Ulfia Mutiara Supatmanto, Amal Chalik Sjaaf (2022) Analisis Pembiayaan Kesehatan Pegawai Pada Masa Pandemi Covid 19, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7) 10 , E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## ANALISIS PEMBIAYAAN KESEHATAN PEGAWAI PADA MASA PANDEMI COVID 19
Ulfia Mutiara Supatmanto 1 , Amal Chalik Sjaaf 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Email: ulfia.mutiara@gmail.com, amal.c.sjaaf@gmail.com

## Abstrak
Peningkatan  anggaran  kesehatan  pada  Anggaran  Pengeluaran  dan  Belanja  Negara (APBN)  sangat  signifikan  selama  pandemi  COVID  19.  Alokasi  belanja  anggaran kesehatan diperoleh dari refocusing dan realokasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  besarnya  peningkatan  anggaran  belanja  kesehatan  dan penggunaannya  selama  pandemi  COVID  19  pada  tahun  anggaran  2020-2021 dibanding pada tahun anggaran 2019 dimana pandemi COVID 19 belum dimulai. Penelitian  dilakukan  secara  kuantitatif  dengan  melihat  laporan  tahunan  salah  satu klinik kementerian pada tahun 2019 hingga 2021. Penelitian ini juga menggunakan wawancara  kepada  narasumber  terkait  penyusun  dan  pelaksana  penggunaan anggaran.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  peningkatan  anggaran kesehatan  hingga  11  kali  lipat  dibandingkan  dengan  anggaran  sebelum  pandemi berlangsung.  Peningkatan  anggaran  ini  dialokasikan  untuk  upaya  pencegahan penularan  COVID  19  serta tracing pegawai  yang  tertular  COVID  19.  Upaya pencegahan  meliputi  pemberian  vitamin,  susu,  madu, hand  sanitizer dan  masker kepada pegawai secara berkala; penyediaan masker N95, gloves dan gown kepada petugas kesehatan; serta pemeriksaan swab secara rutin dan berkala bagi pegawai di lingkungan  kementerian.  Kesimpulan  pada  penelitian  ini  adalah  ada  peningkatan anggaran kesehatan yang sangat signifikan selama tahun 2020 hingga 2021 karena pandemi  COVID  19  yang  menunjukkan  adanya  upaya  dari  kementerian  untuk melindungi pegawainya dari penularan COVID 19 secara maksimal.
Kata Kunci : Pembiayaan kesehatan, Anggaran, COVID 19, APBN

## Abstract
The increase in the health budget in the State Revenue and Expenditure Budget was very  significant  during  the  COVID  19  pandemic.  The  allocation  of  health  budget expenditure was obtained from refocusing and reallocation of the budget. This study aims to determine the magnitude of the increase in the health spending budget and its use during the COVID-19 pandemic in the 2020-2021 fiscal year compared to the 2019 fiscal year where the COVID-19 pandemic has not yet started. The research was conducted quantitatively by looking at the annual report of one of the ministry's clinics from 2019 to 2021. This study also used interviews with informants regarding the compilers and implementers of budget use. The results showed that there was an increase in the health budget of up to 11 times compared to the budget before the pandemic  took  place.  This  budget  increase  is  allocated  for  efforts  to  prevent  the
transmission  of  COVID  19  as  well  as  tracing  employees  who  are  infected  with COVID  19.  Prevention  efforts  include  the  supply  of  vitamins,  milks,  honey,  hand sanitizers and masks to employees on a regular basis; provide  N95 masks, gloves and  gowns  for  health  workers;  as  well  as  routine  and  periodic  swab  checks  for employees within the ministry. The conclusion in this study is that there is a very significant increase in the health budget during 2020 to 2021 due to the COVID 19 pandemic which shows the best efforts of the ministry to protect its employees from the transmission of COVID 19.
Keywords : Health financing, Budget, COVID 19, State Revenue and Expenditure Budget

## Pendahuluan
Pandemi COVID 19 yang melanda dunia menjadi masalah pelik bagi pemerintah Indonesia (Do et al., 2021). Pemerintah sangat memperhatikan dampak COVID 19 pada kesehatan,  khususnya  pegawai  pemerintah  sehingga  berusaha  semaksimal  mungkin berupaya memanfaatkan dana APBN yang ada demi melindungi sumber daya manusia yang ada. Format anggaran kesehatan pada masa pandemi berlangsung berbeda dengan masa sebelum pandemi COVID 19. Pada masa pandemi COVID 19, anggaran belanja untuk  pelayanan  kesehatan  pegawai  khususnya  yang  terdampak  COVID  19  diberikan mata anggaran khusus yang berlaku selama pandemi berlangsung. Anggaran pengeluaran dan belanja negara merupakan sebuah instrumen yang memiliki dimensi yang luas dalam penanganan  pandemi  dari  segi  kesehatan,  melindungi  masyarakat  yang  rentan  dan mendukung proses pemulihan ekonomi (Yulianti, 2021).
Pemanfaatan  APBN    yang  optimal  untuk  melindungi  kesehatan  pegawai  dari penularan  COVID  19  menjadi  prioritas(Bahtiar  &  Hariyadi,  2020).  Hal  ini  dilakukan karena pegawai pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk terus bekerja dalam kondisi pandemi sebagai bagian dari pelayanan publik. Oleh karena itu, segala daya upaya penggunaan  APBN  untuk  kesehatan  difokuskan  menjaga  kesehatan  pegawai  dan mencegah  penularan  COVID  19  saat  bekerja(M.  Rafik,  2022).  Selain  itu,  penjaminan juga meliputi kesehatan keluarga pegawai.
Upaya perlindungan kesehatan bagi pegawai pada masa pandemi membutuhkan porsi anggaran yang besar. Peningkatan anggaran belanja untuk pembiayaan kesehatan menjadi perhatian krusial yang harus disikapi dengan hati-hati(Bahtiar & Hariyadi, 2020). Perubahan  APBN  untuk  pegawai  dan  petugas  kesehatan  seperti Personal  Protective Equipment (PPE),  masker  dan hand  sanitizer menjadi  fokus  utama(Triasti,  2021). Penggunaan anggaran kesehatan harus dilakukan mengedepankan prinsip tepat guna dan hasil guna.
Penggunaan  anggaran  kesehatan  secara  tepat  guna  akan  memberikan  dampak positif  bagi  tercapainya  tujuan.  Pemerintah  menerbitkan  Perppu  No.  1  Tahun  2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sebagai salah satu upaya luar biasa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia(Safitri et al., 2020). Peraturan inilah yang menjadi dasar dalam refocusing anggaran pada saat pandemi COVID 19.
Aspek anggaran negara menjadi salah satu aspek yang mengalami tekanan luar biasa  selama  pandemi  COVID  19  selain  aspek  kesehatan  (Bahtiar  &  Hariyadi,  2020). Sumber keuangan negara yang digunakan untuk mengatasi pandemi COVID 19 dengan membiayai  berbagai  stimulus  dan  dukungan  bagi  pegawai  pemerintah  untuk  tetap menjalankan  fungsi  pelayanan  publik  meningkat  (Bahtiar  &  Hariyadi,  2020).  Hal  ini bertolak  belakang  dengan  pendapatan  negara  dimana  terjadi  penurunan  pendapatan dengan  melambatnya  roda  perekonomian  Indonesia  pada  masa  pandemi  COVID  19 (Suparman,  2021).  Oleh  karena  itu,  peningkatan  anggaran  dan  pemanfaatan  anggaran negara harus disikapi dengan cermat dan
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  besarnya  peningkatan  anggaran belanja kesehatan dan penggunaannya selama pandemi COVID 19 pada tahun anggaran 2020-2021  yang  digunakan  oleh  salah  satu  klinik  milik  pemerintah.  Penelitian  ini memfokuskan  pada  alokasi  belanja  layanan  kesehatan  yang  meningkat,  baik  dalam bentuk barang maupun jasa. Hal ini untuk melihat upaya pemerintah dalam melindungi pegawai di lingkungan pemerintah selama pandemi COVID 19 berlangsung.

## Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  sudut  pandang  deskriptif  observasional  dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan melihat laporan tahunan Klinik  Kementerian  pada  tahun  anggaran  2019  hingga  2021.  Penelitian  kualitatif menggunakan metode wawancara kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Kepala Bagian Rumah Tangga. Wawancara menggunakan pertanyaan terbuka.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
Alokasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.270.207.000 yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Jumlah kunjungan selama setahun untuk pasien umum sebesar 13.207 orang, pasien gigi sebesar 4.834 orang dan rujukan  laboratorium  sebesar  1.900  orang.  Jenis  kegiatan  yang  dilakukan  adalah pemeriksaan  medis  dasar,  pemeriksaan  gigi  dasar,  pemeriksaan  gigi  anak, pemeriksaan  laboratorium,  pemeriksaan  IVA,  pelayanan  KB,  pelayanan  mobil ambulance dan  jenazah,  pemeriksaan  kesehatan  di  Unit  Pelayanan  Terpadu  (UPT) milik  kementerian,  pendampingan  medis  dalam  acara  yang  diselenggarakan  oleh kementerian dan bakti sosial. jam operasional klinik dari pukul 08.00 – 15.00 dengan diselingi istirahat pada jam 12.00 – 13.00.
Alokasi anggaran APBN pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.270.207.000  pada awal tahun, kemudian mengalami refocussing dan realokasi anggaran sepanjang tahun 2020 dengan  total  anggaran  pada  DIPA  sebesar  Rp.  23.936.528.000  pada  akhir  tahun anggaran 2020. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Rumah Tangga memberikan informasi  bahwa  pelaksanaan refocussing dan  realokasi  anggaran  dilakukan  terkait dengan  arahan  presiden  untuk  mendukung  penanggulangan  penyebaran  COVID  19
dan  pelaksanaan  tracing  penyebaran  COVID  19  di  lingkungan  kerja  sehingga anggaran  perjalanan  dinas  dialokasikan  untuk  penanggulangan  COVID  19.  Jumlah pasien baik yang melakukan kunjungan ataupun melalui telemedicine selama setahun untuk pasien umum sebesar 8.317 orang, pasien gigi sebesar 1.898 orang dan rujukan laboratorium sebesar 539 orang ditambah 5.918 pasien pemeriksaan rapid test COVID 19 dan 4.370 pasien pemeriksaan swab PCR. Pelaksanaan telemedicine berupa tele konsultasi  dengan  dokter  dan  dokter  gigi  menjadi  terobosan  baru  dalam  pelayanan Klinik  Utama  Kementerian.  Pejabat  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PPBJ) menginformasikan bahwa ada peningkatan anggaran belanja untuk pembelian vitamin, susu,  madu,  masker  medis,  masker  N95,  gown,  sarung  tangan  dan  sejumlah perlengkapan pendukung seperti air purifier, UV Lamp dan desinfeksi berkala bagi ruangan klinik dan ruang kerja pegawai. Belanja obat difokuskan sebagai penunjang kepada pegawai yang terpapar COVID 19 berupa paket bantuan obat yang terdiri atas obat yang diresepkan oleh dokter penanggungjawab, multivitamin, vitamin D3 5000iu, susu dan madu. Belanja laboratorium difokuskan pada tracing dan evaluasi berkala dengan metode rapid test COVID 19 dan swab PCR bagi pegawai. Jam operasional klinik dilakukan secara terbatas dan bertumpu pada tele konsultasi mengingat sebagian besar pegawai melakukan work from home (WFH).
Anggaran APBN untuk pelayanan kesehatan pegawai kementerian pada DIPA tahun  anggaran  2021  sebesar  Rp.  23.847.412.000.  Jumlah  kunjungan  pasien  baik berkunjung langsung maupun melalui telemedicine sebanyak 8.317 pasien umum, 710 pasien  gigi,  675  pasien  rujukan  laboratorium  dan  4.813  pasien  rujukan  swab  PCR. Pemberian  bantuan  multivitamin,  susu,  madu  dan  masker  medis  untuk  pegawai dilakukan  secara  berkala  sebagai  upaya  menjaga  kesehatan  pegawai  dari  paparan COVID  19.  Masker  N95,  gown  dan  sarung  tangan  menjadi  dukungan  bagi  tenaga kesehatan yang bertugas di klinik, kegiatan kementerian dan kunjungan ke pasien yang membutuhkan pelayanan medis. Pelayanan telemedicine dilakukan berdasarkan resep dokter dalam pelayanan tele konsultasi. Kuasa pengguna anggaran menginformasikan bahwa pada tahun 2020 hanya melakukan swab PCR saja. Belanja modal diarahkan untuk perbaikan sarana klinik dan pembelian vacuum aerosol suction yang dibutuhkan oleh klinik gigi. Pemberian dukungan obat dan multivitamin kepada penderita COVID 19 dilakukan melalui paket obat berdasarkan resep dokter saat tele konsultasi. Pasien yang  melapor  diri  maka  akan  ditempatkan  di  wisma-wisma  yang  dimiliki  oleh kementerian.

## B. Pembahasan
Pandemi COVID 19 merupakan disrupsi yang besar dalam pelayanan kesehatan di klinik milik pemerintah. Pelayanan kesehatan yang dilakukan rutin tanpa perubahan pada  tahun  2019  menjadi  berubah  dengan  cepat  pada  tahun  2020(Salsabila,  2021). Perubahan  terlihat  jelas  dari  pola  pelayanan  dan  kebutuhan  klinik  baik  bagi  pasien maupun bagi tenaga kesehatan(Suar, 2022). Pada saat COVID 19 berlangsung elemen biaya meningkat. Hal ini membutuhkan dukungan finansial yang cukup besar.
Dukungan  finansial  bagi  klinik  milik  pemerintah  bersumber  dari  APBN. Anggaran  pada  tahun  2020,  sejak  pandemi  COVID  19  berlangsung,  naik  secara signifikan. Peningkatan terjadi akibat kebijakan pemerintah yang memfokuskan pada dukungan  penuh  terhadap  pencegahan  penularan  COVID  19  di  lingkungan  kerja. Sistem  kerja  yang  menerapkan  sistem Work  From  Home (WFH)  sejak  pandemi berlangsung mengakibatkan perubahan pola kerja pelayanan kesehatan bagi pegawai (Blease et al., 2019).
Pola kerja ini berubah seiring dengan tuntutan kebutuhan untuk memperoleh konsultasi  kesehatan  dengan  jarak  jauh  .  Konsultasi  kesehatan  dengan  jarak  jauh menjadi hal krusial dimana merupakan salah satu ukuran dalam kinerja seorang tenaga medis  dalam  masa  pandemi  COVID  19(McCall,  2020).  Kebijakan telemedicine kemudian  dipilih  dan  dioptimasi  sejalan  dengan  kebutuhan  pegawai  yang  sedang terkonfirmasi positif COVID 19 dan perlu pemantauan dari klinik (Liu et al., 2020; M. Rafik,  2022).  Kebutuhan  pegawai  melalui telekonsultasi menjadi  krusial  untuk menghindari kontak antara dokter dengan pasien(M. Rafik, 2022; McCall, 2020).
Tenaga  kesehatan  yang  harus  kontak  dengan  pasien  maka  akan  disediakan perlengkapan pelindung diri dalam hal ini masker N95, Gown dan gloves(Fatmawati et al., 2021). Selain itu, hal yang baru adalah digunakan juga baju kerja (scrub) untuk meminimalisir kontaminasi selama tenaga kesehatan berpraktek di klinik. Standar baju kerja  ini  juga  membutuhkan  tambahan  alokasi  anggaran  kesehatan  diluar  anggaran kesehatan rutin.
Alokasi  anggaran  juga  meningkat  pada  bagian  pembelian  vitamin  dan  obat. Alokasi ditujukan untuk pegawai yang termasuk dalam kategori pasien terkonfirmasi positif  atau  menjadi  terduga  COVID  19  dalam  masa  isolasi  mandiri.  Pasien  yang dalam isolasi mandiri diberikan paket obat penunjang yang terdiri dari multivitamin, vitamin D3 5000 IU, dan obat kumur. Pasien juga diberikan obat-obatan sesuai resep dokter  pada  saat  telekonsultasi.  Obat-obatan  ini  termasuk  dalam  pelayanan telemedicine (Liu et al., 2020).
Hal  lain  yang  diberikan  kepada  pegawai  selama  pandemi  COVID  19 berlangsung  adalah  pemberian  paket  kesehatan  secara  berkala.  Paket  kesehatan  ini terdiri atas multivitamin, susu, madu, masker dan hand sanitizer. Paket ini diberikan sebagai bagian dari intensif kepada pegawai yang melaksanakan Work From Office (WFO) atau yang bekerja di lapangan. Paket untuk pegawai yang melaksanakan Work From Home (WFH) diberikan berupa multivitamin, susu dan madu. Pemberian paket kesehatan  ini  memperoleh  alokasi  keuangan  yang  sangat  besar  sehingga  menjadi penyumbang peningkatan anggaran kesehatan yang signifikan pada tahun anggaran 2020 dan 2021.
Peningkatan  anggaran  juga  disumbang  dari  sektor  belanja  pemeriksaan laboratorium. Pada tahun 2020 dilaksanakan rapid test COVID 19 dan tes swab PCR. Tes ini dilakukan secara berkala, baik pada saat kegiatan akan berlangsung maupun pada  jangka  waktu  tertentu  sebagai  bagian  dari  penapisan.  Tes  ini  dilakukan  juga menjadi bagian dari standar operasional prosedur tracing kontak erat dengan pasien
terkonfirmasi positif COVID 19. Sepanjang tahun 2020 dilakukan rapid test COVID 19  pada  5.918  pasien  dan  4.370  pasien  pemeriksaan  swab  PCR.  Pada  tahun  2021 dilakukan 4.813 pasien swab PCR.
Pembelian  peralatan  penunjang  pelayanan  kesehatan  juga  dilakukan  selama tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Peralatan pendukung yang dibeli pada tahun anggaran 2020 itu diantaranya air purifier dan UV Lamp . selain itu, dilakukan desinfeksi  berkala  bagi  ruangan  klinik  dan  ruang  kerja  pegawai.  Pada  tahun  2021, dilakukan  pembelian vacuum  aerosol  suction sebagai  upaya  untuk  mengaktifkan kembali  pelayanan  gigi  kepada  pasien.  Pembelian  peralatan  penunjang  lainnya dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan peralatan yang rusak pada tahun 2020. Peningkatan  anggaran  selama  pandemi  COVID  19  yang  digunakan  untuk melindungi  pegawai  di  lingkungan  pemerintah  dapat  diterima.  Akan  tetapi,  harus diperhatikan  penggunaan  anggaran  yang  ada  dilakukan  sesuai  skala  prioritas, transparan, menggunakan harga
wajar, akuntable dan dapat
dipertanggungjawabkan(Bahtiar & Hariyadi, 2020; Safitri et al., 2020; Triasti, 2021). Pembiayaan  kesehatan  sudah  sesuai  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Keuangan.  Hal  ini  juga  diamanatkan  dalam  keputusan  Menteri  Pertanian  untuk berupaya  menjaga  kesehatan  pegawai  dari  penularan  COVID  19  selama  bertugas. Setelah pandemi COVID 19 dinyatakan usai ( new normal ) maka pemberian vitamin secara berkala dan penggunaan sarana telekonsultasi dapat terus dilakukan(M. Rafik, 2022; Suar, 2022).
Elemen pembiayaan pada masa pandemi COVID 19 juga berbeda. Pada tahun anggaran 2020, elemen pembiayaan dikhususkan untuk pembelian multivitamin dan tracing . Pemberian multivitamin dan bahan penguat kesehatan lain seperti susu dan madu diberikan hanya kepada pasien yang terkonfirmasi positif beserta keluarganya dan  pegawai  yang  masih  melaksanakan  kedinasan.  Tes tracing untuk  yang suspect atau  kontak  erat  juga  boleh  dengan  swab  antigen  ataupun  dengan  swab  PCR. Sedangkan pada tahun 2021, pembiayaan dikhususkan kepada seluruh pegawai, baik yang  terkonfirmasi  positif  maupun  yang  tidak.  Penggunaan  evaluasi  juga  hanya metode dengan swab PCR saja, sedangkan dengan metode antigen sudah tidak dapat dibebankan kepada negara. Pada tahun 2020, tingkat persebaran tinggi dengan tingkat keparahan  rendah.  Kebalikannya  pada  tahun  2021,  tingkat  persebaran  relatif  lebih rendah dengan tingkat keparahan tinggi. Puncaknya di Indonesia terjadi pada bulan Juli  hingga  Agustus  tahun  2021(Dong  et  al.,  2020).  Hal  ini  membuat  strategi pencegahan  pada  tahun  2021  berubah.  Perubahan  dilakukan  dengan  langkah memberikan  vaksinasi  bagi  pegawai,  memberikan  multivitamin,  susu,  madu  dan masker kepada seluruh pegawai serta menggunakan metode swab PCR untuk deteksi sebagai metode yang memiliki akurasi tinggi.

## Kesimpulan
Peningkatan  anggaran  belanja  untuk  pelayanan  kesehatan  pegawai  dilakukan demi  menunjang  upaya  pencegahan  penularan  COVID  19  di  lingkungan  kantor
pemerintah. Peningkatan yang signifikan terlihat pada belanja multivatamin, masker dan hand sanitizer untuk pegawai; perlengkapan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan serta pengujian dengan metode swab PCR sebagai bagian dari tracing COVID 19 bagi pegawai.  Kebijakan  ini  menunjukkan  adanya  upaya  maksimal  untuk  melindungi pegawainya dari penularan COVID 19. Peningkatan yang terjadi selama pandemi COVID 19  sangat  besar  dibandingkan  dengan  anggaran  sebelum  pandemi  COVID  19. Peningkatan pelayanan kesehatan berupa pemberian multivitamin secara berkala kepada pegawai  dan  layanan  telekonsultasi  perlu  tetap  dilakukan  setelah  pandemi  COVID  19 dinyatakan usai ( new normal ). Tingkat keparahan dan persebaran varian COVID 19 juga menjadi pertimbangan dalam penempatan pengeluaran anggaran.

## BIBLIOGRAFI
Bahtiar, R. A., & Hariyadi. (2020). Tekanan Anggaran Negara Dalam Penanggulangan Dampak COVID-19. Info Singkat , XII .
Blease, C., Kaptchuk, T. J., Bernstein, M. H., Mandl, K. D., Halamka, J. D., & Desroches, C.  M.  (2019).  Artificial  intelligence  and  the  future  of  primary  care:  exploratory qualitative study of UK general practitioners’ views. Journal of Medical Internet Research , 21 (3). https://doi.org/10.2196/12802
Do, T. H., Setiati, S., Murtani, B. J., Ansori, A., Hanafi, E., Dilogo, I. H., Mahendradhata, Y., Luh, N., Andayani, P. E., Hasri, E. T., Dzulfikar Arifi, M., Glorya, R., Siahaan, M., Solikha, D. A., & Ali, P. B. (2021). The Capacity of the Indonesian Healthcare System  to  Respond  to  COVID-19. Frontiers  in  Public  Health  | Www.Frontiersin.Org , 1 , 649819. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.649819
Dong, E., Du, H., & Gardner, L. (2020). An interactive web-based dashboard to track COVID-19  in  real  time. The  Lancet  Infectious  Diseases , 20 (5),  533–534. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30120-1
Fatmawati, S. N., Ulfah, A. N. A., & Rahmadhani, A. K. (2021). Standarisasi Penggunaan Apd Bagi Dokter Gigi Di Masa Pandemi Covid-19 : Literature Review. Prosiding Dental Seminar Universitas Muhammadiyah Surakarta (Densium) 5 2021 .
Liu, S., Luo, P., Tang, M., Hu, Q., Polidoro, J. P., Shusen Sun, ·, & Gong, Z. (2020). Providing  pharmacy  services  during  the  coronavirus  pandemic. International Journal of Clinical Pharmacy , 42 (3), 299–304. https://doi.org/10.1007/s11096-020- 01017-0
M.  Rafik,  E.  P.  (2022). Penggunaan  Aplikasi  Whatsapp  Sebagai  Salah  Satu  Media Teledentistry . Universitas Andalas.
McCall, B. (2020). COVID-19 and artificial intelligence: protecting health-care workers and  curbing  the  spread. The  Lancet  Digital  Health , 2 (4),  e166–e167. https://doi.org/10.1016/s2589-7500(20)30054-6
Safitri, A. N., Apsari, S. W., & Nurwahidah. (2020). Komitmen Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 .
Salsabila,  N.  (2021). Rencana  Strategis  Pelayanan  Kesehatan  Primer  Di  Indonesia Selama Covid-19 . https://www.researchgate.net/publication/347948909
Suar, H. P. N. (2022). Adaptasi Revolusi Industri 4.0 pada Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Di Era Pandemi Covid-19. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia ,
7 (2), 740. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6316
Suparman,  N.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Pengelolaan  Keuangan Negara. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 6 (1), 31–42. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261
Triasti,  D.  (2021).  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Covid-19. Syntax Idea , 3 (6), 1302. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1226
Yulianti,  A.  (2021).  Anggaran  Belanja  Indonesia  dengan  Adanya  Pandemi  Covid  19.
Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan , 16 .
Copyright holder: Ulfia Mutiara Supatmanto, Amal Chalik Sjaaf (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: