EVALUASI  PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) SECARA LANGSUNG YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (Studi  di Kabupaten  Sukoharjo dan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah)

## Tuhana dan Yudho Taruno Muryanto
UNS  Surakarta

## ABSTRAK
Penelitian  mengenai  evaluasi    pelaksanaan  pemilihan  umum  kepala  daerah (pemilukada) secara langsung yang efektif dan efisien (Studi  di Kabupaten  Sukoharjo dan Kota  Surakarta  Propinsi  Jawa  Tengah),  merupakan  penelitian  deskriptif,  yang  bertujuan untuk  mengetahui    efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah (Pemilukada)  secara  langsung  di  Kabupaten  Sukoharjo  dan  Kota  Surakarta,  serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilukada secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  Efektivitas  pelaksanaan  pemilukada  secara  langsung  di  Kabupaten Sukoharjo  dan  Kota  Surakarta  secara  keseluruhan  belum  berjalan  secara  optimal  hal  ini disebabkan  beberapa  faktor  antara  lain:Terjadi  dualisme  pengaturan  terkait  pemilukada, belum  optimalnya  aparat  pelaksanan,  pengawas,  belum  optimalnya  sarana  dan  fasilitas pendukung  (infrastruktur)  dalam  pelaksaan  pemilukada  didaerah  terutama  dalam  maslah pendanaan,  sikap  pragmatisme  masyarakat  dalam  proses  demokrasi  serta  budaya  partial pragmatisme  yang  masih  melekat  dalam  masyarakat  menyebabkan  pemilukada  tidak berjalan  efektif.  Efisiensi  pelaksanaan  pemilukada  secara  langsung  di  Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta dipengaruhi beberapa faktor antara lain : minimnya jumlah anggaran  pemilukada,  banyaknya  jumlah  SDM  (tenaga  kerja)  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  pemilukada  sehingga  banyak  anggaran  yang  dialokasikan  untuk pembiayaanya,  rentang  waktu  yang  panjang  dan  lama  yang  dibutuhkan  dalam  proses pemilukada  sehingga  berpengaruh  pada  pembiayaan,  minimnya  sarana  dan  prasasarana penunjang dalam proses pelaksaan pemilukada, dan belum adanya metodelogi pemisahan pelaksanaan  pemilu  untuk  eksekutif  dan  legislatif  serta  penyeragaman  terkait  pemilukada di tingkat daerah atau wilayah tertentu.
Keyword : Pemilukada, Efektif, Efisien

## A. PENDAHULUAN
Demokrasi  dan  segala  hal  yang berkaitan dengan proses terjadinya demokrasi tidak akan lepas dari peran dan partipasi  masyarakat  atau  rakyat.  Sebuah bangsa  dikatakan  sebagai  bangsa  yang besar  bilamana  sudah  menjunjung  tinggi nilai-nilai  demokrasi  secara  keseluruhan, namun  yang  menjadi  pertanyaan  adalah demokrasi bagaimana yang mampu
mencerminkan dan mengakomodasi kepentingan  warga  masyarkat,  rakyat ataupun kepentingan bangsa secara luas.
Ilmuwan  politik  Juan  J  Linz  dan Alfred  Stepan  mengatakan,  suatu  negara dikatakan  demokratis  bila  memenuhi prasyarat  antara  lain  memiliki  kebebasan kepada  masyarakat  untuk  merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi
dan  komunikasi;  memberikan  ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara- cara damai; serta tidak melarang siapapun berkompetisi untuk jabatan politik. Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi demokrasi.(Suara  Pembaharuan,  3  Maret 2003). Perwujudan daripada
nilai demokrasi  dapat  dlihat  dari  simbul- simbul  sebuah  proses  yang  dinamakan dengan “ pemilihan kepala daerah secara langsung” atau orang banyak mengistilahkan dengan Pemilukada langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini dianggap sebagian besar orang sebagai perwujudan proses demokrasi  ketika  sebuah  pilihan  yang melibatkan  elemen  masyarakat,  ataupun rakyat dalam memilih
calon pemimpinnya.
Pemilihan kepala daerah langsung adalah  instrumen  untuk  meningkatkan participatory  democracy dan  memenuhi semua  unsur  yang  diharapkan.  Pemilihan kepala  daerah  (Pemilukada)  sebagai instrumen  demokrasi  bagi  kehidupan politik  suatu  daerah.  Sistem  Pemilukada langsung juga merupakan sebuah pembaharuan yang mempunyai arti cukup penting dalam proses konsolidasi demokrasi  di  aras  lokal.  Secara  normatif, pelaksanaan Pemilukada langsung
menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus  harapan  bagi  pertumbuhan, pendalaman  dan  perluasan  demokrasi lokal.  Setelah  lebih  dari  32  tahun kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan perbedaan dibatasi, munculnya peraturan pemerintah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung  ini  merupakan  angin  segar dalam proses bernegara. Terdapat beberapa keunggulan yang muncul dengan  adanya  sistem  ini  antara  lain  : Pertama ,  sistem  demokrasi  langsung melalui  Pemilukada  Langsung  akan
membuka  ruang  partisipasi  yang  lebih luas  bagi  warga  dalam  proses  demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan- yang lebih banyak meletakkan  kuasa  untuk  menentukan rekruitmen  politik  di  tangan  wakil  rakyat dalam hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua , dari sisi kompetisi politik,  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung memungkinkan munculnya secara  lebih  lebar  preferensi  kandidat- kandidat yang bersaing serta memungkinkan  masing-masing  kandidat berkompetisi  dalam  ruang  yang  lebih terbuka  dibandingkan  ketertutupan  yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Ketiga ,  sistem  pemilihan langsung  akan  memberi  peluang  bagi warga  untuk  mengaktualisasi  hak-hak politiknya  secara  lebih  baik  tanpa  harus direduksi  oleh  kepentingan-kepentingan elit  politik,  seperti  yang  kasat  mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan.  Setidaknya,  melalui  konsep demokrasi  langsung,  warga  di  aras  lokal akan  mendapatkan  kesempatan  untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus  mempunyai  posisi  yang  setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan  politik. Keempat ,  Pemilukada Langsung  memperbesar  harapan  untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif,  kompeten,  dan  mempunyai legitimasi,  hal  ini  dikarenakan  dengan adanya  pemilihan  secara  langsung  oleh masyarakat, maka kepala daerah mempunyai  orientasi  tanggungjawab  atas kinerja yang dilakukannya kepada seluruh masyarakat  bukan  hanya  pada  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagai  wakil rakyat. Kelima ,  Kepala  daerah  yang terpilih  melalui  Pemilukada  langsung akan  memiliki  legitimasi  politik  yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan ( check and
balances ) di daerah; antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Perimbangan  kekuatan  ini  akan meminimalisasi penyalahgunaan
kekuasaan  seperti  yang  muncul  dalam format politik yang monolitik.
Melalui  Pemilukada  langsung, rakyat  semakin  berdaulat,  dibandingkan dengan  mekanisme  sebelumnya  dimana kepala  daerah  ditentukan  oleh  sejumlah orang di DPRD (A. Asri Harahap, 20005: 123).  Apalagi,  sebenarnya  demokrasi bersifat  lokal,  maka  salah  satu  tujuan Pemilukada, adalah memperkuat legitimasi  demokrasi.  Meski  demikian, dinegara-negara lain,
keberhasilan Pemilukada langsung tidak berdiri
sendiri, ditentukan kematangan partai dan aktor politik, budaya politik di masyarakat,  dan  kesiapan  dukungan administrasi penyelenggaraan Pemilukada.  Kondisi  politik  lokal  yang amat heterogen kesadaran dan pengetahuan  politik  masyarakat  yang rendah, jeleknya sistem pencatatan kependudukan dan penyelenggaraan pemilihan  ( electoral  governance )  sering menyebabkan kegagalan tujuan
Pemilukada langsung. (Kompas, 5 Januari 2008). Disamping  permasalahan  diatas, pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  yang  telah  berlangsung beberapa  waktu  yang  lalu  di  berbagai daerah telah menyisakan beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum mampu dipecahkan. Dalam banyak kasus Pemilukada  justru  dipenuhi  berbagai problema seperti adanya konflik horizontal,  belum  hilangnya  politik  uang dan sikap tidak mau menerima kekalahan (Moh.  Mahfud  MD,  2006:  247).  Selain itu, money politics dan rendahnya kualitas kepala daerah terpilih merupakan problem mendasar  yang secara signifikan mengurangi kualitas Pemilukada
langsung  (Moh  Jamin,  2005:  XVI).
Masalah  serius  lain  tentang  mahalnya biaya  Pemilukada  (Ari  Pradanawati, 2005:  13).  Litbang  Kompas  (24/1/2009) mencatat,  Pemilukada  Jatim  adalah  yang termahal  lebih  dari  Rp  800  miliar. Pemilukada  DKI  Jakarta  Agustus  2007 menghabiskan  dana  Rp  194  miliar. Pemilukada  di  Jawa  Barat  dan  Jawa Tengah  juga  menelan  biaya  kurang  dari Rp  500  miliar.  Tak  mengherankan  Ketua Umum  PB  NU  KH  Hasyim  Muzadi mengusulkan  agar  Pemilukada  dihapus (Kompas,  26/1/2008). Meski  ada  juga yang  tidak    sependapat  jika  Pemilukada langsung dihapus (Eko Prasojo, 2008).
Secara sosial ekonomi pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah secara  langsung  (Pemilukada  langsung) menyebabkan  perubahan  cara  pandang dan pola pikir masyarakat secara keseluruhan, tidak dapat dipungkiri dalam pesta  demokrasi  yang  dilakukan  mulai dari  pemilihan  umum,  pemilihan  anggota legislatif,  pemilihan  presiden,  pemilihan gubernur,  pemilihan  bupati/walikota,  dan bahkan  pada  tataran  paling grassroot terkait  dengan  pemilihan  kepala  desa, masyarakat  sudah  terbiasa  dengan  politik praktis  atau  masyarakat  sudah  terpolakan dengan pemikiran bahwa pesta demokrasi berarti  pesta  secara  ekonomi  (financial). Para  pemilih  (masyarakat)  menganggap pesta  demokrasi  merupakan  ajang  bagi- bagi  rejeki  kepada  rakyat,  artinya  pesta demokrasi  identik  dengan social  cost yang sangat tinggi.
Berawal  dari  kenyataan  tersebut diatas  maka  seyogyanya  kita  patut mencermati dan mengkaji terkait pelaksanaan  Pemilukada  secara  langsung serta  mencari  format  yang  tepat  terkait dengan proses demokrasi dalam menentukan pemimpin yang mana diinginkan  oleh  rakyat  serta  yang  tidak kalah penting adalah mempunyai kemampuan  dan  kapsitas  yang  memadai figur  seorang  dalam  rangka  mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) sesuai  dengan  apa  yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar  1945  serta  dalam  kerangka wewujudkan penyelengaraan pemerintahan  dan  pembangunan  yang lebih  berdaya  guna  dan  berhasil  guna, bersih, transparan dan bertanggung
jawab,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk mengembangkan jalannya
produk pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan sistematis.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Landasan Filosofis Pemilukada
Demokrasi  telah  menjadi  istilah yang  sangat  diagungkan  dalam  sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio- politik  yang  ideal.  Bahkan  ‘mungkin untuk  pertama  kali  dalam  sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi  politik  dan  sosial yang diperjuangkan oleh pendukung- pendukung yang
‘berpengaruh’.
Kedudukan  yang  sentral  dari  demokrasi ini  telah  meluluh-lantakkan  teori-teori lainnya mengenai tatanan kekuasaan yang baik,  yang  pernah  ditawarkan  oleh kalangan  filosof,  ahli  hukum,  dan  pakar ilmu politik hingga awal millenium ketiga ini.
Akomodasi kehendak rakyat merupakan  syarat  utama  bagi  berjalan atau  tidaknya  sistem  demokrasi  di  suatu negara.  Oleh  karena  itu,  demokrasi perwakilan  yang  dipakai  di  setiap  negara harus mampu membuktikan bahwa ruang partisipasi  bagi  warga  negara  dalam membentuk suatu keputusan terbuka luas. Partisipasi politik merupakan hak istimewa  rakyat.  Setiap  orang  baik pemerintah,  legislatif,  yudikatif  maupun masyarakat  umum  tidak  diperkenankan untuk membatasi hak istimewa rakyat ini. Menurut  John  Locke,  manusia  pada
dasarnya  memiliki  empat  hak  yang diperoleh secara alamiah yakni:
1. hak untuk hidup;
2. hak untuk menikmati kebebasan;
3. hak untuk memperoleh atau
memiliki sesuatu
4. hak  untuk  aktif  atau  terlibat  dalam suatu kegiatan politik.
Keempat  hak  dasar  itu  kemudian diatur  di  dalam  Preambul  Perjanjian Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik dari  PBB  yang  dirumuskan  sebagai: These  rights  derive  from  the  inherent dignity  of  the  human  person .  Hak  untuk aktif  atau  terlibat  dalam  kegiatan  politik sebagai natural  rights didefiniskan  oleh McClosky  sebagai  kegiatan  sukarela warga  negara  untuk  mengambil  bagian dalam  proses  pemilihan  penguasa.  Sama dengan  McClosky,  Nie  dan  Verba mengatakan  bahwa  partisipasi  politik merupakan kegiatan warga.
Pemilukada  langsung  merupakan ekspresi  paling  nyata  dari  kedaulatan rakyat  sehingga  rakyat  (khususnya  di daerah)  tidak  hanya  menjadi  penonton tapi ikut menentukan masa depan mereka dan  daerah  mereka.  Melalui  pemilukada filosofi  kedaulatan  rakyat  benar-benar terwujud.  Pemilukada  langsung  adalah pemenuhan  prinsip  demokrasi  yaitu partisipasi  masyarakat  dalam  kehidupan politik  melalui  hak  memilih  dan  dipilih sebagai pejabat publik (kepala pemerintahan/kepala daerah). Sesuai dengan asas    pemilihan umum di dalam konstitusi,  maka  undang-undang  harus memastikan.
2. Landasan Yuridis Pelaksanaan Pemilukada. Pemilukada merupakan
perwujudan  kedaulatan  rakyat  seperti yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (2) UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945.  Melalui  pemilukada  langsung kedaulatan rakyat lebih terjamin dibanding mekanisme lainnya.
Pemilukada  langsung  juga  merupakan pelaksanaan  dari  jaminan  konstitusi terhadap  hak-hak  rakyat,  terutama  hak rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan. Dalam UUD Negara
Republik  Indonesia  1945  hak  ini  dijamin dalam  Pasal  27  ayat  (1),  Pasal  28  C  ayat (2) dan dalam Pasal 28 D ayat (3). Dengan dijaminnya dalam konstitusi dan instrumen-instrumen HAM internasional  maka  hak  turut  serta  dalam pemerintahan  dalam  bentuk  hak  memilih dan  hak  dipilih  merupakan  bagian  dari hak konstitusional warga negara dan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia secara  universal.  Dengan  demikian, berarti pelanggaran terhadap hak jenis ini tentu  merupakan  pelanggaran  HAM  dan pelanggaran  hak  konstitusional  warga negara sekaligus.Selain mengenai jaminan hak turut serta dalam pemerintahan, terdapat berbagai ketentuan  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 yang secara langsung memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan pemilukada  langsung.  Ketentuan  yang paling konkret mengatur soal pemilukada terdapat pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang
menyebutkan
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,  kabupaten,  dan  kota  dipilih secara demokratis.”
Memang  dalam  pasal  tersebut tidak ditentukan bahwa pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  harus dilakukan  dengan  pemilihan  langsung seperti  ketentuan  yang  mengatur  tentang pemilihan presiden, namun oleh pembentuk undang-undang kata ‘demokratis’ antara lain ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara  langsung (one  man  one  vote). Ketentuan dalam dalam Pasal 18 ayat (4) ini  juga  memberi  pesan  bahwa  konstitusi hanya  mengamanatkan  pemilihan  kepala daerah saja tanpa menyebut jabatan wakil
kepala  daerah.  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  adalah  nama  jabatan  untuk kepala daerah baik untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Dengan demikian, pengaturan mengenai
pemilihan  wakil  kepala  daerah  dalam undang-undang  dapat  saja  dilakukan berbeda dengan pemilihan kepala daerah.
3. Landasan  Sosiologis  Pelaksanaan Pemilukada.
Sosiologis pemilukada adalah menumbuhkan  budaya  persaingan  yang sehat   dalam menentukan kepemimpinan sehingga pemilukada yang sehat sekaligus  menjadi  sarana  manajemen konflik  di  dalam  masyarakat.  Dinamika sosial  masyarakat  selalu  menginginkan kepemimpinan  yang  berkualitas  dan mampu  mewujudkan  kesejahteraan  bagi mereka.  Pemilukada  menjadi  ruang  bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan dalam
penentuan kepemimpinan.  Pemilukada  juga  dapat dilihat  dari  perspektif  pendidikan  politik kepada masyarakat daerah untuk memilih dan  menentukan  pemimpinnya  sendiri tanpa  adanya  intervensi  dari  siapa  pun, termasuk  pemerintah  pusat  dan/atau  elit- elit politik di tingkat pusat.
Bagi masyarakat daerah, pemilukada juga penting untuk
memberikan latihan kepemimpinan (khususnya  bagi  calon  kepala  daerah) untuk  mengembangkan  kecakapannya dalam  merumuskan  kebijakan,  mengatasi persoalan  di  masyarakat,  komunikasi dengan  masyarakat,  serta  melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat.  Dalam  hubungannya  dengan kemajuan  demokrasi  di  suatu  negara, pelaksanaan pemilukada dapat berkontribusi  besar.  Hubungan  antara tingkat  partisipasi  local  dengan  tingkat partisipasi  nasional  yang  dikemukakan beberapa  tokoh  seperti  Smith,  Mill, Tocquevelli, McCarney menyatakan bahwa demokrasi local merupakan
prasyarat  demokrasi  di  suatu  Negara. Apabila  demokrasi  pada  tingkat  lokal baik  maka  demokrasi  pada  tingkatan negara pun akan baik.
4. Pelaksanaan  Pemilukada  Secara
Langsung dan Pro Kontranya
Dalam rangka mewujudkan penguatan  dan  pemberdayaan  demokrasi di  tingkat  lokal,  maka  beberapa  hal  yang perlu  diperhatikan  berkaitan  dengan pelaksanaan  Pemilukada  langsung  ini adalah: Pertama, Pemilukada  Langsung memungkinkan  terwujudnya  penguatan demokratisasi di tingkat lokal, khususnya pembangunan  legitimasi  politik.  Ini didasarkan  pada  asumsi  bahwa  Kepala Daerah  terpilih  memiliki  mandate  dan legitimasi  yang  kuat,  karena  didukung oleh  suara  Pemilih  nyata  (real  voters) yang  merefleksikan  konfigurasi  kekuatan politik dan kepentingan konstituen Pemilih.  Legitimasi  ini  akan  merupakan modal politik penting dan sangat diperlukan oleh suatu Pemerintahan  yang akan berkuasa. Kedua, Pemilukada Langsung diharapkan mampu membangun  serta  mewujudkan local accountability. Ketika  seorang  kandidat terpilih menjadi Kepala Daerah (Gubernur  /  Bupati/Walikota),  maka  para wakil  rakyat  yang  mendapat  mandate, akan meningkatkan kualitas akuntabilitasnya (pertanggungjawaban- nya kepada rakyat, khususnya konstituennya). Ketiga,
terciptanya optimalisasi mekanisme check and balances antara lembaga-lembaga pemerintahan  yang  dapat  meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi  pada  level  lokal. Keempat,
Pemilukada  Langsung  diharapkan  akan mampu  meningkatkan  kualitas  kesadaran politik dan kualitas partisipasi masyarakat.  Pemilukada  langsung  akan memberikan kesempatan kepada masyarakat  untuk  menggunakan  kearifan kecerdasan, dan
kepedulian guna
menentukan  sendiri  siapa  yang  dianggap layak dan pantas menjadi pemimpinnya.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di  Kabupaten  Sukoharjo  dan  Kota Surakarta  Provinsi  Jawa  Tengah.  Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan  menjadi  2  (dua)  jenis, yaitu:  Data  Primer  dan  Data  Sekunder. Sumber data primer ini terdiri dari : KPU Provinsi , KPU  Kabupaten/Kota dan Panwaslu  Kabupaten/Kota.  Sedangkan sumber  data  sekunder adalah  sejumlah data yang diperoleh melalui studi pustaka.

## D. PEMBAHASAN
a Efektifitas
Pelaksanaan

## Pemilukada Secara Langsung
Berkaitan  dengan  realitas  hukum, Soerjono  Soekanto  mengatakan  bahwa apabila  seseorang  mengatakan  suatu kaidah  hukum  berhasil  atau  gagal mencapai  tujuannya,  maka  hal  itu biasanya  diukur  apakah  pengaruhnya berhasil  mengatur  sikap  tindak  atau perilaku  tertentu  sehingga  sesuai  dengan tujuannya atau tidak. Pernyataan ini, pada dasarnya  memperlihatkan  bahwa  hal berlakunya  hukum  adalah  terwujudnya hukum  sebagai  perilaku  (Soleman  B. Taneko, 1993 : 49).
Efektivitas  hukum  adalah  situasi di  mana  hukum  yang  berlaku  dapat dilaksanakan,  ditaati,  dan  berdaya  guna sebagai  alat  kontrol  sosial  atau  sesuai dengan  tujuan  dibuatnya  hukum  tersebut. Menurut  Soerjono  Soekanto  (1986  :  5), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah :
a Hukum/ Undang-undang/ peraturan b Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum)
c Sarana/ fasilitas pendukung
d Masyarakat (adresat hukum)
e Budaya hukum ( legal culture )
Suatu perundang-undangan dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan  filosofis,  yuridis, dan  sosiologis.  Hal  ini  bukan  berarti bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus segera diganti apabila ada gejala-gejala  bahwa  peraturan  tadi  tidak hidup. Perundang-undangan tersebut harus  diberi  waktu  agar  meresap  dalam diri  warga  masyarakat.  Apabila  sering terjadi  pelanggaran  tertentu  terhadap suatu  perundang-undangan,  maka  hal  itu belum  tentu  berarti  bahwa  peraturan tersebut secara sosiologis tidak berlaku di dalam  masyarakat.  Mungkin  pelaksana peraturan  tadi  kurang  tegas  dan  kurang bertanggungjawab  dalam  pekerjaannya atau  kurang  fasilitas  pendukung.  Hal  ini perlu  diperhitungkan  dalam  menilai apakah  suatu  peraturan  itu  baik  atau kurang  baik  (Soerjono  Soekanto,  2002  : 19).
Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa suatu  produk  hukum  dikatakan  efektif bila memenuhi beberapa kriteria.
Pelaksanaan pemilu kepala daerah sebagaiaman diamanatkan dalam
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 sebagaimana  dirubah  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  2008  tentang pemerintahan  daerah  serta  dimasukanya pemilihan  umum  kepala  daerah  dalam undang-undang  nomor  10  tahun  2008 tentang  pemilu,  tidaklah  berlebihan  jika pemilu  kepala  daerah  merupakan  produk hukum. Pelaksanaan pemilu kepala daerah bisa dikaji mengenai efektifitasnya dikarenakan  pemilukada    memenuhi unsur dari sebuah produk hukum
(undang-undang,  peraturan,  atau  produk dari aturan hukum). 1. Format Pemilukada Secara Langsung Selama ini pemilu yang dilakukan di Indonesia 5 (lima) tahun sekali dapat di kelompokan  menjadi  beberapa  pemilu seperti  pemilu  pileg  (untuk  DPR,  DPD,
dan  DPRD),  dan  pemilu  untuk  Pilpres, pemilu  gubenur,  dan  pemilu  kepala daerah. Bila dikelompokan pemilu seperti yang diungkapkan seelumnya ada 2 (dua) yaitu  pemilu  legislatif    dan  pemilu eksekutif.  Dengan  demikian  sebenarnya pelaksaan  pemilu  bila  dikelompokan pemilukada masuk dalam pemilu eksekutif,  dan  hal  tersebut  jika  dilakukan secara  serentak  minimal  di  satu  wilayah tertentu seperti untuk wilayah karesidenan  tentunya  akan  efektif  dan efisien  baik  dari  segi  waktu  dan pendanaanya, bahkan jika pemilu eksekutif  dari  tingkata  pilpres  sampai dengan pemilihan kepala daerah tentunya akan jauh lebih efektif.
2. Faktor pendukung pelaksanaan pemilukada
a) pemilihan  secara  langsung  bagi kepala  daerah  untuk  memutus mata  rantai  oligarki  partai  yang harus  diakui  cenderung  mewarnai kehidupan  partai-partai  di  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  dewasa  ini.  Kepentingan partai-partai dan bahkan
kepentingan  segelintir  elit  partai acapkali dimanipulasi sebagai kepentingan kolektif masyarakat
b) pemilihan  kepala  daerah  secara langsung diperlukan untuk meningkatkan kualitas
akuntabilitas  para  elit  politik lokal, termasuk kepala-kepala daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah selama ini cenderung menciptakan ketergantungan berlebihan kepala- kepala  daerah  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akibatnya kepala-kepala daerah  lebih  bertanggung  jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
ketimbang masyarakat.  Dampak  lebih  jauh dari  kecenderungan  ini  adalah
munculnya  fenomena  korupsi, kolusi  dan  politik  uang  (money politic)  antara  para  calon  dan anggota  DPRD  di  balik  proses pemilihan kepala-kepala daerah.
c) pemilihan  langsung  kepala  daerah diperlukan  untuk  menciptakan stabilitas  politik  dan  efektifitas pemerintahan  di  tingkat  lokal. Pemberhentian  atau  pencopotan kepala  daerah  di  tengah  masa jabatannya yang acapkali berdampak pada munculnya gejolak politik lokal, dapat dihindari. Melalui pemilihan kepala daerah langsung diharapkan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota terpilih dapat menunaikan masa jabatannya selama lima tahun.
d) pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  akan  memperkuat  dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan  nasional  karena makin  terbuka  bagi  munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah
dan/daerah.  Kecenderungan  tidak sehat yang berlangsung selama ini adalah  bahwa  para  elit  politik nasional  hanya  berasal  dari  dan beredar  di  Jakarta  saja.  Hampir tidak  ada  peluang  bagi  elit  politik lokal untuk mengembangkan kariernya  menjadi  elit  politik nasional. Padahal salah satu tujuan desentralisasi adalah dalam rangka pelatihan dan kepemimpinan nasional.
e) pemilihan  langsung  oleh  rakyat jelas  lebih  meningkatkan  kualitas partisipasi  serta  kedaulatan  rakyat di  satu  pihak  dan  keterwakilan (representativeness)  elit  di  pihak lain,  karena  masyarakat  dapat menentukan  sendiri  siapa  yang dianggap  pantas  dan  layak  yang
akan  menjadi  pemimpinnya  di tingkat lokal.
3. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih
Untuk  Rakyat  (JPPR),  melihat  ada  enam masalah  yang  menghinggapi  pelaksanaan pemilu  kepala  daerah  sehingga  belum berjalan  dengan  baik,  yaitu pertama berhubungan dengan hak memilih, kedua pencalonan  dan  penetapan  calon  kepala daerah, ketiga akses  informasi  dan kampanye, keempat kinerja  KPUD, kelima kinerja panitia  pengawas pemilu kepala  daerah  dan  aturan  hukum  yang tidak  tegas,  serta  yang keenam adalah kedewasaan  berpolitik  dari  para  elite politik.
Dalam  pandangan  Syamsuddin Haris (2005) menyimpulkan bahwa paling  tidak  terdapat  lima  sumber potensial yang dapat menyebabkan konflik  di  dalam  Pemilu  kepala  daerah. Pertama adalah  konflik  yang  bersumber dari  mobilisasi  atas  nama  etnik,  agama, daerah,  dan  darah. Kedua, konflik  yang bersumber  dari  kampanye  negatif  antar pasangan  calon  kepala  daerah. Ketiga , konflik  yang  bersumber  dari  premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Keempat ,  konflik  yang  bersumber  pada manipulasi  dan  kecurangan  penghitungan suara hasil Pemilu kepala daerah. Kelima adalah  konflik  yang  bersumber  dari perbedaan  penafsiran  terhadap  aturan main  penyelenggaraan  Pemilu  kepala daerah.
Secara  konseptual,  ada  dua  aspek pokok  permasalahan  yang  harus  diatasi seputar  pemilu  kepala  daerah. Pertama, menempatkan  dan  memahami  pemilu kepala daerah dalam konteks desentralisasi. Kedua, aspek
penyelenggaraan pemilu kepala daerah itu sendiri yang mencakup beberapa isu yakni sistem  pelaksanaan,  penyelenggara  dan
pengawas,  teknis    pendukung  dan  sistem penegakan hukum pemilu kepala daerah.

## E. KESIMPULAN :
Berdasarkan uraian dan penjelasan terkait  dengan  Evaluasi    Pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pemilukada) Secara  Langsung  Yang  Efektif  dan Efisien  (Studi  di  Kabupaten    Sukoharjo dan  Kota  Surakarta  Propinsi  Jawa Tengah)  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Efektivitas  pelaksanaan  pemilukada secara langsung di Kabupaten Sukoharjo  dan  Kota  Surakarta  secara keseluruhan  belum  berjalan  secara optimal  hal  ini  disebabkan  beberapa faktor antara lain :
a. Terjadi dualisme pengaturan terkait  pemilukada  yaitu  Undang Undang  Nomor  32  Tahun  2004 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta masuknya pemilukada dalam Undang Undang  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Pemilu  sehingga  terjadi banyak penafsiran. b. Belum optimalnya aparat pelaksanan, pengawas, dan fasilitator dalam proses pemilukada didaerah pemilihan. c. Belum  optimalnya  sarana  dan fasilitas  pendukung  (infrastruktur) dalam pelaksaan pemilukada
didaerah  terutama  dalam  maslah pendanaan.
d. Sikap  pragmatisme  masyarakat dalam  proses  demokrasi  serta budaya partial  pragmatisme yang masih  melekat  dalam  masyarakat menyebabkan  pemilukada  tidak berjalan efektif. Efisiensi pelaksanaan pemilukada secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota
Surakarta dipengaruhi beberapa faktor antara lain : a. Minimnya jumlah anggaran pemilukada. Untuk Kota Surakarta sebesar Rp. 8.600.000.000,-  (Delapan  milyar enam  ratus  juta  rupiah)  dan 12.250.000.000,- (Dua belas milyar  dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah) untuk Kabupaten Sukoharjo. b. Banyaknya  jumlah  SDM  (tenaga kerja)  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  pemilukada  sehingga banyak anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaanya.
c. Rentang  waktu  yang  panjang  dan lama  yang  dibutuhkan  dalam proses pemilukada sehingga berpengaruh pada pembiayaan.
d. Minimnya  sarana  dan  prasasarana penunjang dalam proses pelaksaan pemilukada.
e. Belum adanya metodelogi pemisahan  pelaksanaan  pemilu untuk eksekutif dan legislatif serta penyeragaman  terkait  pemilukada di  tingkat  daerah  atau  wilayah tertentu.
2. Faktor  pendukng  dan  penghambat pelaksanaan pemilukada
a. Faktor  pendukung  pelaksanaan pemilukada:
1) Pemilukda
merupakan
rangkaian  sistemik  tatanan kebangsaan  dan  kenegaraan yang  berdasarkan  demokrasi. Hal  ini  dapat  dicermati  dari  4 (empat)  aspek,  yaitu  aspek normatif,  aspek  administratif, aspek kebangsaan dan kenegaraan,  aspek  nilai-nilai persatuan dan kesatuan
bangsa.
2) Pemilukada  secara  langsung bagi  kepala  daerah  untuk memutus  mata  rantai  oligarki
partai yang harus diakui cenderung mewarnai kehidupan partai-partai di Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) dewasa ini
3) Untuk  meningkatkan  kualitas akuntabilitas  para  elit  politik lokal,  termasuk  kepala-kepala daerah 4) Pemilukada    secara  langsung akan memperkuat dan meningkatkan  kualitas  seleksi kepemimpinan nasional karena  makin  terbuka  bagi munculnya pemimpin- pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/daerah 5) Pemilukada  secara  langsung oleh rakyat jelas lebih meningkatkan kualitas partisipasi  serta  kedaulatan rakyat  di  satu  pihak  dan keterwakilan
(representativeness) elit  di pihak lain.
b. Faktor  penghambat  pelaksanaan pemilukada:
1) Terjadinya dualisme pengaturan  pemilukada  yang menimbulkan multi tafsir terhadap produk hukum.
2) Lemahnya  law  Inforcement dan  masih  tumpang  tindihnya pembagian kewenangan antara pihak  pengawas  pemilukada dengan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemilukada di daerah. 3) Minimnya sarana dan prasarana  penunjang  dalam pelaksanaan pemilukada. a) Teknologi penunjang terkait  pemutakhiran  data (DPT)  untuk  hak  pemilih belum memadai. b) Minimnya sarana dan prasarana  penunjang  yang ada  di  KPU  Kab/Kota yang  menyebabkan  tidak optimalnya  kinerja  KPU Kab/Kota.
4) Minimnya akses informasi dan kampanye  dalam  pelaksanaan pemilukada.
5) Sikap  masyarakat  dan  budaya masyarakat  yang  pragmatis dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pelaksanaan  pemilukada  dan belum  adanya  kedewasaan berpolitik bagi elit parpol serta tidak adanya pendidikan politik  yang  dilakukan  oleh parpol  terhadap  masyarakat yang menjadi
basis
konstituenya

## F. SARAN :
1. Perlunya  pendidikan  politik  yang berkesinambungan yang dilakukan  oleh  semua  elemen, terutama oleh partai politik dalam memberikan  pemahaman  tatacara berdemokrasi yang baik.
2. Perlunya  dilakukan tranformasy psikologi kepada mayarakat terkait dengan kedewasaan berpolitik, sehingga sikap
masyarakat tidak apatis dan pragmatis terhadap pesta domokrasi  khusunya  pemilihan umum kepala daerah.
3. Perlunya  ada  kesadaran  dan  etika berpolitik  bagi  calon  pemimpin dalam  pemilukda  terkait  dengan ketentuan pencalonan kepala daerah.
4. Perlunya ada regulasi  yang secara khusus dan tegas mengatur ketentuan pemilukada,  yang mana selama  ini  regulasi  pengaturan permasalahan  pemilukada  terjadi
tumpang  tindih  dan  tidak  sinkron antara  satu  peraturan  dengan peraturan yang lainya.
5. Perlunya  pemisahan  pemilu  yang ada di Indonesia menajadi 2 (dua)
bagian  yaitu  pemilu  legislatif  dan pemilu eksekutif termasuk didalamnya  pemilukada,  dan  juga penyeragaman terkait dnegan penyelenggaraan  pemilukada  di satu wilayah (misal: Eks Karesidenan Surakarta). 6. Perlunya pemuktahiran data Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT) melalui Dinas Catatan Sipil terkait dengan  daftar  pemilih  dalam
pemilukada  di  daerah  sebelum dilakukanya proses awal pemilukada,  sehingga  verifikasi tidak dilakukan oleh KPU Kab/Kota, yang mana akan banyak menimbulkan konflik kepentingan  dan  mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya.
7. Optimalisasi  Tempat  Pemungutan Suara (TPS) di setiap wilayah dan perlunya  pembuatan  TPS  di  satu titik  lokasi  (misalnya  di  daerah desa/kelurahan)  yang aman secara penganggaran  akan  menghemat biaya pemilukada.

## DAFTAR PUSTAKA
Affan  Gaffar,  Politik  Indonesia:  Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2002:53 Analisis  CSIS. Peran  Masyarakat  dan Demokrasi Lokal. Vol.34 Nomor 2, Jakarta. Juni 2005
H.B.  Sutopo.  2000. Metode  Penelitian Kualitatif Bagian  II  Surakarta, UNS Press.
J  Kaloh,  SU., Demokrasi  dan  Kearifan
Lokal  pada  Pilkada  Langsung
Kasta Hasta Pustaka  Jakarta 2008
Joseph Scumpeter (1942) dalam bukunya ‘Capitalism, Socialism and Democracy’ dalam J. Kaloh, Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada  Langsung.  Kata  Hasta
Pustaka. Jakarta. h. 64 Pranowo,  G. Mengharap  Partai  Politik Lebih  Baik . Makalah  disampaikan pada Diklat peningkatan kapabilitas anggota  DPRD  di  Hotel  Quality Yogyakarta 19 April 2008
Pusat  Pengkajian  Kebijakan  Daerah  dan Kelembagaan  Lembaga  Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat  Universitas  Sebelas Maret  Surakarta  .2008. Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Menentukan  Figur  yang  Ideal Sebagai  Kepala  Daerah  di  Era Global .Penelitian
Maria Farida,2006. Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan di Indonesia. Makalah disampaikan pada Diklat peningkatan  kapabilitas  anggota DPRD di Hotel Sunan Surakarta. Rifqinizami Karsayudha.
Beberapa catatan  Yuridis  terkait  RUU pilkada  DPD  RI, Disampaikan dalam  uji  sahih  dan  kajian akademik  terhadap  RUU  Pilkada DPD RI.
Samuel P. Hutington, Gelombang Demokratisasi  Ketiga, PT.  Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1997 : h.4-5 Satjipto  Raharjo,  1986, Hukum  dan Masyarakat , Bandung : Angkasa. _______________,  1986, Faktor-faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , Jakarta : Rajawali.
_______________,  2002,  Pokok -pokok Sosiologi Hukum , Jakarta : RajaGrafindo Persada. Soetandyo Wignyo Subroto, 2002,
Hukum,  Paradigma,  dan  Metode,
Jakarta : Huma.
Soleman  B.  Taneko,  1993, Pokok-pokok Studi  Hukum  Dalam  Masyarakat ,
Jakarta : RajaGrafindo Persada.
Suharmawijaya,  Dadan,  S “kemajuan daerah  yang  dipertaruhkan ” artikel dimuat  dalam  harian  Jawa  Pos tanggal 1 Desember 2008 Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004
sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007 tentang  Penyelenggara  Pemilihan
Umum Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008
Tentang  Pemilihan  Umum  Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian  Kepala  Daerah  dan Wakil Kepala Daerah http://mediacenter.kpu.go.id/berita/890- rakor-pemantapan-pemilukada- 2010.html  diakses  tanggal  30  April 2010 Suara Pembaharuan 3 Maret 2003 Koran tempo 25 Maret 2005 Kompas 22 Maret 2006
Kompas 5 Januari 2008
Kompas 26 Januari 2008 Kompas 18 Februari 2008 Jawa Pos 1 Desember 2008 Joglosemar 29 April 2010
Joglosemar 1 Mei 2010