Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx

## PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETEPATAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KEPANJEN
Arinta Wulan Sari
(Program Studi Accounting, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang) Arinwulan77@gmail.com
Dosen Pembimbing I : Anwar Made Dosen Pembimbing II : Eris Dianawati
(Program Studi Accounting, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)
ABSTRAK  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  sanksi  perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan).  Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data yaitu sekunder. Sampel penelitian ini sebanyak 398 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pajak Wajib Pajak) selama tahun 2015  berjalan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Kepanjen  dengan    menggunakan  teknik  sampling  yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan data dari buku, internet, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen meliputi sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib  pajak  dan  variabel  dependen  yaitu  ketepatan  pelaporan  SPT  wajib  pajak  orang  pribadi  Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap ketepatan  pelaporan  SPT    wajib  pajak  orang  pribadi,  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  secara signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh  signifikan  terhadap  ketepatan  pelaporan  SPT wajib  pajak  orang  pribadi  Sedangkan  secara simultan  sanksi  perpajakan,  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel  lain  selain  variabel  yang  ada  pada  penelitian  ini  dan  perlu  mempertimbangkan  sampel  yang lebih luas. Hal ini bertujuan agar kesimpulan yang dihasilkan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas pula.
Kata  Kunci :  Sanksi  Perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak,  kepatuhan  wajib  pajak,  ketepatan  pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

## PENDAHULUAN
Pajak  sebagai  salah  satu  sumber  utama  penerimaan  negara,  perlu  ditingkatkan,  sehingga pembangunan  nasional  dapat  dilakukan  dengan  kemampuan  sendiri  berdasarkan  prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang  mendukung  dalam  peningkatan  peran  aktif  masyarakat  serta  pemahaman  akan  hak  dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.  Penerimaan pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja rutin Negara maupun untuk  pembangunan  agar  terciptanya  kemakmuran  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  tersebut tertuang  dalam  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dimana  penerimaan  pajak merupakan  penerimaan  dalam  negeri  yang  terbesar  (Muliari,  2011).    Menurut  Susanto  (2011) Ukuran  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yang  paling  utama  adalah  apakah  wajib  pajak  telah menyampaikan  SPT-nya  atau  belum.  Kesadaran  wajib  pajak  atas  fungsi  perpajakan  sebagai pembiayan  Negara  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  (Jatmiko,  2006). Ketepatan  penyampaian  pelaporan  SPT   WP  OP  dapat  dipengaruhi  beberapa  faktor,  di  antaranya adalah  sanksi  perpajakan,  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak.  Terdapat  undang-undang  yang mengatur  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan.  Agar  peraturan  perpajakan  dipatuhi,
A. Latar Belakang
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya  bila  memandang  bahwa  sanksi  perpajakan  akan  lebih  banyak  merugikannya (Nurgoho, 2006).
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui,  memahami dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela.  Semakin  tinggi  tingkat kesadaran  wajib  pajak  maka  pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakn  semakin  baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).
Hal  ini  dapat  terlihat  dari  tabel  WP  OP  yang  terdaftar  dan    pelaporan  penyampaian  SPT yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen tahun 2011-2015 :
Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Terdaftar  KPP Pratama Kepanjentahun 2011-2015
Sumber : Data di olah, 2015. Bidang Pelayanan KPP  Pratama Kepanjen
Tabel 1.2 Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi
tahun 2011-2015 Jenis Wajib Pajak Tahun Wajib Pajak Realisasi Penyampaian SPT WP Terdaftar Wajib SPT KB LB Nihil Total Orang Pribadi (OP) Karyawan 2011 - - 91 3 23.967 24.061 2012 50.946 48.055 66 2 31.297 31.365 2013 56.105 50.172 64 4 34.365 34.533 2014 63.766 52.628 104 62 43.171 43.337 2015 69.158 47.814 73 68 36.486 36.629 Orang Pribadi (OP) Non Karyawan 2011 - - 538 7 621 1.166 2012 10.074 6.127 674 3 813 1.490 2013 13.361 8.509 780 3 879 1.662 2014 13.932 8.147 349 3 1.286 1.638 2015 15.262 6.231 135 5 1.613 1.753
Sumber : Data diolah.2015. BidangPelayanan KPP PratamaKepanjen
Berdasarkan  tabel  1.1.2  menunjukan  pertumbuhan    jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang terdaftar  pada  tahun  2011-2015  mengalami  naik  turun  bisa  dilihat  pada  tahun  2012    -2013  yang mengalami penurunan sebesar 1836 dan tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 514 hal tersebut disebabkan  karena  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Kepanjen  dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP  menurun, hal tersebut juga dikarenakan kurangnya tingkat sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Kepanjen  pada masyarakat. Sedangkan pada tahun 2014-2015 mengalami  kenaikan  sebesar  440  karena  pada  rentang  tahun  tersebut  KPP  Pratama  Kepanjen  terus melakukan  sosialisasi  dan  pendekatan  secara  melekat  pada  masyarakat  secara  merata  dan  menyeluruh. Berarti  tindakan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  memberikan  segala  pelayanan  untuk  meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak OP sudah baik.
Tahun Penambahan Jumlah WP OP Terdaftar Jumlah kumulatif WP OP terdaftar 2011 - 61.047 2012 9.324 70.371 2013 7.488 77.859 2014 6.974 84.833 2015 7.414 92.247
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
Pada  tabel  1.2  menunjukan  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  pada tahun 2011-2015. Pada tahun 2012-2015 mengalami naik turun. Pada tahun 2012 WP OP kariawan dan non  karyawan  terdaftar  yang  wajib  melaporkan  SPTnya  sebanyak  54.182  sedangkan  realisasi penyampaian SPTnya hanya sebanyak 32.110, tahun 2013 sebanyak 58.681 realisasi 36.195, tahun 2014 sebanyak 77.698 realisasi 44.975, tahun 2015 sebanyak 54.045 realisasi 38.382. Pada tahun 2012-2014 realisasinya  penyampaian  SPTnya  meningkat  karena  WP  OP  yang  wajib  melaporkan  SPTnya  semakin meningkat tiap tahunnya karena WP OP sadar dan patuh, serta adanya cara  yang   memudahan WP OP dalam  menyampaikan  SPTnya  yaitu dengan self assesment system, E-felling, dan pembayaran dikantor pos.  Pada  tahun  2015  menurun  karena  WP  OP  yang  wajib  melaporkan  SPTnya  menurun  disebabkan karena  kendala  pada  WP  OP  yaitu  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan  WP  OP  kurang  hal  itu  karena kurangnya  juga  tingkat  sosialisasi  KPP  Pratama  Kepanjen  Malang  tentang  pajak  kepada  masayarat secara  menyeluruh  karena  keterbatasan  Sumber  Daya  Mnusia  sedangkan  objek  pajak  yang  ada  sangat banyak,  tidak  terkumpul  dalam  satu  lokasi  serta  luas  wilayahnya  dan  juga  disebabkan  karena pengurangan WP OP akibat dari klising data / pembersihan data.
Jumlah  WP  OP  yang  wajib  melaporkan  SPTnya  sejak  tahun  2012-2015  tidak  sesuai  dengan realisasinya  karena  banyak  WP  OP  yang  tidak  melaporkan  SPTnya  tepat  waktu  pada  tahun  2012 sebanyak 22.075, 2013 sebanyak 22.486, 2014 sebanyak 32.723, dan tahun 2015 sebanyak 15.663. Pada tahun 2012-2014 WP OP yang tidak tidak tepat waktu/tidak melaporkan SPTnya sangat banyak, karena menurut  hasil    wawancara  dengan  pegawai  kepala  bagian  lapangan  di  wilayah  KPP Pratama  Kepanjen masih memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan  yang kurang akan pajak, karena tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Kepanjen  mengalami penuruanan pada tahun 2012-2013  sebesar  463.  Sehingga  petugas  pajak  yang  berada  di  KPP    Pratama  Kepanjen  harus  lebih bekerja  keras  dalam  memberikan  sosialisasi  tentang  peraturan  perpajakan.  Selain  faktor  pelayanan, tingkat pengetahuan , masih ada faktor yang cukup penting  agar kepatuhan ketepatan dalam pelaporan SPT  Tahunan  dapat  terlaksana  dengan  baik,  faktor  tersebut  adalah  kesadaran  dan  Kepatuhan  Wajib Pajak.
Jika  Wajib  Pajak  memiliki  kesadaran  dan  kepatuhan  yang  tinggi  dalam  mematuhi  peraturan perpajakan  maka  hal  tersebut  dapat  membantu  kinerja  pemerintah  karena  dengan  adanya  kerjasama antara  masyarakat  (Wajib  Pajak)  dengan  pemerintah  (Petugas  Pajak).  Dalam  tabel  tersebut  juga  masih terlihat  ada  beberapa  Wajib  Pajak  yang  tidak  melakukan  pelaporan  SPT  Tahunannya,  hal  tersebut menunjukkan  bahwa  meskipun  ada  faktor  sanksi  yang  dikenakan  pada  Wajib  Pajak  yang  tidak melaporkan SPT Tahunannya secara benar dan tepat waktu, tidak membuat mereka jera atau takut pada sanksi  tersebut.  Oleh  sebab  itu  penerapan  sanksi  perpajakan  harus  benar-benar  diterapkan  bagi  wajib pajak orang pribadi yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kesadaran  wajib  pajak  atas  fungsi  perpajakan  sebagai  pembiayaan  Negara  sangat  diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Jika wajib pajak patuh maka wajib pajak akan tepat waktu dalam menghitung, membayar dan melaporkan SPTnya secara tepat waktu. Masyarakat harus  sadar  akan  keberadaannya  sebagai  warga  negara  yang  selalu  menjunjung  tinggi  Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007).
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis  bermaksud  melakukan penelitan dengan judul : “ Pengaruh  Penerapan  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap Ketentuan  Pelaporan  SPT  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kepanjen ”.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah  penerapan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  ketepatan  pelaporan  SPT  wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen ?
2. Apakah  kesadaran  wajib  pajak    berpengaruh  terhadap  ketepatan  pelaporan  SPT  wajib  pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen?
3. Apakah  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh    terhadap  ketepatan  pelaporan  SPT    wajib  pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen?
4. Apakah penerapan sanksi, kesadaran dan kepatuhan berpengaruh  terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen?
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx

## C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan tentang sanksi perpajakan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  ketepatan  pelaoran  SPT  wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  ketepatan  pelaporan  SPT  wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen.
4. Untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  sanksi,  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap ketepatan  pelaoran  SPT  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kepanjen.

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Sanksi Perpajakan
1. Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2011)  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara  berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak  mendapatkan  jasa  timbal  balik (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan,  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum. Sedangkan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak  adalah  konstribusi  wajib  pajak  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Berdasarkan  kedua  definisi  tersebut  saya  menyimpulkan  bahwa  pajak  merupakan  iuran yang  sifatnya  memaksa.  Karena  sifatnya  yang  memaksa  maka  umumnya  masyarakat  akan berusaha  untuk  menghindarinya  karena  mereka  merasa  pembayaran  pajak  ini  menjadi  suatu beban yang sifatnya rutinitas.

## 2. Sanksi Pajak
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

## 3. Jenis Pajak
Dalam  undang-undang  perpajakan  dikenal  dua  macam  sanksi,  yaitu  sanksi  administrasi dan  sanksi  pidana.  Ancaman  terhadap  pelanggaran  suatu  norma  perpajakan  ada  yang  diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
1.Sanksi Administrasi Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap Negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang 2. Sanksi Pidana
Sanksi Pidana    merupakan  upaya terakhir dari pemerintah  agar  norma perpajakan benar-benar terpatuhi.

## 4. Persepsi wajib pajak orang pribadi tentang sanksi perpajakan
Pandangan  tentang  sanksi  perpajakan  tersebut  diukur  dengan  indikator  (Yadnyana,2009) sebagai berikut:
1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup  berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx

## 5. Penerapan Sanksi Pajak
Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman  sanksi  yang  ada  mengikat  seluruh  pihak  yang  berkepentingan.  Undang-undang ketentuan umum perpajakan juga telah menerapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada  wajib  pajak,  tetapi  juga  mengikat  aparat  pajak  (fiskus)  yang  terlibat  misalnya  pejabat selain pejabat pajak atau kuasa.

## B. Kesadaran Wajib Pajak
1. Definisi Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela.  Semakin  tinggi  tingkat kesadaran  wajib  pajak  maka  pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakn  semakin  baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).
2. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment Anggraeni  (2007)  menyimpulkan  kriteria  wajib  pajak  yang  sadar  akan  kewajiban perpajakannya dalam sistem self-assessment yaitu :
1. Dalam  mendapatkan  NPWP,  Wajib  Pajak  secara  aktif  mendaftarkan  diri  secara  aktif  dan mandiri ke KPP setempat.
2. Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat,
3. Wajib Pajak  menghitung dan  menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan  yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
4. Wajib  Pajak  menyetor  dan  melaporkan  formulir  SPT  secara  aktif  dan  mandiri  dan  tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.
Sedangkan menurut Manik Asri, 2009 Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut.
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
3. Kewajiban Memiliki NPWP
Wajib  Pajak  mempunyai  kewajiban  untuk  mendaftarkan  diri  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tanggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register  (media  elektronik  online)  untuk  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP), (Devano, 2006).

## 4. Syarat Pemungutan Pajak
Menurut  Harry  Purwono  (2010)    dalam  bukunya  Dasar-Dasar  Perpajakan  dan  Akuntansi Pajak.  Agar    pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan  hambatan  atau  perlawanan,  maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Syarat Keadilan
2. Syarat Yurisdik
3. Syarat Ekonomis
4. Syarat Financial
5. Syarat Sederhana
5. Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut Erly Swandy (2014) ada 3 macam tata cara dalam pemungutan pajak yaitu : 1. Stels e l Rill atau nyata (Riele Stelsel)
Pengenaan  pajak  yang  didasarkan  pada  objek  pajak    atau  penghasilan  yang  sungguh- sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak.
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
2. Stelsel Fiktif (Fictieve Stelsel)
Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan  (fiksi). Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantungperaturan perpajakan yang berlaku.
3. Stabel Campuran Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan  stesel fiktif. Pada tahun pajak atau periode pajak penghitungan pajak  menggunakan  stelsel  fiktif dan pada akhirnya tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan stelsel nyata.

## C. Kepatuhan Wajib Pajak
Siti  Kurnia  Rahayu  (2010),  menyatakan  bahwa:  “Kepatuhan  perpajakan  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.
Kepatuhan  Wajib  PajakAdapun  jenis-jenis  kepatuhan  Wajib  Pajak  menurut  Sony  Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) adalah :
1. Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara  substantif/hakikatnya memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan  yaitu  sesuai  isi  dan  jiwa  Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.
Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dengan indikator (Handayani, 2009) di bawah ini:
1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
5. Wajib pajak Tidak pernah menerima surat teguran.
1. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga macam menurut (Mardiasmo. 2011) yaitu :
1. Official  Assessment  System  adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memeberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memeberikan wewenang penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  menyetorkan,  dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. With  Holding  System adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  wajib  pajak  yang  bersangkutan)  untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## D. Ketepatan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
Ketepatan  SPT    dalam  Prinsip self-assessment ,  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan adalah  bahwa  Wajib  Pajak  (WP)  diwajibkan  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar sendiri,  dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan, situs www.pajak.go.id .
Indikator Ketepatan dalam pelaporan SPT yaitu :
1. Wajib  pajak  jelas  dalam mengisi  formulir  SPT (memuat  unsur-unsur  yang  berkaitan  dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT) dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib pajak benar dalam   mengisi  formulir  SPT  (  benar  dalam  perhitungan,  termasuk  benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan
3. Wajib  Pajak  lengkap  dalam  mengisi  formulir  SPT  (memuat  unsur-unsur  yang  berkaitan dengan  objek  pajak  dan  unsur-unsur  lain  yang  harus  dilaporkan  dalam  SPT)  dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
Menurut  Mardiasmo  (2011)  adalah  surat  yang  diperoleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakn.  SPT  terdiri  dari  dua  jenis, yaitu  SPT  Masa  dan  SPT  Tahunan.  SPT  Masa  adalah  Surat  Pemberitahuan  untuk  suatu  Masa Pajak,  yang  terdiri  dari  SPT  Masa  Pajak  Penghasilan  dan  SPT  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai. Sedangkan  SPT  Tahunan  adalah  Surat  Pemberitahuan  untuk  suatu  Tahun  Pajak  atau  Bagian Tahun Pajak yang hanya ada pada Pajak Penghasilan.

## 1. Prosedur Penyelesaian SPT
Prosedur Penyelesaian SPT menurut Mardiasmo (2011) adalah
1 Wajib pajak mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
2 Setiap  wajib  pajak  mengisi  SPT  dengan  benar  dan  jelas  yang  ditetapkan  oleh  Direktorat Jenderal Pajak.
3 Wajib  pajak  yang  telah  mendapat  izin  Menteri  Keuangan  untuk  menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain mata uang rupiah.
4 Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan sampel, atau tanda tanagn elektronik atau digital yang semuannya mempunyai hukum yang sama.
2. Batas Waktu Penyampaian SPT
Batas waktu penyampaian SPT menurut Mardiasmo (2011) diatur sebagai berikut :
1 Untuk  SPT  Masa  paling  lama  20  hari  setelah  Akhir  Masa  Paja.  Khusus  untuk  Surat Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai  disampaikan  paling  lama  akhir  bulan berikutnya Masa Pajak.
2 Untuk  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  orang  pribadi  paling  lama  3  bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3 Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 bulan setelah Akhir Tahun Pajak.
3. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT.
Wajib  pajak  dapat  memperpanjang  jangka  waktu  penyampaian  SPT  Tahunan sebagaimana    dimaksud  untuk  paling  lama  2  bulan  sejak  batas  waktu  penyampaian  SPT Tahunan  dengan  cara  menyampaikan  Pemberitahuan  Perpanjangan  SPT  Tahunan. Perpanjangan  SPT  Tahunan  dibuat  secara  tertulis  disampaikan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak, sebelum batas waktu habis SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri :
1. Penghitungan  sementara  pajak  terutang  dalam  1  tahun  pajak  batas  waktu  penyampaian diperpanjang.
2. Laporan keuangan sementara.
3. Surat Setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang. Perpanjangan  SPT  Tahunan  disampaikan  secara  langsung,  melalui  pos  dengan  bukti pengiriman surat, melalui jasa kurir atau ekspedisi dan e-felling melalui ASP.

## 4. Tempat dan Cara Pengambilan SPT
Pasal  3  ayat  (2)  UU  KUP  menyatakan,  WP  mengambil  sendiri  SPT    ditempat  yang ditetapkan  oleh  Dirjen  Pajak  (pada  kantor  DJP  atau  tempat  lain  yang  diperkirakan  mudah terjangkau oleh WP ) atau bisa diambil yang tata cara pelaksanannya telah diatur  berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). situs www.pajak.go.id .

## 5. Kedisiplinan Wajib Pajak
Kedisiplinan  wajib  pajak  yaitu  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban  pajaknya dilakukakan  dengan  tepat  waktu  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku  (Erly Suandy,  2002).   Dalam Self Assessment System wajib pajak harus mengitung, memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  kewajiban  perpajakannya  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  atau  Kantor  Penyuluhan  Pajak.  Pembayaran  dilakukan  dengan  menggunakan Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  dan  untuk  melaporkan  menggunakan  Surat  Pemberitahuan  (SPT). (Erly Suandy, 2014). Sebagai berikut :
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
1. Setiap  wajib  pajak  membayar  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah  pajak  terutang  menurut  Surat  Pemberitahuan  yang  disampaikan  pleh  wajib  pajak adalah  jumlah  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila  Direktur  Jenderal  Pajak  mendapatkan  bukti  jumlah  pajak  yang  terutang  menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang.

## E. Kerangka Konseptual Penelitiaan
Keterangan Kerangka Konseptual : : Pengaruh secara  parsial : Pengaruh secara simultan

## F. Hipotesis
H 1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan    pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. H 2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. H 3 .: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. H 4 : Sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap berpengaruh ketepatan pelaporan SPT  wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

## A. Rancanagan Penelitian
Penelitian  ini  akan  menguji  seberapa  besar  pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT wajib pajib pajak orang pribadi di  KPP  Pratama  Kepanjen.  Model  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Menurut  Arikunto  (2010),  penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  menyelidiki  keadaan,  kondisi  atau  hal-hal  yang  sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sementara itu, menurut Sugiyono  (2007),  penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel tertentu,  teknik  pengambilan  sampel  pada  umumnya  dilakukan  secara  random,  pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai,  maka  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah exsplanatory  research ,  yaitu  penelitian  yang  menjelaskan  hubungan    kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis (Faisal, 2008).
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx

## Ruang Lingkup Penelitian
1. Variabel  dependen  /  variabel  terikat  (Y)  merupakan  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang menjadi  akibat,  karena  adanya  variabel  bebas  (Sugiyono,  2007).  Variabel  dependen  yang digunakan dalam peneliti ini adalah ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi (Y).
2. Variabel  inpenden  /  variabel  bebas  (X)  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  atau  menjadi perubahannya  atau  timbulnya  variabel  dependen  (terikat)  (Sugiyono,  2007).  Dalam  penelitian ini  variabel  independen  yang  digunakan  adalah  sanksi  perpajakan,  kesadaran  dan  kepatuhan wajib pajak.
B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

## 1. Populasi
Populasi menurut Sugiyono (2007) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak orang pribadi  yang memiliki NPWP lebih dari satu tahun   yang berada di wilayah KPP Pratama Kepanjen.

## 2. Sampel
Menurut  Sugiyono  (2007)  menyatakan  bahwa  sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan    yang dimiliki populasi tersebut. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki NPWP lebih  dari  satu  tahun  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  penelitian  yang  dapat  memberikan  jawaban secara objektif sesuai dengan pengalaman ketika melakukan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi

## C. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik  sampling  adalah  merupakan  teknik  pengambilan  sampel.  Untuk  menentukan  sampel yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  terdapat  berbagai  teknik  beberapa  teknik  sampling  yang digunakan  (Sugiyono,    2007).  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  degan menggunakan  teknik sampling    purposive merupakan  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu  (Sugiyono,  2007).  Peneliti  menggunakan  teknik sampling    purposive karena  peneliti  hanya melakukan penelitian pada wajib orang pribadi  dengan kriteria tertentu, yakni wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP selama 1 tahun berjalan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen
Dalam penentuan jumlah sampel peneliti mengacu pada pendekatan slovin karena dalam dalam penarikan  sampel,  jumlahnya  harus representative agar  hasil  penelitian  dapat  digeneralisasikan  dan perhitungannya pun tidak  memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana (Umar,2005).
Rumus pendekatan Slovin untuk menentukan jumlah ukuran sampel :
Di mana :
n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
e =  persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 5%
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 92.247 WP OP presentasi kelonggaran  yang akan digunakan oleh peneliti adalah 0,05 atau 5%. Dalam hal ini untuk mengetahui sampel penelitian, berikut penelitiannya :
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
Berdasarkan perhitungan di atas, sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 398 WP OP.

## D. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif . Data kuantitatif adalah data  yang  merupakan  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  angka-angka  yang  dapat  dihitung,  yang diperoleh  dari  kuisioner  yang  telah  dibagikan  dan  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti oleh peneliti.

## E. Sumber Data

## 1. Data Primer
Menurut  Sugiyono  (2009)  data  primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tanggapan responden  yang  diperoleh  dari penyebaran kuisioner tentang sanksi perpajakan,   kesadaran  dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT yang disebarkan kepada sampel yang telah  ditentukan  sebelumnya  yaitu  wajib  pajak  yang  memiliki  NPWP  lebih  dari  satu  tahun berjalan dan melakukan wawancara dengan kepala bagian lapangan di KPP Pratama Kepanjen .
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder bentuknya  berupa  sumber  pustaka  yang  mendukung  penelitian  ilmiah  serta  diperoleh    dari literatur  yang  relevan  seperti  majalah,  surat  kabar,  buku  referensi,  jurnal,  artikel,  website, maupun keterangan dari kantor yang ada hubungannya dalam penelitian tersebut dan berkaitan dengan sanksi perpajakan, kesadaran dan  kepatuhan  wajib  pajak terhadap ketepatan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

## F. Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Sugiyono  (2013)  teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  penelitian  adalah  mendapatkan  data . Untuk menghimpun  data  yang  dibutuhkan  maka,  teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan, ialah:
1. Penelitian lapangan ( field research) , yakni penelitian lapangan dengan menyebarkan kuisioner. Kuisioner  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dimana  partisipan  /  responden  mengisi pertanyaan atau pernyataan kemudian setelah diisi dengan  lengkap  mengembalikannya kepada peneliti.(  Creswell  2012  dalam  Sugiyono,  2013).  Pertanyaan  berkaitan  dengan  pengalaman responden  serta  opini  atau  tanggapan  terhadap  pengaruh  sanksi  perpajakan,  kesadaran  dan kepatuhan  wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak pribadi di KKP Pratama Kepanjen dan juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut.
2. Penelitian  Kepustakaan (Library  Research) ,  yaitu  data  yang  dikumpulkan  dari  beberapa  buku dan literatur tentang perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
3. Mengkases Website yaitu  metode  ini  digunakan  untuk  mencari  situs-situs  yang  menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.
4. Wawancara  merupakan  suatu  cara  pengumpulan  data  dengan  sebuah  dialog  yang  dilakukan peneliti langsung kepada pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan (Arikunto, 2002). Penulis  dalam  penelitian  ini  mengadakan  wawancara  langsung  dengan  petugas  pajak  di    KPP Pratama Kepanjen.Wawancara ini dilakukakan peneliti untuk  mendukung data  yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx

## G. Definisi Operasional Variabel
Menurut  Sugiyono  (2012)  menyatakan  bahwa  pengertian  dari  variabel  penelitian adalah : Variabel  penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti  untuk  dipelajari  sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal  tersebut,  kemudian  ditarik kesimpulanya
1. Variabel Dependen (Y)
Variabel  dependen  merupakan  variabel  yang  dipengaruhi  atau  menjadi  akibat,  karena  adanya variabel  bebas  (Sugiyono,  2007).  Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Diukur dengan mengguanakan skala Likert. Skala  pengukuran  lekert  merupakan  kesepakatan  yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk menentukan  panjang  pendeknya  interval  yang  ada  dalam  alat  ukur  (Sugiyono,  2007).  Skala pengukuran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  skala  likert. Perinciannya adalah 5 sebagai berikut: Skor 5 = Sangat  Setuju (SS) Skor 4 = Setuju (S) Skor 3 = Ragu-ragu (RG) Skor 2 = Tidak Setuju (TS) Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

## 2. Variabel Independen (X)
Variabel  Independen  merupakan  variabel  yang  memepengaruhi  atau  yang  menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2007). Variabel independen dalam  penelitian  ini  adalah  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  dan  Kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.    Skala  pengukuran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan skala likert. Perinciannya adalah 5 sebagai berikut: Skor 5 = Sangat  Setuju (SS) Skor 4 = Setuju (S) Skor 3 = Ragu-ragu (RG) Skor 2 = Tidak Setuju (TS) Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

## H. Uji Validitas
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  mengunakan  analisis  item  yang  mengkorelasi  skor  tiap butir. Jika ada salah satu item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2011) yang harus dipenuhi  yaitu  harus  memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Jika r ≥ 0,30. Maka item-item pertanyaan dari kuisioner adalah valid.
2. Jika r ≤ 0,30. Maka item-item pertanyaan dari kuisioner adalah tidak valid.

## I. Validitas
Indikator  pengukuran  reabilitas  menurut  (Sekaran,  2000)  yang  membagi  tingkatan reabilitas  dengan kriteria sebagai berikut : Jika alpha atau r hitung  : 0,08-1,0 : Reabilitas baik
0,6-0,799   : Reabilitas diterima
Kurang dari 0,6    : Reabilitas kurang baik
Untuk  menguji  reliabilitas  atau  keandalan  alat  ukur  atau  instrument  dalam  penelitian  ini digunakan  koefisien Alpha  Cronbach (α).  Kriteria  yang  digunakan  adalah  suatu  konstruk  atau variabel  dikatakan  reliabel  jika  memberikan  nilai Cronbach  Alpha >  0,60  (Ghozali,  2009).  Dalam penelitian ini menggunakan teknik formula Cronbach Alpha dengan SPSS 16.

## J. Teknis Analisis Data.
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. formula dari model regresi berganda tersebut adalah :
Y= α + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + e
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
Keterangan :
Y : Ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi
α : Konstanta b : Koefisien Regresi X 1 : Sanksi perpajakan X 2 : Kesadaran wajib pajak X 3 : Kepatuhan Wajib Pajak
e
: Tingkat kesalahan atau tingkat gangguan
K. Uji Hipotesis
1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Uji  ini  berfungsi  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  secara  parsial  terhadap  variabel terukat. Menurut Sugiyono (2005), uji t digunakan untuk mengetahui masing- Uji Hipotesis masing variabel  bebas  secara  parsial  terhadap  variabel  terikat,  menggunakan  uji  masing-masing  koefisien regresi  variabel  bebas  guna  menunjukkan  pengaruh  tiap  variabel    bebas  apakah  mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Variabel bebas (X) yaitu sanksi perpajakan, kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak    untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  Variabel  terikat (Y), yaitu ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KKP Pratama Kepanjen.
Uji  ini  dapat  dilakukan  dengan  membandingkan  t  hitung  dengan  t  tabel  atau  dengan  melihat kolom signifikansi <0.05 pada masing-masing t hitung.Jika signifikansi <0.05 (5%) maka hipotesis diterima  dan  secara  parsial  variabel  bebas  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  terikat, begitu juga sebaliknya.
2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)
Uji  F  ini  digunakan  secara  simultan  /  keseluruhan  untuk  menguji  seberapa  besar  pengaruh variabel bebas (X), yaitu sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap variabel terikat (Y), yaitu ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.
a. Jika F hitung > Ftabel dengan signifikansi F dibawah 0,05, dengan membandingkan nilai F hitung > F tabel maka hipotesiss diterima atau berpengaruh signifikan.
b. Dengan  membandingkan  nilai  F  hitung  dengan  F  tabel,  F  hitung  <  F  tabel,  maka  hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh signifikan.

## L. Uji Asumsi Klasik
Menurut Imam Ghozali (2011) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi korelasi di antara variabel independen.
a. Uji Multikolineritas
Multikolineritas   dapat dilihat dari nilai tolerance dan  lawannya , variance inflation factor (VIF).  Kedua  ukuran  ini  menunjukan  setiap  variabel  independen  manakah  yang  dijelaskan  oleh variabel  independen  lainnya. Tolerance mengukur  variabilitas  variabel  independen  yang  terpilih yang  tidak  dijelaskan  oleh  variabel  independen  lainnya.  Jadi  nilai tolerance yang  rendah  sama dengan  nilai  VIF  tinggi  (karena  VIF  =  1/Tolerance).  Nilai cutoff yang  umum  dipakai  untuk menunjukan adanya multikolineritas adalah nilai Tolerance ≤ 10 atau sama dengan nilai VIF ≥10.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain,  jika variance dari
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
residual  satu  pengamatan  kepengamatan  lain  berbeda  maka  disebut  heteroskedastisitas  (Imam Ghozali, 2011).
Deteksi dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dalam grafik dimana sumbu X dan Y telah diproduksi. Dasar pengambilan keputusan adalah:
1. Jika  titIk-titik  yang  ada  membentuk  suatu  pola  tertentu  yang  teratur  seperti  gelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika titk-titik ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## c. Uji Normalitas
Uji  normalitas  adalah  uji  untuk  mengetahui  apakah  data  empirik  yang  didapatkan  dari lapangan  itu  sesuai  dengan  distribusi  teoritik  tertentu.Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji  normalitas  ini  ada  2  cara  untuk  mendeteksi  apakah  residual  berdistribusi  normal  atau  tidak, yaitu  dengan  analisis  grafik  dan  uji  statistik  (Ghozali,  2009).  Alat  uji  yang  digunakan  adalah dengan  analisis  grafik  histogram,  grafik normalprobability  plot dan  uji  statistik  dengan Kolmogorov-Smirnov  Z  (1-Sample  KS). Dasar  pengambilan  keputusan  dengan  analisis  grafik normal probability plot adalah (Ghozali, 2009) :
1) Jika  titik  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis  diagonal,  maka  model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2) Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Dasar  pengambilan  keputusan  uji  statistik  dengan Kolmogorov-Smirnov  Z(1-Sample  K-S) adalah (Ghozali, 2009):
a) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
b) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

## HASIL PENELITIAN

## A. Deskripsi Data
Deskripsi  responden  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh gambaran  tentang  karakteristik  responden.  Responden  dalam  penelitian  ini  sebanyak  398  WP  OP dimana  pemilihan  responden  menggunkan  teknik sampling    purposive karena  peneliti  hanya melakukan penelitian pada  wajib orang pribadi  dengan  kriteria tertentu,  yakni  wajib pajak orang pribadi  yang  sudah  memiliki  NPWP  selama  1  tahun  berjalan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kepanjen  dan  wajib  pajak  orang  pribadi  tersebut  sudah  menghitung,  membayar  dan  melaporkan SPT tahunannya sesuai dengan kewajiban perpajakannya di tahun 2015.
1 Analisis Hasil Penelitian
a. Uji Validitas
Uji  validitas  ini  dikatakan  valid    karena  memenuhi  kriteria    r  ≥  0,30  dan  dapat diteliti untuk selanjutnya.
Tabel 1.3 Hasil Uji Validitas Variabel Item Nilai Korelasi Keterangan Sanksi Perpajakan (X3) X.1.1 0,526 Valid X.1.2 0,689 Valid X.1.3 0,550 Valid X.1.4 0,856 Valid X.1.5 0,515 Valid
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
Kesadaran Wajib Pajak (X2) X.2.1 0,408 Valid X.2.2 0,581 Valid X.2.3 0,453 Valid X.2.4 0,572 Valid X.2.5 0,501 Valid X.2.6 0,612 Valid X.2.7 0,531 Valid Kepatuhan Wajib Pajak (X3) X.3.1 0,504 Valid X.3.2 0,590 Valid X.3.3 0,609 Valid X.3.4 0,666 Valid X.3.5 0,629 Valid X.3.6 0,542 Valid Ketepatan Pelaporan SPT WP.OP (Y) Y.1 0,751 Valid Y.2 0,759 Valid Y3 0,761 Valid Sumber : Data primer, di olah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016 b. Uji Rehabilitas Tabel 1.4 Hasil Uji Reabilitas Variabel Alpa Crombach Keterangan Sanksi Perpajakan (X1) 0,658 Reliabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) 0,667 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak(X3) 0,734 Reliabel Ketepatan Pelaporan SPT WP OP (Y) 0,812 Reliabel
Sumber : Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPPS 16, 2016
Dapat  diketahui  pada  tabel  1.4    nilai Alpa  Crombach untuk  semua  variabel  lebih  darai  0,6.  Jadi semua  butir  kuisioner  dinyatakan  reliabel  dan  dinyatakan  baik  serta  layak  dipergunakan  sebagai  alat pengumpul data.

## B. Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx

## Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016
Dari gambar grafik 1.1, terlihat data menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal, hal ini berarti data distribusi normal. Dengan demikian regresi layak digunakan dalam penelitian.
a. Hasil Uji Multikolineritas
Tabel 1.5
Hasil Uji Multikolineritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 1.809 .285 6.348 .000 X1 .147 .064 .129 2.288 .023 .676 1.479 X2 .185 .063 .159 2.936 .004 .729 1.372 X3 .240 .059 .213 4.045 .000 .775 1.291
a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016
Berdasarkan  output  diketahui  bahwa  nilai  tolerance  X1  sebesar  0,676  lebih  kecil  dari  0,10. Nilai  tolerance  X2  lebih  kecil  0,729  lebih  kecil  dari  10.  Sedangkan  nilai  tolerance  X3  sebesar  0,775 lebih kecil dari 10. Jadi nilai tolerance semua variabel independen lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai VIF  X1 sebesar 1,479 lebih kecil dari 10. Nilai VIF X2 sebesar 1,372 lebih kecil dari 10. Sedangkan nilai  VIF  sebesar  1,775  lebih  kecil  dari  10.  Jadi  semua  variabel  independen  lebih  kecil  dari  10. Berdasarkan nilai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.
c. Hasil Uji Heteroskesdastisitas
Gambar 1.2

## Hasil Uji Heteroskesdastisitas
Berdasarkan  uji  heteroskedastisitas  pada  gambar  1.2  menunjukkan  bahwa  titik-titik  data menyebar  secara  acak  dan  tidak  membentuk  suatu  pola,  baik  di  atas  maupun  di  bawah  angka  0  pada sumbu  Y.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  dalam  penelitian  ini  tidak  mengalami  masalah heteroskedastisitas.
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
D. Pengujian Hipotesis
1. Hasil Uji Statisitik F
Tabel 1.7
Tabel Uji Statik F ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 9.904 3 3.301 24.359 .000 a Residual 53.400 394 .136 Total 63.305 397
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 b. Dependent Variable: Y Sumber: Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016
Hasil  uji  statistik  F  menghasilkan  F  hitung  sebesar  24,359.  Maka  diketahui  F  hitung 24,369>1,582  F  tabel  artinya  hipotesis  diterima.  signifikan  0,000.  Nilai  probabilitas  pengujian  yang lebih  kecil  dari  α  =  0,05.  Maka  model  regresi  menunjukkan  bahwa  secara  bersama-sama  (simultan) Sanksi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP (Y)
2. Hasil Uji Statistik t
Tabel 1.8 Hasil Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.809 .285 6.348 .000 X1 .147 .064 .129 2.288 .023 X2 .185 .063 .159 2.936 .004 X3 .240 .059 .213 4.045 .000 a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data primer, diolah oleh peneliti melalui SPSS 16, 2016
Hasil  uji  hipotesis  1  :  Penerapan  sanksi  perpajakan berpengaruh  signifikan  terhadap  Nilai Perusahaan
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  diperoleh  nilai  t  hitung  yaitu  sebesar  2,228  >  2,100    t tabel  dan  nilai  signifikansi  (Sig.)  0,023  <  0,05.  Maka  hahal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP. Hal ini berarti hipotesis 1 diterima.. Hasil  uji  hipotesis  2  :  Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  ketepatan pelaporan SPT WP OP
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  yang  diperoleh  dari  nilai  t  hitung  sebesar  2,936  >    2,100  t tabel dan nilai signifikansi (Sig.) 0,004 < 0,05. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi  Ketepatan Pelaporan SPT WP  OP. Hal ini berarti hipotesis 2 diterima.. Hasil  uji  hipotesis  3  :  Kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  ketepatan pelaporan SPT WP OP
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh dari nilai t hitung sebesar 4.045 > 2,100 t dan nilai  signifikansi  (Sig.)  0,00  <  0,05.  Maka  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa    kepatuhan  berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP. Hal ini berarti hipotesis 3 diterima.

## E. Analisis Regresi Linier Berganda
Rumus dari analisis regresi linier berganda:
Y=  α +  β1X1 +  β2X2 + β3X3 ε
Berdasarkan  dengan  data  yang  ada  pada  tabel coefficient dapat  diperoleh  persamaan  regresi sebagai berikut ini :
Y = 1,809 +0,147 X 1 + 0,185X 2 +0, 240X 3 Untuk lebih jelasnya hasil analisis regresi dapat diinterprestasikan sebagai berikut :
a. Nilai  Konstanta  (α)  model  persamaan  regresi  sebesar  1,809.  Jika  variabel  sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak  dianggap konstan  maka ketepatan pelaporan SPT WP OP sebesar 1,809  .
b. Koefisien  regresi  sanksi  perpajakan  (X1)  sebesar  0,147  menyatakan  bahwa  setiap penambahan Sanksi Perpajakan sebesar 1 maka akan meningkatkan ketepatan pelaporan SPT WP OP.
c. Koefisien  regresi  kesadaran  wajib  pajak  (X2)  sebesar  0,185  menyatakan  bahwa  setiap penambahan  kesadaran wajib pajak 1 akan meningkatkan ketepatan pelaporan SPT WP OP .
d. Koefisien regresi kepatuhan (X3) sebesar 0, 240 menyatakan bahwa setiap penambahan kepatuhan wajib pajak 1 maka akan meningkatkan ketepatan pelaporan SPT WP OP .

## PEMBAHASAN
1. Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan ( X1) terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
Berdasarkan  hasil  uji  parsial  penerapan  sanksi  perpajakan  terhadap  ketepatan  pelaporan  SPT  WP OP.  Pengujian  hipotesis  1  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  pengaruh  sanksi  perpajakan terhadap  ketepatan  pelaporan  SPT  WP  OP.  Hasil  dari  regresi  menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar 2,288  dari  t  tabel  2,100  dan  probabilitas  0,05  dengan  signifikansi  X1  adalah  0,023  Jadi  dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak  (X2) Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT WP OP (Y) Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,936 lebih besar dari t tabel 2,100 dan  nilai  probabilitas  0,05  dengan  signifikasi  X2  sebesar  0,004. Jadi  dapat  disimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.
3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT WP OP
Berdasarkan  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar  4,045  lebih  besar  dari  t tabel 2,100 dan nilai probabilitas  0,05 dengan signifikasi X3 0,000.  Kepatuhan berarti tunduk atau  patuh    pada  ajaran  atau  aturan.  Wajib  pajakyang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi jika WP OP patuh maka WP OP akan tepat waktu dalam melaporkan SPT.
4. Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Kesadaran  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.
Pengaruh  secara  simultan  atau  keseluruhan  variabel  indenpenden  (X)  terhadap  variabel dependen  (Y).  Pengaruh  penerapan    yaitu  pengaruh  sanksi  perpajakan  (X1),  kesadaran  wajib pajak  (X2)  dan  kepatuhan  wajib  pajak  (X3)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  ketepatan pelaporan SPT WP OP (Y). Pada tabel 4.2.4 Bahwa F hitung sebesar 24,359 lebih  besar dari F tabel  1,582  dan  nilai  probabilitas  0,05  dengan  signifikan  0.000.  Maka  model  regresi
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
menunjukkan  bahwa  bersama-sama  (simultan)  sanksi  perpajakan,  kesadaran  dan  kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifkan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Variabel Sanksi Perpajakan berpengruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.
2. Variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  ketepatan  pelaporan  SPT WP OP.
3. Variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  ketepatan  pelaporan  SPT WP OP.
4. Secara  simultan  Sanksi  Perpajakan  ,  Kesadaran  Wajib  Pajak    ,  Kepatuhan  Wajib  Pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.

## B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  ini  disarankan  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  dan  informasi  bagi  peneliti selanjutnya  tentang  perpajakan  kususnya  tentang  sanksi  perpajakan,  kesadaran  dan  kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT WP OP.
2. Bagi peneliti  selanjutnya disarankan  menggunakan  variabel lain selain  variabel  yang ada pada penelitian  ini  dan  perlu  mempertimbangkan  sampel  yang  lebih  luas.  Hal  ini  bertujuan  agar kesimpulan yang dihasilkan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas pula.
3. Bagi KPP Pratama Kepanjen hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, R, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya. Unpublished undergraduate thesis , Universitas Kristen Petra, Surabaya.
Arikunto, S, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Rineka Cipta, Jakarta.
Arikunto,  S.  2010. Prosedur  Penelitian  :  Suatu  Pendekatan  Praktik  (Edisi  Revisi). Cetakan  ke-14.  PT Rineka Cipta : Jakarta.
Devano,  Sony  dan  Siti  Kurnia  Rahayu,  2006, Perpajakan  :  Konsep,Teori  dan  Isu. Jakarta  :  Prenada Medio Grup.
Faisal, S. 2008. Format-format Penelitian Sosial . Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers.
Ghizali,  Imam,  2009, Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS ,  Edisi.Keempat,  Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
Ghozali,  Imam,  2011, Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  19  (edisi  kelima)., Universitas Diponegoro, Semarang.
Handayani,  I  G,  A,  Ayu  Ngr  Adhi,  2009,  Pengaruh  Tanggung  Jawab  Moral  dan  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Badan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Denpasar Barat, Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Husein Umar, 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat
Manik  Asri,  Wuri,  2009,  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Biaya  Kepatuhan  Pajak,  dan  Kesadaran  Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA) ISSN : 2337-56xx. Volume:xx, Nomor:xx
Mardiasmo, 2011, Perpajakan , Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
Muliari,  N.K.  dan  P.E.  Setiawan,  2011,  Pengaruh  Persepsi  tentang  Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis . Vol. 6No. 1,  hal: 1-23
Nugroho, Agus, 2006, Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  terhadap  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  di  Kota  Semarang). Tesis Magister  Akuntansi  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Purwanto, Herry, 2010, Dasar – dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak , Erlangga, Jakarta.
Sekaran,  Uma  2000, Research  Methods  for  Mouth  Marketing  :  A  Skill  Building  Appoarch  Edisi  ke-3 , Jhon Willey & Sons, New York
Suardika, I Made Sadha. 2007. Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2 . Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Bisnis. Penerbit CV. Alfabeta, Bandung
Sugiyono, 2009, Statistika Untuk Penelitian , CV. Alfabeta, Bandung.
Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Penerbit  Alfabeta, Bandung.
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Penerbit Alfabeta, Bandung.
Susanto, Joko. 2011. Mencermati Kepatuhan Pajak.  http://www.suarakarya- online.com/news.html?id=275176 (9 November 2015)
Yadnyana,  I  Ketut,  2009, Pengaruh  Moral  dan  Sikap  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Koperasi di Kota Denpasar . Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. www.pajak.go.id