Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Muamalah
(Litigasi dan Non Litigasi)

## Ma’rifah Yuliani
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb Email: marifahyuliani@gmail.com
Abstract: Akad  Shulh  in  Muamalah  Dispute  (Litigation  and  Non  Litigation).  This study  aims  to  determine  the  use  of  shulh  contract  in  sharia  law  law  disputes (muamalah) either in court (litigation) or outside court (non litigation). The results of this study indicate that the contract of shulh outside the court process (non litigation) is  seen  from the  use of negotiation,  mediation,  arbitration  aimed  at  reconciling  the two disputing parties. The use of shulh contract in litigation is known by the process of mediation in court, which initially only in the form of recommendation from the provisions of Article 154 R.Bg/130 HIR. However after PERMA no. 01 of 2008, the mediation process of peaceful dispute resolution becomes coercive. Shulh which is a peace is included in Book II on Akad in the Compilation of Islamic Economic Law. Keywords : Shulh, Dispute Settlement, Litigation.
Abstrak: Akad Shulh dalam Sengketa Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akad shulh dalam sengketa hukum ekonomi syariah ( muamalah ) baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penggunaan akad shulh di luar proses pengadilan  (non  litigasi)  terlihat  dari  penggunaan  negosiasi,  mediasi,  arbitrase  yang bertujuan  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  berselisih.  Adapun penggunaan  akad shulh pada  litigasi  diketahui  dengan  proses  adanya  mediasi  di pengadilan,  yang  awalnya hanya berupa anjuran  dari  ketentuan Pasal  154  R.Bg/130
HIR. Namun setelah lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 maka proses mediasi atas penyelesaian sengketa secara damai menjadi bersifat memaksa. Shulh yang merupakan perdamaian  dimasukkan  ke  dalam  Buku  II  tentang  Akad  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah.
Kata Kunci: Shulh , Penyelesaian Sengketa, Litigasi.

## Pendahuluan
Interaksi  antar  sesama  adalah sebagai  salah  satu  ciri  manusia  sebagai makhluk  sosial.  Interaksi  itu  terjadi  baik sesama  individu  maupun  kelompok  lain disekitarnya.  Interaksi  yang  dilakukan memang  dimaksudkan  selain  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  masing- masing,  juga  untuk  memenuhi  hajat sosial  orang  banyak.  Banyak  kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi  hajat  hidupnya,  termasuk didalamnya kegiatan ekonomi. Untuk kegiatan ekonomi masyarakat  Indonesia  yang  berkembang pesat belakangan ini, menuntut
keterlibatan berbagai pihak baik
langsung  maupun  tidak  langsung  dan tidak  menutup  kemungkinan  terjadi adanya kesalahfahaman antara satu pihak dengan  pihak  lainnya,  atau  antara  satu pelaku  atau  kelompok  pelaku  bisnis
dengan  kelompok  pelaku  bisnis  lainnya. Kesalahfahaman  dimaksud  ada  yang dapat  diselesaikan  saat  itu  juga  tapi terkadang  ada  pula  yang  berujung  pada konflik atau sengketa di antara mereka.
Ada  banyak  terdapat  jenis sengketa  dalam  kehidupan  masyarakat yang mana setiap jenis sengketa, apapun yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian. Demikian juga dengan sengketa  ekonomi,  semakin  luas  dan banyak  frekuensi  kegiatan  ekonomi  di masyarakat berpeluang semakin
banyaknya  kemungkinan  sengketa  yang muncul.  Hal  ini  menunjukkan  semakin banyaknya dibutuhkan sistem penyelesaian  untuk  sengketa-sengketa tersebut.  Karena  apapun  jenis  sengketa yang  muncul  menuntut  penyelesaian yang  bijaksana  yang  tidak  merugikan kedua belah pihak.
Demikian  pula  dengan  sengketa dalam  bidang  ekonomi  juga  menuntut penyelesaian  yang  tepat  dan  cepat.  Bila hal  tersebut  tidak  dilakukan,  maka kemungkinan akan berakibat  penurunan produktifitas  ekonomi  atau  bahkan dalam  skala  besar  akan  mengakibatkan kerugian di kalangan konsumen. 1
Sengketa atau konflik merupakan problema sosial yang langsung
bersentuhan dengan hukum dan
memerlukan  pemecahan  secara  integral. Setiap  tatanan  masyarakat  memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan  dalam  proses  perkara  atau untuk  menyelesaikan  sengketa  atau konflik di lingkungan mereka.
Kebutuhan  penyelesaian  sengketa  di antara  masyarakat  berbeda  satu  sama lain.  Ada  berbagai  macam  cara penyelesaian  sengketa  yang  ada  di masyarakat yang masing-masing
memiliki  keunggulan  dan  kelemahan tertentu.  Penyelesaian  mengandung makna  baik  sebagai  lembaga,  proses maupun produk.
1 Yusna  Zaidah, Penyelesaian  Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 1-2.
Secara  garis  besar  ada  beberapa cara penyelesaian sengketa, yakni:
1. Litigasi, yakni melalui pengadilan.
Berdasarkan pasal 24 UUD 1945
jo Pasal 2  UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa  penyelenggaraan  kehakiman  di Indonesia  diselenggarakan  oleh  sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Dibawah Mahkamah Agung ada beberapa
lingkungan  peradilan  yang  ada  di Indonesia,  yaitu:  Peradilan  Umum, Peradilan  Agama,  Peradilan  Tata  Usaha Negara, dan Peradilan Militer.
2. Non Litigasi (Di Luar Pengadilan)/ Alternative Dispute
Resolution (ADR).
Khusus  penyelesaian  sengketa melalui lembaga sosial di luar pengadilan umum disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Menurut Basuki Rekso Wibowo,  cara  ini  berbasiskan  pada kesepakatan dan kesukarelaan para pihak yang  bersengketa.  Penyelesaian  sengketa model  ini  adalah  penyelesaian  sengketa di  luar  pengadilan  yang  didasarkan kepada  hukum,  dan  penyelesaian
tersebut  dapat  digolongkan  kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi.
Pranata  alternatif  penyelesaian sengketa  yang  dikenalkan  oleh  UU  No. 30  tahun  1999,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 6 terdiri dari:
a. Penyelesaian yang dapat
dilaksanakan sendiri oleh para pihak dan bentuk negosiasi. b. Penyelesaian  sengketa  yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) pihak ketiga yang netral di luar para pihak  yaitu  dalam  bentuk mediasi. Kemudian  jika  cara  diatas menemui jalan buntu maka penyelesaian diserahkan ke arbitrase. Dengan demikian, secara umum cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR)  dikenal  dalam  bentuk  berbagai penyelesaian. Bentuk-bentuk
penyelesaian  tersebut  yakni:  Negosiasi;
Konsultasi;  Mediasi;  Konsiliasi;  dan Arbitrase. 2
Begitu kompleksnya
permasalahan  mengenai  penyelesaian
2 Ibid , h. 5-33.
sengketa  yang  terjadi,  terlebih  diranah ekonomi  ( muamalah ),  yang  khususnya  di lingkungan  ekonomi  yang  berbasiskan syariah  Islam  maka  memunculkan pertanyaan  adakah  dikenal  penyelesaian sengketa  di  dalam  Islam,  terlebih  di ranah muamalah .
Sengketa muamalah adalah sengketa  yang  terjadi  antara  dua  pihak atau  lebih  yang  mana  objek  sengketa adalah  transaksi  kehartabendaan  ( mu- ‘awadaah  al-maliyah ).  Mahmud  Hilmy memandang  sengketa muamalah dengan sengketa  yang  terjadi  dalam  lingkup pemindahan  harta  dan  hak,  dari  satu pihak  kepada  pihak  lain  melalui  proses akad.  Mediasi  dalam muamalah tertumpu pembahasannya  pada  akad  perdamaian yang mengakhiri
sengketa kehartabendaan.
Dalam  hukum  Islam,  upaya perdamaian  yang  dilakukan  oleh  para pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa muamalah dikenal  dengan shulh . Shulh sebagai  sarana  perwujudan  perdamain dapat  diupayakan  oleh  pihak  yang bersengketa  atau  dari  pihak  ketiga  yang berusaha membantu para pihak
menyelesaikan sengketa mereka. 3
Bahkan  di  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  (KHES), Shulh dimasukkan  ke  dalam  bagian  Buku  II yang  berisikan  pembahasan  mengenai akad.
Dari  penjelasan  latar  belakang  di atas,  yang  akan  menjadi  rumusan masalah  pada  penelitian  ini  adalah bagaimanakah akad shulh dalam sengketa muamalah (litigasi  dan  non  litigasi).
Adapun  tujuan  penulisan  penelitian  ini adalah  penggunaan  akad shulh dalam sengketa muamalah (litigasi  dan  non litigasi).  Adapun  manfaat  dari  penulisan penelitian  ini  adalah  untuk  menambah wawasan  mengenai  sengketa  dalam ranah  ekonomi  syariah,  dalam  hal  ini adanya  penyelesaian  sengketa  secara damai  dengan  penggunaan  akad shulh dalam  sengketa muamalah (litigasi  dan non  litigasi),  dan  manfaat  lainnya  dari tulisan  ini  adalah  informasi  bahwa perdamaian  dari  sebuah  konflik  atau sengketa  antara  dua  belah  pihak  bisa
3 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum  Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 203-204.
dilakukan  di  luar  persidangan,  maupun sebelum pengadilan terjadi.

## Pembahasan

## A. Pengertian Shulh
Dalam  Ensiklopedi  Hukum Islam,  Secara  bahasa as-sulh adalah akad  untuk  menyelesaikan  suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian. 4 Yakni perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan,  pendendaman  dan sikap-sikap yang dapat
menimbulkan  permusuhan  maupun peperangan. 5
Sayyid  Sabiq  memberikan pengertian shulh dengan  akad  yang mengakhiri  persengketaan  antara dua  pihak. 6 Dengan  demikian,  akad yang digunakan dalam shulh bertujuan  untuk  mengakhiri  atau menyelesaikan  pertengkaran  antara
4 Abdul  Azis  Dahlan,  ed, Ensiklopedi Hukum  Islam, (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve, 1996), h. 1653.
5 M.  Abdul  Mujieb,  dkk, Kamus  Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 328.
6 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah:  juz  13, diterjemahkan  oleh  Kamaluddin  A.  Marzuki, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), h. 189.
dua  pihak  yang  terikat  dengan  akad sebelumnya.    Akad  yang  digunakan dalam shulh bertujuan untuk mewujudkan  perdamaian  antara para  pihak  yang  terlibat  dalam persengketaan. 7 Pengertian Shulh juga merupakan  suatu  jenis  akad  untuk mengakhiri  jenis  perselisihan  atau kesepakatan  untuk  menyelesaikan pertikaian  secara  damai  dan  saling memaafkan. 8

## B. Dasar Hukum Shulh
Dasar  hukum shulh dalam Alquran  terdapat  dalam  Q.S.  An- Nisa’/4:128 yang artinya: “Dan  jika  seorang  perempuan khawatir  suaminya  akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik  (bagi  mereka)  walaupun
7 Wahbah  Az-Zuhaily, Fiqih  Islami  Wa Adillatuhu  6 ,  diterjemahkan  oleh  Abdul  Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 235.
8 Ahmad  Mujahiddin, Kewenangan  dan Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di Indonesia, (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2010),  h.
280.
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan  jika  kamu  memperbaiki (pergaulan  dengan  isterimu)  dan memelihara  dirimu  (dari nusyuz dan sikap  acuh  tak  acuh).  Maka Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa’/4 : 128)
Dasar hukum berikutnya Q.S. Al-Hujurat/49:9 yang artinya:
“Dan  apabila  ada  dua  golongan orang  mukmin  berperang,  maka damaikanlah  antara  keduanya.  Jika salah  satu  dari  keduanya  berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka  perangilah  (golongan)  yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan  itu  telah  kembali  (kepada perintah  Allah),  maka  damaikanlah antara  keduanya  dengan  adil,  dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat: 9).
Berdasarkan kedua ayat Alquran di atas, Wahbah Az-Zuhaily dan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa hukum  dasar  penggunaan shulh
dalam menyelesaikan sengketa adalah boleh ( an-nadb ). Kedua tokoh ini  cenderung  sepakat  bahwa penggunaan shulh dilakukan  di  luar pengadilan,  di  mana  para  pihak bersepakat  untuk  tidak  menempuh jalur  hukum  dalam  menyelesaikan sengketa mereka. 9
C. Rukun Shulh Para ulama cenderung merumuskan rukun shulh dalam dua pandangan  berbeda.  Jumhur  lama berpandangan  bahwa  rukun-rukun shulh adalah sebagai berikut:
1. Adanya dua orang yang melakukan akad;
2. Ada ijab dan kabul;
3. Adanya  persoalan  yang  mereka perselisihkan; dan
4. Terdapat  bentuk  perdamaian yang mereka sepakati.
Sedangkan  mazhab  Hanafi
menyebutkan  bahwa shulh itu hanyalah  ijab  dan  Kabul.  Selain ijab dan Kabul, ulama Hanafi tidak mengategorikan  ke  dalam  rukun
9 Syahrizal Abbas, Op. Cit. , h. 206
shulh , tetapi memasukkan ke dalam syarat shulh . 10

## D. Berakhirnya Akad Shulh
Akad shulh akan  berakhir apabila:
1. Pencabutan  perjanjian  damai kecuali dalam persoalan qishas ;
2. Larinya  orang murtad yang  ikut sebagai  pihak  dalam  perjanjian tersebut  ke  negeri harb atau  mati dalam  pemberontakan.  Hal  ini merupakan  persyaratan  menurut pendapat kelompok Abu
Hanifah;
3. Didasarkan pada khiyar kecatatan atau  berdasarkan  penglihatan akan  bentuk  perdamaian  sebab hal itu bertentangan dengan akad; dan
4. Kecelakaan pada salah satu pihak yang berdamai sebelum
perdamaian ditetapkan. 11
E. Ketentuan Umum Shulh 10 Ibid, h. 207-208.
11 Ahmad Mujahiddin, Op. Cit, h. 281 .
Adapun  ketentuan  umum shulh yang terdapat dalam Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  yang terdapat dalam pasal 521-524 adalah sebagai berikut: 1. Orang yang membuat suatu akad perdamaian harus cakap
melakukan perbuatan hukum.
2. Suatu  akad  perdamaian  yang dibuat oleh anak yang telah diberi izin  oleh  walinya  adalah  sah, selama  perdamaian  itu  tidak
berakibat kerugian yang nyata.
3. Jika seseorang mengajukan gugatan  yang  ditujukan  kepada seorang  anak  yang  telah  diberi izin,  dan  anak  itu  membuat pengakuan  atas  hal  itu,  maka hasilnya  adalah  suatu  bentuk akad  perdamaian  yang  sah melalui pengakuan.
4. Seorang  anak  yang  telah  diberi izin,  berhak  untuk  membuat suatu  akad  perdamaian  yang  sah dengan  catatan  ia  diberi  waktu untuk memikirkan tuntutannya.
5. Jika  seorang  anak  menyetujui suatu  akad  perdamaian  tentang
sebagian dari  tuntutannya dan  di samping  itu  ia  juga  memiliki bukti untuk menunjang tuntutannya  tersebut,  maka  akad perdamaian itu tidak sah. Tetapi, jika  ia  tidak  memiliki  bukti semacam  itu,  serta  lawannya bersedia untuk diangkat sumpah, maka akad perdamaian itu sah.
6. Jika  seorang  anak  melakukan gugatan  untuk  mendapatkan kembali  barang  dari  orang  lain, dan  kemudian  membuat  akad perdamaian tentang nilai tuntutannya, maka akad
perdamaian itu adalah sah.
7. Wali  seorang  anak  dibolehkan melakukan akad perdamaian  atas gugatan  terhadap  harta  anak, dengan  ketentuan  perdamaian tersebut  tidak  mengakibatkan kerugian yang nyata bagi anak itu.
8. Perdamaian  dapat  dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara  atau  orang  yang dikuasakan  untuk  itu  sepanjang disebutkan dalam surat kuasa.
9. Pemberi  kuasa  tidak  dibenarkan menyelesaikan sendiri perkaranya tanpa  diketahui  oleh  penerima kuasa.
10. Jika  seseorang  menunjuk  orang lain  sebagai  penerima  kuasanya untuk  melakukan  perdamaian atas suatu gugatan, maka pemberi kuasa  terikat  dengan  perdamaian itu.
11. Jika  seorang  penerima  kuasa
membuat suatu perdamaian dengan cara pengakuan bahwa ia
akan  mengganti  harta  dengan harta  lain,  lalu  ia  membuat perdamaian atas namanya sendiri, maka  penerima  kuasa  semacam ini  menjadi  bertanggungjawab atas suatu tuntutan yang diajukan bertalian  dengan  hal  tersebut,
dan sejumlah uang yang diselesaikan dengan cara itu, bisa diperoleh  kembali  dari  penerima kuasa  tersebut,  dan  penerima
kuasanya  sendiri  bisa  menuntut terhadap pemberi kuasanya. 12

## F. Penggantian Objek Shulh
Penggantian objek shulh akan terjadi apabila:
1. Jika penggantian objek perdamaian berupa barang tertentu,  maka  barang  itu dianggap  sebagai  suatu  barang sah sebagaimana barang asal;
2. Jika penggantian objek
perdamaian  itu  berupa  piutang,
maka penggantian objek perdamaian  dianggap  sebagai pembayaran harga;
3. Penggantian  objek  perdamaian dari  suatu  perdamaian  harus berupa  harta  milik  dari  orang yang membuat perdamaian; dan
4. Jika penggantian objek perdamaian  berupa  barang  yang membutuhkan  transaksi  barang, maka penggantian objek 12 Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis
Ulama  Indonesia, Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h, 142-144.
perdamaian  harus  dinyatakan dengan jelas. 13

## G. Gugatan dalam Shulh
Adapun  gugatan  dalam shulh yang  terdapat  dalam  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  yang terdapat dalam pasal 528-539 adalah sebagai berikut:
1. Jika  akad  perdamaian  dibuat
dengan  materi  yang  berupa pengakuan  atas  harta  yang disengketakan,  maka  perdamaian itu diakui sebagai sebab
kepemilikan.
2. Jika  seluruh  atau  sebagian  dari pengganti  objek  perdamaian diambil  dari  seseorang  yang berhak  atas  penggantian  itu, maka penggantian objek perdamaian  berupa  barang  yang digugat  dari  perdamaian  itu, yakni  bisa  seluruhnya  atau sebagiannya dinyatakan sah. 3. Jika  akad  perdamaian  dibuat dengan pengakuan tentang
manfaat  suatu  harta,  maka
13 Ahmad Mujahidin, Op. Cit., h. 283.
hukum  akad  perdamaian  itu adalah sama dengan hukum akad ijarah.
4. Suatu  perdamaian  dengan  cara penolakan  atau  bersikap  diam saja, maka penggugat berhak atas harta  penggantiannya,  sedangkan tergugat  berhak  untuk  tidak melakukan sumpah dan selesainya sengketa. 5. Hak syuf'ah (hak untuk
didahulukan/ preverence ) yang melekat  pada  suatu  benda  tidak bergerak berlaku sebagai pengganti objek perdamaian.
6. Jika  seseorang  yang  berhak  atas harta itu lalu mengambil sebagian atau seluruh benda tidak bergerak  itu,  maka  penggugat harus  mengembalikan  sejumlah pengganti perdamaian itu kepada tergugat seluruhnya atau sebagian,  dan  penggugat  itu berhak  mengajukan  gugatan  itu kepada orang yang menuntut dan yang punya hak tersebut.
7. Jika  seluruh  atau  sebagian  dari pengganti  kerugian  itu  diambil
oleh  penggugat,  maka  penggugat berhak  mengajukan  gugatan  atas penggantian perdamaian. 8. Jika pihak penggugat berkeinginan memperoleh kembali hartanya, dan menyetujui suatu perdamaian untuk mendapat sebagian dari padanya, serta membebaskan tergugat dari sisa  perkara yang  diajukan,  maka penggugat dianggap telah menerima  pembayaran  sebagian dari tuntutannya dan membebaskan sisanya. 9. Jika  seseorang  melaksanakan suatu  perdamaian  dengan  orang lain  tentang  sebagian  dari tuntutannya  kepada  orang  itu, maka  orang  yang  melaksanakan perdamaian  itu  dianggap  telah menerima  pembayaran  sebagian dari  tuntutannya  dan  telah melepaskan  haknya  terhadap sisanya.
10. Jika  seseorang  melaksanakan suatu  perdamaian  di  mana  suatu utang  yang  segera  harus  dibayar, diubah menjadi utang yang dapat
dibayarkan  kembali  di  kemudian hari,  maka  ia  dianggap  telah melepaskan haknya untuk pembayaran segera.
11. Jika  seseorang  melaksanakan suatu  perdamaian  tentang  suatu utang yang harus dibayar kembali dengan  sesuatu  barang,  bisa dibayar  dengan  barang  lain  yang sama  nilainya,  maka  orang  itu dianggap telah menunaikan kewajibannya.
12. Apabila suatu proses perdamaian telah  diselesaikan,  maka  tidak satu pun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi.
13. Dengan  disetujuinya  perdamaian itu,  maka  penggugat  berhak  atas penggantian  perdamaian  yang tercantum dalam transaksi perdamaian itu.
14. Jika  salah  satu  pihak  yang melakukan  transaksi  perdamaian meninggal  dunia,  maka  ahli warisnya tidak berhak membatalkan perdamaian itu.
15. Jika perdamaian itu dibuat dalam bentuk  pertukaran  barang,  maka
kedua pihak boleh menghapuskan dan menggugurkan  perdamaian  itu atas kehendak mereka sendiri. 16. Jika  suatu  transaksi  perdamaian yang dibuat berisi suatu pembayaran  yang  dilakukan  agar dapat  menghindari  pengucapan sumpah, maka penggugat dianggap  telah  dapat  memaksa
tergugat untuk bersumpah.
17. Jika  objek  pengganti  dalam perdamaian  rusak  sebagian  atau seluruhnya  sebelum  diserahkan kepada penggugat, dan pengganti kerugian  itu  berupa  barang tertentu, maka ini dianggap sama halnya dengan suatu barang yang diambil  seseorang  yang  berhak atas barang itu.
18. Jika  suatu  perdamaian  dibuat dengan  cara  pengakuan,  maka penggugat  berhak  menuntut seluruh  atau  sebagian  barang yang dituntutnya dari perdamaian tersebut dari tergugat.
19. Jika  pengganti  kerugian  dalam
perdamaian berupa suatu piutang
atau  berupa  barang  yang  tidak tertentu,  maka  perdamaian  itu tidak  akan  terpengaruh  oleh  hal tersebut,  dan  penggugat  berhak untuk  menerima  sejumlah  yang sama  dengan  kerugiannya,  dari tergugat. 14
H. Akad Shulh dalam Sengketa Muamalah di Pengadilan Walaupun para ulama mengupayakan agar terjadinya perdamaian ( shulh ) di luar pengadilan,  namun  akad shulh pun bisa dilakukan di pengadilan dengan menggunakan  pihak  ketiga  (dalam hal  ini  Hakim)  untuk  melakukan mediasi,  apabila  upaya  damai tersebut tidak berhasil, baru diselesaikan melalui proses
persidangan  (litigasi)  seperti  sesuai dengan  ketentuan  hukum  acara perdata  yang  berlaku  di  Pengadilan Agama.
Sudah  menjadi  asas  dalam hukum acara  perdata  bawah
14 Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis Ulama Indonesia, Op. Cit., h. 145-148.
pengadilan (hakim) wajib mendamaikan  pihak  berperkara. 15
Asas  ini  mengharuskan  pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara  perdata  yang  diajukan kepadanya terlebih  dahulu  berupaya mendamaikan  kedua  belah  pihak berperkara.  Upaya  mendamaikan kedua  belah  pihak  berperkara  di persidangan  adalah  sesuatu  yang
imperative (wajib dilakukan). Kelalaian  hakim  mengupayakan perdamaian  bagi  kedua  belah  pihak berperkara  akan  mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara
tersebut demi hukum. 16 Terkait  dengan  upaya  damai yang  harus  dilakukan  hakim  dalam rangka menyelesaikan perkara- perkara  di  bidang  ekonomi  syariah umumnya  dan  bidang  lembaga keuangan  syariah  khususnya,  di lingkungan  peradilan  agama,  paling tidak  ada  dua  ketentuan  yang  harus diperhatikan,  yaitu:  ketentuan  Pasal
15 A.  Mukti  Arto, Praktik  Perkara Perdata  pada  Pengadilan  Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),  h. 12.
16 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 239 .
154  R.Bg/130  HIR  dan  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  No. 01  Tahun  2008  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Upaya  damai  yang  harus dilakukan hakim atas dasar ketentuan Pasal  154  R.Bg/130  HIR dipahami  lebih  bersifat  anjuran,
bahkan dikatakan bercorak formalitas  dan  regulatif  serta sukarela  ( voluntary ),  tidak  bersifat memaksa.
Namun setelah diterbitkannya  PERMA  Mo.  01 Tahun  2008,  Upaya  damai  yang harus dilakukan hakim di persidangan tidak lagi hanya sebatas anjuran  atau  imbauan  yang  bersifat formalitas  saja,  melainkan  sudah bersifat memaksa. 17
Dari  keterangan  mengenai adanya PERMA No. 01 Tahun 2008 ini  menandakan  bahwa shulh juga bisa terjadi di luar maupun di dalam pengadilan,  dan  dari  penelitian  ini terdapat  sebuah  permasalah  yang
17 Cik  Basir, Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Syariah  di  Pengadilan  Agama  dan Mahkamah Syar’iyah , (Jakarta: Kencana, 2009), h. 126-128.
menarik  untuk  dikaji  lebih  dalam, yakni  “Apakah  dalam  PERMA  No. 01  Tahun  2008  tentang  proses mediasi  sebelum  adanya  litigasi sudah  sesuai  ketentuannya  dengan konsep Akad Shulh .”
I. Akad Shulh dalam Sengketa
Muamalah
Penggunaan akad shulh dalam tiga  bentuk  persengketaan muamalah adalah sebagai berikut:
1. Pertama,  shulh dapat  digunakan untuk  menyelesaikan  sengketa dimana gugatan penggugat diakui oleh tergugat. Misalnya seseorang menggugat  bahwa  tetangganya berutang sejumlah uang kepadanya  dan  tetangga  tersebut mengakuinya. Kerelaan membayar  hutang  dari  tetangga tersebut termasuk shulh .
2. Kedua,  shulh dapat  digunakan untuk  menyelesaikan  sengketa  di mana  gugatan  penggugat  tidak
diakui  oleh  tergugat.  Menurut Jumhur ulama, perdamaian
seperti  ini  boleh  dilakukan  dan
hukumnya sah. Pandangan berbeda  dari  sebagian  ulama Syafi’I  dan  Ibn  Abi  Laila,  yang berpendapat  bahwa  perdamaian dalam  sengketa  yang  diingkari tergugat  hukumnya  tidak  boleh,
karena setiap orang bisa mengklaim  hak  orang  lain. Menurut  mereka,  hal  ini  akan bermuara  pada  menghalalkan yang  haram  atau  mengharamkan yang halal.
3. Ketiga,  shulh dapat  digunakan dalam menyelesaikan sengketa di mana  gugatan  penggugat  tidak ditanggapi oleh tergugat.
Tergugat  tidak  mengakui  dan tidak  pula  mengingkari  gugatan itu.  Dalam  kasus  seperti  ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama berpendapat  bahwa  perdamaian dalam kasus seperti ini diperbolehkan,  karena  ayat  dan hadis  yang  membolehkan shulh berlaku  secara  umum.  Namun, pandangan ulama Syafi’i dan Ibn Abi  Laila  yang  berpendapat
bahwa  perdamaian  seperti  ini tetap tidak diperbolehkan, karena
sikap  diam  dan  tidak  ada tanggapan dari tergugat menunjukkan sikap pengingkaran.  Penerapan shulh seperti  ini  termasuk  dalam kategori menghalalkan yang haram  dan  mengharamkan  yang halal. 18
J. Akad Shulh dalam  Sengketa  Non Litigasi (Di Luar Pengadilan)/ Alternative Dispute Resolution (ADR). Pranata alternatif penyelesaian sengketa yang dikenalkan  oleh  UU  No.  30  tahun 1999,  sebagaimana  diatur  dalam
Pasal 6 terdiri dari:
a. Penyelesaian yang dapat dilaksanakan sendiri oleh para pihak dan bentuk negosiasi. b. Penyelesaian  sengketa  yang diselenggarakan melalui (dengan bantuan) pihak ketiga yang netral di luar para
18 Syahrizal Abbas, Op. Cit., h. 212.
pihak  yaitu  dalam  bentuk mediasi.
Kemudian  jika  cara  diatas menemui jalan buntu maka penyelesaian diserahkan ke arbitrase. Dengan  demikian,  secara  umum cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  (ADR)  dikenal  dalam bentuk berbagai penyelesaian. Bentuk-bentuk penyelesaian tersebut yakni: Negosiasi; Konsultasi;  Mediasi;  Konsiliasi;  dan
Arbitrase.  Tujuan  adanya  negosiasi, konsultasi,  mediasi,  konsiliasi  dan arbitrase  adalah  terjalinnya  jalan tengah  (perdamaian/ shulh )  di  antara kedua belah pihak yang bersengketa.

## Penutup
A. Simpulan
Pengertian Shulh dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  adalah  suatu  jenis  akad untuk  mengakhiri  jenis  perselisihan atau kesepakatan untuk
menyelesaikan  pertikaian  secara damai  dan  saling  memaafkan. Shulh
yang merupakan perdamaian
dimasukkan  ke  dalam  Buku  II tentang Akad dalam KHES.
Shulh bisa  terjadi  di  luar pengadilan  maupun  di  dalam pengadilan  (Menurut  PERMA  No. 01  Tahun  2008).  Proses  adanya mediasi di pengadilan awalnya hanya berupa anjuran dari ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR. Namun setelah lahirnya  PERMA  No.  01  Tahun 2008  maka  proses  mediasi  atas penyelesaian  sengketa  secara  damai menjadi bersifat memaksa.
B. Saran
Akad shulh sudah diaplikasikan  ke  dalam  sengketa  di pengadilan,  hal  ini  terlihat  dari PERMA No. 01 Tahun 2008 berupa adanya  mediasi  atas  penyelesaian sengketa  secara  damai  yang  bersifat memaksa. Penggunaan akad shulh di
luar  proses  pengadilan  terlihat  dari
penggunaan  negosiasi,  mediasi  yang bertujuan untuk mendamaikan
kedua  belah  pihak  yang  berselisih, apabila terjadi arbitrase maka tujuan yang  ingin  dicapai  pun  adalah
terciptanya  keridhaan  di  antara kedua belah pihak yang bersengketa.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Syahrizal, Mediasi  dalam  Hukum Syariah,  Hukum  Adat  dan  Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2011. Arifin,  Busthanul, Pelembagaan  Hukum Islam  di  Indonesia:  Akar  Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Arto,  A.  Mukti, Praktik  Perkara  Perdata pada Pengadilan Agama,
Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
1996. Basir, Cik, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah  di  Pengadilan  Agama  dan
Mahkamah
Syar’iyah , Jakarta: Kencana, 2009.
Dahlan,  Abdul  Azis,  ed, Ensiklopedi Hukum  Islam, Jakarta:  Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis Ulama Indonesia, Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah.
Harahap,  M.  Yahya, Hukum  Acara
Perdata, Jakarta:  Sinar  Grafika,
2005.
Mujahiddin,  Ahmad, Kewenangan  dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Ekonomi  Syariah  di  Indonesia,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
Mujieb,  M.  Abdul,  dkk, Kamus  Istilah
Fiqih, Jakarta:  Pustaka  Firdaus,
1995.
Sabiq,  Sayyid, Fikih  Sunnah:  juz  13,
diterjemahkan  oleh  Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma’arif,
1997.
Zaidah,  Yusna, Penyelesaian  Sengketa Melalui  Peradilan  dan  Arbitrase
Syariah  di  Indonesia ,  Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2015. Az-Zuhaily,  Wahbah, Fiqih  Islami  Wa
Adillatuhu  6 ,  diterjemahkan  oleh
Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.