## PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA TUMBANG BANTIAN

## Ferry Setiawan
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia
Email Korespondensi: setiawan.ferry36@fisip.upr.ac.id
Diterima Redaksi: 11-01-2023 | Selesai Revisi: 07-02-2023 | Diterbitkan online: 11-04-2023

## Abstrak
Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa disusun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan serta belanja desa yang dituangkan didalam keputusan pemerintah. Badan desa  berperan  sendiri-sendiri  dalam  berusaha  menciptakan  suasana  yang  dapat  menumbuhkan kerelaan  masyarakat  untuk  bergotong  royong  demi  pembangunan  desa,  dan  di  sisi  lain masyarakat  juga  berperan aktif  dalam  upaya  memaksimalkan  pembangunan. Salah  satu  desa  di Indonesia  yang  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  adalah  desa Tumbang  Bantian.  Dalam  hal  ini  diyakini  jika  perencanaan  dilakukan  dengan  baik  dan  cermat maka sistem pemerintahan akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan visi misi  pemerintah  desa.  Dalam  artikel  ini,  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  gambaran singkat  pelaksanaan  proses  Musrenbangdes.  Dalam  hal  metodologi,  penulis  menggunakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes)  di  desa Tumbang Bantian  dilihat  dari  enam  indikator,  dilaksanakan  tetapi  tidak  terlaksana  dengan  baik  dalam proses  perumusan  masalah  karena  adanya  ketidakpercayaan  terhadap  kepemimpinan  desa  dan yang terpenting. masyarakat, karena masih dianggap bahwa masyarakat tidak dapat merumuskan masalah  karena  lebih  mementingkan  kebutuhan  daripada  kebutuhan.  Bahkan  dengan  proses identifikasi  beban  yang  dilakukan  di  desa  Musrenbang  masih  bersifat  konkrit,  tanpa mempertimbangkan spesifikasi terkait kapasitas yang ada di wilayah desa Tumbang Bantian.
Kata Kunci : Perencanaan; Pembangunan; Desa.

## Abstract
The  mid-term  rural  development  plan  and  the  rural  government  work  plan  are  designed  and established by village rules. The development plan is the focus of the income budgeting and the purchase  of  villages  funded  by  government  decisions.  The  village  body  plays  its  own  role  in trying  to  create  a  climate  that  can  increase  the  public's  willingness  to  cut  royong  for  village development, and on the other hand society also plays an active role in maximizing development.
One  of  the  villages  in  Indonesia  that  hosted  the  guests  of  village  planning  is  the  village  of Tumbang  Bantian.  In  this  case  it  is  believed  that  if  the  planning  is  carried  out  properly  and carefully,  the  government  system  will  work  well  in  accordance  with  the  expectations  of  the community and the vision and mission of the village government. In this article, the aim of this research  is  to  get  a  brief  description  of  the  implementation  of  the  Musrenbangdes  process.  In terms  of  methodology,  the  authors  use  qualitative  research  with  a  descriptive  approach.The results  of  this  study  reveal  that  the  implementation  of  the  Museum  of  Rural  Development Planning  (Musrenbangdes)  in  the  village  of  Tumbang  Bantian  is  seen  from  six  indicators, carried out but not done well in the process of demolition problems because there is a mistrust of village leadership and the most important. society, because it's still assumed that society can't ruin  problems  because  it's  more  about  needs  than  needs.  Even  with  the  burden  identification process  carried  out  in  the  village  of  Musrenbang  is  still  concrete,  without  considering  the related capacity specifications in the village of Tumbang Bantian.
Keywords : Planning; Development; Village.

## PENDAHULUAN
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu  “Mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  mewujudkan  kesejahteraan  umum,  serta melindungi  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  membantu  mewujudkan  ketertiban dunia dan perdamaian abadi” (Setiawan, 2019).
Pembangunan  desa  bertujuan  untuk  kualitas  hidup  serta  kehidupan  demi kepentingan umum serta tidak lepas dari kepentingan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,  karena  keterkaitannya  harus  dilihat  pada  status  desa  seperti  masalah  sosial, masalah ekonomi, serta masalah pada kepentingan pasar dan politik. Pembangunan tidak lain adalah upaya untuk berubah menuju ke keadaan yang lebih baik berdasarkan standar tertentu  (Rosana,  2012).  Pembangunan  merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam menentukan  keberlangsungan  masa  depan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Oleh  sebab  itu, pembangunan  yang  baik  dapat  terwujud  dengan  baik  jika  didukung  oleh  proses perencanaan yang baik (Sembel et al., 2017).
Pembangunan  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  dapat  juga  berupa pembangunan  fisik  berupa  gedung,  infrastruktur  dan  ruang  publik  (Nurwanda,  2018). Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya secara  langsung menghasilkan kebutuhan  pasar  domestik,  baik  rumah  tangga,  individu  atau  industri.  Pembangunan yang  dilakukan  oleh  negara  biasanya  hanya  tertuju  pada  pembangunan  fisik  atau
kelembagaan  yang  mempunyai  fungsi  penting  dapat  berupa  sebagai  peluang  maupun penunjang kebutuhan pasar domestic semata.
Pembangunan non  fisik merupakan  salah  satu  bagian  dari  pembangunan  yang muncul  dari  motivasi  kelompok  lokal  atau  bersifat  jangka  panjang  (Setiawan,  F  dan Rhama,  2021).  Pembangunan  daerah  tidak  hanya  menyangkut  pelaksanaan  program- program  pembangunan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  fisik,  tetapi  juga pembangunan  non  fisik  atau  sosial.  Maka  dari  itu,  pembangunan  harus  memiliki kesesuaian dari pembangunan fisik dan non fisik . Maka dari itu, tentunya menjadi bagian dari  pembangunan non  fisik atau  sosial,  seperti  berupa  indicator  pada  pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan serta pendidikan (Kuncoro, 2012).
Pemerintahan tingkat desa berperan secara tersendiri dalam mengupayakan untuk menciptakan  suasana  yang  dapat  menumbuhkan  kemauan  masyarakat  untuk berpatisipasi demi pembangunan desa, pada pandangan lain juga diharapkan masyarakat juga  berperan  aktif  dalam  upaya  memaksimalkan  pembangunan.  Demikian  juga  upaya dalam pembangunan desa ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi perubahan sosial masyarakat  desa  itu  sendiri  dan  memberikan  arti  penting  desa  sebagai  basis  perubahan (Kurnia  et  al.,  2020).  Dalam  pembangunan  desa  diharapkan  akan  dilaksanakan  serta diarahkan dengan baik sesuai dengan tujuan semula (Fauzi & Oxtavianus, 2014).
Pemerintahan  desa  menyusun  dan  menetapkan  dengan  peraturan  desa  dalam pedoman untuk anggaran serta pendapatan dan belanja desa yang dituangkan dan diatur pada  keputusan  pemerintah.  Perundang  -  undangan  Nomor  6  Tahun  2014  mengatur tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  untuk  menyususn  serta menetapkan  dengan  peraturan  desa.  Hal  tersebut  itu  sendiri  akan  menjadi  sebuah pedoman  bagi  perumusan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  sebagaimana  ditentukan dalam anggaran dasar  (Todaro & Smith, 2012).
Keikutsertaan  serta  keterlibatan  masyarakat  menjadi  hal  terpenting  dalam perencanaan  pembangunan  karena  bagian  dari  proses  demokrasi  serta  partisipasi.  Oleh karena  itu,  agar  Musrenbang  lebih  signifikan  dalam  pembangunan  berkelanjutan, perangkat  desa  harus  mensinkronisasikan  kegiatan  tersebut  dengan  kebutuhan masyarakat  sehingga  lebih  banyak  dana  yang  tersedia  di  desa.  Hal  tersebut  agar
dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  kepentingan  masyarakat.  Musrenbang  merupakan forum  antar  pemangku  kepentingan  (Prayitno  &  Maulida  Baiq,  2019).  Jika  rencana tersebut  disusun  secara  bersih  dan  hati-hati,  maka  sistem  pengelolaan  akan  berjalan dengan  sebagaimana  mestinya,  berdasarkan  keinginan  masyarakat  dan  pencapaian program visi dan misi kepala desa. Musrenbang adalah forum di mana masyarakat dapat menyampaikan keinginannya tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah tingkat terendah  dalam  proses  pembangunan  yang  layak  dan  sebaliknya  apa  yang  harus dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan yang layak (Jamaludin, 2016).
Prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa.  Akuisisi,  pengembangan  dan  pemeliharaan  pembangunan  sektor  ekonomi  dalam program ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi yang baik bagi masyarakat maupun pemerintah desa (Nurwanda, 2018).
Fokus  pembangunan  ini  juga  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  program pembangunan  yang  dilaksanakan.  Namun  dalam  praktiknya,  musrenbangdes  seringkali tidak  mencerminkan  semangat  refleksi  partisipatif  dan  dialogis,  karena  keterlibatan community atau  masyarakat  dalam  sebuah  proses Planning atau  perencanaan pembangunan  masih  rendah.  Hal  tersebut  diatur  pada  peraturan  perundang  -  undangan desa,  musyawarah  tersebut  dideklarasikan  oleh  kepala  desa  dalam  satu  periode  kepala desa yang harus mengadakan musrenbangdes sebanyak tiga kali.
Berdasarkan latarbelakang diatas maka yang menjadi masalah adalah bagaimana proses  pelaksanaan  Musrenbang  desa  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran pelaksanaan  Musrenbang  desa  agar  dapat  memberikan  masukan  serta  ontoh  bagi  desa- desa  lainnya  yang  ada  di  Kalimantan  Tengah  sebagai  solusi  terhadap  permasalahan tersebut.
Pada  kenyataannya  hanya  digunakan  sebagai  formalitas  tanpa  melibatkan berbagai  elemen  masyarakat,  sehingga  keinginan  yang  diterima  di  tingkat  desa  tidak sekedar keinginan masyarakat semata, tetapi juga bercampur dengan kepentingan semua pemangku  kepentingan,  sehingga  perencanaan  pembangunan  yang  selama  ini  masih bersifat top-down yang mencerminkan sikap pemerintah dapat berubah kearah botton-up
palnning , agar mampu mendukung serta menjadikan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memperjelas ciri-ciri objek dan objek penelitian, menemukan gejala yang ada di masyarakat, terkait dengan pelaksanaan refleksi  dalam  rencana  pembangunan  desa  (musrenbangdes).  Dengan  pendekatan kualitatif  deskriptif  ini  juga  memudahkan  penulis  untuk  memperoleh  data  yang berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yang  telah  di  kemukakan  yaitu  Bagaimana  Proses Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Dalam Upaya Mewujudkan  Pembangunan  di    Desa  Tumbang  Bantian  Kecamatan  Sungai  Babuat Kabupaten    Murung  Raya.  Selain  itu  penulis  juga  ingin  melihat  secara  langsung fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  yang  di  lakukan  secara  intensif,  mendalam, mendetail,  dan  komprenhennsif  dengan  mengkaji  Bagaimanakah  Pelaksanaan Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa    (Musrenbang  desa).  Bahan  penelitian disusun  dan  diinterpretasikan  secara  komprehensif  dan  menyeluruh  serta  disajikan secara  jelas  dan  interpretatif,  sehingga  hasil  penelitian,  kesimpulan  dan  rekomendasi penelitian dapat dideskripsikan secara kompeten dan akurat sesuai kaidah ilmiah. Untuk memudahkan pemantauan data penelitian, maka peneliti melakukan pengaturan sampel. Sampel  penelitian  yang  di  ambil  dengan  pendekatan  teknik purposive  sampling . Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan sebagai usaha dan referensi dalam mengupayakan perubahan yang direncanakan  dan  sadar  oleh  sebuah  negara  dan  pemerintah  untuk  menuju  modernitas dalam konteks pembangunan (Siagian, 2008). Pendapat lain menyatakan bahwa, Proses perbaikan  masyarakat  atau  seluruh  mekanisme  sosial  yang  terus  menerus  menuju kualitas hidup yang lebih baik serta bermartabat, hal tersebut juga dapat diartikan bahwa
pembangunan  adalah  pemeliharaan,  produksi  atau  penguasaan  sesuatu  yang  belum  ada baik  yang  sistematis;  terorganisir;  disengaja  dan  dirancang  untuk  mencapai  situasi  di mana elemen umum sebagai proses desain (Rustiadi et al., 2011).
Rencana  sendiri  didefinisikan  sebagai  proses  terus  menerus  yang  melibatkan pembuat  kebijakan  atau  keputusan  tentang  berbagai  cara  alternatif  untuk  mencapai tujuan  tertentu  di  masa  depan  (Kuncoro,  2012).  Perencanaan  didefinisikan  sebagai tatalaksana  dalam  menunjang  alternatif  kebijakan  agar  dilaksanakan  pada  priode  yang akan  datang  dan  ditujukan  dalam  mewujudkan  tujuan  tertentu.  Menurut  pendapat  lain, selama  perencanaan  perlu:  (1)  Dengan  adanya  perencanaan  diharapkan  adanya  arah operasional, tatalaksana kegiatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan. (2) Penilaian kemungkinan  ke  depan,  prospek  pengembangan,  hambatan  dan  risiko  dapat  dilakukan pada  saat  perencanaan.  (3) Planning atau  Perencanaan  menawarkan  peluang  dalam membuat  pemutusan  kebijakan  terbaik.  (4)  Dengan  kehadiran  rencana,  skala  prioritas disediakan  sesuai  dengan  tujuan.  (5)  Desain  atau  standar  dalam  pembuatan  pedoman penilaian (Tarigan, 2005). Dengan demikian, secara singkat tersirat perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dalam bertindak sebagai panduan terukur  untuk  mewujudkan  kebijakan  tertentu  dalam  menentukan  pilihan  yang  berbeda berdasarkan sumber daya yang ada (Setiawan & Saefulloh, 2019).
aktivitas atau aktivitas yang fisik (materi) dan tidak fisik (mental dan spiritual). untuk  mencapai  tujuan  yang  lebih  baik.  Sementara  Hukum  No.  25  dari  2004  SPPN (National  Development  Planning  System)  Rencana  pengembangan  terdiri  dari  empat tahap yaitu, Penyiapan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana, serta evaluasi. Pelaksanaan rencana tersebut, dapat diartikan bahwa suatu proses di mana berbagai pilihan atau berbagai keputusan dirumuskan secara sistematis dan berdasarkan fakta dan berdasarkan berbagai kegiatan fisik atau non fisik dilakukan untuk tujuan yang lebih baik dikatakan perencanaan pembangunan (Nurwanda, 2018).
Mengingat proses perencanaan pembangunan yang berlangsung di Desa Bantian Tumbang digunakan 6 tahapan perencanaan yang meliputi, Research atau penyelidikan, Problem  Notification atau  perumusan  masalah, Support  Power Identification atau identifikasi  daya  dukung, Objective  Notification atau  perumusan  tujuan, Step-by-Step
Setting atau  menetapkan  langkah  –  langkah,  serta Budget  Planning atau  merancang anggaran (Abe, 2002).
Pelaksanaan proses tahapan perencanaan musrenbang di Desa Tumbang Bantian untuk  mengetahui  bagaimana  proses  tahapan  perencanaan  pembangunan  yang  tepat  di Desa  Tumbang  Bantian,  penulis  berpedoman  pada  6  tahapan  perencanaan  yang dikemukakan oleh Abe Alexander sebagai berikut :
(1) Research atau penyelidikan
Untuk  melaksanakan  hal  tersebut,  maka  yang  dilakukan  di  desa  Tumbang Bantian  sebelum  merencanakan  pembangunan  desa  Musrenbang,  kepala  desa menetapkan sebuah kelompok mediator desa Musrenbang yang terdiri dari BPD dan  pejabat  pemerintah  desa  lainnya.  Misi  Tim  Failitator  Musrenbang  desa adalah  untuk  memudahkan  implementasi  negosiasi  tingkat  desa  dan implementasi  program  Pemilihan  perencanaan  pembangunan  Musrenbang  desa. Selain  itu,  tim  melakukan  penelitian  dengan  mengeksplorasi  informasi  yang dikirim oleh peserta Musrenbang desa sebagai perwakilan komunitas lokal, serta penyelidikan  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  pengetahuan  yang  sedang berkembang  di  kelompok  perwakilan  masyarakat  dengan  memegang  aktivitas yang  menarik  mereka.  Untuk  aktivitas  ini,  perangkat  BPD  bertanya  apa kebutuhan  atau  masalah  dihadapi  oleh  masyarakat  desa,  agar  hal  tersebut berguna  sebagai  sumber  dalam  menerapkan  rencana  pembangunan  desa  masa depan.  Pada  pelaksanaan  Musrenbang  desa,  semua  peserta  pada  setiap  wakil delegasi  kelompok  masyarakat  memiliki  wewenang  untuk  hadir  dlam  acara untuk  memberikan  masukan  sebagai  kebutuhan  pembangunan  karena  peserta delegasi  desa  memberikan  masukan  kepada  tim  yang  dikenal  dan  fasilitator Musrenbang  desa.  Perwakilan  kelompok  masyarakat,  khususnya  perwakilan setiap  perwakilan  di  musrenbang  biasanya  pasif,  hanya  pihak  pemangku kepentingan yang aktif mengungkapkan pendapat mereka.
(2) Problem Notification atau perumusan masalah
Ketika  dilakukan  di  desa  Tumbang  Bantian,  perumusan    masalah  yang dikumpulkan  dari  proses  penyelidikan  sebelumnya  disesuaikan  ke  tugas  utama
dan  fungsi  masing-masing  bagian  perangkat  desa  Tumbang  Bantian  untuk memudahkan  identifikasi  maslah.  Masalah  seperti  kemiskinan  atau  masalah kesehatan merupakan masalah utama yang hanya disampaikan oleh pejabat desa dan  BPD  sebagai  institusi  yang  mewakili  perwakilan  masyarakat,  tanpa  adanya melibatkan  masyarakat  secara  umum,  karena  ketika  dilakukan  dengan masyarakat, biasanya tidak berjalan dengan baik. BPD masih tidak mempercayai masyarakat  untuk  memberikan  masukan  dalam  rencanan  pembangunan  karena masih  banyak  yang  tampaknya  memberikan  prioritas  pada  subjektivitas  atau melamar  program  dan  aktivitas  berdasarkan  keinginan  mereka  sendiri  tanpa melihat apa yang diperlukan.
(3) Support Power Identification atau identifikasi daya dukung
Dalam  praktek,  identifikasi  daya  dukung  pada  desa  Tumbang  Bantian  hanya dalam  bentuk  seperti  anggaran  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah kepada desa Tumbang Bantian untuk  melaksanakan  program dan aktivitas yang akan  berlangsung  untuk  tercapainya  pembangunan  tanpa    melihat  potensi wilayah desa yang dimilikinya.
(4) Objective Notification atau perumusan tujuan
Berkaitan  dengan  pelaksanaan,  bentuk  tujuan  dalam  perencanaan  pembangunan di Musrenbang desa Tumbang Bantian adalah tujuan jangka pendek, yaitu untuk mengejar  tujuan  tahunan  jangka  menengah  yang  ditetapkan  pada  tingkat  atas, yaitu.  pemerintah  di  tingkat  Kecamatan,  dalam  Musrenbang  desa  Tumbang Bantian, semua aktivitas dan program telah ditentukan dan dikumpulkan menurut tipenya,  diantaranya,  Pembangunan  fasilitas  (fisik)  dan  infrastruktur,  yang  di dalamnya  termasuk  infrastruktur  baik  itu  lingkungan  ataupun  jalan.  Selain  itu juga kegiatan aktivitas non - fisik juga seperti aktivitas sosial atau hanya aktivitas budaya.
(5) Step-by-Step Setting atau menetapkan langkah – langkah
Dalam  proses  Musrenbang,  program  dan  aktivitas  yang  diproduksi  di  desa Tumbang Bantian sangat jelas dan rinci. Apa saja program yang akan dikerjakan atau  dilakukan,  seperti  pembangunan  infrastruktur  jalan,  sarana  dan  prasarana
atau  aktivitas  pembangunan  sumber  daya  manusia  di  desa  Tumbang  Bantian yang jelas dinyatakan dalam dokumen rencana, dan dokumen rencana tersebut di Musrenbang  desa  Tumbang  Bantian  juga  telah  disepakati  siapa  saja  yang  akan bertanggungjawab  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  seperti pengaspalan  jalan,  dan  pengembangan  kompetensi  masyarakat  desa  yang difasilitasi oleh desa.
(6) Budget Planning atau merancang anggaran
Dalam  pelaksanaannya,  proses  perencanaan  pembangunan  desa  Tumbang Bantian khususnya desa Musrenbang mengalokasikan aktifitas dan kegiatan yang akan  dilaksanakan  pada  dokumen  perencanaan  dengan  besaran  angka  tertentu. Selain  itu,  sejumlah  nominal  diberikan  kepada  yang  bertanggung  jawab  atas alokasi dana tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  dan  diskusi  pelaksanaan  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  (Musrenbangdes)  di  desa  Tumbang  Bantian,  dapat  disimpulkan bahwa  proses  pelaksanaannya  masih  belum  terlaksana  sesuai  dengan  6  tahapan perencanaan  yang  dikemukakan  oleh  Abe  Alexander.  Dimana,  pada  tahap  desa Musrenbang  tahap  observasi  atau  survei  tidak  bekerja  efektif  dan  efisien  karena  tanpa diberi  peluang  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  pendapatan  mereka.  Sedangkan pada proses membentuk masalah itu tidak dilakukan dengan benar disebabkan dilakukan pada  saat  sebelum  Musrenbang  desa,  serta  hanya  dihadiri  oleh  sekretaris  desa,  kepala organisasi  pemuda,  kaur  atau  kasi  pembangunan,  anggota  LPM,  KPMD,  kepala  RT, tanpa  dihadiri  oleh  masyarakat  secara  umum.  Pada  tahapan  mengidentifikasi  potensi yang  dilakukan  di  musrenbang  desa  masih  berupa  keuangan  tanpa  melihat  potensi wilayah daerah desa Tumbang Bantian.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diskusi  dan  kesimpulan  yang  telah  dinyatakan  di atas, berikut adalah saran dari peneliti, antaralain :
(1) Stakeholders untuk  menghadiri  dan  aktif  berpartisipasi  dalam  aktivitas musrenbang  di  desa  Tumbang  Bantian  serta  pemberitahuan  kepada  masyarakat
untuk  mencari  tahu  mana  yang  menjadi  sebuah  masukan  didasarkan  pada kebutuhan yang utama.
(2) Harus  ada  sikap  kepercayaan  dari  tokoh  desa  Bantian  Tumbang  untuk  diskusi termasuk formulasi masalah didasarkan saran yang telah diberikan oleh masukan masyarakat.
(3) Adanya mendiskusikan daya dukung berdasarkan potensi daerah di wilayah desa Tumbang Bantian.

## REFERENSI
Abe, A. (2002). Perencanaan Daerah Partisipatif . Pondok Edukasi.
Fauzi,  A.,  &  Oxtavianus,  A.  (2014).  Measurement  of  Sustainable  Development  in Indonesia.
MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan . https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.445
Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi Pembangunan . Pustaka Setia.
Kuncoro,  M.  (2012). Perencanaan  Daerah:  Bagaimana  Membangun  Ekonomi  Lokal, Kota dan Kawasan? Salemba Empat.
Kurnia,  A.,  Shaura,  A.,  Raharjo,  S.  T.,  &  Resnawaty,  R.  (2020).  Sustainable Development  Dan  CSR. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat . https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26211
Nurwanda, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). Unigal , 2 (1), 28–39.
Prayitno,  G.,  &  Maulida  Baiq,  A.  T.  N.  (2019).  Modal  Sosial  ,  Ketahanan  Pangan  dan Pertanian Berkelanjutan Desa Ngadireso , Indonesia Social Capital , Food Security and Sustainable Agriculture in Ngadireso Village , Indonesia. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif .
Rosana, E. (2012). Politik Partai Politik dan Pembangunan. TAPIs .
Rustiadi,  Ernan,  Sunsun,  Saefulhakim,  &  Dyah,  R.  P.  (2011). Perencanaan  dan Pengembangan Wilayah . Cresspen Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sembel,  T.,  Gosal,  R.,  &  Pangemanan,  S.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan  Desa  (Studi  di  Desa  Sinsingon  Barat  Kecamatan  Passi  Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Eksekutif , 2 (1). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/16194/15698
Setiawan,  F  dan  Rhama,  B.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  Pada  Desa  Citaman  Jernih  Kecamatan  Perbaungan  Kabupaten  Serdang
Bedagai. Jurnal Mediansosian , 7 (1), 14–28.
Setiawan,  F.  (2019).  Pengaruh  Teori  Pembangunan  Dunia  Ke  -3  Dalam  Teori Modernisasi  Terhadap  Administrasi  Pembangunan  Di  Indonesia. JISPAR,  Jurnal Ilmu  Sosial,  Politik  Dan  Pemerintahan , 8  No  2 ,  59–69.  https://e- journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/1033/831
Setiawan,  F.,  &  Saefulloh,  A.  (2019).  Kolaborasi  Yang  Dilaksanakan  Di  Kawasan Wisata  Dermaga  Kereng  Bangkirai  Kota  Palangka  Raya. Administratio:  Jurnal
Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan , 10 (2), 71–80. https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.95
Siagian,  S.  P.  (2008). Administrasi  Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya . Bumi Aksara.
Tarigan, R. (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi . Bumi Aksara. Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2012).  Pembangunan  Ekonomi  (Edisi  Kesebelas).  In Economic Development . Pearson.