Literature Study

## IMPLIKASI PELANGGARAN TAKLIK TALAK TERHADAP STATUS PERKAWINAN PERSPEKTIF KITAB FIQIH DAN UU PERKAWINAN

## Abstract
Joni Reka Jaya, 1 Ahmad Muklishin, 2 Sulastri, 3 Mufid Arsyad, 4
Rakhmat 5
1,2,4,5 Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia joni.rekajaya@gmail.com ahmadlisin1988@gmail.com arsyadmufid88@gmail.com dahlaniaimnu@gmail.com
3 Sulastri Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia sulastri2270@gmail.com
Backgound. Taklik  talak is  an  agreement in  which  the  husband  depends on the occurrence of a divorce for his wife if it turns out that in the future the husband violates one or all of the things in the taklik talak agreement. Aim. To find out and analyze the implications of the violation of taklik talak on marital status from the perspective of the book of fiqh and the marriage law.
Methods. The type of research used is library research, namely the book of  fiqh  and  the  Marriage  Law  as  the  main  sources.  This  research approach  uses  a  normative  approach  and  is  analyzed  qualitatively, namely based on the Marriage Law No.1 of 1974 and also studied based on  fiqh  books  such  as  classical  fiqh  Fathul  Mu'in  Translation,  Fathul Qarib Translation Idol Fiqh, and General References of the Ummah. The data analysis technique uses deductive techniques which are used to find out the violation of taklik talak on marital status which is then developed and described in more detail based on fiqh books and the Marriage Act. Results. Based  on  the  study  of  fiqh  books,  the  husband  who  violates  the taklik  talak  he  said  after  the  marriage  contract  took  place,  then  the divorce  fell  for  his  husband  directly,  who  had  already  signed  the  taklik talak. Because it is the husband who has hung the divorce on a thing or trait, thus the divorce falls with the realization of that nature according to the words of the husband. While the violation of takalik talak on marital status  according  to  the  Marriage  Act  must  meet  the  requirements  in divorce,  sighat  taklik  talak  contains  2  conditions,  namely  alternative conditions and cumulative conditions.
Keywords: taklik talak, marriage, fiqh books, and marriage laws

## PENGANTAR
Menurut  Islam,  perkawinan  adalah  luhur  dan  sakral,  bermakna  ibadah  kepada  Allah  SWT, mengikuti  sunah  Rasulullah,  dilaksanakan  secara  ikhls,  tanggung  jawab,  serta  mengikuti  ketentuan hukum  yang  berkalu. 1 Perkawinan  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun 1974,  bagi  orang  Islam,  ketentuan teknis diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2
Perkawinan  ber  tujuan  jangka  panjang  untuk  membina  kehidupan  yang  rukun,  tentram  dan bahagia  dalam  suasan  cinta  kasih  dua  jenis  makhluk  yang  diciptakan  Allah  SWT. 3 Menurut  hukum Islam,  tujuan  perkawinan  adalah  melaksanakan  perintah  Allah  SWT  untuk  memperoleh  keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. 4
Perkawinan Islam di Indonesia, memiliki kebiasaan yang sering dikenal dengan istilah sighat taklik talak yang artinya suatu perjanjian secara tertulis yang ditandatangani dan diucapkan oleh suami
1 Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 14, no. 2 (2016): hlm. 185.
2 Ida  Fauziyah, Geliat  Perempun  Pasca-Reformasi:  Agama,  Politik,  Gerakan  Sosial (Yogyakarta:  LKIS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 239.
3 Agus Hermanto,  “Larangan perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia,” Jurnal Muslim Heritage Vol. 2, no. 1 (2017): hlm. 126.
4 Wiratni  Ahmadi,  “Hak  dan  Kewajiban  Wanita  dalam  Keluarga  Menurut  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26, no. 4 (2008): hlm. 375.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
setelah proses akad nikah di depan penghulu, isteri, wali, saksi, dan para hadirin yang menghadiri pada proses  akad  nikah. 5 Dalam  Hukum  Indonesia  taklik  talak  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dengan perjanjian  tersebut  suami  menggantungkan  terjadinya  suatu  talak  atas  isterinya  apabila  ternyata dikemudian  hari  suami  melanggar  salah  satu  atau  semua  yang  ada  di  dalam  perjanjian  taklik  talak. Dalam  pengucapan  taklik  talak  bukan  merupakan  kewajiban,  karena  ini  dilakukan  secara  suka  rela, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan, maka tidak dapat dicabut kembali. 6
Dalam  surat  perjanjian  taklik  talak  yang  caranya  telah  ditentukan,  termuat  pengakuan  suami bahwa  ia  akan  memperlakukan  isterinya  secara  baik  dan  mempergaulinya  secara  makruf,  yang kemudian  disusul  dengan  janji  suami  yang  terdiri  dari  empat  pasal  sebagai  tempat  bergantungnya talak.  Jika  salah  satu  pasal  itu  dilanggar,  maka  talaknya  akan  jatuh. 7 Maksud  dari  janji  suami,  yaitu pembacaan sighat taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah.
Taklik  talak  sebagai  wujud  perhatian,  dengan  demikian,  konsep  taklik  talak  dan  perjanjian perkawinan  dicantumkan  dalam  PerUUan  Perkawinan  Indonesia,  bahkan  juga  tercantum  dalam  draf revisi  UU  No.  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan. 8 Dalam  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  pasal 1 bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan  yang  maha  Esa.  Tetapi  dalam  berumah  tangga  tidak  sedikit  pula  terdapat  suami  yang melakukan pelanggaran terdahap seorang isteri.
UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  dalam  39  ayat  (2)  menyatakan,  pelanggaran  yang dilakukan,  yaitu  zina,  pemabuk,  pemadat,  penjudi  atau  lain  sebagainya  yang  sukar  untuk disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan  tanpa  alasan  yang  sah atau  diluar  kemauannya.  Salah satu  pihak  mendapat hukuman  lima  tahun atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung.  Salah  satu  pihak  melakukan kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  terhadap  pihak  lain.  salah  satu  pihak mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai suami isteri. 9
Fakta  yang  terjadi  dikalangan  masyarakat,  tidak  sedikit  pelanggaran  yang  terjadi,  yaitu permasalahan  mengenai  seorang  suami  tidak  menafkahi  seorang  isteri  lebih  dari  3  bulan  lamanya, karena diakibatkan percekcokan diantara kedua belah pihak, yang akhirnya terdapat kekerasan dalam rumah tangga. Hal seperti ini jika dalam kajian kitab Fiqih Klasik terjemahan dari kitab Fathul Mu‟in sudah jatuh talak suaminya secara langsung. Taklik talak berdasarkan kitab fiqih, suami mengikrarkan taklik talak dengan lisan yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang adalah talak yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu jatuh, jika waktu yang dimaksud tersebut telah tiba.
Apabila  telah  melanggar  perjanjian,  maka  jatuh  talak  pada  saat  itu  juga,  atau  yang  biasa disebut  dengan  syarat  mutlak.  Dalam  kitab  Fathul  Mu‟in,  jika  seorang  suami  menyerahkan  talak kepada  seorang  isteri  dengan  mengucap  “talaklah  dirimu,”  kemudian  isteri  mengatakan,  “saya mentalak,” maka hal seperti ini merupakan talak yang sah. 10 Maksud dari keterangan di atas walaupun isteri tidak mengatakan dirinya atau tidak menyebut namanya, talak tersebut tetap  sah, karena suami menyerahkan  talak  kepada  isteri.  Pada  dasarnya  seorang  isteri  tidak  dapat  mentalak  suami  kecuali mendapat perwakilan atau penyerahan terlebih dahulu dari suami.
5 Nanda  Rizkiya  Putra,  dan  Ach.  Faisol,  dan  Syamsul  Madyan,  “Pelafalan  Sighot  Taklik  Talak  dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Syariah,” Jurnal Hikmatina Vol. 1, no. 2 (2019): hlm. 24.
6 Sri Dian Harizon, “Faktor Penyebab Keengganan Istri Mengajukan Gugat  Cerai Terhadap Suami yang Melanggar Sighat Taklik Talak di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur,” Jurnal Qiyas Vol. 2, no. 1 (2017): hlm. 20.
7 Ibid ..
8 Muthoin, “Taklik Talak dalam Perspektif Gender,” Jurnal Muwazah Vol. 4, no. 2 (2012): hlm. 265.
9 Hasanudin,  “Kedudukan  Taklik  Talak  dalam  Perkawinan  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif,” Jurnal Studi Islam Vol. 14, no. 1 (2016): hlm. 50.
10 Muhammad Munawwir Ridlwan, Fiqih Klasik Terjemahan Fathul Mu’in (Kediri: Lirboyo Press, 2015), hlm. 386.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Mengacu pada analisis yang ada, timbul permasalahan, yaitu bagaimana implikasi pelanggaran taklik  talak  terhadap  status  perkawinan  perspektif  kitab  fiqih  dan  UU  Perkawinan?  Oleh  karena  itu, penting  untuk  dikaji  dengan  tujuan  mengurangi  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  para suami  terhadap  isteri.  Penulis ingin  memperdalam  implikasi  pelanggaran  taklik  talak  terhadap  status perkawinan perspektif Kitab Fiqh dan UU Perkawinan.

## REVIEW LITERATUR
Kata taklik talak terdiri dari dua kata yaitu “taklik” dan “talak” 11 . Secara etimologi, kata taklik berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu ‘allaqa  yu’alliqu  ta’li’qa yang  berarti  menggantungkan.  Sedangkan talak  berasal  dari  kata tallaqa yutliqu tatli’qan yang  berarti  menceraikan. 12 Dari  kedua  kata  tersebut dapat  diartikan  menjadi  cerai  gantung,  maksudnya  pernyataan  cerai  suami  kepada  isteri  yang digantungkan terhadap sesuatu perbuatan. Jadi, dapat didefinisikan bahwa taklik talak artinya jatuhnya talak (perceraian) atau terjadinya perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu yang  dibuat  dan  disepakati  pada  waktu  dilakukan  akad  nikah  atau  biasanya  diucapkan  setelah  akad nikah. 13 Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  pasal  1  menjelaskan  bahwa  “taklik  talak  adalah perjanjian  yang  diucapkan  calon  mempelain  pria  setelah  akad  nikah  yang  dicantumkan  dalam  Akta Nikah  berupa  janji  talak  yang  digantungkan  kepada  suatu  keadaan  tertentu  yang  mungkin  terjadi dimasa yang akan datang.” 14
Taklik  talak  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  terdapat  pada  pasal  29  bab  V  tentang  perjanjian perkawinan  yang  berbunyi:  Ayat  (1)  Pada  waktu  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  belah pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  pegawai pencatat  perkawinan,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak tersangkat. Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan, untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 15
Di  dalam  uraian  tentang  perjanjian  perkawinan  di  atas,  meskipun  tidak  ada  penjelasan mengenai taklik talak, tetapi maksud dari perjanjian tersebut sama halnya dengan taklik talak, karena sama-sama mengandung unsur perjanjian. Taklik talak juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama No.  11  Tahun  1975  yang  menyebutkan  bahwa:  1)  Calon  suami  isteri  dapat  mengatakan  suatu perjanjian  selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam;  2)  Perjanjian  yang  berupa  taklik  talak dianggap  sah  kalau  perjanjian  tersebut  diucapkan  dan  ditandatangani  suami,  setelah  akad  nikah dilangsungkan, dan; 3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.
Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang dijelaskan pada pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut telah diubah atau setidaknya diterapkan, bahwa taklik talak termasuk salah satu macam  perjanjian  perkawinan,  dan  di  dalam  KHI  tercantum  dalam  Bab  VII  tentang  perjanjian perkawinan dan Bab XVI tentang putusan perkawinan. 16
Taklik talak adalah redaksi atau sighat taklik talak yang diucapkan oleh pengantin pria setelah ijab  Qabul  di  KUA  dan  termuat  dalam  buku  Akta  Nikah. 17 Setelah  persepsi  akad  nikah  selesai, pengantin laki-laki biasanya diminta untuk membaca sighat taklik, seperti:
11 Sofyan  Yusuf  dan  Moh.  Toriqul  Chaer,  “Taklik  Talak  Perspektif  Ulama  Mazhab  dan  Pengaruhnya dalam Berumah Tangga,” Jurnal ’Anil Islam Vol. 10, no. 2 (2017): hlm. 267.
12 Muthoin, “Taklik Talak dalam Perspektif Gender,” hlm. 266.
13 Khaeron  Sirin, Perkawinan  Mazhab  Indonesia:  Pergulatan  Antara  Negara,  Agama  dan  Perempuan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 94.
14 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Cet. 4 (Jakarta: Akademika Presssindo, 2010), hlm. 113.
15 Sulton Sabrun, Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Taklik Talak dalam Hukum Positif di Indonesia” hlm. vii.
16 Ibid ..
17 Abdul Wasik dan Samsul Arifin, Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realita (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 122.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929

## Bismillahirrahmanirrahim
Sesudah  akad  nikah  saya,  (nama  pengantin  pria)  bin  (bapak  pengantin  laki-laki  berjanji  dengan sesungguh  hati,  bahwa  saya  akan  menepati  kewajiban  saya  sebagai  seorang  suami,  dan  saya  akan pergauli isteri saya bernama (nama pengantin perempuan) binti (bapak pengantin perempuan) dengan baik ( mu’syarah bilma’ruf ) menurut ajaran syariat Islam. 18
Setelah ucapan tersebut selesai, selanjutnya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya, sebagai berikut: 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut; 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, dan; 4) Atau saya  membiarkan  (tidak  memedulikan)  enam  bulan  lamanya,  kemudian  isteri  saya  tidak  ridha  dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama dan pengaduan dibenarkan, serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada  saya,  maka  jatuhlah  talak  satu  saya  kepadanya.  Kepada  Pengadilan  tersebut  saya  kuasakan untuk  menerima  uang iwadh itu  dan  kemudian  menyerahkan  kepada  Badan  Kesejahteraan  Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial. 19
Pembacaan  sighat  taklik  dilakukan  setelah  ijab  qabul  dinyatakan  sah.  Dari  ucapan  suami, apabila seorang suami melangarnya, maka seorang isteri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama untuk gugatan cerai (talak). Isi sighat taklik talak, dijelaskan dalam KHI pada pasal 46 yaitu: Ayat (1) Isi  taklik  talak  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Hukum  Islam.  Ayat  (2)  Apabila  keadaan  yang disyaratkan  dalam  taklik  talak  betul-betul  terjadi  dikemudian,  tidak  dengan  sendirinya  talak  jatuh supaya  talak  sungguh-sungguh  jatuh,  isteri  harus  mengajukan  persoalan  ke  Pengadilan  Agama.  Ayat (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. 20
Kajian  studi  ini  mengacu  pada  penelitian  Sofiyan  Yusuf  dan  Moh,  Toriqul  Chaer 21 yang membahas taklik talak perspektif ulama mazhab dan pengaruhnya dalam berumah tangga. Kontroversi taklik  talak  yang  terdapat  pada  pasal  45  dan  46  KHI  tidak  hanya  terjadi  dikalangan  Ulama  Mazhab, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, mengacu pada penelitian Hibnu Nugroho yang mengkaji taklik talak menurut hukum fikih dan KHI. 22 Kajian penelitian ini lebih fokus pada implikasi pelanggaran taklik talak terhadap status perkawinan perspektif kitab fiqih dan UU Perkawinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  studi  pustaka  ini  menggunakan  kajian  kitab  fiqh  dan  UU  Perkawinan, 23 sebagai sumber  utama  dan  menggunakan  pendekatan  normatif,  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  kajian  UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, kitab fiqih, fiqih klasik, fiqh idola referensi umum umat. Hasil kajian akan  mengambil  kesimpulan  secara  normatif  yang  mempunyai  cakupan  luas.  Teknik  analisa  data menggunakan  teknik  deduktif  yang  digunakan  untuk  mengetahui  pelanggaran  taklik  talak  terhadap status  perkawinan  yang  kemudian  dikembangkan  dan  dideskripsikan  lebih  terinci  berdasarkan  kitab fiqih dan UU Perkawinan. 24
18 Ummu  Azzam, Walimah  Cinta:  Resep  Mujarab  Rasulullah  Mengadakan  Pernikahan  itu  Mudah  & Penuh Berkah (Jakarta: Qultum Media, 2012), hlm. 81.
19 Ibid . hlm, 82.
20 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam , Cet. 8 (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 335.
21 Sofyan  Yusuf  dan  Moh.  Toriqul  Chaer,  “Taklik  Talak  Perspektif  Ulama  Mazhab  dan  Pengaruhnya dalam Berumah Tangga,” hlm. 282.
22 Hibnu  Nugroho,  “Kedudukan  Taklik  Talak  Menurut  Hukum  Fikih  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,” Jurnal Al-Bayyinah: Jounal of Islamic Law Vol. VII, no. 1 (t.t.): hlm. 87.
23 Devan Firmansyah dan Febby Soesilo, Sejarah Singkat Kecamatan Singosari dan Mengenal Tinggalan Kesejarahannya (Malang: Inteligensia Media, 2018), hlm. 13.
24 Nirmala  Sari Siregar dan Firtiani Lubis,  “Hubungan Kemampuan Membedakan Paragraf Deduktif dan Paragraf Induktif dengan Kemampuan Menulis Berita Siswa Kelas X Madrasah  Aliyah Muhammadiyah Medan Tahun Pembelajaran 2016/2017,” Jurnal Basastra Vol 6, no. 3 (2017): hlm. 162.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Online)  : 2503-1929

## HASIL PENELITIAN

## Implikasi Pelanggaran Taklik Talak terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih
Taklik talak merupakan wujud perjanjian dalam perkawinan yang digantungkan kepada syarat, dengan tujuan untuk melindungi isteri dari tindakan dan perlakukan sewenang-wenang suami. Taklik talak  berguna  untuk  melindungi  hak  isteri.  Islam  mensyariatkan  perkawinan  dapat  dibangun  secara utuh  selama-lamanya,  dengan  diliputi  rasa  kasih  sayang  dan  saling  mencintai  satu  sama  lain.  Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya sementara waktu yang hanya dilakukan untuk melepaskan hawa  nafsu  saja.  Hukum  talak  dibagi  menjadi  empat,  yaitu:  1)  Wajib,  seperti  talaknya  suami  yang bersumpah ila’ ketika dituntut oleh hakim; 2) Sunah, seperti mentalak isteri yang tidak punya akhlak baik;  3)  Makruh,  seperti  mentalak  perempuan  yang  baik  akhlaknya,  dan;  4)  Haram,  sebagaimana pentalakan di atas yang telah dikalim bid‟ah. 25
Dalam hal taklik talak, ketika seorang suami yang menggatungkan talaknya kepada perjanjian yang  telah  disetujui  yang  disebut  dengan  taklik  talak,  apabila  suami  melanggar  perjanjian  tersebut, maka jatuhlah talak suami kepada isteri.
Bentuk pelanggaran taklik talak yang banyak dilakukan di kalangan keluarga seperti: 1) Suami tidak memberi nafkah lebih dari 3 bulan lamanya; 2) Suami meninggalkan isteri lebih dari 2 tahun dan bahkan  tidak  memberi  kabar,  dan;  3)  Berlaku  kasar  terhadap  isteri  bahkan  menyakiti  isteri  yang mengakibatkan isteri mengalami tekanan batin.
Padahal  dalam  perjanjian  taklik  talak,  talak  dapat  jatuh  apabila  suami  melanggar  janji  yang telah dibuatnya, seperti yang diterangkan dalam kitab Fiqih Klasik terjemahan Fathal Mu‟in:
َي  َلََّ ِةَفِّصلا ِد ُْْجَّ َلْبَل َِْيِف ُع ُْْجُّرلَا ُز ُْْجَي َلََّ ِط ُّْرُّشلاِب ِكْتِؼْلاَك ِق َلََّطلا ُكْيِلْؼَت ُزُْْجَي

## ِطْرَّشلاِد ُْْجُّ َلْبَل ُغَم
Artinya:  Penggantungan  talak  sebagaimana  halnya  penggantungan  hak  memerdekakan,  adalah diperbolehkan  dengan  beberapa  syarat.  Suami  tidak  boleh  menarik  kembali  taklik  talaknya  sebelum terjadi  hal mu’allaq alaih (yaitu  hal/sifat  tempat  digantungkan  terjadinya  talak),  dan  talak  tidak  bisa jatuh sebelum syarat-syarat terpenuhi. 26
Ssyarat yang membawa jatuhnya talak suami kepada isteri pada taklik talak, diantaranya adalah: 1)  Bahwa  yang  ditaklikan  itu  adalah  suami  yang  belum  ada  ketika  taklik  diucapkan,  tetapi dimungkinkan  terjadi  pada  masa  yang  akan  datang;  2)  Pada  saat  taklik  talak  diucapkan  objek  taklik (isteri) sudah menjadi isteri sah bagi pengucap taklik, dan; 3)Pada saat taklik talak diucapkan, suami isteri berada dalam majelis tersebut. 27
Menurut  kitab  fiqih  sunah,  Sayyid  Sabiq  mengatakan  bahwa  ucapan  taklik  talak  yang dikaitkan  dengan  waktu  yang  akan  datang  adalah  talak  yang  diucapkan  dikaitkan  dengan  waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talak, dimana talak itu jatuh, jika waktu yang dimaksud tersebut telah  tiba.  Dengan  demikian,  talak  yang  disandarkan  dengan  sesuatu  syarat  atau  waktu  yang  akan datang menurut jumhur Ulama, talak seperti itu adalah sah. 28
Di  dalam  kitab  Fathul  Qarib  juga  dijelaskan  bahawa  hukumnya  adalah  sah  apabila menggantungkan talak dengan sifat dan syarat, seperti ucapan: “jika kamu masuk rumah, maka kamu adalah  perempuan  yang  tertalak,”  maka  isteri  tertalak  jika  masuk  ke  dalam  rumah.  Dan  talak  tidak akan  jatuh  atau  terjadi,  kecuali  kepada  isteri. 29 Artinya  talak  jatuh  apabila  isteri  dari  suami  tersebut, karena  talak  tidak  akan  terjadi  apabila  belum  adanya  hubungan  perkawinan,  tetapi  jika  terdapat hubungan perkawinan, talak akan jatuh kepada suami  secara langsung pada saat itu juga.
25 M.  Syakur  Dewa  dan  Roy  Fadli, Referensi  Umum  Umat (Probolinggo  Jawa  Timur:  Pustaka  ‟Azm Kediri, 2012), hlm. 97.
26 Ridlwan, Fiqih Klasik Terjemahan Fathul Mu’in , Ibid . hlm. 408.
27 Hubnu Nugroho, Ibid . hlm. 83. 28 Ibid . hlm. 84.
29 Syekh  Al-‟Allamah  Muhammad  bin  Qasim  al-Ghazi, Fiqh  Idola  Terjemahan  Fathul  Qarib (Kediri: Mukjizat, 2013), hlm. 143.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dalam  fiqih  klasik  dijelaskan  apabila  seorang  suami  mengatakan  “talaklah  aku”  lalu  isteri mengatakan  “engkau  tertalak  tiga,”  tetapi  ini  adalah  kinayah  (kinayah  penyerahan  dari  suami  dan kinayah talak dari isteri). Maka, jika suami tersebut berniat untuk menyerahkan talaknya kepada isteri, maka dapat jatuh talaknya. 30 Talak kinayah adalah sindiran, yaitu setiap kata yang mungkin diartikan talak  dan  lainnya.  talak  kinayah  dilakukan  karena  adanya  niat.  Bila  seseorang  niat  metalak  dengan menggunakan lafadh kinayah, maka dapat jatuh talaknya, jika tidak ada niat, maka talak tidak jatuh. 31 Karena  untuk  jatuhnya  talak  yang  diserahkan  kepada  isteri  sekalipun  kinayah  yang  dilakukan  oleh isteri  dengan  seketika.  Dalam  arti  penyerahan  suami  dengan  pentalakan  yang  dilakukan  oleh  isteri tidak tersela-sela dengan sesuatu pemisah.
Pada  dasarnya  seorang  isteri  tidak  dapat  mentalak  suami  kecuali  mendapat  perwakilan  dari suami, hal ini dijelaskan menurut M. Syakur Dewa dan Roy Fadli, seorang isteri tidak mempunyai hak talak sama sekali, kecuali mendapatkan perwakilan dari suami. 32 Karena tanda dari talak, yaitu ucapan tegas dari seorang suami kepada isteri seperti ucapan suami “aku talak engkau,” maka seketika itu juga hubungan perkawinan antara keduanya telah selesai.
Apabila  terjadi  pelanggaran  taklik  talak  dengan  suami  tidak  memberi  nafkah  kepada  isteri selama lebih dari 3 bulan lamanya, Kitab Syarah Syarqowi „Ala at Tahrir Juz 2 menjelaskan bahwa:

## َي  َلََّ ِةَفِّصلاِد ُْْجُّ َلْبَل َِْيِف ُعُْْجَّرلَا ُز ُْْجَي  َلََّ ِط ُّْرُّشلِاب ِكْتِؼْل اَك ِق َلََّطلا ُكْيِلْؼَت ُزُْْجَي َط ْرَّشلا ِد ُْْجُّ َلْبَل ُغَم
Artinya:  Penggantungan  talak  sebagaimana  halnya  penggantungan  hak  memerdekakan  akan diperbolehkan  dengan  beberapa  syarat.  Suami  tidak  boleh  menarik  kembali  taklik  talaknya  sebelum terjadi  hal,  yaitu  sifat  tempat  digantungkan  terjadinya  talak.  Dan  tidak  bisa  jatuh  sebelum  syarat terpenuhi. 33
Berdasar  penjelasan  di  atas,  maka  jatuhlah  talak  bagi  suaminya  secara  langsung,  yang  telah melanggar  taklik  talak.  Karena  suami  yang  telah  menggantungkan  talak  pada  suatu  hal  atau  sifat, dengan demikian jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan ucapan dari suami.
Iimplikasi  dari  pelanggaran  taklik  talak  berdasarkan  kitab  fiqih,  yang  apabila  suami meninggalkan  isteri 2 tahun lebih tanpa ada kabar, hal ini juga jatuh talak dengan wujud sifat sesuai dengan ucapan dari suami, dengan melanggar taklik talak, seperti penjelasan kitab klasik, bahwa:
َّظلا ىِفٌراَرْلِإ ًَََُّأِب ِجَّْسِب اََِل اًََأ اَوَف ًةٌََس اٌََِْػ ُتْبِغ  ْىِإ ٌلُجَر َلاَل َْْل اَوْيِف ِح  َلََّصلا ِيْبِا ِةَّيِجَّّْسلا ِلاََّسِب ِرُِا
ٍِِرْيَغِل َجََّّسَت اَِِت َّدِػ ِءاَضِمًِْا َدْؼَب َّنُث اَُ َدْؼَب اََِلَف َةٌََّسلَا َِِتَبْيَغ
Artinya: Ibnush Shalah mengeluarkan fatwa, bila suami mengatakan “jika saya meninggalkan selama satu tahun, maka saya tidak lagi menjadi suaminya,” bahwa perkataan tersebut secara lahir merupakan ikrar  adanya  lepasnya  ikatan  perkawinan  setelah  satu  tahun  suami  meninggalkannya.  Maka,  setelah masa satu tahun dan selesai masa iddah, isteri boleh menikah dengan laki-laki lain. 34
Seorang  isteri  boleh  menikahi  laki-laki  lain,  karena  sudah jatuhnya  talak  dari  suami,  dengan melanggar taklik talak yang dibuatnya sendiri, melalui perkataan tersebut. Berbeda halnya, jika suami memukul  isteri  tanpa  salah,  lalu  isteri  memakinya  kemudian  dipukul,  maka  suami  tidak  melangar taklik  jika  keadaan  itu  dapat  ditetapkan,  jika  tidak  bisa,  maka  isteri  dibenarkan  dakwaannya  lalu disumpah dengan demikian talak dapat jatuh. 35 Sedangakan menurut M Syakur Dewa dan Roy Fadli, apabila menggantungkan talak atas memukul isterinya tanpa ada kesalahan, lalu isterinya mengumpat
30 Muhammad Munawwir Ridlwan, Ibid , hlm. 405.
31 Syekh Al-‟Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Ibid , hlm. 140.
32 M. Syakur Dewa dan Roy Fadli, Ibid . hlm. 102.
33 Nur  Mujib,  “Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia:  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,”  2018, www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak, diakses tanggal 29 Januari 2021.
34 Muhammad Munawwir Ridlwan, Ibid , hlm. 388.
35 Syekh Al-‟Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Ibid , hlm. 408.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
(berkata kasar) pada dirinya, kemudian ia memukulnya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. 36 Hal seperti ini apabila menggantungkan talak pada perbuatan melakukan memukul isteri tanpa salah.
Tetapi,  talak  dapat  dijatuhkan  oleh  suami  kepada  isteri  yang  mempunyai  sikap  atau  perilaku yang buruk seperti yang dijelaskan oleh Imam Haramain dalam kitab Fathul Qarib:
َلَِب اَِِتًَْؤُوِب َُُسْفًَ ُخَوْسَت َلََّ ُجَّّْسلا اَُاََِْْي َلَ  ْيَه ِق َلََطِب ِح اَبُوْلا ِقَلََّطلِل ُماَهِ ْلَا َراَشَاَّ ِتْسا

## اَِِب ٍع اَتْو
Artinya:  Imam  Haramain  memberikan  isyarat  pada  talak  mubah  yaitu  talak  yang  dijatuhkan  oleh suami  kepada  isterinya  yang  tidak  disukai  dan  suami  sudah  tidak  murah  hati  dengan  membiayai isterinya  dengan  tidak  menikmati  kesenangan  terhadapnya  (isterinya  tersebut  sudah  dipandang  tak berguna dan sia-sia). 37
Maksud  dari  keterangan  di  atas  adalah  talak  hukumnya,  yaitu  mubah  atau  diperbolehkan apabila  isteri  memiliki  sikap  atau  perilaku  yang  buruk,  bahkan  terhadap  suami,  suami  menderita karena perilaku dari isteri, artinya suami tidak mencapai tujuan dari perkawinannya dengan isteri. Hal seperti ini bukan karena suami telah melanggar taklik talak.
Sedangkan jika suami marah kepada isteri, hal itu tidak  menyebabkan jatuhnya talak, karena ulama  sepakat  bahwa  mengenai  terjadinya  talak  yang  dijatuhkan  oleh  orang  yang  marah  (suami) sekalipun ia mendakwakan bahwa kesadarannya hilang ditengah-tengah gejolak kemarahannya, yaitu tidak  terjadi. 38 Talak  yang  dijatuhkan  oleh  orang  yang  marah  hukumnya  tidak  sah,  karena  orang tersebut  sedang  dalam  keadaan  emosional  yang  tinggi,  sehingga  mengakibatkan  marah.  Seseorang yang  marah  merupakan kondisi yang tidak sadar, sehingganya tanpa disengaja keluar kata-kata yang tidak  diketahuinya.  Hal  serupa,  jika  seseorang  mengucapkan  talak,  tetapi  belum  baligh  atau  gila, bahkan suami yang tengah mabuk, talak yang diucapkan tidak sah.
Seperti  yang  dicontohkan  dalam  fiqih  klasik,  barang  siapa  mengatakan  kepada  isterinya “wahai wanita kafir” dengan maksud kafir yang sesungguhnya, maka berlaku untuk wanita itu segala apa  yang  ditetapkan  dalam  masalah  murtadnya  isteri.  Jika  bermaksud  memaki,  maka  talak  tidak jatuh. 39
Kitab  Fathal  Qarib  menjelaskan  bahwa  terdapat  empat  orang  yang  perkataannya  tidak mengakibatkan  jatuh  talak,  yaitu:  1)  Anak  kecil;  2)  Orang  gila;  3)  Orang  tidur,  dan;  4)  Orang  yang dipaksa  dengan  tanpa  hak,  jika  pemaksaannya  hak,  maka  talak  tidak  akan  jatuh.  Adapun  contoh pemaksaan secara hak, seperti pendapat ulama yaitu tindakan hakim  memaksa orang bersumpah ‘ila untuk mentalak isterinya setelah sampai pada sumpah ‘ila . 40
Pelanggaran  taklik  talak  yang  dilakukan  suami,  sehingga  mengakibatkan  jatuhnya  talak kepada isteri, sedangkan talak yang diucapkan kepada wakil, hal seperti ini merupakan talak yang sah, seperti  “suami  mengatakan  kepada  orang  lain  “saya  jadikan  talak  isteriku  ditangan  mu”  atau “berangkatlah  dengan  membawa  talaknya  dan  berikan  kepadanya,”  maka  perkataan  tersebut  adalah perwakilan yang dapat jatuh dengan perkataan dari si wakil bukan langsung dari ucapan suami.” 41 Hal seperti ini juga sama seperti mentalak isteri yang tidak ada didepannya.
Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pelanggaran taklik talak yang dibuat oleh suami dapat mengakibatkan  jatuhnya  talak  kepada  isteri.  Oleh  karena  itu,  “sebagian  ulama  berpendapat  bahwa tidak  disyaratkan  pertalakan  dilakukan  dengan  seketika,  pada  ucapan  suami  “kapan  saja  engkau bermaksud”  maka  isteri  dapat  menjatuhkan  talak  kapan  saja  ia  mau.” 42 Dengan  demikian,  jika seseorang  telah  men-taklik  talak  yang  dalam  wewenangnya  telah  terpenuhi  dengan  syarat-syaratnya,
36 M. Syakur Dewa dan Roy Fadli, Ibidb , hlm. 100.
37 Syekh Al-‟Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Ibid , hlm. 142.
38 Muhammad Munawwir Ridlwan, Ibid , hlm. 381.
39 Ibid , hlm. 410.
40 Syekh Al-‟Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Ibid , hlm. 144.
41 Muhammad Munawwir Ridlwan, Ibid , hlm. 404.
42 Ibid , hlm. 407.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
sesuai  kehendak  masing-masing,  maka  taklik  tersebut  dianggap  sah  bagi  semua  bentuk  taklik  talak, karena  orang  yang  men-taklik-kan  itu  tidak  menjatuhkan  talaknya  pada  saat  orang  itu mengucapkannya,  akan  tetapi  talak  itu  tergantung  pada  terpenuhinya  syarat  yang  dikandung  dalam ucapan taklik talak tersebut.

## Implikasi Pelanggaran Taklik Talak terhadap Status Perkawinan Perspektif UU Perkawinan
Perceraian  yang  terjadi  di  Indonesia  banyak  yang  tidak  diadukan  ke  Pengadilan  Agama. Masyarakat  menganggap,  jika  suami  melanggar  taklik  talak,  maka  jatuhlah  talak.  Perceraian  banyak terjadi di luar pengadilan. Masyarakat memahami perceraian mudah dilakukan dengan tidak menjalin hubungan  suami  isteri  kembali.  Perceraian  menjadi  jalan  keluar  karena  tidak  ada  keharmonisan  dari segi  materil  maupun  imateril  dalam  menajalani  hak  dan  kewajiban  suami  isteri.  Para  suami  banyak yang melanggar taklik talak dengan seperti yang telah dijelaskan di atas.
Perceraian  umumnya  dilakukan  oleh  pihak  suami  terhadap  isterinya  dengan  talak. Kenyataannya,  banyak  pengajuan  gugat  cerai  yang  tidak  lagi  dilakukan  oleh  pihak  suami,  dilakukan oleh  pihak  isteri,  yaitu  gugat  cerai  yang  menganggap  suami  telah  melanggar  taklik  talak  yang dibacakan setelah akad nikah berlangsung.
Sebelum  melakukan  gugat  cerai,  pihak  isteri  harus  banyak  memahami  hal-hal  yang  bisa dikatakan bercerai antara suami  isteri, seperti sebab putusnya perkawinan yang telah  diatur di dalam UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974.  Putusnya  perkawinan  telah  diatur  pada  BAB  VIII  tentang Putusnya Perkawinan, yaitu: Pasal 38, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.
Alasan  gugat  cerai  yang  dilakukan  oleh  isteri  sering  mengacu  pada  pelanggaran  taklik  talak yang  dilakukan  oleh  suami.  UU  No.  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa  untuk  melakukan  perceraian harus  memiliki  cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  dan  isteri  tersebut  tidak  akan  hidup  rukun sebagaimana sebagai suami isteri. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian akibat adanya pelanggaran yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 39 ayat (2). Adapun penjelasan dari pasal 39 ayat (2) yaitu diantaranya: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan;  2)  Salah  satu pihak  meninggalkan  yang  lain  selama  2  tahun  berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak  lain;  5)  Salah  satu  pihak  mendapat cacat  badan  atau  penyakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai suami/isteri, dan; 6)  Antara suami dan  isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Mengenai  hal  syarat-syarat  dalam  perceraian,  sighat  taklik  talak  mengandung  2  syarat,  yaitu syarat  alternatif  dan  syarat  kumulatif.  Syarat alternatif  harus  dilanggar  oleh  suami,  sedangkan  syarat kumulatif harus dilakukan oleh isteri. Syarat alternatif adalah: 1) Meninggalkan isteri 2 tahun berturut- turut;  2)  Tidak  memberi  nafkah  wajib  kepada  isteri  3  bulan  lamanya;  3)  Menyakiti  badan/jasmani isteri saya, atau; 4) Membiarkan isteri 6 bulan atau lebih.
Dari keempat syarat alternatif di atas, apabila suami telah melakukan salah satu dari keempat atau bahkan semuanya, maka suami telah melanggar taklik talak alternatif. Tetapi hal itu belum cukup untuk  jatuhnya  talak  suami.  Untuk  jatuhnya  talak  suami,  maka  isteri  harus  memenuhi  syarat kumulatif, 43 yaitu tata cara dalam perceraian seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan yang apabila alasan  diterima  lanjut  ke  pemanggilan,  setelah  itu  persidangan,  kemudian  perdamaian  jika  dari keduanya dapat didamaikan, dan yang terahir putusan dari Pengadilan oleh Hakim.
Hal  ini  yang  membedakan  UU  Perkawinan  dengan  kajian  kitab  fiqh  adalah  bahwa  di  dalam kitab fiqh apabila suami melanggar taklik talak, maka jatuh talak pada saat itu juga.Tetapi dalam UU
43 Nur  Mujib,  “Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia:  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,”  2018,  www.pa- jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak, diakses pada tanggal 10 Februari 2021
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
Perkawinan,  isteri  harus  melakukan  gugat  cerai  ke  Pengadilan,  serta  mengikuti  tatacara  dalam melakukan gugat cerai, seperti yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu: Pasal 40: Ayat  (1) Gugatan  perceraian  diajukan  kepada  Pengadilan;  Ayat  (2)  Tatacara  mengajukan  gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Pada  dasarnya  apabila  suami  melakukan  pelanggaran  dalam  taklik  talak,  lalu  isteri  tidak terima dan melakukan gugat cerai. Maka terdapat tatacara perceraian yang telah diatur dalam UU No. 9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Tatacara  perceraian terbagi menjadi lima.
Pertama, pengajuan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang diatur dalam pasal 20 UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 20. Ayat (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya  meliputi tempat kediaman tergugat. Ayat (2)  Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan  kepada  pengadilan  di  tempat  kediaman  penggugat.  Ayat  (3)  Dalam  hal  tergugat  bertempat kediaman  di  luar  negeri,  gugatan  perceraian  diajukan  kepada  pengadilan  di  tempat  kediaman penggugat.  Ketua  Pengadilan  menyampaikan  permohonan  tersebut  kepada  tergugat  melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Pasal 21. Ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b, diajukan  kepada  pengadilan  ditempat  kediaman  penggugat.  Maksud  pasal  21  ayat  1,  yaitu  apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih tanpa adanya kabar yang jelas, bahkan tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Selain itu juga terdapat alasan lain yang termuat dalam pasal 22 ayat 1.
Pasal 22.Ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada  Pengadilan  ditempat  kediaman  tergugat.  Maksud  dari  pasal  22  ayat  1,  yaitu  apabila  antara suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  percekcokan  atau  perselisihan,  serta  pertengkaran  dan  tidak diharapkan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga.  Dalam  sebab-sebab  perselisihan  maupun adanya pertengkaran ini dilakukan dengan pertimbangan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh atau tidak bagi keutuhan kehidupan antara kedua belah pihak tersebut.
Oleh  karena  itu,  gugatan  dapat  diterima  oleh  Pengadilan,  apabila  tergugat  menyatakan  sikap tidak  mau  lagi  kembali  ke  rumah  atau  hidup  bersama  kembali  antara  suami  dan  isteri.  Selain  kedua contoh alasan di atas, juga terdapat alasan-alasan lain yang dilakukan dalam pengaduan di Pengadilan, yang  tercantum  dalam  Pasal  19  pada  UU  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta juga tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2).
Kedua,  pemanggilan.  dalam  hal  pemanggilan  diatur  dalam    Pasal  26  dan  27  pada  UU  No.  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 26. Ayat (1) Setiap kali  diadakan  Sidang  Pengadilan  yang  memeriksa  gugatan  perceraian,  baik  penggugat  maupun tergugat  atau  kuasa  mereka  akan  dipanggil  untuk  menghadiri  sidang  tersebut.  Ayat  (2)  Bagi Pengadilan  Negeri  panggilan  dilakukan  oleh  juru  sita,  bagi  Pengadilan  Agama  panggilan  dilakukan oleh petugas yang ditunjukan oleh ketua Pengadilan Agama. Ayat (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi  yang  bersangkutan.  Apabila  yang  bersangkutan  tidak  dapat  dijumpainya,  panggilan disampaikan  melalui  lurah.  Ayat  (4)  Panggilan  sebagai  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan  dan disampaikan  secara  patut  dan  sudah  diterima  oleh  penggugat  maupun  tergugat  atau  kuasa  mereka selambat-lambatnya  3  hari  sebelum  sidang  dibuka.Ayat  (4)  Panggilan  kepada  tergugat  dilampiri dengan salinan surat gugatan.
Pasal 27. Ayat (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti yang tercantum dalam pasal 20  ayat  (2),  panggilan  dilakukan  dengan  cara  menempelkan  gugatan  pada  papan  pengumuman  di Pengadilan  dan  mengumumkan  melalui  satu  atau  beberapa  surat,  kabar  atau  mass  media  lain  yang ditetapkan  oleh  Pengadilan.  Ayat  (2)  Pengumuman  melalui  surat  kabar  atau  surat  kabar  atau  mass media  tersebut  dilakukan  sebanyak  2  kali  dengan  tenggang  waktu  satu  bulan  antara  pengumuman pertama dan kedua.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Maksud  ayat  di  atas  adalah  bahwa  apabila  tempat  kediaman  tergugat  tidak  jelas  atau  tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang biasanya seperti pindah kontrakan dari satu tempat ke tempat lain, hal ini gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman  penggugat.  Pemanggilan  harus  disampaikan  kepada  pribadi  yang  bersangkutan,  tetapi apabila tidak dapat dijumpai, maka panggilan tersebut dapat disampaikan melalui surat atau media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
Sedangkan  jika  tergugat  atau  kuasanya  tidak  hadir  dalam  persidangan,  hal  seperti  ini  tidak menjadi alasan untuk terkabulnya gugatan perceraian tersebut, apabila gugatan tersebut tidak didasari alasan-alasan yang sudah dicantumkan dalam perundang-undangan.
Ketiga, persidangan. Selanjutnya, melalui proses persidangan yang diatur dalam pasal 29 UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29. Ayat (1) Pemeriksaan  gugatan  perceraian  dilakukan  oleh  Hakim  selambat-lambatnya  30  hari  setelah diterimanya  berkas  atau  surat  gugatan  perceraian;  (2)  Dalam  menetapkan  waktu  mengadakan  sidang pemeriksaan  gugatan  perceraian  perlu  diperhatikan  tenggang  waktu  pemanggilan  dan  diterimanya panggilan  tersebut  oleh  penggugat  maupun  tergugat  atau  kuasa  mereka;  (3)  Apabila  tergugat  berada dalam  keadaan  seperti  tersebut  dalam  pasal  20  ayat  (3)  sidang  pemeriksanaan  gugatan  perceraian ditetapkan  sekurang  kurangnya  6  bulan  tergantung  sejak  dimasukkannya  gugatan  perceraian  pada Pengadilan.
Selain itu juga  pihak  yang  berperkara  dapat  menghadiri  sidang  dengan didampingi  kuasanya atau dapat sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah, akta pernikahan atau  surat  keterangan  yang  lainnya.  Apabila  tergugat  tidak  dapat  hadir  dalam  persidangan,  maka gugatan tersebut dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, terkecuali jika gugatan tersebut tanpa adanya hak atau beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
Sedangkan  dalam  penetapan,  waktu  dilakukan  secara  singkat  untuk  mengadakan  sidang pemeriksaan gugugatan perceraian, hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian gugatan cerai. Karena jika semakin cepat perkara dapat terselesaikan oleh Pengadilan, maka akan makin baik. Hal ini bukan saja dari pihak suami maupun isteri, tetapi juga baik bagi kedua keluarga tersebut.
Keempat. perdamaian. Proses yang keempat adalah mendamaikan kedua belah pihak sebelum pihak  pengadilan  memutuskan  gugatan,  hal  ini  diatur  dalam  pasal  31,  pasal  32  dan  pasal  33  yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal  31.  Ayat  (1)  Hakim  yang  memeriksa  gugatan  perceraian  berusaha  mendamaikan  kedua  pihak. Ayat  (2)  Selama  perkara  belum  diputuskan,  usaha  mendamaikan  dapat  dilakukan  pada  setiap  sidang pemeriksaan.
Pasal  32.  Apabila  tercapai  perdamian,  maka  tidak  diajukan  gugatan  perceraian  baru berdasarkan  alasan  atau  alasan-alasan  yang  ada  sebelum  perdamaian  dan  telah  diketahui  oleh penggugat  pada  waktu  dicapainya  perdamaian.  Pasal  33.  Apabila  tidak  dapat  dicapai  perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
Dalam  usaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak,  Pengadilan  dapat  meminta  bantuan  kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu untuk membantu mendamaikan. Sedangkan pada saat mendamaikan  kedua  belah  pihak  tidak  berhasil,  maka  gugatan  perceraian  diperiksa  melalui  sidang tertutup.  Walaupun  melalui  sidang  tertutup,  tetapi  pemeriksaan  oleh  saksi-saksi  juga  tetap dilaksanakan.  Apabila  dari  hasil  pemeriksaan  terdapat  alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar perceraian  dari  kedua  belah  pihak,  maka  Hakim  akan  mengabulkan  dari  kehendak  isteri  atau  suami yang melakukan gugat cerai.
Kelima, putusan. Pada proses terakhir, putusan Pengadilan diatur dalam UU No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yaitu:  Pasal  34.  Ayat  (1)  Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka; (2)  Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan terhitung sejah jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Dari  berbagai  keterangan  di  atas, bawasannya  perceraian  pada  proses terahir ini telah terjadi dari antara kedua belah pihak dengan segala akibatnya. Bagi  orang yang beragama Islam, perceraian dianggap  terjadi  sejak jatuhnya  putusan  Pengadilan Agama  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Sedangkan bagi yang beragam lain, putusan perceraian dianggap terjadi terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat.
Menurut UU Perkawinan, pelanggaran taklik talak pada status perkawinan dapat terjadi hanya jika istri menggugat cerai suami  melalui  sidang Pengadilan. Tatacara perceraian di Pengadilan dapat dilaksanakan apabila  disertai pengajuan alasan gugatan  yang cukup  kuat. Hal ini sudah  diatur secara jelas  dalam  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  pada  Pasal  39.  Ayat  (1)  Perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil  mendamaikan  antara  kedua  belah  pihak.Ayaut  (2)  Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  isteri  tidak  akan  dapat  hidup  rukun  sebagai  suami  isteri.  Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan.
Pengucapan  putusan  Pengadilan  harus  dilakukan  dalam  sidang  terbuka.  Putusan  dapat dijatuhkan  walaupun  dalam  praktiknya  tergugat  tidak  hadir  dalam  sidang,  asalkan  gugatan  tersebut didasarkan  pada  alasan  yang  telah  ditentukan.  Berdasarkan  tatacara  perceraian,  perlu  diperhatikan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh pihak isteri karena terdapat implikasi pelanggaran taklik talak yang disebutkan pada Pasal 116 KHI Ayat (7) Suami melanggar taklik talak. 44
Gugat  cerai  yang  diajukan  oleh  isteri  kepada  suami  merupakan  suatu  wujud  nyata  bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan dalam suatu keluarga dari tindak semena-mena dari pihak suami. Perempuan merupakan hamba Allah yang patut dihormati dan bahkan dimuliakan. Tetapi  walaupun  Islam  membolehkan  adanya  talak  atau  gugat  cerai,  perceraian  tetap  saja  menjadi suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  kitab  fiqih,  suami  yang  melanggar  taklik  talak  yang  diucapkannya  setelah akad nikah berlangsung, maka jatuhlah talak bagi suaminya itu secara langsung, yang telah menaggar taklik  talak.  Karena  suami  yang  telah  menggantungkan  talak  pada  suatu  hal  atau  sifat,  dengan demikian  jatuhlah  talak  tersebut  dengan  terwujudnya  sifat  itu  sesuai  dengan  ucapan  dari  suami. Sedangkan  pelanggaran  takalik  talak  terhadap  status  perkawinan  menurut  UU  Perkawinan  harus memenuhi  syarat-syarat  dalam  perceraian,  sighat  taklik  talak  mengandung  2  syarat,  yaitu  syarat alternatif  dan  syarat  kumulatif.  Syarat  alternatif  harus  dilanggar  oleh  suami,  sedangkan  syarat kumulatif  harus  dilakukan  oleh  isteri.  Syarat  alternatif,  yaitu;  Meninggalkan  isteri  2  tahun  berturut- turutl;  Tidak  memberi  nafkah  wajib  kepada  isteri  3  bulan  lamanya;  Menyakiti  badan/jasmani  isteri saya, atau; Membiarkan isteri saya 6 bulan atau lebih. Apabila suami telah melakukan salah satu dari keempat  atau  bahkan  semuanya,  maka  suami  telah  melanggar  taklik  talak  alternatif.  Adapun  syarat kumulatifnya,  yaitu  tata  cara  dalam  perceraian  seperti  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  dan  harus memberikan alasan yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wasik dan Samsul Arifin. Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realita . Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Cet. 4. Jakarta: Akademika Presssindo, 2010. Ahmadi,  Wiratni.  “Hak  dan  Kewajiban  Wanita  dalam  Keluarga  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.” Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26, no. 4 (2008).
Anotasi  UU  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi:  UU  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan .
44 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan dan  Warisan  di  Dunia  Muslim  Modern (Bantul:  Academia, 2012), hlm. 178.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022 ISSN (Online)  : 2503-1929
Azzam,  Ummu. Walimah  Cinta:  Resep  Mujarab  Rasulullah  Mengadakan  Pernikahan  itu  Mudah  & Penuh Berkah . Jakarta: Qultum Media, 2012. Devan  Firmansyah  dan  Febby  Soesilo. Sejarah  Singkat  Kecamatan  Singosari  dan  Mengenal Tinggalan Kesejarahannya . Malang: Inteligensia Media, 2018. Fauziyah, Ida. Geliat Perempun Pasca-Reformasi: Agama, Politik, Gerakan Sosial . Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015.
Harizon,  Sri  Dian.  “Faktor  Penyebab  Keengganan  Isteri  Mengajukan  Gugat  Cerai  Terhadap  Suami yang  Melanggar  Sighat  Taklik  Talak  di  Kecamatan  Kaur  Selatan  Kabupaten  Kaur.” Jurnal Qiyas Vol. 2, no. 1 (2017).
Hasanudin.  “Kedudukan  Taklik  Talak  dalam  Perkawinan  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif.” Jurnal Studi Islam Vol. 14, no. 1 (2016).
Hermanto,  Agus.  “Larangan  perkawinan  Perspektif  Fikih  dan  Relevansinya  dengan  Hukum Perkawinan di Indonesia.” Jurnal Muslim Heritage Vol. 2, no. 1 (2017).
M.  Syakur  Dewa  dan  Roy  Fadli. Referensi  Umum  Umat .  Probolinggo  Jawa  Timur:  Pustaka  ‟Azm Kediri, 2012.
M. Zamroni. Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia . Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018.
Mujib,  Nur.  “Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia:  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan,”  2018. www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak.
Muthoin. “Taklik Talak dalam Perspektif Gender.” Jurnal Muwazah Vol. 4, no. 2 (2012).
Nanda Rizkiya Putra, dan Ach. Faisol, dan Syamsul Madyan. “Pelafalan Sighot Taklik Talak dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Syariah.” Jurnal Hikmatina Vol. 1, no. 2 (2019).
Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern . Bantul: Academia, 2012.
Nirmala Sari Siregar dan Firtiani Lubis. “Hubungan Kemampuan Membedakan Paragraf Deduktif dan Paragraf  Induktif  dengan  Kemampuan  Menulis  Berita  Siswa  Kelas  X  Madrasah    Aliyah Muhammadiyah  Medan  Tahun  Pembelajaran  2016/2017.” Jurnal  Basastra Vol  6,  no.  3 (2017).
Nugroho,  Hibnu.  “Kedudukan  Taklik  Talak  Menurut  Hukum  Fikih  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.” Jurnal Al-Bayyinah: Jounal of Islamic Law Vol. VII, no. 1 (t.t.). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Ridlwan,  Muhammad  Munawwir. Fiqih  Klasik  Terjemahan  Fathul  Mu’in .  Kediri:  Lirboyo  Press, 2015.
Sabrun,  Sulton.  “Tinjauan  Yuridis  tentang  Penerapan  Taklik  Talak  dalam  Hukum  Positif  di Indonesia.” Skrispsi, Universitas Mataram, 2017.
Sirin, Khaeron. Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan . Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Sofyan  Yusuf  dan  Moh.  Toriqul  Chaer.  “Taklik  Talak  Perspektif  Ulama  Mazhab  dan  Pengaruhnya dalam Berumah Tangga.” Jurnal ’Anil Islam Vol. 10, no. 2 (2017): 262–84.
Syekh  Al-‟Allamah  Muhammad  bin  Qasim  al-Ghazi. Fiqh  Idola  Terjemahan  Fathul  Qarib .  Kediri: Mukjizat, 2013.
UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum  Islam.  Cet.  8.  Bandung:  Citra Umbara, 2017.
Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 14, no. 2 (2016).