## ANALISIS SISTEM PEMILIHAN AMMATOA SEBAGAI KEPALA SUKU MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
Muhammad Ismail 1 , Ashabul Kahfi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mailmuhammad1804@gmail.com

## Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan Ammatoa berbeda dengan sistem pemilihan modern  yang  melalui  pemungutan  suara  atau  musyawarah  mufakat.  Sistem  pemilihan  Ammatoa  dilaksanakan berdasarkan pasang melalui ritual adat A’nganro selama 3 bulan 15 hari untuk memohon doa seluruh alam dan petunjuk untuk pemilihan Ammatoa yang baru. Ammatoa sebagai Kepala suku masyarakat hukum adat Tana Toa diyakini merupakan wakil Tuhan yang dipilih langsung dan dikehendaki oleh Turiek Akrakna (Tuhan yang Maha Kuasa).
Kata Kunci: Sistem Pemilihan, Masyarakah Hukum Adat, Ammatoa.

## Abstract
The result of this study indicate that the Ammatoa electoral system is different from the modern electoral system through voting or deliberation to reach a consensus. The Ammatoa election system is implemented based on pairs through the traditional A’nganro rituals for 3 month and 15 days to invoke the prayers of the whole world and instructions for the selection of a new Ammatoa. Ammatoa as the chief of the Tana Toa customary law community is believed to be the representative of God who is directly elected and willed by Turiek Akrakna (God Almighty).
Keywords: Electoral system, Customary Law Community, Ammatoa.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan didaerah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap kemajemukan di daerah. 1 Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia melaksanakan sebuah pemilihan umum (pemilu) sebagaimana pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki adanya pemilu sebagai syarat kedaulatan rakyat. Disisi lain, Indonesia terdiri atas kurang lebih 656 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah di  Indonesia. Salah satunya, suku  Kajang  yang  terdapat  di  provinsi  Sulawesi  Selatan  Kabupaten  Bulukumba  Kecamatan Kajang Desa Tana Toa. Berbeda dengan pemilu secara konstitusional yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pemilihan Kepala suku atau pemimpin suku Kajang dilaksanakan hanya sekali atau dengan masa jabatan seumur hidup. Kepala suku Kajang disebut sebagai Ammatoa.
Pada  prinsipnya,  Hukum  dan  Kekuasaan  memiliki  hubungan  yang  saling mempengaruhi  satu  sama  lain,  hukum  ada  karena  dibuat  penguasa  yang  sah,  sebaliknya perbuatan penguasa diatur oleh hukum yang dibuatnya. Antara hukum dan kekuasaan haruslah seimbang, untuk menjalankan kekuasaan haruslah ada hukum sebagai rambu atau batasan bagi pelaksanaan kekuasaan tersebut, sedangkan dalam pelaksanaan hukum tersebut haruslah ada
1 Abd.  Rais  Asmar, Pengaturan  Peraturan  Daerah  Syariah  Dalam  Penyelemggaraan  Pemrintah Daerah. Jurnal El-Iqtishady Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, h.63
kekuasaan  bagi  penegak  hukum  (aparat)  nya  agar  hukum  tersebut  dapat  ditaati  oleh masyarakat. 2
Berbagai  budaya  dan  tradisi  adat  yang  dimiliki  suku  Kajang  menjadi  daya  tarik tersendiri  bagi  setiap  orang  yang  ingin  berkunjung  dan  mengenal  lebih  dekat  kearifan  lokal yang unik dan masih terpelihara dengan baik. Dan salah satu tradisi adat yang terbilang unik adalah pemilihan Kepala suku Kajang (Ammatoa) yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu menurut hukum adat yang berlaku di Kawasan adat Ammatoa.
Ammatoa  merupakan  Kepala  suku  Kajang,  pemimpin  suku  Kajang,  pemegang kekuasaan  tertinggi  di  suku  Kajang.  Sama  halnya  pemimpin  suatu  negara  disebut  sebagai Presiden.  Dalam  islam,  perintah  untuk  taat  kepada  para  pemimpin  disebutkan  di  dalam  Al- Qur’an yaitu QS. An-Nisa/4:59 yang berbunyi:
اَي اَهُّيَأ ََنيِذَّلا اوُنَمآ اوُعيِطَأ َََّاللّ اوُعيِطَأ َو ََلوُس َّرلا يِلوُأ َو َِرأمَ ألْا مَِِأمُكأن َأنِإَف َأمُتأع َزاَنَت يِف َ ءأيَش َُهوُّد ُرَف ىَلِإ ََِّاللّ َِلوُس َّرلا َو َأنِإ َأمُتأنُك َُنِم أؤُت ََنو ََِّللّاِب ََكِل ََٰذ َ رأيَخ َُنَسأحَأ َو ًَليِوأأَت َِم أوَيألا َو َِر ِخ ألْا
Terjemahannya:
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,  maka  kembalikanlah  kepada  Allah  (Al-Qur’an)  dan  Rasul  (Sunnahnya),  jika  kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 3
Proses dan tata cara pemilihan Kepala suku Kajang yang berdasarkan pasang hampir tidak pernah ditemukan dilaksanakan karena pemilihan Kepala suku hanya dilakukan apabila Ammatoa yang menjabat telah meninggal dunia, sehingga pemilihan Kepala suku Kajang sulit untuk disaksikan secara langsung oleh masyarakat adat generasi berikutnya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( field research ), penelitian yang  dimana  objeknya  adalah  peristiwa  faktual  yang  ada  di  lapangan.  Maka  dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kawasan adat Ammatoa tepatnya di Desa Tana Toa  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba.  Kemudian  untuk  menunjang  penelitian  ini penyusun juga melakukan penelahaan buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah normatif sosiologis dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan serta  menelaah  pula  berbagai  pengaturan  serta  referensi  yang  relevan  dengan  masalah  yang akan diteliti sebagai penunjang.
2 Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan. Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, h.37
3 Kementrian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2017), h.117
Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah,  warga,  dan  tokoh masyarakat  atau  tokoh  adat  di  Desa  Tana  Toa  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba. Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  literatur,  peraturan perundang-undangan, serta tulisan baik berupa jurnal hukum atupun artikel yang mendukung terkait materi yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sistem  Pemilihan  Ammatoa  Sebagai  Kepala  Suku  Masyarakat  Hukum  Adat Ammatoa
Kawasan adat Ammatoa sebagai wilayah adat yang dipimpin oleh seorang Kepala suku yang bergelar Ammatoa. Dalam pasang , diyakini bahwa Ammatoa  adalah manusia pertama yang ada di bumi  disebuah tempat yang disebut Possittanaya (pusar tanah/bumi) yang dikenal sebagai Tumanurung dan  kemudian  dijuluki  sebagai  Ammatoa  yang  merupakan  pemimpin suku  Kajang.  Pemimpin  spiritual  yang  dianggap  suci  dipilih  langsung  oleh Turiek  Akrakna Tuhan Yang Maha Esa melalui sistem pemilihan yang telah ada sejak dahulu kala berdasarkan pesan  leluhur  masyarakat  adat  Ammatoa.  Pembawa  ajaran  Ammatoa  yang  pertama  ialah Tumanurung dan  begitu  tugas Tumanurung telah  selesai,  wahyu  terus  berlanjut  dengan pergantian kepemimpinan sebagai estafet penerus Ammatoa.
Secara istilah Ammatoa berasal dari Bahasa konjo yang terdiri dari kata “ Amma” dan “Toa. Amma artinya bapak, dan Toa artinya tua. Maka Ammatoa memiliki arti adalah Bapak tua atau bapak yang dituakan. Dalam KBBI bapak artinya orang tua laki-laki, namun bukan itu yang dimaksud sebagai ayah kandung. Istilah Bapak tua maknanya adalah orang yang dituakan atau orang yang dihormati, maka Kepala suku Kajang diberi gelar sebagai Ammatoa.
Masyarakat  adat  Ammatoa pada  umumnya senantiasa memanfaatkan dengan sebaik- baiknya  hasil  kekayaan  alam  yang  dimiliki  untuk  keberlangsungan  hidup.  Masyarakat  adat Ammatoa  hidup  berdampingan  dengan  alam.  Hutan  adat  begitu  dijaga  dan  dihormati  oleh masyarakat  adat  Ammatoa  dan  diyakini  apabila  tidak  dijaga  maka  akan  mendatangkan malapetaka  karena  apabila  hutan  terpelihara  dengan  baik  maka  ekosistem  disekitarnya  juga dapat berjalan baik.
Keadaan kualitas lingkungan sangat terkait dengan keberadaan manusia beserta segala aktifitasnya.  Sebab  manusia  dan  perilakunyalah  yang  dapat  mempengaruhi,  baik  alam  itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan maupun kesejahteraan makhluk lainnya. 4
Pasang adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat adat Ammatoa  Kajang,  diantaranya  berhubungan  dengan  masalah  sosial,  budaya,  pemerintahan, kepercayaan, lingkungan, dan pelestarian hutan. 5 Sistem kepercayaan dalam pasang ri Kajang terdiri dari enam kerangka dasar yaitu kepercayaan Turiek Akrakna, percaya kepada alam gaib, percaya  kepada  Ammatoa,  percaya  terhadap  kebenaran pasang, percaya  terhadap  hari kemudian, dan pecaya terhadap takdir. 6
Prof. Snouck Hurgronje menegaskan bahwa pepatah adat tidak boleh dianggap sebagai sumber atau dasar hukum adat. Pepatah adat harus diberi interpretasi yang tepat agar terang maknanya.  Pepatah  adat  memang  baik  untuk  diketahui  dan  disebut,  akan  tetapi  pepatah  itu tidak  boleh  dipandang  sebagai  pasal-pasal  kitab  undang-undang  pepatah  adat  tidak  memuat peraturan hukum positif. 7
Menurut  wawancara  peneliti  dengan  Ammatoa  selaku  Kepala  suku  masyarakat  adat Tana Toa, bahwa masa kepemimpinan Ammatoa adalah seumur hidup, artinya sampai akhir hidup  Ammatoa  yang  menjabat.  Proses  pemilihan  Ammatoa  yang  baru,  dilakukan  3  (tiga) tahun  kemudian  setelah  Ammatoa  yang  sebelumnya  telah  meninggal  dunia  ( A’linrung) . Selama waktu 3 tahun tersebut, yang menggantikan untuk sementara yaitu Anrongta dan Galla Puto sebagai  juru  bicara. Anrongta ada  2  (dua)  yaitu Anrongta  ri  Pangi’ dan Anrongta  ri Pungkina yang bersatu dalam mengisi jabatan Ammatoa yang memiliki tugas bersama seluruh Galla’ untuk mencari calon Ammatoa yang dinilai pantas untuk menjadi Ammatoa. 8
Adapun  beberapa  syarat  untuk  menjadi  Ammatoa  yaitu  berdasarkan  garis  keturunan Ammatoa seperti Karaeng Tallu, Ada’ lima, dan seluruh Galla’. Namun menurut wawancara peneliti bersama Ammatoa, meskipun ia keturunan namun “ dongo” bodoh, maksudnya tidak memiliki kemampuan spiritual dalam mengetahui atau meramalkan hal-hal yang telah dan akan terjadi maka dianggap ia tidak layak menjadi calon Ammatoa. Sehingga secara garis keturunan
4 Ashabul Kahpi, Kejahatan Lingkungan Hidup. Jurnal Al Daulah Volume 3 Nomor 2 Desember 2014, h.207
5 Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Bab 1, Pasal 1 ayat 7
6 Mas Alim Katu, Kearifan Manusia Kajang, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 5
7 Rahman Syamsuddin. Pengantar Hukum Indonesia , (Jakarta: kencana, 2019), h.41
8 Ammatoa , merupakan Kepala suku Tana Toa, Wawancara , Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.
langsung bukanlah hal yang mutlak, karena jabatan Ammatoa tidak sama dengan jabatan Raja dalam sistem kerajaan yang harus mutlak garis keturunan.
Selain  itu,  untuk  menjadi  Ammatoa  haruslah  sosok  yang  pintar,  baik  dalam  hal menyusun  dan  mengamalkan pasang serta  mengetahui  segala  aturan  hukum  adat,  hukum agama, dan hukum negara, perbuatan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan atau dilarang. Pintar dalam hal memiliki kemampuan magis untuk meramalkan masa lampau dan masa  depan  misalnya  berdasarkan  tanda-tanda  alam  dan  kemampuan  spiritualnya  dalam mengobati warga yang sakit layaknya sebagai tabib atau dokter. Syarat yang selanjutnya ialah seorang  yang  suci  secara  akal  pikiran  dan  hati  haruslah  bersih  atau  suci,  maknanya  bahwa haruslah orang yang berpribadian baik secara tutur kata maupun secara perbuatan.
Dalam pelaksanaan pemilihan Ammatoa digelar acara adat A’nganro dengan maksud melakukan permohonan atau doa untuk seluruh alam semesta dan khususnya meminta petunjuk untuk Ammatoa yang baru. A’nganro dipimpin oleh Anrongta sebagai penanggung jawab ritual adat  tersebut  dan dihadiri  oleh  seluruh  pemangku  adat  serta  masyarakat  adat  Ammatoa dilaksanakan selama 3 bulan 15 hari sampai acara puncak proses pemilihan Ammatoa. Ritual A’nganro dapat dihadiri oleh khalayak masyarakat modern yang tertib aturan saat memasuki hutan adat.
Hutan  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dianugerahkan  kepada  bangsa  ini merupakan  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  negara,  memberikan  manfaat  bagi  umat  manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya bagi  generasi  sekarang dan  generasi  yang akan datang. 9 Hutan adat  merupakan wilayah  adat yang begitu dihormati keberadaannya oleh masyarakat adat Ammatoa.
Dalam  pelaksanaan  pemilihan  Kepala  suku  memang  memerlukan  partisipasi masyarakat,  termasuk  partisipasi  masyarakat  adat  dalam  mengikuti  ritual  adat A’ngaro. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. 10
Upacara A’nganro ini  merupakan  acara  adat  kebesaraan  yang  prosesi  pemilihan Ammatoa  hanya  dapat  diikuti  oleh  orang  yang  mempunyai  hak  untuk  mengikuti  upacara tersebut. Anrongta, pemangku adat ( Galla’ ) dan Tuannang Tulimayya (keturunan Ammatoa), hal  ini  adalah  berdasarkan pasang .  Prosesi  pemilihan  Ammatoa  dilaksanakan  pada  malam
9 Andi Safriani, Nilai-nilai Hukum Islam Dalam Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, h.4
10 Ashabul  Kahpi, Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurisprudentie Volume 2 Nomor 2 Desember 2015, h.44
bulan  purnama,  di  hari  jumat. Anrongta sebagai  pemimpin  ritual  tersebut  dianggap  sebagai “Raja Perempuan” yang memberikan petunjuk dan arahan kepada tiap calon Ammatoa.
Calon Ammatoa datang menghadap kepada Anrongta sembari menunggu petunjuk dari Turiek Akrakna dengan menghadap kearah Ka’bah di hutan keramat yang disakralkan.  Tiap calon Ammatoa diperkenankan untuk mengambil air wudhu atau air suci seperti sucinya air Zamzam dengan menghadapkan diri kepada Turiek Akrakna. Calon Ammatoa yang atas kuasa Turiek Akrakna mampu untuk bersegera berdiri setelah berwudhu atau bersuci. Namun calon Ammatoa yang tidak dikehendaki oleh Turiek Akrakna tidak mampu berdiri atau dalam istilah yang  disebutkan  ia Peso’ artinya  secara  akal  pikiran  dan  kemampuan  fisiknya  mengalami kelumpuhan.
Apabila Turiek Akrakna menghendaki terpilihnya Ammatoa dapat dilihat tanda-tanda yang ada pada diri calon Ammatoa. Menurut Ammatoa, ialah yang paling Bakka’ , yang paling tinggi,  yang  paling ga’ga. 11 Bahwa  terdapat  tanda  pada  diri  Ammatoa  yang  terpilih  yaitu wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama dan terdapat aura positif yang berkharisma pada dirinya.  Maka  saat  itulah Turiek  Akrakna menghendaki  sekaligus  dianggap  telah  melantik langsung  orang  tersebut  sebagai  Ammatoa  yang  baru.  Kemudian Anrongta mengumumkan secara resmi Kepala suku yang baru kepada seluruh masyarakat adat yang hadir.
Ammatoa  yang  menjabat  saat  peneliti  melakukan  wawancara  menyebutkan  bahwa telah menjabat selama kurang lebih 17 tahun sejak tahun 2003 hingga saat ini. Dahulu ayah dari Ammatoa saat ini juga merupakan Ammatoa, sehingga garis keturunan Ammatoa masih terjaga.  Ammatoa  pun  menjelaskan  bahwa  dalam  setiap  keputusan  yang  diambilnya  untuk menentukan  suatu  hukum,  dilakukan  dengan  musyawarah  mufakat  bersama  seluruh Galla’ (pemangku adat atau Menteri adat).

## B. Analisis  Pelaksanaan  Sistem  Pemilihan  Kepala  Suku  Masyarakat  Hukum  Adat Ammatoa
Ammatoa merupakan pemimpin spiritual  yang dipilih langsung oleh Turiek Akrakna (Tuhan Yang Maha Esa) melalui prosesi ritual adat yang berdasarkan pasang (pesan leluhur). Sistem pemilihan Ammatoa berbeda, tidak secara musyawarah mufakat dan tidak melibatkan suara  terbanyak  dari  masyarakat  sebagaimana  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Sistem pemilihan  Ammatoa  berdasarkan  ketentuan  adat  melalui  mekanisme  yang  telah  ditentukan Pasang, dan prosesi pemilihannya dianggap tabu dan sakral.
11 Ammatoa , merupakan Kepala suku Tana Toa, Wawancara , Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.
Hal  yang  disimpulkan  peneliti  berdasarkan  wawancara  narasumber,  bahwa  prinsip pemilihan Kepala suku di Kawasan adat Ammatoa adalah secara rahasia karena hanya dapat disaksikan  oleh  orang  tertentu  yang  memiliki  hak  untuk  mengikuti  prosesi  ritual  pemilihan seperti Anrongta, keturunan Ammatoa dan seluruh pemangku adat. Proses pemilihan Ammatoa pun  secara  langsung  dari Turiek  Akrakna (Tuhan  yang  Maha  Esa)  melalui  wahyu  yang dikehendaki  kepada  manusia  pilihan  untuk  menjadi  pemimpin  adat.  Prosesi  pemilihan dianggap  tabu  dengan  kesakralan  yang  tidak  dapat  ditangkap  melalui  panca  indera  manusia karena bersifat magis religius.
Konsep dasar hak-hak asasi manusia pada awalnya hanya meliputi the right to life, the right to liberty dan the right to property. Hak asasi manusia yang hanya terdiri dari hak hidup, hak untuk bebas, dan hak milik mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan  bangsa. 12 Hak  untuk  hidup  sebagai  hak  yang  paling  kodrati  tidak  akan  dapat  pernah tercapai  kecuali  semua  hak-hak  dasar    yang  dibutuhkan  ketika  manusia  hidup  seperti  "hak untuk bekerja, hak untuk makan, rumah, kesehatan, pendidikan, dan budaya" dapat tercukupi dan tersedia bagi setiap orang. 13
Mekanisme pemilihan pemimpin adat dalam Kawasan adat Ammatoa dilakukan dengan cara- cara berdasarkan pasang. Masyarakat hukum adat Tana Toa memiliki hak atas spiritualitas dan kepercayaan  yang  diyakini,  maka  dalam  hal  mempraktekkan  kepercayaan  melalui  upacara- upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya mendapatkan perlindungan hak berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2015. Kualitas produk peraturan daerah yang dibentuk sangat tergantung pada pemahaman  perancang  peraturan  yang  mendalam  terhadap  persoalan  yang  dihadapi  dan kemampuan teknis yang memadai. 14
Selain itu masyarakat hukum adat Ammatoa berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya,  melalui  kelembagaan  adat  yang  sudah  ada  secara  turun  temurun  dan  lembaga- lembaga  baru  yang  disepakati  pembentukannya  secara  bersama  untuk  menangani  urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan haknya. 15 Dalam sistem pemilihan pemimpin adat merupakan urusan internal didalam  Kawasan adat Ammatoa yang melalui prosesi adat  yang telah turun
12 Nurjannah  S, Prinsip  Anti  Diskriminasi  dan  Perlinudngan  Hak-hak  Maternal  Pekerja  Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender . Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 1 April 2013, h.34
13 Ashabul Kahpi, Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hodup di Indonesia. Jurnal Al Daulah, Volume 2 Nomor 2 Desember 2013, h.144
14 Abd.  Rais  Asmar, Diseminasi  (Promulgation)  atau  Penyebarluasan  Rancangan  Peraturan  Daerah APBD. Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Volume 18 Nomor 2 Desember 2019, h.922
15 Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Pasal 21
temurun  adanya  dan  masih  dipegang  teguh  sebagai  suatu  tradisi  adat  yang  sakral  dalam melakukan proses peralihan kekuasaan dengan dilakukannya pemilihan Ammatoa yang baru.
Ammatoa sebagai kepala suku atau pemimpin adat memiliki fungsi dan peran yaitu; (1) sebagai orang yang dituakan, pelindung, pengayom dan suri tauladan bagi seluruh masyarakat adat; (2) sebagai penghubung dan penyelaras antara manusia dengan Turiek Akrakna (Tuhan yang  Maha  Kuasa)  melalui panganro ;  (3)  menjadi  katup  pengaman/penengah  ketegangan sosial antar warga masyarakat; (4) memiliki hak penuh untuk mengangkat dan memberhentikan para pemangku adat; (5) menetapkan seluruh keputusan adat. 16
Dalam  menjalankan  tugas  pemerintahan  adat,  Ammatoa  dibantu  oleh  26 Galla’ (pemangku adat) yang juga pembagian tugas masing-masing telah diatur oleh pasang . 17 Dari hasil wawancara peneliti dengan Ammatoa bahwa Ammatoa sebagai kepala suku tidak pernah meninggalkan rumahnya dalam menjalankan tugas pemerintahan adat karena telah ada Galla’ yang tersebar di setiap wilayah, baik di dalam Kawasan adat maupun diluar Kawasan adat di daerah perbatasan Bulukumba dengan kabupaten lainnya. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Ammatoa  dalam  hal  ini  bertindak  pasif,  pemangku  adat  menjalankan  tugas  dan  peranannya masing-masing  secara  aktif  sebagai  pembantu  pelaksanaan  jalannya  pemerintahan  adat dibawah kepemimpinan Ammatoa. Ammatoa adalah pemimpin yang demokratis dengan tetap melibatkan  pendapat Galla’ maupun  aspirasi  dari  masyarakat  adat  dalam  pengambilan keputusannya.
Urusan  pemerintahan  dibagi  berdasarkan  prinsip  eksternalitas,  akuntabilitas,  dan efisiensi  dengan  memperhatikan  keserasian  hubungan  antar  susunan  pemerintahan. 18 Dalam sistem pemerintahan negara, pembagian tugas ini juga sebenarnya hampir sama  yang dalam pelaksanaan  tugas  Presiden  dibantu  oleh  Menteri-menterinya  sehingga  urusan  pemerintahan tidak sepenuhnya ditangani oleh presiden, yang kemudian dikenal juga dengan istilah sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sebagaimana adanya pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  terjadi  pula  dalam  sistem  pemerintahan  adat Ammatoa.  Sistem  pemilihan  pemimpin  adat  Tana  Toa  yang  dianggap  tabu  merupakan kepercayaan berdasarkan pasang yang diakui sebagai hak spiritualitas masyarakat hukum adat dan  tidak  dapat  dicampuri  oleh  pihak  luar  sebagai  urusan  internal  masyarakat  hukum  adat
16 Arman B. Mengenal Lebih Dekat Komunitas Ammatoa Sebagai Identitas Kearifan Lokal: Perspektif Orang Dalam. Jurnal Filsafat dan Politik, Volume 1 No.1 Juni Tahun 2015, h.2
17 Ammatoa , merupakan Kepala suku Tana Toa, Wawancara , Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.
18 Abd.  Rais  Asmar, Kedudukan  Gubernur  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah .  Jurnal Volume 1 Nomor 1 Juni  2019, h. 4
Ammatoa yang telah mendapat payung hukum sebagaimana yang tertuang pada Perda nomor 9 tahun 2015 tentang pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.
Hukum  harus  menjadi  pengendali  dan  penjaga  ketertiban  masyarakat  agar  tercapai kedamaian dan kesejahteraan bersama serta mencegah terjadinya gangguan untuk memperoleh hak-hak  warga  negara  atas  perilaku  dan  tindakan  pelaku  kejahatan. 19 Ammatoa  menjelaskan kepada  peneliti  bahwa  dibawah  kepemimpinan  Ammatoa,  wilayah  adat  Tana  Toa  dapat dikatakan aman karena hampir tidak pernah terjadi pelanggaran hukum adat  yang dilakukan oleh masyarakat  adat sehingga hal ini memberikan pengaruh  yang baik kepada setiap orang yang memasuki Kawasan adat Ammatoa untuk taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku di Kawasan adat. 20 Maka peneliti menyimpulkan bahwa terlepas dari sistem yang mengatur dalam proses  pemilihan  Ammatoa  yang  dilakukan  berdasarkan  tradisi  adat  dan  ketentuan pasang , kepemimpinan Ammatoa merupakan sebuah kepercayaan yang diyakini dengan sepenuh hati oleh seluruh masyarakat adat Ammatoa sebagai wakil Tuhan.
Disisi  lain,  Islam  memerintahkan  agar  mengontrol  jalannya  roda  pemerintahan  yang dapat diperankan oleh pemimpin umat dan ulama agar tetap pada nilai moral dan etika yang diajarkan  agama. 21 Dalam  perspektif  Islam  secara  tekstual  sebenarnya  tidak  ada  aturan  yang mengatur  mengenai  mekanisme  sistem  pemilihan  seorang  pemimpin  atau  wakil  rakyat. Pengangkatan seorang pemimpin atau khalifah dalam history Islam dilakukan dengan berbagai sistem  baik  melalui  pemungutan  suara  ( vote ),  pengangkatan  secara  langsung  (aklamasi), pembai’atan,  melalui  wasiat  khalifah  sebelumnya,  dan  atau  sistem  demokrasi  islam  yang beralih menjadi sistem monarki. 22 Sementara dalam sistem demokrasi pemilihan di Indonesia dilakukan dengan pemungutan suara masyarakat yang diatur berdasarkan UU no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Maka pemilihan kepala suku secara adat juga merupakan suatu hal yang  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  sistem  demokrasi  modern  dan  sistem  demokrasi  Islam, masyarakat adat Ammatoa menggunakan sistem kepercayaan yang diyakini berdasarkan pesan leluhurnya yang telah ada sejak dahulu kala.
19 Syamsuddin Radjab, Hukum Ditengah Masyarakat. http://makassar.tribunnews.com/2013/11/05/hukum-di-tengah-masyarakat diakses 8 Februari 2021
20 Ammatoa , merupakan Kepala suku Tana Toa, Wawancara , Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.
21 Syamsuddin
Radjab, Islam, Negara, dan Jokowi . https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/04/13/p743hg396-islam-negara-dan-jokowi Diakses  8  Februari 2021
22 R. Tony prayogo, S.H, Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Perspektif Islam. Naskah Perancang Peraturan Perundang-undangan, disetujui 4 Maret 2015, h. 18

## KESIMPULAN
1. Pemilihan  Ammatoa  yang  baru  dilakukan  setelah  3  tahun  Ammatoa  yang  sebelumnya meninggal  dunia  ( A’linrung ) . Sistem  pemilihan  Ammatoa  sebagai  Kepala  suku masyarakat hukum adat Ammatoa melalui upacara adat A’nganro yaitu ritual memohon doa dan petunjuk untuk seluruh alam kepada Turiek Akrakna (Tuhan yang Maha Kuasa) dalam rangka pemilihan Ammatoa yang baru, yang dilaksanakan selama 3 bulan 15 hari didalam  hutan  adat  yaitu Borong  Pa’rasanging  ilau’. Prosesi  puncak  pelaksanaan A’nganro dipimpin oleh Anrongta , dihadiri oleh pemangku adat dan keturunan Ammatoa. Setiap calon Ammatoa diseleksi dan dipilih oleh Anrongta bersama dengan pemangku adat ( Galla’ )  berdasarkan  syarat  yang  telah  ditetapkan pasang ,  diantaranya  berdasarkan keturunan Ammatoa, memiliki kemampuan spiritual meramalkan masa depan dan masa lampau,  mampu  menjadi  tabib  bagi  masyarakat  adat,  pintar  menyusun pasang dan mengamalkan pasang sebagai  pedoman  hidup  masyarakat  hukum  adat  Ammatoa,  serta berakhlak mulia dan suci. Ammatoa dipilih berdasarkan kehendak Turiek Akrakna melalui tanda-tanda  yang  tampak  pada  diri  orang  yang  dikehendaki  yang  Maha  Kuasa.  Sistem pemilihan  Ammatoa  dilakukan  secara  adat  yang  dipegang  teguh  sebagai  suatu kepercayaan dan dijalankan dengan keyakinan sepenuh hati. Sistem pemilihan Ammatoa tidak dilakukan dengan sistem pemungutan suara tetapi melalui ritual adat yang diyakini bahwa Turiek Akrakna yang memilih langsung Ammatoa sebagai wakil Tuhan.
2. Dalam  sistem  demokrasi  pemilihan  di  Indonesia  dilakukan  dengan  pemungutan  suara masyarakat  yang  diatur  berdasarkan  Undang-undang  nomor  7  tahun  2017  tentang pemilihan  umum.  Disisi  lain,  dalam  perspektif  islam  tidak  mengatur  secara  mutlak mengenai mekanisme sistem pemilihan pemimpin atau khalifah. Maka pemilihan kepala suku  secara  adat  juga  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  sistem demokrasi  modern  dan  sistem  demokrasi  Islam,  karena  masyarakat  adat  Ammatoa menggunakan sistem kepercayaan yang diyakini berdasarkan pesan leluhurnya yang telah ada sejak dahulu kala. Pengakuan terhadap hak untuk mengurus sendiri secara swadaya urusan  internal  kelembagaan  adat  masyarakat  hukum  adat  memiliki  payung  hukum berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2015 tentang pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Rais  Asmar, Diseminasi  (Promulgation)  atau  Penyebarluasan  Rancangan  Peraturan Daerah  APBD. Jurnal  Penelitian  Hukum  dan  Pendidikan,  Volume  18  Nomor  2 Desember 2019.
Abd.  Rais  Asmar, Kedudukan  Gubernur  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah . Jurnal Volume 1 Nomor 1 Juni  2019.
Abd.  Rais  Asmar, Pengaturan  Peraturan  Daerah  Syariah  Dalam  Penyelemggaraan Pemrintah Daerah. Jurnal El-Iqtishady Volume 1 Nomor 1 Juni 2019.
Al-Hufaz Al-Qur’an dan Terjemahnya . Kementrian Agama RI . Bandung: Cordoba, 2017. Ammatoa ,  merupakan  Kepala  suku  Tana  Toa, Wawancara ,  Kecamatan  Kajang  Kabupaten Bulukumba, 19 Januari 2021.
Andi Safriani, Nilai-nilai Hukum Islam Daa=lam Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jurnal Al Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan. Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.
Arman  B. Mengenal  Lebih  Dekat  Komunitas  Ammatoa  Sebagai  Identitas  Kearifan  Lokal: Perspektif Orang Dalam. Jurnal Filsafat dan Politik, Volume 1 No.1 Juni Tahun 2015. Ashabul Kahpi, Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hodup di Indonesia.
Jurnal Al Daulah, Volume 2 Nomor 2 Desember 2013.
Ashabul Kahpi, Kejahatan Lingkungan Hidup. Jurnal Al Daulah Volume 3 Nomor 2 Desember 2014.
Ashabul  Kahpi, Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.
Jurisprudentie Volume 2 Nomor 2 Desember 2015.
Katu, Mas Alim. Kearifan Manusia Kajang. Makassar: Pustaka Refleksi, 2008.
Nurjannah  S, Prinsip  Anti  Diskriminasi  dan  Perlinudngan  Hak-hak  Maternal  Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender . Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 1 April 2013.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bulukumba  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Prayogo,  R.  Tony. Konsep  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Islam. Naskah Perancang Peraturan Perundang-undangan, disetujui 4 Maret 2015.
Syamsuddin Radjab, Hukum Ditengah Masyarakat. http://makassar.tribunnews.com/2013/11/05/hukum-di-tengah-masyarakat diakses  8  Februari 2021 Syamsuddin Radjab, Islam, Negara,
dan Jokowi . https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/04/13/p743hg396-islam-negara-dan-jokowi Syamsuddin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Kencana, 2019.