Al Tijarah : Vol. 1, No. 2, Desember 2015 (211-234) p-ISSN: 2460-4089            e-ISSN: 2528-2948
Available at: http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah

## STUDI ATAS AKUNTANSI UNIVERSITAS SEBAGAI ORGANISASI NIRLABA: MENUJU GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

## Ely Windarti Hastuti
Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Darussalam Gontor Email: elywindartihastuti@gmail.com

## Abstract
As one of the non-profit organizations, the College became one of the entities of interest to be discussed, because it may just be a rarity that write  about  the  institution  of  this  one.  In  PSAK  45  published  Bond Akuntan Indonesia (2010) submitted thatthe characteristics of different non-profit  entities  with  business  entities.  The  fundamental  difference lies  in the way the  non-profit entity acquiring the  resources neededto perform a variety of activities. As  one of the non-profit organizations, the  Collegebecame  one  of  the  entities  of  interest  to  be  discussed, because it may just be a rarity that write about the institution of this one.  Higher  education  institutions  have  long  experienced  the pendikotomian  into  the  universities,  private  colleges  and  non- governmental  and  non-profit  organization.  Therefore,  this  paper  tries to discuss about the treatment of accounting for the University as one of  the  non-profit  organizations  in  order  to  achieve  transparency  and accountability towards the public, be it government-owned universities, or  private  and  toward  a  new  concept  of  the  currently  vigorous proclaimed, i.e. Good University Governance
Keywords: univesity, accountancy, non-profit organization

## A. PENDAHULUAN
Good Corporate Governance , suatu istilah yang mungkin sudah tak  asing  lagi  terdengar  di  telinga  kita.  Jika  diartikan  secara  harfiah, berarti tata kelola perusahaan yang baik. Saat ini, konsep ini menjadi suatu  konsep  yang  umum  dan  diharapkan  dapat  bisa  terterapkan bukan  hanya  di  entitas  swasta  seperti  perusahaan,  melainkan  juga  di entitas  sektor  publik,  nirlaba,  seperti  lembaga-lembaga  pemerintah, dan  organisasi  sektor  publik  lainnya,  termasuk  perguruan  tinggi  atau universitas.
Sebagai salah satu organisasi nirlaba, perguruan tinggi menjadi salah  satu  entitas  yang  menarik  untuk  dibahas,  karena  mungkin  saja masih jarang yang menulis mengenai lembaga yang satu ini. Lembaga pendidikan  tinggi  telah  lama  mengalami  pendikotomian  ke  dalam perguruan  tinggi  negeri,  dan  perguruan  tinggi  swasta  yang  non- pemerintah dan merupakan organisasi non-profit. Sebagai perbandingan,  institusi  publik    menerima  bagian  signifikan  dari  total pendapatan  mereka  dari  alokasi  negara  dan  hibah  penelitian, sedangkan  lembaga  swasta  sebagian  besar  tergantung  pada  biaya kuliah mahasiswa, hadiah, dan hibah penelitian. Oleh karena itu, tentu diperlukan  pengelolaan  yang  tepat  dalam  operasionalisasi  perguruan tinggi  dan  universitas  demi  tercapainya  akuntabilitas  terhadap  publik. Tulisan  ini  mencoba  untuk  membahas  tentang  perlakuan  akuntansi untuk  universitas  sebagai  salah  satu  organisasi  nirlaba  demi tercapainya  akuntabilitas  terhadap  publik,  baik  itu  universitas  milik pemerintah,  ataupun  swasta  dan  menuju  satu  konsep  baru  yang  saat ini tengah gencar dicanangkan,yakni Good University Governance.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Organisasi Nirlaba
Dalam  PSAK  45  yang  diterbitkan  Ikatan  Akuntan  Indonesia (2010)  disampaikan  bahwa  karakteristik  entitas  nirlaba  berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan  untuk melakukan  berbagai  aktivitas  operasinya.  Entitas  nirlaba  memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang  tidak  mengharapkan  imbalan  apapun  dari  entitas  nirlaba
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
tersebut.  Sebagai  akibat  dari  karakteristik  tersebut,  dalam  entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian,  dalam  praktik  entitas  nirlaba  sering  tampil  dalam  berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya.  Pada  beberapa  bentuk  entitas  nirlaba,  meskipun  tidak  ada kepemilikan,  entitas  nirlaba  tersebut  mendanai  kebutuhan  modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan  kepada  publik.  Akibatnya,  pengukuran  jumlah,  saat,  dan kepastian  aliran  kas  masuk  menjadi  ukuran  kinerja  penting  bagi  para pengguna  laporan  keuangan  entitas  nirlaba  tersebut,  seperti  kreditor dan pemasok dana lainnya. Entitas semacam ini memiliki karakteristik yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  entitas  bisnis  pada  umumnya.  Para pengguna  laporan  keuangan  entitas  nirlaba  memiliki  kepentingan bersama  yang  tidak  berbeda  dengan  entitas  bisnis,  yaitu  untuk menilai:  (a)  jasa  yang  diberikan  oleh  entitas  nirlaba  dan kemampuannya  untuk  terus  memberikan  jasa  tersebut;  (b)  cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Kemampuan  entitas  nirlaba  untuk  terus  memberikan  jasa dikomunikasikan  melalui  laporan  posisi  keuangan  yang  menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan  di  antara  unsur-unsur  tersebut.  Laporan  ini  harus menyajikan  secara  terpisah  aset  neto  baik  yang  terikat  maupun  yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggung jawaban manajer mengenai kemampuannya  mengelola  sumber  daya  entitas  nirlaba  yang  diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aset neto.
Oleh  karena  itu,  organisasi  atau  entitas  nirlaba  memiliki karakteristik sebagai berikut (IAI,2010):
a.  Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
b.  Menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  tanpa  bertujuan  memupuk laba,  dan  jika  entitas  nirlaba  menghasilkan  laba,  maka jumlahnya  tidak  dibagikan  kepada  para  pendiri  atau  pemilik entitas nirlaba tersebut.
c.  Tidak  ada  kepemilikan  seperti  lazimnya  pada  entitas  bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak  mencerminkan  proporsi  pembagian  sumber  daya  entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.
Karakteristik  entitas  nirlaba  yang  diterbitkan  IAI  dalam  PSAK 45  ini  senada  dengan  karakteristik  yang  dijelaskan  Beams  (2009) dalam buku Advanced Accounting mengenai karakteristik Not-for-Profit Organizations.
Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintah. Organisasi nirlaba  dipandang  amat  berbeda  dengan  organisasi  komersial  oleh pelanggan,  donatur  dan  sukarelawan,  pemerintah,  anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba (Mitoyono,2011).

## 2. Dasar Pemikiran Akuntansi Organisasi Nirlaba
Di  Amerika  Serikat  (AS), Financial  Accounting  Standard Board (FASB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan  bagi  para  pemilik entitas  atau  pemegang  saham, kreditor, dan  pihak  lain  yang  tidak  secara  aktif  terlibat  dalam  manajemen entitas  bersangkutan  namun  memiliki  kepentingan.  FASB  juga berwenang  untuk  menyusun  standar  akuntansi  bagi  entitas  nirlaba nonpemerintah,  sementara  US Government  Accounting  Standard Board (GASB)  menyusun  standar  akuntansi  dan pelaporan keuangan untuk pernerintah pusat dan federal AS (Beams,2009).
Di  Indonesia,  pemerintah  membentuk  Komite  Standar Akuntasi Pemerintah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di AS atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitasnya  berbeda.  Entitas  pemerintah  tidak  mempunyai  pemegang saham  atau  semacamnya,  memberi  pelayanan  masyarakat  tanpa mengharapkan  laba,  dan  mampu  memaksa  pembayar  pajak  untuk mendukung  keuangan  pernerintah  tanpa  peduli  bahwa  imbalan  bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai.
International  Federation  of  Accountant (IFAC)  membentuk IFAC Public  Sector  Committee  (PSC) yang  bertugas  menyusun
International  Public  Sector  Accounting  Standard (IPSAS).  Istilah public sector di sini berarti pemerintah nasional, pemerintah regional (misalnya negara bagian, daerah otonom, provinsi, daerah istimewa), pemerintah  lokal  (misalnya  kota  mandiri)  dan  entitas  pernerintah terkait  (misalnya  perusahaan  negara,  komisi  khusus). Dengan demikian  PSC  tidak  menyusun  standar  akuntansi  sektor  publik nonpemerintah.
Beams  dalam  Advanced  Accounting  (2009)  memberikan pengkategorian antara Governmental dan Non governmental Not-for- Profit Organizations :
1. Governmental Not-for-Profit  Organizations merupakan  entitas dimana  petugas  atau  para  pegawai  dipilih  atau  ditunjuk  oleh pemerintah, pemerintah secara sepihak dapat membubarkan dan aset dikembalikan kepada pemerintah, dan memiliki kemampuan untuk
2. memberlakukan  /  menegakkan  pajak,  yang  termasuk  dalam kategori  ini  mengikuti  aturan  akuntansi  yang  dibuat  GASB, sedangkan
3. Non  governmental  Not-for-Profit  Organizations, mengikuti aturan  akuntansi  yang dibuat FASB , yakni  FASB statement nomor 116 tentang kontribusi , dan FASB statement nomor 117 tentang  Laporan  keuangan,  yang  tentunya  juga  mengikuti
AICPA Audit and Accounting Guide: Not-for-Profit
Organizations.
Organisasi  komersial  dan  nirlaba  sering  rancu,  karena pembagiannya  didasarkan  atas  jenis  kegiatan atau bentuk  legalnya. Sesungguhnya  istilah  nonkomersial  lebih  tepat  dari  istilah  nirlaba. Istilah Not  For  Profit  Organization (NFPO)  telah  menggeser  istilah nonprofit organization karena menawarkan resolusi bahwa itikad atau tujuan pendirian organisasi bersangkutan bukan untuk mencari laba. Seluruh  kegiatannya  tidak  ditujukan  untuk  mengumpulkan  laba, namun  dalam  perjalanannya  organisasi  nirlaba  ternyata  secara  legal bernasib keuangan yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena aliran  kas  masuk  melebihi  aliran  kas  keluar.  Dengan  demikian, walaupun sama-sama memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba
neto  setelah  pajak,  baik  organisasi  komersial  maupun  organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya.
Beams  (2009)  mengkategorikan Not-for-Profit  Organizations (NFPs) merupakan entitas antara lain sebagai berikut:
1. Kesehatan sukarela dan kesejahteraan
2. Rumah sakit dan pelayanan kesehatan
3. Perguruan tinggi dan Universitas
4. Lain-lain tidak-untuk-keuntungan, seperti:
- Gereja-gereja, museum
-  Yang  lain  NFP  mirip  dengan  entitas  kesehatan  sukarela dan kesejahteraan, tanpa  memerlukan sebuah pernyataan dari beban fungsional.

## 3. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Sebagai  bagian  dari  usaha  untuk  membuat  rerangka konseptual,  Fi nancial  Accounting  Standards  Board (FASB,  1980) mengeluarkan Statements of Financial  Accounting  Concepts No.  4 (SFAC  4)  mengenai  tujuan  laporan  keuangan  untuk  organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives  of  financial  reporting  by  nonbusiness organizations). Tujuan  laporan  keuangan  organisasi  nirlaba  dalam SFAC 4 tersebut adalah:
1. Laporan  keuangan  organisasi  nonbisnis  hendaknya  dapat memberikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  penyedia  dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya  dalam  pembuatan  keputusan  yang  rasional  mengenai alokasi sumber daya organisasi.
2.     Memberikan  informasi  untuk  membantu  para  penyedia  dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis  serta  kemampuannya  untuk  melanjutkan  memberi pelayanan tersebut.
3.     Memberikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  penyedia  dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan  tanggung  jawab  pengelolaan  serta  aspek  kinerja lainnya.
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
4.     Memberikan  informasi  mengenai  sumber  daya  ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi,  peristiwa  dar.  kejadian  ekonomi  yang  mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
5.     Memberikan  informasi  mengenai  kinerja  organisasi  selama satu  periode.  Pengukuran  secara  periodik  atas  perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumher kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi  secara  bersama-sama  yang  dapat  menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
6.    Memberikan  informasi  mengenai  bagaimana  organisasi memperoleh  dan  membelanjakan  kas  atau  sumber  daya  kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  likuiditas organisasi.
7.    Memberikan  penjelasan  dan  interpretasi  untuk  membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

## 4.  Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Untuk Perguruan Tinggi dan Universitas
Untuk  sebagian  besar  dari  abad  ke-20,  mayoritas  lembaga  di industri  pendidikan  tinggi,  tanpa  memperhatikan  sumber-sumber pembiayaan,  mengikuti  satu  set  standar  akuntansi  dan  pelaporan keuangan. Pedoman ini digambarkan dalam Panduan Audit AICPA Audit Perguruan  Tinggi  dan  Universitas  dan  termasuk  satu  standar  yang diatur  oleh  AICPA  bekerjasama  dengan  komite  dari  National Association of College dan University Business Officers  (NACUBO) dan instansi yang terkait dengan Departemen Pendidikan.
Pada  tahun  1984,  Governmental  Accounting  Standards  Board (GASB)  diberikan  yurisdiksi  atas  standar  akuntansi  dan  pelaporan keuangan  untuk  perguruan  tinggi  negeri  dan  universitas,  serta pemerintah  Lokal  dan  negara  bagian  serta  sekolah  publik.    Dewan Standar  Akuntansi  (FASB)  menahan  yurisdiksi  atas  akuntansi  dan pelaporan keuangan    untuk perguruan tinggi swasta dan universitas, dan  untuk  mencari  keuntungan  bisnis  melalui  pendidikan  yang  lebih tinggi.  Pada  tahun  1991,  GASB  mengeluarkan  pernyataan  bahwa perguruan  tinggi  umum  diperbolehkan  dan  perguruan  tinggi  untuk
terus  menggunakan  panduan  AICPA  hingga  penelitian  yang komprehensif mengenai model pelaporan pemerintah telah diselesaikan. Panduan Universitas yang diterbitkan AICPA
menggunakan  enam  grup  dana,  yakni Current funds (tidak  terbatas dan  terbatas),  dana  pinjaman,  dana  abadi  dan  dana  serupa,  dan anuitas life  income  funds , plant  funds (terdiri  dari  empat  sub kelompok), dan dana keagenan.
Adapun  di  Indonesia,  untuk  akuntansi  entitas  nirlaba nonpemerintah,  daitur  dalam PSAK  No.  45  tentang  Pelaporan Keuangan  Organisasi  Nirlaba  diterbitkan  oleh  Ikatan  Akuntan Indonesia  untuk  memfasilitasi  seluruh organi sas i nirlaba  non- pemerintah.  Sedangkan  untuk  akuntansi  entitas  nirlaba  pemerintah berpedoman  pada UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  pengelolaan keuangan  negara,  PP  Nomor  6  tahun  2004,  Standar  Akuntansi Pemerintahan, dan tentu juga pada SAK-PSAK No. 45.
Dalam  PSAK  karakteristik  entitas  nirlaba  ditandai  dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan  pemilik  entitas  dan  tak  berharap  akan hasil,  imbalan,  atau keuntungan komersial.
Entitas  nirlaba  juga  dapat  berutang  dan  memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak  dimaksud  untuk  memperoleh  laba. Dengan  demikian,  entitas  nirlaba  tidak pernah  membagi  laba  dalam bentuk  apapun  kepada  pendiri/pemilik  entitas  Laporan  keuangan entitas  nirlaba  bertugas  mengukur  jasa  atau  manfaat  entitas  dan menjadi sarana pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban  harta-utang  (neraca),  pertanggungjawaban kas (Arus Kas), dan Laporan Aktivitas.
Terikat  dengan  misi  entitas,  maka  pendapatan  utama disajikan  bruto,  sedang  pendapatan  investasi  disajikan  secara  neto setelah  dikurangi  beban  investasi.  Informasi  tercapainya  program amat  penting  dalam  laporan  keuangan,  yang  menggambarkan efektivitas  beban  dan  manfaat  yang  dirasakan  penikmat  jasa  utama entitas.  Arus  kas  amat penting  menggambarkan  kualitas prrtanggungjawaban manajemen keuangan di mata para donatur.
Begitu  pentingnya  donatur  sehingga  sumbangan  bukan  kas perlu  dipaparkan dalam  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK),
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
yang  memberi  harkat  khusus  CALK  dalam  laporan  keuangan  nirlaba setara dengan Neraca dan Laporan Aktivitas.

## 5. Konsep Akuntansi Dana (Fund Accounting)
Berbagai  perguruan  tinggi  negeri  maupun  swasta Perguruan tinggi  swasta  dan  publik  dan  universitas  dapat  terus  menggunakan akuntansi dana  untuk keperluan internal.  Informasi dana juga dapat dimasukkan  sebagai  tambahan  informasi  dalam  laporan  keuangan. Dana  yang  paling  sering  digunakan  adalah  dana  lancar  tak  terbatas, dana lancar terbatas, dana pembangunan, dana pinjaman, dana abadi, anuitas  dan  pensiun,  dan  dana  keagenan.  Tambahan  informasi mengenai  dana  dapat  ditemukan  dalam  AICPA  Audit  and  Accounting Guide, Not-for-Profit Organizations. (Wilson. dkk,2010).
Apa itu Akuntansi Dana? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  2005,  Akuntansi  dana (fund  accounting) merupakan  sistem akuntansi  dan  pelaporan  keuangan  yang  lazim  diterapkan  di lingkungan  pemerintah  yang  memisahkan  Kelompok  dana  menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu  menunjukkan  keseimbangan  antara  belanja  dan  pendapatan atau  transfer  yang  diterima.  Akuntansi  dana  dapat  diterapkan  untuk tujuan  pengendalian  masing-masing  kelompok  dana  Selain  Kelompok dana umum (the general fund) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.
Dalam  aplikasi  akuntansi  dana  dalam  praktiknya  dapat  kita lihat  dari  praktik  akuntansi  universitas  sebagai  salah  satu  jenis organisasi  nirlaba.  Aturan  dan  prinsip-prinsip  penggunaan  akuntansi dana dalam institusi universitas diatur sebagai berikut:
Universitas  dikelompokkan  menjadi  dua  (Wilson.  dkk,  2010), yaitu:
a. Universitas  yang  dikelola  pihak  swasta  ( private  university)
dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board- FASB khususnya  dalam  pernyataan  ( FASB  Statement) No.117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba.
b. Universitas yang dikelola pihak pemerintah ( Public University ) pelaksanaan  akuntansinya  dilaksanakan  berdasarkan  standar akuntansi  yang  dikembangkan  oleh Governmental  Accounting
Standard  Board (GASB),  khususnya  pernyataan  nomor  15 tentang “Model pelaporan keuangan untuk universitas” Sebagaimana sudah dibahas pada paragraf sebelumnya, bahwa struktur  dana  universitas  terdiri  atas  Dana  yang  paling  sering digunakan  adalah  dana  lancar  ( current funds), dana  pembangunan ( plant  funds ),  dana  pinjaman  ( loan  funds ),  dana  abadi  ( endowment funds ), anuitas dan pension ( annuity and life income funds ), dan dana keagenan ( agency funds ) (Wilson, dkk., 2010). Dana  lancar  ( current  funds), merupakan  dana  yang  didirikan oleh  universitas  untuk  mengelola  kekayaan  atau  sumber  daya  yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan operasional sehari- hari.  Dana  saat  ini  adalah  sekelompok  dana  didirikan  untuk mengoperasikan  tujuan  dalam  mendukung  misi  lembaga:  diharapkan akan dikeluarkan dalam waktu dekat (Corkill, 2007).
Current  funds (Corkill,  2007).ini  dibagi  menjadi  tiga bagian, yakni:
a. Dana  yang  penggunaannya  tidak  ada  batasan  ( unrestricted current funds )
Berisi  dana  yang  tersedia  untuk  operasi  pembiayaan,  tetapi dibatasi  oleh  donor  /  lembaga  eksternal  untuk  tujuan  tertentu, program,  atau  departemen.  (Yaitu  dana  Federal  untuk  kontrak dan hibah, dana pekerjaan studi, pendapatan endowmen ) b. Dana yang penggunaannya terbatas ( Restricted current funds) Berisi  semua  dana  yang  diterima  yang  donor  atau  lembaga eksternal  lainnya  dimana  mereka  belum  menyatakan  tujuan pengeluaran dana tersebut.
c. Dana  yang  didesain,  terarah  ( Designated  Current  Funds ), merupakan dana tidak terikat badan yang ditunjuk untuk tujuan khusus.
1. Dana  pinjaman  (loan  funds),  merupakan  dana  yang  didirikan untuk  mengumpulkan  dana-dana  yang  akan  digunakan  untuk memberikan  pinjaman  baik  kepada  pegawai  universitas maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan universitas.
2. Dana abadi (endowment funds)
Kelompok  dana  ini  digunakan  untuk  mencatat  sumbangan  ke Universitas  yang  mengharuskan  manajemen  agar  dana tersebut  diinvestasikan  dan  hanya  pendapatan  bunga  yang
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
dibuang.  Pendapatan  bunga  atas  dana  tersebut  dikembalikan ke  kampus  dan  dikeluarkan  pada  kelompok Current  funds. ( Corkill,2007).  Jadi,  dana  ini  merupakan  dana  yang dikumpulkan  dan  kemudian  dikelola  oleh  universitas  tidak untuk  penggunaan  jangka  pendek.  Dana  ini  diabadikan kemudian  dikelola  dalam  bentuk  investasi  yang  hasilnya (return) dapat dimnfaatkan untuk penggunaan jangka pendek. Kelompok dana ini dapat dibagi menjadi empat (Corkill, 2007). yaitu:
a. True endowment , atau permanent endowment (dana abadi sebenarnya,  dana  wakaf).  Para  donor  telah  menetapkan bahwa  prnsip  pemberian  hadiah  adalah  untuk  tetap, selamanya  dan  akan  diinvestasikan  untuk  tujuan menghasilkan pendapatan sekarang dan mendatang.
b. Dana  yang  berfungsi  sebagai  dana  abadi,  maksudnya adalah  bahwa  dewan  pengelola  lembaga,  bukan  donor atau  lembaga  eksternal  lainnya  menentukan  bahwa  dana (biasanya  hadiah)  harus  ditahan  dan  diinvestasikan sebagai dana abadi.
c. Dana  Diadakan  ats  Kepercayaan  Lainnya-Ini  adalah  dana yang  berasal  dari  hadiah  pribadi  dan  warisan  yang diadakan  di  percaya  untuk  investasi  oleh  wali  diluar  dan Universitas  tersebut  ditetapkan  sebagai  penerima pendapatan.
d. Living  Trust,  Trust  Anuitas,  dan  Unitrusts -Ini  adalah sumbangan  tempat frasa menetapkan  bahwa  pendapatan harus  dibayarkan  kepada  ahli  waris  yang  ditunjuk  untuk jangka  waktu  tertentu,  yang  dalam  banyak  kasus  adalah durasi hidup penerima itu. Pada akhir periode pembayaran yang  ditentukan,  pendapatan  dari  dana  ini  kembali  ke Universitas.
3. Dana  Anuitas  dan  Pensiun  ( annuity  and  life  income  funds) , semacam  dana-dana  pensiun  yang  dikelola  oleh  universitas.
Lembaga  wajib  membayar  sejumlah  dana  yang  ditetapkan secara  berkala  untuk  penerima  donor.  Ketika  persetujuan berakhir, sisa dana menjadi milik lembaga.
4. Dana  Pembangunan (Plant  funds), merupakan  dana  yang dikumpulkan
dengan
tujuan penggunaan
berupa pembangunan gedung, fasilitas, dan aktiva tetap lainnya. 5. Dana Agency, Digunakan untuk mencatat dana yang disimpan oleh universitas untuk kelompok luar yang memiliki hubungan dekat dengan universitas. Contohnya termasuk dana beasiswa yang  diselenggarakan  oleh  orang  lain,  persaudaraan  dan perkumpulan mahasiswa, dan Ikatan Alumni.
Akuntansi  dana  unruk  universitas  serupa  dengan  akuntansi unit-unit  pemertintah.  Keduanya  mencatat  pendapatan  dan  belanja untuk masing-masing dana, menggunakan anggaran untuk merencanakan dan memonitor operasi, dan juga menggunakan sistem beban pemesanan (e ncumbrances ) untuk mencatat pesanan pembelian yang  dilakukan,  memiliki  transaksi  dan  transfer  antar  dana,  serta menyajikan neraca serta laporan operasi untuk periode berjalan.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Isu Pelaporan Akuntansi Universitas
a. Pernyataan Aktiva Bersih atau Posisi Keuangan

## Aset Terikat dan Tidak Terikat (Unrestricted and Restricted Assets)
Sumber  daya  yang  tersedia  untuk  digunakan  dalam melaksanakan  operasi  langsung  berhubungan  dengan  tujuan  lembaga pendidikan  yang  muncul  dari  instruksi,  penelitian,  dan  kegiatan pelayanan  publik      dari  suatu  perguruan  tinggi  atau  universitas  dan juga  dari  asrama,  layanan  makanan,  antar  perguruan  olahraga,  toko mahasiswa, dan kegiatan tambahan lainnya. Aset yang tersedia untuk semua tujuan lembaga atas kebijaksanaan dewan pimpinan merupakan asset  yang  tidak  dibatasi.  Aset  yang  tidak  tersedia  untuk  tujuan operasi  saat  ini  (yaitu,  memiliki  tujuan  jangka  panjang)  karena keterbatasan  ditempatkan  pada  mereka  oleh  orang  atau  organisasi  di luar lembaga dianggap dibatasi atau terbatas untuk digunakan (Wilson, dkk., 2010).
FASB  menunjukkan  bahwa  aset  tersebut  harus  diidentifikasi secara  terpisah  dari  aktiva  lancar  dan  dilaporkan  di  bagian  awal laporan  keuangan  atau  diungkapkan  dalam  catatan.  Untuk  perguruan
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
tinggi negeri, GASB menunjukkan bahwa pembatasan yang membatasi kemampuan  aset  untuk  membayar  kewajiban  lancar  harus diungkapkan baik dalam asset tidak lancar sebagai bagian dari laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
1. Investasi
Investasi,  menurut  FASB  dan  GASB,  harus  dilaporkan  pada  nilai wajar pada akhir pelaporan. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi  yang  timbul  dari  pelaporan  investasi  pada  nilai  wajar dilaporkan  dalam  laporan  aktivitas,  baik  pada  universitas  negeri maupun swasta (Wilson, dkk.,2010).
2. Aset Pinjaman
Aset  yang  dipinjamkan  kepada  siswa,  fakultas,  dan  staf  dari lembaga pendidikan disediakan oleh hadiah, hibah, dan pendapatan dari  dana  abadi.  Dalam  beberapa  kasus,  pinjaman juga  dapat dilakukan  kepada  lembaga  untuk  tujuan  pemberian  pinjaman kepada  yang  individu  berhak  menerima . Tujuannya  adalah  bahwa kegiatan  pinjaman  dioperasikan  disukung  pada  satu  dasar: Pembayaran  kembali  pinjaman  dan  bunga  yang  diterima  atas pinjaman yang didepositkan dan kemudian tersedia untuk pinjaman kepada  orang  yang  berhak  lainnya.  Bunga  yang  diperoleh  dari pinjaman  dan  bunga  yang  diperoleh  dari  investasi  sementara  dari aset  kredit  diharapkan  offset  wholly atau  sebagian  biaya administrasi  kegiatan  perkreditan  dan  kerugian  dari  tidak tertagihnya  pinjaman.  Bunga  pinjaman  harus  dikredit  atas  dasar akrual  penuh  agar  dapat  sesuai  dengan  akun  pendapatan.  Biaya administrasi  kegiatan  pinjaman,  kerugian  investasi  aset  pinjaman, penyisihan  penghapusan  kredit  (baik  diperkirakan  atau  yang sebenarnya),  dan  biaya  terkait  dan  kerugian  berfungsi  untuk mengurangi saldo pinjaman aktiva bersih.

## 3. Capital Asset
Modal  aset  pada  umumnya  diperoleh  dengan  sumber  daya  dari lembaga  eksternal,  biaya  mahasiswa  dan  penilaian  untuk  tujuan akuisisi  modal,  pinjaman  dari  sumber  eksternal  ,  pendapatan investasi,  dan  hadiah  dibatasi  untuk  aset  peralatan,  dan  properti. Aset  berumur  panjang  dicatat  sebesar  biaya  perolehan,  atau  nilai wajar  pada  tanggal  akuisisi  pada  kasus  aktiva  yang  diperoleh  dari hadiah.  Dengan  tidak  adanya  catatan  biaya  historis,  aset    dapat
dinyatakan  sebesar  nilai  historis  berdasarkan  penilaian.  Dasar penilaian harus  diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
GASB    mengharuskan  asset  berumur  panjang  ,  termasuk aset  infrastruktur  (misalnya,  jalan,  jembatan,terowongan,  sistem drainase,  air  dan  saluran  pembuangan,  dan  sistem  pencahayaan), dikapitalisasi  dan  disusutkan.  Di  bawah  GASB,  standar  umum perguruan  tinggi    dan  universitas  dapat  memilih  untuk  tidak mendepresiasi    aset  tertentu  yang  memenuhi  syarat  infrastruktur dengan  mengadopsi    " modified  approach ."  Dalam  kasus  ini,  jika pemerintah  menggunakan  sistem  manajemen  aset  dan  dokumen bahwa aset yang memenuhi syarat juga dipertahankan pada tingkat yang ditetapkan dalam sistem itu, seluruh biaya yang terjadi untuk menjaga  infrastruktur  yang  memenuhi  syarat    aset  pada  tingkat yang dibebankan pada periode terjadinya(Wilson,dkk.,2010).
4. Collections (Penagihan)
Banyak  perguruan  tinggi  dan  universitas  memiliki  arsip  sejarah, perpustakaan, dan museum yang berisi  karya seni berharga , harta sejarah,  dan  aset  serupa.  Baik  FASB  dan  GASB  menyediakan pengungkapan  catatan  dari  aset  tersebut  daripada  melaporkan mereka  di  neraca  ;  Baik    FASB  dan  GASB  mengizinkan  non- recognition    hanya  jika  item  yang  disumbangkan    ditambahkan  ke koleksi  /penagihan  yang  memenuhi  persyaratan  di  bawah    ini (Wilson,dkk.,2010):
a.  Diadakan  untuk  pameran  publik,  pendidikan,  atau  penelitian sebagai  kelanjutan  dari      pelayanan  publik    bukan  keuntungan finansial.
b. Dilindungi, terus terbebani, diperhatikan, dan dipelihara.
c.  Belum  termasuk  kebijakan  organisasi  yang  memerlukan  dana dari  hasil  penjualan  koleksi  barang  yang  akan  digunakan  untuk mendapatkan barang lain untuk collections.
5. Kewajiban ( Liabilities )
FASB  dan  GASB  mengharuskan  kewajiban  jangka  pendek  dan jangka panjang dilaporkan.   Kewajiban Jangka panjang   mencakup sewa,  hutang  obligasi,  absen  kompensasi,  dan  hutang  pensiun  . Perguruan  tinggi  negeri  harus  mengidentifikasi  porsi  kewajiban jangka panjang dan mengungkapkan dalam catatan  awal dan akhir saldo kewajiban jangka panjang, bersama dengan penambahan dan
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
pengurangan  saldo. Pengungkapan perguruan tinggi swasta  sama dengan pengungkapan untuk entitas perusahaan . 6. Aktiva Bersih ( Net Assets )
Perguruan tinggi negeri dan swasta dan menggunakan tiga kategori untuk melaporkan aktiva bersih.  Pada laporan aktivitas, perguruan tinggi  negeri  melaporkan  aktiva  bersih  menggunakan  kategori berikut: terbatas;  tidak terbatas; dan investasi dalam aset modal , utang  bersih  yang  terkait.  Kategori  terbatas  harus  dibagi  sesuai dengan tujuan ,yakni expendable atau nonexpendable . Perguruan tinggi  swasta  melaporkan  aktiva  bersih  sebagai  terbatas,  dibatasi sementara,  atau  permanen  dibatasi  pada  pernyataan  posisi keuangan.
Pembatasan  aktiva  bersih  mungkin  timbul  dari  donor  atau penyedia  sumber  daya  menetapkan  bahwa  dana  digunakan  untuk beasiswa  dan  fellowship,  penelitian,  penggunaan  instruksional departemen,  pinjaman,  modal  proyek,  layanan  utang,  atau  alasan lain.  Rekening  dan  laporan  harus  cukup  rinci  untuk  menunjukkan bahwa  pembatasan  donor  dan  setiap  kebijakan  dewan  terpenuhi. Yang paling penting untuk perguruan tinggi dan  universitas adalah sumber  daya  yang  diterima  melalui  upaya  penggalangan  dana. Meskipun  banyak  dari  sumber  daya  yang  terbatas,  namun  dua contoh  umum  ditemukan  aktiva  bersih  yang  dibatasi:  hibah  dan split-dengan perjanian bunga.
Hibah adalah
donor
-sumber daya terbatas yang nonexpendable pada  tanggal  pelaporan  dan  atau  dapat diinvestasikan  untuk  tujuan  menghasilkan  pendapatan.  Secara umum,  hibah  adalah  salah  satu  dari  dua  bentuk-permanen  atau panjang.  Hibah  permanen  adalah  hadiah,  dimana    donor  atau lembaga-lembaga  eksternal  lainnya  telah  menyatakan  bahwa kondisi hadiah tersebut  harus dipertahankan utuh-lamanya. Hal ini dapat diinvestasikan  untuk mendapatkan penghasilan. Penggunaan pendapatan  dapat  dibatasi    oleh  donor,  jika  demikian,  pendapatan dianggap  penambah  aktiva  bersih  terbatas.  Jika  penggunaan pendapatan  yang  tak  terbatas,  pendapatan  dianggap  meningkat menjadi aktiva tak terbatas bersih.
Split-  perjanjian  bunga terjadi  ketika  donor  masuk  ke pengaturan  dengan  perguruan  tinggi  atau  universitas  (lembaga)
yang  memerlukan  lembaga  untuk  berbagi  manfaat  hadiah  yang diterima  dari  donor  dengan  penerima  lain.  Split-perjanjian  bunga dapat  dapat  dibatalkan  atau  ditarik  kembali.  Perjanjian  dapat dibatalkan  yang  memungkinkan  donor  untuk  mengambil  kembali mereka  hadiah  dalam  situasi  tertentu.  Alumni  dan  lain-lain  sering menggunakan  split-perjanjian  bunga  sebagai    bentuk  suatu  hal yang  direncanakan  memberi  kepada  institusi  tersebut.  Ada  empat jenis  yang  banyak  digunakan  split-interest  agreement(perjanjian bunga),yaitu charitable  lead  trust , charitable  remainder  trudt, charitable gift annuities, dan pooled (life) income funds.
b. Pernyataan Revenues, Expenses , dan Perubahan Dana Aset
Bersih 1. Revenues
Perguruan  tinggi  dan  universitas  harus  mengekui  pendapatan dengan  basis  akrual.  Definisi  pendapatan  adalah  salah  satu  hal-hal yang  memerlukan  perhatian  paling  hati-hati.  Dari  sudut  pandang akuntansi, pendapatan harus didefinisikan dalam istilah akrual.
Semua  nama    rekening  yang  tercantum  merupakan  rekening kontrol  dan  harus  didukung  oleh  akun  yang  tepat  yang  dinamakan anak perusahaan.
Buku panduan AICPA, untuk Not-for-Profit Organizations , yang berlaku  untuk  perguruan  tinggi  swasta  dan  universitas,  juga mennsyaratkan bahwa pendapatan kuliah  dilaporkan setelah dikurangi diskon  kuliah  dan  beasiswa.  Perlu  dicatat  bahwa  karena  tahun  fiskal dan  akademik  perguruan  tinggi  jarang  bertepatan,  biasanya  untuk biaya  kuliah  dikumpulkan  ketika  akhir  suatu  tahun  fiskal  untuk berhubungan dalam porsi besar untuk jasa yang diberikan oleh institusi tersebut selama tahun fiskal berikutnya. GASB mengharuskan lembaga menggunakan  prinsip  akrual,  mengakui  pendapatan  dalam  periode yang  tersedia  dan  diperoleh.  Sementara  NACUBO  menyatakan  bahwa pengakuan pendapatan merupakan professional judgment. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan kuliah tersebut dapat bervariasi tergantung lembaga.
Para  GASB  mengharuskan  pendapatan  memperlihatkan perkiraan bersih dari semua jumlah yang tak tertagih .Perguruan tinggi negeri  dapat  menggunakan  akun  kontra  pendapatan,  seperti
Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk memperhitungkan taksiran tidak tertagihnya  biaya  kuliah.  NACUBO  menunjukkan  bahwa  perguruan tinggi  dan  universitas  harus  menunjukkan  biaya  kuliah    bersih  dari setiap  jumlah  perkiraan    tidak  tertagihnya  ,  langsung  menyesuaikan untuk  perkiraan  akun    pendapatan.  GASB  membutuhkan  identifikasi kegiatan  usaha  secara  terpisah  dari  kegiatan  nonoperasi  di  muka laporan  keuangan.  Namun,  FASB  memungkinkan  pilihan  bagi perguruan  tinggi    untuk  mengidentifikasi  aktivitas  operasi  secara terpisah dari kegiatan non-operasional .

## 2. Kontribusi
GASB.SFAS 116, dan Audit and Accounting Guide Not-For-Profit Organizations membedakan  antara nonexchange  transactions ,  dan exchange  transactions . Nonexchange  transactions, seperti  kontribusi dimana  donor  tidak  mengharapkan  sesuatu  yang  berharga  sebagai imbalan,dan exchange transactions ,dimana terdapat quid pro quo atau harapan  masing-masing  pihak  bahwa  barang  atau  jasa  akan dipertukarkan diantara pihak-pihak pada nilai wajar.
Kontribusi donor
dianggap sebagai nonexchange transactions ,selama  donor  tidak  menerima  manfaat  langsung  dari donasi  yang  diberikan.  Perguruan  tinggi  negeri  mengakui  kontribusi sebagai  pendapatan  pada  saat  semua  persyaratan  dan  pembatasan waktu  telah  dipenuhi.  Kontribusi  dengan  pembatasan  tujuan  tetapi tidak  memenuhi  syarat  persyaratan  diakui  sebagai  pendapatan  dan dilaporkan  sebagai  aktiva  bersih  yang  dibatasi.  Perguruan  tinggi  dan universitas  mengakui  kontribusi  sebagai  pendapatan  pada  periode  di mana kontribusi yang dibuat dan laporan meningkat baik sebagai asset yang  tidak  terbatas,  sementara  dibatasi,  atau  secara  permanen dibatasi , tergantung pada ketentuan dari donor.

## 3. Hibah, Penghargaan , dan Beasiswa
Hibah dan bantuan lain yang diberikan dapat menjadi transaksi nonexchange atau exchange transaksi  ,  tergantung  pada  apakah sumber        daya  menyediakan  manfaat  langsung    dengan  menerima sesuatu  yang  bernilai  melalui  transaksi.  Fakta-fakta  dan  keadaan masing-masing  penghargaan  harus  diperiksa.  oleh  pemerintah, yayasan, atau perusahaan.
4. Gift in Kind
Kontribusi  dari  non-kas,  aset  berwujud  ke  sebuah  perguruan tinggi  atau  universitas  disebut Gift  in  kind. Hadiah  ini  harus  dicatat pada periode  ketika mereka menerima pada nilai wajarnya. Jika donor telah  menetapkan  bahwa  aset  harus  didistribusikan  kepada  pihak ketiga  dan  lembaga  tidak  memiliki  diskresi  atas  disposisi  aset,maka institusi  bertindak  sebagai  agen.  Tidak  harus  hadiah  dalam  bentuk natura,  dan  oleh  karena  itu  aktiva  tidak  boleh  dicatat    sebagai sumbangan. Lembaga ini juga dapat menerima item seperti tiket atau barang  dagangan  yang  akan  diberikan  kepada  penyedia  sumber  daya utama  di  sebuah  acara  penggalangan  dana,  misalnya,  sebuah  lelang untuk stasiun radio lembaga publik.

## 5. Beban
Beban harus diakui atas dasar akrual dan dapat diklasifikasikan pada  basis  alaminya  atau  secara  fungsional  .FASB  mensyaratkan bahwa  organisasi  nirlaba  yang  tidak  berorientasi  profit,  seperti perguruan  tinggi  swasta  dan  universitas,  mengidentifikasi  biaya berdasarkan  fungsi.  Klasifikasi  Fungsional  NACUBO  rekening  untuk biaya  pendidikan  dan  umum  meliputi  pengajaran,penelitian,pelayanan public,dukungan akademik,layanan
mahasiswa,dukungan kelembagaan,  Kegiatan  operasional  dan  pemelihran  gedung,dan beasiswa.  Rekening  pengeluaran  fungsional  juga  disediakan  untuk kegiatan penunjang.

## 6. Laporan Arus Kas
Standar  GASB  berlaku  untuk  perguruan  tinggi  dan  universitas yang  memerlukan  pernyataan  dari  aliran  kas  harus  disusun  dengan menggunakan  metode  langsung.  Selain  itu,  lembaga  yang menggunakan pelaporan  GASB  harus mengkategorikan informasi arus kas  dalam  aktivitas  operasi,  investasi,  pembiayaan  noncapital,  dan modal dan pendanaan terkait. Perguruan tinggi  dan universitas swasta memiliki pilihan untuk mempersiapkan pernyataan menggunakan baik langsung atau metode tidak langsung.
Vol. 1, No. 2, Desember 2015

## 7. Laporan Aktivitas
Laporan  aktivitas  adalah  pernyataan  operasi  yang  menyajikan, dalam  mode  agregat,  semua  perubahan  dalam  aktiva  bersih  tidak terikat,  aktiva  bersih  dibatasi  sementara,  aktiva  bersih  yang  dibatasi secara  permanen,  dan  aktiva  bersih  untuk  periode  pelaporan.  Entitas nirlaba  memiliki  fleksibilitas  yang  cukup  besar  dalam  menyajikan informasi  keuangan  selama  hal  ini  berguna  dan  dapat  dipahami  oleh pembaca.  SFAS  Nomor    117  tidak  menghalangi  entitas  nirlaba menggunakan  klasifikasi  tambahan,  seperti  operasi  dan  non-operasi, dibuang  dan  nonexpendable,  diterima  dan  bunga  yang  ditangguhkan, dan berulang dan tidak berulang.
Meskipun  beberapa  entitas  nirlaba  dapat  menggunakan  dasar kas sebagai metode Akuntansi internal  sederhana  ,  laporan keuangan eksternal  harus  disusun  berdasarkan  dasar  akuntansi  akrual  agar sesuai  dengan  GAAP.  Secara  umum,  pendapatan  dan  beban  harus dilaporkan  berdasarkan  nilai  kotor  mereka.  Selain  itu,  Biaya  wajib dilaporkan  oleh klasifikasi fungsional mereka (misalnya, program atau pendukung) baik dalam pernyataan ini atau dalam catatan atas laporan keuangan.  Keuntungan  dan  kerugian  investasi  dan  aset  lainnya dilaporkan  sebagai  perubahan  bersih  asset  tidak  terikat    kecuali penggunaannya untuk sementara atau dibatasi permanen.

## c. Isu-Isu Akuntansi Lainnya

## 1. Pengukuran Kinerja
Kinerja  dari  suatu  organisasi  dimonitor  oleh  pembuat keputusan,seperti  internal  manajemen,dewan  direksi,sumber-sumber pendanaan,dan  para  konstituen  yang  memiliki  kepentingan  dalam suatu  sekolah  ataupun  universitas,seperti  mahasiswa,alumni,staf,dan fakultas.  Para  pemegang  saham  menggunakan  informasi  keuangan untuk  membuat  keputusan  .Tujuan  audit  laporan  keuangan  adalah untuk  memastikan  bahwa  laporan  tersebut  sesuai  dengan  Prinsip Akuntansi  Berterima  Umum  (PABU)  dan  disajikan  secara  wajar,  tidak mendokumentasikan  bahwa  suatu  organisasi  berkinerja  efisien. Konsekuensinya,metode lain dalam pengukuran dan pelaporan kinerja harus terus dikembangkan.
Perguruan  tinggi  dan  universitas  negeri  harus  didorong  untuk menyajikan informasi nonfinansial dan nonkuantitatif, pelayanan usaha
dan  keberhasilan,yang  mendokumentasikan  seberapa  baik  organisasi berhasil mencapai misinya (GASB Concepts Statement No 2).

## 2. Auditing Perguruang Tinggi dan Universitas
Sebagian  besar  perguruan  tinggi  dan  universitas,  baik  negeri maupun  swasta,  mempublikasikan  laporan  keuangan  yang  sudah diaudit.  Minimal,audit  perguruan  tinggi  dan  universitas  dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum (GAAS) .

## d.  Konsep  Good  Governance  Pada  Perguruan  Tinggi  dan Universitas
Semangat  dikalangan  perguruan  tinggi  untuk  maju  diwarnai oleh tuntutan adanya administrasi yang mampu menunjang kelancaran tugas  menyelenggarakan  pendidikan  tinggi  dan  mengembangkan kapabilitas  lembaga  perguruan  tinggi  dengan  cara  mempraktekkan prinsip-prinsip good  governance.  Good  governance memang memerlukan  adanya  otonomi  yang  mencukupi  agar  dapat melaksanakan governance dalam  tiga  aspek  kelembagaan  Perguruan Tinggi, yaitu kebijakan, akademik, dan administratif.
Governance  dalam  aspek  kebijakan  adalah  proses-proses pembuatan  keputusan  untuk  permulasi  kebijakan.Governance  dalam aspek  akademik  mencakup  proses-proses  pengambilan  keputusan yang  memfasilitasi  aktivitas  akademis(penddikan  dan  pelatihan)dan interaksi  diantara  penyelenggara-penyelenggaranya.  Sedangkan Governance  dalam  administrative  adalah  sisitem  implementasi  proses kebijakan.
Dalam  rangka  melaksanakan good  governance diperlukan pengembangan  dan  penerapan  sistem  pertanggung-jawaban  yang tepat, jelas, dan nyata, yang berakar pada penyelenggaraan perguruan tinggi    yang    efektif,  efisien,  bersih  dan  bertanggung  jawab.  Perlu diperhatikan  pula  adanya  mekanisme  untuk  meregulasi  akuntabilitas pada  setiap  unit  dan  setiap  warga  organisasi  dalam  perguruan  tinggi yang terlibat dalam  pelaksanaan kegiatan pada setiap unit.

## e. Konsep Akuntabilitas
Banyak  definisi  mengenai  akuntabilitas  yang  ditawarkan  baik oleh  akademisi  maupun  para  praktisi.  Sebagai  contoh,  Edward  dan
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
Hulme  dalam  Ebrahim  (2003)  menyatakan  akuntabilitas  merupakan maksud  dari  laporan  setiap  individu  dan  organisasi  untuk  mengakui otoritas  dan  mempertanggungjawabkan  apa  yang  sudah  mereka lakukan. Fax dan Brown dalam Ebrahim(2003) dalam studinya di Bank Dunia  dan  organisasi  nirlaba  mendeskripsikan  akuntabilitas  sebagai proses  perayaaan  pertanggungjawaban  seorang  aktor  atas  aksinya. Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  Akuntabilitas adalah  perwujudan  kewajiban  untuk  memper-tanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan melalui  suatu  media  pertanggunjawaban  yang  dilakukan  secara periodik.

## f. Mekanisme Akuntabilitas pada Universitas
Slamet(2005)  menyatakan  bahwa good  governance pada perguruan tinggi memiliki dua pengertian,yakni:
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai yang bertujuan untuk memberdayakan  masyarakat  dalam  meningkatkan  harkat  dan taraf hidupya
2. Aspek-aspek  fungsional  perguruan  tinggia  atau  universitas  yag mampu  secara  efektif  dan  efisien  mewujudkan  visi  dan melaksanakan misinya.
Good governance di Perguruan Tinggi  berpegang pada prinsip- prinsip sebagai berikut :
1. Partisipasi. Sebagai  salah  satu  mekanisme  akuntabilitas, partisipasi  memiliki  perbedaan  atau  terpisah  dari  evaluasi  dan laporan  karena  ini  merupakan  proses  dari  sebuah  alat,dan merupakan  bagian  kegiatan  yang  berlangsung  rutin  dari sebuah  organisasi  (Ebraham,2003).  Dalam  kaitannya  dengan poerguruan  tinggi  atau  universitas,  setiap stakeholder Perguruan Tinggi  memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga  yang  syah mewakili  kepentingannya.  Partisipasi  itu  dibangun  atas  dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara konstruktif.
2. Taat  pada  hukum,  aturan  dan  kesepakatan.    Dasar  dari semuanya  itu  adalah  keadilan  yang  dilaksanakan      tanpa pandang bulu.
3. Transparansi.    Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan.
4. Informasi dapat difahami dan dapat dimonitor.
5. Ketanggapan  (Responsivenass ). Lembaga-lembaga,  proses- proses  dan  individu-individu  harus  tanggap  dalam  melayani kebutuhan-kebutuhan  pelanggannya  baik  pelanggan  eksternal maupun pelanggan internal.
6. Konsensus  (Kesepakatan  bersama ). Good  governance harus dapat  menjadi  perantara  kepentingan  yang  berbeda  untuk memperoleh pilihan  terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik  dalam  hal  kebijakan-kebijakan  maupun  prosedur- prosedur.
7. Ekuiti (Equity = keadilan, pemerataan).  Semua  warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam meningkatkan pendidikannya. Keefektifan  dan  Keefisienan .    Unit-unit  dan proses-proses  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan dengan  menggunakan  sumberdaya-sumberdaya  yang  tersedia dengan sebaik mungkin.
8. Akuntabilita s .  Semua keputusan dan kegiatan yang dilakukan harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada stakeholder yang bersangkutan.
9. Visi  yang  Strategik.  Para  pimpinan  Perguruan  Tinggi  harus memiliki  perspektif good  governance dan  pengembang-an sumberdaya  manusia  yang  luas  dan  jauh  ke  depan  sejalan dengan pembangunan bangsa dan negara.

## D. KESIMPULAN
Good governance menjadi satu hal yang sudah taka sing lagi di telinga kita. Good governance tak hanya didengungkan di sektor publik saja,ataupun  sektor  swasta  saja,namun  keduanya  saat  ini  berlomba- lomba  untuk  dapat  mencapai  good  governance  tentu  dengan karakteristik  masing-masing.  Dua  poin  dari good  governance adalah transparansi  dan  akuntabilitas.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  mencoba untuk  membahas  tentang  perlakuan  akuntansi  untuk  universitas sebagai  salah  satu  organisasi  nirlaba  demi  tercapainya  transparansi
Vol. 1, No. 2, Desember 2015
dan  akuntabilitas  terhadap  publik,  baik  itu  universitas  milik pemerintah,  ataupun  swasta  dan  menuju  satu  konsep  baru  yang  saat ini tengah gencar dicanangkan,yakni Good University Governance.

## DAFTAR PUSTAKA
Beams.  (2009). Advanced  Accounting  10th  Editions .Prentice Hall:Pearson Education.
Corkill,  Kill.  (2007). Accounting  Service  and  Controls. diakses darihttp://www.controller.ucsb.edu/ResourcesandPresentations /pdf/deskmanual/fund_accounting.pdf
Ebrahim,Alnoor.  (2003). Accountability  In  Practice:  Mechanism  for NGOs .Great    Britain: World  Development Vol.31,No.5,pp.823- 829.
FASB.  (1993). Statement  of  Financial  Accounting  Standard  No.116 Accounting  for      Contributions  Received  and  Contributions Made .  Norwalk:Financial  Accounting  Standards  Boardof  the Financial Accounting Foundation
_______.  (1993). Statement of Financial Accounting Standard No.117
Financial  Statements  of  Not-for-Profit  Organizations. Norwalk: Financial  Accounting  Standards  Board  of  the  Financial Accounting Foundation
Hidayah,  N.  (2010).  Modul  Akuntansi  Sektor  Publik.Jakarta:  Pusat
Pengembangan  Bahan  Ajar  Fakultas  Ekonomi  Universitas Mercubuana.
IAI.  (2010).  PSAK  45  Pelaporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba  Edisi Revisi.Jakarta:IAI.
Slamet, M. (2005). Good Governance and Good Practices TowardUniversity Autonomy. disajikan dalam Lokakarya
Sosialisasi HELTS Universitas Riau .Pekanbaru.
Wilson,  Earl,  R.  (2010). Accounting  for  Governmental  and  Nonprofit Entities Fifteenth Editions. Mc Graw Hill: Boston.
Republik  Indonesia.  (2003).  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang pengelolaan keuangan negara,
Republik  Indonesia.  (2004).  Peraturan  Pemerintah    Nomor  6  tahun 2004
Republik  Indonesia.  (2005).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2005