## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENYALURAN ZAKAT UNTUK PENANGANAN DAMPAK COVID-
19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PENDAPAT PARA ULAMA FIKIH)
ZAKAT DISTRIBUTION FOR HANDLING THE IMPACT OF COVID-19 IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (ANALYSIS OF OPINIONS OF FIQH SCHOLARS)

## Askar Patahuddin
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

## Azwar
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: azwar@stiba.ac.id

## Muh. Syukur S.
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: muh.syukur@gmail.com
Keywords : ABSTRACT zakat, Covid-19, Islamic Law, ulama This  study  aims  to  determine  the  law  of  distributing  zakat  in  the prevention  of  Covid-19  based  on  the  perspective  of  Islamic  law.  This research  is  a  type  of  qualitative  research  that  focuses  on  the  study  of texts (library research) with a normative and historical approach. The results of the study show that the law for distributing zakat is in tackling or  handling  the  impact  of  Covid-19,  such  as  the  allocation  of consumptive  zakat  on  the  procurement  of  basic  needs,  medicines, Personal Protective  Equipment  (PPE)  clothing for  medical personnel, disinfectants  needed  by  officers  or  volunteers,  and  others,  are  mubah (permissible).  This  law  of  permissibility  is  based  on  the  study  of  the verses of the Qur'an, hadith and the opinions of scholars. However, this permit still has to prioritize the poor in meeting their basic needs in the form of zakat distribution, both in cash and in kind. Kata kunci : ABSTRAK zakat, Covid-19, hukum Islam, ulama Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hukum  penyaluran zakat untuk penanganan Covid-19 berdasarkan perspektif hukum Islam.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang terfokus  pada  studi  teks  ( library  research )  dengan  pendekatan normatif  dan  historis.  Hasil  penelitan  menunjukkan  bahwa hukum penyaluran zakat dalam penanggulangan atau penanganan  dampak  Covid-19,  seperti  pengalokasian  zakat konsumtif  pada  pengadaan  kebutuhan  pokok,  obat-obatan,
pakaian  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  untuk  tenaga  medis, disinfektan  yang  dibutuhkan  oleh  petugas  atau  relawan,  dan lainnya, adalah mubah (boleh). Hukum pembolehan ini didasari pada pengkajian ayat-ayat Al-Qur’an, hadis dan pendapat ulama. Meski  demikian,  pembolehan  ini  tetap  harus  mengutamakan orang miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk distribusi zakat, baik secara tunai maupun dalam bentuk barang.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Diterima :  31  Oktober  2022; Direvisi :  7  November  2022; Disetujui :  14  November  2022; Tersedia online : 2 Desember 2022
How  to  cite:  Askar  Patahuddin,  Azwar,  Muh.  Syukur  S., “ Penyaluran  Zakat  Untuk Penanganan Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pendapat Para Ulama Fikih) ,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 3, No.3 (2022): 283-296. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.661.

## PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  yang  memperhatikan  dan  mengatur  segala  aspek kehidupan dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  serta menumbuhkan  sikap  saling  tolong  menolong  antara  satu  dengan  yang  lainnya. Salah  satu  bentuk  pengaturan  terbaik  yang  diberikan  oleh  agama  Islam  ialah mengatur kehidupan manusia dalam pengelolaan harta, seperti adanya zakat yang wajib  ditunaikan  oleh  setiap  muslim yang  telah  memenuhi  syarat  tertentu.  Allah Swt.  mewajibkan  zakat  dalam  kitab-Nya  (Al-Qur’an),  sunah  Rasul-Nya,  dan menjadi kesepakatan (ijmak) kaum muslimin. 1 Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al- Baqarah/2: 110,
ْنِ م ْمُكِسُفْ نَِلِ اْوُمِ دَقُ ت اَمَو ۗ َةوٰكَّزلا اوُتٰاَو َةوٰلَّصلا اوُمْيِقَاَو رْيِْصَب َنْوُلَمْعَ ت اَِبِ َٰ للّا َّنِا ۗ ِٰ للّا َدْنِع ُهْوُدَِتَ ٍْيَْخ .
Terjemahnya:
Dan  laksanakanlah  salat  dan  tunaikanlah  zakat  dan  segala  kebaikan  yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah, Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 2
Zakat,  menurut  etimologi  bahasa  Arab,  adalah  membersihkan  atau menumbuhkan 3 , sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al- Syams/91: 9, .ۖاَهىّٰك َز  ْنَم َحَلْفَا ْدَق
Terjemahnya:
Sungguh  beruntung  orang  yang  membersihkan,  yakni  membersihkannya dari segala kotoran. 4
Sedangkan  menurut  terminologi,  zakat  adalah  memberikan  harta  tertentu yang  dimiliki  untuk  orang-orang  tertentu  dengan  syarat-syarat  tertentu  pula. Artinya,  seorang  hartawan  yang  hartanya  telah  mencapai  kadar  tertentu  (nisab) diwajibkan  untuk  menyisihkan  sebagian  hartanya  kepada  orang-orang  fakir  atau golongan lain yang berhak untuk  menerimanya. 5 Allah berfirman dalam  Q.S.  al- Taubah/9: 103,
1 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah , Jilid I (Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1987), h.
287.
2 Kementerian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya, h. 17.
3 ‘Abdurrahmān al-Juzairi, al-Fiqh Alā al-Mażāhib al-Arba’ah (Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M). h. 536.
4 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an dan Tejemahnya.
5 ‘Abdurrahmān al-Juzairi, al-Fiqh Alā al-Mażāhib al-Arba’ah , h. 536.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ِ هَطُت ًةَقَدَص ْمِِلَِٰوْمَأ ْنِم ْذُخ .رميِلَع رعيَِسَ َُّللّٱَو ۗ ْمَُّلِ رنَكَس َكَتٰوَلَص َّنِإ ۖ ْمِهْيَلَع ِ لَصَو اَِبِ مِهيِ كَزُ تَو ْمُهُر Terjemahnya:
Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 6
Zakat  merupakan  ibadah māliyah  ijtima’iyyah (ibadah  yang  berkaitan dengan  harta dan kemasyarakatan) dan termasuk salah satu di antara lima rukun Islam  yang  merupakan  pokok  ajaran  Islam.  Di  samping  itu,  zakat  juga  dapat memperkuat  dua  hubungan  penting  yaitu hubungan  dengan  Allah  Swt.  (vertikal) dan  sesama  manusia  (horizontal).  Tujuan  zakat  bagi  orang  yang  mengeluarkan zakat  adalah  untuk  membersihkan  jiwa  dan  harta  bendanya,  sebagaimna  yang diperintahkan  oleh  Allah  Swt.  Sedangkan  tujuan  zakat  bagi  orang  yang menerimanya  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  ekonomi  dan  pemenuhan kebutuhan.  Lebih  jauh,  zakat  diharapkan  dapat  mewujudkan  tercapainya pemerataan ekonomi umat Islam dan meringankan kesulitan yang bersifat materil di antara sesama manusia. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana  potensial  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum bagi seluruh masyarakat. 7
Dengan  demikian,  penyaluran  dana  zakat  yang  telah  dikumpulkan haruslah  disalurkan  kepada  mereka  yang  berhak  untuk  menerima  zakat  tersebut dengan  sebaik-baiknya,  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  dalam  Al-Qur’an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 60, ِ اَقِ رلٱ  ِلَو ُمُُبِوُلُ ق ِةَفَّلَفُم ُلٱ َو اَه ُ يَلَع ََِلِمَٰعُلٱَو َِِكَٰ  سَمُلٱَو ِ ِاَرَقُفُلِل ُ َٰقَدَّ  صلٱ اََّنَِّإ َِّللّٱ ِليِيَ  س  ِلَو ََِمِرَٰغ ُلٱ َو .رميِكَح رميِلَع َُّللّٱَو َِّۗللّٱ َنِ م ةَضيِرَف ِۖليِيَّسلٱ ِنُبٱَو
Terjemahnya:
Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan Allah  dan  untuk  mereka  yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 8
Ayat  ini  menunjukkan  bahwa  dana  zakat  dibatasi  untuk  didistribusikan hanya kepada delapan golongan tersebut 9 .
6 Kementerian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya, h. 17.
7 Elsi Kartikasari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Cet.I; Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 1.
8 Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an dan Tejemahnya , h. 196.
9 Wahbah ibn Musṭafā al-Zuhailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , Juz 3 (Damasyq: Dār al- Fikr, 2005 M/ 1425 H), h. 1750.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dalam konstitusi, zakat diatur sebagai sebuah sistem yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam distribusi kekayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998, Pasal  1 ayat  2, disebutkan  bahwa  zakat  adalah  harta  yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 10 Agar pengelolahan  dana  zakat  ini  dapat  terorganisir  dengan  baik  dan  berbasis  skala nasional serta memiliki dampak yang lebih luas, pemerintah kemudian membentuk sebuah lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Perolehan pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan  Lain  (DSKL)  secara  nasional  pada  tahun  2021  mencapai  Rp  11,5 triliun.  Sepanjang  tahun  2021,  BAZNAS  juga  berhasil  membukukan  rasio penyaluran  ZIS  sebesar  86,7  persen  melalui  berbagai  bidang  untuk  membantu mustahik  mendapat  penghidupan  lebih  baik.  Angka  ini  memiliki  makna  bahwa penyaluran  ZIS  dan  DSKL  di  BAZNAS  relatif  berjalan  efektif. 11 Besarnya  dana yang  terkumpul  dari  hasil  pengumpulan  zakat  ini  menjadi  potensi  dalam memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  kemaslahatan  masyarakat  yang membutuhkan.  Data  perolehan  zakat  secara  nasional  dari  BAZNAS  tingkat provinsi/kabupaten/kota  dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  ini  masih  terus bertambah,  dikarenakan  laporan  yang  diterima  BAZNAS  belum  mencapai  100 persen. Untuk tahun 2022, BAZNAS secara nasional memiliki target pengumpulan ZIS dan DSKL sebesar Rp 26 triliun.
Pendayagunaan  dana  zakat  diarahkan  pada  pengoptimalisasian  dan pemberdayaan  dana  zakat  pada  berbagai  kondisi  yang  berdampak  positif  bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung dari sisi ekonomi. Dalam hal  ini,  pemberdayaan  merupakan  upaya  memperkuat  posisi  sosial  dan  ekonomi dana  zakat  melalui  dana  bantuan  untuk  keberlangsungan  hidup,  membantu masyarakat  yang  terdampak  musibah  atau  bencana,  dan  meringankan  beban ekonomi (materil) masyarakat, khususnya pada tiga segmen penting yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. 12
Urgensi  mewujudkan  makna  kemanusiaan  dalam  ajaran  Islam  semakin meningkat  manakala  umat  manusia  dihadapkan  pada  situasi  kesulitan  yang memerlukan bantuan dari sisi materi dan finansial, seperti saat terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia dan menimbulkan korban dalam  jumlah  besar.  Sampai  dengan  31  Mei  2022,  sebagaimana  laporan World Health Organisation (WHO),  korban Covid-19 terkonfirmasi  di  dunia berjumlah 528.816.317  kasus,  dengan  6.294.969  kasus  kematian. 13 Sementara  di  Indonesia,
10 UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
11 Badan  Aminl  Zakat  Nasional  (BAZNAS),  “Baznaz  Targetgan  Pengumpulan  Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun”, Situs Resmi Baznas . https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZN AS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022_Rp_26_Triliun/954 (5 juni 2022).
12 Media  Indonesia,  “Potensi  Zakat  Indonesia  Rp327  Triliun,  Baru  terkumpul  Rp17 Triliun”, Situs  Resmi  Media  Indonesia .  https://mediaindonesia.com/humaniora/483062/potensi- zakat-indonesia-rp327-triliun-baru-terkumpul-rp17-triliun (1juni 2022).
13 World  Health  Organization,  “Who  Coronavirus  (Covid-19)  Dashboard”, Situs  Resmi Who. https://Covid19.who.int/ (5 Juni 2022).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
korban  Covid-19  hingga  pada  28  Mei  2022  mencapai  6.054.173  jiwa,  dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 156.573 jiwa. 14
Hasil  penelitian  oleh  Novita  Anastasia  Wadan,  pada  tahun  2022, menyebutkan bahwa Covid-19 juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat  Indonesia,  yaitu  terjadi  kesulitan  dalam  mencari  lapangan  pekerjaan dan  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Pekerja  yang  dirumahkan  dan  kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berjumlah lebih dari 1,5 juta,  yang terdiri dari 1,24 juta pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal. 15
Dengan  melihat  dampak  yang  yang  timbul  dari  penyebaran  Covid-19, khususnya  dalam  bidang    kesehatan  dan  perekonomian  masyarakat,  pemerintah kemudian  melakukan  beberapa kebijakan  dan  langkah-langkah  untuk mengantisipasi keadaan tersebut. Selain dengan kebijakan pemerintah, diperlukan pula kerjasama  dari elemen lainya, yaitu masyarakat  dan organisasi  sosial. Salah satu  organisasi  atau  institusi  sosial  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  menangani kondisi  ini  adalah  lembaga  pengelola  zakat. 16 Di  antara  langkah  yang  dilakukan adalah  mendayagunakan  dana  zakat  yang  dikelola  oleh  BAZNAS  untuk meringankan atau menanggulangi dampak negatif dari Covid-19. Dana zakat yang telah  terkumpul,  disalurkan  kepada  kelompok  masyarakat  yang  terdampak pandemi.  Dana  zakat  yang  diterima,  disalurkan  dan  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papan (tempat tinggal), serta  penanganan  tim  medis  atau  fasilitas  kesehatan,  seperti  bantuan  Alat Pelinddung  Diri  (APD)  ke  rumah  sakit,  bantuan  pengobatan,  untuk  pembiayaan pasien Covid-19, penyemprotan disinfektan, dan lainnya. 17
14 Infeksi  Emerging  Kementerian  Kesehatan  R.I.,  “Situasi  Terkini  Perkembangan
Coronavirus Disease (Covid-19)”, Situs Resmi Infeksi Emerging.
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan- coronavirus-disease-Covid-19-28-mei-2022 (5 Juni 2022).
15 Novita  Anastasia  Wadan,  dkk.    “Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pendapatan Masyarakat”, Jurnal Sosial Dan Sains 2 no. 3 (2022): h. 460.
16 Gebrina  Rizki  Amanda,  dkk.  “Pendayagunaan  Zakat  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021), h. 216-217.
17 Gebrina Rizki Amanda, dkk. “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, h. 217.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Tabel 1. Realisasi Dana Penyaluran Program Covid-19 BAZNAS 18 No. Bidang Program Jumlah (Rp) 1. Darurat Kesehatan a. Promkes (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll) 268.777.411 b. Kuratif (APD Nakes, Ruang Isolasi RSB, dll. 1.823.852.122 2. Darurat Sosial Ekonomi a. Paket Logistik Keluarga 933.710.000 b. Cash for Work 170.868.000 c. Zakat Fitrah 3.830.125.000 d. BTM 70.200.000 3. Pengamanan Program Eksisting 480.928.530 Total 7.578.461.063 Sumber: BAZNAS
Dari  Tabel  1  di  atas,  diketahui  bahwa  BAZNAS  sudah  mendistribusikan dana zakat pada beberapa sektor. Pertama, sektor Darurat Kesehatan, yang terdiri dari Promkes (Edukasi PHBS, Penyemprotan Disinfektan, dll.) dan Kuratif (APD Nakes,  Ruang  Isolasi  RSB,  dll.),  dengan  dana  total  yang  disalurkan  sebesar  Rp 2.092.629.533.  Kedua,  sektor  Darurat  Sosial  Ekonomi,  yang  terdiri  dari  Paket Logistik Keluarga, Cash for Work , Zakat Fitrah, dan BTM, dengan dana total yang disalurkan  sebesar  Rp  5.004.903.000.  Ketiga,  sektor  Pengamanan  Program Eksisting, untuk sektor ini BAZNAS menyalurkan dana sebesar Rp 480.928.530. Total  penyaluran dana untuk ketiga sektor tersebut mencapai  Rp 7.578.461.063. BAZNAS  telah  melakukan  langkah-langkah   strategis, di antaranya   melakukan edukasi    kepada      masyarakat      untuk  menjaga  Pola    Hidup    Bersih    dan  Sehat (PHBS),    penyemprotan    disinfektan    di    tempat-tempat  publik  seperti  sekolah, perkantoran,  stasiun  kereta  api  dan  terminal.  Kemudian,  BAZNAS  juga    telah memasang    wastafel    sehat    di    beberapa    pusat    keramaian    agar    memudahkan masyarakat  untuk  mempraktikkan  mencuci  tangan  secara  berkala.  Selain  itu, BAZNAS    juga  telah  melakukan  kegiatan-kegiatan  kuratif,  di  antaranya  berupa penyediaan  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  bagi  tenaga  kesehatan  yang  disebar  di rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19 dan juga penyediaan ruang isolasi bagi pasien  yang  memiliki  gejala  terinfeksi  Covid-19  di  Rumah  Sehat  BAZNAS  RI (RSB). 19
Berdasarkarkan uraian dari di atas, menarik untuk mengkaji dan melihat lebih jauh bagaimana hukum penyaluran dana zakat di luar kelompok asnaf zakat yang telah ditentukan di dalam Q.S. al-Taubah 9: 60, khususnya dalam penanganan dampak  Covid-19,  seperti  penyaluran  untuk  pembiayaan  kegiatan  darurat
18 Denas Hasman Nugraha, “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 99.
19 Denas Hasman Nugraha, “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, h. 99.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kesehatan  (edukasi  PHBS,  penyemprotan  disinfektan,  APD,  pengadaan  Ruang Isolasi RSB, dan lainnya) dalam tinjauan hukum Islam. Hal ini penting untuk dikaji karena penyaluran dana zakat pada asalnya hanya dapat disalurkan untuk delapan kelompok (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.
Beberapa penelitian dan kajian terdahulu telah membahas peran zakat dalam penanganan  dampak  Covid-19.  Amanda et  al. 20 menganalisis  peran  zakat  pada masa  pandemi  Covid-19  menyebutkan  bahwa  zakat  menjadi  pilihan  untuk menangani  masyarakat  yang  terdampak  virus  Covid-19,  yaitu  disalurkan  melalui tiga  sektor,  yaitu  sektor  darurat  kesehatan,  digunakan  untuk  membeli  APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberikan edukasi ke masyarakat, sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perokonomian yang disebabkan oleh virus covid-19, memberikan bantuan sembako keluarga, cash for work , zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di  PHK  ataupun  para  buruh  dan  sektor  keberlangsungan  program  eksisting.  Jika program-program  ini  bisa  terselenggarakan  dengan  baik,  serta  penanganan  yang tepat,  maka  zakat  menjadi  sumber  dana  yang  mampu  digunakan  untuk kesejahteraan umum.
Denas Hasman Nugraha 21 dalam kajiannya berjudul “Analisis Peran Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19” menyebutkan bahwa penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19 sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan. Dimana dana zakat  yang  disalurkan  pada  masa  pandemi  covid-19  ini  membuat  para  penerima manfaat menjadi tertolong. Dan dana zakat yang diberikan sangat besar manfaatnya dan membawa kemaslahatan bagi korban yang terkena dampak dari pandemi covid- 19,  terutama  dampak  dari  Darurat  Kesehatan,  Darurat  Sosial  Ekonomi, Pengamanan Program Eksisting.
Awang  Darmawan  dan  Rina  Desiana 22 meneliti  tentang  zakat  dan pemerataan ekonomi di masa pandemi Covid-19, menyebutkan bahwa kontribusi BAZNAS  sesuai  dengan  seluruh  komponen  konsep  delapan  jalur  pemerataan ekonomi  masyarakat,  yaitu  dengan  program-program  yang  diterapkan  oleh BAZNAS.  Dengan demikian harapan besar dari  program-program  tersebut  dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia yang meningkat diakibatkan dari pandemi Covid-19 saat ini.
Meski beberapa kajian terdahulu tersebut telah mengkaji peran zakat dalam penanganan  dampak  Covid-19,  namun  kajian-kajian  tersebut  belum  membahas lebih jauh bagaimana tinjauan penyaluran dana zakat di luar kelompok asnaf zakat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyaluran dana zakat dalam rangka penanganan dampak Covid-
20 Amanda,  Gebrina  Rizki,  Fatatun  Malihah,  Sulistiani  Indriyastuti,  Nur  Khumairah, Tulasmi Tulasmi, and Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021): 216-222.
21 Denas  Hasman  Nugraha.  "Analisis  Peran  Zakat  Pada  Masa  Pandemi  Covid- 19." QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah 1, no. 2 (2021): 88-102.
22 Awang Darmawan, dan Rina Desiana. "Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19." Al-Azhar Journal of Islamic Economics 3, no. 1 (2021): 12-21.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
19 dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan  rujukan  pada  bidang  kajian  hukum  Islam  khususnya  yang  terkait  dengan pendayagunaan zakat kontemporer dalam penanganan pandemi Covid-19.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  yaitu penelitian  yang  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau  literatur  yang  berkaitan dengan  masalah  penelitian  dengan  memilih,  membaca,  menelaah  dan  meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun  suatu  laporan  ilmiah 23 .  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan seputar zakat dan Covid-19 dengan merujuk  pada  Al-Qur’an,  Sunah,  kitab-kitab  ulama,  karya  tulis  ilmiah, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya baik cetak maupun elektronik.
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, yaitu kitab yang relatif lengkap dan luas membahas hukum zakat dan seluk  beluknya.  Sementara  sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah dokumen-dokumen  berupa  kitab-kitab,  buku-buku,  skripsi,  jurnal,  karya  tulus ilmiah,  pendapat-pendapat  dan  para  ahli  yang  memiliki  kaitan  tentang  penelitian ini.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan normatif  dan  historis.  Pendekatan  normatif,  yaitu  suatu  pendekatan  yang memandang  agama dari  segi  ajarannya yang  pokok  dan  asli  dari  Tuhan  yang  di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia 24 . Pendekatan ini dianggap relevan  karena  penelitian  ini  membahas  tentang  hukum  Islam.  Sementara pendekatan  historis,  yaitu  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengetahui  sejarah penerapan di zaman sahabat atau generasi terdahulu dengan cara meneliti konsep pemahaman  dan  pengalaman  mereka  terhadap  hadis-hadis  Rasulullah  saw.  dan riwayat nukilan dari para ulama terdahulu, khususnya yang terkait dengan zakat.

## PEMBAHASAN
Salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  yang  berhak  (mustahik)  guna  menjamin  kebutuhan  pokoknya. 25 Kebutuhan  pokok  tersebut  dapat  diartikan  dengan  kebutuhan  yang  bersifat konsumtif  untuk  dikonsumsi  dan  digunakan  secara  langsung  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Zakat  yang  diberikan  kepada  masyarakat  pada  umumnya bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan
23 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyususnan Skripsi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 95.
24 Mansur,  “Defenisi  Pendekatan  Normatif”,  official  website  of  Mansur, http://menzour.blogspot.com/2019/06/definisi-pendekatan-normatif.html (8 juni 2022).
25 Majelis  Ulama  Indonesia, Tentang  Pendayagunaan  Harta  Zakat,  Infaq,  Sedekah  Dan Wakaf  Untuk  Pembangunan Sarana  Air  Bersih  Dan  Sanitasi  Bagi  Masyarakat, Fatwa Mui  No 1 Munas 2015.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
hidupnya,  baik  makanan,  pakaian,  dan  timpat  tinggal  (sandang,  pangan,  dan papan). 26
Meski  demikian,  dalam  kondisi  tertentu,  seperti  bencana  dan  pandemi Cvoid-19  saat  ini,  otoritas  di  dalam  masyarakat  (pemerintah  dan  organisasi masyarakat), khususnya di Indonesia, menggunakan dan menyalurkan zakat untuk penanganan dampak dari bencana atau pandemi tersebut. Selain disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papan (tempat tinggal),  otoritas  tersebut  juga  menyalurkan  dana  zakat  untuk  penanganan  tim medis atau fasilitas kesehatan, seperti bantuan Alat Pelindung Diri (APD) ke rumah sakit,  bantuan  pengobatan,  untuk  pembiayaan  pasien  Covid-19,  penyemprotan disinfektan,  dan  lainnya.  Tentu  saja  hal  tersebut  membutuhkan  pengkajian  yang lebih  jauh  khususnya  dari  perspektif  hukum  Islam.  Hal  ini  karena  asalnya,  dana zakat  hanya  dapat  disalurkan  kepada  kelompok-kelompok  tertentu  yang  telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sālih bin Fauzān dalam  kitabnya, al-Mulakhkhaṣ  al-Fiqh mengatakan,  “Ketahuilah,  bahwasanya zakat  tidak  diberikan  kecuali  kepada  delapan  asnaf  yang  telah  disebutkan  oleh Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah: 60, 27
ََِلِماَعْلاَو َِِكاَسَمْلاَو ِ اَرَقُفْلِل ُتاَقَدَّصلا اََّنَِّإ َِّللّا ِليِيَس  ِلَو ََِمِراَغْلاَو  ِ اَقِ رلا  ِلَو ْمُُبِوُلُ ق ِةَفَّلَفُمْلاَو اَهْ يَلَع .رميِكَح رميِلَع َُّللّاَو ۗ َِّللّا َنِم ًةَضيِرَف ۖ ِليِيَّسلا ِنْباَو
Terjemahnya:
Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang  miskin, amil  zakat,  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk  (memerdekakan) hamba  sahaya,  untuk  (membebaskan)  orang  yang  berutang,  untuk  jalan Allah  dan  untuk  orang  yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” 28
Dana  zakat  adalah  hak  syakhsiyah,  akan  tetapi  sebagian  ulama membolehkan bagian untuk sabīlillāh dan al-gārimīn ditasarufkan untuk keperluan pembangunan.  Dalam  kitab Fiqh  al-Sunnah jilid  1  hal.  394  dikemukakan  bahwa boleh  memberikan  zakat  dari  bagian sabīlillah ini  untuk  pengamanan  perjalanan haji,  menyempurnakan  pengairan  (bagi  jamaah  haji),  penyediaan  makan  dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.  Dalam  persoalan sabīlillah ini,  tercakup  di  dalamnya  segenap  maslahat- maslahat  umum  yang  ada  hubungannya  dengan  agama  dan  negara.  Yang  paling utama  dan  pertama  didahulukan  ialah  persiapan  seperti  pembelian  senjata, persediaan  makan  bagi  angkatan  bersenjata,  alat-alat  angkutan,  dan  alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian sabīlillāh adalah mengadakan rumah  sakit  angkatan  perang,  kebutuhan  umum,  membuka  jalan  jalan  yang  kuat
26 A.  Safradji ,  “Zakat  Konsumtif  Dan  Zakat  Produktif:  Analisis  Fikih  Kontemporer” , Tafhim Al-‘Ilmi 10, no. 1 (Oktober 2018): h. 60.
27 Sālih Ibn Fauzān Ibn Abdillāh al-Fauzān, al-Mulakhkhash al-Fiqh , Jilid I (Cet: I, Riyadh: Dār al-‘Ashimah, 1423 H), h. 359.
28 Kementerian Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya, h. 196.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian. 29
Al-Syairazī  dalam  kitabnya, al-Muhażżab, menerangkan  mengenai distribusi zakat, 30 yaitu salah satunya kepada amil, sebagai berikut:
ِل )ُمْهَس( ٍمُهْسَأ ِةَيِناََثَ ىَلَع اَهَمَّسَق ُماَمِْلْا َوُه َةاَكَّزلا ُقِ رَفُ ي يِذَّلا َناَك ْنِإَف
ِلِماَعْل َوُهَو ُلَّوَأ اَم ُئِدَتْ يَ ي ِهِب
ْيَلإ ُهَعَ فَد ِهِتَرْجُأ َرْدَق ُمْهَّسلا َناَك اَذِإَف ِةاَساَوُمْلا ردق ىلع هذخيَ هيْغو ضوعلا هجو ىلع ُهُذُخَْيَ ُهَّنَِلِ ِه
َّسَقَو  ِفاَنْصَْلِا ىَلَع َلْضَفْلا َّدَر ِهِتَرْجُأ ْنِم َرَ ثْكَأ َناَك ْنِإَو
َمََّتَ ِهِتَرْجُأ ْنِم َّلَقَأ َناَك ْنِإَو ْمِهِماَهِس ىَلَع ُهَم َْلِا ِرِئاَس ِ قَح ْنِم ُمِ مَتُ ي َليِق ْوَلَو ِحِلاَصَمْلا ِمْهَس ْنِم ُمِ مَتُ ي ُّيِعِفاَّشلا َلاَق ُمِ مَتُ ي َنْيَأ ْنِمَو
ْنُكَي َْلَ  ِفاَنْص .رسَْبَ ِهِب 31
Artinya:
Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah imam (pemerintah) maka harus  dibagi  kepada  delapan  golongan  penerima  zakat.  Bagian  pertama adalah untuk amil, karena amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian amil sesuai dengan  kewajaran  sebagai  upah  pengelola  zakat,  maka  akan  diberikan kepadanya bagian tersebut.  Namun  bilamana bagian amil  lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan di luar kewajaran tersebut  dikembalikan  untuk  golongan-golongan  yang  lain  dari  mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, dimana bagian amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat  maka akan ditambahkan. Ditambahkan  dari  mana?  Syafi’i  berpendapat  bahwa  hal  tersebut ditambahkan  dengan  diambil  dari  bagian  kemashlahatan  ( fī  sabīlillāh ).
Sekiranya  ada yang berpendapat  bahwa bagiannya dilengkapi  dari bagian golongan-golongan mustahik yang lain maka pendapat tersebut tidak salah. Wahbah  bin  Musṭafā  al-Zuhailī  dalam  kitabnya, al-Fiqh  al-Islāmī  wa Adillatuhu , memandang bahwa firman Allah tentang asnaf zakat, yaitu firman Allah Swt.  dalam  Q.S.  al-Taubah:  60,  berisi  pembatasan  orang-orang  yang  berhak menerima  zakat,  namun  dalam  konteks  kontemporer,  ayat  tersebut  tidak  cukup dimaknai secara tekstual akan tetapi juga dikaji secara konstektual. Dalam hal ini, dapat dilakukan ijtihad atau menggunakan hukum qiyās dalam fikih untuk melihat fenomena masyarakat masa kini. Kelompok hamba sahaya dan fī sabīlillāh dapat mengalami perluasan makna yakni semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah. 32
Al-Rāzī dalam kitab al-Tafsīr al-Kabīr menyebutkan,
29 Majelis Ulama Indonesia, Intensifikasi Pelaksanaan Zakat , Poin 7, h. 5.
30 Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  15  Tahun  2011, Penarikan,  Pemeliharaan,  Dan Penyaluran Harta Zakat , h. 3.
31 Ibrāhīm bin ‘Ali bin Yūsuf al-Syairāzy, al-Muhażżab fiī al-Fiqh Imāmi al-Syāfi’i Juz I (Dār Kitāb al-‘Alami,t.th), h. 303.
32 Jakra  Hadepa  Riyadi  dan  Wahidah  Rahman  Noor  Malitasari, Pendidikan  Iklusi  dan Pendayagunaan Zakat ” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h. 51-52.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
نىْعَلما اذَهِلَف ،ِةازُغلا ِ لُك ىلَع َرْصَقلا ُبِجوُي لِ َِّللّا ِليِيَس  ِلو :ِهِلْوَ ق  ِل ِظْفَّللا َرِهاظ َّنأ ْمَلْعاو
َلَقَ ن َقلا
َِِفْكَت نِم ِْيَْلخا ِهوُجُو ِعيَِجَ لىإ  ِتاقَدَّصلا َفْرَص اوُزاجأ ْمَُّنَّأ ِ اهَقُفلا ِضْعَ ب ْنَع »ِهِيِْسْفَ ت«  ِل ُلا ف . ِ لُكلا  ِل ٌّماع َِّللّا ِليِيَس  ِلو :ُهَلْوَ ق َّن ِلِ ،ِدِجاسَلما ِةَرامِعو ِنوُصُلحا ِ انِبو ىتْوَلما
33
Artinya: Ketahuilah  bahwa  “ fī  sabīlillāh ”  secara ẓāhir tidak  terbatas  pada  bala tentara. Atas pemahaman ini, Imam al-Qaffāl menukil pandangan sebagian fukaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran  zakat  ke seluruh  jalan  kebaikan  mulai  dari  pengkafanan  janazah,  membangun benteng  dan  memakmurkan  masjid.  Hal  ini  karena  firman  Allah  “ wa  fī sabīlillāh ” adalah bersifat umum.
Al-Marāgī dalam kitab Tafsīr al-Marāgī menyebutkan, )َِّللّا ِليِيَس  ِلَو( ُلْيِيَسَو ِللهَا َوُه ُقْيِرَّطْلا
َنْوُطِباَرُمْلاَو ُةاَزُغْلا ِهِب ُداَرُمُلْاَو ،ِهِتَبْوُ ثَمَو ِهِتاَضْرَم  َلىِإ ُلِصْوُمْلا ُجُو ُعْيَِجَ َكِلَذ ِْفِ ُلُخْدَيَو ِالله ِلْيِيَس نِم َّجَْلحا َلعَج ُهَّنَأ ُدَْحَْأ َماَمِلْْا ِنَع ْىِوُرَو ،ِداَهِجْلِل
ْنِم ِْيَْْلخا ِهْو َمْلا َِِْفْكَت
.َكِلَذ ِوَْنََو د ِجاَسَمْلا ِةَراَمِعَو ِنْوُصُْلحَاو ِرْوُسُْلْا ِ اَنِبَو ىَتْو 34
Artinya: Sabīlillāh ialah  jalan  yang  menuju  kepada  rida  Allah  dan  meraih  pahala- Nya.  Yang  dimaksud “sabīlillāh” ialah  orang-orang  yang  berperang  dan yang  terkait  dengan  perang.  Diriwayatkan  bahwa  Imam  Ahmad  r.a. memasukkan haji dalam arti sabīlillāh , juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti  mengkafani  mayat,  membangun  jembatan  dan  benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.
Sayyid  Sabiq  dalam  kitab Fiqh  al-Sunnah ,  menyebutkan  bahwa  dalam Tafsīr  al-Manār disebutkan,  boleh  memberikan  zakat  dari  bagian sabīlillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidak  ada  persediaan  lain.  Dalam  persoalan sabīlillah ini,  tercakup  segenap maslahat-maslahat  umum  yang  ada  hubungannya  dengan  soal-soal  agama  dan negara. Termasuk ke dalam pengertian sabīlillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis),  termasuk  juga  membangun  kapal-kapal  penjelajah,  pesawat  tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)”. 35
Dalam kaidah fikih disebutkan,
33 Muḥammad  bin  ‘Umar  bin  Hasan  bin  Husain  al-Taimi  al-Razy, Mafātīh  al-Gaib:  al- Tafsīr al-Kabīr , Jilid 16 (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabi 1420 H), h. 87.
34 Ahmad bin Mustofā al-Marāghi, Tafsīr al-Marāghi , Juz 10 (Cet. I; Mesir: Syarikatu al- Maktabati wa matba’atu Mustafā al-Bābī wa Aulādihi, Tafsīr al-Marāghi , 1365 H/ 1946), h. 145.
35 Sayyid Sābiq, Fiqh  al-Sunnah ,  Juz  1  (Cet.  III;  Beirut:  Dār  al-Kitāb  al-‘Arabī  1397  H/ 1977 M), h. 394.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
َلِئاَسَوْلا اََلِ ُمْكُح .ِدِصاَقَمْلا 36 Artinya:
Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.
.ِةَحَلْصَمْلِبِ رطْوُ نَم ِةَّيِعاَّرلا ىَلَع مِاَمِْلِا ُفُّرَصَت
37
Artinya:
Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.
Kedua  kaidah  fikih  di  atas  menggambarkan  bahwa  pemerintah  dapat melakukan sebuah kebijakan berdasarkan kemaslahatan yang ingin dicapai.
Berdasarkan seluruh pandangan ulama dan kaidah di atas, dapat dikatakan bahwa  pengalokasian  atau  penyaluran  zakat  untuk  berbagai  program penanggulangan  Covid-19  tidak  melanggar  ketetapan  Allah  Swt.  dan  hukumnya boleh. Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  fatwanya  Nomor 23/2020  tentang  pendayagunaan  dana  zakat,  infak,  sedekah  ditujukan  untuk penanggulangan  dampak  Covid-19,  memutuskan  dan  menetapkan  bahwa  dana zakat  untuk  bagian fī sabīlillāh boleh  ditasarufkan  guna  keperluan maslaḥah ’āmmah (kepentingan umum). 38

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  di  atas,    dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hukum penyaluran  zakat  dalam  penanggulangan  atau  penanganan  dampak  Covid-19, seperti  pengalokasian  zakat  konsumtif  pada  pengadaan  kebutuhan  pokok,  obat- obatan, pakaian Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis, disinfektan yang dibutuhkan  oleh  petugas  atau  relawan  dalam  menangani  Covid-19,  dan  lainnya, adalah mubah (boleh). Hukum pembolehan ini didasari pada pengkajian ayat-ayat Al-Qur’an, hadis dan pendapat ulama, khususnya yang berkaitan dengan masalah finansial-ekonomi dan kemaslahatan umum. Meski demikian, pembolehan ini tetap harus  mengutamakan  orang  miskin  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dalam bentuk distribusi zakat, baik secara tunai maupun dalam bentuk barang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanda, Gebrina Rizki, dkk. “Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-
19”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021): 216-217.
36 Abu Hasan Taqī al-Dain ‘Ali bin Abdu al-Kāfi al-Subkī, Fatāwā al-Subkī , Juz 2 (Dār: al- Ma’ārif t.th.), h 342.
37 al-Zarkasyi  Badru al-Dīn Muhammad bin Abdillāh bin Bahādir bin al-Syāfi’i, al-Maṡūr fiy al-Qawā’id al-Fiqhiyyah , Juz 1 (Cet. II: Wizārah al-Auqāf al-Quwaitiyyah 1405 H/ 1985), h. 309.
38 Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Mentasharufkan  Dana  Zakat  Untuk  Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum, Poin II.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi  Tulasmi,  dan  Titania  Mukti.  “Pendayagunaan  Zakat  Pada  Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 1 (2021): 216-222. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Baznaz Targetgan Pengumpulan Zakat Nasional 2022 Rp 26 Triliun”, Situs Resmi Baznas . https://baznas.go.id/Pres s_Release/baca/BAZNAS_Targetkan_Pengumpulan_Zakat_Nasional_2022 _Rp_26_Triliun/954 (5 Juni 2022).
Darmawan, Awang, dan Rina Desiana. “Zakat dan Pemerataan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19”, Al-Azhar Journal of Islamic Economics 3, no. 1 (2021): 12-21.
Fathoni,  Abdurrahmat, Metodologi  Penelitian  &  Teknik  Penyusunan  Skripsi, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
al-Fauzān, Sālih Ibn Fauzān Ibn Abdillāh, al-Mulakhkhash al-Fiqh , Jilid I, Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Ashimah, 1423 H.
Infeksi  Emerging  Kementerian  Kesehatan  R.I.,  “Situasi  Terkini  Perkembangan Coronavirus  Disease  (Covid-19)”,  Situs  Resmi  Infeksi  Emerging. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi- terkini-perkembangan-coronavirus-disease-Covid-19-28-mei-2022  (5  Juni 2022).
al-Juzairi, ‘Abdurrahmān, al-Fiqh Alā al-Mażāhib al-Arba’ah , Cet II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M.
Kartikasari, Elsi, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Cet.I; Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
Majelis  Ulama  Indonesia, Fatwa Tentang  Pendayagunaan  Harta  Zakat,  Infaq, Sedekah  Dan  Wakaf  Untuk  Pembangunan  Sarana  Air  Bersih  Dan  Sanitasi Bagi Masyarakat, Fatwa MUI No. 1 Munas 2015. Mansur,  “Defenisi  Pendekatan  Normatif”,  official  website  of  Mansur, http://menzour.blogspot.com/2019/06/definisi-pendekatan-normatif.html  (8 Juni 2022).
al-Marāghi,  Ahmad  bin  Mustofā, Tafsīr  al-Marāghi ,  Juz  10,  Cet.  I;  Mesir: Syarikatu al-Maktabati wa matba’atu Mustafā al-Bābī wa Aulādihi, 1365 H/ 1946.
Media Indonesia, “Potensi Zakat Indonesia Rp327 Triliun, Baru terkumpul Rp17 Triliun”, Situs Resmi Media Indonesia . https://mediaindonesia.com/humaniora/483062/potensi-zakat-indonesia- rp327-triliun-baru-terkumpul-rp17-triliun (1juni 2022).
Nugraha,  Denas  Hasman.  “Analisis  Peran  Zakat  Pada  Masa  Pandemi  Covid- 19”, QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah 1, no. 2 (2021): 88-102. Republik Indonesia, UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat . al-Razy, Muḥammad bin ‘Umar bin Hasan bin Husain al-Taimi, Mafātīh al-Gaib: al-Tafsīr al-Kabīr , Jilid 16; Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabi, 1420 H. Riyadi,  Jakra  Hadepa,  dan  Wahidah  Rahman  Noor  Malitasari, Pendidikan  Iklusi dan Pendayagunaan Zakat , Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019. Sābiq, Sayyid, Fiqh  al-Sunnah ,  Jilid  I,  Cet.  VIII;  Beirut:  Dār  al-Kitāb  al-‘Arabī, 1987.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 283-296 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Safradji , A. “Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif: Analisis Fikih Kontemporer”,
Tafhim Al-‘Ilmi 10, no. 1 (2018): 60. al-Subkī, Abu Hasan Taqī al-Dain ‘Ali bin Abdu al-Kāfi, Fatāwā al-Subkī , Juz 2; Dār: al-Ma’ārif t.th.
al-Syairāzy, Ibrāhīm bin ‘Ali bin Yūsuf, al-Muhażżab fiī al-Fiqh Imāmi al-Syāfi’I, Juz I; Dār Kitāb al-‘Alami, t.th.
Wadan, Novita Anastasia, dkk.  “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Masyarakat”, Jurnal Sosial Dan Sains 2 no. 3 (2022). World  Health  Organization,  “Who  Coronavirus  (Covid-19)  Dashboard”, Situs Resmi Who. https://Covid19.who.int/ (5 Juni 2022). al-Zarkasyi , Badru al-Dīn Muhammad bin Abdillāh bin Bahādir bin al-Syāfi’i, al- Maṡūr  fiy  al-Qawā’id  al-Fiqhiyyah ,  Juz  1,  Cet.  II:  Wizārah  al-Auqāf  al- Quwaitiyyah 1405 H/ 1985.
al-Zuhailī, Wahbah ibn Musṭafā, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , Juz 3, Damasyq: Dār al-Fikr, 2005 M/ 1425 H.