Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMERASAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DILAKUKAN DENGAN MEMUNGUT BIAYA TAMBAHAN KEPADA WARGA TANPA BERDASAR HUKUM
(Studi Putusan Perkara Nomor 693/Pid.B/2018/PN Stb)
Oleh:
Lis Diana Hidayati Fakultas Hukum, Universitas Surabaya lisdyana13@gmail.com

## Abstract
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is a manifestation from government program to realize legal certainty of land rights holder, especially at region where there found many land have not been registered, productive area and high developing area. Source of operational expenses PTSL as written on  Article  15  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2016  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  that  the  expenses  source  were  from  government  and/or  society.  Oftentimes,  the phrase  has  been  utilized  by  village  staff  for  collecting  additional  cost  unlawfully.  As  case  abuse  of authority at Telaga Jernih Village, Langkat Regency, North Sumatera Province, the village staffs have done crime of extortion action to the villagers by collecting additional cost in PTSL unlawfully with a intimidation if the additional cost is not be paid, certificate of land rights will be cancelled. Therefore, author interested to arrange this article with a purpose to find out more about source of financing PTSL which  oftenly  it  was  used  by  Village  Staff  to  collect  additional  cost  from  villager/land  registration applicant unlawfully.
Keywords: PTSL, Additional Cost, Crime of Extortion

## Abstrak
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu wujud dari program pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, terutama pada daerah-daerah yang mayoritas bidang tanahnya belum didaftarkan, daerah produktif  dan potensi pembangunannya tinggi. Sumber biaya pelaksanaan PTSL sebagaimana menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2016 Tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  berasal  dari  pemerintah dan/atau  masyarakat.  Frasa  tersebut  seringkali  dimanfaatkan  oleh  pejabat  desa/kelurahan  untuk memungut biaya tambahan yang tidak wajar. Seperti halnya kasus penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di Desa Telaga Jernih Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dimana perangkat desanya melakukan  tindak  pidana  pemerasan  terhadap  warganya  sendiri  dengan  cara  memungut  biaya pendaftaran tanah tanpa berdasar peraturan apapun disertai dengan ancaman jika biaya tersebut tidak dapat dipenuhi maka sertifikat akan dibatalkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun artikel ini  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  lebih  jauh  terkait  pembiayaan  program  PTSL  yang  seringkali dimanfaatkan oleh Pejabat Desa untuk memungut biaya tambahan kepada warganya melebihi batas ketentuan yang diperbolehkan.
Kata Kunci: PTSL, Biaya Tambahan, Tindak Pidana Pemerasan

## A. PENDAHULUAN
Dalam ruang lingkup hukum agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan  bumi.  Tanah  yang  dimaksudkan  disini  bukan  mengatur  tanah  dalam  segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu:
“ Atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara  sebagai  yang  dimaksud  dalam  Pasal  2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum ”.
Dengan demikian , jelaslah bahwa tanah dalam  pengertian  yuridis  adalah  permukaan bumi,  sedangkan  hak  atas  tanah  adalah  hak  atas  sebagian  tertentu  permukaan  bumi,  yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Sehingga yang dimaksud dengan hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. 1
Demi  terciptanya  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  maka  dilakukannya  pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (untuk  selanjutnya  dalam  penulisan  ini  disebut PP24/97)  pada  Pasal  1  Ayat  (1)  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah secara  terus  menerus,  berke-sinambungan  dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah meliputi :
1. Kepastian status hak yang didaftar
2. Kepastian subyek hak
3. Kepastian objek hak. 2
1 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah , Kencana, Bandung, 2005, hlm 10.
2 Ibid, hlm 19.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  dilakukan  melalui  pendaftaran  tanah  secara sistematis  dan  pendaftaran  tanah  secara  sporadik.  Menurut  Pasal  1  angka  10  PP24/97, pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik menurut Pasal 1 angka 11 PP24/97 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Dengan demikian pendaftaran tanah secara sistematis merupakan wujud dari program pemerintah untuk mendaftar hak atas tanah di daerah tertentu  yang  masuk  kategori  wilayah  prioritas,  sedangkan  bagi  wilayah  yang  belum  masuk bagian prioritas pendaftarannya dapat diajukan sendiri (sporadik) baik secara individu maupun bersama-sama.
Biaya  pelaksanaan  kegiatan  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  ditanggung  oleh pemerintah, sedangkan sporadik ditanggung sendiri oleh pemohon pendaftaran tanah. Namun tidak banyak masyarakat mengetahui bahwasannya biaya pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis itu gratis, dan kalau pun ada biaya tambahan itu pun sebatas keperluan administrasi yang  nominalnya  cukup  terjangkau.  Kondisi  ini  seringkali  dimanfaatkan  oleh  para  pejabat desa/kelurahan  untuk  berbisnis.  Seperti  halnya  yang  terjadi  di  salah  satu  desa  di  Kabupaten Langkat. Para Pejabat di Desa telaga Jernih Kabupaten Langkat telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan terhadap warganya sendiri dengan cara memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menarik sejumlah biaya pengurusan yang cukup besar pada tiap hak atas tanah yang didaftar. Jika hal itu tidak dapat dipenuhi maka sertifikat yang telah terbit dari program PTSL tersebut tidak diberikan kepada pemegang haknya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  sejauh  mana  tindakan pengenaan biaya tambahan dalam pelaksanaan program PTSL yang dipungut oleh desa dapat dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pemerasan,  serta  akibat  hukum  dari  tindak  pidana pemerasan  tersebut  jika  dikaitkan  dengan  tugas  jabatannya  sebagai  salah  satu  pejabat  yang terlibat dalam pelaksanaan PTSL.

## B. LANDASAN TEORI
a. Kepastian Hukum
Menurut    Hans  Kelsen,    hukum    adalah    sebuah    sistem    norma.   Norma    adalah pernyataan  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau  das  sollen,  dengan  menyertakan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Norma-norma  adalah  produk  dan aksi manusia yang deliberatif. 3
Dengan dilahirkannya Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017 Nomor : 590-3167A Tahun 2017 Nomor  :  34  Tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis (untuk  selanjutnya  dalam  penulisan  ini  disebut  SKB3/17),  maka  keputusan  ini  dapat dijadikan sebagai pedoman batas pemungutan biaya tambahan dalam pelaksanaan PTSL, untuk  menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan  para  pejabat  yang  terlibat  terhadap warganya.
b. Perlindungan Hukum
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. 4
Pada dasarnya program Pemerintah PTSL memberikan kemudahan kepada warga, baik dari segi biaya maupun prosedur. Ketidaktahuan warga terkait sumber biaya dalam pelaksanaan  PTSL  seringkali  menimbulkan  masalah.  Selain  itu,  keharusan  Pejabat Desa/Kelurahan  turut  andil  dalam  proses  pelaksanaan  PTSL  ini,  seolah  menciptakan peluang potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk menentukan sendiri besaran tarif biaya tambahan  yang  harus  dibayar  oleh  warga  sebagai  pemohon  PTSL.  Dengan  adanya SKB3/17  sebagai  norma  yang  membatasi  perilaku  kesewenang-wenangan  Pejabat Desa/Kelurahan tersebut, maka membuat posisi warga sebagai pemohon PTSL terlindungi hingga tercapailah sebuah keadilan.

## C. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  untuk  membahas  permasalahan  ini  adalah  tipe penelitian  yuridis  normatif  (legal  research).  Menurut  M.  Fajar  dan  Y.  Achmad,  Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. 5
3 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Prenamedia Group, Jakarta, 2008, hlm 158.
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.
5 M. Fajar dan Y. Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 34.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statue approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Statue Approach merupakan pendekatan yang berdasarkan pada ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku,  dimana  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang dibahas. Conceptual Approach adalah berasal dari pandangan-pandangan serta doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang kemudian peneliti akan menemukan ide- ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 6

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Pada dasarnya pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota,  kecuali  kegiatan- kegiatan  tertentu  yang  oleh  PP24/97  atau  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.
Dalam  kegiatan-kegiatan  tertentu,  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota dibantu oleh pejabat lain yaitu:
a. Pejabat Pembuat Akta Tanah
b. Panitia Ajudikasi
c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
d. Pejabat dari Kantor Lelang
e. Kepala Desa/Kepala Kelurahan
Menurut  Pasal  1  angka  8  PP24/97,  Ajudikasi  adalah  kegiatan  yang  dilaksanakan dalam  rangka  proses  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  meliputi  pengumpulan  dan penetapan  kebenaran  data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah  secara  sistematis,  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota  dibantu  oleh  Panitia  Ajudikasi.  Berdasarkan  inisiatifnya, pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Pendaftaran  tanah  secara  sistematis  dalam  rangka  program  pemerintah,  dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
b. Pendaftaran  tanah  secara  sistematis  dengan  swadaya  masyarakat,  dilaksanakan  oleh Panitia  Ajudikasi  yang  dibentuk  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional Provinsi.
Pengertian  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL)  menurut  Pasal  1  angka  1 Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2016  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (untuk  selanjutnya  dalam  penulisan  ini  disebut  Perkaban35/16)  adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
Penetapan  lokasi  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  didasarkan  atas  rencana  kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan mengutamakan wilayah desa/kelurahan yang :
1. Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematis.
2. Jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada.
3. Daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi.
4. Daerah pertanian yang produktif.
5. Tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional.
Tahapan-tahapan dalam pendaftaran tanah secara sistematis menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut Perkaban3/97), yaitu:
a. Penetapan lokasi
b. Persiapan peta dasar pendaftaran
c. Pembentukan Panitia Ajudikasi
d. Penyelesaian  permohonan  yang  ada  pada  saat  mulainya  pendaftaran  tanah  secara sistematis
e. Penyuluhan  mengenai  pendaftaran  tanah  secara  sistematis  di  wilayah  desa/kelurahan setempat
f. Pengumpulan data fisik
g. Pengumpulan dan penelitian data yuridis
h. Pengumuman data fisik dan data yuridis, dan pengesahannya
i. Penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak
j. Pembukuan hak
k. Penerbitan sertifikat
Berikut para pihak yang memperoleh manfaat dari pendaftaran tanah secara sistematis, yaitu:
a. Pemegang hak atas tanah atau pemegang tanah wakaf, meliputi:
- Prosedur yang cukup mudah
- Biaya yang terjangkau karena tidak dipengaruhi oleh letak dan luas tanah yang didaftar
- Lebih hemat waktu dibandingkan secara sporadik
- Memberikan kepastian hukum
- Memberikan rasa aman, yaitu tidak mudah menimbulkan sengketa para pihak
- Harga tanah menjadi lebih mahal setelah terdaftar (bersertifikat)
- Hak  atas  tanah  yang  sudah  terdaftar  dapat  dijadikan  jaminan  utang  oleh pemegang haknya
- Pelaksanaan peralihan hak dapat dilakukan lebih mudah
- Meminimalisir kesalahan dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
b. Bagi Pemerintah, meliputi:
- Terwujudnya tertib administrasi pertanahan
- Mengurangi sengketa di bidang pertanahan
- Memperlancar  kegiatan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  tanah  untuk pembangunan.

## b. Biaya Pelaksanaan Program PTSL
Biaya  yang  ditetapkan  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  terjangkau  oleh pemegang  hak  atas  tanah  atau  pemegang  tanah  wakaf  karena  biaya  tersebut  tidak dipengaruhi  oleh  letak  dan  luas  tanah  yang  dimohonkan  untuk  didaftar.  Hal  ini  berbeda dengan pendaftaran tanah secara sporadik, besar kecilnya biaya tergantung pada letak dan luas tanah yang dimohonkan untuk didaftar, semakin strategis dan luas tanahnya semakin mahal pula biayanya.
Pada dasarnya sumber pembiayaan untuk untuk percepatan pelaksanaan PTSL dapat berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan- ketentuan  pada  Pasal  15  Perkaban35/16.  Pembiayaan  yang  bersumber  dari  pemerintah berasal dari:
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
b.  Daftar  Isian  Program  Anggaran  (DIPA)  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa; atau
d. penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) atau bentuk lainnya melalui mekanisme APBN dan/atau PNBP.
Sedangkan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dapat berupa Corporate Social Responsibility  (CSR)  atau  dana  swadaya  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  SKB3/17,  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  menetapkan  jenis  kegiatan,  jenis  biaya  dan  besaran  biaya  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:
1. Kegiatan  penyiapan  dokumen,  yaitu  kegiatan  pembiayaan  pengadaan  dokumen  yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan  yang  sekurang-kurangnya  berisi  keterangan  tentang  tidak  adanya  sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.
2. Kegiatan  pengadaan  patok  dan  meterai,  yaitu  berupa  pembiayaan  kegiatan  pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
3. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa, meliputi:
-biaya pengadaan dokumen pendukung
-biaya pengangkutan dan pemasangan patok
-transportasi  petugas  desa/kelurahan  dari  kantor  desa/kelurahan  ke  kantor  pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
Besaran biaya yang dimaksud dikategorikan sebagai berikut:
1. Kategori I sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), meliputi : Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Kategori  II  sebesar  Rp.  350.000  (tiga  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  meliputi  :  Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Kategori  III  sebesar Rp.  250.000 (dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah), meliputi  :  Provinsi Gorontalo,  Provinsi  Sulawesi  Barat,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Provinsi  Kalimantan Tengah,  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Provinsi  Sumatera  Utara,  Provinsi  Aceh,  Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kategori IV sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), meliputi : Provinsi Riau, Provinsi Jambi,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Provinsi  Lampung,  Provinsi  Bengkulu,  Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Kategori V sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), meliputi : Jawa dan Bali. Pembiayaan  tersebut  tidak  termasuk  biaya  pembuatan  akta,  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  bangunan  (BPHTB)  dan  Pajak  Penghasilan  (PPh).  Menteri  Dalam  Negeri (Mendagri)  dalam  SKB3/17  memerintahkan  Bupati/Walikota  untuk  menganggarkan  biaya PTSL  yang  tidak  masuk  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  dan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Desa  ke  dalam  APBD,  sedangkan  biaya  persiapan  pendaftaran  tanah sistematis  yang  tidak  dianggarkan  dalam  APBD  maka  Bupati/Walikota  harus  membuat peraturan  bahwa  biaya  tersebut  dibebankan  kepada  masyarakat.  Sehingga  dengan  adanya peraturan  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  pemungutan  biaya  tambahan  agar  tidak  terjadi kesewenang-wenangan pejabat desa/kelurahan akibat ketidaktahuan masyarakat.
Seperti  halnya  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Telaga  Jernih  Kabupaten  Langkat  yang menjadi  topik  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  dimana  para  Pejabat  Desa  tersebut memanfaatkan  ketidaktahuan  masyarakat  atas  pembiayaan  program  pemerintah  PTSL. Sehingga para Pejabat Desa tersebut dengan leluasa menentukan tarif sendiri untuk pengurusan pelaksanaan PTSL. Padahal pembatasan besaran tarif sudah ditentukan oleh SKB3/17 dan juga agar pemungutan biaya tersebut berdasar hukum maka harus mendapatkan persetujuan berupa Surat Keputusan (SK) Bupati setempat, yang mana hal ini juga tidak dipenuhi.
c. Tindak  Pidana  Pemerasan  oleh  Pejabat  Desa  Telaga  Jernih  Kabupaten  Langkat dalam Pelaksanaan Program PTSL
Program Pemerintah PTSL di Desa Telaga Jernih Kabupaten Langkat merupakan program  pendaftaran  tanah  yang  sebagian  besar  biayanya  dari  pemerintah.  Pemungutan biaya  tambahan  dalam  pelaksanaan  PTSL  memang  diperbolehkan  menurut  SKB3/17 disertai  dengan  SK  Bupati  setempat.  Namun  hal  ini  tidak  diindahkan  oleh  para  Pejabat
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
Desa tersebut.  Para Pejabat  Desa telah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat  dengan menentukan tarif yang jauh di atas ketentuan, ditambah dengan ancaman jika hal itu tidak dapat dipenuhi maka sertifikat hak atas tanah hasil kegiatan PTSL tersebut tidak diberikan kepada pemegang haknya dan bahkan akan dibatalkan.
Berdasarkan  kesaksian  para  korban  dan  pengakuan  terdakwa  (para  Pejabat  Desa Telaga Jernih) sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 693/Pid.B/2018/PN Stb (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut  putusan), para Pejabat Desa tersebut menentukan biaya pengurusan sertifikat tanah sebesar :
- Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bagi yang memiliki alas hak, dan
- Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bagi yang tidak memiliki alas hak.
Pemungutan  biaya  tersebut  tidak  berdasar  pada  peraturan  apapun,  sehingga perbuatan  para  Pejabat  Desa  tersebut  memenuhi  unsur  tindak  pidana  pemerasan  dan pengancaman.  Mengingat  dalam  konteks  hukum  pidana,  suatu  perbuatan  dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerasan jika memenuhi unsur-unsur yang dapat ditelaah dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tertulis:
“ Barangsiapa  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan  hukum,  memaksa  seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau  orang  lain;  atau  supaya  memberi  hutang  maupun  menghapuskan  piutang,  diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”
Unsur yang pertama dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP ini mengenai subyek hukum. Subyek hukumnya adalah ‘barangsiapa’. Terdapat empat inti delik atau delicts bestanddelen dalam pasal ini:
-Pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
-Kedua, secara melawan hukum;
-Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman;
-Keempat,  untuk  memberikan  sesuatu  barang,  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  itu  atau  orang  lain,  atau  supaya  membuat  utang  atau  menghapuskan piutang. 7
Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  sebagaimana  tertuang  dalam  putusan  yang sedang dikaji  memaknai  unsur ‘Barangsiapa’ sebagai  setiap orang siapa saja subyek hukum
7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 82.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
berupa  manusia  atau  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dan  perbuatan  pidana  yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri para terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Dimana  selama  proses  persidangan  para  terdakwa  bertingkah  laku  normal  yang  ditunjukkan dengan sikap responsif dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan para saksi, sehingga terdakwa telah memenuhi unsur ‘setiap orang’.
Dalam  pasal  368  Ayat  (1)  KUHP  memperlihatkan  kehendak  pelaku  untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Pelaku sadar bahwa perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang adalah memaksa dengan kekerasan. Sehingga jika tidak ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan sampai melakukan perbuatan tersebut. 8
Dalam perkara ini, pengutipan biaya tambahan dalam program PTSL dilakukan ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain  secara melawan hukum’ sehingga memenuhi unsur yang kedua. Hal ini dikarenakan:
- Besaran nominalnya melebihi  ketentuan SKB3/17 yang diperbolehkan yaitu Desa Telaga Jernih  Kabupaten  Langkat  masuk  Kategori  III  Provinsi  Sumatera  Utara  sebesar  Rp. 250.000  (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  sedangkan  biaya  yang  ditetapkan  oleh  para Pejabat Desa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) bagi  yang memiliki alas hak dan Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bagi yang tidak memiliki alas hak.
- Tidak adanya Surat Keputusan Bupati setempat sebagai bukti persetujuan pengutipan biaya tambahan  tersebut.  Sehingga  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  pada  putusan  ini menyatakan bahwa unsur  yang kedua ini telah terpenuhi karena terdakwa tanpa hak dan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melakukan pengutipan biaya tidak berdasar hukum.
Unsur  yang  ketiga  adalah  ‘memaksa  seseorang  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  untuk  memberikan  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah kepunyaan  orang  lain,  atau  supaya  membuat  hutang  maupun  menghapuskan  piutang’. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan ini menyatakan bahwa unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, dimana salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi walau tidak menutup kemungkinan semua dari sub unsur ini terbukti. Namun, dalam perkara ini terdakwa telah melakukan ancaman kepada warganya
8 S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya , Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm 617.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020
(para  pemohon  pendaftaran  tanah)  di  Desa  Telaga  Jernih  apabila  uang  tidak  diserahkan maka pengurusan sertifikatnya tidak akan selesai atau tidak akan diberikan. Sehingga atas dasar ketakutan tersebut warga/pemohon PTSL terpaksa menyerahkan sejumlah uang yang diminta  oleh  para  Pejabat  Desa  tersebut.  Dengan  demikian  unsur  ‘memaksa  seseorang’ telah terpenuhi.
Unsur  yang  keempat  berasal  dari  Pasal  55  Ayat  (1)  KUHP  yaitu  ‘mereka  yang melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan’.  Dalam perkara ini mereka  yang melakukan perbuatan pemungutan biaya adalah para Kepala Dusun Desa Telaga Jernih, dan perbuatan tersebut dilakukan atas perintah Kepala Desa Telaga Jernih. Dengan  demikian  unsur  keempat  ini  telah  terpenuhi  karena  para  pelaku  sudah  masuk  dalam klasifikasi unsur yang keempat.
Dengan demikian, oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan di penulisan ini dapat disimpulkan:
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah salu wujud dari program pemerintah  dalam  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  yang belum terdaftar.
2. Pemerintah telah menganggarkan biaya pelaksanaan PTSL ke dalam PNBP, DIPA, APBD dan Penerimaan lain yang sah, kalau pun diperlukan biaya tambahan dari masyarakat hanya sebatas biaya kelengkapan dokumen kepemilikan hak secara pribadi dan biaya operasional perjalanan  pengurus  yang  mewakili  pemohon  pendaftaran  tanah,  yang  besarnya  telah ditentukan  berdasarkan  SKB3/17  dimana  setiap  provinsi  bisa  berbeda  tarif pemungutannya.
3. Tidak  semua  warga  terutama  pemohon  pendaftaran  tanah  program  PTSL  mengetahui bahwasannya  pelaksanaan  PTSL  tidak  dipungut  biaya  apapun,  dan  ketidaktahuan  akan batasan pungutan biaya tambahan yang diperbolehkan disertai SK Bupati.
4. PTSL yang seharusnya berperan sebagai salah satu program pemerintah untuk menaikkan taraf  hidup  masyarakat,  justru  dijadikan  sebagai  ajang  pemanfaatan  jabatan  untuk melakukan tindak pidana pemerasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
5. Penyalahgunaan kewenangan berupa tindak pidana pemerasan seperti halnya yang terjadi dalam  pelaksanaan  program  PTSL  di  Desa  Telaga  Jernih  Kabupaten  Langkat  Provinsi Sumatera  Utara  menunjukkan  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  biaya pelaksanaan  PTSL.  Ketidaktahuan  masyarakat  berpotensi  dilakukannya  tindak  pidana pemungutan biaya tidak berdasar hukum oleh pejabat terkait pengurusan terutama di kantor Desa. Sehingga hal ini merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat program PTSL.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No 21/E/KPT/2018 Vol 18 No 1 April 2020

## DAFTAR PUSTAKA

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
Keputusan  Bersama  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional, Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017 Nomor : 590-3167A Tahun 2017 Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

## Buku
Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
M. Fajar dan Y. Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group
S.R  Sianturi,  1996,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya,  Cet  IV, Jakarta:Alumni Ahaem-Peteheam.
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana.
Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenadamedia Group. Putusan
Putusan Nomor 693/Pid.B/2018/PN Stb