Open Access : https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/index Penerbit : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pemikiran Syekh Ali Jum’ah
Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim

## Ulfia Nur Faiqoh
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ulfianur0732@gmail.com

## Abstrak
Perbincangan seputar fatwa yang melegalkan jual beli Khamr di Negara non muslim oleh ulama kontemporer mesir Syekh Ali Jum’ah menimbulkan berbagai reaksi. Pada februari 2021  Indonesia  mengizinkan  investasi  industri  minuman  keras  yang  tertuang  dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Kebijakan ini setelah  dikeluarkan,  menjadi  topik  panjang  yang  dibahas  di  Indonesia  karena  memiliki pandangan  yang  berbeda  dengan  ulama  nusantara.  Metode  ijtihad  yang  digunakan Syekh  Ali  Jum’ah  dalam masalah  ini  adalah  metode intiqa’i dan  metode insya’i dengan pertimbangan  kemaslahatan  dan  menghilangkan  kesulitan  yang  menggunakan  dasar hukum pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dari hadist Rasulullah  SAW  bahwa  tidak  ada  riba  di  antara  umat  muslim  dan  non  muslim  pada wilayah  peperangan.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  diperbolehkannya jual  beli Khamr di  Negara  non  muslim  menurut  Syekh  Ali  Jum’ah.  Metode  yang digunakan  penulis  adalah  yuridis  normatif    yang  dilakukan  dengan  menelaah  dan menginterpretasikan  hal-hal  yang  bersifat  teoritis  menyangkut  asas,  konsepsi,  doktrin, dan  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Jual  beli Khamr di  Negara  non muslim  termasuk  kedalam maqashid  syariah  dharuriyat dan maslahah  mulghah, yaitu maslahah yang  menimbulkan  kemaslahatan  tetapi  tidak  sesuai  dengan  syar’i,  bahwa hukum Khamr tetap haram karena bersifat qat’i sehingga tidak dapat di takhsis .
Kata Kunci : Jual beli; Khamr ; Ali Jum’ah.

## Abstract
The discussion about the fatwa legalizing the sale and purchase of Khamr in non-Muslim countries by contemporary Egyptian cleric Sheikh Ali Jum'ah caused various reactions. In February  2021,  Indonesia  allowed  investment  in  the  liquor  industry  as  stipulated  in Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector. After  this  policy  was  issued,  it  became  a  long  topic  that  was  discussed  in  Indonesia because  it  had  a  different  view  from  the  ulema  of  the  archipelago.  The  ijtihad  method used  by  Sheikh  Ali  Jum'ah  in  this  problem  is  the  Intiqa'i  method  and  the  Insya'i  method with  considerations  of  benefit  and  eliminating  difficulties  using  the  legal  basis  of  the opinion of Imam Abu Hanifah and Muhammad bin Hasan ash-Syaibani from the hadith of the Prophet Muhammad that there is no usury between Muslims and non-Muslims in war zones.  This  writing  aims  to  find  out  the  basis  for  the  permissible  sale  and  purchase  of Khamr in non-Muslim countries according to Sheikh Ali Jum'ah. The method used by the author is normative juridical which is carried out by examining and interpreting theoretical matters  concerning  principles,  conceptions,  doctrines,  and  legal  norms  related  to research.  The  sale  and  purchase  of  Khamr  in  non-Muslim  countries  is  included  in maqashid  sharia  dharuriyat  and  maslahah  mulghah,  namely  maslahah  that  causes benefit but is not in accordance with syar'i, that the law of Khamr is still haram because it is qat'i so it cannot be takhsis.
Keywords: Selling and Purchasing; Khamr; Ali Jum’ah.

## PENDAHULUAN
Setiap agama memiliki tatanan tersendiri bagi umatnya, tidak terkecuali  dengan  agama  Islam  yang  memiliki  aturan  dan  batasan dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia,  mulai  dari  kehidupan sosial,  politik  maupun  ekonomi.  Dalam  memenuhi  kehidupan, manusia  mengalami  berbagai  perubahan  sehingga  menimbulkan permasalahan  baru  dan  menuntut  adanya  pembaharuan  hukum sebagai  penyelesaiannya.  Berbagai  penafsiran  dari  Al-Qur ’an  dan sunnah  dengan  ijtihad  merupakan  salah  satu  upaya  ulama.  Ijtihad merupakan  sebuah  metode  untuk  membuat  hukum  baru  guna menyelesaikan problematika kehidupan yang tidak terdapat nash di dalam Al- Qur’an dan hadits.
Dalam  bukunya  Syaikh  Muhammad  Al-Khudhari  Biek menjelaskan  bahwa  ijtihad  dalam  istilah  ulama  dikhususkan  pada pencurahan  kemampuan  (yang  dilakukan)  oleh  seorang  ahli  fiqh dalam  menggali  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  hukum- hukum  syariat. 1 Dalam  melakukan  ijtihad  ulama  memiliki  berbagai metode  seperti  mashalah  mursalah,  istishan,  qiyas,  ijma’  dan sebagainya.  Hasil  dari  ijtihad  salah  satunya  adalah  fatwa.  Fatwa menempati  kedudukan  strategis  dan  sangat  penting  karena mufti (pemberi  fatwa)  sebagaimana  dikatakan  oleh  Imam  Asy-Syathibi, berkedudukan  sebagai  khalifah  dan  ahli  waris    Nabi  Muhammad SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi  bahwa  “ ulama  merupakan  ahli  waris  para  Nabi ”  dalam menyampaikan  hukum  syariat,  mengajar  manusia  dan  memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan hati-hati. 2
Dalam Islam ijtihad dan juga fatwa akan terus berdampingan untuk  menemukan  hukum  baru  yang  akan  lebih  kompleks
1 Syaikh Muhammad Al-Khudhari Biek, Ushul Fiqh , (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 33.
2 M.  Erfan  Riadi,”Kedudukan  Fatwa  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  (Analisis Yuridis Normatif)”, Ulumuddin , Vol. VI, Tahun IV, (Januari-Juni 2010).
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
kedepannya  dengan  para  ulama  kontemporer.  Salah  satu  ulama kontemporer  yang  memiliki  pemikiran  dan  juga  ijtihad  yang kontroversi adalah Fadhilatu Syaikh Dr. Ali Gomaa Mohamed Abdel Wahab  (Ali  Jum’ah  Muhammad’  Abdul  Wahab) merupakan  mufti besar Mesir yang menjabat selama 10 tahun terhitung pada periode 2003- 2013.  Selama  menjabat  sebagai  mufti,  Syeikh  Ali  Jum’ah dikenal  aktif  dalam  perkembangan  keilmuan.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  beberapa  karangannya  baik  yang  berkaitan  dengan  ibadah ataupun  mu’amalah  yang  kemudian  fatwa  tersebut  dihimpun  dan diterbitkan  dalam  bentuk  buku.  Salah  satu  fatwa  yang  menuai kontroversial di kalangan para ulama terutama yang sedang ramai dibicarakan  di  Indonesia  baru-baru  ini  adalah  fatwa  mengenai  jual beli minuman keras di Negara non muslim. 3
Berkenaan  dengan  jual  beli Khamr di  Negara  non  muslim Syekh  Ali  Jum’ah  berpendapat  bahwa  tidak  dosa  penjual  miras  di Negara  non  muslim  meskipun  penjualnya  muslim. Khamr sendiri berarti  mendekati  dan  mencampuri. Khamr juga  dapat  berarti menutupi,  sehingga Khamr diartikan  sebagai  jenis  minuman  yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal. Menurut Abu Hanifah, yang  dimaksud Khamr adalah  minuman  dari  perasan anggur  yang dimasak  sampai mendidih  serta  mengeluarkan  buih.  Sari  dari  buih inilah  yang  mengandung  unsur memabukkan.  Sedangkan menurut
3 Menurut  Prof.  M.  Quraish  Shihab  (Pendiri  Pusat  Studi  Al-Qur’an)  Jakarta,  sebagaimana dinukilkan  dari  dokumentasi  Harian  Republika  yang  tayang  November  1995  menyatakan bahwa  Al-Qur’an  secara  tegas  menilai  bahwa  minuman  keras  adalah  sebagai  salah  satu aktivitas setan yang harus dihindari oleh kaum muslimin. Melalui minuman keras dapat timbul permusuhan,  karena  dalam  keadaan  mabuk  peminumnya  tidak  dapat  mengontrol  diri. Larangan  tersebut  bukan  hanya  ditujukan  kepada  peminumnya,  tetapi  semua  yang  terlibat dalam  aktivitas  yang  berkaitan  dengannya.  Seperti  sabda  Rasulullah  SAW: Allah  mengutuk minuman  keras,  peminumnya,  pemberi  minum  (orang  lain),  penjualnya,  pemerasnya, pengantarnya,  yang  diantar  kepadanya,  dan  yang  memakan  harganya .  Hadits  ini diriwayatkan  oleh  Abu  Daud  dan  Hakim,  melalui  sahabat  Nabi  Ibnu  Umar.  Seluruh  ulama sepakat  menyangkut  hal  ini  mulai  dari  keempat  madzhab  Sunni  yang  popular,  Syiah,  baik Zaidiyah maupun Imamiyah hingga Madzhab Ibadhiyah. Syeikh Ali jum’ah berpendapat bahwa tidak  dosa  penjual  miras  di  selain  Negara  islam  dan  bagi  non  muslim.  Meskipun  penjualnya muslim. Inilah yang kemudian penulis anggap fatwa yang kontroversial.
al- Syafi’i  juga  Jumhur  Ulama  selain  Abu  Hanifah, Khamr adalah seluruh  minuman  yang  mengandung  unsur  yang  memabukkan bukan hanya yang terbuat dari perasan anggur. 4 Kata Khamr yang berarti minuman keras di dalam Al- Qur’an disebut enam kali, antara lain; al-Baqarah/2: 219 dan al- Māidah/5: 90-91. Inti pembicaraan Al- Qur’an  tentang  hal  ini  berkisar  pada  persoalan  hukum  meminum jenis  minuman  tersebut.  Al- Qur’an  menetapkan  bahwa  hukum meminum Khamr adalah haram. 5
Dalam  fatwanya  tentang  jual  beli Khamr di  Negara  non muslim  Syekh  Ali  Jum’ah menetapkan  berdasarkan  latar  belakang Negara  yang  mayoritas  penduduknya  adalah  non  muslim  dimana melegalkan  jual  beli Khamr yang  hal  tersebut  dilarang  dalam agama Islam. Di Negara non muslim hampir seluruh rumah makan menyediakan Khamr dan juga olahan daging babi karena termasuk prioritas bagi masyarakat non muslim. Umat muslim yang tinggal di negara  dimana  penduduknya  mayoritas  adalah  non  muslim  pada akhirnya  terpaksa  menjual  makanan  dan  minuman  sebagaimana tersebut  di  atas  semata-mata  untuk  memenuhi  kebutuhannya karena jika tidak demikian maka tempat-tempat makan yang dimiliki oleh  orang  muslim  tersebut  akan  sepi  dari  pembeli  yang  pada akhirnya  berdampak  pada  kehidupan  mereka  sehingga  dengan situasi  dan  kondisi  yang  sedemikian  rupa  membuat  orang  muslim yang  bertempat  tinggal  di  sana  meminta  fatwa  kepada  Syekh  Ali Jum’ah  terkait  hukum  dari  praktik  jual  beli  sebagaimana problematika tersebut. Kemudian terbitlah fatwa tentang diperbolehkannya jual beli Khamr di  Negara  non muslim meskipun penjualnya  adalah  seorang  muslim.  Fatwa  ini  sangatlah bertentangan  dengan  mayoritas  ulama  sehingga  hal  ini  membuat
4 Arif Jamaludin Malik, “Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr ”, Al-Daulah , Vol.3, No.1,
(April 2013), hlm. 44.
5 Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam”, Maddika , Vol.1, No.1, (Juli 2020), hlm. 29.
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang dasar yang digunakan oleh Syekh Ali Jum’ah dalam menetapkan fatwa jual beli
Khamr di Negara non muslim tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  hukum dimana  dalam  menganalisis  isu-isu  yang  terkait  menggunakan bahan  hukum  pustaka  atau  dokumen  tertulis. 6 Pendekatan  secara yuridis  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  dari  segi  peraturan perundang-undangan  dan  norma-norma  hukum  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  ada.  Pendekatan  yuridis  normatif dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan  menginterpretasikan  hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Pendekatan  ini dikenal pula dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan  dengan  penulisan.  Data  primer  dalam  penelitian  ini adalah  fatwa  tentang  jual  beli Khamr di  Negara  non  muslim  dan
Kitab Al-Kalim At-Tayyib Fatawa Asriyyah. Penulis juga menggunakan  data  sekunder  sebagai  sumber  pendukung  seperti buku,  fatwa  ulama,  jurnal,  dokumen,  tesis  yang  berkaitan  dengan penelitian.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  metode dokumentasi, literature dan internet.

## PEMBAHASAN
1. Biografi  Dr.  Ali  Gomaa  Mohamed  Abdel  Wah ab  (Ali  Jum’ah Muhammad’ Abdul Wahab)
Nama lengkap beliau adalah Abu Ubadah Nur ad- Din ‘Ali bin  Jum‘ah  bin  Muḥammad  bin  Abdul  Wahhab  bin  Sālim  bin Abdullah  bin  Sulaimān,  al-Azhari  asy-Syafi‘i  al-Asy‘ari.  Beliau lahir di Kota Bani Suef pada hari Senin 7 Jumadil Akhir 1371 H/3 Maret  1952M. 7 Beliau  terlahir  dari  keluarga  yang  terhormat, ibunya adalah Faṭiyah Hānim binti ‘Ali bin ‘Id dan ayahnya adalah
6 Dyah Ochtoria Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.19.
7 Usamah Zaidal-Azhari, Asanid al-Miṣriyyin , (Kairo: Dār al-Faqīh, 2011), hlm. 539.
Jum‘ah  bin  Muḥammad,  seorang  ahli  fikih  lulusan  dari  Fakultas Hukum Universitas Kairo. 8
Beliau  menamatkan  madrasah  ibtidaiyah  tahun  1963  dan menamatkan  madrasah  tsanawiyah  pada  tahun  1966  di  kota Bani  Suef. Di  sana  beliau  menghafalkan  Al  Qur’an  dan  selesai pada  tahun  1969.  Setelah  menamatkan  madrasah  tsanawiyah pada tahun 1966, beliau pindah ke Kota Kairo. ‘Ali Jum‘ah muda menamatkan  jenjang  pendidikan  madrasah  aliyah  tahun  1969.
Kemudian  masuk  ke  Universitas  ‘Ain  Syams  dan  mendapatkan gelar  sarjana  di  Fakultas  Perdagangan  pada  1973.  Kemudian belajar  di  Universitas  al-Azhar  dan  menghafal  berbagai  kitab seperti kitab Tuḥfatul Aṭfal dalam Ilmu Tajwid,  kitab Alfiyah Ibnu Malik dalam  Ilmu  Nahwu,  kitab al-Rahabiyah dalam  ilmu  waris, kitab al- Gāyah  wa  al-Taqrīb dalam  Ilmu  Fikih, al- Manẓumah  al- Bayquniyah dalam Ilmu Mustalah Hadis, dan beberapa ilmu yang menjadi  batu  loncatan  beliau  kepada  jenjang  yang  lebih  tinggi. 9
Sebagaimana anak- anak Mesir lainnya, menghafal Al Qur’an dan beberapa kitab lain sudah menjadi kebiasaan ‘Ali Jum‘ah, mulai beliau  berada  di  ma’had,  hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh muridnya Usamah Zaid al-Azhari. 10
Beliau  mendapatkan  gelar  sarjana  dari  Fakultas Dirasat Islamiyah wa al- ‘Arabiyah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1979. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di
Pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo di Fakultas Syari‘ah wa al-Qanun dengan  spesifikasi  Ushul  Fikih  hingga  mendapatkan gelar  Magister  pada  tahun  1985  dengan  peringkat Cumlaude . Kemudian  beliau  mendapatkan  gelar  Doktor  pada  bidang  yang sama  dari  universitas  yang  sama  pada  tahun  1988  dengan peringkat Summa  Cumlaude .  Di  samping  itu  juga  beliau  selalu menghadiri  majlis  ilmu  di  masjid  al-Azhar  mempelajari  berbagai macam  cabang  ilmu  dari  pengajian  di  sana.  Beliau  merupakan
8 Universitas  Kairo  berdiri  pada  tanggal  21  Desember  1908.  Pada  awalnya  Universitas  Kairo bernama Universitas Mesir (al-Jāmi‘ah al-Miṣriyyah) dengan status sebagai universitas swasta. Kemudian  pada  tanggal  11  Maret  1925,  pemerintah  mengeluarkan  keputusan  pendirian universitas  negeri  dengan  nama  Universitas  Mesir  dan  menggabungkan  Universitas  Mesir swasta tersebut ke dalamnya. Pada tanggal 23 Mei 1940 keluar keputusan pemerintah No. 27 yang menyatakan perubahan nama dari Universitas Mesir menjadi Universitas Fu‘ad al-Awwal (Fu‘ad  I).  Kemudian  pada  tanggal  28  September  1953,  keluar  keputusan  tentang  perubahan nama  universitas ini menjadi Universitas Kairo. Lihat: http://cu.edu.eg, diakses pada  tanggal 26 Maret 2020.
9 http//:wikipedia.com , diakses pada tanggal 26 Maret 2020
10 Al-Azhari, Asānid al-Miṣriyyin , hlm. 542.
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
orang  yang  sangat  luas  ilmunya,  beliau  mencurahkan  semua fikiran  dan  waktunya  dalam  hal  keilmuan,  Beliau  mampu memahami  perkataan  ahli  hadis  dan  sekaligus  kritik  terhadap hadis  tersebut,  beliau  mampu  mengurai  satu  demi  satu  perawi hadis. Selain itu beliau juga mampu memahami tujuan ahli hadis dan  menganalisanya,  mampu  menguraikan  masalah  dan memberikan solusinya. 11
Beliau  termasuk  seorang  ulama  yang  dilahirkan  oleh  al- Azhar  dengan  bimbingan  para  guru  dan  masyayikh  yang  ahli dalam  berbagai  disiplin  ilmu  pengetahuan.  Di  antara  guru-guru Syekh ‘Ali Jum‘ah yaitu: 12 Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, Abdul Fattah  Abu  Gudda,  dan  Muhammad  Abunnur  Zuhair.  Syekh  Ali Jum’ah merupakan seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis  dan  melahirkan  sebuah  karya,  hal  ini  dapat  dibuktikan dengan  banyaknya  jumlah  tulisan  yang  telah  ada  baik  dalam bentuk  buku,  jurnal  atau  majalah.  Berdasarkan  hasil  pelacakan dan  penulusuran  penulis  menemukan  sebanyak  89  karya.  Dari delapan  puluh  sembilan  karya  tersebut  sebagian  besar merupakan  buku-buku  tentang  usul  fikih  ini  merupakan  sebuah bukti  konkrit  atas  gelarnya  sebagai  guru  besar  usul  fikih.  Dari seluruh  karya  tersebut  dapat  penulis  kelompokkan  menjadi beberapa  bagian  yaitu:  karya  dalam  bentuk  buku,  ensklopedi, tahqiq dan  dalam  bentuk  makalah. 13 Berikut  ini  akan  penulis paparkan  sebagian  dari  karya  Ali  Jum’ah  : Al-Hukmu  asy- Syar’i inda al-Usuliyyin,  Aliyyatu al-Ijtihad,  Al-Ijma inda al-Usuliyyin,  al- Qiyas inda al-Usuliyyin, Usulu al-Fiqh wa Alaqatuhu bi alFalsafah al-Islamiyyah, Syarhu al-Fiyati as-Sirah li Ajhuri. 14 2. Kitab Al-Kalim A- Ṭayyib Fatawa Asriyyah
Permasalahan yang terus berkembang, tentunya memerlukan  jawaban  yang  konkrit  tentang  keabsahan  sebuah hukum  yang  tidak  terjadi  di  era  ulama-ulama  klasik.  Sudah menjadi keharusan bagi ulama mujtahid memahami hal ini yang akan  menjadi  jawaban  dari  banyak  permasalahan  dengan  tidak
11 Al-Azhari, Asānid al-Miṣriyyin , hlm. 549.
12 Ulya Hikmah Sitorus Pane, “Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah (Mufti Agung Mesir) Tentang nikah “Urfi  Dalam  Kitab  Al-Kalim  At-Tayyib  Fatawa  Asriyyah”, Tesis, (Medan:  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara), h. 40.
13 Ali  Jum’ah, al-Kalim  at-Tayyib  Fatawa  Asriyyah ,  cet.  Ke-2  (Kairo:  Dar  as-Salam,  2010), hlm.419.
14 Ali Jum’ah, al-Hukmu asy-Syar’i Inda Usuliyyin, (Kairo: Dar as-Salam, 2006).
menghilangkan  pendapat  dan  jalan  pemikiran  ulama-ulama terdahulu  bahkan  menjadikannya  acuan  dalam  melihat  dan mengistinbat  sebuah  hukum.  Seorang  mujtahid  pemikirannya dituntut mampu merangkumi semua pertanyaan dan memberikan  jawaban  yang  tepat.  Menggambarkan  pertanyaan yang  diajukan  kepadanya,  kemudian  memadainya,  mencari hukumnya, dan memberikan jawabannya. Menganalisa pertanyaan  merupakan  hal  yang  penting  untuk  membatasi hukumnya.
Terdapat  perbedaan  yang  besar  antara  fikih  dan  fatwa, fikih  adalah  mengenal  hukum-hukum  syariat,  sedangkan  fatwa memerlukan kerja keras tentang suatu hukum yang harus sesuai dengan  waktu  dan  keadaan.  Oleh  karena  itu  yang  menjadi sangat  penting  mengemukakan  pendapat-pendapat/fatwa  yang dikemas  dengan  kondisi  umat  saat  ini.  Dalam  kitab Fatāwā Aṣriyyah ini  terangkum  semua  segi  kehidupan,  di  antaranya masalah  muamalah  dan  dilengkapi  dengan  jawaban-jawaban yang  jelas  dan  menyeluruh.  Kitab  ini  telah  dihasilkan  dan diterbitkan  pada  tahun  2005.  Hasil  pengumpulan  fatwa  ini terdapat  sebanyak  385  fatwa  yang  telah  di  buku  kan  dan dibagikan  kedalam  20  bagian. 15 Di  antara  sebagian  kandungan isi dari kitab Fatāwā Aṣriyyah ini adalah sebagai berikut: 16
1) Fatwa seputar bersuci
Menyentuh  dan    membaca  al-Quran  bagi  orang  yang sedang  haid,  hukum  menyentuh  aurat,  hukum  darah  yang keluar  di  selain  waktu  haid,  haid,  hukum  makan  dan  minum dan selainnya ketika sedang junub, hukum orang yang selalu buang  air  kecil,  hukum  berhubungan  intim  sebelum  isteri mandi  dari  haid,  hukum  orang  yang  habis  darah  haidnya ketika  maghrib  bagaimana  shalatnya?,  hukum  najis  anak- anak.
2) Fatwa Seputar Jual Beli dan Bertransaksi
Menyimpan uang di Bank Islam, hukum berdagang alat- alat mandi, hukum games dan computer, hukum melukis dan gambar,  hukum  hadiah  untuk  mempermudah  kemaslahatan, hukum ragu-ragu dalam harta, hukum hadiah yang tidak jelas
15 Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin, Metode Fatwa Sheikh Ali Jum’ah Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib-Fatawa ‘Asriyyah, Disertasi , (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2011), hlm. 131.
16 Ulya Hikmah Sitorus Pane, Studi Analisis Fatwa, . . . . hlm. 54.
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
asal-usulnya,  menolak  hak,  hukum  berdagang  dengan  benda yang  haram,  jual  beli,  hukum  membatasai  keuntungan  tanpa mengetahui ukurannya.
3. Metode Ijtihad Syeikh Ali Jum’ah dalam Fatwa
Pertanyaan  penting  adalah  apakah  metode  ijtihad  yang digunakan  Syekh  Ali  Jum’ah  sehingga  memberikan  fatwa tentang  legalnya Khamr di  Negara  non  muslim,  jika  perlu  apa standartnya?  akankah  fatwa  yang  telah  ditetapkan  menjamin kepastian  hukum  sehingga  lebih  efektif  dan  efisien?  apakah ukuran kemaslahatan dan kemafsadatan  yang digunakan Syekh Ali Jum’ah? ini pertanyaan dimulai dari perspektif ingin tahu yang kemudian di dukung oleh realitas hukum: antara lain pentingnya setiap  aturan  hukum  yang  ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  poin filosofis  diperlukan  pandangan  untuk  menjawab  mengapa  jual beli Khamr di  Negara  non  muslim  boleh  dengan  dasar  apa kebolehan itu  menurut  Syekh Ali Jum’ah, fatwa dalam efisiensi hukum,  kemaslahatan  dan  kemafsadatan  dari  fatwa  yang ditetapkan.  Dalam  konteks  tersebut maqashid  al-syariah dan
mashlahah menjadi rujukan dalam analisis ini.
Dalam  pandangan  Syeikh  Ali  Jum’ah,  ada  dua  alasan
mengapa ijtihad  mutlak perlu dilakukan yaitu : pertama, adanya nash-nash  yang  masih  bersifat zanni 17 ,  menurut  Syekh  Ali Jum’ah  adanya  nash-nash  yang  masih  bersifat zanni yang sifatnya  bukan  pokok  ( furu’ )  merupakan  hikmah  sebagai  tempat untuk  berijtihad. 18 Kedua: nash-nash  yang  ada  baik  dalam  al- Qur’an maupun hadis sangatlah terbatas sedangkan problematika  dalam    kehidupan  tidak  terbatas 19 pernyataan  ini
oleh  Syekh  Ali  Jum’ah  kemudian  diperkuat  dengan  mengutip beberapa  pernyataan  ( qaul )    ulama  lain  di  antaranya  pendapat Imam  al-Juwaini,  Ibn  Rusyd,  Abu  al-Khattab  al-Hambali.  Imam al-Juwaini  mengatakan  bahwa  nash-nash  yang  terdapat  dalam
17 Zanny menurut  Asy-Syathibi  adalah  suatu  dalil  yang  asal  usul  historisnya  ( al-wurud ), penunjukan kepada maknanya ( al-dalalah ) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri ( al-hujjiyah )  di  duga  kuat  sebagai  benar,  seperti  keputusan  hakim  yang  didasarkan  atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan.  Sedangkan pandangan M. Quraish Shihab Zhanni adalah yang masih mengandung dua atau lebih kemungkinan.
18 Ali Jum’ah, Aliyyatu al-Ijtihad, (Kairo: Da ar-Risalah, 2004), hlm. 10.
19 Menurut riwayat Imam Hafs, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Jum’ah bahwa ayat dalam al- qur’an  berjumlah  6236.  Adapun  ayat  yang  membahas  mengenai  hukum  ( ayat-ayat  ahkam) hanya berjumlah 500 ayat.
al- Qur’an dan as-Sunnah sangatlah terbatas sedangkan kejadian ditengah masyarakat tidak terbatas jumlahnya. 20
Dalam  suatu  pertemuan  Syekh  Ali  Jum’ah  menyatakan bahwa  perlu  adanya  pembaruan  dalam  fikih  dengan  tetap merealisasikan maqasid asy- syari’ah yaitu nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah  swt)  dibalik  pembuatan  Syariat  dan  hukum,  yang  diteliti oleh  para  ulama  mujtahid  dari  teks-teks  Syariah 21 tanpa  harus melampaui  batas  dan  meninggalkan  nash  yang  sifatnya qat’i . 22
Dalam berijtihad, metode yang digunakan oleh Syekh Ali Jum’ah pada  dasarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  metode  ijtihad  yang digunakan  oleh  ulama  lain  yaitu  melihat  nash-nash  dalam  al- Qur’an,  hadis,  ijma’  dan qiyas 23 serta  mencari  pendapat  para ulama  terdahulu  yakni, hanafiah , malikiah,  syafi’iyyah dan hanabilah di  samping  empat  mazhab  tersebut  terkadang  Syekh Ali Jum’ah juga mencari pendapat  lain dari mazhab Ja’fariyyah,
Zaidiyyah  dan  ‘Ibadiyyah .  Bahkan  dalam  kondisi  tertentu, terkadang Syekh Ali Jum’ah lebih memilih pendapat tiga mazhab terakhir  semata-mata  untuk  merealisasikan maqasid  asy- Syari’ah dan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  umum. 24 Dalam istilah  Yusuf  al-Qardhawi  Metode  seperti  ini  disebut  dengan al- Ijtihad al- Intiqa’i.
Menurut  Syekh  Ali  J um’ah  penggunaan  metode  di  atas dianggap relevan untuk diterapkan pada masa sekarang bahkan untuk  pembaruan  dalam  bidang  fikih  dan  fatwa,  menurut  Syekh Ali Jum’ah bisa dimulai dengan melihat turast
(warisan/peninggalan) para ulama terdahulu. Berkenaan dengan metode  dalam    memilih  pendapat  ulama  pada  saat  ini,  sudah banyak  karya-karya  yang  secara  khusus  membahas  mengenai
20 Ali Jum’ah, Aliyyatu al-Ijtihad,. . . hlm. 11.
21 Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”, de Jure , Vol.6, No.1, (Juni 2014), hlm. 33
22 Menurut Abdul Wahab Khallaf, Qat’I adalah nash yang menunjuk pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk  di ta’wil (dipalingkan dari makna asalnya) dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut.
23 Menurut Ali Jum’ah sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama hanya ada empat macam  yaitu  al-Qur’an,  hadis,  Ijma’  dan qiyas .  Lihat  Ali  Jum’ah, al-Madkhal  ila  Dirasati  al- Mazahib  al-Fiqhiyyah, h.282.  Berkenaan  dengan  Ijma’  menurut  Ali  Jum’ah  pada  masa sekarang  ini  masih  bisa  dilakukan  ijma’  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  semua  mujtahid yang  ada  diseluruh  dunia  dan  berkumpul  di  tempat  tertentu  serta  mebahas  mengenai masalah-masalah yang baru  yang hukumnya belum dijelaskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Ibid., hlm. 386.
24 “ Usus al-Iktiyar al-Fiqhi ” https://yuotu.be/vKDV4d0fuMg, akses 30 Oktober 2018.
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
masalah  ini  seperti  buku  yang  ditulis  oleh Dar  al- Ifta’ Mesir dengan    judul Dawabit  al-Ikhtiyar  al-Fiqh  Inda  an-Nawazil. 25
kemudian  buku  karangan  al-Qahtani  yang  berjudul Manhaj Istinbat  al-Ahkam  an-Nawazil  al-Fiqhiyyah  al- Mu’asirah. 26
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Syekh  Ali Jum’ah merupakan seorang mufti yang sama sekali tidak terikat dengan  mazhab-mazhab  tertentu  atau  dengan  kata  lain  ia bukanlah  tipe  ulama  yang  fanatik  terhadap  mazhab-mazhab tertentu  apalagi  sampai  bertaklid  kepada  ulama  tertentu. Namun,  ia  merupakan  seorang  mufti  yang  sifatnya  lintas madzhab.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  beberapa  fatwa  yang  beliau keluarkan yang dasarnya terdiri dari beberapa madzhab. 27
Dalam  Islam,  praktik  jual  beli  dianggap  sah  apabila  telah memenuhi  rukun  dan  syarat  di  antaranya  adalah  objek  yang diperjual  belikan  haruslah  terdiri  dari  benda  yang  dihalalkan dalam  Islam  dan  tidak  menimbulkan  bahaya  terhadap  lima  hal yang  terkandung  dalam maqasid  syariah yaitu  memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, 28 seperti halnya jual beli minuman  keras  tidak  memenuhi  syarat  jual  beli  dalam  Islam karena barang yang menjadi obyek akad harus memiliki manfaat bagi  manusia  atau  orang  yang  membelinya 29 namun  jual  beli minuman  keras  termasuk  kedalam  jual  beli  objek  yang  dilarang dikarenakan  dapat  membahayakan  kesehatan  akal  manusia. Namun,  pada  masa  sekarang  umat  muslim  khususnya  yang tinggal  di  negara-negara  yang  mayoritas  penduduknya  adalah non  muslim  seperti  di  Amerika,  Kanada,  Inggris  dan  lain sebagainya  dihadapkan  dengan  suatu  problematika  yang berkaitan  dengan  kelangsungan  hidup  mereka  yaitu  terkait praktik jual beli objek yang dilarang dalam Islam.
25 Lihat Dar al-Ifta’, Dawabit al-Ikhtiar  al-Fiqh Inda an-Nawazil, (Kairo: Dar al-Kutub, 2013).
26 Lihat  al-Qahtani, Manhaj  Istinbat  al-Ahkam  an-Nawazil  al-Fiqhiyyah  al-Mu’asirah (Jeddah  : Dar al-Andalus al-Khadra’, 2003).
27 Di  Indonesia  penerapan  metode  ijtihad  dengan  pola  atau  bentuk  sebagaiamana  yang  telah penulis jelaskan di atas sudah sering dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lihat M. Cholil Nafis, Teori  Hukum  Ekonomi  Syari’ah, (Jakarta:  UI  Press,  2011).  M.  Atho’  Mudhar, Fatwa- fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993).
28 Ahmad Muhammad Sa’dul Kholqi, “Urgensi Pengetahuan Maqashidus Syari’ah dalam Memahami Hukum-Hukum Masalah Kontemporer”, Miyah , Vol.13, No.1, (Januari 2017), hlm. 43
29 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 70.
Negara  yang  mayoritas  penduduknya  adalah  non  muslim melegalkan  jual  beli Khamr yang  hal  tersebut  dilarang  dalam agama  Islam.  Di  Negara  non  muslim  hampir  seluruh  rumah makan menyediakan Khamr dan juga olahan daging babi karena termasuk  prioritas  bagi  masyarakat  non  muslim.  Umat  muslim yang  tinggal  di  negara  dimana  penduduknya  mayoritas  adalah non  muslim  pada  akhirnya  terpaksa  menjual  makanan  dan minuman  sebagaimana  tersebut  di  atas  semata-mata  untuk memenuhi  kebutuhannya  karena  jika  tidak  demikian  maka tempat-tempat  makan  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  tersebut akan  sepi  dari  pembeli  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada kehidupan  mereka  sehingga  dengan  situasi  dan  kondisi  yang sedemikian rupa membuat orang muslim yang bertempat tinggal di  sana  meminta  fatw a  kepada  Syekh  Ali  Jum’ah  terkait  hukum dari praktik jual beli sebagaimana problematika tersebut.
Menurut  Syekh  Ali  Jum’ah,  jual  beli  makanan  dan minuman  yang  diharamkan  dalam  Islam  ketika  dijual  di  negara non  muslim  maka  status  hukumnya  berubah  menjadi  boleh  dan halal.  Dalam  menjawab  permasalahan  ini,  metode  ijtihad  yang digunakan  oleh  Syekh  Ali  Jum’ah  adalah  mengintegrasikan antara  metode  ijtihad intiqa’i 30 dan  metode  ijtihad insya’i 31 dengan pertimbangan kemaslahatan 32 dan untuk menghilangkan kesulitan.  Ijtihad intiqa’i digunakan  karena  tidak  semua  ulama membolehkan  praktik  jual  beli  sebagaimana  di  atas  sehingga Syekh  Ali  Jum’ah  dalam  hal  ini  melakukan  upaya tarjih yaitu
30 Menurut Qaradhawi  metode Intiqa’I adalah metode penetapan hukum fiqih yang dilakukan dengan  mengungkap  pendapat  ulama  terdahulu  beserta  dalil  yang  digunakan  mereka kemudian  membandingkan  dan  memilih  pendapat  yang  lebih  kuat  dalilnya  dan  lebih  sesuai dengan kondisi sekarang.
31 Metode Insya’i adalah metode penetapan hukum fiqih dengan metode ijtihad tertentu untuk mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Masalah tersebut  bisa  jadi belum  pernah dibahas atau sudah pernah dibahas  tetapi  ahli  fiqih  kontemporer  mempunyai  keputusan  hukum  yang  berbeda  dengan ulama sebelumnya dan bisa terjadi karena perkembangan zaman.
32 Maslahah merupakan  salah  satu  metode  analisa  yang  dipakai  oleh  ulama  ushul  dalam menetapkan hukum ( istinbat ) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan  al-Hadis,  hanya  saja  metode  ini  lebih  menekankan  pada  aspek  maslahat. Istislah (maslahah)  merupakan  salah  satu  teori  dalam  melakukan  ijtihad  dengan  menggunakan  akal untuk  mengistinbathkan  hukum  dari  al-Qur'an  dan  Sunnah.  Teori  ini  digunakan  di  kalangan ahli  fiqh  Syi'ah  dan  Dzahiri.  Di  kalangan  ulama  terdapat  perbedaan  tentang  apakah  teori maslahah  boleh  dan  dapat  diterima  sebagai  dasar  dalam  penetapan  fatwa.  Termasuk  di antara  mereka  yang  menolak  adalah  Imam  Syafi’i,  yang  mazhab  fiqhnya  sangat  dominan  di Indonesia,  lihat  Khoirudin  Nasution,  “Maslahah  and  Its  Application  In  Indonesian  Fatwa”, Studia Islamika , Vol.3, No.4, (1996), hlm. 113.
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
dengan  mengunggulkan  satu  pendapat  dan  melemahkan pendapat yang lain. Dalam hal ini pendapat yang digunakan oleh Syekh  Ali  Jum’ah  adalah  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  dan Muhammad  bin  Hasan  asy-Syaibani  yang  mana  pendapat  ini merupakan  pendapat  yang  dipegangi  dan  dipilih  oleh  mazhab hanafiah.  Adapun  dalil  yang  digunakan  oleh  kedua  imam tersebut adalah hadis Rasulullah SAW yang  menyatakan bahwa tidak ada riba di antara umat muslim dan orang non muslim pada wilayah peperangan. 33 Maksud dari hadits diatas dengan analogi bahwa riba dalam konteks fatwa Syekh Ali Jum’ah adalah Khamr dimana  keduanya  dalam  Islam  hukumnya  haram,  sedangkan maksud  dari  wilayah  peperangan  adalah  wilayah  yang penduduknya  mayoritas  non  muslim  dimana  kebutuhan Khamr menjadi  salah  satu  prioritas,  hal  ini  menyebabkan  muslim  yang membuka  usaha  makanan  di  Negara  non  muslim  tersebut  ikut menjadi penyedia Khamr dan hal ini harus dilakukan agar usaha yang  dilakukan  tidak  sepi  pembeli  dan  mereka  tetap  bisa melangsungkan  kehidupan  di  Negara  non  muslim.  Hal  tersebut bisa  dikategorikan  kedalam  pemenuhan maqashid  syariah yaitu menjaga jiwa ( hifdzu nafs ).
Adapun  di  antara  ulama  yang  tidak  membolehkan  dan melarang praktik jual beli tersebut adalah Imam Malik, Imam asy- Syafi’i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Abu Yusuf. 34 Sedangkan penggunaan ijtihad insya’i dalam hal ini yaitu dengan penerbitan fatwa  bahwa  diperbolehkannya  muslim  menjual  minuman  keras atau Khamr di  Negara  non  muslim  untuk  tetap  bertahan  hidup, sebab  setiap  masa  memiliki  permasalahan  yang  berbeda, demikian pula halnya dengan masa sekarang, permasalahannya tidak serupa dengan masa dahulu, dan konteks kejadian dimana fatwa ini akhirnya muncul adalah untuk mewujudkan kemaslahatan  muslim  di  Negara  non  muslim  guna  memenuhi kehidupannya dengan mempertahankan jual beli yang dilakukan di  negara  non  muslim.  Berdasarkan  survey  dan  penelitian demografis  oleh Pew  Research Center maupun  juga  berbagai sumber  luar,  ditaksir  ada  3,45  juta  muslim  dari  semua  tingkat umur  yang  hidup  di  Amerika  tahun  2017  dan  bahwa  muslim
33 Ali  Jum’ah  :  “ Bai’u  al-Khamri  jaizun  fi  biladi  gairi  al-muslimin  wa  inkana  al-bai’  musliman, ” https://youtu.be/3RFc7DGD5uo, akses 28 Desember 2018.
34 Fajar, “Metode Ijtihad Ali Jum’ah (1951-2018) Dalam Masalah-Masalah Muamalat Maliyyah”, Tesis , (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm.80.
mencapai  kurang  lebih  1,1  persen  dari  jumlah  penduduk Amerika.  Apabila  dibandingkan  dengan  penganut  agama  lain misalnya yahudi atau Kristen, Islam jauh lebih kecil. 35
Di  samping  mengutip  pendapat  Abu  Hanifah  dan Muhammad  bin  Hasan  asy- Syaibani,  Syekh  Ali  Jum’ah  juga mempertimbangkan  aspek dharurah yaitu tingkat  kebutuhan yang  harus  ada  atau  disebut  dengan  kebutuhan  primer,  bila tingkat  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  maka  terancam keselamatan  umat  manusia 36 dan  asas  kemudahan  serta  juga mengutip pernyataan Ibrahim al-Baijuri yang menyatakan bahwa barang  siapa  yang  dihadapkan  dengan  permasalahan  hukum yang  masih  diperselisihkan  maka  hendaknya  ia  mengikuti pendapat  yang  membolehkannya  dalam  keadaan  mendesak. 37 Fatwa  Syekh  Ali  Jum’ah  tergolong  kedalam maqashid  syari’ah kebutuhan ad-daruriyyah (bersifat  pokok,  mendasar)  karena dalam  unsur  untuk  memelihara  jiwa  manusia  ( hifz  nafs ).  Jika melihat ketentuan fatwa Syekh Ali Jum’ah dalam memandangnya  perkara  ini  adalah  perkara  penting  sehingga dibutuhkan  segera  dalam  rangka  menjaga  kelangsungan  hidup umat  Islam.  Penetapan  hukum  dalam  aspek  dharurah  juga terdapat  di  dalam  kaidah  fiqih  yaitu: tidak  boleh  memberi  dan membalas  kemudharatan,  kemudharatan  itu  membolehkan  hal- hal yang dilarang , kesulitan itu menarik kemudahan . 38
Kemaslahatan  memiliki  keterkaitan  dengan  dua  orientasi, yaitu  dunia  dan  akhirat.  Izzudin  ibn  Abd  al-Salam  sebagaimana yang  dikutip  oleh  Bakri  mengatakan  bahwa  kemaslahatan  itu untuk  dunia  dan  akhirat.  Apabila  kemaslahatan  itu  hilang,  maka rusaklah  urusan  dunia  dan  akhirat.  Apabila  kemafsadatan muncul hancurlah penghuninya. Al-Syatibi mengatakan
“ kemaslahatan  yang  harus  diwujudkan  dan  kemafsadatan  yang harus  dihapuskan,  menurut  syara  harus  diarahkan  pada
35 VOA Indonesia, “Berapa Banyak Jumlah Muslim di Negara Amerika ?”, https://www.voaindonesia.com/a/berapa-banyak-jumlah-muslim-di-amerika-/4787482.html, diakses pada 26 Juni 2021.
36 Nida Susilawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah”, Mizani , Vol.IX, No.1, (Februari 2015), hlm. 6.
37 Lafal Kaidah tersebut di atas berbunyi:
نمف
ىلتبا ءيشب نم كلذ دلقيلف نم زاجأ
38 Mahdun B, “Hukum Mengkonsumsi Obat yang Mengandung Khamr Menurut Qanun Jinayah dan Hukum Islam”, Skripsi , (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm.31.
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
tegaknya  kehidupan  dunia  akhirat”. 39 Dalam  mewujudkan kemaslahatan  menggunakan  penalaran istislahi yaitu  upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al- Qur’an dan hadits artinya
kemaslahatan  yang  secara  umum  ditunjuk  oleh  kedua  sumber hukum tersebut, maka kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan  kepada  suatu  ayat  atau  hadits  secara  langsung baik  melalui  penalaran bayani 40 atau ta’lili 41 ,  melainkan dikembalikan  kepada  prinsip  umum  kemashlahatan  yang dikandung oleh nash.
Kemaslahatan  yang  dikemukakan  dalam  fatwa  tersebut adalah untuk memenuhi kehidupan muslim yang hidup di Negara non  muslim.  Sedangkan  ukuran  kemafsadatan  yang  digunakan dalam fatwa ini adalah mengenai pemenuhan kehidupan muslim jika  mereka  hanya  menjual  barang  atau  objek  yang  halal  di Negara  non  muslim  hal  itu  akan  menjadikan  penggurangan pembeli  dan  menjadikan  mereka  kekurangan  ekonomi  untuk memenuhi  kehidupan  setiap  harinya  dikarenakan  konsumen banyak  yang  non  muslim  sehingga Khamr sudah  menjadi  salah satu kebiasaan  untuk dikonsumsi di Negara non muslim. Alasan yang digunakan oleh Syekh Ali Jum’ah dalam fatwanya tentang melegalkan  jual  beli Khamr di  Negara  non  muslim  termasuk  hal yang  valid  dan  bisa  diterima  oleh  nalar  tetapi  hal  ini  tidak merubah  kenyataan  bahwa  fatwa  ini  termasuk  kedalam maslahah mulghah yaitu maslahah yang ditolak legalitasnya oleh syar’i,  artinya  manusia  memandang  bahwa  sesuatu  itu mengandung  suatu  kemaslahatan  akan  tetapi  syar’i  menolak atau  membatalkan  kemaslahatan  tersebut  dengan  penunjukan dalam  nash.  Hal  ini  bisa  dilihat  bahwa  di  dalam  Al- Qur’an  (QS. al-Nahl/16: 67, Al-Baqarah/2: 219, al- Nisā/4: 43, al-Māidah/5: 90-
91)  sudah  dijelaskan  secara  rinci  dan  juga  bertahap  mengenai haramnya Khamr dari segala sisi baik penjual atau pembelinya.
39 Kutbuddin  Aibak,  “Penalaran  Istishlahi  sebagai  Metode  Pembaharuan  Hukum  Islam”, Al- Manahij, Vol.7, No.2, (Juli 2013), hlm. 173.
40 Metode  ijtihad bayani adalah  cara  penggalian  dan  penetapan  hukum  yang  bertumpu  pada kaidah-kaidah bahasa atau makna lafaz.
41 Metode  Ijtihad ta’lili adalah  mengambil  kesimpulan  hukum  dari nash dengan  pertimbangan illat hukum kemudian diambil sebagai bahan perbandingan bagi peristiwa hukum yang diluar nash yang dimaksud dengan jalan analogi, Yusuf al-Qardhawi, Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai penyimpangan (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 24.
Syariat  Islam  telah  mengharamkan Khamr sejak  empat belas  abad  yang  lalu  sesuai  dengan  nash  dan  hal  ini  juga berkaitan dengan maqashid syariah yaitu menjaga akal manusia sebagai  upaya  untuk  menghargai  anugrah  Allah  terhadap kaumnya.  Saat  ini  kalangan  non-muslim  mulai  menyadari manfaat  diharamkannya Khamr setelah  terbukti Khamr dan penyalahgunaan  narkotika,  ganja  membahayakan  bagi  diri sendiri maupun negara. Pengharaman Khamr dalam Islam dapat dilihat  dari  ayat  Al- Qur’an  maupun  hadis  yang  menyatakan secara  jelas  hukumnya  haram  dan  juga  uraian  dampak  negatif dari Khamr. Merujuk pada Al- Qur’an maka terdapat empat tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram secara qat’i . Empat tahap  tersebut  dapat  kita  ketahui  melalui  pengkajian  terhadap Asbab  An-Nuzul ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan Khamr (QS. al-Nahl/16: 67, Al-Baqarah/2: 219, al- Nisā/4: 43, alMāidah/5: 90- 91).
Menurut  Quraish  Shihab,  terjadi  perselisihan  mengenai bahan  mentah Khamr .  Abu  Hanifah  misalnya  membatasi  pada air  anggur  yang  diolah  dengan  memasaknya  sampai  mendidih dan  mengeluarkan  busa,  kemudian  dibiarkan  hingga  menjernih.
Yang  demikian  hukumnya  haram  untuk  teguk  sedikit  atau banyak,  memabukkan  atau  tidak.    Namun  jika  perasan  aneka buah-buahan  yang  mengandung  alkohol  dan  berpotensi memabukkan,  dalam  pandangan  Abu  Hanifah,  tidak  dinamai Khamr dan  tidak  haram  untuk  diminum,  kecuali  jika  secara faktual  memabukkan.  Seiring  dengan  kemajuan  zaman, perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pun  semakin pesat.  Beberapa  produk  sains  dan  teknologi  dapat  digunakan untuk menguji kondisi sosial. Bahkan, pendapat-pendapat ulama terdahulu dapat dikoreksi kembali melalui berbagai fasilitas yang ada.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Yusuf  al-Qaradawi mengemukakan  bahwa  alat-alat  kedokteran,  kimia,  dan sejenisnya  dapat  dijadikan  sebagai  media  untuk  meyakinkan sebuah  hukum.  Contohnya  dalam  menguji  dalil:  “ setiap  yang memabukkan  adalah  Khamr,  dan  setiap  yang  memabukkan  itu haram”, maka melalui media sains ditemukan bahwa kandungan alkohol yang terdapat dalam Khamr juga ditemukan dalam kurma basah,  apel,  bawang  putih,  dan  buah-buahan  lainnya.  Dari pembuktian  sains  tersebut  dapat  dihasilkan  fatwa  yang menyebutkan  bahwa  buah-buahan  selain  anggur  dapat
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
dikategorikan sebagai Khamr yang diharamkan jika mengandung kadar  alkohol  yang  sampai  pada  level  memabukkan.  Fatwa  ini juga  mengubah  fatwa  segelintir  ulama  klasik  yang  berpendapat bahwa Khamr hanya terdapat dalam anggur. Perubahan fatwa ini merupakan  perubahan  yang  sifatnya  meyakinkan  karena  telah diuji  dengan  sains.  Oleh  karena  itu,  adanya  alat-alat  sains  dan teknologi  dapat  membantu  seorang  mufti  dalam  memahami peristiwa-peristiwa  aktual  hingga  peristiwa  yang  sangat  rumit yaitu  masalah-masalah  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya dan  belum  ada  pendapat  ulama  salaf  tentang  itu  untuk meyakinkan  hukumnya.  Musfir  al- Qahtani  mengatakan:  “ Dan masalah-masalah  baru  yang  mayoritas  penerapannya  bercorak modern  itu  memerlukan  analisa  ilmiah  dan  penggunaan  media- media  baru  yang  belum  pernah  terbayangkan  oleh  orang-orang sebelumnya.” Pendapat  ini  ditolak  oleh  ulama  mazhab lainnya,karena  bagi  mayoritas  ulama,  apa  pun  yang  diminum dalam kadar normal oleh orang yang normal lalu memabukkannya,  maka  itu  adalah Khamr dan  hukumnya  tetap haram, baik sedikit apalagi banyak. 42 Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan  ulama  tentang  keharaman Khamr dan  berbagai jenis  minuman  yang  memabukkan.  Sementara  itu  menurut Ahmad al-Syarbasi, tanpa dianalogikan bahwa Khamr , ganja dan narkotika  dapat  dikategorikan  sebagai Khamr karena  dapat menutup  akal  manusia.  Sebuah  riwayat  menjela skan : “ Wail  bin Ḥujr  telah  berkata,  bahwasanya  Thariq  bin  Suwaid  pernah bertanya  kepada  Nabi  SAW  tentang  Khamr,  maka  Nabi melarang  hal  itu.  Lalu  ia  berkata,  “Saya  membuatnya  untuk dijadikan obat”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya  Khamr  itu  bukan  obat,  tetapi  penyakit” .  (HR.
Muslim). Hadis  ini  mengisyaratkan  bahwa Khamr merupakan perkara yang harus dijauhi tanpa alasan apapun termasuk untuk obat  hal  ini  tentu  didasari  oleh  kemafsadatan Khamr lebih banyak daripada kemaslahatan yang didatangkannya. Rasulullah SAW  bersabda  : “Dari  Anas  ia  berkata,  “Rasulullah  SAW
melaknat tentang Khamr sepuluh golongan: 1. yang memerasnya, 2. pemiliknya (produsennya),
3. yang
42 Mayyadah,  “Kaidah  Fleksibilitas  Fatwa  (Studi  Terhadap  Fatwa  Ulama  Kontemporer)”, Tesis, (Makassar: UIN Alauddin, 2013), hlm. 82.
meminumnya,  4.  yang  membawanya  (pengedar),  5.  yang  minta diantarinya,  6.  yang  menuangkannya,  7.  yang  menjualnya,  8. yang  makan  harganya,  9.  yang  membelinya,  10.  yang  minta dibelikannya”. (HR.  Tirmidzi).  Dengan  berbagai  penjelasan tentang  larangan  meminum Khamr baik  melalui  Al- Qur’an
maupun  hadis,  maka  dapat  dilihat  bahwa  keharaman Khamr dikarenakan  beberapa  sebab.  Pertama,  merupakan  perbuatan dosa  (Al-Baqarah/2:  219).  Kedua,  merupakan  perbuatan  yang melampaui  batas  (Al- ‘Arāf/7:  31).  Ketiga,  merusak  nalar  (Al- Nisā/4: 43). Keempat, merupakan perbuatan setan (Al-Māidah/5: 90-91). Kelima, minuman yang haram zatnya banyak atau sedikit tetap haram. 43
Semua hukum haruslah berdasarkan kemaslahatan umum yang  dikehendaki  Allah  bagi  muslim.  Menjadi  sebuah  kewajiban bagi ahli hukum untuk mempelajari tentang maslahah. Mengenai hal  ini  Ibnu  al-Qayyim  mengatakan: “Syariat  itu  sendi  dasarnya ialah  kebaikan  dan  kepentingan  hamba,  baik  untuk  kehidupan dunia maupun akhirat .” Semua merupakan keadilan dan rahmat, kebaikan serta maslahat. Beberapa fuqaha merespon maqashid al- syari’ah tersebut  secara  berbeda,  seperti  dari  golongan pengikut  madzhab  Syafi’I  sebenarnya  menerapkan  secara keseluruhan  walaupun  dengan  corak  yang  bermacam-macam.
Sebagai  contoh  Imam  Ghazali  mempersempit  pengertian maslahat umum yang dapat diambil sebagai dasar pertimbangan bahkan sumber tasyri’ .
Menurut  al-Ghazali  maslahat  umum  bukanlah  segala  apa saja yang dapat menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi ialah yang menjaga tujuan agama. Sedang tujuan agama adalah terpeliharanya  lima  perkara  bagi  manusia  ( ushûl  al-khamsah ) yaitu:  terpeliharanya  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta. Maka apa saja yang dapat membahayakan kelima hal tersebut di atas  atau  salah  satu  diantaranya  berarti  mafsadat,  dan meyingkirkannya  berarti  maslahat.  Demikian  juga  Imam Haramain menyebutkan bahwa kadang- kadang Syafi’i menggunakan maslahah  mursalah dengan  syarat  harus  serupa dengan  kepentingan  yang  diakui  oleh  agama.  Dalam  banyak kasus maqashid al- syari’ah (maslahat ‘ammah) diimplementasikan  dengan  cara  ”membatalkan”  ketetapan- ketetapan  hukum  lama  yang  telah  dianggap  qath’i  dan  telah
43 Hamidullah Mahmud, “ Hukum Khamr Dalam Perspektif , . . .,hlm. 39.
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
menjadi  sebuah  referensi  karena  adanya  anggapan  dan pertimbangan adanya kemaslahatan lain yang lebih penting.
Para  fuqaha  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  hal ini  dan  biasanya  disinilah  pangkal  terjadinya  perselisihan pendapat diantara mereka. Beberapa kasus yang ada hukumnya dengan  jelas  berdasarkan  keterangan-keterangan  yang sharih atau  setidaknya  arti dzahir dari  suatu  teks  telah  memperkuat hukum  tersebut  kemudian  terdapat  hukum  yang  berlainan disebabkan  adanya  kepentingan  yang  muncul  dan  dianggap sebagai  kepentingan  umum.  Beberapa  kasus  yang  dianggap mewakili  fenomena  ini  adalah  ketetapan-ketetapan  yang  telah diambil  oleh  khalifah  Umar  Ibn  al-Khathab.  Diantara  keputusan- keputusan Umar tersebut antara lain : Merubah hukum talak tiga yang  dijatuhkan  sekaligus  oleh  pihak  suami  terhadap  istrinya pada satu tempat. Di masa Rasulullah SAW, begitupun di masa khalifah  Abu  Bakar  dan  permulaan  Khalifah  Umar,  talak  seperti itu  dianggap  satu  kali.  Kemudian  setelah  diamati  oleh  Umar bahwa  orang  telah  mempermudah  hal  tersebut,  maka  ia  pun bermaksud  hendak  menghukum  mereka  dan  memutuskan bahwa  talak  seperti  itu  adalah  talak  tiga  (talak ba’in ),  yakni bertentangan  dengan apa  yang  berlaku  di masa  Rasulullah  dan dengan teks al- Qur’an yang menyebutkan: “al-thalaqu marratani..” dan  seterusnya.”  Karena  ayat  itu  menunjukkan bahwa  talak  tiga  itu  hanya  menjadi ba’in bila  dijatuhkan  pada tempat  yang  terbilang,  sebagaimana  dikuatkan  oleh  sunnah fi’liyah dan’  ijma.  Langkah  Umar  ibn  Khathab  ini  ternyata  diikuti oleh banyak ahli fikih dan pemimpin Islam sesudahnya, misalnya Umar Ibn Abdul Aziz yang mengharamkan menerima hadiah dan menyamakannya  dengan  uang  suap,  padahal  sebelum  itu hukumnya mubah. 44
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam berijtihad Syekh Ali Jum’ah tidak hanya terfokus pada teks dzahir nash tapi Syekh Ali Jum’ah juga senantiasa mempertimbangkan konteks  dengan  kata  lain,  dalam  berijtihad  perubahan  waktu, tempat,  adat  istiadat  juga  harus  menjadi  pertimbangan  bahkan terkadang  tiga  aspek  tersebut  lebih  diprioritaskan  dalam berfatwa.
44 Moh.  Khasan,  “Kedudukan  Maqashid  Syari’ah  dalam  Pembaharuan  Hukum  Islam”, Dimas, Vol.8, No.2, (2008), hlm. 306.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  pemaparan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa m etode  yang  digunakan  Syeikh  Ali  Jum’ah  dalam  berijtihad  pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan metode ijtihad para ulama lain yaitu  dengan  cara  melihat  nash  dalam  al- Qur’an,  hadis, ijma’ dan qiyas serta  mencari  pendapat  para  ulama  terdahulu  pada  kitab empat  mazhab  sunni  yakni, hanafiah , malikiah,  syafi’iyyah dan hanabilah terkadang Syeikh Ali Jum’ah juga mencari pendapat lain yaitu mazhab Ja’fariyyah, Zaidiyyah dan ‘Ibadiyyah .
Metode  ijtihad  yang  digunakan  dalam  masalah  yang berkaitan  dengan m u’amalat  maliyyah  mu’asirah dalam  jual  beli minuman keras di Negara non muslim adalah  metode ijtihad intiqa’i dan metode ijtihad insya’i dengan pertimbangan kemaslahatan dan untuk  menghilangkan  kesulitan  dengan  dasar  hukum    pendapat Imam  Abu  Hanifah  dan  Muhammad  bin  Hasan  asy-Syaibani (mazhab  hanafiah)  dengan  dalil  hadist  Rasulullah  SAW  yang menyatakan bahwa tidak ada riba di antara umat muslim dan orang non muslim pada wilayah peperangan. Fatwa ini termasuk kedalam maqashid  syariah  dharuriyat dan  termasuk  kedalam maslahah mulghah yaitu  maslahah  yang  menimbulkan  kemaslahatan  tetapi tidak sesuai dengan syar’i yaitu dalam hal ini bahwa hukum Khamr itu pada dasarnya tetaplah haram karena bersifat qat’i bukan zanni sehingga  tidak  dapat  di takhsis .  Jual  beli Khamr ini  dalam  islam juga termasuk kedalam jual beli dengan objek yang dilarang karena bisa merusak akal dan jiwa manusia sehingga tidak sesuai dengan maqashid syari’ah .
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...

## DAFTAR PUSTAKA
Aibak, Kutbuddin. “Penalaran Istishlahi sebagai Metode Pembaharuan  Hu kum  Islam”. Al-Manahij. Vol.7.  No.2.  Juli
2013.
Al-Azhari,  Usamah as-Sayyid Mahmud al. Asānid al-Miṣriyyin . Kairo:
Dar al-Fikr, 2011.
Ali  Jum’ah  ,Muhammad. al-Kalim  at-Tayyib-Fatawa  asriyyah .  Kairo:
Dar as-Salam, 2013.
Ali  Jum’ah  : “Bai’u  al-Khamri  jaizun  fi  biladi  gairi  al-muslimin  wa inkana  al- bai’  musliman,” https://youtu.be/3RFc7DGD5uo,
akses 28 Desember 2018.
Ali Jum’ah, Muhammad . al-Hukmu  asy- Syar’i Inda Usuliyyin. Kairo:
Dar as-Salam, 2006.
Ali  Jum’ah,  Muhammad. Aliyyatu  al-Ijtihad. Kairo:  Da  ar-Risalah,
2004.
Ali  Jum’ah,  Muhammad. al-Madkhal  ila  Dirasati  al-Mazahib  al- Fiqhiyyah. Kairo: Dar-as-Salam, 2012.
Al-Khudhari  Biek,  Muhammad. Ushul  Fiqh .  Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Al-Qahtani. Manhaj  Istinbat  al-Ahkam  an-Nawazil  al-Fiqhiyyah  al-
Mu’asirah . Jeddah: Dar al-Andalus al- Khadra’, 2003.
al-Qardhawi,  Yusuf .  Ijtihad  Kontemporer,  Kode  Etik  dan  Berbagai penyimpangan. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
Dar al- Ifta’. Dawabit al-Ikhtiar  al-Fiqh Inda an-Nawazil. Kairo: Dar al- Kutub, 2013.
Fajar.  “Metode  Ijtihad  Ali  Jum’ah  (1951-2018)  Dalam  Masalah- Masalah Muamalat Maliyyah”. Tesis . Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
Mahdun  B.  “Hukum  Mengkonsumsi  Obat  yang  Mengandung Khamr Menurut  Qanun  Jinayah  dan  Hukum  Islam”. Skripsi .  Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
Mahmud,  Hamidullah.  “Hukum Khamr Dalam  Perspektif  Islam”.
Maddika . Vol.1. No.1. Juli 2020.
Malik,  Arif  Jamaludin.  “Sejarah  Sosial  Hukuman  Peminum Khamr ”.
Al-Daulah . Vol.3. No.1. April 2013.
Mayyadah. “Kaidah Fleksibilitas Fatwa (Studi Terhadap Fatwa Ulama Kontemporer)”. Tesis. Makassar: UIN Alauddin, 2013.
Moh.  Khasan.  “Kedudukan  Maqashid  Syari’ah  dalam  Pembaharuan Hukum Islam”. Dimas. Vol.8. No.2. 2008.
Moh.  Toriquddin. “Teori Maqashid  Syariah Perspektif Al-Syatibi”. de Jure . Vol.6. No.1. Juni 2014.
Mudhar,  M.  Atho’. Fatwa-fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia:  Sebuah
Kajian  Tentang  Pemikiran  Hukum  Islam  di  Indonesia  1975- 1988. Jakarta: INIS, 1993.
Nafis,  M.  Cholil. Teori  Hukum  Ekonomi  Syari’ah. Jakarta:  UI  Press, 2011.
Nasution,  Khoirudin.  “Maslahah  and  Its  Application  In  Indonesian Fatwa”. Studia Islamika . Vol.3. No.4. 1996.
Susilawati,  Nida .  “Stratifikasi  Al-Maqashid  Al-Khamsah”. Mizani . Vol.IX. No.1. Februari 2015.
Riadi,  M.  Erfan.”Kedudukan  Fatwa  Ditinjau  dari  Hukum  Islam  dan Hukum  Positif  (Analisis  Yuridis  Normatif)”. Ulumuddin .  Vol. VI. Tahun IV. Januari-Juni 2010.
Ulfia Nur Faiqoh | Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa...
Sa’dul  Kholqi,  Ahmad  Muhammad.    “Urgensi  Pengetahuan
Maqashidus  Syari’ah  dalam  Memahami  Hukum-Hukum Masalah Kontemporer”. Miyah . Vol.13. No.1. Januari 2017.
Suhendi,  Hendi. Fiqih  Muamalah. Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2008.
Susanti, Dyah  Ochtoria  dan  A’an  Efendi. Penelitian  Hukum  (Legal Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Ulya  Hikmah  Sitorus  Pane. “Studi  Analisis  Fatwa  Ali  Jum’ah  (Mufti Agung  Mesir )  Tentang  nikah  “Urfi  Dalam  Kitab  Al-Kalim  At- Tayyib  Fatawa  Asriyyah”. Tesis .  Medan:  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara.
VOA Indonesia, “Berapa Banyak Jumlah Muslim di Negara Amerika ?”,  https://www.voaindonesia.com/a/berapa-banyak-jumlah- muslim-di-amerika-/4787482.html,  diakses  pada  26  Juni 2021.
Wan  Mohd  Khairul  Firdaus  bin  Wan  Khairuldin.  “Metode  Fatwa Sheikh  Ali  Jum’ah  Dalam  Kitab  Al-Kalim  Al-Tayyib-Fatawa ‘Asriyyah”. Disertasi . Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2011.
“Usus  al-Iktiyar  al-Fiqhi” https://yuotu.be/vKDV4d0fuMg, akses  30
Oktober 2018.
http//:wikipedia.com , akses pada tanggal 26 Maret 2020.