## IMPLEMENTASI HKI PADA PRODUK UNGGULAN IKM SEKTOR MAKANAN DI KOTA MADIUN UNTUK BERSAING DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Farida Styaningrum 1) Indriyana Dwi Mustikarini 2)
Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun faridastyaningrum@unipma.ac.id 1) indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id 2)

## Abstract
Intellectual Property Rights (IPRs) on excellent product of Small and Medium Industry (SMI) food  sector  in  Madiun  can  encourage  business  development  and  provide  a  competitive advantage when entering in ASEAN or AEC free trade. This research aims to determine the implementation of IPRs by Industry Sector, Department of Manpower of Madiun on excellent product of SMI food sector, perception of SMI food sector perpetrator to IPRs, and obstacles faced in the implementation of IPRs on excellent product of food sector in Madiun to compete in  AEC.  The  approach  method  used  is  qualitative  descriptive.  The  results  showed  that  the Industry  Sector,  Manpower  Office  of  Madiun  in  implementing  IPRs  on  excellent  product  of SMI  food  sector  in  Madiun  to  compete  in  AEC  less  effectively.  SMI  in  the  food  sector  in Madiun assume that IPRs is not so important to compete in the MEA. The obstacles faced in the implementation of IPRs on excellent product of SMI food sector in Madiun to compete in AEC: SMI data of incomplete food sector, limited number of SMI food sector in registration of  IPRs,  socialization  of  IPRs  less  effective,  lack  of  understanding  of  perpetrator  SMI  on IPRs, and the lack of appreciation of SME actors against IPRs, lack of understanding of SMI actors concerning IPR, and lack of appreciation of SME actors against IPR.
Keywords: IPRs, excellent product of SMI, ASEAN Economic Community

## PENDAHULUAN
Hak  kekayaan  intelektual  (HKI) dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati  secara  ekonomis  hasil  dari suatu  kreativitas  intelektual.  Dalam  dunia usaha dan bisnis, HKI bisa menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan  berkompetitif  ketika  bermain di  pasar  yang  dibidik.  HKI  yang  dimiliki pelaku  usaha  diklasifikasikan  sebagai  aset tidak  berwujud  ( intangible  assets )  yang
dapat  dijadikan  faktor  pendorong  dalam mengembangkan usaha. Kekayaan intelektual  yang  dapat  didaftarkan  HKI yaitu  hasil  olah  pikir  atau  kreasi  manusia yang  pada  akhirnya  menghasilkan  suatu produk  atau  proses  yang  berguna  bagi manusia. HKI bagi pelaku usaha dan bisnis dapat  dijadikan  sebagai  pemicu  untuk memunculkan  berbagai  inovasi  baru  bagi perusahaan  yang  pada  akhirnya  dapat
menguntungkan  masyarakat  dan  pemilik usaha itu sendiri.
Dalam  menghadapi  perdagangan bebas di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),  pelaku  usaha  dituntut  untuk menghasilkan  produk  inovasi  dengan kreativitas  yang  dimiliki  sehingga  mampu meningkatkan keunggulan kompetitif.
Produk yang mampu mencapai keunggulan kompetitif  memberi  kontribusi  signifikan pada  pertumbuhan  ekonomi  daerah  serta nasional  dan  kesejahteraan  masyarakat. Perlindungan  HKI  yang  dimiliki  para pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri, mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan terciptanya lapangan kerja baru.
Industri  Kecil  dan  Menengah (IKM)  mengambil  peran  penting  dalam penguatan struktur industri nasional. Pengembangan  IKM  dijadikan  sebagai upaya  dalam  pengentasan  kemiskinan melalui  kesempatan  perluasan  lapangan kerja,  serta  sebagai  penghasil  barang  dan jasa  industri  yang  berkualitas  ekspor. Pemerintah perlu melakukan pembangunan  dan  pemberdayaan  IKM, salah  satunya  dengan  perlindungan  HKI secara hukum. Dalam MEA, pelaku usaha tidak hanya bersaing dengan pelaku usaha dalam  negeri  tetapi  juga  luar  negeri, sehingga  semakin  banyak  HKI  yang dimiliki  oleh  pelaku  usaha  di  Indonesia maka akan mendukung dalam pengembangan  usaha  di  era  MEA.  Selain itu  perlindungan  HKI  dapat  meningkatkan produktivitas,  mutu,  dan  daya  saing produk untuk bersaing di MEA.
Nilai  ekonomi  produk  IKM  yang telah  dilindungi HKI  terletak  pada kewajiban pihak lain yang ingin memproduksi  produk  yang  sama  dengan mendapatkan  lisensi  terlebih  dahulu  dari
pemegang  hak  dan  membayar  royalti  atas penggunaan  produk  tersebut.  Apabila pihak lain memproduksi produk yang sama tanpa  seijin  pemegang  hak  atas  produk tersebut,  maka  akan  terjadi  pelanggaran dan  dikenakan  sanksi  hukum  sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Sambal  pecel  merupakan  produk unggulan  IKM  yang  menjadi  ciri  khas Kota Madiun. Selain industri sambal pecel juga  terdapat  sentra  industri  kerupuk lempeng, dan madumongso yang dikembangkan  oleh  Pemerintah  Kota Madiun.  Kepala  Dinas  Perindustrian,
Perdagangan,  Koperasi,  dan  Pariwisata (Disperindagkoppar) Kota Madiun,
Sudandi  memaknai  industri  kecil  dan menengah  (IKM)  seperti  pengolahan sambal  pecel,  madumongso,  kerupuk  puli atau  biasa  disebut  lempeng  Madiun sebagai sektor ekonomi kreatif masyarakat Kota Madiun Wibisono (2015).
Kekayaan  intelektual  yang  dimiliki pelaku  IKM  sektor  makanan  di  Kota Madiun  perlu  mendapat  perlindungan secara  hukum  agar  tidak  dimanfaatkan oleh  orang  lain  demi  keuntungannya sendiri  dan  merugikan  pemilik  hak tersebut.  Dengan  adanya  perlindungan HKI  pada  produk  unggulan  IKM  di  Kota Madiun,  maka  barang  yang  diproduksi tidak ditiru bahkan diakui oleh pihak yang tidak  berhak  serta  meningkatkan  daya saing di pasar bebas ASEAN.
Persepsi  dan  peranserta  pelaku IKM  terhadap  sistem  HKI  di  Indonesia akan  berpengaruh  dalam  implementasi HKI  untuk  bisa  berjalan  dengan  efektif. Selain  persepsi  pelaku  IKM,  peran Pemerintah Kota Madiun juga berpengaruh dalam implementasi HKI untuk meningkatkan  daya  saing  produk  IKM  di MEA.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah
untuk  mengetahui  implementasi  HKI  oleh Bidang Perindustrian,  Dinas  Tenaga Kerja Kota  Madiun  pada  produk  unggulan  IKM sektor  makanan,  persepsi  pelaku  IKM sektor  makanan  terhadap  HKI,  dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi  HKI  pada  produk  unggulan IKM  sektor  makanan  di  Kota  Madiun untuk bersaing dalam MEA.

## 1. Hak Kekayaan Intelektual
Hak kekayaan intelektual (HKI)  adalah  hasil  pemikiran,  kreasi dan  desain  seseorang  yang  oleh hukum  diakui  dan  diberikan  hak  atas kebendaan  sehingga  hasil  pemikiran, kreasi,  dan  desain  tersebut  dapat diperjualbelikan Asyhadie (2005).
Seseorang yang memiliki HKI mendapatkan  royalti  dari  seseorang yang memanfaatkan atau menggunakan  kekayaan  intelektual tersebut. HKI baru ada bila kemampuan  intelektual  manusia  itu telah  membentuk  sesuatu  yang  bisa dilihat,  didengar,  dibaca  maupun digunakan  secara  praktis  (Siswanto,
2015).
Hak kekayaan intelektual
(HKI)  sejatinya  adalah  hak  yang muncul  dari  hasil  olah  pikir  atau kreasi  manusia  yang  pada  akhirnya menghasilkan  suatu  produk  atau proses  yang  berguna  bagi  manusia. HKI dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati  secara  ekonomis  hasil  dari suatu  kreativitas  intelektual.  Dalam dunia  usaha  dan  bisnis,  HKI  bisa menjadi  elemen  penting  karena  dapat memberikan
keunggulan berkompetitif  ketika  bermain  di  pasar yang dibidik. HKI juga dapat
dijadikan sebagai pemicu untuk
memunculkan  berbagai  inovasi  baru bagi  perusahaan  yang  pada  akhirnya dapat  menguntungkan  publik  juga perusahaan itu sendiri.
Hak kekayaan intelektual diberikan  untuk  melindungi  kreasi intelektual  yang  dihasilkan  pikiran seseorang. HKI diberikan untuk setiap penemuan  baru,  dramatis,  sastra, karya  artistik,  desain,  slogan,  dan simbol  Mehra  (2015).  Perjanjian Trade  Related  Aspects  of  Intellectual Property  Rights,  Including  Trade  in Counterfeit  Goods (TRIPs)  tidak mendefinisikan  kekayaan  intelektual, tetapi  Pasal  1  dan  2  menyebutkan bahwa  kekayaan  intelektual  terdiri atas:
1. Hak  cipta  dan  hak-hak  yang berkaitan  dengan  hak  cipta  (seperti hak dari artis pertunjukan, produser rekaman  suara  dan  organisasi penyiaran)
2. Merek
3. Indikasi geografis
4. Desain industri
5. Paten
6. Desain rangkaian listrik Terpadu
7. Rahasia dagang dan data mengenai test (test data)
8. Varietas tanaman baru
(Margono, 2010)
Pada  saat  ini  Indonesia  telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan  dan  peraturan pemerintah  di  bidang  hak  kekayaan intelektual  yang  cukup  memadai  dan tidak  bertentangan  dengan  ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam  Persetujuan  TRIPS.  Peraturan perundang-undangan
dimaksud
mencakup:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri 4. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2000 tentang  Desain  Tata  Letak  Sirkuit Terpadu 5. Undang-Undang Republik Indonesia  No.  28  tahun  2014 tentang Hak Cipta 6. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2016 tentang Paten 7. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Hak kekayaan intelektual
sebagai  alat  yang  berguna  untuk mengelola  inovasi  dan  menyelesaikan beberapa  “kegagalan  pasar”  serta mempengaruhi perusahaan dalam berinovasi  (Burrone,  2005).  Penting bagi  pengusaha,  penemu,  peneliti, UKM,  dan  konsultan  bisnis  untuk memiliki  pemahaman yang  baik tentang  sistem  HKI  untuk  mengelola secara  efektif  kekayaan  intelektual yang dihasilkan.
2. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Undang-undang  No.  20  Tahun
2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, dan Menengah (UMKM) yang didalamnya juga membahas mengenai
Industri  Kecil  dan  Menengah  (IKM) sebagai berikut:
a. Usaha mikro adalah usaha produktif  milik  orang  perorangan dan/atau  badan  usaha  perorangan yang  memenuhi  kriteriam  Usaha Mikro  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang ini.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  atau  bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak langsung  dari  Usaha  Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang ini.
c. Usaha  Menengah  adalah  usaha ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan anak  perusahaan  atau  cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  Usaha  Kecil atau  Usaha  Besar  dengan  jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan  tahunan  sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
IKM  merupakan  bagian  dari UMKM.  Kegiatan  yang  dilakukan UMKM  adalah  menjual  kembali berbagai jenis produk, termasuk produk  yang  di  hasilkan  oleh  IKM atau  industri  besar,  sedangkan  IKM merupakan  suatu  usaha  atau  kegiatan
pengolahan bahan mentah atau barang setengah  jadi  menjadi  barang  jadi yang  memiliki  nilai  tambah  untuk mendapatkan keuntungan. Produk yang  dihasilkan  industri  tidak  hanya berupa  barang  melainkan  juga  ada dalam bentuk jasa.
Kriteria  usaha  atau  industri mikro,  kecil  dan  menengah  menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah:
a. Kriteria  Usaha  Mikro  adalah sebagai berikut:
1) memiliki  kekayaan  bersih
paling banyak Rp50.000.000,00  (lima  puluh juta  rupiah)  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat usaha; atau
2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00  (tiga  ratus juta rupiah).
b. Kriteria  Usaha  Kecil  adalah sebagai berikut:
1) memiliki  kekayaan  bersih lebih  dari  Rp50.000.000,00 (lima  puluh  juta  rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta  rupiah)  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat usaha; atau
2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00  (tiga  ratus juta  rupiah)  sampai  dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
c. Kriteria  Usaha  Menengah  adalah sebagai berikut:
1) memiliki  kekayaan  bersih lebih  dari  Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh  milyar  rupiah)  tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
3. Masyarakat Ekonomi ASEAN

## (MEA)
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA)  atau  dalam  bahasa  inggris disebut ASEAN Economic  Community (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi  ASEAN  dalam  menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN.  Seluruh  negara  anggota ASEAN  yang  terdiri  dari  Indonesia, Malaysia,
Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam,
Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja telah menyepakati perjanjian ini.  Tujuan  dibentuknya  MEA  untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di  kawasan  ASEAN,  serta  diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antarnegara ASEAN.
Diresmikannya MEA atau pasar bebas ASEAN pada akhir tahun 2015  menjadi  tantangan  tersendiri bagi  IKM  di  Indonesia.  Produksi barang atau jasa yang dihasilkan IKM berpotensi  bersaing  dalam  MEA. Perdagangan bebas membuka peluang pasar  bagi  produk  dari  dalam  negeri ke pasar internasional secara kompetitif,  tetapi  juga  membuka
peluang masuknya produk-produk global  ke  dalam  pasar  nasional. Pengusaha industri tidak hanya menghadapi pesaing lokal dan nasional,  tetapi  juga  internasional.
IKM  perlu  memperoleh  kesempatan, dukungan,  perlindungan  hukum  dan pengembangan  usaha  seluas  luasnya sebagai  wujud  peran  IKM  dalam membangun ekonomi negara.
Semakin  ketatnya  persaingan di  MEA,  menuntut  makin  tingginya kualitas  produk  yang  dihasilkan  IKM agar  dapat  bersaing  dalam  MEA. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan HKI dalam mendukung  pengembangan  produk unggulan  IKM  untuk  bersaing  di
MEA. IKM dianggap sebagai inovator penting  dalam  perekonomian.  Inovasi yang  dihasilkan  IKM  baik  dalam produk maupun manajemen pemasaran dianggap sebagai kekayaan intelektual  yang  menjadi  sumber keunggulan kompetitif dalam menghadapi  MEA.  Perlindungan  hak kekayaan  intelektual  bagi  pelaku usaha biasanya
dijadikan pertimbangan  pelaku  usaha  untuk melakukan  perdagangan  dan  investasi di suatu negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian kualitatif  dengan  metode  deskriptif  yang menganalisis  implementasi  HKI  pada produk  Unggulan  IKM  sektor  makanan  di Kota Madiun untuk  bersaing  dalam  MEA. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis  peran  Bidang  Perindustrian, Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Madiun  dalam memfasilitasi  HKI  bagi  produk  unggulan IKM  sektor  makanan  serta  tanggapan
pelaku  IKM  sektor  makanan  terhadap layanan  HKI  dan  menganalisis  faktor- faktor  penghambat  dalam  implementasi HKI  pada  produk  unggulan  IKM  di  Kota Madiun.
Teknik  pengumpulan  data  atau informasi dalam penelitian ini menggunakan  observasi,  wawancara,  dan analisis dokumen.
1. Observasi
Observasi  dilaksanakan  dengan  cara mengadakan pengamatan secara langsung  untuk  mengetahui  fenomena yang  diselidiki.  Observasi  difokuskan pada  implementasi  HKI  pada  produk unggulan  IKM sektor makanan di  Kota Madiun untuk bersaing dalam MEA.
2. Wawancara Wawancara  dilakukan  secara  langsung dan  bertatap  muka  kepada  Kepala Bidang  Perindustrian  dan  Kepala  Seksi
Pembinaan dan Pengawasan Perindustrian  di    Dinas  Tenaga  Kerja Kota Madiun. Wawancara juga dilakukan  secara  langsung  dan  bertatap muka  di  tempat  usaha  beberapa  pelaku IKM  sektor  makanan  di  Kota  Madiun. Wawancara dilakukan untuk mengetahui  sejauh  mana  implementasi HKI pada produk unggulam IKM sektor makanan  di  Kota  Madiun  untuk bersaing  dalam  MEA,  persepsi  pelaku IKM  sektor  makanan  terhadap  HKI, dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam implementasi HKI pada produk unggulan  IKM sektor makanan di  Kota Madiun untuk bersaing dalam MEA.
3. Analisis Dokumen Analisis  dokumen  digunakan  untuk mengumpulkan data berupa catatan dari hasil  observasi,  wawancara,  serta  data- data  lain  yang  berupa  tulisan-tulisan yang mendukung penelitian.
Validitas  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  triangulasi  data.  Menurut Moleong  (2010),  triangulasi  merupakan teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar data  itu  untuk  keperluan  pengecekan  atau sebagai  pembanding  terhadap  data  itu. Teknik  pemeriksaan  data  dalam  penelitian ini  menggunakan  triangulasi  sumber  dan triangulasi  metode.  Triangulasi  sumber dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menggabungkan dan membandingkan hasil  observasi,  wawancara,  dan  dokumen dari beberapa informan. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan dan  membandingkan  hasil  observasi, wawancara,  dan  analisis  dokumen  yang bersumber dari setiap informan.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  pola  penelitian  induktif yang  diolah  dengan  teknik  saling  terjalin atau  interaktif  mengalir.  Teknik  analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan model Miles dan Huberman (1994) dengan empat tahapan yaitu:
1. Pengumpulan data Pengumpulan data adalah proses pertama  dalam  melakukan  analisis  data penelitian kualitatif. Proses analisis data pada  saat  pengumpulan  data  dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pengumpulan data sementara yang telah diperoleh  dengan  rumusan  masalah, tujuan  dan  fokus  penelitian,  serta analisis dengan teori yang ada.
2. Reduksi data Reduksi  data  diartikan  sebagai  proses pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan transformasi  data  “kasar”  yang  muncul dari càtatan-catatan tertulis di lapangan. Aktivitas  reduksi  data  ini  lebih  banyak
pada  aktivitas  menyeleksi  data  yang telah  diperoleh  dan  disesuaikan  dengan rumusan  masalah,  tujuan  dan  fokus penelitian,  serta  analisis  dengan  teori yang  ada.  Data  dirangkum,  diseleksi, dipilih  pokok-pokok  saja,  tema  yang sama dan kategori yang sesuai.
3. Penyajian data
Penyajian  data  merupakan  sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan yang bersifat sementara dan pengambilan tindakan.
4. Penarikan simpulan dan verifikasi Data  yang  diperoleh  di  lapangan,  sejak awal  sudah  ditarik  kesimpulan  yang masih bersifat sementara, tetapi kemudian  meningkat  sampai  pada simpulan  yang  memberikan  gambaran hasil penelitian secara menyeluruh yang dihubungkan  dengan  logis  sehingga dapat  menjawab  rumusan  masalah, tujuan penelitian dan fokus penelitian.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Peran  Bidang  Perindustrian,  Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Madiun  dalam memfasilitasi  HKI  bagi  Produk Unggulan  IKM  sektor  makanan  Di Kota Madiun untuk Bersaing Dalam MEA
Upaya  yang  telah  dilakukan oleh  Bidang  Perindustrian,  Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun  agar IKM mampu  bersaing  di  era  MEA  adalah dengan memfasilitasi dalam perolehan sertifikat  ISO,  sertifikat  SPPT-SNI, Batik  Mark  Indonesia,  pengujian produk  atau nutrition  fact , barcode , bimbingan  SOP,  sertifikat  halal  dan juga memfasilitasi IKM untuk
memperoleh HKI. Pelaku IKM,
khususnya  IKM  sektor  makanan  di Kota  Madiun  yang  ingin  memperoleh HKI atas kekayaan intelektual industrinya  bisa  langsung  diproses sendiri maupun melalui  Dinas Tenaga Kerja,  Bidang  Perindustrian  Kota Madiun.
Setiap  tahunnya  Pemerintah Provinsi  Jawa  Timur  menyiapkan 1.000 surat pendaftaran untuk kekayaan  intelektual  kepada  para pelaku  UMKM  setiap  tahunnya.
Melalui Pemerintah Kota, pelaku IKM difasilitasi untuk mendaftarkan kekayaan  intelektual  yang  dimiliki dengan  gratis  tanpa  ada  pungutan biaya  apapun.  Menanggapi,  kebijakan Pemerintah  Kota  Jawa  Timur  maka Pemerintah  Kota  Madiun  melalui
Dinas Tenaga Kerja Bidang
Perindustrian  melakukan  sosialisasi, himbauhan dan bantuan dalam pengajuan  HKI  bagi  produk  IKM.
Bidang  Perindustrian  setiap  tahunnya mendaftarkan  5  sampai  10  produk IKM untuk memperoleh HKI.
Proses pendaftaran HKI
membutuhkan  waktu  antara  enam samapi delapan bulan. Biaya pendaftaran setiap HKI antara Rp600.000  sampai  Rp900.000.  Biaya pendaftaran HKI bagi produk IKM se- Jawa  Timur  sepenuhnya  ditanggung oleh  APBD  Provinsi  Jawa  Timur. Tujuan kepemilikan HKI pada produk IKM  agar  produk  asli  yang  mereka produksi tidak diklaim oleh pihak lain. Dengan adanya sosialisasi dan himbauhan,  terdapat  beberapa  pelaku IKM  yang  tertarik  dan  termotivasi untuk medapatkan HKI bagi produknya, namun karena ada batasan
dari  Pemprov  Jatim,  maka  pelaku IKM  harus  lebih  bersabar  untuk memperoleh  HKI.  Ada  juga  pelaku IKM  yang  bersikap  cuek  terhadap HKI, karena mereka menganggap HKI tidaklah penting bagi produknya.
Sebenarnya pelaku IKM sudah dipermudah  dalam  pengurusan  HKI. Mereka  tidak  dibebani  biaya  sama sekali  mulai  dari  pengajuan  sampai terbitnya sertifikat HKI. Pihak Kepala Seksi  Pembinaan  dan  Pengawasan Perindustrian, ibu Harlin juga mendatangi  langsung  para  pelaku IKM  untuk  pengurusan  HKI  pada produk  yang  dihasilkan.  Jadi  pelaku IKM  tidak  harus  mengurus  sendiri dengan datang langsung ke Direktorat Jenderal  HKI,  atau  melalui  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia,  atau  bahkan melalui  Kuasa  Hukum  Konsultan HKI, tetapi  cukup menyiapkan berkas persyaratan  pengajuan  HKI  untuk diserahkan ke Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perindustrian.
Bidang  Perindustrian,  Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Madiun  terus berupaya  melakukan  perbaikan  dalam memberikan layanan pengurusan kepada  pelaku       termasuk sektor  makanan    Perbaikan  layanan HKI  bagi  produk  IKM  bertujuan untuk:
a. Meningkatnya jumlah IKM yang memiliki HKI.
b. Mendorong inovasi dan kreativitas pelaku IKM dalam menghasilkan produk untuk mengembangkan usaha.
c. Meningkatkan daya saing IKM dalam perdagangan bebas.
Layanan  pengurusan  HKI  oleh Bidang  Perindustrian,  Dinas  Tenaga Kerja  Kota  Madiun  sebagai  upaya dalam meningkatkan daya saing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA  merupakan  salah  satu  bentuk Free Trade Area (FTA) atau perdagangan bebeas  yang berlokasi di kawasan ASEAN. Produk makanan di kawasan  ASEAN  memiliki  kemiripan produk, sehingga produk yang
dihasilkan perlu mendapat
perlindungan  HKI  secara  hukum untuk  membedakan  dengan  para kompetitor. Dalam MEA, produk IKM sektor makanan di  Kota Madiun tidak hanya  bersaing  dengan  produk  lokal tetapi  juga  internasional.  Inovasi  dan kreativitas perlu ditingkatkan sehingga menghasilkan  produk  yang  berdaya saing.
2. Persepsi Pelaku IKM Sektor Makanan  Terhadap  HKI  Di  Kota Madiun  Untuk  Bersaing  Dalam MEA
Jumlah  IKM  di  Kota  Madiun terutama  yang  bergerak  disektor makanan  belum  diketahui  dengan pasti  karena  banyaknya  IKM  yang berkembang  di  setiap  sudut  Kota Madiun.  Berdasarkan  data  dari  ketua seksi pemberdayaan hubungan industrial  dan  perlindungan  tenaga kerja,  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota Madiun  pada  tahun  2017,  tercatat  ada 293 IKM yang secara formal mendaftarkan  diri  secara  formal  ke penanaman modal, sedangkan terdapat sekitar 900 IKM yang norformal.
Pelaku  IKM Kota Madiun saat ini  harus  siap  menghadapi  persaingan
di  pasar  bebas  ASEAN  atau  MEA. Munculnya  pelaku-pelaku  usaha  baru yang  bergerak  dalam  bidang  industri makanan,  membuat  para  pelaku  IKM sektor makanan di Kota Madiun harus berjuang untuk bersaing dalam mempertahankan  usahanya.  Pelaku IKM sektor makanan perlu memahami peran HKI untuk menimbulkan kesadaran  akan  pentingnya  daya kreasi dan inovasi intelektual, sehingga  terbentuk  kemampuan  daya saing  dalam penciptaan  inovasi- inovasi yang kreatif.
Saat ini kesadaran pelaku IKM sektor  makanan  di  Kota  Madiun  akan pentingnya  pemanfaatan  HKI  untuk mendukung  kegiatan  usaha  mereka masih  rendah.  Data  jumlah  pelaku IKM  yang  telah  memperoleh  HKI tidak  dapat  diketahui  dengan  pasti. Kekayaan intelektual yang didaftarkan kebanyakan  mengenai  merek  dagang. Pemahaman  para  pelaku  IKM  sektor makanan mengenai HKI baru membuat  sebagian  kecil  pelaku  IKM termotivasi  untuk  memiliki  HKI  atas industri  yang  dijalankan.  Pelaku  IKM sektor  makanan  di  Kota  Madiun beranggapan bahwa kekayaan intelektual  yang  didaftarkan  melalui HKI tidak begitu penting.
Pelaku  IKM  umumnya  enggan melakukan upaya hukum untuk melindungi  kekayaan  intelektual  yang dimiliki.  Pelaku  IKM  tidak  lagi memperdulikan peroleh ganti rugi atas pelanggaran  hak  terhadap  kekayaan intelektual  yang dimiliki. Pelaku IKM lebih  memilih  menggunakan  metode informal  untuk  melindungi  kekayaan intelektual,  seperti  menjaga  informasi yang rahasia sebagai "rahasia
dagang".  Metode  informal  dianggap lebih familiar untuk menjaga informasi  yang  rahasia  mengenai kegiatan  industri  yang  dilakukan, biayanya  juga  lebih  murah,  tidak memakan  waktu,  dan  lebih  efektif daripada metode formal melalui
sistem HKI.
IKM  sektor  makanan  yang telah  memiliki  HKI  atas  kekayaan intelektual
industrinya tidak
mengijinkan  orang  lain  menggunakan merek  yang  dimiliki  untuk  menjual produk  yang  dihasilkannya,  tetapi mengijinkan  orang  kain  memberi merek  atas  produk  yang  dihasilkan. Kebanyakan pelaku IKM sektor makanan mengijinkan produknya dijual oleh orang lain dengan pengemasan  dan  merek  atau  label milik orang lain,  yang terpenting bagi pelaku  IKM  sektor  makanan  yaitu produknya laku banyak dan mendapat keuntungan  yang  maksimal.  Orang membeli  kemudian  memberi  merek terhadap  produk  yang  dibeli  bukan merupakan  tindakan  yang  melanggar hukum, kecuali jika menjual produknya  dengan  merek  orang  lain itu melanggar hukum.
Bagi pelaku IKM sektor makanan di Kota Madiun, pendaftaran HKI terhadap produk  yang dihasilkar, tidaklah begitu penting untuk bersaing di  pasar.  Pelanggan  atau  konsumen tidak  begitu  mementingkan  HKI.  Ada atau  tidaknya  HKI  tidak  begitu mempengaruhi penjualan produk mereka. Para pelanggan atau konsumen  lebih  melihat  ada  tidaknya sertifikat  halal  dari  MUI  dan  nomor
P.IRT  dari  Dinas  Kesehatan  pada produk IKM. Ada juga pelanggan atau
konsumen  yang  percaya  terhadap kualitas produk IKM, tanpa mempertimbangkan  sertifikat  halal dan  nomor  P.IRT.  Kualitas  produk menjadi  hal  utama  dalam  bersaing  di pasar sehingga
mampu mempertahankan pelanggan.
3. Hambatan Dalam Implementasi
HKI  Bagi  Produk  Unggulan  IKM Sektor  Makanan  Di  Kota  Madiun untuk Bersaing Dalam MEA
Hambatan-hambatan yang dihadapi  dalam  implementasi  HKI bagi  produk  unggulan  IKM  sektor makanan  di  Kota  Madiun  untuk bersaing dalam MEA antara lain:
a. Data  IKM  sektor  makanan  yang kurang lengkap Data IKM di Bidang Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun kurang lengkap.  Tidak  diketahui  secara pasti  jumlah  IKM  yang  ada  di Kota  Madiun  termasuk  IKM sektor makanan.
b. Dibatasinya  jumlah  IKM  sektor makanan dalam pendaftaran HKI Dinas  Tenaga  Kerja,  Bidang Perindustrian  Kota  Madiun  setiap tahunnya  hanya  mendaftarkan  5 sampai  10  produk  IKM  untuk memperoleh  HKI  karena  ada batasan  dari  Pemerintah  Provinsi Jawa Timur yang hanya menyiapkan 1.000 surat pendaftaran  HKI  se-Jawa  Timur kepada para pelaku UMKM setiap tahunnya.
c. Sosialisasi  mengenai  HKI  yang kurang efektif
Peserta  sosialisasi  selama  ini belum diikuti oleh  seluruh pelaku IKM  sektor  makanan  di  Kota Madiun. Banyaknya jumlah IKM,
menjadi persoalan dalam
pelaksanaan  sosialisasi.  Selama ini peserta yang mengikuti sosialisasi  kebanyakan  berasal dari  IKM  yang  sudah  memiliki
“brand”  dan  dikenal  masyarakat luas, sedangkan IKM yang tergolong  industri  rumah  tangga yang proses produksinya dilakukan  sendiri  dengan  bantuan anggota  keluarga  belum  berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi.
d. Kurangnya  pemahaman  pelaku IKM mengenai HKI
Materi sosialisasi mengenai teknis penyusunan  permohonan  HKI belum  komprehensif,  sehingga pemahaman  pelaku  IKM  sektor makanan  relatif  kurang.  Pelaku IKM  sektor  makanan  hanya mengetahui  bahwa  jika  produk yang  dihasilkan  telah  terdaftar HKI, berarti produknya tidak bisa ditiru  orang  lain.  Pelaku  IKM
sektor makanan hanya mengetahui  kalau  yang  dapat didaftarkan HKI itu hanya mereknya  saja,  padahal  mereka bisa mendaftarkan desain industri, rahasia  dagang,  dan  paten  atas produk yang dihasilkan.
e. Kurangnya  apresiasi  pelaku  IKM terhadap HKI Pelaku  IKM  di  Kota  Madiun termasuk  yang  bergerak  di  sektor makanan  memiliki  karakteristik yang  berbeda-beda.  Ada  yang minat  dan  mengapresiasi  dengan baik  upaya  pemerintah  untuk
melindungi  secara  hukum  produk unggulan  IKM  sektor  makanan melalui  fasilitas  layanan  HKI. Ada  juga  pelaku  IKM  sektor makanan  yang  bersikap  acuh terhadap usaha pemerintah karena mereka menganggap perlindungan  HKI  pada  produk yang  dihasilkan  tidak  begitu penting  dalam  mengembangkan usaha  serta  untuk  bersaing  di pasar.  Masih  banyak  pelaku  IKM sektor  makanan  di  Kota  Madiun yang telah mendapatkan sosialisasi  namun  belum  tertarik untuk  mendaftar  HKI  dengan alasan  tidak  perlu  HKI  untuk melindungi produknya dipasar.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilaksanakan,  maka  dapat  ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. Pertama, Bidang  Perindustrian,  Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun dalam mengimplementasikan  HKI  pada  produk unggulam  IKM  sektor  makanan  di  Kota Madiun  untuk  bersaing  dalam  MEA kurang  berjalan  dengan  efektif  karena kurang  lengkapnya  data  jumlah  IKM sektor  makanan  di  Kota  Madiun. Kedua , pelaku  IKM  sektor  makanan  di  Kota Madiun  beranggapan  bahwa  HKI  tidak begitu  penting,  sehingga  hanya  sebagian kecil  pelaku  IKM  sektor  makanan  yang termotivasi  untuk  memiliki  HKI  atas industri  yang  dijalankan  untuk  bersaing dalam  MEA. Ketiga ,  hambatan  yang dihadapi  dalam  implementasi  HKI  pada produk  unggulan  IKM  sektor  makanan  di Kota  Madiun  untuk  bersaing  dalam  MEA antara lain: data IKM sektor makanan yang kurang  lengkap,  dibatasinya  jumlah  IKM
sektor  makanan  dalam  pendaftaran  HKI, sosialisasi  mengenai  HKI  yang  kurang efektif,  kurangnya  pemahaman  pelaku IKM  mengenai  HKI,  dan  kurangnya apresiasi pelaku IKM terhadap HKI.
Beberapa  saran  yang  dapat  berikan berdasarkan  simpulan  hasil  penelitian sebagai  berikut. Pertama ,  tersedianya sumber  daya  manusia  yang  kompeten mengenai HKI, sehingga dapat menyelesaikan  masalah-masalah  dalam implementasi  HKI  pada  produk  unggulan IKM  sektor  makanan  di  Kota  Madiun untuk  bersaing  dalam  MEA.  Kedua, penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan penelitian  serupa  dengan  memperluas jangkauan  untuk  IKM  dan  UMKM  se- Indonesia  mengenai  pemanfaatan  HKI untuk bersaing di pasar global.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi,  I.  S.  2015.  Wisata  Madiun:  Yuk
Kunjungi Sentra Industri Kota Madiun, Disinilah Tempatnya. (Online). 25 September 2015.
(http://www.madiunpos.com/2015/0
9/25/wisata-madiun-yuk-kunjungi- sentra-industri-kota-madiun-di- sinilah-tempatnya-645957)  Diakses tanggal 16 Mei 2016.
Burrone,  E.  2005.  Intellectual  Property Right  and  Innovation  in  SMEs  in
OECD Countries. Journal of Intellectual Property Rights , Vol. 10,
p. 34-43.
Asyhadie, Z. 2005. Hukum Bisnis: Prinsip
dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia .
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Margono,  S.  2010. Hukum  Hak  Cipta
Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs
Agreement . Bogor: Ghalia Indonesia.
Mehra,R.,  A.  Choudhary,  A.  Tiwari,  dan
N. Rohilla. 2015. Intellectual Property Rights and Strategic Partnerships  in  Micro,  Small,  and Medium Enterprises. GE- International Journal of Management  Research  (GE-IJMR) ,
Vol. 3, p. 198-205.
Miles,  M.B.,  dan  A.M.  Huberman.  1994.
Qualitative Data Analysis: An
Expanded  Sourcebook .  California:
Sage Publication. Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Siswanto, C. T. 2015. Pelaksanaan Hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI) Terhadap  Desain  Industri  Pada Industri  Kerajinan  Bambu  Di Wilayah Kabupaten Sleman . Jurnal Cakrawala Hukum , 11 (1), 35 – 73.