## MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan
jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 3 (1) (2019): 57-66
DOI: 10.21787/mp.3.1.2019.57-66
Keywords: Collaboration, Tourism,

## Governance, Mangrove
Kata Kunci : Kolaborasi, Pariwisata, Tata Kelola, Mangrove
* Korespondensi Phone      : +62 82393162310
Email       : astuti.umar13@gmail. com

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat, 10450 © Astuti Umar, Burhanuddin, Nasrulhaq
This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International License.

## Kolaborasi Aktor dalam

## Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
Astuti Umar * , Burhanuddin 2 , Nasrulhaq³ *,2,3 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar
Dikirim: 10 April 2019; Direvisi: 6 Mei 2019; Disetujui:  6 Mei 2019
Abstract The tourism development of the Tongke-Tongke Mangrove Forest in Sinjai Regency, occurred because of internal inequalities that were difficult to resolve, stagnant direction of development, and limited management capacity, while the community's need for quality services was higher. So that an active movement is needed by actors to mobilize and organize development. The purpose of this study is to find out the collaborative process that occurs in achieving development in an effective, accountable, transparent and fulfilling  public  needs.  This  type  of  research  uses  a  qualitative  approach with descriptive research types. The results showed that the collaborative practice in the development of Tongke-Tongke mangrove forest tourism in Sinjai District was the best solution in responding to the limitations of each actor in coordinating with the Sinjai District's organizational units, creating participation and synergy of communicative, open actors and able to give rise to the trust and commitment of the actors to create common understanding in overcoming Tongke-Tongke development problems in mangrove forest tourism.

## Intisari
Pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, terjadi karena adanya ketimpangan-ketimpangan internal yang sulit untuk terselesaikan, arah pembangunan yang stagnan, serta keterbatasan kemampuan pengelola yang minim, sementara kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas semakin tinggi. Sehingga dibutuhkan gerak aktif oleh aktor untuk menggerakkan dan menyelenggarakan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjadi dalam mencapai pembangunan secara efektif, akuntabel, transparan dan memenuhi kebutuhan publik. Jenis Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai merupakan solusi terbaik dalam menjawab keterbatasan masing-masing aktor dalam melakukan koordinasi dengan unit-unit organisasi lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai, terciptanya partisipasi dan sinergitas para aktor yang  komunikatif, terbuka dan mampu menimbulkan kepercayaan dan komitmen para aktor untuk menciptakan kesamaan pengertian dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke.

## I. Pendahuluan
Pilar governance dalam paradigma administrasi publik menuntut pengelolaan kepemerintahan dan pembangunan suatu daerah, seharusnya memunyai hubungan yang sinergi antara para aktor baik dari pihak pemerintah, aktor swasta, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi sangat penting demi terwujudnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sebagai bentuk nyata dari visi dan misi kepariwisataan sebagai portofolio dokumentasi dari pembangunan nasional.
Secara  signifikan,  pembangunan  pariwisata pun tidak dapat terpisahkan dari arahan pemerintah. Sehingga dalam mencapai pembangunan harus didasarkan pada potensi daerah yang ada, serta pola kerja sama yang baik dan sistematis dari berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 pasal 51-52 tentang Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk mencapai pembangunan pariwisata, kekuatan terbesar yang harus diterapkan adalah terciptanya bentuk skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Pembangunan yang demikian pun telah menjadi agenda prioritas pada pemerintahan Republik Indonesia yang tercantum dalam “Nawa Cita” 9 agenda prioritas Jokowi-JK yaitu meujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan ektor- sektor ekonomi domestik. Sinergitas para aktor sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang beriorentasi pada penyelenggaraan layanan publik yang efektif, akuntabel, transparansi, responsive sesuai dengan visi misi bersama sehingga dapat mencapai pembangunan yang survive dalam tercapainya good collaborative governance melalui proses kolaborasi.
Pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke menjadi kawasan destinasi wisata yang terkenal dengan daya tarik dan panorama keindahannya yang mampu menghipnotis mata pengunjung sehingga dijadikan sebagai agenda traveling oleh wisatawan lokal  maupun mancanegara.  Keberhasilan hutan Mangrove tersebut dibuktikan dengan pencapaian Tongke-Tongke menjadi 25 besar dari 150 Kabupaten/Kota yang memiliki hutan mangrove sebagai ajang nominasi nasional. Hutan Mangrove Tonke-Tongke Kabupaten Sinjai dinobatkan sebagai hutan terbaik yang ada di Sulawesi Selatan pada 2017. Dalam perkembangannya, pembangunan pariwisata cukup berhasil. Hal ini ditandai dengan kunjungan wisatawan dengan  cukup  signifikan pada 2018 setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai laboratorium mangrove pada 2017.

## Tabel 1.
Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sinjai Bulan Dewasa Anak-Anak Januari 900 200 Februari 1.200 250 Maret 1.500 280 April 1.900 340 Mei 2.300 500 Juni 2.500 510 Juli 2.900 600
Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai,
2018
Tabel di atas menunjukkan, dari bulan Januari sampai pada bulan Juli peningkatan pengunjung pariwisata  meningkat  secara  signifikan.  Tentunya hal ini menjadi tolok ukur dari keberhasilan pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke- Tongke. Bukan hanya itu keterkaitan antara banyak pihak dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke tidak dapat dicapai secara independent yakni secara kolaborasi. Menurut Fairuza (Fairuza, 2017, p. 3) kolaborasi saat ini menjadi bagian penting dari sektor publik karena dengan kolaborasi masing-masing aktor dapat duduk secara bersama dalam satu forum dengan tujuan membangun kesepahaman dan komitmen serta merasa tanggung jawab (sense of responsibility) demi keberlangsungan pariwisata. Pembangunan pariwisata juga telah banyak diterapkan dan dipraktikkan diberbagai Kabuapaten/Kota. Salah satu di antaranya yaitu Kabupaten Kolaka yang menggunakan konsep kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur bandar udara dengan tujuan menjamin penyelenggaraan layanan publik yang efektif dan pengembangan struktur kerja yang sistematis. Melalui kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta diharapkan aset publik ini dapat dikembangkan lebih cepat, terdapat manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan yang lebih baik, dan masyarakat dapat lebih nyaman dalam memanfaatkan, dan terpenting adalah pemerintah kota tidak terbebani dalam menanggung biaya pengelolaan dan pemeliharaan. Sekalipun demikian pihak pengembang atau pengelola dapat memanfaatkan kawasan ini sebagai lahan bisnis untuk menutupi biaya pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan yang menjadi tanggungjawabnya. Salah satu pencapaian yang ditorehkan dalam adanya pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke yaitu tidak dapat dipisahkan oleh beberapa aktor yang melakukan
kerja sama secara kolaborasi demi pencapaian tujuan besama. Hal ini sesuai dengan Emerson dkk (2012, p. 2) bahwa perlunya memberdayakan berbagai pelaku dari dimensi publikswasta dan atau masyarakat untuk menyelesaikan masalah pembangunan.
Menurut Sabaruddin (2015, p. 25) kolaborasi adalah kerja sama antar aktor, antar organisasi, antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent . Kolaborasi pada esensinya hanya dikenal sebagai kerja sama dengan para aktor baik secara kelompok ataupun secara individu sebagai bentuk komitmen kerja, kesamaan visi dan misi serta tujuan untuk diwujudkan secara bersama- sama dan memungkinkan akan sulit untuk dicapai ketika masing-masing aktor bekerja secara individu atau persomalisme.
Sedangkan menurut Dwiyanto (2015, p. 253), kerja sama secara kolaboratif masing-masing aktor diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah atau isu tertentu, yang dirasakan oleh semua pihak. Kemauan untuk melakukan kerja sama secara kolaborasi muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi sektor privat (Dwiyanto, 2015, p. 253).
Selanjutnya konsep kolaborasi menurut Aan Marie Thomson dalam Pramusinto dan Purwanto (2009, p. 115) dijelaskan bahwa kolaborasi merupakan sebuah konsep yang mirip dengan kerja sama tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yakni merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan, yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan (mutualisme), dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi-organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat otonom, saling berinteraksi melalui negoisasi baik secara formal maupun informal. Berikut ini adalah tiga pendapat dari para ahli yang dikutip dari tulisan Fairuza (2017), menurut Agranoff dan McGuire dikutip dari tulisan Fairuza (2017)   memandang bahwa kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-komponen sebagai berikut: (a) Komunikasi, Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi.  (b) Nilai tambah, Nilai yang dimaksud disini adalah nilai publik, yakni yang  dihasilkan  dari  efisiensi,  demokrasi  dalam institusi/organisasi, dan proses kolaborasi.    (c) Deliberasi, Deliberasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk pembelajaran saling menguntungkan ( mutual learning ), pembangunan
komunitas ( building communities ), dan pemanfaatan prosesinteraktif ( employing interactive ). Thomson dan Perry dalam (Fairuza, 2017, p. 5) berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi  , yaitu sebagai berikut (a) Dimensi Tata Pemerintahan ( The Process of Collaborative Governing: The Governance Dimension ), Dimensi pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama ( joint decision making ), pengaturan pembagian daya, dan pemecahan masalah.  (b) Dimensi Administrasi ( The Process of Collaborative: The Administration Dimension ), Dimensi administrasi dalam kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan pihak- pihak yang berkolaborasi.  (c) Dimensi Otonomi ( The Process of Reconciling Individual and Collective Interest: The Autonomy Dimension ), Dimensi otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol bersama dan control individu (Wood dan Grey), Dimensi Mutualitas ( The Process of Forging Mutually  Benefical  Relationship:  The  Mutuality Dimension ) Dimensi mutualisme berakar pada saling ketergantungan. Sebuah organisasi harus mengalami saling ketergantungan baik dalam kesamaan kepentingan maupun perbedaan kepentingan, yang kemudian disebut sebagai “ complementarities ”.  (d) Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi Timbal Balik ( The Process of Building Social Capital Norms: The Trust and Reciprocity Dimension ) Ansell and Gash (2007, p. 543-571) dalam tulisannya yang berjudul ‘Collaborative Governance In Theory and Practice’, proses kolaborasi terdapat komponen-komponen yang membentuk siklus dan mempengaruhi satu sama lain yaitu dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Face to face dialogue (Dialog antar-muka), Face to face dialogue (Dialog antar- muka) sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi, karena adanya proses pembentukan konsesus. Komunikasi langsung ( face to face ) merupakan upaya untuk mengurangi streotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain) dan meningkatkan rasa hormat antar aktor. (b) Trust building (Membangun kepercayaan), (Trust building) Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus-menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik masa lalu ( prehistory antagonism ). (c) Commitment to process (Komitmen pada proses), Commitment to process (Komitmen pada Proses) merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi. (d) Shared understanding
(Pemahaman bersama), Sharedunderstanding (Pemahaman bersama) merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai common misision (misi umum), common purpose (tujuan umum), common objectives (obyektivitas umum), dan shared vision (visi bersama). (e) Intermediate outcomes (Dampak sementara), Intermediate outcomes (Dampak sementara) terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan feedbacks . Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “ small-wins ” (kemenangan kecil).
Kolaboasi menjadi isu kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang selama ini memberi dampak yang luas bagi perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terhadap pembangunan pemerintah terkesan lebih dominan bertindak sebagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga keterlibatan masyarakat sangat terbatas. Kolaborasi menjadi konsepsi gagasan model yang berperan secara optimal dan sinergis antara pemerintah dan masyarakat sehingga pelaksanaannya memberi manfaat bagi masyarakat dan berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat (Tresiana and Duadji, 2017, p. 82), serta perlunya memberdayakan berbagai pelaku dari dimensi publik, swasta dan atau masyarakaat untuk menyelesaikan pembangunan (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012, p. 2) Melalui kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat diharapkan pembangunan aset publik dapat dikembangkan lebih cepat, terdapat manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan yang lebih baik, dan masyarakat dapat lebih nyaman dalam memanfaatkan, dan terpenting adalah pemerintah tidak terbebani dalam menanggung biaya pengelolaan dan pemeliharaan. (Mahsyar, 2015, p. 82). Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kemiripan yaitu sama-sama mengkaji proses kolaborasi dibidang pembangunan pariwisata. Akan tetapi yang menjadi perbedaanya dalam penelitian ini adalah proses kolaborasi lebih mengedepankan partisispasi aktor, kesetaraan kekuasaan (hirarki) dan kompeten dalam menjalani peran dan tanggung jawab sebagai kolaborator sehingga pembangunan tidak hanya dirasakan oleh pemerintah tetapi mampu diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh dengan konsep kolaborasi yang mampu dirasakan dengan mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil,  menghilangkan  eksklusifitas,  dan  melibatkan
partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang terpinggirkan (marjinal).
Berdasarkan dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi yang dimulai dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, kemudian terbentuknya dampak sementara.

## II. Metode
Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sinjai. Urgensi dari pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan prinsip collaborative governance yakni adanya keterlibatan antar aktor dari instansi pemerintah dan instansi non pemerintah yang melakukan kerjasama secara kolaborasi terkait dalam hal pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke– Tongke di Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta secara mendalam dari proses kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai.
Pemilihan  informan penelitian ditentukan berdasarkan purposive sampling (Sugiyono, 2014, p. 218-219) yakni informan yang mengetahui secara mendalam terkait permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh data-data dan informasi yang tepat dan akurat sesuai kenyataan yang dari berbagai pihak yang terkait, adapun informannya yaitu pejabat Dinas Perikananan, pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak pengembangan dan pengelola yaitu LSM KPSDA-ACI, serta masyarakat Tongke- Tongke Kabupaten Sinjai.. Selain interview dengan beberapa informan tersebut, data juga diperoleh melalui observasi.
Pengumpulan data melalui inventarisasi data, baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari instansi terkait dan pusat dokumentasi seperti buku, artikel, perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data primer, lansung digali dari realitas lapangan melalui beberapa teknik yaitu observasi, wawancara mendalam (depth interview) dan dokumentasi. Penggalian data dengan teknik tersebut dapat bermanfaat sebagai cross-check validitas data. Selanjutnya data yang terkumpul, dianalisis dengan analisis kualitatif secara interaktif ang terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (display  data),  penarikan  kesimpulan/verifikasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## III. Hasil dan Pembahasan
Kawasan hutan Mangrove Tongke-Tongke merupakan salah satu dari beberapa titik kawasan hutan Mangrove yang ada di wilayah Kabupaten Sinjai. Terletak di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, kawasan daerah ini menjadi daya tarik tersendiri dalam hal pengembangan pariwisata mangrove sekaligus keterkaitannya dengan kepariwisataan dan pengembangan perikanan di Kabupaten Sinjai. Kawasan hutan mangrove Tongke–Tongke memilikiluas sekitar 173,5 ha dan dijadikan sebagai pusat restorasi dan pembelajaran mangrove.
Potret sebuah kolaborasi dapat dilihat dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, yakni melibatkan beberapa aktor penting yaitu aktor pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Dalam konteks ini peneliti mengkaji tentang proses kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke–Tongke Kabupaten Sinjai. Pencapaian dari pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke yang melibatkan aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat diantaranya Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LSM KPSDA-ACI, dan masyarakat.
Sebagai langkah dalam melihat keberhasilan kolaborasi maka harus dilihat dari berbagai aspek sebgai tolak ukur atau landasan yang dapat dijalankan oleh para aktor yang melakukan sebuah kolaborasi. Oleh karena itu terdapat lima proses yang digunakan sebagai landasan untuk melihat proses kolaborasi yang terjadi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai yaitu:
A.  Dialog Tatap Muka Kolaborasi didasarkan pada dialog antar-muka sebagai bentuk komunikasi menjadi hal yang penting dalam kolaborasi atau sebagai jantung kolaborasi. Komunikasi langsung ( face to face ) merupakan upaya untuk mengurangi streotipe (yaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk aktor lain) dan mampu meningkatkan rasa hormat antar aktor. Salah satu aspek penting dari kesuksesan sebuah proses kolaborasi dalam pelayanan publik adalah adanya terciptanya interaksi melalui komunikasi yang efektif dan efesien, melakukan musyawarah secara formal, dan bersifat transparan dalam penyelenggaraan pembangunan secara kolaborasi. 1.  Mengacu pada face to face to dialogue (dialog tatap muka) yang berfokus kepada komunikasi. Komunikasi dalam membangun sebuah kolaborasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan baik dalam
bentuk formal maupun informal untuk memudahkandalam pencapaian tujuan dan mengurangi streotipe serta segala permasalahan yang terjadi selama proses kolaborasi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, komunikasi yang terjadi dalam proses kolaborasi dilakukan secara formal dan informal, namun dalam pelaksanaannya kurang intensif atau maksimal. Sehingga pembangunan pariwisata hutan mangrove menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan tidak ada penetapan jadwal tertentu yang disepakati sehingga tidak dapat disebutkan beberapa kali mengadakan komunikasi secara formal dan timbal balik. Hanya saja yang mampu terekam secara jelas terhadap apa yang disampaikan oleh responden bahwa komunikasi yang dilakukan pengelola terhadap OPD (orgaisasi perangkat daerah) terkait, hanya sampai dimulut atau diutarakan kepada peneliti saja tetapi tidak ada action untuk komunikasi. Secara jelasnya baru melakukan komunikasi terhadap OPD terkait jika terjadi permasalahan dilapangan itu pun dilakukan secara informal yaitu melakukan komunikasi melalui via telepon yang tidak diagendakan secara rutin, sehingga mengakibatkan keterhambatan dalam penyelesaian pembangunan.
Jika dikaitkan dengan teori Ansell and Gash (2007, p. 18) yang mengemukakan bahwa kesuksesan sebuah proses kolaborasi terlihat dan terciptanya hubungan yang baik antar aktor. Sehingga dalam hal ini berbanding terbalik dengan hasil temuan penelitian ini, bahwa para aktor kurang intensif dalam melakukan komunikasi, karena lebih banyak dilakukan secara informal dan tidak optimal daripada secara formal. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang telah ditetapkan selama terlibat dalam kolaborasi dan kurangnya waktu luang para aktor untuk melakukan komunikasi secara formal karena faktor kesibukan para aktor dan tuntutan kerja (Mulawarman and Rosilawati, 2014, p. 80) 2.  Mengacu pada face to face to dialogue (dialog tatap muka) yang berfokus kepada musyawarah. Membangun hubungan yang intensif antar para aktor yang berkolaborasi, seperti membuka diskusi informal, dan melakukan rapat atau pertemuan secara formal, serta terstruktur untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan pariwisata dengan melibatkan para aktor secara penuh, tanpa adanya diskriminasi dan mengedepankan sikap ego secara individu. Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam melakukan kolaborasi. Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan peran yang para aktor dalam pembangunan pariwisata Tongke-Tongke, seperti LSM KPSDA- ACI melaksanakan perannya sebagai pengelola. Begitupun dengan OPD melaksanakan perannya
sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai bagian dari pengelola dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke. Pelaksanaan peran, fungsi serta tanggung jawab sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa hal yang mesti diperbaiki yaitu mengenai pertemuan yang kurang intensif seperti ketidakhadiran beberapa aktor dalam pertemuan atau rapat yang diadakan, pertemuan tidak disusun secara sistematis atau terjadwal secara paten hanya saja musyawarah baru dilakukan apabila ada permasalahan terkait pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke dan juga tidak adanya fokus-fokus masalah yang dipatenkan untuk dibahas. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan teori di atas yang digunakan dalam menganalisis. Karena dalam pembangunan ini dikatakan, bahwa melakukan musyawarah secara konsensus tetapi bukti nyata dan dokumentasi yang didapatkan dilapangan hanya dilakukan musyawarah apabila ada hal mendesak yang memungkinkan untuk diputuskan secara bersama. Seperti pemberlakuan retribusi selebihnya para aktor terkesan berkerja sendiri-sendiri. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Sink dalam (Dwiyanto, 2015, p. 253) yang menjelaskan bahwa dalam membangun kolaborasi sangat ditentukan dengan musyawarah secara konsensus demi pencapaian solusi dan tujuan sehingga dalam kolaborasi tidak bisa dicapai jika dikerjakan secara individu atau sendiri-sendiri. 3.  Mengacu pada face to face to dialogue (dialog tatap muka) yang berfokus kepada keterbukaan. Pada esensinya menjalin kolaborasi harus selalu terbuka, memastikan bahwa apa yang disuarakan dan didengarkan mampu dipahami dan diterima tanpa ada diskriminasi sehingga dengan itu semua aktor mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Sikap saling menghormati dan menghargai tidak menghalangi masing- masing untuk menyampaikan informasi dan mengemukakan pendapatnya secara terbuka. Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa Keterbukaan segala informasi para aktor dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke ditandai dengan penyedia layanan infrastruktur, sarana dan prasarana mendorong para aktor baik dari aktor LSM KPSDA- ACI ataupun masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan. Seperti yang dikeluhkan masyarakat dan pengunjung yaitu lahan parkir terlalu sempit dan tidak sebanding dengan banyaknya pengunjung. Sehingga kepekaan pengeloah dan masyarakat yang berkolaborasi segera membukakan lahan parkir baru untuk mengatasi lahan parkir yang ada terlalu sempit dan hal ini tidak ada larangan dari pihak pemerintah, yang notabanenya ikut terlibat dalam pembangunan
pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke. Oleh karena itu keterbukaan para aktor dalam kolaborasi pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke- Tongke sudah berhasil dilakukan secara menyeluruh tanpa menimbulkan deskriminasi terhadap aktor yang lain hal ini disebabkan karena sikap aktor yang selalu saling menghargai dan mementingkan kebutuhan publik diatas kepentingan pribadi. Fakta ini sangat relevan dengan hasil temuan Harmawan, Wasiati, dan Hermanto (2017) yang mengemukakan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses yang dilakukan harus ditekankan pada keterbukaan semua aktor untuk saling menghargai aktor lain terlebih kepada kepekaan aktor terhadap lingkungan kolaborasi. Oleh karena itu peneliti berasusmsi bahwa keberhasilan sebuah kolaborasi dapat dilihat dari sikap keterbukaan aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## B.  Membangun Kepercayaan
Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus-menerus). Saling percaya terhadap Aktor dan percaya akan sumber daya yang dimiliki mampu menciptakan keberhasilan dalam berkolaborasi. Kepercayaan harus ada sejak awal sampai berakhirnya kegiatan. Dengan adanya sikap saling membangun kepercayaan ( trust building ) sehingga akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara semua aktor. Cummings & Bromiley dalam (Sabaruddin, 2015, p. 76-78) melihat bahwa kepercayaan sangat pentik dalam membangun hubungan dan mempertahankan kolaborasi yang dapat dikembangkan antara aktor yang berkolaborasi melalui komunikasi, timbal balik, keselarasan tujuan, transparansi berbagai informasi dan pengetahuan yang jelas dan dengan menunjukkan kompetensi, niat baik dan tindak lanjut. Sehingga untuk menganalisis trus building (membangun kepercayaan) dengan menjadikan empati, loyalitas, dan kedekatan sosial sebagai tolak ukur para aktor untuk melakukan kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke- Tongke Kabupaten Sinjai. 1.  Mengacu pada trust building (membangun kepercayaan) yang berfokus kepada empati, yaitu kempuan seseorang aktor untuk mengidentifikasi dan memahami secara realistis perilaku aktor lain yang mampu menunjukkan kepekaan terhadap aktor lain, tidak mengedepankan ego, serta evaluasi diri untuk mencapai suksesnya pembangunan sehingga mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi secara objektivitas.
Berdasarkan hasil temuaan di lapangan
menunjukkan bahwa para aktor dalam melakukan kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke, ditunjukkan secara inklusif oleh pihak pemerintah dalam bentuk membantu dalam pemberian penyuluhan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan mangrove kepada masyarakat dan terjadi umpan balik dalam pemberian bantuan dalam menjaga kelestarian mangrove seperti pemberian bibit mangrove, dan sarana dan prasana pariwisata sebagai pelengkap yang mencirikan hutan mangrove Tongke-Tongke sebagai tempat destinasi wisata. Olehnya itu sikap empati para aktor dalam melakukan kolaborasi merupakan tindakan sukarela tidak ada tututan atau paksaan dari pihak mana pun sehingga mampu mencapai keberhasilan dalam proses kolaborasi meskipun para aktor yang melakukan kolaborasi memiliki latar belakang yang berbeda tetapi dalam hal kolaborasi masing-masing aktor mempunyai kedudukan yang sama hal ini sangat relevan dengan apa yang dikemukakan Gray & Wood yang dikutip (Dwiyanto, 2015, p. 60-61)yaitu karakteristik kolaborasi bersifat sukarela masing- masing pihak bekerjasama untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kapasistas sistematik dengan menggabungkan sumber daya yang mereka kuasai. 2.  Mengacu pada trust building (membangun kepercayaan) yang berfokus kepada loyalitas, yaitu menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan konsekuensi yang telah diterapkan dan disepakati bersama oleh aktor untuk keberlangsungan kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa aturan telah dipatuhi dan tidak ada yang aktor yang pernah melanggar meskipun para aktor yang memiliki jenjang hirarki yang lebih tinggi dalam lembaga pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena masing-masing aktor berada pada posisi yang sama tidak ada yang yang memiliki fungsi sebagai komando tetapi lebih kepada fungsi koordinasi yang melakukan tugas dan tanggung jawab secara berkala (Nasrulhaq, 2017, pp. 1–3). Mengacu pada trust building (membangun kepercayaan) yang berfokus kepada kedekatan sosial. Kedekatan sosial yaitu orientasi para aktor dalam melakukan kolaborasi. yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan emosional terhadap para aktor yang melakukan kolaborasi.
Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke tidak didasarkan dengan kedekatan sosial yang kekeluargaan ataupun unsur emosional sehingga melibatkan diri dalam kolaborasi tetapi adanya tuntutan masyarakat terhadap pemberian
penyelenggaraan publik yang inklusif. Besarnya kekuasaan pemerintah tidak menjadikan dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi diarahkan mampu membangun interaksi dengan para aktor untuk memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki. Atas dasar tersebut, kolaborasi para aktor pemerintah, swasta, masyarakat dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke- Tongke, tidak dibangun dalam sebuah perjanjian formal atau tanda tangan MoU  secara tertulis yang diterjemahkan dalam sebuah kontrak kerjasama. Kemudian atas dasar kapasistas dan kemampuan yang dimiliki oleh aktor sehingga ikut andil dalam kolaborasi sehingga tidak ada tuntutan untuk mendapatkan keuntungan hanya saja sebagai sebatas abdi negara untuk membangun kolaborasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pemabangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai tercapai yaitu terdapat tugas, peran dan tanggung jawab yang jelas oleh masing-masing aktor.

## C. Komitmen pada Kolaborasi
Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para aktor dalam kolaborasi.  Masing-masing aktor harus memiliki komitmen dan keinginan yang kuat menyelesaikan tugas dan tanggungjawab masing- masing berdasarkan kesepakatan yang telah diputuskan secara bersama. Tingkatan komitmen terhadap kolaborasi adalah variabel utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi, selain itu komitmen bergantung pada pengakuan bersama yang merupakan cara terbaik untuk mau menghormati dan prespektif dan kepentingan aktor lain mampu memperkuat keterlibatan antar aktor.
1.  Mengacu pada commitmn to process (komitmen pada proses) yang berfokus kepada pengakuan bersama. Pengakuan bersama yang dimaksudkan dalam adalah terjadinya kesepakatan antar para aktor yang berkolaborasi serta peran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke–Tongke Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menjukkan bahwa Dalam hal ini pengakuan para aktor menyatakan bahwa tidak ada dokumen kesepakatan yang tertulis atau job description yang disepakati dan mengikat tetapi diikat oleh adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 5 Penyelenggaraan usaha kepariwisataan kabupaten Sinjai, dan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai. Sedangkan dari pihak OPD (organisasi perangkat daerah) diinternalisasi oleh adanya rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang
mengharuskan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kolaborasi tidak mesti didasarkan oleh perjanjian bersama tetapi yang terpenting adalah keinginan dan kemampuan dalam melakukan kolaborasi dan juga para aktor yang melakukan kolaborasi diarahkan untuk membangun interaksi dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan (Sabaruddin, 2015, p. 103) yang mengatakan bahwa kolaborasi yang dilakukan yang melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat meski tidak secara formal namun kolaborator memiliki tanggung jawab untuk berbagai sumberdaya. 2.  Mengacu pada commitment to process (komitmen pada proses) yang berfokus kepada apresiasi. Apresiasi adalah pemberian penghargaan terhadap suatu karya nyata yang mengakibatkan seseorang menjadi termotivasi dan komitmen dalam bekerja.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkkan bahwa selama pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke sering mendapat berbagai apresiasi dan pernghargaan dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasiona seperti penerimaan kalpataru dalam kategori hutan terbaik di Sulawesi Selatan dan masuk sebagai 25 besar pada ajang nominasi sebagai hutan mangrove terbaik berbasis masyarakat dari 150 Kabupaten/Kota. Hal ini mampu memacu kemampuan dan kinerja LSM KPSDA-ACI dalam terlibat dalam kolaborasi untuk mengembangkan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke. Penghargaan yang diterima merupakan inventaris untuk Kabupaten Sinjai dan juga sebagai motivasi untuk komitmen dalam membangun pariwisata hutan mangrove Tongke- Tongke Kabupaten Sinjai.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pratama dan Wismare’in (2018, p. 34) menyatakan bahwa apresiasi adalah komitmen yang pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk berusaha menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan meningkatkan harapan bahwa performa akan diperhatikan dan dihargai. 3.  Mengacu pada commitmen to process (komitmen pada proses) yang berfokus kepada monitoring yaitu mengevaluasi perkembangan pembangunan dari hasil yang dicapai sesuai dengan standar dan konsistensi yang dilakukan selama proses kolaborasi dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa monitoring yang dilakukan dengan adanya dokumen rencana pembangunan dan proposal anggaran pembangunan yang diarsipkan oleh aktor dari pihak pemerintah, dan proses monitoringnya dilakukan secara
berkala dan intensif insentif selama proses pembangunan yaitu 3 kali dalam 6 bulan, dan pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai  dari unit kerja paling bawah sampai pucuk pimpinan organisasi; dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program, namun yang menjadi kejanggalan dalam proses kolaborasi ini tidak ada supervisor lapangan yang mengawasi jalanya kolaborasi sehingga rendahnya kualitas diseminasi dokumentasi pelaporan sehingga mengalami keterlambatan dalam melakukan monitoring.

## D. Pemahaman Bersama
Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai common misision (misi umum), common purpose (tujuan umum), common objectives (obyektivitas umum), dan shared vision (visi bersama) yangmampu dimanifestasikan pada kesepakatan yang relevan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. 1.  Mengacu pada shared understanding yang berfokus pada kesamaan visi dan misi. Visi dan misi merupakan pendukung suksesnya sebuah kolaborasi, kolaborasi dapat terjalin ketika terdapat kesamaan visi dan misi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan beberapa narasumber dan hasil observasi peneliti, dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke tidak terdapat kesamaan visi dan misi tetapi hanya ada visi misi tentang setiap OPD (orgaisasi perangkat daerah) yang harus dicapai. Meskipun demikian hal ini tidak mengurangi kemampuan para aktor untuk melakukan kolaborasi terbukti dengan progress yang dilakukan para aktor sampai saat ini. Adapun hambatan sehingga tidak ada visi misi yang sama diakibatkan karena tidak adanya perjanjian formal yang mengikat sehingga perumusan visi dan misi sulit untuk dilakukan. Oleh karena melalui penelitian ini melahirkan sebuah konsep baru dalam kolaborasi bahwa keterlibatan pemerintah, swasta, masyarakat dalam kaitanya dengan kolaborasi tidak selalu didasarkan pada legitimasi yuridis sebagai basis formal dalam kolaborasi. Fenomena berbanding terbalik ini dengan pandangan yang diperoleh dalam penelitian-penelitian sebelumnya bahwa kolaborasi itu harus didasarkan pada kontrak kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian secara formal. Seperti yang dikemukakan dalam  hasil penelitian Maharani, (2016, p. 1) bahwa kolaborasi sebagai suatu  proses dilakukan dengan dengan dasar bentuk kerja sama dengan adanya perjanjian tertulis yang resmi yang digunakan untuk jangka waktu tertentu, memenuhi syarat-syarat kolaborasi yang meliputi visi misi yang sama, tentang pengetahuan secara relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah.
1.  Mengacu pada shared understanding yang ber- fokus pada kesamaan tujuan. Dalam proses ko- laborasi didasari dengan kesamaan tujuan yang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam proses kolaborasi. Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke terdapat kesamaan tujuan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor. Tujuannya menjadikan hutan mangrove Tongke-Tongke sebagai kawasan pariwisata yang mampu meningkatkan sumber daya yang dimiliki yakni sumber daya alam, sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  finansialnya.  Hal ini berkaitan erat dengan teori Aan Marie Thomson dalam (Pramusinto Agus, 2009, p. 115) yang menyatakan bahwa  sebuah proses kolaborasi yang dilakukan perlunya pembentukan sebuah kesatuan yang didasari oleh adanya kesamaan tujuan dari pihak-pihak aktor, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara sinergis dan optimal. 2.  Mengacu pada shared understanding yang berfokus pada common objectives (obyektivitas umum). Kolaborasi yang dilakukan bersifat objektif tanpa adanya pandang bulu terhadap sesama aktor dalam melakukan berkolaborasi. OPD (organisasi perangkat daerah) melaksanakan tugas, dan perannya sebagai fasilitator sedangkan untuk pengelolahan dilimpahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan aktor LSM KPSDA-ACI karena mereka yang  lebih paham dalam terkait pengelolaan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabuapten Sinjai.

## E. Dampak Sementara
Dampak sementara menghasilkan umpan balik
(feedbacks) . Umpan balik yang dimaksud dalam hal ini yaitu timbulnya dampak negatif dan dampak positif selama dalam pembangunan pariwisata huta mangrove Tongke-Tongke.Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “ small-wins ” (kemenangan kecil) ataupun dampak negatif yang terjadi.
Berdasarkan hasil temuan dari lokasi penelitian dan dapat diperoleh bahwa kolaborasi aktor dalam pembangunan hutan mangrove Tongke-Tongke menimbulkan dampak positif dampak dampak negatifnya adalah sebagai berikut: a.  Mangrove yang tumbuh subur di Daerah Tongke- Tongke telah meningkatkan popularitas daerah sehingga banyak pengunjung baik pejabat pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten), mahasiswa, peneliti dari lembaga penelitian maupun Perguruan Tinggi dari dalam maupun luar negeri datang ke Kabupaten Sinjai.
b.  Mangrove kemudian mampu menciptakan ladang usaha baru bagi masyarakat sehingga
berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan di daerah destinasi wisata. Hal ini merupakan outcome hasil sementara yang dicapai untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, Sedangkan dampak negatif dari adanya kolaborasi aktor dalam pembangunan pariwisata hutan mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai yaitu karena tidak adanya perjanjian formal yang disepakati bersam leh aktor yang melakukan kolaborasi dan job description secara bersama yang dirumuskan.
IV. Kesimpulan
Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan terkait kolaborasi aktor pembangunan hutan mangrove tongke-tongke, makadapat disimpulkan bahwa dialog antar-muka ( face to face to dialogue ) dalam pembangunan pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke, sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum intensif karena tidak ada jadwal pertemuan yang ditetapkan secara terstruktur. Membangun kepercayaan ( trust building ) terhadap semua aktor yang terlibat dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke, hal ini ditandai dengan keterbukaan para aktor dalam menyampaikan pendapat, informasi serta saling membantu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, serta mematuhi segala aturan yang ada ataupun aturan yang telah dispakati. Komitmen pada proses ( commitment to the process ), aktor yang terlibat dalam pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke-Tongke mampu konsisten dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya baik setelah dilakukan pembangunan  pariwsata hutan mangrove Tongke - Tongke meskipun dalam pembangunan dan pekembangan hutan Mangrove Tongke-Tongke tidak mempunyai aturan baku yang disepakati oleh semua aktor sebelumnya. Pemahaman bersama ( shared understanding ), para aktor dalam pembangunan hutan Mangrove Tongke-Tongke mampu memahami tugas dan tanggungjawab  masing-masing meskipun visi misi tidak sama akan tetapi tujuan dari pembangunan pariwisata hutan Mangrove Tongke- Tongke Kabupaten Sinjai yaitu menjadikan hutan Mangrove sebagai destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat khususnya yang bertempat di desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. Adapun dampak sementara ( intermediate outcomes ), yaitu mangrove yang tumbuh subur di daerah Tongke-Tongke telah mampu meningkatkan popularitas daerah sehingga banyak pengunjung
baik pejabat pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten), mahasiswa, peneliti dari lembaga penelitian maupun Perguruan Tinggi dari dalam maupun luar negeri datang ke Kabupaten  Sinjai. Mangrove kemudian mampu menciptakan ladang usaha baru bagi masyarakat sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih diucapkan kepada Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si dan Nasrulhaq, S.Sos., MPA. Atas bantuan dan bimbingannya selama dalam proses penelitian ini hingga penelitian ini dapat terpublikasi. Penelitian ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada dukungan serta apresiasi dari Ditjen Kemenristek Dikti dan pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.

## V. Daftar Pustaka
Ansell, C. and Gash, A. (2007) ‘Collaborative Gover- nance in Theory and Practice’, Journal of Public Administration Research and Theory , 18, pp. 543–571. doi: 10.1093/jopart/mum032. Dwiyanto, A. (2015) Manajemen Pelayanan Publik, Inklusif, dan Kolaborasi . Yogyakarta: Gajamada Universitas Perss.
Emerson, K., Nabatchi, T. and Balogh, S. (2012) ‘An Integrative Framework for Collaborative Governance’, Journal of Public Administration Research and Theory , 22(1), pp. 1–29. Avail- able at: https://academic.oup.com/jpart/arti- cle/22/1/1/944908.
Fairuza, M. (2017) ‘Kolaborasi antar Stakehold- er dalam Pembangunan Inklusif  pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)’, Kebijakan dan Manajemen Publik . Universitas Airlangga, 5(3), pp. 1–13. Available at: http://journal.unair. ac.id/KMP@kolaborasi-antar-stakeholder-da- lam-pembangunan-inklusif-article-11728-me- dia-138-category-8.html.
Harmawan, N. B., Wasiati, I. and Hermanto Rohman (2017) ‘Collaborative Governance dalam Pro- gram Pengembangan Nilai Budaya Daerah
Melalui Banyuwangi Ethno Carnaval.’, E-SOS- POL , 4(1), p. Halaman 50-55. Available at: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/ar- ticle/view/5615.
Maharani, E. K. (2016) Kolaborasi Antar-Pelaksana pada Penataan dan Pembinaan Toko Modern di Kota Surakarta . Universitas Sebelas Maret Surakarta. Available at: https://eprints.uns. ac.id/25017/.
Mahsyar, A. (2015) ‘Public Private Partnership : Ko - laborasi Pemerintah dan Swasta dalam Pen- gelolaan Asset Publik di Kota Makassar’, Jur- nal Administrasi Publik , 12(April), pp. 71–82. Available at: http://journal.unpar.ac.id/index. php/JAP/article/view/1502.
Mulawarman, K. and Rosilawati, Y. (2014) ‘Komu- nikasi Organisasi pada Dinas Perijinan Kota Yogyakarta untuk Meningkatkan Pelayanan’, Jurnal Maknaa , 5(1), p. 31. doi: 10.30659/ jikm.5.1.31-41. Nasrulhaq, N. (2017) Nilai Dasar Collaborative Gov- ernance dalam Studi Kebijakan Publik . Uni- versitas Muhammadiyah Makassar. Available at: https://www.researchgate.net/publica- tion/325259052_NILAI_DASAR_COLLABORA- TIVE_GOVERNANCE_DALAM_STUDI_KEBIJA- KAN_PUBLIK. Pramusinto Agus (2009) Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik . Yogya- karta: Gava Media.
Pratama, Y. F. and Wismar’ein, D. (2018) ‘Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kin- erja Karyawan’, Buisness Management Analysis Journal (BMAJ) , 1(1), pp. 26–36. Available at: https://jurnal.umk.ac.id/index.php/bmaj/ar- ticle/viewFile/2686/1467. Sabaruddin, A. (2015) Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi . Bandung: Graha Ilmu. Sugiyono (2014) Metode Penelitian Kuantitatif Kual- itatif dan R&D . 2014th edn. Edited by Sugiyono. Bandung: Alfabeta. Tresiana, N. and Duadji, N. (2017) ‘Kota Layak Anak yang Berkelanjutan’. Lampung: Anugrah Utama Raharja, p. 130