PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA APBDES
Mansur 1 , Andi Agustang 2 , Andi Muhammad Idhan 3 , Yulpan Kadir 4 , Muten Nuna 5
123 Universitas Negeri Makassar; 45 Universitas Gorontalo mansurancu45@gmail.com 1 , andiagust63@gmail.com 2 , amuhidkhan@unm.ac.id 3 yulpankadir3@gmail.com 4 , mutensnuna@gmail.com 5 ,

## ABSTRAK
Penelitian ini  dilakukan  untuk mengetahui  proses  bagaimana perencanaan  partisipatif  pemerintah desa  dan  masyarakat  dalam  mengelola  APBDes  di  Desa  Bukit  Hijau  Kecamatan  Bulawa Kabupaten  Bone  Bolango  serta  faktor  pendukung  dan  penghambat  perencanaan  partisipatif. Pemerintah  Desa  Bukit  Hijau  Kecamatan  Bulawa  Kabupaten  Bone  Bolango  menjadi  bagian  dari desa  yang  menerima  anggaran  dana  desa  sebagai  salah  satu  sumber  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes),  tetapi  sampai  saat  ini  kemajuan  pembangunan,  pendapatan  desa  dan masyarakatnya  masih  belum  maksimal.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif dengan metode analitis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  prilaku  yang  dapat  diamati.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes secara umum  dijalankan  dengan  baik,  akan  tetapi  belum  sepenuhnya  mengakomodir  kebutuhan masyarakat.  Sedangkan,  faktor  pendukung  dan  penghambat  perencanaan  partisipatif  pemerintah desa  dan  masyarakat  dalam  mengelola  APBDes  yaitu:  (1)  Pengetahuan,  (2).  Pekerjaan Masyarakat,  (3).  Tingkat  Pendidikan,  dan  (4).  Tingkat  Kepercayaan  Terhadap  Pemerintah DesaRekomendasi penelitian ini adalah diharapkan agar dalam mengelola keuangan desa melalui APBDes,  seharusnya  pemerintah  Desa  Bukit  Hijau  mengarahkan  kegiatannya  terhadap pembangunan  desa  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  serta  memperhatikan  segala kebutuhan masyarakat yang dapat mempengaruhi perencanaan APBDes yang akan dilaksanakan di desa.
Kata Kunci : Perencanaan, Partisipatif, Pengelolaan APBDes

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  determine  the  participatory  planning  process  of  the  village government  and  the  community  in  managing  the  APBDes  in  Bukit  Hijau  Village,  Bulawa District, Bone Bolango Regency as well as the supporting and inhibiting factors of participatory planning. The Bukit Hijau Village Government, Bulawa District, Bone Bolango Regency is part of  the  village  that  receives  the  village  fund  budget  as  a  source  of  the  Village  Revenue  and Expenditure  Budget  (APBDes).  But  until  now  the  progress  of  development,  village  and community income is still not maximized. This study uses a qualitative descriptive method with an analytical method, namely research that produces descriptive data in the form of written or spoken words  from  people  and observable  behavior. The  results  of  this  study  indicate that  the participatory planning of the village government and the community in managing the APBDes is  generally  carried  out  well,  but  has  not  fully  accommodated  the  needs  of  the  community. Meanwhile,  the  supporting  and  inhibiting  factors  for  participatory  planning  of  the  village government and the community in managing the APBDes are: (1) Knowledge, (2). Community Work, (3). Education Level, and (4). Level of Trust in Village Government The recommendation of  this  research  is  that  in  managing  village  finances  through  the  APBDes,  the  Bukit  Hijau Village  government  should  direct  its  activities  towards  village  development  and  improve community  welfare,  and  pay  attention  to  all  community  needs  that  can  affect  the  APBDes planning to be implemented in the village.
Keywords : Planning, Participatory, APBDes Management
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## PENDAHULUAN
Hakekatnya  tujuan  pembangunan  suatu  Negara  dilaksanakan adalah  untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia, (Akbar et  al.,  2018).  Indonesia  merupakan  Negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik yang  terdiri  dari  wilayah-wilayah  (daerah)  provinsi,  kabupaten  dan  kota,  di bawah  kabupaten  dan  kota  terdiri  dari  beberapa  kelurahan  dan  desa.  Desa merupakan  bagian  terkecil  dari  struktur  pemerintahan  yang  ada  di  struktural kepemerintahan  Indonesia,  desa  sebagai  bagian  terkecil  dari  kepemerintahan mempunyai  wewenang  dalam  merencanakan  pembangunan  untuk  memajukan dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya,  dan  pemerintah  desa  yang paling  dekat  dan  paling  mengetahui  segala  kebutuhan  masyarakatnya,  (Syamsi, 2014).
Berlakunya  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  mendorong  penyelenggaraan otonomi  daerah  yang  dilaksanakan  dengan memberikan  kewenangan  yang  luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.
Pemberian  kewenangan  tersebut  membawa  konsekuensi  diperlukannya koordinasi  dan  pengaturan  untuk  menyelaraskan  pembangunan,  baik  di  tingkat nasional,  daerah  maupun  antardaerah.  Atas  dasar  kebutuhan  ini,  pemerintah merasa  perlu  untuk  membentuk  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (SPPN)  yaitu  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004.  Dua  pendekatan  dalam  SPPN  adalah  perencanaan  pembangunan partisipatif  atas-bawah  ( top-down )  dan  bawah-atas  ( bottom-  up )  partisipatif. Pendekatan  jenis  kedua  bermaksud  untuk  melibatkan  semua  pihak  yang berkepentingan  ( stakeholders )  terhadap  pembangunan,  untuk  mendapatkan aspirasi  dan  menciptakan  rasa  memiliki.  Pendekatan  ini  dilaksanakan  menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi,  kabupaten/kota,  kecamatan,  dan  desa.  Pada  tingkat  desa,  musyawarah ini  disebut  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa,  (Suroso  et  al.,2014). Adanya  pemberian  otonomi  desa  tersebut,  berkonsekuensi  pula  pada pemerintahan  daerah  diberi  kewenangan  yang  besar  dalam  mengatur  daerahnya termasuk  yang  berkaitan  dengan  fiskal.  Kebijakan  ini  paling  tidak  akan menghasilkan  dua  manfaat  nyata  yaitu,  pertama  mendorong  peningkatan partisipasi,  prakarsa  dan  kreativitas  masyarakat  dalam  pembangunan  serta mendorong  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan  di  seluruh  daerah.  Kedua, memperbaiki  sumber  daya  produktif  melalui  pergeseran  peran  pengambilan keputusan  publik  ketingkat  pemerintah  yang  lebih  rendah  Mardiasmo  dalam (Hardianti, 2017).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Pelibatan masyarakat dalam setiap proses penentuan kebijakan pembangunan  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  pelaksanaan  kebijakan pembangunan  tersebut.  Dengan  partisipasi  diharapkan  masyarakat  mampu melakukan  perencanaan  pembangunan  (melalui  perencanaan  tata  ruang  desa) bersama-sama  dengan  pemerintah  setempat,  melaksanakan  pembangunan  sesuai dengan  keinginan  masyarakat  dan  mengawasi  jalannya  pembangunan  serta  hasil pembangunan  dan  yang  paling  utama  adalah  masyarakat  dapat  menikmati  hasil pembangunan  yang  dibiayai  melalui  pajak-pajak  yang  berasal  dari  jerih  payah rakyat.  Islamy  dalam  (Utomo,  2015)  mencatat  ada  tiga  hal  yang  bisa  dipetik dengan  adanya  pelibatan  bawahan  (masyarakat)  dalam  penentuan  kebijakan, yaitu: (a). masyarakat akan memiliki sense of belonging terhadap keputusan yang mereka sendiri ikut membuatnya; (b). masyarakat memiliki sense of partisipation ; dan  (c).  masyarakat  akan  memiliki  rasa  ikut  bertanggung  jawab  ( sense  of accountability ) atas keberhasilan pelaksanaan keputusan tersebut.
Seyogyanya  dalam  setiap  tahapan  penganggaran  menurut  Rinusu  dalam (Utomo,  2015)  harus  melibatkan  3  komponen  utama  stakeholder,  yaitu masyarakat,  eksekutif,  dan  legislatif.  Proses  penyusunan  anggaran  yang melibatkan  banyak  pihak  lebih  banyak  dampak  positifnya  daripada  negatifnya, lebih  dimungkinkan  tercapainya  pembangunan  yang  betul-betul  dibutuhkan  oleh masyarakat,  karena  tingginya  partisipasi  memungkinkan  semakin  banyaknya preferensi  masyarakat  desa  yang  bisa  diakomodasi  oleh  anggaran.  Namun  pada prakteknya  masyarakat  menjadi  kelompok  marginal.  Misalnya  dalam  tahap penyusunan  anggaran,  di  tingkat  desa  yang  terlibat  adalah  rukun  tetangga  (RT), rukun  warga  (RW),  tokoh  masyarakat,  dewan  kelurahan  dan  badan  perwakilan desa.  Tapi  kenyataan  selama  ini  dalam  proses  penganggaran  yang  benar-benar terlibat secara aktif  hanya aparat desa/kelurahan. Kalau seandainya ada pelibatan masyarakat  dalam  penyusunan  anggaran,  pada  prakteknya,  biasanya  hanyalah superficial belaka dan hanya untuk memenuhi persyaratan legal.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyatakan  bahwa pemerintah  desa  yang  terdiri  atas  kepala  desa  dan  perangkat  desa  bertugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  desa setempat,  yakni  memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  desa, (Syafii,  2020).  Seiring  dengan  diberlakukannya  undnag-undang  tersebut  dimana telah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola keuangan desa melalui skema  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dalam  rangka  untuk membangun  desa  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Dalam pengelolaan  keuangan  desa  tidak  lepas  dari  partisipasi  dan  peran  serta  dari berbagai  pihak  terutama  pemerintah  desa  dan  masyarakatnya  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Pada  bagian  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi  inilah  yang  akan menentukan  kualitas  pengelolaan  anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).  Untuk  itu  diperlukan  perencanaan  partisipatif  antara  pemerintah  desa dan masyarakat yang akuntabel, sebab akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari good  governance, dimana  akuntabilitas  merupakan  kewajiban  pemegang amanah  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  pemberi  amanah  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Akuntabilitas  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu  bentuk  media  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  sebagai  entitas  yang mengelola keuangan desa.
Pada, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, partisipatif pemerintah  desa  dan  masyarakat  terkait  dengan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  merupakan  proses  pengelolaan  keuangan  desa  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan  pertanggungjawaban yang  benar  -  benar  dilaporkan  dan  dipertanggung  jawabkan  kepada  masyarakat terkait  kegagalan  maupun  keberhasilannya  sebagai  bahan  evaluasi  untuk  tahun berikutnya.  Terkait  hal  tersebut  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dilakukan secara  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif.  Salah  satu  prasyarat  untuk mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  perangkat  desa harus  mampu  menyediakan  semua  informasi  pengelolaan  keuangan  desa  secara jujur  dan  terbuka,  serta  dapat  memberikan  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan keuangan  tersebut.  Tentunya  dalam  praktik  pengelolaan  keuangan  diperlukan pengawasan yang dimaksudkan agar setiap 1 rupiah pun  dana yang dibelanjakan perangkat  desa  berdampak  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Menurut  Abe  dalam  (Laily,  2015)  perencanaan partisipatif  yang  melibatkan  masyarakat  akan  mempunyai  dampak  yang  sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan  nilai  tambah  pada  legitimasi  rumusan  perencanaan,  serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.
Pengalokasian anggaran dana desa sejak tahun 2015 hingga saat ini kesetiap desa  diseluruh  Indonesia,  dimana  Pemerintah  Desa  Bukit  Hijau  Kecamatan Bulawa  Kabupaten  Bone  Bolango  menjadi  bagian  dari  desa  yang  menerima anggaran dana desa sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tetapi sampai saat ini kemajuan pembangunan, pendapatan desa dan  masyarakatnya  masih  belum  maksimal.  Belanja  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa (APBDes) yang setiap Tahun Anggaran seharusnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana utamanya infrastruktur ekonomi, pelayanan sosial dasar yakni kegiatan dibidang pendidikan maupun kesehatan dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
pengembangan  kewirausahaan  bagi  masyarakat  ekonomi  lemah  maupun  usaha yang dapat  meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)  melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun hal ini masih belum sepenuhnya terlaksana, (Sumber : Kantor Desa Bukit Hijau).
Oleh  karena  itu,  dari  berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  Desa  Bukit  Hijau diantaranya,  belum  maksimalnya  kemajuan  pembangunan  desa,  belum maksimalnya pendapatan desa yang merata, maupun belum maksimalnya berbagai kegiatan  sosial  lainnya,  sehingga  hal  ini  telah  menarik  perhatian  dari  sejumlah kalangan  termasuk  peneliti  untuk  mengungkap  fakta-fakta  dilapangan,  agar memperoleh  solusi  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  Desa  Bukit  Hijau  dalam meningkatkan  partisipasi  terhadap  pembangunan  di  desa.  Karena  pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  khususnya  di  Desa  Bukit  Hijau Kecamatan  Bulawa  Kabupaten  Bone  Bolango  masih  belum  sepenuhnya  untuk belanja  APBDes  diarahkan  pada  hal-hal  yang  meningkatkan  perekonomian  desa, sebab pada kenyataan dilapangan belanja APBDes masih lebih banyak diarahkan pada  belanja  penciptaan  aset  yang  sifatnya  infrastruktur  umum  yang  tidak  bisa menjadi sumber PADes bagi Desa, (Sumber : Kantor Desa Bukit Hijau).
Berdasarkan  hal  ini,  dimana  terdapat  kelemahan  dihulunya  yakni  pada perencanaan  yang  kurang  partisipatif  antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat, sebab jika pemerintah desa dan masyarakat lebih partisipatif maka dapat diyakini akan  ada  ide-ide  kreatif  dari  masyarakat  terkait  pembangunan  yang  akan menciptakan  pengembangan  di  sektor  ekonomi  bagi  masyarakat  desa  yang kemudian  di back  up oleh  pemerintah  untuk  dituangkan  dan  disepakati  pada belanja  APBDes  setiap  tahun  anggaran,  (Sumber  :  Kantor  Desa  Bukit  Hijau). Adapun  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  1).  proses perencanaan  partisipatif  pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam  mengelola APBDes  di  Desa  Bukit  Hijau  Kecamatan  Bulawa  Kabupaten  Bone  Bolango,  2). Faktor pendukung dan penghambat  perencanaan  partisipatif pemerintah desa dan masyarakat  dalam  mengelola  APBDes.  Adapun  teori  yang  digunakan  dalam penelitian ini merujuk pada teori partisipatif Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh (Astuti , 2011), yang menjelaskan beberapa jenis patisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan  keputusan,  partisipasi  dalam  pelaksanaan,  partisipasi  dalam pengambilan pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi.
Sebagaimana  penelitian  (Kartika,  2012)  dengan  judul  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Mengelola  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Tegeswetan dan  Desa  Jangkrikan  Kecamatan  Kepil  Kabupaten  Wonosobo,  dimana  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  Masyarakat  Desa  Tegeswetan  dan  Desa Jangkrikan  berinisiatif  besar untuk berkontribusi  dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pengawasan,  tetapi  yang  lebih penting  adalah  kesadaran  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  membangun  desa
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
merupakan  solusi  untuk  memajukan  pembangunan  desa.  jika  dibandingkan dengan  penelitian  terdahulu  tersebut,  dimana  yang  menarik  dalam  penelitian  ini yaitu terdapat pada objek kajiannya yang lebih diarahkan pada proses perencanaan partisispatif  pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam  mengelola  APBDes  serta faktor  pendukung  dan  penghambat  perencanaan  partisipatif.  Sehingga  yang menjadi  tujuan  penelitian  ini  yaitu  1).  menganalisis  proses  perencanaan partisipatif  pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam  mengelola  APBDes  di  Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, 2). menganalisis faktor pendukung  dan  penghambat  perencanaan  partisipatif  pemerintah  desa  dan masyarakat dalam mengelola APBDes.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  menggunakan  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  analitis. Bogdan  dan  Taylor  dalam  (Moleong,  2010)  mengemukakan  bahwa  penelitian kualitatif  adalah  “prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  prilaku  yang  dapat  diamati”. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini  berupa  data primer  yaitu  yang diperoleh  melalui  interview  guide  atau  wawancara  langsung  dengan  responden yang berkenaan dengan perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam  mengelola  APBDes  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  dan  data sekunder  yaitu  berupa  data  yang  biasanya  disusun  dalam  bentuk  dokumen- dokumen,  misalnya  data  mengenai  keadaan  geografis,  profil  kantor,  sejarah beridirinya kantor dan lain-lain. Sementara itu, cara pengumpulan data dilakukan melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  sedangkan  analisis  data menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh seorang  peneliti  dengan  berangkat  ke  tempat  penelitian  atau  kelapangan  untuk mengumpulkan  berbagai  bukti  melalui penelaahan terhadap  fenomena kemudian merumuskan  teori.  Setelah  tahap  penelitian  sudah  selesai  dilakukan,  barulah perlahan hasil penelitian tersebut dikumpulkan, lalu diubah dalam bentuk tertulis. Sehingga nantinya bisa dimasukkan dalam laporan penelitian yang nantinya akan dikaji dan dikorelasikan dengan teori-teori yang disusun.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses  Perencanaan  Partisipatif  Pemerintah  Desa  dan  Masyarakat  Dalam Mengelola  APBDes  Di  Desa  Bukit  Hijau  Kecamatan  Bulawa  Kabupaten Bone Bolango
Partisipasi  masyarakat  bukan  hanya  melibatkan  masyarakat  dalam pembuatan  keputusan  di  setiap  program  pembangunan,  namun  masyarakat  juga dilibatkan  dalam  mengidentifikasi  masalah  dan  pontesi  yang  ada  di  masyarakat. Tanpa  partisipasi  masyarakat  setiap  kegiatan  pembangunan  akan  gagal.  Apapun bentuknya,  partisipasi  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  setiap  orang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
yang  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  sebuah  pembangunan dengan  cara  melibatkan  mereka  dalam  pengambilan  keputusan  dan  kegiatan- kegiatan  selanjutnya.  Pelibatan  masyarakat  dalam  setiap  proses  penentuan kebijakan  pembangunan  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut.
Oleh  karena  itu,  melalui  penelitian  ini  penulis  akan  menjelaskan  beberapa temuan  tentang  proses  perencanaan  partisipatif  pemerintah  desa  dan  masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau yaitu sebagai berikut:

## Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan
Partisipasi  ini  terutama  berkaitan  dengan  penentuan  alternatif  dengan masyarakat  berkaitan  dengan  gagasan  atau  ide  yang  menyangkut  kepentingan bersama.  Wujud  partisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  ini  antara  lain  seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Demikian halnya di Desa  Bukit  Hijau,  dimana  partisipasi  antara  pemerintah  desa  dan  masyarakat dalam  hal  pengambilan  keputusan  terhadap  penyusunan  APBDes  menjadi keharusan yang wajib dilakukan, karena sudah jelas bahwa partisipasi pemerintah dan  masyarakat  merupakan  satu  kesatuan  yang  tak  dapat  dipisahkan,  selayaknya antara  hak  dan  kewajiban,  sehingga  yang  dihasilkan  dalam  musyawarah  desa merupakan  keputusan  yang  terbaik  dan  benar-benar  lahir  dari  kebutuhan  dan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  langsung  dilapangan  telah dianalisis bahwa, prinsipnya antara Pemerintah Desa Bukit Hijau dan masyarakat selalu  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  terkait  pengelolaan  ABDes. Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  dalam  penyusunan  APBDes  akan  lahir  berbagai ide  dan  gagasan  dari  forum  musyawarah  yang  kemudian  menjadi  prioritas kebutuhan masyarakat dan pembangunan di desa.
Namun  menurut  pendapat  penulis,  dimana  yang  perlu  diperhatikan  lagi dalam  pengelolaan  APBDes  yaitu,  dimana  Pemerintah  Desa  Bukit  Hijau  harus mampu menyeimbangkan antara prioritas pembangunan infrastruktur desa dengan potensi  pengembangan  usaha  desa  yang  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  bagi desa itu sendiri. Artinya belanja desa tidak harus diprioritaskan kepada pengadaan aset desa saja, tetapi  juga  lebih diarahkan pada hal-hal  yang dapat meningkatkan perekonomian desa itu sendiri.

## Partisipasi Dalam Pelaksanaan
Menggerakkan  sumber  daya  dana,  kegiatan  administrasi,  koordinasi  dan penjabaran  program.  Partisipasi  dalam  pelaksanaan  merupakan  kelanjutan  dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan  maupun  tujuan.  Demikian  juga  di  Desa  Bukit  Hijau,  dimana
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
partisipasi pemerintah desa dan  masyarakat dalam  mengelola APBDes dilakukan melalui musyawarah desa dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  langsung  dilapangan  telah dianalisis  bahwa,  pemerintah  desa  dan  masyarakat  selalu  berpartisipasi  dalam pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  APBDes  yaitu  melalui  rapat  musyawarah perencanaan pelaksanaan kegiatan bersama dengan TPK. Setelah APBDes selesai dibahas,  kemudian  TPK  membentuk  tim  pekerja  lapangan  dan  masyarakatpun mengambil  bagian  untuk  berpartisipasi  dalam  mengadakan  kebutuhan  para pekerja,  dan  bukan  itu  saja  masyarakat  juga  ikut  berkontribusi  memberikan sumbangan dalam bentuk barang untuk kegiatan pembangunan di desa.
Namun  menurut  pendapat  penulis,  dimana  yang  perlu  diperhatikan  lagi dalam  pengelolaan  APBDes  yaitu,  dimana  Pemerintah  Desa  Bukit  Hijau  harus mampu menyeimbangkan antara prioritas pembangunan infrastruktur desa dengan potensi  pengembangan  usaha  desa  yang  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  bagi desa itu sendiri. Artinya belanja desa tidak harus diprioritaskan kepada pengadaan aset  desa  maupun  pembangunan  infrastruktur  saja,  tetapi  juga  lebih  diarahkan pada  hal-hal  yang  dapat  meningkatkan  perekonomian  desa  itu  sendiri,  misalnya pemberian  alokasi  anggaran  kepada  kelompok  usaha  ataupun  jenis  usaha  desa untuk  mengembangkan  usahanya  dan  lain-lain,  yang    dituangkan  kedalam APBDes, karena hal tersebut tujuannya untuk peningkatan perekonomian desa itu sendiri.
Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat
Partisipasi  dalam  pengambilan  manfaat  tidak  lepas  dari  hasil  pelaksanaan yang  telah  dicapai  baik  yang  berkaitan  dengan  kualitas  maupun  kuantitas.  Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari  presentase  keberhasilan  program.  Pengelolaan  APBDes  tentunya  disusun berskala  kebutuhan  desa,  yang  didalamnya  menyangkut  hak  hidup  orang  banyak dan  pembangunan  desa  yang  lebih  maju  lagi.  Demikian  juga  dengan  Pemerintah Desa  Bukit  Hijau,  dimana  di  anggaran  2021  pengelolaan  APBDes  diprioritaskan untuk  kebutuhan  desa.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  partisipasi  baik  dari pemerintah  desa  maupun  masyarakat,  agar  pengelolaan  APBDes  ini  benar-benar dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup orang banyak, dan bukan semata-mata hanya dinikmati oleh beberapa kelompok saja.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  langsung  dilapangan  telah dianalisis  bahwa,  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Bukit  Hijau  disesuaikan  dengan kebutuhan  desa  serta  seluas-luasnya  untuk  peningkatan  perekonomian  dan kesejahteraan  masyarakat  itu  sendiri,  Akan  tetapi,  yang  perlu  diperhatikan  lagi dalam  pengelolaan  APBDes  yaitu,  dimana  Pemerintah  Desa  Bukit  Hijau  harus mampu menyeimbangkan antara prioritas pembangunan infrastruktur desa dengan potensi  pengembangan  usaha  desa  yang  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  bagi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
desa  itu  sendiri.  Artinya  menurut  penulis,  dimana  pengelolaan  APBDes  harus diarahkan  juga  pada  pengembangan  usaha  desa  melalui  BUMDes,  agar  dapat membantu  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  perekonomian  desa  dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, karena pengembangan usaha desa juga dapat diambil manfaatnya.

## Partisipasi Dalam Evaluasi
Partisipasi  dalam  evaluasi  ini  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pogram  yang sudah  direncanakan  sebelumnya.  Partisipasi  dalam  evaluasi  ini  bertujuan  untuk mengetahui  ketercapaian  program  yang  sudah  direncanakan  sebelumnya. Demikian juga dengan pemerintah dan masyarakat Desa Bukit Hijau, yang selalu terlibat  dalam  mengevaluasi  berbagai  kegiatan  maupun  program  yang  dijalankan di desa. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui seberapa besar kegiatan maupun program itu tercapai serta kendala-kendala apa yang terjadi dilapangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  langsung  dilapangan  telah dianalisis  bahwa,  evaluasi  pengelolaan  APBDes  di  Desa  Bukit  Hijau  selalu melibatkan  pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  agar  bisa mengetahui  seberapa  persen  program  itu  terlaksana  maupun  tercapai,  karena apabila program tersebut bejalan dengan baik dan berhasil meningkatkan ekonomi desa,  maka  akan  ditingkatkan  dalam  APBDes  selanjutnya,  akan  tetapi  jika program  tersebut  tidak  tercapai  sesuai  harapan,  maka  akan  dievaluasi  kembali dalam pembahasan APBDes selanjutnya.
Namun  menurut  pendapat  penulis,  yang  perlu  di  evaluasi  juga  dalam pengelolaan  APBDes  yaitu  arah  pembangunan  desa,  dimana  dalam  pembahasan APBDes  jangan  hanya  diprioritaskan  pada  pembangunan  infrastruktur  desa  saja, namun  juga  diarahkan  pada  pengembangan  usaha  desa,  yang  tujuannya  untuk peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Proses  Perencanaan  Partisipatif Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mengelola APBDes Di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango
Pemerintah Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango menjadi  bagian  dari  desa  yang  menerima  anggaran  dana  desa  sebagai  salah  satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akan tetapi, APBDes yang setiap tahun anggaran seharusnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur sarana  dan  prasarana  utamanya  infrastruktur  ekonomi,  pelayanan  sosial  dasar yakni  kegiatan  di  bidang  pendidikan  maupun  kesehatan  dan  pengembangan kewirausahaan  bagi  masyarakat  ekonomi  lemah  maupun  usaha  yang  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes),  dimana  hal  ini  masih  belum  sepenuhnya  terlaksana,  yang tentunya  hal  tersebut  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Oleh  karena  itu,  melalui penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa temuan tentang beberapa faktor
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
pendukung dan penghambat proses perencanaan partisipatif pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola APBDes di Desa Bukit Hijau yaitu sebagai berikut:

## Pengetahuan
Tingkat  pengetahuan  masyarakat  mengenai  pentingnya  partisipasi  penting untuk  diperhatikan.  Masyarakat  yang  mengetahui  dan  memahami  pentingnya partisipasi  dalam  suatu  kegiatan  yang  melibatkan  seluruh  masyarakat  desa biasanya akan  lebih  berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Oleh karena  itu, dalam  pembahasan  APBDes  sangat  dibutuhkan  SDM  yang  memiliki  kualitas pengetahuan  yang  cukup,  agar  dalam  pelaksanaan  rapat  pembahasan  APBDes tersebut,  bisa  melahirkan  ide-ide  maupun  gagasan  yang  terbaik  untuk pembangunan desa, karena pengetahuan  yang dimiliki  baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat berpengaruh pada tingkat partisipasi dalam memberikan ide- ide maupun gagasan pada hasil rapat pembahasan APBDes itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  langsung  dilapangan  telah dianalisis  bahwa,  tingkat  pengetahuan  yang  dimiliki  baik  oleh  pemerintah  desa maupun  masyarakat  sangatlah  berpengaruh  pada  tingkat  partisipasi  dalam melahirkan  ide-ide  maupun  gagasan  yang  akan  dituangkan  dalam  perencanaan APBDes  itu  sendiri.  Karena  dengan  pengetahuan  yang  dimiliki  itulah  akan meningkatkan  partisipasi  baik  oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat  untuk memberikan  gagasan  yang  cemerlang,  sehingga  dapat  membantu  mempercepat proses  pelaksanaan  pembangunan  di  desa.  Oleh  karena  itu,  menurut  penulis dimana pemerintah desa selain memperhatikan kebutuhan infrastruktur desa, juga harus  memperhatikan  kualitas  SDM  masyarakatnya,  seperti  memberikan  akses pendidikan  berupa  bantuan  pendidikan  yang  nantinya  direncanakan  dalam APBDes.

## Pekerjaan Masyarakat
Pekerjaan  masyarakat  desa  juga  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat dalam  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  desa.  Beragam  pekerjaan  yang  dijalankan oleh  masyarakat  Desa  Bukit  Hijau,  tentunya  membuat  masyarakat  itu  sendiri enggan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di desa, akan tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan melihat waktu luang yang dimiliki oleh masyarakat, agar bisa mempergunakan  waktu  luang  itu  untuk  bersama-sama  dengan  pemerintah  desa merencanakan  pengelolaan  APBDes  demi  terlaksananya  pembangunan  di  desa yang sesuai harapan bersama.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  langsung  dilapangan  telah dianalisis bahwa, profesi yang digeluti oleh masyarakat di Desa Bukit Hijau telah membuat  masyarakat  kurang  melibatkan  diri  dalam  kegiatan  di  desa  termasuk perencanaan  APBDes,  karena  sebagian  besar  masyarakat  di  Desa  Bukit  Hijau berprofesi  sebagai  petani  dan  berkebun,  dimana  mereka  mengahabiskan  waktu hampir  seharian  dilahan-lahan  peranian,  sehingga  apabila  diundang  dalam
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
pertemuan-pertemuan  yang  penting  di  desa,  terkadang  mereka  tidak mengahadirinya,  karena  terkendala  dengan  akses  maupun  jarak  dari  lahan pertanian mereka dengan lokasi pertemuan yang jaraknya jauh.
Namun  menurut  penulis,  bahwa  selain  akses  yang  harus  diperhatikan  oleh pemerintah  desa  agar  memudahkan  masyarakat  khususnya  para  petani  datang kelokasi  pertemuan  di  desa,  pemerintah  juga  harus  memperhatikan  kebutuhan masyarakat  khususnya  bagi  para  penggiat  usaha,  dimana  dengan  mengakomidir keinginan  para  penggiat  usaha  melalui  BUMDes  akan  memberikan  motivasi tersendiri  bagi  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam  perencanaan  APBDes  maupun kegiatan-kegiatan lainnya di desa.

## Tingkat Pendidikan
Tingkat  pendidikan  juga  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  karena kemampuan  masing-masing  masyarakat  untuk  memahami  akan  pentingnya partisipasi berbeda-beda. Kualitas pendidikan yang dimliki oleh masyarakat cukup berpengaruh  dalam  keterlibatan  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  perencanaan APBDes di Desa Bukit Hijau itu sendiri, karena ketidaktahuan masyarakat dalam memahami  suatu  pekerjaan,  akan  membuat  masyarakat  tidak  percaya  diri  untuk memberikan ide-ide maupun gagasan yang cemerlang. Akan tetapi, bukan berarti masyarakat  yang  tidak  berpendidikan  tidak  memahami  suatu  pekerjaan,  namun dengan  adanya  pendidikan  yang  dimiliki  akan  menambah  motivasi  bagi masyarakat untuk memberikan ide-ide kreatif dalam perencanaan ABPDes.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  langsung  dilapangan  telah dianalisis  bahwa,  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  baik  oleh  pemerintah  desa maupun  masyarakat  sangatlah  berpengaruh  pada  tingkat  partisipasi  dalam melahirkan  ide-ide  maupun  gagasan  yang  akan  dituangkan  dalam  perencanaan APBDes itu sendiri. karena biasanya dalam pembahasan APBDes yang difasilitasi oleh  pemerintah  desa  tentunya  ada  umpan  balik  kepada  masyarakat,  sehingga dalam  umpan  balik  tersebut  biasanya  masyarakat  akan  dimintakan  ide  maupun saran  untuk  menjadi  bahan  masukan  bagi  pemerintah  desa,  agar  dalam perencanaan  APBDes  benar-benar  demi  pembangunan  desa  yang  lebih  baik  lagi serta  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  menurut penulis  dimana  pemerintah  desa  selain  memperhatikan  kebutuhan  dan pembangunan desa,  juga harus  memperhatikan kualitas SDM masyarakat, seperti memberikan akses pendidikan ataupun bantuan studi yang nantinya direncanakan dalam  APBDes,  karena  apabila  kualitas  SDM  meningkat,  maka  meningkat  pula partisipasi masyarakat di desa.

## Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah Desa
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa juga mempunyai pengaruh  terhadap  partisipasi  masyarakat.  Dimana,  masyarakat  yang  telah mempercayakan  seluruh  urusan  daerah  kepada  pemerintah  desa  dapat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
menimbulkan  sikap  acuh  tak  acuh  dan  tak  mau  tahu  tentang  urusan  yang  ada  di desanya  selain  itu  juga  dapat  menyebabkan  ketergantungan  kepada  pemerintah desa.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Desa  Bukit  Hijau  dan  masyarakatnya  harus mampu bersinergi dalam kegiatan pembangunan di desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  langsung  dilapangan  telah dianalisis  bahwa,  pada  prinsipnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  Pemerintah Desa  Bukit  Hijau  dalam  pengelolaan  APBDes  sangat  besar.  Akan  tetapi  dalam merencanakan kegiatan di desa harus dirumuskan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena jika kepercayaan dan tanggungjawab tersebut hanya diberikan kepada  pemerintah,  maka  akan  berpengaruh  terhadap  sikap  acuh  tak  acuh  dari masyarakat  itu  sendiri  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  APBDes. Kemudian  dalam  pembahasan  APBDes  tersebut  tidak  boleh  hanya  berdasarkan pemikiran dari pemerintah  itu sendiri, namun diberikan  juga kepercayaan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam  memberikan pemikiran banding, agar dalam  merumuskan  maupun  menyusun  APBDes  banar-benar  sesuai  dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan ekonomi desa itu sendiri.
Oleh karena  itu,  menurut penulis  bahwa, pemerintah dan  masyarakat harus mendapatkan  kepercayaan  yang  sama  dalam  melaksanakan  kegiatan  di  desa, terutama  dalam  merumuskan  dan  menyusun  APBDes,  agar  kegiatan  yang dilaksanakan  di  desa  benar-benar  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dalam meningkatkan  kesejahteraannya  sekaligus  demi  pembangunan  desa  yang  lebih baik lagi .

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, telah diperloleh kesimpulan terkait perencanaan  partisipatif  pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam  mengelola APBDes  di  Desa  Bukit  Hijau  Kecamatan  Bulawa  yaitu  dimana  perencanaan partisipatif  pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam  mengelola  APBDes  secara umum dijalankan dengan baik, dimana melibatkan semua unsur didalamnya, akan tetapi  belum  sepenuhnya  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat,  karena  belanja APBDes  yang  seharusnya  diarahkan  pada  kegiatan-kegiatan  yang  dapat meningkatkan  perekonomian  desa,  justru  lebih  banyak  diarahkan  pada  belanja aset  desa  yang  sifatnya  berupa  infrastruktur  umum  yang  tidak  bisa  menjadi sumber  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  Bukit  Hijau.  Sedangkan  yang  menjadi faktor  pendukung  dan  penghambat  partisipasi  pemerintah  desa  dan  masyarakat dalam  mengelola  APBDes  yaitu  diantaranya  :  pengetahuan  (kemampuan  dalam memahami sesuatu), pekerjaan masyarakat (kesiapan masyarakat dalam mengatur waktu),  tingkat  pendidikan  (kualitas  pengetahuan  dan  kecerdasan),  dan  tingkat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
kepercayaan  terhadap  pemerintah  desa  (menyerahkan  segala  urusan  kepada pemerintah desa).
Adapun  yang  menjadi  rekomendasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  pemerintah Desa  Bukit  Hijau  seharusnya  lebih  mengarahkan  kegiatannya  terhadap pembangunan  desa  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  sebagaimana yang diamanahkan dalam perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan segala  kebutuhan  masyarakat  yang  dapat  mempengaruhi  perencanaan  APBDes yang  akan  dilaksanakan  di  desa,  seperti  tingkat  pengetahuan  yang  dimiliki, kesiapan  waktu  masyarakat  dengan  pekerjaan  yang  dijalankannya,  kualitas maupun  tingkat  pendidikan,  dan  tingkat  kepercayaan  yang  diberikan  kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan di desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Muh. F., Suprapto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Jatimulya  Kabupaten  Boalemo . Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi), 6 (2), 135.
https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017
Astuti,  Dwiningrum,  Siti,  Irene,  2011, Desentralisasi  Dan  Partisipasi  Masyrakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta. Hardianti,  S.  (2017). Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota) . Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 1 Januari.
Kartika, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)  di  Desa  Tegeswetan  dan  Desa  Jangkrikan  Kecamatan  Kepil Kabupaten Wonosobo . Jurnal Bina Praja, 04 (03), 179–188. https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.179-188
Laily, E. I. N. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif .  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik,  Volume  3,  Nomor  3, September-Desember.
Moleong, 2010. Metotologi Penelitian Kualitatif. Bandung , Remaja Rosda Karya. PERMENDAGRI-No.-113-Tahun-2014-tentang-Pengelolaan-Keuangan- Desa.pdf .
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .
Suroso,  H.,  Hakim,  A.,  &  Noor,  I.  (2014). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Di  Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik . Wacana, Vol. 17 No.1. Syafii,  A.  (2020). Desa  Dalam  Mengelola  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Desa  (Apbdes)  Untuk  Pembangunan .  Departemen  Administrasi  Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Syamsi,  S.  (2014). Ppartisipasi  Masyarakat  Dalam  Mengontrol  Penggunaan Anggaran Dana Desa . Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3 (1), 8. Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa . 10 (1), 13.