## MPAS: Journal Of Criminal

## Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

## Rahmi Zilvia, Haryadi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s email correspondence: rahmizilfia@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak  pidana  penganiayaan.  Penelitian  ini  bersifat  penelitian yuridis  empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa telah  terjadi  disparitas  pidana.  Disparitas  pidana  terjadi  karena hakim  belum  mempertimbangkan  fakta    persidangan  tentang akibat dari perbuatan pidana. Pada Kasus pertama  tindak pidana mengakibatkan luka ringan dan tanpa senjata tajam. Kasus kedua tindak  pidana  mengakibatkan  luka  berat  dengan  menggunakan senjata  tajam.  Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  lebih  berat pada  kasus  pertama  yang  seharusnya  lebih  ringan  dari  kasus kedua. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana  hendaknya tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis, tetapi juga dengan cermat  mempertimbangkan    fakta  persidangan  dan  fakta sosiologis.
Kata Kunci: Korupsi, pengembalian kerugian, uang pengganti.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 11 December 2019 Accepted: 04 February 2020 Publish: 07 February 2020
KEYWORDS: Corruption, returns losses, replacement money

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  basis  of  judge's  considerations  in imposing  of  sanction  against  Maltreatment  perpetrators.  This research are empirical. The study concludes that there has been a criminal  sanction  disparity  due  to  judge's  failure  to  consider  the facts  of  the  trial  regarding  the consequences  of criminal  acts. In the  first  case,  the  crime  caused  minor  injuries,  while  the  second case caused serious injuries. However, the judge sentenced him to with longer time  in prison in the first case than that of the second case. It is suggested that judges consider not only judicial facts in judging juridical facts, but also the trial and sociological facts.

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  suatu  Negara  yang  berdasarkan  pada  hukum  atau Negara hukum. Pernyataan ini ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4  Pasal  1  ayat  (3)  menentukan:  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Hal  ini membawa  konsekuensi  hukum  bahwa  dalam  negara  Indonesia,  penyelenggaraan kekuasaan negara dalam arti luas harus dan senantiasa berdasar pada hukum, sebab hukum  itulah  yang  memberi  legitimasi  sekaligus  memberikan  batas-batas  yang menjadi wewenang negara (pemerintah). Disamping itu Pancasila dan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menentukan: “Menjunjung tinggi hak asasi Manusia serta menjamin segala warga  Negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada pengecualian”.
Menurut  Bahder  Johan  Nasution,  Negara  hukum  (rechstaat),  terdapat  ciri-ciri sebagai berikut:
a. Adanya  Undang-Undang  Dasar  atau  Konstitusi  yang  memuat  ketentuan  tertulis tentang hubungan antara pengusaha dan rakyat
b. Adanya pemisahan kekuasaan Negara, yang meliputi: kekuasaan pembuat undang- undang  yang  berada  pada  parlemen,  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas  dan merdeka,  kekuasaan  ini  tidak  hanya  menangani  sengketa  antar  individu  rakyat, tetapi  juga  antara  rakyat  dengan  penguasa  dan  pemerintah  mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur)
c. Diakuinya dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “vrijheidsrechten van burger”. 1
Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351 – Pasal 358  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Mengenai  yang  dimaksud penganiayaan,  tidak  dijelaskan  dalam  KUHP.  Pasal  351  KUHP  hanya  menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut:
Pasal 351 KUHP:
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2)  Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Penganiayaan  dalam  Pasal  351  KUHP,  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang  berjudul Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal  Demi  Pasal,  mengatakan  bahwa  undang-undang  tidak  memberi  ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan  dengan  “penganiayaan”  yaitu  sengaja  menyebabkan  perasaan  tidak  enak (penderitaan),  rasa  sakit,  atau  luka.  Menurut  alinea  4  pasal  ini,  masuk  pula  dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. 2
R.  Soesilo  dalam  buku  tersebut  juga  memberikan  contoh  dengan  apa  yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”: 1.  “perasaan  tidak  enak”  misalnya  mendorong  orang  terjun  ke  kali  sehingga  basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2.  “rasa  sakit”  misalnya  menyubit,  mendupak,  memukul,  menempeleng,  dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.
Menurut  R.  Soesilo,  tindakan-tindakan  di  atas,  harus  dilakukan  dengan  sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya
1 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan  Hak Asasi Manusia , Mandar Maju, Jambi, 2014, hlm. 6.
2 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan- perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020
seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).  Seorang  bapa  dengan  tangan  memukul  anaknya  di  arah  pantat,  karena anak  itu  nakal.  Inipun  sebenarnya  sengaja  menyebabkan  rasa  sakit,  akan  tetapi perbuatan  itu  tidak  masuk  penganiayaan,  karena  ada  maksud  baik  (mengajar  anak). Meskipun  demikian,  maka  kedua  peristiwa  itu  apabila  dilakukan  dengan  “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau  dengan  isterinya,  atau  seorang  bapa  mengajar  anaknya  dengan  memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan. 3
Dalam kaitannya, kasus penganiayaan juga sering terjadi disparitas Pidana pada putusan-putusan  hakim  Terhadap  Pelaku  Kasus  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Disparitas  merupakan  bentuk  dari  ketidakadilan  yang  dilakukan  hakim  kepada  para pencari  keadilan,  masyarakat  tentunya  akan  membandingkan  putusan  hakim  secara general  dan  menemukan  bahwa  disparitas  telah  terjadi  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia.  Disparitas  pidana  adalah  penerapan  pidana  yang  tidak  sama  terhadap tindak pidana yang sama ( same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan ( offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berdasarkan kenyataan, penegakan hukum pidana sehari-hari, disparitas tumbuh  dan  menyejarah dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Disparitas tidak  hanya  terjadi  pada  tingkat  keseriusan  dari  suatu  perkara  pidana  yang  sama, namun  juga  pada  tingkat  keseriusan  dari  suatu  perkara  pidana  dan  putusan  hakim- baik  satu  majelis  maupun  oleh  majelis  yang  berbeda  terhadap  perkara  yang  sama. “Dari  segi  hukum  pidana  maka  kepentingan  masyarakat  lebih  diutamakan  dari kepentingan  orang  seorang  (individu),  yang  dalam  kehidupan  sehari-hari  disebut kepentingan umum”. 4
Penjatuhan  pidana  yang  berbeda  kemudian  menjadi  permasalahan  tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi penjatuhan pidana yang tidak sama atau  disparitas  merupakan  bentuk  dari  diskresi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan, namun  di  sisi  lain  penjatuhan  pidana  yang  tidak  sama  pun  menimbulkan ketidakpuasan bagi siterpidana sendiri maupun masyarakat. Model pemidanaan yang diatur  dalam  perundang-undangan  (perumusan  sanksi  pidana  maksimal)  juga  ikut memberi  andil,  dalam  menjatuhkan  putusan,  hakim  tidak  boleh  diintervensi  pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.
Dalam  pidato  pengukuhanya  sebagai  Guru  Besar  Falkutas  Hukum  Universitas Hukum  Universitas  Indonesia,  Harkristuti  Harkrisnowo  menyatakan:  “berkenaan dengan  perbedaan  penjatuhan  pidana  untuk  kasus  yang  serupa  atau  setara keseriusannya,  tanpa  alasan  atau  pembenaran  yang  jelas  disebut  dengan  disparitas pidana”.
3 Ibid.
4 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20.
Dalam  tindak  pidana  penganiayaan  juga  terjadi  suatu  disparitas.  Secara  umum tindak  pidana  terhadap  tubuh  disebut  penganiayaan,  dan  diatur  dalam  KUHP  terdiri dari:
1. Penganiayaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 351 KUHP yang terdiri dari: a. Penganiayaan biasa b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat c. Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang
2. Penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur pada Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana pada Pasal 353 KUHP terdiri dari:
a. Yang menyebabkan luka berat
b. Yang menyebabkan matinya orang
4. Penganiayaan berat pada Pasal 354 KUHP terdiri dari:
a. Yang menyebabkan luka berat
b. Yang menyebabkan matinya orang
5. Penganiayaan berat yang direncanakan diatur pada Pasal 355 KUHP terdiri dari:
a. Penganiayaan berat dan berencana
b. Penganiayaan berat dan berencana yang menyebabkan matinya orang. Yang  termasuk  Pasal  351  ayat  (1),  bukan  penganiayaan  ringan,  bukan penganiayaan  berat  atau  berencana  dan  pula  tidak  mengakibatkan  luka  berat  atau matinya  orang.  Pasal  351  hanya  mengatakan  bahwa  penganiayaan  dihukum  dengan hukuman  penjara  selama-lamanya  dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda  sebanyak- banyaknya  tiga  ratus  rupiah.  Namun,  disini  penulis  fokuskan  hanya  satu  jenis penganiayaan saja, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP “Penganiayaan Biasa”.
Adapun  putusan  yang  menjadi  contoh  kasus  tindak  pidana  penganiayaan  yang diproleh penulis dari Pengadilan Negeri Sengeti dalam kurun waktu tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:

## Tabel
Data Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Sengeti (Tahun 2017-2018) No Nomor Putusan Pasal Yang Didakwakan Tuntutan Putusan 1. 169/Pid.B/2018/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 1 Tahun 8 Bulan penjara 1 Tahun 4Bulan penjara 2 149/Pid.B/2018/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 2 Tahun penjara Pidana Penjara 1 Tahun 3 Bulan 3. 67/Pid.B/2018/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 5 Bulan penjara 4 Bulan penjara 4. 50/Pid.B/2018/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 6 Bulan penjara 6 Bulan penjara 5. 210/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 7 Bulan penjara 5 Bulan penjara
6. 201/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 5 Bulan penjara 3 Bulan penjara 7. 199/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 1 Bulan penjara 11 Bulan penjara 8. 178/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 2 Bulan penjara 2 Bulan penjara 9. 166/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 6 Bulan penjara 5 Bulan penjara 10.  163/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 8 Bulan penjara 4 Bulan 15 Hari penjara 11.  143/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 5 Bulan penjara 2 Bulan 15 Hari kurungan 12. 94/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 6 Bulan penjara 4 Bulan penjara 13. 70/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 6 Bulan penjara 5 Bulan penjara 14. 66/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 1 Tahun 6 Bulan penjara 1 Tahun 4 Bulan penjara 15. 57/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 4 Bulan penjara 2 Bulan penjara 16. 48/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 4 Bulan penjara 2 Bulan penjara 17. 47/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 4 Bulan penjara 2 Bulan penjara 18. 27/Pid.B/2017/PN snt Pasal 351 ayat (1) KUHP 1 Tahun penjara 7 Bulan penjara

## Sumber: Pengadilan Negeri Sengeti
Kasus di atas adalah kasus tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa:
(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika  perbuatan  mengakibatnya  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
Dari  beberapa  kasus  di  atas  yang  perkaranya  sama  dan  penjatuhan  pidananya yang berbeda, penulis merasa tertarik dengan perkara Nomor 169/Pid.B/2018/PN snt dan perkara Nomor 201/Pid.B/2017/PN snt.
1. Pada putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN snt, bahwa Terdakwa HARIYANTO L Als KIRUN Bin LISWANTO pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 03.00
WIB  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  yang  masih  termasuk  dalam  bulan April  tahun  2018,  bertempat  di  Jalan  Poros  antara  Desa  Suka  Makmur  Unit  I menuju Desa Panca Bakti Unit V Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atau setidak- tidaknya  disuatu  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadialn  Negeri  Sengeti,  dengan  sengaja  melakukan  penganiayaan  atau menimbulkan rasa sakit atau luka, terdakwa memukul wajah saksi korban DEDY SATRIA PURBA Bin SUHERMAN PURBA sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan  secara  berulang  kali  dan  memegang    kerah  terdakwa  baju    dengan menggunakan  tangan  sebelah  kiri,  didakwa  dengan  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP. Akibat  dari  perbuatan  tersebut  Penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  dengan pidana penjara 1 (satu) tahum 8 (delapan)  bulan kemudian Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
2. Pada  putusan  Nomor  201/Pid.B/2017/PN  snt,  bahwa  terdakwa  KAMERSON LIMBONG  Bin  J.  LIMBONG,  pada  hari  minggu  tanggal  10  September  2017  sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jalan  Lintas  Timur  Desa  Suko  Awin  Jaya,  Kec.  Sekernan  Kab.  Muaro  Jambi  atau setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan  sengaja  menyebabkan  rasa  tidak  enak,  penderitaan  atau  rasa  sakit,  luka atau  merusak  kesehatan  orang  atau  melakukan  penganiayaan,  terdakwa memeukul  kepala  sakasi  korban  sebanyak  kurang  lebih  2  (dua)  kali  setelah  itu terdakwa menyeret sakasi korban ke arah atas dekat simpang di sebuah warung sambil berjalan kaki dan sesampainya di sana terdakwa memukul kembali  kepala sakasii korban sebanyak 1 (satu) kali, didakwa dengan Pasal 351 ayat (1). Akibat dari  perbuatan  tersebut  Penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  dengan  pidana penjara  5  (lima)  bulan  kemudian  Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  3 (tiga) bulan.
Dari kasus di atas dapat dilihat perbedaan mencolok terhadap penjatuhan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Kedua kasus di atas terbukti secara sah  dan  menyakinkan  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka ringan, dalam disparitas penjatuhan pidana  ini  berakibat  buruk,  terpidana  akan  membandingkan  pidananya  dengan terpidana  lain  akan  merasa  adanya  penjatuhan  pidana,  hal  ini  dapat  berakibat terpidana  memandang  dirinya  sebagai  korban  ketidakadilan  hukum.  Dan berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah  yang  telah  dijelaskan  di  atas  menjadi faktor yang  mendorong  penulis  untuk  mengangkat judul,  “ DISPARITAS  PIDANA TERHADAP  PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN “
Disparitas  pidana  merupakan  bentuk  dari  ketidakadilan  yang  dilakukan  hakim kepada para pencari keadilan.
Menurut  Harkristuti  Harkrisnowo  disparitas  pidana  dipersepsi  oleh  publik sebagai  bukti  ketiadaan  keadilan (societtal  justice) .  Secara  yuridis  formal,  keadaan seperti  ini  tidak  dapat  dipandang  sudah  bertentangan  dengan  hukum.  Terkadang, sering  kali  orang  tidak  ingat  bahwa  elemen  keadilan  pada  pokoknya  harus  melekat pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Menurutnya, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:
1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh pelaku yang sama;
4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.
Masyarakat tentunya akan  membandingkan  putusan  hakim secara  general  dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi penegakkan hukum di Indonesia. Disparitas pidana  ini  pun  membawa  problematika  tersendiri  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari  diskresi  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  tapi  di  sisi  lain  pemidanaan  yang berbeda  atau  disparitas  pidana  ini  pun  membawa  ketidakpuasan  bagi  terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.
Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang  melanggar  undang-undang  dan  oleh  karena  itu  bertentangan  dengan  undang- undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk  dapat  membedakan  suatu  perbuatan  tindak  pidana  atau  yang  bukan  tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.
Pada  Pasal  351  KUHP  menentukan  bahwa:  “penganiayaan  dihukum  dengan hukuman  penjara  selama-lamanya  yaitu  dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya  empat  ribu  lima  ratus  rupiah”.  Penganiayaan  tidak  menunjuk pada salah satu bentuk perbuatan, unsur dari penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang  dihendaki  oleh  si  pelaku  itu  sendiri  atau  harus  adanya  unsur  kesengajaan  dan melawan hukum harus ada.
Ada tiga golongan utama untuk membenarkan penjatuhan pidana:
1. Teori Absolut (teori pembalasan)
Teori  absolut  menentukan  bahwa  pidana  tujuannya  bukanlah  untuk  praktis, misalnya  memperbaiki  pelaku  kejahatan.  Kejahatan  itu  sendiri  yang  mengandung unsur-unsur  untuk  dikenakan  pidana,  adanya  pidana  karena  suatu  kejahatan  sudah dilakukan.  Tidak  perlu  untuk  memikirkan  manfaat  pemidanaan  tersebut  dan  setiap tindak  pidana  mempunyai  konsekuensi  terhadap  pelakunya  yaitu  harus  dijatuhkan pidana.  Tujuan  pemidanaan  dalam  ajaran  absolut  ini  memang  jelas  sebagai pembalasan,  tetapi  cara  bagaimana  pidana  tersebut  dapat  dibenarkan  kurang  jelas, karena  dalam  ajaran  ini  tidak  dijelaskan  mengapa  harus  dianggap  adil  meniadakan rasa  terganggunya  masyarakat  dengan  cara  menjatuhkan  penderitaan  terhadap seseorang  yang  melakukan  kejahatan.  Tindakan  Pembalasan  di  dalam  penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:
a.  Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan)
2. Teori Relatif (Teori Tujuan)
Teori  relatif  mencari  dasar  hukum  pidana  dalam  menyelenggarakan  tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori  ini  suatu  kejahatan  tidak  mutlak  harus  diikuti  dengan  suatu  pidana.  Untuk  ini, tidaklah  cukup  adanya  suatu  kejahatan,  tetapi  harus  dipersoalkan  perlu  dan
manfaatnya  suatu  pidana  dilihat  pada  masa  lampau,  tetapi  juga  pada  masa  depan. Tujuan  ini  pertama-tama  harus  diarahkan  kepada  upaya  agar  di  kemudian  hari kejahatan  yang  telah  dilakukan  itu  tidak  terulang  lagi  (prevensi).  Dalam  teori  relatif penjatuhan  pidana  tergantung  dari  efek  yang  diharapkan  dari  penjatuhan  pidana  itu sendiri,  yakni  agar  seseorang  tidak  mengulangi  perbuatannya.  Hukum  pidana difungsikan  sebagai  ancaman  sosial  dan  psikis.  Hal  tersebut  menjadi  satu  alasan mengapa hukum pidana kuno mengembangkan sanksi pidana yang begitu kejam dan pelaksanaannya  harus  dilakukan  di  muka  umum,  yang  tidak  lain  bertujuan  untuk memberikan ancaman kepada masyarakat luas.

## 3. Teori Gabungan
Dalam  teori  ini  titik  beratnya  pada  keadilan  mutlak  yang  berwujudkan  adanya pembalasan,  namun  pembalasan  tersebut  yang  berguna  bagi  masyarakat  itu  sendiri. Dasar  dari  pidana  adalah  penderitaan  yang  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan oleh  pelaku  tindak  pidana.  Tetapi  sampai  batas  mana  beratnya  pidana  dan  beratnya perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pida na. Titik  tolak  dari  ajaran  ini, sebagaimana  dianut  oleh  Hugo  Grotius,  adalah  bahwa  siapa  yang  berbuat  kejahatan, maka  ia  akan  terkena  derita.  Penderitaan  dianggap  wajar  diterima  oleh  pelaku kejahatan, tetapi manfaat sosial akan mempengaruhi berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Sejalan dengan pandangan tersebut, M.P. Rossi menyatakan bahwa selain pembalasan,  prevensi  umum  juga  dianggap  tujuan  penting  dalam  hukum  pidana. Karena  kita  hidup  dalam  masyarakat  yang  tidak  sempurna  dan  tidak  mungkin  juga untuk  menuntut  keadilan  yang  absolut,  maka  dapat  kiranya  kita  mencukupkan  diri dengan pemidanaan yang dilandaskan pada tertib sosial yang tidak sempurna tersebut. Dengan kata lain penerapan hukum pidana yang manusiawi dibatasi oleh syarat-syarat yang dituntut oleh masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  atau  dituju  hanya  pada  peraturan-peraturan  tertulis  atau  bahan-bahan hukum  terdiri  dari  bahan  primer  meliputi  peraturan  perundangan,  bahan  hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan literatur lainnya.

## C. PEMBAHASAN
1. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Penganiayaan
Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Sengeti  mendakwa  dengan  dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  dengan  1  (satu)  tahun  8  (delapan) bulan  pidana  penjara,  dan  di  putus  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sengeti  dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:
Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  saksi  korban  Dedy  Satria  Purba  Bin Suherman Purba menjadi terluka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwat terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
1. Perkara Nomor: 201/Pid.B/2017/PN Snt
Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Sengeti  dalam  mendakwa  dengan dakwaan  melanggar  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  yang  menyatakan  “Penganiayaan diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan  atau  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  menuntut  terdakwa  dengan  pidana  penjara  5 (lima)  bulan,  dan  di  putus  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sengeti  dengan  pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Sebelum  hakim  memutuskan  pidana  kepada  terdakwa,  terlebih  dahulu  harus mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang  meringankan  si terdakwa, yaitu:
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan siterdakwa menyebabkan saksi Refi Hidayat mengalami luka; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Dari  kedua  kasus  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab  adanya  penjatuhan pidana  yang  berbeda,  karena  adanya  perbedaan  keadaan  yang  meringankan  dan memberatkan  pidana  terhadap  terdakwa.  Berdasarkan  kasus  perkara  nomor 169/Pid.B/2018/PN Snt,  hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan karena saksi korban mengalami luka robek di atas alis kiri, di kelopak mata kiri bagian atas  dan  di  kelopak  mata  kiri  bawah  serta  ditemukan  luka  lecet  di  lutut  kiri  bagian bawah, tungkal kiri bawah bagian belakang serta tampak kemerahan pada bagian putih bola  mata  kanan  korban.  Menurut  penulis  penjatuhan  pidana  oleh  hakim  terhadap kasus  tersebut  sudah  tepat,  karena  hakim  mempertimbangkan  akibat  perbuatan terdakwa  terhadap  korban.  Sedangkan  kasus  nomor    201/Pid.B/2017/PN  Snt, menurut penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 3 bulan  belum  tepat,  karena  korban  merupakan  kernet  truk  yang  menabrak  motor terdakwa.  Korban  tidak  melakukan  perbuatan  atau  kesalahan  terhadap  terdakwa karena yang mengendarai truk tersebut adalah rekan korban, korban hanya dijadikan pelampiasan  amarah  terdakwa  akibat  motor  terdakwa  ditabrak  oleh  supir  truk  yang melarikan  diri  setelah  kejadian.    Akibat  dari  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di kepala bagian kiri samping  dengan ukuran  5  cm,  lebar  1  cm  dan  dalam  0,5  cm,  luka  memar  di  pinggang  kanan  ukuran panjang  5  cm,  lebar  2  cm  dengan  kesimpulan  luka  tersebut  akibat  benda  tumpul. Hukuman  yang  di  jatuhkan  hakim  untuk  terdakwa  dengan  nomor  perkara 201/Pid.B/2017/PN  Snt,  menurut  penulis  tidak  akan  memberi  efek  jera  terhadap terdakwa karena ringannya pidana yang dijatuhkan.  Sedangkan kasus  dengan nomor perkara  169/Pid.B/2018/PN  Snt  ,  hakim  menjatuhkan  pidana  lebih  berat  terhadap
terdakwa,  sedangkan    kedua  kasus  memiliki  kesamaan  dalam  melakukan penganiayaan, para terdakwa sama-sama menggunakan tangan kosong untuk melukai korbannya.
a. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan  Yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang  didasarkan  pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah  ditetapkan  hal  yang  harus  dimuat  di  dalam  suatu  putusan.  Adapun pertimbangan  hakim  yang  digolongkan  sebagai  pertimbangan  yuridis  secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:
- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Perumusan  dakwaan  berdasarkan  dari  pemeriksaan,  dan  pada  perkara Nomor  169/Pid.B/2018/PN  Snt,  dalam  perkara  ini  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dalam perkara Nomor  201/Pid.B/2017/PN  Snt,  dalam  perkara  ini  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Menurut  penulis  dalam  dakwaan  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum terhadap kedua perkara tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal  351 ayat (1) KUHP.
b. Pertimbangan Fakta di Persidangan
Menurut  penulis  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  terungkap  di  dalam persidangan  banyak  terjadi  kesesuaian  antara  keterangan  terdakwa,  keterangan saksi  serta  berupa  alat  bukti  yang  terungkap  di  persidangan,  sehingga  terhadap kedua  perkara  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  telah  melakukan  tindak pidanan  penganiayaan,  selain  itu  karena  tidak  ditemukannya  alasan  pemaaf  dan pembenar  dalam  perkara  penganiaayaan  ini,  jadi  terhadap  kedua  kasus  perkara tersebut dapat dijatuhi pidana, karena dalam fakta-fakta persidangan itu juga, jaksa penutut  umum  bisa  membuktikan  bahwa  terdakwa  memenuhi  unsur-unsur  dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakawaan, sehingga tidak ada keraguan bagi hakim untuk memutus perkara ini.

## c. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan  sosiologis  dalam  perkara  ini,  terdiri  dari  dua  hal  yaitu  hal  yang memberatkan dan meringankan yang bisa menjadi pertimbangan oleh hakim sebelum memutuskan perkara. Hal yang memberatkan merupakan sesuatu yang menjadi alasan sehingga terdakwa yang kenakan pidana menjadi jera ataupun menambahkan pidana yang  dituntut  oleh  jaksa  penuntut  umum  kepada  terdakwa  dikarenakan  terdakwa tidak adanya hal yang meringankan. Hal yang meringankan menjadi alasan bagi hakim supaya  saksi  yang  didakwakan  dikurangi  oleh  majelis  hakim  dikarenakan  terdakwa terdapat banyak hal yang meringakan terhadapnya, begitupun sebaliknya jika hal-hal yang memberatkan yang banyak maka juga akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bagi terdakwa.
D. Simpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  pada  perkara  Nomor 169/Pid.B/2018/PN Snt dan Nomor 201/Pid.B/2017/PN Snt, maka dapat disimpulkan bahwa  kedua  perkara  didakwa  dengan  dakwaan  tunggal,  dan  kedua  didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam Putusan kedua perkara tersebut terdakwa
menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya tetapi         penjatuhan pidana untuk kedua perkara tersebut berbeda. Putusan nomor 201/Pid.B/2017/PN Snt lebih ringan  dibandingkan  dengan  putusan  nomor  169/Pid.B/2018/PN  Snt.  Penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus yang sama akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  hukum,  karena terdakwa  yang  dijatuhi  pidana  lebih  berat  akan membandingkan  hukuman  tersebut  terdakwa  lain  yang  dijatuhi  pidana  lebih  ringan, sehingga  memunculkan  anggapan  bahwa  terdakwa  tersebut  tidak  mendapatkan keadilan hukum dan menimbulkan bisa disparitas pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-lima
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana.
Republik Indonesia , Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman . Nomor 48 Tahun 2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  LNRI  Nomor  157. Peraturan  Menteri Kehakiman RI. Nomor M.03UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Negara

## Buku
Aminanto. Politik Hukum Pidana 1, Jember Katamedia, Jember, 2017.
Bahder  Johan  Nasution. Negara  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  Mandar  Maju,  Jambi, 2014.
Bernard  Arief  Sidharta.  Refleksi  tentang  Struktur  Ilmu  Hukum,  Cet.pertama,  Mandar Maju, Bandung, 1999.
Djisman  Samosir. Hukum  Acara  Pidana ,  Cetakan  Pertama,  Nuansa  Aulia,  Bandung, 2018.
Leden  Marpaung. Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  dan  Penyidikan) , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Leden  Marpaung. Tindak  Pidana  terhadap  Nyawa  dan  Tubuh, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2002
Muladi  dan  Bardar  Nawawi  Arief. Teori-Teori  Kebijakan  Hukum  Pidana, Alumni, Bandung, 2005
Peter Muhammad Marzuki. Penelitian Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2005
Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Wirjono  Prodjodikoro. Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, PT  Refika  Aditama, Bandung, 2003
Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2003
Jurnal Sahuri Lasmadi, Metode penelitian hukum mormatif , Majalah hukum forum akademika, Fakultas hukum universitas Jambi, 2006.