## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3160/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## KESEJAHTERAAN PENDAMPING DI WILAYAH PERKOTAAN (Studi Deskriptif Pendamping PKH di Jakarta Timur)
Dian Larasati
Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 17 Maret 2022 Publish: 25 Maret 2022 In  all  countries  of  the  world,  the  problem  of  poverty  is  still  a  central  global issue. The purpose of this study is to describe and analyze the welfare of PKH social assistants in East Jakarta and the factors supporting and inhibiting the welfare of PKH social assistants in East Jakarta. This research uses descriptive qualitative  method.  The  results  of  this  study  reveal  that  the  welfare  of  PKH social assistants that have been obtained so far includes subjective and objective welfare.  Subjective  well-being  includes  feelings  of  happiness  in  carrying  out work as a social companion, satisfaction and others. Meanwhile, according to the  welfare  received  by  social  assistants  that  are  objective,  namely  covering aspects of income that are deemed sufficient only for daily needs, consumption expenditure aspects are only available when meetings are held, housing aspects are not available, there are no special health service aspects and no aspects of access to transportation that make it a separate obligation for social assistants for  transportation  costs.  This  study  reveals  that  there  are  various  supporting factors, namely villages, sub-districts working together to fight for the welfare of the facilitators. Meanwhile, the inhibiting factor is that the government does not immediately increase the salaries of the assistants.
Keywords:
Welfare, Social Assistance, PKH
Article Info Abstrak Article history: Received : 17 Maret 2022 Publish: 25 Maret 2022 Di seluruh negara dunia, masalah kemiskinan masih menjadi isu sentral global. Adapun tujuan penelitian  ini adalah untuk  mendeskripsikan dan  menganalisis yaitu kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Kesejahteraan  pendamping  sosial  PKH yang  telah  didapatkan  saat  ini  meliputi  kesejahteraan  secara  subyektif  dan obyektif.  Kesejahteraan  subyektif  meliputi  perasaahn  bahagia  menjalankan pekerjaan  sebagai  pendamping  sosial,  kepuasan  dan  lain-lain.  Sedangkan menurut  kesejahteraan  yang  diterima  oleh  pendamping  sosial  yang  bersifat objektif  yaitu  meliputi aspek pendapatan  yang dirasa  mencukupi  hanya untuk kebutuhan sehari-hari, aspek pengeluaran konsumsi hanya tersedia ketika rapat diadakan, tidak tersedianya aspek tempat tinggal,  tidak adanya aspek  layanan kesehatan secara khusus dan tidak ada aspek akses terhadap transportasi yang menjadikan  kewajiban  tersendiri  bagi  para  pendamping  sosial  untuk  biaya transportasi..  Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  terdapat  berbagai  faktor pendukung  yaitu  para  desa,  kecamatan  saling  bekerja  sama  untuk memperjuangkan  kesejahteraan  para  pendamping.  Sedangkan  untuk  aktor penghambat    belum  di  berikan  nya  Dana  intensif  atau  tunjangan  makan, keluarga, Dan kesehatan Karena gaji nya masih di bawah standard UMP (Upah Minimum Provinsi) dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap Pendamping di wilayahnya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author
Dian Larasati Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia Email : larasatidian77@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Di  seluruh  negara  dunia,  masalah  kemiskinan  masih  menjadi isu  sentral  global.  Semua negara  sepakat  bahwa  kemiskinan  menjadi  problematika  yang  menghambat  kesejahteraan masyarakat (Indraddin & Irwan, 2016). Indonesia dengan segala kekayaan alam yang berlimpah ruah ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk  yang tinggi, seharusnya mampu mengelola sumber  daya  alam  dengan  baik  namun  sayangnya  dengan  banyaknya  jumlah  penduduk  yang dimiliki tidak diimbangi dengan potensi sumber daya manusia yang dimiliki (Purnamasari, 2019). Hal  ini  disebabkan  karena  keterbatasan  sumber  modal  yang  dimiliki,  rendahnya  tingkat pendidikan,  terbatasnya  lapangan  pekerjaan,  rasa  malas  bekerja  yang  dimiliki  individu,  dan tingginya beban hidup keluarga (Tazkiya, 2015).
Melihat fenomena ini, hal yang mendasar dalam permasalahan kemiskinan yaitu sumber penghasilan  yang  minim.  Sumber  pengahasilan  utama  termasuk  salah  satu  indicator  dalam pemenuhan  tingkat  kesejahteraan,  pada  kenyataannya  kesejahteraan  dirasa  sebagai  kepuasan seseorang terhadap apa yang telah dilakukan (Djamhari et al., 2020). Dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang berdasarkan  pada  landasan  yang  termuat  di  dalam  tujuan  negara  yaitu  di  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  alinea  ke  empat  yang menjelaskan  bahwa negara memiliki kewajiban dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Leks et al., 2013).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika angka kemiskinan di Indonesia maret (2020) berjumlah 9,78% dengan jumlah penduduk miskin 26,42 juta orang yang semula meningkat 0,56 % atau 1,63 juta orang di bulan September (2019) dan meningkat 0,37 % atau 1,28 juta orang di bulan  Maret  (2019).  Bila  kita  bandingkan  ada  sekitar  1  (satu)  dari  9  (sembilan)  penduduk  di Indonesia  yang hidup di bawah  garis kemiskinan, maka dari itu pemerintah harus hadir dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).
Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tahun 2019-2020 Daerah/Tahun Jumlal Pendudul Miskin (Juta orang) Persentase Penduduk Miskin Perkotaan Maret 2019 9,99 6,69 September 2019 9,86 6,56 Maret 2020 11,16 7,38 Pedesaan Maret 2019 15,15 12,85 September 2019 14,93 12,60 Maret 2020 15,26 12,82 Total Maret 2019 25,14 9,41 September2019 24,79 9,22 Maret 2020 26,42 9,78
Sumber : Di olah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019 sampai dengan 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021) .
Kemudian berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019-Maret 2020 jumlah  penduduk  miskin  diperkotaan  1,3  juta  orang  sedangkan  dipedesaan  naik  sebesar  333,9 ribu  orang  dengan  prosentase  kenaikan  di  perkotaan  6,56  %  menjadi  7,38  %  sedangkan dipedesaan  12,60  %  menjadi  12,82  %.  Berdasarkan  data  diatas  jumlah  penduduk  miskin  dan prosentasi  kenaikan  terbesar  daerah  tempat  tinggal  masih  tinggi  di  daerah  perkotaan.  Hal  ini menunjukan bahwa kemiskinan pun merata bukan hanya di daerah pedesaan atau yang tertinggal
namun di daerah kota yang berdekatan dengan pusat kota dengan  berbagai pembangunan yang ada juga mengalami kesenjangan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021) . Oleh  karenanya  pemerintah  telah mencoba  mengupayakan  dengan mengeluarkan  suatu kebijakan  yang  berkaitan  dengan  program  nasional  yang  berada  di  dalam  naungan  jaminan perlindungan  social.  Salah  satu  program  yang  dikeluarkan  adalah  Program  Keluarga  Harapan (PKH) merupakan program  yang didesain dan diperuntukan untuk memperbaiki kualitas dasar hidup  masyarakat  miskin  (Habibullah,2017).  Program  keluarga  Harapan  (PKH)  di  Indonesia sudah  mulai  dibentuk  sejak  2007.  PKH  merupakan  pemberian  bantuan  bersayarat  atau Conditional  Cash  Transfers  (CCT )  yang  sasarananya  di  fokuskan  untuk  keluarga  miskin  dan rentan yang terdaftar dalam basis data terpadu penangan fakir miskin yang memiliki komponen pendidikan,  komponen  kesehatan,  dan  komponen  kesejahteraan  social  (lansia  dan  disabilitas) (Nurdiana, 2017).
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  unggul  nasional,  Berdasarkan Pasal 2 Permensos No 01 Tahun 2018 dipaparkan bahwa tujuan PKH yaitu untuk meningkatkan taraf  hidup  Keluarga  Penerima  Manfaat  melalaui  fasilitas  layanan  pendidikan,  kesehatan,  dan kesejahteraan social dan mampu merubah perilaku kemandirian keluarga penerima. Oleh karena nya  seluruh  sumber  daya  manusia  (SDM)  PKH  tentunya  harus  berkompeten  dan  memiliki kecakapan yang terukur dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi. Pendamping  yang senantiasa mendampingi kpm merupakan ujung tombak dalam keberhasilan program ini karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan proses dampingan yang dilakukan oleh SDM PKH maka akan mampu terwujudnya tujuan dari pelakasanaan program keluarga harapan.
Namun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ditemukan pula masalah-masalah yang terjadi dilapangan seperti pendamping harus bisa beradaptasi dengan pekerjaan lapangan, mampu  menggunakan  bahasa  daerah  local  atau  budaya  sekitar  karena  mayoritas  penerima bantuan adalah masyarakat pribumi ditambah ada beberapa kategori penerima dengan usia yang sudah masuk kategori lansia sehingga dalam berkomunikasi terkadang pendamping harus dibantu oleh masyarakat yang fasih menggunakan bahasa daerahnya. Di dalam bertugas pun pendamping harus  siap  menempuh  medan  atau  menelusuri  rumah-rumah  warga.  Walaupun  demikian  yang menjadi permasalahnnya lain juga yaitu banyaknya tugas dan tanggung jawab pendamping serta pendamping yang dituntut harus berkompeten, hal ini tidak seimbang dengan kompensasi atau gaji  yang  diterima  pendamping  yang  masih  jauh  dari  rata-rata  dari Upah  Minimum  Regional (UMR)  bagi  pendamping  yang  tinggal  di  daerah  perkotaan,  sehingga  banyak  diantaranya pendamping  yang  mencari  pekerjaan  lain  atau Double  Job untuk  menambah  biaya  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu pendamping seharusnya juga harus mendapatkan kesejahteraan yang layak dan adil.
Salah satu contoh kasus yang terjadi marak ini bahkan yang sangat fatal, seperti yang terjadi di wilayah Tanggerang Selatan salah satu oknum pendamping bahkan terlibat melanggar hukum karena melakukan pungutan liar (pungli) dan bahkan menyimpan kartu ATM penerima sehingga penerima tidak menerima haknya (CNN Indonesia, 2021). Selain itu kasus ini ditemukan juga di Malang Jawa Timur ada oknum pendamping yang telah menyelewengkan dana bansos (bantuan social)  PKH  dengan  modus  menyimpan  kartu  ATM  penerima  dan  tidak  diberikan  kepada penerima sehingga kasus ini pun berujung di kantor polisi (Harian Kompas, 2021). Melihat marak nya  kasus  tersebut  menambah  buruk  kembali  citra  pendamping  social,  namun  dalam  hal  ini tentunya  tidak  semua  hal-hal  tersebut  di  lakukan  oleh  pendamping,  banyak  pula  pendamping- pendamping  yang  baik  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya,  hal  ini  harus  di dukung baik oleh pemerintah daerahnya bukan hanya pemerintah pusat namun pemerintah daerah karena  pendamping  PKH  adalah  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  rangka  pengetasan kemiskinan (Kemensos, 2021)
Demi terwujdunya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik, maka sangat diperlukan kecakapan ataupun keterampilan ( Skill ) yang di miliki oleh pendamping selain itu pendamping juga  dibekali  dengan  mengikuti  pelatihan-pelatihan  baik  yang  diadakan  oleh  dinas  setempat maupun pusat (Rahmawati & Kisworo, 2017). Agar program ini bisa terus berjalan dengan baik,
maka pendamping harus menunjukan hasil kinerja kerja yang bagus oleh karenanya pendamping harus  menunjukan  bahwa  mereka  merupakan  SDM  yang  unggul,  berkualitas,  dan  yang berkompeten  di  bidangnya  sehingga  pendamping  harus  memiliki  komitmen  tinggi  dan  juga motivasi kerja yang tinggi demi tercapainya tujuan pelaksanaan program keluarga harapan yang efektif dan efisien (Priyono, 2010).
Selain itu pendamping juga beraktivitas di lapangan karena bersentuhan langsung dengan penerima  baik  dalam  melakukan  pendampingan,  advokasi,  edukasi  maupun  tugas-tugas  dalam mengumpulkan data yang sifat nya admintrasi. Di sisi lain, saat melakukan pekerjaan kelapangan baik  berkenaan  dengan  pengumpulan  data-data  kpm,  pendamping  pun  juga  harus  menyusuri wilayah-wilayah yang tentunya beragam medan terjangnya (Susantyo et al., 2018).
Di wilayah perkotaan tepatnya di Jakarta Timur dengan akses yang mudah, jalanan yang baik,  rumah-rumah  kpm  yang  jaraknya  berdekatan  namun  jumlah  rasio  dampinganpun  tidak seimbang sehingga hal ini menyulitkan pendamping dalam melakukan proses adminitrasi hal ini juga ditambah pula dengan pendapatan yang diterima pendamping PKH yang hanya mendapatkan gaji  yang  bersumber  dari  APBN,  bila  di  lihat  hal  ini  tidak  seimbang  dengan  Upah  Minimum Provinsi  (UMP)  sehingga  pendamping  banyak  yang  melakukan  kegiatan-kegiatan  sampingan lainya tentunya untuk menambah pemasukan bagi kehidupannya (Kementerian Sosial, 2021).
Berbeda  dengan  Kabupaten  lainnya,  sumber  daya  manusia  (SDM)  PKH  mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, selain mendapatkan gaji dari APBN ada dana tambahan atau  disebut  dana  sharing  dari  APBD  Kabupaten  bogor  dalam  memperhatikan  SDM  PKH diwilayahnya,  walaupun  besarannya  tidak  banyak  namun  jelas  adanya  bentuk  perhatian  yang diberikan untuk SDM PKH dalam menjalankan tugasnya, walau begitu karena wilayah pedesaan akses-akses  yang  dilalui  pendamping  juga  sulit,  tentunya  jarak  antara  desa  satu  dengan  desa lainnya  juga  berjauhan,  begitupun  jarak  rumah  penerima  manfaat  dalam  satu  desapun  jauh. Tujuan dari penelitian yaitu bertujuan mendeskripsikan serta melakukan analisis  kesejahteraan pendamping  sosial  PKH  di  Jakarta  Timur  dan  Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat kesejahteraan pendamping sosial PKH di Jakarta Timur.
.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan tipe  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  tujuannya menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan permasalah-permasalahan secara sistematis terkait  fenomena  yang  akan  diselidiki.  menurut  Poerwadari  (2007)  penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  bertujuan  membantu  peneliti  untuk  dapat  merefleksikan  pemikiran dan  pemahaman  yang  diberikan  oleh  informan.  Penelitian  ini  berlokasi  di  Sekretariat  PPKH Jakarta  Timur.  Dalam  pengumpulan  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  menjawab permasalahan penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mencakup data primer dan sekunder.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut hasil penelitian ini diungkapkan bahwa kesejahteraan pendamping sosial PKH yang telah didapatkan saat ini meliputi kesejahteraan secara subyektif dan obyektif. Kesejahteraan subyektif  meliputi  perasaahn  bahagia  menjalankan  pekerjaan  sebagai  pendamping  sosial, kepuasan dan lain-lain (Sabarisman, 2019). Berdasarkan hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa  pekerja  sosial  PKH  sangat  sejahtera  berkaitan  dengan  kesejahteraan  subyektik  Secara khusus,  menjelaskan  bahwa  semakin  banyaknya  peristiwa  menyenangkan  yang  terjadi,  maka semakin  bahagia  dan  puas  individu  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilian Syifa; dkk, (2018), menjelaskan bahwa kepuasan dari subjektif pelaku usaha didominion store cukup tinggi. Rata-rata pelaku Wirausaha di dominion Store menikmati hidup mereka dan merasa bahwa semuanya berjalan dengan baik. Hidup mereka secara  positif  agak  cacat,  namun  mereka merasa  bahwa  sebagian  besar  hidup  mereka  berjalan
dengan  baik.  Dalam  perspektif  tertentu,  mereka  merasa  kurang  terpenuhi.  Bagaimanapun, sentimen ini dapat dikurangi dengan memberikan inspirasi.
Sedangkan menurut kesejahteraan yang diterima oleh pendamping sosial yang bersifat objektif yaitu meliputi aspek pendapatan yang dirasa mencukupi hanya untuk kebutuhan sehari- hari, aspek pengeluaran konsumsi hanya tersedia ketika rapat diadakan, tidak tersedianya aspek tempat tinggal, tidak adanya aspek layanan kesehatan secara khusus dan tidak ada aspek akses terhadap transportasi yang menjadikan kewajiban tersendiri bagi para pendamping sosial untuk biaya transportasi (TNP2K, 2018).
Kesejahteraan  subjektif  merupakan  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kepuasan  yang dirasakan oleh seseorang yang dihasilkan dari kualitas hidup, maka, pada saat itu, sasaran bantuan pemerintah  hanyalah  masalah  sosial  terukur  yang  mencakup  bagian,  kebutuhan  manusia, kebutuhan finansial, dan kebutuhan ekologis (Mulyadi, 2018). Dalam sudut pandang Summers et al.  (2012),  mengkonseptualisasikan  kebutuhan  manusia  yang  esensial,  khususnya  kebutuhan fisiologis  dan  keamanan.  Kebutuhan  finansial  setara  dengan  persyaratan  yang  aman  di  suatu tempat, di mana pekerjaan berarti bahwa pemenuhan kebutuhan keuangan mendasar, misalnya, biaya  umum  untuk  barang-barang  dasar,  biaya  pelatihan,  pengaruh  gaji,  uang  yang  ditabung secara  pribadi,  kerangka  keluarga.  Demikian  pula,  jika  delapan  bagian  ini  bisa  diklaim  oleh rakyat, mereka sudah bisa dikatakan sejahtera.Namun demikian hal ini tidak lepas dari keempat komponen yang telah dikemukakan oleh Summers et al sebelumnya (Mulyadi, 2018).
Dilihat  dari  hasil  observasi  tersebut,  kehadiran  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di tengah masyarakat miskin tentunya sangat mendukung dalam memfasilitasi bobot kelurahan pada keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, seperti membantu Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  dalam  pembiayaan.  bimbingan  anak-anak  mereka,  membantu  dalam mengumpulkan kebutuhan yang sehat untuk serta mendapatkan administrasi dari posyandu untuk bayi dan bayi, bantuan dari PKH merupakan perluasan untuk memenuhi rezeki yang besar bagi anak-anak,  oleh  karena  itu  PKH  adalah  program  yang  mencoba  untuk  lebih  mengembangkan daerah. bantuan pemerintah (Amaliyyah, 2020).
Menurut Habibullah dalam (Rahmawati & Kisworo, 2017), Kolaborator PKH memiliki situasi  sebagai  kaki  tangan  pemerintah  dan  kaki  tangan  daerah  sehingga  diharapkan  dapat menghubungkan berbagai kepentingan yang berasal dari otoritas publik dan kepentingan daerah setempat.  Tugas  pendamping  PKH  dalam  kaitannya  dengan  gagasan  pekerjaan  buruh  daerah adalah sebagai pekerjaan fasilitatif dan keahlian. Pekerjaan terkait dengan inspirasi, peluang, dan dukungan untuk daerah setempat. Sebagian dari tugas yang terkait dengan pekerjaan ini adalah mendemonstrasikan, mengatur dan menengahi, menawarkan bantuan, membangun kesepakatan bersama,  dan  mengoordinasikan  dan  menggunakan  sumber.  Disisi  lain  terdapat  peran  dalam keterampilan mendidik masyarakat. Pendamping memiliki peran secara aktif sebagai agen yang memberikan  masukan  secara  positif  dan  direktif  berdasarkan  dari  pengetahuan  maupun pengalaman dari masyarakat yang sedang didampingi (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik indonesia, 2015).
Targetan dan tujuan program PKH dapat tercapai diakibatkan adanya kerja keras dari para pendamping sosial maupun koordinator kota dari PKH dalam mencapai tujuan dari PKH itu sendiri. Oleh karena ujung tombak PKH ini adalah pendamping sosial, maka penting sekali kepala PKH  di  setiap  daerah memperhatikan  kondisi  pendamping  sosial.  Dalam  hal  ini  kesejahteraan karyawan sangatlah dibutuhkan untuk menunjang efektifitas pekerjaan dan juga agar tercapainya target perusahaan.
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  terdapat  berbagai  faktor  pendukung  yaitu  para desa,  kecamatan  saling  bekerja  sama  untuk  memperjuangkan  kesejahteraan  para  pendamping. Sedangkan  untuk  faktor  penghambatnya  yaitu  pemerintah  tidak  segera  menaikkan  gaji  dari pendamping. Dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Ananda  (Dita. 2012), Faktor-faktor yang mempengaruhi bantuan pemerintah terhadap pekerja super tahan lama di peternakan adalah kompensasi/gaji,  penghargaan,  waktu  tambahan,  motivator,  beras  dan  minyak,  administrasi kesejahteraan, dan pelatihan (Akbar, 2018). Berbeda halnya dengan pekerja yang tidak tahan lama
(seperti perwakilan pemikiran ulang atau semacamnya yang disebut pekerja harian mandiri), yang tidak mendapatkan  imbalan,  waktu tambahan,  dorongan,  beras,  kesejahteraan  dan  administrasi sekolah  dari  organisasi  perkebunan.  Yang  mereka  dapatkan  hanyalah  kompensasi/gaji  yang diberikan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Jadi variabel-variabel ini tidak dapat digunakan untuk mengukur bantuan pemerintah dari perwakilan yang dievaluasi kembali.

## 4. KESIMPULAN
1. Kesejahteraan pendamping sosial PKH yang telah didapatkan saat ini meliputi kesejahteraan secara  subyektif  dan  obyektif.  Kesejahteraan  subyektif  meliputi  perasaahn  bahagia menjalankan  pekerjaan  sebagai  pendamping  sosial,  kepuasan  dan  lain-lain.  Sedangkan menurut  kesejahteraan  yang  diterima  oleh  pendamping  sosial  yang  bersifat  objektif  yaitu meliputi aspek pendapatan yang dirasa mencukupi hanya untuk kebutuhan sehari-hari, aspek pengeluaran konsumsi hanya tersedia ketika rapat diadakan, tidak tersedianya aspek tempat tinggal,  tidak  adanya  aspek  layanan  kesehatan  secara  khusus  dan  tidak  ada  aspek  akses terhadap  transportasi  yang  menjadikan  kewajiban  tersendiri  bagi  para  pendamping  sosial untuk biaya transportasi..
2. Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  terdapat  berbagai  faktor  pendukung  yaitu  para  desa, kecamatan  saling  bekerja  sama  untuk  memperjuangkan  kesejahteraan  para  pendamping. Sedangkan untuk aktor penghambat yaitu belum di berikan nya Dana intensif atau tunjangan makan,  keluarga,  Dan  kesehatan  Karena  gaji  nya  masih  di  bawah  standard  UMP  (Upah Minimum Provinsi)dDan kurang nya perhatian dari pemerintah daerah terhadap Pendamping di wilayah nya.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  berkecimpung  membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada Universitas Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  S.  (2018).  Analisa  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Anggota  0rganisasi. Jiaganis , 3 (2), 2–6.
Amaliyyah, R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019 . Universitas Pancasakti Tegal.
Aprilian  Syifa;  Cholichul  Hadi;  Dimasaryo  Wicaksono;  Fajrianthi.  (2018).  GAMBARAN KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF (SUBJECTIVE WELL-BEING) PELAKU WIRAUSAHA DI DOMINION STORE. Ekp , 13 (3), 576.
Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Persentase  Penduduk  Miskin  Maret  2020  Naik  Menjadi  9,78 Persen. Https://Www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2020/07/15/1744/Persentase-Penduduk- Miskin-Maret-2020-Naik-Menjadi-9-78-Persen.Html . Badan  Pusat  Statistik.  (2021).  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional. Socio-Economic/Monitoring Survey , 3 , 1–112.
DITA  ANTANIA  HANJANI.  (2012).  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN KARYAWAN OUTSOURCING PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II UNIT KEBUN SAWIT SEBERANG. Jurnal Ilmiah .
Djamhari, E. A., Layyinah, H. R. A., & Prasetya, A. C. D. (2020). KONDISI KESEJAHTERAAN LANSIA DAN PERLINDUNGAN SOSIAL LANSIA DI INDONESIA. In Maftuchan & Reviewer:  (Eds.), Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  Kesehatan .  Prakarsa. Http://Labdata.Litbang.Kemkes.Go.Id/Images/Download/Laporan/RKD/2018/Laporan_ Nasional_RKD2018_FINAL.Pdf
Indraddin, & Irwan. (2016). Strategi Dan Perubahan Sosial. In Sosiologi . Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. (2015). PEMANFAATAN DAN PEMBERDAYAAN  TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN  KOMUNIKASI  PADA  PETANI
DAN  NELAYAN  (Survey  Rumah  Tangga  Dan  Best  Practices) .  Pusat  Penelitian  Dan Pengembangan  Penyelenggaraan  Pos  Dan  Informatika  Badan  Penelitian  Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi Dan Informatika.
Kementerian Sosial. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021. In Kementerian Sosial Republik Indonesia (P. 76).
Leks, E. M., Adharinalti, Susetyo, D. S. B., Sakti, T., Natalia, L., Adinegara, M., Sulistyono, H., Lailiyah, A., Besturen, M., & Supriyadi. (2013). Analysis And Evaluation Of Laws And Regulations On Public Housing . 1–269.
Mulyadi.  (2018).  KESEJAHTERAAN,  KUALITAS  HIDUP  DAN  KAITANNYA  DENGAN LINGKUNGAN HIDUP. Ilmu Lingkungan UNP Padang , 2 , 1–9. Nurdiana.  (2017). IMPLEMENTASI  PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN  (PKH)  DI KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA . 110265 , 110493.
Priyono. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. In \Penerbit Zifatama Publisher (Vol. 53, Issue 9).
Purnamasari, S. (2019). Penerapan Ekonomi Pembangunan. In Ekonomi Pembangunan (Vol. 5, Issue 1). Http://Eprints.Unpam.Ac.Id/Id/Eprint/8600
Rahmawati,  E.,  &  Kisworo,  B.  (2017).  Peran  Pendamping  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Miskin  Melalui  Program  Keluarga  Harapan. Journal  Of  Nonformal  Education  And Community Empowerment , 1 (2), 161–169. Https://Doi.Org/10.15294/Pls.V1i2.16271 Sabarisman,  M.  (2019).  ROLE  OF  SOCIAL  ASSOCIATION  OF  SOCIAL  WELFARE  IN DISTRICT  IN  IMPROVING  THE  WELFARE  OF  THE  FAMILY  OF  RECEIVING BENEFITS  Abstrak  PENDAHULUAN  Penanggulangan  Kemiskinan  Selalu  Digiatkan Oleh  Berbagai  Lapisan  Masyarakat  Dan  Pemerintahan  Dari  Tahun  Ke  Tahun  .  Sa. Kesejahteraan Sosial , 5 (2), 145–161.
Susantyo, B., Marjuki, & Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Indonesia).
(2018). Optimalisasi Peran Dan Fungsi Pendamping Sosial : Studi Di Empat Kota Di Indonesia .
Tazkiya. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan Itang. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan , 16 (1), 1–30. TNP2K.  (2018). PROGRAM  BANTUAN  PEMERINTAH  Menuju  Bantuan  Sosial  Terintegrasi . 210. Website TNP2K (Www.Tnp2k.Go.Id)