## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 3 Issue 2, October 2023 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: 10.52738/pjk.v3i2.181 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim

## Athoillah Islamy
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Indonesia. Email: athoillahislamy@yahoo.co.id
Abstract:  The purpose of this study is to identify and explore the values of Pancasila in the orientation of the majelis taklim in the Regulation of the Minister of Religious Affairs number 29 of 2019 concerning the Taklim  Council.  Qualitative  studies  in  the  form  of  literature  studies  use  a  normative-philosophical approach. The content of the values of the Pancasila philosophy becomes a theory of analysis of the subject matter  of  study.  Research  data  were  obtained  by  documentation  techniques.  Meanwhile,  data  analysis includes the stages of data reduction, presentation,  and verification. This  study concludes the existence of dimensions of Pancasila values in political policies related to the orientation of majelis taklim in Indonesia, including the value of social justice and humanity in the formation of pluralist and humanist personalities, divine values in the formation of scientific and religious personalities, and the value of unity and democracy in  the  formation  of  nationalist  personalities.  The  theoretical  implications  of  this  study  show  that  the mainstreaming  of  Pancasila  values  can  be  internalized  in  non-formal  educational  and  social  religious institution  activities,  such  as  majelis  taklim  activities.  The  limitations  of  this  study  have  not  identified obstacles or challenges related to the implementation of the Minister of Religious Affairs Regulation Nomor 29 of 2019 concerning majelis taklim in the midst of the lives of Indonesian Muslims.
Keywords: Pancasila; Regulation of the Minister of Religious Affairs; Majelis Taklim.
Abstrak:  Tujuan  studi  ini  untuk  mengidentifikasi  dan  mengeksplorasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  orientasi majelis  taklim  pada  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  29  Tahun  2019  Tentang  Majelis  Taklim.  Studi kualitatif  dalam  bentuk  studi  pustaka  ini  menggunakan  pendekatan  normatif-filosofis.  Muatan  nilai-nilai falsafah  Pancasila  menjadi  teori  analisis  pokok  bahasan  studi.  Data  penelitian  diperoleh  dengan  teknik dokumentasi. Sementara itu, analisa data mencakup tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Studi ini menemukan adanya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik terkait orientasi majelis taklim di Indonesia, antara lain nilai keadilan sosial dan kemanusiaan dalam pembentukan kepribadian pluralis dan humanis,  nilai  ketuhanan  dalam  pembentukan  kepribadian  berilmu  dan  religius,  dan  nilai  persatuan  dan demokrasi  dalam  pembentukan  kepribadian  yang  nasionalis.  Implikasi  teoritis  studi  ini  menunjukkan pengarustamaan  nilai-nilai  Pancasila  dapat  diinternalisasikan  pada  aktivitas  lembaga  pendidikan  maupun sosial  keagamaan  non  formal,  seperti  halnya  aktivitas  majelis  taklim.  Limitasi  studi  ini  belum mengidentifikasi  hambatan  maupun  tantangan  terkait  implementasi  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  29 Tahun 2019 tentang majelis taklim di tengah kehidupan umat Islam Indonesia.
Kata kunci: Pancasila; Peraturan Menteri Agama; Majelis Taklim.

## 1. Pendahuluan
Upaya  untuk  mencegah  munculnya  bibit-bibit  radikalisme  atas  nama  Islam  di Indonesia diperlukan upaya masif dan sinergis. Sebagai langkah konkret, upaya tersebut dapat  diejawantahkan  melalui  ragam  kebijakan  politik  pemerintah  dan  juga  kesadaran norma sosial maupun keagamaan oleh umat Islam sendiri (Husaini and Islamy, 2022). Di sinilah,  peran  aktivitas  pendidikan  maupun  sosial  keagamaan  Islam  di  Indonesia  dapat melakukan  penguatan  strategi  literasi  keagamaan  Islam  dalam  rangka  kontra  radikalisasi (Ali et al., 2021).
Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim
Terlepas dari pernyataan di atas, penting untuk disadari keberadaan Pancasila sebagai ideologi  negara  sejatinya  juga  memuat  berbagai  nilai  yang  dapat  menjadi  landasan paradigmatik  untuk  mencegah  munculnya  radikalisme  Islam.  Hal  demikian  disebabkan Pancasila  memuat  nilai  luhur  yang  bersifat  preventif  terhadap  berbagai  hal  buruk  bagi integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Kristianto, 2018). Meskipun kesadaran  paradigma  integratif  terhadap  relasi  Islam  dengan  Pancasila  sebagai  ideologi negara  tidak  mesti  ditemukan  pada  setiap  umat  Islam  di  Indonesia  (Islamy,  2022). Namun  terlepas  persoalan  paradigmatik  tersebut,  pengarustamaan  nilai-nilai  Pancasila merupakan  hal  urgen  untuk  dapat  diinternalisasikan  pada  seluruh  kegiatan  pendidikan maupun  sosial  keagamaan  Islam,  seperti  halnya  majelis  taklim.  Oleh  sebab  itulah, kehadiran  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  29  Tahun  2019  Tentang  Majelis Taklim patut diapresiasi oleh umat Islam di Indonesia khususnya. Dalam PMA tersebut, khususnya  pada  Pasal  4  telah  ditegaskan,  bahwa  tujuan  dari  aktivitas  majelis  taklim  di Indonesia, antara lain untuk meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman terhadap al- Qur’an,  membentuk pribadi  religius,  dan  perilaku  yang  baik,  membentuk  pribadi berilmu  agama  secara  mendalam,  dan  membentuk  pribadi  pluralis  dan  humanis,  serta memperkuat  pribadi  yang  menjunjung  integrasi  bernegara  (Peraturan  Menteri  Agama (PMA)  Republik  Indonesia,  2019).  Jika  dicermati  mendalam,  ragam  orientasi  tersebut dapat  dikatakan  sinergis  dengan  nilai  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  demokrasi, maupun  keadilan  sosial  yang  termuat  dalam  Pancasila.  Atas  dasar  inilah,  argumen  awal studi  ini  menyatakan  adanya  muatan  nilai-nilai  Pancasila  pada  orientasi  majelis  taklim pada PMA Nomor 29 Tahun 2019.
Adapun studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus mengeksplorasi dimensi nilai-nilai  falsafah  Pancasila  dalam  ragam  ketentuan  terkait  orientasi  aktivitas  majelis taklim dalam PMA Nomor 29 Tahun 2019. Oleh sebab itu, pertanyaan utama yang ingin dijawab  dalam  studi  ini,  yakni  apa  saja  muatan  dimensi  nilai  Pancasila  dalam  ketentuan terkait orientasi majelis taklim yang termaktub pada PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis  Taklim.  Pendekatan  normatif-filosofis  digunakan  pada  studi  kualitatif  dalam bentuk  kajian  pustaka  ini.  Data  primer  studi  ini  berupa  dokumen  PMA  Nomor  29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim, dan data sekunder berupa ragam studi ilmiah yang memiliki  korelasi  pada  pokok  bahasan.  Nilai-nilai  falsafah  Pancasila  berupa  nilai ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  demokrasi,  dan  keadilan  sosial  akan  digunakan sebagai  teori  analisis  pokok  bahasan  studi.  Data  dalam  studi  ini,  baik  primer  maupun sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi. Berikutnya, analisa data dalam studi ini menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi data.
Beberapa studi terdahulu yang korelatif terhadap studi ini, antara lain studi oleh Zaini Dahlan  menjelaskan  eksistensi  PMA  tentang  majelis  taklim  menjadi  legitimasi  hukum atas  keberadaannya,  juga  memudahkan  pemerintah  dalam  mendata,  dan  memberikan bantuan  pada  majelis  taklim  (Dahlan,  2019).  Berikutnya  Umar  al-Farug  mengatakan penerbitan  PMA  tentang  majelis  taklim  menjadi  kebijakan  politik  pemerintah  untuk menanggulangi munculnya radikalisme Islam (Al Faruq, 2020). Penjelasan Umar al-Farug ini sejalan dengan pendapat Zainal abidin yang menyatakan majelis taklim dapat menjadi media  dalam  membumikan  nilai-nilai  demokrasi,  toleransi  dan  multikultural  bagi peradaban  harmoni  umat  beragama.  Selain  itu,  juga  dapat  membantu  pemerintah Indonesia dalam memberangus radikalisme Islam (Abidin, 2019). Pernyataan Umar dan Zainal di atas dikuatkan oleh Ridwan, dan Istinganatul Ulwiyah yang menuturkan peran majelis taklim memiliki berkontribusi besar dalam penguatan integrasi negara (Ridwan & Ulwiyah, 2020).
Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim
Adapun  studi  ini  akan  membatasi  pada  fokus  untuk  mengidentifikasi  dan mengeksplorasi  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  pada  orientasi  majelis  taklim  pada  PMA Nomor  29  Tahun  2019.  Fokus  inilah  yang  kemudian  dapat  menjadi  sisi  perbedaan sekaligus  kebaruan  studi  ini  dari  dikursus  akademik  terkait  tema  besar  tentang  kajian peran pemerintah dalam eksistensi majelis taklim di Indonesia.
Studi  ini  urgen,  sebab  ini  secara  teoritis,  hasil  studi  ini  diharapkan  dapat menunjukkan  sinergitas  pengarustamaan  nilai-nilai  Pancasila  dengan  kebijakan  politik pemerintah  Indonesia  terkait  orientasi  majelis  taklim  di  tengah  masyarakat.  Sementara itu, secara praksis hasil studi ini dapat menangkal opini negatif oleh sebagian umat Islam yang cenderung tidak memiliki paradigma simbiotik dalam menilai relasi Pancasila, Islam dan ideologi bernegara di Indonesia

## 2. Pembahasan

## 2.1 Falsafah Pancasila bagi Kehidupan di Indonesia
Sebagai  salah  satu  ideologi  yang  dipandang  berhasil  dalam  membangun peradaban  kehidupan  negara  yang  majemuk,  keberadaan  Pancasila  senantiasa  dikaji secara  mendalam,  terlebih  berkaitan  dengan  konsepsi  dan  praktik  sistem  demokrasi dalam  kehidupan  bernegara  (Basit,  2023).  Hal  demikian  tidak  berlebihan,  sebab Keberadaan Pancasila merupakan filsafat atau ideologi pada kehidupan  bernegara di Indonesia ini. Meskipun tidak dipungkiri bahwa proses untuk menempuh konsensus atas  keberadaan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  pernah  menuai  pro-kontra  di kalangan para tokoh pendiri bangsa. Terlepas dari itu, keberadaan Pancasila sebagai filsafat maupun ideologi negara tidak dapat pisahkan dari keberadaan Pancasila yang dinilai  menjadi  "jalan  tengah"  untuk  mengharmonikan  dua  kelompok  ekstrim,  yakni antara kelompok pendukung teokrasi dan kelompok pendukung sekularisme sebagai ideologi negara (Murod et al., 2022). Atas dasar inilah, maka menjadi hal urgen bagi warga  negara  di  Indonesia  untuk  memahami  dan  mengejawantahkan  nilai-nilai falsafah  Pancasila  pada  kehidupan  di  Indonesia.  Pada  bahasan  ini,  akan  diuraikan muatan nilai falsafah Pancasila, sebagai berikut.
Sila  pertama, Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sila  ini menegaskan  bahwa  Indonesia merupakan negara berketuhanan (beragama). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah  negara  sekuler,  akan  tetapi  negara yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  ajaran agama.  Nilai  pada  sila  pertama  ini  menjadi  landasan  kehidupan  bangsa  Indonesia. Oleh karenanya, segala bentuk penyelenggaraan negara di Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai keagamaan.
Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila ini menegaskan pentingnya paham  maupun  sikap  warga  negara  yang  menghargai  nilai-nilai  kemanusiaan.  Pada sila  kedua  ini  memuat  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  harus  diejawantahkan  pada kehidupan  sehari-hari.  Keberadaan  nilai  kemanusiaan  menjadi  salah  satu  fondasi fundamental dalam relasi antar masyarakat untuk dapat saling menghormati.
Sila  Ketiga, Persatuan  Indonesia.  Sila  ini  menekankan  urgensinya  kesadaran warga  negara  untuk  menjaga  integrasi  demi  mewujudkan  kemaslahatan  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai persatuan ini menjadi salah satu faktor atau kunci dalam mewujudkan kehidupan yang penuh keamanan dan perdamaian.
Sila  keempat, Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan  dan  Perwakilan.  Sila  ini  menekankan  pentingnya  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  yang  demokratis.  Sila  keempat  ini  menegaskan  bahwa hikmat  dalam  permusyawaratan  dan  perwakilan  berarti  menunjukkan  negara Indonesia mengaplikasikan sistem demokrasi.
Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim
Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa  setiap  warga  negara  berhak  untuk  mendapat  perlakuan  adil  meski  dengan perbedaan latar belakang pada segala lini kehidupan bernegara, baik dalam hak sosial politik, hukum, ekonomi, kebudayaan, beragama dan lain sebagainya (Sari & Najicha, 2022).
Urgen  untuk  dipahami  bahwa  kelima  sila  dalam  Pancasila  menjadi  kesatuan organis, yakni memiliki relasi integratif untuk merealisasikan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara di Indonesia (Zaman et al., 2022). Hal demikian  juga  termasuk  dalam  perumusan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  harus melandaskan  dan  mencerminkan  muatan  nilai-nilai  Pancasila  (Islamy,  2021). Pernyataan  ini  menguatkan  keberadaan  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  yang mempunyai karakteristik keragaman nilai pada perumusan konstitusinya. (Farkhani et al., 2022).
Terlebih di tengah dinamika kehidupan masyarakat modern Indonesia pada era globalisasi  saat  ini  telah  mengalami  ragam  perubahan  tatanan  bahkan  pergeseran paradigma  (Samekto,  and  Purwanti,  2023).  Baik  perubahan  tersebut  ke  arah  lebih positif  atau  justru  sebaliknya.  Pada  konteks  inilah,  keberadaan  Pancasila  sebagai ideologi  bernegara  di  Indonesia  menjadi  hal  yang  tidak  boleh  terabaikan,  yakni sebagai  paradigma  untuk  meningkatkan  kesadaran  warga  negara  bahwa  Pancasila menjadi pedoman hidup untuk mewujudkan kemaslahatan berbangsa dan bernegara (Karimullah, 2023).
Pada  studi  ini,  muatan  nilai-nilai  falsafah  Pancasila  di  atas  akan  menjadi  teori analisis  pada  pokok  bahasan  studi,  yakni  untuk  untuk  mengidentifikasi  sekaligus mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi majelis taklim di Indonesia pada PMA Nomor 29 Tahun 2019.

## 2.2 Peran Majelis Taklim di Indonesia
Aktifitas majelis taklim sangat dekat dengan kehidupan umat Islam di Indonesia, baik  yang  ada  pada  wilayah  pedesaan  maupun  perkotaan.  Bahkan  dalam perkembangannya,  keberadaan  majelis  taklim  cukup  banyak  diminati  dari  berbagai kalangan  sosial,  terlebih  bagi  kaum  perempuan  (Hasanah,  2019).  Tidak  hanya  itu, majelis taklim juga memainkan peran urgen dan strategis untuk mentransformasikan nilai  ke-Islaman  dalam  kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia.  Bahkan majelis  taklim  telah  menjadi  forum  agama-budaya  yang  paling  popular  di  tengah masyarakat  Indonesia,  meskipun  pada  mulanya  sekedar  berfungsi  sebagai  tempat belajar ilmu ke-Islaman yang dipimpin oleh para ustaz atau mubaligh (Hasyim, 2021). Atas  dasar  inilah,  keberadaannya  menjadi  hal  yang  memiliki  peran  strategis  dalam pembentukan kepribadian umat Islam di tengah masyarakat luas.
Secara garis besar, tujuan utama dalam aktifitas majelis taklim, yakni untuk ta’lim (pembentukan  pengetahuan  Islam)  dan  ta’dib  (pembentukan  prilaku  yang  baik). Aktivitas  majelis  taklim  ini  pada  ranah  praksisnya  mempunyai  peran  besar  dalam pembangunan  peradaban  u mat  Islam  (Mas’ud,  2021).  Secara  etimologi  sendiri,  kata majelis  taklim  berasal  dari  kata  majelis  memuat  arti  sebuah  tempat,  dan  berikutnya kata  ta’lim  memuat  arti  pengajaran.  Oleh  sebab  itu, term  majelis  taklim  dapat diartikan  sebagai  tempat  yang  digunakan  untuk  tujuan  pengajaran.  Atas  dasar  inilah, keberadaan majelis taklim di Indonesia sangatlah urgen bagi umat Islam secara luas, terlebih  bagi  mereka  yang  memiliki  keterbatasan  waktu,  dan  kesempatan,  sehingga tidak  dapat  mengikuti  kegiatan  pendidikan  formal,  seperti  halnya  para  orang  tua maupun  anak-anak  putus  sekolah,  sehingga  dengan  keberadaan  majelis  taklim, mereka tetap dapat menjalani aktivitas pendidikan (Al Faruq, 2020).
Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim
Adapun  jika  ditelaah  ke  belakang  dalam  sejarah  Indonesia,  perjalanan  majelis taklim  pada  dinamika  perubahan  sosial  memiliki  corak  di  setiap  tempat  dengan kondisi  sosialnya  masing-masing.  Eksistensinya  yang  telah  mengakar  kuat  pada kehidupan umat Islam di Indonesia dari masa ke masa, maka keberadaannya menjadi perhatian  politik  dalam  menguatkan  berbagai  bentuk  pola  pengaderan  dan pembinaan  umat  Islam  di  tengah  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  pada  konteks masyarakat  urban,  keberadaan  majelis  taklim  dapat  menjadi  respons  masyarakat terhadap  kondisi  sosial  di  sekitarnya.  Sementara  itu,  di  lingkungan  masyarakat perdesaan,  keberadaan  majelis  taklim  dapat  menjadi  agen  untuk  mewujudkan perubahan sosial ekonomi para jamaah yang mengikutinya (Nugraha, 2016).
Penyelenggaraan  majelis  taklim  sebagai  instansi  pendidikan  Islam  non  formal menjadi  hal  yang  urgen  dapat  diimplementasikan,  terlebih  penduduk  Indonesia banyak  yang  menganut  agama  Islam.  Oleh  sebab  itu,  aktivitas  majelis  taklim  harus didukung  oleh  pemerintah  dan  seluruh  elemen  masyarakat,  terlebih  umat  Islam sendiri, sehingga eksistensi majelis taklim dapat terintegrasi pada kehidupan beragama dan  bernegara  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  aktivitas  majelis  taklim  di  Indonesia sejatinya  juga  sudah  mendapat  legitimasi  hukum  oleh  pemerintah  Indonesia,  antara lain  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Mas’ud, 2021).
Berikutnya,  pada  tahun  2019,  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  juga mengeluarkan  PMA  Nomor  29  Tahun  2019  tentang  Majelis  Taklim.  Dalam  PMA tersebut  terdapat  sejumlah  peraturan  rinci  yang  mengatur  aspek  kelembagaan  dan juga aktivitas majelis taklim. Kehadiran PMA tersebut dimaksudkan agar pemerintah Indonesia  dapat  terlibat  hadir  dan  aktif  dalam  manajemen  kontrol  atas  keberadaan dan  aktivitas  majelis  taklim  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  pemerintah  dapat mendata dan kondisi majelis taklim di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat  membantu  kualitas  keberadaan  majelis  taklim,  baik  pada  aspek  pengajaran, instansi  maupun  bantuan  dana  (Al  Faruq,  2020).  Keberadaan  PMA  tentang  majelis taklim  tersebut  merupakan  hal  yang  memang  sudah  seharusnya  ada.  Sebab  dalam konteks  pendirian  tempat  beribadah  bagi  umat  beragama  di  Indonesia  juga  diatur oleh pemerintah (Kiftiyah and Sutrisno, 2023).
Mengacu pada penjabaran di atas dapat dikonklusikan bahwa peran majelis taklim di  tengah  kehidupan  umat  Islam  Indonesia  mempunyai  fungsi  pendidikan, keagamaan  dan  juga  sosial  yang  sangat  penting  dalam  peradaban  kehidupan  umat Islam, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah semestinya pemerintah memiliki andil besar dalam mengeluarkan beragam kebijakan untuk mengatur, melindungi dan mengadvokasi  peran majelis taklim yang ada di tengah masyarakat.
2.3 Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Orientasi  Majelis  Taklim  Pada  Peraturan  Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019.
Kesadaran untuk mencegah berbagai faktor yang mengantarkan pada radikalisme atas  nama  Islam  menjadi  tugas  bersama,  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  yang tidak  dapat  diabaikan.  Hal  demikian  disebabkan  apapun  argumennya,  aksi radikalisme  merupakan  bentuk  kejahatan  kemanusiaan  yang  juga  bertentangan dengan  semangat  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  Indonesia.  Selain  itu,  aksi radikalisme  atas  nama  agama  juga  bertentangan  dengan  semangat  perdamaian  yang menjadi  orientasi  kemanusiaan  di  tengah  pluralitas  kehidupan  umat  beragama
(Abdullah,  2020).  Atas  dasar  inilah,  pengarustamaan  nilai-nilai  Pancasila  menjadi semakin  urgen  untuk  dapat  diinternalisasikan  pada  segala  aktivitas  pendidikan maupun sosial keagamaan di tegah masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal, seperti halnya aktivitas majelis taklim.
Adapun  pemerintah  Indonesia  melalui  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  29 Tahun  2019  Tentang  Majelis  Taklim  menegaskan  ragam  orientasi  aktivitas  majelis taklim di Indonesia, antara lain untuk meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman terhadap al- Qur’an, membentuk pribadi religius, dan perilaku yang baik, membentuk pribadi  berilmu  agama  secara  mendalam,  dan  membentuk  pribadi  pluralis  dan humanis,  serta  memperkuat  pribadi  yang  menjunjung  integrasi  bernegara  (Peraturan Menteri  Agama  (PMA)  Republik  Indonesia,  2019).  Ragam  tujuan  tersebut  sinergis dengan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan peradaban kehidupan umat beragama pada kehidupan bernegara di Indonesia.
Pada sub bab pokok bahasan ini akan dijabarkan analisis atas keberadaan dimensi nilai-nilai  Pancasila  pada  orientasi  majelis  taklim  di  Indonesia  yang  termaktub  pada PMA Nomor 29 Tahun 2019, sebagai berikut:
2.3.1 Nilai  Keadilan  Sosial  dan  Kemanusiaan  dalam  Pembentukan  Kepribadian Pluralis dan Humanis
Keberadaan  majelis  taklim  berkontribusi  besar  dalam  pembentukan  paham ke-Islaman yang baik dan dapat menghargai keragaman serta nilai-nilai kemanusiaan. Pentingnya  manifestasi  kepribadian  yang  menghormati  pluralitas  dan  nilai kemanusiaan  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  menjadi  hal  yang  tidak  dapat ditawar. Sebab, pada kehidupan masyarakat dengan tingkat pluralitasnya tinggi, maka persoalan  fundamental  dalam  membangun  peradabannya,  yakni  terkait  bagaimana mengelola  pluralitas  tersebut  dengan  baik.  Untuk  mewujudkan  kehidupan  harmoni di  tegah  pluralitas  kehidupan  masyarakat,  maka  juga  urgen  dibutuhkan  kebijakan pemerintah agar turut  berperan aktif dalam mengontrol dan melindungi pengakuan hak-hak setiap warga negaranya, baik itu berkaitan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya  dan  lain  sebagainya  (Arauf,  2022).  Pada  konteks  ini,  kesadaran,  paham maupun  sikap  untuk  dapat  menghormati  pluralitas  kehidupan  sosial  dapat  menjadi solusi  atas  berbagai  bentuk  konflik  sosial  yang  dilatar  belakangi  oleh  segala  aspek distingsi  sosial  yang  ada  (Islamy,  2022).  Atas  dasar  inilah,  keberadaan  kebijakan pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  dalam  mengatur  aktivitas  majelis  taklim sebagai pendidikan non formal patut untuk diapresiasi.
Adapun  salah  satu  orientasi  aktivitas  majelis  taklim  yang  termaktub  dalam PMA  Nomor    29  tahun  2019  Pasal  4,  yakni  untuk  membentuk  kepribadian  umat Islam  yang  pluralis  dan  humanis  (Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Republik Indonesia,  2019).  Orientasi  tersebut  menegaskan  pada  kita,  bahwa  Kemenag  RI menekankan  aktivitas  majelis  taklim  agar  dapat  mengajarkan  ilmu  ke-Islaman  dan sikap  sosial  keberagamaan  Islam  yang  menghormati  keragaman  dan  nilai-nilai kemanusiaan. Keberadaan orientasi ini dapat dikatakan paralel dengan muatan nilai kemanusiaan pada sila kelima dan sila ketiga Pancasila.
Dimensi  nilai  sila  keadilan  sosial  dan  kemanusiaan  dalam  orientasi  majelis taklim  mendorong  keberadaan  aktivitas  majelis  taklim  untuk  dapat  menghadirkan Islam  sebagai  agama  yang  menghormati  keragaman  dan  kemanusiaan  (Kawangung, 2019).  Untuk  mewujudkan  orientasi  tersebut  pada  ranah  praksisnya  juga menekankan  pentingnya  kehidupan  keberagaman  yang  moderat.  Hal  demikian disebabkan  moderasi  beragama  menjadi  model  keberagamaan  yang  dikembangkan dalam  mewujudkan  kehidupan  toleransi  (Akhmadi  &  Arief,  2022).  Apalagi  pada
Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim
konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi progam nasional yang diorientasikan untuk  terbinanya  kehidupan  umat  beragama  yang  penuh  kedamaian  (Akhmadi, 2022).  Sebab,  fakta  di  lapangan,  sikap  keberagamaan  yang  intoleran  sudah  menjadi problem  sosial  keagamaan  di  tengah  masyarakat  Indonesia,  baik  yang  terjadi  antar umat beragama maupun dalam relasi internal umat seagama (Ihsan & Fatah, 2021).
Orientasi  pembentukan  kepribadian  yang  menghargai  keragaman  dan  nilai kemanusiaan  semakin  dibutuhkan  di  tengah  merajalelanya  tindakan  intoleransi  dan radikalisme  yang  mengatasnamakan  Islam.  Oleh  karena  itu,  penekanan  orientasi aktivitas  majelis  taklim  dalam  pembentukan  kepribadian  umat  Islam  yang  pluralis dan  humanis  menjadi  hal  yang  tidak  boleh  terabaikan,  terlebih  di  tengah  lahirnya fenomena  Islamofobia  di  pelbagai  negara,  tidak  terkecuali  di  Indonesia  sendiri. Munculnya  fenomena  Islamofobia  tersebut  diakui  atau  tidak  juga  tidak  dapat dipisahkan  dari  berbagai  bentuk  intoleransi,  terorisme  maupun  radikalisme  atas nama  Islam.  Hal  demikian  tidaklah  mengherankan,  sebab  pada  ranah  praksisnya berbagai tindakan radikalisme atas nama agama menjadi kejahatan kemanusiaan yang banyak  merusak  keselamatan,  perdamaian  dan  keamanan  masyarakat  luas (Rohayana & Sofi, 2021).
Problem  sosial  keagamaan  dan  kemanusiaan  di  atas  tidak  dapat  dilepaskan dari  faktor  semangat  keberagamaan  yang  tidak  menghormati  keragaman  dan  nilai- nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan terdapat sinergitas pengarustamaan nilai sila keadilan sosial dan kemanusiaan dengan orientasi aktivitas majelis  taklim  yang  diatur  PMA,  yakni  terkait  orientasi  pembentukan  kepribadian umat Islam yang menghormati keragamaan dan kemanusiaan.

## 2.3.2 Nilai Ketuhanan dalam Pembentukan Kepribadian Berilmu dan Religius
Fenomena  globalisasi  pada  segala  lini  kehidupan  umat  manusia  tidak terhindarkan, tidak terkecuali pada kehidupan umat Islam di Indonesia. Globalisasi tersebut pada ranah praksisnya identik dengan kemajuan media digital yang semakin berkembang  pesat.  Namun  keberadaan  media  digital  tidak  dipungkiri  sedikit maupun  banyak  dapat  berimplikasi  baik  maupun  buruk  bagi  pembangunan peradaban  umat  Islam  itu  sendiri.  Di  sinilah  ajaran  Islam  diharapkan  dapat memainkan perannya sebagai penunjuk ke mana kehidupan umat Islam modern ke arah  yang  baik  (Muhammad,  2015).  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  peran lembaga  pendidikan  maupun  aktivitas  sosial  keagamaan  Islam  sangat  dibutuhkan, seperti halnya peran majelis taklim di tengah masyarakat.
Adapun orientasi aktivitas majelis taklim pada PMA Nomor  29 tahun 2019 Pasal  4,  antara  lain  yakni  untuk  membentuk  kepribadian  umat  Islam  yang  berilmu dan religius (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Orientasi tersebut  menegaskan  pada  kita,  bahwa  Kemenag  RI  menekankan  aktivitas  majelis taklim  agar  dapat  menjadi  tempat  pendalaman  ilmu  ke-Islaman  dan  peningkatan spritualitas  umat  Islam.  Keberadaan  orientasi  tersebut  dapat  dikatakan  paralel dengan muatan nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila.
Adanya  dimensi  nilai  sila  ketuhanan  dalam  orientasi  majelis  taklim mendorong  keberadaan  aktivitas  majelis  taklim  untuk  dapat  mengajarkan  ilmu  ke- Islaman  yang  baik  dan  mendalam.  Selain  itu,  majelis  taklim  juga  diharapkan membentuk  kepribadian  umat  Islam  yang  religius.  Sebab,  eksistensi  Islam  sebagai ajaran  agama  merupakan  wujud  keimanan  yang  berpengaruh  pada  sikap  religiusitas penganutnya.  Pada  konteks  inilah,  pemahaman  agama  yang  baik,  maka  juga  akan dapat  membentuk  etika  moral  yang  diaplikasikan  dalam  kehidupan  sehari-harinya
(Saliyo,  2018).  Orientasi  demikian  sudah  semestinya,  sebab  keberadaan  majelis taklim  menjadi  tempat  pembentukan  jiwa  dan  kepribadian  umat  Islam  di  tengah masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  sudah  seyogyanya  seluruh  aktivitas  majelis  taklim memuat  orientasi  pembentukan  kualitas  intelektual,  mental  maupun  spiritual  para jamaahnya (Junaid, 2019).
Melalui penekanan orientasi dari aktivitas majelis taklim sebagaimana di atas dapat diharapkan terwujud bagi kehidupan umat Islam, baik pada aspek peningkatan praktik  ritual  keberagamaan,  tingkat  keimanan,  tingkat  pemahaman  (pengetahuan), tingkat  pengalaman  atau  penghayatan  spiritual,  tingkat  implikasi  sosial  (Munawaroh &  Zaman,  2020).  Atas  dasar  inilah,  maka  dapat  dikonklusikan  bahwa  adanya sinergitas  pengarustamaan  nilai  sila  ketuhanan  dengan  orientasi  penyelenggaraan majelis  taklim  yang  diatur  PMA,  yakni  terkait  orientasi  pembentukan  kepribadian umat Islam yang berilmu dan religius.

## 2.3.3 Nilai  Persatuan  dan  Demokrasi  dalam  Pembentukan  Kepribadian  Yang Nasionalis
Eksistensi  agama  di  era  globalisasi  menjadi  salah  satu  fenomena  yang mendapat dampak dari perkembangan revolusi digital yang ada (Saleh et al., 2022). Sebagai  contoh  dalam  konteks  agama  Islam,  arus  penyebaran  paham  maupun gerakan sosial politik Islam semakin ekspansif ke berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia  (Sayoki,  2017).  Kondisi  ini  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  peradaban kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebab tidak mesti arus paham maupun gerakan sosial  politik  Islam  tersebut  dapat  sejalan  dengan  tatanan  kehidupan  beragama maupun  bernegara  di  Indonesia,  bahkan  justru  dapat  sebaliknya.  Untuk  merespon fenomena  global  ini  dibutuhkan  sinergitas  antara  kebijakan  pemerintah  dengan seluruh  elemen  masyarakat,  khususnya  umat  Islam  di  Indonesia.  Lembaga pendidikan dan sosial keagamaan Islam dalam hal ini memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk menyikapi arus penyebaran paham maupun gerakan sosial politik Islam yang tersebar di pelbagai platform media digital. Pada konteks inilah,  aktivitas majelis  taklim  sebagai  bagian  dari  instansi  pendidikan  Islam  non  formal  dapat menjadi  langkah  konkret  dalam  menekankan  tindakan  preventif  terhadap  segala dampak negatif bagi integrasi bernegara di Indonesia.
Adapun orientasi penyelenggaraan majelis taklim yang ditegaskan pada PMA Nomor    29  tahun  2019  Pasal  4,  antara  lain  yakni  untuk  membentuk  kepribadian umat Islam yang menjunjung integrasi bangsa dan negara (Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia, 2019). Orientasi tersebut menegaskan pada kita, bahwa Kemenag  RI  menekankan  aktivitas  majelis  taklim  agar  dapat  mengonstruksi  paham maupun sikap sosial umat Islam yang menjaga integrasi berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keberadaan tujuan tersebut dapat dikatakan paralel terhadap muatan nilai persatuan dan demokrasi dalam Pancasila.
Kesimpulan  di  atas  tidaklah  berlebihan,  sebab  keberadaan  dimensi  nilai persatuan  dan  demokrasi  dapat  mendorong  keberadaan  majelis  taklim  untuk membentuk  kepribadian  umat  Islam  yang  memiliki  loyalitas  terhadap  konstitusi negara dan sikap toleran terhadap keragaman pendapat sosial politik maupun budaya di Indonesia. Pada konteks inilah, keberadaan majelis taklim diharapkan aktivitasnya dapat  dengan  tetap  untuk  berjalan  secara  harmonis  dan  kondusif  terhadap  norma konstitusi  negara  dan  keragaman  sosial  politik  maupun  budaya  masyarakat Indonesia.
Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim
Pada konteks globalisasi, keberadaan dimensi nilai persatuan dan demokrasi dalam  orientasi  majelis  taklim  dapat  membentuk  kepribadian  umat  Islam  di Indonesia  agar  tidak  mudah  tercemari  oleh  ideologi  maupun  gerakan  sosial  politik keagamaan  yang  justru  berbenturan  dengan  kebijakan  politik  maupun  kultur  di Indonesia, apalagi sampai berpotensi memicu lahirnya konflik sosial, baik antar umat beragama  maupun  di  kalangan  internal  umat  Islam  sendiri.  Oleh  sebab  itu, penekanan pembentukan kepribadian yang nasionalis dalam aktivitas majelis taklim semakin  dibutuhkan  di  tengah  merajalelanya  penyebaran  ideologi  maupun  gerakan sosial  politik  atas  nama  Islam  melalui  media  sosial  berbasis  digital  (Arauf,  2022). Berpijak  dari  sini  dapat  disimpulkan  adanya  sinergitas  pengarustamaan  nilai  sila persatuan dan demokrasi dengan orientasi aktifitas majelis taklim yang diatur PMA, yakni  terkait  orientasi  pembentukan  kepribadian  umat  Islam  yang  menjunjung integrasi berbangsa dan bernegara di Indonesia

## 3. Kesimpulan
Studi ini mengonklusikan adanya dimensi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik terkait  orientasi  majelis  taklim  di  Indonesia  pada  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA) Nomor 29 Tahun 2019. Kesimpulan ini dapat dijabarkan, sebagai berikut. Pertama, nilai keadilan  sosial  dan  kemanusiaan  dalam  membentuk  kepribadian  umat  Islam  yang pluralis  dan  humanis.  Hal  ini  dapat  ditemukan  dari  penekanan  orientasi  majelis  taklim dalam  membentuk  kepribadian  yang  menghormati  keragaman  dan  nilai-nilai kemanusiaan. kedua, nilai ketuhanan dalam pembentukan kepribadian umat Islam yang berilmu dan religius. Hal ini dapat dilihat dari penekanan orientasi majelis taklim dalam membentuk kepribadian yang berilmu ke-Islaman mendalam, dan memiliki pemaknaan dan pengamalan ajaran Islam dengan baik. ketiga, nilai persatuan  dan demokrasi dalam pembangunan  kepribadian  umat  Islam  yang  nasionalis.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari penekanan  orientasi  majelis  taklim  dalam  membentuk  kepribadian  yang  memiliki loyalitas  terhadap  konstitusi  negara  dan  menghargai  pluralitas  pendapat  sosial  politik maupun budaya. Implikasi teoritis dari studi ini menunjukkan pengarustamaan nilai-nilai Pancasila  dapat  diinternalisasikan  pada  aktivitas  pendidikan  maupun  sosial  keagamaan Islam  non  formal  di  Indonesia,  seperti  halnya  aktivitas  majelis  taklim.  Adapun  limitasi objek  bahasan  studi  ini  belum  mengidentifikasi  hambatan  maupun  tantangan  terkait implementasi  PMA  Nomor29  Tahun  2019  tentang  majelis  taklim  di  tengah  kehidupan masyarakat  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  menjadi  objek  penelitian  yang  urgen dilanjutkan  oleh  peneliti  berikutnya,  terlebih  kemunculan  PMA  tentang  majelis  taklim tersebut pernah mendapat respons pro-kontra di kalangan internal umat Islam Indonesia. Sementara itu, rekomendasi pengembangan kebijakan bagi pemerintah, yakni pada strtegi preventif  atas  munculnya  radikalisme  Islam  seharusnya  tidak  hanya  difokuskan  pada kebijakan yang menyangkut faktor primordialisme, seperti halnya anggapan adanya kajian keagamaan  Islam  dalam  majelis  taklim  yang  mengantarkan  pada  radikalisme  atas  nama Islam. Namun juga penting fokus pada aspek faktor instrumentalis yang memungkinkan disebabkan  kepentingan  politik  atau  ekonomi,  dan  juga  faktor  institusional  yang disebabkan  kegagalan  institusi  negara  dalam  mencegah  radikalisme  atas  Islam  di  tengah Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Muhammad  Amin.  (2020).  "The  Intersubjective  Type  of  Religiosity: Theoretical  Framework  and  Methodological  Construction  for  Developing  Human
Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim
Sciences in a Progressive Muslim Perspective." Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 58(1). 10.14421/ajis.2020.581.63-102.
Abidin,  Zainal.  (2019) .  “Majlis  Ta’lim  (Islamic  Forum)  And  Harmonizing Inter  Faith Communication.” INJECT  (Interdisciplinary  Journal  of  Communication),  4(1). https://doi.org/10.18326/inject.v4i1.115-136
Akhmadi,  Agus.  (2022).  "Moderation  of  Religious  Madrasah Teachers.” Inovasi:  Jurnal Diklat Keagamaan, 16(1). https://doi.org/10.52048/inovasi.v16i1.294
Akhmadi,  Agus,  and  Zinul  Arief.  (2022).  "Training  Implementation  of  Strengthening Moderation of Religious State Apparatus Ministry of Religion In East Java Province." Inovasi: Jurnal Diklat Keagamaan, 16(2).
Ali,  Nur,  Benny  Afwadzi,  Irwan  Abdullah,  and  Muhammad  Islahul  Mukmin.  (2021). “Interreligious Literacy Learning as a Counter-Radicalization Method: A New Trend among Institutions of Islamic Higher Education in Indonesia,” Islam and Christian – Muslim Relations, 32(4). https://doi.org/10.52048/inovasi.v16i2.357
Al Faruq, Umar. (2020) . “Politik Dan Kebijakan Tentang Majelis Taklim Di Indonesia.” AL MURABBI, 5(2), 44 – 45. https://doi.org/10.35891/amb.v5i2.2138
Arauf,  Muta  Ali.  (2022) .  “Become  Recognized  Minority  in  a  Multicultural  Society:  An - Naim’s  Theory  in  Responding  to  Ahmadiyyah  Cases  in  Indonesia.” International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 3(2) DOI:10.53639/ijssr.v3i3.67
——— .  2022. “Pesantren  Berwawasan Profetik  sebagai  Agen  Moderasi  Beragama  di  Era Globalisasi:  Studi  Kasus  Pesantren  Mahasiswa  An-Najah  Purwokerto .”  Empirisma:
Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam, 31(2). https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i2.253 Basit,  Abdul.  (2023) .  “Comparison  of  Concepts  and  Practices  of  Citizenship  Between Liberal  Democracy  and  Pancasila  Democracy.” Pancasila:  Jurnal  Keindonesiaan, 03(01), 86. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.135
Dahlan, Zaini. (2019) . “Peran Dan Kedudukan Majelis Taklim Di Indonesia.” Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman, 2(2), 252 – 253. Farkhani,  Elviandri,  Khudzaifah  Dimyati,  Absori,  and  Muh.  Zuhri.  (2022) .  “Converging Islamic  and  religious  norms  in  Indonesia’s  state  life  plurality.” IJIMS:  Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 12(2).
https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446.
Hasanah, Umdatul. (2019) . “Majelis Taklim and the Shifting of Religious Public Role in Urban  Areas.” Ilmu  Dakwah:  Academic  Journal  for  Homiletic  Studies,  13(1),  80. https://doi.org/10.15575/idajhs.v13i1.4632
Hasyim, Abd. Hasyim. 2021. "Majelis Taklim and Socio-Cultural Transformation of The South  Tangerang  Society," Al-Qalam  Jurnal  Penelitian  Agama  dan  Sosial  Budaya, 27(2) http://dx.doi.org/10.31969/alq.v27i2.953
Husaini,  and  Athoillah  Islamy.  (2022) .  “Harmonization  of  Religion  and  State : Mainstreaming  the  Values  of  Religious  Moderation  in  Indonesian  Da ’ wah Orientation. ” Jurnal  Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan  Politik  Islam,  7(1),  52.  DOI: 10.35673/ajhpi.v7i1.2128
Ihsan,  and  Ahmad  Fatah.  (2021) .  “Pancasila  And  Islamic  Education: The Deradicalization  Model  Of  Madrasahs  Based  On  Islamic  Boarding  Schools  In Central  Java.” Qudus  International  Journal  of  Islamic  Studies  (QIJIS),  9(1) http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v9i1.8941.
Islamy, Athoillah. (2022) . “Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila.” Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan 3(1) https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333.
——— . (2022) . “Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi  Beragama Di
Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim
Indonesia.” Analisa Pemikiran Insan Cendekia (APIC), 5(1) https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no1.87.
——— .  (2021). “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid,”  Disertasi  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 183.
Junaid, Junaid bin. (2019) . “Eksistensi Majelis Taklim dalam Membumikanhadis Melalui Zikir,” Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 1(1), 111. DOI: 10.35673/asyakhshiyyah.v1i1.135
Karimullah, Suud Sarim. (2023). “Actualization of Pancasila As an Integrative Paradigm in Forming Imagination and Creativity.” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 03(01), 11. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.141
Kawangung,  Yudhi.  (2019) .  “Religious  Moderation  Discourse  in  Plurality  of  Social Harmony  in  Indonesia.” International  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities, 3(1) https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277.
Kiftiyah, Anifatul, and Tri Sutrisno. (2023) . “Aligning Pancasila Values in The Regulation For  Worship  House Construction  in  Indonesia.” Pancasila:  Jurnal  Keindonesiaan, 03(01), 47. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.136
Kristianto,  Tri  Agus.  (2018). “Deradicalization  Through  Pancasila  Moral  Education  in Indonesia,” Journal of Creativity Student, 3(2). https://doi.org/10.15294/jcs.v3i2.35987. Mas’ud, Mukhtar. (2021) . “Efektivitas Majelis Taklim Dalam Pengembangan Pendidikan Keagamaan.” AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam, 19(1). https://doi.org/10.35905/alishlah.v19i1.1940. Muhammad,  Nurdinah.  (2015) .  “Pergeseran  Nilai -Nilai  Religius:  Tantangan  Dan Harapan d alam Perubahan Sosial.” Substantia, 17(2). http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v17i2.3991. Munawaroh,  and  Badrus  Zaman.  (2020) .  “Peran  Majelis  Taklim  Dalam  Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat.” Jurnal Penelitian, 14(2).
http://dx.doi.org/10.21043/jp.v14i2.7836
Ma'mun Murod, Tria Patrianti, Lusi Andriyani, Usni, Djoni Gunanto. (2022) “Pancasila Implementation  Strategy  as  D ā r  Al-Ahdi  Wa  Al-Syah ā dah, ” Baskara:  Journal  of Business and Entrepreneurship, 4(2), 127. https://doi.org/10.54268/baskara.4.2.111- 129.
Nugraha,  Firman.  (2016) .  “Peran  Majlis Taklim  dalam  Dinamika  Sosial  Umat  Islam.” Jurnal Bimas Islam, 9(3). https://doi.org/10.37302/jbi.v9i3.
Nuwairah,  Nahed,  and  Munsyi.  (2022) .  “Classification  Content  in  Indonesian  Website Da’wah Using Text Mining for Detecting Islamic Radical Understanding.” Advances in Social Science, Education and Humanities Research 644.
10.2991/assehr.k.220206.002.
Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Ridwan,  Iwan,  and  Istinganatul  Ulwiyah.  (2020) .  “Sejarah  Dan  Kontribusi  Majlis  Ta’lim Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia.” Jurnal Pendidikan Karakter “JAWARA” (JPKJ) , 6(1).
Rohayana,  Ade  Dedi,  and  Muhammad  Jauhari  Sofi.  (2021) .  “Critique  of  Radical Religious  Paradigm:  An  Epistemological  Analysis  from  Principles  of  Islamic Thought.” Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim  Societies,  11(1). 10.18326/ijims.v11i1.163-184.
Saleh,  Sadhriany  Pertiwi,  Hafied  Cangara,  Safiyyah  Sabreen,  and  Syamsuddin  AB. (2022) .  “Digital  Da’wah Transformation:  Cultural  and  MethodologicalChange  of Islamic  Communication  in  the  Current  Digital  Age,” International  Journal  of
Multidisciplinary Research And Analysis, 05(8). 10.47191/ijmra/v5-i8-18. Saliyo.  (2018) .  “Pengaruh  Religiusitas Jamaah  Masjid  Az-Zuhud  Petanahan  Kebumen
Terhadap  Perilaku  Toleransi  Beragama  Dengan  Kepribadian  Yang  Dimilikinya.” INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 12(1).
https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.65-84.
Samekto,  FX.  Adji,  and  Ani  Purwanti.  (2023).  “Perubahan  Tatanan  Sosial  dan Transformasi  Pemaknaan  Pancasila,” Pancasila:  Jurnal  Keindonesiaan,  03(01),  2. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.132
Sari, Ratna, and Fatma Ulfatun Najicha. (2022) . “Memahami Nilai -Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat,” Harmony, 7(1).
https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445.
Syaoki,  Muhammad.  (2017) .  “Gerakan  Islam  Transnasional  Dan  Perubahan  Peta Dakwah Di Indonesia.” Komunike, 9(2). 10.20414/jurkom.v9i02.1293. Zaman,  Mohamad  Badrun,  Muhammd  Syukri  Nawir,  Athoillah  Islamy,  and  Afina Aninnas.  (2022).  "Harmonisasi  Pendidikan  Islam  dan  Negara:  Pengarustamaan Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Orientasi  Pendidikan  Pesantrendi  Indonesia. ” Jurnal Tarbawi Stai Al Fithrah, 10(2). 10.36781/tarbawi.v10i2.213.