas  program kerja dan kegiatan baik yang sedang berjalan dan atau telah selesai dilaksanakan dalam tahun anggaran  yang  berkenaan.  Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  tersebut  antara  lain  berupa kegiatan  pemeriksaan  baik  pemeriksaan  reguler,  pemeriksaan  khusus/kasus  maupun pemeriksaan  kinerja.  Hasil  akhir  dari  pelaksanaan  pengawasan  tersebut  dimuat  dalam  LHP yang merupakan evaluasi akhir terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan yang memuat antara lain rekomendasi atau tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh manajemen OPD selaku pengelola keuangan daerah.
Namun  terlepas  dari  hal  tersebut,  apabila  mengacu  pada  hasil  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dari  tahun  2019  s.d.  2022 masih ditemukannya permasalahan-permasalahan atau penyimpangan terhadap akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah.  Temuan  tersebut  antara  lain  berupa  kelemahan  administrasi
maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada kerugian daerah.  Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017 tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  bahwa  sebagai pembantu  Kepala  Daerah,  Inspektorat  Daerah  melakukan  kegiatan  pembinaan  dan pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan  bimbingan  teknis  serta  bentuk  pembinaan  dan  pengawasan  lainnya.  Hal  tersebut mengandung  makna  bahwa  dalam  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah,  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  juga mempunyai peran melakukan pembinaan terhadap obyek pemeriksaan. Kegiatan pembinaan tersebut  dapat  dilaksanakan  dalam  bentuk  sosialiasi,  konsultasi,  asistensi  ataupun pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.   Dengan  adanya  konsep pembinaan  tersebut  diharapkan  tingkat  penyimpangan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  pada  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  dapat  diminimalisasi  dan permasalahan  yang  sama  tidak  terjadi  berulang.  Selain  itu,  tingkat  temuan  belum ditindaklanjut  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  relatif  masih  rendah  yaitu  hanya  sebesar 52,12%  mengindikasikan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  pada  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Kuantan  Singingi  belum  berjalan  optimal  dan  efektif.  Hal  tersebut  dikarenakan perkembangan  tindak  lanjut  merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  atau  melihat  keberhasilan  suatu  kegiatan  pengawasan.  Tindak  lanjut  hasil pemeriksaan  adalah  bukti  bahwa  OPD  yang  diperiksa  memiliki  komitmen  untuk memperbaiki  kekeliruan,  kesalahan  dalam  pelaksanaan  administrasi  umum  dan  urusan pemerintahan serta dalam pengelolaan keuangan daerah pada unit kerjanya.

## Hasil  Pemeriksaan  Inspektorat  Daerah  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Melalui  Rekomendasi  Dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Serta  Tindak  Lanjut  Dari Inspektorat Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan  serta  Undang-Undang  terkait  lainnya,  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  telah  memeriksa  Neraca  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  per  31 Desember  2020,  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Keuangan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 157.A/LHP/XVIII.PEK/06/2020  Tanggal  28  Juni  2020  dan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 157.C/LHP/XVIII.PEK/06/2020 Tanggal 28 Juni 2020.
Sesuai  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN),  dalam  pemeriksaan  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  tersebut  di  atas,  BPK mempertimbangkan  sistem  pengendalian  intern  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi untuk  menentukan  prosedur  pemeriksaan  dengan  tujuan  untuk  menyatakan  pendapat  atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.  BPK  menemukan  kondisi  yang  dapat  dilaporkan  berkaitan  dengan  sistem pengendalian  intern  dan  operasinya.  Pokok-pokok  kelemahan  dalam  sistem  pengendalian
intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:
1. Realisasi  belanja  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun  2019,  melebihi  APBD  yang ditetapkan DPRD;
Realisasi  Belanja  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Tahun  2019  Melebihi  APBD  yang Ditetapkan  DPRD  Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah dilakukan  secara  tertib,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  bertanggungjawab dengan  memperhatikan  rasa  keadilan,  kepatutan,  manfaat  untuk  masyarakat,  serta  taat pada  ketentuan  peraturan  perundangan  -  undangan.  Pengelolaan  keuangan  daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
2. Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Hasil  Pemeriksaan  atas  Kepatuhan  terhadap  Peraturan  Perundang-undangan  pada
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi Tahun 2019 mengungkapkan beberapa temuan  pemeriksaan  diantaranya,  Kekurangan  Volume  Paket  Pekerjaan  Pengadaan  dan Pemasangan  Penerangan  Jalan  Umum  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Pemkab  Kuantan Singingi  menyajikan  nilai  anggaran  dan  realisasi  Belanja  Modal  pada  Dinas  Lingkungan Hidup  dalam  LRA  per  31  Desember  2019  masing-  masing  sebesar  Rp4.898.800.000,00 dan  Rp4.641.553.800,00  atau  sebesar  94,75%  dari  anggaran.  Di  antara  realisasi  belanja tersebut  terdapat  realisasi  belanja  modal  sebesar  Rp4.498.697.148,39  untuk  kegiatan Pengadaan  dan  Pemasangan  Penerangan  Jalan  Umum.  Pekerjaan  Pengadaan  dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum dilaksanakan oleh PT Berkah Indragiri dituangkan berdasarkan Kontrak Nomor 660/KONT- PSPLB3/KPA/PPK/VII/2019/18 tanggal 18 Juli 2019  sebesar  Rp4.498.697.148,39.  Kontrak  tersebut  telah  diaddendum  dengan  Nomor 660/ADD/KONT-PSPLB3/KPA-PPK/IX/2019/30  tanggal  11September  2019  yang mengatur  tentang  tambah  kurang  pekerjaan  dan  perubahan  nilai  kontrak  menjadi Rp4.537.856.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut adalah selama 180 hari kalender  terhitung  sejak  diterbitkannya  Surat  Perintah  Mulai  Kerja  dari  18  Juli  s.d.  14 Desember  2019.  Kegiatan  tersebut  dinyatakan  telah  selesai  100%  dan  diserahterimakan dengan    Berita  Acara  Serah  Terima  Pertama  Nomor  660/BA/STPP/SPSLB3/XII/2019/85 tanggal 13 Desember 2019 serta telah dibayar lunas sebesar Rp4.537.856.000,00 terakhir dengan  SP2D  Nomor  5061/SP2D/LS/1.02.05.01/  IV/2019  tanggal  21  Desember  2019. Konsultan  Pengawas  kegiatan  tersebut  adalah  CV  Gita  Lestari  Konsultan.Hasil pemeriksaan  fisik  BPK  bersama  PPK,  PPTK  dan  Kontraktor  Pelaksana  menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp39.121.320,10.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
1) Pasal  27  Ayat  (4)  yang  menyatakan  bahwa  kontrak  harga  satuan  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1)  huruf  b,  merupakan  kontrak  Pengadaan  Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya  dengan  harga  satuan  yang  tetap  untuk  setiap  satuan  atau unsur  pekerjaan  dengan  spesifikasi  teknis  tertentu  atas  penyelesaian  seluruh pekerjaan  dalam  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan  dengan  ketentuan  sebagai
berikut:
a) volume  atau  kuantitas  pekerjaannya  masih  bersifat  perkiraan  pada  saat  kontrak ditandatangani;
b) pembayaran  berdasarkan  hasil  pengukuran  bersama  atas  realisasi  volume pekerjaan;  dan  nilai  akhir  kontrak  ditetapkan  setelah  seluruh  pekerjaan diselesaikan.
2) Pasal  78:  a)  Ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  atau  tindakan  penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
a) Huruf  d,  melakukan  kesalahan  dalam  perhitungan  volume  hasil  pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan
b) Huruf e, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.
Ayat (4) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada  Ayat  (1),  (2)  dan  Ayat  (3)  adalah  diantaranya  sanksi  ganti  kerugian  dan/atau sanksi denda;
Ayat  (5)  yang  menyatakan  bahwa  pelanggaran  atas  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  diantaranya  huruf  e,  Ayat  (3)  huruf  b  sampai  dengan  huruf  dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
b. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  7/PRT/M/2011  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  14/PRT/M/2013  tentang  Standar dan  Pedoman  Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  dan  Jasa  Konsultansi  Pasal  4  yang menyatakan  bahwa  para  pihak  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  pengadaan  pekerjaan konstruksi  dan  jasa  konsultansi  harus  mematuhi  ketentuan  antara  lain  melaksanakan tugas  secara  tertib,  disertai  rasa  tanggung  jawab  untuk  mencapai  sasaran,  kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi.
c. Spesifikasi  Umum  Direktorat  Jenderal  Bina  Marga,  Kementerian  Pekerjaan  Umum, Tahun  2010,  Divisi  1,  Seksi  1.1.5.  yang  menyatakan  bahwa  Kontraktor  harus melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  detil  yang  diberikan  dalam  tabel,  dan sebagaimana  yang  diperintahkan  oleh  Direksi  Pekerjaan,  dimana  Sebagian  besar pekerjaan  tersebut  akan  dibayar  menurut  sistem  Harga  Satuan.  Pembayaran  kepada kontraktor  harus  dilakukan  berdasarkan  kuantitas  aktual  yang  diukur  pada  masing- masing Mata Pembayaran dalam kontrak yang telah dilaksanakan sesuai dengan Seksi yang berkaitan dengan Spesifikasi ini, baik cara pengukuran maupun pembayarannya.
d. Surat  Perjanjian  Kerja  (Kontrak)  antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  PT  Berkah Indragiri  Nomor  660/KONT-PSPLB3/KPA-PPK/VII/2019/18  tanggal  18  Juli  2019 yang  memuat  rincian  volume  maupun  spesifikasi  teknis  item  pekerjaan  yang  harus dilaksanakan  oleh  rekanan  pelaksana  Masalah  tersebut  mengakibatkan  kelebihan pembayaran  sebesar  Rp123.391.945,93  (Rp39.121.320,10  +  Rp84.270.625,83).  Hal tersebut disebabkan:
1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan  pemantauan  atas  pelaksanan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya; dan
2) PPK/PPTK  kurang  optimal  dalam  melakukan  pengendalian  atas  pelaksanaan pekerjaan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya.
3) Atas  permasalahan  tersebut,  Pemkab  Kuantan  Singingi  dhi.  Kepala  Dinas
Lingkungan  Hidup  menyatakan  sependapat  dengan  temuan  BPK,  dan  akan menyetorkan  kekurangan  volume  pekerjaan  tersebut  ke  kas  daerah  Kabupaten Kuantan Singingi.
Sebelum  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK  diterbitkan,  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kuantan  Singingi  selaku  Pengguna  Anggaran  telah menindaklanjuti kekurangan volume pekerjaan dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp35.000.000,00 dengan dengan validasi PT Bank Riau Kepri tanggal 26 Mei 2020. BPK  merekomendasikan  Bupati  Kuantan  Singingi  agar  memerintahkan  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Kuantan  Singingi  selaku  Pengguna  Anggaran  untuk memproses  dan  mempertanggungjawabkan  dengan  cara  menyetorkan  ke  kas  daerah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan  Penerangan  Jalan  Umum  yang  dilaksanakan  oleh  PT  Berkah  Indragiri  sebesar Rp88.391.945,93 (Rp123.391.945,93-Rp35.000.000,00).
Terkait  masalah  hukum  yang  ditemukan  jika  dikaitkan  dengan  teori  teori pertanggungjawaban.  Pertanggungjawaban  perbuatan  pemerintah  muncul  akibat  adanya  dua hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Menurut Herman Finer apabila suatu  negara  menurut  konstitusi,  teori  pertanggungjawaban  yang  dianut  adalah  teori “Pertanggungjawaban Moral” dimana standar perilaku politisi dan pejabat negara ditentukan secara  internal  atas  dasar  kesadaran  dan  penafsiran  sendiri  berperilaku  sesuai  dengan  kode etik.  Dengan  adanya  suatu  keharusan  yang  dijelaskan  di  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban Keuangan  Negara,  menyebutkan  Pejabat  wajib  menindaklanjuti  rekomendasi  dalam  laporan hasil pemeriksaan.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi terhadap  akuntabilitas keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai  dengan  Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007.  Namun,  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  tersebut belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum adanya  konsepsi  pembinaan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  organisasi perangkat  daerah  dan  tingkat  penyelesaian  tindak  lanjut  untuk  tahun  2019  s.d.  2022  yang masih relatif rendah yakni baru mencapai 52,12%. Hasil tindak lanjut serta rekomendasi dari BPK dalam hal  ini tidak dilakukan dengan baik  oleh pemerintah daerah  melalui SKPD dari berbagi  bidang    terkait    menghasilkan  tata  kelola  keuangan  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  telah  menyalahi  konsep  keuangan  daerah, mengakibatkan  pelaksanaan  sanksi  yang  tegas  terhadap  para  SKPD  yang  tidak mengembalikan  kelebihan  transaksi  keuangan  ataupun  tentang  ketidakpatuhannya  terhadap undang-undang yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Binsar  H.  Simanjuntak,  Membangun  Sinergitas  Pengawasan  Keuangan  Negara,  Buletin Keuangan Negara, Edisi I Triwulan III Oktober 2012.
Ermansyah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK , Sinar Grafika, Jakarta. H.A.W.  Widjaja,  2005,  “ Penyelenggaraan  Otonomi  Di  Indonesia ”,  PT.  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
Moh.  Agussalim  Monoarfa, Good  Governance  Dalam  Tinjauan  Otonomi  Daerah ,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univertas Negeri Gorontalo.
Muhammad  Fauzan,  Hukum  Pemerintahan  Daerah,  2006, Kajian  Tentang  Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah , UII Press, Yogyakarta. Sondang Siagian, 2005, Fungsi-fungsi Manajerial , PT Bumi Aksara, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah No 58. Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
Peraturan Pernerintah Nomor 4l Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat  Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuantan  Singingi  Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Peraturan  Bupati  Kuantan  Singingi  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.