## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. (54-61) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia
P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

## Bella Andani
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: 1111170072@untirta.ac.id

## Rila Kusumaningsih
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail: rilakusumaningsih@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 18 November 2021
|Revised : 24 April 2022 |Accepted : 25 April 2022
How to cite: Bella Andani, Nurikah, Rila Kusumaningsih, “ Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan  Walikota  Serang  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 1, (April, 2022 )”, hlm. 54-61.

## ABSTRAK:
Parking levies are one part of regional levies which are a source of Regional Original Income. The Serang City Government has difficulty in achieving the realization target of parking fees, even though over time the number of vehicle mobility is increasing. Based on these problems, the authors conducted this thesis research  and  set  limits  on  two  identification  problems,  namely  how  the  role  of  the  Department  of Transportation in increasing parking fees in Serang City based on Mayor Regulation Number 21 of 2020 concerning  Parking  Implementation  and  how  the  obstacles  in  increasing  parking  fees  in  Serang  City.  The theory  used  in  this  research  is  the  theory  of  supervision  and  the  theory  of  Regional  Original  Income.  The research method that the author uses in the preparation of  this legal writing is empirical juridical research, namely  by  examining  applicable  legal  provisions  and  what  happens  in  fact,  with  descriptive  analysis specifications, namely by discussing how the role of the Department of Transportation in increasing parking levies  sourced  from  primary  data,  namely  legislation.  invitations,  books,  legal  journals  and  other  library materials related to the object of research and analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results  of  research,  the  role  of  the  Serang  City  Transportation  Service  has  been  running  well  but  not  yet effective and not optimal, the collection system and management of the realization of parking retributions is still done manually, the Transportation Service is still lacking in terms of coordination and lack of firmness in  supervision  and  sanctions  as  well  as  alternatives.  solution.  The  obstacles  of  the  Department  of Transportation  in  increasing  parking  fees  are  caused  by  many  factors  such  as  geographical  factors, management factors that are still manual, leave factors and national holidays, parking service user obedience factors  and  supervision  factors.  Therefore,  the  Serang  City  Transportation  Service  needs  to  make  various improvements in several systems that are not optimal.
Keyword : Parking Retribution, Department of Transportation, Local Revenue.

## ABSTRAK:
Retribusi  parkir  adalah  salah  satu  bagian  dari  retribusi  daerah  yang  merupakan  sumber Pendapatan  Asli  Daerah.  Pemerintah  Kota  Serang  kesulitan  dalam  mencapai  target  realisasi  dari retribusi  parkir  padahal  seiring  berjalannya  waktu  jumlah  mobilitas  kendaraan  semakin  naik. Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penulis  melakukan  penelitian  skripsi  ini  dan  memberi batasan  pada  dua  identifikasi  masalah  yaitu  bagaimana  peran  Dinas  Perhubungan  dalam meningkatkan  retribusi  parkir di  Kota  Serang  berdasarkan  Peraturan  Walikota Nomor  21  Tahun 2020  Tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran  dan  bagaimana  hambatan  dalam  meningkatkan retribusi  parkir  di  Kota  Serang.  Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori pengawasan  dan  teori  Pendapatan  Asli Daerah.  Metode  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam penyusunan  penulisan  hukum    ini    adalah    penelitian    yuridis    empiris  yaitu  dengan  mengkaji ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  apa  yang  terjadi  pada  kenyataannya,  dengan  spesifikasi analisis  deskriptif  yaitu  dengan  membahas  bagaimana  peran  Dinas  Perhubungan  dalam meningkatkan  retribusi  parkir  yang  bersumber  pada  data  primer  yaitu  perundang-undangan, buku,  jurnal  hukum  serta  bahan  kepustakaan  lain  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  dan dianalisis  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  peran  Dinas Perhubungan Kota Serang telah berjalan dengan baik namun belum efektif dan belum maksimal, sistem  pemungutan  dan  pengelolaan  realisasi  retribusi  parkir  masih  dilakukan  secara  manual, Dinas  Perhubungan  masih  kurang  dalam  hal  koordinasi  serta  kurang  dalam  aspek  ketegasan dalam  pengawasan  dan  pemberian  sanksi  serta  alternatif  solusi.  Hambatan  Dinas  Perhubungan dalam  meningkatkan  retribusi  parkir  yaitu  dikarenakan  oleh  banyak  faktor  seperti  faktor geografis,  faktor  pengelolaan  yang  masih  manual,  faktor  cuti  dan  hari  besar  nasional,  faktor ketaatan  pengguna  jasa  parkir  serta  faktor  pengawasan.  Maka dari itu  Dinas  Perhubungan  Kota Serang perlu melakukan berbagai pembenahan dalam beberapa sistem yang belum maksimal.
Kata Kunci : Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan, Pendapatan Asli Daerah.
Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

## Pendahuluan
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  64 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  pengertian  Retribusi  Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  Badan. Menurut  Pasal  1  Angka  9  Perda  Kota Serang  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang Retribusi  Daerah,  jasa  adalah  kegiatan pemerintah  daerah  berupa  usaha  dan pelayanan  yang  menyebabkan  barang, fasilitas,  atau  kemanfaatan  lainnya yang dapat  dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.  Mengenai  objek  retribusi  daerah sendiri terdiri tiga bagian yaitu Retribusi Jasa  Umum,  Retribusi  Jasa  Usaha  dan Perizinan  Tertentu.  Adapun  retribusi parkir  dapat  tergolong  dalam  subjek retribusi jasa umum maupun jasa usaha. Merujuk  Pasal  110  (1)  huruf  e  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  salah satu  jenis  retribusi  jasa  umum  adalah retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum.  Menurut  penjabaran  Pasal  115 retribusi  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan umum  adalah  penyedia  pelayanan parkir  di  tepi  jalan  umum  yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
Kota  Serang  merupakan  salah satu  kota  yang  cukup  besar  dan mempunyai  beberapa  titik  parkir  ditepi jalan  umum  yang  dikelola  oleh  Dinas Perhubungan.  Berdasarkan  Pasal  81 Angka  1  Peraturan  Gubernur  Banten Nomor  83  Tahun  2016  Tentang Kedudukan,  Tugas  Pokok,  Fungsi,  Tipe, Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dinas Perhubungan  mempunyai  tugas  pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan  dan  Tugas  Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Provinsi.  Pada  penelitian  ini  penulis
membatasi objek penelitian parkir ditepi jalan  umum  kota  serang  yaitu  hanya pada  Pasar  Lama,  Royal,    Stadion Maulana  Yusuf  dan  Pasar  Rau  Kota Serang.
Setelah  melakukan  penelitian awal  pada  lokasi  penelitian,  terlihat beberapa  masalah  pada  retribusi  parkir di  tepi  jalan  umum  di  beberapa  titik seperti,  Pasar  Lama,  Royal,  Stadion Maulana  Yusuf  dan  Pasar  Rau  Kota Serang  yang  dikelola  oleh  UPT  Parkir Dinas  Perhubungan  Kota  Serang. Masalah pertama yaitu belum tercapainya  target  dan  realisasi  dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang,  hal  ini  mengakibatkan  tidak maksimalnya  Pendapatan  Asli  Daerah yang  diterima  dari  retribusi  parkir  di tepi  jalan  umum  Kota  Serang.  Capaian Pendapatan Asli Daerah dari retribusi di Dinas  Perhubungan  (Dishub)  Kota Serang  sejak  Januari  hingga  Juni  2020 hanya  10%,  targetnya  sebesar  Rp  2,4 miliar  dan  realisasinya  hanya  Rp.  258 juta,  tahun  2019  Dishub  hanya  mampu mencapai 35%. 1 Ketua Komisi III Bidang Keuangan  daerah  DPRD  Kota  Serang, Tubagus  Ridwan  Akhmad  menyebut pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah belum  memuaskan.  Pendapatan  Asli Daerah Kota Serang bahkan menurutnya  saat  ini  hanya  mampu menyumbang  sekitar  18%  dari  total Pendapatan  APBD  Kota  Serang  pada 2020  yaitu  sebesar  Rp  1,382  triliun. Jumlah  tersebut  berkurang  Rp  42  miliar dari  APBD  murni  2020  sebesar  Rp 1,424 triliun. 2
1 Kabar Banten, “Retribusi Dishub Paling Kecil Sumbang PAD Kota Serang,” Kabar Banten, n.d.,  kabar  banten.pikiranrakyat.com,  diakses  12 Februari 2021, Pukul 0.49 WIB.
2 Alkhaeli  Kurnialam,  “DPRD  Serang : Pemkot  Belum  Serius  Genjot, ” Republika, accessed  February  19,  2021,  m.Republika.co.id, diakses 12 Februari 2021, Pukul 1.19 WIB.
Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode  yuridis  empiris (empirical  legal research). Penelitian  hukum  yuridis empiris  mengkaji  tentang  pelaksanaan atau  implementasi  ketentuan  hukum positif  (perundang-undangan)  pada setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang terjadi dalam masyarakat, untuk memastikan  apakah  hasil  penerapan pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak.
Metode yuridis empiris yang dimaksudkan  di  dalam  penelitian  ini adalah menganalisis  permasalahan yang telah  dirumuskan  serta  yang  dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum  dengan  data  primer  yang diperoleh  di  lapangan.  Spesifikasi penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah pendekatan analisis deskriptif. Penelitian analisis  deskriptif  diarahkan  untuk memberikan  gejala-gejala,  fakta-fakta, atau  kejadian-kejadian  secara  sistematis dan  akurat.
3 Metode  ini  merupakan  sua pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang
berkaitan  dengan  objek  penelitian dengan  penyajian  data  secara  lebih mendalam terhadap objek penelitian. 4 Melihat dari spesifikasi penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris maka  sumber  data  yang  digunakan sumber  data  primer  dan  sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian  ini  menggunakan  teknik wawancara  terbuka  yaitu  tanya  jawab secara  langsung  kepada  narasumber, observasi  lapangan  dan  dokumentasi untuk  memperkuat  data-data  yang
3 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Dan Penelitian  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004), hlm. 53.
4 Heriyanto  Aan  Prabowo,  “Analisis
Pemanfaatan  Buku  Elektronik  (e-Book)  Oleh Pemustaka  Di  Perpustakaan  SMA  Negeri  1 Semarang,” Jurnal  Ilmu  Perpustakaan 2,  no.  2 (2013): 5.
ditemukan  dilapangan.  Penelitian  ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif  Menurut  I  Made  Winartha metode  analisis  deskriptif  kualitatif adalah  menganalisis,  menggambarkan, dan  meringkas  berbagai  kondisi,  situasi dari  berbagai  data  yang  dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan  mengenai  masalah  yang diteliti  yang  terjadi  di  lapangan. 5 Dalam hal  ini  adapun  tempat  lokasi  yang  akan digunakan  oleh  peneliti  meliputi:  a. Perpustakaan  Daerah  Kota  Serang;  b.
Perpustakan Provinsi Banten; c.
Perpustakaan  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa;  d.  Perpustkaan  Fakultas Hukum  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa;  e.  Royal  Kota  Serang;  f.  Pasar Lama  Kota  Serang;  g.  Stadion  Maulana Yusuf;  h.  Pasar  Rau  Trade  Center  Kota Serang; dan i.
Analisis  Aspek  Pengawasan  Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan
Pendapatan  Asli  Daerah  Berdasarkan Peraturan  Walikota  Nomor  21  Tahun 2020
1. Aspek  Hukum  Dinas  Perhubungan dalam Peningkatan Retribusi Parkir di Kota  Serang  Berdasarkan  Peraturan Walikota  Nomor  21  Tahun  2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Kewenangan  dalam  mengelola dan  memantau  penyelenggaraan  di bidang perparkiran dipegang oleh Dinas Perhubungan  sesuai  dengan  Pasal  3 Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun  2016 Tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat  Daerah  Kota  Serang  yang menjelaskan bahwa dengan dibentuknya Peraturan Daerah tersebut maka dibentuk  perangkat  daerah  dengan susunan  Dinas  Kota  Serang  terdiri  dari Dinas Perhubungan salah satunya. Pasal
5 I  Made  Wirartha,  “Pedoman  Penulisan Usulan  Penelitian” Skripsi  dan  Tesis, (2006),  hlm. 155.
Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
3  Peraturan  Walikota  Nomor  17  Tahun 2017  Mengenai  kedudukan  susunan organisasi,  tugas  dan  fungsi  serta  tata kerja Dinas Perhubungan yang
didalamnya  mengatur  pokok  tugas, fungsi  juga  struktur  organisasi  dari Dinas  Perhubungan.  Pemerintah  Kota Serang  menerbitkan  regulasi  tersebut agar  dapat  membantu  mempermudah dinas terkait dalam menjalankan tugasnya.  Dinas  Perhubungan  dalam melaksanakan  tugasnya  berpedoman kepada  Pasal  150  Huruf  a  (2)  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pajak  dan  Retribusi  Daerah,  kemudian mengenai regulasi daerah Dinas Perhubungan  menggunakan  Pasal  143 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Dinas Perhubungan  dalam  menjalankan  tugas dalam  penyelenggaraan  perparkiran
Dinas Perhubungan berpedoman kepada Pasal  2  Peraturan  Walikota  Nomor  21 Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan Perparkiran.
Adapun  Peraturan  Perundang- Undangan terkait pengambilan keputusan  Dinas  Perhubungan  adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  Tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah;
2. Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;dan
3. Peraturan  Walikota  Kota  Serang Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran  menggunakan  Peraturan
Walikota  sebagai  landasannya  namun pada kenyataannya pengaturan mengenai retribusi parkir di Kota Serang lebih banyak mengacu kepada Peraturan Daerah  Kota  Serang  Nomor  13  Tahun 2011  Tentang  Retribusi  Daerah  yang dibuat  dengan  persetujuan  bersama antara  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kota  Serang  dan  Walikota Serang  yang  dalam  hal  ini  turut
tercantum  di  dalam  Peraturan  Daerah pada halaman 3.
Kota  Serang  mempunyai  target realisasi  retribusi  parkir  sebesar  Rp. 1.294.650.000/Tahun  2021,  target  ini harus dipenuhi oleh Dinas Perhubungan Kota  Serang,  namun  berdasarkan  data yang penulis kumpulkan dari empat titik yaitu Pasar Rau, Pasar Lama, Royal dan Stadion  Maulana  Yusuf  selama  3  bulan yaitu  bulan  Januari  sampai  Maret  Dinas Perhubungan
hanya dapat
mengumpulkan  realisasi  dari  retribusi parkir  sebanyak  Rp.  158.738.000  dalam jumlah  %  yaitu  sebanyak  0,2%,  dari empat  titik  tersebut  yang  paling  besar pemasukannya adalah Pasar Lama. Pada Tahun  sebelumnya  yaitu  pada  bulan januari  sampai  bulan  juni  tahun  2020
Dinas Perhubungan berhasil
mengumpulkan  hasil  dari  retribusi parkir  sebanyak  10%  atau  sebesar  Rp. 258 Juta dari targetnya yang sebesar Rp.
2,4  Milyar,  kemudian  pada  tahun  tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 Pemerintah  Kota  Serang  dari  awal hingga akhir bulan berhasil merealisasikan  retribusi  parkir  sebesar 35% dari target realisasi. 2. Aspek Pengawasan Dinas Perhubungan  dalam  Peningkatan Retribusi  Parkir  di  Kota  Serang Berdasarkan Peraturan Walikota
Nomor  21  Tahun  2020  tentang Penyelenggaraan Perparkiran Berdasarkan  Pasal  20  Peraturan Walikota Serang Nomor 21  Tahun 2020 Tentang  Penyelenggaraan  Perparkiran menjelaskan  mengenai  pengawasan yang  dilakukan  Dinas  Perhubungan terhadap pengelolaan titik parkir di tepi jalan  umum  kota  serang,  ketentuannya adalah  sebagai  berikut:  1)  Pemantauan dan  Evaluasi  yaitu  Dinas  Perhubungan melakukan  pemantauan  dan  setiap  hari guna  melihat  jalannya  penyelenggaraan parkir;  2)  Pendataan  dan  Inventarisasi Pelanggaran  Penyelenggaraan  Parkir yaitu  Dinas  Perhubungan  melakukan
Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
pendataan  dan  pencatatan/inventarisasi terhadap  pelanggaran  apa  saja  yang dilakukan  saat  penyelenggaraan  parkir; 3)  Pengawasan  Penyelenggara  Parkir dan  Petugas  Parkir  yaitu  Dinas Perhubungan  melakukan  pengawasan setiap  hari  kepada  Juru  Parkir  yang bertugas  melalui  tim  yang  ditugaskan untuk  mengawasi  juru  parkir;dan  4) Penertiban  Pihak  Dinas  Perhubungan melakukan  penertiban  jika  ada  yang melanggar  ketentuan  regulasi  yang berlaku terkait penyelenggaraan perparkiran  yang  di  kelola  oleh  Dinas Perhubungan Kota Serang.

## Analisis  Upaya  dan  Hambatan  Dinas Perhubungan  dalam  Meningkatkan Retribusi Parkir
1. Aspek Hambatan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Serang Dinas  Perhubungan  menemukan beberapa  hambatan  dalam  mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Serang  yang  berjumlah  71  titik  dan tersebar  di  beberapa  daerah  di  Kota Serang,  permasalahannya  antara  lain dijelaskan  oleh  Umar  Usman  selaku kepala  UPTD  Dinas  Perhubungan  Kota Serang  bahwa  hambatannya  adalah sebagai berikut:
a. Faktor Geografis salah satu faktor
yang
mempengaruhi pendapatan retribusi  parkir  adalah  faktor  geografis seperti kejadian alam dan cuaca ekstrem. Hal  ini  dikarenakan  parkir  merupakan hal  yang  sangat  bergantung  kepada cuaca  maka  cuaca  sangat  menentukan tingkat  keramaian  penggunaan  jasa parkir.
b. Faktor  Sumber  Daya  Manusia
Petugas Dinas Perhubungan Kota Serang hanya  berjumlah  34  orang  yang ditugaskan  untuk  mengkoordinir  hasil dari retribusi parkir di Kota Serang yang berjumlah  71  titik  dan  tersebar  di berbagai wilayah di Kota Serang. Hal ini tentunya  tidak  akan  dapat  terkoordinir
secara baik melihat jumlah petugas yang terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah titik yang harus dikelola.
c. Faktor  Hari  Besar  dan  Cuti Nasional  Faktor  hari  besar  dan  cuti nasional  juga  turut  mempengaruhi pencapaian realisasi dari sektor parkir di Kota Serang, hal ini dikarenakan jika hari besar  dan  cuti  nasional  tiba  seperti perayaan  imlek,  lebaran  dan  nyepi  para pengguna jasa parkir tidak banyak yang menggunakan jasa parkir.
d. Faktor  Pengelolaan  Manajemen parkir  turut  berperan  penting  dalam pencapaian retribusi parkir, berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan Dinas Perhubungan masih
menggunakan  cara  yang  manual  dalam menerima  uang  parkir  dari  koordinator parkir.  Dinas  Perhubungan  terkendala dengan  sistem  pengelolaan  parkir  di beberapa  titik,  banyak  titik  parkir  di Kota  Serang  yang  masih  dikelola  oleh warga setempat, seperti halnya parkir di gang  rendah  royal,  pegantungan  royal dan  beberapa  titik  lainnya  yang  pada kenyataannya  hasil  perolehan  parkir masuk  kedalam  kas  RT/RW  bukan masuk kedalam kas daerah.
e. Faktor  Ketaatan  Pengguna  Jasa Parkir Dinas Perhubungan juga
mengalami  hambatan  dalam  faktor ketaatan  para  pengguna  jasa  parkir, menurut  data  yang  penulis  dapatkan  di lapangan  banyak  ditemukan  para pengguna  jasa  parkir  yang  tidak memberikan  uang  parkir  sesuai  yang tertera  pada  karcis  parkir  yang  resmi diedarkan  oleh  Dinas  Perhubungan,  hal ini  tentunya  sangat  berdampak  pada penerimaan  retribusi  dari  sektor  parkir di Kota Serang.
f. Faktor  Pengawasan,  pengawasan
dari  Dinas  Perhubungan  Kota  Serang belum cukup maksimal dalam mengawasi jalannya perparkiran
disejumlah  titik  di  Kota  Serang, akibatnya  banyak  dari  titik  parkir  yang tidak  menghasilkan  retribusi  sesuai
Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
dengan  yang  telah  dicanangkan  atau dianggarkan  setiap  tahunnya  di  Kota Serang.
2. Aspek  Upaya  Dinas  Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Serang Pasal  20  Peraturan  Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 memberikan  kewenangan  kepada  Dinas Perhubungan  guna  melakukan  berbagai upaya  agar  dapat  menekan  angka anggaran  retribusi  parkir  kota  Serang dapat meningkat dengan berbagai upaya seperti rutin  melakukan  berbagai pemantauan  evaluasi  pada  kinerja anggota Dinas Perhubungan Kota Serang dan  juga  area  parkir,  melakukan pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan  parkir,  pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir dan penertiban pada pelanggar parkir di
Kota  Serang.  Menurut  hasil  wawancara yang  penulis  lakukan  dengan  Umar Hamdan Kepala UPTD Dinas Perhubungan  Kota  Serang  melakukan hal sebagai berikut: a.  Pertama menurut Umar
Hamdan  Dinas  Perhubungan  mengenai sektor  pengawasan  dilakukan  dengan cara  melakukan  pengecekan  langsung terhadap  beberapa  area  parkir  dalam suatu  wilayah  di  Kota  Serang  yang dilakukan  langsung  oleh  Pihak  Dinas Perhubungan Kota Serang yang bertugas untuk  mengawasi  jalannya  parkir  di
Kota Serang. Dalam kegiatan pengawasan tersebut dilakukan pengecekan  antara  lain  untuk  melihat apakah juru parkir sudah melaksanakan ketentuan  yang  sesuai  dengan  apa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan atau  tidak,  hal  ini  bertujuan  guna memaksimalkan  retribusi  parkir  di  71 titik di Kota Serang.
b.  Pada  poin  kedua  menurut hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan dengan  Umar  Hamdan  Kepala  UPTD
Dinas Perhubungan Kota Serang diketahui  bahwa  Dinas  Perhubungan selalu  mengevaluasi  pemberian  sanksi
yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan pengawasan khusus parkir yang dilaporkan  kepada  Dinas  Perhubungan karena  melakukan  suatu  pelanggaran, laporan  tersebut  bisa  berasal  dari pengaduan  masyarakat  atau  laporan yang  berasal  dari  petugas  Dinas Perhubungan  sendiri,  yang  kemudian akan  ditindak  oleh  bidang  perparkiran dari  Pihak  Dinas  Perhubungan  Kota Serang.
c.  Pada  poin  ketiga  Dinas Perhubungan  melakukan  upaya  yang berkaitan  dengan  evaluasi  kerja.  Pada setiap  kegiatan  pengawasan  yang dilakukan  telah  dilaksanakan  oleh anggota  bidang  parkir  akan  dilakukan evaluasi berkala yang dilakukan bersama-sama. Evaluasi kinerja
dilakukan  setiap  bulan,  adapun  hal-hal yang akan menjadi topik bahasan adalah perihal  ada  tidaknya  penyimpangan yang  terjadi  dilapangan  kemudian langkah apa yang akan diambil agar hal tersebut  tidak  terulang  kembali,  hal  ini dilakukan secara berkala guna meningkat  kualitas  kinerja  anggota Dinas  Perhubungan  Kota  Serang  serta agar dapat meningkatkan retibusi parkir di  Kota  Serang.  Mengenai  upaya  yang dilakukan  Dinas  Perhubungan  Umar Hamdan  selaku  kepala  UPTD  Dinas Perhubungan  Kota  Serang  memaparkan bahwa Dinas Perhubungan rutin melakukan  pengawasan  dan  pembinaan setiap  hari  pada  hasil  kinerja  Dinas Perhubungan Kota Serang.

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  Kewenangan dalam mengelola dan memantau penyelenggaraan  di  bidang  perparkiran dipegang  oleh  Dinas  Perhubungan sesuai  dengan  Pasal  3  Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah  Kota  Serang.  Mengenai  tugas pokok serta fungsi dari Dinas
Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
Perhubungan dalam menjalankan tugasnya  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan serta untuk merealisasikan  asas  otonomi  daerah. Dinas Perhubungan memberikan Pemantauan  dan  Evaluasi,  Pendataan dan Inventarisasi Pelanggaran Penyelenggaraan  Parkir,  memberikan pengawasan  Penyelenggara  Parkir  dan Petugas  Parkir  dan  Dinas  Perhubungan melakukan  penertiban  jika  ada  yang melanggar  ketentuan  regulasi  yang berlaku. Dinas Perhubungan menemukan  beberapa  hambatan  dalam mengelola  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum  Kota  Serang  yang  berjumlah  71 titik  dan  tersebar  di  beberapa  daerah  di Kota  Serang,  permasalahannya  antara lain dijelaskan oleh Umar Usman selaku kepala  UPTD  Dinas  Perhubungan  Kota Serang bahwa hambatannya dikarenakan  retribusi  sifatnya  tidak memaksa  seperti  halnya  pajak maka  hal tersebut membuat pihak Dinas Perhubungan  cukup  kesulitan  dalam menindak  berbagai  pelanggaran  yang terjadi  dilapangan.  Retribusi  parkir  juga amat  sangat  bergantung  kepada  situasi dan kondisi alam maka dalam pemenuhan  target  realisasi  pun  cukup sulit  dilakukan  mengingat  kondisi  alam sulit  diprediksi  dan  hari  besar  cukup berdampak.  Faktor  penghambat  lainnya adalah  seperti  faktor  geografis,  cuaca dan  iklim  tentunya  menjadi  hambatan yang  sangat  berdampak  pada  retribusi parkir,  kemudian  kurangnya  personil untuk  bertugas  dilapangan  memantau jalannya  parkir,  dan  juga  pengelolaan yang masih menggunakan cara manual.
Dinas  Perhubungan  Kota  Serang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perparkiran, melibatkan beberapa  pihak  diantaranya  Polri,  Polisi Pamong Praja, serta masyarakat pengguna  jasa  parkir  guna    mengawasi kegiatan  perparkiran  di  Kota  Serang secara  continue.  Pemerintah  harus memperjelas  peraturan  yang  digunakan
dan  juga  memperketat  pengawasan retribusi parkir agar Dinas Perhubungan dapat segera memulihkan atau memenuhi target realisasi retribusi yang nantinya  akan  mempengaruhi  jumlah Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Serang. Dinas Perhubungan harus mencari solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan yang  ada,  salah  satunya  adalah  mulai menggunakan  TPE  (Terminal  Parkir Elektronik)  hal  ini  tentunya  dapat membantu Dinas Perhubungan mengelola retribusi parkir dan
memaksimalkan  tugas  dengan  jumlah anggota  Dinas  Perhubungan  yang jumlahnya  masih  belum  terlalu  banyak, TPE  atau e-parkir dapat  meminimalisir pemangkasan yang kerap terjadi didalam lingkungan parkir yang menjadi hal  yang  cukup  sulit  diatasi  Dinas Perhubungan.  Dinas  Perhubungan  juga harus  mempertegas  pemberian  sanksi dan juga memperkuat sistem pengawasan.

## Daftar Pustaka
Aan  P rabowo,  Heriyanto.  “Analisis Pemanfaatan  Buku  Elektronik  (e-
Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan  SMA  Negeri  1 Semarang.” Jurnal Ilmu Perpustakaan 2, no. 2 (2013): 5.
Alkhaeli  Kurnialam.  “DPRD  Serang : Pemkot  Belum  Serius  Genjot.” Republika. Accessed February 19, 2021. m.Republika.co.id,.
Kabar  Banten.  “Retribusi  Dishub  Paling
Kecil Sumbang PAD Kota
Serang.” Kabar Banten, n.d. kabar banten.pikiranrakyat.com, . Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Dan Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2004.
Wirartha,  I  Made.  “Pedoman  Penulisan Usulan Penelitian,” 2006.