IMPLIKASI HUKUM EKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN INVESTASI

## Oleh : Ferry Susanto Limbong

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengembangan  perangkat  hukum Indonesia  dan  implikasinya  terhadap  pertumbuhan  investasi.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kepustakaan  (library  research).  Penataan hukum investasi dalam upaya menciptakan iklim investasi tersebut, telah dimulai dengan kehadiran UUPM yang secara normatif telah mengakomodir berbagai kepentingan para penanam modal asing. Misalnya adanya ketentuan-ketentuan dan perlakuan yang tidak diskriminatif,  yang  diberikan  pada  para  pengusaha  lokal  atau  domestik  dalam  arena memperebutkan pangsa pasar, adanya perlindungan dan jaminan investasi atas ancaman terjadinya  resiko  nasionalisasi  dan  eksproriasi,  dan  adanya  jaminan  dalam  hak  untuk dapat mentransfer laba maupun deviden, serta hak untuk melakukan penyelesaian hukum melalui  arbitrase  internasional.  Sehingga  yang  diperlukan  kedepan  untuk  mendorong lebih  lanjut  peningkatan  investasi  penanaman  modal  di  Indonesia,  adalah  bagaimana implementasi  UUPM  selanjutnya  dalam  menciptakan  iklim  investasi  dan  usaha  yang lebih menarik.

## Kata kunci : hukum ekonomi dan investasi

## 1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Globalisasi  ditandai  dengan  adanya  keterbukaan  dan  kebebasan  dalam berbagai  bidang  kehidupan  yang  mengakibat-kan  perubahan  dalam  berbagai aspek  kehidupan  yang  berlangsung  sangat  cepat  ( Hikmahanto,  2002). Melalui globalisasi serta keterbukaan informasi maka kegiatan ekonomi menjadi bersifat terbuka  sehingga  mengakibatkan  transaksi  bisnis  dapat  dilakukan  dimana  saja dan  kapan  saja.  Bentuk  transaksi  secara  elektronik  bukanlah  merupakan  suatu hal yang baru lagi, dimana dengan transaksi erlektronik, maka kesepakatan akan terjadi secara elektronik.
Globalisasi membawa pengaruh dalam perkembangan hukum korporasi maupun hukum bisnis sebagai akibat berkembangnya pranata-pranata ekonomi dalam  kegiatan  bisnis  yang  mau  tidak  mau  juga  melahirkan  suatu  pranata hukum  baru  yang  bersifat  mengimpor  hukum  asing  khususnya  hukum  yang berasal  dari  tradisi  hukum  Anglo  saxon  dengan  sistem  hukum  common  law (Lubis,  1986).  Sejalan  dengan  perkembangan  tersebut,  maka  bentuk-bentuk kegiatan  bisnis  di  era  globalisasi  ini  terus  berkembang  cepat  mengikuti perkembangan bentuk-bentuk kegiatan usaha didunia. Bahkan pranata ekonomi asing banyak masuk dan berkembang diIndonesiayang kadangkala tidak cocok diterapkan  diIndonesia.  Seperti  bentuk-bentuk  pranata  hukum  yang berkembang  di  tradisi  hukum  anglo  saxon  dengan  sistem  hukumnya  common law dimana perbedaan sistem hukum menjadi kendala dalam penerapannya.
Dengan  kemajuan  teknologi  maka  telah  berkembang  bentuk-bentuk transaksi  eletronik  yang  merupakan  bentuk  perikatan  atau  hubungan  hukum yang ramai dibicarakan sebagai online contract, yaitu perikatan atau hubungan hukum  yang  dilakukan  secara  elektronik  dengan  memadukan  jaringan
(networking) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berbasis jaringan dan jasa telekomunikasi (Suhardi, 2002). Sehingga dalam hal  ini  telah  melahirkan  resolusi  perdagangan  dan  transaksi  bisnis  secara elektronik yang meliputi cara penjualan, pembelian produk, pelayanan maupun transaksi  bisnis  itu  sendiri.  Melalui  transaksi  secara  e-commerce  ini  maka  telah beralih  pelaksanaan  transaksi  yang  berpedoman  kepada  kertas  disertai tandatangan  yang  berwenang  sebagai  dokumen  transaksi  menjadi  transaksi secara elektronik dengan dokumen-dokumen eketronik tanpa tanda tangan yang menjadi  bukti  keabsahan  transaksi  tersebut.  Perubahan  tersebut  terjadi  karena kebutuhan  bisnis  memang  menghendakinya  sehingga  meng-akibatkan  terjadi impor  atau  pengambilalihan  hukum  asing  yang  umumnya  dilakukan  secara bulat-bulat, artinya diberlakukan apa adanya tanpa perubahan atau penyesuaian yang berarti.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengembangan  perangkat hukum Indonesia dan implikasinya terhadap pertumbuhan investasi.

## 1.3. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kepustakaan (library research).

## 2. Uraian Teoritis

## 2.1. Pengertian Hukum
Definisi hukum kerap memberikan pandangan yang berbeda bagi setiap orang.  Berbagai  ahli  hukum  di  belahan  dunia  mengartikan  hukum  dengan bahasa  dan  pandangan  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu  setiap  ahli  hukum mempunyai batasan yang berlainan dengan ahli hukum lainnya (Neltje, 1994).
Menurut Purwosutjipto (dalam Raharja dan Sumantoro,
1992) menyatakan  hukum  adalah  keseluruhan  norma,  yang  oleh  penguasa negara  atau  penguasa  masyarakat  yang  berwenang  menerapkan  hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
Menurut Notohamidjojo  (dalam  Raharja  dan  Sumantoro,  1992) hukum adalah kompleks peraturan yang tertulis, yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia di dalam masyarakat yang berlaku dalam berjenis lingkungan hidup  dan  masyarakat  negara  (serta  antarnegara),  dengan  tujuan  mewujudkan keadilan, tata, serta damai.
Sedangkan  menurut Hugo  Grotius (dalam  Raharja  dan  Sumantoro, 1992) hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.  Menurut  Thomas  Hobbes (dalam  Raharja  dan  Sumantoro,  1992) hukum adalah  perintah-perintah  dari  orang  yang  memiliki  kekuasaan  untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.

## 2.2. Pengertian Ekonomi
Secara umum, ekonomi membicarakan tentang bagaimana manusia dapat bertahan  hidup.  Manusia  bertahan  hidup  untuk  memenuhi  kebutuhannya dengan  keterbatasan  alat  pemenuhan  kebutuhan  yang  dimilikinya.  Kebutuhan
manusia yang tidak terbatas akan membuat tingkat kepuasan manusia semakin tinggi. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan tersebut bersifat terbatas, sehingga hal ini akan menimbulkan kelangkaaan.
Menurut  Bapak  Ekonomi  yaitu Adam  Smith (dalam  Salvatore, 2005) ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
Paul A. Samuelson (dalam Salvatore, 2005) berpendapat bahwa ekonomi merupakan  cara-cara  yang  dilakukan  manusia  dan  memanfaatkan  sumber- sumber  yang  terbatas  untuk  memperoleh  berbagai  komoditi  dan memdistribusikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

## 2.3. Keterkaitan Hukum dan Ekonomi
Salah  satu  peranan  hukum  dalam  perekonomian  dapat  dilihat  dalam penerapan  salah  satu  fungsi  hukum  yaitu,  untuk  menyediakan  jalur-jalur  bagi pembangunan  (politik,  ekonomi,  hukum  maupun  sosial  budaya).  Di  Indonesia hukum ekonomi juga memiliki peranan dalam pembangunan atau peningkatan perekonomian. Untuk dapat memaksimalkan peranan hukum ekonomi terhadap pembangunan  maka  perlu  pula  ditunjang  dari  sistem  hukum  ekonomi  yang baik.
Ada  5  hal  yang  diharapkan  dapat  menunjang  pembangunan  ekonomi Indonesia yaitu :
1.   Menetapkan sistem ekonomi yang ideal dan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.
2.  Mempelajari ciri-ciri dan kekurangan-kekurangan sistem ekonomi Indonesia serta  merencanakan  perbaikan  atau  perubahan  agar  lebih  mendekati  sitem ekonomi yang dicita-citakan.
3.  Menganalisa  hal-hal  yang  menjadi  penghambat  atau  penghalang  kemajuan ekonomi Indonesia.
4.  Memperbaiki  unsur-unsur  dalam  sistem  hukum  agar  lebih  menunjang kegiatan ekonomi.
5.  Memperbaiki  paradigma  dan  peraturan  sebagai  akibat  globalisasi  ekonomi agar dapat bersaing dengan pelaku ekonomi asing (Hartono, 2003).
Pemanfaatan  sumber  daya  yang  terbatas  menyebabkan  perlunya  suatu perangkat hukum yang dapat mengatur agar semua pihak yang berkepentingan mendapat  perlakuan  yang  adil  dan  agar  tidak  terjadi  perselisihan  diantara pelaku  ekonomi.  Fungsi  hukum  salah  satunya  adalah  mengatur  kehidupan manusia bermasyarakat di dalam berbagai aspek. Manusia melakukan kegiatan ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Manusia  tidak  bisa  memenuhi kebutuhannya  sendiri.  Oleh  karena  itu  manusia  melakukan  interaksi  dengan manusia  lainnya.  Interaksi  ini  sering  kali  tidak  berjalan  dengan  baik  karena adanya  benturan  kepentingan  diantara  manusia  yang  berinteraksi.  Agar  tidak terjadi perselisihan maka harus ada kesepakatan bersama diantara mereka. Maka semua itu diatur dalam hukum atau peraturan perekonomian.
Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku  ekonomi.  Hukum  atau  peraturan  perekonomian  yang  berlaku  disetiap kelompok  sosial atau  suatu  bangsa  berbeda-beda  tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut.
Kaitan  hukum  dan  ekonomi  ialah  hukum  yang  mengatur  segala  tindak perekonomian  untuk  tetap  bisa  memenuhi  kebutuan  manusia  yang bersangkutan secara sistematis. Semua sistem tersebut akan berjalan dengan baik dan benar jika aspek hukum di tegakan dan para pelaku ekonomi tunduk dalam hukum tersebut.

## 3. Pembahasan
Pola pembangunan ekonomi yang serba cepat sekarang ini, menyebabkan terbentuknya  pencapaian  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  menjadi  tujuan yang utama (Kartadjoemena, 2000). Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan adanya  peranan  hukum  yang  membawa  pengaruh  untuk  menyusun  tata kehidupan baru tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian tidak lagi diarahkan pada seputar penggarapan hukum, melainkan lebih dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial. Hukum lebih tampak bukan lagi sebagai perekam kebiasaan-kebiasaan yang telah membentuk di dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat,  melainkan  diharapkan  pula  hukum  dapat  menjadi  pengungkap yang  tepat  dari  kekuatan  baru  yang  menghendaki  terbentuknya  kesejahteraan masyarakat.  Akibatnya  hampir  semua  aspek  kehidupan  kita  temui  adanya peraturan hukum.
Disatu  pihak,  Hukum  berkepentingan  dengan  hasil  yang  akan diperolehnya melalui pengaturannya, dan oleh karena itu harus paham tentang seluk-beluk masalah yang akan diaturnya. Sedangkan dipihak lain, hukum juga harus  menyadari  bahwa  factor-faktor  dan  kekuatan  diluar  hukum  juga  akan memberikan  pengaruhnya  pula  terhadap  hukum  serta  proses  bekerjanya. Sehingga dalam menyusun kebijakan hukum diperlukan adanya pertimbangan, antara  lain  mengenai  faktor-faktor  psikologis,  faktor  sosiologis  dan  letak geografis.
Investasi  adalah  merupakan  salah  satu  penggerak  proses  penguatan perekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ekonominya beberapa negara  berusaha  keras  untuk  meningkatkan  investasinya.  Salah  satu  cara peningkatan  investasi  yang  diharapkan  adalah  melalui  investasi  asing.  Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat membawa langsung dana segar/fresh money dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan  roda  perusahaan/  industri  yang  pada  gilirannya  dapat menggerakkan perekonomian suatu negara.
Dalam  era  globalisasi,  masuknya  investasi  dalam  suatu  negara berkembang  khususnya  Indonesia  merupakan  salah  satu  peranan  yang  sangat siqnifikan  dalam  memacu  pembangunan  ekonomi.  Karena  di  negara-negara berkembang  kebutuhan  akan  modal  pembangunan  yang  besar  selalu  menjadi masalah  utama  dalam  pembangunan  ekonomi  (Rajagukguk,  1997).  Sehingga diantara  negara-negara  berkembang  yang  menjadi  perhatian  bagi  investor adalah  tidak  hanya  sumber  daya  alam  yang  kaya,  namun  yang  paling  penting adalah  bagaimana  hukum  investasi  di  negara  tersebut  dapat  memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Dengan  menguatnya  arus  globalisasi  ekonomi  yang  menimbulkan hubungan  interdependensi  dan  integrasi  dalam  bidang  finansial,  produksi  dan perdagangan telah membawa dampak pengelolaan ekonomi Indonesia. Dampak ini lebih terasa lagi setelah arus globalisasi ekonomi semakin dikembangkannya prinsip  liberalisasi  perdagangan  (trade  liberalization)  yang  telah  diupayakan
secara  bersama-sama  oleh  negara-negara  di  dunia  dalam  bentuk  kerjasama ekonomi regional, seperti North American Free Trade (NAFTA), Single European Market  (SEM),  European  Free  Trade  Agreement  (EFTA),  Australian-New Zealand Closer Economic Relation and Trade Agreement (ANCERTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Econimic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO).
Disinilah hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam kaitannya dengan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  suatu  negara  bagi  kegiatan penanaman modal. Sebagaimana diungkapkan oleh Erman Rajagukguk, bahwa faktor  yang  utama  bagi  hukum  untuk  dapat  berperanan  dalam  pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan “stability”, “predictability” dan “fairness”. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum  menyeimbangkan  dan  mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  yang saling  bersaing.  Kebutuhan  fungsi  hukum  untuk  dapat  meramalkan (predictability)  akibat  dari  suatu  langkah-langkah  yang  diambil  khususnya penting  bagi  negeri  yang  sebagian  besar  rakyatnya  untuk  pertama  kali memasuki  hubungan-hubungan  ekonomi  melampaui  lingkungan  sosial  yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan (Rajagukguk 2003). Sehingga melalui sistem hukum  dan  peraturan  hukum  yang  dapat  memberikan  perlindungan,  akan tercipta  kepastian  (predictability),  keadilan  (fairness)  dan  efisiensi  (efficiency)  bagi para investor untuk menanamkan modalnya.
Iklim  investasi  di  Indonesia  relatif  berkembang  pesat  sejak  Undang- Undang PMA Tahun 1967 dan Undang-Undang PMD Tahun 1968 diberlakukan. Hal ini karena adanya pengaturan beberapa insentif, yang meliputi perlindungan dan  jaminan  investasi,  terbukanya  lapangan  kerja  bagi  tenaga  kerja  asing,  dan adanya  insentif  dibidang  perpajakan.  Dan  situasi  politik  dan  keamanan  pada saat  itu  relatif  lebih  stabil  yang  mendorong  investasi  sehingga  mengalami peningkatan yang cukup siqnifikan. Bahkan pada awal tahun 70-an sampai akhir 80-an, Jepang melakukan investasi besar-besaran di Indonesia.
Pertumbuhan  penanaman  modal  tersebut  (investasi  langsung)  terus berlangsung  hingga  tahun  1996  seiring  dengan  berbagai  kebijakan  liberalisme dibidang  keuangan  dan  perdagangan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah. Namun pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang berujung dengan  terjadinya  krisis  ekonomi  pada  akhir  tahun  1997  yang  menjadi  krisis multidensional  yang  berpengaruh  terhadap  stabilitas  politik.  Menurut  Bismar Nasution,  bagi  Indonesia  yang  perekonomiannya  bersifat  terbuka  akan terpengaruh  dengan  prinsip  perekonomian  global  dan  prinsip  liberalisasi perdagangan  tersebut.  Karena  perekonomian  Indonesia  akan  berhadapan dengan  perekonomian  negara  lain/perekonomian  mitra  dagang  Indonesia seperti  ekspor-impor;  investasi,  baik  yang  bersifat  investasi  langsung  maupun tidak  langsung;  serta  pinjam-meminjam.  Pengaruh  perekonomian  ini  menjadi tantangan  bagi  perumusan  kebijaksanaan  nasional,  dunia  ekonomi  dan  pelaku ekonomi (Nasution, 1999).
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  jelaslah  bagi  bangsa  Indonesia,  bahwa salah satu upaya untuk menggerakkan kembali perekonomian Nasional adalah bagaimana  menciptakan  iklim  dunia  usaha  yang  kondusif.  Dengan  penataan
hukum  ekonomi  khususnya  hukum  investasi  diharapkan  mendorong  investasi di  Indonesia,  baik  penanaman  modal  dalam  negeri  maupun  asing.  Kebijakan- kebijakan yang dirumuskan haruslah yang mampu membuat Indonesia bersaing dengan negara-negara di ASEAN khususnya, dalam menarik investasi asing.
Menurut  Dhaniswara  K.  Harjono  (2007),  dalam  kaitannya  dengan  hal tersebut dan dalam rangka memperbaiki serta menciptakan iklim investasi yang favorable  dan  sejalan  dengan  arah  dan  kebijakan  pembangunan  nasional, langkah-langkah yang telah dilakukan adalah :
1. menyederhanakan  proses  dan  tata  cara  perizinan  dan  persetujuan  dalam rangka penanaman modal;
2. membuka  secara  luas  bidang-bidang  yang  semula  tertutup  atau  dibatasi terhadap penanaman modal asing;
3. memberikan berbagai insentif, baik pajak maupun non pajak;
4. mengembangkan  kawasan-kawasan  untuk  penanaman  modal  dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;
5. menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan  yang  baru  yang  lebih  menjamin  iklim  investasi  yang sehat;
6. menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. menyempurnakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. membuka kemungkinan pemilikan saham asing lebih besar. Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  (UUPM),  adalah  langkah  awal  pembaharuan  hukum  investasi  karena UUPM  ini  mencabut  UUPMA  dan  UUPMD  yang  lama.  Dengan  UUPM  ini diharapkan  dapat  mengakomodasi  berbagai  kendala  investasi  yang  selama  ini terjadi  demi  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  baik  ke  depan. Alasan  filosofis  dari  UUPM  paling  tidak  terlihat  dari  konsideransnya,  huruf  c. bahwa ”untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan  politik  dan  ekonomi Indonesia  diperlukan  peningkatan  penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan  modal  yang  berasal,  baik  dari  dalam  negeri  maupun  dari  luar negeri”; dan huruf d. ”dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim  penanaman  modal  yang  kondusif,  promotif,  memberikan  kepastian hukum,  keadilan,  dan  efisien  dengan  tetap  memperhatikan  kepentingan ekonomi nasional.”
Secara  spesifik,  tujuan  utama  pembentukan  UUPM  adalah  sebagai berikut;  ”memberikan  kepastian  hukum  dan  kejelasan  mengenai  kebijakan penanaman  modal  dengan  tetap  menge-depankan  kepentingan  nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investasi yang berujung pada peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  lapangan  kerja,  peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan  daya  saing  nasional,  dan  pada  akhirnya  diharapkan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya.”. Namun  berlakunya UUPM  tersebut  belumlah  genap  satu  tahun,  sehingga  upaya  penataan  hukum investasi dan pranata hukum lainnya sangatlah berperan dalam mencapai tujuan pembentukan UUPM sebagaimana yang diuraikan diatas. Mengenai hal ini, Ida
Bagus  Rahmadi  Supancana  (2006)  mengemukakan  terdapat  tantangan  dan paradigma  dibidang  investasi  yang  bersumber  dari  faktor-faktor  yang  bersifat intern maupun ekstern. Faktor internal yang berpengaruh, antara lain :
1. Perubahan  paradigma  pemerintahan  dari  sentralisasi  ke  arah  desentralisasi (otonomi daerah dan otonomi khusus);
2. Demokratisasi dalam berbagai sendi kehidupan bangsa;
3. Reformasi dalam tata kelola pemerintahan (ke arah good governance and clean government), termasuk pemberantasan korupsi;
4. Reformasi dalam tata kelola perusahaan ke arah good corporte governance;
5. Perubahan struktur industri ke arah resource based industry;
6. Meningkatkan pemahaman dan perlindungan lingkungan hidup;
7. Meningkatnya perlindungan HAM; dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya, antara lain :
1. Globalisasi tatanan perdagangan, investasi, dan keuangan;
2. Isu-isu global, seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan HAM;
3. Perlindungan HAKI;
4. Program pengentasan kemiskinan global;
5. Isu community development dan corporate social responsibility;
6. Perlindungan  hak-hak  normatif  tenaga  kerja,  tenaga  kerja  anak-anak,  dan perempuan; dan lain-lain.

## 4. Penutup
Penataan  hukum  investasi  dalam  upaya  menciptakan  iklim  investasi tersebut,  telah  dimulai  dengan  kehadiran  UUPM  yang  secara  normatif  telah mengakomodir  berbagai  kepentingan  para  penanam  modal  asing.  Misalnya adanya  ketentuan-ketentuan  dan  perlakuan  yang  tidak  diskriminatif,  yang diberikan  pada  para  pengusaha  lokal  atau  domestik  dalam  arena memperebutkan pangsa pasar, adanya perlindungan dan jaminan investasi atas ancaman  terjadinya  resiko  nasionalisasi  dan  eksproriasi,  dan  adanya  jaminan dalam  hak  untuk  dapat  mentransfer  laba  maupun  deviden,  serta  hak  untuk melakukan  penyelesaian  hukum melalui  arbitrase  internasional. Sehingga  yang diperlukan  kedepan  untuk  mendorong  lebih  lanjut  peningkatan  investasi penanaman  modal  di  Indonesia,  adalah  bagaimana  implementasi  UUPM selanjutnya dalam menciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. Daftar Pustaka
Nasution  Bismar, Reformasi  Hukum  Dalam  Rangka  Era  Globalisasi  Ekonomi,
Disampaikan  pada  “Diskusi  Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Era Globalisasi  Ekonomi,”  di  Fakultas  Hukum  USU  Medan,  tanggal  25 September 1999.
Dhaniswara  K.  Harjono,  Hukum  Penanaman  Modal,  PT.  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2007
Gunarto  Suhardi,   Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
Hadhikusuma,  R.T  Sutantya  Raharja  dan  Sumantoro. Pengertian  Pokok  Hukum Perusahaan. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
Hartono,  Sunaryati. Upaya  Menyusun  Hukum  Ekonomi  Indonesia.  Jakarta  :  Sinar Grafika, 2003.
Hikmahanto  Juwana,  Hukum  Ekonomi  dan  Hukum  internasional. Jakarta:  Lentera Hati, 2002.
Jalil,  Abdul. Peran  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  dan  Teknologi.  Makalah dalam  Majalah  Masalah-Masalah  Hukum.  Edisi  VII/Oktober-Desember 1999.
Kartadjoemena, H.S. Substansi Perjanjian  GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.Jakarta: UI Press, 2000.
Katuuk, Neltje F. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: Gunadarma, 1994. Lubis  T.  Mulya,   Peranan  Hukum  dalam  Perekonomian  di  Negara Berkembang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
Rajagukguk,  Erman. Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Pada  Era  Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta: 4 Januari 1997.
Rajagukguk  Erman, Hukum  Ekonomi  Indonesia:  Memperkuat  Persatuan  Nasional, Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Memperluas  Kesejahteraan  Sosial, Disampaikan  dalam  Seminar  dan  Lokakarya  Pembangunan  Hukum Nasional  ke  VIII,  diselenggarakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14- 18 Juli 2003.
Salvatore, Dominick. Prinsip – Prinsip Ekonomi. Jakarta: Erlangga, 2005. Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 1995. Supancana Ida Bagus Rahmadi,  Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.