## MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013

## SYARIAT ISLAM DAN NGANGKANG STYLE : Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh

## Muhammad Nasir
Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Jl.Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 23111 e-mail:cutsir@yahoo.com
Abstrak: Artikel ini berupaya menstudi aturan yang dikeluarkan Walikota Lhokseumawe yang melarang perempuan duduk mengangkang pada saat mengendarai sepeda motor karena dianggap melanggar ajaran Islam. Aturan tersebut telah menimbulkan kritikan yang deras tidak hanya dari para aktivis tetapi juga dari masyarakat banyak yang dianggap sebagai bentuk ketertinggalan dan penindasan terhadap hak asasi kaum perempuan. Salah satu kunci memahami permasalahan tersebut adalah dengan melihat kembali identitas orang Aceh, budaya dan tradisinya yang merupakan aspek antropologi. Penulis menyimpulkan bahwa aturan tersebut bukanlah cara terbaik melindungi kaum perempuan, juga bukan cara yang Islami, tetapi ini hanyalah budaya klasik yang dipopulerkan kembali oleh Suaidi untuk menarik perhatian masyarakat seolah-olah dirinya telah memenuhi keinginan masyarakat Lhokseumawe. Dengan aturan tersebut, ia mencoba melindungi moral dan perilaku, dan di sisi lain ia telah menjajah dan mendiskriminasi rakyatnya sendiri.
Abstract: Islamic Syariah and Ngangkang Style: Identifying Local Wisdom and Acehnese Women Identity . This article studies the regulation issued by Lhokseumawe Mayor who banned the women from straddling while sitting on motorcycle, regarding it as against the Islamic law. This regulation has sparked strong criticism not only from activist but also from pluralist, both inside and outside the Aceh province alike. For some, this regulation is considered as backward step and for others as a form of discrimination against women’s right. One key to understand this problem is by looking at the Acehnese identity and culture which constitute aspects of anthropology. The writer concludes that such law is neither the best way to protect the women nor the Islamic solution, but an ancient culture to be popularized by the Mayor to direct the attention of the Lhokseumawean as if he has fulfilled their interest. By introducing this regulation he seems to protect morality and behavior, but at the same time he has discriminated his own people.
Kata Kunci: qanun, identitas, kearifan lokal, ngangkang , perempuan Aceh

## Pendahuluan
Provinsi Aceh sebagai sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk lebih kurang sebanyak 4,5 juta jiwa letaknya di penghujung pulau Sumatera. Aceh merupakan bagian dari Indonesia dan sebelum bergabung dengan Indonesia Aceh dikenal sangat melekat dengan ajaran Islam yang dimulai sejak masa kesultanan hingga masa invasi Belanda tahun 1873. Aceh memiliki pelbagai jenis etnik sebagai wujud dari etnik nasionalnya Aceh. Orang Aceh selalu berupaya mempertahankan identitasnya sebagai sesuatu yang unik daripada pusat karena kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh sering berten- tangan dan berlawanan dengan mereka, sehingga kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan hampir tidak pernah mereka rasakan akibat dari kebijakan pemerintah pusat.
Bila dicermati kembali historisnya, masyarakat Aceh sudah sejak pertama hijrah (800 M) telah disentuh oleh Islam, dan di abad ke-13 M, Aceh sudah memiliki kerajaan Islam. Sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri yang memberi penghargaan kepada perem- puan sama dengan laki-laki dalam berkarir dan berkarya, sehingga masyarakat Aceh tetap memberikan kesempatan kepada perempuan sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, dalam sejarah Aceh ditemukan begitu banyak perempuan yang bekerja di sektor publik, baik pendidikan, perdagangan, politik dan kemiliteran. 1 Tetapi ketika Aceh dipimpin oleh orang-orang yang kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap perempuan, seperti yang dilakukan Suaidi Yahya, Wali Kota Lhokseumawe, ini merupakan sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan masa silam yang begitu indah bahkan saat itu perempuan diberi kesempatan besar untuk menduduki jabatan yang paling puncak dan terhormat sebagai seorang Sulthanah, bahkan Aceh sempat dipimpin oleh empat orang ratu, yaitu Tajul Alam Safia al-din, Nur Alam Nakiyat, Inaya Syah Zakiyat dan Keumala Syah sejak tahun 1641-1688), tetapi apa yang dilakukan Suaidi terhadap perempuan di kota Lhokseumawe hari ini?.
Identitas orang Aceh sama halnya dengan identitas perempuan Aceh karena baik laki-laki maupun perempuan semuanya terikat dengan ajaran Islam yang sama sehingga mereka satu dalam perbuatan dan satu dalam perkataan sebagaimana dikatakan Aspinal bahwa “it is helpful to review the part played by Islam in development of Acehnese identity. Almost all Acehnese today agree that being Acehnese is insperable from being Muslim: Acehnese is identical with Islam . 2 Ini merupakan sesuatu yang benar karena bagi masyarakat Aceh, Islam dan dirinya bagaikan zat dengan sifatnya yang sulit untuk dipisahkan, hal ini juga dinyatakan dalam petuah lama Aceh, yaitu Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut . Hukum di sini bermakna agama dan merupakan budaya dan kebiasaan masyarakat yang telah
Muhammad Nasir: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh
1 Hasbi Amiruddin, “Perempuan Aceh Pada Masa Kerajaan Islam,” dalam Agusny (ed.), Doktrin Islam dan Studi Kawasan: Potret Keberagaman Masyarakat Aceh (Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2005), h. 204.
2 Erdward Aspinal, From Islamism to Nationalism in Aceh , Indonesia (Washington: East- West Center, 2004), h. 4.

## MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013
diwariskan secara turun temurun karena mengandung nilai-nilai kearifan. Sedangkan Shaw mengatakan bahwa “ the Acehnese identity is derived from a combination of historical pride associated with the Acehnese Sulthanate, a collective memory of struggle against the Ducth colonizers, and a common and regionally specific form of Islam . 3 Lain halnya dengan Shaw, ia melihat identitas masyarakat Aceh ini berlandaskan pada nilai historis yang diwariskan dari raja-raja Aceh dahulu yang mampu mengalahkan Belanda dan mampu mendirikan kerajaan Islam terbesar ke lima di dunia Internasional.
Dari kedua kutipan tersebut jelas bahwa identitas keAcehan antara laki-laki dan perempuan “tidaklah berbeda” karena kesuksesan dan kejayaan kerajaan Aceh dahulu tidak hanya diperjuangkan oleh kaum lelaki tetapi juga kaum perempuan, begitu juga hari ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penindasan dan pendiskriminasian terhadap kaum hawa seperti yang terjadi di Lhokseumawe lewat peraturan Suaidi perlu ditinjau ulang.
Melalui artikel ini, akan dilihat dari berbagai sudut pandang tentang kearifan lokal dan identitas perempuan Aceh melalui ngangkang style yang telah dilarang dan diharam- kan sejak Suaidi Yahya menjadi Wali Kota Lhokseumawe tepatnya pada hari Senin 7 Januari 2013 hingga saat ini, di antaranya dari sisi Syariat Islam, pendidikan, dan budaya sebagai wujud dari kearifan lokal.

## Ngangkang Style
Persoalan mendasar dalam membahas kearifan lokal dan identitas perempuan Aceh melalui ngangkang style dalam mewujudkan Syariat Islam di Lhokseumawe hari ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan karena belum merefleksikan nilai-nilai Islam itu sendiri, dan respons umat Islam terhadap peraturan tersebut umumnya dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu mendukung dan tidak mendukung.
Pertama. Mereka yang menganggap bahwa kebijakan Wali Kota Lhokseumawe tersebut sebuah bentuk kearifan lokal yang mampu membedakan antara laki-laki dan perempuan ketika mengendarai sepeda motor dan ini dianggap telah sesuai dengan “ajaran Islam” karenanya tidak perlu dipersoalkan lagi. Golongan pertama ini menghendaki status quo , dan menolak untuk dipersoalkan kembali atau ditinjau ulang sebab menurut mereka perempuan tidak harus duduk seperti laki-laki dan mereka beranggapan bahwa siapapun yang melihat posisi duduknya ngangkang itu adalah laki-laki.
Tampak bahwa golongan ini sebagai golongan atau kelompok yang diuntungkan oleh sistem dan struktur dalam pemerintahan dan hubungannya antara laki-laki dengan perempuan, dan kelompok tersebut berupaya untuk melanggengkannya. Seolah-olah
3 Robert Shaw, “Aceh’s Struggle for Indepence: Considering the Role of Islam in a Separatist,” dalam al-Nakhlah , 2008, h. 2.
Wali Kota Lhokseumawe telah mampu mengaplikasikan syariat Islam di daerahnya secara sempurna ( kâffah ). Ia tidak pernah melihat dampak dan akibat terhadap pengaplikasian peratuan tersebut sebab yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang keilmuan yang memadai dalam memaknai dan memahami sebuah konsep yang Islami.
Pelarangan tersebut juga diperkuat oleh Sekda Lhokseumawe yang mengatakan bahwa “perintah tersebut merupakan wujud bagian dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Begitu juga dengan GP Ansor Aceh, ikut mendukung aturan tersebut dengan alasan bahwa “larangan duduk ngangkang bukan kebijakan yang merugikan masyarakat atau perempuan secara khusus, justru akan memperkecil potensi kecelakaan, karena pengendara tidak mungkin mempercepat laju kendaraannya di atas standard saat membonceng perempuan yang duduk nyamping.” 4
Kedua. Mereka yang menganggap bahwa larangan ngangkang style merupakan salah satu bentuk sistem atau aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, karena mereka telah diperlakukan secara tidak adil dan tidak setara dengan mereka laki-laki, dan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip dan keadilan yang terkandung di dalam ajaran Islam. Perempuan Aceh, khususnya di Lhokseumawe dianggap sebagai korban ketidakadilan pemimpin (laki-laki) dalam aspek kehidupan bermasyarakat, yang legitimasinya ditafsirkan secara sepihak dan dikonstruksikan melalui pelaksanaan “syariat Islam”. Kelompok ter- sebut dengan nyata melihat ini merupakan bentuk penindasan oleh sistem pemerintahan lokal tanpa memahami konsep kearifan yang sebenarnya.
Karena itu, peraturan tersebut patut dipertanyakan dan ditinjau ulang sekalipun mereka menganggap bahwa ini telah sesuai dengan ideologi agama, maka perlu diper- juangkan untuk dilakukan dekonstruksi terhadap peraturan Wali Kota di atas. Sebagaimana dikatakan pakar feminis bahwa “pandangan seseorang tentang apakah kaum perempuan saat ini tertindas atau tidak sangat bergantung pada kenyataan apakah mereka diuntungkan oleh sistem yang ada atau tidak?.” 5 Maka ini pula yang dipertanyakan terhadap perempuan Aceh hari ini, apakah mereka diuntungkan oleh sistem atau tidak?. Walaupun kenyataannya tidak, sebagaimana dikatakan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammaddiyah Aceh dalam petikan berikut:
Sekali lagi mereka kembali pada diskriminasi perempuan, Nah, persoalan “dibonceng dengan duduk me ngangkang dapat melakukan maksiat di sepeda motor,” ini menjadi alasan berikutnya, karena mereka menilai laki-laki dan perempuan bermesraan, berpelukan di atas sepeda motor. Pertanyaan yang muncul, apakah duduk menyamping
Muhammad Nasir: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh
4 "55 Ormas Diskusi Larangan Duduk Ngangkang,” dalam Serambi Indonesia (9 Januari 2003), h. 3.
5 Mansour, Fakih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 45.

## MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013
tidak bisa bermesraan? Tentu sangat bisa, yang kemudian  memunculkan pertanyaan kembali, apakah efektif aturan diskriminatif ini dalam menghalangi maksiat? 6
Hal yang sama juga disampaikan Anggita salah seorang mahasiswi FISIP Unsyiah “baginya, peraturan tersebut masih kurang obyektif, pasalnya ini tentang kenyamanan berkendaraan dan tidak ada sangkut pautnya dengan syariat Islam,” 7 Menurut Ketua MUI Pusat “perilaku duduk me ngangkang pada perempuan yang dibonceng sepeda motor tidaklah melanggar syariat Islam. Namun demikian perlu diikuti dengan etika menutup aurat secara sempurna bersamaan dengan pasangan muhrim yang mengendarai sepeda motor, dalam syariat Islam tidak ada aturan yang jelas tentang perempuan duduk ngangkang , karena hal tersebut lebih menyangkut etika sopan santun. 8
Salah satu aspek penting dalam pembentukan struktur masyarakat sekarang ini adalah pembagian peran berdasarkan jenis kelamin atau yang dikenal dengan istilah jender. Ini pula yang dijadikan sebagai ladasan peraturan dan kebijakan Wali Kota Lhokseumawe terhadap kaum hawa di daerahnya karena ia melihat adanya perbedaan yang sangat menyolok antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam mengendarai kenderaan roda dua. Peraturan tersebut boleh dikatakan dilandasi dari berbagai masukan namun tidak melalu proses analisis yang mendetil dan panjang melainkan hanya dalam bentuk short cut semata, walaupun ia mengatakan mengkonstruksikannya berdasarkan adaptasi dan budaya yang Islami.
Namun dampak yang diperoleh begitu besar sebab adanya perbedaan perilaku ter- hadap kaum hawa tersebut sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengakibatkan terjadinya penggiringan dan praktik pengdiskriminasian terhadap perempuan. Sikap praktik diskriminatif tersebut menyiratkan hubungan yang bersifat politis, hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang bermakna hubungan dominasi dan subordinasi.
Masalah penindasan tersebut yang dilakukan dengan mengatasnamakan tradisi dan budaya lokal sehingga menimbulkan berbagai opini, baik dari dalam (Aceh) sendiri maupun luar Aceh, bahkan sampai keseantaro dunia. Uniknya, pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Wali Kota Lhokseumawe tidak merujuk kepada latar belakang historisnya sejarah Islam, yaitu merujuk kepada teks-teks yang otoritatif, yaitu al-Quran dan Hadis yang dianggap sebagai hukum dan sumber otoritas. “Kebanyakan anak-anak yang lahir dari keluarga Muslim diberi pelajaran bahwa al-Qur’an adalah perkataan Allah sendiri,
6 Fiqih Purnama, “Mengangkangnya Aturan Syariat Islam di Aceh,” dalam Serambi Indonesia (12 Januari 2013), h. 8.
7 Anggita Rezki Amalia, “Menyikapi ‘Aturan’ Suaidi Yahya,” dalam Serambi Indonesia (12 Januari 2013), h. 8.
8 Hafnidar, “Kangkang Style’ Etika atau Syariat,” dalam Serambi Indonesia (9 Januari 2013), h. 8.
sedangkan Hadis adalah ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. yang memperoleh wahyu dari Allah dan dilindungi dari segenap kesalahan.” 9 Kebanyakan mereka terus memegang kepercayaan ini sampai mereka dewasa, walaupun ada sebahagian Muslim ragu dan curiga terhadap keduanya. Namun secara awam ini merupakan bentuk pondasi yang harus dibangun dalam memahami agama Islam, sedangkan pejabat di atas tanpa mengedepankan konsep tersebut sehingga masih layak dipertanyakan oleh berbagai pihak yang ada di Aceh maupun luar Aceh karena Islam itu tidak sekaku yang dinyatakannya. Untuk lebih jelas mari diperhatikan faktor-faktor berikut yang erat hubungannya dengan ngangkang sebagai kearifan lokal sekaligus wujud identitas perempuan Aceh, khususnya di Lhokseumawe.

## Syariat Islam dan Ngangkang Style
Perjuangan masyarakat Aceh selama ini tidak hanya untuk meningkatkan taraf kehidupan yang mapan dan terdidik, melainkan juga untuk menegakkan syariat Islam secara kâffah dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan tersebut telah berlangsung sejak Missi Hardi menjadi Wakil Perdana Menteri R.I yang pernah berkunjung ke Aceh pada 26 Mei 1959 untuk mengakhiri konflik bersenjata dan menyerahkan surat Keputusan tentang Keistimewaan Aceh. Kemudian pada 22 September 1999 UUPKA ini berubah menjadi Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Selanjut- nya tahun 2001 lahir pula Undang-Undang Nomor 18 tentang otonomi khusus sebagai Nanggroe Aceh Darussalam sehingga melahirkan berbagai Peraturan Daerah tentang organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) daerah Aceh dan Per- aturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. 10 Anehnya, semenjak Partai Aceh menguasai secara keseluruhan perpolitikan di Aceh, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, maka mereka pun beraksi dalam membuat berbagai aturan dan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, seperti yang dilakukan Suaidi Yahya sebagai Wali Kota yang baru terpilih tentang pelarangan ngangkang bagi perempuan yang duduk berboncengan di atas sepeda motor.
Pada dasarnya, bila kita lihat dan tinjau dalam al-Qur’an dan Hadis pelarangan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, termasuk ketika dikaitkan dengan adat dan budaya Aceh sendiri karena peraturan tersebut hanya berlaku dan dipaksakan di kawasan Lhokseumawe saja. Sedangkan di daerah Aceh lainnya tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan sebab syariat Islam bukanlah melakukan pendiskriminasian melainkan melak- sanakan ukhuwah baik sesama manusia maupun antara hamba dengan Sang Pencipta. Dengan demikian pelarangan tersebut merupakan bentuk diskriminasi sama halnya
Muhammad Nasir: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh
9 Zakiyuddin Baithawy, Wacana Teologi Feminis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 5.
10 Daman Huri, “Sosialisasi Syariat Islam,” dalam Agusny Yahya (ed.), Doktrin Islam dan Studi Kawasan: Potret Keberagaman Masyarakat Aceh (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), h. 430.

## MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013
dengan kekerasan, yaitu berasal dari budaya patriarki. Patriarki merupakan sebuah sistem dominasi dan superioritas laki-laki, serta sistem kontrol terhadap perempuan, tempat perempuan dikuasai. Dalam patriarki melekat ideologi yang menyatakan bahwa laki- laki lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki, dan bahwa perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. 11
Penulis melihat pelarangan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang terselubung yang tidak mungkin diungkapkan dan dinyatakan secara vulgar sebab dianggap akan menimbulkan respons yang lebih dahsyat lagi. Melalui pelarangan ini adanya tersirat unsur “pecahnya perawan” atau “hilangnya perawan” seorang gadis jika mereka ngangkang di atas motor. Sebagai orang Timur, perawan bagi perempuan merupakan sesutau yang penting dan sangat berharga sehingga ia perlu dijaga dan dipelihara sebelum yang bersangkutan menikah atau dinikahkan dengan pasangan yang diinginkannya.
Oleh karena itu, pelarangan ngangkang ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan syariat Islam sebab syariat Islam hanya menegaskan agar semua ummat Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib menutup auratnya. Jika seorang laki- laki dan perempuan selalu menutup auratnya maka yang bersangkutan dapat dianggat telah melaksanakan syariat sekalipun mereka dalam posisi ngangkang . Selanjutnya, kulit dara seorang gadis merupakan jatidiri seorang perempuan suci, semakin baik dia menjaga semakin hormat pula masyarakat kepada dirinya. Bukankah, dalam budaya Arab sendiri, malam pertama itu merupakan malam yang sangat dirahasiakan, bahkan diletakkan kain putih sebagai alasanya untuk melihat bukti apakah perempuan tersebut meneteskan darah segar sebagai bukti bahwa dia masih perawan. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Aceh. Maka penulis melihat pelarangan ngangkang tersebut hanya bertujuan untuk memelihara kegadisan seorang gadis, supaya dia tetap bernilai bagi keluarganya dan calon suaminya. Dengan demikian maka, pelarangan ini sebagai salah satu bentuk kearifan yang berguna bagi generasi muda Lhokseumawe khususnya dan Aceh umumnya. Dengan kata lain, seandainya Suadi memahami makna sabda Rasulullah SAW. tentang perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki pasti tidak akan membuat aturan yang seperti ini sebab Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa “jagalah perempuan-perempuan itu sebaik-baiknya karena sesungguhnya mereka perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Maka jika engkau mencoba meluruskannya, engkau telah mematahkannya. Jika engkau membiarkan saja, dia tetap bengkok. Oleh karena itu, peliharalah perempuan itu dengan baik. 12
Jika diperhatikan hadis di atas tentang bagaimana memperlakukan perempuan,
11 Kamla Bhasin, Menggugat Patriarki, terj. Nug Katjakungsana (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya), 1996. h. 4.
12 Ahmad Muhammad, Kecekalan Wanita-Wanita Solehah (Selangor: Persekutuan Seruan Islam, 2009), h. 6.
sangat berbeda dengan apa yang dianjurkan dan yang diperbuat oleh walikota Lhokseumawe. Ini menunjukkan salah satu bukti ketidakmampuannya dalam memahami syariat Islam itu sendiri karena Islam adalah agama yang selalu mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, dan tidak mengenal adanya diskriminasi antara lelaki dan perempuan. Keyakinan ini dapat dibuktikan dengan dua landaasan utama, pertama berdasarkan fakta sejarah umat manusia. Kedua berdasarkan dari pengakuan al-Qur’an. Dengan bahasa lain jelas bahwa syariat Islam berusaha untuk mewujudkan keadilan jender dan mem- berikan hak dan peran kepada kaum perempuan sama dengan hak dan peran kaum laki- laki, baik di lingkungan domestik maupun publik. 13

## Pendidikan Agama dalam Keluarga
Adapun tujuan pendidikan di Aceh menurut Qanun Aceh nomor 23 tahun 2002 adalah untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., berakhlakul karimah, demokratis, men- junjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berketrampilan, sehat rohani dan jasmani serta mampu menghadapi berbagai tantangan global. 14 Oleh karena itu, untuk melaksanakan syariat Islam diperlukan suatu lembaga pendidikan guna mendidik masyarakat agar mampu memahami apa yang hendak diterapkan, termasuk di dalam memahami syariat Islam itu sendiri sangat memerlukan pendidikan. Maka sejak dari dulu di Aceh terdapat beberapa model dan bentuk pendidikan yang sampai hari ini pun masih tetap terwujudkan. Pertama, pendidikan sekolah di bawah koordinasi Dinas Pen- didikan, kedua madrasah di bawah koordinasi Kementerian Agama, ketiga dayah salafi di bawah koordinasi badan pemberdayaan dayah pemerintah Aceh, dan keempat modern juga di bawah koordinasi badan dayah, 15 namun bagaimana dengan aturan Suadi Yahya?.
Pada masa Presiden Soekarno, Aceh diberikan hak istimewa, sama halnya dengan Yogyakarta dan hanya dua provinsi yang istimewa di Indonesia saat itu. Aceh dalam hal ini istimewa di bidang agama, adat istiadat dan pendidikan. Namun akibat konflik yang berkepanjangan Aceh berubah status dari daerah istimewa ke Nanggroe Aceh Darussalam pada masa Soeharto dengan tujuan untuk meredam konflik tersebut. Sayangnya ketika Aceh dikuasai oleh mantan kombatan yang dulunya ingin melepaskan diri dari Indonesia, kini semakin dekat dan erat dengan pemimpin negeri tersebut sehingga mereka pun mencoba mencari solusi baru dengan meniadakan NAD dan ditetapkan hanya sebagai provinsi Aceh.
Secara umum orang Aceh baik pribadi maupun keluarga semuanya sangat men-
Muhammad Nasir: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh
13 Abidin Nurdin, Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), h. 108.
14 Jamaluddin Idris, Kompilasi Pemikiran Pendidikan (Banda Aceh: Taufiqiyah Saadah, 2005), h.159.
15 M. Hasbi Amiruddin, Aceh Serambi Mekkah (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2008), h. 25.

## MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013
junjung tinggi harkat dan martabat sebuah keluarga yang berpendidikan, khususnya pendidikan agama. Ini disebabkan karena latar belakang historis yang pada masa itu Aceh sepenuhnya dikuasai oleh para ulama bahkan mampu mengusir dan menghambat penjajah Belanda yang hendak menguasai Aceh. Mengingat pendidikan agama adalah tulang punggung kehidupan bagi masyarakat Aceh, termasuk kaum hawa, anak-anak maupun orang tua. Dari latar belakang inilah syariat Islam dihidupkan kembali dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara nilai ukhuwah dan agama yang dulu sudah begitu sempurna, tetapi mulai runtuh satu persatu akibat adanya budaya luar yang umumnya dibawa oleh pendatang yang bukan asalnya dari Aceh. Dengan demikian, pemimpin Aceh hari ini ingin menjadikan pendidikan agama dalam keluarga sebagai bentuk solusi mencegah terjadinya kemungkaran dan keaiban yang umumnya dilakukan “remaja putri” (kaum hawa) termasuk melalui ngangkang style . Tidak hanya pendidikan formal di sekolah umum ataupun sekolah madrasah tetapi juga melalui pendidikan dayah tradisional dan dayah modern yang hari ini telah menjamur di bumi Aceh.
Perlu diketahui bahwa tujuan pendidikan di Aceh hari ini adalah sesuai dengan Qanun Nomor 22 Tahun 2002, yaitu “untuk membina pribadi Muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, ber- keterampilan, sehat jasmani dan rohani serta mampu menghadapi tantangan global.” 16
Dengan demikian jelas bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agarar peserta didik dapat mengembangkan dirinya sehingga memiliki kepribadian, kecerdasan dan akhlak yang mulia, serta ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya, keluarga, agama maupun Negara. 17 Oleh karena itu untuk membina masyarakat perlu adanya kesadaran untuk menjadikan setiap individu dalam masyarakat sebagai objek dan subjek dalam proses pendidikan bukan seperti peraturan yang diterapkan oleh wali kota Lhokseumawe yang tidak mampu memberikan pelajaran dan proses pendidikan karena dianggap kurang memberikan makna kepada jiwa masyarakat sehingga tidak mendapatkan kepuasan rohaniah.

## Identitas Perempuan Aceh dan Syariat Islam
Di sini, akan dilihat hubungan dan keterkaitan antara syariat Islam dengan identitas perempuan Aceh. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat pada berbagai aspek kehidupan dan perilaku kaum hawa tersebut dalam kesehariannya di dalam masyarakat. Berdasarkan sejarah, masyarakat Aceh zaman dahulu dapat dibagi kepada empat lapisan, yaitu lapisan raja, Ulee Balang, Ulama dan rakyat biasa. Keempat lapisan tersebut tidak hanya berlaku
16 Mujiburrahman, Pendidikan Berbasis Syariat Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), h. 158.
17 Wiji Suwarno, Dasar-Dasar Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), h. 22.
bagi kaum laki-laki saja tetapi juga berlaku bagi kaum perempuan. Ini dapat dibuktikan dari panggilannya, misalnya ampon bagi laki-laki dan cut bagi perempuan dan Ulee Balang (wakil raja). 18 Begitu juga di tempat pengajian ada Teungku Inong (ustazah) dan ada Teungku agam (ustaz), juga dalam perjuangan ada Inong Balee (sebagai tentara perempuan). Dengan demikian jelas bahwa identitas perempuan Aceh selalu terwujud di segala lini kehidupan publik namun bagi Suaidi sebagai Wali Kota tidak pernah membaca ulang semua nama dan jabatan yang dimiliki kaum hawa tersebut sehingga tidak terjadi pendiskriminasian seperti dalam ngangkang style .
Secara umum, identitas perempuan Aceh sebagaimana disebutkan di atas sama dengan identitas yang dimiliki kaum laki-laki karena keduanya terkait dengan ideologi agama yang mereka anut, dalam hal ini adalah Islam, juga budaya dan adat istiadat Aceh yang mereka miliki seperti dinyatakan dalam ungkapan Aceh, yaitu hukom nanggroe keu pakaian (hukum negara sebagai pengganti pakaian), hukom Tuhan keu kulahkama (hukum Tuhan sebagai mahkota). Maknanya bahwa orang Aceh baik laki-laki maupun perempuan selalu patuh dan taat dengan aturan sebagai tata cara dalam kehidupan. Sedangkan perintah Tuhan merupakan pedoman bagi kehidupan yang wajib dijunjung dibandingkan dengan aturan negara. Namun aturan yang dibuat oleh Wali Kota Lhokseumawe bukanlah aturan negara, juga bukan dari Tuhan, melainkan aturan pribadinya yang hanya ingin mencari popularitas semata sebab masih saja di antara masyarakat Lhokseumawe yang tidak meng- ikuti dan mengindahkan aturan tersebut.
Pemberlakuan syariat Islam di Aceh memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah . Dengan bahasa lain penerapan syariat Islam tidak pernah mengkotak-kotakan yang dilakukan laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Aceh perempuan mempunyai kesempatan yang relatif sama dengan laki-laki, dalam semua aspek. Adat masyarakat Aceh cenderung tidak merendah- kan perempuan, bahkan memberikan penghargaan sangat tinggi. Mereka berkiprah dalam berbagai rutinitas, baik bekerja, belajar dan mengajar, menjadi pemimpin dan ikut dalam berbagai musyawarah guna membuat keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat, memiliki harta dan bebas dalam menggunakannya dan hal-hal lain yang memiliki kesamaan dengan laki-laki, sehingga patut jika dipertanyakan kembali aturan wali kota di atas karena telah mengurangi hak dan kebebasan perempuan dalam berekspresi. Bukankah pemerintah Aceh telah memperjuangkan hak dan mengembalikan citra perempuan Aceh dari berbagai keterpurukan dengan adanya sebuah usaha besar yang telah digagas oleh ureung inong Aceh, dalam rangka mengangkat eksistensi perempuan Aceh, yaitu mendeklarasikan Piagam Hak-Hak Perempuan pada tanggal 11 Nopember 2008 yang terdiri dari dua bab dan 18 pasal. 19
Muhammad Nasir: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh
18 Tim Peneliti, Adat Istiadat Daerah Istimewa Aceh (Banda Aceh: Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978), h. 150.
19 Sofyan Ibrahim et al. , Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 84.

## MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013
Subtansi syariat Islam pada dasarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan ngangkang style dan identitas perempuan, sebab syariat tersebut meliputi akidah, muamalah dan syar’i. Akidah merupakan hal yang sangat penting di mana syariat Islam diaplikasikan agar mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap agama Allah. Mengingat melalui pemahaman akidah dapat menimbulkan kesadaran magis manusia terhadap Tuhannya. Begitu juga dalam hubungannya dengan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk yang beradab dan mampu memanusiakan manusia lainnya. Konsep ini pernah diterapkan Rasulullah melalui perintah Allah dalam surah al-Hujarat, yaitu menyamakan semua kedudukan manusia laki-laki atau perempuan, kecuali mereka yang bertakwa. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa laki-laki tidak ada bedanya di mata Allah, tetapi kenapa Suaidi berani melakukan perbedaan terhadap keduanya, khususnya ketika mereka duduk berboncengan di atas motor. Bukankah ia telah bertentangan dengan ayat Allah di atas? Atau ia memang tidak pernah mampu memahami makna yang tersirat dan tersurat dalam ayat tersebut. Syariat Islam di Aceh pada dasarnya tidak pernah memberatkan umat dan rakyat Aceh, laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian jelas bahwa konsep dasar peraturan yang diterapkan tersebut tidak bersumber dan dirujuk kepada al-Qur’an dan Hadis.
Dengan kata lain dapat dikatakan juga bahwa budaya patriarkhi dan egosentrisnya Suaidi masih menghantui syariat Islam itu sendiri karena maskulinitas dijadikan dasar peraturannya dengan membawa nama agama, yang mengakibatkan tertindasnya kaum hawa di Lhokseumawe. Akhirnya, syariat Islam dalam konsep Suaidi menjadi sangat tidak subtantif dan cenderung bias, bahkan membuka ruang bagi masyarakat asing untuk melakukan dekontruksi terhadap kontruksi aturan Suaidi.

## Kearifan Lokal Suaidi Yahya
Kearifan lokal merupakan bentuk untuk mencari format nilai-nilai yang berkembang pada suatu masyarakat. Isu kearifan lokal tersebut merambat kepada berbagai persoalan seperti identitas, agama, dan sosial politik. Kearifan lokal juga dikenal dengan istilah local wisdom, indigeneous ideas (bersifat pribumi) atau local knowledge yaitu “ to see such systems as describing the world and what goes on in it in explicitly judgmatical terms and such technique as an organized effort to make the description correct. ” 20 Selanjutnya pakar yang lain menga- takan bahwa:
local knowledge is neither indigenious wisdom nor simply a form of science, but locally situated form of knowledge and performance found in all societies, comprising skills and acquired intelligence, which are culturally situated and responding to constantly changing social and natural environments . 21
20 Clifford Geertz, Local Knowledge (Great Britain: Fontana Press, 1993), h. 174.
21 Alan Bicker, Investigating Local Knowledge: New Direction, New Approach (Great Britain: Ashgate, 2004), h. 74.
Kearifan lokal yang dijadikan aturan oleh Suaidi bukanlah format nilai yang ber- kembang dalam masyarakat, karena ngangkang style di atas tanpa memperhatikan aspek- aspek lokalitas dan budaya masyarakat Lhokseumawe sehingga tidak perlu dipertahankan karena telah menjadikan perempuan sebagai korban dari kebijakan itu. Jika diperhatikan pernyataan Geertz di atas, kearifan lokal Suaidi ini sangat tidak sesuai dan tidak layak karena tidak mampu mengatasi permasalahan, bahkan semakin menimbulkan konflik internal dan meningkatkan permasalahan.  Ini terbukti dengan banyaknya respon yang negatif terhadap aturan di atas.
Sebenarnya, sebuah kebijakan atau peraturan sebuah daerah hendaknya jangan bersifat diskriminatif, dan harus berlaku adil bagi semua lapisan masyarakat, baik laki- laki maupun perempuan sehingga tidak menimbulkan kontradiksi dan perlawanan dari pihak yang tertindas dengan kebijakan tersebut. Apalagi aturan itu dianggap sebagai syariat guna menundukkan kaum hawa melalui aturan itu, dan dipaksakan berlaku secara menye- luruh tanpa membedakan usia sehingga menimbulkan kebingungan bagi ibu-ibu dan nenek-nenek yang telah berusia senja. Ini terjadi karena penguasa tidak cerdas dan kurang peka dalam memperhatikan kaitan antara ngangkang dengan akidah dan akhlak yang berlandaskan syariat yang sebenarnya.
Dari uraian di atas ternyata pemberlakuan dan penerapan kearifan lokal Suaidi di kota Lhokseumawe tidak meliputi semua aspek sehingga menjadi momok yang menakutkan bagi penduduk tempatan karena hampir mayoritas penduduk menanggapinya secara negatif.

## Dampak Kemenangan Partai Aceh
Tercapainya MoU Helsinki bukan jaminan bagi kesinambungan perdamaian di Aceh di masa yang akan datang. Meski konflik telah dapat diatasi dengan ditandatanganinya kesepakatan damai, hal itu tidak serta merta menciptakan kedamaian. Selesainya konflik bukan berarti hilangnya konflik, karena kedamaian yang sejati itu adalah upaya jangka panjang untuk mentransformasikan atau mengubah konflik dari kekerasan (violent conflict) ke proses perubahan sosial dan politik secara damai (peaceful process). Meski telah terjadi kesepakatan damai, upaya untuk menekan potensi konflik di Aceh masih harus tetap dilakukan karena bentuk dan sumber konflik baru akan terus bermunculan. 22
Akibat dari sistem dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Aceh membolehkan adanya Partai Lokal bersaing dengan Partai Nasional, hal ini menyebabkan rakyat Aceh krisis kepercayaan terhadap partai nasional tersebut karena dianggap akan menghambat kebebasan mereka dan hak mereka dalam menentukan masa depan elite
Muhammad Nasir: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh
22 Darmansyah Djumala, Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi (Jakarta: Pustaka Gramedia, 2013), h. 250.

## MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013
partai Aceh yang nota bene umumnya mantan pejuang GAM saat berkecamuknya pertem- puran antara mereka dengan pemerintah RI sebelum terwujudnya MoU Helsinki. Ini merupakan sebuah konsesi besar Indonesia untuk GAM dalam MoU, yaitu memperboleh- kan berdirinya partai lokal yang tidak lain adalah partai politik yang tidak disertai perwakilan secara nasional sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Indonesia. 23
Begitu juga dalam mekanisme pembangunan di Aceh, dulu ketika rezim Soeharto berkuasa Aceh hanya dilihat dengan sebelah mata bahkan tidak dianggap sama sekali. Ini dibuktikan dengan adanya kolonisasi terhadap rakyat Aceh yaitu pemberlakuan genoside untuk menumpahkan etnis dan identitas keAcehan yang mereka miliki. Perilaku pemerintah pusat yang semacam ini menyebabkan nilai-nilai keagamaan yang merupakan sesuatu yang suci dan jati diri bagi rakyat Aceh telah terporak-porandakan sehingga mekanisme demokrasi tidak tercermin seperti yang telah dinyatakan dalam Pancasila. Karena itu, melalui partai lokallah rakyat Aceh dapat berjuang membela dan mendapatkan harga diri dan jati dirinya baik sebagai laki-laki maupun perempuan karena merasa mem- punyai kebebasan dan kemerdekaan yang sangat besar untuk membentuk berbagai kesejah- teraan khususnya yang berkaitan dengan nilai keagamaan dan kearifan demi kepentingan sebuah kelompok (Partai Aceh) yang berfungsi sebagai interest group dan pressure group dalam menerapkan sebuah peraturan dan kebijakan dalam hal ini adalah terhadap kaum perempuan yang dianggap tidak layak duduk ngangkang saat berboncengan dengan sepeda motor.
Konsekuensinya mereka tidak pernah memikirkan, apakah perempuan tersebut menerima dengan ikhlas kebijakan dan peraturan tersebut, atau menolak secara nyata dengan melakukan penolakan melalui berbagai organisasi perempuan seperti Badan Pember- dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (BP3A), dan organisasi lainnya, seperti LBH dan APIK, pakar Hukum Islam UIN Syarif dan MEMA STAIN Malikussaleh termasuk KOHATI yang begitu nyata mengatakan menolak kebijakan Wali Kota Lhokseumawe di atas.
Jika diperhatikan dengan seksama bahwa peraturan tersebut lahir dan eksis akibat pengaruh kekuatan partai Aceh di Lhokseumawe yang saat ini dipimpin oleh mantan kombatan GAM yang wawasan akademik dan keagamaannya masih patut dipertanyakan karena tidak sesuai dengan peraturan dan qanun pemerintah Aceh, termasuk bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang dasar Negara RI, mengingat Aceh masih wilayah Indonesia meskipun telah diberikan kebebasan dengan konsep otonomi daerah. Di samping itu, keberanian Wali Kota tersebut dipengaruhi oleh sistem politik yang dianutnya dan budaya lokal yang dilihatnya secara turun temurun sekalipun tidak sekaku yang dilakukannya. Artinya tanpa mengadakan seminar, workshop, dan mengundang dewan pakar yang lebih memahami dan mengerti tentang konsep agama, budaya dan perempuan.
23 Antje Misccbach, Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran tentang Separatis di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 265.
Bagi masyarakat Aceh, pendukung GAM terutama, self-government dipahami sebagai pemberian wewenang untuk mengelola semua sumber daya alam dan mineral di bumi Aceh.  Sementara itu, elit Partai Aceh mengartikan self-government sebagai kewenangan luas bagi Aceh dalam hal pemerintahan serta berhak untuk memiliki bendera, lambang dan lagu sendiri. 24 Ini terbukti dengan lahirnya aturan yang dicetuskan oleh Suadi sebagai salah seorang atau bagian dari Partai Aceh.
Penulis melihat bahwa sikap dan kebijakan tersebut persis sama dengan konsep defeksi yang berlaku di India di mana dalam perpolitikan India pendapat “tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan.” 25 Begitu juga halnya dengan mantan GAM yang kini menduduki jabatan di pemerintah Aceh, mereka telah pecah dari satu partai menjadi dua partai, merekan dulu sama-sama berjuang dan berteman tetapi hari ini pertemanan tersebut telah pecah akibat hanya perbedaan konsep dan perilaku sehingga rasa peduli dan tanggung jawab terhadap temannnya yang seper- juangan telah sirna begitu saja karena masing-masing mereka hanya mementingkan dirinya sendiri.

## Penutup
Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa pelarangan duduk ngangkang bagi perempuan di Lhokseumawe tidak hanya dituangkan dalam peraturan Wali Kota, tetapi juga dipaparkan dalam media massa, baik media elektronik maupun media cetak dan menebar di seluruh penjuru dunia. Bentuk daripada pelarang tersebut secara nyata banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak, mulai dari aparat pemerintah hingga masyarakat akar rumput. Kemudian, di antara mereka pun sangat variatif dalam merespon terhadap peraturan tersebut, ada yang pro khususnya yang berpihak dengan Wali Kota “bukan berpihak kepada syariat Islam” karena mereka adalah kelompok yang mempertahankan status quo, sedangkan mereka yang menolak kelihatannya lebih ilmiah dan rasional, baik dilihat dari sudut latar belakang pendidikan maupun pemahamannya tentang Islam. Anehnya, mereka yang berpihak terhadap Wali Kota umumnya mereka yang sangat terbatas pikiran dan pemahamannya tentang agama termasuk latar belakang pendidikannya sebab mereka menyatakan bersetuju hanya demi sebuah jabatan dan kekuasaan (authority only) , ini jelas dapat dipahami oleh siapapun ketika membaca dan mendengar ungkapan kelompok tersebut.
Oleh karena itu, kearifan lokal yang ditampilkan tersebut masih dianggap sebagai pemicu pengdiskriminasian terhadap perempuan sekaligus menindas identitas mereka sebagai makhluk yang setara dengan kaum pria. Walau apapun alasannya, baik dilihat
Muhammad Nasir: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh
24 M. Rizwan H. Ali dan Nezar Patria, Dari Senjata ke Kotak Suara, Peralihan Gerakan Aceh Merdeka ke Politik Elektoral , Prisma Vol. XXVIII Juni 2009, h. 110.
25 Dhurorudin Mashad, Agama Dalam Kemelut Politik . Jakarta: Cidesindo.1998), h.74.

## MIQOT Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni 2013
dari sudut pendidikan, budaya dan agama semuanya tidak berpihak kepada peraturan tersebut. Bahkan dengan pemaksaan yang demikian dapat merusak ideologi dan identitas keAcehan yang selama ini di kenal sebagai masyarakat yang heroik yang selalu member- dayakan dan mengangkat nama harkat dan martabat perempuan, lalu apa kata dunia kalau ngangkang “diharamkan”.
Sekali lagi penulis tegaskan bahwa semua ini jelas dipengaruhi oleh faktor euforia kemenangan Partai Aceh di Lhokseumawe yang struktur politiknya berasaskan pada “ideologi lokal” yaitu ideologi yang tidak mampu dikomunikasikan dengan kaum akademisi dan ulama akademisi. Ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari kepopularan diri seorang pejabat yang seolah-olah sangat peduli dengan masyarakatnya yang kelihatan mulai pudar dalam menegakkan syariat. Pejabat yang bersangkutan tampaknya masih sangat kurang dalam ilmu agama sehingga ia tidak mampu menempatkan posisi ngangkang tersebut di mana letak dan kedudukan; apakah haram atau  halal, sunah atau wajib, atau mubah. Kenyataannya dalam Islam tidak dibincangkan masalah ngangkang tersebut kalaupun pada masa nabi ada perempuan yang ngangkang ketika menaiki unta atau kuda, tetapi tidak seorangpun memperdebatkan, termasuk Rasulullah. Maka jelas tidak ada ayat dan nash atau hadis yang terkait dengan itu.

## Pustaka Acuan
Ali, M. Rizwan H. dan Patria, Nezar. Dari Senjata ke Kotak Suara, Peralihan Gerakan Aceh Merdeka ke Politik Elektoral , Prisma Vol. XXVIII Juni 2009, h. 110.
Amalia, Anggita Rezki. “Menyikapi ‘Aturan’ Suaidi Yahya,” dalam Serambi Indonesia , 12 Januari 2013.
Amiruddin, Hasbi. “Perempuan Aceh Pada Masa Kerajaan Islam,” dalam Agusny (ed.), Doktrin Islam dan Studi Kawasan: Potret Keberagaman Masyarakat Aceh. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2005.
Amiruddin, M. Hasbi. Aceh Serambi Mekkah. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2008.
Askandar, Kamarul Zaman. Building Peace: Reflection from Southeast Asia . Malaysia: SEAC Publication, 2007.
Aspinal, Edward. From Islamism to Nationalism in Aceh , Indonesia . Washington: East- West Center, 2004.
Bhasin, Kamla. Menggugat Patriarki, terj. Nug Katjakungsana. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.
Baithawy, Zakiyuddin. Wacana Teologi Feminis . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977.
Bicker, Alan. Investigating Local Knowledge: New Direction, New Approach . Great Britain: Ashgate, 2004.
Djumala, Darmansyah. Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi.
Jakarta: Pustaka Gramedia, 2013.
Fakih, Mansour. Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Geertz, Clifford. Local Knowledge . Great Britain: Fontana Press, 1993.
Hafnidar. “Kangkang Style’ Etika atau Syariat.” dalam Serambi Indonesia , 9 Januari 2013.
Ibrahim, Sofyan et al. Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
Idris, Jamaluddin. Kompilasi Pemikiran Pendidikan. Banda Aceh: Taufiqiyah Saadah, 2005.
Kandiyoti, Deniz. Women, Islam and the State . London: Mac Millan, 1991.
Mashad, Dhurorudin. Agama dalam Kemelut Politik . Jakarta: Cidesindo, 1998.
Misccbach, Antje. Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh: Suatu Gambaran Tentang Separatis di Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
Muhammad, Ahmad. Kecekalan Perempuan-Perempuan Solehah. Selangor: Persekutuan Seruan Islam, 2009.
Mujiburrahman. Pendidikan Berbasis Syariat Islam . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.
Nurdin, Abidin. Syariat Islam dan Isu-Isu Kontemporer . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.
“Opini yang terdapat di Koran Lokal,” dalam Serambi Indonesia , Januari 2013.
Purnama, Fiqih. “Me ngangkang nya Aturan Syariat Islam di Aceh,” dalam Serambi Indonesia ,
12 Januari 2013.
Ruether, Rosmery Radford. Religion and Sexism: Images of Women in the Jewish and Christian Tradition . New York: Simon and Schuster, 1974.
Schulze, Kirsten E. The Free Aceh Movement: Anatomy of a Separatist Organization . Washington: East-West Center, 2004.
Shaw, Robert, “Aceh’s Struggle for Indepence: Considering the Role of Islam in a Separatist,” dalam a l-Nakhlah , 2008.
Suwarno, Wiji. Dasar-Dasar Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006.
Tim Peneliti. Adat Istiadat Daerah Istimewa Aceh . Banda Aceh: Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.
Yahya, Agusni. Doktrin Islam dan Studi Kawasan: Potret Keberagaman Masyarakat Aceh . Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.
Zulkarnaini. Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.
“55 Ormas Diskusi Larangan Duduk Ngangkang ,” dalam Serambi Indonesia 9 Januari 2003.