## Kontestasi Politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur, 1800-1865

## Fachri Syauqii*, Nabila Yasmin & Jufri Naldo
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

## PENDAHULUAN
Wilayah Sumatera Timur terdapat beberapa kesultanan, yaitu Deli dan Serdang. Selain itu, ada beberapa Kesultanan lainnya, seperti Langkat, Asahan dan Kota Pinang.  Juga terdapat beberapa kedatukan kecil, seperti Kedatukan Sunggal, Denai,  Perbaungan,  Bedagai,  dan  sebagainya.  Beberapa  dari  kedatukan  kecil  ini  nantinya  masuk  ke  dalam  wilayah kekuasaan Kesultanan Deli atau Serdang. Menurut Sinar dalam bukunya yang berjudul “ Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu  di  Sumatera  Timur ”  bahwa  beberapa  kedatukan  kecil  yang  berada  di  ba wah  Kesultanan  Serdang  seperti Kedatukan Perbaungan, Araskabu, Tanjong Morawa dan Kampong Baru serta Negeri Denai. Sementara kedatukan kecil yang berada di bawah Kesultanan Deli adalah Kedatukan Sunggal, Serbanyaman, Serbajadi, Bedagai (Sinar T. L., 2006 , p. 87).
Munculnya Kesultanan Deli disebabkan Gocah Pahlawan mendapat fitnah dari Kerajaan Aceh bahwa istrinya melakukan perbuatan jahat dengan putra raja Aceh. Maka, dari sini ia dan beberapa pengikutnya meninggalkan Aceh ke wilayah yang telah dikuasainya dengan mendirikan Kerajaan baru bernama Deli. (Sinar L. , 1971 , p. 35). Kerajaan Deli telah resmi lepas dari pengaruh Aceh dan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1669 M. Nama resmi kerajaan ini adalah Kerajaan Al- Mu’tasim Billah Deli . Wilayah Deli mencakup kota Medan saat ini, Langkat, Suka Piring, Buluh Cina, serta beberapa negara kecil lainnya di sekitar pesisir Timur Sumatera. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat dan maju di kawasan Selat Malaka (Takari, 2012 , p. 70).
Menurut Sinar dalam buku yang berjudul Sari Sejarah Serdang I , berdirinya Kesultanan Serdang akibat konflik yang  terjadi  dalam  kubu  Kesultanan  Deli  sehingga  mengakibatkan  pecahnya  kekuasaan  pada  tahun  1723  M.  Untuk menghindari  terjadinya  perang  saudara,  maka  dua  orang  besar  dari  Deli,  yaitu  Raja  Urung  Sunggal  dan  Raja  Urung Senembah disertai dengan Raja Urung Batak Timur dan seorang pembesar dari Aceh mengangkat Tuanku Umar Johan Alamsyah sebagai Sultan Serdang yang pertama (Sinar T. L., 2006 , p. 55). Ia merupakan putra dari Kesultanan Deli yang ke  III  bernama Tuanku  Panglima  Paderap. Ia  kemudian  berpindah  dan meletakkan  pusat  kekuasaannya di Kampung Besar (Serdang) (Batubara, 2019 , p. 86).
Perebutan  wilayah  Sumatera  Timur  kian  menarik  kala  Eropa  menunjukkan  perhatiannya  terhadap  potensi sumber daya alam dan perdagangan. Di antaranya Inggris dan Belanda saling berebut pengaruh dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi di pesisir Timur Sumatera. Keduanya menggunakan politik devide et impera (politik adu domba)

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This study aims to determine the political contestation between the Deli and Serdang Sultanates and to determine the impact of the contestation. This study uses the historical method with four steps,  namely:  heuristics,  verification,  interpretation,  and historiography.  The  sources  of  data  used  in  this  study  include primary and secondary sources. Primary sources are agreement texts  and  interviews.  While  secondary  sources  are  obtained through  several  books,  theses,  and  journals  related  to  the  two sultanates.  The  analysis  used  is  deductive,  namely  drawing conclusions from the general to the specific, in which the political contestation in the Deli and Serdang Sultanates, so as to obtain information on how the political contestation between the two.
Submitted Revised Accepted 18 December 2021 12 January 2022 18 January 2022

## KEYWORDS
East Sumatra; Deli Sultanate; Serdang Sultanate; political contestation.
CITATION (APA 6 th Edition)
Syauqii, F., Yasmin, N., & Naldo, J. (2021). Kontestasi Politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur, 1800-1865. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage . 2 (3), 90-96 *CORRESPONDANCE AUTHOR fachrisyauqii770@gmail.com
sehingga antara Kesultanan Deli Serdang saling berkonflik. Maka, potensi sumber daya alam di Sumatera Timur direbut dan dimanfaatkan oleh Inggris dan Belanda.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode adalah suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Metode itu bersifat lebih praktis karena memberikan petunjuk mengenai cara, prosedur,  atau  teknik  pelaksanaannya  secara  sistematik.  Sementara,  metode  sejarah  didefinisikan  sebagai  metode penelitian  dan  penulisan  sejarah  dengan  menggunakan  cara,  prosedur  atau  teknik  yang  sistematik  sesuai  dengan aturan-aturan  ilmu  sejarah  (Daliman., 2012 ,  p.  27).  Metode  penulisan  sejarah  memiliki  beberapa  tahapan,  yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tahapan  heuristik, penulis mencari buku  di Taman Baca Luckman Sinar  dan  Perpustakaan  Negeri  Sumatera  Utara.  Tahapan  selanjutnya,  penulis  mencoba  memverifikasi  dengan menganalisis sumber yang telah didapatkan. Kemudian, tahapan interpretasi yaitu dengan menyambungkan antara satu fakta  dengan  fakta  lainnya  sehingga  mendapatkan  peristiwa  sejarah  yang  mendekati  kebenaran.  Terakhir  tahapan historiografi, penulis menuliskan sejarah sebagai kisah secara kronologis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Politik-Pemerintahan Kesultanan Deli dan Serdang
Menurut Reid (2012), kesultanan-kesultanan Melayu yang ada di Sumatera mengambil bentuk dari kerajaan- kerajaan besar Islam pada abad ke-16 M dan ke-17 M. Aturan dan hukum yang dijalankan oleh pihak kesultanan adalah kesetiaan mutlak pada raja yang dibebankan kepada rakyat, jika tidak dipatuhi atau durhaka maka pembalasan Tuhan pasti  akan  turun.  Namun,  hanya  sebagian  sultan  Melayu  yang  memperhatikan  urusan  pemerintahan  sehari-hari. Kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur mengambil bentuk dari campuran berbagai etnik, seperti unsur Batak, Minangkabau, Aceh dan India daripada dari Malaka dan Johor. Hal ini juga bisa dilihat pada Kesultanan Deli dan Serdang.
Dalam Hikayat Deli , Kesultanan Deli berada di bawah Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ia  mengirim  utusan  yang  merupakan  seorang  panglima  besar  dalam  strategi  penaklukan  perang  Aceh  bernama Muhammad  Dalik  atau  Gocah  Pahlawan  ke  wilayah  Percut  (sekarang  wilayahnya  berada  di  pesisir  dekat  Medan). Beberapa tahun kemudian ia mulai menetap di Gunungkelaus (di hulu Deli Tua) (Perret, 2010 , p. 130).
Saat Gocah Pahlawan dilantik, ia mengucapkan salah satu sumpah yaitu ‘me mperkuat agama dan dakwah Islam serta  memperluas  dalam  segala  bidang  yang  berpedoman  kepada:  Aceh  Serambi  Mekah,  Deli  serambi  Aceh.  Ketika Sultan  Iskandar  Muda  meninggal,  Aceh  dilanda  krisis  kepemimpinan  dan  kemunduran  karena  tampuk  kesultanan dilanjutkan  oleh  wanita.  Kesultanan  Deli  menganggap  bahwa  seorang  pemimpin  harus  laki-laki,  karena  hal  ini berlandaskan ajaran Islam.
Oleh karena itu Deli mulai melepaskan diri dari pengaruh Aceh, namun Aceh mengirim beberapa armadanya untuk meminta ketegasan Gocah Pahlawan. Deli tidak bisa berbuat banyak selain mengikrarkan kembali kesetiaannya. Pada masa Tuanku Panglima Perunggit, Deli berusaha memerdekakan diri dari Aceh, tetapi usaha itu tidak  berhasil sepenuhnya,  maka  ditetapkan  bahwa  Deli  merupakan  kerajaan  yang  berotonomi  penuh  namun  masih  di  bawah perlindungan Aceh (Pelly & dkk, 2019 , p. 482).
Dalam menjalankan roda pemerintahan, kesultanan yang ada di Sumatera Timur membagi dalam dua kawasan kultural yaitu wilayah  melayu  pesisir dan wilayah pedalaman/pegunungan yang dihuni oleh etnis Karo/Batak. Sultan didampingi oleh para pembesarnya yaitu para Orang Besar. Posisi Dewan Kerajaan diisi oleh Dewan Menteri dan Wakil Sultan/Raja Muda yang dipimpin oleh Sultan. Kemudian posisi Orang Besar yang diberi gelar Tumenggung, terbagi dalam jaksa/kepala polisi yang bertugas mendirikan penjara dan menangkap penjahat, syahbandar yang bertugas mengutip bea cukai di pelabuhan dan urusan administrasi dengan pihak luar, laksamana sebagai panglima angkatan laut, panglima darat sebagai panglima angkatan darat, mufti/imam paduka tuan sebagai pengurus masalah agama (Pelly & dkk, 2019 , p. 492).
Ada perbedaan Orang Besar pada Kesultanan Deli dan Serdang, pada Kesultanan Deli terdapat Datuk 4 Suku sedangkan  Serdang  terdapat  Wazir  Berempat.  Menurut  sejarahnya,  Datuk  4  Suku  berawal  ketika  Gocah  Pahlawan menjadi penguasa Deli yang masih berada di bawah pengaruh Aceh, ia menikah dengan adik Raja Sunggal bernama Puteri Nang Baluan tahun 1632 M. Perkawinan ini mengakibatkan ia diakui oleh raja-raja Batak seperti, Sunggal, XII Kuta Hamparan Perak dan Sukapiring sebagai hakim perdamaian (Sangti, 1997 ).  Berikut struktur Pemerintahan di Kesultanan Deli dan Serdang.
Gambar 1. Struktur Pemerintahan Kesultanan Deli dan Serdang Sumber: Buku Tak Hilang Melayu di Bumi

## Perpecahan Antara Kesultanan Deli dan Serdang
Tuanku Panglima Paderap memerintah dari tahun 1698 M dan wafat pada tahun 1728 M. Maka sebelum wafat, terjadi  proses  pemilihan  dalam  menentukan  siapa  yang  berhak  untuk menjadi  Sultan  Deli  selanjutnya.  Pendapat  ini didukung  Dalam menentukan pengganti sultan, Deli memiliki sistem pemilihan melalui 4 Raja Urung atau yang disebut dengan “Datuk Empat Suku”, mereka adalah Raja Urung Sunggal, Raja Urung XII Kuta (Hamparan Perak), Raja Urung Senembah, dan Raja Urung Suka Piring.
“Konflik  internal  yang  terjadi  di  Kesultanan  Deli  kemudia n  melahirkan  Kesultanan  Serdang,  karena keempat putra Tuanku panglima Paderap memiliki keinginan untuk berkuasa. Maka, terjadi perebutan kekuasaan  antara  mereka  hingga  melahirkan  Kesultanan  Serdang.  Lalu  ketika  Serdang  mulai memisahkan diri dengan Deli, pertikaian antara kedua kesultanan ini terus berlanjut dengan beberapa poin  penting  yang  perlu  dicatat,  yaitu  perebutan  suksesi,  perluasan  wilayah  yang  bertujuan  untuk mendapat  dukungan,  sumber  daya  alam,  dan  perdagangan  dengan  tujuan  ekonomi.  Wilayah  pesisir menjadi pusat aktivitas perdagangan dengan pihak luar dan komoditas yang paling menarik perhatian adalah lada” (wawancara dengan Suprayitno, 20 September 2021).
Diantara keempat putra Tuanku Panglima Paderap, adalah:
1. Tuanku Jalaludin, yang memiliki gelar  Kejuruan Metar. Beliau merupakan keturunan dari bangsawan Mabar, Percut dan Tanjung Mulia.
2. Tuanku Sutan Panglima Gandar Wahid, yang memiliki gelar Panglima Pasutan. Ia merupakan keturunan dari bangsawan Deli dan Bedagai.
3. Tuanku  Wahidin  yang  memiliki  nama  lain  yaitu  Tuanku  Tawar,  yang  memiliki  gelar  Kejuruan  Santun.  Ia merupakan keturunan dari bangsawan Denai dan Serbajadi.
4. Tuanku Umar, yang memiliki gelar Kejuruan Junjungan (Arifin, 1987 ).
Tuanku  Jalaludin  merupakan  anak  tertua  dari  Tuanku  Panglima  Paderap,  namun  ia  memiliki  cacat  jasmani sehingga tidak termasuk dalam calon pengganti. Sedangkan Panglima Pasutan merupakan anak kedua yang berhasrat mengambil alih kekuasaan. Namun menurut tradisi adat raja-raja melayu, penerus raja yang telah wafat harus seorang putra  yang  diambil  dari  permaisuri  (putera  Gahara).  Maka,  Tuanku  Umar  merupakan  anak  dari  Puan  Sampali  yang merupakan permaisuri dari Percut (Basarshah II, Sinar, Sinar, & Umry, 2007 ). Sebaliknya menurut silsilah garis keturunan (tarombo) dari Serdang, Tuanku Panglima Pasutan tidak termasuk putra dari permaisuri/gahara (Sinar L. , 1971 , p. 39).
Pada pihak Mabar dan Percut tidak setuju dan sangat keberatan Panglima Pasutan menjadi Raja Deli. Tuanku Jalaluddin  sebagai  anak  tertua  juga  menginginkan  posisi  menjadi  Raja  Deli  menggantikan  ayahnya(Arifin,  1987). Menurut adat karo, pengganti raja harus dari putera Gahara walaupun masih dibawah umur tapi tetap sah. Namun,
Kontestasi Politik antara Kesultanan Deli dan Serdang di Sumatera Timur, 1800-1865 | 93
Datuk  Urung  XII  Kuta  dan  Datuk  Urung  Sukapiring  lebih  berpihak  kepada  Panglima  Pasutan.  Maka,  secara  sah  yang menjadi Sultan Deli ke-IV adalah Tuanku Panglima Pasutan pada tahun 1728 M. Kemudian, Tuanku Umar dan ibunya diusir  ke  daerah  Serdang.  Untuk  menghindari  terjadinya  perang  saudara  maka  Raja  Urung  Sunggal,  Raja  Urung Senembah,  Raja  Urung  Tanjung  Merawa,  beserta  utusan  dari  Sultan  Aceh  yaitu  Kejuruan  Lumu  mengangkat  dan menobatkan Tuanku Umar sebagai Raja Negeri Serdang yang pertama dengan pusat pemerintahan di muara sungai Serdang (Belumai) pada tahun 1723 M (Basarshah II, Sinar, Sinar, & Umry, 2007 ).
“Mengapa Datuk Urung XII Kuta dan Datuk Sukapiring memihak kepada Tuanku Panglima Pasuta n dari Kesultanan Deli daripada Tuanku Umar dari pihak Kesultanan Serdang? bahwa lahan Datuk Hamparan Perak dan Datuk Sukapiring berada di tengah Kota Medan. Keduanya memprakarsai perpindahan ibu kota Deli dari Pulo Brayan ke Labuhan Deli. Oleh karena itu, Tuanku Panglima Pasutan memanfaatkan keberpihakan dari kedua kedatukan ini untuk kepentingan Kesutanan Deli” (wawancara dengan Tengku Mira 13 September 2021).
“Terjadinya  perebutan  mengenai  siapa  yang  layak  menjadi  Sultan  Deli  ke -IV  menggantikan  Tuanku Panglima Paderap, mengerucut antara Tuanku Panglima Pasutan dengan Tuanku Umar. Maka, Datuk Empat Suku sama sekali tidak berpihak kepada keduanya. Apabila pihak kedatukan memihak, maka akan menjatuhkan  eksistensi  mereka.  Oleh  karena  itu,  dibentuk  musyawarah  dalam  menentukan  yang menghasilkan  pengganti  Tuanku  Panglima  Paderap  sebagai  pengganti  ayahanda  Tuanku  Panglima Pasutan  menjadi  Sultan  Deli  ke-IV.  Sementara,  saudara-saudaranya  diberikan  hak  kepemimpinan  di beberapa wilayah. Namun Tuanku Umar merasa layak untuk menggantikan ayahandanya, maka beliau berlepas diri dari Kesultanan Deli” (wawancara dengan Tengku Moharsyah 17 September 2021).
Ketika Kesultanan Serdang telah berdiri dan berdaulat, maka posisi sultan memiliki beberapa peran penting, seperti menjadi ulil amri , sebagai kepala Adat Melayu, dan sebagai Pemerintahan Kerajaan Serdang. Beberapa daerah juga mulai tunduk kepada Kesultanan Serdang, seperti Denai (Sinar T. L., 2006 , p. 55). Menurut Ichwan Azhari, masa Tuanku  Umar  sebagai  Sultan  Serdang  yang  pertama  keadaan  pemerintahannya  belum  stabil  karena  masih  dilanda konflik  (Azhari, 2013 ,  p.  36).  Meskipun  Kesultanan  Serdang  telah  memisahkan  diri  dari  Deli,  dengan  tujuan  untuk menghindari perang saudara, namun pertikaian antara kedua kesultanan ini tetap berlanjut.

## Pengaruh Aceh, Siak, dan Intervensi Pihak Asing di Kesultanan Deli dan Serdang
Menurut Hikayat Deli, pengaruh Aceh sangat kuat pada Kesultanan Deli yang ditandai dengan pemberian gelar “Panglima” kepada pemimpin -pemimpin Kesultanan Deli (Perret, 2010 , p. 130). Namun pengaruh  Aceh  di beberapa Kesultanan Sumatera Timur, khususnya Deli, mulai lemah. Ini dikarenakan setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda tidak ada  seorang  pengganti  seperti  dirinya  dalam  mempertahankan  kebesaran  Aceh.  Kemudian,  Aceh  mengalami kemunduran ketika secara berturut-turut dipimpin oleh pemimpin wanita selama 59 tahun. Akibatnya pada tahun 1669 M, menurut Husny, Kesultanan Deli di masa kepemimpinan Tuanku Panglima Perunggit memerdekakan diri dari Aceh (Pelly, R, & Alfian, 1986 , p. 76). Padahal, sebenarnya Aceh hanya memberikan otoritas penuh kepada Kesultanan Deli (Pelly & dkk, 2019 ).
Momentum ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Siak Sri Inderapura untuk merebut pengaruh di Kesultanan Melayu Sumatera Timur. Menurut Perret,  sekitar  abad ke-17,  terjadi  situasi  yang  tidak  menentu  di  Sumatera Timur. Hal  ini diakibatkan oleh perebutan pengaruh kedaulatan antara Aceh dan Siak. Tetapi, para pemimpin di Kesultanan Sumatera Timur, khususnya Deli dan Serdang lebih memilih jalan tengah, sehingga memunculkan sebuah istilah “beraja ke Aceh, bertuan ke Siak”. Kesetiaan ini ditandai dengan pemberian upeti kepada kedua kerajaan tersebut (Perret, 2010, p. 131).
Deli  pada  masa  pemerintahan  Sultan  Panglima  Mangedar  Alam  memilih  untuk  berdiplomasi  kepada Kerajaan  Siak  dikarenakan  ada  keuntungan  politik.  Selain  itu,  alasan  lainnya  adalah  karena  menurut hukum kanun yang telah disusun oleh Tuanku Gocah Pahlawan, sebagai pendiri dari Kesultanan Deli, seorang pemimpin itu harus laki-laki. Kerajaan Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultanah-Sultanah, maka Kesultanan Deli menolak untuk menyembah kepada pemimpin perempuan. Namun, tetap mempertahankan hubungannya. Oleh karena itu, Kesultanan Deli lebih memilih untuk dipertuan oleh Siak karena dipimpin oleh seorang pemimpin laki- laki. Maka, muncullah sebutan “Beraja ke Aceh, Bertuan ke Siak” (wawancara dengan T engku Moharsyah pada 17 September 2021).
Tahun 1853, Kerajaan Aceh kembali menguasai wilayah Pantai Timur di bawah kepemimpinan Tuanku Ibrahim dengan utusannya Pangeran Husin. Ia mengirim sebuah armada besar yang berjumlah dua ratus perahu Aceh. Alhasil, Pangeran  Husin  memaksa penguasa  Langkat, Deli,  dan  Serdang  menerima kekuasaan  Ibrahim  dengan menggunakan
94 | Fachri Syauqii, Nabila Yasmin & Jufri Naldo
stemp el baru yang bertuliskan “wakil Sultan Aceh (gelar ini juga memiliki arti pahlawan, wakil, dan wazir ) (Reid, 2007 , p. 17).
Namun pada tahun 1854, Kerajaan Siak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ismail. Ia meminta bantuan kepada Gubernur Inggris yang ada di Singapura, yaitu E. A. Blundell, namun sia-sia. Walhasil, ia membuat perjanjian  kepada Kerani  Kepala  kantor  dagang  di  Singapura,  bernama  Adam  Wilson,  dengan  tujuan  mengalahkan  Tengku  Putra  dan mengembalikan  kekuasaannya  atas  wilayah-wilayah  bawahannya.  Tetapi  dengan  syarat,  yaitu  mendapatkan  hak-hak istimewa dalam bidang perdagangan dan mendapatkan laba yang berkisar sepertiga dari wilayah yang berhasil direbut kembali.
Tahun-tahun berikutnya, kedua utusan Belanda, yaitu Niewenhuyzen dengan penggantinya sebagai Residen Riau yang baru yaitu bernama J. H. Tobias, mengadakan sebuah perjanjian bersama Sultan Ismail, Tengku Putra, dan empat kepala suku Siak. Perjanjian  ini dikenal dengan Traktaat Siak yang dilakukan pada 1 Februari 1858. Pada pasal 2 dari perjanjian  ini,  menetapkan  wilayah-wilayah  yang  berada  di  bawah  kedaulatan  Siak,  di  antaranya  Asahan,  Batubara, Serdang,  Deli,  Langkat,  dan  Tamiang  (Reid,  2007,  pp.  27-31).  Pada  masa  yang  akan  datang,  Belanda  memanfaatkan perjanjian  ini  untuk  mengekspansi  serta  bertujuan  untuk  menyudahi  kebebasan  Kesultanan-Kesultanan  yang  ada Sumatera Timur (Sinar T. L., 2006 , p. 184).
Perjanjian  ini  pun  memunculkan  perdebatan  antara  Siak  dan  Aceh  mengenai  wilayah  Sumatera  Timur.  Aceh kemudian merespons mengenai maksud dan tujuan Belanda, yaitu agar melemahkan pengaruh Aceh di Sumatera Timur. Maka Sultan Ala’uddin Manshur Shah membuat siasat, yaitu mengirim b eberapa utusan untuk menyelidiki sejauh mana kesetiaan kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur kepada Aceh.
Gambar 2. Arsip Acte van Erkenning antara Residen Netscher dan Kesultanan Serdang Sumber: Koleksi Pribadi Perpustakaan Tengku Luckman Sinar

## Bentuk Kontestasi Politik Antara Kesultanan Deli dan Serdang
Ada beberapa bentuk yang ditimbulkan dari kontestasi politik antara Kesultanan Deli dan Serdang. Di antaranya adalah  dari  sisi  sistem  pemerintahan,  wilayah  dan  ekonomi.  Jika  dilihat  dari  segi  politik,  antara  Kesultanan  Deli  dan Serdang memiliki kedaulatannya sendiri. Dalam sistem pemerintahan, dampak yang dirasakan adalah Keduanya sama- sama berdaulat dan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. sementara itu, salah satu kebijakan politik kedua kesultanan mencoba untuk menanamkan pengaruhnya pada penguasa setempat, seperti Sultan Deli yang memperkuat posisi Datuk Empat Suku sebagai penasihat, tetapi Sultan Serdang setelah berdaulat sendiri membentuk Wazir  Berempat sebagai
penasihat sultan. Namun, Datuk Sunggal memiliki posisi yang istimewa di antara kedatukan lainnya, yaitu tidak pernah tergantikan dalam proses penobatan sultan selanjutnya sebagai pembaca Ulon Janji.
Pada  Kesultanan  Serdang,  wazir  berempat  itu  adalah:  (1)  Kepala  Distrik  Kampung  Besar  yang  menjadi  wakil sultan untuk wilayah Araskabu dengan gelar datuk paduka mahamentri , (2) Kepala Distrik Ramunia yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Kampung Durian dan Denai dengan gelar maharaja , (3) Kepala Distrik Kampung Baru yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Batangkuis dengan gelar datuk paduka raja , (4) Kepala Distrik Lubuk Pakam yang menjadi wakil sultan untuk wilayah Lubuk Pakam dengan gelar bendahara (Pelly, R, & Alfian, 1986 , p. 22).
Isi kedua dari perjanjian ini, mengarah kepada segi ekonomi yang menjelaskan gambaran bahwa Labuhan Deli merupakan  pelabuhan  strategis.  Sehingga  kedua  kesultanan  ini  memiliki  minat  untuk  mengambil  keuntungan  dari pemakaian pelabuhan demi kemajuan ekonomi (Pelly, R, & Alfian, 1986 , p. 72). Salah satu komoditas yang menarik para pedagang asing adalah lada yang di ekspor ke Penang dan Malaka (Sinar L. , 1971 , p. 81). Tahun 1822 M, laporan Inggris mencatat jumlah ekspor lada pihak Kesultanan Deli sekitar 26.000 ton dan Serdang sekitar 8.000 ton. Dalam catatan John Anderson tahun 1823 M, ia mengasumsikan bahwa kegiatan ekspor di Kesultanan Deli dan Serdang sekitar 3.500 ton lada per tahun (Perret, 2010 , p. 107).
Gambar 3. Labuhan Deli Tahun 1885 Sumber: Nationaalarchief.nl
Tabel 1. perkembangan kegiatan ekonomi di Kesultanan Deli dan Serdang dalam kegiatan ekspor perkebunan (dalam satuan ton)
Komoditas 1862 1863 1864 1865 Lada 415 880 1943 960 Pala 25 4 9 11 Tembakau 25 19 25 40
Sumber: Daniel Perret “Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur”
“Jika kedua kesultanan ini ingin berkembang pesat, maka harus menguasai wilayah pesisir yang menjadi sektor kegiatan ekonomi. Dampak ekonomi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh Kesultanan Deli dan Serdang. Dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat, membentuk prajurit, membangun istana, dan sebagainya” (wawancara dengan Suprayitno, tanggal 20 September 2021).
Dampak perebutan wilayah juga sangat dirasakan, wilayah Denai masih menjadi perdebatan antara Kesultanan Deli  dan  Serdang.  Menurut  Deli,  wilayah  Denai  melingkupi  seluruh  batang  Sungai  Ular  sampai  ke  Timbang  Langkat. Menurut  Serdang,  wilayah  Denai  melingkupi  lembah  muara  Sungai  Ular  dan  Sungai  Denai.  Oleh  karena  itu,  hal  ini menjadi penyebab  Kesultanan Serdang menyerang  Deli.  Tetapi, dengan  kehadiran  Residen  Netscher  tahun  1865  M, wilayah Percut dan Denai diserahkan kembali kepada Deli. Wilayah Senembah menjadi urusan Residen Belanda sehingga tidak termasuk wilayah dari kedua kesultanan ini (Pelly, R, & Alfian, 1986 , p. 73).

## SIMPULAN
Kesultanan  Deli  dan  Serdang  saat  ini  memiliki  kedaulatannya  masing-masing.  Perselisihan  antara  keduanya sudah mereda. Keduanya menganggap berasal dari darah yang sama, yaitu Gocah Pahlawan. Maka, keduanya menjalin
96 | Fachri Syauqii, Nabila Yasmin & Jufri Naldo
hubungan, baik dengan tetap menjalin komunikasi maupun melalui pernikahan. Saat ini, sultan hanya dianggap sebagai lembaga adat saja tidak lebih. Namun, di antara keduanya masih ada kecenderungan menganggap kesultanannya lebih baik. Menurut penulis, harusnya tidak lagi memiliki anggapan demikian. Karena hal ini akan menimbulkan pergesekan emosional. Maka, sebaiknya anggapan tersebut dihindari dengan tujuan untuk merajut persaudaraan.

## REFERENSI
Arifin, T. M. (1987). Kisah dan Peristiwa yang Berkaitan Dengan Sejarah Negeri Serdang. Jakarta: CV Nugraha. Azhari, I. (2013). Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam Pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Basarshah II, L. S., Sinar, S., Sinar, T. S., & Umry, S. H. (2007). Mahkota Adat dan Budaya Melayu Serdang. Medan: Kesultanan Serdang.
Batubara, T. (2019). Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang) . Yogyakarta: Atap Buku. Daliman. (2012). Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
Mededeelingen van De Afdeeling Betuurszaken Der Buitengewesten van Het Departement van Binnenlandsch Bestuur Serie A No.3 Overeenkomsten Met De Zelfbesturen In De Buitengewesten . Retrieved from https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB18A:013104000:00043&query=acte+van+erke nning+netscher&coll=boeken&rowid=4
Pelly, U., & dkk. (2019). Tak Hilang Melayu di Bumi. Medan: Casa Mesra Publisher. Pelly, U., R, R., & Alfian, T. I. (1986). Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pelzer, K. J. (1985). Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria. Jakarta: Sinar Harapan. Perret, D. (2010). Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Jakarta: KPG. Reid, A. (2007). Asal Mula Konflik Aceh Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19. Jakarta: YOI.
Reid, A. (2012). Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional. Jakarta: Komunitas Bambu. Sinar, L. (1971). Sari Sejarah Serdang Jilid I. Medan: Balai Pustaka. Sinar, T. L. (2006). Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang. Sinar, T. L. (1986). Sari Sejarah Serdang 2. Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah. Takari, M. (2012). Sejarah Kesultanan Deli dan Peradaban Masyarakatnya. Medan: USU Press. Sangti, B. (1997). Sejarah Batak. Balige: Karl Sianipar Company.