## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5043/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
1844 | Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang

## Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak
Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

## Muallim Ramadhan

## Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 30 March 2023 Publish : 04 July 2023 Copyright  infringement  can  adversely  affect  the  Creator  it  is  disadvantage  economically  and morally. Currently it is not manisfested in the for of pieces of VCD/DVD, but has expanded to the Internet with emegrence of sites that provide Free movie via streaming Services.Protection and las enforcement  is  needed  to  ensure  the  Rights  are  owned  by  the  creator  cam  be  protected.  Legal Protection  of  copyright  stipulated  in  the  act  no.  28  of  2014  about  Copyright  as  well  as  its regulations  on  the  closure  of  the  content  and/or  user  access  rights  against  inftingement  of Copyright in the electronic System Fontaine in the regulations along with the Ministry of Justice number  14  of  2015  and  minister  of  Communication  and  Information  number  24  of  2015.  Law enforcement needs to be done and the rules that are set to protect the creator cam be continued. Law enforcement carried laut by the goverment and the judicial body. The goverment conducted by the ministry of Justice and Human Rights, ministry of Communications and information, and Police. Judicial body be done by Judges. Legal efforts that creator cam do when their rights are violated by mediation as an alternative dispute resolution, claims for losses, complaints of crime, and report that the content and/or user access rights related to copyright infringement of existing electronic Systems in the internet.
Keywords: Harta Debitur Pekerja Kurator
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 30 Maret 2023 Publis : 04 Juli 2023 Pelanggaran Hak Cipta dapat memberikan dampak negatif bagi Pencipta. Kerugian secara ekonomi maupun  secara  moral.  Perkembangan  teknologi  saat  ini  pelanggaran  Hak  Cipta  dilakukan  tidak dilakukan  dengan  diwujudkan  dalam  bentuk  kepingan  VCD/DVD,  tetapi  sudah  merambah  ke media  internet,  yaitu  dengan  munculnya  situs  yang  menyediakan  layanan  film  gratis  secara streaming.  Perlindungan  dan  penegakan  hukum  diperlukan  agar  hak-hak  yang  dimiliki  oleh Pencipta dapat diproteksi. Pengaturan perlindungan hukum atas Hak Cipta diatur dalam UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksana tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem elektronik yang termuat dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika  nomor  26  tahun  2015.  Penegakan  hukum  juga  perlu  dilakukan  agar  peraturan  yang telah  diatur untuk  melindungi Pencipta dapat  terus  dilakukan.  Penegakan hukum dilakukan  oleh Pemerintah  dan  Badan  Peradilan.  Pemerintah  dilakukan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polisi. Badan peradilan dilakukan oleh Hakim. Upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  seorang  Pencipta  ketika  hak-haknya  dilanggar  dengan  melakukan mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa,  gugatan  ganti  rugi,  aduan  tindak  pidana,  dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terkait pelanggaran Hak Cipta yang ada pada sistem elektronik dalam hal ini Internet.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Magister Hukum Universitas Indonesia muallim.ramadhan@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Kemajuan  teknologi  informasi  mempermudah  setiap  orang  untuk  melakukan  berbagai aktivitas,  salah  satunya  untuk  menunjang  kebutuhan  akan  hiburan.  Ketika  ingin  menyaksikan suatu film tidak perlu lagi mengantri untuk membeli tiket di bioskop ataupun membeli CD di toko,  dengan  mengakses  situs  yang  menyediakan  layanan  film  secara  streaming  sudah  bisa menikmati film yang ingin disaksikan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Film  merupakan  karya  cipta  seni  budaya  yang  merupakan  pranata  sosial  dan  media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak  pada  diri  Pencipta.  Hak  tersebut  dinamakan  hak  cipta.  Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif Pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  Ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Hak  yang  melekat  pada  diri  seorang  Pencipta  adalah  hak ekonomi  dan  hak  moral.  Hak  ekonomi  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  seorang  Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan, sedangkan Hak moral  adalah  hak  yang  melindungi  kepentingan  pribadi  Pencipta,  Hak  moral  tidak  dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.
Dalam proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas Sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Maka dari itu  sudah  seharusnya  negara  memberikan  perlindungan  hukum  sebagai  bentuk  apresiasi pembuatan suatu Ciptaan.
Pada  penelitian  hukum  normatif,  pengolahan  data  pada  hakikatnya  kegiatan  untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahanbahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.
Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya  hal  ini  menjadi  celah  bagi  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak Cipta untuk mencari keuntungan  pribadi.  Cara  yang  dilakukan  tidak  lagi  dilakukan  dengan  bentuk  pembajakan  ke dalam bentuk kepingan VCD/DVD tetapi dengan menggunakan internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs penyedia layanan film streaming secara gratis.
Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu Ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membuat perjanjian Lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas  diberikannya  hak  ekonomi  seorang  Pencipta.  Namun,  pada  kenyataannya  pemilik  situs tersebut  tidak  melakukannya,  yang  dilakukan  adalah  menduplikasi  film  tersebut  kemudian diwujudkan  dalam  bentuk  digital  yang  disebut  sebagai  dokumen  elektronik  yang  kemudian diunggah ke internet. Hal ini sudah jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas film tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral.
Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur pemberian sanksi hukum  pidana  bagi  barangsiapa  yang  melakukan  pelanggaran  hak  cipta  yaitu  dengan  dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp. 4.000.000.000 (4 milyar rupiah).
Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun imaterial yang dialami oleh Pencipta. Di satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan Ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya  pencantuman  nama  Pencipta  pada  situs  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  melekat  pada Ciptaan.
Film sebagai sebuah kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. Penegakan hukum atas Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan sudah seharusnya dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan agar dapat tercipta perlindungan hukum bagi para pembuat film dalam hal ini Produser. Melalui uraian di atas telah menjelaskan mengenai permasalahan yang ada saat ini dan pelaggaran Hak Cipta melalui internet masih terus berlangsung hingga saat ini
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
dan sudah seharusnya pelaku pelanggaran Hak Cipta tersebut mendapatkan sanksi sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukannya.
1. Rumusan Masalah Dari penjabaran masalah diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:
1. Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi Pencipta film di Internet?
2. Bagaimana  penegakan  hukum  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  pelanggaran  Hak Cipta yang ada di internet?
2. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku2 , sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.
Dalam  pengumpulan  data  penulis  memerlukan  data  yang  bersumber  dari  buku-buku, literatur,  dan  pendapat  ahli  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  ataupun  sumber  lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian, yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  Sekunder  adalah  data  yang  bersumber  dari penelitian kepustakaan (library research) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  pustaka  yang  berisi pengetahuan  ilmiah  tentang  fakta  yang  diketahui  mengenai  suatu  idea  atau  gagasan.  Bahan sekunder  ini  merupakan  bahan-bahan  hukum  yang  erat  hubungannya  dengan  bahan  hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahanbahan hukum primer.
Pada  penelitian  hukum  normatif,  pengolahan  data  pada  hakikatnya  kegiatan  untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahanbahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.
Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara  khusus  berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  secara  sistematis.  Pada  penelitian  hukum normatif  yang  menelaah  data  sekunder,  maka  penyajian  data  dilakukan  sekaligus  dengan analisanya.  Sifat  analisis  deskriptif  adalah  bahwa  peneliti  dalam  menganalisis  berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.

## 3. PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pencipta Film di Internet
Dengan berkembangnya teknologi informasi khususnya internet perlindungan hukum atas Hak  Cipta  perlu  diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan  untuk  memberikan  kepastian hukum bagi Pencipta film.
1. Perlindungan Hukum ; Perlindungan hukum adalah upaya melindung kepentingan seseorang dengan  cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam kepentingannya tersebut. Sifat dari perlindungan hukum dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan pada saat suatu peraturan dibuat, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat juga dilibatkan agar peraturan yang dirumuskan dapat disepakati bersama. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah suatu peraturan telah dibuat dalam bentuk yang definitif. Masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan yang dibuat dapat dikenakan sanksi oleh lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menindaknya. Bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah secara hukum pidana, perdata, dan administratif.
2. Perlindungan Hukum atas hak cipta ; Dasar diberlakukannya Perlindungan atas Hak Cipta adalah Hak Ekslusif yang dimiliki oleh Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
memperbanyak  Ciptaan  tanpa  mengurangi  batasan  yang  ada  di  peraturan  perundang- undangan. 4 dasar perlindungan suatu Ciptaan adalah :
a. Hak Cipta juga melindungi ekspresi ide dan gagasan, bukan cuma  karya;
b. Ciptaan tersebut asli atau orisinal, bukan merupakan sebuah novelty atau kebaharuan;
c. Suatu Ciptaan dibuat atas hasil kreativitas dan skill tertentu yang dituangkan pada ekspresi atau gagasan
3. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta ;
Pengaturan perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta film di Indonesia yang berlaku saat ini, diantaranya:
a. Undang-undang  nomor  28  tahun  2014,  tentang  Hak  Cipta.  Pemberian  perlindungan  bagi Pencipta  dalam  UU  ini  adalah  mengatur  tentang  Hak  Moral  dan  Hak  Ekonomi  seorang Pecipta atau Pemegang Hak Cipta, jangka waktu Perlindungan suatu Ciptaan, serta sanksi bagi pelanggar Hak Cipta.
b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan Hak Cipta yang ada dalam Sistem Informasi. Film yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai Dokumen Elektronik.  Dalam pasal 25 telah jelas dikatakan  Informasi  elektronik dan/atau dokumen  elektronik  yang  disusun  menjadi  karya  intelektual,  situs  internet,  dan  karya intelektual  yang  ada  di  dalamnya  dilindungan  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015  tentang  Pelaksanaan  Penutupan  Konten  dan/atau  Hak  Akses  Pengguna  Pelanggaran Hak  Cipta  dan/atau  Hak  Terkait  dalam  Sistem  Elektronik.  Dalam  peraturan  ini  memiliki fungsi  terhadap  UU  Hak  Cipta  dan  UU  ITE.  Peraturan  bersama  ini  merupakan  peraturan pelaksana  yang  dapat  dilihat  pada  UU  Hak  Cipta  pasal  56  ayat  (2).  Dalam  peraturan  ini diatur tentang tata cara pelaporan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa Hak Ciptanya dilanggar pada sistem informasi dalam hal ini internet untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses terhadap karya cipta yang dilanggar.
Tahapan yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau pemegang hak cipta adalah:
- Tahapan laporan; dalam tahapan ini pelapor menyerahkan identitas dan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut;
- Tahap verifikasi; Dirjen HAKI membentuk tim verifikasi untuk menindaklanjuti laporan yang  masuk  dan  memutuskan  apakah  benar  telah  terjadi  pelanggaran  hak  cipta  yang kemudian  menyiapkan  rekomendasi  hasil  verifikasi  dan  melaporkan  hasil  verifikasi tersebut kepada menteri;
- Tahap  Rekomendasi;  setelah  dilakukan  verifikasi  laporan  dan  ditemukan  bukti  telah terjadi  pelanggaran  Hak  Cipta  kemudian  membuat  rekomendasi  kepada  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  di  bidang  komunikasi  dan  informasi  untuk  melakukan penutupan konten dan/atau hak akses. Apabila laporan tersebut tidak ditemukan cukup bukti  tim  Verifikasi  menyampaikan  hasil  verifikasi  tersebut  kepada  pelapor  beserta alasannya dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal hasil verifikasi laporan ditanda tangani;
- Tahap Penutupan; situs dan/atau Konten Setelah mendapatkan rekomendasi, dilakukan penutupan konten dan atau situs yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dalam jangka waktu  1x24  jam.  Penutupan  ini  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Aptika  Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika. Penutupan tersebut diumumkan dalam aman resmi Kominfo dan memerintahkan kepada ISP (internet Service provider) yang ada  di  Indonesia  untuk  melakukan  penutupan  terhadap  situs  yang  dianggap  telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944

## B. Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang ada di Internet
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  prilaku  dalam  lalu  lintas  atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. istilah penegakan hukum  sering  digunakan  untuk  menerjemahkan  istilah  Law  Enforcement  yang  merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas menjadikan hukum berlaku sebagai seharusnya.
Secara  umum  Indonesia  memiliki  lembaga  penegak  hukum  yang  bertugas  menjalankan fungsi UU dan hukum itu sendiri, diantaranya Polisi, Jaksa, Hakim, Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
a. Pemerintah  sebagai  Penegak  Hukum ;  dalam  struktur  ketatanegaraan  di  Indonesia, penegakan hukum  dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum  Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementrian-kementerian, diantaranya:
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam  UU  Hak  Cipta,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  diberikan  kewenangan  untuk mengatur  segala  hal  dalam  bentuk  administrasi  dan  penegakan  hukum  di  bidang  Hak Cipta;
- Kementerian Komuniksi dan Informatika Dalam  pasal  56  UU  Hak  Cipta  Kominfo  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang  ada  di  sistem  informasi  dengan  bentuk  penutupan  konten  dan/atau  hak  akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet;
- Kepolisian
Pasal  120  UU  Hak  Cipta  mengatur  tidak  pidana  terhadap  Hak  Cipta  merupakan  delik aduan. Dalam hal terjadi Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai dengan bukti yang menguatkan. Sebagai contoh dalam pembajakan film dalam bentuk CD yang ada di pusat perbelanjaan, Pencipta film yang merasa dirugikan haknya dapat mengadu ke Polisi untuk dilakukan penindakan pada toko yang menjual CD bajakan tersebut atau dengan kata lain tidak ada izin dari Pencipta untuk melakukan penggandaan atas Ciptaan tersebut;
- Hakim
- Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan  yang  dianggap  memahami  hukum,  yang  dipundaknya  telah  diletakkan kewajiban  dan  tanggung  jawab  agar  hukum  dan  keadilan  itu  ditegakkan,  baik  yang berdasarkan  kepada  tertulis  atau  tidak  tertulis  (mengadili  suatu  perkara  yang  diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Dalam UU Hak Cipta diatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam pasal 112 hingga 119 UU Hak Cipta dengan penjatuhan hukuman pidana minimal  2  tahun  dan  maksimal  10  tahun  serta  pidana  denda  minimal  Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000.000 (4 milyar Rupiah). Tetapi kembali keputusan  mengenai  besaran  sanksi  yang  dijatuhkan  tergantung  dari  keyakinan  yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.
b. Upaya  Hukum  yang  Dapat  dilakukan  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  terhadap Pelanggaran Hak Cipta ; Undang-undang Hak Cipta telah mengatur langkahlangkah hukum yang  dapat  ditempuh  oleh  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  guna  mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya:
- Mediasi
adalah  proses  negosiasi  pemecahan  masalah,  di  mana  para  pihak  yang  tidak  memihak bekerjasama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus suatu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
sengketa,  tetapi  hanya  membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.
- Aduan Tindak Pidana
Upaya  hukum  ini  dilakukan  melalui  proses  hukum  Pidana.  Pencipta  yang  merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  intelektual  yang  bekerjasama  dengan  kepolisian sesuai dengan pasal 120 UU Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan;
- Gugatan Ganti Rugi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran  hak  ekonomi  dan  hak  moral.  Maka  hukum  perdata  dapat  diberlakukan, gugatan diajukan ke Pengadilan niaga dengan menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta;
- Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Upaya hukum yang dilakukan dalam hal penutupan konten dan/atau  hak  akses  yang  ada  di  internet  adalah  bentuk  perlindungan  hukum  di  bidang administrasi.  Penegakan  hukum  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Dirjen  HKI bekerjasama dengan Dirjen APTIKA sesuai dengan perintah Undang-undang Hak Cipta pasal  56  ayat  (2)  yang  mengamanatkan  pembentukan  peraturan  bersama  untuk pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. Setelah laporan diterima akan dilakukan tahap verifikasi untuk menentukan apakah benar telah  terjadi  pelanggaran  Hak  Cipta.  Ketika  benar  telah  terjadi  pelanggaran  Hak  Cipta, Direktorat  Penyidikan  akan  membuat  laporan  kepada  Dirjen  HKI  untuk  selanjutnya membuat surat rekomendasi tentang penutupan konten dan/atau hak akses kepada Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi  dan Informatika untuk  dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap situs-situs tersebut.
4. KESIMPULAN
1. Film merupakan hasil implementasi kemampuan intelektual Pencipta. Perlindungan hukum mengikuti karya cipta itu berada yaitu dengan Hak Cipta. Pengaturan  perlindungan hukum bagi Hak Cipta diatur dengan UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisi tentang Hak  Ekonomi  dan  Hak  moral,  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  perlu  diperluas jangkauan perlindungan Hak Cipta yaitu dengan diterapkannya UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE. Serta peraturan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang mengatur tentang teknis penutupan konten dan/atau hak akses bagi situs-situs yang melakukan pelanggaran Hak Cipta. Saran yang penulis berikan adalah sebaiknya dibuat suatu integrasi peraturan dengan dibuatnya peraturan pemerintah yang mencakup perlindungan Hak Cipta yang ada di internet, karena  dalam  sistem  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  mengenal peraturan bersama sebagai suatu perundangundangan yang mengikat.
2. Penegakan hukum dibutuhkan untuk melindungi Hak Cipta. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia  penegakan  hukum  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  Badan  Peradilan.  Bentuknya dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya baik sanksi di bidang hukum pidana, perdata, atau administrasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau pemegang hak cipta ketika terjadi suatu pelanggaran Hak Cipta dapat ditempuh melalui mediasi, gugatan perdata, aduan  tindak  pidana,  hingga  penutupan  konten  dan/atau  hak  akses  terhadap  situs  yang melanggar Hak Cipta. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu kementrian hukum dan  HAM,  kementerian  komunikasi  dan  informatika,  polisi.  Serta  badan  peradilan  dapat dilakukan oleh Hakim dengan penjatuhan sanksi pidana maupun perdata. Adapun saran yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
dapat diberikan adalah penegakan yang dilakukan pemerintah sudah cukup baik. Diperlukan partisipasi  dari  masyarakat  untuk  bersama-sama  melindungi  Hak  Cipta  film  di  Indonesia dengan membeli film secara original dan tidak mengakses situs yang diduga telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta:Sinar Grafika,2010);
- Bambang  Waluyo,  S.H.  Implementasi Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika);
- Budi Santoso, Hak Kekayaan Intelektual , (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011);
- Imaniyati, Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia , ( Bandung :PT Refika Aditama, 2010);
- Khotibul  umam, Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,  (Yogakarta:  Pustaka  Yustisia, 2010);
- Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010);
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1984);
- Soemitro,  Ronny  Hanitijo, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  (Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 1982);
- Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004);
- Sri  Pudyatmoko, Penegakan  dan  Perlindungan  Hukum  di  Bidang  Pajak ,  (Jakarta:  Penerbit Salemba Eampat, 2007).