Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 1, Issue 4, Januari 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BISNIS RITEL TRADISIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN RITEL MODERN DI KOTA PADANG
Mhd. Khadafi Abdullah Magister of Law at Ekasakti University Email: gapi.khadafi@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  writing  of  this  scientific  paper  discusses  the  legal  protection  of  Traditional Retail  Business  Actors  Against  the  Development  of  Modern  Ritek  in  Padang  City.  The background of this scientific work is the number of modern retail minimarkets as well as shopping  centers  that  stand  in  line  with  the  development  of  the  city  of  Padang,  without accompanied  by  a  clear  regulation  in  accordance  with  what  has  been  mandated  by  the legislation  in  force.  What  causes  traditional  retailers  to  gain  competition  and  the conversion  of  traditional  retail  customers  to  modern  retailers.  The  aim  of  this  scientific work is to find out about the protection of legal protection for traditional retailers against the  development  of  modern  retail  in  the  city  of  Padang.  This  scientific  work  using descriptive analysis methods that can be drawn conclusions are: Presidential Regulation No.  112  of  2007  concerning  the  Arrangement  and  Guidance  of  Traditional  Markets, Shopping Centers and Modern Shops and Regulation of the Minister of Trade No. 70 / M- DAG / PER / 12/2013 concerning Structuring Guidelines Traditional Markets, Shopping Centers  and  Modern  Stores  have  provided  legal  protection  to  traditional  retailers, mandating regional orders to refer to regional regulations on zoning in the establishment of modern retail and traditional markets. But in fact the city government of Padang does not have regulations regarding the zoning.

## Keywords: Perlindungan Hukum, Ritel, dan Kebijakan

## PENDAHULUAN
Dalam kegiatan dunia perdagang- an, kedudukan hukum menjadi semakin penting dan  signifikan.  Hukum  tidak  lagi  dipandang  sebagai  faktor  pelengkap  dalam  suatu kegiatan, akan tetapi hukum menjadi faktor yang sangat penting dan dominan dalam suatu kegiatan  perdagangan  atau  bisnis,  karena  hukum  memiliki  peranan  dan  menjadi  faktor yang  sangat  penting  dan  dominan  dalam  suatu  proses  bisnis  dan  perdagangan  dimasa modern.
Perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  tidak  terlepas  dari  tujuan  dan  makna hukum  itu  yang  sesungguhnya.  Hukum,  merupakan  seperangkat  aturan  atau  asas  –  asas
yang dibuat oleh pemerintah dan bertujuan untuk memberik- an pelindungan dan kepastian hukum, serta memiliki sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum,  maka fungsi dan tujuan  hukum  telah berjalan dengan semestinya, tanpa membedakan asal – usul dari mana dirinya berada.
Philipus  M.  Hadjon  membedakan  dua  bentuk  perlindungan  hukum  yaitu: Perlindungan  hukum  yang  bersifat preventif, yaitu  perlindungan  hukum  yang  bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  permasalahan  atau  sengketa  dan  Perlindungan  hukum  yang represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul dikemudian hari. 2
Bagi pelaku usaha, adanya aturan hukum dapat memberikan jaminan dan rasa aman bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bisnis dan ivestasi dalam dunia perdagangan. Dengan adanya aturan hukum tersebut, maka terciptanya kegiatan bisnis perdagngan yang kondusif  serta  terhindar  dari  penguasaan  pasar  yang  dimonopoli  oleh  kelompok  atu golongan tertentu.
Bentuk  perlindungan  hukum  diimplementasikan  melalui  aturan  jelas  yang diterbitkan  oleh  pemerintah  serta  bertujuan  untuk  menciptakan  rekayasa  sosial  dan membawa perubahan ke arah lebih baik bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dan dalam dunia perdagang- an. Sebagaimana  fungsi  hukum  yaitu mem- pertahankan ketertiban dan keteraturan melalui kepastian hukum.
Dalam  tatanan  bisnis  ritel  terutama  ritel  modern,  pemerintah  melalui  Peraturan Presiden  Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  Dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional, Pusat  Perbelanjaan  Dan  Toko  Modern  serta  Peraturan  Menteri  Per-  dagangan  Nomor 70/M-DAG/PER  /12/  2013  tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional dan  Toko  Modern.  Bahwa  dalam  mendirikan  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan toko modern pemerintah pusat telah telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus mengacu perda zonasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha ritel modern dan pelaku usaha ritel tradisional. Pasal    1    angka    (1)    Undang – Undang   Nomor   7 Tahun      2014  tentang  Perdagangan 3 mendefenisikan  bahwa  perdagangan  adalah  tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas  wilayah  negara  dengan  tujuan  pengalihan  hak  atas  barang  dan/atau  jasa  untuk memperoleh  imbalan  atau  kompensasi.  Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Presiden
Republik  Indonesia  Nomor  112  Tahun  2007 4 tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern  mendefenisikan  bahwa  pasar  adalah area  tempat  jual  beli  barang  dengan  jumlah  penjual  lebih  dari  satu  baik  yang  disebut sebagai  pusat  perbelanjaan,  pasar  tradisional,  pertokoan,  mall,  plasa,  pusat  perdagangan maupun sebutan lainnya.
Selain  pasar,  dewasa  ini  industri  ritel  atau  pasar  ritel  menjadi  pilihan  bagi masyarakat  dalam memenuhi  kebutuhan sehari  –  hari masyarakat. Menurutt Kotler usaha eceran ( retailing ) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara  langsung  ke  konsumen  akhir  untuk  penggunaan  pribadi  dan  bukan  bisnis,  produk yang dijual pada ritel kebanyakan adalah produk untuk pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok. 5
Perpres  Nomor  112  Tahun  2007  membedakan  dua  jenis  ritel  yaitu  :  ritel  modern dan  ritel  tradisional.  Yang  dimaksud  ritel  modern  atau  toko  modern  adalah  toko  dengan sistem  pelayanan  mandiri,  menjual  berbagai  jenis  barang  secara  eceran  yang  berbentuk Minimarket , Supermarket , Department  Store , Hypermarket ,  ataupun grosir berbentuk Perkulakan. Sedangkan  yang dimaksud dengan ritel  tradisional  adalah tempat  usaha  yang ditata,  dibangun,  dan  dikelola  berupa  toko,  kios,  los,  warung,  pedagang  kelontong  dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi  serta  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  dengan  proses  jual  beli  barang  melalui tawar-menawar, serta dapat berupa tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  swasta,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan/atau  Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk pasar tradisional.
Seiring dengan meningkatnya serta majunya prekonomian global, keberadaan ritel modern  saat  ini  sangat  berkembang  termasuk  di  Indonesia. 7 Pertumbuhan  industri  ritel memberikan  kontribusi  besar  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  serta  penyerapan jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sejak didorongnya sektor ini, pertumbuhan ritel  berjaringan  telah  mendominasi  proporsi  sektor  ritel  di  Indonesia.  Penelitian  yang dilakukan  Rusno  diketahui  67%  responden  menyatakan  pesatnya  minimarket  waralaba berdampak  besar  pada  kontinuitas  usahanya  dan  33%  menyatakan  bahwa  dampak pesatnya minimarket waralaba pada strategi pemasaran.
Angka  pertumbuhan  industri  ritel  Indonesia  dipengaruhi  oleh  kekuatan  daya  beli masyarakat,  pertambahan jumlah penduduk, dan juga adanya kebutuhan  masyarakat  akan pemenuhan produk konsumsi masyarakat. 9 Secara mikro, peran bisnis eceran dapat dilihat sebagai  jembatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  langsung  dari  konsumen  akhir  terhadap produk  yang  dihasilkan  oleh  produsen,  karena  dalam  kehidupan  sehari-hari  sangat  jarang orang membeli langsung kepada produsen.
Kota  Padang  adalah  salah  satu  kota  yang  masyarakatnya  mempunyai  mobilitas yang cukup tinggi karena merupakan pusat dari pemerintahan provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut  membuat  kota  Padang  berpotensi  untuk  berkembangnya  usaha  ritel  modern  atau toko  modern.
Berdasarkan data dinas Perdagangan kota Padang terdapat 327 (tiga ratus dua puluh tujuh)  toko  ritel  modern  yang  beroperasi  dan  tersebar  di  seluruh  penjuru  kota  Padang. 10 Jumlah  tersebut  akan  terus  bertambah  seiring  dengan  perkembangan  dan  kemajuan  kota Padang sebagai kota pariwisata dan perdagangan di Sumatera Barat. 11 Walaupun demikian, ritel  atau toko modern yang berjaringan nasional hanya beberapa yang beroperasi di kota Padang,  seperti Matahari,  Ramayana,  Foodmart,  SPAR,  Transmart Disamping  itu,  ritel modern atau toko modern yang berjaringan lokal cukup berkembang dan mendapat tempat di tengah masyarakat kota Padang, serta menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – harinya.
Peran  pemerintah  sangat  penting  dalam  persoalan  yang  dihadapi  oleh  ritel tradisional  agar  kinerja  para  pelaku  usaha  ritel  tradisional  tidak  menurun.  Karena  makin berkembangnya usaha  perdagangan  eceran,  dalam  skala  kecil  dan  menengah,  usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  serasi,  saling  memerlukan,  saling  memperkuat  serta saling menguntungkan serta memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat  perbelanjaan  dan  toko  modern,  serta  norma-norma  keadilan,  agar  terciptanya  tertib persaingan  dan  keseimbangan  kepentingan  produsen,  pemasok,  toko  modern  dan konsumen.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  merupakan  penelitian deskriptif  analisis yaitu  dimaksudkan untuk  memberikan  data  dan  gambaran  terhadap  masalah  yang  diteliti  baik  keadaan  atau gejala – gejala maupun akibatnya. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data  yang  diperoleh  lansung  dilapangan  ( Field  Research )  melalui  wawancara  penulis dengan  responden  yang  dipilih  melalui  teknik purposive  sampling 12 serta  data  sekunder yaitu data  yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen ( Library  Research )  yakni  penelitian  terhadap  berbagai  data  sekunder  yang  berkaitan dengan objek penelitian.
Teknik  Pengumpulan  Data  dalam  penulisan  ini  penulis  melakukan  pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam ( deepth interview ) dengan para  informan  dan  responden  yang  terkait  dengan  penelitian  ini,  serta  data  sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengutip  bahan – bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yang  terkait  dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Perlindungan Hukum  Pelaku Usaha Bisnis Ritel Tradisional Dengan Hadir Dan Berkembangnya Ritel Modern di Kota Padang.
Izin  Usaha  Pusat  Perbelanjaan  merupakan  izin  usaha  yang  diberikan  kepada pelaku  usaha  yang  ingin  mendirikan  Pusat  Perizinan  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Padang,  Wawancara,  6  April  2018  Undang  – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menjelaskan perlindungan hukum adalah  azas  kepastian  hukum  yang  meletakkan  hukum  dan  ketentuan  perundang  – undangan  sebagai  dasar  dalam  setiap  kebijakan  dan  pengendalian  di  bidang perdagangan. 15 Pasal 1 angka (18) perda Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  perlindungan  usaha  adalah  segala
upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada usaha  untuk  menghindari  praktik  monopoli  dan  pemusatan  kekuatan  ekonomi  oleh pelaku usaha.
Dalam  kegiatan  dunia  perdagangan,  kedudukan  hukum  menjadi  semakin penting  dan  signifikan.  Hukum  tidak  lagi  dipandang  sebagai  faktor  pelengkap  dalam suatu  kegiatan,  akan  tetapi  hukum  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dan  dominan dalam  suatu  kegiatan  perdagangan  atau bisnis,  karena  hukum  memiliki  peranan  dan menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dan  dominan  dalam  suatu  proses  bisnis  dan perdagangan dimasa modern.
Bagi  pelaku  usaha,  adanya  aturan  hukum  dapat  memberikan  jaminan  dan  rasa aman  bagi  pelaku  usaha  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis  dan  ivestasi  dalam  dunia perdagangan. Dengan adanya aturan hukum tersebut, maka terciptanya kegiatan bisnis perdagangan  yang  kondusif  serta  terhindar  dari  penguasaan  pasar  yang  dimonopoli oleh  kelompok  atau  golongan  tertentu.  Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum, diimplementasikan  melalui  aturan  jelas  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  serta bertujuan  untuk  menciptakan  rekayasa  sosial  dan  membawa  perubahan  ke  arah  lebih baik  bagi  masyarakat,  terutama  pelaku  usaha  dan  dalam  dunia  perdagangan. Sebagaimana fungsi  hukum  yaitu mempertahankan ketertiban dan keteraturan melalui kepastian hukum.
Melalui  Perpres  Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  Dan  Pembinaan Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  Dan  Toko  Modern  serta  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  70/M-DAG/PER/12/2013  tentang  Pedoman  Penataan  dan Pembinaan  Pasar  Tradisional  dan  Toko  Modern.  Bahwa  dalam  mendirikan  pasar tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan  toko  modern.  Pemerintah  pusat  telah  telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus mengacu perda zonasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha ritel modern dan pelaku usaha ritel tradisional.
“Menurut  Pasal  1  angka  (12)    Perpres  Nomor  112  Tahun  2007  tentang Penataan  Dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  Dan  Toko Modern,  perda  zonasi  merupakan  ketentuan-ketentuan  Pemerintah  Daerah setempat  yang  mengatur  pemanfaatan  ruang  dan  unsur-  unsur  pengendalian yang  disusun  untuk  setiap  zona.  Sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  (58), Peraturan  Daerah  Kota  Padang  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Padang Tahun”
2010–  2030,  peraturan  zonasi  merupakan  ketentuan  umum  yang  mengatur pemanfaatan  ruang  dan  unsur-unsur  pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang  disusun untuk  setiap  klasifikasi  peruntukan/fungsi  ruang  sesuai  dengan  RTRW  Kota.  Kota Padang,  sebagai  salah  satu  kota  besar  yang  penduduknya  mempunyai  mobilitas  yang cukup  tinggi,  serta  menjadi  pusat  pemerintahan  provinsi  Sumatera  Barat,  sampai  saat ini kota Padang belum memiliki peraturan daerah tentang zonasi 16 yang mengatur zona penataan, pertumbuhan, serta pendirian khususnya pendirian ritel modern sebagaimana diatur  oleh  Perpres  Nomor  112  Tahun  2007  tentang  Penataan  Dan  Pembinaan  Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  Dan  Toko  Modern,  serta  Peraturan  Menteri Perdagangan          Nomor          70/M-DAG/PER/12/2013  tentang  Pedoman  Penataan  dan Pembinaan  Pasar  Tradisional  dan  Toko  Modern      bahwa      dalam      mendirikan pasar tradisional,  pusat  perbelanjaan,  dan  toko  modern  pemerintah  daerah  wajib  mengacu kepada RDTR dan peraturan zonasi daerah tersebut.
Bila  dianalis  lebih  dalam,  perda  zonasi  berfungsi  untuk  menciptakan  rekayasa sosial  yang  mengatur  batasan  jarak  dan  tempat  antara  ritel  modern  dengan  ritel tradisional  serta  batasan  jumlah  ritel  modern  di  kota  tersebut.  Implikasi  dari  perda zonasi adalah terciptanya persaingan sehat antara ritel modern dengan ritel tradisional, serta  adanya  jaminan  serta  kepastian  hukum  bagi  pelaku  usaha  ritel  tradisional  dalam melaksanakan  bisnis  perdagangan.  Perda  zonasi  menjadi  parameter  –  parameter  bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan laju pertumbuhan ritel modern yang semakin hari terus berkembang, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota Padang
Melalui perda zonasi, pemerintah daerah Kota Padang mempunyai kewenangan untuk  mengatur  jumlah  atau  batasan  jarak  antara  toko  ritel  modern  dengan  ritel tradisional serta pasar tradisional yang ada, sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 3 angka (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER /12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern. Adanya perda zonasi  tersebut,  memberikan  ruang  bagi  pelaku  usaha  ritel  tradisional  dalam menjalankan bisnis ritelnya di tengah masyarakat.
Sebagai  kota  besar  sekaligus  pusat  pemerintahan  provinsi  Sumatera  Barat, sudah  seharusnya  kota  Padang  memiliki  peraturan  daerah  tentang  zonasi  sebagai pengatur dan pengendali dalam perdagangan terutama dalam pertumbuhan ritel modern
di  kota  Padang.  Yang  merupakan  suatu  keharusan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah daerah. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan  tindakan  –  tindakan  yang    preventif  maupun  refresif  termasuk  batasan jarak dan perizinan bagi ritel modern, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha  ritel  tradisional  yang  ikut  serta  dalam  melaksanakan  pertumbuhan  ekonomi dikota  Padang,  tanpa  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  pelaku  usaha  ritel  tradisional dalam  melaksanakan  proses  perdagangannya  serta  terciptanya  situasi  yang  kondusif dalam perdagangan, terutama antara ritel tradisional dengan ritel modern.
Bila  dianalisis  lebih  lanjut  perizinan  usaha  ritel  modern  serta  pusat perbelanjaan  di  kota  Padang  belum  mengacu  kepada  Perpres  nomor  112  tahun  2007, yang menyebutkan bahwa izin ritel modern dan pusat perbelanjaan adalah IUTM untuk toko modern dan IUPP untuk perbelanjaan, sedang izin yang berikan masih berbentuk izin  gangguan  (HO)  serta  izin  perdagangan  (SIUP)  bagi  pelaku  usaha  ritel  modern tersebut.  Alasan  belum  adanya  izin  usaha  tersebut,  karena  sampai  saat  ini  pemko Padang  belum  memiliki  perda  zonasi,  yang  menjadi  acuan  bagi  pemerintah  daerah dalam  memberikan  izin  usaha  bagi  pelaku  usaha  terutama  ritel  modern  dan  pusat perbelanjaan di kota Padang. Yang merupakan perintah dari Peraturan Presiden Nomor 112  Tahun  2007  serta  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/M-DAG/PER /12/2013  tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional  dan  Toko Modern, serta Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030.
B. Kebijakan Pemerintah  Kota  Padang  Dalam  Mengatur  Kegiatan  Pelaku  Usaha Dalam Bisnis Ritel Modern Di Kota Padang
Kebijakan  merupakan  tindakan  pemerintah  baik  pemerintah  daerah  yang bertujuan  untuk  melindungi  pelaku  usaha  tradisional  dari  gempuran  pelaku  usaha modern  yang  semakin  berkembang  di  kota  Padang.  Kebijakan  ini  diimplementasikan melalui peraturan – peraturan daerah yang merupakan tindakan preventif daerah untuk melindungi  usaha  kecil  dan  menengah  agar  tetap  eksis  serta  tetap  berjalan  seimbang dengan pelaku usaha ritel modern.
Tahun  2010  –  2030.  Dalam  perda  RTRW  tersebut,  pemerintah  daerah mengatur  kawasan  –  kawasan  yang  diperuntukan  untuk  perdagangan  dan  jasa,
termasuk  pergudangan  yang  diharapkan  mampu  mendatangkan  keuntungan  bagi pemiliknya serta memberikan nilai tambah bagi satu kawasan kota. 19
Kebijakan  penataan  ruang  wilayah  kota  dalam  bidang  perdagangan  meliputi pengembangan  kawasan  perdagangan  dan  jasa  sebagai  bagian  dari  penyediaan pekerjaan bagi masyarakat dan penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa dengan  skala kota, regional, serta nasional. 20 Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai bagian dari penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota dan regional serta nasional sebagaimana yang dimaksudkan meliputi: Adapun kebijakan – kebijakan perdagangan kota Padang untuk mengatur kegiatan pelaku usaha bisnis ritel modern di kota Padang adalah :
1. Memberikan  Perizinan  bagi  Pelaku  Usaha  Ritel  Modern  dan  Pusat Pebelanjaan
Ketentuan  perizinan  di  atur  dalam  pasal  115  Perda  Nomor  4  Tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 - 2030. Ketentuan perizinan meliputi :
a. Izin prinsip
b. Izin lokasi
c. Izin keterangan rencana kota peruntukan ruang kota
d. Izin keterangan rencana kota pengkaplingan
e. Izin mendirikan bangunan
f. Izin penggunaan bangunan Penetapan perizinan merupakan
sebagai  salah satu  instrumen hukum  dari pemerintah untuk  mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta  membatasi  aktifitas  masyarakat  agar  tidak  merugikan  orang  lain.  Dengan demikian,  perizinan  lebih  merupakan  instrumen  pencegahan  atau  berkarakter sebagai  preventif  instrumental. 21 Pemerintah  kota  Padang  tidak  boleh  melarang masuknya  investasi  ke  kota  Padang,  Karena  pada  umumnya  setiap  investasi  yang masuk, membawa kemajuan dan dampak positif bagi perkembangan daerah.
Bagi  ritel  modern  dan  pusat  perbelanjaan,  dalam  proses  pengurusan perizinan  pemerintah  Kota  Padang  membuka  ruang  diskusi,  negosiasi,  dan  tawar menawar  antara  pemko  dengan  pelaku  usaha,  terutama  pelaku  usaha  ritel  modern
berjaringan  yang  akan  berinvestasi  besar  ke  kota  Padang.  Proses  ini  dikatakan menjadi  tahap  informal  yang  secara  eksplisit  tidak  disebutkan  dalam  skema perizinan  namun  sangat  diperlukan  dalam  proses  perizinan  ritel  modern berjaringan. 23 Ruang  diskusi  ini,  berfungsi  sebagai  media  untuk  menyelaraskan rencana investasi dari perusahaan ritel dengan  kehendak pemerintah daerah untuk melindungi  pedagang  kecil  yang  ada  kota  Padang.  Pertemuan  tersebut,  secara umum merupakan musyawarah mufakat antara ritel berjaringan dengan pemerintah kota  Padang  untuk  menyesuaikan  keinginan  pemerintah  daerah  dengan  keinginan pelaku  usaha  yang  terfokus  pada  bagaimana  mereka  perlu  memprioritaskan keberadaan  masyarakat  lokal,  diantaranya  berkaitan  dengan  tenaga  kerja  lokal, kearifan  lokal  dan  pemberdayaan  pengusaha  lokal.  Hal  tersebut  berfungsi  sebagai ukuran  yang  menentukan  apakah  kelak  operasional  dari  ritel  berjaringan berpeluang  mengganggu  keberadaan  pedagang  kecil,  serta  melihat  sejauh  mana kontribusinya  bagi  perekonomian  daerah,  serta  insentif  apa  yang  disediakan  oleh pemko  Padang  apabila  mereka  menyatakan  mampu  untuk  menyesuaikan  dengan tuntutan  -  tuntutan  yang  disampaikan.  Bagi  pemerintah  kota  Padang  insentif  yang diberikan  kepada  para  investor  sesuai  dengan  kategori  dan  kelasnya  masing- masing  berdasarkan  nilai  investasi  dan  jumlah  tenaga  kerja  yang  diserap.  Insentif yang  diberikan  di  antaranya  berkaitan  dengan  fasilitas  penyediaan  sarana  dan prasarana,  bantuan  teknis,  penyediaan  lahan  dan  lokasi,  penyediaan  data  peluang penanaman modal, serta  percepatan pemberian izin. Jika perusahaan ritel  bersedia mengakomodasi  kepentingan  daerah  yang  menjadi  tuntutan  pemerintah,    maka insentif  dapat  diberikan.  Namun,  jika  perusahaan  tidak  dapat  memenuhi  tuntutan tersebut  maka  paling  tidak  ada  dua  skenario  yang  berpotensi  terjadi.  Pertama, proses investasi ritel berjaringan berpotensi tertunda karena perusahaan perlu waktu untuk menyesuaikan tuntutan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Kedua, proses investasi  tidak  berlanjut  karena  perusahaan  ritel  tidak  mampu  atau  tidak  bersedia memenuhi tuntutan pemerintah daerah.
Dalam proses perizinan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah kota Padang tidak menghalangi ritel modern jaringan nasional untuk beroperasi di kota Padang, dengan syarat agar  para pelaku usaha ritel modern jaringan nasional
dapat  memenuhi  tuntutan  atau  persyaratan  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  kota Padang. Meskipun kenyataannya pemda kota Padang tidak konsisten menjalankan perda  RTRW  tersebut,  dengan  memberikan  izin  lokasi  untuk  pusat  perbelanjaan Transmart yang  seharusnya  lokasi  tersebut  diperuntukkan  untuk  pembangunan kantor pemerintahan provinsi Sumatera Barat, sebagaimana  yang terdapat didalam pasal  70  angka  (3)  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030.
2. Mendorong kerja sama antara Ritel Modern dengan UMKM melalui sistem kemitraan
Selain  kebijakan  dalam  bidang  perizinan,  pemerintah  kota  Padang  juga mendorong para pelaku usaha ritel modern untuk menjalin kerja sama dengan ritel tradisional dan UMKM yang ada dikota Padang. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui  system  kemitraan  antara  ritel  modern  dengan  ritel  tradisional  termasuk UMKM yang ada dikota Padang.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha ritel modern dalam mengajukan  izin  operasional  di  kota  Padang  adalah,  ritel  modern  ikut  serta memasarkan produk – produk yang dihasilkan UMKM melalui sistem kemitraan. 26 Tujuannya  adalah  mencipta-  kan  pangsa  pasar  yang  baru  bagi  UMKM  dalam memasarkan  produk  –  produk  yang  dihasilkan  oleh  UMKM,  serta  menjaga  suhu kondusif  perdagangan  di  kota    Padang,  agar  tidak  muncul  ketimpangan  sosial ditengah masyarakata. Selain itu, pemerintah kota Padang juga menekankan kepada pelaku usaha ritel modern  untuk terlebih dahulu mempioritaskan produk – produk lokal  untuk  menghiasi  gerai  –  gerai  ritel  modern,  dari  pada  produk  –  produk  luar lainnya. 27
Kemitraan di atur dalam Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  :  70/M-DAG/PER/12/  2013  tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan,  dan  Toko  Modern,  mendefenisikan  bahwa kemitraan  adalah  kerjasama  dalam  keterkaitan  usaha,  baik  lansung  maupun  tidak lansung,  atas  dasar  prinsip  saling  memerlukan,  mempercayai,  memperkuat,  antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
Pelaksanaan kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas,  wajar, berkeadilan,  dan  transparan  yang  dilaksanakan  melalui  perjanjian  tertulis
berdasarkan  hukum  Indonesia. 28 Pelaksanaan  kemitraan  dan  pengembangan UMKM dipasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dilakukan dengan pola perdagangan umum  / waralaba dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, dan penyediaan pasokan.
Dalam hal  produk  pemasaran,  pelaku  usaha  ritel  modern  dan  pusat perbelanjan  harus  mengutamakan  pasokan  produksi  dalam  negeri  yang  dihasilkan oleh  UMKM  sepanjang  memenuhi  persyaratan  yang  tentukan  oleh  ritel  modern. Dalam  upaya  pengembangan  kemitraan  antara  pusat  perbelanjaan  dan/atau  toko modern  dengan  pasar  tradisional  dilakukan  dalam  bentuk  penyediaan  fasilitas berupa : pelatihan, konsultasi, pasokan barang, permodalan, dan bantuan lainnya . 30
Hal  ini  berlaku  di  kota  Padang,  menurut  sekretaris  dinas  Perdagangan kota  Padang,  menerangkan  bahwa  beberapa  produk  hasil  UMKM  kota  Padang ikut  dipasarkan  melalui  pusat  perbelanjaan,  toko  modern  yang  ada  di  kota Padang  melalui  sistem  kemitraan. 31 Seperti,  pusat  perbelanjaan Transmart, sebanyak  142  hasil  produksi  UMKM  ikut  dipasarkan  di  pusat  perbelanjaan tersebut.  Sepanjang  penelitian  penulis,  penulis  menemukan  beberapa  toko modern ikut memasarkan produk – produk yang dihasilkan oleh UKMKM yang ada  dikota  Padang.  Hasil  produksi  UMKM  tersebut,  terpajang  rapi  pada  rak  – rak  toko  ritel  modern,  seperti  :  kue  basah  /  kering,  kerupuk,  dll.  Keinginan pemko Padang, suatu pada saat nanti UMKM menjadi pemasok utama barang – barang yang butuhkan oleh ritel modern dan  pusat perbelanjaan di kota Padang 32
3. Membenahi serta Pemberdayaan Pasar Tradisional
Pasca  gempa  2009  yang  lalu,  kota  Padang      termasuk      yang  gempa dasyat  2009  tersebut.  Banyak  sarana  publik  yang  hancur  akibat  gempa. Termasuk  sarana  perdagangan  pasar  tradisional.  Pasca  gempa  2009  tersebut, kondisi  pasar  –  pasar  tradisional  sudah  tidak  tertata.  Banyak  pedagang  – pedagang  kecil  yang  melakukan  transaksi  perdagangan  dipinggir  –  pinggir jalan tidak tertata rapi seperti biasanya, kondisi pasar yang sangat semerawut, akses  jalan  yang  tidak  bagus,  lahan  pakir  yang  sempit,  dan  banyak  para pedagang  terutama  pedagang  kecil  yang  menggelar  dagangannya  di  pinggir
jalan yang menimbulkan kesan kumuh dan tidak bersih, sehingga banyak para pengunjung yang tidak mau untuk berdesak – desakan kedalam pasar, karena melihat kondisi seperti itu.Pembenahan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota  Padang  pasca  gempa  2009  yang  lalu  menjadi  prioritas  utama  yang tercantum  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Menurut Pasal 1 angka (2)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2012  tentang Pengelolaan  Dan  Pemberdayaan  Pasar  Tradisional,  Pemberdayaan  pasar tradisional  adalah  segala  upaya  pemerintah  daerah  dalam  melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
Pengelolaan  dan  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kota Padang  adalah,  memperbaiki  dan  meningkatkan  fasilitas  –  fasilitas perdagangan  yang  ada  di  pasar  tradisional.  Tidak  saja  fasilitas  perdagangan, fasilitas  bagi  penunjang  perdagangan  juga  ikut  dibenahi  dan  ditingkatkan, seperti  penataan  jalan  masuk  ke  dalam  pasar,  memperbaiki  dranase  air, perluasan  area  farkir  bagi  kendaraan,  memberantas  pencopet  dan  kejahatan lainnya  yang  beroperasi  di  tempat  –  tempat  keramaian  seperti  pasar,  serta meletakan personil keamanan seperti Satpam, dll.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melihat  perubahan  yang  cukup  besar terhadap  pasar  tradisional  di  kota  Padang,  seperti  pasar  raya  serta  pasar  – pasar  yang  lainnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  rasa  kenyamanan bagi  para  pengujung  pasar  yang  datang  berbelanja,  menyediakan  ruang  atau tempat bagi pedagang kecil dan menengah, mempermudah akses jual beli bagi masyarakat  yang  datang,  serta  mempermudah  akses  bagi  masyarakat  dalam melakukan  transaksi  perdagangan,  yang  semua  itu  bertujuan  untuk melindungi para pelaku usaha tradisional agar mampu bersaing dengan pelaku usaha  modern,  serta  terciptanya  kesejahteraan  bagi  masyarakat.Pengeloaan dan pemberdayaan pasar tradisional dilakukan dalam bentuk :
a. Peremajaan dan revitalisasi bangunan pasar tradisional
b. Penerapan manajemen pengelolaan yang profesional
c. Penyediaan  barang  dagangan  dengan  mutu  yang  baik  dan  harga  yang
bersaing, dan/atau
d. Fasilitas  proses  pembiayaan  kepada  para  pedagang  pasar  guna  modal  kerja dan krediat kepemilikan tempat usaha
Tujuan pengelolaan dan pem- berdayaan pasar tradisional meliputi:
a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat
b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah
d. Menciptakan  pasar  tradisional  yang  berdaya  saing  dengan  pusat  perbelanjaan dan toko modern.
Dengan  adanya  pengelolaan  dan  pemberdayaan  pasar  tradisional,  berdampak kepada meningkatnya kunjungan masyarakat  untuk berbelanja di pasar tradisional 36 yang berefek kepada meningkatnya omset pendapatan dalam jual beli para pedagang di  pasar    tradisional,  terutama  di  Pasar  Raya  serta  pasar  satelit  lainnya. 37 Saat  ini, pemerintah kota Padang sedang mempersiapkan  satu.

## PENUTUP
Kota Padang belum memiliki peraturan daerah tentang zonasi sebagaimana yang telah  diamanatkan  oleh  peraturan  yang  berlaku.  Peraturan  zonasi  memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha ritel tradisional  yang ada dikota Padang.
Kebijakan pemerintah kota Padang dalam mengatur ritel modern di kota Padang diatur  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kota  Padang  Tahun  2010  –  2030,  meskipun  pemerintah  kota  Padang tidak  konsisten  dalam  menjalankan  perda  RTRW  tersebut.  Kebijakan  pemko  Padang untuk mengatur ritel modern di kota Padang, adalah :
a. Memberikan Perizinan bagi Pelaku Usaha Ritel Modern dan Pusat Perbelanjaan
b. Mendorong  kerja  sama  antara  Ritel  Modern  dengan  UMKM  melalui  sistem kemitraan
c. Membenahi serta Pemberdayaan Pasar Tradisional

## DAFTAR NPUSTAKA
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Edisi  Empat,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
Euis  Soliha,  Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi  (JBE) ”Analisis  Industri  Ritel  di  Indonesia”, Volume 15, Nomor 2,

## 2008
Herman  Malano, Selamatkan  Pasar  Tradisonal, PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2011
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Diindonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya,198
Rusno, Jurnal Ekonomi  “ Dampak Pesatnya Minimarket Waralaba Terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel)”, Volume 4, Nomor 3, 2008
Universitas Ekasakti, Pedoman  Penyusunan  Usulan  Penelitian  &  Tesis, Padang, 2017
Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta, 2009