## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 1, Februari 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENALARAN HUKUM DAN KONSEP HUKUM H.L.A. HART SEBAGAI SOLUSI  UNTUK  MEREDAKAN  GEJALA  ANTINOMI  DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

## I Wayan Budha Yasa
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada E-mail: budhayasa28@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023 Terbit: 1 Februari 2023 Keywords: Antinomy, Legal Reasoning,  The  Concept  of Law  H.L.A.  Hart,  Law Enforcement Antinomy  is  a  symptom  that  is  difficult  to  avoid within the scope of the law. Antinomic symptoms can occur  in  laws  and  regulations  as  well  as  in  law enforcement  carried  out  by  judges.  To  relieve antinomic symptoms, a study of the symptoms of the antinomy and solutions is needed. The preparation of this  article  aims  to  examine  and  describe  the intermediate antinomic symptoms in law enforcement in Indonesia between expediency, legal certainty, and justice. In addition, the author will also examine the legal reasoning and the concept of law H.L.A. Hart as a solution to relieve the symptoms of the antinomy. Normative research methods are used for  the  purposes  of  compiling  this  article  by prioritizing  a  conceptual  approach  to  analyze  the legal material used. The legal material collected as a support  for  writing  this  article  is  qualitatively constructed and presented descriptively. The results of the study show the antinomic symptoms between legal certainty, justice, and expediency are difficult to avoid in law enforcement in Indonesia. One example of  the  antinomic  symptoms  is  in  law  enforcement carried out by judges on cases of illegal fishing in the Indonesia  EEZ  area.  To  relieve  these  antinomic symptoms,  legal  reasoning  and  the  concept  of  law H.L.A. Hart can certainly be a solution, but good legal reasoning is needed by the judge in his consideration of  deciding  the  case,  while  for  the  concept  of  law H.L.A. Hart must be clear about the existence in the Indonesian legal system.

## Abstrak
Kata kunci:
Antinomi, Penalaran
Hukum,  Konsep  Hukum H.L.A.  Hart,  Penegakan
Hukum Corresponding Author:
I  Wayan  Budha  Yasa,  e-mail  : budhayasa28@gmail.com Antinomi merupakan suatu gejala yang sulit untuk dihindari  dalam  ruang  lingkup  hukum.  Gejala antinomi dapat terjadi dalam peraturan perundang- undangan  maupun  dalam  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  hakim.  Untuk  meredakan  gejala antinomi,  diperlukan  kajian  terhadap  gejala antinomi  itu  sendiri  dan  juga  solusi  untuk meredakannya.  Penyusunan  artikel  ini  bertujuan untuk  mengkaji  dan  mendeskripsikan  gejala antinomi  antara  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia  antara  kemanfaatan,  kepastian  hukum, dan keadilan. Selain itu, penulis juga akan mengkaji tentang penalaran hukum dan konsep hukum yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart sebagai solusi untuk meredakan  gejala  antinomi  tersebut.  Metode penelitian  normatif  digunakan  untuk  keperluan tujuan penyusunan artikel ini dengan mengedepankan  pendekatan  konseptual  untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum  yang  terkumpul  sebagai  penunjang penulisan  artikel  ini  dikontruksi  secara  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  gejala  antinomi  antara kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan merupakan  hal  yang  sulit  untuk  dihindari  dalam penegakan hukum  di Indonesia. Salah satu contoh adanya  gejala  antinomi  tersebut  yaitu  dalam penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim terhadap kasus illegal fishing di wilayah ZEEI. Untuk meredakan  gejala  antinomi  tersebut,  penalaran hukum  ( legal  reasoning )  dan  konsep  hukum  ( the concept of law ) H.L.A. Hart tentunya dapat menjadi solusi,  akan  tetapi  diperlukan  penalaran  hukum yang  baik  oleh  hakim  dalam  pertimbangannya memutus perkara, sedangkan untuk konsep hukum H.L.A.  Hart  juga  harus  jelas  eksistensinya  dalam sistem hukum Indonesia. @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Teori  hukum  merupakan  salah  satu  bidang  studi  yang  mencakup karakteristik  esensial  pada  hukum  dengan  tujuan  mengetahui  landasan  dasar hukum dan hal pembeda hukum dengan peraturan lainnya melalui analisis unsur- unsur  dasar  dari  hukum. 1 Pengertian  teori  hukum  yang  dikemukakan  oleh  John
1 Zainal  Arifin  Mochtar  dan  Eddy  O.S.  Hiariej,  (2021), Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum:  Memahami  Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum , Indonesia: Red & White Publishing, hal. 45.
Finch tersebut memberi pemahaman bahwa, mempelajari teori hukum bertujuan untuk  memahami  esensi  dari  hukum  itu  sendiri.  Menurut  Jan  Gijssels  dan  Van Hoecke, posisi sentral antara filsafat hukum dan dogmatika hukum menjadi tempat dari keberadaan teori hukum. 2 Secara vertikal, posisi tengah antara filsafat hukum dan dogmatika hukum merupakan letak dari teori hukum 3 Dari tiga tigkatan yang terdapat  dalam kajian  hukum  tersebut,  filsafat  hukum  menggunakan  pendekatan atau aliran pemikiran yang dikenal dalam ilmu hukum untuk mempelajari abstraksi tingkat  tinggi,  dogmatika  hukum  mempelajari  aturan,  standar,  dan  asas  hukum untuk kepentingan praktis, dan teori hukum mempelajari hal-hal yang mencakup kajian filsafat hukum dan dogmatika hukum. 4
Tujuan teori hukum mempelajari hukum yaitu untuk memahami lebih baik dan  lebih  dalam  tentang  hukum  ( omwille  van  het  recht )  serta  bertugas  dalam penerapan  hukum  sebagai  pemberi  landasan  teori  dan  pengemuka  metode  yang tepat. 5 Sedangkan tugas teori hukum menurut Gustav Radbruch dalam formulasinya yaitu  untuk  memperjelas  dasar-dasar  filsafat  hukum  yang  paling  dalam  serta memperjelas  nilai-nilai  dan  postulat-postulat  hukum. 6 Hal  ini  yang  kemudian penulis menyadari bahwa memahami teori hukum bukan sesuatu hal yang mudah, akan tetapi dalam mempelajari hukum, pemahaman akan teori hukum merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, teori hukum juga berada dalam posisi sentral diantara  filsafat  hukum  dan  dogmatika  hukum,  yang  mana  fokus  kajiannya mencakup secara keseluruhan yang sangat luas.
Pemahaman mengenai teori hukum tentunya sangat diperlukan bagi negara dengan  konsep  hukum  ( rule  of  law ),  dimana  hukum  ditempatkan  pada  posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Seperti halnya Indonesia dalam UUD NRI 1945  ditentukan  sebagai  negara  hukum. 7 Sebagai  negara  hukum,  yang  menjadi panglima dalam dinamika berbagai bidang kehidupan bernegara adalah hukum dan bukan ekonomi, politik atau yang lainnya. 8 Ungkapan klasik “ ubi societas ibi ius ” juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari  eksistensi  Indonesia  sebagai  negara  hukum, dimana artinya adalah  di mana ada masyarakat di situ ada  hukum. 9 Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum diperlukan untuk mengatur hubungan  antara  individu-individu  yang  ada  dalam  masyarakat.  Pola  hubungan antar  individu  tersebut  menghasilkan  sebuah  nilai-nilai  yang  mengakar  dalam kepribadian  bangsa  Indonesia.  Kepribadian  bangsa  itu  kemudian  melandasi Pembukaan UUD NRI 1945 termasuk Pasal-Pasal di dalamnya untuk memuat tujuan
2 Peter Mahmud Marzuki, (2021), Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi) , Jakarta: Kencana, hal. 25.
3 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit ., hal. 51.
4 Ibid .
5 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit ., hal. 26.
6 W.  Friedmann,  (1993), Teori  &  Filsafat  Hukum:  Telaah  Kritis  Atas  Teori-Teori  Hukum  (Susunan  I) , Penerjemah Mohamad Arifin, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 2.
7 Indonesia, (2020), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemen (Cet. 1) , Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.
8 Jimly Asshiddiqie, (2011), Gagasan Negara Hukum Indonesia , dalam Makalah yang Disampaikan dalam Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit ., hal. 41.
dan  cita-cita  bangsa  dan  negara,  norma  dasar,  termasuk  cita  hukum  bangsa  dan negara Indonesia. 10
Menurut Radbruch, terdapat tiga prinsip umum yang merupakan klasifikasi dalam  suatu  bentuk  negara  hukum  yang  melembagakan  cita  hukum  ( idee  des Reschts ),  yaitu  kemanfaatan  ( zweckmassigkeit ),  keadilan  (gerechtigkeit)  dan kepastian hukum ( rechtssicherheit ). Secara ideal, di dalam hukum haruslah terdapat ketiga prinsip tersebut dengan imbang dan proposional baik undang-undang dan juga  putusan  hakim,  dengan  harapan  agar  tidak  ada  salah  satu  unsur  yang  tidak terakomodasi.  Walau  demikian,  untuk  membuat  hukum  yang  sangat  proposional sejatinya merupakan hal yang sangat sulit. Hal itu dikarenakan, terdapat nilai-nilai yang saling bertentangan dalam landasan dasar dari cita hukum yang satu dengan yang  lainnya 11 Meskipun  dalam  menentukan  hukum  yang  proporsional  bukan sesuatu hal yang mudah, aparat penegak hukum seperti hakim dalam setiap perkara yang  diputusnya  memiliki  kewajiban  agar  kepastian  hukum,  keadilan,  dan kemanfaatan dapat dipertimbangkan secara seksama dengan cara menyeimbangkan  ketiga  prinsip  tersebut  sesuai  kreativitas  hakim  dalam memberikan  putusan. 12 Mengingat  dalam  menentukan  hukum  yang  proporsional merupakan  hal  yang  sulit,  maka  gejala  antinomi  tersebut  pasti  akan  selalu menghiasi  produk  hukum  (undang-undang)  yang  ditetapkan  dan  juga  putusan- putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap oleh hakim melalui pengadilan.
Gejala antinomi yang sulit dihindari dalam hal legislatif membentuk undang- undang  maupun  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  tercermin  dalam  realitas sosial yang ada di Indonesia. Dimana banyaknya undang-undang hasil legislasi dari badan  legislatif dan  kebijakan  dari  pemerintah diuji  materiil  dan  dibatalkan  oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Hal  itu  diakibatkan,  prinsip  keadilan  dan  kepastian hukum  termasuk  kemanfaatan  tidak  tercermin  dalam  materi  muatan  undang- undang. 13 Selain tercermin dalam setiap produk hukum yang dihasilkan oleh pihak berwenang, antinomi juga dapat tercermin dalam putusan-putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap oleh hakim melalui pengadilan. Dalam satu perkara hukum yang sama khususnya perkara pidana, para hakim dalam putusannya tidak selalu sama. Tidak selalu sama yang dimaksud bukan sebatas berat ringannya sanksi yang diberikan terhadap terdakwa, akan tetapi dari sudut pandang hakim menafsirkan hukum yang melandasi putusannya saja sudah tidak memiliki kesamaan persepsi. Sehingga putusan yang dihasilkan di satu sisi tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum akibat ketidaksesuaian putusan dengan aturan hukum yang ada, sedangkan di sisi yang lain juga tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.
Berkaitan  dengan  adanya  gejala  antinomi  hukum,  penulis  menyadari  dan memahami  bahwa  tidak  ada  teori  hukum  yang  sempurna,  hal  itu  dikarenakan terdapat  kelebihan  dan  kekurangan  tersediri  dari  teori-teori  yang  melandasi perkembangan hukum saat ini. Selain itu, dalam teori hukum wajib mengakomodasi
10 Ning Herlina, (2018), Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  1945, Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Vol.  4,  No.  2,  hal.  675,  DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.107 .
11 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit ., hal. 189.
12 Ibid ., hal. 190.
13 Zainal  Arifin  Mochtar,  (2015),  Antinomi  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia, Hasanuddin Law Review , Vol. 1(3), hal. 336, DOI: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i3.112 .
secara proposional hal-hal yang saling bertentangan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya bias terhadap salah satu hal yang dapat  memicu adanya ketegangan. 14 Untuk itu, diperlukan kajian lebih lanjut guna mengetahui solusi untuk meredakan gejala antinomi tersebut. Sebagai penunjang dalam melakukan kajian, terdapat hasil kajian  yang  menjadi  prioritas  rujukan  dalam  penulisan  artikel  ini  yaitu  mengacu pada artikel dalam jurnal ilmiah terdahulu. Adapun artikel dalam jurnal ilmiah yang dijadikan rujukan untuk penulisan artikel ini adalah artikel yang ditulis oleh Fence M. Wantu (2007) berjudul “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim ” , yang membahas  tentang  kondisi  terjadinya  antinomi  dan  penegakan  hukum  oleh hakim. 15 Selain itu, yang menjadi rujukan selanjutnya adalah artikel yang ditulis oleh Zainal  Arifin  Mochtar  (2015)  berjudul “ Antinomi  dalam  Peraturan  Perundang- undangan  di  Indonesia ” ,  yang  mendeskripsikan  beberapa  perdebatan  antinomi yang  menggambarkan  adanya  fenomena  antinomi  yang  menghiasi  peraturan perundang-undangan di Indonesia. 16
Dua artikel di atas merupakan artikel yang relevan untuk menjadi rujukan awal  bagi  penulis  untuk  melakukan  kajian  yang  relevan  selanjutnya.  Mengingat, dalam artikel-artikel tersebut terdapat hasil kajian yang mendeskripsikan antinomi yang menghiasi peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi atau  kebijakan  eksekutif  dan  juga  antinomi  dalam  penegakan  hukum  khususnya yang dilakukan oleh hakim di  Indonesia.  Akan tetapi,  dalam dua artikel tersebut, belum  dikaji  lebih  lanjut  mengenai  solusi  untuk  meredakan  gejala  antinomi tersebut.  Untuk  itu,  selain  mengkaji  dan  mendeskripsikan  gejala  antinomi  dalam penegakan  hukum  di  Indonesia  antara  kemanfaatan,  kepastian  hukum,  dan keadilan, penulis juga akan mencoba mengkaji lebih lanjut terkait solusi yang dapat digunakan untuk meredakan gejala antinomi tersebut. Merujuk pada artikel-artikel yang digunakan sebagai prioritas dalam penulisan artikel ini serta beberapa sumber referensi  lainnya,  penulis  dapat  memberikan  hipotesis  terkait  solusi  yang  dapat digunakan  untuk  meredakan  gejala  antinomi  yang  dimaksud.  Hipotesis menunjukkan bahwa
Dari uraian di atas, dapat diketahui latar belakang pembahasan dalam artikel ini. Sehingga dalam pembahasannya, akan dilakukan kajian dan deskripsi terhadap: (1)  gejala  antinomi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  antara  kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan; dan (2) penalaran hukum dan konsep hukum H.L.A. Hart sebagai solusi untuk meredakan gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia  antara  kemanfaatan,  kepastian  hukum,  dan  keadilan.  Tujuan dilakukannya  kajian  tersebut  adalah  untuk  mengetahui  gejala  antinomi  dalam penegakan hukum di Indonesia antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan serta mengetahui bahwa penalaran hukum dan juga konsep hukum dari H.L.A. Hart dapat menjadi solusi untuk meredakan gejala antinomi yang dimaksud.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian hukum normatif penulis gunakan dalam menyusun artikel ini.  Metode  penelitian  normatif  (doktrinal)  digunakan  untuk  keperluan  tujuan
14 Zainal Arifin Mochtar, Op.Cit ., hal. 336.
15 Fence  M.  Wantu,  (2007),  Antinomi  dalam  Penegakan  Hukum  oleh  Hakim, Mimbar  Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 19(3), hal. 387-398.
16 Zainal Arifin Mochtar, Op.Cit ., hal. 316-336.
penyusunan artikel ini dengan mengedepankan pendekatan kasus dan konseptual untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka. 17 Data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim  serta  bahan  hukum  sekunder  seperti  berbagai  literatur  yang  berkaitan dengan topik kajian. Setelah bahan hukum terkumpul sebagai penunjang penulisan artikel ini, maka selanjutnya akan dikontruksi secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gejala  Antinomi  dalam  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  Antara Kemanfaatan, Kepastian Hukum, dan Keadilan
Antinomi  disebut  sebagai  pertentangan  yang  secara  berkesinambungan antara  norma-norma  dalam  setiap  aturan  hukum  yang  diciptakan  Hal  tersebut mengindikasikan bahwa, di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dari norma hukum selalu tidak dapat menghindari adanya antinomi atau  pertentangan. 18 Meskipun  esensi  dari  antinomi  adalah  pertentangan,  akan tetapi  hal-hal  yang  saling  bertentangan  tersebut  saling  membutuhkan  satu  sama lain,  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan.  Dengan  kata  lain  antinomi  juga  dapat diistilahkan  sebagai  konflik  antara  dua  unsur,  tetapi  dua  unsur  tersebut  saling membutuhkan. 19 Selain dalam peraturan perundang-undangan, antinomi juga akan selalu  muncul  dalam  penegakan  hukum  khususnya  oleh  hakim  sebagai  aparat penegak hukum. 20 Terlepas dari adanya antinomi dalam lingkup hukum tersebut, idealnya dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum khususnya  yang  dilakukan  oleh  hakim  harus  mengandung  tiga  prinsip  yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 21 Akan tetapi ketiga prinsip tersebut masih  saja  bertentangan  dalam  materi  muatan  suatu  undang-undang    dan  juga dalam  penegakannya.  Hal  yang  paling  umum  terjadi  yaitu  antinomi  antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.
Gejala  antinomi  dalam  norma  hukum  khususnya  antara  kemanfaatan, kepastian  hukum,  dan  keadilan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan penegakan  hukum  bukan  sekedar  asumsi  belaka.  Penulis  telah  mengidentifikasi salah  satu  ketentuan  dalam  aturan  hukum  yang  berlaku  termasuk  dalam penegakannya oleh hakim di Indonesia yang menunjukkan adanya gejala antinomi tersebut.  Sehingga  aparat  penegak  hukum  khususnya  hakim  dalam  menegakkan hukum  mengalami  sebuah  dilema  atau  tantangan  tersendiri.  Ketentuan  aturan hukum  dan  putusan  hakim  yang  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum  akan digunakan  dalam  artikel  ini  merupakan  contoh  sebagai  penunjang  kajian  untuk mengetahui  gejala  antinomi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan serta upaya untuk meredakan gejala
17 Ishaq,  (2020), Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi ,  Bandung: Alfabeta, hal. 66.
18 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit ., hal. 181.
19 Fence M. Wantu, Op.Cit ., hal. 389-390.
20 Ibid ., hal. 397.
21 Ibid .
antinomi tersebut dengan menggunakan penalaran hukum dan juga dengan konsep hukum dari H.L.A. Hart. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Nomor 45 Tahun 2009 (Undang-Undang Perikanan). Bunyi dari ketentuan tersebut adalah:
“ Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. ” 22
Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah ZEEI yang merupakan singkatan dari Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia.  Ketentuan  pasal  tersebut  merupakan  komitmen Indonesia karena telah meratifikasi UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 , dimana Pasal 73 ayat (3) konvensi tersebut berbunyi sebagai berikut.
“ Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive  economic  zone  may  not  include  imprisonment,  in  the  absence  of agreements  to  the  contrary  by  the  States  concerned,  or  any  other  form  of corporal punishment. ” 23
Merujuk  pada  dua  dasar  hukum  di  atas,  dalam  memutus  perkara illegal fishing di wilayah ZEEI, dimana pelakunya adalah warga negara asing (WNA), hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana denda. Akan tetapi dalam penerapannya, terdapat putusan hakim yang menjatuhkan sanksi penyertaan sanksi pidana denda berupa  kurungan  bilamana  denda  tidak  dibayarkan  oleh  terdakwa.    Padahal Mahkamah  Agung  (MA)  Republik  Indonesia  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  2015  yang  di  dalamnya  terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut,
“ Dalam  perkara  Illegal  Fishing  di  wilayah  ZEEI  terhadap  Terdakwa  dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. ” 24
Meskipun  terdapat  ketentuan  dalam  SEMA  No.  3  Tahun  2015  untuk mempertegas aturan-aturan sebelumnya yang terkait seperti sebagaimana maksud dari Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, tetapi tetap saja masih ada putusan yang tidak  sesuai.  Ketidaksesuaian  tersebut  merujuk  pada  sanksi  yang  dijatuhkan terhadap  terdakwa  tidak  hanya  sanksi  pidana  denda,  tetapi  disertai  pula  dengan pidana pengganti berupa kurungan. Selain itu,  SEMA No. 3 Tahun 2015 sejatinya menentang Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai hukum yang lebih tinggi, yakni perihal aturan  tentang  kurungan  pengganti  denda  (subsidair).  Konflik  norma  tersebut menimbulkan  disparitas  putusan  hakim  yang  mengadili  perkara illegal  fishing . Disparitas  putusan  yang  dimaksud  yakni  terdapat  putusan  yang  menggunakan SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam memutus perkara sebagai bahan pertimbangan dan
22 Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2004  Tentang  Perikanan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2OO9  Nomor  154, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
23 United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  1982 ,  tersedia  pada  laman: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf .
24 Surat  Edaran  Nomor  03  Tahun  2015  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
ada pula putusan yang mempertimbangkan Pasal 30 ayat (2) sebagai bahan untuk memutus perkara. Adapun contoh putusan (kasus) yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian  sebagaimana  dimaksud,  yaitu  Putusan  MA  Nomor:  1976 K/Pid.Sus/2017 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus terdakwa Huynh Thanh Phong dalam tingkat kasasi. Terdakwa merupakan WNA asal Vietnam sebagai  pelaku illegal  fishing di  wilayah  ZEEI.  Dalam  amar  putusannya,  MA menyatakan  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa  terdakwa  Phong  telah  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana “ Dengan  sengaja  mengoperasikan  Kapal Penangkap  Ikan  Berbendera  Asing  di  ZEEI  yang  tidak  memiliki  SIPI” dan  pidana denda  sebesar  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dijatuhkan  kepada terdakwa dengan ketentuan pidana denda akan diganti dengan kurungan selama 6 (bulan) sebagai subsidair apabila denda tersebut tidak dibayarkan. 25
Selain putusan di atas, terdapat juga putusan terkait perkara illegal fishing di wilayah ZEEI, akan tetapi putusan yang diberikan oleh hakim tidak sama. Adapun putusan  yang  dimaksud  adalah  Putusan  MA  Nomor  738  K/PID.SUS/2017  yang memeriksa Nguyen Ngoc Minh Voung yang merupakan WNA asal Vietnam sebagai pelaku illegal fishing di wilayah ZEEI. Dalam amar putusannya, permohonan kasasi dari  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Pontianak  sebagai  pemohon  dinyatakan ditolak oleh MA. Adapun permohonan kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak yang ditolak yaitu pada intinya memohon agar terdakwa Voung dijatuhi sanksi  pidana  kurungan  sebagai  subsidair  apabila  sanksi  pidana  denda  tidak dibayar.  Hakim  yang  dalam  hal  ini  MA  berpendapat  bahwa  pada  intinya  alasan Penuntut  Umum  yang  berkeberatan  karena  terdakwa  tidak  dijatuhi  pidana kurungan sebagai pengganti (subsidair) dari pidana denda keliru atau tidak benar, karena dalam menerapkan hukum Judex Facti tidak salah atau sudah sesuai. Artinya, putusan MA tersebut pada intinya sepakat dengan Judex Facti , yaitu dijatuhkannya pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Voung, tanpa disertai subsidair sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum. 26
Berdasarkan  dua putusan di atas, terlihat adanya disparitas sanksi pidana yang  dijatuhkan  oleh  hakim  MA.  Dimana  MA  dalam  Putusannya  Nomor:  1976 K/Pid.Sus/2017  mengedepankan  prinsip  keadilan  dan  kemanfaatan  dengan mengesampingkan  ketentuan  yang  ada.  Sedangkan  Putusan  MA  Nomor  738 K/PID.SUS/2017  mengedepankan  prinsip  kepastian  hukum  dengan  mengikuti ketentuan  yang  ada  tetapi  mengesampingkan  prinsip  keadilan  dan  kemanfaatan. Lebih jelasnya, sanksi pidana yang dijatuhkan MA dalam Putusannya Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 merupakan upaya untuk mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan  kemanfaatan,  meskipun  prinsip-prinsip  kepastian  hukum  kemudian dikesampingkan. Disamping itu, diberikannya sanksi pidana pengganti denda juga dalam  upaya  untuk  mencegah  dan/atau  memberikan  konsekuensi  hukum  bagi terdakwa yang tidak membayar denda, terlebih terdakwa merupakan WNA. Secara logika, ketika sanksi pidana denda tidak memiliki konsekuensi yuridis apabila tidak dibayar, maka kemungkinan besar denda bisa saja tidak dibayarkan oleh terdakwa. Jika  hal  tersebut  terjadi,  maka  aparat  penegak  hukum  dalam  berupaya  untuk
25 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1976 K/Pid.Sus/2017 perihal Kasasi perkara Huynh Thanh Phong, 14 Desember 2017.
26 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  738  K/PID.SUS/2017  perihal  Kasasi  perkara  Nguyen  Ngoc  Minh Voung, 6 September 2017.
melakukan penegakan hukum akan sia-sia dan justru menimbulkan kerugian akibat pengeluaran biaya yang digunakan dalam upaya penegakan hukum. Disamping itu kejahatan illegal fishing akan terus terjadi akibat tidak adanya efek jera bagi pelaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus illegal fishing yang selalu ada setiap tahunnya. 27
Dijadikannya SEMA No. 3 Tahun 2015 sebagai bahan pertimbangan hakim dalam  memutus  perkara,  sejatinya  menimbulkan  kekhawatiran  tersediri  yaitu terdakwa bisa saja tidak melaksanakan pembayaran denda yang merupakan sanksi pidana atas perbuatan illegal fishing yang dilakukan di wilayah ZEEI. Dikarenakan, tidak  adanya  konsekuensi  yuridis  yang  dapat  menjerat  terdakwa  apabila  tidak melaksanakan pidana denda tersebut. 28 Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan MA Nomor 738 K/PID.SUS/2017 mengedepankan prinsip-prinsip kepastian hukum dengan mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud  dalam  Putusan  MA  Nomor:  1976  K/Pid.Sus/2017.  Hakim  MA  dalam menjatuhkan  putusan  memiliki  pertimbangan  agar  putusan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 dan Undang-Undang Perikanan serta tidak melanggar ketentuan dalam konvensi yang telah diratifikasi Indonesia yaitu UNCLOS 1982.
Dari contoh yang digunakan, diketahui bahwa telah terjadi antinomi antara kemanfaatan  dan  keadilan  dengan  kepastian  hukum.  Antinomi  timbul  dalam penegakan  hukum  seperti  yang  terlihat  dalam  putusan  hakim  tersebut  tidak terlepas  dari  adanya  antinomi  dalam  aturan  hukum  terkait.  Selain  itu,  antara peraturan  perundang-undangan  sebagai  aturan  hukum  dan  penegakan  hukum sejatinya  tidak  dapat  dipisahkan  dan  merupakan  satu  kesatuan  dalam  sistem hukum.  Sehingga,  ketika  terdapat  antinomi  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan,  maka  dapat  berimplikasi  dalam  penegakan  hukum  yang  dilakukan. Untuk  menghindari  terjadinya  ketegangan-ketegangan  yang  berkesinambungan dalam penegakan  hukum  di  Indonesia,  maka diperlukan  solusi  untuk  meredakan gejala  antinomi  yang  dialami.  Sehingga  dalam  penegakan  hukum,  prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan mampu diakomodir dengan seimbang dan proposional.

## 2. Penalaran  Hukum  dan  Konsep  Hukum  H.L.A.  Hart  sebagai  Solusi  untuk Meredakan Gejala Antinomi dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat gejala antinomi dalam aturan hukum dan dalam penegakan hukum oleh hakim. Hal tersebut  mengacu  pada  contoh  yang  digunakan  yaitu  Pasal  102  Undang-Undang Perikanan serta MA dalam Putusannya Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 dan MA dalam Putusannya  Nomor  738  K/PID.SUS/2017.  Untuk  meminimalisir  timbulnya
27 Rony  Ariyanto  Nugroho,  “ Kasus-Kasus  Illegal  Fishing  di  Indonesia ”,  (19  Mei  2022),  tersedia  pada laman: https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/19/00300031/kasus-kasus-illegal-fishing-di- indonesia , diakses 22 Oktober 2022.
28 I  Dewa  Ayu  Maheswari  Adiananda,  I  Gede  Eggy  Bintang  Pratama,  dan  Ida  Ayu  Brahmantari  Manik Utama, (2019), Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana , 8(2), hal. 246.
ketegangan-ketegangan  akibat  adanya  antinomi  dalam  perundang-undangan sebagai  aturan  hukum  dan  dalam  penegakan  hukum  tersebut,  tentu  diperlukan upaya  yang  tepat  dalam  mengatasinya  sehingga  prinsip-prinsip  kemanfaatan, kepastian  hukum,  dan  keadilan  sebagai  cita  hukum  dapat  diporsikan  secara seimbang dan proposional dalam perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim.
Dalam  upaya  untuk  meredakan  gejala  antinomi  antara  kepastian  hukum, keadilan,  dan  kemanfaatan,  diperlukan  rujukan  awal  untuk  menemukan  suatu konsep  atau  gagasan  yang  selanjutnya  akan  dikaji  lebih  lanjut  guna  mengetahui apakah  hal  tersebut  ideal  digunakan  untuk  meredakan  gejala  antinomi  yang dimaksud.  Adapun  tiga  sumber  yang  akan  menjadi  rujukan  untuk  mengetahui konsep  yang  dimaksud,  yaitu: Pertama ,  mengacu  pada  artikel  yang  ditulis  oleh Fence M. Wantu (20 07) berjudul “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim” . Wantu  mengemukakan  bahwa  antinomi  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan dapat  diatasi  dengan  proses  pembuatan  produk  peraturan  ( law  making  process ). Artinya, apabila dibuat dengan cara yang benar, maka aturan yang diciptakan juga akan  benar  dan  adil.  Begitu  juga  materi  muatan  dari  aturan  yang  dibuat  dengan benar  akan  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  dan  kepentingan  individu  dan masyarakat juga akan diberi manfaat yang sebesar-besarnya oleh aturan tersebut. 29 Selain itu, untuk mengatasi selalu adanya gejala antinomi dalam penegakan hukum, diperlukan  sikap  tegas  dari  hakim  berupa  keberanian  dalam  mengambil keputusan. 30
Kedua , mengacu pada artikel yang ditulis oleh Zainal Arifin Mochtar (2015) berjudul “Antinomi dalam Peraturan Perundang - undangan di Indonesia” . Mochtar mengemukakan  bahwa  dalam  perundang-undangan,  antinomi  merupakan  salah satu  hal  sulit  untuk  dihindari.  Diperlukan  kearifan  dan  kebijaksanaan  dalam menghadapi antinomi dalam perundang-undangan. Hal itu dikarenakan, antinomi dapat  diselesaikan  secara  arif  dan  bijaksana,  meskipun  antinomi  sebagai  bagian integral  dari  kerangka  hukum  sehingga  tidak  bisa  dihilangkan  oleh  pembentuk undang-undang  dan  aparat  penegak  hukum.  Untuk  membantu  menyelesaikan ketegangan  yang  lahir  dari  antinomi,  maka  diperlukan  alasan  hukum  ( legal reasoning )  yang  tepat  dan  kuat. 31 Ketiga ,  mengacu  pada  buku  dari  Zainal  Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej yang berjudul “Dasar -Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori,  Asas  dan  Filsafat  Hukum” .  Dalam  bukum  tersebut  terdapat  hal menarik  berkaitan  dengan  konsep  untuk  menghilangkan  gejala  antinomi  hukum. Hal menarik yang dimaksud merujuk pada pandangan dari Herbert Lionel Adolphus Hart atau lebih dikenal dengan nama H.L.A. Hart tentang the concept of law (konsep hukum). Penulis mengemukakan bahwa konsep hukum yang dibicarakan oleh Hart bukan  hanya  perihal  keinginannya  untuk  menjebatani  antara  positivisme  klasik, naturalis,  dan  sosiologis,  tetapi  juga  berbicara  perihal  keinginan  untuk menghilangkan gejala  antinomi yang sering dialami dalam ruang lingkup hukum, seperti yang terjadi dalam tradisi positivisme klasik. 32
29 Fence M. Wantu, Op.Cit ., hal. 395.
30 Ibid ., hal. 387.
31 Zainal Arifin Mochtar, Op.Cit ., hal. 336.
32 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hal, 272.
Berdasarkan  tiga  rujukan  di  atas,  penulis  dapat  mengidentifikasi  bahwa untuk  meredakan  gejala  antinomi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, diperlukan solusi berupa penalaran hukum ( legal reasoning ) dan konsep hukum atau dikenal sebagai the concept of law dari  H.L.A.  Hart.  Untuk  mengetahui  apakah  penalaran  hukum  dan  juga  konsep hukum  dari  H.L.A.  Hart  dapat  menjadi  solusi  untuk  meredakan  gejala  antinomi tersebut,  maka  diperlukan  kajian  lebih  lanjut  baik  secara  teoritis  maupun penggunaannya  dalam  contoh  kasus  yang  telah  diuraikan  dalam  pembahasan sebelumnya. PERTAMA , penalaran hukum sebagai solusi untuk meredakan gejala antinomi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  antara  kemanfaatan,  kepastian hukum,  dan  keadilan.  Penalaran  hukum  merupakan  penerapan  logika  atau  cara berpikir  lurus  dalam  memahami  proposisi,  prinsip,  aturan,  dan  fakta  hukum. 33 Penalaran  hukum  dapat  diartikan  sebagai  pencarian  alasan  ( reason )  mengenai hukum  atau  dapat  pula  diartikan  sebagai  pencarian  landasan  hukum  oleh  hakim dalam  menyelesaikan  kasus  hukum  atau  memutus  perkara  yang  ditangani  di pengadilan. Setiap putusan pengadilan mengenai suau perkara, penalaran hukum tidak  dapat  dikesampingkan  karena  menjadi  satu  kesatuan.  Seorang  hakim  yang melakukan  penalaran  hukum  dapat  dilandasi  berbagai  aspek  seperti  filosofis, sosiologis  atau  teologis,  dan  juga  yuridis.  Hak tersebut  untuk  dapat menciptakan putusan  dalam  penegakan  hukum  yang  mencerminkan  prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. 34 Terdapat tiga aspek permasalahan hukum yang dapat ditangani dengan penalaran hukum, yaitu konflik norma, norma kosong, dan norma kabur. Pertama, dalam menghadapi konflik norma hukum, maka dapat  diperlakukan  asas  preferensi.  Disamping  itu,  untuk  menyelesaikan  konflik, terdapat  langkah  praktis  yaitu  dengan  cara disavowal atau  pengingkaran, invalidation atau  pembatalan, remedy atau  pemulihan,  dan reinterpretasi .  Kedua, hakim  dapat  melakukan  penafsiran  undang-undang  untuk  menemukan  hukum bilamana  terdapat  norma  kabur  atau  anorma  yang  tidak  jelas.  Ketiga,  hakim dianggap paham  tentang  hukum  “ius  curia  novit”,  sehingga hakim  tidak  boleh menolak  suatu  perkara  akibat  adanya  kekosongan  hukum.  Artinya,  hakim  wajib mengikuti, memahami dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 35 Berdasarkan  penjelasan  tentan  penalaran  hukum  di  atas,  jika  digunakan untuk  meredakan  gejala  antinomi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, maka diperlukan penalaran yang kuat dari hakim yang menangani suatu perkara. Karena pertimbangan hakim akan sangat menentukan  putusan  yang  akan  diberikan  kepada  terdakwa.  Dengan  kata  lain, pertimbangan hakim tersebut akan menjadi alasan kenapa hakim memutus suatu perkara  hukum  di  pengadilan.  Jika  merujuk  pada  contoh  kasus  yang  digunakan, dapat diketahui bagaimana penalaran hukum yang digunakan oleh hakim MA dalam Putusannya  Nomor:  1976  K/Pid.Sus/2017  dan  Putusannya  Nomor  738 K/PID.SUS/2017. Dari kedua putusan tersebut, dapat diketahui bahwa  MA dalam
33 Urbanus Ura Weruin, (2017), Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum, Jurnal Konstitusi , 14(2), hal. 392.
34 Nur  Iftitah  Isnantiana,  (2017),  Legal  Reasoning  Hakim  dalam  Pengambilan  Putusan  Perkara  di Pengadilan, Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam , 18(2), hal. 41, DOI: 10.30595/islamadina.v18i2.1920.
35 Habibul Umam Taqiuddin, (2019), Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 1(2), DOI: http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343 .
Putusannya Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 lebih proposional dalam mengakomodir prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan disbanding dalam Putusannya Nomor  738  K/PID.SUS/2017.  Karena  MA  dalam  Putusannya  Nomor:  1976 K/Pid.Sus/2017,  hakim  mempertimbangkan  berbagai  aspek  atau  kemungkinan yang  akan  terjadi  setelah  diputusnya  perkara illegal  fishing ,  meskipun  ada pandangan  lain  yang  menyatakan  bahwa  putusan  tersebut  tidak  sesuai  dengan SEMA No. 3 Tahun 2015, tetapi hakim mempertimbangkan bahwa SEMA tersebut bertentangan  dengan  Pasal  30  ayat  (2)  KUHP.  Sehingga  berdasarkan  asas preferensi, maka SEMA No. 3 Tahun 2015 dapat dikesampingkan, agar putusan yang dikeluarkan  oleh  hakim  dapat  mencerminkan  prinsip-prinsip  kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.
Melihat  putusan  hakim  yang  dapat  mengakomodir  prinsip-prinsip kemanfaatan,  kepastian  hukum,  dan  keadilan  sebagaimana  dimaksud  di  atas, tentunya  hal  tersebut  dapat  menunjukkan  bhawa  penalaran  hukum  dapat digunakan untuk meredakan gejala antinomi. Akan tetapi, tetap ada catatan bahwa, hakim harus memiliki penalaran hukum yang baik, agar prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memang benar-benar dapat diakomodir secara seimbang dan proposional. Sehingga ketegangan-ketegangan yang dapat timbul dari adanya gejala antinomi dapat diatasi dengan baik.
KEDUA , konsep hukum H.L.A. Hart sebagai solusi untuk meredakan gejala antinomi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  antara  kemanfaatan,  kepastian hukum, dan keadilan. Herbert Lionel Adolphus Hart atau dikenal H.L.A. Hart adalah seorang filsuf hukum Inggris yang terkenal dengan karyanya yang terkenal yaitu The Concept  of  Law yang  diterbitkan  pada  tahun  1961.  Buku  ini  berkembang  dan berkonsentrasi pada teori Hart tentang positivisme Hukum dan hubungan antara hukum,  paksaan  dan  moralitas.  Namun,  Hart  mengatakan  bahwa  tidak  ada interkoneksi seperti hukum adalah aturan hukum yang dibuat oleh manusia, dalam kerangka filsafat analitis. Menurutnya, gagasan kewajiban hanyalah aturan hukum yang  dipertahankan  dalam  suatu  masyarakat  karena  sangat  penting  untuk pemeliharaan  masyarakat  yang  baik.  Aturan-aturan  tersebut  diklasifikasikan menjadi dua, yaitu primary rules atau aturan primer dan secondary rules atau aturan sekunder. 36
H.L.A. Hart merupakan kaum positivis yang menyepakati apa yang disebut "tesis  pemisahan ” .  Dia mendukung  gagasan  pemisahan  hukum  dan  moral.  Dalam pandangannya, sebuah sistem hukum tidak serta merta membutuhkan kesesuaian dengan moralitas dan keadilan. Mereka tidak bisa menjadi kriteria validitas norma." Namun,  dia  mengakui  pengaruh  besar  moral  atas  perkembangan  dan  stabilitas hukum. 37 Meskipun H.L.A. Hart merupakan kaum positivisme hukum, akan tetapi dalam  meredakan  gejala  antinomi  sekiranya  konsep  hukumnya  tersebut  dapat digunakan. Hal tersebut merujuk pada pendapat Radbruch yaitu meskipun isinya tidak  adil  dan  tidak  pantas,  hukum  positif  dapat  menyelesaikan  konflik  antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, kecuali tingkat pertentangan antara
36 V. Pavithra, (2018), H.L.A Hart and the Concept of Law: Jurisprudential Insight, Supremo Amicus , 5, hal. 182.
37 Besik Loladze, (2014), Herbert Hart's Critique of Radbruch's Formula, Constitutional Law Review, 7, hal. 23.
hukum  positif  dengan  keadilan  tidak  dapat  ditoleransi.  Sehingga  keadilan  dapat menundukkan undang-undang tersebut 38
Dalam The Concept of Law , Hart menjelaskan bahwa keseluruhan hukum di dalam sistem hukum suatu negara merupakan suatu kesatuan dari dua tipe rules , yakni primary  rules dan secondary  rules . Primary  rules merupakan  norma-norma hukum  yang  memuat  kewajiban.  Sedangkan secondary  rules merupakan  norma hukum  yang  memuat  kewenangan  kepada  subjek  hukum,  dimana  norma  hukum tersebut berfungsi untuk mengubah, memodifikasi sampai mengontrol berjalannya primary rules . Dalam secondary rules , terdapat tiga rules yaitu: (1) rules of change , yaitu aturan-aturan yang memfasilitasi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mengubah primary rules; (2) rules of adjudication , yaitu aturan-aturan yang mengatur  lembaga  yudisial  dalam  menyelesaikan  sengketa  atau  permasalahan hukum; dan (3) rules of recognition yaitu aturan yang digunakan untuk mengakui primary rules . 39 Jika mencermati struktur yang dihasilkan dari kombinasi primary rules dan secondary rules , maka akan dapat ditemukan jantung dari sebuah sistem hukum.  Selain  itu,  dapat  pula  ditemukan  suatu  sarana  yang  paling  kuat  untuk menganalisis banyak hal yang sering membingungkan para ahli hukum. 40
Berkaitan  dengan  contoh  kasus  sebagaimana  telah  dideskripsikan,  maka dapat dilihat bahwa instrumen dapat memberi indikasi adanya keterkaitan hukum nasional dan internasioal. Untuk itu, perlu diperhatikan bahwa hukum internasional bukan sebuah sistem melainkan hanyalah ‘ a set ’ sebagaimana anggapan dari Hart. Lebih lanjut, Hart berpendapat bahwa hukum internasional hanyalah aturan-aturan hukum tentang kewajiban ( primary rules of obligation ). Hal itu dikarenakan hukum internasional tidak memiliki badan legislatif, pengadilan dengan yuridiksi memaksa, dan  organisasi  yang  tersentralisir.  Dengan  demikian,  maka  sejatinya  hukum internasional  merupakan  aturan  kewajiban  yang  menurut  Hart  disebut primary rules atau  sebagai  petunjuk  standar  bagi  tindakan  negara. 41 Mengingat  hukum internasional dikategorikan sebagai primary rules dalam konsep hukum H.L.A. Hart, maka  diperlukan rules  of  recognition , rules  of  adjudication ,  dan rules  of  change sebagai secondary  rules dengan  tujuan  untuk  memastikan  status primary  rules , memperjelas  kekaburan  dari primary  rules ,  dan  melakukan  penilaian  terhadap primary rules . Jika konsep hukum H.L.A. Hart tersebut digunakan untuk meredakan gejala antinomi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan seperti yang ada  dalam  contoh  kasus  yang  digunakan,  maka  diperlukan  identifikasi  apakah sistem hukum yang mendasari sudah mencerminkan konsep hukum H.L.A. Hart.
Berdasarkan  hasil  kajian  terhadap  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan contoh  kasus  yang  digunakan,  maka  dapat  diidentifikasi  hal  berikut.  Pertama, primary  rules yang  merupakan  aturan  kewajiban  dapat  dilihat  dari  adanya instrumen internasional berupa UNCLOS 1982 yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai standar negara dalam penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing di  wilayah  ZEE.  Kedua, rules  of  recognition yang  Hart  yang  merupakan  aturan
38 Ibid ., hal. 22.
39 Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit ., hal. 271-272.
40 H.L.A. Hart, (1997), Konsep Hukum , (Diterjemahkan dari karya H.L.A. Hart, The Concept of Law, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997)), Penerjemah M. Khozim, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 153.
41 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, (2006), Hukum Internasional Kontemporer , Bandung: Refika Aditama, hal. 14.
pengakuan  dilihat  dari  adanya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang Pengesahan  UNCLOS  1982.  Selain  menjadi  aturan  pengakuan,  undang-undang pengesahan UNCLOS 1982 tersebut juga menjadi rujukan bagi pembentukan atau pembaharuan  hukum  bagi  undang-undang  lainnya,  seperti  Undang-Undang Perikanan.  Ketiga, rules  of  adjudication yang  merupakan  aturan-aturan  yang mengatur aparatl lembaga yudisial dalam menyelesaikan kasus hukum dapat dilihat dari  adanya  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  Nomor  48  Tahun  2009. Keempat, rules  of  change yang  merupakan  aturan  yang  memfasilitasi  lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mengubah primary rules belum diketahui secara pasti. Hal itu dikarenakan UNCLOS 1982 sebagai primary rules dalam kasus yang digunakan, hanya dapat diubah melalui perjanjian internasional.
Dari  keempat  identifikasi  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  konsep  hukum H.L.A. Hart semestinya sudah tercermin dalam sistem hukum di Indonesia. Namun, untuk  meredakan  gejala  antinomi  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  antara kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan, tentunya tidak cukup hanya sekedar ada namun harus ideal dan proposional. Jika melihat contoh kasus yang digunakan, penulis  berpendapat  bahwa rules  of  adjudication memiliki  peran  yang  signifikan dalam  meredakan  gejala  antinomi  tersebut.  Karena  dalam rules  of  adjudication ditegaskan adanya kewenangan hakim menggali, mengkontruksi, serta menafsirkan norma yang kabur secara bertanggung jawab. Dengan rules of adjudication hakim selaku  aparat  penegak  hukum  dapat  menentukan  putusan  yang  ideal  dan proposional terhadap perkara-perkara yang ditanganinya. Sehingga, sekalipun ada ketentuan seperti SEMA No. 3 Tahun 2015, hakim akan menggunakan penalarannya untuk  mengakomodasi  prinsip-prinsip  kepastian  hukum,  keadilan,  dan kemanfaatan  dalam  memutus  suatu  perkara.  Jika  dikaitkan  dengan  contoh  kasus yang digunakan, maka Putusan MA Nomor: 1976 K/Pid.Sus/2017 cukup ideal dalam mengakomodir  prinsip  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Dengan diakomodirnya prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan secara ideal  dalam  penegakan  hukum  oleh  hakim,  maka  gejala  antinomi  yang  dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan dapat diredakan.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pemabahasan yang tertera di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa  gejala  antinomi  antara  kemanfaatan,  kepastian  hukum,  dan  keadilan merupakan hal yang sulit untuk dihindari dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal itu  tidak  terlepas  atas  cita  dan  tujuan  hukum  yang  diklasifikasikan  dalam  tiga prinsip oleh Radbruch yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Idealnya, tiga  prinsip  tersebut  harus  selalu  diakomodir  secara  seimbang  dan  proposional. Akan  tetapi,  menyadari  bahwa  prinsip-prinsip  dasar  tersebut  pada  dasarnya merupakan hal yang saling bertentangan, maka diperlukan solusi untuk merdakan pertentangan  yang  ada.  Tujuannya  agar  ketegangan-ketegangan  yang berkesinambungan  akibat  adanya  gejala  antinomi  dapat  dihindari.  Solusi  yang dapat  digunakan  untuk  meredakan  gejala  antinomi  antara  kepastian  hukum, keadilan,  dan  kemanfaatan  yaitu  penalaran  hukum  ( legal  reasoning )  dan  konsep hukum ( the concept of law ) yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart. Dua solusi untuk meredakan  gejala  antinomi  antara  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan
juga  harus  digunakan  dengan  baik  dan  proposional.  Hal  itu  dikarenakan  jika menggunakan  penalaran  hukum,  dibutuhkan  kemampuan  yang  baik  dari  hakim dalam  menggali  dan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  yang  terkait  dengan perkara  yang  ditangani,  sehingga  keputusan  yang  diambil  dapat  mengakomodir prinsip-prinsip  kepastian  hukum,  keadilan,  dan  kemanfaatan.  Sedangkan  untuk konsep  hukum  H.L.A.  Hart  juga  harus  jelas  eksistensinya  dalam  sistem  hukum Indonesia. Mengingat, dengan kejelasan eksistensi konsep hukum H.L.A. Hart dalam sistem hukum, maka permasalahan yang ada dalam primary rules akan dapat diatasi dengan secondary rules . Dengan diakomodirnya prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan,  dan  kemanfaatan  secara  seimbang  dan  proposional,  maka  ketegangan- ketegangan yang timbul akibat adanya gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia akan dapat diatasi dengan baik.
Saran
Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:
1. Kepada aparat penegak hukum, hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk  membantu  meredakan  gejala  antinomi  yang  sering  menghiasi  sistem hukum di Indonesia.
2. Kepada pembaca, selain gejala antinomi dalam penegakan hukum di Indonesia antara  kemanfaatan,  kepastian  hukum,  dan  keadilan,  terdapat  juga  gejala antinomi  yang  dapat  terjadi  dalam  konteks  lainnya.  Untuk  itu,  penulis menyarankan agar pembaca dapat menjadikan artikel ini sebagai rujukan awal untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap gejala antinomi yang ada dalam lingkup ilmu hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiananda, I. D. A. M., Pratama, I. G. E. B., Ayu, I., & Utama, B. M. (2019). Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana , 8(2), 237-248.
Asshiddiqie,  J.  (2011). Gagasan  Negara  Hukum  Indonesia .  Makalah  yang Disampaikan  dalam  Dialog  Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Friedmann, W. (1993). Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I) . Penerjemah Arifin, M. Jakarta: Rajawali Pers.
Hart,  H.L.A.  (1997). Konsep  Hukum (Diterjemahkan  dari  karya  H.L.A.  Hart, The Concept of Law , (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997)). Penerjemah M. Khozim. Bandung: Penerbit Nusa Media.
Herlina, N. (2018). Cita Hukum Pancasila Dapat Berkembang dalam Batang Tubuh Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945. Lex  Librum:  Jurnal  Ilmu Hukum , 4(2), 673-679, DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.107 . Indonesia.  (2020). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 beserta amandemen (Cet. 1) , Jakarta: Sinar Grafika.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 154, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073). Ishaq. (2020). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi . Bandung: Alfabeta.
Loladze,  B.  (2014).  Herbert  Hart's  Critique  of  Radbruch's  Formula. Constitutional Law Review , 7, 21-30.
Marzuki, P.M. (2021). Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana. Mochtar,  Z.  A.  (2015).  Antinomi  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di
Indonesia. Hasanuddin Law Review , 1(3), 316-336, DOI: http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i3.112 . Mochtar,  Z.A.  dan  Hiariej,  E.O.S.,  (2021), Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum:  Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum . Indonesia: Red & White Publishing.
Nugroho, Rony Ariyanto. “ Kasus-Kasus Illegal Fishing di Indonesia ” . (19 Mei 2022).
tersedia pada laman:
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/05/19/00300031/kasus- kasus-illegal-fishing-di-indonesia , diakses 22 Oktober 2022.
Isnantiana,  N.  I.  (2017).  Legal  Reasoning  Hakim  dalam  Pengambilan  Putusan Perkara di Pengadilan. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam , 18(2), 41-56.
Pavithra,  V.  (2018).  H.L.A  Hart  and  the  Concept  of  Law:  Jurisprudential  Insight. Supremo Amicus , 5, 182-192.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  738  K/PID.SUS/2017  perihal  Kasasi  perkara Nguyen Ngoc Minh Voung, 6 September 2017.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1976  K/Pid.Sus/2017  perihal  Kasasi  perkara Huynh Thanh Phong, 14 Desember 2017.
Taqiuddin, H. U. (2019), Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim,
JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 1(2), DOI:
http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343 .
Thontowi, J. dan Iskandar, P. (2006). Hukum Internasional Kontemporer . Bandung: Refika Aditama.
Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea  1982 ,  tersedia  pada  laman: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/uncl os_e.pdf .
Wantu,  F.  M.  (2007).  Antinomi  dalam  penegakan  hukum  oleh  hakim. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 19(3), 387-398. Weruin, U. U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum. Jurnal Konstitusi , 14(2), 374-395.