## Wajah Hukum

## Analisis Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus Nomor: 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

## Jumadi, Indrajaya
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Correspondence: Jumadiidarlina@gmail.com, indrajaya.palembang@gmail.com
Abstrak. Permasalahan  hukum  pidana  banyak  dibicarakan  dan  menjadi  sorotan,  masyarakat  pada  umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara ringan tersebut ancaman hukumannya tidak sebanding dengan  nilai  barang  yang  dicuri  pelaku.  Sehingga  tindak  pidana  pencurian  ringan  harusnya  diancam  dengan Pasal 364 KUHP yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2012 harus diterapkan dengan Pasal 362 KUHP. Permasalahan jurnal yaitu hasil putusan Pengadilan Negeri Baturaja terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan. Metode penelitian yuridis normatif. Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  terhadap  permasalahan  teknis yudisial, terutama dalam mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakukan Undang-Undang yang belum pernah  ada  peraturan  organiknya.  yang  struktur  susunannya  menyerupai  struktur  susunan  Undang-Undang bahwa melalui pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak  dapat  diterapkan  Pasal  364  KUHP  dengan  acara  pemeriksaan  cepat  yang  berpedoman  pada  Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 karena perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan pengulangan tindak pidana,  meskipun  didalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.2  tahun  2012  tidak  disebutkan  pengecualian terhadap  perbuatan  pengulangan  tindak  pidana,  namun  secara  tegas  hal  tersebut  diatur  didalam  Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Penerapan Peyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda serta Penerapan  Keadilan  Restoratif.  Sehingga  hukuman  pidana  penjara  selama  1  tahun  8  bulan  dirasa  pantas dijatuhkan kepada pelaku, meskipun dari sisi pelaku putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan.
Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Pencurian Ringan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.
Abstract, The issue of criminal law is widely discussed and in the spotlight, the public in general considers that it is very unfair if these minor cases threaten the punishment is not proportional to the value of the goods stolen by  the  perpetrator.  So  that  the  petty  theft  crime  should  be  threatened  with  Article  364  of  the  Criminal  Code which is guided by Supreme Court Regulation No.2 of 2012 must be applied with Article 362 of the Criminal Code. The reason why the judge did not use Article 364 of the Criminal Code and Supreme Court Regulation No.2 of 2012 was because in this case there was a repeat of the criminal act. The problem in this journal is the result of the Baturaja District Court's decision on theft cases with a light loss value. The research of this journal is Empirical legal research, which was initially researched as secondary data and then continued with research on primary data in the field. Meanwhile , The Supreme Court Regulation is a statutory regulation issued by the Chief Justice on judicial technical issues, especially in filling legal vacancies or against the enactment of an Act for  which  there  has  never  been  an  organic  regulation,  whose  structure  resembles  the  structure  of  the composition of the Act that through the consideration of the judge at the Baturaja District court who examines and  decides  this  case  Article  364  of  the  Criminal  Code  cannot  be  applied  with  a  speedy  examination  event guided by Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 because the act committed by the perpetrator is a repeat of a criminal act, although in Supreme Court Regulation No.2 of 2012 there is no mention of exceptions to the act of  repetition  of  a  criminal  act,  but  expressly  it  is  regulated  in  the  Memorandum  of  Understanding  on  the Implementation of the Application of the Prudential Limits on Minor Crimes and the Amount of Fines and the Application of Restorative Justice. So that the sentence of imprisonment for 1 year and 8 months is considered appropriate to be imposed on the perpetrator, even though from the  perpetrator's side the verdict has not met the sense of justice.
Keywords: court decision, Misdemeanor Theft, Supreme Court Regulation No. 02 of 2012.

## PENDAHULUAN
Permasalahan hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan, baik dalam teori maupun dalam  praktek,  bahkan  ada  usaha  untuk  menyusun  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Nasional. Usaha  tersebut  bertujuan  untuk  mengatasi  berbagai  kelemahan  dan  kekurangan  yang  ada  dalam
KUHP  yang  berlaku  sekarang. 1 Pada  dasarnya  apa  yang  tertulis  di  dalam  sebuah  peraturan  hukum yang bersifat umum dan seharusnya ( Das Sollen ) dengan peristiwa hukum yang konkret dan terjadi di masyarakat  ( Das  Sein )  harus  ada 2 ,  maka  dari  itu  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini adalah  hukum  pidana  yang  telah  dikodifikasi,  yaitu  pembukuan  jenis-jenis  hukum  tertentu  dalam Kitab Undang-undang secara sistematis dan lengkap. Tujuan dari kodifikasi adalah untuk memperoleh kepastian  hukum,  penyederhanaan  hukum  dan  kesatuan  hukum. 3 Pokok  hukum  pidana  berdasarkan hukum  yang  ada  diluar  Undang-undang  dan  kadang-kadang  berdasarkan Statute  law yaitu  aturan- aturan hukum yang tertulis dalam Undang-undang. 4
Dalam  bahasa  Belanda  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dikenal  dengan istilah  Wetboek van  Strafrecht,  yang  artinya  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  perbuatan pidana  secara  materil  di  Indonesia.  KUHP  merupakan  warisan  dari  Hindia  Belanda  yang  menjadi hukum  positif  sampai  saat  ini  yang  mengatur  tentang  suatu  tindak  pidana  secara  umum  baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana biasa ataupun tindak pidana ringan. Tentunya banyak aturan yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  sekarang ini di  era  globalisasi  dan  teknologi  yang  begitu canggih. Salah  satu  hal  yang  tidak  sesuai  adalah  nilai  uang  yang  terdapat  dalam  KUHP yang tidak sesuai  dengan  kondisi  sekarang”. 5 Dunia  modern  seperti  saat  ini  semakin  membuka  peluang  bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan. Kejahatan dapat disebabkan dari berbagai faktor yaitu faktor yang ada dalam diri pelaku seperti bawaan sejak lahir, keturunan, fisik yang memaksa orang berbuat jahat,  penyakit,  dan  lain-lain.  Sedangkan  sebab  orang  melakukan  kejahatan  jika  dilihat  dari  faktor yang ada diluar diri pelakunya itu karena faktor lingkungan, ekonomi dan budaya”. 6
Tidak  sedikit  perkara-perkara  pencurian  dengan  nilai  barang  yang  kecil  tetapi  diadili  di pengadilan.  Masyarakat  pada  umumnya  menilai  bahwa  sangatlah  tidak  adil  jika  perkara-perkara ringan  tersebut,  ancaman  hukumannya  tidak  sebanding  dengan  nilai  barang  yang  dicurinya.  Yang mana  harusnya lebih  pantas  dikenakan  Pasal  364  KUHP  (pencurian ringan) tetapi  dalam  praktiknya masih  banyak  diterapkan  dalam  Pasal  362  KUHP  (pencurian  biasa),  seperti  yang  kita  ketahui, ancaman  pidana  yang  ada  di  dalam  Pasal  362  KUHP  berbunyi  “Barang  siapa  mengambil  barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak  Rp.900,00  (Sembilan  Ratus  Rupiah)  “Sedangkan  Perkara  pencurian  ringan  masuk  dalam kategori  tindak  pidana  ringan  yaitu  tindak  pidana  yang  bersifat  ringan  atau  tidak  berbahaya,  yang lebih  tepat  didakwa  dengan  Pasal  364  KUHP.  Bahwa  sejak  tahun  1960  seluruh  nilai  uang  yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi  digunakannya Pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP,  apabila  perkara  pencurian  dengan  kerugian  kecil  dikenakan  Pasal  364  KUHP,  maka berdasarkan  Pasal  21  ayat  (4)  huruf  a  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap tersangka/terdakwa tidak dilakukan penahanan.
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal  24  menegaskan bahwa  kekuasaan  kehakiman  “merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”.  Mahkamah  Agung  adalah  salah  satu  pelaku kekuasaan  kehakiman  yang  membawahi  badan  peradilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan  tugasnya  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah  dan  pengaruh-pengaruh  lain.  Mahkamah Agung  melakukan  pengawasan  tertinggi  terhadap  penyelenggaraan  peradilan  di  semua  lingkungan peradilan  dalam  menjalankan  kekuasaan  kehakiman.  Mahkamah  Agung  mempunyai  tugas  dan
1 Suparni  Naniek, Eksistensi  Pidana  Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan, Sinar  Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.
2 Zainuddin Ali , Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.7 3 Christine.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1989. hlm. 72.
4 L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnja Paramita, Jakarta, 1971, hlm.15.
5 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta,  2008, hlm.41.
6 Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Unsri, Palembang, 2010, hlm.50-63.
Jumadi  dan  Indrajaya,  Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Baturaja  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Pencurian  Studi  Kasus  Nomor:  333/Pid.B/2020/PN  BTA  terhadap  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun 2012
berwenang  memeriksa  dan  memutus  Permohonan  kasasi,  Sengketa  tentang  kewenangan  mengadili, Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 7 Adapun  penjelasan  Pasal  79  Undang-undang  Mahkamah  Agung  menyebutkan  bahwa,  “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal – hal yang diperlukan dalam peradilan apabila terdapat hal-hal yang  belum  cukup.  Dalam  jalannya  peradilan  terdapat  kekurangan  atau  kekosongan  hukum  dalam suatu  hal,  Mahkamah  Agung  berwenang  membuat  peraturan  sebagai  pelengkap  untuk  mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.
Dengan  Undang-Undang  ini  Mahkamah  Agung  berwenang  menentukan  pengaturan  tentang cara  penyelesaian  suatu  soal  yang  belum  atau  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  untuk  itu Mahkamah  Agung  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  ini  untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sebagai berikut :
1. Kata  –  kata  “dua  ratus  lima  puluh  rupiah”  dalam  Pasal  364  ,  373  ,  379,  384,  407  dan  pasal  482 dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum , Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau nilai uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan huruf  a di atas.
3. Apabila  nilai  barang  atau  nilai  uang  tersebut  bernilai  tidak  lebih  dari  Rp.2.500.000,00  (dua  juta lima  ratu  ribu  rupiah)  Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim  Tunggal  untuk  mengadili perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat
4. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan
5. Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan 2, 303 bis ayat 1 dan 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali .
Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, menjadi dasar bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  penanganan  perkara  khususnya  dalam  menerapkan pasal mana yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku.
Namun  pada  praktiknya  masih  ada  aparat  penegak  hukum  yang  tidak  menerapkan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  ini  untuk  menyesuaikan  nilai  uang  yang  menjadi  batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dalam kasus Pencurian ini Hakim Pengadilan Negeri  Baturaja  mengadili  pada  tanggal  5  Agustus  2020  dimana  Ashuri  Kandri  (pelaku)  yang melakukan  pencurian  di  kebun  milik  korban  sebanyak  13  lembar  kayu  manis,  panjang  ±  50  cm dengan  berat  ±  10  kg  milik  Arifin  Hadi  (korban)  dengan  cara  mengambil  kulitnya  terlebih  dahulu kemudian  menebang  batang  kayu  manis  menggunakan  parang.  Dari  perbuatan  pencurian  yang dilakukan  pelaku,  korban  mengalami  kerugian  ±  sebesar  Rp.  500.000.00,-  (lima  ratus  ribu  rupiah). Dalam perkara ini penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam mengajukan, menuntut dan memutus perkara  ini  tidak  menerapkan  Pasal  364  (pencurian  ringan)  sebagaimana  arahan  dari  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  yang  mana  faktanya  nilai  kerugian  tersebut  di  bawah  Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi aparat penegak hukum masih menggunakan Pasal 362 (pencurian biasa).

## METODE
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-  prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 8 Selain  itu  juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini sebagai berikut :
7 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  “ Tugas  Pokok  dan  Fungsi”  , https://mahkamah  agung.go.id diakses 25 September 2020
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 2008. hlm . 35.
Jumadi  dan  Indrajaya,  Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Baturaja  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Pencurian  Studi  Kasus  Nomor:  333/Pid.B/2020/PN  BTA  terhadap  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun 2012

## 1. Pendekatan
Pendekatan  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  2  (dua)  metode  pendekatan, yaitu:
a. Pendekatan  Undang-Undang (Statute  Approach). Pendekatan  Undang-undang  dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
b. Pendekatan  Kasus (Case  Approach). Pendekatan  kasus  dilakukan  dengan  cara  melakukan telaah  terhadap  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  yang  dihadapi  yang  telah  menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat juga berupa kasus  pidana  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negri  Baturaja  dan  di  Indonesia  pada  umumnya  di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning tersebut  merupakan  referensi  bagi  penyusunan  argumentasi  dalam  pemecahan  isu hukum
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Bila dilihat dari sumber diperolehnya, data tersebut terdiri dari:
a. Data  primer,  yaitu  data  yang  digunakan  langsung  dari  sumbernya,  baik  melalui  wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.
b. Data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan (library research) yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi  terhadap  buku-buku, literatur-literatur,  catatan-catatan  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  dipecahkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  materi penulisan skripsi ini, seperti:
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
c) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
d) Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
e) Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  1960  tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
f) Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1960  tentang perubahan  jumlah  hukuman  denda  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan dalam ketentuan lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 agustus 1945.
g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
h) Surat putusan perkara: Nomor 333/Pid.B/2020/PN.BTA
2) Bahan  Hukum  Sekunder  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi: yurisprudensi, doktrin, dan asas-asas hukum.
3) Bahan  Hukum  Tersier  Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder,  seperti:  buku-buku literature, referensi-referensi dan ketentuan – ketentuan lain.
3. Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  data  yang  benar  dan  akurat  dalam  penelitian  ini  ditempuh  prosedur sebagai berikut:
a. Studi  Kepustakaan (Library  Research) Studi  kepustakaan  adalah  mengumpulkan  data  yang dilakukan  dengan  cara  membaca,  mengutip  dan  memahami  berbagai  literatur  yang  ada hubungannya  dengan  materi  penelitian,  berupa  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
b. Studi  Lapangan (Field  Research) Studi  lapangan  adalah  mengumpulkan  data  dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  wawancara  bebas,  namun  terarah  kepada  data  penelitian  yang
Jumadi  dan  Indrajaya,  Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Baturaja  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Pencurian  Studi  Kasus  Nomor:  333/Pid.B/2020/PN  BTA  terhadap  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun 2012
diinginkan.  Pihak  yang  diwawancarai  adalah  pihak  yang  mengetahui  tentang  bagaimana  hasil putusan Nomor: 333/Pid.B/2020/PN BTA terhadap kasus pencurian dengan nilai kerugian yang ringan  serta  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
4. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  terhadap  data  primer  dan  data  sekunder. Deskriptif  tersebut  meliputi  isi  dan  struktur  hukum  positif,  yaitu  suatu  kegiatan  yang  dilakukan oleh  penulis  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang  dijadikan  rujukan  dalam menyesuaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Baturaja  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Pencurian  Studi Kasus  Nomor:  333/Pid.B/2020/PN  BTA  Terhadap  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun 2012.
Analisis  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Baturaja  Nomor  :  333/Pid.B/2020/PN  BTA terhadap  kasus  pencurian  dengan  nilai  kerugian  yang  ringan  kasus  posisi    Pelaku  yang  bernama Ashuri Kandri Bin Sawarni pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar Pukul 08.00 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertem
pat  di  Desa  Tanjung  Bulan  Ulu  Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mengambil 13 (tiga belas) lembar kulit kayu  manis  kepunyaan  korban  yaitu  Arifin  Hadi  Bin  Darusi,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara melawan  hukum,  yang  dilakukan  pelaku  dengan  cara,  bermula  pada  saat  pelaku  sedang  berada  di sawahnya  melihat  batang  kayu  manis  milik  Arifin  (korban)  kemudian  timbul  niat  pelaku  untuk mengambil  kulit  kayu  manis  tersebut  lalu  pelaku  mendekati  batang  kayu  manis  tersebut  lalu mengambil kulitnya terlebih dahulu lalu menebang pohon kayu manis tersebut dengan menggunakan alat  berupa  senjata  tajam  jenis  parang  lalu  mengulitinya  tidak  lama  kemudian  datang  Mukhlisun menanyakan  kepada  pelaku  “ini  punya  kamu  kak  ?  lalu  dijawab  pelaku  “bukan  mungkin  punya lanadi”  melihat ada yang  tidak  beres  langsung  Mukhlisun  pergi  dan mendatangi  korban  dan  kepala desa, setelah itu Mukhlisun, Amarudin dan Sadarman pergi untuk memergoki pelaku, setelah sampai mereka  langsung  mengamankan  dan  menyerahkan  pelaku  ke  Polsek  Pulau  Beringin.  Akibat perbuatannya  tersebut,  korban  mengalami  kerugian  ±  sebesar  Rp  500.000-  (lima  ratus  ribu  rupiah). Tersangka sudah pernah dipidana sebelumnya pada kasus pemerkosaan sebanyak satu kali dan kasus pencurian sebanyak dua kali.
Analisa  Penanganan  berkas  perkara  nomor:  BP/04/IV/2020/RESKRIM  atas  nama  Ashuri Kandri  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  pencurian  yang  melanggar  Primair  Pasal  362  KUHP Subsidair  Pasal  362  Jo  Pasal  53  KUHP  dilakukan  oleh  Kepolisian  Sektor  Pulau  Beringin  di Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan.  Kasus  ini  mendapat  laporan  dari  korban  yang  bernama Arifin Hadi Bin Darusi berdasarkan Laporan
Polisi
Nomor: LP- B/04/IV/2020/SUMSEL/OKUS/SEK.PLB  tanggal  1  April  2020.  Lalu  penyidik  Kepolisian  Sektor Pulau  Beringin  melakukan  serangkaian  penyidikan  dan  memberitahukan  penyidikan  telah  dimulai melalui  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  ke  Kejaksaan  Negeri  Ogan  Komering Ulu Selatan. Lalu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagaimana yang jelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan  dari  pengetahuannya  itu.  Kemudian  pada  tanggal  2  April  2020,  penyidik  berhasil  melakukan penangkapan terhadap tersangka Ashuri Kandri Bin Sawarni berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol  :  SP.Kap/05/IV/2020/Reskrim/Sek.Plb  dan  Berita  Acara  Penangkapan.  Lalu  pada  tanggal  3 April 2020 dilakukan penahanan terhadap tersangka Ashuri Kandri dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol : SP.Han / 05 / IV / 2020 /Reskrim / Sek.Plb dan Berita Acara Penahanan. Kemudian setelah berkas  dirasa  lengkap  oleh  penyidik,  penyidik  mengirimkan  berkas  perkara  ke  Kejaksaan  Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dengan Nomor: R/04/IV/2020/Reskrim tanggal 30 April 2020.
Jumadi  dan  Indrajaya,  Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Baturaja  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Pencurian  Studi  Kasus  Nomor:  333/Pid.B/2020/PN  BTA  terhadap  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun 2012
Alasan  kenapa  penyidik  tidak  berpedoman  kepada  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.2  Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan tidak menerapkan Pasal 364 KUHP mengenai Pencurian Ringan, padahal telah jelas bahwa kerugian yang di derita oleh korban adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta  lima ratus ribu  rupiah)  karena, menurut  penyidik berdasarkan dari  hasil  pemeriksaan  tersangka, tersangka  sebelumnya  pernah  melakukan  tindak  pidana  pemerkosaan  sebanyak  satu  kali  dan  tindak pidana  pencurian  sebanyak  dua  kali,  sehingga  inilah  yang  menjadi  alasan  penyidik  untuk  tidak menerapkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.2  Tahun  2012,  karena  perbuatan tersangka  merupakan pengulangan Tindak Pidana, meskipun didalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tidak menjelaskan  mengenai  pengecualian  terhadap  penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.2  Tahun 2012  karena  merupakan  pengulangan  Tindak  Pidana,  namun  disini  yang  menjadi  pertimbangan penyidik adalah ketika kita terapkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 melalui Pasal 364 KUHP, tidak ada efek jera bagi tersangka, karena ancaman pidana adalah pidana penjara paling lama tiga  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah.9  Pengaturan  mengenai pengulangan Tindak Pidana yang tidak dapat digunakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) juga di atur didalam Nota Kesepakatan Antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia  tentang  Pelaksanaan  Penerapan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor : M.HH.07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012 dan Nomor : B/39/X/2012, pada Pasal 5 Ayat (4) tentang Acara Pemeriksaan Cepat dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana yang berulang tidak dapat dilakukan Acara Pemeriksaan Cepat.
Saat  berkas  perkara  atas  nama  Ashuri  Kandri  dikirimkan  ke  Kejaksaan  dengan  Nomor  : R/04/IV/2020/Reskrim  tanggal  30  April  2020  yang  diterima  dikejaksaan  tanggal  4  Mei  2020,  Jaksa peneliti  yaitu  Mohd.Reza  Lagan,  S.H  selaku  jaksa  yang  ditunjuk  untuk  menangani  perkara  ini melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Ada beberapa kekurangan dalam berkas perkara yang dibuat  oleh  penyidik,  sehingga  Jaksa  Peneliti  membuat  petunjuk  (P-19)  kepada  penyidik,  namun dalam  petunjuk  tersebut  tidak  ada  petunjuk  mengenai  perlunya  diterapkan  Peraturan  Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012
Dalam  hal  ini  Jaksa  Peneliti  sependapat  dengan  penyidik  yang  menyatakan  bahwa  terhadap tersangka tidak dapat dikenakan Pasal 364 KUHP atau diterapkan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun  2012,  karena  perbuatan  yang  dilakukan  tersangka  bukan  perbuatan  yang  pertama,  namun tersangka  sebelumnya  pernah  melakukan  tindak  pidana  pemerkosaan  sebanyak  satu  kali  dan  tindak pidana pencurian sebanyak dua kali, sehingga ini adalah cara yang tepat dan adil bagi tersangka agar terciptanya efek jera bagi tersangka, karena ketika tersangka mengetahui jika ancaman pidana penjara paling  lama  tiga  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  dua  ratus  lima  puluh  rupiah,  sebagaimana telah diperbaharui didalam peraturan mahkamah agung menjadi 10.000 (seribu) kali lipat, tersangka pasti akan menganggap sepele perbuatan dan ancaman pidana tersebut, terhadap tersangka juga tidak bisa dilakukan penahanan mengingat ancaman pidananya paling lama tiga bulan penjara.10 Karena di dalam Pasal 21 Ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  berbunyi  :  Penahanan  tersebut  hanya  dapat  dikenakan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau   lebih;
2. Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  282  ayat  (3),  Pasal  296,  Pasal  335  ayat  (1), Pasal  351  ayat  (1),  Pasal  353  ayat  (1),  Pasal  372,  Pasal  378,  Pasal  379  a,  Pasal  453,  Pasal  454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal  26  Rechtenordonnantie  (pelanggaran  terhadap  ordonansi  Bea  dan  Cukai,  terakhir  diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak
9 Hasil  wawancara  degan  Bapak  Andi  Ibrawijaya  selaku  Penyidik  Kepolisian  Sektor  Pulau  Beringin Kabupatenn Ogan Komering Ulu Selatan, Pada Tanggal 10 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB
10 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Mohd.Reza  Lagan  selaku  Jaksa  pada  Kejaksaan  Negeri  Ogan Komering Ulu Selatan Pada tanggal 10 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB.
Jumadi  dan  Indrajaya,  Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Baturaja  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Pencurian  Studi  Kasus  Nomor:  333/Pid.B/2020/PN  BTA  terhadap  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun 2012
Pidana  Imigrasi  (Undang-undang  Nomor  8  Drt.  Tahun  1955,  Lembaran  Negara  Tahun  1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor  9  Tahun  1976  tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara  Tahun  1976  Nomor  37,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)
Setelah  penyidik  memenuhi  kekurangan  atau  petunjuk  yang  diberikan  oleh  Jaksa,  selanjutnya penyidik mengirimkan kembali berkas perkara ke Kejaksaan. Setelah berkas diterima oleh Jaksa, lalu dilakukan  penelitian  kembali  atas  pemenuhan  petunjuk  yang  telah  diberikan.  Setelah  dirasa  berkas tersebut  telah  lengkap,  maka  penyidik  menyerahkan  tersangka  beserta  barang  bukti  ke  kejaksaan. Kemudian,  jaksa  penuntut umum melimpahkan  berkas  dengan  Acara  Pemeriksaan  Biasa  (APB)  dan tidak menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC), karena pasal yang di terapkan bukan Pasal 364 KUHP tentang Pencurian ringan.
Sedangkan  yang    melatarbelakangi  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  menerapkan  Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 ialah :
1. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2012 yang berisi :
a. Pada  pasal  1  disebutkan  bahwa  kata-kata  "dua  ratus  lima  puluh  rupiah"  dalam  pasal  354, 373,379,384 , 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
b. Pada  pasal  2  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  menerima  pelimpahan  perkara  Pencurian,  Penipuan, Penggelapan,  Penadahan  dari  Penuntut  Umum,  Ketua  Pengadilan  wajib  memperhatikan  nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
c. Pada  pasal  2  ayat  (2)  apabila  nilai  barang  atau  uang  tersebut  bernilai  tidak  lebih  dari  Rp 2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  Ketua  Pengadilan  segera  menetapkan  Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
d. Pada pasal 2 ayat (3) disebutkan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
e. Kemudian  di  Pasal  3 tiap jumlah maksimum hukuman  denda  yang  diancamkan dalam  KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat l dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.
f. Di  Pasal  4  menangani  perkara  tindak  pidana  yang  didakwa  dengan  pasal-pasal  KUHP  yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.
Surat  Jaksa  Agung  Muda Tindak  Pidana  Umum  perihal  Nota  Kesepakatan  Bersama  Ketua Mahkamah  Agung  RI,  Menteri  Hukum  dan  Ham  RI,  Jaksa  Agung  RI  dan  Kepala  Kepolisian Negara  RI  tentang  Pelaksanaan  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda, Acara  Pemeriksaan  Cepat serta  Penerapan  Keadilan Restoratif (Restorative  Justice) pada  tanggal 19  November  2012  tidak  mengatur  mengenai  pengecualian  untuk  diterapkannya  Peraturan Mahkamah Agung  meski pelaku telah pengulangan tindak pidana.
2. Nota  Kesepakatan  Antara  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  dan  Kepala  Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Peyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor  :  131/KMA/SKB/X/2012,  Nomor  :  M.HH.07.HM.03.02  Tahun  2012,  Nomor  :  KEP- 06/E/EJP/10/2012  dan  Nomor  :  B/39/X/2012,  pada  Pasal  5  Ayat  (4)  tentang  Acara  Pemeriksaan Cepat  dijelaskan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  yang  berulang  tidak  dapat  dilakukan  Acara Pemeriksaan Cepat.
Setelah  Ketua  Pengadilan  Negeri  menerima  pelimpahan  berkas  perkara  dari  kejaksaan,  lalu Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim yang menangani perkara selanjutnya di keluarkan penetapan  hari  sidang  dan  perpanjangan  penahanan  dari  Pengadilan  Negeri.  Kenapa  hakim  tidak menerapkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.2  Tahun  2012  dengan  menunjuk  hakim  tunggal  dan acara  pemeriksaan  dipersidangan  menggunakan  Acara  Pemeriksaan  Cepat  (APC),  karena  hakim menerima pelimpahan berkas dari kejaksaan dengan Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa, sehingga
Jumadi  dan  Indrajaya,  Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri  Baturaja  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Pencurian  Studi  Kasus  Nomor:  333/Pid.B/2020/PN  BTA  terhadap  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun 2012
hakim  mengikuti  dari  pelimpahan  tersebut. 11 Setelah  dilakukan  pemeriksaan  dipersidangan  terhadap masing-masing alat bukti, hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang berbunyi : 1. Menyatakan Terdakwa ASHURI KANDRI BIN SARWANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  di  jalani  terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
a. 13  (tiga  belas)  lembar  kayu  manis  panjang  ±  50  cm  berat  ±  10  kg,  Dikembalikan  Kepada korban Arifin Hadi Bin Darusi
b. 1  (satu)  buah  senjata  tajam  jenis  parang  /  golok  bergagang  kayu  panjang  35  cm,  Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membenakan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.2.000,-  (dua  ribu Rupiah).

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  analisis  putusan  Pengadilan  Negeri Baturaja Nomor : 333/Pid.B/2020/PN.BTA a.n Ashuri Kandri bin Sawarni terhadap kasus pencurian 13  (tiga  belas)  lembar  kulit  kayu  manis  dengan  nilai  kerugian  ringan  terbukti  melanggar  Pasal  362 KUHP.
Pertimbangan  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Baturaja  tidak  menerapkan  Pasal  364  KUHP dengan  acara  pemeriksaan  cepat  yang  berpedoman  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun 2012  tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam  KUHP,  karena perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan pengulangan tindak pidana. Meskipun didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tidak menyebutkan pengecualian terhadap pengulangan tindak pidana,  namun  hal  tersebut  diatur  dalam  Nota  Kesepakatan  tentang  Pelaksanaan  Penerapan Peyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda,  Acara  Pemeriksaan  Cepat  serta Penerapan  Keadilan  Restoratif (Restorative Justice). Karena  faktanya pelaku sudah  pernah  dihukum karena  melakukan  tindak  pidana  pemerkosaan  dan  pencurian,  sehingga  hukuman  pidana  penjara selama  1  tahun  8  bulan  dirasa  pantas  dijatuhkan  kepada  pelaku,  meskipun  dari  sisi  pelaku  putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Christine.S.T  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta:  Balai  Pustaka.
1989.
L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  “Tugas  Pokok  dan  Fungsi”  ,https://mahkamah  agung.go.id diakses 25 September 2020
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 2008. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. Suparni  Naniek,  Eksistensi  Pidana  Denda  dalam  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2007.
Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Unsri, Palembang, 2010. Zainuddin Ali , Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
11 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rivan  Rinaldi  dan  Bapak  Teddy  Hendrawan  Anggar  Saputra  selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja Pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB.