## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 133-143 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v4i2.1693

## Tinjauan Kebijakan Pemerintah Uu No 18 Tahun 2014 Melalui Program DSSJ/KSSJ
Shelsa Arinindya 1 , Rizka 2
1 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Email: shelsa.arinindyaa@gmail.com
2 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Artikel info
Artikel history:
Received; 20-03-2022
Revised: 27-03-2022 Accepted: 12-04-2022 Published: 13-04-2022
Keywords: Mental health; Policy; Government; Law; Detection;
Abstract. This study aims to determine government policies in Law no.  18  of  2014  as  well  as  the  handling  efforts  made  by  the government  to  overcome  mental  health.  The  method  used  is  the Juridical Empirical Method which functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. By using data  collection  techniques  through  interviews  to  obtain  the required  data.  The  findings  of  this  study  are  Mental  Health Problems are important things but are not paid attention to by the government.  Government  policies  related  to  Mental  Health  have been  regulated  in  Law  no.  18  of  2014,  is  aimed  at  ensuring  that everyone  can  achieve  a  good  quality  of  life,  as  well  as  providing integrated, comprehensive, and sustainable health services through promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts. The local government  in  Karanganyar  District  has  made  efforts  to  support the Mental Health Policy through the DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Mental Sehat) program. This program is a socialization and early  detection  activity  that  has  been  carried  out  with  the involvement  of  local  governments,  relevant  agencies  and  the community.  This  research  is  an  illustration  of  the  Government's efforts through programs that have been carried out based on Law no.  18  of  2014  and  this  research  is  expected  to  be  a  reference  to find  out  the  efforts  that  have  been  made  by  the  government  to overcome  mental  health  problems  and  to  know  the  DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan  Siaga  Mental  Sehat)  program  in  Karanganyar District in an effort to overcome mental health problems..
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan pemerintah dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2014 serta upaya penanganan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi kesehatan  jiwa.  Metode  yang  digunakan  adalah  Metode  Yuridis Empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat.  Dengan  mengggunakan    Teknik  pegumpulan  data melalui  wawancara  untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan. Temuan  dari  penelitian  ini  adalah  Permasalahan  Kesehatan  Jiwa merupakan  hal  yang  penting  namun  kurang  diperhatikan  oleg Pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  terkait  Kesehatan  Jiwa  sudah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2014, ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang
145 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022
baik,  serta  memberikan  pelayanan  kesehatan  secara  terintegrasi, komprehensif,  dan  berkesinambungan  melalui  upaya  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif.  Pemerintah  daerah  di Kecamatan  Karanganyar  telah  melakukan  upaya  untuk mendukung Kebijakan Kesehatan Jiwa melalui program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa).  Program  ini  merupakan kegiatan  sosialisasi  dan  deteksi  dini  yang  telah  dilaksanakan dengan  keterlibatan  pemerintah  daerah,  instansi  terkait  serta masyarakat.  Penelitian  ini  menjadi  gambaran  terkait  upaya Pemerintah  melalui  program  yang  telah  dijalankan  berdasar  UU No. 18 Tahun 2014 dan penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk mengetahui upaya yang telah  dilakukan pemerintah  untuk mengatasi  permasalahan  Kesehatan  Jiwa  serta  mengetahui program  DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa)  di Kecamatan  Karanganyar  dalam  upaya  mengatasi  permasalahan Kesehatan Jiwa. Keywords: Kesehatan jiwa; Kebijakan; Pemerintah;
Hukum; Deteksi;
Coresponden author:
Jalan: Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169, Email: shelsa.arinindyaa@gmail.com
Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
UU No 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa upaya kesehatan jiwa tidak hanya menjadi tanggung jawab  Kementerian  Kesehatan,  tetapi  juga  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  dan peran serta masyarakat. Demikian juga halnya dengan fasilitas kesehatan jiwa dapat merupakan fasilitas  pelayanan  non  kesehatan  misalnya  fasilitas  pelayanan  yang  berada  dalam  naungan Kementerian  Sosial  dan  pelayanan  berbasis  masyarakat.  Indonesia  telah  memiliki  UU  khusus kesehatan jiwa ditambah dengan adanya kesehatan jiwa pada daftar standar pelayanan minimal yang  harus  dimiliki  .satunya  menyebutkan  bahwa  penderita  gangguan  jiwa  berat  tidak  boleh ditelantarkan memperlihatkan pentingnya kesehatan jiwa di Indonesia ( Idaiani, 2018 ).
Orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia masih mengalami penanganan serta perhatian yang masih kurang. Hal ini terjadi karena adanya stigma yang keliru, sehingga perlu intervensi pendekatan  kesehatan  masyarakat.  Program  pencegahan  disebutkan  lebih cost-effective untuk menurunkan risiko gangguan Kesehatan jiwa, terutama untuk hasil jangka panjang. Pemerintah perlu  melakukan  upaya  penanggulangan  yang  menyeluruh,  dimulai  dengan  adanya  peraturan kebijakan yang menjadi dasar dukungan pendanaan dan akses ke pelayanan Kesehatan mental serta didukung pendekatan berbasis komunitas ( Ayuningtysa, dkk, 2018 ).
Penelitian  Izibeloko  Omi  Jack-Ide,  Leana  R  Uys  dan  Lyn  E  Middleton  (2013),  berjudul “ Mental  health  care  policy  environment  in  Rivers  State:  experiences  of  mental  health  nurses providing  mental  health  care  services  in  neuro-psychiatric  hospital,  Port  Harcourt,  Nigeria ” menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan Kesehatan Jiwa salah satunya terkait sumber daya yang dipergunakan untuk pemberian layanan Kesehatan jiwa. Pemeritah perlu menerapkan dan mengembangkan  terkait  kebijakan  menyangkut  tentang  upaya  Kesehatan  jiwa  terutama peraturan dalam hal pemenuhan sumber daya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi  masyarakat.  Kegagalan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sumber  daya  ini  juga  dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Jack-Ide & et al, 2013).
Pelayanan  Kesehatan  Jiwa  bagi  setiap  orang  dan  jaminan  hak  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ) belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak ODGJ sering terabaikan, baik secara sosial maupun  hukum.  Secara  sosial  masih  terdapat  stigma  di  masyarakat  sehingga  keluarga menyembunyikan  keberadaan  anggota  keluarga  yang  menderita  gangguan  jiwa.  Hal  ini menyebabkan  terbatasnya  akses  ODGJ  terhadap  layanan  kesehatan. Sedangkan  secara hukum, peraturan  perundang-undangan  yang  ada  belum  komprehensif  sehingga  menghambat pemenuhan hak ODGJ (Dewi, 2015).
Permasalahan  tentang  kesehatan  jiwa  menjadi  salah  satu  hal  penting  yang  harus  lebih diperhatikan  oleh  pemerintah.  Selain  masalah  ekonomi,  kesehatan  jiwa  masyarakat  juga merupakan dampak yang cukup besar yang saat ini sedang terjadi. Kebijakan tentang kesehatan jiwa  telah  diatur  dalam  Undang-undang,  pemerintah  juga  sudah  mengupayakan  pelayanan terbaik untuk mencegah timbulnya kemungkinan penyakit gangguan jiwa.
Hasil  riset  kesehatan  dasar  Tahun  2013  menunjukkan  adanya  penurunnan  jumlah  gangguan jiwa  berat  dan  gangguan  mental  emosional  secara  nasional  dibandingkan  dengan  hasil  riset kesehatan dasar tahun 2007. Deteksi dini kesehatan jiwa perlu dilakukan untuk meningkatkan derajad  kesehatan  jiwa  masyarakat  agar  individu  yang  sehat  akan  tetap  sehat,  individu  yang berisiko  tidak  mengalami  gangguan  jiwa  dan  individu  yang  mengalami  gangguan  jiwa mendapatkan pelayanan yang tepat sehingga dapat mandiri dan produktif di masyarakat. Untuk meningkatkan derajad kesehatan jiwa masyarakat tersebut diperlukan peran serta pemerintah pusat,  pemerintah  daerah,  tokoh  masyarakat,  kader,  dan  masyarakat  melalui  program  Desa Siaga  Sehat  Jiwa.  Program  Desa  Siaga  Sehat  Jiwa  merupakan  salah  satu  program  untuk mewujudkan desa yang penduduknya memiliki  kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mengatasi  masalah  kesehatan  jiwa  secara  mandiri.  Tujuan  umum  Desa  Siaga  Sehat  Jiwa  yaitu mewujudkan  masyarakat  desa  yang  sehat,  peduli,  dan  tanggap  terhadap  permasalahan kesehatan jiwa di wilayahnya. Adapun tujuan khusus Desa Siaga Sehat Jiwa yaitu meningkatkan pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya  kesehatan  jiwa,  meningkatkan  kemampuan masyarakat  menolong  dirinya  dalam  bidang  kesehatan  jiwa,  meningkatkan  kesiapsiagaan masyarakat  risiko  dan  bahaya  kesehatan  jiwa,  dan  meningkatkan  dukungan  dan  peran  aktif stakeholders  serta  meningkatkan  masyarakat  melaksanakan  perilaku  sehat  jiwa (PH  &  dkk, 2018) .
Salah  satu  langkah yang dapat dilakukan adalah menjalankan upaya promotif. Dalam  Undang- Undang  No  18  Tahun  2014  Pasal  6,  menjelaskan  bahwa  upaya  promotif  merupakan  suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa yang bersifat promosi  Kesehatan  Jiwa.  Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  No  18  Tahun  2014  Pasal  7 dijelaskan  Upaya  promotif  Kesehatan  Jiwa  ditujukan  untuk:  a.  mempertahankan  dan meningkatkan  derajat  Kesehatan  Jiwa  masyarakat  secara  optimal;  b.  menghilangkan  stigma, diskriminasi,  pelanggaran  hak  asasi  ODGJ  sebagai  bagian  dari  masyarakat;  c.  meningkatkan pemahaman  dan  peran  serta  masyarakat  terhadap  Kesehatan  Jiwa;  dan  d.  meningkatkan penerimaan dan peran serta masyarakat terhadap Kesehatan Jiwa.
Di  Kabupaten  Karanganyar  telah  dilakukan  salah  satu  upaya  promotif  melalui  pembentukan DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa).  Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa  (DSSJ/KSSJ) adalah sebuah model layanan program kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang dibentuk dari pengembangan  desa  siaga.  Makna  program  tersebut,  membawa  sebuah  komunitas  atau masyarakat  agar  dapat  bersama-sama  peduli  dan  aktif  melakukan  upaya-upaya  sehingga terwujud  derajat  kesehatan  jiwa  yang  berkualitas  ditengah-tengah  masyarakat.  Dengan dibentuknya  DSSJ  ini  diharapkan  jumlah  gangguan  jiwa  berat  dapat  ditekan,  kelompok  sehat dapat diberdayakan secara optimal  dan kelompok resiko  dapat dicegah agar tetap sehat. Data menunjukkan bahwa 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar telah membentuk DSSJ di setiap desa. Tidak hanya pemerintah  yang berperan dalam pelaksanaan program ini, namun seluruh

## 147 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022
masyarakat memiliki peran aktif agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil  yang  dapat  berpengaruh  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  menangani  permasalahan Kesehatan Jiwa.
Kebijakan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan  tujuan  tertentu.  Kebijakan  melibatkan  perilaku  seperti  halnya  maksud-maksud, bisa  berupa  tindakan  dan  bukan  tindakan.  Kebijakan  memiliki  outcomes  di  masa  depan. Kebijakan  juga  menunjuk  pada  serangkaian  tindakan,  muncul  dari  proses  yang  melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan (Agustino, 2008) .  Friedrich  menjelaskan  kebijakan  sebagai  suatu  tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu sehubungan  dengan  adanya  hambatan  seraya  mencari  peluang  untuk  mencapai  tujuan atausasaran  yang  dinginkan    ( Widodo,  2007). Sedangkan  menurut Budiardjo  (2009 ) Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu
UU Kesehatan Jiwa No.03 Tahun 1966 menjelaskan bahwa Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental  yang  sejahtera  sehingga  memungkinkan  seseorang  berkembang  secara  optimal  baik fisik,  intelektual  dan  emosional  dan  perkembangan  tersebut  berjalan  secara  selaras  dengan keadaan  orang  lain  sehingga  memungkinkan  hidup  harmonis  dan  produktif.  Coba  Anda diskusikan  dengan  teman  Anda  adakah carilah  definisi  lain mengenai sehat  jiwa menurut  ahli yang lain.
Sedangkan Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku individu yang berkaitan dengan suatu gejala  penderitaan  dan  pelemahan  didalam  satu  atau  lebih  fungsi  penting  dari  manusia,  yaitu fungsi  psikologik,  perilaku,  biologik,  gaangguan  tersebut  mempengaruhi  hubungan  antara dirinya  sendiri  dan  juga  masyarakat (Maramis,  2010) .  Sedangkan  menurut Simanjuntak  & Daulay  (2006) Gangguan  jiwa  merupakan  suatu  penyakit  yang  disebabkan  karena  adanya kekacauan pikiran, persepsi dan tingkah laku di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan. Pengertian gangguan jiwa lainnya dijelaskan  pada  UU.RI  No.18  Tahun  2014,  bahwa  gangguan  jiwa  adalah  suatu  kondisi  dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran,perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
Dari  pemaparan  pada  latar  belakang  diatas  menunjukkan  bahwa  kesehatan  jiwa  merupakan salah  satu  masalah  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  lebih  oleh  Pemerintah,  maka  muncul pertanyaan mengenai : (1) Bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa?; (2) Bagaimana program DSSJ di Kecamatan Karanganyar dalam upaya mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa ?
Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  referensi  untuk  mengetahui  upaya  yang  telah  dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa apakah sudah sesuai dengan UU No. 18  Tahun  2014  dan  mengetahui  tentang  program  DSSJ  yang  ada  di  Kecamatan  Karanganyar dalam upaya mengatasi permasalahan Kesehatan Jiwa.
Sedangkan untuk penelitian yang sekarang dilakukan oleh  peneliti, berjudul “Tinjauan Yuridis Kebijakan  Pemerintah  UU  No  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  melalui  Program DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa  di  Kecamatan  K aranganyar”.  P enelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  yang  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi permasalahan  Kesehatan  Jiwa  sudah  sesuai  dengan  UU  No.  18  Tahun  2014  serta  untuk mengetahui  program  DSSJ  di  Kecamatan  Karanganyar  dalam  upaya  mengatasi  permasalahan Kesehatan  Jiwa.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  deskriptif,  dimana  data  yang
dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata, bukan angka. Peneliti untuk mendapatkan datanya akan melakukan wawancara untuk mendapatkan data.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  mengkaji  keadaan  sebenarnya  yang  terjadi  masyarakat,  yaitu  mencari  fakta-fakta  yang berkaitan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian (Benuf  &  Azhar,  2020). Penelitian  Hukum Empiris  menggunakan  faktafakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku verbal  yang  didapat  dari  wawancara  maupun  perilaku  nyata  yang  dilakukan  melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia  yang  berupa  peninggalan  fisik  maupun  arsip (Fajar  &  Achmad,  2010). Dengan menggunakan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  metode  ini  merupakan  prosedur penelitian  yang  menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang dan perilaku yang diamati.
Subjek  atau  responden  penelitian  adalah  pihak  yang  dijadikan  sumber  data  dari  penelitian. Dalam  penilitian  ini  terdapat  9  respoden,  berikut  rinciannya  beserta  pertimbangan  pemilihan responden : a. Camat Kecamatan Karanganyar Camat sebagai perangkat pemerintah daerah yang memiliki  kekuasaan  tertinggi  di  Kecamatan  Karanganyar;  b.  Kepala  Puskesmas  Karanganyar Kepala Puskesmas sebagai atasan dimana pelayanan Kesehatan Jiwa dijalankan di Puskesmas; c. Programer  Kesehatan  Jiwa  Puskesmas  Karanganyar  Progamer  Keswa  adalah  petugas  yang secara langsung berinteraksi untuk menjalin komunikasi dengan seluruh perangkat dan instansi yang  terkait  serta  yang  terjun  langsung  kelapangan  untuk  menangani  penderita  gangguan Kesehatan jiwa. Programmer keswa juga menjadi pengolah data terkait masalah Kesehatan Jiwa; d.  Kepala  Seksi  P2PTM  &  Keswa  (Periode  2020-2021)  Kepala  Seksi  sebagai  perwakilan  dari instansi  Kesehatan  yang  membuat  program  DSSJ  dapat  dibentuk  di  seluruh  Kecamatan  di Kabupaten Karanganyar; e. Lurah Kelurahan Lalung, Jungke, Tegalgede, Popongan dan Jantiharjo Lurah merupakan kepala daerah yang bertugas menampung laporan warga masyarakat terkait kasus gangguan jiwa serta memiliki peran untuk menangani laporan tersebut untuk diteruskan kepada instansi terkait.
Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data  wawancara.  Teknik  wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  melalui  pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula  diartikan  sebagai  cara  yang  dipergunakan  untuk  mendapatkan  data  dengan  bertanya langsung  secara  bertatap  muka  dengan  responden  atau  informan  yang  menjadi  subjek penelitian (Rahmadi, 2011).
Teknik  analisis  data  merupakan  teknik  yang  digunakan  untuk  melakukan  proses penyederhanaan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan (Rahmadi, 2011). Analisis data dilaksanakan sejak penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah  data  terkumpul.  Pernyataan  tersebut  mengandung  arti  bahwa  dengan  menetapkan masalah  penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan dalam berbagai perspektif dan metode yang digunakan. Menganalisis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat  mengetahui  kekurangan  data  yang  harus  dikumpulkan  dan  dapat  mengetahui  metode yang  harus  dipakai  pada  tahap  berikutnya (Saat  &  Mania,  2020 ).  Dari  hasil  wawancara  yang didapatkan  dari  penelitian  ini  akan  diolah  menjadi  sebuah  pemaparan  yang  menjelaskan mengenai  Kebijakan  pemerintah  terkait  Kesehatan  Jiwa  di  Kecamatan  Karanganyar  melalui program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  normatif  peraturan  terkait  Kesehatan  Jiwa  di  Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang- undang No 18 Tahun 2014 tentang upaya Kesehatan Jiwa dalam BAB II pasal 4 sampai 32. Dalam pasal  4  (1)  mengatur  bahwa  “ upaya  Kesehatan  Jiwa  dilakukan  melalui  kegiatan  :  promotif, preventif,  kura tif  dan  rehabilitatif”  kemudian  pada  pasal  4  (2)  berbunyi  “Upaya  Kesehatan  Jiwa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan/ atau  masyarakat .”.  Pada  pasal  5  (1)  dijelaskan  bahwa  “ Upaya  Kesehatan  Jiwa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinarnbungan sepanjang siklus kehidupan manusia .” ke mudian pasal 5 (2) berbunyi “ Dalam rangka menjamin pelaksanaan  Upaya  Kesehatan  Jiwa  yang  terintegrasi,  komprehensif,  dan  berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi .”.
Upaya  promotif  Kesehatan  Jiwa  menurut  Pasal  7  ayat  1  Undang-undang  No  18  Tahun  2014 bertujuan  untuk  :  a.  mempertahankan  dan  meningkatkan  derajat  Kesehatan  Jiwa  masyarakat secara  optimal;  b.  menghilangkan  stigma,  diskriminasi,  pelanggaran  hak  asasi  ODGJ  sebagai bagian  dari  masyarakat;  c.  meningkatkan  pemahaman  dan  peran  serta  masyarakat  terhadap Kesehatan  Jiwa;  dan  d.  meningkatkan  penerimaan  dan  peran  serta  masyarakat  terhadap Kesehatan Jiwa. Pelaksanaan upaya promotif yang akan dilakukan telah diatur didalam Pasal 8 ayat 1 yaitu “ Upaya promotif dilaksanakan di lingkungan: a. keluarga; b. lembaga pendidikan; c. tempat  kerja;  d.  masyarakat;  e.  fasilitas  pelayanan  kesehatan;  f.  media  massa;  g.  lembaga keagamaan dan tempat ibadah; dan h. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan .” Kemud ian untuk  lebih  rinci  pad a  pasal  8  ayat  5  dijelaskan  bahwa  “ Upaya  promotif  di  lingkungan masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d  dilaksanakan  dalam  bentuk komunikasi,  informasi,  dan  edukasi  mengenai  Kesehatan  Jiwa,  serta  menciptakan  lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat .” Selain upaya promotif dalam Undang-undang No 18 Tahun 2014 juga dijelaskan tentang upaya preventif yang harus  dilakukan  dalam  masyarakat  yang  terdapat  dalam  pasal  15  yang  berbu nyi  “ Upaya preventif di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hunrf c dilaksanakan dalam bentuk: a. menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif; b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan c. menyediakan konseling bagi masyarakat yang membutuhkan .”
Dalam penulisan ini penulis mengacu pada pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undangundang No 18 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Jiwa yang telah dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat. Untuk dapat mengetahui  pandangan  Undang-undang  No  18  Tahun  2014  tentang  Upaya  Kesehatan  Jiwa  di ruang  lingkup  Kecamatan  Karanganyar,  maka  akan  dijelaskan  sebagai  beriku  hasil  penilitian penulis dilapangan.
Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar  telah  membuat  regulasi  yang  mengatur  bagaimana pelayanan  Kesehatan  jiwa.  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  pimpinan  kepala  daerah  yaitu bupati  telah mencanangkan  adanya  SPM  (Standar Pelayanan  Minimal)  terkait  Kesehatan  Jiwa. Dimana  SPM  itu  merupakan  capaian  pelayanan  Kesehatan  yang  mempunyai  target  pelayanan 100% bagi penderita. Dari data Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar untuk SPM Kesehatan Jiwa sendiri pada tahun 2022 adalah capaian target 100%. Oleh karena itu hal ini mendorong instansi Kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan terkait Kesehatan Jiwa. Karena adanya SPM ini dapat dikatakan menjadi salah  satu  upaya pemerintah  daerah  untuk melayani dan menangani permasalahan  Kesehatan  jiwa.  Kegiatan  lain  yang  mendukung  adalah  dengan  diadakannya deteksi  dini,  kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mendeteksi  dan  mencari  data  terkait  pasien  atau orang yang berpotensi mengalami gangguan Kesehatan jiwa. Dengan adanya upaya deteksi ini juga sudah cukup membantu upaya pemerintah terkait kebijakan Kesehatan jiwa, selain deteksi dini  upaya  lain  seperti  kunjungan  rumah  terhadap  ODGJ  atau  pasien  yang  drop-out  juga membantu. Data yang masuk ke Puskesmas dapat segera ditindak lanjuti untuk pencatatan dan tindakan lebih lanjut. Di kecamatan karanganyar telah terbentuk grup kader Kesehatan jiwa dari
tahun 2019. Grup ini menjadi wadah bagi para kader untuk melaporkan hasil deteksi dini yang telah  dilakukan  salah  satunya  dari  kegiatan  pertemuan  RT  dengan  menyebarkan  kuesioner untuk kemudian dilaporkan dengan identitas yang lengkap melalui grup ini. Jadi upaya lain yang nantinya  dilakukan  tentunya  akan  menambah  keefektifan  dan  mendukung  terlaksananya program ini.
Dukungan  pemerintah  terhadap  penanganan  kesehatan  jiwa  saat  ini  sudah  mulai  menyentuh sampai  ke  akar  rumput  di  wilayah  Kelurahan  atau  desa  di  wilayah  Kabupaten  Karanganyar. Masalah kesehatan jiwa murapakan masalah yang masih sensitif di masyarakat terutama di level paling  bawah,  kebijakan  yang  ada  saat  ini  sifatnya  masih  berupa  ketentuan-ketentuan  atau regulasi-regulasi hukum hal ini membuat pemahaman masyarakat terkait Kesehatan jiwa masih kurang. Karena pemahaman masyarakat masih belum benar, penanganan terkait Kesehatan jiwa ini juga masih sebatas penanganan yang bersifat tradisional, dengan kata lain masyarakat masih mempercayai ilmu non-medis untuk mengatasi masalah Kesehatan jiwa. Dukungan pemerintah dalam  upaya  mengatasi  permasalahan  terkait  kebijakan  Kesehatan  jiwa  sendiri  harus  ada, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama di level akar rumput untuk sedikit demi sedikit dapat mengikis tradisi-tradisi serta stigma masyarakat agara sesuai penanganan medis yang  seharusnya  khususnya  penanganan  masalah  kesehatan  jiwa6  .  Namun  terkait  Kesehatan Jiwa  ini  juga  masih  muncul  permasalahan  terkait  penyampaian  kebijakan  dari  atas  kebawah, sehingga  terdapat  kesulitan  karena  belum  1  pintu  atau  1  tujuan  antara  apa  yang  diinginkan dengan kondisi yang sebenarnya ada dilapangan.
Dari pemaparan diatas terkait upaya yang telah dilakukan serta gambaran terkait apakah upaya yang  dilakukan  sudah  cukup  untuk  membantu  terkait  permasalahan  jiwa,  dapat  kita  ketahui bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya yang dapat mendukung terkait kebijakan pemerintah  tentang  Kesehatan  jiwa  namun  upaya  tersebut  belum  cukup  untuk  membantu mengatasi  permasalahan  Kesehatan  jiwa  pada  saat  ini.  Dari  hasil  data  wawancara  yang didapatkan,  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  belum  cukup  karena  masih  adanya  kendala terkait perhatian pemerintah yang masih kurang terhadap permasalahan Kesehatan jiwa serta masih  kurangnya  koordinasi  serta  komunikasi  kerja  sama  antar  lintas  sektor  sehingga penyampaian kepada masyarakat terkait Kesehatan Jiwa juga belum bisa maksimal dilakukan.
Kebijakan pemerintah terkait Kesehatan jiwa telah diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2014  hal  ini  menandakan  bahwa  Kesehatan  jiwa  sudah  memiliki  dasar  hukum  yang  pasti sehingga  menjadi  hal  penting  yang  harus  mendapatkan  perhatian  baik  dari  pemerintah pusat/daerah,  instansi  terkait  serta  seluruh  masyarakat.  Dari  hasil  wawancara  yang  penulis dapatkan dapat diketahui bahwa :
Kebijakan  Kesehatan  jiwa  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  Kesehatan  fisik  akan dipengaruhi  oleh  Kesehatan  jiwa,  seseorang  yang  mengalami  gangguan  jiwa  secara  otomatis tidak  memiliki  fisik  yang  produktif  hal  ini  juga  bisa  menjadi  beban  tersendiri  untuk  keluarga maupun masyarakat. Selain itu efek yang ditimbulkan jika permasalahan jiwa ini dibiarkan akan membawa  dampak  yang  cukup  besar,  baik  bagi  keluarga  atau  masyarakat.  Dengan  adanya kebijakan  ini  tentu  akan  banyak  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat, seperti adanya edukasi bahwa masalah Kesehatan jiwa bukanlah hal yang bisa dianggap remeh dan tentang penerimaan penderita gangguan jiwa yang tidak boleh diabaikan.
Undang-undang  No  18  Tahun  2014  pasal  8  ayat  5  dan  pasal  15  telah  menjelaskan  mengenai upaya  promotif  dan  upaya  preventif  terkait  kesehatan  jiwa.  Melalui  program  DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan upaya tersebut. Program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) merupakan program  yang  bertujuan  untuk  membangun  masyarakat  di  tingkat  kecil  seperti  desa  atau kelurahan  melalui  gerakan  siaga  sehat  jiwa.  Kegiatan  yang  dilakukan  sudah  berjalan  dengan dimulai  dari  pelatihan  kader  jiwa  ditingkat  Kecamatan  sehingga  dimasing-masing  kelurahan sudah ada kader jiwanya. Kader jiwa sendiri dilatih agar dapat melaksanakan kegiatan posyandu

## 151 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022
serta deteksi dini terkait masalah Kesehatan jiwa. DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) merupakan sebuah program yang mengkhususkan pada Kesehatan jiwa dan merupakan bagian dari upaya penanganan Kesehatan yang ada di kabupaten Karanganyar yang menyentuh secara menyuluruh ke level akar rumput. Tujuan dari program ini nantinya diharapkan dapat menjadi dukungan terhadap penanganan secara medis terkait Kesehatan jiwa. Dengan adanya program ini,  masyarakat  juga  diharapkan  dapat  diberi  sosialisasi  terkait  pentingnya  Kesehatan  jiwa. Tidak  hanya  materi  saja  namun  instansi  Kesehatan  seperti  puskesmas  dapat  memberikan konseling dan penanganan pada penderita dan masyarakat yang memeliki gangguan Kesehatan jiwa.
Kebijakan kesehatan jiwa ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, jika  tidak  ada  forum  DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa)  atau  program  lain  yang mendukung penanganan Kesehatan jiwa masalah yang timbul di masyarakat tentang Kesehatan jiwa akan sulit untuk dapat dikendalikan, selain itu keterlibatan petugas juga sangat dibutuhkan untuk  saling  berkoordinasi  dan  aktif  terjun  kemasyarakat  .  Program  ini  diharapkan  agar nantinya masyarakat yang memiliki gangguan Kesehatan jiwa mendapat pengawasan dan dapat didampingi oleh pemerintah sehingga tidak terabaikan begitu saja.
Dari  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  Program  DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat Jiwa) telah berjalan di Kecamatan Karanganyar sehingga berjalannya program ini sudah sesuai dengan tujuan upaya promotif yang telah dikatakan pada Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 18 Tahun 2014.  Program ini menyasar pada masyarakat agar mendapat informasi dan sosialisasi terkait  penanganan  Kesehatan  Jiwa,  selain  itu  program  ini  juga  membantu  upaya  deteksi  dini agar penderita yang memiliki gangguan Kesehatan jiwa dapat segera mendapatkan penanganan. Kemudian untuk mengetahui tentang keefektifan program ini berikut penjabaran dari data yang telah penulis dapatkan.
Sejauh ini program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) sudah berjalan efektif namun masih perlu adanya perhatian dari seluruh anggota tim Kesehatan jiwa dalam hal ini termasuk perangkat kelurahan untuk dapat aktif mendukung Gerakan sehat jiwa ini melalui keikutsertaan terhadap kegiatan dalam program Kesehatan jiwa 9 . Program ini nantinya akan berjalan efektif karena  sebelumnya  belum  ada  program  terkait  yang  dibuat  oleh  dinas  Kesehatan  dan kementrian Kesehatan yang fokus menyentuh sampai ke masyarakat. Dengan adanya program ini ada gambaran pasti terkait penanganan Kesehatan jiwa tentang bagaimana mekanisme dan upaya lebih lanjut terkait penanganan Kesehatan jiwa oleh masyarakat kepada masyarakat.
DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) masih merupakan program baru sehingga belum seefektif  yang  diharapkan  namun  kedepannya  diharapkan  program  ini  dan  berproses  dengan baik dan  semakin efektif serta optimal  dalam upaya penanggulangan masalah Kesehatan jiwa. Program  ini  akan  menjadi  langkah  selanjutnya  dalam  mengantisipasi  terjadinya  keburukan dalam  hal  Kesehatan  jiwa.  Karena  nantinya  program  ini  akan  melibatkan  keikutsertaan  dari seluruh masyarakat dan juga pihak Kesehatan. Program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa)  efektif  sebagai  upaya  pendampingan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  yang memiliki gangguan kesehatan jiwa akan lebih merasa diperhatikan oleh pemerintah .
Dari program yang DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) yang telah berjalan dapat kita ketahui  bahwa  program  ini  nantinya  akan  efektif  untuk  membantu  menangani  permasalahan Kesehatan jiwa apabila dijalankan secara maksimal. Kemudian apakah pemerintah daerah sudah mendukung  terlaksananya  program  Kesehatan  jiwa  ini  dengan  baik  khususnya  di  Kecamatan Karanganyar. Berikut hasil data yang penulis dapatkan :
Pemerintah sudah mendukung dengan mengeluarkan SK untuk menindaklajuti program terkait Kesehatan jiwa. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan Kesehatan jiwa sudah diperhatikan oleh  pemerintah  pusat  sampai  pemerintah  daerah  dan  merupakan  program  yang  penting . Pemerintah  daerah  telah  melaksanakan  pencanganan  terkait  Kesehatan  jiwa  ditingkat
kabupaten yang telah dicanangkan oleh bapak bupati karanganyar pada tahun 2021 yang  juga telah  mendapat  dukungan  oleh  seluruh  camat  dan  kepala  desa  serta  lurah  untuk menyelenggarakan  program  DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa)  di  setiap  desa  dan kelurahan.
Lingkup  1  kecamatan  pun  juga  sudah  mendukung  terkait  program  kesehatan  jiwa  ini  dengan melakukan koordinasi yang baik dari pak Lurah sampai dengan petugas yang langsung terjun ke masyarakat  untuk  melakukan  sosialisasi  ataupun  penanganan  kepada  masyarakat  yang mengalami gangguan kesehatan jiwa melalui wadah program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) 11 . Koordinasi yang dilakukan apabila ada ODGJ yang harus dikirim ke rumah sakit, pihak  puskesmas  akan  bekerja  sama  dengan  TKSK  dan  Satpol  PP  untuk  melakukan  evakuasi ODGJ ke rumah sakit jiwa. Dari perangkat daerah dan pak Lurah pun sampai saat ini juga sudah sepenuhnya  mendukung  dan  terjun  langsung  untuk  melalukan  upaya  penanganan  pada  ODGJ dengan  menjalin  kerja  sama  dengan  dinas  sosial . Tidak  hanya  perhatian  dari  pemerintah  saja melalui  penanganan-penanganna  yang  telah  dilakukan  melainkan  perhatian  dari  warga masyarakat terutama dari RT/RW juga ikut berperan penting dalam menjalankan program ini.
Dari  pemaparan  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah  telah  memberikan dukungan untuk terlaksananya program kesahatan jiwa ini hal ini sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat  2  Undang-undang  No  18  Tahun  2014  dimana  pemerintah  daerah  telah  ikut  serta melaksanakan upaya kesehatan jiwa melalui program serta kegiatan yang dijalankan selama ini terkait  kesehatan  jiwa.  Dibuktikan  dari  sudah  terbentuk  dan  berjalannya  program  DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa). Upaya yang dilakukan tidak hanya berhenti setelah program ini dibentuk namun untuk kedepannya perlu diperhatikan kembali terkait kebijakan Kesehatan jiwa agar dapat terus berkembang dan berjalan sesuai dengan peraturan Undang-undang No 18 Tahun  2014  yang  sudah ada.  Penulis mencoba  merangkum  terkait  harapan  tentang  kebijakan Kesehatan jiwa serta program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) untuk kedepannya dari hasil wawancara sebagai berikut :
Program  DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa)  harapannya  bisa  terintegrasi  dengan program  lain  sehingga  akan  mudah  dalam  melakukan  sosialiasi  ataupun  penangan  terhadap penderita,  keikutsertaan  anggota  pun  menjadi  salah  satu  fokus  utama  sehingga  upaya  yang dilakukan  dapat  cepat  dilakukan  kepada  masyarakat.  Karena  orang  yang  sakit  jiwanya  juga dapat berpengaruh pada kesehatan fisiknya, begitupula orang yang sehat fisiknya bisa juga jatuh sakit jiwanya sehingga perlu adanya kerjama sama dalam upaya bersama untuk mencegah dan mengatasi masalah Kesehatan jiwa . Karena kesehatan jiwa merupakan hal yang sangat penting, tanpa kesehatan jiwa orang tidak bisa sehat secara fisik dan juga tidak bisa produktif sehingga kedepannya harapannya pemerintah mendukung kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang ada di Kabupaten. Salah satunya dengan menetapkan kebijakan kebijakan yang  akan  memberikan manfaat  untuk  menanggulangi  dan  yang  berkaitan  dengan  pemberian pelayanan bagi orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  penulis  terkait  Kebijakan  Kesehatan  Jiwa melalui program DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) melalui teknik pengambilan data dengan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk mendukung terkait dan menaruh perhatian tentang Kebijakan Kesehatan Jiwa melalui SK pembentukan DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa). Bentuk upaya yang dilakukan dari program  ini  adalah  kegiatan  sosialisasi  dan  deteksi  dini  yang  telah  dilaksanakan  dengan keterlibatan pemerintah daerah, instansi terkait serta masyarakat. Upaya  yang telah dilakukan sudah  sesuai  dengan  pasal  4  ayat  2,  pasal  5  ayat  2  dan  pasal  8  ayat  5  Undang-undang  No  18 Tahun 2014. Selain itu Pemerintah daerah sudah ikut berperan dalam mengatasi permasalahan Kesehatan  jiwa,  dengan  adanya  koordinasi  yang  baik  yang  telah  dilakukan  oleh  perangkat daerah, instansi terkait serta tokoh masyarakat dalam menangani permasalahan Kesehatan jiwa

## 153 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 4, No. 1, Juni 2022
yang  sudah  sesuai  dengan  pasal  4  ayat  2  Undang-undang  No  18  Tahun  2014.  Dari  hasil wawancara  dalam  penelitian  ini  Pemerintah  daerah  serta  instansi  terkaitpun  sudah  memiliki kesadaran tentang Kesehatan jiwa dan berharap kebijakan pemerintah  terkait Kesehatan jiwa ini bisa menjadi hal penting yang nantinya lebih diperhatikan sehingga dapat dijalankan sesuai dengan  Undang-undang  No  18  Tahun  2014.  Karena  pada  kenyataannya  terkait  permasalahan Kesehatan  jiwa  ini  masih  kurang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah.  Saat  ini  Program DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa)  telah  berjalan  di  Kabupaten  Karanganyar khususnya di Kecamatan Karanganyar. Melalui program ini masyarakat mendapatkan informasi terkait  Kesehatan  jiwa.  Tujuan  diadakannya  program  ini  telah  sesuai  dengan  tujuan  upaya Kesehatan jiwa pada Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 18 Tahun 2014. Pemerintah daerah serta instansi  terkait juga  telah  mendukung  berjalannya  Program DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan Siaga Sehat  Jiwa).  Harapannya  program  ini  akan  dapat  menjadi  langkah  awal  yang  baik  dalam pelaksanakan  Kebijakan  Kesehatan  jiwa.  Hal  lain  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  adalah adanya  permasalahan  tentang  keterbatasan  personil  atau  petugas  yang  mungkin  dapat menghambat  untuk  melakukan  upaya  penanganan  dan  pelayanan  pada  penderita  gangguan jiwa. Kurang perhatiannya masyarakat pada masalah Kesehatan jiwa juga dapat menjadi salah satu  faktor  yang  membuat  Kebijakan  Kesehatan  Jiwa  ini  kurang  mendapat  perhatian  dari Pemerintah, karena masih ada kasus terkait Kesehatan jiwa yang tidak tercatat. Data dilapangan lebih banyak tetapi karna data yang terlaporkan pada pemerintah tidak sesuai sehingga masalah Kesehatan Jiwa kurang mendapat perhatian.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  menemukan  beberapa  hal  yang masih  menjadi permasalahan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran  yaitu  Pemerintah daerah, instansi terkait serta tokoh masyarakat dapat menjalin koordinasi yang lebih baik lagi agar  dapat  memberikan  pelayanan  dan  penanganan  yang  tepat  dan  cepat  kepada  masyarakat yang  memiliki  gangguan  jiwa.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  keaktifannya  untuk  ikut  serta dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat. Tidak hanya dari bidang Kesehatan  namun  perangkat  pemerintah  daerah  juga  ikut  aktif  dalam sosialisasi  dan  kegiatan terkait  yang  dapat  mendukung  kebijakan  Kesehatan  jiwa.  Pengembangan  dan  pemantauan kepada  program  DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa)  agar  terus  berjalan  baik  dari Pemerintah  daerah,  instansi  terkait  serta  tokoh  masyarakat  karena  jika  tidak  dalam pengawasan,  perhatian  pemerintah  dalam  hal  ini  akan  berkurang  dan  menjadikan  masalah Kesehatan  jiwa  menjadi  tertinggal.  Dukungan  dari  semua  pihak  dalam  menciptakan  inovasi ataupun  program  selanjutnya  yang  dapat  mendukung  program  DSSJ/KSSJ  (Desa/Kelurahan Siaga  Sehat  Jiwa)  untuk  mewujudukan  Upaya  Kesehatan  Jiwa  yang  sesuai  dengan  Undang- undang No 18 Tahun 2014.

## DAFTAR BACAAN
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Ayuningtyas, & dkk. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 9(1):1-10.
Arinindya,  Shelsa.  2022.  Tinjauan  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  UU  No  18  Tahun  2014  terhadap Kesehatan Jiwa Masyarakat Melalui Pembentukkan DSSJ/KSSJ (Desa/Kelurahan Siaga Sehat Jiwa) di Kecamatan Karanganyar, Hasil Wawancara Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
Benuf,  &  Azhar.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan , Volume 7 Edisi I.
Budiarjo, M. (2009). Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Tinjauan Kebijakan Pemerintah UU … (Arinindya) | 154
Dewi. (2015). Stretegi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa. Jurnal Transformative , Vol. 1, Nomor 2.
Fajar,  M.,  &  Achmad,  Y.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Idaiani,  S.  d.  (2018).  Sistem  Kesehatan  Jiwa  di  Indonesia:  Tantangan  untuk  Memenuhi Kebutuhan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan , Vol. 2, No. 2.
Jack-Ide, & et al. (2013). Mental health care policy environment in Rivers State: experiences of mental health nurses providing mental health care services in neuro-psychiatric hospital, Port Harcourt, Nigeria. , International Journal of Mental Health Systems , 7:8.
Maramis, W. (2010). Catatan Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: EGC.
PH, L., & dkk. (2018). Gambaran Kesehatan Jiwa Masyarakat. Jurnal Keperawatan , Volume 6 No 1, Hal 60 - 63.
Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.
Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian. Gowa: Pusaka Almaida.
Simanjuntak,  &  Daulay.  (2006).  Hubungan  Pengetahuan  Keluarga  dengan  Tingkat  Kecemasan dalam  Menghadapi  Anggota  Keluarga  yang  Mengalami  Gangguan  Jiwa  di  Rumah  Sakit Jiwa  Propinsi  Sumatera  Utara,  Medan. Jurnal  Keperawatan  Rufaidah  Sumatera  Utara , Volume 2 Nomor 1.
Widodo, J. (2007). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa