http://jiss.publikasiindonesia.id/

## Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma
Irwan 1 ,  Fadjrin Wira Perdana 2* , Paulina M. Latuheru 3 , Muhammad Khairani 4 , Sri Kartini 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang 1,3,4,5
Universitas Diponegoro 2
Email: irwanpasang07@gmail.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , paulina_m@dephub.go.id 3 , muhammad.khairani@gmail.com 4 , crie_llasdp171@yahoo.com 5
Artikel info Artikel history: Diterima : 21-11-2021 Diterima dalam bentuk revisi : 10-12-2021 Disetujui : 15-12-2021
Kata Kunci: pakar hukum; lima paradigm; paradigm hukum.
Keywords: legal expert; five paradigms; law paradigms.

## Abstrak
Perbedaan  paradigma  hukum  bukan  untuk  dipertentangkan,  tetapi  untuk disandingkan  dan  dapat  digunakan  sebagai  pisau  analisis  dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  sekaligus  mewujudkan  hukum  yang berkeadilan  di  masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  memberikan pemahaman  mendalam  tentang  aliran  filsafat  hukum.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  desain library  research , dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Positivisme hukum digunakan untuk menunjuk pada konsep hukum sebagai  komando  pemikiran  hukum  di  bawah  komando  John  Austin. Perspektif  filsafat  hukum  dengan  menggeser  paradigma  positivisme  ke konstruktivisme. Tujuannya agar sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya,  yakni  pranata  sosial,  institusi  keadilan,  pengendali  sosial, mekanisme pengintegrasi sosial dan rekayasa sosial.

## Abstract
Differences  in  legal  paradigms  are  not  to  be  contradicted,  but  to  be juxtaposed and can be used as an analytical knife in solving legal problems as well as realizing law that is just in society. The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of the flow of legal philosophy. This study uses qualitative research methods with library research design, by collecting and  analyzing  data  sources  to  be  processed  and  presented  in  the  form  of library research reports. The result of this research is legal positivism is used to  refer  to  the  concept  of  law  as  the  command  of  legal  thought  under  the command of John Austin. The perspective of legal philosophy by shifting the paradigm of positivism to constructivism. The goal is that the legal system can function  properly,  namely:  social  institutions,  justice  institutions,  social controllers, social integration mechanisms and social engineering.
Koresponden author: Fadjrin Wira Perdana Email: fadjrinwira@gmail.com artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Secara  konsep,  paradigma  adalah  asumsi-asumsi  dasar  yang  diyakini  ilmuwan  dan menentukan cara dia memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu Sejak  dari  Thomas  Kuhn  kemudian  berkembang  ( Like ,  1990).  Menurut  Masterman,  Kuhn menggunakan  konsep  paradigma  sekurang-kurangnya  dalam  21  cara  yang  berlainan. Paradigma menggolongkan, menetapkan, dan menghubungkan eksamplar, teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya ( Ritzer , 2004).
Adanya  perbedaan  pendapat  antara  para  pakar  paradigma  hukum  yang  mengatakan bahwa ilmu hukum dan filsafat hukum adalah dua hal yang berbeda. Nalar ilmu pengetahuan yuridis  sesungguhnya  mempunyai  fungsi  pokok.  Secara  teoritik,  fungsi  pokok  pengetahuan yuridis adalah menafsirkan undang-undang. Selain itu pengetahuan yuridis juga mempunyai kaidahnya dalam menkontruksi alasan-alasan hukum yang menjadi pijakan keyakinan sosial dalam kehidupan. Legitimasi fungsi dan susunan hukum merupakan aspek fundamental yang berhulu pada filsafat. Sehingga konsep dasar pengetahuan hukum, tidak bisa lepas dari fungsi- fungsi filosofis ( Heradhyaksa & Aji , 2020).
Salah satunya aliran filsafat positivisme dianalisis dalam sistem hukum di Indonesia, menjelaskan bahwa hukum di Indonesia memiliki dimensi budaya dan humanisme, tidak bisa dipahami secara sempit (sebatas positivistik semata), tidak hanya dipandang sebagai kenyataan biologis naluriah sebagaimana halnya binatang, melainkan ada kenyataan psikologis, rohani, dan  jasmani.  Oleh  karena  itu  aliran  positivisme  tidak  dapat  diterapkan  di  Indonesia  secara mutlak, karena tidak mampu menegakkan keadilan yang sesuai dengan perasaan masyarakat. Selain itu aliran positivisme tidak membuka dan menerima dimensi atau norma lain selain apa yang ada di dalam hukum peraturan itu sendiri ( Islamiyati , 2018).
Aliran filsafat positivisme yang sangat mewarnai sistem hukum Indonesia. Maka perlu semakin  digalakkan  kajian  ilmu  hukum  yang  menggunakan  paradigma  alternatif  selain positivisme,  misalnya  postpositivisme,  kritikal,  atau  konstruktivisme.  Sehingga,  kajian  ilmu hukum dapat semakin berwarna dan kaya, serta penuh dengan nuansa dialog yang konstruktif. Dengan demikian, sifat ilmu hukum yang dikatakan multiparadigmatik itu dapat semakin jelas dan nyata ( Pranata, Indarti, & Indraswari , 2017).
Hal  ini terbukti dengan  adanya penelitian tentang Kritik Filsafat  Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan, oleh Islamiyati pada tahun 2018. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa latar belakang munculnya aliran ini adalah mereaksi aliran idealis yang dikemukakan oleh aliran Hukum Alam. Pumpun berfikir aliran filsafat positivisme adalah mendasar pada kenyataan (realitas, fakta) dan bukti, tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan  esensi,  gejala  alam  diterangkan  berbasis  hubungan  sebab  akibat  dan  dari  itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung ruang dan waktu, menempatkan  fenomena  sebagai  obyek  yang  dapat  digeneralisasikan  untuk  diramalkan (diprediksi), meyakini bahwa suatu realitas (gejala) dapat direduksi menjadi unsur- unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati. Prinsip dasar aliran positivisme hukum yakni;  hukum  adalah  perintah  terhadap  manusia,  harus  dipisahkan  dengan  studi  sosiologis, historis dan evaluasi kritis, keputusan-keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan- peraturan  yang  sudah  ada  lebih  dahulu,  tanpa  menunjuk  pada  tujuan  sosial,  kebijakan  serta moralitas,  tidak  ada  hubungan  antara  hukum  dan  moral,  karena  moral  adalah  metayuridis.
( Islamiyati ,  2018).  Sedangkan  dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan  tidak  hanya  tyerkait tentang  prinsip  aliran  positivisme  saja,  akan  tetapi  semua  yang  berhubungan  dengan  aliran tersebut akan dibahas dan dijabarkan.
Kemudian Dini Irawati dan Nanat Fatah Natsir juga membahas tentang berbagai macam pakar paradigma hukum, yaitu positivisme, postpositivisme, teori kritis dan konstruktivisme dalam perspektif "Epistimologi Islam", hasil dari pembahasannya mengatakan bahwa adigma ilmu  yang  telah  dikembangkan  oleh  para  filusuf  pada  zamannya,  telah  mengalami perkembangan  menyesuaikan  dengan  proses  penemuan  ilmu  pengetahuan  dengan  berbagai metode  yang  dikembangkan.  Paradigma  Positivisme,  Post  Positivisme,  Teori  Kritis  dan Kontruktivisme merupakan paradigma keilmuan yang menjadi acuan utama para peneliti dan terus berkembang khusunya di  bidang ilmu  sosial. Keempat paradigma  ini  jika ditinjau dari perspektif  islam  masih  belum  mengakui  wahtu  sebagai  sumber  ilmu  pengetahuan,  sehingga sangat berpengaruh pada paradigma kelimuan yang bersifat sekuler. Alquran sebagai sumber utama ilmu pengetahuan dalam pemikiran filsafat Islam, telah mengisyaratkan metode ilmiah dalam  menemukan  kebenaran  ilmu  pengetahuan  yang  kemudian  dikembangkan  oleh  filusuf muslim  menjadi  berbagai  metode  ilmiah  ( Epistemologi,  Irawati,  Natsir,  &  Haryanti ,  2021). Sedangkan  dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan  adalah  lebih  dari  paradigma  yang sebelumnya, yaitu ada Paradigma Positivisme John Austin dan Gustav Radbruch, Paradigma Post  Positivisme  Karl  R.  Popper  dan  Thomas  Kuhn,  Paradigma  Participatory  Guba  dan Lincoln,  Paradigma  Critical  Theory  Eugen  Ehrlich  dan  Rescoe  Pound,  serta  Paradigma Constructivisme Max Weber dan Alexander Wendt.
Pada  penelitian  ini  akan  dijelaskan  tentang  beberapa  pemikiran  tokoh  tentang  lima paradigma,  hukum  tersebut  termasuk  aliran filsafat  positivisme ,  latar  belakang  lahirnya positivisme  dan  kritik  terhadap  positivisme.  Post  positivisme,  latar  belakang  lahirnya  serta konsep  pemikiran  di  dalamnya,  serta  berbagai  macam  paradigma  lain  seperti paradigma participatory, critical theory dan constructivisme . Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman  mendalam  tentang  aliran  filsafat  hukum positivisme,  post-positivisme, participatory,  critical  theory  dan  constructivisme sehingga  akan  diperoleh  pemahaman  dan wawasan luas tentang lima paradigma hukum  tersebut.  Sehingga dapat  mewujudkan hukum yang  berkeadilan  di  masyarakat.  Hal  ini  akan  berpengaruh  pada  sikap  bijaksana  dalam mengartikan  hukum  yang  berbeda-beda.  Perbedaan  paradigma  hukum  bukan  untuk dipertentangkan, tetapi untuk disandingkan dan dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan  permasalahan  hukum  sekaligus  mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan  di masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain library research , dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporanpenelitian kepustakaan. ( Rahayu, SH, & Ke , 2020).
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berhadapan langsung dengan teks dan bukan dari lapangan atau saksi mata. Data pustaka bersifat siap pakai dengan cara berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Data pustaka umumnya berupa sumber sekunder, kemudian kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena peneliti berhadapan dengan informasi statis dan tetap. ( Danandjaja , 2014).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Paradigma Positivisme

## 1. John Austin
Pemikir  positivisme  hukum  yang  terkemuka  adalah  John  Austin  (1790-1859), beliau  dikenal  sebagai  “Bapak  Ilmu  Hukum  Inggris”.  Pendapatnya  dikenal  dengan istilah  analytical  jurisprudence  yang  berpendirian  bahwa  hukum  adalah  perintah  dari penguasa  yang  dituangkan  dalam  bentuk  perundang-undangan,  jadi  unsur  yang terpenting dari hukum adalah “perintah” ( command ). Oleh karena itu hukum  bersifat tetap, logis, dan tertutup ( Closed Logical System ), di mana keputusan-keputusan hukum yang  benar/tepat  biasanya  dapat  diperoleh  dengan  alat-alat  logika  dari  peraturan- peraturan  hukum  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  tanpa  memperhatikan  nilai-nilai yang baik atau buruk ( Ritzer , 2004).
Kata  kunci  hukum  menurut  Austin  adalah  perintah  yang  diartikan  perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi  ( The  Supreme  Political  Authority ),  yang  berfungsi  mengatur  perilaku  anggota masyarakat.  Yang  memiliki  kedaulatan  ini  mungkin  individu  atau  juga  sekelompok individu.  Syaratnya:  (1)  Individu  atau  kelompok  individu  merupakan  orang  atau sekelompok orang yang  dipatuhi  oleh segenap anggota masyarakat, (2)  Individu atau kelompok individu yang berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun juga di atasnya. Jadi sumber hukum menurut Austin, adalah penguasa teringgi yang de facto dipatuhi oleh segenap  anggota  masyarakat  sementara  ia  sendiri  tidak  tunduk  pada  siapa  pun ( Yavuzarslan, Arslan, & Arslan , n.d.).
2. Gustav Radbruch
Gustav  Radburch,  berasal  dari  Jerman,mengajarkan  bahwa  hukum  harus memuat  tiga nilai dasar, yakni; nilai  keadilan (aspek filosofis), nilai  kepastian (aspek yuridis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan  pada  nilai  keabsahannya  pada  nilai  dasar  tersebut.  Gustav menkonsepsikan bahwa hukum sebagai paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan  kenyataan  yang  tidak  boleh  melanggar  nilai-nilai  itu,  nilai  di  maksud  adalah keadilan.  Oleh  karena  itu  pengupayaan  keadilan  harus  diwujudkan  dalam  peraturan yang nyata, yang berwujud undang-undang. Pada perkembangannya, nilai kepastian itu menjadi inti dari ajaran Rule Of Law .( Ritzer , 2004)

## B. Paradigma Post Positivisme
1.   Karl R. Popper
Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan ruang lingkup dan cara memperoleh pengetahuan. Sejak masa Yunani Kuno diskusi tentang epistemologi telah dimunculkan, terutama oleh kaum Sophis yang mengajukan skeptisisme. Akan tetapi, terutama  pada  Plato-lah  epistemologi  menemukan  rumusannya  yang  lebih  spesifik. Plato  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  berikut:  Apa  pengetahuan  itu?  Di  mana pengetahuan  biasanya  diperoleh?  Di  antara  apa  yang  biasa  kita  anggap  kita  ketahui berapa  yang  benar-benar  pengetahuan?  Dapatkah  indera  menghasilan  pengetahuan? Bisakah  akal  memberikan  pengetahuan?  Apa  hubungan  antara  pengetahuan  dan kepercayaan yang benar? ( Like , 1990).
Pada  periode  modern,  Descartes  mengembangkan  apa  yang  disebut rasionalisme.  Pandangan  ini  dikenal  sebagai  pandangan  Cartesian  mendasarkan  diri pada  prosedur  tertentu  dari  akal  atau  rasio.  Descartes  percaya  bahwa  pengetahuan rasional  bersifat  mutlak  dan  berlaku  universal.  Sebagai  reaksi  terhadap  pandangan Cartesian ini muncul empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke. Dia menyatakan bahwa  pengetahuan  yang  benar  didapatkan  dari  pengamatan  inderawi.  Akan  tetapi, David  Hume,  seorang  yang  sebenarnya  beraliran  empiris,  meragukan  kemampuan inderawi  untuk  benar-benar  menjangkau  semesta  pengetahuan.  Hume  lebih  lanjut menyangsikan apakah pengetahuan yang partikular, yang disusun secara induktif, bisa menjadi  pengetahuan  yang  universal.  Immanuel  Kant  adalah  filsuf  yang  berusaha mengatasi rasionalisme dan empirisme ( Pari , 2018).
Dalam banyak hal, Popper menyetujui pandangan Kant, termasuk pandangannya tentang  pengetahuan  apriori,  yaitu  pengetahuan  yang  ada  sebelum  pengalaman  Akan tetapi, Popper tidak setuju dengan Kant mengenai keabsahan pengetahuan apriori. Bagi Popper, teori  pengetahuan adalah penemuan kita yang bersifat  konjektur, sehingga ia bisa  salah  kalau  dikemudian  hari  ditemukan  pengetahuan  yang  lebih  meyakinkan. Mengikuti Darwin, Popper melihat teori pengetahuan atau epistemologi secara evolutif dan saling berkompetisi.  Tidak ada epistemologi  yang tunggal. Oleh karena itu, teori pengetahuan  tidak  bisa  menjadi  sebuah  dogma  yang  berlaku  sepanjang  sejarah, melainkan  sebentuk  hipotesis  yang  bisa  dikritisi  dan  bahkan  disalahkan  ( Kelik Wardiono & Saepul Rochman , 2020).
Popper,  dengan  demikian,  ingin  menyelamatkan  rasionalisme  tetapi  dengan catatan.  Rasionalisme  Popper  dikenal  dengan  rasionalisme  kritis.  Proyek  Popper  ini terutama ditujukkan untuk membantah kaum positivisme logis yang berbasis di Wina, Austria  dikenal  sebagai  Lingkaran  Wina.  Salah  satu  proyek  mereka  adalah  hendak memisahkan  mana  ungkapan  yang  bermakna  dan  ungkapan  yang  tidak  bermakna. Ungkapan  ini  bisa  ditemukan  dalam  bahasa  sebagai  objektifikasi  pikiran  manusia. Menurut kaum postivisme logis, pemisahan itu ditentukan oleh sejauh mana ungkapan- ungkapan  itu  bisa  ditangkap  oleh  inderawi  atau  tidak.  Ungkapan  yang  tidak  bisa ditangkap inderawi berarti tidak bermakna. Sebaliknya, ungkapan yang bisa ditangkap oleh inderawi adalah yang bermakna. Ungkapan yang bermakna inilah, yang hanya bisa diverifikasi  secara  empiris,  yang  dianggap  oleh  kaum  positivisme  logis  sebagai pengetahuan ( Agussalim , 2019).

## 2.  Thomas Kuhn
Pemikiran  Thomas  Kuhn  mengkritik  pandangan  positivisme  dan  falsifikasi Popper.  Menurut  Thomas  Kuhn,  positivisme  memandang  perkembangan  ilmu pengetahuan  bersifat  kumulatif.  Dalam  hal  ini,  ilmu  pengetahuan  mengalami perkembangan  terus  sebagai  akumulasi  yang  terjadi  sebagai  akibat  riset  para  ilmuan sepanjang  sejarah  dan  perkembangannya.  Positivisme  juga  memvonis  kriteria  ilmiah dan  tidak  ilmiahnya  satu  teori  atau  proposisi  melalui  prinsip  verifikasi.  Sedangkan Popper  cenderung  untuk  tidak  sepakat  dengan  prinsip  verifikasi  dan  menggantinya dengan  falsifikasi,  maksudnya  dapat  dibuktikan  salahnya  suatu  teori,  proposisi  atau hipotesis ( Schönhuth & Jerrentrup , 2019).
Menurut  Popper,  perkembangan  ilmiah  diawali  dengan  pengajuan  hipotesis yang kemudian dilanjutkan dengan upaya pembuktian salahnya hipotesis tersebut. Maka sebuah  teori  ketika  telah  terbukti  kesalahannya,  secara  otomatis  langsung menggugurkan teori sebelumnya. Tetapi jika tidak menemukan kesalahan hipotesis lagi, maka hipotesis berubah menjadi tesis ( teori ) yang diterima sebagai sebuah kebenaran, tetapi  sifatnya  tentatif.  Maksudnya,  kebenaran  teori  diterima  sampai  diketemukan kesalahan teori itu ketika diuji oleh ilmuan lain ( Elías Hernández , 2019).
Secara  tegas  Kuhn  mengemukakan  bahwa  perubahan  ilmu  pengetahuan  tidak mungkin terjadi karena upaya empiris melalui proses falsifikasi suatu teori, melainkan terjadi  melalui  satu  perubahan  yang  sangat  mendasar  yang  disebut  sebagai  revolusi ilmiah.  Thomas  Kuhn  juga  tidak  sepakat  dengan  pandangan  positivisme  bahwa perkembangan ilmu pengetahuan berdasarkan cara kumulatif dan evolusioner. Dalam hal ini, Thomas Kuhn berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui cara  revolusi  ilmiah,  sedangkan  revolusi  ilmiah  terjadi  lewat  perubahan  paradigma. Bedasarkan  temuan  tersebut,  istilah  paradigma  dan  revolusi  ilmiah  akhirnya  menjadi karakteristik  yang  melekat  pada  corak  pemikiran  Thomas  Kuhn.( Kelik  Wardiono  & Saepul Rochman , 2020).

## C. Paradigma Participatory (Guba dan Lincoln)
Dalam berpikirl ogis, seorang peneliti harus mampu menggabungkan teori/ide yang ada dengan fakta dilapangan dan dilakukan secara sistematis. Jadi, dapat dikatakan bahwa riset merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan ( knowledge ), yang ditandai dengan dua proses yaitu: 1) proses pencarian yang tidak pernah berhenti, dan (2) proses yang sifatnya subyektif karena topic riset, model riset, obyek riset dan  alat  analisisnya  sangat  tergantung  pada  faktor  subyektifitas  si  peniliti.10  Riset  tidak hanya  terfokus  pada  alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  tetapi  tergantung  pada  filsafat yang melatarbelakangi riset yang dilakukan yaitu koherensi antara ontologi, epistemologi, aksiologi dan metodologi yang digunakan oleh peneliti.( Tripa , 2019).

## D. Paradigma Critical Theory
1.  Eugen Ehrlich
Titik pokok dalam pendekatan Ehrlich adalah bahwa ia meremehkan perbedaan- perbedaan  antara  hukum  dan  norma-norma  sosial  lainnya  yang  bersifat  memaksa. Perbedaan ini adalah nisbi dan lebih kecil daripada yang biasanya dinyatakan, karena sifat memaksa  yang  pokok  di  bidang  hukum  tidak  berbeda  dengan  norma-norma  sosial lainnya,  adalah  paksaan  sosial  bukan  kekuasaan  negara.  Kepatuhan  suku  dan  keluarga pada  agama  memberikan  alasan-alasan  untuk  mentaati  norma-norma  sosial,  termasuk sebagaian  besar  norma-norma  hukum.  Banyak  norma-norma  hukum  tidak  pernah diungkapkana dalam ketentuan-ketentuan hukum, bahkan juga dalam sistem-sistem yang berkembang.( Marjan Miharja , 2021).
Dengan kata lain, hukum jauh lebih luas daripada peraturan hukum. Negara hanya satu  dari  banyak  asosiasi-asosiasi  hukum,  asosiasi  lain  seperti  keluarga,  hereja,  atau badan-badan korporasi dengan atau tanpa kepribadian hukum. Di lain pihak, ada norma- norma  hukum  tertentu  yang  khas  yang  bersifat  memaksa  seperti  hukuman  atau pelaksanaan  keputusan-keputusan  perdata.  Cara-cara  paksaan  yang  khas  ini dikembanggkan oleh Negara pertama untuk menjamin tujuan- tujuan pokok sejak semula,
untuk  menyusun  organisasi  militer,  perpajakan  dan  administrasi  kepolisian.  Negara sebagai sumber hukum yang pokok, bagi Ehrrlich secara histories adalah perkembangan jauh kebelakang, dan Negara bagi dia selamanya adalah alat masyarakat, walaupun dalam kondisi-kondisi modern makin berkuasa, dan berkuasa mutlak di negara sosialis. Bahkan dalam keadaan demikian norma-norma hukum (negara) yang khusus mengenai paksaan, mempunyai  fungsi  khusus  yakni  melindungi  lembaga-lembaga  Negara  yang  primer seperti  konstitusi  negara,  militer,  administrasi  Negara,  organisasi  keuangan.( Farida  & Nasichin , 2018).
2.  Rescoe Pound
Di dalam karya-karya Pound yang lain ia menegaskan kenisbian sosiologis dari teknik-teknik  hukum,  kategori-kategori  hukum,  dan  konsep-konsep  hukum.  ia melukiskan  kenisbian  dini  dengan  menunjuk  kepada  tipe-tipe  masyarakat  yang menyeluruh  dan  kepada  kekhususan  tradisi-tradisi  kebudayaannya.  Demikianlah  ia memberi suatu  analisis sosiologis mengenai  tipe-tipe hukum  adat  inggris  dan Amerika yang sekarang menjadi  klasik.  Ia mengemukakan perubahan-perubahan dalam konsep- konsep  hukum  sendiri,  sebagai  fungsi  tipe-tipe  masyarakat  dan  sistem-sistem  hukum yang  bersesuaian.  Ia  melukiskan  berbagai  teori  mengenai  hubungan  hukum  dan  moral sebagai fungsi tipe-tipe sosial.( Marjan Miharja , 2021).
Mengenai kenisbian konsep-konsep hukum Pound mengemukakan tidak kurang dari  dua  belas  gagasan  mengenai  apa  yang  yang  dimaksud  dengan  hukum.  dengan memahami kedua belas gagasan hukum itu dapat dipahami perkembangan makna hukum dalam hidup bermasayarakat, gagasan-gagasan tersbut ialah:
a. Hukum dipandang sebagai aturan atau perangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang  ditetapkan  oleh  kekuasaan  yang  bersifat  ilahi.  Sebagai  contoh  adalah  Kode Hamurabi  yang  dipercaya  sebagai  diwahyukan  oleh  dewa  Manu  dan  hukum  Nabi Musa yang diwahyukan Allah di gunung Sinai. Di sini hukum dimaknai sebagai wujud campur  tangan  langsung  kekuasaan  yang  bersifat  ilahi  terhadap  kehidupan bermasyarakat.  Adanya  pemaknaan  demikian  menunjukkan  bahwa  status  naturalis yang menggambarkan keadaan atimistis manusia yang digambarkan baik oleh Thomas Hobbes maupun John Lock tidak pernah ada ( Jäggi , 2021).
b. Hukum  dimaknai  sebagai  tradisi  masa  lalu  yang  terbukti  berkenan  bagi  para  dewa sehingga  menuntun  manusia  untuk  mengarungi  kehidupan  dengan  selamat.  Bagi masyarakat  primitif  yang  dikelilingi  oleh  kekuatan  yang  menyeramkan  dan  dapat mengamuk  sewaktu-waktu,  manusia selalu dibayangi  ketakutan yang terus menerus sehingga tidak berani melanggar kekuatan itu. Secara individual maupun kelompok, orang-orang  ini  berusaha  meredakan  jangan  sampai  kekuatan  dahsyat  itu  murka. Caranya  adalah  menetapkan  apa  saja  yang  boleh  dilakukan  oleh  mereka  dengan mengacu  kepada  kebiasaan  masa  lalu  mengenai  segala  sesuatu  yang  tidak diperkenankan  oleh  para  dewa.  Hukum  dengan  demikian  dipandang  sebagai seperangkat  aturan  moral  ( Precept )  atau  disebut  juga  maxim  yang  dicatat  dan dipelihara.  Bilamanapun  dijumpai  seperangkat  hukum  primitif  yang  dikuasai  oleh sekelompok orang yang menunjukkan bahwa kelompok itu mempunyai kelas dalam oligarki  politik,  hukum  itu  dipandang  layaknya  firman  Allah  dalam  tradisi  imamat orang  Yahudi,  tetapi  bukan  dipandang  sebagai  wahyu  Ilahi  seperti  pada  gagasan
sebelumnya. Namun demikian pandangan transendental tetap menguasai masyarakat primitif dalam memaknai hukum, karena hukum dikaitkan dengan kedahsyatan alam semesta yang menakutkan yang dianggap sebagai perbuatan para dewa ( Nieswiadomy & Bailey , 2018).
c. Hukum dimaknai sebagai catatan kearifan orang tua yang telah banyak makan garam atau pedoman tingkah laku manusia yang telah ditetapkan secara ilahi. Kearifan dan pedoman  tingkah  laku  itu  lalu  dituangkan  ke  dalam  kitab  undang-undang  primitif. Dalam hal inipun hubungan yang bersifat trnasendental masih terasa sehingga dapat dipikirkan bahwa kearifan para orang tua tersebut juga merupakan suatu yang didapat dari suatu kuasa yang mereka anggap ilahi ( Jäggi , 2021).
d. Hukum dipandang sebagai sistem prinsip-prinsip yang ditemukan secara filsufis dan prinsip-prinsip  itu  mengungkapkan  hakikat  hal-  hal  yang  merupakan  pedoman  bagi tingkah laku manusia. dalam gagasan ini pandangan yang bersifat transendental mulai dilepaskan digantikan oleh pandangan yang bersifat metafisis. Akan tetapi sebenarnya menurut  Pound,  gagasan  keempat  ini  merupakan  penggabungan  gagasan  kedua  dan ketiga yang dilakukan oleh para Juriskonsul Romawi. Karya para Juriskonsul adalah pendapat hukum yang ditujukan kepada para hakim Kekaisaran Romawi Barat. Pada masa  itu,  yaitu  abad  kedua  sampai  abad  keempat,  nasihat-nasihat  hukum  tersebut dikompilasi  dalam  buku-buku  teks.  Oleh  karena  itulah  dapat  dikemukakan  bahwa buku-buku  teks  tersebut  merupakan  sesuatu  seperti  kompilasi  adjudikasi  yang dikembangkan berdasarkan penalaran.
e. Gagasan ini merupakan kelanjutan dari gagasan keempat. Ditangan para filsuf, prinsip- prinsip itu ditelaah secara cermat, diintepretasi, dan kemudian digunakan. Oleh karena itulah  dalam  gagasan  kelima  ini  hukum  diartikan  sebagai  seperangkat  aturan  dan pernyataan kode moral yang abadi dan tidak dapat berubah.( Tripa , 2019).
f. Hukum dipandang sebagai seperangkat perjanjian yang dibuat oleh orang-orang dalam suatu  masyarakat  yang  diorganisasi  secara  politis.  Perlu  dikemukakan  disini  bahwa pandangan  ini  bukan  merujuk  pada  teori-teori  spekulatif  yang  dikemukakan  oleh Thomas Hobbes dan John Locke, melainkan merujuk kepada karya plato yang berjudul Minos.  Pandangan  ini  menurut  Pound  merupakan  suatu  pandangan  yang  bersifat demokratis.  Dalam  hal  ini  hukum  diidentifikasi  sebagai  undang-undang  dan  dekrit yang  diundangkan  dalam  negara  kota  yang  ada  pada  zaman  Yunani  Kuno. Demosthenes  menyarankan  pandangan  demikian  kepada  jury  Athena.  Dalam  teori semacam  ini,  sangat  mungkin  gagasan  yang  bersifat  filsufis  mendukung  gagasan politis  dan menjadikan dasar kewajiban moral  yang melekat  di  dalamnya  mengenai alasan mengapa perjanjian yang dibuat di dalam dewan rakyat harus ditaati.
g. Hukum dipandang sebagai suatu refleksi pikiran ilahi yang menguasai alam semesta. Pandangan ini dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Sejak saat itu pandangan ini telah sangat berpengaruh. Bahkan kemudian terjadi berbagai variasi atas pandangan hukum alam ini.( Marjan Miharja , 2021).
h. Hukum  dipandang  sebagai  serangkaian  perintah  penguasa  dalam  suatu  masyarakat yang diorganisasi secara politis. Berdasarkan perintah itulah manusia bertingkah laku tanpa  perlu  mempertanyakan  atas  dasar  apakah  perintah  itu  diberikan.  Pandangan demikian  dikemukakan  oleh  yuris  Romawi  dan  masa  klasik.  Tidak  dapat  disangkal
bahwa pandangan itu hanya mengakui hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa  sebagai  hukum.  sebagaimana  hukum  Romawi  yang  telah  menjadi  acuan hukum barat sebenarnya bersumber pada Corpus Iuris Civilis hasil kodifikasi Kaisar Yustianus.  Sebagai  seorang  kaisar,  ia  dapat  menuangkan  kehendaknya  menjadi berkekuatan  hukum.  Akan  tetapi  yang  dilakukan  Yustianus  sebenarnya  adalah melakukan  kompilasi  karya  para  Juriskonsul  pada  masa  Kekaisaran  Romawi  Barat masih jaya. Ternyata pandangan hukum merupakan perintah penguasa sesuai dengan pandangan hukum para ahli hukum yang aktif mendukung kekuasaan raja di Kerajaan Perancis  yang  tersentralisasi  pada  abad  keenambelas  dan  ketujuhbelas.  Para  ahli dhukum ini lalu mengundangkannya menjadi undang-undang. Hal itu ternyata sesuai dengan  dengan  pandangan  supremasi  parlemen  di  Inggris  setelah  tahun  1688  dan kemudian menjadi teori yuristik Inggris ortodoks. Bahkan pandangan dini juga sesuai dengan  teori  supremasi  parlemen  pada  Revolusi  Amerika  atau  pengganti  teori kedaulatan raja pada Revolusi Perancis ( Farida & Nasichin , 2018).
i. Hukum dipandang sebagai sistem pedoman yang ditemukan berdasarkan pengalaman manusia  secara  individual  akan  merealisasikan  kebebasannya  sebanyak  mungkin seiring dengan kebebasan yang sama yang dimiliki orang lain. Gagasan semacam ini dengan berbagai bentuknya dikemukakan oleh mazhab historis. Menurut pandangan F.C.  von  Savigny,  hukum  bukanlah  dibuat  secara  sengaja,  melainkan  ditemukan melalui  pengalaman  manusia.  dengan  demikian  pertumbuhannya  benar-benar merupakan suatu proses organis dan tidak disadari. Proses itu ditentukan oleh gagasan mengenai hak dan keadilan atau gagasan mengenai kebebasan yang terwujud dalam pengelolaan keadilan oleh manusia atau dalam bekerjanya hukum-hukum biologis dan psikologis atau dalam karakter ras yang mau tidak mau menghasilkan sistem hukum yang berlaku pada suatu waktu tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.
j. Hukum  dipandang  sebagai  sistem  prinsip  yang  ditemukan  secara  filsufis  dan dikembangkan  secara  rinci  melalui  tulisan  yuristik  dan  putusan  pengadilan.  Sistem prinsip tersebut digunakan untuk mengukur kehidupan lahiriah manusia melalui nalar atau  dalam  suatu  fase  lain  digunakan  untuk  menyelaraskan  kehendak  manusia sesamanya.  Cara  berpikir  semacam  ini  muncul  pada  abad  kesembilan  belas  setelah teori  hukum  alam  ditinggalkan  dan  dikedepankan  guna  memberikan  suatu  kriteria yang sistematis bagi pengembangan hukum secara mendetail.
k. Hukum  dipandang  sebagai  seperangkat  atau  suatu  sistem  aturan  yang  dipaksakan kepada manusia dalam masyarakat oleh sekelompok kelas yang berkuasa baik secara sengaja  atau  tidak  untuk  meneguhkan  kepentingan  kelas  yang  berkuasa  tersebut. Pandangan  ini  merupakan  suatu  pandangan  dari  segi  ekonomi.  Pandangan  ini kemudian  mengemuka  dalam  bentuk  positivis-  analitis  yang  menempatkan  hukum sebagai  perintah  penguasa.  Dasar  perintah  tersebut  pada  hakikatnya  adalah kepentingan ekonomi dari kelas yang berkuasa.
l. Hukum  dipandang  sebagai  suatu  gagasan  yang  ditimbulkan  dari  prinsip-prinsip ekonomi  dan  sosial  tentang  tingkah  laku  manusia  dalam  masyarakat,  ditemukan berdasarkan  observasi,  dinyatakan  dalam  bentuk  petunjuk-petunjuk  yang  bekerja melalui  pengalaman  manusia  mengenai  apa  yang  dapat  dilakukan  dan  tidak  dapat dilakukan  dalam  pelaksanaan  keadilan.  Pandangan  ini  merupakan  suatu  pandangan
akhir abad kesembilan belas ketika mulai dikemukakannya pandangan  empiris yang  didasarkan  pada  observasi  sebagai  ganti  pandangan  yang  bersifat metafisis ( Maulana , 2020).
E. Paradigma Constructivisme
1.  Max Weber
Dalam Basic Sociological Terms , Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut  dirinya:  tindakan  sosial.  Weber  menyatakan  bahwa  setiap  tindakan  individu yang  ditujukan  kepada  individu,  atau  kelompok  lain  memiliki  makna  yang  bersifat subjektif.  Tujuan  utama  dari  sosiologi  menurut  Weber  adalah  memahami  secara mendalam ( verstehen ) makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut.
Weber  membagi  tindakan  sosial  menjadi  empat  tipe.  Tipe  pertama,  rasional- instrumental  ( zweckrational ),  mengacu  pada  tindakan  yang  dilandasi  oleh  rasionalitas sang aktor demi mencapai tujuan tertentu, seperti transaksi ekonomi. Tipe kedua, rasional nilai ( wertrational ), mengacu pada tindakan yang dilandasi  oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai  tertentu,  seperti  berdoa  bersama  yang  dilandasi  oleh  nilai  agama.  Dalam Objectivity in Social Science, Weber mencetuskan sebuah konsep bernama tipe ideal. Tipe ideal  mengacu  pada  berbagai  terminologi  yang  digunakan  oleh  ilmuwan  sosial,  untuk menangkap karakteristik-karakteristik penting dari sebuah fenomena; seperti empat tipe tindakan sosial yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Tipe ideal membantu ilmuwan  sosial  agar  tetap  objektif  dalam  mengkaji  sebuah  fenomena.  Terlepas  dari fungsinya untuk menjaga ilmuwan sosial agar tetap objektif, Weber menyatakan bahwa tipe ideal berbeda dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan.( Maulana , 2020) 2.  Alexander Wendt
Perspektif  kedua the  constitutive meyakini  bahwa  realitas  tiada  lain  adalah  Ide, kumpulan relasional  Ide .  Apa  yang  selama  ini  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  dapat diindera,  bias  dibuktikan  ilmiah,  sejatinya  adalah  hasil  fantasi.  Apa  yang  selama  ini dinamaka nnegara, perang, senjata nuklir, system int ernasional, dan lain-lain yang kasat maupun tidak kasat mata, semuanya adalah efek dari ide/diskursus.( Jäggi , 2021). Pertama  tama, konstruktivisme meyakini  signifikan  sistruktur  ideasonal  dalam system internasional. Struktur Ideasonal dan material saling bergulat membentuk sistem. Bahkan sebagian konstruktivis cenderung ingin menunjukkan superioritas Ide dari materi. Jika  rasionalis‐positivis  mendoktrinkan  bahwa  struktur  internasional  tidak  lain merupakan  distribusi  kapabilitas  material,  konstruktivis  meyakini  sebaliknya  bahwa struktur internasional adalah distribusi Ide, dan negara‐negara bertindak mengikuti pola persebaran Ide.( Maulana , 2020).

## Kesimpulan
Positivisme  dibangun  di  atas  tesis  dasar  yang  menegaskan  bahwa  ilmu  pengetahuan adalah  satu-satunya  penegtahuan  ilmiah.  Melalui  tesis  dasar  tersebut,  positivisme sesungguhnya  muncul  sebagai  anak  kandung  dari  empirisme.  Positivisme  hukum  digunakan untuk menunjuk pada konsep hukum sebagai komando pemikiran hukum di bawah komando John Austin. Asumsi dasar dari post positivisme adalah yang pertama, fakta tidak bebas dari adanya nilai, melainkan harus bermuatan teori. Kemudian kedua, falibilitas teori bahwa semua
teori  tidak  bisa  sepenuhnya  dijelaskan  dengan  bukti-bukti  empiris,  karena  memungkinkan adanya fakta anomali di dalamnya. Ketiga, fakta itu tidak bebas nilai. Keempat, bahwa setiap hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  itu  bukanlah  reportase  obyektif  tetapi  hasil  dari  adanya interaksi  atau  komunikasi  anatara  manusia  dengan  alam  dan  persoalannya.  Terakhir  bahwa fokus  kajian  dari post positivisme  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  manusia sebagai bentuk dari ekspresi keputusannya.
Paradigma kritis diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status yang ada di masyarakat serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, penting  bagi  individu  memahami  ilmu  sosial  terlebih  dahulu  sebelum  mengupas  teori paradigma kritis lebih jauh. Selanjutnya, membahas asal usul kemunculan teori kritis terdapat 3 aspek yang mendasari sebuah teori dapat dikategorikan sebagai teori kritis. Pertama adalah pendekatan terhadap ilmu pengetahuan berkaitan dengan perwujudan konstruksi sosial dalam konteks perjuangan sosial.  Aspek yang kedua, teori  kritis sebagai  konsepsi masyarakat  yang secara  simultan  mengkritisi  dan  memproyeksikan  kemungkinan-kemungkinan  baru  terkait kemasyarakatan. Aspek yang terakhir, yaitu teori kritis sebagai visi untuk merealisasikan nilai- nilai tertentu yang tak hanya terbatas pada nilai sosiologis itu sendiri.
Hukum  masa  depan  dari  perspektif  filsafat  hukum  dengan  menggeser  paradigma positivisme  ke  konstruktivisme.  Tujuannya  agar  sistem  hukum  dapat  berfungsi  sebagaimana mestinya, yakni: pranata sosial, institusi keadilan, pengendali sosial, mekanisme pengintegrasi sosial  dan  rekayasa  sosial.Paradigma  konstruktivisme  diperlukan  untuk  membentuk  karakter sistem  hukum  yang  memandang  hukum  tidak  bebas  nilai,  akan  tetapi  relatif  terbentuk  dan dipahami sebagai transaksional, subjektif dan dialektik agar hukum di dalam pembuatannya, hingga penegakannya seharusnya mengandung pemihakan terhadap yang paling lemah dalam hirarki struktur sosial.

## Bibliografi
Agussalim, Dafri. (2019 ). Contending Images of World Politics: Penelusuran Kritis terhadap Asal-Usul dan Perdebatan Mengenai Konsep ‘De-veloping Countries.’
Danandjaja,  J.  (2014).  Metode  Penelitian  Kepustakaan. Antropologi  Indonesia . https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318
Elías  Hernández,  J.  A.  (2019).  El  paradigma  en  investigación  educativa:  construyendo consciencia sobre lo que se hace. Instituto de Ciencias Sociales y Administración .
Epistemologi, P., Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme , Pospositivisme , Teori Kritis , dan, 4 , 870–880. https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358
Farida, A., & Nasichin, N. (2018). Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori- Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental). Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176
Heradhyaksa, B., & Aji, R. H. S. (2020). Paradigma Critical Theory Et Al: Tinjauan Terhadap Perda  Jawa  Timur  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Pengendalian,  Pengawasan,  dan Peredaran  Minuman  Beralkohol. Mizan:  Journal  of  Islamic  Law , 4 (1),  47–58. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.602
Islamiyati, I. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang  Berkeadilan. Law,  Development  and  Justice  Review , 1 (1),  82–96. https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574
Jäggi,  C.  J.  (2021). Demokratischer  Weltstaat  statt  neuer  Nationalismus .  Frank  &  Timme GmbH.
Kelik Wardiono, S. H., & Saepul Rochman, S. H. (2020). Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis . Muhammadiyah University Press.
Like, W. (1990). Realita dan Desiderata. Duta Wacana University Press, Yogyakarta.
Marjan Miharja, S. H. (2021). Buku Ajar Filsafat Hukum . CV Cendekia Press.
Maulana,  I.  B.  (2020). Pergeseran  Pemikiran  Hukum  dari  Era  Yunani  Menuju  Post- Modernisme . Citra Aditya Bakti.
Nieswiadomy, R. M., & Bailey, C. (2018). Foundations of nursing research . 1073.
Pari, F. (2018). Epistemologi Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Jurnal Ilmu Ushuluddin ,
5 (2).
Pranata, R., Indarti, E., & Indraswari, T. L. (2017). Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu Telaah  Filsafat  Hukum  tentang  Proses  Peradilan  Pidana  di  Pengadilan  Negeri  Kota Semarang. Diponegoro Law Journal , 5 (4), 1–20.
Rahayu,  D.  P.,  SH,  M.  H.,  &  Ke,  S.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Yogyakarta:  Thafa Media .
Ritzer, G. (2004). Teori sosiologi modern.
Schönhuth, M., & Jerrentrup, M. T. (2019). Partizipation in der Forschung. In Partizipation und nachhaltige Entwicklung (pp. 61–86). Springer.
Tripa, S. (2019). Rekonseptualisasi Hukum Indonesia . Bandar Publishing.
YAVUZARSLAN, H., ARSLAN, A., & ARSLAN, Ş. (n.d.). Karaelmas Journal of Educational Sciences.