Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIHUNBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23

## TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Oleh : ANDA HERMANA, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
Children in conflict with the law should receive guidance because it still has a future.  That  the  handling  of  children  in  conflict  with  the  law,  especially  drug  users should be given particular attention both of the first examination and also to the trial and the verdict by the judge.
Criminalization of children as users of narcotics pursuant to Law No. 35 Year 2009  on  Narcotics,  That  the  judge  make  a  decision  to  punish  the  defendant  with  a criminal judgment when the defendant is a victim of that decision is to be in the form of  rehabilitation.  The  legal  protection  of  children  users  of  narcotics,  that  the criminalization  of  children  is  not  something  that  has  been  in  retaliation  for  what  the child  for  his  actions.  Even  if  the  child  should  be  responsible  for  actions  that  harm others,  then  it  should  be  stressed  to  him  that  the  death  penalty  is  not  a  price  on retaliation what the child has done.
Judges  in  imposing  criminal  sanctions  on  criminal  cases  Narcotics  which dropped  to  minors  by  imprisonment  for  a  last-ditch  effort  when  sanctions  else  was helpless,  with  the  concept  of  restorative  justice  judges  should  be  wise  in  terms  of deciding the case against children in conflict with the law especially those that violate the law on narcotics should be more emphasis on the law on child protection.
Keywords: Legal Protection, Child, Narcotics.

## ABSTRAK
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  harus  mendapatkan  pembinaan  karena masih  memiliki  masa  depan.  Bahwa  penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  terutama  pengguna  narkotika  harus  diperhatikan  dengan  khusus  baik  dari mula pemeriksaan dan juga sampai persidangan serta putusan oleh hakim.
Pemidanaan  terhadap  anak  sebagai  pengguna  Narkotika  menurut    Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  Bahwa  Hakim  memberikan putusan  untuk  menghukum  terdakwa  dengan  putusan  pidana  padahal  terdakwa
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
adalah  merupakan  korban  sehingga  putusannya  adalah  harus  berupa  rehabilitasi. Perlindungan  hukum  anak  pengguna  Narkotika,  bahwa  pemidanaan  kepada  anak bukanlah  sesuatu  balasan  atas  apa  yang  telah  anak  tersebut  atas  perbuatannya. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain,  maka  harus  ditekankan  kepadanya  bahwa  hukuman  bukanlah  harga  mati  atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat.
Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara pidana Narkotika yang di  jatuhkan  kepada  anak  dibawah  umur  dengan  pidana  penjara  merupakan  upaya terakhir  manakala  sanksi-sanksi  yang  lain  sudah  tidak  berdaya,  dengan  konsep keadilan restoratif  Hakim harus  lebih bijak dalam hal memutuskan perkara terhadap anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  terutama  yang  melanggar  Undang-Undang tentang  narkotika  harus  lebih  menekankan  kepada  Undang-Undang  tentang perlindungan anak.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## I. Pendahuluan
Anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan,  karena  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan  pembangunan, yaitu  generasi  yang  dipersiapkan  debagai  subjek  pelaksana  pembangunan yang  berkelanjutan  dan  pemegang  kendali  masa  depan  suatu  negara. Perlindungan  anak  berarti  melidungi  potensi  sumber  daya  insani  dan membangun manusia  Indonesia  seutuhnya,  menuju  masyarakat  yang  adil  dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pasal  2  ayat  (3)  dan  (4)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa anak berhak atas  pemeliharan  dan  perlindungan  baik  semasa  kandungan  maupun sesudah  dilahirkan.  Anak  berhak  atas  perlindungan-perlindungan lingkungan  hidup  yang  dapat  membahayakan  atau  menghambat pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  memberikan    wajar.  Kedua  ayat tersebut  memberikan  dasar  pemikiran  bahwa  perlindungan  anak bermaksud  untuk  mengupayakan  perlakuan  yang  benar  dan  adil  untuk mencapai kesejahteraan anak. ( Nashriana :2011:2)
Banyak  anak-anak  berkonflik  dengan  hukum  dan  diputuskan  masuk dalam  lembaga pemasyarakatan,  sebenarnya  hal  tersebut  tidak  bisa  dibiarkan begitu saja mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan.
Pelaksanaan  pembinaan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum secara  umum  harus  memperhatikan  Undang-undang  Dasar  1945,  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peraadilan  Anak,  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2002  Jo.  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Permasyarakatan,  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  yang  dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Kenyataannya  masih  banyak  pelanggaran  yang  dialami oleh  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  terutama  pada  tindak  pidana narkotika sebagai contoh yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak, perampasan  kemerdekaan,  intimidasi,  pendekatan  yang  bukan  bersifat kekeluargaan,  dan  ditundanya  masa  persidangan.  Hak-hak  anak  yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi pada tingkat pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan  sampai  dengan  proses  persidangan  di  pengadilan,  stigma  dari masyarakat  sebagai penjahat, harus dikeluarkan dari sekolah,  diasingkan oleh
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
komunitas  lingkungannya.  Bagaimana  solusi  penerapan  pidananya,  karena disini pidana sebagai Ultimum Remedium.
Dengan  demikian  perlu  diperhatikan  dan  diperjuangkan  terhadap  anak adalah sebagai berikut :
1.  Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2.  Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan orang dewasa.
3.  Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli.
4.  Setiap  anak  berhak  mendapat  perlindungan  dari  tindakan-tindakan  yang merugikan,  menimbulkan  penderitaan  mental,  fisik  dan  sosialnya.(Wagito: 2010:71)
Selanjutnya  dalam  pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  disebutkan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib mengutamakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif.  Keadilan  restoratif  yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah kewajiban melaksanakan Diversi.
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  harus  mendapatkan  pembinaan karena masih memiliki masa depan. Melihat uraian di atas sangat jelas bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terutama pengguna narkotika harus diperhatikan dengan khusus baik dari mula pemeriksaan dan juga sampai persidangan  serta  putusan  oleh  hakim  dan  seharusnya  Sistem  Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

## II. Tinjauan Pustaka
a. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak
Penggunaan narktika di bidang kedokteran da penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para  ilmuwan  dan  ahli-ahli  lain  yang  profesional.  Dewasa  ini  penggunaan narkotika  telah  menyebar  dikalangan  masyarakat  luas  akan  tetapi masyarakat  tidak  memanfaatkan  zat  tersebut  sebagaimana  para  ahli kesehatan  dan  peneliti  memanfaatkan.  Dalam  hal  ini  telah  terjadi penyalahgunaan narkotika.
Menurut  Soedjono  D,  khususnya  di  Indonesia  mengenai  penyalahgunaan narkotika  menjangkau  masyarakat  sejak  puluhan  tahun  yang  silam.  Sekitar akhir  tahun  1970  aal  1971,  masyarakat  dukejutkan  oleh  berita-berita  mass media  tentang  mulai  terjangkitnya  penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Tetapi  sebenarnya  sejak  tahun  1960  telah  terasa  adanya  beberapa penderita-penderita  kecanduan  narkotika  yang  dibawa  dan  dirawat  di beberapa  rumah  sakit  yang  mula-mula  jumlahnya  kecil  tetapi  semakin meningkat.(Soedjono:23)
Dalam  beberapa  dasawarsa  terakhir  ini  penyalahgunaan  narkotika sebagian  dilakukan  oleh  kaum  remaja.  Khusus  di  indonesia  keadaan  ini kerap kali melanda anak-anak remaja. Jika di telusuri secara cermat sangat sulit  untuk  mencari  korelasi  timbulnya  kasus  penyalagunaan  narkotika  oleh anakk  dengan  kondisi-kondisi  tertentu.  Kesulitan  ini  sedikit  dapat  diatasi dengan  diskripsi  dari  hasil  penelitian.  Soedjono  D,  menjelaskan  dalam sebuah hasil peneliian ilmiah, seorang psikiater Dr. Graha Blaine antara lain mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab yaitu :
a)  Untuk  membuktikan  keberanian  dalam  melakukan  tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dll.
b)  Untuk menunjukan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial.
c)  Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
d)  Untuk  melepaskan  diri  dan  kesepian  dan  memperolah  pengalaman- pengalaman emosional.
e)  Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
f)  Untuk mengisi kekosongan dan kesepian.
g)  Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepatan hidup.
h)  Untuk  mengikuti  kemauan  kawan-kawan  dalam  rangka  pembinaan solidaritas.
i) Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu. (Soedjono D 68-70)
Penyalahgunaan narkotika dan oat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi  dan  akibat  yang  ingin  dicapai.  Secara  sosiologis,  penyalagunaan narkotika  oleh  kaum  remaja  merupakan  perbuatan  yang  disadari berdasarkan  pengetahuan  sebagai  pengaruh  lagsung  maupun  tidak langsung  dari  proses  interaksi  sosial.  Secara  subjektig  individual, penyalahgunaan  narkotika  oleh  kaum  remaja  sebagai  salah  satu  akselerasi
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
upaya  indiidual  agar  dapat  mengungkap  dan  menangkap  kepuasan  yang belum  pernahdirasakan  dalam  kehidupan  keluarga  yang  hakikatnya merupakan kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala apek kehidupannya.  Secara  objektif  penyalahgunaan  narkotika  merupakan visualisasi  dari  proses  solasi  yang  pasti  membebani  fisik  dan  mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.
Secara  universal  penyalahgunaan  narkotika  dan  zat-zat  lain  yang sejenisnya  merupakan  perbuatan  diskruktif  dengan  efek-efek  negatifnya. Menurut Sudarsono seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada  narkotika  akan  merugikan  dirinya  sendiri,  juga  merusak  kehidupan masyarakat.  Sebab  secara  sosiologis,  mereka  mengganggu  masyarakat dengan  perbuatan-perbuatan  kekerasan,  acuh  tak  acuh,  gangguan  lalu lintas, beberapa kehormatan lain dan kriminalitas.( Sudarsono: 95)
Bahaya narkotika bear-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakai  sendiri.  Sedangkan  yang  terjadi  pada  masyarakat  indonesia, penyalagunaan  narkotika  tidak  hanya  terbatas  di  kalangan  orang  tua  dan usia  dewasa,  dalam  kenyataan  kaum  remaja  juga  sudah  banyak  terseet dalam dunia dikruktif yakni penyalahgunaan narkotika.
b. Perlindungan  terhadap    Anak  Menurut  Undang-Undang    Perlindungan anak.
Setiap  negara  khususnya  negara  berkembang  memerlukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kemampuan kehidupan anak dengan memperlihatkan nilai-nilai tradisi dan budaya Indonesia sebagai salah  satu  negara  berkembang  untuk  melakukan  hal-hal  dengan  cara memberikan perlindungan anak dengan memperhatikan peraturan-peraturan internasional  diantaranya  dalam  Deklarasi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, hak-hak anak yang diakui dan dilindungi adalah :
a.  Menghormati dan menjamin hak-hak anak.
b.  Mempertimbangkan kepentingan utama anak.
c.  Menjamin adanya perlindungan anak.
d.  Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
e.  Mengakui hak anak atau pendidikan anak.
f. Arah pendidikan anak.
g.  Mengakui hak anak memperoleh jaminan sosial.
Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya  perlindungan  hukum  terhadap  berbagai  kebebasan dan  hak  asasi  anak  (fundamental  rights  and  freedoms  of children)  serta  berbagai  kepentingan  yang  berhubungan dengan  kesejahteraan  anak.  jadi  perlindungan  hukum  bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.
Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:
(1)  Perlindungan terhadap kebebasan anak;
(2)
perlindungan  terhadap  hak  asasi  anak,  dan  (3)  perlindungan hukum  terhadap  semua  kepentingan  anak  yang  berkaitan dengan kesejahteraan.
Secara  filosofi  anak  sebagai  bagian  dari  generasi  muda, sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang  merupakan potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  di  masa yang  akan  datang  yang  memiliki  peran  strategis  serta mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  memerlukan  pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.
Hak-hak  anak  di  atas  mencerminkan  kualitas  rasa  iba  hasrat  untuk melindungi dan perhatian dari berbagai pihak pada kelangsungan hidup anak yang diberikan oleh masyarakat.
Selain  itu  hak-hak  anak  tercantum  dalam  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 diantaranya :
a.  Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi.
b.  Memperoleh  perlindungan  dan  perawatan  seperti  kesejahteraan  dan kesehatan.
c.  Hak  anak  atas  taraf  hidup  yang  layak  dari  pengembangan  fisik,  mental dan sosial.
d.  Hak anak atas pendidikan.
e.  Melindungi  anak  dari  segala  bentuk  eksploitasi  terhadap  segala  aspek kesejahteraan anak.
f. memperoleh perlindungan terhadap keterlantannya.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Undang-Undang
Perlindungan Anak dalam penjelasannya menyebutkan  bahwa  upaya  perlindungan  anak  perlu  dilaksanakan  sedini mungkin, yakni sejak dari janin (dalam kandungan) sampai anak berumur 18 (delapan  belas)  tahun.  Bertitik  tolak  dari  konsepsi  perlindungan  anak  yang utuh,  menyeluruh  dan  komprehensif,  undang-undang  ini  meletakan kewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  anak  berdasarkan  asas-asas sebagai berikut :
a.  nondiskriminasi;
b.  kepentingan yang terbaik bagi anak
c.  hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
d.  penghargaan terhadap pendapat anak.
Kegiatan  pembinaan,  pengembangan  dan  perlindungan  anak  perlu peran  masyarakat,  baik  melalui  lembaga  perlindungan  anak,  lembaga keagamaan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  organisasi  kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin  kesejahteraan tiap- tiap  warganegaranya,  termasuk  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang merupakan hak asasi manusia.
Anak  memiliki  peran  strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus yang  menjamin  kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  pada  masa depan.  Agar  setiap  anak  kelak  mampu  memikul  tanggung  jawab  tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia,  perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  serta  untuk    mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Pasal  3  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  mengatur  bahwa perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai    dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
Adapun  substansi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
peradilan  dapat  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA). Substansi  yang  paling  mendasar  dalam  Undang-undang  ini  adalah pengaturan  secara  tegas  mengenai  Keadilan    restoratif  dan  Diversi  yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga  dapat  menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan dengan  hukum  diharapkan  Anak  dapat  kembali  ke  dalam  lingkungan  sosial secara  wajar.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  peran  serta  semua  pihak dalam  rangka  mewujudkan  hal  tersebut.  Proses  itu  harus  harus  bertujuan pada  terciptanya  keadilan  restoratif,  baik  bagi  anak  mapun  bagi  korban. Keadilan  Restoratif  merupakan  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama mengatasi  masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat  dalam  mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan menentramkan  hati  yang  tidak  berdasarkan pembalasan.  Dalam  penjelasan Umum undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan :
Mengingat  ciri  dan  sufat  yang  khas  pada  anak  dan  demi  perlindungan terhadap  anak,  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  wajib disidangkan di Pengadilan Anak yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Proses  peradilan  perkara  anak  sejak  ditangkap,  ditahan,  dan  diadili pembinaanya  wajib  dilakukan  oleh  pejabat  khursus  yang  memahami masalah  anak.  namun  sebelum  masuk  proses  peradilan,  para  penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di  luar  jalur  pengadilan,  yakni  melalui  Diversi  berdasarkan  pendekatan Keadilan  Restoatif.  Dalam  memberikan  perlindungan  khusu,  terutama perlindungan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  kepada  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  dalam  Undang-Undang  Republik  indonesia Nomor  11  tahun  2012  telah  diatur  tentang  Diversi  berupa  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  dari  peradilan  pidana  ke  proses  di luar  peradilan  pidana  untuk  tindak  pidana  yang  dilakukan  :  a.  Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Hukum pengulangan tindak  pidana  dengan  keterlibatan  anak  dan  orang  tua  walinya,  korban  dan orang  tua/walinya,  pembimbing  kemasyrakatan  dan  pekerja  sosial profesional  berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif  berupa  pemulihan kembali  kepada  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan.  Diversi  dapat
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
dilakukan  pada  setiap  tahun  penyidikan,  penuntutan  dan  proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (oleh Hakim).

## IV.  Pembahasan
a. Analisis  yuridis  Pemidanaan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pengguna Narkotika  Menurut    Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang  bagaimana  sanksi  bagi  setiap  orang  yang  menggunakan  narkotika spertti halnya yang diatur dalam pasal 114 Ayat (1) yang berbunyi :
“Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama  20  tahun.  Dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,-  (satu miliar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar)”.
Dilihat  dari  bunyi  pasal  ini  berarti  bahwa  undang-undang  ini  tidak membeda-bedakan  siapa  yang  melanggar  undang-undang  sehingga  setiap orang  dapat  dipidana  tanpa  kecuali.  Tetapi  jika  melihat  undang-undang nomor  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  maka  ada  yang  disebut dengan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  terutama  dalam  Pasal  67 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlidungan anak yaitu :
“Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban  penyalagunaan narkotika, alkohol. Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza) sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59,  dan  terlibat  dalam  produksi  dan  distribusinya, dilakukan  melalui  upaya  pengawasan,  pencegahan,  perawatan,  dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”.
Pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah  anak  tersebut  atas  perbuatannya.  Kalaupun  anak  harus  bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat.
Menurut  sistem  Undang  Undang  Perlindungan  Anak,  penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
upaya  rehabilitasi.  Anak  yang  berkonflik  dengan  masalah  hukum  adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Udang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 yang berbunyi :
“Pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  dalam  hal  perlindungan kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang  di  ekploitasi  secara ekonomi  dan  seksual,  anak  yang  diperdagangkan,  anak  yang  menjadi penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak dalam kekerasan fisik baik fisik  maupun  mental,  anak  yang  menyandang  cacat  dan  anak  korban perlakuan salah dan penelantaran”.
Pasal 64 yang berbunyi :
1.  Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  59  meliputi  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  dan  anak  korban  tindak  pidana,  merupakan  kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2.  Perlindungan  khusus  bagi  anak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan melalui : a.  Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak
b.  Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
c.  Penyediaan sarana dan prasaran khusus.
d.  Penjatuhan  sanksi  yang  tepat  untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi anak.
e.  Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
f.    Pemberian  jaminan  untuk  memprtahankan  hub  terhadap  orang  tua atau keluarga
g.  Perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  melalui  media  masa  untuk menghindari labelisasi,
Dalam  pasal-pasal  tersebut  di  atas  dijelaskan  bahwa  pemidanaan kepada  anak  bukanlah  semata  mata  penghukuman  melainkan  sebuah rehabilitasi  dalam  rangka  pencegahan  dan  pendidikan.  Dengan  demikian dengan diberikannya hukuman bukan dengan maksud untuk membalas apa yang telah diperbuat anak tersebut melainkan sebagai pembinaan sehingga dengan  pembinaan  diharapkan  anak  tersebut  kembali  ke  jalan  yang  benar dan dapat kembali ke masyarakat untuk kembali melanjutkan cita-citanya.
Sehubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ciamis  terhadap  perkara  diatas  jika  dihubungkan  dengan  Undang-undang Perlindungan  anak  maka  hakim  sebenarnya  harus  mengembalikan  anak
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
tersebut  kepada  orang  tuanya  dikarenakan masih  sekolah  dan  juga  melihat dari  pasal  67  diatas  bahwa  itu  adalah  merupakan  tanggungjawab Pemerintah.anak  harus  dihukum  tetapi  di  kasih  pembinaan  dan  ini merupakan  tanggungjawab  pemerintah  dan  masyarakat,  mengingat  anak adalah merupakan tunas harapan bangsa.
b. Pelaksanaan  Perlindungan  hukum  terhadap  Anak  Korban  Narkotika ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menentukan bahwa  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang, dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasaan  dan diskriminasi.
Undang-Undang  Perlindungan  Anak  mengatur  tentang  asas  dan  tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut :
Pasal 2 : penyelenggara  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan  berlandaskan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:
1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.
Pasal 3 : perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  martabat  manusia,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.
Pasal  2  huruf  c  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  Anak  menegaskan hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan  merupakan  hak asasi  yang  paling  mendasar  bagi  anak  yang  dilindungi  oleh  Negara, pemerintrah,  keluarga,  orang  tua,  sekaligus  merupakan  hak  setiap  manusia yang paling asasi.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
Perlindungan  anak  diusahakan  oleh  setiap  orang,  orang  tua,  keluarga, masyarakat,  pemerintah  maupun  Negara.  Pasal  20  Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan :
“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan ana k.”
Kewajiban  dan  tanggung  jawab  Negara  dan  Pemerintah  dalam  usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:
1.   Menghormati  dan  menjamin  hak  asasi  setiap  anak  tanpa  membedakan suku,  agama,  ras,  golongan,  jenis  kelamin,etnik,  budaya,  dan  bahasa, status  hukum  anak,  urutan  kelahiran  anak  dan  kondisi  fisik  dan/atau mental (Pasal 21);
2.   Memberikan  dukungan  sarana  dan  prasarana  dalam  penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3.   Menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan  anak  dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara  umum  bertanggung  jawab  terhadap  anak  dan  mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4.    Menjamin  anak  untuk  mempergunakan  haknya  dalam  menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)
Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan  melalui  kegiatan  peran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak).
Kewajiban  tanggungjawab  keluarga  dan  orang  tua  dalam  usaha perlindungan  anak  diatur  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:
a.    Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b.    Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c.    Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dimaksut  dengan  anak  yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law) , adalah sebagai berikut :
“Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  adalah  Anak  yang  berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak  yang menjadi saksi tindak pidana.
1.  Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah : a.  Faktor intelegentia;
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
b.  Faktor usia;
c.  Faktor kelamin;
d.  Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2.    Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
a.  Faktor rumah tangga;
b.  Faktor pendidikan dan sekolah;
c.  Faktor pergaulan anak;
d.  Faktor mass media.
Berbagai  faktor  tersebut  memungkinkan  bagi  anak  untuk  melakukan kenakalan  dan  kegiatan  kriminal  yang  dapat  membuat  mereka  terpaksa berhadapan  dengan  hukum  dan  sistem  peradilan.  Anak  yang  melakukan tindak  pidana  ini  bisa  disebut  pula  dengan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
Terkait  upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  sistem  peradilan  pidana  anak  harus  dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan  dengan  hukum  semata.  Namun  sistem  peradilan  pidana  anak harus  juga  dimaknai  mencakup  akar  permasalahan mengapa  anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.  Lebih  jauh,  ruang lingkup  sistem  peradilan  pidana  anak  mencakup  banyak  ragam  dan kompleksitas  isu  mulai  dari  anak  melakukan  kontak  pertama  dengan  polisi, proses  peradilan,  kondisi  tahanan,  dan  reintegrasi  sosial,  termasuk  pelaku- pelaku  dalam  proses  tersebut.  Dengan  demikian,  istilah  sistem  peradilan pidana  anak  merujuk  pada  legislasi,  norma  dan  standar,  prosedur, mekanisme  dan  ketentuan,  institusi  dan  badan  yang  secara  khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
Jika dihubungkan dengan Undang-undang perlindungan anak  bahwa tujuan  dan  asas  dari  perlindungan  anak  adalah  kepentingan  yang  terbaik bagi  anak  juga  mengacu  pada  Pasal  67  Undang-undang  nomor  23  Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:
“Perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban  penyalagunaan narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  59,  dan  terlibat  dalam  produksi  dan  distribusinya,
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6
dilakukan  melalui  pengawasan,  pencegahan,  perawatan,  dan  rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”
Jika melihat dari pasal diatas dan asas kemungkinan yang terbaik bagi anak,  bahwa  anak  sebenarnya  tidak  boleh  dihukum  karena  akan mempengaruhi  kpada  jiwa  anak  itu  sendri  apalagi  ini  telah  ditahan  sesuai dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana.    Anak  tidak  boleh dihukum  tetapi  dilakukan  melalui  upaya  pengawasan,  pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan mayarakat.

## V. Kesimpulan
Pemidanaan  terhadap  anak  sebagai  pengguna  Narkotika  menurut Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  bahwa  Hakim memberikan  putusan  untuk  menghukum  terdakwa  dengan  putusan  pidana padahal  terdakwa  adalah  merupakan  korban  sehingga  putusannya  adalah harus berupa rehabilitasi. Pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas  apa  yang  telah  anak  tersebut  atas  perbuatannya.  Kalaupun  anak  harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa  yang  telah  anak  tersebut  perbuat.  Menurut  sistem  Undang  Undang Perlindungan  Anak,  penjatuhan  sanksi  yang  tepat  untuk  kepentingan  terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan masalah hukum adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Volume 4 N N o o . . 2 2 S S e e p p t t e e m m b b e e r r 2 2 0 0 1 1 6 6

## Daftar Pustaka
Dirjen  Pembinaan  Badan  Peradilan  Umum,  Departemen  Kehakiman,  P enyuluhan Hukum ,1980.
Djoko  Prakoso, Kejahatan-kejahatan  yang  Merugikan  dan  Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta.
E.  Utrecht/Moch.  Saleh  Djindang, Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia, cetakan  ke 11, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1981
Moh.Taufik Makarao, 2003, Tindak Pidana Narkotika ,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Nashriana, Perlindungan  Hukum  Pidana  bagi  anak  di  indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, jakarta, 2011.
O.C. Kaligis & Associates, 2002, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, alumni, Bandung.
Romli  Atmasasmita  ,  1997, Tindak  Pidana  Narkotika  Transnasional  dalam  Sistem Hukum Pidana Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Soedjono Dirdjosisworo, Sosiologi Untuk Ilmu Hukum, Tarsito, Bandung, 1982
Sujono  AR  &Bony  Daniel. Komentar  dan  Pembaharuan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Sinar Grafika, jakarta. 2011.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Erasco, Bandung, 1986.
Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-Tindak  Pidana  tertentu  di  Indonesia ,  PT.  Eresco Bandung, 1986.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana telah  dirubah  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.