## PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DALAM BIDANG EKONOMI DI INDONESIA

## DR. H. U. Syafrudin, M.Ag
Penulis adalah Dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati
Cirebon

## Abstrak
Secara  historis  Islam  memang  punya  saham  besar  dalam  terbentuknya negara ini. Tetapi mau ke mana arah dan sistem kebijakan negara ini, tidak selalu ditentukan oleh pemilik saham mayoritas. Juga bukan ditentukan oleh agama mayoritas penduduknya. Dan tentu saja bukan dengan bentuk negara yang  kita  katakansebagai  negara  kapitalis  atau  bukan  kapitalis.    Semua kebijakan ekonomi di negara kita, atau mungkin malah di semua negara lebih ditentukan  oleh  'the  man  behind  the  gun',  yaitu  orang  yang  sedang memerintah  saat  ini.  Istilah  mudahnya,  ditentukan  oleh  para pejabat. Termasuk  dalam  masalah  kebijakan  ekonomi,  semua  ditentukan  oleh  para pejabat,  bukan  oleh  sejarah  masa  lalu  yang  kini  nyaris  sudah  dilupakan orang.  Siapa  yang  menjabat  di  bidang  ekonomi,  monenter,  perbankan,  dan sejenisnya,  maka  mereka  adalah  orang-orang  yang  menentukan  arah kebijakan  ekonomi  negara  ini.  Di  zaman  penguasa  orde  baru,  Soeharto menyebut  bahwa  ekonomi  negara  kita  adalah  ekonomi  Pancasila.  Lalu ekonomi  Pancasila  itu  apa  dan  bagaimana?  Jawabnya  kembali  kepada kebijakan  subjektif  para  pejabat  yang  berkuasa  saat  itu,  tentunya  di  bawah kemauan Soeharto.
Kata kunci: Syariat Islam, Ekonomi

## Abstract
Historically  Islam  does  have  a  large  stock  in  the  formation  of  this  country.  But where to go and the direction of state policy system, it is not always determined by the  majority  shareholder.  Nor  is  it  determined  by  the  religion  of  the  majority population. And  certainly  not  the  kind  of  country  that  we call capitalist  or  non- capitalist countries. All economic policy in our country, or maybe even in all over the country are determined by 'the man behind the gun', that is, those who are ruled today. Easy  terms,  determined  by manajer. Including  in  matters  of  economic policy,  all  determined  by  officials  and  not  by  the  past  history  now  almost  been forgotten. Who served in economics, monenter, banking, and the like, then they are the ones who determine the direction of economic policy of this country. In the era of  the  New  Order  ruler,  Suharto  said  that  the  economy  of  our  country  is  the
economic ideology. Then the Pancasila economy what and how? The answer back to the subjective policy officials of the ruling at the time, of course, under the will of Suharto.
Keywords: Islamic Shari'a, Economics

## Pendahuluan
Perkembangan syariah, Hukum Islam, sangat berarti dalam era new economy dunia sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika disatu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Dalam  era  “Ekonomi  Baru”, dan  posisi  hukum  semakin  diperlukan guna mengaturnya.  Budaya  global  juga  antara  lain  disemarakkan  dengan perkembangan  “Ekonomi  Islam”  yang  merupakan  hasil  serangkaian “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah ekonomi dalam wajah kekinian Pengkajian  hukum  Islam  di  lingkungan  akademis,  khususnya  di  fakultas hukum  bukanlah  hal  baru,  namun  masih  membutuhkan  pemikiran  untuk memperbaharui  muatannya  sehingga  mampu  menjawab  problematika  yang muncul. Problematika muncul dalam bidang ideology, politik, sosial budaya, hankam,  ekonomi,  HAM  dan  teknologi  terkadang  membutuhkan  suatu pemecahan  dari  aspek  hukum  Islam.  Dalam    tataran  ideologi  perdebatan dikalangan  pemperhati  Hukum  Islam  muncul  tatkala  pencanangan  asas tunggal, masalah presiden wanita, parpol berlabel agama dan sederet masalah politik,  serta  usulan  amandemen  pasal  29  UUD  tidak  terlewatkan perdebatannya  diantara  pemerhati  hukum  Islam.  Perdebatan  di  arena  politik muncul seiring dengan perkembangan Hukum Islam. 1
Hukum  Islam  secara  garis  besar  mengenal  dua  macam  sumber hukum,  pertama  sumber  hu kum  yang  bersifat  “ naqliy ”dan  sumber  hukum yang  bersifat  “ aqliy ”.  Sumber  hukum naqliy ialah  Al  Quran  dan  Assunnah, sedangkan  sumber  hukum  aqliy  ialah  usaha  menemukan  hukum  dengan mengutamakan  olah  pikir  dengan  beragam  metodanya. 2 Kandungan  hukum dalam  Al - Qur’an  dan  Hadist  kadangkala  bersifat  prinsipil  yang  general (zanni) sehingga perlu interpretasi. Al- Qur’an dan hadis sebagai sumber ilmu syari’ah,  dengan  bantuan  ulum  al -quran  dan  ulumal-hadis,  meliputi  tiga hukum:  Pertama,  hukum  yang  menyangkut  keyakinan  orang  dewasa (mukalaf).  Kedua,  hukum-hukum  etika (akhlak) yang  menagatur  bagaimana seharusnya  orang  itu  berbuat  kebaikan  dan  meninggalkan  kejelakan. Ketiga, hukum-hukum  praktis (‘amalyah) yang  mengatur  perbuatan,  ucapan, perikatan,  dan  berbagai  tindakan  hukum  seseorang.  Hukum  yang  mengatur hubungan  antara  manusia  sebagai individu dengan  individu  lainnya  dalam hubungannya  dalam  perikatan,  pertukaran,  dan  kepemilikan  harta  dan hubungan  lain  melahirkan  hukum  perdata  (al-ahkam  al-madaniyyah),  dalam aspek inilah lahirlah Hukum Ekonomi Islam.
1 Al-Bagdadi Abdul Qahir, Al Farq Bayr Al Firaq, (Beirut: Al-Ataq Al-Jaddah, 1973), hlm. 79-81
2 Khallaf Abdul Wahhab, Mashadiru- ‘t - Tasyri’i’I – Islami Fima la Nashsha, (Kwait: fihi, Darul Qalam, 1972), hlm. 67
Ekonomi  Islam  dalam  tiga  dasawarsa  ini  mengalami  kemajuan yang  pesat,  baik  dalam  kajian  akademis  di  perguruan  tinggi  maupun  dalam praktek  operasional.  Dalam  bentuk  pengajaran,  ekonomi  Islam  telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia  dan lain-lain. Dalam bentuk  praktek,  ekonomi  Islam  telah  berkembang  dalam  bentuk  lembaga perbankan  dan  juga  lembaga-lembaga  Islam  non  bank  lainnya.  Sampai  saat ini, lembaga perbankan dan lembaga  keuangan Islam lainnya telah menyebar ke 75 negara termasuk ke negara barat. 3
Di indonesia, perkembangan  ekonomi  Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah di ajarkan di beberapa  perguruan  tinggi  negeri  maupun  swasta.  Perkembangan  ekonomi islam telah  mulai  mendapatkan  momentum  sejak  didirikannya  Bank Muamalat  pada  tahun  1992. 4 Berbagai  Undang-Undang  yang  mendukung tentang  sistem  ekonomi  tersebut  mulai  dibuat,  seperti  UU  No.  7  tahun  1992 Tentang  Perbankan  sebagaimana  yang  telah  di  ubah  dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank  Indonesia  (BI)  yang  dalam  Pasal  10,  menyatakan  bahwa  BI  dapat menerapkan policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. 5

## Makna Syariat Islam
Syariat  dalam  kamus  diartikan  sebagai  ajaran  pokok.  Akan  tetapi Syariat  dalam  konteks  wacana  yang  berkembang  di  Indonesia  dimaknai sebagai  hukum-hukum  Islam  pada  umumnya,  padahal  aspek  hukum merupakan sebagian saja dari bangunan Syariah Islam. 6
Istilah lain yang populer di Indonesia adalah hukum Islam. Kata ini merupakan istilah khas Indonesia dan tidak didapati dalam al- Qur’an maupun al-Sunnah. 7 Hukum  Islam  didefinisikan  sebagai  seperangkat  peraturan berdasarkan  wahyu  Allah  dan  hadis  Rasulullah  SAW  tentang tingkah  laku orang mukallaf yang  diyakini  mengikat  untuk  semua  yang  beragama  Islam. 8 Hukum  Islam  dapat  dikategorikan  menjadi  dua  macam,  yaitu  Hukum  Islam kategori Syari‘ah dan  Hukum  Islam  kategori fiqh. 9 Syari‘ah kebenarannya bersifat  mutlak  dan  otoritatif sedangkan fiqh cenderung  bersifat  relatif  dan
3 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia. (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 157
4 M.  Dawam  Rahardjo  (2004), “ Menegakkan  Syariat  Islam  di  Bidang  Ekonomi” ,  kata pengantar Buku
5 Sutan  Remy  Sjahdeini, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia, Op, cit, hlm 156
6 Secara bahasa, syariat berasal dari kata syara’ yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu  atau  dari  kata  Asy- Syir  dan  Asy  Syari’atu  yang  berarti  suatu  tempat  yang dapat menghubungkan  sesuatu  untuk  sampai  pada  sumber  air  yang  tak  ada  habis-habisnya  sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya.
7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 3
8 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5
9 Fiqh berarti faham, baik faham secara mendalam atau tidak. Lihat Ibn Manzur, Lisan al- ‘Arab , jil. 4. (Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al- Ta’lif wa al -Tarjamah, 1954), hlm. 522
liberal. 10 Hukum  Islam  dalam  pengertian  di  sini  lebih  dekat  dan  pas  dengan pengertian  fiqh 11 yakni  hukum  yang  mempunyai  karakteristik  Islam  dengan dasar wahyu .12
Ahli  hukum  Islam  (fuqaha)  mendefinisikan  fiqh dalam  dua  sisi, yaitu  fiqh  sebagai  ilmu  dan  fiqh  sebagai  hasil  ilmu.  Sisi  yang  terakhir  ini disebut  dengan  kumpulan  hukum- hukum  syara’  yang  dihasilkan  melalui ijtihad. Fiqh sebagai ilmu didefinisikan oleh Abu Zahrah dengan “ilmu yang mengupayakan lahirnya huk um syara’ amali dari dalil - dalil rinci” (satuan teks
Al- Qur’an dan hadis). 13
Dari  definisi  tersebut  di  atas  memperlihatkan  bahwa  apapun  yang dikeluarkan  dari  fiqh  adalah  suatu  produk  penalaran  (ijtihad)  yang  berarti pula  menerima  konsekuensi-konsekuensinya sebagai  ilmu.  Di  antara konsekuensi-konsekuensi itu adalah bahwa fiqh sebagai ilmu adalah skeptis, fiqh  sebagai  ilmu  bersedia  untuk  diuji  dan  dikaji  ulang,  fiqh  sebagai  ilmu, tidak kebal kritik. 14
Mahmood  Zuhdi  dalam  syarahan  perdananya  yang  menghimpun dari  beberapa  pendapat  para  ulama  menjelaskan  tentang  perbedaan pemahaman  antara Syari‘ah dan Fiqh.  Hukum  Islam  yang  dikategorikan Syari‘ah diartikan  sebagai khitab Allah  yang  berkaitan  dengan  perbuatan mukallaf. Khitab atau  pesan  ini  disampaikan  oleh  Allah  kepada  manusia melalui  Rasulullah  SAW  dalam  bentuk  wahyu  yang  terkandung  dalam  al- Qur’an  dan  al -Sunnah.  Dengan  kata  lain  hukum  Islam  yang  dikategorikan Syari‘ah  ialah  ketentuan -ketentuan  Allah  tentang  hidup  manusia  yang terdapat  dalam  al-Quran  dan  al-Sunnah,  baik  secara  langsung  atau  tidak langsung.
Wahyu  sifatnya muqaddas yaitu  sesuatu  yang  bersifat  murni  dan tidak  mengandung  cacat  atau  cela  apapun.  Kebenarannya  bersifat  mutlak, tanpa  syarat.  Cakupannya syumul, lengkap  dan  komprehensif,  kekuatannya bersifat alami,  universal  dan  abadi. 15 Khitab atau  pesan  yang  terkandung dalam  wahyu  itu  sendiri  tidak  dapat  diketahui  dengan  jelas  kecuali  melalui pemahaman  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  yang  normal  pemikirannya.
10 Menurut Al Amidi fiqh merupakan ilmu tentang seperangnkat hukum syara’ yang bersifat furu’iyah yang  didapatkan  melalui  penalaran  dan istidlal.  Lihat  Saifudin  Al  Amidi, al-Ihkam  fi Usul al-Ahkam. (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), Jilid. I,, hlm. 8
11 Al-Syaukani mendefinisikan fiqh sebagai memahami hukum-hukum syarak yang bersifat amali berdasarkan pada dalil-dalinya yang terperinci. Lihat Al-Syawkani (t.t.), Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al- Haq min ‘Ilm al -Usul. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 3 12 Juhaya  S.  Praja ,  “Aspek  Sosiologi  dalam  Pembaharuan  Fiqh  di  Indonesia”,  dalam Epistemologi Syara’ Mencari Format Baru Fiqh Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.  119.  Lihat  pula  Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddiqy, Filsafat  Hukum  Islam. Jakarta:  Bulan Bintang, 1993), cet V, hlm. 44
13 Muhammad  Abu  Zahrah, Usul  al-Fiqh. (Mesir:  Dar  al-Fikr  al- ‘Arabi, ttp), hlm.  5  dan bandingkan  Abd  al-Wahhab Khallaf, Ilmu Usul  al-Fiqh. (Jakarta:  al-Majlis  al- A’la  al -Indunisi  li ad- Da’wah al_islamiyah, 1972), hlm. 11.
14 Abdul  Wahab Afif, Fiqh  (Hukum  Islam)  antara  Pemikiran  Teoritis  dengan  Praktis. (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, ttp), hlm. 5
15 Mahmood  Zuhdi, Pengantar  Undang-undang  Islam  di  Malaysia. (Kuala  Lumpur: Penerbit Universiti Malaya,1997), hlm. 25-26
Pemahaman  ini  disebut  dengan  istilah fiqh.  Berdasarkan  pada  konsep  ini, hukum  yang  dipahami  dari  konsep khitab disebut  sebagai  hukum fiqh, yaitu hukum yang dipahami dari al- Qur’an dan al -Sunnah. 16

## Perkembangan Penegakan Syariat Islam dalam Bidang Ekonomi
Sekilas tentang Ekonomi Islam

## Pengertian dan Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda,  akan  tetapi  semuanya  bermuara  pada  pengertian  yang  relatif sama.  Menurut  M.  Abdul  Mannan,  ekonomi  Islam  adalah “ sosial  science which  studies  the  economics  problems  of  people  imbued  with  the  values  of Islam ” . 17 Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah  “ the  muslim  thinkers’  response  to  the  economic  challenges  of  their times.  This  response  is  naturally  inspired  by  the  teachings  of Qur’an  and Sunnah as well as rooted in them ” .18
Dari  berbagai  definisi  tersebut,  dapatlah  disimpulkan  bahwa ekonomi  Islam  adalah  suatu  ilmu  pengetahuan  yang  berupaya  untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan- permasalahan ekonomi  dengan  cara-cara  yang  Islami (berdasarkan ajaran- ajaran  agama  Islam). 19 Sedangkan  prinsip-prinsip  dasar  ekonomi  Islam menurut Umer Chapra 20 adalah sebagai berikut:
a) Prinsip  Tauhid.  Tauhid  adalah  fondasi  keimanan  Islam.  Ini  bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja  oleh  Allah  SWT,  bukan  kebetulan,  dan  semuanya  pasti memiliki  tujuan.  Tujuan  inilah  yang  memberikan  signifikansi  dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.
16 Mahmood  Zuhdi  (1997), Hukum  Islam  Semasa  di  Malaysia:  Prospek  dan  Cabaran. Syarahan Perdana di Universiti Malaya pada hari Sabtu, 16 Agustus 1997, hlm. 9-10
17 M.  Abdul  Mannan, Islamic  Economics;  Theory  and  Practice, (Cambride:  Houder  and Stoughton Ltd., 1986), hlm. 18
18 Muhammad  Nejatullah  Siddiqi  (1991),  “Islamic  Economic  Thought:  Foundations, Evolution  and  Needed  Direction”,  dalam  AbulHasan  M.  Sadeq et  al. (eds.), Development  and Finance  in  Islamic, Petaling  Jaya:  International  Islamic  University  Press,  h.  21.  Bandingkan dengan definisi yang dikemukakan Akram Khan, “Islamic economics aims at the study of human falah  [well-being]  achieved  by  organizing  the  resources  of  the  earth  on  the  basis  of  cooperation and participation”.  Lihat Muhammad  Akram Khan (1 994), An Intrduction to Islamic Economics, Islamabad:  IIIT  Pakistan,  h.  33. Dan  juga  definisi  Khurshid  Ahmad,  ekonomi  Islam  adalah  “a sistematic  effort  to  try  to  understand  the  economic  problems  and  man’s  behaviors  in  relation  to that problem from an Islam ic perspective”. Khursid Ahmad (1992) dalam M. Umer Chapra, What is Islamic Economics, (Jeddah: IRTI – IDB, h. 19.
19 Lihat  M.  B.  Hendrie  Anto, Pengantar  Ekonomika  Mikro  Islami, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm.  10-11;  Syed  Mohd.  Ghazali  Wafa  Syed  Adwam  Wafa et  al. (2005), Pengantar  Perniagaan  Islam, Petaling  Jaya:  Pearson  Malaysia  Sdn.  Bhd.,  hlm.  50;  Mohammad Daud  Ali, Sistem  Ekonomi  Islam,  Zakat  dan  Wakaf, (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia, 1988), hlm. 18
20 M.  Umer  Chapra, Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi, (terj.)  Ikhwan  Abidin, The  Future  of Economics: An Islamic Perspective, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 202-206
b) Prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi. Ia dibekali  dengan  perangkat  baik  jasmaniah  maupun  rohaniah  untuk dapat  berperan  secara  efektif  sebagai  khalifah-Nya.  Implikasi  dari prinsip  ini  adalah:  (1)  persaudaraan  universal,  (2)  sumber  daya  adalah amanah, (3), gaya hidup sederhana, (4) kebebasan manusia.
c) Prinsip  keadilan.  Keadilan  adalah  salah  satu  misi  utama  ajaran  Islam. Implikasi  dari  prinsip  ini  adalah:  (1)  pemenuhan  kebutuhan  pokok manusia,  (2)  sumber-sumber  pendapatan  yang  halal  dan  tayyib,  3) distribusi pendapatan dan kekayaan  yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.

## Tujuan Ekonomi Islam
Tujuan  utama  Syari‘at  Islam  adalah  untuk  mewujudkan kemaslahahan  umat  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Ini  sesuai dengan  misi  Islam  secara  keseluruhan  yang rahmatan  lil‘alamin .  Al- Syatibi dalam al-Muwafaqat 21 menegaskan: قﻼطﺎﺑ ﻖﻠﺨﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟ ﺖﻌﺿو ﺎﻤﻧا ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا نا مﻮﻠﻌﻣو
“ Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahahan makhluk secara mutlak ”.
Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradawi menyatakan: ﷲ ﻢﻜﺣ ﻢﺜﻓ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﻨﯾا
“ Di mana ada maslahah, di sanalah hukum Allah ”. 22
Dua  ungkapan  tersebut  menggambarkan  secara  jelas  bagaimana eratnya  hubungkait  antara  Syariat  Islam  dengan  kemaslahahan.  Ekonomi Islam  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  Syariat  Islam,  tujuannya tentu  tidak  lepas  dari  tujuan  utama  Syariat  Islam.  Tujuan  utama  ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan  akhirat  (falah),  serta  kehidupan  yang  baik  dan  terhormat  (al- hayah  al-tayyibah). 23 Ini  merupakan  definisi  kesejahteraan  dalam pandangan  Islam,  yang  tentu  saja  berbeda  secara  mendasar  dengan pengertian  kesejahteraan  dalam  ekonomi  konvensional  yang sekuler  dan materialistik. 24
Secara terperinci, tujuan ekonomi  Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:  (1)  Kesejahteraan  ekonomi  adalah  tujuan  ekonomi  yang
21 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, ttp), juz 2, hlm. 19
22 Yusuf al-Qaradawi, al-Ijtihad al- Mu‘asir, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), hlm. 68 23 Al-Quran  menyebut  kata falah dalam  40  tempat. Falah mencakup  konsep  kebahagiaan dalam  dua  dimensi  yaitu  dunia  dan  akhirat.  Kebahagiaan  dimensi  duniawi, falah mencakup  tiga aspek,  yaitu:  (1)  kelangsungan  hidup,  (2)  kebebasan  dari  kemiskinan,  (3)  kekuatan  dan kehormatan.  Sedangkan  dalam  kebahagiaan  dimensi  akhirat, falah mencakup  tiga  aspek  juga, yaitu: (1) kelangsungan  hidup  yang abadi di akhirat, (2) kesejahteraan abadi, (3) berpengetahuan yang  bebas  dari  segala  kebodohan. Falah hanya  dapat  dicapai  dengan  suatu  tatatan  kehidupan yang baik dan terhormat (hayah al-tayyibah). Lihat M. B. Hendrie Anto (2003), op.cit., hlm. 7.
24 Muhammad  Akram  Khan  (1989),  “Methodology  of  Islamic  Economics”  dalam  Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications,  hlm. 59; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed  Adwam  Wafa et al. (2005), op.cit., hlm. 53; M. B. Hendrie Anto (2003), op.cit., hlm. 7
terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat  dan  negara.  (2)  Tercukupinya  kebutuhan  dasar  manusia, meliputi  makan,  minum,  pakaian,  tempat  tinggal,  kesehatan,  pendidikan, keamanan  serta  sistem  negara  yang  menjamin  terlaksananya  kecukupan kebutuhan dasar secara adil. (3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir. (4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. (5) Menjamin kebebasan individu. (6)  Kesamaman hak dan peluang. (7)  Kerjasama dan keadilan. 25

## Metodologi Ekonomi Islam
Para pakar ekonomi Islam (seperti Masudul Alam Chaoudoury, M Fahim  Khan,  Monzer  Khaf,  M.  Abdul  Mannan,  dan  lain-lain)  telah merumuskan  metodologi  ekonomi  Islam  secara  berbeda,  tetapi  dapat ditarik  garis  persamaan  bahwa  semunya  bermuara  pada  ajaran  Islam. Metodologi Ekonomi Islam, dapat diringkaskan sebagai berikut. 26
a) Ekonomi  Islam  dibentuk  berdasarkan  pada  sumber-sumber  wahyu, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Penafsiran terhadap dua sumber tersebut mestilah  mengikuti  garis  panduan  yang  telah  ditetapkan  oleh  para ulama muktabar, bukan secara membabi buta dan ngawur. 27
b) Metodologi  ekonomi  Islam  lebih  mengutamakan  penggunaan  metode induktif.
c) Ekonomi Islam dibangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan Syariat  Islam,  seperti  nilai  keadilan,  sederhana,  dermawan,  suka berkorban dan lain-lain.
d) Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif.
e) Tujuan  utama  ekonomi  Islam  adalah  mencapai falah di  dunia  dan akhirat.

## Perkembangan Penegakan Ekonomi Islam di Indonesia
Di Indonesia, praktek ekonomi Islam, khususnya aspek perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia  (BMI)  dan  Bank-bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS). Namun,  pada  dekade  hingga  tahun  1998,  perkembangan  bank  syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No 10 tahun 1998  tentang  perbankan,  tidak  ada  perangkat  hukum  yang  mendukung
25 Anas Zarqa , “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), hlm. 29-38
26 Joni  Tamkin  Bin  Borhan  (2002),  “Metodologi  Ekonomi  Islam:  Suatu  Analisis Perbandingan”,  dalam Jurnal Usuluddin, No.  15,  Kuala  Lumpur:  Akademi  Pengajian  Islam, Universiti  Malaya,  hlm.  77-83;  Farhad  Nomani  dan  Ali  Rahnema  (1994), Islamic  Economic Systems, London:  Zed Books  Ltd., hlm. 2-19; Muhammad  Akram Khan (1989), op.cit., hlm. 53- 60;  Monzer  Kahf  (1989),  “Islamic  Economics  and  Its  Methodology”  dalam  Aidit  Ghazali  dan Syed  Omar  (eds.), Readings  in  The  Concept  and  Methodology  of  Islamic  Economics, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hlm. 43-48.
27 M. Abdul Mannan (1986), op.cit., hlm. 13-27
sistem operasional bank syariah, kecuali UU No 7 Tahun 1992 dan PP No 72 Tahun 1992.
Berdasarkan  UU  No  7  Tahun  1992  itu  bank  syariah  dipahami sebagai  bank  bagi  hasil.  Selebihnya  bank  syariah  harus  tunduk  kepada peraturan  perbankan  umum  yang  berbasis  konvensional.  Karenanya manajemen  bank-bank  syariah  cenderung  mengadopsi  produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”, dengan variasi produk yang terbatas.  Akibatnya  tidak  semua  keperluan  masyarakat  terakomodasi  dan produk  yang  ada  tidak  kompetitif  terhadap  semua  produk  bank konvensional.
Sementara PP No 72 Tahun 1992 (pasal 6) yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UU No 7 Tahun 1992 menentukan bahawa bank  umum  dan  BPR  yang  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha  yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya.
Peraturan  itu  menjadi  penghalang  bagi  berkembangnya  bank syariah,  karena  jalur  pertumbuhan  jaringan  kantor  bank  syariah  hanya melalui  perluasan  kantor  bank  syariah  yang  telah  ada  atau  pembukaan bank  baru  yang  relatif  besar  ongkosnya.  Situasi  demikian  membuat  BMI menjadi pemain tunggal di pasar dengan sejumlah problemanya, terutama berkaitan dengan masalah pengelolaan likuiditas dan mitra kerjasama.
Dengan  diberlakukannya  Undang-undang  No  10  tahun  1998 tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992  tentang perbankan, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Semakin kokoh  lagi  setelah  didukung  UU  No.  23  tahun  1999  tentang  Bank Indonesia  Pasal  10,  yang  menyatakan  bahawa  BI  dapat  menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Selain  mengatur  Bank  Syariah,  kedua  UU  tersebut  menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai menerapkan sistem perbankan  ganda  atau dual  banking  system,  yaitu  penggunaan  perbankan konvensional  dan syariah  yang  berjalan  secara  paralel.  Maka,  kemudian lahir  unit  usaha  syariah  seperti  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM),  Bank  IFI cabang  usaha  syariah,  Bank  Bukopin  cabang  usaha  syariah,  Bank  Jabar cabang usaha syariah, Bank BNI 46 Syariah, Bank Danamon Syariah dan menyusul beberapa bank konvensional lainnya yang sudah berminat untuk membuka  cabang  syariah  atau  mengkonversikan  salah  satu  anak perusahaannya menjadi fully syariah implemented. 28
UU  No.  10/1998,  BI  mengakui  keberadaan  Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional
Saat  ini  telah  muncul  berbagai  institusi  perbankan  yang  dapat digolongkan  sebagai  pengembangan  perbankan  Syariah  di  Indonesia,
28 Antonio,  Muhammad  Syafi’i , Bank  Islam  dari  Teori  ke  Praktek. (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001), hlm.  25-28.  Lihat  pula  Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Kewangan  Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. (Yogyakarta: EKONISIA., 2004), hlm. 28-30
selain yang fully syariah implemented, perbankan yang mengamalkan dual banking  system dan  BPRS,  yaitu Baitul  Mal  Wattamwil (BMT)  yang jumlahnya ribuan. 29
Baitul  Mal  wat-Tamwil,  disingkat  BMT,  merupakan  kelompok swadaya  masyarakat  sebagai  lembaga  ekonomi  rakyat  yang  berupaya mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dengan  sistem  bagi hasil  untuk  meningkatkan  kualitas ekonomi  pengusaha  kecil  bawah  dan kecil  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan. 30 BMT  berdiri  dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga  ekonomi  rakyat  kecil.  BMT  berupaya  mengembangkan  usaha- usaha  produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan  kegiatan  ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syari’ah dan prinsip koperasi .31
Prakteknya  BMT  melaksanakan  dua  jenis  kegiatan  yaitu  Baitul Tamwil  dan  Baitul  Mal.  Baitul  Tamwil  bergiat  mengembangkan  usaha- usaha produktif  dan  investasi  dalam  meningkatkan  kualitas  kegiatan pengusaha  kecil  bawah  dan  kecil  dengan  mendorong  kegiatan  menabung dan  menunjang  pembiayaan  ekonomi.  Sedangkan  baitul  Mal  menerima titipan  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  serta  menjalankannya  sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
Menurut Dawam Rahardjo, pendirian dan perkembangan BMT di Indonesia  dipelopori  oleh  Muhammadiyah, 32 suatu  ormas  yang  menganut paham purifikasi (pemurnian) ajaran Islam dan cenderung kepada reformis modernis  yang  berpusat  di  Yogyakarta.  Diduga,  karakteristik  itu berimplikasi  pada  sikap  para  jemaahnya  terhadap  pengembangan perbankan  Syariah.  Muhammadiyah  lebih  terbuka  dan  cepat  menerima daripada  ormas  lain. 33 Kader-kader  Muhammadiyah  dengan  aktif melakukan  promosi  dan  aktivitas  dalam  hal  perbankan  Syariah,  di antaranya dengan mendirikan BMT-BMT.
Selain  itu,  dalam  kenyataannya,  keberadaan  perbankan  Syariah masih  berpusat  di  masyarakat  perkotaan  dan  lebih  melayani  pada  usaha- usaha  golongan  menengah  ke  atas. Sementara  umat  Islam  Yogyakarta yang  menginginkan  bermu‘amalah  secara  Islam  tidak  hanya  yang  berada
29 Harisman  (Karo  Perbankan  Syariah  BI),  “prospek  Perbankan  Syariah  Tahun  2003”, Harian Umum Republika, (11 November 2002), hlm. 20 kolom 3
30 Hal  ini  sangat  relevan  dengan  kajian  yang  dilakukan  Saad  al-Harran  di  Malaysia  yang diterbitkan  dalam  bentuk  buku  iaitu  Saad  al-Harran et  al. (1994), Islamic  Marketing  Strategy Eradicating Rural Poverty in Malaysia. Selangor: Pelanduk Publication
31 Lihat  PINBUK, Pedoman  Cara  Pembentukan  BMT. (Jakarta:  Pusat  Inkubasi  Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), ttp), hlm. 2
32 M.  Dawam  Rahardjo, “Menegakkan  Syariat  Islam  di  Bidang  Ekonomi”,  kata  pengantar Buku Bank  Islam. (Jakarta:  Rajawali  Press, 2004), hlm.  xxii;  Soertiana  Nitisoemantri, “Muhammadiyah  dan  Perkembangan  Mu‘amalah  Kontemporer”,  dalam  Muhammad  Azhar et  al. (eds.), Pengembangan  Pemikiran  Keislaman  Muhammadiyah:  Purifikasi  dan  Dinamisasi. (Yogyakarta: LPPI UMY dan Majlis Tarjih Muhammadiyah, 2000), hlm. 77-84
33 Abdul Mughits , “Sosialisasi Bank Syariah di Kantong - kantong NU”, dalam Irwan Kelana et  al. (eds.), Perbankan  Syariah  Masa  Depan. (Jakarta:  Senayan Abadi  Publishing, 2003), hlm. 59-60
di kota tetapi juga mereka yang berada di pinggiran kota dan desa. Mereka umumnya  memiliki  perusahaan  yang  relatif  kecil  dan  terbatas.  Untuk  itu, sekalipun sudah cukup banyak didirikan bank-bank Syariah di Yogyakarta, namun  mereka  (kaum  muslimin  di  desa  ataupun  muslimin  di  kota  yang mempunyai  perusahaan  kecil)  masih  belum  mendapatkan  akses  yang optimum kepada perbankan Syariah.
Karena  itulah  dikembangkan  institusi-institusi  keuangan  Syariah mikro  yang  dapat  berinteraksi  dengan  umat  di  desa  dengan  kemudahan memberikan  pembiayaan  usaha-usaha  kecil  yang  diberi  nama  Baitul  Mal wat-Tamwil (BMT). 34 Barangkali unit-unit keuangan Syariah kelas mikro inilah  yang  memberikan  keunikan  terhadap  perkembangan  institusi keuangan Syariah di Indonesia dibandingkan dengan yang berkembang di negara-negara  Islam  lainnya.  Skala  usaha  seperti  ini  nampaknya  kurang atau  memang  tidak  dikembangkan  di  Timur  Tengah  dan  juga  Malaysia serta Brunei,  karena  perbedaan  tingkat  pendapatan  per  kapita penduduknya.  Mereka  lebih  tinggi  pendapatannya  dan  lebih  banyak tinggal  di  kota.  Mereka  lebih  mudah  dan confident untuk  mendapatkan akses kepada perbankan syariah .35

## Perbankan Syariah Di Indonesia
Pengembangan  perbankan  syariah  nasional  pada  dasarnya merupakan  bagian  dari  program  restrukturisasi  perbankan  nasional. Sedikitnya  ada  empat  hal  yang  menjadi  tujuan  pengembangan  perbankan yang berdasarkan prinsip Islam tersebut.
Pertama,  memenuhi  keperluan  jasa  perbankan  bagi  masyarakat yang  tidak  dapat  menerima  konsep  bunga. Kedua,  terciptanya dual banking  system di  Indonesia  yang  mengakomodasikan  baik  perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang  sehat  dan  perilaku  bisnis  yang  berdasarkan  nilai-nilai  moral,  yang pada gilirannya akan meningkatkan market disciplines dan pelayanan bagi masyarakat.
Ketiga,  mengurangi  risiko  sistemik  dari  kegagalan  sistem keuangan  di  Indonesia.  Karena  pengembangan  bank  syariah  sebagai alternatif  dari  bank  konvensional  akan  memberikan  penyebaran  risiko keuangan  yang  lebih  baik. Keempat, mendorong  peran  perbankan  dalam menggerakkan  sektor  riil  dan  membatasi  kegiatan  spekulasi  atau  tidak produktif  karena pembiayaan  ditujukan  pada  usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral. 36
Praktek ekonomi Islam dalam aspek asuransi Syariah di Indonesia dimulai  sejak  tahun  1994  yang  ditandai  dengan  pendirian  PT  Asuransi Takaful  Indonesia.  Setelah  itu,  jasa  asuransi  yang  dikelola  berdasarkan
34 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Kewangan  Syariah;  Deskripsi  dan  Ilustrasi. (Yogyakarta: EKONISIA.,2004), hlm. 97
35 Sulistyowati , “Mengembangkan Franchise BMT - BMI”, dalam Irwan Kelana et al. (eds.), Perbankan Syariah Masa Depan. (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2003), hlm. 156.
36 Mulya E Siregar dan Nasirwan, op.cit.
prinsip  syariah  mulai  dikembangkan  baik  oleh  lembaga  asuransi full syariah ataupun perusahaan asuransi yang mengembangkan divisi syariah. Keberadaan  asuransi  syariah  didorong  oleh  anjuran  adanya  upaya-upaya menuju  kepada  perencanaan  masa  depan  dengan  sistem  proteksi  yang dikenal  dalam  mekanisme  asuransi  dan  keyakinan  sebagian  masyarakat bahwa  pengelolaan  asuransi  harus  sejalan  dengan  kaidah  dan prinsipsyariah  khususnya  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  yang bebas riba, maysir dan gharar.
Perbedaan  mendasar  dalam  produk  asuransi  syariah  adalah  cara pengelolaan risiko yang menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko  diantara  peserta  asuransi  (risk  sharing).  Selain  perbedaan  cara pengelolaan risiko, ada  perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah  dan  terbebas  dari  unsur  ribawi.  Sepanjang  2005,  asuransi  syariah masih  menunjukkan  perkembangan  yang  cukup  pesat.  Sebanyak  sepuluh perusahaan  asuransi  konvensional  membuka  cabang  syariah,  terdiri  atas delapan  perusahaan  asuransi  kerugian  dan  satu  perusahaan  reasuransi. Dengan  demikian,  sampai  akhir  2005  terdapat  24  perusahaan  asuransi syariah  dengan  rincian  tiga  perusahaan  asuransi  yang  beroperasi  penuh secara syariah dan 21 cabang asuransi syariah serta 3 reasuransi syariah. 37
Praktek  ekonomi  Islam  dalam  aspek  pasar  modal  Syariah  mulai diperkenalkan  kepada  masyarakat  Indonesia  pada  tahun  2000  ditandai dengan peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT  Danareksa  Investment  Management.  Pembentukan  JII  tentunya dilandasi  tujuan  untuk  memfasilitasi  pelaku  pasar  modal  yang membutuhkan  sumber  dana  dan  produk  investasi  berbasis  syariah 38 di pasar  saham.  Namun  mengingat  JII  tidak  diperdagangkan  dalam board tersendiri  maka  hingga  saat  ini  masih  sulit  untuk  menentukan  nilai investasi yang dilandasi oleh motif investasi yang didasari prinsip syariah.
Dalam  rangka  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  yang memiliki  motif  investasi  didasari  prinsip  syariah  dan  dilandasi  oleh keyakinan  akan  potensi  berkembangnya  pasar  modal  berbasis  syariah menjadi  salah  satu  pilar  kekuatan  industri  pasar  modal  Indonesia,  Badan Pengawas  Pasar  Modal  (BAPEPAM) - Departemen  Keuangan  Indonesia, di  dalam Master  Plan Pasar  Modal  Indonesia  telah  mencanangkan  dua strategi  utama  pengembangan  pasar  modal  berbasis  syariah.  Strategi tersebut mencakup penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong
37 Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 48.
38 Terhadap  emiten  yang  dimasukkan  dalam  JII  terdapat  beberapa  persyaratan  tambahan antara lain emiten tidak diperkenankan memiliki: (i) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (ii) lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan  asuransi  konvensional;  (iii)  usaha  yang  memproduksi,  mendistribusi,  dan  memperdagangkan makanan dan  minuman  yang  tergolong  haram; dan (iv)  usaha  yang  memproduksi,  mendistribusi, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat
pengembangan  dan  penciptaan  produk-produk  pasar  modal  berbasis syariah.  Penyusunan  kerangka  hukum  dimaksud  dinilai  strategis mengingat  para  pelaku  pasar  modal  berbasis  syariah  memerlukan peraturan  yang memberikan kepastian hukum dan sekaligus perlindungan hukum  khususnya  untuk  aspek-aspek  syariah  yang  belum  dicakup  dalam peraturan  yang  ada  saat  ini.  Sedangkan  pengembangan  berbagai  produk pasar  modal  berbasis  syariah  diperlukan  untuk  menarik  para  pelaku dengan berbagai preferensinya.
Dalam  tahun  2005  kinerja  saham  yang  tergolong  dalam  JII menunjukkan  peningkatan,  sebagaimana  tercermin  dari  indeks  dan  nilai kapitalisasi pasar JII yang mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan tersebut  seiring  dengan  kondisi  pasar  saham  yang  sedang bullish yang tercermin  pada  Indeks  Harga  Saham  Gabungan  (IHSG)  yang  meningkat 16,2% menjadi 1162,64 pada akhir tahun laporan, disamping saham-saham yang  tergolong  dalam  JII  tergolong  saham blue  chip yang  juga  masuk dalam kategori LQ- 45. Secara point to point, indeks JII meningkat 21,8% dari 164,029 pada akhir 2004 menjadi 199,75 pada akhir 2005. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar meningkat 48,4% dari Rp 263,9 triliun menjadi Rp 397,9 triliun.
Praktek  ekonomi  Islam  dalam  bentuk  reksadana  syariah  mulai diperkenalkan  di  Indonesia  sejak  tahun  1997  dengan  diterbitkannya reksadana Danareksa Syariah oleh Danareksa Investment Management. Di awal  perkembangannya  reksadana  syariah  belum  banyak  memperoleh perhatian  masyarakat,  namun  sejalan  dengan booming reksadana  pada tahun  2004,  reksadana  syariah  menunjukkan  pertumbuhan  yang  pesat, ditandai  dengan  diterbitkannya  7  reksadana  syariah  yang  mendorong peningkatan NAB reksadana syariah sebesar Rp 459 miliar (586,2%).
Sepanjang  tahun  2005,  secara  umum  pasar  reksadana  nasional mengalami redemption yang sangat signifikan sehingga terjadi penurunan NAB sekitar Rp 75,6 triliun (72,7%) dari tahun 2004. Hal yang sama juga dialami  sejumlah  reksadana  syariah  dengan  total loss akibat penurunan NAB  mencapai  Rp 204  miliar.  Namun  dengan  didukung  terbitnya  7 reksadana  syariah  baru,  pada  akhir  tahun  2005  NAB  reksadana  syariah mengalami peningkatan sebesar Rp 32,9 miliar (6,3%).
Dengan  demikian  pada  saat  ini  secara  keseluruhan  terdapat  19 reksadana syariah, 17 diantaranya masih aktif dengan NAB mencapai Rp 558,9 miliar dengan share terhadap reksadana nasional sebesar 2%.
Praktek  ekonomi  Islam  dalam  aspek  obligasi  Syariah  juga menggembirakan.  Sampai  dengan  akhir  2005,  jumlah  obligasi  syariah yang  telah  diterbitkan  sebanyak  15  obligasi  dengan  nilai  sebesar  Rp  2,0 triliun (sekitar 2% dari total emisi obligasi nasional) dengan rincian tujuh obligasi  mudaharabah  senilai  Rp0,8  triliun  dan  delapan  obligasi  ijarah dengan  nilai  Rp 1,2  triliun.  Dari  jumlah  tersebut  obligasi  syariah  yang diterbitkan dalam tahun 2005 sebanyak tiga obligasi yang keseluruhannya menggunakan  prinsip  ijarah  dengan  nilai  Rp 0,59  triliun  atau  mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004 yang sebanyak tujuh obligasi dengan
nilai Rp  0,61  triliun.  Sementara  itu  untuk Medium  Term  Notes (MTN) syariah, dalam tahun laporan tidak terdapat penerbitan baru sehingga nilai MTN syariah yang diterbitkan masih sebesar Rp 0,2 triliun.
Pembiayaan obligasi  dan  MTN  syariah  tetap  diminati. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2004, namun dengan total nilai obligasi dan  MTN  syariah  yang  mencapai  Rp 2,2  triliun  pada  akhir  tahun  2005, pembiayaan  menggunakan  obligasi  dan  MTN  syariah  tampaknya  masih cukup diminati oleh korporasi. Kondisi ini bisa lebih ditingkatkan apabila pemerintah  dapat  merealisasikan  penerbitan  obligasi  syariah,  mengingat obligasi  syariah  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  akan  membantu meningkatkan  volume  serta  daya  tarik  bertransaksi  di  pasar  keuangan syariah.

## Prospek dan Langkah ke Depan
Berdasarkan  gambaran di atas, perkembangan praktek ekonomi Islam  memberikan  harapan  besar  yang  menumbuhkan  optimisme  bagi umat  Islam  untuk  terus  berupaya  mengembangkan  ekonomi  Islam  di Indonesia.  Aspek-aspek  ekonomi  Islam  yang  dipraktekkan  juga  telah meluas.  Oleh  karena  itu,  penulis  mengajak  seluruh  elemen  bangsa  untuk bersama-sama  mengembangkan  sistem  ekonomi  syariah.  Tahun  baru hijriyah  1428  H  harus  dijadikan  sebagai  momentum  pengembangan ekonomi  syariah.  Dalam  konteks  ini,  penulis  mencatat  beberapa  sektor ekonomi  syariah  yang  perlu  untuk  digarap  secara  lebih  serius  di  tahun 1428 H mendatang.
Pertama, ZIS (zakat, infak dan sedekah). Harus disadari bahwa ZIS memiliki  potensi  yang  sangat  besar.  Ia  adalah  salah  satu  solusi  terhadap problematika kemiskinan. Yang kedua adalah wakaf, termasuk wakaf uang (sering  disebut  wakaf  tunai).  Ia  adalah  potensi  sumber  pendanaan  yang sangat luar biasa jika mampu dikelola dengan baik. Bangsa Indonesia tidak perlu berutang kepada negara-negara kaya jika ia mampu menggali potensi wakaf  tunai  ini.  Tidak  dapat  dibayangkan  bagaimana  dahsyatnya  wakaf tunai jika 20 persen saja umat Islam mau berwakaf 100 ribu rupiah setiap bulannya.  Untuk  itu,  pemerintah  harus  secara  serius  memikirkan penggalian  potensi  wakaf  ini.  Lahir  dan  tumbuhnya  badan  wakaf Indonesia  (BWI)  merupakan  suatu  keniscayaan  sekaligus  sebagai  suatu kebutuhan.
Ketiga, perbankan syariah. Sektor ini pun harus didukung untuk terus  berkembang.  Ada  banyak  pekerjaan  rumah  yang  menanti  di  tahun 2007  ini,  antara lain  penuntasan  pembahasan  RUU  Perbankan  Syariah. Kemudian,  peningkatan  kualitas  SDM  perbankan  syariah  secara  terus menerus,  sehingga  produktivitas  dan  profesionalisme  mereka  mampu menjadikan  perbankan  syariah  nasional  lebih  kompetitif  dan  memiliki daya  saing  yang  tinggi.  Pemerintah  pun  harus  menunjukkan  komitmen yang kuat untuk membantu berkembangnya industri perbankan syariah.
Keempat,  sukuk  atau  obligasi  syariah.  Sukuk  adalah  instrumen yang  mampu  mendorong  pada  peningkatan  arus  investasi  ke  tanah  air.
Dengan  potensi  sumberdaya  alam  yang  luar  biasa,  penulis  yakin  bahwa Indonesia  tidak  akan  kesulitan  untuk  mendapat  dana  investasi  jika pemerintah  menerbitkan  sukuk.  Bahkan  boleh  jadi  akan  terjadi  kelebihan permintaan (over  subscribe).  Penulis  berharap  agar  pembahasan  RUU Surat  Berharga  Syariah  Negara  dapat  diselesaikan  pada  tahun  2007 sehingga instrumen sukuk negara ini dapat segera diluncurkan.
Kelima,  lembaga  keuangan  mikro  (LKM)  syariah,  seperti  BMT (Baitul  Maal  wat  Tamwil).  Era  sekarang  adalah  era pembiayaan  mikro. Mengembangkan  sektor  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  merupakan sesuatu  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  lagi.  Jepang  telah  membuktikan bahwa  kuatnya  perekonomian  mereka  salah  satunya  adalah  dikarenakan kuatnya industri kecil dan menengah mereka, dimana kontribusi UKM-nya mencapai 50 persen dari total kekuatan perindustrian Jepang.

## Penutup
Berdasarkan  paparan  di  atas  jelas  sekali  tergambar  bahwa penegakan ekonomi Islam di Indonesia telah dimulai beberapa tahun silam dan  mengalami perkembangan  yang  pesat  pada  masa  pertumbuhannya. Dari  waktu  ke  waktu  praktek  ekonomi  Islam  mencatat  keunggulan- keunggulan  yang  semakin  mengokohkan  kehebatan  bangunan  sistemnya. Sudah  selayaknyalah  semua  komponen  bangsa  Indonesia  memberikan apresiasi  dan  support  positif  menuju  penegakan  ekonomi  Islam  dalam rangka mengantarkan Indonesia pada kemamkmuran yang dicita-citakan.

## Daftar Pustaka
A  Riawan  Amin  (2006),  “ Reorientasi  Kebijakan  Perbankan ”,  Artikel dalam HU Nasional Republika, 4 Desember 2006.
Abdul Mughits  (2003),  “ Sosialisasi  Bank  Syariah  di  Kantong-kantong NU ”,  dalam  Irwan  Kelana et  al. (eds.), Perbankan  Syariah  Masa Depan. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
Abdul  Wahab  Afif  (t.t.), Fiqh  (Hukum  Islam)  antara  Pemikiran  Teoritis dengan Praktis. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
Ahmad  Rofiq  (1996), Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  RajaGrafindo Persada
Ahmad,  Khursid  (1992)  dalam  M.  Umer  Chapra, What  is  Islamic Economics, Jeddah: IRTI – IDB.
Al-Syatibi  (t.t.), al-Muwafaqat  fi  Usul  al-Ahkam, Beirut:  Dar  al-Fikr,  juz 2.
Al-Syawkani  (t.t.), Irsyad  al-Fuhul  ila  Tahqiq  al- Haq  min  ‘Ilm  al -Usul. Beirut: Dar al-Fikr.
Amidi, Saifudin Al-(1967), al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Kairo: Muassasah al-Halabi.
Amir Syarifuddin (1997), Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
Antonio,  Muhammad  Syafi’i  (2001), Bank  Islam  dari  Teori  ke  Praktek.
Jakarta: Gema Insani Press
Bank  Indonesia  (2005), Laporan  Perkembangan  Perbankan  Syariah,
Jakarta: Bank Indonesia.
Chapra,  M.  Umer  (2001), Masa  Depan  Ilmu  Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, The  Future  of  Economics:  An  Islamic  Perspective, Jakarta: Gema Insani Press.
Didin Hafidhuddin (2006), ”Tahun 2007: Tahun Ekonomi Syariah”, dalam HU Nasional Republika, Minggu, 17 Desember 2006.
Farhad  Nomani  dan  Ali  Rahnema  (1994), Islamic  Economic  Systems, London: Zed Books Ltd
Harisman (Karo  Perbankan  Syariah  BI),  “P rospek  Perbankan  Syariah Tahun  2003”, Harian  Umum  Republika,  (11  November  2002),  hal.
20 kolom 3.
Heri Sudarsono (2004), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.