Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur Vol. 2 No. 2 Oktober 2013 ISSN: 2252 7141

## PENGARUH NILAI KONTRAK, ANGGARAN DAN PAJAK PENGHASILAN

## TERHADAP LABA
(Studi Empiris Pada Usaha Jasa Konsultan Teknik di Jakarta)

## Isa Ansori
Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur Jakarta
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta 12260 Email: nangsori@yahoo.com

## ABSTRACT
This research was conducted in order to investigate the influence of the value of contracts,  budgets  and  income  tax  on  profit,  either  partially  or  simultaneously.  The results showed that only partial value of the contract does not effected on profit, while budget and income tax has an influence on earnings while simultaneously the value of contracts, budgets and income tax  on profit influence. If management wants a better return, it is advisable in making an offer price of management always pay attention to the development of the market price and seek a breakthrough in the auction of goods or  services to other parties other than the state owned company and private company.
Keyword: the value of contract, budget, income tax, profit.

## ABSTRAKSI
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  meneliti  pengaruh  nilai  kontrak, anggaran  dan  pajak  penghasilan  terhadap  laba,  baik  secara  parsial  maupun  secara simultan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  nilai  kontrak  tidak berpengaruh  terhadap  laba,  sedang  anggaran  dan  pajak  penghasilan  mempunyai pengaruh terhadap laba sedangkan secara simultan nilai kontrak, anggaran dan pajak penghasilan  terhadap  laba  mempunyai  pengaruh.  Apabila  manajemen  menghendaki laba yang lebih baik, sangat dianjurkan dalam membuat penawaran harga manajemen selalu  memperhatikan  perkembangan  harga  pasar  dan  mencari  terobosan  dalam mengikuti  pelelangan  barang  /  jasa  kepada  pihak  lain  selain  pemerintah  yaitu  BUMN maupun Swasta.
Kata kunci: nilai kontrak, anggaran, pajak penghasilan, laba.

## PENDAHULUAN
Usaha  Jasa  Konsultan  Teknik  dengan  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  istilah dalam  perpajakan  disebut  Jasa  Rekayasa  Engineering.  Dalam  Peraturan  Pemerintah No.  54  Tahun  2010  tentang  acuan  pelelangan  pengadaan  barang  dan  jasa  baik  dari Pemerintah,  BUMN  atau  Swasta,  yang  dimaksud  dengan  jasa  konsultasi  adalah  jasa
layanan  yang  profesional  yang  membutuhkan  keahlian  tertentu  diberbagai  bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah daya pikir ( brainware ), sedangkan kontrak kerja  adalah  keseluruhan  dokumen  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  pejabat pembuat  komitmen  ( owner )  dengan  penyedia  barang/jasa  dalam  pelaksanaan pengadaan barang/jasa  (konsultan).  Maksud  dari  peraturan  tersebut  untuk  digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam  penyelenggaraan  jasa  konstruksi  serta  bertujuan  agar  pelaksanaan  pengadaan pekerjaan  konstruksi  dan  jasa  konsultasi  dalam  penyelenggaraan  konstruksi  lebih operasional dan efektif.
Bahasa  lazim  untuk  Anggaran  dalam  Usaha  Jasa  Konsultan  Teknik  dinamakan Rencana  Anggaran  Pelaksanaan  Proyek  (RAPP),  yaitu  biaya  kontrak  yang  meliputi biaya-biaya  yang  dapat  didistribusikan  kepada  suatu  kontrak  untuk  jangka  waktu tertentu  sejak  tanggal  kontrak  itu  diperoleh  sampai  dengan  penyelesaian  akhir  dari kontrak  tersebut  yang  dibuat  setelah  perusahaan  mendapatkan  /  memenangkan sebuah  tender  dari  hasil  pelelangan  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  baik  dari Pemerintah,  BUMN  atau  Swasta.  Beberapa  literatur  mengartikan  biaya  adalah pengorbanan ekonomis  yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa sehingga pengorbanan  itu  terjadi  karena  untuk  mendapatkan  sumber-sumber  yang  diperlukan oleh perusahaan, (Harnanto 2003:92).
Begitu juga dengan istilah lain dari Nilai Kontrak merupakan hasil pemenangan sebuah  tender  baik  dari  Pemerintah,  BUMN  maupun  Swasta,  bisa  juga  dinamakan Rencana Anggaran Biaya (RAB), bisa juga dikatakan pendapatan yaitu arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode,  bila  arus  masuk  itu  mengakibatkan  kenaikan  ekuitas  yang  tidak  berasal  dari kontribusi penanaman modal atau dari pemilik modal (PSAK No. 23 paragraf 6), yang merupakan  kesepakatan  nilai  biaya  yang  disetujui  menjadi  alokasi  biaya  pelaksanaan pekerjaan  /  nilai  kontrak  kerja  antara  perusahaan  pemenang  tender  dengan  pemilik proyek.  Dari  hasil  RAB  ini  perusahaan  membuat  alokasi-alokasi  biaya  untuk pelaksanaan  proyek  tersebut,  hal  ini  yang  menjadi  pusat  perhatian  para  pengelola proyek  /  manajer  sehingga  pelaksanaan  proyek  tersebut  harus berjalan  sesuai  jadual dan alokasi biaya kontrak yang telah disepakati bersama.
Dalam hasil kontrak kerja / RAB terdapat 2 (dua) golongan biaya yaitu :
1. Biaya  Langsung  Personil  (Biasanya  berupa  Man  Mounth  (MM)  /  Orang  Bulan (OB) atau Lumpsum (LS) terdiri dari rincian biaya tenaga ahli yaitu Billing Rate
(B/R) dari Ketua Tim, Ahli Jalan Raya, Ahli Lingkungan, dan sebagainya.
2. Biaya  Langsung  Non  Personil  merupakan  biaya-biaya  langsung  operasional seperti:  biaya  operasi  kantor,  biaya  dinas,  biaya  survey,  biaya  pelaporan,  dan sebagainya yang merupakan hasil kesepakatan kontrak kerja dalam RAB.
Payung  hukum  dari  pajak  penghasilan  final  atas  usaha  jasa  konsultansi  yaitu Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  51  tahun  2008,  tanggal  20  Juli  2008  yang menggantikan  PP  No.  140  Tahun  2000.  Adapun  aturan  pelaksanaannya  dituangkan dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.  187/PMK.03/2008,  tanggal  20 Nopember 2008.
Pada saat penelitian ini dibuat, aturan yang berlaku terhadap pelelangan untuk pengadaan  barang  dan  jasa  bagi  pemerintah  adalah  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  No.  54  Tahun  2010  tanggal  6  Agustus  2010  yang  berlaku  efektif  mulai tanggal  1  Januari  2011  dan  yang  sebelumnya  menggunakan  acuan  untuk  pelelangan pengadaan  barang  dan  jasa  bagi  pemerintah  yaitu  PP  No.  80  Tahun  2003,  serta PERMEN PU No. 07/PRT/M/2011, tanggal 31 Mei 2011 menggantikan PERMEN PU No. 43/PRT/M/2007,  sedang  pelelangan  pengadaan  barang  dan  jasa  bagi  pihak  swasta tidak  terikat  kepada  aturan  ini,  tergantung  kebutuhan  dan  kemauan  pemilik  proyek, apakah  mengikuti  aturan  pemerintah  atau  mengadakan  aturan  sendiri  dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Tinjauan Pustaka

## Nilai kontrak
Menurut  Accounting  Terminology  Bulletin  No.  2,  yang  dikutip  dalam  buku Harahap (1999:39),
Nilai  Kontrak  Proyek  adalah  nama  lain  dari  pendapatan  yang  berasal  dari penjualan  barang  dan  atau  /  pemberian  jasa  dan  diukur  dengan  jumlah  yang dibebankan  kepada  langganan,  klaim  atas  barang  dan  jasa  yang  disiapkan untuk  mereka,  juga  termasuk  laba  dari  penjualan  atau  pertukaran  asset (kecuali  dari  surat  berharga),  hak  dividen  dari  investasi  dan  kenaikan  lainnya pada  equity  pemilik  kecuali  yang  berasal  dari  modal  donasi  dan  penyesuaian modal.
Dari pendapat ini bahwa secara luas pendapatan dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan  kegiatan investasi.  Dalam  hal ini  termasuk  juga  perubahan net  asset yang  timbul  dari  kegiatan  produksi  dan  dari  laba  rugi  yang  berasal  dari  penjualan aktiva  dan  investasi,  kecuali  kontribusi  modal  dan  penyesuaian  modal.  Menurut
Financial  Accounting  Standard  Board  (FASB)  yang  dikutip  oleh  Harahap  (1999:58), menyatakan
Pendapatan  adalah  arus  masuk  atau  peningkatan  nilai  aset  dari  suatu entity atau  penyelesaian  kewajiban  dari entity atau  gabungan  dari  keduanya  selama periode  tertentu  yang  berasal  dari  penyerahan  /  produksi  barang,  pemberian jasa  atas  pelaksana  kegiatan  lainnya  yang  merupakan  kegiatan  utama perusahaan yang sedang berjalan.
Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  PSAK  23  paragraf  06  Tahun  2011 menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi  yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk termasuk mengakibatkan  kenaikan  ekuitas  yang  tidak  berasal  dari  kontribusi  kenaikan  modal. Masih  menurut  IAI PSAK  23  paragraf 03 Tahun 2011,  bahwa  pendapatan  merupakan akibat  dari  kegiatan  utama  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  yang  meliputi  penjualan barang  dagang,  pelayanan  jasa  sehingga  akan  meningkatkan  ekuitas  perusahaan dengan  penegasan  kenaikan ekuitas  tersebut  tidak  berasal  dari  investasi  oleh  pemilik atau kreditur.
Skousen  (2001:286),  menyatakan  “pendapatan  merupakan  arus  masuk  atau peningkatan  aktiva  lainnya  sebuah  entitas  atau  pembentukan  utangnya  (sebuah kombinasi  dari  keduanya)  dari  pengantaran  barang  atau  penghasilan  barang, memberikan  pelayanan  atau  melakukan  aktivitas  lain  yang  membentuk  operasi pokok atau sentral entitas yang terus berlangsung.”

## Pengukuran dan pengakuan pendapatan
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 23, bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama  satu  periode,  bila  arus  masuk  itu  mengakibatkan  kenaikan  ekuitas  yang  tidak berasal  dari  kontribusi  penanaman  modal  artinya  pendapatan  hanya  terdiri  dari  arus masuk  bruto  dari  manfaat  ekonomi  yang  diterima  oleh  perusahaan,  diluar  dari pernyataan  dia  atas  yang  tidak  memiliki  manfaat  ekonomi  dalam  peningkatan  ekuitas bagi  perusahaan  dikeluarkan  dari  pendapatan.  Saat  menentukan  pendapatan  diakui dapat  ditinjau  dari  besar  kemungkinan  manfaat  ekonomi  masa  depan  yang  akan mengalir ke perusahaan dapat diukur dan diprediksi dengan normal.

## Pengukuran pendapatan
Pendapatan  harus diukur  dengan  nilai  wajar  imbalan  yang  diterima  atau  yang dapat  diterima.  Jumlah  pendapatan  yang  timbul  dari  suatu  transaksi  biasanya
ditentukan  oleh  persetujuan  antara  perusahaan dengan  pembeli  atau  pemakai  aktiva tersebut.  Jumlah  tersebut diukur  dengan  nilai  wajar  imbalan  yang diterima  atau  yang dapat  diterima  perusahaan  dikurangi  jumlah  diskon  dan  rabat  volume  yang diperbolehkan  oleh  perusahaan.  Nilai  wajar  yaitu  sebagai  suatu  jumlah  dimana kegiatan  mungkin  ditukarkan  atau  suatu  kewajiban  diselesaikan  antara  pihak  yang memakai  dan  berkeinginan  untuk  melakukan  transaksi  secara  wajar,  barang  yang dijual atau jasa yang diberikan untuk diperkirakan atau barter dengan barang atau jasa yang  tidak  sama,  maka  pertukaran  dianggap  sebagai  transaksi  yang  mengakibatkan pendapatan.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengakuan pendapatan
Menurut  PSAK  No.  23  kriteria  pengakuan  pendapatan  biasanya  diterapkan secara  terpisah  kepada  setiap  transaksi,  namun dalam  keadaan  tertentu  adalah  perlu untuk  menerapkan  ktriteria  pengakuan  tersebut  kepada  komponen-komponen  yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan substansi  dari  transaksi  tersebut.  Pendapatan  dan  transaksi  penjualan  jasa  dapat diestimasi  atas  tugas  yang  disepakati  perusahaan  pada  tingkat  penyelesaian  dari transaksi  pada  tanggal  neraca.  Menurut  SAK,  penjualan  jasa  dapat  diakui  dengan metode persentase selesai, bila memenuhi seluruh kondisi berikut ini:
a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal,
b. Besar  kemungkinan  manfaat  ekonomi  sehubungan  dengan  transaksi  tersebut akan diperoleh perusahaan,
c. Tingkat  penyelesaian  dari  suatu  transaksi  pada  tanggal  neraca  dapat  diukur dengan handal,
d. Biaya  yang  terjadi  untuk  transaksi  tersebut  dan  biaya  tidak  menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan handal.
Suatu  perusahaan  dapat  membuat  estimasi  yang  handal  setelah  perusahaan tersebut  dapat  dipisah  dengan  ketentuan  hukum  berkenaan  dengan  jasa  yang diberikan dan diterima oleh pihak-pihak tersebut, antara lain:
a. Hak  masing-masing  pihak  yang  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  dengan kekuatan hukum yang berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak-pihak tersebut,
b. Imbalan yang harus dipertukarkan,
c. Cara dan persyaratan penyelesaian.
Dari hasil penelitian empiris dan kajian literatur yang dijelaskan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H1: Nilai Kontrak berpengaruh terhadap Laba.

## Anggaran
Penyusunan  anggaran  merupakan  proses  pembuatan  rencana  kerja  dalam rangka  waktu  satu  tahun,  yang  dinyatakan  dalam  satuan  moneter  dan  satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba (profit planing) . Dalam perencanaan laba, manajemen menyusun rencana operasional yang  implikasinya  dinyatakan  dalam  laporan  laba  rugi  jangka  pendek  dan  jangka panjang,  neraca  kas  dan  modal  kerja  yang  diproyeksikan  dimasa  yang  akan  datang. Setiap  perusahaan  yang  didirikan  mempunyai  tujuan  utama  untuk  memperoleh  laba dengan  memproduksi  barang  atau  jasa  untuk  dijual  ke  konsumen,  untuk  mencapai tujuan  tersebut  setiap  tahap  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  diperlukan  suatu perencanaan  dan  pengendalian  secara  cermat  terhadap  sumber  daya  yang  tersedia agar  dapat  dimanfaatkan  secara  maksimal.  Didorong  oleh  situasi  tersebut  maka manajemen  memerlukan  perangkat  yang  mampu  membantu  manajemen  dalam pelaksanaan  fungsi  tersebut,  salah  satu alat  manajemen  itu  adalah  anggaran,  karena anggaran dapat berfungsi sekaligus berperan untuk memenuhi dua fungsi manajemen yaitu perencanaan dan pengendalian.

## Pengertian Anggaran
M.  Nafarin  (2000:12):  ”anggaran  ( budget )  merupakan  rencana  tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu”.
Bulan  (2003:2):  ”anggaran  adalah  suatu  pendekatan  yang  formal  dan sistematis  dari  pelaksanaan  tanggung  jawab  manajemen  di  dalam  perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”.

## Fungsi Anggaran
Peranan  anggaran  pada  suatu  perusahaan  merupakan  alat  untuk  membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai  pedoman  kerja  dalam  menjalankan  perusahaan  untuk  tujuan  yang  telah ditetapkan.  Bulan  (2000:2-3),  menyatakan  bahwa  fungsi  anggaran  adalah  sebagai
berikut: fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi koordinasi, anggaran sebagai pedoman kerja.
Dari  hasil  penelitian  empiris  dan  kajian  literatur  yang  telah  dijelaskan  di  atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

## H2: Anggaran berpengaruh terhadap laba

## Pajak Penghasilan
Suandy  (2008:7),  pajak  penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap subyek  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak atau  dapat  pula  dikenakan  untuk  penghasilan  dalam  bagian  tahun  pajak,  apabila kewajiban  pajak  subyektifnya  dimulai  atau  berakhir  dalam  tahun  takwim  pajak.  Yang dimaksud  takwim  pajak  adalah  wajib  pajak  dapat  menggunakan  tahun  buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

## Pajak Penghasilan Final (PPh Pasal 4 ayat 2)
PSAK  46  paragraf  07  menyebutkan  PPh  Final  adalah  bahwa  setelah pelunasannya kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena PPh yang tidak bersifat final,  pajak  jenis  ini  dikenakan  terhadap  jenis  penghasilan,  transaksi  atau  usaha tertentu. Pengenaan pajak secara final berdampak terhadap apabila rugi yang diderita perusahaan tidak dapat dikompensasikan karena pengenaan pajak final pada dasarnya mirip  dengan  penentuan  laba  usaha  dengan  norma,  dengan  kata  lain  kerugian  yang dimaksud  tidak  dapat  dikompensasikan  karena  penerapan  pajak  final  dianggap  tidak pernah terjadi kerugian.
Akuntansi  (pelaporan  keuangan)  dan  perpajakan  yang  baik  dan  benar  akan membantu  masyarakat  bisnis  dalam  mengalokasikan  berbagai  sumber  daya  secara ekonomis  dan  rasional  yang  merupakan  prasyarat  untuk  mempertahankan kelangsungan hidup ( going concern ), eksistensi serta perkembangan masyarakat bisnis di lingkungan global yang semakin kompetitif seperti era saat ini. Dalam hubungan ini akuntansi dan perpajakan memiliki peran kunci dalam penyediaan informasi keuangan yang  handal  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  bisnis  untuk  memenuhi  tuntutan kebutuhan  atas  kondisi  bisnisnya,  sehingga  dapat  disimpulkan  perbedaan  PPh  Final dan tidak Final, sebagai berikut:
Tabel 1: Perbedaan PPh Tidak Final dan PPh Final No. PPh Tidak Final PPh Final 1 PPh dihitung dari penghasilan neto yaitu penghasilan bruto (-) biaya-biaya untuk menagih, menghasilkan dan memelihara penghasilan. PPh dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk menagih, menghasilkan dan memelihara penghasilan. 2 Dikenakan tarif umum (pasal 17 UU PPh) Dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan PP atau KMK. 3 Jumlah PPh yang dipotong oleh pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. Jumlah PPh yang dipotong oleh pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan. 4 Biaya-biaya untuk menagih, menghasilkan dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya untuk menagih, menghasilkan dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 5 Dalam keadaan rugi wajib pajak tidak membayar PPh bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga 5 (lima) tahun pajak berikutnya. Dalam keadaan rugi wajib pajak tetap membayar PPh karena pengenaan pajak dikenakan atas penghasilan bruto dan bukan penghasilan neto.
Dari  hasil  penelitian  empiris  dan  kajian  literatur  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
H3: Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap laba.

## Laba
Konsep dasar umum laba adalah pengembalian ( return ) yang melebihi investasi atau  sebagai jumlah  yang dapat dikembalikan  oleh entitas  kepada  investornya  sambil tetap mempertahankan  tingkat kesejahteraan  entitas  bersangkutan.   Untuk  mencapai laba  yang  optimum  diperlukan  suatu  perencanaan  sebagai  alat  pengendali  untuk menilai apakah laba yang direncanakan sesuai dengan realisasinya.
Skousen  (2001:206),:  “Perencanaan  laba  /  Laba  yang  diharapkan    merupakan kenaikan  dalam  modal  atau  ekuitas  (aktiva  bersih)  dari  transaksi  periferol  atau insidental  sebuah  entitas  dan  dari  semua  transaksi  lainnya  dan  peristiwa  lain  serta keadaan  yang  mempengaruhi  entitas  kecuali  transaksi  yang  terjadi  dari  investasi  / penanaman modal oleh pemilik “.
Soemarso  SR  (2004:289),  Laba  adalah  selisih  lebih  pendapatan  atas  biaya- biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu.
Skousen  (2001;206),:  “Dalam  menentukan  laba  dalam  suatu  perusahaan dengan menaksir biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha”.
Langkah-langkah  yang  harus  dilakukan dalam  penentuan laba  yang  diinginkan perusahaan, adalah sebagai berikut:
a. Menekan  biaya  produksi  atau  harga  pokok  penjualan  semaksimal  mungkin dengan mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada,
b. Menentukan harga jual sesuai dengan laba yang diinginkan,
c. Meningkatkan volume penjualan secara maksimal.
Perencanaan  laba  berfokus  pada  masa  depan:  “apa  yang  harus  dicapai  dan bagaimana cara mencapainya”.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka  berpikir  merupakan  sintesa  tentang  hubungan  antar  variabel  yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2010:89).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  54  Tahun  2010  dan  Permen  PU  No. 07/PRT/M/2011,  tentang  pelelangan  pengadaan  barang  dan  jasa  bagi  Pemerintah, BUMN  dan  Swasta,  perlu  dibuat  aturan  main  yang  jelas  dan  terbuka, terutama untuk pelelangan  pengadaan  barang  dan  jasa  bagi  Pemerintah  dan  BUMN,  agar  dalam penetapan  pemenang  tender  tidak  dapat  diganggu  gugat  alias  final  karena  syarat- syarat  maupun  ketentuan  telah  terpenuhi  bagi  peserta  lelang  yang  diundang  (lulus PQ).
Setelah  ditentukan  pemenangnya  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah pejabat  pembuat  komitmen  dengan  pemenang  lelang  (konsultan)  menanda  tangani kontrak  kerja  yang  mengatur  hubungan  hukum  untuk  jangka  waktu  tertentu  /  awal kontrak hingga selesainya waktu kontrak kerja yang disepakati bersama antara pejabat pembuat komitmen dengan perusahaan pemenang tender (konsultan).
Dalam  kontrak  kerja  diatur  dan  dicantumkan  berapa  nilai  keseluruhan  yang terinci baik biaya langsung personil maupun biaya langsung non personil, waktu mulai sampai  selesai  pekerjaan,  sehingga  diperlukan  perhitungan  biaya  atau  pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa dan pengorbanan yang terjadi  sehingga  terdapat  selisih  lebih  antara  pengorbanan  (biaya)  dan  pengharapan (pendapatan), disebut laba (Harnanto (2003:95).
Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh mengenai Pengaruh  Nilai Kontrak,  Anggaran  dan  Pajak  Penghasilan  Terhadap  Laba, merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1: Kerangka Pemikiran
Latar Belakang Penelitian: Belum ada bukti secara empiris yang menyimpulkan bahwa nilai kontrak, anggaran dan pajak penghasilan berpengaruh terhadap laba.
Permasalahan:
Bagaimana Pengaruh Nilai Kontrak, Anggaran dan Pajak Penghasilan terhadap Laba?
Model Penelitian: Nilai Kontrak (X1) Anggaran (X2) Pajak  Penghasilan (X3) Laba (Y) Metode Analisis Data: Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis
Kesimpulan:
Menerima atau menolak hipotesis yang telah diajukan

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas:  obyek  /  subyek  yang mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Dalam  penelitian  ini  populasi  yang digunakan adalah 100 perusahaan jasa konsultan teknik di Jakarta.
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut  (Sugiyono,  2010:115).  Penelitian  ini  dilakukan  pada  beberapa  perusahaan usaha jasa konsultan teknik di Jakarta dengan cara mengambil sumber data sekunder secara langsung.  Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 40 proyek / nilai kontrak untuk kurun waktu Tahun 2011.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi Variabel
Pengukuran  operasionalisasi  variabel  merupakan  penjelasan  dari  pengertian konsep abstrak sehingga dapat diamati dan diukur dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diterima dari responden. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Variabel Nilai Kontrak (X 1 ) c. Variabel Pajak Penghasilan (X 3 )
b. Variabel Anggaran (X 2 ) d. Variabel Laba (Y)

## Tabel 2 : Operasionalisasi Variabel
No Variabel Definisi Indikator Skala 1 Nilai Kontrak (X 1 ) Arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. - Nilai kontrak Rasio 2 Anggaran (X 2 ) Biaya kontrak yang dapat didistribusikan kepada suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu sejak tanggal kontrak yang diperoleh hingga penyelesaian akhir dari kontrak tersebut. - Anggaran Rasio
3 Pajak Penghasilan (X 3 ) Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun takwim pajak. - PPh Final dan PPh Tidak Final Rasio 4 Laba (Y) Selisih lebih antara jumlah pendapatan yang dihasilkan dengan jumlah biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan - Proyeksi laba rugi Rasio

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Objek Penelitian
Gambaran hasil penelitian untuk variabel independen maupun variabel dependen terdiri atas: Nilai Kontrak (X 1 ), Anggaran (X 2 ) dan Pajak Penghasilan (X 3 ) dan Laba (Y) yang  berasal  dari  40  data  kontrak  proyek  dari  beberapa  perusahaan,  adalah  sebagai berikut:
Sumber: diolah sendiri
No. Bulan Kerja Nilai Kontrak Anggaran PPh Laba 1 2,0 397.350 0.7517 0.0583 0.1899 2 1,0 85.455 0.8215 0.0605 0.1800 3 3,0 166.120 0.7432 0.0587 0.1981 4 8,0 682.000 0.6214 0.0634 0.3152 5 6,0 616.750 0.7369 0.0626 0.2005 6 4,0 154.336 0.6595 0.0653 0.2749 7 4,0 69.900 0.7121 0.0636 0.2243 8 0,5 44.036 0.6216 0.0590 0.3194 9 7,0 539.625 0.6983 0.0558 0.2459 10 4,0 681.350 0.7293 0.0576 0.2131 11 3,0 1.188.459 0.8359 0.0577 0.1064 12 7,0 371.450 0.7457 0.0623 0.1920 13 4,0 384.050 0.6894 0.0648 0.2458 14 3,0 231.600 0.8372 0.0581 0.1046 15 3,0 336.227 0.8183 0.0566 0.1251 16 4,0 464.500 0.7762 0.0584 0.1624 17 6,0 731.640 0.7409 0.0646 0.1945 18 1,0 47.250 0.7421 0.0603 0.1976 19 7,0 1.210.500 0.8720 0.0606 0.0674 20 3,5 539.825 0.8056 0.0637 0.1307 21 3,0 204.087 0.8202 0.0637 0.1161 22 5,0 1.390.910 0.7220 0.0648 0.2132 23 3,0 1.225.330 0.7033 0.0552 0.2414 24 4,0 424.728 0.7509 0.0587 0.1904 25 4,0 339.864 0.7411 0.0637 0.1952 26 3,0 306.350 0.7015 0.0652 0.2333 27 3,5 446.275 0.7673 0.0588 0.1739 28 4,0 654.000 0.8362 0.0556 0.1082 29 4,0 162.667 0.8574 0.0583 0.0843 30 7,0 1.013.400 0.7542 0.0593 0.1865 31 5,0 342.000 0.7134 0.0644 0.2222 32 7,0 1.021.850 0.8404 0.0544 0.1052 33 5,0 393.150 0.6827 0.0614 0.0559 34 6,0 821.120 0.7036 0.0599 0.2365 35 7,0 734.430 0.6701 0.0590 0.2710 36 7,0 501.990 0.6625 0.0596 0.2779 37 7,0 701.880 0.6648 0.0591 0.2760 38 5,0 574.780 0.6907 0.0572 0.2521 39 7,0 711.765 0.6913 0.0593 0.2494 40 6,0 562.980 0.8031 0.0595 0.1375
Tabel 3 : Analisis Data Proyek
Selain  itu  analisis  data  proyek  dituangkan  dalam  tabel  data  statistik  seperti yang terlihat di bawah ini:
Tabel 4: Statistik Analisis Data Proyek Kontrak Anggaran PPh Laba N Valid Missing 40 0 40 0 40 0 40 0 Range 1346874 .2506 .0109 .2520 Minimum 44036 .6214 .0544 .0674 Maximum 1390910 .8720 .0653 .3194 Mean 536899.48 .743470 .060225 .196300 Std. Deviation 345082.850 .0657345 .0030502 .0649397 Variance 1.191E11 .004 .000 .004
Sumber: Data olahan SPSS 17
Sebelum  melakukan  uji  statistik  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  adalah screening terhadap  data  yang  akan  diolah.  Salah  satu  asumsi  penggunaan  statistik parametrik adalah asumsi multivariate normality yaitu merupakan asumsi bahwa setiap variabel  dan  semua  kombinasi  linear  dari  variabel  berdistribusi  normal.  Jika  terdapat normalitas,  maka  residual  akan  terdistribusi  secara  normal  dan  independen,  yaitu perbedaan nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara  simetri  disekitar  nilai  mean  sama  dengan nol.  Jadi  salah  satu  cara  mendeteksi normalitas  adalah  lewat  pengamatan  nilai  residual.  Berikut  salah  satu  cara  dengan menggunakan uji Kolgomorov-Smirnov (1-sample K-S):
Tabel 5: Uji Kolomogorov-Smirnov Kontrak Anggaran  PPh Laba N Normal Parameters    Mean Std.Dev. 40 536899.48 345082.850 40 .7434470 .0657345 40 .060225 .0030502 40 .196300 .0649397 Most Extreme Diff Absolute .109 .110 .131 .115 Positive .109 .110 .131 .094 Negative -.077 -.098 -.126 -.115 K-S Z .686 .697 .830 .727 Asymp. Sig .734 .717 .497 .665 Sumber: Data olahan SPSS 17
Nilai  K-S  untuk  variabel  Nilai  Kontrak  0,686  dengan  probabilitas  signifikansi
0,734  dan  nilainya  jauh  dibawah α=0,05  ± 2,021  atau  variabel  tidak  terdistribusi secara normal. Nilai K-S untuk variabel Anggaran 0,697 dengan probabilitas signifikansi 0,717 dan nilainya jauh dibawah α=0,05 atau variabel tidak terdistribusi secara normal.
Nilai K-S untuk variabel Pajak Penghasilan 0,830 dengan probabilitas signifikansi 0,497 dan nilainya jauh di bawah α=0,05 atau variabel tidak terdistribusi secara normal. Nilai
K-S untuk variabel Perencanaan Laba 0,727 dengan probabilitas signifikansi 0,665 dan nilainya jauh dibawah α= 0,05 atau variabel tidak terdistribusi secara normal.

## Analisis Data Hasil Penelitian

## Uji normalitas
Cara  uji  normalitas  dengan  uji  statistik  yaitu  untuk  melihat  distribusi  dari variabel-variabel yang akan diteliti yaitu dengan cara Skewness dan Kurtosis.
Zskew  =  S – 0 √6/N
Zkurt  =  K – 0 √24/N
Dan  berdasar dari hasil  uji pada lampiran P-Plot  dapat dilihat  bahwa distribusi normal  akan  membentuk  satu  garis  diagonal  dan ploting data  residual  akan dibandingkan  dangan  garis  diagonal.  Jika  distribusi  data  residual  normal,  maka  garis yang  menggambarkan  data  sesungguhnya  akan  mengikuti  garis  diagonalnya.  Lihat gambar berikut ini:
Gambar 2:  Distribusi P-Plot
Dimana:
S = Nilai Skewness
N =   Jumlah Data K = Nilai Kurtosis

## Uji asumsi klasik
Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi atau  uji  prasyarat.  Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  bahwa  apabila dilakukan analisis regresi tidak terjadi gangguan yang berarti. Pengujian asumsi terdiri dari  dari  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas  dan  uji autokorelasi.
Apabila  pengujian  prasyarat  tersebut  terpenuhi,  maka  model  regresi  linear tersebut  dapat  digunakan  dan  bila  tidak  dapat  dipenuhi,  maka  model  regresi  linear tidak dapat digunakan yang berarti harus menggunakan alat analisi lainnya.

## Uji multikolinearitas
Melihat besaran korelasi antar variabel independen, bahwa hanya nilai kontrak mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel anggaran yaitu 0,34 atau 34%, oleh karena  korelasi  masih  dibawah  95%,  maka  dapat  dikatakan  tidak  terjadi multikolinearitas yang serius.
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diperoleh tabel koefisien untuk uji multikolinearitas pada tabel dibawah ini:
Tabel 6: Uji Multikolinearitas Model Colinearity Tolerance Statistic VIF Nilai Kontrak Proyek .949 1.054 Anggaran .919 1.088 Pajak Penghasilan .882 1.134
Sumber: Data olahan SPSS 17
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  seluruh  variabel  independen mempunyai  nilai  VIF  >  10  dan  Tolerance  <  0,10,  sehingga  diartikan  tidak  ada multikolinearitas  sehingga  model  regresi  untuk  perencanaan  laba  yang  digunakan dalam penelitian dapat dilanjutkan.

## Uji heteroskedastisitas
Dari  grafik scatterplots terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta tersebar  baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hal  ini  disimpulkan bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model  regresi,  sehingga  model  regresi layak dipakai untuk memprediksi. Lihat gambar  berikut ini:

## Gambar 3: Distribusi Grafik Scatterplot

## Uji autokorelasi
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh tabel rangkuman dari hasil uji autokorelasi sebagai berikut:
Tabel 7: Uji Autokorelasi Model Durbin Watson 1 1.645 Sumber: Data olahan SPSS 17
Ternyata  koefisien  Durbin  Watson  besarnya  1.645,  sedang  menurut  tabel dengan  koefisen  3  yang  merupakan  variabel  independen  bagi  dl  =  1.338  dan  du  = 1.659,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  regresi  antara  Nilai  Kontrak  (X 1 ),
Anggaran (X 2 ) dan Pajak Penghasilan (X 3 ) terhadap  Perencanaan Laba (Y) tidak terjadi autokorelasi.
Dengan  terpenuhinya  uji  asumsi  klasik  seperti  yang  dipaparkan  di  atas,  maka analisis  regresi  linear  berganda  layak  dipergunakan  dalam  model  penelitian  karena persyaratan statistik terpenuhi.

## Uji Hipotesis

## Uji koefisien determinasi
Berdasarkan  hasil  pengolahan  regresi  determinasi  pada  perencanaan  laba diketahui bahwa koefisien determinasi, sebagai berikut:
Tabel 8: Uji Koefisien Determinasi R R Square Adjusted R Square Std. Error 1.000 a 1.000 1.000 .0000398
Sumber: Data olahan SPSS 17
Dari  hasil  di  atas  diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  R 2 =  1.000,  artinya bahwa  seluruh  variabel  independen  (nilai  kontrak,  anggaran  dan  pajak  penghasilan) mampu menjelaskan semua variasi dari variabel dependen (laba).

## Uji regresi parsial (uji statistik t)
Uji  statistik  t  merupakan  pengujian  yang  digunakan  untuk  melihat  pengaruh variabel-variabel  bebas  secara  parsial  terhadap  variabel  terikatnya.  Berikut  ini  adalah hasil perhitungan nilai t hitung dan taraf signifikansinya dalam penelitian ini:
Tabel 9: Uji Regresi Parsial Model t Sig. (Constant) 5807.779 .000 Nilai Kontrak .016 .987 Anggaran -9896.852 .000 Pajak Penghasilan -448.596 .000
Sumber: data Olahan SPSS 17
Berdasarkan  output  di  atas,  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  dapat dijabarkan sebagai berikut:

## a. Nilai kontrak
Hasil  uji  statistik  t  menunjukkan  bahwa probabilitas  /  signifikansi  nilai  kontrak sebesar  0.987  <  0.05,  maka  H 1 tidak  mendukung,  yang  artinya  nilai  kontrak tidak berpengaruh terhadap laba.
b. Anggaran
Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa probabiltas / signifikansi sebesar 0.000 >  0.05,  maka  H 2 mendukung,  yang  artinya  anggaran  berpengaruh  terhadap laba.
c. Pajak Penghasilan
Hasil  uji  statistik t menunjukkan  bahwa probabilitas  /  sinifikansi  sebesar  0.000 >  0.05,  maka  H 3 mendukung,  yang  artinya  pajak  penghasilan    berpengaruh terhadap laba. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:
Y = 5807,779 + 0,016 X 1 – 9896,852 X 2 – 448,596 X 3 Keterangan:
Y = Laba
X 1 = Nilai Kontrak X 2 = Anggaran X 3 = Pajak Penghasilan a
= Konstanta
Dari  persamaan  regresi  linear  di  atas,  terlihat  bahwa  konstanta  (a)  sebesar 5807,779, menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata- rata laba sebesar 5807,779 setiap proyek.
Setiap  mendapat  nilai  kontrak  sebesar  Rp.  1.000.000,-  berarti  akan meningkatkan laba sebesar Rp. 16.000,.

## Uji regresi secara simultan (uji statistik F)
Uji  statistik  F  digunakan  untuk  melihat  pengaruh  ketiga  variabel  bebas terhadap variabel terikatnya. Berikut ini adalah hasil penjabaran dalam pengujian dapat dilihat dari tabel:
Tabel 10: Uji Statistik F Model Sum of Squares Df Mean square F Sig. Regression .164 3 .055 3.466E7 .000a Residual .000 36 .000 Total .164 39 Sumber: Data Olahan SPSS 17
Dari  tabel  di  atas,  diketahui  bahwa  probabilitas  0.000  >  0.05,  maka  H 4 mendukung artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

## Pembahasan
Pengaruh nilai kontrak (X 1 ) terhadap laba
H 1 : Nilai Kontrak berpengaruh terhadap Laba.
Hasil  penelitian  menunjukkan  probabilitas  nilai  kontrak  sebesar  0.987  <  0.05 berarti  nilai kontrak tidak berpengaruh terhadap laba, artinya berapapun nilai kontrak yang diperoleh akan menghasilkan laba.
Pengaruh anggaran (X 2 ) terhadap laba
H 2 : Anggaran berpengaruh terhadap Laba.
Hasil  penelitian  menunjukkan  probabilitas  anggaran  sebesar  0.000  >  0.05 berarti  anggaran  berpengaruh  terhadap  laba,  artinya  anggaran  yang  melebihi  budget akan mengurangi laba sebesar selisih budget dengan realisasi anggaran laba.
Pengaruh pajak penghasilan (X 3 ) terhadap laba
H 3 : Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Laba.
Hasil  penelitian  menunjukkan  probabilitas  PPh  sebesar  0.000  >  0.05  berarti Pajak  Penghasilan  berpengaruh  terhadap  laba,  artinya  setiap  perubahan  kebijakan
pemerintah  atas  pajak  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  akan  mengurangi  laba sebesar selisih perubahan tersebut.
Pengaruh  nilai  kontrak  (X 1 ),  anggaran  (X 2 )  dan  pajak  penghasilan  (X 3 ) terhadap laba
H 4 : Nilai Kontrak, Anggaran dan Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap  Laba.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kontrak yang diperoleh sebesar Rp.
1.000.000,- akan menghasilkan laba sebanyak Rp. 16.000,-

## KESIMPULAN  DAN  SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  analisa,  maka  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  yang mempengaruhi  variabel  dependen  ( Laba )  adalah  anggaran  dan  pajak penghasilan  sementara  variabel  independen  lain  yaitu  nilai  kontrak  tidak berpengaruh terhadap variabel dependen ( Laba ).
2. Hasil  pengujian  secara  simultan  diperoleh  hasil  bahwa  secara  keseluruhan variabel  independen  (  Nilai  Kontrak,  Anggaran  dan  Pajak  Penghasilan  ) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen ( Laba ).

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran-saran  yang  dapat  disampaikan oleh peneliti bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Untuk  peneliti  yang  berminat  mengkaji  lebih  lanjut  tentang  usaha  jasa konsultan  teknik  maka  peneliti  lebih  lanjut  dapat  menambah  jumlah  sampel penelitian  yang  lebih  banyak  untuk  kelompok  usaha  sesuai  yang  dikehendaki (pilih salah satu bidang konstruksi atau non konstruksi).
2. Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  pengelompokan  bidang  usaha  yaitu bidang  konstruksi  dan  bidang  non  konstruksi,  karena  usaha  jasa  konsultan teknik mempunyai Sertifikasi Bidang Usaha (SBU) yaitu SBU Bidang Konstruksi dan  SBU  Bidang  Non  Konstruksi.  Dalam  SBU  Bidang  Konstruksi  selain mempunyai sertifikasi konstruksi juga diharuskan mempunyai sertifikasi lainnya yaitu  Ijin  Usaha  Jasa  Konstruksi  (IUJK)  Konstruksi  yang  dikeluarkan  atau dilabelisasi  masing-masing  wilayah  Propinsi  bagi  domisili  usaha  jasa  konsultan teknik.  Sedangkan  SBU  Bidang  Non  Konstruksi  tidak  diperlukan  mempunyai sertifikasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bulan,  Narumondang  Siregar  (2003),  Penyusunan  Anggaran  Sebagai  Alat  Manajemen Dalam Mencapai Tujuan, Perpustakaan USU, Medan.
FASB,  Statement  of  Financial  Accounting  Concept  No.5,  “  Recognation  and Measurement in Financial Statement of Bussiness Enterprises, Norwalk, 1984.
Harnanto (2003), Akuntansi perpajakan, Yogyakarta, BPFE.
Harahap, Sofyan Safri (1999), Teori Akuntansi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ikatan  Akuntan  Indonesia,  Standar  Akuntansi  Keuangan  2011  (Edisi  Revisi),  Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Nafarin, Muhammad (2000), Penganggaran Perusahaan, Jakarta, Salemba Empat.
PP  No.  51  Tahun  2008,  tentang  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran,  Pelaporan  dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
PMK No. 187/PMK.03/2008, tentang Pelaksanaan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan  dan  Penatausahaan  Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Usaha Jasa Konstruksi.
PP 54 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan  Usaha  untuk  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  bagi  Pemerintah,  Penerbit  CV Grasindo, Jakarta 2011.
Skousen,  K.  Fred,  (2001),  Akuntansi  Intermediate,  Volume  Komprehensive,  Edisi  9, Jilid 2 Terjemahan Alfonsus Sirait, Erlangga, Jakarta.
Soemarso, SR (2004), Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta, Salemba Empat.
Suandy Erly, 2008, Perencanaan Pajak, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Sugiyono (2010), Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Alfabeta, Bandung.