Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research)
Vol.  6, No. 3, Desember 2023, pp. 243~249 ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.265
The effectiveness of Qanun Aceh No. 9/2004 and Qanun Aceh No 6. 2014 in solving khalwat cases in Sawang District
Efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Sawang
Fauzah Nur Aksa 1 , Herinawati 2 *, Muhammad Nasir 3 , Rahmatul Amna 4 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh , Indonesia 1 fauzah@unimal.ac.id, 2 herinawati@unimal.ac.id, 3 muhammadnasir@unimal.ac.id 4 rahmatul.180510039@mhs.unimal.ac.id
*Corresponding Author: herinawati@unimal.ac.id

## Abstract
This study aims to find out and explain the settlement of khalwat cases carried out in Sawang sub-district, and the effectiveness of Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary and Customary Life  and  Aceh  Qanun  Number  6  of  2014  concerning  Jinayat  Law  in  the  settlement  of  khalwat  cases  in Sawang  District.  This  study  uses  empirical  research  methods.  The  data  were  obtained  through  field research and library research. The results of the study show that the process of resolving khalwat cases begins  with  the  arrest,  summons  to  the  family,  decision  making  and  implementation  of  the  decision. Settlements for khalwat cases were resolved jointly according to custom, and the punish ments given were light such as giving advice, reprimands, apologies, sayam, dhiyat, and soon. There are still many cases of khalwat, namely the lack of attention and control from the family, the lack of family knowledge about the dangers of khalwat, the lack of public knowledge of the law in Sawang sub-district, the existence of tourist objects that allow khalwat to emerge, and the lack of legal socialization in gampong. The implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, concerning the authority of the customary court in handling khalwat cases which refers to Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary and  Customary  Life  has  not  been  effective,  evidenced  by  the  non-fulfillment  of  elements  measuring  the effectiveness of law enforcement.
Keywords: effectiveness; Aceh qanun ; settlement of khalwa t cases; Sawang district

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian perkara khalwat di kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, dan efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam penyelesaian  perkara  khalwat  di  Kecamatan  Sawang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian empiris.  Data  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  dan  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Proses penyelesaian perkara khalwat dimulai dengan penangkapan, pemanggilan pihak keluarga, pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan, diselesaikan bersama secara adat, dan hukuman yang ringan seperti: pemberian nasehat, teguran, permintaan maaf, sayam, dhiyat, denda, ganti  kerugian,  dan  lain  sebagainya.  Faktor  penyebabnya  adalah  kurangnya  perhatian  serta pengontrolan  dari  keluarga,  kurangnya  pengetahuan  keluarga  tentang  bahaya  khalwat,  kurangnya pengetahuan hukum masyarakat di kecamatan Sawang, adanya objek-objek wisata yang memungkinkan munculnya khalwat, dan kurangnya sosialisasi hukum di gampong. Pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai kewenangan peradilan adat dalam menangani perkara khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat belum  berjalan  secara  efektif,  dibuktikan  dengan  tidak  terpenuhinya  unsur  ukuran  efektivitas penerapan hukum.
Kata kunci: efektivitas; qanun Aceh; penyelesaian perkara khalwat; kecamatan Sawang
244

## 1. PENDAHULUAN
Islam sangat mendominasi di kalangan masyarakat Aceh, dimana masyarakat Aceh telah melihat  syariat  Islam  sebagai  pedoman  hidup,  sehingga  Aceh  diberikan  keistimewaan  oleh negara  melalui  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  (Isa,  2012).  Dengan  adanya  legalitas  dari pemerintah  pusat  untuk  menerapkan  syariat  Islam,  pemerintah  Provinsi  Aceh  merespons dengan  mengeluarkan  beberapa  Peraturan  Daerah  (Perda),  yang  kemudian  dikembangkan menjadi peraturan-peraturan daerah menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada tataran berikutnya melahirkan Qanun Aceh (Bahri, 2012).
Pemerintah  Aceh  mengeluarkan  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat untuk menerapkan syariat Islam di bidang sosial, sehingga permasalahan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui aturan yang ada di dalam Qanun ini. Pasal 13 Qanun ini memuat 18 kasus yang dapat diselesaikan dengan kebiasaan atau secara adat, salah satunya adalah Khalwat meusum. Pasal 16 ayat (1) Qanun ini menyatakan bahwa sanksi  bagi  pelaku  khalwat  meusum  adalah  “nasehat,  teguran,  pernyataan  maaf,  denda, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau  nama  lain,  pencabutan  gelar  adat,  dan  bentuk  sanksi  lainnya  sesuai  dengan  adat setempat”. Khalwat juga diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menyatakan bahwa “set iap orang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam  dengan  ‘ uqubah  ta’zir cambuk  paling  banyak  10  (sepuluh)  kali  atau  denda  paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau denda paling lama sepuluh bulan”.
Perkara  khalwat  di  Aceh  pada  Tahun  2007  hingga  Tahun  2008,  khalwat  tercatat sebanyak  146  perkara  pada  beberapa  kabupaten  kota,  yaitu  Banda  Aceh  29  perkara,  Aceh Besar 14 perkara, Langsa 6 perkara, Pidie 8 perkara, Bireun 9 perkara, Aceh Barat 15 perkara, Sabang 12 perkara, Aceh Tengah 5 perkara, Bener Meriah 3 perkara, Nagan Raya 3 perkara, Abdiya 8 perkara, Aceh Selatan 3 perkara, Simeulu 2 perkara, dan Aceh Utara 9 perkara, dan naik di tahun setelahnya (Tripa, 2008). Data tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Data Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat/Mesum di Aceh Utara NO TAHUN JUMLAH KASUS 1 2014 52 kasus 2 2015 46 kasus 3 2016 44 kasus 4 2017 28 kasus 5 2018 18 kasus 6 2019 57 kasus 7 2020 20 kasus

## Sumber: Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Utara
Banyaknya  kasus  khalwat  dan  penyelesaian  kasus-kasus  ini  di  Kabupaten  Sawang Kabupaten  Aceh  Utara  dapat  dikaitkan  dengan  beberapa  faktor.  Pertama,  ada  kurangnya efektivitas dalam aturan yang mengatur khalwat, seperti yang ditunjukkan oleh Qanun No. 14 tahun 2003 tentang khalwat dan Qanun No. 9 tahun 2008 tentang budidaya kehidupan dan adat  istiadat  adat  adat.  Aturan-aturan  ini  mungkin  tidak  ditegakkan  atau  dipahami  secara memadai  oleh  masyarakat,  yang  mengarah  pada  praktik  khalwat  yang  berkelanjutan (Wahyuni, 2023). Selain itu, lembaga adat di Distrik Sawang, yang bertanggung jawab untuk penyelesaian  sengketa,  termasuk  kasus  khalwat,  mungkin  tidak  secara  efektif  menangani masalah ini (Sulaiman, 2023). Penyelesaian kasus khalwat melalui pelatihan, perpanjangan, atau perkawinan para pelaku, sebagaimana dipraktikkan di masyarakat, mungkin tidak selaras dengan aturan dan peraturan formal (Reza, 2023). Oleh karena itu, studi yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami alasan di balik prevalensi khalwat dan praktik pemukiman di Distrik Sawang.
245
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  masalah  ini  perlu  penelitian  mendalam,  yang disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan ju dul “Efektivitas Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Penyelesaian Perkara Khalwat di Kecamatan Sawang”.

## 2. METODE PENELITIAN
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang penyelesaian perkara khalwat yang dilaksanakan  di  kecamatan  sawang,  penyebab  masih  banyak  terjadinya  khalwat  dan efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Hukum Jinayat dalam penyelesaian perkara khalwat.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati (Abdussamad, 2021) dengan mengambil data langsung dari lapangan, yang bertitik tolak pada sebuah data primer yang didapatkan langsung dari masyarakat, melalui kegiatan observasi dan wawancara.
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  pendekatan  yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam  sistem  kehidupan  yang  nyata,  menggunakan  fakta-fakta  lapangan  yang  didapat langsung  dalam  kehidupan  masyarakat  melalui  wawancara  maupun  pengamatan  langsung terhadap perilaku yang nyata dari objek penelitian (Soekanto, 1986). Penelitian ini  bersifat deskriptif, dan analisis data yang digunakan adalah analisis kuaIitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian manunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu mengenai kewenangan peradilan adat dalam menangani perkara khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat berjalan belum efektif, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur ukuran efektivitas penerapan hukum.

## 1. Penyelesaian Perkara Khalwat
Pasal  24  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat menyatakan  “ jarimah khalwat  yang  menjadi  kewenangan  peradilan  adat  diselesaikan  menurut  ketentuan  dalam Qanun  Aceh  tentang  pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat,  dan  atau  peraturan perundang-undangan  lainnya  tentang  adat  istiadat ” .  Penyelesaian  perkara  khalwat  di peradilan adat dimulai dengan penerimaan peukara oleh aparat desa hingga adanya penetapan keputusan yang merupakan hasil dari musyawarah bersama.
Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyatakan bahwa “ jenis-jenis Sengketa/perselisihan adat yang  terjadi  di  Gampong/Desa  dan  cara  penyelesaiannya  yaitu  aparat  penegak  hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain ” . Penyelesaian kasus khalwat pada hukum adat Aceh mencakup empat  tahap  yaitu  penerimaan peukara, pemberitahuan  kepada Tuha  Peut dan Imuem Meunasah oleh Keuchik, pemanggilan  dan  memeriksa  para  pihak,  kesepakatan  keputusan (Ramadhani, 2020).
Gampong  Riseh  merupakan  salah  satu  gampong  yang  sering  terjadi  khalwat,  dimana pelaku  khalwat  yang  telah  ditangkap,  dibawa  ke  meunasah  dan  memanggil  keluarga  para pihak,  biasanya  penyelesaian  perkara  khalwat  di  gampong  ini  diselesaikan  dengan  cara menikahkan kedua pelaku, dengan catatan bahwa orangtua pelaku setuju. Hal ini sering terjadi sebagai akibat dari keterlibatan masyarakat (Muksalmina, 2017).
Berdasarkan  adat  yang  berlaku,  maka  penyelesaian  perkara  khalwat  di  gampong tersebut, dimulai dengan: (Abdurrahman, 2022)
246
1. Penangkapan  terhadap  pelaku  khalwat  yang  diawali  dengan  pengintaian  oleh  warga, kemudian warga melaporkan kepada perangkat gampong.
2. Pemanggilan pihak keluarga dari pelaku khalwat untuk musyawarah dengan keuchik, tuha peut, teungku imum, dan tokoh kepemudaan.
3. Pengambilan keputusan dari hasil musyawarah. Pada tahap ini, semua permintaan kedua belah pihak atau seluruh pihak terkait dalam kasus ini diutarakan, yang kemudian keuchik sebagai hakim mengambil keputusan.
4. Pelaksanaan  putusan  atau  sanksi  adat.  sanksi  yang dijatuhkan  biasanya  berupa  nasehat, teguran, permintaan maaf, sayam, diyya, ganti rugi, pengusiran, pencabutan hak ulayat, dan bentuk sanksi lainnya.
Kehidupan masyarakat yang jauh dari kota mempengaruhi proses penyelesaian suatu perkara atau sengketa, dimana masyarakat lebih dominan memilih penyelesaian secara adat, dan  sanksi  yang  diberikan  adalah  sanksi  adat,  bukan  berdasarkan  Qanun  jinayat  karena permasalahan  tidak  sampai  kepada  Wilayatul  Hisbah  (WH).  Penyelesaian  berbagai  perkara salah  satunya  kasus  khalwat,  membutuhkan  kerjasama  semua  pihak,  mulai  pemerintah gampong,  keluarga,  dan  masyarakat.  Para  pelaku  khalwat  di  gampong  ini  biasanya  diberi hukuman dengan karantina, diusir dan dinikahkan, dimandikan di selokan, sungai, dan lain sebagainya.  Semua  sanksi  tersebut  merupakan  upaya  perangkat  adat  dan  gampong  serta masyarakat  dalam  memberikan  efek  jera,  untuk  meminimalisir  terjadinya  kasus  khalwat (Iswandi, 2022).
Berdasarkan  pemaparan  sebelumnya,  maka  dapat  dipahami  bahwa  proses penyelesaikan  perkara  khalwat  dimulai  dengan  penangkapan,  pemanggilan  pihak  keluarga, pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  keputusan.  Artinya  bahwa  penyelesaian  untuk perkara  khalwat  diselesaikan  bersama  secara  adat,  dan  hukuman  yang  diberikan  terbilang ringan  seperti  pemberian  nasehat,  teguran,  permintaan  maaf,  sayam,  dhiyat,  denda,  ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau pencabutan gelar dan lain sebagainya.

## 2. Penyebab Terjadinya Khalwat di Kecamatan Sawang
Penyelesaian kasus khalwat tidak  berdasarkan kepada hukum tertulis, artinya bahwa tidak terdapat hukum adat yang tertulis di pemerintahan (gampong) sehingga ketika terjadi kasus  khalwat,  perangkat  adat  dan  gampong  hanya  akan  memberikan  sanksi  melalui musyawarah, dan biasanya sanksi yang ditetapkan bersifat ringan serta kurang memberikan efek jera. Perangkat adat dan gampong juga tidak bisa dengan mudah memberikan sanksi yang tegas, karena pertimbangan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan sebagainya. Berdasarkan kasus yang sudah diselesaikan sebelumnya, dimana perangkat gampong dan adat menetapkan sanksi berupa denda sesuai dengan Qanun, yang kemudian menimbulkan fitnah bahwa perangkat gampong melakukan pemerasan terhadap pelaku, sehingga seringkali dalam mengambil  keputusan  mengenai  pemberian  sanksi,  perangkat  gampong  dan  adat  lebih memilih memberikan sanksi ringan atau tidak terlalu berat (Ishak, 2022.).
Secara  luas  ada  banyak  faktor  penyebab  masih  banyak  terjadi  kasus  khalwat  di kecamatan sawang antara lain: (Iswandi, 2022)
1. Kurangnya perhatian serta pengontrolan dari keluarga.
2. Kurangnya pengetahuan  keluarga  tentang  bahaya  khalwat.  Orang  tua  mempunyai  peran besar  dan  bertanggung  jawab  untuk  menanamkan  nilai-nilai  agama  kepada  anak. Kurangnya perhatian, pengawasan, dan peran orang tua terhadap kehidupan anak dapat mendorong  perilaku  negatif  yang  berpengaruh  terhadap  masa  depan  anak,  dan  dapat memicu perilaku perilaku yang bertentangan dengan agama seperti halnya khalwat.
3. Keinginan yang tidak dapat dibendungi. Secara khusus, remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dan mempunyai keinginan untuk mencoba hal atau tantangan baru. Usia remaja juga usia pubertas dimana muncul keinginan untuk mencintai, tanpa perkawinan yang sah, sehingga memicu terjadinya khalwat, ditambah tidak adanya pengawasan orang tua.
247
4. Adanya  objek-objek  wisata  yang  memungkinkan  munculnya  khalwat.  banyak  generasi muda yang menghabiskan waktunya di tempat-tempat wisata. Hal ini disebabkan minimnya pengawasan pemerintah daerah di lokasi-lokasi tersebut, dimana beberapa tempat wisata tersebut memicu timbulnya khalwat dengan dukungan tempat wisata dibuat tertutup dan kadang terpencil sehingga dapat memicu terjadinya khalwat.
5. Banyak keluarga pelaku yang menyalahkan perangkat adat dalam memberikan hukuman. keluarga pelaku yang tidak setuju dengan hasil dari keputusan adat, memicu perselisihan yang  kemudian  berpengaruh  pada  jumlah  kasus  khalwat  di  gampong,  dimana  pelaku khalwat merasa dilindungi oleh keluarga, sehingga masih terjadinya kasus-kasus khalwat berikutnya.
6. Kurangnya sosialisasi hukum di gampong. kurangnya sosialisasi tentang Qanun Jinayat dan Qanun Adat Istiadat, serta khalwat menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama  generasi  muda,  sehingga  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan,  salah  satunya adalah khalwat.
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa faktor penyebab banyak terjadi kasus  khalwat  adalah  kurangnya  perhatian  serta  pengontrolan  dari  keluarga,  kurangnya pengetahuan keluarga tentang bahaya khalwat, keinginan yang tidak dapat dibendungi, adanya objek-objek wisata yang memicu khalwat, keluarga pelaku yang menyalahkan perangkat adat dalam  memberikan  hukuman,  dan kurangnya  sosialisasi  hukum  di  gampong.  Kenyataan  ini membuktikan  bahwa  masih  minimnya  pengetahuan  masyarakat  dan  pentingnya  ketegasan perangkat gampong dalam menjatuhkan sanksi, agar efek jera benar-benar ada untuk pelaku khalwat sehingga perkara khalwat dapat secara efektif diminimalisir.

## 3. Efektivitas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Pasal 3 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa “Qanun  ini mengatur  tentang  pelaku  jarimah,  jarimah  dan ‘ uqubat ” ,  kemudian  Ayat  (2) menyebutkan  bahwa “ jarimah  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah  khamar, maisir,  khalwat,  ikhtilath,  zina,  pelecehan  seksual,  pemerkosaan, qadzaf,  liwath ,  dan musahaqah ” dimana semua jarimah tersebut akan dikenakan hukuman hudud dan ta’zir yang terdiri  dari  hukuman ta’zir utama  berupa  cambuk,  denda,  penjara,  serta  restitusi,  dan hukuman ta’zir tambahan  berupa  pembinaan  oleh  negara,  restitusi  oleh  orang  tua/wali, pengembalian  kepada  orang  tua/wali,  pemutusan  perkawinan,  pencabutan  izin  dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial ” (Pasal 4 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).
Soerjono  Soekanto  memberi  pandangan  bahwa  pokok  persoalan  dalam  penegakan hukum terletak pada hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan), penegak hukum, sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum,  masyarakat  dimana  lingkungan hukum  tersebut  berlaku,  dan  kebudayaan  sebagai  hasil  karya,  cipta  yang  didasarkan  pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kelima unsur tersebut sangat erat kaitannya karena sifat penegakan hukumnya merupakan ukuran efektivitas penerapan hukum (Sukadi, 2019).
a. Faktor  Undang-Undang  (Qanun).  Persoalan  khalwat  di  Aceh,  disamping  dimuat  dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, juga terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Hukum  Jinayat  dan  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor  9 Tahun 2008 tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat  diterangkan  bahwa  khalwat merupakan  salah  satu  dari  18  kewenangan  yang  di  berikan  kepada  Mahkamah  Adat  di Aceh. Kasus khalwat/mesum saat ini lebih mengutamakan penyelesaian secara adat dari pa da melalui WH dan Mahkamah Syar’iyah.
b. Faktor Pelaksana Hukum. Pengadaan sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi begitu mempengaruhi ketepatan sebuah hukum. Pelatihan paara penegak hukum dalam hal ini
248 adalah  perangkat  gampong  dalam  penegakan  hukum  Syariah  di  Aceh  khususnya  di kecamatan sawang, sangatlah penting.
c. Faktor Fasilitas Pendukung Pelaksanaan Hukum. Letak geografis kecamatan sawang yang jauh  dari  kota  dan  fasilitas  pendukung  penegakan  hukum  yang  belum  mencukupi  juga mempengaruhi  para  penegak  hukum  di  gampong  dalam  mencegah  dan  meminimalisir terjadinya khalwat.
d. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pelaksanaan qanun akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Hukum Jinayat.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan Qanun Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  yaitu  mengenai  kewenangan  peradilan  adat dalam menangani perkara khalwat yang merujuk pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat berjalan belum efektif, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur ukuran efektivitas penerapan hukum di atas.

## 4. KESIMPULAN
Proses penyelesaian perkara khalwat dimulai dengan penangkapan, pemanggilan pihak keluarga, pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan. Artinya bahwa penyelesaian untuk  perkara  khalwat  diselesaikan  bersama  secara  adat,  dan  hukuman  yang  diberikan terbilang ringan seperti pemberian nasehat, teguran, permintaan maaf, sayam, dhiyat, denda, ganti  kerugian,  dikucilkan  oleh  masyarakat,  dikeluarkan  dari  masyarakat  gampong  atau pencabutan gelar dan lain sebagainya.
Faktor penyebab masih banyak terjadi kasus khalwat adalah kurangnya perhatian serta pengontrolan  dari  keluarga,  kurangnya  pengetahuan  keluarga  tentang  bahaya  khalwat, keinginan yang tidak dapat dibendungi,  kurangnya pengetahuan  masyarakat atas hukum di kecamatan  sawang,  adanya  objek-objek  wisata  yang  memungkinkan  munculnya  khalwat, banyak  keluarga  pelaku  khalwat  yang  menyalahkan  perangkat  adat  dalam  memberikan hukuman, dan kurangnya sosialisasi hukum di gampong.
Pelaksanaan  Qanun  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  yaitu  mengenai kewenangan  peradilan  adat  dalam  menangani  perkara  khalwat  yang  merujuk  pada  Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat berjalan belum efektif, dibuktikan dengan tidak terpenuhinya unsur ukuran efektivitas penerapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal/Artikel
Bahri, Syamsul. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, (2012) DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.62
Isa,  Abdul  Gani. Paradigma  Syariat  Islam  Dalam  Rangka  Otonomi  Khusus;  Studi  Kajian  di  Provinsi  Aceh ,  Media Syariah, Jurnal Media Syariah , Vol. 14 No. 1, (2012), http://dx.doi.org/10.22373/jms.v14i1.1717
Reza,  Fahrul.  dkk, Penguatan  Lembaga  Adat  Tuha  Peut  dalam  Penyelesaian  Perselisihan  Masyarakat  Aceh . Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 4, No. 1, (2023) doi: 10.18196/ijclc.v4i1.17854
Sulaiman. The ambiguity of peace narratives in religious communities of west kalimantan. Living Islam, Vol. 6, No. 1 (2023) doi: 10.14421/lijid.v6i1.4394
Sukadi, Imam. Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia , Jurnal Risalah Hukum, Vol. 7 No. 1, 26 Juni (2019). https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/171/94
Wahyuni, Ridha. Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari . Tunas Agraria, Vol. 6 No. 2, (2023).  doi: 10.31292/jta.v6i2.225
249
Wahyu Ramadhani. Eksistensi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Kota  Langsa , Jurnal  Perundang-Undangan  dan  Hukum  Pidana  Islam,  Vol.  5  Nomor.  1.  (2020). https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1476

## Buku
Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif . Syakir Media Press: Makassar.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
Tripa, Sulaiman. 2008. Perang Melawan Khalwat Di Aceh . Pustaka Novum dan PSL: Banda Aceh.
Tesis/Skripsi/Disertasi
Muksalmina. 2017. Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat di Kota Banda Aceh . Skripsi, Fakultas Syari’ah, Banda Aceh.