## RELEVANSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN PEMBARUAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN
Yusuf Agung Subekti Dosen STAI Ma’had Aly Al-Hikam Malang Yusuf.as@gmail.com

## Abstrak
National  Education  System  passed  by  in  June  11, 2003, and entered into force in July 8, 2003, had the alignment  toward  existing  Islamic  education, pesantren.  Since  the  modernization  of  Islamic education  system  in  Indonesia  was  launched, actually  that  was  influenced  by  both  the  Western and  the  Middle  Eastern.  There  was  less  number  of the like  the Moslem  boarding school  could  survive. Many  classical  Islamic  boarding  schools  variously changed.  Some  totally  evicted  by  the  modern education  system  and  other  adopted  any methodology of the modern education system. The last received very limited changes of modernization to survive. They changed by revising the system and methods.  This  article  views  National  Education System  as  a  reference  in  developing  the  Islamic education,  pesantren  as  its  renewal  covers discrimination  abolishment  on  education  and justifies the relevance.
Keywords ;  national  education  system,  education system renewal of pesantren

## Pendahuluan
Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  Tertua  di  Indonesia, selalu mengalami transformasi mengikuti tantangan zamannya, visi dan misi pesantren  tergambar  dari  out  put  santri  alumninya,  yang  mana  civitas akademika Pesantren hadir ditengah masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan  masyarakat  tidak  bisa  terlepas  sebagai  bagian  dari  masyarakat dan berusaha menjawab kebutuhan pada eranya.
Meskipun  masyarakat  selalu  mengalami  perubahan  sebagai  bentuk penggambaran sunatullah sebagai mana yang selalu terjadi sebagai dinamika sejarah,  maka  pesantren  akan  selalu  berusaha  mengikuti  perubahan  dan tetap menjadi bagian dari masyarakat.
Ketika    penguasa  berubah,  budaya  berubah,  kebutuhan  masyarakat berubah,  maka  pesantren  secara  reflektif  juga  secara  adaptif  menyerap perubahan  tersebut.  Sehingga  ketika  penguasa  baru  menerapkan  aturan, perundang-undangan yang berkaitan pendidikan yang baru, ini juga menjadi salah  satu  faktor  dominan  dalam  perubahan  kurikulum  serta  hubungan relasional dipesantren.
Dalam konteks Nusantara dan Nasional, setelah era kerajaan selesai, lalu kolonial dan kini perkembangan dunia telah melahirkan suatu kemajuan zaman  yang  disebut  era  modern.  Perubahan-perubahan  mendasar  dalam struktur  sosio-kultural  seringkali  membentuk  pada  aneka  kemapanan  dan berakibat  pada  keharusan  untuk  mengadakan  usaha  kontekstualisasi bagunan-bangunan  sosio-kultural  dengan  dinamika  modernisasi,  tak terkecuali  dengan  sistem  pendidikan  pesantren.  Mengingat  setiap  era  dan penguasa  politik  hampir  pasti  mempunyai  sistem  pendidikan  nasional  yang diberlakukan,  maka  sistem  pendidikan  pesantren  harus  selalu  melakukan upaya rekonstruksi pemahaman tentang ajaran-ajarannya agar tetap relevan dan survive .
Keharusan  untuk  mengadakan  rekonstruksi  ini  sesungguhnya  sudah dimaklumi.  Dunia  pesantren  telah  memperkenalkan  sebuah  kaidah  yang sangat populer :  “ al-muhafadhah ‘ala al-qadim ash-shalih wa al-akhdz bi al- jadid  al-ashlah ”  (membina  budaya-budaya  klasik  yang  baik  dan  terus menggali budaya-budaya baru  yang lebih  konstruktif).  Kaidah  ini  meupakan legalitas  yang  kuat  atas  segala  upaya  rekonstruksi.  Kebebasan  membentuk model pesantren merupakan keniscayaan, asalkan tidak terlepas dari bingkai al-ashlah  (lebih  baik).  Begitu  pula,  ketika  dunia  pesantren  diharuskan mengadakan rekonstruksi  sebagai kosekuensi dari kemajuan dunia modern, maka  aspek  al-ashlah  menjadi  kata  kunci  yang  harus  dipegang.  Pesantren modern  berarti  pesantren  yang  selalu  tanggap  terhadap  perubahan  dan tuntutan  zaman,  berwawasan  masa  depan,  selalu  mengutamakan  prinsip, efektifitas, efisien dan sejenisnya.

## Sistem Pendidikan Nasional
Sebagaimana  diketahui  pendidikan  yang  berkembang  menjelang kemerdekaan  dalam  bentuk  dikotomi,  dengan  menonjolkan  sekolah  umum yang bercorak sekuler dan tersisihnya sekolah-sekolah yang bercorak agama. Dualisme sistem pendidikan tersebut melahirkan dua perbedaan pandangan politik.  Dalam  upaya  mewujudkan  satu  sistem  pendidikan  nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, maka diadakanlah UU No. 4 Tahun 1950 yang mengatur dasar-dasar pendidikan dan pengajaran diwilayah
RIS,  UU  No.  12  Tahun  1954  tentang  pernyataan  berlakunya  pendidikan nasional dalam NKRI
Dalam  perkembangan  selanjutnya  untuk  mengakomodasi  amanat UUD  1945  tentang  sistem  pendidikan  yang  berlaku  di  Indonesia,  maka ditetapkanlah UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Gerakan reformasi tahun 1998 dan menuntut adanya reformasi dalam bidang pendidikan.  Tuntutan  reformasi  tersebut  dipenuhi  oleh  DPR  bersama Pemerintah  untuk  penyempurnaan  dari  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional No. 2  Tahun  1989, maka ditetapkanlah  UU  Sisdiknas  No.  20 Tahun 2003 pada tanggal 11 Juni 2003. 1
Perundang-undangan  diatas  kemudian  diimplementasikan  dengan dikuti  pembuatan  kurikulum  yang  berlaku  secara  nasional,  sehingga  kita dalam sejarah pernah mengenal, CBSA, KTSP, KBK, dan yang terbaru sedang diimplementasikan  adalah  Kurikulum  Nasional  2013,  berikut  sistem pengevaluasian  dan  pengujian  untuk  standarisasi  mutu  pendidikan  secara Nasional yang kita kenal dengan adananya Unjian Nasional. Adapun apa yang dimaksud sebagai sistem Pendidikan Nasional secara lebih terperinci sebagai berikut;
Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  1989, tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dikemukakan  Pendidikan  Nasional adalah  usaha  sadar  untuk  menyiapkan  peserta  didik  melalui  bimbingan, pengajaran,  dan  atau  latihan  bagi  peranannya  di  masa  yang  akan  datang. Sebagai  suatu  sistem,  pendidikan  nasional  mempunyai  tujuan  yang  jelas, seperti  yang  dicantumkan  pada  undang-undang  pendidikan  bahwa Pendidikan  Nasional  bertujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan mengembangkan  manusia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  berbudi  pekerti  luhur, memiliki  pengetahuan  dan  ktrampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani, berkepribadian  yang  mantap  dan  mandiri  serta  bertanggung  jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Berdasarkan  tujuan  pendidikan  nasional  itulah  dilaksanakan  proses pendidikan di Indonesia. Setiap lima tahun sekali biasanya ditetapkan tujuan pendidikan  nasional  itu  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat dan  dijelaskan  dalam  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN) 2 .  Zahar  Idris (1987)  mengemukakan  bahwa  “Pendidikan  Nasional  sebagai  suatu  system
1 Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam UU Sisdiknas (Jakarta : Ditjen kelembagaan Agama Islam Depag, cet III, 2003), 1.
2 Umar  Tirtaraharja  dan  La  sula .  Pengantar  Pendidikan (Jakarta:
Departemen P& K dan Rineka Cipta), 249.
adalah  karya  manusia  yang  terdiri  dari  komponen-komponen  yang memepunyai  hubungan  fungsional  dalam  rangka  membantu  terjadinya proses  transformasi  atau  perubahan  tingkah  laku  seseorang  sesuai  dengan tujuan  nasional  seperti  tercantum  dalam  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 3 .
Untuk  saat  ini  tujuan  pendidikan  Negara  Indonesia  yakni  tertera dalam UU NO 20 tahun 2003 tentang Sispenas. dijelaskan bahwa pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat.
Apa  yang  tertera  dalam  UU  Sisdiknas  terkejawantahkan  dalam Kurikulum Nasioanal, yang mana Kurikulum merupakan salah satu komponen yang  sangat  menentukan  dalam  suatu  pendidikan,  bersifat  Dinamis  dan terbuka untuk pengembangan, sehingga semua yang menyangkut tujuan,isi, Media,  strategi,  proses  dan  evaluasi  diarahkan    demi  tercapainya  tujuan Sisdiknas.
Setelah  membahas  sistem  pendidikan  Nasional,  jika  ditautkan dengan  pendidikan  den  Keagamaan  secara  nasional  tentu  kita  bertanya, dimanakah posisi pendidikan Agama dalam sistem pendidikan Nasional kita? Juga dimanakah posisi pesantren dalam SISDIKNAS?.
Pada  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional yang dijabarkan dalam penetapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  termasuk  sebagai implikasinya  sekarang  sudah  ada  beberapa Pesantren  telah  diakui  jenjang kesetetarannya dengan jenjang-jenjang sekolah formal keagamaan nasional, sebut  saja  semacam  Pesantren  Darussalam  Gontor,  Pesantren  Hidayatul Mubtadi’in  Lirboyo,  Al-Falah  Ploso  dan  lain-lain,  dalam    keunikannya, pesantren  mempunyai  tantangan  dan  permasalahan  untuk  tetap  eksis ditengah  segala  perubahan  termasuk  adanya  sistem  pendidikan  Nasional. Dan  tentu  saja  hal  ini  tidak  serta  merta  terjadi  namun  berkat  adanya berbagai  transformasi  pada  sistem  pendidikan  Pesantren  dan  Pemahaman Kebutuhan pendidikan Agama oleh negara.
3 Zahara Idris, Dasar-Dasar Kependidikan (Padang: Angkasa Raya 1987), 23.

## 30 | PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN

## Sistem Pendidikan Pesantren
Secara  garis  besar  bahwa  sistem  pendidikan  terdiri  atas  dua  unsur yaitu:  Unsur organik dan  unsur anorganik. 4 Unsur organik meliputi:  Para pelaku  pendidikan,  pimpinan,  guru  dan  pengurus.  Sedang  unsur anorganik meliputi:  Tujuan,  filsafat,  tata  nilai,  kurikulum  dan  sumber  belajar,  proses kegiatan  belajar  mengajar,  penerimaan  murid  dan  tenaga  kependidikan, teknologi pendidikan, dana, sarana, evaluasi dan peraturan terkait lainnya di dalam mengelola sistem pendidikan.
Sistem pendidikan pesantren tidak seperti sistem-sistem pendidikan umum. Pada pokoknya seluruh pesanten berangkat dari sumber yang sama, yaitu  ajaran  Islam.  Yang  membedakan  diantara  pesantren  satu  dengan lainnya ialah pada aspek filosofis dalam memahami dan menerapkan ajaran- ajaran  Islam  pada  bidang  pendidikan  sesuai  dengan  kondisi  budaya masyarakat  yang  mengelilinginya.  Perbedaan-perbedaan  itu  pada  dasarnya berpulang pada perbedaan pandangan hidup kyai yang memimpin pesantren tersebut mengenai konsep: teologi, manusia, kehidupan, tugas dan tanggung jawab  manusia  terhadap  kehidupan  dan  pendidikan.  Dalam  kenyataannya masing-masing pesantren mempunyai cirri khas sendiri-sendiri yang berbeda satu  dari  yang  lain,  sesuai  dengan  tekanan  bidang  studi  yang  ditekuni  dan gaya kepemimpinan yang dibawakannya.
Sistem pendidikan pesantren dapat dikelompokkan sebagai berikut: 5
A. Aktor atau pelaku: Kyai, ustadz, santri dan pengurus
B. Sarana perangkat keras: Masjid, pondok  atau  asrama  santri,  rumah  kyai, gedung  sekolah  atau  madrasah,  lahan  untuk:  olah  raga,  pertanian, peternakan, kerajinan dan sebagainya.
C. Sarana  perangkat  lunak:  Tujuan,  kurikulum,  kitab,  tata  tertib, perpustakaan,  pusat  dokumentasi  dan  penerangan,  cara  pengajaran ( sorogan,  bandongan,  halaqah), ketrampilan,  pusat  pengembangan masyarakat dan alat-alat pendidikan lainnya.
Kelengkapan unsur-unsur tersebut berbeda-beda di antara pesantren yang satu  dan  pesantren  yang lain. Ada pesantren  yang  secara  lengkap  dan dalam  jumlah  yang  besar  memiliki  unsur-unsur  tersebut,  dan  ada  pula pesantren  yang  hanya  memiliki  unsur-unsur  tersebut  dalam  jumlah  yang terbatas.
Salah satu pluralitas dalam Islam terlihat dalam lembaga pendidikan pesantren.  Pesantren  tampil  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang
4 Mastuhu, Dinamika Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 19.
5 Soedjoko Prasodjo dkk., Profil Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1973)
mempunyai  karakter  atau  profil  unik,  bahkan  antara  pesantren  yang  satu dengan  yang  lain  cenderung  memiliki  ciri  khas  tersendiri,  meskipun  visi kelembagaannya sama.  Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  dan  dakwah berfungsi melestarikan dan mengembangkan ajaran Islam dalam masyarakat. Menurut  Martin  Van  Bruinessen alasan  pokok  munculnya  pesantren  adalah untuk  mentransmisi  Islam  tradisional  sebagaimana  yang  tedapat  dalam kitab-kitab  klasik  yang  ditulis  beberapa  abad  lalu.  Kitab-kitab  ini  dikenal  di Indonesia  sebagai  “kitab  kuning”.  Jumlah  kitab  klasik  yang  diterima  di pesantren  sebagai  ortodoks  ( Al-Kutub  Al-Mu’tabarah) pada  prinsipnya terbatas.  Ilmu  yang  bersangkutan  dianggap  sesuatu  yang  sudah  bulat  dan tidak  pernah  ditambah,  hanya  bisa  diperjelas  dan  diperjelas  kembali. 6
Zamakhsyari  Dhofier  menyatakan  bahwa  pesantren  merupakan  kerangka sistem  pendidikan  Islam  tradisional  di  Jawa  dan  Madura  yang  bertujuan melestarikan dan mengembangkan Islam di masyarakat. 7
Dalam  melestarikan  dan  mengembangkan  Islam  di  masyarakat  ini, pesantren mempunyai pola transmisi yang cukup unik dan dianggap sebagai tradisi agung ( great tradition) , karena tujuan  pokok  pendidikan dipesantren bukanlah  untuk  mengejar  kepentingan  kekuasaan,  uang  dan  keagungan duniawi,  tetapi  ditanamkan  kepada  mereka  bahwa  belajar  adalah  semata- mata  kewajiban  dan  pengabdian  kepada  Allah,  sedangkan  cita-cita pendidikan  pesantren  adalah  untuk  dapat  berdiri  sendiri  (mandiri),  tidak menggantungkan kepada orang lain, kecuali kepada Tuhan. Hal semacam ini selalu  ditanamkan  oleh  para  kyai  dan  guru-gurunya.  Hingga  tidak mengherankan jika ikatan emosional antara santri dan guru sangat kuat. 8

## Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan
Pada  awal  sejarahnya,  pesantren  lebih  banyak  merupakan  pusat kegiatan  tarekat.  Disamping  amalan-amalan  tarekat,  pusat-pusat  pesantren juga  mengajarkan  kitab-kitab  dalam  berbagai  cabang  ilmu  pengetahuan agama  Islam  kepada  sejumlah  pengikut-pengikut  inti. 9 Pesanten  sebagai sentra-sentra  kajian  kitab  dan  menjadi  pusat  kegiatan  tarekat  ini  tidak  bisa dipisahkan antara keduanya, karena saling menunjang.
Berkaitan  dengan  penyebaran  Islam,  para  ulama  yang  memangku pondok  pesantren  mendirikan  masjid  di  tengah-tengahnya,  mengajarkan
6 Martin  Van  Bruinessen, Kitab  Kuning,  Pesantren  dan  Tarekat,  Tradisi- tradisi Islam di Indonesia. (Jakarta Mizan 1995), 17.
7 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren,  Studi  Tentang  Pandangan  Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES 1985), 15. 8 Ibid.., 23. 9 Ibid . ., 34.
agama Islam dengan menggunakan kitab Al-Quran dan kitab-kitab lain yang memuat  berbagai  ilmu  dan  fak,  mengajarkan  ibadah  dan  amal  shaleh. Pesantren  telah  mengalami  perubahan  dari  dalam  dan  selanjutnya  dikenal sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  dengan  ciri  khas  Indonesia. 10 Bahkan  Ki Hajar  Dewantara  sebagai  tokoh  pendidikan  Nasional  dan  sebagai  menteri pendidikan  pengajaran  dan  kebudayaan  RI  yang  pertama,  menyatakan bahwa  pondok  pesantren  merupakan  dasar  pendidikan  nasional,  karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. 11
Pesantren  mempunyai  akar  sejarah  yang  panjang,  sekalipun pesanten-pesantren besar yang ada sekarang hanya bisa dilacak asal-usulnya sampai akhir abad ke-19 atau abad ke-20. dalam hal ini Zamakhsyari Dhofier sebagaimana  dikutip  oleh  Kuntowijoyo,  telah  membuat  peta  kekuatan pesantren-pesantren di Jawa dari abad ke-19 dan abad ke-20 yang menunjuk adanya  40  pemusatan  pesantren  di  Jawa  Timur  sebagai  pemegang  jumlah terbesar, diikuti secara berurutan oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. 12
Pada  perkembangan  selanjutnya,  sejak  pertengahan  abad  ke-19 mulai  muncul  para  generasi  muda  muslim  pergi  ke  Makkah  dan  Madinah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka. Bahkan diantara mereka ada yang bermukim  lama disana menjadi ulama  terkenal.  Keterlibatan  para ulama  ini  sekembalinya  dari  Makkah  akan  mempengaruhi  watak  keislaman masyarakat  di  Jawa  bahkan  di  Indonesia  umumnya.  Sehingga  secara bertahap  pada  gilirannya  umat  Islam  Indonesia  mampu  melakukan pembaharuan dan perubahan.
Perubahan  penting  terjadi  pada  tahun  1910  M.  dengan  dipelopori oleh  pesantren-pesantren  tua di Jawa, dan  selanjutnya  pada  tahun  1960  M telah  banyak  pesantren-pesantren  mulai  mengajarkan  pelajaan  umum, seperti:  bahasa  Indonesia,  bahasa  Belanda,  berhitung,  ilmu  bumi  dan sejarah,  dalam  hal  ini  sistem  madrasah  (klasikal)  sudah  mulai diperkenalkan. 13 Gerakan  pembaharuan  pesantren  merupakan  jawaban positif  para  kyai  terhadap  perubahan-perubahan  sebagai  akibat  politik Belanda di Indonesia sejak akhir abad ke-19 M. 14
10 A.  Timur  Djailani, Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  dan  Pengembangan Perguruan Agama (Jakarta: Dermaga, tt), 51.
11 Alamsyah  Ratu  Perwiranegara. Pembinaan  Pendidikan  Agama (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1992), 41.
12 Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1993), 247.
13 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren.. , 30.
14 Imron Arifin, Kepemimpinan Kyai (Malang: Kalimasada Press, 1993), 40.
Hasil  positifpun  mulai  dirasakan  dari  masuknya  sistem  sekolah (klasikal) ke dalam  pondok  pesantren. Hal  ini  merupakan  keberhasilan  para kyai  dalam  mengkonsolidasikan  kedudukan  pesantren  dalam  menghadapi sekolah-sekolah  Belanda.  Maka  pada  dasawarsa  1920-1930  jumlah pesantren besar dan santri-santrinya melonjak berlipat ganda. Suatu survey diselenggarakan oleh kantor urusan agama yang di bentuk oleh pemerintah militer Jepang di Jawa pada tahun  1942-1945,  mencatat  bahwa  pada  tahun 1942  jumlah  pesantren  dan  madasah  di  Jawa  sebanyak  1.871  dan  santri sebanyak  139.415  orang. 15 Menurut  laporan  ini,  jumlah  murid  lembaga- lembaga pendidikan Islam jauh lebih banyak dari mereka yang terdaftar pada sekolah-sekolah yang dikembangkan Belanda.
Pengaruh  dominan  dari  pesantren  mulai  menurun  secara  drastis setelah  penyerahan  kedaulatan  pada  bulan  Desember  1949  dimana pemerintah  Indonesia  pada  gilirannya  mengembangkan  sekolah  umum seluas-luasnya dan memberikan fasilitas utama pada bangsa Indonesia yang terdidik  dalam  sekolah  umum  tersebut  untuk  menduduki  jabatan  penting dalam pemerintahan. Selanjutnya asumsi dasar masyarakat  tentang sekolah dikaitkan  dengan  penyediaan  lapangan  kerja,  bahkan  sejak  itu  ada kecenderungan  bahwa  sekolah  umum  itulah  satu-satunya  lembaga  tempat belajar  sehingga  mereka  yang  tidak  bersekolah  dianggap  tidak berpendidikan. Sehingga masyarakat elit kota seakan risih bila memasukkan anaknya  ke  pondok  pesantren.  Tudingan-tudingan  yang  bernada  sinisme bermunculan,  bahwa  pesantren  adalah  ketinggalan  zaman,  kuno,  sebagai departemen kutu kudis, pesantren diidentikkan sebagai pusat pikiran ( centre of thinking) yang berbau tradisional dan konservatif.
Fenomena  ini  mengakibatkan  anak  muda  yang  tertarik  oleh pendidikan  pesantern  semakin  menurun  dibanding  mereka  yang  mengikuti sekolah  umum.  kebanyakan  pesantren-pesantren  kecil  mati  dalam  tahun 1950-an,  sedangkan  pesantren  besar  yang  dapat  bertahan  setelah menyesuaikan  diri  dengan  menyelenggarakan  pendidikan  umum  di dalamnya. 16
Dunia  pesantren  terdengar  lagi  gaungnya  ketika  Menteri  Agama, Prof. Dr. Mukti Ali, MA menggugah masyarakat pesantren untuk menambah bekal  para  santri  dengan  aneka  macam  ketrampilan  dan  pengetahuan
15 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren. ., 40. 16 Abdur  Rahman  Wahid, Bunga  Rampai  Pesantren (Jakarta:  Darma  Bakti, tt), 41.
34 | PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN
berdasarkan SKB tiga menteri dalam pelaksanaan kurikulum dan penentuan ijazah bagi madrasah dengan sekolah sederajat. 17
Namun  demikian,  tidak  semua  pesantren  mengalami  perubahan yang  sama,  karena  di  pesantren  tidak  ada  aturan  kebijaksanaan  yang seragam.  Masing-masing  memiliki  otonomi  tersendiri  untuk  mengaturnya. Secara garis besar, ada 2 typologi pondok pesantren, yaitu:
- Pertama: Pesantren Salafi yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab  Islam  Klasik  sebagai  inti  pendidikannya.  Sistem  madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga- lembaga  pengajian  bentuk  lama,  tanpa  pengenalan  pengetahuan  umum (kalau ada, itupun sangat terbatas). Model seperti ini lazim disebut Madrasah Diniyah,  seperti:  pondok  Lirboyo,  Pondok  Ploso  (Kediri),  pondok  Maslakhul Huda (Pati), Pondok Tremas (Pacitan) dan lain sebagainya.
-  Kedua: Pesantren  Khalafi yaitu  pesantren  yang  telah  memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkannya, atau membuka sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pesantren. Pondok Gontor misalnya, tidak lagi mengajarkan kitab-kitab Islam Klasik. Pesantren-pesantren besar seperti Tebuireng dan Rejoso di Jombang telah  membuka  SMP,  SMA,  dan  Perguruan  Tinggi,  namun  di  sisi  lain  masih mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam Klasik. 18
Perkembangan  terakhir  ini  menarik  untuk  dicermati,  yaitu  bahwa terjadinya  perubahan  dalam  dunia  pesantren,  akan  mempengaruhi keseluruhan  sistem  tradisinya, baik sistem  kemasyarakatan,  agama  maupun pandangan  hidup,  baik  yang  bersifat  micro-cosmos.  Hegemonitas  kultural dan keagamaan akan semakin menurun, sesuai dengan keanekaragaman dan kompleksitas perkembangan masyarakat. Perkembangan pesantren itu tidak bisa  dipisahkan  dengan  sosok  kyai  yang  memimpinnya.  Oleh  karena  itu, sebagai  seorang  arsitek  kemasyarakatan,  kyai  dituntut  hendaknya  mampu membaca  selera  masyarakat  dan  bahkan  ia  harus  mampu  menjadi  pelopor kemajuan.
Dari  penjelasan  diatas,  nampaknya  potensi  seorang  kyai  dalam mengadakan pembaharuan adalah penuh dengan kehati-hatian, sehingga ia akan  mengadakan  perubahan  apabila  memang  hal  itu  benar-benar  ada manfaatnya  bagi  kehidupan  masyarakat  dan  selalu  dikaitkan  dengan kesiapan  masyarakat  sebagai  obyek  yang  akan  menerima  perubahan tersebut.
17 Moh. Hasyim Munif, Pondok Pesantren Dalam Kancah Kemerdekaan dan Pembangunan Pedesaan (Surabaya: Sinar Wijaya, 1992), 4.
18 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren… , 41.
Fenomena  inilah  yang  merangsang  kyai  untuk  selalu  mengadakan pembaharuan dalam pesantrennya, dan kebanyakan pembaharuan tersebut dengan  tetap  mempertahankan  elemen-elemen  tradisional  manakala dianggap  masih  relevan,  disamping  itu  tentu  saja  melakukan  perombakan- perombakan  yang  sifatnya  baru  sama  sekali,  manakala  hal  itu  dinilai  lebih “ashlah”.

## Pembaharuan Pendidikan Di Pondok Pesantren
Pada permulaan abad ke-20 terjadi beberapa perubahan dalam Islam di  Indonesia  yang  pada  garis  besarnya  dapat  digambarkan  sebagai kebangkitan,  pembaharuan,  bahkan  pencerahan  ( renaissance) .  Salah  satu dorongan  timbulnya  perubaha  tersebut  adalah  berasal  dai  pembaharuan pendidikan  Islam.  Karena  cukup  banyak  orang  dan  organisasi  Islam  tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Quran dan studi agama, maka  pribadi-pribadi  dan  organisasi  Islam  pada  permulaan  abad  ke-20  ini berusaha  memperbaiki  pendidikan  Islam,  baik  dari  segi  metode  maupun isinya.  Mereka  juga  mengusahakan  kemungkinan  memberikan  pendidikan umum untuk oang Islam. 19
L.  Stoddard,  dalam The  new  world  of  Islam yang  berisi  garis  besar sejarah  Islam  modern,  menyebutkan  bahwa  tokoh  dan  organisasi  penting dalam  Islam  di  Indonesia  pada  permulaan  abad  ke-20  ini  terbagi  menjadi  2 kelompok besar yaitu (1) gerakan salaf (gerakan dari orang-orang terdahulu yang  ingin  kembali  pada  rel  ulama  salaf).  Gerakan  ini  juga  dinamakan gerakan  reformis yang  berusaha  keras  mengembalikan  ajaran  Islam  pada relnya  kaum  salaf,  kembali  kepada  Qur’an  dan  Sunnah,  mengikis  habis bid’ah,  khurafat,  tahayyul serta klenik ,  membuka  terus  pintu ijtihad dan menolak  membabi  buta  dalam  gelapnya  taklid.  Kelompok  ini  adalah Jam’iyatul  khair,  Al-Irsyad,  Jong  Islamieten  Bond,  Persatuan  Islam  dan Muhammadiyah.  (2) Gerakan  modernis yang  tidak  menyetujui  pandangan kritis terhadap sejarah Islam seta tidak merasa perlu kembali secara langsung kepada pokok  ajaran  Islam  Qur’an  Hadis  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh geraklan  salaf,  namun  mereka  menganggap  bahwa  kembali  kepada  Qur’an dan  Hadits  harus  melalui  penafsiran  ulama  salaf.  Gerakan  modernis  ini semata-mata hanya mengharapkan perubahan luar, perubahan yang bersifat sosial kultural dan politik ekonomis, bukan jiwa ajarannya, malahan mereka masih  memelihara  apa  yang  didapatnya  dari  ulama-ulama  terdahulu. Gerakan  modernis  yang  dibicarakan  di  sini  adalah  Nahdlatul  Ulama,  Perti, Jam’iyatul Wasliyah, dan Persatuan Umat Islam Majalengka.
19 Karel  A.  Steenbrink, Pesantren  Madrasah  Sekolah,  Pendidikan  Islam Dalam Kurun Modern (Jakarta PT. Pustaka LP3ES Indonesia, cet II, 1994), 28.
Definisi  pembaharuan  menurut  Nur  Cholis  Madjid  adalah  proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak atau kurang akliyah dan  menggantinya  dengan  pola  berpikir  dan  tata  kerja  baru  yang akliyah . Sedang kegunaan pembaharuan ini adalah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi  yang  maksimal.  Pembaharuan  menurutnya  identik  dengan modernisasi dan nasionalisasi, yakni berfikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah . 20
Istilah  pembaharuan  atau  modernisasi  adalah  merupakan  suatu wacana yang mengawali perubahan mendasar bagi pendidikan Islam sebagai suatu ajaran. Dalam khazanah masyarakat barat, pembaharuan mengandung makna  pikiran,  aliran,  gerakan,  dan  usaha  untuk  mengubah  paham-paham, adat  istiadat,  institusi-institusi  lama  dan  sebagainya  untuk  disesuaikan dengan  suasana  baru  yang  ditimbulkan  oleh  kemajuan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  modern. 21 Namun  pembaharuan  dalam  Islam  mengandung konotasi adanya transformasi nilai yang mesti berubah, bahkan ada kalanya diperlukan perombakan-perombakan terhadap struktur yang sudah ada dan dianggap baku. Tanda-tanda perubahan itu terlihat secara tansparan, seperti dari  statis  menjadi  dinamis,  dari  tradisional-ortodoks  menjadi  rasional- ilmiyah, dari fanatik menjadi luwes-demokratis dan seterusnya. Einterpetasi ajaran-ajaran  Islam  perlu  dilakukan,  agar  nilai-nilai  yang  sudah  baku  tidak membeku  dan  statis,  Islam  selalu  menuntut  adanya  perubahan  dan pembaharuan  wawasan  bagi  para  pemeluknya  di  berbagai  bidang  dengan tolak ukur yang benar.
Menurut  Arkoun  dalam  bukunya  “ Islam  et  modernite” ,  ada  dua kutub  yang  harus  diperhatikan  dalam  rangka  melihat  modernitas  yakni  (a) kutub  lama  yang  kuno,  tradisional  dan  klasik.  (b)  kutub  masa  depan,  yang inovatif,  berorientasi  ke  depan,  berkeputusan  dengan  cakrawala  yang  jauh. Antara  keduanya  terdapat  keterkaitan  sedemikian  rupa,  tidak  terputus  dari kutub lama yang tradisional. Dari yang tadisional akan menjadi modern, dan yang  modern  dalam  perjalanan  masa  akan  menjadi  tradisional,  demikian seterusnya. 22
Dalam  upaya  melakukan  pembaharuan  pemikiran  pendidikan  Islam tradisional (pesantren), tentu akan muncul berbagai persoalan-pesoalan baru
20 Nurcholis  Madjid, Islam  Kemoderenan  dan  Ke-Indonesiaan (Bandung: Penerbit Mizan 1988), 172.
21 Harun  Nasution, Pembaharuan  Dalam  Islam,  Sejarah  Pemikiran  dan Gerakan (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, cet I, 1975), 11.
22 Suadi Putro, Mohammed Arkoun: Tentang Islam dan Modernitas (Jakarta: Paramadina 1998), 32.
yang merupakan akibat dari dampak positif dan negatif yang ditinggalkannya pola  lama  beralih  pada  ditepkannya  pola  baru,  atau  konfergensi  dari keduanya.  Dalam  hal  ini  Azyumardi  Azra  memprediksi  munculnya kecenderungan-kecendeungan itu sebagai berikut:
Pertama, munculnya konflik antara tradisi pemikiran dan pendidikan Islam  dengan  modernitas.  Ciri-ciri  modernitas  sering  tidak  cocok  dengan paradigma atau  pemikiran  pendidika Islam  tradisional.  Misalnya,  paradigma modernitas  itu  bertitik  tolak  pada  nasionalitas,  individualitas,  kajian-kajian atau inquery  scientific yaitu  penelitian  kajian  ilmiyah  dan  bakhkan skeptisisme  Mupun  profesionalisme  yang  lebih  menekankan  pada  lapangan kerja,  pada  penciptaan  atau  penemuan  lapangan  kerja  setelah  seseorang menamatkan  pendidikannya.  Sementara  dalam  tradisi  Islam,  pekerjaan bukan  merupakan  hal  yang  penting,  yang  penting  adalah thalabul  ilm -nya. Jadi bagaimana kita menuntut ilmu, pekerjaan nanti datang sendiri.
Dalam  konteks  Indonesia,  krisis  ini  paling  jelas  dapat  dilihat  di pesantren. Pesantren paling jelas krisis akibat konflik antara tradisi pemikiran dan  praktik  pendidikan  Islam  dengan  modernitas.  Konflik  atau  krisis  ini dikalangan  pesantren  atau  orang-orang  yang concern terhadap  pesantren dapat  menghilangkan  identitas  pesantren  itu  sendiri.  Selama  opini  yang berkembang,  bahwa  pesantren  dikenal  sebagai  tempat reproduksi  ulama , tempat melahirkan para ulama.
Di pesantrenlah tempat yang sesungguhnya untuk melahirkan ulama, ia  tidak  bisa  dilahirkan  dari  IAIN,  misalnya,  apalagi  perguruan  tinggi  umum. Tapi  proses  reproduksi  ulama  di  pesantren  belakangan  ini  menjadi  tanda tanya  besar,  karena  adanya  usaha-usaha  untuk  melakukan  modernisasi, usaha-usaha untuk melakukan pambaharuan agar sesuai dengan paradigma modernitas yang dikembangkan oleh pemerintah.
Hal  tersebut  kemudian  mendorong  munculnya  apa  yang  disebut misalnya  pesantren  pertanian,  pesantren  peternakan,  dan  lain  sebagainya. Lalu, pesantren ini maunya apa? Apa mau jadi korporasi tambak udang atau melahirkan ulama?
Inilah  yang  menjadi  pertanyaan  bagi  para  pengamat  pendidikan pesantren.  Dalam  hal  ini,  lebih  tepat  jika  pesantren  tetap  memelihara identitasnya,  yaitu  mereproduksi  memunculkan  ulama.  Jadi  tidak  perlu dipaksakan  untuk  menjadi  pesantren  pertanian  dan  lain  sebagainya.  Sebab ulama  tidak  bisa  diharapkan  akan  lahir  dari  lembaga-lembaga  selain pesantren.  Artinya  bahwa  krisis  yang  muncul  akibat  konflik  antara  tradisi pemikiran  dan  praktik  pendidikan  Islam  itu  juga  belum  terselesaikan  di Indonesia sampai sekarang.

## 38 | PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN
Kedua, muculnya krisis metodologi atau  krisis  paedagogik.  Sekarang ini  semakin  tinggi  kecendeungan  di  kalangan  lembaga-lembaga  pendidikan Islam,  bahwa  yang  terjadi  adalah  lebih  merupakan proses  teaching, proses pengajaran,  ketimbang proses  learning, proses  pendidikan.  Proses pengajaran hanya mengisis aspek kognitif atau intelektual, tapi tidak mengisi aspek pembentukan pribadi dan watak. Hal ini terjadi akibat dari pergeseran- pergeseran  di  dalam  konsep  pendidikan  itu  sendiri.  Pendidikan  tidak  lagi dipahami sebagai proses life long education, proses pendidikan terus meneus atau proses di mana upaya menuntut ilmu, upaya meningkatkan kecerdasan, tidak  hanya  sekedar  pengisian  intelektual,  tapi  juga  pembentukan kepribadian dan watak.
Isu seperti itu menjadi sangat relevan dengan zaman sekarang yang sering  disebut  zaman  pasca-modernisme  (posmodernisme),  suatu  masa dimana  globalisasi  mengakibatkan  semakin  tingginya  diskolasi  kekacauan sosial atau juga displacement, banyak orang yang tersingkir atau juga alenasi dan lain sebagainya. Justru pembentukan watak ini menjadi sangat penting. Orang-orang yang berkepribadian kuat, yang berkarakter, akan lebih tangguh menghadapi globalisasi ataupun dampak-dampak negatifnya.
Inilah yang semakin kurang di dalam sistem pendidikan  Islam, bahwa kita  ini  semakin  sangat  formal  pendidikannya,  hanya  menekankan  aspek pengajaran, sementara aspek learningnya, aspek pembentukan kepribadiannya
terabaikan.
Karenanya,
pesantren diharapkan mempertahankan  bahwa  proses  pengajaran  yang  belangsung  itu  lebih merupakan learning, lebih  merupakan ta’lim ketimbang  tarbiyah.  Tarbiyah itu  lebih  formal,  sedang  ta’lim  itu  luas  pengertiannya,  yakni  bahwa  proses pengajaran  dan  pendidikan  merupakan  proses  inkulturasi,  proses pembudayaan  anak  didik,  proses  pembudayaan  orang-orang  yang  lebih terlibat di dalam masyarakat. 23

## Perspektif Sistem Pendidikan Pondok Pesantren
Bahwa gerak perjuangan pondok pesantren  di dalam memantapkan identitas dan  kehadirannya di tengah-tengah  kehidupan  berbangsa,  sebagai sub sistem  pendidikan  nasional, ia makin  mantap  dan  kukuh  kedudukannya serta semakin besar peran dan sumbangannya dalam memenuhi kebutuhan nasional melalui upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, akan semakin jelas  identitasnya  dan  oleh  kaenanya  akan  semakin  dinamis  gerak
23 Azyumardi  Azra, Rekonstruksi  Kritis  Ilmu  dan  Pendidikan  Islam,  Dalam: Abdul  Munir  Mulkhan,  dkk.  Religiusitas  Iptek (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  cet  I, 1998), 83-85.
perjuangannya.  Hal  yang  demikian  ini  akan  tercapai  jika  pesantren  mampu mempertahankan identitasnya di satu pihak dan terbuka bagi kemajuan ilmu dan teknologi di pihak lain, dalam rangka mencapai cita-cita nasional.
Sistem  pendidikan  pesantren  terdiri  atas  unsur-unsur  dan  nilai-nilai yang  merupakan  satu  kesatuan.  Kualitas  dari  sistem  pendidikan  pesantren sangat  tergantung  pada  kualitas  para  pengasuhnya  dan  bobot  interaksi antara  unsure-unsunya,  terutama  orientasi  unsur-unsur  organiknya  atau para  pelakunya  dalam  menghadapi  tantangan  pembangunan  nasional  dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dapat  disimpulkan  bahwa,  pondok  pesantren  telah  mampu mempertahankan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dari zaman  ke  zaman.  Pada  periode  awalnya  ia  berjuang  tampil  dengan membawa  misi  agama  tauhid  untuk  melawan  kemusyrikan  dan  tahayyul. Setiap kehadiran pesantren baru selalu diawali dengan “perang nilai” antara “nilai  putih”  yang  dibawa  oleh  pesantren  dan  “nilai  hitam”  yang  ada  di masyarakat  setempat,  diakhiri  dengan  kemenangan  pesantren.  Bentuk  dan sifat  pesantren  pada  waktu  itu:  sebagai  lembaga  pendidikan,  sosial  dan dakwah  dengan  sifat  pendidikan  dan  pengajaran  yang  didominasi  oleh pikiran  fiqih  dan  tasawuf  dari  abad  ke-7  sampai  13  Masehi,  dengan  kitab- kitab  keagamaan  yang  berorientasi  pada  fikih  dan  kesufian. 24 Hal  ini  bisa dibuktikan  melalui  cerita-cerita  tutur  yang  berkembang  dilingkungan  dunia pesantren  bahwa  hampir  semua  kyai  pendiri  dan  pengasuh  pondok pesantren  memiliki  cerita-cerita  legendaris  lengkap  dengan  kesaktian- kesaktian  badaniyah  dan  misteri  kekuatan  batiniyah  yang  luar  biasa, disamping  memiliki  ilmu  agama  yang  tinggi  untuk  melawan  kekuatan- kekuatan  hitam  dan  kebodohan  masyarakat  terhadap  agama.  Kebehasilan demi  keberhasilan  diraih  oleh  pesantren  sehingga  ia  memperoleh  tempat bagi  masyarakatnya.  Pada  skala  nasional,  pesantren  telah  memperoleh pengakuan  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  ikut  serta  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  setidak-tidaknya  dilingkungan  mayoritas  umat  Islam Indonesia yang juga merupakan golongan mayoritas dari bangsa Indonesia.
Kemudian  dalam  periode  zaman  penjajahan,  pesantren  tetap  eksis dalam  tata  kehidupan  masyarakat  muslim  dengan  posisi uzlah yaitu memisahkan diri dari tata kehidupan pemerintahan kolonial pada umumnya. Karena  pemerintah  colonial  takut  pada    perkembangan  Islam  di  Indonesia, dan  keadaan  pendidika  pesantren  juga  dilihat  dari  kacamata  pemerintah kolonial sangat jelek, sehingga sulit dimasukkan ke dalam sistem pendidikan
24 Mastuhu, Dinamika  Sistem  Pendidikan  Pesantren,  Suatu  Kajian  Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 147.
pemerintah.  Tidak  jelas  batas-batas  antara  lembaga  pendidikan,  lembaga sosial,  dan  lembaga  penyiaran  agama  (dakwah),  dan  pekerja  sosial keagamaan. 25 Tulisan  bahasa  arab  sebagai  bahasa  yang  dipergunakan  dan dipelajari  dalam  pesantren  sangat  berbeda  dan  sulit  dipadukan  dengan tulisan latin yang dipergunakan dalam sistem pendidikan pemerintah. Tilisan Arab dimulai dari kanan sedang tulisan latin mulai dari kiri. Tidak jelas tujuan kurikulum, serta evaluasinya dan sebagainya. Akhirnya posisi pesantren tetap berada di luar sistem pendidikan pemerintah. Dalam keadaan uzlah tesebut, pesantren  tetap  menjalankan  fungsinya  sebagaia  lembaga  untuk memperdalam  ajaran  agama  yang  bercorak fiqih-sufistik. Pesantren  dilaang mengajarkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  urusan-urusan  keduniaan kecuali  yang  menyangkut  hukum  waris  ( faraid) .  Hal  tersebut  membawa keuntungan  dan  kerugian  sekaligus  bagipesantren.  Keuntungannya  ialah pesantren  berhasil  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  mengembangkan pertahanan  mental-spiritual,  solidaitas  dan  kesedderhanaan  hidup.  Tetapi kelemahannya  adalah  bahwa  pendidikan  pesantren  bagaikan  lepas  dari kehidupa  nyata,  tidak  mendarat  di  bumi,  karena  orientasi  kehidupannya terlalu  berat  ke  akhirat  dan  kurang  memperhatikan  kepentingan  hidup duniawi.  Sampai  sekarang  warna  orientasi  yang  demikian  ini  masih  dapat dilihat dengan jelas.
Kemudian  datang  zaman  pergerakan  dan  persiapan  perang kemerdekaa.  Seiring  dengan  semakin  “matangnya  waktu”  pesantren  yang pada awalnya merupakan pusat pemurnian  ajaran agama dan kepercayaan, berubah  menjadi  salah  satu  pusat  perjuangan  nasional,  dan  pada  periode perang  fisik  kemerdekaan  tersebut,  pesantern  menjadi  pusat-pusat gerilyawan  (tentara  hizbullah)  yang  berjuang  melawan  penjajah.  Awal pembentukan  Tentara  Nasional  Indonesia,  terutama  pada  angkatan daratnya,  banyak  yang  berasal  dari  para  santri.  Di  tingkat  pimpinan  dan melalui  jalur  perjuangan  diplomasi,  tidak  sedikit  kyai-kyai  pengasuh pesantren  yang  menjadi  pimpinan  nasional  dan  ikut  serta  memberikan andilnya  dalam  menegakkan  kemerdekaan  bangsa,  melalui  penyusunan dasar-dasar  konstitusi  negara.  Bentuk  dan  sifat  pesantren  pada  waktu  itu masih  tetap  sebagai lembaga pendidikan  agama  ( tafaqquh  fi  ad-diin) , sosial keagamaan dan dakwah islamiyah, dengan corak ajarannya yang fikih-sufistik lengakp dengan orientasi ukhrowinya. 26
25 Clifford  Geertz, Abangan,  Santri,  Priyayi,  Dalam  Masyarakat  Jawa (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), 242-243.
26 Ibid., 148.
Pada awal abad  ke-20 Masehi, ilmu-ilmu pengetahuan  umum  mulai diajarkan di pesantren, dan sejak tahun 1970-an latihan-latihan ketrampilan mengenai  berbagai  bidang,  seperti:  jahit  menjahit,  pertukangan, perbengkelan,  peternakan  dan  sebagainya  juga  diajarkan  di  pesantren. Pemberian ketrampilan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan  wawasan  warga  pesantren  dari  orientasi  kehidupan  yang amat berat ke akhirat menjadi berimbang dengan kehidupan duniawi. Sebab sebenarnya  sejak  awalnya  santri  telah  akrab  dengan  berbagai  ketrampilan seperti: pertanian dan pekerjaan-pekerjaan praktis-pragmatis lainnya.
Corak  ajaran  yang  bersifat fiqih-sufistik tersebut,  membawa  santri berprilaku sacral dalam kehidupan sehari-hari dan kepekaan yang luar biasa terhadap  kejadian-kejadian  yang  berkaitan  dengan  hukum  agama  (halal- haram,  pahala-dosa,  wajib-sunnah-makruh,  dan  sebagainya),  sehingga menimbulkan  priibadi  yang  peka  terhadap  hal-hal  yang  sifatnya charitable atau karitas, dan kurang peka terhadap hal-hal yang bersifat sosial, sekuler, pragmatis dan kalkulatif. Misalnya santri lebih peka terhadap “seekor anjing yang  kehausan”,  atau  “duri  yang  melintang  di  jalanan”,  daripada  sebuah “tanah  longsor”  atau  “jembatan  yang  putus”  yang  menyangkut  langsung hajat  orang  banyak.  Sikap  karitas  yang  seperti  itu  sebenarnya  tidak  keliru, karena  memang  agama  juga  mengajarkan  hal-hal  yang  demikian,  tetapi masalahnya  adalah  bagaimana  menundukkan  ajaran  tersebut  secara proporsional sesuai dengan tempat dan masalahnya.
Kemudian  dalam  masa-masa mutakhir, sejak  20-30  tahun  yang  lalu, sebagai  akibat  tantangan  yang  semakin  gencar  dari  perkembangan  dan kemajuan ilmu teknologi, maka kini sudah menjadi pemandangan sehai-hari bahwa  di  dalam  pesantren  telah  diselenggarakan  jenis  pendidikan  formal, yaitu  madrasah  dan  sekolah  umum  yang  mempelajari  ilmu-ilmu  umum. Sumber-sumber  belajar  pun  telah  berkembang  dengan  luar  biasa,  tidak hanya terbatas pada kitab-kitab kuning yang bercorak fikih-sufistik tersebut, tetapi  telah  berkembang  pula  pada  pelajaran-pelajaran  filsafat  lengkap dengan cabang keilmuannya. Banyak buku tentang filsafat dan pembaharuan pemikiran  dalam  Islam  yang  ditulis  cendekiawan  muslim,  baik  dari  dalam negeri  maupun  luar  negeri,  dan  diterbitkan  dalam  bahasa  Indoesia, memasuki dunia pesantren.
Semua  hal  tersebut  menggambarkan  seluruh  jaringan  sistem pendidikan pesantren telah berubah tidak hanya menyangkut nilai-nilai yang sifatnya  mendasar,  tetapi  juga  nilai-nilai  instrumental.  Yang  dimaksud dengan  nilai-nilai  yang  mendasar  ialah  ajaran  yang  bersumber  pada  kitab- kitab klasik, sedang yang dimaksud nilai-nilai instrumental antara lain adalah munculnya  lembaga-lembaga  pendidikan  formal,  pergeseran-pergeseran
gaya  kepemimpinan,  diselenggarakannya training-training kepemimpinan, seminar-seminar, penelitian-penelitian dan sebagainya yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan pengembangan proses belajar mengajar di pesantren.
Pada masa kini pesantren  sedang berada  dalam  pergumulan  antara “identitas  dan  keterbukaan”,  artinya  di  satu  pihak  ia  dituntut  untuk menemukan  identitasnya  kembali,  di  pihak  lain  ia  harus  secara  terbuka bekerja sama dengan sistem-sistem yang lain diluar dirinya yang tidak selalu sepaham dengan dirinya. Kyai mengalami tantangan-tantangan: (1) ia bukan lagi  sebagai  satu-satunya  sumber  mencari  ilmu  dan  moral,  (2)  ia  harus bekerja  mengatasi  kebutuhan  ekonomi  rumah  tangganya,  dan  (3)  ia  harus menghadapi  krisis  kelembagaan  pesantren  sebagai  tempat  ideal  untuk mencari  ilmu  dan  mengabdi,  telah  berkembang  selain  menjadi  tempat mencari ilmu dan mengabdi juga sebagai tempat untuk mencari nafkah dan kesempatan untuk meniti karier resmi yang lebih tinggi. Kecuali kyai, ustadz, santri  dan  orang  tua  santri  juga  menghadapi  tantangan  yang  serupa,  yang pada dasarnya adalah selain  mereka membutuhkan  moral  dan  pengabdian, mereka juga butuh kerja, mengembangkan karier dan mencari nafkah.
Dengan  demikian,  sejauh  ini  telah  terjadi  perubahan-perubahan bentuk, sifat dan fungsi pesantren sebagai berikut:
A. Semakin  jelas  batasan-batasan:  fungsinya  sebagai  lembaga  pendidikan sosial dan penyiaran agama.
B. Fungsinya  sebagai  pendidikan  terasa  semakin  menonjol  dibandingkan kedua  fungsi  yang  lain,  yang  berarti  semakin  menuju  kearah profesionalisme di bidang pendidikan.
C. Dengan semakin berkembangnya sumber-sumber belajar dan berkembangnya  pendidikan  formal  dalam  pesantren,  maka  semakin beragam  (diversifikasi)  jenis-jenis  pendidikan  yang  diselenggarakannya, dan semakin menyatu dengan sistem pendidikan nasional.
Kedua  jenis  pendidikan  formal  tersebut  (madrasah  dan  sekolah umum)  merupakan  jembatan  bagi  santri-santri  untuk  memasuki  sekolah- sekolah  formal  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  dalam  sistem  pendidikan nasional.
Sementara  itu,  kecenderungan  global  perkembangan  dunia pendidikan  dalam  budaya  industri  ini  adalah  sifatnya  yang  semakin  massif, standard dan rasional. Pendidikan keilmuan akan semakin menonjol di masa- masa  mendatang,  termasuk  ilmu-ilmu  agama.  Sebagaimana  diketahui  saat ini,  pembagian  bidang  studi  untuk  tingkat  pendidikan  menengah  atas:  (1) matematika  dan  fisika,  (2)  biologi  dan  kimia,  (3)  sosial,  (4)  bahasa  dan budaya,  (5)  agama.  Di  sini  jelas  yang  dimaksudkan  dalam  no.5  tersebut adalah  ilmu agama.  Lembaga-lembaga pendidikan  akan  semakin  didominasi
dengan  pekerjaan-pekerjaan  untuk  mengajarkan  dan  mengembangkan  ilmu daripada  mengembangkan  nilai-nilai  dan  kearifan.  Tidak  semua  hal  dalam kehidupan  kehidupan  ini  (nilai  kearifan)  dapat  diajarkan  dan  dididikkan melalui  lembaga  pendidikan  formal  atau  sekolah-sekolah.  Guru  dapat mengajar filsafat, tetapi ia tidak dapat mengajar  kebijakan.  Pendidikan  nilai dan  kearifan  akan  lebih  efektif  bila  dilakukan  melalui  jenis  pendidikan  non formal yang lebur dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dilakukan oleh pesantren  selama  ini,  di  mana  sangat  ditekankan  pentingnya  pengamalan ajaran agama dan moral dalam kehidupan sehari-hari.
Gambaran asrama pesantren pada saat ini adalah merupakan tempat tinggal  bersama  selama  24  jam  mata  para  santri  memandang  masjid  atau surau  sebagai  tempat  ibadah,  telinganya  selalu  mendengar  alunan  suara bacaan  ayat-ayat  suci  Al-Quran,  mulutnya  selalu  mengumandangkan  suara- suara istighfar, takbir, tahmid, puji-pujian shalawat Nabi, kaki dan tangannya selalu  basah  dengan  air  wudhu  dan  siap  melangkah  ke  masjid  untuk menunaikan  shalat,  seluruh  gerakan  langkahnya  selalu  berlomba  dalam mengamalkan agama dan mengharapkan berkah kyai. 27
Keadaan seperti itu, selain dapat menimbulkan hal-hal positif seperti berkembangnya  moral  keagamaannya  yang  baik  dan  pertahanan  mental- spritual  keagamaan  yang  kuat,  juga  dapat  menghambat  perkembangan individualitas  (jati  diri),  karena  perilaku  individu  telah  larut  kedalam kepribadian  kolektif  dan  dapat  menimbulkan  penyimpangan-penyimpangan kejiwaan  lainnya  yang  tidak  diharapkan,  seperti  hubungan  seksual  dengan sesama  jenis  kelamin,  sikap  tertutup,  fanatsisme  agama  yang  sempit,  dan sebagainya.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  pembaruan  konsep  asrama  di  masa depan agar pesantren mampu menyatakan kehadirannya sebagai sub sistem pendidikan  nasional  secara  mantap  di  masa  depan.  Tampaknya,  kebutuhan asrama  di  masa  depan  ialah  bahwa  asrama  bukan  sekedar  tempat  hidup bersama  selama  24  jam,  tetapi  asrama  hendaknya  juga  berfungsi  sebagai forum  studi  bersama  secara  kreatif  dan  inovatif  mampu  mengembangkan ilmu,  teknologi,  agama  sesuai  dengan  tantangan  zamannya  dan mengembangkan individualitas atau jati diri masing-masing anggotanya yang seimbang dengan perkembangan kepribadian kolektif.
Oleh karena itu, masalah penting bagi konsep “asrama masa depan” bukan terletak pada hidup bersamanya semua anggota dalam suatu tempat secara  terus  menerus,  tetapi  adalah  pemikiran  selama  24  jam  untuk merencanakan atau memprogramkan kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu
27 Ibid. , 149.
dan teknologi yang dipandu oleh moral agama sebagai suatu kesatuan yang diamalkan  dalam  hidup  keseharian.  Jadi  dengan  demikian,  asrama  juga berfungsi sebagai forum dialog antara murid dan guru dan sesamanya.
Dalam  kaitan  tersebut,  pesantren  perlu  mengadopsi  kultur  sistem pendidikan Nasional dalam hal wawasan berpikir keilmuan, meliputi metode berpikir:  deduktif,  induktif,  kausalitas,  dan  kritis  untuk  memahami  ajaran- ajaran  agama  secara  kontekstual  dan  mengembangkan  ilmu-ilmu pengetahuan  umum  dan  teknologi  dalam  struktur  relevansinya  dengan ajaran agama.
Dengan  dilaksanakannya  sistem  madrasah  dengan  kurikulum  30% agama,  70%  umum,  dalam  kultur  dan  asrama  pesantren  menurut  konsep asrama  baru  tersebut  diharapkan  pesantren  dapat  menghasilkan  lulusan yang  mampu  mengembangkan  dan  mengamalkan  bidang  keahliannya dengan dipandu oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT.
Sedang  dalam  Pesantren  Dewasa  ini  kurikulum  pesantren  meliputi empat  tipe: ngaji (mempelajari  kitab  kuning),  pengalaman  (pendidikan moral), sekolah (pendidikan umum), serta kursus dan keterampilan.
Dua  tipe  yang  pertama  selalu  menjadi  bagian  dari  pendidikan pesantren  dan  membentuk  inti  identitasnya.  Sedangkan  dua  tipe  yang terakhir  merefleksikan  aspek-aspek  baru  dari  identitas  pesantren  dan pertemuannya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 28

## Urgensi Pondok pesantren Dalam UU Sisdiknas 2003
I. Visi, Misi, Fungsi, Tujuan, Dan Strategi Pendidikan Nasional Sistem  pendidikan  nasional  adalah  keseluruhan  komponen pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  nasional.  UUSPN  No.  20  tahun  2003,  dilakukan  dalam  rangka memperbarui  visi,  misi  dan  strategi  pendidikan  nasional.  Pembaharuan sistem  pendidikan  nasional  mencakup  penghapusan  diskriminasi  antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal.
Visi  pendidikan  nasional  adalah  memberdayakan  semua  warga negara Indonesia, sehingga dapat berkembang  menjadi  manusia  berkualitas yang mampu bersaing dan sekaligus bersanding dalam menjawab tantangan zaman.
Misi pendidikan nasional adalah: -  Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
28 Ahmad Maghfurin, et. Al. Dinamika Pesantren Dan Madrasah (Semarang: Pustaka Pelajar, 2002), 148.
-  Membantu  dan  memfasilitasi  pengembangan  potensi  anak  bangsa  secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka   mewujudkan masyarakat belajar.
-  Meningkatkan  kesiapan  masukan  dan  kualitas  proses  pendidikan  untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
-  Meningkatkan  keprofesionalan  dan  akuntabilitas  lembaga  pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman,  sikap,  dan  nilai  berdasarkan  standar  nasional  dan global.
-  Memberdayakan  peran  serta  masyarakat  dalam  menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.
Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka fungsi pendidikan  nasional  adalah  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Tujuan  pendidikan  nasional  adalah  untuk mengembangkan  potensi-potensi  peserta  didik  yang  menjadi  manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta bertanggungjawab.
Strategi pendidikan nasional adalah:
- Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
- Pengembangan dan pelaksanaan kurkulum berbasis kompetensi.
- Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
- Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
-  Pembiayaan  pendidikan  yang  sesuai  dengan  prinsip  pemerataan  dan berkeadilan.
- Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
- Pelaksanaan wajib belajar.
- Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
- Pemberdayaan peran masyarakat.
- Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat.
- Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
Pendidikan  pada  hakekatnya  adalah  usaha  sadar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  ahklak mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya  masyarakat,  bangsa  dan negara.
Pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  yang  berdasarkan  Pancasila dan  UUD  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional Indonesia,  dan  tanggap  terhadap  perubahan  zaman.  Fungsi  dan  tujuan pendidikan nasional tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3.
II. Kelembagaan Dan Pengelolaan Pendidikan
Kelembagaan,  program  dan  pengelolaan  pendidikan  merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan.
1. Jalur pendidikan
Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal.
Pendidikan formal Pendidikan non-formal  Pendidikan informal - Tempat pembelajaran di gedung sekolah.
- Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik. - Kurikulumnya jelas. - Materi pembelajaran bersifat akademis. - Proses pendidikannya memakan waktu yang lama - Ada ujian formal - Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta. - Tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu. - Diselenggarakan dengan administrasi yang
seragam
- Tempat pembelajarannya bisa di luar gedung - Kadang tidak ada persyaratan khusus. - Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. - Adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. - Bersifat praktis dan khusus. - Pendidikannya berlangsung singkat - Terkadang ada ujian
- Dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta - Tempat pembelajaran bisa di mana saja.
- Tidak ada persyaratan
- Tidak berjenjang
- Tidak ada program yang direncanakan secara formal - Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara
formal.
- Tidak ada ujian.
- Tidak ada lembaga
sebagai
penyelenggara.
2. Jenjang pendidikan
Jenjang  pendidikan  adalah  tahapan  pendidikan  yang  diterapkan berdasarkan  tingkat  perkembangan  peserta  didik,  tujuan  yang  akan  dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas:
Pendidikan dasar (SD, MI dan SMP, MTS)
↓ Pendidikan menengah (SMA, MA, SMK, MAK) ↓ Pendidikan  tinggi  (  akademi,  politeknik,  sekolah  tinggi,  institut, universitas)
3. Jenis pendidikan
Pendidikan  Pondok  Pesantren  dapat  masuk  dan  digolongkan  dalam jenis Pendidikan Keagaamaan sebagaimana  Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal  15,  mencakup:  Pendidikan  umum,    Pendidikan  kejuruan,    Pendidikan akademik,    Pendidikan  profesi,    Pendidikan  vokasi,  dan    Pendidikan keagamaan,  serta  Pendidikan  khusus.  Sementara  yang  dimaksud  dengan Pendidikan  keagamaan,  Pendidikan  dasar,  menengah  dan  tinggi  yang mempersiapkan  peserta  didik  untuk  dapat  menjalankan  peranan  yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. 29
4. Kurikulum Ketentuan  mengenai  kurikulum  diatur  dalam  UU  no.20  tahun  2003 pasal 36, 37, dan 38.
Pasal 36: (1) Pengembangan  kurikulum  dilakukan  dengan  mengacu  pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum  pada  semua  jenjang  dan  jenis  pendidikan dikembangkan  dengan  prinsip  diversifikasi  sesuai  dengan  satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
(3) Kurikulum  disusun  dengan  jenjang  pendidikan  dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan:
a. Peningkatan iman dan taqwa.
b. Peningkatan akhlak mulia.
c. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.
d. Keragaman potensi daerah dan nasional.
e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
f. Tuntutan dunia kerja.
g. Perkembangan Ipteks.
h. Agama.
i. dinamika perkembangan global.
j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
29 www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf‎.
Pasal 37: (1) Kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  wajib memuat:  Pendidikan  agama,  pendidikan  kewarganegaraan,  bahasa, matematika,  IPA,  IPS,  seni  dan  budaya,  Pendidikan  jasmani  dan  olahraga, keterampilan/kejuruan, muatan lokal. Pasal 38: (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.
(2) Kurikulum  pendidikan  dasar  dan  menengah  dikembangkan sesuai  dengan  relevansinya  oleh  setiap  kelompok  atau  satuan pendidikan  dan  komite  sekolah  di  bawah  koordinasi  dan  supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.
(3) Kurikulum  pendidikan  tinggi  dikembangkan  oleh  perguruan tinggi  yang  bersangkutan  dengan  mengacu  pada  Standar  Nasional Pendidikan untuk  setiap program studi.
(4) Kerangka  dasar  dan  struktur  kurikulum  pendidikan  tinggi dikembangkan  oleh  perguruan  tinggi  yang  bersangkutan  dengan mengacu  pada  Standar  Nasional  Pendidikan  untuk  setiap  program studi.
III. Posisi Pondok Pesantren Pada UU No 20 Sisdiknas 2003. Adapun  posisi  pondok  pesantren  sebagai  wahana  pendidikan keagamaan  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional antara lain ssebagai berikut:
1.    Pasal  1  ayat  1  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spritual,  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2.     Pasal 1 ayat 2 Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila  dan  UUD  1945  yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama, kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap  tuntutan perubahan zaman.
3.     Pasal 1 ayat 16 Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan  berbasis  agama,  sosial,  budaya,  aspirasi,  dan  potensi masyarakat  sebagai  perwujudan  pendidikan  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 dan 16 diatas sangat jelas bahwa pendidikan,  pendidikan  nasional  dan  pendidikan  berbasis  masyarakat berakar  dan  bersumber  pada  pengembangan  agama  yang  kesemuanya menjadi  tradisi  dan  kebudayan  dalam  pondok  pesantren  yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat.
4.    Pasal  3  Tujuan  Pendidikan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa.  Tujuan ini dapat tercapai  melaui pendidikan  kegamaan  yang maksimal,  maka  pondok  pesantren  menjadi  salah  satu  lembaga pendidikan  yang  dapat  mempercepat  dan  mempermudah  pencapaian tujuan yang dimaksud.
5.    Pasal  17  dan  18  tentang  pendidikan  dasar  dan  menengah  mengatur tentang  lembaga  pendidikan  termasuk  Madrasah  dalam  setiap  jenjang. Pelaksanaan  pendidikan  dengan  menggunakan  jenjang  pendidikan dalam bentuk madrasah banyak pula diselenggarakan oleh pesantren.
6.     Pasal 30, khusus menyangkut pendidikan keagamaan yang terdiri dari 5 ayat  dan  salah  satu  ayatnya  yaitu  ayat  4  secara  eksplisit  menyebutkan lembaga  pesantren  sebagai  bagian  dari  pendidikan  nasional  yaitu: Pendidikan  keagamaan  berbentuk  pendidikan  diniyah,  pesantren, aqsraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis.
7.     Pasal  36  tentang  kurikulum,  dimana  dasar  penyusunan  kurikulum  pada ayat  3  pasal  36  poin  a)  harus  memperhatikan  peningkatan  iman  dan takwa serta poin h) agama.
8.    Pasal  37  tentang  muatan  atau  isi  kurikulum  yang  wajib  memuat pendidikan agama. Penjelasan pasal tersebut dalam tambahan lembaran negara  RI  dinyatakan  bahwa  pendidikan  agama  dimaksudkan  untuk membantu  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman,  dan  betakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkhlak mulia. 30
Dengan  dinyatakannya  pendidikan  keagamaan  secara  umum  dan pendidikan  pesantren  secara  khusus  dalam  UU  sisdiknas  tersebut,  maka dengan  mudah  Pesantren  bisa menggolongkan  sistem  pendidikannya  dalam kelompok    MI,  MTs.  Atau  MAK,  dan  ini dibuktikan  dengan  diakuinya  ijasah- ijasah  lulusan  pesantren  sebagai  setara  dengan  sekolah  formal  dari  MI sampai  MA  sehingga  out  put  pesantren  saat  ini  bisa  diterima  di  Universitas atau sekolah tinggi Islam diIndonesia.

## Penutup
Undang-undang Yang membahas sistem pendidikan nasional, terlihat jelas  dapat  dijadikan  payung  bagi  pengembangan  Pendidikan  di  Pondok Pesantren,  yang  mana  pesantren  sejatinya  dengan  pelajar  berasrama  maka berarti masa pendidikan yang bisa mencapai hampir 24 jam bagi pendidikan. Pesantren  akan  tetap  eksis,  namun  harus  diakui  perlu  terus  berusaha
30 Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam UU Sisdiknas (Jakarta : Ditjen kelembagaan Agama Islam Depag, cet III, 2003), 33-87.
berinovasi dalam rangka mengikuti perkembangan zaman. Perencanaan yang baik  harus  memuat  beberapa  komponen,  diantaranya  adalah  visi  dan  misi yang memberikan arah sekaligus motivasi serta kekuatan gerak bagi seluruh jajaran  yang  terlibat  langsung  dalam  pengembangan  pendidikan.  Selain  itu visis  dan  misi  juga  dipandang  sangat  penting  untuk  menyatukan  persepsi, pandangan,  cita-cita,  harapan-harapan  dan  bahkan  impian-impian  semua pihak yang terlibat di dalamnya.. Oleh karena itu diperlukan rumusan visi dan misi  yang  jelas  yang  diharapkan  dapat  memberikan  motivasi  dan  kekuatan gerak  untuk  mencapai  prestasi  menuju  pendidikan  pondok  pesantren  masa depan dengan berbagai keunggulannya.

## Daftar Rujukan
A.Timur  Djailani, Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  dan  Pengembangan Perguruan Agama, Jakarta: Dermaga.
Abdur Rahman Wahid, Bunga Rampai Pesantren, Jakarta: Darma Bakti.
Ahmad  Maghfurin,  et.  Al, Dinamika  Pesantren  Dan  Madrasah ,  Semarang: Pustaka Pelajar, 2002.
Alamsyah  Ratu  Perwiranegara, Pembinaan  Pendidikan  Agama, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1992.
Anwar  Arifin, Memahami  Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional  Dalam  UU Sisdiknas, Cet.  III, Jakarta : Ditjen  kelembagaan  Agama  Islam  Depag, 2003.
Nurcholis  Madjid, Islam  Kemoderenan  dan  Ke-Indonesiaan, Bandung:
Penerbit Mizan 1988 .
Karel  A.  Steenbrink, Pesantren  Madrasah  Sekolah,  Pendidikan  Islam  Dalam Kurun Modern, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Cet. Kedua April
1994.
Kuntowijoyo, Paradigma  Islam,  Interpretasi  Untuk  Aksi, Bandung:  Mizan,
1993.
Martin  Van  Bruinessen, Kitab  Kuning,  Pesantren  dan  Tarekat,  Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, Jakarta: Mizan 1995.
Mastuhu, Dinamika  Pendidikan  Pesantren:  Suatu  Kajian  Tentang  Unsur  dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS, 1994
Moh.  Hasyim  Munif, Pondok  Pesantren  Dalam  Kancah  Kemerdekaan  dan Pembangunan Pedesaan, Surabaya: Sinar Wijaya, 1992
Soedjoko Prasodjo dkk., Profil Pesantren, Jakarta: LP3ES, 1973.
www.dikti.go.id/files/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf‎.
Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren,  Studi  Tentang  Pandangan  Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1985.