SURYANA,DKK 1319

## PENINGKATAN PEMAHAMAN TATA KELOLA KOPERASI, PELAPORAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN  KOPERASI BAGI PENGURUS KOPERASI SE-JAWA BARAT
SURYANA( 1* ), R. FERRY MULYAWAN M( 2 ), SYAFRIZAL IKRAM( 3 ), R. WEDI RUSMAWAN KUSUMAH( 4 ), ACEP EDISON( 5 ), VERONICA CHRISTINA( 6 ), RINI SUSIANI( 7 ), SILVIANA( 8 ), ROOSALEH LAKSONO( 9 ),  INGRID LARASATI AGUSTINA( 10 ), HESTY JUNI TAMBUATI SUBING( 11 ), MIRNA DIANITA( 12 ), R. AIT NOVATIANI( 13 ), NIKI HADIAN( 14 ), ARIE APRIADI( 15 ), DIANA SARI( 16 ), YATI MULYATI( 17 ), EDDY WINARSO( 18 ), MUHAMAD ALAN J( 19 ), JOUZAR FAROUQ ISHAK( 20 ) e-mail : suryana.se@widyatama.ac.id
Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, Indonesia
( * ) Corresponding Author

## ABSTRACT
Cooperative is an economic organization owned, operated by one-person for the sake  of  mutual  interests  with  the  principle  of  the  people's  economic  movement based  on  the  principle  of  kinship.  The  number  of  cooperatives  recorded  in  the province  of  West  Java  in  2017  as  many  as  25,933  cooperatives  and  claimed legal  entities,  Cooperatives  are  still  active  about  15.633,  in  July  2017  a  total  of 4,643  cooperatives  in  West  Java  will  certainly  be  dissolved.  Various  causes  of cooperatives  are  difficult  to  develop  /  not  active,  one  of  which  is  poor governance,  there  are  still  many  cooperative  managers  who  do  not  understand the  making of financial statements of cooperatives and aspects of taxation. The purpose  of  this  activity  is  expected  all  the  board  is  able  to  perform  good  and proper  cooperative  governance,  also  able  to  make  financial  statements  and understand,  calculate  and  report  tax  for  cooperatives.  The  methodology  of  this activity  is  2:  Phase  1:  Observation  /  Interview  and  Phase  2:  Seminar  and Workshop.  The  number  of  seminar  and  workshop  participants  are  150 participants  /  cooperative  board  of  West  Java.  The  results  of  these  activities provide a positive response to the holding and for the board of cooperatives gain new  insights  and  knowledge  and  motivated  to  improve  good  and  proper cooperative  governance,  also  encouraged  to  make  a  good  financial  report  in accordance with applicable standards and can create tax reports for cooperatives in accordance with applicable regulations.
Keywords: Governance, Financial Reporting, Taxation

## PENDAHULUAN
Koperasi adalah  sebuah  organisasi  ekonomi  yang  dimiliki  dan dioperasikan oleh
orang-seorang
demi kepentingan
bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi

## 2460-030X
rakyat  yang  berdasarkan  asas  kekeluargaan.  Dalam  UU  no.  17  tahun  2012 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi memiliki prinsip diantaranya keanggotaan  bersifat  sukarela  dan  terbuka,  pengelolaan  dilakukan  secara demokrasi,  pembagian  SHU  dilakukan  secara  adil  sesuai  dengan  jasa  usaha masing-masing  anggota,  pemberian  balas  jasa  yang  terbatas  terhadap  modal, kemandirian,  pendidikan  perkoperasian,  kerjasa  antara  koperasi  dan  modal terdiri  dari simpanan pokok dan surat modal koperasi. Dengan adanya koperasi ini  diharapkan  berfungsi  dan  berperan  mengembangkan  potensi  dan kemampuan  ekonomi  angota  dan  masyarakat,  berupaya  mempertinggi  kualitas kehidupan  manusia,  memperkokoh  perekonomian  rakyat,  mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreatifitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa.
Jumlah  koperasi  yang  tercatat  di  provinsi  Jawa  Barat  pada  tahun  2017 sebanyak 25.933  koperasi dan  diklaim  berbadan  hukum,  dari  jumlah  tersebut koperasi  yang dinyatakan  masih  aktif kurang  lebih  mencapai 15.633 (http://jabarprov.go.id,  2015)  dan  pada  bulan  Juli  2017 sebanyak  4.643 koperasi  di  Jawa  Barat  dipastikan  akan  dibubarkan  dan  tinggal  menungu legalitas  berupa  surat  keputusan  (SK)  dari  Kementerian  Koperasi  dan usaha  Kecil  Menengah ( http://www.pikiran-rakyat.com/ ,  2107).  Beragam penyebab koperasi sulit berkembang, tidak aktif dan akhirnya mati, salahsatunya adalah  tata  kelola  yang  kurang  baik  dan  masih  banyak  para  pengurus  koperasi yang  belum  memahami  pembuatan  laporan  keuangan  koperasi  dan  aspek perpajakannya.
Dari  permasalahan-permasalahan  tersebut  diatas  program  pengabdian kepada  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  mengedukasi  para  pengurus  koperasi Se-Jawa  Barat,  melalui  pemberian  materi  yang  dibutuhkan  oleh  para  pengurus melalui seminar dan workshop.  Program pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini  selain  bertujuan  memberikan  pemahaman  kepada  para  pengurus  juga merupakan  wujud  nyata  seorang  dosen  untuk  mengembangkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  serta  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat dan daya saing bangsa.

## KAJIAN LITERATUR Pengertian Koperasi
Koperasi  adalah  salah  satu  pilar  ekonomi.  Dalam  praktiknya, keberadaan koperasi  merupakan  amanat  Pasal  33  UUD  1945  yang  dipertegas  oleh UU  No. 25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian.  Jadi  koperasi  dapat  dikatakan  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan.  Koperasi adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  hukum koperasi  dengan  berlandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan  (Hendrojogi  (2007;21).  Koperasi  adalah  Badan  usaha  yang beranggotakan  orang-seorang  atau  badan-badan  hukum  koperasi  dengan melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasarkan  asas  kekeluargaan  (Hendar  dan Kusnadi (2005:18).
SURYANA,DKK 1321
Dalam  UU  no.  25  tahun  1992,  Koperasi  bertujuan  memajukan kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  serta ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang- Undang  Dasar  1945.  Dalam  peran  pengurus  sebagai  perangkat  organisasi koperasi,  pengurus  memiliki  tugas-tugas  sebagai  berikut:  a.  Mengelola organisasi  dan  usaha  koperasi;  b.  Memelihara  buku  daftar  anggota,  pengurus dan  pengawas;  c.  Menyelenggarakan  rapat  anggota;  d.  Mengajukan  laporan pelaksanaan  tugas  dan  laporan  keuangan  koperasi;  e.  Mengajukan  rencana kerja  dan  rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  koperasi  (Revrisond Baswir, 2013: 114-116).

## Tata Kelola Yang Baik Dan Benar
Corprate  Governance  adalah  sistem  yang  mengatur,  mengelola  dan mengawasi  proses  pengendalian  usaha  untuk  menaikan  nilai  saham,  sekaligus sebagai  bentuk  perhatian  kepada  stakeholders,  karyawan  dan  masyarakat sekitar  (Tunggal  (2012:24).  Bicara  koperasi  adalah  bicara  tentang  tata kelola. Tata  kelola  yang  berbasis  sosial,  tata  kelola  yang  terbebas  dari kepentingan.  Bahkan  tata  kelola  berdasar  mandat  &  amanat,  bukan  nafsu sesaat.
Koperasi  harus  memenuhi  tata  kelola  yang  baik  atau  bahasa kerennya good  corporate  governance (GCG).  Inilah  tantangan  terbesar pengelolaan koperasi saat  ini. Koperasi harus mampu menjadi organisasi sosial yang sehat,  transparan,  akuntabel,  mandiri,  responsibel, dan  wajar  dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Dan penting diingat, pengurus  atau  pengelola  harus  harus  terbebas  dari  kepentingan  personal ataupun golongan.
Semua unsur pengelola koperasi, baik pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan yang bekerja untuk koperasi harus :
a) tunduk pada kaidah & prinsip sosial ekonomi yang berlaku,
b) mampu  menghasilkan  keuntungan  &  mengembangkan  organisasi  serta usahanya,
c) menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, dan
d) mampu menciptakan sistem manajemen usaha (keuangan, organisasi & informasi) yang memadai
Spirit  dalam  mengelola  koperasi,  termasuk  yang  ada  di  perusahaan  atau perkantoran harus menekankan pada: a.  semangat profit oriented dan benefit oriented yang berbarengan, b.  landasan operasional yang berdasar pada pelayanan ( service at a cost ), dan yang terpenting c.  memajukan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama.

## Pelaporan Keuangan Koperasi
Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan,  Ikatan  Akuntan  Indonesia  pada tanggal  8  April  2011  telah  menerbitkan  Pernyataan  Pencabutan  Standar Akuntansi  Keuangan  8  (  PPSAK  8)  atas  pencabutan  Pernyatan  Standar Akuntansi  Keuangan  27  (PSAK  27)  mengenai  Akuntansi  Koperasi.  Standar Akuntansi  keuangan  yang  mengacu  pada  IFRS  dikelompokkan menjadi  2  (dua)

## 2460-030X
yaitu  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK ETAP)  dan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Umum  (SAK  Umum).  Mengingat koperasi  sejauh  ini  termasuk  dalam  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik,  maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP
Maksud  dan  Tujuan  standar  akuntansi  keuangan  koperasi  adalah Menyediakan  pedoman  yang  standar  tentang  penyajian  laporan  keuangan sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  sehingga  informasi  yang  disajikandapat dipahami,  akurat,  mudah  ditelusuri  dan  diperiksa,  relevan,  andal  dan  dapat diperbandingkan  dan  Menciptakan  keseragaman  dalam  penerapan  perlakuan akuntansi  dan  penyajian  laporan  keuangan,  sehingga  meningkatkan  daya banding diantara laporan keuangan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
Adapun  ruang  lingkup  pedoman  umum  akuntansi  koperasi  ini  mengatur informasi  keuangan  koperasi  yang  disajikan  dalam  :  Neraca;  perhitungan  Hasil Usaha; laporan Arus Kas; Laporan perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan.
Basis  Akuntansi  dalam  menyusun  laporan  keuangan  koperasi  adalah Entitas harus menyusun laporan keuangan, dengan menggunakan dasar akrual, kecuali  laporan  arus  kas.  Dalam  dasar  akrual,  pos-pos  diakui  sebagai  aset, kewajiban,  ekuitas,  penghasilan,  dan  beban  (unsur-unsur  laporan  keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.
Dalam  Pengakuan  dan  Pengukuran  (Perlakuan)  atau  Penyajian  dan Pengungkapan, yaitu sebagai berikut :
• Pengakuan  :  merupakan  proses  pembentukan  suatu  pos/akun  dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau  biaya  yang  dapat  diukur,  dimana  manfaat  ekonomi  yang  berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi;
• Pengukuran : merupakan proses penetapan jumlah uang yang  digunakan oleh  koperasi  untuk  mengukur  nilai  aset,  kewajiban,    pendapatan  dan beban dalam laporan keuangan;
• Penyajian  :  Merupakan  proses  penempatan  pos/akun  (perkiraan)  dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar;
• Pengungkapan  adalah  pemberian  informasi  tambahan  yang  dibutuhkan untuk  menjelaskan  unsur-unsur  pos/akun    (perkiraan)  kepada  pihak  yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

## Perpajakan Pada Koperasi
Pajak  merupakan  iuran  masyarakat  kepada  Negara  sebagai  bentuk partisipasi  kewajiban  untuk membiayai  pengeluaran  umum  sehubungan  dengan tugas  Negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.  Kewajiban  Perpajakan Koperasi Pada saat pendirian Koperasi berkewajiban mendaftarkan diri ke kantor pajak  dalam  hal  memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  berdasarkan wilayah kerja sesuai dengan tempat kedudukan koperasi tersebut, paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Syarat pengajuan NPWP biasanya harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti Akta Pendirian Koperasi, Fotokopi Kartu  NPWP  Pimpinan  atau  Penanggung  Jawab  Koperasi,  Fotokopi  NPWP Pengurus,  dan  fotokopi  KTP  Pengurus.  Dokumen  dilampirkan  bersama  formulir permohonan pendaftaran NPWP.
SURYANA,DKK 1323
Kemudian  dalam  menjalankan  usahanya  Koperasi  akan  berkewajiban untuk  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  apabila  omset  sudah melebihi  600juta  dalam  suatu  tahun.  Setelah  terdaftar  dan  memperoleh  NPWP, maka  secara  otomatis  Koperasi  akan  memiliki  kewajiban  perpajakan  PPh  dan PPN terkait dengan usaha yang dikelolanya.
Adapun jenis objek pajak bagi koperasi adalah sebagai berikut :
a. Penjualan Barang dan Jasa : PPh Final PP46, PPN b. Simpan Pinjam   : PPh Final PP46 c. Gaji Pegawai : PPh Pasal 21 d. SHU Anggota : PPh Final
Kewajiban Koperasi, sebagai berikut : a.  Melakukan pembukan atas transaksi b.  Menghitung dan Membayar Pajak Penghasilan
c.  Melaporkan SPT Masa
Laporan dan Setor Pajak, sebagai berikut : a.  SPT PPh Pasal 21, bayar setiap tanggal 10 dan lapor setiap tanggal 20 b.  SPT PPh pasal 25, bayar setiap tanggal 15 dan lapor setiap tanggal 20 c.  SPT PPh Final, bayar setiap tanggal 10 dan lapor setiap tanggal 20

## Jenis Penghasilan Yang Dapat Diterima Oleh Koperasi
1. Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  dari  kegiatan  usaha,  contoh dalam  hal  koperasi  melakukan penjualan  barang  dan  atau  jasa kepada pihak lain, yang atas penjualan tersebut menjadi sumber penghasilan.
2. Pendapatan bunga,  fee,  komisi dan  seluruh  penghasilan  yang  terkait dengan  pemberian  kredit  pinjaman,  tidak  termasuk  pembayaran  pokok kredit/pinjaman. Ini berlaku untuk jenis koperasi simpan pinjam

## TUJUAN KEGIATAN DAN MANFAAT
Target  yang  diharapkan  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat bagi pengurus koperasi yang berada di wilayah Jawa Barat, sebagai berikut :
a.  Seluruh  pengurus  koperasi  mampu  melakukan  tata  kelola  koperasi  dengan baik dan benar
b.  Seluruh pengurus koperasi mampu membuat laporan keuangan koperasi c.  Seluruh pengurus koperasi mampu membuat laporan pajak koperasi
Adapun  manfaat  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini adalah :
a. Seluruh  Pengurus  Koperasi  dapat  meningkatkan  kinerja  koperasi dengan mewujudkankan tunduk pada kaidah & prinsip sosial ekonomi yang berlaku,

## 2460-030X
b. Mampu menghasilkan keuntungan & mengembangkan organisasi serta usahanya  dengan semangat profit  oriented dan benefit  oriented yang berbarengan.
c.  Mampu menempatkan  anggota  sebagai  pemilik  sekaligus  pengguna jasa.
d. Mampu  menciptakan  sistem  manajemen  usaha  (keuangan,  organisasi &  informasi)  yang  memadai  dengan  ber landaskan  operasional  yang berdasar pada pelayanan ( service at a cost ), dan e)  Mampu memajukan kesejahteraan anggota sebagai prioritas utama.

## METODE
Metodologi pelaksanaan dalam pengabdian pada masyarakat (PkM) ini dibagi 2 (dua) tahap yaitu:
1. Tahap  Awal,  pada  tahap  ini  dilaksanakan  observasi  dan  wawancara secara  langsung  untuk  mengetahui  gambaran  permasalahan  pada koperasi-koperasi  se-Jawa  Barat  dengan  melakukan  kerjasama  dengan Dewan Koperasi Wilayah (DEKOPINWIL) Jawa Barat.
2. Tahap  pelaksanaan,  pada  tahap  ini  berupa  :  Seminar  dan  Workshop dengan  tujuan  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi.

## Lokasi, Waktu dan peserta
a.  Lokasi  kegiatan  dilaksanakan  di  ruang  Seminar  Universitas Widyatama,  Jl. Cikutra no. 204 A Bandung
b.  Waktu Pelaksanaan dilaksanakan dari Bulan Oktober 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018.
c.  Peserta Seminar dan Workshop adalah Pengurus Koperasi Se-Jawa Barat, lebih 150 Pengurus

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum kegiatan  Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan, panitia  melakukan  observasi  dan  wawancara  dengan  pengurus  koperasi  dan pengurus  Dewan  Koperasi  Wilayah  Jawa  Barat,  dengan  tujuan  untuk  menggali lebih  dalam  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  selama  melaksanakan tugas  sebagai  pengurus  koperasi,  kegiatan  observasi  dan  wawancara  di  awali bulan  Oktober  2017,  setelah  melakukan  observasi  dan  wawancara,  selanjutnya menentukan  materi  dan  metode  apa  saja  yang  harus  diberikan  kepada  seluruh pengurus koperasi Se-Jawa Barat.
Hasil  observasi  dan  wawancara,  materi  dan  metode  yang  harus dilaksanakan  dalam  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM),  yaitu Seminar  dan  Workshop.  Jumlah  peserta  dalam  kegiatan  ini  adalah  sebagai berikut :
No. Unsur Peserta Jumlah 1. Penasehat 1 2. Pembina 1 3. Majelis Pakar 1
SURYANA,DKK 1325
4. Pimpinan 6 5. Widyaiswara Balatkop & UMKM Jabar 3 6. Badan Khusus/Lembaga Teknis 6 7. DEKOPINDA 27 8 Lapenkopda se Jawa Barat 27 9. Koperasi Sekunder/ Koperasi Primer Tingkat Jawa Barat 23 10. Koperasi Primer Kota Bandung 40 11. Koperasi Primer Kabupaten Bandung Barat 15 Total Jumlah 150
Tabel 1 : Daftar Peserta Seminar Dan Workshop a.  Seminar :
Peserta dalam kegiatan seminar ini cukup antusias, ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada para penyaji, seperti bagaimana tata kelola yang pada koperasi untuk menghadapi era globalisasi?; bagaimana tatakelola yang baik bagi koperasi untuk meningkatkan yang pendapatan koperasi untuk meningkatan kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri?;dan ada juga yang mengusulkan untuk penyelenggara kegiatan ini selama 3 tahun kedepan untuk terus memberikan seminar-seminar agar seluruh pengelola/pengurus koperasi dapat meningkatkan bagaimana melaksanakan tata kelola koperasi yang baik dan benar.
Berdasarkan hasil kegiatan seminar ini, tentunya banyak masukan/usulan yang sangat berharga untuk para dosen yang memberikan kegiatan PkM ini, agar supaya acara seminar dapat ditingkatkan juga dapat diperluas dan dapat dilakukan pendampingan kepada seluruh koperasi, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Gambar 1 : Foto Kegiatan Seminar
b.  Workshop :
Dalam Kegiatan Workshop, seluruh peserta dibuat 6 kelompok atau 6 kelas, dan  dibuat  dua  sesi,  untuk  sesi  pertama    materi  yang  diberikan  adalah Pelaporan Keuangan Koperasi, dan untuk sesi kedua materi yang diberikan adalah Perpajakan bagi Koperasi.
Pada  sesi  1,  seluruh  Instruktur  memberikan  materi  pelaporan  keuangan koperasi sesuai dengan materi yang telah disiapkan oleh tim, dan pada saat pemberian  materi  disetiap  kelas,  semua  peserta  dibuat  aktif  agar  dapat

## 2460-030X
menggali  permasalahan-permasalahan  dalam  menjalankan  operasional koperasi sekaligus mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut.
Gambar 2 : Foto Kegiatan Workshop sesi 1 “Pelaporan Keuangan Koperasi”
Setelah  pemberian  materi  Pelaporan  Keuangan  Koperasi,  seluruh perserta  di  berikan  waktu  untuk  istirahat  (coffee  Break)  sebelum melanjutkan  sesi  2  agar  supaya  seluruh  peserta  workshop  mendapatkan penyegaran kembali.
Gambar 3 : Foto Coffee Break
Setelah coffee break, seluruh peserta mengikuti pelatihan pada sesi 2,  yaitu  Perpajakan  bagi  Koperasi,  seluruh  Instruktur  memberikan  materi perpajakan sesuai dengan materi yang telah disiapkan oleh tim. Dan sama halnya pada sesi 1, semua peserta dibuat aktif, agar semua permasalahan terkait  dengan  pajak-pajak  apa  saja  yang  harus  dilaporkan,  dan bagaimana cara menghitung dan membuat laporan pajak bagi koperasi.
Gambar 4 : Foto Kegiatan Workshop sesi 2 “Perpajakan bagi Koperasi
Semua  peserta  yang  telah  mengikuti,  seminar  dan  workshop, berhak  mendapatkan  sertifikat  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat (PkM).
Gambar 5 : Foto Kegiatan Pembagian sertifikat
SURYANA,DKK 1327
Untuk  mengadakan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini, diperlukan  dana  yang  cukup  besar,  untuk  mengatasinya  tim  panitia melakukan  kerjasama  dengan  beberapa  pihak  yang  peduli  terhadap kegiatan  ini  dalam  rangka  mencerdaskan  bangsa  atau  membangun koperasi  agar  dapat  bertahan  dan  melakukan  perbaikan-perbaikan  dalam mengelola  koperasinya,  diantara  para  pihak  yang  terkait  dalam  kegiatan ini  adalah  :  Universitas  Widyatama,  Bank  BJB  Kota  Bandung,  Indomaret, Mahira Project, CocaCola, PT KAI dan para Donatur.

## SIMPULAN
Para  pengurus  koperasi  Se-Jawa  Barat  memberikan  Respon  positif  atas diselenggarakannya  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  kepada pengurus  koperasi  Se-Jawa  Barat,  para  pengurus  koperasi  mendapakan wawasan dan pengetahuan  yang  baru dan termotivasi untuk meningkatkan tata kelola  koperasi  dengan  baik  dan  benar,  juga  terdorong  untuk  membuat  laporan keuangan  dengan  baik  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  serta  membuat laporan pajak bagi koperasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SARAN
Saran  yang  diajukan  oleh  peserta  adalah  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini  harus  di  agendakan  setiap  tahun  serta  dilakukan  pendampingan secara langsung kelokasi agar dapat belajar langsung mengerjakan (learning  by doing).

## 2460-030X

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, Wijaya Tunggal, 2000, Auditing Suatu Pengantar, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Baswir,Revisond.2013.”KOPERASI INDONESIA Edisi Kedua”.Yogyakarta: BPFE Hendar Kusnadi. 2005. Ekonomi Koperasi . Lembaga penerbit FE UI. Hendrojogi.  2012. Koperasi  :  Asas-asas  Teori  dan  Praktek .  PT  Raja  Grafindo Persada. Ropke,  Jorchan.  2003. Ekonomi  Koperasi  Teori  dan  Manajemen. Salemba Empat.
Tika  Suryani,  Sri  Lestari  dan  Wiwiek  Lestari.  2013. Manajemen  Koperasi . Yogyakarta. Wiwik Widayanti. 2008, Koperasi dan Perekonomian Indonesia . Rineka Cipta. Ikatan  Akuntansi  Indonesia,  2017, Pernyataan  Standard  Akuntansi  Keuangan ETAP, Jakarta: IAI Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 Undang-undang no. 25 tahun 1992 Undang-Undang no. 17 tahun 2012 http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/07/27/4643-koperasi-di-jabar- dipastikan-akan-dibubarkan-406142 http://jabarprov.go.id/index.php/news/10647/2015/01/21/15633-Koperasi-di- Jabar-Aktif-Berusaha