Jurnal Proaksi, Vol. 8 Nomor 2, Hal. 222 - 235 p-ISSN : 2089 – 127x e-ISSN : 2685 – 9750

## PENGARUH PAJAK HIBURAN, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PAD JAWA TIMUR
Muhamad Adyatma Olga 1 , Sari Andayani 2 * 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur Email : ambon.adyatma19@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur *Corresponden Autho r Email : sariandayani.ak@upnjatim.ac.id
Diterima : 13 September 2021 Direvisi : 23 September 2021 Dipublikasikan : 28 Oktober 2021

## Abstrak
Penyumbang terbesar PAD kabupaten/kota Jawa Timur adalah sektor penerimaan pajak daerah. Hasil serta pendapatan yang diterima setiap daerah akan berbeda-beda. Pendapatan berbeda-beda menurut kabupaten/kota  Jawa  Timur  dipilih  untuk  penelitian  ini  karena  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  pendapatan  pajak  hiburan,  pendapatan  pajak  restoran,  dan  pendapatan  pajak  hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018. Jenis penelitian ini menggunakan peneitian kuantitatif dengan evaluasi model PLS. Sumber data penelitian bersifat sekunder, data yang diambil berupa informasi yang diperoleh dari laporan realisasi pajak daerah dan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota yang meliputi biaya pemungutan pajak hiburan,  pajak  restoran,  pajak  hotel,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur selama  periode  penelitian  (2011  -  2018).  Pada  penelitian  ini  metode  pengumpulan  data  bersifat dokumentasi  yaitu  dengan  mengunduh  data  laporan  realisasi  pajak  daerah  dan  laporan  realisasi anggaran  Pemerintah  Kabupaten/Kota  historis  dari  situs  resmi  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Pajak Daerah dan Pemerintah Kota di Jawa Timur. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, Pajak Restoran berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya  alangkah  baiknya  memperluas  sampel  penelitian.  Tidak  hanya  sebatas  Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa timur, tetapi mencakup seluruh Indonesia sehingga dapat digeneralisasikan. Selain itu, dapat menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dalam penelitian selanjutnya, seperti Pajak Reklame, Pajak Kendaraan.
Kata Kunci : Pajak, Pajak Daerah, PAD

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah mempengaruhi  otoritas  daerah  yang  lebih  luas,  proses  penggunaan  anggaran  yang  efektif  tergantung pada  transfer  kewenangan  daerah.  Pelimpahan  wewenang  yang  terdesentralisasi  membutuhkan pendelegasian  wewenang  yang  terdesentralisasi  untuk  memungkinkan  manajer/bawahan  yang terdesentralisasi menerima wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar untuk membuat keputusan (Wiratno,  A.,  Ningsih,  W.,  &  Putri,  2017).  Dengan  diterapkannya  kebijakan  otonomi  daerah,  maka seluruh daerah di Indonesia harus dapat mengandalkan Pendapatan Asli Daerah untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  adalah  aspek  keuangan  pemerintah  daerah  dan  kemampuannya dalam memenuhi keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah berdasarkan potensi daerahnya. Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi

## JURNAL PROAKSI
Journal  homepage:  h t t p s : / / e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K
daerah secara luas, realistis dan bertanggung jawab membutuhkan otoritas daerah dan kemampuan untuk mengarahkan sumber daya keuangan mereka sendiri, dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Maya, 2014).
Ukuran  kemampuan  daerah  dalam  memanfaatkan  pendapatan  daerah  adalah  besarnya  pajak daerah dari kontribusinya terhadap pendapatan daerah, khususnya PAD, dan berfungsi sebagai sumber dana/beban yang dibutuhkan untuk kebutuhan belanja daerah. PAD adalah sumber pendanaan proyek daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota berkewajiban untuk memeriksa semua sumber keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyana, A., & Budianingsih (2019), secara teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kontribusi nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat untuk membantu status  otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah  sebagai  tanda  dukungan  berupa  PAD  skala  besar. Pendapatan Daerah (PAD) adalah manfaat seluruh daerah yang dihasilkan oleh sumber daya ekonomi daerah. Kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dibagi  menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain lain yang sah.
Pajak  daerah  menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009,  adalah  pajak  daerah  yang  tidak dikompensasikan secara langsung dan orang pribadi atau badan bersifat memaksa dicantumkan dalam iuran wajib pajak di daerah yang jelas menurur Undang – Undang, digunakan untuk keperluan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dikumpulkan sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  pemasukan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  lain  milik  pemerintah daerah (Widodo dan Guritno, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Penyumbang terbesar PAD kabupaten/kota Jawa Timur adalah sektor penerimaan pajak daerah. Pasalnya, dampak pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota sangat besar. Adanya permasalahan yang muncul di setiap daerah mengharuskan sumber daya manusia dan alam memiliki semua  potensi  sumber  daya  lainnya,  dan  hasil  serta  pendapatan  yang  diterima  setiap  daerah  akan berbeda-beda.  Akibatnya,  penerimaan  pajak  daerah  akan  berbeda.  Sebaliknya  jika  pendapatannya rendah, maka pembangunan daerah akan terhambat dan diperlukan upaya untuk meningkatkan luas asli daerah  tersebut.  Pendapatan  menurut  wilayah  berbeda-beda  menurut  wilayah/kota.  Kabupaten/kota Jawa  Timur  juga  dipilih  untuk  penelitian  ini  karena  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pendapatan pajak hotel, pendapatan restoran, dan pendapatan hiburan.
Menurut ayat 1-3, pasal 42, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Kemudian, berdasarkan pasal 37, ayat 1-3 menyebutkan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan  makanan  dan/atau  minuman  yang  dikonsumsi  oleh  pembeli,  baik  dikonsumsi  di  tempat pelayanan maupun di tempat lain. Menurut pasal 32, ayat 1-3 mengatur bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan  yang  disediakan  oleh  hotel  dengan  pembayaran,  termasuk  jasa  penunjang  sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  Willy  (2020)  yang  menganalisis  tentang  Pengaruh  Pajak Hotel  dan  Pajak  Restoran  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Perbedaan  penelitian  tersebut terletak pada variabel, lokasi, dan penggunaan tahun periode penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel  independen  yaitu  pajak  hiburan,  pajak  restoran,  dan  pajak  hotel.  Seperti  dalam  penelitian Sihombing,  H.,  &  Tambunan  (2020),  pajak  hiburan  juga  ditambahkan  sebagai  variabel  bebas  dalam penelitian ini, karena pajak hiburan juga tidak kecil pengaruhnya dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan  asli  daerah.  Penelitian  ini  berfokus  pada  Data  Pendapatan  Pajak  Daerah  Kota  Surabaya, Batu, Malang, dan Tulungagung Tahun 2011-2018. Peneliti termotivasi/berkeinginan untuk melakukan penelitian  ini  karena  adanya  perbedaan  dan  ketidaksesuaian  (variasi)  hasil  penelitian  sebelumnya menimbulkan  kesenjangan  penelitian  yang  memotivasi/mengharapkan  peneliti  untuk  melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengangkat judul
“Pengaruh  Pajak  Hiburan,  Pajak  Restoran,  Dan  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 - 2018”.
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan dapat dirumuskan (1) Apakah pajak hiburan  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur tahun  2011  -  2018?  (2)  Apakah  pajak  restoran  berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011  - 2018? (3) Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  tahun  2011  -  2018?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak
Menurut  MJH.  Smeets  dikutip  dari  buku  (Sukrisno,  2016),  pajak  adalah  iuran  masyarakat kepada negara (yang mungkin dikenakan) yang diwajibkan untuk membayarnya mengikuti peraturan umum  (undang  -  undang)  dengan  tidak  menerima  prestasi  kembali  yang  boleh  ditunjukkan  dan penggunaanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan  tugas  negara untuk  menjalankan  pemerintahan.  Pengertian  pajak  berdasarkan  Undang  -  Undang  Nomor  28  tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib di negara itu sendiri karena individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak menerima imbalan dan  digunakan  untuk  kebutuhan  negara  untuk  keperluan  rakyat.  Dapat  disimpulkan  bahwa,  pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat potensial mapun meningkatkan dana masyarakat berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah dan membantu pemerintah untuk membiayai  pengeluaran  pembangunan  daerah  untuk  kelancaran  ekonomi  dari  wilayah  itu  sendiri. Terdapat 5 (lima) aspek yang termasuk ciri-ciri dari pajak, antara lain (1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2 (3) Tidak dapat menggangu perekonomian (syarat  ekonomis)  (4)  Pemungutan  pajak  harus  efisien  (syarat  finansial)  (5)  Sesuai  dengan  fungsi budgetair ,  biaya  pemungutan  pajak  lebih  rendah  dari  hasil  pemungutan.  Pelaksanaan  pajak  dapat berjalan dengan baik diperlukan pelaksanaan fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Halim (2014) dapat dibagi  menjadi  beberapa  menurut  golongannya,  sifatnya,  dan  lembaga  pemungutannya,  yaitu  (1) Menurut golongan, yaitu sebagai pajak langsung ( direct tax ) dan pajak tidak langsung ( indirrect tax ). (2)  Menurut  sifat,  yaitu  pajak  subjektif  dan  pajak  objektif.  (3)  Menurut  pemungutannya,  yaitu  pajak negara ( central tax ) dan pajak daerah.

## Pajak Daerah
Pajak daerah menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pajak daerah adalah pajak daerah tidak dikompensasikan secara langsung dan orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  dicantumkan  dalam  iuran  wajib  pajak  di  daerah  yang  jelas  menurut undang-undang,  digunakan  untuk  keperluan  daerah.  Sumber  -  sumber  penerimaan  pajak  daerah kabupaten/kota menurut Undang- Undang Nomor 28  Tahun 2009 adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  parkir,  pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.  Pajak  daerah dapat  disimpulkan  sebagai  komponen PAD  yang  diperoleh  masyarakat  atau  masyarakat  sebagai  kewajiban  tanpa  janji  penerimaan (pengembalian) di masyarakat setempat. Ciri – ciri pajak daerah menurut Bahmid, N. S (2018), adalah (a) Dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Perpu (b) Dipungut jika ada situasi, peristiwa, dan tindakan yang mematuhi peraturan legislasi dapat dikenakan pajak daerah (c) Dapat dipaksakan, yaitu jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, orang yang bersangkutan dapat dikenakan  sanksi  (kriminal  atau  denda)  (d)  Tidak  ada  hubungan  langsung  antara  pembayaran  pajak daerah dalam pertukaran / tanggapan layanan individu (e) Hasil penerimaan pajak daerah dibayarkan kepada Perbendaharaan Daerah.

## Pajak Hiburan
Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan. Hiburan adalah segala macam tontonan, pertunjukkan, atau keramaian, baik  secara  gratis  maupun  untuk  umum.  Pengenaan  pajak  hiburan  tidak  bersifat  mutlak  di  semua kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada suatu kabupaten  atau  kota  untuk  mengenakan  atau  tidak  mengenakan  pajak  kota/  kabupaten  dalam  bentuk apapun.  Karena  kondisi  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  tidak  sama,  termasuk  jenis  hiburan  yang diselenggarakan, mereka dapat diterapkan di wilayah atau kota mana pun di kotamadya. Menurut Pasal 16 dan 22 Peraturan Daerah Tahun 2010, objek pajak hiburan adalah jasa hiburan berbayar. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau kelompok yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan hiburan. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada kabupaten atau kota adalah (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2) Undang-Undang  No.34  Tahun  2000  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang  N0.18  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (3) Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak  Daerah  (4)  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  mengatur  tentang  Pajak  Hiburan  (5) Keputusan  Bupati/WaliKota  yang  mengatur  tentang  Pajak  Hiburan  sebagai  aturan  pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada Kabupaten/Kota.

## Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat  ini  didasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang  merupakan  perubahan  atas Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Menurut Sudarsana, I. G., Yasa, I. N. P., & Dewi (2019), “restoran adalah tempat makan dan minum yang disajikan dan dibayar”. Hal - hal yang menjelaskan pengenaan pajak restoran meliputi, rumah makan, kafetaria, kantin, kios, dan bar (termasuk layanan restorasi). Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, kios dan restorasi. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang  disediakan  dan  dipungut  bayaran.  Yang  dikecualikan  dari  objek  pajak  restoran  adalah  (1) Pelayanan  jasa  boga/ketering  (2)  Pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran  atau  rumah  makan  yang peredarannya tidak  melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah itu. Di sisi lain, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membayar sesuai dengan peraturan restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha dan pengawas restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak restoran dengan  dasar  pengenaan  pajak.  Pengenaan  pajak  restoran  tidak  mutlak  ada  pada  seluruh  daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini, terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah  kabupaten  atau  kota  untuk  mengenakan  atau  tidak  mengenakan  semacam  jenis  pajak kabupaten/kota.

## Pajak Hotel
Kobandaha,  Rezlyanti,  Wokas  (2016)  menjelaskan  bahwa  pajak  hotel  adalah  pajak  yang dikenakan pada berbagai jenis penyedia jasa akomodasi dan tempat beristirahat seperti motel, hostel, guest house , pesanggrahan, termasuk asrama yang lebih dari 10 unit. Dasar hukum  perpajakan selain undang  -  undang,  peraturan  pemerintah,  dan  Perda  diperkuat  dengan  keputusan  Bupati/Walikota. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pasal 1, angka 20 dan 21 menyebutkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah  fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  yang  terkait  lainnya  dengan dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  motel,  losmen,  gubuk  pariwisata,  wisma  pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah, daerah harus mencari alternatif lain yang dapat digunakan sebagai bentuk  inovasi  sistem  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerahnya.  PAD  atau locally  raised  revenue merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Salah satu upaya untuk melihat
kemampuan suatu daerah dalam rangka self supporting dari segi keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi pendapatan asli daerah yang ada.  Semakin  tinggi  konfigurasi  PAD,  semakin  besar  kemampuan  daerah  untuk  memikul  tanggung jawab  yang  lebih  besar.  Namun,  semakin  kecil  komposisi  PAD  terhadap  penerimaan  daerah,  maka ketergantungan terhadap pusat juga semakin besar.

## Kerangka Pikir
Berdasarkan penelitian ini, maka dianalisis pengaruh antara pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Peneliti (2021)

## Hipotesis
Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, landasan teori dan kerangka konseptual, berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini:
H1 =  Pajak  hhiburan  berpengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018
H2 =  Pajak  restoran  berpengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018
H3  =  Pajak  hotel  berpengaruh  positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Dalam penelitian ini, penulis menguji dan mengimplementasikan hipotesis untuk membuktikan bahwa pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel sebagai variabel independen yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018.

## Evaluasi Model PLS
Analisis  PLS-SEM  pada  umumnya  terdiri  dari  dua  sub  model  yaitu  model  pengukuran ( measurement  model )  atau  sering  disebut outer  model dan  model  struktural  ( structural  model )  atau sering disebut inner model . Model pengukuran menunjukan bagaimana variabel manifest atau observed variabel merepresentasi variabel laten untuk diukur. Sedangkan model struktural menunjukan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk (Ghozali, 2015).
Pajak Hiburan (X 1 )
Pajak Restoran (X 2 ) Pajak Hotel (X 3 ) Pendapatan Asli Daerah (Y) Analisis Regresi Linier Berganda

## Tabel 1 Kriteria Penilaian Model PLS
Rule of Thumb Evaluasi Model Pengukuran ( Outer Model ) Validitas dan Reliabilitas Parameter Rule of Thumb Validitas Convergent Loading Factor > 0.70 untuk penelitian bersifat confirmatory > 0.60 untuk penelitian bersifat exploratory Average Variance Extracted (AVE) > 0.50 untuk confirmatory maupun exploratory research Validitas Discriminant Cross Loading > 0.70 untuk setiap variabel Akar Kuadrat AVE dan Korelasi antar Konstruk Laten Akar Kuadrat AVE > Korelasi antar Konstruk Laten Realiabilitas Cronbach’s Alpha > 0.70 untuk penelitian bersifat confirmatory > 0.60 untuk penelitian bersifat exploratory Composite Realiability > 0.70 untuk penelitian bersifat confirmatory > 0.60 untuk penelitian bersifat exploratory
Rule of Thumb Evaluasi Model Struktural ( Inner Model )
Kriteria Rule of Thumb R-Square (R 2 ) Hasil R-Square sebesar  0.67,   0.33,   dan   0,19
menunjukan  bahwa  model  “kuat”,  “ moderate ”, dan “lemah”
Signifikansi (two- tailed) t- value 1.65  ( significance  level =  10%),  t- value 1.96 ( significance  level =  5%),  dan  t- value 2.58  ( significance level = 1%). Sumber : Ghozali (2014)

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Terdapat  variabel  independen  (X)  dan  variabel  dependen  (Y)  yang  akan  dianalisis.  Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hiburan (X 1 ), pajak restoran (X 2 ) dan pajak hotel (X 3 ). Variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Berikut adalah definisi operasional setiap variabel dalam penelitian ini:

## Pendapatan Asli Daerah (Y)
Pendapatan  Asli  Daerah  bersumber  dari  pajak  daerah;  retribusi  daerah;  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut (Suryani, 2018) :
PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain – lain PAD yang sah
Skala pengukuran untuk PAD sebagai variabel dependen (Y) yaitu dengan menggunakan skala rasio.

## Pajak Hiburan (X
1 )
Pengenaan pajak hiburan tidak bersifat mutlak di semua kabupaten atau kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada suatu kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak kota/ kabupaten dalam bentuk apapun. Dalam penelitian ini, pajak hiburan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Fikri, 2017) :
Pajak hiburan terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak Skala  pengukuran  untuk  pajak  hiburan  sebagai  variabel  independen  (X 1 )  yaitu  dengan menggunakan skala rasio.
Pajak Restoran (X 2 )
Dapat  disimpulkan  bahwa  pajak  restoran  adalah  pajak  atas  layanan  yang  disediakan  oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, kios dan restorasi. Dalam penelitian ini, pajak hiburan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Fikri, 2017) :
Pajak restoran terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
Skala  pengukuran  untuk  pajak  restoran  sebagai  variabel  independen  (X 2 )  yaitu  dengan menggunakan skala rasio.
Pajak Hotel (X 3 )
Dasar  hukum  perpajakan,  selain  Undang  -  Undang,  Peraturan  Pemerintah,  juga  Peraturan Daerah diperkuat oleh Keputusan Bupati/Walikota. Dalam penelitian ini, pajak hiburan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Fikri, 2017) :
Pajak hotel terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak Skala  pengukuran  untuk  pajak  hotel  sebagai  variabel  independen  (X 3 )  yaitu  dengan menggunakan skala rasio.

## Teknik Penentuan Sampel Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  data  penerimaan  pajak  daerah  (realisasi  pajak daerah) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011 - 2018. Data tersebut terdiri dari data pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak  parkir,  pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan  Bangunan (BPHTB),  dan  pajak  air  tanah  yang  dapat  diakses  di  masing  –  masing  web  portal  data  setiap kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011 – 2018. Sedangkan, untuk data Pendapatan Asli Daerah setiap kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011 – 2018 dapat diakses melalui http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.

## Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu menggunakan teknik non-probability sampling.  Non-probability  sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak  memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik non-probability  sampling yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik purposive sampling . Purposive  sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu (Sugiyono, 2014). Alasan penggunaan teknik purposive sampling adalah tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang ditentukan penulis. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling dengan  menetapkan  pertimbangan-pertimbangan  atau  kriteria-kriteria  tertentu  yang  harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria sampel adalah daerah yang selalu menyajikan data laporan keuangan selama periode penelitian yaitu 2011 – 2018. Maka, sampel yang didapatkan berjumlah 32 data. Data tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah dari kota Surabaya, Malang, Batu, dan Tulungagung.

## Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari website  http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.  Data  yang  diambil  berupa  informasi  yang diperoleh  dari  laporan  realisasi  pajak  daerah  dan  laporan  realisasi  anggaran  Pemerintah  Kota  yang meliputi  biaya  pemungutan  pajak  hiburan,  pajak  restoran,  pajak  hotel,  dan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten/Kota  di Jawa Timur  selama  periode  penelitian  (2011  -  2018).  Pada  penelitian ini  metode
pengumpulan  data  bersifat  dokumentasi  yaitu  dengan  cara  mengunduh  data  laporan  realisasi  pajak daerah  dan  laporan  realisasi  anggaran  Pemerintah  Kabupaten/Kota  historis  dari  situs  resmi  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah  dan  Pemerintah  Kota  di  Jawa  Timur.  Data  berupa  laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan dalam bentuk ringkasan kinerja dari tahun 2011 sampai dengan 2018.

## Teknik Analisis Data Analisis Regresi Linier Berganda
Alasan digunakan regresi linier berganda karena regresi ini digunakan dalam penelitian yang bertujuan  untuk  memprediksi  pengaruh  lebih  dari  satu  variabel  independen  terhadap  satu  variabel dependen. Persamaan Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:
Y= 𝒂 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e Keterangan:
Y = Pendapatan Asli Daerah
𝒂
= Konstanta
β1β2β3 = Koefisien regresi X1 = Pajak Hiburan X2 = Pajak Restoran X3 = Pajak Hotel e = Error
Model Struktural ( Inner Model ) Coefficient Determinant of (R 2 ) Nilai koefisien determinasi (R 2 ) digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengelompokan nilai R 2 atau adjusted R 2 kedalam katagori kuat dengan nilai (0,67), moderat dengan nilai (0,33) dan lemah dengan nilai (0,19).
Signifikansi (t- value )
Nilai signifikansi digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Nilai signifikansi yang digunakan ( two tailed ) t- value 1,65 untuk ( significance level = 10%), t- value 1,96 untuk ( significance level = 5%), dan t- value 2,58 untuk ( significance level = 1%).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Objek Penelitian
Objek Penelitian dalam penelitian ini yaitu pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur  2011-2018  yang memenuhi kriteria sampel. Berdasarkan hasil pemilihan sampel menggunakan teknik non-probability sampling , diperoleh 4 kota yaitu Malang, Tulungagung, Batu, Surabaya.

## Deskripsi Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan dan penggalian potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah, daerah harus mencari alternatif lain yang dapat digunakan sebagai bentuk  inovasi  sistem  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerahnya.  Dalam  penelitian  ini  PAD  dapat diukur  dengan  menggunakan  indikator  dari  penjumlahan  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-  lain  PAD  yang  sah.  Tabel  2  berikut menunjukan perhitungan PAD di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2018.

## Tabel 2
Perhitungan PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur PAD (Rupiah) Tahun Malang Tulungagung Batu Surabaya 2011 172.333.275.999 124.517.804.186 30.241.864.302 1.886.514.301.581 2012 197.253.958.805 162.161.670.211 38.794.059.670 2.279.613.848.833 2013 262.267.260.454 174.981.706.539 59.544.940.727 2.791.580.050.710 2014 411.185.107.107 276.577.973.500 80.493.920.959 3.307.323.863.978 2015 461.887.704.825 309.646.333.190 104.233.584.925 4.035.649.478.397
2016 502.754.956.803 342.570.441.401 109.533.498.034 4.090.204.000.000 2017 743.313.499.676 503.103.394.882 149.423.863.145 5.161.844.571.172 2018 585.290.988.836 453.153.465.280 162.574.646.582 4.972.890.868.137

## Sumber : Olahan Peneliti

## Deskripsi Variabel Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyediaan hiburan. Hiburan adalah segala macam tontonan, pertunjukkan,  permainan,  atau  keramaian,  baik  secara  gratis  maupun  untuk  umum.  Pengenaan  pajak hiburan  tidak  bersifat  mutlak  di  semua  kabupaten  atau  kota  di  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan  dengan kewenangan  yang  diberikan  kepada  suatu  kabupaten  atau  kota  untuk  mengenakan  atau  tidak mengenakan  pajak  kota/  kabupaten  dalam  bentuk  apapun.  Dalam  penelitian  ini  pajak  hiburan  dapat diukur  dengan  menggunakan  indikator  dari  tarif  pajak  dikali  dasar  pengenaan  pajak.  Pada  Tabel  3 merupakan perhitungan pajak hiburan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011- 2018.

## Tabel 3
Perhitungan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Pajak Hiburan (Rupiah) Tahun Malang Tulungagung Batu Surabaya 2011 6.252.826.091 335.544.285 3.751.062.526 29.896.451.597 2012 5.816.167.110 335.000.000 3.402.281.809 35.403.716.528 2013 4.083.522.177 449.000.000 6.296.771.461 41.979.608.730 2014 5.140.722.135 518.000.000 6.019.223.859 48.001.127.271 2015 6.031.213.793 678.051.256 7.699.602.854 53.608.360.804 2016 6.610.023.252 930.824.930 10.023.704.360 59.893.253.172 2017 7.816.824.218 1.412.402.787 14.826.307.547 68.888.847.423 2018 11.032.068.309 2.769.382.465 26.327.936.517 78.468.071.636

## Sumber : Olahan Peneliti

## Deskripsi Variabel Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat  ini  didasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang  merupakan  perubahan  atas Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan Tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Dalam  penelitian ini pajak restoran dapat diukur dengan menggunakan indikator dari tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Pada Tabel 4 merupakan perhitungan pajak restoran di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011-2018.

## Tabel 4
Perhitungan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Pajak Restoran (Rupiah) Malang Tulungagung Batu Surabaya 2011 910.551.943 2.236.067.152 1.268.660.956 131.221.555.319 2012 1.187.235.660 2.683.007.302 1.697.000.000 172.882.689.664 2013 25.479.671.734 3.145.702.509 2.280.251.940 211.755.737.412 2014 30.473.735.165 3.987.665.201 3.994.449.379 242.449.158.737 2015 39.071.320.184 5.031.894.522 5.874.199.585 289.180.317.131 2016 47.498.229.279 5.956.754.832 7.485.007.628 330.838.390.097 2017 55.192.612.040 7.342.798.238 11.281.306.265 386.793.643.531 2018 64.680.593.977 9.052.841.145 15.777.373.467 451.619.929.636 Sumber : Olahan Peneliti

## Deskripsi Variabel Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas semua bentuk penyedia layanan dari semua jenis akomodasi dan tempat beristirahat seperti motel, hostel, wisma, pesanggrahan, termasuk asrama, yang lebih  dari  10  unit.  Dasar  hukum  perpajakan,  selain  Undang  -  undang,  Peraturan  Pemerintah,  juga Peraturan Daerah diperkuat oleh Keputusan Bupati/Walikota. Dalam penelitian ini pajak restoran dapat diukur  dengan  menggunakan  indikator  dari  tarif  pajak  dikali  dasar  pengenaan  pajak.  Pada  Tabel  5 merupakan perhitungan pajak hiburan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2011- 2018.

## Tabel 5
Perhitungan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Pajak Hotel (Rupiah) Tahun Malang Tulungagung Batu Surabaya 2011 883.498.569 970.023.399 3.365.076.722 108.205.704.969 2012 1.404.334.544 1.251.785.300 5.244.491.392 126.540.958.475 2013 13.934.800.660 1.413.656.101 6.592.700.658 151.418.187.250 2014 25.069.025.890 1.658.490.924 14.390.391.081 181.491.478.039 2015 31.828.508.228 2.261.812.573 16.533.613.716 187.821.983.629 2016 37.857.637.844 2.980.530.051 17.944.383.056 216.178.472.823 2017 43.119.974.826 2.925.114.480 19.772.086.136 233.793.472.823 2018 47.798.252.263 3.090.936.152 27.635.318.676 266.962.722.475 Sumber : Olahan Peneliti Analisis Data
Model Pengukuran ( Outter Model) Validitas Convergent
Validitas convergent berhubungan  dengan  prinsip  bahwa  pengukur-pengukur  ( manifest variable )  dari suatu  konstruk  seharusnya  berkorelasi  tinggi.  Validitas convergent dinilai  berdasarkan nilai loading factor dan nilai Average Variance Extracted (AVE). Berikut output nilai loading factor dan Average Variance Extracted (AVE) dari pengolahan data:
Tabel 6 Validitas Convergent Loading Factor Average Variance Extracted (AVE) Pendapatan Asli Daerah 1.000 1.000 Pajak Hiburan 1.000 1.000 Pajak Restoran 1.000 1.000 Pajak Hotel 1.000 1.000 Sumber : Olahan Peneliti
Berdasarkan  Tabel  6  Validitas Convergent ,  masing-masing  variabel  memiliki  nilai loading factor lebih dari 0.70 (>0.70) serta memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) lebih dari 0.50 (>0.50), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi rule of thumb dari validitas convergent .
Validitas Discriminant Validitas discriminant berhubungan  dengan  prinsip  bahwa  pengukur  -  pengukur  ( manifest variable )  konstruk  yang  berbeda  seharusnya  tidak  berkorelasi  tinggi.  Validitas discriminant dinilai berdasarkan nilai cross loading . Berikut hasil nilai Cross Loading dan Perbandingan Akar Kuadrat AVE dengan Korelasi Antar Variabel:
Tabel 7 Validitas Discriminant Cross Loading Average Variance Extracted (AVE) Pendapatan Asli Daerah 1.000 1.000 Pajak Hiburan 1.000 1.000 Pajak Restoran 1.000 1.000 Pajak Hotel 1.000 1.000 Sumber : Olahan Peneliti
Berdasarkan  Tabel  7  Validitas Discriminant ,  masing-masing  variabel  memiliki  nilai cross loading lebih besar dari 0.70 (>0.70) serta memiliki nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dari korelasi antar variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi rule of thumb dari validitas discriminant .

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  membuktikan  akurasi,  konsistensi  dan  ketepatan  instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan  dengan  dua  acara  yaitu  dengan Cronbach  Alpha dan Composite  Reliability .  Berikut  hasil perhitungan Cronbach Alpha dan Composite Reliability :

## Tabel 8
Uji Reliabilitas Cronbach Alpha Composite Realiability Pendapatan Asli Daerah 1.000 1.000 Pajak Hiburan 1.000 1.000 Pajak Restoran 1.000 1.000 Pajak Hotel 1.000 1.000 Sumber : Olahan Peneliti
Berdasarkan Tabel 8 Uji Reliabilitas, masing-masing variabel memiliki nilai cronbach alpha dan nilai composite reliability lebih dari 0.70 (>0.70), sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi rule of thumb dari uji reliabilitas.
Model Struktural (Inner Model) Koefisien Determinasi (R 2 ) Nilai koefisien determinasi (R 2 ) digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel  independen terhadap variabel dependen dengan mengelompokan nilai R 2 ke dalam kategori.
Tabel 9
Koefisien Determinasi (R 2 ) R2 Adjusted R 2 Pendapatan Asli Daerah 0.984 0.982 Sumber : Olahan Peneliti
Berdasarkan Tabel 9 Koefisien Determinasi (R 2 ), nilai R 2 sebesar 0.984 berarti Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebesar 98.4% oleh Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel sedangkan sisanya sebesar 1.6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai R- square sebesar 0.984 yang mengindikasikan model dalam katagori “kuat”.
Uji Signifikasi ( Path Coefficient )
Nilai signifikansi digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Nilai signifikansi yang digunakan two tailed t- value 1,96 untuk significance level = 5%.

## Gambar 3 Path Coefficient
Tabel 10 Path Coefficient Original Sample T Statistics P Values Pajak Hiburan -0.085 0.648 0.517 Pajak Restoran 0.822 2.364 0.018 Pajak Hotel 0.255 0.596 0.552 Sumber : Olahan Peneliti
Berdasarkan Tabel Path Coefficient, didapatkan hasil sebagai berikut:
1.  Pajak  Hiburan  tidak  berpengaruh  dan  negatif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  koefisien parameter sebesar -0.085 pada tingkat signifikan 5% (T Statistics < 1.96 dan p values > 0.05).
2. Pajak Restoran berpengaruh dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien parameter sebesar 0.822 pada tingkat signifikansi 5% (T Statistics > 1.96 dan p values < 0.05).
3.  Pajak  Hotel  tidak  berpengaruh  dan  positif  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  koefisien parameter sebesar 0.255 pada tingkat signifikansi 5% (T Statistics < 1.96 dan p values > 0.05).

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Pajak  Hiburan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018
Hasil pengujian outer dan inner sebagaimana dalam tabel 7 dan 10 dimana pada uji hubungan antar konstruk dapat disimpulkan pajak hiburan tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat juga dari hasil nilai t- statistic yang signifikan. Ditolaknya Hipotesis 1, memberikan makna bahwa pajak hiburan tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini  dapat dikarenakan beberapa tempat hiburan yang belum dikelola dengan baik dan banyak objek wisata yang belum terjamah padahal memiliki potensi yang cukup baik untuk menambah penerimaan pajak hiburan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Anggraini, 2017).
Pengaruh  Pajak  Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018
Hasil pengujian outer dan inner sebagaimana dalam tabel 7 dan 10 dimana pada uji hubungan antar  konstruk  dapat  disimpulkan  pajak  restoran  berpengaruh  dan  positif  terhadap  pendapatan  asli daerah.  Dapat  dilihat  juga  dari  hasil  nilai  t- statistic yang  signifikan.  Diterimanya  Hipotesis  2, memberikan makna bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak restoran semakin tinggi pula pencapaian pajak daerah, di mana meningkatnya pajak daerah juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Hasil Penelitian ini konsisten dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fikri,  Z.,  &  Mardani  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  pajak restoran  berpengaruh  secara  positif  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hasil  ini  juga  mendukung penelitian Widodo, W. I., & Guritno (2017) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa
Timur Tahun 2011 – 2018
Hasil pengujian outer dan inner sebagaimana dalam tabel 7 dan 10 dimana pada uji hubungan antar konstruk dapat disimpulkan pajak hotel tidak berpengaruh dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat juga dari hasil nilai t- statistic yang signifikan. Ditolaknya Hipotesis 3, memberikan makna bahwa memberikan makna bahwa pajak hotel tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih didominasi oleh pendapatan asli daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak hotel, contohnya sektor perdagangan, sektor pertambangan (Biringkanae, 2021).

## KESIMPULAN
Hasil pengujian outer dan inner menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memenuhi rule of thumb dari validitas convergent , validitas discriminant , dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Timur, sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa pajak hiburan dan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## SARAN Saran Praktis
1. Saran  untuk  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  sebaiknya  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi agar sejumlah masalah yang sering dialami dapat diminimalkan.
2. Saran untuk Pemerintah Daerah harus melakukan sosialisasi berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  sehingga  penerimaan  pajak  restoran  dan  pajak  hotel  dapat  lebih dioptimalkan  sehingga  mereka  dapat  memberikan  peningkatan  pendapatan  pajak  untuk peningkatan PAD.

## Saran Teoritis
1. Disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya  memperluas  sampel  penelitian.  Tidak  hanya  sebatas Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa timur, tetapi mencakup seluruh Indonesia sehingga dapat digeneralisasikan.
2. Disarankan  kepada  peneliti  selanjutnya  dapat  menambahkan  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dalam penelitian selanjutnya, seperti Pajak Reklame, Pajak Kendaraan.

## REFERENSI
Anggraini, R. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Tulungagung  Periode  2012-2016. Jurnal  Penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri .
Bahmid,  N.  S.,  &  W.  (2018).  Pengaruh  Pemungutan  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Hiburan  Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis , 18(1) , 14–26.
Biringkanae,  A.  (2021).  Pengaruh  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan Terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. Journal I La Galigo| Public Administration Journal , 19- 25.
Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). Jurnal Riset Manajemen , 6(1) , 124–135. Ghozali. (2014). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS . Badan Penerbit UNDIP. Ghozali,  I.  (2015). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  23 .  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  (2014). Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik  Problematika  Penerimaan  dan  Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) . Salemba Empat. Kobandaha, Rezlyanti, Wokas, H. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame Dan  Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Kotamobagu. Jurnal  EMBA  ISSN , 4(1) , 2303–1174.
Maya,  E.  D.  (2014).  Pengaruh  Pajak  Hotel  Dan  Pajak  Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)   Kota Batu (2003-2013). Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) , 2(3) , 1–5. Mulyana,  A.,  &  Budianingsih,  R.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Hotel  dan  Restoran Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sleman. Jurnal  Akuntansi  Bisnis  Dan Ekonomi , 5(1) , 1371–1382.
Sihombing,  H.,  &  Tambunan,  B.  H.  (2020).  Pengaruh  Pajak  Hiburan  dan  Pajak  Reklame  Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Journal of Economics and Business Online , 1(2) , 65–75.
Sudarsana, I. G., Yasa, I. N. P., & Dewi, I. P. E. D. M. (2019). Analisis Pertumbuhan, Efektivitas  Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah   Kabupaten Buleleng Tahun 2015- 2018. Jurnal Akuntansi Profesi , 10(2) , 100–109. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . Alfabeta.
Sukrisno, A. (2016). Akuntansi Perpajakan Edisi-3 . Salemba Empat.
Suryani,  F.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja Modal  Pada Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Riau. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Akuntansi  FKIP UIR , 12-22.
Widodo,  W.  I.,  &  Guritno,  B.  (2017).  Pengaruh  Pajak  Hotel,  Pajak  Restauran  dan  Pajak  Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. Jurnal Visi Manajemen , 2(2) , 128–138.
Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Perbankan. Jurnal  Riset Akuntansi  Dan  Perbankan , 14(2) ,  320– 326.
Wiratno,  A.,  Ningsih,  W., &  Putri,  N.  K.  (2017).  Partisipasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Manajerial Dengan  Komitmen  Organisasi,  Motivasi  Dan  Struktur  Desentralisasi  Sebagai  Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi , 20(1) , 150.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  Perpajakan. (n.d.).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah . (n.d.).