Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal 669 – 676

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) BERBASIS LINTAS AGAMA
Oleh : Suyanto
Univeritas Dr. Soetomo Surabaya suyanto_fe@unitomo.ac.id .Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 This  study  aims  to  identify  and  analyze  forms  of  implementation  of interfaith-based  urban  poverty  reduction  programs  (P2KP),  to  identify and analyze the level of responsiveness in implementing poverty reduction program  policies,  to  identify  and  analyze  the  level  of  community acceptance of poverty reduction program policies, and to determine and analyze the factors that influence the implementation of poverty reduction program policies in urban areas. The research method used is descriptive qualitative research. Descriptive method through a qualitative approach that aims to understand poverty alleviation in urban areas with research objects such as behavior, perception, motivation and carrying  out other actions. The results of this study indicate that the forms of implementation of poverty reduction program policies in urban areas have been carried out  according  to the P2KP policy stages, government  responsiveness in implementing poverty reduction program policies, the community accepts and  supports  poverty  reduction  programs,  and  communication  factors, resources,  attitude  of  implementers,  and  bureaucratic  structure  are factors that influence the successful implementation of P2KP policies. In cross-religious,  especially  Islam,  in  overcoming  poverty  we  as  Muslims have an obligation to raise the dignity of the poor. This is mentioned in the Qur'an surah al-Maa'uun verses 1-3 which means "Do you know those who deny religion? So that is the person who rebukes the orphan and does not  encourage feeding  the  poor"  and  in  the  Sunnah  of  the  Prophet  that "Poverty  is  closer  to  disbelief,  the  upper  hand  is  better  than  the  lower hand".
Keyword : Implementation, Government Policy, Poverty Reduction, Religion .

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah multidemensi  yang  ditandai  dengan  berbagai masalah seperti buruknya kualitas hidup masyarakat, terutama  pada  bidangn  kesehatan  dan  pendidikan. Kemiskinan selalu menempati posisi  penting  dalam diskusi  dan  pembangunan.  Kemiskinan  adalah sebuah  keadaan  yang  berada  di  bawah  nilai  garis umum  keperluan  minimal,  baik  dari  segi  pangan maupun  non-pangan  yang  disebut  dengan  batas kemiskinan  atau  garis  kemiskinan.  Salah  satu banyaknya program dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). 1
1 Johan Arifin, “Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia,” Sosio Informa 6, no. 2 (2020): 114–32.
Dalam  rangka  menanggulangi  berbagai masalah terkait kemiskinan masyarakat (terutama di perkotaan),  pemerintah  memiliki  proyek  nasional yakni  P2KP.  P2KP  merupakan  salah  satu  proyek nasional  sebagai  upaya  pemerintah  yang  berkuala pada  program  penanggulangan  kemiskinan.  P2KP direalisasikan oleh pemerintah dengan menggunakan strategi  pemberdayaan  sebagai  dana  modal  sosial mendekati pembangunan yang berkepanjangan.
P2KP  menggunakan  pendekatan  dengan melakukan pengukuhan terhadap lembga masyarakat,  sehingga  nantinya  dapat  terbentuk perkumpulan  organisasi  yang  dapat  menjadi penampung  dari  perjuangan  masyarakat  miskin dalam  mengemukakan  harapan  serta  keinginan
mereka.  Usaha  ini  nanti  pada  akhirnya  diharapkan dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.  Kelembagaan  masyarakat  yang bersifat  lokal  diharapkan  dapat  menjadi  penggerak dalam  memperadabkan  dan  mentradisikan  kembali nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan sebagai nilai  primer  yang  mendasari  segala  aktifitas penanggulangan kemiskinan di perkotaan. 2 Pembangunan  nasional  pada  hakikatnya merupakan  pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah, yang mana difokuskan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas masyarakat, baik batin ataupun lahir, rohani dan jasmani. Karena sifat pembangunan  nasional  yang  multidimensional, maka juga dilakukan pemerataan pada segala bidang, sektor  ataupun  wilayah.  Salah  satu  tujuan  dari pengimplementasian  pembangunan  nasional  adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, maka dari itu untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dari  pemerintahan  adalah  dengan  pengurangan jumlah masyarakat miskin.
Hal  ini  diakibatkan  karena  kemiskinan merupakan  masalah  sosial  terbesar  yang  ada  di seluruh dunia saat ini. Meskipun sudah banyak usaha yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  kemiskinan terutama di Indonesia, tetapi kemiskinan masih saja menjadi masalah yang utama. Upaya penanggulangan  perlu  difokuskan  terhadap  upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan agar perkembangan  dan  pertumbuhan  dapat  berjalan secara  rata  serta  berkelanjutan,  sehingga  di  masa yang  akan  datang  usaha  untuk  menanggulangi kemiskinan  dapat  dilakukan  masyarakat  secara mandiri dan berkelanjutan. 3 Dalam basis agama khususnya agama Islam sendiri,  Allah  menciptakan  langit  dan  bumi  dan segala  isinya  diperuntukkan  bagi  manusia.  Namun tidak  berarti  manusia  boleh  mengambil  atau memakan harta manusia yang lain dengan cara batil. Harta  merupakan  titipan  Allah  sebagai  perhiasan dunia,  sebagai  bekal  untuk  beribadah  dan mendekatkan  diri  kepada-Nya,  dan  juga  sebagai ujian  kedalaman  iman  seseorang,  dan  ia  sebagai nikmat  yang  patut  disyukuri  bukan  dikufuri. Kecintaan  manusia  terhadap  harta  benda  secara berlebihan akan menyebabkan dia kikir atau bakhil, tidak  mau  bersyukur  atas  nikmat-Nya,  bahkan manusia  akan  merasa  cukup  (sombong),  serakah, lupa  megingat  Allah  dan  segala  sesuatu  yang diwajibkan kepadanya, lupa dari kewajiban menjalankan ibadah, lupa dari zakat, sampai-sampai
2 Ardito Bhinadi, Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (Deepublish, 2017).
3 Arifin, “Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.”
lupa  mati  karena  terlena  dan  terpesona  dengan gemerlapnya harta. 4
Kemiskinan merupakan penderitaan, cobaan,  dan  ujian,  serta  merupakan  problematika kehidupan yang sangat membutuhkan penanggulangan  atau  solusi.  Solusi  yang  diberikan tidak  ahanya  untuk  orang  miskin  itu  sendiri,  tetapi diberikan  kepada  orang-orang  yang  diberikan kecukupan supaya dapat menafkahkan, memberi dan bersedekah  kepada  orang-orang  fakir  dan  miskin sebagai golongan yang tidak memiliki keberuntungan  dalam  hal  kecukupan  ekonomi. Solusi  ini  dianggap  penting  dilakukan  agar  harta yang dikeluarkan dan disedekahkan oleh para orang kaya  yang  dermawan  sampai  kepada  orang  miskin sebagai orang yang mempunyai hak untuk itu.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memakai  jenis  penelitian secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami penanggulangan kemiskinan di perkotaan  dengan  objek  penelitian  seperti  perilaku, presepsi,  motivasi  dan  menjalankan  tindakan- tindakan lainnya.
Melihat  aspek-aspek  terjadi  tindakan  di lapangan maka variable tunggal  yang  akan menjadi focus dalam penelitian Implementasi Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan,  yang dikemukakan menjadi, yaitu :
a. Aspek  komunikasi  untuk  menyelenggarakan program  penyuluhan  terkait  penanggulangan kemiskinan.
b. Aspek disposisi yaitu karakteristik para pelaksana program penanggulangan kemiskinan di  perkotaan  terutama  menyangkut  aspek kecakapan, komitmen, dan konsisten.
c. Aspek  Birokrasi,  agar  mekanisme  prosedur sesuai  standart  operasional  untuk  mengurangi tingkat kemiskinan di perkotaan.
Sumber data ini menggunakan data sekunder untuk  mendapatkan  mendapatkan  data  tertulis  yang diddapatkan  dengan  membaca  buku,  dokumen, literatur, dan tulisan yang berkesinambungan dengan judul penelitian.
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  peneltian  secara  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  di  dalam  pnelitian  ini menggunakan  studi  pustaka  ( literatur  study ),  yang mana  digunakannya  teknik  pengumpulan  tersebut dilangsungkan untuk memperbanyak gagasan sebagai acuan penelitian ini.
4 Fina Nihayatul Khusna, “Spiritualitas Agama Dan Etos Kerja Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi,” 2019.
Sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat desriptif,  maka  teknik  analisis  yang  digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Reduksi  data  ini  menggunakan  poin-poin  yang tersusun secara sistematis
b. Penyajian  data  untuk  menyajikan  sesuatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam bentuk narasi.
c. Penarikan  kesimpulan  dengan  membuka field note nya  untuk  menetapkan  data-data  yang diinginkan sehingga kesimpulan yang diperoleh serasi  dengan  apa  yang  diinginkan  dalam penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebab Kemiskinan dan Kolaborasi Pemerintah Terkait Penanggulangan

## Kemiskinan di Perkotaan
Kemiskinan  dapat  mengacu  dalam  suatu kondisi  individual,  kelompok,  ataupun  situasi kolektif  yang  ada  pada  masyarakat.  Kemiskinan dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  saling terjalin  satu  sama  lain.  Adapun  kemiskinan  yang disebabkan  oleh  faktor  tunggal,  tetapi  masih  jarang ditemui  di  kalangan  masyarakat.  Beberapa  faktor yang  mempengaruhi  kemiskinan  diantaranya  faktor ekonomi,  pendidikan,  serta  hal  lainnya.  Seperti contohnya  adalah  mempunyai  pendidikan  rendah, tidak tersedianya atau kurangnya lapangan pekerjaan,  terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK),  tidak  mempunyai  modal  melakukan  usaha, tidak memiliki jaminan sosial, mengalami kecacatan, tinggal di daerah terpencil dengan sumber daya dan infrastruktur yang terbatas, dsb. 5 Kemiskinan  merupakan  suatu  kondisi  yang umumnya  belum  sepenuhnya  dipahami  oleh  para pengambil keputusan. Berdasarkan pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan berdasarkan hal tersebut kemiskinan merupakan persoalan struktural mencakup  aspek  politik,  sosial,  ekonomi  dan  lain sebagainya.
Karakteristik kemiskinan merupakan suatu hal untuk  menyadarkan  semua  pihak  agar  pelaksanaan penanggulangan  kemiskinan  yang  ada  di  perkotaan perlu  diperbaiki  yaitu  untuk  mensejaterahkan lembaga penanggulangan kemiskinan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah sebuah program yang telah didirikan oleh pemerintah sejak tahun 2007 untuk penanggulangan  kemiskinan  dan  ada  beberapa bagian  dari  PNPM  mandiri  ini  yaitu  perdesaan,
5 Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
perkotaan  serta  wilayah  khusus  untuk  desa tertinggal.  PNPM  masyarakat  perkotaan  adalah sebuah program untuk mempersingkat penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan  secara sistematis dan berkepanjangan.
Peran  birokrasi  pemerintah  dalam  upaya menyukseskan program penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan agar tingkat kemiskinan yang ada di  perkotaan  bisa  terselesaikan.  Peran  biokrasi pemerintah mempunyai kedudukan yang vital dalam upaya  menyukseskan  Program  Penanggulangan Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP),  hal  tersebut dikarenakan  birokrasi  pemerintah  sebagai  penentu kelancaran serta kelangsungan dari program tersebut. Sehingga  peran  birokrasi  pemerintah  dalam  tingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW yang mempunyai akses  untuk  pertanggung  jawaban  sebagai  seorang pemimpin  dalam  pelaksanaan  dan  pendampingan (fasilitator). 6
Strategi penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Strategi kebijakan
penanggulangan kemiskinan yang ada di perkotaan untuk mengembangkan sebuah permasalahan- permasalahan  kemiskinan  yang  ada  di  perkotaan. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan, strategi penanggulangan  kemiskinan  yang  dilaksanakan meliputi beberapa prosedur kegiatan di masyarakat, diantaranya :
1. Rembug kesiapan masyarakat
Kegiatan  ini  merupakan  serantaian  kegiatan rembug  atau  rapat  warga  yang  diadakan  oleh perangkat  desa/kelurahan  serta  masyarakat dengan mengajak semua warga dewasa.
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  masyarakat  dalam menentukan,  menyetujui,  serta  menyangkal campur tangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) oleh pemerintah, sehingga terbentuknya relawan masyarakat yang sanggup menjadi kader komunitas untuk menganggulangi kemiskinan.
2. Refleksi kemiskinan Kegiatan ini merupakan suatu bentuk pembelajaran  masyarakat  dalam  mendalami suatu  pokok  pembahasan  dengan  melibatkan rasa,  karsa,  dan  mental  dengan  tertata  untuk membentuk  pengetahuan  kritis  masyarakat terkait kemiskinan, serta yang berkaitan dengan pola  pikir  dan  perilaku  masyarakat  sehari- harinya.
Di Kota Gorontalo,” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 1, no. 1 (2012): 59.
6 Aneta, 59.
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  membentuk kesadaran masyarakat terhadap masalah kemiskinan  yang  sebenarnya  juga  merupakan masalah kepedulian semua pihak.
3. Pemetaan swadaya
Kegiatan ini merupakan keikutsertaan masyarakat  dalam  memberi  penilaian  serta membuat  rumusan  sendiri  mengenai  berbagai masalah  yang  dihadapinya,  serta  mengasah kemampuan yang dimiliki masyarakat. Kegiatan  ini  bertujuan  agar  tumbuhnya keperluan nyata (riil) untuk menangani berbagai masalah  kemiskinan,  dengan  berdasarkan banyaknya  informasi  kualitatif  yang  bersifat domestik,  seperti  tanggapan  dan  pemahaman masyarakat.
4. Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Kegiatan  ini  merupakan  pembentukan  BKM sebagai  lembaga  independen  yang  dibentuk oleh  masyarakat,  sehingga  BKM  sebagai institusi masyarakat hanya dapat dibentuk serta diberhentikan  atas  kesepakatan,  perizinan,  dan keputusan  dari  semua  komponen  masyarakat yang ada pada tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ini bertujuan agar adanya BKM benar- benar dikuasai oleh masyarakat, bukan semata- mata  dikuasai  oleh  sekelompok  perwakilan masyarakat,  apalagi  pihak  yang  berada  di  luar masyarakat.
5. Penyusunan Program Jangka Menengah  (PJM) Penanggulangan Kemiskinan dan Pembentukan Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  dan Kegiatan bersama dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
Kegiatan  ini  merupakan  Program  Jangka Menengah  (JPM) yang menjadi pondasi dalam menanggulangi  kemiskinan  dengan  persiapan yang baik.
Kegiatan ini bertujuan agar dalam menanggulangi  kemiskinan  tidak  dilakukan setengah-setengah,
karena merupakan permasalahan yang kompleks. 7 Strategi  penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan yang sesuai dengan kondisi Indonesia dapat diambil melalui beberapa langkah, diantaranya :
a. Dari  perspektif  individu  sebagai  kepala keluarga (berusia lanjut):
1) Diberikan kesempatan menjadi wirausaha,  dengan  terlebih  dahulu diberikan pelatihan serta pendampingan.
7 Pairan Pairan, “Poverty Alleviation Strategy,”
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial 14, no. 3 (2015): 299–300.
8 pascaadm, “Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya,” Pascasarjana Fakultas Ilmu
2) Memberikan modal kepada yang bersangkutan  lewat  kerjasama  dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pihak perbankan. 3) Setelah  modal  berupa  uang  telah diberikan,  pihsak  yang  bersangkutan diberikan  bantual  modal  fisik  usaha, seperti gerobak, alat-alat yang diperlukan, dll.
b. Dari  perspektif  individu  sebagai  kepala keluarga  (usia  sekolah  dan  pendidikan dasar):
1) Diberikan kesempatan meneruskan pendidikan dasarnya.
2) Diberikan pelatihan serta pendampingan agar  bisa  bekerja  sambil  meneruskan pendidikan,  dengan  cara  pemberian modal usaha berupa uang dan fisik yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.
3) Bagi pihak bersangkutan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), diberikan  jaminan berupa biaya hidup untuk mencari sumber penghasilan baru oleh pemerintah. 8

## Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Mengenai Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dalam Lintas Agama
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang  mana  kebijakan  yang  sudah  disahkan, dieksekusi oleh bagian administrasi tertentu  dengan mengontrol sumber daya dan sumber dana yang ada. Dalam penanggulangan kemiskinan, harus mengerti dan  mendalami  akar  dari  masalah  kemiskinan  yang terjadi  di  perkotaan.  Selain  itu,  pemerintah  juga harus memiliki strategi yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan.
Implementasi  kebijakan  penanggulangan kemiskinan di perkotaan mempunyai pengembangan berbagai  inovasi  salah  satunya  pengembangan tridaya,  yaitu  upaya  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat pada esensi pokoknya, bidang ekonomi, bidang fisik, serta bidang sosial. Dalam artian, upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam kemandirian berusaha untuk keluar dari permasalahan kompleksitas kemiskinan.
Dalam implementasi penanggulangan kemiskinan  dapat  diawali  dengan  mempersiapkan pembentukan  Badan  Keswadayaan  Masyarakat (BKM)  yang  anggotanya  terdiri  dari  relawan- relawan yang memiliki kepedulian terhadap masalah
Administrasi (blog), diakses 28 Januari 2022, https://pascaadm.ui.ac.id/kemiskinan-dan-strategi- pengentasannya/.
kemiskinan  yang  terjadi  (khususnya  di  perkotaan). Dalam  pelaksanaannya,  harus  ditemani  oleh pendamping  lapangan.    Adanya  pendamping lapangan  yang  ahli  dibidangnya  adalah  salah  satu strategi yang sangat menentukan tingkat kesuksesannya. 9 Disisi  lain,  selain  ahli  dalam  bidang pemberdayaan  masyarakat,  pendamping  lapangan diharapkan  juga  memiliki  pengetahuan  serta pemahaman  yang  kuat  dalam  bidang  ke-agamaan, poin  tambahan  jika  pendamping  lapangan  juga memiliki  pengetahuan  tentang  kewirausahaan. Pendamping  lapangan  berfungsi  sebagai  fasilitator dalam proses pelaksanaan penanggulangan kemiskinan  dari  awal  sampai  akhir  (berhasil  dalam memberdayakan masyarakat miskin). Dengan asanya  pendamping  lapangan,  diharapkan  dapat membimbing,  mengarahkan,  serta  memberdayakan masyarakat  sehingga  mereka  memiliki  pemikiran positif  yang  dapat  membantu  mereka  keluar  dari kemiskinan. 10
Anggota dari BKM dipilih secara pemilihan, siapapun  yang  mendapatkan  suara  terbanyak  akan otomatis  menjadi  anggota  BKM.  Anggota  BKM terdiri dari minimal 19 orang anggota dan maksimal 12-13  anggota,  dengan  suara  yang  terbanyak  akan menjadi  koordinator  BKM.  Sebelum  dilaksanakan pemilihan  anggota  BKM,  terlebih  dahulu  panitia pemilihan  memaparkan  beberapa  poin,  diantara lain: 11
1. Barang  siapa  yang  terpilih  menjadi anggota
BKM, harus ikhlas
memperjuangkan rida Allah swt. dalam melaksanakan  tugas,  karena  menjadi anggota BKM tidak mendapat upah.
2. Memiliki kepedulian atas nasib masyarakat miskin.
3. Jujur dalam mengemban amanah.
4. Pandai, kreatif, serta inovatif.
5. Pinter, Kober, dan Bener (PKB).
6. Memiliki  niat  untuk  beribadah  dalam menanggulangi kemiskinan. 12
Panitia pemilihan harus memaparkan beberapa  poin  tersebut  supaya  anggota  BKM nantinya  memang  benar-benar  orang  yang  ikhlas beribadah  memperjuangkan  rida  Allah  swt.  Para anggota  BKM  bekerja  sama  dengan  ketua  RT
9 Muhammad Subari, “STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” Jurnal Studi Islam:
Pancawahana 15, no. 1 (2020): 33.
10 Subari, 33.
11 Subari, 33–34.
12 Subari, 34.
13 Subari, 34.
14 Subari, 34.
setempat  untuk  melakukan  pemetaan  swadaya masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut: 13
1. Orang  fakir,  yakni  orang  yang  tidak memiliki  pendapatan  dan  pekerjaan tetap.
2. Orang  miskin,  yakni  orang  yang  tidak memiliki pendapatan tetap dan pekerjaan  tetap,  tetapi  masih  tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
3. Orang  yang  tidak  bisa  mencukupi kebutuhan dasar pada umumnya.
4. Orang  yang  tidak  bisa  makan  3  kali sehari.
5. Orang  yang  tidak  memiliki  pendapatan tetap dan tempat tinggal.
6. Orang  yang  belum  bisa  memenuhi kebutuhan pokok makan satu hari 1 mut (6 Ons) dan makan daging satu minggu 2 kali (miskin menurut Islam). 14
Di dalam Islam sendiri juga memiliki kriteria kemiskinan yang sesuai dengan kondisi saat ini yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat  60,  yang  artinya  “Zakat  itu  hanyalah  untuk orang-orang    fakir,  orang    miskin,    para    pengurus zakat,  para muallaf , untuk  memerdekakan  budak, orang-orang    yang    sedang    dalam    perjalanan”.  Di dalam  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  kriteria kemiskinan  ada  2,  yakni  orang  miskin  dan  orang fakir  (kondisinya  lebih  buruk  daripada  orang miskin). 15
Setelah dilakukan pemetaan swadaya masyarakat  dengan  beberapa  kriteria  tersebut,  lalu dikelompokkan lagi berdasarkan usia produktif atau berdasarkan  potensi  yang  dimiliki  yang  dapat diberdayakan.  Setelah  itu  dibentuk  kelompok  yang sesuai  dengan  potensi  mereka  dan  kategori  usaha masing-masing yang beranggotakan minimal 3 orang dan  maksimal  5  orang.  Kelompok-kelompok  ini disebut  dengan  Kelompok  Swadaya  Masyarakat (KSM).  BKM  lalu  membentuk  Unit  Pengelolaan Keuangan  (UPK)  dengan  fungsi  mengelola  dana pinjaman yang bergulir. 16
Sebelum pemberian pinjaman modal bergulir,  masyarakat  terlebih  dahulu  diberi  tausiah mengenai  uang  pinjaman  di  dalam  Islam,  niat membuka usaha untuk memperbaiki  nasib di dalam al-Qur’an  serta  sunah  Rasulullah  saw.  yang menerangkan  bahwa,  “Tangan  diatas  lebih  baik
15 Ririn Tri Puspita Ningrum, “Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia,”
Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2017): 78, 81, 100.
16 PNPM Mandiri Perkotaan, “Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir” (Jakarta, 2010), 12.
daripada tangan dibawah”. Maksudnya bahwa, orang yang  memberi  lebih  baik  daripada  orang  yang meminta-minta, adanya pernyataan ini dimaksudkan untuk  mengubah  mental  masyarakat  miskin  agar menjadi  mental  pekerja,  pengusaha,  ataupun enterpreneurship .  Masyarakat  juga  diberi  pelajaran dan  pelatihan  untuk  menggunakan  uang  pinjaman modal  bergulir  serta  manajemen  keuangan  yang sederhana. 17
Dalam kegiatan pemberian pinjaman modal bergulir  memiliki  sasaran  utama  rumah  tangga miskin  yang  berpendapatan  rendah  di  wilayah desa/kelurahan. Dalam hal ini khususnya masyarakat miskin  yang  sudah  dikelompokkan  di  dalam  daftar masyarakat  miskin. 18 Dana  untuk  penanggulangan kemiskinan  ini  diperoleh  dari  hibah  pemerintah, zakat, infaq , shodaqoh ,  dan  wakaf,  atau  bisa disingkat ZISWAF, dll. 19
Program  yang  didirikan  oleh  pemerintah pusat,  wilayah,  dan  daerah  termasuk  kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan tidak saja membutuhkan dukungan dari masyarakat saja namun perlu berkolaborasi dengan pemerintahan. Hal yang terpenting  adalah  bagaimana  tingkat respon pemerintah  dan  aparaturnya  dalam  mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan.
Dalam  prespektif  ini  respon  pemerintah dapat dilihat dari daya tangkap pemerintah terhadap kebutuhan  masyarakat,  kemampuan  aparat  dan pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan  seluruh  tahapan  pada  program penanggulangan  kemiskinan di perkotaan khusunya dalam  pengalokasian  anggaran  pada  APBD  agar lebih  efektif  dan  efesien  dalam  kebutuhan masyarakat.
Solusi  Islam sendiri dalam penanggulangan kemiskinan,  yaitu  dalam  Islam  telah  menyatakan perang terhadap kemiskinan sebagaimana yang telah diutarakan oleh Sayyidina ‘Ali ibn Abi  Thalib, dan menyerangnnya secara habis-habisan untuk menghindari bahayanya terhadap akidah, akhlak, dan prilaku,  serta  untuk  melindungi  keluarga  dan masyarakat,  menjaga  ketenteraman  dan  keutuhan serta menjunjung tinggi semangat persaudaraa antar sesama Muslim. Untuk menghindari itu semua, Islam menwarkan beberapa solusi sebagai berikut: 20
17 Subari, “STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” 34– 35.
18 Subari, 35.
19 Didin Hafidhuddin, “Islam dan Penanggulangan Kemiskinan,” Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam 3, no. 1 (2018): 27–31.
20 Sidqi Ahyani, “Kemiskinan Dalam Perspektif Al- Quran Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam: Studi
Bekerja adalah cara dan senjata pertama dan utama  dalam  memerangi  kemiskinan,  bekerja  juga dapat  dikatakan  sebagai  upaya  pertama  dalam memperolah kekayaaan, serta sebagai unsur pertama dalam  memakmurkan  dunia  yang  dititipkan  oleh Allah dan diperintahkan pula untuk memakmurkannya.  Islam  melihat  pekerjaan  dalam dua  hal:  Pertama,  Islam  membuka  beberapa  pintu pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, pengalaman dan kecenderungan umatnya. Islam tidak mengaharuskan pekerjaan tertentu selama pekerjaan tersebut jelas kemaslahatannya kepada masayarakat. Kedua, bekerja itu dapat member penghasilan berupa upah dan untung bagi pelakunya yang memungkinkannya  memenuhi  kebutuhan  pokoknya dan  menafkahi  keluarganya.  Hal  ini  bisa  terlaksana apabila sistem Islam yang mengatur kemasyarakatannya, perekonomiannya, dan perpolitikannya, dapat membimbingnya kepada arah yang sesuai dengan syari`ah.
Jaminan  hidup  dari  kerabut  yang  mampu, Islam  berusaha  menyelamatkan  penganutnya  dari derita  kemiskinan.  Islam  memerintahkan  kepada setiap  keluarga  untuk  saling  menjamin  kehidupan satu sama lain, sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Islam menjadikan setiap yang mempunyai  hubungan  kekerabatan  untuk  saling menjamin kerabatnya yang lain (yang kuat menjamin yang  lemah,  yang  kaya  menjamin  yang  miskin). Alasannya  adalah  ikatan  dan  hubungan  di  antara mereka cukup kuat dan sangat kokoh, karena mereka memiliki  hubungan  persaudaran  dan  kekerabatan yang erat dan mempersatukan satu sama lain. 21 Selanjutnya,  tidak  semua  orang  yang  tidak mampu  bakerja  dan  berusaha  mempunyai  kerabat dekat  yang dapat menjamin dan membiayai  ongkos hidupnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang-orang  yang  lemah  ini  yang  tidak  punya kerabat?  Islam  tidak  melupakan  mereka  yang tergolong  fakir  dan  miskin.  Allah  Swt.  telah menetapkan  hak-hak  orang  fakir  dan  miskin  dalam harta  orang-orang  kaya  yang  terlembaga  dalam bentuk  zakat.  Tujuan  utama  Zakat  adalah  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  orang-orang  fakir  dan miskin. 22
Masyarakat fakir dan miskin adalah sasaran pertama  dari  pengeluaran  zakat.  Dalam  satu kesempatan Nabi Muhammad Saw. hanya menyebut
Pemikiran Sa’ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan Kemiskinan,” Jurnal Kariman 4, no. 1 (2016): 43–64.
21 Subari, “STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.”
22 Shidqi Ahyani, “Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran,” JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH 4, no. 2 (2021): 215–36.
kelompok  fakir  dan  miskin  saja  sebagai  penerima zakat. Misalnya ketika beliau mengutus Mu‟adz ke Yaman, beliau memerintahkan untuk memungut dari kelompok  masyarakat  kaya  dan  diberikan  kepada golongan fakir dan miskin, juga karena dasar itulah Abu  Hanifah  dan  para  pengikutnya  mengambil kesimpulan  bahwa  zakat  tidak  diberikan  kecuali hanya  kepada  fakir  dan  miskin.  Zakat  dapat dikatakan  sebagai  salah  satu  usaha  konkrit  dalam pengentasan kemiskinan yang harus diperangi. Maka dari  itu,  sangat  tepat  yang  dilakukan  Khalifah  Abu Bakar pada masa kepemimpinannya, selain memerangi  orang-orang  murtad  dan  nabi  palsu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau atau enggan  membayar  zakat,  karena  dianggap  sebagai hal yang dapat melestarikan kemiskinan. 23
Kemudian, solusi yang terakhir jaminan kas Islam.  Negara  Islam  sebenarnya  mempunyai kekayaan  sebagai  hak  milik  umum,  yang  dikelola dan  dipergunakan  untuk  kepentingan  umum,  baik dikelola  sendiri,  disewakan,  atau  dikelola  bersama pihak lain. Misalnya wakaf untuk kepentigan umum, termasuk  di  dalamnya  pertambangan  dan  kekayaan alam  yang  lain.  Sumber  ekonomi  tidak  boleh dimonopoli secara individu, melainkan harus berada di  tangan  negara  supaya  masyarakatnya  secara merata  merasakan  manfaatnya.  Pada  dasarnya seluruh  pemasukan  terhadap  kas  Islam  merupakan sumber  ekonomi  bagi  masyarakat  fakir  dan  miskin, ketika  perolahan  dari  zakat  tidak  dapat  mencukupi kebutuhan  atau  permintaan.  Dalam  konteks  ke- Indonesia-an,  konsep  ini  sejalan  dengan  amanat pasal  33  UUD  1945  bahwa  seluruh  kekayaan  alam yang  terkandung  di  perut  bumi  Indonesia  dikuasasi oleh Negara harus dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyatnya. Dalam pasal yang lain juga  disyaratkan,  bahwa  fakir  miskin  dan  anak terlantar  dipelihara  oleh  Negara,  dalam  artian kesejahteraan hidupnya harus dijamin oleh Negara. 24

## 4. KESIMPULAN
Program  Penaggulangan  Kemiskinan  di Perkotaan  (P2KP)  adalah  salah  satu  program  dari pemerintah  untuk  menanggulangi  kemiskinan  di perkotaan.  P2KP  dilaksanakan  melalui  strategi pemberdayaan  sebagai  investasi  modal  sosial menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Berbagai  implementasi  kebijakan  P2KP telah  dilakukan  sesuai  prosedur  kebijakan  P2KP. Responsivitas  pemerintah  terhadap  implementasi kebijakan  P2KP  diharapkan  dapat  diterima  dan didukung  oleh  masyarakat.  Sehingga  hal  tersebut dapat  mendukung  beberapa  faktor  yang  dapat
23 Mujetaba Mustafa, Ammar Munir, dan Ismail Kappaja, “Zakat dan Penanganan Kemiskinan,” Al-Azhar Journal of Islamic Economics 2, no. 2 (2020): 104–17.
memepengaruhi  keberhasilan  implementasi  P2KP, faktor-faktor  tersebut  diantaranya;  faktor  sumber daya, komunikasi, sikap eksekutor, serta struktur dan birokrasi.
Dalam  implemenasi  pertama-tama  dapat dilakukan pembentukan Badan Keswadayaan masyarakat (BKM), lalu BKM bersama dengan ketu RT setempat membuat pemetaan swadaya masyarakat serta dikategorikan berdasarkan beberapa  kriteria.  Setelah  itu  barulah  dibentuk kelompok  masyarakat  yang  sesuai  dengan  potensi mereka yang bisa diberdayakan.
Setelah itu, BKM membentuk Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) untuk mengelola dana pinjaman yang bergulir yang akan diberikan kepada kelompok  masyarakat  tadi.  Sebelum  pemberian pinjaman,  tidak  lupa  masyarakat  diberi  tausiah tentang mengenai uang pinjaman di dalam Islam, niat membuka  usaha  untuk  memperbaiki  nasib.  Adanya dana  pinjaman  bergulir  untuk  penanggulangan kemiskinan  ini  diperoleh  dari  hibah  pemerintah, zakat, infaq , shodaqoh ,  dan  wakaf,  atau  bisa disingkat ZISWAF, dll.
Program  yang  didirikan  oleh  pemerintah pusat,  wilayah,  dan  daerah  termasuk  kebijakan penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan  tidak hanya membutuhkan dukungan dari masyarakat saja namun  perlu  berkolaborasi  dengan  pemerintahan. Hal yang terpenting adalah bagaimana tingkat respon pemerintah  beserta  aparaturnya  dalam  membantu kelancaran pelaksanaan P2KP di perkotaan.
Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukakan  oleh  pemerintah  dalam  penanganan kemiskinan di Indonesia. Namun, adanya kemiskinan masih saja menjadi masalah utama suatu negara. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan,  perlu  difokuskan  terhadap  upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan agar perkembangan  dan  pertumbuhan  dapat  berjalan secara  rata  serta  berkelanjutan,  sehingga  di  masa yang  akan  datang  usaha  untuk  menanggulangi kemiskinan  dapat  dilakukan  masyarakat  secara mandiri dan berkelanjutan.
Dalam  Islam  sendiri  untuk  menanggulangi kemiskinan  adalah  dengan  bekerja,  jaminan  hidup oleh  kerabat  yang  beruntung  dalam  memperoleh harta  benda,  zakat,  dan  jaminan  dari baitul  mal. Sebab,  bekerja  merupakan  upya  pertama  dalam memperoleh  kekayaan,  serta  sebagai  unsur  pertama dalam  memakmurkan  dunia.  Jaminan  hidup  oleh kerabat merupakan upaya untuk menanggulangi dan menyelamatkan  dari  derita  kemiskinan.  Kemudian, zakat  mempunyai  tujuan  utama  untuk  memnuhi
24 Ahyani, “Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Solusinya Dalam Pandangan Islam.”
kebutuhan hidup orang-orang fakir dan miskin. Dan jaminan  dari baitul  mal pada  dasarnya  merupakan sumber  ekonomi  bagi  masyarakat  fakir  dan  miskin yang  di  dapat  seluruh  pemasukan  kas  Islam,  ketika perolehan  dari  zakat  tidak  dapat  mencukupi kebutuhannya.

## 5. REFERENSI
Ahyani, Shidqi. “Zakat dan Upaya Penanggulangan
Kemiskinan  dalam  Perspektif  Alquran.”
Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 4,  no.  2 (2021): 215–36.
Ahyani,  Sidqi.  “Kemiskinan  Dalam  Perspektif  Al-
Quran  Dan  Solusinya  Dalam  Pandangan Islam:  Studi  Pemikiran  Sa’ad  Ibrahim  dan Yusuf  Qardhawi  Tentang  Penanggulangan Kemiskinan.” Jurnal  Kariman 4,  no.  1 (2016): 43–64.
Aneta,  Asna.  “Implementasi  Kebijakan  Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)  Di  Kota  Gorontalo.” Jurnal  Ilmiah Ilmu  Administrasi  Publik 1,  no.  1  (2012): 54–65.
Arifin,  Johan.  “Budaya  Kemiskinan  Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.”
Sosio Informa 6, no. 2 (2020): 114–32. Bhinadi,  Ardito. Penanggulangan  kemiskinan  dan pemberdayaan  masyarakat .  Deepublish, 2017.
Hafidhuddin,  Didin.  “Islam  dan  Penanggulangan Kemiskinan.” Al-Infaq:  Jurnal  Ekonomi
Islam 3, no. 1 (2018): 25–32.
Mustafa,  Mujetaba,  Ammar  Munir,  dan  Ismail Kappaja.
“Zakat dan Penanganan Kemiskinan.” Al-Azhar  Journal  of  Islamic
Economics 2, no. 2 (2020): 104–17.
Nihayatul  Khusna,  Fina.  “Spiritualitas  Agama  Dan
Etos Kerja Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Nelayan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi,” 2019.
Ningrum,  Ririn  Tri  Puspita.  “Analisa  Metode
Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq  di  Indonesia.” Engagement:
Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 1, no. 1 (2017): 77–110.
Pairan,  Pairan.  “Poverty  Alleviation  Strategy.”
Jurnal  Penelitian  Kesejahteraan  Sosial 14, no. 3 (2015): 293–304.
pascaadm. “Kemiskinan dan
Strategi Pengentasannya.” Pascasarjana  Fakultas Ilmu Administrasi (blog). Diakses 28 Januari 2022.  https://pascaadm.ui.ac.id/kemiskinan- dan-strategi-pengentasannya/.
Perkotaan,  PNPM  Mandiri.  “Pedoman  Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Bergulir.” Jakarta, 2010. Subari,  Muhammad.  “Strategi  Penanggulangan Kemiskinan  Dalam  Perspektif  Islam.”
Jurnal Studi Islam: Pancawahana 15, no. 1 (2020): 28–36.