Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI KELUARGA BERENCANA
Irwanto 1 , Meyzi Heriyanto 2 dan Febri Yuliani 3
1 Prodi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl.H.R. Soebrantas, Km 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
email: iwan_aan@yahoo.com

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  Communication,  Resources,  Disposition  and  Bureaucratic Structure in the implementation of Communication, Information and Education of Family Planning, both simultaneously  and  partially  on  the  participation  of  fertile  age  couples  (PUS)  KB  Long-Term Contraception Method (MKJP) in the City. Pekanbaru. This research type is a quantitative approach with survey  methods  and  quantitative  /  statistical  data  analysis.  Primary  data  collection  through questionnaires  to  35  respondents  to  the  City  Family  Planning  Extension  Officer.  Pekanbaru  and secondary  data  through  other  data  relating  to  the  problem  under  study.  The  analysis  method  uses descriptive  statistical  analysis  and  inferential  statistical  analysis  with  the  help  of  the  SPSS  application. The  results  showed  that  simultaneously  the  variables  of  Communication,  Resources,  Disposition  and Bureaucratic  Structure had  a  significant  effect  on  the  Participation of  Fertile  Age  Couples  in  the  Long- Term Contraception Method with a calculated f value (6.129)> f table (2.69) and the contribution of the coefficient  of  determination  (R2)  of  75.0%.  With  the  remaining 25.0%  influenced  by other  variables  not examined in this research.
Keywords: Implementation, policies, participation, family planning
1. Pendahuluan :
Situasi  kependudukan  di  Indonesia  saat  ini tidak  lepas  dalam  persoalan,  jumlah  penduduk  yang besar,  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi,  persebaran penduduk  yang  tidak  merata,  komposisi  penduduk  dan kualitas  penduduk  serta  kesejahteraan  penduduk  yang rendah. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru juga  mengalami  masalah  Kependudukan  yang  sama halnya  seperti  daerah  lain  di  Indonesia.  Angka pertumbuhan  penduduk  selalu  naik  secara  signifikan dari tahun ke tahun dan angka TFR (Total Fertility Rate) atau  angka  kelahiran  yang  masih  diatas  target  Nasional yaitu total 2,1 per wanita usia subur.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 jumlah  penduduk  Pekanbaru  berjumlah  897.768  dan pada  tahun  2019  berjumlah  1.143.359,  terjadi  kenaikan sebesar 245.591 jiwa penduduk dalam rentang waktu 10 tahun  (  ±  245.591  jiwa)  dengan  jumlah  penduduk berjenis  kelamin  perempuan  terbanyak  dari  kelompok
umur  10  –  49  tahun  atau  kelompok  umur  Wanita  Usia Subur/WUS (BKKBN, 2014) sebesar 378.922 atau 68% dari  jumlah  penduduk  perempuan  yang  ada.  Ini menunjukkan  bahwa  potensi  kelahiran/fertilitas  di  Kota Pekanbaru  diwaktu  mendatang  akan  terus  meningkat. Data  juga  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  Kota. Pekanbaru  paling  banyak  dari  kelompok  umur  15  –  19 tahun  sampai  dengan  kelompok  umur  60  –  64  tahun yaitu  sebesar  805.642  jiwa  atau  70,5%  dari  jumlah keseluruhan  penduduk  Pekanbaru  saat  ini.  Data  ini menjelaskan  bahwa  Pekanbaru  sudah  memasuki  era bonus  demografi,  yaitu  menurunnya  rasio  jumlah penduduk non produktif ( usia kurang dari 15 tahun dan 65  tahun  keatas)  terhadap  jumlah  penduduk  produktif  ; umur  15  –  64  tahun  (BKKBN,  2014).  Melimpahnya penduduk  usia  produktif  ini  merupakan  kesempatan sekaligus  tantangan,  karena  membawa  keuntungan dalam  modal  pembangunan  jumlah  angkatan  kerja  dan tantangan  bagaimana  bila  kualitas  penduduk  produktif
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
tersebut  rendah  dari  aspek  pendidikan,  kesehatan  dan kesejahteraan.
Menyikapi  kondisi  tersebut,  maka  ini  harus menjadi  perhatian  bersama,  bagaimana  angka  kelahiran (TFR)  di  Kota  Pekanbaru  dapat  diturunkan  dengan meningkatkan  angka  partisipasi  PUS  ber  KB,  terutama partisipasi  pada  Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang (MKJP),  sehingga  kondisi  bonus  demografi  di  Kota Pekanbaru  bisa  semakin  lama  berlangsung  dan  laju pertumbuhan  penduduk  tidak  membawa  pada  situasi lonjakan penduduk yang tinggi dimasa mendatang.
Program KB adalah kebijakan yang dicanangkan untuk mengatasi masalah ledakan penduduk, menekan laju pertumbuhan penduduk dengan pengendalian  kelahiran.  Program  KB  merupakan  upaya mewujudkan keluarga kecil berkualitas, yang menawarkan manfaat kepada keluarga dalam merencanakan  dan  mengatur  usia  ideal  melahirkan  dan berhenti  kehamilan  atau  melahirkan,  mengatur  jarak kehamilan  berikutnya  dan  menentukan  jumlah  anak yang  di  inginkan.  Keberhasilan  program  KB  jangka panjang  akan  membawa  manfaat  pada  pembangunan sektor  lain,  mengurangi  beban  pemenuhan  kebutuhan penduduk yang ada, yang pada akhirnya menghantarkan terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  dan  penyiapan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  lebih  baik di  masa mendatang.
Mengacu kepada Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun  2020  – 2024 yang menuangkan mengenai percepatan pengendalian  fertilitas  melalui  penggunaan  kontrasepsi, maka  Program  KB  Nasional  harus  lebih  diarahkan kepada  pemakaian  MKJP,  dalam  hal  ini  KB  yang dimaksud adalah penggunaan/pemakaian alat kontrasepsi  seperti  IUD  (intrauterine  device),  Implan, Tubektomi  /  Medis  Operasi  Wanita  (MOW),  dan Vasektomi / Medis Operasi Pria  (MOP) oleh PUS.
Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk  dan  KB  Kota  Pekanbaru,  angka  total  peserta KB  tahun  2019  hanya  57,9  %  dari  jumlah  PUS  yang ada.  Dimana  partisipasi  PUS  pada  KB  MKJP  hanya 17,4%  dari  PUS  atau  29,9%  dari  jumah  peserta  KB. Melihat  masih  cukup  tingginya  angka  TFR  dan rendahnya  partisipasi  PUS  ber  KB  terutama  terhadap MKJP  seperti  data  diatas,  maka  PUS  sebagai  variabel yang  mempengaruhi  fertilitas/kelahiran  harus  menjadi fokus  utama  agar  mendapatkan  pengetahuan  dan pemahaman yang benar tentang Program KB.
Implementasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB dalam segala bentuk kegiatan harus terus gencar dan intensif  dilakukan  agar  meningkat  partisipasi  PUS (suami  atau  istri),  baik  dalam  bentuk  partisipasi langsung menjadi peserta KB MKJP maupun partisipasi tidak langsung seperti partisipasi pada kegiatan KIE KB atau  kelompok-kelomok  kegiatan  KB  dalam  rangka memenuhi  hak/kebutuhan  informasi  terhadap  kesehatan reproduksi;  mengatur  jarak  kelahiran  dan  jumlah  anak serta  menghentikan  kehamilan  pada  usia  resiko  hamil, informasi  kesehatan  ibu  dan  anak  serta  informasi mengenai Kependudukan dan KB lainnya.
Sebagai strategi utama dalam upaya pencapaian program  KB,  KIE  KB  menjadi  keharusan  untuk  terus menerus  dilakukan  bersama-sama  dengan  melibatkan banyak  pihak  (mitra).  KIE  KB  harus  mampu menjangkau  wilayah-wilayah,  kelompok  umur  dan status  PUS  tertentu,  baik  melalui  petugas  PKB,  tenaga kesehatan  (dokter/bidan/perawat),  kader  KB  (Institusi Masyarakat  Pedesaan),  tokoh  agama/tokoh  masyarakat dan mitra kerja lainnya.
Dari  penjelasan  diatas,  maka  pada  level pelaksana  Program  KB,  komunikasi  dan  kordinasi  para pihak  pelaksana  KIE  KB  menjadi  sangat  penting  untuk berjalan dengan baik. Komunikasi antar pihak pelaksana harus  saling  mendukung  dan  bersinergi.  Transmisi komunikasi  dan  informasi,  kejelasan  dan  konsistensi komunikasi antar lembaga dan antar petugas pelaksananya  harus  dipastikan  berjalan  sesuai  dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pelaksanaan KIE  KB  bila  ditinjau  dari  aspek  sumber-sumber  yang ada,  baik  sumber  daya  manusia  (SDM),  kewenangan, informasi,  fasilitas  dan  anggaran/financial  saat  ini  tentu masih dapat catatan-catatan yang harus dibenahi di masa mendatang.  Bagaimana  kecukupan  jumlah  dan  kualitas SDM  pelaksana  KIE  KB  baik  dari  petugas  Penyuluh KB, mitra kerja dan unsur masyarakat lainnya, anggaran pembiayaan  pelaksanaan  kegiatan  dan  fasilitas  sarana prasarana seperti ketersediaan balai penyuluhan, KIE Kit dan  lainnya  tentu  sumber  daya  –  sumber  daya  tersebut menjadi  variabel  yang  memberi  pengaruh  tidak  kecil terhadap  keberhasilan  tujuan  KIE  KB  itu  sendiri.  Jika keterbatasan  sumber  daya  tersebut  tidak  diatasi,  maka pelaksanaan  kebijakan  program  KB  tidak  akan  berjalan efektif  dan  berdampak  kepada  tercapainya  tujuan  yang diharapkan  dari  kebijakan  tersebut.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Edward  III  dalam  Agustinoo (2006:152)  “  Jika  sumber  daya  memiliki  keterbatasan dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan  atau  program  maka
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
akan  berdampak  terhadap  perolehan  hasil  yang  kurang maksimal”.
Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor  52  Tahun  2009  tentang  Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  dan Undang-Undang  Nomor  23  tentang  Pemerintah  Daerah membawa  perubahan  pada  struktur  birokrasi  dan  tata laksana  dibidang  pengendalian  penduduk  dan  KB. Perubahan  kebijakan  tersebut  membawa  implikasi  pada perubahan tata laksana implementasi kebijakan dilapangan.  Untuk  itu  sistem  dan  prosedur  kerja  (SOP) mesti  menyesuaikan  dengan  perkembangan  lingkungan strategis.  Fragmentasi  kewewangan,  tugas  dan  fungsi yang  tersebar  antar  pihak  pelaksana  program  KB  harus mampu berjalan secara koordinatif dan sistematis. Untuk itu  disposisi/sikap  komitmen  dari  masing-masing  pihak harus  terbangun  dan  konkrit  wujudnya  dilapangan sehingga  peningkatan  partisipasi  PUS  pada  KB  MKJP melalui kebijakan Advokasi KIE KB dapat tercapai.
Ditinjau dari sisi masyarakat atau PUS sebagai sasaran  kebijakan  KB  MKJP  mesti  diberikan  informasi yang  benar  dan  terpercaya.  Pelayanan  publik  kepada masyarakat  melalui  KIE  KB  tidak  hanya  dipandang dalam  rangka  meningkatkan  partisipasi  ber  KB  dan penurun  angka  kelahiran,  tetapi  juga  merupakan  bentuk Pemerintah  melakukan  kewajiban  melayani  kebutuhan informasi  Kependudukan  dan  KB  kepada  masyatakat. Menurut  Winarno  (2012),  implementasi  kebijakan memiliki porsi 60 persen, itu artinya bahwa implementasi  adalah  tahapan  yang  paling  sulit dibandingkan  tahapan  lainnya.  Menurut  Edward (Winarno,  2012),  terdapat  empat  variabel  untuk mengukur  keberhasilan  implementasi  kebijakan  yaitu komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi. Jika implementasi telah dilakukan dengan baik maka tujuan dari suatu program biasanya akan tercapai, begitupun sebaliknya jika implementasi tidak dilakukan dengan  baik  maka  akan  sulit  untuk  mancapai  tujuan yang telah direncanakan.
Melihat penjelasan diatas, maka perlu dilakukan  penelitian  melakukan  analisis  pengaruh Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan  Struktur Birokrasi  dalam  implementasi  Komunikasi,  Informasi dan  Edukasi  (KIE)  Keluarga  Berencana  (KB)  terhadap partisipasi  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  KB  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Berdasarkan  permasalahan  penelitian  dan penjabaran  teori  yang  mendasarinya  maka  dapat dirumuskan hipotesis yaitu :
1. Adanya pengaruh komunikasi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
2. Adanya pengaruh sumber daya dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
3. Adanya pengaruh disposisi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
4. Adanya  pengaruh  struktur  birokrasi  dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
5. Adanya  pengaruh  komunikasi,  sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi PUS KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
Berdasarkan  hipotesis  tersebut  penelitian  ini bertujuan adalah untuk menganalisis pengaruh Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan  Struktur Birokrasi  baik  secara  parsial  dan  simultan  dalam implementasi  KIE  KB  terhadap  partisipasi  Pasangan Usia  Subur  KB  Metode  Kontrasepsi  Jangka  Panjang  di Kota. Pekanbaru.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Deskriptif Kuntitatif.  Populasi  penelitian  yaitu  petugas  Penyuluh Keluarga  Berencana  (PKB)  Kota.  Pekanbaru  yang berjumlah 35 orang. Sampel penulis ambil keseluruhan, yaitu  35  orang  responden  berdasarkan  teknik  sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik  yang  diambil  yaitu  sampling  jenuh  (sensus). Teknik  pengumpulan  data  adalah  kuesioner.  Analisis data  bersifat  kuantitatif/stastistik  dengan  tujuan  untuk menguji  hipotesisi  yang  telah  ditetapkan.  Pengelolaan data  dilakukan  dengan  teknik  statistik  yaitu  statistik deskripitif  digunakan  untuk  tabel  frekuensi,  persentase, skor  dan  rata-rata.  Sedangkan  untuk  statistik  inferensial digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan  analisis  Regresi  Linier  Berganda  dengan bantuan program SPSS versi 24
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Analisis Statistik Deskriptif
Berdasarkan  analisis  statistik  deskriptif  dapat diketahui  bahwa  tanggapan  responden  mengenai komunikasi  berada  pada  kategori  cukup.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  rata-rata  jawaban  responden  yaitu  yang menyatakan  sangat  baik  sebanyak  3  responden  (8%), baik  sebanyak  8  responden  (22%),  menyatakan  cukup sebanyak  18  responden  (53%),  menyatakan  tidak  baik sebanyak  6  responden  (17%),  dan  hasil  rata-rata  tidak ada  responden  menyatakan  sangat  tidak  baik.  Sehingga total skor variabel komunikasi masuk kategori penilaian “cukup“.  Dengan    hasil    ini    dapat    diinterpretasikan bahwa  indikator-indikator    komunikasi  yang  digunakan untuk  mengukur  komunikasi  dalam  implementasi  KIE KB  meliputi  transmisi  informasi,  kejelasan  informasi dan  konsistensi  informasi  mempunyai  nilai  cukup  atau belum  berlangsung  secara  optimal.  Agar  komunikasi dalam  implementasi    KIE  KB  efektif  meningkatkan partisipasi  PUS  KB  MKJP,  maka  butir-butir  yang bernilai cukup masih perlu ditingkatkan.
Melalui  analisis  statistik  deskriptif  dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai sumber daya berada pada kategori cukup. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat  baik  sebanyak  3  responden  (10%),  menyatakan baik  sebanyak  9  responden  (26%),  menyatakan  cukup sebanyak 17 responen (49%) dan menyatakan tidak baik sebanyak  5  responden  (15%)  dan  tidak  ada  responden yang menyatakan sangat tidak baik. Sehingga total skor variabel sumber daya masuk kategori penilaian “cukup“. Dengan    hasil    ini    dapat    diinterpretasikan    bahwa indikator-indikator    yang    digunakan  untuk  mengukur variabel sumber daya mempunyai nilai cukup, sehingga belum  optimal  mendukung  keberhasilan  implementasi KIE KB dalam peningkatan partisipasi PUS KB MKJP. Agar  partisipasi  PUS  pada  KB  MKJP  meningkat, maka perlu  peningkatan  ketersediaan  dan  kelayakan  sumber daya yaitu staf, penyediaan data yang relevan, penguatan wewenang  implementator  KIE  KB  (khususnya  PKB) serta  tersedianya  sumber  daya  anggaran  dan  fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan KIE KB.
Berdasarkan  analisis  statistik  deskriptif  dapat diketahui  bahwa  tanggapan  responden  mengenai disposisi/sikap/kecenderungan  berada  pada  kategori cukup.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  rata-rata  jawaban responden yaitu yang menyatakan sangat baik sebanyak 1  responden  (2%),  menyatakan  baik  sebanyak  10
responden  (29%),  menyatakan  cukup  sebanyak  21 responden  (59%),  menyatakan  tidak  baik  sebanyak  3 responden (10%), dan hasil rata-rata tidak ada responden menjawab  sangat  tidak  baik.  Sehingga  total  skor variabel  disposisi  masuk  kategori  penilaian  “cukup“. Hasil  nilai  ini  dapat  diartikan  disposisi  para  pihak pelaksana KIE KB menjalankan kebijakan hanya secara normatif  rutinitas  tugas  atau  karena  normatif  kemitraan yang sudah disepakati lembaga/organisasi. Hal ini salah satunya  bisa  dikarenakan  tidak  adanya  imbalan/insentif atau  masih  belum  layaknya  insentif  yang  diterima selama ini, yang berakibat rendahnya motivasi dan sikap untuk berperan aktif dalam implementasi KIE KB.
Melalui  analisis  statistik  deskriptif  dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai struktur birokrasi  berada  pada  kategori  cukup.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  rata-rata  jawaban  responden  yaitu  yang menyatakan  sangat  baik  sebanyak  1  responden  (5%), menyatakan  baik  sebanyak  10  responden  (28%), menyatakan  cukup  sebanyak  20  responen  (57%)  dan menyatakan tidak baik sebanyak 4 responden (10%) dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak baik. Sehingga  total  skor  variabel  struktur  birokrasi  masuk kategori  penilaian  “cukup“.  Dengan  hasil  ini  dapat diuraikan  bahwa  indikator-indikator  yang  digunakan untuk mengukur variabel struktur birokrasi yaitu sistem operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi
menunjukkan hasil cukup dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
Berdasarkan  analisis  statistik  deskriptif  dapat diketahui  bahwa  tanggapan  responden  mengenai partisipasi  PUS  KB  MKJP  berada pada kategori  cukup. Hal ini dapat diketahui dari rata-rata jawaban responden yaitu  yang  menyatakan  sangat  baik  sebanyak  2 responden (6%), menyatakan baik sebanyak 7 responden (21%),  menyatakan  cukup  sebanyak  24  responden (68%),  menyatakan  tidak  baik  sebanyak  2  responden (5%), dan hasil rata-rata tidak ada responden menjawab sangat  tidak  baik.  Sehingga  total  skor  variabel partisipasi  PUS  KB  MKJP  masuk  kategori  penilaian “cukup“.  Dengan    hasil    ini    dapat    diinterpretasikan bahwa  indikator-indikator    yang    digunakan  untuk mengukur  variabel  partisipasi  PUS  KB  MKJP mempunyai  nilai  cukup,  sehingga  belum  optimal meningkatkan  angka  peserta  KB  MKJP  (peserta  KB Baru dan peserta KB Aktif) di Kota. Pekanbaru.
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## B. Analisis Statistik Inferensial
Hasil  analisis  pengujian  hipotesis  baik  secara parsial  dan  simultan  dengan  menggunakan  program SPSS Versi 24, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Model Summary b

## a. Dependent Variable: Partisipasi PUS KB MKJP
Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 2 sisi. Tabel distribusi t dicari pada tabel statistik pada  signifikansi  0,05/2  =  0,025  (uji  2  sisi)  dengan
derajat kebebesan  (df) n-k-1 atau 35-4-1 = 30 (n adalah jumlah  kasus  dan  k  adalah  jumlah  variabel  bebas). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi 0,025) maka hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,042. Kriteria pengujian : jika t hitung ≤ t tabel atau –t hitung ≥ -t tabel maka H0 diterima  dan  jika  t  hitung    t  tabel  atau  –t  hitung    -t tabel  maka  H0  ditolak.  Berdasarkan  signifikansi  :  jika signifikansi    0,05  maka  H0  diterima  dan  jika signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak.
Hasil  uji  secara  parsial/uji  t  pengaruh  variabel komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB terhadap variabel partisipasi  pasangan  usia  subur  KB  metode  kontrasepsi jangka panjang di Kota. Pekanbaru sebagai berikut :
1. Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  variabel Komunikasi dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh  t-hitung  sebesar  2,838.  Maka  bila dibandingkan  pada  t-tabel  pada  signifikan =5%,  yakni  sebesar  2,042  dapat  dilihat  bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,838 2.042).
2. Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  variabel sumber  daya  diperoleh  t-hitung  sebesar  4.828 dengan  perbandingan  t-tabel    sebesar  2,042, dapat  terlihat  bahwa  t-hitung    t-tabel  (4.828 2,042).
3. Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  variabel disposisi  dengan  menggunakan  bantuan  SPSS diperoleh  t-hitung  sebesar  3,931.  Maka  bila dibandingkan pada t-tabel pada signifikan    = 5%,  yakni  sebesar  2,042  dapat  dilihat  bahwa  t- hitung lebih besar dari t-tabel (3,931 2,042).
4. Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  variabel birokrasi  dengan  menggunakan  bantuan  SPSS diperoleh  t-hitung  sebesar  2,589.  Maka  bila dibandingkan pada t-tabel pada signifikan    = 5%,  yakni  sebesar  2,042  dapat  dilihat  bahwa  t- hitung lebih besar dari t-tabel (2,589 2,042).
Hasil uji f pengaruh secara simultan komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  dalam implementasi  KIE  KB  terhadap  partisipasi  pasangan usia  subur  KB  metode  kontrasepsi  jangka  panjang  di Kota  Pekanbaru,  dapat  dilihat  pada  tabel  output ANOVA  maka  hasil  regresi  linier  berganda  yaitu menunjukkan  bahwa  diperoleh  f  hitung  sebesar  6,129. Dengan  menggunakan  tingkat  keyakinan  95%,  f  tabel dapat  dicari  pada  tabel  stastistik  pada  signifikansi  0,05, df 1 =k-1 (jumlah variabel-1) atau 3-1 = 2 dan df 2 = n-
Model R R Square Adjusted R Square Durbin- Watson 1 .871 a .750 .676 2.018
a. Predictors: (Constant), Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi b. Dependent Variable: Partisipasi PUS KB MKJP
Tabel 2. ANOVA a Model Sum of Squa res D f Mean Square F Sig. 1 Regre ssion 8.076 4 2.019 6.12 9 .001 b Resid ual 9.883 3 0 .329 Total 17.95 9 3
4 a. Dependent Variable: Partisipasi PUS KB MKJP
b. Predictors: (Constant), Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi
Tabel 3. Coefficients a Model Unstandardi zed Coefficients Standar dized Coefficie nts T Sig. B Std. Error Beta 1 (Consta nt) 1.38 7 1.016 1.36 5 .183 Komuni kasi .188 .086 .307  2.83 8 .037 Sumber Daya .560 .147 .573  4.82 4 .001 Disposi si .149 .160 .140  3.93 1 .031 Birokra si .091 . 155 .083  2.58 9 .026
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
k-1  atau  35-4-1  =  30  (n  adalah  jumlah  kasus  dan  k adalah  jumlah  variabel  bebas)  maka  hasil  diperoleh untuk  f  tabel  sebesar  2,69.  Kriteria  pengujian  :  jika  f hitung ≤ f tabel atau maka H0 diterima dan jika f hitung f tabel atau maka H0 ditolak. Berdasarkan signifikansi :  jika  signifikansi    0,05  maka  H0  diterima  dan  jika signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak.
Berdasarkan  output  ANOVA  diperoleh  bahwa hasil  variabel  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi  terhadap  partisipasi  pasangan  usia subur  KB  metode  kontrasepsi  jangka  panjang  dengan nilai  f  hitung  (6,129)    f  tabel  (2,69)  atau  dengan  nilai sig  sebesar  (0,001)  lebih  kecil  dari  (0,05)  maka  H0 ditolak. Dengan demikian secara bersama-sama komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi  dalam  implementasi  KIE  KB  berpengaruh signifikansi terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang di Kota. Pekanbaru
Berdasarkan  tabel  Model  Summary  diatas  dapat diketahui  bahwa  nilai  koefisien  determinasi  (R2)  atau Adjusted  R  Square  sebesar  0,750  atau  75,0%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  persentase  sumbangan  pengaruh variabel  bebas  (Komunikasi,  Sumber  daya,  Disposisi dan  Struktur  Birokrasi)  terhadap  variabel  terikat Partisipasi Pasangan Usia Subur KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kota. Pekanbaru sebesar 75,0%.  Sedangkan  sisanya  sebesar  25,0%  dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain. Nilai standard Error of The Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y.
Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi  dalam  Implementasi  KIE  KB  sudah  cukup berhasil memberi pengaruh terhadap partisipasi PUS KB MKJP  di  Kota  Pekanbaru,  karena  secara  kuantitatif faktor-faktor  yang  mendukung  pelaksanaan  kebijakan tersebut mempunyai penilaian minimal cukup pada pada setiap  indikatornya  (Ridwan  dan  Akdon,  2013). Penilaian  minimal  cukup  tersebut  diperoleh  dari  nilai skala  interval  rata-rata  pada  setiap  jawaban  responden pada  setiap  item  kuesioner.  Namun  demikian,  perlu dipahami  bahwa  penilaian  pada  tingkat  cukup  ini  baru menunjukkan suatu kondisi adanya suatu dukungan pada tahap  minimal  terhadap  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan dan belum menunjukkan tingkat kondisi  yang memuaskan,    sehingga    terhadap    kondisi    ini    tetap masih  perlu upaya-upaya peningkatan.
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif data jawaban  kuesioner  responden  diketahui  variabel
komunikasi  mendapatkan  total  skor  masuk  kategori penilaian  “cukup”.  Sedangkan  dari  analisis  statistik inferensial,  diketahui  bahwa  Komunikasi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi PUS pada KB MKJP.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  lebih besar  dari  t-tabel  yaitu  2,838    2.042  dan  Sig.  0,037 0,05,  dengan  besaran  pengaruh  pada  tabel  coefficients sebesar  18,8%.  Artinya  terjadi  proses  komunikasi  dari pembuat  kebijakan  (jenjang  hirarki  organisasi)  sampai dengan pihak pelaksana kebijakan/implementator, komunikasi  antar  para  pihak  pelaksana  dan  komunikasi para  pihak  pelaksana  KIE  KB  kepada  PUS  atau masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dengan demikian secara parsial variabel Komunikasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi PUS KB  MKJP,  dimana  setiap  peningkatan  variabel komunikasi akan diikuti peningkatan variabel Partisipasi PUS  KB  MKJP  di  Kota.  Pekanbaru.  Sebagai  pelaksana kebijakan/implementator, informasi-informasi mesti diketahui  dan  difahami  dengan  baik  karena  merupakan salah  satu  persyaratan  penting  dalam  mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Ini sesuai pendapat Edwards,  sebagaimana  dikutip  oleh  (Winarno,  2012), yang    menyatakan    persyaratan    pertama    bagi implementasi  kebijakan  yang  efektif  adalah  bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa  yang  harus  mereka  lakukan.  George  Edward  III (Winarno,  2012)  mengatakan,  Komunikasi  merupakan proses  penyaluran  informasi  dari  para  pembuat kebijakan  kepada  para  pelaksana  sehingga  mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Selain pelaksana kebijakan, yang menjadi sasaran kebijakan juga harus di informasikan  mengenai  maksud  dan  tujuan  dari kebijakan tersebut.
Meskipun  isi  kebijakan  telah  dikomunikasikan secara  jelas  dan  konsisten,  akan  tetapi  pelaksana  atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Faktor sumber-sumber merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung  keberhasilan  pelaksanaan  KIE  KB.  Dengan demikian,  setiap  upaya  peningkatan  faktor  sumber- sumber  akan  memiliki  dampak  yang  lebih  besar  dalam mendukung  keberhasilan  implementasi  KIE  KB. Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif  diketahui variabel  sumber  daya  dalam  penelitian  ini  mendapat total  skor  dengan  kategori  penilaian  “  cukup”. Sedangkan  dari  analisis  statistik  inferensial,  diketahui bahwa  variabel  sumber  daya  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap partisipasi PUS pada KB MKJP. Hal
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  t- tabel yaitu 4,828  2.042 dan Sig. 0,001  0,05, dengan besaran pengaruh pada tabel coefficients sebesar 56,0%. Ini  memberi  arti  bahwa  dengan  semakin  baiknya ketersedian  sumber  daya  –  sumber  daya  KIE  KB  maka akan memberikan dampak pada meningkatnya Partisipasi  PUS  peserta  KB  MKJP  di  Kota.  Pekanbaru. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Edward  (Winarno, 2012),  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan sangat  tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  ditentukan juga oleh adanya  tanggung  jawab  dan  kepatuhan  para pihak  pelaksana  kebijakan.  Jika  sikap  para  pelaksana kebijakan  tersebut  enggan    dan    menolak,  maka  sikap ini  akan  menghambat  implementasi  KIE  KB.  Ini  sesuai pendapat  Edwards,  sebagaimana    dikutip  oleh  Winarno (2012),  kecenderungan  dari  para  pelaksana  kebijakan merupakan faktor  ketiga yang mempunyai konsekuensi- konsekuensi  penting  bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan,  maka  hal  ini  berarti  adanya  dukungan  besar para  pihak  pelaksana  kebijakan  akan  melaksanakan kebijakan  sebagaimana  yang  diinginkan  para  pembuat keputusan. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui  variabel  disposisi  dalam  penelitian  ini mendapat total skor dengan kategori penilaian “ cukup “. Sedangkan  dari  analisis  statistik  inferensial,  diketahui bahwa  variabel  disposisi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  partisipasi  PUS  pada  KB  MKJP dengan besaran pengaruh pada tabel coefficients sebesar 14,9%.  Hal  ini  memberi  arti  bahwa  semakin  baiknya disposisi/sikap/kecenderungan-kecenderungan  lembaga dan  para  petugas/personil  implementator  KIE  KB  akan memberikan  dampak  atau  berpengaruh  nyata  dalam meningkatkan  PUS  peserta  KB  MKJP  di  Kota. Pekanbaru. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh    Rahma  Diani  Sormin  (2014), Menunjukan  bahwa  semua  hipotesis  yang  diajukan dalam  penelitian  ini  dapat  diterima.  Adanya  pengaruh positif  dan  signifikan  antara  Disposisi  terhadap Partisipasi KB MOP di Kota. Bandar Lampung.
Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  deskriptif diketahui  variabel  Struktur  Birokrasi  dalam  penelitian ini  mendapat  total  skor  masuk  pada  kategori  penilaian “cukup“.  Sedangkan  dari  analisis  statistik  inferensial, diketahui  bahwa  variabel  disposisi  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap partisipasi PUS pada KB MKJP dengan besaran pengaruh pada tabel coefficients sebesar
9,1%.  Dimana  setiap  peningkatan  variabel  struktur birokrasi  maka  akan  diikuti  peningkatan  variabel Partisipasi PUS pada KB MKJP di Kota. Pekanbaru. Hal ini  memberi  arti  bahwa  semakin  baiknya  unsur  struktur organisasi  dan  kemitraan  antar  lembaga  dan  para  pihak pelaksana  /  implementator  KIE  KB  akan  memberikan dampak  atau  berpengaruh  nyata  dalam  meningkatkan PUS peserta KB MKJP di Kota. Pekanbaru.
Hasil  regresi  berganda  komunikasi,  sumber  daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi jangka panjang secara simultan menghasilkan  koefisien  determinasi  (R2)  sebesar  0,750 atau  75,0%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  persentase sumbangan  pengaruh  variabel  bebas  (komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi)  secara simultan  terhadap  variabel  terikat  (partisipasi  pasangan usia  subur  pada  metode  kontrasepsi  jangka  panjang)  di Kota.  Pekanbaru  sebesar  75,0%.  Sedangkan  sisanya sebesar 25,0% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain  yang  tidak  diteliti.  Hasil  statistik  tersebut menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi KIE KB berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pasangan  usia  subur  KB  metode  kontrasepsi  jangka panjang.  Artinya  semakin  baik  dan  tinggi  kualitas  dan intensitas  komunikasi  informasi  antar  pihak  pelaksana KIE,  semakin  tersedia  dan  layaknya  sumber  daya- sumber  daya  yang  dibutuhkan,  semakin  baiknya komitmen  lembaga  dan  sikap  petugas  para  pihak pelaksana  KIE  KB  serta  semakin  baiknya  ketersediaan dan  kejelasan  sistem  operasional  prosedur  kerja  untuk difahami  dan  dilaksanakan  oleh  semua  pihak  pelaksana kebijakan  dengan  struktur  birokrasi  yang  efektif  dan bersinergi akan memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas  pelaksanaan  KIE  KB  dan  meningkatkan partisipasi  pasangan  usia  subur  pada  penggunaan metode  kontrasepsi  jangka  panjang.  Begitu  juga sebaliknya,  bila  semakin  rendah  kualitas  dan  intensitas komunikasi  antar  pihak  pelaksana,  semakin  rendahnya ketersediaan  dan  kelayakan  sumber  daya-sumber  daya yang  dimiliki,  semakin  buruknya  komitmen  antar lembaga  dan  sikap  petugas  pelaksana,  serta  semakin rendahnya pemahaman dan kepatuhan dalam pelaksanaan  SOP  oleh  para  pihak  pelaksana  dengan struktur  birokrasi  yang  tidak  efetif  dan  tidak  bersinergi akan  memberi  pengaruh  pada  buruknya  kualitas pelaksanaan  KIE  KB  dan  rendahnya  partisipasi pasangan  usia  subur  pada  penggunaan  metode kontrasepsi jangka panjang.
Vol. 2, No. 1, Desember 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## 4. Kesimpulan
Secara  parsial  komunikasi  berpengaruh  secara signifikansi  pada  implementasi  KIE  KB  terhadap partisipasi  pasangan  usia  subur  KB  metode  kontrasepsi jangka  panjang.  Artinya  semakin  intens  dan  meningkat kualitas  komunikasi  akan  semakin  tinggi  partisipasi pasangan  usia  subur  KB  metode  kontrasepsi  jangka panjang.  Berikutnya  sumber  daya,  secara  parsial berpengaruh secara signifikansi pada implementasi KIE KB terhadap partisipasi pasangan usia subur KB metode kontrasepsi  jangka  panjang.  Artinya  semakin  tersedia dan meningkatnya ketersediaan dan kelayakan sumberdaya  dalam  implementasi  KIE  KB  maka  akan semakin  tinggi  partisipasi  pasangan  usia  subur  KB metode  kontrasepsi  jangka  panjang.  Kemudian  secara parsial  disposisi  berpengaruh  secara  signifikansi  pada Implementasi  KIE  KB  terhadap  partisipasi  pasangan usia  subur  KB  metode  kontrasepsi  jangka  panjang. Artinya  semakin  baik  sikap,  komitmen  dan  motivasi para  pihak  pelaksana  implementasi  KIE  KB  maka  akan semakin  tinggi  partisipasi  pasangan  usia  subur  KB metode kontrasepsi jangka panjang. Begitu juga dengan struktur  birokrasi,  berpengaruh  signifikansi  pada implementasi  KIE  KB  terhadap  partisipasi  pasangan usia  subur  KB  metode  kontrasepsi  jangka  panjang. Artinya semakin baik sistem operasional prosedur untuk difahami  dan  dilaksanakan  serta  struktur  birokrasi  yang efektif  akan  semakin  tinggi  pula  partisipasi  pasangan usia subur pada metode kontrasepsi jangka panjang.
Berdasarkan  uji  f  menunjukkan  bahwa  secara bersama-sama  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi  berpengaruh  signifikansi  terhadap partisipasi  pasangan  usia  subur  KB  metode  kontrasepsi jangka  panjang  di  Kota.  Pekanbaru.  Artinya  semakin baik dan tinggi tingkat intensitas komunikasi, ketersedian  sumber  daya,  disposisi  pelaksana  KIE  KB dan struktur birokrasi dan fragmentasi yang efektif maka akan meningkatkan partisipasi pasangan usia subur yang menggunakan  metode  kontrasepsi  jangka  panjang (penggunaan alat/cara  kontrasepsi IUD, Implan, Tubektomi  dan  Vasektomi).  Sebaliknya  jika  semakin rendah  intensitas  komunikasi,  minimnya  sumber  daya, rendahnya  komitmen,  buruknya  sikap  dan  motivasi implementator  KIE  KB  serta  tidak  efektifnya  Struktur Birokrasi  dan  fragmentasi  kewenangan  maka  akan memberi  pengaruh  semakin  rendahnya  partisipasi pasangan  usia  subur  KB  metode  kontrasepsi  jangka panjang. Persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur
birokrasi)  terhadap  variabel  terikat  partisipasi  pasangan usia  subur  KB  metode  kontrasepsi  jangka  panjang  di Kota.  Pekanbaru  sebesar  75,0%.  Sedangkan  sisanya sebesar 25,0% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini..

## 5. Daftar Pustaka
BKKBN  dan  UGM.  2013.  Revolusi  Advokasi  dan Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi  Program
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. Jakarta BKKBN, UNFPA. 2007. Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender dan Pembangunan Kependudukan. BKKBN. Jakarta
BKKBN.  2015.  Revolusi  Advokasi  dan  KIE.  BKKBN.
Jakarta
BKKBN.  2020.  Rencana  Strategis  BKKBN  2020-2024. Jakarta. BKKBN
BPS, 2010. Sensus Penduduk 2010. Jakarta. BPS. BPS,  2020.  Kota.  Pekanbaru  Dalam  Angka  2020. Jakarta. BPS
Effendy, Onong Uchjana. 2009. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung Hartanto,  Hanafi.  2004,  Keluarga  Berencana  dan Kontrasepsi, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta Kemenkes,  BKKBN  dan  BPS,  2018.  Survei  Demografi dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  2017.  Jakarta. Kemenkes, BKKBN dan BPS
Koes  Irianto.  2014.  Pelayanan  Keluarga  Berencana  – Dua Anak Cukup. Alfabeta. Bandung
Samodra,  Wibawa.  2011.  Politik  Perumusan  Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta
Slamaet.  Yulius,  1994.  Pembangunan  Masyarakat
Berwawasan Partisipasi, Sebelas Maret University Press.Surakarta
Sormin,  R.  D  Sormin.  2014  Pengaruh  Komunikasi, Sumberdaya,  Disposisi  dan  Struktur  Birokrasi Terhadap  Partisipasi  KB  MOP  di  Bandar Lampung, Bandar Lampung
Widodo.  2010.  Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media. Malang
Winarno,  Budi.  2012.  Kebijakan  Publik,  Teori,  Proses dan Studi Kasus. PT. Buku Seruw. Yogyakarta