## Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea
Akreditasi LIPI: 764/AU1/P2MI-LIPI/10/2016 Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI: 36b/E/KPT/2016
www.jurnal.balithutmakassar.org

## PENGEMBANGAN POTENSI PNBP DENGAN LOGICAL FRAMEWORK APPROACH: STUDI KASUS STASIUN PENELITIAN NAGRAK DI KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT
(The Development of Non-Tax State Revenue Potency by Applying the Logical Framework Approach: A Case Study of Nagrak Research Station in Bogor District, West Java)
Tri Astuti Wisudayati 1  , Dian Charity Hidayat 2 dan Dede J. Sudrajat 1
1 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan (BP2TPTH) Jl. Pakuan Ciheuleut Po. Box. 105, 16001, Bogor, Jawa Barat, Indonesia
2 Pusat Litbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI)
Jl. Gunung Batu No. 5, Po. Box. 272, 16110, Bogor, Jawa Barat, Indonesia Article Info ABSTRAK Article History: Received 29 January 2019; received in revised form 08 July 2019; accepted 10 July 2019. Available online since 30 August 2019 Pemerintah  Indonesia  terus  mengupayakan  peningkatan  penerimaan  negara  bukan  pajak (PNBP). Salah satu potensi PNBP adalah pemanfaatan aset negara bagi kepentingan umum, sebagai  contoh  stasiun-stasiun  penelitian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan strategi  pengembangan  potensi  PNBP  menggunakan Logical  Framework  Approach (LFA), dengan  studi  kasus  Stasiun  Penelitian  Nagrak,  Kabupaten  Bogor.  Agar  pelaksanaan tahap-tahap pengembangan potensi PNBP tidak mengalami kegagalan, pengambil kebijakan perlu  membangun  sebuah  hirarki  yang  berlandaskan  pemikiran  logis  mulai  dari  input, aktivitas, output, dampak, sampai dengan tujuan yang dirangkum dalam sebuah matrik dan ringkasan  rencana  kerja.  Proses  pengembangan  LFA  dimulai  dengan  menganalisis permasalahan, tujuan dan strategi. Data dan informasi diperoleh melalui pengamatan terlibat ( participant  observation )  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa komersialisasi  unit  operasional  benih  dan  bibit  bermutu  di  Stasiun  Penelitian  Nagrak memerlukan dukungan kebijakan,    di antaranya: (1) perencanaan produksi benih dan bibit dengan pertimbangan kekompetitifan harga (2) produksi benih dan bibit dengan fleksibilitas pengelolaan  keuangan,  dan  (3)  peredaran  benih  dan  bibit  dengan  perlindungan  kepada pemangku kepentingan dari penggunaan bibit tidak berkualitas.
Kata Kunci: Penerimaan Negara
Bukan Pajak, rekomendasi kebijakan,
Logical Framework Approach , stasiun penelitian
Keywords: Non-Tax State Revenue, policy recommendations, Logical Framework Approach, research station

## ABSTRACT
The  Indonesian  government  strives  to  increase  non-tax  state  revenues  (PNBP).  One  of  the potentials PNBP is using the state assets, such as research stations, for the public interest. This paper was aimed to formulate a strategy for the PNBP potential development using the Logical Framework Approach (LFA), with a case study at the Nagrak Research Station, Bogor. In order to  avoid  the  failure  when  the  PNBP  potential  development’s  stages  are  implemented,  policy makers need to build a hierarchy based on logical thinking of input, activity, output, impact, objectives  and  summarized  them  in  a  work  plans  matrix.  The  process  of  LFA  development starts with the analysis of problems, goals, and strategies. Data and information were obtained through  participant  observation  and  documentation  studies.  The  results  showed  that  the commercialization  of  the  operational  units  of  research  quality’  s  seeds  and  seedlings  at  the Nagrak Research Station must be supported by the government policy, including: (1) planning of seed and seedling production with the consideration of price competitiveness (2) seeds and seedling  production  with  the  financial  management  flexibilities,  and  (3)  seeds  and  seedling distribution with stakeholders protection from the non-quality seeds and seedling’s utilization.
 Corresponding author. Tel/Fax: +62 2518327768 E-mail address: triastutiwisudayati@gmail.com (T.A. Wisudayati)

## I. PENDAHULUAN
Penerimaan  pajak  masih  mendominasi  atas keseluruhan  penerimaan  negara  dari  tahun  ke tahun  dibandingkan  dengan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP).  Meskipun  demikian, ternyata kontribusi PNBP cukup signifikan untuk membiayai  belanja  negara  (Kurniasih, 2016 ). Pengelolaan  PNBP  yang  optimal  saat  ini  mutlak dibutuhkan  dalam  membantu  negara  membiayai kegiatan  pembangunan  yang tidak cukup  didanai dengan  penerimaan  perpajakan  dan  hibah (Dinarjito, 2017 ).  Persentase  penerimaan  pajak semakin  meningkat  setiap  tahunnya  dari  75% pada  tahun  2013  menjadi  81%  pada  tahun  2017 (Kementerian Keuangan, 2017a ). Sebaliknya PNBP memiliki  kecenderungan  menurun  dari  tahun  ke tahun,  sehingga  perlu  diprioritaskan  upaya intensifikasi  dan  ekstensifikasi  sumber-sumber PNBP (Kementerian Keuangan, 2017b ). Menurut  Laporan  Keuangan  Pemerintah Pusat,  PNBP  terdiri  dari  (1)  penerimaan  sumber daya  alam  (SDA),  (2)  bagian  laba  BUMN,  (3) pendapatan  BLU  dan  (4)  PNBP  lainnya.  Salah  satu penyumbang  kenaikan  PNBP  lainnya  adalah intensifikasi  dan  ekstensifikasi  sumber-sumber PNBP fungsional pada kementerian/lembaga, yaitu dengan  pemanfaatan  aset  negara  berupa stasiun-stasiun  penelitian  lembaga  litbang  yang berlokasi di banyak daerah.  Pemanfaatan tersebut dilakukan  dengan  hilirisasi  produk  unggulan lembaga  litbang  untuk  kepentingan  umum  yang disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan  dan  pemenuhan  standar  kualitas pelayanannya  tanpa  mengabaikan  kelestarian sumber daya alam.
Aset  negara  berupa  stasiun  penelitian lembaga  litbang  dapat  menjadi  sumber  PNBP apabila hilirisasi layanan barang dan/atau jasanya dapat  dikomersialkan.  Abdurrahim et  al .  ( 2014 ) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) perspektif komersialisasi produk lembaga litbang, yaitu:  (1) tingkat teknologi yang dihasilkan lembaga litbang lebih  unggul  dibandingkan  teknologi  yang  sudah ada  dan  diterapkan  dalam  industri,  (2)  nilai ekonomi  dari  teknologi  yang  ditawarkan,  (3) apresiasi  industri  terhadap  teknologi  dalam negeri dan (4) kemampuan meyakinkan industri.
Stasiun penelitian lembaga litbang mempunyai  peluang  besar  untuk  dikembangkan potensi PNBP-nya. Akan tetapi, dari sekian banyak lembaga  litbang  di  Indonesia  hanya  sedikit  yang merupakan  pusat  unggulan  (Putera et  al ., 2013 ) yang  mampu  menghasilkan  PNBP.  Secara  umum, ketidakpahaman  secara  teknis,  ketidakterlibatan pimpinan  lembaga  litbang  dan  ketidaksesuaian kebutuhan  pemangku  kepentingan menjadi kendala  utama  pengembangan  target  PNBP (Hadisetiawati, 2012 ).  Oleh  karena  itu,  bagi lembaga  litbang  yang  berencana  menjadi  target
PNBP  mutlak  memerlukan  pengetahuan  teori manajemen  dan  konsep  yang  dibangun  secara hirarki berlandaskan pemikiran logis yang dikenal dengan istilah Logical Framework Approach (LFA).
Logical Framework Approach (LFA)
merupakan  pendekatan  kerangka  kerja  logis berupa  matrik  dan  ringkasan  rencana  kerja  yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan potensi PNBP mulai dari input, aktivitas, output, dampak, sampai  dengan  tujuan  (USAID, 2013 ).  LFA pertama kali diperkenalkan oleh Leon J. Rosenberg dan digunakan sejak tahun 1969 oleh United States Agency  for  International  Development (USAID). Pendekatan  ini  telah  banyak  diadopsi  oleh lembaga  pemerintah,  lembaga  non-pemerintah internasional  maupun  lembaga  multilateral  di beberapa
negara untuk
menjelaskan kegiatan-kegiatan  yang  berwawaskan  proyek (Martinez, 2011 ).    Namun di Indonesia,  sebagian besar lembaga-lembaga pemerintah masih menyusun rencana strategi menggunakan analisis SWOT  walaupun  belum  secara  paripurna, khususnya pada penentuan faktor kunci keberhasilan (Sitanggang, 2012 ). Padahal, penerapan  analisis  SWOT  dinilai  tidak  lebih ringkas  dalam  menyajikan  objektif  bisnisnya, karena  terlebih  dahulu  harus  menentukan kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman,  baru kemudian  didapatkan  rencana  strategi  bisnisnya (Susanto et al ., 2012 ).
Penggunaan  instrumen  LFA  diharapkan menjadi  konsep  manajemen  kelitbangan  yang lebih ringkas bagi pengambil kebijakan. Pimpinan lembaga  litbang  harus  menjadi  pemimpin transformasional  yang  mampu  menciptakan rangsangan,  berpikir  inovatif  untuk  merancang perubahan,  dan  menghasilkan  kinerja  melebihi apa yang seharusnya atau melebihi level minimum yang dipersyaratkan. Agar suatu sarana penelitian, seperti Stasiun Penelitian Nagrak, dapat berfungsi sebagaimana  tuntutan  standar  kompetensi, kebutuhan pemangku  kepentingan  dan  target PNBP,  maka  perlu  menganalisis  situasi  aktual sumber  daya  yang  dimiliki,  membangun  hirarki logika dari tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi kekuatan unggulan untuk mengetahui  posisi  bersaing,  mendalami  tingkat kerumitan  beberapa  permasalahan  yang  harus diatasi  secara  partisipatif  dan  menyajikan ringkasan  aktivitas  suatu  kegiatan  (Musnanda, 2013 ). Sebagai  satu-satunya  lembaga  litbang  yang menangani  teknologi  perbenihan  tanaman  hutan, Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Teknologi Perbenihan
Tanaman
Hutan (BP2TPTH) mempunyai salah satu produk unggulan benih dan bibit  tanaman  hutan  bermutu  hasil  penelitian. BP2TPTH  memfungsikan  Stasiun  Penelitian Nagrak sebagai stasiun penelitian dan
pengembangan  persemaian  dan  produksi  bibit tanaman hutan untuk mendukung pegadaan bibit berkualitas  tinggi. Tujuan  penelitian  ini  adalah merumuskan  strategi  pengembangan  potensi PNBP  di  Stasiun  Penelitian  Nagrak  dengan menggunakan LFA. Hasil penelitian studi kasus di Stasiun  Penelitian  Nagrak  diharapkan  dapat diterapkan  oleh  lembaga  litbang  lain  yang  juga ingin  mengkomersialisasikan  layanan  barang dan/atau jasa unggulannya.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian merupakan  studi kasus di Stasiun Penelitian Nagrak yang dikelola BP2TPTH. Lokasi stasiun  penelitian  ini  terletak  di  Kampung Cibedug, Desa Nagrak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan berjarak + 20 km dari Kota Bogor. Stasiun  Penelitian  Nagrak  dibangun  pada  tahun 1997  sebagai  tempat  pembibitan  tanaman  hutan baik  secara  generatif  maupun  vegetatif.  Stasiun penelitian  ini  memiliki  luas  1  hektar,  jenis  tanah latasol  coklat  kemerahan,  keadaan  tipe  iklim  A, curah  hujan  2.000-2.500  mm/tahun  yang dilengkapi dengan sarana prasarana di antaranya rumah  perakaran  stek  ( KOFFCO  System ),  rumah kaca, kebun pangkasan, alat sterilisasi media, bak pembuatan  kompos,  dan  rak  persemaian. Penelitian dilaksanakan pada
bulan September-Oktober 2018. B. Prosedur Penelitian
Arah dan fokus penelitian adalah membangun  teori  dari  data  atau  fakta  yang dikembangkan secara apa adanya. Penelitian studi kasus di Stasiun Penelitian Nagrak tidak berfokus pada  kuantitas  data  yang  diperoleh,  tapi berdasarkan  kualitas  data  yang  diperoleh  untuk mengekspolorasi masalah yang belum atau masih sedikit  yang  diketahui.  Data  dan  informasi diperoleh melalui pengamatan terlibat ( participant  observation )  dan  studi  dokumentasi. Selanjutnya  data  dianalisis  secara  deskriptif berdasarkan  telaah  teoritik  yang  diolah  dari konsep-konsep manajemen keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
sehingga  penulis  menjadi  ujung  tombak  sebagai pengumpul  data  ( instrument )  dengan  terlibat secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  yang dibutuhkan (Waluyo, 2014).
Penelitian ini menggunakan Logical Framework Approach . Keunggulan dari
pendekatan ini adalah memperhatikan keterlibatan pemangku kepentingan dan penilaian dampak resiko dari perencanaan program (USAID, 2012 ).  Tahap-tahap  yang  dilalui  dalam  strategi kebijakan  pengembangan  Stasiun  Penelitian Nagrak  menggunakan  LFA,  meliputi:  a)  tahap analisis-permasalahan, b) tahap analisis-tujuan, c) tahap analisis-strategi dan d) tahap perencanaan- “ logical framework matrix” (Gambar 1 ).

## C. Analisis Data
Analisis  permasalahan  dilakukan  dengan menyusun  pohon  permasalahan  ( problem  tree ). Pohon  permasalahan  ini  dilakukan  dengan mengidentifikasi permasalahan yang saling terkait dengan
kegiatan pengembangan, mengelompokkan  permasalahan  dan  menyusun permasalahan tersebut pada satu inti permasalahan (Mcdonald et al ., 2010 ).
Analisis  tujuan  dilakukan  setelah  analisis permasalahan.  Analisis  tujuan  dilakukan  dengan tiga cara, yaitu: (a) mengubah pohon permasalahan  yang  telah  disusun  sebelumnya menjadi  pohon  tujuan  ( objectives  tree ),  (b) menyatakan  ulang  permasalahan-permasalahan yang  teridentifikasi  menjadi  tujuan  dan  (c) merubah  pernyataan  negatif  pada  pohon permasalahan menjadi pernyataan positif sehingga  berbentuk  solusi  yang  ingin  dicapai. Bagian atas dari pohon tujuan merupakan tujuan akhir  yang  ingin  dicapai  dan  bagian  bawah  dari pohon tujuan merupakan cara atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan (Mcdonald et al ., 2010 ). Analisis  strategi  dikembangkan  dengan konsep  “ Porter’s  five  forces ”  yang  dikemukakan oleh Michael Porter.“ Porter’s five forces ” biasanya digunakan untuk analisis industri dan perkembangan strategi perusahaan untuk melihat kemenarikan  pasar. Menurut  Porter,  sifat  dari
Gambar 1 . Ringkasan proses pengembangan Logical Framework Approach (USAID, 2012 ) Figure 1. Summary of the process of developing a Logical Framework Approach (USAID, 2012 )
kekompetitifan  dalam  sebuah  industri  dapat dilihat dari lima kekuatan, yaitu persaingan antar perusahaan  sejenis,  kemungkinan  masuknya pesaing  baru,  potensi  pengembangan  produk substitusi, kekuatan tawar menawar penjual/pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli/konsumen (David, 2009 ). Pada  tahap  perencanaan,  hasil  dari  tahap analisis ditranskripsikan ke dalam bentuk rencana operasional  yang  praktis  dan  siap  untuk diimplementasikan.  Sebagaimana  halnya  dengan tahap  analisis,  tahap  perencanaan  juga  harus diperlakukan  seperti  proses  pembelajaran  yang dinamis. Pada tahap perencanaan, LFA mengharuskan  pengambil  kebijakan  untuk berpikir  terorganisir  dalam  menghubungkan keterkaitan  hirarki  logis  mulai  dari  input, aktivitas,  output,  dampak  dan  tujuan  yang terangkum  dalam  sebuah  matrik  yang  disebut “logical  framework  matrix” .  Matrik  juga  akan menjelaskan  setiap  hirarki  logis  tersebut  dengan indikator,  alat  verifikasi  indikator  dan  asumsi yang digunakan
(Musnanda, 2013 ).
Komponen-komponen yang terdapat pada “ logical framework matrix” diekstrak dari tahapan-tahapan  analisis  sebelumnya  dari kegiatan  pengembangan  potensi  PNBP  di  Stasiun Penelitian Nagrak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Permasalahan
Kepercayaan
pemangku kepentingan terhadap benih dan bibit bermutu hasil penelitian,
membuat  tenaga  fungsional  peneliti  dan  teknisi BP2TPTH  terus  berinovasi  dalam  bidang  sistem produksi benih, teknologi pengolahan benih pasca panen  dan  teknologi  pembibitan  secara  generatif &  vegetatif.  Kekuatan  ini  terindikasi  dari banyaknya  jumlah  publikasi  inovasi  hasil  riset, tawaran  menjadi  narasumber/  pembicara  ahli dalam seminar nasional, dan keterlibatan mereka dalam  penyusunan  Standar  Nasional  Indonesia (SNI)  bidang  perbenihan  tanaman  hutan. Keberadaan sarana penelitian BP2TPTH khususnya  Stasiun  Penelitian  Nagrak,  semakin diakui menjadi tempat kegiatan advis perbenihan mahasiswa,  studi  banding  penyuluh  kehutanan dan  tempat  distribusi  benih  dan  bibit  tanaman hutan berkualitas hasil penelitian.
Peta  kekuatan  tenaga  fungsional  peneliti  dan teknisi BP2TPTH tersebut harus diimbangi dengan minimalisasi  hambatan  eksternal.  Kebijakan tataran  atas  tentang  regulasi  dan  tata  kelola  harus bertumpu  pada  pemilihan  strategi  yang  tepat sasaran  agar  Stasiun  Penelitian  Nagrak  menjadi target  PNBP.  Pohon  permasalahan  memberikan gambaran  mulai  dari  akar  sampai  dampak  dan akan  menjadi  panduan  untuk  menyusun  matrik LFA  (Gambar 2 ).    Hingga  saat  ini,  hasil-hasil litbang  di  Stasiun  Penelitian  Nagrak  belum dikomersialisasikan  secara  optimal.    Penyerapan iptek  dari  berbagai  sumber  informasi  diperlukan sebagai  bahan  referensi  kebijakan  terkait permasalahan  mencakup  belum  optimalnya:    (1) perencanaan  produksi  benih  dan bibit  berkualitas hasil  penelitian,  (2)  pengadaan/produksi  benih dan  bibit  berkualitas  hasil  penelitian,  dan  (3)
Belum Ada Setoran
PNBP
BP2TPTH belum menjadi pemasok utama kebutuhan bibit dan benih berkualitas hasil penelitian
Kebijakan tatanan atas tentang regulasi dan tata kelola benih dan bibit hasil penelitian belum diatur secara optimal Akibat Sebab 1. Perencanaan produksi benih dan bibit berkualitas hasil penelitian belum optimal Mekanisme pelayanan dan pola hubungan dengan pemangku kepentingan perlu dikaji ulang
Perhitungan kekompetitifan harga/ tarif layanan benih dan bibit masih dalam proses pengkajian Kebutuhan pemangku kepentingan dan faktor pendorong kemenarikan pasar perlu dikaji ulang
2. Pengadaaan/
produksi benih dan bibit berkualitas hasil penelitian belum optimal Unit operasional benih dan bibit belum terbentuk Kompleksitas struktur SDM dan penerapan pengukuran kinerja Ketidakcukupan pembiayaan infrastruktur dan keterbatasan lahan 3. Peredaran benih dan bibit berkualitas hasil penelitian belum optimal Pengendalian rantai peredaran benih dan bibit belum transparan Persediaan benih dan bibit belum akuntabel
Gambar 2 . Pohon permasalahan Stasiun Penelitian Nagrak Figure 2. Tree problems of Nagrak Research Station
peredaran  benih  dan  bibit  berkualitas  hasil penelitian.
Pentingnya  kapasitas  penyerapan  iptek dikuatkan oleh penelitian sebelumnya. Pengembangan  kapasitas  SDM  lembaga  litbang yang tidak dibarengi dengan peningkatan akses ke sumber  informasi  iptek,  akan  mengakibatkan lembaga litbang tersebut tidak mampu mewujudkan sourcing  capacity (Lakitan, 2012 ). Sourcing  capacity terbentuk  dari  bertukar pengetahuan  dan  pengalaman  melalui  jejaring antar-sesama atau lintas-bidang kepakaran sesuai dengan  fokus  kolaborasi.  Rendahnya  tingkat kolaborasi  di  antara  para  peneliti  Indonesia  dari berbagai  organisasi  penelitian  ditunjukkan  oleh sedikitnya  jumlah  makalah  yang  ditulis  bersama (Benyamin et al. , 2012 ). Mekanisme pelayanan dan pola proses bisnis dengan pemangku kepentingan harus disesuaikan dengan  kebutuhan  pemangku  kepentingan  itu sendiri  dan  perlu  diperhitungkan  secara  tepat tarif  layanan  benih  dan  bibit  agar  tercipta kekompetitifan  harga.  Sebab,  tidak  terdeteksinya kebutuhan pemangku kepentingan dapat diartikan  bahwa  lembaga  litbang  kurang menyelaraskan agenda penelitian dengan tuntutan  pasar,  sehingga  hasil  penelitian  tidak relevan  dengan  kebutuhan  industri  (Triyono  & Prihadyanti, 2017 ).
Unit  operasional  benih  dan  bibit  yang memadai  untuk  sebuah  satker  penghasil  PNBP harus  mampu  mengatasi  keterbatasan  lahan operasional  dan  ketidakcukupan  pembiayaan infrastruktur.  Kemampuan  produksi  Stasiun Penelitian Nagrak terhadap  pengadaan benih dan bibit  bermutu  hasil  penelitian  juga  harus mempertimbangkan kompleksitas struktur tenaga operasional  dan  penerapan  pengukuran  kinerja. Saat  ini,  benih  dan  bibit  berkualitas  hasil penelitian  hanya  dihibahkan  kepada  pemangku kepentingan,  karena  BP2TPTH  bukan  sebagai pengada  dan  pengedar  benih  dan  bibit  tanaman hutan dengan tujuan komersil.
Diseminasi informasi ketersediaan benih dan bibit  bermutu  hasil  penelitian  belum  tersaji tersendiri  di  konten  situs  BP2TPTH.  Padahal, revitalisasi pelayanan dengan bantuan Information  Technology (IT)  ternyata  berhasil meningkatkan  nilai  tambah  iptek  dan  inovasi (Ginoga, 2015 ).  Peredaran  benih  dan  bibit  yang terkendali,  transparan  dan  akuntabel  menjadi langkah awal pengawasan rantai peredaran.
B. Analisis Tujuan Sesuai  dengan  Undang-undang  No  18/2002 tentang
Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan  dan  Penerapan  Iptek  (Sisnas  P3 Iptek), bahwa hilirisasi output penelitian lembaga litbang  yang  dapat  dikomersialkan  merupakan
wujud  nyata  kontribusi  terhadap  perekonomian negara. Pengelolaan insentifnya juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 20/2005 tentang Alih  Teknologi  Kekayaan  Intelektual  serta  Hasil Kegiatan  Litbang  oleh  Perguruan  Tinggi  dan Lembaga  Litbang.  Lembaga  litbang  perlu berinovasi  dengan  hasil  penelitian  yang  siap diproduksi  industri  dengan  tolok  ukur  Tingkat Kesiapan  Teknologi  (TKT),  agar  keberadaannya mampu mendeteksi perkembangan dan kebutuhan pemangku
kepentingan (Kemenristekdikti, 2016 ).
Dengan  menjadi  pemasok  kebutuhan  benih dan  bibit  bermutu  hasil  penelitian,  Stasiun Penelitian Nagrak diharapkan berkontribusi nyata kepada  penerimaan  negara  (Gambar 3 ).  Prinsip satker penghasil PNBP adalah tidak memaksimalkan  keuntungan  semata.  Perlu kebijakan  yang  berprinsip  pada  sebuah  teori mikroekonomi  yang  disebut Break  Event  Point ( BEP )  untuk  pengambilan  keputusan  terkait pendapatan dan biaya. BEP merupakan suatu titik dimana total biaya sama dengan total pendapatan (Siringoringo, 2017 ). Stasiun  Penelitian  Nagrak  mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan benih dan bibit dari  permintaan  pemangku  kepentingan  dengan seoptimal  mungkin  memproduksi  benih  dan  bibit berkualitas  hasil  penelitian  sendiri  di  unit operasional yang telah terbentuk dan terpisah dari fungsi  litbang  lainnya.  Dengan  dasar  asumsi keberlanjutan  sebuah  usaha,  diperlukan  ekspansi bisnis  dengan  cara  kontrak  kerjasama  dengan pengusaha/pengada/produsen  benih  dan  bibit yang  memiliki  areal  persemaian  yang  luas. Kebijakan  harus  berprinsip  pada  fleksibilitas  pola pengelolaan  keuangan  dan  perekrutan  tenaga operasional.  Bentuk  kontrak  kerjasama  harus mampu  mempertemukan  dua  kepentingan  yang berbeda. Pihak swasta mengutamakan keuntungan bisnis, sedangkan pihak pemerintah mengutamakan  kesejahteraan  umum  (Adha, 2011 ).  Unit  operasional  di  Stasiun  Penelitian Nagrak  menonjolkan green  economy demi membangun  kesadaran  pemangku  kepentingan bahwa benih dan bibit berkualitas hasil penelitian berperan penting terhadap kelestarian pembangunan hutan.
Informasi  peredaran  benih  dan  bibit berkualitas  hasil  penelitian  harus  dapat  diakses oleh  pemangku  kepentingan.  Pengendalian  sistem tata  usaha  benih  dan  bibit  di  Stasiun  Penelitian Nagrak  harus  didasarkan  pada  kebijakan transparansi  database  persediaan  dan  sebaran pengada  bibit  dan  benih.  Peraturan  Menteri Kehutanan  No.  P.  28/Menhut-II/2010  memberi perlindungan  bagi  pemangku  kepentingan  dari penggunaan  benih  dan/atau  bibit  yang  tidak berkualitas.

## C. Analisis Strategi
BP2TPTH berkembang  dinamis  dari  sebuah lembaga litbang yang hanya menyediakan layanan barang  dan/atau  jasa  di  bidang  teknologi perbenihan  tanaman  hutan,  kemudian  ingin bertransformasi menjadi  salah  satu  lembaga litbang  yang  menjadi  pemasok  utama  produk benih  dan  bibit  tanaman  hutan  bermutu  hasil penelitian.  Bentuk  output  lembaga  litbang tersebut  merupakan  tolok  ukur  kompetensi  unit riset (BAPPENAS, 2013 ).
Berbagai  strategi  untuk  meningkatkan kemampuan litbang dalam menghasilkan PNBP di berbagai  sektor  telah  cukup  banyak  dikaji. Penelitian Suryawati et al . ( 2010 ) mengkaji bahwa strategi  peningkatan  PNBP  untuk  perbaikan operasional  layanan  jasa  pelabuhan  perikanan perlu  mendapatkan  perhatian  serius  karena sangat berpengaruh pada PNBP. Hal ini didukung oleh  penelitian  Abdurrahim et  al .  ( 2014 )  yang menyatakan  bahwa  produk  baru  yang  unik  dan belum  dapat  ditiru  oleh  pihak  manapun berdasarkan kebutuhan konsumen adalah strategi kekuatan  di  Balai  Penelitian  Bioteknologi Perkebunan Indonesia (BPBPI).
Agar  terwujud  sebagai  sumber  penerimaan PNBP,  strategi  yang  akan  dipilih  perlu  bertumpu pada  kondisi  kekinian  Stasiun  Penelitian  Nagrak menurut konsep Porter’s five forces (Gambar 4 ). Pusat  unggulan  Stasiun  Penelitian  Nagrak akan  berkontribusi  terhadap  penerimaan  negara apabila kebijakan tataran atas tentang regulasi dan tata  kelola  benih  dan  bibit  tanaman  hutan  mampu mengakomodir hal-hal sebagai berikut:
a) Strategi  Perencanaan.  Penentuan  tarif/harga produk  benih  dan  bibit  tanaman  hutan menggunakan aktivitas sebagai basis penggolongan  biaya.  Konsep BEP akan terpenuhi  apabila  penentuan  harga  tidak terdistorsi,  baik  terlalu  murah (undercosting) maupun  terlalu  mahal (overcosting). Sistem yang  menghasilkan  informasi activity  cost dan informasi  biaya  produk  yang  akurat  tersebut dikenal  dengan  metode Activity  Based Costing / ABC (Mulyadi, 2005 ).
b) Strategi  Pengadaan.  Sampai  saat  ini,  kegiatan operasional BP2TPTH dibiayai rutin dari Daftar Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)/APBN. Agar  kegiatan  pengadaan  benih  dan  bibit bermutu  di  unit  operasional  tersebut layak/ feasible untuk dijalankan, maka diperlukan  fleksibilitas  pengelolaan  keuangan dan perekrutan tenaga operasional. Karakteristik  kelembagaan  yang  memadai tersebut  adalah  pola  pengelolaan  keuangan Badan  Layanan  Umum/BLU  (Kementerian Keuangan, 2015 ).
c) Strategi Peredaran. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan  No:  P.  28/Menhut-II/2010  tentang Pengawasan Peredaran Benih  Tanaman Hutan, sebagai    pengada  benih  dan  bibit  bermutu hasil  penelitian  untuk  tujuan  komersil,  maka BP2TPTH  berperan  serta  dalam  upaya pengendalian peredaran benih dan bibit dengan cara  melindungi  pemangku  kepentingan  dari ancaman peredaran benih dan bibit benih yang tidak berkualitas.
Peningkatan PNBP
BP2TPTH menjadi pemasok utama kebutuhan bibit dan benih berkualitas hasil penelitian
Kebijakan tatanan atas tentang regulasi dan tata kelola benih dan bibit hasil penelitian diatur
secara optimal Tujuan Dampak Jangka Panjang Dampak Jangka Pendek Output 1. Perencanaan produksi benih dan bibit berkualitas hasil penelitian optimal
Mekanisme pelayanan dan pola hubungan dengan pemangku kepentingan sudah terbentuk
Harga/ tarif  benih dan bibit kompetitif (tidak mengutamakan keuntungan semata) Kebutuhan pemangku kepentingan meningkat dan ada kemenarikan pasar Kegiatan 1. Menerapkan konsep BEP (Break Event Point) 2.Membandingkan biaya R&D pihak swasta/masyarakat penggiat tanaman hutan 1.Ada kewajiban bagi internal pemerintah yang menjalankan program perhutanan sosial, restorasi gambut,rehabilitasi lahan, pembangunan hutan/ hutan rakyat wajib mendapatkan benih dan bibit dari BP2TPTH 2.Kajian insentif pajak bagi pemangku kepentingan karena menjalankan ekonomi hijau (hutan lestari)
2. Pengadaaan/produksi benih dan bibit berkualitas hasil penelitian optimal
Unit operasional benih dan bibit sudah terbentuk Struktur SDM dan penerapan pengukuran kinerja jelas Pembiayaan infrastruktur mencukupi dan keterbatasan lahan dapat teratasi
1. Sistem belanja pegawai bagi PNS yang menjalankan unit operasional benih dan bibit harus diperhitungkan sebagai komponen biaya 2. Menghindari overlapping dengan kegiatan lainnya 1. Stasiun Penelitian Nagrak sebagai kebun pemasaran utama yang didukung oleh beberapa kontributor apabila diperlukan 2. Menciptakan kontrak bisnis dengan pengusaha/pengada/produsen bibit yang memiliki areal persemaian luas dengan tujuan komersial 3.Efisiensi biaya dengan cara sharing cost yang adil 3. Peredaran benih dan bibit berkualitas hasil penelitian optimal
Transparansi peredaran benih dan bibit Persediaan benih dan bibit akuntabel
1. Mengendalikan sebaran benih dan bibit berkualitas 2. Melindungi pemangku kepentingan dari ancaman benih dan bibit yang tidak berkualitas Memanfaatkan konten website BP2TPTH
Gambar 3 . Pohon tujuan Stasiun Penelitian Nagrak Figure 3. Tree purpose of the Nagrak Research Station
D. “ Logical Framework Matrix ” Keterkaitan hirarki mulai dari input, aktivitas, output,  dampak,  dan  tujuan  dari  pengembangan potensi PNBP di Stasiun Penelitian Nagrak dengan pendekatan  LFA  dapat  digambarkan  oleh  matrik pada  Lampiran 1 (struktur  umum logical
framework  matrix ).  Untuk  mempermudah  alur pembacaan  matrik  tersebut  dapat  mengikuti hubungan progresif seperti pada Gambar 5 . Rencana kegiatan/aktivitas dan penjadwalan tata waktu kegiatan dilengkapi dengan pengalokasian  sumberdaya  yang  dibutuhkan
Pendatang baru skala internasional, benih tanaman hutan unggulan dari negara lain,
misal Malaysia, Brazil, Filipina  Direktorat Perbenihan BPDASHL,  Pusat pembiayaan Pembangunan Hutan
(BLU)
 Perhutani dan UPTD Perbenihan  Pihak swasta/masyarakat penggiat tanaman hutan  BUMN  BUMD  Instansi pemerintah yang menjalankan program perhutanan sosial, restorasi gambut,rehabilitasi lahan, pembangunan hutan/ hutan rakyat
 Perguruan Tinggi
 LSM
 Pelaku agribisnis/ Petani hutan dan masyarakat umum lainnya
Kekuatan Penawaran Pelanggan  Satu-satunya lembaga litbang yang menangani teknologi perbenihan tanaman hutan
 Wilayah kerja seluruh Indonesia
 Kapasitas peneliti handal sebagai ahli/ konseptor/ pendamping/ narasumber tingkat nasional di bidang perbenihan tanaman hutan
 Sedang proses penetapan Institusi sebagai pengada benih dan bibit tanaman hutan
Pesaing Industri Pesaing diantaranya para penyedia benih tanaman hutan bersertifikat milik:
 Swasta/pribadi
 Perguruan Tinggi
 Lembaga Penelitian lain (LIPI, BIOTROP)  BUMD Kekuatan Penawaran Pemasok Penggunaan benih dan bibit bukan hasil penelitian Ancaman Produk/jasa Pengganti Ancaman Pendatang Baru
Gambar 4. Daya saing produk unggulan Stasiun Penelitian Nagrak berdasarkan lima kekuatan Porter (diolah oleh penulis)
Figure 4. Competitiveness of the flagship products of the Nagrak station is based on the five strengths of the Porter (processed by the author)
TUJUAN
(perubahan akhir)
DAMPAK
(perubahan yang dihasilkan dari output)
OUTPUT (manfaat langsung dari aktivitas)
AKTIVITAS
(tugas spesifik)
INPUT
(sarana, SDM, dan biaya)
Stasiun Penelitian Nagrak menjadi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1. Perencanaan benih dan bibit optimal 2. Pengadaan benih dan bibit optimal 3. Peredaran benih dan bibit optimal 1.1 Kekompetitifan harga benih dan bibit 1.2 Kemenarikan pasar benih dan bibit 2.1 Efisiensi unit operasional 2.2 Fleksibilitas pola pengelolaan keuangan 3.1 Persediaan benih dan bibit transparan 3.2 Peredaran benih dan bibit terkendali 1.1.1 Mengitung biaya produk dengan ABC system 1.2.1 Membandingkan biaya litbang pihak swasta/ masyarakat penggiat tanaman hutan 2.1.1 Mengkaji ekspansi bisnis 2.2.1 Mengkaji pola pengelolaan keuangan  BLU 3.1.1 Menambah konten website BP2TPTH dengan aplikasi database persediaan benih dan bibit
3.2.1 Mengendalikan sebaran benih dan bibit berkualitas
3.2.2 Melindungi pemangku kepentingan dari ancaman benih dan bibit yang tidak berkualitas
 Satu-satunya lembaga litbang yang menangani teknologi perbenihan tanaman hutan
 Wilayah kerja seluruh Indonesia
 Kapasitas peneliti handal sebagai ahli/ konseptor/ pendamping/ narasumber  tingkat nasional di bidang perbenihan tanaman hutan
 Sedang proses penetapan Institusi sebagai pengada benih dan bibit tanaman hutan
 Pemangku kepentingan beragam
Gambar 5 . Peningkatan PNBP Stasiun Penelitian Nagrak dengan LFA (diolah dari hasil penelitian) Figure 5. Increased PNBP of the Nagrak Research Station with LFA (processed from research results)
(Lampiran 2 ).  Rencana  tersebut  meliputi:
mengitung biaya produk dengan ABC , membandingkan biaya litbang pihak swasta/masyarakat  penggiat  tanaman  hutan, mengkaji  ekspansi  bisnis,  mengkaji  pola pengelolaan  keuangan  BLU,  menambah  konten website  BP2TPTH  dengan  aplikasi  database persediaan  benih  dan  bibit,  mengendalikan sebaran  dan  melindungi  pemangku  kepentingan dari  penggunaan  bibit  dan  benih  yang  tidak berkualitas.
Output  yang  disasar  meliputi:  harga  benih dan  bibit  yang  kompetitif,  pasar  benih  dan  bibit yang  menarik,  efisiensi  unit  operasional, fleksibilitas pola pengelolaan keuangan, transparansi  persediaan  benih  dan  bibit  dan pengendalian  peredaran  benih  dan  bibit. Perubahan yang diharapkan dari output (dampak yang  diinginkan)  dalam  penelitian  ini  adalah optimalisasi  perencanaan,  pengadaan,  dan peredaran benih dan bibit. Perubahan akhir yang dituju  adalah  suatu  rumusan  strategi  kebijakan tataran  atas  dan  tata  kelola  benih  dan  bibit bermutu  agar  Stasiun  Penelitian  Nagrak  menjadi target PNBP.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN
Pengembangan  potensi  PNBP  di  Stasiun Penelitian  Nagrak  bermuara  pada  kemandirian, yaitu  cara  berpikir  lembaga  litbang  dengan mengkomersialkan  hasil  penelitian  sebagai langkah optimalisasi dana penelitian yang semakin berkurang.  Agar  mampu  membiayai  kegiatannya sendiri  dan  mengurangi  ketergantungan  dana operasional yang selama ini hanya bersumber dari APBN,  perlu  dukungan  kebijakan  tataran  atas tentang  regulasi  dan  tata  kelola  benih  dan  bibit bermutu  hasil  penelitian.  Kebijakan  tataran  atas tentang  regulasi  dan  tata  kelola  benih  dan  bibit tanaman hutan diharapkan mampu mengakomodir hal-hal sebagai berikut: (1) perencanaan produksi benih dan bibit dengan pertimbangan harga yang kompetitif,  (2)  pengadaan/produksi  benih  dan bibit  dengan  fleksibilitas  pengelolaan  keuangan dan  (3)  peredaran  benih  dan  bibit  dengan perlindungan kepada pemangku kepentingan dari penggunaan bibit tidak berkualitas.

## B. SARAN
Rekomendasi  kebijakan  diharapkan  relevan dengan  kemenarikan  pasar  benih  dan  bibit berkualitas.  Untuk  memenuhi  konsep BEP , penggunaan  metode Activity  Based  Costing perlu diperbandingkan  dengan  informasi  biaya  produk benih  dan  bibit  milik  pihak  swasta/masyarakat penggiat tanaman hutan lainnya. Kebutuhan benih dan  bibit  instansi  internal  pemerintah  yang
menjalankan program perhutanan sosial, restorasi  gambut,  rehabilitasi  lahan  dan pembangunan  hutan/hutan  rakyat  sebaiknya melibatkan  lembaga  litbang  (BP2TPTH)  sebagai pemasok benih dan bibit bermutu hasil penelitian.
Rekomendasi kebijakan diharapkan mengutamakan  pemberian  layanan  yang  efisien dan  efektif  kepada  pemangku  kepentingan. Preferensi  implementasi  menggunakan  pola  BLU daripada  pola  satker  PNBP  biasa  karena  faktor keleluasaan  yang  diberikan  kepada  satker  BLU untuk  menggunakan  langsung  pendapatannya tanpa terlebih dahulu menyetorkan ke Kas Negara.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada seluruh  pejabat  struktural  BP2TPTH,  para peneliti,  dan  para  teknisi  yang  melakukan kegiatan  penelitian  di  Stasiun  Penelitian  Nagrak. Apresiasi  setinggi-tingginya  ditujukan  kepada  Ir. Suratmi,  M.Si.,  Dr.  Kresno  Agus  Hendarto,  S.Hut, M.M.,  Megawati,  S.Hut.,  Evayusvita  Rustam,  S.Si, M.Si,  dan  Eneng  Baeni  Sumarni  yang  telah memberikan informasi mendalam tentang kondisi strategis  BP2TPTH  selama  pelaksanaan  kegiatan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahim,  M.  F.  H.,  Daryanto,  A.,  &  Nurmalina,  R. (2014).  Starategi  pengembangan  Balai  Penelitian Bioteknologi  Perkebunan  Indonesia. Jurnal Manajemen & Agribisnis , 11 (3), 199–208.
Adha, Lulu Hadi. (2011). Kontrak build operate transfer sebagai  perjanjian  kebijakan  pemerintah  dengan pihak  swasta. Jurnal  Dinamika  Hukum , 11 (3), 548–558.
BAPPENAS.  (2013). Mengukur  Kompetensi  Unit  Riset . Diambil  tanggal  17  Oktober  2018  dari https://bappenas.go.id/files/4913/5228/1155/1 1mengukur-kompetensi-unit -riset_20081123002641_10.pdf.
Benyamin,  L.,  Hidayat,  D.,  &  Herlinda,  S.  (2012). Scientific  productivity  and  the  collaboration intensity  of  Indonesian  universities  and  public R&D  institutions:  Are  there  dependencies  on collaborative  R&D  with  foreign  institutions? Technology  in  Society , 34 (3).  227–238.Doi: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2012.06.001.
David,  F.  R.  (2009). Manajemen  Strategis:Konsep .  PT. Perhallindo: Jakarta
Dinarjito,  A.  (2017).  Analisis  temuan  badan  pemeriksa keuangan  atas  penerimaan  negara  bukan  pajak kementerian/lembaga. Info Artha , 1 (1), 1–16.
Ginoga,  K.  L.  (2015).  Kebijakan  revitalisasi  pelayanan penelitian dan pengembangan berbasis teknologi informasi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan  Iklim  dan  Kebijakan. Jurnal  Analisis Kebijakan Kehutanan , 12 (2), 139–153.
Hadisetiawati, H. (2012). Strategi Kebijakan Pengembangan  Minyak  Sawit  Merah  Dengan Pendekatan Logical Framework Approach .
(Thesis). Bogor:    Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Kemenristekdikti.  (2016). Tingkat  Kesiapan  Teknologi
(TKT) .  Diambil  tanggal  16  September  2018  dari http://ppbt.ristekdikti.go.id/ibt/_assets/docs/TK T-TRL.pdf.
Kementerian  Kehutanan.  (2010).  Peraturan  Menteri Kehutanan  Nomor:  P.28/Menhut-II/2010  tentang Pengawasan  Peredaran  Benih  Tanaman  Hutan. Jakarta: Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan.
Kementerian  Keuangan.  (2015). Kegiatan  sosialisasi pembinaan  pengelolaan  kuangan  badan  layanan umum .  Diambil  tanggal  20  Juli  2019  dari http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=pu blication/article/view&id=10.
Kementerian Keuangan. (2017a). Pengelolaan penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP) .  Diambil tanggal 5 Oktober 2018 dari http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/dja/edef- konten-view.asp?id=1370.
Kementerian  Keuangan.  (2017b). Laporan  Pemerintah tentang  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  Semester  Pertama .  Diambil tanggal 5 Oktober 2018 dari http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/dja/edef- konten-view.asp?id=1370.
Kurniasih,  D.  A.  (2016).  Pembaharuan  pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Jurnal Rechtsvinding , 5 (2), 213–228.
Lakitan,  B.  (2012). Penguatan  kapasitas  lembaga
Litbang :Strategi untuk Indonesia . Diambil tanggal 15 Oktober 2018 dari https://benyaminlakitan.com/2012/11/25/pape r-23-penguatan-kapasitas-lembaga-litbang-strate gi-untuk-indonesia/.
Martinez, D.E., (2011). The Logical Framework Approach in  Non-governmental  Organizations. Diambil tanggal 10 Maret 2019 dari https://pdfs.semanticscholar.org/d4f3/21567c5c 5d6624f935e23d762c0e5af0493d.pdf
Mcdonald,  S.,  Turner,  T.,  Chamberlain,  C.,  Lumbiganon, P., Thinkhamrop, J., Festin, M. R., … Crowther, C. A. (2010). Building capacity for evidence generation ,  synthesis  and  implementation  to  improve  the care  of  mothers  and  babies  in  South  East  Asia : methods  and  design  of  the  SEA-ORCHID  Project using a logical framework approach. BMC Medical Research Methodology , 10 (61), 1–10. Mulyadi.  (2005). Akuntansi  Biaya (Ed.  5).  Yogyakarta: Aditya Media.
Musnanda,  S.  (2013). Logical  Framework  Approach;
Pendekatan  Kerangka  Logis .  Diambil  tanggal  1 Oktober 2018 dari
https://musnanda.com/?s=pendekatan-logical-fr ame. Putera,  P.  B.,  Akil,  H.  A.,  Aminullah,  E.,  Triyono,  B.,  & Hidayat,  D.  (2013).  Struktur  baru  organisasi lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah  Indonesia :  Sebuah  konsep  dan respon  atas  kebijakan  penataan  dan  penguatan organisasi. Jurnal  Borneo  Administrator , 9 (3), 265–283.
Siringoringo, Alfiker (2017). Tata Kelola Badan Layanan Umum. Diambil  tanggal  21  Juli  2019  dari http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=pub lication/article/ view&id=13
Sitanggang,  Yuliana  R.U  (2012). Penerapan  Analisis
SWOT dalam Penyusunan Rencana Stratejik  (Renstra)  pada  Pendidikan  dan  Pelatihan Kepemimpinan  Tingkat  III  Badan  Pusat  Statistik. Diambil tanggal 25 April 2019 dari http://pusdiklat.bps.go.id/index.php?r=artikel/vie w&id=209 Suryawati, S. H., Hikmayani, Y., & Purnomo, A. H. (2010). Strategi  peningkatan  dan  alokasi  penerimaan negara bukan pajak untuk peningkatan operasional  layanan  pelabuhan  perikanan. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan
Perikanan , 5 (2), 211–225.
Susanto,  F.A.,  ER,  Mahendrawati.,  &  Ghozali,  K.  (2012).
Analisis perbandingan portofolio aplikasi menggunakan  teknik Balanced  Scorecard , Critical Success  Factors dan  SWOT  studi  kasus  di  UNISDA (Universitas  Islam  Darul  Ulum)  Lamongan. Prosiding  Seminar  Nasional  Manajemen  Teknologi XV .    Program  Studi  MMT-ITS,  Surabaya,  4 Februari 2012. hal. C-8-1―C-8-8.
Triyono,  B.,  &  Prihadyanti,  D.  (2017).  Peran Kementerian,  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi  dalam  penguatan  sistem  inovasi  di Indonesia. Inovasi , 14 (1), 1–12. USAID.  (2012). The  Logical  Framework.  Technical  Note Number  2.  United  States  Agency  for  International Development. Diambil  tanggal  1  Oktober  2018 dari https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/r esource/files/2012_12_logical_framework_techni cal_note_final_2.pdf.
USAID. (2013). Developing results frameworks.Technical Note  Final.  United  States  Agency  for  International Development. Diambil  tanggal  1  Oktober  2018 dari https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/r esource/files/rf_technical_note_final_2013_0722. pdf.
Waluyo,  Budi.  (2014).  Analisis  permasalahan  pada implementasi  pola  pengelolaan  keuangan  badan layanan umum. Jurnal Info Artha , 3 , 27–38.
Lampiran 1. Struktur umum ”Logical Framework Matrix” (diolah oleh penulis) Appendix 1. General structure "Logical Framework Matrix" (processed by the author)
Hierarki Logis Indikator Alat Verifikasi Indikator Asumsi dan Risiko Tujuan Stasiun Penelitian Nagrak mampu menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Maksud 1. Perencanaan benih dan bibit optimal 2. Pengadaan benih dan bibit optimal 3. Peredaran benih dan bibit optimal Output
1.1 Kekompetitifan harga benih dan bibit
1.2 Kemenarikan pasar benih dan bibit
2.1 Efisiensi unit operasional
2.2 Fleksibilitas pola pengelolaan keuangan
3.1 Persediaan benih dan bibit transparan
3.2 Peredaran benih dan bibit terkendali
Aktivitas 1.1.1 Mengitung biaya produk dengan ABC system
1.2.1  Membandingkan  biaya  litbang  pihak  swasta/masyarakat  penggiat tanaman hutan
2.1.1 Mengkaji ekspansi bisnis
2.2.1 Mengkaji pola pengelolaan keuangan BLU
3.1.1  Menambah  konten  website  BP2TPTH  dengan  aplikasi  database persediaan benih dan bibit
3.2.1 Mengendalikan sebaran benih dan bibit berkualitas
3.2.2  Melindungi  pemangku  kepentingan  dari  ancaman  benih  dan  bibit yang tidak berkualitas Input  Satu-satunya lembaga litbang yang menangani teknologi perbenihan tanaman hutan
 Wilayah kerja seluruh Indonesia
 Kapasitas peneliti handal sebagai ahli/ konseptor/ pendamping/ narasumber    tingkat nasional di bidang perbenihan tanaman hutan
 Sedang proses penetapan Institusi sebagai pengada benih dan bibit tanaman hutan
 Pemangku kepentingan beragam
Lampiran 2. Rencana kerja
Appendix 2. Action plan
Deskripsi Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 K1 K 2 K 3 K 4 K 1 K 2 K 3 K 4 K 1 K 2 K 3 K 4 K 1 K 2 K 3 K 4 K 1 K 2 K 3 K 4 1. Mekanisme pelayanan dan pola hubungan dengan pemangku kepentingan
a. Mengitung biaya produk dengan ABC system
b. Membandingkan biaya litbang pihak swasta/masyarakat penggiat tanaman hutan
2. Unit operasional benih dan bibit
a. Mengkaji ekspansi bisnis
b. Mengkaji pola pengelolaan keuangan BLU
3. Persediaan dan peredaran benih dan bibit
a. Menambah konten website BP2TPTH dengan aplikasi database persediaan benih dan bibit b. Mengendalikan sebaran benih dan bibit berkualitas
c. Melindungi pemangku kepentingan dari ancaman benih dan bibit yang tidak berkualitas