## MENGURAI BENANG KUSUT GOLONGAN PUTIH
Oleh : Putu Agustana *1

## Abstraksi
Istilah  Golput  (  Golongan  Putih  )  pertama  kali  muncul  muncul  pada Pemilihan  Umum  Tahun  1971.  Golput  adalah  istilah  yang  diberikan  kepada orang-orang  yang  tidak  memberikan  suaranya  dalam  Pemilu  di  Indonesia. Selanjutnya fenomena Golput itu bekembang menjadi suara yang rusak dan semua orang yang tidak datang memberikan suaranya dalam Pemilu, karena sikap politik memprotes, atau karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau karena alasan lainnya. Fenomena Golput juga merupakan refleksi budaya politik individu-individu dalam berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik.  Secara  akademis  dapat  disebutkan  bahwa fenomena golput juga mudah muncul, karena calon pemilih datang ke kotak suara untuk  memberikan  suaranya  dalam  pemilihan  umum,  adalah hak dan  bukan kewajiban .  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  partisipasi  politik  dalam  pemilihan umum, memang bersifat sukarela ( voluntary )
Kata Kunci: Golput, Pemilu, Budaya Politik, Hak dan Kewajiban
*1 Dosen FISIP Universitas Panji Sakti

## 1.Pendahuluan
Hantu abadi yang lahir dalam setiap kontestasi demokrasi adalah golongan putih ( golput ). Tidak terkecuali di pemilu 2019 ini, golput menjadikan kontestan dan  penyelenggara  pemilu  diselimuti  rasa  galau  menghadapi  pemilu.  Kontestan pemilu  dirugikan  terkait  pengurangan  potensi  suara,  sedangkan  penyelenggara pemilu dirugikan terkait stigma negatif menyangkut kinerja lembaganya.
Orang-orang,  yang  tidak  memberikan  suaranya  dalam  pemilihan umum di Indonesia, dikenal dengan sebutan "golongan putih" atau golput. Istilah golput itu  pertama  kali  muncul  dalam  pemilihan  umum  tahun  1971,  sebagai bentuk gerakan  moral memprotes  rezim  Soeharto  yang  sedang  berkuasa  di Indonesia.  Awalnya  sejumlah  tokoh  dari  kalangan  intelektual  dan  mahasiswa sebagai  generasi  muda  menggalang  dukungan  dengan  melakukan  "kampanye" agar  tidak  menggunakan  haknya  dalam  pemilihan  umum,  dengan memperkenalkan  tanda  gambar  segi  lima  yang  menggunakan  dasar warna
putih. Tanda  gambar  itu  ditempelkan  di  tempat-tempat  yang  ramai.  Tentu  saja kampanye golput itu di larang oleh Pemerintah Orde Baru.
Selanjutnya  istilah  golput  itu  berkembang  menjadi  semua  suara  yang rusak dan semua orang yang tidak datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum,  karena  sikap  politik  memprotes,  atau  karena  tidak  terdaftar  sebagai pemilih  atau  karena  alasan  lainnya.  Salah  satu  alasan  orang  tidak  datang  ke bilik suara ialah karena tidak mengenal satu pun kandidat atau calon yang akan dipilih. Hal itu menunjukkan adanya kegagalan kampanye politik dan sosialisasi politik  dalam  pemilihan  umum  oleh  para  kandidat,  juru  kampanye  atau  partai politik.
Orang-orang  yang  sengaja  tidak  mau  datang  memberikan  suaranya dalam  pemilihan  umum  merupakan  sebuah  "tindakan  politik"  atau  "perilaku politik".  Hal  itu  dapat  juga  disebut  sebagai  salah  satu  bentuk  partisipasi  politik atau  budaya  politik  rakyat.  Di  samping  itu,  orang-orang  yang  sengaja  tidak berpartisasi  dalam  memberikan  suaranya  dalam  pemilihan  umum  yang  dikenal sebagai  golput  itu,  menujukkan  bahwa  kampanye  sebagai  agenda  politik pemilihan umum tidak mampu memengaruhi calon pemilih.

## 2.Budaya Politik
Pada  umumnya  kehadiran  golput  dalam  setiap  pemilihan  umum  di Indonesia, memiliki ciri yang relatif sama, yaitu  merupakan bentuk apatis dan kritis dikalangan calon pemilih serta sekaligus dapat merupakan bentuk protes  kepada  rezim  yang  berkuasa.  Justru  itu  Anwar  Arifin  (2011) memasukkan  juga  golput  ke  dalam  kelompok  "partisipasi  kegiatan  protes" atau  "partisipasi  kritis".  Sedang  Charles  Andrian—James  Smith  (2006) menyebutkan bahwa kolompok (golput) itu pada dasarnya sama dengan orang— orang yang ikut dalam demonstrasi, menandatangani petisi, atau melakukan boikot yang berkembang di berbagai negara demokrasi.
Fenomena  golput,  juga  merupakan  refleksi  budaya  politik  individu- individu  dalam  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik.  Sikap  seseorang  untuk berpartisipasi  apakah  aktif,  pasif,  atau  kritis  dalam  pemilihan  umum  tidak terlepas  dari  budaya  politiknya.  Dengan  demikian,  kapabilitas  dan  daya
tanggap  seseorang  atau  kelompok  terhadap  suatu  sistem  politik  ditunjukkan atau dicerminkan oleh budaya politik yang dianutnya.
Budaya politik tersebut sangat penting, karena mampu  memengaruhi politik  seseorang  di  dalam  negara  demokrasi,  sehingga  perlu  dikembangkan nilai-nilai  dan  orientasi  tertentu  yang  menopangnya  seperti:  moderat,  toleransi, civilitas,  efisiensi,  kecerdasan  dan  partisipasi.  Almond  dan  Verba  (1963) memahami  budaya  politik  berdasarkan  tiga  orientasi  politik  individu,  yaitu: (1)  orientasi  kognisi,  (2)  orientasi  afeksi,  dan  (3)  orientasi  evaluasi.  Budaya politik  itu  kemudian  memengaruhi  kesadaran  politik  individu-individu  untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.
Partisipasi  yang  merupakan  elemen  dasar  dalam  demokrasi  perwakilan, dimaksudkan  keterlibatan  semua  warga  negara  yang  memiliki  hak  pilih  dalam pemilihan  umum.  Justru  itu  fenomena  golput  yang  besar  jumlahnya  menjadi masalah dalam kualitas pemilihan umum dan demokrasi perwakilan, karena akan  memperbesar  terjadinya  ketidaksambungan  atau  kesenjangan  antara rakyat pemilih dengan wakil rakyat yang terpilih (disconnect electoral).
Terjadinya disconnect  electoral tersebut  dibuktikan  di  Indonesia  oleh  hasil  survei yang  dilakukan  oleh  Formappi  (Forum  Masyarakat  Peduli  Parlemen  Indonesi;) tanggal  13  Januari  -  7  Februari  2011  dengan  metode random sampling. Formappi menemukan  bahwa  rakyat  merasa  tidak  terwakili  oleh  anggota  parlemen  (Dewan Perwakilan Rakyat). Bahkan mayoritas responden tidak mengenal anggota parlemen yang  menjadi  wakilnya (Kompas, 22-3-2011).  Terdapat  71%  responden  tidak mendukung  partai  politik  tertentu,  dan  dari  jumlah  itu  terdapat  93%  yang  tidak memilih  (golput)  dalam  pemilihan  umum  tahun  2009.  Dari  sebanyak  14% responden  yang  mendukung  partai  politik  zertentu,  menyebut  nama  partai  politik yang didukung, namun 72% tidak mengenal orang yang mewakilinya, dan bahkan 96% merasa tidak terwakili oleh anggota parlemen.

## 3.Penyebab Golput
Fenomena  tersebut  di  atas  sangat  menarik,  karena  terputusnya  relasi antara  wakil  dan  terwakili (disconnect  electoral) itu  sekaligus  melahirkan "ketidakpercayaan" (distrust) dari  rakyat  (pemilih)  yang  akan  mendorong lahirnya  sikap  dan  politik  "kepala  batu"  untuk  menjadi  golput  (tidak  ikut dalam pemilihan umum) dan tidak mau terlibat dalam partisipasi politik lainnya. Kesenjangan  elektoral (disconnect  electoral) itu  akan  terus  terjadi  di  Indonesia, karena  baik  wakil  atau  terwakili  sama-sama  dijangkiti  oleh  politik  dan budaya politik ignorance atau bercorak apatis. Tak bisa dipungkiri  bahwa  pemilih yang melakukan golput itu termasuk kelompok politik yang apatis itu. Bahkan dewasa ini fenomena  golput muncul kembali dalam bentuk 'defenders' (Marijan, 2010: 132) atau penolakan terhadap kebijakan rezim yang berkuasa.
Secara  akademis dapat disebutkan bahwa  fenomena  golput  juga mudah muncul,  karena  calon  pemilih  datang  ke  kotak  suara  untuk  memberikan suaranya  dalam  pemilihan  umum,  adalah hak dan  bukan  kewajiban (compulsory). Sebagai hak tentu  boleh  digunakan,  tetapi  juga  boleh  tidak dimanfaatkan dalam pemilihan umum, sehingga berpartisipasi dalam pemberian suara,  bersifat pilihan atau  opsional (optional). Hal  itu  dapat  juga  berarti  bahwa berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum  merupakan  masalah  pribadi  meskipun menyangkut  urusan  kenegaraan,  yang  dikenal  sebagai civic  privatism (Ackerman- Fishkin, 2003). Justru itu ketika seseorang memberikan suaranya dalam bilik suara secara  bebas,  langsung  dan  rahasia,  maka  sepenuhnya  merupakan  masalah pribadi.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  partispasi  politik  dalam  pemilihan umum,  memang  bersifat sukarela (voluntary). Sifat sukarela itu mengharuskan para politikus atau kandidat harus  mampu "membujuk" rakyat melalui  kampanye  yang  informatif,  edukatif,  dan  persuasif  secara  efektif. Para  politikus  selaku  komunikator  politik  wajib  membangun  citra  dan membentuk  opini  publik  yang  positif  baginya  agar  rakyat  sukarela  datang  ke bilik-bilik  suara  dan  memberikan  suaranya  kepada  kandidat  atau  partai politiknya.  Demikian  juga  kesenjangan  elektoral (disconnect  electoral) harus
dihapuskan  dengan  menjalin  komunikasi  langsung  antara  politikus  yang mewakili dan rakyat yang diwakili.
Sejarah  pemilihan  umum  di  Indonesia,  menunjukkan  bahwa  jumlah golput  itu  menurut statistik, masih  rendah  dibanding  dengan  negara-negara lain.  Artinya  tingkat  partisipasi  politik  dalam  pemilihan  umum  (turn out) di Indonesia  masih  relatif  tinggi,  karena  rata-rata  masih  di  atas  60%.  Bahkan  pada masa  Orde  Baru  (pemilu  1971,  1977,  1982,  1987,  1992,  dan  1997)  angka partisipasi  politik  dalam  pemilihan  umum  mencapai  hampir  90%.  Persentase yang  paling  tinggi  selama  pemilu  dilakukan  tahun  1955-2009  adalah pemilihan  umum  tahun  1971  (93,66%),  dan  yang  paling  rendah  adalah pemilihan  umum  tahun  2009  (61,78%).  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  jumlah golput  yang  terbanyak  selama  ini,  terdapat  dalam  pemilihan  umum  tahun 2009 yaitu, 39,22%.
Ternyata  jumlah  golput  dalam  pemilihan  umum  pasca  Orde  Baru menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan.  Peningkatan  jumlah  golput  terjadi juga  dalam  pemilukada  (pemilihan  umum  kepala  daerah).  Bahkan  dalam beberapa  pemilukada,  justru  golput  menjadi  pemenang,  dalam  arti  jumlah  suara golput lebih banyak  dari semua kandidat. Demikian juga dalam pemilihan umum tahun  2009,  golput  tampil.sebagai  pemenang,  karena  dari  171.265.442  yang terdaftar  sebagai  `pemilih  tetap',  hanya  121.288.366  yang  menggunakan  hak pilihnya.  Dengan  demikian,  terdapat  49.677.076  pemilih  yang  tidak  ikut mencontreng. Sedang suara yang sah  hanya 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak  17.488.581.  Hal  itu  menunjukkan  bahwa  jumlah  suara  golput  dapat menjadi  167.165.657  (49.677.076  +17.488.581),  jauh  lebih  besar  dari  suara Partai  Demokrat  yang  memenangi  pemilihan  umum  tahun  2009,  yaitu 21.703.137  (20,85  %).  Demikian  juga  dalam  pemilihan  umum  tahun  2014, ternyata suara Golput (24, 89 % atau 60. 809. 764) juga lebih besar dari suara PDI Perjuangan (18, 95 % atau 23.681. 471) yang memenangi pemilu. Suara yang sah dalam  pemilu  2014  adalah  124.  972.  491  dari  185.  882.  225  dalam  DPT  (Daftar Pemilih Tetap) (Arifin: 2015).
Adanya  kecenderungan  semakin  meningkatnya  angka  golput  itu,  telah menimbulkan  kekhawatiran  karena  kemungkinan  dalam  pemilu  2019  jumlah golput  akan  bertambah  lagi.  Hal  itu  sejalan  dengan  semakin  meningkat "kekecewaan" (disillusionment) banyak  kalangan  terhadap  "reformasi"  dan demokrasi  yang  semakin  jauh  dari  harapan.  Kekhawatiran  dan  kekecewaan  itu semakin  merebak  karena  kedatangan  warga  negara  ke  bilik-bilik  suara  banyak sekali  yang  digerakkan  (dimobilisasi)  oleh  kandidat  melalui  tim  suksesnya,  dengan cara  melakukan  intimidasi  dan  atau  memberikan  hadiah  baju  kaos,  sarung,  baju koko,  sembako,  dan  bentuk  lainnya  atau  uang  transportasi.  Hal  itu  dapat dikategorikan  sebagai  bentuk  "politik  uang" (money  politics) yang  terjadi terutama dalam "pasar gelap politik", sehingga sukar dibuktikan secara hukum.
Sejumlah pengamat, pakar atau akademisi menyimpulkan bahwa dalam pemilihan  umum  pada  masa  reformasi  di  Indonesia,  telah  berkembang  pesat perilaku  politik  "transaksi  materi"  yang  kemudian  dikenal  dengan  sebutan, "politik  transaksional".  Hal  itu  menimbulkan  dampak  politik  yang  luas  dan kompleks yang sekaligus sangat memperburuk citra demokrasi.
Hal  tersebut  terjadi  karena  kampanye  politik,  sosialisasi  politik,  dan komunikasi  politik  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  sehingga  muncul "perilaku  politik  instan"  dalam  pemilihan  umum.  Perilaku  politik  instan  dan transaksi  politik  dalam  "pasar  gelap  politik"  itu,  kemudian  melahirkan  juga kesenjangan elektoral (disconnect electoral) karena bagi politikus urusan rakyat telah selesai setelah diberi "hadiah". Para pemilih juga berpandangan bahwa kalau kandidat  nanti  terpilih  maka  dia  akan  memperoleh  kehormatan  dan  keuntungan material,  sehingga  pemilih  juga  pantas  memperoleh  keuntungan  materi  ketika memilih  kandidat.  Perilaku  "politik  transaksional"  itu,  telah  membuat  citra demokrasi  semakin  merosot  dan  bahkan  mulai  "dibenci"  oleh  para  intelektual, ulama,  tokoh  agama  dan  kaum  idealis  lainnya.  Para  pendekar  demokrasi  harus berjuang  keras,  agar  "politik  transaksional"  itu  dihilangkan  terutama  dalam pemilihan umum.

## 4.Upaya Pencegahan Golput
Golput  menjadi  tantangan  yang  mesti  ditekan  demi  peningkatan partisipasi  melalui  pendidikan  politik,  akomodasi  reglasi  dan  perbaikan administrasi  data.  Pendekatan  spesifik  penting  dibedakan  sesuai  akar  golput  di atas.  Penekanan  angka  golput  juga  hendaknya  bersifat  prioritatif  melalui pendidikan  politik  yang  dapat  dilakukan  terhadap  pelaku  golput  karena  buta politik    dan  idealisme.  Kalangan  buta  politik  dapat  dididik  mengenai  urgensi politik  bagi  pembangunan  bangsa.  Pemahaman  juga  penting  ditanamkan  bahwa semua  penduduk  berkepentingan  terhadap  politik  karena  semua  urusan  negara diselenggarakan  melalui  kebijakan  politik.  Kalangan  ini  dapat  didorong  untuk aktif memberikan aspirasi agar kepentingannya terakomodasi secara politis.
Agar  "politik  transaksional"  tersebut  dapat  dihilangkan  dan  sekaligus mengurangi  jumlah  golput,  maka  diperlukan  sosialisasi  dan  pendidikan  politik maupun  komunikasi politik yang intensif dan efektif, melalui  pemasaran politik atau public  relations politik  dalam  waktu  yang  panjang.  Harus  disadari  bahwa dalam  pencitraan  politik  yang  sehat  tak  ada  sesuatu  yang  instan  atau  karbitan, karena harus melalui proses yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA
Almond,  Grabial  A.  dan  Sidney  Verba,  1963, The  Civic  Culture:  Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton : Princeton University Press.
Andrain,  Charles  F  dan  James  T.  Smith,  2006 ,  Political  Democracy,  Trust,  and Social Justice: A Comparative  Overview : Boston Northeastern University Press.
Arifin,  Anwar,  2011 ,Komunikasi  Politik-Filsafat,  Paradigma,  Teori,  Tujuan  dan Komunikasi Politik Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu.
....................,2015 , Perspektif Ilmu Politik , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Budiardjo,  Miriam,  2017, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta  :  PT GramediaPuataka Utama.
Lupiyanto  Ribut, Golput  dan  Akselerasi  Partisipatori  Demokrasi :  Harian  Bali Post, Sabtu 30 Maret 2019.
Maksudi  Beddy  Iriawan,  2012, Sistem  Politik  Indonesia,  Pemahaman  Secara Teoritik dan Empirik, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada