## PENILAIAN KELOMPOK IKAN KERAPU DENGAN PENDEKATAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS EKOSISTEM DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

## ASSESSMENT ON GROUPER FISHERIES WITH ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT  IN KARIMUNJAWA NATIONAL PARK
Beta Indi Sulistyowati ab , Mukhlis Kamal a , Yonvitner a , Irfan Yulianto c a Program Study Marine and Coastal Resource Management Bogor Agricultural University,  Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680, Indonesia
b Program Study Fisheries Resources Utilization Pancasakti University, Tegal 5212,  Indonesia c Wildlife Conservation Society (WCS) , Bogor 16680, Indonesia *E-mail: betaindisulistyowati@gmail.com

## ABSTRACT
Groupers are member of family Serranidae that plays important role in ecology of coral reefs ecosystem as top  level  predators.Economically,  groupers  are  targets  species  for  their  high  economic  values.Based  on statistics data for Karimunjawa fisheries during 2010 to 2014 it is shown a decline in capture of groupers. This  implies  to  the  demand  of  better  management.  This  study  dealt  with  the  appraisal  of  the  groupers fisheries in Karimunjawa based on indicators assessment of the Ecosystem Approach Fisheries Management (EAFM).  EAFM approach uses comprehensively both ecological, socio-economics as well as institutional and governance capacity in managing fisheries. The results showed that the groupers fisheries has been managed moderately  (n=70.59),  of  which  priority  management  plan  started  from  social  development  strategy  to maintain existing strategy.
Keyword: Serranidae; Grouper Fisheries; EAFM; Management Plan

## ABSTRAK
Ikan  kerapu  adalah  familiy  dari  Serranidae  yang  memainkan  peran  penting  dalam  ekologi  ekosistem terumbu  karang  sebagai  predator  tingkat  atas.  Secara  ekonomi,  kerapu  adalah  sasaran  spesies  karena nilai  ekonominya  yang  tinggi.  Berdasarkan  data  statistik  untuk  perikanan  Karimunjawa  selama  tahun 2010  hingga  2014  hal  ini  menunjukkan  penurunan  penangkapan  ikan  kerapu.  Ini  menyiratkan permintaan manajemen yang lebih baik. Studi ini membahas penilaian perikanan kerapu di Karimunjawa berdasarkan  penilaian  indikator  Pengelolaan  Perikanan  Pendekatan  Ekosistem  (EAFM).  Pendekatan EAFM menggunakan secara komprehensif baik ekologi, sosio-ekonomi serta kapasitas kelembagaan dan pemerintahan dalam mengelola perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan kerapu  telah dikelola  secara  moderat  (n=  70,59),  di  mana  rencana  pengelolaan  prioritas  dimulai  dari  strategi pengembangan sosial untuk mempertahankan strategi yang ada.
Kata Kunci: Serranidae; Perikanan Kerapu; EAFM; Rencana Pengelolaan

## Coastal and Ocean Journal
e-ISSN: 2549-8223 Journal home page: http://coj.pksplipb.or.id/; email: journal@pksplipb.or.id

## 1. PENDAHULUAN
Ikan  kerapu  termasuk  dalam  famili Serranidae  yang  merupakan  marga  ikan yang  mempunyai  peran  penting  secara ekologi dan ekonomi. Secara ekologi, pada ekosistem  terumbu  karang  kerapu merupakan  top  predator  yang  tinggal pada  habitat  yang  spesifik  (Kordi  2001). Secara  ekonomi  kerapu  mempunyai  nilai ekonomi yang tinggi, selain itu merupakan komoditas  unggulan  ekspor  non  migas indonesia  (9.38%  dari  kebutuhan  Hong Kong (IMA 2001), sehingga keberlanjutannya  berkaitan  erat  dengan sumber  pendapatan  nelayan.  Hal  ini mendorong intensitas eksploitasi penangkapan ikan kerapu dengan berbagai  cara,  bahkan  sering  sekali berpotensi  merusak  habitat  alami  kerapu yang  berdampak  pada  menurunnya populasi ikan kerapu.
Berdasarkan data statistik perikanan tangkap Karimunjawa, produksi perikanan  kerapu  cenderung  menurun. Sebagai  sebuah  wilayah  yang  menjadi bagian dari kawasan konservasi, keberlanjutan  sumberdaya  perikanan yang  ada  pada  kawasan  tersebut seharusnya  dapat  dijaga.  Perencanaan yang baik pada kawasan konservasi dapat menjadi alat yang optimal bagi pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan kerapu di Karimunjawa mempunyai  peran  tidak  hanya  sebagai sarana  konservasi,  tetapi  juga  sebagai sumber  penghidupan  masyarakat  yang mayoritas nelayan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan ekosistem yang disebut  Ecosystem  Approach  to  Fisheries Management (EAFM). FAO (2003) mendefinisikan EAFM sebagai pendekatan ekosistem  untuk  pengelolaan  perikanan yang  berusaha  menyeimbangkan  tujuan sosial yang beragam dengan mempertimbangkan  pengetahuan  dan
ketidakpastian  faktor  biotik,  abiotik  dan manusia  sebagai  komponen  ekosistem dan  interaksi  semua  bagiannya  serta menerapkan pendekatan terpadu. Penggunaan  EAFM  diperlukan  karena ekosistem  tropis  perairan  Indonesia dicirikan  dengan  keanekaragaman  tinggi, namun  stok  relatif  tidak  banyak.  Di  sisi lain  sumberdaya  ikan  menjadi  sumber penghidupan.  Dengan  demikian  pada realitasnya pengelolaan perikanan merupakan sebuah sistem sosial-ekologis. Sehingga  penggunaan  EAFM  dalam penelitian  ini  relatif  diperlukan  dalam penyempurnaan  pengelolaan  perikanan kerapu di Karimunjawa.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Pengumpulan Data
Data  yang  dibutuhkan  mencakup  6 indikator,  antara  lain:  sumberdaya  ikan, teknologi  penangkapan,  habitat  dan ekosistem, sosial, ekonomi dan kelembagaan.  Indikator  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  modifikasi dari modul Indikator Pengelolaan Perikanan  Dengan  Pendekatan  Ekosistem EAFM  yang  telah  ditetapkan.  Terdapat beberapa  indikator  yang  tidak  digunakan dan  indikator  yang  ditambahkan  dengan pertimbangan  karakteristik  perikanan kerapu khususnya di Karimunjawa Taman Nasional  Karimunjawa  (Tabel  1).  Dalam pengumpulan  data  dibagi  menjadi  dua proses yaitu melalui data primer dan data sekunder.
a. Data Primer Data primer diperoleh melalui survei lapang  dan  wawancara.Survei  lapang dilakukan  untuk  mendapatkan  kondisi eksi sting dari aktivitas penangkapan dan pendaratan  ikan  kerapu  di  Desa Karimunjawa, Taman
Nasional
Karimunjawa.  Data  yang  diambil  adalah tangkapan ikan harian (jenis dan ukuran),
alat  tangkap  dan  lokasi  tangkapnya. Wawancara  terarah  secara  kualitatif melalui kuesioner kepada lembaga terkait dan responden rumah tangga perikanan.
b. Data Sekunder Pengambilan  data  sekunder  dalam survey  ini  yaitu  dengan  observasi  kajian ilmiah,  dokumen,  laporan  pemerintah, kebijakan  nasional  dan  daerah  yang mencakup  pengelolaan  perikanan  di Karimunjawa oleh lembaga yang terkait. 2.2 Analisis Data
Analisis  data  silakukan  dengan menggunakan  analisis  komposit.  Melalui pengembangan  indeks  komposit  ini (Adrianto et al. 2005), akan merefleksikan keterkaitan antara pengelolaan ekosistem
dan  pengelolaan  perikanan.  Langkahnya adalah  dengan  melakukan  skoring  (nij) untuk  setiap  indikator  ke-i  domain  ke-j dengan menggunakan skor Likert (berbasis  ordinal  1.2.3),  menentukan bobot untuk setiap indikator berdasarkan rangking (brij) untuk setiap indikator ke-i, domain ke-j, melakukan penilaian komposit pada masing-masing domain ke- j  (Dj) dengan  formula:  C-Dj  =  nsij  x  brij  x sdi  ,  mengembangkan  indeks  komposit agregat  untuk  seluruh  domain  ke-j  (Dj) pada unit perikanan dengan model fungsi C-UPR  =  f  (Dj,  nsij,  brij,  sdi)  dan  basis formula  untuk  analisis  komposit  agregat C-UPR  =  AVE  dj:  nsij  x  brij  x  sdi,  dimana: AVE =  rata - rata aritmetik   dari    domain ke-j,
Tabel  1.  Indikator  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  kerapu  dengan  pendekatan ekosistem Domain Indikator Sumberdaya Ikan tren panjang ikan, tren CPUE, proporsi juvenile, kelimpahan ikan di alam Habitat dan ekosistem tutupan terumbu karang, habitat unik/khusus kerapu Teknologi Penangkapan metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau illegal, modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, selektivitas penangkapan Sosial partisipasi pemangku kepentingan, konflik pemanfaatan kerapu, kesesuaian zonasi penangkapan, pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan perikanan kerapu, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan kerapu berkelanjutan Ekonomi proporsi pendapatan rumah tangga nelayan (RTP) hasil penjualan kerapu dari total tangkapan Kelembagaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan (formal/nonformal), kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan, rencana pengelolaan perikanan (RPP), tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan, koordinasi antar stake holder
Tabel 2. Penggolongan Nilai Indeks Komposit dan Visualisasi Model Bendera Nilai Skor Nilai Komposit            Model Bendera Deskripsi 1.00 – 1.50 33.33-55.55 Kurang 1.51 – 2.50 55.56-77.77 Sedang 2.51 – 3.00 77.78-100 Baik Sumber: Modifikasi Adrianto et al. (2014)
Dj          =  total  perkalian  antara  nsij  (nilai skor  indikator  ke-i  dari  domain  ke-j),  rij = bobot ranking indikator ke-i domain ke- j, sdi    = skor densitas dari indikator ke-i. Nilai  sdi  dapat  diidentifikasi  dari  berapa jumlah  garis  linkages  yang  masuk  ke dalam indikator tersebut. Perkalian bobot dan  nilai  akan  menghasilkan  nilai  indeks untuk  indikator  yang  bersangkutan  atau dengan rumusan: Nilai Indeks = Nilai Skor *  100  *  Nilai  Bobot.  Nilai  indeks  dari indikator dijumlahkan dengan nilai indeks dari  indikator  lainnya  dalam  setiap domain  menjadi  suatu  nilai  indeks komposit. Kemudian, nilai indeks komposit  akan  dikategorikan  menjadi  3 kriteria dan ditampilkan dengan menggunakan bentuk model bendera (flag model) seperti terlihat pada Tabel 2 .

## 3. HASIL DAN DISKUSI
3.1 Penilaian SDI Kerapu di Karimunjawa Menggunakan Indikator EAFM
a) Domain Sumberdaya Ikan Indikator  pada  domain  sumberdaya ikan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini antara  lain  indikator  tren  CPUE,  tren panjang  ikan,  proporsi  juvenil  dan kelimpahan ikan di alam.
Pada  tahun  2010  sampai  dengan 2012  CPUE  menurun  dari  0.05  hingga 0.034,  pada  tahun  2012  sampai  dengan tahun 2014 CPUE mengalami peningkatan menjadi  0.067.  Penurunan  CPUE  pada tahun 2010 hingga tahun 2012 disebabkan  karena  pada  tahun  tersebut terdapat  alat  tangkap  yang  banyak digunakan oleh nelayan yang tidak selektif yaitu  muroami.  Pada  tahun  2012  hingga tahun 2014 CPUE mengalami peningkatan yang  searah  dengan  peningkatan  CPUE alat tangkap panah. Kondisi ini merupakan  kondisi  CPUE  yang  lebih rendah  dari  kondisi  CPUE  pada  tahun- tahun  sebelumnya,  namun  mengalami kenaikan  CPUE  dari  tahun  2013  hingga 2014  walaupun  tidak  signifikan.  Tren
Tabel 3. Analisis komposit domain SDI Sumber Daya Ikan (Kerapu) Hasil Skor (S ai ) Bobot (W i ) Densitas (D i ) Nilai (SC at-i ) Nilai maksimum tertinggi
(Cat-i max)
Nilai Konversi skala setiap domain (N k-i ) 1. CPUE baku 3 45 18 2430 2430 100.00 2. Tren panjang 2 25 17 850 1275 66.67 3. Proporsi juvenile 2 20 16 640 960 66.67 4. Kelimpahan di alam 1 10 16 0.625 1.875 33.33 Total 2 100 3921 4666.88 84.01
CPUE  menunjukkan  kecenderungan  yang stabil  (b1=  0.002;  p-value  =  0.745), sehingga indikator ini dinilai baik.
Peningkatan  panjang  dipengaruhi oleh aspek biologis dan tren penangkapan. Pada  genus  Plectropomus  misalnya mempunyai  siklus  hidup  lebih  pendek, pertumbuhan  lebih  cepat  dan  kematian alami  lebih  tinggi  dari  genus  lain  yang relatif  berukuran  sama.  Berbeda  dengan genus  Epinephelus,  pertumbuhan  genus ini lebih lambat dan kematian alami yang lebih  rendah  dan  siklus  hidup  lebih  lama (Frisch  et  al.  2015).  Genus  Cepalopholis merupakan  jenis  yang  berukuran  relatif kecil  dibandingkan  Plectropomus  dan Epinephelus,  tidak  ada  satu  referensipun yang  diterbitkan  memberikan  informasi parameter populasi penting seperti umur, tingkat  pertumbuhan  dan  mortalitas. Genus Cepalopholis memiliki nilai ekonomi  yang  lebih  rendah  dan  terpisah dengan  spesies  yang  memiliki  nilai ekonomis  tinggi  sepeti  Plectropomus  dan Epinephelus  (Mosse  2007).  Sehingga peningkatan  tren  panjang/tahun  dari spesies
Cepalopholis cyanostigma
mempunyai  angka  yang  lebih  besar  yaitu 6.36%/tahun. Peningkatan ukuran tangkapan  ikan  komersial  seperti  kerapu tidak  selalu  mencerminkan  kondisi sebenarnya,  sebab  kerapu  jenis  tersebut ditangkap  menggunakan  panah  dan pancing  yang  sangat  selektif  terhadap ukuran  (Williams  et  al.  2008)    contohnya spesies  Plectropomus  oligacanthus  yang mempunyai  peningkatan  panjang/tahun paling  besar  yaitu  8.36  %  per  tahun  dan juga  merupakan  spesies  dengan  harga yang  paling  tinggi.  Dalam  Yulianto  et  al. (2015) juga disebutkan bahwa peningkatan  panjang  yang  cenderung lama  paling  mungkin  disebabkan  karena adanya  rekruitmen  yang  lama  dan pengaruh  dari  penangkapan  tidak  ramah lingkungan  pada  masa  sebelumnya. Dimana  ekosistem  terumbu  karang  di
Karimunjawa  pernah  mendapat  tekanan ekologis  dari  penangkapan  tidak  ramah lingkungan yang menggunakan muroami.
Proporsi  juvenil  tiga  alat  tangkap berada  pada  tingkat  yang  sedang (30.41%).  Masing-masing  alat  tangkap mempunyai proporsi juvenil yang berbeda, pada bubu merupakan persentasi yang terkecil (8.97%), kemudian  pancing  (40%)  dan  panah (41.40%).  Proporsi  juvenil  dari  pancing dan  panah  cukup  besar  walaupun  alat tangkap  ini  termasuk  selektif,  kondisi  ini dapat disebabkan penangkapan jenis ikan komersil seperti kerapu sering ditargetkan  pada  ukuran  tertentu  (plate size:  35-42  cm)  sesuai  permintaan  pasar, dimana  ukuran  tersebut  dekat  dengan ukuran  pertama  kali  matang  gonad  (Lm) (Sadovy et al. 2003). Proporsi juvenil pada alat  tangkap  bubu  relatif  lebih  rendah dibandingkan  dengan  alat  tangkap pancing  dan  panah,  sebab  alat  tangkap panah  dan  pancing  merupakan  alat tangkap  yang  dapat  menyeleksi  ukuran tangkapannya (Williams et al. 2008).
Kondisi  kelimpahan  dari  kerapu  di Karimunjawa  ada  pada  kondisi  yang kurang baik. Spesies
Cepalopholis cyanostigma  pada  tahun  2005  hingga tahun  2012  mengalami  penurunan kelimpahan. Spesies Plectropomus oligacanthus berfluktuasi dari tahun 2005 hingga tahun 2012. Spesies Plectropomus areolatus  menunjukan  kelimpahan  yang sangat  kecil  pada  tahun  2009  dimana tidak terdapat sama sekali ditemukan dan mengalami peningkatan hanya pada tahun 2012.  Kondisi  ini  merupakan  pengaruh penangkapan destruktif pada tahun-tahun sebelumnya  (Marnane  et  al.  2004)  dan rekruitmen  yang  cenderung  lambat.  Hal lain  yang  berkontribusi  menurunkan kelimpahan kerapu adalah karena adanya aktivitas  penangkapan  pada  lokasi  SPAG. Nelayan  di  Karimunjawa  mayoritas  telah mengetahui  lokasi  dan  waktu  terjadinya
Tabel 4.   Analisis komposit domain habitat dan ekosistem
Habitat dan Ekosistem Hasil Skor (S ai ) Bobot (W i ) Den- sitas (D i ) Nilai (∑C at-i ) Nilai maksimum tertinggi (Cat-i max) Nilai Konversi skala setiap domain (N k-i ) 1 Hard Coral Cover 3 55 15 2475 2475 100.00 2 Habitat unik/khusus Kerapu 2.5 45 18 2025 2430 83.33 Total 2.75 100 4500 4905 91.74
SPAG dimana terdapat hampir pada setiap pulau  dan  menjadikannya  sebagai  target lokasi  dan  waktu  penangkapan,  hal  ini dapat  menurunkan  kelimpahan  kerapu di alam (Golbuu et al. 2011).
b) Domain Habitat dan Ekosistem Indikator  pada  domain  habitat  dan ekosistem  yang  digunakan  antara  lain tutupan  terumbu  karang  (hard  coral cover)  dan  habitat  unik/khusus  kerapu. Kondisi  tutupan  terumbu  karang  di perairan  Taman  Nasional  Karimunjawa berada  pada  kondisi  yang  baik.  Tutupan terumbu  karang  pada  tahun  2005  hingga tahun  2013  cenderung  meningkat  dan mengalami  penurunan  pada  tahun  2013 (b1=  1.716;  p-value  =  0.020).  Pada  tahun 2005  tutupan  terumbu  karang    sebesar 43.06%,  pada  tahun  2006  meningkat menjadi  48.17%,  tahun  2009  menjadi 55.32%,    tahun  2012  kembali  meningkat menjadi  58.20%,  tetapi  pada  tahun  2013 menurun  menjadi  56.99%.  Rata-rata tutupan  terumbu  karang/tahun  adalah 52.35%  yang  termasuk  pada  kondisi habitat dengan tutupan karang hidup yang tinggi  (diatas  50%).  Degradasi  ekosistem terumbu karang pada tahun 2013 ditandai dengan  relatif  rendahnya  persentase penutupan  terumbu  karang  di  beberapa lokasi  terutama  zona  rehabilitasi  Taman Nasional Karimunjawa.
Untuk  indikator  habitat  unik  dan khusus  kerapu  telah  dapat  diketahui luasan,  lokasi  serta  lokasi  pemijahan, namun  belum  optimal  pengelolaannya. Hal  ini  dapat  terlihat  pada  aspek kesesuaian  zonasi  penangkapan  yang masih  terdapat  penangkapan  di  zona  inti dan  perlindungan  (23.55%)  dimana terdapat habitat unik/khusus bagi kerapu dan  sumberdaya  perikanan  lainnya,  serta hasil  wawancara  yang  menunjukan nelayan  yang  masih  menangkap  ikan kerapu pada saat spawning di lokasi SPAG yang dapat diketahui secara umum lokasi dan waktunya oleh nelayan dan dijadikan sebagai  target  penangkapannya,  namun pada  saat  monitoring  hanya  diketahui empat  lokasi  saja  yang  sudah  masuk dalam zona inti.
c) Domain Teknologi Penangkapan Indikator  pada  domain  teknologi penangkapan  yang  digunakan  antara  lain metode  penangkapan  yang  bersifat destruktif/ilegal,  modifikasi  alat  tangkap ikan,  alat  bantu  penangkapan  dan selektifitas penangkapan. Indikator metode  penangkapan  ikan  yang  bersifat destruktif  dan atau illegal bernilai sedang (frekuensi  pelanggaran  5-10  kasus  per tahun)  dimana  rata-rata  selama  5  tahun terdapat  6  kejadian/tahun  dari  tahun 2010  hingga  2014  (b1=  -2,  p-value  = 0.165).  Kejadian  pelanggaran  yang  ada berupa

## Tabel 5.   Analisis komposit domain teknologi penangkapan
Teknologi Penangkapan Ikan Hasil Skor (S ai ) Bobot (W i ) Densitas (D i ) Nilai (SC at- i ) Nilai maksimum tertinggi (Cat-i max) Nilai Konversi skala setiap domain (N k-i ) 1. Metode penangkapan ikan destruktif dan atau ilegal 2 40 18 1440 2160 66.67 2. Modifikasi alat penangka -pan ikan dan alat bantu penangkapan 2 35 16 1120 1680 66.67 3. Selektivitas Penangkapan 3 25 14 1050 1050 100.00 Total 2.33 100 3610 4890 73.82
penangkapan  illegal/merusak  terutama penangkapan  yang  tidak  sesuai  zona  dan penangkapan  menggunakan  alat  yang merusak.
Tingkat  selektifitas  alat  tangkap yang digunakan untuk menangkap kerapu sebagai  target  (bubu,  panah,  pancing) dinilai  baik,  karena  tiga  alat  tangkap tersebut  merupakan  jenis  alat  tangkap yang  selektif.  Untuk  indikator  modifikasi alat  tangkap  berada  pada  kondisi  sedang, alat  tangkap  bubu,  pancing  dan  panah adalah  alat  tangkap  yang  selektif,  namun terdapat alat bantu penagkapan, contohnya  seperti  kompresor  pada  alat tangkap panah.
Berdasarkan
indikator modifikasi/alat bantu penangkapan didapat  hasil  sebagai  berikut:  Bubu  rata- rata  8.9%  target  kerapu  berada  dibawah Lm,  berbeda  dengan  speargun  dimana rata-rata proporsi tangkapan yang berada di bawah Lm adalah 41.4%, kemudian alat tangkap  pancing  40.85%.  Sehingga, penting  untuk  mengatur  alat  tangkap tersebut  walaupun  telah  bersifat  selektif, tetapi  apabila  menggunakan  alat  bantu, membuat  alat  tangkap  tersebut  tidak  lagi selektif.  Umumnya  alat  tangkap  yang
dimodifikasi tanpa memperhatikan peraturan  atau  panduan  yang  telah ditetapkan  pemerintah  akan  berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan (Bessie et al. 2012).
d) Domain Sosial
Indikator  pada  domain  sosial  yang digunakan antara lain partisipasi pemangku
kepentingan,
konflik perikanan,
kesesuaian zonasi penangkapan  dan  persepsi  masyarakat terhadap pengelolaan
kerapu berkelanjutan. Indikator partisipasi pemangku  kepentingan  dinilai  sedang, hasil  analisis  menunjukan  angka  sebesar 40 %. Pada umumnya proses partisipasi di Karimunjawa Taman Nasional
Karimunjawa  ini  telah  berjalan,  namun tidak  semua  pemangku  kepentingan  ikut serta berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan  perikanan.  Namun  pihak taman  nasional,  NGO  dan  P3  serta kelompok  nelayan  dinilai  termasuk pemangku  kepentingan  yang    aktif  ikut serta  bekerjasama  dalam  tiap  tahapan pengelolaan perikanan.Seperti yang dipaparkan  oleh  Kessler  (2004),  pada umumnya  kawasan  konservasi  terdapat
beragam  beragam  kepentingan  yang terlibat.  Dapat  diartikan  pengelolaan konflik  dibutuhkan  untuk  mengatasi ketegangan  antar  pemangku  kepentingan yang  berbeda.  Kerumitan  proses  ini  juga dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan atau peran para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Indikator konflik perikanan termasuk dalam kategori kurang baik (>3 kali kejadian konflik) selama kurun waktu 5  tahun,  terdapat  konflik  antar  alat tangkap  pancing  dan  panah  pada  tahun 2011  dan  satu  kali  pelanggaran  terhadap kesepakatan  yang  telah  dibentuk  untuk resolusi  konflik  yang  terdata.  Konflik antar alat tangkap lain yaitu pengambilan bubu  oleh  nelayan  cantrang  yang  terjadi hampir  setiap  melaut.  Hal  ini  dapat menjadi  indikasi  adanya  keterbatasan sumberdaya  ikan  kerapu  di  alam.  Konflik dalam  pengelolaan  sumberdaya  alam dapat  disebabkan  oleh  keterbatasan sumberdaya  alam  dan  kebutuhan  yang selalu meningkat akan keberadaan, fungsi dan  manfaat  sumberdaya  alam  (Mitchell et al. 2000).
Indikator kesesuaian zonasi penangkapan  dinilai  berada  pada  kondisi baik,  indikator  ini  dihitung  berdasarkan catatan penangkapan selama 5 tahun dari tahun  2010-2015.  Berdasarkan  penilaian tersebut  sebesar  76.45  %  penangkapan yang  sesuai  dengan  zonanya.  Hasil wawancara diperoleh nilai yang mendekati  yaitu  70.8%  menangkap  pada zona yang sesuai seperti yang tertera pada peta  partisipatif  kesesuaian  zonasi penangkapan kerapu berdasarkan wawancara  nelayan  (Gambar  18).  Zona yang digunakan untuk mengukur kesesuaian  zonasi  penangkapan  nelayan adalah zonasi tahun 2012 yang merupakan zonasi terbaru. Indikator persepsi masyarakat terhadap pengelolaan kerapu berkelanjutan  di  karimunjawa  bernilai sedang  yaitu tingkat pengetahuan tentang adanya  zonasi  dan  fungsi  adanya  zonasi cukup dipahami, walaupun dalam beberapa  prinsip  seperti  siklus  biologi terutama  yang  berkaitan  dengan  lokasi agregasi kerapu belum dipahami mengapa harus  dilindungi  dan  masih  sering dijadikan sasaran lokasi penangkapan,
Tabel 6. Analisis komposit domain sosial Sosial Hasil Skor (S ai ) Bobot (W i ) Densitas (D i ) Nilai at-i ) Nilai maksimum tertinggi (Cat-i max) Nilai Konversi skala setiap domain (N k-i ) 1. Partisipasi pemangku kepentingan 2 35 18 1260 1890 66.67 2. Konflik Perikanan 1 15 11 1.36 4.09 33.33 3. Kesesuaian zonasi penangkapan 3 20 16 960 960 100.00 4. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan kerapu berkelanjutan 2 30 17 1020 1530 66.67 Total 2 100 3241.36 4384.09 73.93
namun  pemahaman  tersebut  belum diterapkan
dalam pemanfaatan sumberdaya  kerapu,  sehingga  masih  saja ada  pelanggaran.  Nelayan  membutuhkan adaptasi  untuk  proses  implementasi  dari peraturan kawasan konservasi, perubahan  dapat  berdampak  positif maupun negatif bergantung pada masyarakat  nelayan  (Mascia  et  al.  2010; Rees et al. 2010; Rees et al. 2013).
e) Domain Ekonomi Indikator  pada  domain  ekonomi yang digunakan adalah indikator proporsi pendapatan dari kerapu yang dibandingkan  dengan  pendapatan  total semua ikan.
Pada  analisis  proporsi  pendapatan kerapu  pada  lima  tahun  terakhir, frekuensi  pendapatan  perolehan  kerapu paling  banyak  adalah  yang  berada  < 9.52%  dari  pendapatan  total  semua  ikan yang  diperoleh,  yaitu  pada  42.86%  dari total  semua  nelayan.  Pada  tingkat proporsi pendapatan 9.52- 30.21% kerapu dari  total  semua  ikan  diperoleh  35.71% dari total semua nelayan dan pada tingkat proporsi  pendapatan  >30.21%  diperoleh 21.43%  dari  total  semua  nelayan.  Oleh karena  proporsi  pendapatan  kerapu  dari total  semua  ikan  yang  paling  banyak adalah  yang  berada  pada  angka  <9.52 sehingga  atribut  ini  mendapat  skor  nilai yang rendah.
Kondisi ini disebabkan menurunnya  produksi  sumberdaya  ikan kerapu,  sehingga  kerapu  lebih  efektif
ditangkap  dengan  alat  tangkap  panah. Harga  jual  hasil  tangkapan  panah  paling rendah  karena  fisik  kerapu  hasil tangkapan  alat  tangkap  ini  memberikan luka bekas yang dapat mengurangi harga. Penyebab lain adalah terjadinya peningkatan  upaya  alat  tangkap  panah dan  penurunan  drastis  nelayan  yang dengan  alat  tangkap  pancing  dan  alat tangkap  bubu  yang  cenderung  fuktuatif. Diperlukan  keseimbangan  antara  peluang ekonomi,  kemanan  pangan,  produktivitas perikanan dan kesehatan ekosistem dapat tercapai  (Frisch  et  al.  2016).  Sehingga Pengurangan  penggunaan  alat  tangkap panah  diperlukan  untuk  menambah  nilai jual  dari  kerapu  hasil  tangkapan  agar keadaan ekonomi nelayan dapat ditingkatkan  dan  menciptakan  peluang ekonomi bagi nelayan dengan menggunakan alat tangkap yang meningkatkan nilai jual kerapu.
e) Domain Kelembagaan Indikator pada domain kelembagaan yang  digunakan  antara  lain  indikator kepatuhan  terhadap  prinsip  perikanan yang  berkelanjutan,  kelengkapan  aturan dalam  pengelolaan  perikanan,  rencana pengelolaan  perikanaingkat  sinergisitas kebijakan dan kelembagaan dan koordinasi  antar  stakeholder.  Tingkat kepatuhan  terhadap  prinsip  perikanan diukur  rata-rata  selama  5  tahun  ada sebanyak  6  pelanggaran  yang  termasuk dalam  frekuensi  pelanggaran  5-10  kasus per tahun antara lain pelanggaran zona
Tabel 7. Analisis komposit domain ekonomi
Ekonomi Hasil Skor (S ai ) Bobot (W i ) Densitas (D i ) Nilai (SC at-i ) Nilai maksimum tertinggi (Cat-i max) Nilai Konversi skala setiap domain (N k-i ) 1. Proporsi pendapatan ikan kerapu dari total tangkapan 1 100 16 6.25 18.75 33.33 Total 1 100 6.25 18.75 33.33
penangkapan  dan  penggunaan  alat destruktif  dan  illegal  yang  terkait  dengan pengelolaan  perikanan.  Penangkapan destruktif  misalnya  adalah  penggunaan alat  yang  merusak  lingkungan  dengan menggunakan potasium, sedangkan penangkapan  ilegal  contohnya  adalah pelanggaran zona penangkapan. Pelanggaran-pelanggaran  tersebut  juga tidak semua tercatat oleh Taman Nasional. Namun, kondisi ini berkembang lebih baik dari  tahun  sebelumnya  disebabkan  pada saat  rezonasi  tahun  2012  menurut Peraturan  Direktur  Jenderal  PHKA  no  SK 28/IV/Set-3/2012  tentang  Zonasi  Taman Nasional  Karimunjawa,  Taman  Nasional melibatkan  masyarakat  pada  prosesnya (BTNKJ 2012).
Indikator  kelengkapan  aturan  yang ada  di  Karimunjawa  Taman  Nasional Karimunjawa  termasuk  yang  memiliki aturan  mencakup  5  domain,  namun penegakan  aturan  terkait  aktivitas perikanan  masih  memiliki  kendala  dalam implementasinya.  Terdapat  penegakan aturan  namun  masih  belum  efektif,  ada alat  dan  orang,  serta  tindakan  walaupun belum  semua  kejadian  dapat  ditindak, terdapat  teguran  atau  hukuman,  tidak semua pelanggaran mempunyai hukuman, ada  yang  hanya  bersifat  teguran  atau
pembinaan.  Berbagai  aturan  dalam pengelolaan  telah  dilegalkan  di  Indonesia dan  Filipina,  namun  lemah  pada implementasinya  (Fabnyi  and  Dalabajan 2011; Campbell et al. 2012b).
Indikator RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan) dinilai kurang baik, sebab RPP ini  belum  disusun  secara  khusus  di Karimunjawa.  RPP  perlu  disusun  secara khusus agar pengelolaan perikanan dapat dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh  Sehubungan  dengan  belum adanya RPP, maka pengelolaan perikanan kerapu dapat disesuaikan dengan rencana kerja  perikanan  karang  yang  telah ditetapkan  (KKP  dan  WWF  2011)  yang disesuaikan  dengan  tata  kelola  dan karakteristik  masyarakat  di  Taman Nasional Karimunjawa.
Tingkat sinergisitas pemangku kepentingan di Karimunjawa berdasarkan penelitian  tergolong  sedang.  Masing- masing  lembaga  melakukan  program pengelolaan  perikanan  yang  baik  bagi pengelolaan  perikanan  namun  belum mempunyai  fokus/kurang  menyeluruh dan  sinergis  melibatkan  lembaga  yang ada.  Sehingga  dibutuhkan  suatu  rencana pengelolaan  yang  fokus  dan  melibatkan stakeholder yang ada dan dapat bersinergi sesuai dengan tugas dan keahliannya.
Tabel 8. Analisis komposit domain kelembagaan
Kelembagaan Hasil Skor (S ai ) Bobot (W i ) Densi tas (D i ) Nilai at-i ) Nilai maksi- mum tertinggi (Cat-i max) Nilai Kon- versi skala setiap domain (N k-i ) 1 Kepatuhan terhadap prinsip- prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan 2 28 17 952 1428 66.67 2 Kelengkapan aturan main dalam 2 25 17 850 1275 66.67
Kelembagaan Hasil Skor (S ai ) Bobot (W i ) Densi tas (D i ) Nilai at-i ) Nilai maksi- mum tertinggi (Cat-i max) Nilai Kon- versi skala setiap domain (N k-i ) pengelolaan perikanan 3 Rencana pengelolaan perikanan 1 20 18 1.11 3.33 33.33 4 Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan 2 15 17 510 765 66.67 5 Koordinasi antar stake holder 2 12 17 408 612 66.67 Total 1.8 100 2721 4083.33 66.64 Indikator koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan perikanan dapat dilakukan menurut fungsi lembaganya, meskipun beberapa lembaga yang  masih  pasif.  Koordinasi  yang dilakukan  masing-masing  stakeholder  di dalam  pengelolaan  perikanan  kerapu  di Karimunjawa  dapat  dijelaskan  dengan analisis stakeholder. Pemetaan stakeholders didapatkan dari hasil diskusi mendalam  (indepth  interview)  terhadap prinsip  pengelolaan  perikanan  kerapu dilakukan  dengan  pendekatan  ekosistem EAFM (Gambar 1).
Berdasarkan hasil pemetaan stakeholder  sebagaimana  disajikan  dalam
(Gambar  20)  dapat  disimpulkan  sebagai berikut.  Stakeholder  dengan  tingkat kepentingan  (interest)  dan  pengaruh (power)  yang  tinggi  diklasifikasikan sebagai Key Players (Kotak B).
Stakeholder ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh (Reed et al. 2009; Thompson 2011)  termasuk  dalam  mengevaluasi strategi  baru  (Gardner  et  al.  1986). Stakeholder  yang  diklasifikasikan  sebagai key players dalam  penelitian  ini  adalah Taman  Nasional  Karimunjawa,  LSM, kelompok nelayan kerapu, Dinas Kelautan dan  Perikanan  Provinsi  Jawa  Tengah  dan pemerintah Desa.
Gambar 1. Hasil pemetaan stakeholder perikanan tangkap kerapu di Karimunjawa

## 3.2 Status Pengelolaan Perikanan Kerapu dengan Teknik Flag Modelling
Dari  penilaian  perikanan  melalui indikator EAFM didapatkan status pengelolaan  perikanan  Kerapu  di  desa
Karimunjawa Taman
nasional Karimunjawa  termasuk  dalam  kategori sedang  (nilai  =  70.59).  Dapat  diartikan pengelolaan perikanan kerapu di Karimunjawa  adalah  sedang  dalam menerapkan pendekatan ekosistem.
Domain  yang  termasuk  dalam kondisi  baik  adalah  domain  sumberdaya ikan  dan  habitat  dan  ekosistem.  Domain yang  termasuk  dalam  kategori  sedang adalah  domain  teknologi  penangkapan ikan,  sosial  dan  kelembagaan.  Domain yang  termasuk  dalam  kategori  buruk adalah  domain  ekonomi.  Setelah  disusun rencana  perbaikan  grafik  plot  rencana perbaikan menunjukan jangka waktu lima tahun  (jangka  pendek)  hal  yang  harus dilakukan  adalah  memberi  prioritas  pada strategi pengembangan sosial (Gambar 2).
Tabel 9.   Analisis  agregat  seluruh  domain  pengelolaan  perikanan  kerapu  dengan indikator EAFM Domain Nilai Konversi skala setiap domain (N k-i ) Bendera ( flag )  Deskripsi Sumber Daya Ikan (SDI) 84.01 Baik Habitat dan Ekosistem 91.74 Baik Teknologi Penangkapan Ikan 73.82 Sedang Sosial 73.93 Sedang Ekonomi 33.33 Buruk Kelembagaan 66.68 Sedang Nilai rata-rata agregat EAFM 70.59 Sedang

## Gambar 2 Rencana Perbaikan Perikanan
Pada  tahun  berikutnya  10  tahun (jangka  menengah)  hingga  15  tahun (jangka  panjang)  rencana  perbaikan perikanan diprioritaskan pada mempertahankan  strategi  yang  ada dengan monitoring dan evaluasi indikator yang  telah  mempunyai  kondisi  baik  agar kondisinya stabil atau meningkat. Strategi jangka pendek adalah strategi pengembangan  sosial  dalam  hal  ini diprioritaskan  pada  domain  sesuai karakteristik  pengelolaan  perikanan  yang berkaitan  dengan  sosial  yaitu  meliputi domain  teknologi  penangkapan,  sosial, ekonomi  dan  kelembagaan.  Hal  ini berkaitan erat dengan resistensi masyarakat  dalam  pengelolaan  kawasan konservasi. Resistensi sosial dari masyarakat lokal dan pemangku kepentingan  telah  menyebabkan  banyak kegagalan proses perencanaan dan konflik kawasan  konservasi  di  seluruh  dunia (Voyer et al. 2012).
Berbagai  peraturan  pengelolaan perikanan  terutama  yang  berkaitan dengan  pengelolaan  perikanan  kerapu baik  yang  bersifat  aturan,  kampanye ataupun  kesepakatan  telah  dibuat  di Karimunjawa.  Namun  pada  tingkat implementasi sering mengalami kegagalan. Berbagai aturan dalam
pengelolaan  telah  dilegalkan  di  Indonesia dan  Filipina,  namun  lemah  pada implementasinya  (Fabnyi  and  Dalabajan 2011; Campbell et al. 2012b). Dibutuhkan peran  aktif  dari  nelayan  dan  menggaris bawahi  pemahaman  yang  lebih  dalam tentang  karakteristik  sosial  ekonomi perikanan  kerapu,  agar  keberlanjutan pengelolaan  perikanan  kerapu  dapat diwujudkan (Frisch 2016).

## 4. KESIMPULAN
Penilaian perikanan melalui indikator  EAFM  didapatkan  bahwa  status atau  kondisi  pengelolaan  perikanan Kerapu  di  Karimunjawa  Taman  nasional Karimunjawa  termasuk  dalam  kategori sedang  (70.59).  Penerapan  indikator EAFM  dalam  praktek  pemanfaatan  SDI  di Karimunjawa berdasarkan penilaian reference  point  pada  data  yang  diperoleh pada  domain  SDI,  habitat  dan  ekosistem dinilai  baik,  pada  domain  teknologi penangkapan,  sosial  dan  kelembagaan dinilai  sedang  dan  pada  domain  ekonomi dinilai  buruk.  Strategi  pengelolaan perikanan kerapu di perairan Karimunjawa Taman Nasional Karimunjawa  diprioritaskan  mulai  dari
strategi  pengembangan  sosial  sampai dengan  mempertahankan  strategi  yang sudah ada ( maintain existing strategy ).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan banyak terima kasih  kepada  para  pembimbing  dan teman-teman  peneliti  yang  telah  banyak membantu  dalam  pelaksanaan  penelitian. Peneliti  juga  mengucapkan  terima  kasih untuk  rekan-rekan  yang  ada  di  Badan Taman  Nasional  Karimunjawa  (BTNKJ) yang membantu selama proses penelitian. Semoga  penelitian  ini  bisa  menjadi  salah satu bahan pertimbangan untuk kemajuan pengelolaan  Badan  Taman  Nasional Karimunjawa  (BTNKJ)  dan  menjadi informasi  bagi  peneliti  lain  untuk dikembangkan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto L, Habibi A, Fahrudin A, Azizy A, Susanto HA, Musthofa I, Kamal M M, Wisudo  SH,  Wardiatno  Y,  Raharjo  P, Nasution  Z.  2014.  Modul  Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Perikanan Berpendekatan Ekosistem (EAFM).  National  Working  Group  II EAFM,  Direktorat  Sumberdaya  Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. [BTNKJ] Balai Taman Nasional Karimunjawa.  2012.  Statistik  Balai Taman Nasional Karimunjawa Tahun 2012. Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi Alam. Balai Taman Nasional Karimunjawa. Semarang. BTNKJ.
Bessie  MD,  Ariyogagautama  D.  2012. Penilaian  Performa  Pengelolaan Perikanan  Menggunakan  Indikator EAFM  (Ecosystem  Approach  to Fisheries  Management)  Kajian  pada
perikanan  di  Wilayah  Kabupaten Alor.
Campbell  SJ,  Cinner  JE,  Ardiwijaya  RL. 2012b. Weak Compliance Undermines  the  Succes  of  no-take zones  in  a  large  Goverment- Controlled  Marine  Protected  Area. PloS One 7:e50074.
Fabinyi  M,  Dalabajan  D.  2011.  Policy  and Practice  in  the  Live  Reef  Fish  for Food  Trade:  A  Case  Study  from Palawan,  Philipines.  Mar  Pol: 35:371-378.
Frisch  AJ,  Cameron  SD,  Pratchett  SM. 2016.  Key  Aspect  of  the  Biology, Fisheries  and  Management  of  Coral Grouper. Review in Fish Biology and Fisheries. DOI 10.1007/s11160-016- 9427-0
Golbuu  M,  Friedlander  AM.  2011.  Spatial and  temporal  characteristics  of grouper  spawning  aggregations  in marine  protected  areas  in  Palau, western Micronesia. Estuarine, Coastal  and  Shelf  Science.  92:  223- 231. Kessler BL. 2004. Stakeholder Participation: A Synthesis of Current Literature. National Marine Protected Areas Center Kordi  G.  2001.  Usaha  Pembesaran  Ikan Kerapu di Tambak. Kanisius. Yogyakarta
Marnane  MJ,  Ardiwijaya  RL,  Wibowo  JT, Pardede  ST,  Mukminin  A,  Herdiana
Y.  2004.  Studi  perikanan  muro-ami Kepulauan Karimunjawa 2003,
Wildlife  Conservatoin  Society  – Marine  Program  Indonesia,  Bogor, Indonesia.
Mascia MB, Claus CA, Naidoo R. Impacts of marine  protected  areas  on  ﬁshing communities.  Conserv  Biol  2010;24: 14249.
Mitchell  RJ,  Neel  WL,  Hiers  JK,  Cole  FT, Atkinson  JB.  2000.  A  model management  plan  for  conservation
easements in longleaf pine- dominated  landscapes.  Newton,  GA:
Joseph W. Jones Ecological Research Center. 24 p.
Mosse JW and Davies CR, 2007. Growth of juvenile of tiger grouper
(Epinephelus  fuscogutatus)  reared under  different  feeding  regimes:  An Experimental  Fishing  Operation  Of collapsible  trap  for  capture  Of  Coral Fish. Journal of Fisheries Scienses.Vol.IX (2): 267-273 Reed  MS,  Graves  A,  Dandy  N,  Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn
CH, and Stringer LC. 2009. “Who’s in and  why? A  typology  of stakeholder analysis methods for natural resource  management.”  Journal  of Environmental  Management,  90: 1933-1949.
Rees  SE,  Attrill  MJ,  Austen  MC,  Mangi  SC, Richards  JP,  Rodwell  LD.2010.  Is there a win–win scenario for marine nature conservation? A case study of Lyme  Bay,  England.  Ocean  Coast. Manage. 53:135–145.
Rees  SE,  Attrill  MJ,  Austen  MC,  Mangi  SC, Rodwell  LD.  2013.  A  thematic  cost- beneﬁt  analysis  of  a  marine protected area.
J.Environ. Manage.114: 476–485.
Voyer  M,  Gladstone  W,  Goodall  H.  2012.
Methods  of  social  assessment  in Marine  Protected  Area  planning:  is public  participation  enough?  Marine Policy 36: 432–439.LLC. California. Williams  SE,  Shoo  LP,  Isaac  JL,  Hoffmann AA,  Langham  G.  2008.  Towards  an Integrated Framework for Assessing the  Vulnerability  of  Species  to Climate  Change.  PLoS  Biol  6(12): e325.
Yulianto I, Hammers C, Wiryawan B, Palm HW. 2015. Fishing induced groupers stock  dynamics  in  Karimunjawa National  Park,  Indonesia.  Fish  Sci. DOI 10.1007/s12562-015-0863-x.
Kahn,  B.,  2009.  Marine  Mammal  Survey and  Training  in  Triton  Bay,  West Papua, Indonesia: Management Implications  for  Resident  Bryde’s Whales. Apex Environmental, Bali.
Kahn,  B.,  Gearheart,  G.,  Tapilatu,  R.,  2006. Bintuni  Berau  Bay  Rapid  Ecological Assessment  (REA)  for  Marine Mammals  and  Marine  Reptiles: Initial  evaluation  of  risk  mitigation measures  for  Tangguh  LNG  Project, Papua,  Indonesia.  Technical  Report AE-BP0601.
Kasasiah,  A.,  2014.    Sosialisasi  Peraturan Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan Nomor
Per.13/Permen-kp/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan  &  Strategi  Pengembangan Jejaring KKP.  Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,
2013.    Profil  jejaring  kawasan konservasi perairan di Indonesia.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, 2013.    Strategi  pengembangan kawasan  konservasi  perairan  di Indonesia.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,
2014.    Mengenal  potensi  kawasan konservasi  perairan,  pesisir,  dan pulau-pulau kecil di Indonesia.
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,
2015.    Pedoman  Umum  Monitoring Hiu Paus di Indonesia.
Mangubhai,  S.  2012.    Papuan  Bird’s  Head Seascape:  Emerging  threats  and challenges  in  the  global  center  of marine biodiversity.
Marine
Pollution  Bulletin  64  (2012)  2279- 2295, Elsevier.
Mangubhai, S., Erdmann, M. V., Wilson, J.R., Huffard J.R., Ballamu F., Hidayat J.R., Hitipeuw  C,  Lazuardi  M.E.,  Muhajir, Pada  D,  Purba,  G.,  Rotinsulu,  C., Rumetna,  L.,  Sumolang,  K.,    Wen  W.
(2012). Papuan Bird’s Head
Seascape:  Emerging  threats  and challenges  in  the  global  center  of marine biodiversity.
Marine pollution  bulletin,  64(11):  2279- 2295
Mau,  y.,  2014.    Tantangan  Pengelolaan Kawasan  Konservasi  Perairan  Sap Raja  Ampat,  Sap  Waigeo  Sebelah Barat,  Twp  Kepulauan  Padaido.
Balai  Kawasan  Konservasi  Perairan Nasional
Kupang, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir Dan Pulau-
Pulau  Kecil,  Kementerian  Kelautan Dan Perikanan.
Nikijuluw, V.P.H., Papilaya R.L., Boli P., 2017. Daya Dukung Pariwisata Berkelanjutan Raja Ampat. Conservation Internasional Indonesia.
Rudolf,  P.,  Smeenk,  C.,  Leatherwood,  S.,
1997.  Preliminary  checklist  of cetacea in the Indonesian
Archipelago  and  adjacent  waters.
Zoologische  Verhandilingen  312,  3– 48.
Stewart,  B.  S.  2011.  Whale  shark  tagging Expedition  to  Cendrawasih  Bay
National Park, West Papua,
Indonesia,  14-20  November  2011 . Hubbs-Sea  World  Research Institute Technical Report 2011-377: 1-13. Tapilatu, R.F., Tiwari, M., 2007. Leatherback  turtle,  Dermochelys coriacea, hatching success at Jamursba-Medi and Wermon
beaches in Papua, Indonesia. Chelonian  Conservation  and  Biology 6, 154–158.
Tethool,
R, Yewen, M., 2014.
Perkembangan dan tantangan pengelolaan habitat pantai peneluran penyu belimbing
( dermochelys coriacea ) di Kabupaten Tambrauw.    Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Tambraw  dan WWF Indonesia.
Tomascik,  T.,  Mah,  A.J.,  Nontji,  A.,  Moosa, M.K., 1997. Seagrasses. In: Tomascik, T.,  Mah,  A.J.,  Nontji,  A.,  Moosa,  M.K. (Eds.), The Ecology of the Indonesian Seas  VIII,  Part  II.  Oxford  University Press, Oxford, pp. 829–906.
Veron, J.E.N., L.M. DeVantier, E. Turak, A.L. Green,  S.  Kininmonth,  M.  Stafford- Smith,  and  N.  Peterson.  (2009). Delineating  the  Coral  Triangle. Galaxea, 11: 91–100.
Wallace,  C.C.,  E.Turak  and  L.  DeVantier. (2011).  Novel  characters  in  a conservative  coral  genus:  three  new species  of  Astreopora  (Scleractinia: Acroporidae)  from  West  Papua. Journal of Natural History, 45: 1905– 1924 Wallace,  C.C.,  Turak,  E.,  DeVantier,  L., 2011.  Novel  characters  in  a conservative  coral  genus:  three  new species  of  Astreopora  (Scleractinia: Acroporidae)  from  West  Papua. Journal of Natural History 45, 1905–
1924. Weinussa, M., 2014. Tantangan
Pengelolaan  Kawasan  Konservasi Perairan  Daerah  (KKPD)  Kaimana. Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Kaimana.
Wilson, J., 2010. Toward ecosystem-based management  in  the  head  functional seascape,  papua,  Indonesia  (Phase II).    Ecosystem  Based  Management
Program: Conservation International, The Nature Conservancy,  and  World  Wildlife Fund Indonesia. WWF  Indonesia,  2014.  Pengelolaan
Kawasan  Taman  Nasional  Teluk Cenderawasih. Kerjasama Balai Besar  TNTC,  Pemerintah  Kabupaten Teluk Wondama, Pemerintah Kabupaten Nabire, UNIPA dan WWF
Indonesia.