## Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat
Lia Murlisa 1 , Annisa Mellani 2 , Rozatul Fitri 3 , Eli Aksiyah 4 1,2,3,4 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia Email Konfirmasi: liamurlisa.lm@gmail.com

## ABSTRAK
Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah . Dalam jual beli sistem ini  pihak  penjual  mewakilkan  pembeliannya  kepada  nasabah,  dengan  demikian akad  pertama  adalah  akad wakalah setelah  akad wakalah berakhir  yang  ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah . Praktik pembiayaan murabahah dalam produk mekaar syariah di PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah . Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dimaksudkan sebagai  pelimpahan  kekuasaan  atas  pembelian  barang  yang  seharusnya  dilakukan oleh  pihak  PNM  (bai)  kepada  nasabah  (musytari).  Karena  dalam  pembiayaan murabahah di  PNM  mereka  tidak  menyediakan  barang  sebagai  objek  jual  beli, melainkan  menggantinya  dengan  uang.  Penelitian  ini  dirasa  perlu,  untuk merumuskan  bagaimana  seharusnya  akad Murabahah bil wakalah itu  diterapkan dalam  pembiayaan  agar  tidak  melanggar  aturan fiqh muamalah.  Adapun,  metode penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pengam bil an  data melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  memperlihatkan bahwa praktik pembiayaan murabahah di PNM Mekaar belum memenuhi rukun dan syarat murabahah yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum  Islam.  Hal  ini  dilihat  dari pihak  PNM  melakukan  pembiayaan  untuk  pembelian  barang,  tetapi  PNM  tidak memberikan  barang,  melainkan  uang  sesuai  dengan  pengajuan  yang  diajukan. Selanjutnya,  apabila  melihat  pada  tingkat  efisiensi  dalam  permodalan,  baiknya pembiayaan  modal  usaha  lebih  tepat  menggunakan  akad mudharabah atau musyarakah .  Mengingat  kedua  akad  tersebut  adalah  dasar  dalam  pemberian pinjaman  modal  usaha.  Hal  tersebut  menyebabkan  penerapan  akad wakalah dirasa kurang tepat, sehingga menghilangkan fungsi dari akad wakalah itu sendiri
Kata kunci: Murabahah bil Wakalah; Jual Beli; PNM Mekar

## Pendahuluan
Perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  dimulai  pada  tahun  1980  sebagai gagasan utama mendirikan bank syariah berskala kecil. Kemudian pada tahun 1991 adalah  awal  berdirinya  bank  syariah  pertama  Indonesia  yang  bernama  Bank Muamalat Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat mulai tertarik dengan
bank yang menerapkan sistem syariah. Konsep utama bank syariah yaitu pinjaman dengan  sistem  bagi  hasil  yang  diharapkan  dapat  memberikan  solusi  bagi  para pengusaha untuk mendapatkan modal usaha yang sehat.
Untuk  menunjang  kebutuhan  masyarakat,  maka  dikembangkanlah  produk- produk pembiayaan di bank Syariah. Hal ini dilakukan karena bervariasinya bentuk kegiatan  usaha  yang  terjadi  dalam  masyarakat  seperti  yang  berkaitan  dengan produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  terhadap  barang  dan  jasa.  Kegiatan  usaha dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  berupa  uang  dan terpenuhinya  kebutuhan  hidup.  Hal  yang  dapat  menunjang  proses  pemenuhan kebutuhan usaha dalam masyarakat salah satunya adalah modal. Modal merupakan hal utama bagi pengusaha untuk mendirikan usahanya baik dibidang jasa maupun barang.  Pengusaha  dalam  mendapatkan  modal  bisa  dengan  melakukan  pinjaman atau  modal  dari  investor,  sehingga  keahlian  dalam  melihat  peluang  sangat dibutuhkan oleh para pengusaha.
Melihat  hal  tersebut,  bank  Syariah  berinovasi  melalui  produknya  dengan berbagai  akad  yang  ada dalam  fiqh muamalah.  Baik  pembiayaan dari  prinsip  bagi hasil,  jaul  beli,  sewa,  titipan  dan  juga  jasa.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendukung kegiatan  usaha  masyarakat,  seperti  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  Menengah)  yang merujuk  pada  usaha  ekonomi  produktif  yang  dimiliki  perorangan  maupun  badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
Dalam  membangun  UMKM,  para  pengusaha  masih  mengalami  kesulitan  di bidang permodalan terutama modal uang. Dalam memenuhi kebutuhan modal uang para pengusaha melakukan pinjaman uang kepada koperasi maupun bank, namun uang  yang  dipinjamkan  memiliki  bunga  yang  besar  hal  ini  tentu  sangat memberatkan  para  pengusaha.  Keuangan  syariah  hadir  memberikan  solusi  kepada para  pengusaha  melalui  lembaga  keuangan  syariah  yang  menyalurkan  pinjaman modal  usaha  dengan  menggunakan  akad  syariah.  Tujuan  utama  adanya  akad syariah pada lembaga keuangan syariah adalah agar terhindarnya riba, gharar, dan maisir.
Bank Syariah ternyata dalam praktiknya tidak selalu dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat dalam pelosok pedesaan. Oleh karenanya koperasi menjadi salah satu Lembaga keuangan non bank yang ikut andil memberikan modal bagi  masyarakat  kecil  dalam  membuka  usahanya.  Salah  satu  lembaga  keuangan yang  memberikan  pinjaman  modal  untuk  pelaku  usaha  kecil  adalah  Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah).
Dalam pelaksanaanya akad yang digunakan adalah akad murabahah dan akad wakalah.  Praktik  pembiayaan  murabahah  dalam  produk  mekaar  syariah  di  PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah  dalam  pembiayaan  murabahah  dimaksudkan  sebagai  pelimpahan kekuasaan  atas  pembelian  barang  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pihak  koperasi
kepada  nasabah.  Hal  ini  terjadi  karena  PNM  tidak  menyediakan  barang  sebagai objek  jual  beli,  melainkan  menggantinya  dengan  uang  dan  mewakilkan  pembelian kepada  nasabah  dan  kemudian  nasabah  menyerahkan  nota  pembelian  barang kepada pihak PNM.
Fatwa  DSN-MUI  no.  04/DSN-MUI/IV/2000  dijelaskan  bahwa,  apabila  bank atau  Lembaga  keuangan  lainnya  hendak  mewakilkan  pembelian  barang  kepada nasabah  dari  pihak  ketiga,  maka  akad  murabahah  baru  dapat  dilakukan  setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Zainudin Ali, 2008:247). Beberapa kasus pada  Bank  Syariah  dan  Lembaga  keuangan  Syariah  lainnya  yang  telah  terjadi dengan  praktik  yang  berbeda  dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN  MUI mengenai  akad  murabahah.  Dalam  fatwa  DSN  No:04/DSN/MUI/IV/2000,  yakni tentang  murabahah  menyatakan  bahwa  “pihak  Bank  akan  membeli  barang  yang diperlukan  oleh  nasabah  dengan  atas  nama  Bank  itu  sendiri,  dengan  ketentuan bahwa akad transaksi tersebut harus bebas dari riba.” Sedangkan dalam praktiknya sendiri  mengatakan  bahwa  pihak  Bank  selaku  penjual  memberikan  kebebasan terhadap  pihak  nasabah  untuk  mencari  sendiri  barang  atau  kendaraan  yang diinginkan.
Demikian  halnya  yang  terjadi  di  PNM  Mekaar  Syariah,  pihak  koperasi memberikan  kebebasan  kepada  pihak  nasabah  untuk  membelikan  barang  yang nasabah inginkan. Oleh pihak koperasi menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan  barang  yang  akan  dibeli  oleh  nasabah.  Ketidak  sesuaian  implementasi pembiayaan  murabahah  dalam  program  PNM  Mekaar  syariah  dikarenakan penerapan  akad  wakalah  kurang  sesuai  dari  yang  seharusnya,  sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Syarat objek jual beli  disebutkan  bahwa  barang  yang  di  perjual  belikan  harus  barang  milik  sendiri atau  barang  orang  lain  yang  sudah  dikuasakan.  Dalam  kasus  ini  belum  terpenuhi karna  sejatinya  pihak  PNM  Mekaar  Syariah  tidak  memiliki  barang  yang  diperjual belikan, dan barang tersebut masih menjadi milik supplier.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  analisis.  Metode ini  membahas  dan  berfokus  pada  masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  masyarakat untuk  kemudian  dianalisa  dan  ditemukan  pemecahan  masalahnya  berdasarkan sumber-sumber  atau  rujukan  yang  ada.  Tekhnik  pengumpulan  data  melalui  studi kepustakaan  dan  melihat  pada  topik  permasalahan.  Dalam  hal  ini  pengumpulan data dan informasi yang dilakukan adalah terkait akad murabahah bi wakalah pada pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah di Desa Kuta Padang Kecamatan Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat  serta  menggunakan  penelitian  pustaka sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan, yang berfokus  pada  akad  usaha  yang  ada  di  PNM  Mekaar  Syariah,  dengan  cara wawancara  dan  dokumentasi.  Setelah  keseluruhan  data  yang  dikumpulkan  maka langkah  selanjutnya  adalah  penulis  menganalisis  data  tersebut  agar  dapat  ditarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan kajian  penelitian  yaitu  analisis  akad  murabahah  bil  wakalah  pada  pembiayaan murabahah  di  PNM  Mekaar  cabang  Johan  Pahlawan  yang  dikaji  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Maksudnya analisis ini bertujuan untuk mengetahui secara keseluruhan tarkait implementasi pembiayaan murabahah pada PNM  Mekaar  kemudian  dilihat  dari  sudut  pandang  hukum  Islam  terhadap permasalahan yang ada dalam praktik tersebut.

## Hasil dan Pembahasan Konsep Murabahah bil Wakalah dalam Hukum Islam
Dalam  ilmu  fiqh,  akad  murābahah  ini  pada  mulanya  digunakan  untuk bertransaksi  dengan  anak  kecil  atau  dengan  orang  yang  kurang  akalnya.  Hal  ini dilakukan  untuk  menghindari  mereka  dari  penipuan.  Namun  dewasa  ini,  akad murābahah digunakan dalam praktik perbankan syari’ah. Bahkan merupakan salah satu skim yang paling popular di dunia perbankan (Adiwarman A. Karim, 2006:113).
Murabahah  dalam  perbankan  mempunyai  definisi  tersendiri  yaitu  akad  jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati  (Muhammad,  2000:103).  Berdasarkan  akad  jual  beli  tersebut,  bank membeli  barang  sebesar  harga  yang  telah  dipesan  oleh  bank  dan  kembali menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok atau supplier  ditambah  dengan  keuntungan  yang  telah  disepakati  antara  bank  dengan nasabah.  Dalam  hal  ini,  bank  harus  memberitahukan  secara  jujur  dan  transparan kepada  nasabah  mengenai  harga  pokok  barang  ditambah  dengan  biaya  yang diperlukan.
Sebagaimana  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI),  karakteristik  pembiayaan  murabahah  berbeda  dengan  kredit  yang  terjadi pada  perbankan  konvensional.  Diantaranya  harga  jual  kredit  kepada  konsumen kepada  perbankan  konvensional  memakai  tingkat  bunga  yang  tergantung  situasi pasar, sedangkan pada
pembiayaan  murabahah,  margin  atau  tingkat  keuntungan  murabahah  (bila sudah  terjadi  ijab  kabul)  bersifat  tetap,  sehingga  harga  jual  tidak  boleh  berubah (Asiyah,  2014:224).  Dengan  demikian  dari  awal  perjanjian  hingga  dalam  masa pelunasan  Lembaga  Keuangan  Syariah  tidak  boleh  merubah  akad  yang  telah dijanjikan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjual belikan  tersebut  berupa  harta  yang  jelas  harganya,  seperti  mobil  atau  motor.
Sedangkan  akad  kredit  perbankan  konvensional  terhadap  konsumen  berupa  akad pinjam meminjam yang dalam ini belum tentu ada barangnya.
Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:
(1)  Ketentuan umum murabahah
a.  Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
c.  Bank  membiayai  sebagian  atau  seluruh  harga  pembelian  barang  yang  telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e.  Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
f.  Bank  kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah  (pemesan)  dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati .
h. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad  tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i.  Jika  bank  hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  membeli  barang  dari  pihak ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang,  secara prinsip menjadi milik bank.
(2)  Ketentuan murabahah kepada nasabah
a.  Nasabah  mengajukan  permohonan  dan  perjanjian  pembelian  suatu  barang atau asset kepada bank.
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c.  Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e.  Jika  nasabah  kemudian  menolak  membeli  barang  tersebut,  biaya  riil  bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f.  Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika  uang  muka  memakai  kontrak  urbun  sebagai  alternatif  dari  uang  muka, maka:
-  Jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia  tinggal membayar sisa harga.
-  Jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik  bank  maksimal sebesar  kerugian  yang  ditanggung  oleh  bank  akibat  pembatalan  tersebut, dan  jika  uang  muka  tidak  mencukupi,  nasabah  wajib  melunasi kekurangannya.
h. Jaminan  dalam  murabahah  diperbolehkan  ,  agar  nasabah  serius  dengan pesanannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
i.  Hutang  dalam  murabahah  secara  prinsip  penyelesaiannya  tidak  ada kaitannya dengan transaksi lain tang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas  barang  tersebut.  Jika  nasabah  menjual  kembali  barang  tersebut  dengan keuntungan  atau  kerugian,  ia  tetap  berkewajiban  untuk  menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran  berakhir,  ia  tidak  wajib  segera  melunasi  seluruh  angsurannya. Kemudian  jika  penjualan  barang  terseut  menyebabkan  kerugian,  nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat  pembayaran  angsuran  atau  meminta  kerugian  itu diperhitungkan.
Dalam praktik jual beli murabahah yang diterapkan perbankan syariah tidak semuanya  dilakukan  secara  murni,  karena  adanya  keterbatasan  tenaga  kerja  dan waktu  dalam  sebuah  Lembaga  keuangan  Syariah  maka  pembelian  dan  pengadaan barang  tersebut  dapat  diwakilkan  kepada  nasabah.  Pemberian  kuasa  (wakalah) secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  perjanjian  dimana  seseorang mendelegasikan  atau  menyerahkan  sesuatu  wewenang  (kekuasaan)  kepada seseorang  yang  lain  untuk  menyelenggarakan  sesuatu  urusan,  dan  orang  lain tersebut menerimanya, serta melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Abdul Ghofur Anshori, 2018:163).
Wakalah  menurut  Bahasa  adalah  penyerahan,  pendelegasian,  atau  pemberian mandat.  Wakalah  selanjutnya  diartikan  sebagai  pelimpahan  kekuasaan    oleh seseorang  kepada  yang  lain  dalam  hal-hal  yang  dapat  diwakilkan.  Dalam perkembangan  fiqh  Islam,  wakalah  masih  diperdebatkan  dalam  hal  mewakilakan. Pendapat  pertama  mengatakan  bahwa,  wakalah  adalah  niabah  atau  mewakili,  si wakil  tidak  dapat  menggantikan  seluruh  fungsi  muwakkil.  Pendapat  kedua menyatakan  bahwa  wakalah  adalah  wilayah  karena  menggantikan  dibolehkan untuk  mengarah  kepada  yang  lebih  baik,  sebagaimana  dalam  jual  beli,  melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.
Adapun  murabahah  bil  wakalah  adalah  jual  beli  dengan  sistem  wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir
yang  ditandai  dengan  penyerahan  barang  dari  nasabah  ke  Lembaga  Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.
Sesuai  dengan  ketentuan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:04/DSN- MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,  secara  prinsip,  menjadi  milik  bank”  (DSN  MUI,  2000:26).  Sesuai  de ngan ketentuan  Fatwa  DSN  MUI  akad  murabahah  bil  wakalah  dapat  dilakukan  dengan syarat  jika  barang  yang  dibeli  oleh  nasabah  sepenuhnya  sudah  milik  lembaga keuangan  syariah,  kemudian  setelah  barang  tersebut  dimiliki  lembaga  keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.
Dalam  aktivitas  jual  beli  dengan  cara  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk memilih  barang  yang  diinginkan,  bentuk  transaksinya  adalah  dengan  sistem  akad wakalah.  Pihak  bank  seterusnya  akan  meminta  faktur    sebagai  bukti  pembelian barang  tersebut  (Iska,  2012:  305).  Jual  beli  ini  sistemnya  adalah  mewakilkan pembelian  produk  kepada  nasabah  kemudian  setelah  produk  tersebut  didapatkan oleh  nasabah  maka  nasabah  memberikannya  kepada  pihak  lembaga  keuangan syariah.  Setelah  barang  tersebut  di  miliki  pihak  lembaga  dan  harga  dari  barang tersebut  jelas  maka  pihak  lembaga  menentukan  margin  yang  didapatkan  serta jangka  waktu  pengembalian  yang  akan  disepakati  oleh  pihak  lembaga  keuangan syariah dan nasabah.
Dalam  rukun  murabahah  bil  wakalah  sama  dengan  akad  murabahah,  namun perbedaan  dalam  akad  murabahah  bil  wakalah  terdapat  wakil  dalam  pembelian barang sebagai berikut:
1) Penjual (ba’i)
2) Pembeli (musytary)
3) Barang yang dibeli
4) Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli  dan  margin  yang  akan  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Sehingga  kedua belah  pihak  akan  melakukan  keputusan  harga  jual  dan  jangka  waktu pengangsuran
5) Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
6) Objek akad
7) Shigat atau ijab dan Qabul (Pramana, 2017: 30).
Ada beberapa syarat dari murabahah bil wakalah adalah sebagai berikut:
1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis.
2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
3) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
4) Kontrak harus bebas dari riba.
5) Penjual  harus  memberi  tahu  atau  menjelaskan  apabila terjadi cacat  pada barang sesudah pembelian.
6) Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara hutang.
7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah.
8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam (Pramana, 2017: 31).

## Pembiayaan Murabahah di Koperasi PNM Mekar cabang Johan Pahlawan
Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia hal ini membuat  perekonomian  Indonesia  terpuruk,  peristiwa  ini  membuat  sadar pemerintah  bahwa  keberadaan  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi  dapat memperkuat  ekonomi  bangsa  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang.  Ditambah  lagi dengan  sulitnya  masyarakat  pedesaan  mendapati  fasilitas  dalam  bidang  ekonomi, menjadikan beberapa badan usaha berinovasi untuk memberikan pelayanan dalam bidang  permodalan  kepada  masyarakat-masyarakat  kecil  dalam  menjalankan  roda perekonomian di daerahnya.
Pada  tanggal  1  juni  1999,  pemerintah  melalui  BUMN  mendirikan  PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan tugas untuk memberdayakan usaha mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi,  dengan  harapan  ekonomi  bangsa  Indonesia bisa  pulih  setelah  terjadi  krisis  moneter.  Tugas  pemberdayaan  tersebut  dilakukan melalui  penyediaan  jasa  pembiayaan  dan  jasa  menejemen  guna  menunjang  bagi pengusaha  baru  untuk  mengembangkan  usahanya  baik  sektor  ril  maupun  jasa, sehingga keberadaan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) dapat menambah lapangan pekerjaan. Pada tahun 2008 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)  bertransformasi  dengan  meluncurkan  produk  PNM  UlaMM  untuk memberikan permodalan kepada usaha mikro dan kecil. Kemudian pada tahun 2009 PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (Persero)  berkerjasama  dengan  pasar modal dan perbankan  dengan  menerbitkan  obligasi  untuk  meningkatkan  pendananan perusahaan.
Pada  tahun  2015  PT.  Permodalan  Nasional  Madani  (Persero)  meluncurkan produk  barunya  yaitu  PNM  Mekaar  (Membina  Ekonomi  Keluarga  Sejahtera)  yang dikhususkan  bagi  perempuan  yang  ingin  memulai  usaha  maupun  yang  sudah memiliki  usaha.  Hal  ini  dilakukan  agar  perempuan-perempuan  di  Indonesia  lebih produktif dalam bidang ekonomi. Pertama berdiri PNM Mekaar di kecamatan Johan Pahlawan  tahun  2019  sekitar  bulan  mei.  Di    Aceh  Barat,  PNM  pertama  dibuka  di kecamatan  Johan  Pahlawan,  kemudian  disusul  oleh  kecamatan  lain  seperti  Kaway XVI, serta kecamatan Seunagan dan Darul Makmur yang ada di Nagan Raya.
Keunggulan PNM ini adalah sebagai berikut:
-  Tidak ada bunga dan uang hangus.
-  Uang  yang  sudah  cair  disetorkan  setelah  dua  minggu  keluarnya  uang  tersebut, jadi nasabah memiliki waktu  untuk menyetor.
-  Pinjaman  paling  tinggi  25  juta,  dengan  proses  pemberian  pinjaman  secara bertahap tengantung tingkat kelancaran nasabah dalam penyetoran.
-  Membantu pedagang-pedagang kecil dalam memberikan modal. Visi dan Misi Permodalan Nasional Madani
Visi  lembaga  ini  adalah  menjadi  lembaga  pembiayaan  terkemuka  dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan  Koperasi  (UMKMK)  yang  berlandaskan  prinsip-prinsip  Good  Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Adapun misinya adalah
-  Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan  kelayakan  usaha  dan  kemampuan  wirausaha  para  pelaku  bisnis UMKMK.
-  Membantu  pelaku  UMKMK  untuk  mendapatkan  dan  kemudian  meningkatkan akses  pembiayaan  UMKMK  kepada  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun nonbank  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kontribusi  mereka  dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan keSejahteraan masyarakat.
-  Meningkatkan  kreatifitas  dan  produktivitas  karyawan  untuk  mencapai  kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.
Praktik  pembiayaan  murabahah  dalam  produk  mekaar  syariah  di  PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah  dalam  pembiayaan  murabahah  dimaksudkan  sebagai  pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PNM (bai) kepada nasabah (musytari). Karena dalam pembiayaan murabahah di PNM mereka tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang. Berikut adalah alur pembiayaan murabahah di PNM ;
1.  Nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak PNM.
2.  Mengikuti kegiatan PKM bersama anggota kelompok.
3.  Memberikan persyaratan yang telah ditentukan.
4.  Pencairan dana sekaligus penandatanganan akad murabahah dan akad wakalah.
Adapun  contoh  barang  dan  produk  yang  ditawarkan  pihak  PNM  kepada nasabah,  salah  satunya  adalah  memenuhi  kebutuhan  ibu-ibu  dalam  menekuni usahanya, seperti bidang jahit menjahit. Pihak PNM akan memberikan modal berupa uang  kepada  nasabah  untuk  membeli  keperluan  menjahit,  seperti  bakal  baju  dan juga  benang.  Nantinya  ibu-ibu  tersebut  akan  membeli  sendiri  bakal  kain  yang diperlukan  dari  uang  yang  telah  diberikan  pihak  PNM.  Selanjutnya,  mereka  akan memberikan nota atau faktur pembelian kepada pihak PNM.
Rukun  dan  syarat  sah  murabahah  telah  dijelaskan  dalam  fiqh  muamalah, adapun  dalam  implementasinya  telah  diatur  dalam  fatwa  dewan  syariah  nasional
Nomor  04/DSN-  MUI/2000  tentang  murabahah.  Implementasi  pembiayaan murabahah  di  PNM  program  Mekaar  syariah  sudah  memenuhi  rukun  dan  syarat jual beli dari segi penjual (bai’), pembeli (musytari), serta ijab dan kabul, sementara dalam segi objek barang terdapat ketidak sesuaian.
Menurut  fatwa  dewan  syariah  nasional  Nomor  04/DSN-MUI/2000,  tentang murabahah bagian pertama butir 4 menyatakan”bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian barang bebas dari riba.
Pembiayaan  program  mekaar  syariah  PNM  menyertakan  akad  wakalah  di dalammya sehingga pembelian barang diwakilkan kepada nasabah (musytari) tentu hal ini tidaklah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Fatwa DSN di atas “bank  membeli”,  berarti  bank  harusnya  membel i  barang  yang  dibutuhkan  oleh nasabah akan tetapi fakta di lapangan pihak PNM tidak pernah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah.
Penyerahan  bukti  kwitansi  sebagai  bukti  prinsip  kepemilikan  barang  juga terdapat  masalah,  karena  peyerahan  bukti  kwitansi  hanya  diberikan  saat peminjaman  pertama  dan  kedua  saja,  selanjutnya  untuk  peminjaman  ketiga  dan keempat  pegawai  mengisi  sendiri  kwitansi  pembelian  barang  dan  tidak  meminta kepada nasabah, dengan dalih nasabah yang bersangkutan tidak ada masalah dalam pembayaran.
Proses  pembelian  barang  memang  bisa  tidak  secara  langsung  dilakukan  oleh bank,  dengan  adanya  akad  wakalah  bank  bisa  mewakilkannya  kepada  muwakkil untuk melakukan pembelian barang dan muwakkil membelikan dan bertindak atas nama yang mewakilkan. Sehingga barang secara prinsip menjadi milik pihak yang mewakilkan.  Akan  tetapi  faktanya  nasabah  membeli  barang  atas  nama  nasabah sendiri,  bukan  atas  nama  PNM.  Dan  dalam  peraturan  bank  indonesia  PBI  No 7/46/PBI/2005/ tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi penggunaan akad wakalah  dan  murabahah  pada  pasal  9  ayat  1  butir  d  dinyatakan  juga  secara  tegas dalam  hal  bank  mewakilkan  kepada  nasabah,  untuk  membeli  barang,  maka  akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah, lalu dijelaskan juga barang secara  prinsip  milik  bank  adalah  adanya  aliran  dana  yang  ditunjukan  kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Jadi dalam peraturan PBI  dijelaskan  jika  hendak  mewakilkan  pembelian  barang  kepada  nasabah  maka pembelian  barang  tersebut  seharusnya  atas  nama  bank,  sehingga  barang  tersebut dapat dimiliki oleh bank secara prinsip.

## Kesimpulan
Pembiayaan dalam konsep fiqh muamalah harus memenuhi unsur rukun dan syarat  jual  beli  dalam  Islam,  agar  transaksi  yang  dilakukan  terhindar  dari  sifat gharar,  tadlis  dan  riba  serta  mendapat  keridhaan  dari  Allah  SWT.  Rukun  jual  beli
yang harus dipenuhi adalah adanya pembeli, penjual,objek jual beli, ijab dan kabul serta terpenuhinya syarat jual beli yaitu: syarat terhadap orang yang berakad, syarat ijab dan kabul, dan syarat terhadap objek jual beli.
Praktik  pembiayaan  murabahah  di  PNM  dalam  produk  mekar  syariah digunakan  dalam  pembiayaan  modal  usaha  menggunakan  akad  murabahah  dan akad wakalah dalam pembelian barang PNM mewakilkan kepada nasabah dengan menggunakan  akad  wakalah,kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  nasabah dengan  margin  yang  telah  ditentukan  dan  pembayaran  secara  angsuran  dengan jangkawaktu yang telah ditepapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Praktiknya  pembiayaan  murabahah  di  PNM  Mekar  belum  memenuhi  rukun dan  syarat  murabahah  yang  telah  ditetapkan  dalam  hukum  Islam.  Pertama,  pihak PNM  melakukan  pembiayaan  untuk  pembelian  barang,  tetapi  PNM  tidak memberikan barang, melainkan uang sesuai dengan pengajuan yang diajukan.
Kedua,  apabila  melihat  pada  tingkat  efisiensi  dalam  permodalan,  baiknya pembiayaan  modal  usaha  lebih  tepat  menggunakan  akad  mudharabah  atau musyarakah.  Mengingat  kedua  akad  tersebut  adalah  dasar  dalam  pemberian pinjaman modal usaha. Ketiga, dalam penerapan akad wakalah juga dirasa kurang tepat, sehingga menghilangkan fungsi dari akad wakalah itu sendiri.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin (2008). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta, Sinar Grafika.
Amirudin  dan  Asikin,  Zainal  (2003).  Pengantar  Metode  dan  Penelitian  Hukum.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Dahlan, Ahmad (2012). Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta, Teras.
Ghofur  Anshori,  Abdul  (2008).  Penerapan  Prinsip  Syariah:  Dalam  Lembaga Keuangan,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Perusahaan  Pembiayaan.  Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Ghofur Anshori, Abdul (2018). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Iska,  S.  (2012).  Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.  Yogyakarta,  Fajar  Media Press.
Karim,  Adiwarman  (2006).  Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan.  Jakarta,  IIIT Indonesia.
Karim, Helmi ( 2002 ), fiqh muamalah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Latifatul  Barokah,  Hanik  (2018).  Analisis  Pelaksanaan  Akad  Murabahah  Untuk Modal Usaha Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulung Agung, Skripsi, Tulung Agung, IAIN Tulung Agung.
Nur Asiyah, Binti (2014). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta, Teras.
Saputra,  U.  K.  (2016).  Penyertaan  Akad  Wakalah  pada  Pembiayaan  Murabahah. Lifatah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam.
Wardani, F. S. (2014). Studi Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Bmt Al-Fattah Kota Solok
Wijaya,  D.  W.  (2014).  Pelaksanaan  akad  pembiayaan  murbahah  al-wakalah  pada pembiayaan warung mikro dipt.bank syariah mandiri cabang medan.
Wirdiyaningsih, (2005). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta, Kencana.