## Perlindungan Hukum Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Masa Pandemi Covid 19
Krista Yitawati 1 , Anik Triharyani 2, Yuni Purwati 3
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Email : krista@unmer-madiun.ac.id 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Email : anik@unmer-madiun.ac.id 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Email : yunipurwati@unmer-madiun.ac.id
Abstrak
Tujuan  penelitina  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaku  usaha  dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam masa pandemi Covid  19  dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  terkena pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  akibat  pandemi  Covid  19.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana  metode  ini  dipergunakan  untuk  menemukan  hukum  konkret  yang sesuai  untuk  diterapkan  guna  menyelesaikan  suatu  permasalahan  hukum tertentu,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian  menunjukkan  Pada  prinsipnya,  perusahaan  tidak  boleh melakukan  PHK  terhadap  pekerja/buruhnya  secara  sepihak  dalam  situasi apa  pun,  termasuk  dalam  situasi  kedaruratan  kesehatan  masyarakat. Namun,  bila  PHK  tidak  dapat  terhindarkan  pada  situasi  kedaruratan kesehatan  masyarakat  akibat  wabah  pandemi  virus  COVID-19  dan  tetap hendak  dilakukan  oleh  perusahaan,  harus  dengan  alasan-alasan  tertentu. Bentuk  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  yang  di  PHK  adalah  memberikan kartu  prakerja,  insentif  dan  bantuan  gaji/upah  kepada  pekerja  maupun tenaga  medis,  bantuan  kredit  amaupun  restrukturisasi  ke  UMKM  , pemberian THR. Kata kunci : perlindungan, PHK, covid 19
abstract
The purpose of this research is to analyze business actors can take care of employment unilaterally during the Covid 19 pandemic period and the form of  legal  protection  for  workers  affected  by  employment  (PHK)  due  to Pandemic  Covid  19.  The  method  used  in  this  study  is  a  normative  legal research  method  ,  where  this  method  is  used  to  find  the  appropriate concrete  law  to  be  applied  to  resolve  a  particular  legal  problem,  the approach  used  is  the  Statute  Approach  and  Conceptual  Approach (Conceptual Approach). The results showed that in principle, the company may not carry out layoffs on unilateral workers in any situation, including in  the  health  emergency  situation.  However,  if  the  layoffs  cannot  be avoided  in  public  health  emergency  situations  due  to  the  Covid-19  virus pandemic  outbreak  and  still  being  done  by  the  company,  must  be  with
certain reasons. The form of protection for the workforce that is laid off is to  provide  a  practice  card,  incentives  and  salary  /  wages  assistance  to workers and medical personnel, credit assistance with the restructuring to UMKM, giving THR. Keywords: Protection, PHK, Covid 19
Pendahuluan Pandemi Koronavirus 2019 – 2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID- 19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (bahasa Inggris: coronavirus disease 2019, disingkat COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan  oleh  koronavirus  jenis  baru  yang  diberi  nama  SARS-CoV-2. 1 Wabah  COVID-19  pertama  kali  dideteksi  di  Kota  Wuhan,  Provinsi  Hubei,
Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. 2 Hingga 5 September 2021,  dari  224  negara  terkonfirmasi  218.946.836  orang  yang  positif  dan 4.539.723  meninggal  dunia,  sedangkan  di  Indonesia  sendiri  terkonfirmasi positif 4.129.020 640 orang dan 135.861 meninggal dunia. 3
Pandemi  ini  telah  menyebabkan  gangguan  sosioekonomi  global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas  tentang  kekurangan  persediaan  barang  yang  mendorong  pembelian panik. 4 Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring,  dan  telah  terjadi  insiden  xenophobia  dan  rasisme  terhadap  orang Tiongkok dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya. 5
Organisasi  Buruh  Internasional  (ILO)  mencatat,  sebanyak  81  persen tenaga  kerja  global  yang  berjumlah  sekitar  3,3  miliar,  atau  2,67  miliar pekerja  saat  ini  terkena  dampak  penutupan  tempat  kerja  akibat  pandemi virus  corona  (Covid-19).Sementara  1,25  miliar  pekerja  di  antaranya terancam  kena  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK). 6 Di  Indonesia, Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  mencatat  hingga  awal  Agustus 2021,    lebih  dari  500  ribu  pekerja  kehilangan  pekerjaan  karena diberhentikan, dari data Kemnaker diketahui, per tanggal 7 Agustus, pekerja yang di-PHK tercatat mencapai 538.305 orang. 7
Adapun  sektor-sektor  yang  paling  berisiko  terdampak  pelemahan ekonomi  akibat  virus  corona  mencakup  layanan  akomodasi  dan  makanan, manufaktur, eceran (ritel), serta kegiatan bisnis dan administratif. Wabah
1 Gorbalenya, Alexander E. (11 Februari 2020). "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group". bioRxiv (dalam bahasa Inggris): 2020.02.07.937862. doi:10.1101/2020.02.07.937862
2 ^  "WHO  Director-General's  opening  remarks  at  the  media  briefing  on  COVID-19  -  11 March 2020". www.who.int (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-03-22.
3 Data Perkembangan Covid, https://covid19.go.id/, Diakses tanggal 6 September 2021.
4 Scipioni, Jade (18 March 2020). "Why there will soon be tons of toilet paper, and what food may be scarce, according to supply chain experts". CNBC . Diakses tanggal 19 March 2020.
5 Weston,  Liz. "Stop  panic-buying  toilet  paper:  How  to  stock  up  smart,  emergency  or not". MarketWatch . Diakses tanggal 19 March 2020.
6 https://jurnalsecurity.com/dampak-covid-19-ilo-125-miliar-pekerja-di-dunia-terancam- phk/, diakses 10 Juni 2021.
7 https://www.kompas.tv/article/201987/kemnaker-hingga-awal-agustus-2021-538-305- pekerja-di-phk?page=2, diakses pada 6 September 2021.
virus  corona  merupakan  krisis  global  terburuk  sejak  Perang  Dunia  II. Berdasarkan studi terbaru ILO, sebanyak 1,25 miliar pekerja yang berada di sektor  paling  terdampak  tersebut  berisiko  terkena  Pemutusan  Hubungan Kerja (PHK) dan pengurangan upah serta jam kerja. 8 Di Indonesia pun, wabah pandemi virus COVID- 19 “telah memaksa pemerintah” untuk mengeluarkan kebijakan  khusus  dengan  menghimbau  penghentian  sementara  aktivitas- aktivitas  yang  menimbulkan  kerumunan,  seperti  aktivitas  pendidikan  di sekolah,  pekerjaan  di  perusahaan,  kegiatan  di  ruang  umum,  hingga keagamaan di rumah ibadah. Gelombang PHK di Indonesia selama pandemi Covid-19  mengakibatkan  jumlah  pekerja  yang  dirumahkan  dan  di  PHK, berdasarkan  data  Kementerian  Ketenagakerjaan  per  tanggal  30  Agustus 2020, 2.175.928 pekerja terdampak pandemi Covid-19. 1.155.630 pekerja di rumahkan,  633.421  pekerja  informal  yang  mengalami  kebangkrutan  dan hingga  7  Agustus  2021,  pekerja  yang  di-PHK  tercatat  mencapai  538.305 orang. 9
Pandemi  COVID  19  ini  mengakibatkan  sebagian  besar  Pengusaha dipaksa  untuk  menghentikan  atau  mengurangi  kegiatan  usahanya.  Situasi pandemi  Covid-19  saat  ini  harus  dipahami  pengusaha  dan  pekerja  sebagai pihak yang sama-sama terdampak, Sebab tidak ada pihak yang menginginkan terjadinya  situasi  seperti  ini.  Mewabahnya  Covid-19  membuat  seluruh aktivitas  kegiatan  masyarakat  terbatasi,  termasuk  kegiatan  operasional perusahaan.  Terkendalanya  operasional  tentu  berdampak  terhadap pemasukan  yang  diperoleh  perusahaan.  Akibatnya,  perusahaan  kesulitan memenuhi kewajibannya melaksanakan hak-hak normatif pekerja/buruhnya. Ini berarti akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengurangan para pekerjanya. Bagi Buruh dampak COVID-19 lebih luas lagi tidak  hanya  mengenai  ancaman  kehilangan  lapangan  kerja  akan  tetapi menyangkut hajat hidup pekerja dan keluarganya.
Pada  prinsipnya  PHK  merupakan  upaya  terakhir  dalam  hubungan ketenagakerjaan  (wajib  dirundingkan  oleh  para  pihak). 10 Pengusaha, Pekerja,  Serikat  Pekerja,  dan  Pemerintah,  dengan  segala  upaya mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Ketika PHK tidak  dapat  dihindari  maka  wabah  COVID-19  jangan  dijadikan  alasan perusahaan memPHK pekerja tanpa dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang dialami  perusahaan  akibat  dampak  COVID-19.  Hak-hak  pekerja  harus diutamakan  sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Peran  Pemerintah  sangatlah  penting  dalam kondisi  COVID-19  ini,  Pemerintah  harus  dapat  mengeluarkan  regulasi  yang jelas  yang  dapat  mengayomi  Pengusaha  dan  Pekerja.  Penyebaran  Virus Corona juga akan menimbulkan peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang cukup besar. Pada tahun 2020, Pemerintah Bersama-sama dengan DPR menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. Salah satu bab yang paling banyak menimbulkan kontroversi dalam Undang- Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan adalah Bab Ketenagakerjaan. Perubahan terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun
8 Ibid.
9 Biro Humas Kemnaker , diakses pada 13 Agustus 2021
10 Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2003  tentang  Ketenagakerjaan  banyak  menjadi  sorotan  karena  dianggap akan membawa kerugian bagi pekerja.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang yang penulis jelaskan diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah pelaku usaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam masa pandemi Covid 19?
2. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid 19?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah  metode  penelitian  hukum  normative,  dimana  metode  ini dipergunakan  untuk  menemukan  hukum  konkret  yang  sesuai  untuk diterapkan  guna  menyelesaikan  suatu  permasalahan  hukum  tertentu. 11 Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 12 Undang-undang  dan  regulasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Setelah metode pendekatan undang- undang ( statute approach ), pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  konseptual ( conceptual  approach )  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 13
Untuk  memecahkan  suatu  rumusan  masalah,  diperlukan  adanya sumber-sumber  penelitian.Sumber-sumber  tersebut  dapat  dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif,  artinya  mempunyai  kekuasaan.Bahan-bahan  hukum  primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan  perundang-undangan,  dan  putusan-putusan  hakim.  Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  klaster  ketenagakerjaan  dan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku literatur,  kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum.Dalam  penelitian  ini,  semua bahan  hukum,  baik  sumber  bahan  hukum  primer  maupun  sumber  bahan hukum  sekunder,  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deduktif,  yaitu
11 Rony Hanintyo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10
12 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.. 93.
13 Ibid. , hal. 95.
metode  yang  menganalisis  ketentuan-ketentuan  hukum  sebagai  suatu  hal yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## Pembahasan
1. Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dalam Masa Pandemi Covid 19 Saat  ini  sejumlah  daerah  di  Indonesia  tengah  menjalani pembatasan mobilitas atau yang dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  di  wilayah  Jawa  dan  Bali.  Sejak  awal pandemi hingga sekarang, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dimulai dengan istilah PSBB pada April 2020 hingga PPKM hingga saat ini.
Pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 di  Indonesia  diperkirakan  akan  berdampak  terhadap  kenaikan  tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 persen-7,35 persen dimana akan lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  tingkat  pengangguran  pada  Agustus 2020 yaitu sebesar 7,07 persen, dan Februari 2021 yang mencapai 6,26 persen. 14 Lalu  apakah  pelaku  usaha  dapat  melakukan  pemutusan hubungan kerja secara sepihak dalam masa pandemi Covid 19? Pada  tahun  2020,  Pemerintah  Bersama-sama  dengan  DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah  satu  bab  yang  paling  banyak  menimbulkan  kontroversi  dalam Undang-Undang  (UU)  Cipta  Kerja  yang  baru  disahkan  adalah  Bab Ketenagakerjaan.  Salah  satu  pasal  yang  terkait  dengan  ketentuan tentang  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  PHK  yaitu  Pengakhiran hubungan  kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang  mengakibatkan berakhirnya  hak-hak  dan  kewajiban  (prestrasi  dan  kontra-prestasi) antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 15
Pada prinsipnya PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan (izin) dari lembaga PPHI karena PHK tanpa izin adalah batal demi hukum ( null and void ). Bila segala upaya telah dilakukan (secara bipartit),  dan  PHK  tidak  dapat  dihindari,  maksud  PHK  tersebut  wajib dirundingkan  (membahas  mengenai  hak-hak  atas  PHK)  oleh  pengusaha dengan serikat pekerja/buruh yang bersangkutan (apabila tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh atau tidak ada Serikat Pekerja di perusahaan  tersebut.).  Setelah  perundingan  benar-benar  tidak menghasilkan  Persetujuan  Bersama  (PB),  pengusaha  hanya  dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) setelah memperoleh penetapan (izin) dari lembaga PPHI. Dengan kata lain, PHK yang tidak terdapat alasan dan normanya dalam UUK, dapat dilakukan dengan besaran hak-haknya harus disepakati melalui perundingan (dituangkan dalam PB). Dalam Pasal 151, ayat 2, UU Ketenagakerjaan menyatakan “Dalam  hal  segala  upaya  telah  dilakukan,  tetapi  pemutusan hubungan  kerja  tidak  dapat  dihindari,  maka  maksud  pemutusan hubungan  kerja  wajib  dirundingkan  oleh  pengusaha  dan  serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila
14 Dany  Saputra,  Tingkat  Pengangguran  Agustus  2021  Diperkirakan  Naik  hingga  7,35 Persen", https://ekonomi.bisnis.com/read/20210728/9/1422964/tingkat-pengangguran-agustus- 2021-diperkirakan-naik-hingga-735-persen, diakses pada 6 November 2021.
15 Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
pekerja/buruh  yang  bersangkutan  tidak  menjadi  anggota  serikat pekerja/serikat buruh.”
Ketentuan  Pasal  151,  ayat  2,  Undang-Undang  Ketenagakerjaan tersebut kemudian diubah lewat Undang-Undang Cipta Kerja menjadi:
“Dalam  hal  pemutusan hubungan  kerja  tidak  dapat  dihindari, maksud  dan  alasan  pemutusan  hubungan  kerja  diberitahukan  oleh pengusaha  kepada  pekerja/buruh  dan/atau  serikat  pekerja/serikat buruh.” Perubahan  Pasal  151  ini  memunculkan  narasi  bahwa  Undang- Undang  Cipta  Kerja  memungkinkan  adanya  PHK  sepihak. 16 Selanjutnya pada ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyatakan :
“Dalam  hal  pekerja/buruh  telah  diberitahu  dan  menolak pemutusan  hubungan  kerja,  penyelesaian  pemutusan  hubungan  kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.” selanjutnya dalam ayat 4,  menyatakan :
“Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  tidak  mendapatkan  kesepakatan,  pemutusan  hubungan  kerja dilakukan  melalui  tahap  berikutnya  sesuai  dengan  mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”
Dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  potensi  kesewenang- wenangan  pengusaha  dalam  melakukan  PHK  dibatasi  oleh  ketentuan bahwa  PHK  wajib  didahului  dengan  perundingan  dan  hanya  bisa dilakukan setelah ada penetapan PPHI. Dalam Undang-Undang Ciptaker, perlindungan  ini  berubah  karena  Pasal  151  ayat  (2)  membuka kemungkinan PHK dilakukan hanya melalui pemberitahuan sepihak dari pengusaha ke pekerja.. Ada banyak alasan yang bisa digunakan pengusaha sebagai dalih melakukan  PHK,  salah  satunya  alasan  efisiensi.  Pasal  164  ayat  (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pengusaha dapat melakukan
PHK  karena  perusahaan  tutup  disebabkan  perusahaan  mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (force  majeure).  Buruh  berhak  mendapat  pesangon  1  kali  ketentuan
Pasal 156 ayat (2); uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Lalu,  Pasal  164  ayat  (3)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan mengatur alasan PHK karena perusahaan tutup bukan karena kerugian 2 tahun  berturut-turut  atau  bukan  karena  keadaan  memaksa  (force majeure),  tapi  perusahaan  melakukan  efisiensi.  Buruh  berhak  atas pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2); uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4). Undang-Undang Cipta Kerja membagi PHK alasan  efisiensi  menjadi  2  jenis  yakni  karena  merugi  dan  mencegah
16 Agung Prasetyo Wibowoa, Amad Sudirob, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan  Hubungan  Kerja  (Phk)  Dengan  Alasan  Efisiensi  Akibat  Pandemi  Covid  19, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Volume 7 Nomor 1 April 2021 Hal 135-153
terjadinya  kerugian.  Besaran  kompensasi  pesangon  PHK  dengan  alasan efisiensi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan jumlahnya lebih besar daripada yang diatur Undang-Undang Cipta Kerja.
Tapi ketentuan PHK dengan alasan efisiensi itu telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No.35 Tahun 2021. Juanda menyebut PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 43 PP No.35 Tahun
2021  dibagi  menjadi  2  jenis.  Pertama,  efisiensi  karena  perusahaan mengalami  kerugian  dan  buruh  berhak  mendapatkan  uang  pesangon sebesar  0,5  kali  ketentuan  Pasal  40  ayat  (2);  uang  penghargaan  masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). Kedua,  efisiensi  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian.  Pekerja yang mengalami PHK karena alasan ini mendapat uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4). Besaran kompensasi PHK dengan alasan efisiensi sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan  jumlahnya  lebih  besar  daripada  yang diatur  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Selain  jumlah  perkaliannya berkurang  dalam  menghitung  uang  pesangon,  Undang-Undang  Cipta Kerja  juga  memangkas  pengganti  perumahan  serta  pengobatan  dan perawatan  sebesar  15  persen  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Undang- Undang Ketenagakerjaan.
Bagi  buruh  yang  keberatan  dengan  PHK  karena  alasan  efisiensi, upaya yang bisa ditempuh dengan melakukan perundingan bipartit. Jika tidak  selesai  di  tingkat  bipartit  dapat  mengajukan  mediasi  ke  Dinas Ketenagakerjaan  setempat.  Mediator  akan  menerbitkan  anjuran  agar dilaksanakan  para  pihak.  Bila  ada  yang  tidak  sepakat,  maka  dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial dan jika putusan PHI belum memuaskan, salah satu pihak dapat mengajukan upaya kasasi ke  MA.  Dalam  perubahan  Pasal  185  Undang-Undang  Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur pidana bagi pengusaha yang tidak membayar kompensasi pesangon yakni penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun. Syaratnya, harus ada putusan terkait PHK yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan ini menjadi landasan menjerat hukuman pidana jika pengusaha tidak membayar kompensasi pesangon.
2. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Yang  Terkena  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Pandemi Covid 19 Untuk  mengatasi  dampak  adanya  banyaknya  tingkat  PHK  di Indonesia,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  sebagai bentuk  perlindungan  bagi  pekerja  yang  terkena  pemutusan  hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid 19 diantaranya yaitu : a. Kartu Prakerja
Pelaksanaan  Kartu  Prakerja  2020  merupakan  implementasi Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Re-focusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk
Percepatan  Penanganan  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19).  Kartu Prakerja dikeluarkan pemerintah bagi yang berstatus pengangguran dan korban  PHK,  program  ini  juga  terbuka  untuk  karyawan  dan wirausahawan. Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang
untuk biaya pelatihan dan insentif. Syarat Kartu Prakerja adalah Warga Negara  Indonesia  (WNI),  usia  minimal  18  tahun,  dan  sedang  tidak mengikuti  pendidikan  formal.  Tujuan  pelatihan,  yakni  memberikan keterampilan  yang  bisa  digunakan  untuk  kebutuhan  industri  maupun berwirausaha. Beberapa alternatif pelatihan antara lain cara berjualan secara online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa,  keterampilan  perawatan  kecantikan,  menjadi  pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial, dan lain- lain
b. Insentif untuk korban PHK Melalui BP Jamsostek, pemerintah akan memberikan insentif bagi pekerja  korban  PHK.  Rencananya,  setiap  pekerja  korban  PHK  akan diberikan  insentif  sebesar  Rp  1  juta  hingga  Rp  5  juta  untuk  3  bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan korban PHK akibat dampak corona bakal mendapatkan bantuan berupa santunan sekaligus pelatihan.
c. Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh
Pemerintah  mmberikan  berupa  subsidi  Gaji/Upah  bagi Pekerja/Buruh, terutama bagi Pekerja/Buruh yang  bekerja di wilayah pemberlakuan  pembatasan  kegiatan  masyarakat.  Diutamakan  yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri,  properti  dan  real  estate,perdagangan  dan  jasa  kecuali  jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
d. Terbitkan surat utang
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  memaparkan  salah  satu upaya  yang  akan  dilakukan  pemerintah  adalah  penerbitan  surat  utang khusus  untuk  memberikan  pembiayaan  kepada  pelaku  usaha  UMKM. Sebab,  industri  ini  menjadi  salah  satu  sektor  yang  paling  terdampak pandemik virus corona. Selain melalui KUR juga dengan cara pemerintah akan menerbitkan bonds yang akan diberikan atau mampu di-channel- kan  bagi  nasabah  UMKM  existing,  atau  KPR,  atau  kredit  motor  yang sedang mengalami kesulitan.
e. Insentif untuk pekerja medis Pemerintah memberikan asuransi sekaligus insentif kepada tenaga medis  yang  menangani  pasien  virus  corona  (Covid-19).  Hal  tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo lantaran tenaga medis telah menjadi garda terdepan penanganan virus korona.
f. Kepastian THR
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, aturan pembayaran  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan. Di beleid tersebut mengatur bahwa perusahaan wajib membayarkan THR pekerja atau buruh selambatnya 7 hari sebelum perayaan hari keagamaan.
g. Work From Home Work From Home adalah sebuah konsep kerja di mana karyawan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah. Jika ada pekerja/buruh yang dirumahkan  karena  situasi  kedaruratan  kesehatan      masyarakat  akibat wabah  pandemi  virus  Covid-19,  pekerja/buruh  yang  dirumahkan  tetap
berhak mendapatkan upah penuh atau pemotongan upah apabila telah disepakati oleh pihak perusahaan dan pekerja. 17
h. Perlindungan  bagi  pekerja/buruh  dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan Covid-19. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan  Usaha  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan COVID-19.  Dalam  SE  Menaker  ini,  disebutkan  para  Gubernur  diminta melaksanakan  pelindungan  pengupahan  bagi  pekerja/buruh  terkait Pandemi  COVID-19  serta  mengupayakan  pencegahan,  penyebaran,  dan penanganan kasus terkait Covid -19 di lingkungan kerja. 18

## PENUTUP
Pada  prinsipnya,  perusahaan  tidak  boleh  melakukan  PHK  terhadap pekerja/buruhnya  secara  sepihak  dalam  situasi  apa  pun,  termasuk  dalam situasi  kedaruratan  kesehatan  masyarakat.  Pihak  perusahaan,  serikat pekerja,  maupun  pekerja  dengan  segala  upaya  harus  mengusahakan  agar jangan  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja.  Namun,  bila  PHK  tidak  dapat terhindarkan pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus COVID-19 dan tetap hendak dilakukan oleh perusahaan, baik dengan alasan: (1) “Force Majeure/Keadaan Memaksa yang di luar kehendak perusahaan/pekerja/serikat pekerja/negara/masyarakat ”, maupun dengan alasan (2) “efisiensi”, maka perusahaan wajib untuk membuktikan alasan - alasan  tersebut  dengan  adanya  laporan  keuangan  selama  2  (dua)  tahun terakhir  yang  telah  diaudit  oleh  akuntan  publik  yang  menunjukan  adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan. Hal tersebut juga merupakan salah satu  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  terdampak  Covid  19, disamping perlindungan yang lainnya berupa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan  Pemerintah  diantara  dengan  memberikan  kartu  prakerja, insentif  dan  bantuan  gaji/upah  kepada  pekerja  maupun  tenaga  medis, bantuan  kredit  amaupun  restrukturisasi  ke  UMKM  ,  pemberian  THR,  dan perlindungan  bagi  pekerja/buruh  dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Agung Prasetyo Wibowoa, Amad Sudirob, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (Phk)  Dengan  Alasan  Efisiensi  Akibat Pandemi Covid 19, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia,  Volume  7 Nomor 1 April 2021
17 Kesia  Tamalasari  Matantu,  dkk,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Yang  Di  Phk Akibat  Pandemi  Covid  19  Berdasarkan  Uu  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  Lex Administratum, Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021
18 Ngadi, Ruth Meilianna*, Yanti Astrelina Purba, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Phk Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia | Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli 2020 | 43-48
Kesia Tamalasari Matantu, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Di Phk Akibat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lex Administratum , Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021 Ngadi,  Ruth  Meilianna,  Yanti  Astrelina  Purba,  Dampak  Pandemi  Covid-19 Terhadap Phk Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia, Jurnal Kependudukan
Indonesia | Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli 2020
Peter Mahmud Marzuki, 2007,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Rony Hanintyo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta.

## Jurnal Online:
Gorbalenya,  Alexander  E.  (11  Februari  2020).  "Severe  acute  respiratory syndrome-related coronavirus – The species and its viruses, a statement of the  Coronavirus  Study  Group".  bioRxiv  (dalam  bahasa  Inggris):
2020.02.07.937862. doi:10.1101/2020.02.07.937862. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020". www.who.int (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020- 03-22.
"Coronavirus COVID-19 Global Cases". Johns Hopkins University. Diakses tanggal 20 March 2020.
Scipioni, Jade (18 March 2020). "Why there will soon be tons of toilet paper, and what  food  may  be  scarce,  according  to  supply  chain  experts". CNBC . Diakses tanggal 19 March 2020.
Weston, Liz. "Stop panic-buying toilet paper: How to stock up smart, emergency or not". MarketWatch . Diakses tanggal 19 March 2020.

## Internet :
Biro Humas Kemnaker , diakses pada 13 Agustus 2021 Data Perkembangan Covid, https://covid19.go.id/, Diakses tanggal 6 September 2021.
Dany Saputra, Tingkat Pengangguran Agustus 2021 Diperkirakan Naik hingga 7,35 Persen",  https://ekonomi.bisnis.com/read/20210728/9/1422964/tingkat- pengangguran-agustus-2021-diperkirakan-naik-hingga-735-persen,  diakses pada 6 November 2021.
https://www.kompas.tv/article/201987/kemnaker-hingga-awal-agustus-2021- 538-305-pekerja-di-phk?page=2, diakses pada 6 September 2021.

## Peraturan :
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Surat  Edaran  (SE)  Menaker  Nomor  M/3/HK.04/III/2020  tentang  Pelindungan Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penanggulangan COVID-19