## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  DENGAN ALAT BUKTI SURAT BERBENTUK FOTOCOPY (Studi Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh)

## Muhammad Ilham
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: muhammadilham110193@gmail.com

## ABSTRACT
Documentary evidence in the form of photocopies and not in its original form does not have legal  proof  power  according  to  law  if  it  is  not  equipped  with  legalization  or  authentication. Basically,  documentary  evidence  in  the  form  of  photocopies  can  consist  of  documentary evidence  that  has  been  legalized  by  the  competent  authority  stating  that  it  is  in  accordance with  the  original  and  letter  evidence  that  is  not  in  its  original  (official)  form.  The  use  of photocopied evidence that is not in its original (official) form or is not legalized by the party authorized  to  issue  the  letter  has  no  evidentiary  value  and  power.  In  criminal  cases, documentary  evidence  is  the  material  concept.  Looking  for  material evidence  then  to  realize the material truth, this is in the criminal concept. But in civil law it is formal. The obstacle in investigating  corruption  crimes  using  photocopies  of  evidence  by  investigators  at  the Payakumbuh District Prosecutor's Office is the difficulty in finding the original documentary evidence because it has been destroyed by the suspect. The suspect is fugitive/on the wanted list (DPO). This is an obstacle because investigators also need information from the suspect. Non-technical  obstacles  include  missing  documents  sought.  Before  a  suspect  is  examined  or searched, it is usual for the suspect to delete old documents. So usually this document can not be disclosed again.
Keywords: Corruption Crime, Investigation, Letter of Evidence, Photocopy

## ABSTRAK
Alat  bukti  surat  berupa  fotokopi  dan  bukan  dalam  bentuk  aslinya  tidak  memiliki  kekuatan pembuktian  yang  sah  menurut  hukum  apabila  tidak  dilengkapi  dengan  legalisasinya  atau otentifikasinya.  Pada  dasarnya  alat  bukti  surat  berupa  fotokopi  dapat  terdiri  dari  alat  bukti surat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang yang menyatakan sudah  sesuai dengan aslinya  dan  alat  bukti  surat  yang  tidak  dalam  bentuk  aslinya  (resmi).  Penggunaan  alat  bukti fotokopi surat yang tidak dalam bentuk aslinya (resmi) atau tidak dilegalisir oleh pihak yang berwenang  mengeluarkan  surat  tersebut  tidak  memiliki  nilai  dan  kekuatan  pembuktian.  Pada perkara pidana, bukti surat adalah konsep materiilnya. Mencari bukti materiil kemudian untuk mewujudkan kebenaran materiil, ini di dalam konsep pidana. Namun di dalam perdata adalah formil. Kendala dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan menggunakan alat bukti surat berbentuk fotocopy oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh adalah  kesulitan untuk menemukan  bukti  surat  yang  asli  karena  telah  dimusnahkan  oleh  tersangka.  Tersangka buron/masuk  daftar  pencarian  orang  (DPO).  Hal  ini  menjadi  kendala  dikarenakan  penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Hambatan secara non teknis antara lain dokumen yang  dicari  hilang.  Sebelum  tersangka  diperiksa  atau  digeledah,  biasa  tersangka  akan
menghilangkan  dokumen-dokumen  yang  sudah  lama.  Sehingga  biasanya  dokumen  ini  tidak bisa di ungkap lagi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan, Alat bukti Surat, Foto copy

## PENDAHULUAN
Cocok  dengan  determinasi  hukum  kejahatan  badaniah  serta  hukum  kejahatan  formil yang  legal  di  Indonesia,  hingga  cara  penanganan  sesuatu  masalah  kejahatan,  terdiri  dari sebagian  jenjang,  di  antara  lain  Investigasi (Opsporing) ,  Penuntutan (Vervologing) ,  Majelis hukum (Rechtspraak) ,  Penerapan  tetapan  Juri (Executie) ,  Observasi  tetapan  Juri. 1 Investigasi ialah  kegiatan  yuridis  yang  dicoba  interogator  buat  mencari  serta  menciptakan  bukti  asli. 2 Hukum formil ataupun hukum kegiatan kejahatan ini amat berfungsi dalam penguatan hukum di Indonesia spesialnya kepada perbuatan kejahatan penggelapan.
Bersumber  pada  determinasi  Artikel  1  nilai  2  KUHAP  yang  melaporkan  kalau Investigasi  merupakan  serangkaian  aksi  Interogator  dalam  perihal  serta  bagi  metode  yang diatur  dalam  hukum ini  buat  mencari  dan  mengakulasi  fakta  yang  dengan  fakta  itu  membuat jelas  mengenai  perbuatan  kejahatan  yang  terjalin  serta  untuk  menciptakan  tersangkanya. Investigasi kepada permasalahan penggelapan ada dalam Hukum No 16 Tahun 2004 Mengenai Kejaksaan diatur dalam Artikel 30 bagian (1) graf d mengatakan: Kewajiban serta Wewenang Beskal  merupakan  “melaksanakan  investigasi  kepada  perbuatan  kejahatan  khusus  bersumber pada hukum”. Dalam uraiannya yang diartikan dengan perbuatan kejahatan khusus bersumber pada  hukum  merupakan  diatur  dalam  Hukum  No  31  Tahun  1999  Mengenai  Pemberantasan Perbuatan  Kejahatan  Penggelapan  begitu  juga  sudah  diganti  dengan  Hukum  No  20  Tahun 2001  Mengenai  Pemberantasan  Perbuatan  Kejahatan  Penggelapan.  Alat-alat  fakta  ini  ialah salah  satu  bagian  yang  terutama  dalam  cara  pengecekan  masalah  kejahatan  yang  esoknya hendak dipakai oleh Penggugat Biasa buat meyakinkan tersangka teruji bersalah ataupun tidak dalam pembuktian. 3
Pembuktian ialah titik esensial pengecekan masalah dalam konferensi majelis hukum. Pembuktian  merupakan  ketentuan-ketentuan  yang  bermuatan  penggarisan  serta  prinsip mengenai  cara-cara  yang  dibenarkan  hukum  buat  meyakinkan  kekeliruan  yang  didakwakan pada tersangka, lewat alat-alat fakta yang dibenarkan hukum buat berikutnya dipergunakan juri dalam  meyakinkan  kekeliruan  tersangka.  Oleh  sebab  itu,  juri  tidak  bisa  mempergunakan perlengkapan  fakta  yang  berlawanan  dengan  hukum,  sebab  bukti  atas  sesuatu  tetapan  wajib terjamin  dengan  perlengkapan  fakta  yang  legal  dengan  cara  hukum  dan  mempunyai  daya pembuktian yang menempel pada tiap perlengkapan fakta yang ditemui. 4
Dari  kesimpulan  Artikel  183  KUHAP,  nampak  kalau  pembuktian  wajib  didasarkan sekurang-kurangnya  pada  2  perlengkapan  fakta  yang  legal,  diiringi  dengan  agama  juri  yang didapat  dari  alat-alat  fakta  itu.  Maksudnya,  tersedianya  minimal  2  perlengkapan  fakta  saja,
1 Hari  Sasangka, Penyidikan,  Penahanan,  Penuntutan  Dan  Praperadilan  Dalam  Praktek, Mandar maju, Bandung, 2003, hlm 2
2 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika,  Jakarta, , 2008 hlm 109
3 Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Djambatan, Jakarta, 1998, hlm 29
4 Hetty  Hassanah, Tindak  Pidana  Perjudian  Melalui  Internet  (Internet  Gambling)  Ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2, 2011, hal 231.
belum  lumayan  buat  menjatuhkan  kejahatan  pada  tersangka.  Kebalikannya,  walaupun  juri telah  percaya  kepada  kekeliruan  tersangka,  hingga  bila  tidak  ada  minimal  2  perlengkapan fakta,  juri  pula  belum  bisa  menjatuhkan  kejahatan  kepada  tersangka.  Dalam  perihal  inilah penjatuhan  kejahatan  kepada  seseorang  tersangka  haruslah  penuhi  2  ketentuan  telak,  ialah perlengkapan  fakta  yang  lumayan  serta  agama  juri.  Sedemikian  itu  pula  perihalnya  dalam investigasi.  Interogator  terkini  bisa  memutuskan  terdakwa  bila  telah  terdapat  minimun  2 perlengkapan fakta.
Pembuktian  ialah  beberapa  dari  Hukum  Kegiatan  Kejahatan  yang  menata  berbagai berbagai  perlengkapan  fakta  yang  legal  bagi  hukum,  sistem  yang  dianut  dalam  pembuktian, ketentuan  ketentuan  serta  aturan  metode  mengajukan  perlengkapan  fakta  itu  dan  wewenang Juri  buat  menyambut,  menyangkal  serta memperhitungkan  sesuatu  perlengkapan  fakta  dalam pembuktian.  Untuk  interogator  pembuktian  ialah  upaya  buat  menciptakan  terdakwa  serta meneruskan cara peradilan kejahatan ke langkah penuntutan.
Hal  cara  pembuktian  perbuatan  kejahatan  penggelapan  mengenai  angka  kehilangan jelas  untuk  negeri  mempunyai  andil  yang  berarti  dalam  hubungannya  dengan  penjatuhan kejahatan (bonus) pembayaran duit pengganti yang jumlahnya serupa banyaknya dengan  yang didapat dari hasil penggelapan. Alhasil, dibutuhkan perlengkapan fakta yang mensupport buat membuktikan  besarnya  angka  kehilangan  untuk  Negeri  bisa  didapat  dengan  cara  tentu. Perlengkapan  fakta  pesan  ialah  salah  satu  perlengkapan  fakta  yang  mempunyai  andil  berarti dalam cara pembuktian buat membuktikan akuisisi besaran kehilangan untuk Negeri.
Semacam  pada  masalah  Tindak  Kejahatan  Penggelapan  sehubungan  dengan terdapatnya Penyalahgunaan anggaran dorongan ekspansi areal gambir di Kenagarian Sialang, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 5 Puluh Kota seluas 250 Ha dengan anggaran sebesar lebih kurang  1,7  miliyar  yang  berawal  dari  APBN  Tahun  Perhitungan  2007.  Dimana  interogator tidak menciptakan lagi fakta pesan asli tetapi memiliki fakta fakta pesan berupa fotocopi. Pada masalah  ini  dicoba  oleh  sebagian  orang  serta  diantara  terdakwa  itu  terdapat  yang  telah  di sidangkan.
Perlengkapan  fakta  duplikat  pesan  inilah  yang  berikutnya  dipakai  buat  membagi besaran  kehilangan  Negeri  atas  perbuatan  kejahatan  penggelapan  yang  disangkakan  pada Terdakwa. Penggunaaan perlengkapan fakta duplikat pesan buat membagi besaran kehilangan Negeri itu amat menarik buat dikaji lebih mendalam.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh yuridis  empiris .  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder. Data    sekunder  diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan  Menggunakan  Alat  Bukti  Surat Berbentuk Fotocopi Oleh Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh
Pada  dasarnya  perlengkapan  fakta  pesan  berbentuk  duplikat  bisa  terdiri  dari perlengkapan fakta pesan yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berhak yang melaporkan telah cocok dengan aslinya serta perlengkapan fakta pesan yang tidak dalam wujud aslinya (sah). Pemakaian perlengkapan fakta duplikat pesan yang tidak dalam wujud aslinya (sah)
ataupun tidak dilegalisir oleh pihak yang berhak menghasilkan pesan itu tidak mempunyai angka serta daya pembuktian.
Dari  macam-macam  pesan  sah  begitu  juga  diartikan  dalam  Artikel  187  graf  a hingga dengan Artikel 187 graf c KUHAP, memanglah semenjak awal diperuntukkan buat meyakinkan  suatu  Surat-surat  ataupun  Akta  yang  berhubungan  dengan  perbuatan kejahatan  yang  disangkakan  pada  terdakwa,  semacam  misalnya  akta  akta  profesi  serta pesan  kontrak  yang  dipakai  pula  selaku  bawah  dalam  pengecekan  masalah  di  sidang. Cocok  dengan  sistem  minus  yang  dianut  oleh  KUHAP,  ialah  wajib  terdapat  agama  dari Juri kepada perlengkapan fakta yang diajukan di sidang. Kalau yang dicari dalam Hukum Kegiatan Kejahatan merupakan bukti material ataupun bukti asli, hingga konsekuensinya Juri  leluasa  buat  memakai  ataupun  melepaskan  suatu  pesan.  Oleh  sebab  itu,  angka perlengkapan fakta bertabiat leluasa.
Hal  kekuatan  pembuktian  duplikat  perlengkapan  fakta  tercatat,  hingga  dikala  ini belum  terdapat  peraturan  perundang-undangan  ataupun  yurisprudensi  yang  menata  hal perihal  itu.  Daya  pembuktian  dari  suatu  duplikat  perlengkapan  bukti  tercatat  bisa dimengerti  dengan  membaca  literatur-literatur  terpaut  serta  pemakaian  oleh  interogator pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Bersumber  pada  determinasi  Tetapan  Dewan  Agung  (berikutnya  diucap  MA) Republik  Indonesia  No  7011  K  atau  Sip  atau  1974,  pengakuan  kesahan  identiknya duplikat  dengan  aslinya  bisa  diakui  bila  pihak  yang  mengajukan  perlengkapan  fakta  itu sanggup  membuktikan  aslinya  di  wajah  sidang,  bila  tidak  bisa  membuktikan  aslinya hingga duplikat tidak berharga selaku kopian awal ataupun kopian keberapa alhasil tidak legal  selaku  perlengkapan  fakta.  Determinasi  lainnnya  hal  pembuktian  suatu  duplikat perlengkapan  fakta  tercatat  pula ada  dalam  Tetapan  MA  Republik  Indonesia  No  3609  K atau  Pdt  atau  1985  ialah  pesan  fakta  duplikat  yang  tidak  sempat  diajukan  ataupun  tidak sempat  terdapat  pesan  aslinya,  wajib  disampingkan  selaku  pesan  fakta.  Perihal  ini  legal pada sistem peradilan awas.
Bersumber  pada  estimasi  interogator  serta  diperkuat  dengan  penjelasan  pakar hukum kejahatan maka interogator pada kejaksaan Negara Payakumbuh melaporkan kalau pemakaian perlengkapan fakta pesan berbentuk duplikat serta bukan dalam wujud aslinya tidak  mempunyai  daya  pembuktian  yang  legal  bagi  hukum  bila  tidak  dilengkapi  dengan legalisasinya ataupun otentifikasinya. Ditinjau dari bidang resmi perlengkapan fakta pesan sah  (asli)  yang  berupa  pesan  yang  dikeluarkan  bersumber  pada  determinasi  hukum merupakan perlengkapan fakta yang legal serta berharga sempurna. Alhasil, dengan tidak dilampirkannya pesan ataupun akta dalam wujud aslinya tidak bisa dijadikan bawah pula buat  membagi  jumlah  kemampuan  kehilangan  Negeri  atas  perbuatan  kejahatan penggelapan yang dicoba oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, penyidik wajib mengajukan asli dari  dokumen-dokumen  itu  selaku  perlengkapan  fakta.  Bila  perlengkapan  fakta  pesan ataupun  akta  dilampirkan  serta  diajukan  di  sidang  dalam  wujud  asli  ataupun  sudah dilegalisir  oleh  yang  berhak  yang  melaporkan  kalau  duplikat  itu  sudah  cocok  dengan aslinya, hingga bisa dipakai selaku bawah enumerasi informasi kehilangan negeri. Sebab bawah enumerasi kehilangan Negeri cuma didasarkan pada perlengkapan fakta pesan asli (sah)  ataupun  akta  kepada  perbuatan  kejahatan  penggelapan  yang  disangkakan  pada
terdakwa.  Karena,  perlengkapan  fakta  pesan  ataupun  akta  yang  berbentuk  duplikat  tidak mempunyai angka serta daya pembuktian.
Pemakaian  perlengkapan  fakta  duplikat  pesan  ataupun  akta  selaku  bawah enumerasi kehilangan Negeri, tidak mempunyai daya pembuktian serta tidak mempunyai kesahan  di  mata  hukum.  Tetapi,  dalam  masalah  ini  perlengkapan  fakta  duplikat  pesan ataupun  akta  sudah  dibuktikan  keabsahannya  dengan  terdapatnya  legalisir  atas  duplikat itu.  Alhasil,  interogator  pada  Kejaksaan  Negara  Payakumbuh  itu  menyudahi  kalau pemakaian  perlengkapan  fakta  duplikat  pesan  yang  dilegalisir  oleh  yang  berhak  yang melaporkan  kalau  duplikat  itu  cocok  dengan  aslinya  serta  mempunyai  daya  pembuktian serta kesahan di mata hukum.
Pembuktian pesan selaku kondisi perlengkapan fakta wajib disampingkan dengan rancangan  arti  perlengkapan  fakta  yang  legal  sebab  pesan  merupakan  fakta  formil. Rancangan  fakta  formil  cuma  terdapat  pada  bentrokan  awas.  Namun  bila  di  masalah kejahatan, fakta pesan merupakan rancangan materiilnya. Mencari fakta badaniah setelah itu  buat  menciptakan  bukti  badaniah,  ini  di  dalam  rancangan  kejahatan.  Tetapi  di  dalam awas merupakan formil. Pesan merupakan  wujud formil buat mensupport fakta badaniah. Artinya  pada  masalah  awas  selaku  fakta formil  yang  dibutuhkan  kesahan  dari  pada  daya hukum  bentuk  pesan  itu  misalnya  selaku  sesuatu  akta  asli  sebaliknya  pada  masalah kejahatan  perlengkapan  fakta  pesan  merupakan  mencari  bukti  materiilnya  maksudnya merupakan apa isi yang terdapat dalam pesan itu.
Bila  pesan  merupakan  formil  hingga  wajib  berdiri  pada  hukum  awas.  Dalam hukum  awas  diatur  dalam  artikel  1888  KUHPerdata,  gimana  daya  fakta  pesan  mulanya yang  dalam  asasnya  serta  karakternya  merupakan  formil.  Dipaparkan  dalam  artikel  1888 KUHPerdata  itu,  daya  pembuktian  sesuatu  fakta  catatan,  tercantum  pesan,  merupakan pada akte aslinya. Bila akte yang asli itu terdapat, hingga salinan-salinan ataupun ikhtisar- ikhtisar, cumalah bisa diyakini sebab salinan-salinan itu ataupun ikhtisar-ikhtisar itu cocok dengan aslinya. Alhasil bagi artikel 1888 KUHPerdata, jika terdapat pesan yang dijadikan fakta, wajib terdapat aslinya.
Pada  masalah  kejahatan  Bila  perlengkapan  fakta  pesan  ataupun  akta  dilampirkan serta diajukan di cara kegiatan kejahatan dalam wujud asli ataupun sudah dilegalisir oleh yang berhak yang melaporkan kalau duplikat itu sudah cocok dengan aslinya, hingga bisa dipakai selaku perlengkapan fakta. Perlengkapan fakta pesan ataupun akta yang berbentuk duplikat  dengan  tidak  terdapat  legalisir  cocok  dengan  aslinya  tidak  mempunyai  angka serta daya pembuktian.
B. Kendala  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan  Menggunakan  Alat Bukti  Surat  Berbentuk  Fotocopy  Oleh  Penyidik  Pada  Kejaksaan  Negeri Payakumbuh
Regu interogator ditunjuk atas bawah Pesan Perintah Investigasi  yang diterbitkan oleh  Kepala  Kejaksaan  Negara  ataupun  administratur  teknis  ekuivalen  dibawahnya  atas julukan  serta  sepengetahuan  Kepala  Kejaksaan  Negara  dengan  mengutamakan  Beskal yang  tercampur  dalam  regu  pelacakan.  Regu  investigasi  sedikitnya  terdiri  dari  Kepala Subbagian  Perbuatan  Kejahatan  Spesial berlaku  seperti  ketua  regu  mendobel  badan  regu serta 3 orang Beskal berlaku seperti badan regu.
Sehabis  dimulainya  investigasi,  interogator  wajib  memberitahukan  sudah dimulainya  investigasi  pada  Beskal  Penggugat  Biasa  Kejaksaan  Negara  Payakumbuh. Begitu  pula  perihal  itu  wajib  dicoba  interogator  dari  Kejaksaan,  dalam  perihal  ini interogator  senantiasa  wajib  mengantarkan  SPDP  itu  ke  Beskal  Penggugat  Biasa Kejaksaan  Negara  Payakumbuh  lewat  catatan  biro.  Sehabis  pendapatan  SPDP,  hingga Kepala  Kejaksaan  Negara  Payakumbuh  menerbitkan  Pesan  Perintah  Penunjukan  Beskal Penggugat  Biasa  buat  menjajaki  kemajuan  investigasi  masalah  kejahatan  ataupun  lazim diucap  P-16  setelah  itu  diiringi  dengan  pesan  perintah  penunjukan  aparat  eksekutif administrasi penindakan masalah perbuatan kejahatan.
Arti  pendapatan  arsip  masalah  langkah  I  merupakan  pendapatan  arsip  masalah hasil  investigasi  dari  interogator,  jadi  arsip  masalah  itu  dikirim  oleh  interogator  bila investigasi  yang  sudah  dicoba  diklaim  sudah  berakhir.  Dari  determinasi  artikel  diatas dituturkan kalau interogator harus lekas memberikan arsip masalah hasil investigasi  pada penggugat  biasa.  Sehabis  pemberkasan  yang  dicoba  interogator  berakhir  hingga interogator mengirimkan arsip masalah itu pada Kejaksaan Negara Payakumbuh. Sehabis menyambut arsip masalah dari Interogator, Beskal Penggugat biasa harus lekas menekuni serta  mempelajari  arsip  masalah  yang  sudah  diserahkan  oleh  interogator.  Beskal Penggugat  Biasa  mempelajari  keseluruhan  dengan  cara  formil  ataupun  badaniah  arsip masalah investigasi dicoba sangat lama 14 hari. Dalam durasi 7 (7) hari Beskal Penggugat Biasa  wajib  memastikan  apakah  arsip  masalah  itu  telah  komplit  ataupun  belum  komplit. Bila  penggugat  biasa  beranggapan  keseluruhan  formil  atau  badaniah  berkasnya  belum komplit hingga penggugat biasa menerbitkan P-18 (pemberitahuan hasil investigasi belum komplit) serta mengembalikan arsip masalah pada interogator. Publikasi P-18 pula diiringi dengan  petunjuk-petunjuk  buat  dilengkapi  oleh  Interogator  yang  lazim  diucap  dengan  P- 19.
Dalam  perihal  penggugat  biasa  mengembalikan  hasil  investigasi  buat  dilengkapi, interogator  harus  lekas  melaksanakan  investigasi  bonus  cocok  dengan  petunjuk  dari penggugat  biasa.  Dalam  durasi  14  (4  simpati)  hari  interogator  wajib  menuntaskan investigasi bonus itu cocok dengan petunjuk-petunjuk penggugat biasa. Bila arsip masalah sudah  komplit  dengan  cara  formil  ataupun  badaniah  hingga  Beskal  Penggugat  Biasa menerbitkan P-21 serta wajib lekas membuat pesan cema.
Waktu durasi investigasi dibatasi sepanjang 4 (4) bulan, tetapi dalam prakteknya berkepanjangan apalagi hingga 1 (satu) tahun serta apalagi lebih. Dalam durasi 4 (4) bulan itu,  investigasi  berakhir  ataupun  belum  berakhir  hendak  diadakan  ekspose  di  Kejaksaan Besar  Sumatera  Barat.  Bila  belum  berakhir  dalam  durasi  yang  didetetapkan,  hingga  tiap 30 hari hendak lalu dimintakan informasi kemajuan investigasi.
Dalam  usaha  penanganan  perbuatan  kejahatan  penggelapan  di  wilayah, Kejaksaan  kerapkali  mengalami  halangan  bagus  dari  dalam  ataupun  luar  Kejaksaan. Halangan  itu  terdapat  bersamaan  dengan  suasana  serta  situasi  Kejaksaan  dalam pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan di tiap- tiap wilayah. Dengan cara biasa halangan  yang  mencuat  dalam  usaha  penanganan  perbuatan  kejahatan  penggelapan  di Kejaksaan Negara payakumbuh mencakup 3 utama halangan, ialah:
1. Halangan  keterbatasan  jumlah  pangkal  energi  orang  pada  Beskal  Interogator,  Beskal Interogator, serta Beskal Penggugat Biasa.
2. Halangan  keterbatasan  pangkal  anggaran  atau  perhitungan  penindakan masalah  dalam aktivitas pelacakan, investigasi, serta penuntutan.
3. Halangan  keterbatasan  sarana  atau  alat  serta  infrastruktur  yang  mensupport  serta mendukung aktivitas pelacakan, investigasi, serta penuntutan.
Kalau  jumlah  pangkal  energi  orang  buat  daya  interogator,  interogator,  serta penggugat  biasa  perbuatan  kejahatan  penggelapan  pada  Subbagian  Perbuatan  Kejahatan Spesial  di  Kejaksaan  Negara  payakumbuh  cuma  terdapat  3  orang.  Jumlah  itu  dialami sedang  kurang  cocok  dengan  banyaknya  permasalahan  perbuatan  kejahatan  penggelapan yang  ditangani  atau  dituntaskan.  Perihal  ini  nampak  dari  investigasi  kepada  perbuatan kejahatan  penggelapan  anggaran  ekspansi  tanah  gambir  di  Kabupaten  50  kota  dimana interogator kesusahan buat menciptakan fakta pesan yang asli sebab sudah dimusnahkan oleh terdakwa.
Untuk  menanggulangi  perihal  itu  sudah  didapat  tahap  kebijaksanaan  dengan memaksimalkan  guna  daya  yang  terdapat  serta  dibantu  interogator,  interogator,  serta penggugat biasa pada aspek lain ialah satu orang dari Sub Bagian Pembinaan, 2 orang dari Subbagian  Intelijen,  serta  3  orang  dari  Subbagian  Awas  serta  Aturan  Upaya  Negeri  atas perintah  Kepala  Kejaksaan  Negara  Payakumbuh,  alhasil  usaha  buat  percepatan penindakan  masalah  perbuatan  kejahatan  penggelapan  bisa  berjalan  bagi  sistem  serta metode yang legal.
Dalam penindakan masalah investigasi, Beskal Interogator kerapkali mengalami sesuatu  halangan  pada  dikala  berjalannya  cara  investigasi  perbuatan  kejahatan penggelapan.  Halangan  itu  timbul  sebab  investigasi  masalah  perbuatan  kejahatan penggelapan  di  wilayah  bukan  dituntaskan  dengan  metode  lazim  melainkan  dengan  cara luar lazim, bagi penjelasan dari Beskal interogator pada Kejaksaan Negara payakumbuh: Penindakan  masalah  perbuatan  kejahatan  penggelapan  merupakan  tercantum  masalah yang  susah  pembuktiannya  alhasil  dalam  penindakan  kerapkali  Interogator  dituntut  buat melaksanakan  aktivitas  membela  yustisi  atau  pengumpulan  perlengkapan  fakta  lebih dibandingkan  penindakan  perbuatan  kejahatan  lazim  terlebih  pada  masalah  ini  terdakwa melarikan  diri  lumayan  lama  ialah  sepanjang  sebelas  tahun.  Hambatan  dalam  cara penyidikan antara lain adalah: 5
1. Saksi tidak kooperatif dalam kemauan muncul walaupun sudah dipanggil dengan cara pantas serta sah, dan membagikan penjelasan rumit.
2. Mencari  saksi  pakar  dimana  kerapkali  pakar  yang  diperlukan  dalam  satu  aktivitas investigasi lebih dari satu orang pakar  serta butuh buat dikenal sering- kali buat pakar yang  bermutu  kerapkali  menginginkan  bayaran  lebih  sebaliknya  perihal  ini  berarti sekali mengenang mayoritas terdakwa atau tersangka masalah penggelapan merupakan banyak orang berharta yang jelas- jelas sanggup buat melunasi ahli- ahli bermutu untuk mementahkan anggapan atau cema.
3. Keinginan  Beskal  Interogator  buat  memperoleh  perlengkapan  fakta  tidak  tidak  sering menuntut  Beskal  Interogator  buat  melaksanakan  ekspedisi  ke  luar  kota  apalagi  luar propinsi  yang  dengan  sendirinya  menuntut  pembiayaan  lebih  dari  bayaran  yang  telah
5 Wawancara dengan Jaksa penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan negeri Payakumbuh tanggal 14 Oktober 2021
terdapat dikala ini.
Bagi  Kasi  Pidsus  Kejaksaan  Negara  payakumbuh,  ada  hambatan  dalam melaksanakan  investigasi  masalah  perbuatan  kejahatan  penggelapan,  dibagi  jadi  2  (2), ialah dengan cara teknis serta non teknis. Dengan cara teknis, kendalanya:
1. Terdakwa  buronan  atau  masuk  catatan  pencarian  orang  (DPO).  Perihal  ini  jadi hambatan disebabkan interogator pula membutuhkan penjelasan dari terdakwa.
2. Saksi tidak beralamat. Kerap ditemui kalau saksi yang hendak dimintai penjelasan oleh Interogator, nyatanya tidak terletak ditempat serta beralih tempat bermukim yang tidak dikenal  keberadaannya.  Alhasil  kurangi  kapasitas  pengecekan  masalah  tindka kejahatan penggelapan.
3. Kalkulasi  pengaudit  dari  BPK  atau  BPKP.  Pihak  kejaksaan  memohon  dorongan enumerasi duit negeri yang dibebani ke BPK atau BPKP. Enumerasi ini pula terhitung lama  sebab  pihak  BPK  atau  BPKP  pula  menginginkan  dokumen-dokumen  dari lembaga terpaut yang melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan. Pihak dari BPK atau  BPKP  sendiri  pula  kesusahan  bila  akta  yang  dicari  nyatanya  dihilangkan  oleh terdakwa.
4. Saksi  menyangkut  pimpinan  atau  tuan.  Bila  terdakwa  yang  melaksanakan  perbuatan kejahatan  penggelapan  ini  merupakan  atasannya,  dalam  perihal  ini  kepala  arahan sesuatu  lembaga  atau  penguasa,  perihal  ini  pula  jadi  hambatan  dalam  investigasi disebabkan  saksi  merupakan  bawahannya.  Kerap  ditemui  kalau  saksi  tidak membagikan  keterangannya  dengan  cara  global  ataupun  nyata,  alhasil  memunculkan penjelasan yang tidak utuh.
Halangan  dengan  cara  non  teknis  antara  lain  akta  yang  dicari  lenyap.  Saat sebelum  terdakwa  ditilik  ataupun  digeledah,  lazim  terdakwa  hendak  mengilangkan dokumen-dokumen yang telah lama. Alhasil umumnya akta ini tidak dapat di kata lagi.
Dari hasil tanya jawab yang sudah dicoba oleh pengarang, hambatan yang sangat mempengaruhi  dalam  investigasi  kerap  ditemui  pada  dikala  melaksanakan  investigasi masalah  perbuatan  kejahatan  penggelapan  oleh  Kejaksaan  Negara  Payakumbuh merupakan  hambatan  teknis.  Hambatan  teknis  itu  yang  mana  merupakan  kalkulasi pengaudit  dari  BPK  atau  BPKP.  Pihak  dari  Kejaksaan  Negara  payakumbuh  memohon dorongan dari BPK atau BPKP buat enumerasi kehilangan duit negeri. Perihal ini dicoba oleh pihak Kejaksaan Negara Payakumbuh supaya informasi kehilangan duit negeri lebih cermat.  Enumerasi  pengaudit  ini  jadi  hambatan  dalam  langkah  investigasi  masalah perbuatan  kejahatan  penggelapan  yang  mana  kerapkali  ditemui  dari  pihak  BPK  atau BPKP memohon bonus informasi buat memenuhi rincian finansial. Dari pihak Kejaksaan Negara Payakumbuh lekas memohon serta mencari informasi yang berkaitan dengan audit finansial sesuatu lembaga (jika yang dipsaeriksa suatu lembaga rezim). Perihal ini dicoba untuk  membuat  cermat  informasi  pengaudit  finansial  dari  suatu  lembaga  yang  sudah mudarat finansial negeri. Dari bolak-baliknya memohon informasi itu membuat enumerasi pengaudit ini jadi lama, ditambah lagi BPK atau BPKP berada di provinsi ialah di Padang. Enumerasi pengaudit ini berakhir lebih dari 4 (4) bulan yang mana perihal ini melampaui waktu  durasi  investigasi  masalah  perbuatan  kejahatan  penggelapan.  Kejaksaan  Negara Payakumbuh  sudah  berusaha  dalam  penanganan  masalah  perbuatan  kejahatan penggelapan  supaya  di  selesaikan  secepatnya,  usaha  yang  sudah  dicoba  merupakan
memohon  kemajuan  dari  hasil  enumerasi  pengaudit  serta  menekan  BPK  atau  BPKP supaya dituntaskan secepatnya.

## KESIMPULAN
Penyidikan  tindak  pidana  korupsi  penyidik  dapat  lebih  memaksimalkan  lagi kerjasama  antara  berbagai  instansi  yang  berkaitan    dengan  proses  penyidikan  tindak  pidana korupsi seperti BPKP atau pun BPK serta pihak perbankan sehingga dalam pengumpulan alat bukti tidak mengalami berbagai kendala lagi. Penggunaan bukti surat berbentuk fotocopi pihak penyidik  dapat  memaksimalkan  upaya  untuk  menunjukan  bahwa  surat  asli  dari  dokumen tersebut memang sudah dimusnahkan oleh tersangka, atau perlunya dikemukakan bukti bahwa dokumen tersebut memang sudah tidak ditemukan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hari  Sasangka, Penyidikan, Penahanan,  Penuntutan  Dan  Praperadilan  Dalam  Praktek, Mandar maju, Bandung, 2003
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika,  Jakarta, 2008
Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik , Djambatan, Jakarta, 1998
Hetty Hassanah, Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2, 2011.