Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat
Mursalin 1 , Jusmani 2
1 Akuntansi, FE Universitas PGRI Palembang, mursalin@univpgri-palembang.ac.id
2 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Univ. PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  Negara  dari  Sektor  Pajak  pada  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat. Manfaat penelitian ini bagi akademis dan bagi  Pihak Pajak dalam hal ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Metode analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif  .Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data  yaitu  wawancara,  dokumenasi,  dan  studi  pustaka.  Hasil  penghitungan  efektivitas pelaksanaan  pemeriksaan  berdasarkan  Surat  Perintah  Pemeriksaan  (SP2)  yang  selesai, dimana  tahun  2013-2017  mempunyai  tingkat  efektivitas  yang  sama  yaitu  dalam  kriteria efektif  dengan  persentase  100%.  Persentase  ini  menunjukkan  bahwa  KPP  Pratama Palembang Ilir Barat selalu dapat menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dalam jangka waktu yang telah ditentukan (satu tahun), artinya tidak ada penumpukan SP2 tahun sebelumnya  yang  harus  diakumulasikan  pada  tahun  berikutnya.Hasil  penghitungan efektivitas  pelaksanaan  pemeriksaan  berdasarkan  Jumlah Ketetapan  Pemeriksaan, dimana tahun  2016-2017  mempunyai  tingkat  efektivitas  tidak  efektif  (<69%)  dengan  persentase 0,03%  di  tahun  2016  dan  4,92%  di  tahun  2017.  Persentase  ini  menunjukkan  bahwa meskipun  terlihat  adanya  kerjasama  yang  kooperatif  antara  petugas  pemeriksa  dengan Wajib  Pajak,  tetapi  mereka  belum  memiliki  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap kewajiban perpajakannya.
Kata kunci: Efektivitas, Pemeriksaan, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

## I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Indonesia saat ini sedang mengalami  berbagai  permasalahan  di berbagai  sektor  khususnya  sektor ekonomi  dan  untuk  tetap  dapat bertahan  dan  memperbaiki  kondisi yang  ada  maka  pajak  merupakan salah  satu  potensi  penerimaan  dalam negeri  yang  menjadi  prioritas  utama karena mampu mendominasi penerimaan negara.
Pembayaran  pajak  merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan  peran  serta  masyarakat  secara langsung yang bersama-sama
mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menurut  undang-undang  menganut sistem self assessment . Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan  kepada  Wajib  Pajak (WP)  itu  sendiri,  dimana  Wajib  Pajak harus melaporkan secara teratur seluruh  jumlah  pajak  yang  terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan perpajakan. Untuk mendukung
keberhasilan diterapkannya sistem self assessment salah  satu  hal  mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan  penegakan  hukum  ( law enforcement ) perpajakan.
Oleh  karena  itu  terhadap  Wajib Pajak  yang  melakukan  kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan
perpajakan  ( law  enforcement )  yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan dalam UU perpajakan.

## B. Batasan Masalah
Permasalahan  dalam  penelitian ini  dibatasi  pada  penerimaan  pajak khususnya  PPh  Orang  Pribadi  di  KPP Pratama  Palembang  Ilir  Barat  sebagai hasil  dari  pelaksanaan  pemeriksaan yang  dilakukan  terhadap  Wajib  Pajak dan  periode  penelitian  yang  diambil yaitu  dari  tahun  2013  sampai  tahun 2017.

## C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam
penelitian  ini  adalah  “Bagaimana Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam Rangka  Meningkatkan  Penerimaan Negara  dari  Sektor  Pajak  pada  Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Palembang Ilir Barat?”
II. Tinjauan Teori
A. Tinjauan Umum tentang Pajak
1. Pengertian Pajak Soemitro menyatakan bahwa pajak  adalah  iuran  pajak  kepada  kas negara  berdasarkan  undang-undang (yang  dapat  disahkan)  dengan  tidak mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi), yang  langsung  dapat  ditujukan  dan yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014:1-2).
Menurut Feldmann dalam pengertian  pajak  adalah  pajak  adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa
(menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya  kontraprestasi,  dan  semata- mata digunakan untuk menutup pengeluran-pengeluaran
umum
(Resmi, 2014:1-2). 2. Fungsi dan Peranan Pajak
Menurut Resmi (2014:3)
sebagaimana  telah  diketahui  ciri-ciri yang  melekat  pada  pengertian  pajak dari berbagai pengertian, terlihat adanya fungsi pajak yaitu:
a.  Fungsi Penerimaan ( Budgetair ) Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  pemerintah  untuk membiayai  pengeluaran  baik  rutin maupun pembangunan.
Sebagai sumber  keuangan  negara,  pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. b.  Fungsi Mengatur ( Regulered )
Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan  pemerintah  dalam  bidang sosial  dan  ekonomi  serta  mencapa tujuan-tujuan  tertentu  di  luar  bidang keuangan.
Pemungutan  pajak  merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan  peran  serta  wajib  pajak  yang secara  langsung  dan  bersama-sama melaksanakan  kewajiban  perpajakan yang  diperlukan  untuk  pembiayaan negara  dan  pembangunan  nasional. Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak tersebut diperlukan  berbagai  upaya.  Upaya- upaya  tersebut  salah  satunya  melalui penegakan  hukum  ( law  enforcement ) yang terdiri atas pemeriksaan, penyidikan,  dan  penagihan  pajak.
Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan
kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk  menguji  dan  meningkatkan tax compliance seorang Wajib Pajak.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak
Menurut  Resmi  (2014:11)  dalam memungut  pajak  dikenal  beberapa sistem pemungutan, yaitu:
a. Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan  untuk  menentukan  sendiri jumlah  pajak  yang  terutang  setiap tahunnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan perpajakan  yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan  menghitung  dan  memungut pajak  sepenuhnya  berada  di  tangan para aparatur perpajakan.
b. Self Assessment System
Sistem  pemungutan  pajak  yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam  menentukan  sendiri  jumlah pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan  menghitung  dan  memungut pajak  sepenuhnya  berada  di  tangan Wajib Pajak.
c. With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi  wewenang  kepada  pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya  pajak  yang  terutang  oleh Wajib  Pajak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan perpajakan  yang berlaku.  Penunjukan  pihak  ketiga  ini dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan perpajakan, keputusan presiden,  dan  peraturan  lainnya  untuk memotong  serta  memungut  pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

## 4. Hambatan Pemungutan Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2009:8-9) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi: a.  Perlawanan Pasif 1) Masyarakat enggan (pasif) membayar  pajak,  yang  dapat disebabkan antara lain:
2) Perkembangan  intelektual  dan moral masyarakat.
3) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
4) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. b.  Perlawanan Aktif
1) Perlawanan  aktif  meliputi  semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada  fiskus  dengan  tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: a) Tax avoidance , usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undan undang. b) Tax evasion , usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 5. Sanksi Pajak
Dalam
undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu  sanksi  administrasi  dan  sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran  suatu  norma  perpajakan ada  yang  diancam  dengan  sanksi administrasi  saja,  ada  yang  diancam dengan  pidana  saja,  dan  ada  pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 6. Wajib Pajak Orang Pribadi
Menurut Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan
Tata  Cara  Perpajakan  Sebagaimana
Telah  Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir Dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1  ayat  2  bahwa  Wajib  Pajak  adalah orang  pribadi  atau  badan,  meliputi pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya,  Wajib  Pajak  Orang Pribadi adalah orang yang
memperoleh
penghasilan baik
sebagai seorang  direktur  dari  satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan  atau  seorang  pemegang saham  atau  komisaris  atau  pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja  mandiri  seperti  dokter, notaris, dan pengacara.
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi melaporkan  penghasilannya  dengan mengisi  dan  memasukkan  SPT  Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Penghasilan yang dilaporkan  biasanya  terdiri  dari penghasilan dari usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha seperti berdagang atau memproduksi  barang  atau  produk tertentu.  Penghasilan  dari  pekerjaan bebas adalah penghasilan yang diperoleh  dari  kegiatan  dalam  profesi tertentu  seperti  dokter,  pengacara, notaris/PPAT,
konsultan,
dan sebagainya.
7. Jenis-jenis Pajak
yang
Dilakukan  Pemeriksaan  pada KPP
Jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Pratama  Palembang  Ilir Barat  sejak  tahun  2012  hanya  terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:
a. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah
pajak
yang dikenakan  kepada  orang  pribadi  atau badan  atas  penghasilan  yang  diterima
atau  diperoleh  dalam  satu  Tahun Pajak.  Penghasilan  adalah  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal  baik  dari  Indonesia  maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah  kekayaan  dengan  nama dan  dalam  bentuk  apapun.  Dengan demikian  maka  penghasilan  itu  dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa  Kena Pajak  di  dalam  Daerah  Pabean.  Yang dimaksud  Daerah  Pabean  adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi  wilayah  darat,  perairan,  dan ruang  udara  yang  ada  diatasnya. Mengingat PPN mempengaruhi penentuan  harga  barang  dan  jasa maka  atas  impor  atau  penyerahan barang-barang  kebutuhan  pokok  tidak dikenakan  PPN.  Demikian  juga  atas penyerahan  jasa-jasa  tertentu  seperti jasa  di  bidang  pelayanan  kesehatan medik,  pelayanan  sosial,  pendidikan, keagamaan,  angkutan  umum  di  darat dan  air,  dan  di  bidang  tenaga  kerja ditetapkan  sebagai  jenis  jasa  yang tidak dikenakan PPN.
c.  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PPnBM dikenakan sebagai tambahan  pengenaan  PPN  yaitu  atas impor  atau  penyerahan  Barang  Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean, misalnya atas penyerahan  mobil  sedan,  rumah  di atas  200  m 2 dan  barang-barang mewah lainnya sesuai dengan ketentuan.
B. Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan Pajak 1. Pengertian Pemeriksaan Pajak Pengertian  pemeriksaan  telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor: 17/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  pasal  1  ayat  2  yang menyatakan bahwa pemeriksaan adalah
serangkaian
kegiatan menghimpun  dan  mengolah  data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan  untuk menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan
perpajakan.
Berdasarkan  pengertian  di  atas, maka fokus pemeriksaan pajak adalah pada  ketaatan  ( compliance )  Wajib Pajak  dalam  menjalankan  asas self assessment , yaitu
mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut,
memotong,
dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku.

## 2. Tujuan Pemeriksaan Pajak
Sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor: 17/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  pasal  2  bahwa  tujuan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  dan/  atau untuk  tujuan lain dalam rangka
melaksanakan
ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
Pemeriksaan yang bertujuan untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan  seorang  Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal:
a.  SPT  lebih  bayar  termasuk  yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak.
b.  SPT rugi.
c.  SPT tidak atau terlambat (melampaui  jangka  waktu  yang ditetapkan  dalam  Surat  Teguran) disampaikan.
d.  Melakukan
penggabungan, peleburan,  pemekaran,  likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau e.  Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan  hasil  analisis  ( risk based  selection )  mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan
Wajib  Pajak  yang  tidak  dipenuhi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
Ruang lingkup pemeriksaan
menentukan  luas  dan  kedalaman pemeriksaan. Penentuan ruang lingkup akan mempengaruhi
teknik pemeriksaan  yang  akan  diterapkan, jangka waktu pemeriksaan, dan sasaran  atau  jenis  yang  diperiksa, ruang  lingkup  pemeriksaan  pajak dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.
Pemeriksaan  Kantor  dilakukan dalam  jangka  waktu  paling  lama  3 (tiga)  bulan  dan  dapat  diperpanjang menjadi  6  (enam)  bulan  yang  dihitung sejak  tanggal  Wajib  Pajak  datang memenuhi  surat  panggilan  dalam rangka  Pemeriksaan  Kantor  sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling lama  4  (empat)  bulan  dan  dapat diperpanjang  menjadi  paling  lama  8 (delapan)  bulan  yang  dihitung  sejak tanggal  Surat  Perintah  Pemeriksaan sampai  dengan  tanggal  Laporan  Hasil Pemeriksaan.
4. Jenis Pemeriksaan Pajak
Menurut  Bwoga  (2006:17),  jenis- jenis  pemeriksaan  tersebut  secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan
rutin adalah pemeriksaan  yang  bersifat  rutin  yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan  dengan  pemenuhan  hak dan kewajiban perpajakannya.
b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi Pemeriksaan yang dilakukan terhadap  Wajib  Pajak  badan  atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.
c. Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan  dengan  adanya  data, informasi,  laporan  atau  pengaduan yang  berkaitan  dengan  Wajib  Pajak tersebut,  atau  untuk  memperoleh  data atau  informasi  untuk  tujuan  tertentu lainnya.
d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
Pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap cabang,  perwakilan,  pabrik  dan  atau tempat  usaha  yang  pada  umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.
e. Pemeriksaan Tahun Berjalan Pemeriksaan yang dilakukan dalam  tahun  berjalan  terhadap  Wajib Pajak  untuk  jenis-jenis  pajak  tertentu atau  untuk  seluruh  jenis  pajak  dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili  atau  Wajib  Pajak  lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan  ini  hanya  dapat  dilakukan terhadap  masa  pajak  sampai  dengan bulan  Oktober  dari  tahun  pajak  yang bersangkutan.
f. Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan yang dilakukan untuk  mendapatkan  bukti  permulaan
tentang  adanya  dugaan  telah  terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Kantor  Pelaksana  Pemeriksaan Pajak Secara struktural tugas pemeriksaan  pajak  berada  di  bawah koordinasi Direktorat Pemeriksaan
Pajak yang secara operasional dilakukan oleh para pejabat fungsional pemeriksa  pajak  yang  tersebar  di Direktorat Pemeriksaan Pajak (Ditrikpa), Kantor-kantor Wilayah (Kanwil)  Direktorat  Jenderal  Pajak, Kantor-kantor Pemeriksaan
dan
Penyidikan Pajak (Karikpa), dan Kantor-kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) di seluruh Indonesia.
KPP merupakan pelaksana pemeriksaan  sederhana,  sedangkan
Karikpa dan Kanwil merupakan pelaksana pemeriksaan lengkap.
Masing-masing  Kanwil,  Karikpa,  dan
KPP  mempunyai  batas  wilayah  yang menjadi wewenangnya masing- masing. Umumnya, batas wilayah satu KPP di luar Palembang adalah meliputi satu atau lebih kabupaten/kota. Sedangkan,  batas  wilayah  KPP  di Palembang  adalah  meliputi  satu  atau lebih kecamatan.
Batas wilayah satu Karikpa adalah  meliputi  batas  wilayah  untuk satu  atau  lebih  KPP  yang  menjadi mitra  kerjanya.  Batas  wilayah  Kanwil adalah  wilayah  beberapa  KPP  yang menjadi bawahannya yang biasanya di dalam  satu  atau  lebih  provinsi.  Batas wilayah Ditrikpa sudah tentu lebih luas lagi, yaitu nasional. Berdasarkan pembagian  batas  wilayah  tersebut, Wajib  Pajak  yang  berdomisili dan atau berlokasi  atau  Karikpa  atau  Kanwil atau Ditrikpa, tergantung ruang lingkup, dan penugasan pemeriksaan.
6. Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak Menurut Peraturan Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:
17/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara
Pemeriksaan  pasal  1  ayat  6  bahwa Pemeriksa  Pajak  adalah  Pegawai Negeri  Sipil  di  lingkungan  Direktorat Jenderal  Pajak  atau  tenaga  ahli yang ditunjuk  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak, yang  diberi  tugas,  wewenang,  dan tanggung  jawab  untuk melaksanakan Pemeriksaan.

## 7. Objek Pemeriksaan Pajak
Objek pemeriksaan menurut Priantara  (2002:33),  pada  umumnya adalah  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan  dan  atau  SPT  Masa  beserta lampiran-lampirannya.  SPT  Tahunan adalah  surat  yang  digunakan  Wajib Pajak  untuk  melaporkan  penghitungan dan  pembayaran  pajak  yang  terutang dalam  suatu  tahun  pajak  dan  SPT Masa  adalah  surat  yang  digunakan Wajib  Pajak/Penghasilan  Kena  Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan dan  atau  pembayaran  pajak  terutang dalam  suatu  masa  pajak.  Lampiran- lampiran SPT meliputi laporan keuangan, daftar perhitungan penyusutan/amortisasi fiskal, Surat Setoran  Pajak  (SSP),  dan  lain-lain. SPT  dan  lampiran-lampirannya  akan menjadi  tolak  ukur  kepatuhan  Wajib Pajak.

## C. Tinjauan
Umum tentang

## Efektivitas
Efektivitas artinya informasi harus sesuai  dengan  kebutuhan  pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi tersebut  harus  disajikan  dalam  waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat  dipahami,  konsisten  dengan format  sebelumnya,  isinya  sesuai dengan kebutuhan saat  ini dan lengkap atau sesuai dengan
kebutuhan  dan  ketentuan.  (Mc  Leod dalam Susanto, 2007:41).

## D. Kerangka Berpikir
Gambar 1 Kerangka Berpikir
III.  Prosedur Penelitian A. Metode  Penelitian Metode penelitian yang digunakan  adalah  deskriptif  kuantitatif. Menurut  Bondan  dan  Taylor  seperti dikutip oleh Moleong (2011:3), penelitian deskriptif didefinisikan sebagai  suatu  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  berupa  kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  perilaku  yang  diamati.  Menurut Nazir  (2011:4),  penelitian  deskriptif adalah  suatu  metode  dalam  meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Penggunaan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran  melalui  penghitungan  dari data-data  yang  diperoleh  mengenai efektivitas  pelaksanaan  pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara  dari  sektor  pajak  di  KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

## B. Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Palembang  yaitu  pada  KPP  Pratama
Palembang  Ilir  Barat,  khususnya  pada seksi PPh Orang Pribadi yang mengurusi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

## C. Populasi dan Sampel

## 1. Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  Surat  Perintah  Pemeriksaan (SP2)  dan  penerimaan  atas  hasil pemeriksaan  dengan  didasarkan  pada jumlah  target  dan  realisasi  ketetapan pemeriksaan di KPP Pratama
Palembang Ilir Barat.
2. Sampel Sampel dalam penelitian ini adalah:
a. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) selesai mulai tahun 2013 sampai tahun 2017 di KPP Pratama
Palembang Ilir Barat.
b. Jumlah target dan realisasi ketetapan  pemeriksaan  mulai  dari tahun 2013 sampai tahun 2017 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

## D. Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel  penelitian  adalah  efektivitas pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan  penerimaan  negara dari sektor  pajak  pada  KPP  Pratama Palembang Ilir Barat.

## E. Instrumen Penelitian
Sehubungan dengan pokok masalah yang dibahas dapat dikemukakan definisi operasional variabel  yang  akan  dijadikan  acuan sebagai berikut:
1. Efektivitas merupakan suatu ukuran  yang  memberikan  gambaran seberapa  jauh  target  dapat  dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih
berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah
penggunaan masukan  kurang  menjadi  perhatian utama.  Apabila  efisiensi  dikaitkan dengan  efektivitas  maka  walaupun
terjadi  peningkatan  efektivitas  belum tentu efisiensi meningkat
(Sedarmayanti, 2009:59).
2. Pemeriksaanadalah  serangkaian kegiatan  menghimpun  dan  mengolah data,  keterangan,  dan/atau bukti  yang dilaksanakan secara objektif dan profesional  berdasarkan  suatu  standar pemeriksaan  untuk menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/  atau  untuk  tujuan  lain  dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor:
17/PMK.03/2013  tentang  Tata  Cara
Pemeriksaan pasal 1 ayat 2).
F. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
1. Sumber Data
a. Sumber  Data  Primer,  merupakan sumber  data  dimana  data  yang diperoleh  berasal  langsung  dari sumbernya  seperti  melakukan wawancara yang dapat menghasilkan data tertulis maupun  data  hasil  wawancara dengan  pihak  KPP  Pratama Palembang Ilir Barat. Yang dijadikan responden dari
penelitian  ini  adalah:  Kepala Seksi  Penagihan,  Koordinator Pelaksana  Seksi  PPh  Orang Pribadi,  dan  Unit  Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
b. Sumber  Data  Sekunder,  data sekunder dapat berupa arsip atau dokumen  yang  dimiliki  oleh  KPP Pratama  Palembang  Ilir  Barat, misalnya jumlah penerimaan pajak dan informasi yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa  teori  yang  berkaitan dengan permasalahan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
wawancara,  dokumentasi  dan  studi pustaka.

## G. Metode Analisis Data
Dalam  analisis  data  ini  peneliti hanya  terbatas  pada  perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan  pemikiran  logis  untuk menggambarkan,  menjelaskan,  dan menguraikan  secara  mendalam  dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya,  kemudian  ditarik  suatu kesimpulan  sehingga  dapat  diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.
Dari segi penyelesaian pemeriksaan  yang  didasarkan  pada pencapaian  target  dan  realisasi  atas jumlah  Surat  Perintah  Pemeriksaan (SP2)  yang  selesai  setiap  tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
Dari  segi  penerimaan  atas  hasil pemeriksaan  yang  didasarkan  pada pencapaian  target  dan  realisasi  atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Dimana n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada .
Menurut  Siagian  (2014:234), untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu  sistem  kerja  dapat  juga  dengan memberikan peringkat dengan menggunakan  skala  peringkat.  Skala peringkat  yang  digunakan  adalah: ( dalam persentase ) 1.  > 100 sangat efektif
2.   90 - 100  efektif
3.   80 - 89 cukup efektif 4.   70 - 79 kurang efektif 5.    < 69 tidak efektif Dari hasil analisis data tersebut, jika  tingkat  efektivitas  yang  diperoleh peneliti menunjukkan jumlah persentase  yang  melebihi  100%  dan semakin  meningkat  dari  tahun  ke tahun secara signifikan, maka pelaksanaan  pemeriksaan  rutin  yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang  Ilir  Barat  dalam  hal  ini dikatakan  sangat  efektif  atau  sangat baik. Namun demikian tinggi rendahnya efektivitas tidak ada ukuran yang  pasti  karena  efektivitas  relatif dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  antara lain  dari  potensi  daerah  yang  dimiliki, organisasi yang mengelola penerimaan, dan pihak pelaksana atas tindakan pemeriksaan pajak. IV. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Perkembangan Penerimaan KPP  Pratama  Palembang  Ilir Barat Penerimaan pajak di KPP Pratama  Palembang  Ilir  Barat  setiap tahun  meningkat,  akan  tetapi  tidak setiap  tahun  bisa  melebihi  target  yang telah  ditentukan,  dimana  hal  ini  dapat dilihat  dari  Tabel  1  Target  dan Realisasi  Penerimaan  Pajak  KPP Pratama  Palembang  Ilir  Barat  pada tahun 2013-2017 sebagai berikut:
Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2013-2017 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp)
2013 368.096.000.000 406.017.770.000 37.921.770.000 2014 406.982.770.000 467.497.150.000 60.514.380.000 2015 527.716.650.000 576.886.390.000 49.169.740.000 2016 764.762.620.000 633.149.220.000 (131.613.400.000) 2017 707.805.550.000 746.880.070.000 39.074.520.000
Sumber: KKP Pratama Palembang Ilir Barat (diolah)
Dari  Tabel  1  tersebut  dapat dilihat  bahwa  target  penerimaan  pajak secara  keseluruhan  di  tahun  2013 yang  menjadi  tanggungjawab  KPP Pratama  Palembang  Ilir  Barat  adalah sebesar  Rp  368.096.000.000  dimana target tersebut tercapai sesuai dengan yang  diinginkan  yaitu  sebesar  Rp 406.017.000.000. Terdapat selisih angka positif sebesar Rp
37.921.770.000.
Sedangkan  di  tahun  2014  yang menjadi  tanggungjawab  KPP  Pratama Palembang  Ilir  Barat  adalah  sebesar Rp  406.982.770.000  dimana  target tersebut  tercapai  sesuai  dengan  yang diinginkan yaitu sebesar
Rp
467.497.150.000. Terdapat selisih angka
positif sebesar Rp 60.514.380.000. Di  tahun  2015  yang  menjadi tanggungjawab KPP Pratama
Palembang  Ilir  Barat  adalah  sebesar Rp  527.716.650.000  dimana  target tersebut  tercapai  sesuai  dengan  yang diinginkan
yaitu sebesar Rp 576.886.390.000. Terdapat selisih angka positif sebesar
Rp 49.169.740.000.
Selanjutnya  di  tahun  2016  yang menjadi  tanggungjawab  KPP  Pratama Palembang  Ilir  Barat  adalah  sebesar Rp  764.762.620.000  dimana  target tersebut  tidak  tercapai  sesuai  dengan yang  diinginkan  yaitu  sebesar  Rp 633.149.220.000. Terdapat selisih angka negatif sebesar
(Rp 131.613.400.000).
Terakhir  di  tahun  2017  yang menjadi  tanggungjawab  KPP  Pratama Palembang  Ilir  Barat  adalah  sebesar Rp  707.805.550.000  dimana  target tersebut  tercapai  sesuai  dengan  yang diinginkan yaitu sebesar
Rp 746.880.070.000. Terdapat selisih
angka positif sebesar Rp 39.074.520.000. Dari sisi
pertumbuhan penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama
Palembang  Ilir  Barat  seperti  yang diuraikan  di  atas  pada  tahun  2013- 2017  mengalami  peningkatan  yang signifikan,  karena  Wajib  Pajak  besar lebih banyak yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya  dari  pada  yang  tidak patuh.
2. Kontribusi Penerimaan dari Pelaksanaan Pemeriksaan PPh
Orang Pribadi Terhadap Penerimaan PPh  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Palembang Ilir Barat
Kontribusi penerimaan dari pelaksanaan  pemeriksaan  PPh  Orang Pribadi  terhadap  penerimaan  PPh
Orang Pribadi di KPP Pratama
Palembang  Ilir  Barat  dari  tahun  2013- 2017, terlihat di bawah ini:

## Tabel 2
Kontribusi Penerimaan dari Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang      Pribadi Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Tahun 2010-2014
KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun Penerimaan dari Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi (Rp) Penerimaan PPh Orang Pribadi (Rp) % Kontribusi Penerimaan 2013 - 4.276.127.161 - 2014 - 4.172.608.104 - 2015 - 5.000.489.573 - 2016 7.445.745 5.932.971.678 0,13 2017 540.723.373 6.009.324.221 9,00
Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat (diolah)
Dari  Tabel  2  dapat  diketahui bahwa  kontribusi  penerimaan  dari pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  di KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Barat mengalami  peningkatan  dimana  pada tahun  2016  kontribusinya  sebesar 0,13%,  menjadi  9,00%  pada  tahun 2017.  Jadi  secara  keseluruhan  rata- rata  kontribusi  yang  diberikan  atas realisasi pemeriksaan terhadap penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama Palembang  Ilir  Barat  selama  2  (dua) tahun  terakhir  sebesar  4,57%.  Angka ini memperlihatkan upaya yang dilakukan KPP Pratama Palembang Ilir
Barat  belum  optimal,  masih  bisa ditingkatkan lagi dengan
cara meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas kerja  petugas  pemeriksa  pajak  itu sendiri.

## 3. Pelaksanaan  Pemeriksaan  di KPP  Pratama  Palembang  Ilir Barat
Pemeriksaan  dilakukan  dengan pedoman  pada  norma  pemeriksaan yang  berkaitan  dengan  pemeriksaan pajak,  pemeriksaan,  dan  Wajib  Pajak yang dilakukan pemeriksaan dilakukan berdasarkan
Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksaan dinyatakan dimulai jika Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang
dilampiri dengan
Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan yang harus  disampaikan  kepada  Wajib Pajak  yang  bersangkutan  dan  telah diterima.

## B. Pembahasan
1. Target  dan  Realisasi  Surat Perintah  Pemeriksaan  (SP2)  dan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Target dan realisasi Surat
Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Jumlah  Ketetapan  Pemeriksaan  dapat dilihat  dalam  Tabel  3  dan  Tabel  4 sebagai berikut:
Tabel 3 Data Penyelesaian SP2 PPh
Orang Pribadi
KPP Pratama Palembang Ilir Barat ( dalam aktivitas ) Tahun Saldo Awal Target Realisasi Saldo Akhir 2013 0 41 41 0 2014 0 20 20 0 2015 0 25 25 0 2016 0 68 68 0 2017 0 79 79 0
Sumber:  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Barat (diolah)
Tabel 4 Data Target dan Realisasi
Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi KPP Pratama Palembang Ilir Barat Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2013 - - 2014 6.711.050.672 - 2015 10.900.490.093 - 2016 29.440.524.488 7.445.745 2017 11.000.000.000 540.723.373
Sumber:  KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Barat (diolah)
Dari  Tabel  3  dapat  dilihat adanya  penurunan  Surat  Perintah Pemeriksaan  (SP2)  yang  diterbitkan oleh  KPP  Pratama  Palembang  Ilir Barat  setiap  tahunnya  dari  tahun 2013 ke tahun 2015, namun ada kenaikan di tahun  2016  dan  2017.  Walaupun demikian  KPP  Pratama  Palembang  Ilir Barat bisa menyelesaikan SP2 tersebut  sehingga  tidak  menimbulkan beban pekerjaan pada tahun berikutnya.
Dari  Tabel  4  diketahui  bahwa
KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Barat pada tahun 2017 telah dapat menaikkan  penerimaan  PPh  Orang Pribadi berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan  sebesar  Rp  540.723.373 dibandingkan  tahun  2016  sebesar  Rp 7.445.745.
2. Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dari segi waktu penyelesaian dengan berdasarkan target  ditambah  saldo  tunggakan  jika ada,  dan  realisasi  atas  SP2  dan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan.
a. Penghitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan SP2 Penghitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan
berdasarkan  SP2  dari  tahun  2013- 2017 adalah sebagai berikut:

## 1) Tahun 2013
Efektivitas = 41 x 100% = 100% 41 2) Tahun 2014 Efektivitas = 20 x 100% = 100% 20
3) Tahun 2015 Efektivitas = 25 x 100% = 100% 25

## 4) Tahun 2016
Efektivitas = 68 x 100% = 100%
68

## 5) Tahun 2017
Efektivitas = 79 x 100% = 100%
79
Dari hasil penghitungan di atas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas  yang  dicapai  berdasarkan target  dan  realisasi  atas  SP2  sebagai berikut:
a)  Pada  tahun  2013  yang  dicapai adalah sebesar 100%, maka tingkat  efektivitas  yang  dicapai termasuk dalam kriteria efektif (90- 100%).
b)  Pada  tahun  2014  yang  dicapai adalah sebesar 100%, maka tingkat  efektivitas  yang  dicapai termasuk dalam kriteria efektif (90- 100%).
c)  Pada  tahun  2015  yang  dicapai adalah sebesar 100%, maka tingkat  efektivitas  yang  dicapai termasuk dalam kriteria efektif (90- 100%).
d)  Pada  tahun  2016  yang  dicapai adalah sebesar 100%, maka tingkat  efektivitas  yang  dicapai termasuk dalam kriteria efektif (90- 100%).
e)  Pada  tahun  2017  yang  dicapai adalah sebesar 100%, maka tingkat  efektivitas  yang  dicapai
termasuk dalam kriteria efektif (90- 100%).
b. Penghitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Penghitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan  dari  tahun  2016-2017 adalah sebagai berikut:
1) Tahun 2016 Efektivitas = Rp 7.445.745 Rp 29.440.524.488 X 100 % = 0,03%

## 2)
Tahun 2017
Efektivitas = Rp 540.723.373 Rp11.000.000.000 X100%= 4,92%
Dari  hasil  penghitungan  dapat diketahui  bahwa  tingkat  efektivitas yang  dicapai  berdasarkan  target  dan realisasi atas Jumlah Ketetapan Pemeriksaan sebagai berikut:
a)  Pada  tahun  2016  yang  dicapai adalah  sebesar  Rp  0,03%,  maka tingkat  efektivitas  yang  dicapai termasuk kriteria tidak efektif (<69%).
b)  Pada  tahun  2017  yang  dicapai adalah  sebesar  Rp  4,92%,  maka tingkat  efektivitas  yang  dicapai termasuk kriteria tidak efektif (<69%).
Meskipun  terjadi  kenaikan  pada tahun  2017  dibandingkan  tahun  2016 terhadap tingkat efektivitas
berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan namun hasil yang dicapai termasuk  dalam  kriteria  tidak  efektif (<69%).  Persentase  ini  menunjukkan bahwa meskipun terlihat adanya kerjasama  yang  kooperatif  antara petugas  pemeriksa  dengan  Wajib Pajak baik yang mempunyai penghasilan  besar,  menengah,  dan kecil;  tetapi  mereka  belum  memiliki
tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan terhadap  kewajiban  perpajakannya. Padahal fokus utama dari pemeriksaan adalah  Wajib  Pajak  yang  tidak  patuh dan yang melakukan
penghindaran/penggelapan pajak yang cukup  tinggi,  yang  sebagian  besar adalah Wajib Pajak besar dan menengah.
Berarti  pihak  KPP  Pratama Palembang  Ilir  Barat  belum  berhasil melakukan pendekatan dengan metode  personal  persuasif  terhadap Wajib  Pajak  besar  dan  menengah untuk kooperatif terhadap pelaksanaan pemeriksaan  pajak.  Yang  dimaksud dengan  metode  personal  persuasif adalah
dengan melakukan pemantauan  ke  lapangan  dengan melakukan  kunjungan  langsung  ke tempat  usaha  atau  ke  tempat  tinggal Wajib Pajak untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi.
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Faktor-faktor  pendukung  secara internal
dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu:
a. Informasi  tentang Wajib  Pajak  yang jelas,  karena  ada  jaringan  yang menghubungkan  KPP  satu  dengan KPP  lainnya  di  seluruh  Indonesia, setiap  instansi  sudah  mengirimkan data tiap bulan secara online karena adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) sehingga
pekerjaan KPP Pratama Palembang Ilir Barat lebih cepat dan efisien.
b. Adanya  sinergi  yang  positif  antar seksi  yang  ada  di  KPP  Pratama Palembang Ilir Barat sehingga data- data  yang  diperlukan  dalam  proses pemeriksaan bisa dilaksanakan dengan cepat.
c.  Adanya  dukungan  dari  pemeriksa pajak  terhadap  Wajib  Pajak  melalui
pendekatan  persuasif  dimana  pihak KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Barat mengadakan  komunikasi  dengan beberapa asosiasi yang
berdasarkan  data  yang  ada  baik intern  dan  ekstern,  dan Wajib  Pajak tersebut mau menanggapinya.
d. Laporan SPT harus dilampiri dengan  dokumen/catatan/data  yang diperlukan oleh KPP Pratama Palembang  Ilir  Barat,  maka  dari  itu petugas  harus  menelitinya  dengan baik.
e. Sumber  daya  manusia  (SDM)  yang cukup  dan  baik  dan  mempunyai kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan.
Faktor-faktor  pendukung  yang mempengaruhi secara eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu:
a. Sosialisasi  yang  cukup  gencar  di bidang  perpajakan  yang  dilakukan oleh  KPP  Pratama  Palembang  Ilir Barat,  sehingga  kesadaran  dari masyarakat  mulai  tumbuh  untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan secara benar.
b. Adanya kesadaran yang relatif tinggi dan  itikad  yang  baik  dari  Wajib Pajak  yang  ditunjukkan  melalui kepatuhan  dan  ketepatan  waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta sikap kooperatif  yang  ditunjukkan  dalam proses  pemeriksaan  yaitu  dengan memperbolehkan  pemeriksa  masuk ke  dalam  ruangan  yang  dianggap penting untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan, mau meminjamkan catatan/dokumen/buku kepada petugas  pemeriksa,  memberikan keterangan kepada pemeriksa secara  jelas  baik  lisan  maupun tertulis.
c.  Tumbuhnya good and clean governance , yang mana KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam
melaksanakan pemeriksaan berpedoman pada
peraturan Undang-undang  perpajakan  yang berlaku  dan  melaksanakan  tugas dengan  sebaik-baiknya  dan  penuh rasa tanggungjawab.
d. Adanya kerjasama yang baik antara
KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Barat dengan Pemerintah Kota Palembang  jika  ada  Wajib  Pajak yang pindah alamat
tanpa memberitahukan  kepada pihak  KPP
Pratama Palembang Ilir Barat, dengan  Kantor  Bea  Cukai  untuk mengetahui  tentang  kegiatan  yang dilakukan oleh Wajib Pajak berkaitan dengan kegiatan usahanya bersama bea cukai, dengan  Kepolisian  jika  pada  saat pemeriksa  melakukan  pemeriksaan mendapatkan  perlakuan  yang  tidak baik  dari  Wajib  Pajak  dan  bersifat untuk melindungi pemeriksa, dengan  Imigrasi  jika  sewaktu-waktu Wajib  Pajak  melarikan  diri  karena menolak  untuk  diperiksa  oleh  KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
5. Upaya-upaya  yang  Dilakukan KPP  Pratama  Palembang  Ilir  Barat dalam  Mengatasi  Hambatan  yang Terjadi
Beberapa upaya yang dilakukan oleh  KPP  Pratama  Palembang  Ilir Barat dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu:
a. Adanya  pengajuan  penambahan jumlah  pemeriksa  kepada  kantor pusat  sebanyak  6  (enam)  orang pada  tahun  2017,  yang  diharapkan bisa  mengoptimalkan  penerimaan negara  meskipun  jumlahnya  tidak besar.
b. Prosedur  pemeriksaan  yang  tidak berbelit-belit, dilakukan perpanjangan dalam  menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan ketetapan secara jabatan.
c.  Menambah sosialisasi yang berkesinambungan  kepada  Wajib Pajak, yang mana Seksi
Penyuluhan dan seksi terkait lainnya di  KPP  Pratama  Palembang  Ilir Barat  khususnya  yang  mengurusi PPh  Orang  Pribadi  menyebarkan undangan untuk Wajib Pajak melalui Kantor Pemerintah Kota Palembang, atau Wajib Pajak langsung  datang  ke  Kantor  KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
d. Sistem  penghargaan  dan  hukuman secara  konsisten  bagi  setiap  fiskus, diharapkan untuk memberikan motivasi kerja dan sekaligus sebagai alat monitoring dalam melaksanakan tugas.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dari  hasil penelitian  dan  pembahasan,  maka dapat diberi simpulan sebagai berikut: 1.  Hasil penghitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan  (SP2)  yang  selesai, dimana tahun 2013-2017
mempunyai  tingkat  efektivitas  yang sama  yaitu  dalam  kriteria  efektif dengan persentase 100%..
2.  Hasil penghitungan efektivitas
pelaksanaan pemeriksaan
berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan,  dimana  tahun  2016-
2017  mempunyai  tingkat efektivitas tidak efektif (<69%) dengan persentase  0,03%  di  tahun  2016 dan 4,92% di tahun 2017.
3.  Faktor-faktor  pendukung  secara internal dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu:
a.   Informasi  tentang  Wajib  Pajak yang  jelas,  karena  ada  jaringan yang menghubungkan KPP satu dengan  KPP  lainnya  di  seluruh Indonesia.
b.   Adanya  sinergi  yang  positif antar  seksi  yang  ada  di  KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
c.   Adanya dukungan dari pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak melalui pendekatan persuasif. d.   Laporan  SPT  harus  dilampiri dengan dokumen/catatan/data yang diperlukan oleh KPP
Pratama Palembang Ilir Barat.
e.   SDM  yang  cukup  dan  baik  dan mempunyai  kemampuan  untuk
menangani pelaksanaan
pemeriksaan. 4. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi secara eksternal dalam  pelaksanaan  pemeriksaan yaitu:
a.   Sosialisasi  yang  cukup  gencar di  bidang  perpajakan  yang dilakukan  oleh  KPP  Pratama Palembang Ilir Barat.
b.   Adanya  kesadaran  yang  relatif tinggi  dan  itikad  yang  baik  dari Wajib  Pajak  yang  ditunjukkan
melalui kepatuhan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta sikap kooperatif yang ditunjukkan dalam proses pemeriksaan.
c.   Tumbuhnya good  and  clean governance ,  yang  mana  KPP
Pratama  Palembang  Ilir  Barat dalam melaksanakan pemeriksaan  berpedoman  pada peraturan Undang-undang perpajakan  yang  berlaku  dan melaksanakan  tugas  dengan sebaik-baiknya  dan  penuh  rasa tanggungjawab. d.   Adanya  kerjasama  yang  baik antara KPP Pratama Palembang  Ilir  Barat  dengan Pemerintah  Kota  Palembang, Kantor  Bea  Cukai,  Kepolisian,
dan Imigrasi.
e.   Wajib Pajak yang tiba-tiba pindah alamat tanpa ada pemberitahuan dulu kepada KPP  Pratama  Palembang  Ilir Barat.

## B. Saran
Dari  simpulan  di  atas,  ada beberapa  saran  yang  dapat  diberikan oleh  penulis  kepada  KPP  Pratama Palembang  Ilir  Barat  supaya  bisa digunakan dalam meningkatkan
pelaksanaan pemeriksaan yaitu:
1.  Memaksimalkan  sosialisasi  dengan pihak-pihak yang terkait dan tertentu mengenai informasi
tentang perpajakan terbaru,
sehingga  diharapkan  kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak tentang pajak semakin meningkat.
2.  Meningkatkan
SDM seperti peningkatan  kualitas  dan  kuantitas pemeriksa pajak dengan
memberikan kompensasi dan insentif yang mencukupi agar kinerja pemeriksa dapat lebih optimal. 3.  Transparansi dalam proses pelaksanaan tugas dan penggunaan  penerimaan  pajak, sehingga  masyarakat  atau  Wajib Pajak lebih antusias dalam membayar pajak tanpa berfikir yang macam-macam.

## DAFTAR PUSTAKA
Bwoga,
Hananta, dkk. 2006.
Pemeriksaan  Pajak  di  Indonesia . PT Grasindo. Jakarta.
Direktur Jenderal Pajak. 2013. Peraturan Direktur Jenderal
Pajak  Nomor:  PER-23/PJ/2013 tentang  Standar  Pemeriksaan Pajak .
Mardiasmo.  2009. Perpajakan .  Edisi
Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan
Menteri
Keuangan  Republik  Indonesia Nomor:  17/PMK.03/2013  tentang
Tata Cara Pemeriksaan.
Moleong,  Lexy  J.  2011. Metode Penelitian Kualitatif . Remaja
Rosdakarya. Bandung.
Nazir,  Mohammad.  2011. Metodologi Penelitian . Ghalia Indonesia.
Jakarta.
Priantara,  Diaz.  2002. Pemeriksaan Pajak  dan  Penyidikan  Pajak , Edisi Pertama. Djambatan.
Jakarta.
Republik  Indonesia.  2009. Undang- undang Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  Sebagaimana  Telah Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir Dengan Undang-undang
Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2009 .
Resmi,  Siti.  2014. Perpajakan  Teori dan  Kasus .  Edisi  8.  Buku  1.
Salemba Empat. Jakarta.
Sedarmayanti . 2009. Sumber  Daya
Manusia  dan  Produktivitas  Kerja .
Mandar Maju. Bandung.
Siagian, Sondang P. 2014. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta: Bumi Aksara.
Susanto, Azhar. 2007. Sistem Informasi Manajemen .  Lingga
Jaya. Bandung.