## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 9, No. 2, 2023, pp. 257-270
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Systematic literature review : Implementasi insersi nilai antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi
Zahrotun Salimah a *, Slamet Suyanto b
Universitas Negeri Yogyakarta. Jl. Colombo No. 1, Yogyakarta, 55281, Indonesia a zahrotunsalimah.2022@student.uny.ac.id ; b slamet_suyanto@uny.ac.id * Corresponding Author
Abstrak: Korupsi menjadi permasalahan yang krusial di Indonesia. Sehingga semua pihak harus ikut andil dalam menemukan solusi untuk masalah ini, tidak hanya melalui tindakan represif tetapi juga preventif. Disinilah pendidikan harus ikut ambil bagian sebaga i media pembentukan karakter. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengeksplorasi implementasi insersi nilai antikorupsi melalui berbagai cara, mulai dari  kegiatan  akademik  sampai  nonakademik.  Systematic  literature  review  akan  diaplikasikan  dalam penelitian  ini.  Penelitian  ini  akan  mereview  dan  menganalisis  artikel  terkait  implementasi  insersi  nilai antikorupsi melalui berbagai cara. Penelitian ini menggunakan 44 kumpulan artikel yang diterbitkan dalam tujuh tahun terakhir. Terdapat beberapa contoh penyisipan nilai antikorupsi melalui berbagai mekanisme. Ada beberapa cara dalam menyemai nilai antikorupsi, antara lain: integrasi ke mata pelajaran atau mata kuliah,  penggunaan  metode  pembelajaran,  kegiatan  nonakademik,  dan  manajemen  atau  pengelolaan pendidikan berdasarkan nilai antikorupsi. Sudah banyak pihak yang ikut terlibat dalam tindakan preventif melawan  korupsi.  Sehingga  diharapkan  usaha  ini  mampu  memberikan  sumbangsih  kepada  pemerintah dalam strategi pemberantasan korupsi.
Kata  Kunci :  Insersi;  Antikorupsi; Systemic  Literature Review ;  Lembaga  Pendidikan;  Nilai  Antikorupsi; Implementasi.
How  to  Cite :  Salimah,  Z.,  &  Suyanto,  S.  (2023).  Systematic  literature  review:  The implemetation of anti-corruption value insertion in schools and universities. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9 (2), 257-270. http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.957

## Pendahuluan
Kasus korupsi terus silih berganti diberitakan diberbagai media pemberitaan. Dari hari ke hari artikel pemberitaan tentang tertangkapnya pelaku korupsi terus saja ada. Hal ini mengindikasi- kan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia semakin pelik. Korupsi mulai mengikis nilai-nilai perjuangan  masyarakat  Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi seluruh warga negara.  Data survey Transparency International pada tahun 2021 menunjukkan Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia  mencapai  skor  38/100.  Pada  tahun  2020,  Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah 37/100, 1 poin lebih rendah dari perolehan tahun sebelumnya. Dengan  capaian  nilai  38/100  Indonesia  menduduki  peringkat  96  dari  180  negara  dalam  hal penanganan korupsi (Transparency International, 2022). Tentu ini bukan kabar yang baik untuk negeri kita. Artinya kita perlu upaya yang lebih dalam penanganan korupsi. Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar satu poin patut menjadi catatan.
Kemudian data kajian lain yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjuk- kan bahwa Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) berada pada angka 3,93 dari skala 0 sampai 5. Nilai 0 mengindikasikan masyarakat semakin toleran terhadap korupsi dan nilai mendekati 5 menun- jukkan sikap yang semakin menolak adanya korupsi. Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) pada tahun 2021 juga menunjukkan angka kenaikan sebesar 0,05 (3,88) dibandingkan dengan tahun 2022  (Badan  Pusat  Statistik,  2022).  Data  ini  menunjukkan  bahwa  telah  terbangun  kesadaran masyarakat akan  bahaya korupsi  yang mendorong  untuk  berperilaku  antikorupsi.  Pemerintah terus berupaya dalam memerangi korupsi dengan menetapkan PP RI No 55 Tahun 2012 mengenai Strategi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  (Stranas  PPK).  Kemudian  ditahun 2018 ada proses revisi dari peraturan ini yang kemudian muncul PP RI No 54 tahun 2018 yang membahas  mengenai  Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi.  Peraturan  ini  membahas  terkait target pencegahan korupsi yang tersusun secara sistematis sehingga mampu memberikan dam-
pak yang nyata. Untuk mendukung program ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan survey tiap tahunnya mulai dari tahun 2012 sampai saat ini. Survey ini bertujuan untuk mengukur ting- kat  perilaku  antikorupsi  masyarakat  yang  ditunjukkan  dengan  Indeks  Perilaku  Antikorupsi (IPAK). Tingkat perilaku antikorupsi diukur dari kebiasaan dan pengalaman masyarakat dalam layanan publik terkait penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan sembilan nilai antiko- rupsi (Badan Pusat Statistik, 2022). Sembilan nilai antikorupsi mencakup kejujuran, tanggungja- wab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, dan keadil- an  (KPK,  2016).  Indeks  Perilaku  Antikorupsi  (IPAK)  terdiri  dari  dua  aspek,  yaitu  impresi  dan pengalaman.  Aspek  impresi  merupakan  pandangan  masyarakat  terkait  kultur  antikorupsi.  Se- mentara aspek pengalaman berhubungan dengan praktik atau pengalaman langsung antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan antikorupsi sudah mulai terli- hat. Selain melalui Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, pemerintah juga telah mencanangkan Program Pendidikan Antikorupsi. Kebijakan Pendidikan Antikorupsi telah ditanda  tangani  empat  kementerian:  Kementerian  Ristek  dan  Pendidikan  Tinggi,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)) pada tahun 2018 terkait nota kesepahaman implementasi pendi- dikan  antikorupsi  dalam  kurikulum.  Pada  lembaga  Pendidikan,  Pendidikan  Antikorupsi  (PAK) diterapkan  melalui  pembelajaran  yang  menginternalisasikan  nilai  antikorupsi.  Mata  pelajaran Pendidikan Keagamaan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila, Ilmu  Pengetahuan Sosial menjadi mata pelajaran yang bisa digunakan dalam insersi antikorupsi dalam pembelajaran. Wa- laupun, tidak menutup kemungkinan untuk mata pelajaran lain dapat digunakan menjadi media penyemaian antikorupsi. Selain diinternalisasikan dalam mata pelajaran, nilai-nilai antikorupsi juga dikembangkan kedalam kegiatan ekstrakurikuler, kultur sekolah, dan pengelolaan sekolah.
Kajian mengenai Pendidikan Antikorupsi atau usaha dalam menyemai nilai-nilai antikorupsi sudah  banyak dilakukan. Prinsip antikorupsi bisa diperkenalkan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dikelas (Sutrisno, 2017; Sutrisno & Murdiono, 2017; A. Wahyuni et al., 2020). Selain dijenjang sekolah, insersi nilai antikorupsi juga dilakukan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) (Azmi, 2020; Jaya, 2021; Prasetyo et al., 2021; Sa’adiyyah et al., 2022). Pendidikan keagamaan juga menjadi salah satu media dalam penyemaian nilai antiko- rupsi, baik melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) (Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Suyadi, 2019) dan  Pendidikan  Agama  Kristen  (Pasaribu  &  Boiliu,  2021).  Selain  penyisipan  nilai  antikorupsi melalui mata pelajaran, dikembangkan juga berbagai media atau modul Pendidikan Antikorupsi diantaranya melalui fliipbook (Slamet & Mukhlis, 2022), storytelling (Biasini et al., 2020), metode dialog (Montessori et al., 2021), dan multimedia (Prihati et al., 2019). Diluar pembelajaran dikelas, pendidikan  antikorupsi  juga  bisa  dilakukan  seperti  melalui  kantin  kejujuran  (Fatimah  & Harmanto, 2021), keteladanan (Kurniawan & Setiyowati, 2018), dan bahkan melalui pengelolaan pendidikan yang berdasar nilai-nilai antikorupsi (Hamengkubuwono, 2022).
Sejauh ini fokus penelitian Pendidikan Antikorupsi bisa diklasifikasikan menjadi tiga bagian: (1) insersi nilai antikorupsi melalui mata pelajaran, (2) pengembangan media atau metode pem- belajaran, dan (3) insersi melalui kegiatan diluar pembelajaran dikelas. Berbagai macam bentuk penerapan dari insersi nilai antikorupsi menjadikan sebuah peluang untuk melakukan sintesis temuan melalui systematic literature review . Hasil penelitian ini akan menjadi sumber informasi bagi guru atau praktisi pendidikan lainnya mengenai penerapan pendidikan antikorupsi, karena belum ada tinjauan literatur sistematis yang secara khusus berfokus pada topik ini.
Penelitian ini akan mencoba mengelompokkan penelitian terkait PAK di lembaga pendidikan. Sehingga  bisa  dilihat  sudah  sejauh  mana  dampak  dari  insersi  nilai  antikorupsi.  Penelitian  ini penting  untuk  dilakukan  karena  bisa  menjadi  bahan  kajian  tentang  keterlaksanaan  program selama ini. Selain itu, pemetaan kecenderungan penelitian yang ada akan mengungkap celah atau gap yang ditinggalkan oleh penelitian sebelumnya. Kajian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan penelitian: (1) Apa saja cara yang sering digunakan dalam implementasi insersi nilai antikorupsi?; (2) Siapakah subjek atau sasaran dari implementasi insersi nilai antikorupsi?; (3) Apa metode yang sering digunakan dalam penelitian implementasi insersi nilai antikorupsi?; (4)
Bagaimana  sintesis  temuan  dari  hasil  kajian  pelaksanaan  insersi  nilai  antikorupsi  di  lembaga pendidikan?.

## Kerangka Teori: Pendidikan Antikorupsi
Pendidikan Anti Korupsi (PAK) merupakan salah satu bentuk koreksi budaya yang bertujuan untuk menanamkan perilaku logis berdasarkan nilai-nilai antikorupsi (Suyanto, 2005). PAK ber- tujuan untuk membangun kesadaran tentang kampanye antikorupsi, mengubah pandangan dan perilaku terhadap korupsi, dan mengajarkan keterampilan untuk memerangi korupsi (Handoyo, 2013).  Masyarakat  saat  ini  menganggap  korupsi  sebagai  hal  yang  biasa,  tentu  hal  ini  sangat berbahaya. Ketidakpedulian masyarakat akan korupsi akan menambah kesuburan praktik tindak korupsi  di  Indonesia.  Di  sinilah  peran  Pendidikan  Antikorupsi  dalam  membangun  kesadaran publik agar masyarakat tidak mentolerir bentuk korupsi.
Poin utama dalam intervensi ini adalah untuk membantu siswa menumbuhkan prinsip-prinsip moral yang menentang korupsi. Nilai antikorupsi berusaha membekali peserta didik untuk bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Rumusan kesembilan nilai utama dalam Pendidikan antiko- rupsi  merupakan  hasil  rumusan  KPK  dan  satuan  pendidikan  di  tahun  2008.  Nilai  ini  disusun berdasarkan  asumsi  penyebab  terjadinya  korupsi  adalah  karena  inkonsistensi  individu  dalam kredibilitas,  responsibilitas,  ketaatan,  penurunan  semangat  atau  motivasi  dalam  bekerja,  cara hidup  boros  serta  hedonis,  ketidakmandirian,  dan  mental  menerabas  (Kemendikbud  &  KPK, 2012). Inkonsistensi pada nilai-nilai inilah yang akan memicu seorang individu melakukan tindak- an  yang  koruptif.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  perlu  berupaya  menanamkan  dan  menumbuh- kembangan nilai-nilai antikorupsi.
Pendidikan Antikorupsi memiliki sasaran utama untuk menumbuhkembangkan budaya anti- korupsi  atau  budaya  integritas.  Diharapkan  seluruh  komponen  sekolah  baik  itu  siswa,  guru, tenaga  kependidikan,  dan  seluruh  elemen  sekolah  bisa  membangun  kesadaran  diri  untuk berbudaya integritas. Pembentukan budaya sekolah yang berintegritas bisa diwujudkan melalui tiga pilar, manajemen sekolah, pembelajaran, dan partisipasi publik (Kemendikbud & KPK, 2012). Pertama , penyelenggaraan manajemen sekolah yang terbuka, kompeten, dan responsibel. Ekosis- tem sekolah yang sehat dibutuhkan agar terhindar dari praktik perilaku korupsi guna memba- ngun  budaya  integritas. Kedua ,  pembelajaran  harus  dipadukan  dengan  nilai-nilai  antikorupsi termasuk  dalam  kegiatan  non-akademik  dengan  pengembangan  kapasitas  diri  yang  beragam serta  mata  pelajaran  akademik  dan  muatan  lokal  (mulok)  (Kemendikbud  &  KPK,  2012).  Nilai antikorupsi  bisa  dilakukan  melalui  kegiatan  di  luar  kelas  seperti  ekstrakurikuler  (Aria  & Harmanto, 2018). Ketiga , keterlibatan aktif dari masyarakat baik dari warga sekolah, wali murid, komite sekolah, dan tokoh masyarakat setempat menjadi salah satu bentuk dukungan dalam pe- laksanaan pendidikan antikorupsi yang dapat menunjang keberhasilan sekolah dalam membang- un budaya (Kemendikbud & KPK, 2012). Sudah sepatutnya pendidikan antikorupsi tidak hanya dipandang sebagai program pendidikan, namun idealnya dipandang sebagai sebuah gerakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat (Supriyanta, 2013).
Jika kita cermati lebih jauh, pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari pendidikan nilai kare- na tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kesembilan nilai antikorupsi. Terdapat lima pendekatan dalam pendidikan nilai, pendekatan penanaman nilai, pengembangan moral kognitif, analisis  nilai,  klarifikasi nilai,  dan  pembelajaran  tindakan  (Superka,  1973).  Desain  penanaman nilai menitikberatkan pada internalisasi nilai pada pribadi peserta didik yang dapat dilakukan dengan memberikan contoh teladan oleh guru dengan penguatan positif. Kemudian pendekatan pengembangan moral  kognitif merupakan pendekatan yang menyertakan peserta didik secara aktif untuk menggunakan akalnya terkait masalah moral dan pemecahan masalahnya. Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan menggunakan pendekatan ini adalah diskusi kelompok yang diawali dengan penyajian cerita yang mengandung masalah. Selanjutnya pendekatan dengan sudut pan- dang analisis nilai memberikan penekanan akan pemecahan berbagai problem yang mengandung nilai  sosial,  pengaplikasiannya  dapat  dilakukan  melalui  pengkajian  kepustakaan,  investigasi lapangan, dan diskusi kelas. Pendekatan klarifikasi nilai berusaha membangun kesadaran nilai dalam diri peserta didik melalui pendalaman perasaan dan perbuatan. Dialog, diskusi, dan menu- lis bisa diterapkan dengan pendekatan ini. Terakhir pendekatan pembelajaran tindakan, pengap-
likasikan  dari  pendekatan  ini  dapat  dilakukan  melalui  aktualisasi  diri  dengan  tindakan  yang termoral, misalnya melalui pembelajaran berbasis projek (Sumaryati et al., 2019).

## Metode
Desain penelitian Systematic Literature Review (SLR) mengidentifikasi dan mengelompokkan penelitian yang relevan, mengevaluasi hasil penelitian, dan menarik kesimpulan dari temuan yang ada (Goufh et al., 2012). Penelitian ini akan mereview artikel secara kualitatif dengan melakukan sintesa terhadap hasil penelitian yang ada menggunakan meta-agregasi. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan hasil penelitian yang akan dikaji dan meringkasnya untuk menjawab perta- nyaan  penelitian,  sehingga  akan  menghasikan  agregat  dari  berbagai  penelitian  yang  relevan (Siswanto, 2010). Artikel akan dikumpulkan dari laman Garuda (Garba Rujukan Digital) Kemen- dikbud,  Google  Scholar,  dan  ERIC  ( Education  Resources  Information  Center ).  Terdapat  lima langkah  dalam  melakukan  Systematic  Literature  Review,  antara  lain  (Francis  C  &  Baldesari, 2006): (1) Perumusan pertanyaan penelitian; (2) Proses pencarian artikel; (3) Pemilahan artikel berdasarkan kriteria; (4) Analisis dan sintesis temuan; (5) Pemberlakuan kendali mutu; dan (6) Penyusunan laporan akhir.
Beberapa pertanyaan penelitian terbuka akan dicoba untuk dijawab dalam review ini. Peneliti melakukan pencarian  artikel  dengan  mengetikkan  kata  kunci  “pendidikan  antikorupsi”  pada laman Garuda, google scholar, ERIC. Agar artikel yang dianalisis dalam kajian ini sesuai dengan konteks penelitian dan kredibel, maka peneliti menentukan beberapa kriteria: (1) Artikel terbit dalam rentang waktu 2016-2022 (kriteria 1/K1); (2) Artikel tersebut menggunakan penelitian lapangan  (kriteria 2/K2);  dan  (3)  Hasil  penelitian menunjukkan  bentuk  implementasi/praktik insersi nilai antikorupsi di lembaga pendidikan (kriteria 3/K3). Artikel yang sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan dianalisa berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini membatasi artikel yang digunakan hanya hasil penelitian lapangan karena peneli- tian  ini  ingin  menunjukkan  berbagai  bentuk  implementasi  insersi  nilai  antikorupsi  yang  telah dipraktikkan oleh sekolah maupun perguruan tinggi.

## Hasil dan Pembahasan
Proses pencarian artikel dimulai dengan mengetikkan kata kunci “pendidikan antikorupsi” di laman  Garuda,  google  scholar,  dan  ERIC.  Pencarian  diketiga  laman  menghasilkan  268  artikel terkait. Artikel akan melalui proses seleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, artikel terbit antara tahun 2016-2022 (K1), kajian menggunakan penelitian lapangan (K2), dan peneliti- an  memaparkan  bentuk  implementasi  insersi  nilai  antikorupsi  di  lembaga  pendidikan  (K3). Kriteria pertama telah menyeleksi artikel menjadi 202 artikel, tahap kedua tersisa 132 artikel, dan tahap terakhir tersisa 44 artikel yang telah memenuhi ketiga kriteria untuk menjadi artikel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Penilaian kualitas dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang akan dikaji dalam penelitian ini memang artikel yang kredibel, sehingga hasil kajian ini bisa diterima keakuratannya.
Sebaran artikel yang dianalisis dalam penelitian ini didominasi oleh artikel yang terbit pada tahun 2021 sebanyak 11 artikel, masing-masing terdapat 7 artikel pada tahun 2017, 2018, dan 2022, 6 artikel pada tahun 2016, 4 artikel ditahun 2020, dan hanya ada 2 artikel di tahun 2016.
Tabel 1. Hasil Kategorisasi Artikel No. Sumber Jumlah Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Lolos Kriteria 1. Garuda 187 139 105 31 31 2. Google scholar 58 47 22 11 11 3. ERIC 23 16 5 2 2 Total 268 202 132 44 44

## Cara dalam Implementasi Insersi Nilai Antikorupsi
Solusi terhadap korupsi yang ada di Indonesia adalah pendidikan antikorupsi. Tujuan menda- sar dari inisiatif pendidikan antikorupsi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi untuk mengubah cara pandang dan sikap. Tujuan tersebut mengandung makna
bahwa pendidikan antikorupsi mencakup tiga dimensi, antara lain: kognitif, psikomotorik, dan afektif (Handoyo, 2013). Bentuk implementasi dari pendidikan antikorupsi berupa insersi atau integrasi nilai antikorupsi dapat dipraktikkan di lembaga pendidikan melalui berbagai cara. Ter- masuk integrasi ke mata pelajaran atau mata kuliah, penyampaian nilai melalui metode pembel- ajaran tertentu, kegiatan nonakademik, dan manajemen pendidikan berbasis nilai antikorupsi.
Tabel 2. Mata Pelajaran atau Mata Kuliah dalam Insersi Nilai Antikorupsi No. Mata Pelajaran/Mata Kuliah Jumlah Penulis 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 9 (Amiruddin & Afifah, 2021; Djoh, 2019; Gandamana, 2018; Habib  et  al.,  2022;  Murdiono,  2016;  Rube’i  &  Sari,  2019; Ruslan et al., 2022; Shofiyuddin, 2018; Sutrisno, 2017) 2. PAI 3 (Istiqamah & Asmar, 2022; Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Suniti, 2021) 3. PAK 9 (Basri  et  al.,  2022;  Widhiyaastuti  &  Ariawan,  2018; Hasibuan et al., 2018;  Ilham & Hardiyanti, 2020;  Juwono, 2021;  Kristiono,  2018;  Nadziroh  et  al.,  2018;  Kristiono, 2019; Ramadhani, 2022) 4. Kimia 1 (Erlawana, 2017) 5. Akuntansi 3 (Siswanto, 2020; Siswanto et al., 2017; Suprapti et al., 2021) 6. PAK (kearifan lokal) 1 (Muhaemin & Azis, 2019) 7. Pancasila 1 (Halimah et al., 2021) 8. Integrasi kurikulum 2 (Hapsari et al., 2020; Najih & Wiryani, 2021) Total 29
Terdapat  29  artikel  yang  membahas  mengenai  cara  insersi  nilai  antikorupsi  melalui  mata pelajaran atau mata kuliah, sisanya 15 artikel membahas cara insersi nilai antikorupsi melalui cara yang lain. Nilai antikorupsi disisipkan melalui berbagai mata pelajaran, seperti PPKn, Pendi- dikan  Agama  Islam  (PAI),  PAK  (Pendidikan  Antikorupsi),  Kimia,  Akuntansi,  Pancasila,  PAK berbasis nilai antikorupsi, dan integrasi antikorupsi ke kurikulum secara keseluruhan. Mayoritas artikel  menggunakan  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  dan  Pancasila  (PPKn)  dan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam insersi nilai antikorupsi.
Ada 9 artikel yang membahas tentang mata pelajaran PPKn. Dominasi mata pelajaran PPKn dalam menyemai nilai antikorupsi memang benar adanya. PPKn mengandung muatan materi ke- warganegaraan dan kebangsaan, sehingga tindak korupsi bertentangan dengan nilai-nilai kewar- ganegaraan (Zulqarnain et al., 2022). Selain itu, KPK juga telah mengeluarkan panduan implemen- tasi  pendidikan  antikorupsi  melalui  PPKn  (Anas  et  al.,  2018).  Tujuan  akhir  dari  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk membentuk good and smart citizen (Rube’i & Sari, 2019) sejalan dengan tujuan dari Pendidikan antikorupsi (Amiruddin & Afifah, 2021; Habib et al., 2022; Ruslan et al., 2022). Materi dalam mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan dalam Pendidik- an  antikorupsi  salah  satunya  adalah  Norma  dan  Penegakan  hukum  dijenjang  SMP  (Murdiono, 2016).  Dalam  materi  hukum  dapat  disisipkan  berbagai  macam  upaya  dalam  pemberantasan korupsi. Pada kelas 10, materi Hukum dan Peradilan Nasional, bisa disisipkan bahasan pengertian korupsi, histori korupsi dan strategi pemberantasannya di Indonesia (Sutrisno, 2017). Beberapa bentuk praktik lain dalam integrasi pendidikan antikorupsi dalam PPKn dilaksanakan dengan me- masukkan pokok bahasan korupsi dalam pembelajaran (Gandamana, 2018; Shofiyuddin, 2018).
Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diintegrasikan melalui sub materi Fiqih untuk mendisku- sikan  prinsip  kejujuran  dalam  perdagangan  (Istiqamah  &  Asmar,  2022).  Selain  melalu  materi Fiqih,  bisa  menggunakan  Sejarah Kebudayaan  Islam,  Aqidah  Akhlak,  dan  Qur’an  Hadits (Mumtahanah & Suyuthi, 2021). Salah satu penelitian juga memberikan contoh topik yang bisa diinsersikan  nilai antikorupsi  yaitu “Mempertahankan  Kejujuran  sebagai  Cermin  Kepribadian” yang berfokus pada dalil Al- Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan kejujuran (Suniti, 2021). Bahkan pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan kedalam mata pelajaran akuntansi melalui pengembangan karakter berbasis kultur sekolah (Siswanto et al., 2017). Penelitian mengidentifi- kasi terdapat lima nilai antikorupsi yang terkandung dalam mata pelajaran akuntansi, kejujuran, keberanian, kedisiplinan, kerja keras, dan kemandirian (Siswanto, 2020). Bidang akuntansi ber-
hubungan  langsung  dengan  keuangan,  sektor  ini  cukup  rawan  akan  tindak  korupsi,  sehingga penanaman nilai antikorupsi menjadi hal yang krusial (Suprapti et al., 2021). Di luar akuntansi, peneliti telah mendokumentasikan penggunaan permainan ular tangga untuk memperkenalkan cita-cita anti korupsi ke dalam pelajaran Kimia dan bahan ajar ikatan kimia (Erlawana, 2017).
Jika  di  jenjang  sekolah  dasar  dan  menengah  mayoritas  menggunakan  PPKn  sebagai  media menyemai nilai antikorupsi, maka perguruan tinggi menggunakan mata kuliah Pendidikan Anti- korupsi (PAK). Pendidikan antikorupsi diberikan di perguruan tinggi karena mahasiswa harus dibekali alat pemberantasan korupsi sebagai agen perubahan dan menyebarkan pesan antiko- rupsi  di  masyarakat  (Wati,  2022).  Selain  itu,  sebagai  kaum  intelektual,  mahasiswa  juga  harus memiliki karakter yang baik, sehingga mereka juga tidak melakukan tindak pidana korupsi. Surat edaran  No.  1016/E/T/2012  yang  mengamanatkan  penerapan  Pendidikan  Antikorupsi  di  ling- kungan perguruan tinggi (Kadir, 2018). Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah menerap- kan  Pendidikan  Antikorupsi  seperti  STIB  Banyuwangi  (Juwono,  2021),  STAI  Al-Musaddadiyah Garut (Basri et al., 2022), IAIN Kendari (Ilham & Hardiyanti, 2020), Universitas Negeri Semarang (Kristiono, 2018,  2019), Universitas Udayana  (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018), dan Poltekkes Kemenkes Jakarta (Hasibuan et al., 2018).
Selain melalui PPKn dan PAK, ada banyak temuan lain dalam insersi nilai antikorupsi. Penyisip- an nilai antikorupsi ke dalam kurikulum (Hapsari et al., 2020; Najih & Wiryani, 2021) serta PAK berbasis kearifan lokal (Muhaemin & Azis, 2019) dapat digunakan untuk menyemai prinsip anti- korupsi. Pilar kedua pendidikan antikorupsi, yaitu pembelajaran, mencakup perwujudan cita-cita antikorupsi melalui mata pelajaran atau kursus, dan telah diterapkan secara luas (Kemendikbud & KPK, 2012). Namun, literatur yang ada tidak membahas pilar pembelajaran pada muatan lokal
Tabel 3. Metode Pembelajaran dalam Insersi Nilai Antikorupsi No. Metode Pembelajaran Jumlah Tahun Penulis 1. Web E-Learning (Moodle) 1 2017 (Palandi et al., 2017) 2. Game Andorid 1 2021 (Aulianti et al., 2021) 3. CARILEM 1 2017 (Ariani, 2017) 4. Modul PPKn 1 2017 (Sutrisno & Murdiono, 2017) 5. Neuroscience Approach 1 2018 (Suyadi, 2019) 6. Gadget (handphone) 1 2021 (Saraswati & Soleh, 2021) 7. Monopoli Antikorupsi 1 2016 (Nurhadiyati et al., 2016) Total 7
Artikel  yang dianalisis  dalam  penelitian  ini  juga  membahas  terkait insersi nilai  antikorupsi disampaikan melalui berbagai metode. Tujuh dari 44 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini membahas metode pembelajaran. Metode pembelajaran menjadi penting didalam proses pembel- ajaran. Metode merupakan sarana dalam mencapai tujuan pembelajaran (Khoerunnisa & Abidin, 2022). Media yang digunakan dalam menyemai nilai antikorupsi mulai dari media yang bersifat klasikal seperti modul, sampai kepada media yang berbasis teknologi. Media yang dikembangkan antara  lain:  website E-Learning (moodle),  game  android,  CARILEM,  modul  PPKn, gadget ,  dan monopoli antikorupsi.
Web E-Learning bisa dijadikan media dalam pendidikan antikorupsi yang dapat memuat ma- teri yang dilengkapi dengan video atau animasi, soal latihan, dan link website. Media ini dikem- bangkan oleh STIKI Malang (Palandi et al., 2017). Bahkan game berbasis android menjadi media dalam menyemai nilai antikorupsi, game ini dikembangkan oleh peneliti untuk siswa SD Negeri 14 Bonto-bonto. Game terdiri dari 3 level dengan sembilan nilai antikorupsi (Aulianti et al., 2021). Gadget  (handphone)  dapat  digunakan  dalam  pembelajaran  melalui  cerita  yang  mengandung unsur  antikorupsi  (Saraswati  &  Soleh,  2021).  Selain  melalui  media  berbasis  teknologi,  media konvensional seperti modul  juga bisa digunakan, sebagai contoh modul PPKn bermuatan  nilai antikorupsi dengan materi hukum dan peradilan materi kelas 10 (Sutrisno & Murdiono, 2017). Pendekatan neuroscience dapat diintegrasikan kedalam pendidikan antikorupsi dengan Pendi- dikan Agama Islam (Suyadi, 2019). Kemudian pembelajaran CARILEM (membaca, bercerita, dan menonton  film  edukasi)  juga  telah  dipraktikkan  menjadi  media  pendidikan  antikorupsi  yang efektif  dalam  meningkatkan  perkembangan  anak  (Ariani,  2017).  Media  Monopoli  Antikorupsi (MONAKO) dapat disisipkan materi modul PAK dari KPK (Nurhadiyati et al., 2016).
Pembahasan  mengenai  metode  atau  media  dalam  penyemaian  nilai  antikorupsi  termasuk kedalam  pilar  pembelajaran  dalam  pendidikan  antikorupsi.  Web e-learning ,  game  antikorupsi berbasis android, modul PPKn, PAK  dengan pendekatan neuroscience , dan monopoli termasuk dalam inculcation  approach karena  menekankan  pada  penanaman  nilai  antikorupsi  (Superka, 1973). Gadget yang menyajikan cerita antikorupsi dan pembelajaran CARILEM bisa diklasifikasi- kan pendidikan nilai dengan pendekatan cognitive moral development karena mendorong peserta didik untuk diskusi mengenai cerita yang dipaparkan (Superka, 1973).
Tabel 4. Kegiatan nonakademik dalam Insersi Nilai Antikorupsi No. Kegiatan Nonakademik Jumlah Tahun Penulis 1. Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) 1 2022 Sutikno et al. (2022) 2. Kantin Kejujuran 1 2019 Putri (2019) 3. Sosialisasi 3 2017, 2019, 2020 Alfiyati  (2017;  Andiana  (2019); Kristiono et al. (2020) 4. Seminar 1 2021 Wahyuni et al. (2021) Total 6
Sikap  antikorupsi  juga  dapat  ditanamkan  kepada  siswa  melalui  kegiatan  ekstrakurikuler. Memang  penerapan  pendidikan  antikorupsi  tidak  hanya  bisa  mengandalkan  melalui  mata pelajaran atau mata kuliah saja, perlu usaha lebih untuk membangun nilai ini melalui habituasi (Harmanto & A.R., 2012). Kegiatan nonakademik mencoba membuat nilai-nilai antikorupsi men- jadi budaya. Terdapat 6 artikel yang membahas nilai antikorupsi melalui aktivitas diluar kelas. Hasil  telaah  keenam  artikel  menginformasikan  fakta  bahwa  kegiatan  sosialisasi  yang  sering digunakan.  Penggunaan  sosialisasi  berdasarkan  alasan  kemudahan  dalam  merencanakan  dan implementasinya.
Sosialisasi pendidikan antikorupsi dilakukan oleh SMAN 6 Yogyakarta berkolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi DIY (Alfiyati, 2017), SMP Negeri 10 Yogyakarta juga melaksanakan sosialisasi pendidikan  antikorupsi  sesuai  dengan  anjuran  Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta  (Andiana, 2019), dan SMK Texmaco Pemalang juga melakukan hal yang sama (Kristiono et al., 2020). Selain melalui sosialisasi, seminar pendidikan moral dan pendidikan antikorupsi mampu membangun kesadaran mahasiswa tentang nilai antikorupsi (S. Wahyuni et al., 2021). Pendidikan antikorupsi perlu  dipraktikkan  melalui  pembiasaan  dikehidupan  sehari-hari,  melalui  kantin  kejujuran (Rawanoko, 2019). Terakhir, Pendidikan Kecakapan Hidup Sehat (PKHS) yang berprinsip General Education terbukti efektif untuk memproteksi diri dari tindakan yang bersifat koruptif (Sutikno et  al.,  2022).  Kegiatan  nonakademik  ini  masih  termasuk  dalam  pilar  pembelajaran,  namun berfokus pada pengembangan diri bukan pembelajaran dikelas (Kemendikbud & KPK, 2012).
Tabel 5. Manajemen Pendidikan dalam Insersi Nilai Antikorupsi No. Manajemen Pendidikan Jumlah   Tahun Penulis 1. TK, SD, SMP, dan PKBM di Kabupaten Kepahiang 1 2022 Hamengkubuwono (2022) 2. SMA Kesatrian 2 Semarang 1 2021 Sari (2021) Total 2
Manajemen  pendidikan  mencakup  integrasi  nilai  antikorupsi  ke  dalam  mata  pelajaran  dan mata kuliah, metode pembelajaran, dan kegiatan non-akademik. 2 dari 44 artikel yang dianalisis membahas  penyemaian  nilai  antikorupsi  melalui  manajemen  pendidikan.  Membangun  sistem pendidikan  dengan  prinsip  antikorupsi  dapat  membantu  mengembangkan  cara  pandang  anti korupsi  di  kalangan  peserta  didik.  Tindakan  sekolah  harus  didasarkan  pada  prinsip-prinsip antikorupsi. Selaras dengan panduan yang diberikan KPK, terdapat tiga pilar dalam mewujudkan sekolah berbudaya antikorupsi, sistem manajemen sekolah yang akuntabel, pembelajaran, dan partisipasi aktif masyarakat (Kemendikbud & KPK, 2012). Penelitian selanjutnya harus menyeli- diki  penerapan  prinsip-prinsip  ini.  Membangun  pengelolaan  pendidikan  yang  berbasis  nilai antikorupsi menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyemai nilai antikorupsi, karena akan berdampak pada sistem pendidikan secara utuh.
SMA Kesatrian 2 Semarang telah melaksanakan praktik manajemen pendidikan antikorupsi. Terdapat empat bagian dari proses manajemen tersebut meliputi perencanaan melalui pengem-
bangan  kurikulum  integrasi  nilai  antikorupsi,  pengorganisasian  dengan  pembagian  tugas  dan tanggung  jawab,  pelaksanaan  pendidikan  antikorupsi  melalui  integrasi  ke  mata  pelajaran  dan budaya sekolah, serta supervisi melalui observasi proses pembelajaran (Sari, 2021). Bentuk lain praktik manajemen pendidikan antikorupsi juga dicontohkan oleh satuan pendidikan di Kabupa- ten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Proses manajemen pendidikan terdiri dari tiga tahap diantara- nya: pengesahan peraturan daerah terkait praktik pendidikan antikorupsi, elaborasi kurikulum sekolah,  dan  lokarya  penyusunan  silabus  dan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP) (Hamengkubuwono,  2022).  Pengelolaan  pendidikan  antikorupsi  dapat  didasarkan  pada  dua pendekatan tersebut. Kajian yang membahas insersi antikorupsi melalui manajemen pendidikan termasuk  kedalam  pilar  pertama  pendidikan  antikorupsi  yaitu  sistem  manajemen  sekolah (Kemendikbud  &  KPK,  2012).  Sistem  manajemen  sekolah  menjadi  pilar  yang  penting  dalam membangun budaya antikorupsi karena disinilah pendidikan antikorupsi didesain.

## Subjek atau Sasaran Praktik Insersi Nilai Antikorupsi
Tabel 6. Sasaran dalam Insersi Nilai Antikorupsi No. Jenjang (subjek sasaran) Jumlah Penulis 1. TK 3 (Ariani, 2017; Saraswati & Soleh, 2021; Suyadi, 2019) 2. SD 3 (Nurhadiyati et al., 2016; Aulianti et al., 2021; Nadziroh et al., 2018) 3. SMP 6 (Andiana, 2019; Gandamana, 2018; Habib et al., 2022; Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Murdiono, 2016; Rube’i & Sari, 2019) 4. SMA 13 (Alfiyati,  2017;  Amiruddin  &  Afifah,  2021;  Djoh,  2019;  Halimah  et  al., 2021;  Istiqamah  &  Asmar,  2022;  Muhaemin  &  Azis,  2019;  Najih  & Wiryani, 2021; Pritaningtias et al., 2019; Ramadhani, 2022; Sari, 2021; Shofiyuddin, 2018; Sutrisno, 2017; Sutrisno & Murdiono, 2017) 5. SMK 5 (Kristiono  et  al.,  2020;  Siswanto,  2020;  Siswanto  et  al.,  2017;  Suniti, 2021; Suprapti et al., 2021) 6. Perguruan Tinggi 13 (Basri et al., 2022; Hapsari et al., 2020; Hasibuan et al., 2018; Ilham & Hardiyanti, 2020;  Juwono,  2021;  Kristiono, 2018, 2019;  Palandi et al., 2017;  Rawanoko,  2019;  Ruslan  et  al.,  2022;  Sutikno  et  al.,  2022;  S. Wahyuni et al., 2021; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018) 7.  Semua jenjang 1 (Hamengkubuwono, 2022) Total 44
Pendidikan  antikorupsi  sebaiknya  diberikan  sedari  dini.  Karena  penanaman  nilai  disaat seorang individu masih berusia belia akan jauh lebih mudah dari pada ketika sudah dewasa. Jika diimplementasikan di sekolah, maka generasi masa depan bangsa bisa memahami tentang antiko- rupsi dan pencegahannya (Perdana et al., 2021). Intervensi ini telah diterapkan mulai dari pendi- dikan dasar hingga pendidikan tinggi, seperti yang ditunjukkan dalam artikel sebelumnya. Artikel yang  membahas  implementasi  insersi  nilai  antikorupsi  di  lembaga  pendidikan  sebagian  besar dilaksanakan di SMA dan perguruan. Pada tahapan ini peserta didik berada di fase menuju dewa- sa, artinya mulai memasuki fase kematangan berpikir dan nilai-nilai antikorupsi mampu terinter- nalisasi  dengan  baik.  Selain  itu,  pada  tahun  2045,  bonus  demografi  akan  diperoleh  negara Indonesia, sehingga peserta didik yang berada dijenjang SMA/MA/SMK maupun mahasiswa yang akan menjadi masa depan bangsa Indonesia (Ubwarin et al., 2020). Tentunya generasi kita harus dipersiapkan untuk melawan korupsi. Terdapat 6 artikel yang membahas implementasi Pendidik- an antikorupsi di SMP, 5 artikel pada jenjang SMK, masing-masing 3 artikel untuk SD dan TK, dan terakhir 1 artikel menjelaskan implementasi model manajemen Pendidikan antikorupsi disemua jenjang sekolah di Kabupaten Kepahiang.

## Metode yang Sering Digunakan dalam Penelitian Praktik Insersi Nilai Antikorupsi
Data  pada Tabel  7  menunjukkan  bahwa mayoritas  artikel  menggunakan metode  penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap penyebab fenomena secara menda- lam,  dan  diinterpretasikan  dan  disimpulkan  berdasarkan  konteksnya  (Harahap,  2020). Insersi nilai antikorupsi dalam bentuk implementasi program yang perlu digali informasinya mengguna-
kan metode ini. Sebanyak 32 artikel menganalisis aktualisasi pendidikan antikorupsi diberbagai jenjang pendidikan, mulai dari analisis penjabaran aktivitas yang dilakukan hingga identifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan antikorupsi.  Metode  kuantitatif,  8 artikel mengukur besaran dampak dari pelaksanaan praktik insersi nilai antikorupsi. Terakhir terdapat 4 artikel yang menggunakan metode penelitian pengembangan untuk mengembangkan media atau modul pembelajaran, penggunaan metode penelitian pengembangan mendeskripsi- kan proses pengembangan produk mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi produk sampai produk.
Tabel 7. Metode yang digunakan dalam Penelitian Insersi Nilai Antikorupsi No. Metode Jumlah Penulis 1. Kuantitatif 8 (Basri et al., 2022; Halimah et al., 2021; Najih & Wiryani, 2021; Rube’i & Sari, 2019; Saraswati & Soleh, 2021; Siswanto, 2020; Siswanto et al., 2017; Sutikno et al., 2022) 2. Kualitatif 32 (Alfiyati, 2017; Amiruddin & Afifah, 2021; Andiana, 2019; Ariani, 2017; Djoh,  2019;  Erlawana,  2017;  Gandamana,  2018;  Habib  et  al.,  2022; Hamengkubuwono, 2022; Hapsari et al., 2020; Hasibuan et al., 2018; Ilham & Hardiyanti,  2020;  Istiqamah  & Asmar, 2022;  Juwono, 2021; Kristiono, 2018, 2019; Kristiono et al., 2020; Muhaemin & Azis, 2019; Mumtahanah & Suyuthi, 2021; Murdiono, 2016; Nadziroh et al., 2018; Ramadhani,  2022;  Rawanoko,  2019;  Ruslan  et  al.,  2022;  Sari,  2021; Shofiyuddin, 2018; Suniti, 2021; Suprapti et al., 2021; Sutrisno, 2017; Suyadi, 2019; S. Wahyuni et al., 2021; Widhiyaastuti & Ariawan, 2018) 3. Pengembangan 4 (Aulianti  et  al.,  2021;  Nurhadiyati  et  al.,  2016;  Palandi  et  al.,  2017; Sutrisno & Murdiono, 2017) Total 44

## Sintesis Temuan
Pelaksanaan  praktik  insersi  nilai  antikorupsi  di  lembaga  pendidikan  melalui  berbagai  cara mulai dari integrasi nilai ke mata pelajaran atau mata kuliah, penggunaan metode pembelajaran, kegiatan nonakademik, dan manajemen pendidikan. Sudah banyak upaya yang sudah dilakukan dalam rangka melawan korupsi dari sisi dunia pendidikan, namun untuk pemerataan implemen- tasi  program  ke  setiap  daerah  di  Indonesia  masih  dipertanyakan.  Praktik  yang  dilaksanakan berimplikasi positif terhadap upaya pembentukan generasi  yang menolak  korupsi, baik dalam dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mulai dari peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta  sampai  kepada  perubahan  perilaku.  Nilai  antikorupsi  dalam  pembelajaran  seyogyanya disampaikan dengan cara-cara yang kreatif.
Berdasarkan  temuan  dari  44  artikel,  ada  beberapa  faktor  yang  mendukung  pelaksanaan program ini, diantaranya: (1) Komitmen yang kuat dari warga sekolah (Gandamana, 2018); (2) Dukungan pemerintah (Gandamana, 2018); (3) Kepribadian peserta didik (Shofiyuddin, 2018); (4)  Keteladanan  di  lingkungan  sekolah,  keluarga,  dan  masyarakat  (Shofiyuddin,  2018);  (5) Dukungan  sarana  dan  prasarana  (Alfiyati,  2017);  dan  (6)  Tersedianya  dana  (Alfiyati,  2017). Terdapat dua kategori faktor pendukung, internal dan eksternal. Faktor internal berupa kesadar- an yang tinggi akan bahaya korupsi. Sementara dari sisi eksternal, berupa dukungan dalam bentuk fasilitas, dana, dan partisipasi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan program.
Suatu  program  pasti  juga  menghadapi  kendala  dalam  pelaksanaannya,  antara  lain:  (1) Infrastruktur akademik yang tidak mendukung pembentukan perilaku integritas (Mumtahanah & Suyuthi, 2021); (2) Keterbatasan waktu (Murdiono, 2016); (3) Kesulitan memilih metode pembel- ajaran yang tepat (Murdiono, 2016); (4) Problem guru dalam integrasi pendidikan antikorupsi ke mata pelajaran yang dirasa masih sulit (Murdiono, 2016); (5) Kondisi lingkungan sekitar yang menganggap korupsi menjadi hal yang biasa (Murdiono, 2016); (6) Minimnya kesadaran peserta didik (Nadziroh et al., 2018; Shofiyuddin, 2018); (7) Lingkungan keluarga yang tidak mendukung (Shofiyuddin,  2018);  (8) Pengaruh  negatif  dari  luar  yang memaksa  siswa  untuk  berbuat  tidak jujur (Shofiyuddin, 2018); (9) Minimnya sosialisasi dari KPK (Shofiyuddin, 2018); (10) Kebiasaan perilaku koruptif yang muncul di sekolah (Nadziroh et al., 2018); (11) Kurangnya perhatian dari stakeholder terkait  penyelenggara  pembelajaran  PAK  (Ruslan  et  al.,  2022);  (12)  Kemampuan
peserta didik yang minim dalam mengorganisasi diri  (Hapsari et al., 2020); (13) Keterbatasan buku  tentang pendidikan antikorupsi  (Andiana, 2019); dan (14) Belum ada struktur birokrasi tersendiri berkaitan dengan pendidikan antikorupsi (Andiana, 2019). Hambatan dalam pelaksa- naan praktik ini juga berasal dari internal dan eksternal. Hal yang dapat menjadi faktor internal yang menghambat implementasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran terkait korupsi, dan  terkadang  masih  melakukan  tindakan  koruptif.  Faktor  eksternal  bersinggungan  dengan kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan praktik.
Penelitian satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi celah dalam literatur. Kendala metode pembelajaran bisa diatasi dengan pengembangan media atau modul pembelajaran pendidikan antikorupsi. Pengembangan media dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil yang positif yang artinya produk layak digunakan. Selain itu, partisipasi seluruh komponen sekolah dalam program tersebut harus dicapai untuk membangun generasi antikorupsi.

## Simpulan
Mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, insersi nilai antikorupsi telah banyak dite- liti. Usaha dalam menyemai nilai antikorupsi memang seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dan  konsisten,  mulai  dari  pendidikan  dasar  hingga  pendidikan  tinggi.  Peserta  didik  SMA  dan mahasiswa menjadi sasaran disebagian besar artikel. Cara dalam integrasi nilai antikorupsi juga sudah  bermacam-macam,  mulai  dari  insersi  ke  mata  pelajaran  atau  mata  kuliah  mayoritas menggunakan  mata  pelajaran  PPKn,  penggunaan  metode  pembelajaran  tertentu,  pelaksanaan kegiatan nonakademik dengan dasar nilai antikorupsi, dan manajemen pendidikan antikorupsi. Apabila  pendidikan  antikorupsi  dapat  diterapkan  secara  komprehensif  pada  seluruh  aspek pendidikan, maka seluruh aspek tersebut akan saling mendukung. Sektor pendidikan sudah mulai banyak membantu pemerintah dalam upaya membangun perilaku antikorupsi melalui penana- man  nilai  antikorupsi.  Dimasa  depan,  besar  harapan  program  ini  bisa  terus  berkembang  dan berdampak besar untuk generasi muda dalam membentuk generasi yang berintegritas.

## Referensi
Alfiyati, A. (2017). Implementasi program pendidikan anti korupsi di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Pendidikan , 6 (2), 289 – 302.
Amiruddin, M. F., & Afifah, B. N. (2021). Implementasi pendidikan karakter anti korupsi di MAN 4 kediri. Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam , 2 (3).
http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/381%0Ahttps://ejournal.iaifa .ac.id/index.php/salimiya/article/download/381/348
Anas, Z., Supriyatna, A., Tola, B., Handiana, D., Murhananto, Setiawan, W., & Dirjo. (2018). Insersi pendidikan  antikorupsi .  Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Andiana,  N.  (2019).  Implementasi  kebijakan  pendidikan  anti  korupsi  di  SMP  Negeri  10 Yogyakarta. Jurnal Kebijakan Pendidikan , 8 (c), 148 – 163.
Aria, F., & harmanto. (2018). Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah. Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan , 6 (2), 520 – 534. Ariani, I. H. D. (2017). Menumbuhkan pendidikan karakter anti korupsi melalui model pembelajaran CARILEM . 170 – 176.
Aulianti, W. D., Karim, S. A., & Riska, M.  (2021). Pengembangan game pendidikan anti korupsi berbasis android. Jurnal Media Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer , 4 (2), 27 – 32. Azmi,  S.  R.  M.  (2020).  Implementasi  pendidikan  antikorupsi  pada  mata  kuliah  PKN  berbasis project citizen di STMIK Royal Kisaran. Journal of Science and Social Research , 3 (1), 64 – 72. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS PUSAT.pdf%0Ahttp://business-
law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-
syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi- results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839
Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) tahun 2022 (Issue No. 59/08/Th. XXV, 1 Agustus 2022).
Basri, J., Sulaiman, H., & Indriyani, I. (2022). Pendidikan anti korupsi dan pengaruhnya terhadap integritas mahasiswa. Al Marhalah Jurnal Pendidikan Islam , 6 (1), 10 – 18.
Biasini, N., Moningka, C., Aliudin, E. R., & Marini, S. (2020). Pendidikan antikorupsi kepada siswa sekolah dasar dengan metode storytelling. Patria , 2 (1), 25. https://doi.org/10.24167/patria.v2i1.2584 Djoh,  A.  J.  M.  . ;  Y.  F.  H.  (2019).  Implementasi  nilai -nilai  pendidikan  anti  korupsi  melalui mata pelajaran  PPKN bagi siswa  SMA Negeri Waingapu. Ganesha Civic  Education , 1 (2), 66 – 70. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ/article/view/331
Erlawana, E. (2017). Integrasi nilai-nilai anti korupsi pada mata pelajaran kimia melalui media game ular tangga. Lantanida Journal , 5 (1), 1. https://doi.org/10.22373/lj.v5i1.2055 Fatimah, E., & Harmanto, H. (2021). Penerapan pendidikan antikorupsi melalui kantin kejujuran di  SMA  Antartika  Sidoarjo. Kajian  Moral  Dan  Kewarganegaraan , 10 (2),  319 – 333. https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n2.p319-333
Francis C, & Baldesari. (2006). Systematic Reviews of Qualitative Literature . UK Cochrane Centre. Gandamana, A. (2018). Implementasi pendidikan anti korupsi melalui habituasi dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter siswa Di SMP Negeri 1 Cianjur.
School Education Journal Pgsd Fip Unimed , 8 (2), 159 – 171. https://doi.org/10.24114/sejpgsd.v8i2.10197
Goufh, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2012). An introduction to sytematic reviews . SAGE.
Habib, L., Rispawati, R., Alqadri, B., & Sumardi, L. (2022). Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 8 Mataram. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan ,
7 (3b), 1692 – 1701. https://doi.org/10.29303/jipp.v7i3b.836
Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan anti-korupsi melalui mata Kuliah Pancasila: Tingkatan dalam Memahami kejujuran. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 5 , 1 – 14. Hamengkubuwono,  H.  (2022).  Model  manajemen  pendidikaan  antikorupsi  pada  satuan pendidikan  di  Kabupaten  Kepahiang. Edukasi  Islami:  Jurnal  … ,  607 – 620. https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2178 Handoyo, E. (2013). Pendidikan anti-korupsi. In penerbit ombak . https://doi.org/10.24090/insania.v12i2.250
Hapsari,  D.  I.,  Utomo,  S.  D.,  &  Suhartono,  E.  (2020).  Media  pembelajaran  hidden  curriculum terhadap pendidikan anti aorupsi. JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu -Ilmu Sosial , 12 (2), 417 – 423.
Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif . Wal Ashri Publishing.
Harmanto, & A.R., E. D. (2012). Pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn. Pendidikan Dan Pembelajaran , 19 (2), 157 – 171.
Hasibuan,  P.,  Triyani,  &  Kristianto,  J.  (2018).  Gambaran  kepuasan  mahasiswa  terhadap  mata kuliah  pendidikan budaya anti korupsi di Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I Tahun 2017. Quality , 12 (1), 20 – 25.
Ilham, M., & Hardiyanti, W. E. (2020). Implementasi pendidikan anti korupsi pada Program Studi PGMI  IAIN  Kendari. AULADUNA:  Jurnal  Pendidikan  Dasar  Islam , 7 (1),  20. https://doi.org/10.24252/auladuna.v7i1a3.2020
Istiqamah, & Asmar, A. R. (2022). Meningkatan perilaku anti korupsi melalui model investigative report: integrasi mata pelajaran agama dan pendidikan anti korupsi. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 16 (1), 151 – 175. https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.865 Jaya,  H.  wisma.  (2021).  Insersi  pendidikan  anti  korupsi  dalam  mata  kuliah  pendidikan kewarganegaraan  di  perguruan  tinggi. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan , 8 (1),  1 – 18. http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn/article/view/7565
Juwono, H. (2021). Implementasi kurikulum pendidikan anti korupsi di STIB Banyuwangi sebagai upaya  preventif  anti  korupsi. MOMENTUM :  Jurnal  Sosial  Dan  Keagamaan , 10 (1),  76 – 87. https://doi.org/10.29062/mmt.v10i1.134
Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Gorontalo Law Review , 1 (1), 25. https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95
Kemendikbud,  &  KPK.  (2012). Panduan  penyelenggaraan  pendidikan  antikorupsi  di  satuan pendidikan . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Khoerunnisa, N., & Abidin, J. (2022). Urgensi metode pembelajan dalam pendidikan agama islam . 5 (14), 334 – 346.
KPK. (2016). Modul materi integritas untuk umum. In Komisi Pemberantasan Korupsi . Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kristiono,  N.  (2018).  Penanaman  nilai  antikoroupsi  bagi  mahasiswa  FIS  UNNES  melalui  mata kuliah  pendidikan  anti  korupsi. Refleksi  Edukatika :  Jurnal  Ilmiah  Kependidikan , 9 (1). https://doi.org/10.24176/re.v9i1.2807
Kristiono,  N.  (2019).  Penanaman  karakter  anti  korupsi  melalui  mata  kuliah  pendidikan  anti korupsi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan , 3 (22), 38 – 44. Kristiono,  N.,  Astuti,  I.,  &  Uddin,  H.  R.  (2020).  Implementasi  pendidikan  anti  korupsi  di  SMK Texmaco Pemalang. Integralistik , 31 (1), 13 – 21.
Kurniawan, M. W., & Setiyowati, R. (2018). Penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui habitus  keteladanan  di  SMP  Muhammadiyah  Boarding  School  Yogyakarta. Jurnal  Civic Hukum , 3 (1), 62. https://doi.org/10.22219/jch.v3i1.7729
Montessori,  M.,  Tiara,  M.,  Ambiyar,  &  Islami,  S.  (2021).  Dialogue  method  in  high  school  anti- corruption education. Journal of Social Studies Education Research , 12 (4), 1 – 21.
Muhaemin, & Azis, M. (2019). Nilai-nilai kearifan lokal luwu dalam pendidikan anti korupsi di madrasah aliyah negeri palopo. Jurnal “Al - Qalam,” 25 (2), 225 – 240. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf
Mumtahanah, N., & Suyuthi, A. (2021). Pendidikan islam dan spirit antikorupsi: analisis desain pembelajaran  PAI  berwawasan  antikorupsi  di  Sekolah  Nurotun. Indonesian  Journal  of Islamic Education Studies (IJIES) , 4 , 121 – 136.
Murdiono,  M.  (2016).  Pendidikan  anti  korupsi  terintegrasi  dalam  pembelajaran  pkn  untuk menanamkan  karakter  kejujuran  di  SMP. SOCIA:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial , 13 (1),  1 – 12. https://doi.org/10.21831/socia.v13i1.9910
Nadziroh,  Chairiyah,  &  Pratomo,  W.  (2018).  Integrasi  nilai-nilai  kejujuran  sebagai  wujud pendidikan anti korupsi di sekolah dasar negeri tengklik kabupaten karanganyar. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An , 5 (1).
Najih,  M.,  &  Wiryani,  F.  (2021).  Perspectives  on  İntegrating  anti - corruption  curriculum  İn Indonesian secondary school education. In Eurasian Journal of Educational Research (Vol. 2021, Issue 93, pp. 407 – 424). https://doi.org/10.14689/EJER.2021.93.20
Nurhadiyati, A., Aminah, A. C. N., & Rahmawati, D. R. (2016). Pengembangan monako (monopoli anti  korupsi)  sebagai  media  pembelajaran  pendidikan  anti  korupsi  berbasis  play  based learning pada siswa SD. Pelita , XI (2).
https://journal.uny.ac.id/index.php/pelita/article/view/10928/8189
Palandi, J. F., Aminah, S., & Pudyastuti, Z. E. (2017). Pengembangan aplikasi web e-learning untuk pendidikan anti korupsi menggunakan moodle. INOVTEK Polbeng - Seri Informatika , 2 (2), 173. https://doi.org/10.35314/isi.v2i2.204
Pasaribu, M. M., & Boiliu, F. M. (2021). Edukasi pendidikan agama kristen antikorupsi pada anak sejak dini. Jurnal Education and Development , 9 (3), 540 – 546.
http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2870
Perdana, D. R., Adha, M. M., & Ardiansyah, N. (2021). Model dan strategi penanaman nilai-nilai
antikorupsi di sekolah dasar. Jurnal Bhineka Tunggal Ika , 08 (01), 21 – 31.
Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan  kewarganegaraan  di  perguruan  tinggi. Citizenship:  Jurnal  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 9 (2), 58 – 69.
Prihati,  Y.,  Galih,  S.  T.,  &  Karyanti,  T.  (2019).  Pengembangan  MedPAK:  media  pembelajaran pendidikan antikorupsi berbasis multimedia. Khazanah Informatika : Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika , 5 (1), 15 – 20. https://doi.org/10.23917/khif.v5i1.7172
Pritaningtias, D. W., Barendriyas, A. S., Sabela, A. R., & Utari, I. S. (2019). Implementation of anti- corruption education through penetrasi method (penanaman 9 nilai karakter anti korupsi) for  the  urban  village  community  of  Jabungan. Indonesian  Journal  of  Advocacy  and  Legal Services , 1 (1), 45 – 64. https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33752 Putri, N. S. W. (2019). Upaya mewujudkan karakter jujur siswa melalui kantin kenjujuran di SMK Ainul Ulum Pulung Kabupaten Ponorogo . 7 – 25.
Ramadhani,  R.  (2022).  Pendidikan  anti  korupsi  sebagai  satuan  pembelajaran  berkarakter  di sekolah menengah atas negeri (SMAN) 1 Tambun Selatan. Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 105 (4), 4. https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf Rawanoko,  E.  S.  (2019).  Persepsi  mahasiswa  terhadap  pendidikan  antikorupsi  melalui  kantin kejujuran  di  Universitas  Wisnuwardhana  Malang. LIKHITAPRAJNA  Jurnal  Ilmiah , 21 (September), 131 – 140.
Rube’i,  M.  A.,  &  Sari,  D.  (2019).  Analisis  pelaksanaan  nilai -nilai  sikap  anti  korupsi  dalam pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  siswa  kelas  VII  di  SMP  02  Muhammadiyah Pontianak. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 3 (2), 238. https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1445
Ruslan, Ali, H., & Ramadhan, R. I. (2022). Penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinngi pada  mata  kuliah  wajib  umum  (MKWU)  PPKN. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan Undiksha , 10 (8.5.2017), 2003 – 2005. https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/autism-spectrum-disorders
Sa’adiyyah, A. M., Utari, A. D., & Islam, Ni. S. (2022). Implementasi pendidikan antikorupsi untuk meningkatkan  moralitas  mahasiswa  PPKN  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa. Jurnal Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan-Universitas  Banten  Jaya  (PROPATRIA) , 5 (1), 87 – 96.
Saraswati, G., & Soleh, M. A. (2021). Persepsi orang tua terhadap pendidikan anti korupsi pada anak  usia  dini  berbasis  gadget. Pedagonal :  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan , 5 (1),  46 – 50. https://doi.org/10.33751/pedagonal.v5i1.2693 Sari, A. R. S. (2021). Manajemen pendidikan antikorupsi di sekolah menengah atas Kesatrian 2 Semarang. Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR) , November , 88 – 93. http://conference.upgris.ac.id/index.php/snk/article/view/2442 Shofiyuddin, A. (2018). Pendidikan antikorupsi di SMA Al-Hikmah Kebonsari Surabaya. Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 1 , 34 – 65. http://ejournal.iai-
tabah.ac.id/index.php/Darajat/article/download/282/226
Siswanto.  (2010).  Systematic  review  sebagai  metode  penelitian  untuk  mensintesis  hasil-hasil penelitian. Jurnal Litbang Kementerian Kesehatan , i , 326 – 333.
Siswanto,  S. (2020). Pembelajaran akuntansi sebagai media penanaman karakter anti korupsi.
Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia , 18 (1), 47 – 59. https://doi.org/10.21831/jpai.v18i1.31876
Siswanto, S., Suyanto, S., & Kartowagiran, B. (2017). Nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran akuntansi sebagai pengembangan karakter siswa di SMK. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 5 (1), 75. https://doi.org/10.21831/jppfa.v5i1.14534
Slamet, F. A., & Mukhlis, M. (2022). Penerapan media fliipbook nilai-nilai pendidikan antikorupsi di  TPQ  Baabussalam  Kecamatan  Sukun  Kota  Malang. Khidmatuna:  Jurnal  Pengabdian
Kepada Masyarakat , 2 (2), 137 – 147. https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i2.393 Sumaryati,  Suyadi,  &  Hastuti,  D.  (2019). Pendidikan  antikorupsi  dalam  keluarga,  sekolah  dan masyarakat . UAD Press Yogyakarta.
Suniti,  S.  (2021).  Pembelajaran  pendidikan  anti  korupsi  melalui  pendidikan  agama  islam.
Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi , 10 (1), 114 – 134. https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i1.7874
Superka, D. P. (1973). A typology of valuing theories and values education approches . University of California.
Suprapti,  E.,  Priono,  H.,  Thamrin,  T.,  &  R,  B.  (2021).  Pendidikan  karakter  dalam  pembelajaran Akuntansi sebuah  upaya membentuk siswa  Akuntansi  berkarakter  antikorupsi. Tangible Journal , 6 (1), 39 – 54. https://doi.org/10.47221/tangible.v6i1.160 Supriyanta.  (2013). Pendidikan antikorupsi di Indonesia. Jurnal Wacana Hukum , 11 (1), 11 – 16.
https://doi.org/https://doi.org/10.33061/1.jwh.2012.11.1.726
Sutikno, A. Y. W., Pramita, R. A., & Handayani, S. R. (2022). Efektifitas pendidikan kecakapan hidup sehat (PKHS) berfilosofi general education dalam menumbuhkan sikap anti korupsi. Jurnal Pendidikan , 10 (2), 218 – 234.
Sutrisno.  (2017).  Implementasi  pendidikan  antikorupsi  pada  mata  pelajaran  PPKn  berbasis project  citizen  di  sekolah  menengah  atas. Jurnal  Civics:  Media  Kajian  Kewarganegaraan ,
14 (2), 166 – 175. https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.15664
Sutrisno, S., & Murdiono, M. (2017). Pengembangan modul pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  untuk  kelas  x  sekolah  menengah atas. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS , 4 (1), 55 – 66.
https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i1.9789
Suyadi, S. (2019). Integration of anti-corruption education (pak) in islamic religious education (pai)  with  neuroscience  approach  (multi-case  study  in  Brain  Friendly  PAUD:  I  Sleman Kindergarten Yogyakarta). INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 12 (2), 307 – 330. https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i2.307-330
Suyanto, T. (2005). Pendidikan antikorupsi dan pengembangan budaya sekolah. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 23 . Transparency  International.  (2022). Transparency  international  corruption  perceptions  index 2022 . https://www.transparency.org/en/countries/indonesia
Ubwarin, E., Salamor, Y. B., Leatemia, W., & Salamor, A. M. (2020). Pendidikan anti korupsi bagi siswa SMA di Kabupaten Maluku Tengah. Altruis: Journal of Community Services , 1 (2), 112. https://doi.org/10.22219/altruis.v1i2.12160
Wahyuni, A., Haris, H., & Mustari. (2020). Integrasi pendidikan karakter pada mata pelajaran ppkn untuk mengembangkan kemampuan mengemukakan pendapat siswa. Phinisi Integration Review , 2 (1), 190 – 200.
Wahyuni, S., Aini, L., & Dewi, Y. A. (2021). Membangun sifat anti korupsi mahasiswa tadris IPS IAIN Metro Lampung melalui seminar pendidikan moral dan anti korupsi. SOCIAL PEDAGOGY: Journal  of  Social  Science  Education , 2 (2),  55.  https://doi.org/10.32332/social- pedagogy.v2i2.3515
Wati,  S.  (2022).  Pentingnya  pendidikan  tentang  anti  korupsi  kepada  mahasiswa. ULIL  ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (6), 1828.
http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/438/357
Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk  berperilaku  anti  koruptif  melalui  pendidikan  anti  korupsi. Acta  Comitas , 3 (1),  17. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02
Zulqarnain,  Z.,  Ikhlas,  M.,  &  Ilhami,  R.  (2022).  Persepsi  mahasiswa  tentang  pendidikan kewarganegaraan  dan  antikorupsi : penting  dan  relevansi. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi ,
8 (1), 123 – 134.