Kesetaraan Gender Dalam ...

## Kesetaraan Gender Dalam Kompilasi Hukum Islam : Perempuan Sebagai Saksi Perkawinan
Habibunnas
Fakultas Syari’ah, Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia E-mail : habibunnas36@gmail.com, aisiha@gmail.com

## Abstract
Women's  testimonies  are  a  discussion  that  is  still  debatable  in  Islamic  law studies, including women's testimonies in the field of marriage.. This paper finds in the Islamic Law Compilation or KHI that women do not have room to be witnesses. As stated in article 25 KHI which reads. “those who can be appointed as witnesses in the marriage contract are a muslim man, fair, aqil, baliqh,  not  impaired  in  memory  and  not  deaf  or  deaf”.  This  paper  uses  a library  research  method,  then  analyzes  it  through  a  gender  perspective approach  (gender  analysis)  and  statuory  regulations  (statue  Approach)  and uses theory content as a legal consideration analysis technique. The purpose of this paper is to analyze article 25 Compilation of Islamic Law (KHI) from the perspective of gender equality and legislation. This study found that the Islamic Law Compilation or KHI which is used as a reference for the leader in determining marriage witnesses has weaknesses, in addition to its content which  reflects  a  lot  from  law  No.  1  of  1974  also  the  basis  of  the  article  is almost  entirely  emphasized  from  the  fiqh  syafiiyah  books  which  are  then used  as  references.  Whereas  in  Al-quran  and  Hadith  itself  it  does  not prohibit women  from being  witnesses of  marriage. Likewise, constitutionally,  women  have  the  same  position  before  the  law.  For  this reason,  there  is  a  need  for  amendment  to  article  25  of  the  Compilation  of Islamic Law by providing opportunities for women to be allowed to become saski in marriage .
Keywords : Women, Marriage Witnesses, Islamic Law Compilation .

## Abstrak
Kesaksian perempuan menjadi pembahasan  yang masih terus diperdebatkan dalam  kajian-kajian  hukum  islam,  termasuk  kesaksian  perempuan  dalam bidang  perkawinan.  Tulisan  ini  menemukan  didalam  Kompilasi  Hukum Islam  atau  KHI  bahwa  perempuan  tidak  ada  ruang  untuk  menjadi  saksi. Seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  25  KHI  yang  berbunyi.  “Yang  dapat ditunjuk  menjadi  saksi  dalam  akad  nikah  ialah  seorang  laki-laki  muslim, adil,  aqil,  baligh,  tidak  terganggu  ingatan  dan  tidak  tuna  rungu  atau  tuli”.
Volume 18  Nomor 2, Halaman 278-302 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m

## ISTINBATH
Tulisan ini menggunakan metode penelitian study pustaka (library research), kemudian dianalisis melalui pendekatan perspektif gender (gender analysis) dan  peraturan  perundang-undangan  (Statue  Approach)  serta  menggunakan konten  teory  sebagai  teknik  analisis  pertimbangan  hokum.  Tujuan  dari penulisan  ini  adalah  untuk  menganalisis  pasal  25  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) dari perspektif kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan. Penelitian  ini  menemukan  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  atau  KHI  yang dijadikan  rujukan  penghulu  dalam  menentukan  saksi  perkawinan  terdapat kelemahan,  selain  muatannya  yang  banyak  bercermin  dari  undang-undang No.  1  Tahun  1974,  juga  dasar  pasal  tersebut  hampir  keseluruhannya dititikberatkan  dari  kitab-kitab  fiqh  Syafiiyah  yang  kemudian  dijadikan rujukan.  Padahal  didalam  Al-Quran  dan  Hadits  sendiri  tidak  melarang perempuan  untuk  menjadi  saksi  pernikahan.  Begitu  juga  secara  konstitusi, perempuan  memiliki  kedudukan  yang  sama  dimata  hokum.  Untuk  itu perluadanya  perubahan  pada  Pasal  25  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan memberikan  kesempatan  kepada  perempuan  untuk  boleh  menjadi  saski didalam pernikahan .
Kata kunci : Perempuan, Saksi Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam .

## Pendahuluan
Kedatangan  saksi  ialah  rukun  dalam  penerapan  akad  nikah,  sebagaimana termaktub didalam BAB IV pasal 14 Kompilasi Hukum Islam( KHI) tentang rukun serta ketentuan pernikahan, yang mana apabila suatu perkawinan tidak dihadiri saksi hingga perkawinan  terebut  tidak  legal,  perihal  ini  selaras  dengan  Pasal  24  ayat  1  Kompilasi Hukum  Islam(  KHI)  yang melaporkan:  Saksi  dalam  pernikahan ialah rukun penerapan akad nikah, disambung ayat 2 berbunyi: Tiap pernikahan wajib disaksikan oleh 2 orang saksi.  Kedatangan  2  orang  saksi  pada  suatu  kegiatan  akad  nikah  ialah  perihal  absolut wajib  terdapat,  apabila  saksi  tidak  terdapat  pada  penerapan  akad  nikah,  hingga  selaku konsekuensi hukumnya merupakan perkawinan tersebut batal serta tidak legal.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2021-07-18| Published : 2021-12-30.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
Pernikahan  tersebut  tidak  legal  diakibatkan  tidak  hadirnya  saksi,  sebagaimana tertuang  didalam  Undang-  Undang  Nomor.  1  Tahun  1974  Tentang  Pernikahan  pada pasal  26  ayat  1  yang  berbunyi:  Pernikahan  yang  dilangsungkan  di  muka  pegawai pencatat  pernikahan  yang  tidak  berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  legal  ataupun  yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (2) orang saksi bisa dimintakan pembatalannya oleh para  keluarga  dalam  garis  generasi  lurus  ke  atas  dari  suami  ataupun  istri,  jaksa  serta suami ataupun istri.
Sepanjang  itu  mencuat  suatu  persoalan  apakah  wanita  boleh  jadi  saksi  dalam suatu  pernikahan?  perihal  ini  masih  jadi  suatu  perdebatan  yang  masih  diperselisihkan tentang  boleh  tidaknya  wanita  jadi  saksi,  paling  utama  pada  bidang  pernikahan. Semacam pada uraian di atas kalau kedatangan saksi sangat harus serta ialah salah satu ketentuan  sahnya  suatu  pernikahan.  Oleh  karena  itu  tiap  suatu  pernikahan dilangsungkan  wajib  disaksikan  oleh  2(  2)  orang  saksi,  sebab  guna  kedatangan  saksi selaku  wujud  prediksi  terdapatnya  mungkin  terjalin  suatu  perihal  yang  tidak  di  mau( Ali, 2006: 20).
Di  Indonesia  sendiri  sistem  patriarki  yang  dihasilkan  sebagian  produck  fiqh setelah  itu  diambil  serta  dijadikan  selaku  hukum  positif(  peratuan  perundang- undangan). Salah satu yang dihasilkan dari fikih klassic tersebut merupakan Kompilasi Hukum  Islam  ataupun  yang  biasa  di  sebut  (KHI)  yang  diterbitkan  lewat  Instruksi Presiden  No.  1  pada  Tahun  1991.  Berusia  ini,  KHI  tersebut  masih  banyak  dipelajari serta  dikaji  kembali  hendak  keberadaannya  baik  oleh  golongan  akademisi  kampus ataupun  para  pengamat  serta  praktisi  hukum.  Fenomena  tersebut  diakibatkan terdapatnya  anggapan  kalau  Kompilasi  Hukum  Isam(  KHI)  dikira  lahir  dari  produk Orde Baru( soeharto), bisa dikatakan formulasi KHI tidak murni dari upaya kepentingan pemerintah  demi  mengakomodir  kebutuhan  umat  Islam  semata,  ada  pula  di  sisi  lain kehadirannya  memanglah  diharapkan  buat  menanggapi  persoalan  umat  muslim indonesia selaku negeri islam terbanyak di dunia.
Sepanjang  itu  hingga  tidak  heran  apabila  didalam  KHI  ditemui  terdapat  pasal yang mengadopsi dari fikih tetapi melemahkan komentar yang yang lain sesungguhnya selaras  apa  yang  ada  didalam  Al-  Qur’  an  ataupun  Hadis.  Salah  satunya  merupakan dalam Pasal  25 Kompilasi  Hukum  Islam( KHI).  Dikatakan kalau“ Yang  bisa ditunjuk
jadi  saksi  dalam  akad  nikah  yakni  seseorang  pria  muslim,  adil,  aqil,  baligh,  tidak tersendat  ingatan  serta  tidak  tuna  pendengaran  ataupun  tuli”.  Dalam  pasal  ini menarangkan  kalau,  saksi  ialah  faktor  yang  sangat  urgen  didalam  suatu  pernikahan, apalagi  keberadaannyadapat  memastikan  legal  ataupun  tidaknya  suatu  akad  nikah. Tetapi  terdapat  yang  butuh  diperhatikan  dalam  pasal  tersebut  merupakan  keharusan berjenis  kelamin  pria  yang  berfungsi  selaku  saksi  dalam  suatu  akad  nikah.  Pasti ketentuan  tersebut  banyak  dilaksanakan  oleh  ulama  bermadzhab  Syafiiah  serta  tokoh- tokoh semacam tertuang didalam 3( 3) kitab antara lain: Fikih Al- Sunah Karya Sayyidd Sabiq( Sabiq, 1977: 58).
Sementara  itu  kalau  dilihat  didalam  Al-Qur’an  sebenarnya  tidak  ditemukan adanya  pelarangan  bagi  perempuan  untuk  menjadi  saksi.  Memang  Al-Qur’an  lebih banyak  menjelaskan  mengenai  jumlah  saksi  dalam  kasus-kasus  yang  berbeda  bila dibandingkan  dengan  syarat  saksi  berdasarkan  jenis  kelamin,  sebagaimana  yang terdapat didalam QS. Al-Baqarah 282.
لضت نا ءأدهشلا هم نىضزت همم ناتأزمو لجزف هيلجر اوىكي مل نأف ۚ مكلاجر هم هيدهشاو دهشتساو ۗ ئزخلأاامهدحأ زكذتف امهدحا
Artinya:  Dan  Persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua oang lelaki,  maka  (boleh) seorang lelaki  dan dua orang perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa  maka  yang seorang mengingatkannya. (QS 2:282)
Sama halnya pendapat ulama yang tertuang dalam Hadist Nabi tidak ditemukan secara  gambalng  melarang  perempuan  berperan  menjadi  saksi  perkawinan.  Sebab, dalam  pernikahan  ketentuan  untuk  menjadi  saksi  memiliki  ketentuan  jumlah  saksi, yakni  minimal  2  (dua)  orang  laki-laki  atau  1  (satu)  orang  laki-laki  dan  dua  orang perempun (Azzam, 2011: 107).
Sementara  itu  kenyataannya,  berdasarka  pengamatan  penulis  dilapangan menampilkan  kalau,  petugas  kantor  Urusan  Agama(  KUA)  serta  ataupun  Pembantu Petugas  Pencatat  Nikah(  PPPN)  cuma  memilah  serta  mencantumkan  pria  selaku  saksi pernikahan.  Pasti  ini  tidak  terlepas  dari  dokrinisasi  serta  pelaksanaan  Hukum  Positif Kompilasi Hukum Islam( KHI) yang jadi pedoman mereka dalam melaksanakan tugas.
ironinya, saksi yang diseleksi pula bukan orang dekat ataupun orang yang diisyaratkan jadi  prioritas  buat  jadi  saksi  pernikahan.  Oleh  karena  itu,  sepatutnya  penulis  boleh mengkaji  kembali  syarat  saksi  pernikahan  dalam  Pasal  25  Kompilasi  Hukum  I  slam tersebut,  dengan  tujuan  mendapatkan  data  yang  pas  menimpa  siapa  saja  yang  berhak buat bisa jadi saksi dalam akad pernikahan lewat kajian analisis hukum.

## Metode Penelitian
Didalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  perempuan  tidak  boleh  menjadi  saksi. Sebagaimana tertuang didalam Pasal 25 KHI “ Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad  nikah  ialah  seorang  laki-laki  muslim,  adil,  aqil,  baligh,  tidak  terganggu  ingatan dan  tidak  tuna  rungu  atau  tuli ”.  (Kompilasi  Hukum  Islam  Tulisan  ini  melakukan pendekatan  study  pustaka  ( library  research )  Dengan  menggunakan  metode  analisis gender ( gender analysis ) dan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) serta menggunakan  content  theory  sebagai  teknik  analisis  bahan  hukum.  Tujuan  dari penulisan  ini  adalah  untuk  menganalisis  pasal  25  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dari perspektif kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan.

## Pembahasan
Kesaksian Didalam Al-Qur’an
Bersumber  pada  kajian  yang  sudah  dicoba  lewat  kata  kunci  syahadah,  hingga ditemui  kalau  didalam  Al-  quran  terdapat  empat  puluh  tiga  kali  (43)  pemakaian  kata tersebut  degan  alterasi  pergantian  wujud  serta  penggandengan  dengan  kata  ubah (dhamir) ( Baqi’, 2008: 625- 626). Tiap- tiap kata tersebut tersebar dalam sebagian ayat Al-  Qur’  an  menimpa  kesaksian  dalam  perkara-  perkara  yang  dikira  bisa  bawa  akibat buat  jangka  panjang  serta  diperlukan  terdapatnya  pembuktian.  Namun  yang  secara langsung berdialog kesaksian terdapat 5 (5) ayat, antara lain dalam masalah wasiat serta waris,  pengaduan  perbuatan  zina,  transaksi  muamlah  tidak  tunai,  rujuk  serta  thalak. Buat lebih gampang, penlis paparkan table ayat tetang kesaksian didalam Al- Qur’ an.
Ayat Didalam Al-Qur’an Tentang Kesaksian
Qs : Ayat Perkara Jumlah Saksi Komposisi Saksi Qs.  Al-Baqarah  :  Muamalah 2 Saksi 2  Laki-laki  /1  Laki- laki dan 2
282 perempuan Qs.  Al_Maidah  : 106 Wasiat 2 Saksi - Qs.  Al-  Maidah  : 107 Waris 2 Saksi - Qs. Al- Nur : 4 Zina 4 Saksi - Qs. Al-Thalak : 2 Rujuk dan Talak 2 Saksi -
Bersumber  pada  ringkasan  yang  dikaji  dalam  tabel  diatas,  hingga  dari  sekian ayat  yang ditemuan hingga cuma 1( satu) ayat saksi ialah cuma pada QS. Al- Baqarah ayat 282 yang menerangkan terdapatnya komposisi (lapisan) saksi bersumber pada tipe kelamin.  Tidak  hanya  daripada  ayat  terebut  mengatakan  kuantitas  (jumlah)  saksi  yang diperlukan tanpa menyertai komposisinya.
Adapun terjemahan Al-Baqarah 282 sebagai berikut:
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu  mengimlakkan,  maka  hendaklah walinya  mengimlakkan  dengan  jujur,  dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari orang-orang  lelaki  (di  antaramu).  Jika  tak  ada  dua  orang  lelaki,  maka  (boleh)  seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu  menulis  hutang  itu, baik  kecil  maupun  besar  sampai  batas  waktu  membayarnya.  yang  demikian  itu,  lebih
adil  di  sisi  Allah  dan  lebih  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak (menimbulkan)  keraguanmu.  (Tulislah  mu'amalahmu  itu),  kecuali  jika  mu'amalah  itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)  kamu  tidak  menulisnya.  dan  persaksikanlah  apabila  kamu  berjual  beli;  dan janganlah  penulis  dan  saksi  saling  sulit  menyulitkan.  jika  kamu  lakukan  (yang demikian),  maka  Sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada  dirimu.  dan bertakwalah  kepada  Allah;  Allah  mengajarmu;  dan  Allah  Maha  mengetahui  segala sesuatu.”
Yang  tertuang  didalam  pesan  Al-  Baqarah  ayat  282  tersebut  menyuruh  supaya supaya dalam transaksi serta konvensi terbuat perlengkapan fakta selaku wujud prediksi terdapatnya  kasus  akibat  transaksi  tersebut  dikemudian  hari  nanti.  Perlengkapan  fakta yang  bisa  dijadikan  dalam  masalah  ini  antara  lain  merupakan:(  1)  Perlengkapan  fakta tertulis ataupun;( 2) 2 orang saksi pria ataupun;( 3) saksi seseorang pria serta 2 wanita. Ayat  tersebut  membagikan  rasio  yang  masuk  akal  (illat)  syarat  penggantian  seseorang pria  dengan  2  orang  perempuan  diharapkan  supaya  saksi  wanita  yang  kedua  bisa menegaskan saksi perempuan yang awal apabila dia kurang ingat.
Mayoritas ulama setuju kalau ayat ini ialah ayat yang menarangkan tentang harta spesialnya  menimpa  transaksi  tidak  tunai  supaya  menciptakan  seseorang  penulis  yang tidak  berasal  dari  salah  sat  pihak(  objektif).  Seseorang  penulis  dalam  perihal  ini  wajib mempunyai  integritas  serta  adil,  bagi  Hasbi  Ash-  Shiddieqy  Hasbi  kalau  Tuhan  lebih mengutamakan  watak  adil  atas  watak  ilmu,  sebab  orang  yang  adil  gampang  menekuni apa  yang  butuh  dicoba.  Akana  namun  untuk  orang  yang  berilmu  tetapi  tidak  adil, ilmunya  tidak  dapat  menampilkan  pada  keadilannya(  Ash-  Shiddieqy,  2000:  499). Sehingga  bisa  diperinci  kalau  watak  adil  meliputi  keahlian  dalam  melaksanakan  suatu secara pas, netralitas, terpercaya serta jujur.

## Saksi Didalam Hadist
Walaupun  didalam  al-  quran  tidak  menyebutkan  secara  langsung  keberadaan saksi  dalam  pernikahan,  namun  para  ulama  setuju  kalau  saksi  selaku  ketentuan  dalam suatu  pernikahan,  sebab  dalam  sebagian  hadist  sudah  disebutkan  peran  saksi  didalam pernikahan.  Sehabis  dijalani  penelusuran  lewat  riset  terdahulu  serta  dokumen  hadist,
tidak  ditemui  hadist  yang  melarang  keras  wanita  buat  boleh  jadi  saksi  dalam perkawinan.
Dari Abi Sa’id al-khudri beliau berkata: Rasullullah keluar pada waktu hari raya Idul Fitri atau idul adha menuju mushalla. Kemudian beliau melewati kaum wanita dan bersabda:  “Wahai  kaum  wanita  bersedekahlah  dan  perbanyaklah  istighfar,  karena sesungguhnya  saya  melihat  kebanyakan  penghuni  neraka  adalah  kaum  wanita”. Kemudian mereka (wanita) bertanya: “Karena apa wahai Rasullulloh? Kemudian Nabi SAW  bersabda:  “Kalian  seringkali  melaknat,  dan  tidak  mensyukuri  (kebaikan)  suami, dan saya tidak pernah melihat (orang) yang kurang akal dan agamanya (tetapi) mampu melemahkan  akal  (kaum)  laki-laki”.  Lalu  mereka  bertanya  lagi:  “Apa  maksud  dari kurang  akal  dan  agama  kami,  wahai  Rasulullah?  Beliau  Menjawab:  “Bukankah kesaksiaan 2 orang perempuan sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki?” Mereka menjawab:  “Betul.”  Rasul  menjawab:  “Maka  itulah  (yang  dimaksud)  kurang  akalnya. Tidakkah  ketika  haid  datang  mereka  tidak  salat  dan  tidak  berpuasa?”  Mereka Menjawab:  “Betul.”  Beliau  berkata:  “Maka  demikianlah  (yang  dimaksud)  kurang agamanya (Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, 173)..
Hadist di atas menerangkan prinsip keadilan serta kesetaraan dalam islam tidak saja dibatasi kepada suatu arti  yang empiris serta material semata. Tetai pula memiliki unsur-  unsur  rohani,  kemaslahatan  jaminan  terhadap  hak  serta  kewajiban,  terdapatnya aspek silih  tolong membantu,  silih  menopang serta bertanggung jawab. Karena syariat islam tidak berdiri didasarkan pada tipe kelamin, apabila bertujuan buat mengutamakan pria serta menindas wanita hingga bisa dikatakan kalau datangnya agama islam  penuh ketidakadilan.
Islam tidak memaknai pria serta wanita selaku antitas yang terpisah antara satu sama  lain  karena  keduanya  merupakan  bersama  manusia.  Terdapatnya  perbandingan hak,  kewajiban  serta  syarat  dalam  syariah,  hingga  dapat  di  katakana  selaku  wujud pengutamaan  ataupun  diskriminasi  terlebih  berkaitan  dengan  Pasal  25  Kompilasi Hukum Islam Yang secara absolut disitu di katakana kalau yang boleh jadi saksi dalam suatu perkawinan itu merupakan pria serta tidak membagikan ruang kepada wanita buat jadi saski.

## Kesaksian Perempuan Menurut Ulama
Jumhur ulama setuju bahwasanya kesaksian seseorang pria sama halnya dengan kesaksian  2  orang  wanita  bersumber  pada  dalil  surah  Al-  Baqarah  282.  Sebagian  dari mereka pula setuju hendak keabsahan wanita dalam permasalahan perselisihan masalah perdata dalam permasalahan keuangan, tetapi mereka (ulama) masih berbeda komentar tentang kesaksian wanita dalam permasalahan hokum keluarga.
Selaku  contoh  imam  Hanafi  menerima  serta  membolehkan  kesaksian  baik wanita  tersebut  sendiri  ataupun  diiringi  dengan  pria.  Sedangkan  itu  imam  Syafi’  i, Maliki  serta  salah  salah  satu  riwayat  imam  Hambali  tidak  menerima  kesaksian  wanita baik  dalam  perkawinan,  talak,  serta  rujuk.  Secara  absolut  menolak,  baik  diiringi  oleh pria ataupun tidak( Abdurrahman, 2015: 496- 497). Komentar berbeda pula ditunjukkan oleh  mazhab  Zhahiri  serta  para  intelektual  muslim  serta  ulama  kontemporer  dalam perihal persaksian wanita ini. Mazhab Zhahiri menguasai syarat saksi 2 berbanding satu didalam  pesan  Al-  baqarah  Ayat  282  tersebut  memandang  tidak  memandang terdapatnya  keharusan  terdapatnya  minimun  satu  orang  pria  menyertai  kesaksian wanita. Mazhab ini cuma memandang terdapatnya kelipatan 2.
Bersumber  pada  penjelasan  diatas  hingga  bisa  ditarik  sebagian  poin  tentang perilaku  para  ulama  dalam  menjawab  kesaksian  wanita,  sebagaimana  penulis kemukakan selaku berikut:
Table  klasifikasi  komentar  para  ulama  tentang  kesaksian  wanita  dalam perkawinan:
No   Ulama Pendapat 1. Imam Syafi’I, Maliki dan sebagian mazhab Hanbali Tidak membolehkan kesaksian wanita dalam perkawinan  meski  diiringi  pria  karena  pria ialah  ketentuan  absolut  kesaksian  dalam perkawinan.
2. Imam  Hanafi,  sebagian  mazhab
Hambali dan Syiah Zaidiyah
Membolehkan kesaksian wanita dalam perkawinan  dengan  ketentuan  2  (2)  orang wanita serta diiringi 1( satu) orang pria.
3. Mazhab Zhahiri, Muhammad Assad,  Mahmud  Syaltut,  Asghar Ali  Engineer,  dan  Muhammad Quthub Membolehkan  kesaksian  wanita  didalam perkawinan,  dengan  syarat  2(  2)  berbanding 1(  satu)  diserahkan  kepada  keadaan  social, bila  wanita  tersebut  mempunyai  tingkatan kecerdasan  yang  besar  semacam  dikala  saat ini ini hingga terdapat kesempatan kesaksian 1( satu) pria berbanding 1( satu) wanita.

## Kesaksian Perempuan Didalam Pasal 25 KHI
Semenjak berlakunya Kompilasi Hukum  Islaam  di  Indonesia serta selaku salah satu  sumber  hukum  materiil  di  dunia  Peradilan  Agama.  Diantara  syarat  yang  dilansir antara  lain  ada  hukum  pernikahan  yang  berlaku  untuk  penduduk  muslim  di  Indonesia. Syarat  tentang  pernikahan  termuat  secara  perinci  dalam  Novel  I(  Pernikahan)  KHI, salah  satunya  merupakan  menimpa  saksi.  Pasal  24  KHI  Mengatakan“(  1)  Saksi  dalam pernikahan ialah rukun penerapan akad nikah,( 2) Tiap pernikahan wajib dipersaksikan oleh  2  orang  saksi”.  Sehingga  eksistensi  saksi  dalam  posisi  akad  nikah  mempunyai urgensi  dalam  memastikan  legal  ataupun  tidaknya  suatu  pernikahan.  Tiap  penerapan akad harus dihadiri 2 orang saksi, tanpa kedatangan saksi dalam penerapan akad nikah, hingga  akibat  hukumnya  merupakan  pernikahan  tersebut  tidak  legal(  Ali,  2006:  20). Oleh karena itu sebab letaknya  yang harus terdapat  dalam suatu pernikahan, KHI pula muat syarat- syarat seorang yang diperbolehkan buat jadi saksi pernikahan yang termuat didalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam( KHI)“ kalau saksi haruslah seseorang pria muslim, adil, akil baligh, tidak tersendat ingatan, serta tidak tuna pendengaran ataupun tuli”.
Tidak  hanya  saksi  selaku  rukun  perkawinan,  dia  pula  dimaksudkan  buat mengestimasi terdapatnya mungkin yang terjalin dikemudian hari semacam coontohnya perceraian,  apabila  salah  seseorang  suami  ataupun  istri  ikut  serta  suatu  perselisihan
dalam keluarga mereka serta diajukan perkaranya ke majelis hukum. Hingga Saksi yang melihat  akad  nikah  mereka  bisa  dimintai  keterangannya  sehubungan  dengan pengecekan  perkaranya.  Sebab  dalam  penerapannya,  tidak  hanya  saksi  wajib  muncul serta melakukan langsung akad nikah, saksi pula dimohon menandatangani akad nikah pada  waktu  serta  tempat  akad  nikah  dilangsungkan,  sehigga  nama,  usia,  agama/ keyakinan,  pekerjaan  serta  tempat  kediaman,  dicantumkan  dalam  akta  nikah,  ini berikutnya  yang  tertuang  didalam  Pasal  26  Kompilasi  Hukum  Islam(  KHI).“  Saksi wajib muncul serta melihat secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu serta di tempat akad nikah dilangsungkan”( Ali, 2006: 20).
Pasal-  pasal  tersebut  jelas  menghendaki  kedatangan  2  orang  saksi  pria  dalam majelis akad pernikahan tanpa terdapat toleransi. Maksudnya, 2 orang wanita tidak bisa mengambil  alih  peran  seseorang  pria.  Tidak  terdapatnya  kesempatan  wanita  buat  jadi saksi dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah menghalangi kewenangan umat  islam  di  Indonesia  buat  melaksanakan  nilai  agama  cocok  dengan  kepercayaan tiap- tiap orang.
Persyaratan pria dalam saksi akad nikah jadi dilema besar manakala dihadapkan pada  perkara  kontemporer  serta  modern.  Ini  hendak  memunculkan  pola  diskriminatif bila  dibenturkan  dengan  tipe  kelamin,  kemampuan  keadaan  wanita  berusia  ini, pertumbuhan era serta pertumbuhan ilmu pengetahuan, dan misi serta esensi datangnya islam  yang  tersurat  serta  tersirat  dari  Al-  quran  serta  Sunnah  Rasulullah  SAW  pasti hendak bertolak balik. Problem  ini setelah itu tidak sejalan dengan realita pelaksanaan hukum  pada  Peradilan  Agama  di  Indonesia  spesialnya  dalam  masalah  perceraian  baik cerai  thalak  maupun  cerai  gugat,  rujuk,  waris,  wan  prestasi  dll  yang  tidak  melarang wanita jadi saksi, dengan catatan yang bersangkutan penuhi ketentuan kualifikasi saksi( ketentuan formil)( Arto, t. th: 165- 166).
Menarik memanglah Pasal 25 KHI ini semacam tidak meninjau lebih jauh dalam ayat-  ayat  al-  Quran  serta  hadits  Nabi  Muhammad  SAW  yang  berkaitan  dengan kesaksian,  sebab  bisa  diambil  kesimpulan  kalau  pra-syarat  dominan  sesungguhnya merupakan terdapatnya  adil  (merupakan)  yang  menempel pada sang saksi,  maksudnya merupakan  penetapan  tipe  kelamin  tidaklah  perkara  fundamental  namun  semacam
keadilan,  tidak  edan,  berusia,  tidak  dibawah  pengampuan  jadi  pra-syarat  yang  wajib dipadati tiap- tiap orang yang berfungsi selaku saksi dalam akad nikah.
Terlebih  keputusan  hukum  dalam  KHI  terkesan  mewakili  pemikiran  satu mazhab  fikih  saja.  Terlebih  hadirnya  KHI  dalam  historis  pembentukannya,  tidak terlepas dari konfigurasi  politik orde baru, dimana legitimasi  hukum  pemberlakuannya tergantung  pada  negeri  lewat  intruksi  presiden(  inpres)  ialah  inpres  Nomor.  1  Tahun 1991 yang tampaknya tidak masuk dalam hirarki hukum di Indonesia. Mesti demikian, KHI  ialah  hukum  tertulis  serta  mempunyai  kekuatan  senantiasa  selaku  hukum  positif dan dijadikan selaku pedoman serta rujukan seseorang hakim baik lembaga pemerintah ataupun untuk warga yang memerlukannya (Wahid, 2001: 172)
Dari uraian diatas,  jelaslah bahwa baik  didalam  Al-Quran ataupun Hadist tidak ada  larangan  secara  eksplisit  untuk  menjadikan  perempuan  boleh  menjadi  saksi  dalam pernikahan,  namun  berbeda  halnya  didalam  konstitusi  peraturan  Kompilasi  Hukum Islam  Pasal  25  (KHI)  yang  tidak  memberikan  ruang  bagi  perempuan  untuk  menjadi saksi dalam perkawinan.
Dengan  demikian  butuh  memanglah  melaksanakan  suatu  dekontruksi  ataupun update  ulang  terhadap  pasal  tersebut  dengan  mengakomodir  wanita  boleh  jadi  saksi dalam  pernikahan.  Perihal  ini  yang  bagi  Abdul  Manan  dalam  bukunya  Reformasi Hukum  Islam  di  Indonesia  ialah  salah  satu  upaya  update  hukum  islam  yang  sangat dominan,  ialah  dicoba  lewat  perundang-  undangan(  Manan,  2006:  184),  dalam  perihal ini merupakan update Kompilasi Hukum Islam( KHI).
Terdapat  sebagian  alibi  mengapa  penulis  tawarkan  mengapa  wajib  terdapat sebuh  update  Pasal,  mengingat  sesuatu  ketentuan  dalam  perihal  ini  merupakan  KHI yang  keluar  bersumber  pada  inpres  Nomor.  1  Tahun  1991,  pembentukannya  wajib mengacu  pada  landasan  pembuatan  peraturan  perundang-  undangan,  ialah  landasan yuridis, sosiologis serta filosofis( Manan, 2006: 134).
Pertama, secara  yuridis,  tiap  produk  hukum  haruslah  memiliki  dasar  berlaku secara  yuridis(  juridische  gelding)  dasar  yuridis  ini  sangat  berarti  dalam  pembuatan peraturan  perundnag-  undangan.  Kalau  peraturan  ini  tidak  boleh  berlawanan  dengan ketentuan  yang  lebih  besar(  lex  superior  derogat  lex  inferior)  serta  mengendepankan
sumber hokum dalam pembentukannya. Menimpa ini, pembuatan KHI dalam literature sejarah  bersumber  pada  13  kitab  fikih  yang  mu’  tabarah  serta  yurisprudensi  hakim Majelis  hukum  Agama  yang  secara  subtansi  ialah  fikih  yang  menuju  kepada  mazhab syafiiyah.  Dengan  demikian  tidak  heran  bila  Pasal  25  KHI  melenyapkan  hak  wanita buat jadi saksi. Namun bila kita kembalikan kepada Al- quran serta Hadist sebagaimana yang  sudah  diungkapkan  jelas  pembuatan  ini  tidak  mengakomodir  bacaan  al-  Quran( QS.  Al-  Baqarah:  282)  serta  Hadist  menimpa  kesaksian  wanita.  Belum  lagi,  komentar lain  semacam  Imam  Hanafi  yang  mempersilahkan  wanita  jadi  saksi  pernikahan  sebab masuk dalam ranah muamalah. Pula komentar ulama kontemporer  yang  berikan ruang kepada  wanita  buat  jadi  saksi,  tidak  cuma  kebolehannya,  apalagi  bila  wanita mempunyai tingkatan kecerdasan serta profesionalisme yang besar semacam dikala ini hingga  terdapat  kesempatan  perbandingan  kesaksian  wanita  sama  dengan  pria.  Begitu pula  dengan  konstitusi  negeri  ini,  bersumber  pada  UUD  1945  jelas  tidak  terdapat perbandingan antara pria serta wanita dimata hokum, begitu jug ajika kita merujuk UU Hak Asasi Manusia, sangat jelas tiap orang, baik pria maupun permpuan tidak terdapat diskriminasi antara keduanya.
Kedua , landasan sosiologis( sosiologiche gelding). Dasar sosiologis maksudnya, mencerminkan realitas yang hidup dalam masyarakata industry, hukumnya wajib cocok dengan  kenayataan  realitas  yang  terdapat  dalam  warga  industi  tersebut.  Realitas  ini berbentuk  kebutuhan  ataupun  tuntutan  ataupun  masalah-  masalah  yang  dialami.  Bila kita  hadapkan  dengan  keadaan  sosiologis  saat  ini  ini,  jelas  keadaan  wanita  berbeda dengan  masa  dini  islam  muncul.  Saat  ini,  seseorang  wanita  sanggup  mempunyai pembelajaran  yang  lebih  besar,  jabatan  publik  serta  mempunyai  integritas  dalam menuntaskan  perkara  publik.  Sehingga  bila  kita  memperoleh  seseorang  wanita  yang adil,  akil  baligh,  tidak  tersendat  ingatan,  serta  tidak  tuna  pendengaran  ataupun  tuli, hingga  lebih  disarankan  jadi  saksi,  dibanding  pria  yang  biasa-  biasa  saja,  seingga keadaan sosiologis inilah yang pula jadi alibi mengapa wajib terdapat suatu pergantian pada  Pasal  25  Kompilasi  Hukum  Islam  ini.  Menimpa  prakteknya  nanti,  tinggal disesuaikan  saja  dengan  adat  istiadat  yang  berlaku  disuatu  tempat  yang  hendak dilaksanakan  akad  nikah,  terlebih  saat  ini  perkawinan  itu  dilakaksanaka  di  Kantor Urusan  Agama(  KUA)  yang  terbatas  orang  yang  muncul  dimajelis  akad,  sangat membuka kesempatan untuk wanita buat bisa jadi saksi dalam perkawinan.
Ketiga ,  landasan  filosofis  yang  bekaitan  dengan  “rechtsidee”  (cita-cita  hukum) yang  berkembang  dari  sitem  nilai  warga,  sehingga  hukum  diharapkan  mempunyai  apa yang  dicita-  citakan  warga  tersebut.  Tekait  landasan  filosofis  ini,  KHI  muncul  dengan tujuan  buat  keseragaman  dalam  landasan  hukum  untuk  Majelis  hukum  Agama, terkhusus pada Pasal 25 KHI ini dasar untuk KUA mencatat perkawinan. Cuma dalam kajian  filosofisnya  pemberlakuan  ini  tidak  cocok  dengan  asas  materiil  hokum  yang wajib mengutamakan keadilan ( equality before the law ).
Hanya  saja  didalam  kajian  filosofisnya  pemberlakuan  ini  tidak  cocok  dengan asas  materiil  hukum  yang  wajib  mengutamakan  keadilan(  equality  before  the  law). Selaian  peran  hukum  antara  pria  serta  wanita  sama,  hak  serta  kewajibannya  dimata majelis hukum serta warga pula tidak terdapat perbandingan. Tidak hanya peran hukum antara  pria  serta  wanita  sama,  hak  serta  kewajibannya  di  mata  majelis  hukum  serta warga  pula  tidak  terdapat  perbandingan.  Terlebih  dalam  Al-  quran  serta  Hadist  jelas serta  cerah  membagikan  peran  yang  sama  serta  komposisi  yang  tidak  berbeda.  Islam tiba membagikan kesamaan serta kesetaraan antara pria serta wanita tanpa terdapatnya perbandingan.  Seluruh  hokum  yang  dibebankan  kepada  pria,  pula  dibebankan  kepada wanita,  tanpa  terdapatnya  perbandingan.  Sebab  asal  datangnya  islam  itu  sendiri merupakan atas asa kebersamaan baik hak ataupun kewajiban. Serta ada pula yang jadi pembeda  antara  keduanya  merupakan  tabi’  at  penciptaannya,  yang  melahirkan perbandingan biologis.

## Kedudukan Perempuan Didalam Hukum Tata Negara
Peran  antara  pria  serta  wanita  merupakan  setara,  tidak  terdapat  yang membedakan  keduanya  kecuali  diantara  keduanya  siapa  yang  sangat  bertakwa  kepada Allah  SWT.  Apalagi,  keduanya  mempunyai  rasa  kecendrungan  yang  sangat menentramkan  serta  memerlukan.  Dengan  terdapatnya  silih  cendrung  serta  silih membagikan  ketentraman  tersebut,  hendak  terbentuk  suatu  kelangsungan  hidup  yang silih  memenuhi  antara  satu  sama  lain.  Perihal  ini  pula  yang  menolong  manusia menggapai  tujuan  penciptanya,  ialah  beribdah  kepda  Allah  SWT.  Dengan  tujuan  yang sama  tersebut,  lahirlah  suatu  kemitraan  antara  keduanya.(  Shihab,  2001:  xxxiii)  serta kemitraan  tersebut  jadi  pangkal  keserasian  antara  pria  serta  wanita.  Sebab  Allah  SWT menghasilkan  mereka  selaku  mitra  yang  serasi,  yang  diberi  tanggung  jawab  buat
melestarikan  tipe  manusia  serta  memelihara  kehidupan.  Keduanya  bertanggung  jawab mengelola alam semesta beserta segala isinya.
Selaku  Anggota  masyarakat  negeri  memiliki  peran  yang  spesial  terhadapa negaranya.  Masyarakat  negeri  dalam  perihal  ini  pria  serta  wanita  serta  apalagi  yang bukan pria serta wanita memiliki ikatan hak serta kewajiban yang bertabiat timbal balik terhadap  negaranya.  Perihal  ini  jugalah  yang  membedakan  masyarakat  negeri  serta bukan masyarakat negeri.

## Perempuan Didalam Undang-Undang Dasar 1945
Proteksi  hak  perempuan  atas  kesamaan  dimata  hokum  negeri,  diakui  dalam konstitusi  tertulis,  ialah  Undang-  Undang  Dasar  1945  Pasal  28D  melaporkan  kalau“ Tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, proteksi, serta kepastian hukum  yang adil serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hokum”.  Dalam  pasal  ini,  sebutan“  tiap  orang” yag  berarti  kalau  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum  berlaku  untuk  tiap  orang tercantum hak serta kewajiban antara pria serta wanita tanpa membedakan tipe kelamin antara keduanya.
Tidak  hanya  itu  pula,  ada  dalam  Pasal  27  ayat(  1)  melaporkan  kalau“  Seluruh masyarakat Negeri bertepatan perannya di dalam hukum serta pemerintahan serta harus menjunjung  hukum  serta  pemerintahan  itu  dengan  tidak  terdapat  kecualinya”.  Dalam Pasal 27 ayat (1) pula memakai sebutan “seluruh masyarakat negeri”, yang berarti kalau peran  didalam  hukum  serta  pemerintahan  tidak  memahami  perbandingan  tipe  kelamin serta gender.

## Perempuan Dalam Kesetaraan Gender
Terwujudnya  kesetaraan  serta  berkeadilan  gender  diisyarati  dengan  tidak terdapatnya  diskriminasi  anatara  pria  serta  wanita,  serta  dengan  demikian  mereka mempunyai  akses,  peluang  berpartisipasi,  serta  control  atas  pembangunan  dan mendapatkan  khasiat  yang  setara  serta  adil  dari  akibat  pembangunan  tersebut. Mempunyai akses serta partisipasi berarti mempunyai kesempatan ataupun peluang buat memakai  sumber  energi  yang  dipunyai  wewenang  buat  mengambil  suatu  keputusan terhadap  pemanfaatan  sumberdaya  yang  dipunyai  tersebut.  Mempunyai  control  berarti
mempunyai  kewenangan  penuh  buat  mengambil  suatu  keputusan  atas  pemakaian  serta hasil  sumber  energi.  Sehingga  mendapatkan  khasiat  yang  sama  dari  suatu pembangunan. Hak buat hidup secara terhormat, leluasa dari rasa ketakutan serta leluasa dalam memastikan hidup tidak cuma diperuntukkan untuk pria, perempuanpun memiliki hak yang sama pada hakikatnya( Buletin uny: 2013).
Terdapat suatu riset di Pusat Study Wanita( PSW) di Universitas Islam Negara, mengakui  terdapatnya  kenyataan  kesetaraan  kesaksian  wanita  dengan  pria  dalam  teks- teks  hadist,  misalnya  dalam  permasalahan  menyusui(  rada’  ah),  melahirkan(  wiladah) dini  Hilal  Ramadhan,  serta  lain-  lain.  Hendak  namun  dia  mengkritik  para  ulama  yang tetap  merujuk  dalil  pesan  Al-  Baqarah  ayat  282  dalam  masalah  kesaksian  wanita. Kritiknya memanglah tidak dijabarkan secara jelas serta argumentative, misalnya siapa ulama  yang  diartikan,  apa  komentar  mereka,  serta  gimana  mereka  menguasai  ayat diatas?  Namun  seketika  dia  berpindah  kepedapat  Ibnu  Taimiyyah  tentang  kesaksian wanita yang adil setara dengan kesaksian pria( Emma Marhumah dkk, 2016: 294- 297).
Pengaturan  lebih  spesial  menimpa  hak  perempuan  atas  kesamaan  didepan hokum,  diatur  didalam  pasal  50  undang-  undang  Nomor.  39  Tahun  1999  yang berbunyi:“  Perempuan  yang  sudah  berusia  serta  ataupun  sudah  menikah  berhak  buat melaksanakan  perbuatan  hukum  sendiri,  kecuali  didetetapkan  lain  oleh  hukum agamanya.”  Perihal  ini  menghapus  keraguan  terhadap  kecakapan  perempuan melaksanakan  perbuatan  hokum  atas  kehendaknya  sendiri.  Pembatasan  bagi  hokum agama yang tercantum dalam pasal tersebut, ialah perwujudan dari uraian partikularistik relative  yang  ialah  uraian  jaminan  proteksi  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia.  Bagi Profesor.  Muladi  HAM  merupakan  selaku  masala  umum  bukan  cuma  di  Indonesia namun dunia pada biasanya dari tiap- tiap bangsa.
Oleh  karena  itu,  untuk  golongan  pemeluk  faham  feminisme  merumuskan  kalau  hadist yang menarangkan perbandingan dalam kesaksian antara pria serta wanita 2 berbanding satu  merupakan  bertabiat  spesial  serta  temporal.  Berikutnya  pihak  feminism menganjurkan  buat  mengkaji  ulang  tafsir  ulama  dengan  pembacaan  yang  lebih  kritis, baik dari segi mengkaji mutu sanad, bertentangan dengan ayat Al- quran ataupun Hadist yang  lebih  kokoh  dalilnya,  ataupun  menyertakan  pengkajian  asbabul  wurud  buat membedakan  islam  pada  waktu  itu  serta  islam  pada  masa  saat  ini.  Alibi  kalau  hadist
kesaksian  2  berbanding  satu(  2:  1)  antara  wanita  serta  pria  bertabiat  spesial  serta temporal  bagi  feminis  disebabkan:  Awal,  wanita  saat  ini  ini  tidak  seluruhnya  bodoh, malahan  banyak  yang  meraihpendidikan  besar  sampai  jadi  doctor  serta  professor. Sebagian  wanita  pula  sudah  mengetuai  kementrian,  partai  politik,  serta  posisi  berarti yang  lain.  Kesaksian  wanita  serta  pria  2  berbanding  satu  tersebut  dimengerti  cuma spesial  berlaku  di  era  Nabi  Muhammad  SAW,  namun  tidak  lagi  pas  buat  diterapkan dizaman  modern  saat  ini  ini,  sebab  telah  banyak  wanita  yang  cerdik  pandai.  Kedua, pada  dikala  itu  wanita  yang  dialami  Rasullah  SAW  mungkin  merupakan  kalangan perempuan  yang  belum  faham  ilmu  hitung-  hitungan  oleh  sebab  itusaksi  wanita dipersyaratkan  2  berbanding  1.  Ketiga,  terdapatnya  sokongan  kultur  social  patriarki yang melatar belakangi warga arab pada masa hadist tersebut disabdakan, oleh sebab itu golongan feminism berkesimpulan kalau sangat normal jikalau nampak dalam sebagian readaksi  hadist  Nabi  Muhammad  SAW  terbawa-  bawa  oleh  corak  budaya  patriarki, meski  Nabi  Muhammad  sendiri  berangan-  angan  buat  melepaskannya  dari  kehidupan warga( Emma Muhammad dkk, 2016: 302- 305).

## Kesimpulan
Pasal  25  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  memberikan  tempat  bagi perempuan untuk menjadi saksi didalam sebuah akad nikah pernikahan. Kehadiran saksi hanya  diberikan  bagi  laki-laki  tanpa  ada  toleransi  sedikitpun  sebagaimana  bunyi pasalnya:  “bahwa  yang  dapat  ditunjuk  menjadi  saksi  dalam  akad  nikah  ialah  seorang laki-laki  muslim,  adil,  aqil,  baligh,  tidak  terganggu  ingatan  dan  tidak  tuna  rungu  atau tuli”. Fakta ini tentu tidak terlepas dari pengaruh mazhab syafii  yang notabene dianut oleh  masyarakat  Indonesia  pada  umunya  yang  mengakibatkan  keluarnya  pasal  ini. Setelah  dilakukan  pengamatan  baik  didalam  Al-  quran  maupun  di  dalam  Hadist  nabi Muhammad  SAW,  tidak  ditemui  secara  gamblang  yang  melarang  wanita  tidak  boleh jadi saksi didalam akad pernikahan. Cuma saja merujuk kepada pesan Al- Baqarah 282, hingga  kesaksian  wanita  diperbolehkan  dengan  komposisi  satu  orang  pria  bersama  2 orang  wanita.  Dalam  ayat  ini  secara  jelas  berdialog  tentang  transaksi  yang  mana  bisa jadi  referensi  mengingat  pernikahan  ialah  muamalah.  Dalam  ayat  ini  secara  jelas berdialog soal transaksi yang mana bisa jadi referensi mengingat pernikahan ialah suatu muamalah, yang transaksi akadnya pula wajib memperkenalkan saksi buat dicatat serta jadi  fakta  autentik  bila  diperselisihkan  di  setelah  itu  hari  dimata  hukum.  Sedangkan
dalam  perspektif  Hadits  pula  tidak  ditemui  larangan  wanita  buat  jadi  saksi,  jikalau terdapat  sifatnya  universal  serta  bukan  larangan  sebab  yang  sepanjang  ini  diketahui atsar(  persamaan  kata  (sinonim)  bukan  hadist.  Dalam  perspektif  Hukum  Tata  Negara tentu perempuan juga mendapatkan hak dan kepastian yang sama dengan laki-laki, tidak terkecuali  hak  untuk  dapat  menjadi  saksi  dala  sebuah  perkawinan,  sebab  tidak  ada perbedaan  antara  lak-laki  dan  perempuan  dimata  hokum  dan  negara.  Bahkan  didalam Undang-Undang  1945  jelas  mendapatkan  kepastian  hokum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama dihadapan hokum negara. Demikian pula menurut UU Hak Asasi Manusia, setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan atau dalam bentuk  gugatan. Dalam kajian Kesetaraan  gender, kalau seluruh manusia wajib menerima perlakuan serta peluang  yang sama antara satu sama  lain.  Tidak  terdapat  diskriminasi  bersumber  pada  tipe  kelamin  antara  pria  serta wanita, sebab tipe kelamin merupakan bertabiat kodrati, serta ini merupakan salah satu tujuan dari deklarasi umum Hak Asasi Manusia, PBB yang berupaya buat menghasilkan kesetaraan antara pria serta wanita baik didalam bidang sosia, budaya, politik, semacam halnya dalam kegiatan demokrasi serta membenarkan akses pekerjaan yang setara serta upah  yang  sama,  sehingga  tidak  terdapat  lagi  yang  di  diskriminasi  antara  pria  serta wanita .

## Daftar Pustaka
Ad-Damasyqi,  Muhammad  bin  Abdurrahman.  Fiqih  Empat  Mazhab,  ter.  Abdullah  Zaki  Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2015.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Al-Quran  Surat  Al-baqarah  Ayat  282,  Al  Quran  dan  Terjemahannya,  Mubarokatan  Toyyibah, Kudus, 1998.
Al-Bukhari,  Shahih  al-Bukhari,  Bab  “Tark  al-Haid  al-Saum”,  Jil.  1,  68,  dan  Bab:  “Syahadat  al- Nisai”, Jil. 3.
Arto, Mukti. Praktek Perkara Pedata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelakar.
Aziz,  Abdul  Muhammad  Azzam  dan  Abdul  Wahab  Sayyed  Hawwas.  Fiqh  Munakahat,  Terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
Emma  Marhumah,  “Kesaksian  Perempuan  dalam  Hadist  Nabi:  Melihat  Potret  Sejarah  Islam”, dalam  Siti  Ruhaini  Dzuhayatin,  dkk,  Menuju  Hukum  Keluarga  Progresif,  Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2006).
Fuad,  Muhammad  Abdul  Baqi.  Al-Mu’jam  al-Mufahras  li  Alfadz  al-Qur’an  alKarim.  Beirut Lebanon: Dar al-Ma’rifah, 2008.
Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
Muhammad,  Teungku  Hasbi  ash-Shiddieqy.  Tafsir  al-Quranul  Madjid  An-nuur,  Jilid  1.
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
Manan,  Abdul.  Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:  PT.  Raja  Garfindo  Persada Undang-Undang Dasar 1945, 2006.
Sabiq, Syayid. Fiqh al-Sunnah, Juz 2. Beirut, Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977.
Shihab,  M.  Quraish.  Argumen  Kesetaraan  Gender,  Kata  Pengantar  dalam  buku  Nasaruddin Umar. Jakarta: Paramadina, 2001.
Undang-Undang Hak Asasi Manusia, No. 39 Tahun 1999, LN no 165 Tahun 1999, TLN no 3886
Wahid,  Marzuki  dan  Rumadi.  Fiqh  Mazdhab  Negara  Kritik  Atas  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001.
http://reformasihukumindonesia.blogspot.co.id/2011/04/kedudukan-perempuan- didepanhukum.html dikutip, tanggal 24 Desember 2020..