## Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli
Luh Putu Suryani, Ni Made Puspasutari Ujianti* dan Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia *puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Pulau Bali terkenal dengan keindahan alamnya. Begitu juga dengan Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten  di  pulau  Bali  yang  terkenal  memiliki  destinasi  wisata  air  yang  tidak  kalah  indahnya  dengan  tempat- tempat  lain  di  pulau  Bali.  Air  Terjun  Tibumana  merupakan  objek  wisata  yang  dikelola  oleh  desa  adat  melalui kesepakatan  yang  dibuat  antara  desa  adat  dengan  pemerintah  desa  Apuan  melalui  kesepakatan.  Atas  dasar kesepakatan  tersebut,  desa  adat  dapat  lebih  mengelola  obyek  dan  daya  tarik  wisata  yang  indah  sesuai  dengan tatanan Hindu, sehingga keunikan dan keindahannya dapat dipertahankan dan dikembangkan. Perjanjian kerjasama antara  Bendesa  Adat  Bangunlemah  Kawan  dengan  Perbekel  Desa  Apuan  sudah  sesuai  dengan  anatomi  kontrak yang mensyaratkan bahwa kontrak harus memuat ruang lingkup, hak dan kewajiban, ketentuan force majeure dan ketentuan penyelesaian sengketa. Model kebijakan dalam pembagian hasil pengelolaan objek wisata di air terjun Tibumana  tidak  mencerminkan  prinsip  keadilan.  Agar  lebih  ideal,  sebelum  kontrak  dibuat,  Pemerintah  Desa membentuk  Peraturan  Desa  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  objek  wisata  di  kawasan  desa  Apuan,  karena pembukaan objek wisata kepada wisatawan tentunya akan ada retribusi yang harus dibayar. Untuk pungutan liar, retribusinya harus melalui Peraturan Desa. Setelah peraturan desa terbentuk, kontrak dibuat untuk menentukan hal- hal yang lebih konkrit.
Kata Kunci: Kebijakan; Manajemen; Daya Tarik Wisata

## Abstract
The island of Bali is famous for its natural beauty. Likewise with Bangli Regency which is one of the regencies on the  island  of  Bali  which  is  famous  for  having  water  tourism  destinations  that  are  no  less  beautiful  than  other places on the island of Bali. Tibumana Waterfall is a tourist attraction managed by the traditional village through an agreement made between the traditional village and the Apuan village government through an agreement. On the basis of  the agreement, the traditional village can better manage tourist  objects and attractions, beautiful in accordance  with  the  Hindu  order,  so  that  their  uniqueness  and  beauty  can  be  maintained  and  developed.  The cooperation agreement between the Bendesa Adat Bangunlemah Kawan and the Perbekel of Apuan Village is in accordance with the anatomy of the contract  which requires that the contract must include the scope, rights and obligations,  provisions  for  force  majeure  and  provisions  for  dispute  resolution.  The  policy  model  in  the distribution  of  the  results  of  the  management  of  tourism  objects  in  the  Tibumana  waterfall  does  not  reflect  the principle of justice. To be more ideal, before the contract  is drawn up, the Village Government  forms a Village Regulation which regulates the management of tourism objects in the Apuan village area, because the opening of tourist objects to tourists will of course have a levy to be paid. For illegal levies, the retribution must go through a Village Regulation. After the village regulations are formed, contracts are drawn up to determine more concrete matters.
Keywords: Policy; Management; Tourist Attraction
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 51
Published: 25/02/2022
How To Cite: Suryani, L. P., Ujianti, N. M. P., & Widiati, I. A. P. ( 2022). Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli . KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 16(1). Pp 51 - 56. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.51-56

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  pariwisata  dan  banyaknya wisatawan  yang  berkunjung  ke  Bali,  kabupaten- kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  Bali  menjadi
termotivasi untuk mengembangkan serta mengelola  potensi  wisata  yang  dimiliki  menjadi objek  dan  daya  tarik  wisata,  baik  yang  berasal dari  alam  dan  budaya  masyarakatnya.  Salah  satu kabupaten yang termotivasi dan mulai
mengembangkan  potensinya  adalah  kabupaten Bangli.  Kabupaten  Bangli  dikenal  sebagai  salah satu  tempat  destinasi  kunjungan  wisata  yang memiliki  sumber  daya  pariwisata  yang  asri  dan menarik.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bangli  Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk
Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  Tahun 2019-2025  (selanjutnya  disebut  Perda  No.  2 Tahun  2018)  pada  Pasal  28  yang  menyebutkan rencana  destinasi  pariwisata  Kabupaten  Bangli memiliki  banyak  objek  wisata  yang  menarik seperti  gunung  dan  danau  batur  (Kintamani), Desa  Penglipuran,  Pura  Kehen,  Pura  Ulun  Danu Batur,  Pemakanan  Trunyan,  Air  Terjun  Kuning, Pura Tirtha Sudamala, Penangkaran Kopi Luwak, Pemandian  Air  Panas  Toya  Bungkah,  Air  terjun Tukad  Cepung,  dan  masih  banyak  lainnya  yang membuktikan  bahwa  Kabupaten  Bangli  sangat tinggi  berpotensi  sebagai  daerah  tujuan  wisata dunia.  Kabupaten  Bangli  mempunyai  4  (empat) kecamatan,  4  (empat)  kelurahan  dan  56  (lima puluh enam) desa. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kintamani, Susut, Tembuku dan Bangli.
Untuk  menata  objek  dan  daya  tarik  wisata untuk  melaksanakan  kewenangan  sebagaimana mestinya dibuat payung hukum berupa Peraturan Daerah,  Keputusan  Bupati  dan/atau  keputusan Kepala  Dinas/Badan.  Terhadap  hal  tersebut Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bangli  selama  ini didalam  mengelola  objek  wisata  berdasarkan pada  Perjanjian  kerjasama  Bupati  Bangli  dengan Bendesa  Desa  Adat  dan  Perjanjian  kerjasama Perbekel dengan Desa Adat.
Salah  satu  destinasi  wisata  yang  sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 Perda No 2 Tahun 2018 adalah desa Apuan Kecamatan Susut mejadi salah satu  Daerah  Tujuan  Wisata  panorama  air  terjun yaitu  air  terjun  Tibumana  dan  wisata  budaya/ spiritual  adalah  pura  Tirta  Payuk.  Air  terjun Tibumana  merupakan  salah  satu  daerah  tujuan wisata  andalan  yang  dimiliki  oleh  Desa  Apuan yang berada di Banjar Bangunlemah Kawan yang banyak  didatangi  oleh  wisatawan  mancanegara dan domestik.
Dari awal di bukanya untuk umum pada tahun 2018,  tetapi  belum  dipungut  retribusi  secara resmi,  setiap  harinya  hampir  ada  sekitar  70  –  80 orang  wisatawan  yang  berkunjung  ke  air  terjun Tibumana.  Melihat  tingginya  angka  kunjungan maka  pihak  Desa  Apuan  berinisiatif  untuk mengelola  secara  professional  objek  wisata tersebut  dengan  melengkapi  fasilitas  pendukung.
Pengelolaan  air  terjun  Tibumana  di  kelola  oleh BUMDes  Desa  Apuan  dengan  dibuatnya  surat kesepakatan  antara  Pihak  Desa  Dinas  dan  Desa Adat mengenai Kerjasama.Pengelolaan  Bersama Wisata  Desa  pada  bulan  Juli  2018.  Atas  dasar surat  perjanjian  tersebut  desa  adat  dapat mengelola  objek  dan  daya  tarik  wisata  dengan lebih  baik,  asri  sesuai  dengan  tatanan  Hindu, sehingga keunikan, keindahannya dapat dipertahankan dan dikembangkan.
Surat  perjanjian  yang  ditandatangani  oleh Perbekel  Desa  Apuan  dan  Bendesa  Desa  Adat Bangunlemah  Kawan  didalamnya  mengatur tentang  cara  pengelolaan  dan  pembagian  hasil dari  pengelolaan  tersebut  yaitu  10  %  untuk  Desa Dinas  dan  90  %  untuk  Desa  Adat,  dan  juga ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  biaya pemeliharaan  dibebankan  kepada  Desa  Dinas. Jika dicermati isi dari perjanjian  itu tentu  kurang adil bagi pihak Desa Dinas.  Akan lebih baik jika kedudukan  para  pihak  dalam  hal  ini  Desa  Dinas dan  Desa  Adat  memperoleh  pembagian  yang sesuai  sehingga  memenuhi  rasa  keadilan.  Disatu sisi  Desa  Dinas  memelihara  dari  segi  fisik  objek wisata  Air  Terjun  Tibumana  dan  disisi  lain  Desa Adat  Bangunlemah  menjaga  “roh”  dari  objel wisata air terjun Tibumana.
Berdasarkan  paparan  latar  belakang  tersebut maka  penulis  merumuskan  masalah  sebagai berikut :
Bagaimana  implementasi  pengelolaan  objek wisata  di  Desa  Adat  Bangunlemah  Kawan,  Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli?
Bagaimanakah model kebijakan dalam pembagian  hasil  pengelolaan  objek  wisata  yang mencerminkan keadilan ?

## II.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum empiris.  Penelitian  hukum  empiris  adalah penelitian  berupa  studi-studi  empiris  untuk menemukan data-data mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat ( Kartono, 1998 ).
Pendekatan  masalah  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan  sosiologi  hukum  artinya  dalam menelaah  permasalahan  yang  diangkat  dengan fakta  yang  ditunjang  dengan  pendekatan  yuridis ( Wardyanta,  2006 ),  dengan  kata  lain  dalam menelaah  permasalahan  yang  ada  dikaji berdasarkan  fakta  yang  ada  di  lapangan  dan
Halaman 52 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli
ditunjang  dengan  disiplin  ilmu  dan  peraturan- peraturan yang ada dalam kaitan  dengan dengan permasalahan  yang  akan  dibahas.  Teknik pengumpulan  data  dengan  wawancara,  dan observasi.  Setelah  dilakukan  analisis  secara kualitatif  kemudian  data  akan  disajikan  secara deskriptif  artinya  dipaparkan  secara  lengkap segala  persoalan  terkait  permasalahan  yang diteliti,  setelah  dikritisi  dengan  ulasan-ulasan sesuai dengan teori-teori hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi pengelolaan objek wisata di Desa Adat Bangunlemah  Kawan,  Desa  Apuan,  Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Tempat  rekreasi  alam  indah  dan  menarik  ini terletak  di  Banjar  Bangun  Lemah  Kawan,  desa Apuan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli. Lokasinya termasuk  dalam  kawasan  pariwisata  Bali  Tengah lebih  berdekatan  dengan  pusat  pariwisata  Ubud. Air  terjun  Tibumana  berada  pada  sebuah  bidang tebing  melengkung  seperti  berada  pada  sebuah lingkaran,  tinggi  sekitar  20  meter  dibelakang  air terjun tersebut ada sebuah gua sempit yang konon tembus  ke  Goa  Raja  di  kawasan  pura  Besakih namun  belum  ada  yang  membuktikan  kebenaran tersebut.  Air  terjun  Tibumana  mulai  didatangi oleh  turis  mancanegara  maupun  turis  domestik sejak  tahun  2015.  Pada  awalnya  masyarakat sekitar  tidak  bisa  menikmati  pesona  alam  air terjun  tibumana  yang  posisinya  jauh  dibawah, masyarakat hanya bisa melihat dari atas ke bawah air  terjun  Tibumana.  Melihat  keindahan  dan keasrian  air  terjun  Tibumana,  para  pemuda  di Banjar  Bangunlemah  Kawan  memulai  inisiatif untuk  membuka  jalan  setapak  dan  membangun tangga  dengan  ketinggian  20  meter  agar  bisa menuju ke air terjun Tibumana. Dengan didukung keberadaan  media  sosial  lambat  laun  air  terjun Tibumana  semakin  banyak  dikunjungi  oleh wisatawan,  sehingga  untuk  masuk  ke  air  terjun Tibumana  dikenakan  tarif  karcis  Rp.  4.000,- (empat ribu rupiah). Semakin lama keberadaan air terjun  Tibumana  semakin  dikenal  secara  luas dengan  beredarnya  foto-foto  wisatawan  yang sedang  berlibur  menikmati  segarnya  dan indahnya panorama air terjun Tibumana, sehingga pihak Desa Adat Bangunlemah Kawan merenovasi  jalan  setapak  dan  tanggak  kayu diganti  dengan  tangga  semen  dan  lebih  terjaga keamanan saat wisatawan menuju lokasi air terjun Tibumana.  Semakin  dikenalnya  objek  wisata  air terjun  Tibumana  dan  adanya  “punia”  yang dikenakan oleh pihak pemuda Banjar
Bangunlemah  Kawan,  dikhawatirkan  menjadi ajang  pungutan  liar  dan  menmberi  dampak negative terhadap pengembangan objek wisata air terjun Tibumana.
Pada  medio  Juli  2018,  akhirnya  Pihak  Desa Adat  Bangunlemah  Kawan  menandatangani perjanjian  Kerjasama  Pengelolaan  Bersama Wisata Desa  Air Terjun Tibumana dan Pengibul. Para  pihak  dalam  perjanjian  Kerjasama  tersebut adalah  Bapak  I  Ketut  Sinah  bertindak  atas  nama Desa  Adat  Bangunlemah  Kawan  selaku  pemilik Wisata  Desa  Air  Terjun  Tibumana  (Pihak  I)  dan Bapak  I  Made  Cerita  bertindak  atas  nama Pemerintah Desa Apuan (Pihak II).
Dalam  merancang  suatu  kontrak,  secara  garis besar  dapat  dipilah  menjadi  bagian-bagian tertentu yaitu :
Judul / heading.
Judul  suatu  kontrak  biasanya  diberi  nama sesuai  dengan  isinya.  Dengan  judul  tersebut sudah  tentu  dapat  ditebak  atau  diketahui.  Dari judul  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran atau  sekurang-kurangnya  dapat  diketahui  bahwa isi  kontrak  itu  akan  berbicara  berkaitan  dengan judul atau nama kontrak.
Pembukaan / opening.
Setelah  judul,  kemudian  diawali  dengan Pembukaan  yang  merupakan awal suatu kontrak, yang berisikan hari, tanggal, dan tahun dibuatnya kontrak tersebut.
Para pihak / komparisi.
Komparisi  merupakan  bagian  dari  kontrak yang  dimuat  setelah  judul  dan  awal  kontrak, termasuk  uraian  yang  menunjukkan  bahwa  yang bersangkutan  mempunyai  kecakapan  serta kewenangan untuk melakukan tindakan- tindakan hukum sebagaimana dinyatakan dalam kontrak.
Premise / recitals
Premis beriskan maksud utama dari para pihak yang  membuat  kontrak,  dan  menyatakan  alasan mengapa suatu kontrak itu dibuat.
Isi  perjanjian,  yang  mencakup  ketentuan  dan persyaratan.
Pada  bagian  inilah  para  pihak  mencantumkan segala  hal  atau  pokok-  pokok  yang  dianggap perlu,  yang  merupakan  kehendak  para  pihak, sebagai  pokok  perjanjian  yang  memuat  secara mendetail  mengenai  objek  kontrak,  hak  dan
Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 53
kewajiban, sanksi dan lain-lain.
Klausula,  yang  berisikan  ketentuan-ketentuan yang  mengatur  tentang  arbitrase, force  majeure , pilihan hukum jika para pihak berasal dari negara yang berbeda.
Penutup.
Tanda tangan para pihak dan saksi-saksi.
Bentuk  perjanjian  yang  dibuat  oleh  Bendesa Adat  Bangunlemah  Kawan  dengan  Pemerintah Desa Apuan tentang penyelenggaraan daya  Tarik Wisata  Air  Terjun  Tibumana.  Perjanjian  antara Pemerintah  Desa  Apuan  dengan  Desa  Adat Bangunlemah  Kawan  telah  memenuhi  syarat perjanjian,  mengenai  syarat-syarat  perjanjian yang  telah  dijelaskan  maka  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.
Kedua  belah  pihak  yang  saling  setuju  dan sepakat untukm melaksanakan Kerjasama pengelolaan  Bersama  Wisata  desa  Air  terjun Tibumana dan Pengibul yang terletak di desa adat Bangunlemah  Kawan,  Desa  Apuan,  Kecamatan Susut,  Kabupaten  Bangli.  Untuk  syarat  ketiga, yaitu mengenai suatu hal tertentu dapat dijelaskan bahwa  sesuai  dengan  isi  perjanjian  telah  jelas yang  menjadi  objek/prestasi  adalah  mengenai pengelolaan  Objek  Wisata  Air  Terjun  Tibumana. Prestasi  terdiri  atas  memberikan  sesuatu,  berbuat sesuatu  dan  tidak  berbuat  sesuatu  (Pasal  1234 KUHPerdata).
Ruang  lingkup  dari  perjanjian  tersebut  dalam Pasal  1  dijelaskan,  mengenai  ruang  lingkup perjanjian  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian kerja sama.  Pihak  I  bertanggungjawab  terhadap keamanan,  kebersihan,  pemeliharaan  sarana, prasarana  pendukung.  Membentuk  Kelompok Sadar  Wisata  (Pokdarwis)  serta  Pihak  I memberikan  hibah  hak  guna  lahan  kepada  Pihak II  terkait  pembangunan  sarana  prasarana pendukung.  Pihak  II  bertanggungjawab  terhadap paying  hukum  pengelolaan  air  terjun  Tibumana, melibatkan  BUMDes  untuk  mengelola  air  terjun Tibumana,  serta  mengalokasikan  anggaran pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung dari APBDesa. Hal-hal  yang tertuang dalam  ruang  lingkup  juga  merupakan  kewajiban dari  para  Pihak,  hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  4 perjanjian  Kerjasama  .Jangka  waktu  perjanjian Kerjasama diatur pada Pasal 2, yang mana jangka waktu  tidak  ditentukan  lamanya  dan  dapat diakhiri berdasarkan kesep akatan para pihak.
Pasal  3  mengatur  tentang  pembagian
keuntungan dan beban kerugian :
Para  pihak  sepakat  bahwa  atas  keuntungan yang  diperoleh  akan  dibagi  ke  masing-masing pihak setiap bulan sebesar :
Keuntungan yang diperoleh adalah merupakan hasil  penjualan  tiket,  parkir  dan  retribusi  lain setelah  dikurangi  biaya-biaya  berupa  percetakan tiket,  biaya  promosi,  gaji  pegawai  BUMDesa yang  bertugas  di  Wisata  Desa  Air  Terjun Tibumana,  dan  biaya  lain  yang  berkaitan langsung dengan pengelolaan;
Di dalam pengelolaan apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya adalah tanggungjawab bersama para pihak.
Ketentuan  mengenai  force  majeur  diatur  pada Pasal  5  dan  penyelesaian perselisihan  diatur  pada Pasal  6.  Perjanjian  Kerjasama  ini  ditandatangani oleh para pihak, dua orang  saksi dan mengetahui Camat Susut.
Model kebijakan dalam pembagian hasil pengelolaan objek  wisata  di  Desa  Adat  Bangunlemah  Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
Kebijakan  pariwisata  sebagai  regulasi,  aturan, pedoman,  arah,  dan  sasaran  pembangunan/ promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam  pengambilan  keputusan  individu  maupun kolektif  yang  secara  langsung  mempengaruhi pengembangan  pariwisata  dalam  jangka  panjang dan  sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi. Keberadaan objek pariwisata  di  suatu  daerah  merupakan  potensi ekonomi  yang  bila  digarap  dengan  tepat  akan mendatangkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat daerah  yang  bersangkutan.  Sifat  khas/unik  yang terbatas  dan  tidak  terdapat  di  semua  tempat menyebabkannya  memiliki  nilai  ekonomi.  Suatu daerah tujuan wisata, mungkin memiliki satu atau beberapa  objek  yang  menjadi  daya  tarik  wisata yang  tinggi  atau  memiliki  ‘nilai  jual’  sebagai suatu destinasi. Selain itu, harus dibina kerjasama antardaerah untuk  menghindarkan  konflik kepentingan  berbagai  sektor  terkait.  Penyiapan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam  hal  ini.  Misalnya  dengan  mendirikan lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  pariwisata. Untuk  itu,  pemerintah  mempunyai  peran  yang sangat penting. Misalnya, dalam membuat aturan mengenai  tata  cara  pendidikan  yang  harus dilaksanakan  oleh  lembaga  pendidikan  khusus pariwisata.
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli
Pada  dasarnya,  objek  wisata  di  Bali berdasarkan kepemilikannya
dapat diklasifikasikan atas dua jenis, yakni: objek wisata di bawah kepemilikan pemerintah  daerah  (provinsi, kabupaten/kota); dan
objek  wisata  di  bawah  kepemilikan  desa pakraman.
Demikian  juga  pengaturan  pengelolaan objek  wisata  di  Bali  berdasarkan pengaturannya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:
pengaturan  pengelolaan  objek  wisata  di bawah kepemilikan pemerintah, maka pengaturannya  menggunakan  peraturan  daerah; dan
pengaturan pengelolaan objek wisata di bawah kepemilikan  desa  pakraman,  maka  pengatruan pengelolaannya
menggunakan perjanjian kerjasama.
Pengelolaan  wisata  desa  air  terjun  Tibumana yang  dituangkan  dalam  perjanjian  Kerjasama antara  Bendesa  Desa  Adat  Bangunlemah  Kawan dengan  Pemerintah  Desa  Apuan,  jika  dicermati belumlah  sesuai  dengan  anatomi  kontrak  dan subjek  yang  melakukan  perjanjian  juga  tidaklah sesuai  walaupun  secara  sudah  sesuai  dengan syarat subjektif yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata  serta  pada  hak  dan  kewajiban belum mencerminkan  keadilan bagi kedua belah pihak.
Air terjun Tibumana yang lokasinya berada di wilayah  Desa  adat  Bangunlemah  Kawan,  pada Pasal  3  tentang  pembagian  keuntungan diatur bahwa Pihak Desa Adat 90 % dan BUMDesa 10 %.  Jika  dicermati  dari  subjek  hukum  yang melakukan  perjanjian  kerjsama  adalah  Pihak Pemerintah  Desa  yang  diwakili  oleh  Perbekel, dan Perbekel bukan merupakan ketua BUMDesa, sehingga keuntungan tersebut tidak dapat dikelola langsung oleh desa tetapi merupakan keuntungan dari BUMDesa.
Pihak  Pemerintah  Desa  pada  Pasal  1  ayat  (3) huruf  f  dibebankan  tanggungjawab  untuk menyediakan  anggaran  untuk  pembangunan  dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung. Tentu hal ini kurang memenuhi rasa keadilan.
Menurut  Adisasmita  bentuk-bentuk  dalam kemitraan  atau  kerjasama  dengan  pemerintah antara lain :
Bagi  Hasil  ( Profit  Sharing  Arrangement )
Bentuk kemitraan ini hampir sama dengan bentuk Management  Contract ,  hanya  saja,  pada  bentuk bagi hasil ini selain memperoleh pendapatan  dari jasa  yang  diberikan,  pihak  swasta  juga  berhak untuk  menerima  bagian  tertentu  dari  keuntungan hasil yang diperoleh.
Konsensi  ( Concession )  Dalam  bentuk  ini, pemerintah memberikan ijin kepada swasta untuk melakukan  suatu  kegiatan  eksploitasi  tertentu dengan  menanggung  resiko  komersial  yang mungkin  muncul,  sedangkan  pihak  swasta dibebani  kewajiban  untuk  membayar  retribusi kepada pihak pemerintah.
Dalam  hal  perjanjian  kerjasama  pengelolaan wisata desa air terjun Tibumana antara Desa Adat Bangunlemah  dengan  Pemerintah  Desa  Apuan, idealnya  menggunakan  perjanjian  bagi  hasil dengan  pembagian  keuntungan  bersih  setelah dipotong  biaya  operasional.Pada  Pasal  2  tentang jangka  waktu  sebaiknya  disebutkan  secara  pasti jangka  waktu  perjanjian  kerjaama  sehingga memudahkan revisi perjanjian kerjasama disesuaikan  dengan  kondisi  terbaru.  Subjek hukumnya  pun  akan  lebih  ideal  lagi  jika  anatar pihak  perorangan atau  kelompok  pemilik  lahan dengan pihak BUMDesa bukan dengan pemerintah  Desa,  dan  diketahui  oleh  pemerintah desa dan Camat.
Pada  objek  perjanjian  juga  dipertegas  antara pengelolaan  air  terjun  dengan  pemungutan retribusi  parkir,  mengingat  ada  pungutan  maka akan  lebih  baik  jika  sebelum  dibuat  perjanjian kerjasama pihak Pemerintah Desa terlebih dahulu Menyusun  Peraturan  Desa  tentang Pengelolaan Objek Wisata di Desa Apuan, sehingga pungutan retribusi  memiliki  payung  hukum  dan  tidak terjadi pungutan liar.
Pada  Peraturan  Desa  diatur  tentang  objek wisata yang akan dikembangkan oleh Desa Adat, wewenang,  ketentuan  retribusi,  prosentase pembagian  keuntungan,  dan  sanksi.  Setelah Peraturan  Desa  terbentuk  barulah  di  buat perjanjian kerjasama yang sifatnya lebih teknis.

## IV.  SIMPULAN
Implementasi  pengelolaan  objek  wisata  di Desa  Adat  Bangunlemah  Kawan,  Desa  Apuan, Kecamatan  Susut,  Kabupaten  Bangli  adalah dengan melaksanakan perjanjian kerjasama antara Bendesa  Adat  Bangunlemah  Kawan  dengan Pemerintah  Desa  Apuan.  Dari  segi  anatomi kontrak  sudah  sesuai  dengan  menuangkan  ruang lingkup  perjanjian,  jangka  waktu  perjanjian,
Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 55
pembagian  keuntungan,  kewajiban  para  pihak, keadaan force majeur dan perselesaian perselisihan.
Model  kebijakan  dalam  pembagian  hasil pengelolaan  objek  wisata  yang  mencerminkan keadilan  adalah  dengan  terlebih  dahulu  disusun Peraturan Desa tentang pengelolaan objek wisata, mengingat  akan  dikenakannya biaya  masuk  dan biaya  parkir  kepada  pengunjung  tentu  hal  ini harus  mempunyai  dasar  hukum  yang  jelas sehingga  tidak  menjadi  pungutan  liar.  Setelah Peraturan  Desa  terbentuk,  maka  perjanjian kerjasama  dengan  bentuk  bagi  hasil  akan  lebih ideal dengan ketentuan pembagian
tanggungjawab  yang  seimbang  dan  dikelola secara  professional  oleh  BUMDesa,  sehingga pengelolaan  objek  wisata  di  Desa  Apuan khususnya air Terjun Tibumana bisa memberikan atau  meningkatkan  PADesa  yang  tentu  akan berimbas  pada  meningkatnya  kemakmuran masyarakat disekitar objek wisata pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Indroharto.  (1995). Perbuatan  Pemerintahan  Menurut Hukum  Publik  dan  Hukum  Perdata. Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.
Kartono,  K.  (1995) Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja atau  Skripsi  Ilmu  Hukum .  Dalam  Hilman Adikusuma,  PT.  Mandar  Maju  Bandung Bambang  Sunggono,  2003, Metode  Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada.
Ridwan,  H.  R,  (2006). Hukum  administrasi  Negara . Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada Soekanto, S . ( 2014). Pengantar Penelitian Hukum. Depok : Universitas Indonesia Press Suratman.  (2015). Metode  Penelitian  Hukum,
Bandung : Alfabeta Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
Wardyanta.  (2006). Metode  Penelitian  Pariwisata, CV. Andi Offset: Yogyakarta

## Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli