## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.174

## Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi
Rildo Rafael Bonauli 1 , Sandy Thrisna Manueln Situmeang 2
1 Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2 Fakultas Hukum Universitas Jember Correspondence email: Rildorafael0@gmail.com, sandy.situmeang@gmail.com
Abstrak. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang diterapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar tersebut dirumuskan oleh komite-komite teknis yang terdiri dari multi stake holder baik itu pemerintah, akademisi, kalangan industri maupun parah ahli yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Secara umum ada 3 pengelompokan kegiatan sertifikasi berdasarkan SNI yang dapat dilakukan yaitu :Sertifikasi Sitem Manajemen, yaitu sertifikasi terhadap sistem manajemen perusahaan misalnya berdasarnya SNI ISO (9001, 14001, 22000, HACCP, dll);Sertifikasi Produk,  yaitu sertifikasi terhadap produk yang dihasilkan perusahaan berdasarkan SNI produk tertentu  misalnya SNI 1811:2007 untuk Helm, SNI 3554:2015 untuk Air Minum dalam kemasan, SNI 2054:2014 untuk Baja Tulangan Beton, dan produk-produk lainnya;Sertifikasi  Personnerl,  yaitu  sertifkasi  terhadap  kompetensi  personel  misalnya  Auditor,  PPC,  Tenaga  Migas,  Tenaga Kelistrikan, dll..
Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Perlindungan Konsumen, Upaya Penyelesaian Konsumen, Standart Nasional Indonesia.
Abstract.  Indonesian national standard ( sni ) constituting a standard applied by the standardisasi national and prevail in those regions of the unitary state of the republic of indonesia .Formulated by the technical standard komite-komite consisting of multiple stakeholders whether it is the government , academics , industry and the competent dibidangnya masing-masing severe .In general there are 3 grouping certification activities based on sni can do is: sitem management certification , the certification on enterprise management system for example berdasarnya ( sni iso 9001 , 14001 , 22000 , haccp , etc ); product certification , the certification on a product produced the company based on certain products for example sni sni: 2007 1811 to a helmet , sni 3554: 2015 bottled water for drinking , sni 2054: 2014 to steel tulangan concrete , and other produk-produk; personnerl certification , the auditor sertifkasi against personnel competence for example , ppc , oil and gas workers , electric power
Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Cosumer Efforts, Consumer Dispute Resolution Efforts.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara berkembang dengan satu tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menciptakan masyarakat yang makmur, adil, makmur, dan mandiri. Dari tujuan ini, Indonesia menghadapi banyak tantangan, salah satunya  adalah  kegiatan  ekonomi,  terutama  di  sektor  perdagangan  yang  sedang  berkembang.  Dengan  keterbukaan ekonomi di sektor perdagangan, persaingan antara produsen atau pengusaha akan muncul. Mereka akan mencari untung tertinggi sesuai dengan prinsip ekonomi. Para produsen atau pelaku usaha dalam mencari untung yang setinggi-tingginya akan bersaing dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. 1
Perkembangan ekonomi telah menghasilkan banyak jenis dan variasi barang dan atau jasa. Dengan dukungan teknologi, informasi, pengembangan, pergerakan dan aliran transaksi dan / atau layanan  di seluruh negeri, konsumen akhirnya dihadapkan dengan beragam jenis barang dan / atau layanan yang ditawarkan. Persyaratan untuk barang dan / atau layanan yang diinginkan dapat dipenuhi dengan berbagai opsi untuk kepentingan konsumen. Namun pada sisi lain, kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen. 2 Konsumen umumnya dalam posisi lemah, dengan kata lain, pengguna berada pada  posisi  yang  kurang  menguntungkan.  Rendahnya  kesadaran  dan  pengetahuan  pengguna,  tidak  mungkin menggunakannya sebagai dasar untuk bisnis dalam transaksi nirlaba dengan menjalankan bisnis berdasarkan prinsip memaksimalkan laba dengan memanfaatkan sumber daya yang paling efisien. 3 Helm sebagai salah satu kebutuhan dasar setiap  manusia  berguna  untuk  melindungi  bagian  tubuh  kita,  terutama  kepala. Helm  berfungsi  sebagai  perlindungan terhadap pengendara sepeda motor dari risiko cedera kepala jika terjadi potensi kecelakaan untuk menangkap kepala dalam  kemampuan  helm  untuk  melindungi  dalam  keadaan  tertentu. 4 Tidak  hanya  sebagai  helm,  helm  juga  perlu
1 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 2
2 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen , (Medan : Prenada), 2013, hlm. 1.
3 Abdul Halim Barkatullah, 2010 , Hak-Hak Konsumen , (Bandung : Nusa Media), hlm. 1.
4 Endi Hari Purwanto, “ Signifikansi Helm SNI Sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor Dari Cedera Kepala ”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Volume.17 No.1, Maret 2015, Hal 32.
Rildo Rafael Bonauli dan Sandy Thrisna Manueln Situmeang, Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi
digunakan  saat  mengemudi,  ketika  kita  tidak  menggunakan  helm  saat  mengendarai  sepeda  motor,  kita  bisa  disebut pelanggar lalu lintas yang mungkin dikenai penalti tiket.
Setiap  orang  yang  mengendarai  sepeda  motor  dan  penumpang  sepeda  motor  harus  mengenakan  helm  yang memenuhi standar nasional Indonesia. 5
Standar dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan dalam transfer teknologi, teknologi, dasar untuk inovasi. Standar terkait dengan definisi, indikator, unit pengukuran, metode menggambar, spesifikasi produk, sistem manajemen, metode pengujian, dan metode analisis. Jika semuanya  berjalan  baik  dengan  standar  dan  digunakan  dengan  benar,  itu  akan  melakukan  sesuatu  yang  baik  bagi komunitas  sebagai  pengguna.  manusia  membutuhkan  standar  ini  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  mereka dengan mengurangi kemungkinan kehilangan, ketidaknyamanan, atau penggunaan produk dan / atau layanan saat ini dan di masa depan.
Helm adalah produk wajib SNI, yang berarti bahwa semua produk helm yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi  persyaratan  SNI,  dari  produksi  dalam  negeri  dan  impor.  Pengaturan  standar  helm  SNI  bertujuan  untuk mendorong para pelaku bisnis untuk meningkatkan daya saing mereka dan meningkatkan kualitas barang / jasa yang mereka hasilkan. Bukti barang yang telah memenuhi standar SNI adalah melalui penggunaan Sertifikasi Produk Markup SNI (SPPTSNI). Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. 6 Fakta dilapangan pengawasan terhadap peredaran helm SNI  yang dilakukan pemerintah masih lemah. Pelaku bisnis yang buruk mengambil kesempatan ini dan mengambil tindakan yang membahayakan konsumen. Ini  juga  karena  kurangnya  pengetahuan  konsumen  dalam  membedakan  helm  ber-SNI  asli  dari  yang  palsu.  Secara tampilan  fisik  antara  helm  dengan  SNI  asli  dan  palsu  masih  sulit  dibedakan.  Misalnya,  di  bilik  helm  di  Kandamen, Sariharjo, Ngalik, Sleman ada merek helm palsu. Sepintas, penampilan helm Rp 50.000 tidak ada bedanya dengan helm SNI termurah (Rp 80.000). SNI Emboss dicetak dengan percaya diri, seperti helm aslinya. Tapi saat helm aktif, helm palsu SNI mudah bengkok.
Pelaku bisnis menggunakan mode pemalsuan helm ber-SNI. Thomas mengatakan ada dua model bisnis yang dicari bisnis dalam pelemahan helm SNI, yaitu: Pertama, seorang pengusaha helm yang telah disertifikasi oleh Badan Standar  Nasional  (BSN)  tetapi  belum  menghasilkan  helm  sesuai  dengan  sertifikat  yang  diperoleh  atau  tidak  sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengusaha menurunkan standar helm mereka selama proses produksi massal, yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi helm SNI yang harus ditanggung perusahaan karena bahan baku yang digunakan  masih  diimpor.  Kedua,  pengusaha  helm  yang  tidak  memiliki  sertifikasi,  tetapi  menipu  konsumen  dengan membuat SNI yang timbul dari SNI yang mereka hasilkan.

## METODE PENELITIAN
Artikel Salah satu faktor penting yang diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah adalah Metode Penelitian. Untuk  membuat  kesimpulan  yang  ilmiah,  metode  penelitian  digunakan  secara  sistematis  untuk  menemukan, mengembangkan, menganalisis masalah, dan menguji kebenaran objektif. Melakukan penyelidikan harus menggunakan metode,  karena  metode  akan  menunjukkan  penyelidikan  berjalan  sesuai  rencana.  Metode  ini  akan  bermanfaat  bagi peneliti dalam mengambil setiap langkah, menjadi jelas dan memiliki batasan tertentu untuk menghindari hal-hal buruk.
Penelitian  hukum  dalam  bahasa  Inggris  disebut Legal  Search atau  dalam  bahasa  Belanda rechtsonderzoek . Penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada, dan untuk memberikan resep tentang apa yang harus dibesarkan. 7 Tujuannya adalah untuk menganalisis masalah yang merupakan masalah utama yang berfokus pada supremasi hukum atau norma-norma hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan Tanggung Jawab Pemilik Bisnis Helm kepada Pengguna di Helm Non- Berstandar Nasional Indonesia Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur hak untuk mengoreksi, menjernihkan kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa. Salah satu sumber informasi tentang produk helm yang  diproduksi  oleh  pengusaha  adalah  mereka  memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Pengusaha  akan mendapatkan  Stiker  SNI  setelah  memenuhi  dan  menguji  produk  dengan  standar  nasional,  setelah  itu  ia  akan memproduksi produk dalam jumlah besar.
Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang helm sepeda motor roda dua bertujuan untuk memastikan kualitas helm di pasaran, baik dari segi konstruksi maupun kualitas. Dengan Standar Nasional Indonesia, diharapkan helm dapat dijamin keselamatannya karena kualitas helm. Informasi ini datang tidak hanya dari pemilik bisnis, tetapi dari sejumlah
5 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 106 ayat 8.
6 Toto  Pribadi  dan  Yunisa  Herawati,  2016, Syarat  Helm  Mendapatkan  Standar  SNI,  Wajib  Tahu, melalui http://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7822#.W-ANX_kzbIW, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.
7 Dyah Octorina Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum ( Legal Research) , (Jakarta : Sinar Grafika,2014), hlm.1.
Rildo Rafael Bonauli dan Sandy Thrisna Manueln Situmeang, Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi
sumber terpercaya dan bertanggung jawab lainnya yang pada akhirnya menjaga konsumen dari membeli produk helm yang benar-benar layak diperdagangkan. 8
Pemasar menginformasikan berbagai hal tentang produk  yang  mereka pasarkan kepada konsumen, termasuk ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kualitas produk, jaminan harga, berbagai persyaratan atau cara untuk mendapatkannya, tentang jaminan atau jaminan produk, ketersediaan suku cadang, layanan purna jual , dan  hal-hal terkait  lainnya.  Informasi  yang  harus  diberikan  oleh  pengusaha  tidak  hanya  menyoroti  keunggulan  yang dimiliki suatu produk, tetapi juga harus seimbang dengan informasi yang mengandung kekurangan produk yang mereka buat.  Terutama  ketika  menyangkut  keselamatan  dan  keamanan  konsumen  sehingga  konsumen  dapat  benar-benar menggunakan informasi yang disediakan oleh pemilik bisnis mereka untuk membuat pilihan produk mereka.
Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Lalu lintas menyatakan bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor dan penumpang sepeda motor harus mengenakan helm yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Ini dikonfirmasi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian yaitu SK SK No.40 / M-IND / Per / 6/2008 tentang Penegakan Pelatihan Helm Sepeda Motor Dua Roda yang mulai berlaku pada tahun 2010. Oleh karena itu, sesuai dengan dua aturan ini, operator yang ingin memproduksi helm harus melampaui digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia. Bukti barang yang telah memenuhi standar nasional Indonesia adalah pembawa yang memiliki Sertifikasi Produk SNI (SPPTSNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).
Namun, saat ini banyak bisnis helm yang memproduksi helm yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ini dapat berbahaya dan berbahaya bagi konsumen dan tentu saja menghasilkan konsekuensi hukum bagi para pelaku  bisnis  yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen.  Sebagai  hasil  dari  undang-undang  pelanggan  yang dibuat oleh pengusaha helm yang memasang stiker SNI tetapi tidak memiliki SPPTSNI, hal ini didasarkan pada undang- undang di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sifat sipil dari hubungan hukum  antara  operator  dan  konsumen  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pemilik  bisnis  yang  merugikan  konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk menahan pelaku atas kerugian, dan menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pengguna tersebut.
Pemilik  bisnis  harus  percaya  dengan  baik  dalam  menjalankan  aktivitas  bisnisnya,  sebagaimana  diabadikan dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa  pemilik  bisnis  harus memiliki kewajiban untuk percaya pada perilaku bisnis mereka. Kewajiban pemasar untuk memiliki niat baik dimulai ketika barang dirancang atau diproduksi sampai titik penjualan, sedangkan konsumen hanya perlu memiliki niat baik dalam  transaksi  barang  dan  /  atau  jasa.  Kerugian  potensial  bagi  konsumen  dimulai  ketika  barang  dirancang  atau diproduksi  oleh  pengusaha.  Adapun  konsumen,  adalah  mungkin  untuk  membahayakan  pemilik  bisnis  mulai  saat berurusan dengan operator.
Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan tanpa  memberi  label  atau menjelaskan  barang  yang  akan  memuat  nama  barang,  ukuran,  bersih  atau  bersih  /  konten, komposisi, aturan penggunaan, tanggal pembuatan, kesan sisi, nama dan alamat pemilik bisnis dan informasi lain untuk digunakan  sesuai  dengan  ketentuan  harus  dipublikasikan  dan  /  atau  disediakan.  Ini  adalah  salah  satu  tindakan  yang dilarang dari pengusaha, sehingga jelas bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh majikan yang melanggar hak-hak konsumen dalam Pasal 4 ayat 1 dan 3 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak untuk kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam penyediaan barang dan / atau jasa dan hak untuk mengoreksi syarat dan jaminan barang dan / atau jasa dengan benar karena bisnis menempatkan perekat SNI pada produk helm mereka tanpa menerima SPPTSNI pada helm yang diproduksi.
Larangan terhadap pedagang helm yang berstandart nasional Indonesia juga tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) Kode Pemerintah No. 102/2000 tentang Standardisasi Nasional yang berbunyi:
1. Pengusaha dilarang memproduksi dan / atau mendistribusikan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan / atau tidak mematuhi Standar Nasional Indonesia yang telah ditegakkan dengan ketat.
2. Pemilik bisnis, yang barang dan / atau layanannya telah memperoleh sertifikat produk, dilarang memproduksi dan mendistribusikan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.
Pelaku bisnis harus bertanggung jawab jika mereka merugikan konsumen atas penggunaan barang dan / atau jasa. Pelaku bisnis dalam bisnis mereka harus memiliki tanggung jawab yang cukup untuk memenuhi hak konsumen atas informasi tersebut dan tidak menipu konsumen dengan menempelkan stiker SNI pada helm mereka. Karena efeknya tidak  hanya  merugikan  konsumen,  itu  juga  dapat  merusak  citra  pengusaha  dalam  jangka  panjang  dan  mengikis kepercayaan dan kesetiaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh pengusaha.
Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab hukum orang atau entitas yang memproduksi produk dari orang atau  entitas  yang  menjual  atau  mendistribusikan  produk.  Tentu  saja,  selain  hak  dan  kewajiban  yang  perlu
8 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, ( Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2002), hlm. 40

## Rildo Rafael Bonauli dan Sandy Thrisna Manueln Situmeang, Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi
dipertimbangkan  oleh  pemilik  bisnis,  ada  juga  tanggung  jawab  yang  harus  ditanggung  oleh  pemilik  bisnis  dan mengharapkan  perhatian  dari  operator  dalam  memproduksi  barang  dan  /  atau  jasa  yang  mereka  hasilkan.  Tanggung jawab tersebut dapat dianggap bertanggung jawab jika terjadi elemen hukum yang tidak tepat atau tindakan ilegal oleh operator. Jadi bisnis diharuskan untuk mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka.
Pasal  19  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mengatakan  bahwa pelaku  usaha  bertanggung  jawab  dalam  hal  memberikan  ganti  kerugian  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengusaha meliputi:
1. Tanggung jawab untuk kompensasi atas kerusakan;
2. Tanggung jawab atas kompensasi untuk polusi;
3. Tanggung jawab untuk kompensasi atas kerugian konsumen;
Tanggung jawab pemilik bisnis dalam hal kehilangan produk helm kepada konsumen adalah tanggung jawab tunggal atas kehilangan yang diderita pengguna, baik dalam bentuk masalah kesehatan atau kematian yang disebabkan oleh  penggunaan  helm  dari  helm  nasional  Indonesia  karena  kurangnya  informasi  yang  jelas  tentang  produk  helm diperdagangkan
Pedoman tentang jumlah kompensasi yang dapat diklaim oleh konsumen terhadap pengusaha tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 1999 Nomor 8. yang lain baik-baik saja. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pedoman tentang jumlah, bentuk, atau wujud ganti kerugian, yaitu :
a. Pengembalian uang; atau
b. Penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya; atau
c. Perawatan kesehatan; dan/atau
d. Pemberian santuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 9
Helm  pelanggaran  juga  dapat  dikenai  sanksi  jika  mereka  menghasilkan  helm  yang  tidak  memenuhi  standar nasional  Indonesia.  Pembatasan  ini  tercantum  dalam  pasal  24  Peraturan  Pemerintah  No.  102  tahun  2000  tentang Standardisasi Nasional, yaitu:
1. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.
2. Sanksi  Administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berupa  pencabutan  sertifikat  produk  dan  atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran,
3. Sanksi  pencabutan  sertifikat  produk  dan/atau  hak  penggunaan  tanda  SNI  dilakukan  oleh  lembaga  sertifikasi produk.
4. Sanksi  pencabutan  ijin  usaha  dan/atau  penarikan  barang  dari  peredaran  ditetapkan  oleh  instansi  teknis  hyang berwenang dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berupa  sanksi  pidana  sesuai  peraturan  perundang- perundangan yang berlaku.
Produsen dalam hal ini pelaku usaha dapat dituntut sesuai dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Sanksi  kewajiban  administrasi  dalam  bentuk  kompensasi  minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terhadap pelanggaran ketentuan:
1. Kegagalan membayar kompensasi konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3)
2. Iklan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);
3. Kegagalan untuk menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan
4. Kegagalan memenuhi garansi / jaminan
Jika pemilik bisnis menolak untuk memberikan kompensasi, pemilik bisnis akan tunduk pada Pasal 23 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan pelaku bisnis yang menolak dan / atau tidak menanggapi dan / atau tidak memenuhi kompensasi permintaan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian perselisihan konsumen atau badan peradilan di tempat konsumen. Oleh karena itu, jelas bahwa pasal 19 adalah fasilitas perdamaian yang ditawarkan oleh hukum..

## Upaya Efektivitas Penyelesaian yang Dapat Diambil oleh Konsumen jika dirugikan oleh Penggunaan Helm Non- Standard Indonesia
Peran  konsumen  sebagai  pemilik  produk  yang  dihasilkan  oleh  pengusaha  memiliki  hak  untuk  meminta pertanggungjawaban  pelaku  bisnis  jika  ia  menderita  kerugian  pada  produk  cacat  yang  diproduksi  oleh  pengusaha
9 Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.160

## Rildo Rafael Bonauli dan Sandy Thrisna Manueln Situmeang, Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi
tersebut.  Para  pihak,  baik  produsen  dan  pengguna,  memiliki  hak  untuk  memutuskan  atau  memutuskan  cara  mereka sendiri untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada dua jenis penyelesaian untuk menyelesaikan perselisihan konsumen, yaitu menyelesaikan perselisihan konsumen melalui litigasi (non-litigasi).

## Penyelesaian Sengketa di Pengadilan
Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan adalah:
a. Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  Lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
b. Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  di  tempuh  melalui pengadilan atau  diluar  pengadilan  berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
c. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluat pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat  di  tempuh  apabila  upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu  pihak  atau  oleh  pihak  yang bersengketa.
Pilihan  untuk  melanjutkan  di  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  bersifat  sukarela  atas  nama  para  pihak. Penjelasan dalam paragraf kedua pasal 45 UUPK menyatakan bahwa ada kemungkinan perdamaian antara para pihak sebelum mereka pergi ke pengadilan atau di luar pengadilan. Kata "sukarela" didefinisikan sebagai pilihan para pihak, baik  sendiri  maupun  bersama-sama  untuk  mengambil  solusi  di  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan,  karena  upaya perdamaian di antara mereka gagal atau sejak awal mereka tidak ingin menggunakan perdamaian alternatif.
Penyelesaian melalui pengadilan harus melalui beberapa tahap, yaitu:

## Pengajuan Gugatan
Dalam hukum acara perdata  Indonesia, diketahui bahwa hakim  menunggu (pasif). Ini berarti bahwa inisiatif litigasi  datang  dari  para  pihak  yang  terlibat,  sementara  hakim  hanya  menunggu  kasus  para  pihak.  Pasal  1865  KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk menegaskan haknya sendiri atau untuk  menolak  hak  orang  lain,  menunjuk  suatu peristiwa,  diharuskan  untuk  membuktikan  keberadaan  hak  atau peristiwa tersebut.
Para pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan berdasarkan pasal 46 UUPK adalah:
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
d. Pemerintah  dan/atau  instansi  terkait  jika  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  di  manfaatkan  mengabitkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Gugatan konsumen terhadap pelaku bisnis yang dapat di proses melalui peradilan umum yaitu : 10

## Gugatan Individual
Klaim ini Gugatan bersifat sukarela atau kontinjensi. Dalam klaim sukarela unilateral (ex-parte), gugatan ini semata-mata  untuk  kepentingan  pemohon  karena  masalah  yang  timbul  dari  resolusi  pengadilan  tidak  mengandung perselisihan, merupakan kepentingan sepihak, tanpa perselisihan dengan kantong lain dan tanpa pihak ketiga atau pihak ketiga. yang ditarik (terdakwa). Dalam kasus Contestia, ini adalah gugatan di mana ada perselisihan antara dua pihak atau lebih. Masalah yang diangkat dalam bentuk gugatan adalah perselisihan atau perselisihan antara pihak-pihak yang akan diselesaikan di pengadilan.Gugatan Perwakilan Kelompok
Pihak yang berperkara ini bertindak tidak hanya atas namanya sendiri, tetapi juga atas nama kelompok, karena kepentingan bersama dalam mencari keadilan dalam kasus ini, maka sekelompok orang yang dirugikan dapat menuntut pengadilan hanya dengan mewakili satu atau lebih orang yang bertindak sebagai penggugat, selama mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama.
a. Gugatan Legal Standing
Klaim gugatan ini ditafsirkan sebagai hak individu, sekelompok orang, atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses klaim perdata yang telah merugikan masyarakat..
10 Intan Nur Rahmawanti dan Rukiya lubis, win-win solution sengketa konsumen, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2014). Hlm. 71-72
Rildo Rafael Bonauli dan Sandy Thrisna Manueln Situmeang, Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi
b. Gugatan Pemerintah
Klaim gugatan terhadap pemerintah sebagai konsumen kepada produsen belum pernah terjadi sebelumnya. Tuntutan hukum pemerintah digunakan untuk memikul tanggung jawab perdata terhadap mereka yang bertanggung jawab atas bisnis yang mengalami kerugian untuk mengkompensasi kerugian tersebut.

## Pemeriksaan dan Pembuktian
Pengguna  harus  dapat  membuktikan  dengan  memberikan  alasan  yang  cukup  kepada  hakim  yang  memeriksa kasus  untuk  memastikan  kebenaran  dari  insiden  yang  ia  ajukan.  Sebagaimana  didefinisikan  dalam  pasal  1865  KUH Perdata, peristiwa yang menjadi dasar hak tersebut harus dibuktikan oleh penggugat. Jika klaim kompensasi didasarkan pada peristiwa default, maka pengguna sebagai penggugat harus membuktikan beberapa hal, yaitu: a. Ada afinitas (kontrak, perjanjian);
b. Ada beberapa tanggung jawab yang tidak dipenuhi oleh pengusaha; dan
c. Kerugian konsumen (penggugat)
Jika klaim kompensasi didasarkan pada tindakan ilegal, itu harus dibuktikan:
a. Tindakan ilegal, baik berupa pelanggaran hak konsumen, pelanggaran tugas kehati-hatian, pelanggaran norma moral, atau pelanggaran norma kepatuhan;
b. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha, baik disengaja atau lalai;
c. Ada sejumlah kerugian yang dialami konsumen.

## Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan
Pengguna  dapat  menyelesaikan  perselisihan  di  luar  proses  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  di  pengadilan biasanya  disebut  non-litigasi.  Proses  penyelesaian  sengketa  tanpa  litigasi  sekarang  dianggap  paling  aman.  Pasal  47 UUPK  menyatakan  bahwa  penyelesaian  perselisihan  konsumen  di  luar  pengadilan  dimaksudkan  untuk  mencapai konsensus tentang bentuk dan jumlah kompensasi dan / atau pada tindakan tertentu untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi atau bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen tidak akan terulang.
Resolusi penyelesaian di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 47 UUPK, berikut adalah beberapa hasil akhir: a. Perjanjian antara pengguna dan pemilik bisnis;
b. Bentuk kompensasi yang harus dipenuhi oleh pengusaha;
c. Jumlah kompensasi yang harus dibayarkan pengusaha; dan
d. Jaminan dari pengusaha dalam bentuk pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa tindakan yang membahayakan konsumen tidak akan diulang
BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan konsumen yang diatur dalam pasal 49 UUPK.   Penyelesaian melalui badan lebih murah, lebih cepat, lebih sederhana dan lebih mudah daripada pengadilan. BPSK adalah badan yang bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan antara bisnis dan konsumen. Penyelesaian sengketa melalui BPSK bukanlah suatu persyaratan bahwa para pihak yang bersengketa harus mengambil tindakan sebelum perselisihan diselesaikan oleh pengadilan.  Pasal  54  ayat  (3)  UUPK  bahwa  putusan  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat.  Konsumen  yang  bingung menggunakan  helm  standar  nasional  Indonesia  dapat  mengajukan  permintaan  penyelesaian  perselisihan  konsumen kepada  BPSK  baik  secara tertulis  maupun  lisan  melalui  sekretariat  BPSK  Metode  non-litigasi  yang  dapat  dilakukan melalui  BPSK  adalah  mediasi, arbitrasi,  perdamaian. Proses  resolusi perselisihan  pengguna  dapat  dilakukan  sebagai berikut:

## Mediasi
Mediasi pemecahan masalah dapat dilakukan oleh para pihak dalam sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai mediator adalah netral dan bertindak aktif untuk membantu para pihak dalam perselisihan untuk mencapai kompromi / perjanjian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak. Mediator memiliki peran yang  sangat  terbatas,  sehingga  hasil  dari  bentuk  kompromi  sepenuhnya  dalam  perjanjian  para  pihak  dan  kekuasaan mereka tidak sepenuhnya mengakhiri perselisihan secara final dan tidak mengikat tetapi mengandalkan niat baik untuk secara sukarela menaatinya. 11

## Arbitrase
Arbitrase adalah cara menyelesaikan perselisihan sipil di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Penentuan ini dapat dicapai jika para pihak memasukkan klausul arbitrase dalam  perjanjian  yang  menjadi  subyek  perselisihan  atau  menandatangani  perjanjian  arbitrase  setelah  perselisihan
11 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo Hukum, Perlindungan Konsumen , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) ., hlm.164-165.

## Rildo Rafael Bonauli dan Sandy Thrisna Manueln Situmeang, Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi
muncul di antara mereka. BPSK akan membentuk badan atau majelis yang akan aktif dalam merekonsiliasi pihak yang disengketakan jika kesepakatan tidak tercapai di antara mereka. Badan ini akan memberikan penjelasan hukum tentang hukum yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen kepada pihak yang berselisih, yaitu pengguna helm dan pebisnis yang telah membuat helm tanpa standar nasional Indonesia.
Keuntungan dari menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase adalah bahwa keputusan itu final dan memiliki otoritas hukum permanen dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase memiliki wewenang bersama yang berarti bahwa jika yang kalah tidak memenuhi keputusan secara sukarela, pihak yang menang dapat meminta eksekusi di pengadilan. Namun, arbitrase juga  memiliki kelemahan,  yaitu biaya yang lebih tinggi dan penyelesaian yang lebih lambat, yang membuat mediasi dan perdamaian lebih menarik bagi para pihak yang bersengketa. Undang-undang tidak memberikan batasan biaya, atau persyaratan. Jangka waktu penyelesaian harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dari saat majelis arbitrase atau arbitrase dibentuk tetapi periode tersebut masih dapat diperpanjang.

## Konsiliasi
BPSK akan menyatukan para pihak dan menyediakan seorang anggota dewan untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi. Adalah fungsi anggota dewan untuk mengusulkan solusi penyelesaian perselisihan, tetapi tidak berwenang  untuk  memutuskan  kasus  tersebut.  BPSK  sepenuhnya  memberikan  proses  penyelesaian  sengketa  kepada para  pihak,  baik  dalam  bentuk  dan  jumlah  kompensasi.  Pihak-pihak  yang  berselisih  harus  menyatakan  persetujuan mereka atas proposal yang dikeluarkan oleh dewan dan menjadikannya sebuah resolusi penyelesaian perselisihan.
Proses dan tahap penyelesaian litigasi melalui konsiliasi adalah sebagai berikut:
1. Pengguna atau penerima manfaat atau kuasanya atau pengasuh mereka yang merasa dirugikan harus mengajukan keberatan lisan atau tertulis atau keluhan yang disampaikan kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi.
2. Sekretariat CPM akan melaporkan keluhan kepada ketua CPM jika pengguna telah memenuhi persyaratan keluhan.
3. Ketua  CPM  akan  memanggil  pelanggan  secara  tertulis  dengan  melampirkan  bukti  dalam  bentuk  salinan  keluhan kepada pengguna dalam waktu 3 hari.
4. Pelaku bisnis harus menanggapi keluhan yang diterima dan kemudian merespons pada hari uji coba pertama.
5. Panel hakim pada saat pemeriksaan lebih pasif dan hanya memberikan pendapat tentang pernyataan perselisihan para pihak mengenai peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
6. Pelaku bisnis harus mampu menyajikan bukti untuk memperkuat tanggapan mereka terhadap keluhan yang mereka terima. Bukti dapat berupa materi, pernyataan saksi dan / atau saksi ahli, pernyataan pihak, surat atau dokumen lain yang berkaitan dengan perselisihan.
7. Proses persidangan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang berselisih. Pihak yang berselisih memiliki hak untuk  menentukan  bentuk  dan jumlah  kompensasi  yang  dikeluarkan  untuk  penggunaan  helm  berstandar  nasional Indonesia. Selain itu, majelis hakim akan mengambil keputusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima permohonan.
8. Jika  kesepakatan  dicapai  antara  para  pihak  yang  bersengketa,  para  pihak  harus  menandatangani  perjanjian penyelesaian tertulis. Perjanjian akan ditandatangani oleh seluruh majelis dan ketua.
Oleh karena itu, upaya perbaikan dapat dilakukan oleh konsumen jika mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan  karena  penggunaan  helm  yang  bukan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  yang  diproduksi  oleh pengangkut. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian perselisihan konsumen dapat dicapai baik di pengadilan atau di luar pengadilan atas kebijakan pihak-pihak yang terlibat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan,  maka  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Bentuk  pengusaha  helm  yang  memproduksi  helm  yang  bukan  standar  nasional  Indonesia  adalah  untuk  memberi kompensasi kepada konsumen yang menggunakan helm non-standar Indonesia, untuk memproduksi semua produk yang  dipasarkan,  menghentikan  produksi  dan  menutup  produksi.  Selain  itu, ada  sanksi  administratif,  perdata  dan pidana  yang  diatur  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan  Pemerintah  tentang Standardisasi Nasional.
2. Upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  pengguna  pada  posisi  yang  kurang  menguntungkan  karena  penggunaan helm  non-standar  nasional  Indonesia  menggunakan  saluran  non-litigasi  dan  litigasi.  Pengguna  dapat  mengajukan pengaduan dengan bukti yang tersedia, sehingga pengaduan akan diselidiki jika mengandung unsur yang melanggar hukum dan dapat diikuti dengan upaya untuk menyelesaikannya. Perselisihan konsumen di luar pengadilan dapat

## Rildo Rafael Bonauli dan Sandy Thrisna Manueln Situmeang, Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi
diselesaikan  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Non- pemerintah (LPKSM), dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul Barkatullah Halim. 2010. Hak-Hak Konsumen . Bandung: Nusa Media. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2002. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: Gramedia Pusaka Utama. Intan Nur Rahmawanti dan Rukiya Lubis. 2014. Win-Win Solution Sengketa Konsumen . Yogyakarta : PustakaYustisia Janus Sidabalok. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Shidarta. 2003. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : Grasindo.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621), Jakarta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Jakarta;
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Standardisasi  dan  Penilaian  Kesesuaian;  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

## Jurnal
Endi Hari Purwanto, “ Signifikansi Helm SNI Sebagai Alat Pelindung Pengendara Sepeda Motor Dari Cedera Kepala ”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Volume.17 No.1, Maret 2015, Hal 32.