Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah
Ilham Ahmad Maulana Maulahmad705@gmal.com Universitas Islam Batik Surakarta
Endang Masitoh Universitas Islam Batik Surakarta
Riana R Dewi Universitas Islam Batik Surakarta

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out and analyze the influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Over Time Budget Financing (SILPA) and area size on capital expenditure on district / city governments in Central Java for the period of 2016-2018.
This research method is quantitative. The population of this research is 35 regencies / cities in Central Java. The sampling method used is saturated sampling so the sample in this study is all members of the population. Data analysis in this study uses multiple linear regression analysis.
The  results  of  this  study  indicate  that  the  Regional  Original  Revenue  (PAD),  the  Remaining  Budget Financing (SILPA) and the size of the area affect the capital expenditure. While the General Allocation Fund (DAU) has no effect on capital expenditure.
Keywords : Factors; Capital Expenditure; General Allocation Fund

## PENDAHULUAN
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diberi kewenangan  yang  luas  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dengan  sedikit  bantuan  dari pemerintah  pusat.  Kebijakan  tersebut  dikenal  dengan  Otonomi  Daerah.  Kebijakan  tersebut  dikenal dengan  Otonomi  Daerah.  Otonomi  daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan pembangunan  daerah,  meminimalisasi  kesenjangan  antar  daerah  dan  meningkatkan  kuantitas pelayanan publik (Andirfa, 2009).
Salah  satu  bentuk  otonomi  daerah  adalah  dalam  hal  pengelolaan  anggaran  belanja  daerah.. Belanja daerah dipisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi  yang  hakekatnya  merupakan  biaya  (expense)  untuk  membiayai  kegiatan  non  investasi  yang memiliki  kegunaan  kurang  dari  1  tahun,  sedangkan  Belanja  Modal  dalam  pengertiannya  merupakan belanja investasi berupa biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun (Mahmudi, 2010).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  sistem  Akuntansi Pemerintahan,  ditegaskan  bahwa  belanja  modal  ini  merupakan  alokasi  pengeluaran  anggaran  yang
digunakan  untuk  perolehan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  dapat  memberi  manfaat  lebih  dari  satu periode akuntansi.
Kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting  terkait  dengan  peningkatan  sarana  dan  prasarana  publik  pada  suatu  daerah.  Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal bentuk asset tetap, yaitu peralatan,  pembangunan,  infrastruktur  dan  harta  dalam  tetap  lainnya  (Kusnandar  dan  Siswantoro, 2012).
Kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting  terkait  dengan  peningkatan  sarana  dan  prasarana  publik  pada  suatu  daerah.  Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal bentuk asset tetap, yaitu peralatan,  pembangunan,  infrastruktur  dan  harta  dalam  tetap  lainnya  (Kusnandar  dan  Siswantoro, 2012).
21% 9% 10% 20% 38% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2016 2017 2018 BELANJA MODAL BELANJA PEGAWAI

## Gambar 1.1 Rekapitulasi Persentase Kenaikan dan Penurunan Belanja Pegawai, Belanja Modal di
Provinsi Jawa Tengah 2016-2018
Berdasarkan  gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  ada  penurunan  belanja  modal  pada  tahun 2016 dengan persentase 21% turun menjadi 9% pada tahun 2017 dan terdapat kenaikan pada belanja pegawai pada tahun 2016 dengan persentase 20% menjadi 38% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa APBD yang terealisasi pada 2017 tidak dialokasikan untuk kegiatan yang produktif.
Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif  misalnya  untuk  melakukan  aktivitas  pembangunan.  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut, Darwanto  &  Sari  (2007)  menyatakan  bahwa  penerimaan  pemerintah  hendaknya  lebih  banyak  untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan luas wilayah terhadap belanja modal. Manfaat diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembanagan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dan Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kantor pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembelanjaan daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  hubungan  keagenan  merupakan  sebuah  kontrak  dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Permasalahan  hubungan  keagenan  ini  mengakibatkan  terjadinya  informasi  asimetris  dan  konflik kepentingan (Anthony & Govindarajan, 2011). Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara principal dan agen. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen.  Agen  diharapkan  dalam  mengambil  kebijakan  keuangan  menguntungkan  prinsipal.  Prinsipal memiliki  wewenang  pengaturan  kepada  agen,  dan  memberikan  sumber  daya  kepada  agen  dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah  yang  sah.  Pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  diserahi  tugas  menjalankan  roda pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat,  wajib  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  keuangan  daerahnya  untuk  dinilai  apakah  pemerintah  daerah  berhasil menjalankan  tugasnya  dengan  baik  atau  tidak.  Bila  keputusan  agen  merugikan  bagi  prinsipal  maka akan timbul masalah keagenan.

## Belanja Modal
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  sistem  Akuntansi  Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini merupakan alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Penggunaan  dana  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pada  kegiatan  khusus  yang  dipergunakan memaksimalkan pelayanan dan fasilitas masyarakat dalam jangka waktu panjang adalah belanja modal (Ayinde et al, 2015).

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014,  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  penerimaan yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  di  dalam  daerahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam otonomi daerah ini  kemandirian  pemerintah  daerah  sangat  dituntut  dalam  pembiayaan  pembangunan  daerah  dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Salah  satu  ukuran  kemampuan  daerah  untuk  melaksanakan  otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai oleh daerah tersebut.  Dengan  PAD  yang  relatif  kecil  akan  sulit  bagi  daerah  tersebut  untuk  melaksanakan  proses penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  secara  mandiri,  tanpa  didukung  oleh  pihak  lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Provinsi). Padahal dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri (Karyadi, 2017).

## Dana Alokasi Umum
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal ( fiscal gap )
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja  Gedung  dan  Bangunan  +  Belanja Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan  +  Belanja  Aset Lainnya
PAD  =  Total  Pajak  Daerah  +  Total  Retribusi  Dacrah + Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain lain pendapatan daerah yang sah.
suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah ( fiscal need ) dan potensi daerah ( fiscal capacity ) (Wibisono & Wildaniati, 2016).
Keterangan: Celah fiskal = kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  71  tahun  2010  menjelaskan  bahwa  SILPA adalah  selisih  lebih  antara  penerimaan  dan  pengeluaran  selama  satu  periode  laporan.  Surplus  yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana  perimbangan,  pelampauan  penerimaan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  pelampauan penerimaan  pembiayaan,  penghematan  belanja,  kewajiban  pada  pihak  ketiga  sampai  dengan  akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan (Rohini, 2019).

## Luas Wilayah
Wilayah  adalah  sebuah  daerah  yang  dikuasai  atau  menjadi  teritorial  dari  sebuah  kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam misalnya sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintahan erupakan jumlah ukuran besarnya wilayah dari suatu  pemerintah,  baik  itu  pemerintahan  kabupaten,  kota,  maupun  geografis  suatu  daerah  (Afkarina, 2017).  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  luas wilayah  merupakan  variabel  yang  mencerminkan kebutuhan  yang  menyediakan  sarana  dan  prasarana  per  satuan  wilayah.  Maksudnya  semakin  besar ukuran luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemeritah daerah agar tersedianya pelayanan publik efektif (Rohini, 2019). Luas wilayah daerah dapat diukur dengan melihat berapa luas wilayah daerah tersebut dengan satuan Km 2 (Sholikhah & Wahyudin, 2014).
DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
SILPA = Surplus/Defisit Realisasi Anggaran + Pembiayaan Neto

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1.2 kerangka Pemikiran

## Hipotesis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
PAD  merupakan  sumber  pembiayaan  bagi  pemerintahan  daerah  dalam  menciptakan infrastruktur daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD- nya masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai  segala kegiatan  penciptaan  infrastruktur  atau  sarana  prasarana  daerah  melalui  alokasi  belanja  modal  pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011).Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saputro  (2016)  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Sari & Robiyanto (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Pendapapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
Daerah  dapat  memakai  dana  transfer  yang  berupa  bantuan  Dana  Alokasi  Umum  yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui belanja modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah (Juniawan & Suryantini, 2018).
Pendapatan Asli Daerah (X1)
Luas Wilayah (X4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) Dana Alokasi Umum (X2) Belanja Modal (Y)
Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2015) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Widiasih & Gayatri (2017) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi  umum  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H2 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  merupakan  indikator  efisiensi  karena  SILPA  akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi. SILPA dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan  pengadaan  infrastruktur,  sarana  dan  prasarana  publik  yang  akan  meningkatkan produktivitas  publik.  Sehingga  SILPA  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  (Kusumawardani,  2018). Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kosim  (2017)  menunjukkan  bahwa  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Kusumawardani (2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.
Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012). Semakin besar luas suatu wilayah makaalokasi dana  belanja  modal  yang  digunakan  untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  akan  semakin  besar pula.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibisono  &Wildaniati  (2016)  menunjukkan  bahwa  dana  alokasi umum  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Putra  (2017)  dalam  hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  luas  wilayah  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :
H4 : Luas Wilayah Berpengaruh terhadap Belanja Modal

## METODE PENELITIAN

## Jenis  Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasil penyajiannya berbentuk angka-angka dan datanya diolah dengan
menggunakan  teknik  statistik.  Penelitian  kuantitatif  digunakan  untuk  menguji  hubungan  antara  dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2012).

## Populasi
Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  35  Kabupaten/Kota  di  Jawa Tengah.

## Sumber Data
Sumber  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  berupa  dokumen  Laporan  Realisasi  APBD pada  pemerintah  Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah  tahun  2016-2018.  Data  informasi  variabel  belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran diperoleh  dari situs website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Sedangkan  data  informasi  variabel  luas  wilayah  dari  situs  website  Badan  Pusat  Statistik  diperoleh (www.bpsjateng.go.id ).

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  dokumentasi,  yaitu  dengan mengumpulkan  dan  mendokumentasikan  data  dari  laporan-laporan  yang  relevan  dengan  topik permasalahan. Instrumen penelitian ini berupa dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan laporan luas wilayah kabupaten/kota Di Jawa Tengah 2016-2018.

## Teknis Analisis
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  analisis  regresi  linear  berganda menggunakan  SPSS  22.  Tahap  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah,  statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data pada penelitian ini sebanyak 105 yang diperoleh dari laporan realisasi APBD dan data luas wilayah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  tahun  2016-2018.  Setelah  dilakukan  seleksi  data,  diketahui terdapat outliers pada data penlitian. Data outliers adalah data yang menyipang terlalu jauh dari data lainya dalam satu rangkaian data.
Tabel 1.1 Prosedur Penentuan Data Prosedur penetuan data Jumlah 1. Laporan  realisasi  APBD  &  data  luas wilayah 2016-2018 105 2. Data outliers (3) Total data yang digunakan 102
Statistik Deskriptif

## Tabel 1.2 Statistik Deskriptif
Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00
Tabel 1.2 diatas menunjukkan jumlah observasi dalam penelitian ini (N) sebanyak 102 , variabel belanja  modal  memiliki  rata-rata  sebesar  379645,97.  Nilai  belanja  modal  tertinggi  sebesar  843986, sedangkan  nilai  belanja  modal  terendah  sebesar  129830.  Nilai  standar  deviasi  belanja  modal  adalah 134794,03.  Variabel  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  memiliki  rata-rata  sebesar  328967,49.  Nilai pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi sebesar 648327, sedangkan nilai pendapatan asli daerah (PAD) terendah  sebesar  171278.  Nilai  standar  deviasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah  99724,85. Variabel  dana  alokasi  umum  (DAU)  memiliki  rata-rata  sebesar  949488,17.  Nilai  dana  alokasi  umum (DAU) tertinggi sebesar 1373972, sedangkan nilai dana alokasi umum (DAU) terendah sebesar 440041. Nilai  standar  deviasi  dana  alokasi  umum  (DAU)  adalah  237397,09.  Variabel  sisa  lebih  pembiayaan anggaran (SILPA) memiliki rata-rata sebesar 201364,42. Nilai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tertinggi  sebesar  567717,  sedangkan  nilai  dana  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  (SILPA)  terendah sebesar  34401.  Nilai  standar  deviasi  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  (SILPA)  adalah  120719,71. Variabel luas wilayah (LW) memiliki rata-rata sebesar 896,93. Nilai luas wilayah (LW) tertinggi sebesar 2013,86 sedangkan nilai luas wilayah (LW) terendah sebesar 16,06. Nilai standar deviasi luas wilayah (LW) adalah 513,97.

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  sampel  yang  diteliti  terbabas  daru gangguan  normalitas,  multikoleniaritas,  autokorelasi  dan  heteroskedastisitas.  Uji  asumsi  klasik merupakan syarat sebelum dilakukan pengujian regresi.
Uji Normalitas.
Untuk mengetahui normalitas data dapat dilihat dari kolmogorov- smirnov jika nilai signifikansi diatas 0,05 maka data penelitian mengasumsikan terdistribusi normal (Ghozali, 2011). Dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 1.3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 102 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 101179,87934407 Most Extreme Differences Absolute ,078 Positive ,078 Negative -,040 Test Statistic ,078 Asymp. Sig. (2-tailed) ,136 c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.

## Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00
Berdasarkan  hasil  tabel  1.3  pengujian  data  normalitas Kolmogorov-  Smirnov (K-S),  diketahi Asymp.Sig  (2-tailed)  menunjukkan  nilai  0,136,  dimana  nilai  ini  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi sebesar 0,05 atau 5 persen. Sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal dan model regresi dapat digunakan sebagai pengujian berikutnya.

## Uji Multikolinearitas
Uji multikoleniaritas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  atau  independen  (Ghozali,  2011).  Pada  penelitian  ini  uji multikoleniaritas dilakukan dengan  manggunakan nilai tolerance dan varian  inflation  factor (VIF).  Jika
nilai tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikoleniaritas.

## Tabel 1.4. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 30558,148 54933,553 ,556 ,579 PAD ,461 ,105 ,341 4,379 ,000 ,957 1,045 DAU ,048 ,047 ,084 1,015 ,313 ,839 1,192 SILPA ,335 ,086 ,300 3,890 ,000 ,975 1,026 LW 94,067 21,991 ,359 4,278 ,000 ,826 1,210
a. Dependent Variable: BM Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00
Berdasarkan hasil uji multikoleniaritas pada tabel  1.4 diketahui bahwa nilai tolerance masing- masing  variabel  independen  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF  masing-masing  variabel  independen kurang  dari  10.  Dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat multikoleniaritas pada variabel dalam penelitian.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heterosksdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians  dari  residiual  satu  pegamatan  ke  pengamatan  lain.  Salah  satu  cara  mendeteksi  ada  atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode korelasi Spearman's Rho .

## Tabel 1.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Correlations
PAD DAU SILPA LW Unstandardi zed Residual Spearman's rho PAD Correlation Coefficient 1,000 ,060 ,117 ,166 -,003 Sig. (2-tailed) . ,552 ,243 ,096 ,975 N 102 102 102 102 102 DAU Correlation Coefficient ,060 1,000 -,121 ,263 ** ,050 Sig. (2-tailed) ,552 . ,228 ,008 ,615 N 102 102 102 102 102
SILPA Correlation Coefficient ,117 -,121 1,000 -,042 -,108 Sig. (2-tailed) ,243 ,228 . ,674 ,279 N 102 102 102 102 102 LW Correlation Coefficient ,166 ,263 ** -,042 1,000 ,034 Sig. (2-tailed) ,096 ,008 ,674 . ,732 N 102 102 102 102 102 Unstandardized Residual Correlation Coefficient -,003 ,050 -,108 ,034 1,000 Sig. (2-tailed) ,975 ,615 ,279 ,732 . N 102 102 102 102 102
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00
Berdasarkan  hasil  uji  heteroskedastisitas  pada  tabel  1.5  diketahui  nilai  Sig.(2-tailed)  masing- masing  variabel  lebih  dari  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelum (t-  1)  (Ghozali,  2011).  Dalam  penelitian  ini,  pengujian  autokorelasi  dilakukan  dengan  menggunakan Durbin-Watson (DW test ).
Tabel 1.6. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,661 a ,437 ,413 103244,98772 2,085
a. Predictors: (Constant), LW, SILPA, PAD, DAU
b. Dependent Variable: BM Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00
Tabel 1.6 dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% jumlah data (n) 102 dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,7596 dan batas bawah (dL) 1,5969. Karena nilai DW 2,085 lebih besar dari batas atas (dU) 1,7596 dan kurang dari  4-1,7596  (4-dU)  (1,7596  <  2,085  <  2,2404)  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat autokorelasi pada model regresi ini.
Uji Regresi Linear Berganda.

## Tabel 1.7. Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 30558,148 54933,553 ,556 ,579 PAD ,461 ,105 ,341 4,379 ,000 DAU ,048 ,047 ,084 1,015 ,313 SILPA ,335 ,086 ,300 3,890 ,000 LW 94,067 21,991 ,359 4,278 ,000
a. Dependent Variable: BM Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00
Berdasarkan hasil pengujian data, dapat dibuat persamaa regresi berganda sebagai berikut:
Nilai  konstanta  untuk  variabel  belanja  modal  sebesar  30558,148  hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata belenja modal sama dengan 30558,148.
Koefisien regresi untuk variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,461 artinya setiap kenaikan Rp. 1 pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,461. Koefisien regresi untuk variabel  dana  alokasi  umum  sebesar  0,048  artinya  setiap  kenaikan  Rp.  1  dana  alokasi  umum  akan menaikan  belanja  modal  sebesar  0,048.  Koefisien  regresi  untuk  variabel  sisa  lebih  pembiayaan anggaran  sebesar  0,335  artinya  setiap  kenaikan  Rp.  1  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  akan meningkatkan  belanja  modal  sebesar  0,335.  Koefisien  regresi  untuk  variabel  luas  wilayah  sebesar 94,067 artinya setiap kenaikan 1 Km 2 luas wilayah akan meningkatkan belanja modal sebesar 94,067. Uji t.
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing- masing variabel independen atau secara parsial pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas  wilayah  terhadap  belanja  modal  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  periode  2016-  2018.  Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar  daripada  t tabel maka  hipotesis  diterima,  yang  berarti  variabel  independen  secara  individu mempengaruhi variabel dependen.
.

## Tabel 1.8. Hasil Uji t
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 30558,148 54933,553 ,556 ,579 PAD ,461 ,105 ,341 4,379 ,000 DAU ,048 ,047 ,084 1,015 ,313 SILPA ,335 ,086 ,300 3,890 ,000 LW 94,067 21,991 ,359 4,278 ,000

## a. Dependent Variable: BM

## Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00
Hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  variabel  pendapatan  asli  daerah  (X1)  memiliki  t hitung sebesar  4,379.  Ternyata  t hitung lebih  besar  daripada  t tabel (4,379>1,985)  dan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000  yang  artinya  lebih  kecil  dari  0,05  (0,000<0,05).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  (H1) diterima atau dengan kata lain variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.
Hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum (X2) memiliki t hitung sebesar 1,015. Ternyata t hitung lebih kecil daripada t tabel (1,015<1,985) dan nilai signifikansi sebesar 0,313 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,313>0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H2) ditolak atau dengan kata lain variabel dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Hipotesis  ketiga  menunjukkan  bahwa  variabel  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  (X3)  memiliki t hitung sebesar  3,890.  Ternyata  thitung  lebih  besar  daripada  tabel  (3,890>1,985)  dan  nilai  signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H3)  diterima  atau  dengan  kata  lain  variabel  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  secara  parsial berpengaruh terhadap belanja modal.
Hipotesis  keempat  menunjukkan  bahwa  luas  wilayah  memiliki  t hitung sebesar  4,278.  Ternyata t hitung lebih besar daripada t tabel (4,278>1,985) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H4) diterima atau dengan kata lain variabel luas wilayah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal.

## Uji F
Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak ( fit) atau tidak. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan F hitung lebih besar daripada F tabel maka hipotesis diterima, yang berarti secara simultan veriabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

## Tabel 1.9. Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 801138439202,719 4  200284609800,680 18,789 ,000 b Residual 1033974166392,193 97 10659527488,579 Total 1835112605594,912 101
a. Dependent Variable: BM
b. Predictors: (Constant), LW, SILPA, PAD, DAU

## Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00
Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai F hitung >F tabel (18,789>2,465) dan signifikansi <0,05 (0,000<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya pendapatan asli daerah,  dana  alokasi  umum,  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  dan  luas  wilayah  berpengaruh  secara simultan terhadap belanja modal.

## Uji Koefisien Determinasi
Tujuan  pengujian  koefisien  determinasi  adalah  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam  menerangkan  variabel  dependen  yang  dilihat  dari  besarnya  nilai  koefisien  determinan determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R  square  mendekati  satu,  maka  variabel  independen  mampu  memberikan  semua  informasi  yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel independen.
Tabel 1.1.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,661 a ,437 ,413 103244,98772
a. Predictors: (Constant), LW, SILPA, PAD, DAU
b. Dependent Variable: BM Sumber: pengujian dengan SPSS 22.00
Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.1.1 menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square  0,413  (41%).  Berdasarkan  pengujian  terssebut  dapat  dikatakan  bahwa  model  penelitian mampu menjelaskan variabl dependen sebesar 41% sedangkan sisanya sebesar 59% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pedapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  pengujian  hasil  pengujian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pendapatan  asli daerah  berpengaruh  terhadap  belanja  modal,  maka  H 1 diterima.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan bahwa  semakin  tinggi  maupun  rendah  pendapatan  asli  daerah  akan  mempegaruhi  belanja  modal pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber  pendapatan  penting  bagi  daerah  dalam  memenuhi  belanjanya.  Besar  kecilnya  belanja  modal akan  ditentukan  dari  besar  kecilnya  PAD,  sehingga  jika  pemerintah  daerah  ingin  meningkatkan pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  jalan  meningkatkan  belanja  modal  maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, 2016), Saputro (2016), Kosim (2017), Widiasih & Gayatri (2017), Sari & Robiyanto (2017), Ernayani (2017) dan Venkataraman & Urmi (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Namun  hasil  ini  bertentangan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ayem  &  Pratama  (2018),  yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
Berdasarkan pengujian hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, maka H2 ditolak. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum (DAU)  yang  diterima  oleh  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  prakteknya dimanfaatkan untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja subsidi, belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bantuan  keuangan.  Sedangkan  fungsi  adanya  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  untuk  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016), Sari & Robiyanto (2017) dan Ayem & Pratama (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian
yang  dilakukan  oleh  Napitu  eral  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  dana  alokasi  umum  (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal.

## Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  pengujian  hasil  pengujian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  Sisa  Lebih Pembiayaan  Anggaran  berpengaruh  terhadap  belanja  modal,  maka  H 3 diterima.  Hasil  penelitian  ini mengindikasikan  bahwa  semakin  tinggi  maupun  rendah  SILPA  akan  mempengaruhi  belanja  modal kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah.  SILPA  merupakan  penerimaan  pembiayaan  yang  digunakan  untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan  belanja  pegawai)  dan  mendanai  kewajiban  lainnya  yang  sampai  dengan  akhir  tahun  anggaran belum  diselesaikan.  Besarnya  porsi  SILPA  dalam  struktur  penerimaan  pembiayaan  dapat  menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja belanja modal.
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibisono  &  Wildaniati  (2016), Kosim  (2017),  Putra  (2017)  dan  Kusumawardani  (2018)  menyatakan  bahwa  sisa  lebih  pembiayaan anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian ini betentangan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Napitu et  al (2018)  yang  menyatakan  bahwa  sisa  lebih  pembiayaan anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal
Berdasarkan  pengujian  hasil  pengujian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  luas  wilayah berpengaruh  terhadap  belanja  modal,  maka  H 4 diterima.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa semakin  luas  maupun  sempit  suatu  wilayah  akan  mempegaruhi  belanja  modal  pemerintah kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah.  Hal  tersebut  dikarenakan,  daerah  yang  wilayahnya  lebih  luas membutuhkan  sarana  dan  prasarana  yang  lebih  banyak,  pembangunan  infrastrukturnya  harus  lebih banyak sehingga Belanja Modal yang dianggarkan harus lebih besar pula.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016) dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hasil penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saputro  (2016)  yang  menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  pendapatan  asli  daerah,  dana alokasi  umum,  sisa  lebih  pembianyaan  anggaran  dan  luas  wilayah  terhadap  belanja  modal kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2016-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli  daerah,  sisa  lebih  pembiayaan  anggran  dan  luas  wilayah  berpegaruh  terhadap  belanja  modal. Sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## Saran
Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Penelitian  ini  terbatas  pada  data  penelitian kabupaten/kota di Jawa Tengah, sehingga tidak bisa digeneralisir untuk kabupaten/kota pada provinsi lain di Indonesia. (2) Penelitian ini hanya terbatas menggunakan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah. Penelitian selanjutnya diharapkan (1) Karena  penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  saja  dan  tidak  bisa digeneralisasikan pada kabupaten/kota di provinsi lain, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas  penelitian  dengan  menambah  lokasi  di  provinsi  lain.  (2)  Untuk  penelitian  selanjutnya diharapkan menambah variabel yang bisa mempengaruhi belanja modal seperti pertumbuhan ekonomi, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Afkarina,  Z.,  &  Hermanto.,  S.  B.  (2017i).  Pengaruh  Pad,  Dau,  Silpa,  Dan  Luas  Wilayah  Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2012-2015.
Andirfa, M. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
Anthony,  N.  R.,  &  Govindarajan,  V.  (2011).  Sistem  Pengendalian  Manajemen  (Vol.  2).  Tangerang: Karisma Publishing Group.
Ardhani. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan.
Ayem,  S.,  &  Pratama,  D.  D.  (2018).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi  Khusus  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  Di  Provinsi  Daerah Istimewayogyakarta Periode 2011-2016 .
Darwanto,  &  Sari,  Y.  Y.  (2007).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
Ernayani,  R.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah.
Ghozali,  I.  (2011).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  Spss.  Semarang:  Badan  Penerbit Undip.
Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah (Vol. 3). Jakarta: Erlangga.
Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali.
Karyadi,  S.  A.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi Khusus  Terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kabupaten  dan  Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun 2011–2014. Yogyakarta.
Kosim, E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Banjar.
Kusnandar,  &  Siswantoro,  D.  (2012).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
Kusumawardani,  I.  (2018).  Pengaruh  Pad,  Dau,  Dak,  Silpa  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010-2015.
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mulyani, H. (2016). T he Relationship Of Local Own Revenues And General Fund Allocation On Capital Expenditure Of Local Government.
Napitu, A. E., Dillak, V. J., & Kurnia. (2018). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal.
Putra,  F.  (2017).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Luas  Wilayah,  Dan  Sisa  Lebih  Pembiayaaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
Rohini, S. (2019). Pengaruh Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal .
Saputro, E. D. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Belanja Modal.
Saragih,  J.  P.  (2003).  Desentralisasi  Fiskal  Dan  Keuangan  Daerah  Dalam  Otonomi.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Sari,  P.  P.,  &  Robiyanto,  F.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Khusus  Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
Sholikhah, I., & Wahyudin. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. Sugiyono. (2012). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 .
Venkataraman,  S.,  &  Urmi,  A.  (2017).  Development  Expenditure,  Fiscal  Consolidation  And  Public Revenue In India.
Wibisono,  N.,  &  Wildaniati,  A.  (2016).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pad,  Dau,  Silpa  Dan  Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.
Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali .