## KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM PELESTARIAN SITUS
PENINGGALAN SEJARAH TAHUN 2000-2015
Hemy Kiswinarso & Muhammad Hanif*

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo  Dalam  Pelestarian  Situs  Peninggalan  Sejarah.  Lokasi  penelitian  ini  di wilayah  Kabupaten  Ponorogo  dan  di  khususkan  di  wilayah  yang  terdapat  situs peninggalan sejarah.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif.  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Validasi  yang  digunakan  dalam  untuk  menguji  kebenaran  data menggunakan  triangulasi  sumber  penelitian,  sedangkan  analisis  data  menggunakan analisis data model interaktif.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : kebijakan pemerintah Kabupaten  Ponorogo  dalam  pelestarian  situs  peninggalan  sejarah  mengacu  pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dinas Kebudayaan  Pariwisata  Pemuda  dan  Olahraga  adalah  Badan  Dinas  yang  berperan langsung  dalam  penanganan  pelestarian  situs  peninggalan  sejarah.  Dalam mengupayakan  pelestarian  situs  peninggalan  sejarah  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo bekerja sangat lamban karena masih adanya kasus-kasus yang mengancam keberadaan  warisan  budaya  tersebut.    Sementara  baru  2  sampai  3  tahun  ini  ada keseriusan dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengupayakan adanya pendataan  yang  terstruktur,  karena  sebelumnya  belum  ada  pembukuan  untuk keterangan  kebendaan  cagar  budaya.  Pengadaan  Balai  Penyelamatan  Benda  Cagar Budaya  oleh  Pemerintah  kota  sudah  diupayakan.  Upaya  pemerintah  tersebut merupakan  salah  satu  langkah  untuk  menjaga,  memberdayakan,  dan  pemanfaatan yang  lebih  maksimal.  Sehingga  diharapkan  kebijakan  pemerintah  dapat mengoptimalkan perlindungan situs peninggalan sejarah agar mampu dimanfaatkan oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Kapubaten Ponorogo.
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Pelestarian , Situs Peninggalan Sejarah

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  kepulauan  yang  memiliki  potensi budaya  dan  sumber  daya  yang  melimpah. Disamping  itu  pula  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  di  dunia  yang  memiliki latar  belakang  sejarah  yang  panjang (Soebijantoro, 2013: 52). Keragaman budaya yang  beragam  di  Indonesia  ini  terbentuk dari adanya proses kebiasaan manusia pada masa  lampau.  Proses  manusia  pada  masa lampau  ini  menciptakan  suatau  hal  yang menghasilkan berbagai warisan budaya yang beragam  jenisnya.  Salah  satunya  adalah
benda atau situs bersejarah. Benda atau situs sejarah  merupakan  warisan  budaya  yang diciptakan  oleh  adanya  proses  kegiatan manusia  pada  masa  lampau.  Situs  Cagar Budaya  adalah  lokasi  yang  berada  di  darat dan  atau  di  air  yang  mengandung  benda cagar  budaya,  bangunan  cagar  budaya,  dan atau  struktur  cagar  budaya  sebagai  hasil kegiatan  manusia  atau  bukti  kejadian  masa lampau (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2010).
Soebijantoro  (2013:  55)  berpendapat bahwa  terdapat  banyak  istilah  yang  sering digunakan oleh masyarakat untuk menyebutkanya,  mulai  dari  benda  kuno,
*Hemy Kiswinarso . adalah Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADUIN
*Muhammad Hanif adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADUIN
barang  antik,  hingga  peninggalan  arkeologi ( archeological  remains). Benda  bersejarah atau  benda  cagar  budaya  merupakan  benda yang  perlu  dilindungi  dan  dilestarikan. Karena  benda  peninggalan  bersejarah adalah  bukti  kebenaran  dari  suatu peradaban  nenek  moyang  kita    pada  masa lampau  yang  nyata  akan  keberadaanya. Benda  cagar  budaya  memiliki  sifat  yang unik, langka, serta tidak dapat diperbaharui dan tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama serta yang sangat penting adalah  kesemuanya  merupakan  fakta aktifitas  manusia  pada  masa  lampau (Soebijantoro, 2013: 55).
Terlepas dari hal itu, pada kenyataanya  keberadaan  akan  benda-benda bersejarah  di  Indonesia  mulai  terancam keberadaanya.  Banyak  kasus  yang  beredar pada  saat  ini  mencengangkan  para pemerhati  sejarah.  Mulai  dari  perawatan yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur, kehilangan, bahkan pencurian yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang yang  menjual  salah  satu  aset  negara  ini kesembarang  orang,  bahkan  ke  luar  negeri. Bukan  hal  yang  aneh  apabila  kita  sering mendengar  adanya  kasus  salah  kelola, bahkan  kriminalisasi  terhadap  benda-benda cagar budaya dan sering kita lihat rendahnya minat masyarakat untuk datang ke museum untuk  melihat  dan  mengapresiasi  benda- benda  cagar  budaya  bahkan  perilaku  yang tidak bangga terhadap benda-benda warisan budaya
bangsa (Kuntjoro dalam Soebijantoro, 2013: 54). Dengan  adanya  kasus-kasus  tersebut, menambah catatan buruk mengenai kebijakan  tata  kelola  kebendaan  bersejarah di  Indonesia.  Peristiwa-peristiwa  tersebut, mencerminkan  bahwa  Pemerintah  kurang memperhatian akan perlindungan, pelestarian,  dan  perawatan  mengenai keberadaan benda bersejarah. Karena benda bersejarah  adalah  gambaran  nyata  yang tersisa  dari  peradaban  manusia  terdahulu, dan bukti ragam budaya dari nenek moyang kita, yang perlu kita lestarikan. Maka dari itu dengan  adanya  hal-hal  tersebut,  perlunya pemerintah  daerah  harus  benar-benar memperhatikan  mengenai  kebijakan  tata kelola benda peninggalan bersejarah. Karena
benda  bersejarah  merupakan  aset  yang berharga  bagi  Bangsa  Indonesia  yang  perlu dijaga  dan  dilestarikan.  Di  samping  itu perlunya  penekanan  akan  pentingnya menjaga  kelestarian  sejarah  nusantara  bagi penerus bangsa ini, untuk proses pembelajaran  bagi  masa  depan  dan  akan pentingnya mendalami ilmu sejarah khususnya peninggalan-peninggalanya.  Oleh karena  itu,  nilai-nilai  kehidupan  masa  lalu harus  kita  gali  untuk  menegakkan  martabat bangsa kita sekarang, serta demi pembangunan  masa  depan.  Mengingkari prestasi  nenek  moyang  kita,  berarti memalsu  identitas  kita  sekarang,  dan membangun  atas  dasar  kepalsuan  berarti menjerumuskan  generasi  yang  akan  datang (Soekmoro  dalam  Mahmud  dan  Mas’ud, 1989: 8)
Ponorogo  merupakan  salah  satu  kota yang  memiliki  sejarah  yang  panjang  dari sejak  dan  sebelum  berdirinya  kota Ponorogo.  Hal  ini  terbukti  dari  banyaknya penemuan-penemuan  benda-benda  pening- galan  dari  kehidupan  masa  lampau  yang terdapat  diberbagai  tempat  di  Ponorogo. Belanda  memuat  cerita  4  zaman  yaitu:  1. Zaman  Purbakala,  yang  disebut  zaman prasejarah. Artinya zaman sebelum manusia dapat menyusun sejarah, 2. Zaman Wengker , 3.  Zaman  berdirinya  Kadipaten  Ponorogo dan  datangnya  agama  Islam di  Ponorogo,  4. Zaman  Bangsa  Indonesia  di  bawah kekuasaan  penjajah  Belanda,  khususnya  di daerah  Kabupaten  Ponorogo  (Purwowijoyo, jilid vii 1985: 7).
Dari sejarah berdirinya kota Ponorogo, pada  setiap  masanya  memiliki  peninggalan- peninggalan  sejarahnya,  dimana  dengan adanya  ditemukan  berbagai  fosil-fosil manusia  pada  masa  purbakala.  Penemuan ini  ditemukan  di  kaki  Gunung  Pandan,  dan Kecamatan  Sampung  yang  ditemukan  fosil hewan,  manusia,  dan  alat-alat  purbakala pada  Zaman  Batu.  Penemuan-penemuan benda-benda  yang  berasal  dari  masa kerajaanpun  banyak  ditemukan,  seperti adanya  penemuan  arca-arca  dan  tempat- tempat atau situs dari masa kerajaan, Seperti penemuan arca  Agsobhya (sikap  Budha) yang  ditemukan  di  Kadipaten  pada  tahun 1980, dan penemuan situs Watu Dukun yang
diyakini merupakan  peninggalan  dari Empu Sendok  dan masih banyak lagi.
Berbagai peninggalan sejarah tersebut tergolong  dalam  peninggalan  imateri  dan materi. Diamana yang termasuk peninggalan imateri  merupakan  peninggalan  yang  tidak berupa  benda  dan  peninggalan  materi adalah  peninggalan  yang  berupa  benda. Ponorogo  memiliki  banyak  peninggalan sejarah yang berupa benda atau materi yang tersebar  diberbagai  wilayah  di  Ponorogo. Namun  dari  penemuan  benda  sejarah tersebut  masih  adanya  ketidakmaksimalan pemerintah, dalam pemanfaatan, perlindungan,  pelestarian  benda  cagar budaya atau situs sejarah. Benda peninggalan sejarah ini memiliki keterkaitan akan  hukum,  dimana  hukum  pidana mengenai  benda  cagar  budaya  sudah terkandung  dalam  UUD  RI  No.  11  tahun 2010 mengenai kebijakan
akan perlindungan  dan  pelestarianya.  Kebijakan pemerintah  daerah  akan  perlindungan  dan pelestraian  benda  peninggalan  sejarah  ini mutlak  ditegaskan,  karena  akhir-akhir  ini keberadaan  benda  bersejarah  di  Ponorogo ini mulai terancam.
Benda atau situs peninggalan bersejarah  yang  ditemukan  di  Ponorogo sangat  beragam,  seperti  situs  Watu  Dukun yang  ditemukan  di  Kecamatan  Sumoroto desa  Pager  Ukir,  dan  situs  peninggalan Kerajaan  Medang  yang  terdapat  di  desa Sampung  adalah  sebagian  situs  yang terdapat  di  sebagian  wilayah  di  Ponorogo. Benda  atau  situs  cagar  budaya  tersebut masih  belum  sepenuhnya  diekplorasi  oleh Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo.  Contoh penemuan peninggalan situs sejarah tersebut  hanya  sebagian  penemuan  yang terdapat  di  wilayah  Ponorogo,  yang  masih tergolong  terdapat  di  area  lingkup  wilayah desa.  Benda  peninggalan  sejarah  yang terdapat  di  Kabupaten  Ponorogo  ini  ada yang  terurus  dan,  ada  yang  tidak  terurus. Sehingga pertanyaan diantaranya bagaimana kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo terhadap  pelestarian  situs  peninggalan sejarah.  Untuk  itu  maka  penelitian  ini menarik untuk diteliti.

## Tujuan Penelitian
Penulisan  penelitian  ini  memiliki tujuan yang dicapai, sebab tujuan penelitian tersebut  akan  memberi  arah  ke  dalam penelitian.  Adapun  yang  menjadi  tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui kebijakan Pemerintah  mengenai  pelestarian  benda peninggalan sejarah di Kabupaten Ponorogo.

## Kajian Pustaka

## A. Kebijakan Pemerintah
Istilah kebijakan disepadankan dengan kata  ( policy )  yang  dibedakan  dengan kebijaksanaan  ( wisdom )  maupun  kebajikan ( virtues ).  Winarno  dan  Wahab  sepakat bahwa  istilah  kebijakan  ini  penggunaanya sering  dipertukarkan  dengan  istilah-istilah lain  seperti  tujuan  ( goals ),  program, keputusan, undang-undang, ketentuan- ketentuan,  standar,  proposal  dan grand design .  Bagi  para policy  makers (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, peggunaan istilah-istilah tersebut tidak  menimbulkan  masalah,  tetapi  bagi orang  di  luar  struktur  pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Pada  dasarnya  terdapat  banyak batasan  atau  definisi  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  kebijakan  ( policy ).  Setiap definisi  tersebut  memberi  penekanan  yang berbeda-beda.  Perbedaan  ini  timbul  karena setiap  ahli  mempunyai  latar  belakang  yang berbeda-beda pula (Suharno, 2013: 2-3).
Ali dan Alam (2012: 3) mengemukakan kebijakan pemerintah diramu dari dua konsep dasar, yaitu konsep kebijakan  dan  konsep  pemerintah.  Dua konsep  yang  mengandung  makna  satu kesatuan  pengertian  ketika  masing-masing konsep  diuraikan  secara  konseptual  yang berujung  pada  satu  kesatuan  pengertian dalam konteks pemakaian yang berbeda. Pemerintah yang menempatkan konteks  kebijakan  dalam  pemberian  makna atas  arti  terhadapnya  pada  hakikatnya menjadikan  pemerintah  sebagai  suatu konsep menjadi sesuatu yang aktual, sesuatu yang  tidak  sekadar  menjadi  sesuatu  yang dapat diaplikasikan, diterapkan dan
menjadikan  ia  menjadi  aktual  dalam kehidupan pemerintah suatu negara.
Friedrich  (dalam  Suharno,  2013:  4) berpendapat  bahwa  kebijakan  adalah  suatu tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan  yang diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan  dengan  adanya  hambatan- hambatan tertentu seraya mencari peluang- peluang  untuk  mencapai  tujuan  atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Dye  (dalam  Islamy,  2009:  18)  juga berpendapat  bahwa  kebijaksanaan  negara sebagai  “ is  whatever  governments  choose  to do  or  to  do ”  dapat  diartikan  bahwa  apapun yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk dilakukan  atau  tidak  dilakukan.  Selanjutnya Dye  mengatakan  bahwa  bila  pemerintah memilih  untuk  melakukan  sesuatu  maka harus  ada  tujuanya  (obyektifnya)  dan kebijaksanaan  negara  itu  harus  meliputi semua  tindakan  pemerintah  jadi  bukan semata-mata merupakan pernyataan kengininan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh  pemerintahan  pun  termasuk  kebijakan negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  sesuatu yang  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  akan mempunyai  pengaruh  (dampak)  yang  sama besarnya  dengan  sesuatu  yang  dilakukan oleh pemerintah.
Menurut  konsep  demokrasi  modern, kebijaksanaan  negara  tidaklah  hanya  berisi cetusan  pikiran  atau  pendapat  para  pejabat yang  mewakili  rakyat,  tetapi  opini  publik ( public opinion ) juga mempunyai porsi yang sama  besarnya  untuk  diisikan  (tercermin) dalam  kebijaksanaan-kebijaksanaan  negara. Setiap  kebijakan  negara  harus  selalu berorientasi pada kepentingan publik ( public interest ) (Islamy, 2009: 10).
Pendapat  lain  juga  diungkapkan  oleh Budiarjo  (dalam  Ali  dan  Alam,  2012:  11) kebijaksanaan  sebagai  suatu  kumpulan keputusan  yang  diambil  oleh  seseorang pelaku atau kelompok politik usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan, sedangkan keputusan adalah membuat  pilihan  di  antara  beberapa alternatif.  Dalam  kebijakan  akan  ditemukan sejumlah  keputusan,  dan  setiap  keputusan dikumpulkan  maka  hal  itu  akan  terwujud
sebagai suatu kebijakan. Perbedaan keduanya berada  pada konteks operasional, yang pada hakikatnya mengandung arti yang sama  yaitu  adanya  pilihan  sejumlah laternatif  yang  dirumuskan  dan  atau  yang diambil.
Raksasataya (dalam Islamy, 2009: 17- 18).  Mengemukakan  bahwa  kebijakan sebagai  suatu  taktik  dan  strategi  yang diarahkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu identifikasi dari tujuan yang  ingin  dicapai,  taktik  atau  strategi  dari berbagai  langkah  untuk  mencapai  tujuan yang  diinginkan  dan  penyediaan  berbagai input  untuk  memungkinkan  pelaksanaan secara nyata dari taktik atau sebuah strategi.
Berdasarkan beberapa pengertian dari para  ahli  akhirnya  dalam  suatu glossary dibidang  adminitrasi  negara,  kebijakan diartikan sebagai berikut:
1. The  organizing  framework  of  purposes and  rationales  for  government  program  that deal  with  specified  societal  problems (susunan  rancangan  tujuan-tujuan  dan dasar-dasar pertimbangan program- program  pemerintah  yang  berhubungan dengan  masalah-masalah  tertentu  yang dihadapi masyarakat).
2. Whatever governments choose to do or not to do (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).
3. The  complex  programs  enacted  and implemented  by  government (maslah- masalah  yang  kompleks  yang  dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah) (Islamy, 2009: 20). Dari  beberapa  pendapat di  atas  dapat disimpulkan pengertian kebijakan pemerintah  bahwa  kebijakan  berasal  dari adanya  kepentingan  umum  dan  terdiri  dari adanya  berbagai  tujuan-tujuan  untuk membawa  ke  arah  yang  ingin  dicapai    dan kebijakan  didasarkan  pada  kepentingan umum  yang  berpusat  pada  pemerintah  dan dilaksanakan  atau  tidak  dilaksanakan  oleh pemerintah  untuk  kepentingan  umum maupun kepentingan bersama.
B. Pelestarian Situs
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia (2008:  820)  pelestarian  merupakan  proses, cara,  perbuatan  melestarikan;  perlindungan
dari kemusnahan atau kerusakan; konservasi; sumber-sumber alam; pengelolaan sumberdaya alam yang menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Pelestarian  adalah  upaya  dinamis untuk  mempertahankan  keberadaan  Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor.  11  Pasal  1  Ayat 22  Tahun  2010  Tentang  Cagar  Budaya,
2010: 5).
Menurut Balai Konservasi Peninggalan Borobudur  (2008:  14)  pelestarian  adalah suatu  tindakan  aktif  untuk  membuat  suatu obyek  arkeologi  agar  obyek  yang  dimaksud tetap awet, aman dan terpelihara sepanjang masa.  Dengan  demikian  pelestarian  tidak hanya  bersifat  fisik,  tetapi  juga  mencakup aspek-aspek lain yang bersifat non fisik.
Pelestarian  menurut  Prasetyo  dan Wasito (2014: 84) adalah upaya perlindungan dari adanya bahaya kemusnahan  agar  tetap  terjaga  dan  terawat keberadaanya. Perkembangan dan kemajuan tekhnologi  semakin  menggeser  kebudayaan daerah.  Sebagai  generasi  muda  hendaknya ikut  menjaga  dan  melestarikan  budaya daerah  karena  budaya  daerah  merupakan akar dari munculnya budaya nasional.
Kusumohartono  (dalam  BKPB,  2009: 11) menyatakan bahwa pelestarian merupakan  kegiatan  penting  dan  utama, sebab  tanpa  pelestarian  maka  kegiatan pembinaan  dan  pemanfaatan  tidak  dapat dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  upaya pelestarian  penyelamatan  data  pelestarian sumberdaya  arkeologi  perlu  mendapat perhatian  utama  untuk  dikembangkan  dan dimasyarakatkan.
Dengan  demikian  pelestarian  situs adalah  suatu  tindakan,  usaha  atau  kegiatan untuk  mengupayakan  perawatan  untuk melindungi,
melestarikan dan memanfaatkan,  pelestarian  ditujukan  untuk memajukan kepentingan bersama bertujuan untuk  kepentingan  yang  bermanfaat  guna mengembangkan peninggalan sejarah untuk kepentingan ilmu pendidikan.

## C. Peninggalan Sejarah atau Situs Cagar Budaya
Sutrasno  (1975:  7-8)  memberikan pendapat sebagai berikut:
a. bahwa  yang  dimaksud  dengan  sejarah ialah segala kejadian sepanjang masa. Segala kejadian,  tidak  berarti  bahwa  semua kejadian  dicatat  dalam  sejarah,  tetapi  yang terbatas  yang  ada  hubunganya  dengan  tata kehidupan dengan manusia.
b. Peristiwa sejarah bukanlah kejadian atau peristiwa  perseorangan,  artinya  yang  tidak menyangkut sebagian besar orang
(manusia),  sehingga  dengan  kejadian  itu tidak  dapat  menimbulkan  perubahan struktur  ekonomi,  sosial,  politik  dan kebudayaan  dari  pada  sekelompok  manusia yang  hidup  di  daerah  yang  dalam  batas- batas tertentu cukup luas.
c. Sejarah  adalah  segala  kegiatan  manusia dan  segala  kejadian  yang  ada  hubunganya dengan  kegiatan  manusia  sedemikian  rupa sehingga mempunyai akibat adanya perubahan  politik,  sosial,  ekonomi  dan kebudayaan,  dan  kesemuanya  ditinjau  dari sudut  perkembanganya  (berjalan  dalam tempat  dan  waktu,  atau  adanya  saling hubungan dalam tempat dan waktu).
Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor.  11  Tahun  2010  Tentang Cagar  Budaya  Pasal  1  dijelaskan  cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebenaran yang berupa benda cagar budaya, bangunan  cagar  budaya,  struktur  cagar budaya,  situs  cagar  budaya,  dan  kawasan cagar  budaya  di  darat  dan/atau  di  air  yang perlu  dilestarikan  keberadaanya  karena memiliki  nilai  penting  bagi  sejarah,  illmu pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau kebudayaan  melalui  proses  penetapan.  Dan juga disebutkan bahwa yang dimaksud situs cagar  budaya  adalah  lokasi  yang  berada  di darat/atau  di  air  yang  mengandung  benda cagar  budaya,  bangunan  cagar  budaya, dan/atau  struktur  cagar  budaya  sebagai hasil  kegiatan  manusia  atau  kejadian  pada masa lalu.
Berkala Arkeologi (1993: 87) menyatakan pengertian situs dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya pada pasal 1,  butir  2  disebutkan  bahwa  situs  adalah
lokasi  yang  mengandung  atau  diduga mengandung  benda  cagar  budaya  termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamanannya. Selain itu suatu hal penting yang perlu diketengahkan ialah bahwa situs adalah  sebagai  sumberdaya  yang  terbatas ( infinite ), tak terbaharui ( non renewable ), tak dapat dipindahkan ( non moveable )dan rapuh ( vulnerable/fragile ),  sehingga  diperlukan penanganan situs secara tepat dan benar.
Terdapat  banyak  istilah  yang  sering digunakan oleh masyarakat untuk menyebutnya,  mulai  dari  benda  kuno, barang  antik  hingga  peninggalan  arkeologi ( archaeological  remains ).  Namun  kalau  kita merujuk  pada  Undang-undang  No  5  tahun 1992  tentang  Benda  Cagar  Budaya  (BCB) maka  akan  spesifik  yaitu  benda  cagar budaya bergerak dan tidak bergerak. Secara khusus dijelaskan bahwa untuk benda cagar budaya  bergerak  berupa  kesatuan  atau kelompok  atau  bagian-bagian  atau  sisanya yang  berumur  sekurang-kurangnya  50 (limapuluh) tahun atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya  50  (limapuluh)  tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah,  ilmu  pengetahuan  dan  kebudayaan. Sedangkan  benda  cagar  budaya  tidak bergerak berupa benda alam yang dianggap mempunyai  nilai  penting  bagi  sejarah  ilmu pengetahuan dan
kebudayaan. (Soebijantoro, 2013: 55). Menurut  BKPB  (2009:  11)  bahwa sumberdaya  arkeologi  atau  benda  cagar budaya  beserta  situsnya  adalah  sisa-sisa hasil  budaya  fisik  peninggalan  nenek moyang  yang  masih  dapat  dilihat  di  muka bumi sampai saat ini. Sumberdaya arkeologi merupakan warisan budaya dan merupakan data yang sangat penting untuk rekontruksi sejarah  serta mengetahui  proses  perubahan masa lalu.
Mahmud  dan  Mas’ud  (2012:  4-5)
mengungkapkan bahwa sumberdaya arkeologi  adalah  bagian  dari  bagian sumberdaya budaya. Pengertian
sumberdaya  adalah  segala  sesuatu,  atau sejumlahan  dari  sesuatu  yang  merupakan khasanah  bermakna  bagi  segala  macam upaya  berkaitan  dengan  kebudayaan,  baik dalam  pengembangaannya,  perlindungan- nya,  pemanfaatannya,  maupun  pengkajian-
nya. Selain itu ada juga yang mendefinisikan sumberdaya  budaya  (SDB)  sebagai  gejala fisik,  baik  ilmiah  maupun  buatan  manusia, yang  memiliki  nilai  penting  bagi  sejarah, arsitektur,  arkeologi  dan  pengembangan budaya  yang  diwariskan  hingga  saat  ini, bersifat  unik  dan  tidak  terperbaharui  ( non- renewable ).  Definisi  tersebut  menegaskan bahwa  di  dalam  sumberdaya  budaya  (SDB) termasuk di dalamnya sumberdaya arkeologi  (SDA).    Dengan  demikian parameter  sebuah  sumberdaya  arkeologi meliputi:
1. Memiliki  nilai  sejarah,  baik  lokal,
regional maupun internasional; 2. Mengandung  nilai-nilai  kepurbakalaan (arkeologi); 3. Memiliki hubungan/keterkaitan dengan perkembangan kebudayaan manusia; 4. Memiliki sesuatu yang unik dan khusus; serta 5. Tidak mungkin untuk diperbaharui Sebagaimana  dari  sumberdaya  budaya, parameter tersebut di atas tercermin dalam sifat  khas  sumberdaya  arkeologi  (SDA), seperti:
1. Jumlah  dan  keberadaanya  sangat terbatas;
2. Tidak terperbaharu ( non-renewable );
3. Memiliki  sesuatu  yang  unik  dan  khas; serta
4. Sulit dideteksi keberadaanya.
Pendapat  lain  juga  diungkapkan  oleh Rokhmani  (dalam  BKPB,  2008:  3)  Benda Cagar  Budaya  didefiniskan  sebagai  benda tinggalan  masa  lalu  yang  bernilai  peting artinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan,  sejarah  dan  kebudayaan, sehingga  perlu  dilindungi  dan  dilestarikan demi  memupuk  jati  diri  bangsa  dan kepentingna nasional.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di atas  yang  dimaksud  peninggalan  sejarah atau  benda  cagar  budaya  adalah  suatu  sisa- sisa  kegiatan  manusia  pada  masa  lampau, yang menciptakan suatu hasil dari tinggalan nenek  moyang  kita  memiliki  nilai  budaya dan historis yang tidak ternilai, menunjukan jati  diri  bangsa,  serta  memiliki  manfaat dalam  kajian  ilmu  pendidikan  yang  perlu dimanfaatkan dan dilestarikan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo. Hal ini dikarenakan di Kabupaten  Ponorogo  banyak  terdapat  situs peninggalan-peninggalan sejarah yang tersebar  di  wilayah-wilayah  Kabupaten Ponorogo.  Penelitian  ini  dilaksanakan selama  6  bulan  yaitu  mulai  bulan  Februari sampai Juli 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi,  analisis  data  bersifat  induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekan pada makna  (Sugiyono,  2008:  205). Pada dasarnya  penelitian  kualitatif  digunakan dalam  penelitian  yang  merujuk  pada  objek dan  fenomena  yang  terjadi  secara  alami. Adapun  data  yang  akan  diperoleh  akan bersifat  deskriptif  karena  menggunakan pendekatan induktif.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan induktif dimana peneliti melakukan  pengamatan  atas  permasalahan kebijakan  perlindungan  dan  pelestarian benda  peninggalan  sejarah  yang  ada  di Kabupaten  Ponorogo.  Kemudian  menarik kesimpulan secara umum dengan dukungan dari beberapa informasi, sehingga data yang akan diperoleh akan bersifat deskriptif.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  yaitu jenis  penelitian  deskriptif.  Bagian  deskriptif dalam  catatan  data  ini  meliputi  potret subjek,  rekonstruksi  dialog,  deskripsi keadaan  fisik,  struktur  tentang  tempat,  dan barang-barang  lain  yang  ada  di  sekitarnya. Demikian  juga,  catatan  tentang  berbagai peristiwa  khusus  (termasuk  siapa  yang terlibat  dengan  cara  bagaimana,  gerak- geriknya,  dan  juga  tingkah  laku  atau  sikap penelitiannya) (Sutopo, 2002: 74).
Pendekatan  ini  cocok  untuk  meneliti tentang  kebijakan  Pemerintah  yang  ada  di Kabupaten  Ponorogo  dalam  pelestarian peninggalan  sejarah,  benda  cagar  budaya maupun  situs  yang  ditemukan  diberbagai wilayah-wilayah  Kota  Ponorogo.  Penelitian
ini  dilaksanakan  dengan  menganalisis  data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi,  dan  observasi  langsung  di lapangan. Sumber  utama  dalam  penelitian kualitatif ialah kata, dan tindakan, selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti dokumen dan lain-lainnya. Menurut Sugiono (2013:  137),  sumber  data  dapat  dilakukan dalam berbagai setting , berbagai sumber dan berbagai  cara.  Bila  dilihat  dari setting-nya, data  dapat  dikumpulkan  pada  setting alamiah (  natural  setting  ), Sumber  data penelitian  ini  merupakan  sumber  data primer  dan  sumber  data  sekunder  yang dapat menjelaskan informasi yang diperlukan  dalam  penelitian.  Sumber  data pada penulisan ini diperoleh dari: 1. Sumber Data Primer
Sumber  data  primer  merupakan sumber  data  yang  langsung  memberikan data  kepada  pengumpul  data  (Sugiono, 2001:  129).  Hal  senada  juga  disampaikan oleh  Umar  (2011:  42)  bahwa  data  primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan  seperti  hasil  dari  wawancara atau  hasil  pengisian  kuisioner  yang  biasa dilakukan oleh peneliti.
Data  yang  didapat  berupa  hasil wawancara  dengan  informan.  Sumber  lisan ini dapat diperoleh dengan mendeskripsikan secara  tertulis  hasil  dari  pengamatan  atau wawancara serta dokumentasi yang dilakukan. Informan dari penelitian ini yaitu Dinas  Kebudayaan  Pariwisata  Pemuda  dan Olahraga  (DIKEBPARPORA),  BAPEDA,  juru kunci di setiap situs/cagar budaya yang ada di  Ponorogo,  sesepuh  serta  masyarakat Kabupaten  Ponorogo  yang  dipilih  secara selektif.
2. Sumber Data Sekunder Sumber  data  sekunder  menurut Sugiono  (2013:  137)  adalah  sumber  yang tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data.  Sumber  data  sekunder yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Peraturan  Kebijakan  tentang  adanya  benda peninggalan  sejarah,  data  yang  diperoleh dari  Dinas  Kebudayaan  Pariwisata  Pemuda dan  Olahraga  (DIKEBPARPORA)  Kabupaten Ponorogo,    berupa  sumber  data  tertulis
berasal  dari  arsip,  dokumen,  serta  buku- buku yang diperoleh dari  adanya penemuan benda  peninggalan  sejarah  yang  ada  di Kabupaten Ponorogo.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi,
dan dokumentasi tertulis atau arsip.
1. Wawancara
Sukmadinata (2012: 216) berpendapat bahwa  wawancara  atau  interviu  ( interview) merupakan  salah  satu  bentuk  teknik pengumpulan  data  yang  banyak  digunakan dalam  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan deskriptif
kuantitatif. Wawancara dilaksanakan  secara  lisan  dalam  pertemuan tatap  muka  secara  individual.  Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuanya untuk menghimpun data  dari  kelompok  seperti  wawancara dengan  satu  keluarga,  pengurus  yayasan, atau  Pembina  pramuka.  Hal  serupa  juga diungkap  oleh  Esterberg  (dalam  Sugiyono, 2008:  231)  wawancara  adalah  pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui  tanya  jawab,  sehingga  dapat dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik tertentu.
Wawancara  ( interview )  dikelompok- kan  menjadi  beberapa  bentuk  dalam melakuakan  komunikasi  lisan  yaitu  berupa bentuk  terstruktur,  semiterstruktur,  dan tidak  terstruktur  (Sugiyono,  2008:  233). Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan jenis  wawancara  tidak  terstruktur.  Artinya pedoman  wawancara  yang  digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan digunakan.
Penggunaan  metode tersebut  karena peneliti akan melakukan wawancara kepada informan  yang  dianggap  sebagai  salah  satu sumber  yang  bisa  menjawab  masalah penelitian.  Peneliti  pun  perlu  menjelaskan kepada  responden  tentang  maksud  dan tujuan  penelitian  ini.  Sebelum  mengadakan wawancara terlebih dahulu peneliti menyusun  pedoman  wawancara.  Metode tersebut  akan    mampu  menjawab  kebijkan
Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  dalam pelestarian  situs  peninggalan  sejarah  tahun 2000-2015.
2. Observasi Langsung
Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2013: 145)    menyatakan  bahwa  observasi  adalah suatu  proses  yang  kompleks,  suatu  proses yang  tersusun  dari  pembagian  proses biologis  dan  psikologis.  Dua  di  antara  yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Hal  senada  juga  disampaikan  oleh
Nazir  (2009:  175)  observasi  langsung  atau dengan  pengamatan  langsung  adalah  cara pengambilan  data  dengan  menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk  keperluan  tersebut.  Teknik  observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data  yang  berupa  peristiwa,  tempat  atau lokasi dan benda serta tekanan gambar yang dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Observasi  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  adalah  peneliti  mengamati keberadaan  situs  peninggalan  sejarah  di Kabupaten  Ponorogo  guna  mengetahui Kebijakan  pelestariannya.  Dalam  observasi ini peneliti mendatangi lokasi dan mengamati  secara  langsung  maupun  tidak langsung  lewat  paparan  data  mengenai kondisi  aktual  yang  ada  di  setiap  situs peninggalan sejarah di Kabupaten Ponorogo.
3. Dokumentasi Tertulis/Arsip Menurut  Sugiyono  (2006:  329) menyatakan  bahwa  dokumen  merupakan catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu. Dokumen  biasanya  bisa  berbentuk  tulisan, gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari seseorang.  Dokumen  berbentuk  tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera,  biografi,  peraturan,  kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, misalnya, foto, gambar  hidup,  sketsa,  dan  lain-lain. Dokumen  yang  berbentuk  karya  misalnya, karya  seni,  yang  dapat  berupa  gambar, patung,  film,  dan  lain-lain.  Studi  dokumen merupakan  pelengkap  dari  penggunaan metode  observasi  dan  wawancara  dalam penelitian kualitatif.
Dokumen  merupakan  sumber  data yang  sering  memiliki  posisi  penting  dalam penelitian  kualitatif.  Terutama  bila  sasaran kajian  mengarah  pada  latar  belakang  atau berbagai  peristiwa  yang  terjadi  di  masa lampau  dan  berkaitan  dengan  kondisi  atau peristiwa masa kini. Dokumen bisa memiliki
beragam  bentuk,  dari  yang  tertulis sederhana  sampai  yang  lebih  lengkap,  dan bahkan  bisa  berupa  benda-benda  lainnya sebagi  peninggalan  masa  lampau  (Sutopo, 2002: 69).
Teknik analisis isi dokumen digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang bersumber  dari  dokumen  atau  arsip  yang berupa  buku  tentang  penemuan  situs peninggalan sejarah di Kabupaten Ponorogo dan kebijakan Pemerintah mengenai pelestariannya.
Dalam  penelitian  kualitatif,  yang menjadi  instrumen  atau  alat  penelitian adalah  peneliti  itu  sendiri  (Sugiono,2012  : 305). Dalam  penelitian  kualitatif  instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi  data,  dan  membandingkan dengan  data  yang  telah  ditemukan  melalui observasi  dan  wawancara  (Sugiono,  2012: 307).
Penelitian  ini  tentang    Kebijakan Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  dalam pelestarian  peninggalan  situs  sejarah  tahun 2000-2015  dilakukan  selama  6  bulan. Penelitian  dilaksanakan  mulai  dari  bulan Februari  sampai  dengan  bulan  Juli  tahun 2015. Tahapan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
Tahap  awal  dari  penelitian  ini
merupakan  bagian  dari  menetapkan  fokus penelitian.  Kegiatan  ini  dimulai  dengan menetapkan  tema  dan  judul  yang  akan menjadi obyek penelitian. Termasuk didalamnya yaitu dengan menentukan lokasi penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan perijin kepada pengelola obyek tersebut. Hal ini  dilakukan  agar  tidak  menimbulkan perbedaan  pemahaman  antara  peneliti  dan subyeknya.  Selain  itu  juga  mempermudah prosedur  dalam  melakukan  penelitian selanjutnya.
Kemudian  setelah  menentukan  tema dan  judul,  peneliti  berkonsultasi  tentang tema  dan  judul  tersebut  kepada  dosen pembimbing.  Selanjutnya  juga  menjelaskan
tentang  kondisi  awal  dari  obyek  penelitian. Setelah  mendapatkan  persetujuan  maka peneliti mulai melakukan kegiatan penelitian awal.
2. Tahap Penelitian Tahapan  yang  selanjutnya  merupakan tahapan  penelitian.  Pada  tahapan  ini dilakukan  pengumpulan  data,  pengolahan data,  dan  analisis  data.  Dalam  tahapan pengumpulan  data  peneliti  mendapatkan data  dari  berbagai  sumber.  Sumber  yang didapat  merupakan  hasil  dari  wawancara, sumber  dokumen,  dan  pengamatan  atau observasi secara langsung.
Dengan  begitu  data  yang  terkumpul akan  mampu  diolah  secara  baik  dan  benar oleh  peneliti.  Pengolahan  data  digunakan untuk  mendapatkan  deskripsi  awal  obyek penelitian.  Setelah  itu  dilakukan  analisis data untuk mempermudah dan mendapatkan  validitas  dari  hasil  data  yang diperoleh.
Tujuan  analisis  data  memperdalam hasil  temuan  data  yang  diperoleh  dan mampu  mengetahui  hasil  awal  sesuai dengan  tujuannya.  Jika  diketemukan  hasil yang  kurang  sesuai  maka  akan  dilakukan analisis  yang  berkelanjutan.  Hal  ini dilakukan  agar  hasil  penelitian  benar-benar maksimal dan sesuai kenyataan.
3. Tahap Laporan Pada  tahap  akhir  merupakan  tahap penyelesaian  laporan  atau  penyajian  data. Penyusunan  laporan  didasarkan  pada  hasil analisis  data  yang  sudah  didapatkan  pada tahap  sebelumnya.  Laporan  atau  sajian dilakukan  secara  benar  dan  tersusun sistematis.  Selain  itu  data  yang  disajikan merupakan  data  yang  sesuai  dengan  fakta dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Kesalahan  dalam  laporan  penelitian umumnya  dilakukan  yaitu  laporan  yang tidak  tersusun  secara  sistematis  dan penyajian  data  kesimpulan  tidak  sesuai dengan  fakta  yang  didapat  pada  saat penelitian.  Untuk  menghindari  hal  tersebut penyajian data harus sesuai dengan analisis data  yang  dilakukan.  Ini  berarti  peneliti harus  benar-benar  teliti  dan  mampu  untuk dapat menyajikan data secara aktual.
Untuk  mendapatkan  data  yang  valid dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan teknik validitas data sebagai berikut:
1. Triangulasi  metode  adalah  pengumpulan data  yang  sama  dengan  menggunakan metode  pengumpulan  data  yang  berbeda, serta  diusahakan  mengarah  pada  sumber data  yang  sama  untuk  menguji  kemantapan informasi.
Penggunaan
metode pengumpulan  data  yang  berbeda,  dan bahkan  lebih  jelas  untuk  diusahakan mengarah  pada  sumber  data  yang  sama untuk  menguji  kemantapan  informasinya. Misalnya, untuk memantapkan validitas data mengenai  suatu  keterampilan  seseorang dalam  bidang  tertentu.  Peniliti  bisa menggunakan  metode  pengumpulan  data yang berupa kuesioner. Kemudian dilakukan wawancara  mendalam  pada  informan  yang sama dan hasilnya diuji dengam pengumpulan
data sejenis dengan menggunakan  teknik  observasi  pada  saat orang tersebut melakukan kegiatannya atau perilakunya (H.B. Sutopo, 2002: 80).
2. Triangulasi sumber data adalah mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber data  digunakan  untuk  menguji  kebenaran tentang  pelaksanaan  pembelajaran  bahasa Indonesia.  Cara  ini  mengarahkan  peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan  beragam  sumber  data  yang tersedia.  Artinya,  data  yang  sama  atau sejenis,  akan  lebih  mantap  kebenarannya bila  digali  dari  beberapa  sumber  data  yang berbeda.  Triangulasi  sumber  data  yang memanfaatkan  jenis  sumber  data  yang berbeda-beda  untuk  menggali  data  yang sejenis (H.B. Sutopo, 2002: 79).
3. Reviu  informan  merupakan  usaha pengembangan validitas
penelitian. Digunakan untuk mereviu informan, apakah data hasil wawancara sudah valid dan sesuai dengan kesepakatan atau belum. Pada waktu peneliti  sudah  mendapatkan  data  yang cukup  lengkap  dan  belum  utuh  dan menyeluruh,  maka  unit-unit  laporan  yang telah  disusunnya  perlu  dikomunikasikan dengan  informannya,  khususnya  yang dipandang  sebagai  informan  utama  (H.B Sutopo, 2002: 83).
Analisis  data  seperti  pendapat  Lexy J.Moleong (2011: 247) adalah proses analisis
data dimulai dengan menelaah seluruh data yang  tersedia  dari  berbagai  sumber  yaitu wawancara,  pengamatan  yang  sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,  dokumen  resmi,  gamba,  foto,  dan sebagainya. Sedangkan  Miles  dan  Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 246-253) mengemukakan  bahwa  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  melalui reduksi data ( data reduction ), penyajian data ( data  display )  dan  penarikan  kesimpulan ( conclusion drawing atau verification ).
1. Tahap Reduksi Data
Dalam  tahap  reduksi  data,  peneliti melakukan  proses  seleksi,  pemfokusan, penyederhanaan  dan  abstraksi  data  dari sumber penelitian. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas,  memperpendek,  membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan  mengatur  data  sedemikian  rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Peneliti melakukan tahap reduksi data  dengan  membaca  secara  cermat  objek penelitian  dan  kemudian  dibagi  ke  dalam kategori sesuai kajian yang peneliti amati.
2. Tahap Penyajian Data
Sajian  data  merupakan  suatu  rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi  yang  memungkinkan  simpulan penelitian  dapat  dilakukan.  Sajian  ini merupakan  rangkaian  kalimat  yang  disusun secara  logis  dan  sistematis.  Tujuannya  agar peneliti  bisa  memahami  objek  yang  diteliti dan  memberikan  jawaban  sesuai  rumusan masalah penelitiannya.
Hubungannya dengan  tahap  penyajian  data,  peneliti melakukan  ringkasan  yang  relevan  dengan bidang kajian yang diteliti. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam mengelompokkan dan menentukan simpulan. 3. Tahap Penarikan Kesimpulan Tahap  simpulan  merupakan  tahap akhir  dalam  analisis  data  ini.  Berbagai  data yang  dibutuhkan  untuk  penarikan  suatu simpulan  mulai  dianalisis  secara  lebih mendalam. Hal ini dilakukan agar penelitian kualitatif  ini  bisa  dipertanggungjawabkan kebenarannya.  Di samping itu,  adanya data-
data  yang  dikumpulkan  dapat  dijadikan suatu  pertimbangan yang akan menentukan arah suatu kajian yang diteliti. Oleh  karena  itu  dalam  tahapan  yang dilakukan  merupakan  suatu  rangkaian tahapan  yang  memiliki  keterkaitan.  Adapun keterkaitan komponen antara tahap tersebut sebagai berikut:
Bagan 3.2. Analisis Data Model Interaktif, Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 1992: 20)
Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Kebijakan Pemerintah Ponorogo
Dalam Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah
Kebijakan  pemerintah  Kabupaten Ponorogo  mengenai  pelestarian  situs peninggalan sejarah mengacu pada Undang- Undang  Republik  Indonesia  Tentang  Benda Cagar  Budaya  No.  11  Tahun  2010,  yang sebelumnya  menggunakan  acuan  UUD  RI BCB  No.  05  Tahun  1992.  Termuat  dalam UUD  RI  No.  11  Tahun  2010  tentang  benda cagar  budaya  diantarannya  mengacu  pada poin-poin pembukaan berikut:
1. Bahwa  benda  cagar  budaya  merupakan kekayaan  budaya  bangsa  sebagai  wujud pemikiran  dan  perilaku  kehidupan  manusia yang  penting  artinya  bagi  pemahaman  dan pengembangan  sejarah,  ilmu  pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara sehingga  perlu  dilestarikan  dan  dikelola secara  tepat  melalui  upaya  perlindungan, pengembangan,  dan  pemanfaatan  dalam rangka  memajukan  kebudayaan  nasional
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan  perlindungan,  pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. 3. Bahwa  cagar  budaya  berupa  benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola  oleh  pemerintah  dan  pemerintah daerah  dengan  meningkatkan  peran  serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan,  dan  memanfaatkan  cagar budaya. 4. Bahwa  dengan  adanya  perubahan paradigma  pelestarian  cagar  budaya, diperlukan  keseimbangan  aspek  ideologi, akademis,  ekologis,  dan  ekonomis  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Bahwa  Undang-Undang  No.  5  Tahun 1992  tentang  Benda  Cagar  Budaya  sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan,  dan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat sehingga perlu diganti. 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, poin 2, poin  3,  poin  4,  poin  5  perlu  membentuk Undang-Undang tentang cagar budaya.
Berdasarkan  dari  poin-poin  di  atas pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  tentunya memperhatikan  sekali  dengan  keberadaan peninggalan situs sejarah tersebut. Mengingat  Kabupaten  Ponorogo  dari sejarahnya  memiliki  sejarah  yang  panjang dari  masa  ke  masa.  Berawal  dari  masa purbakala,  kerajaan  Hindu-Budha,  dan masuknya  Islam  di  Ponorogo.  Dari  masa- masa tersebut Kabupaten Ponorogo memiliki  peninggalan  sejarah  yang  banyak, yang tersebar di wilayah-wilayah Ponorogo. Namun pada kenyataannya penanganan kebijkakan pemerintah Kabupaten  Ponorogo  dalam  melestarikan baik  menjaga,  merawat  adanya  situs peninggalan  sejarah  kurang  maksimal. Dalam kurun waktu beberapa tahun kurang lebih 14 tahun ini, adanya kasus-kasus yang berkaitan  dengan  kebendaan  sejarah  marak terjadi.  Kurangnya  perhatian,  perawatan, penanganan  yang  kurang  serius,  hingga kasus  pencurian  benda  bersejarah  sering terjadi.  Terdapat  arca  yang  pengelolaannya tidak  sesuai  dengan  prosedur  perawatan
76 | JURNAL AGASTYA VOL 6 NO 1 JANUARI 2016
juga ditemukan, seperti terdapatnya pengecatan  pada  arca.    Jelas  hal  ini  tidak dibenarkan  dalam  perawatan  kebendaan purbakala. Pada tahun 2002 pemerintah
Kabupaten  Ponorogo  kehilangan  kurang lebih  13 arca,  adapun arca-arca  yang  hilang seperti  arca  kerbau,  arca  Ganesha,  dan  arca miniatur  rumah.  Kejadian  ini  terjadi  ketika pemerintah Kabupaten Ponorogo
membangun  gedung  tingkat  8  atau  saat  ini yang  dikenal  gedung  PEMKAB,  dan  juga adanya  kasus-kasus  lain  pelaporan  dari masyarakat  Ponorogo.  Dengan  adanya kasus-kasus  ini  kebijakan  pemerintah Kabupaten  Ponorogo  terkesan  kurang maksimal  dan  lamban.  Jika  mengacu  pada UUD  RI  tentang  benda  cagar  budaya  sudah jelas Kabupaten Ponorogo dengan penggunaan  UUD  BCB  sebelumnya  hanya sebatas wacana.
Kejadian  kasus  tersebut  juga  tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang melatar belakangi  kurang  maksimalnya  kebijakan pemerinatah  Kabupaten  Ponorogo  dalam pelestarian  situs  peninggalan  sejarah. Berbagai  faktor  yang  menjadi  kendala  yaitu yang  pertama  adalah  masalah  anggaran untuk pendanaan perawat maupun pelestarian  situs,  Pengelolaan  yang  kurang maksimal  maupun  penataan  ruang  dari pemerintah
daerah terhadap situs peninggalan sejarah. Keterbatasan mengenai tenaga  ahli.  Dan  juga  adanya  unsur  mistis maupun klenik dari masyarakat sekitar situs. Dari  berbagai  permasalahan  tersebut  tidak jauh  dari  kurangnya  penataan  ruang,  baik tranparansi  kebijakan  yang  dilaksanakan oleh Pemerintah Ponorogo Dalam pendataan untuk  keterangan  situs  di  Kabupaten Ponorogo belum ada pembukuan, pemerintah  baru  mengupayakan  penyusu- nan  mengenai  data-data  situs  maupun benda-benda cagar budya. Hal memperburuk  sistem  penataan  tata  ruang situs bersejarah di Ponorogo, dan mempersulit  pendataan  situs  jikalau  ada penemuan  maupun  situs  peninggalan sejarah.
Baru beberapa kurun waktu  2 sampai 3  tahun  ini  pemerintah  mulai  menyadari pentingnya  memperhatikan  pengelolaan
situs  peninggalan  sejarah  ini.  Mengingat Kebijakan  merupakan  satu  kesatuan  dari konsep  pemerintahan  yang  perlu  adanya keseriusan  pengelolaannya.  Hal  ini  sangat relevan  sekali  seperti  yang  diungkapkan oleh Ali dan Alam (2012: 3) mengemukakan kebijakan  pemerintah  diramu  dari  dua konsep  dasar,  yaitu  konsep  kebijakan  dan konsep  pemerintah.  Dua  konsep  yang mengandung makna satu kesatuan pengertian  ketika  masing-masing  konsep diuraikan  secara  konseptual  yang  berujung pada  satu  kesatuan  pengertian  dalam konteks pemakaian yang berbeda.
Pemerintah yang menempatkan konteks  kebijakan  dalam  pemberian  makna atas  arti  terhadapnya  pada  hakikatnya menjadikan  pemerintah  sebagai  suatu konsep menjadi sesuatu yang aktual, sesuatu yang  tidak  sekadar  menjadi  sesuatu  yang dapat diaplikasikan, diterapkan dan menjadikan  ia  menjadi  aktual  dalam kehidupan  pemerintah  suatu negara. Langkah  pemerintah  untuk  mengupayakan pengelolaan  situs  peninggalan  sejarah  yang layak,  dirintis  oleh  adanya  dukungan kepedulian  dari  masyarakat.  Kepedulian yang  muncul  karena  cermin  kinerja kebijakan  pemerintah  yang  kurang  tegas. Salah  satunya  dengan  dibangunnya  Balai Penyelamatan  Benda  Cagar  Budaya  yang sederhana.  BPBCB  ini  dibangun  dengan memakai  bangunan  bekas  SDN  di  Desa Kertosari,  yang  terletak  di  Jln.  Ukel  No.  20 Desa  Kertosari  tepatnya  di  Balai  Desa Kertosari. Balai Penyelamatan  Benda Cagar Budaya  (BPBCB)  dinaungi  langsung  oleh Dinas  Kebudayaan  Pariwisata  Pemuda  dan Olahraga  (DINKEBPARPORA)  pemerintah Kabupaten  Ponorogo  yang  mulai  dibentuk kurang lebih 3 tahun ini.
Benda  peninggalan  sejarah  yang diletakan  di  BPBCB  Ponorogo  ini  hanya terdapat  beberapa  arca  saja,  yaitu  sejumlah 14 yang merupakan pindahan dari beberapa wilayah  di  Ponorogo.  Terutama  arca-arca yang  tadinya  terdapat  di  area  pusat pemerintahan  Kabupabaten  Ponorogo,  di area dimana 13 arca dilaporkan hilang. Arca yang yang terdapat di BPBCB ini diantaranya arca  6  replika  rumah,  2  replika  gapura,  2
yoni,  5  patung  yang  diduga  perwujudan dewa siwa, dan 1 pecahan gerabah.
Untuk program kedepanya pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya
Dinas  Kebudayaan  Pariwisata  Pemuda  dan Olahraga (DINKEBPARPORA) merencanakan adanya  pembangunan  dalam  pengupayaan penataan  situs  maupun  benda  peninggalan sejarah  yang  ada  di  Kabupaten  Ponorogo, yakni  dengan  pengadaan  museum.  Hal  ini karena  Kabupaten  Ponorogo  dari  tinjauan wilayahnya merupakan daerah yang berpotensi,  khususnya  dalam  segi  sumber daya  alamnya.  Mengingat  dari  sejarahnya Kabupaten  Ponorogo  memiliki  sejarah  yang panjang.  Dimulai  dari  zaman  purbakala, zaman  kerajaan  wengker,  zaman  berdirinya Kadipaten,  dan  zaman  masuknya  Islam  di Ponorogo.  Dari  terbaginya  zaman  sejarah yang  ada  di  Kabupaten  Ponorogo  tersebut tidak  dipungkiri  lagi  bahwa  masih  banyak adanya  peninggalan-peninggalan  sejarah yang tedapat diwilayah Kabupaten Ponorogo
B. Tujuan Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah Pada  umumnya  tujuan  daripada pelestarian situs peninggalan sejarah tertulis dalam  UUD  RI  No.  11  Pasal  3,  Tahun  2010 bahwa  pelestarian  Cagar  Budaya  bertujuan untuk  melestarikan  warisan  budaya  bangsa dan  warisan  umat  manusia,  meningkatkan harkat  dan  martabat  bangsa  melalui  cagar budaya,  memperkuat  kepribadian  bangsa, meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan mempromosikan    warisan  budaya  bangsa kepada masyarakat nasional.
Seperti  halnya  tujuan  pemerintah Kabupaten  Ponorogo  yang  mengupayakan pelestarian,  perawatan  situs  peninggalan sejarah.  Adalah  hal  yang  perlu  diperhatikan berhubungan  dengan  pelestarian  situs peninggalan  sejarah.  Karena  situs  baik benda peninggalanya keberadaannya sangat rawan, baik dari keamanan baik kelestariannya.  Disamping  rawanya  kasus- kasus pencurian
pemerintah dan masyarakat,  mengupayakan  agar  barang- barang yang sangat berharga ini bisa terawat dengan baik dan berguna untuk dimanfaatkan.  Merelokasi  benda-benda peninggalan ini agar ditempatakan di tempat yang  layak  termasuk  juga  tujuan  untuk
menjaga  keberadaan  peninggalan  sejarah tersebut. Yang utama adalah agar terhindarnya dari kasus pencurian,
kerusakan  dan  penanganan  pelestarian  itu sendiri.
Karena  situs  baik  benda  peninggalan sejarah merupakan  bukti nyata yang tersisa dari  sejarah  nenek  moyang  kita,  yang  perlu kita rawat dan kita jaga akan keberadaanya. Benda  peninggalan  situs  sejarah  termasuk dalam  warisan  dunia  yang  wajib  kita  jaga dan  termasuk  dalam  aset  daerah.  Warisan dari  peradaban  manusia  pada  masa  lampau ini tak ternilai harganya, disamping itu juga, situs  baik  peninggalanya  memiliki  manfaat yang berguna  bagi masyarakat umum. Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dimaksud menurut Balai Konservasi Peninggalan Borobudur (2008: 14) pelestarian  adalah  suatu  tindakan  aktif untuk  membuat suatu  obyek  arkeologi  agar obyek yang dimaksud tetap awet, aman dan terpelihara sepanjang masa. Dengan demikian  pelestarian  tidak  hanya  bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang bersifat non fisik.
Dan juga senada yang diucapkan oleh Kusumohartono  (dalam  BKPB,  2009:  11) menyatakan  bahwa  pelestarian  merupakan kegiatan  penting  dan  utama,  sebab  tanpa pelestarian  maka  kegiatan  pembinaan  dan pemanfaatan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena  itu,  upaya  pelestarian  penyelamatan data pelestarian sumberdaya arkeologi perlu mendapat perhatian utama untuk dikembangkan dan dimasyarakatkan. C. Kondisi Kebendaan Situs Peninggalan Sejarah Situs  kebendaan  peninggalan  sejarah di Kabupaten Ponorogo sebelum diperhatikan  serius  oleh  pemerintah, mengalami berbagai kendala yakni kehilangan dan perawatan yang tidak sesuai. Tahun  2002  sampai  2003  adanya  kasus kehilangan yang terjadi di Kantor Kabupaten Ponorogo.
Pemerintah bersama staf DINKEBPARPORA  sudah  melaporkan  kasus ini  sampai  ke  Mabes  Polri  dan  juga  Badan Pengawsan Cagar Budaya Trowulan.
Disamping  pelaporan  lewat  jalur  resmi sudah  dilakukan,  jalur non  formal juga
dilaksanakan,  tapi  nyatanya  tidak  bisa ketemu.
Untuk  penanganan  kurun  waktu  2 sampai  3  ini  pemerintah  memberdayakan juru  pelihara  di  setiap  situs.  Seperti  situs Tegal  Sari,  situs  Bathoro  Katong,  situs Srandil,  dan  situs  Jayengrono  sudah. Sedangkan  arca  yang  berada  di  kantor kabupaten  dan  kantor  pendopo  sudah ditarik  oleh  Balai    kita  taruh  di  Balai Penyelamatan Benda Cagar Budaya Jln. Ukel di  Kelurahan  Kertosari  Ponorogo.  Untuk kondisinya  ada  yang  di  cat  dengan  warna perak, hal ini dari pemerintah agar kelihatan bagus.  Namun  cara  tersebut  justru  salah dalam penangananya, karena dapat merusak tekstur batu.
Arca yang ditaruh di BPBCB Ponorogo ada  14  arca,  arca-arca  untuk  diamankan supaya  tidak  hilang,  karena  di  kantor kabupaten  banyak  yang  hilang.  Hilangnya arca ini tidak diketahui oleh petugas, ketika pemerintah Kabupaten Ponorogo membangun  gedung  lantai  8  atau  yang  saat ini  disebut  Gedung  Pemkab  sekitar  tahun 2002-2003. Jumlah yang hilang kurang lebih ada 13 arca. Penanganan situs Sampung, pemerintah  sudah  memasang  papan  tulis dan  diplot  bahwa  Sampung  merupakan kawasan  situs  Medang.  Karena  sering ditemukan  beberapa arca.  Sedangkan  unutk situs  Bantharangin  sudah  ditetapkan  bukan situs,  pemerintah  menetapkan  hanya prasasti.  Untuk  penemuan  arca  paling banyak  berada  di  Sampung  di situs  Medang sebanyak  90%,  karena  dulunya  Sampung merupakan  kerajaan  Medang  Kamulan.  Di Karang  Patihan  di  desa  Beji  juga  terdapat situs  pertirtaan,  semacam  bilik  atau  kolam untuk mandi. Namun kondisi dari pertirtaan sangat  memprihatinkan.  Situs  tersebut mengalami  kerusakan  karena  adanya  isu adanya  pengrusakan  masyarakat  yang mengandung unsur musrik.
Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan  Olahraga  juga  menemukan  uang kepingan  logam  yang  bertuliskan  tulisan Cina,  diketemukan  di  desa  Binade  Ngrayun. Sedangkan mangkok diketemukan di Sambit dan  Sawo.  Sebagian  benda  peninggalan sejarah ini sebagian mengalami kerusakan.
D. Respon Masyarakat Mengenai Pelestarian Situs Respon masyarakat Ponorogo berkaitan  dengan  pelestarian  peninggalan situs  sejarah,  pada  umunya  memiliki kesamaan. Perihal pelestarian situs masyarakat  mendukung  dengan  adanya kebijakan  pemerintah,  untuk  benar-benar memperhatikan  mengenai  pelestarian  situs ini.  Adanya  respon  yang  positif  dari masyarakat Ponorogo khususnya masyarakat yang berada di kawasan situs. Kepedulian  masyarakat  ini  tentunya menjadikan  pemerintah  untuk  menjadikan lebih giat untuk melakukan perbaikan sistem kebijakan  pelestarian  situs  di  Kabupaten Ponorogo.  Tidak  hanya  pemerintah  saja, masyarakat juga harus mendukung program dari pemerintah ini. Karena masyarakat juga termasuk  komponen  yang  penting  dalam mengupayakan pelestarian situs. Masyarakat merupakan stake holder , dimana masyarakat merupakan salah satu pemangku kebudayaan.  Khususnya  peninggalan  baik situs  maupun  benda  masyarakat  adalah salah  satu  komponen  penting  untuk keberlangsungan  pelestarian  situs  benda cagar budaya ini. Selain itu pemerintah perlu mengadakan  adanya  sosialisasi  terhadap masyarakat Ponorogo secara luas,
pentingnya  akan  hal  pelestarian  warisan budaya ini. Karena untuk pemerintah sendiri kurang  mengadakan  sosialisai  secara  luas. Masyarakat  Kabupaten  Ponorogo  juga banyak  yang  tidak  tahu  alasan  kenapa situs peninggalan  sejarah  ini  perlu  dilestarikan. Mengingat pemerintah terhitung baru dalam keseriusannya untuk menangani pelestarian situs.  Maka  dari  itu  adanya  respon  yang positif  ini  akan  menjadikan  pemerintah khususnya  Dinas  Kebudayaan  Pariwisata Pemuda  dan  Olahraga  (DINKEBPARPORA) Ponorogo  untuk  lebih  giat  lagi  melakukan kebijakan  yang  tegas  terhadap  pelestarian benda cagar budaya ini.
E. Manfaat Situs Bagi Pendidikan Kearifan Sejarah Lokal Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 pasal 85 ayat 1 yang  berbunyi:  pemerintah,  pemerintah daerah, dan setiap orang dapat
memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,  teknologi,  kebudayaan,  dan pariwisata. Mengacu UUD RI No. 11 Pasal 85 ayat  1  Tahun  2010  mengenai  pemanfaatan situs cagar  budaya, situs merupakan  sarana pembelajran  yang  efektif,  karena  situs termasuk  dalam  pembelajaran  kurikulum 2013.  Pembelajaran  pada  situs  peninggalan sejarah ini termasuk pembelajaran out class, pembelajaran  di  luar  kelas.    Situs  maupun benda  peningggalanya  termasuk  dalam bahan  sumber  pelajaran  IPS,  terutama pelajaran  sejarah.  Untuk  menggali  ilmu sejarah,  khususnya  anak-anak  sekolah  dan mahasiswa.
Di Ponorogo pemanfaatan situs dalam dunia  pendidikan  sudah  digalangkan  oleh pemerintah  melalui  kegiatan  tahunan. Melalui  kegiatan  tahunan  pemilihan  Kakang Senduk,  pemerintah  Kabupaten  Ponorogo memberikan  pengenalan  situs  sejarah kepada  kontestan  yang  ikut  pada  ajang  ini. Dengan  memberikan  pengenalan  sejarah lokal  Kabupaten  Ponorogo,  kontestan diminta  untuk  memahami  sejarah  dari  kota Ponorogo  melalui  pembelajaran  di  setiap situsnya.  Situs sejarah  baik  peninggalannya, merupakan  sumber  belajar  yang  efisien dalam proses pembelajarannya. Memanfaat- kan  situs  sejarah  sebagai  sumber  belajar merupakan  hal  penting  yang  perlu diaplikasikan dalam pendidikan, sebab situs sejarah  merupakan  salah  satu  sumber sejarah  yang  dapat  memberikan  gambaran suatu  peristiwa  dengan  lebih  konkrit  dan nyata  kepada  siswa.  Salah  satu  prinsip  dari pelaksanaan  kurikulum  pendidikan  2013 saat ini juga mendukung untuk pelaksanaan pemanfaatan  situs  sejarah  sebagai  sumber belajar.
Kegunaan  situs  bersejarah  baik peninggalannya  adalah  sebagai  salah  satu sarana  sumber  belajar  unutk  pendidikan kearifan lokal. Pentingnya pemanfaatan situs tersebut  karena  dapat  dikaitkan  dengan pendidikan  karakter.  Berhubungan  dengan pemanfaataan bagi generasi pelajar terutama  dalam  menanamkan  pendidikan karakter  yang  berbudaya,  menghargai  akan warisan  budayannya  untuk  kemajuan
pendidikan  khususnya  pendidikan  sejarah kearifan lokal Kapubaten Ponorogo.
Penutup A. Simpulan Berdasarkan temuan penelitian,
pembahasan  yang  telah  disampaikan  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  Kabupaten Ponorogo  dalam  kebijakan  perlindungan pelestarian  situs  peninggalan  sejarah mengacu  pada  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.  Dinas  Kebudayaan  Pariwisata Pemuda  dan  Olahraga  adalah  badan  dinas pemerintah  yang  menangani  kebijakan pelestarian  situs  di  Ponorogo.  Dalam mengupayakan  kebijakan  pelestarian  situs menemui  berbagai  faktor-faktor  meliputi, permasalahan anggaran pendanaan perawatan,  pengelolaan  yang  kurang maksimal,  penataan  ruang  yang  tidak terstruktur,  keterbatasan  tenaga  ahli,  dan juga adanya unsur mistis maupun klenik dari masyarakat sekitar situs. Kinerja pemerintah khususnya Dinas DINKEBPARPORA Ponorogo  kurang  maksimal,  ini  dikuatkan dari  adanya  kasus-kasus  pencurian.  Untuk pendataan  lapangan  mengenai  data  situs maupun  benda  cagar  budaya,  pemerintah Kabupaten  Ponorogo  baru  menyusun pembukuan yang sedang dalam proses.
Dalam  kurun  waktu  3  tahun  ini pemerintah  benar-benar  serius  untuk memperhatikan  pelestarian  situs  peningga- lan sejarah. Dinas DINKEBPARPORA bersama  masyarakat  membentuk  Balai Penyelamatan  Benda  Cagar  Budaya,  hal  ini mendapat  dukungan  dari  masyarakat. BPBCB  ini  terletak  di  Jln.  Ukel  No.  20  Desa Kertosari, tepatnya di Kantor Desa Kertosari.
Balai  penyelamatan  ini  menggunakan ruangan  bekas  sekolah  dasar  Kertosari.
Arca-arca yang terdapat di balai penyelamatan ini merupakan penarikan dari penemuan  yang  tersebar  di  wilayah Ponorogo,  termasuk  yang  ada  di  kantor PEMKAB,  kondisi  dari  temuan  arca-arca  ini terbilang memprihatinkan.
Tujuan kebijakan pelestarian ini untuk menjaga  kelestarian  warisan  budaya. Pemerintah  dan  juga  masyarakat  harus
80 | JURNAL AGASTYA VOL 6 NO 1 JANUARI 2016
mampu bekerjasama memberdayakan warisan  budaya,  terutama  pemanfaatan dalam konteks pendidikan. Situs peninggalan  sejarah  juga  dapat  digunakan sebagai  sumber  belajar  sejarah,  khususnya sejarah  lokal.  Kabupaten  Ponorogo  sudah menjalankan  program  pemanfaatan  situs peninggalan  sejarah  ini  untuk  sarana edukasi,  contohnya  untuk  kegiatan  tahunan yaitu Perekrutan Kakang Senduk.

## B. Saran
Setelah  melakukan  penelitian  ini,  ada beberapa  saran  dari  peniliti  untuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Masyarakat  Ponorogo,  Guru/pendidik  di Kabupaten  Ponorogo  serta  Progam  Studi Pendidikan  Sejarah  FPIPS  IKIP  PGRI
MADIUN diantaranya sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk lebih  memperhatikan  keseriusan  dalam kebijakan  pelestarian  situs  peninggalan sejarah,  terutama  dalam  penanganannya untuk  perawatan,  pendataan  dan  perhatian khusus  terhadap  benda  cagar  budaya  dan juga  dapat  bekerjasama dengan  masyarakat agar mampu terlaksana dengan maksimal.
2. Bagi Masyarakat Ponorogo Masyarakat  dapat  ikut  berperan dalam  melestarikan  peninggalan  warisan budaya  dengan  berkerjasama  dengan pemerintah  kota,  untuk  ikut  menjaga keberlangsungan  pelestarian  dan  mampu memanfaatankan keberadaan situs peninggalan  agar  berdampak  positif  bagi masyarakat. 3. Bagi  Guru/Pendidik  di  Kabupaten Ponorogo
Selain  sebagai  mentor  pendidikan  guru dalam  proses  pembelajaran  harus  mampu untuk lebih kreatif dalam penggunaan media pembelajaran, peniliti juga berharap penggunaan media situs cagar budaya untuk lebih sering dimanfaatkan dan dipergunakan oleh  Guru  dalam  pembelajaran,  tidak  hanya mengacu pada pembelajaran di dalam kelas.
4. Bagi  Progam  Studi  Pendidikan  Sejarah FPIPS IKIP PGRI MADIUN
Kebijakan  pemerintah  dalam  pelestarian situs  peninggalan  sejarah  juga  dapat berfungsi  sebagai  sumber  belajar  sejarah lokal, maka adanya manfaat wawasan untuk
kebijakan  pelestarian  ini  dapat  dijadikan referensi ilmu karena mengacu pada konteks Program Studi Sejarah

## Daftar Pustaka
Ali, F. dan  Alam,  A. S. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah .  Bandung:  PT.  Refika Aditama. Hendro,  E.  P.  2008.  Konservasi  Bangunan Kontruksi Kayu Di Lingkungan
Kawasan  Masjid  Agung  Demak. Jurnal Konservasi  Benda  Cagar  Budaya. Borobudur  Vol.  II  No.  2 .  Magelang: Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Islamy  ,  M.  I.  2009. Prinsip-Prinsip Perumusan  Kebijaksanaan  Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Kusumohartono.  1993. Berkala  Arkeologi Temu  Evalusi  Penelitian  Wonoboyo . Klaten  Jawa  Tengah:  Balai  Arkeologi
Yogyakarta. Mahmud, M. I. dan Mas’ud, Z. 2012. Warisan Sumber Daya Arkeologi Dan Pembangunan .  Yogyakarta:  Ombak Dua.
Miles,  M.  B.  dan  Huberman,  A.  M.  1992. Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta: Universitas Indonesia.
Moleong,  L.  J.  2012. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nazir,  M.  2009. Metode  Penelitian .  Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
Prasetyo,Y.  dan  Hartono,  Y.  2014.  Sejarah Tari  Keling  dan  Upaya  Pelestarianya (Studi  Historis  Sosiologis  di  Dusun Mojo  Desa  Singgahan  Kecamatan Pulung  Kabupaten  Ponorogo  Tahun 1942-2012). Agastya  Jurnal  Sejarah dan  Pembelajaran  Vol.  04,  No.  01. Madiun: Prodi Pendidikan Sejarah. Purwowijoyo.  1985. Babad  Ponorogo  Jilid  I- VII .  Ponorogo:  Dinas  Pariwisata  Dan Seni  Budaya  Pemerintah  Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur.
Soebijantoro.  2013.  Undang-Undang  Benda
Cagar  Budaya  Di  Era  Otonomi  Daerah (Suatu  Harapan  Dan  Tantangan). Agastya Jurnal Sejarah dan
Pembelajaranya  Vol.  03.  No.  01 . Madiun: Prodi Pendidikan Sejarah. Sugiyono. 2001. Metodologi Penelitian Bisnis .
Bandung: Alfabeta. ________. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. ________. 2012. Metodologi Penilitian Penidikan . Bandung: Alfabeta.
________.  2013. Metode  Penelitian  Manajemen cetakan ke 1 . Bandung: Alfabeta.
________. 2013. Metodologi Penelitian
Kualitatif  dan  R&D  cetakan  ke  13 .
Bandung: Alfabeta. Sugono,  D.  2008. Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  Pusat  Bahasa .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama. Suharno.  2013. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik  Kajian  Proses  dan  Analisis Kebijakan . Yogyakarta: Ombak. Suhartono,  Y.  2009.  Pelestarian  Sumber Daya  Arkeologi  Dalam  Konteks Keruangan  di  Kawasan  Borobudur (Studi  Kasus  Candi  Borobudur, Mendut dan Pawon). Jurnal Konservasi Benda Cagar Budaya Borobudur Vol. II No.  03 .  Magelang:  Balai  Konservasi Peninggalan Borobudur. Sukmadinata,  N.  S.  2010. Metode  Penelitian Pendidikan .  Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya. Sutopo  H.  B.  2002. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Surakarta:  Sebelas  Maret University Perss.
Sutrasno. 1975. Sejarah dan Ilmu Pengetahuan  (History  and  Sains) . Jakarta: Pradnya Paramita.
Umar Husein. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi  dan  Tesis  Bisnis  edisi  kedua . Jakarta  Utara:  PT.  Rajagrafindo Persada.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.