## TINJAUAN YURIDIS PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

## Oleh
Suisno

## Dosen Fakultas HukumUniversitas Islam Lamongan

## Abstrak
Salah  satu persoalan  yang  sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengaturan perantara narkotika dan sanksi perantra narkotika. Manfaat dari penelitan ini adalah mencegah penyalahgunaan narkotika, menambah wawasan penulis mengenai tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang undangan. Ketentuan perantara narkotika hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III dipidana penjara atau denda sesuai dengan pasal 114, 119, 124, 129.Adapun sanksi sanki bagi penyalahgunaan narkotika juga di atur dalam Undang Undang narkotika nomor 35 tahun 2009, dan untuk sanksi perantara narkotika pun tetap diatur dalam Undang Undang narkotika nomor 35 tahun 2009 yang tercantum dalam pasal 114, 119, 124, 129 yang menjatuhkan hukuman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun atau denda 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum dan sanksi hukum bagi perantra narkotika tidak diatur secara khusus oleh Undang Undang narkotika, saran ketentuan hukum perantara narkotika seharusnya dibuat lebih jelas lagi atau dibentuk Undang Undang yang khusus agar tidak di samakan dengan pengedar narkotik, karena banyak pelaku yang merasa terjebak menjadi perantara narkotika.
Kata Kunci: Perantara,  Tindak Pidana ,Narkotika

## A. Pendahuluan

## Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  menyatakan  bahwa: ”Negara Indonesia  berdasarkan  atas hukum  dan  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan belaka”  Hukum  merupakan suatu  kaidah  atau  peraturan  yang mengatur masyarakat.  Segala  tingkah laku  dan  perbuatan  warga  negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh
karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib  untuk menjalankan  fungsi  hukum  dengan konsisten  sebagai sarana penegak keadilan. Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatanya pun lebih berkembang  dan  terorganisir Salah  satu  persoalan  yang  sering muncul  ke permukaan dalam kehidupan  masyarakat  ialah  tentang kejahatan  pada umumnya, seperti  pada saat  ini  sering  kita  jumpai  kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,yang dapat menyebabkan  penurunan  atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  sampai  menghilangkan rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan,  yang  dibedakan kedalam  golongan–golongan sebagaimana terlampir dalam Undang– undang. Narkotika sejatinya dimanfaatkan oleh dunia medis untuk menggunakan narkotika yang diberikan kepada pasien tertentu yang membutuhkan terutama pada saat pelaksanaan operasi agar pasien tidak merasakan sakit ketika dokter atau pihak medis melaksanakan tugasnya. Narkotika juga dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika misalnya saja Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Bea dan Cukai. Disamping manfaatnya dalam dunia pengobatan, narkotika juga dapat merugikan apabila disalahgunakan oleh pemakainya dan dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat terutama para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Ketentuan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana
yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini. Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa :
1. Pidana  mati  (Pasal  116  ayat  (2), Pasal  119  ayat  (2)  dan  Pasal  121 ayat (2)).
2. Pidana  penjara  (Pasal  111  sampai Pasal 148).
3. Pidana kurungan (Pasal 128).
4. Pidana  denda  (Pasal  111  sampai Pasal 148).
5. Pidana  juga  dapat  dijatuhkan  pada korporasi yakni berupa  pencabutan izin  usaha;  dan/atau.  pencabutan status badan hukum (Pasal 130).
6. Rehabilitasi  Medis  dan  Sosial (Pasal  54  sampai  Pasal  59  Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam

## Rumusan Masalah
Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas,maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana ketentuan yang mengatur  tentang  perantara  tindak pidana narkotika menurut undang – undang nomor 35 tahun 2009 ?
2. Bagaimana sanksi terhadap perantara  tindak  pidana  narkoba menurut  undang  -  undang  nomor 35 tahun 2009 ?

## Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk menganalisa ketentuana yang menyangkut tentang perantara tindak pidana narkotika.
2. Untuk  mengetahui  sanksi  terhadap perantara tindak pidana narkotika.

## B. Metode Penelitian

## Tipe penelitian
Yang dipergunakan dalam penyusunan  skripsi  ini  adalah  Yuridis
Normatif,  artinya  permasalahan  yang diangkat,  dibahas  dan  diuraikan  dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  dalam  hukum  positif.  Tipe penelitian  yuridis  normatif  dilakukan dengan  mengkaji  berbagai  macam aturan  hukum  yang  bersifat  formal seperti Undang-Undang, literatur- literatur  yang  bersifat  konsep  teoritis yang  kemudian  dihubungkan  dengan permasalahan  yang  menjadi  pokok pembahasan. 48)

## Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang- undangan ( statute approach ).
Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ),  adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi 49). Selain itu digunakan pendektan lainya guna mempermudah analisa ilmiah yang dibutuhkan dalam permasalahan ini.

## Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang
48) Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, hlm.194
49) Ibid , hlm.93
ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum  yang  bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas.  Bahan–bahan  hukum  primer terdiri dari perundang- undangan,catatan–catatan  resmi  atau risalah  dalam  pembuatan  perundang- undangan  dan  putusan–putusan  hakim. Bahan  hukum  primer  yang  akan digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini adalah :
1. Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika . 4. PutusanPengadilan  Negeri Jakarta Utara Nomor 1347/pid.sus/2015/PN.JKT. UTR Bahan  hukum  sekunder  adalah bahan-bahan  yang  erat  hubungannya dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum  sekunder  diperoleh  dari  hasil karya  tulis  ilmiah  para  sarjana  dan  ahli yang  berupa  literatur,  majalah,  jurnal, sehingga  dapat  mendukung,  membantu, melengkapi,  dan  membahas  masalah- masalah yang timbul dalam skripsi ini.
Prosedur Pengumpulan
Bahan
Hukum Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, maka dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk membahas permasalah dalam penelitian ini. Dengan begitu akan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan
yang ada dan dapat mempercepat proses penulisan penelitian ini.

## Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang dimulai dengan mengelompokan data yang dilakukan secara induksi sehingga memberikan hasil secara sempurna, untuk memperoleh informasi yang akurat dengan begitu penelitian dapat lebih terfokus pada masalah yang spesifik. Selain itu dapat mempermudahkan penulis dalam menganalisa data yang sudah lengkap dan yang telah dikumpulkan. Hasil Penelitian dan Pembahsan
Ketentuan Yang Mengatur Tentang Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tindak pidana merupakan
terjemahan  kata strafbaarfeit dalam bahasa  Belanda.  Dilihat  dari  sudut pandang  harfiahnya, strafbaarfeit itu terdiri  dari  kata feit yang  dalam  bahasa belanda  berarti  sebagian  dari  suatu kenyataan  atau eengedeelte  van  de werkelijkheid , sedangkan strafbaar berarti  dapat  dihukum  .Secara  harfiah kata strafbaarfeit dapat  diterjemahkan sebagai  sebagian  dari  suatu  kenyataan yang dapat dihukum. 50).
Dari  kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan  dalam  berbagai  bahasa Indonesia  oleh  para  sarjana-sarjana  di Indonesia,  antara  lain:  tindak  pidana, delik, dan perbuatan pidana.
Tindak  pidana  hanyalah  salah  satu terjemahan  dari  istilah  dalam  bahasa belanda  yaitu strafbaarfeit .  Sebetulnya
50) P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.
istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan  dari)  sebagian  kalimat yang dihilangkan. Kalimat
sesungguhnya  adalah feit  tarzaake  van het  welke  een  person  stafbaar  is (perbuatan  oleh  karena  mana  seseorang dapat  dipidana).  Dengan  demikian, berdasarkan pengertian strafbaafeit diatas  maka  para  pakar  hukum  pidana menerjemahkan strafbaafeit itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai  peristiwa  pidana,  perbuatan pidana,  perbuatan  boleh  dihukum,  dan ada juga dengan singkatan menyebutnya  sebagai  delik.  Hukum pidana  yang  beraliran anglo  saxon (Anglo Amerika) dengan system common  law mempergunakan  istilah criminal  act,  offense,  commited ,  atau ada  pula  yang  menyebut criminal conduct . 51). Dengan  demikian  tindak pidana  merupakan  perbuatan  yang dilarang  oleh  hukum  dan  diancam dengan pidana
Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur- unsur tindak pidan , yaitu
a. Unsur Obyektif Unsur  yang terdapat  di  luar  si  pelaku.
Unsur-Unsur yang ada
hubunganya dengan
keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan  di  mana tindakan-tindakan  si  pelaku itu harus dilakukan
b. Unsur Subyektif Unsur yang  terdapat  atau  melekat pada  diri  si  pelaku  atau yang  dihubungkan  dengan diri  si  pelaku  dan  termasuk didalamanya  segala  sesuatu yang  terkandung  di  dalam hatinya Subjek Tindak Pidana
51) Ibid, hlm.181
Rumusan  tindak  pidana  didalam buku  kedua  dan  ketiga  KUHP  biasanya dimulai  dengan  kata  barangsiapa.  Ini mengandung  arti  bahwa  yang  dapat melakukan  tindak  pidana  atau  subjek tindak  pidana  pada  umumnya  adalah manusia.
Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana  adalah  orang  pribadi,  meskipun ia  berkedudukan  sebagai  pengurus  atau komisaris suatu badan hukum. Namun , menurut  perkembangan  zaman  subjek tindak  pidan  dirasakan  perlu  diperluas termasuk bandan hukum.
Jenis Tindak Pidana KUHP  telah  mengklasifikasikan tindak  pidana  atau  delik  ke  dalam  dua atau  kelompok  besar  yaitu  dalam  Buku Kedua  dan  Ketiga  masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.  Kemudian  bab-babnya dikelompokan  menurut  sasaran  yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.
1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Delik  formil  dan  delik materiil
3. Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per ommisionen commiss.
4. Delik dolus dan culpa
5. Delik biasa dan delik aduan Disamping    tindak    pidana    yang tercantum    dalam    KUHP    adabeberapa macam tindak pidana yang pengaturannya berada diluar KUHPatau disebut“tindak  pidana  khusus”.Adapun jenis-jenis  tindak  pidana  diluar  KUHP antaralain  :Tindak  Pidana  Imigrasi, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Narkotika.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan    salah    satu    bentuk Undang-undang  yang  mengatur  tindak pidana    di    luar    KUHP.    Undang- Undang    Nomor    35    Tahun    2009 tentang Narkotika merupakan
ketentuan    khusus    dari    ketentuan umum    (KUHP)  sebagai    perwujudan dari    asas  lex    specialis    derogat    lex generalis.  Oleh  karena    itu    terhadap kejadian    yang    menyangkut    tindak pidana    narkotika  harus  diterapkan ketentuan-ketentuan tindak pidana dalam  undang-undang  tersebut,  kecuali hal-hal yang belum diatur di dalamnya.

## Tindak Pidan Narkotika
Pengertian  tindak  pidana  narkotika tidak  kita  ketemukan  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.  Dalam  ketentuan  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  menentukan  beberapa  tindak pidana  narkotika,  yakni  dalam  Pasal 111  sampai  Pasal  148  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  ditentukan  bahwa  pidana yang  dapat  dijatuhkan  berupa  pidana mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan dan  pidana  denda.  Pidana  juga  dapat dijatuhkan  pada  korporasi  yakni  berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Demikian halnya dengan
pengertian tindak pidana narkotika juga tidak disebutkan dalam Undang– Undang Nomor 22 Tahun  1997 tentang Narkotika  dan  Undang–Undang  Nomor 5  Tahun  1997  tentang  psikotropika, maupun  Undang–undang  yang  berlaku sebelumnya,  seperti  stb,  1927.  No.278 jo  No.536  tentang Ver  Doovende Middelen  Ordonantie dan  Undang– undang  Nomor  9  tahun  1976  tentang Narkotika.  Undang-undang  narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai  pengertian  tindak  pidana narkotika  dan  psikotropika,  namun  atas dasar  pengertian dan penjelasan tentang tindak  pidana  di  atas,  akan  membantu dalam  memberikan  pengertian  tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika  yang  tentu  saja  tetap mengacu pada ketentuan–ketentuan
yang  terdapat  dalam  Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.  Dalam  ketentuan  Pasal  1 angka  15  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  disebutkan  bahwa  : Penyalah  Guna  adalah  orang  yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Menurut Veronica Colondam, penyalahgunaan  mengatakan  narkoba adalah
penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar  hitam  yakni  daftar  obat  yang masuk  Undang-Undang  Narkotika  dan Psikotropika. Ia pun mengatakan kembali, bahwa penyalahgunaan narkoba  adalah  penyalahgunaan  yang berkonsekuensi  pada  hukum,  hal  ini lantaran
penyalahgunaan akan memberikan  dampak  pada  perubahan metal, kecanduan, dan prilaku.
Sedangkan menurut Martaniah
Penyalahgunaan
NAPZA termasuk narkoba  adalah  penyalahgunaan  yang disebabkan  oleh  komponen  psikologis, seperti  politik,  hukum,  dan  sosial. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika  tidak bisa  lepas  dari  tujuan  Negara  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang    Undang  Dasar  1945.    Sebagai warga    Negara    berkewajiban  untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan.  Disisi  lain  perhatian pemerintah  terhadap  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  khususnya  yang berdampak dari gangguan dan perbuatan    pelaku  tindak  pidana narkotika.    Pidana  itu  berkaitan  erat dengan  hukum  pidana  dan  hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung  sanksi.  Oleh  karena  itu,
seorang  yang  dijatuhi  pidana  ialah orang  yang  bersalah  melanggar  suatu
peraturan hukum pidana atau melakukan  tindak  pidana  atau  tindak kejahatan.

## Perantara Narkotika
Perantra  narkotika  bisa  di  sebut juga  calo  narkotika  yang  berdasarkan Kmaus  Besar  Bahasa  Indonesia  calo memiliki  arti  adalah  orang  yang menjadi  perantara  dan  memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan  upah.  Di  dalam  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  terdapat  ketentuan  yang mengatur  pidana    bagi  orang  yang menjadi  perantara.  Sanki-sanki  tersebut berbeda-beda  bergantung  pada  jenis golongan  narkotika,  beratnya  ,  dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai)
Pidana
Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan  istilah  umum,  sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana.Pidana berasal dari  kata straf (Belanda),  yang  pada dasarnya  dapat  dikatakan  sebagai  suatu penderitaan  (nestapa)  yang  sengaja dikena-kan/dijatuhkan
kepada seseorang  yang  telah  terbukti  bersalah melakukan suatu tindak pidana. 52) Sebagaimana yang
dikemukakan  oleh  Muladi  dan  Barda Nawawi Arief bahwa : Istilah ”hukuman”
merupakan  istilah  umum  dan konvensional, dapatmempunyai  arti  yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat
berkonotasi  dengan  bidang yang  cukup  luas  seperti  di bidang  pendidikan,  moral,
52) Alfi Fahmi, 2002, Sistem Pidana di Indonesia , PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1
agama  dan  sebagainya.  Oleh karena itu, pidanalebih khusus  perlu  ada  pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri- ciri  atau  sifat-sifatnya  yang khas. 53)
Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa : Hukuman  (pidana)  itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang  yang  melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-
undang  hukum  pidana,  dan siksaan  atau  pende-ritaan  itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri
orang yang dipersalahkan itu. Sifat  yang  berupa  siksaan atau  penderitaan  itu  harus diberikan  kepada  hukuman (pidana),  karena  pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang  terhadap  norma yang ditentukan oleh undang-
undang  hukum  pidana  itu merupakan  pelanggaran  atau perkosaan kepentingan hukum  yang  justru  akan dilindungi oleh undang- undang hukum pidana. 54)
Ketentuan  yang  mengatur  tindak pidana  narkotika  pertama  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1997 pasal  78,  79,  80,81,82,  86,  dan  87 karena  seiring  berkembangnya  zaman dan  semakin  banyak  penyalahgunaan narkotika  di  indonesia  Undang  Undang
53) Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 Teori-Teori dan  Kebijaksanaan  Pidana ,  Bandung,  PT.
Alumni, hlm.2
54) Satochid  Kartanegara,  1954-1955, Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana  II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm. 275-276
nomor  22  tahun  1997  di  gantikan  oleh Undang  Undang  nomor  35  tahun  2009 perubahan  itu  sesuai  dengan  pasal  153 tahun  2009  yang  berbunyi  sebagai berikut:
pasal 153: Dengan berlakunya undang- undang  ini:
a) Undang-Undang  nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3689);dan b) Lampiran mengenai jenis pisikotropika  golongan  I  dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1997 tentang Pisikotropika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaga Negara Republik  Indonesia  3671)  yang telah dipindahkan menjadi
Narkotika  Golongan  I  menurut Undang-Undang  ini,  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku.
Dari  penjelasan  pasal  153  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencabut  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1997.    Sedangkan  ketentuan yang mengatur sebagai perantara narkotika  itu  sendiri  hanya  di  atur dalam Undang Undang nomor 35 tahun 2009 dalam pasal 114, 119, 124, 129.

## SANKSI HUKUM TERHADAP PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Pengertian Sanksi
Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa
norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum,  sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa.Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun (Zainuddin, 2008 : 43).  Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya. Arti sanksi sendiri adalah Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
Sanksi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam  Undang  Undang  nomor  35 tahun 2009 tentang Narkotika
menjelaskan  semua  hal  yg  berkaitan dengan  narkotika  baik  itu  pengertian narkotika,  dasar,  asas,  tujuan,  ruang lingkup,  peredaran  sampai  dengan sanksi  pidana  bagi  yang  melanggarnya. Sanksi sanksi tersebut meliputi
Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :
1. Pasal 111 (1) :
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,me nyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
2. Pasal 111 (2) :
Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3
Sedangkan sanksi bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum memeiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotioka  bukan tanaman tercantum dalam pasal sebagai berikut :
1. Pasal 112 ayat(1) :
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.
2. Pasal 117 ayat (1) :
setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.`
3. Pasal 122 ayat (1):
setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum
memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika
golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah
kemudian sanksi  bagi orang yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman, melebihi 5 (lima) gram  tercantum dalam pasal sebgai berikut :
1. Pasal 112 ayat (2) :
Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3.
2. Pasal 117 ayat (2) :
Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 gram,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah ditambah 1/3.
3. Pasal 122 ayat (2) :
Dalam hal perbuatan memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan III beratnya melebihi 5 gram ,pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 3 miliar ditambah 1/3
Dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan sanksi-sanki bagi yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika sebagai berikut :
1. Pasal 113 ayat (1) :
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengeks por,atau menyalurkan narkotika golongan I  dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.
2. Pasal 118 ayat (1) :
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengeks por atau menyalurkan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun,dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah
3. Pasal 123 ayat(1):
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,mengimpor,mengeks por atau menyalurkan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah
Sanksi Terhadap Perantara Narkotika untuk sanksi  perantra narkotika itu sendiri  belum  dijelaskan  secara  kuhsus namun  sudah  ada  di  dalam  pasal    114, 119,  124,  dan  129  yakni  sebagai berikut:
1. Perantara  dalam  transaksi Narkotika Golongan I.
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” (Pasal 114 ayat [1] UU Narkotika)
2.   Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.
Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidanadengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 114 ayat [2] UU Narkotika)
3.     Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan II.
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” (Pasal 119 ayat [1] UU Narkotika)
4.     Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan II yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.
Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 119 ayat [2] UU Narkotika)
5.     Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan III
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (Pasal 124 ayat [1] UU Narkotika)
6.     Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan III yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.
Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Pasal 124 ayat [2] UU Narkotika).
Selain ketentuan-ketentuan sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara transaksi narkotika tersebut, ada juga ketentuan bagi orang yang menjadi perantara transaksi prekursor narkotika. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakandalam pembuatan Narkotika (Pasal 1 angka 2 UU Narkotika).
Ketentuan pidana bagi perantara jual beli prekursor narkotika terdapat dalam Pasal 129 huruf cyang berbunyi:
Pasal 129:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah) setiap orang tanpa hak atau melawan hukum :
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk membuat Narkotika.

## C. Penutup

## Kesimpulan
Ketentuan  hukum  perantara  tindak pidana  narkotika  hanya    di  atur  dalam Undang  Undang  nomor  35  tahun  2009 dalam  pasal  114,  119,  124,  129  yang berbunyi:  Setiap  orang  yang  tanpa  hak atau  melawan  hukum  menawarkan untuk dijual, menjual, memebeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika golongan I,II,III
Sanksi hukum bagi perantara tindak pidana narkotika adalah hukuman penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun atau denda paling sedikit
600.000.000.000  (enam  ratus  jutah rupiah)  dan  hukuman  penjara  paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  atau  denda 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah),  sesuai  yang  tecantum  dalam Undang  Undang  Narkotika  nomor  35 Tahun 2009 pasal 114, 119, 124, 129.

## Saran
ketentuan hukum perantara narkotika  seharusnya  dibuat  lebih  jelas lagi atau dibrntuk Undang Undang yang khusus  agar  tidak  di  samakan  dengan pengedar  narkotik, karena  banyak pelaku  yang  merasa  terjebak  menjadi perantara narkotika.
Untuk  masyarakat  umum  lebih waspada  dan  berhati  hati    akan peredaran narkotika dan dengan pergaulan  sesama  teman  agar  tidak terjerumus  sebagai  perantara,  kurir, bahkan  Bandar  narkotika  karena  sanksi yang  sangat  berat  untuk  menjerat  para pelaku penyalahgunaan narkotika.

## D. DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Alfi Fahmi, Sistem Pidana di Indonesia , PT. Akbar Pressindo, Surabaya, 2002 Andi Hamzah dan M. Solehudin, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Akademik Pressindo , Jakarta, 1986 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 DR. Andi Hamzah, S.H., Asas Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008 Drs. Adami Chazawi, SH., Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT RajaGrafindo Persada, jakarta Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika , Mandar Maju, Bandung, 2003 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Referendum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009
Internet http//m.hukumonline.com