Submitted: November 2021, Accepted: March 2022, Published: March 2022 ISSN: 2614-8153 (cetak), ISSN: 2614-8498 (online) Website: http://journal.moestopo.ac.id/index.php/pustakom

## REFLEKSI KEPEMIMPINAN KRISIS PEMERINTAH PADA FASE AWAL COVID-19 DI INDONESIA
Frederik Masri Gasa 1* , Herma Retno Prabayanti 1 , Yosephine Aurelia Purnomo 1
1 Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia *frederik.gasa@binus.edu

## Abstract
This study uses a qualitative approach that aims to examine the government's crisis leadership during the  early  period  of  the  COVID-19  pandemic  in  Indonesia.  The  COVID-19  pandemic  is  a  crisis  that requires  appropriate  and  fast  handling  from  the  government  as  a  leader.  Leaders  must  have  crisis leadership characteristics in order to get out of crisis situations. The unit of analysis for this research is the December 2, 2020 edition of Kompas.com, entitled “9 Bulan Pandemi Covid-19, Apa yang Salah dengan  Penanganan di  Indonesia.”  Through  this  news,  Kompas.com  media is  trying  to  evaluate the government's  performance  in  dealing  with  COVID-19  in  Indonesia.  The  news  text  is  analyzed  using Robert  N.  Entman's  framing  analysis  model  as  a  data  analysis  method,  which  consists  of  four  main elements,  namely  define  problems,  diagnose  cause,  make  moral  judgment  and  treatment recommendation. The results show that the three indicators described in the news illustrate that from March to December 2020, the government is considered not to have the characteristics of a crisis leader, namely  being  responsive,  implementing  performance  management  (rewards  and  consequences)  and having good articulation in conveying communication.
Keywords: covid-19; Indonesian government; crisis leadership; Kompas.com; framing analysis

## Abstrak
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan krisis pemerintah selama periode awal pandemi covid-19 di Indonesia. Pandemi covid-19 merupakan krisis yang membutuhkan penanganan tepat dan cepat dari pemerintah sebagai pemimpin. Pemimpin harus memiliki karakteristik kepemimpinan krisis agar dapat keluar dari situasi krisis. Unit analisis penelitian ini adalah pemberitaan Kompas.com edisi 2 Desember 2020 yang berjudul “9 Bulan Pandemi Covid-19, Apa  yang  Salah  dengan  Penanganan  di  Indonesia.” Melalui  berita ini,  media Kompas.com berusaha untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengatasi covid-19 di Indonesia. Adapun teks berita ini dianalisis dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman sebagai metode analisis data, yang terdiri dari empat elemen utama yakni define problems, diagnose cause, make moral judgement dan treatment  recommendation. Hasilnya  menunjukkan  ketiga  indikator  yang  dijelaskan  pada  berita menggambarkan  bahwa  dari  bulan  Maret  hingga  Desember  2020,  pemerintah  dinilai  tidak  memiliki karakteristik  pemimpin  krisis  yakni  responsif,  menerapkan performance  management  (rewards  and consequences) dan mempunyai artikulasi yang baik dalam menyampaikan komunikasi.
Kata Kunci: covid-19; pemerintah Indonesia; kepemimpinan krisis; Kompas.com; analisis framing

## PENDAHULUAN
Pandemi covid-19 menjadi tolok ukur kepemimpinan pemerintah Indonesia. Wabah  ini  memiliki  ciri  khas  sebagai  krisis landscape-scale atau  berskala  luas  yang dapat dimaknai sebagai peristiwa tak terduga
atau  besar  sehingga  menyebabkan  tingkat ketidakpastian  tinggi  yang  menimbulkan disorientasi,  perasaan  kehilangan  kendali, dan gangguan emosi yang kuat  (Howitt and Leonard,  2007  dalam  D’auria  and  Smet, 2020)).  Dalam  situasi  krisis  seperti  ini,
seorang  kepala  daerah  sebagai  pemimpin ( leader ) harus  mampu  merespon  dengan cepat dan tepat sehingga stabilitas masyarakat bisa tetap terjaga.
Pada  periode  awal  menyebarnya covid-19, yakni Maret – Juli 2020, Indonesia menjadi  salah  satu  dari  sepuluh  negara  di Asia dengan jumlah kasus tertinggi (Kompas.com, 2020a). Beberapa faktor yang menyebabkan  tingginya  jumlah  kasus  ini antara  lain  mobilitas  masyarakat  terutama saat libur hari raya, meningkatnya kapasitas tes yang dilakukan setiap hari dan munculnya klaster-klaster baru (Inews.id, 2020; Kompas.com, 2020c). Ketiga faktor ini dapat menjadi  refleksi  bahwa  kebijakan  dan langkah-langkah  yang  ditempuh  pemerintah belum  efektif  serta  oleh  karena  pemahaman akan kepemimpinan krisis ( crisis leadership ) yang masih rendah.
Sejak  ditetapkan  sebagai  bencana nasional pada tanggal 14 April 2020 melalui Keputusan  Presiden  No.  12  tahun  2020, Pemerintah  Indonesia  mendesain  berbagai kebijakan  dan  regulasi  untuk  menekan persebaran covid-19. Adapun rincian kebijakan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut: a) Perppu Nomor 1/2020 Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid- 19,  b)  Perpres  Nomor  54/2020  Perubahan Postur  dan  Rincian  APBN  2020,  dan  c) Komite
Penanganan Covid-19
dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Kompas.com, 2020b).
Disamping kebijakan tersebut, pemerintah juga menetapkan berbagai aturan,  mulai  dari  pembatasan  sosial  dalam skala  besar  (PSBB)  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga mini  lockdown atau karantina wilayah yang berlaku  mulai  September  2020.  Setelahnya, berbagai istilah bermunculan yang bertujuan untuk dapat mencegah penyebaran covid-19 ke berbagai daerah di Indonesia.
Dalam  kaitannya  dengan  krisis,  hal yang  dibutuhkan  oleh  para  pemimpin  saat terjadi  krisis  bukanlah  penanganan  yang
telah  terencana  sebelumnya  melainkan perilaku dan pola pikir yang dapat mencegah reaksi  yang  berlebihan  terhadap  krisis  dana bagaimana  menghadapi  tantangan  kedepan (D’auria & Smet, 2020). Kausner dan Posner (2012)  menyebutkan  lima  keterampilan dalam kepemimpinan, antara lain model the way (memperjelas  nilai  dan  memberikan contoh), inspire  a  shared  vision (memiliki gambaran akan masa depan, memiliki tiujuan bersama  dan  mampu  memperjuangkan  cita- cita bersama), challenge the process (mampu membaca  peluang  dan  berani  mengambil resiko), enables others to act (membina dan memperkuat  jaringan  dan  kolaborasi)  dan encourage  the  heart (mengakui  kontribusi dan  mempertahankan  nilai-nilai  yang  ada dengan menciptakan semangat dalam komunitas  dan  ikut  terlibat  didalamnya) (Dirani  et  al.,  2020).  Kepemimpinan memiliki sifat umum yakni intelligence (baik secara  verbal,  pemikiran/persepsi,  maupun penalaran), self-confidence (memiliki  rasa percaya diri dalam membuat suatu perubahan), determination (keinginan  yang kuat untuk menyelesaikan suatu perkerjaan), integrity (menjunjung  tinggi  kejujuran  dan kepercayaan),  dan sociability (bersikap ramah dan supel) (Miller, 2015).
Kompetensi dan keterampilan seorang  pemimpin  juga  dibutuhkan  pada situasi  krisis.  Sapriel  (2003)  menyatakan bahwa krisis adalah suatu peristiwa, kondisi, tuduhan atau serangkaian keadaan mengancam integritas, reputasi, atau kelangsungan hidup individu atau organisasi. Krisis dapat mengancam rasa aman ataupun nilai-nilai  umum  pada  masyarakat  (Wino  et al.,  2020).  Barton  (2007  dalam  Al  Eid  & Arnout,  2020)  menyebutkan  bahwa  krisis memiliki  beberapa  ciri  yaitu  kejutan ( surprise ),  kurangnya  informasi  ( lack  of information ), eskalasi kejadian ( escalation of events ),  hilangnya  kontrol  ( loss  of  control ), kepanikan  ( panic )  dan  tidak  adanya  solusi yang  cepat  dan  mendasar  ( the  absence  of  a rapid, fundamental solution ).
Kepemimpinan krisis ( crisis leadership )  pada  masa  pandemi  covid-19 sudah  menjadi  bahan  kajian  para  peneliti. Salah satu diantaranya adalah yang dilakukan oleh Vivek Kaul, Vijay H. Shah dan Hashem El-  Serag  (2020).  Mereka  menyebutkan terdapat  enam  prinsip  utama  kepemimpinan pada  masa  krisis  yakni communication, decision  making,  humanism,  innovation, realism, dan core  values .  Selain  keenam prinsip  ini,  yang  harus  dilakukan  oleh  para pemimpin  dalam  menanggulangi  krisis adalah  dengan  mengelola  tiga  hal  penting, yakni clinical  enterprise  management, educational  enterprise  management dan research enterprise management (Kaul et al., 2020).
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh Susannah Ahern dan Erwin Loh (2020) yang menyebutkan  bahwa  yang  paling  penting dilakukan  oleh  para  pemimpin  ( leaders ) selama  masa  pandemi  covid-19  adalah membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan  masyarakat  dilakukan  melalui persiapan  dan  perencanaan  ( preparedness and  planning )  yang  matang,  memberikan informasi dan data yang akurat dan kredibel, serta  adapatif  dan  koordinasi  yang  baik diantara pengambil keputusan atau pemangku kepentingan. Sementara itu, demi mempertahankan kepercayaan, seorang pemimpin dituntut untuk mampu bertanggung jawab dan transparan ( responsibility  and  transparency )  serta memiliki empati dan mampu merasakan apa yang  dirasakan  oleh  masyarakat  (Ahern  & Loh, 2020).
Untuk  konteks  Indonesia,  penelitian yang mengangkat tema yang sama dilakukan oleh  Zulfa  Harirah  MS  dan  Annas  Rizadi (2020).  Keduanya  mengkaji  dari  perspektif kebijakan  public  yang  menekankan  pada proses  pengambilan  keputusan.  Pemerintah Indonesia dinilai lamban menangani penyebaran  covid-19  jika  dibandingkan dengan  negara-negara  lainnya.  Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah
dianggap  belum  efektif  dalam  menekan angka  penyebaran  kasus  covid-19  di Indonesia.  Respon  publik  atau  masyarakat terhadap  kebijakan  dan  langkah  yang ditempuh  pemerintah  juga  dinilai  masih negatif  yang  disebabkan  oleh  berbagai  hal, seperti inkonsistensi pernyataan pemerintah, tumpang tindih informasi dan ketidaktegasan pemerintah  dalam  menerapkan  kebijakan (MS & Rizaldi, 2020).
Selain  itu,  ada  juga  penelitian  di Indonesia  yang  mengkaji  kepemimpinan krisis  dalam  masa  pandemi  covid-19 terutama  untuk  memastikan  ketahanan nasional  dilakukan  oleh  Doni  Wino,  Fajar Utomo  dan  Margaretha  Hanita  (2020). Ketiganya mencoba untuk mengkaji karakteristik  kepemimpinan  Presiden  Joko Widodo  pada  masa  pandemi  covid-19 dengan  mengacu  pada  beberapa  sumber berita  dan  hasilnya  Presiden  Joko  Widodo memiliki  karakteristik  kepemimpinan  yaitu transformasional (Wino et al., 2020).
Selanjutnya, penelitian tentang framing media terhadap strategi komunikasi pemerintah Indonesia pada awal penyebaran covid-19 dilakukan oleh Fadjarini Sulistyowati  dan  Nina  Uswatun  Hasanah. Keduanya  berfokus  pada framing majalah Tempo  terhadap  kebijakan  pemerintah Indonesia selama periode Maret – Juli 2020. Hasilnya  adalah  bahwa  pemerintah  belum menerapkan  strategi  komunikasi  yang  tepat dalam  penanganan  covid-19  di  Indonesia. Pemerintah  sebagai  komunikator  belum memiliki kesiapan dalam menghadapi wabah covid-19. Pemerintah juga dinilai tidak siap menghadapi  covid-19  yang  ditunjukkan dengan lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan daerah, tidak adanya transparansi dan keengganan  pemerintah  membuka  data  dan melakukan pelacakan terhadap pasien covid- 19  sehingga  akhirnya  menjadikan  masa PSBB hanya sebagai formalitas (Sulistyowati, 2021).
Karakteristik  kepemimpinan  pada masa  krisis  direspon  sangat  kuat  juga  oleh media. Media menjadi saluran kontrol publik
terhadap  berbagai  kebijakan  dan  langkah yang  diambil  pemerintah  ( decision  maker ). Kompas.com menjadi salah satu media yang menaruh perhatian pada  setiap langkah atau kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  dalam menanggulangi  penyebaran  covid-19  di Indonesia. Kompas.com sama halnya dengan media lainnya memiliki peran dan tanggung jawab  untuk  membentuk  opini  publik  agar selalu aware dengan persoalan yang terjadi di sekitar kita.
Kompas.com atau  Kompas  online merupakan  salah  satu  inovasi  dari  PT Kompas Media Nusantara yang sebelumnya telah sukses dengan harian Kompas . Seiring dengan  menjamurnya  pengiklan  di  situs daring  (online),  Kompas  online  kemudian dilepas dari harian Kompas ditandai dengan pembentukan PT Kompas Cyber Media pada 6 Agustus 1998 (Haq & Fadilah, 2019).
Kompas.com sebagai  media  online memilki  tingkat  kredibilitas  yang  tinggi  di Indonesia. Dilansir dari Alexa.com, Kompas.com menduduki  urutan  ke  lima dalam  daftar  situs  yang  paling  populer  di Indonesia
(www.alexa.com,
2021).
Kompas.com sama  halnya  dengan Harian Kompas dianggap  sebagai  media  yang objektif dalam memberitakan suatu peristiwa. McQuail (2012, dalam Abkoriyah &  Dewi,  2017)  menyebutkan  bahwa objektivitas  terkait  dengan  dua  hal  utama, yakni faktualitas dan imparsialitas. Faktualitas berkaitan dengan kualitas informasi pemberitaan. Faktualitas merupakan  bentuk  laporan  peristiwa  yang berdasarkan  fakta,  bebas  dari  opini  jurnalis, serta  kebenarannya  bisa  diperiksa  ke narasumber  terkait.  Imparsialitas  terkait dengan apakah suatu pemberitaan menampilkan peristiwa yang dilihat dari dua sisi atau hanya satu sisi saja.
Pemberitaan Kompas.com membuka wawasan  masyarakat  akan  fenomena  yang ada, terutama pada situasi krisis seperti saat ini. Melalui Kompas.com, masyarakat mampu  mengakses  informasi  sekaligus memantau setiap langkah dan kebijakan yang
diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi  penyebaran  covid-19  di Indonesia.  Oleh  karenanya,  berangkat  dari persoalan  ini  maka  tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengkaji karakteristik kepemimpinan  krisis  pemerintah  Indonesia dalam bingkai berita media Kompas.com.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  maksud  agar  peneliti mendapatkan pemahaman yang holistik dari fenomena  yang  diteliti.  Dalam  ilmu  sosial, penelitian kualitatif digunakan untuk mengeskplorasi, mendeskripsikan atau menjelaskan  fenomena  sosial;  membongkar makan  dibalik  tindakan,  situasi,  event,  dan membangun  pemahaman  yang  mendalam tentang  aspek-aspek  kehidupan  sosial; membangun  deskripsi  yang  utuh  tentang seseorang dari latar yang natural; menjelajahi area  baru  yang  belum  diteliti;  atau menghubungkan sesuatu yang mikro-makro, hubungan  antara  individu-kelompok  dan dalam  konteks  institusional  maupun  budaya (Leavy, 2014).
Pada  proses  pengumpulan  data menggunakan  studi  literatur  dan  dokumen, telaah teks media massa serta sumber-sumber lain  yang  terkait  dengan  fenomena  yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pemberitaan  pada Kompas.com edisi  2  Desember  2020.  Teks berita  ini  berisi  memuat  evaluasi  dan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi  pandemi  covid-19  selama  tahun 2020.  Periode  Maret  –  Desember  2020 menjadi  periode  atau  fase  kritis  yang menentukan bagaimana negara atau pemerintah  menangani  covid-19.  Melalui teks berita ini, Kompas.com secara langsung ingin  melihat  bagaimana  respon  pemerintah menanggapi penyebaran covid-19 di Indonesia.  Selain  itu,  data-data  lainnya diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Pada  level  teks,  pemberitaan  dianalisis
dengan  menggunakan  kerangka  analisis framing Robert N. Entman.
Framing adalah metode untuk melihat  cara  bercerita  media  atas  peristiwa. Cara  bercerita  itu  tergambarkan  pada  cara melihat  realitas  yang  dijadikan  berita  oleh media.  Cara  melihat  ini  berpengaruh  pada hasil  akhir  dari  kontruksi  realitas.  Analisis framing juga  melihat  bagaimana  peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2001: 9 dalam Simatupang 2021).
Pada  dasarnya,  dalam  setiap  pemberitaan, sebuah  media  memiliki  frame  tertentu. Framing berhubungan dengan proses produksi  berita-kerangka  kerja  dan  rutinitas organisasi  media.  Bagaimana  peristiwa dibingkai, kenapa peristiwa dipahami dalam kerangka tertentu atau bingkai tertentu, tidak bingkai  yang  lain,  bukan  semata-mata disebabkan oleh struktur wartawan, melainkan  juga  rutinitas  kerja  dan  institusi media  secara  langsung  atau  tidak  langsung mempengaruhi pemaknaan peristiwa (Eriyanto, 2002 :115 dalam Zulaikha 2019). Analisis  framing  model  Entman melihat  framing  dalam  dua  dimensi  besar yaitu  seleksi  isu  dan  penekanan  atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu  (Eriyanto,  2002  dalam  Mustika 2017).  Analisis  framing  Entman  terbagi dalam  empat  elemen  (Sukendar  &  Budi, 2020), yakni pertama , define problems , yaitu elemen  utama framing yang  menekankan bagaimana peristiwa dipahami dan diinterpretasikan oleh wartawan atau jurnalis. Kedua,  diagnose  caouse ,  yakni elemen framing yang  digunakan  untuk membingkai subjek atau aktor penyebab dari suatu peristiwa. Penyebab suatu persitiwa ini dapat  berupa who atau what.  Ketiga,  moral judgement, yang  berfungsi  sebagai  sarana legitimasi  atau  delegitimasi  wartawan  atau jurnalis  dalam  menjelaskan  suatu  peristiwa atau  persoalan.  Dan keempat,  treatment recommendation, yang  digunakan  untuk menilai  apa  yang  diinginkan  wartawan  atau jurnalis.  Solusinya  sangat  bergantung  pada
bagaimana  peristiwa  tersebut  dilihat  dan siapa  yang  dianggap  sebagai  penyebab masalah.
Adapun keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan ( credibility ), keteralihan ( transferability ), kebergantungan ( dependability ), dan kepastian ( confirmability ). Dari empat kriteria tersebut, pendekatan  kualitatif  memiliki  delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi,  pengecekan  sejawat,  kecukupan referensi,  kajian  kasus  negatif,  pengecekan anggota,  dan  uraian  rinci  (Moleong,  2001: 175-187 dalam Hadi, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi covid-19 menjadi momentum  evaluasi  masyarakat  terhadap kinerja  pengambil  kebijakan  ( decision makers ). Sebagai bagian dari kontrol publik, media merupakan saluran yang diyakini tidak hanya memberi informasi tetapi juga mampu menjaga keseimbangan pelaksanaan demokrasi termasuk dalam mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Fungsi  kontrol  ini  harus  tetap  dijaga oleh media-media besar yang sudah memiliki reputasi dan kredibilitas di mata masyarakat. Kuatnya  penetrasi  internet  dan  media  sosial membawa perubahan landscape media serta bukan tidak mungkin menjadi ancaman bagi media-media besar termasuk Kompas Group. Kehadiran media-media baru yang mengedepankan ‘kecepatan’ daripada ‘keakuratan’ serta orietansi pada traffic akan menimbulkan  bias  informasi  di  tengah Masyarakat.  Menjaga  dan  profesionalitas menjadi  sangat  mutlak  untuk  dipertahankan agar tidak terseret arus baru ini.
Dalam  kaitannya  dengan  menjaga kredibilitas  dan  profesionalitas,  salah  satu penelitian  menarik  dilakukan  oleh  Susanto (2021)  tentang Tempo .  Bahwa Tempo mampu menjaga independensi dalam memproduksi  berita-  Produk  berita Tempo dirumuskan  lewat  mekanisme  rapat  dengan menjaring  gagasan  anggota  redaksi,  mulai
dari  reporter,  redaktur,  hingga  pemimpin redaksi.  Ide-ide  diadu  dalam  ruang  redaksi. Gagasan  yang  didukung  data,  argumentasi dan  memberi  dampak  kepada  public  yang biasanya  unggul  dan  kemudian  disepakati sebagai keputusan rapat.
Sama halnya yang dilakukan Tempo, pemberitaan Kompas, termasuk Kompas.com mengedepankan independensi dan profesionalitas.  Pemberitaan Kompas.com tentu diproduksi atas dasar ini. Setiap berita yang  diangkat  tidak  luput  dari  nilai  dan maksud  tertentu.  Momentum  pandemic covid-19  menjadi  momentum  evaluasi masyarakat terhadap para pengambil kebijakan,  salah  satu  salurannya  adalah melalui media Kompas.com .
Ada  banyak  pemberitaan  terkait penganggulangan penyebaran covid-19 yang diulas  oleh Kompas.com dan  salah  satunya dalah berita yang berjudul “9 Bulan Pandemi Covid-19, Apa yang Salah dengan Penanganan di Indonesia” edisi 2 Desember 2020. Berita ini menjadi menarik untuk dikaji karena melalui berita ini, kita dapat  melihat bagaimana Kompas.com menilai  kinerja pemerintah dalam menangani kasus covid-19 di Indonesia.
Pada  level  teks,  penulis  mencoba untuk  mengkaji  dan  mendalami  berita dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Entman (1993) mengembangkan  analisis  framing  sebagai metode untuk  melihat sebuah berita sebagai masalah  yang  memiliki  penyebab  dan  latar belakang,  dan  karenanya,  semua  berita memiliki  cara  penyelesaiannya  tersendiri. Metode  framing  Entman  juga  dilandasi kepercayaan  bahwa  bagaimana  pembaca menerjemahkan sebuah berita sangat bergantung  kepada  situasi  psikis  dan  fisik pembaca itu sendiri. Maka, untuk menciptakan  kohesi,  koherensi,  konjungsi dan  pemahaman  yang  komprehensif  dan setara  antara  wartawan/media  dan  public pembaca,  dibutuhkan  pemahaman  latar belakang  dan  ideologi  yang  relatif  sama
diatara penulis berita dengan pembaca/konsumen berita (Launa, 2020).
Model  analisis  framing  Entman  terdiri  dari empat  elemen  (Entman,  2007  dalam Zulaikha,  2019).  Pertama define  problems, merupakan elemen utama yang menekankan pada  berita  ( news )  yang  berasal  dari perspektif  jurnalis/media.  Kedua, diagnose cause , yang menekankan pada apa dan siapa aktor  dalam  peristiwa.  Ketiga, make  moral judgement ,  berkaitan  dengan  nilai-nilai moral  yang  menjustifikasi  penilaian  akan peristiwa. Keempat,
treatment recommendation adalah evaluasi pada bagaimana jurnalis/media memcahkan persoalan  atau  memberikan  solusi  terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya, penjelasan  deskripsi  analisis  teks  berita berjudul  “9  Bulan  Pandemi  Covid-19,  Apa yang Salah dengan Penanganan di Indonesia” (Kompas.com, edisi 2 Desember 2020).

## Defines problem
Penulis  berita,  yakni  I  Nyoman Sutarsa,  I  Md  Ady  Wirawan  dan  Putu  Ayu Swandewi Astuti mencoba untuk mengevaluasi  penanganan  kasus  covid-19 oleh  pemerintah  Indonesia  hingga  bulan Desember  2020.  Penulis  (dan  media Kompas. com)  secara  eksplisit  memberikan penilaian negatif kepada langkah dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah selama ini dengan  menyampaikan  tiga  kelemahan utama,  namun  demikian  tetap  objektif dengan  memberikan  rekomendasi  atau langkah-langkah  strategis  apa  yang  harus dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi kelemahan tersebut.

## Diagnose causes
Terdapat  3 aktor utama  dalam berita ini,  yakni  pemerintah  Indonesia,  komunitas masyarakat, dan masyarakat atau penduduk. Penulis  menuliskan  3  persoalan  atau  yang disebut dengan kelemahan Pemerintah (aktor pertama)  dalam  menanggulangi  penyebaran covid-19  di  Indonesia.  Pertama, respons
yang lambat. Jika dibandingkan dengan yang dilakukan  pemerintah  negara-negara  seperti China,  Mongolis,  Selandia  Baru  dan Uruguay  yang  mengambil  langkah-langkah tegas  seperti  pembatasan  penerbangan internasional,  penutupan  fasilitas  umum, penelusuran kontak dan tes, serta mengkampanyekan  kebiasan  menggunakan masker  dan  mencuci  tangan,  pemerintah Indonesia justru lebih memilih mengamankan atau mengutamakan penyelamatan  sektor  ekonomi.  Hal  ini mengabaikan  dan  merugikan  masyarakat (aktor kedua) karena dari data menunjukkan bahwa 6,4 juta penduduk Indonesia kehilangan  pekerjaan  hingga  Oktober  2020, ada  juga  yang  dipecat  dan  dirumahkan sementara. Kedua, strategi mobilisasi sumber  daya  Kesehatan  yang  tidak  efektif. Pemerintah dinilai tidak mampu memdistribusikan tenaga medis dan fasilitas medis  lainnya,  seperti  alat  tes.  Terjadi ketimpangan  di  wilayah  barat  dan  timur Indonesia.  Ketiga, terbatasnya  partisipasi masyarakat . Selain pemerintah, untuk konteks  ini,  komunitas  masyarakat  (aktor ketiga)  juga  dianggap  sebagai  penyebab gagalnya penanganan covid-19 di  Indonesia karena tidak tidak mampu berkoordinasi dan bahu  membahu  bersama  pemerintah  dalam mengatasi kasus covid-19.

## Moral judgement
Penulis menitikberatkan pada bagaimana pemerintah dan komunitas masyarakat sebagai faktor penyebab kegagalan  penanganan  kasus  covid-19  di Indonesia dengan mengacu pada data (seperti jumlah kasus covid di Indonesia, perbandingan dengan negara lain dan jumlah penduduk miskin di Indonesia) sebagai basis argumentasinya.  Data  dan  fakta  ini  menjadi landasan  pijak  penulis  dalam  memberikan penilaian  dan  dalam  membingkaikan  teks tersebut.

## Treatment recommendation
Beberapa tawaran solusi yang diberikan  penulis  antara  lain  ajakan  untuk selalu  menggunakan  masker  dan  mencuci tangan, pemerintah diharapkan dapat mengadopsi model dukungan sosial berbasis masyarakat  untuk  mengidentifikasi  dengan tepat kebutuhan khusus kelompok-kelompok rentan,  melakukan  pendampingan  bagi keluarga miskin terkait pemenuhan kebutuhan  pokok  selama  masa  isolasi melalui skema bantuan sosial, dan mengintegrasi  antara  sistem  kesehatan masyarakat  dengan  penguatan  partisipasi masyarakat.

## Pembahasan
Ketiadaan Karakter Kepemimpinan

## Krisis
Barton  (2007,  dalam  Al  Eid  and Arnout,  2020)  mengatakan  bahwa  krisis memiliki beberapa ciri, diantaranya kejutan ( surprise ),  kurangnya  informasi  ( lack  of information ),  eskalasi  kejadian  ( escalation of  eventsi ),  hilangnya  control  ( loss  of control ),  kepanikan  ( panic ),  dan  tidak adanya solusi yang cepat dan mendasar ( the absence of a rapid, fundamental solution ). Spence  et  al.,  (2007)  dalam Crisis Communication, Race, and Natural
Disaster mendefinisikan  krisis  sebagai “suatu peristiwa tertentu yang tidak terduga dan tidak stabil  atau serangkaian peristiwa yang menimbulkan ketidakpastian dan yang dianggap  mengancam  keberlangsungan perusahaan, yang nantinya juga menimbulkan  perubahan,  baik  perubahan yang  menguntungkan  organisasi  ataupun perubahan  yang  merugikan  organisasi”
(Siregar & Haeirina, 2021).
Seorang  pemimpin  ( leader ) dalam menghadapi  situasi  krisis  lainnya  di kemudian hari sudah semestinya
memahami  strategi  manajemen  krisis. Manajemen  kriris  ( crisis  management ) berfokus  pada  metode  ilmiah  dalam menghadapi krisis, bekerja untuk mencegah terjadinya krisis dan mengahadpinya secara efektif untuk mengurangi dampak negatifnya (Al Eid & Arnout, 2020). Izz al- Din (1990) dan Maher (2006) menjelaskan tiga fase manajemen krisis,  yaitu pertama, pre-crisis  phase ,  yang  mencakup  kesiapan seluruh  prosedur  yang  bertujuan  untuk mencegah  kriris. Kedua,  the  stage  of dealing  with  the  crisis, mencakup  segala prosedur  yang  bertujuan  untuk  mencapai hasil yang maksimal dan ketiga, post-crisis phase, terdiri dari prosedur yang diperlukan untuk  beradaptasi  kembali  dengan  situasi setelah krisis (Al Eid & Arnout, 2020).
Pada situasi krisis, seorang pemimpin  dituntut  untuk  pragmatis,  cepat bereaksi  terhadap  perubahan  ( responsive ), tegas  dalam  menerapkan compliance termasuk  untuk  jadwal  ( schedule )  melalui skema performance management  (rewards and consequences) dan mempunyai artikulasi  yang  baik  dalam  menyampaikan komunikasi  sehingga  dapat  meningkatkan kepercayaan  para  pemangku  kepentingan baik  dari  internal  maupun  eksternal (FEMA, 2017 dalam Wino et al. , 2020). Pada  situasi  pandemi  covid-19, beberapa  hal  yang  harus  dimiliki  oleh pemimpin. Pertama,  failing  to  prepare  is preparing to fail. Artinya bahwa pemimpin yang  hebat  harus  mampu  mengantisipasi dan  merencanakan  langkah-langkah  harus diambil dalam mengatasi gangguan ( disruption ). Kedua, hindari gaya kempimpinan top-down .  Pemimpin  harus mampu menggalang jaringan, bekerja sama dengan  berbagai  pihak  serta  terbuka terhadap  ide-ide  kreatif  untuk  mengatasi persoalan
yang
ada. Ketiga,
mengedepankan transparansi
sebagai prinsip  yang  penting  dalam  manajemen krisis. Pemimpin
harus
mampu
memberikan  kejalasan  informasi  dan memiliki  komunikasi  yang  teratur  dan
akurat sehingga dapat meminimalisir resiko desas-daus  dan  informasi  yang  salah. Keempat, pemimpin  harus  dapat  memiliki empati  yang  tinggi  terutama  kepada  para korban dan menjamin segala kebutuhannya terpenuhi.  Dan kelima, pemimpin  harus mampu  belajar  dari  situasi  krisis  yang dihadapi,  proses  pemulihan  ( recovery ) hendaknya  menutamakan  keseimbangan antara keselamatan pasien dan petugas serta meyakinkan  masyarakat  bahwa  situasi krisis  bisa  dilewati  jika  dihadapi  secara bersama-sama (Forster et al., 2020).
Pada pemberitaannya edisi 2 Desember 2020 ini, Kompas.com mencoba mengevaluasi kinerja pemerintah Indonesia yang  dinilai  gagal  dengan  3  indikator: respons  yang  lambat,  strategi  mobilisasi sumber  daya  kesehatan  tidak  efektif  dan terbatasnya partisipasi masyarakat. Indikator  pertama,  respons  yang  lambat mengisaratkan  bahwa  pemerintah  tidak cepat  bereaksi  terhadap  perubahan  atau tidak  responsif.  Periode  awal  masuk  dan menyebarnya covid-19 di Indonesia menjadi periode penting karena pemerintah dituntut  untuk  melakukan  upaya-upaya pencegahan sebagai bagian dari mengelola resiko agar tidak menjadi lebih buruk. Jika diamati dari Gambar 1, jumlah kasus covid- 19  di  Indonesia  dari  bulan  Maret  hingga Desember 2020 semakin bertambah bahkan menembus  angka  satu  juta  (Liputan6.com, 2021).  Bahkan,  jika  dilihat  dari  angka kematian,  persentase  Indonesia  adalah 3,33%,  lebih  tinggi  dibandingkan  rata-rata dunia  sebesar  2,47%.  Bahkan  angka  di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara  di  Kawasan  Asia,  Amerika  dan Eropa  serta  tertinggi  di  Kawasan  Asia Tenggara (Kominfo.go.id, 2020).

## Gambar 1. Infografis Data Covid-19 di
Indonesia (sumber: Liputan6.com)
Dari  gambar  1  dapat  kita  lihat bahwa  kasus  meningkat  setiap  bulannya. Pemerintah  dinilai  tidak  sigap  dan  bahkan terkesan pada fase awal penyebaran covid- 19  di  Indonesia  ini  tidak  bijak  dan inkonsisten  dalam  membuat  keputusan. Hasil kajian Lembaga Penelitian, Pendidikan  dan  Penerangan  Ekonomi  dan Sosial  (LP3ES)  yang  dirilis  pada  7  April 2020  menunjukkan  sejumlah  pernyataan blunder pejabat  pemerintah  Indonesia terkait  wabah  covid-19.  Mulai  dari menganggap remeh tingkat urgensi maupun dampaknya  terutama  di  masa  awal  hingga ketidakselarasan  pernyataan  para  pejabat tinggi negara (Lusianawati, 2020).
Indikator  kedua,  strategi  mobilasi sumber  daya  kesehatan  oleh  pemerintah dinilai  tidak  efektif  membuktikan  bahwa pemerintah  gagal  dalam  menerapkan  dan menjalankan performance  management atau  manajemen  kinerja  yang  baik  dari pusat  hingga  ke  daerah.  Kondisi  geografis Indonesia  yang  terdiri  dari  pulau-pulau membutuhkan  pola  kerja  sama  dan koordinasi  yang  baik  dan  jelas  agar  setiap wilayah memperoleh perlakuan yang sama, memperoleh  fasilitas  dan  pelayanan  yang
sama  sehingga  ketimpangan  tidak  terjadi diantara wilayah yang ada.
Minimnya  ketersediaan  alat  tes yang  mengakibatkanya  rendahnya  jumlah tes di  Indonesia menjadi  salah satu  contoh bagaimana pemerintah gagal dalam memobilisasi  sumber  daya  kesehatan.
Menurut  catatan  portal  data  statistik
Statistika, angka  tes  Indonesia  pada  enam bulan sejak pandemic resmi dimulai hanya sejumlah  10.660  per  satu  juta  orang  dan menjadi  yang  paling  rendah  diantara  30 negara  dengan  jumlah  kasus  covid-19 terbanyak.  Hal  ini  pun  diakui  pemerintah yang mengatakan bahwa jumlah tes covid- 19 di Indonesia baru mencapai 35,6% dari standar yang ditetapkan WHO yaitu 1:1000 penduduk per minggu (Bbc.com, n.d.). Hal ini  semakin  diperburuk  ketika  biaya  tes PCR  di  wilayah  Indonesia  tidak  seragam dan bahkan beberapa rumah sakit dituding melakukan  “komersialisasi  tes  PCR” dengan  mematok  harga  mahal.  Asosiasi Rumah Sakit membela dengan menjelaskan bahwa  harga  mahal  dikarenakan  pihak rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan  tes  serta  membayar  tenaga Kesehatan yang terlibat (Bbc.com, n.d.).
Sementara  itu,  indikator  ketiga yakni  terbatasnya  partisipasi  masyarakat karena pemerintah gagal dalam mengkomunikasikan  resiko  dan  langkah pencegahan  secara  efektif  menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki artikulasi  yang  baik  dalam  menyampaikan komunikasi  sehingga  dapat  meningkatkan kepercayaan  para  pemangku  kepentingan baik dari internal maupun eksternal. Dalam hal ini, masyarakat dan semua elemen yang ada  didalamnya  merupakan  pemangku kepentingan  yang  utama  dan  paling dirugikan dengan adanya pandemi covid-19 ini.  Aktivitas  ekonomi  lumpuh  total. Masyarakat kebingungan karena inkonsistensi  kebijakan  yang  diterapkan pemerintah. Upaya dan langkah pemerintah dinilai akan lebih tepat sasaran
ketika  pemerintah  mengadopsi  dukungan sosial berbasis masyarakat sehingga identifikasi  dan  pemberian  bantuan  akan lebih tepat sasaran.
Kurangnya  partisipasi  masyarakat juga bisa disebabkan oleh adanya polarisasi politik sebagaimana yang dikaji oleh Arita Nugraheni dan Rangga Eka Sakti. Mietzner (2020) menyorot lambatnya respon pemerintah pusat sebagai bentuk ketidakwaspadaan pada ancaman.
Penerapan kebijakan juga dinilai sepotong- sepotong  dan  membingungkan.  Krisis covid-19 mengekspos fakta bahwa kemunduruan demokrasi – yang diidentifikasi  Mietzner  sebagai  “naiknya konservatisme agama, meningkatkan polarisasi  politik-ideologis,  memburuknya korupsi  politik  dan  klientelisme,  dan semakin menonjol elite-elite anti demokrasi”  –  berdampak  pada  kegagalan pengambilan  keputusan  dalam  memitigasi bencana (Nugraheni & Sakti, 2021).
Komunikasi  memiliki  hubungan langsung dengan kepemimpinan dan pengaruh ( influence ).
Komunikasi membentuk dan memampukan pengelolaan sektor  publik.  Komunikasi  sektor  publik berkaitan dengan pimpinan dan stakeholder dan berkaitan erat dengan situasi krisis yang dialami  oleh  otoritas  tertentu.  Komunikasi sektor  public  diartikan  dengan goal- oriented communication inside organizations  and  between  organizations and  their  stakeholders  that  enables  public sector  functions  within  their  specific cultural  and/or  political  settings,  with  the purpose  of  building  and  maintaining  the public good and trust between citizens and authorities (Canel & Luomo, 2019) . Komunikasi
resiko ( risk communication ) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi publik. Komunikasi  resiko  merupakan  kombinasi dari  dua  aspek,  yakni  komunikasi  internal ( internal  communication )  dan  komunikasi eksternal ( external communication ). Komunikasi  internal  mengacu  pada  situasi
dimana  penilai  resiko  ( risk  assessor )  dan manajer mengembangkan pemahaman yang sama  tentang  tugas  dan  tanggung  jawab mereka  agar  dapat  mengetahui  dampak potensial  dan  kemungkinan  yang  akan terjadi  berdasarkan  informasii  yang  ada. Sementara  itu,  komunikasi  eksternal  dapat meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan  tentang  dampak  negative resiko dan pemahaman mereka akan peran meraka dalam pengelolaan resiko (Zhang et al., 2020).
Dalam kaitannya dengna komunikasi,  pemerintah  dianggap  tidak mampu  mmeberikan  informasi  yang  jelas sehingga menimbulkan kepanikan di tengah Masyarakat.  Direktur  Eksekutif  Southeast Asia  Freedom  of  Expression  Network (SAFEnet),  Damar  Juniarto,  menyebutkan bahwa  salah  satu  penyebab  kepanikan adalah ketiadaan kanal informasi resmi dan utama dari pemerintah yang bisa dijadikan rujukan  oleh  masyarakat.  Pernyataan  ini juga  diperkuat  dengan  investigasi  yang dilakukan  oleh  media  Tirto.id  bahwa  pada pekan  pertama  setelah  corona  dinayatakan masuk ke Indonesia, terjadi tumpang tindih informasi  antara  satu  pejabat  dengan lainnya. Pertama, perbedaan  informasi terkait umur dua pasien yang positif corona yang  sembuh  di  RSUP  Persahabatan  pada 12  Maret  2020. Kedua, perbedaan  angka positif corona antara Yuri (jubir pemerintah terkait  penanganan  covid-19)  dengna Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2020. Ketiga, tumpang  tindih  antara  Pemprov Banten  dengan  Pemerintah  Pusat  terkait riwayat  dan  jumlah  pasien. Keempat, puncak  miskomunikasi  antara  Pemerintah Pusat  ddengan  Pemda  terjadi  dalam pengumuman  positif  kasus  ke-25  yang meninggal di Bali pada 10 Maret 2020. Dan kelima, informasi ketersediaan alat pelindung  diri  berupa  pakaian  hazmat  tak diketahui  oleh  petugas  media  di  daerah (Tirto.id, 2020).
Pemerintah tidak boleh hilang kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya  (negara-negara  lain).  Dalam  hal menjaga  kepercayaan  ( trust )  ini,  unsur komunikasi menjadi sangat penting. Distribusi informasi harus dilakukan dengan  baik  menggunakan  semua  saluran media yang ada. Penting juga untuk diingat bahwa situasi krisis bisa semakin buruk jika terjadi misinformasi oleh karena lemahnya pemerintah  dalam  mengontrol  saluran- saluran  media  yang  ada.  Kebingunngan public  diperburuk  oleh  disinformasi  dan misinformasi ruang daring (online), terutama  media  sosial,  yang  dijadikan sumber pengetahuan publik dalam memahami pandemi.
Pemerintah bisa menggunakan model crisis and emergency risk communication (CERC)  sebagai  kerangka komunikasi publik pada keadaan luar biasa. Dasar  filosofis  dari  CERC  adalah  bahwa publik  berhak  mendapatkan  informasi akurat terkait krisis yang terjadi. Informasi harus  secara  lengkap  memaparkan  konsisi krisis yang terjadi dan resiko yang ada agar membantu  publik  membuat  keputusan rasional.  Komunikasi  menjadi  alat  agar publik mengadopsi perilaku yang diharapkan  untuk mengurangi resiko (Theconversation.com, 2020).
Berdasarkan  temuan  ini,  dalam kaitannya  dengan  kepemimpinan  krisis, Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan krisis pada  fase  awal  penyebaran  covid-19. Pemerintah  tidak  mengadopsi  karakter pemimpin krisis ( crisis leader ). Pada situasi krisis, karakter pemimpin yang kuat sangat dibutuhkan.  Segala  bentuk  upaya  dan strategi  yang  ditempuh  haruslah  berangkat dari  proses  manajerial  yang  baik  dari seorang pemimpin dalam mengelola segala bentuk  sumber  daya  yang  dimiliki  agar dapat keluar dari situasi krisis.

## SIMPULAN
Kompas.com sebagai salah satu media online  kredibel  di  Indonesia  menjalankan perannya  sebagai watchdog atau  saluran kontrol  publik  dengan  baik.  Pada  situasi krisis,  media  menjadi  sangat  keras  dalam mengkritik setiap upaya atau langkah yang diambil  pemerintah.  Pemerintah  dinilai mampu  menghadirkan  atau  mewujudkan bonum  commune atau  kebaikan  bersama bagi masyarakat. Pembingkaian berita oleh media,  termasuk Kompas.com ,  bertujuan untuk mengevaluasi dan sekaligus menawarkan  solusi  konkret  upaya  atau langkah  apa  yang  dinilai  lebih  tepat  untuk keluar  dari  situasi  krisis  yang  sedang dihadapi  masyarakat  Indonesia  dan  juga dunia.  Pada  akhirnya,  dalam  masa-masa pandemi covid-19, semua elemen memiliki peran dan tanggung jawab untuk bisa keluar dari situasi krisis.

## DAFTAR PUSTAKA
Abkoriyah,  H.,  &  Dewi,  T.  T.  (2017).
Objektivitas  berita  di  Harian  Kompas dan Kompas.com (Analisis isi pemberitaan kasus pembunuhan Engeline). CoverAge:  Journal  of Strategic Communication , 7 (2), 40–53. http://journal.univpancasila.ac.id/inde x.php/coverage/article/download/574/ 346/
Ahern,  S.,  &  Loh,  E.  (2020).  Leadership during  the  COVID-19  pandemic: building  and  sustaining  trust  in  times of  uncertainty. BMJ  Leader ,  leader- 2020-000271.
https://doi.org/10.1136/leader-2020- 000271
Al  Eid,  N.  A.,  &  Arnout,  B.  A.  (2020). Crisis and disaster management in the light of the Islamic approach: COVID- 19  pandemic  crisis  as  a  model  (a qualitative  study  using  the  grounded theory). Journal  of  Public  Affairs , 20 (4),
1–14. https://doi.org/10.1002/pa.2217 Bbc.com.  (n.d.). Covid-19:  Jumlah  Tes

## Masih  Rendah,  Jumlah  Kasus  Positif
Diperkirakan Lebih Tinggi dan Pemerintah  Disarankan  Tambah  Tes PCR Gratis . https://www.bbc.com/indonesia/indon esia-54238446
Canel,  M.  J.,  &  Luomo,  V.  A.  (2019).
Public Sector Communication: Closing  Gaps  Between  Citizens  and Public Organizations . Wiley Blackwell.
D’auria,  G.,  &  Smet,  A.  De.  (2020).
Kepemimpinan di Masa Krisis: Menghadapi Wabah Virus Corona dan Tantangan di Masa Depan. Mckinsey.Com , 34 (1), 4–10.
https://www.mckinsey.com/id/~/medi a/mckinsey/locations/asia/indonesia/o ur  insights/leadership  in  a  crisis responding to the coronavirus outbreak and  future  challenges/leadership-in-a- crisis-responding-to-the-coronavirus- outbreak.pdf
Dirani,  K.  M.,  Abadi,  M.,  Alizadeh,  A.,
Barhate, B., Garza, R. C., Gunasekara, N., Ibrahim, G., & Majzun, Z. (2020).
Leadership  competencies  and  the essential  role  of  human  resource development  in  times  of  crisis:  a response  to  Covid-19  pandemic.
Human Resource Development International , 23 (4), 1–15. https://doi.org/10.1080/13678868.202 0.1780078 Forster, B. B., Patlas, M. N., & Lexa, F. J.
(2020).  Crisis  Leadership  During  and Following COVID-19. Canadian
Association  of  Radiologists  Journal ,
71 (4),
421–422. https://doi.org/10.1177/084653712092
6752
Hadi,  S.  (2017).  Pemeriksaan  Keabsahan
Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Universitas Negeri Malang , 22 (1), 109874.
https://doi.org/10.17977/jip.v22i1.872 1
Haq,  A.  D.,  &  Fadilah,  E.  (2019).
Transformasi Harian Kompas MenjadiPortal Berita Digita Subscription Kompas.Id. Jurnal Kajian  Jurnalisme , 1 (2),  190–213. https://doi.org/10.24198/jkj.v1i2.2133 9
Inews.id.  (2020). Penyebab  Kasus  Covid- 19 di Indonesia Terus Meningkat, Ada Klaster Tak Tercatat . https://www.inews.id/news/nasional/p enyebab-kasus-covid-19-di-indonesia- terus-meningkat-ada-klaster-tak- tercatat
Kaul,  V.,  Shah,  V.  H.,  &  El-Serag,  H.
(2020).  Leadership  During  Crisis: Lessons  and  Applications  from  the
Covid-19 Pandemic. Gastroenterology , 159 (September),
809–812.
https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.0 4.076
Kominfo.go.id. (2020). Kasus Aktif Covid- 19  di  Indonesia  Lebih  Rendah Dibandingkan Negara Lain . https://kominfo.go.id/content/detail/30
682/kasus-aktif-covid-19-di- indonesia-lebih-rendah-dibandingkan- negara-lain/0/virus_corona Kompas.com. (2020a). Indonesia Masuk 10 Besar  Negara  Kasus  Tertinggi  Virus COrona  di  Asia,  Ini  Daftarnya . https://www.kompas.com/tren/read/20 20/07/14/071300965/indonesia- masuk-10-besar-negara-kasus- tertinggi-virus-corona-di-asia- ini?page=all Kompas.com.  (2020b). Kaleidoskop  6 Bulan  Pandemi  Covid-19:  Kebijakan
Pemerintah
Beserta Kritiknya .
https://nasional.kompas.com/read/202 0/09/02/07294641/kaleidoskop-6-
bulan-pandemi-covid-19-kebijakan- pemerintah-beserta-kritiknya?page=all Kompas.com.  (2020c). Pecahkan  Rekor Baru  Kasus  Covid-19,  berikut  3 Penyebab
Utamanya . https://www.kompas.com/tren/read/20 20/07/10/124800265/pecahkan-rekor-
baru-kasus-covid-19-berikut-3- penyebab-utamanya-?page=all Launa, L. (2020). Robert Entman Framing Analysis  of  Prabowo  Subianto’S Image  in  Republika.Co.Id  March  – April  2019  Edition. Diakom :  Jurnal Media  Dan  Komunikasi , 3 (1),  50–64.
https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1. 57
Leavy,  P.  (Ed.).  (2014). The  Oxford Handbook  of  Qualitative  Research . Oxford University Press.
Liputan6.com.  (2021). Infografis  Tembus Sejuta,  kasus  Positif  Covid-19  di Indonesia .
https://www.liputan6.com/news/read/ 4467567/infografis-tembus-sejuta- kasus-positif-covid-19-di-indonesia Lusianawati,  H.  (2020).  Inkonsistensi  Dan Ketidaktegasan  Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Komunikasi , 2 (2), 22–40. Miller, K. (2015). Organizational Communication, Approaches and Process (7th ed.). Cengange Learning. https://doi.org/10.4324/978131587998 7-13
MS, Z. H., & Rizaldi, A. (2020). Merespon
Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani  Pandemi  Covid  19  Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia , 7 (1), 36– 53.
https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17
370
Mustika,  R.  (2017).  Analisis  Framing
Pemberitaan  Media  Online  mengenai Kasus  Pedofilia  di  Akun  Facebook. Jurnal  Penelitian  Komunikasi , 20 (2), 135–148. https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159
Nugraheni,  A.,  &  Sakti,  R.  E.  (2021).
Keterbelahan Politik dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat Terkait Covid-19  dan  Kepatuhan  Masyarakat dalam  Menaati  Protokol  Kesehatan: Studi  Perbandingan  di  AS  dan Indonesia. Jurnal  Penelitian  Politik ,
18 (1), 29–46.
Simatupang,  R.  (2021).  Analisis  Framing Pemberitaan  Kompas.Com  Tentang Covid-19  Di  Dki  Jakarta. Jurnal Pustaka  Komunikasi , 4 (1),  39–52. https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i 1.1315
Siregar,  I.  K.,  &  Haeirina,  K.  P.  (2021).
Komunikasi Krisis Pt. Jouska Finansial Indonesia  Dalam  Pemulihan  Citra Perusahaan. Jurnal Pustaka Komunikasi , 4 (1), 1–10. https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i 1.1301 Sukendar,  M.  U.,  &  Budi,  A.  P.  (2020). Framing  Analysis  of  the  Jakarta Post.com’ COVID-19 Coverage: March  2020 . 510 (December  2019),
45–49.
https://doi.org/10.2991/assehr.k.20121 9.008 Sulistyowati, F. (2021). Strategi
Komunikasi  Pemerintah  Indonesia dalam  Penanganan  COVID-19  pada Majalah  TEMPO  Edisi  Maret-Juli 2020. Jurnal  Riset  Komunikasi , 4 (2), 198–214.
https://doi.org/10.38194/jurkom.v4i2.
326
Susanto,  E.  (2021).  Independensi  Media Tempo Dan Pengaruh Ekonomi Politik Dalam  Praktik  Strukturasi. Jurnal Pustaka  Komunikasi , 4 (1),  24–38. https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i 1.1314
Theconversation.com.  (2020). Analisis: Pemerintah  Masih  Bisa  Perbaiki Komunikasi  Krisis  Pandemi  Yang Sejauh Ini Gagal . https://theconversation.com/analisis- pemerintah-masih-bisa-perbaiki- komunikasi-krisis-pandemi-yang- sejauh-ini-gagal-134542
Tirto.id. (2020). Merekam Sepekan Misinformasi Corona antara Pemerintah RI-Pemda . https://tirto.id/merekam-sepekan- misinformasi-corona-antara-
pemerintah-ri-pemda-eFgX Wino, D., Utomo, F., Hanita, M., Kajian, S.,
&  Indonesia,  U.  (2020).  Strategi Kepemimpinan Krisis Dalam Menanggulangi  Pandemi  COvid-19 Untuk Memastikan Ketahanan Nasional. Jurnal  Lemhannas , 8 (2), 208–226. http://jurnal.lemhannas.go.id/index.ph p/jkl/article/download/83/87/ www.alexa.com.  (2021). Top  Sites  in Indonesia . https://www.alexa.com/topsites/countr ies/ID Zhang,  L.,  Li,  H.,  &  Chen,  K.  (2020). Effective  Risk  Communication  for Public  Health  Emergency:  Reflection on the COVID-19. Healthcare , 8 (64), 1–13.
Zulaikha,  N.  H.  (2019).  Analisis  Framing
Pemberitaan  Pilgub  Jawa  Timur  2018 pada  Situs  Berita  Daring  Indonesia.
Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi , 3 (1), 79–98.
https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.494 2