## MEMAKNAI POSISI PEMERINTAH DAERAH DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL: PARADIPLOMASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM PENYELENGGARAAN ERAU INTERNATIONAL FOLK ART FESTIVAL (EIFAF)

## Etha Pasan

## Abstrak
Paradiplomasi merupakan konsep yang relatif baru dalam studi Hubungan Internasional. konsep itu merujuk pada  praktek diplomasi  yang dilakukan  oleh aktor-aktor  non-negara (Pemerintah Pusat). Jika  sebelumnya diplomasi hanya bisa dilakukan oleh negara saja, dengan struktur dunia yang mengalami transformasi maka hal tersebut  tidak lagi  berlaku. Selayaknya diplomasi, maka paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara tersebut  bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka. Hal ini memungkinkan terjadinya  kondisi dimana  kepentingan aktor-aktor baru tersebut  bertentangan dengan kepentingan negara.
Penelitian ini mengambil studi kasus penyelenggaraan Erau International Folk Art  Festival (EIFAF) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang ingin dilihat adalah, apa kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF? Apakah ada pertentangan kepentingan antara  Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah    Pusat?    Serta bagaimana    implementasi paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara?  Untuk memahami permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan  beberapa  konsep  yang terkait seperti  konsep globalisasi, desentralisasi, nation branding dan tentunya konsep paradiplomasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
penyelenggaraan EIFAF terbagi menjadi dua yakni kepentingan ekonomi dan kepentingan kultural. Dan Implementasi dari paradiplomasi  Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dijalankan dalam tiga bentuk yakni  sebagai sponsor, koordinator dan komunikator.
Kata Kunci: Paradiplomasi, Globalisasi, Desentralisasi, EIFAF

## Pendahuluan
Studi Hubungan  Internasional  mengalami  perubahan yang sangat signifikan pasca berakhirnya Perang Dingin antara Amerika  Serikat  dengan  Uni Soviet  yang  telah  berlangsung selama setengah abad lamanya. Para  penstudi Hubungan Internasional dipaksa untuk memberikan perhatian yang lebih besar  pada  isu-isu  non  tradisional  seperti  konflik  militer  dan semua unsur dari isu keamanan lainnya, dan beralih kepada isu-isu  seperti  demokratisasi,  kultur,  lingkungan  hidup,  Hak Asasi Manusia, bahkan pada isu terkait dengan desentralisasi dalam  suatu  negara  (White  et.al  1997).  Selain  itu  dinamika hubungan  internasional  kontemporer juga  ditandai  dengan munculnya aktor-aktor non-negara yang memiliki kepentingan- kepentingan yang berbeda serta keterkaitannya dengan isu-isu baru yang menjadi unsur pembentuk maupun sasaran proyeksi kepentingan aktor-aktor tersebut.
Dalam
diskursus
Hubungan Internasional, bertambahnya aktor serta isu yang diperhatikan bukan hanya berdampak  pada kuantitas  atau  jumlahnya  saja.  Jauh  lebih penting  dari  hal  tersebut  adalah  pergeseran  asumsi  dasar Hubungan Internasional yang berpusat pada negara beserta unsurnya  yang  penting  seperti  kedaulatan ( sovereignty )  dan otoritas ( authority ). Apakah  keterlibatan  mereka  dalam hubungan  iinternasional  memang “melemahkan”  negara ataukah  sebaliknya,  mereka  bertindak sebagai  representasi dari kepentingan negara yang lebih luas.
Dalam konteks Indonesia, salah satu bagian dari unsur sub-negara  yang  kemudian  mengalami  transformasi  masif dalam hal kapabilitasnya adalah Provinsi serta Kabupaten/Kota.  Salah  satu  daerah  yang  mengalami transformasi tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Setelah digulirkannya era otonomi daerah,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  terangkat  statusnya menjadi kabupaten terkaya di Indonesia dengan hasil migasnya yang  melimpah.  Dengan  kapabilitas  yang  bertambah  besar, Kabupaten  Kutai  Kartanegara  melakukan  serangkaian kebijakan  yang  sebelumnya  belum  pernah  terlaksana,  salah satunya di bidang budaya yakni menyandingkan upacara adat Erau dengan festival internasional.
Acara  adat Erau sendiri adalah  warisan budaya dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing  Martadipura (Kesultanan yang berkuasa  di wilayah  Kutai Kartanegara  sebelum bergabung  dengan Indonesia). Istilah Erau  terambil dari  kata “Eroh” dalam Bahasa Melayu Kutai yang bermakna ramai, riuh dan penuh sukacita (Disbudpar Kukar  2012). Seiring dengan arus  reformasi  dan desentralisasi  yang terjadi  di Indonesia di akhir dekade 90-an dan awal 2000, perhatian terhadap warisan budaya  manusia seperti  upacara  adat dan  sebagainya  pada skala global semakin diperkuat dengan adanya Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang dikeluarkan  oleh  UNESCO. Adapun  pengertian  dari Intengible Cultural  Heritage sebagaimana tercantum dalam pasal 2 konvensi tersebut adalah:
The  “intangible  cultural  heritage” means the  practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments,  objects, artefacts and  cultural  spaces associated therewith – that  communities, groups and, in some cases, individuals  recognize as part of their  cultural  heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from  generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in  response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity (UNESCO 2013).
Menariknya  perlindungan  terhadap  warisan  budaya  tak terlihat  dipicu  oleh adanya  globalisasi  yang  tidak  hanya berdampak pada semakin intensnya dialog antar manusia dan peradaban  namun  juga  berdampak  pada  fenomena  hilangnya warisan budaya khas yang tergerus oleh arus globalisasi. Oleh sebab  itu  salah  satu  semangat  dalam  konvensi ini  adalah penguatan indentitas lokal yang terefleksi dari warisan budaya mereka seperti suku Kutai dengan upacara adat Erau.
Internasionalisasi Erau  mulai  terjadi  sejak  tahun  2013 ketika  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  bekerjasama dengan International Council of Organization of Folklore Festivals and  Folk Arts atau CIOFF, sebuah lembaga konsultasi formal yang  ditunjuk  oleh  UNESCO  untuk  menjalankan  misi kebudayaan di dunia. Seiring dengan hal itu Pemerintah Kutai Kartanegara  menyandingkan  upacara  adat  Erau  ini  dengan International Folk Art Festival sehingga sejak tahun itu event ini secara resmi diberi nama Erau International Folk Art  Festival (EIFAF).  Langkah yang  diambil  oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara itu tentu saja menarik untuk diteliti dari
perspektif Hubungan Internasional  sebagaimana yang telah diuraikan  pada  bagian  sebelumnya.  Akan  lebih  menarik  lagi apabila dikaitkan dengan konsep Paradiplomasi. Paradiplomasi sendiri  merujuk  pada  perilaku  dan kapabilitas  aktor  sub- negara  untuk  mengakomodir  kepentingan spesifik  mereka (aktor sub-negara) dalam hubungan luar negeri (Mukti 2015).
Yang mengundang ketertarikan adalah ketika menelaah fenomena ini melalui sudut pandang Hubungan Internasional kontemporer  dimana  dimensi  yang  terkandung  dalam fenomena ini begitu kompleks mulai dari hubungan  Pusat- Daerah  (Hupusda)  khas  pembahasan dalam  literatur  tentang desentralisasi serta dikaitkan dengan kegiatan paradiplomasi oleh aktor sub-negara yang dipengaruhi oleh arus globalisasi.

## Kerangka Berpikir
Dalam tulisan ini ada beberapa konsep yang digunakan untuk  membantu  memahami  fenomena  ini  dengan  lebih  baik seperti  Paradiplomasi,  Desentralisasi,  Nation Branding, dan Globalisasi.
Pertama  adalah  konsep  Paradiplomasi  yang  merupakan singkatan dari parallel diplomacy , dimana kata “para” terambil dari kata dari bahasa Yunani yang berarti “di samping”, “dekat”, “bersebelahan”  atau “berdampingan”.  Oleh  karenanya  konsep tersebut berkaitan dengan diplomasi  yang dilakukan oleh aktor-sub-negara  yang  bisa  bertujuan untuk  mendukung, melengkapi, memperbaiki, menduplikasi bahkan menantang
atau melawan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Tavares 2016). Paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor sub- negara  sendiri  memiliki  tujuan  ekonomi, kultural  dan  politik (Kuznetsov 2015).
Kedua  adalah  konsep  globalisasi. Roland  Robertson mendefinisikan globalisasi sebagai compression of the world yang  diakibatkan oleh  meningkatnya saling  ketergantungan ( interdependece ) global (Robertson 2002). Globalisasi membawa dua  konsekuensi  yang  saling  berlawanan.  Disatu  sisi globalisasi  memang  mendorong  terjadinya  homogenitas, sinkronisasi,  intergrasi, kesatuan  dan  universalisme, di  lain sisi,  globalisasi  justru  memberi  peluang  untuk  semakin kuatnya  rasa lokalitas, heterogenitas, diferensiasi, perbedaan dan partikularisme (Bornman 2003; Ibrahim 2004).
Ketiga  adalah  konsep  Nation  Branding dimana Nadia Kaneva mendefinisikan nation-branding sebagai “…a compendium of discourses and practices aimed at reconstructing nationhood through marketing and branding paradigms. ” (Kaneva 2011). Nation branding bisa ditujukan kepada khalayak domestik maupun internasional. Selain itu, pada perkembangannya nation branding tidak hanya bisa dilakukan oleh  pemerintah pusat  saja  namun  juga  bisa  dilakukan  oleh pemerintah daerah yang kemudian mendukung  program pemerintah  pusat. Keterlibatan  pemerintah  daerah  disini bisa dikategorikan menjadi tiga yakni, sebagai sponsor, koordinator dan komunikator. Bertindak sebagai sponsor berarti
menyediakan  semua  yang dibutuhkan,  terutama  pendanaan dan  fasilitas  pendukung.  Kemudian  koordinator  adalah  peran yang  menghubungkan  pihak-pihak  yang  terkait  untuk kelancaran program, dan komunikator adalah penyamai pesan- pesan yang ingin ditampilkan dalam kegiatan (Wang 2005).
Terkahir  adalah konsep  desentralisasi. Hoessein menegaskan  bahwa  desentralisasi merupakan  realisasi pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh Pemerintah Pusat. Secara prosedural, desentralisasi berawal dari pembentukan daerah otonom yang ditetapkan  melalui  undang-undang  dan  diikuti  penyerahan wewenang  tertentu  oleh  Pemerintah Pusat (Hoessein  2001). Konsep  Desentralisasi  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam suatu Negara.

## Pembahasan
Dalam  literatur  ilmu  Hubungan Internasional,  dikenal satu konsep yang  disebut “Paradiplomasi”, secara singkat konsep  tersebut  merujuk  pada  aktifitas  yang  dilakukan  oleh aktor sub-state dalam  fora  internasional  yang  bisa  memiliki tujuan  politik, ekonomi  maupun  kultural. EIFAF  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki  kepentingan  ekonomi  dan  kultural  meskipun  pada akhirnya  kepentingan  kultural lebih dominan.  Kepentingan tersebut kemudian diproyeksikan pada tiga level analisis yang berbeda yakni level: 1) Internasional; 2) Nasional; dan 3) Lokal.
Meskipun  demikian  pada  prakteknya  ketiga  level  analisis tersebut  hanya terdapat  pada  abstraksi  akademis  yang dilakukan  untuk  mempermudah  pemahaman  terhadap  kasus ini.  Pada  gilirannya  ketiga  level  analisis  tersebut  saling berkaitan satu sama lain sehingga satu kepentingan yang sama bisa didapati berada pada lebih dari satu level analisis.

## 1. Internasional
Internasionalisasi upacara adat Erau suku Kutai kepada masyarakat internasional merupakan strategi yang diambil oleh Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  untuk  mencapai setidaknya tiga hal: 1) memperkenalkan kebudayaan asli Kutai Kartanegara kepada masyarakat internasional, 2) mengedukasi masyarakat  Kutai  Kartanegara  tentang  kebudayaan  yang serupa  di  luar  negeri, dan  3)  melestarikan  kebudayaan  asli Kutai  Kartanegara  dengan  “menaikkan”  levelnya  ke  taraf internasional.
Selain itu, penyelenggaraan EIFAF ini juga selaras dengan misi UNESCO yang bertujuan  untuk melestarikan warisan budaya non-benda yang kemudian dituangkan dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage . Kebudayaan non-benda atau intangible  cultural heritage merupakan    praktek, perwakilan,    ekpresi, pengetahuan, kemampuan yang dikenali oleh suatu komunitas, kelompok atau individu sebagai warisan budayanya, yang pada akhirnya kesemua itu merupakan elemen pembentuk identitas dari suatu komunitas atau kelompok tersebut.
Sebagaimana  tesis  mengenai  globalisasi  yang  lazim dikenal dalam Ilmu  Hubungan Internasional maupun Ilmu Sosial  secara  general,  globalisasi  bekerja  dalam  dua  arah; ia bisa berupa daya kekuatan untuk proses homogenisasi, dan ia pun bisa menjadi faktor pendorong fragmentasi. Dalam kasus ini, globalisasi dengan kebudayaan populernya justru membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mencari jati diri atau identitas  asli mereka ketika  dihadapkan pada arus homogenisasi  yang  melanda  seluruh  dunia.  Dengan disandingkannya  Erau  dengan  festival  internasional  maka identitas suku Kutai bisa dikenal oleh masyarakat internasional dan  juga  masyarakat  Kutai  Kartanegara  sendiri.  Hal ini merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang  ingin  memastikan  bahwa  atensi  atau  perhatian masyarakat  lokal  terhadap  budayanya harus  selalu  dipupuk, salah  satunya  adalah  menyandingkannya  dengan  festival internasional yang pada umumnya  lebih diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan domestik lainnya.

## 2. Nasional
Penyelenggaraan EIFAF berlangsung di era desentralisasi dan otonomi daerah yang merupakan buah hasil reformasi yang menandai transisi rezim Order Baru ke Orde Reformasi seperti yang kita rasakan  pada saat ini. Ada  satu hal yang paling menonjol dari desentralisasi dan otonomi daerah, yakni bahwa masing-masing daerah di Indonesia diberi ruang untuk saling bersaing  satu  sama  lain  untuk  mencapai  kepentingannya, seperti bersaing dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan
erat  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah yang  merupakan  salah satu sumber pendanaan  bagi program pembangunan  daerah tersebut.  Salah satu  bentuk  persaingan  tersebut  adalah kompetisi  yang  dilakukan  oleh  daerah-daerah  di Indonesia untuk  mempromosikan  pariwisatanya  yang  kemudian diharapkan berimbas pada meningkatnya kunjungan wisata ke daerah mereka.
Meskipun  daerah-daerah  dalam  era  desentralisasi  dan otonomi daerah ini  dimungkinkan untuk saling berkompetisi, namun pergeseran kapabilitas tersebut tidak lantas membuat peran pemerintah  pusat menjadi tidak berarti. Setidaknya dalam  kasus  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  pemeritah pusat  tetap  memegang  peranan  penting  dalam  menentukan rules of the game dan dalam beberapa hal menjadi aktor yang bertindak  sebagai  wasit  atau  pihak  yang  mengatur  jalannya kompetisi.
Oleh  sebab  itu,  kebijakan  daerah-daerah  dalam  hal  ini selain  bersaing  satu  sama  lain  untuk  meingkatkan  sektor pariwisata andalan  mereka  namun  juga  memastikan  bahwa program-program  yang  telah  mereka  rencanakan  serta selenggarakan  selaras  dengan  kepentingan  dari  pemerintah pusat, dalam hal ini, kepentingan Indonesia secara umum.
Program Erau International  Folk Art  Festival (EIFAF) didesain oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai program yang mendukung visi dan  misi pemerintah pusat dalam sektor kepariwisataan khusunya  yang termuat dalam program Wonderful Indonesia serta Pesona Indonesia . Kedua
program tersebut  memang betujuan untuk meningkatkan kungjungan  wisata  ke Indonesia  secara  umum  dan  dalam program tersebut, tidak semua destinasi wisata bisa masuk ke dalam Kalender Event Pariwisata Nasional – suatu dokumen yang memuat informasi tentang destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia.
Dalam  Kalender  Event  Pariwisata  Nasional  tahun  2017 tersebut, Erau International Folk Art Festival (EIFAF) masuk menjadi  destinasi  wisata  unggulan  Indonesia  di  Provinsi Kalimantan Timur bersama Festival Kemilau Seni  Budaya Benua Etam dan Festival Mahakam Samarinda . Tentu saja dari sekian banyak festival maupun acara serupa yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur, tidak semua festival tersebut bisa atau  layak  di endorse atau  dipromosikan  oleh pemerintah pusat.  Disinilah  maksud  dari  pernyataan  sebelumnya  bahwa pemerintah  pusat dalam  era  desentralisasi serta  otonomi daerah yang memungkinkan  persaingan dan kompetisi antar daerah-daerah  bisa  memainkan  peran  sebagai  wasit dan menilai  apakah  program yang  dimiliki  oleh  daerah-daerah tersebut layak atau masuk dalam kategori yang bisa di support oleh pemerintah pusat.
Keselarasan  kepentingan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara dengan  Pemerintah  Pusat  menunjukkan  bahwa  dalam  bisang pariwisata ini, tidak ada konflik yang muncul antara aktor sub- state dan  aktor negara  (pusat). Meskipun  dalam  rezim desentralisasi  dan  otonomi  daerah  hal  itu  dimungkinkan, namun dalam kasus ini yang terjadi adalah keselarasan serta
harmonisasi  antara  kedua  kepentingan  yang  saling mendukung.  dukungan  tersebut terakumulasi  untuk membentuk citra negara atau nation branding yang khas dari Indonesia.
3. Lokal
Selain  diproyeksikan  pada  tingkatan  intenasional  dan nasional penyelenggaraan Erau International Folk Art  Festival (EIFAF)  oleh  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  ini  juga  memiliki kepentingan  yang berdimensi  lokal. Tentu  saja  seperti  yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kepentingan itu tidak bisa serta merta kita batasi hanya pada satu level tertentu saja dan beranggapan bahwa hal tersebut tidak  ada kaitannya dengan tingkatan  yang  lainnya,  yang  terjadi  justru  sebaliknya  bahwa kepentingan-kepentingan  yang  diproyeksikan  pada  tingkatan berbeda tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain.
Tujuan berdimensi lokal yang pertama  adalah menjaga tradisi  lokal.  penyelenggaraan  EIFAF  ini  dimaksudkan  salah satunya  adalah  untuk  melestarikan kebudayaan  asli Kutai yang semakin tergerus oleh budaya pop akibat arus globalisasi. Jika  pada bagian  sebelumnya  telah  disinggung  tentang bagaimana program pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini  berkorelasi  dengan  misi  UNESCO yang  bertujuan  untuk melestarikan  warisan  budaya  non-benda  yang  kemudian dituangkan dalam Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage , maka bisa dilihat bahwa
kepentingan yang sama tetap dipertahankan hanya saja implementasinya berada pada tataran lokal.
Logikanya  sederhana.  Di  tengah  gempuran  arus globalisasi  yang membawa  efek homogenisasi,  maka kebudayaan-kebudayaan yang unik di seluruh dunia termasuk yang  dimilik  oleh suku  Kutai,  akan lambat  laun  hilang dan tidak  dipraktekkan  lagi  oleh  masyarakat  setempat.  Untuk  itu perlu perlakukan khusus, semacam intervensi dari pemerintah setempat  untuk  menjaga  tradisi-tradisi  lokal  ini  karena keterkaitannya  yang  erat  dengan  identitas komunitas.  Oleh sebab  itu  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah memastikan bahwa penyelenggaraan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) ini untuk masuk dalam program rutin tahunan yang dilaksanakan.
Penyandingan  upacara  adat  Erau  sebagai  acara  ritual suku  Kutai  dengan festival  bertaraf  internasional  merupakan strategi yang  ditempuh  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  untuk  memastikan  bahwa  upacara  adat  yang semakin  lama  semakin  dilupakan  ini mendapatkan  perhatian dari  masyarakat  setempat  dan  juga  peliputan  dari  media internasional. Dengan demikian strategi ini berjalan dua arah: ditujukan  kepada masyarakat setempat,  terutama  generasi muda yang wawasan terhadap akar  budaya lokal mereka sendiri  masih  rendah,  dan  juga  masyarakat  internasional, terutama  para  delegasi  kesenian  yang tampil  dalam  festival tersebut untuk  membentuk  citra yang  kuat  sehingga harapannya mereka jika berpikir tentang Erau akan selalu
mengasosiasikannya  dengan  suku Kutai. Hal tersebut dilakukan  untuk  menjaga  identitas  suku  Kutai  yang  semakin lama  semakin  kabur,  bukan  hanya  oleh  proses  globalisasi  di tingkat internasional  namun  juga  proses nation-building di lingkup domestik.
Tujuan yang kedua adalah misi edukasi.
Penyelenggaraan Erau Intenational Folk Art Festival (EIFAF) ini juga sekaligus merupakan medium untuk membuka wawasan masyarakat  setempat  mengenai kebudayaan  dan  tradisi  yang serupa di seluruh dunia. Yang ingin ditonjolkan adalah bahwa terdapat kebudayaan-kebudayaan yang sangat unik di semua tempat  dan  komunitas  yang  ada  di  dunia  ini,  dan  keunikan tersebut  berkorelasi  pada  pembentukan  identitas  mereka sebagai satu kesatuan  komunitas. Dan dalam era globalisasi yang serba homogen ini, maka kebudayaan-kebudayaan yang unik tersebut terancam kelestariannya. Untuk itu misi  ini selaras dengan misi untuk menjaga tradisi serta identitas loka yang kemudian bersimbiosis secara positif dengan para delegasi dari  negara  lain. Terdapat  perubahan  pola  berfikir di masyarakat  setempat  terutama  generasi  mudanya. Pada awalnya  mereka tidak  mengetahui  tentang  keberadaan beberapa  negara  yang  tampil  pada  EIFAF,  namun  ketika mereka  menyaksikan  delegasi  kesenian  dari  negara-negara tersebut  tampil  maka  mereka  mengetahui  dan  ingin belajar lebih lanjut mengenai negara tersebut  seperti negara Latvia, Slovakia dan lain sebagainya.
Tujuan  ketiga  adalah untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi.  Pada  tahun  2011,  terjadi musibah  besar  yang melanda  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  yakni  peristiwa runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara yang menghubungkan Kecamatan  Tenggarong  sebagai  pusat pemerintahan  dengan Kecamatan Tenggarong Seberang, selain itu jembatan itu juga merupakan akses untuk menuju Samarinda (ibukota provinsi) dan  sebaliknya,  sehingga  posisinya  sangat  vital  dalam mendukung  arus  trasnportasi  manusia  maupun  barang  dan jasa.  Ketika  itu,  situasi  di  kota Tenggarong  sangat  sunyi dan praktis  tidak  banyak  yang  berkunjung  kesana  diakibatkan akses yang sulit.
Ditengah  situasi  yang  tidak  menguntungkan  tersebut, Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  berinisiatif  untuk menyelenggarakan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) yang  bertujuan sebagai  pemicu ( trigger )  orang  untuk berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasilnya sangat mengejutkan. Menurut  keterangan yang  disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat bahwa  pada  tahun 2013,  tahun  dimana  EIFAF  pertama  kali diselenggarakan  terdapat  sekitar  400.000  wisatawan  yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Angka ini naik di tahun  berikutnya hingga  mencapai  700.000  wisatawan pada tahun 2014. Jumlah kunjungan terus bertambah pada tahun 2015 yang mencatat kunjungan wisatawan sebanyak 1.3 juta pengunjung dan pada tahun 2016 angka tersebut menyentuh angka 1.9 juta pengunjung.
Selain  itu  efek yang  paling  terasa  juga  adalah menggeliatnya  perekonomian lokal  terutama  pada  industri perhotelan, kuliner, dan para pedagang kecil. Penyelenggaraan EIFAF yang menyedot ratusan ribu pengunjung  membuat perputaran  uang  yang  ada di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara menjadi semakin besar. Hal ini tentu merupakan potensi yang bisa  mendorong sektor  perekonomian  daerah  dan  juga masyarakat setempat yang memiliki usaha-usaha kecil seperti pedagang minuman, mainan, souvenir dan lain-lain.
Itulah  paparan mengenai  kepantingan  Pemerintah Kabupaten  Kutai Kartanega  dalam  menyelenggarakan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) yang bisa kita pecah dalam tiga sasaran proyeksi yakni: 1) internasional; 2) nasional; dan 3) lokal. Meskipun terdapat tiga sasaran proyeksi, namun pada  intinya  kepentingan  Kabupeten  Kutai  Kartanegara tersebut memiliki  keterkaitan yang erat satu sama lain. Keterkaitan  tersebut  terletak  pada  dimensi  ekonomi  dan kultural  yang  mewarnai  kepentingan  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dalam  penyelenggaraan  EIFAF  ini.  Meskipun terproyeksikan dalam tiga level yang berbeda, namun inti dari kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada dimensi ekonomi dan kultural.
Lantas bagaimana dengan implementasi dari paradiplomasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten Kutai  Kartanegara  sendiri?  Ada  beberapa hal  yang  menarik sesuai  dengan  temuan  di  lapangan  yang  berkorelasi  dengan konsep-konsep yang digunakana dalam penelitian ini seperti
konsep desentralisasi dan globalisasi yang kemudian mengkonfirmasi asumsi awal yang telah dibangun.
Dalam implementasinya, Pemerintah  Kabupaten  Kutai Kartanegara  menjalankan  strategi  paradiplomasi  dan nation branding mereka dalam tiga peran yakni sebagai sponsor, koordinator dan komunikator. Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Kutai  Kartanegara  tidak  sendirian  dalam menjalankan  peran  tersebut  dan  dalam  beberapa  tahapan didukung oleh pihak-pihak lain yang terkait.
Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  berperan sebagai sponsor dalam penyelenggaraan Erau International Folk Art Festival (EIFAF) dengan menyediakan anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung  yang diperlukan dalam penyelenggaraan  festival  tersebut.  Karena  Pemerintah Kabupaten  Kutai Kartanegara  bekerjasama  langsung  dengan CIOFF Internasional, maka berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati, Pemerintah Kabupaten Kutai  Kartanegara  harus  menyediakan  anggaran  yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan festival tersebut. Selain itu Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara juga  wajib menanggung  semua akomodasi dan kebutuhan  para delegasi kesenian  dari  luar  negeri  yang  diundang  oleh  CIOFF Internasional untuk  berpartisipasi dalam EIFAF. Akomodasi dan transportasi yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hanya dalam biaya perjalanan delegasi dari Jakarta – Tenggarong  dan Tenggarong – Jakarta.  Sedangkan biaya perjalanan delegasi dari negara asalnya ke Indonesia
ditanggung oleh masing-masing delegasi. Adapun delegasi yang datang dari domestik datang dengan biaya mereka sendiri dan menanggung  biaya  akomodasi  serta transportasi  masing- masing.
Selain berperan sebagai sponsor, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  juga berperan sebagai koordinator yang menghubungkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan  festival. Meski  demikian  seperti  peran  yang dijalankan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten  Kutai Kartanegara tidak menjalan peran  sebagai koordinator sendirian ada CIOFF International yang turut berperan sebagai koordinator  dalam  membantu  Pemerintah  Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam  penyelelnggaraannya,  tentu saja  festival  ini melibatkan banyak sekali pihak-pihak yang turut berpartisipasi.  Untuk  urusan  delegasi  dari  luar  negeri, Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  CIOFF Internasional telah  melakukan kerjasama yang pada intinya mewajibkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak penyelenggara untuk memberikan keterangan mengenai dana  yang  tersedia.  Setelah  tercapai kesepakatan  mengenai berapa  jumlah  anggaran  yang  tersedia  serta  berapa  jumlah delegasi yang bisa terakomodir, CIOFF Internasional kemudian menyebarkan  undangan  kepada  delegasi-delegasi kesenian di berbagai  negara  untuk  turut  berpartisipasi. Namun karena keterbatasan anggaran  yang ada, maka tidak semua delegasi bisa diterima untuk tampil dalam EIFAF sehingga tugas CIOFF
Internasional  kemudian  adalah  menyeleksi  delegasi-delegasi mana  yang  masuk dalam  kategori  yang  mereka  butuhkan dalam  EIFAF  ini  dan  kemudian  menyampaikan  kepada Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  berapa  jumlah delegasi yang datang beserta personil yang mereka bawa.
Peran  terakhir  yang  dijalankan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kutai Kartanegara  adalah  perannya  sebagai komunikator  yang menyampaikan  pesan-pesan  yang  ingin ditampilkan  dalam  penyelenggaraan  tersebut. Tentu  saja dengan  misi  untuk  mempromosikan  kebudayaan  khas  suku Kutai dan daerah  mereka, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  menjadi  aktor  yang  paling  depan  dalam mempromosikan festival ini kepada pihak-pihak lainnya.

## Penutup
Tulisan ini bertujuan untuk melihat  posisi aktor sub- state dalam perspektif Ilmu  Hubungan Internasional. signifikansi  dari  permasalahan  yang  diangkat  adalah  narasi tentang “melemah” nya negara-bangsa  ( nation-state ) sebagai aktor tradisional dalam studi HI yang kian lama kian tergerus otoritas  dan  perannya  sebagai  aktor  utama  dalam  hubungan internasional.  Globalisasi  yang  membawa  serta  arus demokratisasi  membawa  perubahan  bagi  struktur  interaksi dalam hubungan internasional yang selama ini dikenal. Selain itu  negara-negara di  dunia  semakin  banyak  yang  mendaposi kebijakan desentralisasi sebagai jalan untuk merundingkan
kepentingan politik antara pemerintah pusat dengan daerah dibawahnya.
Kedua hal tersebut membawa dampak trasformatif bagi struktur  hubungan  antar  aktor baik  dalam  hubungan internasional  maupun  politik  domestik.  Perubahan  yang signifikan  terdapat  pada  kapasitas  dan  kapabilitas  yang diperoleh  oleh  aktor sub-state yang  semakin  besar, misalnya dengan melakukan diplomasi dengan aktor internasional yang dikenal  dengan  konsep  paradiplomasi.  Besarnya  kapabilitas dan  kapasitas aktor sub-state ini dalam mencapai kepentingannya  masing-masing  kemudian  memungkinkan terjadinya conflict of interest antara aktor sub-state dan pemerintah pusat, meskipun hal tersebut tidak mesti terjadi.
Tulisan  ini mengambil  kasus  penyelenggaraan Erau International Folk Art  Festival (EIFAF) oleh Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara  sebagai  bentuk  paradiplomasi yang  dilakukan  oleh  pihak Pemerintah  Kabuapten  Kutai Kartanegara.  Yang  ingin  digali  dari  kasus  ini  adalah,  apa kepentingan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara menyelenggarakan  EIFAF?  Dan  apakah  dalam  beberapa hal kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut bertentangan  dengan  kepentingan  Pemerintah  Pusat?  Serta bagaimana  implementasi dari  paradiplomasi  yang  dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut?
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan, paradiplomasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan EIFAF bertujuan
untuk  mencapai kepentingan  ekonomi  dan  kultural.
Kepentingan  ekonomi  yang  ingin  dicapai  oleh  Pemerintah Kabupaten  Kutai  Kartanegara adalah  dampak  positif  dari terselenggaranya  festival  internasional  bagi  pelaku  ekonomi kecil maupun industri pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.  Sedangkan  kepentingan kultural  yang  dibawa adalah  pada  pelestarian  budaya  asli suku  Kutai  yang terus tergerus oleh budaya pop globalisasi.
Implementasi dari paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya dijalankan dengan  mengambil tiga peran sekaligus yakni sebagai  sebagai sponsor yang menyediakan  semua  yang  dibutuhkan,  terutama pendanaan dan  fasilitas  pendukung  bagi  penyelenggaraan  EIFAF. Kemudian  koordinator  yang  berperan  untuk  menghubungkan pihak-pihak yang terkait untuk kelancaran festival, dan sebagai komunikator  yang menyampai  pesan-pesan  yang  ingin ditampilkan  dalam kegiatan  yakni  pesan-pesan branding dari kebudayaan  khas suku  Kutai  yang  unik  serta  festival  yang bertaraf internasional.

## Daftar Pustaka
Adibowo, Rino dan  Sylvia Octa Putri.  2016. “Penerapan E- Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung”,
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Universitas Komputer Indonesia , Vol. 6 No. 2, Desember, hal.91-100
Aldecoa, Francisco dan Michael Keating. 2013. Paradiplomacy in  Action The Foreign  Relations of Subnational Governments , New York : Routledge
Bornman, Elinrea. Struggle of Identity in The Age of Globalization Searching for Anchors That  Hold , Department of Communication Science, University of South Africa
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuta Kartanegara, 2012. The Magic of    Erau , Pemda Kutai Kartanegara & Lionmag, Jakarta.
Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. 2017. Bahan Rapat Persiapan EIFAF 2017 , tidak dipublikasikan
Dinnie, Keith. 2008. Nation Branding Concepts, Issues, Practice , Burlington : Elsevier
Griffiths, Martin, Terry O’Callaghan dan Steven C. Roach. 2002. International Relations: The Key Concepts Second Edition , New York : Routledge
Hoessein,
Benyamin. 2001. Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah: Suatu Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari  Segi Ilmu
Administrasi Negara , Fisip UI, Jakarta
Kaneva, Nadia. 2011. “Nation Branding: Toward an Agenda for
Critical Research”, International Journal of Communication , Vol. 5, hal. 117-141
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 2016. Kalender
Event Pariwisata Nasional 2017
Kesultanan Kutai Kartanegara: Acara dan Upacara , http://www.kerajaannusantara.com/id/kutai- kartanegara/upacara diakses pada 24 Agustus 2017
Kurniadi, Bayu Dardias. 2012. Desentralisasi  Asimetris Di Indonesia ,  materi pada  seminar  di  LAN  Jatinangor, September,
Kuznetsov, Alexander S. 2015. Theory and Practice of Paradiplomacy  Subnational Goverments in International Affairs , New York : Routledge
Maksum, Irfan Ridwan. 2007. Desentralisasi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier: Suatu Studi Dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial dan Desentralisasi Fungsional di Kabupaten dan Kota Tegal-Jawa Tengah, di Kabupaten Jembrana-Bali, serta di Hulu Langkat Selangor-Malaysia , Disertasi Fisip UI
Mawardi, Oentarto Sindung. 2004. Mengagas Format Otonomi Daerah Masa Depan , Samitra Media Utama, Jakarta
Mukti, Takdir  Ali.  2015,  “Paradiplomasi:  Bangkitnya  Aktor Lokal di For a Internasional” , The POLITICS:  Jurrnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , Vol. 1, No. 1 Januari, hal.85-94
Mukti, Takdir  Ali.  2015.  “Paradiplomasi:  Bangkitnya  Aktor Lokal di For a Internasional” , The POLITICS:  Jurrnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , Vol. 1, No.
1 Januari, hal.85-9
Robertson, Roland. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture, London : Sage
Rondinelli,  Dennis  A.  1980.  “Government  Decentralization  in Comparative Perspective: Theory and Practice in
Developing Countries” , International Review
of
Administrative Sciences , Vol. 47
Sasaki, Masamichi. 2004. “Globalization and National Identity in Japan”, International  Journal of Japanese  Sociology , No.13
Suwandi, I Made. 2003. Format Otonomi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999
Tavares, Rodrigo. 2016. Paradiplomacy Cities and States as Global Players , New York : Oxford University Press
Turner,  Mark, dan  David  Hulme.  1997. Governance, Administration and Development: Making the State Work , London: Macmillan Press
UNESCO. 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
Wang,  Jian.  2005. “Localising  Public Diplomacy: The  Role of Sub-National  Actors  in  Nation  Branding”, Place Branding , Vol. 2, No. 1, hal. 32-42
White, Brian, Richard Little dan Michael Smith (eds). 1997. Issues in World Politics , London : Macmillan Press
Winarno, Budi. 2011. Isu-Isu Global Kontemporer, Yogyakarta : CAPS
Wolfer, Loreen. 2007. Real Research: Conducting and Evaluating Research in the Social Sciences , Boston : Pearson Education Inc.
Zamawi Ibrahim. 2004.
“Globalization and Global IdentityManaging  Ethnicity  and Cultural  Pluralism in Malaysia”, dalam Yoichiro   Sato   (ed),
Growth and
Governance in  Asia, Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies, 2004

## Wawancara
Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Dra. Sri Wahyuni, MPP pada tanggal 19 Oktober 2017 bertempat di Kantor Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.