## AKIBAT HUKUM HUTANG PIUTANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI
Kartika Puspita Dewi , Siti Malikhatun Magister Kenotariatan,Universitas Diponegoro Jalan Imam Barjo Pleburan Semarang 50241 kartikasesilia93@gmail.com

## Abstract
Debt indebtedness activities are not uncommon to cause problems, usually between creditor and debtor solve it by way of deliberation and if it can not be resolved through deliberation then the settlement  through  the  judicial  body  is  a  last  resort  that  can  be  taken.  The  problems  in  this research are about the legal effect on the parties in the debt payable agreement using the deed under  the  hand,  and  the  strength  of  the  debt  indebtedness  corrateral  of  land  rights  under  the hand if there is default  to know and analyze the legal effect against the parties in the agreement payable  debt  agreement  under  the  hand  as  well  as  the  contractual  power  of  the  debt  with  the corrateral of the right to land if there is default.

## Ke words : Accounts payable, Agreement

## Abstrak
Kegiatan hutang piutang ini tidak jarang menimbulkan permasalahan, biasanya antara kreditor dan debitor  menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat  diselesaikan melalui  musyawarah  maka  penyelesaian  melalui  badan  peradilan  merupakan  suatu  upaya terakhir yang dapat ditempuh. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai akibat hukum terhadap para pihak dalam perjanjian hutang piutang menggunakan akta dibawah tangan, dan kekuatan hukum perjanjian hutang piutang dibawah tangan jika terjadi wanprestasi.
Kata kunci : Hutang Piutang, Perjanjian di Bawah Tangan

## A. Pendahuluan
Perjanjian  boleh  dilakukan  oleh  siapa  saja,  antara  orang  yang  satu  dengan  orang  yang  lain, maupun  dilakukan  antara  orang  perseorangan  dengan  badan  hukum,  hal  ini  disebabkan  karena perjanjian  menganut  asas  kebebasan  berkontrak.  Masyarakat  awam  mengadakan  perjanjian hutang piutang namun masih dengan perjanjian di bawah tangan.
Definisi  perjanjian  menurut  Yahya  Harahap  adalah:  “Perjanjian  adalah  suatu  hubungan hukum  kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih  yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk menunaikan prestasi” (Harahap, 1986).
Dari  pengertian  ini  unsur  perjanjian  harus  adanya  hubungan  hukum  menyangkut  hukum kekayaan  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  memberikan  hak  pada  suatu  pihak  yang  meletakan kewajiban  dipihak  lain.  Dengan  demikian  perjanjian  ini  biasa  disebut  perjanjian  sepihak disamping  perjanjian  sepihak  juga  dikenal  dengan  perjanjian  timbal  balik  dalam  perjanjian  ini masing-masing pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik.
Suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis  dan  perjanjian  yang  dilakukan  secara  lisan.  Perjanjian  yang  dilakukan  secara  tertulis dapat dilakukan secara otentik dan dibawah tangan. Dalam membuat perjanjian dibawah tangan tidak  ada  suatu  formalitas,  karena  boleh  dibuat  oleh  siapa  saja  atau  oleh  yang  berkepentingan, dalam  bentuk  yang  dikehendaki  dan  ditempat  mana  saja,  “artinya  ada  suatu  kebebasan  karena tidak  terikat  akan  bunyi  pasal  Undang-Undang  seperti  halnya  dengan  akta  resmi  yang  telah diatur  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata,  yang  harus  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Pejabat  Umum (Widjaja, 2002).
Kegiatan  hutang  piutang  sudah  sering  terjadi,  yaitu  orang  yang  membutuhkan  uang meminjam pada orang yang mempunyai simpanan uang lebih tapi dengan diberikan bunga yang lebih  tinggi  dari  Bank.  Kegiatan  hutang  piutang  ini  tidak  jarang  menimbulkan  permasalahan, biasanya  antara  kreditor  dan  debitor  menyelesaikannya  dengan  jalan  musyawarah  dan  apabila tidak  dapat  diselesaikan  melalui  musyawarah  maka  penyelesaian  melalui  badan  peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Untuk melakukan kegiatan hutang piutang tentu saja diawali dengan sebuah perjanjian.

## B. Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris,  “yuridis”  yang berarti hukum dilihat  sebagai  norma  atau  das  sollen,  karena  dalam  membahas  permasalahan  penelitian  ini
menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder).  Dan  juga  berasal  dari kata“empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam penelitian  ini  digunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  lapangan.  Jadi,  pendekatan  yuridis empiris  dalam  penelitian  ini  maksudnya  adalah  bahwa  dalam  menganalisis  permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan  menggambarkan masalah  hukum,  sistem  hukum,  dan  mengkaji  serta  menganalisisnya.  Penelitian  terhadap identifikasi  hukum  (hukum  tidak  tertulis)  dimaksudkan  untuk  mengetahui  hkkum  yang  tidak tertulis  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  penelitian  ini  mensyaratkan penelitinya  disamping  mengetahui  ilmu  hukum  juga  mengetahui  ilmu  sosial,  dan  memiliki pengetahuan  dalam  penelitian  ilmu  sosial.  Dan  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  hukum itu berfungsi dalam masyarakat.
Data  primer  diperoleh  dari  bahan  hukum  Undang-Undang,  data  sekunder  diperoleh  dari buku-buku. Penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen yang yang menjadi dasar dalam penelitian.
Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari bahan hukum, data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka.
Metode analisis data secara kualitatif yaitu diperoleh  dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, kuesioner, rekaman video/audio, data dari buku, data dari web) melalui proses:

## 1) Analisis Sebelum di Lapangan
Penelitian  kualitatif  telah  melakukan  analisis  data  sebelum  melakukan  penelitian sebenarnya atau dengan kata lain sebelum terjun untuk mengumpulkan data di lapangan. Analisis  dilakukan  terhadap  data  hasil  dari  studi  pendahuluan  atau  data  sekunder  yang akan  digunakan  untuk  menentukan  fokus  penelitian.  Namun  demikian  fokus  penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Oleh karena itu, peneliti kemudian mengajukan usulan penelitian.

## 2) Analisis Selama dan Setelah di Lapangan
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data berlangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu.  Pada  saat wawancara,  peneliti  sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban  dari  informan.  Apabila jawaban  yang  diwawancarai  setelah  dianalisis  terasa  belum  memuaskan,  maka  peneliti akan  melanjutkan  pertanyaan  lagi,  sampai  tahap  tertentu  sehingga  diperoleh  data  yang kredibel.

## C. Hasil dan Pembahasan
Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat  sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan  yang penting tanggalnya  bisa  dibuat  kapan  saja,  sedangkan  akta  otentik  harus  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang  untuk  itu.  Sejak  zaman  Belanda,  memang  ada  pejabat-pejabat  tertentu  yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian- perjanjian diantara para  pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut  dianggap sebagai akta yang otentik. Arti sesungguhnya dari akta otentik adalah : akta-akta tersebut harus
selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari  akta  otentik  dituangkan  dalam  Pasal  1868  KUH  Perdata,  yang  mengatakan  bahwa;  akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau  di  hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu,  di  tempat  di  mana  akta dibuatnya.
Walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat  bukti.  Akta  otentik  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  diberikan  wewenang untuk  membuatnya  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  yang berisikan  perjanjian  atau  kemauan  dari  para  pihak.  Otentik  artinya  karena  dibuat  dihadapan seorang  pejabat  umum  yang  ditunjuk  untuk  itu  yang  dalam  hal  ini  biasanya  adalah  seorang notaris.
Pemenuhan  akan  kebutuhan  hidup  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  bagi  setiap manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  kehidupannya  sehari-hari,  manusia  selalu  ingin mengadakan  hubungan  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari,  manusia  selalu  ingin  mengadakan hubungan  dengan  pihak  lain.  Hubungan-hubungan  yang  dilakukan  antara  dua  pihak  atau  lebih dapat berupa hubungan hukum maupun diluar hukum. Yang dimaksud dengan hubungan hukum disini adalah hubungan yang terjadi di masyarakat apabila terjadi pelanggaran terhadap kekuatan tersebut dapat dimintakan sanksi. Dengan perkembangan jaman ini sesuai dengan perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  menyebabkan  meningkatnya  hubungan  hukum  terutama  yang menyangkut  bidang  ekonomi  dan  sosial.  Sehingga  tidak  mengherankan  timbul  perjanjian- perjanjian dengan segala macam isinya, merupakan salah satu gejala sosial yang menarik akhir- akhir ini.
Utang  piutang  sebagai  sebuah  perjanjian  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  kepada kreditur  dan  debitur  yang  bertimbal  balik.  Inti  dari  perjanjian  utang  piutang  adalah  kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan  cara  mengangsur  setiap  bulan.  Dalam  surat  perjanjian  hutang  piutang  dengan  akta dibawah  tangan  adalah  akta  yang  dibuat  dan  ditandatangani  si  pembuat  dengan  maksud  agar surat  itu  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti.  Kalau  dalam  suatu  akta  otentik  tanda  tangan  itu tidak  merupakan  suatu  persoalan,  namum  dalam  suatu  akta  dibawah  tangan  pemeriksaan  akan kebenaran tanda tangan itu justru merupakan acara pertama. Jika tandatangan ini dipungkiri oleh pihak  lawan,  maka  pihak  yang  mengajukan  akta  dibawah  tangan  itu  harus  berusaha membuktikan  dengan  alat-alat  bukti  lain  bahwa  benarlah  tanda  tangan  tadi  dibubuhkan  oleh pihak  lawan  tersebut.  Dengan  demikian  maka  selama  tanda  tangan  tadi  masih  dipertengkarkan tidaklah  banyak  manfaat  yang  diperoleh  bagi  pihak  yang  mengajukan  akta  tadi  dimuka  sidang Hakim.
Perjanjian  pinjam  meminjam  uang  dibawah  tangan  ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa dalam  pembuatannya  jauh  lebih  murah  serta  waktu  yang  dibutuhkan  lebih  singkat  jika dibandingkan  dengan  perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  melalui  pejabat  pejabat  umum  yang berwenang.  Bahkan  kadang-kadang  perjanjian-perjanjian  hutang  piutang  yang  dibuat  cukup dengan kwitansi yang berisi pernyataan jumlah peminjam, angsuran-angsuran, syarat-syarat dan jangka waktu pengembaliannya.
Dalam  praktek  di  masyarakat  bentuk  akta  ini  sering  menimbulkan  persoalan-persoalan hukum  baik  mengenai  kekuatan  mengikat,  hak  dan  kewajiban  serta  kekuatan  hukum  yang ditimbulkan  dari  perjanjian  yang  dibuat  di  bawah  tangan  tersebut  terutama  jika  persoalan- persoalan tersebut menimbulkan sengketa diajukan ke Pengadilan.
Dalam  pemberian  pinjaman  uang  (utang)  yang  tertuang  dalam  suatu  perjanjian  utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko,  karena resiko  mungkin saja terjadi khususnya  karena  debitur  tidak  wajib  membayar  utangnya  secara  lunas  atau  tunai,  melainkan debitur  diberi  kepercayaan  untuk  membayar  belakangan  secara  bertahap  atau  mencicil.  Resiko yang  umumnya  merugikan  kreditur,  sehinga  dalam  proses  pemberian  kredit  diperlukan keyakinan  kreditur  atas  kemampuan  dan  kesanggupan  dari  debitur  untuk  membayar  hutangnya sampai dengan lunas.
Sejumlah  uang  yang  dilepaskan/diberikan  oleh  kreditur  perlu  diaman-kan/dilindungi. Tanpa  adanya  pengamanan/perlindungan,  kreditur  sulit  mengelakkan  resiko  yang  akan  datang, sebagai  akibat  tidak  berprestasinya  debitur.  Untuk  mendapatkan  kepastian  dan  keamanan  dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut.
Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang piutang,  langkah  yang  harus  dilakukan  adalah  kreditur  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan Negeri  yang  ditujukan  debitur  atas  dasar  bahwa  debitur  telah  melakukan  wanprestasi  terhadap perjanjian utang piutang.

## D. Simpulan
Akibat  hukum  terhadap  para  pihak  dalam  perjanjian  hutang  piutang  menggunakan  akta dibawah tangan adalah sepanjang dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana terdapat dalam asas konsesualitas dan memenuhi pembatasan asas kebebasan berkontrak maka perjanjian hutang  piutang  itu  tetap  mengikat  para  pihak  dan  berlaku  sebagai  Undang-Undang  serta  harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kekuatan hukum perjanjian hutang piutang di bawah tangan jika  dipakai  sebagai  alat  bukti  dalam  peraktek  di  pengadilan  adalah  sama  dengan  akta  otentik
apabila  telah  diakui.  Sedangkan  bila  dipungkiri  mengenai  tulisan,  tandatangannya  atau jumlahnya  yang  tertera  dalam  surat  perjanjian  itu,  maka  Hakim  memerintahkan  supaya kebenaran dari tulisan itu dan tandatangan serta jumlahnya untuk diperiksa di muka Pengadilan dengan membebankan kepada pihak yang mengemukakan perjanjian itu dengan suatu alat bukti lain  seperti  keterangan  saksi  yang  dapat  mendukung  kebenaran  apa  yang  tertulis  dalam perjanjian  di  bawah  tangan  tersebut.  Perjanjian  dibawah  tangan  dilakukan  bila  adanya kepercayaan  antara  kedua  belah  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut  dan  bilamana  ada perselisihan  yang  menetukan  dalam  persidangan  benar  tidaknya  perjanjian  dibawah  tangan  itu dibuat yang mentukan adalah hakim dengan menelusuri bukti bukti yang diungkapkan di dalam persidangan.
Kekuatan  mengikat  Akte  di  bawah  tangan  dalam  perjanjian  Utang  piutang  mempunyai kekuatan  yang  sempurna  bila  yang  bersangkutan  tidak  menyangkal  dan  mengakui  secara  tegas bahwa  tanda  tangan  yang  tertera  dalam  surat  perjanjian  itu  adalah  tanda  tangannya.  Dalam membuat suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat  Pasal  1320  KUH  Perdata  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya,  tidak  dapat  ditarik  kembali  tanpa  persetujuan  kedua  belah  pihak  atau  karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal  1878  KUHP  merupakan  peraturan  yang  istimewa  yang  mengatur  mengenai  surat pengakuan berutang yang sepihak yang menetapkan bahwa perikatan berutang sepihak di bawah tangan  untuk  membayar  sejumlah  uang  tunai,  harus  seluruhnya  ditulis  dengan  tangannya  si penanda  tangan  sendiri  paling  sedikit,  selainnya  tanda  tangan  harus  ditulis  dengan  tangannya suatu  persetujuan  yang  memuat  jumlah  yang  terutang.  Maksud  Undang-Undang  membuat ketentuan  tersebut  adalah  untuk  melindungi  orang-orang  yang  membubuhkan  tanda  tangannya
atas secarik kertas blanko (kosong) jangan sampai kertas itu diisi dengan sewenang-wenang oleh orang lain dengan suatu pengakuan berutang uang. Sehingga ada suatu syarat tertentu bagi suatu akte di bawah tangan ialah supaya mempunyai kekuatan pembuktian. Akta hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan apabila nanti ada penyangkaan tanda tangan. jika  ada  alat  bukti  lain  dalam  peristiwa  tersebut  tidaklah  mempunyai  kekuatan  bukti,  kecuali diakui oleh yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Harahap, M. Y. (1986). Segi - Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni.
Widjaja, R. (2002). Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktek . Jakarta: Kesainc Blanc.