## Politik  Hukum  terhadap  Perlindungan  Hukum  UMKM  Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Saiful 1* , Anggar Putra 1 1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
22203011081@student.uin-suka.ac.id
ARTICLE INFO
Article history:
Received April 01, 2024 Revised May 02, 2024 Accepted May 12, 2024 Abstract The  presence  of  the  Job  Creation  Law  is  the  government's  form  of  legal reconstruction  of  protection  for  MSMEs,  both  from  the  licensing,  capital  and legal protection aspects. The aim of this research is to find out how the legal politics of  protecting MSMEs are in Indonesia after the enactment of the  Job Creation Law. The research method, namely library research, is used to collect data  from  various  literature.  The  nature  of  the  research  is  analytical descriptive.  Normative  juridical  research  approach.  Then  use  primary  and secondary data as well as data collection techniques then analyze the data to reach  the  conclusion  stage.  The  research  results  show  that  from  the  capital aspect,  the  central  government  allocates  special  allocation  funds  to  support funding  for  regional  governments  in  the  context  of  empowerment  and development activities for  MSMEs. Meanwhile, from  the licensing aspect, the central  and  regional  governments,  in  accordance  with  their  authority,  carry out  guidance  and  registration  for  MSMEs  based  on  established  norms, standards  and  procedures.  Apart  from  that,  registration  can  be  done  online and offline by attaching your KTP. Meanwhile, from the aspect of legal aid, the government  is  identifying  legal  problems  faced  by  MSMEs,  disclosing information regarding legal aid services, allocating budgets for implementing legal aid programs and services. Keywords : Legal Politics, MSMEs, Job Creation Law Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Menurut  pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945), pembangunan ekonomi nasional berupaya untuk memajukan kesejahteraan seluruh  rakyat  Indonesia,  tidak  hanya  mereka  yang  tergabung  dalam  negara  tersebut. kelompok  atau  faksi  tertentu,  guna  mencapai  tujuan  tertentu,  yaitu  kesejahteraan  dan kemakmuran.  (Apriani  &  Said,  2022).  Untuk  mewujudkan  kesejahteraan  tersebut dilakukan berbagai upaya, salah satunya upaya ialah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.
Meskipun  UMKM  tidak  sekuat  pelaku  usaha  lainnya  dalam  situasi  ini,  kontribusi mereka  dalam  mendorong  kewirausahaan,  pertumbuhan  ekonomi  bangsa,  dan  upaya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat sangat dihargai (Gunawan et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan dan memberikan dukungan di  segala  bidang,  khususnya  di  bidang  regulasi.  Hal  ini  penting  karena  penetapan

## Bulletin of Community Engagement
peraturan  yang  sesuai  akan  menjadi  landasan  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Karena  itu salah satu instrumen yang akan membantu perekonomian, begitu pula sebaliknya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor  17  Tahun  2013  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  merupakan  dua  peraturan  yang  dikeluarkan pemerintah  sebelumnya  terkait  UMKM.  Namun  alih-alih  memberikan  jawaban  atas berbagai permasalahan hukum yang muncul di masyarakat maupun di lapangan bagi para pelaku  UMKM,  peraturan  tersebut  malah  membuat  pihak-pihak  yang  mempunyai kepentingan sendiri malah memanfaatkan UMKM. (Putra et al., 2022).
Pada  tahun  2020,  Pemerintah  membentuk  sebuah  undang-undang  yang menggakomodir beberapa undang-undang didalamnya dengan metode omnibus law yakni Undang-undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  kemudian  di  ganti  dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  2  tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  undang- undang dan sebagai tindak lanjutnya pemerintah mengeluarkan juga peraturan pelaksana Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan,  perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Peraturan  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  lingkungan  bisnis  dan investasi di Indonesia. Mereka juga bertujuan untuk mengubah undang-undang yang ada guna melindungi, menyederhanakan, dan memungkinkan UMKM menghasilkan lapangan kerja yang dapat menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar (Putra et al., 2022). Selain itu,  dalam  peraturan  pemerintah  telah  diatur  pula  terkait  dengan  kemudahan, perlindungan,  dan  pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  penyelenggaraan inkubasi dan dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah (Pemerintah Indonesia, 2021).
Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud menggunakan politik hukum sebagai alat  analisis  untuk  mengkaji  lebih  detail  keberadaan  berbagai  peraturan  yang  menjadi atap  perlindungan  hukum  UMKM  di  Indonesia.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  apakah  berbagai  peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  Indonesia  sudah sesuai atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Agar nantinya bisa ideal dan UMKM mempunyai  perlindungan  hukum  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Indonesia.
METODE Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  kepustakaan  ( library  research), yakni  metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari  berbagai  literatur.  Sifat penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  analitik.  Pendekatan  penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif. Kemudian penulis menggunakan data primer dan data sekunder, bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan sedangkan bahan  sekunder  yaitu  jurnal,  buku,  dan  lain-lain  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mencari berbagai bahan hukum dari buku, jurnal dan berbagai media internet. Selanjutnya penulis menganalisis dengan beberapa tahapan yaitu: reduksi, pengorganisasian, penyajian, verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Politik Hukum: Suatu Tinjauan teoritis
Bicara politik hukum yang dimaksud adalah  keadaan Indonesia saat ini menurut asas  pertimbangan  (hierarki)  undang-undang  itu  sendiri,  atau  yang  disebut  dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Hukum politik, sebaliknya, dalam pengertian klasik  didefinisikan  sebagai  undang-undang  yang  dibuat  atau  ditetapkan  oleh  lembaga atau pejabat negara yang diberi wewenang untuk memberlakukannya (Hasbi & Ali, 2014).
Politik  hukum  selanjutnya  dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  diambil  oleh negara, dalam hal ini melalui lembaga atau pejabat negara yang diberi wewenang untuk memutuskan undang-undang mana  yang  harus  dikeluarkan atau  dipertahankan,  diganti, atau  diatur  dalam  rangka  mendukung  berjalannya  negara.  kebijakan  penyelenggara negara dan pencapaian tujuan negara.
Satjipto Raharjdo menyatakan bahwa politik hukum adalah tindakan dan strategi yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan  sosial  dengan  hukum  tertentu  yang ada  di  masyarakat.  Strategi-strategi  ini  mencakup  tanggapan  terhadap  pertanyaan- pertanyaan  mendasar,  seperti: pertama ,  tujuan  apa  yang  akan  dicapai  oleh  sistem  yang ada saat ini; kedua , strategi apa dan apa yang dinilai paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut; ketiga ,  kapan  dan  bagaimana  undang-undang  tersebut  perlu  diubah;  dan keempa t,  apakah  mungkin  untuk  mengembangkan  standar  dan  pola  yang  ditetapkan untuk membantu memutuskan proses pemilihan tujuan dan cara efektif untuk mencapai tujuan? (MD, 2020).Peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum dalam konteks reformasi  hukum  merupakan  politik  hukum,  menurut  Muchtar  Kusumaatmadja  Hukum merupakan  instrumen  politik  hukum  yang  digunakan.  Namun,  instrumen  peraturan perundang-undangan  juga  menghadapi  tantangan. Pertama ,  menetapkan  prioritas  yang selaras  dengan  kebutuhan  masyarakat  bisa  menjadi  tantangan. Kedua ,  menciptakan undang-undang  yang  selaras  dengan  kesadaran  dan  kebutuhan  masyarakat  bisa  jadi merupakan tantangan. (Amimi & FAtimah, 2023).
Sementara itu, Moh. Mahfud MD memberikan definis Politik hukum adalah “ legal policy” atau (garis kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan  hukum  baru  maupun  dengan  penggantian  hukum  lama  dalam  rangka  untuk mencapai tujuan negara.  Dalam hal ini, Moh. Mahfud MD mengatakan pada pemahaman bahwa studi politik hukum mencakup legal policy ( sebagai garis kebijakan resmi negara) tentang  hukum  yang  akan  diberlakukan  atau  tidak  diberlakukan  dan  hal-hal  lain  yang terkait  dengan  itu.  Sehingga  ada  perbedaan  antara  cakupan  politik  hukum  dan  studi politik  hukum,  Dimana  yang pertama lebih  bersifat  formal  pada  kebijakan  resmi sementara yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang berkait dengannya (MD, 2020).
Lebih  lanjut,  Moh.  Mahfud  MD  mengatakan  bahwa  terdapat  tiga  cakupan  studi politik hukum, ialah: pertama, kebijakan negara (garis resmi ) tentang hukum yang akan diberlakukan  atau  tidak  diberlakukan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  negara. Kedua, latar  belakan  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya  atas  lahirnya  produk  hukum. Ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan (MD, 2020). Politik  hukum  kemudian  dapat  diartikan  sebagai  kehendak  negara  terhadap hukum. Hal ini menunjukkan alasan di balik penciptaan undang-undang, tujuan undang- undang tersebut, dan tujuan penggunaan undang-undang tersebut. Kebijakan pemerintah mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dipertahankan,  yang  akan  diganti, yang akan direvisi, dan yang akan dicabut dikenal dengan istilah politik hukum (Fernando, 2022).  Oleh  karena  itu,  politik  hukum  melibatkan  pengambilan  keputusan  mengenai undang-undang mana  yang  harus  ditegakkan,  undang-undang  mana  yang harus dicabut, dan  undang-undang  mana  yang  tidak  boleh  diberlakukan — semuanya  bertujuan  untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.

## UMKM: Suatu Tinjauan teoritis
Definisi  UMKM  diatur  secara  eksplisit  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2008 tentang UMKM, yang berbunyi:
Pasal 1 : “Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/atau  badan usaha  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Mikro  sebagaimana  diatur dalam Undang- Undang ini.” Pasal 2 :
“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.”
Pasal 3 : “Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  Usaha  Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.”
Berangkat dari definisi UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang UMKM, dapat diklasifikasi definisi UMKM, sebagai berikut:(Arsyanti, 2016)
1. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
2. Usaha Kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan  penjualan  antara  300  juta  hingga  2.5  miliar  rupiah  selama  satu tahun.
3. Usaha Menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah  atau  menghasilkan  penjualan  antara  2,5  hingga  50  miliar  rupiah  selama satu tahun.
Sehingga,  perlu  diakui  secara  elektabilitas  peran  UMKM  dalam  meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disebuah negara,  tidak hanya di negara-negara sedang  berkembang,  tetapi  juga  di  negara-negara  maju.  Di  negara  maju  UMKM  sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja  dibandingkan  usaha  besar,  tetapi  juga  kontribusinya  terhadap  pembentukan  dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar. (Sumampouw, Wuri; Kurnia, Kana; Arrobi, 2021)
B. Perlindungan UMKM di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Pemerintah  harus  bertindak  cepat  dalam  menetapkan  arah  dan  kebijakan pemerataan  dan  perlindungan  pendapatan,  khususnya  terkait  UMKM  dan  berbagai kebijakan  terkait.  Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  tahun  1993  yang  secara  jelas menyatakan  bahwa  UMKM  perlu  diberikan  kemudahan,  baik  dari  segi  permodalan, perizinan, pemasaran, dan peningkatan kemitraan usaha, mengakui adanya politik hukum pemerintah terkait UMKM sebelum reformasi. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan tujuan tersebut. Meskipun demikian, perlindungan dan pemberdayaan UMKM belum mengalami perubahan  yang  signifikan,  terutama  mengingat  ketatnya  persaingan  usaha.  Sehingga undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Yusri, 2014).
Dalam undang-undang tersebut telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana dalam  pasal  3  yang  menyatakan,  “Usaha  Mikro,  kecil  dan  menengah  bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang  berkeadilan”.  Kemudian,  tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana dalam pasal 5 mengatakan:
1) “ Mewujudkan  struktur  perekonomian  nasional  yang  seimbang,  berkembang,  dan berkeadilan. ”
2) “ Menumbuhkan  dan  mengembangkan  kemampuan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan ”.
3) “ Meningkatkan  peran  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  dalam  pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengetasan rakyat dari kemiskinan ”.
Hadirnya  undang-undang  tersebut,  keberpihakan  pemerintah  kepada  sektor UMKM  ini  sangat  jelas  melalui  undang-undang  ini  dikarenakan  pemerintah  memang sangat  berkepentingan  untuk  melindungi  dan  mengembangkan  sektor  UMKM  ini. Kemudian undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17  tahun  2013  tentang  Pelaksana Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008.  Poin  penting yang diatur adalah peran pemerintah  pusat dan pemerintah  daerah  untuk memfasilitasi pengembangan UMKM.
Karena  mengingat  UMKM  merupakan  usaha  yang  mandiri  dan  mampu  berdiri sendiri.  Data  dari  industri  perbakan  pada  tahun  2013  yang  menyatakan  kredit  UMKM hanya berkisar 13, 67 dan pertumbuhan ekspor yang membentuk produk domestik bruto sebesar  9,  29%  menunjukkan  kemandirian  UMKM  sejak  dahulu  (Fernanda  Oktavia Larasati  et  al.,  2022).  Kemudian,  sepanjang  2019  kontribusi  sektor  UMKM  terhadap produk  domestik  bruto  (PDB)  nasional  diproyeksi  tumbuh  5  %.  Dengan  estimasi pertumbuhan  itu,  total  kontribusi  UMKM  tehadap  PDB  nasional  tahun  2019  dapat mencapai  65%  atau  sekitar  Rp.  2.394,5  triliun.  Adapun  realisasi  Kontribusi  UMKM terhadap PDB nasioanl tahun 2019 mencapai sekitar 60,34% (Sumampouw et al., 2021).
Pemerintah  harus  memberikan  layanan,  perlindungan,  dan  bantuan  hukum  yang lebih  baik  kepada  UMKM  berdasarkan  data  ini.  UMKM  dapat  memberikan  manfaat  bagi masyarakat Indonesia selain memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian negara karena salah satu kontribusi terbesarnya adalah penciptaan lapangan kerja.
Namun,  dibalik  potensi  yang  besar  dari  UMKM  ada  beberapa  permasalahn  yang menjadi  penghambat.  Secara  umum  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  UMKM,  yaitu kurangnya  permodalan,  kesulitan  dalam  pemasaran,  persaingan  usaha  yang  ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial, kurangnya  pengentahuan  manajemen  keuangan  dan  iklim  usha  yang  kurang  kondusif (perijinan,  aturan  perundang-undangan).  Sedangkan  menurut  hasil  survei  oleh  bank Indonesia tentang UMKM menyimpulkan bahwa ada 4 kendala yang menyebabkan kinerja UMKM  masih  rendah  (Sumampouw  et  al.,  2021),  yaitu:  1)  Kemudahan  UMKM  dalam memperoleh perizinan; 2) Kamampuan UMKM untuk mengelola keuangan; 3) Ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit; 4) Tenaga kerja yang terampil. Dengan demikian, jika UMKM tidak dilindungi dengan hukum oleh negara. maka UMKM tidak akan berkembang. Perlindungan merupakan yang terpenting untuk UMM dengan meningkatnya persaingan ekonomi. Asas perlindungan hukum bisnis dalam UMKM (Fernanda Oktavia Larasati et al., 2022) antara lain:
1. Asas  ekonomi  UUD  1945,  dikembngkan  oleh  parapendiri  atau  penyusun  UUD  1945 yang  sangat  memperhatikan  pembangunan  ekonomi  negara  Indonesia.  Melalui prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan mencapai tujuan yang adil dan kaya.
2. Asas  melindungi  manfaat  nasional.  Pasal  33  ayat  (2)  dan  (3)  UUD  1945  mengatur kontorl  nasional  industri  manufaktur  yang  membantu  kepentingan  nasional.  Divisi produksi  umum  kepemilikan  provinsi  umum  didasarkan  pada  upaya  untuk melindungi banyak manfaat untk melindungi kebutuhan utama.
3. Asas untuk perlindungan hukum internasional dan ukum perdata.
4. Asas  untuk  melindungi  ekonomi  yang  lemah.  Berbagai  aturan  yang  dikelola  untuk mengembangkan  pengembangan  UMKM  sebelumnya  adalah  perhatian  pada  pelaku usaha.
5. Asas untuk melindungi kepentingan negara GATT. Manfaat ekonomi nasioanal negara harus  dilindungi  dari  pengusaha  domestik  dan  praktik  pendagangan  wirausahawan asing.
Pengembangan UMKM menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk  meningkatkan  investasi  dan  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.    Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta  Kerja  dan  Pemerintah  menggantikan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (PERPPU)  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kemudian  DPR Menentapkan  PERPPU  Nomor  2  tahun  2022  menjadi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2023 dan Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
Dalam  regulasi  tersebut,  pemerintan  mencantumkan  terkait  poin  perlindungan hukum bagi UMKM, undang-undang cipta kerja mengatur ketentuan baru terkait  UMKM, yakni  mengenai  basis  data  tunggal  dan  pengelolaan  terpadu  usaha  mikro  dan  kecil (UU6/2023  et  al.,  2023).  Dalam  pasal  89  ayat  (1)  pemerintah  pusat  mendorong implementasi pengelolaan Usaha Mikro dan kecil dalam penataan klaster melalui sinergi pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  pemangku  kepentingan.  Kemudian  dalam bagian kemitraan pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasiltasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha Mikro, dan usaha  kecil  yang  bertujuan  untuk  meningkat  kompetensi  dan  level  usaha.  Ayat  (3) menjelaskan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  memberikan  insentif  dan kemudahan  berusaha  dalam  rangka  kemitraan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  (Ayat  4)  bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sesuai dengan  kewenangannya  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan kemitraan  antara  usaha  menengah  dan  usaha  besar  dengan  koperasi,  usaha  mikro  dan usaha kecil.
Selanjutanya  terkait  kemudahan  perizinan,  dalam  pasal  91  ayat  (1)  menjelaskan bahwa dalam rangka kemudahan perizina berusaha, pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan  kecil  berdasarkan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh pemerintah pusat. Ayat (2) menjelaskan bahwa pendaftara dapat dilakukan secara daring dan luring dengan melampirkan KTP.
Selain  itu  juga,  dalam  Undang-undang  cipta  kerja,  UMKM  tidak  harus  memenuhi kewajiban memberi uang penghargaan atau bonus sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1). Pasal tersebut menjelaskan bahwa usaha mikro dan kecil diberi kemudahan dan penyederhanaan  administrasi  perpajakan  dalam  rangka  pengajuan  fasilitas  pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan dibidak perpajakan.  Ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  usaha  mikro  dan  kecil  yang  mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya. Kemudian,  Pasal  95  ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  pemerintahan  pusat mengalokasikan  dana  alokasi  khusus  untuk  mendukung  pendanaan  bagi  pemerintah daerah  dalam  rangka  kegiatan  pemberdayaan  dan  pengembangan  UMKM.  Pasal  97 menjelaskana  bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  wajib  mengalokasikan palik  sedikit  40%  produk/jasa  usaha mikro  dan kecil serta  koperasi  dari hasil  produksi dalam  negeri dana  pengadaan  barang/jasa  pemerintah. Selain Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah menerbitkan juga Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  tahun  2021  tentang  kemudahan,  perlindungan,  dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  mengatur  tentang  perlindungan  usaha  mikro  dan usaha kecil (Pemerintah Indonesia, 2021) terdapat dalam Pasal 48 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Ayat (2) menjelaskan bahwa  layanan  bantuan  tidak  dipungut  biaya.  Ayat  (3)  menjelaskan  bahwa  layanan
bantuan  dan  pendamping  hukum  berupa;  penyuluhan  hukum,  konsultasi  hukum  dan mediasi, penyusunan dokumen hukum dan/atau, pendampingan diluar pengadilan.
Kemudian pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah dalam upaya  pemberian  layanan  bantuan  dan  perlindungan  hukum  kepada  usaha  mikro  dan usaha kecil, pemerintah pusat pemerintah daerah paling sedikit melakukan indentifikasi permasalah  hukum  yang  dihadapi  oleh  pelaku  usaha  mikro  dan  usaha  kecil  ,  membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, meningkatkan literasi hukum, menggalokasi anggaran  untuk pelaksanaan  program  dari  kegiatan  layanan  bantuan  dan  pendamping  hukum  dan melakukan  kerja  sama  dengan  instansi  terkait,  perguruan  tinggi  dan/atau  organisasi profesi hukum.Dengan hadirnya regulasi seperti yang jelaskan di atas, memberikan politik hukum  yang  baik  dan  memberikan  angin  segar  bagi  UMKM.  Dimana,  Pemerintah  pusat dan  daerah  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  perlindungan  bagi  UMKM  di Indonesia.  Karena,  pada  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  sebelumnya  belum menjelaskan secara detail dan kompehensif terhadap perlindungan hukum UMKM.
C. UU Cipta Kerja: Kemudahan Membuka Perizinan Usaha Bagi UMKM
Setelah  disahkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  atau  yang  dikenal dengan UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020 dan kemudian diterbitkan pada 2 November  2020.  Salah  satu goals penyusunan  peraturan  tersebut  adalah  membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan penanaman modal dalam dan luar negeri, terutama kaitanya  dengan  kemudahan  untuk  persyaratan  izin  usaha,  sehingga  akan  memberikan damapk yang baik di sektor UMKM khususnya.
Proses  perizinan  usaha  sebelum  disahkan  UU  Cipta  Kerja jauh  dari  yang diharapkan dan belum terstandarisasi, terintegrasi dan birokratis. Dimana, perizinan yang dibutuhkan  UKM  untuk  melakukan  usaha  adalah  SITU  (Izin  Usaha),  TDP  (Tanda  Daftar Perusahaan),  IUI  (Izin  Usaha  Industri),  dan  untuk  perizinan  UKM  (usaha  kecil  dan menengah)  ada  izin  tambahan  berupa  NPWP.  (nomor  wajib  pajak  utama).  Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Act bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi  para  pelaku  UKM  dan  secara  praktis  mempermudah  usaha  khususnya  di  bidang perizinan perusahaan. UU Cipta Kerja, di mana pasal ini memuat perubahan Pasal 12 UU Nomor  20  tahun  2008  tentang  UMKM,  menyatakan  bahwa  aturan  dan  jenis  izin  usaha disederhanakan dengan sistem pelayanan satu pintu dan pembayaran. Pengecualian untuk usaha mikro dan penyederhanaan untuk usaha kecil.(Damayanti et al., 2022)
Kemudahan  UMKM  menggunakan  izin  usaha  juga  dijelaskan  dalam  Pasal  91  UU Cipta  Kerja  yang  menjelaskan  izin  usaha  dipermudah,  sederhana  dan  pendaftaran pengusaha UMKM baik offline maupun online. Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu peluang layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertujuan untuk mencapai kriteria kemudahan perizinan layanan seperti di negara- negara  Asia  lainnya.  Surat  pemberitahuan  RT  dan  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk) merupakan  pendaftaran  izin  UMKM  sesuai  PP  secara  online  melalui  OSS  PP  Nomor  24 Tahun 2018 terkait pelayanan usaha terpadu secara elektronik.(Dwi et al., 2023)
Setelah  itu,  pelaku  UMKM  mendapatkan  NIB  (Nomor  Induk  Usaha)  yang disebut sebagai  izin  untuk  semua  jenis  usaha,  seperti  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia)  dan sertifikat dengan status Halal Jaminan Produk. Penciptaan lapangan kerja sesuai undang- undang, yang menjelaskan bahwa usaha mikro memiliki keleluasaan dalam hal perizinan usaha,  sementara  usaha  kecil  mendapatkan  kemudahan  pembiayaan  izin  usaha,  dan perizinan  juga  dipermudah  melalui  pendaftaran  tunggal  online.  (OSS)  layanan.  Peran negara,  BUMN,  perusahaan  besar  dalam  dan  luar  negeri  dalam  membiayai  UKM  dan memberikan  akses  yang  lebih  mudah,  luas  dan  fleksibel  bagi  para  pelaku  UKM  tidak berubah.(Dwi et al., 2023)

## KESIMPULAN
UU  Ciptaker  sebagai  bentuk  rekonstruksi  perlindungan  Hukum  terhadap  pelaku UMKM.  Baik  dari  aspek  permodalan,  perizinan,  dan  bantuan  hukum.  Dari  aspek permodalan bahwa pemerintah pusat mengalokasi dana alokasi khusus untuk mendukung pendanaan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  rangka  kegiatan  pemberdayaan  dan pengembangan  UMKM.  Sedangkan  dari  aspek  perizinan  bahwa  pemerintah  pusat  dan daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  melakukan  pembinaan  dan  pendaftaran  bagi UMKM berdasarkan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam melakukan pendaftaran dapat dilakukan dengan daring dan luring dengan melampirkan KTP. Sementara  itu,  dari aspek  bantuan  hukum,  pemerintah  melakukan identifikasi  atas permasalah  hukum  yang  dihadapi  oleh  pelaku  UMKM,  membuka  informasi  mengenai layanan bantuan hukum, menggalokasi anggara untuk pelaksanaan program dan layanan bantuan hukum.

## REFERENSI
Amimi, D., & FAtimah, S. (2023). Politik Hukum Ekonomi Penguatan Ekonomi Mikro Dan UMKM Pasca Pandemi Covid-19. Jurnal Tana Mana , 3 (2).
Apriani,  N.,  &  Said,  R.  W.  (2022).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Industri  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial , 3 (1), 29. https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069 Arsyanti, B. and. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah . PT. Raja Grafindo Persada.
Damayanti,  F.,  Ketut,  N.,  &  Dharmawan,  S.  (2022).  Kemudahan  Bagi  UMKM  Dalam Mengembangkan Usaha: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Kertha Desa , 10 (7), 460 – 472.
Dwi, A., Rachmah, N., Salsabila, A. L., Gityanessa, S., Putri, I. H., Gustini, D. R., & Hukum, F.
(2023).  Perubahan  Fundamental  Hukum  Ekonomi :  Dalam  Studi  Kasus  Umkm Setelah. Das  Sollen:  Jurnal  Kajian  Kontemporer  Hukum  Dan  Masyarakat ,  1 – 19. https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx
Fernanda  Oktavia  Larasati,  Salma  Nur  Khalisa,  &  Diah  Pudjiastuti.  (2022).  Upaya
Perlindungan  Hukum  Untuk  Mengembangkan  UMKM  Berdasarkan  Undang  Undang Cipta Kerja. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (1), 132 – 146.
https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.162
Fernando,  A.  (2022).  Politik  Hukum  Peningkatan  Investasi  Dan  Dampaknya  Terhadap Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah. Jurnal  Lex  Renaissance , 7 (1),  55 – 68. https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art5
Gunawan, A. S., Aulia, Z., Christian, R., Konardy, Y., & Hutajulu, J. R. (2021). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Umkm Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai  Sarana  Peningkatan  Ekonomi. Prosiding  Serina , 1 (1),  2053 – 2062. https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18081 Hasbi, A., & Ali, H. (2014). Politik Hukum . Sinar Grafika. MD, M. M. (2020). Politik Hukum di Indonesia . Rajawal Persi.
Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . 086507 , 1 – 121.
Putra, R. H., Amalia, E., Fatah, D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum  Umkm  Di  Indonesia. At- Tasyri’:  Jurnal  Ilmiah  Prodi  Muamalah , 14 (1),  1 – 17. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.848 Sumampouw, Wuri; Kurnia, Kana; Arrobi, I. R. (2021). Jurnal de Jure , 13 (11), 24 – 39. Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal de Jure , 13 (11), 24 – 39.
UU6/2023,  UUD/1945,  PPPUU2/2022,  &  UU11/2020.  (2023).  Undang-Undang  Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Negara Republik Indonesia , 176733 .
Yusri.  (2014).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  dalam Perspektif Keadilan Ekonomi. Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 62 , 103 – 127.

## Peraturan perundang-Undangan
UU6/2023,  UUD/1945,  PPPUU2/2022,  &  UU11/2020.  (2023).  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Negara Republik Indonesia , 176733 . Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . 086507 , 1 – 121.
Copyright Holder: © Saiful, Anggar Putra (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under: CC BY SA