## Al-Mizan
Vol. 18, No. 2, 2022, h. 373-386 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v18i2.3490
(e-Journal)

## Agama, Kiai, dan Nasionalisme Perspektif Siyasah Syar ’ iyyah
Andi Muhammad Fuad

## IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: amfuad@iaingorontalo.ac.id
Author Correspondence: amfuad@iaingorontalo.ac.id
Abstract: Religion and State in Indonesia itself is a separate part but can be united by referring to several existing concepts so that Religion and State, especially Islam, can be united in several things such as tribe, culture, or norms. Islam in Indonesia has long been associated with the State because there are several elements in Islam that can  be  adopted  by  the  State,  for  example  about  Nationalism  where  Islam  views Nationalism as an important part in the formation of the State of Indonesia and where Kiai  plays  an  important  milestone  in  carrying  out  Nationalism  in  Indonesia.  The research method used in this study is a qualitative research method using a library research  approach,  The  writing  method  in  this  paper  is  a  descriptive  qualitative method,  namely  describing  an  object  that  is  narrative,  with  a  phenomenological approach, which is related to the phenomena of religion, kiai, and nationalism. The results showed that the relationship between Religion, Kiai, and Nationalism is a relationship that has an important role in building the State so that kiai is considered to have an important role in Indonesian independence and the formation of kiai social construction of nationalism.
Keywords: Religion, Kiai, Nationalism

## Religion, Kiai, and Nationalism in Perspective of Siyasah Syar'iyyah
Abstrak:  Agama  dan  Negara  di  Indonesia  sendiri  merupakan  sebuah  bagian  yang terpisah  tapi  bisa  disatukan  dengan  merujuk  kepada  beberapa  konsep  yang  ada sehingga  Agama  dan  Negara  khususnya  Islam  bisa  disatukan  dalam  beberapa  hal seperti suku, budaya, ataupun norma. Islam di Indonesia telah lama terkait dengan Negara  karena  ada  beberapa  unsur  dalam  Islam  yang  bisa  diadopsi  oleh  Negara, contohnya  tentang  Nasionalisme  dimana  Islam  memandang  Nasionalisme  sebagai bagian  penting  dalam  pembentukan  Negara  Indonesia  dan  dimana  Kiai  berperan sebagai  tonggak  penting  dalam  menjalankan  Nasionalisme  di  Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  penelitian  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  pustaka (library  research) ,  Metode penulisan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu objek yang bersifat naratif, dengan pendekatan fenomenologi, yang berkaitan dengan  fenomena  agama,  kiai,  dan  nasionalisme .  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  relasi  antara  Agama,  Kiai,  dan  Nasionalisme  merupakan  suatu  relasi  yang mempunyai  peranan  penting  dalam  membangun  Negara  sehingga  kiai  dianggap mempunyai peran penting dalam kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya kontruksi social kiai tentang nasionalisme.
Kata Kunci:  Agama, Kiai, dan Nasionalisme.

## A. Pendahuluan
Islam merupakan suatu agama yang memiliki kandungan ajaran-ajaran yang begitu sempurna, dan serta memasuki semua lini di kehidupan umat manusia, diantara berbagai  segi  kehidupan  yang  diatur  oleh  Islam  diantaranya  adalah  adanya  fiqih muamalah, fiqih ibadah, fiqih zakat, fiqih mawaris, fiqih jinayah, fiqih siyasah dan lain  sebagainya  yang  mengatur  dan  menaungi  kehidupan  manusia,  sehingga  dalam Islam tidak dikenal adanya kevakuman (kekosongan) hukum, hal ini dikarenakan para ulama  dibenarkan  untuk  berijtihad  atau  menemukan  hukum  sesuai  dengan  kaidah- kaidah  yang  berlaku  terhadap  suatu  persoalan  yang  belum  ada  aturannya  yang dituliskan di dalam Alquran maupun di dalam Hadist. 1
Dalam Islam, hubungan agama dan negara masih menjadi perdebatan di antara pakar-pakar  Islam  hingga  kini,  yang  diilhami  oleh  hubungan  yang  agak  canggung antara Islam sebagai agama ( din ) dan negara ( dawlah ). Banyak para ulama tradisional yang  berargumentasi  bahwa  Islam  merupakan  sistim  kepercayaan  di  mana  agama memiliki  hubungan  erat  dengan  politik.  Islam  memberikan  pandangan  dunia  dan makna  hidup  bagi  manusia  termasuk  bidang  politik.  Dari  sudut  pandang  ini,  maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Akhirnya ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara. 2
Dengan  bangkitnya  nasionalisme  di  Indonesia  pada  abad  ke-20,  gerakan- gerakan masyarakat pribumi mulai bermunculan, berjuang menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan bangsa. Tidak diragukan lagi dalam usaha-usaha nasionalistik ini, Islam memainkan peran yang menentukan. Seperti dicatat oleh para pengkaji  nasionalisme  Indonesia,  Islam  berfungsi  sebagai  mata  rantai  yang menyatukan rasa persatuan nasional menentang kolonial Belanda. 3
1 M. Alpi Syahrin, dkk, Konsep Negara dalam Politik Islam di Era Modern, Jurnal Hukum Islam Vol. 20 No. 1 Juni 2020, DOI: https://dx.doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8493, h. 121
2 Edi  Gunawan, Relasi  Agama  dan  Negara:  Perspektif  Pemikiran  Islam, Jurnal  Kuriositas, Vol. 11, No. 2, Desember 2017, hal.114 3 Bahtiar  Effendy, Islam dan Negara; Transformasi  pemikiran dan  Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998, cet.1, h. 62
Didalam  melihat  hubungan  antara  Islam  dan  negara  di  Indonesia  yang merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan bahasa. Oleh karena  itu,  jika  masing-masing  elemen  bangsa  melihat  kepentingan  golongan  atau pribadinya sendiri maka Indonesia akan mengalami disintegrasi sosial yang berujung pada keruntuhan bangsa dan negara ini. Dalam konteks ini, nasionalisme bisa menjadi sesuatu  yang  mengikat  dengan  syarat  adanya  komitmen  terlebih  dahulu  untuk menjamin kedaulatan rakyat di depan negara. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nasionalisme, tentu saja adalah semua kelompok yang ada didalam NKRI, baik atas agama, suku, kelompok kepentingan, atau golongan mana pun. 4
Dengan ungkapan lain, para kiai sebagai pemimpin tradisional telah sepakat untuk  mempertahankan  dan  memantapkan  nasionalisme  Indonesia  tanpa membedakan  garis  kepentingan  agama,    umat,  suku,  golongan,  dan  kepentingan sendiri. Mereka berkomitmen untuk tetap mengokohkan nasionalisme dalam situasi sesulit apapun, seperti saat ini, dimana bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan maraknya kembali ke etnisitas, primordialisme kelompok, semangat globalisasi, dan fundamentalisme agama. 5
Penulisan  ilmiah  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  penelitian  pustaka (library  research) ,  Metode  penulisan dalam  tulisan  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  yaitu  mendeskripsikan  suatu objek yang bersifat naratif, dengan pendekatan fenomenologi, yang berkaitan dengan fenomena agama, kiai, dan nasionalisme.

## B. Agama dan Demokrasi
Pembicaraan  agama  konteks  demokrasi,  seringkali  berhadapan  dengan persoalan  yang  besifat  empirik.  Masalahnya,  bukan  karena  pada  basis  empiriknya, agama  dan  demokrasi  terdapat  perbedaan.  Agama  berasal  dari  wahyu,  sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran filosofis manusia.
4 Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai, (LkiS : Yogyakarta, 2007), h. 230 5 Ibid, h. 231
Menurut  Adhyaksa  Dault,  nasionalisme  berasal  dari  kata  nation  yang dipadankan  dengan  “bangsa”  dalam  bahasa  Indonesia.  Rupert  Emerson mendefinisikan  nasionalisme  sebagai  komunitas  orang-orang  yang  merasa  bahwa mereka  bersatu  atas  dasar  elemen-elemen  penting  yang  mendalam  dari  warisan bersama dan bahwa mereka memiliki takdir bersama menuju masa depan. 6
Persoalannya  kemudian  adalah  kesulitan  mencari  bukti-bukti  historis, misalnya dalam kehidupan politik, yang secara eksplisit mampu menjelaskan adanya hubungan simbiosis-mutualisme antara  agama  dan  demokrasi.  Meskipun  antara keduanya dikatakan mempunyai basis empirik yang berbeda, tapi untuk hal itu bukan merupakan  persoalan  yang  bersifat  mendasar  untuk  mempertemukan  antara  dan demokrasi. Dalam kaitan yang bersifat dialektis, agama memberikan dukungan positif terhadap  demokrasi,  sebaliknya,  demokrasi  memberikan  peluang  bagi  proses pendewasaan kehidupan beragama. 7
Misalnya  agama  Islam,  salah  satu  tema  pokok  dalam  Islam  adalah kemanusiaan, disamping persoalan yang bersifat teologis dan kosmologis. Dalam Al- Quran sebagai sumber autentik agama Islam, terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang apresiatif  dan  konstruktif.  Dilihat  dari  etis-teologis  demikian  inilah  Islam sesungguhnya merupakan agama yang mendukung pelaksanaan demokrasi.
Dalam  Al-Quran  juga  dapat  ditemukan  nilai-nilai  dasar  etis  lain  yang berkaitan  dengan  demokrasi  modern.  Nilai-nilai  demikian  antara    lain  seperti persamaan (musawah) ,  kemerdekaan (hurriyah) ,  keadilan (‘adalah) .  Semua  nilai yang disebutkan adalah merupakan pilar utama tegaknya demokrasi yang tanpa nilai- nilai tersebut dapat dipastikan demokrasi akan rapuh. Selanjutnya, dalam Al-Quran juga  terkandung  nilai  instrumental  yang  semakin  memperkokoh  nilai-nilai  diatas, yaitu musyawarah (syura) . 8
Gagasan  tentang  relasi  Islam  dan  Negara  selalu  menjadi  wacana  aktual  di Indonesia  meskipun  telah  diperdebatkan  beberapa  tahun  yang  lalu,  dan  mengalami
6 Adhyaksa  Dault, Islam  dan  Nasionalisme,  Reposisi  Wacana  dalam  Konteks  Nasional , Jakarta: Yayasan Amanah Daulatul Islaam, 2006, cet. 2 h. 1 7 Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam, Pluralisme,  Budaya dan Politik , (Sipres: Yogyakarta 1994), h. 30 8 Ibid, h.31
fluctuative  discourse dalam  percaturan  politik  di  Indonesia,  akan  tetapi  wacana  ini selalu survive pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.
Dalam Pancasila, termaktub sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dari perspektif Maqasid Syariah jelas sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang mendukung seluruh warga negara khususnya Ummat Islam dalam memeluk  agama Islam 9 , yaitu memelihara agama ( hifd al-din ). Bahkan, dapat ditafsirkan sila pertama dalam Pancasila merupakan sila yang sesuai  dengan nilai  Ketauhidan dalam  Islam, karena Maha Esa adalah Maha Tunggal  (Ahad)  yang berarti hanya dapat ditujukan kepada Allah. Sedangkan dalam sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), ketiga  (Persatuan  Indonesia),  keempat  (Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan,Dalam  Permusyawaratan  Perwakilan)  dapat  merangkum  atas kebutuhan  jiwa  ( hifd  al-nafs ),  akal  ( hifd  al-aql ),  dan  keturunan  ( hifd  al-nasl ), kemudian  memelihara  harta  benda  ( hifd  al-mal )  dapat  tercapai  dari  sila  kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).
Kebutuhan Hajiyyah adalah  ialah  kebutuhan  sekunder,  dimana  dalam tingkatan  ini  bila  kebutuhan  tersebut  tidak  dapat  diwujudkan  tidak  sampai mengancam  keselamatannya,  namun  akan  mengalami  hambatan  dan  kesulitan.  hal tersebut contohnya, dalm hal melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan  berbagai  fasilitas  misalnya  masjid,  tanpa  adanya  masjid  tujuan  untuk memelihara  agama  ( hifd  al-din )  tidaklah  gagal  atau  rusak  secara  total  tetapi  akan mengalami berbagai kesulitan. Berangkat dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,  maka  pemerintah  wajib  mengusahakan  dan  membuat  kebijakan  untuk pembangunan rumah-rumah ibadah.
Kebutuhan Tahsiniyyah ,  ialah  tingkatan  kebutuhan  yang  apabila  tidak dipenuhi  tidak  akan  mengancam  eksistensi  salah  satu  dari  lima  hal  pokok  tadi  dan
9 Maimunah, Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah, El-Maslahah Journal, Vol. 8, No. 1, Juni 2018, ISSN: 2089-1970, h. 22
tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau tersier. Menurut Imam as-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal  yang  merupakan  kepatutan  menurut  adat  istiadat.  Sebagai  contoh  dalam tingkatan  kebutuhan  ini  adalah  apakah  masjid  yang  dibutuhkan  dalam  rangka mewujudkan kebutuhan daruriyyah yakni memelihara agama melalui ibadah shalat, dalam  bentuk  arsitekturnya  baik  dalam  design  eksterior  atau  interior  itu  akan diperindah sesuai dengan taraf perkembagan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, jelaslah bahwa  dengan  prinsip Maqasid  Syariah ,  bagaimana  nilai-nilai  yang  terkandung (substansi)  dari  Pancasila  sejalan  dengan  syariat  islam  dengan  mengutamakan  azas kemaslahatan yang merangkul seluruh warga negara.
Term relasi agama dan demokrasi pada dasarnya bukan barang baru. Bahwa ada kaitan yang erat  antara agama dan demokrasi  tidaklah dapat  dibantah. Bahkan, banyak ahli mengatakan bahwa agama dan demokrasi ibarat dua sisi sekeping uang logam,  di  mana  ada  agama,  di  situ  ada  demokrasi.  Agama  dan  demokrasi  saling mengisi ruang kehidupan manusia dari masa ke masa. Agama memberi makna kepada individu manusia dan kelompoknya, agama juga memberikan harapan kelanggengan dan  kebahagiaan  hidup  setelah  meninggal.  Agama  bisa  menjadi  sarana  untuk mengangkat  dirinya  dari  penderitaan  kehidupan  duniawi  dan  mengantarkannya mencapai  kemandirian  spiritual.  Agama  memperkuat  norma-norma  kelompok  dan sanksi moral  kepada individu, serta menjadi dasar persamaan tujuan dan  nilai-nilai yang melandasi keseimbangan masyarakat. 10
Upaya  mencari  relasi  antara  agama  dan  demokrasi  agaknya  tidak  selalu gampang  dan  mudah.  Dalam  sejarah  perkembangan  peradaban  manusia  sejumlah ideologi pernah mengemukakan kritik pada agama, dengan menyatakan bahwa agama sebenarnya tak lebih dari keluh. Karena agama hanya semacam sentimen suatu dunia yang tak berkeprimanusiaan maka ia mampu sekadar memberi pemenang sementara sehingga  tidak  berhasil  membongkar  faktor-faktor  yang  menimbulkan  penderitaan. Oleh  karena  itu,  terdapat  perbedaan  yang  cukup  mendasar  antara  agama  dan
10 Arief  Rifkiawan  Hamzah;  &  Heri  Cahyono, “Agama  dan  Tantangan  Budaya  Modern Perspektif Islam” , Fikri, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 426
Demokrasi. Agama diyakini sebagai sistem kepercayaan yang mengajarkan kesetiaan total  manusia  kepada  Tuhan  secara  vertikal.  Sementara  demokrasi,  sebagai  sebuah seni dalam kekuasaan, adalah konsepsi produk manusia yang merelatifkan pandangan dogmatis serta absolut, dan senantiasa mengasumsikan proses tawar-menawar antara sesama  manusia  secara  horizontal.  Aktualisasi  prima  sikap  keberagamaan  adalah berupa penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sedangkan pemenuhan demokrasi terwujudkan pada kesediaan berkompromi dengan menanggung kehendak orang  lain  seraya  mengorbankan  sebagian  kehendak  lainnya.  Demokrasi  berarti menempatkan kehendak dan rasionalitas manusia yang terlembagakan sebagai acuan prilaku  manusia  dalam  bermasyarakat  dan  bernegara.  Sedangkan  dalam  kehidupan beragama yang dijadikan acuan terakhir dan tertinggi adalah ajaran Tuhan. 11
Titik  pertemuan  agama  dan  demokrasi  dapat  dilihat  pada  fenomena  dan realitas budaya dengan manusia sebagai subyeknya. Meskipun agama itu datangnya dari Tuhan, tetapi makna dan aktualisasi agama baru akan berwujud, ketika agama itu dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh pemeluknya dalam realitas budaya. Dalam agama konsepsi manusia sebagai realitas tidaklah bersumber dari pengetahuan, tetapi dari kepercayaan pada suatu otoritas mutlak. Namun agama merupakan suatu realitas sosial, ia hidup dan termanifestasikan di dalam masyarakat.
Dengan demikian, ketika agama diwahyukan kepada manusia, maka ia sudah terlibat  dalam  proses  kompromi  dan  tawar-menawar  dengan  norma-norma  budaya yang  melembaga  dalam  kehidupan  manusia.  Pada  realitas  kehidupan  sering ditemukan  ajaran  agama  menggeser  nilai-nilai  budaya  sebelumnya.  Tetapi  tidak jarang  justru  karena  agama,  maka  nilai  dan  identitas  budaya  sebuah  masyarakat menjadi terlestarikan oleh praktek keberagamaan masyarakatnya. Di sini agama telah berperan menjadi bingkai dan penyubur budaya sebuah masyarakat. Oleh karena itu, agak absurd untuk mengklaim adanya fenomena dan praktek keagamaan yang murni,
11 Nur  Khasanah,  Achmad  Irwan  Hamzani, “Relasi  Agama  dan  Demokrasi:  Telaah  Kritis Eksistensi  Partai  Islam  di  Indonesia”, SALAM;  Jurnal  Sosial  &  Budaya  Syar-i  FSH  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 4 (2019), pp.391-404, DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13745, h. 393
tanpa  terjadi  interaksi  dan  akulturasi  nilai-nilai  budaya  lokal  di  mana  agama  itu dipraktekkan. 12

## C. Kiai dan Pancasila
Sebuah  negara  akan  berdiri  kokoh  jika  memiliki  landasan  yang  kuat,  yaitu ideologi  yang  merupakan  pemersatu,  perekat,  dan  pengikat  persatuan  dan  kesatuan bangsa dan negara. Para pendiri Republik Indonesia telah berhasil meletakkan dasar negara yang kuat dan kokoh, yaitu Pancasila.
Pancasila dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mempunyai 60 orang anggota. Akan tetapi, hanya sembilan orang dari mereka yang dijadikan panitia kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai perwujudan  dari  tujuan  dan  maksud  didirikannya  Indonesia  merdeka.  Kesembilan orang  ini  adalah:  Soekarno,  Mohammad  Hatta,  Mohammad  Yamin,  Ahmad Soebardjo, AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abisukno Tjokro Sujoso. 13
Dalam Panitia Sembilan tersebut, paling tidak ada tiga kiai yang mempunyai andil  besar  dalam  menyusun  Pancasila.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika terdapat delapan kosa kata dari khazanah Islam yang masuk dalam Pancasila, yaitu: adil,  beradab,  kerakyatan,  hikmat,  pemusyawaratan,  perwakilan; dan  terulangnya kosa kata “adil dan rakyat” dalam sila kelima dari Pancasila. 14
Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali menyambut dengan gembira Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut rumusan awal, sila pertama  berbunyi;  “Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syari’at  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya”.  Rumusan  itu  ditolak  oleh  golongan  minoritas  non-muslim, dan akhirnya wakil-wakil kelompok Islam menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945. Akan tetapi, sila pertama tersebut mendapat tambahan kata kunci sehingga menjadi: “Ketuhanan yang Maha Esa”.
12 Ibid, h. 393-394 13 Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai, (LkiS : Yogyakarta 2007), h. 120
14 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (LP3ES : Jakarta 1985), h. 109
Dalam sidang-sidang BPUPKI, Piagam Jakarta disepakati sebagai pembukaan UUD  dan  juga  beberapa  pasal  UUD  disesuaikan  dengan  rumusan  piagam  tersebut. Ketika saatnya untuk disahkan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai pengganti BPUPKI, muncul  persoalan baru; golongan minoritas non-muslim dari Indonesia bagian timur tidak menyetujui rumusan tersebut. Mereka mengutus seorang perwira Angkatan Laut Jepang untuk menghadap Bung Hatta guna menyampaikan pendirian tersebut. Hatta menegaskan bahwa ada empat orang yang hadir  dalam  pertemuannya  dengan  perwira  tersebut  waktu  pagi  hari  (18  Agustus 1945),  sebelum  sidang  PPKI.  Mereka  adalah  Abdul  Wahid  Hasyim,  Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Muhammad Hasan. Dalam hal ini, hanya Wahid Hasyim, yang mewakili golongan Islam di Panitia Sembilan (sedang tiga orang lainnya bukan anggota Panitia Sembilan), berpendirian jika Piagam Jakarta tidak akan mengancam keutuhan wilayah Indonesia maka ia bisa menerima kesepakatan tersebut. 15
Bung Karno merekonstruksi gagasan, pikiran dan mengolah bathinnya untuk memproduksi  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  Indonesia  Merdeka  adalah  sebuah Ilham  dari  Allah  SWT,  pengakuan  tersebut  tidaklah  bermakna  hampar,  melainkan sebuah  kedekatan  yang  terus  menerus  dilakukan  oleh  Bung  Karno,  yang  didorong oleh  kuatnya  keyakinan  akan  kekuasan  Maha  Tunggal.  Karena  itu  boleh  dikatakan bahwa Pancasila tidak dilahirkan diluar kuasa, serta diluar campur tangan skenario Allah kepada Bung Karno, melainkan persis adanya keterlibatan Tuhan dalam pikiran dan  lisan  Bung  Karno  untuk  disampaikan  dalam  sidang  BPUPK.  Bukan  panca Dharma namun dasar ini saya namakan dengan Pantja sila, pantja berarti lima dan sila berarti  dasar  dan  diatas  kelima  dasar  itulah  Indonesia  didirikan,  kekal,  dan  abadi. Bung  Karno  menyebut  dalam  pidato  1  Juni  itu  pada  sila  ke  lima,  Ketuhanan  yang berkebudayaan.  Prinsip  Indonesia  merdeka  dengan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa  bahwa  prinsip  sila  kelima  daripada  negara  kita  ialah  ke-Tuhanan  yang berkebudayaan,  ke-Tuhanan  yang  berbudi  pekerti  luhur,  ke-Tuhanan  yang  homat menghormati satu sama lain. 16
15 M. Ali Haidar, Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia, (Gramedia : Jakarta 1994), h. 293
16 Husnul  Khatimah  S, Penerapan  Pancasila  Perspektif  Islam, Jurnal  Tadhzib  Akhlaq  No. VI/2/2020, h. 86
Dengan  melacak  fakta  sejarah  di  atas,  terlihat  betapa  hubungan  para  kiai dengan  Pancasila  sangat  erat  sejak  awal  kemerdekaan,  walaupun  sering  terjadi ketegangan antara umat Islam dan pemerintah. Dalam hal ini, harus diakui bahwa di masa  lalu  pernah  ada  kesalah  pahaman  ( mutual  missunderstanding )  antara  Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi negara. Kesalahpahaman itu barangkali lebih  disebabkan  adanya  adanya  berbagai  kepentingan  politik,  daripada  dalam subtansinya.  Sebenarnya,  tidak  perlu  terjadi  kesalahpahaman  dalam  hal  yang menyangkut  substansi  karena  substansi  keduanya  memang  berbeda.  Islam  adalah Agama  dan  Pancasila  adalah  Ideologi.  Permainan  politiklah  yang  sebenarnya mengeksploitasi perbedaan tersebut supaya meruncing. 17
Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bersama,  bahwa  alasan  Pancasila diberlakukan sebagai  ideologi bangsa yaitu demi persatuan semua pihak,  persatuan seluruh  penduduk  Indonesia.  Dengan  tidak  melupakan  kaum  Islamis  di  masa  itu, Pancasila  memiliki  esensi  penting  mengenai  keagamaan.  Namun,  hal  yang  juga penting  untuk  diketahui  oleh  umat  Islam,  menurut  Munawir  Syadzali,  bahwa dipilihnya  Pancasila  dan  bukan  Islam  sebagai  Ideologi  negara  tidak  semata-mata dimaksudkan demi memelihara kedamaian dan kerukunan, melainkan juga karena Al- Qur’an dan Hadits tidak secara eksplisit mewajibkan orang Islam mendirikan negara Islam. 18 Sehingga  Pancasila  bukan  merupakan  ide  sekuler,  melainkan  menyatukan antara  kehidupan  agama  dengan  kehidupan  sosial  bermasyarakat.  Bahkan  di  setiap sila  dalam  Pancasila  memiliki  arti  tersendiri  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  Islam, atau Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

## D. Konstruksi Sosial Kiai tentang Nasionalisme
Realitas yang akan dibidik melalui konstruksi sosial ini adalah nasionalisme pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Untuk kepentingan memahami nasionalisme, disini akan  digunakan  dialektika  model  Berger,  yaitu eksternalisasi,  objektivasi, dan internalisasi . Dan dialektika dari tiga terma tersebut adalah sebagai berikut: 19
17 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Mizan : Bandung 1997), h. 79 18 Erni Budiwanti, Islam Sasak, (Yogyakarta: LKiS, 2000) h. 70.
19 Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai, (LkiS : Yogyakarta 2007), h. 261

## 1. Ekternalisasi
Eksternalisasi adalah momen adaptasi diri dengan dunia sosio-kultural. Proses eksternalisasi yang paling mendasar adalah bagaimana individu atau subjek dengan kemampuan agensinya melakukan adaptasi terhadap teks-teks kehidupan, baik yang bersifat  abstrak  maupun  konkret.  Bagi  para  kiai,  teks-teks  kehidupan  yang  abstrak adalah teks-teks yang tertulis  dalam kitab kuning , yang dalam kenyataannya masih membutuhkan penafsiran sehingga tidak mengherankan jika kemudian menghasilkan interpretasi.  Teks  kehidupan  yang  nyata  adalah  kenyataan-kenyataan  kehidupan dalam  dunia  sosial-politik-religius  sehari  hari  yang  dilakukan  oleh  para  kiai  selaku subjek didalam menjalani kehidupannya. 20

## 2. Objektivasi
Objektivasi adalah  proses  meletakkan  suatu  fenomena  berada  di  luar  diri manusia  sehingga  seakan-akan  sebagai  suatu  yang  objektif.  Proses objektivasi ini terjadi ketika telah menjadi proses penarikan fenomena dari individu. Sebagai proses interaksi  diri  dengan  dunia  sosio-kultural  maka objektivasi merupakan  proses penyadaran  akan  posisi  diri  di  tengah  interaksinya  dengan  dunia  sosialnya.  Dalam objektivasi ini seakan-akan terdapat dua realitas, yaitu realitas diri yang subjektif dan realitas lainnya yang berada di luar diri yang objektif. 21
Dalam proses interaksi diri dengan dunia sosio-kultural yang terpenting adalah penyadaran  diri.  Orang  menyadari  bahwa  dirinya  berada  di  dalam  proses  interaksi dengan orang lain sehingga proses penyesuaian dengan teks-teks suci maupun teks- teks  kehidupan  menjadi  sangat  mengedepan.  Penyesuaian  diri  hanya  dengan  dunia teks  saja  akan  menghasilkan  pemikiran  dan  tindakan  keagamaan  yang  cenderung radikal .  Akan  tetapi,  jika  hal  itu  dilengkapi  dengan  pembacaan  terhadap  teks-teks dunia  sosial  maka  akan  menghasilkan  kreativitas  sosial  yang  sebenarnya  sangat dibutuhkan  di  dalam  kehidupan  ini,  termasuk  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dengan  segala  dinamikanya.  Oleh  karena  itu,  dua  realitas  yang  sudah
20 Ibid, h. 262 21 Ibid, h. 271
disebut  akan  membentuk  jaringan  interaksi intersubjektivitas melalui  proses institusionalisasi.
3. Internalisasi
Internalisasi adalah proses penarikan kembali dunia sosial yang berada di luar diri manusia ke dalam diri manusia; dalam arti dunia sosial yang telah terobjektivasi tersebut  ditarik  kembali  ke  dalam  diri  manusia.  Sebagai  proses  identifikasi  diri  di tengah  kehidupan  sosial  sehingga  menghasilkan  berbagai  tipologi  dengan penggolongan sosial yang didasari oleh basis pemahaman, kesadaran, dan identifikasi diri.
Hal  penting  dalam  identifikasi  diri  adalah  sosialisasi  yang  bisa  dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur sosiolisasi primer dan jalur sosialisasi sekunder. Yang termasuk  jalur  sosialisasi  primer  adalah  keluarga,  sedangkan  yang  termasuk  jalur sosialisasi  sekunder  adalah  organisasi.  Di  dalam  sebuah  keluarga  yang  didominasi oleh model tafsir agama tertentu maka akan menghasilkan pemahaman dan tindakan agama sesuai dengan tafsir agamanya tersebut. Begitu juga di dalam keluarga yang di dominasi oleh penganut organisasi modernis maka akan menghasilkan transformasi agama  sebagaimana  yang  diajarkan  pemimpin  organisasi  tersebut,  dan  begitu seterusnya. 22
Nasionalisme  adalah  persoalan  identitas  sebagai  bagian  dari  unsur  pokok negara-bangsa.  Seseorang  yang  memiliki  rasa  cinta  terhadap  bangsa  adalah  orang yang di dalam dirinya mengalir darah nasionalisme. Rasa cinta itu akan bekerja secara reflektif ketika perasaan sebagai bagian dari negara-negara tersebut dilecehkan oleh orang lain.
Oleh karena itu, ketika Indonesia dianggap sebagai bangsa yang rendah maka harga diri para kiai sebagai bagian dari negara-bangsa tersebut tentu saja akan merasa tercemar. Ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan di luar negeri maka akan ada dalam diri  mereka  perasaan  memiliki (sense  of  belonging) lagu  kebangsaan  itu.  Perasaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia itulah yang disebut sebagai proses identPerasaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia itulah yang disebut sebagai proses identifikasi
diri di tengah pergaulan dunia sosial. Dengan kata lain, internalisasi adalah kekhasan identitas diri ketika terjadi relasi eksternal menuju pemaknaan subjek di tengah dunia objektif, setelah melalui proses interpretasi dalam konteks jaringan kehidupan yang kompleks.
Dengan  demikian,  melalui  proses eksternalisasi dan objektivasi tersebut paham  nasionalisme  dikonversi  menjadi  pemahaman  yang  menjadi  pengikutnya, bahkan oleh masyarakat Indonesia secara umum.

## E. Kesimpulan
Nasionalisme dalam pemahaman kiai adalah rasa keterikatan ( al-ashabiyah ) sekelompok  orang  yang  berada  dalam  geografis  tertentu,  yang  memiliki  kesamaan tujuan untuk  membangun suatu  sistem  tatanan kehidupan. Pengelompokan tersebut merupakan  kebutuhan  objektif  yang  bersifat  fitri  bagi  manusia.  Atas  dasar  itu, nasionalisme tidak dibangun dengan sentimen keimanan, tetapi di bangun atas nama pluralitas ( alummah ), rasa persaudaraan ( al-qaumiyah ), solidaritas dalam keagamaan ( asy-syu’ubiyah ),  kesederajatan  ( al-musawah ),  dan  cinta  tanah  air  ( al-wathaniyah ). Dengan  demikian,  nasionalisme  merupakan  formalisasi  dari  kesadaran  warganya yang secara empirik membutuhkan kongruensi dengan negara sebagai wadahnya yang objektif dan bersifat politis.

## Daftar Pustaka
Adhyaksa  Dault, Islam  dan  Nasionalisme,  Reposisi  Wacana  dalam  Konteks Nasional, Jakarta: Yayasan Amanah Daulatul Islam, 2006
Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES,  Jakarta, 1985
Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai, LkiS,  Yogyakarta, 2007
Bahtiar  Effendy, Islam  dan  Negara;  Transformasi  pemikiran  dan  Praktik  Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998
Edi  Gunawan, Relasi  Agama  dan  Negara:  Perspektif  Pemikiran  Islam,  Jurnal Kuriositas, Vol. 11, No. 2, Desember 2017
Erni Budiwanti, Islam Sasak, Yogyakarta: LKiS, 2000

## Husnul Khatimah S, Penerapan Pancasila Perspektif Islam, Jurnal Tadhzib Akhlaq
No. VI/2/2020
Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Mizan,  Bandung, 1997
Maimunah, Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah, El-Maslahah Journal, Vol. 8, No. 1, Juni 2018, ISSN: 2089-1970
M. Ali Haidar, Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia, Gramedia,  Jakarta, 1994
M.  Alpi  Syahrin,  dkk, Konsep  Negara  dalam  Politik  Islam  di  Era  Modern,  Jurnal Hukum Islam Vol. 20 No. 1 Juni 2020
Nur  Khasanah,  Achmad  Irwan  Hamzani, “Relasi  Agama  dan  Demokrasi:  Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam di Indonesia”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 4 (2019), pp.391-404, DOI: 10.15408/sjsbs.v6i4.13745
Tobroni  dan  Syamsul  Arifin, Islam,  Pluralisme,  Budaya  dan  Politik,  Sipres: Yogyakarta, 1994