## Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1, No. 1, Juni 2019, pp 47-64 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.147
* Email: abvianto@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY

## Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi
Abvianto Syaifulloh
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Email: abvianto@gmail.com

## Artikel Info
Article History : Received : 20-05-2019 Revised : 23-05-2019 Accepted : 30-05-2019 Published :  16-06-2019
Keywords : Role of  the Prosecutor; State Losses; Money Corruption Crime
Kata Kunci : Peran Kejaksaan; Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi
Abstract . This study examines the role of  the prosecutor in returning state finances to criminal acts of  corruption. The approach used is normative based on library research. The results of  the study show that; First, the role of  the prosecutor in returning the replacement money can be seen from Law No. 20 of  2001 concerning the Eradication of  Corruption and Law. No. 30 of  2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The results of  the study are: 1) Legal arrangements related to the acquisition of  state losses are regulated in Law Number 3 of  1971 concerning Eradication of Corruption Crime, Law Number 31 of  1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and Law Number 20 of  2001 concerning Amendment to Law Number 31 of  1999 concerning Eradication of  Corruption Crimes. Second, the implementation of  payment of  substitute money for criminal acts of  corruption is carried out on court decisions that have permanent legal force. The implementation is carried out by the prosecutor by calling on the convict along with his family and legal counsel to discuss or negotiate the stages in the implementation of  the payment of  replacement money.
Abstrak . Penelitian ini mengkaji peran kejaksaan dalam dalam pengembalian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan yaitu normatif  yang bersumber pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, Peran kejaksaan dalam pengembalian uang pengganti tersebut dapat dilihat dari UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian yaitu: 1) Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan atau negosiasi tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

## 48 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019

## PENDAHULUAN
Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang termasuk Indonesia, bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat (Yunara, 2005).
Korupsi menurut Fockema Andrea berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Dari bahasa belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri (Fockema, 1951).
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya serta agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Namun tentu saja walaupun telah adanya suatu aturan hukum mengenai perbuatan tindak pidana korupsi, Indonesia tetap mengalami banyak masalah dan perbuatan korupsi.
Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) Indonesia 2018 naik ke peringkat 4 di tingkat ASEAN setelah berhasil menggeser posisi Thailand yang turun ke posisi 6. Sebelumnya, posisi Indonesia berada di bawah Negeri Gajah Putih. Hasil survei Transparency International mencatat IPK Indonesia pada 2018 naik 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100. Sementara IPK Thailand turun 1 poin menjadi 36. Skor IPK Indonesia yang naik 1 poin membuat Indonesia kini berada di peringkat 89 dari 180 negara dari tahun sebelumnya di posisi 96. Sementara Thailand turun ke peringkat 99 dari sebelumnya 96. Adapun Singapura masih menjadi negara paling bersih korupsi di kawasan Asia Tenggara dengan skor IPK 85 kemudian diikuti Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sedangkan di urutan buncit dihuni Kamboja dengan IPK 20. IPK mendekati 0 mengindikasikan suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya skor IPK mendekati 100 mengindikasikan semakin bersih dari korupsi (Kadakata, 2019).
Seyogyanya, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum. Sulistuia, 2012:189). Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian ... (Syaifulloh) | 49 kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/ budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik” (Sulistia, 2012:189).
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara (Witanto, 2013:1). Semangat itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery) (Hariandialog, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.
Penyelamatan keuangan negara ditempuh dengan berbagai cara antara lain pelacakan/ pengejaran dan penyitaan barang/kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi (Saidi, 2011) . Penjatuhan pidana denda telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengalami perubahan kembali Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang sanksi pembayaran denda dan uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi.
Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang- barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang terdapat dalam Pasal 39 KUHP:
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2)  Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal- hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3)  Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

## 50 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) telah menyebutkan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 (1):
Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
a.  perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b.  pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c.  penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d.  pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
Menunjuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulah setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka depidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.
Penyelesaian pengembalian keruagian negara telah diatur dalam pertauran perundang- undangan. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara:
“Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”.
Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-intsrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa.
Gugatan Perdata yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan beban pembuktian adanya unsur kerugian negara kepada Jaksa Pengacara Negara. Sebaliknya civil forfeiture mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian dimana para pihak yang merasa keberatan membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. Hal ini menjadikan Jaksa Pengacara Negara cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.
Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara (Thalib,
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian ... (Syaifulloh) | 51 Ramadhan & Djanggih, 2017). Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Dalam kenyataannya pembayaran ganti kerugian dalam tindak pidana korupsi tersebut sampai sekarang belum dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan banyaknya faktor penghambat baik pada terpidana, penegak, hukum, dan pada aturan-aturan pelaksanaannya, sementara uang hasil korupsi telah habis dibelanjakan, dengan demikian terlihat bahwa kemampuan dan profesionalisme aparat hukum merupakan faktor penentu dalam pemberantasan tindak korupsi di samping fakor perundang-undangan.
Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Disamping kewenangan Kejaksaan dibidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dibidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Kewenangan kejaksaan dibidang perdataan dan tata usaha negara ini diantaranya adalah apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak mampu membayar uang pengganti atau apabila barang yang disita belum atau tidak mencukupi jumlah uang pengganti atau barang-barang terpidana telah habis maka jaksa penuntut umum selaku eksekutor dapat menunggu sampai terdakwa mempunyai harta kekayaan lagi dan apabila ternyata setelah beberapa lama (telah selesai menjalani pidana badan) memiliki harta kekayaan maka jaksa penuntut umum dapat meminta kekurangan pembayaran uang pengganti melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1990
Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang termasuk Indonesia, bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat (Yunara, 2005:1) .
Korupsi menurut (Fockema 1951) , (Arsyad, 2013) berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Prancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Dari bahasa belanda inilah turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri (Arsyad, 2013) .
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya
52 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
serta agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Namun tentu saja walaupun telah adanya suatu aturan hukum mengenai perbuatan tindak pidana korupsi, Indonesia tetap mengalami banyak masalah dan perbuatan korupsi.
Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) Indonesia 2018 naik ke peringkat 4 di tingkat ASEAN setelah berhasil menggeser posisi Thailand yang turun ke posisi 6. Sebelumnya, posisi Indonesia berada di bawah Negeri Gajah Putih. Hasil survei Transparency International mencatat IPK Indonesia pada 2018 naik 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100. Sementara IPK Thailand turun 1 poin menjadi 36. Skor IPK Indonesia yang naik 1 poin membuat Indonesia kini berada di peringkat 89 dari 180 negara dari tahun sebelumnya di posisi 96. Sementara Thailand turun ke peringkat 99 dari sebelumnya 96. Adapun Singapura masih menjadi negara paling bersih korupsi di kawasan Asia Tenggara dengan skor IPK 85 kemudian diikuti Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sedangkan di urutan buncit dihuni Kamboja dengan IPK 20. IPK mendekati 0 mengindikasikan suatu negara banyak terjadi korupsi. Sebaliknya skor IPK mendekati 100 mengindikasikan semakin bersih dari korupsi (Katadata, 2019).
Seyogyanya, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum (Sulistia, 2012). Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial- ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik” (Arif, 2003).
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara (Witanto, 2013) . Semangat itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery) (hariandialog, 2019) . Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.
Penyelamatan keuangan negara ditempuh dengan berbagai cara antara lain pelacakan/ pengejaran dan penyitaan barang/kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi. Penjatuhan pidana denda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian ... (Syaifulloh) | 53 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengalami perubahan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang sanksi pembayaran denda dan uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi (Bima, Kamal & Djanggih, 2019).
Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang terdapat dalam Pasal 39 KUHP:
1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2.  Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal- hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3.  Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) telah menyebutkan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 (1):
Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
a.  perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b.  pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c.  penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d.  pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
Menunjuk pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulah setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka depidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

## 54 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Penyelesaian pengembalian keruagian negara telah diatur dalam pertauran perundang- undangan. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara:
Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-intsrumen hukum tertentu yang tepat sesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa.
Gugatan Perdata yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan beban pembuktian adanya unsur kerugian negara kepada Jaksa Pengacara Negara. Sebaliknya civil forfeiture mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian dimana para pihak yang merasa keberatan membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. Hal ini menjadikan Jaksa Pengacara Negara cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.
Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Dalam kenyataannya pembayaran ganti kerugian dalam tindak pidana korupsi tersebut sampai sekarang belum dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan banyaknya faktor penghambat baik pada terpidana, penegak, hukum, dan pada aturan-aturan pelaksanaannya, sementara uang hasil korupsi telah habis dibelanjakan, dengan demikian terlihat bahwa kemampuan dan profesionalisme aparat hukum merupakan faktor penentu dalam pemberantasan tindak korupsi di samping fakor perundang-undangan.
Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Disamping kewenangan Kejaksaan dibidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dibidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Kewenangan kejaksaan dibidang perdataan dan tata usaha negara ini diantaranya adalah apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak mampu membayar uang pengganti atau apabila barang yang disita belum atau tidak mencukupi jumlah uang pengganti atau barang-barang terpidana telah habis maka jaksa penuntut umum selaku eksekutor dapat menunggu sampai terdakwa mempunyai harta kekayaan lagi dan apabila ternyata setelah beberapa lama (telah selesai menjalani pidana badan) memiliki harta kekayaan
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian ... (Syaifulloh) | 55 maka jaksa penuntut umum dapat meminta kekurangan pembayaran uang pengganti melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1990.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif (Sungguno, 2011), yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang- undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan terkait dengan korupsi dan tindak pidana pencucian uang seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kajian peran Kejaksaan dalam pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Ruang Lingkup Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan , tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukumuntuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar berikan kepada negara yang menjadi hak negara. Didalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat (docplayerinfo, 2015).
Perampasan aset sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf  a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya mengatur tentang:
”Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, perampasan tersebut dapat pula dikenakan terhadap harga dari barang tersebut”.
Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi bahwa:
“Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan.”
Pasal 10 PMK Nomor 03/PMK.06/2011 menyatakan bahwa:
“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengurusan atas Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Kemudian dalam Pasal 11 PMK Nomor 03/PMK.06/2011 dijelaskan pula:
56 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
“Dalam pengurusan Barang Rampasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:
a. melakukan Penatausahaan;
b. melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya;
c. mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan; dan
d. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B.  Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu prilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “ koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat (Danil, 2012).
Meskipun di dalam KUHP tidak ditemui adanya penggunaan terminologi korupsi secara tegas dalam rumusan delik, namun terdapat bebrapa ketentuan yang dapat ditangkap dan dipahami esensinya sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah di beberapa pasal pada tiga bab, yaitu (Danil, 2012):
a.  Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209, 210 KUHP.
b.  Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 dan 388 KUHP.
c.  Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni pada Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
Rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam KUHP, dapat dikelompokkan atas empat kelompok tindak pidana (delik), yaitu (Danil, 2012) :
a.  Kelompok tindak pidana penyuapan; yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, dan Pasal 420 KUHP;
b.  Kelompok tindak pidana penggelapan; yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP;
c.  Kelompok tindak pidana kerakusan ( knevelarij atau extortion ); yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP;
d.  Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan; yang terdiri dari Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP.
Sampai hari ini tercatat paling sedidkit ada 7 (tujuh) undang-undang khusus yang secara normatif masih berlaku, dan dapat didayagunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut meliputi (Danil, 2012) :
1)  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian ... (Syaifulloh) | 57
2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4)  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5)  Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6)  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dna Korban.
7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
MenurutAlfitria, secara umum munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intiristik, yaitu adanya dorongan untuk memperoleh untuk memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi untuk meningkatkan taraf hidup atau karier jabatan melalui jalan pintas.
Secara agak rinci terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga hal ( Alfitra, 2014):
a. Pertama, corruption by greed (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak mendesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak tetapi kekuasaan yang tidak terbendung menyebabkannya terlibat praktik korupsi.
b. Kedua, corruption by need (kebutuhan) korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup ( basic needs ).
c. Ketiga, corruption by chance (adanya peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk  melakukan korupsi, peluang untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan, biasanya ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera.
Modus operandi korupsi semakin canggih, yang dikemas sedemikian rupa, sehingga tidak akan diketahui bukan merupakan korupsi. Beberapa modus operandi korupsi secara umum yang dijumpai terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut (Rohim, 2008):
a.  Pemberian Suap atau Sogok ( Bribery ). Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang- orang dari dalam dan/atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Secara umum intensitas terjadinya fraud pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan berada dalam kategori “pernah terjadi fraud ”. Kegiatan yang signifikan dalam intensitas kemunculan fraud -nya adalah meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Bidang
58 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
kegiatan yang teridentifikasi dalam ketegori “sering terjadi tindakan fraud ”, yaitu bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, pemilihan kepala daerah kepegawaian, pemeliharaan fasilitas umum, penerimaan pendapatan daerah, pengawasan dan pertanggungjawaban kepala daerah.
b.  Pemalsuan ( Fraud ). Pemerasan merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
c.  Pemerasan ( Exortion ). Pemerasan merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
d.  Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang ( Abuse of  Discretion ). Penyalahgunaan jabatan atau wewenang merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskrimatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.
e.  Nepotisme ( Nepotism ). Dalam kamus Purwadarminta dituliskan nepotisme adalah memberikan jabatan kepada saudara-saudara atau teman-temannya saja, sedangkan Jhon M. Echols mengkategorikannya sebagai kata benda dengan mendahulukan saudara, khususnya dalam pemberian jabatan. Istilah nepotisme berasal dari kata Latin nepos, yang artinya cucu. Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat, serta anggota partai politik yang sepaham, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan. Jadi, jika keluarga itu memang memenuhi syarat maka tidaklah termasuk nepotisme dalam pengertian itu.

## C.  Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pembayaran Penggantian Uang Negara
Terlepas dari apakah kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia diatur secara eksplisit atau implisit dalam Undang-undang Dasar 1945, yang pasti adalah Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.
Defenisi Jaksa dan Penuntut Umum, berdasarkan Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:
1.  Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatann hukum tetap.
2.  Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan :
“Dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian ... (Syaifulloh) | 59 Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :
“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan”.
Maka berdasarkan ketentuan ini menjadi jelas kiranya bahwa dalam Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana sendiri terdapat dasar hukum tentang kedudukan Jaksa sebagai penyidik untuk tindak pidana yang bersifat khusus (lex specialis) (Harahap, 2012).
Ketentuan yang bersifat khusus ini sejalan dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :
“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.
Berdasarkan uraian tersebut maka Kejaksaan berkedudukan sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana korupsi dan penuntut umum sesuatu perkara di muka persidangan. Dalam KUHAP tidak memberi pengaturan yang lebih lanjut, mengenai kedudukan Kejaksaan apakah sebagai perpanjangan tangan penguasa atau tidak, hanya menjelaskan Jaksa yang melaksanakan fungsi yudikatif.
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa pembayaran uang pengganti harus dilaksanakan oleh terpidana paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan (Pasal 270 KUHAP) akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Terpidana akan dipanggil untuk membicarakan masalah pembayaran uang pengganti.
2. Melakukan negosiasi mengenai kesanggupan pembayaran uang pengganti dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh terpidana secara bertahap.
3.  Melakukan penelusuran dan penyelidikan terhadap harta benda milik terpidana yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi.
4. Apabila dalam waktu yang telah disepakati antara jaksa dan terpidana, pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan oleh terpidana, maka jaksa akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana dan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) untuk melakukan lelang eksekusi terhadap barang yang disita tersebut.
5.  Uang pengganti yang telah dibayarkan oleh terpidana atau hasil dari lelang eksekusi selanjutnya oleh jaksa disetorkan kepada Kantor Kas Negara atau Bank yang telah ditunjuk oleh negara sebagai penerimaan negara dari pembayaran uang pengganti.
6.  Setelah semua penyelesaian pembayaran uang pengganti telah dilaksanakan oleh jaksa, maka kemudian jaksa membuat laporan tentang penyelesaian pembayaran uang pengganti yang disampaikan kepada pengadilan.

## 60 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Apabila dalam praktiknya Uang Pengganti tersebut yang telah ditetapkan dan diputuskan pihak pengadilan tetapi terdakwa tidak dapat melaksanakan pembayaran Uang Pengganti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan hukuman pengganti yaitu penambahan hukuman penjara sesuai dengan perhitungan pengganti sesuai dengan jumlah Uang Pengganti yang belum dibayarkan. Apabila si terpidana meninggal dunia sebelum Uang Pengganti dibayarkan maka pihak keluarga dan ahli waris terpidana tersebut bertanggung jawab atas pengembalian Uang Pengganti terpidana apabila terbukti bahwa ada harta dari keluarga atau ahli waris yang ternyata merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi.
Terhadap uang pengganti yang diputus berdasarkan UU No 3 tahun 1971 dan dirubah menjadi UU No.31 Tahun 1999 dan mengalami perubahan lagi menjadi UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penghapusan uang pengganti diusulkan kepada Menteri Keuangan RI melalui Jaksa Agung RI dengan melengkapi :
1.  Surat perintah pencairan harta benda milik terpidana ;
2. Laporan pencairan harta benda milik terpidana dengan lampiran surat keterangan dari lurah atau Kepala Desa bahwa terpidana tidak mempunyai harta benda yang dapat disita untuk membayar uang pengganti.
Terhadap uang pengganti yang dibayar sebagian oleh terpidana tetap diusulkan penghapusan melalui Jaksa Agung RI dengan melengkapi:
1.  Tanda terima pembayaran uang pengganti (D3);
2.  Bukti penyetoran uang pengganti ke Kas Negara;
3. Laporan pencairan harta benda milik terpidana dengan lampiran surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa bahwa terpidana tidak mempunyai harta benda yang dapat disita untuk membayar uang pengganti
Terhadap uang pengganti yang diputus berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terpidananya tidak membayar maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksananaan hukuman pengganti, apabila terpidana sedang menjalani hukuman atau telah menjalani hukuman padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat maka KAJARI harus memerintahkan Kasi Pidsus atau Jaksa Penuntut Umum koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapat surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pidana pengganti. Surat Keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
Apabila tidak bisa ditemukan bukti bahwa terdakwa telah menjalani hukuman pengganti maka Jaksa Penuntut Umum harus melaksanakan eksekusi terhadap terpidana berupa pembayaran uang pengganti atau pidana pengganti.
Penghapusan uang pengganti yang diatur dalam UU No.3 tahun 1971 maupun UU No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
Proses penyelesaian uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan KEP-518/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 dilakukan dengan cara berikut:
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian ... (Syaifulloh) | 61
1.  Dibuatkan surat panggilan (D-1) dengan perihal tagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap kepada Jaksa eksekutor di kantor Kejaksaan setempat;
2.  Terpidana setelah dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini terpidana dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti;
3. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh Kasi Pidana Khusus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri;
4.  Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka Kepala Kejaksaan negeri/ tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan kepada Jaksa Eksekutor/Kasi Pidana Khusus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubag Bin Kejaksaan setempat. Bendahara khusus/Penerima dalam waktu 1x 24 jam setelah diterima.
5.  Bendahara Khusus/Penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x 24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) ke kas negara dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Namun berdasarkan Surat Jambin No : 005/C/ Cu/01/08 dan Permen Keu No. 91/PMK.05/2007 MAP dirubah menjadi Nomor: 423614 berlaku sejak Januari 2008.
Mengenai penentuan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman pada Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan yang salah satu diantara petunjuk adalah mengenai pidana pembayaran uang pengganti yaitu :
1.  Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan : “membayar uang pengganti kepada Negara (institusi yang dirugikan) sebesar ....dst.
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian (tidak penuh) dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul: “apabila terdakwa / terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
3.  Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwanya lebih dari satu orang supaya di dalam Amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.

## 62 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
4.  Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana/terdakwa adalah menggunakan kualifikasi “turut serta” dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Agung (Kholis, 2010).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1.  Pengaturan hukum terkait pengambilain kerugian negara di atur dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam undang-undan tersebut banyak di jelaskan mengenai proses maupun hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.
2.  Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan atau negosiasi tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Selanjutnya dibuat kesepakatan antara jaksa dan terpidana tentang waktu pelaksanaan beserta harta kekayaan terpidana yang dapat dipakai sebagai jaminan apabila terpidana tidak dapat melaksanakan pembayaran uang pengganti. Setelah pembayaran uang pengganti diterima oleh jaksa selanjutnya uang tersebut disetor ke kas negara dan dibuat laporan kepada bendahara kejaksaaan dan hakim pengawas dan pengamat.

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:
1. Sebaiknya peraturan pengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara lebih di pertegas lagi dan pemerinta harus lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari pada pemidanaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara. Diperlukan kesatuan kordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
2.  Hendaknya kejaksaan juga membuat pedoman tentang tahapan dalam pembayaran uang pengganti apabila pihak terpidana tidak dapat melakukan pembayaran uang
Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian ... (Syaifulloh) | 63 pengganti secara sekaligus. Demikian pula ditentukan batas waktu paling lambat pelaksanaan pembayaran uang pengganti tersebut.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam penulisan ini.

## DAFTAR RUJUKAN

## Buku
Alfitra, (2014) Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP , Raih Asa Sukses, Jakarta. Arif, B.N. (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Arsyad, J.H. (2013). Korupsi dalam Perspektif  HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta.
Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2019). Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kertha Patrika , 41 (1), 27-39.
Danil, E. (2012) Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya , PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
Fockema. A.S.J. (1951). Rechtsgeleerd Handwoordenboek, diterjemahkan oleh Walter Siregar, Bij J. B. Wolter uitgeversmaat schappij. N. V. Groningen. Jakarta.
Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of  Riau Islands, Indonesia. Rechtsidee , 4 (1), 71-86. Harahap, M.Y. (2012) Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika. Kholis, E.L. (2010). Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi , Solusi Publishing, Depok. Rohim, (2008) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi , Pena Mukti, Bekasi.
Saidi, M.D. (2011). Hukum Keuangan Negara , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sulistia, T. (2012) Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sungguno. B. (2011). Metodologi Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Witanto, D.Y. (2013) Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana , ALFABETA, Bandung, Yunara, E. (2005). Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus , Bandung, Citra Aditya Bakti.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 64 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Conventions Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dna Korban. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Petunjuk Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Tuntutan
KEP-518/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

## Website
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks- persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean (diakses pada 23 Mei 2019, pukul 18.57).
https://www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6 002:aparat-penegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harus-dikembalik an&catid=43:opini&Itemid=62 (diakses pada tanggal 23Mei 2019, pukul 19.13)
https://docplayer.info/56653866-Lex-crimen-vol-iv-no-3-mei-2015.html (diakses pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 20.30)