Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 4 (2) (2019): 152-160. DOI: https://doi.org/10.24114/antro.v4i2.11957
ANTHROPOS:

## Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos

## Ideologi Gender pada Perempuan Pakpak
Hadriana Marhaeni Munthe*
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita Sumatera Utara, Indonesia

## Diterima: Januari; Disetujui: Januari; Diterbitkan: Januari Abstrak
Studi ini bertujuan mengkaji tentang konstruksi ideologi gender perempuan melalui kasus-kasus marginalisasi perempuan dalam keluarga  masyarakat  Pakpak  di  desa  Pegagan  Julu  VIII  Kabupaten  Dairi,  Sumatera  Utara.  Metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  kualitatif  dengan  desain  penelitian  studi  kasus  berperspektif  feminis.  Melalui  metode  studi  kasus,  data  yang  ada dikembangkan  dengan  berbagai  macam  fakta  ke  kasus  tunggal,  sehingga  data  terkait  dimanfaatkan  secara  maksimal  untuk mencapai analisis yang dalam dan lengkap. Teknik pengumpulan data menggunakaan FGD ( Focus Group Discussion ), wawancara mendalam  dan  observasi  partisipan  pada  perempuan  yang  menjadi  informan  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data menggunakaan FGD (Focus Group Discussion), wawancara mendalam dan observasi partisipan pada perempuan yang menjadi informan  penelitian.Hasil  studi  memperlihatkan  bahwa  konstruksi  ideologi  gender  perempuan  Pakpak  di  keluarga  adalah ideologi gender patriarkis yang terlekat pada nilai-nilai peribuan perempuan Pakpak.
Kata Kunci : Ideologi Gender, Perempuan Pakpak

## Abstract
This study aims to examine the construction of women's gender ideology through cases of marginalization of women in the Pakpak community in Pegagan Julu VIII, Dairi District, North Sumatra. The approach method used is qualitative with a feminist perspective case study design. Through the case study method, the existing data is developed with a variety of facts into a single case, so that the related data is fully utilized to achieve a deep and complete analysis. Data collection techniques used FGD (Focus Group Discussion), in-depth interviews and participant observation on women who became research informants. Data collection techniques used FGD (Focus Group Discussion), in-depth interviews and participant observation on women who became research informants. The results of the study showed that the construction of Pakpak women's gender ideology in the family was a patriarchal gender ideology that was attached to Pakpak women's values.
Keywords : Gender ideology, Pakpak women
How  to  Cite : Munthe,  H.M (2019).  Ideologi  Gender  pada Perempuan  Pakpak. Anthropos:  Jurnal  Antropologi  Sosial dan Budaya, 4 (2): 152-160.
Penelitian didanai Talenta USU, Nomor: 2590/UN5.1.R/PPM/2018 tanggal 16 Maret 2018.
*Corresponding author:
E-mail: hadrianamunthe@yahoo.com
ISSN 2460-4585 (Print)
ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Beberapa  studi  mengkaji  budaya  patriarki menjadi penyebab terjadinya marginalisasi, kekerasan  maupun  pensubordinasian  perempuan di  masyarakat  etnis  Pakpak  (Padang,  2009, Pardede,  2010,  Bangun,  2013,  Tinendung,  2011). Lebih  jauh  lagi  studi-studi  ini  merekomendasikan solusi  kultural  untuk  menyelesaikan  persoalan ketimpangan  gender  pada  perempuan.  Memang tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  studi-studi  tersebut mampu  menjelaskan  ketimpangan  perempuan Pakpak  bermuara  dari  patriarki  yang  didudukkan dalam kerangka analisis budaya. Namun sejauh ini studi  yang  ada  tidak  mengkaji  keberadaan  aktor sosial  sebagai  pelaku  patriaki  yang  menguatkan struktur ketimpangan gender di tengah masyarakat Pakpak. Akibatnya solusi-solusi mengatasi ketimpangan  gender  pada  perempuan  Pakpak sebagaimana  yang  diusulkan  oleh  studi  terdahulu sampai  sejauh  ini  belum  sepenuhnya  bisa menjawab  persoalan  yang  dihadapi  perempuan Pakpak  terutama  bagi  mereka  yang  berada  di pedesaan.
Selain studi ketimpangan gender yang bermuara pada  feneomena  kultural  maka  studi  lain  menemukan bahwa  faktor  keaktoran  sosial  juga  dominan membentuk gejala ketimpangan gender pada perempuan  di  pedesaan  (Munthe,  2017).  Studi  ini menemukan  kasus-kasus  marginalisasi  terjadi  pada perempuan  di  keluarga  miskin  bahkan  juga  keluarga yang  berekonomi  relatif  baik.Studi  tersebut  melihat bahwa  keluarga  miskin  cenderung  melakukan  praktik diskriminasi  dan  marginalisasi  pada  anak  perempuan mengakses  pendidikan  jenjang  Sekolah  Menengah Pertama dan Atas. Sementara marginalisasi pendidikan terjadi  pada  anak  perempuan  pendidikan  tinggi (Universitas) di keluarga yang relatif kaya.
Merujuk pada studi Munthe (2017) mengindikasikan  bahwa  keluarga  sebagairepresentasi struktur  sosial  sangat  potensial  mempertahankan  nilai dan  norma  patriarki.Lebih  jauh  lagi  studi  ini menegaskan  bahwadalam  insitusi  sosial  seperti keluarga ditemukan kasus-kasus marginalisasi perempuan  yang  erat  dengan  keberadaan  orangtua, saudara  laki-laki  maupun  ipar  sebagai  pelaku  atau aktor sosial yang
berpotensi menindas perempuan.Studi  ini  juga  relevan  dengan  studi  lain yang menempatkan keberadaan laki-laki sebagai aktor sosialatau  pelaku  utama  yang  mengkonstruksi, memproduksi  dan  mereproduksi  nilai-nilai  patriarki
(Chester  dkk,1944  ;  Narayan,  1997;  Cravey,  1998; Shirkat, 2001; McFadden, 2001; Alpizar, 2003; Maria, 2003;  Cevallos,  2003;  Hunter,  2005; Pantaleo,  2006 ; Erturk,  2007;  Panther,  2007;  Martinez,  2008; Menjivar,  2008;  Agarwal,  2009;  Abell,  2009;  Naeem, 2011).  Sementara  realitas  maupun  fakta  yang mengungkapkan  perempuan  sebagai  aktor  reproduksi patriarki  sejauh  ini  belum  banyak  dikaji  atau diungkapkan  dalam  penelitian.  Ada  beberapa  kajian tentang  keaktoran  sosial  yang  memperlihatkan keberadaan  perempuan  sebagai  aktor  reproduksi  dan resistensi budaya (Tridewiyanti, 2009) pada masyarakat  Arab  di  Jakarta.  Berikutnya  studi  yang mengungkapkan  keberadaaan  perempuan  sebagi  agen sosialisasi  di  keluarga  yang  berbudaya  patrilineal dilakukan dalam  konteks  masyarakat Batak Pakpak di pedesaan  (Pardede,  2010;  Tinendung,  2011  dan, Munthe, 2017).
Dari studi-studi isu gender tentang fenomena ketimpangan  perempuan  di  masyarakat  Pakpak sampai  sejauh  ini  belum  mengkaji  seperti  apakah konstruksi  ideologi  gender  perempuan  sebagai aktor  atau  agen  sosialisasi  keluarga  yang  terkait pula  dengan  latarbelakang  kompleksitas  isu-isu gender  di  masyarakat  Pakpak  yang  memiliki latarbelakang  keragaman suak .  Berdasarkan literature  masyarakat  Pakpak  diketahui  bahwa wilayah persebaran masyarakat Batak Pakpak atau diistilahkan  dengan Tanoh  Pakpak (Berutu,  1998) dapat  diklasifikasikan  menjadi  lima  bagian  besar yang  disebut Suak ,  yaitu:  1,  Pakpak  Simsim,  yakni orang  Batak  Pakpak  yang  menetap  dan  memiliki hak  ulayat  di  wilayah  Simsim  meliputi  wilayah Salak,  Situje,  Situju,  Kerajaan,  Pergetteng-getteng Sengkut,  Tinada  dan  Jambu.  Marga-marganya antara  lain Berutu,  Padang,  Solin,  Cibro,  Sinamo, Boang  Manalu,  Manik,  Banurea,  Sitakar,  Kabeaken, Lembeng,  Tinendung dan  lain-lain. 2,  Pakpak Keppas,  yakni  orang  Batak  Pakpak  yang  menetap dan  memiliki  hak  ulayat  di  wilayah  Sidikalang, Siteelu  Nempu,  Siempat  Nempu,  Silima  Pungga- Pungga,  Tanoh  Pinem,  Parbuluan,  Lae  Hulung. Adapun  marga-marganya  yaitu Angkat,  Bintang, Capah, Ujung, Berampu, Pasi, Maha, dan lain-lain. 3, Pakpak  Pegagan,  yakni  orang  Batak  Pakpak  yang menetap  dan  memiliki  hak  ulayat  di  wilayah Pegagan  meliputi  Sumbul,  Tiga  Baru,  Silalahi,  dan Tiga  Lingga.  Adapun  marga-marganya  Berdasarkan literature  masyarakat  Pakpak  diketahui  bahwa  wilayah persebaran  masyarakat  Batak  Pakpak  atau  diistilahkan
dengan Tanoh Pakpak (Berutu, 1998) dapat diklasifikasikan  menjadi  lima  bagian  besar  yang disebut Suak , yaitu: 1, Pakpak Simsim, yakni orang Batak Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di wilayah Simsim  meliputi  wilayah  Salak,  Situje,  Situju,  Kerajaan, Pergetteng-getteng  Sengkut,  Tinada  dan  Jambu.  Marga- marganya  antara  lain Berutu,  Padang,  Solin,  Cibro, Sinamo,  Boang  Manalu,  Manik,  Banurea,  Sitakar, Kabeaken,  Lembeng,  Tinendung dan  lain-lain. 2,  Pakpak Keppas,  yakni  orang  Batak  Pakpak  yang  menetap  dan memiliki  hak  ulayat  di  wilayah  Sidikalang,  Siteelu Nempu,  Siempat  Nempu,  Silima  Pungga-Pungga,  Tanoh Pinem, Parbuluan, Lae Hulung. Adapun marga-marganya yaitu Angkat,  Bintang,  Capah,  Ujung,  Berampu,  Pasi, Maha,  dan  lain-lain.  3,  Pakpak  Pegagan,  yakni  orang Batak  Pakpak  yang  menetap  dan  memiliki  hak  ulayat  di wilayah  Pegagan  meliputi  Sumbul,  Tiga  Baru,  Silalahi, dan  Tiga  Lingga.  Adapun  marga-marganya  yaitu Lingga, Matanari,  Maibang,  Kaloko,  Manik  Sikettang, dan  lain- lain. 4.  Pakpak  Kelasen,  yakni  orang  Batak  Pakpak  yang menetap  dan  memiliki  hak  ulayat  di  wilayah  Kelasen meliputi  wilayah  Parlilitan,  Pakkat,  Barus  dan Manduamas.
Mereka umumnya
bermarga
Tinambunan, Tumangger, Turuten,
Maharaja, Pinayungen,  Anak  Ampun,  Berasa,  Gajah,  Ceun,  Meka, Mungkur,  Kesogihen dan  lain-lain.  5,  Pakpak  Boang, yakni  orang  Batak  Pakpak  yang  menetap  dan  memiliki hak ulayat di wilayah Boang meliputi Aceh Singkil yakni Simpang  Kiri,  Simpang  Kanan,  Lipat  Kajang  dan  Kota Subulussalam.  Adapun  marga  Saraan,  Sambo,  Bancin, Kombih, Penarik, dan lain-lain.
Ketimpangan gender cenderung dialami oleh perempuan  dalam  masyarakat  Pakpak  yang memiliki  sistem  kekerabatan  patrilineal  dan berlatarbelakang suak. Gambaran  ketimpangan gender  dinyatakan  dalam  bentuk  marginalisasi subordinasi  kekerasan  maupun  diskriminasi. Fenomena  ketimpangan  gender  juga  dialami  oleh perempuan  Pakpak  desa  Pegagan  Julu  mewakili suak Pagagan.  Ketimpangan  gender  yang  dialami perempuan  desa  Pegagan  Julu  VIII  dikaitkan dengan  konstruksi  ideologi  gender  perempuan sebagai  aktor  atau  agen  sosialisasi  keluarga  yang berpotensi  melanggengkkan  struktur  patriarki. Studi  ini  mengkaji  bagaimanakah  konstruksi ideologi gender perempuan Pakpak yang dikemukakan  dari  kasus-kasus  marginalisasi perempuan  di  keluarga  masyarakat  etnis  Pakpak desa Pegagan Julu VIII.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus yang
berperspektif feminis. Studi kasus feminis biasanya menekankan  pada  deskripsi  yang  dalam  dan lengkap mengenai studi peristiwa orang, kelompok, organisasi atau komunitas tunggal. Peneliti feminis menyatakan bahwa teori feminis akan termiskinkan  tanpa  studi  kasus.  Hal  ini mengandung  pengertian  bahwa  untuk  memahami perempuan  perlu  dilakukan  kajian  secara mendalam  terhadap  kasus-kasus  yang  dialaminya. Penentuan  studi  kasus  dalam  penelitian  feminis didorong  oleh  keinginan  untuk  meluruskan penelitian yang dinodai oleh gynopia , misogini , dan penyusunan  teori  yang  didominasi  oleh  laki-laki. Melalui  metode  studi  kasus,  data  yang  ada dikembangkan dengan berbagai macam fakta yang lain  ke  kasus  tunggal  sehingga  data  terkait dimanfaatkan  secara  maksimal  untuk  mencapai analisis  yang  dalam  dan  lengkap.  Di  dalam pendekatan  ini  bersandar  pada  asumsi  bahwa kasus yang diteliti bersifat khas untuk kasus jenis- jenis  tertentu  sehingga  melalui  analisa  mendalam, bisa dibuat generalisasi yang akan bisa diterapkan untuk  kasus-kasus  lain  dari  jenis  yang  serupa (Maquaire,  1986;  Reinhartz,1992;  Wolf,  1996; Ramazanoglu  and  Holland,  2002;  Venny,  2006; Pardede, 2010) .
Sesuai  dengan  design  penelitian  yaitu  studi kasus,  maka  penelitian  ini  mengemukakan  kasus- kasus marginalisasi perempuan yang diperoleh dari berbagai  sumber.  Informasi  kasus  bersumber  dari masyarakat setempat, biro pemberdayaan perempuan  pemerintahan  desa.  Informasi  tentang kasus  marginalisasi  juga  didapatkan  langsung  dari perempuan  serta  tokoh  masyarakat.  Selain informasi  dari  sumber  tersebut,  data  pendukung lainnya  juga  diperlihatkan  oleh  data  ketimpangan tingkat  pendidikan  penduduk  berdasarkan  jenis kelamin desa Pegagan Julu VIII. Demikian juga hasil observasi  data  lapangan  yang  dilakukan  pada Maret  sampai  Mei  2014  menunjukkan  bahwa  dari 150  kepala  keluarga  Pakpak  berkecenderungan melakukan praktik-praktik marginalisasi pendidikan  serta  hak  pewarisan  terhadap  anak perempuan di keluarga.
Sekitar  bulan  September  dan  Oktober  2014 didapatkan  sekitar  50  kasus  marginalisasi perempuan  di  keluarga  yang  memperlihatkan potensi  perempuan  sebagai  aktor  reproduksi patriarki.  Setelah  mempelajari  dan  mendidkusikan kasus dengan team peneliti bulan Desember 2014,
akhirnya  difokuskan  studi  pada  sepuluh  kasus marginalisasi  perempuan.  Demikian  juga  setelah melakukan  pendekatan  yang  intens  akhirnya tercapai trust dan rappot antara  peneliti  dan perempuan  yang  mengalami  praktik  marginalisasi dengan  kesediaan  mereka  menjadi  informan. Masing-masing tiga kasus marginalisasi pendidikan pada anak perempuan keluarga yang dikepalai oleh perempuan  janda  (miskin)  dan  lima  kasus marginalisasi  pendidikan  dan  warisan  pada perempuan  keluarga  miskin  dan  dua  kasus marginalisasi pendidikan perempuan pada keluarga kaya.
Penentuan  perempuan  yang  bersedia menjadi  informan  didasarkan  pada  karakteristik sosial  yaitu  usia,  status  perkawinan,  klen (berru) (yaitu Istilah  klen  dalam  kekerabatan  masyarakat Pakpak  patrilineal,  pada  laki-laki  disebut merga dan  pada  perempuan  disebut berru), pendidikan, pekerjaan,  dan  tempat  tinggal  (sesuai  dengan karakteristik keluarga Pakpak).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ideologi Gender Masyarakat Pakpak
Konsep  gender  dimaknai  sebagai  suatu perbedaan  yang  bukan  biologis  dan  bukan  kodrat (Oakley,  1972;  Moser,  1993;  William  dkk,  1994; Wijaya  1996).  Caplan  (dalam  Abdullah,  2001) menguraikan  bahwa  perbedaan  perilaku  antara laki-laki  dan  perempuan  tidaklah  sekedar  biologi, namun  melalui  proses  sosial  dan  kultural.  Oleh karena  itu  gender  terikat  oleh  budaya,  ruang  dan waktu, berubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis ( sex ) akan tetap tidak berubah. Seringkali  gender  menjadi  sumber  polemik dalam  masyarakat  yang  cenderung  merugikan kelompok  tertentu  yaitu  perempuan.  Berbagai realitas gender memperlihatkan bahwa perempuan lebih  banyak  mengalami  berbagai  kekerasan  fisik dan  non-fisik  di  dalam  berbagai  masyarakat  dan budaya.Kehadiran  anak  laki-laki lebih  dikehendaki daripada  anak  perempuan.Demikian  pula  banyak budaya  di  masyarakat  memperlakukan  anak  laki- laki  lebih  istimewa  daripada  anak  perempuan. Dalam program pembangunan masyarakat, perempuan  kurang  dilibatkan  atau  seringkali kepentingannya  diabaikan  sehingga  atas  nama pembangunan pula perempuan sebagai pihak yang seringkali dikorbankan. Akibatnya gejala
pemiskinan perempuan maupun feminisasi kemiskinan dan  berbagai  penderitaan  lainnya semakin  berat  dialami  oleh  perempuan  karena status  gendernya.  Anggapan  ini  disuarakan  oleh kelompok pemerhati perempuan atau feminis. Dari keseluruhan  isu-isu  gender  yang  dikemukakan  itu dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  perempuan memang menghadapi suatu persoalan yang terlekat dan  melekat  dengan  identitas,  status  dan  peran gendernya  (Budiman,  1981;  Andersen,  1983; Fakih,1996, Munthe, 2016, Munthe 2017).
Berkenaan dengan persoalan tentang gender ini  maka  Fakih  (1996)  dan  Abdullah  (2001)  dua akademisi laki-laki yang feminis memberikan suatu pandangan  dan  jawaban  kritis.  Keduanya menganalisis  bahwa  konsep  gender  akan  menjadi suatu  persoalan  ketika  perbedaan  gender  yang telah ada berproses dalam sistem sosial dan budaya berubah  jadi  suatu  ideologi  gender  yang menciptakan  nilai  atau  pandangan  bias  pada perempuan.  Akibat  yang  ditimbulkannya  di kemudian  hari  yaitu  ketimpangan  berupa  adanya pandangan,  perlakuan  maupun  berbagai  tindakan terhadap kehidupan perempuan yang bersifat tidak adil di dalam masyarakatnya.
Gagasan  yang  dikemukakan  akademisi feminis  mengenai  konsep  gender  yang  kemudian berproses  menjadi  ideologi  gender  dijadikan sebagai acuan menjelaskan tentang ideologi gender pada  masyarakat  Pakpak.  Gagasan  ini  dipakai karena  secara  spesifik  belum  ada  studi  yang mengkaji konsep gender pada masyarakat Pakpak. Hanya saja beberapa studi menyinggung bagaimana  relasi  gender  dan  peranan  gender dipraktikkan  dalam  masyarakat  Pakpak  melalui studi-studi  tentang  ketimpangan  perempuan Pakpak  (Boangmanalu,  2009,  Tinendung,  2010, Pardede,  2010,  Bangun,  2013,  dan  Munthe,  2017). Studi  inimengisyaratkan  terdapatrelasi  gender yang  timpang  pada  perempuan  apabila  ditinjau dalam  konteks  kehidupan  masyarakat  desa  yang kuat menjalankan nilai-nilai adat. Adat memainkan peran sebagai pengatur kehidupan dan menentukan  keberlangsungan  hidup  masyarakat Pakpak  sehingga  ketaatan  dan  kepatuhan  pada nilai-nilai  adat  sangat  diutamakan  di  dalam komunitas  ini.  Namun  dalam  konteks  adat, perempuan  seringkali  ditempatkan  pada  posisi yang  marginal  dan  tersubordinasi  oleh  kaum  laki- laki sebab sistem pembagian kerja dalam kegiatan-
kegiatan yang umum dilakukan dalam adat Pakpak didominasi  oleh  laki-laki.Hal  ini  terlihat  dalam sistem  pembagian  kerja  seksual  dalam  adat menempatkan laki-laki sebagai pembicara, perencana dan pengatur kegiatan di adat.Sebaliknya  perempuan  dilarang  berbicara sebab  tidak  dibenarkan  oleh  aturan  adat.Mereka biasanya hanya diposisikan sebagai pendengar dan menerima segala putusan adat untuk dilaksanakan.Intinya perempuan diposisikan sebagai pekerja adat bukan sebagai konseptor atau pemimpin adat.
Masyarakat Pakpak di pedesaan sangat setia pada nilai-nilai tradisional dan mereka mensakralkan  nilai  adatnya  sebagaimana  halnya pada  masyarakat  Batak  Toba,  Karo,  Simalungun maupun  Mandailing  yang  juga  berlatarbelakang sistem  kekerabatan  patrilineal.  Pada  masyarakat patrilineal  sangat  kuat  mengkonstruksi  budaya patriarki  yang  sarat  dengan  kekuasaan  patriarki. Pengaruh  kekuasaan  patriarki  terlihat  di  berbagai elemen  struktur  sosial  yang  sangat  dekat  yaitu lembaga  keluarga.  Bahkan  kekuasaan  patriarki tertanam  dalam  lembaga  lainnya  yaitu  lembaga hukum,  adat,  politik  bahkan  agama  (Ihromi,  1986, Simbolon, 1998, Irianto, 2003, Simanjuntak, 2006).
Intinya  studi-studi  ketimpangan  perempuan Pakpak  memberikan  isyarat  bahwa  pintu  masuk memahami  ideologi  gender  diletakkan  dalam kerangka  sistem  kekerabatan  masyarakat  Pakpak yang  patrilineal.Lebih  jelasnya  perwujudan  dari sistem  kekerabatan  patrilineal  Pakpak  dinyatakan dalamadat  sebagai  kumpulan  nilai-nilai  yang melembaga dan dianggap sangat sakral. Dalam adat terdapat  norma  yang  mengatur  peran  sekaligus hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan  landasan  bagi  lembaga-lembaga  sosial yang adadi masyarakat Pakpak termasuk keluarga. Nilai-nilai  adat  dijadikan  referensi  norma  yang mengatur  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam keluarga  bahkan  lembaga  lain  yang  ada  di masyarakat Pakpak.
Keberadaan  adat  sebagai  norma  sentral penjaga  keteraturan  dan  keharmonisan  dalam masyarakat Pakpak sebenarnya berakar pada nilai- nilai  patriarkhi  yang  sangat  sarat  denganberbagai praktik  ketidakadilan  pada  perempuan.  Adat sebagai representasi sistem kekerabatan patrilineal ternyata  mengkonstruksi  hubungan  hierarkhis yang  menempatkan  laki-laki  sebagai  posisi
superior dan perempuan pada posisi tersubordinat (Bangun,  2009,  Pardede,  2010,  Munthe,  2017). Dalam konteks adat, norma patriarki menempatkan laki-laki sebagai raja atau pemimpin. Laki-laki yang berwenang  memimpin  setiap  kegiatan  adat sehingga posisi sosial laki-laki sangat istimewa dan dihargai.  Sebaliknya  perempuan  hanya  sebatas pelaksana  dan  pihak  yang  mengerjakan  putusan adat.  Perempuan  tidak  diperkenankan  berbicara dan  berwenang  memimpin  adat  sehingga berkonsekuensi  pada  posisi  yang  lemah  dan cenderung  tersubordinasikan  oleh  adat.Realitas posisi  perempuan  yang  tersubordinasi  dalam  adat merefleksikan  relasi  gender  yang  berimbas  pula pada  konstruki  relasi  gender  di  lembaga  keluarga, perkawinan  dan  pewarisan.  Ketentuan  adat memberlakukan sistem pewarisan yang menempatkan  laki-laki  sebagai  ahli  waris  utama terutama harta pusaka. Dalam setiap kegiatan adat memberikan  posisi  laki-laki  sebagai  pemeran utama  dan  laki-laki  dianggap  sebagai  wakil keluarga dalam adat.
Selain meggunakan kerangka sistem kekerabatan  yang  patrilineal  untuk  menjelaskan relasi  gender  maka  petunjuk  lainnya  menjelaskan peran  gender  pada  masyarakat  Pakpak  dapat dilihat  dari  sistem  pembagian  kerja  seksual  yang berlangsung di masyarakat Pakpak (Bangun, 2009; Munthe,  2017).Berdasarkan  studi  Munthe  (2017) menegaskan  bahwa  sistem  pembagian  kerja  yang berlaku  di  keluarga  Batak  Pakpak  terutama keluarga  miskin  menempatkan  perempuan  tidak hanya  pada  peran  domestik  melainkan  pemeran utama  menopang ekonomi rumahtangga di sektor publik  (aktivitas  berladang,  berkebun  dan berternak)  bahkan  mereka  dituntut  berpartisipasi dalam kegiatan adat. Sementara pekerjaan laki-laki lebih terkonsentrasi pada peran di luar rumah atau peran  publik  seperti  mengurus  ladang,  ternak, kebun dan peran dalam adat.
Dalam konteks pembagian kerja seksual yang menempatkan perempuan pada berbagai tugas dan tanggungjawab domestik maupun publik seringkali tidak  berbanding  lurus  dengan  peran  laki-laki. Artinya,  tatkala  perempuan  sudah  terlibat melakukan  peran  produktif  ternyata  sebaliknya laki-laki  masih  enggan  terlibat  dalam  pekerjaan domestik  sehingga  proses  domestifikasi  tidak terjadi pada peran gender laki-laki.
Studi  Munthe  (2017)  menegaskan  bahwa sistem pembagian kerja seksual dalam masyarakat Pakpak  sangat  patriarkis  sebagai  konstruksi ideologi  gender  patriarkis  yang  cenderung dipraktekkan  terutama  pada  keluarga  miskin  di pedesaan.  Ideologi  gender  yang  patriarkis  ini semakin  subur  ketika  kemiskinan  membingkai kehidupan  keluarga  sehingga  sangat  rentan menimbulkan bias pada laki-laki dan mengindikasikan terjadinya praktik-praktik ketimpangan  genderterhadap  perempuan.  Sistem pembagian  kerja  seksual  menghadirkan  realitas ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan sebagaimana yang tercermin dari kasus-kasus yang dialami  oleh  anak  perempuan  yang  putus  sekolah, perempuan  yang  tidak  memperoleh  akses  pada warisan. Dalam kasus-kasus tersebut memperlihatkan  perempuan  memperoleh  porsi atau  beban  kerja  yang  lebih  berat  dan  sistem  ini juga  berpotensi  memunculkan  praktik-praktik ketidakadilan gender. Konkritnya, anak perempuan lebih dikonsentrasikan bekerja membantu orangtua  di  rumah  maupun  di  ladang  sementara anak  laki-laki  lebih  didorong  untuk  bersekolah. Demikian  pula  demi  alasan  kelangsungan pendidikan  pada  anak  laki-laki  menyebabkan adanya  pembenaran  dan  legalitas  pada  mereka untuk  mengakses  harta  warisan  ketimbang  anak perempuan.

## Ideologi Gender Patriarki Perempuan Pakpak
Ideologi  gender  patriarki  yang  sudah berlangsung  sedemikian  lama  dalam  masyarakat Pakpakmerupakan  warisan  budaya  yang  sangat bernilai  luhur  tinggi  yang  sangat  disakralkan segenap  anggota  masyarakat  Pakpak.  Ideologi gender  patriarki  yang  sedemikian  pada  akhirnya dipandang sebagai kearifan lokal yang dipertahankan  nilai-nilainya  hingga  ke  generasi yang  ada  saat  ini.  Namun  harus  diakui  bahwa realitas  ideologi  gender  ini  cenderung  lebih  kuat dipraktikkan oleh masyarakat Pakpak di perdesaan ketimbang  di  perkotaan.  Hal  ini  dimungkinkan karena  masyarakat  Pakpak  di  perkotaan  sudah memodernisasi  nilai-nilai  gender  di  keluarganya seperti  dalam  sistem  pewarisan  yang  sudah diberikan pada perempuan Malau (2013).
Ideologi  gender  patriarki  merupakan  sistem yang  membudaya  dan  menstruktur  sebagai  acuan nilai-nilai  moral  yang  dianggap  ideal  dan  harus
dipatuhi  oleh  laki-laki  dan  juga  perempuan  di masyarakatnya.Setidaknya ini terlihat dalam kasus- kasus  marginalisasi  anak  perempuan  di  keluarga miskin  yang  tidak  mendapat  akses  melanjutkan sekolah  ke  jenjang  sekolah  menengah  dan lanjutan.Hal  yang  serupa  juga  terjadi  pada  anak perempuan  yang  dibatasi  mengakses  pendidikan tinggi (universitas) pada keluarga relatif kaya.Sementara  beberapa  perempuan  mengalami marginalisasi mengakses warisan dari keluarga inti asalnya.
Kasus-kasus  ketimpangan  gender  pada perempuan  dalam  keluarga  Pakpak  memiliki keterlekatan  dengan  peran  yang  dilakukan  oleh aktor-aktor  sosial  di  keluargan.  Seringkali  peran pengambilan  keputusan  ditentukan  oleh  kepala keluarga.  Dalam  konteks  masyarakat  Pakpak  yang berideologi  patriarki  menempatkan  legalitas  laki- laki sebagai kepala atau pemimpin di keluarganya. Legalitas  laki-laki  sebagai  kepala  keluarga seringkali terlekat dan terkait dengan legalitas laki- laki  sebagai  penentu  keturunan,  penentu  marga dan pemilik warisan.
Mengingat  keistimewaan  laki-laki  yang didudukkan  sebagai  kepala  keluarga  menguatkan asumsi  bahwa  budaya  patriarki  mengkonstruksi laki-laki  sebagai  aktor  sosial  yang  dominan mempraktikkan ketimpangan gender pada perempuan  di  masyarakat  Pakpak  (Bangun,  2009; Padang,  2009;  dan  Pardede  2010;  Tinendung, 2011). Keberadaan laki-laki sebagai aktor patriarki dikaitkan  denagan  posisi  mereka  sebagai  ayah, suami,  saudara  laki-laki  dan  juga  kerabat  laki-laki. Namun  temuan  dalam  studi-studi  tersebut  tidak mengkaji  keberadaan  perempuan  sebagai  aktor patriarki  yang  berpotensi  melakukan  serta melanggengkan  tindak  ketimpangan  gender  pada perempuan.
Studi  terhadap  kasus-kasus  marginalisasi perempuan  di  keluarga  Pakpak  memperlihatkan keberadaan  perempuan  sebagai  aktor  patriarkis seungguhnya  berakar dari nilai-nilai patriarki yang diadopsi,  dikonstruksi  dan  direproduksi  oleh perempuan  Pakpak  yang  berkedudukan  sebagai ibu,  mertua  maupun  ipar  perempuan.  Konstruksi ideologi  gender  yang  berakar  dari  nilai-nilai patriarki  menjadi  landasan  norma  bagi  sebagian besar perempuan Pakpak ketika mereka melaksanakan  fungsi  keibuan  atau  peribuannya
(motherhood) di  tengah  keluarga  bahkan  di masyarakatnya.
Konstruksi  ideologi  gender  patriarki  yang direproduksi  oleh  perempuan  diimplementasikan kedalam  peran  dan  fungsi  peribuan  yang dimainkan  oleh  perempuan  yang  bersuami  dan juga  perempuan  janda.Praktik  marginalisasi pendidikan  pada  anak  perempuan  merupakan  hal yang  wajar  dilakukan  keluarga  miskin  terutama yang  dikepalai  oleh  perempuan  janda.  Gambaran ini terlihat dari kasus-kasus anak perempuan yang tak  bisa  melanjutkan  pendididikan  ke  sekolah menengah  pertama  (SMP)  dan  sekolah  menengah atas  (SMA)  karena  persoalan  kemiskinan  dan  juga latarbelakang  keluarga yang dikepalai perempuan janda.  Bahkan  kasus-kasus  ini  memperlihatkan bagaiamna  nilai  ganda  diberlaklukan  pada perempuan.  Keaktoran dari perempuan selaku ibu (janda)  yang  menjadi  pelaku  utama  marginalisasi perempuan  dikontestasikan  dalam  kasus-kasus marginalisasi  yang  dialami  perempuan  yang berasal dari lapisan miskin. Perlakuan marginalisasi yang dialami perempuan dari lapisan ini cenderung menonjolkan bahwa aktor marginalisasi  lebih  dominan  dimainkan  oleh  ibu (inang). Peran  yang  dimainkan  oleh  ibu  dalam  hal mengkonstruksi dan mereproduksi marginalisasi di keluarga ditunjukkan dalam berbagai tindakan dan keputusan yang cenderung opressif dan tendensius terhadap anak perempuannya.
Hal yang mendasari tindakan atau perlakuan opressif  serta  tendensius  ibu (inang) meminta mereka  berhenti  sekolah  seringkali  didorong  oleh alasan  ekonomi  atau  kemiskinan.  Ironisnya,  di  sisi lain  para  janda  ini  mempertahankan  anak  laki- lakinya  tetap  sekolah.  Realitas  di  keluarga  miskin memperlihatkan  pendidikan  pada  anak  laki-laki lebih  diprioritaskan  ketimbang  anak  perempuan. Selain  memprioritaskan  sekolah  untuk  anak  laki- laki,    keluarga  miskin  cenderung  mengarahkan anak  perempuannya  bekerja  demi  menopang ekonomi  keluarganya.  Pada  keluarga  miskin tampaknya  diberlakukan “nilai ganda atau  standar ganda” pada anak perempuan. Artinya, bagian yang menguntungkan  seperti  pendidikan  dan  harta warisan  diberikan  ke  laki-laki  dan  sebaliknya pekerjaan  dan  tanggungjawab  diserahkan  pada perempuan.
Pertemuan  ideologi  gender  patriarki  dan kemiskinan mengakibatkan  para ibu  (janda) harus
lebihmendahulukan  kepentingan  anak  laki-lakinya daripada anak perempuan. Perlakuan ibu terhadap anak  perempuannyadiungkapkan  dalam  kasus anak  perempuan  yang  diputuskan  oleh  ibunya berhenti sekolah dan harus ikut kerabatnya di kota untuk memperoleh pekerjaan.
Perlakuan  perempuan  yang  memarginalkan perempuan  sebagaimana  yang  didekonstruksi dalam  kasus-kasus  marginalisasi  perempuan  dari keluarga  miskin  maupun  kaya  sangat  dekat  dan terlekat  dengan  sosok  atau  figurperempuan  yang berkedudukan  dan  sekaligus  memainkan  peran sebagai ibu, mertua maupun ipar perempuan.Perempuan  yang  memiliki  status sebagai  ibu,  mertua  dan  ipar  perempuan mereproduksi  nilai-nilai  patriarki  dalam  peran keibuan (motherhood) mereka sehari-hari di tengah keluarganya.
Peran motherhood diterjemahkan  dalam sejumlah  perlakuan  yang  mengistimewakan  anak laki-laki bagaikan seorang raja ( make your son like king). Perlakuan  ibu  mengistimewakan  anak  laki- lakinya  diimplementasikan  melalui  sosialisasi  dan internalisasi nilai patriarki pada anak perempuannya  di  keluarga.  Pengistimewaan  anak laki-laki  dalam  keluarga  Pakpak  dinyatakan  dalam perintah  dan  arahan  ibu  pada  anak  perempuan untuk  selalu  menghormati,  memuliakan  dan melayani  saudara  laki-lakinya  di  keluarga.  Semua perintah ibu biasanya mengatasa namakan laki-laki sebagai kula-kula (yaitu unsur  tertinggi  dalam struktur  adat  sulangsilima  masyarakat  Pakpak) , penerus  marga  dan  keluarga,  pemimpin  dan pembawa  nama  dan  kehormatan  keluarga. Konkritnya  setiap  ibu  dan  anak  perempuan  harus memberikan  pelayanan  yang  terbaik  mulai  dari perhatian,  makanan,  pakaian  dan  pendidikan. Sebaliknya, harta warisan, kesempatan untuk maju dan prestisus diberikan pada laki-laki di keluarga.

## SIMPULAN
Praktik-praktik  marginalisasi  perempuan dalam  keluarga  Pakpak  di  desa  Pegagan  Julu  VIII telah mendekonstruksi ideologi gender perempuan sebagai  aktor  sosial  yang  berpotensi  menguatkan dan melanggengkan struktur patriarki di masyarakat  Pakpak.  Ideologi  gender  perempuan yang  patriarkis  di  keluarga  menunjukkan keberadaan  perempuan  sebagai  aktor  patriarki dalam wilayah keluarga atau privat. Hal ini sejalan
dengan  dengan  gagasan  feminis  Walby  (1990) menyatakan  bahwa  patriarki  yang  dimainkan perempuan  merupakan  “patriarki  privat”. Inti  dari teorinya  tersebut  telah  terjadi  ekspansi  wujud patriarki,  dari  ruang-ruang  pribadi  dan  privat seperti  keluarga  dan  agama  ke  wilayah  yang  lebih luas  yaitu  negara.  Ekspansi  ini  menyebabkan patriarki  terus-menerus  berhasil  mencengkeram dan  mendominasi  kehidupan  laki-laki  dan perempuan.
Realitas  marginalisasi  perempuan  dalam keluarga  Pakpak  sesungguhnya  memperlihatkan suatu  realitas  ideologi  gender  perempuan  yang mereproduksi  sistem  patriarki  yang  kemudian berproses  menjadi  norma  dan  nilai  peribuan (motherhood) pada perempuan Pakpak. Realitas ini mendukung  gagasan  feminis  feminis  Einsthein, 1994  (dalam  Ruwaida,  2004)  yang  menyatakan bahwa fenomena marginalisasi dan subordinasi ini tidak disebabkan oleh kondisi biologis perempuan, melainkan  ini  dibangun  melalui  struktur  sosial, relasi  sosial  sekaligus  kekuasaan  antar  kelompok dan atau antar aktor sosial. Oleh sebab itu menurut Eisentein,  1994  (dalam  Ruwaida,  2004)  bahwa kedudukan  dan  pengalaman  perempuan  menjadi sumber eksplorasi, termasuk keterlibatan perempuan  dalam  mensubordinasi  atau  menindas komunitas perempuan lainnya.
Ideologi  gender  patriarki  pada  perempuan Pakpak sekaligus meneguhkan suatu isu ketimpangan  gender  yang  belum  disoroti  oleh studi-studi  terdahulu  yang  konsen  pada  isu perempuan  di  masyarakat  Pakpak.  Demikian  juga realitas  ideologi  gender  perempuan  yang  patriarki belum  menjadi  sorotan  pada  agen  pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang konsen menanggulangi isu-isu  gender  di wilayah perdesaan  kabupaten  Dairi  secara  umum  dan masyarakat  Pakpak  desa  Pegagan  Julu  VIII  secara khusus.  Patriarki  yang  tertanam  dalam  ideologi gender  perempuan  Pakpak  di  perdesaan  telah memberi  dampak  berupa  fenomena  kemiskinan pada perempuan semakin sulit diatasi. Oleh karena itu studi ini menyarankan kepada pemerintah desa melalui  biro  pemberdayaan  perempuan  bersinergi dengan  lembaga  lain  yang  konsen  pada  isu-isu perempuan untuk melakukan penyadaran kesetaraan  gender  yang  berkelanjutan  terutama pada  perempuan  dan  juga  menyertakan  laki-laki dalam rangka mengentaskan kesenjangan
pendidikan  dan  juga  kemiskinan  pada  kelompok perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, I. (2001). Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang.
Alpizar,  L,  (2003),  Impunity    and  Women’s  Right  in Ciudad    Juarez,    Carnegie  Council  on  Ethics  and International Affairs. http: //www.carnegie council. org/view
media.php/prml D/1056S.
Cevallos,  D.  (2003).  Mexixo:  Toll  of  Murdered  Young Women Tops 300http.//www. corpwatch.org.
Cravey, A.J.(1998), Women and Work in Mexico’s Maquila doras, Maryland: Rowman and Litlefield. Publishers Inc.
Erturk,  Y.  (2007).  “Intersection  Betwen  Culture  and
Violence against Women http://daccess.ods.un.org/TMP/3670902- 25219727.html.
Fakih,  M.  (1996), Analisis Gender  dan  Transformasi Sosial , Yogyakarta Penerbit: Pustaka Pelajar.
Irianto, S, (2003), Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum:      Studi  Mengenai  Strategi  Perempuan Batak  untuk  Mendapatkan  Akses”  kepada  Harta Waris  melalui  Proses  Penyelesaian  Sengketa . Jakarta: Fisip-UI dengan Penerbit Obor.
Moser,  CON.  (1993), Gender  Planning  and  Development,
Theory, Practice and Planning, London,: Routledges. Pantaleo, K, (2006), Gendered
Violence, Murder in the Maquiladoras ,
Pennysylvania, California University.
Pardede, E. (2010), Menelusuri Bentuk-bentuk Kekerasan Perempuan  di  Masyarakat Adat, Sidikalang: Penerbit Pesada.
Ramazanoglu,  C.  and  Holland,  J.  (2002). Feminist Methodology  (Challenges  and  Choices). London: Sage Publications.
Simanjuntak,  A.B.  (2006). Struktur  Sosial  dan  Sistem Politik  Batak  Toba  (Suatu  Pendekatan  Sejarah, Antropologi  Budaya  Politik) ,  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Shirkat,   G. (2001), Karo    Kari, Tor Tora, Siyahkari Kala Kali  (There    is no  honour‟  in  killing) .  Lahore: ShirkatGah:   Women‟s Resource Centre.
Walby,  S.  (1990), Theorizing  Patriarchy ,  Oxford,  Basic Blackwell Ltd
Wijaya,  H.R.  (1996),  Penelitian  Berpersfektif  Gender”, Jurnal  Analisis  Sosial Edisi  4/Nopember  1966, Bandung, Akatiga.
Tinendung,  S.  (2012).  Analisis  Posisi  Perempuan  dalam Status  Sosial  Keluarga  Pakpak. Skripsi :  Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Sumatera Utara.
Venny,  A.  (2006).  “Pentingnya  Metodologi  Feminis  di Indonesia”, Jakarta, Jurnal Perempuan Nomor 48.
Oakley, A. (1972). Sex,  Gender  and  Society. London, Temple Smith.
Agarwal, A, (2009), Crimes of   Honor:  An   International Human  Rights  Perspective  onViolence  Against Women  in  Southasia, Dissertation University  of South California.
Bangun,  S.  (2009).  Ketertinggalan  Perempuan  Batak Pakpak  dalam  Memperoleh  Pendidikan  Formal, http//isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?a ct =tampil&id=74113&idc=45
Boangmanalu, A.S. (2009), Pandangan PKS Pakpak Barat terhadap  Partisipasi Politik Perempuan, Tesis,
Magister Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, USU.
Ihromi,  T.O..  (1986). Masyarakat  dan  Hukum  Adat  Toba, Jakarta: Pustaka  Aset
Martinez,  S.F.  (2008),  Gender,  The  State  and  Patriarchy: Partner  Violence  in Mexico, Austin, Dissertation, Austin, University of Texas.
Naeem, N.R. (2011), Exploratory Study of Countries Lackin
g Data on Female Genital Mutilation  in  The  Middle East  and  Africa, Thesis: Sociology  Old   Dominion
University and Norfolk State University.
Padang, A.P.
(2009), Kedudukan Perempuan Etnik Pakpak dalam
Memperoleh Pendidikan Formal,
Skripsi
Antropologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Politik  , Universitas Sumatera Utara.
Panther, N, (2007), Violence against Women and Feminicide in  Mexico:  The  Case  of Ciudad  Juarez, Thesis ,  The Oklahoma  State  University. Paiz,  Godoy  Paula  L. 2011,Looking Back, Seeing Forward: An Ethnography Of Women And Violence In Post-War Ruwaida, I. (2010). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan:  Kajian  Dinamika  Lokal  Dalam Perspektif Gender (Analisis Komparatif Kabupaten  Lombok  Timur  Dan  Kabupaten  Bima, Nusa  Tenggara  Barat). Disertasi :  Sosiologi. Universitas Indonesia.
Simbolon,  I.J.  (1998). Peasant  Women  and  Access  to LandCostomary  law,  State  Law  and  Gender  Based Ideology,  The  Case  of  the  Batak  Toba  (North Sumatera) . Ponsen & Looijen b. V.Wageningen.
Tinendung,  S.  (2012),  Analisis  Posisi  Perempuan  dalam
Status Sosial Keluarga Pakpak, Skripsi :
Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Politik,Universitas Sumatera   Utara.
Tridewiyanti, K, (2009). Perempuan Arab Ba-alawi dalam Sistem Perkawinan: Reproduksi Kebudayaan dan Resistensi,  Disertasi,  Antropologi,  Universitas Indonesia.
Abell,  H.  (1999),  “Endangring  Women’s  Health  for  Profit:
Health and Safety in   Mexico’s Maquiladoras”,
Development  in  Practice  9:595:600, Oxfam  GB,
Routledge.
Chester,  B.  Robin,  R.W.  &  Koss,  M.  P.  (1994), “Grandmother  Dishonored:  Violence  Against  by Male Partners     in    American Indian Communities”, Native North American , Volume.  9. No.3,    Springer Publishing Company. Hunter, A. (2005), “The Violence that Indigenous Women Face”; Native North  American  Canada  in Journal Political   Science ,  Vol.39.  No.2,  Winnipeg Canada: Canadian Dimension.
Maria, M. (2003),  “The  Violence  Continues
Against  the  Participation  of  Women  and Their  Organication”, Women&  Environments International Magazine, Vol/Issue 58/59 .Toronto, WEED Foundation.
McFadden,  M.  (2001),  “On  Unprotected  Females,
Violence, and Survival in the New World:
Introduction”, Women’s  Interests ,  Vol.13.  No.1, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
Menjívar,  C.  (2008),  “Violence  and  Women’s  Lives  in Eastern Guatemala: A Conceptual Framework”  , Social  Sciences:  Comprehensive Works, Education,   Political Science-- International  Relations ,  Vol.3/Issue1,Pittsburgh, Latin American Studies Association Munthe, H.M. (2007), “Modernisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat dalam Pembangunan
Pertanian:  suatu  Tinjauan  Sosiologis”, Jurnal Harmoni   Sosial, Volume II, No. 1
Munthe,  H.M.  (2017),  Phenomenon  of  Women Marginalization  in  Poor  Family  in  Pakpak Community: “A Case Studi in PegaganJulu Village, Sumbul  Subdistrict,  Dairi  Regency,  North Sumatera”, Journal of Arts & Humanities, Volume 06, Issues 06, 38-51.