## Evaluasi Pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Penanganan COVID-19 oleh APIP Kabupaten X
Anggia Rizki Nurpratiwi, Dodik Siswantoro
Universitas Indonesia, Indonesia *Correspondence: E-mail: pratiwianggi247@gmail.com
A B S T R A C T

## A R T I C L E   I N F O
Procurement  of  goods/services  in  the  context  of  handling the  COVID-19  pandemic  requires  a  fast  and  precise procurement  mechanism.  However,  it  still  has  to  be  in harmony with the principles of effectiveness, efficiency and accountability  so  it  is  necessary  to  provide  assistance  and supervision  by  APIP.  Based  on  the  applicable  provisions, supervision  activities  by  APIP  for  the  procurement  of goods/services  when  handling  COVD-19  are  carried  out through  review  activities.  This  study  aims  to  evaluate  the conformity  of  the  implementation  of  the  review  of  the procurement of goods/services for handling COVID-19 with BPKP Circular Letter Number SE-6/K/D2/2020 and evaluate the optimization of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 based on  Regulation  Deputy  Head  of  BPKP  for  Supervision  of Regional Financial Implementation Number 11 of 2020. This study uses a qualitative research method with a case study approach.  The  data  used  are  primary  and  secondary  data with  data  collection  instruments  in  the  form  of documentation  studies  and  interviews.  The  results  of  the study  show  that  the  implementation  of  the  review  carried out in accordance with specified criteria or procedures can have  a  good  effect  on  the  effectiveness  of  the  process  of procuring goods/services for handling COVID-19.
© 2023 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

## Article History:
Submitted/Received 03 Feb 2023 First Revised 12 Mar 2023 Accepted 07 May 2023
First Available online 4 Dec 2023 Publication Date 17  Dec 2023 ____________________
Keyword:
APIP, COVID-19, Procurement of Goods/Services, Review, Supervision,

## Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
Journal homepage: https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/

## 1. PENDAHULUAN
Munculnya  wabah  penyakit  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  pada  tahun  2020  di Indonesia memberikan dampak yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 14/02/Th.XXV, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurun menjadi -2,07% pada tahun 2020 seperti yang digambarkan pada Gambar 1. Hal ini mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI) melakukan langkah cepat dan tepat untuk menangani COVID-19 serta pemulihan nasional dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang di dalamnya memuat perintah kepada masing-masing Kepala Daerah agar membentuk Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 (Satgas COVID- 19) Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2020b).

## Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)
Menindaklanjuti peraturan tersebut, Kepala Daerah Kabupaten X telah membentuk Satgas COVID-19 melalui Surat Keputusan Nomor: 396/BPBD/2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penanganan COVID-19, Satgas COVID- 19  Kabupaten  X  cukup  efektif  dalam  melakukan  upaya  penanganan  pandemi  COVID-19 (Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia,  2020).  Namun,  masih  terdapat  beberapa permasalahan  yang  perlu  menjadi  perhatian,  diantaranya  adalah:  (1)  Rencana  kebutuhan belum berdasarkan data yang valid; (2) Sumber daya yang tersedia belum sesuai standar jenis untuk  penanganan  pasien  COVID-19;  dan  (3)  Belum  melakukan  monitoring  dan  evaluasi pemenuhan  sumber  daya  secara  berkala  (Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia, 2020). Permasalahan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten X tidak optimal. Mengingat pandemi COVID-19 merupakan situasi darurat dan memerlukan kebijakan khusus untuk  menanganinya,  Pemerintah  RI  melalui  Intruksi  Presiden  RI  Nomor  4  Tahun  2020 menginstruksikan  Lembaga  Kebijakan  PBJ  Pemerintah  (LKPP)  untuk  melakukan pendampingan  pada  proses  PBJ  penanganan  COVID-19,  selain  itu  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  selaku  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP) juga  ikut  serta  dalam  mendampingi  dan  mengawasi  akuntabilitas  keuangan  negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2020a).
Berdasarkan  Instruksi  Presiden  tersebut,  LKPP  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  03 Tahun  2020,  dimana  di  dalamnya  dijelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  pengadaan penanganan  COVID-19,  Pengguna  Anggaran  (PA)  atau  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dan mendelegasikan pelaksanaan pengadaan tersebut kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  (Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang  Jasa Pemerintah,  2020).  Lebih  lanjut,  walaupun  Harga  Perkiraan  Sendiri  (HPS)  belum  dapat
4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,69 -4 -2 0 2 4 6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PD B ( Per sen ) Tahun
ditentukan,  PPK  tetap  dapat  melaksanakan  proses  PBJ  secara  swakelola  atau  menunjuk penyedia langsung dengan syarat pernah menjadi penyedia barang/jasa sejenis pada instansi pemerintah  maupun  katalog  elektronik, namun penyedia tetap diminta untuk  menyiapkan bukti kewajaran harga barang/jasa (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2020). Langkah selanjutnya, PPK menerbitkan Surat Pesanan untuk pengadaan barang atau Surat  Penunjukkan  Penyedia  Barang/Jasa  (SPPBJ)  dan  Surat  Perintah  Mulai  Kerja  (SPMK) untuk  pengadaan  pekerjaan  konstruksi/jasa  lainnya/jasa  konsultasi  (Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2020). Kemudian, penyedia diminta untuk melampirkan bukti  kewajaran  harga,  setelah  itu  dilakukan pembayaran  sesuai dengan  kualitas/kuantitas barang  yang  diterima  atau  kontrak  yang  disetujui  berdasarkan  Berita  Acara  Perhitungan Bersama (BAPB) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2020). Selain itu, di dalam surat edaran ini ditegaskan bahwa:
“Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan dengan tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi/menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ.” (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, 2020).
Di  samping  itu,  untuk  memberikan pendampingan dan  pengawasan  keuangan  terhadap kegiatan  penanganan  COVID-19,  BPKP  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor:  SE-6/K/D2/2020 yang  menyatakan  bahwa  kegiatan  pengawasan  oleh  APIP  atas  PBJ  penanganan  COVID-19 dilaksanakan  melalui  kegiatan  “Reviu”  yang  dapat  dilakukan  secara  pararel  bersamaan dengan  proses  PBJ  (Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan, 2020b).  Lebih  lanjut hal-hal yang perlu diperhatikan oleh APIP pada saat pelaksanaan Reviu atas pelaksanaan PBJ melalui penyedia dijelaskan sebagai berikut (lihat Tabel 1):

## Tabel 1. Pedoman Pelaksanaan Reviu PBJ Penanganan COVID-19
No Rincian
1. Memastikan semua pihak yang terlibat telah membuat dan menandatangi Pakta Integritas PBJ
2. Memastikan Tim Pelaksana Kegiatan memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa (*Swakelola)
3. Memastikan kegiatan pengadaan merupakan penanganan COVID-19
4. Memastikan PA/KPA telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa
5. Memastikan pelaksana merupakan PPK yang diperintahkan oleh PA/KPA
6. Memastikan penyedia memiliki kemampuan melaksanakan pengadaan
7. Memastikan alat kesehatan & obat yang disediakan memiliki nomor registrasi
8. Memastikan bukti kewajaran harga dilampirkan oleh penyedia
9. Memastikan penyedia melaksanakan pekerjaan setelah SPPBJ & SPMK terbit (**Pengadaan Jasa)
10. Memastikan pembayaran sesuai dengan pesanan
Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2020b)
Kegiatan pengawasan reviu memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai dengan melakukan  penelahaan ulang  bukti-bukti  suatu  kegiatan  untuk  memastikan  bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi prinsip tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia (6T) yang diharapkan dapat  bermanfaat  untuk  penanganan  COVID-19  (Badan Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan,  2020a).  Agar  kegiatan  pengawasan  reviu  dapat  berjalan  optimal,  APIP memerlukan petunjuk teknis untuk dijadikan panduan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 11 Tahun 2020, tahapan reviu PBJ
penanganan  COVID-19  dibagi  menjadi  tiga  tahapan  yaitu  tahap  perencanaan,  tahap pelaksanaan  dan  tahap  pembayaran,  dimana  pada  setiap  tahapan  memiliki  kriteria  dan petunjuk  teknis  yang  harus  APIP  laksanakan  (Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan, 2020a).
Pada tahap perencanaan, pertama perlu dilakukan pengujian terkait pakta integritas pihak yang  terlibat  PBJ,  lalu  yang  kedua  adalah  pengujian  keahlian  tim  pelaksana  kegiatan  PBJ (*Swakelola), lalu dilanjutkan dengan pengujian relevansi kegiatan PBJ dengan penanganan COVID-19, selanjutnya pengujian kepemilikan daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa, dan yang  terakhir  dilakukan  pengujian  pernyataan  terkait  perintah  PA/KPA  kepada  PPK  untuk melaksanakan PBJ. Pada tahap pelaksanaan, hal yang harus diuji pertama adalah kemampuan penyedia yang telah ditunjuk oleh PPK dalam melaksanakan PBJ, lalu pengujian registrasi alat kesehatan, alat kedokteran dan obat-obatan, selanjutnya dilakukan pengujian terkait bukti kewajaran  harga  dari  penyedia,  serta  pengujian  bahwa  penyedia  segera  melaksanakan pengadaan setelah SPPBJ/SPMK terbit (**Pengadaan Jasa). Pada tahap pembayaran, hal yang harus  dilakukan  hanya  ada  satu  yaitu  melakukan  pengujian  kesesuaian  pembayaran.  Lebih lanjut,  petunjuk  teknis  pelaksanaan  reviu  atas  PBJ  penanganan  COVID-19  dijelaskan  pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2 . Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu PBJ Penanganan COVID-19 No
Prosedur Reviu Tahap Perencanaan
Kriteria 1:
Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ
1 Dapatkan nama personil yang menjadi PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa
2 Dapatkan dokumen Pakta Integritas terkait kegiatan PBJ penanganan COVID-19
3 Teliti apakah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan PBJ tersebut telah menandatangani Pakta Integritas.
4 Lakukan klarifikasi apabila ada personil yang belum menandatangani Pakta Integritas
Kriteria 2:
Memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa (untuk pekerjaan Swakelola)
1 Dapatkan nama personil yang menjadi PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa
2 Dapatkan dokumen Pakta Integritas terkait kegiatan PBJ penanganan COVID-19
3 Teliti apakah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan PBJ tersebut telah menandatangani Pakta Integritas.
4 Lakukan klarifikasi apabila ada personil yang belum menandatangani Pakta Integritas Kriteria 3:
Memastikan bahwa kegiatan PBJ Pemda adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
1 Dapatkan Daftar Kegiatan PBJ yang akan dilakukan oleh PPK terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19.
2 Teliti rincian seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan
3 Yakinkan bahwa semua kegiatan PBJ terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19.
4 Teliti seluruh jenis barang/jasa yang disediakan telah relevan dengan penanganan Pandemi Covid-19.
5 Lakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada PPK, penyebab apabila terdapat PBJ yang tidak sesuai dengan peruntukan penanganan Covid-19
Kriteria 4:
Meyakinkan bahwa Pemda telah memiliki Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
1 Dapatkan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa terkait PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 dan dokumen hasil pengkajia di lapangan
2 Teliti apakah Daftar Identifikasi Kebutuhan tersebut telah sesuai dengan hasil kajian cepat di lapangan
3 Teliti apakah Daftar tersebut telah mencantumkan jenis dan kuantitas barang/jasa
4 Yakinkan bahwa semua jenis barang/jasa yang akan dilakukan pengadaan terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19. (terkait barang berupa alat kesehatan dan alat kedokteran yang sesuai standar kementerian Kesehatan (Inpres 4/Tahun 2020 poin kelima)).
5 Lakukan konfirmasi dan klarifikasi apabila terdapat barang/jasa dalam Daftar Identifikasi Kebutuhan yang tidak sesuai/relevan dengan penanganan pandemi Covid-19
Kriteria 5:
Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
1 Dapatkan informasi apakah sudah ada perintah dari PA/KPA kepada PPK untuk melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
2 Dapatkan dokumen surat perintah tersebut (apabila ada) dan yakinkan bahwa PPK yang yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah
Tahap Pelaksanaan Kriteria 6:
Memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya
1 Dapatkan Daftar Penyedia barang/jasa terkait PBJ instansi pemerintah, Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik, dan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa.
2 Teliti apakah Penyedia barang/jasa pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau terdaftar dalam Katalog Elektronik
3 Yakinkan bahwa Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ tidak termasuk di dalam Daftar Hitam tersebut.
Kriteria 7:
Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan
1 Dapatkan dari PPK, daftar alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat yang disediakan oleh Penyedia
2 Lakukan uji petik terhadap beberapa alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat
3 Teliti apakah produk alat kesehatan telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/leaflet alat kesehatan.
4 Teliti apakah produk obat telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat
Kriteria 8:
Memastikan bahwa Penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit
1 Dapatkan daftar Penyedia yang telah ditunjuk untuk melakukan kegiatan PBJ
2 Dapatkan dokumen pendukung pembentuk harga wajar misal.:
- Harga pembanding/pasar yang berlaku (kontrak sejenis yg sedang/pernah dilaksanakan)
- Data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan
- Dokumen perhitungan komponen pembentuk harga (contoh biaya produksi, biaya investasi, perhitungan harga dengan bukti pembelian dari distributor dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan)
Kriteria 9:
Memastikan bahwa Penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi)
1 Dapatkan dokumen SPPBJ dan atau SPMK
2 Teliti tanggal dimulainya pekerjaan dalam dokumen tersebut.
3 Apabila belum dilaksanakan, dapatkan informasi penyebab belum dilaksanakannya pekerjaan dan kesanggupan waktu untuk mulai melaksanakan pekerjaan
Tahap Pembayaran
Kriteria 10:
Memastikan barang yang dibayar sesuai dengan pesanan
1 Dapatkan dokumen kontrak, BAST, BAPB, dan bukti pembayaran
2 Teliti persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembayaran oleh penyedia
3 Analisis apakah nilai dan besaran pembayaran sesuai dengan capaian hasil pekerjaan
4 Teliti apakah terdapat sanksi/denda yang perlu dibayarkan oleh penyedia barang/jasa
5 Konfirmasikan dengan PPK atas nilai atau besaran pembayaran telah sesuai dengan ketentuan dan kondisi riil serta mempertimbangkan apabila terdapat sanksi/denda
Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2020a)
Penelitian  ini  terinspirasi  dari  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  terkait  topik pengawasan oleh APIP atas PBJ penanganan COVID-19. Pratiwi & Kusumo (2020) mengupas peran  APIP  dalam  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  penggunaan  anggaran  guna penyediaan  barang/jasa  dalam  upaya  percepatan  penanganan  COVID-19  pada  Pemerintah Daerah, namun pada penelitiannya tersebut hanya berfokus pada tugas pengawasan PBJ yang harus dilakukan APIP dalam rangka penanganan COVID-19.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kusworo et al. (2021) yang fokus membahas urgensi Regional Surveillance Policy untuk menjamin efektivitas pengawasan yang dilakukan APIP terhadap akuntabilitas refocusing dan realokasi anggaran belanja daerah. Penelitiannya ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan serta menggunakan analisis deskriptif dengan menerapkan metode deduktif.
Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Zakariya (2021) yang menguraikan kendala yang dihadapi  APIP  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  penanganan  COVID-19  di daerah. Penelitiannya ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Penelitian  selanjutnya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Matei  et  al.  (2017)  yang menganalisis  terkait  upaya  dan  strategi  Inspektorat  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  dalam mengoptimalkan  fungsi  pengawasan  keuangan  daerah  dengan  menggunakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  ekploratori.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  fungsi Inspektorat  tersebut  belum  optimal  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  sehingga dibutuhkan strategi yakni dengan menambah tenaga pengawas, meningkatkan kompetensi pengawas, meningkatkan alokasi anggaran pengawas, menambah fasilitas, mengoptimalkan peran  APIP  sebagai  konsultan  dan  katalis,  memberi  sanksi  tegas    kepada  SKPD,  dan  perlu adanya komitmen pemerintah daerah (Matei et al., 2017).
Keterbaruan dari penelitian ini adalah peneliti akan mengevaluasi pelaksanaan reviu yang dilaksanakan APIP Kabupaten X atas PBJ penanganan COVID-19 yang berlaku kondisi darurat. Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menguji kesesuaian situasi yang terjadi  dengan  pedoman  yang  telah  ditetapkan  di  dalam  Surat  Edaran  BPKP  Nomor  SE- 6/K/D2/2020,  selain  itu  untuk  mengukur  optimalisasinya  peneliti  akan  membandingkan
dengan prosedur yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan  pendekatan  studi  kasus  ( case  study )  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  X. Alasan menggunakan studi kasus karena peneliti ingin menggali informasi secara mendalam terkait pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten X sebagai APIP Kabupaten X atas PBJ dalam penanganan COVID-19, yang mana berlaku penanganan keadaan darurat  yang  memiliki  perlakuan  yang  berbeda  dengan  kondisi  normal.  Analisis  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  membandingkan  situasi  yang  terjadi  dengan  kriteria atau pedoman yang telah ditetapkan.
Untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 yang dilaksanakan  oleh  APIP  Kabupaten  X,  peneliti  akan  membandingkan  situasi  yang  terjadi dengan  pedoman  yang  tertuang  dalam  SE  BPKP  Nomor  SE-6/K/D2/2020.  Untuk  menilai optimalisasi pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten  X,  peneliti  akan  memberikan  skor  pada  masing-masing  kriteria  sesuai  dengan petunjuk teknis yang tertuang di dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020.

## 2.2 Teknik Pengumpulan Data
Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan studi dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari  beberapa  responden  yang  dipandang  memiliki  pengalaman  serta  pemahaman  sesuai dengan fokus penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan pengawasan yang dipublikasikan oleh pihak lain.
Instrumen pengumpulan  data  menggunakan  studi  dokumentasi  berupa  laporan-laporan pemeriksaan,  peraturan  internal  dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  subjek penelitian dan juga wawancara yang dilakukan secara semi terstuktur dengan mengajukan pertanyaan  secara  lisan  dan  bertatap  muka  secara  langsung  kepada  beberapa  responden yang  dipandang  memiliki  pengalaman  dan  pemahaman  terkait  pelaksanaan  reviu penanganan  COVID-19,  dalam  hal  ini  yaitu  Koordinator  Investigasi  Inspektorat  Daerah Kabupatern  X  yang  berjumlah  satu  orang  dan  Auditor  Investigasi  Inspektorat  Daerah Kabupaten X yang berjumlah tiga orang. Sebelum dilakukan wawancara, daftar pertanyaan sudah disusun  terlebih dahulu,  namun  memberi  kesempatan  mengembangkan pertanyaan relevan  mengikuti  respon  dari  narasumber.  Dokumentasi  hasil  wawancara  menggunakan media penunjang seperti rekaman audio.

## 2.3 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan memilah data hasil wawancara dengan mereduksi data dari transkip wawancara. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan,  membuang,  dan  mengorganisasikan  data  dalam  satu  cara  sehingga kesimpulan akhir dapat tergambarkan dan terverifikasikan (Yusuf, 2017). Data transkip dari wawancara  responden  yakni  Koordinator  Investigasi  dan  auditor  investigasi  kemudian  di-
triangulasi-kan dengan data hasil studi dokumentasi untuk dianalisis dan dicari kesimpulan dari  masing-masing  aktivitas  pelaksanaan  reviu  yang  dievaluasi.  Analisis  data  dari  kedua teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan studi dokumentasi disajikan secara naratif dalam analisis pembahasan.
Selanjutnya  peneliti  akan  membandingkan  kondisi  yang  terjadi  dengan  pedoman  atau prosedur pelaksanaan reviu PBJ penanganan COVID-19. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pemberian  skor  pada  masing-masing  tahapan  dalam  pelaksanaan  reviu  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran dengan mempertimbangkan aspek substansi dan pengarsipan.  Aspek  substansi  merupakan  aspek  yang  menilai  sejauh  mana  kegiatan dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku,  sedangkan  aspek  pengarsipan  adalah penilaian  untuk  mengukur  sejauh  mana  auditor  mendokumentasikan  dan  mengarsipkan setiap kegiatan.
Pemberian  skor  dilakukan  untuk  menggambarkan  penilaian  kualitatif  terhadap  suatu kondisi  berdasarkan  pengamatan  di  suatu  organisasi.  Teknik  scoring  yang  digunakan mengadopsi  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fuddloilulhaq  &  Usman  (2017)  yang menggunakan  Matrik  Kumpulan  Data  dalam  menilai  kesesuaian  pelaksanaan  probity  audit pada  BPKP  Pusat.  Kriteria  penilaian pelaksanaan  reviu PBJ  penanganan COVID-19 disajikan dalam Tabel 3 berikut.
Tabel 3 . Kriteria Penilaian Pelaksanaan Reviu No Aspek Keterangan Skor 1 Substansi (S) Substansi tidak terpenuhi 0 Substansi terpenuhi 1 2 Arsip (A) Dokumen tidak diarsipkan 0 Dokumen diarsipkan 1
Sumber: Diolah dari Fuddloilulhaq & Usman (2017)
Dari  skor  total  penilaian  pelaksanaan  reviu  tersebut  akan  dibandingkan  dengan  nilai maksimum sesuai dengan prosedur reviu untuk mendapatkan presentase capaian kesesuaian pelaksanaan  reviu  PBJ  penanganan  COVID-19.  Selanjutnya,  presentase  capaian  kesesuaian pelaksanaan  reviu  tersebut  akan  diinterpretasi  menggunakan  skala  interval  untuk menentukan tingkat capaian kesesuaian pelaksanaan reviu sebagaimana yang telah disajikan pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4 . Interpretasi Capaian Kesesuaian Pelaksanaan Reviu
No Capaian (%) Tingkat Pelaksanaan 1 0-60 Tidak Optimal 2 61-70 Kurang Optimal 3 71-80 Cukup Optimal 4 81-90 Optimal 5 91-100 Sangat Optimal
Sumber: Diolah dari Fuddloilulhaq & Usman (2017)
Lalu, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang didapatkan dengan melihat hasil interpretasi berdasarkan hasil presentase capaian yang menggambarkan tingkat kesesuaian pelaksanaan  reviu  PBJ  penanganan  COVID-19  yang  dilakukan  oleh  APIP  Kabupaten  X. Kemudian, peneliti akan memberikan saran terhadap hasil evaluasi yang kurang optimal agar dapat menjadi perbaikan untuk pelaksanaan reviu PBJ pada saat keadaan darurat dikemudian hari.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
PBJ  dalam  rangka  penanganan  pandemi  COVID-19  memiliki  kebijakan  khusus  agar percepatan penanganan keadaan darurat dapat teratasi dengan baik. Yang membedakan dan menjadi ciri khas pada penanganan keadaan darurat ini adalah pelaksanaan pengadaannya tidak dapat ditunda dan harus segera dilakukan. Sebagai wujud penyelenggaraan fungsinya, APIP Kabupaten X memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan PBJ dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana yang diatur dalam SE BPKP Nomor: SE- 6/K/D2/2020  yaitu  melalui  pelaksanaan  reviu.  Salah  satu  pengadaan  yang  dilakukan  reviu oleh  APIP  Kabupaten  X  adalah  pengadaan  Kendaraan  Bermotor  Khusus Mobile  Combat Pholymerase Chain Reaction ( Mobile Combat PCR ) pada tahun 2020.

## 3.1 Kesesuaian Mekanisme Pelaksanaan Reviu Pengadaan Barang Jasa
Pada saat proses reviu pengadaan Mobile Combat PCR, ada beberapa kriteria yang harus APIP pastikan agar proses pengadaan dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Yang  pertama  APIP  harus  memastikan  seluruh  pihak  yang  terlibat  telah  membuat  dan menandatangi  Pakta  Integritas  PBJ.  Hal  ini  sudah  dipastikan  telah  dipenuhi  sebelum pelaksanaan PBJ berlangsung, sebab Pakta Integritas merupakan syarat wajib untuk menjadi pelaksana PBJ.
Yang selanjutnya, APIP harus memastikan bahwa kegiatan pengadaan Mobile Combat PCR merupakan kegiatan PBJ dalam rangka penanganan COVID-19 yang bersifat darurat. Tujuan Pemerintah  Kabupaten  X  melakukan  pengadaan Mobile  Combat PCR adalah  untuk mempercepat  penanganan  COVID-19  dengan  mendeteksi  dan  menekan  laju  penyebaran COVID-19. Dengan adanya Mobile Combat PCR , hasil pemeriksaan laboratorium dapat lebih cepat sehingga hasil swab tes COVID-19 dapat diketahui hasilnya hanya dalam hitungan jam. Kemudian  APIP  harus  memastikan  daftar  identifikasi  kebutuhan  barang/jasa  untuk penanganan  COVID-19  telah  dimiliki  oleh  PA/KPA.  Berdasarkan  hasil  paparan  yang disampaikan pada saat wawancara, Pemerintah Kabupaten X telah memiliki daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Daftar kebutuhan yang  telah  disusun  tersebut  berdasarkan  instruksi  khusus  dari  Pemerintah  Pusat  dan  hasil identifikasi Satgas COVID-19 sesuai dengan situasi terkini.
Hal  yang  harus  APIP  pastikan  selanjutnya  adalah  seluruh  pelaksana  pengadaan Mobile Combat PCR merupakan orang yang ditunjuk atau diperintahkan oleh PA/KPA. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pelaksana pengadaan Mobile Combat PCR merupakan orang yang ditunjuk  oleh  PA,  hal  ini  dibuktikan  oleh  Surat  Keputusan  Penetapan  Pelaksana  PBJ  yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai PA.
Selanjutnya,  APIP  harus  memastikan  bahwa  penyedia  yang  ditunjuk  langsung  oleh  PPK yaitu  PT  Inti  Dharma  Global  Indo  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  pengadaan Mobile Combat PCR . Hal ini dibuktikan dengan kontrak sejenis yang pernah dilakukan oleh PT Inti  Dharma  Global  Indo  dengan  Pemerintah  Daerah  lainnya  seperti  Kota  Surabaya,  Kota Samarinda, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, dsb.
Kemudian, APIP harus memastikan alat kesehatan, alat kedokteran dan obat-obatan yang disediakan  memiliki  nomor  registrasi  yang  terdaftar  pada  Kementrian  Kesehatan.  APIP memeriksanya dengan cara melakukan uji petik atas nomor izin edar tersebut pada laman http://infoalkes.kemkes.go.id/. Salah satu nomor registrasi yang dilakukan pemeriksaan oleh
APIP Kabupaten X adalah alat kesehatan COVID-19 CrystalMix PCR Kit yang memiliki nomor izin edar AKL 20303124598.
Hal yang selanjutnya yang harus APIP pastikan adalah bukti kewajaran harga disiapkan oleh penyedia.  Berdasarkan  pemaparan  responden  pada  saat  wawancara  berlangsung,  bukti kewajaran harga dari penyedia sudah terlampir di dalam Surat Pesanan, di mana di dalam bukti tersebut terdapat pernyataan bahwa penyedia bersedia dikenakan sanksi administratif apabila terdapat kelebihan harga yang tidak wajar.
Yang  terakhir,  APIP  juga  harus  memastikan  nilai  barang  yang  dibayarkan  sesuai  dengan barang yang diterima. Pengadaan Mobile Combat PCR tersebut dibebankan pada APBD tahun 2020  dengan  nilai  Rp3,9  miliar,  yang  terdiri  dari  Rp3,5  miliar  untuk  harga  kendaraan  dan peralatan penunjang, ditambah Rp400 juta untuk pembeliannya alat septic -nya. Hal ini telah sesuai  antara  nilai  yang  tertuang  di  dalam  BAST  dan  BAPB  dengan  nilai  pada  bukti pembayaran kepada penyedia.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  pengadaan Mobile Combat  PCR telah  sesuai  dengan  SE  LKPP  Nomor  3  Tahun  2020  dan  tidak  terdapat penyimpangan  maupun  penyalahgunaan  anggaran.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  PBJ  yang dilakukan  dengan  menggunakan  prinsip  dasar  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Yahya  & Susanti  (2012)  dapat  berpengaruh  baik  pada  kinerja  yang  diharapkan.  Tercapainya  tujuan tersebut tidak terlepas dari peran APIP dalam melakukan pengawasan pada PBJ penanganan COVID-19,  APIP  telah  memberikan  pendampingan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  PBJ tersebut  sesuai  dengan  SE  BPKP  Nomor:  SE-6/K/D2/2020  yaitu  melalui  pelaksanaan  reviu. Walaupun  metode  PBJ  penanganan  COVID-19  menggunakan  peraturan  dan  situasi  yang berbeda,  akan  tetapi  pelaksanaan  pengadaan  tetap  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Seperti yang  dinyatakan  oleh  Idana  et  al.  (2022)  APIP  memiliki  peran  dalam  meminimalisir penyimpangan maupun penyalahgunaan anggaran.

## 3.2 Optimalisasi Pelaksanaan Reviu PBJ Penanganan COVID-19
Dalam  melakukan  pengawasan  PBJ,  APIP  dituntut  menjalankan  peran  dan  fungsinya dengan  efektif.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  PP  Nomor  60  Tahun  2008, perwujudan peran APIP yang efektif setidaknya harus memberikan keyakinan yang memadai, memberikan early  warning  system ,  dan  meningkatkan  manajemen  risiko  agar  terciptanya good corporate governance (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Agar pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan fokus, APIP perlu mengimplementasikan  petunjuk  teknis  sesuai  dengan  pedoman  yang  tertuang  di  dalam Peraturan  Deputi  Kepala  BPKP  Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah Nomor 11 Tahun 2020.
Terdapat delapan  kriteria  yang  harus  dipenuhi APIP,  yaitu  kriteria  yang pertama  adalah terkait integritas pelaksana PBJ. Ada empat prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 5,  dua  dari  empat  prosedur  tersebut  sudah  dilaksanakan  yaitu  memeriksa  nama-nama personil yang menjadi PPK di dalam surat penunjukkan pelaksana PBJ beserta dokumen Pakta Integritas masing-masing pelaksana PBJ penanganan COVID-19. Namun APIP tidak melakukan pemeriksaan  lebih  lanjut  apakah  seluruh  personil  yang  terlibat  langsung  di  lapangan  telah menandatangi  Pakta  Integritas,  sebab  syarat  wajib  untuk  menjadi  pelaksana  PBJ  adalah menandatangi  Pakta  Integritas  PBJ  sehingga  APIP  mengasumsikan  seluruh  pelaksana  PBJ telah menandatangi Pakta Integritas PBJ tersebut sebelum pelaksanaan PBJ berlangsung.
Tabel 5

## . Pelaksanaan Prosedur Reviu Integritas Pelaksan PBJ
No Prosedur Reviu Dokumen Aspek S A

## Kriteria 1:
Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ
1. Dapatkan nama personil yang menjadi PPK, Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa Surat Penunjukkan Pelaksana PBJ 1 1 2. Dapatkan dokumen Pakta Integritas terkait kegiatan PBJ penanganan COVID-19 Pakta Integritas 1 1 3. Teliti apakah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan PBJ tersebut telah menandatangani Pakta Integritas. - 0 0 4. Lakukan klarifikasi apabila ada personil yang belum menandatangani Pakta Integritas - 0 0 Sub Total Skor 2 2 Total Skor Kriteria 1 4 Skor Maksimal 8 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Kriteria yang berikutnya adalah terkait relevansi kegiatan PBJ dengan penanganan COVID- 19. Ada lima prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6, empat dari kelima prosedur tersebut  telah  dilakukan  oleh  APIP  Kabupaten  X  dalam  rangka  memastikan  kegiatan pengadaan Mobile Combat PCR merupakan upaya dalam menangani COVID-19, namun APIP tidak  melakukan  konfirmasi  dan  klarifikasi  kembali  kepada  PPK  terkait  kesesuaian  atau relevansi PBJ dengan penanganan COVID-19, sebab seluruh daftar barang yang dilampirkan merupakan ketetapan atau instruksi khusus dari Pemerintah Pusat untuk penanganan COVID- 19.
Tabel 6. Pelaksanaan Prosedur Reviu Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa
No Prosedur Reviu Dokumen Aspek S A Kriteria 3:
Memastikan bahwa kegiatan PBJ Pemda adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
1. Dapatkan Daftar Kegiatan PBJ yang akan dilakukan oleh PPK terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19. Daftar kegiatan PBJ penanganan COVID-19 1 1 2. Teliti rincian seluruh kegiatan PBJ jasa yang akan dilakukan Daftar kegiatan PBJ penanganan COVID-19 1 1 3. Yakinkan bahwa semua kegiatan PBJ terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19. Daftar kegiatan PBJ penanganan COVID-19 1 1 4. Teliti seluruh jenis barang/jasa yang disediakan telah relevan dengan penanganan Pandemi Covid- 19. Daftar kegiatan PBJ penanganan COVID-19 1 1 5. Lakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada PPK, penyebab apabila terdapat PBJ yang tidak sesuai dengan peruntukan penanganan Covid-19 - 0 0 Sub Total Skor 4 4 Total Skor Kriteria 3 8 Skor Maksimal 10 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Kriteria  yang  selanjutnya  adalah  terkait  identifikasi  kebutuhan  barang/jasa.  Ada  lima prosedur  sebagaimana  tertuang  dalam  Tabel  7,  tiga  dari  lima  prosedur  tersebut  telah dilaksanakan. APIP Kabupaten X telah memeriksa kelengkapan terkait dokumen identifikasi kebutuhan barang/jasa penanganan COVID-19 dan dokumen hasil pengkajian di lapangan, di mana di dalamnya memuat informasi terkait jenis pekerjaan, lingkup pekerjaan, jumlah dan spesifikasi  barang  serta  waktu  penyelesaian  pekerjaan.  Seluruh  barang  yang  dilakukan pengadaan  tersebut  dapat  dipastikan  terkait  langsung  dengan  penanganan  COVID-19, sehingga  APIP  tidak  melakukan  konfirmasi  dan  klarifikasi  kembali  atas  barang/jasa  yang dibutuhkan  tersebut.  Selain  itu,  mengingat  PBJ  penanganan  COVID-19  harus  dilakukan segera, APIP tidak menganalisa apakah hasil identifikasi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan atau tidak.
Tabel 7. Pelaksanaan Prosedur Reviu Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa
No Prosedur Reviu Dokumen Aspek S A Kriteria 4:
Meyakinkan bahwa Pemda telah memiliki Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
1. Dapatkan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa terkait PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 dan dokumen hasil pengkajian di lapangan Daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa penanganan COVID-19 1 1 2. Teliti apakah Daftar Identifikasi Kebutuhan tersebut telah sesuai dengan hasil kajian cepat di lapangan Hasil cepat dilapangan 0 1 3. Teliti apakah Daftar tersebut telah mencantumkan jenis dan kuantitas barang/jasa Daftar identifikasi kebutuhan barang/jasa penanganan COVID-19 1 1 4. Yakinkan bahwa semua jenis barang/jasa yang akan dilakukan pengadaan terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid- 19. (terkait barang berupa alat 514ementeri dan alat kedokteran yang sesuai standar 514ementerian Kesehatan - 1 0 5. Lakukan konfirmasi dan klarifikasi apabila terdapat barang/jasa dalam Daftar Identifikasi Kebutuhan yang tidak sesuai/relevan dengan penanganan pandemi Covid-19 - 0 0 Sub Total Skor 3 3 Total Skor Kriteria 4 6 Skor Maksimal 10 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Kriteria  yang  kelima  adalah  terkait  penunjukkan  pelaksana  PBJ.  Ada  dua  prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 8, untuk memastikan PPK yang melaksanakan PBJ penanganan COVID-19 adalah orang yang diperintahkan oleh PA. Seluruh prosedurnya telah dilaksanakan dengan baik oleh APIP Kabupaten X. PPK yang melaksanakan pengadaan sudah dipastikan  orang  yang  diperintahkan  oleh  PA  yang  dibuktikan  dengan  Surat  Keputusan Penetapan Pelaksana PBJ yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
Tabel 8. Pelaksanaan Prosedur Reviu Penunjukkan Pelaksana PBJ No Prosedur Reviu Dokumen Aspek
S A

## Kriteria 5:
Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID- 19
1. Dapatkan informasi apakah sudah ada perintah dari PA/KPA kepada PPK untuk melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Surat Penunjukkan Pelaksana PBJ penanganan COVID-19 1 1 2. Dapatkan dokumen surat perintah tersebut (apabila ada) dan yakinkan bahwa PPK yang yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah Surat Penunjukkan Pelaksana PBJ penanganan COVID-19 1 1 Sub Total Skor 2 2 Total Skor Kriteria 5 4 Skor Maksimal 4 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Kriteria  yang  keenam  adalah terkait  pemilihan penyedia  barang/jasa.  Ada  tiga  prosedur untuk  memastikan  penyedia  memiliki  kemampuan  melaksanakan  PBJ  sebagaimana  yang tertuang dalam Tabel 9. Berdasarkan ketiga prosedur yang ada, seluruhnya telah APIP lakukan dalam  meyakini  bahwa  penyedia  memiliki  kemampuan  melaksanakan  PBJ  yang  dibuktikan oleh  kontrak  sejenis  yang  penyedia  lakukan  dengan  Instansi  Pemerintah  Daerah  lainnya. Selain itu APIP juga memastikan bahwa penyedia tersebut tidak termasuk ke dalam Daftar Hitam  PBJ  Pemerintah  dengan  cara  melakukan  pengecekan  Daftar  Hitam  pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Tabel 9. Pelaksanaan Prosedur Reviu Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
No Prosedur Reviu Dokumen Aspek S A

## Kriteria 6:
Memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya
1. Dapatkan Daftar Penyedia barang/jasa terkait PBJ instansi pemerintah, Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik, dan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa. • Daftar penyedia barang/jasa pemerintah • Daftar hitam penyedia barang/jasa pemerintah 1 1 2. Teliti apakah Penyedia barang/jasa pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau terdaftar dalam Katalog Elektronik Kontrak sejenis 1 1 3. Yakinkan bahwa Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ tidak termasuk di dalam Daftar Hitam tersebut. Daftar hitam penyedia barang/jasa pemerintah 1 1 Sub Total Skor 3 3 Total Skor Kriteria 6 6 Skor Maksimal 6 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Kriteria yang ketujuh adalah terkait izin edar atau registrasi alat kesehatan, alat kedokteran dan  obat-obatan.  Ada  empat  prosedur  untuk  memastikan  bahwa  alat  kesehatan  yang disediakan memiliki nomor registrasi sebagaimana yang tertuang dalam Tabel  10. Tiga dari empat  prosedur  tersebut  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  APIP  Kabupaten  X.  APIP melakukan  uji  petik  atas  beberapa  alat  kesehatan  yang  ada  dalam  daftar  barang  yang
disediakan untuk dilakukan pengecekan nomor registrasi atau nomor izin edar alat kesehatan dan obat-obatan pada laman http://infoalkes.kemkes.go.id/. Berdasarkan uji petik tersebut, alat  kesehatan  dan  obat-obatan  yang  disediakan  oleh  penyedia  telah  memiliki  nomor registrasi  atau  nomor  izin  edar  yang  terdaftar  pada  Kementerian  Kesehatan.  Namun,  APIP tidak melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tanggal kedaluwarsa yang tercantum pada kemasan/wadah/bungkus  produk,  sebab  APIP  tidak  melakukan  pemeriksaan  atau  terjun langsung  ke  lapangan.  Pada  saat  pelaksanaan  reviu,  APIP  hanya  melakukan  pemeriksaan berdasarkan dokumen yang ada.
Tabel 10 . Pelaksanaan Prosedur Reviu Registrasi Alat Kesehatan No Prosedur Reviu Dokumen Aspek S A

## Kriteria 7:
Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan
1. Dapatkan dari PPK, daftar alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat yang disediakan oleh Penyedia • Daftar alat kesehatan • Daftar alat kedokteran • Daftar obat-obatan 1 1 2. Lakukan uji petik terhadap beberapa alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat-obatan tersebut • Daftar alat kesehatan • Daftar obat-obatan 1 1 3. Teliti apakah produk alat kesehatan telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa - 0 0 4. Teliti apakah produk obat telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat Cuplikan Layar nomor izin edar 1 1 Sub Total Skor 3 3 Total Skor Kriteria 7 6 Skor Maksimal 8 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Kriteria  yang  kedelapan  adalah  terkait  bukti  kewajaran  harga  barang/jasa.  Ada  dua prosedur untuk memastikan bahwa penyedia barang mempersiapkan bukti kewajaran harga sesuai dengan kondisi pasar pada saat pandemi COVID-19 sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 11.  Dari  kedua  prosedur  tersebut,  seluruhnya  telah  APIP  lakukan dengan  baik.  Bukti Kewajaran  Harga  yang  disiapkan  oleh  penyedia  pada  saat  pengadaan Mobile  Combat PCR mencantumkan  harga  kontrak  sejenis  yang  pernah  ditawarkan  pada  Instansi  Pemerintah Daerah lainnya. Selain itu, untuk memastikan harga tersebut dapat dipertanggungjawabkan, penyedia  harus  membuat  klausul  bahwa  bersedia  dikenakan  sanksi  administratif  apabila terdapat kelebihan atau ditemukan harga yang tidak wajar dikemudian hari.

## Tabel 11. Pelaksanaan Prosedur Reviu Bukti Kewajaran Harga
No Prosedur Reviu Dokumen Aspek S A

## Kriteria 8:
Memastikan bahwa Penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID- 19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit
1. Dapatkan dokumen Bukti Kewajaran Harga untuk setiap kegiatan PBJ. Bukti Kewajaran Harga 1 1 2. Dapatkan dokumen pendukung pembentuk harga wajar misal.: - Harga pembanding/pasar yang berlaku Kontrak sejenis yang pernah dilaksanakan 1 1
- Data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan
- Dokumen perhitungan komponen pembentuk harga Sub Total Skor 2 2 Total Skor Kriteria 8 4 Skor Maksimal 4 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Kriteria  yang  terakhir  adalah  terkait  pembayaran.  Ada  lima  prosedur  sebagaimana tertuang dalam  Tabel  12,  kelima  prosedur tersebut telah  APIP  lakukan  dengan  baik  dalam memastikan  pembayaran  sesuai  dengan  barang  yang  telah  diterima.  APIP  memastikan terlebih dahulu mekanisme pembayarannya sesuai dengan dokumen pengajuan pembayaran dan  nilai  pembayarannya  telah  sesuai  dengan  hasil  pengukuran  bersama  yang  tercantum dalam  BAST  dan  BAPB  yang  dibuktikan  dengan  bukti  pembayaran  kepada  penyedia. Kemudian  hal  yang  harus  diperhatikan  selanjutnya  adalah  terkait  sanksi  atau  denda  yang perlu  dibayarkan  penyedia  barang/jasa  apabila  ada.  Selain  itu,  APIP  juga  melakukan konfirmasi ulang kepada PPK terkait kesesuaian nilai maupun ketentuan pembayaran.
Tabel 12. Pelaksanaan Prosedur Reviu Kesesuaian Pembayaran
No Prosedur Reviu Dokumen Aspek S A Tahap Pembayaran Kriteria 10:
Memastikan barang yang dibayar sesuai dengan pesanan
1. Dapatkan dokumen kontrak, BAST, BAPB, dan bukti pembayaran • Kontrak • BAST • BAPB
• Bukti pembayaran
1 1 2. Teliti persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembayaran oleh penyedia Kontrak 1 1 3. Analisis apakah nilai dan besaran pembayaran sesuai dengan capaian hasil pekerjaan • BAST • BAPB Bukti pembayaran 1 1 4. Teliti apakah terdapat sanksi/denda yang perlu dibayarkan oleh penyedia barang/jasa • Kontrak
• BAST • BAPB
1 1 5. Konfirmasikan dengan PPK atas nilai atau besaran pembayaran telah sesuai dengan ketentuan dan kondisi riil serta mempertimbangkan apabila terdapat sanksi/denda • Kontrak • BAST • BAPB
• Bukti pembayaran 1
1
Sub Total Skor 5 5 Total Skor Kriteria 10 10 Skor Maksimal 10 Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP atas pengadaan Mobile Combat PCR dalam rangka penanganan COVID-19 mendapatkan skor sebesar 80% (lihat Tabel 13). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP Kabupaten X  atas  PBJ  penanganan  COVID-19  khususnya  pada  pengadaan Mobile  Combat PCR  sudah dilaksanakan “cukup optimal”. Artinya sebagian besar tahapan dalam pelaksanaan reviu yang dilakukan  APIP  Kabupaten  X  sudah  dilakukan  sesuai  dengan  kriteria  atau  prosedur  yang
ditentukan  dalam  Peraturan  Deputi  Kepala  BPKP  Bidang  Pengawasan  Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 yang berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai  dan  memastikan  kegiatan  reviu  memenuhi  prinsip  tepat  kualitas,  tepat  jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia (6T) yang dapat bermanfaat untuk penanganan COVID-19 (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020a).
Tabel 13. Capaian Kesesuaian Pelaksanaan Reviu Kriteria Aspek Jumlah Skor Skor Maks S A 1. Integritas Pelaksana PBJ 2 2 4 8 3. Relevansi Kegiatan PBJ Penangana COVID-19 4 4 8 10 4. Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa 3 3 6 10 5. Penunjukkan Pelaksana PBJ 2 2 4 4 6. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3 3 6 6 7. Registrasi Alat Kesehatan 3 3 6 8 8. Bukti Kewajaran Harga 2 2 4 4 10. Kesesuaian Pembayaran 5 5 10 10 Total Capaian 24 29 48 60 Presentase Capaian 48/60x100% = 80 % Tingkat Pelaksanaan Cukup Optimal Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)
Namun  pada  pelaksanaannya  masih  terdapat  kendala  dalam  tahapan  pelaksanaannya sehingga pelaksanaan reviu PBJ penanganan COVID-19 belum dilaksanakan secara maksimal. Adapun  kendala-kendala  tersebut  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  Adanya  keterbatasan  waktu pelaksanaan  reviu,  mengingat  PBJ  penanganan  COVID-19  bersifat  darurat  dan  harus dilakukan segera. Sehingga prosedur pengadaan yang bersifat administratif dikesampingkan atau ditunda terlebih dahulu proses reviunya. Selain itu, tidak semua paket PBJ penanganan COVID-19  dapat  dilakukan  reviu,  APIP  harus  membuat  skala  prioritas  pada  paket-paket pengadaan yang akan dilakukan reviu berdasarkan risiko yang paling tinggi; (2) Terbatasnya jumlah  SDM  yang  dapat  melaksanakan  pengawasan  terhadap  PBJ,  saat  ini  auditor  yang memiliki  Sertifikat  Keahlian  bidang  PBJ  baru  berjumlah  tiga  orang.  Hal  ini  mengakibatkan proses reviu pada tahap identifikasi kebutuhan barang/jasa tidak optimal, karena APIP hanya melakukan  pemeriksaan  berdasarkan  dokumen  yang  didapatkan,  tidak  melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hal ini berdampak pada efektivitas PBJ penanganan COVID-19 di Kabupaten X. Hal ini di dukung oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2020) yang menemukan bahwa penyusunan rencana kebutuhan obat dan BMHP yang dilakukan Pemerintah Kabupaten X belum didukung dengan data yang valid dan Pemeritah Kabupaten X belum menyediakan sumber daya sesuai dengan  kebutuhan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penambahan  tenaga  pengawas  agar capaian  kinerja  lebih  baik  sebagaimana  yang  disarankan  oleh  Matei  et  al.  (2017)  dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  reviu  yang dilakukan  sesuai  dengan  kriteria  atau  prosedur  yang  ditentukan  dalam  Peraturan  Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 dapat  berpengaruh  baik  terhadap  efektivitas  proses  PBJ  penanganan  COVID-19.  Sejalan dengan  penelitian  Zakariya  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  dan pemeriksaan APIP  dapat  berjalan  secara  optimal  dalam  mencegah  praktik  yang  merugikan  keuangan negara  apabila  adanya  petunjuk  teknis  pengawasan.  Fungsi  APIP  yang  optimal  akan memberikan output untuk  menjadi  saran  perbaikan  pengelolaan  bagi  instansi  terkait  dan
apabila  terdapat  suatu  tindak  pidana  korupsi  dapat  ditindak  lanjuti  oleh  Aparat  Penegak Hukum (Kusworo et al., 2021). Oleh karena itu, APIP diharapkan memiliki sense of crisis dan menjadi consultant yang  mampu  menyediakan  jasa  pengendalian  secara real  time untuk memitigasi penyimpangan yang terjadi (Pratiwi & Kusumo, 2020).

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  pelaksanaan  reviu  atas  PBJ  penanganan  COVID-19 yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten X, maka dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil evaluasi, Mekanisme PBJ penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh Kabupaten X telah mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan dengan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan tidak terdapat penyimpangan maupun  penyalahgunaan  anggaran.  Tercapainya  tujuan  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran APIP dalam melakukan pengawasan pada PBJ penanganan COVID-19, APIP telah memberikan pendampingan  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  PBJ  tersebut  sesuai  dengan  SE  BPKP Nomor: SE-6/K/D2/2020 yaitu melalui pelaksanaan reviu.
Pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP atas pengadaan Mobile Combat PCR dalam rangka penanganan  COVID-19  mendapatkan  skor  sebesar  80%.  Capaian  tersebut  menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan APIP Kabupaten X atas PBJ penanganan COVID-19 khususnya pada pengadaan Mobile Combat PCR sudah dilaksanakan “cukup optimal”. Artinya sebagian  besar  tahapan  dalam  pelaksanaan  reviu  yang  dilakukan  APIP  Kabupaten  X  yang dilihat  dari  aspek  substansi  maupun  aspek  pengarsipan  sudah  dilakukan  sesuai  dengan kriteria  atau  prosedur  yang  ditentukan  dalam  memberikan  keyakinan  yang  memadai  dan memastikan kegiatan reviu memenuhi prinsip tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan tepat penyedia (6T) yang dapat bermanfaat untuk penanganan COVID- 19.
Namun  pada  pelaksanaannya  masih  terdapat  kendala  dalam  tahapan  pelaksanaannya sehingga pelaksanaan reviu PBJ penanganan COVID-19 belum dilaksanakan secara maksimal. Adanya kendala-kendala tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan reviu dan  terbatasnya  jumlah  SDM  yang  dapat  melaksanakan  pengawasan  terhadap  PBJ. Mengingat PBJ penanganan COVID-19 bersifat darurat dan harus dilakukan segera, kendala tersebut berdampak pada efektivitas PBJ penanganan COVID-19 di Kabupaten X.

## 5. REKOMENDASI
Dari  penelitian  ini  dapat  diketahui  beberapa  rekomendasi  yang  dapat  dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten X guna memperbaiki dan mengoptimalkan pengawasan atas PBJ dalam keadaan darurat yang dituntut cepat pelaksanaannya. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: (1) Memeriksa Pakta Integritas seluruh pelaksana PBJ  yang  terlibat  langsung  di  lapangan  dan  lakukan  klarifikasi  apabila  ada  pelaksana  yang belum  menandatangi  Pakta  Integritas,  hasil  pemeriksaan  tersebut  harap  dilakukan pengarsipan dengan baik; (2) Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas PBJ yang tidak sesuai dengan penanganan keadaan darurat; (3) Teliti kembali terkait kesesuaian daftar identifikasi kebutuhan dengan hasil kajian cepat di lapangan yang telah dilakukan serta lakukan klarifikasi apabila  terdapat  barang/jasa  yang  tidak  relevan  dengan  penanganan  keadaan  darurat, laporan pemeriksaan tersebut harap dilakukan pengarsipan dengan baik; dan (4) Melakukan pengecekan  langsung  atas  tanggal  kedaluwarsa  produk  yang  memiliki  batas  kedaluwarsa pada kemasan produk dan dokumentasikan dengan baik.

## 6. KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu yang pertama adalah terbatasnya jumlah responden  yang  dapat  diwawancarai  dikarenakan  jumlah  auditor  yang  pernah  melakukan pelaksanaan reviu PBJ dalam keadaan darurat hanya berjumlah empat orang sehingga hasil penelitian  kurang  menggambarkan  keadaan  yang  sesungguhnya,  oleh  karena  itu  peneliti memberikan saran untuk menambah jumlah responden seperti pihak yang di audit ( auditee ). Yang  kedua  adalah  kurangnya  jumlah  data  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  analisis mengingat dokumen- dokumen yang dibutuhkan bersifat “Rahasia”, oleh karena itu peneliti memberikan  saran  kepada  peneliti  selanjutnya  untuk  menambah  jumlah  instrumen penelitian seperti kuesioner.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Raya .
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020a). Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Dise .
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020b). Surat Edaran BPKP Nomor: SE- 6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .
Badan Pusat Statistik. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021 .
Fuddloilulhaq, M., & Usman, F. (2017). Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Probity Audit pada BPKP Pusat dengan Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Info Artha , 1 (1), 17 – 34.
Idana, G. A., Lestari, R. K. A., Mandalika, T. G. H. A., & Putri, D. M. (2022). Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Kasus Bansos COVID-19. Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE) , 2 (6), 171 – 184.
Kusworo, D. L., Fauzi, M. N. K., & Dewi, C. R. (2021). Regional Surveillance Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah. Jurnal Anti Korupsi , 3 (1), 17 – 36.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. (2020). Surat Edaran LKPP Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan COVID-19 .
Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL,” 8 (1), 86 – 96.
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
Pemerintah Republik Indonesia. (2020a). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 .
Pemerintah Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional .
Pratiwi, N. V., & Kusumo, B. W. (2020). Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Darurat COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jurnal Pengawasan , 2 (2), 41 – 48.
Yahya, M., & Susanti, E. F. (2012). Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .
Laskar Aksara.
Yusuf, A. M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan .
Kencana.
Zakariya, R. (2021). Optimalisasi Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa serta Bantuan Sosial dalam Penanganan Dampak COVID-19. Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara ,
1 (1), 41 – 58.