## PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, INSENTIF EKSEKUTIF, DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)
Viola Silviana 1 , Indra Imam Sumantri 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang email: viollasilviana2@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
email: imamsumantri.indra@umpam.ac.id

## ABSTRACT
This  research  aims to  analyze  the  effect  of  Good Corporate Governance,  Executive  Incentives,  Deferred  Tax Expenses on Tax Avoidance. The population used in this research are mining sector companies that are on the Indonesian Stock Exchange in 2016-2020. By using purposive sampling, the total sample in this research was 30 data from 6 companies. The research method used is panel data regression analysis using e-views 10. The results of this research indicate that institutional ownership, independent commissioners, executive incentives have no effect on Tax Avoidance. Meanwhile, deferred tax expense has a negative and significant effect on tax avoidance. Simultaneously Good  Corporate  Governance  (institutional  ownership,  independent  commissioners),  executive incentives, and deferred tax expense have a significant effect on tax avoidance.
Keywords: Good Corporate Governance; Executive Incentives; And Deferred Tax Expense; Tax Avoidance

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Good Corporate Governance , Insentif Eksekutif, Deferred Tax  Expense terhadap Tax  Avoidance .  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan- perusahaan sektor pertambangan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Dengan menggunakan purposive  sampling,  total  sampel  keseluruhan  pada  penelitian  ini  adalah  30  data  dari  6  perusahaan.  Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan e-views 10. Hasil penelitian ini  menunjukan  bahwa  kepemilikan  institusional,  komisaris  independen,  insentif  eksekutif  tidak  berpengaruh terhadap Tax  Avoidance .  Sedangkan deferred  tax  expense berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance .  Secara  simultan Good  Corporate  Governance (kepemilikan  institusional,  komisaris  independen), insentif eksekutif, dan deferred tax expense berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance .
Kata Kunci: Good Corporate Governance; Insentif Eksekutif; Deferred Tax Expense; Tax Avoidance
*Corresponding author. E-mail: viollasilviana2@gmail.com

## 1 PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  nyata  dari masyarakat  yang  dapat  dilakukan  untuk membantu meningkatkan pendapatan suatu negara.  Dengan  kata  lain,  pajak  memiliki peranan  yang  sangat  penting  bagi  suatu negara.  Di  Indonesia,  penerimaan  pajak sangat   diharapkan   oleh   negara,   karena pajak  berfungsi  sebagai  budgeter  dan sebagai   regulerend   (Hidayat   &   Yuliah, 2018).    Penerimaan  sektor    pajakdi Indonesia  adalah  sumber  penerimaan  yang paling  potensial,  hampir  70%  total pendapatan  negara   Indonesia  di  peroleh dari  sektor  pajak  setiap  tahun.  Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan demi mengoptimalkan penerimaan  pajak  antara  lain  dengan membuat  aturan  –  aturan  baru  mengenai perpajakan  ataupun  merevisi  undang  – undang  perpajakan.  Akan  tetapi  pada kenyataannya  ada  banyak  kendala  yang dihadapi  pemerintah  dalam  optimalisasi penerimaan  pajak  salah  satunya  adalah penghindaran pajak ( tax avoidance ).
Tax  Avoidance adalah  upaya  suatu perusahaan  yang  melakukan  penghindaran pajak    dengan    alasan    bagian    dari manajemen pajak yang termasuk dalam hak perusahaan  dalam  mengendalikan  biaya untuk  memenuhi  kepentingannya  yaitu meminimalkan    beban    pajak. Tax Avoidance memberikan  pengaruh  buruk terkait  reputasi  buruk  di  mata  publik  dan munculnya  hukuman  denda.  Adapun manajemen  pajak  yang  dimaksud  terdiri dari  2  (dua)  bagian  yang  berbeda,  yaitu, Penggelapan pajak dan Penghindaran pajak ( Tax Avoidance ).
Good Corporate Governance merupakan sebuah  aksi  pengelolaan  perusahaan mengenai  hubungan  perusahaan  dengan pihak    lain   yang   berhubungan   dengan kinerja perusahaan. Perusahaan merupakan sebuah  badan  hukum  yang  berbentuk perseroan  terbatas,  sebagaimana  diatur  di
dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan Terbatas,  sehingga perusahaan  adalah  subjek  hukum  jenis badan  hukum  yangdiketagorikan  sebagai Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak, terdapat aturan  dari  struktur Good  Corporate Governance yang  memberikan  pengaruh berkaitan  dengan  cara  perusahaan  untuk memenuhi  kewajibannya,  salah  satunya perpajakan yang berkaitan dengan perencanaan    perpajakan.    Terdapat beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan yang  meneliti  tentang  pengaruh Good
Corporate
Governance terhadap penghindaran  pajak  atau Tax  Avoidance . Pengukuran Good  Corporate  Governance dapat  dilakukan  dengan  berbagai  proksi seperti  kepemilikan  institusional,  struktur dewan komisaris, komite audit,dan kualitas audit    (Dita   Adhelia,   2018).   Terdapat prinsip Good  Corporate  Governance itu sendiri  yaitu, transparency,  fairness, accountability,
responsibility
dan independency .  Sedangkan  proksi  yang digunakan  untuk  mengukur tax  avoidance adalah book  tax  gap .  Kepemilikan  saham dari  pihak  institusional  memiliki  arti penting  untuk  me-monitoring  manajemen karena  dapat  memberikan  dorongan  untuk meningkatkan  pengawasan  yang  lebih optimal.  Pihak  investor  institusional  akan melakukan  usaha pengawasan yang lebihluas  dan  besar  jika  tingkat  dari kepemilikan saham oleh pihak institusional itu  tinggi.  Penelitian  dari  Mulyani,  et  al (2018) dan Khan, et al (2017) menunjukkan bahwa  kepemilikan  institusional  memiliki pengaruh  positif  terhadap tax  avoidance . Berbeda  dengan penelitian  yang  dilakukan Mappadang,  et  al  (2018)  membuktikan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh    negatif    terhadap tax avoidance .  Salah  satu  karakteristik  dari good  corporate  governance yang  wajib dimiliki  oleh  perusahaan  adalah  komisaris independen.  Komisaris  independen  juga berfungsi  untuk  membantu  mengelola perusahaan  dengan  baik,  melaksanakan pengawasan,    dan     membuat     laporan
keuangan  perusahaan  yang  objektif. Kecurangan  yang  terjadi  di  dalam  sebuah perusahaan diharapkan
mampu diminimalisir oleh komisaris independen.
Contoh  Fenomena  penghindaran  pajak yang  terjadi  di tahun  2019  dilakukan  oleh PT.  Adaro  Energy  Tbk,  yang  diduga melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Adaro Energy merupakan salah satu  perusahaan  batu  bara  terbesar  di Indonesia.  Pajak  yang  dibayarkan  oleh Adaro   dan   anak   perusahaannya   sangat besar  di  Indonesia.  Adaro  Indonesia  pada tanggal 13 Maret 2018 baru saja menerima penghargaan kategori emas yang diberikan dari  Kementerian  Keuangan  oleh  Sri Mulyani  Indrawati  sebagai  wajib  pajak yang  patuh  terhadap  peraturan  perpajakan di  Indonesia.  Namun  berdasarkan  laporan yang  dibuat  oleh  investigasi  LSM Internasional  Global  Witness  menemukan indikasi  tindakan  penggelapan  pajak  yang dilakukan oleh PT. Adaro Tbk melalui anak perusahaan Coaltrade Service  International Pte.Ltd    yang    berada    di    Singapura. Coaltrade  Service  International  Pte.Ltd merupakan  salah  satu  jaringan  bisnis  luar negeri  yang  dimiliki  oleh  PT.  Adaro  Tbk untuk  memasarkan  bisnis  batu  bara  di pasarinternasional  (ekspor).  Laporan  yang berjudul  “Taxing  Times  For  Adaro”  yang diterbitkan  pada  tanggal  4  Juli  2019  oleh Global  Witness  menyatakan  bahwa  Adaro Energy melakukan praktik-praktik penggelapan  pajak  melalui  perusahaan multinasional  barat  dengan  mengalihkan pendapatan   dan   memegang   aset   pada negara  suaka  pajak  yang  dapat  membantu mengurangi  atau  meminimalisir  beban pajak  yang  seharusnya  dibayarkan  di Indonesia.  Adaro  Energy  baru-baru  ini memperluas    jaringan    perusahaan    luar negeri    miliknya    ke    Singapura    yang berperan sebagai pengumpulan keuntungan dan mengelola investasi batu bara yang ada di  Australia.  Melalui  jaringan  luar  negeri miliknya  Adaro  memindahkan keuntungan dalam  jumlah  yang  besar  keluar  dari Indonesia. Praktikpenghindaran pajak pertama,    yang    dilakukan    oleh    Adaro
Energy  adalah  dengan menjualhasil tambang  yang  diperoleh  dari  tambang Indonesia ke anak perusahaannya yang ada di  Singapura  dengan  harga  rendah kemudian anak  perusahaan  Adaro  tersebut menjualnya  kembali  dengan  harga  yang lebih tinggi  kepada pihak ketiga. Keuntungan  yang  diterimadibukukan  di Singapura  karena  tarif  pajaknya  lebih rendah  dari  pada  di  Indonesia.  Sehingga dapat  mengurangi  dan  meminimalisir potensi  pembayaran  beban  pajak  yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini didukung  dengan  temuan  Global  Witness berdasarkan  laporan  keuangan  Coaltrade Service    International    Pte.Ltd    yang mencatat  tingkat  rata-rata  tahunan  kena pajak  di  Singapura  dari  keuntungan  yang diterima sebesar 10,7 %. Persentase ini jauh lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tingkat rata-rata  kena  pajak  di  Indonesia.  Dimana Adaro  dikenakan  tingkat  rata-rata  tahunan kena  pajak  sebesar  50,8%  yang  harus dibayarkan  di  Indonesia  dari  keuntungan yang  diterima.  Sedangkan  selama  tahun 2009-2017  hampir  70%  batu  bara  yang diperjual  belikan  oleh  Coaltrade  Service International  Pte.Ltd  berasal  dari  Adaro Energy  di  Indonesia.  Temuan  kedua  yang didapatkan  oleh  Global  Witness  bahwa Coaltrade  memperoleh  komisi  penjualan batu  bara  pada  tahun  2008  sebesar  4  juta dollar  AS per tahun kemudian pada tahun 2009-2017   meningkat   menjadi   55   juta dollar AS per tahun kemudian dibukukan di Singapura  yang  peraturan  tarif  kena pajaknya  lebih  rendah  dari  pada  di Indonesia.   Proses   pengalihankeuntungan ini  berlanjut  dengan  mengalihkan  90% keuntungan  Coaltrade  yang  ada  di Singapura  ke  negara  suaka  pajak  di Mauritius,  Samudera  Hindiay      \ang  tidak mengenakanpajak  apa  pun  di  negara tersebut.  Jika  komisi  untuk  menjual  batu bara   Indonesia   milik   Adaro   dikenakan pajak  di  Indonesia  padatingkat  rata-rata tahunan  yang  lebih  tinggi,  daripada dikenakan  pajak  di  Singapura,  maka Indonesia dapat menerima pajak sebesar 14 juta     dollar      per     tahunnya.      Praktik
penghindaran  pajak  kedua  ini  dilakukan oleh  Adaro  untuk  memanfaatkan  peluang yang  ada,  dalam  mengambil  keuntungan atau   memperolehlaba   perusahaan   yang lebih besar dan mengurangi  atau meminimalisir    beban    pajak    yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini dibuktikan  dengan  data  laporan  keuangan tahunan  perusahaan  PT.  Adaro  Tbk mengenai  beban  pajak  yang  dibayarkan pada  tahun  2016,  2017,  2018,  dan  2019 kepada   negara   sebesar   205.834   dollar, 393,093 dollar, 290.835 dollar, dan 225.982 dollar  AS.  Jumlah  tersebut  lebih  rendah dibandingkan  dengan  laporan  yang  dibuat oleh  Global  Witness  bahwa  seharusnya Indonesia  dapat  mengumpulkan  dan menerima   pajak   dari   PT.   Adaro   Tbk sebesar  14  juta  dollar  AS  per  tahunnya. Dengan  adanya  laporan  yang  dibuat  oleh Global Witness ini menyatakan bahwa PT. Adaro Tbk melakukan penghindaran pajak. Hasil  ini  membuktikan  kembali  bahwa praktik  penghindaran  pajak  masih  sering dilakukan oleh perusahaan. Praktik penghindaran  pajak  di  Indonesia  sendiri membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak  dalam  jumlah  yang  besar,  dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul “ The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19 ” melaporkan bahwa akibat    dari  penghindaran  pajak  di Indonesia diperkirakan  merugi hingga Rp. 68,7   triliun.   Angka   tersebut   terdiri   di antaranya merupakan buah dari penghindaran pajak  korporasi di Indonesia sebesar Rp. 67,6 triliun, sedangkan sisanya sekitar  Rp.  1,1  triliun  berasal  dari  wajib pajak  orang  pribadi.  Dalam  praktiknya perusahaan    multinasional    mengalihkan laba  sehingga  laba  yang  akan di  bayarkan lebih sedikit (Santoso, 2020)
(Kontan.co.id).
Insentif  Eksekutif  menurut  Sopiah  dan Sangadji  (2018),  insentif  merupakan imbalan langsung  yang  dibayarkan kepada karyawan  karena  kinerjanya  melebih standar  yang ditentukan. Insentif diberikan semata-mata untuk meningkatkan  motivasi eksekutif di perusahaan agar dapat bekerja
dengan  baik,  dan  diharapkan  dapat mencapai  tujuan  perusahaan.  (Novita Angrayani   dan   Laksmi,   2017).   Insentif yang berupa bonus diberikan kepada pihak eksekutif terdiri dari bonus tahunan (bonus berjangka  pendek)  atau  pembelian  saham dengan  harga  tertentu  (bonus  berjangka panjang) (Kusumastuti, 2018). Berdasarkan definisi  yang  telah  dijelaskan,  maka disimpulkan  bahwa  Insentif  Eksekutif adalah penghargaan yang diberikan kepada eksekutif  yang  telah  mengambil  langkah sesuai wewenang  dari pemilik  perusahaan. Diberikannya  insentif  diharapkan  agar eksekutif dapat termotivasi untuk mencapai tujuan  perusahaan  yang  telah  ditetapkan melalui  penghargaan  yang  diberikan  oleh pemegang  saham  seperti  gaji,  tunjangan dan  bonus  supaya  eksekutif  termotivasi mendapatkannya.  Jika  dikaitkan  dengan penghindaran  pajak,  insentif  pajak  akan meningkatkan  kinerja  eksekutif  sehingga eksekutif  akan  termotivasi  untuk  bekerja sesuai  dengan  tujuan  perusahaan  dan menghindari  perilaku  yang  menyimpang salah satunya adalah menghindari tindakan penghindaran pajak.
Faktor lain yang mendorong penghindaran  pajak  adalah  komponen beban  pajak  tangguhan  ( deffered  tax expense ).  Pajak  Tangguhan  terjadi  akibat perbedaan  antara  PPh  Terutang  (pajak penghasilan  yang  dihitung  berbasis  pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar  kepada  pemerintah)  dengan  beban pajak  penghasilan (pajak  penghasilan yang dihitung  berbasis  penghasilan  sebelum pajak)  sepanjang  menyangkut  perbedaan temporer  (Baradja  et  al,  2017).  Pajak tangguhan  pada  prinsipnya  merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang  disebabkan  perbedaan  temporer (waktu)  antara  perlakuan  akuntansi  dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat  dikompensasikan di masa  yang akan datang  (tax  loss  carry forward)  yang  perlu disajikan  dalam  laporan  keuangan  suatu periode  tertentu  serta  adanya  perbedaan antara   laba  akuntansi  yang  berasal  dari
laporan  keuangan  fiskal  (Prasetyo  et  al, 2019).
Beban pajak tangguhan terjadi pada saat kewajiban  pajak  tangguhan  lebih  besar daripada aset pajak tangguhan, yang berarti penghasilan sebelum pajak komersial lebih besar  daripada  penghasilan  kena  pajak. (Trijovianto, 2021). Jadi dapat disimpulkan semakin  tinggi  pelaporan  pajak  tangguhan atau  beban pajak  ditunda  perusahaan  yang diukur  dengan  alokasi  pajak  antar  periode akan  mempengaruhi  penghindaran  pajak perusahaan,  semakin  tinggi  alokasi  antar periode  berarti  semakin  kecil  praktik  tax avoidance yang
dilakukan perusahaan.Pendahuluan  mencakup  latar belakang  atas  suatu  permasalahan  dan rasionalisasi  kegiatan  (penelitian  atau pengabdian).  Tujuan kegiatan  dan  rencana pemecahan masalah disajikan dalam bagian ini.  Tinjauan  pustaka  yang  relevan  dan pengembangan    hipotesis    dimasukkan dalam bagian ini.

## 2   KAJIAN LITERATUR

## Agency Theory
Teori keagenan ( agency theory ) merupakan konsep  yang  menjelaskan  hubungan kontraktual  antara  principals  dan  agent (Wati  dan  Astuti,  2020).  Teori  keagenan merupakan  basis  teori  yang  mendasari praktik  bisnis  perusahaan  yangdipakai selama  ini.  Prinsip  utama  teori  ini menyatakan adanya  hubungan kerja  antara pihak  yang  memberi  wewenang  yaitu investor  dengan  pihak  yang  menerima wewenang  (agensi)  yaitu  manajer.  Teori agensi  mengasumsikan bahwa  agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas  diri,  lingkungan  kerja,  dan perusahaan secara
keseluruhan dibandingkan  prinsipal  (terjadi  asimetris informasi). Asimetris informasi dan konflik kepentingan  dapat  memicu  agen  untuk menyampaikan informasi yang tidak akurat (tidak  benar)  kepada  prinsipal,  menutupi kinerja  agen  yang  sebenarnya  buruk (Sumantri, Indra Iman, 2019)
Teori  agensi  memberikan  fokus  terhadap fakta yang berkembang bahwadalam setiap organisasi individu disebut dengan the agent akan bertindak sebagai pihakyang dipercaya oleh individu atau kelompok individu lainya yang  disebut  dengan  principal.  Agency theory  ini  muncul  ketika  terjadi  sebuah kontrak  antara  manajer  (agent)  dengan pemilik perusahaan (principle).

## Tax Avoidance
Menurut  (Sumantri  &  Indradi,  2020) Penghindaran  pajak  ( Tax  Avoidance ) merupakan  salah  satu  strategi  yang  dapat digunakan  manajemen  perusahaan  dalam mengurangi  atau  memperkecil  proporsi beban pajak yang dibayarkan dengan tanpa menyalahi undang-undang perpajakan yang berlaku,  hal  ini dilakukan agar  laba  bersih yang  didapatkan  perusahaan  meningkat. Tax avoidance juga dapat diartikan sebagai upaya   untuk    melakukan   penghindaran pajak  yang  bersifat  legal  dan  aman  tanpa bertentangan  dengan  ketentuan  perpajakan yang  berlaku  dengan  memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam
Peraturan Perundang-undangan untuk memperkecil  jumlah  pajak  yang  terutang (Pohan, 2018).

## Good Corporate Governance (GCG)
Good  corporate  governance (GCG) menurut  Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG) merupakan salah satu basik dari  sistem  ekonomi  pasar. Kehadirantata kelola perusahaan yang  baik (GCG)  mutlak  diperlukan  oleh  setiap perusahaan organisasi, yang dapat membantu dalam membangun kepercayaan pemegang  saham  dan  memastikan  bahwa semua pemangku kepentingan diperlakukan  sama.  Baik  sistem  akan memberikan  perlindungan  yang  efektif kepada pemegang saham untuk memulihkan  investasi  mereka  wajar,  tepat dan  efisien,  dan  memastikan  bahwa manajemen  bertindak  untuk  kepentingan perusahaan (Mahrani & Soemarno, 2018).
Berdasarkan  pada  Keputusan  Menteri Badan Usaha  Milik  NegaraNomor  117/M- MBU/2002 tentang penerapan praktik good corporate governance pada BUMN, definisi corporate  governance  adalah  proses  dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk   meningkatkan  keberhasilan  usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan  nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan  kepentingan  stakeholder lainnya, berlandaskan Peraturan
Perundangan dan nilai-nilai etika.

## Kepemilikan Institusional
Dalam (Ngadiman & Puspitasari, 2017), keberadaan kepemilikan institusional dapat berguna  untuk  mengurangi  keterbukaan perusahaan  dalam  praktik  tax  avoidance. Keberadaan kepemilikan institusional mampu  memberikan  peran  perusahaan untuk  memantau,  mendisiplinkan,  dan mengawasi perusahaan agar tidak mengerjakan  sesuatu  yang  berdampak negatif  untuk  perusahaan.  Kepemilikan institusional    merupakan    kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi  berbadan  hokum,  institusi  luar negeri  dan  dana  perwalian  serta  institusi lainnya.
Institusi-institusi
tersebut berwenang  melakukan  pengawasan  atas kinerja manajemen (Pratiwi, Adhitya Putri, 2018)
Kepemilikan  saham  dimiliki  oleh investor  luar  negeri,  pemerintah,  dana perwalian,  instansi  badan  hukum,  dan institusi  lainnya  adalah  pengertian  dari kepemilikan  institusional  (Ngadiman  & Puspitasari, 2017).
Kepemilikan institusional  memiliki  kelebihan  untuk mengurangi   insentif   bagi  para    manajer yang  lebih  mementingkan  diri  sendiri melalui  tingkatpengawasan  yang  intens. Kepemilikan  institusional  bertujuan  untuk menekankan  kecenderungan  manajemen untuk  memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga dapat
memberikan  kualitas  untuk  laba  yang dilaporkan.

## Komisaris Independen
Komisaris  independen adalah seseorang yang  tidak  memiliki  afiliasi  dengan pemegang  saham,  direksi  atau  dewan komisaris,  serta  tidak  memiliki  jabatan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan. Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan  yaitu  sebagai  pengawas  dan mengarahkan  agar  perusahaan  beroperasi sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Komisaris    independen    didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala  hal  dengan  pemegang  saham pengendali, tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait  dengan perusahaan pemilik.
Proporsi komisaris independen merupakan persentase  perbandingan antara komisaris  independent  dengan  jumlah anggota  dewan  komisaris  lainnya  yang memegang  peranan  dalam  pengawasan manajemen  perusahaan.  Semakin  banyak komisaris independen diharapkan corporate governance di dalam perusahaan meningkat,  sehingga  mampu  mendorong manajemen perusahaan untuk tidak melakukan  praktik  penghindaran  pajak (Primasari, 2019).
Keberadaan komisaris independent bertujuan  untuk  mendorong  terciptanya lingkungan  kerja  yang  objektif  dan menempatkan kewajaran hingga kesetaraan antara    kepentingan    pemegang    saham hingga stakeholder lainnya (Anggodo et al, 2017).

## Insentif Eksekutif
Insentif  eksekutif  merupakan  cara  yang dilakukan  untuk  meningkatkan  motivasi para  eksekutif  agar  dapat  bekerja  dan mencapai  tujuan  perusahaan  yang  sudah ditetapkan.  Insentif  eksekutif  merupakan salah  satu  bentuk  dari  penghargaan  yang diberikan  oleh  pemegang  saham  agar bekerja  sesuai  dengan  tujuan  perusahaan agar   tercipta   (goal  congruance).   Tujuan
lainya  adalah  untuk  menekan  asimetri informasi  yang  ada  di  dalam  sebuah perusahaan.
Standar  insentif  yang  diberikan  kepada eksekutif   di   Indonesia   tidak   memiliki aturan  yang  baku.  Besaran  dan  cara perhitungannya  tergantung  dari  kebijakan perusahaan masing-masing,  sehingga antar perusahaan memiliki variasi dalam penentuan insentif yang diberikan.  Insentif di Indonesia mencakup gaji atau honorarium,  tunjangan,  dan  bonus  atau tantiem.  Gaji dan tunjangan  memiliki sifat yang    tetap    sedangkan    bonus perhitungannya  tergantungpada  kebijakan perusahaan. Bonus atau tantiem tentu akan diberikan apabila eksekutif dapat mencapai target  yang  sudah  ditetapkan  oleh perusahaan.  Jika  insentif  yang  diberikan hanya berupa gaji dan tunjangan tentu tidak akan    meningkatkan    motivasi    para eksekutif, lain halnya dengan bonus, bonus tentu  akan  membuat  eksekutif  bertindak opurtunis untuk mendapatkannya.
Beban Pajak Tangguhan ( Deferred Tax Expense )
Antara  akuntansi  pajak  dan  keuangan memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  untuk menetapkan  hasil  operasi  bisnis  dengan pengukuran  dan  pengakuanpenghasilan serta  biaya.  Karena  dasar  pengenaan penghasilan  dan  biaya  untuk  keperluan penghitungan  Pajak  Penghasilan  berbeda dengan basis penghitunganuntuk keperluan komersial  maka  terdapat  perbedaan  yang cukup signifikan antara akuntansi pajak dan keuangan.    Perbedaan    tersebut    terjadi karena  adanya  beda  tetap  dan  sementara. Beda  tetap,  yaitu  perbedaan  yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan  pendapatan  dan  beban  antara Standar Akuntansi dan
Peraturan
Perpajakan.  Dari  perbedaan  tersebut mengakibatkan  perbedaan  besarnya  laba bersih  sebelum  pajak  dengan  laba  fiskal atau  penghasilan  kena  pajak.  Beda  tetap tidak  mengakibatkan  timbulnya  pajak tangguhan.

## 3   METODE PENELITIAN
Penelitian    ini    merupakan    penelitian dengan  pendekatan  kuantitatif.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat.  Menurut  Sugiyono  (2018) metode  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada filsafat  positivisme,  digunakan  untuk meneliti  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,  analisis  data  bersifat  kuantitatif atau  statistik,  bertujuan  untuk  menguji hipotesis yang ditetapkan.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kausalitas  yaitu  penelitian  yang  bertujuan untuk  mengetahui  hubungan  sebab-akibat antara  variabel  independen  dan  variabel dependen  (Sugiyono,  2018).  Dimana hubungan   sebab-akibat   tersebut    sudah dapat  diprediksi  oleh  peneliti  dapat menyatakan klasifikasi variabel- variabelnya.  Dalam  penelitian  ini  terdapat variabel bebas yaitu Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen,
Insentif  Eksekutif  dan  Beban  Pajak Tangguhan  (DTE).  Sedangkan  variabel terikatnya  yaitu Tax  Avoidance .  Metode penelitian menjelaskan pendekatan, rancangan  kegiatan,  ruang  lingkup  atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan  data,  definisi  operasional variabel penelitian, dan teknik analisis.

## Variabel Penelitian
Variabel dependen adalah Variabel yang dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat, karena  adanya  variabel  bebas  (Sugiyono, 2018).    Dalam    penelitian    ini    variabel dependen yaitu tax avoidance.
Variabel  independen  adalah  Variabel yang  mempengaruhi  atau  menjadi  sebab timbulnya  variabel  dependen  (terikat) (Sugiyono,  2018).  Variabel  independen dalam penelitian ini adalah Good Corporate Governance (yang  meliputi  kepemilikan institusional  dan   komisaris   independen),
Insentif    Eksekutif,  dan    Beban  Pajak Tangguhan (DTE).

## Tax Avoidance
Tax      avoidance
merupakan cara Effective     Tax     Rate (ETR)  adalah perbandingan       antara
beban pajak
meminimalkan  beban  pajak  dengan  cara legal  dan  tidak  melanggar  undang-undang (Sinaga  dan  Suardikha,  2019).  Terdapat banyak  pengukuran  dalam  mengukur penghindaran  pajak,  di  antaranya  adalah dengan  menggunakan Effective  Tax  Rate (ETR), Cash  Effective  Tax  Rate (CETR), dan Current  Effective  Tax  Rate (CuETR).
Effective  Tax  Rate (ETR)  pada  dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang      ditanggung      oleh      perusahaan.
penghasilan dengan laba sebelum pajak.
ETR    digunakan    untuk    mengukur dampak  perubahan  kebijakan  perpajakan atas  beban  pajak  perusahaan.  ETR menunjukkan  semua  beban  pajak  yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak  final  dan  utang  atau  manfaat  pajak tangguhan.  ETR  digunakan  karena  dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari  pajak  penghasilan  saja  tetapi  beban pajak  lainnya  yang  tergolong  dapat dibebankan  pada  perusahaan.  Hasil  rasio jika  menunjukkan  di  bawah  25%  akan mengakibatkan  adanya  indikasi  bahwa objek melakukan penghindaran pajak.

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  merupakan seseorang  yang  memiliki  pengawasan kinerja  manajemen  agar  lebih  maksimal dan  dianggap  mampu  untuk  memantau keputusan yang diambil pihak manajer agar lebih  efektif  dan  berhati-hati  (Arianandini dan  Ramantha,  2018).  Penelitian  yang dilakukan  Yuni  dan  Setiawan  (2019) menggunakan perhitungan dengan membagi  antara  proporsi  saham  yang dimiliki   institusi  dengan   jumlah   saham yang  diterbitkan.  Adapun  rumus  yang digunakan sebagai berikut:

## Komisaris Independen
Komisaris independen diharapkan mampu  untuk  mengontrol  dan  mengawasi pihak  manajemen  perusahaan.  Proporsi komisaris  independen  dihitung  dengan membagi  total  komisaris  independen dengan  total  anggota  dewan  komisaris (Prasatya et al., 2020). Adapun perhitungan proporsi  komisaris  independen  dengan rumus sebagai berikut:

## Insentif Eksekutif
Menurut  (Saputra,  2018),  insentif eksekutif adalah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi para eksekutif  agar  mencapai  tujuan  dari perusahaan.  Maka  dari  itu,  insentif  yang tinggi  untuk  eksekutif  adalah  cara  terbaik sebagai  upaya  pelaksanaan  efisiensi  pajak perusahaan.  Untuk  menghitung  Insentif Eksekutif bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

## Deferred Tax Expense (DTE)
Beban pajak tangguhan ialah beban yang muncul karena adanya perbedaan temporer antara  laba  akuntansi  dengan  laba  fiskal sebagai dasar perhitungan pajak (Antonius &  Tampubolon,  2019).  Beban  pajak tangguhan  merupakan  beban  yang  timbul akibat  perbedaan  temporer  antara  laba akuntansi dengan laba fiskal. Dalam hal ini beban pajak tangguhan dapat  dihitung atau diukur  menggunakan deferred  tax  expense (DTE).  Untuk  menghitung Deferred  Tax Expense (DTE)  bisa  menggunakan  rumus sebagai berikut:

## Keterangan:
DTE: Deferred tax expense
Beban Pajak Tangguhan: Perusahaan I pada tahun t
Total Aktiva: Total aset perusahaan I pada tahun t-1

## Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah perusahaan sektor pertambangan yang telah terdaftar  di  BEI  dari  tahun  2016-2020 dengan  76  perusahaan.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  kuantitatif  berupa angka yang  dimasukkan  ke  skala pengukuran statistik, sehingga disebut data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  teknik  dokumentasi berupa laporan keuangan tahunan perusahaan.

## Sampel
Menurut  Sugiyono  (2019)  sampel merupakan  bagian  dan  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut.  Pengambilan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode purposive sampling dengan kriteria berikut:
1.  Perusahaan  sektor  pertambangan  yang telah    terdaftar  di  BEI  dari tahun 2016- 2020.
2.  Perusahaan  sektor  pertambangan  yang menerbitkan    laporan  keuangan  tahunan (annual report) dari Tahun 2016-2020.
3.  Perusahaan  sektor  pertambangan  yang menggunakan  mata  uang  Rupiah  secara konsisten selama tahun 2016-2020.
4.  Perusahaan  sektor  pertambangan  yang tidak  memiliki  asset  pajak  tangguhan selama    tahun    2016- 2020.
Teknik Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yang diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui media  perantara.  Data  sekunder  yang digunakan    adalah    laporan    keberlanjutan dan  laporan  keuangan  yang  diperoleh  dari website   perusahaan   atau   website    Bursa Efek Indonesia (BEI).

## Teknik Analisis Data

## Statistik Deskriptif
Analisis  statistik  deskriptif  adalah statistik    yang    digunakan    untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan    atau    menggambarkan data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi  (Sugiyono,  2019).  Sujarweni dan  Utami  (2019)  menyatakan  bahwa pengukuran  yang  digunakandalam  statistik deskriptif ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata – rata (mean), dan standar deviasi.

## Uji Asumsi Klasik
Untuk menguji kelayakan model regresi yang   digunakan,   maka   harus   terlebih dahulu  memenuhi  uji  asumsi  klasik.  Uji asumsi  klasik  dalam  penelitian  ini  terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, ujiautokorelasi.

## 4   HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Uji Statistik Deskriptif Statistik   deskriptif   digunakan   dalam penelitian  ini  meliputi  variabel  dependen (Y)  yaitu  Tax  Avoidance  serta  variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional (X1),  Komisaris  Independen  (X2),  dan Insentiff  Eksekutif  (X3),  Deferred  Tax Expense  (X4).  Hasil  pengujian  variabel  – variabel  tersebut  secara  deskriptif  seperti terlihat dalam gambar sebagai berikut:
52 JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING | Vol. {7}, No. {1}, {2023}, {43-59}| ISSN: {2548-9917}

## Gambar 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
1.   Kepemilikan Institusional (X1) Hasil   analisis   statistik   deskriptif menunjukkan   nilai   tertinggi   dari variable   kepemilikan   institusional yaitu  sebesar  0.927600  dan  nilai terendah  sebesar  0.511400  dengan rata-rata   sebesar   0.663290   serta standar deviasi sebesar 0.115029. 2.   Komisaris Independen (X2) Hasil  analisis  statistik  deskriptif menunjukkan  nilai  tertinggi  dari variabel komisaris independen sebesar 0.500000 dan nilai terendah sebesar  0.333300  dengan  rata-rata sebesar  0.355530  serta  standar deviasi sebesar 0.046608.
3.   Insentif Eksekutif (X3) Hasil  analisis  statistik  deskriptif menunjukkan  nilai  tertinggi  dari variabel  insentif  eksekutif  sebesar 0.071100 dan nilai terendah sebesar 0.001200  dengan  rata-rata  sebesar
0.010533    serta    standar    deviasi sebesar 0.014250.
4.   Deferred Tax Expense (X4) Hasil  analisis  statistik  deskriptif menunjukkan  nilai  tertinggi  dari variabel  deferred  tax  expense sebesar 0.098100 dan nilai terendah sebesar  0.000100  dengan  rata-rata sebesar  0.007527  serta  standar deviasi sebesar 0.0018761. 5.   Tax Avoidance (Y) Hasil  analisis  statistik  deskriptif menunjukkan  nilai  tertinggi  dari variabel    tax    avoidance    sebesar 0.812100 dan nilai terendah sebesar 0.62000  dengan  rata-  rata  sebesar 0.351863    serta    standar    deviasi sebesar 0.195812.

## Analisis Regresi Data Panel
Berdasarkan    karakteristik    data    yang dimiliki  terdapat  beberapa  uji  untuk memilih teknik estimasi data panel sebagai berikut:
Common   Effect   Model (Model   Efek Umum)
Gambar 2. Hasil Regresi Model

## Common Effect
Fixed Effect Model (Model Efek Tetap)
Gambar 3. Hasil Regresi Fixed Effect Model
Random Effect Model (Model Efek Random)
Gambar 4. Hasil Regresi Random Effect Model
Pemilihan Model Estimasi
Uji Chow

## Gambar 5. Hasil Uji Chow
Berdasarkan gambar 5 diketahui nilai Probability    Cross-section    Chi-square adalah 0,0002  yang  menunjukan  jika  nilai Probability   Cross-section   Chi-square   < 0,05 maka H0 ditolak,  yang berarti model fixed effect yang dipilih.

## Uji Hausman
Uji  Hausman  adalah  pengujian  untuk menentukan   model   random   effect   atau fixed  effect  yang  paling  tepat  digunakan dalam mengestimasi data panel.

## Gambar 6. Hasil Uji Hausman
Berdasarkan  gambarl  6  diketahui  nilai Prob Cross- Section Random adalah 0,8268 yang  menunjukan  jika  nilai  Prob  Cross- Section Random > 0,05 maka H0 diterima, yang  berarti  model  random  effect  yang dipilih.

## Uji Lagrange Multiplier (LM)
Uji  Lagrange  Mulitiplier  (LM)  adalah pengujian    untuk    menentukan    model random  effect  atau  common  effect  yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.
Gambar 7. Hasil Uji Lagrange

## Multiplier (LM)
Berdasarkan gambar 7 diketahui nilai Cross-    Section    Breusch-Pagan    adalah 0,0012  yang  menunjukan  jika  nilai  Cross- section  Breusch-Pagan  <0,05  maka  H0 ditolak,  yang  berarti  model  random  effect yang dipilih.

## Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan  variabel  bebas  keduanya  memiliki distribusi  normal  atau  tidak.  Hasil  uji normalitas  dapat  disajikan  pada  gambar dibawah ini :

## Gambar 8. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  gambar  8  di  ketahui  nilai Probability  adalah  0.065022,  jika  nilai Probability >0,005 maka H0 di terima, yang berarti residual berdistribusi normal.

## Uji Multikolineritas
Gambar 9. Hasil Uji Multikolineritas
Berdasarkan   hasil   pada   gambar   9 dapat dilihat semua korelasi antara variabel independen  tidak  ada  yang  memiliki  nilai lebih dari 0,9. Artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolinieritas atau dalam model   ini   tidak   terdapatkorelasi   antara variabel independen.

## Uji Heteroskedastisitas
Gambar 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil pada gambar 10 dapat di  ketahui  nilai  prob.  Chi-Square  dari Obs*R-squared sebesar 0.2044 > 0.05 yang artinya  pada  model  ini  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Autokerelasi

## Gambar 11 Hasil Uji Autokerelasi
Dari  gambar   11   diatas    menunjukan nilai  Durbin-Watson  sebesar  1.938947 terletak  diantara  nilai dU  (1.7386)  dan dL (1.1426).  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  ada  autokorelasi  pada  model  regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

## Uji Hipotesis
Berdasarkan  hasil  uji  estimasi  model yang telah dilakukan, random effect model terpilih    sebagai    model    yang    akan digunakan  dalam  pengujian  statistik  yang terdiri  dari  uji  t,  uji  f  dan  uji  koefisien determinasi.

## Uji T

## Gambar 12 Hasil Uji T
Berdasarkan  hasil  pada  table  13  dapat dilihat  pengaruh  dari  masing-  masing variabel independen secara parsial (individu)  diukur  dengan  menggunakanuji t-statistik  dimana  menguji  kepemilikan institusional  (X1),  komisaris  independen (X2),  insentif  eksekutif  (X3)  dan  deferred tax  expense  (X4)  terhadap  tax  avoidance (Y)    yang    dapat    di  lihat    dari  nilai Probability.
Variabel  kepemilikan            institusional tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tax avoidance,  yang  berarti  bahwa  hipotesis pertama  ditolak.  Hal  tersebut  dapat  di ketahui  dari  nilai  signifikansi  kepemilikan institusional (X1) sebesar 0.1969> 0,05.
Variabel  komisaris  independen  tidak memiliki  pengaruh  terhadaptax  avoidance, yang berarti bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal  tersebut  dapat  di  ketahui  dari  nilai signifikansi  komisaris  independen  (X2) sebesar 0.8585> 0,05.
Variabel  insentif  eksekutif  tidak memiliki  pengaruh  terhadaptax  avoidance, yang berarti bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal  tersebut  dapat  di  ketahui  dari  nilai signifikansi insentif eksekutif (X3) sebesar 0.5295> 0,05.
Variabel deferred tax expense memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadaptax avoidance,  yang  berarti  bahwa  hipotesis keempat  diterima.  Hal  tersebut  dapat diketahui dari nilai signifikansi deferred tax expense (X4) sebesar 0.0416<0,05.

## Uji F

## Gambar 13. Hasil Uji F (Simultan)
Dari  hasil  uji  F,  menunjukkan  bahwa nilai  Prob  (F-statistic)  sebesar  0.038415. Nilai  probability  tersebut  <  0,05  yang menunjukkan  bahwa  seluruh  variabel independent  secara  simultan  berpengaruh terhadap  variable  dependen,  yang  berarti bahwa kepemilikan institusional,  komisaris independen, insentif eksekutif, dan deferred tax  expense  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
55 JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING | Vol. {7}, No. {1}, {2023}, {43-59}| ISSN: {2548-9917}

## Koefisien Determinasi (R2)
Gambar 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan  hasil pada tabel 14 kolom Adjusted   R-squared   menunjukan nilai  0.214691  atau  sebesar  21,4%  artinya variable       dependen       tax       avoidance dipengaruhi  oleh  variable  independen kepemilikan       institusional,       komisaris independen, insentif eksekutif, dan deferred tax  expense.  Sedangkan  untuk  sisanya sebesar  78,6%  dipengaruhi  oleh  variabel lain  yang  tidak  termasuk  dalam  metode penelitian ini.

## Pembahasan Penelitian
Pengaruh  Good  Corporate  Governance, Insentif    Eksekutif,    Deffered    Tax Expense terhadap Tax Avoidance.
Berdasarkan         hasil         pengujian, menunjukkan  bahwa  secara  bersama-sama terdapat pengaruh Good Corporate Governance  (Kepemilikan  Institusional, Komisaris Independen),  Insentif Eksekutif, Deffered  Tax  Expense  terhadap  Tax Avoidance.  Dari hasil  uji  F,  menunjukkan bahwa    nilai   Prob    (F-statistic)    sebesar 0.038415. Nilai probability tersebut < 0,05 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen  secara  simultan  berpengaruh terhadap  variable  dependen,  yang  berarti bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, insentif eksekutif, dan deferred tax  expense  secara  simultan  berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Pengaruh  Kepemilikan  Institusional terhadap Tax Avoidance
Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel kepemilikan institusional   memiliki   koefisien   regresi
sebesar    0.768497    dengan    tingkat probability  sebesar  0.1969.  Hal  tersebut menujukkan bahwa Kepemilikan Institusional  tidak  dapat  mendorong terjadinya  penghindaran  pajak,  sehingga hipotesis  pertama  (H1)  ditolak.  Hipotesis pertama  pada  penelitian  ini  adalah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap  tax  avoidance.  Kepemilikan institusional yang tercantum dalam laporan ini   tidak    mempengaruhi   penghindaran pajak  dimungkinkan  pemegang  saham institusional  mempercayakan  pengawasan dan  pengelolaan  perusahaan  pada  dewan komisaris  (Khan  et  al,  2017).  Selain  itu, struktur  kepemilikan  institusional  pada perusahaan  pertambangan  di  Indonesia sebagian  besar  masih  dikuasai  oleh  pihak swasta  dalam  negeri maupun pihak  swasta asing sehingga, pemegang saham
institusional masih kurang dalam memberikan  pengawasan  kepada  pihak manajemen  perusahaan  untuk  lebih  patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari  perilaku  tax  avoidance (Yuniarsih, 2018).
Hasil  penelitian  ini  dapat  mendukung penelitian  yang  dilakukan  oleh  Apriliyana dan Suryarini (2018) serta Yuniarsih (2018) yang  menyatakan  bahwa  kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.  Namun  terdapat  hal  yang berbeda didalam penelitian yang dilakukan oleh Mappadang et al. (2018), Marselawati (2018), Maraya dan Yendrawati (2016) dan Jamei  (2017)  yang  menyatakan  bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel komisaris
independen  memiliki  koefisien  regresi sebesar    0.126335    dengan    tingkat probability  sebesar  0.8585.  Hal  tersebut menujukkan  bahwa  Komisaris  Independen tidak dapat mendorong terjadinya penghindaran   pajak,   sehingga   hipotesis
kedua  (H2)  ditolak.  Hipotesis  kedua  pada penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh  terhadap  tax  avoidance. Komisaris  independen  yang  tercantum dalam  laporan  ini  tidak  mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan terjadi  karena  komisaris  independen  tidak memiliki  pengaruh  yang  kuat  dalam menentukan  kebijakan  tax  avoidance perusahaan  karena  keterbatasan  informasi yang  dimiliki  komisaris  independen daripada  pihak  manajemen  atau  pihak internal perusahaan. Kurangnya pengetahuan latar belakang bisnis perusahaan  tentu  akan  berdampak  pada kinerja  pengawasan  komisaris  independen yang  mengakibatkan  gagalnya  perumusan strategi  perusahaan  yang  efektif  termasuk didalamnya strategi terkait dengan perpajakan (Marselawati et al., 2018).
Tindakan  dan  peran  dari  komisaris independen tidak  sejalan dengan theory of planned  behavior  oleh  Ajzen  (1991)  yang menyatakan  bahwa  norma  subjektif  yaitu dorongan dari orang lain  untuk melakukan perilaku  dapat  bersumber  dari  dewan komisaris independen. Komisaris independen diharapkan mampu memberikan  dorongan  kepada  manajemen organisasi  berupa  pengawasan  yang semakin    ketat    untuk    mendorong manajemen    mematuhi    peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian ini  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Marselawati  et  al.  (2018) dan Mulyani et al. (2018) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

## Pengaruh   Insentif  Eksekutif  terhadap
Tax Avoidance
Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan  variabel  insentif  eksekutif memiliki      koefisien      regresi      sebesar 3.164632     dengan     tingkat     probability sebesar  0.5295.  Hal  tersebut  menujukkan bahwa  Insentif  Eksekutif  tidak  dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak, sehingga   hipotesis   ketiga   (H3)   ditolak.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa insentif  eksekutif  tidak  berpengaruh  pada tax  avoidance.  Jumlah  insentif  yang mencakup  gaji,  bonus,  tunjangan,  dan pembayaran  lain  yang  diterima  eksekutif tidak  mempengaruhi  perusahaan  untuk melakukan penghindaran pajak.
Hasil     ini     memperkuat     penelitian Multazam  dan  Rahmawaty  (2018)  yang menyatakan bahwa  insentif eksekutif tidak berpengaruh  terhadap  tax  avoidance. Namun terdapat  hal yang  berbeda didalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wirawan dan  Wirakusuma  (2018)  dan  Amri  (2017) membuktikan    secara    empiris    bahwa insentif  eksekutif  berpengaruh  negatif terhadap tax avoidance . Sistem kompensasi tanpa  basis  saham  yang  berlaku  pada perusahaan-perusahaan    di    Indonesia kurang  efektif untuk  memotivasi  eksekutif melakukan penghindaran pajak perusahaan.
Pengaruh    Beban    Pajak    Tangguhan (DTE) terhadap Tax Avoidance
Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan variabel deferred tax expense memiliki    koefisien    regresi    sebesar    - 5.835643     dengan     tingkat     probability sebesar  0.0416.  Hal  tersebut  menujukkan bahwa  deferred  tax  expense  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran  pajak,  sehingga  hipotesis ketiga  (H4)  diterima.  Analisis  pengaruh deferred    tax    expense    terhadap    tax avoidance menunjukan hasil negatif karena semakin besar perbedaan antara laba  fiskal dengan  laba  akuntansi  menunjukkan semakin  besarnya  diskresi  manajemen. Besarnya diskresi manajemen tersebut akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan dan  mampu  digunakan  untuk  mendeteksi praktik  manajemen  laba  pada  perusahaan. Jadi  dapat  disimpulkan  semakin  tinggi pelaporan   pajak   tangguhan   atau   beban pajak  ditunda  perusahaan  yang  diukur dengan  alokasi  pajak  antar  periode  akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan,  semakin  tinggi  alokasi  antar
periode  berarti  semakin  kecil  praktik  tax avoidance  yang  dilakukan  perusahaan. Hasil  penelitian  ini  dapat  mendukung penelitian  Gula  &  Mulyani  (2020)  yang mengungkapkan  beban  pajak  tangguhan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak .

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan      penelitian      mengenai Pengaruh Good   Corporate   Governance, Insentif  Eksekutif,  Deffered  Tax  Expense terhadap Tax Avoidance , sampel penelitian yang  di  pakai  berjumlah  6  perusahaan pertambangan  yang  masuk  dalam  Bursa Efek  Indonesia  sektor  pertambangan. Penelitian ini dilakukan pada periode 2016 sampai    dengan    2020.    Berdasarkan datayang  telah  dikumpulkan  dan  hasil pengujian  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan bahwa:
1. Good        Corporate        Governance (kepemilikan  institusional,  komisaris independen),  insentif  eksekutif,  dan deferred  tax  expense secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap tax avoidance .
2. Good        Corporate        Governance
(Kepemilikan Institusional) tidak memiliki  pengaruh  terhadap Tax
Avoidance .
3. Good        Corporate        Governance (Komisaris Independen) tidak memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance .
4. Insentif  Eksekutif  tidak  memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance .
5. Deffered  Tax  Expense berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap Tax Avoidance .
Saran Penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat  menambah  variabel  independen seperti komite audit. Hal ini karena komite audit  bertugas  melakukan  kontrol  dalam
proses penyusunan laporan keuangan yang lebih  baik  dan  meningkatkan  kualitas pengungkapan perusahaan sehingga, memungkinkan  manajemen  perusahaan menghindari  tindakan  kecurangan  dengan melakukan tax  avoidance (Mulyani  et  al, 2018). Serta, penelitian selanjutnya diharapkan  menambah  atau  memperluas objek  penelitian  tidak  hanya  pada perusahaan  pertambangan  di  Bursa  Efek Indonesia,  misalnya  dengan  menggunakan perusahaan  non  keuangan  agar  hasilnya dapat digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrika,    R.    (2021).    Kepemilikan Institusional  Terhadap  Penghindaran Pajak. Balance:  Jurnal  Akuntansi  Dan
Bisnis , 6(2), 132. https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968
Angrayani,  N.  dan  Laksmi,  AC.  (2017). Pengaruh  Corporate  Governance  Dan Insentif    Eksekutif    Terhadap    Tax Avoidance. Akuntansi , 6:5–9.
Arianandini,  P.  W.,  &  Ramantha,  I.  W.
(2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional  Pada  Tax  Avoidance.  E- Jurnal Akuntansi , 22, 2088.
https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22. i03.p17 Baradja, LM. Basri, YZ. Sasmi, V. (2017). Pengaruh  Beban  Pajak  Tangguhan, Perencanaan  Pajak  Dan  Aktiva  Pajak Tangguhan  Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Akuntansi Trisakti , 4(2),
191-206.
Chasbiandani,  T.  Triastuti.  &  Ambarwati,
S.  (2019).  Pengaruh  Corporation  Risk Dan  Good  Corporate  Governance Terhadap  Tax  Avoidance  Dengan Kepemilikan  Institusional  Sebagai Variabel  Pemoderasi. Kompartemen: Jurnal  Ilmiah  Akuntansi ,  17(2),  115- 129.
Diandra,   S.  M.,  &  Hidayat,   A.  (2020). Pengaruh  Beban  Iklan  Dan  Intensitas Persediaan    Terhadap    Agresivitas Pajak     Dengan     Corporate     Social
58 JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING | Vol. {7}, No. {1}, {2023}, {43-59}| ISSN: {2548-9917}
Responbility Sebagai Variabel Institusional Terhadap Tax Avoidance. Moderasi. Akuntansi , FINANCIAL: 6(2), Jurnal 188–202. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. Muliasari,   R.,   &   Hidayat,   A.   (2020). https://financial.ac.id/index.php/finan cial Edastami,  M.,  & Kusumadewi,  Y.  (2022). Pengaruh  kepemilikan  institusional, kepemilikan  publik  dan  profitabilitas terhadap  penghindaran  pajak  dengan manajemen  laba  sebagai  variabel intervening. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi  dan     Keuangan ,       4(9),
3764–3772. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i 9.1544
Indradi,   D.,   &   Sumantri,   I.   I.   (2020). Analisis  Penghindaran  Pajak  Dengan Pendekatan  Financial  Distress  dan Profitabilitas  Studi  Empiris  pada Perusahaan  Sektor  Industri  Barang
Konsumsi  di  BEI  Tahun  2013-2017,
4(2), 262–276.
Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan  Manajerial  pada  Tax Avoidance  dengan  Kualitas  Audit sebagai  Variabel  Pemoderasi. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi , 18(2), 82–91. Kusumastuti,   M.   T.   (2018).   Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif,  Insentif  Eksekutif  Dan
Leverage  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal EMBA , 1(4), 78–85.
Maidina,  L.  P.,  &  Wati,  L.  N.  (2020).
Pengaruh    Koneksi    Politik,    Good Corporate  Governance  Dan  Kinerja Keuangan  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal  Akuntansi ,  9(2),  118–131.
https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95
Marlinda,  DE.  Titisari,  KH.  Masitoh,  E. (2020).  Pengaruh  Gcg,  Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan  terhadap  Tax  Avoidance.
Ekonomis:  Journal  of  Economics  and Business , 4(1), 39-47
Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh     Kompetensi     Eksekutif, Ukuran       Perusahaan,       Komisaris Independen,        dan        Kepemilikan
Pengaruh   Likuiditas,   Leverage   Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. SULTANIST:  Jurnal  Manajemen  Dan Keuangan , 8(1), 28–36.
Ngadiman,  N.,  &  Puspitasari,  C.  (2017). Pengaruh     Leverage,     Kepemilikan Institusional,  Dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap  Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance)  Pada  Perusahaan  Sektor Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  Bursa Efek  Indonesia  2010-  2012. Jurnal Akuntansi, 18(3), 408–421.
Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020).  Pengaruh  Good  Corporate Governance  dan  Ukuran  Perusahaan terhadap Tax  Avoidance (Pada Perusahaan  Properti  dan  Real  Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). Jurnal  Revenue ,  01(02),  143– 151.
Pohan,  C.  A.  (2018). Pedoman  Lengkap Pajak  Internasional  (1st  ed.) .  Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama. Pohan,  H.  T.  (2019). Analisis  Pengaruh Kepemilikan  Institusi,  Rasio  Tobin  Q, Akrual  Pilihan,  Tarif  Efektif  Pajak, Dan  Biaya  Pajak  Ditunda  Terhadap
Penghindaran Pajak Pada
Perusahaan  Publik.  Jurnal  Informasi, Perpajakan,    Akuntansi,    Dan Keuangan Publik . Prasetyo,  NC.  Riana.  Masitoh,  E.  (2019). Pengaruh  Perencanaan  Pajak,  Beban Pajak  Tangguhan  Dan  Kualitas  Audit Terhadap Manajemen Laba. MODUS ,
31(2), 156-171.
Pratiwi, A. P. (2018).
Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan  Terhadap  Penghindaran Pajak  Dengan  Corporate  Sosial Responsibility  Sebagai  Pemediasi. Jurnal   Ilmu   Manajemen   &   Bisnis , 9(2). Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran
Perusahaan, Profitabilitas, pertumbuhan     Penjualan,     Proporsi
Komisaris  Independen,dan  Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance . Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur , 8(1). Putri, V. R. & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.
Jurnal  Manajemen  Dayasaing ,  19(1),
1.
Ramadhani, F. N., & Ningsih, S. S. (2022).
Pengaruh  Return  On  Asset,  Debt  To Equity  Ratio  dan  Deferred  Tax Expense  Terhadap  tax  Avoidance. JMB : Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 11(1). https://doi.org/10.31000/jmb.v11i1.51 71 Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter  Eksekutif,  Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran  Pajak  (Studi  Empiris pada  Perusahaan  Sektor  Industri Barang  Konsumsi  yang  Terdaftar  di Bursa   Efek   Indonesia   Tahun  2016- 2020). Jurnal      Akuntansi      Dan Keuangan , 10(2). Sopiah,   dan   Sangadji,   E.   M.   (2018). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Strategik.  (D.Prabantini,  Ed.) (Ed.1). Yogyakarta: CV Andi Offset.
Sugiyanto, & Sumantri, I. I. (2019). Peran Audit Internal Dan Sistem Pengendalian Internal  Atas  Pengajuan Kredit    Tanpa    Agunan    Pada
Perusahaan  Perbankkan  Di Indonesia. Jurnal      Akuntansi ,       13(2),  196– 224. https://doi.org/10.25170/10.25170/jar a.v13i2.481 Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta. Trijovianto,   A.  (2021).  Pengaruh  Beban Pajak  Tangguhan  dan  Perencanaan Pajak  Terhadap  Manajemen  Laba (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan Perusahaan  Perdagangan,  Jasa  Dan Investasi  Di  Bursa  Efek  Indonesia). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 9(2).
Wati,   E.  M.  L.  ,  &  Astuti,   S.  (2020). Pengaruh        Profitabilitas,        Good Corporate  Governance  dan  Intensitas Modal  Terhadap  Penghindaran  Pajak pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu  Bara  di  Bursa  Efek  Indonesia Periode  2016-  2018. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi (JIMMBA) , 2(4), 641–654.