## Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt
, Krista Yitawati 1, Bambang Sukarjono 2 , Meirza Aulia Chairani 3 , Adi Nur Rahim Tri Wi Joyo 4
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133 E-mail: krista@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun,Kode Pos 63137 E-mail: bambangsukarjono@unmer-madiun.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133
E-mail: meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id
4 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133 E-mail:rahimnur6@gmail.com
Abstract-  This  study  aims  to  determine  the  protection  of  the  rights  of  children  who  are perpetrators  of  the  crime  of  theft  in  the  Magetan  District  Court  Decision  Number:  4/Pid.Sus- Anak/2021/PN.Mgt.  The  type  of  legal  research  used  is  normative,  research  that  focuses  on positive law in the form of legislation and this research requires secondary legal material as the main legal material. The results showed that the elements of the article that had been fulfilled as stated in the single indictment, namely Article 363 paragraph (1) to the 3rd, 4th, and 5th of the Criminal Code. The judge stated that the children had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of theft. with weighting. The decision taken by the judge in the decision  Number:  4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt  is  not  solely  made  based  on  legal considerations,  but  also  the  surrounding  conditions,  social  status  of  children,  and  family circumstances that prioritize the Restorative Justice approach.
Keywords: Protection of children's rights; criminal acts of thef; diversion.

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan hidup  manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara,  agar  kelak mampu  bertanggung  jawab  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  negara, setiap  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial.  Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang  ditandai  dengan  adanya  jaminan  perlindungan  dan  pemenuhan  Hak
Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  baik  yang  bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. 1
Anak  dalam  pemaknaan  yang  umum  mendapat  perhatian  tidak  saja dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  ( the  body  of  knowledge ),  tetapi  dapat ditelaah dari sisi  pandang sentralistis  kehidupan. Sepertinya  agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. 2
Menjadi  berbeda  bentuk  perlindungannya  ketika  seorang  anak  yang terlibat ke dalam masalah hukum apalagi terlibat tindak pidana. Tidak setiap anak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Anak yang dapat masuk ke sidang  pengadilan  harus  memiliki  batasan  umur  minimal  8  tahun  dan maksimal 18 tahun atau belum pernah kawin. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Anak.
Pasal  16  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  sebagaimana  telah  diubah  dua  kali  terakhir  dengan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016 (telah  disahkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016) menyebutkan  bahwa  penangkapan,  penahanan,  atau  pidana  penjara  anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan  sebagai  upaya  terakhir.  Jadi,  ketika  telah  diadakannya penangkapan,  penahanan,  atau  pidana  penjara  anak  yang  sesuai  dengan prosedur yang berlaku maka itu tidak akan bertentangan dengan hukum, yang menjadi  permasalahan  adalah  apabila  ketika  semua  proses  tadi  telah  sesuai prosedur apa yang belum dapat dicapai atau dijamin adalah bagaimana pasal 16  ayat  (3)  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  di  mana  semua  proses tersebut harus diposisikan sebagai upaya terakhir.
Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor :  15/Pid.B/2021/PN.Mgt, dimana  pelaku anak  yang bernama Xxx pada tanggal 18 Febuari 2021 dinyatakan telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pencurian”.    Pada putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/PN.Mgt dengan anak  yang  sama  bernama  Xxx  pada  tanggal  10  Mei  2021  dinyatakan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Pencurian  dengan  pemberatan”.  Pada  putusan  tersebut  terdapat  sebuah keganjalan  dimana  bagaimana  seorang  Anak  yang  masih  di  bawah  umur  di jatuhkan  putusan  hukuman  penjara,  karena  hal  ini  penulis  tertarik  untuk
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2 Maulana  Hassan  Wadong  and  R.  Masri  Sareb  Putra, Pengantar  Advokasi  Dan  Hukum Perlindungan  Anak (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2000), hal 1.
mengkaji  putusan  Pengadilan  Negeri  Magetan  Nomor  4/Pid.Sus- Anak/PN.Mgt.Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  menarik  untuk  diteliti  apakah hak-hak  dari  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  pencurian  telah mendapatkan  hak-haknya  atau  belum  baik  pada  tahap  penangkapan, penahanan,  maupun  pada  tahap  pemidanaan.  Aspek  perlindungan  anak dalam  peradilan  anak  ditinjau  dari  segi  psikologis  bertujuan  supaya  anak terhindar  dari  kekerasan,  ketelantaran,  penganiayaan,  tertekan,  perlakuan tidak senonoh, dan kecemasan. Di Indonesia yang mendasari peradilan anak adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak.  Dengan  demikian  perlu adanya  hukum  yang  melandasi  dan  menjadi  pedoman  untuk  tercapainya kesejahteran  dan  kepastian  hukum  untuk  menjamin  perlakuan  maupun tindakan,  khususnya  anak  yang  harus  dihadapkan  ke  sidang  pengadilan anak. 3

## A.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Perlindungan  Hak  Anak  Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt?

## B. Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  Perlindungan  Hak  Anak  Yang  Menjadi  Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif, yaitu  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai  sebuah  bangunan sistem  norma.  Sistem  norma  yang  di  maksud  adalah  mengenai  asas-asas, norma,  kaidah  dari  peraturan  perundangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian serta  doktrin  (ajaran). 4 Sumber  Bahan  Hukum  yang  dipakai  adalah  sumber bahan  hukum  primer  yaitu  KUHP,  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak dan Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt. Sedangkan Bahan Hukum  Sekunder  nya  yaitu  buku-buku,  hasil  penelitian,  internet  (website), surat kabar, putusan, serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dan Teknik  analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  melakukan kajian  atau  telaah  terhadap  hasil  pengolahan  bahan  hukum  yang  di  bantu dengan teori teori di dapatkan sebelumnya.
3 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Bandung: CV. Utomo, 2005), hal 60.
4 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum (Madiun- Surakarta : Oase Pustaka, 2020),  hal 29.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengkaji  mengenai  Putusan  hakim Nomor  :  4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt  yang  melibatkan  pelaku  anak. Putusan  pengadilan  merupakan  Putusan  yang  diucapkan  oleh  hakim  karena jabatanya  dalam  persidangan  perkara  pidana  yang  terbuka  untuk  umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umunya, yang  berisikan  amar  pemidanaan  atau  beas  atau  lepas  dari  segala  tuntuan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara. 5
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan  Anak  Pasal  1  ayat  (1)  tertulis  bahwa  “anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan”.    Sedangkan  menurut  KUHP  Pasal  45  mendefenisikan anak  yang  belum  dewasa  apabila  belum  berumur  16  (enam  belas)  tahun. Oleh  karena  itu,  apabila  ia  tersangkut  dalam  perkara  pidana  hakim  boleh memerintahkan  supaya  si  tersalah  itu  dikembalikan  kepada  orang  tuanya; walinya  atau  pemeliharanya  dengan  tidak  dikenakan  suatu  hukuman.  Atau memerintahkannya  supaya  diserahkan  kepada  pemerintah  dengan  tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.
Sistem  peradilan  pidana  anak  adalah  sistem  penegakan  hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan  anak,  subsistem  penyidikan  anak,  subsistem  penuntutan  anak, subsistem  pemeriksaan  hakim  anak,  dan  subsistem  pelaksanaan  sanksi hukum  pidana  anak  yang  berlandaskan  hukum  pidana  materiil  anak  dan hukum  pelaksanaan  sanksi  hukum  pidana  anak. 6 Untuk  menerapkan  sistem peradilan  pidana  anak,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Undang-Undang  SPPA)  memberikan petunjuk sebagaimana Pasal 5 menyebutkan bahwa:
a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
1) Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi: Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini;
2) Persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan peradilan umum; dan
3) Pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan/atau  pendampingan
5 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2014), hal 130 .
6 R. Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” 2016, hal 21.
selama  proses  pelaksanaan  pidana  atau  tindakan  dan  setelah menjalani pidana atau tindakan.
b. Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Anak  merupakan  potensi  nasib  manusia  di  masa  mendatang.  Anak turut  berperan  menentukan  sejarah  bangsa  sekaligus  cermin  sikap  hidup bangsa  pada  masa  mendatang.  Oleh  karena  itu,  Pasal  59  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan  Anak)  menyebutkan  bahwa  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah, dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan  Perlindungan  Khusus  kepada  Anak.  Salah  satu  yang  harus dilindungi adalah pada saat anak berhadapan dengan hukum. 7
Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan  pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan  gaya  dan  cara  hidup  sebagian  orang  tua  yang  telah  membawa perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat berpengaruh  terhadap  nilai  dan  perilaku  anak.  Penyimpangan  tingkah  laku atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak,  antara  lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. 8
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi pelindungan terhadap  Anak,  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum.  Proses  peradilan  perkara  anak  sejak  ditangkap,  ditahan,  dan  diadili pembinaannya  wajib  dilakukan  oleh  pejabat  khusus  yang  memahami masalah  anak.  Namun,  sebelum  masuk  proses  peradilan,  para  penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di  luar  jalur  pengadilan,  yakni  melalui  Diversi  berdasarkan  pendekatan Keadilan Restoratif. 9
Apabila  dalam  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak dimungkinkan  diselesaikan  melalui  proses  deversi,  seperti  karena  tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses  selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana. 10
Semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah
7 Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8 M. Taufik Makarao, et.al., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hal. 62
9 Ibid.
10 Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Majalah Keadilan, Volume XV Nomor 1, 2015, hal. 3.
memberikan  yang  terbaik  bagi  si  anak  yang  sedang  berhadapan  dengan hukum walau memang ternyata untuk beberapa kasus Undang-Undang SPPA kurang  memberikan  efek  jera  kepada  si  anak.  Salah  satu  isu  penting  yang harus  diperhatikan  dari  hasil  diversi  dan restorative  justice ini  adalah  hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat ( impact) terutama prilaku pelaku setelah pertanggung jawaban selesai dilaksanakan. 11
Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  harus  diperlakukan  berbeda dengan  orang  dewasa  yang  melakukan  tindak  pidana,  sebgaimana  yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketentuan ini  tercantum  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yang menyebutkan  bahwa  setiap  anak  yang  menjadi  korban  atau  pelaku  tindak pidana berhak mendapatan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 16 Undang-
Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:
1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan,  penahanan,  atau  tindak  pidana  penjara  anak  hanya dilakukan  apabila  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya  dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
Diversi  wajib  diupayakan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri.  Selanjutnya,  diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 12
1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Tidak  hanya  kasus  pencurian,  semua  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  selama  memenuhi  syarat  untuk  dilakukan  diversi,  pihak Pengadilan Negeri Magetan selalu mengupayakan untuk diversi dikarenakan diversi  dilakukan  untuk  kepentingan  dari  anak  tersebut,  selain  itu  diversi bertujuan untuk:
1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Proses  diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan Anak  dan  orang  tua/Walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/Walinya,
11 Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Marlina, Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan  Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal  230.
12 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan pendekatan  Keadilan  Restoratif.  Kemudian  dalam  hal  diperlukan, musyawarah,  dapat  melibatkan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial,  dan/atau masyarakat.  Dalam  Proses  diversi  para  pihak  yang  melaksanakannya  wajib memperhatikan:
1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Dalam  perkara  Nomor  :  4/Pid.Sus-Anak/2021/PN/Mgt  ini  telah terpenuhi  seluruh  yang  menjadi  hak-hak  anak  selama  menjalani  sidang  di Peradilan  Anak. 13 Walaupun  pada  perkara  Nomor  :  4/Pid.Sus- Anak/2021/PN/Mgt,  pelaksanaan  diversi  tidak  dapat  diterapkan  karena ancaman pidana penjara  pada perkara tersebut  7 tahun, berdasarkan Pasal  7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa :
Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tahun);
2) Bukan merupakan pegulangan tindak pidana.
Berdasarkan  Laporan  Penilaian  saran  dari  Petugas  Pembimbing
Kemasyarakatan  yang  mendampingi  menyarankan  agar  terdakwa  di  ambil tindakan berupa Pidana Pengawasan, namun Hakim tidak sependapat dengan saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana pengawasan karena Anak saat ini telah berusia lebih dari 18 tahun dan Anak sedang  menjalani  pidana  dalam  perkara  pidana  biasa  maka  hakim berpendapat  bahwa  pidana  penjara  yang  tidak  terlalu  lama  lebih  tepat dijatuhkan kepada Anak. 14
Berdasarkan  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman terhadap  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  yang  dilakukan  oleh Anak  dengan  memperhatikan  unsur-unsur  Pasal  yang  telah  terpenuhi sebagaimana  tertuang  dalam  dakwaan  tunggal  yakni  Pasal  363  ayat  (1)  ke 3,ke-4, dan ke-5 KUHP Hakim manyatakan Para Anak telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan pemberatan  sebagaimana  didakwaan  dalam  dakwaan  tunggal.  Dengan memperhatikan Pasal yang telah terpenuhi, Anak saat ini telah berusia lebih dari 18 tahun dan Anak sedang menjalani pidana dalam perkara pidana biasa maka  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  bulan  terhadap terdakwa anak dalam putusan tersebut.
13 Hasil wawancara dengan D.H Wisnu Gautama, S.H., M.kn Hakim di Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 10 Januari 2022
14 Hasil wawancara dengan D.H Wisnu Gautama, S.H., M.kn Hakim di Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 10 Januari 2022
Pertimbangan  Hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Para Anak,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang memberatkan  dan  yang  meringankan  Para  Anak.  Keadaan  yang memberatkan  yaitu  Perbuatan  Para  Anak  telah  merugikan  orang  lain  dan Anak  I  Alias  Xxx  Bin  Xxxx  pernah  dihukum,  sedangkan  keadaan  yang meringankan yaitu saksi korban memaafkan perbuatan anak.
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  sebagaimana  dirubah  dan  ditambah  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Perlindangan  anak  ,dimana  dalam  Pasal  64  ayat  (2)  huruf  d,  yaitu: “Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dilaksanakan  melalui  penjatuhan  hukuman  yang  tepat  untuk  kepentingan yang  terbaik  untuk  anak  “  sehingga  di  masa-masa  yang  akan  datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Putusan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt tentang tindak pidana pencurian  dengan  pemberatan  yang  dilakukan  oleh  Anak  dengan memperhatikan unsur-unsur Pasal yang telah terpenuhi sebagaimana tertuang dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke 3,ke-4, dan ke-5 KUHP Hakim  menyatakan  Para  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keputusan yang  diambil  Hakim  dalam  putusan  Nomor  :  4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt tidak  semata-mata  dilakukan  atas  pertimbangan  hukum,  tapi  juga  kondisi sekitar,  status  sosial  anak,  dan  keadaan  keluarga.  Karena  itu  selain  aspek yuridis  Hakim  juga  mempertimbangkan  aspek  kejiwaan/psikologis  Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal dan  dibesarkan.  Selain  itu  hakim  juga  memperhatikan  hal-hal  yang meringankan maupun yang memberatkan bagi terdakwa,dalam menjatuhkan hukuman  Hakim  telah  memperhatikan  kepentingan  Anak  hal  ini  sejalan dengan  Sistem  peradilan  Anak  yang  mengutamakan  pendekatan  Keadilan Restoraktif.

## B. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan,  maka  penulis  dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Perlunya  peran  aktif  orangtua  dalam  pengawasan  pada  anak  agar  anak terhindar dari pengaruh pengaruh yang negatif..
2. Perlunya  peningkatan  pengawasan  dan  pendampingan  dari  pemerintah, aparat  penegak  hukum  dan  pihak  terkait  pada  anak  yang  terlibat  pidana agar hak-hak anak terlindungi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ependi, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak  Berdasarkan  Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majalah Keadilan, Volume XV Nomor 1,
2015.
Emeliana  Krisnawati,  Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak (Bandung: CV. Utomo, 2005).
Lilik  Mulyadi,  Seraut  Wajah  Putusan  Hakim  Dalam  Hukum Acara  Pidana  Indonesia;  Perspektif,  Teoritis  Praktik,  Teknik  Membuat dan Permasalahannya, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 2014).
Marlina,  Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan  Restorative  Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009).
M.  Taufik  Makarao,  et.al.,  Hukum  Perlindungan  Anak  Dan Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (  Jakarta  :  Rineka  Cipta, 2014).
Maulana  Hassan  Wadong  and  R.  Masri  Sareb  Putra,  Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 2000).
R. Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” 2016.
Sigit  Sapto  Nugroho,  Anik  Tri  Haryani  dan  Farkhani,  Metodologi Riset Hukum (Madiun-Surakarta : Oase Pustaka, 2020).

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.