## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEREMPUAN
Oleh : Putu Natih 
Abadi B Darmo 
Chairijah 

## ABSTRAK
Tujuan penulisan ini menjelaskan dan menganalisis  pengaturan terhadap kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap perempuan dalam Perundang-undangan Indonesia dan kendala  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kesusilaan.  Hal  ini  dilatarbelakangi perempuan sudah sejak lama  menjadi obyek pengebirian dan pelecehan hak-haknya mulai dari  perempuan  dewasa  sampai  perempuan  yang  tergolong  di  bawah  umur  (anak-anak). Kejahatan  ini  tidak  hanya  berlangsung  di  lingkungan  perusahaan,  perkantoran  atau  di tempat-tempat  tertentu  yang  memberikan  peluang  manusia  berlawanan  jenis  dapat  saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

## Kata Kunci: Kejahatan Kesusilaan, Perempuan

## A. Latar Belakang Masalah
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  guna  menghilangkan  tidak  kejahatan  dari permukaan  bumi  namun  kejahatan  tersebut  tidak  pernah  sirna  dari  peradaban  umat manusia.  Kejahatan  memang  tidak  dapat  dihapuskan  dari  muka  bumi,  karena  ia  tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah  satu  sub  sistem  pendukung  peradaban  meskipun  kejahatan  tidak  dikehendaki kelahirannya  oleh  masyarakat  namun  selalu  ia  akan  tumbuh  dalam  masyarakat  sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.
Meskipun  pada  hakekatnya  kejahatan  tidak  mungkin  dihilangkan  dari  muka  bumi namun  sebagai  manusia  yang  dibekali  dengan  akal  fikiran,  kita  tidak  dapat  berpangku tangan  melihat  berbagai  kemungkaran  yang  terjadi.Kejahatan  merupakan  perbuatan  anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan  tersebut  mendapat  tantangan  dari  pemerintah  atau  negara.  Sedangkan  secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai
 Wiraswasta, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.
akibat  dari  perbuatan  itu,  pelaku  dapat  dikenakan  sanksi  sebagaimana  termaktub  dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.
Dari  berbagai  tindak  kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat  sekaligus bertentangan  dengan  hukum,  penulis  tertarik  untuk  menganalisa  salah  satu  bentuk kejahatan, dalam hal ini kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan  dengan  kesusilaan.  Definisi  singkat  dan  sederhana  ini  apabila  dikaji  lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian  dan  batas-batas  ’kesusilaan’  itu  cukup  luas  dan  dapat  berbeda-beda  menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  itu  sendiri  pada  hakikatnya  merupakan  nilai-nilai kesusilaan yang minimal ( das Recht ist das ethische Minimum ). 1
Kejahatan  Kesusilaan  atau  kejahatan  seksual  pada  umumnya  dialami  oleh  para wanita  khususnya  anak-anak  yang  masih  muda  (remaja).Kejadian  ini  timbul  dalam masyarakat  tanpa  melihat  stratifikasi  sosial  pelaku  maupun  korbannya.Kejahatan  tersebut dapat  timbul  karena  pengaruh  lingkungan  maupun  latar  belakang  kejiwaan  yang mempengaruhi  tindak  tanduk  pelaku  dimasa  lalu  maupun  karena  guncangan  psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. 2
Rangsangan  seksual  yang  tidak  terkendali  inilah  yang  pada  gilirannya  melahirkan kejahatan  kesusilaan  khususnya  kejahatan  perkosaan.  Tindak  pidana  ini  dahulu  hanya dilakukan  oleh  pihak  lain  terhadap  wanita  yang  bukan  keluarga  dengan  melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasantetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat  menghilangkan  kesadaran  wanita  sekaligus  menimbulkan  rangsangan  seksual  tanpa disadarinya.
Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru kejahatan kesusilaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban ( seductive rape ) misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Mereka-mereka pelaku kejahatan adalah orang  dewasa  dan  orang  yang  seharusnya  memberikan  perlindungan  kepada  para  korban dari  gangguan  keamanan  lingkungan  maupun  tanggung  jawab  pendidikan  dimasa  yang akan datang.
1 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2
2 Gerson W. Bawengan , Pengantar Psikologi Kriminil , Pradnya Paramita, Jakarta 1977, hal.22.
Kejahatan  kesusilaan  memiliki  pengertian  yang  berbeda-beda  lebih  luas  terhadap kesusilaan.  Kejahatan  kesusilaan  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  pelanggaran/kejahatan terhadap  nilai  susila  (norma  kesusilaan).  Norma  kesusilaan  merupakan  norma  yang membimbing  manusia  untuk  hidup  sesuai  dengan  nilai  kemanusiaannya  atau kesempurnaan hidup (insan kami). 3
Setiap  kejahatan  yang  melanggar  hak-hak  dasar  kehidupan  manusia  dinilai melanggar  norma  kesusilaan,  misalnya  membunuh,  menganiaya  dan  kejahatan  lainnya. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai  susila  masyarakat  (adat  istiadat  yang  baik,sopan  santun,  kesopanan  dan  keadaban) dalam bidang seksual. Demikian juga pelecehan seksual yang diartikan sebagai perbuatan yang  memandang  rendah  atau  menghinakan  atau  mengabaikan  hak  orang  lain  dalam bidang  seksual.  Jadi  bisa  dikatakan  bahwa  cakupan  kejahatan  kesusilaan  sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.
Hukum  pidana  Indonesia  tidak  mengatur  secara  eksplisit  tentang  kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagimana diatur dalam Bab XIV Buku  II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal  532  sampai  dengan  Pasal  547  KUHP.  Bentuk  kejahatan  dan  pelanggaran  terhadap kesusilaan dalam KUHP adalah:
1. Perzinahan (Pasal 284);
2. Perkosaan (Pasal 285);
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sampai dengan 288);
4. Percabulan (Pasal 289 sampai dengan 294);
5. Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 506)
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535);
7. Tindak  pidana  terhadap  kesopanan-kesusilaan  (Pasal  281  sampai  dengan 283,283 bis,532 sampai dengan 533).
8. Mabok  dan  penjualan  minuman  yang  memabukkan  (Pasal  300,  536  sampai dengan 536).
9. Eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yangberbahaya (Pasal 301).
10. Penagniayaan,  dan  perlakuan  yang  berlebihan  terhadap  binatang  (Pasal302, 540 sampai dengan 541).
3 Murtadha Muthahari, Etika Seksual Dalam Islam, Lentera, Jakarta, 1982, hal. 45.
11. Perjudian (Pasal 303, 542 sampai dengan sampai dengan 544).
12. Peramalan atau tafsir mimpi (Pasal 545).
13. Menjual atau membagikan jimat-jimat atau memakai jimat saat memberikan kesaksian  atau  benda  yang  memiliki  kekuatan  gaib  atau  mengajarkan kesaktian yang dipakai untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 546 sampai dengan 547).
Kejahatan kesusilaan atau moral offences merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan  yang  bukan  saja  merupakan  masalah  hukum  nasional  suatu  negara  melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. 4 Pelaku kejahatan kesusilaan bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah  atau  rendah  apalagi  kurang  atau  tidak  berpendidikan  sama  sekali,  melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.
Di  antara  manusia  Indonesia  yang  rawan  menjadi  korban  kejahatan  kekerasan adalah  kaum  perempuan.  Beragam  persoalan  sensitif  menimpa  kehidupan  kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (sexual violence) dan pelecehan seksual (sexual harassment) . Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) di bidang kesusilaan.
Perempuan sedang menjadi obyek pengebirian dan pelecehan hak- haknya.Perempuan  sedang  tidak  berdaya  menghadapi  kebiadaban individual,  kultural  dan struktural  yang  dibenarkan.Nilai-nilai  kesusilaan  yang  seharusnya  dijaga  kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku sebagai  adidaya.Kekerasan,  pelecehan,  dan  eksploitasi  seksual,  bukan  hanya  menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak).Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat- tempat  tertentu  yang  memberikan  peluang  manusia  berlawanan  jenis  dapat  saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.
Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu
4 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi , Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 103.
pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Jadi pelecehan seks tidak hanya berupa  pelecehan  terhadap  perempuan  yang  merendahkan  martabat,  namun  juga  dapat terjadi  pada  laki-laki,  namun  yang  paling  sering  mengalami  pelecehan  seksual  adalah perempuan.

## B. Perumusan Masalah
Adapun  pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  memfokuskan  permasalahan  di atas adalah:
1.  Bagaimanakah  pengaturan  terhadap  kejahatan  kesusilaan  yang  dilakukan  terhadap perempuan dalam Perundang-undangan Indonesia?
2.  Bagaimanakahkendala dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan?

## C.  Metode Penelitian
1.   Tipe Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  sinkronisasi  hukum,  dan  sejarah  hukum.  Penelitian  normatif diambil  sebagai  pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini  karena  yang  menjadi perhatian  utama  adalah  tinjauan  yuridis  terhadap  kejahatan  kesusilaan  yang dilakukan orang dewasa terhadap remaja perempuan.
2.  Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  dimana  dalam  penulisan  ini bermaksud  untuk  memberikan  gambaran  dan  uraian  mengenai  ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai efektivitas norma penjatuhan pidana seumur hidup.
Data-data  sekunder  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  kepustakaan, kemudian  dikumpulkan,  disusun,  diolah  dan  dipisah-pisahkan  ke  dalam  bagian- bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku, teori-teori pendapat ahli atau sarjana hukum yang kemudian dihubungkan dengan judul yang dibahas. 5. Penyajian Data
Data-data  yang  telah  dianalisis  dan  diolah  menjadi  suatu  laporan  hasil penelitian dan analisis secara tertulis dan tersusun secara sistematis, yang berisikan secara  lengkap  mengenai  kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  terbatas  pada penelitian  kepustakaan  untuk  mencari  data  sekunder  saja,  permasalahan  serta pembahasan yang dikupas secara sistematik di dalam Bab IV tesis ini sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

## D.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Kejahatan  Kesusilaan  Yang  Dilakukan  Terhadap Perempuan
1. Pengaturan Terhadap Kejahatan Kesusilaan Dalam Perundang-undangan Indonesia.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  banyak  sekali  kaum  perempuan  yang  mengalami tindak kekerasan ini tanpa dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa harus membiarkan  hal  ini  terjadi.  Sebelum  naik  angkutan  kota  misalnya,  seorang  perempuan terpaksa adu mulut dengan kondektur angkutan kota yang meraba pantatnya dengan alasan membantunya  naik  angkot,  meski  si  perempuan  tidak  memerlukan  hal  ini  sama  sekali. Hanya  beberapa  menit  ia  duduk  di  bangku  yang  tersedia  ia  harus  menggeser  posisi duduknya  dengan  muka  merah  menahan  marah  karena  seorang  laki-laki  yang menggesekkan  bagian  depan  tubuhnya  (yang  terletak  di  bawah  pinggang)  ke  pundak perempuan tersebut.
Kejahatan  kesusilaan  memiliki  pengertian  yang  berbeda-beda  lebih  luas  terhadap kesusilaan  dan  pelecehan  seksual.  Kejahatan  kesusilaan  diartikan  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran/kejahatan  terhadap  nilai  susila  (norma  kesusilaan).Norma  kesusilaan merupakan  norma  yang  membimbing  manusia  untuk  hidup  sesuai  dengan  nilai kemanusiaannya  atau  kesempurnaan  hidup.  Setiap  kejahatan  yang  melanggar  hak-hak dasar  kehidupan  manusia  dinilai  melanggar  norma  kesusilaan,  misalnya  membunuh, menganiaya dan kejahatan lainnya.
Contoh lain pelecehan seksual yang dialami oleh kaum perempuan ditempat umum seperti terminal, tempat rekreasi, tempat perbelanjaan dansebagainya, maka hal yang sama yang  dihadapi  perempuan  lain  di  tempat  kerjamerupakan  masalah  tersendiri  bagi perempuan yang bersangkutan. Bilaperempuan yang mendapat pelecehan seksual di tempat umum  masih  memilikikesempatan  untuk  menghindar  maka  tidak  demikian  halnya  untuk perempuanyang  mengalaminya  di  tempat  kerja.Mereka  tidak  hanya  dihadapkan padapersoalan  fisik  dan  emosional  semata  tetapi  juga  persoalan  ekonomi  dandihadapkan
pada  sejumlah  resiko  seperti  kehilangan  pekerjaan,  kehilangankesempatan  untuk promosi jabatan, kehilangan kesempatan untuk naik gaji, danlain-lain jika mereka menolak godaan seksual yang dilancarkan oleh atasannya.
Misalnya,  seorang  buruh  perempuan  dengan  berat  hati  terpaksa  membiarkan bagiantubuhnya  digerayangi  Satpam  di  pabrik  saat  ia  melewati  pintu  kecil  di  depan pospenjagaan  sebelum  memasuki  pabrik.  Atau  seorang  perempuan  yang  bekerjasebagai staf  administrasi  terpaksa  duduk  kaku  di  kursinya  setiap  atasanmenyentuh  pipinya  pada saat memberikan surat-surat untuk diketik misalnya.
Seperti  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  pelecehan  seksual  dapat  mengenai perempuan  dari  berbagai  golongan  usia  dan  kelas  sosial,  begitupun  dengan  pelakunya. Namun  seringkali  orang  keliru  menganggap  persoalan  ini  hanya  mengenai  dan  dilakukan oleh mereka yang berada di kelas sosial ekonomi bawah.Kenyataan yang ada adalah bahwa segala  bentuk  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi  di  kelas  menengah  atas sangat sulit untuk dibuktikan karena rapatnya dinding-dinding  yang membatasi kelompok ini.
Contoh  lain  maraknya  kejahatan  kesusilaan  dewasa  ini  berkenaan  dengan “ Behaviour in relation sexual matter ” biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh  sepasang  orang  dewasa  atau  sesama  orang  dewasa  maupun  dengan  anak  dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak  cukup  mampu  untuk  mengerti  bahwa  perbuatan  itu  merupakan  tindak  pidana  atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.
Kekerasan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  anak  di  bawah  umur  tentunya  akan berdampak  pada  psikologis  maupun  perkembangan  lainnya  terhadap  anak  tersebut. Dampak  psikologis  pada  anak-anak  akan  melahirkan  trauma  berkepanjangan  yang kemudian  dapat  melahirkan  sikap  tidak  sehat,  seperti  minder,  takut  yang  berlebihan, perkembangan  jiwa  terganggu,  dan  akhirnya  berakibat  pada  keterbelakangan  mental. Keadaan  tersebut  kemungkinan  dapat  menjadi  suatu  kenangan  buruk  bagi  anak  korban pencabulan  tersebut.  Peran  aktif  dari  para  aparat  penegak  hukum  dalam  menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.
Kejahatan  terhadap  kesusilaan  diartikan  lebih  sempit  yaitu  pelanggaran/kejahatan terhadap  nilai  susila  masyarakat  (adat  istiadat  yang  baik,sopan  santun,  kesopanan  dan keadaban) dalam bidang seksual. Demikian juga pelecehan seksual yang diartikan sebagai
perbuatan  yang  memandang  rendah  atau  menghinakan  atau  mengabaikan  hak  orang  lain dalam bidang seksual. Jadi bisa dikatakan bahwa cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual.
Hukum  pidana  Indonesia  tidak  mengatur  secara  eksplisit  tentang  kejahatan kesusilaan  dan  pelecehan  seksual,  tetapi  hanya  mengatur  tentang  kejahatan  terhadap kesusilaan sebagimana diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan  Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab VI Pasal 532 sampai dengan Pasal 547 KUHP. Bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap kesusilaan dalam KUHP dapat dideKarya Ilmiahkan :
1. Perzinahan (Pasal 284);
2. Perkosaan (Pasal 285);
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286 sd 288);
4. Percabulan (Pasal 289 sd. 294);
5. Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd. 297, 298, 506)
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535);
7.  Tindak  pidana  terhadap  kesopanan-kesusilaan  (Pasal  281  sd.  283,283  bis, 532 sd. 533).
8.  Mabok dan penjualan minuman yang memabukkan (Pasal 300, 536 sd. 536).
9.  Eksploitasi  anak  untuk  mengemis  atau  mengerjakan  pekerjaan  yang berbahaya (Pasal 301).
10. Penagniayaan, dan perlakuan yang berlebihan terhadap binatang (Pasal 302, 540 sd. 541).
11. Perjudian (Pasal 303, 542 sd. 544).
12. Peramalan atau tafsir mimpi (Pasal 545).
13.  Menjual  atau  membagikan  jimat-jimat  atau  memakai  jimat  saat memberikan  kesaksian  atau  benda  yang  memiliki  kekuatan  gaib  atau mengajarkan  kesaktian  yang  dipakai  untuk  melakukan    perbuatan  pidana (Pasal 546 sd. 547).
Jika  dikaitkan  dengan  konsep  perumusan  diatas,  ternyata  konsep  KUHP  meliputi pengertian kesusilaan tidak hanya dibidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan mabok,  perjudian,  tindakan  berlebihan  terhadap  hewan,  eksploitasi  anak,  peramalan  dan jimat atau kekuatan ghaib. Kendatipun tidak secara eksplisit, perbuatan pelecehan seksual dapat dimasukkan dalam ketentuan Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 KUHP.Sistematika perumusan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengenai  kejahatan  terhadap
kesusilaan  tersebut  kurang  jelas  maksudnya,  apakah  pengertiannya  secara  luas  atau sempit?Sedangkan  Naskah  Rancangan  KUHP  (Baru)  masih  tetap  menggunakan sistematika  KUHP  (lama),  memasukkan  mabuk,  eksploitasi  anak  untuk  mengemis  atau mengerjakan  pekerjaan  yang  berbahaya,  perlakuan  berlebihan  terhadap  binatang,  dan perjudian.Sistematika  perumusan  seperti  ini  sebaiknya  diubah.  KUHP  yang  akan  datang perlu  ada  penegasan  mengenai  batasan  kesusilaan  terbatas  pada  bidang  kesusilaan  dalam arti seksual.Sehingga sistematika bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan semakin jelas maksud/tujuan  dan  nilai  filosofis  dan  kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi  oleh hukum pidana.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  apakah  yang  menjadi  ukuran  bahwa  suatu perbuatan  itu  melanggar  kesusilaan?Tolok  ukur  mengenai  kesusilaan  ini  perlu  diberikan agar  supaya  peraturan  hukum  pidana  mudah  dipahami  bukan  saja  oleh  penegak  hukum tetapi juga oleh masyarakat pada umumnya.Karena persoalan kesusilaan berkaitan dengan nilai dan pandangan hidup suatu bangsa, maka sebaiknya nilai kesusilaan itu bersendikan pada nilai moral dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Nilai  moral  dan  agama  yang  dianut  di  Indonesia  tersebut  memiliki  perpautan dengan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yaitu  Pancasila  sekaligus  menjadi  dasar  yang kokoh  dalam  pembentukan  moral  bangsa  Indonesia  khususnya  di  bidang  kesusilaan.  Jika demikian  halnya,  maka  ada  beberapa  perbuatan  yang  dipandang  perlu  untuk  ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana yaitu:
1.  Persetubuhan  di  luar  ikatan  pernikahan  (zina)  yaitu  persetubuhan  antara seorang  pria  dan  wanita  dewasa  yang  keduanya  tidak  dalam  ikatan pernikahan dan bersifat mau sama mau.
2. Pergundikan / selir.
3. Pelacuran ( prostitution )
4. Homoseks ( sodomia sexus ) dan lesbian
5. Persetubuhan dengan binatang ( sodomia grneris )
6. Percabulan antara sesama jenis atau lain jenis yang keduanya sudahdewasa dan mau sama mau.
7. Dan bentuk penyimpangan seksual lainnya.
Sebagaimana  dikemukakan  diatas,  bahwa  segalabentuk  kejahatan  terhadap kesusilaan  dipengaruhi  oleh  persepsi  terhadap  seksual,maka  bagi  bangsa  Indonesia  yang mengagungkan  institusi  perkawinan  perumusankejahatan  terhadap  kesusilaan  dalam
KUHP  memiliki  arti  fungsional  dalammenjaga  kesucian  dan  keagungan  institusi perkawinan.Sebagai  konsekuensinya,segala  bentuk  perbuatan  yang  menimbulkan  akibat merosotnya  nilai  moral  ataususila  masyarakat  sudah  semestinya  dilarang  dalam  hukum pidana.  Lebih  dariitu,  prinsip  ini  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan  dalam  bidang sosial  danpublik,  misalnya,  pers,  media  audo  visual,  dan  kebijakan  lainnya,  sehingga hukumpidana sebagai “ ultimum remedium ” menjadi benar-benar berarti.
Sungguh ironis, KUHP yang sekarang diberlakukan tidak melarang delik genus dari delik-delik  terhadap  kesusilaan  –  hubungan  seksual  di  luar  ikatanpernikahan  yang  di lakukan oleh laki-laki dan wanita atas dasar suka sama suka,sementara kejahatan lain yang menuju kearah itu atau yang menyimpang dari nilaikesusilaan menjadi dilarang.
Kenyataannya  saat  ini  upaya  penerapan  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana kesusilaan  tersebut  belum  dapatdiberikan  secara  maksimal  oleh  pemerintah,  aparat penegak  hukum,masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  yang  berhak  membantu.Keadilan yangdiberikan  oleh  penerapan  hukum  melalui  penjatuhan  sanksi  hukum  yangdijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yangditimbulkannya.Ketidakadilan hukum  inilah  yang  disebut-sebut  dapatmenjauhkan  masyarakat  yang  tertimpa  musibah (menjadi korban suatukejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.
Dari  segi  pemerintah,  upaya  yang  belum  dapat  diberikan  secara  maksimal  adalah kurangnya  partisipasi  dan  sosialisasi  tentang  bahayanya  kejahatan  yang  diakibatkan  oleh tindak pidana kesusilaan ini.dan diharapkan dengan sosialisasi tersebut masyarakat jangan takut  akan  melaporkan  kejadian  yang  menimpa  mereka  terkait  dengan  tindak  pidana kesusilaan.  Kemudian  upaya  yang  belum  diberikan  secara  maksimal  oleh  aparat  penegak hukum  dapat  dilihat  dari  putusan  yang  dipakai  untuk  mengadili  pelaku  dipandang  tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku.

## 2. Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kesusilaan.
Ditemukan  beberapa kelemahan yuridis yang dimiliki KUHP, yaitu:
1.  Pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP tersebut tidak memuat mengenai batasan- batasan  perbuatan  sehingga  dikategorikan  melanggar  kesusilaan aanstoteljk van  de  eerbaarheid .  Sedangkan  istilah  melanggar  kesusilaan  atau aanstotelijk van de eerbaarheid yang dipakai KUHP ternyata sangat relatif yang tergantung pada  ruang  dan  waktu  dan  secara  subyektif  dapat  menimbulkan  berbagai
macam  penafsiran.Misalnya  pemahaman  mengenai  model  pakaian  di pedalaman  Papua  tidak  dapat  begitu  saja  disamakan  dengan  pemahaman  di masyarakat  Aceh.Hal  ini  berarti  ada  aspek  mengenai  batasan  kesusilaan  yang belum  diselesaikan.Kelemahan  secara  yuridis  ini  berimbas  pada  lemahnya penegakan hukum law enforcement atas tindak pidana kesusilaan ini.
2.   Ancaman  pidana  bagi  para  pelanggar  tindak  pidana  ini  sangatlah  lemah, terutama  pidana  dendanya.  Kelemahan  ini  dimiliki  oleh  KUHP  secara  umum, mengingat  KUHP  yang  aslinya  bemama Wetboek  van  Strafrecht ini  dibuat pada masa kolonial Belanda.
3.   Subyek  hukum  yang  dikenal  dalam  KUHP  adalah  perorangan.  Artinya,  yang dapat  diancam  dengan  sanksi  pidana  adalah  manusia  alamiah.Sedangkan subyek hukum berupa badan hukum rechtpersoon belum dikenal dalam KUHP.
Sedangkan  kendala-kendala  yang  dihadapi  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan penegakan hukum diantaranya adalah:
1. Adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap kesusilaan.
Kendatipun  bersumber  dari  peraturan  hukum  yang  sama.  Nilai  kesusilaan  sering ditafsirkan  secara  relatif,  karena  mendasarkan  pandangannya  pada  nilai  susila masyarakat dari sudut pandang sosiologis.
2. Persoalan delik kesusilaan sebagai delik aduan.
Perumusan kejahatan delik kesusilaan sebagai delik aduan dapat dijadikan kendala dalam penegakan hukum di bidang kesusilaan.
3. Persoalan pembuktian.
Memang  diakui  bahwa  pembuktian  delik  terhadap  kesusilaan  termasuk  delik  yang sulit  proses  pembuktiannya.  Tidaklah  bijaksana  jika  sulitnya  pembuktian  dijadikan alasan untuk tidak melarang perbuatan perzinahan dan perbuatan lainnya di bidang kesusilaan.
4. Kedudukan perempuan dalammasyarakat.
Kedudukan  perempuan  pada  umumnya  berada  dalam  posisitersubordinasi  secara kultural dan diterima secara universal.
5. Moral aparat penegak hukum.
Bagaimanapun  kejahatan  terhadapkesusilaan  dan  pelecehan  seksual  adalah  bentuk kejahatan  yang  bukansemata-mata  pelanggaran  terhadap  aturan  hukum  pidana  saja melainkandi dalamnya terkait dengan nilai kesusilaan (moral) yang
hendakditegakkan.Kualitas  moral  aparat  penegak  hukum  ikut  menentukankualitas produk hukum yang ditegakkan.
6. Terjadi pergeseran nilaidalam masyarakat dengan intensitas yang cukup tinggi yang dipertajamdengan  pola  kebijakan  yang  tidak  terkoordinasi  khususnya  yang berkaitandengan perlindungan terhadap kesusilaan.
Kasus  tindak  pidana  kesusilaan  paling  banyak  menimbulkan  kesulitan  dalam penyelesaiannya  baik  pada  tahap  penyidikan,  penuntutan,  maupun  pada  tahap  penjatuhan putusan.  Selain  kesulitan  dalam  batasan  di  atas,  juga  kesulitan  pembuktian  misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain
Alasan  kasus-kasus  tindak  pidana  kesusilaan  ini  tidak  dilaporkan  oleh  korban kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  diproses  ke  Pengadilan  karena  beberapa  faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan  mental/kejiwaan  dari  para  korban  dan  juga  berpengaruh  pada  proses penegakan  hukum  itu  sendiri  untuk  mewujudkan  rasa  keadilan  bagi  korban  dan masyarakat.
Faktor  korban  berperan  penting  untuk  dapat  mengatasi  atau  menyelesaikan  kasus tindak pidana kesusilaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian  yang  menimpanya  kepada  polisi,  karena  pada  umumnya  korban  mengalami ancaman  oleh  pelaku  dan  hal  ini  membuat  korban  takut  dan  trauma.  Diharapkan  dari pengaduan  ini,  maka  kasusnya  dapat  terbuka  dan  dapat  dilakukan  proses  pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.
Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah:
1. Upaya Preventif
Upaya  ini  dilakukan  untuk  mencegah,  menghindarkan  seseorang  untuk  tidak melakukan  tindak  pidana  kesusilaan.Adapun  upaya  preventif  tersebut  adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak negatif dari tindak pidana kesusilaan.Penyuluhan ini agar seluruh lapisan masyarakat turut berpartisipasi dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  kesusilaan  secara  bersama-sama dan  terpadu.Pihak-pihak  yang  menjadi  sasaran  penyuluhan  adalah  pelajar, mahasiswa, elemen pemuda, tokoh agama dan masyarakat.
2. Upaya Represif
Upaya  ini  dilakukan  setelah  terjadinya  peristiwa  tindak  pidana  kesusilaan, dilakukan  dengan  cara  melakukan  penangkapan,  pemeriksaan  sampai melakukan  penuntutan  dan  penghukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana kesusilaan.

## E. Kesimpulan
1. Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Hukum pidana Indonesia tidak mengatur  secara  eksplisit  tentang  kejahatan  kesusilaan  dan  pelecehan  seksual, tetapi  hanya  mengatur  tentang  kejahatan  terhadap  kesusilaan  sebagimana  diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP dan Buku III Bab  VI  Pasal  532  sampai  dengan  Pasal  547  KUHP.  Dalam  penerapan  hukumnya sudah  berjalan  namun  belum  optimal.  upaya  yang  belum  diberikan  secara maksimal  oleh  aparat  penegak  hukum  dapat  dilihat  dari  putusan  yang  dipakai untuk mengadili pelaku dipandang tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku.
2. Kendala  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  kesusilaan  ini  antara  lain  adanya penafsiran  yang  berbeda-beda  terhadap  kesusilaan,  persoalan  delik  kesusilaan sebagai  delik  aduan,  persoalan  pembuktian,  kedudukan  perempuan  dalam masyarakat,  moral  aparat  penegak  hukum,  terjadi  pergeseran  nilai  dalam masyarakat  dengan  intensitas  yang  cukup  tinggi  yang  dipertajam  dengan  pola kebijakan yang tidak terkoordinasi khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kesusilaan. Terhadap kendala tersebut telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat,  tokoh  agama,  pelajar,  mahasiswa  dan  elemen  pemuda.  Selain  itu dilakukan upaya penindakan secara hukum pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu.

## E. Rekomendasi
1. Agar  penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  maka  penerapan  konsepsi keadilan  harus  benar-benar  dapat  diwujudkan,  demi  terlindunginya  hak  dan  masa depan  korban  tindak  pidana  kesusilaan,  maka  kepada  pihak  yang  berkompeten terhadap  program  legislasi  nasional,  direkomendasikan  untuk  segera  melakukan
pembaharuan KUHP dan KUHAP, dan melakukan revisi ketentuan pidana di dalam Undang-Undang lex specialis terkait.
2. Agar  korban,  keluarga  korban  dan  masyarakat  dapat  melaporkan  kejadian  yang menimpa  dirinya,  keluarganya  kepada  aparat  penegak  hukum  terkait  kasus  tindak pidana kesusilaan yang menimpanya. Dengan demikian akan mengurangi peristiwa tindak pidana kesusilaan yang terjadi di tengah masyarakat. Melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum terpadu sehingga masyarakat dapat menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan tindak pidana kesusilaan.

## F. Daftar Pustaka
Adami  Chazawi, Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2005
Gerson W. Bawengan , Pengantar Psikologi Kriminil , Pradnya Paramita, Jakarta 1977 Murtadha Muthahari, Etika Seksual Dalam Islam, Lentera, Jakarta, 1982 Romli  Atmasasmita, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi ,  Mandar  Maju, Bandung, 1995