## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education
Dampak Hukuman Seumur Hidup Bagi Kesehatan Mental Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia
Yahiqqa Naufal Hudaya 1 , Mitro Subroto 2
Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : yahiqqa.novel@gmail.com 1 , subrotomitro07@gmail.com 2

## Abstrak
Narapidana merupakan manusia yang sedang dalam masa pembinaan atau sedang melakukan pembenahan diri di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatanya sebelumnya. Mereka  mendapatkan  hukuman  sesuai  denganapa  yang  mereka  lakukan,  adapun  hukuman  yang  jumlah waktunya  sangat  lama  yaitu  sampai  dengan  seumur  hidup  harus  dijalani  narapidana  di  dalam  lembaga pemasyarakatan. Dampak yang dapat ditimbulkan dari hukuman tersebut yaitu dapat terganggunya mental atau  psikis  dari  narapidana  itu  sendiri.  Kesehatan mental  sendiri  adalah  suatu keadaan  dimana  seseorang tidak  mengalami  perasaan  bersalah  terhadap  dirinya  sendiri,  memiliki  estimasi  yang  realistis  terhadap dirinya  sendiridan  dapat  menerima  kekurangan  atau  kelemahanya,  kemampuan  menghadapi  masalah- masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya  (Piper  dan  Uden,  2006).  Maka  diperlukanya  pembinaan  dan  perlakuan  yang  sesuai  agar meminimalisir  terjadinya  dampak  buruk  dari  hukuman  seumur  hidup  terhadap  kesehatan  mental narapidana.
Kata Kunci : narapidana, kesehatan mental, hukuman seumur hidup

## Abstract
Convicts are humans who are in a period of coaching or are doing self-improvement in a correctional institution to  be  responsible  for  all  their  previous  actions.  They  get  punishment  according  to  what  they  do,  while  the sentence is a very long time, which is up to a lifetime and must be served by inmates in correctional institutions. The impact that can be generated from the punishment is that it can be mentally or psychologically disturbed by the prisoners themselves. Mental health itself is a condition in which a person does not experience feelings of guilt about himself, has a realistic estimate of himself and can accept his shortcomings or weaknesses, the ability to face problems in his life, have satisfaction in his social life, and have happiness in his life (Piper and Uden, 2006). Therefore, appropriate guidance and treatment is needed in order to minimize the adverse effects of a life sentence on the mental health of prisoners.
Keywords: prisoners, mental health, life sentence

## PENDAHULUAN
Lembaga pemasyarakatan (disingkat Lapas) tempat yang memberikan pembinaan kepada narapidana dan anak rehabilitasi di Indonesia. Sebelum istilah pemasyarakatan dikenal di Indonesia, tempat ini disebut penjara. Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  Unit  Pelaksana  Teknis  di  bawah  Administrasi  Umum  Pelayanan Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya Kementerian Kehakiman). Penghuni Lembaga  Pemasyarakatan  bisa narapidana (napi)  atau  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  atau  orang  yang statusnya masih dalam tahanan, yang berarti orang tersebut masih diadili dan belum diputuskan bersalah oleh hakim.Lembaga  pemasyarakatan  sendiri  memiliki  gambaran  yang  suram  dimata  masyarakat  dengan  berisikan orang-orang yang berbuat kejahatan atau yang sedang menjalani hukuman, dengan keadaan didalam lapas itu sendiri yang terbilang cukup padat, di kanwil DKI Jakarta saja dengan jumlah lapas dan rutan ada 9 (sembilan), cuma  2  (dua)  dari  9  (sembilan)  UPT  yang  tidak  mengalami  over  kapasitas  (SDP  Kanwil  DKI  Jakarta,  2021). Hukuman  penjara  sumur  hidup  sendiri  adalah  hukuman  yang  dimana  dijalankan  oleh  narapidana  dari  awal diputus  sampai  dengan  akhir  hayatnya  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Sesuai  dengan  Pasal  12  Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai mana isinya:
1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturt-turut
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan hukuman selama 20 (dua puluh tahun) berturt-turut  dalam  hal  kejahatan  yang  pidananya  hakim  boleh  memilih  antara  pidana  mati, pidana  seumur  hidup  dan  pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  atau  antara  pidana penjaraselama  waktu  tertentu;  begitu  juga  dalam  hal  batas  lima  belas  tahun  dapat  dilampaui karena  perbarengan (concursus), pengulangan (residive), atau  alasan  yang  ditentukan  dalam pasal 52 dan pasal 52a Undang-Undang Nomer 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (L.N. 1958 No.127)
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari duapuluh tahun
Maka  kesehatan  mental  dari  narapidana  hukuman  seumur  hidup  sangat  rentan  terganggu,  karena sebelumnya  mereka  memiliki  kebebasan  dan  kemerdekaan  setelah  dijatuhi  hukuman  seumur  hidup  mereka tidak  bisa  menerima  dengan  keadaan  yang  terjadi.  Banyak  yang  terganggu  jiawanya,  kurang  mendapat ketenangan  hidup,  dan  menderita  banyak  penyakit  yang  berawal  dari  tidak  bisanya  menerima  keadaan  nya sekarang ini yang menjalani hukuman pidana seumur hidup di dalam lembaga pemasyarakatan.
Dengan  keadaan  yang  seperti  itu,  dapat  memicu  terganggunya  kesehatan  mental  dari  narapidana. Apalagi dengan adanya narapidana dengan hukuman seumur hidup, rawan terjadinya gangguan mental atau kesehatan mental bagi narapidana. Disinilah peran dari petugas pemasyarakatan yang memiliki peran sebagai pembina dan pembimbing dari narapdana itu sendiri, pembinaan dan pelayanan kesehatan seperti apa yang cocok  dilakukan  untuk  mereka  yang  mengalami  gangguan  kesehatan  mental  atau  pencegahan  terjadinya gangguan mental di lingkungan narapidana.
Kesehatan jiwa adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harga diri, memiliki harga diri yang realistis  dan mampu menerima kesalahan atau kelemahannya, mampu  mengatasi masalah hidup, puas dengan kehidupan sosialnya dan kebahagiaannya dalam hidupnya.(Piper dan Uden, 2006). Kesehatan mental sendiri  sangat  penting  bagi  setiap  individu  manusia,  karena  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  apabila kesehatan  seorang  individu  manusia  terganggu  makan  akan  sulit  untuk  melakukan  kegiatan  sosial  antar sesama. Kesehatan mental sendiri ada beberapa cara dalam mendefinisikanya,
a) Tidak ada gangguan jiwa
b) Tidak ada penyakit yang berhubungan dengan stres
c) Mampu dan cocok dengan lingkungan
d) Tumbuh kembang yang positif
Sehat jiwa tanpa gangguan jiwa Orang yang sehat jiwa adalah mereka yang tahan atau tidak menderita penyakit  dan  gangguan  jiwa(Notosoedirjo  dan  Latipun,  2005).  Narapidana  memiliki  hak-hak  yang  harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri sebagai pihak yang membina dan mengayomi nya di saat mereka sedang dalam masa pembinaan. Ada beberapa hak-hak narapidana yang harus dipenuhi, diantaranya :
a. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaanya;
b. Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Hak menyampaikan keluhan;
f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak hak diatas sesuai dengan undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Salah satunya yaitu  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak,  dan  hak  mendapat  perawatan,  baik rohani maupun jasmani. Hak-hak tersebut amat penting bagi narapidana yang mendapatkan hukuman kurungan seumur  hidup,  dikarenakan  hal  itu  yang  menjadi  pondasi  mental  yang  kuat  bagi  mereka  untuk  menjalani hukuman tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penilitian ini menggunakan metode  penelitian deskriptif kualitatif yang dimana peneliti mencatat  setiap kejadian yang dirasa menarik untuk diteliti yang ada di dalam lingkunganya. Peneliti memadukan data-data yang ada  baik  primer  dan  sekunder  dengan  teori-teori  yang  ada  dan  menganalisis  masing-masing  dengan  sumber hukum yang ada.
Informasi  yang  digunakan  bersumber  dari  literatur-literatur  yang  sudah  ada  dengan  menggunakan pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual.  Informasi  yang  di  dapatkan  bukan  sekedar  untuk  di bahas  lagi  akan  tetapi  di  kritisi  secara  mendalam  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Mengunakan sumber data yang valid menganai isi yang di bahasnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Lembaga  pemasyarakan  dan  rumah  tahanan  negara  ialah  rumah  atau  tempat  bagi  orang  orang  yang sedang menjalani hukuman untuk memperbaiki kedalahan yang pernah diperbuat, selain untuk merenungkan kesalahanya  di  dalam  juga  tempat  untuk  pembinaan  yang  dilakukan  kepada  narapidana.  Naraoidana  sendiri adalah  seeprti  yang  tertera  pad  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  terpidana adalah  seseorang  yang  dipidana  dan  sudah  mendapatakan  puyusan  hukum  yang  tetap.  Sedangkan  dengan narapidana adalah terpidana yang seang menjalani hukuman hilang kemerdekaanya di dalam Lapas. Lembaga pemasyarakan  sendiri  mempunyai  tugas  yang  berat  sekaligus  mulia  yaitu  untuk  membina  dan  membimbing orang-orang  yang  sedang  mengalami  permasalahan  di  masyarakat  seperti  berbuat  atau  melakukan  tindakan yang  melanggar  norma-norma  yang  berlaku  di  masyarakat.Di  indonesia  senidiri  lembaga  pemasayarakatan mempunyai dasar-dasar hukum yang berlaku yang ada pada Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, begitu juga dengan tata cara pelakasanaan kerja di pemasayarakatan yang ada pada Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  Pasal  1  Ayat  2  yang  tertulis  “Sistem  pemasyarakatan  merupakan  tatanan mengenai arah adan batasan serta tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar bisa memperbaiki diri,  merenungkan  kesalahanya  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidananya  sehingga  dapat  diterima  kembali  di
lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup selayaknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.
Tugas  dan  fungsi  lembaga  pemasayarakatan  yang  berada  di  bawah  kendali  Direktorat  Jendral Pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan hukuman kepada narapidanan dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995, bahwa  pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang  termasuk dalam bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  Rumah  Tahanan  Negara  warga  binaan  pemasyarakatan mempunyai hak hak yang harus di penuhi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Adapun  hak-hak dari warga binaan pemasyarakatan meliputi :
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing
b. Mendapatkan perawatan jasmani dan rokhani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan berupa media masa maupun media siaran lainya
g. Mendapatkan upah atau premi atas bentuk pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum maupun orang terdekat lainya
i. Mendapatkan remisi (pengurangan masa pidana)
j. Mendapatkan kesempatan untuk berasimilasi maupun cuti mengunjungi keluaraga
k. Mendapatakan PB (pembebasan bersyarat)
l. Mendapatkan CMB (cuti menjelang bebas)
m. Mendapatkan hak-hak lainya sesuai dengan perundang-undangan yang ada
Dengan  adanya  hak-hak  yang  dimiliki  warga  binaan  pemasyarakatan  diharapkan  mereka  di  dalam masih  dengan  keadaan  sehat  dan  mempunyai  berbagai  keterampilan.  Sesuai  dengan  peraturan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan  P emasyarakatan,  yaitu  point  “hak  mendapatkanperawatan  jasmani  dan  rokhani,  hak  mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak”.  Kedua  hal  ini  sangat  penting  bagi  warga  binaan pemasyarakatan  yang  mendapatkan  hukuman  penjara  seumur  hidup,  dikarenakan  hal  hal  itu  lah  yang mendukung  kesahatan  jasmani  dan  rokhani  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  menerima  hukuman penjara  seumur  hidup.  Hukuman  penjara  seumur  hidup  dapat  menjadi  beban  mental  bagi  warga  binaan, dikarenakan  mereka  tidak  siap  akan  akibat  dari  tindakan  yang  mereka  lakukan,  diakrenakan  hukuman penjara seumur hidup dapat membuat jatuh mental ataupun psikis dari warga binaan pemasayarakatan di perlukanya bentuk pelayanan atau pembinaan yang cocok bagi mereka.
Hukuman  penjara  seumur  hidup  sendiri  yaitu  pengertianya  menurut  Pasal  12  Ayat 1  KUHP  “pidana penjara  adalah  hukumanseumur  hidup  atau  waktu  tertentu”  kemudian Pasal  12  Ayat  4 KUHP  “pidana penjara selama waktu tertentu sekali- kali tidak boleh melebihi dari 20 tahun masa penjara”. Dari kedua a yat tersebut, dapat di maksutkan dengan maka hukuman seumur hidup artinya menjalani sampai mati berada di
penjara  karena  hukuman  penjara  tidak  boleh  melebihi  20  tahun  (Pasal  12  ayat  4  KUHP).  Oleh  karena  itu, penafsiran kedua, yaitu hukuman seumur hidup yang menurutnya pelaku menjalani hukuman penjara sesuai dengan  umurnya  dipidana,  adalah  tidak  benar.  Seumur  hidup  ya,  sampai  mati  di  penjara.  (Prof.Dr.Hibnu Nugroho,S.H.,M.H., Guru Besar Hukum PidanaUniversitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto).
Mengenai  Kesehatan  jiwa  itu  sendiri  adalah  suatu  keadaan  di  mana  seseorang  tidak  memiliki  harga diri,  memiliki  harga  diri  yang  realistis  dan  mampu  menerima  kesalahan  atau  kelemahannya,  mampu mengatasi masalah hidup, puas dengan kehidupan sosialnya dan kebahagiaannya dalam hidupnya.(Piper dan Uden,  2006).  Mengenai  warga  binaan  yang  menerima  hukuman  seumur  hidup  pasti  berat  baginya  untuk menrimanya, jadi perlu adanya pembinaan yang benar baik itu rokhani maupun jasmani. Seperti yang tertera pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada point “mendapatkan perawatan jasmani dan rokhani” dalam hal itu mempunyai banyak cara. Pembinaan jasmani bagi warga binaan yang meNdapatkan hukuman penjara  seumur  hidup  bisa  dengan  cara  berolahraga  atau  melakukan  kegiatan  fisik  lainya  yang  dapat merefreshing otak agar tidak selalu berfikirn negatif.
Sedangkan dalam hal untuk pembinaan rokhani yaitu dalam bentuk kepercayaan atau keimanan setiap individu,  dikarenakan  setiap  individu  mempunyai  keyakinan  yang  berbeda-beda  maka  bentuk  pembinaan rokhaninya pun berbeda-beda. Untuk yang beragama islam, diadakanya pengajian rutin setaip sore, adanya sholat  berjamaah,  kemudian  adanya  pengajian  setiap  hari  jumat.  Untuk  yang  beragama  atau  mempunyai kepercayaan  nasrani,  diadakanya  ibadah  bersama  dengan  petugas,  disini  petugas  dapat  menilai  langsung warga  binaan  seperti  apa  mereka  dalam  beribadah.  Semua  hal  itu  bertujuan  untuk  mengalihkan  pikiran- pikiran yang kurang baik bagi warga binaan pemasayarakatan yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup.
Apabila sudah ada yang menderita gangguan jiwa berat maka harus segera di tangani, gangguan jiwa berat  adalah  Perubahan  fungsi  jiwa  manusia  menyebabkan  gangguan  fungsi  jiwa,  yang  mengakibatkan penderitaan bagi sebagian individu. Saya sendiri memiliki gangguan mental:
1. Faktor organik
2. Gangguan saraf

## 3. Gangguan otak
Pembinaan ataupun pelayanan yang di berikan pada warga binaan yang menderita penyakit gangguan jiwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara,
1. Dilakukanya  terapi  psikofarmaka  atau  terapi  psikotropik  adalah  obat  yang  bekerja  secara selektif  pada  sistem  saraf  pusat  (ssp)  dan  mempunyai  efek  penting  terhadap  kinerja  dari aktivitas  mental  dan  prilaku,  digunakan  untuk  terapi  gangguan  psikiatrik  yang  berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup klien.
2. Terapi somatic
3. Terapi  kognitif  adalah  suatu  pendekatan  untuk  klien  dengan  berbagai  gangguan  jiwa  yang bertujuan  untuk  mengubah  perilaku  klien.Lebih  lanjut  daiadakanya  konsultasi  pada  dokter kejiwaan
Apabila warga binaan pemasyarakatan mengalami gangguan mental atau kejiwaan di dalam lembaga pemasyarakatan,  hal  yang  perlu  atau  harus  dilakukan  oleh  petugas  pemasayarakatan  itu  sendiri  adalah melakukan pengisolasian warga binaan tersebut agar dapat dilakukan perawatan secara intensif dan dapat di pantau secara langsung perkembanganya.

## SIMPULAN
Setelah mengetahui apa dampak dari hukuman penjara seumur hidup bagi kesehatan mental ataupun psikis  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan,  kita  sebagai  petugas  pemasyarakatan  jadi  lebih  tau  apa  yang harusnya  dilakukan  untuk  meminimalisir  terjadinya  gangguan  mental  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan yang mendapatkan huuman penjara seumur hidup. Perlunya sebuah inovasi ataupun kreativitas dari kepala maupun petugas pemasyarakatan, dikarenakan hal ini sangat penting apabila ada warga binaan yang kurang bisa menerima keadaanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusriadi.(2017).Pembinaan  Narapidana  Yang  Mengalami  Gangguan  Jiwa  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Lambaro Aceh Besar. Syiah kula law jurnal, v1(1).
Fadhol Tamimy, Muhammad.   (2021).  Problematika kesehatan mental narapidana. http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12354 http://www.ditjenpas.go.id/problematika-kesehatan-mental-narapidana http://www.ditjenpas.go.id/uploads/files/file_5dd63b591d1c75-72487974-18974153.pdf https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/591 https://news.detik.com/berita/d-5551914/terpidana-penjara-seumur-hidup-berada-di-penjara-sampai-mati https://promkes.kemkes.go.id/pengertian-kesehatan-mental
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Situmorang.  (2019).  Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement).  Jurnal ilmiah kebijakan hukum,vol13 no1.
Standar  Pelayanan  dan  Perawatan  Kesehatan  bagi  Kelompok  Rentan  dan  Risti  (Selain  TB  &  HIV)  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 2