## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PERMINTAAN IJAZAH ASLI OLEH PERUSAHAAN SEBAGAI JAMINAN
Dina Agustin 1 , Dipo Wahjoeono 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: dinaagustin208@gmail.com 1 , dipo@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
Legal Protection is related to the way the government or authorities protect legal subjects with several existing rules, which are written or unwritten in legal instruments that have preventive or repressive properties.  In  East  Java  Provincial  Regulation  No.8  of  2016  Article  42  states  that  employers  arek prohibited from holding or keeping the original documents of workers which are attached to workers as  collateral.  If  based  on  these  regulations  companies  (employers)  should  not  request  original documents, most of which are diplomas as a guarantee, moreover this is already prohibited and listed in  a  regional  regulation,  but  it  is  very  unfortunate  that  Manpower  Act  still  does  not  regulate  this matter. The workers are forced to agree to terms of the contract where usually the company makes a diploma a condition of the contract agreement, because they have no other choice. The problem is that when the contract agreement is completed and the workers ask for the diploma or document back, there are difficulties with the many reasons given by the company, while the workers have no debts or problem with the company. The author will dicuss efforts to protect the law against workers when the company ask for a certificate as collateral. The research method uses normative juridical approaches that  are used are statutory and conceptual approaches. The result of the writing discussed th that workers get legal protection in accordance with applicable regulations.
Keywords: legal protection, labor, diploma.

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  berkaitan  dengan  cara  pemerintah  atau  penguasa  melindungi  subyek  hukum dengan beberapa aturan yang ada, yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis di dalam perangkat hukum yang yang memiliki sifat preventif maupun sifat represif. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa  Timur  No  8  Tahun  2016  Pasal  42  menyatakan  bahwa  pengusaha  dilarang  menahan  atau menyimpan  dokumen  asli  para  pekerja  yang  sifatnya  melekat  pada  pekerja  sebagai  jaminan.  Jika berdasarkan  peraturan  tersebut  seharusnya  para  perusahaan  (pengusaha)  tidak  melakukan permintaan dokumen asli yang kebanyakan ialah ijazah sebagai suatu jaminan, terlebih hal tersebut sudah  terlarang  dan  tercantum  di  suatu  peraturan  daerah,  namun  sangat  disayangkan  di  dalam Undang-Undang  Ketenagakerjaan  masih  belum  mengatur  hal  tersebut.  Para  pekerja  terpaksa menyetujui persyaratan kontrak yang dimana biasanya perusahaan menjadi ijazah menjadi salah satu syarat perjanjian kontrak, karena tidak memiliki pilihan lain. Yang menjadi permasalahan ialah saat selesainya  perjanjian  kontrak  tersebut  dan  para  pekerja  meminta  Kembali  ijazah  atau  dokumen tersebut terjadi kesulitan dengan banyak alasan yang diberikan perusahaan, sementara para pekerja tidak  memiliki  hutang  ataupun  permasalahan  dengan  perusahaan.  Penulis  akan  membahas  upaya upaya perlindungan hukum terhadap para pekerja disaat perusahaan meminta ijazah sebagai jaminan. Metode penelitian menggunakan normatif yuridis yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  dari  penulisan  yang  dibahas  yaitu  tenaga  kerja  mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kata kunci: perlindungan hukum,tenaga kerja,ijazah.

## PENDAHULUAN
Dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  NRI  1945),  tujuan  bangsa  Indonesia  adalahmmelindungi  segenap  bangsa  Indonesia dansseluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikutmmelaksanakan ketertiban dunia. Jika menurut pembukaan UUD NRI  Tahun  1945,  pembangunan  nasional  dikehendaki  dalam  rangka  hal  mewujudkan masayarakat  Indonesia  yang  sejahtera,adil  dan  makmur.  Kesejahteraan  suatu  negara kemudian  dapat  dilihat  dari  upaya  masyarakat  atau  warga  negara  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya  mulai  dari  kebutuhan  dasar  hingga  kebutuhan  sekunder.  Negara Indonesia  saat  ini  ialah  negara  yang  dalam  proses  pembangunan  nasional  secara  terus menerus  seperti  Pendidikan,  politik,  sosial  budaya,  keamanan  juga  perekonomian[1].  Di dalam menjalankan perekonomian membutuhkan para pelaku usaha (pengusaha atau badan usaha),  para  konsumen  juga  pekerja[2].  Pengusaha  atau  perusahaan  memainkan  peran penting  dalam  perekonomian  dengan  menciptakan  lapangan  kerja  dan  membantu mengembangkan bisnis[3]
Di zaman sekarang atau saat ini, jika ingin mendapatkan pekerjaan yang layak maka harus berusahalah semaksimal mungkin karena di dunia kerja saat ini tidak hanya kompetitif dengan  cukup  mengandalkan  kecerdasan,  karena  ini  dapat  menjadikan  standarisasi perusahaan yang berpengaruh pada sistem rekrutmen pekerja yang harus memenuhi standar yang  ditentukan.  Perusahaan  memegang  peran  penting  dalam  membantu  menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian, sehingga pemerintah dan instansi terkait lainnya  harus  mendukung  kebijakan  di  dunia  kerja,  salah  satu  caranya  ialah  pemerintah membuat undang-undang, keputusan juga peraturan lain yang isinya ilah pertauran mengenai ketenagakerjaan  di  dalam  dunia  kerja.  Semua  pekerjaddanppihakyyang  mempekerjakan pekerja harus mematuhi aturan tersebut.
Undang-Undang melindungi pekerja dari perlakuan tidak adil dan memastikan mereka memiliki hak yang mereka butuhkan agar aman di tempat kerja.Dan kewajiban yang utama dari  perusahaan  ialah  memenuhi  hak  juga  kewajiban  para  pekerja  [4]  Pemeintah  juga bertanggungjawab  untuk  menetapkan  pedoman  dan  mengawasi  pelaksanaan  standar
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
ketenagakerjaan  agar  standar  atau  peraturan  tersebut  tidak  dilanggar.  Beberapa  factor diperlukan  untuk  mendukung  suatu  perusahaan  dalam  mencapai  tujuan  dan keberhasilannya, yaitu sumber daya manusia, teknologi dan keterampilan/keahlian terutama sumber  daya  manusia  merupakan  hal  utama  tau  terpenting  untuk  mencapai  tujuan perusahaan[5].
Dalam  dunia  bisnis  dan  perkembangan  negara  saat  ini,  peran  tenaga  kerja  sangat penting karenassumberddayammanusias(SDM)ssalahssatuffaktorppenting dalam perkembangan dunia bisnis serta pembangunan negara selain teknologi dan manajemen yang baik. Sebuah perusahaan tidak dapat berjalan tanpa pekerja yang terlibat dalam bisnis dan pengembangan [6]Satu hal yang tidak diatur dalam undang-undang, bahwa pernyataan yang melarang  atau  menganjurkan penahanan  atau  penyimpanan  dokumen  asli  di  tempat  kerja diberlakukan oleh perusahaan, sehingga tidak ada kepastian hukum jika dokumen dilakukan permintaan  penahanan  atau  penyimpanan,  peraturan  yang  mengatur  hal  tersebut  hanya tertuangddalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di dalam Pasal 42. Ijazah ialah mungkin dapat dikatakan kertas biasa  yang  tidak memiliki  nilai ekonomi, tetapi  ijazah  merupakan  bukti  kemampuan intelektual dari seseorang[7]
Menahan atau menyimpan dokumen asli pekerja sebagai suatu jaminan pemberi kerja atau pengusaha, tujuannya adalah untuk memberikan rasa percaya kepada pekerja dan agar pekerja tetap terikat dengan aturan perusahaan. Dokumen tersebut menjadi milik seseorang yang  melekat  pada  diri  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  bahwa  orang  tersebut  telah menempuh  suatu  Pendidikan.  Biasanya  perusahaan  memiliki  persyaratan  kerja,  Ketika seseorang  pergi  ke  perusahaan  untuk  melamar  pekerjaaan,  diperlukan  salinan  asli  akta kelulusan  ijazah  asli  sebagai  syarat  kerja  yang  pada  akhirnya  ditahan  atau  disimpan  oleh perusahaan sebagai jaminan.[8]
Pada  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  mengenai  tema  yang  serupa  dengan penulis, yang pertama menurut Nihaya Lila Utami;Pradita Gustraini Widijianti; Nadhia Apriana dari  jurnal “  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penahanan  Ijazah  Pekerja  Administrasi  Oleh Rumah  Sakit  Restu  Ibu  Balikpapan”  fokus  penelitiannya  ialah  penahanan  ijazah  terhadap pekerja  termasuk  pelangaran  HAM  karena  pengusaha  dianggap  menghalangi  pekerjanya
sebagai  manusia  dalam  mencari  pekerjaan.  Kemudian  yang  kedua  menurut  Ellora  Sukardi, Debora Pasaribu, Vanessa Xavieree dari jurn al “Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pemberi Kerja Dalam Perspektif Teori Kead ilan Bermartabat” yang memiliki fokus penelitian berupa pekerja yang  memutuskan perjanjian sebelum  berakhir masa  kontrak  atau  mengundurkan  diri  dan melakukan permintaan agar  ijazah dikembalikan  dengan teori  keadilan bermartabat  sudah seharusnya  menjadi  kewajiban  bagi  pemberi  kerja  atau  pengusaha  untuk  mengembalikan ijazah  tersebut.  Selanjutnya  jurnal  ketiga  menurut  Wayab  Ardi  Indra,  Anak  Agung  Sagung Laksmi, Ni Made Puspasutari dari jurnal “ Akibat Hukum Penahanan Ijazah Oleh Badan Usaha Ditinjau  Dari  Persp ektif  Hukum  Perjanjian”  fokus  penelitiannya  yaitu  pelaku  usaha  dapat digugatssecara  perdata  karena  ijazah  tidak  kunjungddikembalikan  setelah  ganti  rugi dibayarkan, pekerja dapat menggugat atas dasar wanprestasi.
Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang akan didapat oleh pekerja atas permintaan ijazah oleh perusahaan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif  sebagaimana  pendapat  Pieter mahmud yakni penelitian yang melalui suatu teknik untuk menemukan suatu ajaran hukum, asas-asas  hukum  dan  yurisprudensi  untuk  menjawab  permasalahan  hukum.  Penelitian  ini menggunakan  statute  approach  (pendekatan  undang-undang)  dan  peraturan  yang bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang  dibahas  dan  conceptual  approach  (pendekatan konseptual). Penenlitian ini menggunakan bahan hukum sekunder,primer dan tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Ijazah sebagai suatu jaminan oleh perusahaan.
Angka pertumbuhan masyarakat di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan angka  yang  cukup  tinggi  hal  tersebut  dapat  membawa  dampak  baik  juga  dampak  buruk, dampak baiknya ialah demi kemajuan bangsa tetapi dampak buruknya ialah dapat semakin meningkatkan persaingan dalam hal usaha maupun pekerjaan, dengan adanya hal tersebut pula  perusahaan  juga  akan  semakin  meningkatkan  syarat  kerja  dan  standarisasi  dari perusahaan dikarenakan semakin banyaknya orang dalam hal mencari kerja, salah satu hal
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu menahan ijazah asli milik para pekerja yang akan dijadikan suatu jaminan[9]. Dasar perlindungan hukum untuk para tenaga kerja ialah Undang- Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Di dalam dunia kerja biasanya terdapat suatu peraturan dari suatu p erusahaan atau badan usaha yang memiliki tujuan menjamin suatu standarisasi mutu dari perusahaan atau badan  usaha  tersebut.  Aturan  tersebut  biasanya  memuat  hal  hal  seperti  latar  belakang Pendidikan pekerja, usia pekerja, pengalaman bekerja, dan kesanggupan pekerja dalam hal bekerja mengikuti aturan yang telah diberlakukan dan ditetapkan oleh suatu perusahaan atau badan  usaha.  Bisanya  perusahaan  atau  badan  usaha  menyebarkan  lowongan  pekerjaan menggunakan  jejaring  media  sosial  seperti  Instagram;whatsapp  juga  website  yang  berisi perkerjaan  dengan  iklan  dan  disebarluaskan  secara  media  offline  dalam  iklan  atau  poster seperti spanduk;baliho,kertas yang menggunakan design menarik agar dapat menarik pekerja dan juga dapat memilih pekerja dengan kualitas yang terbaik.[9]
Saat  bekerja  dalam  sebuah  perusahaan  biasanya  terdapat  kesepakatan  dengan perusahaan,  kesepakatan  tersebut  dinamakan  perjanjian  kerja.  Syarat-syarat  dalam perjanjian kerja yaitu:
a. Terdapat  suatu  pekerjaan  yang  memiliki  arti  bahwa  pekerja  memiliki  tanggung  jawab dalam hal menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan.
b. Terdapat  suatu  unsur  di  bawah  perintah  maksudnya  ialah  menghormati  dan melaksanakan tugas yang diberikan suatu perusahaan.
c. Terdapat upah tertentu, upah merupakan suatu bentuk balasan dari perusahaan karena pekerja  telah  menyelesaikan  pekerjaan,  Upah  dapat  dibayarkan  non  tunai  ataupun secara tunai (untuk menjamin kehidupan pekerja agar lebih layak).
d. Terdapat w waktu, k ketika m melakukan p pekerjaan h harus pada waktu jam kerja yang telah disepakati dan perundang – undangan yang berlaku.
Kontrak kerja ialah meliputi perjanjian diantara pihak-pihak yang berkompeten secara hukum,  terdapat  janji  pekerjaan,  janji  pekerjaan  tersebut  tidak  melanggar  ketertiban  dan kesusilaan  umum,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya  [10].  Kontrak kerja atau perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan dan tertulis, namun agar kontrak tersebut mengikat  secara  hukum  para  pihak,  disarankan  agar  dibuat  secara  tertulis,  yang  memuat ketentuan antara lain:
a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat para pihak
c. Jabatan atau jenis pekerjaan
d. Tempat pekerjaan
e. Besar upah dan aturan pembayaran
f. Syarat-syarat  yang  di  dalamnya  terdapat  hak  juga  kewajiban  pengusaha  atau  badan usaha untuk pekerja
g. Dimulai dan berakhirnya waktu perjanjian kerja
h. Tempat dan tanggal perjanjian
i. Tanda tangan para pihak dalam kontrak kerja.
Perjanjian dapat berakhir apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Pekerja m meninggal d dunia
b. Berakhirnya j masa kontrak kerja
c. Ada  keputusan  pengadilan  akhir  atau  keputusan  dari  badan  arbitrase  hubungan ketenagakerjaan  atau  ada  peristiwa  tertentu  yang  ada  di  dalam  kontrak  kerja  atau perjnajian kerjasana yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
Di  dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  belum  terdapat  hal  yang  mengenai penahanan  ijazah,  hal  tersebut  pada  dasarnya  para  penguasaha  atau  badan  usaha  yang menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang perusahaan atau badan usaha miliki yang  dijadikan dasar  para  pengusaha tersebut  untuk menahan  ijazah  para  pekerja  sebagai jaminan.
Dikarenakan  penahanan  ijazah  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hak  asasi manusia,  sedangkan  pemerintah  sehatusnya  melindungi  hak  asasi  manusia  dengan memberikan penghidupan dan kondisi kerja yang layak. Harapannya, pemerintah membuat regulasi yang mensyratakan penahanan sertifikat asli pekerja sebagai jaminan agar regulasi tersebut bisa menjadi dasar kebebasan berkontrak dan juga penahanan ijazah bukan hanya terjadi di daerah provinsi jawa timur melainkan di seluruh Indonesia.
Peraturan  yang  mengatur  mengenai  perusahaan  dilarang  menahan  atau  menyimpan dokumen  asli  pekerja  yang  sifatnya  melekat  pada  pekerja  sebagai  suatu  jaminan  hanya terdapat  di  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  No  8  Tahun  2016  tentang penyelenggaraan  ketenagakerjaan  di  dalam  Pasal  42.  Yang  dimaksud  dokumen  asli  dalam
pasal  tersebut  ialah  kartu  tanda  penduduk  (KTP);ijazah;paspor;surat  izin  mengemudi (SIM);akta  kelahiran;kartu  keluarga  juga  sertifikat.  Karena  masih  terdapat  kekosongan  di dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  diharapkan  dengan  adanya  aturan  di  dalam  perda tersebut,pemerintah  memberikan  kebijakan  yang  lebih  tegasuuntukmmembentuk  suatu aturanyyangmmengatur  adanya  larangan  penahanan  atau  penyimpanan  ijazah  agar  saat terjadi suatu permasalahan tidak ada pihak yang akan dirugikan.
Perlindungan hukum pekerja atas permintaan ijazah sebagai jaminan .
Setelah adanya perjnajian kerjan terjadilah hubungan kerja yang dapat disebut sebagai peristiwa hukum sehingga mengakibatkan di dalamssuatuhhubungankkerja terdapat adanya akibathhukum  yaitu  hak  juga  kewajiban  untuk  para  pihak  yaitupperusahaanddanppekerja. Diddalampperjanjiankkerja  terdapat  kesepakatan  dengan  tidak  adanya  paksaan,kekliruan, penipuan juga terdapat iktikad baik yang artinya kedua belah pihak sepakat dengan adanya perjanjian  kerja  tersebut[11].  Hukum  perjanjianpun  memberikan  kebebasan  kepada masyarakat dalam hal mengadakan suatu perjanjian apapun dengan ketentuan isinya tidak boleh menentang ketertiban umum juga kesusilaan[12]. Diddalampperjanjiankkerjaaantara perusahaanddenganppekerjayyang  berkaitan  tentang  penahanan  ijazah  biasanya  terdapat aturan  waktu  penyerahan  dan  pengembalian  ijazah,  tetapi  jika  diamati  permintaan  atau penahanan  ijazah  menjadi  kebiasaan  atau  perjanjian  jika  sesuai  sumber  hukum  maka seharusnya  tindakan  permintaan  atau  penahanan  ijazah  tidak  boleh  dilakukan  oleh perusahaan, tindakan ini dapat dikatakan menghalangi para pekerja mendapat pekerjaan lain disaat masa kerja sudah berakhir. Sistem permintaan penahanan ijazah dilakukan biasanya karena perusahaan tersebut tidak ingin dijadikan batu loncatan agar kemajuan perusahaan tidak  menurun[13].  Dikarenakan  pekerja  merupakan  faktor  utama  yang  penting  dalam kemajuan  perusahaan,  jika  tidakaadappekerjammakapperusahaanttidakddapatbberoperasi dalamkkegiatanuusahanya[14]
Dalam  Undang-undang  No  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  pada  Pasal  31 bahwa  “setiap pekerja mempunyai  hak  memilih,  mendapatkan  atau pindah  pekerja an  dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Tetapi kenyataannya masih banyak perusahaan yang menjadikan permintaan juga penahanan ijazah asli sebagai jaminan dan  syarat  diterimanya dalam  perusahaan  atau badan  usaha.  Permintaan  penahanan atau
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
penyimpanan  ijazah  biasanya  dijadikan  alasanssebagaijjaminanpprofesionalitas  disaat bekerja,iijazahaasliddigunakanssebagai suatu jaminan diantara perusahaan atau badan usaha dan  pekerja[15].  Pelanggaran  ijazah  sendiri  sudahddiaturddiddalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Timur  no  8  Tahun  2016  Pasal  42  yang  menyebutkan  bahwa  “perusahaan dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja atau buruh sebagai jaminan. ”hal ini dapat diartikan juga bahwa jik a perusahaan meminta ijazah sebagai suatu jaminan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan karena hal tersebut terdapat di dalam suatu aturan.
Hak-hak pekerja dilindungi undang-undang dan perusahaan dapat meminta pemerintah untuk  menahan  sertifikat  pekerja  jika  menurut  perusahaan  tersebut  pekerja  akan mengundurkan  diri  atau  tidak  menghormati  kontrak  perusahaan  yang telah  dibuat.  Hal  ini dimaksudkan untuk mendorong para pekerja untuk tetap tinggal dan bekerja keras dan juga untuk memastikan para pekerja tersebut tetap setia dengan perusahaan atau badan usaha.
Alasan – alasan  ini  yang  dijadikan  pihak  perusahaan  sebagai  dasar  menahan  ijazah karena  perusahaan  atau  badan  usaha  tidak  ingin  merasa  dirugikan.  Jika  terdapat permasalahan  saat  pekerja  merasa  dirugikan  dapat  melaporkan hal  tersebut  melalui  dinas tenaga kerja dan transmigrasi.
Peran disnaker dalam penyelesaian tersebut menggunakan dasar Undang-Undang No 2 tahun  2004  tentang  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  bahwa  “dalam  waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator  harus  sudah  mengadakan  penelitian  tentang  duduknya  perkara  dan  segera mengadakan mediasi”. Maka dengan adanya dasar tersebut:
a. Disnaker dapat sebagai mediator di dalam permasalahan yaitu melakukan pemanggilan dari  pihak  pekerja  dan  pengusaha  atau  badan  usaha  dikarenakan  pihak  disnaker memerlukan  keterangan  dari  kedua  pihak  yang  berkaitan  dengan  permasalahan tersebut.
b. Disnaker hanya dapat  sebagai  mediator  sehingga  tidak dapat  memberikan  sanksi  atau hukuman di dalam perselisihan dikarenakan bukan di dalam kewenangan disnaker untuk melakukan hal tersebut.
Tugas mediator ialah sebagai berikut:
1. Klarifikasi diantara kedua pihak.
Melakukan pemanggilan kedua pihak yaitu para pekerja dengan pengusaha atau badan usaha yang berhubungan dengan pembahasan proses mediasi.
2. Sesuai tidak dengan yang ada pada perjanjian.
Melakukan identifikasi dari surat perjanjian antara pihak pekerja dan pihak pengusaha terkait adanya ketentuan permintaan penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan.
Perjanjian  kerja  dapat  berupa  lisan  maupun  tulisan,  perjanjian  tersebut  yang  akan mengikat para pekerja dengan perusahaan [16]Saat awal perjanjian kerjapparappihakmmenyatakan  sepakatddengan  isipperjanjiankkerjattersebut  sehingga patuh terhadap semua isi dari perjanjian kerja tersebut. Dan seharusnya sangat disarankan bagi  pekerja  untuk  melihat,membaca  dan  memahami  setiap  isi  dari  perjanjian  sebelum melakukan tanda tangan terhadap perjanjian tersebut, karenanya jikassudahssepakatddenganiisi  dari  perjanjian  kerja  tersebut  dan  sudah  ditanda tanganimmakapperjanjian kerjattersebutbberlakussebagai undang-undang untuk para pihak yang menandatangai.
Di dalam  Undang-undang  nomor 13  tahun 2003  te ntang  ketenagakerjaan  “pasal 136 ayat (1) solusi masalah relasi modern harus diselesaikan bagi majikan dan butuh/buruh atau serikat pekerja/serikat butuh dengan pertimbangan guna mencapai kesepakatan (2) Apabila solusi melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan sesuai ditulis ayat (1) tidak sepakat, maka  pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/  serikat  pekerja  akan  melakukan perundingan persoalan relasi modern lewat solusi debat relasi modern yang diarahkan oleh hukum.”
Adapun alur untuk penyelesaian sengketa permintaan penahanan ijazah ialahlangkah pertama mencoba menyelesaikan melalui perundingan yang disebut musyawarah bipartite. Jika tidak berhasil, perselisihan dapat diselesaikan melalui tindakan hukum. Jika tidak dapat menyelesaikan  permasalahan  melalui  negosiasi  diantara  kedua  pihak,  maka  perundingan bipartit  ini  butuh  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  untuk  menyelesaikan  proses  dimulai  dari perundingan. Jika kedua pihak yang terlibat dalam negosiasi belum mencapai kesepakatan pada tanggal dimulainya, maka negosiasi tersebut mungkin gagal.
Maka  kemudian  perundingan  bipartite  tersebut  dikatakan  gagal,  Ketika  kedua  orang atau kedua belah pihak berselisih, kedua belah pihak tersebut dapat pergi ke Dinas Tenaga Kerja untuk mencoba mencari solusi. Disnaker dapat membantu kedua belah pihak memilih
penyelesaian dengan mencoba membantu pihak-pihak bernegosiasi atau arbitrasi. Jika kedua belah  pihak  tidak  dapat  menyelesaikan  perselisihan,  Disnaker  dapat  menunjuk  seorang mediator untuk membantu para pihak. Jika para kedua belah pihak tidak dapat menyepkati solusi  melalui  mediasi,  kedua  belah  pihak  dapat  pergi  ke  pengadilan.  melalui  proses pengadilan  biasa,  kedua  belah  pihak  dapat  berdamai  tanpa  melalui  proses  pengadilan hubungan industrial.
Banyak  perusahaan  yang  melakukan  tindakan  sewenang-wenang  dalam  membuat perjanjian  di  dalam  kontrak  kerjadikarenakan  saat  ini  sangat  tinggi  angka  untuk  mencari pekerjaan. Salah satunya tindakan tersebut ialah permintaan penahanan atau penyimpanan ijazah  asli  para pekerja yang  menyebabkan  para  pekerja tidak  bisa  atau sulit  berpindah  ke lapangan pekerjaan diperusahaan lain atau dapat diartikan mereka dipersulit untuk mencari pekerjaan  dalam  menyambung  hidup,  ijazah  asli  merupakan  persyaratan  yang  paling diutamakan  perusahaan  karena  ijazah  ialah  sebagai  bukti  bahwa  calon  pekerja  pernah menempuh  Pendidikan.  Banyak  sekali  perusahaan  yang  membuat  aturan  syarat  lapangan pekerjaan  di  perusahaan  mereka  yaitu  ijazahaaslihharusdditahan  dengan  alasan  bahwa sebagai ikatan dinas juga sebagai suatu jamina apabila para pekerja keluar saat berakhirnya masa  kerja  kontrak  dan  atau  jika  ingin  dikembalikan  ijazah  para  pekerja  harus  membayar sanksi terlebih dahulu yang nominalnya ditentukan perusahaan. Terkadang juga para pekerja terdesakmmembutuhkanppekerjaanmmakabbanyak  sekali  para  pekerja  yangttanpappikir panjang langsung melakukan penandatanganan kontrakkkerjattersebut yang sebenernya hal ini dapat sangat disayangkankkarena dapat merugikan para pekerja tersebut. Dan seharusnya para pengusaha atau badan usaha ini dilarang melakukan tindakan permintaan penahanan atau penyimpanan ijazah asli sebagai jamina karena hal ini sudah jelas ada dalam peraturan daerah juga diharapkan pemerintah segera diharapkan menambahkan larangan permintaan penahanan  atau  penyimpanan  ijazah  (dokumen)  sebagai  suatu  jaminan  ke  dalam  undang- undang ketenagakerjaan.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum bagi pekerja atas permintaan ijazah oleh perusahaan ialah dengan melalui tataccarappenyelesaianpperselisihanhhubungan industrial yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan perundingan bipartit
melalui  perundingan  yang  bernama  bipartite  secara  musyawarah  agar  dapat mencapai  kata  mufakat.  Selanjutnya perselisihan m melalui p perundingan b bipartit  ini harus diselesaikan dalam jangka waktu p paling l lama 30 (tiga puluh) h hari s sejak t tanggal dimulai perundingan dan jika seandainya dalam tempo jangka waktu 30 (tiga puluh) hari  tersebut s salah s satu p pihak  dari  yang  berkaitan  menolak  untuk  melakukan perundingan atau tidak mencapai adanya k kesepakatan m maka p perundingan b bipartit tersebut  dapat  dikatakan  gagal.  Maka  kemudian  perundingan  bipartite  tersebut dikatakan gagal selanjutnya salah s satu a atau k kedua b belah p pihak yang bersangkutan mencatatkan  permasalahan  perselisihan  tersebut  kepada  badas  atau  instansi  yang memiliki  tugas  juga  tanggungjawab  di  dalam  bidang  ketenagakerjaan  dilingkungan atau  daerah  setempat  yang  biasanya  dapat  dilakukan  kepada  disnaker  dengan melampirkan  adanya  bukti  bahwa  telah  dilakukannya  dan  dilalui  upaya-  upaya perundingan  bipartit  dengan  adanya  pencatatan  dari s salah s satu p pihak a atau s salah satu instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan (disnaker) y yang w wajib m menawarkan k kepada p para p pihak u untuk m menyepakati untuk melakukan pemilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
2. Melalui perundingan konsiliasi
Dilakukan  dengan  musyawarah  melalui  seseorang k konsiliator s sebagai m mediator, konsiliator  berusaha  dalam  menyelesaikan  permasalahan  dari  para  pihak  agar mendapatkan solusi kata mufakat.
3. Melalui perundingan arbitrase
Ialah  melalui  perdebatan  hubungan  modern  kepada  para  mediator  dengan  sudah memiliki penyusunan penjelasan.
4. Melalui perundingan mediasi
Cara  ini  dilakukan  dengan  melalui  konsultasi  yang  setidaknya  dilakukan  oleh seseorang,  biasanya  terdapat  orang  penengah  yaitu  seseorang  dari  Dinas  Tenaga Kerja,  dan  apabila  perundingan  ini  mendapatkan  kesepakatan  maka  hal  ini  dapat dicantumkan  dalam  susunan  penjelasan  yang  akan  diajukan  dalam  pengadilan hubungan modern.
Permintaan penahanan atau penyimpanan dokumen asli termasuk ijazah tidak sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 8 tahun 2016.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  rasa  syukur  dan  terima  kasih  karena  telah  menyelesaikan  penulisan jurnal  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Atas  Permintaan  Ijazah  Asli  Oleh Perusahaan Sebagai Jaminan” kepada :
1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr.  Slamet  Suhartono,S.H.,  M.H.,  CMC.  Selaku  dekan  fakultas  hukum  Universitas  17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dalam penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
P.  E. Kerakyatan,  D.  Ratna,  and  I.  Hapsari,  “Dwi  Ratna  Indri  Hapsari  Hukum  dalam Mendorong  Dinamika  Pembangunan  Perekonomian  Nasional  ditinjau  dari  HUKUM DALAM  MENDORONG  DINAMIKA  PEMBANGUNAN  PEREKONOMIAN  NASIONAL DITINJAU  DARI  PRINSIP  EKONOMI  KERAKYATAN,”  2018. [Online].  Available: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bea2c400d717/7-perjanjian- perdagangan-internasional-ini-akan-
J.  Romdonny et  al. ,  “PERAN  MEDIA  SOSIAL  DALAM  MENDUKUNG  PEMASARAN  PRODUK ORGANISASI BISNIS.”
S.  E.  Ayuni,  “Pengaturan  Lara ngan  Penahanan  Atau  Penyimpanan  Dokumen  Asli  Para Pekerja Oleh Pengusaha Pada Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun  2016  Tentang  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  ,”  Universitas  Brawijaya, Malang, 2019.
S. A. Putri, “TINJAUAN TENTANG PENAHANAN IJAZAH PEKERJA,” 2022.
S. Soulisa, “TINJAUAN YURIDIS PENAHANAN IJAZAH SEBAGAI SYARAT KERJA MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN”.
D. Wibowo, “Kerugian Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (Studi Putusan  Nomor: 205/Pdt.G/2019/PN.SDA)  ,” Kerugian  Penahanan  Ijazah  Pekerja  Oleh Perusahaan Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Putusan Nomor: 205/Pdt.G/2019/PN.SDA) , 2020.
E.  Sukardi,  D.  Pasaribu,  and  V.  X.  Kaliye,  “PENAHANAN  IJAZAH  PEKERJA  OLEH  PEMBERI KERJA  DALAM  PERSPEKTIF  TEORI  KEADILAN  BERMARTABAT.”  [Online].  Available: http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/dokumen/2815885683993861SKPI1.pdf.
N.  R.  Dini,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Penahanan  Ijazah  Pekerja  Oleh  Pengusaha  Dalam Hubungan  Kerja  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  ,” Analisis  Yuridis  Terhadap Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Pengusaha Dalam Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia , 2019.
W. A. I. Jaya, A. A. S. L. Dewi, and N. M. P. Ujianti, “Akibat Hukum Penahanan Ijazah oleh Badan Usaha Ditinjau dari Perspektif Hukum Perjanjian,” Jurnal Interpretasi Hukum , vol. 2, no. 3, pp. 656 – 661, Nov. 2021, doi: 10.22225/juinhum.2.3.4170.656-661.
N. Luh et al. , “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP APABILA TERJADI  WANPRESTASI  YANG  DILAKUKAN  OLEH  PEMBERI  JASA  ENDORSE  DI  KOTA DENPASAR  .”
[Online]. Available:
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/8461/6311,
A. R. Sridadi, Pedoman Perjanjian Kerja Bersama . Malang: Empat Dua Media, 2016.
J.  Lex  Suprema et  al. ,  “LEGAL  PROTECTION  AGAINTS  DETENTION  OF  ADMINISTRATIVE WORKER DIPLOMAS BY RESTU IBU HOSPITAL BALIKPAPAN”.
J. K. Hukum, B. Kebebasan Ber kontrak, I. Wayan, and A. Vijayantera, “PENAHANAN IJAZAH ASLI PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAI,” vol. 3, no. 2, pp. 2356– 4164, 2017. F.  Putra,  “Tinjauan  Yuridis  Penahanan  Ijazah  Sebagai  Jaminan  Dalam  Hubungan  Kerja,” 2020.
R. Naafi Aditya and T. Marlina, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG IJAZAH  NYA  DIJADIKAN  JAMINAN  OLEH  PERUSAHAAN  PEMBERI  KERJA  (STUDI PENELITIAN  DI  DISNAKER  KOTA  CIREBON),”  vol.  11,  no.  1,  [Online].  Available: http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif
A. Zu lfan, “Penitipan Ijazah Sebagai Jaminan Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di PT. Tivona Global Indonesia Kota Pekanbaru,” 2021 .