Implementasi Kebijakan Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Pada Kabupaten Serang)
¹Nia Suganda, 2 Arif Nugroho, 3 Rahmi Mulyasih
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya,

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  how  the  Implementation  of  the  Implementation  Policy  for  the Implementation  of  Private  Indonesian  Manpower  Placement  (PPTKIS)  in  the  Banten  Province Manpower  and  Transmigration  Office  (Study  in  Serang  District)  and  what  are  the  supporting  and inhibiting  factors  in  supervising  the  Supervision  of  the  Implementation  of  Private  Indonesian Manpower Placement ( PPTKIS) in the Banten Province Manpower and Transmigration Office (Study in Serang District). In this study using descriptive qualitative. With the research location in the Banten Province  Manpower  and  Transmigration  Office  in  Serang  District  Supervision,  data  collection techniques used interviews, observation, and documentation. This study uses the widodo theory (2018) 4  (four)  public  policy  supervision  factors,  namely:  (1)  Actors  controlling  the  implementation  of policies,  (2)  Standard  operating  control  procedures,  (3)  Financial  resources  and  equipment,  (4) Scheduling  of  Control  Implementation.  From  the  results  of  research  using  Widodo's  theory  (2018) Supervision on PPTKIS has not been running optimally because there is no synergy between internal control and external control actors, the agency also has no control schedule, the socialization is quite good but there are still complaints from the community. .
Keywords: Policy Implementation, Public Policy Oversight

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)  di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Kasus  Kabupaten  Serang)  dan  apa  saja  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  melakukan pengawasan Pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi Kasus Kabupaten Serang). Dalam penelitian ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Dengan  lokasi  penelitian  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Banten  bidang  Pengawasan  Kabupaten  Serang,  teknik  pengumpulan  data menggunakan wawancara, observasi, dan  dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori widodo (2018)  4  (empat)  faktor  pengawasan  kebijakan  publik  yaitu:  (1)  Pelaku  kontrol  pelaksanaan kebijakan,  (2)  Standar  prosedur  operasi  kontrol,  (3)  Sumber  daya  keuangan  dan  peralatan,  (4) Jadwal Pelaksanaan Kontrol. Dari hasil penelitian yang dengan menggunakan teori widodo (2018) Pengawasan  pada  PPTKIS  belum  berjalan  maksimal  karena  belum  adanya  sinergi  antara  pelaku kontrol internal dan pelaku kontrol eksternal, pihak dinas juga belum mempunyai jadwal kontrol, sosialisasi yang dilakukan sudah cukup baik namun masih terdapat keluhan dari masyarakatnya.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengawasan Kebijakan Publik
*) Penulis Korespondensi E-mail : niasuganda01@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Menjadi Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  merupakan  sebuah fenomena  yang  sudah  biasa  terjadi, terutama di daerah pedesaan. Hal ini terjadi karena kurangnya ketersediaan  lapangan  pekerjaan  di suatu  daerah.  Di  provinsi  Banten khususnya  kabupaten  serang,  minat masyarakat untuk berangkat menjadi
Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri masih sangat tinggi. Pendaftaran untuk calon Tenaga  Kerja  Indonesia  dilakukan  di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan  Pelaksana  Penempatan  Tenaga Kerja  Indonesia  Swasta  (PPTKIS). Disnakertrans  melakukan  kerja  sama dengan PPTKIS dalam pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Provinsi Banten merupakan unsur pelaksana Pemerintahan  Provinsi  Banten  yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan Desentralisasi,  Dekonsentrasi,  dan Tugas  Pembantuan  dibidang  Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja  Indonesia  Swasta  atau  lebih dikenalkan dengan singkatan (PPTKIS)  adalah  sebuah  badan hukum  terkait  dengan  cara  untuk mendapatkan izin secara tertulis dari pihak pemerintah guna menyelenggarakan berbagai pelayanan  penempatan  bagi  Tenaga Kerja.  Indonesia  atau  TKI  untuk keluar  negeri,  dulu  PPTKIS  bernama Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja
Indonesia (PJTKI).
Pelaksanaan Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS)  yang  ada  di  Kabupaten Serang  terdapat  7  Kantor  cabang yang  masa  aktif  Surat  Pengantar Rekrut  (SPR)  nya  masih  berlaku sampai dengan 2019. 7 kantor cabang
ini  diresmikan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi Banten.  Adanya  sejumlah  kantor cabang  yang  dibuka  di  daerah masing-masing supaya mempermudah  untuk  para  calon  TKI mendaftarkan  dirinya  untuk  pergi menjadi TKI ke luar negeri. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia  pada  tahun  2015-2018 terdapat  perbedaan  jumlah  Tenaga Kerja  Indonesia  yang  ada  di Kabupaten  Serang.  Pada  tahun  2015
535  orang,  tahun  2016  353  tahun, tahun  2017  497  orang,  2018  393 orang.  Terbagi  menjadi  dua  jenis yaitu  informal  dan  formal.  Informal adalah  mereka  yang  mendaftrakan diri  untuk  bekerja  sebagai  asisten rumah  tangga,  sedangkan  formal adalah  mereka  yang  mendaftarkan diri sebagai pekerja pabrik/kontruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penemapatan dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesian  di  luar  negeri  pada  Pasal 92  tersebut  Koordinator  Wilayah Kabupaten Serang mempunyai kewajiban  mengawasi  perusahaan penempatan  Tenaga  Kerja,  namun kenyataan  yang  ada  dilapangan bahwa Koordinator Wilayah Kabupaten  Serang  tidak  mengetahui adanya PPTKIS di Kabupaten Serang. Menjadi kewajiban dari Disnakertrans melakukan pengawasan  ketenagakerjaan  yang dilakukan  oleh  pegawai  pengawas ketenagakerjaan  yang  mempunyai kompetensi untuk menjamin pelaksana  peraturan  perundang- undangan  ketenagakerjaan,  dengan dukungan manajemen melalui optimalisasi fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan penataan prosedur  mekanisme  pengawasan dan  memaksimalkan  pembinaan  dan pengawasan pelaksanaan
perundangundangan
dibidang ketenagakerjaan.
Tujuan  dalam  penelitian  ini untuk  mengetahui  bagamaimana implementasi  kebijakan  pengawasan Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja
Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  di  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Banten (Studi pada Kabupaten  Serang)  dan  untuk mengetahui apasaja faktor pendukung  dan  faktor  penghambat dalam melakukan pengawasan Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten (Studi pada Kabupaten  Serang).  Berdasarkan tujuan  dalam  penelitian  ini,  peneliti dapat  mengetahui  permasalahan yang  dihadapi.  Untuk  memecahkan permasalahan yang dihadapi, peneliti kemukakan  rumusan  masalah  yaitu bagaimana  implementasi  kebijakan pengawasan  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS)  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  Provinsi  Banten  (Studi pada  Kabupaten  Serang)  dan  apasaja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pengawasan  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta
(PPTKIS)  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja Dan  Transmigrasi  Provinsi  Banten (Studi pada Kabupaten Serang).
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  peneliti  ingin  lebih  mengetahui keadaan  di  lapangan  yang  sebenar- benarnya dan melihat apakah pengawasan  yang  dilakukan  oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi  Banten  telah  berjalan dengan  maksimal  dan  sebagaimana mestinya.  Peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta
(PPTKIS)  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi  Provinsi  Banten  (Studi pada Kabupaten Serang)”

## LANDASAN TEORI
Kebijakan Publik James  Anderson  (1984:3) dalam (Leo Agustino, 2012:7) memberikan  pengertian  atas  definisi kebijakan  publik,  dalam  bukunya Public Policy Making yaitu “serangkaian kegiatan yang mempunyai  maksud/tujuan  tertentu yang  diikuti  dan  dilaksanakan  oleh seorang  aktor  yang  berhubungan dengan  suatu  permasalahan  atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan  ini  menitikberatkan  pada apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan dari  pada  apa  yang  diusulkan  atau dimaksud.

## Implemetasi Kebijakan
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau  dilihat  dari  proses  dan pencapaian  tujuan  akhir  (output), yaitu:  tercapai  atau  tidaknya  tujuan- tujuan  yang  diraih.  Hal  ini  tidak  jauh dengan  apa  yang  diutarakan  Grindle (1980:5)  dalam  (Leo  Agustino, 2012:129):  pengukur  keberhasilan suatu  implementasi  kebijakan  dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan  program  sesuai  dengan yang teklah ditentukan, yaitu melihat pada  action  program  dari  individual projects  dan  yang  kedua  apakah tujuan tersebut tecapai.

## Pengawasan
Menurut  (Mukarom  Zaenal,
2018:156)  Pengawasan  didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan  kinerja  standar, rencana,  atau  tujuan  yang  telah ditentukan  terlebih  dahulu  untuk menetukan  apakah  kinerja  sejalan
dengan standar tersebut dan mengambil tindakanpenyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber  daya  manusia  digunakan dengan  seefektif  dan  seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.
Pengawasan Kebijakan Publik Untuk dapat
melakukan pengawasan  secara  optimal,  maka pengawasan  harus  memiliki  rencana yang  baik.  Menurut  (Djoko  Widodo, 2018:94-96),  jika  ingin  merancang suatu  strategi  untuk  melakukan kontrol  pada  suatu  kebijakan,  maka terdapat  beberapa  faktor  yang  perlu diperhatikan,  yaitu  sebagai  berikut: (1).  Pelaku  Kontrol  Pelaksanaan Kebijakan Pelaku kontrol pelaksanaan  kebijakan  dilihat  dari asalnya  dapat  dibedakan  dalam  dua macam,  yaitu  kontrol  internal  dan kontrol eksternal. (2) Standar Prosedur  Operasi  Kontrol  Standard Operating  Procedure  (SOP)  kontrol atas  pelaksanaan  kebijakan.  (3). Sumber Daya Keuangan dan Peralatan  Untuk  melakukan  kontrol atas  pelaksanaan  suatu  kebijakan, disamping  diperlukan  dana  yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai.  (4).  Jadwal  Pelaksanaan Kontrol  Jadwal  pelaksanaan  kontrol atas  pelaksanaan  suatu  kebijakan juga  sangat  beragam.  Setidaknya kontrol  internal  jadwal  pelaksanaan kontrolnya  dapat  ditetapkan  setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester sekali.
Pelaksana  Penempatana  Tenaga
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja  Indonesia  Swasta  atau  lebih dikenalkan dengan singkatan (PPTKIS)  adalah  sebuah  badan hukum  terkait  dengan  cara  untuk mendapatkan izin secara tertulis dari pihak pemerintah guna menyelenggarakan berbagai
pelayanan  penempatan  bagi  Tenaga Kerja.  Tugas  dan  fungsi  dari  PPTKIS disini  adalah  sebagai  pelaksana penempatan  TKI  yang  bekerjasama dengan  pemerintah  dalam  hal penempatan  TKI  ke  luar  negeri,  baik pada  saat  pra  penempatan,  selama penempatan, maupun purna penempatan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  akan  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Menurut  (Satori  Komariah,
2010:23) Penelitian kualitatif dilakukan  karena  peneliti  ingin mengeksplor fenomenafenomena yang  tidak  dapat  dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu  langkah  kerja,  formula  suatu resep,  pengertian-pengertian  dalam suatu konsep yang beragam, tata cara suatu budaya dan lain sebagainya. Penelitian ini berupaya mengungkap  dan  memahami  sesuatu dibalik  fenomena  yang  kompleks. Penelitian  ini  ditunjukan  untuk mendapatkan gambaran atas Pengawasan  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS)  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan
Transmigrasi  Provinsi  Banten  (Studi pada Kabupaten Serang).
Proses  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis  deskriptif  kualitatif,  peneliti mengacu  pada  Model  Interaktif  oleh (Miles  dan  Huberman  dan  Saldana, 2014:  14)  dalam  (Natalia,  2017). mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis data,  yaitu  data  reduction,  data
display, dan
conclusing drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diperoleh  selama  penelitian,  maka peneliti  memperoleh  data  dan informasi  yang  berkaitan  dengan “Implementasi Kebijakan Pengawasan  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS)  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Banten  (Studi pada  Kabupaten  Serang)  ”.  Peneliti manggunakan teori Pengawasan Kebijakan  Publik  menurut  (Djoko Widodo,  2018:94-96).  Untuk  dapat melakukan pengawasan secara optimal,  maka  pengawasan  harus memiliki  rencana  yang  baik.  4 (empat) faktor pengawasan kebijakan publik yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengawasan agar kegiatan  pengawasan  bisa  berjalan secara  optimal  dan  tidak  berdampak pada  tercapainya  tujuan  pengawasan kebijakan,  yaitu:  (1)  Pelaku  kontrol pelaksanaan  kebijakan,  (2)  Standar prosedur operasi kontrol, (3) Sumber daya  keuangan  dan  peralatan,  (4)
Jadwal Pelaksanaan Kontrol.
Data-data yang sudah diperoleh  peneliti  melalui  data primer  akan  peneliti  sajikan  dalam bentuk  deskripsi  sesuai  dengan kenyataan dilapangan. Adapun datadata  primer tersebut  merupakan narasi hasil wawancara langsung dari pihak-pihak  yang  terlibat  langsung dalam Pengawasan PPTKIS.
Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan Dalam melakukan pengontrolan harus didukung dengan adanya  data  jumlah  perusahaan. Peneliti melakukan wawancara kepada  beberapa  organisasi  yang bersangkutan mengenai Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dalam lingkup internal dan eksternal. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan  Kabupaten  Serang dalam  ketersediaan  pelaku  kontrol pengawasan masih dirasa kurang dan tidak  sebanding  dengan  jumlah perusahaan yang berada di Kabupaten  serang  dengan  jumlah pengawas  15  orang  tidak  sebanding dengan  banyaknya  perusahaan  yang ada di Kabupaten Serang.
Dilihat  dari  hasil  wawancara ketiga  Dinas  dan  dikaitkan  dengan peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan mereka bisa dikatakan tidak adanya sinergi antara satu  dengan  yang  lainnya  karena UPTD  tidak  memiliki  jumlah  data
PPTKIS  di  Kabupaten  Serang  dengan pernyataan tidak diberikan dari pihak Disnakertrans Provinsi Banten. Dalam  hal  ini  pelaku  kontrol internal  telah  dijalankan  oleh  pihak Disnakertrans Provinsi Banten, Disnakertrans  Kabupaten  Serang, UPTD  Pengawas  Ketenagakerjaan Kabupaten  Serang  dan  BP3TKI  telah melakukan  tugasnya  dengan  baik sebagai  pelaku  kontrol  internal, kurangnya  hanya  tidak  adanya sinergi  antara  satu  dengan  yang lainnya.  Dan  kendala  lainnya  dalam hal ini yaitu pelaku kontrol eksternal bahwasanya  tidak  adanya  peran komponen masyarakat dalam melakukan  pengontrolan  terhadap PPTKIS.  Dikarenakan  ketidaktahuan pihak  Desa  Lebak  Wangi  terhadap kewenangannya sebagai pelaku kontrol eksternal. Standar prosedur operasi kontrol Dalam melakukan pengawasan memang  seharusnya  menjalankan sesuai  SOP  yang  ada,  menurut peneliti  dalam  hal  pemberangkatan
TKI  Disnakertrans  Kabupaten  Serang sudah menjalakan SOP pemberangkatan dengan baik. Karena TKI  yang  berangkat  dan  melaporkan keberangkatannya pada Disnakertrans  Kabupaten  Serang dijamin  keamanannya.  PPTKIS  juga sudah mngetahui SOP dalam
memberangkatkan  TKI,  dan  juga sudah  diadakan  sosialisi  untuk  TKI dan  CTKI  namun  sosialisasi  yang diadakan masih dikeluhkan beberapa pihak  contohnya  Penyedia  Lapangan (PL)  yang  merasa  tidak  diundang pada sosialisasi yang diadakan.
Sumber daya keuangan dan peralatan Dalam melakukan pengawasan sudah  tersedia  dan  digunakan sebagai  mana  mestinya,  namun  pada bagian  peralatan  khususnya  fasilitas transportasi  yang  disediakan  oleh pemerintah  yang  dianggap  masih kurang  membuat  pengawasan  yang dilakukan menjadi terhambat. Sarana atau  fasilitas  tersebut  salah  satunya nya  adalah  alat  transportasi  seperti mobil untuk  melakukan pengawasan.
Seharusnya pemerintah menyediakan alat transportasi lebih agar terciptanya  pengawasan  yang  baik dan  agar  tidak  adalagi  perusahaan yang  tidak  diawasi  dengan  alasan kekurangan  alat  transportasi  dalam melakukan pengawasan
pada perusahaan. Jadwal Pelaksanaan Kontrol
jadwal  pelaksanaan  kontrol, Disnakertrans Kabupaten Serang dan UPTD  Pengawasan  Ketenagakerjaan Kabupaten  Serang  pun  mengakui bahwa  pengawasan  terhadap  PPTKIS belum  maksimal  karna  tidak  adanya jadwal untuk pengontrolan ke PPTKIS tersebut.  Kurangnya  komunikasi antara  pelaku  kontrol  Internal  dan Pelaku  Kontrol  eksternal.  Pelaku Kontrol  internal  yaitu  Dinas  terkait
diantaranya  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Banten,  UPTD Pengawasan  Ketenagakerjaan,  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Serang,  belum  adanya sinergi  anatra  ke  3  dinas  tersebut menjadikan pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Faktor pendukung dalam melakukan pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Dalam implementasi kebijakan Pengawasan  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS)  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Banten  (Studi Pada  Kabupaten  Serang)  terdapat beberapa  faktor  pendukung  seperti Anggaran, dalam melakukan pengawasan anggaran sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan pengawasan. Anggaran yang dikeluarkan  berasal  dari  APBD. Digunakan  sesuai  dengan  keperluan yang  ada.  Menurut  pihak  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi Banten dan UPTD pengawasan ketenagakerjaan anggaran  untuk  pengawasan  sudah ada,  dan  digunakan  sebagaimana mestinya.  Dan  Regulasi/Peraturan Perundang-undang, dalam melakukan pengawasan  harus  terikat  dengan undang undang yang berlaku. Undangundang  dalam  arti  materil adalah  peraturan  tertulis  yang berlaku  umum  dan  dibuat  oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Faktor penghambat dalam melakukan pengawasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Selain faktor pendukung Dalam implementasi kebijakan Pengawasan  Pelaksana  Penempatan
Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta (PPTKIS)  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Banten  (Studi Pada  Kabupaten  Serang)  terdapat pula  beberapa  faktor  penghambat seperti  Jumlah  personil  terbatas,
tidak sebanding dengan jumlah obyek pengawasan  (perusahaan),  Fasilitas transportasi yang disediakan pemerintah  terbatas,  Tanpa  adanya sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka tidak  mungkin  penegakan  hukum akan  berlangsung  dengan  lancar, Sistem  informasi  data  kepengawasan belum  terbangun  maksimal,  karena tidak  semua  pelaksana  pengawas kebijakan mempunyai data mengenai jumlah  perusahan  kecil  maupun perusahaan besar.

## PENUTUP
Kesimpulan Pengawasan  pada  PPTKIS belum  berjalan  maksimal  karena belum  adanya  sinergi  antara  pelaku kontrol  internal  dan  pelaku  kontrol eksternal, hal ini menjadi pengahambat dalam melakukan pengawasan.  Pihak  dinas  pun  belum mempunyai  jadwal  kontrol  khusus dalam  melakukan  pengawasan  pada PPTKIS. PPTKIS di survei hanya pada saat  perpanjangan  izin.  Selain  itu sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Serang  sosialisasi  yang dilakukan  sudah  cukup  baik,  hanya saja dalam sosialisasi yang di lakukan oleh  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Serang pada tanggal  8  agustus  2019  belum seluruhnya  di  undang.  Hal  itu  di keluhkan  oleh  pihak  Penyedia Lapagan  (PL)  legal,  karena  yang diundang  pada  saat  melakukan sosialisasi adalah sebagian warga dan beberapa  RT,  sedangkan  yang harusnya  diundang  adalah  orang orang yang paham terhadap pemberangkatan TKI, seperti Penyedia  lapangan  atau  orang  orang yang  terlibat  dalam  pemberangkatan
TKI.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang telah  dilakukan,  maka  peneliti mengajukan  beberapa  saran  untuk dapat  dijadikan  bahan  masukan  dan pertimbangan bagi pemerintah. Saran tersebut  antara  lain  :  (1).  Untuk mengatasi  kendala  dalam  melakukan pengawasan, seharusnya dibuat jadwal  kontrol  khusus  pada  PPTKIS. Sehingga  tidak  ada  lagi  perusahaan yang  tidak  melaporkan  keberadaan perusahaannya. Sosialisasi yang dilakukan  juga  harus  lebih  tepat sasaran  agar  semua  pihak  yang terkait  dalam  pemberangkatan  TKI paham  terhadap  peraturan  yang berlaku.  (2).  Dan  pada  jumlah pengawas ketenagakerjaan seharusnya ditambah, agar pengawasan  yang  dilakukan  berjalan dengan  baik,  dan  tidak  ada  lagi perusahaan  yang  tidak  diawasi.
Karena  dengan  ditambahnya  jumlah pengawas  akan  sebanding  dengan jumlah  perusahaan  yang  ada  di Kabupaten Serang.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
AG.Subarsono.
(2013). Analisis Kebijakan  Publik  (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Djoko  Widodo.  (2018).  Analisis Kebijakan  Publik.  Malang: Bayumedia Publishing. Agustino.  Leo.  (2012).  Dasar  Dasar Kebijakan  Publik.  Bandung: Alfabeta. Muhlis,  M.  (2011).  Dimensi  Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan  Kebijakan  Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
Mukarom  Zaenal,  L.  W.  M.  (2018). Manajemen  Pelayanan  Publik.
Bandung: Pustaka Setia. Sahya  Anggara.  (2014).  Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia. -------------------- (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Pustaka Setia. Satori  Komariah,  D.  A.  (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sedarmayanti. (2003). Good Governance  (Kepemerintahan yang  baik)  Dalam  Rangka Otonomi  Daerah.  Bandung:
CV.Mandar Maju.
Sondang  P.  Siagian.  (2003).  Filasafat Administrasi.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta. Tahir,  A.  (2015).  Kebijakan  Publik  & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta. Wahab, S. A. (2016). Analisis Kebijakan:  Dari  Formulasi  Ke Penyusunan ModelModel Implementasi Kebijakan Publik.  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.  William  N  Dunn.
(2003).  Analisis  Kebijakan Publik.  Yogyakarta:  Gadjah Mada.
Jurnal Natalia,  M.  (2017).  Jurnal  Melta Online (03-01-17-03-37-35). Pramudiana,  I.  D.  (2013).  Kebijakan Pengawasan  TKI  (  Tenaga Kerja  Indonesia  ).  Jejaring Administrasi  Publik,  1,  241–
257.
Rahayu,  M.  D.  (2013).  PENGAWASAN
TERHADAP PPTKIS ( PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA  KERJA  INDONESIA SWASTA  )  OLEH  DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANPROVINSI JAWA TIMUR ( Studi Pada Pra Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia Ke Luar Negeri ) Meilasari  Dwi  Rahayu.  Rizka  Nur Amalia, H. L. (2013). PENGAWASAN  PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN  BREBES.  Journal of  Chemical  Information  and Modeling, 53(9), 1689–1699.

## Dokumen
Daftar  Seluruh  Kantor  Pelaksana
Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia  Swasta  (PPTKIS) Provinsi Banten Tahun 2019.
Undang  Undang  Nomor  39  Tahun 2004  Tentang  Penempatan dan Perlindungan TKI. Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Rekapitulasi  Registrasi  Berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten/Kota  Serang  dari tahun 2015 s/d 2018.