## UMNO dan PAS dalam Persaingan Politik Sekuler-Islam di Malaysia
Adetia Andri *
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

## PENDAHULUAN
Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian besar masyarakatnya  berasal  dari  etnik  Melayu  (Aljunied, 2019 ).  Malaysia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mengalami perkembangan  pesat  dari  aspek  sosial,  ekonomi,  politik,  pendidikan  dan  keagamaan.  Seiring  dengan  kemajuan- kemajuan yang dicapai tersebut, Malaysia menjadi negara yang semakin diperhitungkan posisinya dalam kancah politik internasional di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan berakhirnya penjajahan Inggris atas Malaysia pada 31 Agustus 1957 (Andaya & Andaya, 2017 ).
Dalam  aspek  politik,  Melayu merupakan  salah  satu  etnik  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari peta  perpolitikan Malaysia. Etnik Melayu memiliki jumlah penduduk 22,606,197 juta jiwa atau 68, 88% dari jumlah keseluruhan penduduk Malaysia (Hamid, 2019 ). Etnik Melayu yang notabene Muslim secara tidak langsung memberikan peluang besar bagi perolehan suara dalam pemilu, meskipun Malaysia bukan negara muslim. Bagi etnik Melayu, Islam bukan hanya agama dan keyakinan yang dianut oleh pemeluknya tetapi Islam juga menjadi landasan identitas mereka (Ponniah, 2000 ). Selain etnik Melayu, terdapat etnik lain seperti etnik Cina dan India yang juga memeluk Islam. Karena itulah, nuansa Islam begitu kental mewarnai kehidupan terutama dalam aspek perpolitikan di Malaysia (Hefner, 2001 ).
Sejak menjadi negara merdeka, posisi Islam semakin diperhitungkan dalam sistem politik dan mendapat tempat khusus dalam Konstitusi Malaysia karena "Islam adalah agama federasi". Ini berarti bahwa orang yang memeluk Islam, secara kebiasaan berbahasa Melayu dan mengikuti adat Melayu. Selain itu, Islam juga dijadikan rujukan utama dalam menyelesaikan konflik politik di Malaysia. Hal ini berakar kuat dari adanya peran pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan sehingga menjadi komitmen bagi masyarakat dalam menjalankannya (Olivier, 2020 ).
Walaupun  demikian,  pemerintah  tetap  harus  mempertimbangkan  keberadaan  warga  non-Muslim  dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, dalam memutuskan suatu kebijakan utamanya politik, pemerintah harus mampu bertindak adil agar tidak terjadi gesekan atau konflik dalam masyarakat yang diakibatkan ketidakpuasan dari warga non-

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This article aims to look at the political competition between the United Malay National Organization (UMNO) and the Se-Malaysia Islamic Party (PAS)  in  political  dynamics  in  Malaysia.  These  two  parties  are  the  two largest parties in Malaysia which both consider themselves to represent the voices of the Malay-Islamic community. In writing, this article uses historical  research  methods  in  four  steps:  heuristics,  criticism, verification,  and  historiography,  using  a  political  approach.  This approach is used to view a historical event from a political point of view. While  in  terms  of  data  collection  techniques,  this  article  uses  library research to collect sources related to the topics discussed. The results of the  study  show  that,  since  their  inception,  UMNO  and  PAS  have experienced  differences  in  their  political  goals.  UMNO  prioritizes  the Malay  side  of  its  political  strategy,  while  PAS  makes  Islam  its  main strategy. These two parties are trying to win most ethnic Malay votes as the  largest  ethnic  group  in  Malaysia.  Mutual  claims  and  criticisms continue  to  be  carried  out  by  the  two  parties.  Another  result  is  that competition  between  UMNO  and  PAS  has  implications  for  political stability in Malaysia. The arrest of political opponents between the two parties is unavoidable, resulting in the erosion of the Malay majority vote in the Malaysian general election .
Submitted Revised Accepted 23 July 2022 13 August 2022 29 August 2022

## KEYWORDS
Political competition; UMNO; PAS; Malaysia.
CITATION (APA 6 th Edition)
Andri, A. (2022). UMNO dan PAS dalam Persaingan Politik Sekuler-Islam di Malaysia. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage , 3 (2), 74-81.
*CORRESPONDANCE AUTHOR adetiaandri77@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.34007/warisan.v3i2.1631
Muslim. Tokoh politik Malaysia dituntut untuk mengaktualisasikan gerakan politik Islam dengan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat non-Muslim. Kebijakan politik pemerintah ini dipengaruhi atau didominasi oleh partai politik (Chin, 2021 ).
Salah satu partai politik yang cukup kuat di Malaysia yaitu United Malay National Organization (UMNO). Sebagai partai  politik  multietnik,  UMNO  selalu  melindungi  dan  memajukan  kepentingan  politik,  sosial,  budaya,  agama,  dan ekonomi Melayu. Tujuan awal UMNO sebagai partai politik adalah untuk menyatukan dan menyalurkan nasionalisme Malaysia,  memperoleh  kemerdekaan  dari  Inggris,  mempertahankan  dominasi  politik  dan  membuat  kompromi  yang diperlukan dalam koalisi multietnik (Abdullah & Noor, 2022 ; Singh, 1998 ).
UMNO  didirikan di Johor  pada  11  Mei  1946,  dengan  Dato'  Onn  Ja’far  sebagai  pemimpin  pertamanya.  Pada masa- masa  awal  berdirinya,  Dato'  Onn  Ja’far  memiliki  inisiatif  untuk  menyatukan  orang -orang  Melayu  Johor  dalam gerakan Melayu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jawaban atas tantangan dan seruan untuk bersatu dengan semua serikat Melayu di tanah Melayu. Orang Melayu Johor terus memberikan dukungan kuat kepada UMNO, bahkan di bawah kepemimpinan  Tuanku  Abdul  Rahman,  dukungan  kuat  yang  diberikan  orang  Melayu  kepada  UMNO  menunjukkan keyakinan  kuat  masyarakat  bahwa  UMNO  benar-benar  merupakan  pihak  yang  membela  bangsa  Melayu  dan  Islam (Ahmad, 2006 ).
Pendirian UMNO dilatarbelakangi oleh penolakan etnik Melayu terhadap rencana atau keinginan Inggris untuk membentuk Malaya  Union (Uni  Malaya),  menggantikan British  Malaya setelah  perang  dunia  ke-II  berakhir.  Sebagai negara  merdeka,  wilayah Malaya  Union terdiri  dari  gabungan  negeri-negeri  Melayu  bersekutu  (Johor,  Trengganu, Kelantan, Kedah, Perlis) dan Negeri-Negeri Selat (Penang dan Malaka). Sedangkan wilayah Singapura berdiri sendiri dan tetap  di  bawah  kontrol  Inggris  (Lau, 1989 ;  Stenson, 1969 ).  Terdapat  tiga  tujuan  pembentukan  UMNO,  yaitu:  (1) mengintegrasikan  etnik  Tionghoa  dan  India  dalam  persamaan  politik  melalui  hukum-hukum  kewarganegaraan  yang liberal; (2) mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang tunggal dan terpusat; (3) menyiapkan kondisi untuk pada akhirnya etnik Melayu dapat mengatur diri mereka sendiri (Gomez et al., 2007 ).
Selain UMNO, muncul Partai Islam Se-Malaysia (PAS) sebagai partai politik berhaluan Islam yang juga berusaha untuk menegakkan Islam sebagai dasar utama dari negara Malaysia (Milner, 2008 ). Partai Islam Se-Malaysia (PAS) lahir pada tanggal 23 Agustus 1951 di Kelab Melayu Banda Butterworth seberang Prai.  Kelahiran partai ini dipelopori oleh beberapa  ulama  dari United  Malaya  National  Organization (UMNO),  yang  awalnya  hanya  berbentuk  organisasi kemasyarakatan  bagi  perkumpulan  orang-orang  Melayu.  Namun  pada  pertengahan  1984,  organisasi  ini  mengubah haluan ke wilayah politik. PAS dibangun di atas kehancuran partai Hizbul Muslimin (HAMIM), yaitu partai politik Islam Pertama dan satu-satunya pada waktu kolonial Inggris berada di kawasan Malaysia. Sebagai sebuah partai Islam pertama di Malaysia, Hizbul Muslimin yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar al Baqir memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan negara  yang  berdaulat  untuk  membentuk  sebuah  masyarakat  yang  berbasis  kepada  pemahaman  Islam  serta mewujudkan sebuah negara Islam atau Darul Islam (Hamid, 2000 ).
Namun, riwayat hidup Hizbul Muslimin berakhir pada Agustus 1948 ketika Inggris bertindak mengharamkannya di samping menahan sebanyak tujuh orang pucuk pimpinannya, termasuk Ustaz Abu Bakar al Baqir sendiri di bawah Undang-Undang  Darurat  ( Emergency  Regulations ).  Meskipun  kegiatan  Hizbul  Muslimin  terhenti,  namun  antusiasme dukungan  rakyat  khususnya  dari  alim  ulama  terhadap  perjuangan  politiknya  amatlah  mengesankan.  Semangat  dan dukungan amal kental ilmiah inilah yang akhirnya merintis jalan mudah menuju pembentukan PAS pada tahun 1951 (Sundaram & Cheek, 1988 ).
Gerakan politik Islam yang berkembang di Malaysia tampak dengan jelas didominasi oleh etnik Melayu yang notabene  beragama  Islam.  Dalam  perkembangan  berikutnya,  aspirasi  umat  Islam  pun  menjadi  bagian  dari gerakan  politik  tersebut.  Karena  sesungguhnya  gerakan  politik  yang  dilakukan  oleh  UMNO  ( United  Malay  National Organization )  dan  PAS  ( Partai  Islam  se-Malaysia ),  saling  membutuhkan  dengan  umat  Islam  yang  diwakili oleh etnik Melayu. Dengan realitas yang demikian, maka aspirasi umat Islam dalam gerakan politik yang ada di Malaysia juga  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  (Kahn  &  Wah, 1992 ).  Aktualisasi  dari  gerakan  politik  Islam  yang  ada  di Malaysia  bisa  dilihat  dengan  perkembangan  budaya  Islam  yang  begitu  pesat,  mulai  dari  perkembangan  dakwah, pendidikan  Islam,  hingga  kebijakan  politik  dan ekonomi yang  banyak  menguntungkan  umat  Islam  dan etnik  Melayu (Daulay, 2013 ).
Penelitian  tentang  politik  Malaysia  sesungguhnya  sudah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Di antaranya,  Abdullah,  dalam  analisisnya  turut  menilai  hubungan antara  Islam  dan etnik  dalam  perkembangan  politik Melayu.  beliau  membagi  penelitiannya  kepada  delapan  bagian  utama  yang  fokus  kepada  dinamika  hubungan  dan perubahan kerja sama politik Melayu-Islam di Malaysia (Abdullah, 2003 ). Penelitian lainnya dilakukan oleh Badaruddin,
dalam  penelitian  ia  banyak  menguraikan  bagaimana  potret  politik  yang  terjadi  di  Malaysia,  khususnya  dominannya pengaruh Islam dan etnis Melayu (Badaruddin, 2008 ). Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan Anwar, yang banyak menguraikan  hubungan  dakwah  dan  politik  di  Malaysia  (Anwar, 1994 ).  Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh  Hussin, dalam penelitian ini ia banyak menjelaskan sumber-sumber konflik politik yang terjadi di Malaysia, khususnya sesama etnik Melayu yang terkotak-kotak pada berbagai partai politik (Mutholib, 1993 ). Walaupun sama-sama meneliti politik di Malaysia, artikel yang penulis sajikan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan para peneliti terdahulu. Karena fokus  utama  dalam  tulisan  ini  adalah  menguraikan  persaingan  antara  UMNO  dan  PAS  sebagai  dua  partai  besar  di Malaysia  dalam  memperjuangkan  dasar  perjuangannya  masing-masing,  serta  implikasinya  terhadap  kehidupan perpolitikan di Malaysia. Partai UMNO hadir dengan sifat sekulernya, sementara PAS dengan prinsip Islamnya.

## METODE
Dalam  artikel  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  sejarah  di  dalam  penulisannya.  Menurut  Abdurahman, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan (Abdurrahman, 1999 ).    Sementara  menurut  Kuntowijoyo,  terdapat  lima  tahapan  dalam  penelitian  sejarah,  yaitu:  pemilihan  topik, pengumpulan  sumber,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi  (Kuntowijoyo, 2013 ).  Teknik  pengumpulan  data dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan (library research ) terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diangkat. Teknik ini digunakan sebagai langkah dalam pengumpulan sumber pustaka, membaca, mencatat, dan menganalisis sumber-sumber yang sudah diperoleh. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan politik. Pendekatan ini berguna untuk melihat sebuah peristiwa sejarah dari sudut pandang politik. Dalam hal ini adalah sejarah persaingan antara partai UMNO dan PAS dalam persaingan politik di Malaysia. Fokus utama artikel ini ialah melihat bagaimana persaingan antara UMNO dan PAS, serta implikasinya terhadap kehidupan perpolitikan di Malaysia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Persaingan Politik antara UMNO dan PAS
UMNO adalah partai etnik Melayu dan merupakan kekuatan politik dominan di Malaysia yang multietnik. UMNO selalu melindungi dan mempromosikan kepentingan-kepentingan politik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi Melayu. Tujuan  awalnya  sebagai  sebuah  partai  politik  sekuler  yang  dipimpin  oleh  aristokrat  ter-Barat-kan,  diarahkan  untuk menyatukan dan menyalurkan nasionalisme Malaysia, memperoleh kemerdekaan dari Inggris, dan menjaga dominasi politik dan membuat kompromi yang diperlukan dalam suatu koalisi multietnik.
Suasana politik kebangsaan yang telah berubah sejak zaman Tun Razak dengan kebangkitan golongan pemuda yang  dinamis telah  menggugat  sistem  lama  yang  ada  di  tubuh  UMNO.  Dato’  Musa  Hitam  yang  menjabat  Timbalan Presiden  UMNO  dan  Timbalan  Perdana  Menteri  telah  menyuarakan  pendiriannya  agar  pemimpin  lama  memberi peluang  kepada  pemimpin  baru.  Seruan  yang  dibuat  oleh  Musa  Hitam  tersebut  serta-merta  mendapat  sambutan. Pilihan  Raya  1995,  UMNO  juga  berhasil  menunjukkan  kejayaan  lewat  kerja  sama  dalam  Barisan  Nasional.  Ini menunjukkan  kesadaran  yang  tinggi  dari  orang  Melayu  untuk  memberi  kepercayaan  pada  UMNO,  bukan  kepada Semangat 46 ataupun PAS yang juga partai orang Melayu. Dukungan kuat yang diberikan orang Melayu kepada UMNO menunjukkan kepercayaan kuat masyarakat, bahwa UMNO benar-benar menjadi partai pembela bangsa Melayu dan Islam (Hamid, 1996 ).
Kebangkitan  Islam  global  yang  melanda  seluruh  Malaysia  terjadi  bersamaan  dengan  tampilnya  tipe kepemimpinan baru di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohammad ke tampuk kekuasaan di dalam tubuh UMNO pada  1981.  Kepemimpinan  yang  non  aristokratis,  memperoleh  pendidikan  lokal,  dan  bersikap agak  anti-Barat,  serta lebih dapat diterima dibandingkan kepemimpinan sebelumnya dengan memadukan Islam dan politik dalam suatu latar belakang masyarakat yang multietnik dan multiagama. Proses Islamisasi juga terbukti berlangsung dengan berdirinya sejumlah institusi baru, seperti Bank Islam Malaysia, yang disusul oleh perusahaan asuransi Islam dan pegadaian Islam, Universitas Islam Internasional, Yayasan Pembangunan Islam Malaysia, dan Akademi Pelatihan Guru Islam.
Lebih dari itu, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan status qāḍ i (hakim agama) dan pengadilan syariat hingga setingkat magistrat dan pengadilan sipil. Langkah-langkah yang dilakukan oleh UMNO untuk memperbaiki nasib orang Melayu (Islam) tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini kemudian memunculkan sisi kekecewaan dari anggota lainnya yang  menuntut  akan  perubahan  yang  lebih  radikal  dari  hal  tersebut.  Mereka  yang  kecewa  terhadap  hasil  yang
didapatkan  UMNO  kemudian  membuat  sebuah  partai  politik  baru  yang  menjadikan  Islam  sebagai  asas  utamanya (Freedman, 2009 ).
Partai Politik Islam se-Malaysia (PAS) telah mengalami sejarah panjang dalam panggung politik Malaysia. PAS sejak  awal  berdirinya  hingga  kini  telah  mengalami  beberapa  kali  pergeseran  strategi  politik  (Ismail, 2008 ).  Sebelum Inggris memberi kemerdekaan kepada Malaysia pada 31 Agustus 1957, PAS justru sudah berdiri. Pergeseran strategi politik  terus  dilakukan  PAS  seiring  dengan  dinamika  politik  yang  ada.  Pergeseran  strategi  politik  yang dilakukan PAS tersebut mulai dari menjadi bagian (koalisi) dari partai penguasa (UMNO) sebagai sayap ulama UMNO ketika didirikan pada tahun 1946. Namun, karena adanya konflik internal, sayap ulama tersebut keluar dari UMNO pada tahun 1951, dan selanjutnya secara resmi pada tahun 1955 menjadi Partai Islam se-Malaysia (PAS). Namun dalam perkembangan berikutnya, karena kebutuhan politik pragmatis, PAS berkoalisi lagi dengan UMNO/BN pada tahun 1973. Selanjutnya pada  tahun  1977,  tatkala  muncul  konflik  politik  internal  di  Barisan  Nasional,  PAS  keluar  lagi  dari  koalisi  tersebut. Akibat kekalahan PAS bersaing dengan UMNO di  Kelantan, muncul krisis politik di internal PAS sehingga melahirkan partai sempalan ( Partai Berjasa ) pada tahun 1978 (Jan, 2017 ).
Konflik politik di internal PAS ternyata masih terus berlanjut pada tahun 1982 dengan munculnya persaingan antara  kelompok  tua  dengan  kelompok muda,  yang  mengakibatkan  tergesernya  Dato’  Asri  Haji  Muda dari  pucuk pemimpin PAS. Akibat konflik tersebut muncul partai sempalan baru yang bernama Hizbul Muslimin di bawah pimpinan Dato’ Asri Haji Muda. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan politik di Malaysia, pada tahun 1989, PAS berkoalisi lagi dengan partai sempalan UMNO (Semangat 46) di bawah pimpinan Tengku Razaleigh. Namun koalisi PAS dengan Semangat 46 tidak sepenuhnya disetujui tokoh-tokoh PAS, sehingga mereka keluar dari PAS dan mendirikan partai baru yang diberi nama Partai Islah (Yaakub, Azzis, Nizah, Bakar, & Ibrahim, 2016 ). Koalisi dua partai ini (PAS dan Semangat 46)  tidak  bertahan  lama,  karena  pada  tahun  1990,  Tengku  Razaleigh  kembali  bergabung  dengan  UMNO.  Dalam perkembangan berikutnya, PAS terus melakukan gerakan politik yang dinamis dan menjalin koalisi politik dengan PKR dan DAP pada PRU tahun 2008.
Demikian pula dari segi garis perjuangan partai yang mengutamakan semangat nasionalisme bangsa Melayu hingga  perjuangan  keras  untuk  mendirikan  sebuah  negara  Islam.  Selanjutnya  dari  aspek  budaya  pun,  PAS pada  awalnya  identik  dengan  pakaian  sorban  dan  jenggot,  berubah  menjadi  pakaian  Melayu  yang  lengkap  dengan memakai peci. Citra PAS yang awalnya identik dengan partai kampungan, fanatik dan kurang terdidik, kini banyak aktivis PAS yang berasal dari kalangan terdidik, lulusan Perguruan Tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Sebagaimana lazimnya partai politik, PAS pun tidak bisa lepas dari praktek politik yang pragmatis. Idealisme yang mereka perjuangkan selama ini untuk mendirikan negara Islam dengan menjalankan syariah yang berlandaskan al- Qur’an dan sunnah, ternyata tidak konsisten. Dalam realitasnya, PAS bisa menjalin kerja sama dengan partai lain yang jelas-jelas bukan partai Islam, seperti PKR dan DAP. Ketika PRU Maret 2008, justru koalisi PAS, PKR dan DAP berhasil meraih dukungan yang luar biasa, sehingga bisa menggoyahkan dominasi UMNO/BN. Koalisi tiga partai ini bisa meraih 82 kursi parlemen tingkat nasional dari 222 kursi yang ada. Rinciannya adalah 31 kursi untuk PKR, 28 kursi untuk DAP, dan  23  kursi  untuk  PAS.  Padahal  selama  ini  UMNO/BN  selalu  meraih  kemenangan  mayoritas  lebih  dari  2/3  kursi parlemen. Dalam PRU 2008, UMNO/BN hanya berhasil meraih 140 kursi parlemen tingkat nasional (Badaruddin, 2008 ).
Dukungan  politik  yang  diperoleh  PAS/oposisi  selama  ini  memang  belum  pernah  berhasil  mengalahkan UMNO/BN. Namun demikian dukungan politik yang diberikan masyarakat kepada PAS/oposisi mengalami pasang surut. Perolehan dukungan yang cukup kuat diraih PAS/oposisi adalah pada PRU 2008 dengan berhasil mendapat 82 kursi (36,90%) dari 222 kursi yang ada. Selain itu, PAS/oposisi juga meraih kursi parlemen lebih 25%, yaitu pada PRU 1959, meraih 30 kursi (28,85%) dari 104 kursi yang ada, PRU 1969, meraih 49 kursi (34,00%) dari 144 kursi yang ada, PRU 1990,  meraih  53  kursi  (29,45%)  dari  180  kursi  yang  ada.  Dalam  perkembangan  berikutnya  seiring  dengan  arus modernisasi, PAS juga membuat strategi politik yang lebih modern dengan menjadikan partai ini sebagai partai terbuka dan konsep negara kebajikan.
Konsep negara kebajikan yang dipopulerkan oleh PAS sebagai ganti konsep negara Islam juga banyak membantu dalam  mengubah  persepsi  masyarakat  kepada  PAS.  Suasana  ini  telah  dijelaskan  oleh  Hadi  Awang  pada  muktamar tahunan PAS tahun 2007, dengan menyebut bahwa pekerjaan yang lahir secara rasuah adalah mustahil dapat mengatasi masalah rasuah dan membina negara berkebajikan. Apabila menghadapi masalah ekonomi, caranya ialah menaikkan cukai atau menaikkan harga barang.
PAS sebenarnya sudah meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan, namun sebenarnya PAS sebagai gerakan Islam baru benar-benar lahir pada tahun 1983, yaitu selepas ideologi pemikiran Sayyid Qutb benar-benar mendasari perjuangan PAS. Ketika PAS di bawah kepemimpinan non ulama, PAS tidak lebih dari sebuah partai politik yang hanya
mempunyai nama Islam, namun tidak berbeda dengan UMNO dari segi pembawaan dan pelaksanaan dasar. Bahkan dalam  banyak  aspek,  UMNO  justru  lebih  banyak  mengaktualisasikan  nilai-nilai  Islam  dalam  kebijakan  politiknya, walaupun secara formal ia tidak menyebut dirinya sebagai partai Islam. Sejarah selanjutnya menyaksikan bahwa proses pembersihan perjuangan politik PAS membutuhkan masa yang begitu panjang.
Strategi  politik  PAS  dalam  menghadapi  UMNO,  sering  membawa  isu  Islam  sejati,  dengan  klaim  bahwa  PAS merupakan partai politik yang memperjuangkan Islam sejati. Perjuangan politik Islam yang dilakukan PAS adalah untuk menjadikan  Malaysia  sebagai  negara  Islam  yang  berlandaskan  Al- Qur’an  dan  Hadis.  Perjuangan  politik  Islam  PAS bukanlah sekadar permainan politik pragmatis yang mencari keuntungan sesaat, melainkan murni untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Bahkan PAS sering menuduh UMNO sebagai partai yang menggunakan Islam sekadar legitimasi politik untuk mempengaruhi massa Melayu. Kebijakan politik PAS terkait dengan penegakan nilai-nilai Islam dinilai oleh banyak pihak justru lebih banyak pada wacana dan permainan retorika. Dalam praktiknya justru lebih konkret perjuangan yang dilakukan  UMNO  dalam  mengaktualisasikan  nilai-nilai  Islam.  UMNO  memang  tidak  menyebut  dirinya  sebagai  partai Islam, namun justru UMNO memiliki komitmen yang kuat dalam perjuangan politik Islam (Ibrahim, 1987 ).
Sejak  pertengahan  1981,  ketika  Mahathir  Mohammad  menjadi  Perdana  Menteri,  pemerintahan  pimpinan UMNO  berupaya  mempertahankan  kebangkitan  tersebut  dengan  program  islamisasinya  dan  secara  serentak mempertahankan kepemimpinan langsung dan kontrol atas urusan-urusan keislaman, yang dapat dilihat dari sejumlah tindakan  yang  ditempuhnya.  Pada  1982  mereka  mengambil  hati  dengan  mengooptasi  Anwar  Ibrahim,  pemimpin Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang karismatik, organisasi fundamentalis politis yang terpenting di negeri itu. Pada periode ini banyak kebijakan politik yang menguntungkan umat Islam.
Langkah-langkah  yang  ditempuh  oleh  Mahathir  telah  memperbaiki mandat  UMNO  sebagai  partai Islam  dan membantu UMNO dalam pemilihan umum untuk menempatkan pesaingnya PAS “di luar Islam”. Namun, belum jelas apakah islamisasi ekstensif yang telah berjalan sejauh itu mengurangi ketetapan hati kelompok-kelompok fundamentalis untuk  mengubah  konstitusi  sehingga  memungkinkan  pemberlakuan  hukum  dan  administrasi  Islam  secara  federal. Apabila  UMNO  merasa  bahwa  melakukan  islamisasi  lebih  lanjut  merupakan  suatu  keharusan,  maka  hal  ini  akan melahirkan persoalan-persoalan sebagai Negara yang plural baik dari aspek etnis dan agama.
Sejak  awal  berdirinya  hingga  saat  ini  persaingan  sengit  antara  UMNO  dan  PAS  telah  mendominasi  politik Malaysia, terutama dalam memperebutkan massa Melayu dengan isu keislaman. Model persaingan politik di Malaysia lebih  sesuai  dengan  teori  yang  disebut  Deborah  Norden,  dengan  model  persaingan  politik  yang combative dan competitive .  Persaingan  politik  antara  UMNO  dan  PAS  tidak  memakai  model collutive, yang  menurut  Deborah Norden, dalam model collutive ini ada kolusi antara partai yang bersaing untuk menjaga kepentingan elite politik, namun di sisi lain membohongi massa pemilih. Sedangkan persaingan dengan model competitive , menunjukkan kedua partai bersaing dengan program-program partai yang disusun sedemikian rupa, dan bahkan dengan ideologi yang berbeda. Lewat  program  partai  tersebut  ditawarkan  kepada  masyarakat  agar  partai  mereka  dipilih  oleh  rakyat  (Mohammad, 2002 ).
Namun selain dengan model persaingan competitive , UMNO dan PAS juga memakai model combative , dengan persaingan  yang  begitu  keras,  dan  bahkan  cenderung  menjelek-jelekkan  lawan  demi  untuk  meraih  kemenangan. Persaingan  politik  antara  UMNO  dan  PAS  terkadang  sangat  kasar  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  nilai-nilai  kejujuran. Bahkan dalam persaingan politik tersebut sering muncul kebohongan dan fitnah yang bertujuan untuk merusak citra lawan politik.
Citra  UMNO  sebagai  partai  sekuler  semakin  menonjol  tatkala  Dato’  Musa  Hitam  menjadi  timbalan  Perdana Menteri. Kebijakan politik yang dibuat pemerintah waktu itu belum begitu kuat berpihak pada kepentingan umat Islam dan Melayu. Namun, pergeseran politik UMNO terus muncul seiring dengan kuatnya tuntutan masyarakat Melayu dan Islam, sehingga UMNO yang dulunya dikenal sekuler bergeser menjadi partai yang banyak membuat kebijakan politik yang  menguntungkan  Islam.  Kebijakan  politik  yang  dibuat  Mahathir  Mohammad  dan  juga  Abdullah  Ahmad  Badawi semakin Islami, sehingga membuat PAS yang selama ini mengusung isu Islam merasa tersaingi. UMNO lewat Abdullah Ahmad Badawi dengan cerdas membawa wacana Islam Hadhari yang moderat dan bisa diterima oleh sebagian besar umat Islam Malaysia.
Sepanjang 1990-an perdebatan politik tentang Islam banyak menyentuh aspek nilai dan pelaksanaan Islam itu sendiri  dan  diselaraskan  pula  dengan  cita-cita  Mahathir  Mohammad  untuk  memodernkan  masyarakat  Malaysia melalui dasar perindustrian yang dikenalkan. Bagi Mahathir Mohammad, umat Islam harus banyak melakukan ijtihad untuk  mengikuti  kemajuan  zaman.  Kalau  umat  Islam  ingin  maju  dalam  semua  aspek  kehidupan, maka  konsep  Islam tradisional yang diusung PAS selama ini tidak relevan lagi.

## Implikasi Persaingan Politik Antara UMNO dan PAS
Persaingan antara UMNO dan PAS dalam mencari dukungan dan  legitimasi Melayu juga berdampak dengan konstitusi  Malaysia  kontemporer  dan  etos  keislaman  Malaysia  yang  kuat.  PAS  sendiri  mempunyai  tujuan  yaitu menjadikan Malaysia menjadi negara Islam dan menjalankan syariat Islam di dalamnya. Sedangkan UMNO, adalah partai Melayu yang cenderung pada ideologi nasionalisme dan Melayu, di mana memiliki sifat akomodatif dengan partai non- Melayu seperti etnik Tionghoa dan India. Pada masa awalnya UMNO masih kental dengan sistem sekulernya dan belum menonjolkan  keislaman  dalam  bernegara.  UMNO  pada  perkembangan  nantinya  mempunyai  peran  besar  dalam penerapan aturan agama dalam masyarakat Malaysia kontemporer.
PAS sendiri sejatinya merupakan pecahan dari UMNO, PAS didirikan oleh ulama-ulama yang tidak satu visi misi lagi dengan UMNO. Mereka merasa UMNO tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap mengimplementasi nilai keislaman,  oleh  karena  itu  mereka  mendirikan  partai  oposisi  yang  berkomitmen  untuk  mengimplementasikan  nilai keislaman dalam negara yakni PAS. Setelah berdiri dan ikut serta dalam pemilu pertama Malaysia sejak tahun 1955, PAS sudah mendapat dukungan dari masyarakat pedesaan dan ulama-ulama konservatif (Helmiati, 2014 ).
Dengan demikian, bila UMNO lahir untuk menentang Uni Malaya yang dibuat oleh kolonial Inggris dalam suksesi persemakmuran Britania Raya, PAS hadir sebagai oposisi sekaligus mengisi ideologi yang tidak diprioritaskan UMNO yakni hak dan nilai keislaman dalam negara. Funston melihat UMNO sebagai sebuah partai yang tidak jauh dari hakikat sebelumnya  yakni  partai  yang  ditujukan  memperjuangkan  nasionalisme  Melayu,  UMNO  belum  mempunyai  ideologi yang jelas karena masih banyak memberikan peluang juga kepada non-Melayu seperti berkompromi dengan partai etnik Tamil  dan  Tionghoa.  UMNO  terlihat  bekerja  untuk  kepentingan  kepemerintahan  ketimbang  mementingkan  suatu ideologi praktis, mereka lebih fokus pada perdagangan bebas dan dunia Barat (Funston, 1980 ).
Oleh  karena  itu,  PAS  sebagai  oposisi  kerap  mengkritik  UMNO  yang westerniasasi dan  sekulerkan  Malaysia dengan kebijakan mereka. Sehingga lewat sekelumit hubungan PAS – UMNO ini, dapat diambil kesimpulan bahwa PAS memiliki ideologi yang jelas dalam politiknya yakni keislaman, sedangkan UMNO masih berkutat dalam politik pragmatis yang cenderung sekuler dan hanya berdasar pada dasar perjuangan awal mereka yakni nasionalisme.
Berbagai  macam  kritikan  mulai  dilancarkan  PAS  kepada  UMNO.  PAS  mulai  mengorbankan  semangat  warga Melayu  dalam  menjalankan  ajaran  Islam  dalam  aspek  bermasyarakat  dan  negara.  Kebangkitan  Islam  di  Malaysia sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  mulai  berlangsung  pada  tahun  1970-an  dan  1980-an.  Zianah  Anwar  salah  satu wartawan  senior  dan  pemerhati  kebangkitan  Islam  di  Malaysia  era  70/80-an,  melihat  posisi  politis  UMNO  di pemerintahan pada dua dekade ini terancam dengan giatnya gerakan-gerakan dakwah di masyarakat Melayu, disertai tuntutan kepada pemerintah dari hal yang bersifat lunak hingga radikal. Ditambah PAS sendiri dipimpin oleh orang- orang yang bergaya Hizbul, sehingga sangat menuntut pembentukan negara Islam. Melihat pergolakan politis ini, tidak ada cara lain bagi pemerintah Malaysia selain mendengar dan menanggapi hal-hal ini dengan kebijakan-kebijakan yang pro-Islam.
Mengantisipasi larinya suara Melayu-Muslim kepada PAS, tidak ada cara lain bagi pemerintah Malaysia (UMNO; dikarenakan  partai  penguasa),  kecuali  segera  membuat  kebijakan-kebijakan  yang  lebih  mementingkan  kepentingan Muslim. Hal ini sebagai bentuk antisipasi UMNO karena takut dicap tidak religius oleh masyarakat Melayu-Muslim. Oleh karenanya  dimulai  kebijakan-kebijakan  pemerintah  untuk  merombak  sendi-sendi  pemerintahan  dari  aspek  hukum, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.
Namun demikian, jika dilihat lebih mendalam, tindakan pemerintah-UMNO hanya lah sebuah tindakan politis, hal ini dikarenakan dalam praktiknya masih dipenuhi dengan kewaspadaan dan mendua dalam menjalankan ajaran Islam secara utuh dalam bernegara. Karena dalam beberapa kasus, penceramah atau gerakan dakwah banyak yang ditangkap oleh  pemerintah  karena  dianggap  sebagai  ancaman,  sehingga  pemerintah  Malaysia  membuat  kebijakan  keamanan yakni ISA ( Internal Security Act ), yang bertujuan untuk mengantisipasi dan meredam kegiatan keislaman yang  dinilai radikal oleh pemerintah. Kegiatan dakwah ataupun kegiatan keislaman lainnya hanya boleh diselenggarakan oleh pihak atau institusi yang telah mendapat sertifikat atau hak izin dari pemerintah Malaysia  (Helmiati, 2014 ). Namun walau masih terkesan belum mendapat dukungan dan pelaksanaan sepenuhnya oleh pemerintah, setidaknya warga Malaysia adanya perubahan dalam geliat dakwah dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara.

## SIMPULAN
Persaingan  politik  di  antara  dua  partai  politik  besar  di  Malaysia  UMNO  dan  PAS  mewarnai  dinamika  politik  dalam perjalanan negara Malaysia. Perjalanan panjang yang dilalui kedua partai ini membawa pada penafsiran akan sistem
80 | Adetia Andri
politik Islam yang berbeda. Meskipun demikian, kontribusi atau peranan kedua partai ini di kancah perpolitikan Malaysia perlu  diapresiasi.  PAS  sebagai  partai  politik  Islam  Malaysia  menuntut  UMNO  untuk  lebih  serius  dalam  menegakkan syariat Islam. Konflik yang terjadi antara UMNO dan PAS adalah perihal penerapan Islam dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan.  UMNO  menilai  bahwa  Islam  bisa  saja  diterapkan  dengan  melaksanakan  prinsip-prinsipnya. Namun  PAS  menganggap  bahwa  dibutuhkan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  bisa  mengakomodir kebutuhan  untuk  menerapkan  syariat  Islam  di  Malaysia.  Konflik  tersebut  bisa  dimaknai  dalam  dua  sudut  pandang. Pertama,  agama  Islam  di  begitu  menancap  kuat  dalam  kehidupan  masyarakat  Malaysia.  Hal  ini  tentu  mampu memuluskan laju penyebaran Islam dan penyempurnaan agama Islam secara masif.

## REFERENSI
Abdullah, A. R., & Noor, M. N. M. (2022). UMNO dan Politik Identiti Pasca PRU-14, 2018-2022. Jurnal Wacana Sarjana , 6 (4). Abdullah, K. (2003). The Politics of Islam in Contemporary Malaysia . Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Abdurrahman, D. (1999). Metode Penelitian Sejarah . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Ahmad, H. (2006). Ke arah kelahiran Melayu Glokal . Selangor: Alaf 21. Aljunied, K. (2019). Islam in Malaysia: An Entwined History . New York: Oxford University Press. Andaya, B. W., & Andaya, L. Y. (2017). A History of Malaysia (3 rd editi). Palgrave: Macmillan Publishers.
Anwar, Z. (1994). Kebangkitan Islam di Malaysia . Jakarta: LP3ES. Badaruddin, S. (2008). Demokrasi dan Proses Politik di Malaysia . Kuala Lumpur: University Malaya.
Chin, J. (2021). Malaysia: Identity Politics, the Rise of Political Islam and Ketuanan Melayu Islam. In M. Mathews & M. Tay (Eds.), Religion & Identity Politics: Global Trends And Local Realities . Singapore: Institute of Policy Studies (IPS). Daulay, H. (2013). Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia (Dari Wacana Syariat Islam Hingga Konsep Islam Hadhari). Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 47 (1). Freedman, A. L. (2009). Political Viability, Contestation and Power: Islam and Politics in Indonesia and Malaysia . Cambridge: Cambridge University Press. Funston, J. (1980). Malay Politics in Malaysia, A  Study of UMNO & PAS . Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.
Gomez, E. T., Khalid, K. Md., Tong, L. C., López, C., Mohamad, M., & Ting, H. (2007). Politics in Malaysia The Malay Dimension (E. T. Gomez, Ed.). New York: Routledge. Hamid, A. B. (1996). UMNO Johor Memartabatkan Bangsa Melayu . Kuala Lumpur: Berita Publishing.
Hamid,  A.  F.  A.  (2000).  Political  Dimensions  of  Religious  Conflict  in  Malaysia:  State  Response  to  an  Islamic  Movement.
Indonesia and the Malay World , 3 (1), 32 – 65.
Hamid, M. A. A. (2019). Hak-Hak Keistimewaan Kaum Melayu di Malaysia: Analisis Berdasarkan Perspektif Islam. In K. A. bin Meerangani, A. F. bin Ibrahim, N. A. bin M. Noh, & M. H. bin M. Johar (Eds.), Kolokium Penyelidikan Siswazah 2019 (KOPSIS ‘19) . Melaka: Kolej Universiti Islam Melaka. Hefner,  R.  W.  (2001).  Multiculturalism  and  Citizenship  in  Malaysia,  Singapore,  and  Indonesia.  In  Ro.  W.  Hefner  (Ed.), The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia . Honolulu: University of Hawai‘i Press . Helmiati. (2014). Sejarah Islam Asia Tenggara . Pekanbaru: LPPM Universitas Riau. Ibrahim, A. (1987). Islam and The Constitution . Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press.
Ismail, A. R. H. (2008). Nasionalisme dan Revolusi di Malaysia Pengamatan Sejarah . Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Jan,  W.  S.  W.  (2017). Evolusi  Islamisme  dalam  Politik  Malaysia:  Pecahnya  Partai  Islam  Malaysia  dan  Penyebaran  Gagasan Progresif . Singapore: ISEAS-Yusof Institute. Kahn, J. S., & Wah, F. L. K. (1992). Fragmented Vision Culture and Politics in Contemporary Malaysia . Sidney: Allen & Unwin Pty Ltd.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana. Lau, A. (1989). Malayan Union Citizenship: Constitutional Change and Controversy in Malaya, 1942 – 48. Journal of Southeast Asian Studies , 20 (2), 216 – 243. https://doi.org/10.1017/S0022463400018105 Milner, A. (2008). The Malay (1 st editi). London: John Wiley & Sons Ltd. Mohammad, M. (2002). Interaction-Integration . Kuala Lumpur: Intisari. Mutholib, H. (1993). Islam In Malaysia: from Revivalism to Islamic State . Singapore: Singapore University Press. Olivier, B.  (2020). Islamic  Revivalism  and  Politics  in  Malaysia:  Problems  in  Nation  Building .  Singapore:  Springer  Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0882-0
Ponniah, M. (2000). The Situation in Malaysia. Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies , 17 (1), 31 – 34. https://doi.org/10.1177/026537880001700112 Singh,  H.  (1998).  Tradition,  UMNO  and  Political  Succession  in  Malaysia. Third  World  Quarterly , 19 (2),  241 – 254. https://doi.org/10.1080/01436599814442
Stenson,  M.  R.  (1969).  The  Malayan  Union  and  the  Historians. Journal  of  Southeast  Asian  History , 10 (2),  344 – 354. https://doi.org/10.1017/S0217781100004440
Sundaram, J. K., & Cheek, A. S. (1988). The Politics of Malaysia’s Islamic Resurgence. Taylor & Francis , 10 (2), 843 – 868. Yaakub, M. T. bin, Azzis, M. S. A., Nizah, M. A. M., Bakar, A. R. A., & Ibrahim, M. A. (2016). Dinamika Kesepaduan Politik Melayu- Islam:  Analisis  Hubungan  Umno-Pas  2010-2015. Prosiding  Persidangan  Pemantapan  Citra  Kenegaraan  4  (Cosna  4) . Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris Kampus Sultan Azlan Shah.