Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## MEKANISME PELAKSANAAN KEKUASAAN PRESIDEN PADA PASAL 14 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Dimas Farlyanda 1 , Ghunarsa Sujatnika 2
1,2 Universitas Indonesia Email Koresponden: dimas.farlyanda@ui.ac.id

## Abstract
The  authority  to  grant  clemency,  amnesty,  abolition,  and  rehabilitation  is  stated  in  Article  14  of  the  1945 Constitution as the power entrusted to the President. Below is explained in the presidential system why there is power in article 14 of the 1945 Constitution owned by the president? Why then why in exercising the prerogative of his power in article 14 of the 1945 Constitution should the President ask for the consideration of the House of Representatives and the Supreme Court? Can be briefly explained based on the conclusion that is because the President holds the power of  the head of state, and prerogative rights do not mean deviating judicial  or humanitarian  and  social  rights  owned  by  the  2  institutions  of  the  Supreme  Court  and  the  House  of Representatives, the research method used by the author is a normative juridical research method. Keywords: Clemency; 1945 Constitution; President.

## Abstrak
Wewenang untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi dinyatakan dalam Pasal 14 UUD 1945 sebagai  kekuasaan yang dipercayakan kepada Presiden. Dibawah ini dijelaskan di  dalam sistem presidensial mengapa  ada  kekuasaan  dalam  pasal  14  UUD  1945    yang  dimiliki  oleh  presiden  ?  lalu  Mengapa  dalam menggunakan hak prerogatif kekuasaannya dalam pasal 14 UUD 1945 Presiden harus meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung ? dapat dijelaskan  secara singkat berdasarkan kesimpulan hal  itu  dikarenakan  Presiden  memangku  kekuasaan  kepala  negara,  dan  hak  prerogratif  bukan  berarti menyimpangi hak hak yudisial ataupun kemanusian dan sosial yang dimiliki 2 lembaga Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud, Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.
Kata Kunci: Grasi; UUD 1945, Presiden.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  didasarkan  pada  prinsip  hukum,  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1, ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, Indonesia juga adalah negara yang didirikan di atas prinsip-prinsip hukum material, sosial,  dan  modern.  Pembukaan  UUD  NRI  1945  menetapkan  tujuannya  antara  lain  meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kemampuan intelektual bangsa, dan berpartisipasi dalam menjaga perdamaian  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial  ( law  of  social engineering ) dan perundang-undangan selaku alat kebijakan negara perlu kita sadari sepenuhnya. 1
Mengingat tujuan hukum maka dapat dirinci secara garis besar fungsi hukum adalah sebagai alat  ketertiban  dan  keteraturan  masyarakat.  Sebuah  demokrasi  yang  semata-mata  didasarkan  pada kekuatan  mayoritas  tanpa  memperhatikan  hak  minoritas  merupakan  sebuah  diktator  mayoritas  atas minoritas.  Sebaliknya,  sebuah  pemerintahan  yang  berseberangan  dengan  keinginan  mayoritas  tidak dapat disebut sebagai demokrasi. Dalam sebuah sistem demokrasi, keinginan rakyat terbentuk melalui diskusi  yang  berkelanjutan  antara  mayoritas  dan  minoritas,  yang  menghasilkan  kompromi  sebagai bagian alamiah dari demokrasi. Kompromi diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang  memberikan  jalan  keluar  dari  konflik  dengan  menetapkan  norma-norma  yang  tidak  secara eksklusif melayani kepentingan satu pihak atau seluruhnya bertentangan dengan pihak lain. 2
Negara  hukum  di  era  modern  sekarang  ini,  tidak  tepat  lagi  kalau  meletakkan  negara  dan pemerintahannya  sebagai  institusi  pasif,  yang  kewenangannya  di  kerangka  atau  dibingkai  dengan hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, atau kekuasaan secara langsung dan sengaja sebagaimana  watak  kekuasaan  “orde  baru”  penyalahgunaan  wewenang  atau  kekuasaan  negara  atau pemerintah.
Presiden  memegang  kekuasaan  pemerintahan  negara  sebagai  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan  yang  tidak  terpisahkan  dan  tidak  dapat  dibedakan  satu  sama  lain.  Dalam  sistem pemerintahan  presidensial,  seperti  yang  diterapkan  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Presiden  memiliki  kekuasaan  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan.  Ada beberapa  prinsip dasar dalam sistem pemerintahan presidensial yang bersifat universal, yaitu:
1. Ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif.
2. Presiden  adalah  eksekutif  tunggal,  dan  kekuasaan  eksekutifnya  tidak  dibagi,  hanya  Presiden  dan Wakil Presiden yang memegang kekuasaan ini.
3. Kepala  pemerintahan  juga  menjadi  kepala  negara,  atau  sebaliknya,  kepala  negara  juga  menjadi kepala pemerintahan.
4. Presiden menunjuk menteri sebagai asisten atau bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak diizinkan untuk memegang posisi eksekutif, dan sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
1 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006, h. 50.
2 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. 1, (New York: Russel & Russel, 1961), h. 287-288.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
7. Jika  supremasi  parlemen  berlaku  dalam  sistem  parlementer,  maka  supremasi  konstitusi  berlaku dalam sistem presidensial. Oleh karena itu, cabang eksekutif bertanggung jawab kepada Konstitusi.
8. Eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat.
9. Kekuasaan  tidak  terpusat  dan  tidak  terkonsentrasi  pada  satu  parlemen,  seperti  dalam  sistem parlementer.
Namun  dalam  praktik  ketatanegaraan,  hak  ini  dilakukan  secara  nyata.  Secara  teoritis,  hak prerogatif  diterjemahkan  sebagai  hak  istimewa  yang  dimiliki  oleh  lembaga-lembaga  tertentu  yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun Presiden dan kepala  pemerintahan  dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  konstitusi.  Hak  ini  juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya (terutama bagi sistem yang menganut pemisahan kekuasaan secara  tegas,  seperti  Amerika  Serikat),  seperti  membuat  kebijakan-kebijakan  politik  dan  ekonomi. Dengan  berbekal  legitimasi  hak  prerogatif,  Presiden  dapat  memberikan  pengampunan  terhadap siapapun,  dengan  pertimbangan  kemanusiaan  atau  pertimbangan  lain  secara  subjektif  oleh  Presiden, apabila dianggap pantas untuk memperoleh pengampunan. 3
Dalam praktik pemerintahan negara, hak prerogatif dilaksanakan secara nyata. Secara teoritis, hak prerogatif diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh institusi mandiri dan absolut tertentu yang tidak bisa digugat oleh institusi negara lain. Dalam sistem pemerintahan negara modern, hak ini dipegang oleh kepala negara, baik itu raja atau presiden, serta oleh kepala pemerintahan dalam bidang- bidang  tertentu  sebagaimana  tercantum  dalam  konstitusi.  Hak  ini  juga  diartikan  sebagai  kekuasaan penuh  yang  diberikan  oleh  konstitusi  kepada  cabang  eksekutif  dalam  lingkup  kekuasaan pemerintahannya,  terutama  pada  sistem  yang  ketat  memisahkan  kekuasaan  seperti  Amerika  Serikat, termasuk dalam membuat kebijakan politik dan ekonomi. Dengan legitimasi hak prerogatif, Presiden dapat memberikan pengampunan kepada siapa saja berdasarkan pertimbangan kemanusiaan atau faktor subjektif lain yang dianggap pantas untuk pengampunan.
Mahkamah Agung, sebagai institusi yudisial tertinggi, adalah institusi negara yang paling tepat untuk  memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  mengenai  hal  ini  karena  pengampunan  berkaitan dengan  keputusan  hakim,  sedangkan  rehabilitasi  tidak  selalu  terkait  dengan  keputusan  hakim. Sementara itu, legislatif memberikan pertimbangan dalam memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan  politik.  Kepentingan  Presiden  untuk  mempertimbangkan  pertimbangan  Mahkamah Agung  dalam  memberikan  pengampunan  dan  rehabilitasi  adalah  karena  pertama,  pengampunan  dan rehabilitasi adalah prosedur yudisial yang biasanya diberikan kepada mereka yang telah melalui proses tersebut,  sedangkan  amnesti  dan  abolisi  lebih  bersifat  politik.  Kedua,  pengampunan  dan  rehabilitasi lebih bersifat individualistik, sedangkan amnesti dan abolisi biasanya bersifat massal.
Seperti  yang  terlihat  dalam  pengampunan kontroversial  yang  diberikan  oleh  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Leigh Corby, seorang pelaku kejahatan narkotika yang terbukti bersalah,  kekuatan  hak  prerogatif  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial  sangat  terlihat.  Corby, seorang tahanan narkotika asal Australia, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar  karena  menyelundupkan  4,2  kilogram  ganja  pada  tahun  2004.  Pengampunan  tersebut
3 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi ,  (Jakarta:  PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), h.316.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
dianggap sebagai preseden buruk dalam upaya Indonesia untuk memerangi narkoba dan zat-zat ilegal. Namun, Presiden masih dapat menjalankan keputusannya, meskipun mendapat banyak kritik. 4
Menimbang  hal  tersebut  di  atas,  maka  urgen  untuk  dilakukan  penelitian  dengan  rumusan masalah yaitu dalam sistem presidensial mengapa ada kekuasaan dalam pasal 14 UUD NRI 1945  yang dimiliki oleh Presiden? dan Mengapa dalam menggunakan hak prerogatif kekuasaannya dalam pasal 14 UUD NRI 1945 Presiden harus meminta pertimbangan DPR dan Mahkamah Agung?

## METODE
Aspek penting dari penulisan ilmiah adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil  karya  ilmiah  tersebut  dapat  mendekati  suatu  kebenaran  sesungguhnya.  Metodologi  merupakan cara  kerja  bagaimana  menemukan  atau  memperoleh  sesuatu  atau  menjalankan  suatu  kegiatan  untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu  aktivitas  yang  berorientasi  pada  know-how  dalam  bidang  hukum,  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan isu-isu hukum, bukan hanya memberikan pengetahuan tentangnya. 5 Untuk menciptakan tulisan  ilmiah  yang  sistematis  dan  berorientasi  pada  tujuan,  menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan saat ini, metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam  penelitian  ini,  yang  difokuskan  pada  mengkaji  penerapan  prinsip-prinsip  hukum  atau  norma- norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem Presidensial Mengapa Ada Kekuasaan dalam Pasal 14 UUD NRI 1945  yang Dimiliki oleh Presiden
Wewenang seorang Presiden di sebuah negara modern selalu didasarkan pada konstitusi yang  berlaku  di  negara  tersebut.  Sejak  kemerdekan  hingga  saat  ini,  bangsa  Indonesia  telah mengalami beberapa perubahan konstitusi. Perubahan tersebut antara lain Konstitusi 1945 (Periode 18  Agustus  1945  -  27  Desember  1949),  Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  (Periode  27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), Konstitusi Sementara (Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959), kembali ke Konstitusi 1945 melalui Dekrit Presiden (Periode 1959-1971), Konstitusi 1945 (Periode 1971-1999), dan terakhir Konstitusi 1945 (Periode 1999-2002). Menurut Ismail Sunny, wewenang Presiden  berdasarkan  Konstitusi  1945  meliputi  wewenang  administratif,  legislatif,  yudikatif, militer, diplomatik, dan darurat. Wewenang administratif adalah pelaksanaan hukum dan politik administrasi,  wewenang  legislatif  adalah  memajukan  dan  mengesahkan  undang-undang, wewenang yudikatif  adalah  hak  untuk  memberikan  grasi  dan  amnesti,  wewenang  militer  adalah kontrol atas angkatan bersenjata dan pemerintahan, wewenang diplomatik adalah kekuasaan yang berkaitan  dengan  hubungan  luar  negeri,  dan  wewenang  darurat.  "Presiden  bertanggung  jawab
4 Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia , (Bandung: PT Alumni, 2010). Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h.43.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana, Jakarta,  Cetakan ke-12, 2016, h. 60.
6 Ibid , h. 57.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
kepada MPR" berarti bahwa meskipun kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan dalam posisi Presiden, prinsip tanggung jawab presiden kepada cabang legislatif juga diakui . 7
Menurut  pendapat  H.M  Ridhwan  Indra,  pembagian  kekuasaan  di  cabang  eksekutif, legislatif,  kepala  negara,  dan  yudikatif  menunjukkan  bahwa  wewenang  luas  Presiden  termasuk dalam  fungsi  sebagai  kepala  negara  dan  pemerintahan,  serta  sebagai  delegasi  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  Konstitusi  1945  menempatkan  Presiden  dalam  posisi  yang sangat  penting  dalam  struktur  konstitusional  Indonesia.  Terlihat  bahwa  Presiden  memiliki  dua fungsi  sebagai  kepala  negara  dan  pemerintahan.  Wewenang  Presiden  sebelum  amandemen Konstitusi 1945 meliputi:
a. Presiden  memiliki  wewenang  dalam  bidang  pemerintahan  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1) Konstitusi 1945.
b. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Konstitusi 1945, Presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada  DPR  dalam  bidang  legislatif  dan  dapat  mengeluarkan  peraturan  pemerintah  sebagai pengganti  undang-undang  selama  situasi  darurat,  selain  bersama-sama  membentuk  undang- undang dengan DPR.
c. Pasal 14 ayat (1) Konstitusi 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk memberikan grasi, abolisi, amnesti, dan rehabilitasi dalam bidang yudisial.
d. Pasal  10  Konstitusi  1945  menetapkan  bahwa  Presiden  memiliki  komando  tertinggi  atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam bidang militer.
e. Wewenang hubungan luar negeri didasarkan pada Pasal 11 ayat (1) Konstitusi 1945
f. Dalam situasi darurat, Pasal 12 Konstitusi 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk mengeluarkan undang-undang tentang kondisi dan konsekuensi negara dalam bahaya.
g. Menurut  Konstitusi  1945,  Presiden  memiliki  wewenang  untuk  menunjuk  dan  membentuk pejabat negara tingkat tinggi.
Pasal 13, ayat (1), (2), dan (3) dari Konstitusi 1945 memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk  menunjuk  dan  memberhentikan  menteri,  duta  besar,  dan  konsul.  Kedudukan  Presiden sebagai  kepala  negara  juga  memberikan  mereka  kewenangan  untuk  memberikan  pengampunan. Teori  konstitusional  membagi  pengampunan  presiden  menjadi  empat  jenis:  grasi,  rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
Pasal 14 Konstitusi 1945 menetapkan wewenang Presiden untuk memberikan empat jenis pengampunan,  yaitu:  (1)  Presiden  dapat  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi  berdasarkan  nasihat Mahkamah Agung; (2) Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan nasihat Dewan Perwakilan  Rakyat.  Grasi  merujuk  pada  kemampuan Presiden  untuk  memberikan  pengampunan dengan cara menghapus, mengubah, atau mengurangi hukuman seseorang yang telah divonis dan memperoleh  keputusan  hukum  yang  final.  Rehabilitasi  merujuk  pada  pengembalian  status  atau posisi  seseorang  sebelum  atau  setelah  dijatuhi  pidana  atau  dihukum.  Amnesti  adalah  ketika Presiden mengabaikan tanggung jawab pidana atas tindakan individu atau kelompok, sedangkan abolisi adalah ketika Presiden mengabaikan penuntutan. Beberapa orang percaya bahwa pemberian pengampunan oleh Presiden  berdasarkan  Pasal  14  memberikan kekuasaan  yudisial.  Oleh karena itu,  beberapa  orang  juga  percaya  bahwa  Presiden  memegang  kekuasaan  yudisial.  Kekuasaan
7 Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia , (Bandung: PT Alumni, 2010). Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h.43.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
pengampunan  Presiden  terkait  dengan  posisinya  sebagai  kepala  negara.  Dalam  konteks  konsep eksekutif  tunggal  dalam  sistem  presidensial,  kekuasaan  Presiden,  dalam  kapasitasnya  sebagai kepala  negara,  termasuk  dalam  domain  eksekutif.  Oleh  karena  itu,  kekuasaan  memberikan pengampunan  adalah  kekuasaan  eksekutif  dan  bukan  kekuasaan  yudisial.  Dengan  demikian, Presiden,  dengan  kekuasaan  pengampunan  yang  dimilikinya,  tidak  dapat  dianggap  memegang kekuasaan yudisial.
Menurut  C.  F.  Strong  yang  dikutip  oleh  Sumali,  kekuasaan  seorang  Presiden  seringkali digunakan secara kabur dalam istilah eksekutif, kadang-kadang merujuk pada jabatan Presiden atau Perdana Menteri, namun kadang-kadang juga digunakan untuk merujuk pada seluruh lembaga atau organisasi  pelayanan  publik,  sipil,  dan  militer.  Bagi  Strong,  pengertian  eksekutif  adalah  kepala pemerintahan  bersama-sama  dengan  para  menteri  yang  umumnya  disebut  kabinet.  Atau  dengan kata  lain,  eksekutif  berarti  "badan  di  negara  yang  diberi  wewenang  oleh  konstitusi  untuk melaksanakan  hukum  setelah  menerima  persetujuan  dari  legislatif  .  Sementara  itu,  dalam  karya Legislative, Executive and Judicial Powers in Australia, yang juga dikutip oleh Sumali, W. Ansley Wynes mendefinisikan kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan dalam hal melaksanakan undang- undang, menjalankan urusan pemerintahan, dan mempertahankan ketertiban dan keamanan, baik di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Adapun  kekuasaan  umum  eksekutif  itu  menurut  Ismail  Suny meliputi  antara  lain:  (i)  Kekuasaan  administrasi,  yaitu  pelaksanaan  undang-undang  dan  politik administratif;  (ii)  Kekuasaan  legislatif,  yaitu  memajukan  rancangan  undang-undang  dan mengesahkan undang-undang; (iii) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti; (iv) Kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan pertahanan; (v) Kekuasaan Diplomatik, yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negeri; dan (vi) Kekuasaan darurat,  yaitu  untuk  mengantisipasi  keadaan  negara  dalam  keadaan  tidak  normal.  Menurut  tata bahasa,  kata  "Presiden"  adalah  derivatif  dari  " ti  preside "  yang  berarti  memimpin  atau  tampil  di depan. 8
Kata  Latin  " Presidere "  berasal  dari  " Prae "  yang  berarti  "di  depan"  dan  " Sedere "  yang berarti  "duduk".  Posisi  Presiden  erat  kaitannya  dengan  bentuk  republik,  meskipun  tidak  selalu. Dalam sejarah politik Romawi, istilah republik muncul bersamaan dengan monarki, principate , dan dominan, tetapi istilah Presiden tidak ada. Dalam sistem konstitusional Indonesia, Presiden adalah sebuah institusi atau organisasi yang didasarkan pada Konstitusi 1945 dan terdiri dari dua posisi, yaitu  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dalam  sistem  pemerintahan  presidensial,  posisi  Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan digabungkan, seperti halnya di Indonesia. Dengan demikian, Presiden memimpin administrasi negara sehari-hari. Kedua, Presiden tidak bertanggung jawab  kepada  Parlemen.  Ketiga,  Presiden  dan  Parlemen  setara,  dan  Presiden  tidak  dapat membubarkan  Parlemen,  begitu  pula  Parlemen  tidak  dapat  memberhentikan  Presiden.  Dalam konteks Indonesia, Presiden bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan negara. Sistem ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Sistem administrasi negara adalah fungsi dari Presiden. Konsep pemerintahan dalam konteks hukum administrasi mengacu pada pemerintahan umum atau pemerintahan negara.
8 Agustin  Teras  Narang,  Reformasi  Hukum:  Pertanggungjawaban  Seorang  Wakil  Rakyat,  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 49.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Pemerintahan  dapat  dipahami  dalam  dua  arti,  yaitu  sebagai  "fungsi  pemerintahan"  dan sebagai  "organisasi  pemerintahan".  Pada  dasarnya,  sistem  administrasi  negara  tidak  membahas sistem pemerintahan oleh semua lembaga negara. Secara sempit, istilah administrasi negara tidak mencakup  lembaga  negara  yang  tercantum  dalam  Konstitusi  1945. 9 Dalam  arti  yang  lebih  luas, istilah  penyelenggaraan  negara  merujuk  pada  tingkat  struktur  politik  atas  (lembaga  negara  dan lembaga  pemerintahan)  dan  tingkat  struktur  politik  bawah  (organisasi  politik  dan  organisasi masyarakat). Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sebenarnya merujuk pada mekanisme pelaksanaan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, baik sebagai kepala negara  maupun  sebagai  kepala  pemerintahan. 10 Oleh  karena  itu,  Presiden  memiliki  kekuasaan untuk memberikan pengampunan karena terkait dengan jabatannya sebagai kepala negara.

## 2. Hak Prerogatif Kekuasaannya dalam Pasal 14 UUD 1945 Presiden Harus Meminta Pertimbangan DPR dan Mahkamah Agung
Meskipun  MA  atau  DPR  harus  memberikan  pertimbangan,  tetapi  hal  ini  tidak  dapat menghalangi hak Presiden untuk memberikan pengampunan. Persyaratan ini hanya membutuhkan pertimbangan,  bukan  persetujuan,  sehingga  tidak  menunjukkan  bahwa  lembaga  yang  diminta pertimbangan  dapat  menolak  hak  Presiden.  Jika  kedua  lembaga  yang  diminta  memberikan pertimbangan yang tidak sepakat, Presiden masih dapat memberikan pengampunan sesuai dengan keinginannya. Artinya, pemberian pengampunan adalah hak prerogatif Presiden meskipun istilah ini  tidak  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  atau  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Penulis  memahami  bahwa  kekuasaan  legislatif  DPR  tidak  merangkum  seluruh  fungsi pembuatan  hukum,  namun  hanya  satu  aspek  spesifik  dari  fungsi  tersebut,  yaitu  pembentukan norma-norma hukum. "Hukum" dalam esensinya merupakan produk dari legislatif dalam bentuk norma hukum atau sekumpulan norma umum. Istilah "hukum" seringkali digunakan untuk merujuk pada  seluruh  norma  hukum  tanpa  membedakan  antara  hukum  umum  dan  norma-norma  hukum khusus.  Kedaulatan  rakyat  atau  demokrasi  di  Indonesia  dilaksanakan  secara  langsung  maupun melalui  sistem  perwakilan.  Secara  langsung,  kedaulatan  rakyat  tercermin  dalam  tiga  cabang kekuasaan,  yakni  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  terdiri  dari  Dewan  Perwakilan  Daerah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif,  dan  Mahkamah  Agung  serta  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelaksana  kekuasaan kehakiman.  Dalam  menentukan  kebijakan  pokok  pemerintahan  dan  merumuskan  ketentuan- ketentuan  hukum,  termasuk  Undang-Undang  Dasar  dan  Undang-Undang,  serta  dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, kedaulatan rakyat diwakili oleh DPR dan DPD. 11
Posisi  DPR  sebagai  bagian  dari  demokrasi  perwakilan  diatur  dalam  Pasal  19,  yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum, susunan Dewan  Perwakilan  Rakyat  diatur  dengan  undang-undang,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
9 Philipus M. Hadjon, “Pengatur Hukum Administrasi  Negara”, Cetakan-3, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), h. 6.
10 Salamoen  Soeharyo  &  Nasri  Effendy,  Sistem  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, h. 4.
11 DR. Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia ..., ..., h. 21.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
mengadakan  sidang  sedikitnya  sekali  dalam  setahun. Sesuai  dengan Pasal  20A  Konstitusi 1945, DPR sebagai lembaga negara yang melaksanakan demokrasi perwakilan memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam  pasal-pasal  lain  Konstitusi  ini,  DPR  memiliki  hak  interpelasi,  hak  angket,  dan  hak menyatakan pendapat. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Konstitusi ini, setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, serta hak kekebalan.  Menurut  Pasal  21  ayat  (1)  Konstitusi  1945  sebelum  diamandemen,  anggota  DPR memiliki  hak  untuk  mengajukan  usulan  Rancangan  Undang-Undang,  seperti  yang  dinyatakan "Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  berhak  mengajukan  usul  Rancangan  Undang-Undang." Sedangkan  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  jika  Rancangan  Undang-Undang  tersebut,  meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka usulan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat saat itu.
Salah satu perubahan penting dalam rumusan di atas adalah pergeseran mendasar dalam fungsi  legislasi  dari  tangan  Presiden  ke  tangan  DPR.  Pada  awalnya,  Pasal  5  ayat  (1)  Konstitusi 1945  (sebelum  diamandemen)  menyatakan  bahwa  "Presiden  memegang  kekuasaan  membentuk undang-undang  dengan  persetujuan  DPR,"  dan  Pasal  21  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  "DPR memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang,"  dan  Pasal  5  ayat  (1)  menyatakan  bahwa "Presiden  berhak  mengajukan  rancangan  undang-undang  kepada  DPR."  Untuk  memastikan kedudukan DPR yang kuat, dalam perubahan kedua Konstitusi 1945 ditambahkan ayat (5), yang menyatakan bahwa "Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah berlaku undang-undang dan wajib diundangkan."
Interpretasi normatif kekuasaan Mahkamah Agung dapat dipahami melalui Pasal 24 ayat (2)  Konstitusi  1945,  yang  menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilaksanakan  oleh  sebuah Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya dalam sistem peradilan umum, peradilan agama, peradilan  militer,  peradilan  tata  usaha  negara,  dan Mahkamah Konstitusi.  Tugas  dan wewenang Mahkamah  Agung  diatur  dengan  jelas  dalam  Undang-Undang  Mahkamah  Agung,  Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  Undang-Undang  Peradilan  Umum,  yang  telah  direvisi beberapa kali. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan negara, dan dalam  menjalankan  tugasnya,  Mahkamah  Agung  bebas  dari  pengaruh pemerintah  dan  pengaruh lainnya.
Menurut  Penjelasan  Umum  UU  3/2009,  Mahkamah  Agung  adalah  pengadilan  tertinggi dalam  sistem  peradilan  negara  dan  melakukan  pengawasan  tertinggi  terhadap  pengadilan  di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,  dan  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara.  Merujuk  pada  Pasal  28  UU  14/1985, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan kasasi atas putusan pengadilan  di  bawahnya  terkait  dengan  penerapan  hukum  (upaya  hukum  biasa).  Sejak diberlakukannya  sistem  kamar  di  Mahkamah  Agung,  lembaga  banding  ini  juga  berfungsi untuk menjaga  kesatuan  dan  konsistensi  setiap  putusan  pengadilan.  Pasal  30  ayat  (1)  UU  5/2004 menyatakan bahwa "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan  dari  semua  lingkungan  peradilan  karena:  a.  tidak  berwenang  atau melampaui  batas  wewenang;  b.  salah  menerapkan  atau  melanggar  hukum yang berlaku;  c.  lalai memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan yang  mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Menurut  Pasal  37  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1985,  Mahkamah  Agung  dapat memberikan  nasihat  atau  pertimbangan  hukum  kepada  lembaga  negara  lain.  Sebagai  contoh, Mahkamah  Agung  memberikan  nasihat  kepada  Presiden  selaku  Kepala  Negara  mengenai pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. 12
Istilah "wewenang" atau authority sering disamakan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" yang berarti wewenang atau kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata "wewenang" sama dengan "kewenangan" yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak,  kekuasaan  membuat  keputusan,  mengatur  dan  menyerahkan  tanggung  jawab  kepada individu  atau organisasi  lain. 13 Kewenangan  yang diberikan  langsung  oleh  peraturan  perundang- undangan, misalnya kewenangan Presiden untuk membuat undang-undang, peraturan darurat, dan peraturan pemerintah, disebut sebagai kewenangan atributif. Dari semua sikap yang mempengaruhi pemerintahan,  yang  paling  penting  adalah  sikap  terhadap  kesetiaan  pada  kekuasaan  politik. Kewenangan dianggap sah secara sah apabila warganya mendukung rezim tersebut dan patuh pada undang-undang  politik  dasar  yang  menyatakan  bahwa  apa  yang  dikatakan  oleh  penguasa  harus diikuti sebagai syarat kelangsungan hidup rezim. Jika rakyat menolak mendukung suatu rezim tetapi patuh pada hukumnya, maka rezim itu bersifat paksaan. Jika suatu rezim kehilangan dukungan dan ketaatan dari warganya, maka kekuasaannya akan menghadapi perlawanan. 14
Beberapa pakar hukum di Indonesia memberikan beberapa definisi mengenai kewenangan, di antaranya adalah:
a. Menurut Ferrazzi, kewenangan adalah hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, termasuk pengaturan, pengurusan, dan pengawasan untuk suatu urusan tertentu. 15
b. Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan merupakan  kekuasaan  formal  yang  berasal  dari  undang-undang,  sedangkan  wewenang  hanya terkait pada suatu bagian tertentu dari kewenangan. 16
c.  Bagir  Manan  menyatakan  bahwa  wewenang  mencakup  hak  dan  kewajiban.  Hak  berarti kebebasan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu,  sedangkan  kewajiban adalah  kewajiban  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu.  Dalam  hukum administrasi negara, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.
Berdasarkan  definisi  dari  para  ahli,  kewenangan  dalam  konteks  tata  negara  dan administrasi  negara  merujuk  pada  hak  yang  dimiliki  oleh  negara  atau  lembaga  negara  untuk menjalankan  tugas  dan  fungsi  yang  telah  diberikan  melalui  peraturan  perundang-undangan  atau
12 https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-wewenang-dan-fungsi-ma/ ,  diakses  tanggal  19 FebruarI 2023.
13 Mohtar  Mas’oed,  Perbandingan  Sistema  Politik,  Cetakan  Ke-16,  (Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada Press, 2016), h. 148.
14 Ganjong, Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum , Bogor.
15 Philipus M.Hadjon , “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika, No. 5 dan 6 Tahun XII,
(September-Desember, 1997), h. 1.
16 Ateng  Syafrudin, “Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab” , Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000), h. 22
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
peraturan  lainnya.  Kewenangan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  warga  negara  atau lembaga negara harus memiliki legitimasi agar penggunaannya tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara atau pemerintah, termasuk Presiden,  harus  memiliki  legitimasi  yang  kuat.  Kewenangan  memiliki  arti  yang  meliputi wewenang-wewenang  atau rechtsbevoegdheid .  Wewenang  mencakup  tindakan  hukum  publik dalam  lingkup  pemerintahan,  termasuk  dalam  membuat  keputusan  pemerintah  dan  pelaksanaan tugas,  serta  distribusi  wewenang  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Secara yuridis, wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk menimbulkan akibat hukum. Ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat.
Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  negara  dan  lembaga-lembaga  pemerintahan  untuk menggunakan kewenangan dengan  bijak  dan tidak  melampaui batas-batas  yang  telah ditetapkan agar  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi  dengan  baik  serta  mendapatkan  dukungan  dan kepercayaan  dari  rakyat.  Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  negara  dan  lembaga-lembaga pemerintahan  untuk  menggunakan  kewenangan  dengan  bijak  dan  tidak  melampaui  batas-batas yang  telah  ditetapkan  agar  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi  dengan  baik  serta  mendapatkan dukungan  dan  kepercayaan  dari  rakyat.  Dalam  konteks  ini,  penting  bagi  negara  dan  lembaga- lembaga pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dengan bijak dan tidak melampaui batas- batas  yang  telah  ditetapkan  agar  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi  dengan  baik  serta mendapatkan  dukungan  dan  kepercayaan  dari  rakyat.  Terdapat  tiga  cara  untuk  memperoleh kewenangan antara lain :
a.  Atribusi  adalah  pemberian  kewenangan  oleh  pembuat  undang-undang  kepada  organ pemerintahan yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ tersebut. 17 b. Delegasi adalah penyerahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi, kewenangan orang pertama menjadi kewenangan orang kedua. 18
c. Kewenangan  yang  telah  diberikan  harus  menjadi  tanggung  jawab  penerima  wewenang. Sedangkan mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat. 19
Tanggung  jawab  tidak  dialihkan  kepada  mandataris,  melainkan  tetap  berada  di  tangan pemberi mandat, seperti yang ditunjukkan oleh istilah "a.n" (atas nama). Oleh karena itu, semua konsekuensi  hukum  yang  timbul  dari  keputusan  yang  dibuat  oleh  mandataris  adalah  tanggung jawab dari pemberi mandat. Dari penjelasan di atas, kita dapat menghubungkannya dengan diskusi tentang penerbitan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2020. Dalam penjelasan mengenai kewenangan atribusi,  ini  berarti  badan  legislatif  memberikan  kewenangan  kepada  suatu  lembaga  pemerintah, yang  dalam  hal  ini  adalah  Presiden.  Presiden  diberi  kewenangan  untuk  mengeluarkan  regulasi dalam  situasi  darurat.  Kewenangan  ini  sesuai  dengan  Pasal  22  ayat  (1)  Konstitusi  1945  dan Undang-Undang  No.  12  Tahun  2012  tentang  Pembuatan  Peraturan  Perundang-undangan. Selanjutnya,  arti  dari  atribusi  adalah  bahwa  kewenangan  ini  melekat  pada  lembaga  pemerintah yang dituju pada posisi dan wewenang mereka. Ini berarti bahwa ada rasa tanggung jawab yang harus  dipertanggungjawabkan ketika  kewenangan  ini  digunakan. Langsung  atau  tidak  langsung, kewenangan ini akan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
17 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h. 105.
18 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, ... h. 90.
19 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, ... h. 94.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Di  bawah  ini  adalah  statistik  perbandingan  grasi  yang  diberikan  oleh  Presiden  selama periode dari tahun 2010 hingga 2015.

## KESIMPULAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945,  Presiden  dianggap  memiliki  posisi  yang  sangat penting  dalam  struktur  negara  Indonesia.  Selain  berfungsi  sebagai  kepala  negara,  Presiden  juga memiliki  fungsi  sebagai  kepala  pemerintahan.  Salah  satu  konsekuensi  dari  kedudukan  Presiden sebagai  kepala  negara  adalah  kewenangan  Presiden  untuk  memberikan  pengampunan.  Dalam  teori hukum ketatanegaraan, terdapat empat jenis pengampunan presiden yaitu grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
Alasan Presiden harus mengikutsertakan Lembaga DPR dan MA dalam pengampunan tersebut atau pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi adalah Pasal 14 ayat (1) dan Pasal Nomor 14 ayat (2). Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan Presiden untuk melibatkan Mahkamah Agung adalah saat  memberikan  grasi  dan  rehabilitasi,  di  mana  Presiden  harus  mempertimbangkan  pertimbangan Mahkamah Agung. Pertimbangan Mahkamah Agung diperlukan karena grasi merupakan bagian dari proses peradilan. Pasal Nomor 14 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan  mempertimbangkan  pertimbangan  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  karena  amnesti  terkait dengan masalah politik, kemanusiaan, dan sosial .

## DAFTAR REFERENSI
Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Agustin  Teras  Narang,  Reformasi  Hukum:  Pertanggungjawaban  Seorang  Wakil  Rakyat,  (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2003).
Ashiddqie,  Jimly,  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme,  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
Ateng  Syafrudin,  “Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan  Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Attamimi,  S.Hamid. Kumpulan  Tulisan  “Gesetzgebungswissenschaft  sebagai  salah  satu  upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan”, ( Depok: Indonesia: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)
Fatmawati  Chairuddin, Pengaruh  Penyatuan  Kewenangan  Yudisial,  Organisasi  dan  Finansial  pada Mahkamah Agung terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2014)
Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia , (Bandung: PT Alumni, 2010). Ismail Suny,
Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, (Jakarta: Aksara Baru, 1986)
MD, Moh Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar‐pilar Demokrasi , (Yogyakarta: Gama Media, 1999) Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Negara”, Cetakan-3, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 1994)
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Salamoen  Soeharyo  dan  Nasri  Effendy,  Sistem  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia