Sintang

## PERAHU JURNAL ILMU HI.JKTJM
rssN 2338 - 333X Volume 4 Nomor 1, Maret 20l6,HalarrnnI-64
PERAHU. Terbit enam bulan  sekali. Berisi tulisan yang  berasal dari  hasil  penelitian dan kajian *nalisis-kritis di bidang Hukum.
Penanggungiawab :
Petrus Atong H.M.  Kurniawan Candra
Abang Zainudin Felix Semaun
Pemimpin  Umum : Robert Hof&nan
Pemimpin Redaksi: Redin
Wakil Pemimpin  Redaksi : Sopian
Sekretaris Redaksi: Antonius  Erwandi
Redaktur Pelaksana : Genopepa  Sedia Rosalia Tri Supranti Nikodimus
Tata  Usaha: Batha  Juariah Florensius Tijan JennyNovelia
Percetakan: Perc. Kumia-Sintang
Alamat  Redaksi  dan  Tata Usaha : Fakultas Hukum  Universitas Kapuas,  Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256  Faks. 0565-22256.
Redaksi  mengundang  para dosen/staf  pengajar, mahasisw4 pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai bidang ilmu hukum.  Tulisan dapat dikirim melalui pos atau e-mail.  Tulisan yang dimuat adalah tulisan  yang belum pernah diterbitkan pada media lain. Naskah diketik di atas kertas ,A.4 spasi  ganda  sepanjang kurang lebih 10 halaman. Naskah  yang diterima  dilakukan pengeditan  tanpa  mengurangi  makna isi tulisan.
Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.
Tulisan  yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum  Universitas Kapuas
ruRN"itffi[*ut .
rssN2338-333X
Volume 4Nomor 1, Maret 2016, Halaman. 1-64
I'AFTAR ISI t

## EF'EKTIVITAS  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHI.'N 2012 TENTANG  PAJAK REKLAME
Rob€rt Hoffrnan l-20

## PERANIAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN CREDIT UNION DI KALIMANTANI BAITAT (Studi PadaCredit Union LantangTipo)
Mchell Eko Hardian 2l-42

## PENYALAHGUNAAN PAS LINTAS BATAS  OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP  TEzuADINYA KEJAHATAN MELALUI POS LINTAS BATAS JAGOI BABANG
F)L Nikolas,SH,MH..... 43-54

## PARTISIPASI MAS-IARAKAT DALAMPELESTARIAN  TENUN
IKAT Antonius  Erwandi 55-64
bg mg tim da nn.

## PENGANTAR  REDAKSI
Puji dan syukur  kepada  Tuhan Yang Maha Esq karena  atas anugerah-Nya jurnal ilmu  hukum yang diberi nama "PERAHU" singkatan dari "Penerangan Hukum," dapat diterbitkan. Jumal PERAHU  terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasi-hasil  penelitian  maupun  ulasan-ulasan tentang hukum.
Jumal PERAHU,  Volume 4 Nomor 1, Maret  2016 kali ini menyajikan topik- topik mengenai  : Efektivitas Peraturan Daerah  Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun  2012
Tentang  Pajak  Reklame, Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan Credit (Jnion Di
Kalimantan  Barat (Studi Pada Credit UnionLarfiangTipo), Penyalahgunaan  Pas Lintas
Batas Oleh Pihak Ketiga  Terhadap  Terjadinya Kejahatan  Melalui Pos Lintas Batas
Jagoi Babang, Partisipasi  Masyarakat  Dalampelestarian Tenun Ikat
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHII,  jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan  penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat membimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.
Selamat Membaca.
Redaksi
l { I
{ { d il ! I t I I I I a
; a t t F m f d I Iil I ; *
I n m 3 !t LT m D ;'r ff fi trt ft ri rd

## IFEKTIVITAS PERATT]RAN DAERAH KABTJPATEN MELAWI NOMOR 5 TAIIUN 2012 TENTANG  PAJAK REKLAME
Robert Hoffmanl
I
l lta I i ! I

## ABSTRAK
Pembentukan Perda Reklame rndlsili atas  pertimbangan bahwa pajak &Erah melalui Pajak Reklame mryatan salah satu sumber
padapatan daerah Kabupaten Melawi t  a menunjang penyelenggaraan dan pembangunan daerah, cr.ingga atas pertimbangan itulah maka pcrlu membentuk  Peraturan Daerah ffing Pajak Reklame. Metode ecdetatan  yang digunakan dalam paelitian ini adalah yuridis normatif .rrunn pendekatan sosiologis (empiris). Dalam penelitian ini sebagai pqulasinya  adalah pemerintahan daenh di Indonesia  yang  memiliki pcnnrran daerah tentang  pajak reklame, mrl*ngkan yang dijadikan sampel dalam pcnelitian ini adalah : Pemerintahan Ilaerah Kabupaten Melawi yang mmiliki peraturan daerah tentang pajak rcklame yakni : Perafuran Daerah Kehryaten Melawi Nomor 5 Tahun ?lll2 Tentang Pajak  Reklame.  Teknis anlisis data yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah analisis  yuridis dc&iptif kualitatif Hasil penelitian ini nentmjukkan  bahwa Secara  substansi, Peraturan Daerah  Kabupaten  Melawi D{omor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak Reklame memuat aturan-aturan  tentang Pibak  yang  meng4tur yakni : anggota DPRD  Kabupaten Melawi dan Bupati;
Pibak  yang  diatur yakni : Wajib Pajak, eryafi Melawi, Bendahara Satuan Kerja Permgkat Daerah Penerim4  Hakim dan Iaksa Penuntut Umum; Pajak  Reklame;
Kaentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Pentrtup,  penyebarluasan  perda belum
I Peneliti adalah  Dosen Tetap  di Fakultas Hukum Lhiversitas Kapuas Sintang
dilakukan merata ke seluruh masyarakat. Secara struktur hukum, pelaksanaan Perda Pajak Reklame  di Kabupaten Melawi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dengan fasilitas yang masih terba,tas, dan secara kultur hukum, masyarakat Kabupaten Melawi telah memiliki kesadaran hukum.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Efektivitas Peraturan  Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang  Pajak Reklame terdapat pada  komponen kultur hukum, namun demikian  komponen struktur dan komponen  suhstansi masih belum efektif. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan  Peraturan  Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012  Tentang  Pajak Reklame dilakukan dengan  Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan I)aerah, Petugas Terjun ke Lapangan untuk  Melakukan Pendataan, Penertiban  dengan Surat  Teguran, dan Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (DPPKAD) Kabupaten Melawi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong  Praja.
.Dari  hasil kesimpulan penulis sarankan agff efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan secara  k*rusus untuk komponen struktur dan komponen substansi yang belum efektif dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan  Peraturan  Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012Tntang Pajak  Reklame  agar lebih ditingkatkan lagi.
KataKunci: Efektivitas dan Peraturan Daerah
i I I
2 Perahu, Volume 4 Nomor I, Maret 2016, Hlm. 1-20

## PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang  Masalah Daerah  Kabupaten Melawi saat ini telah berusia 11 tahun sejak dibentuk pada tahun  2003 berdasarkan Undang- Undang  Republik Lrdonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi  Kalimantan Barat (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 danTambahan Lembaran  Negara Republik Lrdonesia Nomor 4344), selanjutnya  disebut UU Melawi.
Daerah Kabupaten Melawi yang diselenggarakan oleh Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah  sebagai " unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Melawi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Oleh karena  itu, unfuk memenuhi semua kebutuhan daerahnya,  maka unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi harus dapat menghimpun dana sebesar-besararya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung oleh biaya. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan.
Sumber keuangan daerah Kabupaten Melawi berasal dari pajak daerah  sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Salah satu pajak daerah yang telah ditetapkan di Daerah  Kabupaten Melawi adalah Pajak Reklame yang telah ditetapkan .dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun  2012 Tentang Pajak Reklame  (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi  Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan  Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106), selanjubrya  disebut  Perda  Reklame.
Dasar hukum penyusunan  Perda Reklame didasari  oleh Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5049), selanjutnya  disebut  UU PDRD.  Pada Pasal 2 ayat (2) undang- undang itu dinyatakan bahwa Pajak Reklame merupakan jenis pajak
kabupaten/kota" sebagaimana
lengkapnya dinyatakan sebagai berikut :
Pasal  2
(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : a. Pajak Kendaraan Berrnotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Ail Permu-L.aan; dan e. Pajak Rokok.
(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; Pajak Penerangan  Jalan; Pajak Mineral  Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;
Pajak Air Tanah;
Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak Reklame sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU PDRD  ditetapkan dengan Peraturan  Daerah. Oleh karena itulah, maka Daerah  Kabupaten Melawi menetapkan Pajak Reklame di Kabupaten Melawi dengan Peraturan Daerah  Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 T entang Paj ak Reklame.
Pembentukan Perda Reklame didasari atas pertimbangan  bahwa pajak daerah melalui Pajak Reklame
I I
e. f. 0 b. h. i. j.
k.
F I t I I t
t t
i,
I l I I F
salah satu sumber
daerah Kabupaten Melawi menunjang penyelenggaraan lrhan dan pembangunan  daeraly
a*es pertimbangan itulah maka membentuk  Peraturan Daerah Fajuk Reklame.2
Sejak  Perda Reklame pada tanggal l0 Januari paarcanaan Perda Reklame peirulis kurang efektif. trn pengamatan penulis I bahwa pemu$angan  beberapa di Kabupaten Melawi terdapat i pemilik reklame tidak pajak reklame. Hal terlihat dari adanya reklame glmrar dan tidak dicabut oleh irah Kabupaten Melawr.

## TINJAUAN PUSTAKA
E&*tivitas Peraturan  Daerah
Negara  lndonesia  sebagai  negara me,miliki hukum tertulis dinyatakan dalam Republik Indonesia
hr 12
Tahun 2011 Tentang
Peraturan Perundang- (kmbaran Negara  Republik
Tahun 2011 Nomor 82 dan
Lembaran Negara Republik hcsia
Nomor 5234), selanjutnya
& penelitian  disingkat  UU P3, yang
ffilrti : Undang-Undang Dasar
f4ra Republik Lrdonesia Tahun
l9lq
Ketetapan Majelis nlqstawaratan Rakyat; Undang-
lhg/Peraturan
Pemerintah
hgEroti Undang-Undang; Peraturan Mab Peraturan Presiden; ktrm Daerah Provinsi; Peraturan Drrlh Kabupaten/Kota dan peraturan- ;ffan
lainnYa Yang diakui lrtcradaannya dan mempunyai Hnetm hukum  mengikat sepanjang A*ntahkan  oleh peraturan
2 Konsiderans (Menimbang) Perda lddame.
Robert Hoffman, Efektivitas Peraturan Daerah 3
perundang-undangan yang lebih trnggi, sehingga semua alat-alat perlengkapan negara maupun  semua orang atau penduduk di negara  lndonesia  harus taat pada hukum tertulis yang di buat, ditetapkan  atau di bentuk oleh  lembaga- lembaga negara Indonesia.  Suafu  norrna hukum dari negara Republik Indonesia berlaku bagi seluruh warga-negaranya di mana  pun  ia berada.3
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU P3 dinyatakan bahwa : materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi  materi muatan dalam  rangka  penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembanfuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau  penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan  yang lebih  tinggi. Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Peraturan  Daerah (Perda) merupakan salah  satu jenis peraturan perundang- undangan di Lrdonesia dalam sistem negara hukum Indonesia  dan merupakan landasan berpijak bagi setiap tindakan pemerintah dan selunrh warga negara Indonesia.
Berdasarkan UU Pemdaa  bahwa Perda dibenfuk dalam rangka
3 Maria  Farida Indrati Soeprapto.  1998. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta : Kanisius., hlm. 7. a Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5587),  yang sebagian ketentuan pasal-pasalnya
- telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik  Indonesia Tahun  2014 Nomor 246 dan Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),  dan telah ditetapkan menjadi  undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
t 5 n t ri E F F i I F k b
4 Peraha, Yolume  4 Nomor l, Maret 2016, Htm. I-20
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dari ketentuan  pasal tersebut berarti  Perda memiliki fungsi, sebagaimana Soimint mengatakan bahwa fungsi Perda adalah untuk melaksanakan otonomi (desentralisasi) atau tugas pembantuan (medebewind). Peraturan Daerah dapat di bagi menjadi 2 (dua) yang satu sama lain agak berbed4  tetapi  wujudnya sama-sama Peraturan Daerah yang menurut Jimly Asshiddiqie6, meliputi : 1). Peraturan daerah di luar anggaran  daerah. 2). Perafuran  daerah menyangkut anggaran daerah (APBD).
Sedangkan  Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Bupati/lValikota), dan Peraturan Dibawah Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan-perafuran yang berfrngsi untuk melaksanakan Perda sebagaimana menurut UU Pemda bahwa : "unfuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang- undangan,  kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau kepufusan kepala  daeiah." Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan  umum,  Perd4 dan peraturan  perundang  undangan  yang lebihtinggi.
Efektivitas peraturan daerah yang  dimaksud dalam  penelitian  ini merupakan  keberhasilan pelakssnaan peraturan daerah Untuk mengetahui efektif-tidaknya  pelaksanaan peraturan
Nomor 23 Tahun  2014  Tentang pemerintahan Daerah Mgnjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015 Nomor 24 daa Tambahan  Lcmbaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5657), selanjutnyd  dalam penelitian  ini disebut deirgan UU pemda.
5 Soi-in. - 2}l}.penbentukan
Peraturan Petandang-undangan Negara di Indonesia.  Yoryakarta : Utr Press., hlm. 74. o Jimly Asshiddiqie. 2007. pol<ok - Pokok Huhnn Tata Negara Indanesia  pasca Reformasi.  Jakarta: Bhuana Ilmu Populer., hlm. 106.
daerah  dapat dilihat  dari  teori efektivitas hukum yang dike,lrrukakan oleh para ahli sebagai berikut : 1. Menurut lawrence M FriedmanT bahwa : "hukum itu merupakan gabungan arrtara komponen substansi, struktur dan kultur. Komponen  substansi yaitu sebagai ou@ut dari sistem  hukum, berupa peraturan-perafuran, keputusan- keputusan  yang digunakan baik oleh pihak  yang  mengatur  maupun yang diatur. Komponen struktur hukum yaitu kele,mbagaan yang  diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya
sistem tersebut. Sedangkan komponen kultur hukum yaitu terdiri dari nilai-nilai  dan sikap- sikap  yang memengamhi  bekerjanya hukum yang oleh Achmad AU8 dikatakan  sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan  sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan."
2. Menurut Soerjono  Soekantoe bahwa
: "efektivitas hukum dapat dilihat dari: a. Faktor hukumnya sendiri. b. Penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
c. Faktor sarana  atau fasilitas yang mendukung  penegakan hukum. d. Faktor masyarakat, yakni linglongan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
T Lawrence M. Friedman dalam Warassih, Esmi. 2005.  Pranata Huhtm Sebuah  Telaah  Sosiologis. Semarang : Suryandaru  Utam v, hl rn.l9. t  Ali, Achmad.  200g. Menguak " Realitas Huhtm. Jakarta : Prenada Mkia Group,  hlm.9-10. e Soekanto, Soe{ono. 2010. Falaor- FaHor Yang Mempengaruhi Penegalcan Hulatm. Jakarta: Rajawali Pers., hlm. 8.
Robert Hoffman, Efektivitas Peraturun  Daerah 5
dengan pelaksanaannya sehari-hari.
B I
I r
! h r- i
b F' h E h It h n I h F t-
I r ! 3 h I h t I i , I I t- F I b
I t- ! h t I I h l" i. ! r * F ?- n
Berdasarkan
- teori efektivitas maka untuk atau tidaknya G. Falcor kebudayaan, yakni
sebagai hasil karya, cipta, dan rasa  yang  didasarkan  pada  karsa rnanusia di dalam pergaulan hidup." Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan
(5) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang sasaran dan tujuan penyebarluasan Perda menyatakan bahwa : "penyebarluasan  peraturan perundang- undangan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud  yang terkandung  dalam peraturan dimaksud, perundang-undangan
sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud." Yang dimaksud masyarakat  adalah lembaga negar4 kementerian/lembaga pemerintah non depaftemen (LPND), pemerintah  daeratr, pihak terkait lainnya dan masyarakat di lingkungan non pemerintah  lainnya.
Ketentuan Pasal29  ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang sasaran dan tujuan penyebarluasan Perda tersebut wajib diperhatikan oleh pemerintah  daerah dalam mengimplementasikan kewajibannya, sebab ketentuan pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk mengerti dan  memahami  maksud- maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemberian hak tersebut bertujuan untuk melaksanakan  maksud- maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.  Pemberian hak kepada masyarakat tersebut  mengartikan  bahwa bila masyarakat tidak terpenuhi haknya . dalam hal memperoleh  pengertian dan pemahaman yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maka ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut tidak dapat dilaksanakan  masyarakat.
Begitu pula dengan ketentuan Pasal29  ayat (6) juncto Pasal 31, 32,33 dan Pasal 34 Perpres No. I Tahun  2007 tentang tata cara penyebarluasan  Perda
tersebut efektif peraturan  daerah, penulis pe,nelitian ini menggunakan 3 (tiga) komponen hukum,
* hryonen zubstansi, struktur dan h:, sebagai berikut : '
|' Xmponen substansi hukum dalam pcneiitian ini berkenaan dengan pcrafuan?eraturan, keputusan- tcgmsan yang digunakan baik oleh dink yang mengatur maupun yang ddn atau singkatnya berkenaan de.rgan  hukumnya sendiri. Terkait hgan hal ini, Lon L. Fullerro mgatakanbahwa: a Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat  ad hoc.
b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. c. Peraturan tidak boleh berlaku rurut. d- Peraturan-peraturan disusun dalam  rumusan yang bisa dimengerti.
e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan- peraturan yang bertentangan
satu sama lain.
f, Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung  tuntutan yang  melebihi apa yang dapat  dilakukan.
g. Peraturan  ti-dak boleh sering dirubah-ubah.
h- Harus ada kecocokan antara peraturan yang  diundangkan
l0 Warassih, Esmi. Pranata  Hukum..., op. cit.,hlm.31.

## 6Pefil
l,blwne 4 \'omor  I, Maret 2016, Htm. t_20
mdalui media @h rnodir ddaranit- k€at*n-kegizr*n lain dm socirlisi
Pasal 29 a),at (6) Perpres No- I Tatm"
2007 m€nyebu&an bahwa
p€,nyebarluasan dilakukan melalui 3 (trga) cara sekaligus yaitu melalui media cetak, ryedia elektronik dan cara lainnya. Sementara itu Pasal 31,32,33 dan  Pasal 34 Perpres No. I Tahun  2007 menyebutkan bahwa : dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak, sekretariat daerah menyampaikan salinan otentik Perda yang diundangkan dalam lembaran daerah kepada kementerian/lembaga pemerintah non departemen (LPND)  dan pihak terkait serta menyediakan  salinan Perda yang diundangkan dalam  lembaran daerah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pihak yang untuk keperluan  tertentu membutuhkan salinan otentik perda dapat mengajukan  perrnintaan kepada sekretariat daerah (Pasal 31).
Dalam rangka penyebarluasan melalui  media elektronik, sekretariat daerah menyelenggarakan sistem informasi Perda yang berbasis internet yang ditetapkan oleh .kepala daerah yang bersangkutan @asal 3Z). Disamping itq sekretariat daerah dapat melakukan penyebarluasan perda melalui media cetak dan media elektonik dalam bentuk kegiatan- kegiatan lain (Pasal 33). Dalam  rangka penyebarluasan  Perda dengan cara lain, pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama  dengan menteri dan/atau lembaga terkait lain. Sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsnng, berupa ceramafu workshop/seminar,  pertemuan  ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya @asal 34).
Jadi berdasarkan ketentuan Perpres No. 1 Tahun 2007 tersebut maka seluruh  peraturan perundang- undangan termasuk didalamnya peraturan daerah (Perda) yang telah
diundangkan dalem lembaran daerah T'ajib disebarlnaskan kepada
m5nratat Secara etimologis, istilah fr{sa/lsra'penl,ebarluasan"  dari Kamus Bahasa  Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan menyebarkan ke mana- 6s1s dan menjadikan merata berita dan lain sebagaioyutt. Terkait dengan  itu, maka yang dapat menjadi unsur-unsur dalam penyebarluasan  Perda adalah: l). Peraturan daerah  merupakan suatu berita dan 2). Sebagai berita" maka penyebaran  Perda tersebut memerlukan cara, proses atau perbuatan, 3) Sebagai berita, maka penyebaran perda dilakukan secara merata kemana-mana. Namun demikian, bila mengacu pada ketentuan Perpres No. I Tahun  2007, maka penyebarluasan perda bukan hanya  sekedar melakukan  cara, proses atau perbuatan  menyebarkan perda merata ke mana-mana melainkan agar masyarakat mengerti dan mernahami maksud-maksud  yang terkandung  dalam Perda dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan perda dimaksud  (Pasal 29 ayat (4) perpres P5).
Dengan demikian,
penyebarluasan  Perda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  proses, cara atau  perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyebarkan Perda merata ke mana-mana sebagai suatu berita atau informasi agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud  yang terkandung  dalam Perda dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan perda dimaksud.
Dalam  ilmu perundang- undangan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan
(terrnasuk didalamnya Perda) merupakan salah satu asas perafuian perundang- undangan yaitu: asas"het beginsel  van
rr Anwar,  Dessy.  2003. Kamw Lengkop  Bahasa Indonesia- Surabaya : Amelia-, hlm.4O6.
h h h b b
ts D t
F t F F
D I I
T h t
F
b I t i
F t I
b
t t ! h
I : t !T
F h I I - Li'sa diketml juga dengan  sebutan
Ji lnwtgkaant a . T entang teori fiksi
(dapat dikenali),
dikemukakan A. Hamid Hwa asas "het beginsel ffiteid
(dapat  dikenali) srlah satu asas peraturan yang baik di linr :'apabila suatu  peraturan tidak  dikenali dan i d€h seiap orang, lebih-lebih bcftep€ntingarq maka ia akan qiumnya sebagai peraturan. lE me,ngembangkan asas fu tidak  pula asas kepastian .lrt selain itu tidak pengaturan yang Asas ini sangat
tqlebih-lebih apabila penmdang-undangan  tersebut I masyarakat dan rakyat bqbagai kewajiban.  Asas yang bahwa setiap orang mengetahui peraturan perlu diimbangi .s ini."
Keberadaan asas penyebarluasan dengan asas peraturan lainnya yaitu asas Asas pengundangan itu bahwa : setiap orang mengetahui" peraturan Asas tersebut dik€nal  dengan teori fil<si hulatm
Robert Hofftnan, Efektivitas Peraturan Daerah 7
menerima sesuatu yafig tidak benar sebagai  suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa  yang sebenarnya tidak ada, sebagai  ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak
ada. 15 Kata fictie  itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu  sebagai kebenaraq apa yang tidak benar. Fictie atau dusta yang  demikian itu memegang peranan yang penting  dalam  hukum,  dan sudah dipakai  sejak dahulu.  Sebagai contotr, rakyat  Romawi  yang meninggal dalam tawanan dipandang  meninggal sebagai budak dan  menurut  hukum Romawi, seorang budak tak dapat meninggalkan warisan  yang  sah.l6 Dengan  demikian maka  surat wasiat yang dibuatnYa sebelum ia ditawan  menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, lex cornelia (dafi Sulla) menentukan bahwa bila seorang rakyat meninggal  dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang meninggal pada saat pengangkataflnya, sehingga surat wasiatnya berlaku (fictio legis corneliae).r1 Fi"ti" tersebut yang pada mulanya  hanya ditentukan untuk hukum waris kemudian dilakukan untuk segala hubungan hukum  dari seorang  tawanan- Rakyat Romawi yang tertangkaP sebagai tawanan, yang kembali dinegerinya sendiri  tak pemah  dianggap sebagai bekas tawanan  perang. Bangsa Romawi memakai fictie sebagai alat teknik pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan hukum Inggns memperlihatkan  persamaan dengan
. hukum Romawi.tt Fikri hukum yang
hq deat dijelaskan di sini bahwa ti &r Fictie ialah bahwa kita
P Agus Budi SetiYono. 2008. ffia Peraftiran Hulatm Daerah Yang hatr oleh Pemerintah Daerah.
Brmng:
Universitas Diponegoro).,  hlm. 13. - "r dafi
HilEFints"undip .ac.id/ 16258 / I/AGUS BUDI ffiITYONO.Ddf. B lbid^ r{ Abdul  Gani Abdullah. 20M. hsw Mqnahmi Undang-Undang Tentang
Ifuatan P eraturan P erundang-undangan. ht Legislasi  Indonesia  - Volume 1 Nomor 2
- Scpfiember 2004. Diunduh dari
hdrssw-djpp. depkumham. go.id/fi leVj urnaVv JtroUArtikel.pdf.
15 Rahmat S Sokonagoro. 2010. Peristilahan Fit$i Hulanm (Fictie Hukum) dalam Teori dan dalam  Praldek. Diunduh melalui  intemet ww*'.google.corn, http ://www. sokonagoro.com/ 1 3-peristilahan- fiksi-hukum-fi  ctie-hukum-dalam-teori  -dan- dalam-praktek.html.
tt Ibid.
t' Ibid. t8 lbid.
8 Perahu, Volume 4 Nomor I, Maret 2016, Hlrt l-20
berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang- Undang yang telah diundangkan  di kenal dengan istilah'olgnorare Legis est lata Culpa".re Maria Farida Lrdrati Soeprapto20 dalam tulisannya memandang istilah.
"pengundangan"  berbeda dengan istilah "pengumuman" (dalam tulisannya,
penyebarluasan merupakan bagian dari "pengumuman"). Menurutnya, istilah pengundangan dari istilah Belanda
dikenal dengan "Aflrondiging"
Sedangkan istilah pengumuman'  dalam bahasa Belanda dikenal dengan "Publicatie" Begitu pun dalam bahasa Inggris, istilah pengundangan  dikenal sebagai o'Promulgation" dan istilah pengumuman dikenal sebagai
"Publication."
Masing-masing diartikan yaitu 2r
de,mikian  peraturan  negara tersebut mempunyai  kekuatan mengikat. perundang-undangan" atau dalam ilmu hukum dikenal dengan teori fiksi hukum. Sedangkan dalam konsep pe,nyebarluasan mengandung asas "setiap orang mengetahui peraturan p e rundang-undan gon " S elain itu, dalam tuiisan Soimin23 yang memberikan pengertian pengundangan mengatakan bahwa : "pengundangan adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat merupakan dasar untuk mempunyai kekuatan berlaku. penyebarluasarl Soimin menjelaskannya dalam pernyataan  yang mengatakan  bahwa  supaya setiap orang dapat mengetahuinya peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan disebarluaskan oleh pemerintah  baik  pusat  maupun daerah. Apakah orang itu betul-betul mengetahuiny4 ataukah tidak, ini masalah lain, karena itu tergantung sifat penyebarluasan tersebut kepada masyarakat  sebagai warga negara.  Dari pemikiran Soimin di atas, dapat dikatakan bahwa konsep  pengundangan mengandung asas : "setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan" atau dikenal dengan teori fiksi hukum. Sedangkan konsep penyebarluasan mengandung asas : "seriap orang mengetahui peraturan perundang-undangan. " Dengan  demikian, apabila dilakukan perbandingan terhadap pengundangan dan pe,lryebarluasan, maka akan ditemukan beberapa persarnaan dan perbedaannya.
Persamaanny4 bahwa pengundangan dan penyebarluasan adalah sama-sama diperlukan peraturan perundang- Sedangkan perbedaannya dqat dilihat dari asas, sifa! tujuan dan
B sottmrn' 201O-Pembenfukan
Padrnu--Ap. Cil-, htlnl.. )Q$.
l il
rh il lJ}il1&tls {?.qldrqe} e  sltF.eddfr, lwffi ofwga Mollsde ,r d  et q a4  E  dltd {FddiEisr t4& :l]:l*g-YilT lidlodid.als gsdiinh 6dq  i64h
(Pau6un8
t**&dr& qpdr6dc**rg(tqrlud@r. rh*w ie{! aq&!h 6* @*&r&t&rid*sp! It*rkdds Aq'bfuI }'6Bdd3 (lqeud ,*  KdrMe  les  prD&w & M Rd? nr6& r4!h t6 p't'8dfu6 {psii{[ Fsf 6ditd .sr. s$ ld8u{sdlt dilerl*rbi&!dilM*rS. fodte/$fi4 &ri*r *r@ $y*k hi6dal; bteq Wwtatfig (mlmmbdtrFor*llrla$C  wrbM f *& fndryrbe.t).
Menurut Maria Farida Lrdrati Soeprapto22 bahwa : "pengundangan merupakan  pemberitahuan secara formal suafu peraturan  negara dengan penempatannya dalam suatu  penerbitan resmi yang krhusus untuk maksud  itu sesuai de,ngan ketentuan yang berlaku. Dengan pengundangan, peraturan negara itu telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan  negara itu telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara, prosedur
pembentukan yang disyaratkan bagr peraturan negara itu sudah diculupi, dan peraturan  negara itu sudah dapat dikenali (kenbaar) sehingga dengan
le lbid. 20 Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan., Op. Cit.,blm. 176. " Ibid.
22 lbid.
u li p
It
L E l
F tr I n
n g g n h h L l i
I I ti I I E ; l tr E i
h p
L a L n I L ) B n
T&l sebagaimana diuraikan sebagai Hart:
Dari uraian di atas, maka Fttcbarluasan Perda bertujuan untuk rdrerikan pengetahuan, pengertian h pemahaman suatu Perda. Dalam qgb memberikan pengetahuan,
reFrtian dan  pemahaman  suatu Perda * penvebarluasan tersebut
rostukan sarana komunikasi *rrg*imana menurut Soimin2a  bahwa : ffi mengetahui dan mengerti
- -an
perundang-undangan
Qcrtutan sarana komunikasi."
k fi Miftah Thoha25 bahwa : tornikasi adalah  suatu Proses Flfepgian dan penerimaan  berita fr info dari seseorang  ke'pada orang 5r Kemudian Keith Davis  dan John t Ncwstro*'6 mengemukakan bahwa :  hunikasi adalah penyampaian
W) informasi dan  pengertian dari
- aang ke orang lain. Komunikasi ryotm cara penyampaian gagasan fr+ pftiran dan nilai kepada orang 5- Sementara itu, Edwin Fillipo yang &rTqikan
Gunawan Jiwanto-' dcfnisikan komunikasi sebagai
- Ibtd., hlnr.2o7 . 5 Thoha" Miftah. 1990.  Petnbinaan Of-as- : Proses Diagnosa  dan Intewewi. b : Rajawali  Press..hlm.l5. x D"lri.,  Keith dan Newstroorn,  W. .h. 1992. Perilalw  Dalarn Organisasi. nimata oleh Agus Dharma.  Jakarta : Bhcr,hlm 150.
n Jiwanto, Gunawan. 1985. hhsl dalam organisasi, Pusat lqfutgan
Manajemen.  Yogyakarta : Andi lG:f=hlm 34.
Robefi Hoffman, Efektivitqs  Peraturan Daerah 9
suatu  tindakan  mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang  diinginkan  oleh pembicara  ataupun  penulis.
Berangkat dari pemikiran Pata ahli di atas, maka peraturan perundang- undangan mempakan suatu inforrnasi yang dapat menjadi sebuah komunikasi.
Menurut  Gordon B. Davis2s bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting  bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Begitu juga Burch dan Strater" mengatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan  pengetahuan atau keterangan.  Sedangkan George R Terry30,  mengatakan  bahwainformasi adalah  data yang penting Yang memberikan  pengetahuan  yang  berguna.
Prinsip jaminan atas hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan sifat negara Republik lndonesia  sebagai negara hukum yang  menjunjung  tinggr harkat dan martabat  manusia Yang menj amin persamaan kedudukan  semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan  bangsa lndonesia untuk secara terus-menerus  memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan atas hak asasi untuk memperoleh informasi dengan tujuan untuk mengembangkan pribadi dan
28 Davis, Gordon 8.. 1974. Management  Information System : Conceptual Foundation,  Stracture and Development. McGraw-Hill International Book Company : Aucklland  dll., hlm.32.
2e Bruch dan Strater. 1974. Infortnation System : Theory  and  Practice.  Santa Barbara, California : Hamilton  Publishing Company., h1m.23.
'o T"oy, George R.. 1962. Affice Management and Control, Fourth Edition. Homewoo4  Ilinois : Richard  D. kwin Inc., hlm. 2t.
I0 Perahu, Volume 4 Nomor l, Maret 2016, Hlm. I-20
lingkungan  sosialnya secara tegas  telah diatur dalam  Pasal  14 ayat (1) dan Q) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi  yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya  dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan  segala jenis sarana yang tersedia.
Dari pemaparan di atas, sangat jelaslah  bahwa Indonesia  sebagai  negara hukum memberikan jaminan kepada seluruh  manusia  dan  warga negaranya untuk memperoleh informasi dan informasi yang dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan,  atau diolah oleh seluruh manusia dan warga negara Indonesia tersebut tidak ada batasan jenis dan bentuknya. Informasi yang tanpa jenis dan bentuknya itu memberikan arti bahwa sesuatu apapun dapat  dijadikan informasi, bahkan peraturan perundang-undangan  juga dapat dikatakan sebagai bentuk informasi.  Menurut  Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publi( yang dimaksud  dengan informasi adalah keterangan, pemyataan,  gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung  nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam  berbagai  kemasan dan fonnat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elekhonik  ataupun non- elekhonik.  Bahkan secara khusus lagi, dapat  dikatakan  bahwa  peraturan hukum daerah  sebagai  peraturan perundang- undangan merupakan  informasi publik, sebagaimana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,  disimpan, dikelola,  dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau lenyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai  dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Jadi, Perda sebagai peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai informasi  khususnya  informasi publik bagt setiap  orang sehingga informasi itu harus disebarluaskan kepada  setiap orang  yang bertujuan agar khalayak ramai mengetahui Perda yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung  didalamnya sebagaimana yang  diamanatkan oleh Perpres No. 1 Tahun  2007 dan telah dinormatifkan melalui Pasal 29 ayat (4) dan (5)
Perpres No. 1 Tahun  2007.
2. Komponen struktur hukum dalam penelitian ini berkenaan dengan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari penegak hukumnya maupun sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo3r bahwa : "untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat  bekerja dan berfungsi (secara efektif) salah satunya adalah adanya
pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut. " 3. Komponen kultur hukum berkenaan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat atau berkenaan dengan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan kebudayaan
3' Rabdlo- satjipro. Iknu Op" Cit.
Hukum.--
hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. i g t n n n
D t n n n
ri F n r g li B ! I n t)
!r tr L B E L 7a It n t F m
Menurut Satjipto Rahardjo32
ffir,'a : "orang (individu/masyarakat) Sogai subjek  maupun objek hukum n&kukan perbuatan hukum,  baik yang ncmtuhi atau melanggar  hukum, dan bcrsedia untuk berbuat sesuai hukum,
ha hukum diciptakan dan filrtsrnakan manusi3.  Menurut  Ronny nrrintijo Soemitro33 bahwa : "efektif- riihfnya suatu  sistem hukum salah *fittla ditentukan oleh adanya mEapan dan pengakuan  yang merata fi kalangan anggota-anggota
Elramkat bahwa aturan-aturan dan lnata-pranata hukum memang Eniliki daya  kemampuan  yang efektif. Abd Ali34 mengatakan bahwa : '[ftfcif atau tidaknya pelaksanaan pudang-undangan di dalam EFxakat sangat ditentukan oleh kdaan hukum  dan ketaatan  hukum. frurdaran hukum merupakan : trrdaran atau nilai-nilainya yang Hed di dalam diri manusia tentang hfu yang diharapkan  ada." Menurut  Soerjono Soekanto3s Hrra  : "ada 4 (empat) kesadaran bn, yaitu : 1). Pengetahuan tentang bm; 2). Pengetahuan tentang isi b 3). Sikap hukum;  dan 4). Pola Filrku hukum." Sementara itg,- b-'-" hukum menurut H.C.Kelman36 hr dib€dakan  kualitasnya dalam 3 Sfo$jenis, yaitu:
1  Ketaatan yarLg bersifat
compliance, yaitu jika seseorang
taat  terhadap suatu  aturan  hanya karena ia takut terkena  sanksi. b- Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut
e lbtd. 3 Soe-itro, Ronny Hanitijo. Studi hkrrm dan Kemiskinan...,  Op. Cit.
* eli, Achmad. 1998. Menjetaiahi W Empiris Terhadap Hukum.  Jakarta : Irif Watampone., hlm. I 9l. s Soeriono Soekanto dalam lbid.
5 ILC.K"l-rtt dalam lbid.
c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa  aturan itu sesuai  dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.
2.2.  Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan
Daerah Penyelenggaraan pemerintahan yang urusan menjadi kewenangan  daerah, kepala daerah dan DPRD  selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Peraturan  Daerah (Perda) sebagai  dasar hukum  bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai  dengan kondisi  dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.  Perda yang dibuat  oleh daerah hanya berlaku  dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersanglc.rtan. Walaupun demikian Perda yafig ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai  dengan hierarki peraturan  perundang-undangan.
Disamping  itu Perda  sebagai  bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana _diatur daiam kaidah  penyusunan Perda.37
Sudargo  Gautama38  mengatakan bahwa : "ada 3 (tiga) ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, diantaranya  adalah asas legalitas yaitu : "setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang  telah diadakan terlebih  dahulu yang harus ditaati  juga oleh pemerintah atau aparaturnya."
37 Penjelasan Umum  Angka 8 Pemda. " Sudu.go Gautama dalamlbid.
n p n ut
formal). Selain
Wijk/Willem itu,  H.D. van Konijnenbeltao
12 Perahu, Volume 4 Nomor l, Maret 2016, Hlm. 1-20
J.B.J.M. ten Berge3e menyebutkan bahwa : "asas legalitas merupakan salah satu prinsip negara hukum yaitu : "pembatasan  kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum."
Undang-undang secara umum harus  memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan
(pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan  yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang
oleh organ pemerintahan harus ditemukan  dasamya pada undang- undang tertulis (undang-undang

## Dari
pemaparan tersebut, dapatlah dikatakan dalam penelitian ini bahwa upaya yang dilakukan
Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan Peraturan  Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat  serta kekhasan dari daerah  tersebut dan hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagairnana diatur dalam kaidah penyusunan Perda dan harus berdasarkan  pada peraturan  perundang- undangan  yang berlaku.

## HASIL PENELITIAII DAI\ PEMBAIIASAN
4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan 4.1.1.  Efektivitas  Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2Ol2 Tentang Pajak Reklame Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten  Melawi Nomor 5 Tahun 2Ol2 Tentang Pajak Reklame, dalam  bagian ini penulis memaparkan 3 (tiga)  komponen hukum yaitu komponen  substansi,  komponen struktur  dan komponen kultur, sebagai berikut: 1. Komponen Substansi Hukum Pajak Reklame di Kabupaten Melawi telah memiliki pengaturannya yakni Peraturan  Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Perda tersebut ditetapkan  oleh Bupati  Melawi,  Firrnan Muntaco pada tanggal 9 Januari  2012 di Nanga Pinoh, dan telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Ivo Titus Mulyono dalam Lembaran  Daerah  Kabupaten Melawi Tahun  2012 Nomor 5 dan Tambahan kmbaran Daerah  Kabupaten Melawi Nomor 106 pada tanggal 10 Januari 2012 dtNanga Pinoh-
mengatakan bahwa : "salah satu prinsip- prinsip negara hukum adalah asas
legalitas yaitu berdasarkan
: "pemerintahan
undang-undang.
Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya." Negara Hukum Indonesia  juga menganut  asas legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Prodjodikoroal, bahwa : "semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga  negara  maupun  dalam  saling berhubungan  masing-masing tidak boleh sewenang-wenang,  melainkan harus mempertahankan peraturan- peraturan hukum yang berlaku dan semua  orang-orang,  penduduk dalam berhubungan  kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku." Dari pemaparan para ahli di atas, maka diketahui asas negara hukum  mengandung asas legalitas.
'n J.B.J.M. ten Berge dalam  Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi  Negara., Op. Cit.,hlm.9. * H.D. van V/ijVWillem Konijnenbelt dalam lbid., hlm. I 0-12. ot Ibid.,hlm. t8-19.
f d n n
!s E d a ln fr fr E
& !s E-
Peraturan Daerah Kabupaten [Ielawi  Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pqiak Reklame  memuat landasan fusofis yang dirumuskan  dalam  bagian kursiderans "menimbang" dan diuraikan dalam  bagian Penjelasan Umum yaitu, sebagai berikut : Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi  dan
bertanggung jawab terhadap pembiayaan pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan yang  bersumber dari Pendapatan Asli Daerah  khususnya pajalq maka  peraturan  yang  meyangkut bidang pajak perlu untuk disempurnakan kernbali. Sej alan dengan  semakin  meningkatnya pelaksanaan  pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daeralr, diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat. Upaya penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut arftara lain dilakukan dengan
peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempumaan dan perombakan jenis  pajak sejalan dengan Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan  efektifitas dan efisiensi  pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat,: sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya.
Sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan p erpaj akan tersebut, perafuran-peraturan
Robert Hoffman, Efektivitas Peraturan  Daerah 13
daerah  terdahulu  tentang Pajak Reklame perlu disempurnakan kembali dan menjadi Pajak Reklame  yang ditetapkan dalam suatu  Peraturan Daerah.
Jadi, landasan filosofis Peraturan Daerah Kabupaten  Melawi Nomor 5 Tahun 2012  Tentang Pajak Reklame  adalah upaya  penyediaan  dana untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan  dari sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah  berupa Pajak Reklame.
Peraturan Daerah KabuPaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012  Tentang Pajak Reklame dibuat atas  persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dan  Bupati Melawi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame telah memuat  landasan  sosiologis, sebab keduanya sama-sama menghendaki adarrya pengaturan tentang pajak reklame di Kabupaten Melawi dalam suatu peraturan  daerah.
Berdasarkan hal itu, maka dapatlah  dikatakan bahwa pihak yang mengatur pajak reklame di Kabupaten Melawi adalah  seluruh masyarakat daerah  Kabupaten Melawi melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi dan Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Bupati Melawi. Selain itu, pihak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun .20L2 Tentang Pajak Reklame atau disingkat dengan  Perda Pajak Reklame adalah : Wajib PajaL, Bupati Melawi, Bendahara  Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerim4 Hakim  dan Jaksa Penuntut Umurn,
Berdasarkan hal 1tu, penulis berpe,ndapat bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten  Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak
F F is tk t tn tk F" b F ttr
Fn b. h" b hil hn fai F^ lEn F Itrr ts F F I I :
14 Perahu, Volume 4 Nomor I, Maret 2016. Htm. I-20
Reklame telah memenuhi unsur filosofis,  yuridis dan sosiologis.
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun  2012 Tentang Pajak Reklame sudah dapat dimengerti untuk dilaksanakan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan,  Pengelolaan Kekayaan  dan Aset Daerah (DppKAD) Kabupaten Melawi, yang mengatakan bahwa : "Kami sudah mengerti dengan dr&ahrran yang terdapat dalam Pcrmrm Daffah Kabupaten  Melawi Nm 5 Tahln 2012  Tenang pajak nfuG, atingEn aturan-ahlan itg hi  l*snJerr *
L- hrbir,lFgr wqjib pcjak Bcdrdn hrqil ren'ncra pcnlis ,hr wqib pqiak dik€rahrd bahwa
Perarrm Daerah Kabrpaten Melawi Nomor 5 Tahun 2Ol2 Tatang pajak ReHame belum dapat dimengerti, sebab perda  tersebut belum disebarluaskan kepada masyarakat luas. 42 Berdasarkan hasil penelitian tersebut  menunjukan bahwa peraturan Daerah Kabupaten Melawi  Nomor 5 Tahun 20t2 Tentang Pajak Reklame di satu sisi sudah dimengerti oleh Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Kekayaan  dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, namun disisi lainnya belum dimengerti oleh wajib pajak karena perda tersebut  belum disebarluaskan.
Menurut penulis, melihat kondisi tersebut mengartikan bahwa penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun
2012 Tentang Pajak Reklame masih terbatas hanya pada kalangan pemerintah  daerah  dan belum dilakukan secara merata ke seluruh masyarakat. Padahal seharusnya perda tersebut
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Bahkan dalam teorinya, peraturan-peraturan yang  telah dibuat itu harus diumumkan.a3 Begitu juga menurut Ronny Hanintijo Soemitrog yang mengutip  pendapat Metzger yang mengatakan bahwa : "isi aturan-afuran hukum harus  diketahui masyarakat luas."
Terkait dengan penyebarluasan Peraturan Daerah  Kabupaten  Melawi Nomor 5 Tahun 2Ol2 Tentang pajak Reklame,  dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas pendapatarq Pengelolaan  Kekayaan  dan Aset Daerah (DPPKAD) Ka.bupaten Melawi, mengatakan  bahwa : "Perafuran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012  Tentang Pajak Reklame telah disebarluaskan melalui media
elekhonilg yakni media internet, sehingga  setiap orang dapat  mengakses dan dapat mengunduhnya.,'  Namun demikian, menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, bahwa  perafuran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame  belum secara maksimal disosialisasikan kepada  masyarakat  sehingga wajib pajak terkadang sulit memahami  isi perd4 khususnya mengenai cara menghitung paj ak terhutang.', Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa bila dilihat dari komponen substansi,
keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame  belum sepenuhnya berfungsi dengan baik
karena perda tersebut belum
disebarluaskan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tah; 2011 Tentang Pembentukan peraturan
a2 Hasil Wawancara penulis dengan Wajib  Pajak p ada 4 Mei  20t5 . o3 Loo L. Fuller dalam Warassih, Esmi.
Pranata Hukum...,  Op. Cit.,hlm.31 . 4 Soemitrb, Ronny Hanitijo. Studi
Hukum .-.Op. Cit.,hlm. 46.
n I n r
L t
F A g n It
Ir ri & b q tr ti, 5 IT fr ia + Ds rr ls IT ln ft lrr ln E b iBi lia
IT fa i'' ft m ln ik
secara maksimal diamanatkan oleh
Republik lndonesia
12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-
sehingga  dapat menghambat
p€laksanaan perda, yang bahwa wajib pajak belum mau membayar pajak
fqmen
Struktur Hukum
Ifnlm pelaksanaan  Perda  Pajak di Kabupaten Melawi, aparat hukum  yang pahng iawab terhadap efektif atau Perrda Pajak Reklame adalah Pcmerintah Daerah Kabupaten i- Yang  terjadi di Kabupaten
i peran aparatur tidak banyak Hal ini terlihat  dari masih ffim banyaknya reklame yang dikenakan pajak. Dalam iryfupi
masalah ini pihak himh
Daerah  Kabupaten Melawi
f '' .rcalrukan razia secara berkala.as bm yang demikian menjadi fuiril ketidak-efektifan  Perda Pajak
Hnc di Kabupaten Melawi.
Berdasarkan hasil penelitian mfu, penulis berpendapat bahwa lUL filihat dari komponen struktur, brndam Peraturan Daerah nfcen Melawi Nomor 5 Tahun ru Tentang Pajak Reklame  belum NT-hnya berfungsi dengan baik lrm Pemerintah Daerah Kabupaten Hrri tirlak melakukan razia secara Hr rmtuk menjaring wajib pajak EG tfotak melaksanakan kewajiban
rd perd4  begitu juga dengan belum iGlirnya fasilitas yafig memadai nfntan bahwa keberadaan hma Daerah Kabupaten  Melawi hr 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Hlrne belum sepenuhnya berfungsi frEp baik sehingga dapat
-4hembat pelaksanaan  perda.
o H"ril Wawancara Penulis dengan ilfrPajah padatanggal4  Mei 2015.
Robert Hoffman, Efektivitas Perahran  Daerah 75
3. Komponen Kultur Hukum
Masyarakat Kabupaten Melawi telah memiliki kesadaran hukum. Hal ini dibuktikan dari kemauan seluruh masyarakat Kabupaten Melawi melalui anggota DPRD Kabupaten Melawi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Mereka sadar bahwa penyelenggaraan reklame merupakan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan  sumber  pendapatan asli daerah  sehingga hal itu perlu disusun dalam peraturan daerah.  Selain itu, keberadaan perda tersebut pada umurnnya dipatuhi oleh wajib pajak.a6 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa bila dilihat dari komponen kultur hukum, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sudah berfungsi  dengan baik karena pada umunnya masyarakat Kabupaten Melawi sudah memiliki kesadaran  dan kepatuhan hukum terhadap  Perda Pajak Reklame.
Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hanya komponen kultur  hukum yang berfungsi dengan baik sedangkan komponen 5ufsfansi dan komponen struktur belum berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum efektif, sehingga  harus  ada perbaikan khususnya pada komponen substansi dankomponen stnrktur.
4.1.2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Perafuran Daerah Kabupaten Melawi
4 Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, pada tanggal 5 Mei 2015. di
16 Perahu, Volume 4 Nomor I, Maret 2016, Hlm. I-20
Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak  Reklame Berdasarkan  data  sekunder  yang diperoleh dari Laporan Keuangan Buku Besar Pembantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi.a7 Perkembangan Pajak  Reklame selama tahttn 2014 terealisasi  dari jumlah yang ditargetkan. TabeL 4.4. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Melawi Tahun  2014
dengan bentuk alur gambar sebagai berikut:
Gambar 4.1. Alur Pemungutan Pajak Reklame DPPKAD Kabupaten Melawi
lainnya,  kadang terdapat jumlah yang berbeda, disebabkan adanya  jumlah pajak terutang  yang  kurang bayar atau lebih bayar.ae Berikut ini adalah alur mekanisme  pemeriksaan pajak yang dilakukan ketika terjadi pajak yang kurang bayar  atau lebih bayar.
Gambar 4.2. P emertksaan Paj ak I f--spnp I I i,orepmsrnrHcltqpAJxH I f r$*-l I fssm -l
Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Melawi, Tahun  2015.
Dalam  pemungutan jenis pajak Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Melawi, Tahun 2015 (data diolah penulis).
Berdasarkan tabel 4.1 diatas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Melawi melebihi jumlah yang  ditargetkan. Hal ini mengartikan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame berhasil dilakukan. Salah satu usaha yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk  meningkatkan Pajak Reklame yaitu dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.a8 Intensifftasi yaitu  suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang  ada pada  saat ini ditingkatkan jurnlah penerimaanya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan ekstensifikasi yaitu mencari objek reklame baru yang dapat dikenakan Pajak  Reklame, yang  objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis membuat sistem atau mekanisme  pemungutan Paj ak Reklame
a7 Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, pada tanggal 5 Mei 2015. 4lbtd.
t lsr"p -_-l t lffi-*--t I @ Keterangan :
l. SKPDKB/T : Surat Ketetryan  Pajak Daerah Kurang  Ralar/Tambahan
2. STPD : SurdTagihaPajakDaerah
3. SKPDLWT : Suru Keetaan Pajak Daerah Lrbft BayaaTambahan 4. SSPD : Suraf Saoro Pajak  Daerah Sumber :  Kotm DPPKAD  Kabupaten Melawi, Tahun 2015.
Berdasa*an
mekanisme
pemeriksam pajak diatas,  memberikan penjehsm  bahwa ketika terjadi kurang bayar ztan lebih bayar  pajak, petugas aken mgeftra*an Surat Ketetapan
No T{d{R!) Rrslis$inll
t. r60t4?Jt8
ru.$8.n5.-
f
Da€rah Kurang Bayar (SKPDKB) Surat Ketetapan  Pajak Daerah Bayar  Tambahan (SKPDKBT)
dibuatkan Surat Tagihan
i*Da€rah (STPD). Yang selanjutnYa me.nbuat Surat Setoran Pajak (SSPD). Sebaliknya ketika l*ih bayar pajak maka petugas mengeluarkan Surat KetetaPan
Da€rah Lebih Bayar  (SKPDLB) fi $Eat KetetaPan Pajak Daerah lL*1 Bayar Tambahan (SKPDLBT).
h selanjufirya untuk wajib Pajak ilg l€bih bayar, akan berrnohon lqErnlqlian kemudian diperiksa * ditindaklanjuti  sesuai dengan 5 dan  prosedur  yang  berlaku.so
Pe,merintah  Daerah KabuPaten l-ewi dalam upaya meiaksanakan . Man
Daerah Kabupaten  Melawi 5 Tahun 2012 Tentang Pajak llrllrrre, adalah  sebagai berikut :51 L Smialisasi Masyarakat tentang Ferpajakan Daerah Sosialisasi pajak reklame hqiu,m memberikan Pemahaman FE be,nar kepada
masYarakat. hsintah Kabupaten Melawi rrarrherrtan penyuluhan dan sosialisasi ftnda masyarakat tentang Peraturan pjtr sehingga akan terwujud kesadaran rc tinggi dari masyarakat.  Sosialisasi H dilakukan Pemerintah KabuPaten [Hawi. L Penrgas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan Upaya yang dilakukan oleh
IIEas Pendapatan Pengelolaan fomgan dan Aset Daerah (DPPKAD) flupaten Melawi dalam mengatasi
batan yar;Lg dihadapi adalah llakukan sistem jemput bola.
Hdrsanaan pemungutan pajak reklame -ldskan dengan sistem jemPut bola, lei petugas  pemungut mendatangi njib pajak  reklame  untuk membayar Flt* terhadap reklame yang
* Ibtd. sl lbid.
Robert Hoffman, Efektivitas Peraturan  Daerah 17
dipasangnya. Jenis  reklame terdiri dari reklame  tetap  seperti billboard dan reklame insidentil sepcrti spanduk, baliho, dan sebagainya.
Pemerintah melakukan pendaftaran  dan pendataan ditempat wajib pajak untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD), dengan
diserahkannya SPTPD pada wajib pajak, maka wajib pajak mengetahui kewajiban  pajaknya. Salah satu contoh sistem jemput  bola oleh petugas  adalah petugas  langsung  datang ke toko-toko yang memasang reklame jenis baliho yang melekat/menemPel atau memasang reklame jenis billboard didepan  toko.
3. Penertiban  dengan Surat Teguran Bagi subjek pajak yang tidak atau belum  mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan bagi wajib pajak yang memasang reklame dalam jangka  waktu tertentu  namun masa pajak telah habis belum melakukan perpanjangan  pajak maka akan diberi peringatan  melalui surat teguran atau peringatan,  surat ini disampaikan  kepada wajib  pajak sampai tiga kali apabila tidak mendaPat tanggapan maka akan dilakukan pembongkaran reklame yang sudah terpasang. Selain itu teguran juga dilakukan dengan cara menempelkan stiker atau tulisan  yang menegaskan bahwa  reklame tersebut tidak membayar pajak pada papan reklame.
4. Pengawasan lapangan oleh Dinas
, Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi yarug dibantu
. oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pengawasan  lapangan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melarvi dengan melakukan pengecekan di lapangan dua sampai tiga kali dalam  seminggu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar DPPKAD Kabupaten Melawi mengetahui reklame-reklame  yang tidak membayar
tu
k
B ! I l 3 I I
E I l
r,
E !
E E tr
18 Perahu, Volume 4 Nomor I, Maret 2016, Hlm. I-20
pajak.  Pengawasan  bertugas mengawasi pemasangan konstruksi rgklame permanen (tetap),  melakukan  penertiban reklame yang tidak berizin dan melakukan pengendalian izin. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPPKAD) Kabupaten Melawi dalam hal penertiban reklame yang tidak perrnanen (tidak tetap) dibantu  oleh SatPol PP, dimana SatPol PP melakukan pembongkaran pada reklame-reklame  yang tidak berizin, dan tidak membayar pajak atau perpanjangan pajak.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah berupaya melaksanakan Peraturan Daerah  Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2Ol2 Tentang Pajak Reklame. Dari penelitian ini menurut penulis dapat simpulkan  bahwa upaya yang
strukhrr dan komponen substansi masih belum efektif.
b. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan
Daerah Kabupaten Melawi Nomor
5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dilakukan dengan Sosialisasi Masyarakat tentang  Perpajakan  Daerah,  Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan, Penertiban dengan Surat Teguraq dan Pengawasan  lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi  yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
5.2. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam  penelitian ini, saran penulis  adalah  sebagai berikut : a. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 20L2 Tentang Pajak Reklame hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan secara khusus untuk komponen struktur dan komponen substansi yang belum efektif. b. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi  Nomor 5 Tahun  20lz Tentang Pajak Reklame  agar lebih ditingkatkan Iagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Ali, Achmad. 1998. Menjelajahi Kajian
Empiris Terhadap Hukum. Jakartu : Yasrif Watampone.
2008. Menguak Realitas Hulatm. Jakarta  : Prendda Media
Group.
Ali, Zainuddin. 2006. Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

## dilakukan
Pemerintah Daerah dalam Kabupaten Melawi melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012  Tentang Pajak Reklame sudah sesuai dengan  kondisi .dan aspirasi masyarakat serta  kekhasan dari daerah tersebut dan berlaku dalam batas-batas yurisdiksi  daerah yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda dan berdasarkan  pada peraturan  perundang- undangan yang  berlaku.

## KESIMPTJLAAI  DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi  Nomor 5 Tahun
2012 Tentang Pajak Reklame terdapat pada komponen kultur hukum,  namun demikian  komponen
T
h n n E 2. I I
E
k L I l I ! I I I I I i I i {ilr, Dessy. 2003.  Kamus Lengkap
Bahasa Indonesia. Surabaya : Amelia ild*ldi<1ie,  Jimly. 2007. Pokak Pokok Hulatm Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.
Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
M dan  Strater. 1974. Information System : Theory  and  Practice. Santa Barbara, Califomia : Hamilton  Publishing Company. iso Gordon 8.. 1974. Management Infonnation System Conceptual Foundation, Stntcture and Development.
Mccraw-Hill International Book Company : Aucklland dll. bris; Keith dan Newstroom, W. John.
1992.  Periialu Dalam Organisasi.  Diterjemahkan  oleh Agus Dharma. Jakarta : Erlangga. .ffmdo, Gunawan.  1985. Komunikasi dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen. Yogyakarta : Andi Offset. hcrwadarminta., W.J.S., L97 5. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. lrhen{io, Satjipto. 2000. Ilmu Hukurn.
Bandung  : Citra  Aditya Bakti. tiltrran HR. 2006. Hulatm Administrasi
Negara.  I akarta : Raja Grafindo. $mitlo, Ronny Hanitijo. 1989. Studi Hulatm dan Kemiskinan.
Semarang  : Tugu Muda.
Metodologi Penelitian Hukum
dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia
Indonesia-
Soekanto, Soerjono. 2010. Faktor-
Faldor  Yang Mempengaruhi Penegaknn Huhtm. Jakarta :
Rajawali Pers.
Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998.
Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius. &imin. 2010. Pembentulan  Peraturan Perundang-undnngan Negara di
Robert Hoffman, Efektivitas Peraturan  Daerah  79
Indonesia. Yogyakarta : UII Press. Terry, George R.. 1962. Offi.ce Management and Control, Fourth Edition. Homewood, Ilinois : Richard D. Irwin lnc. Thoha, Miftah. 1990. Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta : Rajawali  Press.
Warassih,  Esmi. 2005.  Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Suryandaru  Utama. Yunas. 1992. Konsepsi Negara  Hukum.
Padang: Angkasa  Raya.
Peraturan  Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 34 Tahun  2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2003 Nomor 149 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor  4344.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  12 Tahun  2011  Tentang
Pembentukan Peraturan 1990. Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587), yang  telah diubah sebagian pasal-pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
20 Perahu, Volume 4 Nomor I, Maret 2016, Hlm. I-20
Indonesia Nomor 2 Tahw 2014 Tentang Perubahan . Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014
Tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589). Peraturan Daerah Kabupaten  Melawi Nomor 5 Tahun  2012  Tentang Pajak
Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi
Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106).
Sumber Internet : Agus  Budi Setiyono. 2008. Pembentukan Peraturan  Hukum Daerah Yang Demolcratis Oleh Pemerintah  Daerah- (Semarang : Universitas  Diponegoro).,  hlm. 13. Diunduh melalui intemet www.google.com, http ://eprints.undip. ac.i d/ 16258 I I/AGUS BUDI_SETryONO.pd f,, Senin, 19 Januari 2015,
Pukul 2l:51. Abdul Gani AbdulIah. 2004. Pengantar
Memahmi Undang-Undang Tentang Peraturan Pembentukan Perundang- undangan. Jumal kgislasi
Indonesia - Volume I Nomor 2 -
September 2004. Diunduh melalui internet
www.google.com, dari htp ://www.  djpp.depkumham.  go . idlfi les/j unral/vol I no2lArtikel.p df. Senin, 19 Januari 2015, Pukul 2l:51. Rahmat S Sokonagoro. 2010. Peristilahan Fil6i Hulcum (Fictie Hulam) dalam  Teori dan dalam Prahek. Diunduh  melalui internet www.google.com, http : //sokonagoro.  blogspot.  corn/
20081M/peristilahan-fft si- hukum-fictie-hukum. html, Senin, 19 Januari  2015, Pukul 2l:51.