## Hak Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kaitannya Dengan
Kewajiban Zakat

## (Studi Pada Regulasi Zakat di Indonesia)
Agung Tri Pratama 1 , M. Zaki 2
Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 1
Dosen Tetap PNS Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 2
* Corresponding email: pratamaagungtri@gmail.com Received :  Juni 2021 Accepted: Agustus 2021                Published: Desember 2021 Abstract : In the zakah regulations in Indonesia, it is explained that zakah is an asset that must be issued by a Muslim or a business entity to be given to those who have the right to receive it in accordance with Islamic law. And the generality of the word “business entity” includes State -Owned Enterprises (BUMN), Regional-Owned Enterprises (BUMD), and Swata- Owned Enterprises (BUMS). In accordance with Islamic law, zakah assets is required for assets with the status of milk al- tâm (perfect ownership), which are owned by muzakkî in the form of individuals or business entities. The problem in this study is the ownership rights of State-Owned Enterprises (BUMN) and its relation to the obligation of zakah, which is known that the assets/shares owned by BUMN are assets owned by the state. This research is library research, using primary, secondary and tertiary legal data. In addition, this research is descriptive qualitative by using a juridical, philosophical, historical approach. After the data has been collected, the next step is to analyze the existing data using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. Based on the available data, it is concluded that the right of ownership of State Owned Enterprises (BUMN) is perfect ownership (milk al-tâm) which is one of the obligatory objects of zakah.
Keywords : Company Zakah, Ownership Rights, State Owned Enterprises (BUMN)
Abstrak : Dalam regulasi zakat di Indonesia dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dan  keumuman  kata  “badan  usaha”  termasuk  di  dalamnya  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swata ( BUMS). Sesuai dengan syariat Islam zakat harta diwajibkan atas harta yang berstatus milk al-tâm (kepemilikan sempurna) yang harta tersebut dimiliki oleh muzakkî yang berbentuk perseorangan maupun badan usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta kaitannya dengan kewajiban zakat, yang diketahui bahwa harta/saham yang dimiliki oleh BUMN merupakan harta yang dimiliki negara. Penelitian ini penelitian pustaka ( library research ) yang menggunakan data-data hukum primer, sekunder dan tersier.  Selain  itu  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis, filosofis, historis. Setelah data-data tersebut telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganlisis data yang ada dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang ada  maka  disimpulakan  bahwa  hak  kempemilikan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  merupakan kepemilikan yang sempurna ( milk al-tâm ) yang merupakan salah satu objek wajib zakat. Kata kunci : Zakat Perusahaan, Hak Kepemilikan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
A. Pendahuluan
Kepemilikan merupakan bagian penting dalam pembahasan ekonomi Islam. Dalam konsep Islam, Allah swt adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu di alam raya. Dia pencipta bumi dengan segala isinya termasuk  manusia,  yang  demikian  sangat  jelas sebagaimana yang difirmankan  Allah swt di dalam Alquran yang berbunyi sebagai berikut:
اٗتاَبَن  ِّض أرَ ألۡٱ َنِّ م مُكَتَبۢنَأ ُ هللَّٱ َو
١٧
Artinya:  Dan  Allah  menumbuhkan  kamu  dari tanah dengan sebaik-baiknya (Q.S. N ȗ h (71): 17). Dalam ayat lain Allah swt juga berfirman yang artinya:
P- ISSN 1979-1488
E- ISSN:2722-8681
ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/650
َكهب َر هنِّإ ََۚمَمهللٱ  هلَِّّإ  َش ِّح ََٰوَفألٱَو ِّمأثِّ ألۡٱ َرِّئَََٰٰٓبَك َنوُبِّنَت أجَي َنيِّذهلٱ أذِّإ َو  ِّض أرَ ألۡٱ َنِّ م مُكَأَشنَأ أذِّإ  أمُكِّب ُمَلأعَأ  َوُه َِّۚةَرِّفأغَمألٱ ُعِّس ََٰو َلَف ۡۖأمُكِّت ََٰههمُأ ِّنوُطُب يِّف ٞةهن ِّجَأ  أمُتنَأ
ُمَلأعَأ  َوُه ۡۖأمُكَسُفنَأ ْا َٰٓوُّكَزُت ََٰٰٓىَقهتٱ ِّنَمِّب ٣٢
Artinya: (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa- dosa  besar  dan  perbuatan  keji  yang  selain  dari kesalahan-kesalahan  kecil.  Sesungguhnya  Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang  keadaan)  mu  ketika  Dia  menjadikan  kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa (Q.S. Al-Najm (53): 32).
Salah satu hikmah disyariatkannya hak kepemilikan dikarenakan  setiap  manusia  memerlukan  kebutuhan ekonomi,  sosial,  politik  dan  lain  sebagainya,  di mana setiap kepentingan tersebut akan menimbulkan bahkan  sering  terjadi  pertentangan-pertentangan kehendak  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat. Dan  untuk  menjaga  stabilitas  kepentingan- kepentingan masing-masing perlu adanya aturan- aturan  yang  mengatur  kebutuhan    manusia  agar tidak saling melanggar dan tidak mengambil hak- hak orang lain. 1
Sistem  pemilikan  secara  ekonomi  dapat  dilihat sebagai berikut:
1. Karakteristik  syariat  Islam  ialah  bebas  dan membebaskan.  Dengan  karakter  ini  umat Islam  dapat  membentuk  suatu  kepribadian yang bebas dari pengaruh sistem ekonomi lain.
2. Syariat  Islam  dalam  menghadapi  berbagai permasalahan  senantiasa  bersandar  pada kepentingan umum ( ma ṣ la ḥ ah al- ʽ âmmah ). 3. Corak ekonomi Islam bersumber dari Alquran dan Sunah,  merupakan  corak  yang  mengakui adanya hak kepemilikan umum dan hak pribadi. Kepemilikan  atau  kepentingan  umum  dijadikan milik  bersama,  sedangkan  kepemilikan  pribadi
1 Ismail  Nawawi,  Ismail, Fikih  Muamalah  Klasik  dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 58.
dapat  memelihara  kehormatan  diri  yang menunjukkan jati diri. 2
Hak kepemilikan dalam kajian hukum ekonomi syariah  merupakan  suatu  kajian  yang  vital  dan serius.  Hal  tersebut  juga  merupakan  sebagai kekhususan  yang  terdapat  pada  pemilik  suatu barang  menurut  syariat  untuk  bertindak  secara bebas  dengan  tujuan  untuk  mengambil  manfaatnya selama  tidak  ada  penghalang  secara  syarak.  Apabila seseorang  telah  memiliki  suatu  benda  yang  sah menurut  syariah,  maka  orang  tersebut  bebas bertindak  atas  barang  tersebut.  Semua  itu dikarenakan,  pemegang  hak  kepemilikan  akan menerima  segala  konsekuensi  yang  disebabkan dari  kepemilikan  tersebut.  Seperti  wewenang untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya dan memanfaatkannya.
Transaksi  tersebut  termasuk  untuk  melakukan transaksi  jual  beli,  menyewakan,  menggadaikan, menghibahkan, memberikan wasiat, mewakafkan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting ialah implikasi  dari  kepememilikan  tersebut  ialah timbulnya  akan  suatu  kewajiban,  yaitu  untuk mengeluarkan zakat.
Syariat  Islam  dalam  mewajibkan  zakat  telah memberikan  ketentuan-ketentuan,  syarat-syarat dan  rukun-rukunnya.  Salah  satu  syarat  yang merupakan fokus penelitian ini adalah mengenai subjek  wajib  serta  objek  harta  yang  wajib dikeluarkan  zakatnya  haruslah  berstatus milk  al- tâm (kepemilikan sempurna).
Pada saat ini, subjek zakat tidak hanya diwajibkan bagi muzakkî perorangan  saja,  namun muzakkî yang berbentuk badan usaha pun turut diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut sebagaimana yang  telah  diputuskan  dalam  seminar  zakat  di Kuwait,  tanggal  3  April  1984  H  tentang  zakat perusahaan.
2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers,
2002), h. 32.
Tidak  hanya  itu,  dalam  regulasi  zakat  di Indonesia  yang  masih  berlaku  sampai  saat  ini, zakat  merupakan  harta  yang  wajib  dikeluarkan oleh  seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan  syariat  Islam.  Dan  kata  “Badan  Usaha” dalam  regulasi  tersebut  telah  menggeneralisasi Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). 3
Kewajiban  zakat  bagi  badan  usaha  atau perusahaan merupakan bagian dari permasalahan fiqh kontemporer dan para ulama Indonesia dalam menyikapi  zakat  tersebut  belum  mencapai  kesatuan pemikiran ( unity of thought ). Hal ini disebabkan bahwa sebagian  ulama  mendefinisikan  zakat  dalam  arti sempit, bahwa subyek zakat ( muzakkî ) secara umum hanya  diwajibkan  kepada  seorang  muslim  yang sudah mukallaf , merdeka, dan memiliki kekayaan dalam  jumlah  dan  syarat-syarat  tertentu.  Sementara sebagian  kelompok  kedua  mengatakan  bahwa zakat  harus  diartikan  secara  luas,  bahwa  badan usaha atau perusahaan bisa  memiliki arti syakh ṣ iyyah i‘tibâriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. 4
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pembahasan terkait dengan kewajiban bagi badan usaha terlebih khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal tersebut didasari pada hak kepemilikan BUMN apakah merupakan salah satu objek zakat yang wajib dikeluarkan atau tidak, mengingat bahwa kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat dilihat bahwa kepemilikan BUMN merupakan sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh
3 Regulasi tersebut ialah: pertama ,  Undang-Undang No.
23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat. Kedua , Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No.  52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Zakat Mal dan Zakat  Fitrah  Serta  Pendayagunaan  Zakat  untuk  Usaha Produktif. Dan ketiga , Peraturan Mahkamah Agung Tentang Nomor  02  Tahun  2008  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syari’ah (KHES).
negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  dari kekayaan negara yang dipisahkan. 5
Berkaitan  dengan  pemaparan  tentang  hak kepemilikan  dan  regulasi  zakat  di  atas  ialah, kewajiban zakat tersebut apabila telah memenuhi seluruh  rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya.  Dan salah satu dari syarat-syarat tersebut adalah harta yang menjadi objek zakat harus meyandang status milk  al-tâm (kepemilikan  sempurna)  merupakan salah  satu  syarat  diwajibkannya  zakat.  Kepemilikan sempurna adalah suatu kepemilikan yang meliputi benda  dan  manfaatnya  sekaligus,  artinya  bentuk benda ( ‘ain ) dan kegunaannya dapat dikuasai. Kaitannya dengan kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengeluarkan zakat ialah, apakah laba yang dihasilkan merupakan kepemilikan sempurna ( milk al-tâm ) atau tidak?, dalam hal ini perlu diingat harta yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara adalah milik negara.
Berdasarkan uraian di atas, kiranya perlu untuk dilakukan  penelitian  ilmiah  terkait  dengan  hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau  dari  kacamata  hukum  ekonomi  syari’ah kaitannya dengan kewajiban zakat berdasarkan regulasi zakat di Indonesia. Adapun batasan permasalahan dalam  penelitian  ini  ialah,  alasan  apa  yang menjadikan badan usaha merupakan subjek zakat berdasarkan regulasi yang berlaku di Indoensia?. Serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah tentang hak kepemilikan BUMN serta kaitannya dengan kewajiban zakat?.
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  alasan  diwajibkannya  bagi  badan usaha termasuk di dalamnya BUMN dan BUMD
4 Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, “Perusahaan  Sebagai  Subjek  Zakat  dalam  Perspekti  Fikih dan Peraturan Perundangan”, Al-Iqtishadiyah, Vol. IV, No. I, 2018, h. 78.
5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
untuk mengeluarkan zakat serta untuk mengetahui bagaimana  pandangan  hukum  ekonomi  syari’ah tentang hak kepemilikan BUMN.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka (library  research),  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu sumber primer yang merujuk pada regulasi zakat di Indonesia. Sumber tersier, yang  merujuk pada buku-buku, penelitian-penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Dan sumber tersier, yang merujuk pada kamus hukum, kamus bahasa Arab, KBBI,  ensiklopedia  dan  lain-lain  yang  berhubungan dengan penelitian.

## B. Pembahasan dan Pembahasan
1. Hak Kepemilikan
a. Pengertian Hak Kepemilikan Secara etimologi dalam Alquran, hak kepemilikan memiliki beberapa pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda,  pengertian  tersebut  ialah  milik, 6 ketetapan, 7 kepastian, 8 dan kebenaran. 9
Kemudian,  secara  terminologi,  hak  kepemilikan ialah:
هلَِّّإ  َفُّرَصهتلا ُهُب ِّحاَص ُغِّ وَسُي اًع ْرَش  ٍز ِّجاَح  ُصاَصِّتْخِّإ
ٍعِّناَمِّل . 10
“ Suatu  hak  kekhususan  yang  melekat  padanya ditetapkan  syarak  atas  suatu  kekuasaan  yang memperbolehkan  transakasi  bagi  pemiliknya  kecuali dengan adanya penghalang ” .
Definisi  tersebut  mencakup  berbagai  macam hak.  Ada  hak  berupa  hak  Allah swt terhadap hambanya  seperti  salat,  puasa,  hak  menyangkut perkawinan,  hak-hak  umum  seperti  hak-hak negara, hak kebendaan, dan hak nonmateri seperti perwalian.
Menurut al-Nabhani, kepemilikan merupakan:
6 Q.S. Yâsîn (36): 7.
7 Q.S. Al-Anfâl (8): 8.
8 Q.S. Al-Baqarah (2): 241.
9 Q.S. Y ȗ nus (10): 35.
ُنْيِّكْمَت ي ِّضَتْقَي ِّةَعَفْنَمْلا ِّوَأ ِّنْيَعْلاِّب ٌرهدَقُم ٌّيِّع ْرَش ٌمْكُح ُهْنَع  ِّض َوِّعْلا ِّذْخَأ َو ٍئْيَشِّب ِّهِّعاَفِّتْنِّإ ْنِّم ِّهْيَلِّإ  ُفاَضُي ْنَم . 11
“ Suatu hukum syarak yang ditentukan dalam bentuk barang  atau  manfaat,  yang  memperbolehkan  atas pemiliknya untuk memanfaatkanya atau menerima/mengambil sebagai pengganti dengan sesuatu ” .

## b. Klasifikasi  dan  Karakteristik  Hak Kepemilikan
Klasifikasi pemilikan dapat ditinjau dari segi penguasaan, karakteristik, dan hubungan  antara milik dan yang dimiliki. Kepemilikan secara penguasaannya dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:
1) Kepemilikan  Individu  ( Private  Property ),  artinya kebolehan bagi individu dalam menggunakan, memanfaatkan  serta  mentransaksikan  apa yang  menjadi  miliknya  tanpa  adanya  hak orang lain di dalamnya.
2) Kepemilikan  Umum  ( Collective  Property ),  artinya legalitas  pada  suatu  komunitas  dalam menggunakan  dan  memanfaatkan  secara bersama-sama. Objek kepemilikan umum ini sangat  terbatas,  hal  tersebut  sebagaimana yang  telah  dinyatakan  oleh  Allah swt dan Rasulullah saw bahwa benda-benda tersebut untuk  suatu  komunitas  di  mana  mereka masing-masing saling membutuhkan.
3) Kepemilikan  Negara  ( State  Property ),  artinya pengelolaan  oleh  negara  ini  adalah  adanya kekuasaan  yang      dimiliki  negara  untuk mengelolanya,  Misalnya  harta fa i’ , kharâj , jizyah , pajak dan sebagainya.
Dari ketiga bagian tersebut, secara karakteristik dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
1) Kepemilikan  Sempurna  ( Milk  al-Tâm ), yaitu kepemilkan  yang  meliputi  benda  dan manfaatnya sekaligus.
10 Musthafa  Ahmad  al-Zarqa, Al-Madkhal  al-Fiqhî  al-
ʽ Âm , Juz. I (Damaskus: Dar al-Qolam, 2004), h. 331. 11 Taqi al-Din al-Nabhani, Al-Ni ẓ âm al-Iqti ṣ âdî fî al-Islâm (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), h. 71.
2) Kepemilikan  Tidak  Sempurna  ( Milk  al- Nâqi ṣ ),  yaitu  kepemilikan  atas  salah  satu unsur harta benda saja, bisa berupa pemilikan barang atas manfaat tanpa memiliki bendanya tanpa memiliki barangnya.
Bila  ditinjau  dari  segi  cara  berpautan  milik dengan  yang  dimiliki,  milik  dibagi  menjadi  dua bagian, yaitu sebagai berikut:
1) Milk  al-Mutamayyiz ,  adalah  sesuatu  yang berpautan  dengan  yang  lain  yang  memiliki batasan-batasan  yang  dapat  memisahkannya dari yang lain. Misalnya antara sebuah mobil atau motor yang sudah jelas batas-batasannya.
2) Milk al- Syai’ atau Milk al- Musyâ’ , adalah milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbî dari kumpulan sesuatu, entah besar atau kecilnya kumpulan  itu.  Misalnya,  memiliki  sebagian rumah,  daging  sapi  dan  harta-harta  yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dimiliki  oleh  empat  puluh  orang  untuk dibagikan dagingnya. 12
Dari beberapa tinjauan tentang kepemilikan di atas,  maka  sumber  dan  cara  untuk  memperoleh hak-hak  tersebut  tidak  sama  antara  satu  dengan yang  lainnya.  Artinya  sumber  dan  cara  untuk memperoleh  hak  kepemilikan  individu  berbeda dengan sumber dan cara untuk memperoleh hak kepemilikan negara.
c. Sebab-Sebab Kepemilikan
Yang  dimaksud  dengan  sebab  kepemilikan harta  adalah  sebab  yang  menjadikan  seseorang memiliki  suatu  harta  yang  sebelumnya  tidak menjadi  hak  miliknya.  Secara  garis  besar  sebab- sebab  kepemilikannya  dapat  dibagi  menjadi  6 bagian, sebagai berikut:
1) Bekerja (‘ Amal/Kasb)
a) Menghidupkan Tanah Mati Yang dimaksud dengan menghidupkannya
adalah mengelola dan menanaminya. Dengan
12 Ismail  Nawawi,  Ismail, Fikih  Muamalah  Klasik  dan Kontemporer ..., h. 60.
kata  lain,  menghidupkan  tanah  mati  adalah memanfaatkan  tanah  yang  tidak  ada pemiliknya  untuk  keperluan  sehingga  tanah tersebut  menjadi  berfungsi,  kemudian  tanah tersebut  menjadi  milik  yang  memanfaatkan atau mengolahnya tersebut.
Hal  ini  didasarkan  pada  hadis  Nabi saw antara lain:
ُرَمُع نع ُٰاللّ َي ِّضَر ِّباهطَخْلا ِّنْب َلاَق ُهْنَع : ْنَم اَيْحَأ ُهَل َيِّهَف ًةَتِّ يَم اًض ْرَأ ( ي ِّراَخُبْلا ُها َوَر ) . 13
“ Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah  mati  yang  telah  dihidupkan  tersebut  adalah milikny ” (H.R. Bukhari).
b) Menggali Kandungan Bumi
Menggali  apa  yang  terkandung  di  dalam perut  bumi,  seperti  hasil  tambang  emas  dan perak. Dalam pandangan Islam, minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi, termasuk kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seyogianya  kepemilikan atas hal  tersebut  diatur  oleh  negara  sehingga memberikan  manfaat  yang  besar  bagi kepentingan masyarakat secara luas.

## c) Berburu
Berburu  merupakan  cara  klasik  yang digunakan  untuk  bisa  memiliki  sesuatu. Berburu  dapat  dilakukan  terhadap  ikan, burung,  atau  hewan  lainnya  dengan  syarat harta  tersebut,  belum  ada  yang  memilikinya. Berburu juga dapat dilakukan pada barang lain seperti  mutiara, batu permata,  bunga karang, serta  harta  yang  diperoleh  dari  hasil  buruan laut  lainnya  selama  hal  tersebut  tidak  ada larangan untuk itu. Dasar hukum kepemilikan atas dasar berburu antara lain dalam Alquran sebagai berikut:
13 Muhammad bin Isma’il al -Bukhari, Ṣ a ḥ î ḥ al-Bukhârî , Juz. III (Damaskus: Dar Ibn Kastir, 2002), h. 106.
ِّۡۖة َراهيهسلِّل َو  أمُكهل اٗعََٰتَم ۥُهُماَعَط َو  ِّر أحَبألٱ ُدأيَص  أمُكَل هل ِّحُأ ُقهتٱ َو ۗا ٗمُرُح  أمُت أمُد اَم  ِّ رَبألٱ ُدأيَص  أمُكأيَلَع َم ِّ رُح َو
ٱ ْاو َهٰللّ َنو ُرَش أحُت ِّهأيَلِّإ َٰٓيِّذهلٱ ٩٦ “ Dihalalkan  bagimu  binatang  buruan  laut  dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan;  dan  diharamkan  atasmu  (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepadaya-lah kamu akan dikumpulkan ” (Q.S. Al- Mâ’idah (5): 96). d) Makelar ( Samsarah) Simsâr , sering diartikan dengan perantara, broker, pialang, atau sejenisnya adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dan memperoleh  upah,  baik  untuk  keperluan menjual  maupun  untuk  keperluan  membeli. Dasar  hukum  dari samsarah ini  antara  lain sebagai berikut:
ُٰاللّ َي ِّضَر َةَزَرَغ يِّبَأ ِّنْب  ِّسْيَق ْنَع َلاَق ُهْنَع : يِّف اهنُك ِّٰاللّ  ِّلوُسَر  ِّدْهَع ُٰاللّ  ىهلَص ىهمَسُن  َمهلَسَو  ِّهْيَلَع َة َرِّساَمهسلا ، هرَمَف اَنِّب ِّٰاللّ ُلوُس َر ُٰاللّ ىهلَص َمهلَسَو ِّهْيَلَع ُهْنِّم ُنَسْحَأ  َوُه ٍمْساِّب اَناهمَسَف ، َلاَقَف : ِّراهجُّتلا َرَشْعَم اَي ، َي َعْيَبْلا هنِّإ ُفْلَحْلا َو ُوْغهللا ُهُرُضْح ، ِّةَقَدهصلاِّب ُهوُبوُشَف )َد ُواَد  ْوُبَأ ُها َوَر( . 14 “ Dari  Qais  bin  Abi  Gharazah  yang  mengatakan: kami pada masa Rasulullah saw biasa dsiebut orang dengan  sebutan  samâsirah.  Kemudian  suatu  ketika kami  bertemu  dengan  Rasulullah  saw,  lalu  beliau menyebut kami dengan sebutan yang lebih pantas dari sebutan tadi. Kemudian beliau bersabda: Wahai para pedagang,  sesungguhnya  jual-beli  itu  bisa mendatangkan  omongan  yang  bukan-bukan  dan sumpah palsu, maka kalian harus memperbaikinya dengan kejujuran ” (H.R. Abu Daud).
2) Transaksi (Akad)
Kepemilikan dapat diperoleh melalui transaksi yang  dilakukan  oleh  satu  orang/pihak  dengan
14 Sulaiman bin al- Asy’a ṡ al-Sajistani, Sunan Abî Daud (Beirut: Dar al-Risalah al- ‘Alamiyyah, 2009), h. 413.
orang/pihak lain. Transaksi yang dilakukan dapat berupa  transaksi  yang  berbentuk  pertukaran ( mu ʽ âwa ḍ ât )  maupun  transaksi  yang  berbentuk percampuran ( mukhtali ṭ ).
Yang  dimaksud  dengan  transaksi  pertukaran ( mu ʽ âwa ḍ ât ) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui  proses  atau  perbuatan  memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu.
Yang dimaksud dengan transaksi percampuran adalah  suatu  ransaksi  yang  mencampurkan  aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan  dan  membagi  keuntungan/pendapat sesuai kesepakatan. Akad percampuran ini dalam hukum  Islam  dinamakan  dengan syirkah atau musyârakah .
3) Warisan ( Takhalluf)
Waris  merupakan  salah  satu  sarana memperoleh  kepemilikan.  Siapa  saja  yang menerima harta waris maka secara hukum ia telah memiliki  hak  atas  harta  tersebut.  Apabila  waris merupakan  salah  satu  sebab  kepemilikan  yang diizinkan. Ketentuan mengenai waris dalam Islam, termasuk  ketentuan  yang  terinci.  Pengaturan tentang  waris,  ini  antara  lain  disebutkan  dalam Alquran sebagai berikut:
ٱ ُمُكي ِّصوُي َهٰللّ
أثِّم  ِّرَكهذلِّل ۡۖأمُكِّدََٰل أوَأ َٰٓيِّف هنُك نِّإَف  َِّۚنأيَيَثنُ ألۡٱ ِّ ظَح ُل اَهَلَف ٗةَد ِّح ََٰو  أتَناَك نِّإ َو  َۡۖكَرَت اَم اَثُلُث هنُهَلَف ِّنأيَتَنأثٱ َق أوَف  ٗءَٰٓاَسِّن نِّإ َكَرَت اهمِّم  ُسُدُّسلٱ اَمُهأنِّ م  ٖد ِّح ََٰو ِّ لُكِّل ِّهأي َوَبَ ِّلۡ َو  َُۚف أصِّ نلٱ َلَو ۥُههل نُكَي  أمهل نِّإَف َۚٞدَل َو ۥُهَل َناَك ِّهِّ مُ ِّلَِف ُها َوَبَأ َٰٓۥُهَث ِّر َو َو ٞد ٖةهي ِّص َو ِّدأعَب  ۢنِّم  َُۚسُدُّسلٱ ِّهِّ مُ ِّلَِف ٞة َو أخِّإ َٰٓۥُهَل َناَك نِّإَف  َُۚثُلُّثلٱ أمُهُّيَأ َن ْوُر أدَت  َلَّ  أمُكُؤَٰٓاَنأبَأ َو  أمُكُؤَٰٓاَباَء  ٍۗنأيَد  أوَأ َٰٓاَهِّب ي ِّصوُي
ٱ َنِّ م ٗةَضي ِّرَف َۚاٗعأفَن  أمُكَل ُبَرأقَأ َهٰللّ ۗ ٱ هنِّإ َهٰللّ
ا ٗمْيِّكَح اًمْيِّلَع َناَك “Allah  mensyari’atkan  bagimu  tentang  (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak  lelaki  sama  dengan  bagahian  dua  orang  anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu- bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat  (banyak) manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Bijaksana ” (Q.S. Al- Nisâ’ (4): 11).
4) Nasionalisasi Aset-Aset Yang dimaksud dengan nasionalisasi aset-aset adalah beralihnya kepemilikan aset-aset yang tidak ada yang pemiliknya/tidak bertuan dan aset yang dimiliki pewaris namun tidak ada ahli waris yang berhak  menerimanya.  Kondisi  aset-aset  tersebut maka kepemilikan dan peruntukkannya diserahkan kepada lembaga Baitul Maal.
Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada masa  Rasulullah saw ,  suatu  ketika  Nabi  pernah memberikan kepada Bilal sebuah tanah mati untuk diberdayakan.  Pada  masa  khalifah  ‘Umar,  tanah tersebut ditarik sebagian untuk kepentingan umat. ‘Umar berkata kepada Bilal: Sesungguhnya Rasul memberikan  tanah  tersebut  untuk  diberdayakan dan  tidak  bermaksud  untuk  menghalangi  hak manusia lain di atasnya, untuk itu ambillah yang kamu  perlukan  dan  kembalikan  sisanya  demi kemaslahatan umat.
5) Pemberian Negara
Untuk menyambung kehidupan, setiap orang diwajibkan  bekerja  sehingga  memperoleh pendapatan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Akan  tetapi  tidak  semua  orang  dapat
15 Q.S. Al-Syams (91): 9.
bekerja,  atau  mendapat  pendapatan  yang  layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam  kondisi  seperti  ini,  negara  memiliki kewajiban  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup warga  negaranya  yang  tidak  bisa  memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupan yang  layak.  Untuk  mereka  negara  wajib menyediakan  lapangan  pekerjaan,  memberikan hak  pengelolaan/penggarapan  tanah,  atau memberikan bantuan langsung tunai.
Generasi  awal  pemerintahan  Islam  telah memberikan contoh hal ini, antara lain dilakukan oleh  ‘Umar  bin  al -Khattab  dan  Abu  Bakar  al- Shiddiq.  ‘Umar  bin  Khattab  telah  memberikan kepada para petani di Irak, harta dari Baitul Maal yang  bisa  membantu  mereka  untuk  menggarap tanah  pertanian,  serta  memenuhi  hajat  hidup mereka  tanpa  meminta  imbalan  dari  mereka. ‘Umar dan juga Abu Bakar sebagai kepala negara telah mengambil tanah yang tidak ada pemiliknya, atau ada pemiliknya tetapi tidak difungsikan dalam waktu  lama,  sebagaimana  dilakukan  terhadap Zubair,  untuk  diberikan  dan  difungsikan  bagi masyarakat yang membutuhkan.

## 6) Pemberian Sukarela
Merupakan  salah  satu  sebab  kepemilikan adalah pemberian dari seseorang atau satu pihak kepada  orang  atau  pihak  lain  dengan  tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun, melainkan atas  dasar  kerelaan  pihak  yang  memberikan. Pemberian ini dapat berbentuk akad hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau pemberian sukarela lain yang sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Zakat a. Pengertian Zakat
Secara etimologi, dalam Alquran, zakat memiliki beberapa pengertian dengan redaksi yang berbeda- beda,  pengertian  tersebut  ialah:  mensucikan, 15 memuji, 16 perbuatan yang baik. 17 17 Q.S. Al-Kahfi (18): 81.
Secara  terminologi,  zakat  dapat  diartikan dengan:
ٍلاَم ْنِّم ُذَخْؤـُي  ٍص ْوُصْخَم ٍلاَمِّل ٌمْسِّإ
يَلَع  ٍص ْوُصخَم ٍةَص ْوُصْخَم ٍةَفـِّئاَطِّل  ُفَرْصُي  ٍص ْوُصْخَم ِّهْج َو . 18
“ Zakat adalah nama untuk harta tertentu, diambil dari harta tertentu, atas  cara tertentu dan diberikan  kepada golongan tertentu:.
b. Dasar Hukum Zakat
Mengenai  dasar  hukum  zakat  ini,  sering didapati  dalam  Alquran  dan  Hadis dengan beberapa  redaksi  yang  berbeda  namun mengandung makna yang sama. Redaksi tersebut ialah zakâh , 19 ṣ adaqah , 20 ḥ aq , 21 nafaqah , 22 ʽ afwu . 23
Bunyi dari redaksi di atas ialah antara lain sebagai berikut:
أمَلَأ
ُذُخأأَي َو ۦِّهِّداَبِّع  أنَع َةَب أوهتلٱ ُلَبأقَي  َوُه َ هللَّٱ هنَأ ْا َٰٓوُمَلأعَي
ُبا هوهتلٱ  َوُه َ هللَّٱ هنَأَو ِّتََٰقَدهصلٱ ُمي ِّحهرلٱ
١٠٤ “ Tidaklah  mereka  mengetahui,  bahwasanya  Allah menerima  taubat  dari  hamba-hambanya  dan  menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang ” (Q.S. Al-Taubah (9): 104). Firman Allah swt : ۡۖۦِّهِّداَصَح َم أوَي ُههقَح ْاوُتاَء َو َرَمأثَأ َٰٓاَذِّإ َٰٓۦِّه ِّرَمَث نِّم ْاوُلُك ١٤١ “ Makanlah  dari  buahnya  (yang  bermacam-macam  itu) bila  dia  berbuah,  dan  tunaikanlah  haknya  di  hari memetik  hasilnya  (dengan  disedekahkan  kepada  fakir miskin) ” (Q.S. Al-An ʽ âm (6): 141).
Dalam Hadis Nabi saw juga dijelaskan tentang kewajiban  untuk  mengeluarkan  zakat,  yang berbunyi sebagai berikut:
اَمُهْنَع ُ هاللّ َي ِّضَر  ٍساهبَع ِّنْبا ِّنَع : ََ ىهلَص هيِّبهنلا هنَأ ُهاللّ َثَعَب َمهلَسَو ِّهْيَلَع ِّنَمَيلا ىَلِّإ ُهْنَع ُ هاللّ َي ِّضَر اًذاَعُم ، ََ َلاَقَف : ََ ُهاللّ  هلَِّّإ َهَلِّإ  َلَّ ْنَأ ِّةَداَهَش ىَلِّإ ْمُهُعْدا ، ََ ِّهاللّ ُلوُس َر يِّ نَأ َو ، ََ ْنِّإَف َكِّلَذِّل  اوُعاَطَأ  ْمُه ، ََ ْمُهْمِّلْعَأَف هنَأ َ هاللّ ِّدَق َض َرَتْفا ِّهْيَلَع ْم 18 Al- ʽ Allamah Ibn Qasim al-Ghazzi, Fat ḥ al-Qarîb al- Mujîb fi Syar ḥ Alfâż al -Taqrîb (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 119.
19 Q.S. Al-Baqarah (2): 43.
20 Q.S. Al-Taubah (9): 104. 21 Q.S. Al-An ʽ âm (6): 141.
22 Q.S. Al-Taubah (9): 34.
َسْمَخ ٍةَلْيَل َو ٍم ْوَي ِّ لُك يِّف ٍتا َوَلَص ، ََ َكِّلَذِّل اوُعاَطَأ ْمُه ْنِّإَف ، ََ ُذَخْؤُت ْمِّهِّلا َوْمَأ يِّف ًةَقَدَص ْمِّهْيَلَع  َضَرَتْفا َ هاللّ هنَأ ْمُهْمِّلْعَأَف ْمِّهِّئاَرَقُف ىَلَع ُّدَرُت َو ْمِّهِّئاَيِّنْغَأ ْنِّم َ ( ي ِّراَخُبْلا ُها َوَر ) . 24
“ Bahwasanya  Mu’adz  berkata:  Aku  diutus  oleh Rasulullah  saw,  lalu  beliau  berkata:  Kamu  akan mendatangi  ahli kitab,  ajaklah  mereka  bersaksi  bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu maka beritahukan  kepada  mereka  bahwa  Allah  mewajibkan salat  lima  waktu  dalam  sehari  semalam.  Jika  mereka mematuhi  itu,  maka  beritahukan  bahwa  Allah mewajibkan  kepada  mereka  zakat  yang  dipungut  dari mereka yang kaya dan akan diberikan kepada mereka yang fakir ” . (H.R. Bukhari) c. Syarat-Syarat Wajib dan Sah Zakat Zakat  pada  harta  tidak  wajib  dan  sah dikeluarkan kecuali bila telah memenuhi beberapa syarat.  Di  antara  hikmah  Allah swt dalam mewajibkan  syariat-syariatnya  adalah  dengan menjadikan  syariat  tersebut  tidak  wajib  kecuali dengan keberadaannya, hal itu agar syariat berjalan dengan  tertib.  Apabila  segala  sesuatu  tidak  ada syaratnya, tentu memiliki kemungkinan wajib dan tidak  wajib. 25 Adapun  syarat-syarat  wajib  zakat terbagi  menjadi  dua,  yaitu:  syarat  sah  dan  syarat wajib. Syarat sahnya membayar zakat adalah:

## 1) Niat
Para ulama telah sepakat bahwa salah satu syarat sah membayar zakat adalah niat, karena niat inilah yang membedakan penunaian dari kafarat, diyah dan ṣ adaqah- ṣ adaqah lainnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang berbunyi:
هطَخلا َنْب  َرَمُع ْنَع َلاَق ُهْنَع ُ هاللّ َي ِّضَر ِّبا : ََ ُتْعِّمَس ُلوُقَي َمهلَسَو ِّهْيَلَع ُ هاللّ ىهلَص ِّ هاللّ َلوُسَر : ََ اَمهنِّإ ُلاَمْعَلۡا 23 Q.S. Al-A ʽ raf (7): 199.
24 Muhammad bin Isma’il al -Bukhari, Ṣ a ḥ î ḥ al-Bukhârî , Juz. II, No. 1395, h. 104.
25 Syaikh  Abu  Malik  Kamal  bin  al-Sayyid  Salim, terjemahan  Abu  Syafiq  dkk, Ensiklopedi  Puasa  dan  Zakat (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013), h. 156.
ِّتاهيِّ نلاِّب ، ََ ى َوَن اَم ٍئ ِّرْما ِّ لُكِّل اَمهنِّإ َو ، ََ ُهُت َرْجِّه  ْتَناَك ْنَمَف اَهُبي ِّصُي اَيْنُد ىَلِّإ ، ََ ىَلِّإ  ْوَأ اَهُحِّكْنَي ٍةَأَرْما ، ََ ىَلِّإ ُهُتَرْجِّهَف ِّهْيَلِّإ َرَجاَه اَم ( ي ِّراَخُبْلا ُها َوَر ) . 26
“Dari  ‘Umar  bin  Khattab  ra  berkata:  Saya mendengar  Rasulullah  saw  bersabda:  Sesungguhnya semua  amal  perbuatan  tergantung  kepada  niatnya. Dan  sesungguhnya  bagi  setiap  orang  akan mendapatkan  apa  yang  telah  ia  niatkan.  Barang siapa niatnya hanya untuk dunia atau wanita yang akan ia nikahkan, maka hijrahnya kembali kepada niat hijrahnya ” (H.R. Bukhari).
2) Memberikan Kepemilikan Memberikan  kepemilikan  kepada  orang yang  berhak  menerimanya  merupakan  syarat sah untuk berzakat. Dasar hukum syarat sah ini yaitu firman Allah swt yang berbunyi:
اوُميِّقَأ َو َلوُسهرلٱ  ْاوُعيِّطَأ َو  َة َٰوَكهزلٱ  ْاوُتاَء َو  َة َٰوَلهصلٱ
َنوُمَح أرُت  أمُكهلَعَل ٥٦
“ Dan  dirikanlah  salat,  tunaikanlah  zakat,  dan taatlah  kepada  Rasul,  supaya  kamu  diberi  rahmat ”
(Q.S Al-N ȗ r (24): 56).
Kalimat âtû  al-zakâh pada  ayat  di  atas memiliki  arti  berikanlah  kepemilikan  yang sempurna. Hikmah di balik itu agar orang yang berhak  menerima  bisa  mengelola  atau mentransaksikan  harta  yang  ia  peroleh  untuk kebutuhannya.  Karena  harta  zakat  diberikan haruslah  berdasarkan tabarru ʽ (sosial)  tanpa mengharapakan  imbalan  seperti muzakkî yang memberikan zakatnya kepada musta ḥ iq dengan memintanya untuk melakukan suatu perkerjaan, walaupun upah yang ia berikan lebih besar dari harta  zakat  yang  ia  berikan.  Maka  hal  yang seperti  tidak  diperbolehkan  dan  mencegah keabsahan zakat yang ia keluarkan. 27
26 Muhammad bin Isma’il al -Bukhari, Ṣ a ḥ î ḥ al-Bukhârî , Juz. I, No. 1, h. 7.
27 Wahbah  al-Zuhaili, Al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 752.
28 Muhammad bin Isma’il al -Bukhari, Ṣ a ḥ î ḥ al-Bukhârî , Juz. II, No. 1445..., h. 118.
Setelah  mengetahui  syarat-syarat  sah, selanjutnya  akan  diuraikan  syarat-syarat  wajib zakat, yaitu adalah sebagai berikut:
1) Islam ( al-Islâm)
Para  ulama  telah  sepakat,  bahwasannya seseorang  muslim  apabila  memiliki  sejumlah harta yang telah mencapai ni ṣ âb , maka wajiblah baginya  untuk  mengeluarkan  zakat.  Hal  ini sesuai  dengan  perkataan  sahabat  Abu  Bakar Al-Shiddiq:
ُل ْوُس َر اَهَضَرَف يِّتهلا ِّةَقَدهصلا ُةَضْي ِّرَف ِّهِّذَه
ِّهاللّ يهلَص ُهاللّ اَه َرَمَأ يِّتهلا َو َنْيِّمِّلْسُمْلا يَلَع َمهلَس َو ِّهْيَلَع ُهاللّ اَهِّب ُهَل ْوُسَر َ ... ) ي ِّراَخُبْلا ُها َوَر ( . 28
“ Ini  adalah  suatu  sedekah  yang  wajib  yang diwajibkan Rasulullah saw atas orang-orang muslim dan Allah sendirilah yang memerintahkannya melalui Rasulnya ” (H.R. Bukhari).
Hal ini disebabkan karena zakat bukanlah beban dan tidak dibebabkan bagi orang kafir, baik  kafir  yang  memusuhi  Islam  ( harbî )  atau yang tidak memusuhi Islam ( żimmî ) dan tidak terkena  kewajiban  tersebut  selama  masa kafirnya. 29 Selanjutnya,  Syekh  Ibrahim  al- Baijuri  menjelaskan  terhadap  status  seorang kafir asli dan murtad dalam perihal kewajiban zakat.  Beliau  mengatakan  bahwa  tidak  ada kewajiban  zakat  bagi  seorang  kafir  asli  (yang belum  pernah  sekalipun  memeluk  agama Islam),  namun  apabila  seseorang  tersebut memeluk  agama  Islam,  maka  tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya seperti shalat dan puasa. 30
Berbeda  dengan  seseorang  yang murtad (pernah  memeluk  Islam  sebelumnya)  maka kewajiban zakatnya masih dibebankan atasnya,
29 Yusuf al-Qardawi, Fiqh al-Zakâh (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), h. 96.
30 Ibrahim al-Bajuri, Hâsyiyah al-Syekh Ibrâhîm al-Baijurî
(Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), h. 500.
akan  tetapi  ia  harus  mengeluarkan  zakatnya ketika kembali memeluk Islam. 31
2) Merdeka ( al-Hurriyyah) Ulama’  telah  sepakat, bahwasannya
kemerdekaan  ( al- ḥ urriyyah )  merupakan  syarat dari  kewajiban  seseorang  untuk  mengeluarkan zakat. 32 Para  ulama  pun  sepakat  bahwa  tidak diwajibkan  zakat  bagi  hamba  sahaya dikarenakan ia tidak memiliki hak kepemilikan, akan  tetapi  kewajiban  zakat  dibebankan  atas pemilik/ tuannya. 33 Bagi hamba sahaya muba ʽ a ḍ (hamba sahaya yang sebagian dirinya berstatus merdeka  dan  sebagiannya  berstatus  hamba sahaya) maka diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat dikarenakan ia bisa memiliki hak milik. 34
Dan bagi hamba sahaya mukâtab (hamba sahaya yang  kemerdekaannya  dikaitkan/disyaratkan oleh sifat atau lainnya)  maka tidak diwajibkan baginya dan bagi pemilik/tuannya mengeluarkan zakat. 35
3) Kepemilikan Sempurna ( Milk al-Tâm) Dalam  Islam,  hak  milik  pribadi  tidaklah mutlak, sebab pada hakikatnya harta itu adalah milik  Allah  yang  diamanatkan  kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah berfungsi sosial.  Hak  kepemilikan  hakiki  terhadap  harta yang  ada  di  tangan  manusia  adalah  Allah swt . Sedang manusia hanya tidak lebih dari sekedar penerima  amanah  darinya. 36 Sebagaimana firman Allah swt dalam surat yang berbunyi:
هسلٱ يِّف اَم ۥُهَل اَم َو اَمُهَنأيَب اَمَو  ِّض أرَ ألۡٱ يِّف اَم َو ِّت ََٰو ََٰم َٰىَرهثلٱ َت أحَت ٦ 31 Ibid , h. 501. 32 Mu’inan  Rafi’, Potensi  Zakat (Yogyakarta:  Citra Pustaka Yogyakarta, 2001), h. 377.
33 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh ..., h. 738.
34 Hasan al-Kaf, Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah (Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah, 2004), h. 397.
35 Ibrahim  al-Bajuri, Hâsyiyah  al-Syekh  Ibrâhîm  al- Baijurî ..., h. 501.
“ Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Dan semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah ” (Q.S Tâhâ (20):
6).
Dalam pembahasan zakat, yang dimaksud dengan  kepemilikan  sempurna  adalah  bahwa harta  kekayaan  itu  harus  berada  di  bawah kontrol  dan  kekuasaannya,  dan  tidak  ada sangkutan  di  dalamnya  dengan  harta  orang lain, pemiliknya bisa mentransaksikannya serta mengelolanya  sesuai  dengan  keinginannya sendiri  dan  ia  bisa  mengambil  manfaat  dari hartanya tersebut. 37
4) Ni ṣ âb Ni ṣ âb adalah  ukuran  atau  batas  minimal harta  yang  mewajibkan  seseorang  untuk mengeluarkan zakat. 38
5) Mencapai Satu Tahun ( Ḥ aul)
Syarat  selanjutnya  adalah ḥ aul ,  harta seseorang  yang  telah  mencapai  satu  tahun, maka diwajibkan atasnya untuk mengeluarkan zakat.  Maksudnya  adalah  bahwa  kepemilikan harta tersebut sudah berlalu masanya dua belas bulan  dengan  hitungan  bulan qamariyyah ( hijriyyah )  bukan syamsiyyah ( milâdiyyah ).  Akan tetapi tidak semua harta yang memiliki syarat ḥ aul , ada beberapa harta yang tidak memiliki syarat  tersebut  yang  akan  dijelaskan  pada pembahasan yang akan datang. 39 Dasar hukum dari syarat ini adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi:
36 Mohammad Rusfi,  “Filsafat  Harta: Prinsip  Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, Al- ‘Adalah , Vol XIII, No. 2, 2016, h. 240.
37 Yusuf al-Qardawi, Fiqh al-Zakâh ..., h. 130.
38 Sulaiman  bin  Muhammad al-Bujairomi, Tukhfah  al- Habîb  ‘alâ  Syar ḥ al-Kha ṭ îb (Beirut:  Dar  Kutub  al-Ilmiyyah, 1996, Juz III, h. 10.
39 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh ..., h.
744.
ْنَع َةَشِّئاَع ُهاللّ َي ِّضَر اَهْنَع َلوُسَر ُتْعِّمَس : ْتَلاَق ىهلَص ِّ هاللّ ُهاللّ ُلوُقَي َمهلَس َو ِّهْيَلَع : َى تَح ٍلاَم يِّف َةاَكَز َلَّ ُل ْوَحْلا ِّهْيَلَع َل ْوُحَي ( هَجاَم ُنْبا ُها َوَر ) . 40
“Dari  ‘Aisyah  ra  berkata:  Saya  mendengar Rasulullah  saw  bersabda:  Tidak  ada  zakat  pada harta sampai berlalu sampai satu tahun ” (H.R. Ibn Majah).
d. Harta-Harta yang Menjadi Objek Zakat Sebagaimana  yang  telah  disebutkan, Alquran secara tegas telah menjelaskan bahwa salah  satu  kewajiban  umat  Islam  adalah mengeluarkan  zakat.  Namun  demikian, Alquran  tidak  menyebutkan  secara  rinci  dan jelas  mengenai  objek  harta  yang  wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun di samping itu Hadis juga telah melengkapi penjelasannya.
Jika  dilihat  dari  ayat-ayat  Alquran  yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, hampir semuanya  menggunakan  lafaz al-amwâl yang secara  bahasa  merupakan  bentuk  jamak  dari kata mâl . Hal ini dapat dilihat dari firman Allah swt sebagai berikut:
ِّ لَص َو اَهِّب مِّهيِّ كَزُت َو  أمُهُرِّ هَطُت ٗةَقَدَص  أمِّهِّل ََٰو أمَأ  أنِّم أذُخ ٌميِّلَع ٌعيِّمَس ُ هللَّٱ َو ۗأمُههل  ٞنَكَس َكَت َٰوَلَص هنِّإ ۡۖأمِّهأيَلَع ١٠٣
“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat  itu  kamu  membersihkan  dan  mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa  kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi mereka.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui ” (Q.S. Al-Taubah (9): 103). Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat ṣ adaqah dalam ayat  tersebut  ialah al-zakâh  al-mafr ȗḍ ah/al- wâjibah (zakat yang diwajibkan). 41
Wahbah  al-Zuhaili  mengatakan  bahwa lafaz amwâl dalam  ayat  tersebut  merupakan
40 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, Sunan Ibn Mâjah , Juz. III, No. 1792 (Beirut: Dar al- Risalah al-Alamiyyah, 2009), h. 12.
41 Wahbah al-Zuhali, Tafsîr al-Munîr fî al- ʽ Aqîdah wa al- Syarî ʽ ah wa al-Minhâj (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009) Juz. IV. h. 334.
lafaz  ‘âm  yang  memiliki  makna  umum  dan mencakup  seluruh  macam  dan  bentuk  harta, selain  itu  ayat  tersebut  tidak  menjelaskan secara  detail  terkait  dengan  spesfik  harta, ukuran  maupun  takarannya.  Namun, menurutnya  kalimat min amwâlihim memiliki makna tab ʽ î ḍ (sebagian), maka ayat di tersebut menunjukkan  bahwa  ukuran  yang  diambil adalah  sebagian  harta  bukan  seluruhnya, namun  sebagian  dalam  ayat  ini  pula  tidak dijelaskan secara jelas pula.
Dengan  demikian,  maka  sumber  zakat menurut, Sjechul Hadi Purnomo menyimpulkan bahwa tujuh syarat bagi harta yang dikenai zakat, yaitu:
1) Al-Mâliyyah atau al-Iqti ṣ âdiyyah (unsur ekonomis).
2) Al- Namâ’ atau al- Istinmâ’ (bersifat produktif dan dapat diproduksi).
3) Al-Milk al-Tâm (milik sempurna)
4) Al-Khârij ‘an  al - Ḥ âjâh  al-A ṣ liyyah (di  luar kebutuhan primer ).
5) Tamâm  al-Nisâb (sampai/sempurna  satu ni ṣ âb ). 42
6) Al-Salâmah  min  al-Dain (terlepas  dari hutang).
7) Ḥ aulân  al- Ḥ aul  wa  Tamâm  al- Ḥ a ṣ âd (mencapai satu tahun dan panen kering).
e. Golongan Penerima Zakat.
Pendistribusian  zakat  hanya  terbatas  dan diperbolehkan  pada  delapan  golongan. Kedelapan  golongan  ini  telah  ditetapkan  di dalam Alquran yang berbunyi:
42 Sjechul  Hadi  Permono, Formula  Zakat  Menuju Kesejahteraan Sosial (Surabaya: CV. Aulia, 2005), h. 160.
اَهأيَلَع  َنيِّلِّمََٰعألٱ َو  ِّنيِّكََٰسَمألٱ َو  ِّءَٰٓاَرَقُفألِّل  ُتََٰقَدهصلٱ  اَمهنِّإ
ِّرََٰغألٱ َو ِّباَق ِّ رلٱ يِّفَو  أمُهُبوُلُق ِّةَفهلَؤُمألٱ َو ِّليِّبَس يِّف َو َنيِّم ِّنأبٱ َو ِّ هللَّٱ ٞميِّكَح ٌميِّلَع ُ هللَّٱ َو ِّۗهللَّٱ َنِّ م ٗةَضي ِّرَف  ِّۡۖليِّبهسلٱ ٦٠ “ Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin,  pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ” (Q.S Al-Taubah (9): 60). Ayat di atas diawali dengan kalimat adâh al- ḥ a ṣ r yaitu innamâ yang  memiliki  arti  bahwa pendistribusian  zakat  tidak  diperbolehkan kecuali hanya untuk delapan a ṣ nâf (golongan) yang telah disebutkan dalam ayat. 43 Secara garis besar  ulama’  membagi  delapan  golongan tersebut menjadi dua katagori, yaitu: 44
1) Golongan  yang  disebutkan  dalam menggunakan huruf lâm yang memiliki arti kepemilikan, mereka adalah:
a) Faqîr .
Faqîr adalah orang yang tidak memiliki harta  dan  perkerjaan  yang  dapat mencukupi  kebutuannya.  Dia  juga  tidak memiliki  suami  atau  istri,  orang  tua  dan anak  yang  mencukupi  kebutuhannya  dan memberinya  nafkah,  seperti  orang  yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya memiliki tiga. 45
b) Miskîn .
Miskîn adalah  orang  yang  mampu berkerja  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya  akan  tetapi  tidak  mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh
43 Syaikh  Abu  Malik  Kamal  bin  al-Sayyid  Salim, Ensiklopedi Puasa dan Zakat ..., h. 249. 44 Mu’inan Rafi’, Potensi Zakat ..., h. 49.
45 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh ..., h.
869.
46 Ibid .
47 Ibid , h. 579.
48 Ibid , h. 871.
namun  dia  hanya  bisa  mempunyai delapan. 46
c) ‘ Âmil . ’Âmil adalah  semua  orang  yang  berkerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik  yang  berurusan  dengan  pengumpulan, pemeliharaan,  pencatatan,  perhitungan,  dan orang yang membagikan kepada yang berhak yang menerimanya. 47
d) Muallaf .
Muallaf merupakan  golongan  orang  yang lemah keislamannya. Mereka diberikan bagian zakat  agar  keislaman  mereka  menjadi  kuat. 48
Para fuqahâ’ membagi  golongan  ini  menjadi dua  golongan  yaitu muallaf kafir  dan muallaf muslim. Adapun muallaf kafir terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 49
(1) Orang kafir yang diharapkan keislamnnya, seperti  Safwan  bin  Umayyah  yang diberikan  keamanan  oleh  Rasulullah saw ketika penaklukan kota Makkah. 50
(2) Orang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya, ia diberikan bagian dari zakat agar  ia  tidak  berbuat  jahat.  Hal  ini  pun terjadi di masa Rasulullah saw , ketika Rasul memberi Abu Sufya n bin Harb, Aqra’ bin Habis,  dan ‘ Uyainah  bin  Hishn  100  ekor unta, mereka berkata: “ Ini adalah agama yang baik ”.  Dan  apabila  mereka  tidak  diberi mereka akan mencaci serta mencela.
(3) Adapun muallaf muslim  terbagi  menjadi empat golongan yaitu: 51
(a) Orang-orang yang lemah keislamannya.
49 Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, Kitâb al-Tanbîh fi Fur ȗʽ al-Fiqh al-Syâfi ʽ î (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 55.
50 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Arabi, 1977), h . 277.
51 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh ..., h.
871.
(b) Seorang  muslim  yang  terpandang  di masyarakat/ kaumnya.
(c) Seorang  muslim  yang  tinggal  di perbatasan  wilayah  Islam  bersebelahan dengan wilayah kafir.
(d) Orang  yang  menyerukan  zakat  pada suatu kelompok kaum yang sulit untuk dikirimkan  utusan  untuk  memungut zakat,  sekalipun  mereka  tidak  enggan mengeluarkan  zakat.
2) Golongan  yang  disebutkan  dalam menggunakan  huruf fî yang  memiliki  arti ẓ arf (tempat), mereka adalah:
a) Riqâb . Kelompok penerima zakat yang kelima adalah riqâb . Riqâb adalah  budak-budak mukâtab . 52 Mukâtab adalah budak yang telah memiliki perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya,  bahwa  ia akan  memberikan  harta dengan  nilai  yang  telah  ditentukan  dan  ia akan  berusaha  untuk  mendapatkannya, apabila itu semua telah ia penuhi, maka ia akan bebas. 53 Mereka diberikan bagian dari harta  zakat  agar  dapat  membantu  dan menolongnya  dalam  membebaskan  dirinya dari belenggu perbudakan.
b) Gârim .
Kelompok penerima zakat yang keenam adalah gârim . Gârim adalah  orang  yang menanggung dan memiliki banyak hutang. 54
c) Sabîlillâh .
Kelompok penerima zakat yang ketujuh adalah sabîlillâh .  Ibn  Katsir  dalam  kitab tafsirnya mengatakan bahwa sabîlillâh adalah
52 Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, Ra ḥ mah al-Ummah  fi  Ikhtilâf  al-Aimmah ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 1987), h. 85.
53 Yusuf al-Qardawi, Fiqh al-Zakâh ..., h. 616.
54 Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah ..., h. 279.
55 Isma ’il bin Umar bin Kats ir al-Quraysi al-Dimasyqi, Tafsîr al- Qur’ân al -A ẓ îm , Juz IV (Riyadh: Dar Thaybah, 1999), h. 169.
orang  yang  berperang  ( mujâhid )  yang  tidak mendapat hak/bagian dari gaji tentara, 55 dan mereka  diberikan  bagian  dari  harta  zakat apa-apa yang bisa membantu mereka dalam perperangan  walaupun  mereka  termasuk orang yang kaya/mampu. 56 Akan tetapi ada beberapa ulama’ yang mengartikan sabîlillâh tidak hanya terbatas dalam perperangan saja, dalam hal ini al-Qaffal mengutip beberapa pendapat  beberapa fuqahâ’ bahwasannya diperbolehkan  memberikan  zakat  untuk jamî ʽ wuj ȗ h al-khair (semua jenis kebajikan) seperti mengkafankan jenazah, membangun benteng  pertahanan  dan  memakmurkan masjid,  karena  firman  Allah swt yang berbunyi  “ fî  sabîlillâh ”  mencakup  semua kebajikan. 57 Bahkan Muhammad Jamaludiin al-Qasimi mengutip perkataan Ibn al-Atsir bahwa lafaz sabîlillâh itu umum, maka setiap amalan  yang  ikhlas  yang  hanya  untuk mendekatkan diri kepada Allah swt , seperti melaksanakan  ibadah  wajib,  sunnat  dan amalan-amalan  baik  lainnya  masuk  dalam katagori sabîlillâh . 58
d) Ibn al-Sabîl Kelompok  penerima  zakat  yang kedelapan adalah ibn al-sabîl . Ibn al-sabîl ialah orang  yang  akan  atau  sedang  berpergian walaupun  untuk  tamasya  atau  pariwisata yang  bukan  untuk  suatu  kemaksiatan. 59 Golongan ini ada dua macam yaitu: 60
1) Orang yang terasing dari negerinya yang tidak  punya  sesuatu  apapun  untuk pulang.  Golongan  yang  seperti  ini
57 Yusuf al-Qardawi, Fiqh al-Zakâh ..., h. 640.
58 Muhammad Jamaludiin al-Qasimi, Ma ḥ âsin al- Ta’wîl , Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), h. 3181.
59 Sulaiman  bin  Muhammad al-Bujairomi, Tukhfah  al- Habîb ‘alâ Syar ḥ al-Kha ṭ îb , Juz III, h. 85.
60 Syaikh  Abu  Malik  Kamal  bin  al-Sayyid  Salim, Ensiklopedi Puasa dan Zakat ..., h. 267.
termasuk yang berhak menerima zakat, ia  diberikan  sejumlah  harta  yang  dapat menyampaikannya ke negerinya. Hal ini pun telah disepakati para ulama’.
2) Orang yang sedang berada di negerinya sendiri, akan tetapi ia akan berniat untuk melaukan  perjalanan.  Golongan  yang seperti  ini  mayoritas  ulama’  melarang untuk memberikannya zakat, akan tetapi
Imam  Sya fi’ i  memperbolehkannya dengan  ketentuan  ia  sama  sekali  tidak memiliki harta/uang untuk perjalanannya. Ibn  al-sabîl diberikan  bagian  dari  harta zakat  sebanyak  keperluannya  untuk mencapai  tujuannya,  hal  ini  apabila ibn  al- sabîl sedang  membutuhkan  dalam perjalanannya  walaupun  ia  di  negerinya termasuk orang yang kaya, 61 namun apabila ada  kelebihan/  sisa  dari  harta  yang  telah diberikan  kepadanya  maka  ia  harus mengembalikan sisanya. 62
3.  Alasan  Diwajibkan  Bagi  Badan  Usaha Untuk Mengeluarkan Zakat
a. Syakh ṣ iyyah I‘tibâriyyah Syakh ṣ iyyah  I‘tibâriyyah adalah  sebagai badan hukum ( reecht person ) atau yang dianggap orang. Karena itu, di antara individu tersebut kemudian  timbul  transaksi  meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama- sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah swt dalam bentuk zakat.
Syakh ṣ iyyah I‘tibâriyyah (badan
hukum/badan  usaha)  yakni  memiliki żimmah tersendiri, dalam artian badan usaha memiliki
61 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh ..., h.
875.
62 Ibrahim bin Ishaq al-Syairazi, Kitâb al-Tanbîh fi Fur ȗʽ al-Fiqh al-Syâfi ʽ î ..., 56.
hak dan kewajiban yang sama halnya dengan sifat manusia. Hanya saja terbatas pada urusan mâliyyah dan  yang  masih  berkaitan  dengan mâliyyah . Jika dikaitkan dengan zakat yang pada dasarnya  wajib  untuk  untuk  individu  karena individu  memiliki żimmah tersendiri,  maka perusahaan  seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya memiliki żimmah yang mewajibkannya  untuk  mengeluarkan  zakat dilihat  dari  aspek  hak,  kewajiban  dan kegiatannya.
b. Potensi yang Sangat Besar.
Potensi zakat perusahaan di Indonesia baik dari perusahaan swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penelitian Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  bersama FEM IPB pada tahun 2011 mencapai 117,29 triliun  atau  setara  dengan  1,84%  dari  PDB (Produk  Domestik  Bruto)  Indonesia.  Jumlah itu  setara  dengan  52,5%  dari  potensi  zakat nasional  saat  ini.  Namun  kenyataannya, realisasi masih jauh dari potensi yang ada saat ini. Salah satu hambatan belum terkumpulnya zakat  perusahaan  secara  maksimal  adalah belum  tersosialisasi  secara  luas  dan  merata mengenai zakat perusahaan. 63
Sebagai  contoh,  zakat  di  Entitas  Syariah yang  berkembang  saat  ini  di  Indonesia  salah satunya adalah di bidang Lembaga Keuangan Syariah,  contohnya  Bank  Syariah  Mandiri. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2015 dinyatakan bahwa bank  telah  menghitung  besarnya  biasa  zakat sebesar 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak penghasilan  untuk  tahun  yang  berakhir  pada tanggal  31  Desember  2015  dan  2014,  yaitu masing-masing Rp. 9. 592. 982. 099 dan Rp. 2.
63 Badan  Amil  Zakat  Nasional, Zakat  Perusahaan  dan Potensinya ..., h. 6.
815.  220.  867  yang  telah  dibukukan  sebagai biaya zakat pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini sesuai  dengan  hasil  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS)  tahun  2015  yang diselenggarakan  pada  tanggal  1  April  2015, RUPS  menyetujui  pembayaran  zakat  Bank sebesar 2,5% dari laba sebelum pajak dan zakat untuk  tahun  yang  berakhir  pada  tanggal  31 Desember  2014.  Ada  3  (tiga)  sumber  dana zakat yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri, yaitu zakat dari bank, zakat dari nasabah dan umum,  dan  zakat  dari  pegawai  bank.  Yang termasuk  zakat  perusahaan  yang  diputuskan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan diambil sebanyak 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak adalah zakat dari bank. 64
c. Perputaran Ekonomi yang Mendominasi. Pada  era  modern  seperti  sekarang  ini perputaran uang didominasi oleh para pelaku bisnis  melalui  jenis  dan  model  usaha  yang beragam.  Baik  yang  bergerak  di  bidang industri, jasa dan lain sebagainya.
d. Keumuman Ayat.
Salah satu alasan diwajibkannya zakat bagi badan usaha atau perusahaan ialah mengenai ayat Alquran dalam surat al-Taubah ayat 103. Bahwa  ayat  tersebut  menunjukkan ‘um ȗ m  al- laf ẓ (keumuman lafaz). Sedangkan wur ȗ d al- ʽ âm (keumuman suatu lafaz) dapat dibatasi dengan kekhususan suatu sebab. Dan berdasarkan ayat di  atas  pula  jatuhnya  kewajibkan  zakat  atas harta orang gila dan anak kecil. Pernyataan ini sesuai dengan qâ ’ idah fiqhiyyah :
ِّم ْوُمُعِّب ُةَرْبِّعْلَا
ِّبَبهسلا  ِّص ْوُصُخِّب َلَّ ِّظْفهللا
“ Yang menjadi perhatian dalam menentukan hukum ialah  keumuman  suatu  lafaz  bukan  karena kekhususan suatu sebab ”
64 Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, “Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi” Kordinat , Vol. XVIII/No. 2/Oktober 2019, h. 369.

## e. Tujuan yang Sama.
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa, badan  usaha  idealnya  memiliki  pemegang saham, yang kemudian dikumpulkan menjadi satu  untuk  dijadikan  suatu  usaha  dengan memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  mencari keuntungan.  Tujuan  yang  sama  inilah  yang menyebabkan zakat badan usaha dianalogikan sebagai  zakat  perdagangan  dikarenakan kegiatan  sebuah  perusahaan  intinya  adalah berpijak  pada  kegiatan trading dan perdagangan.  Hal  ini  sebagaimana  yang dijelasakan dalam suatu Hadis:
َلاَق  ٍسَنَأ ْنَع : ٍرْكَب اَبَأ هنَأ ، ِّةَقَدهصلا َةَضي ِّرَف ُهَل َبَتَك َمهلَسَو ِّهْيَلَع ُ هاللّ ىهلَص ِّ هاللّ ُل ْوُسَر  َضَرَف يِّتهلا : َلَّ َو ٍق ِّ رَفَتُم َنْيَب ُعَمْجُي ، َلَّ َو ُق هرَفُي َنْيَب ٍعِّمَتْجُم ، َةَيْشَخ ِّةَقَدهصلا ( ي ِّراَخُبْلا ُها َوَر ) . 65
“ Dari Anas ra berkata: bahwasannya Abu Bakar ra mengirimkan surat untuknya tentang zakat yang diwajibkan  oleh  Rasulullah  saw:  Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan  sesuatu  yang  tergabung  (berserikat), karena  takut  untuk  mengeluarkan  zakat ” .  (H.R. Bukhari).
4. Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap
Hak  Kepemilikan  Badan  Usaha  Milik Negara  Serta  Kaitannya  dengan  Kewajiban Zakat Pada  akhirnya,  setelah  penulis  melakukan analisa yang mendalam bahwa harta yang dimiliki BUMN merupakan kepemilikan sempurna yang merupakan  objek  wajib  zakat  dan  diwajibkan pula  bagi  BUMN  untuk  mengeluarkan  zakat harta  yang  dihasilkan  dari  laba  dalam  kegiatan usahanya dan tentunya telah sesuai dengan syariat Islam.  Untuk  memperkuat  pernyataan  tersebut penulis memiliki argumen dan alasan antara lain yaitu:
65 Muhammad bin Isma’il al -Bukhari, Ṣ a ḥ î ḥ al-Bukhârî , Juz. II, No. 1450..., h. 117.

## a. Modal Usaha.
Menurut  defenisi  yang  terdapat  pasal  1
UUBUMN  dinyatakan  bahwa  badan  usaha miliki negara adalah badan usaha yang seluruh atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh negara  melalui  penyertaan  secara  langsung yang  berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan.
Dari kalimat “penyertaan secara langsung” dapat  dipahami  bahwa,  negara  pula  terlibat dalam menanggung resiko untung dan ruginya perusahaan.  Dan  dalam  penjelasan  pasal  3, pemisahan  kekayaan  negara  untuk  dijadikan penyertaan  modal  negara  ke  dalam  BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung  negara  ke  BUMN,  sehingga  setiap penyertaan  tersebut  harus  ditetapkan  dengan peraturan pemerintah (PP).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  anggaran pendapatan yang terbesar di Indonesia adalah dihasilkan  dari  pajak.  Dan  bila  ditinjau  dari kepemilikan negara dalam konsep kepemilikan Islam, maka harta yang bersumber dari pajak merupakan  kepemilikan suatu negara.
b. Pemisahaan Kekayaan Negara.
Masih berkaitan dengan defenisi BUMN di atas,  maka  akan  didapati  kalimat  yang menyatakan “kekayaan negara yang dipisahkan”.  Bila  dicermati  secara  mendalam dapat,  dipahami  bahwa  pemisahan  kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  untuk  dijadikan  penyertaan modal  negara  pada  BUMN  untuk  dijadikan modal  BUMN.  Setelah  itu  pembinaan  dan pengelolaannya  tidak  lagi  didasarkan  pada sistem  APBN,  namun  pembinaan  dan pengelolaannya  harus  berdasarkan  prinsip- prinsip perusahaan yang sehat.
Dengan pemisahan ini, maka begitu negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi hak milik dan kekayaan badan usaha,
bukan  lagi  menjadi  kekayaan  negara  sebagai pendiri BUMN tersebut. Pemisahan kekayaan negara  yang  diberikan  sebagai  modal  bagi BUMN  juga  sesuai  dengan  konsep kepemilikan dalam Islam yaitu salah satu sebab kepemilikan adalah pemberian negara.
c. Asas Dasar Kepemilikan.
Dari  ketiga ketegori kepemilikan harta di atas,  setidaknya  terdapat  asas  dasar  yang menjadikan ketiga kategori menjadi sama. Asas tersebut  menjelaskan  dan  membatasi bagaimana  menggunakan,  mentransaksikan dan  memanfaatkan  hak  tersebut.  Asas-asas tersebut ialah:
1) Asas amânah , bahwa pemilikan harta pada dasarnya merupakan titipan dari Allah swt untuk  didayagunakan  bagi  kepentingan hidup.
2) Asas infirâdiyyah ,  bahwa  pemilikan  benda pada  dasarnya  bersifat  individual  dan penyatuan  benda  dapat  dilakukan  dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
3) Asas ijtimâ ʽ iyyah ,  bahwa  pemilikan  benda tidak  hanya  memiliki  fungsi  pemenuhan kebutuhan  hidup  pemiliknya,  tetapi  pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
4) Asas manfa ʽ ah ,  bahwa  pemilikan  benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit ma ḍ arrah .
Dan  pada  akhirnya,  di  antara  ketiga ketegori  tersebut  terdapat  keterikatan  dan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ikatan- ikatan tersebut sebagian disebabkan oleh harta benda harus dibelanjakan untuk tujuan-tujuan tertentu saja yang dibatalkan oleh syariat. Di samping  itu  pula  disebabkan  oleh  keharusan untuk  melaksanakan  kewajiban-kewajiban umum yang diwajibkan oleh syariat atas orang banyak.
Ringkasnya bahwa sesungguhnya hak milik umum  adalah  seperti  halnya  milik  khusus, masih terikat dan tidak mutlak.
d. Pembeda  atau  Pemisah  antara  Dua Sistem Ekonomi. Dalam dunia ekonomi terdapat dua sistem ekonomi  yang  paling  menguasai  pergerakan ekonomi  dunia  yaitu  sistem  kapitalis  dan sosialis.  Ekonomi  kapitalis  memiliki pandangan bahwa individu merupakan pemilik mutlak dan tidak ada hak kepentingan orang lain  di  dalam  harta  tersbut,  oleh  sebab  itu ekonomi  kapitalis  memperbolehkan  bagi pemilik harta untuk mentransaksikan apa saja yang ia mau dan salah satu cirinya adalah tidak akan melakukan transaksi apapun kecuali ada manfaat  yang  kembali  kepadanya  secara materil.  Sedangkan  sistem  ekonomi  sosialis memiliki pandangan bahwa segala keuntungan yang  dihasilkan  dari  produksi  dan  distribusi merupakan  milik  bersama  dan  tidak  ada  hak individu di dalamnya, kecuali yang dihasilkan dari imbalan yang disebabkan dari pengabdian bagi masyarakat kepada negara, oleh sebab itu dalam  sistem  ekonomi  kapitalis  negara merupakan wakil dari masyarakat.
Kewajiban  zakat  bagi  BUMN  ini  lahir sebagai  salah  satu  langkah  untuk  menepis kedua  sistem  ekonomi  tersebut.  Di  mana  di dalam  ekonomi  Islam  mengenal  istilah kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Yang keduanya memiliki batasan-batasan yang tidak  boleh  digaganngu  bahkan  diambil  satu sama lainnya.
e. Pemerintah/Negara  Berwenang  untuk Memperluas  dan  Mempersempit  Ranah Kepemilikan. Para pemimpin atau pemerintah juga boleh memperluas  atau  mempersempit  daerah  hak milik  umum  ini  sesuai  keperluan ma ṣ la ḥ ah orang  banyak.  Dan  berdasarkan  hal  ini pemerintah  melakukan  dan  melakasanakan
suatu kegiatan ekonomi pada saat masyarakat atau  individu  tidak  dapat  dan  enggan melakasakana  kegiatan  tersebut.  Kegiatan tersebut seperti halnya menambang batu bara, minyak  dan  gas  bumi  yang  secara  kondisi sewajarnya  tidak  semua  individu  dapat melakukan  hal  tersebut  dan  juga  alat-alat produksi seharusnya tidak dibiarkan di tangan orang-orang yang tidak pandai
menggunakannya  yang  nantinya  akan menimbulkan kerusakan dan mafsadah di mana- mana, baik kerusakan aturan sosial dan hukum, ekonomi masyarakat dan mengikis nilai moral.
Oleh  sebab  itu,  dibentuknya  lembaga- lembaga yang berwenang dalam memproduksi dan memberikan pelayanan publik merupakan langkah-langkah yang sangat tepat seperti PT. Pertamina  (Persero)  yang  bergerak  di  bidang pertambangan  minyak  dan  gas  bumi,  PT. Perusahaan  Listrik  Negara  PLN  yang mengurus ketersediaan energi listrik di seluruh Indonesia,  mulai  dari  pengadaan,  perbaikan, dan  penanggulangan  dan  PT  Pos  Indonesia (Persero)  yang  bergerak  di  sektor  perposan, kurir,  dan  jasa  keuangan.  Dari  semua  telah disebutkan  secara  keseluruhan  adalah  Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## C. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Alasan diwajibkannya bagi badan usaha termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:
a. Syakh ṣ iyyah I‘tibâriyyah .
b. Potensi yang sangat besar.
c. Perputaran ekonomi yang mendominasi.
d. Keumuman ayat.
e. Tujuan yang sama.
2. Analisis  hukum  ekonomi  syari’ah  terhadap  hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara serta kaitannya dengan kewajiban zakat bahwa harta
BUMN merupakan objek harta yang diwajibkan zakat dikarenakan berstatus milk al-Tâm (kepemilikan sempurna), hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut:
a. Modal usaha yang dimiliki BUMN bersumber dari  harta  kekayaan  negara  yang  dipisahkan dan diberikan sebagai modal bagi BUMN.
Selain itu juga sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam yaitu salah satu sebab kepemilikan adalah pemberian negara.
b. Memiliki asas kepemilikan yang sama.
c. Pembeda atau pemisah antara dua sistem ekonomi.
d. Pemerintah/negara  berwenang  untuk memperluas  dan  mempersempit  ranah kepemilikan.
D. Daftar Pustaka
Baijuri,  Ibrahim,  al-.  2007. Hâsyiyah  al-Syekh Ibrâhîm al-Baijurî . Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
Bukhari, Muhammad bin Isma’il, al -. 2002. Ṣ a ḥ î ḥ al-Bukhârî . Damaskus: Dar Ibn Kastir. Bujairomi,  Sulaiman  bin  Muhammad,  al-.1996. Tukhfah  al- Habîb  ‘alâ Syar ḥ al-Kha ṭ îb . Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah. Dimasyqi, Isma ’il bin Umar bin Kats ir al-Quraysi, al-.  1999. Tafsîr  al- Qur’ân  al -A ẓ îm . Riyadh: Dar Thaybah. Dimasyqi,  Muhammad  bin  Abdurrahman,  al-. 1987. Ra ḥ mah al-Ummah fî Ikhtilâf al- A’imma h . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Ghazzy,  Ibn  Qasim,  al-.  2005. Fat ḥ al-Qarîb  al- Mujîb fî Syar ḥ Alfâ ẓ al-Taqrîb . Beirut: Dar Ibn Hazm.
Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri. 2019. “Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi” Kordinat , Vol. XVIII/No.
2,  (Jakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Islam  SEBI,  (On-line)    tersedia  di:
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/k ordinat/article/view/11495 .  (09  April 2021),  dapat  dipertanggung  jawabkan secara ilmiah.
Ibn  Majah,  Muhammad  bin  Yazid  al-Quzwaini. 2009. Sunan  Ibn  Mâjah .  Beirut:  Dar  al- Risalah al-Alamiyyah. Kaf, Hasan, al-. 2004. Taqrîrat al-Sadîdah fi al-Masâil al-Mufîdah .  Surabaya:  Dar  al-Ulum  al- Islamiyyah. Khotib,  Muhyiddin.  2019. Rekonstruksi  Fikih  Zakat: Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi . Batu: Literasi Nusantara. Komarudin, Parman. Rifqi Hidayat, Muhammad. 2018.  “Perusahaan  Sebagai  Subjek  Zakat dalam  Perspekti  Fikih  dan  Peraturan Perundangan” Al-Iqtishadiyah , Vol. IV, No. I, (Kalimantan:  Universitas  Islam  Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari). (On-line),
tersedia di: https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1
598 . (20 Mei 2021), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Mohammad Rusfi. 2016. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum  Islam  Terhadap  Hal  Kepemilikan Harta”,  Al - ‘ Adalah,  Vol  XIII,  No.  2, (Bandar  Lampung:  Fakultas  Syari ’ ah Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung.  (On-line),  tersedia  di: http://ejournal.radenintan.ac.id/index. php/adalah/article/view/1864 . (03 Juni 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Nabhani,  Taqi  al-Din,  al-.  2004. Al-Ni ẓ âm  al- Iqti ṣ âdî fî al-Islâm . Beirut: Dar al-Ummah. Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, al-. 2010. Ṣ a ḥ i ḥ Muslim . Beirut: Dar al- Ihya’ al -Tura ṡ al- ‘Arabi. Nawawi, Ismail. 2017. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer . Bogor: Ghalia Indonesia. Nawawi, Muhyi al-Din bin Syarf, al-. 1998. Kitâb al-Majm ȗʽ Syar ḥ Muhażab  li  al -Syairâzî . Jeddah: Maktabah al-Irsyad. Permono,  Sjechul  Hadi.  2005. Formula  Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial . Surabaya: CV. Aulia.
Syaikh  Abu  Malik  Kamal  bin  al-Sayyid  Salim, terjemahan  Abu  Syafiq  dkk.  2013. Ensiklopedi Puasa dan Zakat. Solo: Roemah Buku Sidowayah.
Qardawi, Yusuf, al-. 1973. Fiqh al-Zakâh . Beirut: Muassasah al-Risalah. Qasimi, Muhammad Jamaludiin, al-. 1957. Ma ḥ âsin al- Ta’ wîl . Beirut: Dar al-Fikr. Rafi’,  Mu’inan.  2001. Potensi  Zakat .  Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
Sabiq, Sayyid. 1997. Fiqh al-Sunnah . Beirut: Dar al- Kitab al- ‘Arabi.
Suhendi,  Hendi.  2002. Fiqh  Muamalah .  Jakarta: Rajawali Pers. Zarqa, Musthafa Ahmad,  al-. 2004. Al-Madkhal al- Fiqhî al- ʽ Âm . Damaskus: Dar al-Qolam. Zuhaili,  Wahbah,  al-.  1985. Al-Fiqh  al-Islâmî  wa Adillatuh . Damaskus: Dar al-Fikr. ______. 2009. Tafsîr  al-Munîr  fî  al- ʽ Aqîdah  wa al- Syarî ʽ ah  wa  al-Minhâj .  Damaskus:  Dar  al- Fikr.