P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah
Copyright © 2020, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

## EVALUASI PERAN PENDIKAN ISLAM PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

## Iman Subasman
Universitas Islam Al-Ihya Kuningan E-mail : imansubasman@gmail.com

## Faat Nasyiruddin
STAI Sayid Sabiq Indramayu E-mail: faatnasyiruddin@paisayidsabiq.ac.id
Received Revised Accepted 2 February 2020 2 March 2020 22 March 2020

## EVALUATION OF ISLAMIC EDUCATION ROLE IN THE ERA OF INDUSTRY REVOLUTION 4.0

## Abstract
Technological  developments  in  the  industrial  revolution  era  4.0  have  influenced  the character  of  students.  To  maintain  the  negative  impact  of  technological  development,  the role  of  Islamic  education  is  needed.  Using  qualitative  research  methods,  literature  studies get  several  findings  that  to  enhance  the  role  of  education  in  anticipating  changes  in  the character  of  students,  Islamic  education;  requires  policy  support,  adequate  support  of resources, support from the community, socialization to policy implementers and absorbing pesantren values.
Keywords: Islamic  education  evaluation,  industry  revolution  era  4.0,  and  character education.

## Abstrak
Perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi karakter pelajar. Untuk  menjaga  dampak  negative  dari  perkembangan  teknologi  diperlukan  peran  pendidikan islam.  Menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  studi  pustaka  mendapatkan  beberapa temuan  bahwa  untuk  meningkatkan  peran  pendidikan  dalam  mengantisipasi  perubahan karakter para pelajar maka pendidikan islam ; membutuhkan dukungan kebijakan, dukungan sumber  daya  yang  memadai,  dukungan  dari  masyarakat,  sosialiasi  kepada  para implementator kebijakan dan menyerap nilai-nilai pesantren.
Kata kunci : evaluasi pendidikan islam, era revolusi industry 4.0, dan pendidikan karakter
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....

## Pendahuluan
Isi  negatif  dari  revolusi  industri  4.0  perlu  mendapatkan  perhatian  yang khusus. Banyak data menyatakan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang menimbulkan pergeseran karakter kalangan remaja, misalnya gejala kekerasan yang  yang  dipicu  oleh  media  melalui gadget 1 .  Realitas  ini  menjadi  hal  yang memprihatinkan.  Jika  para  pelajar  tidak  memanfaatkan  perkembangan  teknologi menjadi  hal  positif  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Banyak  pihak  akan  terlibat dalam  perbaikan  karakter  ini  dan  salah  satu  peran  yang  perlu  ditingkatkan  adalah peran sekolah. Peran sekolah perlu mendapatkan perhatian, untuk tetap berpegang kepada  nilai-nilai  budaya  dan  keagamaan  di  indonesia.  Menjaga  agar  para  pelajar tidak  terpengaruh  dengan  budaya  barat  yang  tidak  sesuai  dengan  kepribadian bangsa yang hadir melalui dunia maya.
Antisipasi  dari  para  pihak  terhadap  permasalahan  ini  perlu  menjadi  bahan kajian.  Dengan  memperhatikan  ketercapaian  program  peningkatan  karakter  siswa sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan pendidikan karakter di sekolah sebagai salah satu cara untuk menjaga pelajar yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pada  beberapa  aspek,  pendidikan  karakter  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  baik melalui  kegiatan,  buku  karakter,  juga  berbagai  metode  pembelajaran  yang mengedepankan  sistem  pendidikan  karakter  di  sekolah.  Diluar  rumah  atau  pasca sekolah para pelajar pun telah dikondiskan untuk mengikuti kegiatan ektrakurikuler yang  bermanfaat  seperti  ekstrakurikuler  dalam  bidang  seni,  olah  raga  dan peningkatan kemampuan akademik. Namun, para pihak masih memandang cara ini belum  mendapatkan  hasl  yang  maksimal.  Peran  pemerintah  masih  dinilai  kurang berpihak  pada  peningkatan  karakter  siswa  dan  cara  yang  dilakukan  di  beberapa daerah menjadi kontroversi dengan keinginan masyarakat 2 . Memperhatikan keadaan inilah  sudah  seharusnya  program  peningkatan  karakter  terus  mendapatkan  kajian yang  lebih  serius.  Dalam  kontek  ini  maka  evalusi  terhadap  program  penanaman nilai-nilai karakter perlu dilakukan secara kontinu.
Peranan  pendidikan  karakter  diperlukan  melalui  pendekatan  agama. Pendekatan  agama  merupakan  pendekatan  yang  tepat  untuk  menanamkan karakter 3 . Diperlukan adanya rumusan yang cukup baik agar penamanan nilai-nilai karakter  melalui  kegiatan  keagamaan  tersebut  menjadi  diminati  oleh  para  pelajar. Saat  ini  pendidikan  karakter  dengan  pendekatan  keagamaan  masih  dianggap  tidak menarik  kepada  para  pelajar.  Untuk  keperluan  tersebut  maka  modifikasi  dan kreatitifias penanaman karakter perlu ditingkatkan dan terus-menerus ditingkatkan. Pada  aspek  kreatifitas,  pendikan  karakter  berbasis  agama  perlu  mendapatkan perhatian  dari  pemerintah  agar  selaras  dengan  kebijakan.  Kegiatan  tersebut  pun harus mendapatkan legalitas yang baik menurut pandangan publik dan pemerintah. Adanya  isu  radikalisme,  intoleransi  dan  anti  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik
1 Febrino Febrino, “Tindakan Preventif Pengaruh Negatif Gadget Terhadap Anak,” NOURA: JURNAL KAJIAN GENDER DAN ANAK 1, no. 1 (2017): 1–21.
2 Arief Aji Nugroho, “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PROGRAM BELA NEGARA DI MEDIA ONLINE METROTVNEWS. COM DAN SINDONEWS. COM PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER 2015,” 2017.
3 Darosy Endah Hyoscyamina and Kartika Sari Dewi, “Pengembangan Program Parenting Bagi Anak Usia Dini Dengan Pendekatan Psikologi Positif Dan Karakter Islami,” 2012.
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
Indonesia)  sempat  menjadikan  kegiatan  banyak  dihindari  oleh  siswa  atas  arahan orang  tua  yang  tidak  memahami  konteksnya.  Tapi  ini  menjadi  sebuah  alasan  agar terjadi  perbaikan  dari  banyak  aspek  di  sekolah.  Peranan  keislaman  dalam  kegiatan pendidikan  karakter  tidak  boleh  menurut  hanya  karena  isu-isu  anti  NKRI, intoleransi atau radikalime.
Penelitian PISA ( Programme for International Student Assessment ) tahun 2018 menyatakan  Indonesia  berada  pada  posisi  72  dari  78  negara 4 .  Kondisi  ini,  menjadi keprihatinan  bangsa  terhadap  tingkat  capaian  pendidikan  di  Indonesia  yang  jauh dibawah  prestasinya  dibandingkan  dengan  Malayasia  dan  Singapura.  PISA memberikan  gambaran  keadaan  Indonesia  pada  aspek  matematika,  sains  dan bahasa.  Tentu  keprihatinan  ini,  tidak  cukup  menjadi  keluhan  para  pemangku kepentingan,  indikasi  adanya  ketertingggalan  dengan  negara-negara  lain  menjadi perspektif  bahwa  masa  depan  bangsa  juga  menjadi  tertinggal.  Sekolah  menjadi sasaran  untuk  melakukan  evaluasi  dan  pemerintah  menjadi  sasaran  bagaimana kebijakan yang diberikan kepada sekolah harus meningkatan kualitas pendidikan.
Generasi  bangsa  ke  depan  harus  mempunyai  kualitas  yang  tinggi,  agar mampu  bersaing  dengan  negara-negara  asing.  Upaya  peningkatan  kualitas  pada bidang sains, matematika dan bahasa pun akhir perlu mendapatkan perhatian. Salah satu aspek yang dapat diandalkan untuk meningkatkan penguasaan tiga komptensi tersebut  adalah  melalui  peningkatan  motivasi  dan  spiritual.  Upaya  untuk meningkatkan  tersebut  diataranya  adalah  melalui  pendekatan  agama.  Peran pendidikan  agama  menjadi  salah  satu  cara  untuk  menyadarkan  siswa  dalam meningkatkan  kompetensinya.  Peningkatan  kesadaran  terhadap  pentingnya meningkatkan kompetensi melalui pendekatan agama ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan posisi PISA Indonesia.
Diantara  peran  yang  dibutuhkan  adalah  melaukan  evaluasi  terhadp  peran pendidikan Islam di sekolah pada masa Era 4.0 ini. Beberapa ciri yang dikemukakan oleh  para  ahli  tentang  keadaan  revolusi  industri  4.0  ini  adalah  menyempitnya lapangan  pekerjaan  karena  sebagaian  lapangan  pekerjaan  telah  tergantikan  oleh tenaga  mesin  otomatis 5 .  Selain  itu  menyempitnya  lapangan  pekerjaan  pada  Era  4.0 adalah  mulai  tergantikannya  ingat  manusia  denga  IoT  ( internet  of  think )  dan keadaan  tersebut  telah  memasyarakat  dengan  istilah  dunia  dalam  genggaman. Istilah  tersebut  tersebut  digunakan  untuk  menggambarkan  bahwa  dunia  internet dan gadget sangat  berkembang  cepat 6 .  Selanjutnya  dampak  dari  berkembangnya internet  adalah  meningkatnya  aplikasi-apilkasi  yang  sangat  memudahkan  manusia untuk bisa mengetahui dan mengendalikan apapun dengan menggunakan teknologi informasi  dan  telekomunikasi.  Dunia  tanpa  geografis  telah  memasuki  sekolah, sehingga  para  pelajar  perlu  karakter  yang  kuat  untuk  mengendalikan  keadaan tersebut.  Dengan  keadaan  tersebut  maka  dapat  diprediksi  pentingnya  kegiatan
4 The Programme, International Student Assessment, and I Tables, “Greece What 15-Year-Old Students in Greece Know and Can Do Figure 1 . Snapshot of Performance in Reading , Mathematics and Science,” 2018, 1–10, http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SAU.pdf.
5 Dian Cita Sari, Deddy Wahyudin Purba, and Muhammad Said Hasibuan, “Inovasi Pendidikan Lewat Transpormasi Digital” (Yayasan Kita Menulis, 2019).
6 Sari, Purba, and Hasibuan.
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
keagamaan  yang  dapat  memasuki  berbagai  aspek  khususnya  bidang  pendidikan. Upaya pendidikan islam sebagai sarana untuk menjadi pembentukan karakter kuat dalam  pengendalian  perkembangan  keadaan  era  4.0  menjadi  sangat  urgen  tuntuk diteliti.
Maka  kajian  dan  evaluasi  terhadap  peran  pendidikan  Islam  perlu  dilakukan baik melalui kajian pustaka atau penelitian lapangan sebagai upaya untuk menjaga agar  pendidikan  Islam  tetap  mencapai  saran  yang  baik  dan  menjadi  cara  untuk meperbaiki  keadaan  efek  era  4.0.  Kajian  evaluasi  yang  telah  diakuan  penelitian sebagai  jawaban  terhadap  beberapa  rumusan  masalah  bagaimana  kebijakan pemerintah  terhadap  pendidikan  islam,  dukungan  sumber  daya  pada  kegiatan- kegiatan  keislaman,  bagaimana  sosialiasai  dilakukan  kepada  aparatur  pemerintah dan  masyarakat,  bagaimana  penanaman  nilai-nilai  pesantren  untuk  meningkatkan pendidikan karakter, penamanan islam moderat dan perbaikan kualitas guru agama di sekolah.

## Metode Penelitian
Metode  menggunakan  metode  studi  literatur.    Bahan  yang  menjadi  kajian, oleh  peneliti  dilakukan  dengan  mengumpulan  literatur  yang  relevan  dengan  tema pokok  bahasan.  Pada  beberapa  data  peneliti  mengambil  data  yang  dilanjutkan dengan  mengoleksi  data.  Selanjut  koding  dan  triangulasi  antar  data  peneletian dilakuan  untuk  meliaht  hubungan  keterkaitan  antar  data  atau  klasifikasi  data. Selanjutnya  penulis  menyusunnya  menjadi  sebuah  konsep  dan  gagasan  untuk menyampaikan  masukan  dan  kontribusi  ilmu  pengetahuan  dan  perbaikan  peran pendidikan Islam.

## Hasil dan Pembahasan Pendidikan Islam Membutuhkan Kebijakan
Peran  penting  pemerintah  adalah  mengeluarkan  kebijakan 7 .  Dalam  bidang pendidikan  pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  agar  pendidikan seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan mempunyai dampak yang baik terhadap pembangunan  sumberdaya  manusia.  Salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam meningkatkan  pendidikan  dilakukan  dengan  menerbitkan  kebijakan  mengenai peningkatan  kompetensi  guru 8 .    Peningkatan  komptensi  guru  dilakukan  dengan pelatihan, sertifikasi dengan harapan melalui kegiatan-kegaitan tersebut guru dapat meningkatkan  kompetensi  dalam  bidang  pendidikan,  keterampilan  mengajar, kepedulain terhadap siswa dan sosial keamasyarakannya. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi  bahwa  upaya  pemerintah  banyak  menjadikan  guru  bersemangat  untuk mendapatkan  kesempatan  dalam  meningkatkan  kompetensinya.  Kebijakan  lainya adalah  dengan  memberikan  tunjangan  sertifikasi  kepada  guru,  setelah  melalui beberapa penyaringan adminitrasi dan keterampilan serta ujian komptensi. Tampak
7 Asih Widi Lestari and Firman Firdausi, “Peran Pemerintah Kota Batu Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development),” Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 30, no. 3 (2017): 260–65.
8 Bachtiar Dwi Kurniawan, “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru Di Kota Yogyakarta,” Jurnal Studi Pemerintahan 2, no. 2 (2011).
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
bahwa,  program  sertifikasi  dan  pelatihan  yang  mendapat  dukungan  penuh  dengan kebijakan  menjadi  program  yang  mendapatkan  respon  yang  baik.  Kebijakan  juga berdampak kepada sekolah dan kepada kinerja guru.
Memperhatikan  keadaan  tersebut  tampaknya  diperlukan  adanya  gagasan sertifikasi  khusus  untuk  guru  agama.  Upaya  tersebut  diLakukan  untuk  menjadikan guru  agama  sebagai  guru  yang  menjadi  daya  tarik  dikalangan  guru.  Adanya  guru sertifikasi agama yang mendapat prioritas kebijakan sertifikasi, diharapkan menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas guru agama. Peran guru agama melalui program yang  didukung  kebijakan  akan  menjadi  cara  untuk  meningkatakn  pembelajaran agama di dikelas dan berdampak kepada peningkatan kualias pendidikan karakter di sekolah
Kebijakan  yang  diberikan  untuk  menujang  pendidikan  agama  dan  guru agama  sebaiknya  menjadi  kebijakan  pemerintah  pusat 9 .  Saat  ini  alasan  yang  sering muncul  tentang  kebijakan  bidang  keagamaan  di  daerah,  dengan  alasan  sudah menjadi  kewajiban  pemerintah  pusat.  Dengan  alasan  itu,  pemerintah  daerah  tidak memberikan  bantuan  berupa  kebijakan  anggaran  untuk  bidang  pendidikan keagamaan  karena  hal  tersebut  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  pusat.  Melihat kondisi  seperti  ini,  perlu  dibangun  kesepahanman  pemerintah  pusat  dan  daerah. Setidaknya  tidak  ada  larangan  untuk  pemerintah  daerah  memberikan  perhatian untuk pendidikan bidang keagamaan. Hal yang ingin didorong adalah keberpihakan kebijakan  pemerintah  daerah  kepada  pendidikan  keagamaan.  Adanya  perhatian pemerintah  daerah  untuk  memberikan  prioritas  terhadap  kegiatan  keagamaan menjadi  cara  untuk  lebih  menarik  perhatian  bahwa  pendidikan  agama  adalah pendidikan  yang  sangat  penting  menghadapi  era  4.0.  Tetapi  jika  yang  terjadi pendidikan  keagamaan  ini  seakan  menjadi  bidang  yang  tidak  diprioritaskan  maka kegiatan keagamaan pun tidak menjadi kegiatan yang banyak diminati di kalangan guru maupun siswa.
Aspek  penting  lainya  dari  kebijakan  adalah  dukungan  kebijakan  anggaran. Sebaiknya  ada  keseragaman  cara  pandang  antara  pemerintah  dan  DPR  atau permerintah  daerah  dengan  DPRD  (dewan  perwakilan  rakyat  daerah)  pada  aspek dukungan  kebijakan  anggaran.  Kerjasama  dalam  membangun  kesepahaman  tema keagamaan  menjadi  sangat  penting  untuk  peningkatan  dukungan  anggaran  pada pendidikan keagamaan di daerah. Upaya menghilangkan sekat ego sektoral eksekutif dan legislatif tidak mudah untuk dilakukan kecuali ada aturan dari pemerintah pusat untuk  membangun  kesepahaman 10 .  Sangat  diperlukan  regulasi  pusat  yang  dapat diturnkan  kepada  daerah  agar  terjadi  kesalahpahaman  tentang  pendidikan keagmaan  di  daerah.  Adanya  komunikasi  yang  baik  antar  pemerintah  pusat  dan daerah akan memberikan daya dukung yang kuat terhadap pendidikkan keagamaan untuk peningkatan karakter pelajar menghadapi keadaan revolusi 4.0. Inti persoalan yang  segera  harus  diselesaikan  adalah  bagaimana  koordinasi  pemerintah  dan pemerintah  daerah  dapat  terjadi  agar  pemerintah  daerah  dan  DPRD  mempunyai kesepakatan untuk mengatur daya dukung anggaran dalam pendidikan keagamaan.
9 Abd Rouf, “Potret Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum,” Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 3, no. 1 (2015): 187–206.
10 Haidir Fitra Siagian, Komunikasi Politik Ulama (Alauddin University Press, 2012).
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
Saat  ini  daya  dukung  anggaran  terhadap  bidang  keagamaan  masih  beravariasi. Sebagian  besar  perbedaan  itu  tergantung  kepada  pemerintah  daerah  yang  diwakili oleh kepala daerah dan dukungan politik daerah.
Pada  daerah  yang  kepala  daerahnya  mempunyai  kemampuan  untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan dan mendapat dukungan politik maka kebijakan  tersebut  akan  berjalan  sesuai  dengan  rencana,  namun  pada  daerah  yang tidak  mendapatkan  dukungan  politik  maka  tidak  akan  terjadi  dukungan  anggaran sebagaimana  yang  diharapkan.  Kebijakan  anggaran  menjadi  paket  kesepakatan eksekutif  dan  legislatif,  produknya  adalah  kebijakan  politik 11 .  Maka  di  beberapa daerah tetap saja kebijakan yang berjalan adalah kebijakan dengan dukungan politik dan  selalu  dinilai  politis.  Maka  solusi  pemerintah  pusat  mengeluarkan  kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kemampuannya untuk memberikan  perhatian  yang  tinggi  terhadap  pembangunan  pendidikan  keagamaan akan menjadi salah satu solusi untuk peningkatan karakter pelajar di daerah.
Ada  beberapa  contoh  daerah  yang  telah  memberikan  perhatian  terhadap pembangunan  keagamaan  di  daerah,  misalnya  di  Kabupaten  Pangandaran  Jawa Barat dan di Kabupaten Jember Jawa Timur. Kedua daerah tersebut atas inisiatif dan kesepakatan  dari  pemetintah  daerah  dan  legislatif  menggagas  dan  menggulirkan program  keagamaaan.  Di  Kabupaten  Pangandaran  pemerintah  daerah  menggagas dan  melaksanakan  program  keagamaan  ajengan  masuk  sekolah 12 .    Para  program tersebut  ajengan  atau  kiai  diberikan  waktu  dan  kesempatan  untuk  memberikan pendidikanya kepada pelajar di sekolah. Kegiatan tersebut tidak semata memberikan pelajaran dan pemberian pengetahuan yang disampaikan kepada anak-anak di kelas, namun  lebih  mendasar  lagi  dari  itu  adalah  memberikan  keteladanan  dan  kekuatan spritual  ajengan  dipandang  mampu  memberikan  perubahan  positif  terhadap perilaku  siswa.  Memenadak  nkegiatan  yang  akan  telah  memasuki  tahun  ketiga berdasarkan  evaluasi  terus  meningkat  perbaikan  dan  capaian  program.  Upaya  ini tampak  bahwa  melalui  dukunngan  kebijakan  dan  kebijakan  anggaran  dapat membrikan  sebuah  terobosan  baru  di  daerah  sesuai  kebutuhannya.  Hal  yang menjadi  catatan  penting  lainnya  adalah,  program  tersebut  dapat  saja  dinilai  tidak sinkron  dengan  kebijakan  kurikulum    pemerintah  pusat,  untuk  itu  koordinasi  dan adanya  kebijakan  pusat  untuk  pendidikan  daerah  akan  sangat  bermanfaat  dan berguna untuk pelayanan pendidikan keagamaan.
Sementara  untuk  di  Kabupaten  Jember  Jawa  Timur  progam  keagamaan dilakukan  dengan  memberikan  perhatian  yang  prima  kepada  pelajar  penghapal  Al Quran 13 .  Melalui  kebijakan  dari  pemerintahan  daerah,  para  penghapal  Al  Quran mendapat  beberapa  fasilitas  misalnya  beasiswa,  dibebaskan  memilih  melanjutkan sekolah negeri dan mendapatkan fasilitas kesehatan serta melanjutkan ke perguruan
11 Ali Miftakhu Rosyad, “Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Muhammadiyah Se-Kabupaten Indramayu. Al-Afkar,” Journal for Islamic Studies 4 (n.d.).
12 LALA JULAWATI, “PELAKSANAAN PROGRAM AJENGAN MASUK SEKOLAH OLEH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN,” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 4, no. 4 (2019): 89–102.
13 Siti Nursyamsiyah, “Penguatan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Mu’adalah Di Era Globalisasi (Studi Kasus Pondok Pesantren Modern Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember),” TARLIM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2, no. 1 (2019): 21–34.
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
tinggi  atas  biaya  pemerintah  daerah.  Kegiatan  yang  dilakukan  di  Kabupaten Pengandaran  dan  Jember  memberikan  cerminan  bahwa  kebijakan  terhadap pendidikan  keagamaaan  telah  mendapatkan  dukungan  politik  dan  memberikan dampak  yang  positif.  Setidaknya  keadaan  ini  menjadi  inspirasi  kepada  daerah lainnya untuk meningkatakan pendidikan keagamaan dengan dukungan kebijakan. Pendidikan  keislaman  sebaiknya  tetap  menjadi  perhatian  pemerintah  pusat. Memprioritaskan  kebijakan  dapat  saja  berupa  kewenangan  yang  diberikan  kepada daerah  untuk  diperbolehkan  memberikan  dukungan  kebijakan  dan  kebijakan anggaran  kepada  pendidikan  keagamaan 14 .  Menarik  urusan  agama  menjadi  urusan kewenagan  pusat  masih  memberikan  perbedaan  tafsir  di  daerah,  sebagian memahami  bahwa  kebijakan  tersebut  adalah  kebijakan  unuk  mengurus  semua  hal tentang keagamaan sampai akhirnya yang dipahami adalah pemerintah daerah tidak berani untuk memberikan bantuan pendidikan keagamaan di daerah.
Memberikan kebijakan pendidikan keagamaan juga hendaknya menghilangkan  dikotomi  terhadap  pendidikan  agama  dan  umum.  Adanya komunikasi yang baik dinas pendidikan dan kebudayaan dengan kementerian agama di  daerah  akan  memberikan  dukungan  yang  sangat  positif  terhadap  pekembangan pendidikan  keagamaan.  Adanya  kerjasama  dalam  bidang  peningkatan  mutu keagamaan  menjadi  hal  yang  dapat  menunjang  karakter  siswa  di  sekolah. Menjadikan  pendidikan  keagamaan  dan  pendidikan  lainnya  dalam  dua  kutub berbeda tidak memberikan solusi untuk menyelesaikan krisis  prilaku pelajar. Maka menghilangkan  dikotomi  juga  akan  memberikan  dampak  sangat  baik  terhadap implementasi kebijakan.
Dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  kebijakan  yang  dapat  merekatkan koordinasi  pemerintah  daerah  dengan  DPRD  atau  dinas  pendidikan  kebudayaan dengan  kementerian  agama  di  daerah  akan  memudahkan  capaian  pendidikan keagamaan  untuk  peningkatan  karakter  siswa.  Harapanya  kebijakan  untuk peningkatan  pendidikan  karakter  tersbut  terus  dilakukan  evaluasi  untuk memberikan  masukan  terhadap  program  progam  peningkatan  pendidikan  karakter di sekolah. Dari uraian diatas maka peran pendidikan islam sangat dibutuhkan dan untuk  mengimplementasikannya  membutuhkan  dukungan  kebijakan  dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

## Pendidikan Keislaman Butuh Dukungan Sumber Daya
Pendidikan  islam membutuhkan dukungan  sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan  adalah  semberdaya  manusia  dan  sumberdaya  berupa  bentuk  materi. Sumber  daya  manusia  alah  sumber  utama  untuk  memberikan  dan  menjadalan kebijakan 15 .  Tanpa  adanya  SDM  yang  memadai  kebijakan  yang  dirancang  dan disetujuan tidak akan memberikan dampak yang berarti. Memadainya sumber daya
14 Juhji JUHJİ and Prasart NUANGCHALERM, “Interaction between Science Process Skills and Scientific Attitudes of Students towards Technological Pedagogical Content Knowledge,” Journal for the Education of Gifted Young Scientists 8, no. 1 (n.d.): 1–16.
15 Ali Miftakhu Rosyad, “Al-Afkar, Journal for Islamic Studies URGENSI INOVASI PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Al-Afkar, Journal for Islamic Studies THE URGENCY OF LEARNING INNOVATION ON ISLAMIC RELIGIOUS STUDY” 3, no. 1 (2019), https://doi.org/10.5281/zenodo.2546882.
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
manusia  mempunyai  dua  dimensi  yaitu  kompetensi  dan  prilaku.  Kompetensi dibutuhkan  dalam  menjadikan  kebijakan  dengan  memahami  secara  detil  rincinan bagaimana  kebijakan  itu  dialaksanakan  sesuai  kondisi  dan  disiplin  penegakan kebjakan  sedanga  perilaku  dimaksdukan  agar  para  implementator  kebijakan  tidak melakukan  tindakan-tindakan  yang  bedampak  kepada  menurunnya  atau  tidak berjalannya kebijakan.
Kebutuhan kompetensi yang baik dalam implementasi kebijakan 16 juga barus diimbangi  dengan  perilaku  yang  baik  dari  para  implementatornya 17 .  Seringkali kebijakan  di  lapangan  perilaku  itu  menutupi  kompetensinya,  masih  adanya  sikap uka dan tidak suka dalam menjalankan kebijakan. Hal tersebut merupakan ciri yang paling  mudah  dikenali  pada  saat  melakukan  evaluasi.  Di  beberapa  daerah  sarjana pendidikan  islam  dari  perguruan  tinggi  agama  islam  mendapatkan  perlakuan  yang kurang  berimbang.  Saat  penerimaan  pegawai  misalnya  lulusan  sarjana  tersebut dinyatakan  tidak  dapat  mengikuti  ters  dengan  alasan  di  perguruan  tingginya dibawah  departemen  keagamaan.  Hal  ini  merupakan  refleksi  bahwa  implementasi kebijakan untuk penerimaan pegawai tidak dapat diimpmentasikan karena perilaku pada  implementatornya.  Sementara  di  daerah  yang  lain  dengan  kasus  yang  sama tetapi  kebijan  pemerintah  daerahnya  membolehkan  untuk  diterima  sebagai  calon pegawai.  Satu  kasus  yang  sama  namun  disikapi  dengan  sikap  yang  berbeda menunjukkan cara pandang, pemahaman dan sikap pegawai yang mengimplementasikan kebijakan, mempunyai perilaku yang berbeda.
Dimensi  lainnya  tentang  dukungan  sumberdaya  adalah  kesiapan  untuk memahami mempelajari kebijakan. Kebijakan pemerintah sudah melewati berbagai proses  sampai  kepada  proses  menjadikannya  sebagai  lembaran  negara.  Diharapkan para  implementator  dapat  memahami  kebijakan  tersebut  untuk  dilaksanakan. Kesiapan  dalam  menjalankan  kebijakan  ini  merupakan  hal  yang  penting  untuk pencapaian  tujuan  implementasi  kebijakan.  Pemerintah  terus  melakukan  evalusi diharapkan  dapat  memberikan  penjelsan  yang  lengkap  dan  instrumen  yang memadai  agar  pendidikan  islam  yang  dilaksanakan  di  setiap  daerah  dan mendapatkan  perhatian  baik.  Kesiapan  memahami  dapat  juga  dinilai  dari  kesiapan untuk melakukan sosialisasi kepada publik dan stake  holder lainnya  agar kebijakan tersebut  dapat  dipahami  dengan  baik.  Dalam  penggunaan  dana  BOS  (bantuan operasional  sekolah)  misalnya,  kebijakan  tersebut  kurang  tersosialisasi  sempurna kepada masyarakat dan orang tua siswa. Maka dibeberapa daerah dana BOS menjadi salah  satu  masalah  yang  harus  diselelesaikan.  Permasalah  pada  BOS  kembali  pada persoalan  awal  yaitu  perilaku,  maka  BOS  bukan  masalah  ketersediaan  dana  untuk guru dan sekolah tetapi masalah perilaku pegawai yang melaksanakannya. Untuk itu kepada para pegawai diperlukan adanya pembinaan terhadap perilakunya. Nilai-nilai kegamaan diperlukan bukan hanya untuk pelajar namun dilakukan juga kepada para guru dan pengelola sekolah.
16 Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana,” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 1, no. 1 (2012): 1–11.
17 Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” Jurnal Publik 11, no. 1 (2017): 1–12.
Risalah
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
Maka kebijakan membutuhkan lagi satu dimensi yaitu perilaku yang baik dari para  pelaksana 18 .  Pembinaan  dan  peningkatan  karakter  kepada  aparatur,  guru  dan pegawai menjadi urgen semata tidak hanya menjadi ketealadanan pada lingkungan sekolah  tetap  juga  menjadi  bagian  untuk  meningkatkan  capaian  kebijakan 19 . Capaian  kebijakan  diwujudkan  dengan  tercapainya  indikator-inikdator  dalam implementasi  kebijakan.  Diharapkan  adanya  evaluasi  yang  terus-menerusa  dan dilakukan  pembinaan  akan  tercapai  perilaku  yang  lebih  baik.  Evaluasi  yang dilakukan  tidak  hanya  fokus  kepada  evaluasi  capaian  termasuk  tetapi  termasuk didalamya  adalah  evaluasi  terhadap  para  pelaksana  kebijakan.  Dalam  konteks  ini pendidikan  islam  perlu  untuk  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  baik.  Diperlukan adanya  koordinasi  yang  lebih  intesif  dengan  para  pihak  untuk  dapat  menjalankan kebijakan.  Koordinasi  menjadi  sebuah  cara  untuk  dapat  menjadi  program  sebagai tujuan  bersama  dan  capaian  bersama.  Sekaligus  dapat  menghilangkan  ego  sektoral pada masing-masing unit kerja.
Uraian diatas memberikan kesimpulan bahwa pendidikan islam membutuhkan  dukunga  melalui  prilaku  para  implemtator  kebijakan,  sistem koordinasi  yang  baik  dan  evaluasi  yang  kontinu  guna  meningkatkan  capaian kebijakan.  Masih  adanya  perbedaan  sikap  terhadap  kebijakan  pendidikan  islam menceminkan  masih  urgennya  dilakukan  pembinaan  yang  kontiu  untuk meningkatkan kompetensi prilaku pelaksana kebijakan.

## Pendidikan Islam Membutuhkan Dukungan Dana
Pendidikkan islam formal dan non formal telah mendapatkan perhatian dana dari  pemerintah 20 .  Pemberikan  beasiswa,  penelitan  untuk  dosen  serta  sertifikasi untuk  guru  dan  dosen  telah  diberikan  oleh  pemerintah.  Salah  satu  yang  menjadi permasalahan adalah dalam dukungan dana terhadap pendidikan keislaman adalah masih adanya kesenjangan pemahaman bahwa urusan agama hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Pada implementasinya, pemerintah daerah sangat terbatas untuk memberikan dukungan dana terhadap pendidikan islam. Terhadap pendidikan non formal  seperti  pesantren  sebaiknya  tetap  mendapatkan  perhatian  untuk mendapatkan  dana  dari  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Semakin  besar  perhatian terhadap lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan islam semakin baik untuk  membentuk  karakter  di  masyarakat.  Untuk  kalangan  pelajar  yang mendapatkan pendidikan karakter sekolah sebaiknya tetap mendapatkan perhatian dana.
Hal  praktis  yang  dapat  digagas  adalah  dana  BOS  untuk  bidang  keagamaan. Jika dipandang pendidikan karakter ini menjadi sangat penting menghadapi era 4.0 maka  memberikan  alokasi  BOS  untuk  keagamaan  akan  menjadi  hal  yang  sangat positif. Pengggunaan dana BOS saat ini diperuntukkan sebagian besar unuk insentif dan sebagiannya untuk sarana fisik, kebutuhan adminitrasi dan kegiatan. BOS untuk
18 H Rusdin Nawi and M Si, Perilaku Kebijakan Organisasi , vol. 1 (SAH MEDIA, 2017).
19 Asna Aneta, “Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo,” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 1, no. 1 (2012): 54–65.
20 Ida Kintamani DH, “Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal,” Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 18, no. 1 (2012): 65–84.
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
kegiatan  kegamaan  jika  diadakan  akan  lebih  banyak  digunakan  untuk  anggaran kegiatan  keagamaan  di  sekolah.  Melalui  kegiatan  tersebut  kegiatan  keagamaan diharapkan  menjadi  berkembang  dan  mendapatkan  respon  yang  baik  dari  pelajar maupun orangtua. Gagasan BOS untuk bidang keagamaan juga dapat menjadi cara praktis untuk meningkatkan karakter pelajar melalui pendidikan.
BOS khusus bidang keagamaan juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini lebih proporsional karena masing-masing daerah dapat memberikan alokasi sesuai  kesipaan  dukungan  anggaran  yang  dimiliknya.  Namun  yang  menjadi standarnya  adalah  pendidikan  karakter  di  setiap  daerah  menjadi  hal  yang  urgen dilakukan  dan  mendapatkan  prioritas  yang  tinggi.    Untuk  menggagas  hal  ini tampaknya  akan  lebih  efektif  lagi  jika  ada  kebijakan  dari  pemerintah  pusat. Pemerintah  pusat  setidaknya  memberikan  kebijakan  untuk  mendorong  pemerint daerah  memberikan  bantuan  dana  untuk  implementasi  kebijakan  dana  untuk mendukung  pendidikan  keislaman.  Pada  konteks  ini  diharapkan  sinergi  antara pemeintah pusat dan daerah juga menjadi hal yang sangat positif untuk peningkatan pendidikan islam.
Dukungan  pemerintah  pusat  kepada  daerah  untuk  mebrikan  kebijakan  dan bantuan  dana  pada  pendidikan  islam  akan  mengurangi  kesenjangan  antar  dinas pendikan dan kebudayaan dan juga kementerian agama di daerah. Koordinasi yang intensif  sesuai  dengan  tugasnya  untuk  memberikan  pelayanan  dan  mengawasi penyelenggaraan  pendidikan  islam 21 .  Jika  keadaan  sudah  sinergis  dari  para penyelenggara kebijakan maka diharapkan capaian indikator keberhasilan kebijakan dapat  ditingkatkan  dan  dikotomi  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  dinas pendidikan  dan  kementerian  agama.  Dapat  disimpulan  bahwa  jika  ada  kebijakan dari pemerintah pusat tentang BOS bantuan pendikan keagamaan akan menjadi hal poisitif untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter.
Dana pembangunan untuk pendidikn karakter sama pentingnya dengan dana untuk  pembangunan  fisik.  Ki  Hajar  Dewantara  pernah  mengingatkan  bawah pendikan  yang  terpenting  itu  adalah  pendidikan  budi  pekerti  dan  pendidikan perilaku 22 .  Hal  ini  memberikan  gambaran  pendidikan  karakter  sudah  seharusnya sebagai  unggulan  dalam  setiap  periode  pembangunan  baik  pusat  maupun  daerah. Pembangunan karakter sama artinya dengan pembangunan SDM untuk masa depan. Pada  pembangunan  sarana  fisik  dilakukan  untuk  meningkatkan  pemanfaat  sumber daya  dan  kesejajahteraan,  sedangkan  karakter  dibangun  menjadikan  keabadian karakter  bangsa  di  masa  yang  akan  datang.  Pembangunan  karakter  menjadi kebutuhan masa depan untuk menjadikan dan menyiapkan generasi yang lebih baik. Memahami urgensi bangsa, pendidikan karakter dimasa mendatang adalah hal yang sangat  urgen  dan    menjadi  tantangan  besar.  Diperlukan  penumbuhan  kesadaran bersama dalam melaksanakan keadaan tersebut.
21 Ibnu Rusydi et al., “School Culture Program: Inculcating Anti- Corruption Values Through Honesty Canteen In State Elementary School: Case Study In Indramayu District, West Java, Indonesia,” International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24, no. 4 (2020): 5362–78, https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201633.
22 Putu Aditya Antara, “Implementasi Pengembangan Karakter Anak Usia Dini Dengan Pendekatan Holistik,” Jurnal Ilmiah Visi 14, no. 1 (2019): 17–26.
Risalah
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
Pada  aspek  pembangunan  sebagian  besar  menjadikan  pmbangunan  fisik adalah  pembangunan  yang  menjadi  prioritas  besar  dalam  setiap  anggaran  daerah. Hal ini memang dapat dipahami bahwa pembangunan fisik menjadi pembangunan yang mudah dilihat kasat mata dan mendapatkan perhatian publik. Aspek ini sangat terkait  dengan  konteks  politik.  Aspek  politik  sangat  membutuhkan  program  yang dapat  secara  mudah  dilihat  kasat  mata  dan  menjadikan  publik  sebagai  sasaran simpatik politik, maka pembangunan fisik secara khsusus diimbangi seiring dengan populaliritas  untuk  para  kepala  daerah  atau  calon  kepala  daerah.  Sedangkan  aspek pembangunan  karakter  diasumsikan  hasilnya  tidak  akan  tampak  kasat  mata sehingga  dalam  aspek  politik  tidak  terlalu  banyak  diprioritaskan  oleh  para  calon pemimpin  kepala  daerah.  Kritikan  yang  cukup  tajam  terkait  dengan  hal  ini  adalah menjadi  pendidkan  karakter  itu  hanya  sebatas  pelengkap  dalam  penyampaian  visi dan misi  serta progam kerja, namun dalam implementasi kebijakan, pembangunan karakter  itu  sangat  bergantung  kepada  keadaan  perilaku  dari  kepala  daerah  serta kondisi politik yang ada di daerah tersebut. Jika dipandang pemasalah karakter pada era  4.0  ini  menjadi  hal  yang  urgen  untuk  dilakukan,  maka  sebaiknya  ada keseragaman isu nasional terhardap pendidkan keagamaan.
Maka  upaya  pendidikan  islam  untuk  mencapai  tujuanya  yaitu  menanakam karakter  kepada  generasi  bangsa  membutuhkan  dukungan  kebijakan  anggaran. Dukungan  kebijakan  anggaran  dapat  dilakukan  jika  ada  kesadaran  bersama  dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjadi pendidikan karater sebagai cara untuk mempertahankan  eksistensi  bangsa  di  masa  mendatang.  Maka  untuk  pencapaian dan  optimalisasi  pendidikan  islam  pada  masa  4.0  dibutuhkan  dukungan  kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah.

## Pendidikan Islam Membutuhkan Dukungan Masyarakat
Pendikan  islam  sebaikanya  tetap  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat untuk tetap berpartisipasi. Masyarakat sebaiknya mendapatkan sosialiasi dari pemerintah untuk dapat terus bekerjasama dengan pemerintah dalam membina masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  dapat  berupa  kerjasama  memberikan  sarana untuk pendidikan keagamaan untuk pelajar atau penggunaan sarana umum ibadah untuk  kegiatan  keagamaan  atau  kegiatan  lainnya  yang  dapat  difasilitasi  oleh masyarakat.  Sebaliknya  pemerintah  juga  dapat  memberikan  bantuan  kepada masyarakat  dalam  bentuk  perizinan,  memberikan  kemudahan  utuk  lembaga- lembaga  masyarakat  yang  menyelenggarakan  kegiatan  keagamana  atau  lembaga yang mau bekerjasama dengan pemerintah atau sekolah dalam kegiatan pembinaan karakter kepada pelajar.
Selain  sosialisasi  kepada  masyarakat  diperlukan  sosialiasi  kepada perusahanan-perusahaan  yang  dapat  menggunakan  dana  CSR  ( capital  social responsibility ) nya untuk kegiatan pembinaan karakter. Sosialiasi kepada perusahaan juga diharapkan mampu mengembangkan kesdaran bagi pemilik, pihak manajemen serta  karyawannya  untuk  bersama-sama  membangun  kepedulian  tentang pendidikan  karakter.  Namun  sebaiknya,  melalui  kebijakan  pemerintah  ada  timbal balik  yang  diberikan  kepada  perusahaan  agar  mempunyai  kesamaan  pandangan dalam pembinaan karakter.
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....

## Sosialiasi Pendidikan Islam Kepada Para Implementator
Pendidikan  islam  membutuhkan  sosialiasi  yang  sempurna  dan  masif.  Masih banyaknya  kebijakan  pendidikan  islam  yang  dipahami  tanpa  adanya  sosialiasi  dari pemerintah  menimbulkan  kesalahpahaman  di  masyarakat.  Sosialisasi  kebijakan bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan-penjelasan  kepada  masyarakat  bagaimana pendidikan  islam  yang  sesuai  dengan  pedoman  berbangsa  dan  bernegara. Membiarkan  kebijakan  hanya  muncul  melalui  media  tanpa  adanya  sosialiasi  akan memberikan  bias  pendapat  dan  pemahaman  di  masyarakat.  Salah  satu  contoh adalah  tentang  isu  penghapusan  mata  pelajaran  agama.  Isu  ini  menyebar  luas  di masyarakat  melalui  media.  Akibatnya  kontroversi  isu  kebijakan  ini  menjadi masyarakat  tampak  antipati.  Keadaan  tersebut  yang  seharusnya  dihindari  oleh pemerintah agar pendidikan islam ini dapat dukungan yang penuh dari masyarakat. Untuk mensosialiasikan kebijakan yang masif kepada masyarakat banyak cara yang dapat  dilakukan  oleh  pemerintah.  Hal  yang  termudah  adalah  memberikan  edaran tentang  kebijakan  kepada  struktur  pemerintahan.  Pada  konteks  pendidikan kebijakan  tersebut  sebaiknya  segera  sampaikan  kepada  sekolah-sekolah.  Sehinga sekolah–sekolah  tidak  mendapat  tekanan  opini  yang  berkembang  di  masrakayat tentang  isu  pengurangan  mata  pelajaran  agama.  Teknologi  sangat  memungkinkan melakukan sosialsisasi melalui surat edaran elektronik. Adanya sosialiasi yang cepat akan  memberikkan  kecepatan  penjelasan.  Inti  dari  kebijakan  adalah  mendapatkan dukungan publik sehingga kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masayrakat.
Isu  yang  paling  populer  dalam  kontek  pendidikan  islam  juga  adalah pencegahan anti radikaslime dan anti NKRI 23 . Dua isu  ini sangat sering terjadi dan mucul ke wilayah publik. Melalui media masa dan media elektonik isu ini menjadi isu  yang  paling  sering  ditayangkan  melalui  media.  Kemudian  memunculkan tanggapan  beragam  dan  memunculkan  konroversi.  Melihat  kondisi  ini  tampaknya diperlukan analisis kebijakan yang lebih mendetil. Catatan kritisnya adalah isu yang menurut  para  ahli  hanya  menimpa  kepada  sebagian  dengan  pemahaman  yang radikal  kemudian  di  generalisir  kepada  banyak  masyarakat  yang  dianggap  punya paham yang sama. Apalagi jika generalisasi  dilakukan juga kepada para pelajar. Isu bahwa  para  pelajar  mempunyai  pemahaman  radikalisme  dan  anti  NKRI  akhirnya menjadi  isu  besar  namun  sebenarnya  hal  tersebut  dapat  dinetralisir  dengan pengambilan analisis kebijakan yang lebih nyata dan riil.
Dampaknya dari isu radikalime dan anti NKRI kemudian menjadikan adanya kebijakan  pelarangan  kegiatan  keagamaan  di  sekolah 24 .  Hal  ini  yang  sangat menimbulkan  kontroversi.  Kemudian  publik  menilai  bahwa  kegiatan  keagaaman islam khususnya, dianggap sebagai kegitan untuk menentang NKRI dan mendukung radikalisme. Kondisi ini sebaiknya tidak menjadi polemik di mayarakat. Munculnya kebijakan  yang  menjadikan  polemik  di  masyarakat  menandakan  bahwa  kebijakan
23 Abu Rokhmad, “Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal,” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 20, no. 1 (2012): 79–114.
24 Moh Hasim, “Potensi Radikalisme Di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar,” EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan 13, no. 2 (2015).

## Iman Subasman & Faat Nasyiruddin
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
tersbeut  tidak  mempunyai  akar  yang  kuat  dari  masyarakat 25 .  Dalam  konstek  ini akhirnya  pendidikan  islam  menerima  dampak  bahwa  islam  adalah  agama  yang mengajarkan  radikalisme  dan  anti  NKRI.  Jika  keadaan  ini  sudah  berkembang  yang terjadi  adalah  konflik  ideologi  di  masyarakat.  Sebaiknya  kondisi  ini  tidak  terlalu menjadi  konflik  yang  berkepanjangan.  Dimanapun    jika  sudah  terjadi  konflik ideologi maka akan muncul keadaan sosial yang rawan konflik.
Penyelesaian  terhadap  isu–isu  negatif  terhadap  pendidikan  agama  sebaiknya mendapatkan perhatian yang khusus. Sekolah adalah lembaga sangat mudah untuk dievaluasi  secara  berkala.  Adanya  evaluasi  terhadap  isu-isu  pendidikan  islam menjadi sangat penting untuk mengantisipasi isu-isu negatif tersebut. Dalam banyak kesempatan  dan  pendapat  sangat  banyak  yang  tidak  setuju  dengn  isu  radikalisme dan  anti  NKRI  di  sekolah.  Dalam  hal  ini  maka  pendidikan  islam  tetap  diperlukan sebagai  upaya  dini  antisipasi  bukan  dengan  kebijakan  yang  kontroversi  yaitu pelarangan  kegiatan  keagamaan  di  sekolah  atau  mewaspadai  kegiatan-kegiatan kesialaman di sekolah.
Pemerintah  dapat  menyelesikan  dan  memberikan  evaluasi  kepada  sekolah dan  orangtua  tentang  keislaman  yang  sesuai  dengan  pedoman  berbangsa  dan bernegara.    Memberikan  kurikulum  pembelajaraan  keagamaan  dan  meningktkan kegiatan  ekstrakurikuler  dengan  panduan  atau  arahan  kebijakan.  Jika  hal  tersebut dilakukan maka pendidikan islam tidak akan menyimpang dari kehidapan berbangsa dan  bernegara.  Dampak  luasnya  yang  diharapkan  adalah  sinerginya  pendidikan islam di sekolah dengan model dan cara berbangsa dan bernegara.
Peran  sosialiasi  kepada  masyarakat  luas  akan  mengurangi  tingkat  kesalahan komuniksi  antara  pelaksana  kebijakan.  Selain  kepada  masyarakat  diperlukan  juga sosialiasi kepada para implementator kebijakan atau di struktur birokrasi. Edward II menyarankan  agar  para  implementator  mendapatkan  penjelasan  dari  kebijakan- kebijakan 26 .  Kesepahaman  para  implementator  harus  dapat  dipastikan  bahwa pemahaman  pembuat  kebijakan  harus  sama  dengan  pemahaman  para implementatornya.  Adanya  sosialiasi  yang  baik  dan  terstruktur  tentang  pendidikan islam  diharapkan  mampu  untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam pembangunan karakter siswa melalui kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah.

## Menyerap Nilai-Nilai Pesantren
Kurikulum  pesantren  mempunnyai  keunikan  dalam  melakukan  pembinaan kepada  para  santrinya.  Khususnya  alam  kurikulum  atau  dalam  sistem  pendidikan pesantren  yang  di  prioritaskan  adalah  keterladanan  para  guru  atau  kiainya 27 saat berada  dalam  lingkungan  pembelajar.  Keadaan  ini  memberikan  inspirasi  bahwa keteladan guru akan menjadi tonggak utama dalam pembentukan karakter pelajar di
25 Achmad Fawaid, Zamroni Zamroni, and Hasan Baharun, “Contesting Sacred Architecture: Politics of ‘Nation-State’in the Battles of Mosques in Java,” QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) 7, no. 1 (2019): 129–72.
26 Faria Ruhana and Yesi Yuliana, “Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,” JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) 10, no. 02 (2013).
27 M Syaifuddien Zuhriy, “Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf,”
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 19, no. 2 (2011): 287–310.
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
sekolah.  Guru  agama  yang  menjadi  garda  depan  dalam  pembentukan  karakter. Namun tidak hanya guru agama pendidkan karakter juga membutuhkan lingkungan yang  baik  untuk  sinergi  membangun  sistem  pendidikn  karakter.  Jadi  seluruh  guru dalam  lingkungan  dan  sekolah  itu  diwajibkan  juga  untuk  bersama-sama menanamkan karakternya kepada pelajar. Pembinaan karakter dalam kurikulum K13 telah  menjadi  muatan  untuk  dilaksanakan  oleh  guru.  Adanya  penamanan  karakter melalui seluruh mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Nilai-nilai pesantren yang banyak  mempunyai  keunikan  sebaiknya  menjadi  bahan  untuk  diserap  pada pembelajaran di sekolah.
Upaya  menyerap  nilai-nilai  pendidkan  karakter  pesantren  juga  dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama pendidikan di sekolah dan pesantren. Model yang dapat dibangun antara sekolah misalnya dengan menghadirkan kiai atau ulama ke  sekolah  secara  berkala.  Keadaan  ini  memang  belum  lazim  dilakukan.  Namun sebagai sebuah gagasan ini sebaiknya menjadi renungan untuk dapat dilakukan atau diimplementasikan.  Ada  hal  menarik  unik  dari  sebuah  teori  bahwa  keunikan  dari guru  itu  bukan  dari  metodenya  atau  isi  kurikulumnya  terapi  dari  kekuatan kepribadian gurunya. Kekuatan kepribadian gurunya yang dimaksud dalah kekuatan spiritualnya.  Pesantren  tradisional  dengan  bimbingan  kiai  dalam  kesederhanaan mereka secara fisik masih bisa bertahan untuk melakukan pembalajaran yang secara umum  mereka  mampu  menyelenggarakan    pembelajaran  dengan  baik.  Untuk  itu kekuatan  spritual  di  sekolah  degan  menghadirkan  ulama  ke  seolah  diharapkan mampu  untuk  meningkatan  nilai-nilai  spritual  siswa  dan  guru  di  sekolah.  Dampak yang  diharapkan  selanjutnya  adalah  meningkatkan  motivasi  dari  guru  dan  siswa untuk meningkatkan kompetensisi akademik karena spitural akan memberikan efek penyadaran  terhadap  diri  para  pelajar.  Perbaikik  spritula  guru  maka  spritual  siswa akan menjadi baik.
Cara lain untuk mendekatkan nilai-nilai pesantren adalah dengan melakukan kegiatan  kepesantrenan  di  sekolah  atau  membuat  suasana  sekolah  di  pesantren. Sekolah  dapat  menyelenggarakan  kegiatan  kepesantren  di  sekolah  dengan menyesuaikan  keadaan  sekolahnya.    Kegiatan  kepesantrenan  saat  ini  hanya dilakukan  pada  bulan  suci  ramadhan.  Namun  sebaiknya  kegiatan  kepesantrenan tidak hanya dilakukan pada bulan suci ramadhan. Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan ini setiap bulan misalnya dengan membangun nuansa pesantren di sekolah. Hal  yang  pelu  ditanamkan  kepada  para  sisiwa  adalah  pemahaman  tentang  tauhid, ibadah  dan  muamalah  khususnya  penamanan  nilai  kebangsaan.  Sekolah  dapat menjalin  kerjasama  dengan  pesantren-pesantren  yang  ada  di  sekitar  sekolah.  Hal dalam  ini  akan  lebih  baik  jika  ada  kebijakan  pemerintah  untuk  menjembatani kelembagaan  formal  dan  non  formal.  Keterlibatan  pemerintah  dalam  kerjasama  ini menjadi  dasar  untuk  menerbitkan  kebijakan-kebijakan  lainyya  yang  mendukung kegiatan tersebut.
Pemerintah  dapat  memberikan  stimulus  dan  memfasiliasi  kegiatan  tersebut agar menjadi kegiatan yang legal dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Upaya ini dilakukan  sebagai  bagian  tanggungjwab  pemerintah  terhadap  pendidikan  karakter yang  ada  di  daerah.  Hal  ini  akan  menjadi  sebuah  bukti  bahwa  pemerintah memberikan  ruang  yang  baik  untuk  menumbuhkan  nilai-nilai  karakter  yang  telah
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
melibatkan banyak elemen di masyarakat. Untuk keterlibatan lainnya pemerintapun dapat  melibatbatkan  para  pihak  seperti  BUMD  (Badan  Usaha  Milik  Daerah)  atau perusahaan lainnya yang punya kepedulian terhadap penanaman karakter pelajar.
Pada  konterks  pendidikan  di  daerah  pemerintah  dapat  memulai  kegiatan pesantren  di  sekolah  dengan  memberikan  fasilitas  kerjasama  antara  kementerian agama  di  kabupaten  dengan  dinas  pendidikan  dan  kebudayaan 28 .  Dua  institusi  ini merupakan  penyangga  utama  untuk  menanamkan  karakter  kepada  pelajar.  Dalam hal  ini  pemerintah  dapat  memberikan  bantuan  kepada  sekolah  untuk  kegiatan– kegiatan  tersebut.    Dukungan  dana  kebijakan  ini  akan  mendorong  penerimaan kegiatan tersebut di sekolah dan masyarakat.
Selain  kebijakan  anggaran  untuk  pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  pemeritah dareah  pun  mempunyai  kesempatan  memberikan  pesan-pesan  keagaman  melalui budaya  lokalnya.  Keadaan  ini  menjadi  sinergi  antara  kebutuhan  untuk mempertahankan  karakter  kedaerahan  dan  karakter  keagamaan.  Jika  ini  dilakukan secara  kontinu  kepada  sekolah  dimulai  dengan  melakukan  program  percontohan kepada  beberapa  sekolah,  kemudian  pada  tahun  kedepannya  dilakukan  kepada sekolah-sekolah  yang  lainya.  Perbaikan  kemudian  dilakukan  dengan  memberikan evaluasi  secara  rutin  untuk  melihat  perkembangan  capaian  kegiatan  pesantren sekolah.    Sehingga  pelibatan  elemen  untuk  bersama-sama  meningktkan  karakter pelajar  pada  revolusi  industri  4.0  dapat  dilakukan  secara  sinergi  di  banyak  daerah dan berdampak luas pada kesiapan para siswa menghadapi masa depan.
Upaya pemerintah dengan mendekatkan pesantren ke sekolah pun sekaligus menjawab kesejenngan pendidikan agama dan pendidikan umum serta mengurangi kesenjangan  pemahaman  ego  sektoral  agama  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Upaya  tersebut  merupakanlangkah  positif  untuk  mengembangkan  sebuah  model penanaman  karakter  kepada  pelajar  serta  melakukan  tindakan  pencegahahan terhadap  karater  negatif  dari  dampak  pembembangan  era  4.0.  Dampak  yang  lebih diharapakan  di  masa  depannya  adalah  Indonesia  mempunyai  sebuah  sistem penanaman  karakter  yang  tepat  sesuai  dengan  agama,  kebangsan  dan  budaya. Sehingga masa depan banga Indonesia akan dipenuhi dengan SDM yang mempunyai kesiapan mental dan kompetensi untuk melanjutkan kejayaan bangsa.

## Simpulan
Pendidikan  islam  masih  mempunyai  peranan  yang  sangat  strategis  dalam menjaga  dan  meningkatkan  karakter  pelajar  agar  tetap  sesuai  dengan  agama,  nilai budaya  dan  kebangsaan  Indonesia.  Untuk  meningkatkan  peran  pendidikan  islam diperlukan  evaluasi  secara  kontinu  guna  memberikan  masukan-masukan  terhadap penyelenggaraan  pendidikan  karakter.  Untuk  menunjang  keberhasilan  peran pendidikan  islam,  diperlukan  dukungan  kebijakan  dari  pemerintah,  pemerintah daerah  dan    dukungan  politik  di  daerah.  Selain  aspek  dukungan  kebijakan,  juga diperlukan  dukungan  SDM  dan  dana.  Partispasi  dari  masyarakat  dan  perusahaan swasta  sangat  berperan  dalam  peningkatan  karakter  pelajar.  Diperlukan  kebijakan pemerintah  yang  dapat  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dan  perusahaan
28 Ahmad Fauzi et al., “E-Learning in Pesantren: Learning Transformation Based on the Value of Pesantren,” in Journal of Physics: Conference Series , vol. 1114 (IOP Publishing, 2018), 12062.
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
melalui  sosialiasi  kebijakan.  Untuk  lebih  meningkatkan  peran  pendidikan  islam sangat diperlukan serapan nilai-nilai pesantren untuk dimplementasikan di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  Haedar.  “Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa  Dan  Bagaimana.” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 1, no. 1 (2012): 1–11.
Aneta,  Asna.  “Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo.” Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 1, no. 1 (2012): 54–65.
Antara,  Putu  Aditya.  “Implementasi  Pengembangan  Karakter  Anak  Usia  Dini Dengan Pendekatan Holistik.” Jurnal Ilmiah Visi 14, no. 1 (2019): 17–26. DH,  Ida  Kintamani.  “Kinerja  Pendidikan  Kesetaraan  Sebagai  Salah  Satu  Jenis Pendidikan Nonformal.” Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan 18, no. 1 (2012): 65– 84.
Fauzi, Ahmad, Hasan Baharun, Akmal Mundiri, and Umar Manshur. “E-Learning in Pesantren:  Learning  Transformation  Based  on  the  Value  of  Pesantren.”  In Journal of Physics: Conference Series , 1114:12062. IOP Publishing, 2018.
Fawaid,  Achmad,  Zamroni  Zamroni,  and  Hasan  Baharun.  “Contesting  Sacred Architecture:  Politics  of  ‘Nation-State’in  the  Battles  of  Mosques  in  Java.” QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) 7, no. 1 (2019): 129–72.
Febrino,  Febrino.  “Tindakan  Preventif  Pengaruh  Negatif  Gadget  Terhadap  Anak.”
NOURA: JURNAL KAJIAN GENDER DAN ANAK 1, no. 1 (2017): 1–21. Hasim,  Moh.  “Potensi  Radikalisme  Di  Sekolah  Studi  Terhadap  Buku  Pendidikan Agama  Islam  Sekolah  Dasar.” EDUKASI:  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Agama Dan Keagamaan 13, no. 2 (2015).
Hyoscyamina,  Darosy  Endah,  and  Kartika  Sari  Dewi.  “Pengembangan  Program Parenting  Bagi  Anak  Usia  Dini  Dengan  Pendekatan  Psikologi  Positif  Dan Karakter Islami,” 2012.
Ibnu  Rusydi,  Ali  Miftakhu  Rosyad,  Ibnudin,  Kambali,  and  Ujang  Suratno.  “School Culture  Program:  Inculcating  Anti-  Corruption  Values  Through  Honesty Canteen  In  State  Elementary  School:  Case  Study  In  Indramayu  District,  West Java,  Indonesia.” International  Journal  of  Psychosocial  Rehabilitation 24,  no.  4 (2020): 5362–78. https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I4/PR201633.
JUHJİ,  Juhji,  and  Prasart  NUANGCHALERM.  “Interaction  between  Science  Process Skills  and  Scientific  Attitudes  of  Students  towards  Technological  Pedagogical Content Knowledge.” Journal for the Education of Gifted Young Scientists 8, no. 1 (n.d.): 1–16.
JULAWATI,  LALA.  “PELAKSANAAN  PROGRAM  AJENGAN  MASUK  SEKOLAH OLEH  DINAS  PENDIDIKAN  PEMUDA  DAN  OLAHRAGA  KABUPATEN PANGANDARAN.” Moderat:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan 4,  no.  4  (2019): 89–102.
Kurniawan,  Bachtiar  Dwi.  “Implementasi  Kebijakan  Sertifikasi  Guru  Dalam  Rangka Meningkatkan  Profesionalitas  Guru  Di  Kota  Yogyakarta.” Jurnal  Studi Pemerintahan 2, no. 2 (2011).

## Iman Subasman & Faat Nasyiruddin
Evaluasi Peran Pendidikan Islam pada.....
Lestari,  Asih  Widi,  and  Firman  Firdausi.  “Peran  Pemerintah  Kota  Batu  Dalam Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Pariwisata  Berdasarkan  Paradigma Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable  Development).” Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik 30, no. 3 (2017): 260–65.
Nawi, H Rusdin, and M Si. Perilaku Kebijakan Organisasi . Vol. 1. SAH MEDIA, 2017. Nugroho,  Arief  Aji.  “ANALISIS  FRAMING  PEMBERITAAN  PROGRAM  BELA NEGARA  DI  MEDIA  ONLINE  METROTVNEWS.  COM  DAN  SINDONEWS. COM PERIODE SEPTEMBER-NOVEMBER 2015,” 2017.
Nursyamsiyah, Siti. “Penguatan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Mu’adalah Di Era  Globalisasi  (Studi  Kasus  Pondok  Pesantren  Modern  Baitul  Arqom  Balung Kabupaten  Jember).” TARLIM:  JURNAL  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM 2,  no.  1 (2019): 21–34.
Programme, The, International Student Assessment, and I Tables. “Greece What 15- Year-Old  Students  in  Greece  Know  and  Can  Do  Figure  1  .  Snapshot  of Performance  in  Reading  ,  Mathematics  and  Science,”  2018,  1–10. http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SAU.pdf.
Ramdhani,  Abdullah,  and  Muhammad  Ali  Ramdhani.  “Konsep  Umum  Pelaksanaan Kebijakan Publik.” Jurnal Publik 11, no. 1 (2017): 1–12.
Rokhmad,  Abu.  “Radikalisme  Islam  Dan  Upaya  Deradikalisasi  Paham  Radikal.”
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 20, no. 1 (2012): 79–114.
Rosyad,  Ali  Miftakhu.  “Al-Afkar,  Journal  for  Islamic  Studies  URGENSI  INOVASI PEMBELAJARAN  DALAM  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  Al-Afkar,  Journal  for Islamic  Studies  THE  URGENCY  OF  LEARNING  INNOVATION  ON  ISLAMIC RELIGIOUS STUDY” 3, no. 1 (2019). https://doi.org/10.5281/zenodo.2546882.
———. “Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Muhammadiyah Se-Kabupaten Indramayu. Al-Afkar.” Journal for Islamic Studies 4 (n.d.).
Rouf,  Abd.  “Potret  Pendidikan  Agama  Islam  Di  Sekolah  Umum.” Jurnal  Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 3, no. 1 (2015): 187–206. Ruhana,  Faria,  and  Yesi  Yuliana.  “Implementasi  Kebijakan  Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan.” JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) 10, no. 02 (2013). Sari,  Dian  Cita,  Deddy  Wahyudin  Purba,  and  Muhammad  Said  Hasibuan.  “Inovasi Pendidikan Lewat Transpormasi Digital.” Yayasan Kita Menulis, 2019.
Siagian, Haidir Fitra. Komunikasi Politik Ulama . Alauddin University Press, 2012.
Zuhriy,  M  Syaifuddien.  “Budaya  Pesantren  Dan  Pendidikan  Karakter  Pada  Pondok Pesantren Salaf.” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 19, no. 2 (2011): 287–310.