Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 51 – 56 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8646.51-56

## PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERKAIT DENGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT DI KOTA DENPASAR
I Made Sathya DhananJaya 1 , I Nyoman Putu Budhiarta 2 , I.B Gede Agustya Mahaputra 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia sathyadhanan@gmail.com 1 , budiarthaputu59@gmail.com 2 , agustyamahaputra@gmail.com 3

## Abstrak
Di Indonesia jamu atau obat tradisional merupakan warisan budaya. Tetapi banyak dari produsen memakai obat  kimia  yang  kadarnya  tak  sesuai.  ada  tiga  jamu  tradisional  memiliki  komposisi  bahan  kimia  yaitu Pronojiwo, Montalin, Tricajus. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui pengaturan dan pengawasan BPOM  terhadap  obat  tradisional  ilegal  yang  mengandung  bahan  kimia  obat  di  kota  Denpasar  dan kedudukan fungsi BPOM terkait dengan peredaran obat tradisional ilegal mengandung bahan kimia obat di kota Denpasar. membahas permasalah ini, menggunakan penelitian empiris. hasil penelitian BPOM yang bertanggung  jawab  menjalankan  SOP,sertifikasi  makanan  dan  obat  semua  aspek  prosesnya,  penjualan, pemakaian,  keamanan  produk.  BPOM  menjalankan  hukum  pada  pedagang  obat  tradisional  illegal,  ini dilakukan  bila  ditemukan  obat  ilegal  saat  operasi,  saran  yang  dapat  diberikan  untuk  BPOM  agar  bisa, mengantisipasi dan mengawasi obat tradisional yang berisi bahan kimia.  Untuk pedagang obat Diharapkan memahami  apa  yang  dijual.  untuk  masyarakat  harus  lebih  teliti  dengan  apa  yang  akan  dikosumsi  demi kesehatan.
Kata Kunci: BPOM, Obat Tradisional, Bahan Kimia Obat

## Abstract
In Indonesia, herbal medicine or traditional medicine is a cultural heritage. but many of the producers use chemical drugs whose levels are not appropriate. There are three traditional herbal medicines that have chemical composition, namely Pronojiwo, Montalin, Tricajus. the formulation of research problems is: 1) How  is  the  regulation  and  supervision  of  BPOM  on  illegal  traditional  medicine  containing  medicinal chemicals in Denpasar city 2) How is the position and function of BPOM related to the circulation of illegal traditional  medicines  containing  medicinal  chemicals  in  the  city  of  Denpasar.  discussing  this  problem, using empirical research. The results of BPOM research are responsible for carrying out SOPs, food and drug certification in all aspects of the process, sales, use, and product safety. BPOM carries out the law on illegal traditional medicine traders, this is done if illegal drugs are found during operations, suggestions that  can  be  given  to  BPOM  in  order  to  anticipate  and  supervise  traditional  medicines  that  contain chemicals.    For  drug  traders it  is  expected  to  understand what  is  being  sold.  for  the public  to  be  more careful with what will be consumed for health.
Keywords: BPOM, Traditional Medicine, Medicinal Chemicals

## I. PENDAHULUAN
Kebugaran  merupakan  jaminan  diinginkan  setiap  tubuh  manusia.  System  Kesehatan menyatakan  kesehatan  mengcangkup  seluruh  aspek  kehidupan  yang  ruang  dan  kaitaknnya sungguh  lebar  dan  rumit  ini  seirama  pada  pengetahuan  medis  yang  dipaparkan  oleh  dunia internasional yaitu: “A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of desease or infirmity” maksudnya satu negara yang sudah layak secara pengalaman, jam terbang, dan sosial, tak selalu lepas dengan polemik dan kekurangan-kekurangannya.
Di  nusantara,  jamu  atau  obat  tradisional  memeliki  tempat  yang  tersendiri  diakibatkan turunan culture di bidang pengobatan. Racikan obat khas ialah salah satu peningglan yang telah dikenal  ampuh.  Oleh  karnanya,  tradisi  turun  temurun  jamu  kerap  dikosumsi  masyarakat Indonesia.  jamu  dibutuhkan  masyarakat,  teruntuk  menjaga  dan  meningkatkan  kesehatan, keseimbangan  tubuh  dan  kesegaran.  fungsi  alami  dan  keaslian  obat  tradisional  kerap disalahgunakan  oleh  oknum  nakal  tidak  bertanggung  jawab.  Pedagang  dan  penjual  obat tradisional yang cuma meraup keuntungan saja tidak melihat keaslian kandungan obat tradisional (Sari 2005).
Seringkali pihak produsen bmencampur zat herbal dari obat tradisional dengan kimiawi jika komposisinya tak tentu akan berdampak buruk. Adanya penjual bebas membuat obat atau jamu yang tersebar tidak menjamin keamanan, kualitas dan kesehatan konsumen. fenomena itu disebabkan  sisi  konsumen  yang  ada  di  sudut  lemah  dalam  menggetahui  pelaku  usaha.  BPOM memaparkan ada tiga jenis jamu tradisional berisi zat kimia, jamu yang terkenal dan dijumpai di Bali yaitu Pronojiwo yaitu jamu pegal linu, Montalin yaitu jamu  asam urat dan Tricajus biasa dipakai  untuk  doping  stamina kuat  untuk  pria  (Gunawan  2005).   kondisi masalah  pelanggaran jamu tradisional yang terjadi kini, lantas pihak konsumen mesti waspada ditengah memilih jamu tradisional dan agar hati-hati dengan edaran jamu tradisional atau jamu palsu lalu tak memandang remeh hal tersebut.
BPOM memiliki fungsi menghimbau pembekalan dan pengawasan serta menjaga produk jamu  tradisional  yang  di  gunakan  oleh  masyarakat,  BBPOM  punya  hak  untuk  mentapkan produksi  obat  apa  yang  boleh  di  perjual  belikan  dan  digunakan  oleh  masyarakat  dah  punya wewenang  menjatuhkan  sanksi  pada  setiap  pedagang  yang  memperjual  belikan  obat  yang membahayakan  untuk  masyarakat  luas,  hingga  tujuan  masyarakat  awam  dapat  terpenuhi  yaitu menggunakan jamu tradisional yang asli dan layak bagi kesehatan.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah hukum yang dianut oleh masyarakat. Dekade 1950-an  amerika  menerima  kajian  hukum  perspektif  dan  metode  studi  ilmu  sosial,  dalam pengkajian teori hukum perspektif ilmu sosial, lebih relevan dan lebih hidup jika ada integrasi antara teori hukum, teori politik dan teori sosial (Atmadja, I Dewa Gede  dan Budiartha 2018). dalam ini sebagaimana  penomena  hukum  yang  ada  benar-benar  dilalui  dan  digunakan  sebagai tumpuan  oleh  warga.  Pendekatan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta praktek  di  lapangan.  Bahder  Johan  mengatakan  bahwa  penelitian  empiris  adalah  mengetahui sejauh  mana  hukum  itu  berjalan  di  dalam  masyarakat.  Pendekatan  masalah  dilakukan  secara sosiologis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  dan  Pengawasan  BPOM  terhadap  Obat  Tradisional  Ilegal  yang Mengandung Bahan Kima Obat di Kota Denpasar
BPOM  ialah  istitusi  tidak  kementerian  yang  mengadakan  kepentingan  di  bagiian pengawasan  Obat  dan  Makanan.  BPOM  menerima  dan  dan  meberikan  laoran  pada  Presiden melewati  menteri  yang  menjalankan  wewenangnya  di  segi  medic  dan  berfungsi  menetapkan regulasi, SOP, dan izin produk makanan dan obat yang dari semua segi pembuatan, perdagangan, penggunaan, dan ke aslian obat-obatan, kosmetik, dan jenis lainnya (Kahuripan 2018).
Posisi,  Tugas  ,  Fungsi,  dan  hak  Badaan  Pemantauan Obat  dan Makanan  Berlandaskan Ketetapan Presiden RI No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, kegunaan, kewajiban, Rangkaian Lembaga Pemerintah tidak Departemen yang telah direvisi sekian kali, berakhir dengan ketetapan Presiden  RI  No.  64  Tahun  2005  tentang  Perubahan  Ke6  dari  Putusan  Presiden  No  103  Tahun 2001  itu,  di  tenggah  menjalankan  fungsinya    BPOM  diarahkan  dengan  Menteri    Kesehatan, fokusnya dalam  perangkaian keputusan yang bersangkutan sama  institusi  pemerintah yang lain dan penanggulangan polemik yang tumbuh di tengah perjalanan ketentuan yang diinginkan fungsi
BPOM  ialah  menjalankan  fungsi  Pemerintahan  dalam  segi  pengaturan  obat  dan  makanan berpatokan pada keputusan landasan undang- undangan yang ada.
Badan POM dari segi hukum telah mengantongi posisi yang paten di tengah memutuskan suatu keputusan di aspek pengobatan dan pangan di tengah tujuan menjalankan pemantauan obaat dan  makanan  yang  teredaar  di  daerah  masing-masing.  posisi  Badan  POM  menjadi  bagian Pemerintah  Non  Departemen  kalau  dilihat  dari  segi  pembuatan  aturan  undang-undangan  di Indonesia  jadi  sebagai  bagian  Pemerintah  Non  Departemen  yang  menerima  perintah  kepala negara,  di  arahkan  oleh  Undang-Undang  untuk  memaparkan  semua  pada  Presiden  di  tengah pengajuan pembuatan aturan undang- undangan selagi terkait di segi pemerintah, di bagian obat dan  makanan  dalam  skema  rangka  memutuskan  satu  kebijakan  yang  mengarah  pada  aturan undang-undangan yang ada.
Ditengah  melindungi  Kesehatan  rakyakat  dan  mastikan  langkah  kewaspadaan  pada peredaran produk obat ilegal dan tak ada izin edar yang tidak melengkapi ketentuan keamanan ataupun kualitas, jadi Badan POM punya fungsi ditengah menjalankan pemantauan produk yang ada di tenga masyarakat menjadikan produk itu memastikan kelayakan, melengkapi kualitas mutu dan bermanfaat.
Fungsi BPOM pasti di butuhkan guna menyediakan perhatian pada pelanggan/ konsumen atau pedagang jamu tradisional illegal yang tersebar di toko-toko, tugas BPOM terkait aturan, dan regulasi,  SOP,  kajian  bahan  sebelum  tersebar,  tes  laboratorium,  pengawasan  fasilitas  produk distribusi  pengawasan  dan  penetapan  hukum  serta  menjalakan  pengawasan,  komunikasi, informasi  dan  sosialisai melewati  badan  yang menyangkut,  melihat masih ada polemik  edaran obat illegal Montalin ini (Mohd. Yusuf DM 2023).

## 2. Kedudukan dan Fungsi BPOM terkait dengan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat
Balai Besar POM bagian dari Pemerintah punya pengaruh penting ditengah menjalankan fungsi pemantauan pada edaran obat dan makanan dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari SOP yang di tentukan. Adanya pemantauan obat dan makanan oleh BPOM jadi sensitif dmelihat dari segi  pengguna  yaitu  memberiikan  keakuratan  medis  dan  kepastian  layak  untuk  memakai  dan menggunakan merk obat dan makanan itu, mempermudah pengguna dalam mimilah mana obat atau yang tepat digunakan konsumen.
Wewenang  BPOM  dalam  membuat  aturan  edar  jamu  tradisional  dengan  landasan, kewenangan Preventif yaitu hak atau yang digaungkan bersama hak pre penjualan dimana hak BPOM  untuk memantau tiap  merk  obat  dan  makanan  yang  yang  belum beredar  dan  dijajakan dalam rakyakat melewati proses izin dan pendaftaran produk, proses produksi serta penyebaran merk  tersebut.  Dan  hak  Represif  ialah  hak  nan  bisa  dikatakan  hak  post  penjualan  adalah  hak BPOM  untuk  mewacanakan  pemantauan  pada  merk  obat  dan  makanan  yang  tersebar  di masyarakat, dari susunan pemantauan pada aspek pembuatan dan penjualan obat atau makanan, melewati sample dan test lab kepada prodak yang di antisipasi berisi bahan tak layak pakai atau produk yang tak memiliki izin serta merk yang di antisipasi rawan bagi Masyarakat (Kemalasari 2023).
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 00.05.41.1384 Pasal 3 menyebutkan bahwa “standar yang mesti ditaati untuk dapat memiliki izin edar obat tradisional, jamu  terstandar,  dan  fitofarmaka.  Pemantauan  ialah  sebuah  aktifitas  guna  memantau  dengan seksama  dan  pada suatu  kegiatan yang dijalankan  diikuti  dengan  penyerahan  laporan (Sujanto 1986). Pandangan berbeda mengagungkan bahwa pemantauan dimaksudkan untuk menjalankan sebuah atuaran berirama demi terciptanya tujuan yang (efisien) (Simbolon 2004).  Pemantauan BPOM  dijalankan  dengan  bertahap  dengan  dua  kali  dalam  sepakan  dan  kalau  timbul  aduan, BPOM  lantas  merespon.  Pemantauan  pada  mestinya  dianjurkan  seutuhnya  guna  menghalau timbulnya pelanggaran atau penyimpangan atas maksud yang akan dicapai.
Pimpinan  BPOM  bisa  meniadakan  edar  jamu/obat  herbal  berkualitas,  dan  fitofarmaka bisa  di  katakan  sesuai  penelitian  atau  pengawas  setelah  tersebar  tak  mengikuti  ketentuan, penandaan tak sejalan pada apa yang telah disahkan atau, iklan menyimpang dari aturan yang ada
atau, tak menjalankan peraturan bagaimana dirumuakan dalam Pasal 31 Peraturan Kepala BPOM No.: HK.00.05.41.1384 atau, selama 2 tahun berturut jamu tradisional, jamu organic bermutu dan fitofarmaaka tak produksi atau obat tidak terima dari luar atau, pembolehan industri di segi jamu tradisional,  pabrik farmasi atau tempat usaha di putus atau,  izin penjualan diketahui melakukan pelanggaran di bidang pembuatan jamu tradisional, jamu herbal yang layak dan fitofarmaka atau impor  obat  tradisional.  jikalau  dari  hasil  test  sample  lab  di  temukan  kalau  merk  jamu  atau makanan tersebut tak mengikuti aturan, jadi BBPOM berhak menarik merk itu dari dpenjualan luas, peerapan peringatan pada pihak pedagang dan pabrik merk itu untuk tak menjalankan lagi aktifitasnya,  dan  memperingaktkan  kepada  warga  bahayanya  merk  yang  tak  terstandar  (Arifa Zaura 2023).
Kepada merk yang diajukan, pendaftar memegang penuh resiko atas kelengkapan syarat yang diajukan, aslian seluruh data yang terkait dalam berkas pengajuan, keaslian dan keabsolutan data yang di paparkan guna pemenuhan pengajuan, dan pengubahaan data dan inofasi dari merk yang diajukan dalam pendaftaran.
Tahap laksana untuk memohon izin jual ialah pemohon melampirkan pemohonan pada Ketua  BPOM  dengan  2  (dua)  prosses,  ialah  ebelum  pemeriksaan  dan  penilaian.  sebelum pengecekan ialah tahap penyaringan kedataan dan keaslian data. meskipun prosesses penilaiaan adalah proses evolusi pada data-data pendukung. bagian penilaian mutu, keamanan dan manfaat bisa berjenis melengkapai proses, tak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Penerimaan pengajuan  obat tradisional,  obat  herbal  bermutu  dan fitofarmaka  berlaku  5 (lima)  tahun  selagi mampu  menetapi  ketentuan  yang  ada  dan  mampu  diteruskan  lewat  daftaran  ulang  (Ariestiana 2020).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Desak Ketut Andika Andayani selaku kordinator kelompok subtansi pemeriksaan BPOM Kota Denpasar menegasakan kalau hak BPOM ditengah menstandarkan  izin  edar  tetap  dengan  aturan  teknis  yang  ada  di  segi  Pemantauan  Obat  dan Makanan. norma perundang--undang ialah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.06.111.5629  Tahun  2011  Tentang  Persyaratan  Teknis  Cara  Pembuatan  Obat Tradisional  Yang  Baik,  Keputusan  Mentri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 381//MENKES/SK//III/2007  Tentang  Kebijakan  Obat  Tradisional  Nasional,  Peraturan  Kepala Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  HK.  00.05.411.1384  Tentang  Kriteria  dan  Tata Laksana  Pendaftaran  Obat  Tradisional,  Obat  Herbal  Terstandar  dan  Fitofarmaka,  Keputusan Direktur  Jenderal  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Departemen  Kesehatan  Nomor: 06605/D/SK//X//84  Tata  bagaimana  mebuat  Obat  Tradisional  dengan  dasar  organic  dalam Sediaan Bentuk pil atau Tablet disebabkan obat mintalin ini berbentuk pil atau kapsul. warga atau pedagang  sudah  sangat  diringankan  dari  adanya  BPOM  mempunyai  website  sah  yang  bisa diunggah  kapanpun  itul  telah  pasti  bagaimanapun  itu  mengenai  izin  edar,  jamu  ataupun bagaimana BBPOM itu sendiri. BBPOM Kota Denpasar mentapkan keweangan preventiif tahap sertifikat  atau  pembolehan  penjualan  dan  wewenang  represif  dengan  memantau  semua  jamu warisan yang akan disebarluaskan.
Maka dari itu sudah nyata pasti kalau BPOM Kota Denpasar mempermudah produsen penjual  obat  tradisional  jika  ingin  mendaftarkan  produknya  dengan  adanya  website  resmi  dan peraturan perundang udangan yang berlaku mengenai obat tradisional secara keseluruhan. Terkiat dengan  peredaran  obat  tradisional  Montalin,  BPOM  mampu  tak  memberi  izin  jual  tradisional jamu jikalau atas pengecekan atau penjagaan sebelum tersebar tak memenuhi standart dan tidak sebagaimana aturan nan tahap produksi obat tradisional jamu yang baik.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Pengaturan Pengawasan Obat Tradisional illegal yang mengandung BKO Berdasarkan Ketetapan  Ketua  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Negara  Indonesia,  Nomor  HK. 00.05.4.2411  tentang  Ketentuan pokook  Pengelompokkan  dan  Penandaan  Obat Bahan  organic Indonesia,  yang  akrab  dikenal  dengan  obat  tradisional  adalah  Jamu,  Obat  Herbal Terstandar,Fitofarmaka.  Didalam  peraturan  kepala  BPOM,  Obat tradisional  yang  ciptakan  dan
atau  di  sebarluaskan  di  kawasan  Indonesia  mestik  mengantongi  izin  penyebaran  dari  Ketua Badan,  guna  mengantongi  izin  edar  bagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilakukan pendaftaran.  Menurut  Peraturan  Ketua  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Tentang  aturan Teknis tahap Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), pabrik obat tradisional wajib melaksanakan CPOB dalam setiap aspek dan tahap-tahap pembuatan obat tradisional.
Kedudukan Dan Fungsi BPOM menyangkut dengan beredarnya jamu tradisional illegal di kota  Denpasar  yaitu dengan  menetapkan keweangan preventif  pada  proses  sertifikasi atau izin penyebearluasan dan keteapan represif dengan memeriksa semua obat tradisional yang mau di sebarluaskan. Maka dari itu sudah cukup jelas bahwa BPOM Kota Denpasar sangat memudahkan produsen  penjual  obat  tradisional  jika  ingin  mendaftarkan  produknya  dengan  adanya  website resmi  dan  peraturan  perundang  udangan  yang  berlaku  mengenai  obat  tradisional  secara keseluruhan.  Terkait  dengan  peredaran  obat  tradisional  yang mengandung  BKO, BPOM  dapat membatalkan izin edar obat tradisional apabila berdasarkan penelitian atau pemantauan setelah diedarkannya produk tersebut tidak memenuhi kriteria dan tidak sesuai dengan peraturan serta tata cara pembuatan obat tradisional yang baik.

## 2. Saran
Bagi  Pemerintah  BPOM  Diharapkan  untuk  pemerintah  terutama  BPOM  agar  lebih berhati-hati  dalam  memeriksa,  mewaspadai  dan  mengawasi  beredarnya  obat  tradisional  yang mengandung bahan kimia obat di pasaran. Dan agar BPOM juga dapat melakukan sidak ke kios- kios  tempat  memperjual  belikan  obat  tradisional  yang  mengandung  bahan  kimia  obat  agar peredaran obat tradisional ini bisa di minimalisir yang kemudian bisa dihentikan peredarannya.
Bagi  Pelaku  usaha  Diharapkan  memahami  lebih  jauh  apa  produk  yang  dijual,  dan  tidak hanya mementingkan keuntungan saja, karena memperjual belikan obat yang tidak sesuai standar pasti akan menimbulkan dampak hukum yang akan diterima oleh pelaku usaha itu sendiri. Bagi Masyarakat. Diharapkan agar masyarakat harus lebih teliti dan meriset lebih jauh apa yang akan dibeli dan dikosumsi karena menyangkut dengan kesehatan diri sendiri, dan jangan mudah tergiur dengan  iklan  yang  memberikan  peluang  sembuh  lebih  cepat  dengan  menggunakan  obat tradisional yang tidak sesuai standar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariestiana, Evita. 2020. “Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-obat Tertentu melalui Media Online.” Indonesian Private Law Review 1(2).
Arifa Zaura, Irwansyah Irwansyah. 2023. “Tinjauan Fiqh Siyasah: Pertanggungjawaban BPOM terhadap Kasus Obat yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” Jurnal Education 9(1).
Atmadja, I Dewa Gede Dan Budiartha, I. Nyoman Putu. 2018. Teori-teori Hukum . Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing Malang.
Gunawan, Didik. 2005. Ramuan Tradisional untuk Keharmonisan Suami Istri . Jakarta: Wisma Hijau.
Kahuripan, Ardiyansyah. 2018. “Badan POM Kuat Menuju Indonesia Hebat.” Jurnal Majalah Farmasi 3(4).
Kemalasari, Ni Putu Yuliana. 2023. “Pertanggungjawaban BPOM terhadap Peredaran Obat Sirup yang  Menyebabkan  Kematian  Kematian  pada  Anak  Akibat  Gagal  Ginjal  Akut.” Jurnal Ilmiah 8(1).
Mohd.  Yusuf  DM,  Nathania  Martinesia  Purba.  2023.  “Fungsi  dan  Peran  BPOM  dalam Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pekanbaru.” Jurnal Pendidikan dan Konseling 5(1). Sari, Elsi Kartika. 2005. Hukum dalam Ekonomi . Jakarta: PT. Grasindo Persada.
Simbolon. 2004. Dasar-dasar Administrasi; Konsep, Teori dan Dimensi . Bandung: Algensi.
Sujanto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan . Jakarta: Ghalia Indonesia.