Volume 6 Nomor 1 (2024)   1063 - 1072   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6185
Fungsi dan Peran Pengadilan dalam Pembatalan Serti2ikat Overlapping Terhadap Permen Agaria/ Kepala Bpn No 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Yasica Aulia S 1 , Muh AJif Mahfud 2
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yasicaas@gmail.com

## ABSTRACT
Within the context of implementing Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency (BPN) Number 21 of 2020 concerning the Handling and Resolution of  Land  Cases,  the  judiciary  holds  a  central  role  in  the  process  of  annulling  overlapping certiIicates. Overlapping certiIicates pertain to situations where land ownership conIlicts arise due to the overlap of issued certiIicates. This paper provides an in-depth analysis of the functions and  roles  of  the  judiciary  in  the  cancellation  of  overlapping  certiIicates  in  relation  to  the mentioned regulation. The primary function of the judiciary in cases of canceling overlapping certiIicates based on Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN No. 21/2020 is to ensure fair and legally compliant implementation of the regulations pertaining to land case handling. The judiciary possesses the authority to examine and decide the validity of overlapping certiIicates,  taking  into  consideration  legal  aspects  and  evidence  presented  by  the  involved parties.  In  this  context,  the  role  of  the  judiciary  also  encompasses  the  interpretation  of  laws relevant to land ownership dispute resolution. The judiciary also plays a signiIicant role as a mediation avenue to achieve peaceful settlements between the parties involved in overlapping certiIicate cases. Mediation efforts can help alleviate the judiciary's workload and expedite case resolution.  Furthermore,  the  judiciary  holds  the  responsibility  to  ensure  that  land  case resolutions adhere to the principles of justice and legal certainty mandated by the regulation. In resolving  land  cases  involving  overlapping  certiIicates,  the  utilization  of  technology  and  the expertise of professionals in land surveying and property law also becomes relevant. Geospatial technology and accurate survey evidence can support the judiciary in clarifying land boundaries in  question.  In  conclusion,  the  judiciary  bears  a  crucial  function  and  role  in  the  process  of canceling overlapping certiIicates pertaining to the implementation of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN No. 21/2020. Through its role in ensuring justice, accurate legal interpretation, and potential mediation, the judiciary can effectively support the handling and resolution of land cases in accordance with the applicable laws and regulations.
Keywords: judiciary, overlapping certiIicates, land case handling

## ABSTRAK
Dalam  konteks  pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan  Penyelesaian  Kasus Pertanahan,  pengadilan  memiliki  peran  sentral  dalam  proses  pembatalan  sertiCikat overlapping . SertiCikat overlapping adalah situasi di mana kepemilikan lahan terdapat konClik karena tumpang tindih antara sertiCikat-sertiCikat yang diterbitkan. Tulisan ini menganalisis secara  mendalam  fungsi  dan  peran  pengadilan  dalam  pembatalan  sertiCikat overlapping
1 Mahasiswa Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan
2 Dosen Universitas Diponegoro Fakultas Hukum
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1063 - 1072   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6185
sehubungan dengan peraturan tersebut. Fungsi utama pengadilan dalam kasus pembatalan sertiCikat overlapping berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 21/2020 adalah memastikan implementasi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum terkait penanganan kasus  pertanahan.  Pengadilan  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutuskan keabsahan sertiCikat-sertiCikat yang tumpang tindih, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum  dan  bukti-bukti  yang  diberikan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat.  Dalam  konteks  ini, peran  pengadilan  juga  mencakup  interpretasi  hukum  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian konClik kepemilikan lahan. Pengadilan juga memegang peran penting sebagai sarana mediasi untuk  mencapai  penyelesaian  yang  damai  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kasus sertiCikat overlapping. Upaya mediasi ini dapat membantu mengurangi beban kerja pengadilan dan  mempercepat  resolusi  kasus.  Selain  itu,  pengadilan  memiliki  tanggung  jawab  untuk memastikan  bahwa  penyelesaian  kasus  pertanahan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan oleh peraturan tersebut. Dalam penyelesaian kasus pertanahan yang melibatkan sertiCikat overlapping , penggunaan teknologi dan keahlian ahli dalam bidang survei lahan dan hukum properti juga menjadi relevan. Teknologi geospasial dan bukti  survei  yang  akurat  dapat  mendukung  pengadilan  dalam  mengklariCikasi  batas-batas lahan  yang  bersangkutan.  Kesimpulannya,  pengadilan  memiliki  fungsi  dan  peran  penting dalam  proses  pembatalan  sertiCikat overlapping yang  berkaitan  dengan  implementasi Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  BPN  No  21/2020.  Melalui  perannya  dalam  memastikan keadilan,  interpretasi  hukum  yang  akurat,  serta  potensi  mediasi,  pengadilan  mampu mendukung penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kata kunci: pengadilan, sertiCikat tumpang tindih, penanganan kasus pertanahan

## PENDAHULUAN
Tanah  sebagai  hal  penting  yang  diperlukan  manusia  sebagai  sumber  daya alam untuk bercocok taman dan sebagainya, pengertian tanah adalah kumpulan dari benda  alam  di  permukaan  bumi  yang  tersusun dalam horizon-horizon,  terdiri  dari campuran  bahan  mineral,  bahan  organik,  air,  udara,  dan  merupakan  media  untuk tumbuhnya tanaman 3 , tanah dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi lapisan atas kulit bumi yang berupa material mineral, organik, dan air. Secara umum, tanah dapat dibedakan menjadi tanah pertanian, tanah hutan, tanah perumahan, dan sebagainya, tergantung pada penggunaan dan karakteristiknya. Dapat diketahui atas dasar hal tersebut, yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yaitu untuk kemakmuran rakyat 4 .
Dasar hukum yang mengatur tentang tanah terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan.  Beberapa  dasar  hukum  yang  relevan  mengenai  tanah  di Indonesia antara lain, Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) UUD 1945 mengatur mengenai sumber daya alam, termasuk tanah, sebagai kekayaan negara yang dikuasai oleh  negara  dan  digunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Undang- undang Pokok Agraria (UUPA) UUPA (Undang-undang No. 5 Tahun 1960) merupakan
3 Hardjowigeno, S. 2010. Ilmu Tanah. Akademika Pressindo. Jakarta.
4 Urip Santoso. 2008. Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Jakarta.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1063 - 1072   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6185
dasar hukum utama yang mengatur tentang tanah dan properti di Indonesia. UUPA mengatur mengenai hak-hak atas tanah, penggunaan tanah, pemilikan tanah, serta pengadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang sistem pendaftaran tanah dan pengaturan administrasi pertanahan di Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Peraturan- peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Menteri  ATR/BPN  juga  memiliki  peran  penting dalam  pengaturan  tanah  di  Indonesia,  seperti  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  No.  3 Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri ATR/BPN No.
9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
Selain itu, terdapat juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam pengaturan tanah, seperti perlindungan hutan, perlindungan  lingkungan,  perlindungan  masyarakat  adat,  serta  peraturan  terkait investasi dan penggunaan tanah untuk tujuan komersial. Penting untuk dicatat bahwa peraturan  perundang-undangan  tentang  tanah  dapat  mengalami  perubahan  dari waktu  ke  waktu.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  selalu  mengacu  pada  peraturan terbaru  yang  berlaku  dan  berkonsultasi  dengan  ahli  hukum  atau  lembaga  terkait untuk informasi yang lebih rinci dan terkini.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sebelumnya, regulasi terkait agraria dan tata ruang tersebar  dalam  berbagai  peraturan  dan  undang-undang  yang  berbeda.  Hal  ini  bisa mengakibatkan  kurangnya  koordinasi  dan  keterpaduan  dalam  pengaturan  agraria secara  keseluruhan.  Proses  pemberian  hak  tanah,  konversi  hak,  dan  perizinan berkaitan  dengan  tanah  dapat  melibatkan  beberapa  regulasi  dan  prosedur  yang berbeda-beda,  sehingga  bisa  membingungkan  dan  memperlambat  proses.  Dengan banyaknya  peraturan  yang  berlaku,  peluang  untuk  interpretasi  yang  berbeda-beda dalam  pengaturan  agraria  juga  lebih  tinggi.  Hal  ini  bisa  menjadi  sumber  potensial konZlik dan ketidakpastian hukum.
Peraturan  Menteri  ATR/BPN  No.  21  Tahun  2020  menciptakan  kerangka hukum yang lebih terpadu dalam pengaturan agraria dan tata ruang. Ini membantu dalam  mengkoordinasikan  berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan  tata ruang.  Pengaturan  Lebih  SpesiZik,  Peraturan  ini  memberikan  panduan  yang  lebih spesiZik mengenai berbagai proses, termasuk proses pemberian hak tanah, konversi hak,  dan  perizinan.  Ini  dapat  membantu  mengurangi  ambigu  dalam  proses-proses tersebut.  Pemberdayaan  BPN,  Peraturan  ini  memberikan  peran  yang  lebih  jelas kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  terkait  pengaturan  agraria  dan  tata  ruang.  BPN  lebih  terlibat  dalam berbagai tahapan proses. Proses Konversi Hak: Peraturan ini mengatur dengan lebih rinci tentang proses konversi hak atas tanah, termasuk kriteria dan prosedur yang harus  diikuti.  Ini  membantu  mengklariZikasi  bagaimana  perubahan  hak  atas  tanah dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Peraturan  ini  juga  mengarah  pada  upaya  untuk  lebih  memperhatikan perlindungan hak masyarakat adat dan hak ulayat. Ini sejalan dengan upaya untuk pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan tanah. Dengan adanya peraturan yang  lebih  terpadu  dan  spesiZik,  diharapkan  bahwa  akan  ada  peningkatan  dalam kepastian  hukum  terkait  tanah  dan  tata  ruang  di  Indonesia.  Perubahan  dalam peraturan agraria dan tata ruang melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 diharapkan dapat meningkatkan eZisiensi, kepastian hukum, dan pengelolaan yang lebih baik terkait tanah dan tata ruang di Indonesia. Dalam implementasinya, monitoring dan  evaluasi  terus  menerus  akan  menjadi  penting  untuk  memastikan bahwa tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai.
PTUN  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  sengketa  administrasi, termasuk  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  peraturan-peraturan  terkait  agraria dan  tata  ruang.  Jika  ada  perselisihan  antara  individu,  organisasi,  atau  pihak  lain dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  atau  instansi  terkait  lainnya,  mereka  dapat mengajukan  gugatan  ke  PTUN.  PTUN  dapat  memeriksa  legalitas  keputusan  atau tindakan  administrasi  yang  diambil  oleh  instansi-instansi  terkait  dalam  konteks agraria dan tata ruang. Ini mencakup peninjauan terhadap apakah keputusan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. PTUN juga dapat menjadi tempat untuk  menguji  validitas  kebijakan  atau  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Pertanahan Nasional atau instansi terkait lainnya. Jika kebijakan tersebut dianggap melanggar hukum atau merugikan pihak tertentu, mereka dapat mengajukan gugatan di PTUN. PTUN dapat memberikan keputusan dan putusan terkait sengketa agraria dan  tata  ruang.  Keputusan  PTUN  dapat  mempengaruhi  bagaimana  suatu  sengketa dibereskan, termasuk apakah keputusan administratif harus direvisi atau dibatalkan.
Salah  satu  masalah  yang  sering  muncul  dalam  kasus  pertanahan  adalah adanya  sertiZikat  yang  tumpang  tindih  ( overlapping  certi/icates ).  SertiZikat  yang tumpang tindih adalah situasi di mana dua atau lebih sertiZikat tanah diberikan untuk lahan  yang  sama  kepada  pihak  yang  berbeda  atau  memiliki  klaim  yang  bersaing. Masalah  ini  dapat  menciptakan  ketidakpastian  hukum,  konZlik  antar  pihak  yang terlibat, serta ketidakadilan dalam pemanfaatan dan kepemilikan tanah. Overlapping atau  sertiZikat  tumpang  tindih  bisa  merujuk  pada  situasi  di  mana  dua  atau  lebih sertiZikat, izin, atau hak atas suatu properti atau tanah memiliki klaim yang tumpang tindih atau saling bersaing. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemilikan  tanah,  hak  guna  usaha,  atau  izin-izin  lainnya  yang  diberikan  oleh pemerintah atau otoritas terkait.
Contoh  kasus  tentang overlapping Putusan  Nomor:  :71/G/2016/PTUN.MK Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Makassar  memuat  perkara  Tata  Usaha  Negara mengenai  objek  sengketa  terkait  SertiZikat  Hak  Milik  Nomor  :  61/Desa  Gattareng, Surat Ukur Nomor No. 37/Gattareng/2016, tanggal 01 Februari 2016, luas ± 20.000 M2  (lebih  kurang  dua  puluh  ribu  meter  persegi)  atas  nama  Andi  Izman  Maulana Padjalang yang terbit pada tanggal 18 April 2016. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Makasar  tersebut  pada  pokoknya  disebab  kan  karena  terdapat
tindakan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  172  hukum  yang  berlaku,  yaitu pembatalan sertiZikat hak milik.
Pertimbangan  hukum  hakim  mengenai  sertiZikat  ganda  dalam  Putusan Nomor: 71/G/2016/PTUN.MKS. dalam keterangan penggugat menyatakan bahwa “ bahwa  yang  menjadi  objek  sengketa  dalam  perkara  ini  adalah  sertiZikat  hak  milik No.61/Desa  Gattareng,  yang  diterbitkan  tanggal  18  April  2016,  surat  ukur No.37/Gattareng /2016, tanggal 01-02-2016, luas 20.000 M², atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi. Yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa. “Bahwa Obyek Sengketa  dalam  perkara  a  quo  telah  memenuhi  elemen-elemen  secara  komulatif sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah : “Suatu penetapan tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual  dan  Zinal,  yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata”.
Dalam  putusannya  hakim  juga  menyatakan  bahwa  “  bahwa  penggugat,  PT. Perkebunan  nusantara  XIV  (Persero)  tidak  pernah  mengalihkan  sebahagian tanah/lahan hak guna usaha miliknya kepada Andi Izman Maulana Padjalangi, oleh karena itu tindakan tergugat menerbitkan sertiZikat hak milik No.61/Desa Gattareng /2016, tanggal 01-02-2016, luas 20.000 M², Atas nama Andi Izman Maulana Padjlangi, di atas tanah/lokasi hak guna usaha penggugat sebagaimana tercatat dalam sertiZikat hak  guna  usaha  No.1/Desa  Gattareng,  diterbitkan  tanggal  13-9-1994,  surat  ukur No.04/1993,  tanggal  15-3-  1993,  telah  merugikan  kepentingan  penggugat  PT. Perkebunan Nusantara XIV(Persero).
Sudah terlihat jelas dari keterangan di atas bahwa telah terjadi tumpang tindih pada  objek  sengketa  yang  mengaitkan  keluarnya  sertiZikat  ganda.  SertiZikat  ganda adalah  sertiZikat-sertiZikat  yang  menguraikan  satu  bidang  tanah  yang  sama.  Jadi dengan  demikian  satu  bidang  tanah  diuraikan  dengan  2  (dua)  sertiZikat  atau  lebih yang  berlainan  datanya.  Hal  semacam  ini  disebut  pula  “SertiZikat  tumpang  tindih” ( overlapping ),  baik  tumpah  tindih  seluruh  bidang  maupun  tumpah  tindih  sebagian dari tanah tersebut. Pendaftaran tanah yang dilakukan pada kasus di atas merupakan pendaftaran  tanah  secara  sporadis  “bahwa  proses  penerbitan  sertiZikat  hak  milik No.61/Desa Gattareng /2016, tanggal 01- 02-2016, luas 20.000 M².
Dari  hasil  pemeriksaan  persidangan  yang  berlangsung,  dapat  diketahui bahwa faktor penyebab terbitnya sertiZikat ganda/ overlapping tersebut yaitu karena adanya pemberian Hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada tanggal 8 April 2016 dengan penerbitan sertiZikat Hak Milik No.61/Desa Gattareng Kabupaten Bone, Kota Makassar berdasarkan proses ajudikasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan  penetapan  kebenaran  data  Zisik  dan  yuridis  mengenai  satu  atau  obyek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran (Pasal 1 angka 8 pp 24/1997 tentang pendaftaran tanah).
Sedangkan, alasan kantor pertanahan Kota Bone menerbitkan sertiZikat Hak Milik tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  yang  dilakukan pertama  kali  secara  serentak  yang  meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan dalam hal ini dilakukan di wilayah Kelurahan Bone, Kota Makassar. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  No  24  tahun  1997,  kegiatan  pendaftaran  tanah  secara sistematik  dimulai  dengan  pembuatan  peta  dasar  pendaftaran,  sedangkan  dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa di dalam wilayah yang di tetapkan untuk dilaksanakan  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  mungkin  ada  bidang  tanah  tang sudah terdaftar

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Hukum  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dengan  melakukan  pengkajian  yang  mencakup  penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap pasal-pasal yang mengatur permasalahan di atas serta dikaitkan dengan kejadian yang ada berupa kasus hukum. Penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan    sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan (Achmad 2007). Melakukan pengumpulan bahan hukum sekunder. Dimulai dari mencari buku- buku tentang hukum agraria, kemudian dilanjutkan pencarian skripsi terdahulu yang terkait dengan penelitian tentang pembatalan sertiZikat hak milik atas tanah. Setelah itu  pencarian  bahan  hukum  sekunder  berupa  jurnal-jurnal  serta  artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan tema penelitian yang ditulis oleh penulis
Selanjutnya  pendekatan  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif mempunyai  sifat  deskriptif    atau  bisa  disebut  kualitatif  deskriptif.    Tujuan  dari penggunaan pendekatan ini  adalah untuk mendapatkan  data yang  berkaitan  dengan isu  serta  fakta yang telah terjadi. Melalui teknik analisa ini peneliti akan melakukan Analisa  dan  mendeskripsikan  masalah  yang  terjadi  serta  merumuskan  langkah strategis  yang  solutif  untuk  menyelesaikan    masalah    yang  terjadi.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  pada  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  ( library research ), yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara membaca  buku  dan  mempelajari  literatur  yang  berhubungan  dengan  penelitian hukum  ini,  juga  penulisan  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan  dan  sebagainya yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis (Patel 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana  Revitalisasi  Fungsi  Badan  Peradilan  Sebagai  Upaya  Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan?
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1063 - 1072   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6185
Revitalisasi fungsi badan peradilan merupakan suatu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan eZisiensi penyelesaian sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan sering kali kompleks dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang  beragam.  Upaya  alternatif  penyelesaian  sengketa  pertanahan  melalui  badan peradilan  dapat  membantu  mengurangi  beban  kerja  peradilan,  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan.
Beberapa  langkah  yang  dapat  diambil  dalam  revitalisasi  fungsi  badan peradilan  sebagai  upaya  alternatif  penyelesaian  sengketa  pertanahan  Badan peradilan  perlu  diberikan  pelatihan  dan  pendidikan  yang  memadai  terkait  hukum pertanahan, penyelesaian sengketa,  dan teknik mediasi. Ini akan membantu hakim dan staf pengadilan untuk lebih memahami kompleksitas sengketa pertanahan dan menerapkan  pendekatan  alternatif  secara  efektif.  Badan  peradilan  dapat mengembangkan  program  mediasi  yang  efektif  untuk  menyelesaikan  sengketa pertanahan. Mediasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan mediator netral untuk  mencari  solusi  bersama.  Ini  dapat  membantu  mengurangi  biaya  dan  waktu yang diperlukan dalam proses hukum tradisional.
Badan peradilan harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui badan peradilan. Ini dapat membantu  pihak  yang  terlibat  memahami  hak-hak  mereka,  prosedur  yang  akan diikuti,  dan  manfaat  dari  pendekatan  alternatif.  Pemanfaatan  teknologi  informasi dalam  pengelolaan  dan  penyelesaian  sengketa  pertanahan  dapat  membantu mengurangi  birokrasi,  mempercepat  proses,  dan  meningkatkan  transparansi. Penggunaan  sistem  informasi  geograZis  (SIG)  juga  dapat  membantu  dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Keterlibatan Komunitas: Badan peradilan  dapat  berkolaborasi  dengan  komunitas  lokal  dan  organisasi  masyarakat sipil untuk merancang solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan mencegah eskalasi  konZlik.  Melibatkan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  dapat menciptakan pemahaman bersama dan memperkuat implementasi keputusan.
Meningkatkan  keterlibatan  pemangku  kepentingan,  seperti  pemerintah daerah,  ahli  pertanahan,  dan  organisasi  masyarakat,  dapat  membantu  dalam mengidentiZikasi  solusi  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan.  Kolaborasi  dengan berbagai  pihak  dapat  membantu  menghindari  konZlik  yang  lebih  besar.  Melalui pendidikan  dan  kampanye,  badan  peradilan  dapat  mempromosikan  budaya  damai dan  penegakan  hukum  sebagai  sarana  utama  penyelesaian  sengketa.  Pendidikan hukum awal dan kesadaran hukum masyarakat dapat mengurangi potensi sengketa pertanahan  di  kemudian  hari.  Dengan  menggabungkan  berbagai  elemen  ini, revitalisasi  fungsi  badan  peradilan  sebagai  upaya  alternatif  penyelesaian  sengketa pertanahan  dapat  menciptakan  sistem  yang  lebih  eZisien,  adil,  dan  berkelanjutan dalam menangani masalah sengketa pertanahan.
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa SertiZikat Overliping di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan?
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1063 - 1072   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6185
Penyelesaian  sengketa  terkait  sertiZikat overlapping (sertiZikat  ganda)  di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Beberapa tahapan yang mungkin terjadi dalam penyelesaian sengketa  semacam  itu  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. Pihak yang merasa memiliki hak atas tanah yang disertiZikatkan sebagai overlapping dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Pemeriksaan awal dilakukan untuk memastikan gugatan tersebut memenuhi persyaratan formal dan materiil. Pihak yang mengajukan gugatan  akan  menyusun  gugatan  yang  berisi  argumen-argumen  hukum  dan  fakta yang mendukung klaim mereka terhadap sertiZikat tersebut. Pihak yang digugat, yaitu pihak yang memiliki sertiZikat overlapping , akan memberikan jawaban atas gugatan tersebut.  Sidang  di  PTUN  akan  digelar  untuk  mendengarkan  argumen  dari  kedua belah  pihak  dan  membahas  masalah  yang  terkait.  Pihak-pihak  akan mempresentasikan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka Pada tahap ini, pihak- pihak  akan  membuktikan  argumen-argumen  mereka  dengan  bukti-bukti  yang relevan.  Ini  bisa  berupa  saksi,  dokumen,  bukti  Zisik,  atau  ahli  yang  memberikan pandangan profesional terkait masalah tersebut.
Setelah  mendengarkan  argumen  dan  melihat  bukti-bukti,  hakim  akan melakukan  pertimbangan  hukum  untuk  membuat  keputusan.  Keputusan  ini  akan didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ada dalam kasus. Hakim akan mengeluarkan putusan yang berisi keputusan resmi tentang sengketa tersebut. Putusan ini dapat menyatakan salah satu pihak sebagai pemenang dan memberikan tindakan hukum yang sesuai. Jika salah satu pihak merasa puas dengan putusan dan ingin melaksanakannya, proses pelaksanaan putusan akan dimulai. Ini bisa termasuk penghapusan overlapping , pemutusan sertiZikat yang salah, atau tindakan lain yang diperlukan untuk mengembalikan status hukum yang sah. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan PTUN, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata  Usaha  Negara  (PTTUN)  atau  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  (MA), tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Salah  satu  masalah  yang  sering  muncul  dalam  kasus  pertanahan  adalah adanya  sertiZikat  yang  tumpang  tindih  ( overlapping  certi/icates ).  SertiZikat  yang tumpang tindih adalah situasi di mana dua atau lebih sertiZikat tanah diberikan untuk lahan  yang  sama  kepada  pihak  yang  berbeda  atau  memiliki  klaim  yang  bersaing. Masalah  ini  dapat  menciptakan  ketidakpastian  hukum,  konZlik  antar  pihak  yang terlibat, serta ketidakadilan dalam pemanfaatan dan kepemilikan tanah.
Dari  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  pengadilan  dalam pembatalan  sertiZikat  yang  tumpang  tindih  sangatlah  penting  untuk  menjaga keadilan,  kepastian  hukum,  dan  ketertiban  dalam  sektor  pertanahan  Indonesia. Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  BPN  No.  21  Tahun  2020  memberikan  kerangka kerja yang jelas untuk penanganan kasus pertanahan, tetapi tantangan muncul ketika sertiZikat yang tumpang tindih menjadi masalah.
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1063 - 1072   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6185
Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memeriksa bukti-bukti, menilai klaim-klaim  yang  tumpang  tindih,  dan  memutuskan  dengan  adil  untuk  mengatasi konZlik  semacam  ini.  Keputusan-keputusan  pengadilan  harus  mempertimbangkan aspek hukum, hak-hak pemilik tanah, dan kebijakan pertanahan yang berlaku. Selain itu,  transparansi  dan  eZisiensi  dalam  proses  hukum  juga  sangat  penting  untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pertanahan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  ada  beberapa  saran  yang  dapat dipertimbangkan:
Peningkatan  kerja  sama,  diperlukan  kerja  sama  yang  erat  antara  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN),  pengadilan,  dan  pihak  terkait  lainnya  untuk memfasilitasi  proses  pembatalan  sertiZikat  yang  tumpang  tindih.  Koordinasi  yang baik  dapat  mengurangi  hambatan  administratif  dan  meningkatkan  eZisiensi. Pengadilan  perlu  diberikan  pelatihan  khusus  tentang  isu-isu  pertanahan  dan pemahaman mendalam tentang Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020. Hal ini akan membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang tepat.
Peningkatan transparansi, sistem hukum pertanahan harus lebih transparan. Informasi  tentang  kasus  pertanahan,  keputusan  pengadilan,  dan  peraturan pertanahan harus tersedia secara mudah diakses oleh publik. Alternatif penyelesaian sengketa,  selain  pengadilan,  mempertimbangkan  alternatif  penyelesaian  sengketa seperti  mediasi  atau  arbitrase  dapat  mengurangi  beban  kerja  pengadilan  dan mempercepat penyelesaian kasus.
Pengawasan  dan  evaluasi,  pemerintah  perlu  melakukan  pengawasan  dan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020  dan  peran  pengadilan  dalam  penanganan  sertiZikat  yang  tumpang  tindih. Evaluasi  ini  dapat  membantu  dalam  peningkatan  kebijakan  dan  praktik  hukum pertanahan  di  masa  depan.  Dengan  mengimplementasikan  saran-saran  tersebut, diharapkan  dapat  memperbaiki  efektivitas  peran  pengadilan  dalam  pembatalan sertiZikat  yang  tumpang  tindih  dan,  pada  akhirnya,  meningkatkan  tata  kelola pertanahan dan pemecahan konZlik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan   Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
Peraturan Perundang-Undangan
Permen Agaria/Kepala Bpn No 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus   Pertanahan
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1063 - 1072   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6185
Pertanahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Buku
Arba, Muhammad.2021. Hukum Agraria Indonesia . Sinar GraZika
Chomzah, Ali Achmad.(2002). Hukum Pertanahan , Jakarta.
Hardjowigeno, S. 2010. Ilmu Tanah . Akademika Pressindo. Jakarta
Urip Santoso. 2008. Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah , Jakarta.

## Jurnal
Persaulian, Anggiat Perdamean and Sudjito.2019. Masalah Tumpang Tindih SertiZikat
Hak Milik Atas  Tanah Dikota Banjarbaru (Putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM). Jurnal Agraria Dan   Pertanahan 5 Sulistyo Harjo, Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Tumpang Tindih ( Overlapping )  Bidang  Tanah  Yang  Telah  BersertiZikat Hak Milik Dan Penyelesaiannya Di Kabupaten Sleman.