## PENGGUNAAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENYELESAIAN
KASUS KEPAILITAN ( Bankrupt )
Oleh: R. Nelly Nur Apandi
(Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia)
Yudha Pradista
(Program Studi Akuntansi FPEB Universitas Pendidikan Indonesia)

## Abstract
This  research  aim  to  know  how  bankrupt  process  and  applying  of  forensic accountancy  in  bankrupt.    Besides  to  know  constraints  any  kind  of  faced  in applying  forensic  accountancy  in  finishing  case  of  bankrupt.  This  study  uses qualitative  methods.  Informant  this  research  consists  of  curators,  civil  servant, forensic  accountants  and  Auditors.Result  of  this  research  indicate  that  forensic accountancy have role in assisting to finish case of bankrupt. This matter can be seen  from  some  process  or  step  is  solving  of  case  of  done  bankrupt  in  justice  of commercial needing  forensic accountancy. The first, checking  off receivable and liability at litigation to prove that debtor really is having of debt to all creditor so that  ascertain  justice  in  deciding  bankrupt  an  company.  Second,  enumeration  of bankruptasset to data exist in document, financial statement, and debtor boldness with  direct  inspection  in  field.  Third,  checking  off  receivable  and  liability  at  the time of creditor meeting to know really conducted receivable and liability amount in  agreement  between  creditor  and  debtor.  Fourth,  at  the  time  of  division  of bankrupt asset to ascertain sequence of is division of between separatist creditor, preferential, and congruence seen the existence of guarantee or do not at the time of  agreement  of  receivable  and  liability.  Fifth,  detecting  the  existence  of indication of fraud that happened at case of bankrupt.
Keyword : Forensic Accounting, Bankrupt and Constraint

## Pendahuluan
Dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan  pasti ingin  mendapatkan hasil  yang  maksimal.  Perusahaan  yang  telah  mencapai  targetnya,  tentu  ingin mengembangkan  usahanya  agar  dapat  mencapai  target  berikutnya  yang  lebih besar.  Suatu  perusahaan  memiliki  beberapa  sumber  dana  untuk  mengembangkan usahanya, baik itu dan yang bersumber dari internal maupun dana yang bersumber dari eksternal. Dana yang berasal dari internal perusahaan contohnya seperti laba penjualan,  sedangkan  dana  yang  berasal  dari  eksternal  contohnya  dana  yang diterima dari investor maupun pinjaman dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dengan adanya tambahan dana  yang diterima oleh perusahaan, diharapkan dapat memudahkan dalam mengembangkan usahanya.
Dalam  mengembangkan  usahanya,  ada  kemungkinan  perusahaan  tersebut tidak berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan berhasil atau tidak.  Ketika  perusahaan  tidak  berhasil  dalam  mengembangkan  usaha  dan meningkatkan laba, maka akan terjadi kemacetan dalam membayar utang kepada
kreditor.  Apabila  keadaan  ini  terus  berlanjut,  maka  perusahaan  akan  mengalami kepailitan.
Menurut  Rachmadi  Usman  (2004:  12)  kepailitan  adalah  keadaan  dimana seorang  debitur  tidak  mampu  melunasi  utang-utangnya  pada  saat  utang  tersebut jatuh tempo. Kasus kepailitan yang paling menyita perhatian adalah suatu BUMN yaitu  PT  Dirgantara  Indonesia  yang  dinyatakan  pailit  oleh  Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat  pada  4  September  2007,  walaupun  keputusan  pailit  tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 24 Oktober 2007. Contoh  kasus  lainnya adalah kepailitan yang dialami PT Metro Batavia (Batavia Air) dikarenakan utang yang jatuh tempo tidak kunjung dibayar sebesar US$4,68 juta. Gugatan pailit ini diajukan  oleh  International  Lease  Finance  Corporation  (ILFC).  Keputusan  pailit PT Metro Batavia (Batavia Air) dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam  putusannya  No.  77/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST  pada  tanggal  30 Januari 2013. (Maria Yuniar, 2013)
Kepailitan  dapat  terjadi  ketika  aset  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  lebih kecil daripada utang yang harus dibayarkan kepada para kreditor. Oleh karena itu kemungkinan  adanya  perselisihan  antara  kreditor  dengan  kreditor  lainnya  dalam mengakui  aset  yang seharusnya diterima oleh masing-masing kreditor. Selain itu kepailitan juga dapat terjadi ketika aset yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada  utang  yang  harus  dibayarkan  kepada  para  kreditor.  Sehingga kemungkinan  terjadi  perselisihan  antara  debitur  dan  para  kreditor  dalam pembagian  aset,  karena  dalam  situasi  seperti  ini  debitur  masih  memiliki  hak terhadap kelebihan aset setelah dibayarkan utang kepada para kreditor.
Adrian  Sutedi  (2009:  26)  menyebutkan  ada  beberapa  faktor  perlunya pengaturan  mengenai  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang, yakni  pertama,  untuk  menghindari  perebutan  harta  debitur  apabila  dalam  waktu yang  sama  ada  beberapa  kreditor  yang  menagih  piutangnya.  Kedua,  untuk menghindari  adanya  kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang  menuntut haknya  dengan  cara  menjual  barang  milik  debitur  tanpa  memerhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan  oleh  salah  seorang  kreditor  atau  debitur sendiri.  Misalnya,  debitur  berusaha  untuk  memberi  keuntungan  kepada  seorang atau  beberapa  orang  kreditor  tertentu  sehingga  kreditor  lainnya  dirugikan,  atau adanya  perbuatan  curang  dari  debitur  untuk  melarikan  semua  harta  kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.
Perkara kepailitan di Indonesia cukup banyak setiap tahunnya yang masuk ke  Pengadilan  Niaga.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  jumlah  perkara  yang  masuk ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tabel berikut. Tabel 1Daftar Perkara Kepailitan Tahun 2010-2012
Penyelesaian  masalah  kepailitan  dapat  ditempuh  melalui  pembicaraan antara debitur dan kreditor melalui mediasi maupun ditempuh dengan jalur hukum dengan  mengajukan  ke  pengadilan  niaga.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat,  perkara  kepailitan  yang  masuk  dari  tahun  ke tahun  mengalami  fluktuasi  tetapi  tidak  terlalu  signifikan.  Pada  tahun  2010 terdapat 86 perkara yang masuk. Pada tahun 2011 lebih banyak 1 perkara menjadi 87  perkara  yang  masuk.  Pada  tahun  2012  mengalami  penurunan  menjadi  76 perkara  yang  masuk.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  minat  penyelesaian  masalah kepailitan  di  pengadilan  negeri  masih  tetap  tinggi.  Di  Indonesia  hukum  yang
mengatur  tentang  hal  tersebut  adalah  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada awalnya pengadilan niaga hanya beroperasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun setelah  dikeluarkannya  Keputusan  Presiden  No.  97  Tahun  1999,  pemerintah membentuk  pengadilan  niaga  pada  empat  wilayah  pengadilan  negeri  lainnya, yaitu  di  Pengadilan  Negeri  Makassar,  Pengadilan  Negeri  Medan,  Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.
Permohonan  kepailitan  suatu  perusahaan  menurut  Adrian  Sutedi  (2009: 39) dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, pihak debitur sebagai pemohon kepailitan.  Seorang  debitur  dapat  mengajukan  permohonan  kepailitan  apabila mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  (lebih  dari  satu  kreditor)  dan  debitur sedikitnya  tidak  membayar  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  telah  dapat ditagih.  Namun,  ketentuan  tersebut  membuka  kemungkinan  bagi  debitur  yang nakal  untuk  melakukan  rekayasa  demi  kepentingannya.  Kedua,  pihak  kreditor sebagai  pemohon  kepailitan.  Kreditor  dapat  mengajukan  permohonan  kepailitan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan sedikitnya tidak membayar satu  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih.  Ketiga,  pihak  kejaksaan sebagai  pemohon  kepailitan.  Menurut  pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  37 Tahun  2004  menentukan  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  dapat  diajukan oleh  kejaksaan  untuk  kepentingan  umum.  Dimana  tata  cara  permohonan kepailitan  sama  dengan  permohonan  yang  diajukan  oleh  debitur  dan  kreditor. Pada  dasarnya  kepailitan  dapat  diajukan  oleh  semua  jenis  kreditor.  Tidak  ada batasan  mengenai  kualifikasi  kreditor  yang  dapat  mengajukannya.  Sepanjang kreditor tersebut  dapat  membuktikan secara sederhana bahwa ada lebih  dari satu utang  dan  salah  satunya  telah  jatuh  tempo,  maka  secara  formal,  hakim  wajib menyatakan  debitur  pailit.  Pihak-pihak  yang  terlibat  di  Pengadilan  Niaga  terdiri dari debitur, kreditor, hakim, jaksa, dan kurator.
Kurator adalah orang yang mengurusi kegiatan debitur setelah pernyataan pailit. Pengangkatan kurator yang akan membereskan dan mengurus harta debitur dilakukan oleh pengadilan. Seseorang  yang dapat menjadi kurator adalah sarjana hukum  atau  sarjana  ekonomi  jurusan  akuntansi.  Dalam  menjalankan  tugasnya untuk  menghitung  aset  debitur,  seorang  kurator  menggunakan  keahlian  khusus yang disebut akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah praktik khusus bidang akuntansi  yang  menggambarkan  keterlibatan  yang  dihasilkan  dari  perselisihan aktual  atau  yang  diantisipasi  atau  ligitasi.  Dimana  akuntansi  forensik  ini  pada awalnya  merupakan  perpaduan  yang  sederhana  antara  akuntansi  dan  hukum, tetapi  pada  kasus  yang  lebih  rumit  ada  tambahan  ilmu  yang  terkandung  dalam akuntansi  forensik  yaitu  ilmu  audit.  Sedangkan  audit  investigatif  merupakan upaya  pembuktian,  umumnya  pembuktian  ini  berakhir  di  pengadilan  dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Pada  mulanya,  di  Amerika  Serikat,  akuntansi  forensik  digunakan  untuk menentukan  pembagian  warisan  atau  mengungkapkan  motif  pembunuhan. Misalnya pembunuhan isteri oleh suami untuk mendapatkan hak waris atau klaim asuransi  atau  pembunuhan  mitra  dagang  untuk  menguasai  perusahaan.  Ilmu akuntansi forensik sudah ada sejak kasus Al Capone yang terungkap oleh seorang akuntan  forensik  yang  bernama  Frank  J.  Wilson  pada  tahun  1931.  Kemudian dengan  adanya  undang-undang  Sarbanes-Oxley  Act  tahun  2002  di  Amerika Serikat  disebut  sebagai  salah  satu  faktor  terpenting  dalam  perkembangan
akuntansi  forensik.  Akuntansi  forensik  sebenarnya  telah  dipraktekkan  di Indonesia sejak lama, namun bidang akuntansi forensik ini mulai berkembang di Indonesia  setelah  adanya  krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun 1998.  Akuntansi  forensik  dilaksanakan  oleh  berbagai  lembaga  seperti  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP),  Bank  Dunia  (untuk  proyek-proyek pinjamannya), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia.
Perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  Niaga  tidak  semua  dikabulkan  untuk dipailitkan.  Ada  beberapa  perkara  yang  mengalami  gagal  pailit  dan  pencabutan perkara. Daftar jumlah perusahaan  yang mengalami pailit dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel2Keputusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2012 Dari  tabel  diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa  perusahaan  yang  mengalami kepailitan  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  pada  tahun  2012  mencapai  33 perusahaan.  Sehingga  diperlukannya  akuntansi  forensik  dalam  menghitung  dan mencari  aset  yang  dimiliki  oleh  debitur  agar  tidak  ada  asetnya  yang  tidak terhitung  dan  pembagian  harta  yang  sesuai  proporsinya  kepada  semua  kreditor. Selain  itu  dengan  adanya  akuntansi  forensik  diharap  dapat  membantu  dalam penyelesaian masalah kepailitan di pengadilan niaga.
Hasil penelitian Beaver (1966) dalam Adrian Sutedi (2009: 11) merupakan salah satu penelitian yang sering dijadikan acuan utama dalam penelitian tentang corporate failure . Beaver memandang perusahaan sebagai reservoir of liquid aset , which supplied by inflows and drained by outflows . Beaver menggunakan 30 jenis rasio keuangan  yang digunakan pada 79 pasang perusahaan yang pailit dan tidak pailit. Memakai univatiate discriminant analysis sebagai alat uji statistik. Beaver menyimpulkan  bahwa  rasio working  capital  funds  flow/total  asets dan net income/total asets mampu membedakan perusahaan yang akan pailit dengan yang tidak  pailit  secara  tepat,  masing-masing  sebesar  90%  dan  80%  dari  sampel  yang digunakan.
Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Ratih  Siti  (2011)  menyimpulkan bahwa  penerapan  akuntansi  forensik  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kompetensi  bukti  tindak  pidana  korupsi.  Bruno  M.  Franceschetti  dan Claudia  Koschtial  (2013)  menyatakan  dalam  penelitiannya  perusahaan  yang bankrupt cenderung  untuk  melakukan  manipulasi  laporan  keuangan.  Penelitian tersebut  mencoba  untuk  menguatkan  jurnal  yang  diterbitkan  oleh  Delloite  yang menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  berpotensi  mengalami  kepailitan  tiga  kali lebih mungkin melakukan fraud dibandingkan perusahaan  yang tidak mengalami kepailitan.
Jumansyah,  dkk.  (2011)  menyatakan  bahwa  akuntansi  forensik  dapat membantu  menyelesaikan  kasus-kasus  hukum  dengan  cara  membantu  para penegak  hukum  untuk  melakukan  perhitungan  dan  pengungkap  kos  kecurangan, mendeteksi  penyebab  terjadinya  kecurangan,  menemukan  petunjuk  awal  ( indicia of fraud ) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap  dan  membedakan  kecurangan  yang  terungkap  melalui  tip  atau  secara kebetulan.
Selama  ini,  masih  sedikit  orang  yang  mengerti  akan  peran  akuntansi forensik dalam praktik kepailitan. Karena kita lebih banyak mendengar akuntansi
forensik  dalam  menyelesaikan  kasus  korupsi.  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka permasalahan  penelitian  ini  adalah  (1)  Bagaimana  proses  peradilan  kepailitan  di pengadilan  niaga;  (2)  Bagaimana  peran  akuntansi  forensik  dan  penerapannya dalam  praktik  kepailitan  pada  pengadilan  niaga;  (3)  Kendala-kendala  apa  saja yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi forensik dalam praktik kepailitan.

## Kajian Pustaka
Persaingan  dunia  usaha  yang  semakin  kompetitif  mengakibatkan  para pelaku usaha cenderung melakukan spekulasi dalam menjalankan bisnisnya. Teori investasi  menyebutkan  bahwa  resiko  berbanding  lurus  dengan  hasil  yang didapatkan.  Keinginan  untuk  mencapai  profit  yang  maksimal,  kadang mengabaikan  proses  penilaian  resiko.  Sehingga  ketidakmatangan  dalam menganalisis  resiko  yang  akan  dihadapi  oleh  perusahaan,  akan  menyebabkan perusahaan  mengalami bankrupt . Bankrupt terjadi  karena  ketidak  mampuan perusahaan  dalam  menghasilkan  profit  dan/  atau  tidak  mampu  dalam  membayar utang jangka pendek dan panjang.
Ketika  perusahaan  tidak  mampu  membayar  kewajiban  kepada  kreditor, maka kreditor pada umumnya  akan berusaha mengambil  alih jaminan  atas utang yang  telah  disepakati.  Kadangkala  perusahaan  untuk  menambah  modal,  tidak hanya mendapat pinjaman dari satu kreditor, tetapi dapat lebih dari satu kreditor. Apabila  pada  saat  yang  bersamaan  perusahaan  tidak  dapat  membayar  utang kepada  para  kreditor  tersebut,  hal  itu  dapat  memicu  adanya  perselisihan  antar kreditor  dalam  hal  pembayaran  utang.  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  perselisihan  itu dapat  diselesaikan  melalui  Pengadilan  Niaga,  ataupun  melalui  cara  di  luar pengadilan, contohnya mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi.
Dalam  Pengadilan  Niaga,  status  kepailitan  tidak  selalu  diajukan  oleh kreditor,  tetapi  debitur  pun  dapat  memohon  kepada  pengadilan  untuk mendapatkan  keputusan  kepailitan.  Pada  proses  penyelesaian  kepailitan  dalam Pengadilan  Niaga  terdapat  beberapa  pihak  yang  terlibat,  diantaranya  jaksa, kreditor, debitur, dan kurator.
Kurator  menurut  Adrian  Sutedi  (2009:  60)  adalah  orang  yang  mengurus kegiatan debitur setelah adanya pernyataan pailit dari penngadilan. Sesuai dengan Pasal  69  Undang-Undang  Kepailitan,  kurator  mempunyai  tugas  melakukan pengurusan  dan/  atau  pemberesan  harta  pailit.  Dalam  menyelesaikan  tugasnya, kurator harus memiliki keahlian di bidang akuntansi, hukum, dan audit atau biasa disebut dengan akuntansi forensik.
Menurut  Theodorus  M.  Tuanakotta  (2007:  1)  akuntansi  forensik merupakan  disiplin  ilmu  baru  yang  menggabungkan  antara  akuntansi,  audit  dan hukum. Bruno M. Franceschetti dan Claudia Koschtial (2013) menyatakan dalam penelitiannya perusahaan  yang bankrupt cenderung  untuk  melakukan manipulasi laporan  keuangan.  Penelitian  tersebut  mencoba  untuk  menguatkan  jurnal  yang dikeluarkan  oleh  Delloite  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  berpotensi mengalami bankrupt tiga  kali  lebih  mungkin  melakukan fraud dibandingkan perusahaan yang tidak mengalami bankrupt .
Jumansyah,  dkk.  (2011)  menyatakan  bahwa  akuntansi  forensik  dapat membantu  menyelesaikan  kasus-kasus  hukum  dengan  cara  membantu  para penegak  hukum  untuk  melakukan  perhitungan  dan  pengungkap  kos  kecurangan, mendeteksi  penyebab  terjadinya  kecurangan,  menemukan  petunjuk  awal (indicia
of fraud) terjadinya kecurangan, dan mendeteksi kira-kira waktu kecurangan dapat terungkap  dan  membedakan  kecurangan  yang  terungkap  melalui  tip  atau  secara kebetulan.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.  Format  deskriptif  kualitatif  studi  kasus  tidak memiliki  ciri  seperti  air  (menyebar  di  permukaan),  tetapi  memusatkan  diri  pada suatu  unit  tertentu  dari  berbagai  fenomena.  Dari  ciri  yang  demikian memungkinkan  studi  ini  dapat  amat  mendalam  dan  demikian  bahwa  kedalaman data  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  penelitian  model  ini  (Burhan  Bungin, 2010:  68).  Dengan  desain  penelitian  menggunakan  deskriptif  kualitatif,  penulis mengharapkan dapat menggali lebih dalam bagaimana peranan akuntansi forensik dalam praktik kepailitan.
Menurut  Lofland  dan  Lofland  (1984:  47)  dalam  Moleong  (2010:  157) sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata,  dan  tindakan, selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain.  Kata-kata  dan tindakan  didapatkan  dari  narasumber  yang  bersangkutan  dengan  penerapan akuntansi  forensik  dalam  Pengadilan  Niaga.Adapun  teknik  pengumpulan  data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam ( in-depth  interview ), observasi,  dan  dokumen.Penentuan  informan  penelitian  dengan  menggunakan cara key person .
Sugiyono  (2011:  335)  menjelaskan  bahwa  analisis  data  adalah  proses mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi,  dengan  cara  mengorganisasikan data  ke  dalam  kategori,  menjabarkan  ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari, dan  membuat  kesimpulan  sehinngga  mudah  difahami  oleh  diri  sendiri  maupun orang  lain.Dalam  penelitian  ini  penulis  menganalisis  data  menggunakan  model Miles  and  Huberman.  Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode  tertentu.  Teknis  analisis  tersebut  melalui  beberapa  tahap,  yaitu  (1) Data Reduction (Reduksi  Data);  (2) Data  Display (Penyajian  Data);  (3)  Penarikan Kesimpulan:  Temuan  Sementara;  (4)  Melakukan  Verifikasi;  (5)  Penarikan Kesimpulan Akhir Sebagai Temuan Penelitian.
Uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif  menurut  Sugiyono  (2012:
458)  meliputi  uji credibility (validitas  internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas),  dan confirmability (obyektivitas).Wiliam Wiersma  (1986)  dalam  Sugiyono  (2011:  372)  menjelaskan  „ triangulation  is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence  of  multiple  data  sources  or  multiple  data  collection  procedures’ . Dimana  triangulasi  dalam  pengujian  kredibiltas  data  dilakukan  dengan pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam pengujian  kredibilitas  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan triangulasi teknik.

## Hasil penelitian dan Pembahasan
Suatu  permohonan  kepailitan  dapat  dikabulkan  apabila  adanya  fakta  atau adanya bukti yang menyatakan bahwa debitur benar-benar mempunyai utang yang sudah  jatuh  tempo.  Hal  ini  dilakukan  dengan  pencocokan  bukti  yang  dilakukan debitur  dan  kreditor  pada  saat  awal  persidangan.  Hal  tersebut  juga  disampaikan oleh informan 2 sebagai berikut: “Kalau sudah  ada bukti utang  yang tidak dapat dibayar,  yang  penting  ada  dua  kreditor,  maka  dinyatakan  pailit.  Ini  karena  ada pembuktian  standar  dalam  syarat  mempailitkan  sebuah  perusahaan.  Apabila perusahaan  tersebut  benar  tidak  bisa  membayar,  maka  dikatakan  bangkrut  atau dengan kata lain insolvent .”
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  informan  1  bagaimana  perusahaan dapat  diajukan  pailit  ke  pengadilan  niaga  seperti  kutipan  wawancara  sebagai berikut:  “Ketika  dapat  dibuktikan  adanya  dua  orang  kreditor  dan  salah  satu utangnya  sudah  dapat  ditagih,  maka  perusahaan  tersebut  dapat  dikatakan  pailit. Ada  perusahaan  yang  benar  tidak  bisa  membayar  utang  tersebut,  ada  juga  yang dikarenakan persaingan bisnis dimana biasanya perusahaan ini memiliki aset yang lebih besar daripada utangnya”
Lalu  informan  6  menguatkan  bahwa  syarat  yang  sederhana  dalam  proses keputusan  pailit:  “Jadi  ketika  perkara  masuk,  dan  perusahaan  mempunyai  dua utang  yang  jatuh  tempo  yang  sudah  dapat  ditagih,  baru  dapat  dipailitkan.  Harus ada  rapat  kreditor  pertama  dulu  untuk  didata  semua  tagihan  berapa  yang  masuk, kemudian  diverifikasi  dulu  utang  piutang  tersebut.  Apabila  debitur  dan  kreditor tidak  menemui  titik  temu  dalam  upaya  perdamaian  membayar  utang  piutang tersebut,  maka insolvent ,  yaitu  dinyatakan  bahwa  dia  dalam  keadaan  berhenti membayar.”
Hasil  reduksi  catatan  lapangan  yang  dikumpulkan  peneliti  ketika melakukan  wawancara  dengan  informan  mengenai  proses  putusan  kepailitan  ke Pengadilan  Niaga  yang  berhasil  dihimpun  oleh  peneliti  dari  berbagai  informan yang  terkait  dengan  aktifitas  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengambilan keputusan kepailitan suatu perusahaan sangat sederhana, apabila bukti utang ada, dapat dinyatakan pailit walaupun aset yang perusahaan miliki lebih besar daripada utang.
Apabila  permohonan  perkara  kepailitan  perusahaan  tersebut  dikabulkan oleh  hakim  pengawas,  maka  perusahaan  tersebut  mempunyai  kesempatan  untuk melakukan  upaya  hukum  kepailitan.  Upaya  hukum  tersebut  adalah  dengan  cara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Peninjauan  kembali  dapat  diajukan  terhadap  putusan  hakim  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan mengajukan ke Mahkamah Agung.
Selanjutnya  adalah  tahap  mencocokan  utang  piutang  di  pengadilan,  pada tahap  ini  sudah  mulai  terlihat  adanya  peran  akuntansi  forensik  pada  kepailitan, yaitu  dimana  adanya  penelusuran  mengenai  kebenaran  adanya  utang  piutang antara  kreditor  dan  debitur  apabila  bukti  yang  dibawa  oleh  debitur  dan  kreditor tidak  menemui  kecocokan.  Di  sini  dicari  faktur-faktur  yang  membuktikan perjanjian  mengenai  utang  piutang  yang  melibatkan  minimal  dua  kreditor  dan salah  satu  utangnya  sudah  jatuh  tempo.  Akuntansi  forensik  dibutuhkan  dalam menelusuri  apakah perusahaan tersebut benar-benar tidak dapat  membayar utang kepada  para  kreditornya  atau  biasa  disebut  dengan  insolvensi.  Seperti  yang diungkapkan oleh informan 1 bahwa “Ketika  dapat  dibuktikan  adanya  dua  orang kreditor  dan  salah  satu  utangnya  sudah  dapat  ditagih,  maka  perusahaan  tersebut
dapat  dikatakan  pailit.  Ada  perusahaan  yang  benar  tidak  bisa  membayar  utang tersebut,  ada  juga  yang  dikarenakan  persaingan  bisnis  dimana  biasanya perusahaan ini memiliki aset yang lebih besar daripada utangnya”
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  informan  6  mengenai  mencocokkan utang  piutang  pada  proses  pengadilan,  yaitu  “Bukti  utang  piutang  harus dibuktikan  oleh  kedua  pihak  pada  saat  persidangan  untuk  mengetahui  apakah benar debitur mempunyai utang kepada kreditor.”
Hasil  reduksi  catatan  lapangan  yang  dikumpulkan  peneliti  ketika melakukan  wawancara  dengan  informan  mengenai  peranan  akuntansi  forensik dalam  mencocokkan  utang  piutang  di  pengadilan  yang  berhasil  dihimpun  oleh peneliti  dari  berbagai  informan  yang  terkait  dengan  aktifitas  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik dibutuhkan dalam menemukan bukti-bukti debitur  mempunyai  utang  kepada  kreditor,  dengan  adanya  bukti  tersebut,  pihak pengadilan dapat mengambil keputusan mengenai pailit atau tidaknya perusahaan tersebut.
Penghitungan  Aset  dan  Harta  Kepailitan, dalam  tahap  ini  sangat  terlihat bahwa akuntansi forensik sangat berguna penerapannya karena dalam menghitung aset perusahaan perlu ditelusuri dimana saja keberadaan aset tersebut, lalu apakah nilai  aset  tersebut  telah  sesuai  dengan  yang  ada  di  dokumen  ataupun  laporan keuangan  perusahaan.Seperi  yang  diungkpapkan  oleh  informan  1  bahwa  “dalam pekerjaannya,  kurator  dibantu  oleh  beberapa  ahli  seperti  menggunakan  jasa appraisal, akuntan publik, pajak, dan notaris.” Kemudian berdasarkan wawancara dengan  informan  2,  didapatkan  pernyataan  bahwa  “kita  meminta cash  flow perusahaan  untuk  mengetahui  perusahaan  tersebut  untung  atau  merugi.  Kurator tidak  dapat  bekerja  sendiri,  jadi  bagian  audit  dia  meminta  bantuan  akuntan publik.”
Hasil  reduksi  catatan  lapangan  yang  dikumpulkan  peneliti  ketika melakukan  wawancara  dengan  informan  mengenai  peranan  akuntansi  forensik dalam penghitungan aset dan harta pailit yang berhasil dihimpun oleh peneliti dari berbagai  informan  yang  terkait  dengan  aktifitas  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  dalam  penghitungan  aset  dan  harta  kepailitan  akuntansi  forensik  sangat berperan.  Karena  dalam  tahap  ini,  harus  ditelusuri  kebenaran  nilai  dari  aset  dan harta tersebut dan kebenaran dari keberadaannya. Dimana dalam menghitung aset kepailitian  tersebut  menggunakan  harga  pasar,  karena  apabila  nilai  bukunya  nol bukan berarti tidak ada nilainya jika menggunakan harga pasar.
Dalam  menghitung  aset  perusahaan  yang bankrupt ,  akuntansi  forensik juga  dapat  digunakan  dalam  menelusuri  adanya  indikasi fraud ..  Informan  2 menyampaikan  adanya  kemungkinan fraud dalam  perkara  kepailitan  suatu perusahaan seperti kutipan wawancara berikut ini: “Kadang juga misalnya debitur sudah  dinyatakan  pailit  oleh  hakim  dan  debitur  berpikiran  sudah  tidak  sanggup, debitur  berusaha  untuk  mengamankan  hartanya.  Sebelum  kurator  bergerak, mungkin debitur membayar utang ke orang yang belum jatuh tempo atau debitur alihkan ke luar negeri. Itu dia mencoba untuk mengamankan aset debitur.”
Selain  itu  juga  informan  3  yang  ahli  dalam  akuntansi  forensik menyebutkan  adanya  indikasi fraud dalam  kepailitan  seperti  berikut:  ”Karena banyak dari perusahaan yang mengalami bankrupt dikarenakan oleh adanya fraud. Mereka  mengambil  atau  menyelamatkan  uangnya,  atau  mereka  mengambil  aset- asetnya,  atau  mereka  menghancurkan  dokumen-dokumen.  Kita  juga  harus
selection of supplier,  yaitu kita harus mengetahui perusahaan  yang akan menjadi supplier kita. Misalnya kita akan kerja sama dengan suatu perusahaan  yang akan menjadi  supplier,  ternyata  bulan  depan  manajernya  membawa  lari  uang perusahaan,  dan  perusahaan  yang  menjadi  supplier  kita  tersebut  mengalami bangkrupt atau insolvency. ”
Hasil  reduksi  catatan  lapangan  yang  dikumpulkan  peneliti  ketika melakukan  wawancara  dengan  informan  mengenai  adanya  indikasi fraud dalam kepailitan  yang  berhasil  dihimpun  oleh  peneliti  dari  berbagai  informan  yang terkait  dengan  aktifitas  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  kemungkinan  besar akan  terjadinya fraud pada  suatu  perusahaan  yang  mengalami bankrupt .Terdapat beberapa  tipe fraud yang  kemungkinan  terjadi  pada  kasus  kepailitan,  yaitu  (1) menggelapkan  aset;  (2)  membawa  lari  aset;  (3)  menggelapkan  aset;  (4) mentransfer ke rekening lain.
Mencatat  dan  Mencocokkan  Utang  Piutang  pada  Saat  Rapat  Kredito, dalam tahap ini akuntansi forensik juga berperan, yaitu ketika mencari kebenaran adanya  utang  piutang  antara  debitur  dan  kreditor.Seperti  yang  diungkapkan  oleh informan 6 “Kalau pembagian harta itu, itu nanti pemberesan. Pemberesannya itu nanti lama, ada rapat kreditor pertama dulu, abis rapat kreditor pertama, baru nanti dia  pendataan  dulu  tagihan  berapa  yang  masuk,  sudah  begitu  diverifikasi  dulu, diverifikasi  benar  tidak    kreditor  ini  punya  piutang.  Terus  kalau  misalnya  tidak sesuai,  kata  kreditor  punya  piutang  lima  tapi  kata  debitur  cuma  ada  tiga, dipertemukan dulu namanya itu verifikasi.”
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  informan  1,  yaitu  “utang  piutang  ini harus  dicocokkan  dengan  dokumen,  apakah  sesuai  atau  tidak.  Selain  itu  harus dicocokan juga dengan laporan keuangan apakah sesuai jumlahnya atau tidak.”
Hasil  reduksi  catatan  lapangan  yang  dikumpulkan  peneliti  ketika melakukan  wawancara  dengan  informan  mengenai  peranan  akuntansi  forensik dalam  mencatat  dan  mencocokkan  utang  piutang  pada  saat  rapat  kreditor  yang berhasil  dihimpun  oleh  peneliti  dari  berbagai  informan  yang  terkait  dengan aktifitas  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  tahap  ini  akuntansi  forensik berperan  juga.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  tahap  ini,  harus  adanya  penelusuran bukti  utang  piutang  antara  debitur  dan  kreditor.  Apakah  besarnya  utang  piutang tersebut sesuai dengan dokumen atau tidak, adanya jaminan atau tidak.
Dalam  tahap  ini  akuntansi  forensik  mengambil  peran,  dimana  ditentukan pembagian  harta  pailit  kepada  para  kreditor  berdasarkan  urutan  yang  didapatkan dari  penelusuran  dan  pencocokkan  bukti  utang  piutang,  apakah  kreditor  tersebut termasuk  kreditor  separatis,  preferen,  dan  lainnya.Informan  4  memberikan pernyataan  bahwa  “ada  urutan  kewajiban  nantinya  yang  lebih  utama  untuk dibayarkan misalnya perbankan merupakan kreditor pertama yang harus dipenuhi sehubungan  dengan  jaminan  dan  dalam  perjanjiannya  dia  yang  utama  harus mendapatkan”.  Hal  tersebut  juga  dikuatkan  oleh  pernyataan  informan  1,  yaitu “pembagian  harta  yang  harus  diutamakan  adalah  pembayaran  pajak,  kemudian bank,  leasing,  kemudian  kepada  para  kreditor  lainnya  dimulai  dari  kreditor preferen dan lain-lain.”
Hasil  reduksi  catatan  lapangan  yang  dikumpulkan  peneliti  ketika melakukan  wawancara  dengan  informan  mengenai  peranan  akuntansi  forensik dalam membagikan harta pailit yang berhasil dihimpun oleh peneliti dari berbagai informan  yang  terkait  dengan  aktifitas  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa
akuntansi  forensik  berperan  dalam  tahap  ini.  Hal  ini  karena  dalam  membagikan harta  pailit  diperhatikan  juga  urutan  pembagian  berdasarkan  jaminan  utang piutang,  yang  mengakibatkan  adanya  urutan  kreditor  separatis,  preferen,  dan kongruen.
Dari  penjelasan  di  atas  mengenai  penerapan  akuntansi  forensik  kasus kepailitan,  dapat  diketahui  bahwa  akuntansi  forensik  memang  dibutuhkan  dan digunakan  dalam  menyelesaikan  kasus  kepailitan.Itu  terlihat  dari  berbagai  hasil wawancara  yang  menunjukkan  perlu  adanya  akuntansi  forensik  di  beberapa tahapan dalam kasus kepailitan. Hal ini tidak terlepas dari keterkaitan perusahaan yang pailit dengan angka, utang piutang, laporan keuangan, aset, dan hal lain yang berhubungan dengan akuntansi. Selain itu adanya berbagai motif kecurangan yang mungkin  muncul  dibalik  terjadinya  kepailitan  suatu  perusahaan,  menguatkan bahwa akuntansi forensik dibutuhkan dan tidak lepas dari kasus kepailitan.Namun dalam praktiknya, penggunaan akuntansi forensik masih jarang menangani kasus kepailitan  di  Indonesia  karena  disebabkan  oleh  berbagai  alasan,  seperti  (1) membutuhkan  waktu  yang  lama;  (2)  biaya  yang  mahal;  (3)  kurangnya  sumber daya manusia.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  terhadap  “Akuntansi Forensik  Dalam  Praktik  Kepailitan  pada  Pangadilan  Niaga”  maka  peneliti menarik  kesimpulan  akuntansi  forensik  berperan  dalam  beberapa  proses  dalam perkara  kepailitan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  tahapan  atau  proses penyelesaian  perkara  kepailitan  yang  dilakukan  di  pengadilan  niaga,  diperlukan penelusuran  yang  berkaitan  dengan  akuntansi.  Seperti  dalam  beberapa  tahapan berikut,  yaitu (1) Pada tahap Pengadilan Tingkat Pertama; (2) Pada tahap Kasasi dan Peninjauan Kembali; (3) Pada tahap Penghitungan Aset dan Harta Pailit; (4) Pada  tahap  Mencatat  dan  Mencocokkan  Utang  Piutang  akuntansi  forensik  pada saat  rapat  kreditor;  (5)  Pada  tahap  Pembagian  Harta  Pailit.  Akuntansi  forensik juga dapat mendeteksi adanya indikasi fraud dalam hal pailit di Pengadilan Niaga, perusahaan  yang  benar-benar  mengalami bankrupt cenderung  untuk  melakukan fraud dalam menyembunyikan asetnya ataupun deposito yang masih dimiliki oleh perusahaan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengamankan  aset  maupun  deposito sehingga  tidak  disita  oleh  Pengadilan  Niaga.Terdapat  beberapa  tipe fraud yang kemungkinan  terjadi  pada  kasus  kepailitan  adalah  (1)  membawa  lari  aset;  (2) menyembunyikan aset; (3) menggelapkan penjualan; (4) mentransfer ke rekening lain.
Terdapat  kendala  dalam  menerapkan  akuntansi  forensik  dalam  perkara kepailitan,  yang  pertama  yaitu  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  menerapkan akuntansi forensik relatif lama karena dalam menerapkan akuntansi forensik tidak menggunakan  sampel  melainkan  populasi,  namun  dalam  menentukan  populasi juga  harus  bisa  menentukan  mana  yang  prioritas  dan  penting  untuk  kita  periksa. Kemudian  biaya  yang  harus  dikeluarkan  juga  mahal,  hal  ini  disebabkan  oleh waktu  yang  lama  dan  ruang  lingkup  yang  luas  dalam  menerapkan  akuntansi forensik.  Selain  itu  sumber  daya  yang  masih  kurang  menjadi  kendala  yang lainnya, kurangnya pelatihan dan pengenalan mengenai akuntansi forensik kepada kurator  atau  perangkat  pengadilan  niaga  menyebabkan  masih  awamnya
pemahaman  dan  penerapan  akuntansi  forensik  dalam  praktik  kepailitan  di pengadilan niaga.

## Saran
Untuk  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  melakukan  observasi  secara aktif untuk mengetahui secara komprehensif mengenai proses kepailitan. Peneliti selanjutnya  juga  dapat  mengkaitkan  penggunaan  akuntansi  forensik  dalam membuktikan tindakan pencucian uang ( money laundry ).

## Daftar Pustaka
Albrecht,  W.  Steve  dan  Chad  O.  Albrecht.  2003. Fraud  Examination .  Ohio:
South-Western.
Amin  Widjaja  Tunggal.  2012. Forensic  &  Investigative  Accounting  Pendekatan Kasus . Jakarta: Harvarindo.
Arens, Alvin et al . 2008. Auditing dan Jasa Assurance . Jakarta: Erlangga. Ayu  Prima  Sandi.  2013. BPKP  Targetkan  50  Auditor  Forensik  Baru .  Tempo (Online). Tersedia: http://www.tempo.co/read/news/2013/04/11/ 087472658/BPKP-Targetkan-50-Auditor-Forensik-Baru (23 Agustus
2013)
Bungin,  Burhan.  2010. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana. Cahyani,  Ajeng  R.  2012. Memahami  Audit  Forensik .  (Online).  Tersedia: http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1- kap-news/841-memahamiauditforensik. Hotml (18 Mei 2013)
Dian  Dara  Swarna.  2012. Penerapan  Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigasi dalam  Mendeteksi  Fraud  di  Lingkungan  Digital .  Skripsi.  Medan: Universitas Sumatera Utara.
Franceschetti, Bruno Maria and Claudia Koschtial. 2013. Do Bankrupt Companies Manipulate  Earning  More  Than  The  Non-Bankrupt  Ones?. Journal  of Finance and Accountancy.
Indra  Sastrawat.  2011. Akuntansi  Forensik  dalam  Kasus  Century .  Kompas (Online).
Tersedia: http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/02/19/akuntansi-forensik- dalam-kasus-century-341211.html (23 Agustus 2013)
J.  Tanzil.  2011. Efektivitas  Akuntan  Forensik  Dalam  Membantu  Mengungkap Korupsi di Indonesia . (Online). Tersedia: http://www.jtanzilco.com/main/index.php/component/content/article/1- kap-news/31-akuntatan-forensik (25 Agustus 2013)
Jumansyah,  dkk.  2011. Akuntansi  Forensik  dan  Prospeknya  Terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia . Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”.
Luqman  Hakim.  2007. Analisis  Pemantauan  Outcome  Program  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  di  Madrasah  Tsanawiyah  Gresik .  Tesis. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Maria  Yuniar.  2013. Ini  Penyebab  Batavia  Air  Dinyatakan  Pailit .  Tempo (Online).
Tersedia:
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/30/090458040/Ini-Penyebab- Batavia-Air-Dinyatakan-Pailit (20 Juni 2013) Moleong,  Lexy J. 2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif Edisi  Revisi . Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Nina  Kasih  Puspita.  2009. Kewenangan  Pengadilan  Niaga  Untuk  Mengadili Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Kurator  Dalam  Pengurusan  Harta Pailit . Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro. Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Ratih  Siti  R.  2011. Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Forensik  Terhadap Kompetensi  Bukti  Tidak  Pidana  Korupsi .  Skripsi.  Bandung:  Universitas Padjadjaran.
Rezaee,  Zabihollah  and  Riley  Richard.  2010. Financial  Statement  Fraud: Prevention  and  Detection  Second  Edition .  New  Jersey:  John  Wiley  & Sons, Inc.
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik . Yogyakarta: Graha Ilmu. Sembiring,  Sentosa.  2006. Hukum  Kepailitan  Dan  Peraturan  Perundang- Undangan yang Terkait Dengan Kepailitan . Bandung: Nuansa Aulia. Shubhan,  M.  Hadi.  2012. Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di Peradilan . Jakarta: Kencana. Singleton,  Tommie  W.  dan  Aaron  J.  Singleton.  2010. Fraud  Auditing  and Forensic Accounting Fourth Edition . New Jersey: Wiley. Sugiyono.  2010. MetodePenelitianPendidikan  (PendekatanKuantitatif,  Kualitatif, dan R&D) . Bandung: Alfabeta.
_______.  2011. Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) . Bandung: Alfabeta. Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Kepailitan . Bogor: Ghalia Indonesia. Tuanakotta,  Theodorus  M.  2007. Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
______________________.  2013. Mendeteksi  Manipulasi  Laporan  Keuangan . Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1998  tentang  penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998.
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Usman,  Rachmadi.  2004. Dimensi  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
www.pn-jakartapusat.go.id