## PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG OLEH CAMAT TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PENGANDARAN
Oleh : Andri Fahruzi Fahruzi123@Gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun populasi  dalam penelitian ini adalah Camat dan pegawai Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran sebanyak 22 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan tekik sensus sehingga sampel dalam penelitian ini  sebanyak  21  orang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  penulis  simpulkan  sebagai  berikut.  1) Pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  pada  dasarnya  sudah  dilaksanakan  cukup  baik  sesuai dengan  7  (tujuh)  prinsip  untuk  melakukan  pendelegasian  kewenangan  menurut  Wasistiono (2005:145). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian diperoleh skor rata-rata sebesar 73.18 atau jika  dipersentasekan  diperoleh  sebesar  69.70%  yang  berada  pada  kategori  cukup  baik.  Hasil penelitian  tersebut  sejalan  dengan  hasil  wawancara  dengan  Camat  diketahui  bahwa  selama  ini Camat  telah  berupaya  mendelegasikan  wewenang  kepada  setiap  pegawai  sehingga  pegawai diharapkan  dapat  memahami  wewenang  yang  harus  dilaksanakannya.  Begitupula  dengan  hasil pengamatan  diketahui  bahwa  pelaksanaan  pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  telah dilaksanakan  walaupun  masih  harus  ditingkatkan.  2)  Efektivitas  kerja  pegawai  pada  dasarnya sudah  dilaksanakan  cukup  baik  sesuai  dengan  unsur-unsur  yang  menonjol  dari  efektivitas  kerja menurut  pendapat  Magdalena  (1987:206).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  penelitian  di  peroleh skor rata-rata sebesar 64.50 atau jika dipersentasekan sebesar 61.43 % yang berada pada kategori cukup  baik.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  efektivitas  kerja pegawai  cukup  baik  yang  dibuktikan  dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pegawai  dalam menyelesaikan  pekerjaan  yang  diberikan  oleh  camat.  Begitupula  berdasarkan  hasil  penelitian diketahui bahwa efektivitas kerja pegawai masih harus ditingkatkan mengingat terdapat beberapa indikator  yang  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  3) Terdapat  pengaruh  pendelegasian wewenang terhadap  efektivitas  kerja  pegawai  sebesar  58.56  %  sedangkan  41.44%  adalah  faktor  lain  seperti pengawasan  dan  pemberian  motivasi  oleh  pimpinan  yang  tidak  diteliti  oleh  penulis.  Sedangkan dengan  menggunakan uji  t diperoleh  t hitung  sebesar  5.180 >  dari  t  tabel  sebesar  2,042 sehingga hipotesis yang penulis ajukan yaitu terdapat pengaruh yang positif antara pendelegasian wewenang oleh Camat terhadap efektivitas kerja pegawai, terbukti.
Kata Kunci: Pendelegasian Wewenang, Efektivitas Kerja Pegawai
A. PENDAHULUAN
Pemerintahan kecamatan merupakan kepanjangan  tangan  pemerintah  daerah  yang  ada dikecamatan  yang  berdasarkan  Peraturan  Bupati Pangandaran  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Unsur  Organisasi Kecamatan  pada  Pasal  60  dinyatakan  bahwa  “ Kecamatan  merupakan  wilayah  kerja  Camat sebagai  perangkat  daerah,  dipimpin  oleh  Camat yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”. Pendelegasian wewenang merupakan tindakan  mempercayakan  tugas  (yang  pasti  dan jelas),  kewenangan,  hak,  tanggung  jawab, kewajiban,dan pertanggungjawaban kepada
bawahan  secara  individu  dalam  setiap  posisi tugas.  Pendelegasian  dilakukan  dengan  cara membagi  tugas,  kewenangan,  hak,  tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban  yang ditetapkan  dalam  suatu  penjabaran/  deskripsi tugas formil dalam organisasi.
Penggunaan  wewenang  secara  bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.  Dalam  hal  ini  seorang  pimpinan mengalokasikan  wewenang  kepada  bawahannya untuk
melapor kepadanya. Biasanya, pendelegasian  wewenang  terjadi  ketika  delegasi dilakukan  baik  implisit  maupun  eksplisit  agar menimbulkan  kewajiban  atau  tanggung  jawab dari  pegawai  yang  menerima  pendelegasian wewenang sehingga dengan pendelegasian
wewenang maka kesibukan tidak akan terjadi dan ketergantungan pada pimpinan
dapat diminimalkan.
Namun  demikian  dalam  pendelegasian wewenang  maka  pimpinan  harus  menciptakan terjadinya keselarasan antara tugas dan pekerjaan yang  dilakukan  oleh  pegawai.  Dengan  adanya pendelegasian  wewenang  yang  baik  maka  akan tercipta keselarasan kerja antara anggota organisasi  sehingga  tidak  terjadi  kesimpang siuran dan tumpang tindih pekerjaan.
Dengan  demikian  wewenang  yang  telah didelegasikan/dilimpahkan kepada pegawai berarti pegawai telah  mempunyai  wewenang  dan sekaligus tanggung jawab dan pertanggungjawaban terhadap hasil dari pendelegasian/pelimpahan  daripada  wewenang tersebut  sehingga  tercapai  efektivitas  kerja pegawai.
Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat  bahwa  kerja  pegawai  masih  rendah  dan masih  belum  efektif,  hal  ini  dibuktikan  dengan indikator-indikator sebagai berikut:
1. Kemampuan  pegawai  dalam  menyesuaikan diri  dengan  lingkungan  masih  rendah sehingga  hubungan  antar  pegawai  terlihat masih  kurang  harmonis.  Contohnya  :  masih adanya  pegawai  yang  cenderung  canggung dalam  bekerjasama  dengan  pegawai  lainnya sehingga menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan cepat.
2. Kemampuan  pegawai  dalam  menyelesaikan pekerjaan  masih  rendah.  Seperti  PBB  (Pajak Bumi  dan  Bangunan)  pada  tahun  2014  yang seharusnya  mencapai  target  sebesar  Rp. 78.650.750  namun  kenyataanya  tidak  dapat direalisasikan  karena  hanya  tercapai  sebesar Rp.  72.650.250  atau  hanya  tercapai  sebesar 92.37 %.
Permasalahan  tersebut  diduga  disebabkan oleh  pendelegasian  wewenang  yang  dilakukan oleh  camat  masih  belum  optimal,  hal  itu dibuktikan  dengan  adanya  indikator-indikator sebagai berikut :
1. Camat dalam mendelegasikan wewenangnya  kurang  memperhatikan kesatuan komando. Serangkaian pekerjaan  meskipun  dikerjakan  oleh beberapa  bawahan  apabila  senantiasa diberikan  komando  bahwa  pekerjaan harus  selesai  pada  hari  H,  maka  akan adanya  kerjasama  dalam  menyelesaikan pekerjaan.
2. Camat  kurang  memperhatikan  kesibukan dan  kewenangan  kepada  para  petugas PBB, padahal apabila adanya pendelegasian wewenang terhadap
seorang bawahan  yang erat hubungannya dengan pekerjaan tersebut maka pemungutan  PBB  akan  lebih  lancar karena  kesibukan  akan  dapat  dikurangi dan tak pernah lagi menunggu  keputusan atasan. (kebijakan atasan).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, selanjutnya  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  lebih  jauh  mengenai  permasalahan tersebut  untuk  kemudian  hasilnya  dituangkan dalam  bentuk  jurnal  ilmiah  dengan  mengambil judul “Pengaruh  Pendelegasian  Wewenang oleh  Camat  terhadap  Efektivitas  Kerja Pegawai  di  Kecamatan  Cimerak  Kabupaten Pangandaran”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan  pendelegasian wewenang  oleh  camat  di  Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana  efektivitas  kerja  pegawai  di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ? 3. Bagaimana pengaruh pendelegasian wewenang oleh Camat terhadap
efektivitas  kerja  pegawai  di  Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ?

## B. LANDASAN TEORITIS
Pendelegasian wewenang dalam  organisasi merupakan  alat  berhubungan  dalam  satuan- satuan  kerja  yang  diberikan  kepada  orang-orang yang  ditempatkan  dalam  struktur  wewenang, sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan  dari  bagian  puncak  manajemen  sampai ke  bawah  dari  seluruh  unit  atau  bagian. Pendelegasian  wewenang  yang  baik  dan  sesuai kemungkinan  besar  tidak  akan  mengalami hambatan-hambatan bagi pegawai dalam mengerjakan  tugasnya  dengan  efektif  karena dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  yang diberikan  oleh  pimpinan  pegawai  memiliki kejelasan. Menurut Handoko (2003: 212), menyatakan bahwa : Delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan  wewenang  dan  tanggung  jawab formal  kepada  orang  lain  untuk  melaksanakan kegiatan  tertentu”.  Delegasi  wewenang  adalah proses  dimana  para  manajer  mengalokasikan wewenang  ke  bawah  kepada  orang-orang  yang melapor  kepadanya.  Pendelegasian  wewenang merupakan sesuatu yang vital dalam organisasi.
Menurut Hasibuan, (2007 : 68)
menyatakan  bahwa  pendelegasian  wewenang
adalah  “memberikan  sebagian  pekerjaan  atau wewenang  oleh delegator (pemberi  wewenang) kepada delegate (penerima  wewenang)  untuk dikerjakannya atas nama delegator”. Menurut Wasistiono (2005:140) menyatakan bahwa : Pendelegasian  Wewenang  adalah  hak seseorang  pejabat  untuk  mengambil  tindakan yang  diperlukan  agar  tugas  serta  tanggung jawabnya  yang  didelegasikan  dapat  dilaksanakan dengan  berhasil.  Sedangkan yang  disebut tanggung jawab adalah keharusan pada seseorang pejabat  untuk  melaksanakan  secara  selayaknya segala sesuatu  yang telah dibebankan kepadanya. Kewajiban  adalah  tanggung  jawab  yang  harus dilaksanakan. Antara tugas, wewenang, tanggung jawab,  dan  kewajiban  mempunyai  kaitan  sangat erat  yang  dapat  dibedakan  tetapi  sulit  untuk dipisahkan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  pendelegasian  wewenang  merupakan pemberian  kewenangan  secara  jelas yang diberikan  oleh  atasan  kepada  bawahannya  yang diharapkan  melalui  pendelegasian  wewenang kepada  pegawai  secara  jelas  dapat  memudahkan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.
Agar  pendelegasian  kewenangan  dapat berjalan  secara  efektif,  maka  dalam  pelaksanaan perlu  memperhatikan  prinsip-prinsip  tertentu. Menurut Donnell and Weihrich yang dikutip oleh Wasistiono  (2005:145),  bahwa  ada  7  (tujuh) prinsip untuk melakukan pendelegasian wewenang yaitu:
1. Principle  of  delegation  by  results  expected ; (Pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan)
Maksudnya  adalah  bahwa  pendelegasian diberikan  berdasarkan  tujuan  dan  rencana yang  telah  disiapkan  sebelumnya.  Perlu tidaknya  sebuah  kewenangan  didelegasikan, akan tergantung kepada hasil yang diperkirakan,  apakah  akan  menguntungkan bagi  pencapaian  tujuan  organisasi  atau bahkan cenderung merugikan organisasi. 2. Principle of functional definition ;
(Pendelegasian  berdasarkan  prinsip  definisi fungsional).
Prinsip  ini  dimaksudkan  bahwa  pelimpahan kewenangan  hendaknya  didasarkan  pada pertimbangan-pertimbangan  fungsional  agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih  efektif  dan  efisien. Prinsip  ini lebih  menekankan  pada ketepatan arah  pendelegasian  sesuai  dengan  fungsi  si penerima  delegasi.  Tidak  diharapkan  adanya pendelegasian  kepada  unit  atau  orang  yang secara fungsional tidak atau kurang terkait.
3. Scalar principle ; (Prinsip berurutan berdasarkan hierarkhi jabatan).
Kewenangan  yang  diberikan  hendaknya dilimpahkan  secara  berurutan  dari  jabatan tertinggi hingga jabatan di bawahnya. Hal ini dimaksudkan  agar  kewenangan-kewenangan pada  setiap  level  jabatan  lebih  jelas  tingkat proporsi ataupun substansinya.
4. Authority  level  principle ;  (Prinsip  jenjang kewenangan). Prinsip ini mengharapkan
adanya kewenangan yang  didelegasikan  secara bertahap  berdasarkan  tingkat  kewenangan yang  dimiliki  pejabat  atau  satu  unit organisasi  tertentu.  Prinsip  ini  erat  kaitannya dengan  prinsip  ketiga  dimana  jenjang hierarkhi  akan  berimplikasi  kepada  tahapan- tahapan  pendelegasian  wewenang,  baik tahapan  dalam  arti  proses  maupun  tahapan dalam arti struktur atau tingkatan organisasi.
5. Principle of unity of command ; (Prinsip yang lebih  menekankan  akan  pentingnya  satu kesatuan  komando  dalam  pendelegasian kewenangan).
Dengan  adanya  kesatuan  komando,  dapat dihindari  kesimpangsiuran  ataupun  tumpang tindih  kegiatan  dan  tanggung  jawab.  Apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus bertanggung  jawab  akan  menjadi  lebih  jelas arahnya.
6. Principle  of  absoluteness  of  responsibility ; (Prinsip  pendelegasian  kewenangan  yang diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh).
Pihak  yang mendelegasikan tidak seharusnya terlalu  campur  tangan  terhadap  urusan  yang sudah  didelegasikan.  Oleh  karena  itu,  nilai- nilai  kepercayaan  menjadi  factor  utama sehingga sipenerima delegasi dapat
mengambil keputusan dengan berbagai resikonya yang harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan delegasi. 7. Principle  of  parity  of  authority  and responsibility . (Keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab) Artinya bahwa kewenangan yang
didelegasikan harus dibarengi dengan tanggung  jawab  yang  seimbang.  Dalam  hal ini,  proporsi  pertanggungjawaban  sesuai dengan proporsi kewenangan yang diberikan.
Pendelegasian  wewenang  sangat  penting bagi pegawai untuk melakukan tugasnya sehingga  pegawai  dapat  bekerja  secara  efektif. Suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila sasaran atau  tujuan  yang  telah  dicapai  sesuai  dengan
sasaran  yang  direncanakan  sebelumnya  dan  jika sasaran  atau  tujuan  tidak  sesuai  dengan  waktu yang  telah  ditentukan,  maka  pekerjaan  itu  tidak efektif.
Adapun pengertian efektivitas kerja menurut  Magdalena  (1987:201)  adalah  sebagai berikut : Efektivitas  kerja  adalah  suatu  keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan
(kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  lebih  dulu. Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak selamanya disertai efisiensi  yang  maksimal.  Dengan  perkataan  lain manajemen yang efisien tidak dapat dilaksanakan dengan  pemborosan-pemborosan,  karena  itu keberhasilan  manajemen  tidak  boleh  diukur  oleh efektivitas, tetapi pula efisien.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  efektivitas  kerja  pegawai merupakan  penyelesaian  pekerjaan  tepat  waktu sesuai  dengan  yang  ditentukan  oleh  keputusan organisasi yang dapat diukur melalui kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, produktivitas,  kepuasan  kerja,  kemampuan  dan peningkatan sumber daya.
Lebih  lanjut  Steers  (Magdalena,  2005:20) mengemukakan  unsur-unsur  yang  menonjol  dari efektivitas kerja adalah sebagai berikut :
Efektivitas  kerja  yang  semula  bersifat abstrak  itu  menjadi  lebih  banyak  dan  konkrit, kemudian berusaha mengidentifikasikan segi-segi yang  menonjol  dan  berhubungan  antara  lain sebagai berikut :
1. Kemampuan  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan
2. Produktivitas
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan
5. Peningkatan sumber daya

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  analisis  dengan  cara  menggambarkan keadaan  objek  penelitian.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  Camat  dan  pegawai Kecamatan  Cimerak  Kabupaten  Pangandaran sebanyak  22  orang.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan  teknik  sensus  dengan  jumlah responden yang diberi angket adalah sebanyak 21 orang  pegawai  dan  1  orang  Camat  Kecamatan Cimerak  Kabupaten  Pangandaran  yang  penulis lakukan  wawancara.  Teknik  pengumpulan  data yang dilakukan melalui observasi, dan wawancara  dan  angket.  Setelah  semua  item dianalisis  maka  dibuat  rekapitulasi  item  untuk mengetahui termasuk dalam kategori apa variabel
tersebut.  Sedangkan  untuk  mengetahui  koefisien korelasi  antara  dua  variabel  digunakan  koefisien korelasi  product  moment.  Apabila  koefisien korelasi  telah  diperoleh,  maka  selanjutnya peneliti  akan  menghitung  koefisien  determinasi. Koefisien  determinasi  ini  akan  dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  terhadap efektivitas  kerja  pegawai  di  Kecamatan  Cimerak Kabupaten Pangandaran Sedangkan untuk menjawab hipotesis yang penulis ajukan digunakan rumus uji t.
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  pendelegasian  wewenang oleh  camat  di  Kecamatan  Cimerak Kabupaten Pangandaran
Berdasakan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pendelegasian  wewenang  oleh  camat  di Kecamatan  Cimerak  Kabupaten  Pangandaran pada  dasarnya  sudah  dilaksanakan  cukup  baik sesuai  dengan 7  (tujuh) prinsip untuk  melakukan pendelegasian  kewenangan  menurut  Wasistiono (2005:145)  walaupun  masih  harus  ditingkatkan karena  masih  adanya  beberapa  indikator  yang belum optimal.
Untuk  lebih  jelasnya  indikator  tersebut antara lain sebagai berikut :
1) Principle  of  delegation  by  results  expected ;
(pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  pendegelasian  wewenang  yang dilakukan  oleh  camat  belum  sepenuhnya sesuai dengan prinsip pendelegasian wewenang berdasarkan hasil yang diperkirakan  hal  ini  dikarenakan  dalam pendelegasian wewenang kurang memperhatikan  rencana  yang  telah  disepakati sebelumnya  serta  kurang  memperhatikan harapan pegawai sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang. Sementara itu menurut pendapat Hasibuan (2007:96) menyatakan bahwa dalam pendelegasian wewenang sebagai berikut : Pemimpin dalam
mendelegasikan wewenang  harus  berdasarkan  Hasil  yang dilakukan  oleh delegate. tidak  boleh  kurang, tidak  boleh  lebih.  Harus  disesuaikan  dengan jaminan  kecakapan  dan  keterampilan  untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang dilakukan  oleh  camat  dengan  hasil  yang
dicapai  oleh  pegawai  hal  ini  dikarenakan masih adanya  ketidaksesuaian informasi  yang diperoleh pegawai selain itu dalam pelaksanaan  wewenang  ternyata  pegawai kurang  didukung  oleh  keterampilan  dan kecakapan yang dimilikinya. 2) Principle of functional definition ; (Pendelegasian  berdasarkan  prinsip  definisi fungsional)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  pendegelasian  wewenang  yang dilakukan  oleh  camat  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  prinsip  definsi  fungsional  hal ini dikarenakan dalam pendelegasian
wewenang kurang memperhatikan job deskripsi masing-masing pegawai.
Sementara itu menurut pendapat Hasibuan (2007:97) menyatakan bahwa dalam pendelegasian wewenang sebagai berikut:
Asas  penentuaan  tugas  yang  dilakukan manajer  kepada  para  bawahanya  harus  secara jelas  disertai  hasil  yang  diharapkan.  Semakin jelas  kegiatan  yang  dilakukan  maka  akan semakin  jelas delegation  of  authority dalam organisasi  dan  semaki  jelas  pula  hubungan wewenang  dengan  bagian  –  bagian  yang lainnya.  Menurut  asas  ini  pendelgasian  harus didasarkan  atas job  description seorang bawahan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang dilakukan  oleh Camat  kepada pegawai hal ini dikarenakan  dalam  pendelegasian  wewenang kurang  memperhatikan  uraian  tugas  masing- masing  pegawai  sehingga  menyebabkan pendelegasian wewenang kurang jelas.
3) Scalar principle ; (Prinsip berurutan berdasarkan hierarkhi jabatan)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  pendegelasian  wewenang  yang dilakukan  oleh  camat  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  prinsip  hierarki  jabatan  hal  ini dikarenakan  dalam  pendelegasian  wewenang kurang  memperhatikan  urutan  kedudukan masing-masing pegawai.
Sementara itu menurut pendapat Hasibuan (2007:97) menyatakan bahwa dalam pendelegasian wewenang sebagai berikut:
Asas ini artinya manajer dalam mendelegasikan  wewenang  harus  dilakukan menurut  urutan  kedudukan  yakni  dari  pejabat ke  bawahan.  Asas  ini  menghendaki  adanya urutan-urutan  wewenang  dari  manajer puncak kebawahan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang dilakukan  oleh Camat  kepada pegawai hal ini dikarenakan  dalam  pendelegasian  wewenang kurang  memperhatikan  urutan  pegawai  atau jabatan  pegawai  dalam  organisasi  sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pendelegasian  wewenang  dengan  jabatan pegawai.
4) Authority  level  principle ;  (Prinsip  jenjang kewenangan)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  pendegelasian  wewenang  yang dilakukan  oleh  camat  belum  sepenuhnya sesuai dengan prinsip jenjang kewenangan hal ini dikarenakan dalam pendelegasian wewenang  kurang  memperhatikan  urutan kedudukan masing-masing pegawai. Sementara itu menurut pendapat Hasibuan (2007:97) menyatakan bahwa dalam pendelegasian wewenang sebagai berikut:
Menurut asas ini masing-masing manager pada setiap tingkat harus mengambil keputusan  dan  kebijakan  apa  saja  yang  dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenangnya. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang dilakukan  oleh Camat  kepada pegawai hal ini dikarenakan  dalam  pendelegasian  wewenang kurang  memperhatikan  kewenangan  pegawai dalam melaksanakan kebijakan dalam organisasi  sehingga  menyebabkan  pegawai yang  menerima  wewenang  dari  camat  tidak dapat  mengambil  keputusan  karena  bukan merupakan  kewenangannya  atau  dengan  kata lain  camat  melimpahkan  kewenangan  kepada pegawai kurang didasarkan pada struktur atau tingkatan pegawai dalam organisasi.
5) Principle of unity of command ; (Prinsip  yang lebih  menekankan  akan  pentingnya  satu kesatuan  komando  dalam  pendelegasian kewenangan)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  pendegelasian  wewenang  yang dilakukan  oleh  camat  belum  sepenuhnya sesuai dengan prinsip  yang lebih menekankan akan  pentingnya  satu  kesatuan  komando dalam  pendelegasian  kewenangan  hal  ini dikarenakan  masih  terdapat  tumpang  tindah pekerjaan  yang  disebabkan  pendelegasian wewenang  tidak  didasarkan  pada  urutan  atau kedudukan pegawai di dalam organisasi.
Sementara itu menurut pendapat
Hasibuan (2007:97) menyatakan bahwa dalam pendelegasian wewenang sebagai berikut :
Menurut  asas  ini  setiap  bawahan  harus diusahakan  agar  hanya  menerima  perintah dari  seseorang  atasan  saja.  Tapi  seorang atasan  dapat  memerintah  lebih  dari  seorang bawahan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang dilakukan  oleh Camat  kepada pegawai hal ini dikarenakan  dalam  pendelegasian  wewenang kurang  memperhatikan  kedudukan  pegawai sehingga  menyebabkan  pegawai  tidak  dapat melaksanakan  setap  perintah  yang  diberikan atasan.
6) Principle  of  absoluteness  of  responsibility ; (Prinsip  pendelegasian  kewenangan  yang diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh).
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  pendegelasian  wewenang  yang dilakukan  oleh  camat  belum  sepenuhnya sesuai dengan prinsip pendelegasian kewenangan yang diimbangi dengan pemberian tanggung jawab  yang penuh hal ini dikarenakan  masih  terdapat  campur  tangan camat ketika dilakukan pendelegasian wewenang  kepada  pegawai.  Sementara  itu menurut pendapat Hasibuan (2007:98) menyatakan  bahwa  dalam  pendelegasian wewenang sebagai berikut : Menurut  asas  ini  besarnya  wewenang yang  didelegasikan  harus  sama  dan  seimbang dengan  besaranya  tugas  –  tugas dan tanggungjawab yang diminta. Tanpa keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab  akan  berakibat  terjadinya  kemandekan tugas-tugas dan tumpang tindih.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang
dilakukan  oleh Camat  kepada pegawai hal ini dikarenakan  dalam  pendelegasian  wewenang kurang memperhatikan tanggungjawab pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan sehingga  menyebabkan  pegawai  tidak  dapat melaksanakan  setap  perintah  yang  diberikan atasan  dan  masih  adanya  campur  tangan camat  dalam  melaksanakan  urusan  yang sudah didelegasikan.
7) Principle  of  parity  of  authority  and responsibility ; (Keseimbangan antara
kewenangan dan tanggung jawab)
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  pendegelasian  wewenang  yang
dilakukan  oleh  camat  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  prinsip  keseimbangan  antara kewenangan  dan  tanggungjawab  masing- masing  pegawai  sehingga  menyebabkan pegawai kesulitan dalam mempertanggungjawabkan  weewenang  yang didelegasikan. Sementara itu menurut pendapat Hasibuan (2007:98) menyatakan bahwa dalam pendelegasian wewenang sebagai berikut:
Setiap delegate yang menerima wewenang,  mutlak  harus  bertanggungjawab kepada delegator mengenai  wewenang  yang dilaksanakannya.  Perlu  diperhatikan  bahwa asas  tidak  berlaku  mutlak,  tetapi  hanya sebagai  pedoman  untuk  bertindak  dan  dalam penerapannya harus mempertimbangkan
kebutuhan dan kondisi. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  terdapat  ketidaksesuaian antara pendelegasian wewenang yang dilakukan  oleh Camat  kepada pegawai hal ini dikarenakan  dalam  pendelegasian  wewenang kurang  memperhatikan  keseimbangan  antara kewenangan  dan  tanggung  jawab  masing- masing  pegawai  serta  kewenangan  yang didelegasikan kurang sesuai dengan tugas dan fungsi  pegawai  dalam  organisasi  sehingga pegawai tidak dapat
mempertanggungjawabkan  setiap  wewenang yang didelegasikan. Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa calam  pelaksanaan  pendelegasian  wewenang kepada pegawai camat kurang memperhatikan prinisp-prinisp
dalam pendelegasian wewenang  sehingga  menyebabkan  pegawai belum dapat melaksanakan setiap kewenangan yang diberikan oleh Camat.
2. Efektivitas  kerja  pegawai  di  Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  efektivitas  kerja  pegawai  Kantor  Camat Cimerak  Kabupaten  Pangandaran  pada  dasarnya sudah  dilaksanakan  cukup  baik  sesuai  dengan unsur-unsur  yang  menonjol  dari  efektivitas  kerja menurut pendapat Magdalena (1987:206) walaupun  memang  masih  harus  ditingkatkan karena  masih  adanya  beberapa  indicator  yang pelaksanaanya kurang efektif.
Untuk  lebih  jelasnya  penulis  sajikan indikator-indikator tersebut sebagai berikut:
A. Kemampuan  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan,  artinya  setiap  pegawai  harus mampu  menyesuaikan  diri  agar  pekerjaan dapat ditekuni dengan baik
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  efektivitas  kerja  pegawai
kurang sesuai  dengan  unsur-unsur  efektivitas kerja  pegawai  hal  ini  dikarenakan  masih adanya pegawai yang menyelesaikan pekerjaanya  kurang  sesuai  dengan  harapan pimpinan  serta  cara  kerja  pegawai  dalam menyelesaikan  pekerjaan  kurang  sesuai dengan  cara  kerja  yang  ditetapkan  oleh pimpinan.
Sementara itu menurut pendapat Magdalena  Hasibuan  (2005:21)  menyatakan bahwa:
Kemampuan  manusia  terbatas  dalam sagala  hal,  sehingga  dengan  keterbatasannya itu  menyebabkan  manusia  tidak  dapat mencapai  pemenuhan  kebutuhannya  tanpa melalui  kerjasama  dengan  orang  lain.  Kunci keberhasilan  organisasi  adalah  kerjasama dalam  pencapaian  tujuan.  Setiap  organisasi yang  masuk  dalam  organisasi  dituntut  untuk dapat  menyesuaikan  diri  dengan  orang  yang bekerja didalamnya maupun dengan pekerjaan  dalam  organisasi  tersebut.  Jika kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat berjalan  maka  tujuan  organisasi  dapat tercapai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  efektivitas kerja  pegawai  dilihat  dari  kemampuan pegawai  dalam  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan  masih  kurang  hal  ini  diketahui dari kemampuan pegawai dalam bekerjasama dengan pegawai lain masih kurang.
B. Produktivitas,  artinya  setiap  pegawai  harus mampu melaksanakan tugas dengan baik Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui
bahwa  dalam  efektivitas  kerja  pegawai kurang sesuai dengan unsur-unsur efektivitas kerja pegawai hal ini dikarenakan masih  adanya  pegawai  yang  kurang  mampu melaksanakan  tugas  dengan  baik  sehingga hasil  pekerjaan  kurang  sesuai  dengan rencana organisasi dan belum dapat diterima oleh  pimpinan  karena  tidak  sesuai  dengan keinginan atau harapan pimpinan.
Sementara itu menurut pendapat Magdalena (2005:21) menyatakan bahwa : Untuk  mencapai  produktivitas  kerja seperti  yang  diinginkan  maka  diperlukan kerja  keras  sesuai  dengan  fungsi  peranan  di dalam organisasi yang dimasukinya. Produktivitas  kerja  dapat  dirasakan  bila seseorang telah berhasil melaksanakan tugas pekerjaan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditentukan  sebelumnya.  Produktivitas  kerja yang  telah  dicapai  akan  mempengaruhi orang  lain  untuk  dapat  melakukan  hal  yang
sama  dengan  demikian  maka  hasil  kerja  di dalam organisasi akan lebih baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  efektivitas kerja  pegawai  dilihat  dari  kemampuan pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan dengan baik masih kurang sehingga terdapat pekerjaan  yang  dihasilkan  oleh  pegawai kurang  sesuai  dengan  keinginan  atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
C. Kepuasan kerja, artinya hasil pekerjaan harus sesuai dengan harapan pimpinan Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  efektivitas  kerja  pegawai kurang sesuai dengan unsur-unsur efektivitas kerja pegawai hal ini dikarenakan masih  adanya  pegawai  yang  kurang  mampu melaksanakan  pekerjaan  dengan  baik  sesuai dengan  harapan  pimpinan  sehingga  dengan demikian  efektivitas  kerja  pegawai  harus diukur  oleh  sejauhmana  pimpinan  merasa puas atas hasil yang dicapai oleh pegawai.
Sementara itu menurut pendapat
Magdalena (2005:22) menyatakan bahwa :
Kepuasan  kerja  adalah  faktor  yang berhubungan  langsung  dengan  sumber  daya manusia sebagai karyawan dalam pencapaian  tujuan  organisasi.  Kepuasan kerja  merupakan  tingkat  kesenangan  yang dirasakan  sesorang  atas  peranan  atau pekerjaan  dalam  organisasi.  Tingkat  rasa puas individu, bahwa  mereka  dapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi  pekerjaan  dan  organisasi  tempat mereka berada.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  efektivitas kerja  pegawai  dilihat  dari  kemampuan pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan dengan baik masih kurang hal ini dikarenakan  masih  adanya  hasil  pekerjaan yang  dihasilkan  oleh  pegawai  kurang  sesuai dengan target waktu maupun ketentuan yang telah  ditetapkan  sebelumnya  sehingga  hal inilah yang menyebabkan kepuasan pimpinan masih kurang atas hasil kerja yang dicapai oleh pegawai.
D. Kemampuan,  artinya  setiap  pegawai  harus mampu dalam melakukan pekerjaan
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  dalam  efektivitas  kerja  pegawai kurang sesuai dengan unsur-unsur efektivitas kerja pegawai hal ini dikarenakan masih  adanya  pegawai  yang  kurang  mampu berusaha untuk menyelesaikan setiap pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya  hal  ini dikarenakan  pegawai kurang memiliki
keterampilan yang memadai serta kurangnya tanggungjawab pegawai dalam menyelesaikan  setiap  tugas  yang  diberikan kepadanya. Sementara itu menurut pendapat Magdalena (2005:22) menyatakan bahwa : Kemampuan pekerja memberikan sumbangan  pada  suatu  organisasi  sebagai smbangan  motivasi  pekerja  yang  sangat menentukan kehendak pekerja untuk menyumbang. Sifat-sifat ini dianggap  relatif mantap sepanjang waktu, walaupun mungkin  akan  timbul  perubahan  akibat intervensi  dari  luar  misalnya  pelatihan karyawan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  efektivitas kerja  pegawai  dilihat  dari  kemampuan pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan masih  kurang  hal  ini  dikarenakan  masih pegawai  yang  kurang  memiliki  kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diakibatkan minimnya pelatihan yang diselenggarakan  serta  masih  kurangnya  rasa tanggungjawab  pegawai  dalam  bekerja sehingga hal ini menyebabkan pegawai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target.
E. Peningkatan  sumber  daya,  artinya  para pegawai  dapat  meningkatkan  pola  pikir  dan pendidikan yang memadai Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa dalam efektivitas kerja pegawai kurang sesuai  dengan  unsur-unsur  efektivitas  kerja pegawai  hal  ini  dikarenakan  masih  adanya pegawai  yang  kurang  meningkatkan  pola piker  dan  pendidikan  yang  memadai  karana kurangnya  dukungan  dalam  organisasi  untuk meningkatkan  kemampuan  pegawai  dalam bekerja.
Sementara itu menurut pendapat Magdalena (2005:22) menyatakan bahwa : Sehubungan  dengan  pencapaian  sumber daya  telah  diidentifikasi  tiga  bidang  yang saling berhubungan. Pertama,
menginegrasikan  dan  mengkoordinasi sebagai sub  sistem  organisasi  (yaitu  produktif, pendukung  pemeliharan,  penyesuaian  dan manajemen)  sehingga  setiap  sub  sistem mempunyai  sumber  daya  yang  diperlukan untuk  melaksanakan  tugas  utamanya.  Kedua, berhubungan dengan penetapan, pengimplementasian dan pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan. Pedoman kebijakan dapat mendukung efektivitas organiasi dengan memastikan bahwa organisasi  menarik  manfaat  dari  keputusan dan  tindakan  yang  lalu  dan  menekan
pemborosan  energi  atau  fungsi  ganda  dalam beberapa  bagian  sampai  seminimal  mungkin. Ketiga,  setiap  rancangan  atau  sistem  pada penelaah organisasi mengakui adanya serangkaian  umpan  balik  dan  lingkaran kendali  yang  menjalankan  fungsinya  demi menjamin agar organisasi tetap pada terjadinya dalam usaha pencapaian tujuan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  efektivitas kerja  pegawai  dilihat  dari  kemampuan pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan masih  kurang  hal  ini  dikarenakan  kurangnya keterampilan  pegawai  dalam  bekerja  yang diduga  disebabkan  oleh  kurangnya  wawasan dalam  bekerja  dengan  baik  serta  kurangnya organisasi  dalam  meningkatkan  keahlian pegawai  dalam  bekerja  serta  kurangnya dukungan  atau  motivasi  kepada  pegawai untuk berfikir lebih maju lagi.
Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa efektivitas  kerja  pegawai  di  Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran masih harus ditingkatkan  lagi  karena  pegawai  dinilai masih  kurang  memiliki  kemampuan  dalam menyelesaikan pekerjaan dan hal ini disebabkan  oleh  factor  internal  dan  ekternal dalam  arti  adanya  pengaruh  factor  individu pegawai  maupun  factor  dari  dalam  organisasi sendiri  yang  kurang  memperhatikan  keadaan pegawai  dalam  artian  kurangnya  kegiatan pengembangan  sumber  daya  manusia  yang dilakukan oleh Camat.
B. Pengaruh  pendelegasian  wewenang  oleh Camat  terhadap  efektivitas  kerja  pegawai di Kecamatan Cimerak Kabupaten

## Pangandaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui adanya  pengaruh  pendelegasian  wewenang  oleh Camat terhadap  efektivitas  kerja pegawai artinya bahwa  selama  ini  camat  telah  melaksanakan pendelegasian  wewenang  kepada  pegawainya cukup  baik  sehingga  efektivitas  kerja  pegawai cukup baik sehingga  hal ini  membuktikan bahwa efektif  tidaknya  hasil  kerja  pegawai  ditentukan oleh  kejelasan  pimpinan  dalam  mendelegasikan wewenangnya kepada pegawai.
Uraian  tersebut  sejalan  dengan  pendapat Hasibuan, (2007 :75) menyatakan bahwa:
Pendelegasian wewenang adalah memberikan  sebagian  pekerjaan  atau  wewenang oleh delegator (pemberi  wewenang)  kepada delegate (penerima wewenang) untuk dikerjakannya  atas  nama  delegator.  Manajer hendaknya  memberikan  kebebasan,  kesempatan kepada  bawahan  untuk  mengambil  keputusan
demi lancarnya pelaksanaan tugas yang didelegasikan  itu.  Karena  jika  manajer  terlalu sering mencampuri urusan yang telah didelegasikan, maka dapat menghambat kelancaran  tugas  bawahan.  Sehingga  dapat menyebabkan  ketidakefektivan  pegawai  dalam bekerja.
Oleh karena itu, pimpinan perlu melakukan pendelegasian wewenang agar pegawai bisa menjalankan  operasional organisasi dengan baik. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin meningkatnya  aktivitas  dalam  organisasi.  Bila seseorang  pimpinan  tidak  mau  mendelegasikan wewenangnya, maka sesungguhnya organisasi itu tidak  butuh  siapa-siapa.  Bila  atasan  menghadapi banyak  pekerjaan  yang  tidak  dapat  dilaksanakan olehnya,  maka ia perlu melakukan pendelegasian wewenang.  Pendelegasian  wewenang  dilakukan agar  pimpinan  dapat  mengembangkan  bawahan sehingga  lebih  memperkuat  organisasi,  terutama di saat terjadi perubahan susunan pimpinan.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat
penulis simpulkan sebagai berikut: 1. Pendelegasian  wewenang  oleh  camat  di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran pada dasarnya sudah dilaksanakan  cukup  baik  sesuai  dengan  7 (tujuh) prinsip untuk melakukan pendelegasian kewenangan menurut Wasistiono  (2005:145).  Hal  ini  dibuktikan dengan  hasil  penelitian  diperoleh  skor  rata- rata  sebesar  73.18  atau  jika  dipersentasekan diperoleh  sebesar  69.70%  yang  berada  pada kategori cukup baik. Begitupula dengan hasil observasi  diketahui  bahwa  pelaksanaan pendelegasian  wewenang  oleh  Camat  telah dilaksanakan walaupun masih harus ditingkatkan.
2. Efektivitas kerja pegawai Kantor Kecamatan Cimerak  Kabupaten  Pangandaran  pada dasarnya  sudah  dilaksanakan  cukup  baik sesuai  dengan  unsur-unsur  yang  menonjol dari  efektivitas  kerja  menurut  pendapat Magdalena  (2000:192).  Hal  ini  dibuktikan dengan  hasil  penelitian  di  peroleh  skor  rata- rata  sebesar  64.50  atau  jika  dipersentasekan sebesar  61.43  %  yang  berada  pada  kategori cukup  baik.  Begitupula  berdasarkan  hasil observasi  diketahui  bahwa  efektivitas  kerja pegawai masih harus ditingkatkan mengingat terdapat  beberapa  indikator  yang  belum dilaksanakan dengan baik.
3. Terdapat pengaruh pendelegasian wewenang terhadap  efektivitas  kerja  pegawai  di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran  sebesar  58.56  %  sedangkan 41.44% adalah faktor lain seperti pengawasan  dan  pemberian  motivasi  oleh pimpinan yang tidak diteliti oleh penulis dan diduga  memberikan  pengaruh  terhadap efektivitas kerja pegawai. Sedangkan dengan menggunakan  uji  t  diperoleh  t hitung sebesar 5.180  >  dari  t tabel sebesar  2,042  sehingga hipotesis  yang  penulis  ajukan  yaitu  terdapat pengaruh  yang  positif  antara  pendelegasian wewenang  oleh  Camat  terhadap  efektivitas kerja pegawai di Kantor Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, terbukti.

## B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Mengingat pelaksanaan pendelegasian
wewenang  yang dilakukan oleh camat belum dilaksanakan  secara  optimal  maka  sebaiknya dilakukan  berbagai  upaya  seperti  :  Camat mendelegasikan wewenang disesuaikan dengan kemampuan pegawai sehingga pegawai  dapat  melaksanakan  wewenang yang diberikan oleh camat, Camat memberikan  pengarahan  terlebih  dahulu kepada  pegawai  sehingga  wewenang  yang didelegasikan dapat dilaksanakan oleh pegawai dan Camat melaksanakan komunikasi  secara  rutin  supaya  pegawai dapat melaksanakan wewenang yang diberikan.
2. Mengingat  efektivitas  kerja  pegawai  masih harus ditingkatkan maka sebaiknya dilakukan berbagai upaya  seperti  : memberikan bimbingan  dan  arahan  kepada  pegawai melalui  pemberian  pedoman  kerja  sehingga pegawai  dapat  menyelesaikan  pekerjaan sesuai  dengan  rencana  organisasi,  pimpinan berupaya  memberikan  penjelasan  kepada pegawai  mengenai  pekerjaan  yang  akan diberikan sehingga pegawai memiliki pemahaman  dalam  menyelesaikan  pekerjaan yang  diberikan  dan  memberikan  petunjuk atau  pedoman  kerja  bagi  pegawai  sehingga pegawai  dapat  bekerja  dapat  menyesuaikan dengan petunjuk yang ditetapkan.
3. Mengingat efektivitas kerja pegawai dipengaruhi  oleh  pelaksanaan  pendelegasian wewenang oleh camat maka sebaiknya camat dalam  mendelegasikan  wewenangnya  dapat memberikan  penjelasan dan  bimbingan kepada  setiap  pegawai  sehingga  pegawai
memahami wewenang
yang harus dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan,  H.  Malayu,  S.P.,  2007. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta  : Cetakan 9. PT. Bumi Aksara. Handoko,  T.  Hani.  2003. Manajemen . Cetakan Kedelapanbelas. J iiiii BPFEYogyakarta, Yogyakarta. Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber  Daya  Manusia. Jakarta:  PT.  Bumi Aksara. Magdalena. 1985. Efektivitas Organisasi , Jakarta : Erlangga. Wasistiono.  2009. Meningkatkan  kinerja Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD). Bandung : Fokus Media.

## Sumber Perundang- Undangan:
Peraturan  Bupati  Pangandaran  Nomor  3 Tahun  2014  Tentang  Tugas,  Fungsi  dan  Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan