Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 626- 633 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1922

## Pengaruh Penerapan Self Assessment System , Hukum Pajak, Dan Sanksi

## Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Zukhrotun Naima Ahma 𝑑 1 ; Dyah Ratnawat 𝑖 2
Dyahr.ak@upnjatim.ac.id
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timu r

## Abstrak
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  dalam  mengetahui  bagaimana  pengaruh  penerapan self  assessment  system ,  hukum  pajak,  dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling serta data secara valid sejumlah 52 wajib pajak. teknik pengolahan data memanfaatkan Partial Least Square melalui bantuan aplikasi SmartPLS 4.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  mengenai  self  assessment  system,  hukum  pajak,  dan  sanksi  pajak  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  implikasi  untuk  penelitian  ini  yaitu  dibutuhkanya mempertahankan  kebijakan  dan  dorongan  dari  pemerintah  khususnya  Ditjen  Pajak  dengan  terus  mengikutsertakan  wajib  pajak ketika menjalankan kewajiban perpajaknnya sehingga menunjukkan pengaruh secara positif untuk Negara. Kata kunci : self assessment system , hukum pajak, sanksi pajak

## Abstrac
The purpose of this study is to find out how the application of self assessment systems, tax laws, and tax sanctions affects the level of  compliance  with  tax obligations.  The  sample on  this  study  uses  purposive  sampling  methods  as  well  as  valid data of  52  tax obligers. Data processing techniques utilize Partial Least Square through the help of SmartPLS 4 application.  The results of this study  show  that  self-assessment  systems,  tax  laws,  and  tax  sanctions  have  a  positive  and  significant  impact  on  the  level  of compliance with tax obligations. Implications for this study are the need to maintain policies and incentives from the government in particular the Tax Commission by continuing to include taxpayers in the performance of their tax obligation so that it shows a positive impact for the State.
Keywords: self assessment system, tax law, tax sanctions

## This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## PENDAHULUAN
Pajak  berdasarkan  undang-undang  adalah  iuran  wajib  yang  dibayarkan  baik  individu  maupun  organisasi yang bersifat memaksa untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak adalah sumber utama peningkatan kas  negara,  jadi  pemerintah  berusaha  mendapatkan  lebih  banyak  uang  dari  wajib  pajak.  Direktorat  Jendral  Pajak memiliki tanggung jawab besar untuk berusaha meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Tujuan pengumpulan anggaran negara melalui industri perpajakan tidak tercapai, antara lain karena tingkat kepatuhan pembayaran secara minim. Dengan demikian, agar memenuhi pajaknya pemerintah harus meningkatkan wajib pajak melalui kebijakan baru  yang  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  melalui  berbagai  program.  Sistem  pemungutan  pajak  yang dikenal  sebagai  sistem self-assessment pajak  sendiri  memberikan  hak  untuk  wajib  pajak  agar  menghitung, membayarkan  maupun  melaporkan  pajak  yang  terhutang  secara  sendiri.  Selama  penerapan  sistem  tersebut  wajib pajak harus bertindak proaktif.
Perlunya  peningkatan  dalam  penerimaan  pajak  negara,  serta  peningkatan  terhadap  kesadaran  akan kewajiban  pajak,  dan  perbaikan  mendasar  pada  beberapa  aspek  perpajakan  yang  menjadi  pertimbangan  reformasi perpajakan.  Pada  masa  reformasi  kebijakan  perpajakan  tahun  1983,  pemerintah  mengubah  peraturan  umum  dan prosedur  perpajakan.  Di  Indonesia  telah  berganti  dari  sistem  penilaian  formal  jadi  sistem  penilaian  sendiri  ( self assessment ) pada sistem pemungutan pajaknya. Sistem Self assessment pajak sendiri ialah sistem pemungutan pajak yang  memberikan  hak  dalam  menghitung,  membayarkan  serta  melaporkan  pajak  yang  terhutang  bagi  wajib  pajak dengan  sendiri.  Melalui  diterapkannya  sistem  tersebut,  wajib  pajak  harus  proaktif  untuk  memenuhi  kewajiban pembayaran  pajak  (Aryanti,  2020).  Selain  itu,  peningkatan  jumlah  wajib  pajak  seiring  terhadap  kepatuhan perpajakan yang disebabkan dari ketentuan sistem hukum perpajakan yang berlaku.
Upaya  yang  perlu  dilakukan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  terdapat  pada  undang-undang perpajakan  yang  menjadikan  seperangkat  peraturan  untuk  mengatur  antara  orang  pribadi  dan  organisasi  (wajib pajak) dengan kewajiban untuk membayar pajak. Tujuannya adalah untuk memberikan aturan yang tegas dan jelas
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 626- 633 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1922
tentang peraturan pajak serta mengamati keadaan kesanggupan masyarakat untuk membayarkan pajak. Hukum pajak seringkali  terdapat  reformasi  karena  perubahan  sosial  dan  ekonomi.  Ketetapan  harus  ditunjang  dari  kesadaran masyarakat secara kuat guna mematuhi peraturan sehingga  berjalan secara lancar. Walaupun masyarakat Indonesia terdapat  hak  serrta  kewajiban  membayar  pajak,  namun  kesadaran  masyarakat  mengenai  kepatuhan  terhadap peraturan  perpajakan  yang  masih  minim  (Larasati,  2022).  Maka  dari  itu,  pemerintah  perlu  meningkatkan  sanksi perpajakan agar wajib pajak tiak menjalankan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan.
Sanksi  perpajakan  ialah  jaminan  jika  standard  perpajakan  (peraturan  perpajakan)  yang  dilaksanakan. Sehingga,  sanksi  perpajakan  membantu  wajib  pajak  mencegah  pada  pelanggaran  undang-undang  perpajakan (Mardiasmo,  2016:62).  Pelaksanaan  sanksi  pajak  akan  mempengaruhi  dalam  melaksanakan  terhadap  kewajiban administratif. Sanksi administrasi akan sangat membebani wajib pajak meskipun tidak sangat berat. Maka dari itu, wajib  pajak  perlu  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  memenuhi  sepenuhnya  kewajiban  pembayaran  pajak  agar tidak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan denda (Savitri & Musfialdy, 2016).
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  ingin  menganalisis  dampak  penggunaan self  assessment  system ,  huku pajak, dan sanki pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Self Assessment System
Salah  satu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberikan  hak  untuk  wajib  pajak  dalam  menghitung,  membayarkan serta melaporkan pajak yang terhutang dengan sendiri berdasarkan ketetapam perpajakan yang berjalan. Pada  ketentuan  umum  maupun  tata  cara  perpajakan  menurut  Mardiasmo  (2019:31)  menyatakan  bahwa  prinsip sistem self assessment untuk memnuhi kewajiban pajaknya ialah agar melaporkan perhitungan jumlah harta seperti dalam  peraturan  undang-undang  perpajakan  dari  wajib  pajak.  Dengan  demikian,  wajib  pajak  menetapkan  jumlah pajak  yang  wajib  diberikan  secara  individu  dengan  menggunakan  dokumen  SPT,  baik  secara  langsung  maupun melalui internet.

## Hukum Pajak
Hukum perpajakan didefinisikan menjadi hukum publik yang mengelola hubungan dari berbagai negara, badan dan individu mengenai hak dan kewajiban dalam melakukan kewajiban perpajakannya (A Sutedi, 2022:6).
Hukum  pajak  merupakan  sekumpulan  aturan  yang  mengelola  hubungan  dari  beberapa  individu  dan  badan  yang bertanggung  jawab  terhadap  kewajiban  pajaknya.  Yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  aturan  yang  tegas  dan mudah dipahami tentang peraturan serta memantau tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

## Sanksi Perpajakan
Mardiasmo  (2016:62)  Sanksi  Perpajakan  membantu  wajib  pajak  menghindari  melanggar  peraturan  perpajakan. Dengan kata lain, sanksi menjamin bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi.
Sanksi pajak memilki dua jenis sanksi, seperti sanksi administrasi serta sanksi pidana:
Sanksi administrasi :  melakukan  pembayaran  kerugian  berbentuk  hukuman  misalnya  kenaikan  pajak,  bunga kepada negara Sanksi pidana : sanksi ini sebagai cara paling akhir sehingga kepatuhan perpajakan dapat meningkat.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  pajak  berdasarkan  “keputusan  Menteri  keuangan  Republik  Indonesia  No.  192/PMK.03/2007,  tindakan wajib  pajak  guna  memenuhi  kewajiban  perpajakan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan kebijakan pemerintah”.
Wajib pajak menurut Suandy (2020:12) ialah individu yang berdasarkan ketetapan peraturan undang-undang pajak ditetapkan agar melaksanakan kewajiban perpajakan, mencakup pemotong atau pemungut pajak.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilaksanakan  dari  Nurlaela,  2017  mengenai  pengaruh  system  penilaian  diri  sendiri  dan  sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  hasilnya  menunjukkan  mengenai  penilaian  diri  sendiri  dan  sanksi perpajakan ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Studi  yang  dilaksanakan  dari  Mulyanto,  2020  menyelidiki  hubungan  self  assessment  system,  sanksi  perpajakan, pengetahuan  perpajakan,  serta  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasilnya  menunjukkan pengetahuan  perpajakan  serta  sanksi  pajak  tidak  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  pajak  tetapi  variabel  sistem penilaian diri sendiri dan sosialisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 626- 633 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1922
Dari beberapa hasil penelitian yang dilaksanakan dari “ Hidayat & Maulana, 2022, Sofyan & Sudirgo, 2023, Sandria et  al.,  2023  membuktikan  mengenai  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  layanan  pajak,  serta  sanksi  pajak  terdapat dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Peniyanti,  2018  melakukan  penelitiang  tentang  norma  social  pemungutan  pajak,  kepatuhan  pajak,  penegakan hukum,  dan  moral  perusahaan  pajak.  Hasilnya  menunjukkan  norma  sosial  pemungutan  pajak,  penegakan  hukum, dan moral warga pajak pada dengan bersamaan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wardani & Nurhayati, 2019 melakukan penelitian bagaimana  sistem  self assessment, keterbukaan akses informasi rekening  bank,  serta  e-commerce  memengaruhi  niat  menjalankan  penghindaran  pajak.  Hasilnya  yaitu  self assessment memengaruhi positif pada niat menjalankan penghindaran pajak dengan baik. Sementara tidak terdapat pengaruh pada niat menjalankan penghindran pajak untuk e-commerce serta keterbukaan akses informasi rekening bank. ”
Ulfiah  et  al.,  2021  melakukan  penelitian  tentang  bagaimana  penerapan  self  assessment,  kualitas  pelayanan  pajak, serta  sanksi  pajak  berdampak  pada  kepatuhan  wajib  pajak  individu  yang  melaksanakan  pekerja  bebas.  Hasilnya menunjukkan bahwa factor self assessment serta kualitas pelayanan pajak terdapat pengaruh pada kepatuhan wajib pajak individu yang menjalankan pekerja bebas.
Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
H1 : “ terdapat pengaruh penerapan self assessment system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak H2 : terdapat pengaruh penerapan hukum pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak H3 : terdapat pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ”

## METODE PENELITIAN

## 3.1. Strategi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendektaan  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono,  yang  berarti  penelitian  yang menggunakan  data  angka  dan  menganalisisnya  dengan  statistik.  Dalam  penelitian  ini,  metode  survei  yang dibagikan  kepada  responden,  dan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  asosiatif,  yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih.

## 3.2. Pengukuran Variabel
Ada dua variabel yang dimanfaatkan, seperti variabel independen serta variabel dependen.
1. Penerapan Self Assessment System
Berdasarkan  undang-undang  perpajakan,  wajib  pajak  dipercaya  dalam  menjalankan  perhitungan, menghitung, membayar, maupun melaporkan jumlah pajak yang harus diberikan pada sistem pemungutan pajak secara sendiri.
2. Hukum Pajak
Hukum pajak menjadi hukum publik yang mengelola dari berbagai negara, individu, maupun lembaga yang bertanggung jawab untuk membayar pajak.
3. Sanksi Perpajakan
Sanksi perpajakan diberikan karena peraturan undang-undang perpajakan dilanggar oleh wajib pajak. Jika mereka  melanggar,  mekeka  akan  dihukum  seperti  untuk  kebijakan  yang  tertulis  pada  undang-undang perpajakan.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 626- 633 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1922

## 4. Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  “keputusan  menteri  keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  192/PMK.03/2007,  menyebutkan kepatuhan  perpajakan  ialah  memenuhi  kewajiban  perpajakan  berdasarkan  dari  ketetapan  peraturan pelaksanaan pajak yang ada serta peraturan perundang-undangan”.

## 3.3. Populasi dan Sampel
Pada penelitian ini, sampel diambil memanfaatkan metode purposive sampling berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk responden. Karena tidak semua sampel memenuhi syarat yang ditetapkan oleh penulis, maka purposive sampling yang dipilih. Sampel yang ditentukan pada wajib pajak pekerja bebas, yaitu sesuai dengan persyaratan. Sampel penelitian terdiri dari 52 responden.

## 3.4. Teknik Pengumpulan Data
Data primer  merupakan data  yang didapatkan oleh peneliti dari responden  kuesioner dengan  langsng. Peneliti mengumpulkan  data  tentang  variabel  yang  diteliti  melalui  angket  atau  kuesioner.  Survei  ini  dilakukan  secara tertutup. Peneliti memanfaatkan skala likert dalam empat jenjang: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS),  dan  Sangat  Tidak  Setuju  (STS).  Skala  tersebut  dimanfaatkan  dalam  mengukur  pendapat  atau  persepsi responden.

## 3.5. Teknik Analisis Data 3.5.1. Metode Pengolahan Data
Aplikasi  SmartPLS  digunakan  untuk  memproses  data  penelitian  ini  dengan  menggunakan  partial  least square.  Metode  ini  adalah  alternatif  dari  structural  equation  modelng  (SEM),  karena  dapat  menangani hubungan antar variabel secara menyeluruh dalam sampel data yang kecil.
3.5.2. Analisis Statistik Data
Teknik analisis SEM PLS berikut dimanfaatkan untuk menganalisis statistic data penelitian ini:
a. Pengujian Model Pengukuran Dalam  pengujian  outer  model  ini  termasuk  dari  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  dalam  mengukur  terkait tingkatan tersebut. Berikut beberapa perhitungannya:
1. Convergent validity , Convergent validity melihat nilai dari loading factor dengan rata-rata sebesar 0,7.
2. Discriminant  validity ,  untuk  menentukan  validitas  pengujian  ini,  dapat  melihat  nilai  cross  loading melalui membandingkan nilai cross loading harus lebih besar dengan variabel lainnya.
3. Average Varian Extracted (AVE), satu  variabel  yang dapat  menunjukkan lebih dari 50% variasi dari masing-masing indikator pada rata-ratanya dan memiliki nilai nominal 0,50.
4. Composite reliability , nilai composite reliability lebih besar 0,7.
5. Cronbach’s alpha , nilainnya lebih tinggi dari 0,6.
b. Pengujian Model Struktural
Ketika pengujian model ini dilaksanakan melalui memanfaatkan R-Square dan tingkat signifikansi. Nilai r- square semakin  tinggi,  sehingga  semakin  baik  untuk  model  penelitian.  Pada  tingkat  signifikansi  dapat dilihat melalui nilai path coefficient dengan menggunakan bootstropping. Nilai path coefficient ditujukkan pada nilai t-statistic juga  nilai probabilitas. Untuk kriteria penlakan atau penerimaan hipotesis  yaitu, pada Ha diterima H0 ditolak apabila t statistic > 1,96 dan pada kriteria penolakan maupun penerimaan hipotesis yang memanfaatkan nilai probabilitas Ha diterima jika nilai p < 0,05.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Model Pengukuran ( Outer Model )
Pengujian  model  pengukuran  terdapat  dua,  yakni  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas  yang  meterdapat  tujuan  dalam mengukur  terkait  tingkatan  tersebut.  Nilai  pada loading  factor >  0,7  dan  untuk  nilai  AVE  >  0,5  dari  setiap indikatornya serta cronbarch’s alpha > 0,60 serta composite reliability > 0,70.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 626- 633 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1922
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024
Gambar 1 . Model Akhir Penelitian dalam SmartPLS
Uji Validitas dan Uji Realibilitas Dalam uji validitas loading factor nilai setiap ndikator dibatasi, nilai indikator disebut valid jika lebih besar dari 0,7 untuk nilai outer loading .
Tabel 1. Outer Loading
Sumber: Hasil Output SmartPLS yang diolah penulis Pada tabel tersebut terdapat satu indikator akan dihilangkan atau dihapus pada tahap berikutnya karena nilai loading factornya dibawah 0,7. Gambar 1 menunjukkan model terakhir setelah menghilangkan indicator yang tidak valid.
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 626- 633 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1922
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4 Juli - Agustus 2024
Tabel 2. Cross Loading
Sumber: Hasil Output SamrtPLS (diolah)
Setiap  indikator  yang  digunakan  untuk  menentukan  variabel  penelitian  bernilai  cross  loading  tertinggi,  jika dibandingkan  pada  nilai  cross  loading  di  variabel  lain.,  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  tabel  2.  Hal  tersebut membuktikan mengenai setiap matrik yang dimanfaatkan untuk penelitian ini telah mempunyai validitas yang baik. Discriminant validity bisa diuji dengan nilai AVE. setiap indikator nilai AVE harus lebih besar 0,5.
Tabel 3. Avarage Variance Extracted (AVE)
Sumber: Hasil Output SmartPLS (diolah)
Tabel  tersebut  menyatakan  nilai  AVE  untuk  masing-masing  indicator  terdapat  nilai  lebih  banyak  dari  0,5.  Yang memperlihatkan tiap indikator penelitian telah menunjukkan discriminant validity yang baik. Tahap selanjutnya melakukan uji reliabilitas menerapkan nilai cronbach’s alpha . Variabel disebut reliable jika pada nilai cronbach’s alpha lebih besar 0,6 serta lebih besar dari 0,7 untuk nilai composite reliability . Dan ditunjukkan tabel 4 setiap variabel dengan nilai cronbach’s alpha > 0,6 serta composite reliability > 0,7. Sehingga uji reliabilitas bisa disebut reliabel.
Tabel 4. Hasil Path Coefficient dengan Bootstrapping
Sumber: Hasil Output SmartPLS (diolah)
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 626- 633 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1922

## Pengujian Model Struktural (Inner Model)
Pada  pengujian  model  struktural  memberikan  hasil  dari  uji path  coefficient ,  dan  uji  hipotesis.  Penelitian  ini menerapkan teknik bootstrapping melalui SmartPLS agar menggandakan model dan menguji signifikansi koefisien dan loading factor .
Tabel 5. R-Square
Sumber: Hasil Output SmartPLS (diolah) Dalam tabel tersebut  nilai R-Square pada kepatuhan  wajib pajak sebesar 0.549. Hasilnya  memperlihatkan jika self assessment  system ,  hukum  pajak,  serta  sanksi  pajak  mampu  mempengaruhi  54,9%  kepatuhan  wajib  pajak,  dengan variabel lainnya yang tak termasuk pada model penelitian lain mempengaruhi sisa 45,1%.
Tabel 6. Hasil Path Coefficients dengan Bootstrapping
Sumber: Hasil Output SmartPLS (diolah) Dari  tabel  tersebut  memperlihatkan  nilai t-statistics dari  variabel self  assessment  system berdampak  positif  pada kepatuhan  wajib  pajak  sejumlah  3.220  >    1,96  serta  mempunyai p  value 0.001  <  0,05.  Maka  dari  itu  mampu diperoleh kesimpulan mengenai pada H0 ditolak dan H1 diterima.
Nilai t-statistic pada variabel hukum pajak sejumlah 2.399 > 1,96 serta nilai p-value 0.016 < 0,05 yang mempunyai pengaruh  positif  pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Sehingga  mampu  diperoleh  kesimpulan  mengenai  H0  ditolak  untuk H2 diterima. “
Variabel sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dengan nilai t statistic menunjukkan 2.803 > 1,96 serta p value 0.005 < 0,05. Maka mampu diperoleh kesimpulan mengenai H0 ditolak dan H3 diterima.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hubungan antara variabel Self Assessment System dengan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t-statistic sejumlah 3.220  lebih  besar  daripada  nilai  kritis  1,96  serta  mempunyai  nilai p  value sejumlah  0,001  <  0,05  yang  artinya  H1 diterima. Demikian diambil kesimpulannya bahwa hasil  pada varibel self assessment system berpengaruh positif dan signifikan  pada  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  yang  signifikan  menunjukkan  bahwa  ketika  sistem  terssebut dioptimalkan, kepatuhan wajib pajak meningkat. Peran  wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Hal  ini  sejalan  terhadap  penelitian  yang  dilaksanakan  dari  Nurlaela  (2017),  Mulyanto  (2020),  Sofyan  &  Sudirgo (2023), Wardani & Nurhayati (2019). Karena tingkat kepatuhan wajib pajak bertambah sejalan terhadap peningkatan sistem, tingkat kepatuhan  wajib pajak sangat  utama untuk  proses pemungutan pajak dalam sistem  self assessment. Wajib  pajak  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menentukan  kewajiban  perpajakan,  melakukan  pembayaran,  serta melaporkan pajak sesuai dengan waktu dan jumlah yang diberikan. ”

## Pengaruh Hukum Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Hubungan  antar  variabel  hukum  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai t-statistic sebanyak  2.399  > 1,96 serta memliki nlai p value dengan jumlah 0.016 < 0,05 yang artinya H2 diterima. Maka bisa diartikan mengenai untuk variabel hukum pajak ditemukan pengaruh positif dan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk  memastikan  jika  masyarakat  memenuhi  peraturan  yang  berlaku  dengan  baik,  hukum  pajak  sering  diubah dalam  menunjukkan  peraturan  secara  tegas  serta  jelas  mengenai  ketentuan  pajak  juga  mengawasi  tingkat kesanggupan  masyarakat  untuk  membayar  pajak.  Pada  hukum  pajak  seringkali  terdapat  reformasi  dengan
Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS) Vol. 4 No. 4  Juli - Agustus 2024 Hal. 626- 633 DOI : https://doi.org/10.47233/jebs.v4i4.1922
menyesuaikan  bagaimana  kondisi  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  supaya  masyarakat  lebih  mematuhi  peraturan yang berjalan secara baik.

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Hubungan  antara  variabel  sanksi  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai t-statistic sejumlah  2.803  > 1,96  serta  memiliki  nilai p  value sejumlah  0.005  <  0,05  maka  pada  H3  dapat  diterima.  Maka  bisa  diambil kesimpulannya  mengenai  pada  variabel  sanksi  pajak  ditemukan  pengaruh  positif  serta  signifikan  pada  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  sejalan  terhadap  penelitian  yang  dilaksanakan  dari  Hasan  Citra  (2019),  Hidayat  & Maulana (2022), Sandria et al (2023)
Penerapan  sanksi  pajak  yang  ditetapkan  untuk  wajib  pajak  yang  belum  mematuhi  kewajiban  perpajakannya  yang nantinya dikenakan berdasarkan dari ketentuan yang telah ditetapkan, dan bisa membuat efek jera pada wajib pajak. Jika hal ini diterapkan secara konsisten, kepatuhan wajib pajak mampu bertambah dan sebaliknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Studi  ini  memiliki  tujuan  dalam  mengevaluasi  seberapa  besar  pengaruh  penerapan  setiap  variabel  dengan  dikaji terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  memanfaatkan  Partial  Least  Square  (PLS)  yang  menggunakan aplikasi  SmartPLS.  Hasil  penelitian  sebelumnya  membuktikan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak.
Saran  bagi  pemerintah  harus  berusaha  meningkatkan  kepatuhan  pajak  bagi  wajib  pajak  melalui  inovasi  baru  atau kebijakan  baru  yang  mempermudah  wajib  pajak  untuk  mematuhi  ketentuan  yang  telah  ditetatpkan.Untuk  para peneliti  berikutnya  yang  tertarik  pada  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  menambahkan  variabel  lainya  yang  belum diteliti  yang  tidak  mencakup  untuk  enelitian  ini  dengan  menelusuri  lebih  banyak  populasi,  untuk  membandingkan hasil dapat dilakukan penelitian serupa dengan meneliti tenaga kerja yang berkaitan dengan pekerjaan bebas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryanti,  D.  (2020).  PENGARUH  SELF  ASSESSMENT  SYSTEM  DAN  PENGETAHUAN  PERPAJAKAN  TERHADAP  KEPATUHAN WAJIB PAJAK Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 9 , 7–7. Bebas, M. P., Sarmanto, U. A., & Farina, K. (2021). Jurnal E-Bis ( Ekonomi-Bisnis ) Pengaruh Penerapan Self Assessment System , Sanksi Pajak Dan Kualitas . 5 (2), 530–542. Caralous,  P.,  Pakendek, R.,  &  Tangdialla,  L.  P.  (2019). PENGARUH  PERSEPSI WAJIB  PAJAK  TENTANG  PENERAPAN  PP  NO  23  TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIMAKASASAR . 23 .
Erika. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pemahaman Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Penerapan Self-Assessment System Dan Hak Legal Terhadap  Wajib  Pajak  Pengusaha  Umkm  Di  Kota  Medan. Skripsi,  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera  Utara . http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7033 Hasan  Citra.  (2019). PENGARUH  KESADARAN  MEMBAYAR  PAJAK,  PENGETAHUAN  WAJIB  PAJAK, PEMAHAMAN WAJIB  PAJAK  DAN SANKSI  PAJAK  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI  BAGI  PELAKU  USAHA  ONLINE  DI  WILAYAH  DKI JAKARTA .
Hidayat, I.,  & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kota  Tangerang. Bongaya  Journal  for  Research  in  Accounting  (BJRA) , 5 (1),  11–35. https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322
Larasati,  S.  V.  (2022).  Peran  Hukum  Pajak  dalam  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Membayar  Pajak. Jurnal  Humaya:  Jurnal  Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya , 2 (1), 60–66. https://doi.org/10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3177 Mulyanto, H. (2020). Pengaruh Self assesment system-sosialisasi-univ pancasakti . Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Pada Kpp Pratama Garut. Jurnal Wahana Akuntansi , 03 (01), 001– 011.
Peniyanti, Y. (2018). KEPATUHAN PAJAK , NORMA SOSIAL MASYARAKAT , PENEGAKAN . 2 (1), 137–145.
Sandria, A. M., Farina, K., & Pajak, S. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK , SELF ASSESSMENT SYSTEM , PENERAPAN E-FILING , DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG . 04 (01), 132–150.
Savitri, E., & Musfialdy. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 219 , 682–687. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.051
Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp. Jurnal Paradigma Akuntansi , 5 (3), 1097–1107. https://doi.org/10.24912/jpa.v5i3.25097
Wardani & Nurhayati. (2019). Pengaruh Self Assement System, E-Commerce dan Keterbukaan Akses  Informasi Rekening Bank terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara , 3 (1), 38–48. https://doi.org/10.29230/ad.v3i1.3340
Widjaja,  H.,  &  Siagian,  A.  J.  S.  J.  (2017).  Analisis  Penerapan  E-System  Perpajakan  Pada  Wajib  Pajak  Pribadi  Terhadap  Pelaksanaan  Self- Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Ekonomi , 22 (3), 440–447. https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279