## Juridical Review of Law Enforcement against the Crime of Money Laundering According to Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering
(Case Study of Money Laundering at the Bengkulu District Court)
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)
Ana Tasia Pase 1) ; Ferawati Royani 2) ; Feby Ilham Fitra 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) fhferra3@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [01 September 2020] Revised [25 September 2020] Accepted [01 Oktober 2020]

## ABSTRAK
Kejahatan  merupakan  prilaku  dan  perbuatan  manusia  yang  di  lakukan  pada  orang  lain  atau pihak-pihak  atau  lembaga-lembaga  yang  pada  prinsipnya  mengutungkan  bagi  yang melakukannya  kejahatan.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  cukup  terbuka menjadi  sasaran  pemutihan  uang,  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  terdapat  lembaga khusus  yang  berfungsi  sebagai  perantara  untuk  memberikan  data  transaksi  mencurigakan kepada  aparat  penyidik  yaitu  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK). Penelitian hukum ini mengunakan metode penelitian empiris, Dalam konsep ini anti pencucian uang,  pelaku  dan  hasil  tindak  pidana  dapat  diketahui  melalui  penelusuran  untuk  selanjutnya hasil  tindak  pidana  tersebut  dirampas  untuk  negara  atau  dikembalikan  kepada  yang  berhak. Apabila  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  yang  dikuasai  oleh  pelaku  atau organisasikejahatan  dapat  disita  atau  dirampas,  dengan  sendirinya  dapat  menurunkantingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan  landasan  hukum  yang  kuat  untukmenjamin  kepastian  hukum,  efektivitas penegakan  hukum  serta  penelusurandan  pengembalian  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana. faktor penghambat penegak hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia yaitu belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian  uang,  pesatnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  semakin  mempersulit deteksi pencucian uang dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang.

## ABSTRACT
Crime  is  human  behavior  and  actions  that  are  carried  out  on  other  people  or  parties  or institutions that in principle benefit those who commit crimes. Indonesia is one of the countries that  is  quite  open  to  being  the  target  of  money  laundering,  in  the  crime  of  money  laundering there is a special institution that functions as an intermediary to provide suspicious transaction data to investigators, namely the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). This legal research uses empirical research methods. In this concept of anti-money laundering, the  perpetrators  and  the  proceeds  of criminal  acts  can  be  identified  through  a  search so  that the proceeds of the crime are confiscated for the state or returned to those who are entitled. If the  assets  resulting  from  criminal  acts  that  are  controlled  by  the  perpetrators  or  criminal organizations can be confiscated or confiscated, it can automatically reduce the crime rate. For this  reason,  efforts  to  prevent  and  eradicate  the  crime  of  Money  Laundering  require  a  strong legal basis to ensure legal certainty, the effectiveness of law enforcement and the search and return of assets resulting from criminal acts. The inhibiting factors for law enforcement in cases of money laundering in Indonesia are the lack of a common understanding of law enforcement officers regarding the crime of money laundering, the rapid progress of science and technology making it more difficult to detect money laundering and the non-compliance of financial service providers in supporting the anti-money laundering regime.

## KEYWORDS
Money Laundering and Law Enforcement
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Kejahatan  merupakan  prilaku  dan  perbuatan  manusia  yang  di  lakukan  pada  orang  lain  atau pihak-pihak  atau  lembaga-lembaga  yang  pada  prinsipnya  mengutungkan  bagi  yang  melakukannya kejahatan.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  cukup  terbuka  menjadi  sasaran  pemutihan uang,  karena  di  Indonesia  terdapat  faktor –faktor  potensial  sebagai  daya  tarik  bagi  pelaku  money laundering,  gabungan  antara  kelemahan  sistem  sosial  dan  celah-celah  hukum  dalam  sistem  keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan perkembanganya pasar modal,  pedagang  valuta  asing  dan  jaringan  perbankan  yang  telah  meluas  ke  luar  negeri.  Melihat
besarnya  dampak  yang  ditimbulkannya  terhadap  stabilitas  pekonomian  negara,  maka  sejumlah  negara telah menetapkan aturan yang cukup ketat guna mengungkap money laundering.
Indonesia termasuk surga bagi para pelaku kejahatan sebagaitempat untuk pencucian uang hasil kejahatan,  uang  dari  hasil  kejahatanyang  dicuci  tersebut  biasanya  berasal  dari  kejahatan  kerah  putih (whitecoller  crime).Di  Indonesia  uang  hasil  kejahatan  tersebut  terutamadiperoleh  dari  tindak  pidana korupsi, sehingga  dapat dikatakan bahwakejahatan  yang dominan dalam tindak pidana  pencucian  uang adalahuang  hasil  tindak  pidana  korupsi.    Zaman  semakin  berkembang  dan  maju,  membuat  tindak kejahatan  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  juga  semakin  dinamis.Seperti  beberapa tahun  terakhir  ini,  sering  kita  mendengar  dalam  pemberitaan  media  televisi  maupun  media  elektronik mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara atau biasa disebut dengan  penjahat  kerah  putih  (white  collar  crime).  Melihat  keadaan  yang  akhir-akhir  ini  sering  kita  lihat dan dengar, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kasus Pencucian Uang yang beberapa tahun terakhir ini  menjadi  bahan  pembicaraan di  berbagai  media  di  negara  kita.Mengenai  pengertian  pencucian  uang, yang  dimaksud  dengan  pencucian  uang  (money  laundering)  itu  sendiri  adalah  suatu  upaya  perbuatan untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  uang/dana  atau  Harta  Kekayaan  hasil  tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana  berusaha  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul Harta  Kekayaan  yang  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  dengan  berbagai  cara  agar  Harta  Kekayaan hasil  kejahatannya  sulit  ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum  sehingga  dengan  leluasa  memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Pencucian  Uang  tidak  hanya  mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  terkait  dua  tindak  pidana,  yaitukejahatan  menghasilkan uang  haram  dan  pencucian  uang  haram.  Kualifikasitindak  pidana  pencucian  uang  dirumuskan  sebagai penempatan  hartakekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindakpidana  ke dalam penyedia jasa keuangan maupun yang lainnya, baik atasnama sendiri atau atas nama orang lain. Berdasarkan  ketentuan  ini  makaadanya  perbuatan  korupsi  tidak  perlu  dibuktikan  terlebih  dahulu, cukupkalau  ada  pengetahuan  atau  dugaan  bahwa  uang  haram  tersebut  berasal  dariperbuatan  korupsi, yaitu bila sudah terdapat bukti permulaan yang cukup.
Dalam tindak pidana pencucian uang terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai perantara untuk  memberikan  data  transaksi  mencurigakan  kepada  aparat  penyidik  yaitu  Pusat  Pelaporan  dan Analisis  TransaksiKeuangan  (PPATK).  Lembaga  ini  merupakan  lembaga  independen  yangakan melakukan  fungsi  penyelidikan  yaitu  mengumpulkan,  menyimpan,menganalisis,  mengevaluasi  informasi transaksi yang dicurigai dan didugasebagai perbuatan pencucian uang.
Struktur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dimulai dari Kepala PPATK, Wakil  Kepala  PPATK,  Sekretaris  Utama  PPATK,  Deputi  Bidang  Pencegahan  PPATK,  Deputi  Bidang Pemberantasan  PPATK.  Tiap-tiap  bidang  tersebut  mempunyai  Tujuan,  fungsi,  dan  wewenang  dalam memberantas para pelaku tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia.

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Tindak Pidana
Tindak Pidana atau Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda  yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya  yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan  pidana, peristiwa  pidana  maupun  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Kata  Strafbaar  feit  terdiri  dari  3  kata,  yakni straf,  baar  dan  feit.  Definisi  menurut  teori  memberikan  pengertian  “strafbaar  feit”  adalah  suatu pelanggaran  terhadap  norma,  yang  dilakukan  karena  kesalahan  si  pelanggar  dan  diancam  dengan pidana  untuk  mempertahankan  tata  hukum  dan  menyelamatkan  kesejahteraan  umum,  definisi  menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan PerUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
Pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  jika  memenuhi  keseluruhan  unsur-unsur pidana  yang  didakwakan  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  pidana.  Sedangkan  jika  pelaku  tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana.

## Pengertian Pencucian Uang
Pencucian uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang  yang diproleh dari aktivitas illegal dengan  menutupi  identittas  individu  yang  memperoleh  uang  tersebut  dan  mengubahnya  menjadi  asset yang  terlihat  seperti  diperoleh  dari  sumber  yang  sah.  Secara  sederhana  definisi  tersebut  dapat diserderhanakan adalah suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih, aktivitas pencucian uang
akan  meliputi  kegiatan  pertukaran  barang  dan  jasa,  metode  pertukaran  tersebut  dinamakan  transaksi, dalam  transaksi  ini  melibatkan  unsur-unsur  institusi,  finasial,  cek,  catatan,  akuntansi  dan  banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau  tidak,  maka  hal  tersebut  dapat  merupakan  suatu  transaksi  usaha,  maka  dalam  pencucian  uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai kesistem transaksi usaha.

## Proses Pencucian Uang
Proses  pencucian  uang  dilaksankan  dalam  tiga  tahap  yaitu  tahap  penempatan  ( Placement ), tahap pelapisan ( Layering ), tahap penggabungan ( Integration ) : 1.  Tahap Penempatan ( Placement )
Pada  tahap  penempatan  bentuk  uang  diubah  karena  sebagaian  besar  aktivitas  kejahatan  modern khususnya  pengederan  obat  bius  (narkoba),  bergantung  pada  unag  tunai  sebagai  alat  pertukaran uatam, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainya. 2.  Tahap Pelapisan ( Layerin g)
Pada tahap pelapisan pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula  uang  tersebut  sesuai  namanya,  lapisan  transaksi  berupa  unit-unit  usaha  permukaan  atau mekanisme  penutupan  lain  dijalankan  antara  uang  dan  sumber  lapisan-lapisan  itu  mungkin melibatkan  tempat-tempat  atau  bank  di  Negara  lain,  tempat-tempat  dimana  kerahasian  bank menyulitkan pelacakan jejak uang.
3.  Tahap Penggabungan ( Integration )
Jika tahap penempatan dan tahap pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan  kembali  dana  yang  dicuci  dalam  bentuk  yang  dapat  dimanfaatkan  pleh  pelaku, mekanisme  integrasi  menggunakan  institusi  finasial  atau  penyedian  jasa  keuangan  dan  alat  yang sama  yang  digunakan  dalam  tahp-tahap  lainnya,  pada  tahap  ini  pelaku  pencucian  uang  sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  mengunakan  Empiris  -  Normatif,  yaitu  penelitianyang  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  dengan  melihat  Undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  Suatu  fakta  atau kasus yang dimana dilakukan penulis dan pengambilan data dilakukan dengan cara Survei, observasi, wawancara  pada  pihak  yang  terkait  dan  dokumen  tasi  data  yang  ada.  Penelitian  ini  termasuk  data penelitian lapangan. Penelitian ini menjadikan bahan hukum Primer sebagai sumber hukum utama yang didapat  dari  penelitian  dan  data Sekunder  sebagai  data  pelengkap.Artinya  data  dikumpulkan  dari  data yang  didapat  dari  penelitian  berupa  Survei,  observasi,  wawancara  pada  pihak  yang  terkait  dalam penelitian  ini.Sedangkan  data  Sekunder  baik  berupa  buku,  KUHP,  Undang-undang,  Skripsi-skripsi hukum dan lain-lain yang menghubungkan penelitia ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Menurut  Pasal  3  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Tindak Pidana  Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, dikatakan bahwa setiap orang  yang  berada  di  dalam  atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  turut  serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  seperti  dalam  Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5,  Ketentuan  di Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dikecualikan  bagi  pihak  pelapor  yang melaksanakan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mengenai pengertian dan juga kriteria yang tergolong tindakpidana pencucian uang sudah diatur dalam  Undang-undang  No.  8  Tahun2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana PencucianUang yaitu termuat dalam Pasal 3, 4 dan 5, Berbunyi :

## Pasal 3
“Setiap Orang  yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan , membayarkan , menghibahkan, menitipkan,      membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan  denga  nmata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakanhasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat (1)dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usulHarta  Kekayaan  dipidana karena tindak pidana Pencucian Uangdengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dandenda paling banyak Rp. 10.000.000.000,0 (sepuluh miliarrupiah).

## Pasal 4
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asalusul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, ataukepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil  tindak  pidanasebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dipidana  karenatindak  pidana  Pencucian  Uang dengan  pidana  penjara  paling  lama20  (dua puluh)  tahun dan  denda  paling  banyakRp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 5 Ayat (1)
Setiap  Orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah, sumbangan,  penitipan,  penukaran,  atau  menggunakan  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan basil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dari  rumusan  pasal  tersebut  terlihat  bahwa  mengenai  pengertian  maupun  kategori-kategori  yang  bisa tergolong dalam tindak pidana pencucian uang dari pembuat undang-undang memang sudah sedemikianrupa dibuat sebiasa  mungkin untuk mengkomodir tindakan-tindakan  dalam kategori tindak  pidana  pencucian  uang, juga  sangat membatasiruang  gerak  para  pelaku  yang  akan  melakukan  pencucian  uang  dari  hasiltindak  pidana.    Hal  itu  terlihat dalam  sanksi  pidana  yang  termuat  dalamundang  undang  tersebut  yang  begitu  besar  dan  membuat  orang  yang akanberpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
Kemudian  terlihat  juga  bahwa  pemerintah  memang  sangatbersemangat  untuk  memerangi  dan memberantas tindak pidanapencucian uang terlihat didalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang :

## Pasal 39
PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana Pencucian Uang.

## Pasal 40
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalamPasal  39,  PPATK  mempunyai  fungsi  sebagai berikut:
a.  Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang; b.  Pengelolaan Data Dan Informasi Yang Diperoleh PPATK; c.  Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pihak Pelapor; Dan
d.  Analisis  Atau  Pemeriksaan  Laporan  Dan  InformasiTransaksi  Keuangan  Yang  Berindikasi  Tindak PidanaPencucian Uang Dan/Atau Tindak Pidana LainSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1).
Kemudian  dalam  Tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  pencucian  uang  memilikihubungan yang  sangat  erat  dilihat  dari  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu

## Pasal 2
(1).  Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  yang  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

## Pasal 3
Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana  yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan  yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Tindak Pindana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Korupsi saling berhubungan erat dalam penangan  perkaranya  hal  ini  terlihat  dari  penjelasan  pasal  diatas  bahwa  keuntungan  dalam  sebuah tindak  pidana  korupsi  kerap  kali  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi.  Dengan  seseorang  melakukan suatu  kejahatan  pencucian  uang  suatu  prosesuntuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan ataupenyitaan dan juga seseorang  itu  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  akan  tetapi  dalam  penangan  perkaranya  berbeda, Tindak  pidana  pencucian  uang  dilakukan  oleh  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan yangselanjutnya  (PPATK)  sedangkan  untuk  perkara  tindak  pidana  korupsi  ditangani  oleh  Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi : “Setiap Orang yang
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkandengan  mata  uang  atau  surat berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patutdiduganya  merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal  2  ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan  asal  usul  HartaKekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana  Pencucian  Uangdengan  pidana penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dandenda  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliarrupiah).”
Sesuai dengan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidanganserta diperkuat dengan keterangan  saksi-saksi,  keterangan  terdakwa,Pendapat  Ahli  yaitu  Muhammad  Novian,  Pegawai  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yangdiucapkan,  dikirimkan,  diterima,  dan  semua  itu  dapat  dipandang  saling  berhubungan  satu  sama lainmaka  terdakwa  memang  sudah  sepantasnya  dinyatakan  bersalahmelakukan  tindak  pidana  korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang.
maka bagian ini delik atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :
1.  Menempatkan,  mentransferkan,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan, menitipkan,  membawa  keluarnegeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atausurat berharga atau perbuatan lain.
2.  Harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  korupsi kedalam penyedia jasakeuangan atau dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan lainnya, baik atas nama sendiri maupun atasnama pihak lain.
3.  Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan. Selanjutnya,  yang  berwenang  dalam  Penyidikan  dan  Penuntutan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang, terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman  Penanganan  Perkara  Pidana  Dengan  Subjek  Hukum  Korporasi.  Didalam  peraturan  Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, bagian Bab III Penyelidikan dan Penyidikan menjelaskan :
1.  Jaksa  dapat  melakukan  Penyelidikan  dan  Penyidikan    terhadap  korporasi  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  lain  berdasarkan  Undang- undang.
2.  Penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak  pidana  lain  berdasarkan undang-undang  terhadap  korporasi  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  subjek  hukum perseorangan.
3.  Kedudukan korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan  tindak  pidana  lainnya  berdasarkan  undang-undang  tidak  meniadakan  pertanggungjawaban pidana para pengurusnya.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  negara  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara, khususnya  di  bidang  penuntutan.  Penuntutan  merupakan  tindakan  Jaksa  untuk  melimpahkan  perkara pidana  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  Pengadilan.  Pelaku pelanggaran  pidana  yang  akan  dituntut  adalah  yang  benar  bersalah  dan  telah  memenuhi  unsur-  unsur tindak  pidana  yang  disangkakan  dengan  didukung  oleh  barang  bukti  yang  cukup  dan  didukung  oleh mininimal 2 (dua) orang saksi.Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  (executive  ambtenaar). Kejaksaan  juga  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  bidang  pidana  lainnya  yakni  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan,  dan keputusan  lepas  bersyarat;  melakukan  penyelidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan undang-undang;  melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan  pemeriksaan tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya  dikoordinasikan  dengan penyidik.
Kekuasaan  yudikatif  adalah  kekuasaan  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan.  Kekuasaan  ini  dalam  negara  Indonesia  dipegang  oleh  Mahkamah  Agung  dan peradilan  dibawahnya.  Seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  24  ayat  2  Undang-Undang  dasar  1945 “kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi”.  Dalam  melaksanakan  fungsinya kekuasaan ini merupakan kekuasaan  yang merdeka. Artinya kekuasaan kehakiman harus terlepas atau terbebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
Peradilan menjadi tempat penyelesaian berbagai kasus dan memiliki peran yang sangat strategi dalam  memutus  apakah  sebuah  perkara  akan  meberikan  keadilan  atau  tidak  kepada  para  pencarinya. Kestrategisan  lembaga  ini  tentu  menjadi  perhatian  lebih  sebab  merupakan  tempat  yang  rawan  akan
penyimpangan.  Para  penegak  hukum  dalam  lembaga  ini  tentu  benar-benar  harus  orang  yang  memiliki keprofesionalan dan integritas yang lebih.
Pemberian Vonis Hakim terhadap terdakwa Inisial COB karena salahnya dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu sudah  sesuai  dengan  isi  yang  dimuat  dalam  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  akan  tetapi  penulis  melihat penegakan  hukum  terhadap  terdakwa  tersebut  secara  keseluruhan  belum  optimal  karena  vonis  yang diberikan  hakim  belum  memberatkan  pidana  terhadap  terdakwa,  pada  hal  unsur-unsur  perbuatan terdakwa sudah memenuhi isi yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Seharusnya  Hakim  dalam  memutus suatu  perkara  khususnya  tindak  pidana  pencucian  uang  harus  menjatuhkan  putusan  maksimal dikarenakan  bahwa  kejahatan  tersebut  merupakan  kejahatan  luar  biasa  yang  bisa  merusak  sistem perekonomian negara.
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan    harus  mencerminkan  rasa  keadilan  dan dituntut  untuk  mempunyai  keyakinan  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  dan  berdasarkan  keadilan  yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. Seberat ataupun seringan apapun pidana yang dijatuhkan majelis  hakimtidak  akan  menjadi  masalah  selama  tidak  melibihi  batas  maksimum  dan  minimum pemidanaan yang diancam oleh Pasal dalam undang-Undang tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  sudah  sesuai  dengan peraturan  yang  belaku.  Kasus  dengan    terdakwa  Inisial  COB  telah  terbukti  secarah  sah  melakukan Tindak  Pidana  Korupsi  secara  bersama-sama  dan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo pasal 6 Undang-undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dan hasil  tindak  pidana  atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  perbuatan  Tindak  Pidana  Asal  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Saran
Diharapkan  penegak  hukum  harus  lebih  efektif  dalam memberikan  atau  memuat suatu  tuntutan terhadap tindak pidana Pencucian Uang  yang dimana harus sesuai didalam peraturan Pasal 3 Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, agar pelaku tersebut tidak akan mengulangi kejahatan yang merugikan perekonomian Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardijan  Rusli,  2006,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif,  Law  Review,  Fakultas  Hukum  Universitas Pelita Harapan, Jurnal Volume V Nomor 3.
Irma  Pebrianti,  2015  Tinjauan  Kriminologis  Terhadap  Praktik  Prostitusi  Kota  Makassar  (2010-2014),
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto,1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,Jakarta Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Rusli muhammad, hukum pembuktian dalam acara pidana,bandung:alumni 2011 Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Jakarta : Cv Ayyccs Group, 2006 Leden Mapaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafrika. Jakarta, 2005 Patrialis  Akbar,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Nomor  8  Tahun  2010)  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta : PT Bumi  Aksara, 2014 Satjipto Rahadjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung:Sinar baru 2000. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Jakatra: Liberty, 2007