## MAKNA DIBALIK PESAN POLITIK KEBANGSAAN PRESIDEN JOKOWI
(Analisis Wacana Kritis Fairclaugh Terhadap Pernyataan Sikap  Presiden Joko Widodo Menanggapi Kerusuhan Rasial di Papua dan Papua Barat)
Oleh:
Dr. Cosmas Gatot Haryono, S. Sos., M. Si. Djunaedi Setyawan, S.I. Kom, M. I. Kom Email: cgharyono@gmail.com Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas  Bunda Mulia, Jakarta

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  makna  yang  ada  di  balik  pernyataan  sikap Presiden  Joko  Widodo  ketika  menanggapi  kerusuhan  rasial  yang  menimpa  masyarakat Papua  dan  Papua  Barat  beberapa  waktu  yang  lalu.  Pidato  pernyataan  sikap  Jokowi tersebut  menimbulkan  pro  dan  kontra  karena  dianggap  menyederhanakan  persoalan yang  terjadi.  Aksi  demo  rusuh  yang  berujung  pada  kerusuhan  rasial  sendiri  terjadi diberbagai  daerah  Papua  bukan  hanya  dikarenakan  adanya  penangkapan  mahasiswa papua  oleh  Polrestabes  Surabaya  saja,  melainkan  karena  banyaknya  berita  dan informasi  yang  kurang  bisa  dipertanggung  jawabkan  bertebaran  di  media  sosial  yang sekarang ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Peneliti menganalisis pidato  Presiden  tersebut  dengan  menggunakan  analisis  wacana  kritis  Norman Fairclough.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa    presiden  mewacanakan  persoalan kesejahteraan yang tidak dinikmati masyarakat  Papua dan Papua Barat sebagai biang keladi  dari  kerusuhan  rasial  yang  terjadi.  Pernyataan  tersebut  terlihat  dimanfaatkan sebagai    pembenaran    untuk  program-program  Pemerintahan  Jokowi  di  Papua  dan Papua  Barat,  termasuk  tentang infrastruktur  karena  program  itulah yang  diyakini  akan mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.
Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Kerusuhan rasial, dan Pesan Politik

## Abstract
This study aims to find the meaning behind the statement of President Joko Widodo about racial riots that befell the people of Papua and West Papua some time ago. The speech of Jokowi's  statement  raises  the  pros  and  cons  because  it  is  considered  to  simplify  the problems  that  occur.  Riot  demonstrations  that  led  to  racial  riots  occurred  in  various regions  of  Papua  not  only  because  of  the  arrest  of  Papuan  students  by  the  Surabaya Polrestabes,  but  because  of  the  many  unaccountable  news  and  information  that  are scattered  on  social  media  that  are  now  part  of  Indonesian  people's  lives.  Researchers analyzed  the  President's  speech  using  Norman  Fairclough's  critical  discourse  analysis. The results showed that the president discussed welfare issues that were not enjoyed by the people of Papua and West Papua as the culprits of the racial riots that occurred. The statement was seen as being used as a justification for Jokowi's Government programs in Papua and West Papua, including on infrastructure because the program was believed to accelerate the welfare of the people of Papua and West Papua.
Keywords: Critical Discourse Analysis, Racial Riots, and Political Messages

## A. Latar Belakang
Demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan rasial anarkis beberapa  waktuyang  lalu  terjadi  di berbagai  wilayah  Papua  dan  Papua Barat.  Kerusuhan  rasial  tersebut  dipicu oleh  kekecewaan  masyarakat  Papua terhadap  insiden  pengepungan  asrama mahasiswa  Papua  di  Surabaya  oleh aparat  keamanan,    dan  menyusul merebaknya  isu  pelecehan  terhadap bendera  Merah-Putih.  Sebelumnya  ada beberapa  protes  dari  berbagai  elemen masyarakat yang menganggap mahasiswa dari Papua tidak menghargai momen pada hari kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa Papua yang bertempat tinggal  di  asrama  Papua  Jalan  Kalasan, Surabaya, Jawa Timur.
Aksi  demo  rusuh  diberbagai daerah  Papua  bukan  yang  awalnya didorong  oleh  adanya  penangkapan mahasiswa  papua  oleh  Polrestabes Surabaya  tersebut  berubah  semakin menjadi-jadi setelah munculnyan banyak  berita  dan  informasi  yang kurang  bisa  dipertanggung  jawabkan bertebaran  di  media  sosial.  Berita bohong “HOAX” yang beredar, memberitakan mahasiswa Papua ditangkap paksa oleh Polrestabes Surabaya,  meninggal  ketika  adanya
serbuan masa ke dalam asrama mahasiswa  Papua,  adanya  persekusi, intimidasi  serta  perlakuan  kasar  yang dilakukan  ormas-ormas  dan  oknum aparat.  „Bumbu-bumbu  informasi‟  yang gencar  ini  yang  membuat  aksi  demo menjadi rusuh dan banyaknya masyarakat  Papua  dan  Papua  Barat turun ke jalan. Pemblokiran jalan, bakar ban,  fasilitas  umum  di  rusak,  bahkan pembakaran  kantor  DPRD  Papua  Barat di Manokwari juga menyertai aksi demo di Papua Barat.
Pemerintah  tidak  tinggal  diam. Menyikapi banyaknya berita-berita yang dianggap  memicu  dan  memanaskan situasi  di  Papua  dan  Papua  barat, Pemerintah melalui Kementrian KOMINFO  membatasi  akses  internet, karena  di  duga  melalui  jalur  internet berita-berita  sumir  yang  belum  pasti kebenarannya menambah panas suasana di  Papua  dan  Papua  barat.  Menurut Kem-KOMINFO, terdapat 270.000 kanal  berita  bohong  atau hoax yang bertebaran  di  media  sosial  terkait  rusuh di  Papua,  yang  isinya  mayoritas  konten yang disebar di dunia maya bertentangan dengan hukum, antara lain, memprovokasi, menghasut, bahkan mengadu domba ( sumber Tribunenews ). Pemerintah  akhirnya  membatasi  akses internet  di  Papua  dan  Papua  Barat. Namun    yang  dibatasi  hanyalah  data
internet,  sementara  SMS  dan  telepon tidak dibatasi.
Presiden  selaku  Kepala  Negara meminta jajarannya untuk dapat menyelesaikan permasalahan rusuh Papua.  Dalam  rapat  terbatas  guna menyelesaikan konflik Papua,  Presiden meminta  kepada  bawahannya  agar situasi  keamanan  di  Papua  dijaga  dan cepat  dipulihkan,    karena  semua  warga negara tanpa terkecuali harus dilindungi harkat  dan  martabat  dan  kerusakan umum segera diperbaiki sehingga aktivitas publik. Demi menarik perhatian warga Papua, Presiden Republik  Indonesia  mengundang  para pemangku  adat,  tokoh  masyarakat  dan tokoh agama di Papua ke Istana Negara.
Dalam  menyelesaikan  konflik yang  berkelanjutan  di  Papua,  Presiden Jokowi  melakukan  beberapa  strategi dalam  menarik  perhatian  masyarakat Papua.  Presiden  meminta  jajaran  dan bawahannya untuk menjaga dan menghargai  masyarakat  Papua,  serta memulihkan fasilitas umum yang terkena dampak dari aksi demo tersebut, kedua  dengan  mengundang  dewan  adat Papua untuk bermusyawarah dan mengemukakan  aspirasi  serta  pendapat, dan  yang  ketiga  melalui  pernyataan- pernyataan  yang  memberikan  rasa damai  terhadap  rakyat  dan  masyarakat Papua.
Presiden juga mencoba membuat kondisi  Papua  menjadi  lebih  kondusif dengan membuat pernyataan resmi yang menyatakan keprihatinan dan permintaan  maaf  atas  kejadian  yang terjadi. Melalui beberapa kali pernyataannya  ketika  dikonfirmasi  oleh para  wartawan  kepresidenan,  Presiden Jokowi  yang  mengajak  masyarakat Papua  untuk  dapat  menahan emosi,  dan tidak  melakukan  aksi  demo  anarkis sembari  menekankan  bahwa  kita  semua adalah  saudara  dan  setanah  air.  Berikut merupakan  salah  satu  pernyataan  resmi Presiden Jokowi dalam menyikapi rusuh di Papua dan Papua Barat:
„‟Bapak  ibu,  saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya terus mengikuti perkembangan yang ada ditanah Papua dan Alhamdulillah  situasi  sudah berjalan normal kembali, pemintaan maaf sudah
dilakukan  dan  ini  menunjukan kebesaran  hati  kita  bersama untuk  saling  menghormati,  tuk saling menghargai sebagai saudara  sebangsa  dan  setanah air. Saya juga telah memerintahkan  kepada  Kapolri untuk  menindak  secara  hukum tindakan  diskriminasi  ras  dan etnis  yang  rasis  secara  tegas, ini tolong digaris bawahi!!, dan minggu  depan  saya  juga  akan mengundang  para  tokoh  dari Papua  dan  Papua  Barat  baik tokoh  adat,  tokoh  masyarakat, tokoh  agama  untuk  datang  ke Istana berbicara masalah
percepatan  kesejahteraan  di tanah  Papua.  Saya  rasa  itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, terima kasih‟‟.
Menariknya, pernyataan tersebut tidak  serta  merta  meredakan  situasi  dan bahkan  dianggap  tidak  cukup.  Banyak pihak  melihat  pidato  Presiden  Jokowi tidak  lebih  dari  sekedar  simplifikasi masalah  yang  sebenarnya  sangat  besar karena  menyangkut  kedaulatan  negara. Banyak  pihak  mengkritik  pernyataan tersebut  justru  menunjukkan  Jokowi tidak memahami persoalan yang terjadi. Akibatnya,  kerusuhan  terus  terjadi dengan  berbagai  skala  di  beberapa daerah di Papua dan Papua Barat.
Peneliti    tertarik  untuk  melihat lebih spesifik isi pidato Presiden Jokowi terkait  dengan  kerusuhan  di  Papua  dan Papua Barat. Peneliti mencoba menelaah  pernyataan  presiden  tersebut dengan  menggunakan  analisis  wacana kritis  Fairclaugh  untuk  melihat  struktur pesan dan makna

## B. Tinjauan Pustaka
B.1. Pesan Politik
Penelitian  ini  termasuk  dalam ranah komunikasi politik yang merupakan  salah  satu  kajian  yang dipelaari dalam ilmu komunikasi.
Komunikasi  Politik sendiri  terdiri  dari dua  unsur  kata  yang  berbeda  yaitu „komunikasi‟ yaitu sesuatu yang
dilakukan  oleh  manusia  atau  individu dalam kehidupannya untuk
memberikan pesan  berupa  informasi kepada individu lainnya dan   „politik‟ yang  dapat  didefinisikan sebagai suatu usaha yang ditempuh oleh warga  negara  untuk  berdiskusi  dan mewujudkan tujuan bersama.
Menurut Mueller (1973), Komunikasi Politik
didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik  apabila  menekankan  pada  hasil. Sedangkan  definisi  Komunikasi  Politik jika menekankan pada fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, adalah  komunikasi  yang  terjadi  dalam suatu  sistem  politik  dan  antara  sistem tersebut  dengan  lingkungannya. Dalam melakukan komunikasi politik, tentu hal yang tidak bisa dilupakan yaitu pesannya  atau  yang  biasa  disebut sebagai  pesan  politik.      Pesan  politik merupakan  salah  satu  unsur  penting dalam komunikasi politik. Pada hakikatnya, pesan adalah suatu informasi yang disampaikan oleh komunikator  kepada  komunikan  yang bertujuan  untuk  mencari  persamaan makna  atau  persepsi.  Pada  dasarnya, pesan  berisikan  gagasan  atau  ide manusia  untuk  disampaikan  bahkan
untuk  diperbincangkan  dengan  manusia lain.
Davis  V.  J.  Bell  (Dan  Nimmo, 2005-75), mengatakan bahwa sedikitnya ada tiga jenis kepentingan  pembicaraan yang  mempunyai  kepentingan  politik yang  pasti  dan  jelas  sekali  politis  dan merupakan  pesan  politik  yaitu:  tetang kekuasaan,  pengaruh,  dan  otoritas. Pertama, kekuasaan, menyakut persoalan  bagaimana    mempengaruhi orang  lain  dengan  ancaman  atau  janji. Kunci  pembicaraan  kekuasaan  ialah kemampuan  untuk  mendukung  janji maupun  ancaman.  Maka  sebenarnya janji, ancaman, penyuapan dan pemerasan  adalah  alat  tukar  pada komunikasi dalam kepentingan kekuasaan. Kedua , kepentingan pengaruh.  Kepentingan  ini  berkaitan dengan  upaya  memanipulasi  persepsi ataupun  harapan  orang  lain    tanpa sanksi-sanksi.  Di  sini  komunikator  bisa memanfaatkan  prestise  atau  reputasinya untuk  mempengaruhi    kemungkinan orang  lain  melalui  nasihat,  dorongan, permintaan,  peringatan  dan  lain-lain. Sedangkan  yang ketiga ,  kepentingan otoritas  atau  pemberian  perintah.  Yang dianggap  sebagai  penguasa  yang  sah adalah  yang  memiliki  otoritas  dan memiliki hak untuk mempengaruhi.

## B.2.  Analisis  Wacana  Kritis  Norman Fairclough
Fairclough  melihat  bagaimana penempatan  dan  fungsi  bahasa  dalam hubungan  sosial  khususnya  dalam kekuatan dominan dan ideologi. Faiclough  berpendapat  bahwa  analisis wacana  kritis  adalah  bagaimana  bahasa menyebabkan kelompok sosial yang ada bertarung  dan  mengajukan  ideologinya masing-masing.
Dalam melakukan analisis wacana  kritis,      Norman  Fairclough menenakankan pentingnyta seorang peneliti  untuk  melihat  teks  sebagai  hal yang memiliki konteks baik berdasarkan “process  of  production” atau “text production”; “process of interpretation” atau  “ text  consumption ” maupun  berdasarkan  praktik  sosio- kultural. Dengan demikian, untuk memahami wacana (naskah/teks) peneliti  tak  dapat  melepaskan  dari konteksnya. Untuk menemukan ”realitas” di balik teks kita memerlukan penelusuran  atas  konteks  produksi  teks, konsumsi  teks,  dan  aspek  sosial  budaya yang mempengaruhi pembuatan teks. Ini menegaskan  bahwa    sebuah  teks  tidak lepas  dari  kepentingan  yang    bersifat subjektif (subyektivitas).
Analisis wacana kritis Fairclough  sering  dikatakan  sebagai
model  perubahan  sosial  ( social  change ) yang memusatkan pada perhatian wacana  bahasa,  dan  digunakan  sebagai alat  praktik  sosial  diatas  aktivitas individu  atau  merefleksikan  sesuatu (Eryanto,  2001:286).  Fairclough  juga mengatakan  bahwa  wacana  bahasa sebagai  praktik  sosial  dan  mengandung implikasi sebagai berikut:
1. Wacana adalah bentuk dari tindakan Seseorang menggunakan bahasa sebagai suatu tindakan pada dunia dan khususnya  sebagai  representasi  ketika melihat  realita  dunia,  dan  menolak bahasa sebagai bentuk individu.
2. Adanya  hubungan  timbal  balik antara wacana dengan struktur sosial Wacana  terbagi  oleh  struktur  sosial, kelas,  dan  relasi  sosial  lain  yang dihubungkan dengan relasi spesifik dari institusi  tertentu  seperti  pada  buku, pendidikan, sosial dan klasifikasi.
Konsep ini mengasumsikan dengan melihat praktik wacana bisa jadi menampilkan  efek  sebuah  kepercayaan (ideologis) artinya wacana dapat memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak  imbang  antara  kelas  sosial,  laki- laki  dan  wanita,  kelompok  mayoritas dan  minoritas  dimana  perbedaan  itu direpresentasikan  dalam  praktik  sosial. Analisis  Wacana  melihat  pemakaian bahasa  tutur  dan  tulisan  sebagai  praktik
sosial.  Praktik  sosial  dalam  analisis wacana dipandang menyebabkan hubungan  yang  saling  berkaitan  antara peristiwa  yang  bersifat  melepaskan  diri dari sebuah realitas, dan struktur sosial.
Dalam  analisis  wacana  kritis, Fairclough  memberikan  perhatian  yang sangat besar terhadap bagaimana melihat “bahasa sebagai praktik kekuasaan”  (Eryanto,  2001:  285). Melihat  bahasa  dalam  perspektif  ini membawa  konsekuensi  tertentu,  karena bahasa  secara  sosial  dan  historis  adalah bentuk tindakan dalam hubungan dialektik  dengan  struktur  sosial.  Maka itu  analisis  harus  dipusatkan  pada bagaimana  Bahasa  itu  terbentuk  dan dibentuk  dari  relasi  sosial  dan  konteks sosial  tertentu  (Fairclough,  1998-131- 132).
Menurut Norman fairclough (Eriyanto,  2011),  analisis  wacana  kritis dibagi dalam tiga dimensi, seperti:
1. Analisis Mikrostruktur
( Teks ):  menganalisis  teks dengan  cermat  dan  teliti, baik  secara  tertulis  maupun lisan (linguistik). Serta memasukan  koherensi  dan kohesivitas,
bagaimana kalimat  digabung  sehingga membentuk
pengertian.
Penganalisis-an ini guna
melihat tiga masalah, yaitu:
a. Ideasional  yang  merujuk
pada  representasi  teks, yaitu bagaimana peristiwa, orang, kelompok,  situasi  atau keadaan yang
ditampilkan, umumnya bermuatan ideologi.
b. Relasi,
merujuk bagaimana konstruksi hubungan antara wartawan dengan pembaca  (apakah  teks disampaikan secara tertutup  atau  terbuka,
informal atau formal).
c. Identitas,  merujuk  pada konstruksi  tertentu  dari identitas    wartawan  dan
pembaca, serta bagaimana  personal  dan identitas ini hendak ditampilkan.
2. Analisis Mesostruktur
( Discourse Practice ) terfokus  pada  dua  aspek yaitu  produksi  teks  dan konsumsi teks. Teks dibentuk melalui Pratik
diskursus  yang  melibatkan bagaimana  hubungan  antara komunikator dan komunikan,
yang  pada  akhirnya  akan menentukan  bagaimana  teks tersebut diproduksi.
Fairclough  mengemukakan bahwa  analisis  kewacananan berfungsi  untuk  mengetahui proses produksi, penyebaran, dan penggunaan teks. Dengan  demikian,  ketiga tahapan tersebut mesti dilakukan dalam menganalisis dimensi kewacanan. 3. Analisis Makrostruktur
( Sociocultural Practice ) terfokus  pada  dimensi  yang berhubungan dengan konteks diluar  teks,  memang  tidak berhubungan langsung dengan  produksi  teks,tetapi dapat menentukan bagaimana  teks  diproduksi dan dipahami.
Sumber: Eriyanto, 2001
Dengan demikian, dalam metodenya Norman Fairclough berusaha menghubungkan  antara  analisis  teks
pada  level  mikro  dengan  konteks  sosial yang  lebih  besar,  dalam  hal  ini sociocultural
practice . Dalam menganalisis metode Norman
Fairclough  ini,  ketiga  tahapan  itu dilakukan  secara  bersama-sama.  Seperti dalam  Eriyanto  (2001:326)  bahwa analisis  teks  bertujuan  mengungkap makna,  dan  bisa  dilakukan  di  antaranya dengan  menganalisis  bahasa  dengan kritis,  sementara discourse  practice mengantarai  teks  dengan  konteks  sosial budaya  ( sociocultural  practice ).  Intinya bahwa  hubungan  antara  sosial  budaya dengan  teks  bersifat  tidak  langsung, yang  kemudian  disambungkan  dengan discourse practice .
C. Metodologi Penelitian C.1 Prosedur  Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  dengan  paradigma  kritis terlahir dari pemikiran sekolah Frankfurt,  Jerman  pada  masa  perang dunia  I.  Paradigma  kritis  menjadi  salah satu  perlawanan  secara  ilmiah  terhadap pemerintahan  Hitler,  dimana  media menjadi alat pemerintah dalam mengontrol  publik.  Menurut  Everett  M. Roger  saat  itu,  media  sudah  menjadi suatu  entitas  yang  tidak  netral,  tetapi dapat dikuasai oleh kelompok dominan. Sementara menurut Sindhunata, pernyataan  utama  dari  paradigma  kritis
adalah  adanya  kekuatan-kekuatan  yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol proses komunikasi (Eriyanto 2001: 23,24).
Paradigma kritis merupakan suatu  upaya  untuk  melihat  secara  dekat bagaimana makna pesan yang diorganisasikan, digunakan, dan dipahami.  Dalam  ranah  politik,  analisis wacana  kritis  merupakan  suatu  praktek pemakaian  bahasa,  terutama  politik bahasa. Karena bahasa merupakan aspek sentral dari penggambaran suatu subjek, dan  lewat  bahasa  ideologi  terserap  di dalamnya,  maka  aspek  inilah  yang dipelajari dalam analisis wacana kritis.
Paradigma  kritis  memandang bahwa realitas kehidupan sosial bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang netral. Realitas kehidupan sosial dipengaruhi  oleh  berbagai  kekuatan seperti  politik,  ekonomi,  dan  sosial. Konsentrasi  analisis  pada  paradigma kritis adalah menemukan kekuatan yang dominan  tersebut  dalam  memarjinalkan dan  meminggirkan  kelompok-kelompok yang  lain,  yang  tidak  dominan.  Bahasa dalam  wacana  kritis  dipandang  sebagai representasi  yang  membentuk  subjek, tema, maupun ideologi tertentu. Analisis wacana kritis memandang bahasa sebagai  faktor  yang  penting,  bahasa tersebut digunakan dalam melihat
ketimpangan  kekuasaan  yang  terjadi  di masyarakat.
Objek  yang  menjadi  penelitian ini  adalah  pernyataan  Presiden  Jokowi tentang  kerusuhan  rasial  di  Papua  dan Papua  Barat  pada    19  agustus  2019, yang mengakibatkan banyaknya kerugian  secara  material  dan  psikologis masyarakat Papua dan papua Barat.
C.2. Pengembangan Instrumen Penelitian Untuk
menelaah obyek penelitian, peneliti menggunakan metode  analisis  wacana  kritis  ( critical discourse  analisis )  yang  dikembangkan oleh  Norman  Fairclough  yang  terbagi menjadi  tiga  dimensi,  yaitu  analisis wacana  mikrostruktur  ( teks ),  analisis wacana  mesostruktur,  dan  analisis wacana  makrostruktur.  Analisis  wacana kritis  ini  fokus  pada  sifat  alami kontekstualisasi ideologi yang memperhatikan efeknya terhadap bentuk dan  makna,  serta  struktur  wacana  yang kelak  berperan  untuk  membentuk  dan mentransformasikan  ideologi.  Analisis wacana  kritis  dapat  menampilkan  efek ideologi, praktek sosial melalui pemakaian  bahasa  baik  tutur  kata maupun tulisan atau teks yang menyebabkan adanya hubungan dialeksis antara situasi, peristiwa deskriptif  dengan  situasi  dan  struktur
sosial  yang  membentuknya.  Hubungan- hubungan produksi, reproduksi kekuasaan  yang  tidak  seimbang,  antara kelas  sosial,  laki-laki  dan  perempuan, mayoritas dan minoritas melalui perbedaan  representasi  sosial  yang ditampilkannya.
Analisis wacana kritis Fairclough,  sering  dikatakan  sebagai model perubahan sosial ( social change ). Memusatkan  pada  perhatian  wacana bahasa,  dan  digunakan  sebagai  alat praktik  sosial  diatas  aktivitas  individu atau  merefleksikan  sesuatu  (Eryanto, 2001:286). Hal ini dikarenakan, menurut  Fairclough,  wacana  bahasa sebagai  praktik  sosial  dan  mengandung implikasi  seperti  wacana  merupakan bentuk dari tindakan, seseorang menggunakan  bahasa  sebagai  suatu tindakan  pada  dunia  dan  khususnya sebagai  representasi  ketika  melihat realita  dunia,  dan  menolak  bahasa sebagai bentuk individu. Adanya hubungan  timbal  balik  antara  wacana dengan  struktur  social,  wacana  terbagi oleh  struktur  sosial,  kelas,  dan  relasi sosial  lain  yang  dihubungkan  dengan relasi  spesifik  dari  institusi  tertentu seperti  pada  buku,  pendidikan,  sosial dan  klasifikasi  (Yoce  Aliah,  2009:89). Untuk  itu,  peneliti  akan  menggunakan instrumen penelitian yang dikembangkan  oleh  Fairclaugh  yang
meliputi  tiga  level  analisis,  yaitu  teks, discourse practise, dan social practise.

## D. Hasil dan Pembahasan

## D.1. Analisis Teks
Pada dasarnya analisi merupakan studi  tentang  struktur  bahasa  yang diproduksi  dalam  sebuah “discursive event” atau proses pewacanaan (Mirzaee  &  Hamidi,  2012,  p.  188). Yang  dimaksudkan  dengan    "teks" sendiri  tidak  hanya  bicara  tentang  fitur linguistik  saja  (klausa  dan  kalimat), tetapi  juga  bisa  berupa  gambar,  suara, warna  dan  nyanyian  dan  sebagainya (Turhan & Okan, 2017, p. 217). Norman Fairclaugh  berpendapat  bahwa  untuk menganalisis  sebuah  teks  ada  tiga elemen  penting  yang  harus  dilihat, yaitu: representasi, hubungan dan identitas (Eriyanto, 2001, p. 289).

## 1. Representasi
Representasi dapat dilihat melalui tiga tingkatan: representasi pada anak kalimat, representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan representasi dalam rangkaian anak kalimat.
a) Representasi dalam Anak Kalimat
Menurut
Fairclough, representasi  dalam  anak  kalimat
berkaitan dengan bagaimana seseorang,  grup, acara, dan aktivitas ditampilkan  dalam  teks  atau  dalam kalimat yang diucapkan oleh seseorang.  Penggunaan    bahasa dapat  dilihat  dari  pilihan  kosa  kata dan  tata  bahasa  yang  digunakan (Eriyanto,  2001,  p.  290).  Dalam  hal ini,  bagaimana  seseorang,  group, acara  dan  aktivitas  diucapkan  oleh Presiden  Joko  Widodo.  Dalam pernyataannya  soal  Papua,  Presiden Jokowi menyebut beberapa representasi dalam anak kalimat.
Kalimat  pertama berbunyi:
„‟Bapak  ibu,  saudara-saudara sebangsa  dan  setanah  air,  saya terus mengikuti    perkembangan yang  ada  ditanah  Papua  dan Alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali,
pemintaan maaf sudah dilakukan dan  ini  menunjukan  kebesaran hati  kita  bersama  untuk  saling menghormati, tuk saling menghargai  sebagai  saudara sebangsa dan setanah air.
Pemilihan  kosakata  yang selektif  tampak  sekali  pada  kalimat pertama  Presiden  Jokowi.  Terdapat beberapa kata yang ingin ditekankan pada pewacanaan ini. Frasa “mengikuti  perkembangan”  sengaja dipilih  oleh  Presiden  Jokowi  untuk menunjukkan  bahwa  dirinya  tidak cuek dan diam terkait perkembangan situasi di Papua. Presiden memantau
terus  kejadian  di  Papua  dari  waktu ke waktu. Frasa   “saudara sebangsa dan  setanah  air”  dipilih  untuk menunjukkan  bahwa  tidak  ada perbedaan antara orang Papua dengan masyarakat lain di
Indonesia. Hal itu diberikan tekanan dengan
menambahkan kata “saudara”  sehingga  menonjolkan ikatan dekat bukan perbedaan. Frasa “saudara  sebangsa  dan  setanah  air”, dipilih untuk memberikan penekanan  kesamaan  dan  ikatan yang  kuat  bagi  semua  suku  dan  ras yang ada di indonesia.
Kata tanah Papua
menunjukkan lokasi kerusuhan yang memeng  terjadi  dan  menimbulkan keprihatinan  bersama.  Tanah  Papua dipilih  untuk  melokalisasi  dampak yang mungkin muncul dari perselisihan ras yang terjadi. Hal ini secara  khusus  dilakukan  untuk menunjukkan  bahwa  yang  terjadi persoalan diskrimanasi ras dan etnis hanyal di Papua, tidak di tempat lain di  Indonesia.  Kalimat  kemudian dilanjutkan dengan kata “alhmadulillah”, sebuah idiom bahasa  arab  yang  didopsi  dalam bahasa  Indonesia  dengan  makna ungkapan  puji  syukur.  Bila  rasa syukur  sudah  diucapkan,  berarti
persoalan atau hambatan telah berhasil diatasi.
Berikutnya,  Presiden  Jokowi memilih  kata  “normal  kembali” untuk  menggambarkan  kondisi  di tanah Papua. Yang menarik, presiden  tidak  memilih  kata  sudah aman  atau  kata  lainnya  yang menggambarkan  pulihnya  kondisi keamanan  di  Papua.  Kata  normal berarti  menurut aturan  atau menurut pola  yang  umum.  Kondisi  menjadi sesuai  dan  tidak  menyimpang  dari suatu  norma  atau  kaidah;  sesuai dengan  keadaan  yang  biasa;  tanpa cacat.  Dengan  demikian  Presiden ingin  menekankan  pulihnya  kondisi di  Papua  karena  kembali  sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Meskipun  sebenarnya,  kondisi  ini tidak  menjamin  keamanan.  Artinya, normal belum tentu aman.
Frasa berikutnya adalah “permintaan    maaf”.  Permintaan maaf  menunjukkan  kerelaan    hati seorang pelaku mengakui  kesalahan yang dilakukan. Ada juga kebesaran hati,  saling  menghormati,  saling menghargai yang menunjukkan perilaku  mulia  yang  menunjukkan kualitas  diri  seorang  warga  bangsa. Kata-kata  tersebut  dipilih  Presiden Jokowi untuk menunjukkan
kemuliaan  kita  sebagai  sesama warga bangsa  bila melakukannya.
Kalimat kedua berbunyi:
„Saya juga telah memerintahkan kepada  Kapolri  untuk  menindak secara hukum tindakan diskriminasi  ras  dan  etnis  yang rasis  secara  tegas,  ini  tolong digaris bawahi!!”
Pada kalimat tersebut terdapat kata memerintahkan Kapolri,  yang  menunjukkan  telah memberikan  otoritas  kepada  kapolri untuk  melakukan  segala  sesuatu yang  diperlukan.  Melalui  pemilihan kata ini, menunjukkan bahwa presiden  tidak  tinggal  diam  atau sengaja membiarkan. Ia telah memberi  perintah  kepada  Kapolri untuk  melakukan  sesuatu.  Menarik untuk dianalisis bahwa yang diperintah  adalah  kapolri,  bukan panglima  TNI.  Ini  menunjukkan bahwa  meskipun  terjadi  kerusuhan, Papua  masih  dalam  kontrol  negara karena masih dalam ranah tertib sipil yang  tidak  mengganggu  stabilitas nasional.  Maka  yang  diperintah Kepala  Kepolisian  bukan  Panglima TNI.  Perintah  kepadan  Panglima hanya  akan  muncul  ketika  negara dalam keadaan terancam kedaulatannya.
Frase  berikutnya  yang  ada adalah  “menindak  secara  hukum”
yang digunakan untuk menunjukkan tindakan  yang  dilakukan  Kapolri harus  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku. Bukan tindakan serampangan,  sembarangan  tanpa mempedulikan  hukum  dan  aturan yang  berlaku.  Presiden  sepertinya ingin menunjukkan keberadaan Indonesia  sebagai  negara  hukum, dimana  hukum adalah  panglimanya. Tindakan  tegas  yang  diambil  oleh kepolisian  adalah  tindakan  terukur yang sesuai dengan undang-undang.
Frase berikutnya adalah “tindakan  diskriminasi  ras  dan etnis”.  Frase  ini  menunjukkan adanya  tindakan  diskriminasi  ras dan  etnis  yang  buruk  dan  perlu ditindak secara tegas. Tindak diskriminasi  adalah  tindakan  yang tidak terpuji yang bisa menyebabkan bangsa terpecah belah. Hal ini perlu ditindak  karena  Indonesia  terdiri dari  banyak  ras  dan  etnis  sehingga bila  terjadi  tindakan  diskriminasi, kesatuan  dan  persatuan  bangsa  akan terancam.
Frase berikutnya adala “tolong  digaris  bawahi”  yang menunjukkan pentingnya pesan Jokowi  tersebut.  Presiden  mau menunjukkan  bahwa  dirinya  sangat consern  dengan  persoalan  tersebut sehingga  meminta  semua  pihak
untuk  memperhatikan  hal  tersebut. Presiden  ingin  menunjukkan  bahwa persoalan  tindakan  diskriminasi  ras dan  etnis  merupakan  persoalan penting  dan  perlu  penanganan  yang tegas  sesuai  dengan  koridor  hukum yang berlaku.
Kalima berikutnya berbunyi:
“Dan  minggu  depan  saya  juga akan  mengundang  para  tokoh dari  Papua  dan  Papua  Barat baik tokoh adat, tokoh masyarakat,  tokoh  agama  untuk datang  ke  Istana  berbicara masalah percepatan kesejahteraan di tanah Papua”. Kata “minggu
depan” menunjukkan keterangan waktu satu minggu  lagi  yang  mengandung  arti tidak akan lama lagi. Dalam kalimat tersebut  terdapat  frase    “tokoh masyarakat Papua dan Papua Barat” yang merepresentasikan orang-orang yang  dipercaya  atau  mewakilkan suara  masyarakat  Papua  dan  Papua Barat. Mereka akan diundang Presiden  Jokowi  ke  istana  negara. Diundang  ke  istana  negara  berarti diundang  ke  sebuah  tempat  yang merepresentasikan pusat pemerintahan  atau  pusat  kekuasaan. Jokowi  menyebut  tokoh  adat,  tokoh masyarakat  dan  tokoh  agama  Papua dan  Papua  Barat,  menunjukkan bahwa  dirinya  ingin  mendengar
suara dari masyarakat yang mewakilkan  Papua  secara  langsung. Ketiga kelompok tokoh tersebut saat ini memang mewakilkan masyarakat Papua  dan  Papua  Barat.  Mereka sangat  menghormati  tokoh  adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat.
Frase berikutnya adalah “percepatan  kesejahteraan  di  tanah Papua”.  Frase  tersebut  terdiri  dari tiga  suku  kata,  yaitu  percepatan yang  berarti  usaha  untuk  membuat lebih  cepat,  kesejahteraan  yang berarti  kondisi  masyarakat  yang sejahtera,  dan  tanah  Papua  yang menunjukkan lokasi dimana kesejateraah  itu  perlu  dipercepat. Melihat  kombinasi  tiga  suku  kata tersebut, berarti saat ini kesejahteraan  di  tanah  Papua  masih masih  sangat  rendah  atau  masih berlangsung sangat lamban sehingga perlu  dipercepat.  Pemilihan  frase tersebut menunjukkan bahwa sebagai presiden, Joko Widodo ingin mengetahui  persoalan  utama  dari lambatnya  kesejahteraan  di  tanah Papua.  Ia  merasa  diperlukan  upaya- upaya percepatan maka mengundang tokoh-tokoh  masyarakat  Papua  dan Papua Barat ke Istana.
Kalimat terakhir berbunyi:
“Saya  rasa  itu  yang  bisa  saya sampaikan  pada  sore  hari  ini, terima kasih‟‟
b) Representasi dalam Kombinasi
Anak Kalimat
Kombinasi anak kalimat
membentuk koherensi lengkap tentang  ideologi  pencipta  teks.
Presiden
Jokowi mencoba menunjukkan kepeduliannya tentang masalah  diskriminasi  ras  dan  etnis yang terjadi di Papua. Hal ini terlihat dalam  kombinasi  anak  kalimat berikut:
“Saya    terus  mengikuti perkembangan yang ada
ditanah Papua”
Selain  itu,  Presiden  Joko Widodo juga mengedepankan pentingnya  saling  menghormati  dan menghargai  sebagai  sesama  saudara sebangsa dan setanah air. Pernyataan itu  dikombinasikan  dengan  rasa syukurnya  bahwa  kondisi  tanah Papua  sudah  mulai  normal  kembali karena  permintaan  maaf  juga  telah dilakukan oleh mereka yang terlibat. Hal  itu  terlihat  dalam  kombinasi anak kalimat berikut:
“Alhamdulillah situasi sudah berjalan  normal  kembali,
pemintaan maaf sudah dilakukan dan ini
menunjukan  kebesaran  hati
kita  bersama  untuk  saling menghormati, tuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air”.
Kombinasi    anak  kalimat berikut  ini  menunjukkan  bagaimana komitmen  Pemerintah    terhadap masalah  penegakan  hukum  yang akan  dilakukan  oleh  pemerintah. Presiden menegaskan bahwa pemerintah  akan  menindak  secara tegas  dan  sesuai  dengan  koridor hukum terhadap para pelaku diskriminasi  ras  dan  etnis  yang terjadi di Papua. Komitmen pemerintah
tersebut terepresentasikan  dalam  kombinasi anak anak kalimat ini: “Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi  ras  dan  etnis yang  rasis  secara  tegas,  ini tolong digaris bawahi!!”
Untuk  menunjukkan  bahwa Pemerintah  sangat  memperhatikan persoalan  Papua,  Presiden  Jokowi mengatakan bahwa pemerintah telah bertekad mempercepat kesejahteraan rakyat  Papua.  Kombinasi  anak kalimat berikut menunjukkan bagaimana  tekad  pemerintah  untuk mendengar masyarakat Papua
sehingga bisa mempercepat penciptaan  kesejahteraan  di  tanah
Papua.
“Dan  minggu  depan  saya juga  akan  mengundang  para tokoh dari Papua dan Papua
Barat baik tokoh adat, tokoh masyarakat,  tokoh  agama untuk  datang  ke  Istana berbicara masalah percepatan  kesejahteraan  di tanah Papua.”
c).      Representasi  dalam  Rangkaian
Anak Kalimat
Dalam  pernyataan  singkat Presiden  Jokowi  tentang  kekerasan rasial  di  tanah  Papua  tersebut, terdapat  beberapa  rangkaian  anak kalimat  yang  (bila  dianalisis  secara mendalam)  memiliki  koherensi  dan secara  tidak  langsung  menunjukkan atau  menegaskan  kembali  ideologi negara.  Beberapa  anak  kalimat mewakili aspek-aspek
dalam
kehidupan bernegara, yaitu: i. Aspek penegakan  hukum Aspek  ini  tampak  nyata dalam rangkaian anak
kalimat:
“ Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi  ras  dan  etnis yang  rasis  secara  tegas,  ini tolong digaris bawahi!!”
ii. Aspek  kesetaraan  sebagai anak bangsa
Aspek  ini  tampak  nyata dalam rangkaian anak kalimat:
“... pemintaan  maaf  sudah dilakukan
dan ini menunjukan  kebesaran  hati kita  bersama  untuk  saling menghormati, tuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air”. iii. Aspek kesejahteraan
Aspek  ini  tampak  dalam kalimat:
“ Dan  minggu  depan  saya juga  akan  mengundang  para tokoh dari Papua dan Papua Barat baik tokoh adat, tokoh masyarakat,  tokoh  agama untuk  datang  ke  Istana berbicara
masalah percepatan  kesejahteraan  di tanah Papua.”

## 2. Hubungan
Elemen  hubungan  atau  relasi berkaitan  dengan  keberadaan  Presiden Joko  Widodo  sebagai  representasi  dari pemerintah atau lembaga eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk mengatur pemerintahan
Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan seluruh  rakyat  Indonesia.  Presiden Jokowi  berupaya  memberikan  rasa tenang  dan  menciptakan  suasana  yang kondusif  di  tengah  konflik  yang  sedang
melanda  provinsi  paling  ujung  timur Indonesia  tersebut.  Penonjolan  frase “sudah  berjalan  normal  kembali”  untuk menjelaskan  kondisi  terakhir  di  Papua, Jokowi  seakan  berusaha  menenangkan seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk tenang  kembali  dan  tidak  perlu  takut atau khawatir.
Jokowi  menempatkan  dirinya sebagai pihak yang selalu memperhatikan  dan  mengikuti  segala perkembangan  yang  terjadi  di  tanah Papua.  Jokowi  menegaskan  tekadnya untuk  terus  memberikan  waktunya untuk  tanah  Papua.  Ia  bertekad  untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan  kesejahteraan  di  Papua.
Sebagaimana  diketahui,  hingga  saat  ini,
Jokowi  adalah  presiden  Indonesia  yang paling  sering  mengunjungi  tanah  Papua dibandingkan presiden lainnya.
Hubungan  relasional  semacam ini  tentu  saja  mempunyai  sisi  yang positif karena presiden tidak menempatkan masyarakat Papua sebagai  bawahan.  Presiden  juga  tidak menunjukkan  sikap  marah,  kasar  dan mengecam  pihak-pihak  tertentu  yang terlibat dalam diskriminasi ras dan etnis. Melainkan lebih menekankan kembalinya kehidupan normal masyarakat  Papua  sambil  menegakkan hukum yang berlaku melalui kepolisian.
Sikap  yang  diambil  Presiden Jokowi tersebut  semakin mengukuhkan perhatian khusus Jokowi terhadap Papua selama ini. Presiden bahkan mengundang  para  tokoh  adat,  tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Papua dan Papua Barat ke Istana Negara untuk berdialog  mempercepat  pembangunan kesejahteraan  di  Papua.  Ini  semakin meningkatkan  relasi  positif  yang  ada dan memberikan kesan yang positif juga bagi Presiden karena Pemerintah Jokowi menempatkan dirinya sebagai superstruktur  tetapi  sejajar  dengan masayarakat  adat,    Gereja  atau  elemen lainnya di Papua.

## 3. Identitas
Pernyataan Presiden Joko
Widodo  mewakili  identitasnya  sebagai bagian dari masyarakat Indonesia karena  beliau  adalah  presiden  dari seluruh rakyat Indonesia.  Sebagai orang Jawa,  dalam  beberapa  kali  memberikan pernyataan  terkait  dengan  pemerintah, Presiden Jokowi memang selalu menunjukkan  karakter  yang  hati-hati dalam menyampaikan pendapat. Memilih  kata  dengan  cermat,  tidak menggebu-gebu bahkan cenderung pelan namun lugas. Sebagaimana karakter  orang  Jawa,  gaya  pidato presiden  Jokowi  tidak  meledak-ledak dan  hampir  tidak  ada  teriakan  atau
suaran  yang  keras.  Gaya  bahasan  yang tampak  dalam    pidato  atau  pernyataan Jokowi  menunjukkan  identitas  dirinya sebagai orang Jawa tulen.

## D.2. Praktik Wacana
Analisis  praktik  wacana  selalu fokus  beberapa  aspek  penting  yang meliputi:  produksi,  konsumsi,  dan reproduksi  teks  (Mirzaee  &  Hamidi, 2012, p. 188). Dalam hal ini, fokus yang dilihat meliputi pernyataan Joko Widodo    tentang  persoalan  Papua sebagai  teks  dalam  penelitian  ini. Retorika  tersebut    kemudian  diperiksa dari  dua  sisi:  produksi  teks  (dengan melihat  dari  sisi  Joko  Widodo  secara langsung)  dan  konsumsi  teks  (dengan mengamati  respons  publik  terhadap pernyataan Joko Widodo).
Joko  Widodo lahir 21 Juni 1961 di  Surakarta,  Jawa  Tengah.    Joko Widodo  tumbuh  dalam  keluarga  yang sederhana  di  Surakarta,  bahkan  pernah tinggal  di  pinggir  kali.  Bahkan  pernah merasakan  digusur  hingga  tiga  kali  dari bantaran  sungai.  Sejak  kecil  Jokowi hidup  dengan  sangat  keras  dalam keluarga  berlatar  belakang  tukang  kayu dan akhirnya berhasil menjadi pengusaha  mebel  terkenal  di  Surakarta. Setelah  makan  asam  garam  dunia perkayuan,  Jokowi  menjadi  Walikota
Surakarta  selama  dua  periode  (2005- 2012).  Jokowi  pernah  menjabat  sebagai Gubernur  DKI  Jakarta  bersama  dengan Basuki  Tjahaja  Purnama  sebagai  Wakil Gubernur sejak 15 Oktober 2012 hingga 16  Oktober  2014.  Pada  umur  58  tahun, Jokowi  berhasil  memenangi  pemilihan Presiden  Republik  Indonesia    bersama dengan  Mohamad  Jusuf  Kalla  sebagai Wakil  Presiden  di  tahun  2014.  Saat  Ini Jokowi masih menjabat sebagai Presiden  Republik  Indonesia  setelah memenangkan  Pemilu  Presiden    2019 bersama  Kyai  Ma‟ruf  Amin  sebagai Wakil presiden.
Sebagai  Presiden,  Joko  Widodo menyadari bahwa kesuksesan kepemimpinannya  akan  dilihat  dari kemampuannya mengendalikan persoalan  bangsa.  Salah  satu  persoalan yang  rentan  menimpa  Indonesia  adalah perselisihan  yang  melibatkan  persoalan SARA  (suku,  agama,  ras  dan  antar golongan).  Hal  ini  tidak  lepas  dari komposisi warga Indonesia yang memang  terdiri  dari  berbagai  suku, bangsa,  agama,  ras,  dan  terdiri  dari berbagai  golongan.  Kesadaran  Jokowi akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengalamannya  menjadi  kepala daerah  (Walikota  dan  Gubernur)  pada periode  sebelumya,  ikut  mengasah  cara kepemimpinan Jokowi yang tidak
reaksioner  atau  meledak-ledak  ketika menanggapi  kasus  kerusuhan  rasial  di Papua dan Papua Barat. Bahkan Jokowi terlihat  cenderung  “kalem”  dalam menanggapi  kerusuhan  tersebut.  Hal  ini membuat  banyak  pihak  yang  bahkan berpendapat  bahwa  pemerintah  tidak hadir  di  sana  karena  presiden  dianggap terlalu  lama  memberikan  statemen terkait kerusuhan yang terjadi.
Pernyataan  yang  dibuat  oleh Joko  Widodo  sebenarnya    merupakan rangkaian dari pernyataan singkat Jokowi  sebelumnya  tentang  kericuhan Papua.  Pernyataan  tersebut  merupakan cerminan  dari  serangkaian  pengalaman hidup dan karier. Pengalamannya sebagai pengusaha dan pemimpin daerah  mendorong  dirinya  untuk  tidak terlalu  cepat  dan  reaktif  menanggapi persoalan  yang  sedemikian  genting.  Ia memilih untuk berhati-hati dalam menanggapi persoalan yang adan, memilih kata dan kapan harus menanggapinya. Bahkan dalam pernyataan tersebut ia tidak mengeluarkan kecaman terhadap kekerasan  yang  ada,  tetapi  lebih memilih  untuk  mendorong  tindakan hukum yang sesuai dan pernyataan maaf yang  telah  dilakukan  sebagai  sesama anak bangsa. Dari keseluruhan pernyataan  tersebut,  Joko  Widodo sepertinya ingin mengarahkan persoalan
kekerasan ras  yang terjadi ke persoalan ketimpangan  kesejahteraan  yang  terjadi di  Papua.    Jokowi  tidak  memberikan penekanan  pada  kekerasannya,  tetapi lebih  menitikberatkan  pada  adanya kesenjangan  kesejahteraan  yang  selama ini  terjadi  di  Papua  dan  Papua  Barat dibantingkan daerah lainnya di Indonesia.
Pada  bagian  rencana  Jokowi untuk bertemu dengan tokoh adat, tokoh masyarakat,  dan  tokoh  agama  Papua untuk membicarakan percepatan kesejahteraan  Papua  dan  Papua  Barat, menyiratkan bahwa Jokowi memandang persoalan kesejahteraan merupakan solusi yang paling jitu untuk menyelesaikan konflik yang ada. Dalam pernyataan  tersebut  Jokowi  tampak percaya  bahwa  persoalan  kesejahteraan adalah  akar  persoalnya.  Meskipun  juga sempat  menyinggung  soal  penegakkan hukum yang telah diperintahkan kepada Kapolri, persoalan percepatan kesejahteraan  tetaplah  menjadi  titik berat  yang  ingin  segera  diselesaikan oleh Jokowi.
Sementara pada tingkat konsumsi teks, peneliti mencoba mengamati tanggapan masyarakat terhadap  pernyataan  tersebut.  Beberapa penggiat    HAM    mengkritik  pernyataan Jokowi terkait berbagai kebijakan Papua NTT  yang  cenderung  mengkaitikan
dengan persoalan kesejahteraan. Mereka juga  mengkritik  Jokowi  karena  selama ini  memberikan  fokus  terlalu  banyak pada  persoalan  ekonomi  khususnya infrastruktur di Papua, sementara persoalan politik tidak diselesaikan.
D.3. Praktik Sosiokultural
Fairclough  menjelaskan  bahwa untuk menjelaskan praktek sosiokultural, ada tiga tingkatan analisis yang  harus  dilakukan,  yaitu:  analisis tingkat  situasional,  kelembagaan  dan sosial (Eriyanto, 2001: 320-322).
1. Pada tingkat situasional, pernyataan  Joko  Widodo
muncul karena kondisi
masyarakat  kerusuhan  Papua yang  menegangkan  hingga menyebabkan  puluhan  orang meninggal dunia. Sebenarnya ini bukan
pernyataan  pertama  Jokowi tentang  kerusuhan  Papua. Setidaknya  peneliti  mencatat ada  dua  lagi  pernyataan sebelumnya  tentang  Papua, dimana Jokowi meminta masyarakat Papua untuk saling memaafkan dan berbesar hati.
2. Pada  tingkat  kelembagaan, Joko Widodo sebagai
Presdien mempunyai perhatian  khusus  terhadap Papua  dan  Papua  Barat. Pemerintahan di bawah presdien Joko Widodo
merupakan pemerintahan yang  memberikan  perhatian yang  sangat  besar  di  kedua provinsi  di  ujung  itmur Indonesia  tersebut.  Bahkan Jokowi sangat rutin mengunjungi Papua dan Papua  Barat  selama  periode pertama pemerintahannya.  Ia juga mempunyai menteri dan tim  kerja  yang  berasal  dari Papua  dan  Papua  Barat. Jokowi  mempunyai  tekad besar untuk memajukan Papua dan Papua Barat.
3. Pada  level  sosial,  peneliti melihat secara khusus
karakteristik masyarakat
Papua  dan  Papua  Barat.
Kedua
Provinsi yang mendiami  satu  pulau  ini mempunyai dua jenis wilayah, yaitu wilayah pegunungan dan pesisir (pantai).  Papua  dan  Papua Barat  terdiri  dari  berbagai suku yang tersebar di seluruh pulau.  Di  antara  suku-suku yang  ada,  tidak  dijumpai
peseteruan  hingga  perang antar  suku.  Berbeda  dengan
penduduk  lain  di  sisi  lain barat Indonesia yang merupakan  ras  mongoloid, penduduk  asli  Papua  dan
Papua  Barat  merupakan  ras melanesia.

## E. Kesimpulan
Dari analisis yang telah dilakukan  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  dibalik    pernyataan  Presiden Joko Widodo terkait kerusuhan rasial di Papua  dan  Papua  Barat,  presiden sebenarnya  mewacanakan  persoalan kesejahteraan  yang  tidak  dinikmati masyarakat    Papua  dan  Papua  Barat sebagai  biang  keladi  dari  kerusuhan rasial  yang  terjadi.    Presiden  seorang ingin  menggiring  persoalan  kerusuhan rasial  di  Papua  dan  Papua  Barat, didorong oleh rasa ketidakpuasan masyarakat  Papua  dan  Papua  Barat terhadap  pembangunan  yang  dilakukan pemerintah  pusat.  Dalam  berbagai pernyataan sebelumnya, Presiden Jokowi  tidak  menyinggung  sama  sekali tentang persoalan politik yang sebenarnya  terasa  cukup  “kental” mewarnai  kerusuhan  tersebut.  Ia  hanya menyinggung tentang penegakan hukum
dan  normalnya  kondisi  terkini  di  Papua dan Papua Barat.
Pada  sisi  yang  lain,  pewacanaan ini seakan “seiring dan seirama” dengan keprihatinan Jokowi sendiri (selama ini) tentang  pembangunan  di  Papua  dan Papua  Barat  yang  memang  sangat tertinggal. Seakan-akan apa yang diresahkan  oleh  masyarakat  Papua, sebenarnya  sudah  “ditangkap”  oleh Jokowi  selama  ini.  Rencana  untuk menemui  para  tokoh  masyarakat,  tokoh adat,  dan  tokoh  agama  Papua  dalam rangka membicarakan percepatan pemerataan  kesejahteraan  di  Papua  dan Papua  Barat,  tersasa  menjustifikasi pewacanaan tersebut. Apa yang diungkapkan  Jokowi  selama  terjadi kerusuhan  rasial  di  Papua  dan  Papua Barat,  tidak  lebih  dari  pembenaran untuk  program-program  Jokowi  di Papua  dan  Papua  Barat,  termasuk tentang  infrastruktur.  Bila  wacana tentang  pentingnya  infrastruktur  untuk mengurangi ketertinggalan dan mempercepat  kesejahteraan  berhasil diwacanakan,  tidak  ada  alasan  lagi untuk tidak melakukannya.

## Daftar Pustaka
Ardial. 2010. Komunikasi Politik . Jakarta: PT Indeks Dan Nimmo. 2005 . Komunikasi Politik . Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Darma, Yoce Aliyah. 2009. Analisis Wacana Kritis . Bandung:
Yrama Widya.
Eriyanto. 2001. Analisis Wacana:
Pengantar Analisis Teks Media . Yogyakarta: LkiS Fairclough, N. 1998. Discourse representation in media discource, Sosiolinguistics . Cambridge : Polity Press. Fairclough, N. 1992 Discource and Social Change , Cambride: Polity Press
Fairclough, Norman 2003. Analysis
Discource . New York Routledge
Furchan Arief, 1992 , Metode Penelitian Kualitatif , Usaha Nasional,
surabaya
Gramsci, 1987, Selections From th Prison Notebooks , New York:
International Publisher.
Hariman Siregar,1994, Hati Nurani Seorang Demosntran, Jakarta: Mantika Media Utama Henink, Monique, etc.  2011.
Qualitative Research Methods. London: Sage PublicationsJorgersen dan Phillips.2007. Feminist Critical Discourse Analysis and Children‟s Fantasy Fiction.
Finland
Littlejohn & Foss, 2008. Theories of Human Comunication. Ninth Edition . Belmont-USA:
Thomson Wadsworth McQuail, Dennis. 2005. Mass Communication Theory, Fifth Edition , London: SAGE Publications Mirzaee, S. and Hamidi, H. (2012).
Critical Discourse Analysis and Fairclough‟s Model.
International Electronic Journal for the Teachers of English, 2.
182191 Sanafiah  Faisal, 1990, Penelitian Kualitaif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya , Y3A, Malang
Web Site:
 Detik detikNews / Berita /
Detail BeritaFollow detikcom, Pesan Jokowi tentang Perlunya
Memaafkan dalam
Ketersinggungan  2019/08/19
19:49:13 WIB , diakses 12//9//2019  DetikNews / Berita / Detail BeritaFollow detikcom, Istana: Soal Kondisi Papua, Jokowi Imbau Semua Pihak Menahan
Diri.  Rabu 21 Agustus 2019,
18:09 WIB , diakses 12/9/2019
Sanafiah  Faisal, 1990, Penelitian Kualitaif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya , Y3A, Malang