## NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Miftah Farid STMIK Bina Adinata Bulukumba Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: Miftahfarid1989@gmail.com

## Abstract
Growth  of  technology  in  this  time  send  society  [go]  to  media telecommunications  globalization  and  of  informatika.  [At]  condition  in  this  time many  problemss  of  arising  out  in  a[n  akad  [pass/through]  electronic  media,  for example  marrying  online  which  [is]  its  wedding  ceremony  transaction [pass/through] situation of activity or konektivitas which incircuit with a[n system or  network  of  internet  (  via  online).  Early  from  problem  above,  fiqh  as  product idea  of  human  being  related  to  Islam  law  have  to  can  give  answer  of  yuridis  to change  that  happened  in  society.  On  that  account,  opportunity  of  study  of  fiqih have to be open ever, and must be done by paying attention social implications of applying  of  products  idea  of  [his/its]  law,  beside  remain  to  take  care  of  its[his] [him/it] with doctrines will;desire of al-Qur'an about human being behaviour . Keyword : Online Marry

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  saat  ini  mengantarkan  masyarakat  menuju globalisasi  telekomunikasi  media  dan  informatika.  Pada  kondisi  saat  ini  banyak permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dalam  suatu  akad  melalui  media elektronik, misalnya nikah online yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan  konektivitas  atau  kegiatan  yang  terhubung  dengan  suatu  jaringan  atau sistem  internet  ( via  online ).  Berawal  dari  persoalan  di  atas, fiqh sebagai  produk pemikiran  manusia  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam  harus  mampu memberikan jawaban yuridis terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, peluang kajian fiqih harus senantiasa terbuka, dan harus dilakukan dengan  memperhatikan  implikasi-implikasi  sosial  dari  penerapan  produk-produk pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak doktrin-doktrin al-Qur’an tentang tingkah laku manusia.
Kata Kunci : Nikah, Online

## PENDAHULUAN
Suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya secara lengkap menurut yang telah ditentukan seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan, maka akad pernikahan yang demikian itu disebut akad pernikahan yang sah dan mempunyai implikasi hukum. 1
Selain  itu  ada  sebuah  kesepakatan  bahwa  pernikahan  itu  dipandang sebagai  sebuah akad. Akad  (kontrak)  yang  terkandung  dalam  isi  UU  No  1/1974 dan  KHI  sebenarnya  merupakan  pengertian  yang  dikehendaki  oleh  undang- undang. Acapkali disebut bahwa pernikahan adalah, "marriage in Islam is purely civil  contract" (pernikahan  merupakan  suatu  perjanjian  semata).  Yang  berarti point  of  interest atau  urgensi  dari  sebuah  pernikahan  adalah  sebuah  akad  atau perjanjian. 2
Berdasarkan kerangka di atas, para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan  sah  apabila  dilaksanakan  dengan  sebuah  akad,  yang  melingkupi ijab dan qabul antara  seorang  wanita  yang  dilamar  dengan  lelaki  yang  melamarnya, atau  antara  pihak  yang  menggantikannya  seperti  wakil  atau  wali,  dan  dipandang tidak  sah  jika  semata-mata  hanya  berdasarkan  suka  sama  suka  tanpa  adanya sebuah akad. 3 Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijab dan qabul merupakan tanah  merupakan  perjanjian  tidak  bernama  yang  muncul  sebagai  bentuk perkembangan perjanjian dalam masyarakat.
Unsur  yang  fundamental  dan  menjadi  bagian  esensi  terhadap  keabsahan suatu  akad  pernikahan. 4 Karena  dengan  adanya ijab dan qabul ,  berarti  ada  yang mengucapkan ijab dan  ada  yang  mengucapkan qabul ,  dan  keberadaan  keduanya
1 Implikasi  hukum  yang  muncul  diantaranya  adalah:  1).  Kehalalan  hubungan  biologis antara suami isteri. 2). Tetapnya hak mahar bagi isteri menurut prosedur yang telah ditetapkan. 3). Timbulnya hak dan juga kewajiban yang berlaku bagi kedua belah pihak. 4). Tetapnya garis nasab anak  yang  terlahir  dari  pasangan  suami  isteri.  5).  Garis  batas  kebebasan  isteri.  6).  Timbulnya larangan  nikah  bagi  isteri  yang  terjerat  tali  pernikahan  atau  sebelum  mempunyai  iddah  setelah bercerai  atau  ditinggal  mati  sang  suami.  Dan  lain-lain.  Abd.  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010), h. 280.
2 Amir  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia  (Studi KritisPerkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.  1/1974  Sampai  KHI) (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 47.
3 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Fiqih  lima  mazhab:  Ja'fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi'I, Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk (Jakarta: Lentera, 2010), h. 309.
4 Para  ulama  bersepakat  bahwa  ijab  dan  qabul  adalah  rukun,  karena  dengan  keduanya salah  satu  dari  kedua  mempelai  mengikat  diri  dengan  yang  lain,  sedangkan  keridhaan  adalah syarat.  Lihat  Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adilatuhu ,  Terjm.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 45.
yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi  dari  pengikatan  itu  muncul. 5 Jika  suatu  akad  pernikahan  kurang  satu atau beberapa rukun dan syaratnya maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad pernikahan dapat terjadi diakibatkan tidak terpenuhinya salah  satu  diantara  beberapa  rukun,  dan  hal  ini  di  kategorikan  akad  pernikahan yang  batal  ( neiting ),  dapat  pula  terjadi  diakibatkan  tidak  terpenuhinya  salah  satu syaratnya, dan hal ini di kategorikan akad pernikahan yang fasid ( verniettigbaar ).
Tulisan  ini  mencoba  untuk  memaparkan  “Hukum  Nikah  Online  dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan” dengan menyertakan data dan sumber  yang  penulis  ketahui.  Untuk  mendapatkan  gambaran  dan  pembahasan secara  terpadu,  tulisan  ini  disusun  dengan  urutan  uraian  pendahuluan,  syarat keabsahan  akad  dalam  pernikahan,  nikah  online  dalam  perspektif  hukum,  dan implikasinya terhadap penerapan pencatatan nikah .

## PEMBAHASAN
A. Syarat Keabsahan Akad dalam Pernikahan
Ada  beberapa  persyaratan  yang  mesti  terpenuhi  untuk  keabsahan  suatu akad  dalam  pernikahan.  Wahbah  Az-Zuhaili  dalam  kitabnya Fiqh  Islam  Wa- Adillatuhu menjelaskan  bahwa  menurut  kesepakatan  para  ulama,  dalam  shigat akad ( ijab dan qabul ) disyaratkan empat hal: 6
1. Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan qabul .
Kesesuaian  itu  dapat  terwujud  dengan  adanya  kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika ijab dan qabul berbeda, dan perbedaan itu  terletak  pada  tempat  akad,  misalnya  ayah  perempuan  berkata,"Aku menikahkanmu  dengan  khadijah,"  lantas  si  lelaki  menjawab,  "Aku  menerima pernikahan Fatimah," maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat qabul berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat ijab . Jika perbedaan itu terletak  pada  ukuran  mahar,  misalnya  saja  si  wali  perempuan  berkata,  "Aku nikahkan  kamu  dengan  puteriku  dengan  mahar  1000  dirham,"  lantas  si  lelaki menjawab,  "Saya  terima  nikahnya  dengan  mahar  800  dirham,"  maka pernikahannya  tidak  sah.  Sebab  tidak  sahnya  akad  karena  ada  perbedaan  dalam ukuran  mahar,  sekalipun  mahar  bukan  merupakan  rukun  akad  adalah  bahwa
5 Abdul  Karim  Zaidan,  Pengantar  Studi  Syari'at, judul  asli  Al-Madkhal  li  Dirasatisy- Syari'atil-Islamiyyati, penj. M. Misbah (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 365.
6 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adilatuhu ,  Terjm.  Abdul  Hayyie  al-Kattani,  dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).
sesungguhnya jika mahar disebutkan di dalam akad maka ia menjadi bagian dari kalimat ijab .
2. Orang  yang  mengucapkan  kalimat ijab tidak  boleh  menarik  kembali ucapannya.
Di  dalam  akad  disyaratkan  bagi  orang  yang  mengucapkan  kalimat ijab untuk  tidak  menarik  kembali  ucapannya  sebelum  pihak  yang  lain  mengucapkan kalimat  qabul.  Jika  dia  menarik  kembali  ucapannya  maka ijab nya  tersebut menjadi  batal.  Dengan  demikian,  tidak  ada  kalimat  yang  sesuai  dengan  kalimat qabul . Karena ijab dan qabul merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya haya meupakan setengah rukun saja.
3. Diselesaikan pada waktu akad.
Di  dalam  fikih  empat  mazhab  tidak  dibolehkan  melakukan  akad  nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata "Aku akan menikahimu  besok,  atau  lusa".  Juga  tidak  membolehkan  akad  dengan  dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akan menikahimu jika Zaid datang", atau "jika ayah meridhai", atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika  matahari  telah  terbit".  Itu  dikarenakan  akad  nikah  termasuk  akad  pemberian hak kepemilikan atau penggantian. 7 Disamping itu, telah dijelaskan di dalam KHI pada Pasal 27, yakni: " Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu". 8
4. Dilakukan dalam satu majelis ( ittihād al-majlis ).
Dilakukan  dalam  satu  majelis  ( ittihād  al-majlis )  jika  kedua  belah  pihak hadir. Jika pihak perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku", lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul , atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari mejelis, kemudian setelah itu baru  mengatakan,  "Aku  menerima",  maka  akad  tersebut  tidak  sah. 9 Hal  ini
7 Pernikahan itu disyaratkan harus langsung (berlakunya) sebab ia merupakan akad, sedangkan akad tidak terpisah oleh sebab-sebab yang ada padanya, sehingga tidak mungkin dikaitkan dengan masa yang akan datang. Lebih lanjut lihat Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).
8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27.
9 Imamiyah , Syafi'i dan Hambali berpendapat, diisyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain). Sementara itu Maliki berpendapat, pemisahan yang sekadarnya, misalnya oleh khutban nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa.Sedangkan mazhab Hanafi tidak
menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika  pihak  pertama  meninggalkan  majelis  setelah  mengucapkan  kalimat ijab , lantas  pihak  kedua  mengucapkan  kata qabul di  dalam  majelis  disaat  pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah. 10

## B. Hukum Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam  menganalisa  dan  menyimpulkan  pendapat  ulama  imam  mazhab, sebelumnya  harus  dipahami  dulu  tentang  nikah  online  dan  kaitannya  dengan interpretasi ittihād  al-majelis ,  sehingga  dengan  memahami  terlebih  dahulu konteks  keduanya,  maka  dapatlah  kita  menggali  hukum  dan  menetapkan  hukum dengan  sebenar-benarnya.  Agar  dapatlah  kita  terhindar  dari  kemungkinan menetapkan hukum yang jauh dari kebenaran.
Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan  melalui  keadaan  konektivitas  atau  kegiatan  yang  terhubung  dengan suatu jaringan atau sistem internet ( via online ), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai  perempuan,  wali  dan  saksi  itu  tidak  saling  bertemu  dan  berkumpul dalam  satu  tempat,  yang  ada  dan  ditampilkan  hanyalah  bentuk  visualisasi  dari kedua  belah  pihak  melalui  bantuan  alat  elektronik  seperti teleconference , webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.
Nikah  online  dalam  pengertian  umum,  ialah  pernikahan  yang komunikasinya  dilakukan  dengan  bantuan  komputer  di  kedua  tempat,  yang masing-masingnya  dapat  terhubung  kepada file  server atau network dan menggunakan  media online sebagai  alat  bantunya.  Media online sendiri  ialah sebuah  media  yang  berbasis  telekomunikasi  dan  multimedia  (komputer  dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online , TV-online , pers online , mail-online , dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan  fasilitas  yang  memungkinkan user memanfaatkannya  yang  tentunya bersumber pada cacha server dan jaringan internet.
Nikah  online  sendiri  jika  dibandingkan  dengan  nikah  biasa  kalau  dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional  terhadap  ritual  pernikahan  antara  ritual  pernikahan  via  online dengan  ritual  pernikahan  seperti  biasanya.  Hal  yang  membedakan  nikah  online dengan  nikah  biasa  adalah  pada  esensi ittihād  al-majelis yang  erat  kaitannya
mensyaratkan kesegeraan.Lihat. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk,  h. 311-312.
10 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 56-58.
dengan  tempat  ( makan )  pada  implementasi  atau  pelaksanaan  akadnya,  namun selebihnya semuanya sama.
Kalau dalam pernikahan biasa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu,  bertatap  muka  dan  berbicara  secara  langsung,  begitupun  dengan  nikah online.  Pada  penerapan  atau  pelaksanaannya  nikah  online  ini  menggunakan kekuatan  dari  perkembangan  teknologi  untuk  membantu  dalam  terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi ( teleconference ) sebagaimana mestinya. Teknologi video teleconference lebih  mutakhir  dari  telepon,  karena  selain  menyampaikan  suara,  teknologi  ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet. 11
Nikah  via  online  ini  sendiri  dapat  difasilitasi  dengan  menggunakan proyektor (alat tembak)  ke layar besar untuk  menampilkan masing-masing pihak dan  unsur-unsur  yang  ingin  melangsungkan  akad  nikah.  Hal  ini  untuk membuktikan  dan  membuat  semua  orang  dapat  melihat  akad  sebagaimana bertemu,  berjumpa,  bertatap  muka  secara  langsung  dan  khususnya  agar sebagaimana  mestinya,  serta  disertakan  juga  alat  pengeras  suara  sehingga  semua orang  dapat  mendengar  secara  jelas  sebagaimana  yang  dikehendaki  pada  nikah umumnya.
Adapun unsur pokok yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini  ialah  ia  menggunakan  basis  internet  atau server sebagai  alat  kerjanya,  yang dibantu  dengan webcame ,  aplikasi-aplikasi  TIK,  seperti  aplikasi  otomatis perkantoran,  surat  elektronik,  SMS,  forum, knowledge , website ,  melalui  fasilitas komunikasi  telepon,  internet  maupun  global  internet  dan  sebagainya  dalam  hal penerapannya.
Dari  penjelasan  diatas,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  terdapat perbedaan mengenai esensi ittihād al-majelis atau adanya pergeseran kebudayaan dalam  hal  melakukan  akad.  Dimana  dalam  nikah  biasa  akad  dilakukan  dengan muwājahah  bil  ma'rūf (berhadap-hadapan  secara  langsung)  pada  satu  tempat. Namun,  untuk  nikah online ini muwājahah bil ma'rūf sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah online dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad. Untuk menentukan apakah seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui online, ditetapkan kriteria sebagai berikut:
11 Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisi Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews. c om, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 (2012): h. 29.
1) Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
2) Tidak  bisa  berhadir  karena  alasan  jarak  dan  memang  dalam keadaan  yang  tidak  memungkinkan  bagi  kedua  belah  pihak  untuk bersatu  dan  berkumpul  untuk  melaksanakan  akad  sebagaimana mestinya.
Dengan  menetapkan  kriteria  seperti  diatas  guna  dapat  dipastikan  bahwa mereka yang melangsungkan akad nikah online adalah mereka yang memang tak dapat  melangsungkan  akad  sebagaimana  mestinya.  Sehingga  pernikahan  online bagi  mereka  memang  layak  dilaksanakan  sebagai  alternatif  atau  jalan  terang karena tak dapat melangsungkan akad nikah dengan alasan jarak dan waktu.
Berkaitan  dengan  pembuktian  pelaksanaan  nikah  online  terkait  perangkat teknologi yang digunakan, dalam hal ini kita dapat memakai payung hukum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2, Pasal 3, pasal 4 butir (e), dan pasal 5 butir (1) dan (2), pasal 18 (2), pasal 27 (1), pasal 38 (1), pasal 40 (1) dan (2), serta pasal 45 (pidana), maupun pasal- pasal  yang  lainnya,  sesuai  dengan  keperluan  kita  terhadap  permasalahan  yang dialami. Dengan demikian, ketakutan sebagian orang dengan nikah online dimana oleh  sebagian  orang  khususnya  pihak  perempuan  nikah online itu  rentan  akan penipuan, dengan hal ini sudah dapat diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sehingga adanya unsur  yang  dapat  merugikan  bagi  pihak-pihak  terkait  dapat  langsung  dilaporkan dan  kemudian  dipidanakan.  Sesuai  dengan  bunyi  pasal  27  (1)  dan  pasal  45  butir (1) yakni:

## Pasal 27
(1) Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.

## Pasal 45
(1) Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
Dalam hal pembuktian ataupun penerapannya nikah online ini lebih dapat diterima  dan  diakui  daripada  nikah  melalui  media  telepon,  kalau  nikah  melalui media  telepon  oleh  majelis  hakim  saja  diperbolehkan,  yang  dalam  hal  ini  cuma
sekedar mendengar suara dari para pihak tanpa melihat kondisi fisik para pelaku, lalu  bagaimana  dengan  nikah  online  yang  dalam  penerapannya  jauh  lebih  maju dari  pada  nikah  melakui  media  telepon,  yakni  di  samping  dapat  didengar suaranya, juga dapat dilihat gambar yang sedang berbicara.
Dengan  melihat  apa  yang  tampak  dari  permasalah  tersebut,  dapatlah  kita bandingkan kepada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik akad melaui media telepon. Jika majelis hakim sudah menetapkan  nikah  melalui  media  telepon  saja  di  anggap  sah,  maka  ketetapan itulah  yang  harusnya  kita  pegangi  terkait  nikah  online.  Dalam  perundang- undangan  atau  hukum  positif  yang  ada  di  Indonesia,  nikah  online  ini  juga  tak pernah  disinggung  sebelumnya,  dan  bahkan  tidak  ada  peraturan  yang mengaturnya,  sehingga  di  Indonesia  terkait  hukum  nikah  online  ini  masih mengalami ke- absolut- an atau kekosongan hukum.
Dalam  hal  pernikahan  di  Indonesia  kita  dapat  mengacu  dan  terikat  pada peraturan  yang  tertulis  pada  UU  No.  1/1974,  ataupun  juga  KHI.  Terkait pemaknaan  pernikahan  atau  perkawinan  sendiridalam  UU  No.  1/1974  pasal  1 hanya memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal  berdasarkan ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 12 Selanjutnya  dalam  KHI  pada  Pasal  2  disebutkan bahwa  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang sangat  kuat  atau miśaqan  ghaliźan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksankannya merupakan ibadah. 13
Dapat dilihat bahwa dalam UU No. 1/1974 dan juga KHI hanya dijelaskan nikah  secara  umum,  tak  sedikitpun  menyinggung  masalah  nikah  online.  Namun kalau  dapat  kita  cermati  dari  bunyi  pasal  tersebut  terdapat  kata  yang  dapat  kita tafsirkan terkait nikah online ini, bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu  tujuan  pernikahan  bahwa  perkawinan  atau  pernikahan  sebagai  suatu  ikatan lahir  bathin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta bertujuan untuk mentaati perintah Allah, yang artinya bahwa pernikahan pada dasarnya bertemunya seorang wanita  dengan  seorang  lelaki  yang  bertujuan  yang  memang  didasari  untuk membentuk  sebuah  keluarga  yang  bahagia,  entah  konteks  lewat  pernikahan apapun,  yang  penting  bahwa  ia  bertujuan  untuk  pernikahan  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Kethanan Yang Maha Esa.
12 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.
13 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
Selanjutnya  jika  dikaitkan  dengan  nikah  online,  berarti  ia  juga  termasuk kategori  nikah  yang  diakui  oleh  Negara  selagi  ia  bertujuan  untuk  mentaati perintah  Allah  dan  membentuk  sebuah  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian jika kita berkaca pada penjelasan  diatas  dapat  kita  pahami  bahwa  dalam  hal  ini  nikah  online  dapat diterima suatu keabsahannya baik dalam Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

## C. Analisis Penerapan Pencatatan Nikah Terhadap Implikasi Hukum Nikah Online
Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia selalu berpijak pada UU sebagai Konstitusi tertinggi, dan konstitusi tertinggi pada Negara Indonesia ialah Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.selanjutnya  dalam  hal munakahat (perkawinan)  barulah  kita  bersandar  pada  UU  No.  1/1974  Tentang Perkawinan. Berbicara nikah online, di dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan  sendiri  tidak  ada  aturan  yang  secara  eksplisit  menjelaskan  dan mengatur  tentang  hal  ini.  Entah  dalam  konteks  keabsahan  nikah  onlinenya,  atau bahkan  dalam  penerapan  pencatatan  nikahnya  bagi  mereka  pelaku  nikah  online. Dengan  demikian  dapat  dipastikan  bahwa  dalam  hal  ini  terdapat  kekosongan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini,  entah  di  dalam  hukum  Islam  ataupun juga di dalam hukum positif di Indonesia.
Dalam penerapan pencatatan nikah bagi nikah online, pada dasarnya hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah online yang pada pembahasan sebelumnya  sudah  penulis  uraikan  tentang  keabsahan  nikah  online,  dan  dengan uraian-uraian tersebut pembahasan penerapan pencatatan nikah bagi nikah online ini  menjadi  bersinergi  dan  menjadi  pembahasan  yang  kompleks.  Penerapan pencatatan nikah bagi mereka yang melangsungkan nikah online ini erat kaitannya dengan peristiwa penting lainnya dalam hal  ini nikah biasa  yang pada umumnya berlaku  di  Indonesia.yakni  terkait  legalitas  dan pengakuan  secara  administratif dari  Negara  terhadap  mereka  yang  melangsungkan  pernikahan  lewat  media online. Dimana dalam UU No. 1/1974 dalam bunyi Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 14 dan  pada  KHI  Pasal  5  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  agar  terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 15
14 35UU No. 1 Tahun 1974, Pasal. 2 Ayat 2
15 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1.
Dari bunyi pasal-pasal tersebut menegaskan Negara dalam hal ini Undang- undang  mengatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  hal  ini  sudah  menjadi  jelas,  bahwa  kita sebagai  masyarakat  hukum  terikat  pada  tata  aturan  yang  dibuat  oleh  hukum. Negara  kita  adalah  Negara  hukum,  dengan  demikian  dapat  kita  pahami  bahwa, segala  urusan  di  Negara  Indonesia  ini  wajib  berjalan  berdasarkan  norma-norma atau  aturan-aturan  hukum  yang  berlaku.  Demikian  juga  bagi  pencatatan  nikah Dalam UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, ia menjadi prasyarat bagi mereka  yang  ingin  mendapatkan  pengakuan  di  mata  perundang-undangan  atau hukum Indonesia.
Terkait dalam hal pencatatan nikah terhadap nikah online , hal ini tak bisa terlepas  dengan  peraturan  perundang-undangan  sendiri,  dimana  ia  menuntut  dan menjamin  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dikakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya  dan  keperayaannya  itu. 16 Dengan  demikian  jika berdasar  pada  bunyi  teks  UU  No.  1/1974  pasal  2  (1)  tersebut  dapat  dipahami bahwa  Negara  menjamin  dan  mengakui  perkawinan  yang  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  keperayaanya  itu.  Pernikahan online sendiri masih menjadi isu hangat yang terjadi sampai saat ini, hal ini terkait dengan keabsahannya di dalam hukum agama Islam.
Permasalahan  ini  sangat  kompleks  dimana  masih  adanya  ke absolut an mengenai keabsahannya nikah online menurut hukum agama, yang dalam hal ini tentu kesimpulan mengenai diskursus nikah online dalam hal agama berimplikasi penuh pada penerapan pencatatan nikah di Indonesia, dimana ketika nikah online ini diterima dan dianggap sah oleh agama, maka mutlak hukum Negara menerima dan  memfasilitasi  penerapan  pencatatan  nikahnya,  hal  ini  sebagai impact atau implikasi dari hukum nikah online sebagaimana terkait dalam bunyi KHI Pasal 4 perkawinan adalah sah, apabila dilakukakan menurut hukum Islam sesuai dengan UU  No.  1/1974  Pasal  2  (1),  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  keperayaannya  itu.  Penerapan pencatatan nikah ini juga suatu kemutlakan dari Negara kalau kita kaitkan dengan bunyi  pasal  28  D  pada  UUD  Tahun  1945  dimana  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 17 Dengan bunyi pasal tersebut dapat kita pahami  bahwa  artinya  umat  Islam  yang  telah  melaksanakan  pernikahan  menurut agamanya  dan  keperayaannya  itu,  mutlak  dan  berhak  mendapatkan  sebuah
16 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1
17 UUD 1945, Pasal 28 D
kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga dengan hukum  bagi  nikah  online  dan  penerapannya  dalam  hal  ini  pencatatan  nikah terhadap nikah online.
Terkait  definisi  pernikahan  atau  perkawinan  yang  termaktub  dalam  UU No.  1/1974  Pasal  1  yang  berbunyi  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Kemudian  juga  definisi  pernikahan  yang  termaktub dalah  KHI  Pasal  2  yang  berbunyi  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat mitsaqan  ghalidzan untuk  mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Dan  selanjutnya  pada bunyi  KHI  pasal  3  dimana  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Maka kalau kita cermati kata perkawinan pada bunyi pasal tersebut bersifat universal  bagi  siapa  saja  yang  ingin  melangsungkan  pernikahan,  dalam  hal  ini dapat ditafsirkan pernikahan dalam bentuk apapun. Meskipun bunyi pasal tersebut bersifat universal namun, bunyi pasal tersebut juga deferensial, karena esensi dari perkawinan  sendiri  yang  dapat  ditafsirkan  pada  ayat  tersebut  ialah  apabila bertujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah allah, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian,  dapat  kita pahami bahwa, bukan saja pernikahan biasa  atau  pernikahan  pada  umumnya  yang  dianggap  sebuah  perkawinan  dalam kacamata  perundang-undangan,  melainkan  juga  nikah  online.  Selama  dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah SWT, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itupula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.
Dalam  konteks  ini  pula  ia  menjadi  suatu  implikasi  kemutlakan  dan keharusan dalam hal penerapan hukum pencatatan nikah, karena tentunya sebagai Negara  hukum,  maka  adalah  suatu  kewajiban  melaksanakan  pernikahan  atau perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan dalam UU  No.  1/1974  pasal  2  ayat  2  yang  berbunyi:  "Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku." 18 Demikian  berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dasar dari administrasi nikah dalam
18 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2
hal  ini  penerapan  pencatatan  nikah  sebagai  implikasi  nikah  online  bagi masyarakat yang beragam Islam adalah berdasarkan pada penjelasan dari UU No. 1/1974 Pasal 2 (2), dan KHI Pasal 5 (1).
Selanjutnya,  apabila  permohonan  nikah  online  ditolak  atau  tidak  dapat dikabulkan  oleh  pihak  Pengadilan  Agama,  mereka  yang  berkehendak melangsungkan  akad  nikah  tersebut  dapat  melakukan  upaya  lainnya  yakni banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Agama.  Selanjutnya  apabila  mereka  tetap  ditolak oleh Pengadilan Tinggi  Agama, maka upaya terakhir  yang dapat  mereka  tempuh ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

## PENUTUP
Sebagai  masyarakat  yang  memegang  teguh  nilai  keagamaan,  alangkah baiknya  mampu  melaksanakan  praktek  suatu  perbuatan  hukum  agar  mengetahui apa  yang  dilaksanakan  tersebut  dan  mencari  dasar  hukumnya.  Karena permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat semakin berkembang terutama yang  berhubungan  dengan  perkembangan  teknologi.  Untuk  itu  perlu  kiranya diadakan kajian yang mendalam pada hukum Islam, agar sesuai dengan ketetapan hukum  positif  yang  berlaku,  serta  dapat  dipahami  lebih  jelas  dan  sesuai  dengan konteks masyarakat sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 1992
Faruk, Nanang Husni, Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang diwakilkan , Skripsi Fakultas syari’ah, IAIN Walisongo Semarang, 2008
Harahap, M. Yahya, Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1993
Kuzairi, Achmad, Nikah Sabagai Perikatan, Raja Grafindo Persada, Cet. 1, Jakarta. 1995
Mughniyah, Muhammad Jamal, Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk.
Jakarta: Lentera, 2010
Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi KritisPerkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta; Rajawali Pers, 1993.
Shomad, Abd, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2010
Tim Redaksi Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Fokus Media, 2007.
Winarno, Ifan Tri, Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Media Sosial
Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri
Yogyakarta , Skripsi Fakultas syari’ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Zahrah, Abu, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah. Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957. Zaidan, Abdul Karim, Al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil-Islamiyyati, Jakarta: Robbani Press, 2008.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam