DOI: 10.15575/kh.v3i2. 11520
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 7 Februari 2021; Direvisi: 24 Maret 2021; Disetujui: 28 Maret 2021

## Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law)

## Yusuf Abdul Rahman
Pascasarjan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Email: 2200010070@student.uinsgd.ac.id

## ABSTRACT
After the discovery of a vaccine developed in several countries in, WHO ( World Health Organization) visited all countries to carry out massive vaccinations. Indonesia through Presidential Decree 99/2020 and Minister of Health Regulation 2020 have poured it into a written regulation. However, in this case there are pros (from the legal compliance group) and cons (from the legal compliance group), even though this  is  a  positive  step  for  improvement.  In  this  research,  a  descriptive  research  method  is  used  that describes  the  right  of  citizens  to  obey  the  law  (Obedience  the  law)  in  vaccinating  Covid  19.  Then  in responding to this policy many community groups reject / disobey the vaccination recommendation that I  regret,  even  though  this  should  be  good.  by  the  community  and  participate  in  obeying    of  this recommendation consciously and fairly in order to create an improvement in the situation. Disobedience to the law that the author can do because it is based on the version of the vaccine offered by the current government  (sinovac),  which  has  an  efficacy  value  of  only  65%  when  clinical  trials  are  conducted  in Indonesia. However, this should still be achieved as an effort and contribution from the community to participate in breaking the chain that is in Presidential Decree No.99 of 2020 and then it is change in Presidential Decree No.14 of 2021
Keywords: Massive vaccination, Obedience law, Covid-19

## ABSTRAK
Pasca ditemukannya vaksin yang dikembangkan beberapa negara di dunia, World Health Organization (WHO) merekomendasikan kepada seluruh negara untuk melakukan vaksinasi secara massal. Indonesia melalui Perpres 99 tahun 2020 dan Permenkes 2020 telah menuangkannya menjadi sebuah peraturan tertulis.  Namun  dalam  hal  ini  terjadi  pro  (dari  kelompok obedience  law )  dan  kontra  (kelompok disobedience law ), padahal hal ini merupakan sebuah langkah positif demi perbaikan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan hak warga negara untuk mematuhi hukum ( Obedience law ) dalam melakukan vaksinasi covid 19 . Kemudian dalam merespon kebijakan ini banyak kelompok masyarakat yang melakukan penolakan/pembangkangan terhadap anjuran vaksinasi yang  penulis  sayangkan,  padahal  ini  seharusnya  disambut  baik  oleh  masyarakat  dan  ikut  mematuhi ( obedience  law )  anjuran  ini  secara  sadar  dan fair demi  terciptanya  sebuah  perbaikan  keadaan. Pembangkangan terhadap hukum yang dilakukan, disadari karena adanya rasa kekhawatiran atas vaksin yang  ditawarkan  oleh  pemerintah  saat  ini  ( sinovac ),  yang  memiliki  nilai  efikasi  hanya  65%  ketika dilakukan uji klinis di indonesia. Namun tetap saja sebaiknya hal ini harus ditempuh sebagai sebuah upaya dan  kontribusi  dari  masyarakat  untuk  ikut  bekerjasama  dalam  hal  memutus  mata  rantai  penyebaran sebagaimana yang tertuang dalam Perpres no 99 tahun 2020 yang kemudian dirubah ke dalam PerPres Nomor 14 Tahun 2021
Kata Kunci: Vaksinasi massal, Obedience law, Covid-19

## PENDAHULUAN
Covid 19 yang sudah mewabah sejak Desember 2019 saat ini berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) sudah menjangkit di lebih dari 230 negara di dunia, dengan total angka kasus secara
Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanan Kepatuhan Hukum

## (Obedience Law)
Yusuf Abdul Rahman
kumulatif pertanggal 5 Februari 2021 sebanyak 116.874.912 kasus. Di Indonesia sendiri sampai hari ini angka kasus sudah mencapai 1.392.945 kasus (WHO, 2020), dengan penambahan kasus terbaru sebanyak 6.389 kasus per tanggal 9 Maret 2021 (Mashabi, 2021).
Langkah pemerintah dalam hal ini menurut penulis cukup ekstrim, karena dalam PerPres Nomor 14 Tahun 2021 itu disebutkan adanya pemberian sanksi berupa sanksi administrative sampai pidana bagi setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang menolaknya. Jika mengingat kembali, terhadap proses pembuatan vaksin yang notabenenya cepat, dikhawatirkan akan menimbulkan  berbagai efek samping dalam jangka  panjang (Prastyowati, 2020). Namun penulis pun disisi lain sangat mengharapkan dengan adanya kebijakan ini, mengingat kondisi pertambahan jumlah angka covid 19 yang semakin meningkat setiap harinya, hingga sudah hampir satu bulan terhitung sejak tanggal  8  Januari  2021  pemerintah  di  Jawa  dan  Bali  sudah  melakukan  Pemberlakukan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Dalam penelitian Hafidzi (2020) mengenai Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid Al-Syariah yang sejatinya memang bukan membahas mengenai vaksinasi covid-19 melainkan vaksinasi meningitis kepada para Jemaah haji, akan tetapi apabila dilihat dari segi hukum terutama hukum islam proses pemberian vaksinasi ini merupakan suatu kebolehan dan pada kondisi  terkait  memang  dapat  menjadi  sebuah  kewajiban.  Walaupun  objek  dan  kondisinya  berbeda, namun dalam penelitian tersebut dapat memberikan informasi tentang vaksinasi. penelitian Masnun et al (2021)  mengenai  Perlindungan  atas  Vaksin Covid-19 dan  tanggung  jawab  negara  pemenuhan  vaksin dalam  mewujudkan  negara  kesejahteraan  membahas  tentang  peran  dari  negara  dalam  melakukan pemenuhan vaksin covid-19 yang akan diedarkan. Karena, pada dasarnya vaksin ini akan menjadi sebuah komoditi (menjadi barang  dagang) yang memiliki nilai  ekonomis. Maka dari  itu harus ada  instrumen hukum yang mengatur dengan jelas untuk mekanisme ini. Yuningsi (2020) meneliti mengenai Uji Klinik Coronavas dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal di Indonesia menerangkan bahwa rencana vaksinasi yang akan dilakukan adalah langkah yang efektif dalam menangulangi penularan penyakit. Tujuannya adalah  untuk  melndungi  kesehatan  masyarakat  dari  ancaman covid-19 ,  selain  itu  juga  dalam  jangka panjang diproyeksikan untuk dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang saat ini sudah timbul akibat pandemik covid-19 . Namun, jika ditelusuri dari beberapa penelitian terdahulu terdapat kekosongan kajian mengenari vaksinasi massal (vaksin covid-19 ) terhadap masyarakat dan penekanan bahwa proses vaksinasi tersebut merupakan sebuah upaya masyarakat dalam melakukan kepatuhan hukum ( Obedience law ).  Tujuan  dari  penelitian  ini  secara  perlahan  diharapkan  dapat  memberi  kesadaran  terhadap masyarakat  untuk  sama-sama  melek  terhadap  isu-isu  hukum  seputar  vaksinasi covid-19 yang  akan dilakukan yang saat ini masih terjadi sebuah pro dan kontra.
Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya pada Pasal 14 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 9 jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan  terdapat  sanksi  pidana  bagi  masyarakat  yang menolaknya. Namun menariknya, di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tenang kesehatan (merujuk pada Pasal 5) mengatakan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan menentukan sendiri pelayanan  kesehatan  bagi  dirinya”,  yang  secara tidak  langsung  dapat  memberi  penjelasan  apabila vaksinasi ini bisa menjadi pilihan bagi seseorang dalam melakukan pengobatan (hak pribadi).
Kemudian  menjadi  menarik  menurut  penulis  mengenai,  peraturan  tentang  Vaksinasi  apabila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum merupakan sebuah kajian tersendiri. Apalagi terhadap respon yang diberikan oleh masyarakat mengenai pro-kontra yang cukup ramai dibicarakan dan masuk terhadap kajian menurut teori Obedience law dan Disobedience law . Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat
Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanan Kepatuhan Hukum (Obedience Law) Yusuf Abdul Rahman
terhadap peraturan pelaksanaan vaksin (Disobedience law) bukan tanpa tujuan, melainkan disebabkan oleh adanya ke-khawatiran terhadap efikasi vaksin yang beredar ( sinovac ) di Indonesia hanya berkisar 65% (CNN, 2021).  Secara garis besar dalam penelitian ini, saya akan mengungkapkan bahwa vaksinasi massal merupakan sebuah keharusan yang harus dipenuhi dalam masa pandemik, demi menanggulangi permassalahan wabah covid 19 yang melanda seluruh dunia agar cepat ditanggulangi.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan  gambaran mengenai hak warga negara untuk mematuhi hukum (Obedience the law) dalam melakukan vaksinasi covid 19 yang dilakukan secara massal dan menjadi sebuah kebijakan publik. Kemudiaan pendekatan dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung  pendekatan  yuridis empiris (Arliman, 2018). Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua data dan bahan yang telah penulis dapatkan dari  hasil pencarian dan penelitian terhap sumber-sumber  literatur dan fakta empirik  yang  berkembang  secara  umum,  kemudiaan  setelah  itu    akan  disusun  dan  dianalisis  secara kualitatif, dengan tujuan untuk dapa mengetahui dan menyingkap fenomena yang berkembang seputar vaksinasi massal Covid-19 dengan kepatuhan terhadap hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Vaksinisasi
Sebelum membahas pada materi inti, disini penulis hendak mengulas sedikit mengenai beberapa pengertian mengenai vaksin, guna menjadi sebuah guide dalam memahami tulisan ini secara utuh dan holistik. Secara bahasa vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu vaccine artinya suspensi yang berasal dari bibit  penyakit  yang  hidup  tapi  sudah  dilemahkan  (Hafidzi,  2020).  Kemudian  secara  Istilah  vaksin merupakan sebuah produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman yang telah dilemahkan atau  dimatikan  yang  berguna  untuk  merangsang  timbulnya  kekebalan  spesifik  secara  aktif  terhadap penyakit tertentu (Kristini, 2008).
Kemudian vaksinasi diistilahkan sebagai sebuah upaya pemberian vaksin kepada spesimen yang dapat  merangsang  terbentuknya  sebuah  system  imunitas  dalam  tubuhnya  (Martira  Maddeppuneng, 2018). Sementara itu vaksinasi massal merupakan pemberian vaksin secara serentak kepada masyarakat untuk menciptakan atau terbentuknya herd imunity .

## Pertentangan antara kepatuhan hukum dan penolakan terhadap pelaksanaan vaksinasi
Dalam  teori  penolakan/pembangkangan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Thoreu  bahwa  sikap penolakan terhadap hukum ( Civil Disobedience ) merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh masyarakat yang memutuskan untuk tidak mau tunduk terhadap suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa atau singkatnya menentang sebuah kebijakan publik. Sikap penolakan yang dimiliki oleh masyarakat  ini,  biasanya  didasari  oleh  sebuah  alasan-alasan  logis  mengenai  penolakan  atau ketidaksetujuan  masyarakat  terhadap  suatu  kebijakan  (Thoreau  &  MacLeish,  2001).  Pada  hal  ini kaitannya dengan perintah vaksinasi covid 19 yang dilakukan secara massal dengan tujuan menghambat penularannya, melalui penegasan dalam Perpres dan Permenkes.
Akan tetapi ketika melihat fakta yang timbul di lapangan banyak sekali masyarakat yang ramai- ramai menolak untuk melakukan pemberian vaksin ini, tentunya dengan berbagai alasannya seperti yang
Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanan Kepatuhan Hukum

## (Obedience Law)
Yusuf Abdul Rahman
ditemukan  di  sosial  media mainstream seperti  twitter.  Penolakan-penolakan  tersebut  berasal  dari keluhan-keluhan  masyaakat  yang  mengkhawatirkan  tentang  efikasi  vaksin  yang  akan  beredar  di Indonesia hanya berkisar di angka 65%.
Kondisi ini diperparah dengan adanya seruan dari salah seorang tokoh anggota parlemen dalam lembaga  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa lebih baik bayar denda daripada harus di vaksin. Kegaduhan-kegaduhan inilah yang pada akhirnya menyebabkan sebuah kondisi dimana semua orang berada dalam kondisi yang ragu untuk melkasanakan vaksinasi massal. Dalam pendapat Thoreau setidaknya ada tiga kemungkinan  yang melatarbelakangi timbulnya sebuah penolakan yang dilakukan oleh masyarakat (Thoreau & MacLeish, 2001).
Pertama, ada sebuah kelompok masyarakat yang memiliki anggapan dan memiliki pilihan untuk tidak  setuju  tetapi  tetap  bungkam,  serta  mau  mengekspresikan  pernyataan  dan  pendapat ketidaksetujuannya,  dikarenakan  ketakutan  akan  mendapatkan  stigma  dan  cap  sosial  di  masyarakat terhadap ketidaksetujuannya itu. Kedua, ada sebuah kelompok yang tetap mematuhi hukum kemudian mereka dapat di muka umum, seperti yang kita dengar akhir-akhir ini itulah mereka. Ketiga, kelompok yang menolak untuk mematuhi hukum namun tetap menyembunyikan pendapat ketidaksetujuaannya terhadap vaksinasi massal sehingga tidak diketahui oleh publik secara luas.
Pada dasarnya pertentangan terhadap sebuah kebijakan publik adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindari.  Kebijakan  publik  merupakan  sebuah  produk  politik  yang  dikeluarkan  pemerintah  dengan maksud dan tujuan untuk mengatur masyarakat supaya berlaku tertib dalam tatanan kehidupan (Widodo, 2021).  Akan  tetapi,  dalam  iklim  negara  demokrasi  dikenal  juga  dengan  aspirasi  publik  yang  menitik beratkan agar sebuah sistem yang dijalankan memiliki dimensi hukum yang luwes dan relatif, sehingga tidak terjadi pemakssaan kehendak.
Banyak  pihak  seperti  yang  diliput  oleh  media  masa  menyanyangkan  sikap  pemerintah  yang memaksakan  kehendak  untuk  mewajibkan  penyuntikan  vaksin  secara  massal,  padahal  setiap  orang memiliki  kebebasan  untuk  memilih  di  tatanan  kehidupan  yang  demokratis.  Menurut  Jhon  Raws civil Disobedience ini memiliki sebuah kewaajiban yang lahir secara natural untuk menegakan sebuah keadilan dalam tatanan masyarakat. Gerakan ini sebetulnya digunakan masyarakat sendiri untuk mencari sebuah keadilan  dalam  masyarakat  (Julaiha,  2020).  Ada  hal  yang  seharusnya  terjadi  terhadap  pertentangan antara penolakan dan keharusan mematuhi hukum dalam pelaksanaan vaksinasi massal ini terletak pada objek hukumnya yakni mengoreksi untuk sebuah peraturan yang berlaku.
Secara aturan bila diperhatikan lebih lanjut dalam PerPres nomor 99 Tahun 2020 kemudian diubah dengan PerPres Nomor 14 Tahun 2021 dengan PerMenKes nomor 84 memang secara tegas mengatur tentang tahapan-tahapan pelaksanaan mulai dari perencanaan, pengadaan, sasaran, pelaksanaan sampai pada sanksi bagi yang menolaknya. Sebetulnya hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat. Namun secara penegasan sanksi dan denda terhadap orang-orang yang menolak divaksin adalah sesuatu yang menimbulkan keadaan menjadi cukup sensitif. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit seperti ini, dimana tingkat kemiskinan meningkat, isu-isu seperti ini akan sangat ditentang dan menyinggung banyak pihak. Karena tidak semua orang mau melakukan vaksinasi secara massal, sebab itu tadi dalam sebuah negara demokrasi disebutkan bahwa  setiap orang mempunyai kebebasan untuk  menentukan pilihannya. Terkecuali terhadap hal-hal yang dapat menentang pidana, dan hukum positif yang berlaku. Apabila seseorang yang tidak melakukan vaksinasi dianggap sebagai orang yang tidak mematuhi hukum dan dicap sebagai tindakan pidana bisa saja dikenakan sanksi. Tapi dalam hal ini tidak demikian, hukum tetap memiliki koridor dan rambu-rambu dalam penentuan kategorisasi hukum.
Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanan Kepatuhan Hukum (Obedience Law) Yusuf Abdul Rahman
Civil  disobedience ini  merupakan  sebuah  gerakan  yang  bersifat  non  kekerasan  (Gillon,  2003) dengan tujuan untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah. Dalam hal ini berarti seorang anggota masyarakat atau kelompok masyarakat harus mengesampingkan sebuah sikap yang dapat merusak dan egoistis,  Pembangkangan  warga  terhadap  hukum  ini (Disobedience  law) sebetulnya  dapat  dilakukan dengan  tindakan  secara  langsung  seperti    demonstrasi,  pengerahan  massa,  atau  dengan  menduduki sebuah tempat tertentu. Semua ini memiliki tujuann untuk memberi sebuah pelajaran kepada publik dan pemerintah agar tidak terjerumus pada sebuah keadaan yang lebih buruk. Namun dalam keadaan covid- 19 seperti ini hal-hal yang biasa dilakukan tersebut mungkin akan cukup beresiko bila dilakukan, karean tidak sejalan dengan anjuran dari WHO dan pemerintah untuk tidak membuat kerumunan.
Vaksinasi Covid-19 sebagai upaya melakukan Kepatuhan Hukum
Kepatuhan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh warga untuk tunduk dan patuh kepada  hukum  (baik  berupa  kebiijakan  publik,  undang-undang  atau  peraturan  lain  yang  legal)  yang dikeluarkan  oleh    institusi  yang  memiliki  wewenang  seperti  pemerintah  (Usman,  2015).  Konsep kepatuhan hukum biasa dalam istilah biasa dikenal dengan Obdience law , konsep ini sangat erat kaitannya dengan moral warga yang ada di sebuah komunitas sosial.  Sebab kepatuhan terhadap hukum yang dipilih oleh warga negara merupakan sebuah pilihan yang tersedia, dimana warga berhak untuk menaatinya ataupun tidak menaatinya.
Dalam kasus vaksinasi covid-19 yang dilakukan secara massal ini, tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan  untuk  memahami  terlebih  dahulu  maksud  dan  tujuan  diberikannya  vaksianasi  massal. Secara garis besarnya peranan dari peraturan pelaksanaan vaksinasi ini memiliki tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 yang sudah menjadi wabah secara global semenjak satu tahun terakhir, dan telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat.
Akan  tetapi,  ketika  memilih  untuk  tidak  meanaatinya  maka  warga  harus  memberikan  alasan- alasan  tertentu    sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  mengenai Civil  Disobdience .  Tunick (2019) mengatakan bahwa “ hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai undang-undang semata yang memang sengaja bisa dibuat atau bisa dicabut sesuai keinginan kita, dan kepatuhan atau tidak patuh bergantung  pada  kenyamanan  kita — terutama  bukan  hukum  pidana ” .  Pada  konteks  ini  berns  ingin menyampaikan  bahwa  posisi  undang-undang  bukan  hanya  sebagai  aturan  yang  kehadirannya  bukan semata  sebagai  dibuat  untuk  kepatuhan  warga,  melainkan  kepada  sesuatu  moral  hukum  dan  moral masyarakat itu sendiri selama tidak berkaitan dengan hukum pidana.
Kemudian,  dalam  konteks  ini  tinggal  negara  sebagai  otoritas  tertinggi  memberikan  sebuah klasifikasi  pelanggaran  terhadap  orang  atau  masyarakat  yang  hendak  menolak  vaksinasi  massal dikategorikan  sebagai  tindakan  pidana  atau  bukan.  Bilamana  terkategori  sebagai  tindakan  pidana apakaah  telah  memenuhi  unsur  pidana  seperti actus  reus dan mens  rea (Herring,  2020)  dalam pengkategorisasian unsur-unsur pidana para penolak vaksin covid-19 ini. Menurut saya, sebetulnya hal ini tidak  mudah  untuk  diambil  sebagai  suatu  pelanggaran  pidana,  tetap  ada  batasan-batasan  yang membedakan antara keharusan dan kewajiban, yakni payung hukum yang digunakan belum menjadi sesuatu yang memiliki supremasi kuat. Tetap dimungkinkan pada sebuah pilihan masyarakat atas sebuah tindakan ini.
Pilihan  masyarakat  untuk  patuh  ataupun  tidak  patuh  terhadap  vaksinasi  ini  memiliki  sebuah konsekuensi yang logis. Apabila diamati yang beranggapan bahwa melanggar hukum termasuk sesuatu hal yang buruk dan juga kurang etis, juga dapat menimbulkan kekhawatiran di sebagian kalangan karena tidak akan terbentuknya herd immunity secara sempurna. Kemudian ketika dilihat secara moral (bahwa
Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanan Kepatuhan Hukum

## (Obedience Law)
Yusuf Abdul Rahman
hukum itu tidak boleh dipahami hanya sebagai undang-undang semata yang dibuat atau dicabut sesuai keinginan) ini dapat memberikan keleluasan kepada warga negara untuk membuat pilihan yang politis (Achmad Ali & Wiwie Haryani, 2014).
Namun  apabila  seseorang  hendak  mematuhi  vaksinasi  ini,  maka  dia  harus  konsekuen  dengan tindakan yang dipilihnya dan memaparkan argumenasinya, mengapa harus mendukung vaksinasi atau mematuhi  peraturan  ini?  Menurut  saya  ada  beberapa  alasan  argumentasi  yang  dapat  mendorong seseorang untuk mematuhi anjuran vaksinasi ini, diantaranya:
1. Karena  faktor  keharusan,  apabila  kepatuhan  di  dasarkan  sebagai  sebuah  "Keharusan"  untuk mematuhi hukum maka ini dapat mengungkapkan bahwa kewajiban institusional tidak selalu memiliki kekuatan moral, karena memang ada paksaan warga negara harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan mengikuti keinginan vaksinasi massal covid-19 ini;
2. Karena faktor penularan, faktor ini menyatakan bahwa warga negara mematuhi harus mematuhi vaksinasi  ini,  karena  jika  seseorang  mulai  secara  selektif  tidak  mematuhi  anjuran  vaksinasi massal ini, ketidakpatuhannya tersebut akan dapat menyebar ke orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Misalnya jika salah seorang anggota DPR RI  kemarin contohnya yang dengan terang-terangan tidak ingin mematuhi anjuran mengenai vaksinasi massal, secara tidak langsung ketika dirinya disorot media dan muncul dalam headline pemberitaan dapat membuat stigma masyarakat  untuk  mengikuti  jejaknya.  Kemudian,  pada  akhirnya  di  titik  paling mengerikannya hal ini dapat memicu sebuah kekacauan dan akan terus meluas, karena akan banyak orang yang menolak vaksinasi ini.
3. Karena  faktor  keadilan,  argumen  keadilan  disini  diartikan  sebagai  sebuah  kepatuhan  yang didasari dari kontribusi seseorang dalam melakukan sebuah upaya kepatuhan hukum dengan manfaat yang akan ia dapatkan dari hasil kepatuhan hukum terhadap anjuran vaksinasi ini bisa mengakibatkan ia menjadi kontributor pemutus rantai penularan covid-19 versi pemerintah. Apabila dicermati kembali kepatuhan terhadap vaksinasi ini memang sangat erat kaitannya dengan sikap  moral  dan  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri  dalam  memahami  sebuah  situasi  dan  mengkaji kebijakan hukum yang dilahirkan oleh pemerintah. Rosana  (2014) Menurut hemat saya atas dasar ini, memang  perlu  ditumbuhkan  nilai-nilai  kesadaran  bagi  seluruh  warga  negara  agar  mau  memahami pentingnya vaksinasi massal, demi tumbuhnya herd imunity secara sempurna. Antara kesadaran dan moral memang memiliki  kaitan  yang  inheren dimana dapat dikatakan bila  kesadaran  memang dapat melahirkan moral yang hidup di masyarakat dan partisipasi masyarakat demi pembangunan negara yang berlandaskan azas hukum meningkat. Karena pada dasarnya, kesadaran itu merupakan core dari  lahirnya sebuah moral seseorang dalam mematuhi sebuah peraturan yang ada.

## SIMPULAN
Anjuran  terhadap  upaya  vaksinasi covid  19 yang  dilakukan  secara  massal  oleh  pemerintah Republik Indonesia merupakan sebuah Langkah positif dalam menekan angka pertumbuhan pandemik covid 19 . Melalui perpres No 99 tahun 2020 dan Permenkes 84 tahun 2020 sudah menjadi guide yang bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk patuh terhadap pelaksanaan vaksinasi secara massal ini, karena memiliki nilai manfaat yang akan membawa masyarakat terbebas dari wabah ini dengan meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara herd immunity . Kepatuhan hukum ini atau obedience law , dalam pandangan filsafat hukum ini merupakan pilihan yang dapat diambil masyarakat dalam merespon kebijakan hukum yang lahir. Adanya anjuran vaksinasi ini, merupakan sebuah langkah mitigasi yang saya sepakati untuk dilakukan oleh pemerintah walaupun penolakan (disobedience law) dari  kelompok masyarakat akan tetap
Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanan Kepatuhan Hukum (Obedience Law) Yusuf Abdul Rahman
ada. Akan tetapi hal ini merupakan dinamika politis yang merupakan hak dan dimiliki setiap warga negara dalam mengutarakan pendapatnya, dengan  catatan selama disobedience law ini memiliki landasan yang beralasan dan tidak menyalahi koridor ke ranah perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  S.  H.,  &  Wiwie  Haryani,  S.  H.  (2014). Sosiologi  hukum:  kajian  empiris  terhadap pengadilan . Kencana.
Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. Soumatera Law Review , 1 (1), 112 – 132. CNN.  (2021). Ahli  Ungkap  Keamanan  Vaksin  Sinovac  RI  Efikasi  65,3  Persen .  Cnnindonesia. cnnindonesia.com/teknologi/20201223082226-199-585488/ahli-ungkap-keamanan- vaksin-sinovac-ri-efikasi-653-persen
Gillon,  S.  M.  (2003). The  American  paradox:  A  history  of  the  United  States  since  1945 .  Houghton Mifflin.
Hafidzi,  A.  (2020).  Kewajiban  Penggunaan  Vaksin:  Antara  Legalitas  dan  Formalitas  dalam Pandangan  Maqashid  Al-Syariah. YUDISIA:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  Dan  Hukum  Islam , 11 (2), 209 – 218. Herring, J. (2020). Criminal Law Concentrate: Law Revision and Study Guide . Oxford University Press. Julaiha, H. (2020). Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas IB dalam peniadaan Mut’ah pada putusan perkara cerai talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Kristini, T. D. (2008). Faktor-faktor risiko kualitas pengelolaan vaksin program imunisasi yang buruk di unit pelayanan swasta (studi kasus di Kota Semarang) . Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Mashabi, S. (2021). Update: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/17215171/update- tambah-6389-jumlah-kasus-covid-19-di-indonesia-1392945-orang?page=all
Masnun,  M.  A.,  Sulistyowati,  E.,  &  Ronaboyd,  I.  (2021).  PELINDUNGAN  HUKUM  ATAS  VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN. DiH: Jurnal Ilmu Hukum , 17 (1), 35 – 47. Prastyowati, A.  (2020). Mengenal  Karakteristik  Virus  SARS-CoV-2  Penyebab  Penyakit COVID-19 Sebagai Dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus Dan Vaksin. Biotrends , 11 (1), 1 – 10.
Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 10 (1), 61 – 84. Thoreau, H. D., & MacLeish, A. (2001). Civil disobedience . Virginia Tech. Tunick,  M.  (2019). Texting,  Suicide,  and  the  Law:  The  Case  Against  Punishing  Michelle  Carter . Routledge.
Usman,  A.  H.  (2015).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Sebagai  Faktor  Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 30 (1), 26 – 53.
WHO.  (2020). Situation  by  Country,  Territory  &  Area  Covid-19 .  Covid19.Who. https://covid19.who.int/table
Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik . Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Yuningsih, R. (2020). UJI KLINIK CORONAVAC DAN RENCANA VAKSINASI COVID-19 MASSAL DI INDONESIA. Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategies , XII (16).