Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TALAK SATU TERHADAP TALAK YANG DI UCAPKAN TIGA SEKALIGUS  (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.6/2017/MS LSM)
Andi Isnanda 1
Fauzah Nur Aksa 2
1 Badan Pertanahan Nasional Aceh Utara
1 andyisnanda214@gmail.com
2 Program Studi Hukum, Fak Hukum Universitas Malikussaleh
2 fauzah@unimal.ac.id

## Abstrak
This  study  examines  the  analysis  of  judges'  considerations  regarding  divorce  which was handed down one but counted three at a time by the Judge at the Syari'ah Court in decision number 28/PDT.6/2017/MS LSM. The purpose of the study was to find out the considerations of the judges of the Syar'iyah Court in imposing one divorce, the three divorces pronounced by the husband outside the Syar'iyah Court and to find out the  impact  that  occurred  in  society.  This  research  method  is  an  empirical  juridical (sociological) research method with a qualitative approach. The results show that the consideration of the judges of  the Syar'iyah Court  in  imposing  one divorce on three divorces  pronounced  by  the  husband  outside  the  Syar'iyah  Court  refers  to  the Marriage Law of the Year 1974 in  accordance  with the principle of  making  divorce difficult.  The  impact  that  occurred  in  the  community  towards  the  imposition  of  the first divorce pledge by the judges of the Syar'iyah Court of the three uttered divorces that  were  carried  out  outside  the  Syar'iyah  Court,  among  others,  became  a complicated problem in  the  midst  of a society  where the majority  were Muslim and based on the Shafi'i school of thought because of the divorce. said three at the same time is considered valid and the decision of the one divorce pledge by the Syar'iyah Court is not recognized in the community and has an effect on the family who accepts the decision.
Keywords: divorce one, divorce three at once, judge's decision

## 1. PENDAHULUAN
Akad  perkawinan  dalam  hukum  Islam  bukanlah  perkara  perdata  semata, melainkan  ikatan  suci  ( mitsaqan  galizha )  yang  terkait  dengan  keyakinan  dan keimanan  kepada  Allah.  Dengan  demikian  ada  dimensi  ibadah  dalam  sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi
1 PEnulis adalah PPNPN di BPN kota LHOkseumawe
2 Penulis adalah Dosen Fakultas HUkum Unimal
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dan  apa  yang  menjadi  tujuan  perkawinan  dalam  Islam  yakni  terwujudnya  keluarga sejahtera ( mawaddah wa rahmah ) dapat terwujud. 3
Kehidupan  berumah  tangga  tidak  selamanya  berjalan  dengan  harmonis, adakalanya  terdapat  masa-masa  dan  situasi  yang  tidak  mampu  bagi  mereka  untuk mempertahankan  pernikahannya. 4 Talak  merupakan  salah  satu    ajaran  Islam  yang merupakan  jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami- isteri, dimana kedua belah  pihak atau salah satunya akan mendapat mudharat bila tidak dilakukan. 5
Pada hakikatnya, talak yang lebih dari dua itu tidak dilarang oleh Allah SWT, tetapi yang dilarang rujuknya kembali setelah itu. Sebanyak-banyaknya talak adalah tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali. 6 Apabila merujuk konsep Alquran, Syari’  tidak  membenarkan  suami  menggunakan  haknya  itu  dengan  gegabah  dan sesuka  hati,  akan  tetapi  harus  memperhatikan  kondisi  isteri 7 .    Begitu  juga  dalam fiqh  klasik  bahwa  dalam  pelaksanaan  talak  tidak  mesti  ada  saksi,  dan  tidak  mesti dilakukan  di  depan  pengadilan,  dengan  pertimbangan  bahwa  talak  adalah  hak mutlak  seorang  suami.  Untuk  itu  tidak  perlu  memberi  tahu  apalagi  meminta  izin kepada orang lain.
Sebagaimana  yang  terjadi  pada  kasus  yang  di  angkat  oleh  penulis  di  dalam penelitian ini, seorang suami menjatuhkan talak  3 (talak tiga) sekali  ucap terhadap istrinya  dalam  sebuah  pertengkaran  sepulang  dari  mencari  rezeki  di  laut,walaupun pada akhirnya suami menyesali akan perkataan talak setelah adanya putusan hakim Mahkamah Syar’iyah yang menjatuhkan talak 1 ( talak satu) atas perkara tersebut. Namun dalam perkara ini menurut mazhab Syafi’i tetap talak tersebut jatuh talak 3 (talak tiga).
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  talak  1(satu)  dan  talak  2(dua) adalah  talak  (cerai)  yang  memungkinkan  si  suami  untuk  kembali  rujuk  (termasuk mengajak berhubungan intim) dengan istrinya selama masa iddah. Oleh Karena itu talak  1  (satu)  dan  talak  2  (dua)  masuk  dalam  kategori  talak raj’i .  Sementara  jika seorang suami menyatakan talak 3 (tiga) kepada istrinya, maka dia tidak boleh rujuk kecuali syarat yang telah disebut di talak bain di atas.
Berdasarkan  hal  di  atas  penulis  merasa  tertarik  untuk  membuat  penelitian lebih  lanjut  dan  dampak yang akan terjadi terkait dengan talak satu di hitung tiga tersebut    menjadi  sebuah  karya  ilmiah  yang  berjudul  “Pertimbangan  Hakim  Dalam
3 Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Cet.  Ke-3,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 206.
4 M. Nur, Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia), (Banda Aceh : Fakultas Syari‟ah IAIN Ar-Raniry, 2013), skripsi, tidak dipublikasikan, hlm : 3.
5 3Agustin Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia, (Banda Aceh, NASA, 2013), hlm : 1-4
6 Tihami, Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta, Rajawali Pres, 2010), hlm : 234-235.
7 Agustin Hanafi, LOc.Cit. hlm : 9.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Menjatuhkan  Talak  Satu  Terhadap  Talak  yang  Diucapkan  Tiga  Sekaligus    (Studi Putusan Nomor 28 /PDT.6/2017/MS LSM)

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun  Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  menjatuhkan  talak satu,  terhadap  talak  yang  di  ucapkan  tiga  oleh  suami  di  luar  Mahkamah  Syar’iyah dan  untuk  mengetahui  dampak  yang  terjadi  di  masyarakat  terhadap  penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah terhadap talak yang di ucapkan tiga yang dilakukan di luar Mahkamah Syar’iyah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris/  sosiologis,  yaitu  yakni  mengkaji  dan  meneliti tentang  permasalahan    yang  terjadi  di  masyarakat  atas  ketentuan  hukum  berlaku Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. Dengan  menggunakan  pendekatan  ini  penulis  akan  mendeskripsikan  tentang penjatuhan  ikrar  talak  satu  oleh  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Lhokseumawe terhadap ucapan talak tiga yang telah dijatuhkan di luar Mahkamah Syar’iyah.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.
3.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  yang  didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. 8
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  Nomor  1  Tahun  1991  mengartikan perkawinan  adalah  pernikahan,  yaitu ‘akad yang  sangat  kuat  atau mitsaqa ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut para ahli, menurut Ahmad Azhar  Basyir,  Pernikahan  adalah  melakukan  suatu ‘akad atau  perjanjian  untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin  antara  kedua  belah  pihak,  dengan  dasar  sukarela  dan  keridhaan  kedua belah  pihak  untuk  mewujudkan  suatu  kebahagiaan  hidup  berkeluarga  yang  diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. 9
Menurut  Mahmud  Yunus,  pengertian  pernikahan  atau  perkawinan  ialah ‘akad  antara  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan,  untuk  memenuhi  hajat jenisnya menurut yang diatur oleh Syari’at. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya. 10
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
9 Dika  Adrian, Pengertian  Dan  Tujuan  Pernikahan ,  http://www.pengertianpakar.com/2015/03/Pengertian  Dan  Tujuan Pernikahan.html, Akses Tanggal 22 Maret 2015.
10 Ibid.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Dari  pengertian  pernikahan  atau  perkawinan  yang  diungkapkan  para  ahli diatas  tidak  terdapat  pertentangan  antara  lain,  karena  intinya  secara  sederhana dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengertian  pernikahan  atau  perkawinan  adalah perjanjian  antara  calon  suami  dan  calon  istri  untuk  membolehkan  bergaul  sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga.
Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Buku I Hukum Pekawinan Bab I Ketentuan Umum berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2:
“Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akadyang sangat  kuat  atau  missaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melakukannya merupakan ibadah”.
Pasal 3:
“Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.
Pasal 4:
“Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai dengan  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan.”
Berdasarkan  pengertian  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa perkawinan  itu  merupakan  suatu  akad  yang  dilakukan  secara  sah  dan  untuk menjalankan  perintah  Allah  SWT  supaya  terwujud  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
Menurut  Muhammad  Idris  Ramulyo,  asas  perkawinan  menurut  hukum Islam,  ada  3  (tiga)  asas  yang  harus  diperhatikan  yaitu  asas  absolut  abstrak, asas  selektivitas  dan  asas  legalitas.  Asas  absolut  abstrak,  ialah  suatu  asas  dalam hukum  perkawinan  di  mana  jodoh  atau  pasangan  suami  istri  itu  sebenarnya  sejak dahulu  sudah  ditentukan  oleh  Allah  atas  permintaan  manusia  yang  bersangkutan. Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah  itu harus menyeleksi lebih  dahulu dengan siapa  ia boleh menikah dan  dengan  siapa  ia  tidak  boleh  menikah.  Asas  legalitas  ialah  suatu  asas  dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan. 11
11 Mohammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Pernikahan  Islam,  Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dan KHI, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 34.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Menurut  M.  Yahya  Harahap  asas-asas  yang  dipandang  cukup  prinsip  dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: 12
1. Menampung  segala  kenyataan-kenyataan  yang  hidup  dalam  masyarakat bangsa  Indonesia  dewasa  ini.  Undang-undang  perkawinan  menampung  di dalamnya  segala  unsur-unsur  ketentuan  hukum  Agama  dan  kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman  adalah  terpenuhinya  aspirasi  wanita  yang  menuntut  adanya emansipasi,  di  samping  perkembangan  sosial  ekonomi,  ilmu  pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami-istri saling bantu-membantu  serta  saling  melengkapi.  Kedua,  masing-masing  dapat mengembangkan  kepribadiannya  dan  untuk  pengembangan  kepribadian  itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh  keluarga  bangsa  Indonesia  ialah  keluarga  bahagia  yang  sejahtera spritual dan material.
4. Kesadaran akan hukum Agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa  Indonesia  yaitu  perkawinan  harus  dilakukan  berdasarkan  hukum Agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Hal  ini  merupakan  crusial  point yang  hampir  menenggelamkan  undang-undang  ini.  Di  samping  itu perkawinan  harus  memenuhi  administratif  pemerintahan  dalam  bentuk pencatatan (akta nikah).
5. Undang-undang  perkawinan  menganut  asas  monogami  akan  tetapi  tetap terbuka  peluang  untuk  melakukan  poligami  selama  hukum  Agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan  dan  pembentukan  keluarga  dilakukan  oleh  pribadi-pribadi  yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan  suami  istri  dalam  kehidupan  keluarga  adalah  seimbang,  baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada enam yaitu: 13
1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya  perkawinan  sangat  tergantung  pada  ketentuan  hukum  Agama  dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
12 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional , Zahir Trading, Medan, 1975, hlm. 10.
13 Amiur Nuruddin, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974 Sampai KHI , Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 53.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

## 3.2 Pengertian Dan Dasar Hukum Talak
Sayyid  Sabiq  mendefinisikan  talak  dengan  upaya  untuk  melepaskan  ikatan perkawinan  dan  selanjutnya  mengakhiri  hubungan  perkawinan  itu  sendiri. 14 Di dalam  kitab  kifayatul  Akhyar  dijelaskan  talak  sebagai  sebuah  nama  untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah lafadz jahiliyyah yang setelah Islam datang  menetapkan  lafadz  itu  sebagai  kata  untuk  melepaskan  nikah.  Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ Ahli Agama dan Ahli Sunnah. 15
Dari  pengertian  di  atas,  talak  adalah  pemutusan  tali  perkawinan  dan  talak merupakan suatu yang disyariatkan. 16 Dan jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi  yang  digunakan  untuk  melepaskan  sebuah  ikatan  perkawinan,  dengan demikian  ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fiqih maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 17
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  talak adalah  Ikrar  suami  di  hadapan  sidang  pengadilan  Agama  yang  menjadi  salah  satu sebab  putusnya  perkawinan  dengan  cara  sebagimana  dimaksud  dalam  pasal  129, 130, dan 131. 18

## 3.2.1 Dasar hukum talak
Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:
“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik.  Tidak  halal  bagi kamu  mengambil  kembali  dari  sesuatu  yang  telah  kamu  berikan  kepada mereka,  kecuali  kalau  keduanya  khawatir  tidak  akan  dapat  menjalankan hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya  (suami  istri) tidak  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka  tidak  ada  dosa  atas keduanya  tentang  bayaran  yang  diberikan  oleh  istri  untuk  menebus dirinya.Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu  melanggarnya. Barang  siapa  yang  melanggar  hukum-hukum  Allah  mereka  itulah  orang- orang yang zalim.”
14 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, Dar Fikr, Beirut, 1983, hlm. 206.
15 Taqiyuddin, Op. Cit , hlm. 84.
16 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2006, hlm. 207.
17 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Op.cit, hlm.207.
18 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , , Op.cit, hlm. 220.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
1. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim RA yang Artinya:
“Dari  Ibnu  Umar  RA  bahwasannya  dia  menceraikan  istrinya  yang  dalam keadaan haid pada masa Rasulallah SAW. Maka Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulallah tentang hal tersebut, Rasulullah menjawab perintahkan anak  kamu  itu  supaya rujuk (kembali)  kepada  istrinya  itu,  kemudian hendaklah  ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid,  lalu haid  kembali  dan  kemudian  suci  dari  haid  yang  kedua.  Maka,  jika berkehendak,  ia  boleh  meneruskan  sebagaimana  yang  telah  berlalu,  dan jika  menghendaki,  ia  boleh  menceraikannya  sebelum  ia  mencampurinya.
Demikianlah iddah diperintahkan Allah SWT saat wanita itu diceraikan.” 19
Para  ulama  sepakat  membolehkan  talak.  Bisa  saja  sebuah  rumah  tangga mengalami  keretakan  hubungan  yang  mengakibatkan  hancurya  keadaan  sehingga pernikahan  mereka  berada  dalam  keadaan  kritis,  terancam  perpecahan,  serta pertengkaran  yang  tidak  membawa  keuntungan  sama  sekali.  Dan  pada  saat  itu, dituntut  adanya  jalan  untuk  menghindari  dan  menghilangkan  berbagai  hal  negatif tersebut dengan cara talak. 20
2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Talak  (perceraian) disebutkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian,
b. Perceraian dan
c. Keputusan Pengadilan. Dalam pasal 39 yang berbunyi:
1) Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah Pengadilan  yangbersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak;
2) Untuk m elakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3) Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundangan tersendiri.”
4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  tetapi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pun menjelaskan  perceraian.  Di  antaranya  pada  pasal  113  yang  menyebutkan bahwa Perkawinandapat putus karena:
a) Kematian;
b) Perceraian dan
19 Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, Hadits-Hadits Muttafaq’alaih Bagian Munakahat dan Mu’amalat , Ed. 1, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 62.
20 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm.208.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
c) Atas putusan Pengadilan.

## 3.2.2 Syarat dan Rukun Talak
Syarat  jatuhnya  talak  adalah  terjadinya  ikatan  suami  istri,  jika  tidak  terjadi ikatan suami istri maka tidak sah talaknya. 21
Yang tidak menyebabkan terjatuhnya talak ada empat yakni anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang mabuk. 22
1. Baligh Seseorang  yang  menjatuhkan  talak  harus mumayyiz, anak  kecil tidaklah  dapat  menjatuhkan  talak. Baligh merupakan  istilah  dalam  hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan.
2. Berakal  sehat  yang  dimaksud  dengan  berakal  sehat  adalah  seorang  suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya.

## 3.2.3 Rukun Talak
Pada dasarnya rukun talak terbagi kepada tiga, yaitu: 23
1. Suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat mentalak;
2. Istri,  yaitu  orang  yang  berada  di  bawah  perlindungan  suami  dan  iaadalah objek yang akan mendapatkan talak;
3. Sighat ,  yaitu  lafadz  yang  menunjukkan  adanya  talak,  baik  itu  diucapkan secara  terang-terangan  maupun  dilakukan  melalui  sindiran  dengan  syarat harus disertai adanya niat.
4. Macam-macam talak terbagi kepada beberapa macam. Bila talak itu mutlak jatuh  oleh  kehendak  suami  maka  terbagi  2  (dua)  macam,  yaitu  talak raj’i dan  talak ba’in .  Bila  talak  itu  datang  dari  kehendak  seorang  istri  disebut fasakh .
Mengenai  talak  yang  dijatuhkan  oleh  suami  terhadap  keadaan  istri  ada  2 (dua)  macam  pula,  yaitu  talak  sunni  dan  talak bid’i, 24 begitupun  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula bahwa talak selain dari yang dua macam (talak raj’i dan talak ba’in ) adalah talak sunni dan talak bid’i yang terdapat dari pasal 118 sampai dengan pasal 122 KHI yakni: 25
1. Talak Raj’i , Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa Talak raj’i adalah  talak  kesatu  atau  kedua,  dalam  talak  ini  suami  berhak  rujuk selama  istri  dalam  masa iddah. As-Siba’I  mengatakan  bahwa  talak raj’I adalah talak  yang  untuk  kembalinya  mantan  istri  kepada  mantan  suaminya  tidak
21 Taqiyyudin, Kitab Kifayatul Akhyar , Darul Basya’ir, Syria, tt, hlm. 102.
22 Ibid.
23 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita , Cet. Ke-1, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta,1996,hlm. 437.
24 Taqiyyudin, Kitab Kifayatul Akhyar , Op.Cit., hlm. 87.
25 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
memerlukan  pembaharuan  akad  nikah,  tidak  memerlukan  mahar,  serta  tidak memerlukan  persaksian.  Setelah  terjadi  talak raj’i maka  istri  wajib  beriddah, hanya  bila  kemudian  mantan  suami  hendak  kembali  kepada  mantan  istrinya sebelum  berakhir  masa iddah, maka  hal  itu  dapat  dilakukan  dengan menyatakan  rujuk,  tetapi  jika  dalam  masa iddah tersebut  mantan  suami  tidak menyatakan  rujuk  terhadap  mantan  istrinya,  maka  dengan  berakhirnya  masa iddah tersebut  kedudukan  talak  menjadi  talak ba’in ,  kemudian  jika  sesudah berakhirnya masa iddah itu suami  ingin kembali  kepada mantan istrinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan  mahar pula. 26 Talak raj’I hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya: 27
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali  kalau  keduanya  khawatir  tidak  akan  dapat  menjalankan  hukum- hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan  hukum-hukum  Allah,  Maka  tidak  ada  dosa  atas  keduanya tentang  bayaran  yang  diberikan  oleh  istri  untuk  menebus  dirinya.  Itulah hukum-hukum  Allah,  Maka  janganlah  kamu  melanggarnya.  Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang zalim.”
2. Talak Ba’in, Talak ba’in adalah  talak  yang  tidak  memberi  hak  merujuk  bagi mantan  suami  terhadap  mantan  istrinya.  Untuk  mengembalikan  mantan  istri kedalam  ikatan  perkawinan  dengan  mantan  suami  harus  melalui  akad  nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. 28 Talak ba’in terbagi 2 (dua) macam, yaitu:
a. Talak Ba’in  Shughra ,  Talak ba’in  shughra adalah  talak ba’in yang menghilangkan  pemilikan  mantan  suami  terhadap  istri  tetapi  tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri,  baik  dalam  masa iddah nya  maupun  sesudah  berakhirnya  masa iddah. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:
1) Talak Ba’in  Qubra adalah  talak  yang  tidak  boleh  dirujuk  tetapi  boleh  akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2) Talak Ba’in shughra sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah:
a) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul ;
b) Talak dengan tebusan atau khuluk;
26 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Cet. Ke-2 , Premena Jaya, 2006, hlm. 191.
27 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Al-Qur’an, Cahaya Al-Qur’an, Depok, 2008
28 Ibid , hlm. 198.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
3) Talak Ba’in  Qubra ,  Talak ba’in  qubra adalah  talak  yang  menghilangkan pemilikan  mantan  suami  terhadap  mantan  istri  serta  menghilangkan kehalalan  mantan  suami  untuk  berkawin  kembali  dengan  mantan  istrinya kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan  suami  keduanya  itu  serta  telah  bercerai  secara  wajar  dan  telah selesai  menjalankan  masa iddah nya.  Talak ba’in  qubra terjadi  pada  talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya:
“Kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  talak  yang  kedua),  Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.  Kemudian  jika  suami  yang  lain  itu  menceraikannya,  Maka  tidak  ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika  keduanya  berpendapat  akan  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah. Itulah hukum-hukum Allah SWT, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”
4) Talak sunni, talak sunni adalah  talak  yang  diperbolehkan  untuk  dijatuhkan kepada  istri,  yaitu  talak  dijatuhkan  kepada  istri  yang  dalam  keadaan  suci serta  tidak  dicampuri. 29 Begitupun  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) menyebutkan pengertian talak sunni yang terdapat di dalam pasal 121 yang berbunyi:
“Talak Sunni adalah  talak  yang  dibolehkan  yaitu  talak  yang  dijatuhkan terhadap  istri  yang  sedang  suci  dan  tidak  dicampuri  dalam  waktu  suci tersebut.”
5) Talak Bid’i, talak bid’i adalah larangan menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci, terdiri dari beberapa macam: 30
a) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalamkeadaan haid atau nifas;
b) Jika seorang suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan suci,namun ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut;
c) Seorang  suami  menjatuhkan  talak  tiga  terhadap  istrinya  dengan  satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  pula  mendefinisikan  talak bid’i sebagaimana  yang  tercantum  pada pasal 122:
29 Taqiyyudin, Kitab Kifayatul Akhyar, Op.Cit., hlm. 88.
30 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 211.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
“Talak bid’i adalah  talak  yang  dilarang,  yaitu  talak  yang  dijatuhkan  pada waktu istri dalamkeadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri padawaktu suci tersebut.”
6) Khuluk Talak yang terjadi akibat khuluk, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskandirinya  dari  ikatan  perkawinan.  Selain  itu, khuluk adalah perceraian  yang  terjadi  atas  permintaan  istri  dengan  memberikan  tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Hal ini bedasarkan pasal  161  KHI  yang  berbunyi  perceraian  dengan  jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.” 31
3.3 Hukum Talak Menurut Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku menyatakan  bahwa  talak  tiga  yang  di  jatuhkan  atau  yang  diikrarkan  oleh  suami terhadap  istri  diluar  pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah  tidak  di  akui, karena  penjatuhan  talak  terhadap  istri  yang  dihitung  atau  di  anggap  jatuh  hanya talak yang di ucapkan di dalam pengadilan Agama atau mahkamah Syar’iyah dengan ketetapan pengadilan Agama atau mahkamah Syar’iyah tersebut, ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama  dan  beberapa  perubahannya  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009.  dijelaskan  bahwa perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak. Dan  ketentuan  Pasal  115  yang  menyatakan  Perceraian  hanya  dilakukan  di  depan sidang  Pengadilan  Agama  setelah  Pengadilan  Agama  tersebut  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Hal  tersebut  diatas  jelas-jelas  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  Islam terutama  fiqih  Mazhab  Syafi’i  sebagai  mayoritas manhaj (pandangan)  masyarakat aceh  yang  menyebutkan  bahwa  ikrar  talak  suami  terhadap  isteri  yang  di  jatuhkan dalam sekali sebut berjumlah tiga atau lebih bilangan dari tiga maka jatuhlah talak tersebut menjadi talak tiga, ini sesuai dengan perkataan Al-Jaziri pengarang kitab Al- Fiqh  ‘Ala  Al-Madzahib  Al-Arba’ah  dalam  Mazhab  Syafi’i,  Apabila  seorang  laki-laki menceraikan istrinya tiga sekaligus, dengan mengatakan: engkau saya ceraikan tiga sekaligus, maka jatuhlah sebanyak bilangan yang ia ucapkan itu menurut Madzhab yang empat, dan itulah pendapat Jumhur (golongan besar kalangan ulama). 32
Pendapat  Madzhab  Syafi’i  tentang  talak  yang  dijatuhkan  atau  di  ikrarkan sekaligus  tiga  atau  bilangan  selebih  dari  tiga  terhadap  isteri  maka  jautuhlah  talak
31 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 79.
32 Al-Jaziri,  ‘Abdurrahman ,  Kitab  Al-Fiqh  ‘Ala  Al-Madzahib  Al-Arba’ah .  Dar  Al-Kutub  Al-‘Ilmiyyah,  Bairut,  2003. hlm. 241.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tersebut  menjadi  talak  tiga,  ini  sesuai  dengan  pendapat  Imam  Syafi’i  sebagai berikut: 33
“Allah  berfirman:  ‘talak  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali.  Setelah  itu  boleh rujuk  lagi  dengan  cara  yang  ma’ruf  atau  menceraikan  dengan  cara  yang baik’.  Dan  Allah  berfirman:  ‘kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah talak  yang  kedua),  maka  perempuan  itu  tidak  halal  lagi  baginya  hingga  dia kawin  dengan  suami  yang  lain’.  Al-Qur’an  menunjukkan  bahwa  Allah  yang lebih  tahu  bahwa  orang  yang  menceraikan  istrinya  tiga  kali,  baik  setelah dukhul maupun belum, tidak halal lagi  baginya sampai ia kawin lagi dengan suami  yang  lain.  Maka  apabila  seorang  suami  berkata  kepada  istrinya: engkau tertalak tiga, maka haramlah perempuan itu baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain”.
Dalam  pendapat  di  atas  dapat  difahami  bahwa  Imam  Syafi’i  menfatwakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Selanjutnya, Syaikh Abu Zakariya bin Syaraf An- Nawawi  yang  terkenal  dengan  panggilan  Imam  Nawawi  dalam  kitab Minhaj dalam bab talak menyatakan bahwa jika seorang suami berkata, saya ceraikan engkau atau engkau  tercerai  terhadap  isterinya  dan  ia  niatkan  bilangan  dua  atau  tiga  jatuhlah dua  atau  tiga  itu,  dan  serupa  itu  pula lafadz  kinayah (dikatakan  bermaksud sebenarnya). 34
3.3.1  Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Dalam  Menjatuhkan  Talak Satu, Terhadap Talak Yang Di Ucapkan Tiga Sekaligus
Dalam  Undang-Undang  perkawinan    tidak  mengenal  istilah  talak,    KHI menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  talak  ialah  Ikrar  suami  di  hadapan  sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  129,  130,  dan  131.  KHI  mensyaratkan  bahwa untuk  bercerai  (talak)  harus  disampaikan  di  hadapan  sidang  Pengadilan  Agama. Tampaknya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1).
Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  kota  Lhokseumawe  yang  menangani  perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/MS.Lsm dengan sebab talak yang di ucapkan tiga oleh Suami di luar Mahkamah Syar’iyah memutuskan perkara tersebut menjadi talak satu, oleh sebab  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  percerian  tersebut  mengacu  pada ketetuan yang telah ada yakni sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan
33 Muhammad Al-Syafi’I/ Muhammad Bin Idris, Al-Umm , Dar Al-Wafa, Makkah, 2001, hlm. 467.
34 Abbas, Siradjuddin. 40 Masalah Agama 1 , Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta, 2006. hlm, 277.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menyebutkan terhadap talak didalam perkara  perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
Hakim  anggota  Mahkamah  Syar’iyah  kota  Lhokseumawe  Drs.  Razali  yang menangani  perkara  perceraian  tersebut  mengungkapkan  sebab  pertimbangannya didalam hasil wawancara dengan peneliti menyebutkan bahwa: 35 Perkara perceraian oleh kata-kata atau ikrar talak oleh suami yang di jatuhkan 3 (tiga) sekaligus diluar Mahkamah Syar’iyah, setelah melalui gelar perkara maka diputuskan menjadi talak satu  oleh  karena  talak  yang  dihitung  atau  jatuhnya  talak  hanya  dihitung  di  dalam pengadilan bukan diluar pengadilan. Pertimbangannya adalah hal tersebut mengacu pada  undang-undang  Perkawinan  Tahun  1974  sesuai  dengan  asas  mempersukar perceraian  ayang  terdapat  pada  Angka  4  Huruf  e  yang  mengatakan  bahwa  pada prinsipnya  Undang-undang  Perkawinan  ini  menganut  asas  mempersulit  perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan  dan  berdasarkan  alasan-alasan      tertentu.  Jika  dikaitkan    dengan perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan maka, secara tidak langsung asas ini juga  terdapat  dalam  Pasal  39  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Pasal  65  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Hasil  wawancara  dengan  hakim  anggota  Mahkamah  Syar’iyah  diketahui bahwa  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  menjatuhkan  talak  satu,  terhadap  talak yang di ucapkan tiga oleh suami di luar Mahkamah Syar’iyah adalah sesuai peraturan per  undang-undangan  yang  berlaku,  yaitu  undang-undang  Perkawinan  Tahun  1974 sesuai dengan asas mempersukar perceraian ayang terdapat pada Angka 4 Huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan ini menganut asas  mempersulit  perceraian  yang  memungkinkan  terjadinya  perceraian  jika perceraian  itu  dilakukan  di  hadapan  Pengadilan  dan  berdasarkan  alasan-alasan tertentu. Jika dikaitkan dengan perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan maka, secara  tidak  langsung  asas  ini  juga  terdapat  dalam  Pasal  39  Undang-Undang Perkawinan  dan  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama. Kedua pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian  itu harus dilakukan di hadapan persidangan.
Perceraian  yang  dilaksanakan  di  luar  sidang  pengadilan  dianggap  tidak mempunyai  landasan  hukum,  dengan  demikian  tidak  diakui  kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan.
Undang-Undang Perkawinan tidak melarang  perceraian, hanya mempersulit pelaksanaannya,  artinya  tetap  dimungkinkan  terjadinya  perceraian  jika  seandainya memang  benar-benar  tidak  dapat  dihindarkan,  itu  pun  harus  dilaksanakan  dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan.
35 Razali, Hakim Anggota, , wawancara tanggal 17 Juli 2018.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Dalam  kaitannya  dengan  asas  mempersukar  perceraian,  bahwa  asas  ini merupakan  bagian  dari  asas  dan  prinsip  perkawinan.  Yang  dimaksud  dengan  asas dan  prinsip  di  sini  adalah  ketentuan  perkawinan  yang  menjadi  dasar  dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang ini. 36 Adapun asas- asas  dan  prinsip-prinsip  yang  dianut  oleh  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  adalah  sebagaimana  yang  terdapat  pada  Penjelasan  Umum Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  itu  sendiri,  sebagai berikut: 37
a. Tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal. Untuk  itu  suami  istri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi,  agar  masing- masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya  membantu  dan  mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
b. Dalam  undang-undang  ini  dinyatakan,  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  Agamanya  dan kepercayaannya  itu;  dan  di  samping  itu  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Undang-undang  ini  menganut  asas  monogami.  Hanya  apabila  dikehendaki oleh  yang  bersangkutan  karena  hukum  Agama  dari  yang  bersangkutan mengizinkannya,  seorang  suami  dapat  beristri  lebih  dari  seorang.  Namun demikian,  perkawinan  seorang  suami  dengan  lebih  dari  seorang  istri, meskipun  hal  itu  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  hanya dapat  dilakukan  apabila  dipenuhi  berbagai  persyaratan  tertentu  dan diputuskan oleh pengadilan.
d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan,  agar  dapat diwujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat.  Untuk  itu  harus  dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal  dan  sejahtera,  maka  undang-undang  ini  menganut  prinsip  untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan  rumah tangga maupun  dalam pergaulan masyarakat, sehingga  dengan  demikian  segala  sesuatu  dalam  keluarga  dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
36 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 25.
37 Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 23.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Tujuan  asas  mempersukar  perceraian  adalah  untuk  mencegah  kezoliman. Dalam  Islam,  talak  atau  perceraian  adalah  perbuatan  yang  kurang  disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya.
Dalam  hal  pertimbangan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  menjatuhkan talak  satu,  terhadap  talak  yang  di  ucapkan  tiga  oleh  suami  di  luar  Mahkamah Syar’iyah,  penulis  menilai  bahwa  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  kota  Lhokseumawe dalam memtuskan perkara perceraian sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,  akan  tetapi  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  karena  bertentangan  dengan hukum Syar’iyah Islam khususnya Mazhab Syafi’i selaku mazhab yang bayak di anut oleh mayoritas masyarakat aceh pada umumnya.
3.3.2 Dampak  yang Terjadi  Di  Masyarakat  Akibat  Penjatuhan  Talak  Satu  Oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Terhadap Talak Yang Di Ucapkan Tiga sekaligus oleh suami
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi  akibat permasalahan ini  menjadi masalah yang meresahkan masyarakat yang menimbulkan konflik dan keadaan yang merugikan bagi individu penyebab masalah tersebut. Salah satunya adalah pasangan yang telah bercerai baik secara agama atau secara hukum negara yang masih tinggal serumah  yang  menjadi  masalah  bagi  masyarakat  setempat  karena  bertentangan dengan  norma  sosial  dan  adat-istiadat  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, hal tersebut dianggap menjadi sebuah masalah dan  dianggap  telah  merusak  rasa  kesusilaan  masyarakat  dan  nilai-nilai  sosial  yang berlaku kalangan besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam.
Putusan  No.  28/Pdt.G/2017/MS.Lsm  atas  perkara  talak  yang  di  ucapkan sekaligus  tiga  yang  di  ikrarkan  atau  di  lafazkan  oleh  seorang  suami  terhadap  isteri menjadi  permasalahan  di  dalam  masyarakat  khususnya  masyarakat  Aceh    yang bermazhab  Syafi’i,  yang  menurut  fiqih  Islam  mazhab  Syafi’i  terdapat  talak  yang diucapkan  sekaligus  tiga  maka  jatuhlah  talak  tersebut  menjadi  talak  tiga,  sehingga dari sudut pandang Agama mazhab Syafi’i talak tiga tersebut mengakhiri hubungan pernikahan  yang sah secara agama. Sebagai mana yang telah di terangkan dengan pendapat yang kuat seperti sebelumnya di atas.
Berakhirnya  pernikahan  dengan  sebab  jatuhnya  talak  tiga  terhadap  talak yang  diucapkan  sekaligus  tiga  atas  perkara  No.  28/Pdt.G/2017/MS.Lsm  menurut Islam  menjadi  permasalahan  di  dalam  masyarakat  akibat  perkara  tersebut  yang sebelum di perkarakan di Mahkamah Syar’iyah sudah diketahui dan permasalahkan di  tingkat  pemerintahan  desa  melalui  tokoh  pejabat  desa  dan  tokoh  agama setempat yang berujung pada perkara tersebut di bawa ke Mahkamah Syar’iyah
Putusan  No.  28/Pdt.G/2017/MS.Lsm  tersebut  menjadi  masalah  karena Mahkamah  Syar’iyah  dengan  kata  lain  menganggap  pasangan  yang  telah  sah bercerai  tersebut  masih  sah  sebagai  suami  isteri  yang  masih  dijamin  oleh  hukum
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dalam  menjalankan  dan  hidup  seperti  mana  mestinya  pasangan  sah  lainnya,  yakni hidup  serumah  dan  menjalakan  aktifitas  sepertimana  biasa  pasangan  sah  pada umumnya.  Ini  jelas  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  menurut  fiqih  Islam mazhab Syafi’i yang mayoritas kalangan umat Islam yang hidup di Aceh sekarang ini.
Tengku  Zulfikar  sebagai  tokoh  Agama  setepat  menyatakan: 38 Di  dalam hukum  Islam  terhadap  talak  yang  diucapkan  sekaligus  tiga  tersebut  maka  jatuhlah talak  tiga,  ini  sesuai  dengan  pendapat  imam  syafi’i  dalam  kitabnya Al-Umm. dikatakan  Apabila  berkata  seorang  laki-laki  kepada  isterinya  dengan  perkataan Engkau aku talak dengan talak tiga, maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain.
Akibat yang terjadi di masyarakat dari penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah  Syar’iyah  terhadap  talak  yang  di  ucapkan  tiga  yang  dilakukan  di  luar Mahkamah Syar’iyah antara lain:
1. Permasalahan besar di tengah masyarakat aceh yang bermazhab syafii Penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah  terhadap talak yang  di  ucapkan  tiga  yang  dilakukan  di  luar  Mahkamah  Syar’iyah  mengakibatkan masyarakat  terganggu  terhadap  pasangan  yang  seharusnya  sudah  bercerai  dan berpisah  namun  masih  hidup  serumah  akibat  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  yang menjatuhkan  perkara  tersebut  menjadi  talak  satu.  Masyarakat  menganggap  ini sebuah masalah ditengah-tengah kehidupan sosial mereka yang baik yang mayoritas beragama Islam dan bermazhab Syafi’i.
Masyarakat desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang bernama Muktar, beliau menyatakan bahwa: 39 mereka tidak bisa menerima adanya pasangan suami isteri yang sudah bercerai dengan talak tiga masih hidup serumah, karena dalam islam di hukumkan  sama saja melakukan zina,karena jelas perkawinan mereka  telah  berakhir,    karena  hal  tersebut  mereka  harus  di  hukum    dengan hukuman  di  usir  dari  kampung.  Mereka  takut  akan  bala  yang  akan  timbul  akan menimpa kampung tersbut karena adanya perzinahan yang ditimbulkan.
Dari hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa masyarakat desa Ulee Jalan  Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe  tidak  terima  terhadap  pasangan suami  isteri  yang  seharusnya  sudah  jatuh  talak  tiga  oleh  Mahkamah  Syar’iyah memutuskan  perkara  tersebut  menjadi  talak  satu,  sehingga  pasangan  tersebut kembali di tengah masyarakat yang masih tinggal serumah. Ini membuat masyarakat marah  dan  ingin  mengusir  pasangan  tersebut  yang  dinai  melakukan  zina  karena dianggap  seharusnya  mereka  tidak  lagi  hidup  serumah,  ini  mencidrai  nilai-nilai relijius  yang  hidup  dalam  masyarakat,  dan  jika  dibiarkan  akan  menimbulkan mengundang bencana akibat perbuatan dosa yang mereka perbuat.\
38 Zulfikar  (Tokoh  Agama  Setempat/Imum  Gampong),  di  Ulee  Jalan  Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe, Wawancara Kamis Tanggal 6 April 2017.
39 Muktar,  Masyarakat  Desa  Ulee  Jalan  Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe,  Wawancara  Minggu  Tanggal  9 April 2017.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
2. Menjadi  sasaran  kekerasan  verbal  maupun  kekerasan  fisik  oleh  masyarakat sekitar
Penjatuhan  ikrar  talak  Satu  oleh  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  terhadap  talak yang  di  ucapkan  tiga  yang  dilakukan  di  luar  Mahkamah  Syar’iyah  mengakibatkan pasangan yang diputuskan talak satu tersebut cenderung menjadi sasaran kekerasan fisik maupun verbal/ non fisik, akibat keputusan mereka yang masih hidup serumah di tentang keras oleh masyarakat sekitar. Seperti kejahatan yang berupa perkataan yang  menyakitkan  baik  itu  menghina,  merendahkan  atau  menjelek-jelekkan (kejahatan verbal) maupun kejahatan fisik pemukulan oleh masa yang tidak terima dengan kehidupan mereka yang masih serumah yang menurut mereka adalah Abu  Bakar,  Abu  Bakar  menyebutkan  bahwa: 40 diketahui  bahwa  masyarakat cenderung  melakukan  perbuatan  anarkis  dalam  menyikapi  sesuatu  yang bertentangan dengan Agama.

## 3. Dampak Psikologis yang terjadi
Penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah terhadap talak yang  di  ucapkan  tiga  yang  dilakukan  di  luar  Mahkamah  Syar’iyah  mengakibatkan gangguan  psikologis  bagi  pasangan  yang  diputuskan  talak  satu  tersebut, dikarenakan  merasa  terganggu  akibat  tidak  aman  takut  akan  menjadi  sasaran kemarahan dan cemoohan warga.
Kejahatan verbal sama bahayanya dengan kejahatan fisik yang menimbulkan kerugian bagi si korban yakni menyerang kesehatan mental dan membuat si korban merasa  tidak  tenang  dan  selalu  cemas  dihantui  dengan  rasa  ketakutan  yang berimbas  pada  kesedihan  yang  berlanjut.  Hal  tersebut  diketahui  dari  keterangan informan  yakni  si  korban  pelaku  talak  tiga  yang  yang  dijatuhkan  talak  Satu  oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah,
M. Yahya desa Ulee Jalan  menyebutkan bahwa 41 pasangan tersebut menjadi korban  secara  psikologis  karena  merasa  ketakutan  dan  depresi  berkepanjangan akibat menjadi sasaran kemarahan warga masyarakat.
Pasangan suami-istri tersebut  resmi bercerai namun tetap tinggal satu atap berdalih  tetap tinggal serumah dilakukan demi anak, untuk kebaikan anak. Mereka ingin tetap mengasuh dan membesarkan anak bersama-sama meskipun sudah cerai agar tidak menjadikan anak terganggu secara mental dan psikologis sehingga tidak terjerumus dalam kenakalan remaja yang disebabkan masalah orang tuanya.
Ini  sesuai  yang  di  sampaikan  termohon  dalam  perkara  No. 28/Pdt.G/2017/MS.Lsm  ,  isteri  M.  Yahya  yakni  Fatimah  dengan  alasan  agar    anak
40 Abu  Bakar,  Kepala    Desa  Ulee  Jalan  Kecamatan  Banda  Sakti  Kota  Lhokseumawe,  Wawancara  Senin  Tanggal  10 April 2017
41 M. Ilyas, Warga Desa Ulee Jalan  Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Wawancara  Senin Tanggal  10 April 2017.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tidak  terganggu  dan  stress  dengan  permasalahan  yang  di  alami  orgtuanya.  Anak sebagai  korban  dari  konflik  keluarga  yang  cerai  perlu  diberi  tahu  bahwa  ibu  dan bapaknya sudah bercerai. Masa transisi yang cukup berat ini akan sangat membantu menyambung  kehidupan  emosional  anak.  Sekaligus  membantunya  untuk  mengisi aman karena  ia masih tetap dapat menyesuaikan dengan kedua orang tua mereka telah bercerai.
Dari  hal  tersebut  diketahui  bahwa  dampak  dari  Penjatuhan  ikrar  talak  Satu oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah terhadap talak yang di ucapkan tiga yang dilakukan di  luar  Mahkamah  Syar’iyah  menjadi  masalah  ditengah-tengah  masyarakat,  akibat pertentangan  hukum  domestik  dengan  hukum  Islam  yang  hidup  di  dalam masyarakat tersebut

## 4. SIMPULAN
Dari  penjesan  dan  penelitian  yang  telah  dijabarkan  pada  bab-bab sebelumnya penulis berkesimpulan untuk dua permasalahan yang di angkat sebagai berikut:
1. Pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  menjatuhkan  talak  satu, terhadap  talak  yang  di  ucapkan  tiga  oleh  suami  di  luar  Mahkamah  Syar’iyah yaitu  mengacu  pada  Undang-Undang  Perkawinan  Tahun  1974  yaitu  tentang asas mempersukar perceraian Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas  hukum  yang  terdapat  Angka  4  Huruf  e  yang  mengatakan  bahwa  pada prinsipnya  Undang-undang  Perkawinan  ini  menganut  asas  mempersulit perceraian  yang  memungkinkan  terjadinya  perceraian  jika  perceraian  itu dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan   tertentu.
2. Dampak  yang  terjadi  di  masyarakat  diantaranya  Menjadi  permasalahan  di tengah  masyarakat  yang  mayoritas  beragama  Islam  dan  bermazhab  Syafi’i karena talak yang diucap tiga sekaligus di anggap sah dan putusan  ikrar talak satu  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  tidak  diakui.  Pasangan  tersebut  akan  menjadi sasaran  kekerasan  verbal  maupun  kekerasan  fisik,  akibat  keputusan  mereka yang masih hidup serumah di tentang keras oleh masyarakat sekitar. Selain itu dampak  psikologis  yang  terjadi  pada  pasangan  tersebut    adalah    depresi  dan ketakutan  berkepanjangan    karena  terganggu  akibat  tidak  adanya  lagi  rasa aman pada diri mereka sendiri.
Diharapkan  kepada  hakim  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dalam  menjatuhkan putusannya  terhadap  kasus    talak  satu  yang  di    yang  di  ucapkan  tiga  di  luar Mahkamah  Syar’iyah  lebih  teliti  dan  lebih  bijaksana  dalam  menjatuhkan  putusan, tidak  hanya  berpedoman  pada  perUndang-undangan  yang  berlaku  namun    juga pada  aturan  agama  islam  ,    aliran  atau  mazhab  yang  berperkara  terutama  pada masyarakat aceh yang bermazhab syafii.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Diharapkan  kapada  semua  pihak  bekerja  sama,  baik  di  tingkat  Mahkamah Syar’iyah sampai dengan tokoh masyarakat agar jika permasalahan yang ditimbulkan oleh  penjatuhan  ikrar  talak  Satu  oleh  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  terhadap  talak yang  di  ucapkan  tiga  yang  dilakukan  di  luar  Mahkamah  Syar’iyah  dapat dimusyawarahkan  dan  diselesaikan  di  tingkat  desa  dengan  melibatkan  aparatur gampong yang ada di desa tersebut.

## 5. REFERENSI
Buku:
Abbas, Siradjuddin. 40 Masalah Agama 1 , Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta, 2006. Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , Cet. Ke-2 , Premena Jaya, 2006.
Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, Hadits-Hadits Muttafaq’alaih Bagian Munakahat dan Mu’amalat , Ed. 1, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta. 2002.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga , Amzah, Jakarta, 2012.
Al-Jaziri, ‘Abdurrahman , Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah . Dar Al- Kutub Al- ‘Ilmiyyah, Bairut, 2003.
Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Cet. Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,  Undang-Undang  Nomor  1/1974  Sampai  KHI ,  Prenada  Media,  Jakarta, 2004.
Arso  Sosroatmodjo,  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,  Bulan  Bintang, Jakarta, 1978.
Bakri  A.  Rahman,  Ahmad  Sukarja, Hukum  Perkawinan  Menurut  Hukum Islam,Undang-Undang  Perkawinan  dan  Hukum  Perdata, Cet.Ke  1,  PT.  Hida Karya Agung, Jakarta, 1981.
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum , CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
Burhan, Ashofa, Metodologi Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Burhan  Bangun, Metode  Kualitatif  Aktualisasi  Metode  Logis  Kearah  Ragam  Variasi Komterpore, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, UI Press, Jakarta, 1988. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih , Cetakan Kedua, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
Muhammad  Idris  Ramulyo, Hukum  Pernikahan  Islam,  Suatu  Analisis  dari  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, Bumi Aksara, Jakarta, 2002. Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia , Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Muhammad Al-Syafi’I/ Muhammad Bin Idris, Al-Umm , Dar Al-Wafa, Makkah, 2001, Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Musdah  Mulia, Pandangan  Islam  tentang  Poligami,  Lembaga  Kajian  Agama  dan Jender , The Asia Foundation, Jakarta, 1999. Mustofa Bisri, Kepaniteraan Pengadilan Agama , Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2005, Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga , Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2006. Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, Dar Fikr, Beirut, 1983. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian , Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
Taqyuddin  Abu  Bakar,  Penerjemah  Rohmatullah  Ngimaduddin, Kifayatul  Al-Akhyar , Al-Qowam, Surabaya, 2000.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
Wahbah Zuhaili, Fiqih Islami Wa Adillatuhu , Darul Fikr, Beirut, Juz. VII, tt. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional , Zahir Trading, Medan, 1975. Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih II , Versi Yogya Grafika, Yogyakarta, 1995. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta 2006.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2007,  Tentang Pencatatan  Nikah,  Seksi  Urusan  Agama  Islam  Departeman  Agama  RI  Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sumber Internet: Dika Adrian, Pengertian Dan Tujuan Pernikahan http://www.pengertianpakar.com/2015/03/Pengertian Dan Tujuan Pernikahan.html, Akses Tanggal 22 Maret 2015.

## Sumber Lainnya:
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Al- Qur’an, Cahaya Al-Qur’an, Depok, 2008.