## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP IMPLIKASI PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL
Elza Syarief  , Junaidi 
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
The capital market is a means provided in order to find sources of financing and as  a means  of  investment  that involves all potential public funds, both those available domestically and those available abroad. This study uses a normative  science  study  using  a  librarian  study  in  the  form  of  law  and  is assisted  by  primary  data  sources  and  secondary  data  sources.  The  results show that minority shareholders own less than 5% of the total shares traded in  the  capital  market.  Meanwhile,  insider  trading  is  a  practice  in  which  a corporate insider  transacts  securities using exclusive information that they have  that  is  not  yet  available  to  the  public.  The  position  of  Minority Shareholders regarding the practice of insider trading in trading shares in the capital market is the cause of the practice of insider trading. Therefore, legal protection for minority shareholders in the practice of insider trading in stock trading in the capital market is carried out by applying applicable laws  and  using  the  theory  of  legal  protection  by  Philipus  M.  Hadjon  and Progressive Legal Theory by Satjipto Rahardjo.
Keywords : Protection, Stocks, Insider Trading

## Abstrak
Pasar  modal  adalah  sarana  yang  disiapkan  pada  upaya  mencari  sumber pembiayaan  ataupun  sarana  menanam  modal  yang  menyangkut  semua kemampuan dana rakyat, baik dari luar ataupun dalan negeri. Penelitian ini menggunakan  kajian  ilmu  normatif  dengan  menggunakan  kajian kepustaakaan  berupa  Undang-Undang  serta  dibantu  sumber  data  sekunder serta primer. Hasil penelitian yaitu  Pemegang saham minoritas mempunyai saham  emiten  dibawah  5%  dari  total  semua  saham  yang  diperdagangkan pada  pasar  modal.  Dan  insider  trading  ialah  praktik  yang  mana  pada (corporate insider) bertransaksi sekuritas memakai informasi eksklusif yang dimilikinya  yang  belum  ada  guna  rakyat.  Kedudukan  Pemegang  Saham Minoritas  pada  praktik  Insider  trading  di  perdagangan  saham  pada  pasar modal merupakan penyebab timbulnya praktik insider trading. Oleh karena itu  Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  pada  praktek insider trading pada perdagangan saham pada pasar modal dilakukan dengan menerapkan  Undang-Undang  yang  berlaku  serta  menggunakan  teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon serta Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo.
Kata Kunci: Perlindungan, Saham, Insider Trading
 Alamat korespondensi: elza.syarief@uib.ac.id
 Alamat korespondensi: junaidilim13@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Kewajiban pemerintah guna meningkatkan usaha salah satunya secara memberikan  arahan  dan  melakukan  bimbingan  bermaksud  supaya meningkatnya  usaha  dari  yang  paling  kecil.  Kecuali  itu  mendukung terdapatnya  perubahan  pertumbuhan  yang  umumnya  adalah  keadaan  real bahwa  investasi  dari  yang  paling  kecil  hingga  besar  sangatlah  dibutuhkan untuk  mencukupi  biaya  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Adanya perkembangan  yang  ada  disejumlah  bidang,  bidang  ekonomi  merupakan salah  satunya.  Salah  satu  pilar  ekonomi  Indonesi  yakni  berdirinya perusahaan  Pasar  Modal.  Perusahan  Pasar  Modal  memiliki  pengaruh  yang banyak untuk ekonomi di Indonesia.
Pasar  modal,  seperti  pasar  konvensional  biasanya,  merupakan  lokasi bertatap  mukanya  pembeli  serta  penjual.  Pasar  adalah  sarana  yang mempertemukan penjual serta pembeli guna sebuah komoditas ataupun jasa. Sedangkan  modal  bisa  berupa  modal  uang  dan  barang  modal.  Kata  pasar modal yang dipakai di Indonesia yakni bursa efek. 1
Pasar  modal  ialah  sarana  yang  disiapkan  pada  upaya  mendapatkan sumber  pembiayaan  ataupun  untuk  sarana  menanam  modal  yang menyangkut semua kemampuan uang rakyat, baik yang ada di luar ataupun dalam  negeri.  Pasar  modal  merupakan  juga  cara  pendanaan  baik  swasta ataupun non swasta. Pemerintah yang memerlukan uang bisa mengeluarkan surat utang serta menjualnya kepada rakyat lewat pasar modal. 2 Pasar modal pun dijadikan indikator perkembangan perekonomian sebuah negara karena pasar modal sangatlah berhubungan pada kompetensi rakyat sebuah negara guna memberikan modal untuk meelaksanakan investasi.
Aturan UU yang mengatur tentang pasar modal,  terdapat  dalama UU Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal. Pasar modal ialah kegiatan yang berhubungan  pada  perdagangan  efek  serta  penawaran  umum,  perusahaan publik  yang  berkaitan  pada  efek  yang  diterbitkan,  dan  profesi  dan  institusi yang  berhubungan  pada  efek. 3 Aktivitas  yang  terdapat  pada  pasar  modal yakni  aktivitas  permintaan  serta  penawaran  efek  yang  tertuang  pada  BEI selaku  pihak  yang  berkewenangan  guna  mengelola  serta  mengatur perdagangan pada bursa. Di sisi lainnya, dunia pasar modal yang termasusk highly regulated masihlah bermasalah yang berhubungan adanya kejahatan pasar modal, insider trading termasuk juga.
Insider  trading adalah  kata  yang  berfokus  pada  praktek  di  mana individu  di  ( corporate  insider )  berransaksi  sekuritas  secara  memakai informasi  ekslusif  yang  ia  miliki  yang  belum  ada  untuk  rakyat.  Informasi ekslusif  yang  dipunyai  individu  akan  memposisikannya  pada  kedudukan yang  menguntungkan.  Sesuai  informasi  itu  individu  selanjutnya melaksanakan transaksi  efek, maka bisa memunculkan ketidakadilann pada
1 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan , (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 233.
2 Yulia  dan  Tavin  Ayati  Qamariyanti. Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia .  (Sinar  Grafika. Jakarta, 2009), hal 1.
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13.
lantai  bursa. 4 Praktik insider  trading merupakan  persoalan  di  sejumlah negara, Indonesia salah satunya. Praktik insider trading yang pernah ada di perdagangan saham pasar modal.
Perdagangan  saham  pasar modal tak jarang pula ada tindakan curang oleh suatu  pihak yang dinamakan white  collar crime yang memiliki tujuan guna mendapatkan laba yang banyak di waktu yang singkat. Kejahatan yang dilaksanakan  pada  pasar  modal  merupakan  tindakan  melawan  hukum  yang bersifat rumit serta terorganisir. Hal tersebut dimaksudkan oleh terdapatnya kecurigaan berbuat curang di tansaksi pasar modal tetapi tidak bisa diadili di Pengadilan.
Perdagangan insider  trading merupakan  yang  mana  seseorang  pada perusahaan  melaksanakan  transaksi  sekuritas  memakai  informasi  penting yang memberikan pengaruh pada harga sekuritas tersebut serta informasi itu belum dipublikasikan pada masyarakat atau investor. 5
Praktik insider  trading menyediakan  posisi  yang  lebih  memberikan keuntungan untuk sejumlah penanam modal daripada posisi penanam modal yang  lainnya.  Pelaku insider  trading menjual  ataupun  membeli  saham sesuai  informasi  melalui  individu  dalam  yang  bersifat  tertutuk  ke  publik. Ketidaksamaan  itulah  yang  memiliki  potensi  menjadikan  munculnya  rugi untuk  pihak  lainnya  yang  tidak  mendapatkan  informasi  yang  sama,  dan akhirnya  individu  lainnya  tidak  bisa  menentukan  keputusan  guna  menjual ataupun  membeli  sahamnya.  Hal  itu  sangatlah  memperburuk  citra  pasar modal karena pasar modal didirikan menggunakan dasar kepercayaan antara pelaku  pasar  modal  serta  menyediakan  hak  yang  tidak  berbeda  guna melaksanakan kegiatan pembayaran efek.
Pemegang  saham  minoritas  adalah  pihak  yang  rentan  mendapatkan pengaruh insider  trading .  Sesuai  pemaparan  peneliti,  pihak  yang  bisa dinyatakan  merupakan  peegang  saham  minoritas  yakni  pihak  yang mempunyai  saham  emiten  berjumlah  kecil  serta  tidaklah  pemegang  sahan yang  mempunyai  kendali  guna  menetapkan  arah  emiten  ataupun  bisa dinyatakan  tidak  merupakan  pemegang  saham  yang  mempunyai  saham emitem di bawah lima persen dari total semua saham yang diperdagangkan emiten pada pasar modal. Hal  itu disesuaikan terhadap ketetapan  Pasal  87 ayat  (2)  UUPM  serta  Pasal  2  ayat  (2)  POJK  No.  11/POJK,04/2017  terkait Laporan  Kepemilikan  /  Semua  Perubahan  Kepemilikan  Saham  Perusahaan Terbuka.
Pemegang  saham  minoritas  yang  melakukan  investasi  pada  pasar modal Indonesi bisa mendeskripsikan cuaca penanaman modal yang bagus. Pemegang  saham  minoritas  telah  meletakkan  rasa  percayanya  terhadap pasar  modal  Indonesia  untuk  melakukan  investasi  walaupun  melihat  jika modalnya  tidak  terus  memperoleh  laba  jika  tidak  diiringi  kompetensi  guna menganalisa  pasar.  Kondisi  seperti  itu,  pasar  modal  indonesia  telah memperoleh  keepercayaan  melalui  sejumlah  golongan  masyarakat
4 Najib A.Gisymar, Insider Trading dalam Transaksi Efek , (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 1999), hal. 38.
5 Untung Budi, Hukum Bisnis Pasar Modal , (Yogyakarta: ANDI, 2001), hal. 188
Indonesia serta bukan hanya berhenti di pihak yang mempunyai modal yang banyak ataupun posisinya strategis.
Tidak  mudahnya  memberikan  bukti  pada  praktek insider  trading menjadikan  bahaya  untuk  penanam  modal,  yang  paling  utama  pemegang saham  minoritas  yang  lebih  diam  saat  ada insider  trading karena  tidak memahami  suatu  hal  yang  wajib  dilakukan  serta  pada  siapa  wajib mengatakan hal itu. Perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas harus  dijadikan  perhatian  khusus  guna  otoritas  pasar  modal,  karena pemegang  saham  senantiasa  mengandalkan  informasi  yang  ada  pada  pasar dengan formal. Perlindungan hukum  yang bagus dimaksudkan pula supaya pemegang  saham  minoritas  menganggap  dilindungi  haknya  ketika melakukan  investasi  pada  pasar  modal  Indonesia  dan  kemudian menganggap terjaminnya serta tidak takut guna melakukan investasi.
Selaku  penanam  modal  individual  yang  tidak  mempunyai  akses informasi.  Kemudian  sanksi  hukum  yang  diberikan  kurang  pas,  karena dalam  Pasal  104  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  mengatakan perdagangan insider  tradin kecuali    diberikan  denda  bisa  juga  diberikan hukuman  penjara  paling  lama  sepuluh  tahun.  Ini  adalah  ketidaktegasan untuk  penerapan  hukum,  yang  berakibat  pada  meruginya  ribuan  penanam modal serta bisa memunculkan uncondusife market .
Penegakan  hukum insider  trading meliputi  3  hal,  yakni  penegakan dengan cara pidana, administratif, serta perdata. Umumnya UU pasar Modal menaruh landasan untuk penegakan hukum merupakan wujud perlindungan guna  semua  penyimpangan  pada  aktivitas  pasar  modal,  yaitu  terdapat hukuman administratif (Pasal 102 UU Pasar Modal), hukuman pidana (Pasal 103-110  UU  Pasar  Modal),  tuntutan  ganti  rugi  dengan  cara  perdata  (Pasal 111 UU Pasar Modal).
Perlindungan  hukum  untuk  penanam  modal  adalah  hal  yang  penting untuk  keberlangsungan  usaha  dunia  bisnis  serta  investasi,  wujudb perlindungan  hukum  yakni legal  structure serta legal  substance di  mana dua-duanya saling berikatan serta memberikan kepastian serta perlindungan hukum. Tidak terdapatnya perlindungan hukum untuk penanam modal pada kejahatan insider trading pada pasar modal sehingga lahirlah unfair market , munculnya illicit profit , serta untrustable market yang memberikan kerugian untuk  penanam  modal.  Terdapatnya  ketidakpastian  perlindungan  hukum terhadap penanam modal pada UU  pasar Modal Indonesia.
Penjelasan  di  atas,  maka  bisa  dideskripsikan  yaitu  praktek insider trading yang  telah  ada  di  indonesia  sangat  tidak  mudah  guna  diselesaikan serta  tidak  cukupnya  hukum  yang  bisa  memberikan  hukuman  ke  pelaku dikarenakan  tidak  mudahnya  beban  pembuktian,  dan  akhirnya  praktek  ini tetap ada di perusahaan besar.

## B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian yakni:
1. Apa pengertian tentang pemegang saham minoritas dan insider trading ?
2. Bagaimana  Kedudukan  Pemegang  Saham  Minoritas  pada  praktik
Insider trading di perdagangan saham pada pasar modal?
3. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  pada  pemegang  saham  minoritas dalam  praktek insider  trading dalam  perdagangan  saham  pada  pasar modal?

## C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ialah  teknik  melaksanakan  suatu  hal  secara memakai  pikiran  dengan  cara  seksama  guna  mewujudkan  tujuan  secara menyusun,  menganalisa,  merumuskan,  mencatat,  serta  mencari  laporan. Kata  metodologi  memiliki  asal  dari  kata  istilah  metode  yang  memiliki  arti jalan,  tetapi  berdasarkan  kebiasaan  metode  dirumuskan  menggunakan kemungkinan sebuah jenis yang dipakai pada penilaian serta penelitian. 6
Tipe  penelitian  memakai  kajian  ilmu  normatif.  Khususnya  tentang perlindungan  hukum  pemilik  saham  minoritas  pada  implikasi  praktek insider  trading di  perdagangan  saham  pada  pasar  modal.  Suatu  penelitian perlu  adanya  suatu  pendekatan  yang  dipakai  yakni  pendekatan  dari peraturan  UU.  Pendekatan  dilaksanakan  menggunakan  peraturan  UU  yang diteliti  serta  ditelaah  terkait  masalah  yang  terkait.  Sumber  bahan  hukum yang  dipakai  penelitian  ialah:  1)  bahan  hukum  primer  yakni  bahan  hukum yang mempunyai sifat memaksa yang memiliki sumber melalui kueisioner, kelompok fokus, dan panel serta bisa diperoleh melalui wawancar; 2) Bahan hukum  sekunder,  yakni  bahan  yang  menjelaskan  terkait  bahan  hukum sekunder  seperti  doktrin  ataupun  dokumen  yang  tersedia  kaitannya  dengan objek permasalahan yang hendak dibahas baik diperoleh dari majalah, buku, artikel,  laporan  pemerintah,  majalah  seperti  laporan  keuangan  publikasi perusahaan,  buku,  catatan,  serta  lainnya. 7 Sebab  penelitian  ini  merupakan penelitian  normatif,  maka  pada  pengumpulan  data  dilaksanakan  secara mencatat  baik  hukum  sekunder  serta  primer  selanjutnya  diklasifikasikan serta  diidentifikasi  bisa  dipakai  untuk  bahan  analisis  data  sehingga  dapat dihasilkan sebuah kesimpulan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengertian  Pemegang  Saham  Minoritas  dan  Insider  Trading (Orang Dalam) Perdagangan saham Pasar Modal 1) Pengertian Pemegang Saham
Pemegang  saham  berdasarkan  bahasa  inggris  dinamakan Shareholder yakni  badan  hukum  ataupun  orang  yang  dengan  sah mempunyai  1  ataupun  lebih  saham  diperusahaan.  Pemegang  saham bisa pula salah satu dari perusahaan itu.
Berdasarkan hal pemegang saham, pemegang saham bisa dibagi ke dalam 2 jenis yakni pemegang saham mayoritas serta minoritas. 8
6 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press,  2012), hal. 5.
7 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2020),  hal. 73
8 http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx.  Diakses  pada tanggal 22 November 2020.
a. Pemegang  saham  mayoritas  yakni  pemegang  saham  yang berkepentingan  guna  mengawasi  sebuah  perusahaan.  Persentase kepemilikan melebihi lima puluh persen saham perlu guna tujuan ini,  namun  pada  perusahaan  yang  sudah  masuk  bursa  saham, suara  paling  banyak  bisa  didapatkan  secara  mengkombinasikan pemegang  saham  minoritas  dan  kemudian  melebihi  lima  puluh persen. b. Pemegang  saham  minoritas  merupakan  saham  minoritas yakni kepentingan  serta  pemegang  saham  yang  dengan  menyeluruh mempunyai  jumlah  saham  di  bawah  lima  puluh  persen  serta semua  saham  bank,  pada  neraca  konsilidasi  perusahaan,  yang saham  anak  perusahaan  tersebut  tidak  semuanya  dipunyai  bank, kepentingan  dimaksudkan  untuk  penulisan  modal  yang  tidak tergabung  ataupun  untuk  kewajiban  yang  tidak  mempunyai batasan durasi waktu serta tidak mempunyai hak terpenting. Pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait Pasar Modal ialah kegiatan yang berkenaan pada perdagangan efek beserta penawaran umum, perusahaan umum yang berkaitan pada efek  yang  dikeluarkannya,  serta  instusi  maupun  pekerjaan  yang berkaitan  pada  efek. 9 Kata  pasar  modal  digunakan  untuk  terjemahan kata  “ capital  market ”.  Yang  memiliki  arti  sebuah  lokasi  ataupun sistem  bagaimanakah  caranya  dipenuhi  kebutuhan  dana  guna  kapital sebuah  perusahaan,  adalah  pasar  lokasi  seseorang  menjuals  erta membeli surat efek yang baru diterbitkan. 2) Pengertian Insider Trading (Orang Dalam) Orang dalam merupakan perjualbelian efek yang dilaksanakannya  yang  termasuk  pada  perusahaan,  perdagangan  masa disesuaikan  ataupun  motivasi  sebab  terdapatnya  sebuah  informasi seorang  dalam  yang  krusial  serta  belum  di  buka  bagi  publik. Menggunakan  perdagangan  mana,  pihak  pedagang insider itu memiliki  harapan  untuk  memperoleh  laba  ekonomi  dengan  cara individual,  tidak  langsung  ataupun  langsung,  ataupun  laba  jalan pintas. 10 Insider trading adalah kata yang berfokus pada praktek yang mana seseorang pada melaksanakan transaksi sekuritas mempergunakan  informasi  eksklusif  yang  dipunyainya  yang  belum ada bagi umum.
Menurut Sofyan A. Djalil bahwa insider trading merupakan kata teknis yang hanyalah di kenal di pasar modal. Kata ini berfokus pada praktek  dimana  individu  pada  perusahaan  melaksanakan  transaksi sekuritas memakai informasi yang ekslusif dimilikinya. 11
Najib A. Giysmar memaparkan yakni insider trading merupakan perdagangan  efek  yang  dilaksanakan  orang  dalam  sesuai  informasi
9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13.
10 Yulfasni, Hukum Pasar Modal , (Jakarta: Iblam, 2005), hal. 108.
11 Tavinayati,  Qamariyanti  Yulia, Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009), hal. 81.
orang  dalam  baik  dengan  tidak  langsung  atauun  langsung  menegenai informasi  yang  tertutup  bagi  publik  melalui  orang  dalam  serta  wajib dicurigai  jika  informasi  itu  material  dan  akhirnya  bisa  memberikan pengaruh  pada  harga  efek  yang  terkait.  Batasan  ini  akan  bisa menjangkau transaksi yang dilaksanakan tippe serta tipper . 12 2. Kedudukan  Pemegang  Saham  Minoritas  Pada  Praktik  Insider

## Trading Dalam Perdagangan Saham dalam Pasar Modal
Kedudukan  hukum  pemegang  saham  Minoritas  di  perusahaan yang hendak melaksanakan praktik insider trading pada perdagangan saham dalam pasar modal, terlebih dahulu diketahui terkait wewenang serta  hak  pemegang  saham,  yang  termuat  pada  UU  No.  40  Tahun 2007 Terkait Perseroan Terbatas. Kedudukan hukum pemegang saham Minoritas  dalam  perusahaan  yang  hendak  melaksanakan  konsolidasi,
terlebih  dahulu  harus  memahami  terkait  wewenang  serta  hak pemegang  saham  yang  termuat  pada  UU  No.40  Tahun  2007  Terkait Perseroan Terbatas. Hak dasar yang dipunyai pemegang saham sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 Terkait Perseroan Terbatas, yakni: 13 a. Hak guna ikut mengelola perusahaan. Merupakan pula menunjuk anggota  direksi  menggunakan  hak  suara  yang  proporsional menggunakan hak kepemilikan sahamnya pada  perusahaan, serta hak  guna  mendapatkan  laporan  keuangan  perusahaan  serta menetapkan kebijakan strategis guna  ikut serta  pada pengelolaan perusahaan. Termasuk memilih perusahaan. b. Hak  guna  memperoleh  pembagian  kentungan  berbentuk  dividen yang dibagi perusahaan.
c. Hak  guna  memperoleh  pembagian  aktiva  bersih  perusahaan.
Mencakup hak guna membagikan dividen serta hak mendapatkan pembayaran  lagi  terhadap  penyertaan  modal  jika  perusahaan harus dilikuidasi ataupun dibubarkan. d. Hak  guna  melakukan  perubahan  pada  akte  pendirian,  rumah tangga  perusahaan  serta  anggaran  dasar.  Mencakup  hak  guna menyetujui  perubahan  akte  pendirian,  hak  guna  menjaga  rasio kepemilikan  saham  perusahaan  serta  anggaran  dasar  dan  rumah tangga perusahaan. e. Hak  guna bisa menjaga angka relative saham  yang dipunyai dari pembelian  saham  baru  yang  dikeluarkan  perusahaan  yang dinamakan  preemptive  right.  Memiliki  kemungkinan  pemegang saham guna membeli beberapa saham berdasarkan hal perusahaan melaksanakan  emisi  ataupun  mengeluarkan  saham  baru.
Sehingga,  rasio  kepemilikan  saham  tidak  dapat  dikurangkan merupakan  akibat  pengeluaran  saham  baru  yang  dilaksanakan perusahaan,  terkecuali  pemilik  saham  tidak  memakai  hak  guna
12 Najib  A.  Giysmar, Insider  Trading  Dalam  Transaksi  Efek ,  Cetakan  pertama  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1999) hal. 44.
13 Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
melakukan pembelian. Pihak pemilik saham minoritas kepentingannya harus diperhatikan  serta  tidak  dapat  dianggap  remeh.  Berdasarkan  ilmu hukum perseroan terdapat prinsip Mayority Rule Minority, Protection . Prinsip  ini  berarti  menyuruh  tetap  pihak  mayoritas  namun  kekuasaan yang  dipunyai  pihak  Minoritas  itu,  dioperasikan  terus  menjaga  pihak minoritas,  yakni  disesuaikan  pada  hak  meminta  keterlibatan pengadilan,  hak  guna  tidak  menanggung  kerugian  yang  diakibatkan perseroan,  hak  mendapatkan  keterbukaan  informasi,  hak  guna meminta  RUPS  membubarkan  perseroan,  hak  mengusulkan dadakannya  RUPS,  hak  melaksanakan  pemeriksaan  dokumen,  serta hak perseorangan. Untuk  menjaga  kepentingan  masing-masing  pihak  supaya bisa mencapai terdapatnya sebuah keadilan maka dibutuhkan sebuah keselarasan  dan  akhirnya  pemegang  saham  mayoritas  serta pemegang saham minoritas masing-masing memperoleh hak dengan proposial.
3.     Perlindungan Hukum Pada Pemegang Saham Minoritas Teradap Prakrik  Insider  Trading  Dalam  Perdagangan  Saham  di  Pasar Modal
Proses  pelaksanaan  praktik insider  trading pada  perdagangan saham  dalam  pasar  modal  ini  harus  terdapat  perlindungan  supaya tidak ada tindakan yang selanjunya akan memberikan rugi pihak yang lemah  misalnya  pemegang  saham  minoritas.  Aturan  terkait  hak pemegang  saham  minoritas  bisa  ditinjau  melalui  ketetapan-ketetapan pada  UU.  Salah  satu  yang  mengatur  terkait  perlindungan  pemegang saham  minoritas  adalah  dengan  adanya  UU  Perseroan  Terbatas.  Hal tersebut  menjadikan  pemegang  saham  minoritas  tidak  mudah terhindar  dari  perbuatan  yang  menjadikan  rugi  pemegang  saham mayoritas  dan  akhirnya  memunculkan  perselisihan  yang  berakhir gugatan  pada  Pengadilan  jika  perdagangan  saham  di  pasar  modal dilakukan  tanpa  persetujuan  pihak  pemegang  saham  minoritas. Berkaitan  dengan  masalah  hukum  perlindungan  pada  pemegang saham  minoritas  bisalah  mengacu  pada  ketetapan  yang  berlaku, sebagaimana  terdapat  pada  UU  Nomor  40  Tahun  2007  Terkait Perseroan  Terbatas.  Kemudian  diaturan  pula  untuk  pemegang  saham yang  tidak  setuju  terhadap  praktik  perdangan  saham  di  pasar  modal sebagaimaana  diatur  pada  Pasal  62  ayat  (1)  UU  No.  40  Tahun  2007 Terkait  Perseroan  Terbatas,  pemegang  saham  yang  terkait  bisa mengajukan  tuntutan  supaya  sahamnya  dibeli  menggunakan  harga yang  lazim,  mengetahui  pemegang  saham  akan  mempunyai  suara seimbang  dengan  banyaknya  saham  yang  ditanamkannya,  jumlah pemegang saham minoritas prinsipnya harus memperoleh perlindungan  yang  wajar.  Umumnya  perseroan  terbatas  dijadikan acuan pada upaya perlindungan pemegang saham minoritas.
Perlindungan  hukum  berarti  sebuah  perlindungan  yang  diberi pada  subyek  hukum  selaras  pada  peraturan  hukum,  baik  yang memiliki  sifat  penvegahan  ataupun  pemaksaan.  Perlindungan  hukum pada  pemegang  saham  minoritas  sangatlah  penting  untuk  pemegang saham  minoritas  yang  menganggap  kepentingan  serta  haknya diabaikan  pemegang  saham  mayoritas,  maka  diciptakan  aturan  UU supaya pemegang saham minoritas memperoleh perlakuan yang tidak berbeda  dengan  pemegang  saham  mayoritas.  Definisi  pemegang minoritas berdasarkan ketetapan  UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
Satu pemegang saham ataupun lebih yang bersamaan mewakili 1 / 10
bagian dari total semua saham menggunakan hak suara yang sah, ataupun  jumlah  yang  lebih  sedikit  seperti  yang  ditetapkan  pada anggran dasar PT yang terkait.
Hak pemegang saham minoritas, UU No.40 Tahun 2007 terkait tentang  Perseroan  Terbatas  sudah  mengatur  hak  pemegang  saham minoritas. Bentuk hak pemegang saham minoritas itu yakni : 14 a. Hak Perseorangan
Semuah  individu  ada  lah  memiliki  kedudukan  yang  tidak berbeda  berdasarkan  hukum,  memiliki  hak  terkait  penghidupan serta  pekerjaan  yang  layak  guna  kemanusiaan.  Hak  perseorangan dijaga  oleh  hukum.  Pemegang  saham  minoritas  merupakan  subjek hukum  berhak  guna  melakukan  gugatan  pada  komisaris  ataupun Direksi,  jika  Komisaris  /  direksi  melaksanakan  kelalaian  ataupun kesalahan yang memberikan rugi pada pemegang saham minoritas lewat pengadilan negeri. b. Hak Appraisal
Appraisal  Right  merupakan  hak  pemegang  saham  minoritas guna  melakukan  pembelaan  pada  kepentingannya  pada  upaya melakukan penilaian pada harga saham. Hak ini dipakai pemegang saham  ketika  meminta  pada  perseroan  supaya  sahamnya  dibeli serta  dinilai  menggunakan  harga  yang  lazim,  sebab  pemegang saham  itu  tidaks  etuju  terhadap  perbuatan  perseroan  yang  bisa menjadikan rugi dirinya serta perseroan. c. Pre-Emptive Right Pre-Emptive Right merupakan hak guna meminta didahulukan  ataupun  hak  guna  mempunyai  lebih  dahulu  terkait saham  yang  ditawarkannya.  Pada  anggaran  dasar  perseroan  bisa diatur  perbatasan  terkait  kewajiban  menawarkan  saham,  baik ditawarkan  pada  pemegang  saham  dari  luar  ataupun  dalam,  atau pengadaannya  harus  memperoleh  persetujuan  dahulu  melalui perseroan.  Maka,  pada  anggaran  dasar  perseroan  bisa  ditetapkan bahwa  pada  pemegang  saham  minoritas  harus  sama  dengan  harga yang ditawarkannya pada pemegang saham yang lain.

## d. Derivative Right
Kewenangan  pemegang  saham  minoritas  guna  menjatuhkan gugatan  pada  Komisaris  serta  direksi  yang  atas  nama  perseroan. Pemegang  saham  minoritas  berhak  guna  melakukan  pembelaan pada  kepentingan  perseroan  lewat  otoritas  lembaga  peradilan, gugatan  lewat  lembaga  peradilan  haruslah  memberikan  bukti terdapatnya  kelalaian  ataupun  kesalahan  Komisaris  serta  Direks. Adanya  gugatan  itu,  jika  gugatan  menang,  maka  memiliki  hak mendapatkan  pembayaran  ganti  rugi  melalui  tergugat  yaitu perseroan.  Hal  tersebut  mencakup  pula  hak  guna  melakukan tuntutan pada diadakannya RUPS mengatasnamakan perseroan. e. Hak Angket Hak angket merupakan hak guna melaksanakan pemeriksaan. Hak  angket  diberi  pada  pemegang  saham  minoritas  guna memohonkan  pemeriksaan  pada  perseroan  lewat  pengadilan, melakukan  pemeriksaan  terkait  ada  kecurigaan  terdapatnya kecurangan  ataupun  hal  yang  dirahasiakan  pemegang  saham mayoritas,  Direksi,  ataupun  Komisaris.  Namun  pada  prakteknya, seringkali  Komisaris  serta  Direksi  sebab  kelalaian  menjadikan ruginya  perseroan,  pihak  ketiga  ataupun  pemegang  saham.  Sebab itu,  pemegang  saham  minoritas  memiliki  hak  melaksanakan pemeriksaan pada aktivitas operasional perseroan.
Bentuk  perlindungan  hukum  untuk  pemegang  saham  minoritas saat  mengalami insider  trading sesuai  ketetapan  aturan  UU  pasar modal, bisa dibedakan menjadi 2 yakni:
a. Sistem Auto  Rejection guna  mengurangi  pemegang  saham minoritas pada saat mengalami insider trading Auto rejection merupakan penolakan dengan otomatis JATS pada penawaran jual ataupun permintaan beli akibat melebihinya batasan  jumlah  serta  harga  saham  yang  ditentukan  BEI. Wewenang itu diberi pada BEI pada upaya tugas pengaturan serta pengelolaan sistem perdagangan efek pada bursa. Sistem   Sistem auto rejection ditentukan BEI merupakan tahap guna mengadakan sistem  perdagangan  efek  pada  bursa  yang  efisien,  teratur,  serta wajar. Tujuan sistem auto rejection yakni guna mempertahankan stabilitas pasar supaya tidak terdapat harga saham yang sangatlah mahal  serta  dilain  sisi  tidak  terdapat  harga  saham  yang mengalami penurunan dengan cepat.
Ketika  saham  masuk  di  batasan auto  rejection ,  secara otomatis  JATS  menolak  penawaran  paling  rendah  serta  paling tinggi terhadap penawaran beli ataupun jual saham itu jika harga yang  masuk  melampaui  batas  yang  ditetapkan.  Konsekuensinya jika  penanam  modal  ataupun  calonnya  hendak  melakukan transaksi  terhadap  saham  itu  di  harga  paling  rendah  ataupun paling  tinggi  yang  sudah  melebihi  batasan  harga  yang  sudah ditetapkan ditolak JATS.
Pedoman harga yang dipakai guna membatasi auto rejection yakni harga penawaran paling rendah ataupun paling tinggi saham yang masuk pada JATS di perdagangan saham pada pasar modal ditetapkan yakni: 1) Memakai  harga  pembukaan  yang  ada  di  sesi  Pra Pembukaan;
2) Memakai harga penutupan pada Pasar Reguler di hari bursa sebelumnya jika Opening Price tidak terlaksana; 3) Berdasarkan  perusahaan  tertulis  melaksanakan  perbuatan korporasi  maka  selama  3  hari  berurutan  sesudah perdagangan  saham  berakhir  yang  berisi  hak pada  Pasar Reguler, pedoman harga di atas memakai Previous Price di setiap Pasar. Penetapan  harga  pada  bursa  adalah  penetapan  harga  sesuai hasil  penawaran  jual  serta  permintaan  beli  sama-sama  penanam modal  pasar  modal.  Sistem auto  rejection yang  memberikan batasan pada kenaikan harga per harinya bursa menjadikan harga yang  masuk  ke  JATS  oleh  penanam  modal  tidak  lebih  dari batasan yang sudah ditentukan. Hal itu menjadikan pembentukan harga yang ada bisa terhitung dan akhirnya pergeseran harga tidak terlalu  parah.  Sistem auto  rejection adalah  bentuk  perlindungan hukum pada pemegang saham minoritas saat ada insider trading .
Ketetapan auto rejection terkait batasan penurunan serta kenaikan harga  merupakan  salah  satu  cara  guna  meminimkan  banyaknya laba  yang  diperoleh  pelaku insider  trading . Auto  rejection diharapkan  pula  bisa  meminimalisir  ataupun  menekan  kerugian pemegang saham  minoritas jika melaksanakan penawaran jual di harga saham yang menurun. Ketika  informasi  material  yang  sudah  diberikan  insider sebelum  ditutup  merupakan  informasi  yang  baik,  maka  bisa dipastikan  insider  melaksanakan  permintaan  beli  ketika  harga masih  normal  serta  lebih  dilaksanakan  pada  volume  yang  besar.
Ketika informasi ditutup emiten pastilah harga saham emiten akan tinggi  bersama-sama  dengan  permintaan  beli  yang  besar.  Ketika harga  naik  dinilai  telah  optimal,  pelaku insider  trading hendak menjual  sahamnya,  ketidaksamaan  harga  jual  serta  beli  saham tersebutlah  yang  dijadikan  laba  pelaku insider  trading .  Naiknya harga saham emiten tersebut tetaplah terbatas  dan akhirnya harga saham  yang  naik  masil  terhitung  karena  harga  permintaan  serta penawaran  jual  yang  masuk  tidak  melampaui  batas  harga auto rejection. Selaras  berdasarkan  dibatasinya  saham,  labanya  yang diperoleh pelaku insider tidak tinggi pula. Harga saham yang naik dan  akhirnya  ketidaksamaan  laba  bisa  dikurangi.  Inilah  adanya pemegang  saham  minoritas  sangatlah  diperhatikan  karena pemegang saham umumnya memperoleh informasi material yang
lama dan harga saham terus berubah sehingga ketidaksamaan laba juga  dirasakan.  Ketika  pemegang  saham  minoritas  melihat terdapatnya  informasi  material  serta  menjadikan  keputusan penanaman  modal  guna  menjual  saham,  harga  jual  saham memungkinkan  masih  pada  harga  yang  tinggi  dan  akhirnya pemegang  saham  minoritas  tetaplah  memperoleh  laba  melalui penjualan itu. Peranan auto  rejection untuk  pemilik  saham  minoritas  ada pula  dalam  kondisi  yang  mana  informasi  material  yang  dipakai pelaku insider  trading merupakan  informasi  material  yang memiliki  sifat  tidak  baik.  Ketika  insider  melaksanakan  tranding sesuai  informasi  materiaql  yang  buruk  yang  belum  ditutup otomatis insider akan menawarkan jual saham emiten yang terkait karena  insider  melihat  jika  harga  saham  emiten  akan  mengalami penuruann.  Ketika  informasi  material  telah  ditutup  emiten  maka harga  sahamemiten  akan  menurun. Auto  rejection disinilah memiliki  peran  guna  mengontrol  laju  turunnya  saham  ketetapan batas  harga  paling  rendah  di  hari  bursa  menjadikan  pemegang saham  lainnya  yang  hendak  meelaksanakan  penawaran  jual  pada sahamnya masih dapat memperoleh harga yang lazim. Auto  rejection memiliki  peran  guna  meminimkan ketidaksamaan  harga  jual  saham  diantara  pelaku insider  trading dan  pemilik  saham  lainya.  Pelaku insider  trading tidak mendapatkan pengaruh perubahan itu sebab telah menjual saham ketika  harga  jual  stabil.  Pemegang  saham  terutama  pemegang saham minoritas bisa melihat informasi material saat telah ditutup akan  menderita  kendisi  penurunan  harga  saham  emiten. Walaupun  memandang  terdapat  ketidakadilan,  ketidaksamaan kerugian yang masihlah dapat dibatasi. Jika tidak terdapat  sistem auto  rejection ,  saham  emiten    dapan  menurun  dengan  cepat  di satu hari bursa serta hal  itu tterjadi, rugi yang dialami pemegang saham lainnya akan bertambah tinggi.
Saham yang seringkali terjadi auto reject merupakan saham yang bisa dikelompokkan merupakan saham yang tidak sulit guna dioperasikan  pasar,  dan  akhirnya  saham  itu  bisa  dinyatakan tidaklah  saham  yang likuid .  Tidak  sulitnya  pergeseran  harga saham  emiten  bisa  dipengaruhi  sejumlah  faktor,  yakni  jumlah pemegang  saham  yang  tidak  banyak  dan  akhirnya  harga  tidak sulit  dimainkan  ataupun  terdapat  penyimpangan  ketetapan  pasar modal.  Langkah  itu  memiliki  tujuan  merupakan  salah  satu  cara BEI  guna  mempertahankan  stabilitas  pasar  serta  mengurangi adanya penyimpangan pasar modal, salah satunya insider trading . b. Usaha  pemegang  saham  minoritas  guna  menjatuhkan  gugatan perdata Pengaruh insider  trading yang  memunculkan  rugi  untuk penanam  modal  merupakan  juga  pemegang  saham  minoritas
merupakan kerugian yang bisa diukur dengan cara materiilsehingga bisa menimbulkan kewajiban pembayaran untuk pelaku insider  trading .  Pemilik  saham  minoritas  diberi  peluang guna  menggugat  perdata  pada  saat  merugi  yang  dikarenakan adanya  penyimpangan  ketetapan  pasar  modal,  salah  satunya insider trading . Pihak  yang  dijadikan  rugi  dengan  cara  perdata  bisa melaksanakan  gugatan  kepada  pengadilan  yang  memiliki wewenang.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peran  hakim  sangatlah menetapkan  guna  melaksanakan  cara,  yang  paling  utama berdasarkan  hal  penafsiran  pada  Pasal  1365  KUH  Perdata  yang lebih luwes. Karena, pasal 1365 yang paling bisa digunakan guna memberikan gugatan ke pelaku insider trading , minimalnya guna mengantisipasi  beban  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pihak yang merugi sebab terdapatnya insider trading itu. 15
Langkah mengajukan gugatan perdata adalah salah satu cara yang diberikan UU serta bisa dijadikan cara yang bagus daripada penegakan  hukum insider  trading lewat  jalur  pidana.  Penegakan hukum insider  trading lewat  jalur  pidana  menyangkut  pihak, yakni  Lembaga  Peradilan  serta  Kejaksaan,  OJK,  serta  BEI. Keikutsertaan sejumlah lembaga tersebut menjadikan waktu yang dipakai  pada  upaya  penegakan  hukum  pidana  lebih  lama. Kemudian, hingga sekarang ini masalah insider trading belumlah pernah  masuk  di  proses  penuntutan  memiliki  maskud  lainnya, kasus insider  trading belum  di  ranah  pemberian  sanksi  pidana. Langkah gugatan perdata penanam modal memberikan pula jalur sebanyak-banyaknya untuk penanam modal guna mengawal tahap penegakan hukum karena penanam modal merupakan pihak yang menyelesaikan perkara dengan langsung. Aturan  UU  pasar  modal  Indonesia  memberikan  peluang untuk  para  penanam  modal,  pemegang  saham  minoritas  salah satunya  guna  melaksanakan  gugatan  perdata  jika  ada penyelewengan  ketetapan  pasar  modal,  salah  satunya  yakni insider trading . Gugatan bisa dilaksanakaan masing-masing pihak yang  mengalami  rugi  serta  bisa  memberikan  tuntutan  ganti kerugian  baik  bersamaan  ataupun  sendiri  bersama  pihak  lainnya mempunyai  tuntutan  yang  sama  pada  pihak  yang  memiliki tanggung  jawab  terkait  penyelewengan  yang  dilaksanakan. 16 Wewenang  penegakan  hukum  perdata  yang  diveri  UUPM merupakan  bentuk  alternatif  untuk  pemegang  saham  minoritas guna memperoleh ganti kerugian terkait perbuatan pelaku insider trading bisa dilaksanakan dengan cara mndiri tidak membutuhkan tata cara melalui otoritas pasar modal yang sudah ditentukan.
15 Munir  Fuady, Pasar  Modal  Modern  (Tinjauan  Hukum). (Bandung  :  Citra  Aditya  Bhakti Bandung, 2001), hal. 186.
16 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 111
Konsekuensi  logisnya  merupakan  masing-masing  penanam modal,  merupakan  pemegang  saham  minoritas  yang  memilih jalan  perdata  haruslah  mempersiapkan  berkas  serta  bukti  lainnya yang  berkaitan  pada  sudah  meruginya  akibat  praktek insider trading .  Pemegang  saham  minoritas  dibebaskan  juga  memilih kuasa  hukum  ataupun  menyelesaikan  kasus  sendiri  pada pengadilan.  Terkait  prosedur  pemegang  saham  minoritas  pada pengajuan gugatan diberikan pada aturan UU berkaitan pengajuan gugatan  pada  pengadilan  dan  biaya  perkara  ditanggung  juga setiap  penggugat.  Pengajuan  gugatan  perdata  bisa  menyangkut salah satu otoritas pasar modal yakni OJK. OJK  merupakan  instansi  independen  yang  adalah  hasil melalui  sebuah  tahapan  penataan  lagi  yayanan  pengorganisasian melalui  instansi  yang  melakukan  fungsi  pengawasan  serta pengaturan  pada  bidang  jasa  keuangan  bukan  bank.  Penataan  itu dilaksanakan  pada  susunan  aturan  serta  pengawasan  sektor  jasa keuangan yang komperhensif serta terintegrasi. Pengajuan  gugatan  perdata  tertuang  pada  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  terkait  OJK  merupakan  bentuk perlindungan  pembeli  sektor  jasa  keuangan.  Perlindungan  itu dilakukan secara membela hukum meliputi menggugat berdasarkan  hal  adanya  penyimpangan  ketetapan  pasar  modal yang menjadikan munculnya rugi untuk investor. 17 Selaku instansi yang berkewenangan mengatur semua bidang jasa keuangan, OJK bertujuan  sangatlah  strategis  untuk  memberikan  kepastian terdapatnya stabilitas, tranparansi, dan bisa melindungi kepentingan pada pembeli serta umum di bidang jasa keuangan. Sejumlah  tipe  transaksi  keuangan  termasuk  hal  yang sangatlah  rumit  serta  pada  banyak  hal  tidak  dimengerti  oleh penanam  modal  yang  melakukan  investasi  pada  jasa  keuangan yang  ditawarkan.  Bidang  jasa  keuangan  pula  memiliki  potensi menjadikan  adanya  kejahatan  yang  bisa  memberikan  rugi  publik dengan  cara  luas  serta  pelakunya  bisa  membawakan  hasil kejahatn  secara  cepat.  Pemberian  perlindungan  terhadap masyarakat serta pelanggan ujungnya akan menambah transparansi  dan  stabilitas  biang  jasa  keuangan  tersebut.  OJK diberikan  wewenang  guna  melaksanakan  gugatan  perdata  guna mendapatkan  lagi  kekayaan  milik  pihak  yang  merugi  pada transaksi  jasa  keuangan  ataupun  yang  umumnya  dinamakan dengan “ill-gotten  profits” dan  mendapatkan  ganti  kerugian melalui pihak penyedia jasa keuangan yang mejadikan rugi pada pembeli serta penanam modal itu. 18
17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan , Pasal 30 ayat (1) huruf b ke 2
18 Hamud  M.  Balfas. Hukum  Pasar  Modal  Indonesia .  Edisi  Revisi.  (PT  Tatanusa:  Jakarta, 2012), hal.10
Perlindungan pelanggan itu umumnya ditujukan oleh pihak yang  kadang-kadang  dikesampingkan  kepentingannya  karena posisi  pihak  itu  tidak  strategis,  pemegang  saham  minoritas merupakan  salah  satunya.  Perlindungan  itu  mengetahui  jika pemegang  saham  minoritas  bisa  melakukan  perlawanan  kepada pelaku insider  trading yang  umumnya  yakni  merupakan  pihak yang  berkuasa  khusus  dan  akhirnya  ada  sebuah  ketidaksamaan yang bisa memberikan akibat terhadap tergoyahnya independensi pengadilan  untuk  mengecek  serta  memutuskan  kasus.  Lewat pembelaan  hukum  oleh  OJK  semoga  pemilik  saham  minoritas lebih  terjaga  haknya  pada  tahap  pemecahan  perselisihan  ialah pihak yang mempunyai kekuasaan khusus pada pengadilan. Pembelaan hukum yang bisa dilaksanakan OJK disesuaikan terhadap sebuah tata cara bertujuan supaya pembelaan hukum itu sasarannya tepat. Sebelum tiba di tahap membela hukum, pemilik saham  minoritas  haruslah  memberikan  laporan  pengaduan  pada OJK  lewat  sebuah  lembaga  khusus,  yakni  EPK  serta  Bidang Edukasi.  Dalam  pengaduan  yang  menjurus  kepada  pemecahan acara  perdata,  maka  dokumen  pengadilan  akan  diberikan  ke
DHUK. Pengaduan yang bisa ditangani DHUK berhubungan pada ganti  kerugian  yakni  pengaduan  penanam  modal  yang memintakan ganti kerugian pada pelaku insider trading dibawah Rp. 500 Juta karena jika penanam modal yang memintakan ganti kerugian  melebihi  Rp.  500  Juta  dinilai  sudah  mapan  serta  bisa menggugatnya sendiri. Pembatasan itu adalah sebuah isyarat jika pembelaan  hukum  OJK  dari  gugatan  perdata  umumnya dimaksudkan guna pemegang saham minoritas yang dinilai harus didampingi khusus pada pemecahan perkara insider trading pada pengadilan. Wewenang  membela  hukum  itu  adalah  upaya  yang  bagus, baik  otoritas  pasar  modal  ataupun  penanam  modal.  Untuk penanam  modal,  pembelaan  hukum  merupakan  sebuah  jaminan perlindungan  hukum  jika  pemegang  saham  minoritas  merugi akibat penyimpangan ketetapan pasar modal. Untuk otoritas pasar modal, pembelaan hukum merupakan tahap memberi kepercayaan pada  pelaku  pasar  bahwa  OJK  merupakan  badan  yang menyediakan  kepastian  hukum.  Pada  satu  sisi,  ada  sejumlah  hal yang masih menggantung berkaitan pembelaan hukum, yakni: 1) Posisi  DHUK  untuk  memohon  pembelaan  hukum  selaku pihak  yang  diberi  kekuasaan  pemegang  saham  minoritas serta memiliki peran untuk kuasa hukum; 2) Posisi  DHUK  untuk  mengajukan  pembelaan  hukum haruslah memilih  kuasa  hukum  untuk  tahap menyelesaikan perkara pada pengadilan.
Melakukan  upaya  melindungi  hukum  guna  pemegang  saham minoritas   dalam praktek insider trading di  perdagangan saham  pada
pasar  modal  memerlukan  diterapkannya  teori-teori  hukum  sehingga perlindungan hukum dapat dirasakan oleh pemegang saham minoritas.
Berikut  penerapakan  teori  yang  perlu  diterapkan  agara  perlindungan untuk pemegang saham minoritas pada praktek insider trading di pasar modal ialah: 1. Teori Efektivitas Hukum Oleh Soerjono Soekanto Penegakan hukum berdasarkan bahasa dinamakan rechtstoepassing / rechtshandhaving. Hukum    serta  penegakan hukum  adalah  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa  terpisahkan,  dua- duanya  haruslah  berjalan  dengan  sinergis.  Subtansi  hukum  yang terdapat  di  sejumlah  aturan  UU  hanyalah  menjadi  hal  tidak berguna  tanpa  disusul  budata  hukum  dan  sistem  hukum  yang berkembang  serta  tumbuh  di  masyarakat.  Penegakan  hukum adalah  bentuk  real  untuk  melakukan  hukum  untuk  mencapai kepastian  serta  keadilan  hukum  yang  dilakukan  struktur  hukum yaitu  aparatur  penegak  hukum  pada  materi  ataupun  subtansi hukum tersebut untuk para penyeleweng hukum. Penegakan hukum berdasarkan artian luas meliputi aktivitas guna  melakukan  serta  menggunakan  hukum  serta  melaksanakan perbuatan  hukum  pada  masing-masing  penyimpangan  hukum yang  dulaksanakan  subyek  hukum,  baik  lewat  tahapperadilan ataupun yang lain. 19
Penegakan  hukum  berasarkan  arti  sempit  melibatkan aktivitas penindakan pada semua penyimpangan pada aturan UU, terkhusus  dari tahap peradilan pidana yang menyangkut  penegak hukun,  pengacara,  kejaksaan,  serta  badan  peradilan  sebab  aktor utama  yang  memiliki  peran  sangatlah  terlihat  pada  tahap penegakan hukum yakni hakim, pengacara, jaksa, serta polisi. 20 Sesuai pemaparan Soerjono Soekanto, mengatakan permasalahan utama dari penegakan hukum sesungguhnya ada di faktor  yang  mungkinlah  memberikan  pengaruh,  yakni: 21 Faktor hukum  ialah  UU;  Faktor  penegak  hukum,  ialah  pihak  yang menerapkan hukum ataupun yang membentuk; Faktor masyarakat, ialah lingkungan di mana hukum itu diterapkan; serta Faktor  kebudayaan,  ialah  merupakan  hasil  rasa,  karya  yang disesuaikan terhadap karsa individu pada pergaulan hidupnya. 2. Teori Perlindungan Hukum oleh Philiphus M. Hadjon. Sesuai  pemaparan  Philiphus  M.  Hadjon,  negara  Indonesia merupakan  negara  hukum  sesuai  dengan  Pancasila  harus memberikan  perlindungan  hukum  pada  warga  negara  selaras
19 Jimly  Asshidiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokrasi, Jakarta:  PT.  Bhuana  Ilmu  Populer, 2009, h.22
20 Ibid. ,
21 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegeakan  Hukum, Cetakan  Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 42
pancasila.  Sebab  itu,  perlindungan  hukum  sesuai  dengan pancasila  memiliki  arti  perlindungan  serta  pengakuan  hukum terkait  martabat  serta  harkat  manusia  terhadap  dasar  nilai Ketuhanan  YME,  keadilan  sosial,  permusyawaratan,  persatuan, serta  kemanusiaan.  Nilai  itu  memunculkan  perlindungan  serta pengakuan  HAM  pada  tempat  warga  kesatuan  yang  menjunjung tinggi  semangat  kekeluargaan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat. 22 Hal ini Preventif.
3. Teori Hukum Progresif Sesuai  pemaparan  Satjipto  Rahardjo,  hukum  harusnya memiliki  tugas  guna  mdemberikan  layanan  untuk  seseorang, tidaks ebaliknya. Kualitas hukum ditetapkan kompetensinya guna melakukan  pengabdian  kepada  kesejahteraan  seseorang.  Hukum progresif, yang berideologi hukum yang prokeadilan serta hukum yang  prokerakyatan.  Hukum  progresif  menawarkan  cara menyelesaikan  krisis  pada  era  global  pada  saat  ini.  Berdasarkan hukum  progresif,  pelaku  hukum  haruslah  mempunyai  kepekaan terhadap  permasalahan  penting  pada  hubungan  manusia, merupakan juga keterbelengguannya pada tatanan yang menindas; baik budaya, sosial, ekonomi, ataupun politik. 23 Hukum progresif lebih  mementingkan  tujuan  serta  konteks  dibandingkan  teks peraturan,  maka  diskresi  memiliki  lokasi  yang  krusial  untuk pengadaan hukum. 24
Menerapakan  teori hukum perlindungan hukum di atas baik teori  efektifitas  hukum  Soerjono  Soekanto,  Teori  perlindungan hukum  oleh  Philiphus  M.  Hadjon    dan  Teori  Progresif  oleh Satjipto Rahardjo. Terlaksananya secara baik suatu aturan hukum dan  perlindungan  hukum  akan  memberikan  terwujudnya pelaksanaan  perlindungan  bagi  pemilik  saham  minoritas  dalam melakukan  perdagangan  saham.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan melibatkan beberapa aparat penegak hukum sehingga pelaksanaan dari peranan hukum berupa kebijakan dapat terlaksana secara baik dengan bantuan OJK, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, advokat, lembaga perusahaan (PT) dan pihak lainnya yang terkait.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas maka dapat diberikan kesimpulan terkait rumusan penelitian yang sudah dirancang sebekumnya sebagai berikut:
1. Pemegang  saham  minoritas  adalah  memiliki  saham  emiten  kurang dibawah  lima  persen  melalui  total  semua  saham  yang  diperdagangkan emiten  pada  pasar  modal,  sedangkan insider  trading adalah  praktek
22 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya:  PT.  Bina  Ilmu, 1987, Hal. 84
23 Yanto  Sufriadi, “Penerapan  Hukum  Progresif  dalam  Penegakan  Hukum  di  tengah  Krisis Demokrasi”, artikel pada Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 17, 2010, hlm. 243
24 Ibid , hlm. 244
yang  mana  indvidu  ketika  melaksanakan  transaksi  sekuritas mempergunakan  informasi  eksklusif  yang  dimilikinya  yang  belum  ada guna umum.
2. Kedudukan Pemegang Saham Minoritas pada praktek Insider trading di perdagangan  saham  pada  pasar  modal  merupakan  salah  satu  penyebab praktik insider  trading sangatlah  rentan  dialami  pemegang  saham minoritas  dikarenakan insider  trading sangatlah  berhubungan  pada unsur kekilatan ketika  mendapatkan informasi material.
3. Perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  saham  minoritas  dalam  praktek insider  trading di  perdagangan  saham  dalam  pasar  modal  dilakukan dengan  menerapkan  teori  efektifitas  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto meliputi faktor UU, Sarana, rakyat serta faktor aparatt penegak hukum.
Serta  menerapkan  teori  perlindungan  hukum  Philipus  M.  Hadjon meliputi  perlindungan  hukum  preventif  maupun  sarana  perlindungan hukum  progresif.  Serta  menerapkan  Teori  Hukum  Progresif sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan , Jakarta: Kencana, 2010.
Hamud  M.  Balfas. Hukum  Pasar  Modal  Indonesia .  Edisi  Revisi.  PT  Tatanusa: Jakarta, 2012.
Jimly  Asshidiqie, Menuju  Negara  Hukum  yang  Demokrasi, Jakarta:  PT.  Bhuana Ilmu Populer, 2009.
Munir  Fuady,  2001. Pasar  Modal  Modern  (Tinjauan  Hukum). Bandung:  Citra Aditya Bhakti Bandung, 2001.
Najib A. Giysmar, Insider Trading Dalam Transaksi Efek , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Cetakan pertama.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
Tavinayati, Qamariyanti  Yulia, Hukum Pasar Modal di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Yanto  Sufriadi, “Penerapan  Hukum  Progresif  dalam  Penegakan  Hukum  di tengah Krisis Demokrasi”, artikel pada Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 17, 2010 Yulfasni, Hukum Pasar Modal , Jakarta: Iblam, 2005.
Yulia dan Tavin  Ayati Qamariyanti. Hukum Pasar  Modal  di Indonesia . Jakarta:: Sinar Grafika, 2009.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegeakan  Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan Kelima.
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press, 2012.
Untung Budi, Hukum Bisnis Pasar Modal , Yogyakarta: Andi, 2001.
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.