URGENSI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DALAM PERWUJUDAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

## Hasmar Hussein
Mahasiswa Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan Jalan T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan E-mail: hasmar24.08@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  kaya  akan  keanekaragaman. Keanekaragaman  tersebut  meliputi  agama,  suku,  bahasa,  dan  budaya. Pemerintah  RI,  sampai sekarang,  telah mengakui  6  (enam)  agama,  yaitu  Islam, Kristen,  Katolik,  Budha,  Hindu,  dan  Konghuchu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penduduk Indonesia tidak hanya menganut satu agama saja. Perbedaan agama yang dianut oleh penduduk Indonesia merupakan fakta yang menuntut terciptanya kerukunan.  Salah  satu  cara  dalam  menciptakan  kerukunan  tersebut  adalah dengan  mengenal  karakter  bangsa  itu  sendiri.  Pengenalan  terhadap  karakter bangsa  yang  utuh  akan  menimbulkan  sikap  kebersamaan,  walaupun kebersamaan  itu  dibangun  dari  sebuah  keragaman  salah  satunya  keragaman dalam keyakinan.

## Abstract
Indonesia is one country that is rich in diversity . Diversity includes religion, tribe, language,  and  culture  .  The  Government  of  Indonesia  has  recognized  6  (six) religion  until  now,  they  are  Islam,  Christianity,  Catholic,  Buddhist,  Hindu,  and Confucian. It is indicates that the population of Indonesia is not only embrace one religion. Differences in religion professed by the Indonesian population is the fact that  demands  the  creation  of  harmony.  One  way  to  create  such  harmony  is  to know  the  character  of  the  nation  itself.  The  introduction  of  the  character  of  the whole  nation  will  rise  togetherness,  although  togetherness  was  built  from  a diversity of one of diversity in beliefs.

## Kata Kunci: Karakter, Kerukunan, Agama

## Hasmar Hussein
126                                        Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H

## Pendahuluan
Pembangunan  karakter  bangsa  yang  sudah  diupayakan  dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tercermin  dari  kesenjangan  sosial,  ekonomi,  politik  yang  masih  besar, kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  berbagai  di  seluruh  pelosok  negeri, masih  terjadinya  ketidakadilan  hukum,  pergaulan  bebas  dan  pornografi yang terjadi  di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat. Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaatan berlalu lintas.
Masyarakat  Indonesia  yang  terbiasa  santun  dalam  berperilaku, melaksanakan  musyawarah  mufakat  dalam  menyelesaikan  masalah, mempunyai  kearifan  lokal  yang  kaya  dengan  pluralitas,  serta  bersikap toleran  dan  gotong  royong  mulai  cenderung  berubah  menjadi  hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur.
Semua  itu  menegaskan  bahwa  terjadi  ketidakpastian  jati  diri  dan karakter bangsa yang bermuara pada:
1. Disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa.
2. Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila.
3. Bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa.
5. Ancaman disintegrasi bangsa.
6. Melemahnya kemandirian bangsa.
Kerukunan  merupakan  salah  satu  aspek  yang  mencirikan  karakter bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kerukunan  yang  menjadi  bagian karakter bangsa harus diwujudkan serta diberlakukan dengan pemahaman serta penyikapan yang benar agar setiap masyarakat dapat bersatu, saling menghargai,  dan  bertoleransi  untuk  mewujudkan  bangsa  Indonesia  yang maju dalam segala bidang.
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                        127
Pembangunan Karakter Bangsa
Untuk  terwujudnya  kerukunan  dalam  mayarakat  Indonesia  tidak terlepas  dari  pembentukan  manusia  cerdas.  Pemaknaan  kata  cerdas bukan  sekedar  cerdas  pengetahuan  dan  keterampilan,  namun  yang  lebih penting dari itu adalah cerdas hati, cerdas pikir, cerdas raga, cerdas rasa, dan  karsa,  sehingga  memiliki  nilai-nilai  luhur  dan  berbudaya.  Artinya, manusia  yang  memiliki  kecerdasan  yang  kompleks  yaitu  manusia  yang berakhlak  mulia,  berbudi  pekerti  luhur,  berbudaya,  kreatif,  inovatif  serta yang berkarakter bangsa.
Karakter merupakan perpaduan yang tidak terpisahkan dari tiga hal yang  berkaitan  didalamnya  yaitu  moral,  etika,  dan  akhlak.  Moral  lebih menitik  beratkan  pada  kualitas  perbuatan,  tindakan  atau  tingkah  laku manusia atau apakah perbuatan itu bisa dikatakan baik atau buruk, benar atau  salah.  Etika  memberikan  penilaian  tentang  baik  dan  buruk, berdasarkan  norma-norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tertentu. Sedangkan akhlak tatanannya lebih menekankan bahwa pada hakikatnya dalam  diri  manusia  itu  telah  tertanam  suatu  keyakinan  bahwa  keduanya (baik dan buruk) itu ada. 1
Dapat disimpulkan bahwa karakter dapat diartikan sebagai nilai, budi pekerti,  moral,  watak,  yang  tujuannya  mengembangkan  kemampuan peserta  didik  untuk  memberikan  keputusan  baik-buruk,  memelihara  yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
Pemahaman karakter yang tidak dilandasi oleh prinsip tersebut akan menyebabkan warga masyarakat tercabut dari akar budaya. Ketika hal ini terjadi,  maka  bangsa  hanya  akan  menghasilkan  warga  masyarakat  yang tidak mengenal budayanya dengan baik, sehingga mereka menjadi orang “asing” dalam kehidupan kesehariannya.
Dengan  demikian,  perpaduan  antara  budaya  dan  karakter  dapat dimaknai  pula  sebagai  proses  pendidikan  yang  secara  aktif mengembangkan  potensi  warga  melalui  proses  internalisasi  dan penghayatan nilai-nilai yang menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di
1 Andaito (ed.), Atas Nama Agama . (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 36.

## Hasmar Hussein
128                                        Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
masyarakat  dan  mengembangkan  kehidupan  masyarakat  yang  lebih sejahtera  serta  kehidupan  yang  bermartabat  yang  dapat  menjadi keunggulan bangsa di masa mendatang.
Pengembangan pembangunan budaya dan karakter harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, metode belajar dan  pembelajaran  yang  efektif.  Sesuai  dengan  sifat  suatu  nilai, pembudayaan  pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  hendaknya merupakan usaha bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Oleh  karena  itu,  pengimplementasiannya  perlu  dilakukan  secara bersama-sama dan senergi oleh semua pemangku kepentingan, terutama oleh  satuan  perangkat  kerja  daerah  dan  unsur-unsur  yang  berkaitan langsung  melalui  seluruh  aktivitas  kehidupan  dalam  masyarakat,  dan senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya.
Dari  pembahasan  di  atas  bahwa  pada  saat  ini  pembangunan budaya dan karakter bangsa yang sarat dengan nilai, budi pekerti, moral, dan watak memang sangat diperlukan karena adanya kebutuhan nyata dan mendesak.  Argumen  tersebut  tampaknya  sangat  relevan  untuk membangkitkan  komitmen  dan  melakukan  gerakan  nasional  yang merupakan  cerminan  kebutuhan  akan  pendidikan  nilai-nilai  di  Indonesia pada saat ini.
Urgensi  dari  pelaksanaan  komitmen  nasional  pembangunan karakter,  telah  dinyatakan  pada  Sarasehan  Nasional  Pembangunan Budaya  dan  Karakter  Bangsa    sebagai  Kesepakatan  Nasional Pengembangan  Pendidikan  Budaya  dan  Karakter  Bangsa,  yang dibacakan  pada  akhir  Sarasehan  Nasional  Tanggal  14  Januari  2010, sebagai  berikut:  “Pembangunan  budaya  dan  karakter  bangsa  merupakan bagian  integral  yang  tak  terpisahkan  dari  pembangunan  nasional  secara utuh.” 2
Pembangunan  budaya  dan  karakter  bangsa  harus  dikembangkan secara  komprehensif  sebagai  proses  pembudayaan.  Oleh  karena  itu, pembangunan  dan  kebudayaan  secara  kelembagaan  perlu  diwadahi secara  utuh.  Pembangunan  budaya  dan  karakter  bangsa  merupakan
2 Ibid , hlm. 38.
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                        129
tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah,  masyarakat,  sekolah  dan orangtua. Oleh karena itu, pelaksanaan budaya dan karakter bangsa harus melibatkan keempat unsur tersebut.

## Agama sebagai Kelompok Etnis
Secara  terminologis,  agama  merupakan  pedoman  dasar  untuk membuat pemeluknya hidup teratur sesuai dengan yang diajarkan agama. Agama    merupakan  seperangkat  peraturan  yang  menata  hubungan manusia  dengan  yang  ghaib,  manusia  dengan  manusia  dan  manusia dengan  lingkungannya.  Agama  juga  merupakan  keyakinan  yang  dianut oleh suatu kelompok  atau masyarakat yang menjadi norma yang diyakini. 3
Landasannya  adalah  solidaritas  dan  toleransi  yang  inklusif. Solidaritas karena menyadari perlunya berhubungan baik dengan sesama manusia dan toleransi karena menyadari dalam menjalin hubungan itu ada perbedaan-perbedaan prinsip, keyakinan atau paham sebagai “kebenaran mutlak” yang dianut masing-masing orang.
Dengan  demikian  agama  memberi  etos  spiritual  yang  amat  besar, daya dan wilayah pengaruhnya bagi kehidupan dan kebudayaan manusia. Secara  fungsional  agama  dimaksudkan  sebagai  suatu  sikap  hidup  yang membuat  orang  mampu  mengatasi  kesulitan  umat  manusia,  mampu memberikan  jawaban  dan  memberi  kepuasan  spritual  pada  pertanyaan mendasar  tentang  teka-teki  alam  semesta  dan  peranan  manusia  di dalamnya,  dengan  memberkan  ajaran  praktis  untuk  hidup  di  alam semesta. 4
Salah  satu  sifat  dasar  manusia  adalah  membutuhkan  kehadiran manusia  lainnya.  Sifat  ini  menjadikan  manusia  cenderung  untuk berkelompok  ketika  ia  menemukan  kesamaan  tujuan,  cita-cita,  sifat  dan sebagainya. Pengelompokan ini berlangsung dengan cepat ketika manusia mempunyai  kesamaan  agama,  kebiasaan  ataupun  norma  yang  sama-
3 Alo  Liliweri, Gatra-Gatra  Komunikasi  Antarbudaya (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2001), hlm. 255.
4 A. Toynbee dan D. Ikeda, Perjuangan Hidup Sebuah Dialog, terjemahan Iskandar (Jakarta: Indera, 1976), hlm. 336.

## Hasmar Hussein
130                                        Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
sama  ditaati.  Ketika  sebuah  kelompok  sangat  kokoh  mempertahankan nilai-nilai  kelompoknya  maka  kemungkinan  orang  lain  untuk  masuk  ke dalam kelompok tersebut akan sulit. Kelompok ini menjadi ekslusif. 5 Inilah sifat  dasar  kelompok  etnik,  yakni  menjaga  dan  mempertahankan  norma- norma yang dianut.
Kelompok  agama  adalah  sekumpulan  manusia  yang  berkelompok berdasarkan  keyakinan,  kepercayaan,  iman  terhadap  sesuatu  yang dianggap sakral. Anggota kelompok dengan kuat mempertahankan sistem nilai dan kepercayaan yang mereka yakini. Terdapat persamaan mendasar antara  kelompok  agama  dengan  kelompok  etnis.  Karena  itu  kelompok agama bisa dipandang sebagai bagian dari kelompok etnis.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  kelompok  agama  eksis  dan  diakui oleh masyarakat, antara lain:
a. Kelompok  agama  mempunyai  anggota  dengan  jumlah  tertentu  dan mampu  berkembang  baik  sistem  nilai  dan  keyakinan  yang  dianut ataupun jumlah anggota kelompok.
b. Diakui oleh masyarakat karena tidak membawa dampak disintegrasi.
c. Mempunyai  kesamaan  nilai  dan  keyakinan  yang  secara  sadar diamalkan dan diakui oleh kelompok lain.
d. Membentuk  jaringan  komunikasi  intrakelompok  yang  berbeda  dengan kelompok lain.
e. Mempunyai ciri yang berbeda dengan kelompok lain. 6

## Kerukunan Antar Umat Beragama
Dunia keagamaan manusia menampilkan fenomena kemajemukan. Kemajemukan  agama  adalah  kenyataan  yang  tidak  dapat  dipungkiri, mungkin merupakan sunnatullah dalam proses pembiakan dan penyebaran umat  manusia.  Realitas  kemajemukan  dan  pemajemukan,  di  satu  sisi
5 Alo Liliweri, Gatra-Gatra Komunikasi, hlm, 255.
6 Robert  N.  Bellah, Beyond  Belief , Esei-Esei  Tentang  Agama  di  Dunia  Modern, Menemukan  Kembali  Agama ,  Terjemahan  Rudy  Harisyah  Alam.  (Jakarta:  Paramadina, 2000), hlm. 134.
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                        131
merupakan  mosaik  yang  indah,  namun  di  sisi  lain  merupakan  tantangan bagi dunia keagamaan.
Hal  ini  disebabkan  karena  kemajemukan  itu  mengandung  potensi konflik.  Kendati  agama  memiliki  kekuatan  pemersatu,  agama  juga mempunyai  potensi  pemecah  belah.  Kesan  ambivalensi  agama  salah satunya  dapat  dilihat  dari  fenomena  perang  dan  damai,  sebagai  akibat logis  dari  watak-watak  agama  yang  dapat  mendorong  pertentangan  dan konflik.  Watak-watak  itu  antara  lain  adalah  watak  penyebaran  agama ( ekspansionisme).  Pertautan  antara  kedua  watak  ini  merupakan  faktor pemicu dan pemacu konflik antar umat beragama. 7
Agama  pada  hakekatnya  adalah  refleksi  dan  manifestasi  dari penyerahan  manusia  terhadap  kekuatan  yang  Maha  Luar  Biasa  dan keterbatasan rasio manusia dalam memahami realitas serba kompleks tapi terintegrasi  secara  sempurna.  Agama  merupakan  semesta  simbolik  yang memberi  makna  pada  kehidupan  manusia  dan  memberikan  penjelasan yang paling komperehensif tentang realitas seperti kematian, penderitaan, tragedi  dan  ketidakadilan.  Agama  juga  merupakan  kanopi  (tirai)  sakral yang melindungi manusia dari chaos (ketidateraturan). 8
Kultur masyarakat Indonesia sebagaimana digambarkan oleh Denny J.A. bersifat konfliktual, yang tergambar dari sejarah konflik komunal yang panjang  (Islam  versus  Kristen,  pribumi  versus  non-pribumi,  pendatang versus penduduk asli). 9 Jadi dalam dinamika kehidupan masyarakat yang pluralis seperti Indonesia, yang dibutuhkan adalah keterbukaan sikap dan pemikiran.  Sebagaimana  keanekaragaman  budaya  dan  etnis  yang  diakui dan  diutamakan  dalam  semboyan  negara  “ Bhinneka  Tunggal  Ika” (Diversity  in  Unity),  namun  dalam  kenyataannya  yang  ditekankan  adalah “kesatuan”  bukan  “keanekaragaman”.  Padahal  kalau  yang  ditonjolkan adalah “keanekaragaman”,  barangkali akan lebih menggambarkan realitas
7 Ibid ., hlm. 148.
8 Ibid ., hlm. 149.
9 Denny A.J., “Problem Demokrasi di Indonesia”, Makalah Workshop for Lecture on Civic Education diselenggarakan oleh ICCE IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bogor, 6-18 Agustus 2001, hlm. 2.

## Hasmar Hussein
132                                        Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
yang sesungguhnya. “Keanekaragaman dan kesatuan” merupakan mosaik dari perwjudan dari civil society, sebagaimana yang diinginkan oleh banyak orang Indonesia. 10
Dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia misalnya, kebhinnekaan  secara  kultural  maupun  keagamaan  akan  dapat  terus dipelihara  dengan  konsensus  umum  mengenai  nilai  dan  norma  yang dihormati bersama. Ia tidak harus tunduk pada formulasi doktrinal, apalagi menuruti  salah  satu  agama.  Itulah  sebabnya  “ civil  religion”  atau  “social ethnics”  perlu  dikembangkan  oleh  para  pemeluk  agama.  Olaf  Schumann mengatakan  bahwa  konsep civil  religion  dengan  memisahkan  organisasi keagamaan  dan  organisasi  negara  dari  ghetto  pelembagaan  yang membuatnya  tunduk  pada  kepentingan  lain,  sehingga  agama-agama bebas  untuk  menentukan  sendiri  bagaimana  cita-citanya  yang  berkaitan dengan kehidupan sosial yang dapat dibawahkan dalam suatu dialog sosial dengan golongan lain. 11
Konsepsi  kerukunan  dalam  keanekaragaman  penganut  agama  di Indonesia  telah  lama  menjadi  perbincangan  yang  hanya.  Secara  historis, istilah  kerukunan  hidup  beragama  pertamakali  muncul  dalam  pidato Menteri  Agama  K.H.M.  Dachlan  pada  pembukaan  Musyawarah  Antar Agama,  30  November  1967  yang  berlangsung  di  Gedung  Dewan Perimbangan  Agung  (DPA)  Jakarta.  Musyawarah  itu  dihadiri  pemuka agama  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu  dan  Budha.  Sejak  masa  itulah, kerukunan hidup  beragama digunakan  dalam  berbagai  wacana  peraturan perundang-undangan, GBHN, dan program-program pemerintah. 12
Makna kerukunan hidup umat beragama adalah perihal hidup rukun yaitu  hidup  dalam  suasana  baik  dan  damai,  bersatu  hati  dan  bersepakat antar  umat  yang  berbeda-beda  agama  atau  antara  umat  dalam  satu
10 Ibid ., hlm. 4. 11 Olaf Schumann, “Kata Pengantar”, dalam Robert N. Bellah, Beyond Belief, Esei- Esei Tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan  Kembali Agama, Terjemahan  Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. xxvi.
12 Lembaga  Informasi  Nasional, Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama (Jakarta: Lembaga Informasi Nasional, 2001), hlm. 1.
agama. Dalam terminologi yang digunakan pemerintah selama ini, konsep kerukunan hidup umat beragama mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Kerukunan intern umat beragama
2. Kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama
3. Kerukunan antara (pemuka) umat beragama dengan pemerintah. 13
Secara  teologis,  masing-masing  agama  menghendaki  umatnya untuk  memelihara  kerukunan  dan  harus  menempatkan  hubungan  antar sesama  manusia  sebagai  inti  manifestasi  iman  dan  hidup  berketuhanan. Hanya  saja  timbul  persoalan,  bagaimana  mewujudkankannya  dalam kehidupan  sehari-hari.  Untuk  mewujudkannya  diperlukan  adanya pemahaman dari masing-masing individu sebagai umat beriman, sehingga setiap  saat  dapat  dioperasaionalisasikan  di  tengah-tengah  masyarakat lingkungannya.  Kerukunan  harus  wujud  dalam  keseimbangan  yang dinamis, yakni kebebasan beragama yang tidak merusak kerukunan, tetapi sebaliknya  kerukunan  juga  tidak  mematikan  kebebasan  beragama. Implementasi nilai-nilai  ajaran  tentang  kerukunan  itu  harus  secara  otentik tampak  dalam  prilkau  masyarakat,  sehingga  kerukunan  dapat  berjalan secara dinamis dan tebuka sebagai refleksi dari ajaran setiap agama.
Pembahasan  mengenai  hubungan  antar  agama  dengan  demikian memiliki dua aspek penting:
a. Berhubungan dengan doktrin agama.
b. Aspek yang berhubungan dengan umat beragama. 14
Kedua  aspek  ini  dalam  kajiannya  tidak  dapat  dipisahkan  sebab doktrin  agama  menjadi  sumber  dan  penyikapan  manusia  beragama.  Inti persoalannya terletak pada umat beragama. Sehingga dalam pembicaraan hubungan  antar  agama  paling  tidak  ada  tiga  pendekatan  yang  dapat digunakan,  yakni  pendekatan  teologis,  politis  dan  budaya  (antropologis). Ketiga  pendekatan  ini,  satu  sama  lain  saling  mempengaruhi,  dan  akan terlihat manakala kita mengkaji satu obejk masyarakat beragama.
Pendekatan  teologi  mengkaji  hubungan  antar  agama  berdasarkan sudut pandang ajaran agamanya masing-masing, yaitu cara doktrin-doktrin
13 Ibid, hlm. 2. 14 Ibid ., hlm. 44.

## Hasmar Hussein
134                                        Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
agama menyikapi dan berbicara tentang agamanya dan agama orang lain. Pendekatan teoritis melalui analasis politis dilihat dalam konteks kerukunan dengan  maksud  melihat  masing-masing  penganut  agama  dalam memelihara  ketertiban,  kerukunan  dan  stabilitas  suatu  masyarakat  yang multiagama.  Adapun  pendekatan  kultur  atau  budaya  adalah  meilhat  dan memahami karakteristik suatu masyarakat yang lebih menitiberatkan aspek tradisi yang berkembang dan mapan, yaitu agama yang dihormati sebagau sesuatu  yang  luhur  dan  sakral  yang  dimiliki  oleh  setiap  mansia  atau masyarakat. 15
Frithjof  Schuon  melihat  hubungan  antar  agama  sebagai  watak  asli manusia  beragama,  karena  agama-agama  yang  ada  merupakan  wujud konkret  dari  satu  Tuhan. 16 Di  Indonesia,  teori  yang  diajukan  oleh  para agamawan (juga cendikiawan) terbatas pada 2 (dua) aspek, yaitu:
a. Konsep kerukunan, yakni pemaparan teoritis tiap-tiap agama.
b. Aspek  dialog  antar  cendekiawan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk hubungan antar lembaga formal. Akan tetapi, hubungan antar lembaga formal ini harus bersifat seremonial, belum pada tataran konseptual. 17

## Urgensi  Pembangunan  Karakter  Bangsa  dalam  Perwujudan  Kerukunan
Antar Umat Beragama
Pembangunan karakter bangsa dalam perwujudan kerukunan antar umat  beragama  yang  selama  ini  dilaksanakan  telah  menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi,  politik,  pertahanan  dan  keamanan,  hukum  dan  aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup.  Namun,  di samping  banyak  kemajuan  yang  telah  dicapai  ternyata  masih  banyak
15 Adeng Muchtar Ghazali, Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 13.
16 Frithjof  Schuon, Islam  dan  Filsafat  Perennial, terjemahan  Rahmani  Astuti (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 57.
17 Ibid ., hlm. 60.
Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H                                        135
masalah  dan  tantangan  yang  belum  sepenuhnya  terselesaikan,  termasuk kondisi karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran.
Pembangunan  karakter  bangsa  yang  sudah  diupayakan  dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tecermin  dari  kesenjangan  sosial-ekonomi-politik  yang  masih  besar, kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  berbagai  di  seluruh  pelosok  negeri, masih  terjadinya  ketidakadilan  hukum,  pergaulan  bebas  dan  pornografi yang terjadi  di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, korupsi yang dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat.
Semua  itu  menegaskan  bahwa  terjadi  ketidakpastian  jati  diri  dan karakter bangsa yang bermuara pada:
1. Disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa
2. Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila.
3. Bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa.
5. Ancaman disintegrasi bangsa
6. Melemahnya kemandirian bangsa. 18
Sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005  –  2025  (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang  dicirikan  dengan  watak  dan  prilaku  manusia  dan  masyarakat Indonesia  yang  beragam,  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berbudi  luhur,  bertoleran,  bergotongroyong,  berjiwa  patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek. 19
Pembangunan  karakter  bangsa  memiliki  urgensi  yang  sangat  luas dan  bersifat  multidimensional  termasuk  dalam  hal  kerukunan  antar  umat beragama,  karena  terkait  dengan  pengembangan  multiaspek    potensi-
18 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 46.
19 Ibid ., hlm. 48-49.

## Hasmar Hussein
136                                        Studi Multidisipliner Volume 1 Edisi 1 2014 M/1435 H
potensi  keunggulan  bangsa  dan  bersifat  multidimensional  karena mencakup  dimensi-dimensi  kebangsaan  yang  hingga  saat  ini  sedang dalam proses “menjadi”. Dalam hal ini dapat juga disebutkan bahwa:
1. Karakter  merupakan  hal  sangat  esensial  dalam  berbangsa  dan bernegara,  hilangnya  karakter  akan  menyebabkan  hilangnya  generasi penerus bangsa.
2. Karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing.
3. Karakter  tidak  datang  dengan  sendirinya,  tetapi  harus  dibangun  dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. 20
Selanjutnya, pembangunan karakter bangsa akan mengerucut pada 3 (tiga) tataran besar, yaitu:
1. Untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa.
2. Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat. 21
Pembangunan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata dalam bentuk aksi nasional dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa sebagai upaya untuk menjaga jati diri  bangsa  dan  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam naungan NKRI sehingga melahirkan kerukunan antar umat beragama yang bersifat kuat dan bersatu.
Pembangunan karakter bangsa harus dilakukan melalui pendekatan sistematik  dan  integratif  dengan  melibatkan  keluarga,  satuan  pendidikan; pemerintah,  masyarakat  termasuk  teman  sebaya,  generasi  muda,  lanjut usia,  media  massa,  pramuka,  organisasi  kemasyarakatan,  organisasi politik,  organisasi  profesi,  lembaga  swadaya  masyarakat,  kelompok strategis  seperti  elite  struktural,  elit  politik,  wartawan,  budayawan, agamawan, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
20 Adeng Muchtar Ghazali, Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama , …., hlm. 23. 21 Ibid ., hlm. 26.
Adapun  strategi  pembangunan  karakter  dapat  dilakukan  melalui sosialisasi,  pendidikan,  pemberdayaan,  pembudayaan,  dan  kerja  sama dengan  memperhatikan  kondisi  lingkungan  dan  kebutuhan  masyarakat serta pendekatan multidisiplin yang tidak menekankan pada indoktrinasi.
Dalam  rangka  meningkatkan  pembangunan  karakter  yang  berhasil guna,  diperlukan  upaya-upaya  nyata  antara  lain  penyusunan  desain pembangunan  karakter  secara  nasional,  penyusunan  rencana  aksi nasional  secara  terpadu,  pencanangan  pembangunan  karakter  bangsa oleh Presiden  Republik  Indonesia  sebagai  tonggak dimulainya  revitalisasi pembangunan karakter bangsa, serta implementasi pembangunan karakter oleh  semua  komponen  bangsa  dan  aktualisasi  nilai-nilai  karakter  secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Penutup
Pembangunan  karakter  bangsa  sangat  urgen  untuk  dilaksanakan karena  selain  menumbuhkan  dan  memperkuat  jati  diri  bangsa,  menjaga keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  membentuk manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang  berakhlak  mulia  dan  bangsa yang bermartabat.
Konsep  kerukunan  hidup  umat  beragama  mencakup  3  (tiga)  hal, yaitu:  kerukunan  intern  umat  beragama,  kerukunan  antar  umat  yang berbeda-beda  agama,  dan  kerukunan  antara  (pemuka)  umat  beragama dengan  pemerintah.  Urgensi  pembangunan  karakter  bangsa  dalam mewujudkan  kerukunan  antar  umat  beragama  terlihat  dari: pertama,  jika suatu masyarakat dibangun berdasarkan karakter kebangsaan maka akan terjadi  kerukunan  antar  umat  beragama; kedua,  pemahaman  karakter bangsa yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila akan mewujudkan persatuan  dan  kesatuan  yang  tidak  mengedepankan  aspek  suku  ras maupun agama.
Daftar pustaka Adeng  Muchtar  Ghazali, Agama  dan  Keberagaman  dalam  Konteks Perbandingan Agama, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
Alo  Liliweri, Gatra-Gatra  Komunikasi  Antarbudaya,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2001.
Andaito (ed.), Atas Nama Agama, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
A.  Toynbee  dan  D.  Ikeda,  P erjuangan  Hidup  Sebuah  Dialog,  terjemahan Iskandar, Jakarta: Indera, 1976.
Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
Frithjof Schuon, Islam dan Filsafat Perennial, terjemahan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1993.
Robert  N.  Bellah, Beyond  Belief,  Esei-Esei  tentang  Agama  di  Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama, Terjemahan Rudy Harisyah Alam, Jakarta: Paramadina, 2000.