## ANALISIS  INDEKS  KONDISI  KEUANGAN  PEMERINTAH  DAERAH  PROVINSI ACEH TAHUN 2015-2017
Irna Mardi Yati 1 , Jhon Andra Asmara *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : irnamardiyati04@gmail.com 1 , jhon.andra@unsyiah.ac.id *2

## * Corresponding Author

## Abstrak
The study aims to analyze the region's financial state in aceh within 2015-2017. The financial condition is measured by  using  indexing  measures  developed  by  ritonga  (2014),  which  are  made  up  of  six  dimensions  of  short  term solvability, long-term solvability, budget solvability, financial flexibility, financial independence, service solvability. In 2015, analysis was developed by augmenting the operational solvability dimension. This study is using qualitative descriptive  methods  and  analysed  a  secondary  data  obtained  through  documentary  techniques.  The  result  of  this study shows that within 3 years the financial district/city in aceh that got the best category of index value is Sabang (0.488),  Banda  Aceh  (0.452),  Aceh  Tengah  (0.444),  Aceh  Besar  (0.389),  and  Gayo  Lues  (0.382).  While  the  area government  with  the  value  of  the  financial  conditions  of  the  lowest  financial  level  or  ranked  category  is  Aceh Tenggara (0,177), Aceh Singkil (0,148) Lhokseumawe (0,106).
Keywords: Region  government,  financial  state,  short-term  solvability,  long-term  solvability,  budget  solvability, financial flexibility, financial independence, solvability services, solvability, operation solvability

## 1. Pendahuluan
Otonomi  daerah  yaitu  adanya  hak,  wewenang dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat  sesuai  peraturan  perundang-undangan (Seymour  &  Turner,  2002).  Adapun  perimbangan keuangan  antar  pemerintah  pusat  dan  daerah  adalah pemerataan  antara  daerah  secara  proporsional, demokratis, adil, serta transparan dengan memperhatikan  potensi,  kondisi,  dan  kebutuhan daerah  sejalan  dengan  kewajiban  dan  pembagian kewenangan  tersebut,  termasuk  pengelolaan  dan pengawasan keuangannya (Kharisma, 2013).
Salah  satu  aspek  otonomi  daerah  adalah desentralisasi  pengelolaan  keuangan  yaitu  hak-hak yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengelola  pendapatan,  belanja  dan  pendanaan (Firman,  2009).  Dalam  desentralisasi  pengelolaan keuangan,    pemerintah    pusat    juga    memberikan prinsip-prinsip  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah kepada  pemerintah  daerah  tetapi  bukan  aturan  secara rigid  (Wickremasinghe  &  Irwan,  2012).  Oleh  sebab itu  kondisi  keuangan  antara  pemerintah  daerah  yang
satu dengan pemerintah daerah yang lain bervariasi.
Variasi    dalam    kondisi    keuangan    tersebut dapat    menciptakan    suatu    kebutuhan    bagi    para pemangku  kepentingan  seperti  parlemen  pusat  dan parlemen  daerah,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah,  dan  masyarakat  untuk  melihat  dan  menilai tingkat kesehatan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan  (Prita,  2015).    Selain  itu,  para  pemangku kepentingan  juga  harus  mengetahui  faktor-faktor  apa saja  yang  dapat  menyebabkan  variasi  kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Oleh karena itu di  Indonesia,  kebutuhan  informasi  tentang  kesehatan kondisi  keuangan  pemerintah  daerah  menjadi  sangat dibutuhkan  sejak  desentralisasi  keuangan  (Ritonga, 2014).
Pada era reformasi, sistem pemerintah daerah di Indonesia  yang  dikenal  dengan  otonomi  daerah mengalami  pengembangan  menjadi  otonomi  khusus. Otonomi  khusus  diberikan  oleh  pemerintah  pusat hanya  kepada  daerah-  daerah  tertentu,  dikarenakan daerah  tersebut  memiliki  keistimewaan  yang  tidak dimiliki  oleh  daerah-daerah  lainnya  di  Indonesia (Malahayati,  2015).  Terdapat  lima  provinsi  yang diberikan  otonomi  khusus  yaitu,  Daerah  Khusus
Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa  Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan Aceh. Dari kelima provinsi tersebut terdapat  tiga  provinsi  yang  diberikan  dana  otonomi khusus yaitu Papua, Papua Barat dan Aceh.
Aceh  memperoleh  dana  otonomi  khusus  di tahun 2008 hingga 2018 mencapai Rp 64,8999 triliun, rata-rata  pertumbuhan  dana  otonomi  khusus  Aceh sebesar  8,59%  menunjukkan  rata-rata  pertumbuhan yang sangat optimis jika dibandingkan dengan asumsi rata-rata pertumbuhan  ekonomi Indonesia sebesar 5% (Ikhsan,  2018).  Semenjak  Aceh  memperoleh  dana otonomi  khusus,  Aceh  memprioritaskan  penggunaan dananya  untuk  pendidikan,  kesehatan,  kesejahteraan sosial,  infrastuktur  serta  keistimewaan  aceh  atau program-program  konsumtif.  Penggunaan  dana  ini dianggap  kurang  dimanfaatkan  pada  pembangunan sektor  riil  yang  sebenarnya  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (Putri,  2018).  Padahal,  dana otonomi  khusus  di  Aceh  akan  berakhir  pada  Tahun 2027  berdasarkan  UU  Pemerintahan  Aceh.  Hal tersebut  mengakibatkan  pentingnya  bagi  pemerintah untuk melihat kondisi keuangan Aceh guna mengetahui  kesanggupan  dan  kesiapan  yang  perlu dilakukan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan pembiayaan  belanja  daerah  dan  membayar  utang secara  mandiri  setelah  berakhirnya  dana  otonomi khusus.
Suatu  pemerintah  daerah  dapat  memberikan layanan  publik  yang  baik  kepada  masyarakatnya apabila  kondisi  keuangannya  baik.  Sebaliknya,  jika kondisi  keuangan  daerahnya  buruk  maka  dapat dipastikan  pemerintah  daerah  tersebut  tidak  mampu memberikan  layanan  publik  yang  baik  dan  memadai kepada masyarakatnya (Wang et al.,
2009).   Para   pengambil    kebijakan    di    daerah harus    memperhatikan    dan    menjaga    kondisi keuangan    pemerintah  daerahnya  dengan  baik  agar kualitas  dan  kuantitas  layanan  yang  diberikan  dapat dipertahankan  atau  ditingkatkan  demi  kesejahteraan masyarakatnya  (Sijabat  et  al.,  2012).  Perhatian terhadap kondisi keuangan daerah ini bermaksud agar pemerintah daerah tidak mengalami kesulitan keuangan.  Kesulitan  keuangan  yang  terjadi  ketika pemerintah  daerah  tidak  dapat  mempertahankan layanan  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat (Ritonga, 2014) .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  kondisi  keuangan
Pemkab/Pemkot  di  Provinsi  Aceh  selama  periode tahun anggaran 2015-2017.

## 2. Kerangka Pustaka

## Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah
Secara  umum,  kondisi  keuangan  pemerintah daerah  didefinisikan  sebagai  kemampuan  suatu pemerintah  dalam  memenuhi  kewajibannya  baik dalam  bentuk  utang  atau  pemenuhan  layanan  secara berkelanjutan dan tepat waktu (Kioko, 2013 & wang et al.,  2007).  Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Hurza (2015) bahwa penyediaan layanan dan kebutuhan yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  adalah  suatu  peran pemerintah yang tidak bisa digantikan di era modern.
Ritonga  (2014)  menyimpulkan  bahwa  kondisi keuangan  pemerintah  daerah  yaitu  kemampuan keuangan  suatu  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi kewajibannya  (kewajiban  jangka  pendek,  kewajiban jangka  panjang,  dan  kewajiban  untuk  memberikan layanan  kepada  masyarakat),  untuk  mengantisipasi kejadian  tak  terduga,  dan  untuk  mengeksekusi  hak keuangannya secara efektif dan efisien.

## Otonomi Daerah
Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014,  bab  1 pasal  1  otonomi  daerah  adalah  hak  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk    mengatur    dan    mengurus sendiri    urusan    pemerintahan    dan    kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat   sesuai   peraturan   perundang-undangan. Otonomi      daerah      terjadi      akibat      diterapkannya desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kharisma, 2013).
Tujuan  dibentuknya  otonomi  daerah  adalah terciptanya  kemandirian  daerah  dalam  meningkatkan kesejahteraan      dan      pelayanan      publik, pengembangan   kehidupan   berdemokrasi,   keadilan, pemerataan      dan  pemeliharaan  hubungan  yang  cocok antar  pusat  dan  daerah.  Tertuju  pada  pertumbuhan ekonomi  yang  mendorong  pemerintah  daerah  untuk melakukan  pembangunan  ekonomi  dan  mengelola sumber  daya  yang  ada,  agar  terbentuknya  suatu  pola kemitraan  dengan  masyarakat  untuk  menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga
mempengaruhi  perkembangan  kegiatan  ekonomi dalam daerah tersebut (Suparto, 2014).

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengertian  pengelolaan  keuangan  daerah  di dalam  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No.  13  Tahun 2006  adalah    keseluruhan    kegiatan    yang    meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan keuangan daerah.
Halim  dan  Kusufi  (2013:25)  mengemukakan bahwa  Keuangan  daerah  secara  sederhana  dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki/dikuasai oleh  negara atau daerah yang  lebih tinggi serta pihak- pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

## Pelaporan Keuangan Daerah
Pelaporan  keuangan  daerah  dilakukan  oleh entitas  pelaporan  yang  merupakan  unit  pemerintahan, terdiri  dari  satu    atau    lebih    entitas    akuntansi    yang menurut    ketentuan    peraturan    perundang-undangan wajib    menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban, berupa  laporan  keuangan.    Berdasarkan  Peraturan Pemerintah    No.  71  Tahun  2010  laporan  keuangan adalah  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh suatu  entitas  pelaporan.  Laporan  keuangan  juga  harus memiliki ciri-ciri kualitas yang bagus meliputi relavan, handal (reliable), lengkap dan komprehensif (complete),  serta  dapat  diperbandingkan  (comparable) (Suryani dan Faisal, 2016).

## Agency Theory
Teori  keagenan  (Agency  Theory)  secara  umum diartikan  sebagai  suatu  hubungan  antara  dua  pihak ataupun  lebih  yang  berperan  menjadi  pemberi wewenang (principal) dan penerima wewenang (agent) yang terkait dalam suatu kontrak. Pada dasarnya, teori keagenan  ini  menjelaskan  hubungan  antara  pemegang saham  selaku  principal  dengan  perusahaan  sebagai agent  (Eisenhardt, 1989). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan  teori  agensi  sebagai    sebuah  teori yang    menjelaskan    hubungan    kontrak  antara    dua orang  atau  lebih    yang  bertindak  sebagai  principal
memerintah  pihak  lain  yaitu  agen  untuk  melakukan suatu jasa ataupun wewenang yang dilimpahkan sesuai dengan harapan principal.
Dalam struktur organisasi pemerintahan hubungan  keagenan  menjadi  suatu  konsep    yang penting,    karena    aktivitas    organisasi    pemerintahan yang  selalu    berhubungan    dengan    pendelegasian wewenang.  Dimulai  dari  pemberlakuan  otonomi daerah  dan  desentralisasi  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  sejak tahun  1999,  desentralisasi  telah  membawa  tantangan besar  bagi  pemerintah  daerah  dalam  mencapai pemerintahan yang demokratis dan mampu menyediakan  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat (Zimmerman, 1997).
Pada  hakikatnya,  tujuan  adanya  organisasi sektor  publik  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  atas  barang  atau  sumber  daya  yang digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  banyak orang. Rakyat yang mengawasi prilaku pemerintah dan menyesuaikan  tujuan  yang  diinginkan  oleh  rakyat dengan  tujuan  pemerintan.  Dalam      melakukan pengawasan      tersebut      rakyat      mewajibkan pemerintah      untuk      mempertanggungjawabkan pengelolaan  sumber  daya  yang  diamanahkan  kepada pemerintah  melalui  pelaporan  keuangan  secara periodik.  Legislatif  sebagai  wakil  rakyat  mengukur, menilai  serta  mengawasi  kinerja  pemerintah,  untuk melihat sejauh mana pemerintah telah bertindak dalam meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  (Halim  dan Syukriy, 2006).

## 3.   Metode Penelitian Desain Penelitian
Tujuan   dalam   penelitian   ini   bersifat   studi deskriptif,      yaitu      mendeskripsikan      kondisi keuangan Pemkab/Pemkot di Provinsi Aceh berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PP  No. 24/2005, PP No. 71/2010) dengan menggunakan enam dimensi keuangan yang dibangun oleh Ritonga (2014) dan ditambah satu dimensi solvabilitas operasional.
Strategi penelitian dalam penelitian ini menggunakan  strategi  penelitian  dokumentasi.  Dalam penelitian  ini  peneliti    akan    menganalisis    Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang  sudah di    audit    oleh    Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi  keuangan pemerintah  daerah  di  Aceh.  Situasi  studi  pada
penelitian  ini  adalah  situasi  tidak  diatur  atau  situasi alami.  Tingkat  intervensi  dalam  penelitian  ini  adalah intervensi  minimal.  Unit  analisis  dalam  penelitian  ini adalah  adalah  organisasi.  Peneliti  ingin  meneliti  unit analisis pada Pemkab/Pemkot di Provinsi Aceh.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh Kabupaten/Kota  di Aceh yang  berjumlah  23 Kabupaten/Kota.  Pengambilan  sampel  pada  penelitian ini  menggunakan  metode  sampel  jenuh.  Sehingga sampel dalam penelitian sama dengan populasi. Istilah lain  dari  sampel  jenuh  adalah  sensus.  Menurut Sugiyono  (2003:  61-62)  sampel  jenuh  adalah  Teknik penentuan  sampel  bila  semua  objek  populasi digunakan menjadi sampel.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis   data   yang   digunakan   dalam  penelitian ini  ialah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  melalui  sumber  yang  telah  ada  dan tidak  perlu  dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti  berupa tabel,  grafik  dan  laporan  (Sekaran  &  Bougie,  2017: 130).
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Aceh  berupa  dokumen Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  atas  Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Pemkab/Pemkot  di  Provinsi  Aceh  tahun  2015-2017 dan  Laporan  Data  Sosial  Ekonomi  yang  dikumpulkan dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Aceh  tahun  2015- 2017.

## Definisi Operasionalisasi Variabel
Ritonga (2014) mendefinisikan kondisi
keuangan pemerintah daerah menunjukkan kemampuan  keuangan  suatu  pemerintah  daerah  untuk memenuhi  kewajibannya  (kewajiban  jangka  pendek, kewajiban  jangka  panjang,  dan  kewajiban  untuk
memberikan  layanan  kepada  masyarakat)  untuk mengantisipasi  kejadian  tak  terduga,  dan  untuk mengeksekusi  hak  keuangannya  secara  efektif  dan efisien. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa  Laporan  Data  Sosial  Ekonomi  dan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang  telah  di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selanjutnya,  terdapat  enam  dimensi  dalam menganalisis  indeks  kondisi  keuangan  pemerintah daerah  yaitu  solvabilitas  jangka  pendek,  solvabilitas jangka  panjang,  solvabilitas  anggaran,  fleksibilitas keuangan, kemandirian keuangan, solvabilitas layanan dan ditambah satu dimensi solvabilitas operasional.
Solvabilitas  keuangan  jangka  pendek  artinya pemerintah  daerah  mampu  memenuhi  kewajiban  yang sudah jatuh tempo dalam jangka waktu 30 hari hingga 1 tahun. Solvabilitas keuangan  jangka panjang artinya kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  melunasi kewajiban  jangka  panjangnya  dalam  kurun  waktu diatas  1  tahun.  Solvabilitas  anggaran  artinya menggambarkan  keterampilan  pemerintah  daerah dalam  menghasilkan  pendapatan  untuk  memenuhi operasinya selama periode anggaran berjalan. Fleksibilitas  keuangan  artinya  suatu  kondisi  dimana pemerintah daerah mampu meningkatkan keuangannya  dan  mengatasi  kejadian  tak  terduga dimasa  yang  akan  datang.      Kemandirian  keuangan artinya  suatu  kondisi  dimana  pemerintah  daerah mampu  mengeksekusi  hak-hak  keuangannya  secara efektif  dan  efisien.  Solvabilitas  Layanan  artinya menunjukkan  kapasitas  keuangan  pemerintah  daerah untuk  menyediakan  dan  mempertahankan  kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. solvabilitas operasional artinya kesanggupan keuangan suatu pemerintah daerah dalam membiayai  operasinya  salama  periode  anggaran. Secara  ringkas  dimensi  dan  indikator  pengukuran Indeks  Kondisi  Keuangan  dapat  dilihat  pada  Tabel berikut
Tabel 1

## Dimensi dan Indikator Indeks Kondisi Keuangan
Dimensi Indikator Jenis Pengukuran Solvabilitas Keuangan Jk. Pendek Rasio A = (Kas dan Setara Kas + Investasi Jk. Pendek)/Kewajiban Lancar Rasio Rasio B = (Kas dan Setara Kas + Investasi Jk. Pendek)/Kewajiban Lancar Rasio C = Aktiva Lancar/Kewajiban Lancar Solvabilitas Keuangan Jk Panjang Rasio A = Total Aset/Kewajiban Jangka Panjang Rasio Rasio B = Total Aset/Total Kewajiban Rasio C = Ekuitas Dana Investasi/Total
Dimensi Indikator Jenis Pengukuran Solvabilitas Anggaran Rasio A = (Total Pendapatan-Pendapatan DAK)/(Total Belanja – Belanja Modal) Rasio Rasio B = (Total Pendapatan-Pendapatan DAK)/ Belanja Rasio C = (Total Pendapatan-Pendapatan DAK)/ Belanja Pegawai Rasio D = Total Pendapatan/Total Belanja Fleksibilitas Keuangan Rasio A = (Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai)/(Pembayaran Pokok Pinjaman + Belanja Bunga) Rasio Rasio B = (Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai)/Jumlah Kewajiban
Rasio C = (Total Pendapatan – DAK – Belanja Pegawai)/Kewajiban Jangka
Panjang Rasio D = (Total Pendapatan – DAK)/Jumlah Kewajiban Kemandirian Keuangan Rasio A = Total PAD/Total Pendapatan Rasio Rasio B = Total PAD/Total Belanja Solvabilitas Layanan Rasio A = Total Ekuitas/Jumlah Penduduk Rasio Rasio B = Total Aset/Jumlah Penduduk Rasio C = Total Aset Tetap/Jumlah Penduduk Rasio D = Total Belanja/Jumlah Penduduk Rasio E = Total Belanja Modal/Jumlah Penduduk Solvabilitas Operasional Rasio A = (Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO)/Total Beban Rasio Rasio B = (Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO)/Beban Operasional Rasio C = (Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO)/Beban Pegawai
Rasio D = Total Pendapatan LO/Total Beban
Sumber: Ritonga (2015)

## Teknik Analisis Data
Teknis  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  kualitatif  menggunakan  tujuan studi  deskriptif.  Langkah-langkah  analisis  data  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Menghitung rasio masing-masing dimensi.
2) pengukuran  indeks  komposit  kondisi  keuangan daerah yang dibangun oleh Ritonga (2014).
a) Menghitung indeks Rasio, dengan rumus:
𝐼𝑅𝑋𝑖 = (𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑋 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑛) − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑋 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑋 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑥 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ
b) Menghitung Ideks Dimensi Indeks  dimensi  adalah  rata-rata  aritmatika dari indeks rasio-rasio pembentuknya.
c) Menghitung Indeks Komposti Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah
Indeks    Komposit    Keuangan    pemerintah daerah    adalah    rata-rata    tertimbang    dari indeks-indeks  dimensi, dengan rumus:

## 𝐹𝐶𝐼 = ∑ 𝐷𝐼
𝑁
Dimana: FCI   = indeks kondisi keuangan ∑DI  = total indeks dimensi
n = jumlah dimensi d) Pengkategorian atas Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah.Secara ringkas  pengkategorian  dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Tabel 2 Pengkategorian No Penilaian Keterangan 1. Baik jika nilai IKK lebih besar dari nilai mean + (1 x standar deviasi) 2. Cukup jika nilai IKK berada diantara nilai mean – (1 x standar deviasi) dan mean + (1 x standar deviasi).
3. Kurang jika nilai IKK kurang dari nilai mean – (1 x standar deviasi).

## Sumber: Ritonga (2014)
3) Penarikan  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang diperoleh

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Hasil Penelitian
Kondisi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Aceh Tahun 2015-2017
Tabel 1 Kondisi Keuangan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2015-2017 Nama Pemda Indek Dimensi Nilai IKK Rank Kategori Solvabilitas JK. Pendek Solvabilitas JK. Panjang Solvabilitas Anggaran Kemandirian Keuangan Fleksibilitas Keuangan Solvabilitas Layanan Solvabilitas Operasional Kota Sabang 1,000 0,333 0,388 0,187 0,500 1,000 0,008 0,488 1 Baik Kota Banda Aceh 0,283 0,444 0,215 1,000 0,557 0,189 0,473 0,452 2 Baik Kabupaten Aceh Tengah 0,002 0,336 0,556 0,825 0,504 0,345 0,537 0,444 3 Baik Kabupaten Aceh Besar 1,000 0,333 0,140 0,353 0,500 0,092 0,303 0,389 4 Baik Kabupaten Gayo Lues 0,047 0,035 0,737 0,024 0,054 0,970 0,809 0,382 5 Baik Kota Subulussalam 0,060 0,047 1,000 0,000 0,108 0,344 1,000 0,366 6 Cukup Kabupaten Aceh Jaya 0,020 0,024 0,543 0,064 0,034 0,968 0,616 0,324 7 Cukup Kabupaten Nagan Raya 0,000 0,000 0,799 0,390 0,001 0,354 0,660 0,315 8 Cukup Kabupaten Pidie 0,009 0,004 0,523 1,000 0,006 0,055 0,486 0,298 9 Cukup Kabupaten Bener Meriah 0,001 0,003 0,660 0,347 0,006 0,309 0,554 0,268 10 Cukup Kabupaten Aceh Barat 0,005 0,005 0,381 0,743 0,006 0,474 0,232 0,264 11 Cukup Kabupaten Aceh Barat Daya 0,012 0,007 0,538 0,400 0,012 0,429 0,345 0,249 12 Cukup Kabupaten Simelue 0,017 0,005 0,473 0,253 0,017 0,540 0,408 0,245 13 Cukup Kabupaten Pidie Jaya 0,006 0,004 0,606 0,076 0,015 0,320 0,679 0,244 14 Cukup Kabupaten Aceh Tamiang 0,010 0,011 0,427 0,575 0,010 0,105 0,473 0,230 15 Cukup Kabupaten Aceh Timur 0,003 0,002 0,602 0,286 0,001 0,082 0,584 0,223 16 Cukup Kabupaten Aceh Selatan 0,002 0,002 0,359 0,534 0,002 0,285 0,363 0,221 17 Cukup Kota Langsa 0,110 0,055 0,217 0,478 0,090 0,090 0,502 0,220 18 Cukup Kabupaten Aceh Utara 0,000 0,000 0,676 0,692 0,001 0,060 0,066 0,214 19 Cukup Kabupaten Bireun 0,001 0,000 0,416 0,746 0,000 0,015 0,256 0,205 20 Cukup Kabupaten Aceh Tenggara 0,002 0,002 0,319 0,000 0,002 0,426 0,486 0,177 21 kurang Kabupaten Aceh Singkil 0,009 0,019 0,351 0,055 0,030 0,428 0,146 0,148 22 kurang Kota Lhokseumawe 0,000 0,000 0,071 0,076 0,000 0,017 0,580 0,106 23 kurang
Sumber : Data diolah (2019)
Berdasarkan  Tabel  diatas  Penilaian  Indeks Komposit  Kondisi  Keuangan  Kabupaten/Kota  Tahun 2015-2017  terdapat  5  Kabupaten/kota  di  Aceh  yang mendapatkan  kategori  indeks  Baik  antara  lain,  Kota Sabang (0,488), Kota Banda Aceh (0,452), Kabupaten Aceh Tengah (0,444), Kabupaten  Aceh Besar (0,389), dan Kabupaten Gayo Lues (0,382).
Pada  kategori  indeks  Cukup  terdapat  15 Kabupaten/Kota. Selebihnya terdapat
3
Kabupaten/Kota  yang  menduduki  kategori  Indeks Kurang antara lain, Kabupaten Aceh Tenggara (0,177) dan  Kabupaten  Aceh  Singkil  (0,148)  dan  Kota Lhokseumawe (0,106).

## Tabel 4
Statistik Deskriptif Indeks Komposit Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2015-2017
N Min Max Sum Mean Std. Deviation IKK 69 0,106  0,488  6,471  0,281 0,099 Valid N (listwise) 69

## Sumber: Data diolah (2019)
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa gabungan  seluruh  sampel  kabupaten/kota  selama  tiga tahun  penelitian  berjumlah  69  LHP  atas  LKPD kabupaten/kota  yang  diteliti,  nilai  indeks  terendah adalah  0,106  dan  nilai  indeks  tertinggi  adalah  0,488. Nilai  jumlah  keseluruhan  indeks  komposit  kondisi keuangan  ialah  sebesar  6,471  dengan  nilai  mean sebesar  0,281.  Mean  pada  tabel  menunjukkan  nilai rata-rata  indeks  komposit  kondisi  keuangan  daerah  di Aceh selama tahun anggaran 2015-2017. Nilai standar deviasi  dalam  statistik  deskriptif  ini  adalah  sebesar 0,099.

## Pembahasan
Kondisi  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi Aceh Tahun 2015-2017
Berdasarkan  Tabel  4.2  dapat  kita  amati  bahwa rata-rata indeks kondisi keuangan daerah masih berada pada kategori  cukup  dengan  nilai  mean  hanya sebesar 0,281 dari 23 kabupaten/kota selama 3 tahun anggaran yang  diteliti.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  sedikitnya kabupaten/kota  yang  memperoleh  kategori  baik. Hanya  5  kabupaten/kota  yang  memperoleh  kategori baik  dan  selebihnya  berada  pada  kategori  cukup sejumlah  15  kabupaten/kota  dan  3  kabupaten/kota bahkan  memperoleh  kategori  kurang.  Nilai  tertinggi dengan  kategori  baik  diperoleh  Kota  Sabang  sebesar 0,488 dan nilai terendah dengan kategori  kurang  yaitu 0,106 diperoleh oleh Kota Lhokseumawe.
Perolehan  kategori  baik  oleh  5  kabupaten/kota di  Aceh  dapat  di  artikan  bahwa  7  dimensi  pembentuk kondisi keuangan pemerintah daerah pada 5 kabupaten/kota tersebut sudah baik dimana kabupaten/kota  mampu  memenuhi  kewajibannya  baik dalam  bentuk  utang  maupun  pemenuhan  layanan secara berkesinambungan. Kategori cukup yang paling banyak  diperoleh  kabupaten/kota  memperlihatkan bahwa  rata-rata  kabupaten/kota  di  Aceh  masih  berada dalam  kondisi  keuangan  yang  cukup  yang  diartikan bahwa kabupaten/kota masih harus meningkatkan nilai dimensi-  dimensi  pembentuk  kondisi  keuangan sehingga kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan memberikan  layanan  publik  yang  baik  kepada masyarakat dapat lebih memuaskan.
Berdasarkan  Tabel  4.1  dapat  dilihat  dari  23 kabupaten/kota yang diteliti terdapat 3 kabupaten/kota memperoleh  nilai  indeks  rendah.  Rendahnya  nilai indeks  kondisi  keuangan  yang  didapatkan  oleh pemerintah  kabupaten/kota  menyimpulkan  bahwa masih  adanya  kabupaten/kota  yang  belum  dapat menjamin  kelangsungan  pemerintah  daerahnya  untuk memenuhi  kewajibannya  dalam  bentuk  utang,  baik utang  jangka  pendek  maupun  utang  jangka  panjang serta  kemampuan  untuk  mempertahankan  kondisi keuangannya  dan  mengatasi  kejadian  tak  terduga  di masa  yang  akan  datang.  Kesehatan  kondisi  keuangan suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan daerahnya  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam bentuk  utang  maupun  pemenuhan  kebutuhan  publik secara  berkelanjutan  dan  tepat  waktu  (Kioko,  2013  & Wang et al., 2007).
Hasil  penelitian  kondisi  keuangan  daerah  ini sesuai  dengan  Agency  Theory.  Jika  kita  lihat  hasil penelitian  ini  secara  keseluruhan  rata-rata  indeks kondisi  keuangan  daerah  berada  pada  kategori  cukup bahkan  beberapa  sudah  memasuki  kategori  baik walaupun  masih terdapat 3 kabupaten/kota di  kategori kurang  maka,  esensi  dari  Agency  Theory  hampir terealisasi  secara  sempurna.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dari kinerja pemerintah  kabupaten/kota yang berusaha untuk tidak mengabaikan kontrak yang telah dibuatnya bersama principal yaitu rakyat. Dalam kontrak tersebut pemerintah  daerah  wajib  mempertanggungjawabkan pengelolaan    sumber    daya    yang    diamanahkan    oleh rakyat,  kemudian  rakyat  melihat  sejauh  mana pemerintah  telah  bertindak  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya  (Halim  dan  Syukriy, 2006).

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kondisi  keuangan pemerintah  daerah di Provinsi  Aceh selama  kurun  waktu  2015-2017  dengan  menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014)  dan  ditambah  satu  dimensi  solvabilitas operasional.  Total  69  data  LHP  atas  LKPD  yang digunakan  dalam  analisis  ini.  Berikut  kesimpulan terkait penelitian yang dapat diambil:
Pada    pemerintah    daerah    kabupaten/kota provinsi  Aceh  yang  dianalisis,  menunjukkan  bahwa kondisi  keuangan pemerintah  daerah tahun 2015-2017 yang  memperoleh  kategori  Baik  dengan  nilai  indeks tertinggi  adalah,  Kota  Sabang  (0,488),  Kota  Banda Aceh  (0,452),  Kabupaten  Aceh  Tengah  (0,444), Kabupaten  Aceh  Besar  (0,389),  dan  Kabupaten  Gayo Lues  (0,382).      Sedangkan  pemerintah  daerah  yang menduduki  kategori  kurang  dengan  nilai  indeks terendah  adalah  Kabupaten  Aceh  Tenggara  (0,177), Kabupaten Aceh Singkil (0,148) dan Kota Lhokseumawe (0,106).

## Keterbatasan Penelitian
Dengan  menggunakan  metode  pengukuran indeks  komposit  kondisi  keuangan  maka  hasil  dari penelitian  ini  tidak  bisa    dibandingkan    dengan    hasil penelitian  dari  daerah lainnya.  Dikarenakan  metode indeks    komposit  kondisi  keuangan  tidak  bisa  di generlisasikan.

## Saran Akademis
Berdasarakan  hasil  penelitian  yang  diperoleh, maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi  pemerintah  daerah  yang  memperoleh  tren turun    dan    fluktuatif    sebaiknya    meninjau kembali    kinerja  keuangan  baik  itu  pemasukan maupun  pengeluaran  sehingga  dapat  menjadi pertimbangan untuk anggaran di tahun berikutnya.  Kemudian  yang  mengalami  tren  naik untuk dapat mempertahankannya.
2. Bagi    pemerintah    Kabupaten/Kota    yang memiliki  kondisi  keuangan  yang  kurang  sehat disarankan    untuk  melakukan  hal-hal  sebagai berikut:
a. Meningkatkan pengelolaan aset lancar dalam rangka  menguatkan  kemampuan  memenuhi kewajiban,  baik  kewajiban  jangka  pendek maupun kewajiban jangka panjang.
b. Mendorong  transaksi  dan  inovasi  produk barang dan jasa yang dibuat oleh masyarakat, dengan memberikan pelatihan dan pemasaran  pada  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah.  Sehingga  dapat  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  yang  pada  akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah.
c. Perubahan  mindset  pengelolaan  keuangan daerah  agar  tidak  hanya  berorientasi  pada tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  namun  dapat  terciptanya  kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
3. Bagi      peneliti      selanjutnya      diharapkan      dapat melanjutkan   penelitian   ke   ranah   yang   lebih luas,      seperti  membandingkan  antara  provinsi satu  dengan  provinsi  lainnya  dan  menggunakan metode  pemeringkatan  yang  lain  seperti  metode rasio minimun.

## Daftar Pustaka
Alam,  A.  B.  M.,  Alam,  M.,  &  Hoque,  A.  (2017).
Measuring  Financial  Condition  Of  Urban Local  Government:  A  Study  Of  Municipaities In  Bangladesh. Journal  of  Developing  Areas , 51 (2), 71–84.
Baidori.   (2015).   Pengklasteran   Pemerintah   Daerah di    Jawa    dan    Bali    Berdasarkan    Variabel Sosio   ekonomi
(Komparasi  Laporan  keuangan  Daerah). Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada .
Berne,  R.  &  Scramm,  R.  (2016).  The  Financial Analysis of Governments. Journal Of Education Finance , 13 (2), 216–218.
Brusca, I. (2015). Drivers for the Financial Condition of  Local  Government :  A  Comparative. Journal  Of  Local  Self-  Government,  13 (2), 161–184.
Cabaleiro,  R.,  Buch,  E.,  &  Vaamonde,  A.  (2012). Developing  a  Method  to  Assessing  the Municipal Financial Health.
The American Review of Public Administration, 43 (6), 729–751.
Carr, J., & Brower, R. (2000). Principled Opportunism:  Evidence  from  the  Organization Middle. Journal Public Administration Quarterly, 24(Spring), 109-138.
CICA.  (1997).  Indicators  of  Government  Financial Condition.  Turonto:  Canadian  Institute  of Chartered  Accountants.  Crosby,  A, dan Robbins,  D.  (2013).  Mission  Impossible: Monitoring  Municipal  Fiscal  Sustainability and  Stress  in
Michigan. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting, and Financial Management , 23 (3), 522–555.
Cuadrado-Ballesteros,    B,    Mordan,    N,    Garcia- Sanchez,    IM.    (2014).    Is    Local    Financial Health    Associated    with  Citizens  Quality  of Life?. Soc Indic Res, 119 , 559-580.
Eisenhardt,  K.  M.  (1989).  Agency  Theory:  An Assessment and Review. Academy of Management,  14 (1),  57-74.  Firman,      T.
(2009).      Decentralization      reform      and local-government      proliferation      in indonesia:      Towards      a  fragmentation  of regional  development. Review  of  Urban  and Regional  Development  Studies , 21 (2–3),  143– 157.
Halim,  A  &  Kusufi,  M.  .  (2013). Akuntansi  Sektor Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Edisi  4. Jakarta:  Selemba Empat.
Halim,  A  &  Syukriy  Abdullah  .  (2006).  Hubungan dan    Masalah    Keagenan    di    Pemerintahan: Sebuah    Peluang  Penelitian  Anggaran  dan Akuntansi. Jurnal  Akuntansi  Pemerintah, 2(1),
53-64.
Hurza,  F.  (2015).  Public  sector  organization  financial ratios  ’  recent  development  as  a  matter  of
financial innovation. Journal Invesment
Management  and  Financial  Innovation , 12 (2),
88–93.
Ikhsan,  Muhammad.  (2018).  ' Redesign'  Pengelolaan Dana  Otsus  Aceh. Diakses  04  April  2019.
(https://serambinews.com/redesign- pengelolaan-dana-otsus-aceh.html).
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal The Economic Nature of the Firm, 283-303.
Kamnikar  ,  J.  A.,  Kamnikar  ,  E.  &  Deal,  K.  H.
(2006).    Assessing    a    State's    Financial Condition. Journal    of  Government  Financial Management, 55(30).
Kartiwa,  H.  A.  (2004). Proses  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan Arah  Kebijakan  Umum. Makalah    Yang Disampaikan    Pada    Pelatihan    Pendalaman Kompetensi  Bidang  Tugas  Legislatif Anggota DPRD  Kabupaten  Sukabumi,  Pada  Tanggal  8 Desember .
Kharisma,  B.  (2013).  Desentralisasi  Fiskal  Dan Pertumbuhan  Ekonomi :  Sebelum  Dan  Sesudah Era  Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan , 14 (2), 101– 119.
Kioko,  S.  (2013).  Riporting  on  the  Financial Condition  of  the  States  2002-2010. Journal of Public Budgeting, Accounting, and
Financial Management , 20.
Kloha,  P,  Carol,  SW,  dan  Kleine,  R.  (2005).
Developing  and  a  Composite  Model  Testing Predict  Local  Fiscal  Distress  to  Predict  Local Fiscal  Distress. Journal  Public  Administration Review , 65 (3), 313–323.
Lupia,  A.,  &  Mc  Cubbins,  M.  D.  (2000). Representation  or  abdication?  How  citizens use  institutions  to  help  delegation  succeed.
European Journal of Political Research, 37(3), 291-307.
Maizunati,  N.  A.  (2017).  Kota  Magelang  Dalam
Klaster  Kota  Di  Jawa-Bali. Jurnal  Riset Akuntansi  Keuangan , 2 , 140–162.
Malahayati.  (2015).  Otonomi  Khusus  untuk  Aceh  dan Papua  Barat;  Antara  Teori  dan  Praktik  dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peaper Otonomi Khusus Dalam Sistem
Pemerintahan  Indonesi ,  1–42.  Mardiasmo. (2002). Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Natrini,  N.  D.,  &  Ritonga,  I.  T.  (2017).  Design  and
Analysis of Financial Condition Local Government  Java  and  Bali  (2013-2014). J ournal Economy and Business , 3003 (32), 1–9. Nollenberger,  K.,  Groves,  S.  M.  &  Valente,  M.  G. (2003).  Evaluating  Financial  Condition:  A handbook  for  local  goverment. Washington,
DC,  International  City/County  Managers Association .
Prita,  A.  D.  (2015).  Analisis  Kondisi  Keuangan
Berdasarkan Model Brown.
Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Priyambodo,    V.K.    dan    Ritonga,    I.    (2014).
Mataram.,    Pengklasteran    Pemerintah    Daerah untuk    Memaksimalkan  Analisis  Kondisi Keuangan  Pemerintah  Daerah. Simposium Nasional Akuntansi XVII.
Putri,  R.  D,.  (2018). Dana Otsus  Dicabut,  Aceh  Siap
Bangkrut . Diakses 04 Februari 2019. (https://tirto.id/dana-otsus-  dicabut-aceh-siap- bangkrut-cP54.html).
Republik    Indonesia.    (1945).    Undang-Undang Dasar    Nomor    33    Tahun    1945    tentang Pengertian    Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional.
.  2004. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
.  2014. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
.  2005. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
.  2006. Peraturan  Pemerintah  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
.  2010. Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Ritonga,  I.  T.  (2014).  Developing  A  Measure  Of Local Government’s Financial Condition. Journal  of  Indonesia  Economy  and  Business , 29 (2), 142–164.
Ritonga,  I.  T.  (2015).  Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Artikel Magister
Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis
Universitas Gadjah Mada .
Rivenbark,  W.  C.,  Roenigk,  D.  J.,  &  Allison,  G.  S.
(2011). Communicating Financial Condition to Elected Officials in Local Government. Journal Public Administration Quarterly, 35, 241-267.
Rivenbark,   W.   C.,   Roenigk,   D.   J.,   &   Allison,   G.
S.    (2010).    Conceptualizing    Financial Condition    In    Local  Government. Journal  of Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial Management , 22 (2), 149–177.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2017). Metode  Penelitian untuk Bisnis (6th ed.) . Jakarta: Salemba Empat.
Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi Daerah:
Indonesia’s  Decentralisation  Experiment. New Zealand Journal of Asian Studies , 4 (2), 33–51. Sijabat,  M.  Y.,  Saleh,  C.,  &  Wachid,  A.  (2012).
Analisis  Kinerja Keuangan  Serta Kemampuan
Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi  Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota Malang  Tahun  Anggaran  2008-2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2(2), 236-242.
Sugiyono.  (2003). Metode  Penelitian  Bisnis. Bandun:
Pusat Bahasa Depdiknas.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suparto. (2014). OTONOMI DAERAH DI
INDONESIA :  Pengertian  ,  Konsep  ,  Tujuan  , Prinsip  dan  Urgensinya. Jurnal Ilmu Hukum , 1–
24.
Suryani  dan,  & Faisal, H. B.  (2016).  Analisis Kondisi
Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Aceh Dan  Di  Sumatera  Utara. Jurnal  Bisnis  Dan
Ekonomi , 23 (1), 63–71.
Trussel,  JM,  dan  Patrick,  PA  (2009),  A  Predictive Model  of  Fiscal  Distress  in  Local  Government. Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting,  and Financial Management, 21(2), 578-616
Wang,  X.  dan  L.  (2009).  Assesing  the  Change  in Financial  Condition:  An  Analaysis  of  Panel Data  From  U.S.States. Public  Budgeting  and
Finance , 21 (2), 165–197.
Wang,  X.,  Dennis,  L.,  Sen,  Y.,  &  Tu,  J.  (2007). Measuring  Financial  Condition :  A  Study  of  U
.  S  .  States. Public Budgeting & Finance , 1–21.
Wickremasinghe,  I.  T.  R.  C.  C.  G.,  &  Irwan.  (2012).
Assessing financial condition of local
government  in  Indonesia:  an  exploration” AUTHORS. Journal  Public  and  Municipal Finance , 1 (2), 37–50.
Zimmerman,  B.  J.,  &  Kitsantas,  A.  (1997).
Developmental  Phases  in  Self  Regulation: Shifting From Process Goals to
Outcome  Goals. Journal  of  Educational  Psychology ,
(89), 29-3.