PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR RAMBU-RAMBU LALU LINTAS YANG DI BUAT OLEH  DINAS  PERHUBUNGAN (STUDI DI POLRES BULELENG)
Oleh:
Gede Dharma Utama 1 dan Ni Ny. Mariadi 2
(nyoman.mariadi@unipas.ac.id)
Abstrak: Kota  Singaraja  kini  mulai  ramai  serta    padat  kehidupan  kotanya berdampak  pada  ketertiban  lalu  lintas.  Kota  Singaraja,  seperti  kota  lainnya menghadapi  masalah  pelanggaran  rambu  kendaraan  roda  4  ( empat )  atapun kendaraan  roda  2  ( dua ).  Dalam  hal  ini  tegaknya  hukum  tersebut  merupakan jawaban  dari  jaminan  ketertiban,  kepastian  hukum,  dan  keamanan  kepentingan bersama  sebagai  pengguna  jalan  raya.  Penelitian  ini  meneliti  upaya  yang  di lakukan  oleh  penegak  hukum  terhadap  pelanggar  rambu-rambu  lalu  lintas  di Kabupaten Buleleng dan  sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng.
Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  hukum  empiris,  Sifat penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Sumber  data  adalah  lapangan  dan  kepustakaan. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  wawancara.  Data  yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif.
Upaya  yang  di  lakukan  oleh  penegak  hukum  terhadap  pelanggar  rambu-rambu lalu  lintas  di  Kabupaten  Buleleng  meliputi  upaya  preventif  dan  upaya  represif. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng berupa tilang (tindakan langsung).
Kata-kata Kunci: Penerapan Hukum, Pelanggar, Rambu-rambu Lalu Lintas.

## PENDAHULUAN
Peran  strategis  lalu  lintas  dalam  mendukung  pembangunan  nasional mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan.  Dalam  Undang-undang  ini  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus  dikembangkan potensi dan peranannya  untuk  mendorong  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  yang berkesinambungan  untuk  menciptakan  tata  kelola  hidup  yang  lebih  baik  dengan menjamin  terwujudnya  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  kelancaran,  berlalu lintas  dan  angkutan  jalan.  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor    22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
1 ayat (17) adalah: “Rambu-rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang  berupa  lambang,  huruf,  angka,  kalimat,dan/atau  perpaduan  yang  berfungsi sebagai  peringatan,  larangan,  perintah,  atau  petunjuk  bagi  Pengguna  Jalan”. Bahwa  negara  bertanggung  jawab  dalam  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dan pembinaannya  diserahkan  pada  pemerintah.  Pembinaan  tersebut  di  bagi  menjadi empat  urusan  pemerintahan  yaitu:    (a)    Perencanaan;  (b)  Pengaturan;  (c) Pengendalian; dan (d)  Pengawasan.
Meskipun  telah  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri,  permasalahan  lalu lintas  masih  kerap  kali  menimbulkan  problem  dalam  masyarakat,  di  antaranya banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  yang  dapat  ditemukan  dalam  kehidupan sehari-hari,  mulai  dari  pelanggaran  rambu-rambu  lalu  lintas  sampai  dengan pelanggaran  aturan  lain  yang  ada,  sehingga  dapat  menganggu  ketertiban  dalam masyarakat,  khususnya  terkait  masalah  penggunaan    alat  transportasi.  Padahal, pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingginya  angka  kecelakaan  lalu  lintas dari sudut pandang kepolisian  dibedakan antara ( Hadiman, 1988: 104) :
1. Faktor internal Kepolisian
a. Adanya  kebiasaan  untuk  memanipulasi  data  kecelakaan  yang dilaporkan.
b. Tugas-tugas  operasional  di  lapangan  tidak  dilaksanakan  secara maksimal, khususnya dalam rangka melaksanakan upaya preemtif dan preventif guna menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
c. Kurang  memadainya  sarana  pendukung  operasional  anggota  Sat Lantas  Kepolisian,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas,  guna melaksanakan  upaya–upaya    preemtif  dan  preventif  untuk  menekan kejadian kecelakaan lalu lintas.
d. Kegiatan operasional yang dilakukan cendrung dianggap sebagai suatu rutinitas,  sehingga  kurang  mengarah  kepada  sasaran  dan  tujuan  yang diharapkan.
2 . Faktor  ekternal kepolisian.
a. Faktor Manusia.
1) Kurang adanya kesadaran pihak–pihak terkait di bidang lalu lintas jalan  untuk  bersinergi  dengan  Polri  dalam  upaya  menekan tingginya  angka  kecelakaan  lalu  lintas,  hal  ini  terbukti  dengan adanya  konsolidasi traffict  board yang  sampai  saat  ini  masih sebatas adanya rapat koordinasi namun belum didukung personil dan anggaran oleh Pemda dan instansi terkait lainnya.
2) Masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  pengguna  jalan  untuk tertib  berlalu  lintas  dan  mematuhi  segala  peraturan  perundang- undangan lalu lintas yang terjadi, dimana jenis pelanggaran yang terjadi didominasi oleh pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, seperti :
1) Pelanggaran traffict light .
2) Pelanggaran rambu dan marka jalan.
3) Pelanggaran surat-surat (SIM/STNK).
4) Pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor.
3) Perilaku  pengemudi  yang  menggunakan handphone pada  saat mengemudikan kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2.
4) Masih ditemukan korban atau pelaku kecelakaan lalu lintas dalam keadaan mabuk.
5) Tidak menggunakan helm yang akan memperburuk akibat yang di timbulkan jika terjadi kecelakaan.
6) Masih ditemukan anak-anak yang belum cukup umur mengemudikan  kendaraan  bermotor,  yang  justru  mendapat  ijin atau sepengetahuan dari orang tua/ walinya.
b.      Faktor lingkungan/ jalan.
1) Kondisi  prasarana  jalan  yang  kurang  memadai,  sehingga berpotensi  mengakibatkan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas, seperti  jalan  rusak,  kemiringan  jalan  tidak  sesuai,  kurangnya rambu  dan  marka  jalan,  jalan  sempit,  banyaknya  akses  jalan  /
simpang, dan lain-lain.
2)
Kondisi  cuaca  musim  hujan,  yang  menimbulkan  gangguan terhadap  prasarana  jalan  yang  ada,  seperti  tanah  longsor,  jalan berlubang,  permukaan  jalan  terendam  air  hujan,  sehingga berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3) Prasarana  jalan  dan  pendukung  belum  memadai,  masih menggunakan mixed traffic untuk sistim transportasi darat, yang mengakibatkan  hirarkhi  jalan  tidak  terlaksana  dengan  baik, sehingga menimbulkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
4) Kondisi  perumahan  penduduk  di  tepi  jalan  umum  yang cenderung  tidak  memiliki  garasi  tersendiri,  sehingga  pemilik kendaraan  memarkir  kendaraannya  di  badan  jalan,  yang  dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
c.      Faktor kendaraan.
Masih  di  temukan  kendaraan  bermotor  yang  sudah  tidak  layak  jalan, yaitu  kurang  baiknya  sistim  pengereman,  sistim  kemudi  yang terganggu,  banyak  kendaraan  menggunakan  ban  yang  sudah  tidak layak.
3. Faktor lain-lain.
a. Belum  tersedianya  sarana motocross dan  arena  ketangkasan  untuk penyaluran  bakat  balap  motor,  sehingga  masih  banyaknya  pembalap liar yang menggunakan jalan umum sebagai arena balapan.
b. Masih  kurangnya  sarana  transportasi  umum  yang  menjangkau sekolah–sekolah dan kantor–kantor dari dan ke pemukiman penduduk, sehingga kecendrungan masyarakat untuk menggunakan sepeda motor dalam  menjalankan  kegiatannya  sehari-hari.  Bahkan  para  orangtua dengan  sengaja  menyediakan  sepeda  motor  bagi  anak-anaknya  untuk berangkat  ke  sekolah.  Dikarenakan  tidak  adanya  fasilitas  angkutan umum yang dapat digunakan.
Hasil penelitian menunjukkan, terdapat 3 (tiga) faktor penyebab kecelakaan, yaitu:  faktor  manusia,  faktor  kendaraan  dan  faktor  jalan  dan  lingkungan.  Pada
umumnya  kecelakaan  terjadi  akibat  interaksi  ke  tiga  faktor  ini.  Kontribusi  dari ketiga faktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini ( Najid, Tanpa Tahun) :
Uraian di atas menunjukkan pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan merupakan  bagian  dari  penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  Rambu  lalu lintas dan marka jalan merupakan bagian dari perangkat pengatur lalu lintas, yang merupakan suatu instrumen yang diperlukan untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di jalan raya. Perangkat lalu lintas dapat berupa marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, lampu pengatur dan tanda-tanda yang ditempatkan di luar jalan, di sisi jalan  ataupun  menggantung  di  atas  jalan.  Marka  jalan  adalah  semua  garis-garis, kata-kata  atau  tanda  lain  yang  langsung  ditempatkan  pada  perkerasan  jalan  baik searah  maupun  melintang  seperti  garis  batas  tepi  jalan, zebra  cross ,  batas pemberhentian bus dan lain-lain. Marka jalan biasanya menggunakan warna putih atau  kuning  sedangkan  warna  merah  digunakan  pada  jalan  yang  tidak  boleh dimasuki.  Rambu  lalu  lintas  adalah  suatu  tanda,  simbol,  isyarat  atau  semboyan yang bertujuan memberikan informasi atau petunjuk bagi pengguna jalan tentang kondisi  jalan  dan  lingkungannya.  Informasi  pada  rambu  lalu  lintas  harus  jelas, menggunakan  huruf  yang  standar  sehingga  pengguna  jalan  dengan  segera  dapat mengerti  maksud  dari  rambu-rambu  tersebut.  Rambu  lalau  lintas,  di  antaranya berupa (Anas Tahir, 2006: 92):
1) Rambu peraturan (larangan). Kelompok rambu ini memberikan petunjuk atau  larangan  bagi  pengguna  jalan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku
47,8% 6,4% 2,6% 1,6% 34,8% 6,4% Faktor Kendaraan
14,8% Faktor Manusia 95,4% Faktor Jalan dan lingkungan 44,2%
seperti tanda dilarang berbelok, dilarang mendahului, dilarang parkir dan sebagainya.
2) Rambu peringatan. Kelompok rambu ini memberikan peringatan kepada pengguna jalan tentang kondisi jalan ataupun lingkungan jalan yang ada di  sekitarnya,  seperti  lokasi  jalan,  daerah  rawan  longsor,  jalanan  licin dan lain-lain.
3) Rambu  petunjuk.  Rambu  ini  memberikan  petunjuk  atau  informasi  pada lokasi atau kota-kota penting seperti nama kota dan jaraknya.
Terjadinya  ketidaktertiban  pada  lalu  lintas  sebagai  sarana  transportasi,  ini dikarenakan  pengguna  transportasi  tidak  mengetahui  aturan-aturan  dan  kurang disiplin  dalam  berlalu  lintas  atau  bahkan  sudah  menganggap  tidak  pentingnya aturan-aturan  tersebut,  dan  mengabaikannya  alih-alih  dengan  kepentingan  yang mendesak.  Khususnya  ketertiban  berlalu  lintas  di  jalan  raya.  Achmad  Ali mengemukakan  bahwa  ketaatan  hukum,  kesadaran  hukum,  dan  efektifitas perundang-undangan  adalah  tiga  unsur  yang  saling  berhubungan  (Achmad  Ali, 1998: 191).
Pengertian rambu-rambu lalu lintas pada  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (17) adalah: “Rambu-rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang  berupa  lambang,  huruf,  angka,  kalimat,dan/atau  perpaduan  yang  berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan”.
Kesadaran  pengguna  jalan  untuk  mematuhi  rambu-rambu  lalu  lintas  masih sangat  rendah.  Pelanggaran  rambu-rambu  lalu  lintas  sering  menjadi  pemicu terjadinya  kecelakaan.  Rambu-rambu  lalu  lintas  merupakan  simbol  aturan  yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib untuk diikuti dan dipatuhi oleh setiap  pengguna  jalan.  Akan  tetapi  pada  saat  ini  perbuatan  melanggar  rambu- rambu lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan khususnya pengguna sepeda  motor  dapat  kita  saksikan  setiap  hari  dan  terjadi  hampir  di  setiap  ruas jalan, bahkan di depan petugas penegak hukum pelanggaran terhadap rambu lalu lintas sering terjadi tanpa dilakukan tindakan hukum apa-apa.
Pengadaan  rambu-rambu  lalu  lintas  oleh  pihak  Dinas  Perhubungan Kabupaten Buleleng telah terus di tingkatkan, namun tidak ada jaminan rambu itu akan  di  taati  oleh  pengguna  jalan.  Kondisi  ini  memperlihatkan  adanya konsekuensi  negatif  ketika  seseorang  pengguna  jalan  berusaha  untuk  mematuhi rambu  lalu  lintas,  sementara  pengguna  jalan  lain  tidak  ditindak  atau  diberikan sangsi  ketika  mereka  melanggar  rambu-rambu  lalu  lintas.  Kondisi  ini  jelas  akan berdampak  tidak  baik  terhadap  pengguna  jalan  yang  selalu  berusaha  untuk mentaati  aturan  lalu  lintas.  Banyaknya  pembiaran  terhadap  pelanggaran  rambu lalu  lintas  mengakibatkan  hukum  tidak  memiliki  wibawa  sama  sekali, dianggapnya  bahwa  aturan  itu  hanya  sebatas  simbol  dan  himbauan  saja  yang memang  tidak  ada  dampaknya.  Jika  ini  terus  terjadi  maka  tinggal  dilihat akibatnya, selain kondisi lalu lintas yang tidak tertib, resistensi terhdap kecelakaan juga akan semakin meningkat.
Masalah  pelanggaran  Rambu-rabu  tersebut  akhir-akhir  ini  terasa  sangat mempengaruhi  pergerakan  kendaraan,  dimana  kendaraan  yang  melewati  tempat- tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan  yang  parkir  di  badan  jalan,  sehingga  hal  ini  dapat  menyebabkan kemacetan  dan  terkesan  semrawut.  Pada  Undang-undang Nomor  22 Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  juga  telah  dinyatakan  pada  Pasal  287 ayat  (1)  Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  yang melanggar  aturan  perintah  atau  larangan  yang  dinyatakan  dengan  Rambu  Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Selain merugikan pengguna jalan lain juga hal tersebut dapat menimbulkan kemacetan  bahkan  juga  dapat  menimbulkan  kecelakaan  akibat  ruas  jalan menyempit  utamanya  pada  jalur-jalur  yang  memang  telah  ditentukan  oleh pemerintah daerah agar jalur tersebut steril dari parkir kendaraan.
Terjadinya  kasus  pelanggaran  rambu  lalu  lintas  di  Kabupaten  Buleleng  ini seperti terus menerus terjadi dan merupakan hal yang gampang-gampang tapi sulit
untuk di berantas terjadi pelanggarannya. Dalam hal ini tegaknya hukum tersebut merupakan  jawaban  dari  jaminan  ketertiban,  kepastian  hukum,  dan  keamanan kepentingan bersama sebagai pengguna jalan raya.
Penanganan  terhadap  pelanggaran  ini  di  Kabupaten  Buleleng  oleh  instansi terkait  dirasa  perlu  untuk  terus  ditingkatkan  mengingat  keselamatan  dan ketertiban bersama merupakan tujuan utamanya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  ada  beberapa  hal  yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pokok permasalahan yaitu :
a. Apa upaya yang di lakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggar rambu- rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng?
b. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Sesuatu yang timbul dari keadaan di dalam masyarakat atau dengan kata lain segala sesuatu yang menimbulkan efek  dalam kehidupan sosial masyarakat yang dapat menimbulkan kesenjangan antara das sein dan das solen , yaitu kesenjangan antara teori yang berlaku dan fakta hukumnya yang ada pada masyarakat. Dengan kata lain, terhadap permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian mengaitkannya  dengan  kenyataan  yang  sebenarnya  terjadi  dilapangan.  Seperti dalam  hal  ini,  Undang-Undang  Nomor    22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (17) adalah: “Rambu- rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka,  kalimat,dan/atau  perpaduan  yang  berfungsi  sebagai  peringatan,  larangan, perintah,  atau  petunjuk  bagi  Pengguna  Jalan”.  Yang  pada  kenyataannya dilapangan  masih  saja  ditemui  adanya  pelanggaran  sehingga  dianggap  perlu adanya suatu tindakan tegas.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau  untuk
menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek- aspek  yang  diselidiki.  Penelitian  ini  hendak  menggambarkan  penegakan  aturan- aturan  hukum  tentang Penerapan  Hukum  terhadap pelanggaran  Rambu-rambu lalulintas di  Kabupaten  Buleleng sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  serta  kendala-kendala  yang  terdapat  di  dalam  upaya penegakan tersebut.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng.  Pemilihan lokasi  penelitian  didasarkan  pada  alasan  bahwa  di  Wilayah  Hukum  Polres Buleleng  masih  sering  terjadi  pelanggaran  terhadap  rambu-ranbu  lalu  lintas, Selain  itu,  ada  alasan  yang  sifatnya  subyektif,  yaitu  karena  peneliti  bertempat tinggal  di  Wilayah  Hukum  Polres  Buleleng.  Hal  demikian  memudahkan pengumpulan data.
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif. Dimaksudkan  dengan  metode  kualitatif  adalah  suatu  tata  cara  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu  teknik  pengolahan  data  yang dilakukan  dengan  jalan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  ada,  sehingga diperoleh  kesimpulan  yang  umum.  Alur  pengolahan  data    sebagai  berikut:  data dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Moleong, L., 1999: 103).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1      Upaya  Penegak  Hukum  Terhadap  Pelanggar  Rambu-Rambu  Lalu Lintas Di Kabupaten Buleleng.
Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran rambu-rambu lalu lintas Di Kabupaten Buleleng tidak  hanya  berupa penindakan  kepada pelanggarnya, tetapi
juga dilakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dalam banyak hal dianggap lebih baik dari pada upaya penindakan, namun kedua upaya ini lebih baik lagi jika dilakukan secara bersamaan. Jadi, upaya yang dapat dilakukan kepada pelanggar rambu-rambu lalu lintas adalah meliputi upaya preventif dan upaya represif, yang dilakukan bersamaan.
1.    Upaya Preventif .
Upaya  preventif  adalah  suatu  upaya  untuk  mengurangi,  memberantas,  atau menghilangkan  suatu  kejadian  atau  peristiwa  di  masa  depan.  Satlantas  Polres Buleleng dan pihak DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai langkah tersendiri untuk mengurangi pelanggaran rambu larangan parkir tersebut.
Pelanggaran  rabu-rambu  lalu  lintas,  masih  terjadi  karena  sampai  saat  ini mengingat  mungkin  masyarakat  ada  yang  masih  belum  paham  akan  arti  rambu, atau  bahkan  tindakan  sengaja  melakukan  pelanggaran.  Sejauh  ini  tindakan  yang diambil  hanya  sebatas tilang dan  masyarakat  cenderung  tidak  jera  karena  hanya sebatas tindakan langsung dengan denda yang bisa dikatakan nominalnya sedikit.
Satlantas  Polres  Buleleng  mempunyai  program-program  untuk  menekan kasus pelanggaran rambu-rambu lalu lintas serta sekaligus melakukan sosialisasi- sosialisasi  kepada  masyarakat  selaku  pengguna  jalan  raya.  Beberapa  upaya preventif  menekan  kasus  pelanggaran  rambu-rambu  lalu  lintas  yakni  berupa patroli  rutin  bersama  jajaran,  lalu  melakukan  pengamatan  serta  pengawasan. Program-program  dari  Satlantas  Polres  Buleleng  demi  menekan  kasus pelanggaran rambu-rambu  lalu lintasr, yakni :
1. Program  pertemuan  untuk  membahas  situasi  Keamanan  Keselamatan Ketertiban  Kelancaran  Lalu  Lintas  (KAMSELTIBCARLANTAS)  di wilayah Polres Buleleng.
2. Program  masyarakat  terorganisir  yakni  dengan  bantuan  pecalang  untuk mensosialisasikan  serta  pecalang  sebagai  jembatan  penghubung  karena merupakan pembina keamanan di wilayahnya.
3. Program masyarakat tidak teorganisir yakni sebuah program kegiatan adat sekaligus  mensosialisasikan  tata  tertib  serta  edukasi  tentang  rambu  lalu lintas kepada masyarakat.
4. Program Police goes to campus , melakukan sosialisasi ke kampus-kampus sasarannya ialah mahasiswa-mahasiswi sebagai pengguna jalan raya
5. Program Police  goes  to  school ,  yakni  melakukan  sosialisasi  ke  sekolah- sekolah  bertujuan  mengedukasi  siswa-siswi  agar  lebih  tahu  tata  tertib berlalu lintas.
6. Program Safety  Riding ,  program  yang  diadakan  saat  event-event perlombaan  yang  mana  mengkampanyekan  keselamatan  berkendara  dan tertib lalu lintas.
Upaya  preventif  yang  juga  turut  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan Kabupaten Buleleng khususnya mengenai masalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yakni dengan melakukan, mengadakan penyuluhan-penyuluhan di lapangan pada zona-zona larangan, mengecek kembali keadaan rambu-rambu serta dengan melakukan  Forum  LLAJ  yang  mana  anggotanya  terdiri  dari  instansi-instansi terkait  yang  selalu  memberikan  informasi  tentang  lalu  lintas  di  seputaran Buleleng.  Pihaknya  pun  mengakui  bahwa  hal  ini  perlu  mendapatkan  perhatian serius karena selain membuat kemacetan tentunya akibat zona tersebut di langgar yang  mana  berimplikasi  kepada  porsi  jalan  yang  menyempit  juga  bisa  saja menimbulkan  kecelakaan  lalu  lintas.  Penempatan  rambu  itu  melalui  prosedur survey terlebih  dahulu,  setelah  itu  di  tetapkanlah zona-zona ,  dengan  penempatan rambu yang jelas dan mudah terlihat.
Satjipto  Rahardjo  dan  Mochtar  Lubis  mengatakan  bahwa  fungsi  preventif dari  kepolisian  adalah  segala  usaha  di  bidang  kepolisian  untuk  memulihkan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  memelihara  keselamatan  orang-orang  dan harta  bendanya  termasuk  memberikan  perlindungan  dan  pertolongan,  khusunya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang  dapat di hukum dan perbuatan lainnya  yang  pada  hakekatnya  dapat  mengancam  dan  membahayakan  keamanan dan ketertiban umum (Satjipto Rahadjo dan Mochtar Lubis, 1998: 179).
Melihat  apa  yang  dilakukan  diatas  tertuju  pada  penegakan  hukum  demi tercapainya  keseimbangan  serta  keserasian  nilai-nilai  serta  sikap,  maka  dengan demikian  sudah  tentu  pencegahan  selalu  lebih  di  utamakan  daripada pemberantasanya.  Semua  itu  bermuara  kembali  pada  tertibnya  serta  keteraturan
dalam berlalu lintas, sehingga dari usaha preventif yang sudah di lakukan instansi terkait  maka  diharapkan  mampu  menekan  serta  meminimalisir  terjadinya pelanggaran-pelanggaran  rambu  lalu  lintas,  karena  jika  di  lihat  masalah pelanggaran  rambu-rambu  ini  bukan  saja  bisa  menimbulkan  kemacetan, kesemrawutan, juga dapat menimbulkan kecelakaan.
Pihak  Polres  Buleleng  serta  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng melakukan  semua  programnya  itu  secara  berkelanjutan,  berkesinambungan  serta terprogram  dan  juga  berkoordinasi.  Tetapi  tetap  antara  instansi  tersebut  tetap berjalan  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangan  dari  masing-masing  instansi tersebut, serta saling mendukung satu sama lainnya.
2.    Upaya Represif
Upaya represif  ialah  suatu  upaya  yang  di  lakukan  setelah  terjadinya  suatu pelanggaran yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum. Upaya represif yang dilakukan pihak Satlantas Polres Buleleng sebagai penanggulangan terhadap  pelanggaran  rambu  parkir  yakni  dengan  diberikan tilang beserta  tidak lupa  juga  mengadakan  pemeriksaan  surat-surat  kelengkapan  kendaraan  terlebih dulu baik itu STNK dan SIM, jika lengkap maka akan diberlakukan denda sesuai dengan  pelanggaran  yang  di  lakukan,  tetapi  jika  tidak  lengkap  maka  akan  kena denda tambahan sesuai pelanggaran tambahan.
Lebih  lanjut  pihaknya  menuturkan  setelah  di  proses  dengan tilang tersebut maka selanjutnya akan di ajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk di proses menurut  acara  pemerikasaan  cepat,  dan  hal  ini  dilakukan  tanpa  kehadiran  dari pihak pelanggar tersebut. Tidak hadirnya pelanggar dalam pemeriksaan ini maka pelanggar dapat membayarkan denda pada Bank yang sudah di tunjuk.

## 4.2   Sanksi Kepada Pelanggar Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Buleleng.
Ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar rambu-rambu lalu lintas Di Kabupaten Buleleng, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berlalu  lintas  dan  kenyamanan,  keselamatan  serta  ketaatan  hukum  bagi masyarakat  luas.  Penjatuhan  sanksi  dilakukan  sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Hukum pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang- Undang yang mana terhadap mereka yang melanggar maka akan menerima suatu bentuk  hukuman-hukuman  tertentu  bagi  siapa  saja  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  suatu  unsure-unsur  yang  disebutkan  dan  tertera  pada  Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  mengatur  Pelanggaran  Lalu  Lintas  yang  mana  merupakan    suatu  yang bertentangan  dengan  peraturan  lalu  lintas  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang yang  telah  disebutkan  tadi,  pelanggaran  lalu  lintas  tersebut  dapat  dilakukan  oleh siapa saja yang berada pada ruang lalu lintas tersebut, selain membahayakan diri sendiri  sudah  tentu  juga  dapat  membahayakan  keselamatan  jiwa  dan  raga pengendara lain yang mana diakibatkan oleh adanya suatu pelanggaran lalu lintas. Oleh  karena  demikian  dirasa  perlu  untuk  menerapkan  secara  kongkrit  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tadi  secara  tegas,  jelas,  dan  berkelanjutan, tujuannya ialah agar ketertiban dan keselamatan bersama sebagai pengguna jalan raya  akan  terwujud,  karena  pada  dasarnya  pelanggaran  yang  mengakibatkan kecelakaan itu terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti  orang  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik  dan mendidik  seseorang  yang  pernah  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik  menjadi baik dan dapat diterima.
Fakta dilapangan sering kali mengungkap penegakkan hukum tersebut agak susah  untuk  dilaksanakan  dengan  melihat  kecenderungan  dari  masyarakat  serta oknum  dari  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  yang  suka  menyuap  dan  di  suap, maka dengan demikian hukum tersebut akan terkesan tumpul ketika adanya uang, yang  fatalnya  ialah  perilaku  seperti  ini  cenderung  dituruti  oleh  masyarakat  lain serta oknum aparat penegak hukum.
Melakukan pemberian suap kepada polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap  penguasa  umum  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bunyi Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan termasuk pada usaha dan  percobaan  untuk  melakukan  kegiatan  suap  tersebut  juga  dapat  dipidana penjara  (Pasal  53  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  jo  Pasal  209  KUHP).  Sedangkan  bagi
polantas  yang  menerima  suap  dapat  dikenakan  tindak  pidana  dengan  ancaman penjara paling lama lima tahun, sesuai ketentuan Pasal 419 KUHP.
Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan yakni pada Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa “Rambu-rambu Lalu Lintas adalah  bagian  perlengkapan  Jalan  yang  berupa  lambang,  huruf,  angka, kalimat,dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau  petunjuk  bagi  Pengguna  Jalan”,  Pasal  287  ayat  (1)  menyatakan  bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan  perintah  atau  larangan  yang  dinyatakan  dengan  Rambu  Lalu  Lintas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (4)  huruf  a  atau  Marka  Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.
Melihat  adanya  pengaturan  tersebut  yang  mana  sangat  berbanding  terbalik dengan  fakta  dan  keadaan  di  lapangan  sebagaimana  yang  sangat  jelas  terlihat yakni  bagaimana  pengendara  baik  kendaraan  roda  dua  maupun  roda  empat  yang melanggar aturan dari rambu-rambu lalulintas itu, bahkan dengan secara sadar dan sengaja memarkirkan kendaraan-kendaraannya di zona larangan. Maka dengan itu penulis  menyajikan  sebuah  data  pelanggaran  lalu  lintas  mengenai  pelanggaran rambu-rambu lalulintas dalam bentuk tabel di bawah ini.
Data Pelanggaran Rambu-rambu lalu lintas Dari Tahun 2016 – 2018 Di
Kabupaten Buleleng
No. Tahun Jumlah Pelanggaran Rambu-rambu Lalulintas Kendaraan Roda 4 (empat) Kendaraan Roda 2 (dua) 1 2016 169 Kasus 880 Kasus 2 2017 152 Kasus 1248 Kasus 3 2018 110 Kasus 464 Kasus Jumlah 431 Kasus 2.592 Kasus
Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng
Kepala  Urusan  Pembinaan  Operasional  Satuan  Lalu  Lintas  Polres Buleleng (Kaur BinOps) yang dilakukan diruang KBO Polres Buleleng pada hari
menyampaikan  ada  beberapa  faktor  terjadinya  pelanggaran  rambu  lalu  lintas tersebut, yakni :
1. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat.
2. Kapasitas jalan tidak ikut berkembang.
3. Rambu  tertutup  pohon,  papan  reklame,  atau  penerangan  pada  rambu diwaktu malam hari minim.
Faktor  pelanggaran  ternyata  di  pengaruhi  oleh  perkembangan  situasi  dan perkembangan  teknologi  terutama  kendaraan  bermotor  baik  roda  dua  dan  roda empat yang pesat dengan struktur jalan yang ada serta fasilitas jalan yang ada di Kabupaten Buleleng ini tidak seimbang ( balance ), yakni pertumbuhan kendaraan sangat  pesat  namun  kapasitas  dan  struktur  jalan  tidak  ikut  mengalami perkembangan atau dengan kata lain hanya sedemikian saja.
Faktor  penyebab  pelanggaran  rambu  lalu  lintas  itu  terjadi  karena  masih kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  pihak  pengemudi  dan  pengendara kendaraan bermotor serta control diri ( self control ) ikut berpengaruh, yang mana terkadang  sudah  melihat  ada  rambu  larangan  tetapi  juga  tetap  memarkirkan kendaraanya  di  tempat  tersebut.  Pihaknya  juga  mengakui  terkadang  posisi-posisi rambu  yang  ada  itu  tertutup  atau  terhalangi  pohon  dan  papan  reklame,  terlebih ketika malam hari penerangannya juga kurang.
Hal  tersebut  bisa  di  pengaruhi  oleh  masih  kurang  pahamnya  masyarakat akan  rambu-rambu  lalu  lintas  ataupun  ada  kesengajaan  tersendiri.  Lalu  terdapat pula  faktor  yang  disebutkan  dari  hasil  wawancara  yang  telah  di  lakukan  dengan pihak terkait, yakni :
a. Pengendara.
Pada hal ini pengendaralah yang menentukan terhadap bagaimana cara dan sikapnya  berkendara.  Karena  pada  hal  ini  banyak  di  tentukan  oleh  kontrol  diri ( self control ) dari masing-masing pengendara tersebut, serta juga dipengaruhi oleh tingkat  emosi,  keadaan  jiwa  dan  tentu  tingkat  kesabarannya.  Ini  berpengaruh dengan bagaimana pengendara tersebut ketika ada di jalan raya.
b. Keadaaan Jalan.
Keadaan  jalan  juga  sangat  berpengaruh,  berkaitan  dengan  itu  dinas  atau pihak  terkait  sudah  pasti  melakukan  kajian-kajian  situasi  tentang  jalan  tersebut, apakah  menempatkan  zona  larangan  berhenti  atau  larangan  parkir  terutama  pada jalan-jalan  yang  sempit  ataupun  mobilitasnya  padat.  Sekarang  hanya  bagaimana pengendara itu mau mematuhi rambu -rambu yang ada di jalan raya tersebut.
c. Benda Yang Menghalangi Lalu Lintas
Posisi  penempatan  rambu  itu  juga  penting,  namun  terkadang  di  lapangan banyak  kita  temui  rambu  yang  tertutup  oleh  papan  reklame,  pohon,  atau  pada malam  hari  kurangnya  penerangan,  sehingga  pengendara  kendaraan  bermotor kurang melihat jelas rambu-rambu yang ada.
Lebih lanjut menurut penuturan dari IPTU Ida Bagus Astawa seperti yang kita  ketahui  pengendara  selaku  pemegang  kendali  penuh  atas  kendaraan  yang dibawanya  memiliki  peran  yang  besar  akan    terciptanya  situasi  berkendara  yang aman,  nyaman  dan  kondusif,  hendaknya  selalu  bersikap  awas,  fokus,  dan  sigap serta juga selalu memerhatikan rambu-rambu yang ada.
Itu  juga  merupakan  faktor  yang  berkaitan  mengenai  terjadinya pelanggaran  rambu-rambu  lalu  lintas.  Tentu  juga  masih  ada  faktor-faktor  dari kurangnya  edukasi  terhadap  masyarakat  serta  pemahaman  mengenai    rambu  lalu lintas, yang mana tujuannya ialah selain mengedukasi juga mampu menempatkan masyarakat  tersebut  di  posisi  yang  aman,  karena  berawal  dari  pelanggaran  lalu lintas lah kecelakaaan itu terjadi.
Komunikasi  dan  sosialiasasi  itu  juga  penting  dan  perlu  di  lakukan  yang mana sasarannya ialah pengendara dan pengemudi kendaraan bermotor yang ada pada ruang lalu lintas, karena sosialisasi dan komunikasi juga memegang peranan penting  yang  mana  tujuannya  ialah  setelah  adanya  komunikasi  serta  sosialisasi teresebut  pada  akhirnya  diharapkan  bisa  berkurangnya  pelanggaran  karena masyarakat  tadi  yang  sebelumnya  kurang  paham  akan  menjadi  paham  dan teredukasi.
Proses  dan  bentuk  penegakan  hukum  itu  memang  sangat  perlu  untuk dilakukan  guna  menertibkan  para  pengendara  baik  kendaraan  roda  4  maupun pengendara roda 2 yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan demi terciptanya
aman  dan  lancarnya  situasi  berlalu  lintas  di  jalan  raya,  karena  kecelakaan  bisa terjadi akibat adanya pelanggaran terlebih dahulu. Penegakan hukum bidang lalu lintas  dan  angkutan  jalan  adalah  sebuah  proses  dilakukan  upaya  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Siswanto Sunarso, 2005: 110).  Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan aturan-aturan serta norma-norma  yang  semestinya  mampu  dipatuhi  dan  ditaati  oleh  siapa  pun pengguna jalan dan tidak terkecuali demi terjaganya keselamatan tidak hanya diri sendiri tetapi juga menyangkut keselamatan orang lain.
Sering  bahkan  sehari  sebelumnya  pun  menemukan  pelanggaran  rambu- rambu  lalu  lintas  yang  terjadi,  itu  menunjukan  bahwa  kesadaran  masyarakat terhadap  rambu-rambu  lalu  lintas  masih  dirasa  kurang.  Tentu  kita  tidak  dapat hanya  menyalahkan  si  pengendara  tersebut  karena  memang  diakui  bahwasannya rambu-rambu  lalu  lintas  yang  masih  tertutup  pohon,  papan  reklame,  atau penerangan  pada  rambu  diwaktu  malam  hari  minim.  Survey  serta  Patroli  yang dilakukan  bersama  jajarannya  menemukan  bahwa  pelanggaran  itu  setiap  harinya ada  saja  yang  ditemukan.    Pada  saat  menemukan  pelanggaran  itu  juga  langsung melakukan kegiatan tindakan kepolisian dan di tindak dengan tilang sesuai dengan undang-undang yang berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
Setiap  penertiban  serta  operasi-operasi  yang  dilakukan  IPTU  Ida  Bagus Astawa menyampaikan tentu ada sinergitas antara pihak Satlantas Polres Buleleng serta DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng itu sendiri, tetapi pihaknya pun  menyampaikan  bahwa  Satlantas  Polres  Buleleng  mempunyai  agenda tersendiri diluar koordinasinya pihak Satlantas serta DLLAJ itu, baik dari agenda program-program  penertiban  dan  operasi  yang  dipunyai  oleh  pihak  Satlantas Polres Buleleng sendiri.
Setiap  penertiban  itu  ada  sinergitas  antara  dua  instansi  ini  untuk berkoordinasi  baik  dari  Satlantas  dan  DLLAJ  di  Kabupaten  Buleleng  meskipun tentu  ada  agenda  operasi  penertiban  tersendiri  dari  masing-masing  pihak  terkait untuk  menekan  pelanggaran  rambu-rambu  lalu  lintas.  Diluar  giat  penertiban  pun
baik  instansi  Satlantas  Polres  Buleleng  serta  DLLAJ  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Buleleng  tetap  melakukan  koordinasi  seperti  melakukan  survey bersama memantau jalan dan penempatan rambu, yang mana dalam hal ini pihak DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai penyedia sarana rambu. Untuk penindakan pelanggaran rambu lalu lintas langsung di lakukan oleh pihak Satlantas  Polres  Buleleng  karena  pihaknya  menyampaikan  bahwasannya  itu merupakan  kewenangan  dari  pihak  Satlantas  Polres  Buleleng,  karena  beliau mengatakan  bahwa  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Buleleng  melalui  DLLAJ hanya selaku penyedia rambu saja.
Operasi  penertiban  itu  ada  kerjasama  antara  pihak  Satlantas  serta  LLAJ sendiri  untuk  menekan  kasus  pelanggaran.  Serta  sebagai  contoh  pada  halnya penempatan rambu-rambu itu ada sinergitas antara pihak Satlantas dan DLLAJ itu sendiri, seperti melakukan survey-survey  serta kajian terlebih dulu bersama Dinas Perhubungan  Kabupaten  Buleleng.  Dan  untuk  koordinasi  program  beliau mengatakan  bahwasannya  ada  program  yang  bernama  FORUM  LALU  LINTAS yang terdiri dari Satlantas, Dishub, PU, serta ada juga Jasa Raharja.
Penindakan  yang  di  ambil  ialah  berupa tilang ,  namun  pihaknya  terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap surat-surat kendaraan bermotor baik SIM dan  STNK,  jika  lengkap  maka  akan  hanya  mengacu  pada  tindakan  pelanggaran yang  dilakukan,  tetapi  jika  tidak  lengkap  maka  akan  terkena  sanksi  tambahan. Setelah pihaknya melakukan pencatatan pada blanko tilang maka selanjutnya akan di ajukan ke pada pihak pengadilan untuk di persidangkan.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan topik permasalahan mengenai pelanggaran-rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng yang di bahas di atas, maka dengan ini dapat di simpulkan, bahwa :
1. Upaya  yang  di  lakukan  oleh  penegak  hukum  terhadap  pelanggar  rambu- rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng adalah:
a. Upaya  preventif  yang  dilakukan  untuk  menekan  kasus  pelanggaran rambu lalu lintas dari pihak Satlantas Polres Buleleng yakni melakukan
sosialisasi  melalui  program  masyarakat  tak  teorganisir,  masyarakat teroganisir, police  goes  to  campus , police  goes  to  school ,  serta melakukan  sosialisasi  dengan  spanduk.  Upaya  preventif  dari  DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yakni sebagai pihak penyedia sarana  dan  prasarana  dalam  hal  ini  rambu  lalu  lintas  serta  melakukan survey terhadap keadaan rambu-rambu lalu lintas.
b. Upaya  represif  pihak  Satlantas  Polres  Buleleng  yakni  dengan penindakan berupa tilang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggar terhadap rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng berupa tilang (tindakan langsung).

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. 1998. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum . Jakarta. Anas Tahir. “Studi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surabaya”. Majalah
Ilmiah Mektek. Tahun VIII Nomor 2 MEI 2006. Hadiman. 1988. Menyongsong hari esok yang lebih TERTIB. Jadilah Pengemudi yang Baik. Jakarta:  Penerbit Dislitbang Polri. Hlm. 104. Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Najid.  Tanpa  Tahun. Estimasi  Tingkat  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Nasional  dan  6 Propinsi  Di  Pulau  Jawa  Indonesia. Jakarta:  Jurusan  Teknik  Sipil Universitas Tarumanagara.
Satjipto Rahadjo dan Mochtar Lubis, 1998, Citra Polisi , Yayasan Obor Indonesia. Siswanto Sunarso. 2005. Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.