## Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Terorganisasi dengan Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Korporasi dalam Narkotika

## Miftaahul Khairullaah miftaahulkhairullaah@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang  dilakukan  oleh  korporasi  itu  sendiri  (offences  committed  by corporate  officials  for  their  corporation  or  the  corporation  itself). Kejahatan terorganisasi dalam tindak pidana narkotika sangat berbahaya karena dilakukan secara terorganisir dan mempunyai banyak modus operandi yang selalu berkembang dan semakin canggih mengikuti perkembangan zaman.i. Istilah korporasi selaku subjek atau pelaku tindak pidana secara resmi dipakai dalam beberapa perundang- undangan tindak pidana khusus seperti Undang- undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang- undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbedaan kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi terdiri atas : bentuk kejahatan, struktur, pelaku dan sanksi. Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Kejahatan Terorganisasi; Kejahatan Korporasi.

## Pendahuluan
Pelaku tindak pidana narkotika juga tidak hanya di kalangan bandar, pengguna, kurir dan penadah. Adapula pelaku kejahatan tindak pidana narkotika dari pelaku kejahatan terorganisir dan dari korporasi.iKeberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun bidang usahanya tersebut berdiri. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dari beroperasinya sebuah korporasi. Korporasi didirikan dengan tujuan dan cara-cara mencapai tujuan
Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
461

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Miftaahul Khairullaah, ‘Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Terorganisasi dengan Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Korporasi dalam Narkotika’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Februari 2020; Diterima 21 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i2.18198

## Miftaahul Khairullaah: Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku
yang berbeda-beda.Tidak sedikit dari korporasi itu juga didirikan dengan tujuan dan pengelolaan untuk mencapai tujuannya yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya, sering terdengar ada korporasi yang terlibat dalam berbagai tindak pidana atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Ditinjau dari segi jenisnya, korporasi/badan hukum dapat diklasifikasi sebagai berikut:
1. Korporasi publik;
2. Korporasi privat;
3. Korporasi publik Quasi. 1
David  O.  Friedrichs  mendefinisakan  kejahatan  korporasi  sebagai  tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri ( offences  committed  by corporate officials for their corporation or the corporation itself ). 2 Kekhasan dari kejahatan  korporasi  atau  agen-agennya  (manager,  karyawan,  ataupun  pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor, ataupun terhadap saingan-saingannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian dalam kejahatan individual. 3
Selain kejahatan korporasi adapula kejahatan terorganisasi, kejahatan terorganisasi adalah Kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yangterstruktur yang terdiri atas 3(Tiga) orang atau lebihyang telah ada untuk waktu tertentu dan bertindakbersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidananarkotika (Pasal 1 angka 20 UU No 35 Tahun 2009). Pelaku yang menjadi anggota kejahatan organisasi mempunyai motif untuk mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan mereka yang bergabung dalam kejahataan terorganisasi motivasinya hanya untukmendapatkan uang dengan cara mudah melalui bisnisillegal yang dijalankan olehorganisasi tersebut dalam bentuk narkotika. Kekuasaan dan perlindungan juga merupakan salahsatu faktor yang mendorong orang bergabung dalam organized crime seperti
1 Yesmil Anwar  dan Adang, Kriminologi (Refika Aditama 2010).[222].
2 David O. Freidrichts, Trusted  Criminals  White  Collar  Crime  in  Contemporary  Society , (Wadsworth 2010) [07].
3 Mahrus Ali dana Aji Pramono, Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Citra Aditya Bakti 2011).[45].
mafia atau sejenisnya.i Kejahatan terorganisasi dalam tindak pidana narkotika sangat besar dampak negatifnya bagi negara Indonesia. Kejahatan terorganisasi dalam tindak pidana narkotika sangat berbahaya karena dilakukan secara terorganisir dan mempunyai banyak modus operandi yang selalu berkembang dan semakin canggih mengikuti perkembangan zaman.
Berdasarkan latar belakang diatas maka kualifikasi tindak pidana kejahatan terorganisasi dengan tindak pidana kejahatan korporasi dalam Undang-Undang Narkotika memiliki perbedaan pertanggungjawaban pelakunya.

## Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu berdasarkan penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Pembahasan masalah pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut menjadi landasan bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum yang nantinya akan digunakan untuk memecahkan isu yang dihadapi. Selain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan juga dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dikaji. Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk melihat adanya konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. 4

## Undang-Undang Narkotika sebagai Hukum Pidana Khusus dan Sebagai Lex Specialis
Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Dalam KUHP telah dirumuskan
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana 2005).[133].

## Miftaahul Khairullaah: Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku
sejumlah tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kehajatan ( Misdrijven ) dan buku III tentang Pelanggaran ( Overtredingen ). Di luar KUHP ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti:
1.  Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam pembahasan skripsi ini, untuk tindak pidana narkotika dan tindak pidana psikotropika dipandang perlu ada pengaturan antara lain tentang :
a.  Penggolongan narkotika/psikotropika;
b.  Perlakuan khusus terhadap korban narkotika/psikotropika; dan
c.  Ketentuan khusus dalam penyidikan seperti teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.
Untuk  memperjelas  ketiga  kualifikasi  tersebut  penulis  akan  menerangkan satu-persatu antara lain :
1.  Penyalahgunaan Narkotikayang dibagi sebagai berikut:
a.  Pecandu Narkotika
b.  Korban penyalahguna
2.  Pengedar Gelap Narkotika
3.  Produsen Narkotika

## Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan Korporasi
Terdapat beberapa faktor utama dari tindak pidana pelaku kejahatan terorganisasi yaitu sebagai berikut:
1.  Menu run  atau  mundurnya  (kualitas)  lingkungan  perkotaan  yang  mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
2.  Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya.
3.  Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian.
4. Dorongan-dorongan (khususnya oleh massa media) mengenai ide-ide dan sikap-
sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap- sikap tidak toleransi.
Semua masyarakat yang melakukan tindak pidana kejahatan terorganisasi dapat melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi kejahatan tersebut dengan berbagai cara yaitu :
1.  Berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik agar tidak mengalami masalah perekonomian.
2.  Mengaplikasikan kemampuan yang dimilikipada pekerjaan-pekerjaan yang pas.
3.  Meningkatkan iman agar tidak mudah tergodauntuk melakukan kejahatan.
4.  Memperketat hukuman yang berlaku.
5.  Meningkatkan keamanan lingkungan sekitar
beberapa cara untuk mengatasinya, yaitu :
1.  Organisasi kejahatan tersebut cukup canggih sehingga tidak mudah terdeteksi.
2.  Organisasi kejahatan tersebut cepat menyesuaikan diri mengikuti perkembangan teknologi penyidikan penegak hukum.
3.  Organisasi kejahatan memegang penegak hukum dan pejabat pemerintah dengan cara menyuap.
4.  Organisasi kejahatan membunuh penegak hukum danpejabat pemerintah yang tidak bisa disuap.
5.  Penegak hukum dan pejabat pemerintah takut dengan ancaman pembunuhan oleh organisasi kejahatan.
6. Para anggota organisai kejahatan menjalankan kewajibannya (perintah atasan) dengan disiplin yang tinggi.
Penyebab dari keberhasilan mengatasi tindak pidana kejahatan terorganisasi dapat di dapat dengan cara sebagai berikut:
1.  Adanya tekad dan semangat yang kuat dari penegak hukumdan pemerintah.
2.  Integritas para penegak hukum dan pemerintah yang tinggisehingga tidak gampang disuap oleh para mafia.
3.  Adanya keberanian dari penegak hukum dan pemerintahsehingga tidak takut dari ancaman para mafia, termasukancaman pembunuhan.
4.  Adanya undang-undang yang dapat benar-benar menunjangpembasmian para mafia.
5. Menggunakan seefektif mungkin para informan yang berasaldari anggota mafia yang membelot.
6. Keikutsertaan masyarakat untuk membasmi mafia, dengantidak menyembunyikan dta para mafia dan berani
Menurut hukum ada dua subjek hukum antara lain manusia ( naturlijk person )
dan badan hukum ( rechtpersoon ). Perkataan seseorang atau orang ( person ) berarti subjek pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya setiap manusia sebagai pembawa

## Miftaahul Khairullaah: Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku
hak dan kewajiban adalah mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Sedangkan badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena memiliki sejumlah harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat pula digugat dana tau menggugat di pengadilan dengan perantara pengurusnya, badan yang demikian dapat disebut sebagai badan hukum ( rechtpersoon ).

## Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Terorganisasi dalam Tindak Pidana Narkotika
Louise Shelley mendefinisikan kejahatan terorganisasi yaitu sebagai berikut: 5
1.  That are based in one state;
2.  That commit their crimes in at least one but usually several host countries whose market conditions are favourable; and
3.  In  which  the  possibility  of  conducting  illicit  activity  affords  low  risk  of apprehension.
Sebuah analisis yang dilakukan oleh pakar kriminolog Frank Hagan yang telah mendefinisikan  kejahatan  terorganisasi  secara  eksplisit  menjadi  11  karakteristik, yaitu antara lain: 6
1.  Hierarki yang terorganisasi secara kontinu;
2.  Laba rasional melalui tindakan criminal;
3.  Penggunaan kekerasan atau ancaman;
4.  Penyuapan petugas pemerintah untuk mendapatkan kekebalan hukum;
5.  Kebutuhan publik akan jasa;
6.  Monopoli terhadap pasar tertentu;
7.  Keanggotaan terbatas;
8.  Tidak ideologis;
9.  Spesialisasi;
10. Kode rahasia;
11. Perencanaan yang luas.
Dalam hal pertanggungjawaban pidana narkotika yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi, maka setiap pelaku pidana narkotika dalam kejahatan
5 Louise Shelley, ‘Can Russia Fight Organized Crime and Corruption’ (2002) XXIII The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville.[37-55].
6 Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal (Jakarta Kencana 2013).[98].
yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika ditambah sepertiga. Berdasarkan rumusan masalah Pasal 132 ayat (2) menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya ialah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku.
Terdapat  2  (dua)  bentuk  penyertaan  berdasarkan  KUHP,  antara  lain  para pembuat ( mede dader ) yang terdapat dalam pasal 55 KUHP dan pembuat pembantu
( made  plichtigheid )  yang  terdapat  dalam  pasal  56  KUHP.  Para  pembuat  ( mede dader ) dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian menurut perbuatannya, antara lain: yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan yang sengaja menganjurkan.
Dilihat dari segi jenisnya, korporasi dapat diklasifikasi sebagai berikut :
1.  Korporasi Publik;
2.  Korporasi Privat;
3.  Korporasi Publik Quasi. 7
Hamzah Hatrik menguraikan sistem dua jalur (double track system) dalam pemidanaan yang dianut dalam KUHP dan menurutnya hal ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yaitu disamping pidana dapat pula dikenakan tindakan sebagai berikut: 8
1.  Sanksi Pidana
a.  Pidana pokok berupa pidana denda;
b.  Pidana tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu, perampasan barang- barang tertentu, pengumuman putusan hakim, dan pembayaran ganti kerugian.
2.  Tindakan
a.  Pencabutan keuntungan;
b.  Kewajiban pembayaran uang jaminan;
c.  Penempatan perusahaan dalam pengawasan.
Sedangkan menurut Suprapto, hukuman atau pidana yang dapat dikenakan pada
7 Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi (Refika Aditama 2010).[222].
8 Hamzah Hatrik, Op.Cit. [107-108].

## Miftaahul Khairullaah: Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku
korporasi adalah: 9
1.  Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu tertentu;
2.  Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperolehnya dari pemerintah oleh perusahaan atau korporasi selama waktu tertentu;
3.  Penempatan perusahaan dibawah pengampuan selama waktu tertentu. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa suatu korpoasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas setiap tindakan dari pegawainya dan pengurusnya yang dikenal dengan istilah vicarious  liability . Menurut Black’s  Law  Dictionary , vicarious  liability adalah“ Liability  that  a  supervisory  party  (such  as  an  employer)  bear  for  the actionable conduct of sub-ordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties” . Artinya adalah pertanggungjawaban dari suatu pihak supervisor (seperti seorang majikan) yang dikenakan atas perbuatan dari bawahannya atau asosiasinya (seperti seorang pegawai) oleh karena hubungan antara kedua belah pihak.
Bentuk penyertaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bergantung pada bentuk penyertaan yang bersangkutan, karena tidak semua bentuk pernyataan dapat diaplikasikan kepada korporasi, berikut penjelasannya:
1.  Turut serta melakukan tindak pidana;
2.  Menggerakkan agar dilakukan tindak pidana;
3.  Menyuruh melakukan tindak pidana;
4.  Membantu melakukan.
Menurut Undang-Undang Narkotika perbedaan kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi terletak pada bentuk kejahatannya dimana kejahatan terorganisasi merupakan kejahatan yang dilakukannya bermacam-macam sedangkan bentuk kejahatan korporasi merupakan kejahatan ekonomi. Kejahatan professional, kejahatn jabatan dan White  Collar  Crime (WCC).  Struktur  dari kejahatan terorganisasi tidak harus memiliki stuktur yang sangat jelas sedangkan
9 Suprapto, Hukum Pidana Ekonomi ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional, diser- tasi, (Widjaya Jakarta 1963).[35]. yang dikutip dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.Cit.[153].
kejahatan korporasi harus memiliki struktur yang sangat jelas. Pelaku dari kejahatan terorganisasi minimal 3 orang dan tidak berbadan hukum dan berjenis hanya orang sedangkan pelaku dari kejahatan korporasi lebih dari 1 orang atau 2 orang harus berbadan hokum dan jenisnya korporasi bias jadi pelaku disamping pengurusnya. Sanksi dari kejahatan terorganisasi di pidana penjara di tambah 1/3 sedangkan kejahatan korporasi pemberatan 3 kali dari pidana.
Menurut Konvensi PBB di Palermo pada tahun 2000, menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, hal tersebut dapat ditemui pada pasal 2 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut:
“Kelompok kriminal terorganisasi berarti suatu kelompok yang terstrukturisasi yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang telah ada untuk suatu jangka waktu tertentu dan bertindak bersama-sama dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan atau tindak pidana berat yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, guna memperoleh secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan secara financial ataupun keuntungan lainnya yang bersifat materiil”.

## Kesimpulan
Pelaku tindak pidana narkotika dapat dikualifikasi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu penyalah guna narkotika, pengedar gelap narkotika dan produsen narkotika. Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika tersebut dapat dilakukan kapan saja, oleh siapa saja, dan bagi siapa saja bagaimanapun keadaannya. Berkaitan dengan makna setiap orang dalam UU Narkotika yang berarti bahwa subjek pelaku dalam Undang- Undang tersebut adalah perseorangan, kejahatan terorganisasi, dan korporasi.
UU Narkotika tidak menjelaskan spesifikasi perbedaan pertanggungjawaban pidana antara kejahatan terorganisasi, korporasi dan penyertaan tindak pidana. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi dilakukan dalam lingkup yang sistematis, terstruktur, dan didukung oleh suatu jaringan yang kuat. Penyertaan dalam tindak pidana narkotika lebih dikenal sebagai permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Sedangkan pertanggungjawaban pelaku kejahatan korporasi dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 130 UU Narkotika bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

## Miftaahul Khairullaah: Perbandingan Pertanggungjawaban Pelaku
korporasi  maka  pemidanaanya  ditambah  3  (tiga)  kali  dari  pidana  denda  pokok. Dalam pertanggungjawaban korporasi juga selalu memuat ketentuan pidana tambahan yaitu berupa sanksi administrative

## Daftar Bacaan Buku
David  O. Freidrichts, Trusted  Criminals  White  Collar  Crime  in  Contemporary Society (Wadsworth 2010).
Frank E. Hagan, Pengantar  Kriminologi,  Teori,  Metode,  dan  Perilaku  Kriminal (Kencana 2013).
Mahrus Ali dana Aji Pramono, Perdagangan  Orang  Dimensi,  Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Citra Aditya Bakti 2011).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana 2005).
Yesmil Anwar  dan Adang, Kriminologi (Refika Aditama 2010).

## Jurnal
L ouise  Shelley,  ‘Can  Russia  Fight  Organized  Crime  and  Corruption’  (2002) XXIIIThe Tocqueville Review/La Revue Tocqueville.