## PENALARAN ASOSIATIF DAN DISOSIATIF DALAM DEBAT POLITIK DI TELEVISI
Mohamad Jazeri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung email: abahfuad@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  penalaran  asosiatif  dan  disosiatif  dalam perdebatan  politik.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  peristiwa  komunikasi  dalam debat  politik  yang  muncul  pada  era  reformasi,  menjelang  pemilu  2009. Analisis  data dilakukan dengan alur analisis data kualitatif yang diadopsi dari Miles dan Huberman. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  penalaran  asosiatif  meliputi  kuasi-logis,  analogi, generalisasi, kausalitas, dan ko-eksistensial. Pena lar an disosiatif meliputi kebĳ akan dan disosiasi  ideologis.  Perbedaan  perspektif  menyebabkan  perbedaan  cara  memandang terhadap isu-isu politik dan kom pleksitas perdebatan. Penalaran dalam perde batan politik memiliki dua kepentingan, yakni rasionalitas untuk menghasilkan argumen yang sehat dan kepentingan kelembagaan untuk mencapai agenda politik.
Kata kunci: penalaran, asosiatif, disosiatif, dan debat politik.

## ASSOCIATIVE AND DISSOCIATIVE REASONING IN POLITICAL DEBATES ON TELEVISION

## Abstract
This  study  aims  to  explain  the  associative  and  dissociative  reasoning  in  political debates. The data sources were communication events in the political debates emerging in the reform era, before the 2009 general election. The data were analyzed using a qualitative data  analysis  adopted  from  Miles  and  Huberman.  The  ﬁ ndings  show  that  associative reasoning  includes  quasi-logic,  analogy,  generalization,  causality,  and  co-existence. Dissociative  reasoning  includes  policy  and  ideological  dissociation.  The  diﬀ erence  in perspectives results in the diﬀ erence in the ways of looking at political issues and debate complexity. Reasoning in political debates has two objectives, namely rationality to produce sound arguments and institutional interests to achieve a political agenda.
Keywords: reasoning, associative, dissociative, political debate

## PENDAHULUAN
Sebagai  sesuatu  yang  baru  di  Indo- nesia,  debat  politik  di  TV,  baik  debat Caleg  maupun  debat  Capres-Cawapres, langsung mendapat sambutan baik dari pemirsa TV. Hal itu terlihat dari tingginya animo  pemirsa  TV  di  Indonesia  untuk melihat  tayangan  debat  politik  yang menampilkan calon-calon wakil mereka. Sebagaimana pemirsa di studio, pemirsa di  rumah  pun  terbelah  menjadi  dua, yakni sebagian mendukung tim aﬁ rmatif
dan sebagian yang lain mendukung tim negatif.
Karena, debat politik bertujuan meya- kinkan  khalayak  pemilih,  kemampuan bernalar  memegang  peranan  penting. Para politisi harus memiliki kemampuan penalaran  yang  baik  agar  mampu  men- dukung  klaim-klaim  politiknya  dengan alasan-alasan yang logis sehingga mampu meyakinkan rakyat. Dalam debat politik, keterampilan  penalaran  dapat  dilihat dari  pendirian  yang  dipilih  dan  alasan
yang  mendukung  pendirian  tersebut. Meskipun demikian, dalam debat politik pendirian  dan  alasan  dapat  dikonstruk sedemikian  rupa  agar  argumen  terlihat logis dan menyakinkan rakyat walaupun kadang tersembunyi kebohongan. Karena itu, Hess-Lu& ich (2007) menyebut debat politik  sebagai  permainan  ganda  antara menghadirkan  argumen  rasional  dan menghindarinya pada saat yang sama.
Dalam  debat,  para  peserta  melaku- kan  aktivitas  akal  budi.  Sullivan  (1963) menjelaskan  bahwa  akal  budi  melaku- kan kegiatan dalam tiga tindakan, yakni pemahaman sederhana (simple apprehen- tion), penilaian (judgment), dan penalaran (reasoning). Berkaitan dengan operasi akal budi ketiga, yakni penalaran, Copi (1978:5) menjelaskan bahwa penalaran merupakan kegiatan,  proses,  atau  aktivitas  berpikir untuk  menarik  suatu  simpulan  atau membuat suatu pernyataan baru berdasar pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar yang disebut premis .  Warnich  dan  Inch  (1994) menyatakan bahwa penalaran merupakan tindak menghubungkan antara bukti (se- suatu yang sudah diketahui dan diterima kebenarannya) dengan pendirian (sesuatu yang belum diketahui atau kontroversial). Dari dua deﬁ nisi di tersebut jelas bahwa ada  kesamaan  antara  penalaran  dan  ar- gumen. Bedanya, penalaran itu aktivitas pikiran yang abstrak sedangkan argumen ialah lambangnya yang berbentuk bahasa atau bentuk-bentuk lambang lainnya.
Debat  politik  merupakan  kegiatan adu  argumen  antara  dua  politisi  atau lebih yang masing-masing berusaha mem- pengaruhi  orang  lain  untuk  menerima program yang disampaikan. Dalam debat politik, pembicara berusaha meyakinkan lawan  bicara  dan  khalayak  dengan  me- nyertakan alasan, bukti, dan contoh yang sulit dibantah oleh lawannya. Begitu juga yang  dilakukan  oleh  lawan  debatnya. Mereka menunjukkan argumen yang kuat sembari  mencari  celah  kelemahan  dan
kekurangan  lawan.  Dalam  debat  politik juga  sering  terjadi  saling  menjatuhkan antara  peserta  satu  dengan  lawannya sehingga  debat  politik  juga  disebut “the ba" le talk” (Hes-Le& ich, 2007), yang sering menggunakan  kekerasan  verbal  (Lugin- buhl, 2007) . Karena peserta debat berada dalam posisi setara, maka wacana-kontra wacana dilihat sebagai perselisihan sim- bolik (Rahardjo, 2007: v).
Debat politik biasanya terjadi menje- lang pemilu. Elit politik berusaha mem- pengaruhi dan meyakinkan calon pemilih dengan  program-program  yang  bagus disertai  argumentasi  yang  kuat.  Ketika pemilih semakin cerdas dan sadar berpoli- tik, maka debat politik memiliki pengaruh yang signiﬁ kan terhadap kecenderungan pemilih memberikan suaranya. Berbagai hasil survei membuktikan bahwa elit poli- tik atau partai yang menawarkan program bagus  semakin  populer  dan  mendapat dukungan pemilih.
Secara  kategoris,  penalaran  dalam debat  politik  di  TV  dapat  dibedakan menjadi penalaran asosiatif dan penalaran disosiatif. Hal ini didasarkan pembagian skema penalaran menurut Parelman dan Olberchts-Tyteca  (dalam  Dawud  1998). Mereka menyatakan bahwa penalaran da- pat dibedakan dalam skema asosiatif dan skema disasosiatif. Penalaran asosiatif me- masukkan beberapa unsur penalaran dan mengevaluasi  serta  mengorganisasikan unsur satu dengan unsur lainnya. Semen- tara itu, penalaran disosiatif merupakan tindakan  berpikir  untuk  membedakan satu  gagasan  dari  gagasan  lainnya  dan berusaha menilai kedua gagasan tersebut. Penalaran  ini  mensyaratkan  adanya  hi- rarkhi nilai yang diyakini oleh pelakunya, yaitu keyakinan bahwa gagasan yang satu lebih  baik  nilainya  dibanding  gagasan lainnya.
Dari  uraian  di  atas,  muncul  perta- nyaan  (1)  bagaimanakah  penalaran  aso- siatif dalam debat politik di TV? dan (2) bagaimanakah penalaran disosiatif dalam
debat  politik  di  TV?  Itulah  pertanyaan besar  yang  akan  dideskripsikan  dan  di- jelaskan dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  sehingga  analisis  data  dilaku- kan  dengan  alur  analisis  data  kualitatif yang diadopsi dari Miles dan Huberman (1992). Karena debat politik penuh dengan muatan kepentingan, untuk mengetahui makna  sebenarnya  dibalik  teks  diguna- kan analisis pesan politik model Vedung (1982). Sumber data penelitian ini adalah peristiwa komunikasi dalam debat politik yang muncul pada era reformasi, khusus- nya menjelang pemilu 2009. Debat politik yang dimaksud adalah debat Caleg dan debat  Capres-Cawapres.  Debat  Caleg ditayangkan dalam program DEBAT PAR- TAI yang ditayangkan oleh stasiun televisi swasta berskala nasional, yakni TV One. Sementara  itu  debat  Capres-Cawapres ditayangkan  oleh  beberapa  TV  nasional seperti RCTI, ANTV, SCTV, TV One, dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  wacana  interaksional face-to- face sebagaimana dalam debat politik, pe- nalaran dikonstruk sedemikian rupa agar tujuan debat politik tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah secara rasional argumen dapat dipertanggungjawabkan dan secara politis tujuan-tujuan politik praktis juga tercapai.  Untuk  menjelaskan  hal  terse- but,  penalaran  dibedakan  dalam  skema penalaran asosiatif dan skema penalaran disosiatif. Skema asosiatif meliputi quasi logis, analogi, generalisasi, kausalitas, dan koeksistensial. Sedangkan skema disosiasi meliputi disosiasi nilai dan kebĳ akan.

## Penalaran Asosiatif
Penalaran  asosiatif  dalam  debat, politik  di  TV  memiliki  beberapa  varian, yakni  quasi  logis,  analogi,  generalisasi, kausalitas, dan koeksistensial. Berikut ini
disajikan hasil penelitian tersebut beserta penjelasannya.
Quasi logis merupakan bentuk pena- laran  yang  menempatkan  dua  atau  tiga unsur  yang  saling  berhubungan  seperti hubungan  antarunsur  dalam  logika  for- mal. Bentuk penalaran ini memiliki tiga varian, yakni transitivitas, ketidaksesuai- an,  dan  pertukaran.  Berikut  ini  adalah contoh data penalaran quasi logis.

## Quasi logis transitivitas
Quasi  logis  transitivitas  memiliki tiga  terma  yang  saling  berkaitan,  tetapi hubungan  antara  terma-terma  itu  bersi- fat  kemungkinan  (bandingkan  dengan silogisme kategorik dan entimem). Data berikut patut diperhatikan.
[1]  PKS:
Semua partai mitra koalisi pemerintah harus mendukung kebĳ akan kenaikan BBM. Sebagai mitra koalisi PKS ikut mendukung . (2.1.1.A1.01) Proposisi di atas dapat diuraikan menjadi: Premis Mayor : Semua partai mitra koalisi harus men- dukung pemerintah.
Premis Minor :
PKS  adalah  mitra  koalisi  pemerin- tah.
Konklusi :
PKS  harus  mendukung  kebijakan pemerintah.
Penalaran di atas dilakukan oleh PKS dalam menanggapi PAN yang keberatan dengan kebĳ akan pemerintah menaikkan harga BBM. Memang sejak diumumkan, kenaikan  harga  BBM  banyak  mendapat penolakan  di  mana-mana.  Besarnya  pe- nolakan itu dapat dilihat dari banyaknya demo  mahasiswa,  LSM,  dan  ibu-ibu rumah tangga yang marak digelar diber- bagai  daerah.  Karena  itu,  PKS  sebagai mitra koalisi pemerintah mengambil sikap untuk  mendukung  kebijakan  tersebut, berbeda dengan PAN yang memilih ber-
sikap kritis. Bagi PKS, menaikkan harga BBM adalah wujud kepedulian pemerin- tah  terhadap  rakyatnya,  yakni  mengu- rangi  subsidi  yang  selama  ini  dinikmati golongan  menengah  ke  atas.  Sementara itu bagi PAN, kenaikan harga BBM adalah kebĳ akan  yang  tidak  memihak  kepenti- ngan rakyat karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan lain.
Quasi logis ketidaksesuaian merupa- kan  pernyataan  yang  berisi  dua  pilihan yang  bertentangan  dan  terjadi  pada waktu  bersamaan  (bandingkan  dengan silogisme  disjungtif).  Jadi,  pada  waktu bersamaan  seseorang  melakukan  dua hal yang bertentangan seperti orang yang menganjurkan berolahraga, tapi dia juga berjualan  rokok.  Dalam  debat  politik, ketidaksesuaian  dapat  ditelaah  melalui data berikut.
[2]  Hanura:
Partai  Hanura  tidak  mengajarkan klaim. Dengan  mengatakan  bahwa seseorang  itu  bersih,  peduli,  pro- fesional,  ia  mengklaim  dirinya  se- perti itu. Saatnya hati nurani bicara. ( 2.1.1.A2.01)
Hanura  mengatakan  tidak  menga- jarkan  klaim,  tapi  di  saat  yang  sama  ia melakukan  klaim,  yaitu  saatnya  hati nurani bicara. Ada ketidaksesuaian antara apa  yang  dikatakan  di  awal  dan  yang dikatakan di akhir. Di awal dia mengata- kan,  “Partai  Hanura  tidak  mengajarkan klaim”. Namun di akhir dia mengatakan, “Saatnya  hati  nurani  bicara”.  Dengan mengatakan “Saatnya hati nurani bicara” berarti  Hanura  juga  dengan  sadar  atau tidak telah membuat klaim bahwa dirinya berbicara dengan hati nurani (bukan kare- na motivasi politik atau lainnya).
Dalam  quasi  logis  pertukaran,  ada hubungan  hipotetis  antara  dua  kondisi dan  mengimplikasikan  adanya  keter- gantungan antarkondisi itu (bandingkan dengan  silogisme  kondisional).  Dalam sebuah  tindakan,  reaksi  yang  diterima
merupakan  konsekuensi  dari  aksi  yang dilakukan sebelumnya. Data berikut patut diperhatikan.
[3]  Golkar: Bukan  basa-basi. Tapi  kita  melihat sekarang kepentingannya setelah ba- gaimana kondisi harapan hubungan dengan-....dengan....mesra  dengan Demokrat ternyata seperti semu gitu. Yang  semu  itu  kita  jawab  dengan tegas  bahwa  semua  DPD  meminta kepada pak JK. Ini yang saya katakan tadi. (2.1.1.A3.01) Pada data di atas, ada dua proposisi tunggal  yang  saling berkaitan,  yakni  (1) Demokrat  tidak  serius  menjaga  duet SBY-JK,  dan  (2)  Golkar  memutuskan untuk  mencalonkan  JK  sebagai  Capres. Penalaran Quasi logis timbal balik di atas dapat  di  rekonstruksi  sebagai  berikut: Karena  Demokrat  tidak  serius  merawat dwitunggal  SBY-JK,  maka  Golkar  akan mengajukan JK sebagai Capres.
Penalaran quasi logis dalam debat poli- tik di TV mirip dengan silogisme, yakni terdiri dari premis mayor, premis minor, dan  simpulan.  Quasi  logis  transitivitas dalam  debat  politik  di  TV  memenuhi empat kriteria, yakni (1) terdiri atas tiga terma,  (2)  premisnya  benar,  (3)  ketiga termanya  dapat  direkonstruksi  kembali untuk menyatakan klasiﬁ kasi sederhana, dan (4) terma tengah terdapat dalam dua premis. Quasi logis ketidaksesuaian yang ditemukan  sama  dengan  pertentangan dan  silogisme  disjungtif,  yakni  ada  dua pilihan  dalam  waktu  bersamaan  yang harus  dipilih  salah  satunya.  Sementara itu quasi logis pertukaran atau timbal balik yang  ditemukan  menyerupai  silogisme kondisional, yakni adanya hubungan tim- bal balik antara dua kondisi yang saling bergantungan. Misalnya, pernyataan Gol- kar “Jika teman-teman di Demokrat tidak sungguh-sungguh menjaga dwi-tunggal (SBY-JK), maka Golkar akan berpikir un- tuk maju sendiri (dalam pilpres 2009)”.
Penalaran  analogi  dilakukan  de- ngan  cara  menyifati  objek  yang  belum diketahui  dengan  sifat  objek  yang  telah diketahui. Analogi dapat juga dinyatakan sebagai penarikan simpulan berdasarkan kesamaan  sifat  yang  dimiliki  oleh  objek yang berbeda. Atau, analogi merupakan penalaran yang berpedoman pada kondisi yang terjadi di masa lalu juga akan terjadi di  masa  yang  akan  datang.    Penalaran analogi  dalam  debat  politik  dibedakan menjadi analogi literal dan analogi ﬁ gu- ratif.
Dalam analogi literal, dua objek dari kelas  yang  sama  dibandingkan  kesa- maannya. Kemudian disimpulkan bahwa karakteristik  yang  dimiliki  oleh  objek yang  sudah  diketahui  itu  juga  dimiliki oleh objek yang belum diketahui.
[4]  PKS: Tahun 2004 setelah  Golkar  masuk koalisi, pemerintahan menjadi kacau.
PKS tidak ingin itu terjadi pada 2009. (2.1.1.B1.01) Proposisi di atas mengandung analogi, yakni penalaran yang berpedoman pada kondisi  yang  terjadi  di  masa  lalu  juga akan  terjadi  di  masa  yang  akan  datang. Pada pemilu 2004, Golkar berada di luar koalisi, namun kemudian masuk koalisi di tengah jalan ketika JK yang saat itu terpi- lih menjadi wapres kemudian dipilih juga menjadi ketua umum Golkar. Masuknya Golkar dalam koalisi membuat pemerin- tahan  menjadi  kacau,  misalnya,  muncul tuntutan reshuﬄ e kabinet. PKS ingin Gol- kar  memiliki  sikap  yang jelas  di  pemilu 2009 agar tidak mengganggu koalisi lagi seperti  Golkar  di  tahun  2004.  Penalaran ini  dilakukan  PKS  untuk  menanggapi keengganan Golkar mengumumkan calon pasangan Capres-Cawapres 2009.
Dalam  analogi  figuratif,  dua  objek yang beda kelasnya dibandingkan kemiri- pannya. Kemiripan dalam hal ini adalah kemiripan  metaforis  dan  ilustratif  agar sebuah objek lebih mudah dipahami.
[5]  PKS:
Peduli  bukan  dalam  model  baku. Apa  ibu  yang  peduli  berarti  yang nilai anaknya bagus? Tercukupi gizi- nya? Banyak  ibu-ibu  miskin  yang peduli,  tapi  karena  keterbatasan kemampuan,  mereka  tidak  mampu memenuhi. Jadi,  peduli  itu  sesuatu yang  abstrak,  tapi  dapat  dinikmati. (2.1.1.B2.01)
Pada  data  di  atas,  PKS  melakukan penalaran analogi ﬁ guratif, yakni menya- makan kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya  dengan  kepedulian  seorang ibu  terhadap  anaknya.  Keterbatasan kemampuan  pemerintah  untuk  mense- jahterakan rakyatnya disamakan dengan ketidakmampuan  seorang  ibu  untuk membahagiakan  anaknya,  meskipun  ia sangat menginginkannya.
Analogi yang ditemukan dalam debat politik di TV lebih banyak analogi ﬁ guratif dibanding analogi literal. Artinya, analogi ﬁ guratif lebih sering digunakan oleh pe- serta debat politik di TV, misalnya analogi pemerintah  dengan  orang  tua,  kambing yang punya susu dan pengusaha punya namanya.  Dalam  analogi  ini,  peserta debat  politik  menyerupakan  dua  objek berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Pemerintah disamakan dengan orang tua dalam  tanggung  jawabnya  melindungi, mencukupi,  dan  membahagiakan  anak. Kambing punya susu, pengusaha punya namanya disamakan dengan partai yang mengangap keberhasilan pemerintah se- bagai keberhasilan partainya.
Generalisasi  merupakan  bentuk  pe- nalaran yang mendasarkan pada prinsip bahwa  kebenaran  yang  terdapat  pada sebagian anggota kelas merupakan kebe- naran juga pada anggota lainnya atau ke- seluruhan anggota pada kelas itu. Berikut ini adalah contoh penalaran generalisasi dalam debat politik di TV.
[6]  PAN:
Tadi  Bang  Napitupulu,  Saya pake ja- ngan nama Bang, Bung lah, biasa make
nama  dulu, Golkar  masih  seperti yang dulu, katanya. ( 2.1.1.C.01) Data  di  atas  menunjukkan  bahwa PAN  melakukan  generalisasi  dengan mengatakan  Golkar  masih  seperti  yang dulu. PAN melihat beberapa kader Golkar masih bersikap seperti dulu ketika Golkar menjadi mayoritas tunggal. Oleh karena itu  PAN  melakukan  generalisasi  bahwa Golkar masih seperti yang dulu. Padahal mungkin saja banyak kader Golkar yang sudah menjadi reformis sehingga Golkar sekarang  tidak  lagi  seperti  Golkar  yang dulu.
Generalisasi  yang  diakukan  peserta debat  politik  di  TV  didasarkan  prinsip bahwa apa yang terjadi pada sebagian juga terjadi pada keseluruhan. Genaralisasi ini berangkat  dari  beberapa  kasus  menuju keseluruhan.  Misalnya,  PAN  membuat generalisasi  bahwa  kader  Golkar  yang maju dalam pileg dan pilpres adalah 4 L (lu lagi lu lagi), kader yang sudah tua-tua. Ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa beberapa kader Golkar yang maju dalam pileg dan pilpres adalah orang-orang tua yang sudah berkali-kali menjabat.
Penalaran kausalitas terdiri dari sebab dan akibat. Karena itu, penalaran kausali- tas bersifat rangkaian, yakni satu peristiwa terjadi karena disebabkan oleh peristiwa yang  mendahuluinya.  Premis-premis dalam  penalaran  kausalitas  memiliki hubungan sebab-akibat, yakni suatu per- istiwa menyebabkan peristiwa lain terjadi. Peristiwa  yang  mendahului  (sebab)  me- nyebabkan peristiwa setelahnya (akibat). Berikut ini merupakan contoh penalaran kausalitas dalam debat politik.
[7]  PKS:
Katakanlah Pak JK tidak dipecat, tapi kemudian Pak JK berhadapan dengan Golkar, dia ikut Pak SBY menghadapi apa yang didukung oleh Golkar yaitu Ibu Megawati dan Pak Hasyim Muza- di. Tiba-tiba kemudian yang menang ternyata Pak JK, lalu kemudian Golkar
kembali mendukung Pak JK jadi ketua umum. Masuknya Golkar di dalam koalisinya SBY-JK inilah yang mem- buat kekacauan. ( 2.1.1.D.01) Apa  yang  ingin  dikatakan  oleh  PKS adalah  bahwa  sebelum  Golkar  masuk koalisi, pemerintah berjalan normal-nor- mal saja. Kemudian, Golkar masuk dalam koalisi. Setelah itu, pemerintah melakukan reshuﬄ e kabinet dua kali. Jadi, masuknya Golkar  dalam  koalisi  menyebabkan reshuﬄ e kabinet  dua  kali.  Hal  tersebut menurut  PKS  menyebabkan  kekacauan. Ini  terjadi,  menurut  PKS,  karena  suara partai wapres lebih besar dibanding suara partai  presiden  (perolehan  suara  dalam pemilu legislatif suara Golkar lebih tinggi dari Demokrat, partainya Presiden).
Dalam  debat  politik  juga  terdapat kausalitas  yang  lebih  kompleks,  yakni satu  sebab  mengakibatkan  akibat  yang menjadi  sebab  bagi  akibat  berikutnya. Data berikut patut diperhatikan.
[8]  Prabowo:
Saya  berpendapat  bahwa konflik- konflik  itu  terjadi ,  karena sistim kita  tidak  bisa  memberi  penghidu- pan yang baik . Kalau menurut saya kembali  tadi  juga  di  singgung  Pak WIRANTO, kebutuhan dasar manu- sia.  Jadi,  ediologi  apapun,  falsafah apapun,  ujungnya  adalah  apakah warga  Negara  tersebut  merasa  dia sudah  dapat  terpenuhi  kebutuhan- kebutuhan  dasar  dia,  apa  dia  sudah merasa aman, apa dia sudah menda- pat sekolah yang baik untuk anaknya, apa dia cukup makan untuk dirinya dan keluarganya. Manakala dia mera- sa tidak terpenuhi kebutuhan dasar, (maka) timbullah frustasi, timbullah ekstrenisme, timbullah radikalisme, dan  mudah  sekali  dipicu  konflik- konﬂ ik tersebut. ( 2.1.1.D.02) Menurut  Prabowo,  konflik-konflik itu  terjadi  sebagai  akibat  dari  sistem yang  tidak  bisa  memberi  penghidupan
yang baik. Jadi yang menjadi sebab ada- lah  “Sistem  yang  tidak  bisa  memberi penghidupan  yang  baik”  dan  akibatnya adalah “Terjadi konﬂ ik-konﬂ ik”.
Penalaran kausalitas yang dilakukan peserta debat politik begerak dari sebab menuju akibat atau akibat menuju sebab. Ketika  ada  sebuah  akibat,  maka  peserta debat  politik  mencoba  memahami  pe- nyebabnya. Dalam menilai kausalitas, ada tiga  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yakni kualitas, kuantitas, dan oposisi. Dari sisi kualitas,  sebab  harus  benar-benar  men- jadi  penyebab  akibat.  Secara  kuantitas, sebab-sebab  yang  ada  memang  cukup untuk  menimbulkan  akibat.  Sedangkan oposisi yang dimaksud adalah tidak ada sebab-sebab lain yang menimbulkan aki- bat tersebut. Namun, dalam debat politik sering  terjadi  kesulitan  untuk  menentu- kan  penyebabnya  karena  banyak  akibat yang  ditimbulkan  oleh  berbagai  sebab. Dengan  kata  lain,  dalam  politik  banyak sekali satu akibat yang tidak disebabkan oleh sebab tunggal.
Penalaran  koeksistensial  memiliki kesamaan  dengan  penalaran  kausalitas, yakni adanya dua premis yang berkaitan. Namun,  penalaran  koeksistensial  men- syaratkan tanda dan kondisi hadir bersa- maan.  Penalaran  ini  memiliki  dua  jenis, yakni koeksistensial tindakan/orang dan koeksistensial kewenangan.

## Koeksistensial tindakan
Dalam koeksistensial tindakan, kara- kter seseorang atau sesuatu disimpulkan berdasarkan tindakannya. Perhatikan data berikut ini.
[9]  Golkar: Di masa lalu , Golkar dipercaya untuk memimpin negeri ini. Sekarang, kader Golkar  ikut  menjadi  bagian  dari  pe- merintahan. Saya yakin, pada pemilu 2009 ini Golkar masih mendapatkan kepercayaan itu. (2.1.1.E1.01)
Golkar  menyatakan  bahwa  di  masa lalu, Golkar dipercaya untuk memimpin negeri  ini.  Sekarang,  kader  Golkar  ikut menjadi  bagian  dari  pemerintahan.  Se- hingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada pemilu  2009  ini,  Golkar  akan  menjadi bagian  pemerintahan  lagi.  Dengan  pe- ngalaman masa lalu dan masa kini, Golkar yakin bahwa di pemilu 2009 yang sebentar lagi  dilaksanakan  Golkar  mendapat  ke- percayaan  rakyat  untuk  menjadi  bagian dari pemerintahan.
Koeksistensial tindakan juga dilaku- kan  oleh  PKS  terhadap  perilaku  Golkar di pilpres 2004.
[10] PKS:
Yang  artinya  begini,  kan  kami  juga belajar, ternyata  Golkar  di  2004 walaupun suaranya jauh lebih besar ternyata bersedia menjadi cawapres dari capres yang partainya suaranya lebih  kecil (Demokrat,  pen). Nah, barangkali  2009  mau  jadi  cawapres kami (PKS, pen). (2.1.1.E1.02)
Pada  data  di  atas,  PKS  melakukan penalaran  koeksistensial  tindakan.  PKS melihat  bahwa  Golkar  di  pilpres  2004 bersedia menjadi wapres dari Demokrat yang  suaranya  lebih  kecil.  Oleh  karena itu,  PKS  menyimpulkan  bahwa  Golkar juga mungkin bersedia menjadi cawapres PKS di pilpres 2009. Memang pada pilpres 2004 Golkar tidak mencalonkan JK sebagai cawapres  SBY,  namun  setelah  pasangan SBY-JK  ternyata  menang  atas  pasangan Mega-Hasyim,  Golkar  mendukung  JK menjadi ketua umum Golkar dan sekali- gus Golkar masuk menjadi bagian koalisi pemerintah.
Koeksistensial  kewenangan  meru- pakan  penalaran  yang  didasarkan  pada keyakinan bahwa seseorang atau sesuatu memiliki pengetahuan lebih tentang suatu masalah.  Berikut  ini  contoh  penalaran koeksistensial kewenangan dalam debat politik di TV.
[11] PKS:
Prof.  Syafi’i  Ma’arif  mengatakan bahwa Pak JK the real president . Ban- yak orang marah-marah karena men- ganggap seolah-olah itu tidak santun gitu, padahal mungkin kenyataannya Pak  JK  lebih  bekerja  dari  pada  SBY. (2.1.1.E1.03)
Pada  data  di  atas,  PKS  melakukan penalaran  koeksistensial  kewenangan. Prof.  Syafi’i  Ma’arif  dianggap  memi- liki otoritas untuk menilai apakah benar bahwa  wapres  JK  lebih  berperan  dalam pemerintahan  dibanding  presiden  SBY. Bagi PKS, Buya Syaﬁ ’i Ma’arif dianggap memiliki  kewenangan  karena  ia  disam- ping  seorang  intelektual  muslim,  tokoh Muhammadiyah, juga pengamat politik. Dengan melakukan itu, PKS merasa aman karena lawan debat dihadapkan langsung dengan Prof. Syaﬁ ’i Ma’arif. Bahkan pada kesempatan lain PKS juga menggunakan kewenangan media massa untuk memo- jokkan Golkar.
Pada  data  berikut  ini  Prabowo  sen- gaja  menyebut  nama  Wiranto  dalam mengemukakan pendapat tentang relasi agama dan negara. Tujuannya adalah agar jika  lawan  debat  (Budiono)  menyerang Prabowo, Wiranto ikut betanggung jawab mempertahankan  pernyataan  tersebut karena  sebenarnya  Wiranto  yang  lebih dahulu  berpendapat  demikian.  Berikut ini pernyataan Prabowo:
[12] Prabowo:
Saya  melihat  sama  dengan  pak Wiranto dalam  perjalanan  bangsa kita akan terjadi integrasi nasional, kawin  antarsuku. Saya  kok  lebih optimis  masalah  itu.  Saya  tidak  ter- lalu  kawatir  yang  penting  kembali lagi  kita  bisa  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  dasar  rakyat  kita.  Kalau kita  tidak  bisa  memenuhi  apapun, saya  kira  rakyat  itu  akan  mengatur dirinya sendiri. Dia tidak mau diatur oleh suatu pemerintah yang tidak bisa
memberi kebutuhan dasar dia. Banyak orang  didaerah-daerah  mengatakan kalau  Jakarta  tidak  bisa  mengurus kita,  marilah  kita  urus  kita  sendiri. (2.1.1.E2.03) Data di atas dinyatakan oleh Prabowo dalam debat cawapres bertajuk “Pemban- gunan jati diri bangsa”, khususnya pada masalah  hubungan  antara  agama  dan negara. Prabowo merasa optimis bahwa bangsa Indonesia akan tetap bersatu da- lam wadah NKRI selama Negara mampu memberikan kebutuhan dasar rakyatnya. Jika  Negara  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  dasar  rakyat,  maka  rakyat akan  mengatur  dirinya  sendiri  (terjadi disintegrasi).
Koeksistensial  yang  ditemukan  ter- diri  dari  koeksistensial  tindakan  dan kewenangan. Dalam penalaran ini antara tanda dan kondisi hadir secara bersama. Koeksistensial  tindakan  dalam  debat politik sering berkaitan dengan karakter partai  politik.  Sedangkan  koeksistensial kewenangan lebih banyak berkaitan de- ngan kepakaran seseorang atau lembaga survey . Artinya, peserta debat politik di TV sering mengutip pendapat pakar atau ha- sil survey suatu lembaga. Jika orang yang dianggap memiliki kewenangan ternyata tidak ahli di bidang yang dibahas, maka penalaran  tersebut  termasuk  dalam  ke- sesatan argumentum ad verecundiam.

## Penalaran Disosiatif
Penalaran  disosiatif  merupakan  tin- dakan berpikir untuk membedakan satu gagasan  dari  gagasan  yang  lainnya  dan berusaha menilai kedua gagasan tersebut. Dalam penalaran ini, penutur memiliki hi- rarkhi nilai yang diyakini, yakni gagasan yang  satu  lebih  baik  dari  yang  lainnya. Disosiasi meliputi ideologi, nilai, moral, dan kebĳ akan.
Disosiasi ideologi merupakan hirarkhi ideologi  yang  dimiliki  oleh  penutur. Penutur  meyakini  bahwa  satu  ideologi lebih  tinggi  nilainya  dibanding  ideologi
lain. Dalam debat politik di TV, penutur menganggap bahwa ideologi yang diya- kini  lebih  baik  dari  ideologi  yang  diya- kini lawan debatnya. Data berikut patut diperhatikan.
[13] Prabowo: Di bidang pendidikan kita akan mem- perjuangkan  12  tahun  wajib  belajar dengan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian  kita  meno- lak  undang-undang  BHP.  Undang- undang  BHP  adalah  tidak  sesuai dengan undang-undang dasar 1945.
Komersialisasi  pendidikan  tinggi bukan merupakan sistem pancasila. (Ia) berada diluar sistem kekeluargaan yang  dianut  oleh  pendiri-pendiri bangsa kita. (Ia) tidak sesuai dengan demokrasi. (Ia) tidak memungkinkan orang miskin bisa sekolah tinggi. (se- harusnya) Anak nya orang miskin bisa sekolah tinggi. (2.1.2.02) Data  di  atas  menunjukkan  bahwa Prabowo  memiliki  hirarkhi  ideologi yang  diyakini,  yakni  ideologi  Pancasila lebih baik dari ideologi Kapitalisme (ko- mersialisasi pendidikan Tinggi). Prabowo menolak  UUBHP  (Badan  Hukum  Per- guruan Tinggi) karena bertentangan de- ngan UUD 45 dan Pancasila. Jika UUBHP dilaksanakan, maka rakyat miskin tidak mungkin bisa kuliah. Ini tidak sesuai den- gan demokrasi dalam pendidikan, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Selain disosiasi ideologi, dalam debat politik  di  TV  juga  ditemukan  disosiasi kebĳ akan. Perhatikan data berikut.
[14] Prabowo:
Ibu Megawati dan saya bertekat untuk mengembalikan jati diri bangsa mela- lui  program ekonomi  kerakyatan. ... Tidak mungkin kita bicara pembangu- nan jati diri bangsa tanpa kita menye- lesaikan  masalah  yang  paling  kunci yaitu  menyelamatkan  sumber  daya
ekonomi,  menyelamatkan  kekayaan nasional,  tidak  terus-menerus  bocor keluar negeri. Kita tidak ingin jati diri bangsa kita adalah bangsa penyuplai tenaga kerja murah, bangsa pasar bagi barang-barang orang lain, kemudian sumber bahan baku bagi bangsa-bang- sa  lain,  dan  rakyat  kita  terus  dalam keadaan  miskin.  Kami  mengusung perubahan. Rakyat yang akan diberi kesempatan  tanggal  8  juli  yang akan datang, apakah akan memilih perubahan, memilih kembali ke jati diri  bangsa  sesuai  cita-cita  pendiri bangsa kita, cita-cita bung KARNO dan  bung  HATTA  dan  sekian  ribu pejuang-pejuang  yang  mati  untuk republik ini, atau kita melanjutkan sistem ekonomi yang sudah terbukti tidak  berhasil  membawa  manfaat kepada rakyat banyak. Terima kasih. (2.1.2.01) Ada hirarkhi nilai kebĳ akan yang di- yakini oleh penutur, yakni sistem ekonomi kerakyatan  yang  diusungnya  dengan sistem ekonomi yang sedang dĳ alankan oleh  pemerintah  sekarang  (ekonomi yang berkiblat ke Barat; kapitalis). Sistem ekonomi  kerakyatan  akan  membawa rakyat kepada kehidupan yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmu- ran. Sementara sistem ekonomi kapitalis membawa  rakyat  ke  dalam  kemiskinan. Dengan sistem ekonomi kapitalis, bangsa terbukti hanya menjadi bangsa penyuplai tenaga  kerja  murah,  bangsa  pasar  bagi barang-barang  orang  lain,  dan  sumber bahan  baku  bagi  bangsa-bangsa  lain. Karena itu, bangsa Indonesia terus dalam keadaan miskin.
Hirarkhi  nilai  juga  disampaikan Prabowo  ketika  menyampaikan  visi dan  misi  di  bidang  pendidikan.  Berikut pernyataan Prabowo:
[15] Di  bidang  pendidikan  kita  akan memperjuangkan  12  tahun  wajib belajar dengan seluruh biaya ditang-
gung  oleh  pemerintah. Kemudian kita menolak undang-undang BHP, undang-undang  BHP  adalah  tidak sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Komersialisasi pendidikan ting- gi bukan merupakan sistem pancasila berada  diluar  sistem  kekeluargaan yang  dianut  oleh  pendiri-pendiri bangsa  kita,  tidak  sesuai  dengan demokrasi,  tidak  memungkinkan orang  miskin  bisa  sekolah  tinggi, anaknya  orang  miskin  bisa  sekolah tinggi. (2.1.2.02)
Pada  data  di  atas,  Prabowo  ingin memperjuangkan wajib belajar 12 tahun dengan  seluruh  biaya  gratis.  Berbeda dengan  pemerintahan  sekarang  yang mengiklankan pendidikan gratis, namun kenyataannya  justru  biaya  pendidikan semakin mahal. Prabowo mangatakan,
“....walaupun  ada  iklan-iklan  yang mengatakan  pendidikan  gratis,  ke- nyataannya  yang  saya ketemukan di kabupaten-kabupaten  dari  Sabang sampai Merauke kalau itu tidak benar. Rakyat kita tidak merasa pendidikan itu gratis....” (DCWP2). Prabowo  juga  menolak  UU  BHP Perguruan Tinggi karena itu merupakan komersialisasi  pendidikan  yang  tidak sejalan  dengan  UUD  45,  Pancasila,  dan asas  kekeluargaan.  Jika  BHP  disahkan dan dilaksanakan, maka anak-anak dari kalangan rakyat miskin tidak bisa kuliah karena  tidak  mampu  membayar  uang kuliah yang mahal.
Penalaran disosiatif yang ditemukan dalam debat politik di TV adalah ideologi dan kebĳ akan. Dalam debat politik di TV penalaran disosiatif didasarkan atas per- bedaan  nilai  yang  diyakini  oleh  peserta debat. Dalam disosiasi ideologi, ada dua ideologi yang dianggap berbeda dan salah satunya lebih baik dari yang lain menurut pembicara.  Misalnya,  ideologi  Pancasila dianggap  lebih  baik  dibanding  ideologi Kapitalis. Dalam disosiasi kebĳ akan, ada kebĳ akan pemerintah yang dinilai tidak
benar  menurut  kebijakan  yang  dimi- likinya. Misalnya, Prabowo menganggap kebijakan  membuat  perguruan  tinggi menjadi  Badan  Hukum  Negara  (BHN) sebagai kebĳ akan yang berorientasi pada ekonomi liberal dan bertentangan dengan sistem  pendidikan  yang  berdasarkan Pancasila.

## SIMPULAN
Dalam  debat  politik  di  TV,  ditemu- kan  penalaran  asosiatif  dan  disosiatif dengan  seluruh  ragam  dan  subragam- nya. Penalaran asosiatif yang ditemukan dalam  debat  politik  di  TV  adalah  (1) quasi  logis,  (2)  analogi,  (3)  generalisasi, (4)  kausalitas,  dan  (5)  koeksistensial. Quasi  logis  yang  ditemukan  dibedakan ke  dalam  transitivitas,  ketidaksesuaian, dan pertukaran. Analogi yang ditemukan terdiri  dari  analogi  literal  dan  ﬁ guratif. Generalisasi dan kausalitas tidak memiliki ragam.  Koeksistensial  yang  ditemukan terdiri  dari  koeksistensial  tindakan  dan kewenangan.  Sementara  itu,  penalaran disosiatif  yang  ditemukan  terdiri  atas ideologi dan kebĳ akan.
Berdasarkan  temuan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa pendirian dalam de- bat politik lahir dari sudut pandang yang beragam  sesuai  logika  dan  kepentingan politik masing-masing peserta debat. Per- bedaan sudut pandang yang digunakan menyebabkan  perbedaan  penilaian  ter- hadap suatu masalah politik yang diper- debatkan.  Perbedaan  tersebut  semakin besar jika dipengaruhi oleh kepentingan politik yang diperjuangkan oleh peserta debat. Penalaran dalam debat politik lebih dipengaruhi oleh motivasi politik, bukan kebenaran logis. Karena motivasi tertentu, yakni  demi  kalkulasi  dan  kepentingan politiknya  peserta  debat  politik  sering melakukan kesalahan penalaran. Kesalah- an penalaran sering terjadi karena peserta debat memanfaatkannya sebagai strategi berdebat. Hal ini menunjukkan bahwa pe- nalaran dalam debat politik tidak sekedar
pertarungan  logika  melainkan  juga  per- tarungan kepentingan. Temuan penelitian ini menguatkan anggapan bahwa bahasa memiliki relasi dengan pikiran (Chomsky, 1972)  dan  kekuasaan  (Bourdeiu,  1991; Fairclough, 2001; dan Chomsky, 2004).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  diangkat  dari  penelitian mandiri swadana yang dilaksanakan pada tahun  2009-2011.  Ucapan  terima  kasih disampaikan  kepada  para  mahasiswa yang membantu mentranskripsikan sum- ber data, debat partai dan debat capres. Ucapan  terima  kasih  juga  disampaikan kepada teman sejawat yang menjadi mitra diskusi sejak penngumpulan data, analisis data,  sampai  veriﬁ kasi  dan  trianggulasi data dan hasil penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN
Bourdeiu, Pierre. 1991. Language and Sym- bolik  Power. Cambridge,  Massachu- se& s: Harvard University Press.
Chomsky,  Noam.  1972. Language  and Mind. New  York:  Hardcourt  Brace Jovanovich, Inc.
Chomsky, Noam. 2004. Language and Poli- tics . UK: AK Press. Copi, Irving M. 1982. Introduction to Logic. New York: Macmillan Publishing Co., Inc. Dawud. 1998. Penalaran dalam Tuturan BI Siswa SD. Disertasi tidak diterbitkan. Malang. PPS UM Malang. Fairclough, Norman. 2001. Language and Power. England:  Pearson  Education Limited.
Hess-Lu& ich, Ernest. W.B. 2007. (Pseudo)-
Argumentation in TV Debate. Journal of Pragmatics 39 (2007). hal. 1360-1370. available online at www.scinecedirect. com. Diakses 25 Oktober 2009.
Laurbach, Gerda. 2007. Argumentation in Political Talk-Shows Interviews. Jour- nal of Pragmatics 39 (2007) 1371-1387 . available online at www.sciencedirect. com. Diakses 25 Oktober 2009. Luginbuhl, Martin. 2007. Conversational Violance in Political TV Debat: Forms and  Functions. Journal  of  Pragmatics 39  (2007)  1371-1387 .  available  online at www.sciencedirect.com. Diakses 25 Oktober 2009.
Miles, Ma& ew B. dan Huberman, A. Mi- chael.  1992. Analisis  Data  Kualitatif.
(terj. Tjejep Rohendi Rohidi). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Rahardjo, Mudjia. 2007. Hermeneutika Ga- damerian: Kuasa Bahasa dalam Wacana Politik Gus Dur. Malang: UIN Malang Press. Santoso, Anang. 2003. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Wacana Politik Pasca Era Orde Baru . Disertasi tidak diterbitkan. Malang: PPS UM Malang. Sullivan, Daniel, J. 1963. Fundamentals of Logic. New York: McGrow-Hill, Inc. Toulmin, Stehen, E., Rieke, R., dan Janik,
A. 1979. An Introduction to Reasoning.
New  York:  Macmillan  Publishing. Co. Inc.
Toulmin, Stephen, E. 1990. The Use of Argu- ment. Cambridge: University Press. Vedung,  Evert.  1982. Political  Reasoning . London: Sage Publication.
Warnick,  Barbara  dan  Inch,  Edward  S. 1994. Critical  Thinking  and  Communi- cation: The Use of Reason in Argument.
New  York:  Macmillan  Publishing Company.
Wiyanto, Asul. Tt. Debat sebagai Retorika. Semarang: CV Aneka Ilmu.