Paris Langkis Vol.4 Nomor 2, Maret 2024

## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 Nomor 2, Maret 2024 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH: ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL
Annafi Fitria Kusnandar 1 , Arsya Putri Khairunnisa 2 , Karina Aulia Putri 3 , Silfi Mauludini 4 , Dadi Mulyadi Nugraha 5
annafitriak@upi.edu; arsya.pk@upi.edu; karinaauliaptr20@upi.edu; silfimauludini20@upi.edu; dadimulyadi301190@upi.edu;

## Universitas Pendidikan Indonesia
Abstrak: Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan penekanan khusus pada kewajiban  seluruh warga negara dan pemerintah untuk menghormati kekuatan hukum yang mengikat. Komitmen terhadap asas hukum ini tercermin dalam konstitusi dan menegaskan karakter Indonesia sebagai negara hukum. Negara menganut prinsip kedaulatan peradilan, kepastian hukum, dan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Meski ada jaminan hukum, tantangan muncul dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis pembangunan tempat ibadah. Kajian ini mengkaji dinamika kehidupan beragama di Indonesia, baik yang mencerminkan upaya positif pengelola tempat ibadah maupun peristiwa negatif seperti penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah baru. Studi kasus penolakan pembangunan vihara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengidentifikasi faktor-faktor konflik seperti status minoritas, kesalahpahaman antara pemilik tanah dan pengurus vihara, serta kurangnya izin yang memadai. Kata Kunci: Indonesia, Konstitusi, rumah ibadah
Abstract: As a law-based country, Indonesia emphasizes specific provisions for all citizens and the government to respect the rule of law. The commitment to this principle is enshrined in the constitution and characterizes Indonesia as a law-based country. The country upholds the principles of equal treatment, the rule of law, and fair enforcement of laws that do not discriminate. Despite the existence of legal guarantees, challenges arise in maintaining the balance between the interests of various religious communities and meeting administrative and technical requirements for the development of places of worship. This study examines the dynamics of interreligious life  in  Indonesia,  highlighting  both  positive  efforts  in  managing  places  of  worship  and  negative  events  such  as  opposition  to  the development of new places of worship. A case study of the development of a mosque in Kabupaten Cianjur, West Java, identifies factors  contributing  to  conflict,  such  as  the  status  of  minorities,  disagreements  between  landowners  and  mosque  managers,  and insufficient permits.
Keywords: Indonesia, constitution, place of worship
1. Pendahuluan

## Paris Langkis
Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum bersifat mengikat dan harus dihormati oleh seluruh warga negara dan  pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam  Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen yang dengan  jelas menyatakan “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip  supremasi hukum, kepastian hukum, dan penegakan hukum adil dan baik. Kondisi keberagaman yang  dimiliki  oleh  Indonesia  merupakan  salah  satu  aspek  yang  sangat  kaya  dan  unik.  Hal  ini  tercermin  dalam keberagaman suku, ras, bahasa, budaya, dan agama di seluruh negeri. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama utama: Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Prinsip-prinsip kebebasan beragama di Indonesia dijamin  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  29  Ayat  (2).  Pasal  tersebut menyatakan bahwa setiap penduduk memiliki hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya serta beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam praktiknya, ini berarti warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan yang mereka anut serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang mereka yakini.
Melalui jaminan hukum ini, diharapkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa adanya diskriminasi. Upaya untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan keberagaman merupakan bagian penting dari semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga harus memenuhi persyaratan konstruksi administratif dan teknis untuk pembangunan tempat ibadah. Meskipun  Indonesia  telah  menetapkan  dirinya  sebagai  negara  hukum,  namun  keberadaan  seluruh  elemen  negara hukum di Indonesia tidak serta merta berarti bahwa negara tersebut akan memberikan keadilan kepada warga negaranya. Masyarakat masih harus berjuang untuk ini. Oleh karena itu, peran warga negara yang patuh dan taat hukum sangat penting  dalam  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  dengan  hukum  yang  baik  dan  benar  untuk  mengatur  segala permasalahan dalam negeri.
No  Tempat Ibadah Jumlah 1. Katolik 21 2. Masjid 16 3. Vihara 6 4. Musala 4 5. Pura 2
Paris Langkis Vol.4 Nomor 2, Maret 2024

## 6. Rumah Ibadah Penghayat  1

## 2. Kajian Pustaka
Dinamika kehidupan beragama di Indonesia memang mencerminkan variasi yang sangat luas, baik dalam aspek positif maupun negatif. Secara positif, terdapat semangat dan upaya yang luar biasa dari pengelola tempat ibadah dalam mengundang umat untuk beribadah, yang terlihat dari partisipasi yang sangat tinggi dalam kegiatan ibadah. Namun, dalam beberapa kasus, ada tempat ibadah yang kurang diminati, sehingga hanya sedikit orang yang hadir. Fenomena ini sering  kali  mengakibatkan  upaya  memperluas  atau  membangun  tempat  ibadah  yang  lebih  besar  guna  menampung jumlah  umat  yang  melimpah.  Namun,  di  sisi  lain,  dinamika  tersebut  juga  menunjukkan  dampak  negatif.  Ada kecenderungan  maraknya  pelanggaran  terhadap  Kemerdekaan  Beragama  dan  Berkeyakinan  (KBB),  terutama  dalam bentuk penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah baru atau bahkan perusakan terhadap tempat ibadah yang sudah ada. Tindakan-tindakan semacam ini mencoreng citra Indonesia sebagai negara yang terkenal karena toleransinya. Ini  menjadi  ironis  karena  meskipun  Indonesia  dikenal  sebagai  negara  yang  menganut  prinsip  toleransi,  tindakan- tindakan  yang  menodai  kebebasan  beragama  seringkali  terjadi.  Kejadian-kejadian  seperti  penolakan  atau  perusakan terhadap  tempat  ibadah  memang  dapat  mengganggu  harmoni  dan  kerukunan  antarumat  beragama.  Ini  juga  dapat merusak citra internasional Indonesia sebagai negara yang menganut toleransi agama.

## 3. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  kepustakaan  atau  penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, temuan penelitian, dan sumber lain seperti berita yang mendukung penelitian ini.. Data yang terkumpul dianalisis, direduksi dan disajikan secara induktif. Dalam  penelitian  kepustakaan,  data  dikumpulkan  dengan  mencari  dokumen,  artikel,  buku,  dan  sumber  lain  yang mendukung  penelitian  yang  relevan..  Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis,  direduksi,  dan  disajikan  secara induktif..  Metode  penelitian  perpustakaan  umumnya  digunakan  di  berbagai  bidang  studi,  seperti  ilmu  sosial, humaniora,  dan  pendidikan..  Metode  ini  sangat  berguna  untuk  memperoleh  landasan  teori  dan  jawaban  terhadap permasalahan penelitian.
4. Pembahasan

## Paris Langkis
Suatu permasalahan muncul karena adanya beberapa faktor penyebab baik faktor eksternal maupun faktor internal. Termasuk kasus penolakan pembangunan Vihara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kasus ini sebagai berikut.

## 1. Golongan Minoritas
Masyarakat menilai bahwa tempat ibadah yang dibangun di daerah tersebut merupakan tempat ibadah untuk golongan minoritas sehingga memicu konflik antara golongan minoritas tersebut dengan masyarakat. Khusus di Desa Cimacan, penduduk Kabupaten Cianjur tergolong masyarakat yang taat beragama, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, yaitu lebih dari 99% penduduk, sedangkan persentase penduduk non-Muslim sekitar 1%. . Berdasarkan statistik  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  tahun  2023,  berikut  gambaran  praktik  keagamaan  yang  dianut  di  Cianjur  dan dianut di Desa Cimacan:
Penduduk beragama Islam = 19.023 (99,47%) Penduduk beragama Kristen = 50 (0,26%) Penduduk beragama Katolik = 46 (0,24%) Penduduk beragama Budha = 6 (0,03%) Penduduk beragama Hindu = 0 (0%) Penduduk beragama Konghucu = 0 (0%)
2. Terjadi Kesalahpahaman Antara Pemilik Lahan dan Pengelola Vihara
Upaya koordinasi antara Pemdes Cimacan, BPD, Camat, dan Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan)  dalam  menangani  isu  pembangunan  tempat  peribadatan  di  Kp.  Babakan  Cikalong  sudah  dilakukan. Namun, terdapat kesalahpahaman terjadi antara Warga dan pemilik Yayasan Vihara, dikatakan bahwa Yayasan akan melakukan pembangunan Vihara di Desa Cimacan, Cianjur. Hal ini yang menjadikan faktor warga untuk membuat surat pernyataan sikap mengatasnamakan Tim Pencegah Pembangunan Vihara (T2V). Menurut penduduk setempat, terkait dengan masalah pembangunan tempat ibadah memiliki riwayat sesuai klaim mereka sendiri, dimulai dari tahun 1976-1977 kemudian 2007 dan isu tersebut muncul kembali di tahun 2023, maka penduduk Cimacan membentuk tim T2V,  tujuannya  bukan  untuk  tidak  toleran  ataupun  ekstrimis,  anti  Pancasila,  tapi  sebaliknya  penduduk  Cimacan berusaha taat pada peraturan yang ada.

## 3. Pembangunan Vihara Belum Memiliki Izin
Menurut  keterangan  masyarakat  setempat,  pihak  pengelola  belum  melengkapi  persyaratan  perizinan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut sehingga menyebabkan pembangunan Vihara ditolak oleh masyarakat

## Paris Langkis
yang tinggal di daerah tersebut. Selain itu, pihak pengelola juga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR (Cipta Karya). Dalam pembangunan rumah ibadah ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi terkait pendirian rumah ibadah, yaitu: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat; dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan  rekomendasi  tertulis  FKUB  kabupaten/kota.  Jika  persyaratan  pertama  terpenuhi  sedangkan  persyaratan  kedua belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.
Sebagai langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu menentukan solusi yang paling sesuai
1. Solusi Mengatasi Sikap Intoleransi
Ada berbagai solusi untuk mengatasi sikap intoleransi yang ada di masyarakat. Dalam buku Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian (2002) oleh Elga Sarapung, beberapa solusi menghindari sikap intoleransi sebagai berikut:
 Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, sebagai bentuk menghormati hak individu untuk membuat keputusan dan memiliki otonomi. Tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain adalah tindakan yang menghormati kebebasan individu.
 Tidak  mementingkan  suku  bangsa  sendiri/menganggap  suku  bangsanya  lebih  baik.    Bersikap  untuk menghargai dan menghormati semua suku bangsa dan budaya.
 Bertindak  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  norma-norma  etika  dalam  mencapai  tujuan.  Tidak  boleh mengorbankan prinsip-prinsip etika demi mencapai tujuan tertentu.
 Tidak  menonjolkan  suku,  agama,  ras,  golongan,  maupun  budaya  tertentu.  Tidak  boleh  membedakan, merendahkan,  atau  memajukan  satu  kelompok  di  atas  kelompok  lain  berdasarkan  suku,  agama,  ras,  atau budaya.
Penerapan  prinsip-prinsip  ini  dalam  kehidupan  sehari-hari  merupakan  langkah  yang  positif  untuk mempromosikan kerukunan sosial, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Ini juga dapat membantu dalam mengatasi konflik, meningkatkan kolaborasi antar individu dan kelompok, serta menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil.
2. Solusi Mengatasi Kesalahpahaman
Untuk mengatasi kesalahpahaman ini dan mencapai solusi yang baik, berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

## Paris Langkis
 Komunikasi terbuka antara kedua belah pihak dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau mediasi yang dipimpin oleh pihak ketiga yang netral jika diperlukan.
 Diskusikan perbedaan dan kekhawatiran masing-masing pihak agar mencapai pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi.
 Negosiasi dengan mencari solusi kompromi yang memenuhi kepentingan kedua belah pihak.
 Periksa hukum dan regulasi yang berlaku terkait dengan kepemilikan lahan dan pembangunan Vihara. Ini akan membantu memahami hak dan tanggung jawab masing-masing pihak menurut hukum.
 Mediasi  dapat  dilakukan  jika  komunikasi  langsung  tidak  menghasilkan  kesepakatan.  Mediator  dapat membantu memfasilitasi dialog yang efektif antara kedua belah pihak.
 Kerja Sama dan Kesepahaman dalam memajukan pembangunan Vihara. Ingatkan kedua belah pihak tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam masyarakat.
 Dokumentasikan semua kesepakatan, perubahan, atau penyesuaian dalam perjanjian dengan baik agar tidak ada kebingungan di masa depan.
 Setelah mencapai kesepakatan, secara berkala memantau implementasi dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.
3. Solusi Mengatasi Kasus Penolakan Pembangunan Vihara di Kabupaten Cianjur
Mengatasi  kasus  penolakan  pembangunan  tempat  ibadah  memerlukan  upaya  edukasi,  dialog  antar  agama, kampanye  kesadaran,  dan  dukungan  dari  pemerintah  untuk  mempromosikan  toleransi,  pengertian,  dan  kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Jika pembangunan Vihara belum memiliki perizinan yang diperlukan, langkah pertama yang harus diambil adalah untuk segera mengajukan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam situasi ini:
 Langkah  pertama  adalah  menghubungi  dinas  atau  lembaga  yang  berwenang  dalam  pemberian  perizinan pembangunan di daerah tersebut. Biasanya, ini adalah dinas tata ruang atau dinas PUPR (Cipta Karya). Mereka akan memberikan informasi mengenai prosedur yang harus diikuti dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin.
 Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, ajukan permohonan izin pembangunan Vihara sesuai dengan prosedur  yang  telah  ditentukan.  Ini  mungkin  melibatkan  pengisian  formulir,  pembayaran  biaya,  dan penyampaian dokumen-dokumen yang diminta.
 Setelah mengajukan permohonan, tunggu hingga pihak berwenang meninjau dan memproses permohonan tersebut. Proses ini dapat memakan waktu, tergantung pada kompleksitas proyek dan regulasi setempat.

## Paris Langkis
 Selama proses pemeriksaan, pihak berwenang mungkin akan memberikan catatan atau saran terkait perizinan. Pastikan  untuk  memenuhi  semua  persyaratan  yang  diajukan  dan,  jika  perlu,  membuat  perubahan  yang diperlukan pada rencana pembangunan.
 Setelah  mendapatkan  persetujuan,  pastikan  untuk  mematuhi  segala  ketentuan  yang  terkandung  dalam perizinan. Ini termasuk mengikuti rencana konstruksi yang telah disetujui dan memastikan bahwa semua aspek proyek sesuai dengan peraturan setempat.
 Selama  proses  pengajuan  berlangsung,  berkomunikasilah  secara  terbuka  dengan  masyarakat  setempat,  agar tidak Kembali terjadi kesalahpahaman antara dua belah pihak.
 Jika  ada  perubahan  atau  konflik  dengan  masyarakat  setempat,  pertimbangkan  untuk  melibatkan  pihak mediator atau pihak ketiga yang dapat membantu memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.
5. Simpulan
Toleransi  adalah  sikap  atau  perilaku  yang  menunjukkan  penghargaan,  penghormatan,  dan  penerimaan terhadap perbedaan, terutama dalam hal agama, budaya, suku bangsa, dan pandangan politik. Toleransi melibatkan kemampuan untuk menghormati dan bekerjasama dengan individu atau kelompok yang memiliki keyakinan atau latar belakang yang berbeda tanpa adanya diskriminasi, prasangka, atau konflik.
Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak menerima atau tidak menghargai perbedaan dalam hal agama, budaya, suku bangsa, pandangan politik, atau karakteristik lainnya yang membuat individu atau kelompok berbeda. Intoleransi melibatkan ketidakmampuan atau ketidaksediaan untuk menerima dan menghormati.
Kesalahpahaman  adalah  hal  yang  wajar  dalam  interaksi  manusia,  tetapi  langkah  langkah  yang  tepat  dapat membantu mengatasi masalah ini dan mencapai solusi yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Penting untuk menjaga dialog yang terbuka dan mengutamakan kerukunan dalam menyelesaikan konflik semacam ini.
Pemahaman yang salah atau miskomunikasi antara dua pihak adalah situasi yang dapat terjadi dalam berbagai konteks  pembangunan.  Dengan  langkah-langkah  yang  tepat,  diharapkan  situasi  ini  dapat  diatasi  dengan  damai  dan mencapai kesepakatan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Koordinasi dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menghindari konflik dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

## Daftar Pustaka
6.
Bakti Fatina Azka (2018, 1 Desember). Resolusi Konflik Dalam Pendirian Rumah Ibadah Gereka Bethel Indonesia Di Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung . Caraka Prabu.

## Paris Langkis
Bps  Jawa  Barat  (2022). Jumlah  Penduduk  Dan  Agama  Yang  Dianut  2019-2021. Diakses  Pada  26  September  2023 Https://Jabar.Bps.Go.Id/Indicator/108/335/1/Jumlah-Penduduk-Dan-Agama-Yang-Dianut.Html
Dahlan  Bayani  Dan  Aslamiyah  Rabiatul  (2022,  30  Juni) Problematika  Pendirian  Rumah  Ibadat  Umat  Minorutas  Di Kalimantan Selatan .Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah
Istiqomah  Hani  Dan  Darmoko  Murry,  (2022,  26  Desember). Analisis  Hukum  Perizinan  Ditinjau  Dari  Izin  Mendirikan Bangunan  (Imb)  Rumah  Ibadah  (Studi  Kasus  Pembangunan  Masjid  Di  Kecamatan  Wonocolo  Surabaya) .  Judiciary: Jurnal Hukum Dan Keadilan
Kompas.com  (2022,  26  April). Pendirian  Rumah  Ibadah  Menurut  Skb  2  Menteri .  Diakses  Pada  26  September  2023 Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/04/26/01150051/Pendirian-Rumah-Ibadah-Menurut-Skb-2- Menteri?Page=Al
Muntaha Payiz Dan Wekke Ismail (2017, 19 Desember). Paradigma Pendidikan Islam Multikultural: Keberagaman Indonesia Dalam Keberagaman . Intizar
Mustolehudin  (2015). Pendekatan  Sosial  Budaya  Dalam  Penyelesaian  Potensi  Konflik  Pendirian  Rumah  Ibadah:  Pendirian Vihara Dan Masjid Di Banyumas. Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya.
Nazmudin (2017, April). Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Journal Of Government And Civil Society
Nugraha Xavier Dan Wicaksana Prandya (2021, 2 Agustus). Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadah Di Indonesia. Jatiswara
Situmorang H Victorio (2019, Juli). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, Jurnal Ham 10
Sunarno Ali, Firman, Ikbal Asep, Indrawati Lala (2023,  28 Maret) Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah . Jurnal Paris Langkis