http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Jayapangus Press ISSN 2615-0913(E)
Vol. 4 No. 2 (2021)

## Kebijakan Model Crime Prevention Through Social Development Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Dwi Nurahman, Dina Haryati Sukardi Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia dwinurahman@umitra.ac.id , dinaharyati@umitra.ac.id Keywords: Abstract Policy, Model, Crime Prevention Through Social Development (CPTSD) The  problem  in  this  study  is  how  the  implementation  of  the conception  of  Crime  Prevention  Through  Social  Development (CPTSD)  by  Bhabinkamtibmas  in  combating  criminal  acts  of terrorism and why there are obstacles to the implementation of the  conception  of  CPTSD  by  Bhabinkamtibmas  in  combating criminal acts of terrorism.  The research method specifically uses this  type  of  qualitative  research  with  a  normative  juridical approach to the problem and an empirical approach. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data were  obtained  from  interviews  with  resource  persons  and secondary data from literature studies.  The results of the study indicate  that  the  CPTSD  model  policy  by  Bhabinkamtibmas  in overcoming  criminal  acts  of  terrorism  is  carried  out  through preventive, preemptive, and repressive efforts. Preventive efforts are  supervision  of  chemicals  that  can  be  processed  into explosives. Preemptive efforts are holding tabligh akbar and re- instilling Pancasila values in society. The repressive effort is the establishment  of  the  Anti-Terror  Task  Force.  The  obstacle  in implementing the CPTSD model policy by Bhabinkamtibmas in overcoming criminal acts of terrorism is that Bhabinkamtibmas still lacks resources both in terms of quantity of members and in the  field  of  facilities  and  infrastructure  which  includes  the number of vehicles and task tools used to carry out Anjau Glare and  binluh  to  the  community.  The  Binmas  Pioneer  program through the CPTSD by Bhabinkamtibmas has not yet reached the target, so it has not been maximal in raising public awareness and preventing crime. Kata Kunci: Abstrak Kebijakan,
Model, Crime Prevention Through Social Development (CPTSD) Problematika  hukum  terkait  penanggulangan  tindak  pidana terorisme khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Selatan masih  menjadi  salah  program  pokok  penegakan  hukum  oleh Polda  Lampung.  Hal  ini  mengingat  bahwa  isu  perkembangan kejahatan  terorisme  global  telah  menunjukkan  berbagai perubahan  baik  modus,  kuantitas  maupun  kualitasnya.  Polri sebagai  garda  depan  dalam  menyikapi  situasi  tersebut memformulasikan kebijakan  model Crime Prevention Through
Social Development . Sejumlah peristiwa terorisme menunjukan adanya  mata  rantai  antara  kelompok  dalam  dan  luar  negeri. Terungkap  fakta  adanya  keterkaitan  jaringan  militan  lokal dengan jaringan internasional. Berdasarkan pada data survey di Polda Lampung, sejak tahun 2018 samapi saat ini Tim Gabungan Aparat  Kepolisian dari  Densus  88 Anti  Teror Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Lampung telah menangkap lebih kurang 20 orang  yang  diduga  tergabung  ke  dalam  jaringan  teroris  yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Isu pokok masalah  dalam  penelitian  ini  yakni:  bagaimanakah  kebijakan model Crime  Prevention  Through  Social  Development oleh Bhabinkamtibmas  dalam  penanggulangan  tindak  pidana terorisme dan apa saja kendala dalam kebijakan model tersebut. Metode Penelitian secara spesifik menggunakan jenis penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  masalah  yang  digunakan  secara yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder bersumber  dari  studi  pustaka.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kebijakan  model Crime  Prevention Through  Social  Development oleh  Bhabinkamtibmas  dalam penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  dilaksanakan  melalui upaya  preventif,  preemtif,  dan  represif.  Upaya  preventif  yaitu pengawasan  terhadap  bahan-bahan  kimia  yang  dapat  diolah menjadi  bahan  peledak.  Upaya  preemtif  yaitu  mengadakan tabligh akbar dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila di masyarakat.  Upaya  represif  yaitu  pembentukan  Satgas  Anti Teror.  Hambatan  dalam  implementasi  kebijakan  model Crime Prevention Through Social Development oleh Bhabinkamtibmas antara  lain:  Bhabinkamtibmas  masih  kekurangan  sumberdaya baik secara kuantitas anggota, keterbatasan sarana dan prasarana yang  meliputi  jumlah  unit  kendaraan  dan  alat  tugas, Binmas Pioneer melalui Crime Prevention Through Social Development belum  mencapai  sasaran,  sehingga  belum  maksimal  dalam menyadarkan  masyarakat  dan  mencegah  terjadinya    paham radikalisme dan terorisme.

## Pendahuluan
Terorisme  merupakan  kejahatan  terhadap  kemanusian  dan  tantangan  untuk peradapan manusia. Terorisme tidak hanya menjadi ancaman domestik suatu negara, akan tetapi juga merupakan ancaman global setiap bangsa (Zaidan Ali, 2005). Secara semantik leksikal  teror  berarti  kekacauan,  tindak  kesewenang-wenangan  untuk  menimbulkan kekacauan  dalam  masyarakat,  tindak  kejam  dan  mengancam  (Polri,  Baharkam,  2006). Istilah  “terroris”  (pelaku)  dan  terorisme  (aksi)  berasal  dari  kata  latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan (Hery Firmansyah, 2011)
Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang dimaksud.
Problematika hukum terkait penanggulangan tindak pidana terorisme khususnya di  wilayah  hukum  Polres  Lampung  Selatan  masih  menjadi  salah  program  pokok penegakan  hukum  oleh  Polda  Lampung.  Hal  ini  mengingat  bahwa  isu  perkembangan kejahatan terorisme global telah menunjukkan berbagai perubahan baik modus, kuantitas maupun  kualitasnya.  Polri  sebagai  garda  depan  dalam  menyikapi  situasi  tersebut memformulasikan  kebijakan  model Crime  Prevention  Through  Social  Development . Sejumlah  peristiwa  terorisme  menunjukan  adanya  mata  rantai  antara  kelompok  dalam dan  luar  negeri.  Terungkap  fakta  adanya  keterkaitan  jaringan  militan  lokal  dengan jaringan internasional. Berdasarkan pada data survey di Polda Lampung, sejak tahun 2018 samapi saat ini Tim Gabungan Aparat Kepolisian dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Lampung telah menangkap lebih kurang 20 orang yang diduga tergabung  ke  dalam  jaringan  teroris  yang  tersebar  di  beberapa  Kabupaten  di  Provinsi Lampung.
Polri yang merupakan ujung tombak dalam menangani kasus-kasus tindak pidana di  Indonesia,  khususnya  Tindak  Pidana  Terorisme  sebagaimana  yang  menjadi  fokus dalam tulisan ini, diwajibkan dapat selalu siap siaga untuk berperan maksimal. Sehingga ancaman terorisme di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Selatan, dapat  ditanggulangi  dengan  cepat  dan  tepat.  Selain  menitikberatkan  pada  peran  Polri, khususnya Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)  di  masing-masing  desa/kelurahan,  untuk  mencegah  menyebarnya ideologi teror dan mencegah seseorang bergabung dengan kelompok teroris, maka peran masyarakat pun sangatlah signifikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pembangunan  sosial  atau Crime Prevention Through Social Development.
Konsepsi Crime  Prevention  Through  Social  Development (selanjutnya  disebut CPTSD)  oleh  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai amanat dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat,  ada  pun output dari Crime Prevention  Through  Social  Development di  Polres  Lampung  Selatan  adalah  program Binmas Pioneer yang membentuk Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom Mitra Polri) /
Bantuan  Polisi  (Banpol).  Orientasi  CPTSD  dalam  penanggulangan  tindak  pidana terorisme dilaksanakan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif. Adapun melalui langkah preventif meliputi peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap kegiatan terorisme,  pengawasan  terhadap  bahan-bahan  kimia  yang  dapat  diolah  menjadi  bahan peledak, serta pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror.
Upaya  preemtif  dari  program Binmas Pioner melalui  Senkom  Mitra  Polri  / Bantuan  Polisi  diantaranya  mengadakan  acara  guna  memberikan  pencerahan  ajaran agama  oleh  tokoh-tokoh  keagamaan/ tabligh  akbar dan  menanamkan  kembali pemahaman  nilai-nilai  pancasila  di  masyarakat.  Upaya  represif  adalah  dengan melaksanakan  koordinasi  antara  lembaga  /  institusi  terkait  serta  pembentukan  satuan khusus  sebagai  langkah  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  (Satgas  Anti  Teror). Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme masih menuai berbagai hambatan sehingga  belum  secara  maksimal  memberikan  kesadaran  terhadap  masyarakat  dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kriminalitas seperti terorisme. Konsepsi Crime Prevention Through Social Development dalam kegiatan Bhabinkamtibmas (penerapan polmas/ Binmas Pioneer ) sebagai terobosan penanggulangan tindak pidana terorisme.

## Metode
Metode Penelitian secara spesifik menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan  masalah  secara  yuridis  normatif  dan  pendekatan  empiris.  Jenis  data  yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan  narasumber  dan  data  sekunder  bersumber  dari  studi  pustaka.  Narasumber penelitian yakni: Binmas Polres Lampung Selatan, Bhabinkamtibmas, Akademisi, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung, dan Tokoh Mayarakat.
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan  dimengerti  untuk  diinterpretasikan  dan  ditarik  kesimpulan  mengenai Crime Prevention  Through  Social  Development oleh  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas)  dalam  penanggulangan  tindak  pidana terorisme, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu  cara  berfikir  dalam  mengambil  kesimpulan  secara  umum  yang  didasarkan  atas fakta-fakta  yang  bersifat  khusus,  dan  selanjutnya  dari  berbagai  kesimpulan  tersebut diajukan saran/rekomendasi penelitian (Sogiono, 2011).

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan pada data survey di Polda Lampung, sejak tahun 2018 sampai saat ini  Tim  Gabungan  Aparat  Kepolisian  dari  Densus  88  Anti  Teror  Mabes  Polri  dan Kepolisian  Daerah  Lampung  telah  menangkap  lebih  kurang  20  orang  yang  diduga tergabung  ke  dalam  jaringan  teroris  yang  tersebar  di  beberapa  kabupaten  di  Provinsi Lampung. Berdasarkan data Polda Lampung bahwa rangkaian peristiwa pemboman dan aksi-aksi  teroris  yang  terjadi  khususnya  di  wilayah  hukum  Polda  Lampung  telah mengakibatkan  ketakutan  bagi  warga  masyarakat.  Adapun  serangakain  peristiwa- pristiwa teror di wilayah Hukum Polda Lampung sebagai berikut:
Table 1. Data Peristiwa Pemboman Dan Aksi-Aksi Teroris Yang Terjadi Khususnya
Di Wilayah Hukum Polda Lampung No. Tindak Pidana Temapt Kejadian Perkara (TKP) Upaya Hukum Tahun 1 Tindak Pidana Terorisme (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003) Jalan  Bung  Tomo, Kelurahan  Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung Penangkapan  dan Penahanan Terduga Terorisme tanggal 29 September 2017 2 Tindak Pidana
Terorisme (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003) Dusun I Tirto Kencono, Kampung Tanggulangin, Punggur, Kabupaten Lampung Tengah Penangkapan  dan Penahanan Terduga Terorisme Tangal 15 Agustus 2016
3
Tindak Pidana Terorisme (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003) Kecamatan Panjang, Bandar Lampung Penangkapan  dan Penahanan Terduga Terorisme 2 Februari 2016
Sumber Data : Polda Lampung 2021
Serangan teror dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah hukum Polda Lampung tahun terakhir 2020 menunjukkan bahwa tak satu pun wilayah yang kebal terhadap aksi teror. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus  merebak  luas  jika  tidak  segera  diberantas.  Penerapan  konsepsi  Polmas  melalui program Crime Prevention Through Social Development oleh Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan  tindak  pidana  terorisme    dan  tindak  pidana  umum  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Table 2. Penerapan konsepsi Polmas melalui program Crime Prevention Through Social Development
Penerapan Konsepsi Polmas Melalui Program Crime Prevention Through Social
Development Oleh Bhabinkamtibmas
No. Tindak Pidana Umum
Tindak Pidana Terorisme 1. 2.
3.
4.
5. Penyelenggaraan  sistem  keamanan lingkungan (Siskamling) oleh Bhabinkamtibmas sebagai suatu kesatuan  yang  meliputi  komponen- kompenan  yang  saling  bergantung dan berhubungan serta salng mempengaruhi,  yang  menghasilkan daya  kemampuan  untuk  digunakan salah  satu  upayauntuk  memengaruhi tuntutan  akan  kondisi  keamanan  dan ketertiban lingkungan (VIDE Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2007 tanggl  10  Desember  2007  tentang Siskamling). Pembentukan Forum Kemitraan Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM). Berperan  memfasilitasi  kepentingan warga  masyarakat  merealisasikan penyelenggaraan  Siskamling  serta ikut membina pelaksanaannya.
Memberikan  bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah  yang  dapat  mengganggu ketentraman  wargasekitarnya,  serta membantu  Ketua  RT/RW  dalam menyelesaikan masalah  warga. Melakukan  penangkapan  terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan  dan  menyerahkan  secepatnya kepada    Bhabinkamtibmas  atau kantor polisi terdekat. Melakukan koordinasi dengan anggota  reserse  polri,  Pamong  Praja, dan  aparat  Pemerintahan  terkait lainnya. Menjalin komunikasi dan interaksi  yang  baikdi  tngah- tengah  masyarakat,  mulai  dari RT,RW,  desa/keluruhan,  dan lain-lain  untuk  mengetahui  sejak dini adanya kemungkinan terjadi aksi   terorisme.
Memberikan  penyuluhan  tentang toleransi beragama dan keberagaman  sebagai bangsa indonesia serta mensosialisasikan bahaya  terorisme    dikalangan mahasiswa.  Ibu  rumah  tangga, pemuda/remaja. Pembantu rumah tangga,  dan  lain-lain  tentang dampaknya yang sangat merugikan masyatuan bangsarakat  dan  menghancurkan kesatuan dan persatuan. Apabila  ada  anggota  keluarga yang  pergi  dengan  tujuan  tiak jelas dan tidak ada kabar tentang keberadaanya, segera melaporkan kepada  Bhabinkamtibmas  atau kantor Polri terdekat. Mewaspadai eks-napi teroris yang kembali kemasyarakat pasca menjalani hukuman, termasuk mewaspadai keluarganya. Membantu  aparat  polri  dengan memberikan  informasi  tentang orang yang diduga sebagai pelaku terorisme  (ciri-ciri,  pekerjaan, kebiasaan, kegiatan, teman bergaul dan lain-lain).
6.
7.
Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, bencana alam, dan lain-lain. Mewujudkan kesadaran warga penngulangan  lingkungan  nya  dalam pencegahan dan gangguan Kamtibmas terhadap setiap kemungkinan timbulnya kejahatan. Termonitor dan terpantau perorangan/ kelompok yang diduga  terlibat  dalam  jaringan terorisme. Merangkul dan mendorong tokoh agama  dan  masyarakat    untuk mencegah  para  pemuda  untuk tidak  masuk  dalam  kelompok jaringan terorisme.
Berdasarkan konsepsi Crime Prevention Through Social Development (CPTSD) oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di  atas,  bahwa  sebagai  amanat  dari  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat,  ada  pun output dari Crime Prevention  Through  Social  Development adalah Binmas  Pioneer yang  membentuk Pemolisian  Masyarakat/Polisi  Desa/Bantuan  Polisi.  Orientasi  CPTSD  dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif.
Adapun melalui langkah preventif meliputi diantaranya peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap kegiatan terorisme, pengawasan terhadap bahan-bahan kimia yang dapat diolah menjadi bahan peledak, serta pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah  pada  aksi  teror  melalui Binmas  Pioneer yang  membentuk  Pemolisian Masyarakat/Polisi Desa/Bantuan Polisi.
Upaya  preemtif  oleh Binmas  Pioneer melalui  Pemolisian  Masyarakat/Polisi Desa/Bantuan Polisi diantaranya mengadakan acara guna memberikan pencerahan ajaran agama  oleh  tokoh-tokoh  keagamaan/ tabligh  akbar dan  menanamkan  kembali pemahaman  nilai-nilai  pancasila  di  masyarakat.  Upaya  represif  adalah  dengan melaksanakan  koordinasi  antara  lembaga  /  institusi  terkait  serta  pembentukan  satuan khusus  sebagai  langkah  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  (Satgas  Anti  Teror). Pelaksanaan konsepsi Crime Prevention Through Social Development oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  masih  menuai  berbagai  hambatan  sehingga kegiatan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) (penerapan polmas) belum secara maksimal memberikan kesadaran terhadap  masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  kriminalitas terorisme.
Binmas  Pioneer melalui  Pemolisian  Masyarakat/Polisi  Desa/Bantuan  Polisi diantaranya adalah Senkom Mitra Polri yakni kelompok masyarakat yang ingin berperan dalam membantu  menginformasikan  dan  membantu  pengamanan  lingkungan disekitarnya  atau  di  mana  saja  berada  serta  memberikan  informasi  kepada  masyarakat tentang pentingnya pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing sebagai wujud Bela  Negara  dengan  semangat  patriotisme  dan  nasionalisme  dalam  wadah  NKRI. Senkom  Mitra  Polri  dibentuk  sebagai  tindak  lanjut  dari  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.  Selanjutnya  pada tanggal  1 Januari 2004 di  Jakarta dibentuklah Senkom  Mitra  Polri  sebagai  wadah  kelompok  sadar  kamtibmas  oleh  anggota  mitra kamtibmas  Mabes Polri.  Ditindaklanjuti  dengan  Surat  Telegram Kapolri Nopol: ST/526/V/2007  tanggal  7  Mei  2007  tentang  perintah  kepada  para  Kapolda  untuk membina Senkom untuk menjadi mitra Polri sehingga diharapkan dapat berperan serta sebagai  anggota  Forum  Komunikasi  Polisi  Masyarakat  (FKPM)  untuk  memecahkan masalah-masalah sosial yang berdampak dapat menjadi sumber gangguan kamtibmas di lingkungan komunitasnya sebagai barometer stabilitas politik, pertahanan dan keamanan.
Perkembangan kebijakan dan strategi pimpinan Polri tentang Polmas (Perpolisian masyarakat)  sebagai  tindak  lanjut  dari  Skep  Kapolri  No.  Pol. :  SKEP  /737X/2005. Program  ini  ditujukan  untuk  mendekatkan  polisi  dengan  masyarakat  agar  masyarakat terdorong/termotivasi  bekerjasama  dengan  kepolisian  dalam  membantu  tugas  pokok kepolisian untuk menciptakan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Sejalan dengan  program  Polmas,  Senkom  Mitra  Polri  adalah  wujud  dari  program  multiguna sebagai  masyarakat  sadar  kamtibmas  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum dan  kamtibmas  serta  mewujudkan  partisipasi  akan  pentingnya  arti  sinergi  antara masyarakat  dan  aparat.  Adapun output kegiatan Binmas  Pioneer melalui  Pemolisian Masyarakat/Polisi Desa/Bantuan Polisi/Senkom Mitra Polri:
a. Pemantauan : melakukan pemantauan cuaca, lalu lintas, laporan situasi Kamtibmas, informasi yang menonjol atau informasi yang penting melalui radio pemancar ulang.
b. Kerja  sama  dengan  lembaga  atau  instansi :  melakukan  kerja  sama  pelatihan  dan sosialisasi  yang  disediakan  lembaga  atau  instansi  untuk  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam  rangka  menumbuhkan  motivasi  keamanan mandiri  serta  memacu  terciptanya  kamtibmas.  Kegiatan  sosial  masyarakat :  antara lain  melakukan  pelayanan  secara  langsung  dalam  penanganan  bencana  dan kecelakaan, pengamanan pertunjukan dan demonstrasi, serta bantuan komunikasi dan informasi.
Hambatan dalam penerapan konsepsi Polmas melalui program Crime Prevention Through  Social  Development oleh  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban Masyarakat  (Bhabinkamtibmas)  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  yakni masyarakat merasa takut untuk menyampaikan informasi-informasi yang diketahuinya, terlebih  berkaitan  dengan  tindak  pidana  terorisme.  Ada  masyarakat  yang  memang tertutup untuk melaksanakan interaksi, baik kepada polisi maupun tetangga sekitarnya, biasanya  perilaku  yang  demikian  merupakan  perilaku  yang  merujuk  pada  perilaku terduga teroris.
Beberapa hal yang menjadi kendala dalam menerapkan konsep CPTSD  adalah :
1) Adanya beberapa oknum masyarakat yang tertutup, tidak mau diajak interaksi baik dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sendiri maupun dari tetangga sekitar
2) Kurangnya  personel  Bhabinkamtibmas  itu  sendiri,  yang  mana  untuk  saat  ini  1 Bhabinkamtibmas : 1000 penduduk.
3) Kurangnya  sosialisasi  secara  langsung  oleh  Bhabinkamtibmas  kepada  masyarakat, yang selama ini terbatas hanya dari Bhabinkamtibmas ke pamong desa setempat
4) Adanya kultur dari masyarakat Desa Karang Anyar itu sendiri yang agak susah dalam menerima masukan yang positif.
Selanjutnya hambatan dalam penerapan konsepsi Polmas melalui program Crime Prevention  Through  Social  Development oleh  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas)  dalam  penanggulangan  tindak  pidana terorisme  menunjukkan  bahwa  kinerja  dalam  penerapan  konsepsi  Polmas  melalui program Crime  Prevention  Through  Social  Development oleh  Bhayangkara  Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dirasa belum efektif. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
a. Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas) masih  kekurangan  sumberdaya  dibeberapa  bidangnya  terutama  di  bidang  sumber daya  manusia  itu  sendiri,  sarana  dan  prasarana  seperti  jumlah  unit  kendaraan,  alat tugas untuk mobilisasi anggota dan minimnya kapasitas ruangan pada Unit binmas polsek.
b. Program  Polmas  melalui Crime  Prevention  Through  Social  Development oleh Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas) dalam penanggulangan tindak pidana terorisme belum mencapai sasaran.
c. Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas) secara  keseluruhan  belum  maksimal  dimana  secara  persuasif  melalui  kegiatan Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas) belum  secara  luas  memberikan  kesadaran  terhadap  masyarakat  akan  penerapan polmas  dan  pencegahan  tindak  kriminalitas.  Selanjutnya  dalam  hal  bina  kusuma krakatau masih belum memberikan outcome yang baik.
d. Kurangnya sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas)  sehingga  menghambat  dalam penerapan  konsepsi  Polmas  melalui  program Crime  Prevention  Through  Social Development dalam  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme,  maka  perlu  adanya penambahan  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  Bhayangkara  Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam menjalankan tugas.
e. Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas) sebaikanya  menambah  intensitas  dalam  menjalankan  kegiatan  dan  program Crime Prevention  Through  Social  Development dalam  penanggulangan  tindak  pidana terorisme kepada masyarakat khususnya kegiatan Anjau silau dan Binluh.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganalisis bahwa kebijakan model Crime Prevention  Through  Social  Development oleh  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban  Masyarakat  (Bhabinkamtibmas)  dalam  penanggulangan  tindak  pidana terorisme dilaksanakan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif. Adapun melalui langkah  preventif  meliputi  diantaranya  peningkatan  pengamanan  dan  pengawasan terhadap kegiatan terorisme, pengawasan terhadap bahan-bahan kimia yang dapat diolah menjadi bahan peledak serta pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror. Adapun melalui upaya preemtif diantaranya mengadakan acara guna memberikan pencerahan  ajaran  agama oleh tokoh-tokoh  kharismatik  di  bidang keagamaan / tabligh akbar dan menanamkan kembali pemahaman nilai-nilai pancasila di masyarakat. Adapun melalui upaya represif adalah dengan melaksanakan koordinasi antara lembaga / institusi terkait  (Polri,  BNPT,  FKPT,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama)  serta  pembentukan satuan tugas khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme (Satgas Anti Teror). Hambatan pada implementasi kebijakan model Crime Prevention Through Social Development oleh  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanggulangan tindak pidana terorisme itu sendiri antara lain
masih  kurangnya  sumber  daya  dibeberapa  bidang  terutama  di  jumlah  sumber  daya manusia,  bidang  sarana  dan  prasarana  seperti  jumlah  unit  kendaraan,  alat  tugas  untuk mobilisasi anggota dan minimnya kapasitas ruangan pada Unit binmas polsek. Program Binmas  Pioneer melalui Crime  Prevention  Through  Social  Development oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penanggulangan kriminalitas khususnya tindak pidana terorisme belum tepat mencapai sasaran. Sehingga, kegiatan Binmas Pioneer (penerapan polmas) belum secara maksimal dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dan pencegahan tindak kriminalitas.

## Daftar Pustaka
Ali  Syafa’at,  Muchammad, (2005), Tindak  Pidana  Teror,  Belenggu  Baru  Bagi Kebebasan , Imparsial, Jakarta.
Firmansyah,  Hery.  (2011). Mimbar  Hukum  Vol.  23  No.  2  :  Upaya  Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.
Sogiono, (2011), Metode Penelitian Administrasi , Alfabeta, Bandung.
Salam, Moch Faisal, (2003), Motivasi Tindakan Terorisme, Mandar Maju, Jakarta.
Zaidan  Ali,  M.  2005. Jurnal  Yuridis  Vol.  2  No.  4  :  Penanggulangan  Tindak  Pidana Terorisme (Perspektif Sosiologis).
Polri,  Baharkam.  (2006). Buku  Pintar  Bhabinkamtibmas  :  Edisi  Ketiga, Ditbinmas Baharkam Polri, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Pemolisian Masyarakat.