## TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA

## Widya Krulinasari
Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab terhadap  Negara  yang  bersangkutan  terhadap  pencemaran  udara  yang  melintasi batas  Negara  sebagai  upaya  mencegah  global  warming.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normative  deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  tanggung  jawab  akibat  pencemaran  udara  yang  disebabkan oleh  perusahaan  atau  individu  sekalipun,  tetap  berada  pada  Negara  yang bersangkutan  selain  itu  bentuk  tanggung  jawabnya  dapat  berupa  restitusi, kompensasi dan pemuasan.
Kata Kunci : Tanggung jawab, Pencemaran Udara, global warming.

## I. PENDAHULUAN
Kawasan hutan merupakan kawasan penting sebagai keberlangsungan mahluk hidup. Selain  berfungsi  sebagai  paru-paru dunia,  hutan  dianggap  „rumah‟  bagi berbagai  ekosistem  untuk  menjaga kestabilan lingkungan. Adanya pembangunan  di  berbagai  ekosistem untuk menjaga kestabilan lingkungan. Adanya pembangunan di berbagai bidang mempengaruhi terjadinya  kerusakan  hutan  yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan  alam  dan  dianggap sebagai malapetaka bencana lingkungan secara global.
Pada  saat  ini  bumi  mengalami masa-masa  pemanasan,  tapi  ada bukti  bahwa  pemanasan  adalah bagian  dari  siklus  1500  tahun  dari ayunan  perubahan  temperatur  rata- rata.   Telah  lama  disetujui  bahwa Bumi  mengalami  siklus  iklim,   yang
paling  diketahi  adalah  siklus  jaman es  90.000  tahun.   Tapi  pada  sekitar 20  tahun  terakhir,  sains  mutakhir telah menemukan bukti bahwa diantara  siklus  jaman  es  yang  lebar, Bumi  juga  mengalami  siklus  iklim 1500  tahunan  termasuk   bukti2 jangka  panjang  untuk  perumbahan temperatur  -   inti  es,  dasar  laut,  dan sedimen danau, dan fosil dari serbuk sari  dan  makhluk  laut  yang  kecil. Bukti  jangka  menengah  meliputi stalagmit  gua,  lingkar  pohon  baik yang  hidup  maupun  yang  terkubur, borehle  dan  berbagai  macam proxy temperatur.
Indonesia  merupakan  Negara kedua  yang  memiliki  kawasan  hutan terluas  di  dunia  setelah  Brazil. Beberapa  dasawarsa  ini  kawasan hutan  di  Indonesia  telah  mengalami kerusakan  hutan  setiap  tahunya.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI),  setiap  tahun  hutan  di Indonesia  berkurang  2,7  juta  Hektar. Hutan yang awalnya berjumlah 126,8 juta  hektar,  saat  ini  sudah  berkurang sebanyak 72 %.  Hutan  yang dimiliki hanya  tersisa  35,5  juta  hektar. 1
Jumlah luas kerusakan hutan tersebut cenderung
diakibatkan oleh penebangan liar ( illegal logging) dan kebakaran hutan.
Secara alamiah kebakaran hutan  dapat  terjadi  akibat  fenomena El  Nino-Southern  Oscillation atau ENSO  pada  saat  musim  kemarau. Namun  seringkali  kebakaran  hutan disebabkan  oleh  ulah  dan  kelalaian manusia  seperti  penebangan  hutan secara  liar,  membuka  lahan  dengan cara  membakar  yang  dilakukan  oleh perusahaan pemilik Hak Pengusahaan  Hutan  (HPH)  dalam Hutan  Tanaman  Industri  (HTI),  dan masyarakat  pendatang  yang  tidak tahu cara penanganan lahan. 2
Kebakaran  hutan  yang  terjadi menimbulkan  kerugian  tidak  hanya secara  fisik,  sosial,  ekonomi,  politik dan  keamanan,  tetapi  juga  kerugian terhadap lingkungan, khususnya terhadap  keanekaragaman  hayati. Bencana  kebakaran  hutan  yang terbesar  terjadi  pada  tahun  1997- 1998.  Saat  itu  meliputi  hampir sebagian  wilayah  Asia  Tenggara terkena  dampak  dari  asap  yang dihasilkan.  Bencana  ini  hampir melumpuhkan regional sebagai bencana  tahunan  dan  terus  berlanjut hingga akhir tahun 2006 lalu. 3
1 www.tempointeraktif.com  diakses  31 Oktober 2009 2 Kementrian  Lingkungan  Hidup  Indonesia.
Laporan. Status Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta. 2003, hal 2
3 www.cifor.cgair.org  diakses 27 Desember 2009
Asap  akibat  kebakaran  hutan telah mengganggu kesehatan masyarakat,  terutama  masyarakat rentan  seperti  orang  lanjut  usia,  ibu hamil,  dan  anak-anak  di  bawah  lima tahun  (balita).  Gangguan  kesehatan antara lain, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), asma
bronchial, bronchitis, pneumonia
(radang paru), iritasi mata, dan kulit. Selain  itu,  beberapa  Bandar  udara ditutup  sementara  Bandara  Sultan Thaha  (Jambi),  supadio  (Kalimantan Barat),  dan  Tjilikriwut  (Kalimantan Tengah).  Jarak  pandang  di  tiga Bandar  udara  ini  kurang  dari  500 meter,  padahal  jarak  pandang  aman untuk penerbangan 800 meter. 4
Kebakaran  hutan  yang  terjadi menimbulkan pencemaran udara
lintas  batas  ( transboundary  air pollution). Peristiwa ini akan berhubungan dengan kedaulatan negara (state  sovereignity) yang menjadi unsure terpenting dan utama sebagai  dasar  adanya  yurisdiksi wilayah suatu  Negara. Dalam hal  ini Indonesia sebagai subjek
internasional  adalah  pemegang  hak dan  kewajiban  menurut  hukum internasional. 5 Secara  tidak  langsung akan  berkaitan  dengan  tanggung jawab Negara ( state responsibility). Dalam  Pasal  3 Articles  on  the
Responsibility of States for Internationally Wrongfull Act menyata-kan  bahwa  suatu  perbuatan yang melawan hukum secara internasional akan timbul jika perbuatan  tersebut  terdiri  dari  suatu tindakan  dan  kelalaian  suatu  Negara
4 www.tempointeraktif.com  diakses  27 Desember 2009
5 Mochtar  Kusumaatmadja. Pengantar Hukum  Internasional  Buku I,  Bina  Cipta, Bandung, 1996, hal . 91.
menurut  hukum  internasional,  dan perbuatan  tersebut  merupakan  suatu pelanggaran kewajiban internasional.
Tanggung  jawab  ini  akan  berkenaan atas  adanya  peristiwa  kebakaran hutan di Indonesia yang menghasilkan kabut asap dan menimbulkan kerugian Negara lain. Tanggung  jawab  Negara  atas kebakaran  hutan  akan  berkenaan dengan pula pada komitmen internasional  yang  lain,  yaitu  pada The  geneva  Convention  on  Long Range  Transboundary  Air  Pollution atau dikenal dengan Konvensi Jenewa  1979.  Konvensi  ini  sebagai jembatan  politik  atas  terjadinya pencemaran udara lintas batas
regional  Eropa  yang  berlaku  secara internasional.  Timbul  permasalahan kebakaraan hutan di wilayah regional Asia  Tenggara,  maka  diprakarsai oleh  Negara-negara  yang  terhimpun dalam Association  of  South  East Asian  Nations  Transboundary  Haze Pollution (ASEAN) dalam pembentukan penandatanganan kesepakatan Agreement on Transboundary Haze Pollution pada 10  Juni  2002  di  Kuala  Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini menyatakan bahwa adanya kerjasama untuk menanggulangi kebakaran hutan. Meskipun demikian, Indonesia belum meratifikasi  ke  dalam  aturan  hukum nasional.
Sementara  itu  dalam  Hukum Nasional kita, tanggung jawab
Negara  mengenai  kebakaran  hutan sebagai  pencemaran  udara  lintas batas  diatur  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1997 Tentang  Pengelolaan  Lingkungan
Hidup. Pada penjelasan Pasal tersebut, mengungkapkan bahwa
prinsip tanggung jawab Negara dapat dilakukan  sesuai  dengan  wilayah yurisdiksi yang menimbulkan kerugian  pada  yurisdiksi  Negara, serta  melndungi  Negara  terhadap dampak  kegiatan  di  luar  wilayah Negara.
Aturan  yuridis  yang  lebih mendekati  terhadap  permasalahan pencegahan dan pengendalian
kebakaran  hutan,  yaitu  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau  Lahan.  Ditegaskan  pada  Pasal 11  yang  menyatakan  bahwa  “ setiap orang  dilarang  melakukan  kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan”. Dengan  demikian  adanya  keharusan bagi  setiap  warga  negara  dan pemerintah Indonesia untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan hal ini dimaksudkan agar pemanasan global ( global warming )  dapat  dicegah  atau  bisa diminimalkan .Berdasarkan uraian di atas,  maka  permasalahannya  adalah bagaimana  tanggung  jawab  negara dalam  upaya  pencegahan  pemanasan global ( global warming ) yang disebabkan  oleh  pencemaran  udara dalam hukum internasional.

## II. PEMBAHASAN
2.1. Tanggung Jawab Negara
a.  Pengertian  Tanggung  Jawab
Negara Secara istilah hukum Internasional  membedakan  antara makna pertanggungjawaban atau responsibility dengan liability.
Responsibility mengandung  makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan liability yakni  kewajiban  untuk
mengganti  kerugian  atau  perbaikan kerusakan  yang  terjadi.  Pengertian pertanggungjawaban  ini  tidak  selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian  kewajiban  member  ganti rugi dan memperbaiki kerusakan. 6
Di dalam Pasal 1 pada Articles on  The  Responsibility  of  statea  for Internationally  Wrongful  Act  2001, menyatakan  “ every  internationally wrongful  act  of  a  State  entails  the international  responsibility  of  that State” Hal  ini  ditegaskan  bahwa tanggung jawab Negara ( state responsibility) adalah  prinsip  dalam hukum  internasional  yang  mengatur mengenai timbulnya suatu kewajiban Negara  kepada  Negara  lainnya.  Jadi dapat  dikatakan  bahwa  tanggung jawab  Negara  adalah  adalah  suatu kewajiban Negara dalam melaksanakan  selayaknya  apa  yang harus dipenuhi oleh Negara. Deklarasi Stockholm 1972 terdapat  salah  satu  prinsip sic  utere sebagaimana dirumuskan dalam prinsip 21 yang menyatakan : “States  have,  in  accordance with  the  Charter  of  the  United Nations  and  the  principles  of international law, the sovereign  right  to  exploit  their own  resources  pursuant  to their  environmental  policies, and the responsibility to ensure that  activities  within  their jurisdiction  or  control  do  not cause  ti  the  environment  of
6 Kantaatmadja dalam Heribertus U Styardi, Tesis  Magister  Program  Studi  Ilmu  Hukum Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan  di  Indonseia Tahun  1997,  Fakultas
Hukum,
Universitas Gajahmada,
Yogyakarta, 2001, hal 46.
other  states  or  of  area  beyond the limits of national jurisdiction” Prinsip ini menegaskan tanggung jawab Negara ( state responsibility) dan menekankan bahwa  negara-negara  memiliki  hak berdaulat  dan  bertanggung  jawab dalam kegiatan-kegiatan mengeksploitasi setiap kekayaan alam yang dimilikinya tidak menimbulkan kerugian/kerusakan terhadap negara lain. Prinsip tersebut di atas, diadopsi  persis  pada  Prinsip  2 Deklarasi  Rio,  yang  menakankan tidak hanya pada kebijakan lingkungan saja, tetapi pada kebijakan pembangunan dalam aktivitas  negara  sebagai  aplikasi pembangunan  berkelanjutan.  Prinsip ini  menyeseuaikan  pada  prinsip pencegahan dini ( preventive/ precautionary  principles) dengan cara pendekatan pencegahan ( precautionary  approach) .  Hal  ini menjabarkan  bahwa  sesungguhnya tiap  aktivitas  negara  telah  dipelajari dan dipersiapkan atas resiko seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan terjadi.
Tindakan  negara  ini  secara praktiknya  dinyatakan  bahwa  bukan Negara  yang  bertindak  atau  berbuat melainkan  melalui  organ-organ/alat- alat Negara yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam hal ini ditekankan  bahwa  organ  Negara  ini adalah mereka yang kapisitas kewenang-wenangan  kekuasaan  di daerah Negara tersebut.

## b.  Teori-teori  Tanggung  Jawab Negara
Karakteristik  penting  adanya tanggung  jawab  negara  ini,  seperti yang dikemukakan oleh Shaw, tergantung pada faktor-faktor : 7
a. Adanya  suatu  kewajiban  hukum internasional  yang  berlaku  antar dua negara;
b. Adanya suatu perbuatan/kelalaian yang melanggar kewajiban
hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
c. Adanya kerusakan/kerugian sebagai  akibat  adanya  tindakan yang  melanggar  hukum  atau kelalaian. Pada Articles on The Responsibility of States for Internationally  Wrongful  Acts 2001 berkaitan  dengan  tanggung  jawab negara. Kodifikasi ini memuat beberapa hal yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara (Pasal 2), yaitu: 1. Apabila  tindakan  dan  kelalaian tersebut  tidak  sah  menurut hukum internasional;
2. Perbuatan negara tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional. Hal ini dapat disimpulkan pada criteria  suatu  tindakan  negara  yang dapat  menimbulkan  pertanggung- jawaban negara, yaitu apabila:
a. Tindakan negara tersebut merupakan  pelanggaran  terhadap hukum internasional; Dalam hal ini mengenai pelanggaran terhadap hukum
7 Huala  Adolf, Aspek-aspek  Negara  dalam Hukum Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta,1991, hal 174-175.
internasional ini dapat dibedakan, yaitu:
1. Hukum  internasional  yang dilanggar dapat berupa hukum  internasional  publik, yaitu  hukum  internasional yang bersumber pada perjanjian-perjanjian yang bersifat umum, hukum kebiasaan  internasional,  atau azas-azas hukum internasional. 2. Hukum  internasional  yang dilanggar berupa hukum internasional  khusus  yang bersumber  pada  perjanjian khusus (bilateral) atau multilateral. b. Menurut  hukum  internasional pelanggaran tersbut dapat dilimpahkan kepada Negara. Mengenai
tindakan/perbuatan
Negara  secara  kenyataan  dalam praktik,  bahwa  bukan  Negara yang  bertindak  atau  berbuat melainkan melalui organ- organ/alat-alat Negara.

## Sedangkan  menurut  Pasal  4
Articles  on  The    Responsibility  of States  for  Internationally  Wrongful Acts 2001  bahwa  tindakan  yang dapat  dilimpahkan  pada  negara adalah:
1. Tindakan  organ  negara  dalam kapasitas resmi. Organ negara ini yaitu  lembaga  atau  pejabat- pejabat  negara  yang  berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama  negara,  seperti  presiden, para  menteri,  pemimpin  lembaga negara,  badan  peradilan,  badan legislative,  angkatan  bersenjata atau  kepolisian  negara.  Tindakan organ-organ  ini  terhadap  negara
lain dan melanggar hukum internasional  dapat  dilimpahkan kepada negara.
2. Tindakan  kesatuan  ( entity) atau daerah  yang  ada  dalam  negara, atau  tindakan  kesatuan  di  luar struktur  formal  pemerintah  pusat atau  pemerintah  daerah,  tetapi dikuasakan  secara  sah  untuk melaksanakan unsur-unsur kekuasaan  pemerintah  atau  yang memiliki  status  menurut  hukum nasional  negara  tersebut,  seperti badan  eksekutif  daerah,  legislatif daerah,  yudikatif  daerah,  dan lain-lain.
c. Macam-macam
Tanggung Jawab Negara Suatu  negara  dapat  dimintai pertanggungjawabannya jika aktivitas-aktivitasnya merugikan negara  lain.  Jika  karakteristik  untuk adanya  tanggung  jawab  negara  telah dipenuhi,  maka  negara  penerima dalam hal ini dapat diminta pertanggungjawabannya. Macam-macam tanggung jawab negara : 8 a. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum ( delictual liability) .     Tanggung jawab  ini  timbul  dari  setiap kesalahan  atau  kelalaian  yang dilakukan  oleh  suatu  Negara terhadap  orang  asing  di  dalam wilayahnya  atau  wilayah  Negara lain.
b. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian ( contractual liability) .  Tanggung jawab  ini  terjadi  jika  suatu melanggar perjanjian atau kontrak  yang  telah  dibuatnya
8 Ibid, hal.180-201.
dengan Negara lain dan pelanggaran  itu  mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.
c. Tanggung  jawab  atas  konsesi. Perjanjian  konsesi  antara  Negara dengan  warga  Negara  (korporasi asing)  dikenal  adanya Clausula Alvo yang  menetapkan  bahwa penerima  konsesi  melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam  sengketa  yang  timbul  dari perjanjian  tersebut  dan  sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. d. Tanggung jawab atas ekspropriasi,  yaitu  pencabutan hak  milik  perorangan  untuk kepentingan  umum  yang  disertai dengan pemberian ganti rugi.
e. Tanggung  jawab  atas  kejahatan internasional.  Yang  dimaksud dengan  kejahatan  internasional adalah semua perbuatan melawan hukum  secara  internasional  yang berasal  dari  pelanggaran  suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat.

## 2.2.  Pencemaran  Udara  Lintas
Batas
a.  Definisi  Pencemaran  Udara Lintas Batas

## Kata “pencemaran” terkandung
pengertian pengotoran (contamination), dan  pemburukan (deterioration). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan kian menghancurkan  apa  yang  dikotori atau  diburukkan,  sehingga  akhirnya
dapat  memusnahkan  setiap  sasaran yang dokotorinya. 9 Chris Park (2001:241) menyatakan bahwa: “Air pollution in the contamination of the atmosphere  with  substances that, because of their nature or quality,  cannot  be  absorbed  by natural  environmental  flows and cycles” 10
Dalam  Konvensi  Jenewa  1979 mendefinisikan  pencemaran  udara dalam Pasal 1 butir 1, yaitu:
“air pollution means the introduction  by  man,  directly  or indirectly, of substances or energy  into  the  air  resulting  in deleterious  effects  of  sucg  a nature  as  to  endanger  human health, harm living resources and ecosystems and material property and  impair  or  interfere  with amenities  and  other  legitimate uses of the environment, and “air pollutants’  shall  be  construed accordingly’
Definisi ini menyebabkan munculnya pencemaran udara adalah aktivitas  orang  baik  secara  langsung maupun tidak langsung yang efeknya merusak sumber daya alam.
Sehingga  faktor  alamiah  sebagai penyebab  atau  sumber  terjadinya pencemaran  udara  tidak  disebutkan. Dengan demikian, pencemaran udara lintas batas Negara adalah pencemaran  udara  akibat  adanya kontaminasi udara mempunyai karakteristik  berbahaya  terjadi  dari bagian  yurisdiksi  Negara  mengenai
9 Heribetus U Setyardi. Op.Cit, hal 27 10 Chris  Park, The  Environment : Principles and  Applications, New  York,  Routledge, 2001, hal 241.
yurisdiksi  dan  berdampak  kerugian bagi  negara  lain  baik  atas  aktivitas manusia maupun alam.

## b. Jenis-jenis

## Pencemaran Udara Lintas Batas
Sebagai  titik  awal  dari  klasik tentang  tingkat-tingkat  berbeda  dari perjalanan  pencemaran  udara  di atmosfer. Hal ini meliputi : 11
a. Microscale (skala  lokal),  yang memiliki  dimensi  dengan  jarak kira-kira sebesar lapisan perbatasan  planet.  Stuktur  yang berjalan dalam jarak ini biasanya berlangsung hingga beberapa menit;
b. Mesoscale, berjarak  beberapa ratus kilometer. Perjalanan atmosfer  dalam  jangkauan  ini berlangsung hingga satu hari;
c. Synotic  scale, mencapai  hingga seribu kilometer dan berlangsung antara satu hingga lima hari.
Pencemaran  udara  lintas  batas negara  dapat  dibedakan  berdasarkan unsure-unsur  yang  terkandung  di dalamnya maupun berdasarkan akibatnya.  Dijelaskaan  oleh  Joseph H.Alcamo  dan  Eliodoro  Runca 12 bahwa  ada  beberapa  unsur  pokok pencemaran  udara  lintas  batas,  yaitu masuknya  Sulfur  diokasida  (SO2), Sulfat  (SO4),  Nitrogen  dioksida (NO2),  Ozon  (O3)  dan  unsur  gas berat  lainnya,  seperti  timah  hitam, nikel  dan  jenis-jenis  besi  lainnya. Penting  ditegaskan  bahwa  unsur-
11 Joseph  H  Almaco  dan  Eliodoro  Runca, Some Technical Dimentions of Transboundary  Air  Pollution, Martinus
Nijhoff Publishers, Netherlands,1986, hal 1- 2.
12 ibid
unsur  tersebut  dapat  dengan  mudah dan tidak termasuk menjadi pencemaran secara jarak jauh tergantung bagaimana keadaan lapisan atmosfer, seberapa kuat angin yang  meniup  di  daerah  tersebut dengan kekuatan yang lebih dominan.  Jika  gas-gas  tersebut  lebih kuat maka udara akan kotor dak akan terjadi  pencemaran  udara.  Jika  gas- gas  tersebut  lebih  kuat  maka  udara akan kotor dan akan terjadi pencemaran udara. c. Mekanisme Perjalanan Pencemaran Udara Lintas Batas Adanya  perbedaan  komposisi dan  akibat  terhadap  pencemaran udara lintas batas yang berbeda-beda. Hal  ini  dapat  menyebabkan  zat-zat tersebut  dapat  menempuh jarak  yang jauh  dikarenakan  adanya  persamaan situasi  meteorologi.  Contoh  situasi yang sering ditemukan pada perjalanan pencemaran lintas batas di bagian bumi di atas khaltulistiwa: Pada  siang  hari  dan  di  bawah langit yang cerah, zat pencemar bercampur sangat efektif dalam lapisan yang menyelimuti permukaan  bumi  hingga  jarak antara satu sampai dua kilometer.  Di  lapisan  ini,  zat pencemar  tercampur  oleh  arus atmosfer  yang  biasa  disebut
“ eddies”. Malam harinya, hasil zat  pencemar  berjalan  dengan cara  yang  berbeda.  Di  bawah langit malam yang bersih maka permukaan bumi akan mendingin  lebih  cepat  dari udara di atasnya. Ini
menghasilkan  adanya  sebuah lapisan  udara  yang  stabil,
saling berdekatan dengan
tanah,  tidak  hanya  terjadi antara lapisan ini dengan lapisan  di  atasnya.  Selain  itu, angin  yang  berada  di  lapisan atas  tidak  diperlambat  oleh gesekan  dengan  permukaan tanah  seperti  pada  siang  hari.
Kecepatan angin akan bertambah,  hingga  mencapai kecepatan  10-15  meter  per detiknya  dengan  ketinggian sekitar 300-500 meter. Fenomena  ini  dikenal  sebagai “ nocturnal  jet” .  Zat  pencemar yang memasuki daerah ini akan ditrasnportasikan  oleh  angin kuat,  dan  pada  esok  paginya akan  mencapai  daerah  yang cukup jauh dari sumbernya 13 ”
Pencemar tersebut dapat
berpindah ke tempat  yang jauh. Efek pencemaran  udara  ini  dapat  terjadi 1.000  km  dari  sumbernya 14 .  Sebab itu,  pencemaran  udara  lintas  batas harus  dapat  respon  dari  masyarakat internasional.
Mengenai  pencemaran  lintas batas  negara  diatur  dalam The Geneva  Conventionon  Long-Range Transboun-dary  air  Pollution, pada 13  November  1979  yang  merupakan konvensi  multilateral  pertama  dalam pengendalian  pencemaran  udara  dan hamper  semua  Negara  di  benua Eropa  dan  Amerika  Utara  turut berpartisipasi. Konvensi ini menitikberatkan baik Negara wilayah yurisdiksinya merupakan sumber dan
13 Ibid, hal 4.
14 Lothar  Gundling.  Laporan International Environmental law; Atmosphere, Freshwater  and  soil. Environmental  Law Program-United Nations Institude for training and research (UNITAR). USA.2005, Hal 7.
yang terkena pencemaran lintas batas saling bekerjasama.
Konvensi  ini  juga  mendorong Negara-negara peserta untuk mengadakan  kerjasama  di  bidang penelitian dan pengembangan, antara lain  di  bidang-bidang  teknologi pengurangan  emisi  instrument  atau teknik-teknik pemantauan
dan pengukuran tingkat emisi dan konsentrasi ambient zat-zat pencemar  udara,  serta  program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pengendalian udara. 15
Di  dalam  prinsip  ini  telah menjadi  kewajiban  semua  Negara sebagai  subjek  hukum  internasional untuk menjaga dan memelihara udara yang  serta  menghindari  terjadinya kerugian pada Negara lain. Konvensi ini  tidak  memuat  jangka  waktu  dan target tertentu. Pendekatan stabilisasi politik ini untuk diadakannya kebijakan  penyetaraan  ukuran  dan batas emisi di negara peserta. Kesepakatan ASEAN Agreement  on  Transboundary  on Haze Pollution, 2002 hal ini merupakan  itikad  baik  Negara- negara  di  Asia  Tenggara  sebagai langkah kerjasama dalam menanggulangi kebakaran hutan pada 19 Juni 2002 oleh para Menteri Lingkungan Hidup ASEAN. Kesepakatan  ini  mengikat  Negara- negara  anggotannya  untuk  saling bekerjasama dalam mencegah pencemaran asap dengan cara mengendalikan kebakaran,
membentuk  suatu  system  peringatan
15 Takdir  Rahmadi. Aspek-aspek  Hukum Internasional  Kebakaran  Hutan, Jurnal Hukum  Lingkungan  Tahun  III  No.1. Indonesian  Center  for  Environmental  Law (ICEL),1999, hal 85.
dini, pertukaran informasi dan
teknologi  serta  penyediaan  bantuan apabila diperlukan.
Tujuan  kesepakatan  terdapat Pasal  2  yaitu,  untuk  mencegah  dan mengawasi  pencemaran  asap  lintas batas  Negara  yang  ditimbulkan  oleh kebakaran  hutan  dan  lahan  yang dikurangi ataupun ditiadakan, melalui usaha nasional dan
kerjasama  regional  dan  internasional yang lebih ditingkatkan lagi.

## 2.3. Global Warming

## a. Pengertian Global Warming
Pemanasan  global  atau  Global Warming  adalah  adanya  proses peningkatan  suhu  rata-rata  atmosfer, laut, dan daratan Bumi.
Suhu  rata-rata  global  pada permukaan  Bumi  telah  meningkat 0.74  ±  0.18 °C  (1.33  ±  0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. Intergovernmental  Panel  on  Climate Change (IPCC) menyimpulkan bahwa,  "sebagian  besar  peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan  besar  disebabkan  oleh meningkatnya  konsentrasi  gas-gas rumah  kaca  akibat  aktivitas  manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan  oleh  setidaknya  30 badan ilmiah dan akademik, termasuk  semua akademi  sains nasional  dari  negara-negara  G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan  yang  tidak  setuju  dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC. Model  iklim  yang  dijadikan acuan oleh projek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan  meningkat  1.1  hingga  6.4 °C
(2.0  hingga  11.5 °F)  antara  tahun
1990  dan  2100.  Perbedaan  angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario
berbeda  mengenai  emisi  gas-gas rumah kaca di masa mendatang, serta model-model  sensitivitas  iklim  yang berbeda.  Walaupun  sebagian  besar penelitian  terfokus  pada  periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan  muka  air  laut  diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari seribu  tahun  walaupun  tingkat  emisi gas  rumah  kaca  telah  stabil.  Ini mencerminkan  besarnya  kapasitas panas dari lautan.
Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti  naiknya  permukaan  air  laut, meningkatnya  intensitas  fenomena cuaca  yang  ekstrim,  serta  perubahan jumlah  dan  pola  presipitasi.  Akibat- akibat  pemanasan  global  yang  lain adalah terpengaruhnya
hasil pertanian,  hilangnya  gletser,  dan punahnya berbagai jenis hewan.
Beberapa  hal-hal  yang  masih diragukan  para  ilmuwan  adalah mengenai  jumlah  pemanasan  yang diperkirakan  akan  terjadi  di  masa depan,  dan  bagaimana  pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi  tersebut  akan  bervariasi  dari satu  daerah  ke  daerah  yang  lain. Hingga  saat  ini  masih  terjadi perdebatan  politik  dan  publik  di dunia  mengenai  apa,  jika  ada, tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanasan  lebih  lanjut  atau  untuk beradaptasi  terhadap  konsekuensi- konsekuensi  yang  ada.  Sebagian besar  pemerintahan  negara-negara  di dunia  telah  menandatangani  dan meratifikasi  Protokol  Kyoto,  yang
mengarah  pada  pengurangan  emisi gas-gas rumah kaca.

## b. Penyebab Pemanasan Global

## b.1 Efek rumah kaca
Segala  sumber  energi  yang terdapat  di  Bumi  berasal  dari Matahari.  Sebagian  besar  energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek,  termasuk  cahaya  tampak. Ketika  energi  ini  tiba  permukaan Bumi,  ia  berubah  dari  cahaya menjadi  panas  yang  menghangatkan
Bumi. Permukaan Bumi, akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian  dari  panas  ini  berwujud radiasi infra merah gelombang panjang  ke  angkasa  luar.  Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer  bumi  akibat  menumpuknya jumlah  gas  rumah  kaca  antara  lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang  menjadi  perangkap  gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang  yang  dipancarkan  Bumi dan  akibatnya  panas  tersebut  akan tersimpan  di  permukaan  Bumi. Keadaan  ini  terjadi  terus  menerus sehingga  mengakibatkan  suhu  rata- rata tahunan bumi terus meningkat.
Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana  gas  dalam  rumah  kaca.
Dengan semakin meningkatnya
konsentrasi  gas-gas  ini  di  atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya.
Efek  rumah  kaca  ini  sangat dibutuhkan  oleh  segala  makhluk hidup  yang  ada  di  bumi,  karena tanpanya,  planet  ini  akan  menjadi sangat  dingin.  Dengan  temperatur rata-rata sebesar 15 °C (59 °F), bumi
sebenarnya  telah  lebih  panas  33 °C (59 °F)dari  temperaturnya  semula, jika  tidak  ada  efek  rumah  kaca  suhu bumi hanya  -18 °C sehingga  es akan menutupi  seluruh  permukaan  Bumi. Akan  tetapi  sebaliknya,  apabila  gas- gas  tersebut  telah  berlebihan  di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. b.2. Efek umpan balik Anasir  penyebab  pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai  proses  umpan  balik  yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada  penguapan  air.  Pada  kasus pemanasan akibat bertambahnya gas- gas rumah kaca seperti CO 2 , pemanasan pada awalnya akan menyebabkan  lebih  banyaknya  air yang  menguap  ke  atmosfer.  Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan  menambah  jumlah  uap  air  di udara  sampai  tercapainya  suatu kesetimbangan  konsentrasi  uap  air. Efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih  besar  bila  dibandingkan  oleh akibat  gas  CO 2 sendiri.  (Walaupun umpan balik ini meningkatkan kandungan  air  absolut  di  udara, kelembaban  relatif  udara  hampir konstan  atau  bahkan  agak  menurun karena  udara  menjadi  menghangat). Umpan  balik  ini  hanya  berdampak secara  perlahan-lahan  karena  CO 2 memiliki  usia  yang  panjang  di atmosfer.
Efek  umpan  balik  karena pengaruh awan sedang menjadi objek penelitian  saat  ini.  Bila  dilihat  dari bawah,  awan  akan  memantulkan kembali  radiasi  infra  merah  ke permukaan, sehingga akan meningkatkan efek pemanasan. Sebaliknya  bila  dilihat  dari  atas,
awan  tersebut  akan  memantulkan sinar  Matahari  dan  radiasi  infra merah ke angkasa, sehingga meningkatkan efek pendinginan. Apakah efek netto-nya menghasilkan pemanasan atau pendinginan tergantung  pada  beberapa  detail- detail  tertentu  seperti  tipe  dan ketinggian  awan  tersebut.  Detail- detail  ini  sulit  direpresentasikan dalam  model  iklim,  antara  lain karena  awan  sangat  kecil  bila dibandingkan  dengan  jarak  antara batas-batas  komputasional  dalam model  iklim  (sekitar  125  hingga  500 km  untuk  model  yang  digunakan dalam  Laporan  Pandangan  IPCC  ke Empat).  Walaupun  demikian,  umpan balik  awan  berada  pada  peringkat dua bila dibandingkan dengan umpan balik  uap  air  dan  dianggap  positif (menambah pemanasan) dalam semua  model  yang  digunakan  dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat. Umpan  balik  penting  lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan  cahaya  ( albedo) oleh es. Ketika temperatur global meningkat,  es  yang  berada  di  dekat kutub  mencair  dengan  kecepatan yang  terus  meningkat.  Bersamaan dengan  melelehnya  es  tersebut, daratan  atau  air  dibawahnya  akan terbuka.  Baik  daratan  maupun  air memiliki  kemampuan  memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es, dan
akibatnya  akan  menyerap  lebih banyak radiasi Matahari. Hal ini akan menambah pemanasan dan
menimbulkan  lebih  banyak  lagi  es yang  mencair,  menjadi  suatu  siklus yang berkelanjutan.
Umpan  balik  positif  akibat terlepasnya  CO 2 dan  CH 4 dari melunaknya tanah beku (permafrost)
adalah  mekanisme  lainnya  yang berkontribusi  terhadap  pemanasan.
Selain itu, es yang meleleh juga akan melepas CH 4 yang juga menimbulkan umpan balik positif. Kemampuan lautan untuk menyerap karbon juga akan berkurang bila ia menghangat, hal ini diakibatkan  oleh  menurunya  tingkat nutrien  pada  zona mesopelagic sehingga  membatasi  pertumbuhan diatom  daripada  fitoplankton  yang merupakan  penyerap  karbon  yang rendah.
b.3. Variasi Matahari Terdapat hipotesa yang menyatakan  bahwa  variasi  dari Matahari, dengan kemungkinan diperkuat  oleh  umpan  balik  dari awan,  dapat  memberi  kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan  akibat  efek  rumah  kaca adalah meningkatnya aktivitas Matahari akan memanaskan stratosfer  sebaliknya  efek  rumah kaca  akan  mendinginkan  stratosfer. Pendinginan  stratosfer  bagian  bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960,  yang  tidak  akan  terjadi  bila aktivitas Matahari menjadi kontributor  utama  pemanasan  saat ini.  (Penipisan  lapisan  ozon  juga dapat  memberikan  efek  pendinginan tersebut  tetapi  penipisan  tersebut terjadi  mulai  akhir  tahun  1970-an.) Fenomena variasi Matahari dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi mungkin telah memberikan  efek  pemanasan  dari masa pra-industri hingga tahun 1950, serta  efek  pendinginan  sejak  tahun
1950.
Ada  beberapa  hasil  penelitian yang  menyatakan  bahwa  kontribusi
Matahari  mungkin  telah  diabaikan dalam pemanasan global. Dua ilmuan dari Duke University
mengestimasikan  bahwa  Matahari mungkin telah berkontribusi terhadap 45-50% peningkatan temperatur rata- rata  global  selama  periode  1900- 2000,  dan  sekitar  25-35%  antara tahun  1980  dan  2000.  Stott  dan rekannya mengemukakan bahwa model iklim yang dijadikan pedoman saat ini membuat estimasi berlebihan terhadap  efek  gas-gas  rumah  kaca dibandingkan dengan pengaruh Matahari; mereka juga mengemukakan bahwa efek pendinginan  dari  debu  vulkanik  dan aerosol  sulfat  juga  telah  dipandang remeh.  Walaupun  demikian,  mereka menyimpulkan bahwa bahkan dengan  meningkatkan  sensitivitas iklim  terhadap  pengaruh  Matahari sekalipun, sebagian besar pemanasan yang  terjadi  pada  dekade-dekade terakhir  ini  disebabkan  oleh  gas-gas rumah kaca.
Pada  tahun  2006,  sebuah  tim ilmuan dari Amerika Serikat, Jerman dan Swiss menyatakan bahwa mereka  tidak  menemukan  adanya peningkatan  tingkat  "keterangan" dari  Matahari  pada  seribu  tahun terakhir  ini.  Siklus  Matahari  hanya memberi  peningkatan  kecil  sekitar 0,07% dalam tingkat
"keterangannya"  selama  30  tahun terakhir.  Efek  ini  terlalu  kecil  untuk berkontribusi  terhadap  pemansan global. Sebuah penelitian oleh
Lockwood  dan  Fröhlich  menemukan bahwa  tidak  ada  hubungan  antara pemanasan  global  dengan  variasi Matahari  sejak  tahun  1985,  baik
melalui  variasi  dari  output  Matahari maupun variasi dalam sinar kosmis.
Menyangkut  hal  ini,  Negara dimintai pertanggungjawabannya dengan  member  ganti  kerugian. Adapun bentuk-bentuk ganti kerugian, yaitu : a. Restitusi ( Restitution) yaitu suatu tindakan
pemulihan, mengembalikan  keadaan  dengan segala  cara  yang  dilakukan, sehingga tercapai keadaan seperti semula  seolah-olah  tidak  terjadi apa-apa.  Pemulihan  ini  dapat digunakan  dengan  penggantian materiil  dan  tidak  menjadi  beban serta harus bermanfaat ( Pasal 35 Articles ILC).
b. Kompensasi ( Compentation), yaitu  pembayaran  uang  sejumlah kerugian  yang  diderita  (Pasal  36 Articles ILC). Kompensasi meliputi  semua  kerugian  yang ditimbulkan,  termasuk  kerugian tidak langsung dan tidak spekulatif.
c. Pemuasan  ( satisfaction) ,  yaitu merupakan  pelunasan  kerugian yang  tidak  dibayar  dalam  bentuk uang, seperti kehormatan individu/prestige Negara. Pemuasan dapat dilakukan dengan  meminta  maaf  secara  resmi, pengakuan  bersalah  secara  resmi,
janji tidak mengulangi, serta menghukum  pejabat  yang melanggar (Pasal 37 Articles ILC).

## III. SIMPULAN
Kriteria  pada  konsep  tanggung jawab  Negara  terdapat  unsur  yang tidak dipenuhi, yaitu
unsur pelimpahann  kepada  Negara.  Unsur
ini  tidak  ini  tidak  dapat  dipenuhi karena  tidak  ada  organ  Negara  atau kesatuan  daerah  atau  perorangan/ kelompok  yang  mengatasnamakan negara melakukan pencemaran udara. Oleh karena itu setiap  Negara dapat  dimintai  pertanggungjawaban secara internasional atas  pencemaran udara  yang  menyebabkan  global warming,  hal  itu  dapat  dilakukan baik  melalui  restitusi,  kompensasi maupun pemuasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Chris Park, The Environment :
Principles  and  Applications,
New York, Routledge, 2001. Huala  Adolf, Aspek-aspek  Negara dalam  Hukum  Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1991. Joseph  H  Almaco  dan  Eliodoro Runca, Some Technical Dimentions of Transboundary Air Pollution, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1986. Kantaatmadja  dalam  Heribertus  U Styardi, Tesis Magister
Program  Studi  Ilmu  Hukum Jurusan  Ilmu-Ilmu  Sosial, Pertanggungjawaban  Negara terhadap  Pencemaran  Udara akibat  Kebakaran  Hutan  di Indonseia Tahun 1997, Fakultas  Hukum,  Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2001. Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia.  Laporan. Status Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta. 2003. Lothar Gundling, laporan International  Environmental law; Atmosphere, Freshwater
and  soil. Environmental  Law Program-United Nations Institude  for  training  and research  (UNITAR).  USA. 2005.
Mochtar  Kusumaatmadja. Pengantar
Hukum  Internasional  Buku I, Bina Cipta, Bandung,1996. Takdir Rahmadi. Aspek-aspek Hukum Internasional Kebakaran Hutan, Jurnal Hukum  Lingkungan  Tahun III  No.1.  Indonesian  Center for Environmental Law
(ICEL), 1999
www.cifor.cgair.org diakses 27 Desember 2009 www.tempointeraktif.com diakses 27 Desember 2009 www.tempointeraktif.com diakses 31 Oktober 2009 United Nations, The Geneva Convention  on  Long-Range Trnasboundary Air  Pollution, 13  November  1979.  UN
Publication. United  Nations.  The  United Articles on the Responsibility of States for  Internationally  Wrongful Act, December  2001.  UN
Publication.
United  Nations. Rio  Declaration  on Environment and Development, 14  Juni  1992. UN Publication. ASEAN.  ASEAN Agreement  on Transboundary Haze Pollution, 10 Juni 2002.