## PARADIGMA HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

## Ahmad Kodir Jailani Tanjung
Email: ahmadkodir.akjt@gmail.com Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This research is aims to assess the judge’s way of thinking in deciding criminal cases in Indonesia. Since the first world of law science has been colored by contemplation of legal thought. One of the most influential streams in the development of the Indonesian legal system is the flow of positivism or analytical positivism or rechtsdogmatiek. This research is normative law research. This research is approaching case and concept while its data collecting technique is done by researching case study and literature study or secondary data only. . If the result of research done by writer with inductive, deductive, analogy, paroductive method is that it can be concluded that judge in Indonesia is a posistivisme adherent. It is proved that judges in Indonesia make decisions only by law. And do not see any other legal eyes. In general criminal cases 55% of Supreme Court judges use Deductive methods and 30% use Analogy, 25% use parduksi and 5% using other methods. And in Special Crimes 80% of judges use deductive, 15% using Analogy and 5% using other methods. Thus, if combined between Special and Criminal Crimes, the Judges in the Supreme Court 70% use deductive and the rest use analogies, deductions and other methods. A writer concludes that the judge in the Supreme Court in pursuing a criminal case during 2017 embraces a positivist paradigm.
Keywords: Paradigm; Judge; Deciding Criminal Case.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  menilai  cara berpikir  hakim dalam memutuskan perkara-perkara pidana di Indonesia. Sejak dahulu dunia ilmu hukum telah diwarnai oleh kontestasi pemikiran hukum. Salah satu aliran yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem hukum Indonesia adalah aliran positivisme atau analyticalpositivism atau rechtsdogmatiek . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini melakukan pendekatan kasus dan konsep sedangkan Teknik pengumpulan datanya  dengan dilakukan dengan cara meneliti studi kasus dan studi pustaka  atau data sekunder belaka. .Jika dilihat hasil peneilitian yang dilakukan penulis dengan metode Induktif, deduktif, analogi, paroduktif  adalah bahwa bisa disimpulkan bahwa hakim di Indonesia adalah penganut posistivisme. Dengan dibuktikan bahwa hakim di Indonesia melakukan putusan hanya berdasarkan undang-undang. Dan tidak melihat kaca mata hukum lain.  Dalam

## Hari Purwadi
Email: Hpurwadie@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Hartiwiningsih
Email: hartiwi50@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
perkara pidana umum 55% hakim Mahkamah Agung menggunakan metode Deduktif dan 30% menggunakan Analogi, 25% menggunakan parduksi dan 5% menggunakan metode lain. Dan didalam pidana Khusus 80% hakim menggunakan deduktif, 15% menggunakan Analogi dan 5% menggunakan metode lain. Sehingga jika digabungkan antara pidana Khusus dan pidana Umum Hakim di Mahkamah Agung 70% menggunakan deduktif dan sebagagian lainnya menggunakan analogi, deduktif dan metode lain. Sehinggga penulis menyimpulkan bahwa hakim di Mahkamah Agung dalam meutuskan perkara pidana selama tahun 2017 menganut paradigma positivisme.
Kata Kunci: Paradigma;  Hakim;  Memutuskan Perkara Pidana.

## A. Pendahuluan
Penelitian ini bertujuan untuk  menilai  cara berpikir  hakim dalam memutuskan perkara- perkara pidana di Indonesia. Sejak dahulu dunia ilmu hukum telah diwarnai oleh kontestasi pemikiran hukum. Salah satu aliran yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem hukum Indonesia adalah aliran positivisme atau analyticalpositivism atau rechtsdogmatiek . (Lili Rasjidi dan Ira Thania, 2004:56-57) Aliran yang mulai berkembang sejak abad kesembilan belas tersebut merupakan antinomi dari konsep naturalisme yang hidup sebelumnya. Pemikiran hukum naturalis yang menempatkan rasionalitas hukum positif manusia harus bersumber pada akal budi yang diturunkan dari Hukum Alam. Konsep hukum modern menempatkan positivisme sebagai mainstream yang harus berhadapan dengan suatu problem masyarakat yang kompleks dan rumit. Artinya, positivisme yang hanya mampu memilah dan menyelesaikan persoalan secara hitam putih atas dasar peraturan perundang- undangan, harus berhadapan dengan masalah kehidupan manusia yang sangat kompleks dan tidak secara tepat terakomodasi dalam deretan aturan terkodifikasi. Terutama akibat pandangan positivisme yang menempatkan hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan anasir-anasir di luar hukum. Positivisme meyakini bahwa hukum adalah closed logical system . (E. Sumaryono.2002:79)
Apabila dibahas dalam konteks hukum, positivisme dalam hukum yang akhirnya melahirkan apa yang kita sebut sebagai hukum positif. Lahir sebagai respon terhadap hukum alam. Positivsme dalam hukum yang mengonsepsikan hukum sebagai perangkat  ketentuan tertulis (konkret), dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan mengandung perintah, menolak keberadaan hukum alam ( Natural Law ) karena keberadan hukum alam didasarkan hanya pada pikiran keilahiaan maupun akal manusia, yang ada pada pikiran abstrak (tidak konkret). Ketika kaum positivsme tersebut mengamati hukum seagai objek kajian. Iangsung menganggap hukum hanya sebagai gejala sosial. Kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif. Demikian pula positivisme hukum hanya mengenal satu jenis hukum, yakni hukum positif. Positivisme hukum selanjutnya memunculkan analytical legal positivisme, analytical jurisiprudence, pragmatic positivisme, dan kelsen’s pure theory of law.
Gelombang kritik terhadap positivisme hukum berangkat dari premis bahwa suatu sistem tidak mungkin sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem yang tertutup sama sekali akan menyulitkan penyesuaian kaidah-kaidah yang terjadi akibat adanya perubahandalam masyarakat. Suatu sistem dinyatakan tidak akan lama bertahan hidup jika tidak mendapat dukungan sosial yang luas. Dengan demikian sistem haruslah bersifat terbuka, karena sistem
tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial lainnya. Memisahkan hukum dengan moral seperti rasa keadilan yang dianut positivisme tidak dapat dianut lagi oleh karena rasa keadilan tersebut merupakan cerminan jiwa kehidupan masyarakat dan aspek penegakan yang termuat dalam kodifikasi tidak akan berarti tanpa adanya dukungan moralitas. Inilah yang menjadi kritikan Hart terhadap Jhon Austin antara hukum dan moralitas meski Hart aliran positivisme tetapi dia adalah pemikiran hukum modren.
Beranjak dari terdapatnya kontestasi dalam pemikiran hukum dalam khasanah ilmu hukum, merupakan suatu hal yang penting untuk melihat apakah kontestasi tersebut juga memengaruhi atau merebak dalam kehidupan nyata pelaksanaan hukum. Terutama dalam koridor putusan pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan, yang saat ini masih terdapat tudingan bahwa harapan terhadap lembaga peradilan belum sepenuhnya dapat memuaskan seluruh pihak. Tudingan kepada pranata peradilan secaraotomatis dialamatkan kepada hakim sebagai penguasa utama dalam proses pengadilan.
Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur ( officium nobile ).( Sidharta. 2006:4) Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Terutama dalam posisinya yang senantiasa harus memberi putusan dengan pernyataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana tercantum dalam  Undang- undang Nomor. 48 Tahun 2009. Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1).
Salah satu tudingan yang dialamatkan kepada profesi hakim adalah seringnya terdapat putusan-putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ( substantive justice) yang disebabkan masih digunakannya paradigma positivisme dalam menangani suatu perkara. Masih banyak ditemukan hakim yang dalam pengambilan keputusannya hanya menganut pola pikir positivistik yang sangat didominasi oleh perspektif legalisme, formalisme, dan dogmatisme, karena semua putusan harus diambil bertumpu pada bunyi peraturan semata.
Namun, dapat ditemukan pembelaan hakim yang memandang asas legalitas di atas segalanya. Prinsip legalitas yang diabstraksi dari pemaknaan Hans Kelsen. (Hans Kelsen. 2009:17–18)tentang “keadilan berdasarkan hukum”. Bahwa keadilan dalam pengertian yang bermakna legalitas adalah suatu peraturan umum yang benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isi peraturan tersebut harus diterapkan. Peraturan itu tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Sehingga keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif ( law in book ), melainkan pada penerapannya ( law in action ). Perbuatan seseorang dinyatakan adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum, adalah perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya.
Ketidakadilan kerap terjadi dalam proses peradilan yang berlangsung di Indonesia. Seorang wanita tua yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah memungut tiga buah kakao, lalu dihukum dengan tuduhan pencurian. Hukuman yang diterimanya lebih lama daripada para koruptor yang mengambil uang dalam jumlah banyak yang bukan miliknya.
Kelemahan hukum di Indonesia bagi saya berawal justru dari konsistensi yang dipaksakan dalam menerapkan hukum kolonial Belanda. Hukum Indonesia jadi sangat positifistik. Padahal dapat kita lihat dalam posisi Hart bahwa “jalan tengah” antara formalisme dan realisme adalah mungkin secara teoritis dan bahkan secara praktik. Bahkan dengan nilai-nilai sederhana yang disebutkan Hart ( social interest, social and political aims, and standards of morality and justice) ,  Posisi “jalan tengah” yang dipilih Hart patut dipertimbangkan. Dan kasus yang lain adalah  pada tahun 2010 seorang ibu yang bernama manda di Jakarta tega membunuh anaknya akibat faktor ekonomi. Kasus-kasus yang tergolong dengan hard case di Indonesia sebebnarnya cukup banyak.
Kemudian timbul pertanyaan, apa itu keadilan dan ketidakadilan itu? Jawaban atas pertanyaan ini banyak sekali diperdebatkan oleh kalangan hukum sebagaimana disitir oleh Hart. Menurut Hart, dari perdebatan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu central element dalam membicarakan keadilan adalah adagium ” treat like cases alike and different cases differently” . Konsep memberlakukan setiap kasus sebagaimana mestinya tersebut dianggap Hart penting, karena pada kondisi tertentu manusia dapat dinyatakan memiliki kesamaan sebagai manusia yang harus diberlakukan sama. Terhadap situasi dan kondisi tertentu maka manusia yang satu dengan yang lainnya harus diperlakukan berbeda disebabkan faktorfaktor yang berbeda pula.( Feri Amsari, 2010:105)
Hart mengemukakan alasan yang mendasari kenapa memperlakukan ”setiap kasus yang sama diperlakukan serupa dan memperlakukannya berbeda jika memang memiliki sebab- sebab yang berbeda pula” tersebut sebagai berikut: ” This is so because any set of human beings will resemble each other in some respects and differ from each other in others and, until it is established what resemblance and differences are relevant.”
Jika konsep elemen keadilan Hart itu ditarik kepada perkara ini, maka ada beberapa poin yang harus dipilah-pilah apakah hakim telah memenuhi elemen keadilan tersebut. Penggalian terhadap apakah ”nilai keadilan” telah dipenuhi dalam putusan hakim dapat dilihat melalui penerapan hukuman dua orang terdakwa yang berbeda terhadap kasus yang sama.
.Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada Undang-undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada Undang-undang juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan. Dalam memutus suatu perkara Hakim harus dapat mempertimbangkan secara seksama dan adil terhadap penerapan dimensi Undang-undang di satu pihak dengan keadilan yang bersandar pada norma-norma yang hidup dalam suatu masyarakat di lain pihak. Lebih lanjut dalam hard case itu sangat diperlukan suatu diskresi yang seperti dianjurkan oleh hart. Hard case disini adalah apabila suatu kasus ada yang bertentangan dengan hukum dan moralitas sehingga hakim dituntut untuk membuat suatu kebijakan apakah harus mendahului moral baru kemudian hukum atau sebaliknya. Ini sudah terjadi ketika perdebatan antara Hart dengan Dworkin dimasa silam. Tentu tidak tertutup kemungkinan di Indonesia juga akan ada sebuh kasus salah satunya yang dijelaskan penulis diatas yaitu kasus mbah minah dan ibu wanda sehingga penyelesainya harus ada diskresi
Ahmad Kodir Jailani Tanjung. Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia
hakim dalam memutuskan perkara tersebut sehingga penulis meneliti sebuah kajian sosilogi yang pada tataran didimensi filsafat dan teori hukum untuk menguji teori diskresi hart ini berpangaruh atau tidak terhadap hakim  dalam memutuskan perkara pidana di Indonesia. Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan diatasartikel ini membahas atau mengkaji tentang cara berpikir hakim dalam memutus perkara pidana di Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian Hukum ( legal Resech) ini dilakukan dengan kekhasan yang dimiliki oleh ilmu hukum ( Jurisprudence ) yang tentunya berbeda dengan ilmu sosial ( Social Science) dan ilmu-ilmu alam ( Natural Science). (Yohannes Sogar Simamora, 2005:45)Sebagai penelitian hukum legal (legal resarch).( Peter Mahmud Marzuki, 2005:29) Dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum serta substansi permasalahan dan atau isu-isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah disesuaikan dengan persoalan yang diteliti. Sedakan tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian Hukum Normatif meskipun dengan sedikit dukungan sumber hukum primer.
Menurut Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.( Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2003:14)  Penelitian Hukum Normatif dimaksudkan untuk mengkaji mengenai   relevansi teori Hart terhada sitem Hukum di Indonesia
Dalam penelitian hukum ini digunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan Konsep ( conceptual approach ) dan pendekatan kasus ( case approach )
Sebagai penelitian yuridis Normatif, maka penelitian ini menggunakan sumber data sekunder (bahan hukum sekunder). Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian baik tesis, skripsi maupun jurnal dan artikel yang berkenaan dengan penelitian.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Positivisme, rujukan etimologisnya berasal dari bahasa Latin “ Ponere-PosuiPositus ”. (Armada Riyanto, 2004:tanpa halaman). Positivisme Hukum, dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, memaknainya sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.
Peta  filsafat  hukum,  doktrin  Positivisme  memperoleh  akar  akademis  modern  pada pemikiran John Austin, Hans Kelsen,  Hart sebagai penolakan terhadap mazhab hukum alam yang dinilai oleh mereka terlalu abstrak dan idealistis. Pada rentang abad XIX, timbul suatu kebutuhan pada suatu hukum ilmiah positif yang berada ditengah-ditengah, antara Filsafat Hukum yang abstrak spekulatif dan Dogmatika Hukum yang bersifat teknis.( Bekti Suharto.300-301)
Dalam filsafat, positivisme merupakan istilah umum untuk posisi filosofis yang menekankan aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Umumnya positivisme menjabarkan pernyataan faktual pada suatu landasan pencerapan (sensasi). Dengan kata lain, positivisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam (empiris) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis atau metafisik. (Lorens Bagus,2000:858)
Dilihat dari asal perkembangannya, positivisme merupakan paham falsafah dalam alur tradisi Galilean yang muncul dan berkembang pada abad XVIII. Positivisme berkembang sebagai hasil pemikiran filsafati yang dirintis oleh Auguste Comte (1798-1857), ilmuwan Perancis yang berlatar belakang kesarjanaan matematika dan fisika. (Antony Flew, 1984:283) Comte telah mencoba menggunakan paradigma Galilean untuk menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakat. Menurut Comte, konsep dan metode ilmu alam dapat dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa kehidupan manusia juga terjadi di bawah imperativa hukum sebab-akibat dengan segala kondisi dan faktor probabilitasnya. Sebagaimana kejadian di alam semesta yang tunduk pada hukum yang bersifat universal, Comte menyatakan bahwa kehidupan manusia selalu dapat dijelaskan sebagai proses aktualisasi hukum sebab-akibat. Setiap kejadian atau perbuatan dalam kehidupan manusia yang kasuistik sekalipun selalu dapat dijelaskan dari sisi sebab-akibat yang rasional dan alami dan karena itu bersifat ilmiah ( scientific ). Setiap perbuatan tidak dapat dimaknakan dari substansi yang berupa niat dan tujuannya sendiri yang moral-altruistik dan yang metafisikal. Sebab, yang demikian itu merupakan sesuatu yang dapat dianggap tidak ilmiah ( unscientific ).
Paham positivisme hukum sesungguhnya tidaklah suatu konstruksi yang tunggal tentang karakter dari hukum itu sendiri, melainkan didasari kepada pengaruh-pengaruh pandangan positivisme dalam ilmu pengetahuan. Menurut Lili Rasjidi, Positivisme hukum mendapatkan dasar-dasar filsafatnya pada aliran filsafat positif ( positivism ) yang lahir pada abad ke 19-an. Prinsip utama aliran filsafat ini adalah :
a.  hanya menganggap benar apa yang benar-benar tampil dalam pengalaman; b.  hanya apa yang pasti secara nyata disebut dan diakui sebagai kebenaran. Berarti tidak semua pengalaman dapat disebut benar, hanya pengalaman yang nyatalah yang disebut benar;
c.  hanya melalui ilmulah pengalam nyata itu dapat dibuktikan; dan
d.   karena semua kebenaran hanya didapat melalui ilmu, maka tugas filsafat adalah mengatur hasil penyelidikan ilmu itu”.(Lili Rasjidi dan I.B. 2003:118).
Aliran filsafat ini kemudian berkembang dalam cabang ilmu sosial dan ilmu hukum. Dalam cabang positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai gejala sosial semata, sedangkan dalam positivisme hukum, hukum dipandang sebagai gejala normatif belaka. Kedua aliran positivisme ini kemudian secara eksis diakui sebagai aliran positivisme, terutama karena dua alasan, pertama , diutamakannya penyelidikan ilmiah sebagai dasar pembentukan kebenaran ilmiah, kedua , diutamakannya kenyataan sebagai kebenaran.
Dengan demikian, positivisme mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulatifnya yaitu mencari-cari kerja kodrat ontologis dan metafisis yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Pengetahuan demikian hanya bisa dihasilkan melalui penetapan teori-teori melalui metode  saintifik  yang  ketat,  sehingga  spekulasi  metafisis  dihindari. Tujuannya  adalah
Ahmad Kodir Jailani Tanjung. Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia
untuk menggusur sebagian besar filsafat dan agama sebagai sesuatu yang tidak bermakna dengan menetapkan kriteria verifikasi, dan untuk menegaskan kembali serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang tersisa dengan menggunakan bahasa formal yang ketat.
Pandangan filosofi positivisme dalam perjalanan pemikiran manusia dalam mencari suatu kebenaran bertransformasi dari apa yang dahulunya masih bersifat ketuhanan. Positivisme ilmu menjauhi pemikiran ortodoks yang menerima semua keajaiban dari sang pencipta sebagai konstruksi yang dapat dilogikakan (dipositifkan). Logika merupakan poin penting dalam melegitimasi pengetahuan, sehingga dapat memberikan kepastian yang dibutuhkan, karena orang harus mampu mencapai basis yang kuat, dan landasan yang teguh, guna menjustifikasi segala sesuatu.(Anton F. Susanto, 2010:63)
Positivisme hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara das sein dan das sollen ). Dalam kaca mata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa ( law is a command of the lawgivers ). Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yakni Legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.( Darji Darmodiharjo dan Shidarta,113-114) Tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu- satunya sumber hukum adalah undang-undang.( Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004:56)
Kata kunci dalam hukum menurut Austin adalah perintah. Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat non optional. Karena itu, mengkritik para penganut teori hukum kodrat Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat moral. Hukum dalam arti terakhir ini tidak punya implikasi hukuman apapun. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan , yakni pelanggarannya dikenai hukuman atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum; atau hukum kehilangan esensinya sebagai perintah. Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah absurd, karena hukumyang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Padahal, demikian Austin, mengontrol perilaku masyarakat adalah fungsi utama hukum. Dalam arti ini, sebetulnya Austin sepakat dengan Aquinas yang juga melihat hukum sebagai alat kontrol sosial. Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas yang melihat hukum tertuma sebagai hasil kerja rasio, Austin justru menekankan watak perintah hukum yang bersumber pada kedaulatan penguasa. Dalam arti ini, pandangan hukum Aquinas lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Austin.
Hukum sebagai perintah, menurut Austin, memuat dua elemen dasar. PertamaI, hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan, yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tentu saja, tidak semua keinginan mempunyai kekuatan sebagai hukum. Kalau saya ingin makan, misalnya, keinginan seperti ini pasti bukan hukum sifatnya. Karena itu, keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa “pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku.” Dengan demikian, hukum dalam arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku. Karena itu elemen hukum yang kedua ialah bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan
membahayakan subjek yang melanggarnya. Individu yang terkena perintah dengan sendirinya terikat, wajib berada dibawah keharusan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kegagalan memenuhi tuntutan perintah akan berakibat bahwa subjek yang terkena perintah mendapat sanksi hukum.
Austin mengungkapkan dua pembedaan besar berkaitan dengan hukum,Hukum Tuhan: hukum yang diciptakan Tuhan untuk makhluk ciptaanNya. Hukum ini merupakan suatu moral hidup manusia dalam arti sejati.Hukum manusia: hukum yang dibuat manusia untuk manusia. Ada dua kategaori hukum yang dibuat manusia yakni:
1)  Hukum yang sebenarnya ( properly so called ). Hukum ini sebagai superior politik atau dalam melaksanakan hak-hak yang diberikan oleh otoritas politik.
2)  Hukum yang sebenarnya bukan hukum (improperly so called). Hukum ini dibuat oleh manusia tetapi tidak sebagai yang memiliki otoritas politik atau dalam melaksanakan hak yang dimiliki. Hal ini mencakup oleh Austin disebut sebagai hukum-hukum yang ada karena analogi, misalnya aturan-aturan yang menyangkut keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu.
Jika mengacu pada apa yang dikatakan oleh Austin maka menurut Huijbers  ada dua hal yang patut dicatat: Bidang yuridis mendapat tempat yang terbatas, yaitu menjadi unsur negara. Wilayah hukum bertepatan dengan wilayah suatu negara. Hukum mengandung arti kemajemukan sebab terdapat beberapa bidang hukum di samping negara, walaupun bidang-bidang itu tidak mempunyai arti hukum dalam arti yang penuh. Hukum dalam arti yang sesungguhnya adalah hukum yang berasal dari negara dan yang dikukuhkan oleh negara. Hukum-hukum lain dapat disebut hukum, tetapi tidak memiliki arti yuridis yang sesungguhnya. Catatan kritis terhadap konsepsi Austin tentang teori perintah mendapat kritikan antara lain oleh Hans Kelsen dan  Hart. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apabila hukum hanya dipahami sebagai perintah, sementara perintah selalu dikaitkan dengan keinginan dan sanksi.
Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Murphy dan Coleman sepakat bahwa sanksi memang penting dalam hukum. Perintah sebagai hukum harus memiliki kemampuan memaksa. Meskipun begitu, bagi Kelsen, konsep sanksi bukanlah suatu yang esensial untuk memberi status bagi perintah  Menurutnya sanksi hukum hanya relevan dalam konteks hukum pidana ( criminal law ) tetapi tidak pada jenis hukum lainnya. Apabila konsep sanksi dipaksakan menjadi esensi hukum, demikian Kelsen, maka hukum direduksi menjadi melulu hukum pidna. Padahal disamping hukum pidana masih terdapat hukum perdata ( private law ) Adapun ciri-ciri positivisme hukum dalam pandangan Anton F. Susanto antara lain adalah : 1.  objektif/bebas nilai; hanya melalui fakta-fakta yang teramati dan terukur, maka pengetahuan kita tersusun dan menjadi cermin realitas (korespondensi);
2.  fenomenalisme, ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas berupa impresi- impresi;
3.  nominalisme, hanya konsep yang mewakili realitas partikularlah yang nyata;
4.  reduksionisme, realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati;
5.  naturalisme, tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang menjelaskan supranatural; dan
6.  mekanisme, gejala yang dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjeaskan mesin-mesin (sistem meakis). Alam semesta dijelaskan sebagai sebuah jam besar ( a giant clock work ).(Anton F. Susanto 2007:88)
Ahmad Kodir Jailani Tanjung. Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia
H.L.A Hart, seorang tokoh aliran positivisme hukum, melengkapi penjelasan arti positivisme, yakni :
1.  hukum adalah perintah manusia;
2.  tidak ada hubungan yang penting antara hukum dan kesusilaan atau hukum sebagai apa adanya dan hukum yang diharapkan;
3.  studi hukum harus dibedakan dengan studi hukum dari sudut historis, atau dari sudut sosiologis atau dari sudut kritis ( critical legal studies ); dan 4.  sistem hukum bersifat tertutup ( closed legal system ) di mana putusan yang benar adalah yang tidak mempertimbangkan tujuan kesusilaan atau standar moral.( Romli Atmasasmita. 2012:30.)
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya positivisme hukum adalah aliran pemikiran hukum yang memberi penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan) dan sistematisasi norma hukum (hierarki norma hukum Kelsen). Secara implisit aliran ini hakikatnya juga menegaskan beberapa hal yakni : “(a) pembentuk hukum adalah penguasa; (b) bentuk hukum adalah undang-undang; dan (c) hukum diterapkan terhadap pihak yang dikuasai, yang dimensi keharusannya diketatkan melalui pembebanan sanksi terhadap pelakunya”
Dalam konteks kekinian jurisprudensi Indonesia telah diwarnai pertarungan yang sengit antara praktisi hukum yang berparadigma positivistik (legal-formal hukum) dan non-positivistik (substansi-moral hukum).( Biyanto:2013:501)Dalam sistem penegakan hukum, hakim sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan dan peranan penting dalam memastikan bekerjanya hukum dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat hukum.Menurut KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut Bismar Siregar, apapun istilahnya hakim sudah tidak diragukan lagi adalah mereka yang mengucapkan dan menetapkan keadilan atas diri seseorang.(Bismar Siregar, 1983:116)
Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya sebagai pemutus perkara.
Dalam kenyataan, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama. Keadaan demikian memperlihatkan
adanya disparitas hakim dalam menjatuhkan putusan. Demikian pula terhadap kasus-kasus tertentu, putusan-putusan hakim kerap kali memperlihatkan karakter putusan yang melukai rasa keadilan masyarakat.
Hakim cenderung menjatuhkan putusan berdasarkan bunyi teks undang-undang semata yang bersifat prosedural-positivistik dan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Bahkan kerapkali putusan-putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat yang hampir menguras enegi masyarakat untuk memperdebatkannya. Putusan-putusan hakim dengan sifat yang demikian semakin membuat masyarakat semakin tidak percaya pada bekerjanya sistem peradilan.
Secara teoritis, fenomena putusan-putusan hakim tersebut sangat dipengaruhi oleh cara hakim dalam berhukum. Cara pandang hakim ini pada akhirnya menjadi budaya hukum bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam rangka menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperhadapkan kepadanya. Dengan lain perkataan, budaya hukum hakim dalam memutus perkara sangat ditentukan dan dibentuk oleh cara pandangnya dalam berhukum. Dalam pandangan kritis Darji Darmodiharjo dan Shidarta, “cara pandang dalam berhukum tidak terlepas dari perkembangan aliran-aliran dalam filsafat hukum yang akhirnya mempengaruhi corak pemikiran tentang hukum”.( Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006:102). Artinya corak putusan yang diberikan oleh hakim ketika hendak menyelesaikan perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari aliran-aliran filsafat hukum yang dianutnya.
Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia umumnya mempraktikkan positivisme hukum. Hal demikian sesuai dengan karakter hukum di Indonesia yang menganut sistem civil law dimana ciri utamanya adalah menjadikan undang-undang yang dibentuk oleh penguasa sebagai dasar utama penegakan hukum atau dengan kata lain praktik penegakan hukum mengarus-utamakan penerapan asas legalitas. Budaya hukum hakim pun dalam realitasnya tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh cara berhukum positivisme hukum yang dominan menyelesaikan perkara dari sisi tekstual undang-undang demi kepastian hukum tanpa mampu melihat keadilan yang menjadi sisi lain hakim dalam proses penegakan hukum.
Hukum tidak semata-mata demi kepastian hukum, namun jauh dari itu hukum juga diorientasikan bagi kemanfaatan dan keadilan. Yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum adalah kepastian hukum yang adil dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hukum itu dibuat untuk manusia, sehingga jika hukum tidak mampu memanusiakan manusia, maka tidak pantas hukum itu dilaksanakan. Cara berhukum yang demikian ini dikenal dengan hukum progresif. Jika positivisme hukum mengandalkan kekuatan pada teks ketentuan undang-undang, maka hukum progresif bertumpu kepada kontekstual kehidupan masyarakat dimana hukum itu diterapkan.
Penggunaan hukum secara sadar untuk merubah dan memperbaiki keadaan dari krisis menjadi keadaan yang lebih baik merupakan suatu konsepsi yang modern dalam melihat hukum dan fungsinya. Pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Oleh karena itu dapat tidaknya hukum itu bekerja. Di sinilah kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan, persepsi, serta nilai-nilai sosial dalam men entukan bekerjanya hukum. Hal-hal tersebut bisa disebut sebagai budaya hukum.( Esmi Warassih, 2005: 92)
Ahmad Kodir Jailani Tanjung. Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia
Sehingga penulis melakukan sebuah penelitian untuk mmbuktikan bahwa hakim di Indonesia dalam memutuskan sebuah perkara pidana. Dengan demikan penulis meneliti dan mengumulkan seluruh putusan hakim Mahkamah Agung 2017 untuk sebagai sample.
Table 1.1 Jumlah Putusan Pidana MA 2017.

## No Jenis Tindak Pidana
Tahun Jumlah Putusan 1 Pidana Umum 2017 184 2 Pidana Khusus 2017 136 Jumlah 325
Dari table yang penulis buat maka Penulis mengambil sample putusan sebanyak 15% selama tahun 2017 baik pidana umum dan pidana Khusus. 15% dari 325 sehingga hasilnya 49 Putusan. Sehingga penulis memeriksa 49 putusan Mahkamah Agung tahun 2017 untk menjadikan data bahwa hakim di Indonesia pengant posistivisme atau tidak. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis membuat table sebagai hasil penelitian agar lebih mudah memahami pembaca dan penulis.

## Table. Sample Putusan Pidana  MA 2017
No Jenis Tindak Pidana  Tahun
Metode Jum- lah I D A P L 1 Pidana Umum 2017 - 14 6 5 1 26 2 Pidana Khusus 2017 - 18 3 - 1 22 Jumlah 32 9 5 2 48
Keterangan : I = Induktif D = Deduktif A = Aanalogi P = Paradokusi L = Lain-lain
Jika dilihat hasil peneilitian yang dilakukan penulis dengan metode Induktif, deduktif, analogi, paroduktif  adalah bahwa bisa disimpulkan bahwa hakim di Indonesia adalah penganut posistivisme. Dengan dibuktikan bahwa hakim di Indonesia melakukan putusan hanya berdasarkan undang-undang. Dan tidak melihat kaca mata hukum lain.  Dalam perkara pidana umum 55% hakim Mahkamah Agung menggunakan metode Deduktif dan 30% menggunakan Analogi, 25% menggunakan parduksi dan 5% menggunakan metode lain. Dan didalam pidana Khusus 80% hakim menggunakan deduktif, 15% menggunakan Analogi dan 5% menggunakan metode lain.
Sehingga jika digabungkan antara pidana Khusus dan pidana Umum Hakim di Mahkamah Agung 70% menggunakan deduktif dan sebagagian lainnya menggunakan analogi, deduktif dan metode lain. Sehinggga penulis menyimpulkan bahwa hakim di Mahkamah Agung dalam meutuskan perkara pidana selama tahun 2017 menganut paradigma positivisme.

## D. Simpulan
Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang.Jika dilihat hasil peneilitian yang dilakukan penulis dengan metode Induktif, deduktif, analogi, paroduktif  adalah bahwa bisa disimpulkan bahwa hakim di Indonesia adalah penganut posistivisme. Dengan dibuktikan bahwa hakim di Indonesia melakukan putusan hanya berdasarkan undang-undang. Dan tidak melihat kaca mata hukum lain.  Dalam perkara pidana umum 55% hakim Mahkamah Agung menggunakan metode Deduktif dan 30% menggunakan Analogi, 25% menggunakan parduksi dan 5% menggunakan metode lain. Dan didalam pidana Khusus 80% hakim menggunakan deduktif, 15% menggunakan Analogi dan 5% menggunakan metode lain. Sehingga jika digabungkan antara pidana Khusus dan pidana Umum Hakim di Mahkamah Agung 70% menggunakan deduktif dan sebagagian lainnya menggunakan analogi, deduktif dan metode lain. Sehinggga penulis menyimpulkan bahwa hakim di Mahkamah Agung dalam meutuskan perkara pidana selama tahun 2017 menganut paradigma positivisme.

## E. Saran
Dalam hal mencermati perilaku hakim yang kerap kali hanya mengedepankan kepastian saja dan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan sudah seharusnya hakim di Indonesia merubah paradigma yang terlalu positivistik karena hakim dianggap terlalu kaku dalam menggunakan kekuasaanya dalam memutuskan perkara. Sehingga subyek hukum terkadang banyak menjadi korban hakim yang positivistik.
Antony Flew. 1984. A Dictionary of Phylosophy , New York, St. Martin’s Press.
Anton  F.  Susanto.  2010. Ilmu  Hukum  Non  Sistematik:  Fondasi  Filsafat  Pengembangan Ilmu Hukum Indonsia .Yogyakarta: Genta Publishing.
Anton  F.  Susanto.  2007. Hukum;  Dari  Consilience  Menuju  Paradigma  Hukum Konstruktif- Transgresif , Bandung: Refika Aditama.
Bismar Siregar. 1983. Hukum Acara Pidana . Bandung: Bina Cipta.
Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta.  2006. Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Esmi Warassih.  2005. Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis . Yogyakarta:  Suryabaru Utama.
Sumaryono.  (2002 ).  Etika  dan  Hukum:  Relevansi  Teori  Hukum  Kodrat  Thomas Aquinas . Yogyakarta: Kanisius,

## F.  Daftar Pustaka
Buku
H. LA. Hart. 1972. The Concept of Law , Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford.
Hans Kelsen. 2009. The Pure Theory of Law . Bandung: Nusa Media.
Lorens Bagus. 2000. Kamus Filsafat . Jakarta: PT. Gramedia,
Lili Rasjidi dan Ira Thania. 2004. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung : Citra Adtiya. _____I.B. 2003, Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Cetakan II, Bandung: Mandar Maju.
_____Ira Thania Rasjidi. 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Romli Atmasasmita. 2012. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif . Bandung: Genta Publishing.
Sidharta. 2006. Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. Bandung: PT. Refika Aditama.

## Jurnal
Biyanto. 2013. Positivisme Dan Non-Positivisme Dalam Jurisprudens. Teosofi— Volume 3 Nomor 2 Desember.
Feri Amsari. 2010. Demokrasi, Hak asasi manusia, Dan PemenuHan Tujuan Hukum Dalam kasus sekTe al-QiyaDaH, Jurnal Yudisial, Vol.III/No-02/Agustus.
Mustafa Bola dkk, 2015. The Correlation of Judge Decisions in Courts of First Instance, Appeal, and  Final Appeal (A Study on the History of Legal Thought ) . Hasanuddin Law Review. Vol. 1 No. 1. April.