## Vol 6 No 1, Juni 2022

## ANALISIS SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UPT. BALAI YASA PULUBRAYAN PT. KAI (PERSERO)
Winda Suciani Siregar 1 , Nuri Aslami 2
windasiregar2817@gmail.com 1 , nuriaslami@uinsu.ac.id 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengadaan barang dan jasa pada UPT. Balai Yasa Pulubrayan PT. KAI (Persero). Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah  penelitian  kualitatif  yaitu  studi  literatur  dan  penelitian  lapangan.  Dimana  sistem pengambilan data dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal yang dianalisis berdasarkan permasalahan  yang  ada  dan  data  sekunder  dalam  bentuk  penjelasan  berupa  informasi  yang berasal dari dalam maupun dari luar instansi terkait sistem pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwasanya  terdapat  beberapa  kendala  dalam  sistem  pengadaan barang dan jasa antara lain prosedur pengumpulan berkas seperti company profile perusahaan tidak  lengkap  sehingga  tidak  bisa  langsung  diproses  ke  unit  pengadaan  barang  jasa,  adanya keterlambatan vendor dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang seharusnya barang masuk 60 hari setelah spk (surat perjanjian kerjasama) namun terkadang ada juga barang yang terhambat masuk sehingga mitra/ vendor terkena TGR (denda) dan ada juga spesifikasi teknik barang yang ada di aplikasi online KAI tidak sesuai dengan yang dijual dipasaran. Contohnya ukuran dimensi barang. Aacrylic barang.

## Kata kunci: Sistem, Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa

## 1. PENDAHULUAN
Barang dan jasa adalah sarana dan prasarana  yang  sangat  dibutuhkan  oleh perusahaan. Oleh karena itu ketersediaan barang dan jasa sangat penting dan untuk mendapatkannya  maka  harus  dilakukan sebuah  pengadaan  barang.  Pengadaan barang  dan  jasa  merupakan  salah  satu upaya bagi perusahaan untuk mendapatkan  atau  memperoleh  barang dan jasa sesuai dengan prosedur tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu, dan  kesepakatan  lainnya.  Pengadaan barang  juga  dilakukan  oleh  perusahaan agar  pendistribusian  barang  lancar  dan tercapainya  tujuan  dari  perusahaan tersebut.
Barang  adalah  benda  apapun,  baik itu  yang  berwujud  ataupun  tidak berwujud, yang memiliki banyak tujuan, misalnya,  dipertukarkan,  dimanfaatkan, dimanfaatkan  atau  digunakan  oleh pembeli.    Barang  dagangan  juga  dapat disinggung  dengan  istilah  lain,  menjadi produk  tertentu.    Jadi  jika  seseorang mengatakan barang, dia juga menyiratkan  barang  dagangan.    Produk dan  barang  sama  persis.    Produk  juga dapat  diartikan  sebagai  sesuatu  yang memiliki  harga  diri.    Nilai  yang digerakkan  oleh  benda  ini  merupakan penentu  untuk  menjadikan  benda  itu sebagai  pemuasan  kebutuhan  manusia.
Nilai  yang  digerakkan  oleh  benda  ini
juga dapat disebut sebagai manfaat dari benda  tersebut.    Nilai  atau  keuntungan dari  barang  ini  dapat  dirasakan  oleh masyarakat,  khususnya  pembeli  saat menggunakannya untuk mengatasi masalah.    Kemudian,  setelah  produk digunakan  untuk  mengatasi  masalah manusia, nilai atau manfaat yang mereka miliki akan berkurang atau habis.
Barang  merupakan  setiap  benda baik  yang  berwujud  maupun  tidak berwujud, bergerak ataupun  tidak bergerak,  yang  mempunyai  banyak tujuan  seperti  diperdagangkan,  dipakai, dipergunakan  atau  dimanfaatkan  oleh konsumen.  Barang  juga  dapat  disebut dengan istilah lain yaitu komoditas. Jadi jika  ada  orang  yang  mengatakan komoditas  maka  yang  ia  maksud  juga adalah  barang.  Barang  dan  komoditas adalah dua hal  yang sama.  Barang juga dapat  diartikan  sebagai  suatu  hal  yang mempunyai  nilai.  Nilai  yang  dimiliki oleh barang inilah yang menjadi penentu untuk  menjadikan  barang  tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Nilai yang dimiliki oleh barang ini juga dapat  disebut  dengan  manfaat  dari barang  tersebut.  Nilai  atau  manfaat barang ini dapat dirasakan oleh manusia khususnya
konsumen
saat mempergunakannya  dalam  memenuhi kebutuhan.  Nantinya  setelah  barang tersebut  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia  maka  nilai  atau manfaat yang dimiliki ini akan berkurang atau habis.
Pengertian  jasa  adalah  setiap tindakan  atau  kegiatan  yang  dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak  terwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan  apapun.  Produksi  jasa mungkin  berkaitan  dengan  produksi
fisik atau tidak.
Pengertian  barang  dan  jasa  kini memangdapat dibedakan. Barang merupakan  suatu  hal  yang  memiliki wujud  tertentu  yang  bisa  dilihat  dan diraba,  sementara  jasa  tidak  memiliki wujud  tetapi  fungsinya  tetap  bisa dirasakan.
Pengadaan barang dan jasa dimulai dari  adanya  transaksi  pembelian  atau penjualan  barang  di  pasar  secara langsung (tunai). Kemudian
berkembang ke arah pembelian berjangka  waktu  pembayaran,  dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli  dan  penjual),  dan  pada akhirnya  melalui  pengadaan  dan  proses pelelangan. Dalam prosesnya pengadaan barang  dan  jasavmelibatkan  beberapa pihak  terkait,  sehingga  perlu  ada  etika, norma,  dan  prinsip  pengadaan  barang dan  jasa,  untuk  dapat  mengatur  atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan  pengadaan  barang  dan  jasa. Kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa diperlukan dalam segala aspek kehidupan,  di  mulai  dari  masyarakat pada  umumnya,  hingga  di  dalam  suatu instansi atau perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada.
Proses  pengadaan  barang  dan  jasa semakin  lama  semakin  berkembang. Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah mendorong  terjadinya  perubahan  dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk  kegiatan  pengadaan  barang dan  jasa.  Apabila  pada  tahap  awal pengadaan  barang  dan  jasa  merupakan kegiatan  jual  beli  langsung  di  suatu tempat  (pasar),  sekarang  pengadaan barang  dan  jasa  dapat  dilakukan  secara tidak  langsung.  Pengadaan  melalui media  teknologi  informasi  (misalnya
melalui  internet)  dan  dapat  dilakukan dan  berlaku  dimana  saja  sedang berkembang  di  masyarakat.  Pengadaan barang  dan  jasa  yang  pada  awalnya merupakan  kegiatan  praktis,  sekarang sudah  menjadi  pengetahuan  yang  dapat dipelajari dan diajarkan.
Hal seperti ini juga dilakukan oleh UPT.  Balai  Yasa  Pulubrayan  yang merupakan  satu-satunya  Balai  Yasa yang ada di Sumatera Utara.  Balai Yasa ini digunakan untuk membenahi seluruh sarana perkeretaapian yang dialokasikan di  Divisi  regional  I  Provinsi  Sumatera Utara.  Pengadaan  barang  dan  suku cadang yang dilakukan oleh UPT. Balai Yasa  PuluBrayan  merupakan  kegiatan
pemesanan ataupun melakukan pelelangan  kemudian  mendistribusikan barang  kepada  sarana-sarana  yang membutuhkan perawatan.
Sebagai  perusahaan  yang  bergerak di bidang perawatan kereta api, pengadaan dan ketersediaan barang dan jasa  sangat  penting  bagi  UPT.  Balai Yasa PuluBrayan agar proses perawatan sarana  yang  telah  disepakati  sesuai kontrak  tidak  terkendala  dan  berjalan sesuai  kontrak.  Jika  pengadaan  barang tidak  lancar  maka  akan  mengganggu sistem  perawatan  sarana  yang  akan dilakukan,  maka  dalam  hal  ini  vendor yang sudah bekerjasama dan menandatangani  kontrak  akan  dikenai
TGR  (denda)  atas  keterlambatannya
dalam pengadaan barang.
Kelancaran perawatan sarana
perkeretaapian tergantung pada kelancaran  pengadaan  barang  dan  jasa karena  jika  barang  dan  jasa  yang  akan didistribusikan  ke  setiap  sarana  yang dibutuhkan  tidak  ada  maka  akan mengganggu  sistem  perawatan  sarana. Untuk  menunjang  kelancaran  sistem perawat  sarana  perkeretaapian  maka dibutuhkan  suatu  prosedur  pengadaan barang dan jasa yang baik. Berdasarkan uraian  diatas  penulis  mengangkat  judul “Analisis Sistem Pengadaan Barang dan jasa  di  Unit  Logistik  UPT.  Balai  Yasa Pulubrayan”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menginformasikan tentang sistem pengadaan barang dan jasa di UPT. Balai Yasa  Pulubrayan  PT.  KAI  (Persero). Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  yaitu  studi  literatur  dan penelitian  lapangan.  Dimana  sistem pengambilan  data  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  jurnal-jurnal  yang dianalisis  berdasarkan  permasalahan yang ada dan data primer dalam bentuk penjelasan  berupa  informasi  yang berasal  dari  dalam  instansi  yang berhubungan  dengan  sistem  pengadaan barang dan jasa.

## Sumber: Rumetna (2018).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tujuan Umum Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan  pengadaan  barang  dan jasa dilakukan agar mendapatkan penyedia barang dan dapat bekerja sama serta menjalin hubungan dengan mereka, yaitu  membeli  barang  dan  jasa  yang diperlukan  dalam  kegiatan  operasional perusahaan. Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh UPT. Balai Yasa Pulubrayan KAI (Persero) dilakukan    dengan  memanfaatkan sebuah aplikasi berbasis teknologi yang disebut dengan E-Procurement . Penerapan E-Procurement berguna untuk mempermudah sistem yang masih konvensional.  Sistem E-Procurement diharapkan  dapat  memberikan  manfaat berupa :
a) Menyediakan  informasi  pembelian barang  dan  jasa  dengan  cepat  dan data  yang  disajikan  terdokumentasi dengan baik.
b) Tersedia  informasi  stok  barang  di gudang secara up to date.
c) Pengawasan  dan  kontrol  pengadaan yang  baik  sehingga  resiko-resiko dapat diminimalisir.
d) Pengadaan  lebih  terbuka,  efisiens, dan akuntabe sehingga perhitungann perusahaan  menjadi  lebih  baik  dan dapat  mencegah  timbulnya  KKN terjamin transparansi peserta tender.

## B. Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Analisis  sistem  adalah  penjelasan dari  suatu metode  yang  digunakan  oleh sebuah intansi dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi segala  masalah  ataupun  kendala  yang muncul dalam sistem sehingga nantinya dapat  dilakukan  sebuah  pencegahan ataupun perbaikan serta pengembangan. Pelaksanaan  sistem  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  pada  UPT.  Balai  Yasa Pulubrayan menggunakan beberapa
Mulai Identifikasi Masalah Studi Literatur Analisis dan Pembahasan Hasil
metode antara lain:
1. Pengadaan  Barang  dan  Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa  dengan  metode  pengadaan langsung,  pengusul  PBJ  (Pengadaan Barang dan Jasa) diberikan kewenangan:
a. Menunjuk pejabat dibawah pembianaanya untuk bertindak selaku  pejabat  PBJ  (Pengadaan Barang dan Jasa), dengan susunan 1 ketua dan 2 anggota.
b. Menunjuk  pejabat  lain  yang  ada  di unitnya  untuk  bertindak  selaku penerima barang /jasa.
c. Menunjuk  pejabat  lain  yang  ada  di unitnya  untuk  bertindak  sebagai panitia penguji barang/ jasa.
Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pelaksanaan langsung meliputi kegiatan :
a. Tahap Persiapan Dokumen Adapun dokumen yang harus dipersiapkan antara lain :
1. Justifikasi kebutuhan barang/jasa
2. Justifikasi  pemilihan  calon  peserta pengadaan  langsung  atau  justifikasi penunjukan langsung.
3. Spesifikasi  teknis  atau  Kerangka Acuan Kerja (KAK).
4. Persetujuan pendanaan atau pembiayaan.
5. Seluruh  dokumen  wajib  di  tanda tangani oleh pengusul PBJ
(Pengadaan  Barang  dan  Jasa)  pada
unit yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa.
b. Tahap Pelaksanaan
1. Pejabat PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)  wajib  mengundang  paling sedikit  3(tiga)  penyedia  barang/jasa yang  merupakan  Pengusaha  Kena
Pajak  (PKP),  yang  pembuktiannya dibuktikan dengan melampirkan:
a. Copy  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)
b. Copy  surat  Pengukuhan  Pengusaha Kena Pajak (PPKP)
c. Bukti  pembayaran  pajak  tiga  bulan terakhir
2. Undangan  yang  disampaikan  paling sedikit  memuat  informasi  tentang pagu  dana  dengan  nilai  sudah termasuk  pajak,  jadwal  rencana kegiatan proses pengadaan barang/jasa,  dan  dilampiri  dengan dokumen :
a. Dokumen  Kerangka  Acuan  Kerja (KAK) atau spesifikasi teknis
b. Formulir permintaan dan penawaran harga
c. Pakta integritas.
3. Dalam hal ini, pengadaan barang/jasa lebih dari Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sebelum tahap pemasukan dokumen pejabat PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) dapat melakukan rapat penjelasan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penjelasan.
4. Pada  saat  pembukaan  dan  evaluasi dokumen  penawaran,  pejabat  PBJ (Pengadaan  Barang  dan  Jasa)  wajib memastikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan telah terpenuhi oleh peserta Pengadaan Barang/Jasa, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pembukaan penawaran harga.
5. Dokumen  penawaran  dari  peserta Pengadaan  Barang/Jasa  dinyatakan gugur/gagal apabila:
a. Tidak memenuhi syarat administrasi/teknis.
b. Nilai  penawaran  lebih  dari  Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), diluar PPN.
6. Kepada  penawar  dengan  harga terendah  yang  telah  memenuhi persyaratan,  dilakukan  klarifikasi dan  negosiasi  harga,  dan  hasilnya dituangkan  dalam  berita  acara negosiasi.
7. Sebelum  dilakukan  negosiasi  harga, pejabat PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)  membuat  analisis  kewajaran harga penawaran dari peserta Pengadaan Barang/Jasa dengan membandingkan  harga  keseluruhan dari  Rencana  Anggaran  dan  Biaya (RAB)  dengan  harga  keseluruhan penawaran  dari  peserta  Pengadaan Barang/Jasa  dari  nilai  penawaran harga terendah, dengan ketentuan :
a. Setiap penawaran yang disampaikan sesuai  dengan  kehati-hatian,  wajib dilakukan negosiasi.
b. Apabila nilai penawaran lebih besar daripada  nilai  Rencana  Anggaran dan  Biaya  (RAB),  maka  pejabat Pengadaan Barang/Jasa wajib melakukan  negosiasi  harga  kepada peserta dimaksud sampai mendapatkan nilai yang sama dengan  Rencana  Anggaran  dan Biaya (RAB) atau lebih rendah.
c. Dalam hal harga keseluruhan setelah dilakukan  negosiasi  harga  tetap berada diatas harga Rencana Anggaran  dan  Biaya  (RAB)  maka pejabat Pengadaan Barang/Jasa wajib  melaporkan  kepada  pengusul Pengadaan Barang/Jasa dengan menyertakan penjelasan atas perbedaan  harga  yang  dimaksud guna  mendapatkan  suatu  keputusan dan  keputusan  tersebut  dijadikan sebagai dasar bagi pejabat
Pengadaan Barang/Jasa untuk menerima  atau  menolak  penawaran dari peserta Pengadaan Barang/Jasa 8. Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan sebagai pemenang ditetapkan dengan keputusan
penetapan penyedia barang/jasa melalui metode pengadaan langsung.
9. Dalam  waktu  paling  lama  2  hari setelah ditetapkan keputusan penetapan penyedia barang/jasa melalui metode pengadaan langsung maka pengusul Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa harus sudah
menandatangani :
a. Surat Perintah Kerja (SPK) .
b. Perjanjian  sesuai  dengan  kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Tahap Penyerahan Barang/Jasa
1. Pengusul  Pengadaan  Barang/Jasa melalui penerima barang/jasa bertanggung jawab dalam pengawasan  progres  pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sebagaimana  yang  telah  ditetapkan dalam  Spesifikasi  Teknis/Kerangka Acuan  Kerja  (KAK)  dan  Surat Perintah Kerja (SPK).
2. Penyerahan  Barang/Jasa  dituangkan dalam  bentuk  Daftar  Penerimaan Barang/Jasa (DPB/J).
3. Penerima Barang/Jasa membuat bukti Penerimaan Barang Persediaan (goods  receipt)  untuk  yang  bersifat persediaan  atau  membuat  Tanda Penerimaan  Barang/Jasa  (TPB/J) untuk  barang/jasa  yang  bersifat langsung dipakai.
4. Dalam  waktu  paling  lama  1  hari kerja setelah tanggal penerbita good receipt  atau  Tanda  Penerimaan Barang/Jasa (TPB/J), penerima barang/jasa  membuat  permintaan pengujian barang/jasa kepada panitia penguji barang/jasa.
5. Dalam  1  hari  setelah  menerima permintaan  pengujian  maka  penguji barang/jasa  melakukan  pengujian dalam waktu paling lama 7 hari kerja atau  30  hari  kerja  jika  pengujian melibatkan  pihak  eksternal,  dan hasilnya  dituangkan  dalam  berita acara  pengujian  setelah  barang/jasa dinyatakan sesuai dengan persyaratan yang meliputi kesesuaian spesifikasi teknis, jumlah dan  persyaratan-persyaratan  lain yang ditentukan dalam format berita acara.
6. Berita  acara  pengujian  disampaikan kepada  penerima  barang/jasa,  dan penerima barang/jasa membuat Berita  Acara  Serah  Terima  (BAST) Barang/jasa.
d. Tahap Pembayaran
Pada  saat  Penyedia  Barang/Jasa
mengajukan surat Permohonan Pembayaran harus melampirkan :
1. Copy Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Faktur  tagihan/invoice  atau  kuitansi dengan materai cukup
3. Faktur pajak.
4. Surat setoran Pajak.
5. Daftar Penerimaan Barang/Jasa
(DPB/J) 6. Persyaratan-persyaratan  lain  yang ditentukan dalam Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)  serta  berita  acara  penjelasan jika ada.
7. Copy  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
8. Nomor  rekening  bank  penyedia barang/jasa.
9. Persyaratan-persyaratan  lain  yang ditetapkan  dalam  Surat  Perintah Kerja Barang/Jasa (SPK).
Gambar 1. Flowchart Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung Sumber : PT.KAI (Persero)
2. Pengadaan Barang/Jasa dengan

## Metode Pembelian Langsung
Pengadaan  Barang/Jasa  dengan metode  pembelian  langsung  dilaksakan secara  langsung  tanpa  melalui  proses lelang  ataupun  pengadaan  langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pengusul  Pengadaan  Barang  dan Jasa  membuat  justifikasi  kebutuhan barang/jasa yang menerangkan bahwa
barang/jasa tersebut diperlukan untuk mendukung proses bisnis  perusahaan  dan  tersedia
dipasaran umum dengan harga sesuai price  list ataupun  harga  pasar  yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Pembelian langsung barang atau jasa dilakukan melalui prose Uang Muka Dinas (UMD) .
c. Atas  uang  muka  UMD  yang  telah digunakan untuk pembelian
barang/jasa,  pengusul  Pengadaan Barang/Jasa harus membuat pertanggungjawaban  dalam  waktu paling  lambat  1  bulan  setelah
dilakukan pemindahbukuan (transfer) d. Untuk pertanggungjawaban sekaligus  penutupan  Uang  Muka Dinas  (UMD),  pemegang  Uang Muka  Dinas  (UMD)  menerbitkan analisa  pertanggungjawaban  atas penggunaan  UMD  yang  dilampiri antara lain :
1. Asli faktur pembelian.
2. Asli  struk/  bill/  bukti  transfer/  nota/ kuitansi/tanda  terima  uang.  Khusus untuk  tanda  terima  nota/kwitansi yang  tidak  tercetak  melalui cash register atau  nominal  tertentu  harus dibubuhi  materai  sesuai  dengan peraturan yang berlaku dan ditandatangani  oleh  pihak  yang menerima uang.
3. Asli  faktur  pajak,  dalam  hal pembelian langsung barang/jasa dibeli dari penyedia barang/jasa yang merupakan usaha kena pajak.

## C. Hambatan dalam Pengadaan
Barang dan Jasa Pada dasarnya
pelaksanaan pengadaan  barang  dan  jasa  pada  UPT. Balai  Yasa  Pulubrayan  PT.  KAI (Persero)  sudah  berlangsung  sesuai dengan  sistem  yang  ada,  dan  dalam pelaksanaannya juga sudah baik. Namun berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah satu karyawan di unit logistik yang bernama  Maya  Ferianti,  ia  mengatakan bahwasanya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa antara lain :
1. Prosedur pengumpulan berkas seperti company  profile perusahaan tidak  lengkap  sehingga  tidak  bisa langsung diproses ke unit pengadaan barang dan jasa.
2. Adanya Keterlambatan vendor
dalam  memenuhi  kebutuhan  barang dan  jasa.  Yang  seharusnya  barang masuk  60  hari  setelah  SPK  (surat perjanjian kerjasama) namun terkadang  ada  juga  barang  yang terhambat  masuk  sehingga  mitra/ vendor terkena TGR(denda).
3. Ada  juga  spesifikasi  teknik  barang yang ada di aplikasi online KAI tidak sesuai dengan yang dijual dipasaran. Contohnya  ukuran  dimensi  barang seperti Aacrylic barang.
4. Kondisi barang yang sampai jumlahnya  tidak  sesuai  dengan kesepakatan maka barang tidak dapat diuji atau masuk ke tahap selanjutnya.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik ialah  dalam  sistem  pengadaan  barang dan  jasa  metode  yang  digunakan menggunakan metode pelelangan
terbatas dan pemilihan langsung.
Terdapat  beberapa  hambatan  yang dihadapi  dalam  pengadaan  barang  dan jasa antara lain : Prosedur pengumpulan berkas seperti company profile perusahaan tidak lengkap sehingga tidak bisa langsung diproses ke unit pengadaan barang jasa, adanya keterlambatan  vendor  dalam  memenuhi kebutuhan  barang  dan  jasa.  Yang seharusnya barang masuk 60 hari setelah SPK (surat perjanjian kerjasama) namun terkadang  ada  juga  barang  yang terhambat masuk sehingga mitra/ vendor terkena  TGR(denda)  dan  ada  juga spesifikasi  teknik  barang  yang  ada  di aplikasi online KAI tidak sesuai dengan yang dijual dipasaran. Contohnya ukuran dimensi barang Aacrylic barang.

## 5. SARAN
Pada jurnal ini penulis menyarankan  dalam  sistem  pengadaan barang  dan  jasa  sangat  dibutuhkan pengertian serta pemahaman bagi setiap instansi  maupun  perusahaan  yang  ingin terlibat  dalam  pengadaan  barang  dan jasa mengenai proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sehingga dalam pelaksanaanya  tidak  ada  penyedia barang dan jasa yang belum siap dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Alkahfi,  M.,  &  Aslami,  N.  (2021).
Pengaruh  Strategi  Pemasaran Asuransi Mikro terhadap Kesejahteraan UMKM di Indonesia .  VISA:  Journal  of Vision  and  Ideas,  2(1),  26-38. https://doi.org/10.47467/visa.v2i 1.795
Iqbal,  Hamly  (2020) Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun 2018 Berbasis Nilai Keadilan . Keputusan  Direksi  PT.  Kereta  Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.U/PL.101/IV/3/KA-2017 Tentang Petunjuk  Pelaksanaan Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Dengan  Menggunakan  Metode Pengadaan Langsung Dan Pembelian Langsung. Lasmi,  A.,  &  Aslami,  N.  (2021 ). Strategi Pemasaran Produk Asuransi  Investasi  Di  Indonesia . El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis  Islam,  3(2),  183-194. https://doi.org/10.47467/elmal.v3 i2.715
Nursetyo, G. (2013). Analisis
Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Konsultansi (Studi Kasus : Proyek Pemerintah) .  Jurnal  Teknik  Sipil Dan Arsitektur, 14(18). Retrieved from http://ejournal.utp.ac.id/index.ph p/JTSA/article/view/397
Nuryanti,  Dona.  R.P.  2015. Pengaruh
Implementasi  e-procurement  dan Pengendalian  Internal  Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang  Dan  Jasa .  Bandung  : repositpry.unpas.ac.id.
Putri, I., & Aslami, N. (2021). Strategi Pemasaran  Agen  PT  Prudential Dalam Mempertahankan Loyalitas Nasabah Prulink Syariah . VISA: Journal of Vision and Ideas, 1(2), 122-128.
https://doi.org/10.47467/visa.v1i
2.800
Rumetna,  M.  S.  (2018). Pemanfaatan Cloud  Computing  Pada  Dunia Bisnis:  Studi  Literatur .  Jurnal Teknologi  Informasi  dan  Ilmu Komputer (JTIIK), 5(3). 305-314.
S.  Sawidar  (2018) Analisis  Faktor- Faktor  Penerapan  Pengadaan Barang Dan Jasa. 5(2). 12-34 Trimurti  Dewi,  Retno.  2013 .  Prosedur
Pengadaan  barang  dan  jasa  di PT. PLN (Persoro) Area Surakarta .  Skripsi.,  Surakarta: Universitas Sebelas Maret, https://digilib.uns.ac.id/dokumen/ abstrak/43780/Prosedur- Pengadaan-Barang-Jasa-di-PT- PLN-Persero-Area-Surakarta