Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209

## PENGANUT  AGAMA  KEPERCAYAAN  DAN  PROBLEM  KEBEBASAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA 1

## Abd Hannan
IAIN Madura, Jl. Raya Panglegur No.Km. 4, Tlanakan, Pamekasan, 69371 , hannan.taufiqi@gmail.com

## Abstract
The  issue  of  religious  belief  is  a  religious  issue  that  has  been  inviting  a  lot  of  debate,  both theoretical and practical. Although their existence has been legitimized through a decision by a state institution, the Constitutional Court (MK), in fact, still invites quite a heated debate among the public. This study examines the social rights of religious freedom of believers. There are three research questions to be answered in this study; What are the concepts of trust and social rights? How are the dynamics of believers in the context of religious freedom in Indonesia? What is the reality of the social rights of believers, from the perspective of the sociology of religion? The three questions are aimed at knowing the concepts of trust and social rights; describing the reality of believers in Indonesia; conduct an in-depth study of the social rights of believers, viewed from the  perspective  of  the  sociology  of  religion.  This  study  is  a  field  study  that  uses  qualitative research. There are two data used, primary data and secondary data. In general, the findings of this study contain an in-depth explanation of the concept of belief and social rights, a narrative description of the existence of believers in Indonesia, as well as a sociological explanation of the meaning of social rights, in relation to believers in Indonesia. In general, this paper makes a major  contribution  in  terms  of  providing  a  sociological  explanation  of  the  existence  and dynamics of Indonesian believers in the future.
Keywords: religious freedom, religious belief, sociology of religion .
1 Draf  pertama  artikel  ini  telah  dipresentasikan  penulis  pada  acara, The  First  International Conference on Indigenous Religions , 1-3 Juli 2019 dengan tema, The State, Indigenous Religions, and Inclusive Citizenship , yang diselenggarakan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Center for Religious and Cross-Cultural Studies Graduate School (CRCS), Unversitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209

## Abstrak
Isu penghayat kepercayaan merupakan isu keagamaan yang hingga sekarang mengundang banyak  perdebatan,  baik  itu  perdebatan  pada  wilayah  teoritis  maupun  praktis.  Meski keberadaan mereka telah mendapat legitimasi melalui putusan lembaga negara, Mahkamah Konstitusi  (MK),  namun  pada  faktanya  tetap  mengundang  perdebatan  cukup  hangat  di kalangan  publik.  Studi  ini  mengkaji  hak  sosial  kebebasan  beragama  kaum  penghayat kepercayaan . Terdapat  tiga  pertanyaan  penelitian  yang  akan  dijawab  dalam  studi  ini; Apa yang dimaksud dengan konsep kepercayaan dan hak sosial kebebasan beragama? Bagaimana dinamika  penganut  kepercayaan  dalam  konteks  kebebasan  beragama  di  Indonesia? Bagaimana  realitas  hak  sosial  kebebasan  beragama  penganut  kepercayaan,  ditinjau  dari perspektif sosiologi  agama? Tiga  pertanyaan  tersebut  ditujukan  untuk  mengetahui  konsep kepercayaan dan hak sosial; mendeskripsikan realitas penganut kepercayaan di Indonesia; melakukan  kajian  mendalam  perihal  hak  sosial  penghayat  kepercayaan,  ditinjau  dari perspektif  sosiologi  agama.  Studi  ini  merupakan  kajian  lapangan  yang  menggunakan  jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan ada  dua, data primer dan data  sekunder. Secara umum, temuan studi ini berisikan penjelasan mendalam tentang konsep kepercayaan dan hak sosial,  deskripsi  naratif  eksistensi  penganut  kepercayaan  di  Indonesia,  serta  penjelasan sosiologis perihal makna hak sosial, kaitannya dengan penganut kepercayaan di Indonesia. Secara  umum,  tulisan  ini  memberi  sumbangsih  besar  dalam  hal  memberi  penjelasan sosiologis eksistensi dan dinamika penganut kepercayaan Indonesia ke depan.
Kata Kunci : k ebebasan beragama, agama kepercayaan, sosiologi agama
Received: 05-03-2022; accepted: 30-05-2022; published: 24-06-2022 How to Cite:
Hanan, Abd., (2022). Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia:  Perspektif Sosiologi Agama. Mawa’izh: Jurnal Dakwah  Dan  Pengembangan Sosial
10.32923/maw.v13i1.2209 . https://doi.org/ 26 - 1 ), 1 ( 3 Kemanusiaan,1
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209

## A. Pendahuluan
Sebagai negara dengan tipologi plural, wacana seputar keanekaragaman agama di Indonesia  seakan  menjadi  tema  perdebatan  yang  tak  kunjung  ada  habisnya,  baik perdebatan tersebut berada pada tataran teoritis maupun praktik. Pada tataran teoretis, diskursus tentang agama menemukan momentumnya ketika gagasan keanekaragaman agama-agama  seperti  pluralisme  dan  inklusivisme,  saat  ini  dihadapkan  pada pertentangan  dan  polemik  berkepanjangan.  Beberapa  kelompok  keagamaan  berusaha menolak realitas keanekaragam agama-agama, mereduksi makna sifat pluralisme agama pada kehendak dan keyakinan diri sendiri. Mereka yang tergabung dalam kelompok ini meyakini  bahwa  pandangan  plurisme  dan  inklusivisme  agama  adalah  wujud penyimpangan  beragama,  bahkan  (mungkin)  pelecehan  terhadap  konsep  monotiesme tuhan sebagai realitas tunggal. 2
Sedangkan pada tataran praktik, perdebatan seputar agama mendapati ruangnya ketika  muncul  gejala  sosial  berupa  pemberangusan  makna  kebebasan  beragama, kekerasan  atas  nama  agama,  pembelaan  agama  yang  berujung  anarkisme  hingga intervensi  kelompok  atau  golongan  tertentu  terhadap  penganut  keyakinan  di  luar mereka. 3 Di Indonesia sendiri, praktik intervensi kebebasan beragama dengan mudah kita temukan, bahkan telah menjadi persoalan klasik yang tak kunjung menemukan titik akhirnya. Salah satunya adalah perdebatan mengenai keberadaan kelompok penghayat kepercayaan.
Kaitannya  dengan  kelompok  penghayat  kepercayaan,  perdebatan  seputar keagamaan  penganut  kepercayaan  sesungguhnya  sudah  berlangsung  lama.  Sejumlah pertanyaan  mengenai  status  keagamaan  kelompok  penghayat,  apakah  penghayat tergolong  agama  atau  tidak?  Bagaimana  status  keagamaan  penghayat  di  kolom  KTP? Bagaimana  kedudukan  penganut  penghayat  dalam  konstitusional  dan  perundangan? Semuanya  merupakan  pertanyaan  popular  yang  seringkali  menuai  polemik  dan perdebatan  di  kalangan  penggiat  akademik.  Pada  tahun  2017,  setelah  melalui  proses politik yang begitu panjang, diskursus penghayat kepercayaan sempat menemukan titik perkembangan,  tepatnya  sejak  keluarnya  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi,  yang
2 Abd A’la, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), p.7-10.
3 Abd A’la, Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan (Yogyakarta: LKiS, 2014), p. 14-19.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
menyatakan  inkonstitutionalitas  aturan  pengosongan  kolom  agama  di  kartu  identitas kependudukan (KTP dan KK) bagi penghayat kepercayaan. 4 Adanya putusan MK tersebut seolah menjadi titik pamungkas perdebatan seputar penghayat, di mana kaum penghayat dapat  memperoleh  kejelasan  status  dan  hak  kewarganegaraan  mereka,  kedudukan mereka menjadi setara layaknya penganut agama lain pada umumnya.
Hanya,  meski  status  administrasi  kependudukan  kelompok  penghayat  telah memperoleh kejelasan melalui keputusan MK, namun kanyataannya polemik seputar hak sosial  kelompok  penganut  kepercayaan  tidak  langsung  surut  begitu  saja.  Ada  banyak kritik  bermunculan,  seperti  yang  kritik  dari  Lembaga  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) yang merasa keberatan dan kecewa atas keputusan MK. 5 Dan sampai saat ini tidak sedikit kelompok  masyarakat  penganut  keagamaan  tertentu  yang  secara  terang-terangan mempersoalkan status keagamaan mereka, apakah penghayat kepercayaan merupakan bagian  dari  agama  atau  tidak?  Tetap  mengemukanya  pertanyaan  seputar  status keagamaan kelompok penghayat kepercayaan pascakeluarnya putusan MK adalah bukti nyata, bahwa problem keagamaan kelompok penghayat tidak dapat terselesaikan hanya dengan melihat status mereka dari perspektif administrasi kependudukan semata. Lebih dari itu, perlu adanya perspektif lain yang dapat memperkuat kedudukan mereka, bahwa secara  sosial  keagamaan  kelompok  panganut  kepercayaan  mempunyai  hak  dan kewajiban  setara  seperti  halnya  penganut  agama  lainnya.  Bukan  saja  dalam  hal pemulihan  kewarganegaraan,  namun  juga  menyangkut  keleluasaan  mereka  untuk meyakini  dan  menjalankan  aktivitas  ritual  kepercayaan,  dalam  hal  ini  agama  leluhur ( indigenous religions ) berupa penghayat kepercayaan. 6
Sejauh ini, ada banyak studi terdahulu yang berusaha mengkaji secara mendalam keberadaan penghayat kepercayaan  di Indonesia, baik kajian  dalam bentuk  penelitian lapangan  maupun  sebatas  studi  kepustakaan.  Umumnya,  fokus  kajian  penghayat kepercayaan  paling  banyak  didominasi  oleh  tema-tema  popular  yang  bersentuhan
4 Erdianto  Kristian,  ‘MK:  Kolom  Agama  di  KTP  dan  KK  Dapat  Ditulis  “Penghayat  Kepercayaan”’, KOMPAS.com,  7  November  2017,  https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/13020811/mk- kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan.
5 BBC  News  Indonesia,  ‘KTP  untuk  Penghayat  Kepercayaan  “Masih  Tersandung  Masalah Administrasi”’,  BBC  News  Indonesia,  24  February  2019,  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 47331334.
6 Juli  Hantoro,  ‘Begini  Prosedur  Mendapat  KTP  Bagi  Penganut  Aliran  Kepercayaan’,  Tempo,  22 February 2019, https://nasional.tempo.co/read/1178325/begini-prosedur-mendapat-ktp-bagi- penganut-aliran-kepercayaan.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
dengan posisi agama kepercayaan dalam perundangan dan hukum negara, terutama yang bersentuhan  dengan  putusan  MK.  Sebaliknya,  jarang  sekali  ada  studi  yang  berusaha membahas dari perspektif lain, perspektif sosiologis, misal. Padahal, berdasarkan hasil penelitian dari Moh. Wahyudi (2018),  persoalan krusial yang  paling banyak  menimpa pengikut  penghayat  kepercayaan  lebih  banyak  muncul  di  ruang  sosial  publik  yang berkenaan  dengan  tindakan  diskriminasi.  Belum  sepenuhnya  dapat  mengakses  hak jaminan  sosial,  kesulitan  mengakses  pekerjaan,  kesulitan  mengakses  dokumen kependudukan, sulitnya mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, dan sejumlah problem sosiologis  lainnya. 7 Hal  yang  paling  krusial  adalah  pemberangusan  terhadap kebebasan  mereka  dalam  memeluk  agama.  Padahal  melepas  status  mereka  sebagai penganut kepercayaan sama halnya memaksa untuk memilih satu dari enam (6) agama yang diakui pemerintah. Belum lagi persoalan stigma sosial dari penganut agama di luar mereka,  yang  sampai  saat  ini  melihat  penghayat  kepercayaan  sebagai  bentuk penyimpangan beragama, bahkan satu penistaan terhadap ajaran monotiesme agama.
Dalam  konteks  inilah  studi  ini  secara  khusus  memiliki  kepentingan  untuk mengkaji  mengkaji  secara  mendalam  eksistensi  penghayat  kepercayaan  sekaligus  hak sosial mereka ditinjau dari perspektif sosiologi agama, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kebebasan beragama. Beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat dalam kajian  ini,  yaitu;  1)  Isu  penghayat  kepercayaan,  poin  ini  meliputi  realitas  kehidupan mereka, pembacaan mereka secara historis, dan berbagai polemik yang dihadapi; 2) Isu hak  sosial,  merujuk  pada  segala  apa  yang  menjadi  wewenang  dan  kewajiban  mereka sebagai  warga  negara  yang  memiliki  hak  konstitusional  diperlakukan  setara  seperti halnya  penganut  agama  lainnya,  termasuk  di  dalamnya  menyangkut  hak  sosial kebebasan beragama. Keseluruhan isu di atas nantinya akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan  terfokus  menggunakan  perspektif  sosiolgi  agama,  sehingga harapannya  dapat  menghasilkan  satu  pembacaan  komprehensif.  Tidak  hanya  dalam mendeskripsikan  dinamika  penghayat  kepercayaan  di  Indonesia,  namun  juga  dalam
7 Moh Wahyudi, ‘Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan’ (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), p. 23-35.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
mengembangkan dan memperkaya khazanah teoritik, menyangkut hak sosial kebebasan beragama kaum penghayat kepercayaan.

## B. Agama Penghayat Kepercayaan di Indonesia
Dalam  banyak  kajian  keagamaan,  istilah  kepercayaan  seringkali  dipadankan dengan  kata  agama,  sehingga  sebagian  pihak  menilai term kepercayaan  dan  agama berada  dalam  pengertian  yang  sama.  Dalam  sistem  sosial  keagamaan  Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa, istilah Kepercayaan mempunyai kepadanan arti dengan istilah-istilah khusus, seperti halnya istilah kebatinan, kejawen , dan klenik . Ketiga istilah  ini  merupakan  terminologi  keagamaan  lokal  yang  murni  lahir  dari  sistem  dan kebudayaan masyarakat Jawa. 8
Secara  definitif, term kepercayaan  memiliki  beragam  perspektif.  Sebagian mendefiniskannya sebagai paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu). 9 Dalam redaksi yang lebih  luas,  Harjo  Sudaryono  (2018)  mengartikannya  sebagai  sistem  kesadaran  dalam penghayatan  pribadi  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berdasarkan  keyakinan  yang bersumber  dari  nilai  spiritual  warisan  leluhur  yang  diwujudkan  dalam  mesu  budi, memerankan  dayanya  budi  terhadap  cipta,  rasa  dan  karsa  untuk  berserah  diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa yang menghasilkan tuntunan budi luhur. 10
Jika  ditinjau dari semantiknya, frase kepercayaan sesunggunya memuat makna beragam,  sekurang-kurangnya  ada  tiga  pengertian; pertama, iman  terhadap  agama, bahwa kepercayaan mengandung makna sama dengan agama yang artinya sama-sama mengandaikan pada pengangungan dan penghambaan terhadap tuhan semesta. Kedua, anggapan  bahwa  suatu  entitas  atau  objek  itu  benar-benar  ada. Ketiga, merujuk  pada kejujuran  atau  kebenaran  suatu  entitas  tertentu. Keempat, mengakui  atau  menyetujui nilai kebijaksanaan. Berdasarkan keseluruhan makna di atas, dapat disimpulkan bahwa
8 Rofiq  Ahmad  Choirul,  ‘Kebijakan  Pemerintah  Terkait  Hak  Sipil  Penghayat  Kepercayaan  Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo’, Kodifikasia 8, no. 1 (2014), 12-15.
9 Feby  Yudianita,  ‘Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Aliran  Kepercayaan  Dihubungkan  Dengan  Pasal  29 Ayat 2 UUD 1945’, JOM Fakultas Hukum 2, no. 2 (2015), p. 91-102.
10 Mufdil  Tuhri,  ‘Status  Penghayat  Kepercayaan  Setelah  Keputusan  MK’, Https://Crcs.Ugm.Ac.Id (blog), 2018, https://crcs.ugm.ac.id/status-penghayat-kepercayaan-setelah-keputusan-mk/.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
pada  tataran  konseptualnya  terma  kepercayaan  selain  memuat  seperangkat  nilai kebijaksaan, kejujuran, kebenaran, juga memuat arti perwujudan sikap pengakuan diri terhadap keberadaan Tuhan semesta.
Sejalan dengan rumusan diatas, IGM Nurdjana (2009) mengelompokan penghayat kepercayaan  Indonesia  berdasarkan  empat  (4)  hal; pertama, penghayat  kepercayaan yang diterjemahkan dari nilai atau agama lokal. Sejumlah penghayat yang masuk dalam katagori  ini  adalah  kepercayaan  Suku  Badui,  Sunda  Wiwitan,  Buhun    dari  Jawa  Barat, Suku  Dayak,  dan  lain  sejenisnya. Kedua, kelompok  penghayat  yang  melandaskan kepercayaannya  pada  Tuhan  yang  Maha  Esa.  Masuk  dalam  golongan  ini  adalah  aliran kebatinan dan kajawean yang banyak tersebar di pulau jawa, khususnya  Jawa Tengah. Ketiga, kelompok penghayat yang mendasarkan kepercayaannya pada sekte atau paham keagamaan tertentu seperti halnya ahmadiyah dan sebagainya. Terakhir adalah golongan penghayat yang berorientasi pada kekuatan mistik dan kekuatan supranatural. 11
Secara  genealogis,  eksistensi  penghayat  kepercayaan  sebagai  salah  satu  jenis aliran—untuk  tidak  mengatakan  agama—masyarakat  Indonesia  sesungguhnya  sudah lama  ada,  bahkan  jauh  sebelum  Indonesia  menemukan  statusnya  sebagai  negara kesatuan.  Boleh  dibilang,  penghayat  kepercayaan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sejarah perjalanan Indonesia, dirinya merupakan realitas keagamaan sekaligus representasi jati diri  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  negara  pluralis.  Dalam  banyak  kajian  agama  dan kebudayaan, penghayat kepercayaan popular disebut sebagai indigenous religion . Secara filosofis  sebutan  tersebut  memuat  makna  dan  pengertian  keaslian,  wujud  keyakinan (baca: agama) yang murni lahir dari rahim sistem kepercayaan pribumi yang pada mula- mulanya  identik  dengan  aninisme. 12 Sistem  kepercayan  yang  meyakini  setiap  entitas alamiah  memuat  kekuatan  mistik  yang  harus  dihormati  dan  diagungkan.  Dengan menghormatinya,  benda–benda  alam  tersebut  dipercaya  dapat  mendatangkan keberuntungan dan keberkahan hidup, menjauhkan diri dari segala bentuk keburukan dan kejahatan. 13
11 IGM  Nurdjana, Hukum  Dan  Aliran  Kepercayaan  Menyimpang  Di  Indonesia (Jogjakarta:  Pustaka Pelajar, 2009), p. 23.
12 Budijaton and Wahu Oki, ‘Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung’, Jurnal Hak Asasi Manusia 7, no. 1 (2016), p.  67.
13 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), p. 12-34.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
Jika  dikaji  lebih  jauh  lagi,  tesis  aninisme  sebagai  realitas  keaslian  bangsa Indonesia, secara jelas juga dapat dilacak pada sistem dan struktur sosial masyarakat Indonesia sebelum munculnya agama-agama dunia, enam (6) agama resmi secara umum. Pada masa ini, konstruksi sosial keagamaan masyarakat direpresentasikan dalam bentuk penghormatan  terhadap  roh  para  leluhur.  Memercayai  segala  bentuk  gerakan, perubahan,  dan  kekuatan  yang  timbul  di  lingkungan  sekitar  mereka,  sebagai  akibat hubungan kausalitas yang ditimbulkan oleh segala bentuk kekuatan magis alam sekitar. Kenyataan ini memuat keselarasan dengan penjelasan Aguste Comte (1798-1857), yang membagi sistem perkembangan pemikiran dan kebudayaan masyarakat pada tiga tahap, yakni tahap metafisik, tahap teologis, dan tahap postivistik. 14 Dalam kaitan ini, sistem agama yang hadir pada era ini (metafisik) tumbuh berkembang dari kesadaran manusia atas adanya kekuatan alam, yang mengandung arti minimum sebagai sikap dan perilaku percaya dari terhadap keberadaan spirtual being . 15 Spiritual being inilah muasal sistem kepercayaan masyarakat Indonesia, dirinya sudah lama ada semenjak Indonesia hidup di zaman  matafisik.  Dalam  konteks  keagamaan  Indonesia  saat  ini,  wujud spiritual  being sebagaimana dimaksud saat ini kita kenal dengan istilah penghayat kepercayaan, atau yang popular dengan sebutan indigenous religion .
Berkenaan dengan eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia, berdasarkan data terbaru, saat ini sekurangnya–kurangnya tercatat ada 187 organisasi kepercayaan yang memperoleh pengakuan dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa  dan  Tradisi  di  bawah  Kemendikbud. 16 Jumlah  angka  tersebut  besar  kemungkinan akan  terus  bertambah,  mengingat  sejauh  ini  masih  ada  banyak  perkumpulan  dan organisasi,  baik  lama  maupun  baru,  yang  masih  dalam  proses  inventarisasi  untuk kemudian didaftarkan supaya mendapat badan hukum pasti. Sayangnya, meski sebagian umum perkumpulan penghayat  kepercayaan telah memperoleh  legalitas, namun pada kenyataannya  keberadaan  mereka  masih  seringkali  berhadapan  dengan  pandangan negatif,  bahkan  dalam  banyak  kesempatan  menuai  polemik  (politik)  berkepanjangan. Beberapa di antaranya adalah polemik perihal status keanekaragaman mereka, stigma
14 Auguste Comte, The Positive Philosophy of Auguste Comte: Harriet Martineau (Trans.). (New York: Cosimo Classic, 2009), p. 97.
15 Auguste  Comte, The  Catechism  of  Positive  Religion:  Ricahrd  Congreve  (Trans.). (London:  John Capman, 1858), p.34-78.
16 Lihat Tuhri, ‘Status Penghayat Kepercayaan Setelah Keputusan MK’.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
sebagai bagian dari PKI, tuduhan penodaan agama, dan yang terbaru adalah perdebatan seputar  pengisian  kolom  agama  KTP  bagi  penganut  kepercayaan.  Penjelasan  lengkap perihal  polemik  (politik)  penghayat  kepercayaan  dalam  sejarah  perjalanan  Indonesia, akan dijelaskan pada subbahasan berikut.

## C. Polemik (Politik) Penghayat Kepercayaan di Indonesia
Meski  eksistensi  penghayat  kepercayaan  sudah  lama  mengambil  tempat  dalam sejarah  perjalanan  bangsa-negara  Indonesia,  pada  kenyataannya  keberadaan  mereka tidak menemukan ruang yang cukup baik. Polemik dan perdebatan seputar penghayat kepercayaan muncul dari waktu ke waktu, bahkan tidak jarang berujung pada perlakuan sepihak.  Puncak  dari  semuanya  adalah  ketika  mereka  mengalami  pengucilan  hak  dan kewajiban,  baik  dari  aspek  sosial,  kewarganegaraan,  hingga  menyentuh  pada  aspek paling pribadi sekalipun, yakni wewenang untuk memeluk keyakinan tertentu. 17
Jika  ditelusuri  lebih  jauh  lagi,  polemik  penghayat  kepercayaan  sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Indonesia menemukan status kemerdekaannya. Hal itu terekam jelas  pada  masa  sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 13 Juli 1945. Tepatnya ketika pertama kali diperkenalkan oleh KRMT Wongsonegoro (1897-1978). Istilah kepercayaan sendiri merupakan sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk dari salah satu agama-agama resmi. Sengaja dimunculkan untuk memberi legalitas konstitusional pada kelompok penghayat kepercayaan.  Pada  masa-masa  berikutnya,  beberapa  kalangan  mengusulkan  agar menyebut  penghayat  kepercayaan  sebagai  aliran  kepercayaan  saja,  daripada menyebutnya sebagai agama. Demikian dikarenakan status kepercayaan sendiri berada di  luar  agama  resmi.  Meski  mendapat  penolakan  dari  beberapa  pihak,  namun  pada akhirnya penghayat kepercayaan memperoleh ruang legalitasnya, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. 18
17 Lihat Wahyudi, ‘Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan  Kartu  Tanda  Penduduk;  Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XIV/2016  Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan’.
18 Muhammad  Damami, Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Pada  Periode  1973-1983: Sebuah  Sumbangan  Pemahaman  Tentang  Proses  Legalisasi  Konstitusional  Dalam  Konteks  Pluralitas Keberagamaan di  Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), p. 134-135.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
Sejak  memperoleh  ruang  legalitasnya,  selama  itu  penganut  penghayat kepercayaan memperoleh rasa nyaman menjalankan hak dan kewajiban mereka, karena keberadaan  mereka  dilindungi  langsung  oleh  perundangan.  Namun,  kondisi  tersebut perlahan berubah, tepatnya semenjak pecahnya aksi G 30S PKI. Pasca terjadinya tragedi berdarah tersebut, keberadaan penghayat kepercayaan selalu dikaitkan dengan gerakan terlarang  PKI,  sehingga  ruang  gerak  sosial  mereka  mendapat  pengawasan.  Terutama setelah  dibentuknya  tim  Biro  Pengawas  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  (PAKEM)  di bawah  pengawasan  Departem  Agama.  Berdasarkan  pembacaan  sejarah,  pengawasan tersebut muncul setelah ada stigma terhadap keberadaan mereka yang dianggap bagian dari PKI. Stigma sebagai PKI tidak saja menuai perhatian khusus dari pihak pemerintah, namun  juga  semakin  mempersempit  ruang  gerak  sosial  mereka.  Kondisi  inilah  yang barangkali  menjadi  penyebab  kenapa  pada  masa  itu  terjadi  eksodus  besar-besaran, berpindahnya masyarakat penghayat kepercayaan ke dalam agama-agama resmi. 19
Polemik  menyangkut  kaum  penghayat  menemukan  momentumnya,  tepatnya ketika  keluarnya  UU  No.  1/PNPS/1965,  tentang  penodaan  atau  penistaan  agama. Puncaknya  adalah  keluarnya  Tap  MPR  Nomor  XXV/ MPRS /1966,  tetang  pelarangan penyebaran ideologi Komunis beserta ajaran-ajarannya. Kemunculan dua perundangan ini secara langsung menghadapkan mereka pada dua posisi sulit sekaligus. 20 Pada satu sisi, melalui UU No. 1/PNPS/1965, kaum penghayat kepercayaan senantiasa dibenturkan dengan  isu  penodaan  agama.  Tuduhan  tersebut  seolah  menemukan  ruangnya berdasarkan status mereka, yang tercatat sebagai sistem keagamaan yang jelas berada di luar agama-agama resmi. Pasal penodaan agama secara langsung membuat ruang sosial penganut  kepercayaan  menyempit,  baik  dalam  aspek  legalitas  mapun  menyangkut keseluruhan hak sosial mereka. Dan pada saat bersamaan, melalui terbitnya Tap MPR Nomor  XXV/ MPRS /1966  ini,  akan  menjadi  alat  legitimasi  yang  dapat  menjadi pembenaran  terhadap  segala  bentuk  stigmatisasi  yang  ditujukan  kepada  kelompok penghayat kepercayaan, baik pembenaran secara teoritik maupun praktik.
19 Niels Mulder, Kebatinan Dan Hidup Sehari-Hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kulturil (Jakarta: Gramedia, 1984), p. 178.
20 Anna Kostantia Panjaitan, ‘Implikasi Pengosongan Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha’I’, Indonesian State Law Review 1, no. 1 (2018), p. 13- 23.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
Dalam perkembangan berikutnya, keberadaan kelompok penghayat kepercayaan semakin  mengalami  keterdesakan,  tepatnya  ketika  pemerintah  mengeluarkan perundangan lanjutan tentang keberadaan penghayat di Indonesia, yaitu Ketetapan MPR Nomor IV/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketetapan tersebut diambil  setelah  terjadi  derdebatan  hebat  di  kalangan  parlemen  mengenai  status  dan kedudukan  penghayat  kepercayaann  dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN). Secara  umum,  melalui  ketetapan  ini,  status  penghayat  kepercayaan  mengalami perubahan, mereka dinyatakan bukan lagi sebagai agama, melainkan budaya (Caniago, 2018: 19). Dengan demikian, proses pengawasan mereka yang mulanya ada  di bawah kementerian agama, maka sejak terbitnya ketetapan tersebut berpindah tempat di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam  perjalannnya,  serangkai  perundangan  di  atas  harus  diakui  telah berdampak panjang bagi keberadaan penghayat. Dan itu harus mereka tanggung dalam waktu  yang  cukup  lama,  terus  menyebar  luas  meski  Indonesia  telah  memasuki  era demokrasi sekalipun, era dimana kebebasan dan hak pribadi sangat dijunjung tinggi. 21 Ketika  masyarakat  Indonesia  tengah  menikmati  jargon  kebebasan  beragama,  para penghayat  kepercayaan  harus  bergumul  dengan  persoalan  hak  sosial  diri  untuk diperlakukan  setara  sebagaimana  warga  negara  dan  penganut  agama-agama  lainnya. Status  kependudukan,  hingga  menyangkut  kebebasan  memeluk  agama  dan  hak  untuk menjalankan  ritual  keagamaan  berdasarkan  keyakinan  mereka.  Ketiadaan  kepastian mengenai administrasi kependudukan mereka, pada akhirnya berbuntut panjang pada tergerusnya  hak  dan  kewajiban  diri  selaku  warga  negara.  Hak  untuk  memperoleh perlindungan sosial, layanan kesehatan, akses terhadap pendidikan layak, akses untuk bekerja, baik sebagai pekerja swasta maupun sebagai aparatur sipil. 22
Dan  sekarang  polemik  perihal  eksistensi  penghayat  kepercayaan  masih  belum berakhir.  Meski  secara  perundangan  ruang  gerak  mereka  telah  menemukan  titik  baik pascakeluarnya putusan MK tahun 2017, namun hingga detik ini perdebatan tentangnya
21 Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan, ‘Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation’, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies; Vol 10, No 2 (2020): Indonesian Journal of Islam and Muslim SocietiesDO  - 10.18326/Ijims.V10i2.199-225 10, no. 2 (21 December 2020), https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345.
22 Wahyudi, ‘Analisis  Masuknya  Aliran  Kepercayaan  Di  Kolom  Agama  Dalam  Kartu  Keluarga  Dan Kartu Tanda Penduduk; Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan’, p. 125.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
masih  banyak  bermunculan,  antara  mereka  yang  pro  dan  kontra.  Kaitannya  dengan putusan MK tersebut, kepastian hukum atas pengakuan keberadan kelompok penghayat dalam  konteks  berbangsa  dan  bernegera,  tidak  saja  memberi  rekognisi  atas  status kependudukan  dan  kewarganegaraan  mereka,  namun  juga  menjadi  penegas  atas konsistensi  diri  sebagai  negara  demokratis  yang  menjunjung  tinggi  hak  kebebasan rakyatnya.  Termasuk  dalam  memeluk  agama  dan  menjalankan  ritual  keagaman  yang dipeluknya.

## D. Paradigma Kebebasan Beragama di Indonesia
Dalam  kehidupan  berdemokrasi,  kebebasan (freedom) merupakan  salah  isu krusial,  yang  menempati  isu  sentral  karena  menyangkut  hajat  dan  kepentingan  orang banyak. Pada tataran teoritik, kebebasan identik dengan perwujudan ruang demokrasi, karena demokrasi sendiri mengandaikan dirinya pada perlindungan dan perwujudan hak rakyat  secara  kolektif,  hal  ini  didasarkan  pada  pengertian  populernya  yang  identik dengan  kedaulatan  rakyat. 23 Dalam  konteks  ini,  baik  demokrasi  maupun  kebebasan mengandung indiksikalitas makna kerakyatan, bahwa rakyat dengan segala kepentingan dan kebutuhannya merupakan prioritas, dimana negara wajib hadir di tengah kehidupan rakyat,  memastikan  tidak  ada  satu  pun  kelompok  atau  golongan  yang  mengalami pengebirian.  Demikian  merupakan  keniscayaan  sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 24
Dalam  sistem  bernegara  dan  berbangsa,  semua  negara-negara  dunia,  terutama yang  menjunjung  tinggi  asas  demokrasi,  sepakat  menjadikan  kebebasan  sebagai indikator penjelas, dimana persamaan, keadilan, dan masyarakat sipil diakui, dihormati, dan  dihargai. 25 Pembelaan  terhadap  kebebasan  berarti  pengakuan  terhadap  hak kemanusiaan,  sebaliknya  penyumbatan  terhadap  kebebasan  sama  kedudukannya dengan pemberangusan terhadap nilai emansipasi dan kemanusiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, asas kebebasan ini diterjemahkan dalam segala hal, baik terhadap hal yang bersentuhan dengan aspek material maupun immaterial seperti berserikat, berkumpul,
23 Nur Rohim Yunus, ‘Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara’, Jurnal Sosio Dialektika: Social Science Education Journal 2, no. 2 (2015), p. 91.
24 Mohamad  Faisal  Ridho,  ‘Kedaulatan  Rakyat  Sebagai  Perwujudan    Demokrasi  Indonesia’, ADDALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan , 2017, p. 11.
25 Abd Hannan and Busahwi Busahwi, ‘Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik’, KABILAH : Journal of Social Community 6, no. 2 (31 December 2021), p. 49– 69.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
berbicara, menyampaikan pendapat dan gagasan, terakhir adalah kebebasan memeluk agama atau keyakinan tertentu.
Berdasarkan  sifatnya,  kebebasan  merupakan  suatu  yang  koderati  dalam  diri manusia, dirinya ada dalam setiap pribadi, bahkan telah melekat kuat sejak manusia itu lahir.  Karena  kedudukannya  tersebut,  maka  hak  berupa  kebebasan  tak  perlu  diminta kepada negara, karena yang demikian sudah tumbuh lahir bersamaan dengan kehadiran manusia  di  muka  bumi.  Kewajiban  negara  bukan  memberi  kebebasan,  melainkan melindungi,  menjaga,  dan  merawatnya.  Pengkerdilan  terhadap  kebebasan  bukan  saja melawan  hukum,  lebih  kejam  dari  itu  merupakan  suatu  bentuk  aksi  kejahatan kemanusiaan.
Di  Indonesia,  isu  kebebasan  sempat  mengundang  perdebatan  hebat,  terutama pada masa orde baru di bawah kepemimpinan gaya otoriter dan milietristik Soeharto. 26 Pada  masa  ini,  pemerintah  menerapkan  peraturan  dan  kebijakan  yang  cukup  ketat. Intervensi  disegala  lini,  mulai  dari  berserikat,  menyampaikan  pendapat  hingga  pada ranah paling privasi sekalipun seperti menyangkut agama. Dalam hal keagamaan, bentuk intervensi  dan  pembatasan  rezim  orba  tercermin  jelas  melalui  penetapan  UU  No. 1/PNPS/1965,  tentang  penodaan  atau  penistaan  agama,  Tap  MPR  Nomor XXV/ MPRS /1966,  dan  MPR  Nomor  IV/1978  tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN).  Dalam  banyak  kesempatan,  tiga  perundangan  ini  seringkali  menjadi  alat legitimasi,  dimana  rezim  orba  melakukan  hegemoni  dan  intervensi  hak  keagamaan warga negara. Termasuk pada kaum penghayat kepercayaan.
Dalam  konteks  Indonesia,  paradigma  kebebasan  beragama  sesungguhnya  telah lama  ada  dan  mengambil  ruang,  bahkan  jauh  sebelum  Indonesia  lahir  sebagai  negara kesatuan. 27 Tesis tersebut dilandaskan pada kenyataan Indonesia sebagai masyarakat multikultural,  multi-etnis,  multi-ras,  dan  multi-keyakinan.  Karenanya,  kiranya  dapat dikatakan  bahwa  kebebasan  beragama  bagi  Indonesia  adalah  sebuah  keniscayaan  tak terbantahkan.  Secara  garis  besar,  paradigma  kebebasan  beragama  di  Indonesia  dapat
26 Wijayanto, Korupsi Mengorupsi Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), p. 23. 27 Zainuddin  Syarif  and  Abd  Hannan,  ‘Islamic  Populism  Politics  and  Its  Threat    to  Indonesian Democracy’, Al-Tahrir:  Jurnal  Pemikiran  Islam 20,  no.  2  (3  November  2020),  231. https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/2128.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
ditelusuri dalam tiga aspek, yakni aspek historis, perundangan, dan terakhir adalah aspek sosiologis.
1) Historis
Pada  aspek  historis,  paradigma  kebebasan  beragama  di  Indonesia  dapat dilacak ketika para founding father, terutama dalam perumusan undang-undang dasar pada  BPUPKI  sampai  PPKI,  menyepakati  Indonesia  sebagai  Negara  berdasarkan kepercayaan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kesepakatan tersebut kemudian dimasukkan sebagai salah satu materi dalam  pasal UUD 1945. 28 Dengan mendasarkan pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  artinya  negara  secara  sah  mengakui,  menerima, menghargai,  dan  menghormati  keberadaan  agama-agama,  sepanjang  itu  memuat kepercayaan pada keberadaan tuhan.
Selain  itu,  kenyataan  sejarah  yang  menyebutkan  bahwa  Indonesia  menjadi tempat  persinggahan  sekaligus  bertemunya  agama  atau  kepercayaan  dunia. Penghayat kepercayaan semasih Indonesia ada pada masa metafisik, agama Budha- Hindu  pada  masa  kejayaan  sistem  kerajaan,  Islam  melalui  jalur  perdagangan, kongghucu  dari  China,  dan  kristen  yang  tumbuh  berkembang  melalui  imprealisme barat,  kesemuanya  adalah  kenyataan  historis  yang  mengiringi  perjalanan  dan kebudayaan  bangsa-negara  Indonesia. 29 Kebebasan  beragama  adalah  wujud  nyata penghormatan pada keberagaman. Menyumbat aliran kebebasan beragama tidak saja melakukan  penyangkalan  terhadap  koderati  Indonesia  sebagai  negara  majemuk, namun juga bentuk  pengkhianatan dan penyelewengan  terhadap sejarah Indonesia yang dikenal sebagai rumah persinggahan agama-agama dunia.

## 2) Perundangan
Pada aspek perundangan, paradigma kebebasan beragama di Indonesia dapat ditelusuri  di  banyak  kesempatan.  Pada  umumnya,  ketentuan  tentang  hak  atas kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  termuat  dalam  Bab  X,  tentang  hak  asasi manusia, ayat (1) pasal 28E yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribdat  menuru  agamanya..”. Kemudian  pada  pasal  yang  sama,  tepatnya  ayat  (2)
28 Damami, Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  Pada  Periode  1973-1983:  Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional Dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan Di Indonesia , p. 55–56.
29 Ahmad  Choirul,  ‘Kebijakan  Pemerintah  Terkait  Hak  Sipil  Penghayat  Kepercayaan  Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo’, p. 05.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
berbunyi,  “ Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,  menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya..” Kemudian ayat (1) pasal 281 pada bab yang sama, “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi  di  hadapan  hukum.” Tidak  berhenti  di  situ,  dalam  hal  perundangan,  selain melalui  penguatan  hukum  perundangan  materil,  kebebasan  beragama  di  Indonesia juga  didukung  oleh  penguatan  hukum  formal  yang  bersifat  kelembagaan,  seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan  upaya  perlindungan  kepada  kelompok  agama  tertentu  dari  kejahatan kamusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Dengan demikian, jika mengacu pada  keseluruhan  landasan  perundangan  di  atas,  maka  mutlak  disimpulkan  bahwa secara konstitusional, perilaku kebebasan beragama di Indonesia memiliki bangunan hukum yang cukup kuat. Dan sebagai perundangan, ini dapat berlaku terhadap semua kelompok, termasuk di dalamnya kelompok penghayat kepercayaan.

## 3) Sosiologis
Selain  aspek  historis  dan  perundangan,  paradigma  kebebasan  beragama Indonesia juga bisa ditinjau dari perspektif sosiologis. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa setiap realitas kehidupan masyarakat muncul dan berkembang berdasarkan dimensi sosio kultural, meliputi sistem sosial, sistem keagamaan, bangunan pranata sosial, dan struktur kebudayaannya. 30 Pada aspek ini, landasan kebebasan beragama tergambar jelas dalam konstruksi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang sejauh ini dikenal  sebagai  masyarakat  majemuk  dan  plural.  Baik  itu  dalam  hal  kebudayaan, tradisi, suku, termasuk dalam hal keagamaan. Bagi Indonesia, kemajemukan adalah satu  keniscayaan  sebagai  konsekuensi  logis  tupografi  Indonesia  yang  selama  ini dikenal negara kepulauan.
Sayangnya, paradigma sosiologis Indonesia sebagai masyarakat pluralis (me), lagi-lagi  harus  mendapat  ujian  berat  seiring  munculnya  pro-kontra,  atau  bahkan penolakan  makna  pluralisme  dalam  konteks  keagamaan.  Terutama  di  kalangan penganut  aliran  agama  tertentu  yang  memiliki  paham  fundamentalis  dan  normatif. Bagi  mereka, term pluralisme  dan  sejawatanya,  seperti  inklusivisme  agama  adalah
30 Ahmad Choirul, Kebijakan Pemerintah , p. 06.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
sebuah  penyimpangan  beragama  yang  tidak  menemukan  landasan  cukup  jelas. Kelompok ini berusaha membenturkan realitas pluralisme dan inklusivitas Indonesia dengan  teks-teks  agama,  sambil  lalu  memunculkan  klaim  kebenaran  tunggal  atas keyakinan dirinya.  Penjelasan lebih luas dan mendalam perihal kebebasan beragaman dalam perspektif sosiologis akan di jelaskan pada sub bahasan pokok berikutnya.

## E. Konstruksi Sosiologis tentang Agama dan Kepercayaan
Agama  dalam  pengertian  etimologinya  berasal  dari  dua  kata, a dan gam,  a bermakna tidak dan gam adalah kacau , agama berarti ketidakkacauan atau dalam bahasa sederhananya  adalah  keteraturan. 31 Agama  dalam  kedudukannya  sebagai  keteraturan mengisyaratkan bahwa  agama merupakan sumber  nilai moral mencakup  keseluruhan aktivitas  hidup  manusia,  baik  bersifat  pribadi,  sosial,  dan  khusunya  menyangkut ritualitas ketuhanan. Persisnya, agama adalah sumber nilai keseluruhan hidup, landasan berpikir  maupun  bertindak  yang  menuntun  setiap  penganutnya  agar  senantiasa menjunjug tinggi prinsip moralitas, humanisme, dan religiusitas. 32 Menyebarkan pesan- pesan  kedamaian,  keluhuran,  kebajikan,  dan  kebaikan  universal  bagi  seluruh  umat manusia. Secara teologis, kedudukan agama dalam pengertiannya sebagai sumber moral adalah pengertian yang berlaku umum bagi semua agama-agama dunia. Baik agama yang tergolong samawi maupun agama ardhi . 33
Dalam  penggolongannya,  agama  samawi  identik  dengan  istilah  agama  langit, yakni  agama  yang  latar  kelahirannya  berasal  dari  Tuhan  langsung  melalui  turunnya wahyu. Dalam agama langit dikenal istilah rosul, yakni sosok penyampai atau pembawa ajaran agama. Sekurang-kurangnya, terdapat tiga agama yang sejauh ini dianggap sebagai agama  langit,  yakni  agama  Islam,  agama  Kristen,  dan  Yahudi.  Ketiga  agama  ini  selain disebut agama samawi, pun juga disebut agama Ibrahimiah . Ibrahimiah sendiri adalah pengelompokan agama-agama yang disandarkan pada nama besar Nabi Ibrahim. Bahwa ketiga  agama  samawi,  Kristen,  Yahudi,  dan  Islam,  kesemuanya  merupakan  rumpun agama yang lahir dari dan di bawa oleh para keturunan Nabi Ibrahim.
31 Muin Thaib Thahir Abdul, Ilmu Kalam II (Jakarta: Widjaja, 1973), p. 13-47.
32 Petrus  Lakonawa,  ‘Agama  Dan  Pembentukan  Cara  Pandang  Serta  Perilaku  Hidup  Masyarakat’, Jurnal Humaniora 4, no. 2 (2013), p. 114-121.
33 Faridah  and  Ika  Fatmawati,  ‘Toleransi  Antarumat  Beragama  Masyarakat  Perumahan’, Jurnal Komunitas 5, no. 1 (2013), p. 202-211.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
Sebaliknya,  agama ardhi adalah  sekumpulan  agama  yang  latar  kemunculannya datang dari bumi. Jika agama samawi berdasarkan kehadiran wahyu tuhan melalui para utusan dan penyampainya (baca: rasul), maka agama ardhi mendasarkan dirinya pada kebudayaan  yang  berisi  ajaran  kebajikan,  keluhuran,  dan  penghormatan  nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pengertian sederhana, agama ardhi adalah suatu agama yang lahir dari sistem dan nilai yang dibuat langsung oleh manusia sebagai wujud kreativitas dan kebudayaan  mereka. 34 Di  Indonesia,  agama  resmi  yang  masuk  dalam  katagori arhdi adalah agama Budha, Hindu, dan Konghucu. Pertanyaannya besarnya kemudian, apakah penghayat  kepercayaan  masuk  dalam  katagori  agama arhdi ?  Sedikitnya,  ada  dua perspektif untuk menjawab ini.
Pertama ,  berdasarkan  definisinya,  aliran  kepercayaan  diartikan  sebagai  paham yang  mengakui  adanya  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  tetapi  tidak  termasuk  atau  tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam  agama  yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan,  Hindu,  Buddha,  dan  Konghucu).  Melalui  redaksi  berbeda,  kepercayaan Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  sistem  kesadaran  dalam  penghayatan  pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang bersumber dari nilai spiritual warisan leluhur yang diwujudkan dalam mesu budi, memerankan dayanya budi terhadap cipta, rasa dan karsa untuk berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menghasilkan tuntunan budi luhur. 35 Jika melandaskan pada dua pengertian ini, maka tergambar  jelas  antara  agama  dan  kepercayaan  memiliki  titik  persamaan,  terutama dalam  hal  pengakuan  dan  kesadaran  atas  adanya  kekuatan  spiritual.  Tesis  ini menemukan  ruang  kebenarannya  dalam  penjelasan  Aguste  Comte  (1798-1857),  yang membagi sistem perkembangan pemikiran dan kebudayaan masyarakat pada tiga tahap, yakni tahap metafisik, tahap teologis, dan tahap postivistik. Dan sistem agama yang hadir pada era ini (metafisik) tumbuh dari kesadaran manusia atas adanya kekuatan alam, yang mengandung arti minimal sebagai sikap dan perilaku percaya pada spirtual being . 36
Kedua, dalam perspektif sosiologi, kebudayaan dimaknai sebagai hasil konstruksi sosiologis manusia yang di dalamnya memuat seperangkat nilai dan norma. Nilai dalam
34 Nurlidiawati, ‘Sejarah Agama-Agama; Studi Historis Tentang Agama Kuno Masa Lampau’, Jurnal Rihlah 3, no. 1 (2015), p. 97-103.
35 Lihat Tuhri, ‘Status Penghayat Kepercayaan Setelah Keputusan MK’.
36 Capps, Religious Studies: The Making of a Discipline, p. 23.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
budaya  memiliki  fungsi  sebagai  pandangan  abtsrak  manusia  tentang  baik  dan  buruk, sedangkan  norma  sendiri  memuat  fungsi  standar  untuk  mengukur  baik-buruk.  Jika merujuk  pada  penjelasan  Peter.  L  Berger  (1996/1990),  kebudayaan  adalah  wujuh konstruksi sosial manusia melalui proses dialektika terhadap apa yang nampak dan ada di sekitarnya. 37 Secara umum, proses dialektis disini mencakup tiga (3) hal, yang dalam bahasa Bergerian disebut sebagai trialektika Berger, yakni internalisasi, objketivasi, dan eksternalisasi. Dalam hubungan dialektis tersebut, ketiga proses ini senantiasa berada dalam hubungan yang tidak saja saling mengikat dan memengaruhi, namun terjadi dalam moment yang simultan dan berkesinambungan.
Eksternalisasi  dipahami  Berger  sebagai  proses  pencurahan  pikiran  dan kreativitas manusia ke dalam dunia. Berger mendefinisikan ekstenalisasi sebagai satu ke- dirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. 38 Eksternalisasi identik dengan aktivitas dimana individu menciptakan realitas. Baik itu dalam wujud sikap, perilaku, dan pemikiran mereka. Secara umum, pengertian Berger  tentang  eksternalisasi  disini  berangkat  atas  pemahaman  dirinya  bahwa  awal kemunculan  individu  ataupun  kelompok  tidak  mempunyai  kesempurnaan  realitas. Sebaliknya, kesempurnaan realitas adalah representasi dari ekspresi sikap, aktivitas dan pemikirannya.  Dalam kaitan ini pendefinisian agama tidak lebih dari konstruksi sosial atas pemisahan dua realitas berbeda, antara realitas suci dan profan, antara yang imanent dan transindental.
Jika eksternalisasi dimaknai sebagai pencurahan, maka objektivasi adalah proses di mana hasil keseluruhan pencurahan tersebut memperoleh realitas objektif. 39 Realitas objektif disini merujuk pada keseluruhan sistem, nilai, norma, dan struktur sosial yang ada  dalam  kehidupan  manusia.  Baik  terbentuk  melalui  proses  yang  formal  seperti lembaga atau institusi kepemerintahan, ataupun proses non-formal berupa seperangkat aturan yang terwujud dalam  tradisi, kebudayaan, dan  kepercayaan. Dengan  demikian, agama dalam pengertian ini ditafsirkan sebagai wujud objektivikasi (pelembagaan) nilai- nilai moral, keluhuran, dan kebajikan.
37 Berger  L  Peter  and  Thomas  Luckman, Tafsir  Sosial  Atas  Kenyataan;  Risalah  Tentang  Sosiologi Pengetahuan (Jakarta: PT Pustaka LP3S, 2013), p. 2-17.
38 Hanneman Samuel, Peter Berger; Sebuah Pengantar Ringkas (Depok: Kepik, 2012), p. 63-66.
39 Peter and Luckman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, p. 78-83.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
Adapun internalisasi adalah tahap di mana individu melakukan penyesuaian atau penyerapan terhadap segala aspek sistem dan struktur sosial di luar dirinya. Terutama dengan sistem budaya yang berlaku di mana dirinya berada. 40 Proses penyesuaian diri melibatkan  aktivitas  yang  kompleks.  Bisa  dalam  bentuk  komunikasi,  interaksi  dengan lingkungan,  dan  bisa  pula  diwujudkan  melalui  peleburan  diri  ke  dalam  aktivitas kehidupan masyarakat,  di mana dirinya melakukan identifikasi secara menyeluruh  ke dalam  sistem  kebudayaan  lokal.  Sederhananya,  proses  ekstrenalisasi  adalah  tahap  di mana  individu  dapat  membangun  konstruksi  kesadaran  subjektifnya  melalui  sistem sosio kultur yang berlaku di mana dirinya hidup.
Jika  agama arhdi lahir  dari  kebudayaan,  dan  kebudayaan  sendiri  merupakan konstruksi  sosial  manusia,  maka  antara  agama  dan  penghayat  kepercayaan  sejatinya tidak  memiliki  perbedaan  cukup  signifikan.  Demikian,  kerena  keduanya  sama-sama merupakan  konstrusi  sosial  manusia  terhadap  realitas  di  sekitarnya  yang  diperoleh melalui  proses  trialektika    eksternalisasi,  objektivikasi,  dan  internalisasi.  Baik  agama ataupun  Kepercayaan  keduanya  merupakan  realitas  sosial  yang  memuat  seperangkat nilai kebajikan dan keluhuran.

## F.  Penghayat  Kepercayaan  dan  Hak  Sosial  Kebebasan  Beragama;  Perspektif Sosiologi Agama
Secara  konstitusional,  hal  menyangkut  kebebasan  beragama  sejatinya  sudah memiliki  landasan  cukup  jelas  dan  terang  benderang.  Perdebatan  seputar  hak  dan wewenang indvidu untuk memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing sudah selesai  sejak  Indonesia  turut  andil  menandantangani  fakta  hak  asasi  internasional, dimana  salah  satunya  menyangkut  masalah  keyakinan.  Hanya,  itu  menjadi  dilematis karena  pada  saat  bersamaan,  kebebasan  beragama  masih  terbentur  oleh  ketentuan perundangan  yang  membatasi  kebebasan  beragama  pada  enam  (6)  agama  resmi, sebagaimana tertuang jelas dalam UUD 1945. Sehingga berbagai bentuk keyakian lain di luarnya,  bahkan  sekalipun  itu  merupakan  ‘agama  para  leluhur’  yang  diwariskan  oleh pendahulu, itu tidak mendapat pembenaran secara hukum. Dengan begitu, terminologi kebebesan agama pun mengalami penyempitan.
40 Samuel, Peter Berger; Sebuah Pengantar Ringkas , p. 17.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  dalam  perspektif  sosial  agama dipandang sebagai bagian dari realitas sosial. Agama adalah wujud dari berbagai gejala sosial yang yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini tanpa kecuali. Ia merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Agama juga bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu masyarakat  di  samping  unsur-unsur  yang  lain. 41 Sebagai  realitas  sosial,  agama  tidak dapat  dianalisis  atau  dikaji  sebagai  satu  kesatuan,  melainkan  harus  dikaitkan  dengan realitas  di  luarnya,  yakni  masyarakat  sebagai  penganutnya.  Sedangkan  makna kebudayaan mensyaratkan bahwa agama mempunyai makna universalitas, yakni makna keluhuran  dan  kebajikan  yang  sangat  erat  hubungannya  dengan  eksistensi  manusia secara menyeluruh.
Penjelasan Peter L. Berger tentang hubungan agama dan kebudayaan, pada lain aspek  juga  menegaskan  bahwa  agama  memiliki  dua  dimensi  sekaligus,  yakni  dimensi sujektif  dan  dimensi  objektif.  Sebagai  dimensi  subjektif,  agama  berada  dalam  wilayah pribadi yang bersentuhan dengan sudut pandang dan pemaknaan masing-masing (baca: eksternalisasi).  Dadang  Kahmad  (2009)  menyatakan  bahwa  meski  agama  bersifat subjektif, namun dapat diobjektifkan dalam berbagai macam ungkapan, dan ungkapan- ungkapan tersebut mempunyai struktur tertentu yang dapat dipahami. 42 Unsur subjektif inilah  yang  menyebabkan  mengapa  agama  senantias  ditafsirkan  dalam  simbol  dan ekspresi ritual berbeda, namun pada subtansinya tujuannya adalah sama, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Meminjam bahasa jalaluddin Al-Rumi , “Meskipun ada bermacam-macam cara, tujuannya adalah satu. Apakah anda tahu ada banyak jalan mneuju Ka’bah? Oleh karena  itu,  apabila  yang  anda  pertimbangkan  adalah  jalannya,  maka  sangat beranekaragam  dan  sangat  tidak  terbatas  jumlahnya,  namun  apabila  yang  anda pertimbangkan adalah tujuannya, maka semuanya teradah pada satu tujuan” . 43
Sedangkan pada dimensi objektifnya, agama turut juga ada diluar individu, yakni berupa  nilai,  norma,  lembaga,  dan  pranata  sosial  yang  mengikat  para  pemeluknya bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajarannya (baca: objektivikasi). Karena sifatnya yang objektif inilah, agama memuat seperangkat aturan yang sangat menjunjung tinggi
41 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), p. 3-7.
42 Kahmad, p. 53.
43 A’la, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam , p. 87.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
dimensi sosial, serta memiliki pengakuan terhadap segala bentuk struktur sosial lain di luarnya. Dalam kaitan ini, sosiologi agama, salah satu disiplin ilmu sosial yang concern mengkaji  hubungan  antara  agama  yang  satu  dengan  agama  lainnya,  melihat  agama- agama  dunia  sebagai  satu  kenyataan  uiversal,  pluralis,  dan  inklusif  yang  harus  saling menghormati  dan  toleran.  Memberikan  kebebasan  kepada  masyarakat  seluas-luasnya untuk  memperoleh  hak-haknya,  saling  menghormati,  mengakui  keberadaan  mereka antar  masing-masing,  sehingga  mereka  diberikan  kesempatan  untuk  hidup berdampingan.
Dalam  sosiologi  agama,  sejauh  ini  ada  beberapa  tokoh  yang  diketahui menyumbangkan banyak gagasan dan pemikiran mereka perihal makna agama beserta segala  dimensi  di  dalamnya.  Beberapa  di  antaranya  adalah  Max  Weber  (1864-1920), Emile Durkheim (1896-1917), hingga Peter. L Berger. Barangkali seorang Max Weberlah sosok  pemikir  sosiologi  agama  paling  banyak  memberi  sumbangsih  pemikirannya tentang agama, sebagaimana tergambar dalam karya monumentalnya, Etika Protestasn dan Spirit Kapitalisme (1992) . Bagi Weber, agama adalah sistem kepercayaan yang dapat memperkuat identitas dan strafikikasi sosial masyarakat. Dalam kaitan ini, sistem religi dengan  paradigma  dan  ajaran  yang  lebih  puritan,  seperti  halnya  kristen  protestan, memuat kemampuan diri mengangkat taraf kehidupan para pemeluknya. 44
Berbeda  dengan  Weber,  Emile  Durkheim  lebih  memilih  menafsirkan  agama berdasarkan  makna  dan  pengertiannya  yang  identik  dengan  profan,  suci,  dan  sakral. Menurutnya, agama merupakan konstruksi kesadaran manusia dari apa yang dianggap realitas  suci  dan  profan,  antara imanent dan  transindental.  Pada  lain  kesempatan, Durkheim  memahami  agama  juga  sebagai  sistem  sosial  yang  memperkuat  solidaritas masyarakat.  Makna  solidaritas  sendiri  merujuk  pada  suatu  keadaan  hubungan  antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. 45 Agama memiliki nilai- nilai sebagai ajarannya, dan ajaran inilah yang menjadi perekat masyarakat. Karenanya, bagi  Durkheim,  hal  subtansial  dalam  beragama  adalah  nilai  yang  merekatkan  kohesi
44 Max Weber, Etika Protestan Dan Spirit Kapitalisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 57.
45 Sunyoto Usman, Sosiologi; Sejarah, Dan Metodologi (Yogyakarta: CIRed, 2004), p. 94.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
sosial masyarakat itu sendiri, bukan pada apa yang berlainan dalam dimensi ritualitas dan simbolisnya.
Kaitannya dengan ritualitas, Durkheim turut memberikan pemikiran dan gagasan tentangnya.  Ritualitas  yang  berarti  ibadat,  kebatian,  berdoa,  sembahyang,  puasa,  dan sebagainya, menurut Durkheim kesemuanya bukan semata akitivitas  keagamaan yang berisikan pemujaan tuhan semata. Lebih dari itu merupakan upacara-upacara ritual dan ibadah yang diperuntunkan untuk meningkatkan solidaritas, meningkatkan  kohesi sosial masyarakat, membentuk dan menjaga  integrasi sosial, serta menghilangkan  perhatian kepada kepentingan pribadi). 46 Segala bentuk kepercayaan dalam ritualitas keagamaan adalah lambang yang mempersatukan lintas golongan, serta berperan besar memperkuat kesatuan dan hubungan solidaritas kelompok, baik dalam satu agama maupun dengan kelompok  lain  di  luar  agama  mereka.  Aspek  inilah  yang  kemudian  menuntut  agama- agama  menonjolkan  karakteristik  dirinya  sebagai  ruang  terciptanya  sikap  toleransi, inklusivisme, dan penghormatan terhadap nilai-nilai pluralisme.
Tentang  pluralisme, term pluralisme  menduduki  tema  sentral  dalam  sosiologi agama.  Sosiologi  agama  sebagai  kajian  sosial  menyangkut  perilaku  dan  sikap  dalam beragama,  hubungan  antarpenganut  (aliran)  agama,  memiliki  kepentingan  bagaimana menciptakan sekian perbedaan dalam hal berkeyakinan dan beragama tetap dipelihara dan dijaga bersama. Bahwa setiap bentuk kepercayaan dan keyakinan, apa pun itu bentuk dan simbolnya, sepanjang itu mengajarkan tentang nilai kabajikan, keluhuran, moral, dan penghormatan  pada  prinsip  humanistik,  maka  itu  harus  dihormati  dan  pelihara keberadaannya. 47 Pluralisme agama adalah satu keniscayaan sebagai konsekuensi logis dari realitas alamiah manusia yang majemuk dan plural.
Satu rupa dengan pluralisme adalah inklusivisme. Term inkulsivisme sama-sama menempati posisi sentral dalam  kajian sosiologi agama. Jika pluralisme mensyaratkan pada  keanekaragaman  dan  kemajemukan,  maka  inklusivisme  adalah  ruang  kesadaran diri  dimana  ada  kesediaan  dalam  diri  untuk  senantiasa  hidup  bersama  dan berdampingan  dengan  kelompok  (paham/aliran)  keagamaan  diluar  kita.  Baik inklusivisme maupun pluralisme secara umum mensyaratkan pada perwujudan tiga (3)
46 Agus Bustanuddin, Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), p. 114-119.
47 A’la, Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam , p.  68.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
sikap, yakni toleransi, tepa selera, dan tanggang rasa. 48 Dalam kerangka berpikir inilah, keberadaan  kelompok  penghayat  sebagai  salah  satu  sistem  keagamaan  masyarakat, memiliki  ruang  legitimasi,  tidak  saja  secara  konstitusional  namun  juga  secara  sosial, untuk  diberlakukan  secara  sama  sebagaimana  kelompok  keagamaan  pada  umumnya. Hak dan tanggung jawab mulai dari yang sekunder hingga pada yang asas, seperti hak kebebasan  untuk  memilih  keyakinan,  menjalankan  ritualitas,  hak  administratif,  hak memilih  pekerjaan,  hak  jaminan  sosial,  hak  untuk  memperoleh  layanan  kesehatan, kesemuanya  harus  diberikan  secara  menyeluruh,  sebagaimana  diperoleh  oleh  warga negara pada umumnya.

## G. Simpulan
Berdasarkan  keseluruhan  pembacaan  di  atas,  terdapat  beberapa  poin-poin penting  yang  menjadi  simpulan  kajian  ini,  yaitu: Pertama, penghayat  kepercayaan merupakan  sistem  dalam  berkeyakinan  yang  memiliki  pengakuan  atas  keberadaan Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagaimana  agama-agama  (resmi)  pada  umumnya.  Secara konstitusional,  penghayat  kepercayaan  menemukan  ruang  legitimasinya  melalui Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  2017,  yang  menyatakan  inkonstitutionalitas  aturan pengosongan  kolom  agama  di  kartu  identitas  kependudukan  (KTP  dan  KK)  bagi penghayat kepercayaan. Inkonstitutionalitas aturan pengosongan kolom agama terhadap kelompok  penghayat,  sama  artinya  dengan  pengakuan  keberadaan  mereka  sebagai sebuah  sistem  keyakinan,  sebagaimana  penganut  agama-agama  resmi  lainnya. Kedua, selain  menemukan  legitimasi  dari  aspek  perundangan,  keberadaan  kaum  penghayat kepercayaan juga menemukan ruang legitimasi dari aspek sosial.
Pada  aspek  sosial,  keberadaan  kaum  penghayat  merupakan  representasi  dari konstruksi sosial mereka terhadap makna agama, dan kehadiran tuhan pada khusunya. Dalam  kaitan  ini,  Kepercayaan  sebagai  salah  satu  sistem  religi  merupakan  realitas subjektif  sekaligus  wujud  onjektivikasi  yang  lahir  dari  proses  internalisasi  kreativitas dan kebudayaan manusia. Kedudukan penghayat kepercayaan sebagai realitas subjektif dan  objektivikasi  budaya,  sama  kedudukannya  dengan  sistem  berkayakinan  (baca: agama) lainnya yang sama-sama lahir dari sistem kebudayaan. Khusunya agama-agama
48 Abd Hannan, ‘Islam Moderat danTradisi Popular Pesantren: Strategi Penguatan Islam Moderat di Kalangan  Masyarakat  Madura  Melalui  Nilai  Tradisi  Popular  Islam  Berbasis  Pesantren’, Jurnal  Sosiologi Dialektika 13, no. 2 (16 May 2020): 152, https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.,p. 152-168.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
arhdi seperti halnya Budha, Hindu, dan Konghucu. Ketiga, hak sosial kebebasan memilih keyakinan dan menjalankan ritualitas kegamaan adalah hak yang harus diberikan kepada penganut penghayat kepercayaan. Demikian dilandaskan pada fungsi ajaran dan ritual agama sebagai penguat kohesi dan integrasi sosial masyarakat. Pada tataran praktiknya, hak  sosial  kebebasan  beragama  kaum  penghayat  menemukan  jawabannya  melalui prinsip pluralisme dan inkulisvisme, sebagaimana diakui oleh keseluruhan agama-agama dunia.  Pluralisme  memuat  arti  bahwa  penghayat  kepercayaan  adalah  wujud keanekaragaman  agama  sebagaimana  hukum  kamajemukan  lainnya.  Sedangkan inklusivisme mensyaratkan atas adanya kesadaran dan kesanggupan diri menanamkan sikap  toleransi,  tenggang  rasa,  dan  tepa  selera  atas  keberadaan  keseluruhan  agama- agama dunia tanpa terkecuali.

## Rekomendasi
Berdasarkan  tiga  (3)  simpulan  di  atas,  terdapat  beberapa  poin  penting  yang menjadi rekomendasi dari kajian ini, yakni: Pertama, meski secara konstitusional sejak dikeluarkannya Keputusan MK 2017, keberadaan penghayat kepercayaan sudah diakui oleh negara, namun harus diakui masih terdapat banyak kendala lain di lapangan yang membuat  keputusan  ini  belum  maksimal.  Beberapa  di  antaranya  seperti  adanya semacam  ketidaksejalanan  antara  Keputusan  MK  dengan  perundangan-perundangan yang  dulu,  misal  perundangan  tentang  penodaan  atau  penistaan  agama.  Keberadaan perundangan  ini,  mau  tidak  mau  seringkali  dijadikan  pijakan  oleh  kelompok (paham/aliran)  keagamaan  tertentu  untuk  memberi  legitimasi  pemberlakuan penindakan terhadap keberadaan kelompok penghayat kepercayaan. Kedua, berkenaan dengan  legitimasi  sosial  ini,  harus  diakusi  banyaknya  perilaku,  pandangan,  dan  sikap diskriminatif  terhadap  kelompok  penghayat  dipicu  oleh  minimnya  pengetahuan masyarakat terhadap hakikat penghayat kepercayaan secara umum. Karenanya, penting bagi para stake holders melakukan upaya-upaya tertentu, bagaimana kemudian memberi pemahaman  yang  memadai  tentang  aliran  kepercayaan,  terutama  bagi  penganut- penganut  agama  di  luarnya. Ketiga, salah  satu  problem  terbesar  yang  menimpa keberadaan  penghayat  sejauh  ini  adalah  stigma  bahwa  mereka  merupakan  kelompok yang  identik  degan  gerakan  PKI.  Stigma  lainnya  adalah  penilaian  bahwa  mereka
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
menyimpang dari agama-agama pada umumnya, khususnya agama resmi yang berlaku di  Indonesia.  Karenanya,  untuk  menghilangkan  stigma  ini,  maka  diperlukan  upaya khusus, misal dengan membuka jalan dialog seluas-luasnya antara penganut penghayat kepercayaan dengan kelompok agama di luar dirinya, diwakili oleh tokoh-tokoh masing- masing. Melalui jalan dialog ini, diharapkan ada titik temu, atau paling minimal tercipta hubungan dialektik, sehingga bisa menjadi jalan atau medium terciptanya harmonisasi, kebersamaan, dan sikap saling menghargai.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Choirul, Rofiq. ‘Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan Di Ponorogo’. Kodifikasia 8, no. 1 (2014). A’la, Abd. Jahiliyah Kontemporer Dan Hegemoni Nalar Kekerasan . Yogyakarta: LKiS, 2014. ———. Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam . Bandung: Penerbit Nuansa, 2005. BBC News Indonesia. ‘KTP untuk Penghayat Kepercayaan “Masih Tersandung Masalah Administrasi”’.
BBC News
Indonesia,
24 February 2019. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47331334.
Budijaton,  and  Wahu  Oki.  ‘Penghormatan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung’. Jurnal Hak Asasi Manusia 7, no. 1 (2016).
Bustanuddin,  Agus. Agama  Dalam  Kehidupan  Manusia,  Pengantar  Antropologi  Agama . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
Capps, Walter. Religious Studies: The Making of a Discipline . Minneapolis: Fortress Press, 1995.
Damami, Muhammad. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973- 1983:  Sebuah  Sumbangan  Pemahaman  Tentang  Proses  Legalisasi  Konstitusional Dalam  Konteks  Pluralitas  Keberagamaan  Di  Indonesia .  Jakarta:  Kementerian Agama RI, 2011.
Faisal Ridho, Mohamad. ‘Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan  Demokrasi Indonesia’.
ADDALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan , 2017.
Faridah,  and  Ika  Fatmawati.  ‘Toleransi  Antarumat  Beragama  Masyarakat  Perumahan’.
Jurnal Komunitas 5, no. 1 (2013).
Hannan,  Abd.  ‘Islam  Moderat  danTradisi  Popular  Pesantren:  Strategi  Penguatan  Islam Moderat  di  Kalangan  Masyarakat  Madura  Melalui  Nilai  Tradisi  Popular  Islam Berbasis  Pesantren’. Jurnal  Sosiologi  Dialektika 13,  no.  2  (16  May  2020):  152. https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.152-168.
Hannan,  Abd,  and  Busahwi  Busahwi.  ‘Problem  Politik  Kabinet  Koalisi;  Konflik Kepentingan  Hingga  Konflik  Internal  Partai  Politik’. KABILAH :  Journal  of  Social Community 6, no. 2 (31 December 2021): 49–69.
Hantoro,  Juli.  ‘Begini  Prosedur  Mendapat  KTP  Bagi  Penganut  Aliran  Kepercayaan’.
Tempo,  22  February  2019.  https://nasional.tempo.co/read/1178325/begini- prosedur-mendapat-ktp-bagi-penganut-aliran-kepercayaan.
Kahmad, Dadang. Sosiologi Agama . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 1 (Juli 2022), pp. 1-25 DOI: https://doi.org/ 10.32923/maw.v13i1.2209
Khalil, Ahmad. Islam Jawa: Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa . Malang: UIN Malang Press, Ahmad.
Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa . Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
Kostantia  Panjaitan,  Anna.  ‘Implikasi  Pengosongan  Kolom  Agama  Dalam  Kartu  Tanda Penduduk  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Umat  Baha’I’. Indonesian State Law Review 1, no. 1 (2018).
Kristian,  Erdianto.  ‘MK:  Kolom  Agama  di  KTP  dan  KK  Dapat  Ditulis  “Penghayat Kepercayaan”’.
KOMPAS.com, 7 November 2017. https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/13020811/mk-kolom-agama- di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan.
Lakonawa,  Petrus.  ‘Agama  Dan  Pembentukan  Cara  Pandang  Serta  Perilaku  Hidup Masyarakat’. Jurnal Humaniora 4, no. 2 (2013). Mulder,  Niels. Kebatinan  Dan  Hidup  Sehari-Hari  Orang  Jawa:  Kelangsungan  Dan Perubahan Kulturil . Jakarta: Gramedia, 1984. Nurdjana,  IGM. Hukum  Dan  Aliran  Kepercayaan  Menyimpang  Di  Indonesia .  Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Nurlidiawati. ‘Sejarah Agama-Agama; Studi Historis Tentang Agama Kuno Masa Lampau’. Jurnal Rihlah 3, no. 1 (2015). Peter,  Berger  L,  and  Thomas  Luckman. Tafsir  Sosial  Atas  Kenyataan;  Risalah  Tentang Sosiologi Pengetahuan . Jakarta: PT Pustaka LP3S, 2013.
Samuel, Hanneman. Peter Berger; Sebuah Pengantar Ringkas . Depok: Kepik, 2012.
Syarif,  Zainuddin,  Syafiq  A.  Mughni,  and  Abd  Hannan.  ‘Post-Truth  and  Islamophobia Narration  in  the  Contemporary  Indonesian  Political  Constellation’. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies; Vol 10, No 2 (2020): Indonesian Journal of Islam  and  Muslim  SocietiesDO    -  10.18326/Ijims.V10i2.199-225 10,  no.  2  (21 December
2020).
https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345.
Syarif,  Zainuddin,  and  Abd  Hannan.  ‘Islamic  Populism  Politics  and  Its  Threat    to Indonesian Democracy’. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 20, no. 2 (3 November 2020). https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/2128.
Thaib Thahir Abdul, Muin. Ilmu Kalam II . Jakarta: Widjaja, 1973.
Tuhri,  Mufdil.  ‘Status  Penghayat  Kepercayaan  Setelah  Keputusan  MK’.
Https://Crcs.Ugm.Ac.Id (blog),  2018.  https://crcs.ugm.ac.id/status-penghayat- kepercayaan-setelah-keputusan-mk/.
Usman, Sunyoto. Sosiologi; Sejarah, Dan Metodologi . Yogyakarta: CIRed, 2004.
Wahyudi,  Moh.  ‘Analisis  Masuknya  Aliran  Kepercayaan  Di  Kolom  Agama  Dalam  Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk; Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016  Tentang  Yudicial  Review  Undang-Undang  Administrasi Kependudukan’. Universitas Islam Indonesia, 2018.
Weber, Max. Etika Protestan Dan Spirit Kapitalisme . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Wijayanto. Korupsi Mengorupsi Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009. Yudianita, Feby. ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945’. JOM Fakultas Hukum 2, no. 2 (2015).
Yunus, Nur Rohim. ‘Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara’. Jurnal  Sosio  Dialektika:  Social  Science  Education  Journal 2,  no.  2 (2015).