## PENJUALAN  BBM  ILLEGAL  DI  DALAM  KAPAL  LAUT DITINJAU  DARI  UNDANG-  UNDANG  NOMOR  20  TAHUN
2001

## Angela Claresta Foek
Fakultas Hukum Universitas Surabaya angelfoek8@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8794

## Submission
Track: Received: 9 September 2019 Final Revision: 4 Oktober 2019 Available online: 10 Oktober 2019 Corresponding Author:
Angela Claresta Foek angelfoek8@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  (DB)  yaitu  melakukan  tindakan  pidana korupsi  menjual  bahan  bakar  minyak  yang  didapat  secara  illegal ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  atas  Undang–Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pada  kasus  DB  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  menjual  bahan  bakar  minyak yang  didapat  secara illegal  di  dalam  kapal  dapat  dikenakan  pasal 2  jo.  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kata Kunci: penjualan  bahan  bakar minyak  illegal,  tindak  pidana korupsi;  Undang-  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  atas  Undang–Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
This  study  was  intended  to  analyze  the  actions  committed  by  the prepetrator  (DB)  who  commited  criminal  acts  of  corruption  by selling illegally obtained fuel oil in view of the Law  Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on Eradication of Crime  of  Corruption  Crime.  In  the  case  of  DB  who  commited  a criminal  act  of  corruption  by  selling  fuel  oil  which  was  illegally obtained from the ship could be subjected to Article 2 jo. Article 18 Law  Number  20  of  2001  on  Amendments  to  Law  Number  31  of 1999 on Eradication of Corruption Crimes jo. Article 64 paragraph jo. Article 55 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code.
Keywords:  Sale  of  Illegal  Fuel  Oil,  Crime  of  Corruption;  Law Number 20  of  2001  on  Amendment  to  Law  Number 31 of  1999  on Eradication of Corruption Crime.

## PENDAHULUAN
Bahan bakar minyak atau yang biasa dikenal dengan istilah BBM telah menjadi salah satu kebutuhan primer  manusia dewasa ini. Hampir setiap hari segenap  lapisan  masyarakat menggunakan  BBM  untuk  menunjang  aktivitas  transportasi  mereka.  Perkembangan  dunia yang  semakin modern ,  semakin  meningkatkan  konsumsi  masyarakat  terhadap  BBM,dan berpotensi meningkatkan harganya dari waktu ke waktu.
Hal  tersebut  menimbulkan  peluang  bagi  pihak-pihak  tertentu  untuk  memanfaatkan situasi  tersebut  dengan  cara  menjual  BBM  secara illegal .  Dalam  arti  melakukan  penjualan BBM tanpa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara  khusus  mengatur  hal  tersebut  yaitu,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.
Usaha  penjualan  bahan  bakar  minyak  termasuk  ke  dalam  kegiatan  usaha  hilir  yaitu niaga.  Niaga  adalah  kegiatan  pembelian,  penjualan,  ekspor,  impor  minyak  bumi  dan/atau hasil  olahannya,  termasuk  niaga  gas  bumi  melalui  pipa.  Merujuk  pada  pasal  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2004  tentang  Kegiatan  Usaha  Hilir  Minyak  dan  Gas  Bumi, kegiatan  usaha  hilir  dilaksanakan  oleh  badan  usaha  yang  telah  memiliki  izin  usaha  yang dikeluarkan  oleh  Menteri  dan  diselenggarakan  melalui  mekanisme  persaingan  usaha  yang wajar,  sehat,  dan  transparan.  Pasal  5  angka  2  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  menentukan  bahwa  kegiatan  usaha  hilir  yang  mencakup pengelolaan,  pengangkutan,  penyimpanan,  dan  niaga.  Diperjelas  dengan  adanya  Pasal  23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  dapat  dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha setelah  mendapatkan  Izin  Usaha  dari  Pemerintah.Sehingga  dalam  melaksanakan  kegiatan usaha  pembelian,  penyimpanan,  dan  penjualan  BBM  harus  berbentuk  badan  usaha,  bukan perorangan.
Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  tersebut  diatur  dalam  konstitusi negara  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa hukum  ditempatkan  sebagai  salah  satu  norma  utama  yang  mengatur  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia.  Penjualan  BBM  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-udangan  adalah  hal  yang illegal, dan  bahkan  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Kasus yang diangkat di dalam artikel ini adalah Kasus DB bermula pada tahun 2004 dimana DB menjabat sebagai mualim 1 kapal MT Santana milik PT Pelumin. DB bertugas mengangkut  bahan  bakar  minyak  berupa  solar  dan premium  milik  PT  Pertamina  (Persero) sebanyak 1.600 kilo liter dari unit pengeolaan II Dumai menuju Terminal BBM Pekanbaru Sei  Siak.  DB  mengangkut  solar  dan  premium  dari  unit  pengelolaan  II  Dumai  ke  Terminal BBM  Pekanbaru  Sei  Siak  enam  hingga  delapan  kali  dalam  satu  bulan.  Setiap memindahkan  BBM  ternyata tangki BBM tidak bisa terserap habis, selalu menyisakan tiga hingga  lima  kilo  liter.  Akan  tetapi master,  surveyor ,  dan  pihak  kapal  mengeluarkan Dry
Certificate .
DB  menjual  sisa  BBM  milik  PT  Pertamina  (Persero)  saat  hendak  kembali  ke  unit pengelolaan  II  Dumai.  Sisa  BBM  yang  tidak  bisa  terserap  dipindahkan  ke  dalam  tangki nomor  3.  DB  kemudian  menghubungi  DN  untuk  memindahkan  BBM  tersebut  dari  kapal Santana ke kapal Tanker Lautan 1 atau Kapal Tanker Lautan 3 milik AM dengan cara ship to ship di tengah perairan wilayah Dumai.
DB  memeriksa  dan  memastikan  bahwa  sisa  minyak  BBM  milik  PT  Pertamina (Persero) di tanki nomor 3 telah habis dipindahkan ke kapal tanker lautan 1 atau kapal tanker lautan 3. Penjualan tersebut dilakukan sekitar tiga hingga lima kali dalam satu bulan. Jumlah BBM sisa yang dijual sekitar lima belas hingga dua puluh kilo liter. Penjualan BBM sisa PT Pertamina  (Persero)  tersebut  DN  melakukan  pembayaran  kepada  WY  dengan  mentransfer uang  ke  rekening mandiri  DB  dengan  total  Rp  6.079.300.000,00.  DB  mendapat  delapan hingga  sembilan  persen  atau  sekitar  Rp  486.344.000,00  hingga  Rp  547.137.000,00, kemudian  uang  tersebut  juga  dibagikan  kepada  empat  belas  kru  kapal,  empat  pegawai  PT Pertamina (Persero) dan dua petugas surveyor.
Pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 12 Januari 2011 DB berhenti bekerja dari kapal MT  Santana  milik  PT  Pelumin.  Pada  21  Juli  2013  DB  bekerja  di  SPOB  Melisa  milik  PT Agni  Putra  Jasa  Kusuma.  Selaku  Mualim  1  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  menghitung muatan, merencanakan stabilitas kapal, dan mempersiapkan tanki muatan.
Kapal SPOB Melisa adalah jenis Motor Tanker dengan kapasitas 2.600 kilo liter dan kapal  tersebut  mengangkut  premium  dan  solar  milik  PT  Pertamina  (Persero). Dengan rute Dumai atau Sei Pakning menuju ke terminnal BBM Sei Siak  di  Pekanbaru.  Adapun  jumlah perjalanan  dalam  pemuatan  BBM  setiap  bulannya  dari  Dumai  menuju  Pekanbaru  sekitar empat  kali  muat  setiap  bulannya.  DB  juga  mengetahui benar bahwa BBM berupa premium dan solar yang diangkut oleh kapal SPOB Melisa adalah milik PT Pertamina (Persero).
Setiap  kali  kapal  SPOB  Melisa  melakukan  proses  bongkar  muatan  DB  mengetahui masih terdapat sisa BBM dalam tangki kapal SPOB Melisa. Seperti pada sebelumnya yang terjadi pada kapal tangki milik PT Santana dimana sisa BBM yang tidak dapat terisap oleh pompa  kapal.  Pihak loading  master,  surveyor ,  dan  pihak  kapal  tetap  menerbitkan  ” Dry Certificate ”  padahal  sudah  diketahui  oleh  DB  secara  benar  bahwa  terdapat  klausul “ Transportation  Losses ”  pada  perjanjian  kontrak  sewa  kapal.  Bahwa  terhadap  sisa  BBM setelah  dilakukan  proses  bongkar  adalah  merupakan  milik  negara  dan  milik  PT  Pertamina (Persero)  yang  seharusnya  diserahkan  kembali  oleh  kapal  SPOB  Melisa,  Akibat  dari perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara casu quo PT Pertamina (Persero)sebesar Rp 149.760.938.624,00.
DB didakwa dengan Dakwaan Primair:
Pasal  2  ayat  (1)  jo.  Pasal  18  Undang-Undang  R.I.  No.  31  tahun  1999  sebagaimana  telah diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dakwaan Subsidair:
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah  dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan DB tidak terbukti secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  yang  sebagaimana  di  dakwakan  primair maupun  subsidair,  serta  membebaskan  terdakwa  dari  semua  dakwaan tersebut, hakim juga menyatakan  bahwa  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  tidak  berwenang  mengadili  perkara tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa DB.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini  menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang- undangan  atau  literatur-  literatur  lainnya,  serta  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  dan terhadap sistematika hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah statute  approach dan conceptual  approach .  Pendekatan statute  approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan  menelaah  semua  undang-undang  dari  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengn  isu hukum  yang  sedang  dihadapi.  (Marzuki,  2014,  hal.133)  Pendekatan conceptual  approach adalah  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014, hal. 135).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkara  tindak  pidana  korupsi  sebelum  ditetapkan  sebagai  perkara  yang  merugikan negara,  maka  harus  melalui  perhitungan.  Perhitungan  kerugian  keuangan  negara  bukan hanya pendekatan pencatatan, tambah kurang menggunakan kalkulator, atau alat perhitungan lainnya,  karena  didalamnya  terdapat  terminologi  “kerugian  ada  terdapat  unsur  perbuatan melanggar  hukum  yang  mengakibatkan  terjadi  rugi”.  (R.  Bayu  Ferdian,  Mohd.Din,  M. Gaussyah, 2018, hal. 330). Kerugian akibat korupsi secara signifikan mengurangi kapasitas negara  dalam  membangun  perekonomian  dan  menyediakan  fasilitas  kesejahteraan  sosial. (Deddy Chandra, Arifin, 2018, hal. 29).  Dalam konteks hukum pidana, korupsi  merupakan tindak pidana yang sulit dibuktikan. (Puteri Hikmawati, 2018, hal. 28).
Analisis  kasus  dilakukan  terhadap  pertanggungjawaban  pidana  disertai  perbarengan tindak pidana yang ada dan penyertaan para pelaku. Pertanggungjawaban pidana sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan menurut pendapat Moeljatno (1987, hal. 167), yakni:
Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum  pidana,  menganut  asas  tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), walaupun tidak dirumuskan dalam undang- undang,  tetapi  dianut  dalam  praktik.  Tidak  dapat  dipisahkan  antara  kesalahan  dan pertanggungjawaban  atas  perbuatan.  Orang  yang  melakukan  dengan  kesalahan  saja  yang dapat dibebani dengan tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
Untuk  menjelaskan  kesalahan,  maka  diuraikan  unsur-unsur  sesuai  pendapat Moeljatno yakni:
Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:
a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
Unsur melakukan perbuatan pidana yang  melawan  hukum. Moeljatno (2011, hal. 30) berpendapat  bahwa:  “perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum,  yang  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”
b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
Pasal  44  dan  Pasal  45  KUHP  dijelaskan  bahwa  seseorang/pelaku  dapat  dicela  dan mampu  bertanggungjawab  ditentukan  oleh  beberapa  faktor  yang  dalam  hal  ini Moeljatno (2011, hal. 66) berpendapat berupa:
1. Faktor  akal/batin,  jiwa  beserta  fungsinya  dalam  keadaan  normal,  yaitu dapat  membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  yang tidak diperbolehkan.
2. Faktor  kehendak  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  pidana,  yaitu  dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.
Unsur mampu bertanggungjawab dalam tindak pidana meliputi:
- Menginsyafi makna dari perbuatannya; - Menginsyafi  perbuatan  tersebut  tidak  patut  dalam  pergaulan masyarakat; - Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut
c. Mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  atau  kealpaan Dipidananya atau tidaknya suatu kejahatan, maka mutlak diisyaratkan  adanya
“sengaja  atau  dolus”  atau  “kelalaian  atau  culpa”  yang  merupakan  keharusan  untuk dapat  menyimpulkan  adanya  kesalahan.  Kesalahan  ini  menjadi  unsur  penting  dalam menerapkan pertanggungjawaban pidananya.
Sengaja atau dolus merupakan tindakan yang timbul dari dalam diri seseorang dikarenakan  adanya  dorongan  niat  yang  besar  dari  dalam  diri  orang  tersebut. Pengertian sengaja Menurut Moeljatno (2011, hal. 68) ada dua aliran yaitu:
1. Terori  kehendak,  dimana  kesengajaan  adalah  kehendak  yang  diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dengan undang-undang.
2. Teori  pengetahuan,  mempunyai  gambaran  tentang  apa  yang  ada  dalam kenyataan.
Tiga  jenis  atau  macam  kesengajaan,  yaitu  sengaja  sebagai  maksud  (untuk menimbulkan akibat tertentu atau dilarang), sengaja sebagai keharusan atau kepastian terjadi  untuk  tercapainya  kejadian  yang  dimaksud,  sengaja  bersyarat  (dengan mengetahui dan menghendaki menerima resiko yang besar) atau yang dikenal dengan nama sengaja sebagai kemungkinan atau dolus eventualis .
Lalai atau culpa sebagai salah satu bentuk kesalahan. Dimana cupla, memiliki pengertian  kurang  mengindahkan  larangan,  sehingga  tidak  berhati-hati  dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Tiga komponen kealpaan yang tersembunyi meliputi:
a. Sifat melawan hukum (Unlawfullness);
b. Kelalaian (Negligence);
c. Sifat tercela (Blamewortheness).
d. Tidak adanya alasan pemaaf.
DB  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  karena  terdapat  kesalahan.  Unsur- unsur kesalahan tersebut:
a. DB  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  cara  melakukan penjualan BBM illegal dengan perbuatan berlanjut dan sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana dikenakan
b. DB  adalah  orang  dewasa  dengan  keadaan  sehat  dan  normal sehingga  mampu untuk bertanggungjawab.
c. Memenuhi  bentuk  kesalahan  yaitu  keengajaan  pada  saat  DB  secara  sengaja menerima uang dan membagikan uang hasil penjualan BBM illegal.
d. Terhadap DB tidak terdapat alasan pemaaf.
Dapat dilihat unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:
a. Setiap orang;
Setiap  orang  dalam  Pasal  1  butir  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  orang  perseorangan  atau termasuk  korporasi.  Unsur  pada  pasal  ini  merupakan  subyek  atau  pelaku  tindak pidana  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya.  DB  yang merupakan  subjek  atau  pelaku  tindak  pidana  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
b. Secara melawan hukum;
Menurut  Adami  (2016,  hal.  40)  Dari  penjelasan  singkat  mengenai  sifat  melawan hukum  tersebut  diatas,  dapat  dikatakan  unsur  “melawan  hukum”  yang dicantumkan  dalam  rumusan  tindak  pidana  korupsi  “memperkaya  diri”  Dalam pasal 2 ayat (1) UUTPK
Dimana  DB  secara  melawan  hukum  dengan  melakukan  tindak  pidana  penjualan sisa BBm milik PT Pertamina (Persero) secara illegal
c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi; Memperkaya diri  sendiri  artinya  diri  si  pembuat  sendirilah  yang  memperoleh  atau  bertambah kekayaannya  secara  tidak  sah.  Sedangkan  memeperkaya  orang  lain  adalah sebaliknya,  orang  yang  kekayaannya  bertambah  atau  memeperoleh  kekayaanya adalah orang lain selain si pembuat
DB melakukan penjualan sisa BBM secara illegal dan mendapat keuntungan 8% hingga 9% untuk setiap transaksi illegal tersebut
d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil ,  yaitu  “adanya  tindak  pidana  korupsi,  cukup  dengan  dipenuhinya  unsur- unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat
Perbuatan  DB  menjual  solar  dan  premium illegal mengakibatkan  kerugian  negara sebesar  Rp  149.760.938.624,00.  (seratus  empat  puluh  sembilan  miliar  tujuh  ratus enam  puluh  juta  sembilan  ratus  tiga  puluh  delapan  ribu  enam  ratus  dua  puluh  empat rupiah)

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  pada  bab- bab  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  DB  telah  melakukan  perbuatan  tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:
(1) Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(2) DB dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena terdapat kesalahan.
Unsur-unsur kesalahan tersebut:
a. DB telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan
penjualanBBM illegal dengan perbuatan berlanjut dan sebagai pembuat
(dader) suatu perbuatan pidana dikenakan
b. DB adalah orang dewasa dengan keadaan sehat dan normal sehingga mampu untuk bertanggungjawab.
c. Memenuhi bentuk kesalahan yaitu keengajaan pada saat DB secara sengaja menerima uang dan membagikan uang hasil penjualan BBM illegal.
d. Terhadap DB tidak terdapat alasan pemaaf.
Berdasarkan  simpulan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  seyogyanya  hakim dalam memutus perkara lebih teliti dalam mengklasifikasikan tindakan pidana tersebut masuk  kedalam  ranah  tindak  pidana  korupsi  dengan  lebih  melihat  unsur-unsur  yang terkandung dalam pasal yang di dakwakan.

## REFERENSI
Chazawi, A. (2016), Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Malang: Rajawali Pers. Deddy  Chandra,  Arifin.  2018.  Kendala  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana    Korupsi Transnasional. Vol. 11 Nomor 2. Tahun 2018 Marzuki, P. M. (2014), Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group. Moeljatno (1987), Asaz-Asaz Hukum Pidana. Bina Aksara: Jakarta.
Moeljatno (2011), Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Puteri Hikmawati. 2018. Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi. Pusat Penelitian Keahlian DPR RI. 30 Juni 2018.
R.  Bayu  Ferdian,  Mohd.  Din,  M.  Gaussyah.  2018.  Penetapan  Kerugian  Dalam  Perkara Tindak Pidana Korupsi. Vol.2(3). Desember 2018.