Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198

## KEADILAN RESTORATIF PENERAPAN DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN
Raenaldy Andreas¹, Dona Raisa M², Diah Gustiniati 3 ¹ Fakultas Hukum, Universitas Lampung E-mail : raenaldyandreas@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Lampung 3 Fakultas Hukum, Universitas Lampung

## Abstract
Restorative  justice  is  the  settlement  of  criminal  acts  by  involving  perpetrators,  victims, families  of  victims/perpetrators,  and  other  related  parties  to  jointly  seek  a  fair  solution  by emphasizing restoration to its original state, and not retaliation. The perpetrators of the crime of  fencing  which  are  threatened with  Article  480  of  the  Criminal  Code  can  be  applied  to restorative justice. The application of the criminal act of fencing can be carried out as long as it  fulfills the  requirements in  the  application  of  restorative  justice,  namely  the  suspect  is the first  time  to  commit  a  crime;  criminal  acts  are  only  punishable  by  fines  or  threatened  with imprisonment of not more than 5 (five) years; and the crime is committed with the value of the evidence or the value of the loss incurred is not more than Rp. 2,500,000.- (two million five hundred thousand rupiah)
Keywords : Restorative Justice; Criminal Act; Fencing

## Abstrak
Keadilan  restoratif  penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga korban/pelaku, dengan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan. Para pelaku tindak pidana penadahan yang diancam dengan Pasal 480 KUHP dapat diterapkan keadilan  restoratif.  Penerapan  dalam  tindak  pidana  penadahan  dapat  dilakukan  selama memenuhi syarat-syarat dalam penerapan keadilan restoratif yaitu tersangka baru pertama kali melakukan  tindak  pidana;  tindak  pidana hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Pidana; Penadahan
Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198

## PENDAHULUAN
Putusan  hakim  atau  suatu  putusan pengadilan  yang  telah  diputus  oleh  hakim dan  inkrah,  merupakan  putusan  tetap  dari pengadilan  setelah  melewati  proses-proses peradilan  pidana  yang  begitu  panjang  dan setelah  meneliti  dan  menilik  suatu  perkara pidana yang diajukan kepadanya.
Tetapi  dalam perkembangannya, banyak  sekali  kendala  dalam  proses peradilan,  kesulitan  kesulitan  yang  dialami oleh  penentu  keadilan  yaitu  hakim  demi mewujudkan suatu kepastian hukum, keadilan  dan  juga  kemanfaatan  dapat dibedakan  dalam  kendala  internal  dan kendala  eksternal. 1 Oleh  karena  itu,  konsep keadilan  restoratif  dikedepankan  dalam penyelesaian  perkara  pidana  selama  masih sesuai dengan kriteria yang dijelaskan pada undang-undang.  Keadilan  restorative  atau yang  biasa  dikenal  dengan Restorative Justice merupakan  sebuah  penyelesaian suatu  tindak  pidana  dengan  melibatkan banyak pihak, mulai dari korban dan pelaku, keluarga korban dan pelaku, juga para pihak luar  seperti  tokoh-tokoh  masyarakat  demi mendapatkan  hasil  pemulihan  kembali seperti  sedia  kala. 2 Keadilan  restoratif
1 Fence  M.  Wantu,  “Kendala  Hakim  Dalam Menciptakan  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  Dan Kemanfaatan  Di  Peradilan  Perdata,” Jurnal  Mimbar Hukum , Vol. 25, No.2, 2013:217.
2 Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020 tentang  Pengehentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan Restoratif.
merupakan  suatu  bentuk  model  pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Meskipun  bentuk  pendekatan  ini  masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para  ahli,  namun  dalam  kenyataannya  tetap tetap  tumbuh  dan  eksis  serta  mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum dibanyak negara. Syarat-syarat  keadilan  restoratif  antara  lain adalah, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan  dari  masyarakat,  tidak  berdampak konflik  sosial,  dan  tidak  berpotensi  memecah belah  bangsa.  Selain  itu  masih  ada  lagi beberapa syarat keadilan restoratif.
Tindak  pidana  yang  dapat  ditutup perkaranya  dengan  menggunakan  metode keadilan  restoratif  hanya  boleh  suatu  tindak pidana  ringan.  Tindak  pidana  adalah  suatu tindakan  atau  perbuatan  yang  dilarang  oleh ketentuan  ketentuan  yang  berlaku  dan  bagi siapapun  yang  melakukannya  akan  dikenakan ancaman sanksi berupa sanksi  pidana, sedangkan  tindak  pidana ringan  adalah sebuah perkara  tindak  pidana  yang  menurut  KUHP diancam  dengan pidana  penjara atau kurungan paling  lama  3  (tiga)  bulan  penjara  dan  sanksi pidana denda maksimal Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima  ratus  rupiah)  dan  penghinaan  ringan, kecuali  hal  hal  yang  sudah  ditetapkan  lain dalam  acara  pemeriksaan  perkara  pidana pelanggaran lalu lintas..  Berdasarkan uraian di atas,  penulis  ingin  mengkaji  lebih  jauh mengenai  konsep dan metode keadilan restoratif  terutama  penyelesaiannya  dalam
Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198
tindak pidana penadahan.
Tindak Pidana penadahan dapat dikatakan  juga  tindak  pidana  pemudahan, alasan  disebut  tindak  pidana  pemudahan dikarenakan suatu perbuatan menadah membuat  orang  lain  terdorong  untuk melakukan  hal  hal  jahat  yang  mungkin  saja tidak mungkin atau tidak berniat ia lakukan, seandainya  tidak  ada  orang  yang  bersedia menerima hasil kejahatannya.
Penadahan dapat disebut delik pemudahan,  karena  dengan  adanya  individu yang  menadah  membuat  individu  lain  lebih mudah  melakukan  kejahatan,  salah  satu contoh tindak pidana yang sangat melekat dengan  tindak  pidana  penadahan  yaitu tindak  pidana  pencurian,  dengan  adanya individu yang menadah maka memudahkan individu yang biasa melakukan tindak pidana pencurian karena akan menimbulkan perasaan aman dengan adanya tempat dalam menyalurkan  barang hasil curiannya. 3
Tindak  Pidana  Penadahan  diatur mulai  dari  Pasal  480  KUHP  yang  dapat dilihat  dan  dimengerti  bahwa  tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak pidana formil, sehingga ada atau tidaknya pihak lain yang dirugikan, bukanlah unsur yang  menentukan.  Hal  tersebut  kembali
3 P.A.F.  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan Terhadap  Harta Kekayaan  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009).
dipertegas  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah Agung No. 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No. 126  K/Kr/1969  tanggal  29  November  1972, yang  menjelaskan  secara  jelas  yaitu  tidak ada  peraturan  yang  mengharuskan  untuk terlebih  dahulu  menghukum  orang  yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang  yang  menadah,  begitu  pula  berlaku kepada pemeriksaan tindak pidana penadahan  yang  tidak  perlu  menunggu adanya  keputusan  mengenai  tindak  pidana yang menghasilkan barang tadahan tesebut.
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif, pendekatan hukum normatif ( library research) merupakan  pendekatan  problematik  yamg didasarkan  pada  peraturan  perundangundangan, teori  dan  konsep  yang  berkaitan  dengan penulisan  penelitian  tersebut.  Kajian  dalam menganilisis  dilakukan  dengan  menelaah melalui perundangundangan yang berlaku dan studi  kepustakaan  lainnya  yang  bersumber dari  bahan  sekunder  seperti  buku,  jurrnal, artikel,  internet  dan  referensi  lain  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahamann tentang gejala dan objek  yang  dikaji  berdasarkan  literatur  dan literatur  tentang  masalah  yang  dibahas dalam  karya  ini.  Penulis  juga  mengunakan analisis deskriptif dalam mengelola data yang diperoleh  kemudian  menyimpulkan  menjadi
Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198
kesimpulan khusus. 4

## PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Penadahan
Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  di  Indonesia,  pengertian tindak  pidana  dikenal  juga  dengan  istilah Strafbaarfeit  yang  berarti  peristiwa  pidana. Suatu  pengertian  paling  awal  dalam  ilmu hukum  yang  mengandung  istilah  tindak pidana,  yaitu  dalam  memberikan  ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana istilah tersebut dibentuk dengan kesadaran, pengertian  abstrak  dari  peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana adalah  istilah dari  tindak  pidana,  sehingga tindak  pidana  haruslah  diberikan  arti  yang bersifat ilmiah dan ditemukan dengan jelas untuk  dapat  memisahkan  dengan  istilah yang  dipakai  sehari-hari  dalam  kehidupan masyarakat.
Satochid  Sartanegara  berkata  tentang penadahan adalah “Tindak pidana
penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan kejahatan yang mungkin  saja  tidak  mungkin  ia  lakukan, seandainya  tidak  ada  orang  yang  bersedia menerima  hasil  kejahatannya.”  Penadahan
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).
dapat  dikatakan  sebagai  delik  pemudahan, dikarenakan  dengan  adanya  seseorang  yang menjadi  penadah,  maka  memudahkan  para pelaku  kejahatan  lain  dalam  melakukan kejahatan  karena  para  pelaku  kejahatan sangat  terbantu  dengan  adanya  para  penadah sehingga  tidak  perlu  mencari  lagi  tempat untuk  meletakkan  benda hasil  dari  perbuatan jahat,  salah  satunya  tindak  pidana  yang melekat  dengan  tindak  pidana  penadahan yaitu tindak pidana pencurian, dengan adanya seseorang  yang menadah  maka  memudahkan orang  mencuri  karena  adanya  tempat  dalam menyalurkan  barang  hasil  curiannya.  Dalam kamus hukum  pengertian  penadahan  diambil dari  kata  dasarnya,  penadahan  berasal  dari kata
“tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung  barang  asal  tindak  pidana. Sedangkan  dalam terminologi  hukum  pidana, penadahan  adalah  perbuatan  yang  sengaja mendapatkan  keuntungan  atas  barang  yang berasal  dari kejahatan,  dengan  cara  membeli, menjua,  menyewa,  menyewakan,  menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.
Pengertian  penadahan  menurut  Pasal 480  KUHP  Ayat  (1)  yaitu  “Barang  siapa membeli,  menawarkan,  menukar,  menerima gadai,  menerima  sebagai  hadiah,  atau  karena ingin  mendapatkan  keuntungan,  menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa,
Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198
menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan  suatu  benda,  yang  diketahui atau  sepatutnya harus  diduga  bahwa diperoleh dari kejahatan.”
Para  pelaku  yang  melakukan  tindak pidana penadahan memiliki tujuan atau arah kepada perolehan keuntungan, atau mengambil  keuntungan,  baik  bagi  dirinya maupun  bagi  orang  lain  dengan  jalan melakukan  “pertolongan  jahat”,  tetapi, maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan kejahatan” (medeplichtigheid)  seperti  yang  tertera  pada Pasal  55  KUHP.  Penadahan  dikategorikan sebagai  satu  dari  sekian  banyak  pemicu orang-orang  para  pelaku  kejahatan  untuk melakukan  kejahatan.  Karena  bisa  disebut bahwa  kebanyakan  dari  hasil  barang-barang perbuatan  jahat  justru  untuk  dijual  kembali dan  tidak  dipergunakan  sendiri  sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa uang, barang,  dan  lain-lain,  sebagaimana  telah diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
Dapat disimpulkan berdasarkan diatas, pengertian dari tindak pidana tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dengan sengaja si pelaku menerima suatu barang  dari  orang  lain  dengan  syarat  si pelaku  mengetahui  atau  harusnya  patut menduga  barang  tersebut  berasal  dari  suatu kejahatan.
Tindak pidana penadahan sebagaimana  diatur  di  dalam  Buku  II  Bab
XXX  KUHP  yang  secara  khusus  mengkaji Pasal  480  KUHP, 5 dimana  salah  satu  unsur penadahan  yang  sering  dibuktikan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  dalam  praktik  persidangan sehari-hari  adalah  unsur culpa, yang  berarti bahwa  si  pelaku  penadahan  dapat  dianggap patut  harus  dapat  menyangka  asalnya  barang dari  kejahatan  dan  jarang  dapat  dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).  Dalam  hal  ini,  “maksud  untuk mendapatkan  untung”  merupakan  unsur  dari semua  penadahan. 6 Berdasarkan  uraian sebelumnya,  dapat  dilihat  bahwa  kajian terhadap  kejahatan  pemudahan  dalam  tindak pidana  (penadahan)  penting  untuk  dilakukan, sehingga  penulis  tertarik  untuk  mengkaji secara ilmiah.

## B. Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam Tindak Pidana Penadahan
Keadilan  Restoratif  atau  biasa  disebut dengan  restoratice  justice  adalah  suatu  istilah baru  yang  mulai  dikenal  di  Indonesia  sejak tahun  1960-an.  Di  negara  maju  seperti Amerika,  Australia,  dan  beberapa  negrara Eropa  konsep  restorative  justice  bukan  lagi hanya sekedear pembicaraan semata oleh para akademisi  hukum  pidana  dan  kriminologi. Restorative justice telah diterapakan 36 dalam
5 Coby  Mamahit,  “Aspek  Hukum  Pengaturan  Tindak Pidana  Penadahan  dan  Upaya  Penanggulangannya  di Indonesia ,”  Jurnal  Hukum  Unsrat ,  Vol.  23,  No.  8, 2017:72.
6 Mien Rukmini , Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai) (Bandung: Alumni, 2009).
proses  peradilan  pidana  mulai  dari  tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.
PBB mendefinisikan restorative justice  sebagai penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan kembali meluruskan dan mendamaikan kedua belah pihak (korban dan  pelaku)  secara  harmoni  dan  tidak  ada paksaan.  Dalam  hal  ini  restorative  justice (keadilan  restoratif)  merupakan  sebuah konsep  pengembangan  sistem  peradilan pidana dengan memprioritaskan pada terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan pelaku  yang  dirasa  belum  dapat  terpenuhi dengan  sistem  peradilan  pidana  yang berlaku saat ini.
Keadilan  restoratif  merupakan  suatu pendekatan  yang  baru-baru  ini  muncul dalam upaya  menyelesaikan  suatu  perkara pidana.  Pendekatan  atau  konsep  keadilan restoratif  lebih  berfokus  kepada  adanya kontribusi  dan  musyawarah  antara  para pihak  yang  terlibat  yaitu  dari  pelaku, korban,  dan  juga  masyarakat  dalam  suatu proses  penutupan  atau  penyelesaian  suatu perkara pidana.
Berbeda  dengan  keadilan  restributif yang  menekankan  hukuman  bagi  pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan  korban,  pelaku  kejahatan,  dan masyarakat.
Hal  ini  menjadi  alasan  bahwa  pada setiap  tindak  pidana  kejahatan,  korban
sebagai  pihak  yang  merasakan  derita  sebagai hasil  dari  suatu  tindak  kejahatan.  Selanjutnya pelaku kejahatan sebagai pihak yang melakukan  suatu  tindak  pidana  semestinya meiliki  tanggungjawab  dan  mendapat  kembali ganjaran  atas  kejahatan  yang  telah  ia lakukan dan  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  atas kejahatan  yang  telah  ia  lakukan.  Dengan bertanggungjawab  itulah  martabatnya  sebagai seorang dipulihkan.
Pada  prinsipnya  keadilan  restoratif adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk  menyelesaikan  masalah  tanpa  harus melewati  persidangan  dengan  cara  mediasi, musyawarah,  dan  berbincang  untuk  mencapai keadilan  yang  diharapkan  oleh  para  pihak, yaitu  antara  pelaku  tindak  pidana  dengan korban tindak pidana pencari keadilan.
Tetapi  tidak  semua  tindak  pidana  dapat diterapkan  pendekatan  keadilan  restoratif, menurut  Nota  Kesepakatan  Bersama  antara Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  dan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, keadilan  restoratif  hanya  dapat  diterapkan untuk  menutup  perkara  tindak  pidana  ringan yang  dilakukan  oleh  setiap  instrument  pada tiap  tahap  atau  hakim  sejak  awal  persidangan dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  tokoh  masyarakat  terkait untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan
Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198
kembali pada keadaan semula.
Peradilan pidana dalam
melaksanakan suatu proses demi terwujudnya  keadilan  terdapat  satu  istilah hukum  yang  dapat  merangkum  cita-cita peradilan  pidana,  yaitu  “ due  process  of law ”  yang  merupakan  proses  hukum  yang adil  dan  layak.  Proses  hukum  adil  dan layak  bagi  sistem  peradilan  pidana,  selain harus dilaksanakan  penerapan  hukum acara  pidana  sesuai  dengan  asas-asasnya, juga  harus  diikuti  dengan  perasaan  para penegak  hukum  yang  menghormati  hak- hak  warga  masyarakat.  Model  peradilan yang sangat cocok dengan peradilan pidana di  Indonesia  ke  depannya  adalah  model peradilan  restoratif.  Model  ini  berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat  dengan  cara  Menghadapkan pelaku  tanggungjawabnya  pada  korban  di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia ke depan.
Berbagai  pengertian  dari restorative justice dapat  dikategorikan  menjadi  dua kategori yakni kategori sempit dan kategori luas.  Definisi-definisi restorative  justice dalam  kategori  sempit  mengutamakan makna  pertemuan  antar  para  pihak  yang memiliki kepentingan dalam suatu kejahatan, sedangkan definisi pada kategori luar lebih mengutamakan nilai nilai kedilan restoratif.  Penerapan  keadilan  restoratif tentu  memiliki  beberapa  ketentuan  yang
wajib  dipenuhi.  Perkara  tindak  pidana  dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam  hal  terpenuhi  syarat  yaitu,  tersangka baru  pertama  kali  melakukan  tindak  pidana; tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana denda  atau  diancam  dengan  pidana  penjara tidak  lebih  dari  5  (lima)  tahun;  dan  tindak pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti atau  nilai  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat dari  tindak  pidana  tidak  lebih  dari  Rp. 2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah). Syarat  syarat  ini  berdasarkan  pada  Peraturan Jaksa  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020 tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan Keadilan  Restoratif.  Dapat  dilihat  jika  pada Peraturan  Jaksa,  syarat  mengenai  keadilan restoratif berbeda dengan yang ada pada Nota Kesepakatan  Bersama  yaitu  di  mana  syarat pada  Peraturan  Jaksa  adalah  tindak  pidana yang  hanya  diancam  dengan  denda  atau diancam  dengan  pidana  penjara  tidak  lebih dari  (lima)  tahun  sedangkan  pada  Nota Kesepakatan  Bersama,  syarat  harus  tindak pidana  ringan  yang  di  mana  tidak  lebih  dari (tiga)  bulan.  Tetapi  penulis  lebih  cenderung menggunakan  Peraturan  Kejaksaan  Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Penerapan  keadilan  restoratif  dalam tindak  pidana  penadahan  merujuk  pada Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020 tentang Penghentian  Penuntutan
Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198
Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Tindak  Pidana Penadahan itu sendiri diatur  pada  Pasal  480  KUHP  yang menyatakan yaitu melakukan suatu perbuatan  yaitu  perbuatan  jahat, 7 yang diantaranya  adalah  menjual  dan  membeli, terhadap  barang  yang  diketahui  atau  patut dicurigain  barang  tersebut  berasal  dari kejahatan,  dikategorikan  sebagai kejahatan penadahan.  Sayangnya  pada  KUHP  belum jelas  mengenai  kondisi  suatu  barang  dapat disebut “patut diduga” barang yang berasal dari  kejahatan.  Hal  ini  menjadi  akar  dari ketidakjelasan  mengenai  hal  apa  yang menentukan kapan seseorang dapat disebut telah  menjual  atau  membeli  suatu  barang yang  patut  diduga  berasal  dari  kejahatan. Terutama  dalam  hal  kendaraan  bermotor sehingga layak untuk dihukum
menggunakan  pasal  ini.  Atas  hal  di  atas, Mahkamah Agung telah sepakat berpendapat  yaitu  jika  suatu  barang  atau benda  dijual  atau  dibeli  dan  dipasarkan jauh  di  bawah  harga  pasar/standar,  maka barang  tersebut  patut  dicurigai  “patut diduga”  berasal  dari  kejahatan.  Pendapat ini memang  belum dinyatakan secara tegas dalam putusan- putusan Mahkamah Agung. Namun,  dari  pertimbangan-pertimbangan yang  diberikan,  dapat  disimpulkan  bahwa
7 Coby  Mamahit,  “Aspek  Hukum  Pengaturan  Tindak Pidana  Penadahan  dan  Upaya  Penanggulangannya  di Indonesia.”
Mahkamah Agung berpendapat demikian. Hal ini  dapat  ditemukan  pada  pertimbangan hakim  dalam  Putusan  No.  170  K/Pid/2014 (Sugito).
Setelah penyelidikan sudah
dilaksanakan dan terbukti tersangka memenuhi  unsur  dalam  melakukan  tindak pidana penadahan, maka dapat kita lihat pada Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020, apakah suatu perkara tindak pidana penadahan dapat diterapkan keadilan restoratif. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pengehentian penuntutan harus berdasarkan keadilan restoratif harus mementingkan  kepentingan  korban  karena disini korban yang harus menjadi focus dalam penyelesaian  perkara,  penghindaran  stigma negatif,  penghindaran  pembalasan,  respon masyarakat,  dan  asas  kepatutan,  kesusilaan dan  ketertiban  umum.  Ini  juga  menjadi penggunaan  asas  Ultimum  Remedium  yang di  mana  Pidana  adalah  sebagai  alat  terakhir dan  pilihan  terakhir  dalam  menyelesaikan suatu perkara.
Jika melihat Pasal 5 Peraturan Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020,  perkara tindak pidana dapat diselesaikan demi hukum yang berlaku dan dihentikan proses penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif  dalam  hal  terpenuhinya  syarat- syarat  yaitu,  tersangka  baru  pertama  kali melakukan  tindak  pidana;  tindak  pidana hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau
Raenaldy Andreas dkk, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, Halaman 188-198
diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari  5  (lima)  tahun;  dan  tindak  pidana dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari  Rp.  2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus ribu rupiah).
Syarat-syarat  objektif  seperti  tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau  diancam  dengan  pidana  penjara  tidak lebih dari 5 (lima) tahun dipenuhi oleh para pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana penadahan yang dituntut menggunakan Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang memiliki maksimal sanksi  pidana  penjara  4  (empat)  tahun  atau pidana  denda  paling  banyak  sembilan  ratus ribu rupiah, Pada penerapannya di Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  tahun  2022  pun,  tindak  pidana penadahan  dapat  diterapkan  karena  pada RKHUP  tahun  2022  pada  Pasal  591  tidak diubah mengenai sanksi penjara yaitu tetap 4 (empat) tahun tetapi mengubah sanksi pidana denda  paling  banyak  Katergori  V.  Jadi selama  seorang  tersangka  tindak  pidana penadahan  baru  pertama  kali  melakukan tindak pidana, dan nilai kerugian yang timbul tidak  lebih  dari  Rp.  2.500.000,-  (dua  juta lima  ratus  ribu  rupiah)  tersangka  tersebut dapat  diterapkan  keadilan  restoratif  dengan memperhatikan kepentingan korban, penghindaran  stigma  negatif,  penghindaran pembalasan,  respon  masyarakat,  dan  asas kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Contoh  yang  dapat  dilihat  mengenai penerapan  restoratif  tindak  pidana  penadahan ada  pada  Kejaksaan  Negeri  Tanggamus  yang menutup  kasus  penadahan  dengan  keadilan restoratif.  Kejaksaan  Negeri  Tanggamus resmi menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk tiga tersangka kasus penadahan ponsel  curian.  Pelepasan  atau  pemulangan ketiga  tersangka  kasus  kejahatan  yang  diatur dalam pasal 480 KUHP ayat 1 ini berdasarkan Surat Ketetapan
Penyelesaian Perkara Berdasarkan  Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan  Negeri  Tanggamus  Nomor:  B- 138/L.8.19/Eoh.2/01/2023  untuk  Jaka  Irfandi (25)  dan  Muhammad  Hasyah  (33),  warga Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo.
Terkait  kebijakan  keadilan  restoratif tersebut  atau  penyelesaian  tindak  pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku  dan  keluarga  korban,  kepala  pekon atau desa, tokoh adat, agama dan  masyarakat secara  bersama  mencari  penyelesaian  yang adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula. Tindak  pidana  penadahan  tersebut  diterapkan keadilan  restoratif  karena  telah  memenuhi persyaratan.  Ketiga  pelaku  tersebut  baru pertama  kali  melakukan  tindak  pidana,  dan tindak pidana yang diancamkan dengan denda dan  hukuman  penjara  tidak  lebih  dari  lima tahun.  Selanjutnya  nilai  kerugian  yang dialami korban tindak pidana penadahan juga tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima
ratus  ribu  rupiah).  Terakhir,  yang  paling penting dalam penerapan keadilan restoratif, terjadinya  perdamaian  dari  kedua  belah pihak yang  dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian.
Berdasarkan analisis penulis,
penerapan keadilan restoratif atau restorative  justice  dalam  tindak  pidana penadahan dapat sekali dilaksanakan. Selain tindak  pidana  penadahan  adalah  tindak pidana  ringan  dan  bukan  tindak  pidana berat  ada  faktor  lain  yang  juga  harus dipenuhi para pelaku tindak  pidana penadahan  agar  dapat  diterapkan  keadilan restoratif.  Dengan  begitu,  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia  dalam  menjadi  lebih efektif  dalam  menangani  suatu  perkara. Karena suatu tindak pidana yang dilaporkan  dan  diproses  di  Pengadilan, memakan  cukup banyak  uang,  tenaga  dan waktu.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Penerapan  keadilan  restoratif  dalam tindak  pidana  penadahan  dapat  sekali dilakukan demi keefektifan sistem peradilan pidana  di  Indonesia.  Konsep  keadilan restoratif yang belum lama masyarakat kenal dapat menjadi solusi mengurangi banyaknya narapidana yang ada di penjara. Penyelesaian kasus  tindak  pidana  penadahan  juga  harus melalui  beberapa  tahapan  singkat.  Diawali dengan  penawaran  perdamaian  keapda
korban  dan  tersangka,  upaya  perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.  Upaya perdamaian  dapat dilakukan di  berbagai  tahap,  dapat  dimulai  dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun dalam Pengadilan.  Instrumen  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesiapun siap menjadi fasilitator perdamaian.
Penerapan  keadilan  restoratif  dalam tindak  pidana  penadahan  harus  memenuhi syarat-syarat, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan  tindak  pidana;  tindak  pidana hanya diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;  dan  tindak  pidana  dilakukan  dengan nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan  tidak  lebih  dari  Rp.  2.500.000,- (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Selain  itu diperlukan  juga  perdamaian  dari  korban ataupun  keluarga  korban  sehingga  dapat dilaksanakan  keadilan restoratif  yang  adil  bagi korban dan tersangka.
Saran  yang  penulis  berikan  yaitu  perlu adanya  pemberitahuan  secara  menyeluruh kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif.  Para  komponen  sistem  peradilan pidana  juga  harus  selalu  siap  menjadi fasilitator  dalam penerapan keadilan  restoratif. Selain  itu  perlu  adanya  upaya  efektif  yang dilakukan  oleh  pemerintah  berupa  kebijakan dalam  mengatur  secara  lebih  luas  dan terperinci mengenai keadilan restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Coby  Mamahit,  “Aspek  Hukum
Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia ,” Jurnal
Hukum
Unsrat , Vol. 23, No. 8, 2017:72. Fence  M.  Wantu,  “Kendala  Hakim Dalam  Menciptakan  Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan
Perdata,” Jurnal Mimbar Hukum ,
Vol. 25, No.2, 2013:217.
Mien  Rukmini ,  Aspek  Hukum  Pidana dan  Kriminologi  (Sebuah  Bunga
Rampai), Bandung: Alumni,
2009.
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif.
P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus
Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,
Bandung: Alfabeta, 2013.