∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽

## KESESUAIAN FREE FLOW OF SKILLED LABOUR DALAM ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT DENGAN PERATURAN TENAGA

## KERJA ASING DI INDONESIA
Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132 holyness75.hs@gmail.com
Naskah diterima: 5 Juni; direvisi: 12 Agustus; disetujui: 1 September

## ABSTRAK
Pada  tanggal  7  Oktober  2003  di  Bali,  ASEAN  mencetuskan Declaration  of  ASEAN Concord  II yang  mendeklarasikan  terbentuknya  Masyarakat  ASEAN  ( ASEAN Community ).  Perlunya  membahas  tentang  kesesuaian  antara  pengaturan  mengenai free  flow  of  skilled  labour (arus  bebas  tenaga  kerja  terampil)  yang  terdapat  dalam instrumen hukum regional ASEAN terhadap peraturan perundang-undangan nasional mengenai  tenaga  kerja  asing  khususnya  di  bidang  keinsinyuran.  Penulisan  ini menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif menitikberatkan pada norma hukum serta menelah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional, serta meninjau bahan hukum primer seperti  konvensi  dan  perundang  undangan,  dan  sekunder  seperti  artikel.  Hasil penelitian ini menegaskan terdapat konsekuensi dari ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan  Indonesia  terhadap  kesepakatan  MEA  tentang free  flow  of skilled  labour adalah  adanya  kewajiban  Indonesia  untuk  melakukan  harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia telah mengikatkan  diri  dan  wajib  untuk  melaksanakan  kesepakatan  MEA  sesuai  dengan pacta sunt servanda dan itikad baik.
Kata  kunci: Free  Flow  of  Skilled  Labour,  Asean  Economic  Community  Blueprint, Tenaga Kerja.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽

## FITNESS OF FREE FLOW OF SKILLED LABOR IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT WITH FOREIGN MANPOWER REGULATIONS IN INDONESIA
Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany Faculty of Law, University of Padjajaran, Indonesia Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, West Jawa 40132 holyness75.hs@gmail.com

## ABSTRACT
On October 7, 2003 in Bali, ASEAN adopted the Declaration of ASEAN Concord II which  declared  the  formation  of  the  ASEAN  Community.  The  need  to  discuss  the suitability  between  the  arrangements  regarding  the  free  flow  of  skilled  labor contained in the ASEAN regional legal instruments to national legislation concerning foreign  workers,  especially  in  the  field  of  engineering.  This  writing  uses  the normative  juridical  approach.  Normative  juridical  research  focuses  on  legal  norms and examines the rules that apply in society, both national and international, as well as  reviewing  primary  legal  materials  such  as  conventions  and  legislation,  and secondary  ones  such  as  articles.  The  results  of  this  study  emphasize  that  there  is  a consequence of the discrepancy between Indonesian laws and regulations on the AEC agreement  on  free  flow  of  skilled  labor  is  the  existence  of  Indonesia's  obligation to harmonize national legislation. This is because Indonesia has committed itself and is obliged to carry out the MEA agreement in accordance with the pacta sunt servanda and good faith .
Keyword: Free Flow of Skilled Labour, Asean Economic Community Blueprint, Manpower.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
A. Latar belakang
“ One  Vision,  One  Identity,  One  Community ”  merupakan  semboyan  dari Association  of  Southeast  Asian  Nation atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  ASEAN. ASEAN  terbentuk  tanggal  8  Agustus  1967  di  Bangkok,  Thailand  melalui penandatanganan  Deklarasi  Bangkok  oleh the  founding  fathers dari  5  negara,  yaitu Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Singapura,  dan  Thailand.  Menyusul  kemudian masuknya Brunei Darussalam (tahun 1984), Vietnam (tahun 1995), Myanmar (tahun 1997),  dan  Kamboja  (tahun  1999),  sehingga  saat  ini  terdapat  sepuluh  negara  yang tergabung dalam ASEAN.
Sekalipun  terlahir  akibat  kebutuhan  akan  asosiasi  politik,  sifat  terbuka  dari Deklarasi  Bangkok  serta  berakhirnya  Perang  Dingin  perlahan  mentranformasi ASEAN  menjadi  asosiasi  yang  berkepentingan  ekonomis  dalam  integrasi antarnegaranya.  Momen  terpenting  yang  menandainya  adalah  dibentuknya ASEAN Free  Trade  Area tahun  1992. 1 Pasca  penandatanganan Agreement  on  the  Common Effective  Preferential  Tariff  (CEPT)  Scheme  for  the  ASEAN  Free  Trade 1992, ASEAN telah menghasilkan 46 (empat puluh enam) instrumen hukum yang berpilar ekonomi. 2 Hal ini belum termasuk sejumlah protokol-protokol untuk mengimplementasikan tujuan ekonomis tersebut.
Pada  tanggal  7  Oktober  2003  di  Bali,  ASEAN  mencetuskan Declaration  of ASEAN Concord II yang mendeklarasikan terbentuknya Masyarakat ASEAN ( ASEAN Community ) yang berdasarkan 3 (tiga) pilar, yaitu: Kerjasama Politik dan Keamanan, Kerjasama  Ekonomi,  dan  Sosial  Budaya.  Dari  pilar  ‘kerjasama  ekonomi’  ini, kesepuluh  negara  ASEAN  lebih  lanjut,  dalam  deklarasinya,  mengadopsi ASEAN Economic  Community (AEC)  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  (MEA).  Deklarasi  tersebut  menunjukkan  adanya  keinginan  dan  keseriusan dari  negara-negara  kawasan  ASEAN  untuk  membangun  sebuah  kawasan  ekonomi. ASEAN memiliki komitmen untuk mengintegrasikan perekonomian ASEAN menjadi suatu  pasar  tunggal  yang  terbuka,  di  mana  tidak  terdapat barrier atau  penghalang kegiatan  ekonomi  di  antara  negara-negara  ASEAN,  dan  menunjukkan  semangat liberalisasi  dan  pembukaan  pasar  untuk  mencapai  perekonomian  berbasis  regional. Dalam  elemen Single  Market  and  Production  Base AECB  disebutkan  terdapat  5 kebebasan ( free flow ), yaitu: Free Flow of Goods, Free Flow of Service, Free Flow of Investment,  Free  Flow  of  Capital, dan Free  Flow  of  Skilled  Labour, yang  berarti dalam  MEA  terdapat  kebebasan  dalam  aliran  barang,  aliran  jasa,  aliran  investasi, aliran  modal,  dan  aliran  tenaga  kerja  terampil.  Penulis  melalui  tulisan  ini memfokuskan  penelitiannya  dalam  lingkup  tenaga  kerja  terampil  ( skilled  labour ), yang  kemudian  akan  sangat  berkaitan  dengan  sektor  jasa  ( free  flow  of  service ) dikarenakan  tenaga  kerja  terampil  yang  dimaksud  merupakan  pekerjaan  yang menghasilkan jasa bagi konsumennya.
Dalam  AECB  Bab  II  huruf  A5,  terdapat  klausul free  flow  of  skilled  labour, yang  diterjemahkan  sebagai  ‘arus  bebas  tenaga  kerja  terampil’.  Melalui  deklarasi
1 Bruno  Jetin  and  Mia  Mikic,  “Introduction”, ASEAN  Economic  Community:  A  Model  for  Asia-wide Regional Integration? (U.S: Palgrave Macmillan, 2016), hlm. 1.
2 ASEAN,  “List  of  ASEAN  Economic  Community  Instruments”, http://agreement.asean.org/search/ by_pillar/2.html ,  diakses pada tanggal 14 Agustus 2017.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany
∽
AECB,  para  kepala  negara  ASEAN  telah  memproyeksikan  akan  dilaksanakannya liberalisasi tenaga kerja terampil, di mana warga negara dapat keluar dan masuk dari satu negara (ASEAN) ke negara anggota ASEAN lainnya untuk mendapat pekerjaan tanpa  adanya  hambatan  di  negara  yang  dituju. 3 Dalam  mengimplementasikan  arus bebas tersebut, negara-negara anggota ASEAN menandatangani Mutual Recognition Arrangement (MRA).  MRA  merupakan  perjanjian  internasional  berupa  pengakuan bersama atas  kualifikasi  profesional  dalam  komunitas  ASEAN. 4 Pengakuan  tersebut diberikan  terhadap  suatu  standardisasi  atas  edukasi,  pengalaman  kerja,  persyaratan, lisensi,  maupun  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  salah  satu  negara  anggota  ASEAN terhadap  anggota  ASEAN  penerima.  Saat  ini  telah  terdapat  8  (delapan)  jenis pekerjaan  yang  telah  memiliki  MRA , yaitu  insinyur  (2005),  perawat  (tahun  2006), arsitek (2007), praktisi gigi (2009), praktisi medis (2009), akuntan (2009), dan tenaga pariwisata  (2012). 5 Adapun  dalam  AECB,  baik  AECB  2015  maupun  AECB  2025, tidak  diberikan  sebuah  definisi  tentang  apa  yang  dimaksud  sebagai  ‘tenaga  kerja terampil’.
Dengan  tidak  adanya  definisi  yang  dicantumkan  dalam  AECB,  maka interpretasi akan definisi ‘tenaga kerja terampil’ tersebut menjadi tidak jelas. Di satu sisi terdapat keuntungan akan adanya fleksibilitas untuk menentukan jenis pekerjaan yang  berdasarkan  keterampilan,  tetapi,  di  sisi  lain,  definisi  tersebut  membuka kesempatan  interpretasi  yang  terlampau  luas.  Hal  ini  nampak  dalam  AECB  2025 yang  secara  eksplisit  menyatakan  kemungkinan  mempertimbangkan  MRA  baru, 6 sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  Bab  II,  huruf  A5,  Nomor  21  “ If  necessary ( ... ) consider  the  feasibility  of  additional  new  MRAs ”.  Selain  adaya  kemungkinan  MRA baru,  dari  MRA  yang  sudah  adapun,  terdapat  profesi  yang  perlu  dipertanyakan apakah  termasuk  dalam  tenaga  terampil,  seperti  misalnya,  dalam  MRA  Pariwisata terdapat pekerjaan seperti bell boy . 7
Seperti  telah  disinggung  dalam  strategi  AECB  2025  tersebut,  terdapat  klausul mengenai  meningkatkan  komitmen  dalam Movement  of  Natural  Person bagi  tenaga kerja  terampil.  ASEAN  sendiri  telah  menyepakati  perjanjian ASEAN  Agreement  on The  Movement  of  Natural  Person pada  tahun  2012,  yang  isinya  merupakan kesepakatan  untuk  meliberalisasi  dan  memfasilitasi  perpindahan  ‘orang’,  dalam  hal ini  salah  satunya  adalah  tenaga  kerja  terampil. 8 Sekalipun  pada  tingkat  regional
3 Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia, Menuju  ASEAN  Economic  Community  2015 ,  (Jakarta: Kementerian Perdagangan, Republik Indonesia, 2015), hlm. 39
4 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals HANDBOOK , (Vietnam: Vietnam National Administration of Tourism, 2013), hlm. 1.
5 ASEAN Mutual Recognition Arrengement on Engineering Services (ditandatangani 9 November 2005). ASEAN Mutual  Recognition  Arrengement  on  Nursing  Services (ditandatangani  8  Desember  2006).  ASEAN Mutual Recognition Arrengement on Architectural Services (ditandatangani 19 November 2007). ASEAN Framework  Arrengement  For  The  Multual  Recognition  of  Surveying  Qualifications (ditandatangani  9  November  2007)  ASEAN Mutual  Recognition  Arrengement  on  Medical  Practitioner (ditandatangani 26 Febuari 2009).
6 ASEAN, Economic Community Blueprint 2025 , (Jakarta: ASEAN, 2015), Bab II, huruf A5, No. 21.
7 Bell boy merupakan pekerjaan di mana sesorang bertugas melayani tamu dari pintu masuk hotel sampai tamu  tersebut  masuk  ke  dalam  kamar.  Pekerjaan  ini  termasuk  dalam Job  Titles yang  dikeluarkan  oleh  ASEAN MRA on Tourism Professionals.
8 Preamble ASEAN Agreement on Movement of The Natural Person.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany

## ∽
ASEAN  telah menyepakati  berbagai  instrumen  untuk  mendukung  arus  bebas tenaga kerja terampil, masuknya tenaga kerja dari negara lain ke Indonesia tetap harus sesuai dengan  peraturan  nasional.  Adapun,  terhadap  setiap  tenaga  kerja  asing  yang  akan masuk  ke  Indonesia  diberlakukan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan).  Hal  yang  perlu  menjadi  perhatian adalah  Undang-undang  tentang Ketenagakerjaan  diundangkan  pada  tanggal  25  Maret  2003.  Sedangkan ASEAN Concord  II yang  berisi  komitmen  untuk  memfasilitasi movement  of  skilled  labour baru  dideklarasikan  pada  tanggal  7  Oktober  2003.  Oleh  karena  itu,  bukan  hal  yang mengherankan apabila Undang-undang tentang Ketenagakerjaan tidak mengakomodasi,  bahkan  tidak mengenal mengenai  arus  bebas  tenaga  kerja  terampil yang dinyatakan dalam AECB.
Undang-undang  tentang  Ketenagakerjaan  mengatur  mengenai  tenaga  kerja asing dalam Bab VIII “Penggunaan Tenaga Kerja Asing”. Bab ini berisi  delapan (8) pasal, yang berisi pengaturan mengenai izin penggunaan tenaga kerja asing, larangan penggunaan tenaga kerja asing oleh orang perorangan, pelarangan penggunaan tenaga kerja  asing  dalam  jabatan  tertentu,  kewajiban  membuat  rencana  penggunaan  tenaga kerja  asing,  kewajiban-kewajiban  pemberi  tenaga  kerja  asing,  serta  pengecualian- pengecualian.  Adapun  dalam  Undang-undang  tentang  Ketenagakerjaan  diatur mengenai apa yang dimaksud dengan tenaga kerja asing adalah “warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”, di mana tenaga kerja asing terampil ASEAN termasuk di dalamnya. 9
Pembukaan  aliran  tenaga  kerja  terampil  ini  tentu  menjadi  perhatian  bersama, bukan  hanya  pemerintah,  namun  juga  berbagai  lembaga  yang  berkepentingan,  serta tenaga  kerja  potensial  di  Indonesia.  Tentu  terdapat  peluang  dan  tantangan  yang dihadapi  dalam  pembukaan  kebebasan  ini.  Namun  sayangnya,  berdasarkan  Survei Institute  of  Management  Development (IMD),  Swiss.  Peringkat Talent  Ranking Indonesia turun 16 peringkat dari peringkat ke-25 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-41 pada tahun 2015. Posisi Indonesia berada jauh di bawah posisi negara tetangga seperti:  Singapura  (peringkat  10),  Malaysia  (peringkat  15),  bahkan  Thailand (peringkat  34). 10 Tahun  2015,  peringkat  kesiapan  tenaga  kerja  Indonesia  turun  ke peringkat 42. Indonesia hanya unggul dalam pertumbuhan angkatan kerja (kuantitas) saja  di  mana  Indonesia  menduduki  peringkat  kelima.  Indikator  lainnya  seperti pengalaman internasional, kompetensi senior manajer, sistem pendidikan, pendidikan manajerial, dan pada keterampilan bahasa berada pada peringkat di atas 30. Bahkan untuk keterampilan keuangan, Indonesia berada pada peringkat ke-44. 11 Menghadapi keadaan  tersebut,  sekalipun  secara  peringkat  masih  lebih  baik  dari  beberapa  negara ASEAN  lainnya,  tentu  pemerintah  maupun  masyarakat  Indonesia  harus  siaga terhadap  pembukaan  kebebasan  tenaga  terampil  ASEAN.  Namun  di  sisi  lain  yang
9 Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10 IMD  World  Talent  Report, Institute  for  Management  Development ,  (Switzerland:  IMD  World  Talent Report, 2015).
11 Tri Achya Ngasuko, “Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/daya-saing-sumber-daya-manusia-indonesia-menghadapi-masyarak at-ekonomi-asean, diakses pada tanggal 21 Maret 2017.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany
∽
menjadi  perhatian  adalah  bagaimana  kondisi  pasar  tenaga  kerja  Indonesia  sendiri. Persatuan Insinyur Indonesia menyatakan Indonesia akan mengalami kekurangan 120 ribu  insinyur  dalam  5  tahun  mendatang  (berita  diturunkan  tahun  2015). 12 Di  bidang kesehatan, Indonesia kekurangan 1.921 dokter spesialis empat dasar, 13 bahkan empat ribu  dokter  spesialis  dari  seluruh  bidang  keahlian. 14 Begitupula  di  bidang keperawatan,  selama  sepuluh  tahun  terakhir  terjadi  krisis  kekurangan  perawat,  di mana  pada  tahun  2016  terdapat  kekurangan  sebanyak  130.618  perawat. 15 Terlihat bahwa  Indonesia  memiliki  kebutuhan  akan  tenaga  kerja  terampil,  sehingga pembukaan pasar tenaga kerja terhadap ASEAN sesuai kepentingan Indonesia. Salah satu  contohnya  adalah  kasus  maraknya  dokter  asing  membuka  praktik  di  Jakarta dengan memakai izin tinggal sementara atau bisnis. 16

## B. Perumusan Masalah
Dari  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  pertanyaan penelitian  ini,  yaitu  sebagai  berikut:  Bagaimana  kesesuaian  antara  pengaturan mengenai free flow of skilled labour (arus bebas tenaga kerja terampil) yang terdapat dalam  instrumen  hukum  regional  ASEAN  terhadap  peraturan  perundang-undangan nasional mengenai tenaga kerja asing khususnya di bidang keinsinyuran?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai  di  dalam  penelitian  ini  yaitu:  untuk  meneliti  dan  menganalisis  kesesuaian antara  pengaturan  mengenai free  flow  of  skilled  labour (arus  bebas  tenaga  kerja terampil) yang terdapat dalam instrumen hukum regional ASEAN terhadap peraturan perundang-undangan  nasional  mengenai  tenaga  kerja  asing  khususnya  di  bidang keinsinyuran.

## D. Metode Penelitian
Penulisan  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian yuridis  normatif  menitikberatkan  pada  norma  hukum  serta  menelah  kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional, serta meninjau bahan hukum primer seperti konvensi dan perundang undangan, dan sekunder seperti artikel. 17 Penelitian  yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan  cara  mencari  hukum internasional, terutama regional ASEAN yang mengatur mengenai kebebasan tenaga kerja  asing  terampil  serta  mencari  norma-norma  dalam  peraturan  perundang- undangan  nasional  serta  mengaitkan  keduanya  untuk  menemukan  ada  atau  tidaknya harmonisasi  antara  keduanya. Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka
12 Deandra Syarizka, “PII: Indonesia Kekurangan 120 Ribu Insinyur”, http://industri.bisnis.com/read/2015 1020/45/484285/pii-indonesia-kekurangan-120.000-insinyur, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
13 Aditya Ramadhan, “Indonesia Kekurangan 1.920 Dokter Spesialis Dasar”, https://www.antaranews.com /berita/610522/indonesia-kekurangan-1921-dokter-spesialis-dasar, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
14 Addi  M.  Idhom,  “Indonesia  Masih  Kekurangan  4.000  Dokter  Spesialis”, https://tirto.id/indonesia- masih-kekurangan-4000-dokter-spesialis-cij7 , diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
15 Lister  Friska  Manalu, “Menyikapi  Krisis  Kekurangan  Perawat”, https://nasional.sindonews.com/read/ 1210047/18/menyikapi-krisis-kekurangan-perawat-1496348683 , diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
16 Dian Ardiahanni, “Praktik Dokter Ilegal Asing Marak”, http://lifestyle.kompas.com/read/2016/01/12/15 0000323/Praktik.Dokter.Asing.Ilegal.Marak , diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
17 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1994), hlm. 11.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
yang  ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier  untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 18 Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan- bahan hukum dari berbagai sumber. 19

## E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

## 1. Tenaga Kerja
Tenaga  Kerja  memiliki  artian  yang  luas  dan  dikenal  dalam  beberapa  istilah, seperti pekerja dan buruh. Dalam sejarahnya, istilah buruh tidak lagi ajeg digunakan karena  muatannya  yang  negatif,  yaitu  pekerja  kasar  dan  menggambarkan  kelompok yang  berlawanan  dengan  pihak  majikan. 20 Pekerja  menurut  Imam  Soepomo merupakan  tiap  orang  yang  melakukan  pekerjaan,  baik  di  dalam  hubungan  kerja, maupun  di  luar  hubungan  kerja  yang  oleh  sementara  orang  disebut  buruh  bebas. 21 Tenaga Kerja menurut Payaman J. Simanjuntak, tenaga kerja atau manpower adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. 22
Tenaga  kerja  terdiri  dari  angkatan  kerja  dan  bukan  angkatan  kerja.  Adapun kelompok bukan angkatan kerja adalah: 23
a. Mereka yang dalam studi;
b. Golongan yang mengurus rumah tangga;
c. Golongan  penerima  pendapatan  yakni  mereka  yang  tidak  melakukan aktivitas ekonomi tetapi menerima pendapatan, misalnya pensiunan.
Secara khusus pengertian tenaga kerja/pegawai adalah: 24
a. Bekerja pada/untuk majikan atau perusahaan;
b. Imbalan kerja dibayar oleh majikan/perusahaan;
c. Secara  resmi  terang-terangan  dan  terus  menerus  mengadakan  hubungan kerja  dengan  majikan/perusahaan,  baik  untuk  waktu  tertentu  maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003,  tenaga  kerja  didefinisikan  sebagai “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  masyarakat”. 25 Pekerja  adalah  “setiap orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.”
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
19 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
20 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 30.
21 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Cetakan 12 (Edisi Revisi), (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 33.
22 Lalu Husni, o.p cit., hlm. 28.
23 Ibid ., hlm. 29.
24 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 5.
25 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany
∽
Pengertian  tenaga  kerja  dalam  undang-ndang  amatlah  luas  di  mana  tenaga  kerja merupakan orang yang dalam kemampuannya dapat menghasilkan sesuatu, dalam hal ini  barang  dan  jasa  yang  kemudian  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bagi dirinya sendiri maupun dijual kepada masyarakat. Sementara pekerja memiliki makna yang  lebih  sempit,  di  mana  pekerja  adalah  tenaga  kerja  yang  bekerja  bukan  untuk mengkonsumsi  hasil  pekerjaannya  sendiri,  namun  juga  mendapatkan  upah  atau imbalan dari hasil pekerjaannya.
Dalam  ruang  lingkup  internasional,  terdapat  lembaga  Internasional  yang menaungi  ketenagakerjaan,  yaitu  ILO  ( International  Labour  Organization ).  ILO tidak  memberikan  pengertian  terhadap  apa  yang  dimaksud  dengan  pekerja  ( worker ) melainkan  memberikan  definisi  pekerja  sesuai  dengan  pekerjaan-pekerjaan  tertentu yang  dimaksud  dalam  konvensi  masing-masing. 26 Namun,  ILO  medefinisikan pegawai  ( employee )  sebagai: workers  who  hold  the  type  of  job  defined  as “ paid employment job. Adapun paid employment memiliki pengertian those jobs where the incumbents  hold  explicit ( written  or  oral ) or  implicit  employment  contracts  which give them a basic remuneration which is not directly dependent upon the revenue of the  unit  for  which  they  work ”.  Menurut  terjemahan  penulis,  bila  kedua  pengertian digabungkan,  pegawai  berarti  pekerja  yang  memiliki  pekerjaan  berdasarkan  kontrak eksplisit (tertulis atau lisan) atau implisit yang memberikan mereka upah dasar yang tidak berdasarkan pendapatan unit di mana mereka bekerja.
2. Tenaga Kerja Asing
Kata asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aneh; tidak biasa; kaku;  datang  dari  luar  (negeri,  daerah,  lingkungan). 27 Tenaga  kerja  berdasarkan nasionalitasnya  terdiri  dari  tenaga  kerja  domestik  dan  tenaga  kerja  asing.  Tenaga Kerja  Asing  adalah  tiap  orang  bukan  warga  negara  Indonesia  yang  mampu melakukan  pekerjaan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  hubungan  kerja,  guna menghasilkan  jasa  atau  barang  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. 28 Undang- undang  tentang  Ketenagakerjaan  mendefinisikan  tenaga  kerja  asing  sebagai  “warga negara  asing  pemegang  visa  dengan  maksud  bekerja  di  wilayah  Indonesia”.  Dalam pengertian tersebut dapat ditarik poin penting pengertian tenaga kerja asing, yaitu:
a. Merupakan warga negara asing
Yang  dimaksud  sebagai  warga  negara  asing  menurut  Pasal  13  Undang- undang  Nomor  3  Tahun  1946  “bahwa  barang  siapa  bukan  warga  negara Indonesia, ialah orang asing”. 29 Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”. 30
b. Memegang (memiliki) visa
26 ILO, “Office of The Legal Adviser International Labour Organisation”, http://learning.itcilo.org/ilo/jur/ en/2_2_2_7.htm , diakses pada tanggal 20 Desember 2018.
27 KBBI Daring, “Asing”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asing , diakses pada tanggal 13 April 2019.
28 Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 27.
29 Pasal 13 Undang-undang tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
30 Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Keimigrasian.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
Terdapat 4 macam Visa yang dikeluarkan Republik Indonesia, yaitu Visa diplomatik,  visa,  dinas,  visa  kunjungan,  dan  visa  tinggal  terbatas. 31 Adapun  visa  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  bekerja  di  Indonesia adalah visa  tinggal  terbatas.  ASEAN  dalam  kesepakatan  ASEAN Framework Agreement  on  Visa  Exemption memberikan  kemudahan  bebas  visa terhadap  warga  negara  anggota  ASEAN  untuk  mengunjungi  negara ASEAN  lainnya.  Namun  jenis  visa  yang  dibebaskan  adalah  visa kunjungan,  bukan  visa  tinggal  terbatas,  sehingga  pekerja  yang  hendak bekerja dari negara ASEAN tetap harus memiliki visa tinggal terbatas.
c. Bermaksud bekerja di wilayah Indonesia Tujuan  dari  orang  asing  tersebut  datang  ke  Indonesia  adalah  untuk melakukan  pekerjaan  di  wilayah  hukum  Indonesia.  Untuk  dapat  bekerja di wilayah Indonesia, tenaga kerja asing wajib memiliki sponsor (pemberi kerja)  untuk  kemudian  melengkapi  dokumen-dokumen  yang  diperlukan untuk dapat mendatangkan tenaga kerja asing tersebut ke wilayah hukum Indonesia. 32
Dalam  ruang  lingkup  internasional,  pengertian  tenaga  kerja  asing  dapat ditemukan  dalam International  Convention  on  the  Protection  of  The  Rights  of  All Migrant  Workers  and  Members  of  Their  Families tahun  1990.  Adapun  yang dimaksud sebagai migrant worker dalam konvensi tersebut adalah a person who is to be engaged, is engaged, or has been engaged in a remunerated activity in a State of which  he  or  she  is  not  a  national, 33 (Terjemabahn  bebas:  Tenaga  kerja  asing merupakan  seseorang  yang  akan  berpartisipasi,  sedang  berpartisipasi,  atau  telah berpartisipasi dalam aktifitas yang menghasilkan pendapatan di negara di mana orang tersebut bukanlah warga negara). Pengertian tersebut memberikan definisi yang luas, di  mana  tenaga  kerja  asing  merupakan  orang  yang  berasal  dari  negara  lain  yang melakukan  sesuatu  dan  mendapatkan  penghasilan  dari  hal  yang  dilakukannya, terlepas dari bentuk pekerjaan yang dilakukan dan ada atau tidaknya izin melakukan kegiatan tersebut seperti yang terdapat dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan.
3. Tenaga Kerja Terampil
Tenaga kerja terampil atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “ skilled labour ” memiliki akar kata “tenaga kerja” dan “terampil”. Terampil menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  terampil  berarti,  “cakap  dalam  melakukan  tugas;  mampu; cekatan”. 34 Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan keahlian dalam bidang tertentu yang didapatkan melalui pengalaman kerja. 35 Adapun dalam  buku  yang  dikeluarkan  Departemen  Perdagangan  “ Skilled  Labour dapat
31 Pasal 34 Undang-undang tentang Keimigrasian.
32 Pasal 42 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan
33 UN Convention on the Rights of Migrants 1990, Article 2 (1).
34 KBBI  Daring,  “Terampil”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terampil ,  diakses  pada  tanggal  20 Desember 2018.
35 Romanisadian,  “Tenaga  Kerja  Terampil,  Terdidik,  Terlatih”, https://brainly.co.id/tugas/1972675 , diakses pada tanggal 20 Desember 2018.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
diartikan  sebagai  pekerja  yang  mempunyai  keterampilan  atau  keahlian  khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademi, atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja”. 36
Berdasarkan  pengertian-pengertian  tersebut,  tenaga  kerja  terampil  merupakan tenaga  kerja  yang  memiliki  kualitas,  melebihi  tenaga  kerja  pada  umumnya,  yaitu: Memiliki  keterampilan,  kecakapan,  keahlian,  maupun  pendidikan.  Kualitas  lebih  ini sifatnya  terkhusus  pada  bidang  tertentu  dan  dimiliki  karena  menempuh  pendidikan khusus maupun pengalaman kerja pada bidang yang ditekuni. Tenaga Kerja Terampil ( Skilled  Labour )  adalah segment  of  the  workforce  with  specialized  know-how, training  and  experience  to  carry  out  more-complex  physical  or  mental  tasks  than routine job functions 37 (Terjemahan bebas: Tenaga kerja terampil berarti bagian dari tenaga  kerja,  di  mana  tenaga  kerja  tersebut  memiliki  pengetahuan  terspesialisasi, menempuh  pelatihan,  dan  pengalaman  kerja  untuk  melaksanakan  pekerjaan  yang secara  fisik  maupun mental lebih  kompleks  dibandingkan  pekerjaan  yang  fungsinya rutin).
Dalam instrumen hukum internasional tidak diberikan sebuah definisi terhadap apa yang dimaksud dengan tenaga kerja terampil. Instrumen hukum yang dihasilkan tidak  secara  eksplisit  memberikan  definisi,  namun  memberi  klasifikasi  terhadap pekerjaan yang membutuhkan “ skill ”. Contohnya: Uni Eropa yang memiliki indikator klasifikasi pekerjaan, yaitu: ESCO ( European Skills, Competences, Qualification and Occupation ).  Pada  bagian  mengenai  pilar  keterampilan  ( skills  pillar )  dinyatakan  3 (tiga) indikator keterampilan, yaitu: 38
a. Pengetahuan :Kesatuan fakta, prinsip, teori, dan praktek yang terkait dengan bidang pekerjaan maupun studi.
b. Keterampilan
:Kemampuan  untuk  mengaplikasikan  pengetahuan  dan kecakapan untuk menyelesaikan tugas maupun menyelesaikan permasalahan. c. Kompetensi
:Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan,  kemampuan  metodologi  secara  pribadi maupun  sosial,  dan  dalam  pengembangan  profesi maupun personal yang dapat dibuktikan.
ASEAN  dalam  instrumen  hukum  regionalnya  juga  tidak  memberikan  definisi terhadap  apa  yang  dimaksud  dengan  tenaga  kerja  terampil,  tetapi  menentukan pekerjaan  apa  saja  yang  mendapatkan  “ free  movement  of  skilled  labour ”  sesuai dengan  hasil  perundingan  oleh  karena  tidak  adanya  definisi  terhadap  tenaga  kerja terampil ( skilled labour ), ASEAN memiliki keuntungan, yaitu membentuk peraturan ASEAN  sesuai  kebutuhan  dan  kemampuan  negara-negara  ASEAN  semata,  serta  di kemudian hari apabila diperlukan dapat ditambahkan pekerjaan terampil lainnya. 39
36 Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economic Community, o.p cit.
37 Investopedia,  “ Skilled  Labour ”, https://www.investopedia.com/terms/s/skilled-labor.asp ,  diakses  pada tanggal 30 Desember 2018.
38 European  Commision, “ESCO  Handbook”, https://ec.europa.eu/esco/portal/document/en/0a89839c- 098d-4e34-846c-54cbd5684d24, diakses pada tanggal 5 Januari 2019.
39 AECB Article A2 huruf x.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽

## F. Hasil Pembahasan

## 1.  Movement of Natural Person (MNP)
Sebelum lebih spesifik menuju pada regional ASEAN, terlebih dahulu dibahas instrumen  internasional  yang  relevan  dan  menjadi  dasar  bagi  perdagangan  dunia. Adapun  lembaga  internasional  yang  menaungi  perdagangan  internasional,  adalah World  Trade  Organization (WTO).  WTO  inilah  yang  kemudian  meletakkan  dasar- dasar  dalam  perdagangan  internasional.  WTO  mengklasifikasikan  perdagangan  jasa terbagi dalam empat (4) mode, yaitu: 40
a. Berasal dari satu negara anggota ke teritori negara anggota lainnya;
b. Terjadi  di  teritori  negara  anggota  yang  dilakukan  oleh  konsumen  dari negara anggota lainnya;
c. Dilakukan oleh negara anggota melalui kehadiran penyedia jasa komersil di wilayah teritori negara anggota lain;
d. Dilakukan  oleh  penyedia  jasa  dari  negara  anggota  melalui  orang perseorangan di wilayah teritori negara anggota lainnya.
Mode 4 (empat) inilah yang lekat dengan Movement of Natural Person (MNP). MNP  merupakan  model  perdagangan  jasa  di  mana  orang  penyedia  jasa  profesional dan  individu  terampil  dalam  waktu  sementara,  menyediakan  jasa  baik  sebagai individu  atau  sebagai  bagian  dari  perusahaan  asing.  Pelaku  MNP  di  antaranya, adalah:
a. Business visitors
Pelaku  bisnis  merupakan  orang  yang  melakukan  usaha  di  negara  lain bukan dalam rangka mencari pekerja.
b. Traders and investors Pengusaha  dan  investor  merupakan  orang  yang  melakukan trading dan investasi.
c. Intra Coorporate Transfers Merupakan  pekerja  dari  suatu  perusahaan  yang  memindahkan pekerjannya ke negara lain.
d. Professionals
Merupakan  pekerja  profesional,  termasuk  di  dalamnya  dokter,  perawat, akuntan, insinyur, personel IT, dan pekerja profesional lainnya.
Sebagai  anggota  WTO,  negara  anggota  memiliki  komitmen  kebijakan  yang mendukung akses pasar di bidang perdagangan jasa, di antaranya: 41
a. Negara  anggota  WTO  dilarang  untuk  membatasi  jumlah  penyedia  jasa, dalam bentuk kuota, monopoli, pemberian hak-hak eksklusif, atau karena alasan kebutuhan ekonomi
b. Tidak  membatasi  jumlah  total  pelayanan  jasa  dalam  bentuk  kuota  atau persyaratan kebutuhan ekonomi
40 GATS Article 1 (2).
41 Ida Susanti, Aspek Perdagangan Hukum Bebas , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 474-475.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
c. Tidak  membatasi  nilai  total  transaksi  jasa  dalam  bentuk  kuota  atau persyaratan kebutuhan ekonomi
d. Tidak  membatasi  jumlah  personel  yang  dipekerjakan  oleh  penyedia  jasa atau  yang  dipekerjakan  atau  yang  dipekerjakan  di  sektor  jasa  tertentu dalam bentuk kuota atau persyaratan kebutuhan ekonomi
e. Tidak  membatasi  atau  mensyaratkan  bentuk  kerja  sama  atau  badan hukum tertentu bagi penyedia jasa yang akan beroperasi
f. Tidak  membatasi  partisipasi  modal  asing,  misalnya  dengan  pembatasan maksimum pemilikan saham.

## 2.  Free Flow of Skilled Labour (Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil)
MNP  sebagai  dasar  perpindahan  pekerja  asing  antar  negara  merupakan landasan  dari  terbentuknya  kerja  sama  perpindahan  pekerja  asing  di  regional.  MNP inilah kemudian yang dikembangkan dalam bentuk yang lebih konkret sesuai dengan kebutuhan di kawasan regional masing-masing, seperti Free Movement of Worker di Uni  Eropa  dan Free  Flow  of  Skilled  Labour di  ASEAN.  Fondasi  dari  adanya  aliran ini adalah adanya keinginan para kepala negara ASEAN untuk melakukan liberalisasi di  kawasan  ASEAN  dalam  bentuk  pekerja  terampil.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang tercetus dalam ASEAN Concord II. Prinsip free flow of skllled labour kemudian lebih lanjut  tertuang  tertuang  dalam  AECB,  oleh  karena  sifat  pekerjaan  yang  ditawarkan oleh tenaga kerja asing terampil adalah jasa, maka free flow of skilled labour juga erat berkaitan  dengan free  flow  of  trade  in  services. Bagian  A2  AECB  berbunyi  sebagai berikut:
Free flow of trade in services is one of the important elements in realising ASEAN  Economic  Community,  where  there  will  be  substantially  no restriction  to  ASEAN  services  suppliers  in  providing  services  and  in establishing companies across national borders within the region, subject to domestic regulations . (Terjemahan  bebas: Free  flow  of  trade  in  services merupakan  elemen penting  dalam  bagian  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN,  di  mana  dalam MEA tidak akan terdapat pembatasan yang substansial bagi penyedia jasa ASEAN  dalam  menyediakan  jasa  maupun  membentuk  perusahaan  di kawasan, dengan tunduk pada peraturan nasional).
Hal ini menunjukkan bahwa MEA diproyeksikan sebagai kawasan ekonomi di mana  penyedia  jasa  anggota  ASEAN  dapat  melakukan  kegiatan  perdagangan  di kawasan  tanpa  adanya  halangan  yang  berarti.  Dalam  melaksanakan free  flow  of skilled  labour ini  ASEAN  bekerja  dalam  melakukan  harmonisasi  dan  standardisasi untuk  memfasilitasi  mobilitas  pekerja  asing  ASEAN.  Hal  yang  dilakukan  di antaranya  adalah  memperkuat  kerjasama  antar  universitas  di  ASEAN;  membentuk kompetensi  dan  kualifikasi  atas  pekerjaan  yang  termasuk  dalam  pekerja  terampil; serta  memperkuat  kapabilitas  riset  dalam  mendukung  keterampilan,  penempatan pekerjaan, dan mengembangkan informasi pasar di negara ASEAN.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
3.  Harmonisasi  Hukum  dan  Kewajiban  Negara  Dalam  Menjalankan Perjanjian Internasional
Harmonisasi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah “pengharmonisan; upaya mencari keselarasan”. 42 Harmonisasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya proses  untuk  menyelaraskan  atau  menyesuaikan  dua  atau  beberapa  hal  agar  tercipta keserasian  atau  kesepadanan.  Harmonisasi  sangat  penting  dalam  perundang- undangan,  baik  antara  instrumen  hukum  internasional  dengan  hukum  nasional, maupun  antar  instrumen  hukum  nasional  itu  sendiri,  agar  terciptanya  keselarasan yang  menimbulkan  kepastian  hukum.  Harmonisasi  dalam  kaitan  hukum  dan perundang-undangan  menurut  L.M.  Gandhi,  adalah:  “  (...)  penyesuaian  peraturan perundang-undangan,  keputusan  pemerintah,  keputusan  hakim,  sistem  hukum  dan asas-asas  hukum  dengan  tujuan  peningkatan  kesatuan  hukum,  kepastian  hukum, keadilan  ( justice,  gerechtigheid ),  dan  kesebandingan  ( equity,  bilijkheid ),  kegunaan dan  kejelasan  hukum,  tanpa  mengaburkan  dan  mengorbankan  pluralisme  hukum kalau memang dibutuhkan”. 43 Harmonisasi hukum pada prinsipnya adalah pengkajian yang  komprehensif  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dengan  tujuan  untuk mengetahui  apakah  peraturan  tersebut  dalam  berbagai  aspeknya  mencerminkan keselarasan  atau  kesesuaian  dengan  peraturan  perundang-undangan  nasional  lain, dengan hukum adat, kearifan lokal, hukum kebiasaan atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 44
Harmonisasi  menurut  Sumaryo  Suryokusumo,  “dalam  membentuk  organisasi internasional,  negara-negara  melalui  organisasi  itu  akan  berusaha  mencapai  tujuan yang  menjadi  kepentingan  bersama  dan  kepentingan  tersebut  menyangkut  bidang kehidupan  internasional  yang  luas,  oleh  karena  bidang-bidang  tersebut  menyangkut kepentingan  banyak  negara  maka  diperlukan  peraturan-peraturan  internasional (International  Regulation)  agar  kepentingan  masing-masing  negara  dapat  terjamin. 45 Dalam konteks ASEAN, harmonisasi diperlukan dikarenakan negara-negara ASEAN memiliki  satu  tujuan,  yaitu:  “Masyarakat  Ekonomi  ASEAN”.  Lebih  spesifik,  dalam konteks insinyur asing, MEA yang memiliki satu visi, yaitu adanya arus bebas tenaga kerja  asing  terampil,  di  mana  terdapat  pergerakan  bebas  insinyur  asing  di  kawasan. Untuk  mencapai  tujuan  ini  diperlukan  harmonisasi  peraturan  di  kawasan  regional maupun instrumen hukum regional terhadap instrumen hukum nasional. Harmonisasi menjadi  amat  penting  dikarena  adanya  kesepakatan  antara  negara-negara  untuk melakukan  pembukaan  pasar  tenaga  kerja  asing,  di  mana  negara  menyerahkan sebagian  wewenang  untuk  menerima  tenaga  kerja  asing  yang  sebelumnya berdasarkan hukum nasional kemudian mengacu pada instrumen hukum internasional
42 KBBI Daring, “Harmonisasi”, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi , diakses pada tanggal 29 Januari 2019.
43 L.M. Gandhi, “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia”, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia 14 Oktober 1995.
44 Bambang  Iriana  Djajaatmadja, Harmonisasi  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan  Dalam Kerangka Desentralisasi , (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), hlm. 7.
45 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional , (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 1.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
yang  telah  disepakati.  Berdasarkan  pengertian-pengertian  yang  telah  disebutkan sebelumnya,  harmonisasi  merupakan  proses  di  mana  negara-negara  memiliki kewajiban untuk mengubah atau mengurangi regulasi nasionalnya agar dapat selaras atau  sesuai  dengan  instrumen  hukum  internasional  maupun  regional  yang  telah disepakati.
Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang mengikat bagi negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Asas ini dikenal sebagai asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam Article 26 Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 menegaskan: “ Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith ”. Itikad Baik ( good faith ) merupakan prinsip dasar dalam  pelaksanaan  perjanjian  internasional.  Itikad  baik  menurut  Cicero  memiliki makna yang luas. Itikad baik mengandung makna kejujuran dari hati nurani; hukum menghalau  dalam  kontrak  adanya  tipu  muslihat,  kelicikan,  transaksi  tidak  jujur, hitungan  yang  curang,  menutup-nutupi  kebenaran,  ketidakpatuhan  dalam pelaksanaan,  maksud  jahat,  yang  dibalik  kehati-hatian  dan  kecakapan  mengambil kesempatan  dari  kepercayaan,  kemudahan,  dan  ketidaktahuan. 46 Itikad  baik merupakan  sebuah  norma  terbuka,  di  mana  norma  tersebut  isinya  tidak  dapat ditetapkan  dalam  abstraksi,  namun  bergantung  pada  keadaan  di  mana  itikad  baik tersebut  harus  diterapkan  secara  konkret.  Perbedaan  konsep  maupun  teori  tidaklah penting,  melainkan  bagaimana  itikad  baik  tersebut  diperlihatkan  dengan  cara dilakukan. 47
Indonesia memang tidak meratifikasi perjanjian Vienna Convention of Treaties 1969,  namun  perjanjian  tersebut  merupakan  kodifikasi  dari  hukum  kebiasaan internasional mengenai perjanjian internasional, di mana Indonesia tetap terikat pada hukum kebiasaan internasional. Lebih jauh, keterikatan Indonesia terhadap kebiasaan internasional  dalam  pembentukan  perjanjian  internasional  ini  ditunjukkan  dalam keselarasan  antara  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional  dengan Vienna  Convention  of  Treaties 1969.  Berdasarkan  Undang Undang  Perjanjian  Internasional,  Indonesia  menundukkan  diri  terhadap  perjanjian internasional melalui: 48
a. Penandatanganan;
b. Pengesahan;
c. Pertukaran dokumen-dokumen perjanjian diplomatik;
d. Cara-cara  lain  sebagaimana  disepakati  para  pihak  dalam  perjanjian internasional.
Dalam  pembentukan  perjanjian,  suatu  negara  dianggap  telah  menundukkan diri  untuk  melaksanakan  perjanjian  ( consent  to  be  bound )  bila  telah  dilakukan penandatanganan  dan/atau  pengesahan.  Penandatanganan  dilakukan  terhadap perjanjian yang bentuknya sederhana dan tidak membutuhkan pengesahan (ratifikasi).
46 Societe  de  Legislation  Compare,  “Good  Faith”, https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/13.CH5 Goodfaith.pdf , diakses pada tanggal 20 April 2019.
47 M.W.  Hesselink, The  concept  of  good  faith,  in  Towards  a  European  Civil  Code,  Kluwer  Law International, Third fully Revised and Expanded Edition , (London: Kluwer Law International, 2004), hlm. 474.
48 Pasal 3 Undang-undang tentang Perjanjian Internasional.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany

## ∽
Perjanjian  dapat  berlaku  dan  mengikat  apabila  disepakati  bahwa  perjanjian  tersebut berlaku setelah ditandatangani tanpa melalui ratifikasi. 49 Hal ini sesuai dengan Article 12 Konvensi Wina, di mana dinyatakan bahwa negara mengikatkan diri terhadap satu perjanjian  berdasarkan  penandatanganan apabila  perjanjian  tersebut  menyatakannya, negara  yang  melakukan  negosiasi  bersepakat  bahwa  penandatanganan  memberikan keterikatan  terhadap  perjanjian,  dan  wakil  negara menyatakan  demikian.  Perjanjian- perjanjian ini biasanya menyatakan “ The present agreement shall come into force on the date of its signing ”.
Penandatanganan  tidak  langsung  menyebabkan  terikatnya  suatu  negara terhadap  perjanjian,  terdapat  pula  perjanjian  yang  terlebih  dahulu  harus  melalui prosedur pengesahan atau ratifikasi. Ratifikasi diperlukan karena: 50
a. Perjanjian  umumnya  menyangkut  kepentingan  yang  mengikat  masa depan  negara  dalam  hal-hal  tertentu,  karena  itu  harus  disahkan  oleh kekuasaan negara tertinggi;
b. Untuk  menghindari  kontroversi  antara  utusan  yang  berunding  dengan pemerintah yang mengutus mereka;
c. Perlu  adanya  waktu  bagi  instansi  yang  bersangkutan  untuk  mengadakan ratifikasi;
d. Bila penandatangan perjanjian mensyaratkan untuk meratifikasinya;
e. Bila full powers menyatakan kewajiban ratifikasi.
Perjanjian  internasional  yang  telah  ditandatangani  dan/atau  diratifikasi mengikat terhadap pihak yang melakukan kesepakatan. Berdasarkan asas pacta sunt servanda ,  negara  memiliki  kewajiban  untuk  menerapkan  ketentuan-ketentuan  yang telah  disepakati  dan  menerapkannya  dalam  perundang-undangan  nasional. 51 Hal  ini sesuai dengan Article 26 Wina Convention , yang menegaskan: “ Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed in good faith ”. Berdasarkan terjemahan  penulis,  Perjanjian  yang  berlaku  adalah  mengikat  bagi  para  pihak  dan harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Dalam  hal  ini  terdapat  kewajiban  negara untuk  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  yang  dinyatakan  dalam  Perjanjian Internasional yang telah disepakati.

## 4. Keadaan Tenaga Kerja Asing Terampil di Indonesia
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  telah  resmi  berjalan  sejak  akhir  tahun  2015. Namun,  jumlah  tenaga  kerja  asing  yang  masuk  ke  Indonesia  selalu  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal  itu  dapat  di  lihat  dalam  Tabel  1  tentang  Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia, di bawah ini:
49 Boer  Mauna, Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan,  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global , (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 116.
50 Ibid. , hlm. 118.
51 Ibid. , hlm. 135.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Sumber: Kementerian Tenaga kerja
Pada tahun 2016, jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia sejumlah 80,4  ribu  tenaga  kerja,  pada  tahun  2017  sejumlah  86  ribu  tenaga  kerja,  pada  tahun 2018 sejumlah 95,3 ribu tenaga kerja.
Tabel 2 . Jumlah Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asal Negara
Sumber: Kementerian Tenaga Kerja
Secara  persebaran,  jumlah  tenaga  kerja  asing  dari  ruang  lingkup  ASEAN memang  lebih  kecil  dari tenaga  kerja  asing  lainnya. Tenaga  kerja  asing  di  dominasi oleh pendatang dari negara Asia Timur. Hal ini dikarenakan gencarnya modal asing
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
yang datang dari negara-negara tersebut. Jumlah tenaga kerja asing selalu meningkat per  tahunnya.  Tren  peningkatan  jumlah  tenaga  kerja  asing  ini  tidak  mengalami loncatan  signifikan  pasca  dibukanya  MEA  pada  akhir  tahun  2015.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tenaga  kerja asing  ASEAN  tidak  memberikan  kontribusi  besar terhadap  pasar  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia.  Namun  sebaliknya,  ASEAN merupakan pasar tenaga kerja asing terbesar bagi Indonesia.
Tabel 3 . Jumlah TKI Indonesia 52
Indonesia sesungguhnya diuntungkan dengan adanya kerjasama MEA sebagai pengekspor tenaga kerja ke negara-negara ASEAN. Indonesia memiliki peluang yang besar  untuk  meningkatkan  kemampuannya  bukan  hanya menjadi  pengekspor  tenaga kerja buruh, tetapi juga menjadi pengekspor tenaga kerja ahli/terampil. Adanya MEA merupakan  peluang  besar  terhadap  tenaga  kerja  ahli  Indonesia  untuk  bekerja  di negara-negara ASEAN.
5. Kesesuaian  Antara  Pengaturan  Mengenai  Free  Flow  of  Skilled  Labour terhadap Undang-undang tentang Ketenagakerjaan di Indonesia
Dalam  perkembangan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  tenaga  kerja asing,  telah  terjadi  beberapa  harmonisasi  terhadap  instrumen  hukum  internasional. Terhadap  prinsip  GATS  WTO  yang  merupakan  landasan  dari  AFAS  ASEAN, Indonesia telah memberlakukan prinsip penting mengenai tenaga kerja asing. Prinsip penting  itu  salah  satunya,  yaitu  Indonesia  tidak  membatasi  jumlah  penyedia  jasa dalam  bentuk  kuota  dan  tidak  membatasi  jumlah  personel  yang  dipekerjakan  oleh penyedia  jasa  atau  yang  dipekerjakan  sektor  jasa  tertentu.  Penggunaan  sistem  kuota sebelumnya  terlihat  dalam  Permen  TKA  Nomor  16  Tahun  2015,  di  mana  terdapat ketentuan penggunaan tenaga kerja asing per tenaga kerja Indonesia 1:10. Klausul ini telah dihapuskan melalui Permen TKA Nomor 10 Tahun 2018.
52 Bank Indonesia, “Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Penempatan”, https://www.bi.go.id/seki/ tabel/TABEL5_30.pdf , diakses pada tanggal 20 April 2019.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany
∽
Perkembangan  kesesuaian  lainnya  yang  terkait  dengan  prinsip  GATS  adalah Indonesia tidak  membatasi atau  mensyaratkan  bentuk  kerja  sama  atau  badan  hukum tertentu  bagi  penyedia  jasa  yang  akan  beroperasi.  Undang-undang  tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan persyaratan mengenai bentuk badan hukum yang dapat  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing.  Undang-undang  tentang  Ketenagakerjaan hanya  melarang  pemberi  kerja  yang  merupakan  orang  perorangan.  Dalam  Permen TKA  Nomor  16  Tahun  2015  memang  terdapat  pelarangan  terhadap  persekutuan perdata,  Persekutuan  Firma  (Fa),  Persekutuan  Komanditer  (CV),  Usaha  Bersama (UB), Usaha Dagang (UD), dan Koperasi untuk mempekerjakan TKA. Namun, dalam Permen TKA Nomor 10 tahun 2018, klausul tersebut telah ditiadakan. Kedua upaya tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya untuk menyesuaikan peraturan  perundang-undangannya  dengan  prinsip-prinsip  hukum  internasional, dalam hal ini prinsip yang terdapat dalam GATS.
Dalam  ruang  lingkup  ASEAN,  seperti  yang  tercantum  dalam  AECB,  terdapat kewajiban untuk menghilangkan restriksi substansial terhadap masuknya tenaga kerja terampil  ASEAN.  Peraturan  perundang-undangan  Indonesia  tidak  menghalangi tenaga  kerja  asing  untuk  masuk  ke  Indonesia,  melainkan  memberikan  prosedur masuknya  tenaga  kerja  asing  ke  Indonesia.  Adanya  peraturan  ini  bukan  bersifat menghalangi,  melainkan  menciptakan  keteraturan  yang  juga  sesuai  dengan  prinsip AECB  mengenai  aliran  tenaga  kerja  terampil  dengan  mobilitas  teratur.  Kriteria  dari mobilitas  yang  teratur  adalah  difasilitasinya  pembuatan  visa  kerja  dan  izin  bekerja bagi  pekerja  terampil  ASEAN.  Indonesia  dalam  peraturan  perundang-undangannya telah membentuk aturan hukum yang jelas mengenai prosedur masuknya tenaga kerja asing  untuk  memungkinkan  tenaga  kerja  terampil  anggota  ASEAN  untuk  masuk  ke Indonesia.
Pelaksanaan  prosedur  masuknya  tenaga  kerja  asing  telah  difasilitasi  dengan sistem online .  Peraturan  perundang-undangan  juga  telah  dengan  jelas  menetapkan jangka  waktu  dalam  tiap  tahapan  dalam  pengadaan  tenaga  kerja  asing.  Adanya peraturan dan sistem online ini menunjukkan bahwa Indonesia peraturan perundang- undangan  Indonesia  telah  sesuai  dengan  kewajiban  ASEAN  untuk  membentuk prosedur  yang  transparan.  Salah  satu  bidang  antara  lain  bidang  keinsinyuran  dalam MRA Engineering, kesesuaian  telah  terlihat  dengan  adanya  peraturan  yang mengakomodasi  kewajiban  akreditasi  keinsinyuran  yang  disahkan  badan  akreditasi dari  negara  asal.  Indonesia  dalam  Undang-undang  tentang  Keinsinyuran  telah mengakomodasi  mengenai  sistem  akreditasi  insinyur  serta  memberikan  wewenang terhadap badan tertentu untuk melakukan akreditasi maupun registrasi. Lebih lanjut, adanya  peraturan  yang  mengakomodasi  klausul  mengenai  kewajiban  insinyur profesional  lokal  bekerja  secara  berdampingan  dengan  insinyur  asing.  Baik  dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, Permen TKA, dan Undang-undang tentang Keinsinyuran  telah  terdapat  kesesuaian  mengenai  kewajiban  pendampingan  untuk alih  teknologi.  Hal  ini  tidak  mengherankan  karena  Indonesia  yang  mengajukan dimasukkannya  klausul  mengenai  alih  teknologi  dalam  perundingan  MRA Engineering . 53
53 Berdasarkan wawancara dengan Badan Nasional Standardisasi Profesi pada tanggal 11 September 2017.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany
∽
Telah  terjadi  kesesuaian  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia terhadap  kesepakatan  ASEAN,  namun  masih  ditemukan  adanya  beberapa ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian pertama adalah ketidakjelasan Badan Penyelenggara  Praktek  Insinyur  Asing.  Undang-undang  tentang  Keinsinyuran  telah menjabarkan  bahwa  terdapat  dua  lembaga  yang  melakukan  pengaturan  terhadap praktik  keinsinyuran  di  Indonesia,  yaitu:  Dewan  Insinyur  dan  Persatuan  Insinyur Indonesia  (PII).  Kedua  lembaga  inilah  yang  dapat  melakukan  sistem  registrasi, penentuan kompetensi, melakukan pengawasan, serta berbagai tugas wewenang yang ditetapkan  oleh  Undang-undang  tentang  Keinsinyuran.  Namun  demikian,  pada kesepakatan  MRA Engineering ,  pada  bagian Annex ,  badan  yang  berperan  sebagai Badan  Regulasi  Profesi  adalah  Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi.  Undang- undang  tentang  Keinsinyuran  sama  sekali  tidak  menyebutkan  keberadaan  Lembaga Pengembangan  Jasa  Konstruksi  (LPJK)  dalam  pelaksanaan  keinsinyuran  di Indonesia.
Berdasarkan  wawancara  terhadap  Ketua  Persatuan  Insinyur  Indonesia,  Faisal Safa,  hal  yang  menjadi  kekuatiran  adalah  masih  kurangnya  instrumen  hukum  yang dimiliki  Indonesia  untuk  menghadapi  masuknya  tenaga  kerja  asing  ke  Indonesia. Beliau  dalam  wawancaranya  menyatakan  kurangnya  instrumen  hukum  tersebut terlihat dalam belum terbentuknya Peraturan Presiden yang menjadi pelaksanaan dari Undang-undang tentang Keinsinyuran yang telah diundangkan sejak tahun 2014. Saat ini  menurutnya,  belum  adanya  instrumen  hukum  yang  memadai,  disertai  belum terbentuknya  Dewan  Insinyur  Indonesia  menyebabkan  ketidakjelasan  pelaksanaan dan  pengawasan  atas  tenaga  kerja  asing  dalam  bidang  keinsinyuran  di  Indonesia. Kurangnya  instrumen  hukum  menyebabkan  kebingunan  dalam  pelaksanaan  praktik keinsinyuran  di  Indonesia.  Adapun  Undang-undang  tentang  Keinsinyuran  telah  ada sejak  tahun  2014,  namun  sampai  tahun  2019  ini  belum  terbentuk  Dewan  Insinyur maupun peraturan pelaksana dari Undang-undang tentang Keinsinyuran. Dalam lima tahun Indonesia seharusnya dapat merampungkan peraturan perundang-undangannya untuk  mendukung  Undang-undang  tentang  Keinsinyuran  serta free  flow  of  skilled labour dalam bidang keinsinyuran.
Sulitnya  pengawasan  terhadap  transfer  pengetahuan  antara  tenaga  kerja  asing terhadap  tenaga  kerja  Indonesia.  Diantaranya  seperti  pengoperasian  mesin-mesin yang  didatangkan  dari  luar  negeri.  Memang  terdapat  kewajiban  melakukan  transfer pengetahuan oleh tenaga kerja terampil, namun pada pelaksanaan di lapangan hal itu sulit  diterapkan.  Hal  ini  menyebabkan  tenaga  kerja  Indonesia  tidak  kunjung menguasai keahlian dari tenaga kerja asing yang didatangkan. Keadaan ini kemudian menyebabkan  dibandingkan  menggunakan  tenaga  kerja  Indonesia  yang  menjadi pendampung  sebelumnya,  tenaga  kerja  asing  tersebut  tetap  didatangkan  kembali untuk  menyelesaikan  permasalahan.  Selain  ketidakjelasan  dalam  lembaga keinsinyuran  Indonesia,  Undang-undang  tentang  Ketenagakerjaan  secara  eksplisit menyatakan  bahwa  tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di  Indonesia  hanya  dalam hubungan  kerja  untuk  jabatan  tertentu.  Jabatan  tertentu  tersebut  terdapat  dalam  16 sektor  industri  yang  telah  ditentukan  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan. Namun demikian, ruang lingkup keinsinyuran amatlah luas dan tidak terbatas dalam 16  (enam  belas)  sektor  industri  saja.  Hal  ini  bertentangan  dengan  jiwa  liberalisasi
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
yang berusaha menghilangkan rekstrisi pasar. Tujuan dari dibentuknya MEA adalah memfasilitasi arus tenaga kerja terampil dan bertalenta. Pembatasan masuknya tenaga kerja  asing  berdasarkan  jabatan  tertentu  dan  sektor  industri  tertentu  berpotensi menyalahi  prinsip  liberalisasi  yang  ada  dalam  GATS  dan  ASEAN.  Harmonisasi hukum  seperti  yang  dijabarkan  oleh  Gandhi  merupakan  pengkajian  terhadap peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah  peraturan tersebut dalam berbagai aspeknya mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan lainnya, diantaranya kesepakatan internasional.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Pemerintah  Indonesia  dalam  pembentukan  undang-undang  baru  telah melakukan  upaya  penyelarasan  peraturan  perundang-undangan  untuk mengikuti  sifat  liberalisasi  tenaga  kerja  asing  sesuai  dengan  MEA.  Adapun berdasarkan  pengertian  harmonisasi  oleh  Paisey  Catriona.  Indonesia  juga telah  melakukan  upaya  harmonisasi  dengan  cukup  baik,  di  mana  Indonesia telah  mengurangi  perbedaan-perbedaan  antara  hukum  nasional  untuk mencapai  suatu  kesesuaian  dan  memperlancar  praktik  aliran  bebas  tenaga kerja  terampil  sesuai  cita-cita  dan  harapan  MEA.  Pemerintah  sejak disepakatinya  MEA  hingga  pelaksanaannya  yang  ketiga  tahun  ini  telah mengeluarkan  beberapa  peraturan  diantaranya  Peraturan  Presiden  dan Peraturan Menteri yang secara signifikan mengubah wajah proses masuknya tenaga  kerja  asing  ke  Indonesia.  Adanya  proses  ini  menunjukkan  bahwa harmonisasi  telah  berjalan  untuk  menyesuaikan  peraturan  perundang undangan  terhadap  kesepakatan  ASEAN,  sekalipun  proses  harmonisasi  ini belum  berjalan  dengan  sempurna  dan  masih  terdapat  beberapa  aspek  yang perlu disesuaikan di dalamnya.
2.  Saran
Telah  terjadi  kesesuaian  dalam  peraturan  perundang-undangan  Indonesia dengan  kesepakatan  ASEAN,  yaitu  Indonesia  telah  memberlakukan  prinsip liberalisasi  di  mana  tidak  membatasi  jumlah  personel  yang  dipekerjakan dalam  bentuk  kuota  dengan  menghapus  ketentuan  1:10,  tidak  diberikan persyaratan  mengenai  bentuk  badan  hukum  tertentu  yang  dapat menggunakan  tenaga  kerja  asing  dengan  menghapuskan  larangan persekutuan  Firma,  persekutian  komanditer,  usaha  bersama,  usaha  dagang, serta  mengizinkan  badan  hukum  lain  untuk  mempekerjakan  TKA. Konsekuensi  dari  ketidaksesuaian  antara  peraturan  perundang-undangan Indonesia  terhadap  kesepakatan  MEA  tentang free  flow  of  skilled  labour adalah  adanya  kewajiban  Indonesia  untuk  melakukan  harmonisasi  terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia telah mengikatkan  diri  dan  wajib  untuk  melaksanakan  kesepakatan  MEA  sesuai dengan pacta sunt servanda dan itikad baik.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽

## H. Daftar Pustaka
1. Buku
Adolf, Huala. Hukum Pedagangan Internasional . Bandung: Rajawali Press. 2006. ASEAN. A  Journey  Towards  Regional  Economic  Integration:  1967-2017 .  Jakarta: ASEAN Secretariat. 2017.
Association  of  Southeast  Asian  Nations  (ASEAN). ASEAN  Mutual  Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals HANDBOOK. Vietnam National Administration of Tourism . Jakarta: ASEAN Secretariat. 2013. Bossche, Peter Van. The Law and Policy of World Trade Organization . Cambridge: Cambridge University Press. 2005.
Gandhi,  L.M.  “Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum  yang  Responsif,  Orasi  Ilmiah Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia”.  Jakarta:  Fakultas  Hukum,  Universitas  Singaperbangsa  Karawang. Pada Tanggal 14 Oktober 1995.
Gilley,  Jerry  W. Professional  Certificatio:  The  Procedures  Established,  The  Issue Addressed,  and  The  Qualification  Criteria  Adopted  by  Professional .  U.S: Okhlahoma State. 1983.
Husni,  Lalu. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Edisi  Revisi. Jakarta:  Rajawali Press. 2014.
IMD  World  Talent  Report. Institute  for  Management  Development .  Switzerland: IMD World Talent Report. 2015.
Jetin,  Bruno.,  and  Mia  Mikic. “ Introduction ” , ASEAN  Economic  Community:  A Model for Asia-wide Regional Integration? U.S: Palgrave Macmillan. 2016. Kementerian  Perdagangan    R.I. Menuju  ASEAN  Economic  Community .  Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2015.
Khakim,  Abdul. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia .  Jakarta:  Rineka Cipta. 2001.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Pengantar  Hukum  Internasional .  Bandung:  PT.  Alumni. 2003.
Pierson, Christoper. The Modern State . London: Routledge. 2004. Sampson Gary P., and Stephen Woolock. Regionalism, Multilaterism, and Economy Integration. Hong Kong: United Nation University Press. 2003. Severino , Rodolfo. ASEAN . Singapore: ISEAS. 2008.
Shaw, Malcom N. International Law . Cambridge: Cambridge University Press. 2008. Soemitro,  Ronny  Hanitijo. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta: Djambatan. 1999. Suryabrata,  Sumardi. Metodologi  Penelitian. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada. 1998.
Suryokusumo, Sumaryo. Hukum Organisasi Internasional . Jakarta: UI Press. 1990. Susanti,  Ida. Aspek  Perdagangan  Hukum  Bebas .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya  Bakti. 2003.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽

## 2.  Artikel Jurnal
A.,  Abdul.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengetahuan  Tradisional  Pada  Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Implikasinya Bagi Bangsa Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1.  Nomor  1. 2016.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Djajaatmadja,  Bambang  Iriana.  “Harmonisasi  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya Kelautan  Dalam  Kerangka  Desentralisasi”.  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
Erawaty, A.F. Elly. “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar” Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas . 2003.
Fathammubina,  Rohendra.,  dan  Rani  Apriani.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sepihak  Bagi  Pekerja”. Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 3. Nomor 1. 2018.
Harrieti.  Nun.  “Kewenangan  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Pasca Berlakunya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. 2016.
Singadimedja, Holyness N.  “Analisis Yuridis Terhadap Politik Hukum Kewenangan Pengawas  Ketenagakerjaan:  Desentralisasi  atau  Re-Sentralisasi  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 2. Nomor 2. 2017.
________________.“Bahasa  Indonesia  Dalam  Sistem  Penulisan  Kepustakaan Berdasarkan  Perspektif  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 1. 2016. Jetin,  Bruno.,  and  Mia  Mikic.  “Introduction”,  ASEAN  Economic  Community:  A Model for Asia-wide Regional Integration?. 2016.
Kurniati,  Grasia.  “Studi  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  dan Implementasinya  Antara  Lembaga  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  dan Singapore  International  Arbitration  Centre ”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1. Nomor 2. 2016.
Kusumastuti,  Dyah.,  dan  Elisabeth  Koes  Soedijati.  “Implementation  of  Competency Based  Human  Resources  Management  (CBHRM)  in  Higher  Education Organization”. Bandung: Widyatama University. 2003.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Reforma  Agraria  Hambatan  dan  Tantangan  di  Kabupaten Karawang”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  4. Nomor 1. 2019.
________________. “Aksesibilitas  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten  Karawang”. Jurnal  Mimbar  Hukum- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada . Volume 31. Nomor 2. 2019.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽
________________.“Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1. Nomor 1. 2016.
________________.“Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putri,  Sherly  Ayuna.  “Risiko  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Anak Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan Dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum . Volume 2 Nomor 2. 2017.
Santoso,  Imam  Budi.  “Pengaturan  Praktek  Mediasi  Terhadap  Upaya  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum . Volume 1 Nomor 2. 2016.
3.  Makalah/Pidato/Orasi Ilmiah
Gandhi,  L.M.  “Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum  yang  Responsif,  Orasi  Ilmiah Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia”. Jakarta: Fakultas Hukum. Universitas Indonesia 14 Oktober 1995. 4.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ________________.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
________________.Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  16  Tahun  2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
ASEAN Economic Community Blueprint 2025.
ASEAN Economic Community Blueprint 2015.
ASEAN Agreement on The Movement of Natural Person 2012.
ASEAN  Mutual  Recognition  Arrengement  on  Medical  Practitioner  (Ditandatangani 26 Febuari 2009).
ASEAN  Framework  Arrengement  For  The  Multual  Recognition  of  Surveying Qualifications (Ditandatangani 9 November 2007).
ASEAN  Mutual Recognition Arrengement on Engineering Services (Ditandatangani 9  November  2005)  (Ditandatangani  8  Desember  2006)  (Ditandatangani  19 November 2007).
Declaration of ASEAN Concord II. General Agreement on Trade In Services 1995.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 2 ∽ September 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kesesuaian  Free  Flow  of Skilled  Labour  Dalam  ASEAN  Economic  Community  Blueprint  dengan  Peraturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ∽ Holyness Nurdin Singadimedja dan Desy Lustiany ∽

## 5. Internet
Ardiahanni, Dian. “Praktik Dokter Ilegal Asing Marak”. http://lifestyle.kompas.com/ read/2016/01/12/150000323/Praktik.Dokter.Asing.Ilegal.Marak .  Diakses  Pada Tanggal 10 Januari 2018.
ASEAN.  “List  of  ASEAN  Economic  Community  Instruments”. http://agreement. asean.org/search/ by_pillar/2.html .  Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2017. Bank Indonesia. “Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Penempatan”. https:// www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf . Diakses Pada Tanggal 20 April 2019. European Commision. “ESCO  Handbook”. https://ec.europa.eu/esco/portal/ document/en/0a89839c-098d-4e34-846c-54cbd5684d24. Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2019.
Idhom, Addi M. “Indonesia Masih Kekurangan 4.000 Dokter Spesialis”. https://tirto.i d/indonesia-masih-kekurangan-4000-dokter-spesialis-cij7 .  Diakses  Pada  Tang- gal 10 Januari 2018.
ILO.  “Office  of  The  Legal  Adviser  International  Labour  Organisation”. http://lear ning.itcilo.org/ilo/jur/en/2_2_2_7.htm .  Diakses  Pada  Tanggal  20  Desember 2018.
Investopedia.  “ Skilled  Labour ”. https://www.investopedia.com/terms/s/skilled-labor. asp . Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2018. KBBI  Daring.  “Asing”. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asing .  Diakses  Pada Tanggal 13 April 2019.
KBBI Daring. “Harmonisasi”. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi . Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2019.
KBBI Daring. “Terampil”. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terampil . Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2018.
Manalu, Lister Friska. “Menyikapi Krisis Kekurangan Perawat”. https://nasional.sind onews.com/read/1210047/18/menyikapi-krisis-kekurangan-perawat-149634868
3 . Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2018.
Ngasuko,  Tri  Achya.  “Daya  Saing  Sumber  Daya  Manusia  Indonesia  Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”. http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/daya-saing- sumber-daya-manusia-indonesia-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean. Di- akses Pada Tanggal 21 Maret 2017.
Ramadhan,  Aditya.  “Indonesia  Kekurangan  1.920  Dokter  Spesialis  Dasar”. https:// www.antaranews.com/berita/610522/indonesia-kekurangan-1921-dokter-spesia lis-dasar. Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2018.
Romanisadian.  “Tenaga  Kerja  Terampil,  Terdidik,  Terlatih”. https://brainly.co.id/ tugas/1972675 . Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2018. Societe  de  Legislation  Compare.  “Good  Faith”. https://www.legiscompare.fr/web/ IMG/pdf/13.CH5Goodfaith.pdf . Diakses Pada Tanggal 20 April 2019. Syarizka, Deandra. “PII:  Indonesia  Kekurangan  120  Ribu  Insinyur”. http://industri.bisnis.com/read/20151020/45/484285/pii-indonesia-kekurangan- 120.000-insinyur. Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2018.