## Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah
Yudi Hartono*

## Abstrak
Pendidikan  yang  tepat  dan  bermutu  dapat  disiapkan  oleh  manusia  dan masyarakat    yang  memiliki  kemampuan  dan  keunggulan  di  masa  depan.  Untuk mengoptimalkan  kontribusi  pendidikan,  maka  semua  pihak  berkontribusi  penting, termasuk  pengelola  pendidikan  itu  sendiri,  pihak  swasta,  pemerintah,  dan  masyarakat pada  umumnya.  Kontribusi  pendidikan  terhadap  kualitas  manusia  Indonesia  sejak kemerdekaan  hingga  reformasi  menarik  untuk  dikaji.  Orde  lama  merupakan  satu  fase yang berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat. Orde lama menghapuskan sistem pendidikan  elitism  pada  masa  kolonial  dan  memberlakukan  politik  persatuan  nasional. Pendidikan  menjadi  wahana  penmbangunan  karakter  bangsa.   Orde  Baru mengedepankan  moto  “membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  masyarakat Indonesia”  dan  berbagai  kebijakan  turunannya  memberi  kontribusi  bagi  kualitas manusia  bagi  dunia  industri  khususnya  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi, namun  terdapat  empat  masalah  pokok  dalam  pendidikan  di  Indonesia:  pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Era  reformasi  memberikan  ruang  yang  cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner.  Namun  demikian,  sistem  pendidikan  nasional  Indonesia  terlihat  masih bersifat  tambal  sulam,  mulai  dari  kebijakan  kurikulum,  manajemen,  sistem pembelajaran,  tuntutan  kualitas  guru,  tuntutan  fasilitas  dan  dana  pendidikan,  kurang memiliki prioritas yang ingin dicapai.
Kata Kunci: pendidikan, kualitas sumber daya manusia
Pendahuluan Sumber  daya  manusia  merupakan aset utama pembangunan bangsa.
Ketersediaan  sumber  daya  alam (natural resources) yang melimpah dan sumber daya modal  serta  teknologi  yang  semakin canggih,  tidak  akan  berkontribusi  yang bernilai  tambah,  tanpa  didukung  sumber daya  manusia (human  resources) yang berkualitas.  Sumber  daya  manusia  yang berkualitas  akan  dapat  dicapai  melalui pendidikan. Pendidikan berkontribusi signifikan  dalam  meningkatkan  kualitas suatu  bangsa,  tentunya  juga  bagi  bangsa
Indonesia.  Pendidikan  yang  berkualitas berkorelasi  positif  dengan  sumber  daya manusia yang berkualitas.
Kenyataannya,  kualitas  pendidikan di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Hal  ini  dibuktikan  antara  lain  berdasarkan data  dalam Education  For  All (EFA)  Global Monitoring  Report  2011: The  Hidden  Crisis, Armed  Conflict  and  Education yang dikeluarkan  Organisasi  Pendidikan,  Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York (1/3/2011), indeks
pembangunan  pendidikan  atau education
* Yudi Hartono adalah Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Madiun
development  index (EDI)  berdasarkan  data tahun  2008  adalah  0,934.  Nilai  itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127  negara  di  dunia.  EDI  dikatakan  tinggi jika mencapai 0,95-1.
Kategori  medium  berada  di  atas 0,80,  sedangkan  kategori  rendah  di  bawah 0,80.  Total  nilai  EDI  itu  diperoleh  dari rangkuman  perolehan  empat  kategori penilaian, yaitu: angka partisipasi pendidikan  dasar,  angka  melek  huruf  pada usia  15  tahun  ke  atas,  angka  partisipasi menurut kesetaraan jender, angka bertahan siswa hingga kelas V Sekolah Dasar (SD).
Penurunan  EDI  Indonesia  yang cukup tinggi tahun ini terjadi terutama pada kategori  penilaian  angka  bertahan  siswa hingga  kelas  V  SD.  Kategori  ini  untuk menunjukkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan  dasar  yang  siklusnya  dipatok sedikitnya  lima  tahun.   Saat  ini  Indonesia masih  tertinggal  dari  Brunei  Darussalam yang  berada  di  peringkat  ke-34.  Brunei Darussalam  masuk  kelompok  pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor satu Asia.
Adapun Malaysia
berada di peringkat  ke-65  atau  masih  dalam  kategori kelompok  pencapaian  medium  seperti halnya Indonesia. Meskipun demikian posisi Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dari Filipina  (85),  Kamboja  (102),  India  (107),
dan  Laos  (109). 1 Kualitas  pendidikan  akan berkorelasi  dengan  kualitas  sumber  daya manusia.
Berdasarkan laporan Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) dari 182 negara, 2 November  2011  oleh  Badan  Program Pembangunan  Perserikatan  Bangsa  Bangsa ( United Nation Development Program /UNDP),  Indeks  Pembangunan
Manusia Indonesia berada pada angka 0.617 dan menempatkan pada peringkat 124 dari 187 negara. Sedangkan HDI Asia Timur dan Pasifik sebagai peringkat regional meningkat dari 0.428 di 1980 menjadi 0.671 saat  ini,  sehingga  menempatkan  Indonesia di bawah rata-rata regional.
Dalam  laporannya  tersebut,  UNDP menempatkan  Norwegia,  Australia  dan Belanda  berada  di  posisi  tertinggi  dalam HDI  2011.  Sementara  Kongo,  Nigeria  dan Burundi berada pada peringkat terbawah. 2
Kondisi  kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) seperti di atas menyebabkan tingkat daya  saing  bangsa  Indonesia  dalam  tataran dunia  tergolong  rendah.  Suhendar  (2012) menyampaikan  bahwa  dalam The  Global Competitiveness  Report  2011-2012 (laporan tahunan  daya  saing  global  tahun  2011- 2012)  yang  dibuat  oleh World  Economic
1 http://disdikpora.palangkaraya.go.id/beri ta-160-kualitas-pendidikan-indonesia- ranking-69-tingkat-dunia.html,  diunduh  6 Juni 2015.
2 http://dunia.news.viva.co.id/news/read/2
60961/kualitas-manusia-indonesia-di- bawah-rata-rata, diunduh 6 Juni 2015.

## 86   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
Forum (WEF) menempatkan Indonesia pada posisi ke 46 dari 142 negara di dunia. Pada kawasan ASEAN posisi daya saing Indonesia berada posisi keempat di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Hanya  dengan  pendidikan  yang tepat dan bermutu dapat
disiapkan  manusia  dan  masyarakat  yang memiliki  kemampuan  dan  keunggulan di  masa  depan. 3 Untuk  mengoptimalkan
kontribusi  pendidikan  tersebut  di  atas,
maka semua pihak (stakeholders)
mempunyai  kontribusi  yang  penting termasuk  pengelola  pendidikan  itu  sendiri, pihak  swasta,  pemerintah,  dan  masyarakat pada umumnya. Tulisan  ini akan membahas kontribusi  pendidikan  terhadap  kualitas manusia  Indonesia  sejak  kemerdekaan hingga reformasi.

## Masa Orde Lama
Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah pada pemantapan nilai-nilai nasionalisme,  identitas  bangsa,  dan pembangunan pondasi
ideologis kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Tujuan utama  pendidikan  pada  periode ini adalah nation and character building dan  kendali  utama  penyelenggaraan pendidikan  nasional  dipegang  oleh tokoh-tokoh nasionalis. Mereka menguasai  berbagai  posisi  penting  di
3 Fasli Jalal & Dedi Supriadi (ed), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otanomi Daerah (Yogyakarta:Adicita Karya Nusa, 2001), hal. 3.
institusi  pemerintahan  dan  secara  aktif dan  sistematis  menjadikan  pendidikan sebagai  bagian  integral  dari  proses sosialisasi ideologi negara dan penataan  corak  kehidupan  berbangsa dan bernegara.
Menteri PP dan K pertama (Ki Hajar Dewantara)  mengeluarkan  instruksi  umum yang  memerintahkankepada  semua  kepala sekolah dan guru untuk:
1. Mengibarkan  Sang  Merah  Putih  setiap hari dihalaman sekolah.
2. Melagukan  lagu  kebangsaan  Indonesia Raya.
3. Menghentikan pengibaran bendera jepang  dan  menghapus  nyanyian Kimiyago (lagu kebangsaan jepang).
4. Menghapus  pelajaran  bahasa  jepang, serta  upacara  yang  berasal  dari  bala tentara jepang.
5. Memberi  semangat  kebasaan  kepada semua murid. 4
Tujuan  pendidikan  nasional  pada masa  tersebut  penekanannya  adalah  pada penanaman  semangat  patriotisme  dan peningkatan  kesadaran  nasional,  sehingga dengan  semangat  itu  kemerdekaan  dapat dipertahankan  dan  diisi.  Kementrian pendidikan,  pengajaran  dan  kebudayaan Rapublik  Indonesia  dalam  tahun  1946 mengeluarkan  suatu  pedoman  bagi  guru- guru  yang  memuat  sifat-sifat  kemanusiaan
4 Mustafa dan Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia , (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 130.
dan  kewarganegaraan  sebagai  dasar pengajaran  dan  pendidikan  di  negara Republik  Indonesia  yang  pada  dasarnya berintisarikan  Pancasila.  Pada  bulan
Desember 1949 Republik Indonesia
mengalami  perubahan  ketata  negaraan  dan Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan konstitusi  sementara  Rapublik  Indonesia Serikat  (RIS).  Pada  tanggal  5  April  1950 mengenai  dasar-dasar  pendidikan  dan pengajaran di sekolah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  4
Tahun  1950  Bab  II  Pasal  3  disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia yang asusila  dengan  cakap  dan  warga  negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab tentang  kesejahteraan  masyarakat  dan tanah  air.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap sistem  persekolahan  pada  waktu  itu  harus dapat  menanamkan  dan  mengembangkan sifat-sifat  demokratis  pada  anak  didiknya misalnya:  di  dalam  kampus  muncul kebebasan  akademis  yang  luar  biasa ditandai  dengan  fragmentasi  politik  yang begitu  hebat  di  kalangan  mahasiswa- mahasiswa  bebas  berorganisasi  sesuai dengan pilihannya. 5
Sistem  persekolahan  pada  masa Orde Lama hanya mengenal 3 tingkat:
1. Pendidikan  rendah,  yang  terdiri  dari taman  kanak-kanak  (1  tahun)  dan sekolah dasar (6 tahun)
5 Ari H Gunawan, Kebijakan-kebijakan pendidikan , (Jakarta, Renika cipta, 1995), h. 36
2. Pendidikan  menengah  yang  terdiri  dari sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dengan  masa  belajar  untuk  masing- masing  terdiri  atas  sekolah  umum  dan sekolah kejuruan.
3. Pendidikan  tinggi  selama  kurun  waktu 1945-1950  berkembang  pesat  dan terbuka  lebar  bagi  setiap  warga  negara yang  memenuhi  syarat,  tetapi  karena masa  perjuangan  maka  perkuliahan kerap  kali  disela  dengan  perjuangan  ke garis depan. Pendidikan tinggi yang ada berbentuk  universitas  atau  perguruan tinggi dan akademi.
Para pengajar, pelajar melaksanakan tugasnya  dengan  sebaik-baiknya  walaupun serba  terbatas.  Dengan  segala  keterbatasan itu memupuk pemimpin-pemimpin nasional yang  dapat  mengatasi  masa  panca  roba seperti rongrongan terhadap NKRI.
Kebijakan  yang  diambil  dalam bidang  pendidikan  tinggi  yaitu  mendirikan universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi.
Pada  waktu  itu  pendidikan  tinggi  yang bermutu  terdapat  di  pulau  Jawa  seperti  UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR, sedangkan di  provinsi-provinsi  karena  kurangnya persiapan  dosen  dan  keterbatasan  sarana dan prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan tinggi mulai terjadi.
Orde  lama  Presiden  Soekarno mencanangkan
program pendidikan
pemberantasan  buta  huruf,  karena  selama dijajah Belanda, rakyat tidak bisa menikmati pendidikan sehingga mayoritas buta huruf . 6
Pada  masa  orde  lama  ini  dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu:
1. Periode 1945-1950 (awal kemerdekaan)
Usaha  untuk  memperbaiki  tingkat  dan mutu  pendidikan  di  Indonesia,  maka kaitannya adalah berhubungan dengan:
a) Peningkatan fasilitas fisik (sarana dan prasarana pendidikan)
Pemerintah  mendirikan  gedung- gedung  sekolah  baru,  menyewa rumah rakyat dan mengadakan sistem penggunaan  gedung  sekolah  dua sampai  tiga  kali  sehari  yaitu  pagi, siang dan malam hari.
b) Peningkatan dan penambahan fasilitas  personal  sekolah  (guru  dan tenaga tata usaha) c) Kurikulum Setelah UU Pendidikan dan Pengajaran  Nomor  4  Tahun  1950 dikeluarkan, maka: 1) Kurikulum  pendidikan  rendah ditujukan untuk menyiapkan anak agar memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan  baik  lahir  maupun batin serta mengembangkan bakat dan kesukaannya. 2) Kurikulum  pendidikan  menengah ditujukan untuk menyiapkan
6 Anam,  S ,  Sekolah  Dasar,  Pergulatan  Mengejar Ketertinggalan , (Solo: Wijatri), h.113-148
pelajar ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam  berbagai  lapangan  khusus, sesuai  dengan  bakat  masing- masing dan kebutuhan masyarakat. 3) Kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan mahasiswa  agar  dapat  menjadi pimpinan  dalam  masyarakat  dan dapat  memelihara  kemajuan  ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan. Pada tahun ini kedaulatan Indonesia semakin matang dan sempurna, maka rancangan pendidikan agama  pada  waktu  tersebut  semakin disempurnakan  dengan  dibentuknya panitia  yang  diketuai  oleh  Prof. Mahmud  Yunus  dari  Departemen Agama dan Mr. Hadi dari departemen P &  K.  Hasil  dari  panitia  tersebut  adalah SKB  yang  dikeluarkan  pada  bulan januari 1951, yang isinya adalah: 7
1) Pendidikan  agama  diberikan  mulai kelas  IV  sekolah  rakyat  (sekolah dasar)
2) Di  daerah-daerah  yang  agamanya kuat  (seperti  sumtera,  Kalimantan dan  lain-lain)  maka  pendidikan agama  diberikan  mulai  kelas  I  SR dengan catatan bahwa mutu
7 Zuhairini  dkk,  1986, Sejarah  Pendidikan  Islam , Proyek  Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana Perguruan Tinggi Agama , Jakarta, hal. 153.
pengetahuan  umumnya  tidak  boleh berkurang  dibandingkan  dengan sekolah  lain  yang  pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3) Di  sekolah  lanjutan  pertama  dan atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan  agama  sebanyak  2  jam seminggu.
4) Pendidikan  agama  diberikan  pada murid-murid  sedikitnya  10  orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.
5) Penggngkatan  guru  agama,  biaya pendidikan  agama  dan  materi pendidikan  agama  di  tanggung  oleh departemen agama .

## Pembiayaan
Besarnya  pembiayaan  pendidikan yang  dikeluarkan  pemerintah  pada kurun  waktu  ini  sulit  diperoleh  angka- angkanya secara pasti, karena
sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  waktu itu  kita  berada  dalam  perjuangan  fisik untuk mempertahankan kemerdekaan.
8 Selama  perjuangan  fisik  untuk mempertahankan
kemerdekaan
Indonesia  seluruh  lapisan  masyarakat telah terlibat, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang telah mengalami latihan kemiliteran pada zaman Jepang. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya “Rencana 8 Soenarto,  N., Biaya  Pendidikan  di  Indonesia  : Perbandingan pada Zaman Kolonial Belanda dan NKRI , http://www.kompas.com,
Pelajaran 1947”, ketika itu penyebutanya lebih  populer  menggunakan  leer  plan (rencana pelajaran).
Rencana  pelajaran  1947  bersifat politis, yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum  Belanda.  Asas  pendidikan ditetapkan  Pancasila.  Susunan  rencana pelajaran  1947  sangat  sederhana,  hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran  dan  jam  pengajarannya,  serta garis-garis besar pengajarannya. 9 Rencana pelajaran lebih mengutamakan pendidikan watak,
kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada  pendidikan  pikiran.  Materi pelajaran  dihubungkan  dengan  kejadian sehari-hari. Mata pelajaran untuk tingkat sekolah  rakyat  ada  16,  khusus  di  Jawa, Sunda,  dan  Madura  diberikan  bahasa daerah.
Daftar  pelajarannya  adalah  bahasa Indonesia,  bahasa  daerah,  berhitung, ilmu  alam,  ilmu  hayat,  ilmu  bumi, sejarah,  menggambar,  menulis,  seni suara,  pekerjaan  tangan,  pekerjaan keputrian,  gerak  badan,  kebersihan  dan kesehatan,  didikan  budi  pekerja  dan pendidikan  agama.  Garis-garis  besar pengajaran  pada  saat  itu  menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari.
9[8] Sanjaya,  W. Kajian  Kurikulum  dan Pembelajaran ,  Bandung  :  Sekolah  Pasca  Sarjana UPI, 2007
90   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
2. Periode 1950-1959 (demokrasi liberal)
a. Sistem persekolahan Sejak Agustus 1950 penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran menggunakan Undang- Undang pokok pendidikan dan pengajaran  Nomor  4  Tahun  1950
Republik  Indonesia.  Susunan  sekolah tersebut  adalah  sekolah  rakyat  6  tahun, sekolah  lanjutan  tingkat  pertama  3 tahun,  dan  sekolah  lanjutan  tingkat  atas 3  tahun.  Pada  tahun  1954  didirikan lembaga  pendidikan  guru  bertingkat universitas yang pertama yaitu Pendidikan  Tinggi  Pendidikan  Guru
(PTPG) di Bandung.
b. Kesempatan belajar
Undang-Undang  pendidikan  tahun 1950  dan  1959  Pasal  17  menyatakan: Tiap-tiap warga negara Republik
Indonesia  mempunyai  hak  yang  sama diterima  menjadi  murid  suatu  sekolah, jika  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan unit  pendidikan  dan  pengajaran  pada sekolah itu.
Di  samping  itu,  pasal  21  ayat  1 menyatakan  pula  bahwa:  Pemerintah dan  bangsa  Indonesia  menerima  ko- edukasi  pendidikan  untuk  laki-laki  dan perempuan bersama-sama.
Dari  Undang-Undang  tersebut  di  atas dapatlah diketahui bahwa:
1) Pemerintah  memberikan  kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat, seperti  anak  petani,  pedagang,  pegawai
negeri,  pengusaha,  anggota  ABRI  untuk mendapatkan  pendidikan  mulai  dari  TK sampai dengan perguruan tinggi.
2) Pemerintah  memberikan  kesempatan belajar  bagi  setiap  golongan  masyarakat untuk  mencapai  tingkat  yang  tertinggi, asalkan memenuhi syarat.
3) Pemerintah  memberikan  kesempatan belajar  bagi  setiap  golongan  masyarakat tanpa  membedakan  apakah  anak  laki- laki atau perempuan.
Pada  tahun  1952  kurikulum  di Indonesia  mengalami  penyempurnaan. Pada  tahun  1952  ini  diberi  nama “Rencana  Pelajaran  Terurai  1952”. Kurikulum  ini  mengarah  pada  suatu sistem  pendidikan  nasional  yang  paling menonjol  dan  sekaligus  ciri  dari kurikulum  1952  ini  bahwa  setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi  pelajaran  yang  dihubungkan  dengan kehidupan sehari-hari.
Pada  masa  itu  juga  dibentuk  kelas masyarakat,  yaitu  sekolah  khusus  bagi lulusan  SR  6  tahun  yang  tidak melanjutkan  ke  SMP,  kelas  masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian,  pertukangan  dan  perikanan.
Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja.
3. Periode 1959-1966 (demokrasi
terpimpin)
Tujuan  pendidikan  nasional  yang dirumuskan  dalam  keputusan  presiden nomor  145  Tahun  1965  adalah  sebagai
berikut: Tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah  maupun  oleh  pihak  swasta, dari  pendidikan  pra  sekolah  sampai pendidikan  tinggi  supaya  melahirkan warga  negara  sosialis  Indonesia  yang asusila,  yang  bertanggung  jawab  atas terselenggaranya  masyarakat  sosialis Indonesia  adil  dan  makmur  spiritual maupun  material  dan  yang  berjiwa Pancasila.
Kebijakan  pendidikan  pada  waktu itu  yaitu,  “Sapta  Usaha  Tama  Dan  Panca Wardhana”  tertuang  dalam  instruksi Menteri  PP&K  Nomor  1  Tahun  1959. Sapta Usaha Tama berisi:
Penertiban  aparatur  dan  usaha-usaha kementrian PP&K:
a. Menggiatkan kesenian dan olahraga.
b. Mengharuskan “usaha halaman”.
c. Mengharuskan penabungan.
d. Mewajibkan usaha-usaha koperasi.
e. Mengadakan “kelas masyarakat”.
f. Membentuk  “regu  kerja”  di  kalangan SLA dan Universitas.
Sementara Panca Wardhana berisikan segi-segi sebagai berikut : a. Perkembangan  cinta  bangsa  dan tanah air, moral nasional, internal dan keagamaan (moral).
b. Perkembangan
intelegensi
(kecerdasan).
c. Perkembangan emosional-artistik
atau  rasa  keharuana  dan  keindahan lahir batin.
d. Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan.
e. Perkembangan jasmani.
Konsep  pembelajaran  pada  tahun
1964  mewajibkan  sekolah  membimbing anak  agar  mampu  memikirkan  sendiri pemecahan  persoalan  ( problem  solving ).
Rencana  pendidikan  1964  melahirkan kurikulum  1964  yang  menitikberatkan pada  pengembangan  daya  cipta,  rasa, karya dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah panca wardhana.
Pada saat itu pendidikan dasar lebih menekankan  pada  pengetahuan  dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak.
Cara  belajar  dijalankan  dengan  metode yang  disebut  gotong  royong  terpimpin. Selain  itu  pemerintah  menerapkan  hari Sabtu  sebagai  hari  krida,  maksudnya, pada  hari  Sabtu  siswa  diberi  kebebasan berlatih  kegiatan  di  bidang  kebudayaan, kesenian,  olahraga,  dan  permainan sesuai  minat  siswa.  Kurikulum  1964 adalah  alat  untuk  membentuk  manusia Pancasilais  yang  sosialis  Indonesia, dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPKS No. 11 Tahun 1960.
Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum  1964  mengubah  penilaian  di rapor  bagi  kelas  I  dan  II  yang  asalnya berupa  skor  10-100  menjadi  huruf  A,  B,
C, dan D. Sedangkan, bagi kelas III hingga VI  tetap  menggunakan  skor  10-100.
Dengan  demikian,  pada  masa  orde
lama,  usaha  pendidikan  pertama ditujukan  ke  penambahan  jumlah dan  jenis  sekolah  sesuai  dengan tuntutan rakyat. Pada masa ini untuk kali  pertama  sejak  kemerdekaan ditetapkan  Undang-undang  No.  12
Tahun  1950  tentang  Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Di Sekolah disingkat UUPP. Usaha  pembaharuan  pendidikan juga  dilakukan  karena  isi  dan  cara- cara pengajaran yang berlaku dianggap  tidak  sesuai  dengan  UUPP. Serangan ditujukan terhadap pengajaran klasikal bersifat intelektualistis atau hanya mengutamakan  pembentukan  akal. Untuk  itu  diperlukan  pengajaran yang  dapat  membentuk  kepribadian,
dapat  mengembangkan  kepercayaan diri, menimbulkan keberanian,
inisiatif, dan semangat kerja. 10 Djumhur dan Danasuparta, mengatakan  bahwa  pembaharuan pendidikan masa orde lama meliputi: a. Pembatasan bahan pelajaran sampai  ke  pengetahuan  yang  siap pakai secara efektif.
b. Usaha  ke  arah  individualisasi  dan keaktifan peserta didik.
c. Melepaskan  hubungan  kelas  yang kaku.
d. Menugaskan  peserta  didik  untuk lebih  banyak  bekerja  secara kelompok.
e. Menghubungkan  sekolah  dengan masyarakat.
f. Mencurahkan perhatian lebih
banyak  kepada  perkembangan perasaan  nasionalis,  etis,  estetis, dan pembentukan watak. 11
Kebijakan pendidikan pada masa orde  lama  sesuai  dengan  tujuan negara, yaitu pendidikan nasionalisme Indonesia oleh pemerintahan Ir. Soekarno (1961-1966). Menteri  pendidikan  pertama  Ki  Hajar
Dewantara  beberapa  bulan  sesudah proklamasi mengeluarkan instruksi umum,  yang  isinya  menyerukan  kepada para pengurus upaya   membuang sistem pendidikan  kolonial  dan  mengutamakan patriotisme.
Sosialisme Indonesia
yang dijalankan oleh pemerintah, di tingkatan ke  kebijakan,  sampai  penerapannya dilingkungan  pendidikan  formal  SMP, SMA,  dan  perguruan  tinggi,  merupakan salah  satu  cara  menjelaskan  tujuan pendidikan  dengan  tujuan  Negara.
Pemerintah  membuat  suatu  kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut, dan lahirlah  mata  pelajaran  Ilmu  Kewargaan Negara  atau  Civics,  yang  diajarkan  di tingkat SMP dan SMA.
11 Ibid., h. 222.
Indonesia  di  era  Orde  Lama
merupakan Negara yang sarat dengan  cita-cita  sosialisme.  Cita-cita sosialisme  ini  termasuk  juga  dalam bidang pendidikan. Statuta Universitas  Gadjah  Mada  (UGM) tahun 1951 sangat tegas menyatakan bahwa tujuan UGM adalah
menyokong  sosialisme  pendidikan.
Namun,  pada  tahun  1992,  di  bawah kekuasaan  Orde  Baru,  statute  ini diganti  dengan  banyak  perubahan pada isinya.
Satu perubahannya adalah menghilangkan pasal mengenai tujuan menyokong sosialisme pendidikan Indonesia. Kebijakan pendidikan  saat  itu  dilakukan  secara sentralistik, sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar  (2000:  2)  bahwa  kebijakan pendidikan di masa ini diarahkan kepada proses  indoktrinasi  dan  menolak  segala unsur budaya yang datangnya dari luar.
Semangat  diskriminatif  di  dalam sekolah  formal  mulai  dikikis.  Anak-anak dari  kalangan  buruh dan  tani mulai  bisa menikmati  dan  mengenyam  bangku pendidikan.  Secara  yuridis,  pemikiran tentang  pendidikan  nasional  dapat dilacak  dalam  Undang-undang  Nomor  4
Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah
(Lembaran  Negara  Tahun  1950  Nomor 550)  yang  pelaksanaannya  ditegaskan UU  No.12  Tahun  1954,  tentang
berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia (lembaran Negara  Tahun  1954  Nomor  38.
Tambahan  lembaran  Negara  Nomor 550).
Tujuan  dan  dasar  pendidikan  pada Orde Lama dapat dilihat pada pasal 3 dan 4.  Pasal  3:  Tujuan  pendidikan  dan pengajaran  adalah  membentuk  manusia susila  yang  cakap  dan  warga  Negara yang demokratis
serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakatdan  tanah  air.  Pasal  4: pendidikan  dan  pengajaran  berdasarkan atas  asas-asas  yang  termaktub  dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Pada masa Orde Lama pendidikan  banyak  diarahkan  untuk nation and character building. Pemerintahan secara aktif dan sistematis menjadikan pendidikan sebagai  bagian  integral  dari  proses sosialisasi ideologi negara dan penataan  corak  kehidupan  berbangsa dan  bernegara.  Konsep  pendidikan  ini akhirnya berakhir pada Tahun 1965.

## Masa Orde Baru
Fokus utama pembangunan nasional  pada  era  Orde  Baru  adalah bidang  ekonomi,  maka  pelaksanaan kegiatan  kependidikan  pada  era  ini
94   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
difungsikan
sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Strategi, fokus, dan pendekatan pendidikan  tersebut  dijalankan  dengan paradigma sentralisasi.
Kebijakan  pendidikan  semuanya terpusat.  Kurikulum  ditetapkan  di  pusat, tenaga  pendidikan  ditentukan  dari  pusat, sarana dan prasarana pendidikan diberikan dari pusat, dana pendidikan ditentukan dari pusat,  semuanya  diseragamkan  dari  pusat. Maka  yang  terjadi adalah  masyarakat  pasif, tidak tahu dan tidak dapat berlibat di dalam kehidupan pendidikan. Padahal, masyarakat memiliki  harapan  dan  dampak  terhadap upaya  pendidikan  di  Indonesia,  walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam status sosial, peranan dan tanggungjawab.
Hal  yang  ironis  lagi  adalah menempatkan  pendidikan  sebagai  kerja non-akademik,  pendidikan  diselenggarakan dengan  otorita  kekuasaan  administratif- birokratis, belum menempatkan pendidikan sebagai kerja akademik dan penyelenggaraan pendidikan dibawah otorita keilmuan. Darmaningtyas
mengungkapkan bahwa  politik  penyeragaman  pada  masa Orde  Baru  tidak  hanya  secara  fisik  seperti pakaian,  melainkan  juga  pola  pikir,  sikap, dan cara kerja melalui kurikulum. Kebijakan pakaian  seragam  diberlakukan  sejak  tahun 1978 dan berlaku umum tanpa perkecualian, sehingga sejak saat itu warna, jenis, dan bentuk pakaian sekolah di seluruh
Indonesia  untuk  satu  jenis  sekolah  semua sama.  Penyeragaman  pola  pikir,  sikap,  dan cara  kerja  dilakukan  melalui  sentralisasi kurikulum,  pembakuan  metode  mengajar dan  alat  tes,  sampai  dengan  penentuan kriteria kenaikan ataupun kelulusan peserta didik. 12
Materi kurikulum pendidikan nasional  dari  Taman  Kanak-kanak  hingga Sekolah  Menengah  Atas,  bahkan  perguruan tinggi  dibuat  seragam  tanpa  melihat karakteristik  setiap  daerah.  Penyeragaman kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi.  Metode  Cara  Belajar  Siswa  Aktif disingkat  CBSA  diterapkan  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Padahal,  metode  CBSA hanya  tepat  diterapkan  di  sekolah  yang jumlah  gurunya  cukup,  siswanya  responsif, fasilitas  pendidikan  cukup  memadai,  dan didukung  oleh  informasi  yang  luas. Demikian  pula,  sistem  evaluasi  belajar dengan tes objektif diseragamkan di seluruh Indonesia. 13 Pemerintahan Orde Baru mengedepankan moto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat  Indonesia”.  Pada   tahun  1969- 1970  diadakan  Proyek  Penilaian  Nasional Pendidikan  (PPNP)  dan menemukan empat masalah  pokok  dalam  pendidikan  di
12 Darmaningtyas, Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 1999, h. 129- 130.
Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Dan hasilnya digunakan  untuk  membentuk  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  Pendidikan dan  Kebudayaan  (BP3K).  Depdiknas  di bawah Menteri Wardiman Djojohadiningrat (kabinet pembangunan VI) mengedepankan wacana pendidikan “ link and match " sebagai upaya  untuk  memperbaiki  pendidikan Indonesia  pada  masa  itu  (Rianti  Nugroho, 2008: 16).
Relevansi  pendidikan  diperhatikan dengan  penyesuaian  isi  pendidikan  dengan kebutuhan  pembangunan  terhadap  sumber daya  manusia  yang  diperlukan.  Kebijakan ini  secara  eksplisit muncul  pada  pelita  I,  II, III,  I  dan  V.  Setelah  perluasan  kesempatan belajar, sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan  buta  aksara.  Kenyataan bahwa  masih  banyak  penduduk  yang  buta huruf  ditanggapi  pemerintahan  Soeharto dengan pencanangan penuntasan buta huruf  pada  16  Agustus  1978.  Tekniknya adalah  dengan  pembentukan  kelompok belajar atau kejar.
Dengan mencanangkan wajib belajar 9  tahun,  termasuk  juga  yang  tak  kalah populer  adalah  dibukanya  program  SD Inpres  untuk  daerah-daerah  terpencil  dan terisolir  di  berbagai belahan  daerah  di Indonesia.
Program
wajib belajar dicanangkan  pada  2  Mei  1984.  Bank  Dunia pada  tahun-tahun  akhir 1970-an  dan  awal tahun  1980-an  memberikan  resep  untuk
meningkatkan  efektivitas pendidikan  guru dengan  merombak  kurikulum  IKIP  yang semula  mirip kurikulum Universitas menjadi  khas  IKIP,  dimana  kurikulum  baru ini  terlalu  berlebih-lebihan  menekankan pembelajaran dan mengurangi secara besar- besaran materi bidang studi. Para pedagogi yang  tidak  sepaham  dengan  resep  ini dengan  sinis  mengatakan  bahwa  di kurikulum  IKIP  yang  baru  ini,  bagaimana cara memegang kapur  pun diajarkan.
Mutu  guru  lulusan  IKIP  merosot tajam.
Guru menguasai berbagai pendekatan  dan  metodologi  mengajar, tetapi  tidak menguasai  apa  yang  harus diajarkan.  Kebijakan  ke  dua  dalam peningkatan  mutu  pendidikan  adalah dengan  meningkatkan  kualitas  guru  lewat projek  peningkatan  mutu  guru  yang dilakukan  dengan  model pelatihan  guru yang  sangat  terencana  mulai  dari  teori, praktik sampai on the job training di sekolah masing-masing.
Secara  umum  praktek  pendidikan juga mengalami variasi pula yang dibedakan menurut jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
1. Jenis pendidikan
Pada umumnya pendidikan menurut jenisnya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
a. Pendidikan  Formal,  menunjuk  pada sistem pendidikan persekolahan.
Pendidikan  jenis  ini  atau  sistem persekolahan ini adalah jenis

## 96   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
pendidikan yang sudah terstandarisasi  secara  legal-formal. Baik  dalam  jenjang-jenjangnya,  lama belajarnya, paket kurikulumnya,
persyaratan  unsur  pengelolaannya, persyaratan usia.
b. Pendidikan nonformal, memiliki karakteristik  yang  berbeda  dengan yang  di  atas,  dapat  dikatakan  relatif lebih  lentur,  fleksibel,  dan  berjangka pendekprogram  penyelenggaraannya dibandingkan dengan jenis pendidikan formal. c. Pendidikan informal, jenis pendidikan
yang tidak terorganisir secara terstruktur,  lebih  merupakan  hasil pengalaman belajar individual- mandiri.  Bentuk  nyata  dari  jenis pendidikan  ini  adalah  pendidikan
dalam keluarga. Dalam keluarga tidak dikenal standardisasi program,
kurikulum,  jenjang  dan  lain-lain.
Contoh lain: pendidikan media massa,
acara-acara keagamaan, dan lain-lain.
2. Jalur pendidikan
Menurut jalurnya, pendidikan
dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  jalur sekolah  dan  jalur  luar  sekolah.  Jalur sekolah  merupakan  jalur  pendidikan yang  berjenjang  dan  berkesinambungan. Jalur  ini  dilaksanakan  oleh  sekolah melalui  kegiatan  belajar  mengajar.  Jalur sekolah  ini  terdiri  atas  sekolah-sekolah yang berjenis pendidikan umum, pendidikan  kejuaraan,  pendidikan  luar
biasa,  pendidikan  kedinasan,  pendidikan keagamaan,  pendidikan  akademik,  dan pendidikan profesional.
Sedangkan  jalur  pendidikan  luar sekolah  merupakan  jalur  pendidikan yang  diselenggarakan  diluar  pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar mengajar  yang  tidak  harus  berjenjang dan berkesinambungan, jalur ini umumnya diselenggarakan oleh
keluarga,  kelompok  belajar,  lembaga kursus, dan satuan-satuan yang sejenis.
3. Jenjang pendidikan
Pendidikan  ditinjau  dari  jenjangnya terdiri  dari:  a)  jenjang  pra  sekolah,  b) jenjang  pendidikan  dasar,  c)  jenjang pendidikan  menengah,  dan  d)  jenjang pendidikan  tinggi.  Keempat-empatnya merupakan mata rantai yang berkesinambungan.  Jenjang  pendidikan pra sekolah wujudnya adalah: kelompok bermain ( play group ) dan Taman Kanak- kanak  (TK).  Jenjang  pendidikan  dasar (SD), Madrassh Ibtidaiyyah (MI), Sekolah Lanjutan  Tingkat  Pertama  (SLTP),  serta Madrasah  Tsanawiyyah  (MTs).  Jenjang pendidikan  menengah  adalah  Sekolah Menengah  Umum  (SMU),  Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) dan
Madrasah  Aliyah  (MA),  adapun  jenjang pendidikan  tinggi  yaitu  contohnya  UIN, UNY, UGM, dan lain-lain. 14
14 Arif  Rohman, Politik  Ideologi  Pendidikan, (Yogyakarta:  LaksBang  Mediatama,  2009),  h. 174.

## PENDIDIKAN NASIONAL DAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA ………| 97
Pemerintahan Orde Baru mengedepankan moto membangun manusia  Indonesia  seutuhnya  dan masyarakat  Indonesia  dan  berbagai kebijakan turunannya memberi kontribusi  bagi  kualitas  manusia  bagi dunia industri untuk mendukung pembangunan ekonomi, namun terdapat empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan.

## Masa Reformasi
Pada  periode  ini  semangat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi  yang  dibawa  oleh  gerakan
reformasi  menjalar  ke  semua  sektor pembangunan, termasuk sektor pendidikan  sehingga  menjadi  tema utama  penataan  sistem  pendidikan nasional.  Pasca  Reformasi  tahun  1998, terjadi  perubahan  fundamental  dalam sistem  pendidikan  nasional.    Perubahan sistem  pendidikan  tersebut  mengikuti perubahan sistem pemerintah yang sentralistik menuju desentralistik atau yang lebih  dikenal  dengan  otonomi  pendidikan dan  kebijakan  otonomi  nasional  itu mempengaruhi sistem pendidikan.
Sistem pendidikan nasional menyesuaikan  dengan  model  otonomi.  Di tingkat manajemen diberlakukan Manajemen Berbasis Sekolah dan di tingkat kurikulum diberlakukan Kurikulum
Berbasis  Kompetensi  disingkat  KBK  dan Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pelajaran
disingkat  KTSP.  KBK  menekankan  pada eksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik secara optimal, membangun apa yang dipelajari  dan  mengupayakan  penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
KBK  berupaya  mengkondisikan setiap  peserta  didik  agar  memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai- nilai  yang  diwujudkan  dalam  kebiasaan berpikir  dan  bertindak  sehingga  proses penyampaiannya harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan,  lingkungan,  sumber  daya, norma,  integrasi  dan  aplikasi  berbagai kecakapan kinerja.
Menurut Rosiman, KBK berorientasi pada  pendekatan  konstruktivisme  yang terlihat  dari  ciri-ciri:  menekankan  pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual  maupun  klasikal,  berorientasi pada  hasil  belajar  dan  keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi,  sumber  belajar  bukan  hanya guru,  tetapi  juga  sumber  belajar  yang  lain yang  memenuhi  unsur  edukasi,  penilaian menekankan  pada  proses  dan  hasil  dalam upaya  penguasaan  atau  pencapaian  suatu kompetensi. 15
Salah  satu  implikasi  dari  KBK  guru harus lebih banyak waktu dan tenaga untuk
15 Rosiman, Kurikukulum  Berbasis  Kompetensi Sebagai Persiapan Ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP) dalam  http://labschool- unj.sch.id/smpjkt/publikasi.php?action= artikel&id=605, diakses 9 Maret 2009.
memperhatikan  siswa  secara  individual. Tarsudi  mengemukakan  bahwa  dengan jumlah siswa setiap kelas tidak kurang dari 40  orang,  ditambah  lagi  jumlah  kelas pararel yang harus diampunya, bukan hanya melelahkan  guru,  tetapi  juga  akan berdampak  kepada  intensitas  dan  keajegan dalam mengelola kelas menjadi tidak dapat dipertahankannya  lagi  untuk  memperoleh hasil  penilaian  seobjektif  dan  seadil mungkin. 16
Bebarapa pakar dan praktisi pendidikan  mencermati  kebijakan  otonomi pendidikan sering dipahami sebagai indikasi kearah  liberalisasi  atau  lebih  parah  lagi dikatakan  sebagai  indikasi  ke  arah komersialisasi pendidikan. Hal ini, menurut Suyanto, semakin dikuatkan dengan terbentuknya  Badan  Hukum  Pendidikan (BHP)  yang  oleh  beberapa  pengamat dianggap  sebagai  pengejawantahan  dari sistem  yang  mengarah  pada  liberalisasi pendidikan.
Apakah sistem pendidikan yang ada saat ini telah efektif untuk mendidik bangsa Indonesia  menjadi  bangsa  yang  modern, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi di  tengah-tengah  bangsa  lain?  Menurut Suyanto,  berbicara  kemampuan,  kita sebagai bangsa nampaknya belum sepenuhnya siap benar menghadapi tantangan  persaingan.  Sementara,  disatu sisi,      bidang  pendidikan  kita  menjadi
16 Tarsudi, Memandang KBK Komprehensif , dalam Suara Merdeka Edisi Senin, 04 Juli 2005.
tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas Sumber  Daya  Manusia  Indonesia.  Tetapi disisi  lain,  sistem  pendidikan  kita  masih melahirkan mismatch terhadap  tuntutan dunia  kerja,  baik  secara  nasional  maupun regional. 17
Selain perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi  yang  membawa  banyak perubahan juga bagaimana untuk meningkatkan  mutu  sumber  daya  manusia dalam  menghadapi  persaingan  bebas  abad ke-21.  Kebutuhan  ini  ditampung  dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru  dan  Dosen,  serta  pentingnya  tenaga guru  dan  dosen  sebagai  ujung  tombak  dari reformasi pendidikan nasional.
Undang-undang  nomor  14  tahun
2005  tentang  guru  dan  dosen  Pasal  2  ayat (1)  Guru  sebagai  tenaga  profesional mengandung  arti  bahwa  pekerjaan  guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki  kualifikasi  akademik,  kompetensi, dan  sertifikat  pendidik  sesuai  dengan persyaratan  untuk  setiap  jenis  dan  jenjang pendidikan  tertentu.  Pasal  (4)   Yang dimaksud   dengan  guru  sebagai  agen pembelajaran  ( learning agent ) adalah peran guru  antara  lain  sebagai  fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
17 Suyanto,  2006, Dinamika  Pendidikan  Nasional Dalam  Percaturan  Dunia  Global (Jakarta:  PSAP Muhammadiyah, 2006), h.21.
Sistem  Pendidikan  Nasional  Era Reformasi  yang  diatur  dalam  Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 diuraikan dalam indikator-indikator  akan  keberhasilan  atau kegagalannya,  maka  lahirlah  Peraturan Pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang
Standar Nasional Pendidikan yang kemudian  dijelaskan  dalam  Permendiknas
RI.
Anggaran  pendidikan  ditetapkan sesuai  dengan  UUD  1945  yaitu  20%  dari APBN  dan  APBD,  sehingga  banyak  terjadi reformasi  di  dunia  pendidikan,  terutama dalam  dalam  pemberian  dana  Bantuan Operasional Sekolah  (BOS),  Wajib  Belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan Guru  dengan  adanya  sertifikasi  guru,  serta pemberian  bantuan  pendidikan  (Beasiswa) untuk  peningkatan  kompetensi  guru,  dan sebaginya.
Pasal  39  Ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan  nasional  bahwa  pendidik merupakan  tenaga  profesional.  Kedudukan guru  dan  dosen  sebagai  tenaga  profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap
warga negara dalam memperoleh
pendidikan yang bermutu. Menurut  beberapa  pakar  dan
praktisi  pendidikan,  reformasi  pendidikan
Indonesia kurang menggambarkan
rumusan-rumusan permasalahan dan
prioritas  pendidikan  yang  akan  dicapai. Akibatnya,  muncul berbagai masalah dalam dunia  pendidikan  kita  yang  belum  teratasi. Permasalahan  tersebut  antara  lain  kinerja yang  tidak  pas  dengan  tujuan  umum pendidikan  nasional,  produk  pendidikan yang  belum  siap  pakai,  atau  tidak  sesuai dengan  ketersediaan  lapangan  kerja, rangking pendidikan kita di mata dunia yang setara  dengan  negara-negara  miskin  atau baru merdeka.
Menyongsong berbagai kecenderungan  yang  aktual  tidak  ada alternatif lain selain perlu penataan kembali terhadap  dunia  pendidikan  mulai  dari filsafat  dan  tujuan  pendidikan,  manajemen pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran,  dan  substansi  pengajaran secara  nasional,  regional  dan  lokal.Sistem pendidikan  nasional  Indonesia  terlihat masih  bersifat  tambal  sulam,  mulai  dari kebijakan  kurikulum,  manajemen,  sistem pembelajaran,  tuntutan  kualitas  guru, tuntutan  fasilitas  dan  dana  pendidikan, kurang memliki prioritas yang ingin dicapai.
Sementara secara umum, pendidikan  seringkali  dipandang  sebagai investasi  modal  jangka  panjang  yang  harus mampu  membekali  peserta  didik  untuk menghadapi  kehidupan  masa  depannya. Pendidikan  harus  mampu  mencerahkan peserta  didik  dari  ketidaktahuan  menjadi tahu dan memberdayakan, artinya pendidikan    mampu  membuat  mereka berhasil  dalam  kehidupan.  Secara  ideal,
dunia  pendidikan  harus  mampu  berjalan beriringan  dengan  dunia  luar.  Kendala utama  yang  dihadapi  adalah  komitmen pemerintah  yang  tidak  terfokus  pada prioritas  dalam  hal  dana  pendidikan,  baik pada  masa  lalu  dan  masa  kini.  Akibatnya, idealisme  tersebut  masih  jauh  dari  impian dan jauh dari kenyataan.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa  sebenarnya  kesadaran  pemerintah Indonesia  atas  masalah  pendidikan  masih sangat rendah dibandingkan perhatian pada sektor  lain.  Alokasi  anggaran  pendidikan seharusnya  menjadi  urutan  utama  untuk pengembangan  sumber  daya  manusia Indonesia,  tetapi  kenyataan  anggaran pendidikan  selalu  terkalahkan  unutuk kepentingan  pembangunan  sektor  lain terutama untuk sektor ekonomi.
Berbagai  problem  pendidikan  yang muncul  tersebut  di  atas  bersumber  pada kelemahan pendidikan nasional yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan  hanya  lewat  pembaharuan yang  bersifat  tambal  sulam  ( Erratic ).
Pembaharuan  pendidikan  nasional  yang mendasar  dan  menyeluruh  harus  dimulai dari  mencari  penjelasan  baru  atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan (Zamroni, 2000:5-6). 18 Paradigma tersebut harus berimplikasi  pada  perubahan  perspektif
dalam pembangunan pendidikan, mulai dari
18 Zamroni, Paradigma  Pendidikan  Masa  Depan, (Yogyakarta: Adipura, 2000), h. 5-6.
perspektif  yang  menganggap  pendidikan sebagai  sektor  pelayanan  umum  ke perspektif pendidikan sebagai suatu investasi  produk  yang  mampu  mendorong pertumbuhan  masyarakat  di  berbagai bidang kehidupan. Pendidikan bukan bidang yang  terlepas  dari  kehidupan  lainnya. Antara  pendidikan  dengan  kehidupan hampir-hampir tidak dapat dibedakan sama sekali  ( life  is  education,  and  education  is life). 19
Pendidikan  dan  kehidupan  telah menyatu  dalam  sebuah  kerangka  filosofis, bahwa  proses  pendidikan  tidak  lain  adalah proses  memanusiakan  manusia.    Dengan dasar  ini,  maka  pendidikan  dipandang sebagai  katalisator  dan  tenaga  penggerak yang  dapat  menyebabkan  faktor-faktor lainnya  berkembang.  Hal  ini  memberikan aksentuasi betapa pembangunan pendidikan  sebagai  upaya  pengembangan sumberdaya  manusia  menjadi  semakin penting dalam pembangunan suatu bangsa.

## Penutup
Dari  paparan  tentang  pendidikan dan  kualitas  manusia  Indonesia  sejak kemerdekaan  hingga  era  reformasi  maka penulis  dapat  mengampil  simpulan  sebagai berikut:
1. Orde  lama  merupakan  satu  fase  yang berusaha  membangun  masyarakat  sipil
19 Suyanto,  2006, Dinamika  Pendidikan  Nasional Dalam  Percaturan  Dunia  Global (Jakarta:  PSAP Muhammadiyah, 2006), h.ix.
yang  kuat,  yang  berdiri  di  atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesame warga Negara termasuk  dalam  bidang  pendidikan.
Inilah  amanat  UUD  1945  yang menyebutkan  salah  satu  cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan  bangsa.  Era  orde  lama menghapuskan sistem pendidikan elitisme  pada  masa  kolonial  dan memberlakukan politik persatuan
nasional.  Pendidikan  menjadi  wahana pembangunan karakter bangsa. 2. Orde  Baru  mengedepankan  moto membangun manusia Indonesia seutuhnya  dan  masyarakat  Indonesia dan  berbagai  kebijakan  turunannya memberi  kontribusi  bagi  kualitas manusia  bagi  dunia  industri  khususnya untuk mendukung pembangunan ekonomi,  namun  terdapat  empat masalah  pokok  dalam  pendidikan  di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan.
Era  reformasi    memberikan  ruang yang   cukup   besar  bagi  perumusan kebijakan-kebijakan  pendidikan  baru yang bersifat reformatif dan revolusioner.  Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan  pendidikan  berubah  dari sentralistik menjadi desentralistik.
Anggaran  pendidikan  ditetapkan  sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20%  dari APBN dan  APBD,  sehingga  banyak  terjadi
reformasi  di  dunia  pendidikan  dan memberi  peluang  peningkatan  kualitas sumber daya manusia.
Namun,  sistem  pendidikan  nasional Indonesia  terlihat  masih  bersifat  tambal sulam,  mulai  dari  kebijakan  kurikulum, manajemen, sistem pembelajaran, tuntutan  kualitas  guru,  tuntutan  fasilitas dan  dana  pendidikan,  kurang  memiliki prioritas yang ingin dicapai.

## Daftar Pustaka
Ari  H  Gunawan.  1995. Kebijakan-kebijakan Pendidikan . Jakarta: Renika cipta.
Fasli  Jalal  &  Dedi  Supriadi  (ed).  2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otanomi Daerah Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
I. Djumhur & H. Danasuparta. 1975. Sejarah Pendidikan. Bandung: CV. Ilmu.
Muh.  Said  &  Juminar  Affan, Mendidik  dari Zaman ke Zaman , Jemmars, Bandung, 1987.
Sanjaya,  W.  2007. Kajian  Kurikulum  dan Pembelajaran .  Bandung:  Sekolah Pasca Sarjana UPI.
Suyanto & Djihad Hisyam. 2000. Refleksi dan  Reformasi  Pendidikan  di Indonesia Memasuki Milenium III, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
Suyanto.  2006. Dinamika  Pendidikan Nasional  Dalam  Percaturan  Dunia Global , PSAP Muhammadiyah, Jakarta. Soedjiarto.  1999. Memahami  Arahan Kebijakan GBHN 1999-2004 tentang Pendidikan Sebagai Upaya  Mencerdaskan  Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara bangsa Indonesia ,  makalah,  Primagama-
IPSI-PGRI, Yogyakarta.
Tilaar,  H.A.R..  1998. Beberapa  Agenda Reformasi  Pendidikan  Nasional

## 102   | JURNAL AGASTYA VOL 7 NO 2 JULI 2017
Dalam  Perspektif  Abad  21, Tera Indonesia, Magelang.
Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan, Adipura, Yogyakarta.
Internet: http://disdikpora.palangkaraya.go.id/berita -160-kualitas-pendidikan-indonesia- ranking-69-tingkat-dunia.html http://dunia.news.viva.co.id/news/read/26 0961/kualitas-manusia-indonesia- di-bawah-rata-rata. http://www.kompas.com