## ALASAN DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEBAGAI DASAR PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH

## Siti Aminah
Universitas Tanjungpura Corresponding Author: e-mail: sitiaminah@hukum.untan.ac.id
Subiyatno Universitas Tanjungpura e-mail: subiyatno@hukum.untan.ac.id

## ABSTRACT
The regional head is fully responsible for the running of regional government. Previously elected through the DPRD, now the local people elect directly in the post-conflict local election. So that then it is considered that the regional head has more real support from the local people. However, even so, it does not  mean  that  regional  heads  are  immune  from  the  law  and  can  avoid dismissal from their posts, especially if they become defendants in a criminal act. This study aims to determine the reasons for the dismissal of regional heads who are accused of committing criminal acts. In this study, researchers examined the contents of the law governing the dismissal of regional heads. The results of this research indicate that the dismissal of a regional head with the  status  of  a  defendant  was  carried  out  because  he  no  longer  fulfills  the requirements as a regional head, has committed an act prohibited by law, and has violated the oath of office of a regional head.
Keywords: Regional Head, Dismissal, Reason for Termination

## ABSTRAK
Kepala  daerah  bertanggungjawab  sepenuhnya  atas  jalannya  pemerintahan daerah.  Dulu  dipilih  melalui  DPRD,  kini  rakyat  daerah  yang  memilih langsung  dalam  pemilukada.  Sehingga  kemudian  dianggap  kepala  daerah lebih  memperoleh  dukungan  nyata  dari  rakyat  daerah.  Namun,  meskipun begitu  bukan  berarti  kepala  daerah  menjadi  kebal  hukum  dan  dapat menghindari pemberhentian dari jabatannya, terlebih yang menjadi terdakwa dalam  suatu  tindak  pidana  kejahatan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui alasan dapat dilakukan pemberhentian terhadap kepala daerah yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana  kejahatan.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  mencermati  isi  undang-undang  yang  mengatur  tentang pemberhentian  kepala  daerah.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  dapat disampaikan bahwa pemberhentian kepala daerah yang berstatus terdakwa dilakukan  dikarenakan  sudah  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  sebagai kepala  daerah,  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang, dan melanggar sumpah jabatan kepala daerah.

## Kata kunci : Kepala Daerah, Pemberhentian, Alasan Pemberhentian

## PENDAHULUAN
Pemilukada  Langsung  pertama  kali  dilaksanakan  pada  tahun  2005. Kutai  Kertanegara  adalah  daerah  pertama  di  Indonesia  yang  dilakukan Pemilukada Langsung (Liputan6, 2005). Dengan diterapkannya Pemilukada Langsung  memberikan  angin  segar  bagi  rakyat  daerah  karena  merekalah yang memiliki hak sepenuhnya dalam dalam memilih pemimpin mereka di wilayah  tersebut.  Rakyat  daerah  pun  bebas  memilih  calon  mana  yang dianggap  layak  untuk  menjadi  pemimpin  mereka.  Selain  itu,  Pemilukada Langsung juga membuka harapan bagi rakyat daerah bahwa akan terpilihnya seorang  kepala  daerah  yang  benar-benar  mengetahui  seluk  beluk permasalahan dan potensi daerahnya, juga diharapkan mampu melindungi dan  dapat  dijadikan  contoh  panutan,  serta  yang  mampu  menjadi perpanjangan  tangan  rakyat  dalam  pemerataan  pembangunan  daerah. Begitu pula praktik money politic maupun politik balas budi diharapkan tidak lagi  menjadi  beban  yang  menghantui  ketika  menyelenggarakan pemerintahan daerah bagi kepala daerah yang terpilih, karena dalam proses pemilihan  ia  dipilih  langsung  oleh  rakyat  bukan  melalui  mekanisme perwakilan di DPRD. Selain itu, seseorang untuk bisa menjadi calon kepala daerah  pun  wajib  memenuhi  semua  syarat-syarat  yang  telah  diatur  dalam undang-undang maupun oleh peraturan penylenggara pemilukada. Dengan demikian bukan asal sembarang orang dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala  daerah,  karena  adanya  proses  seleksi  dalam  penetapan  calon  yang akan  menjadi  peserta  dalam  Pemilukada  Langsung.  Sehingga  kemudian diharapkan  Pemilukada  Langsung  akan  menjadi  sarana  yang  tepat  untuk terpilihnya seorang kepala daerah yang selain memang mampu membangun daerahnya juga yang bersih dari permasalahan hukum termasuk bersih dari tindak pidana kejahatan.
Seiring dengan diterapkannya Pemilukada Langsung, tidak serta-merta menjadikan  kepala  daerah  terhindar  dari  pemakzulan.  Negara  melalui undang-undang  memberikan  perintah  kepada  legislatif  untuk  melakukan pemakzulan kepada kepala daerah apabila melakukan pelanggaran hukum ataupun perbuatan tercela. Presiden dan Menteri juga diberikan Kewenangan untuk  memberhentikan  dari  jabatannya  terhadap  kepala  daerah, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah yang memberi  perintah  langsung  kepada  presiden  dan  Menteri  agar memberhentikan  kepala  daerah  yang  sedang  didakwa  dalam  suatu  tindak pidana kejahatan.
Sejak  diterapkan  Pemilukada  Langsung  hingga  tahun  2020,  kepala daerah yang diberhentikan sementara dari jabatannya mencapai 119 orang (Kompas, 2019). Beberapa contoh diantaranya gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah,  gubernur  Sumatera  Utara  Gatot  Pujo  Nugroho,  bupati  Bogor Rachmat  Yasin,  Bupati  Klaten  Sri  Hartini,  bupati  Bengkayang  Suryadman Gidot,  wakil  walikota  Probolinggo  H.M. Suhadak  (Tempo,  2013).  Kemudian muncul pertanyaan menarik yaitu mengapa status terdakwa yang tercantum didalam undang-undang pemerintahan daerah tahun 2014 dapat dijadikan alasan  untuk  memberhentikan  kepala  daerah  dari  jabatannya?  Bukankah
saat ini yang memilih kepala daerah adalah rakyat daerah, bukan dipilih oleh DPRD dan juga bukan dipilih oleh Presiden ataupun Menteri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  adalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini (Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  2012).  Peneliti  mengkaji  bahan Pustaka  yang  berupa  undang-undang  pemerintahan  daerah,  khususnya yang  substansinya  mengatur  pemberhentian  kepala  daerah.  Kemudian, peneliti dalam menyajikan hasil penelitian ini dengan cara analisisi deskriptif juga dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam mengumpulkan data diantaranya undang-undang, buku-buku, artikel dan pendapat ahli hukum tata negara.

## PEMBAHASAN

## 1. Kepala Daerah
Gubernur,  bupati  dan  walikota  adalah  pejabat  daerah  yang memimpin  daerahnya  dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan  dan kewajiban di masing-masing wilayah administratifnya, oleh karena itu ia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala jalannya roda pemerintahan di daerahnya (Andi Mustari Pide, 2010). Pada hakikatnya, jika dilihat secara hierarki maka sejatinya kedudukan kepala daerah bisa dikatakan  sama  dengan  presiden  selaku  kepala  pemerintahan  yaitu perannya  sebagai  penanggungjawab  tertinggi  dalam  memimpin penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah yang bernama negara, sedangkan kepala daerah hanya bertanggungjawab atas wilayah tertentu saja yang ada di dalam wilayah negara tersebut (Wery Gusmansyah, 2018). Kepala daerah dipilih melalui sebuah sistem yang diselenggarakan oleh negara melalui lembaga penyelenggara resmi yaitu komisi pemilihan umum  yang  kedudukannya  tidak  hanya  ada  di  Jakarta,  namun  juga berada di setiap provinsi maupun kabupaten dan kota. Lembaga tersebut khususnya yang kedudukannya berada di daerah bertugas menyelenggarakan  pemilihan  guna  memfasilitasi  rakyat  daerah  dalam memberikan  hak  suaranya  untuk  menentukan  siapa  yang  akan  terpilih menjadi kepala daerah di wilayahnya (Janpatar Simamora). Sejauh ini ada 2 (dua) model pemilukada yang pernah dilaksanakan di Indonesia, yaitu pemilukada  melalui  DPRD  dan  pemilukada  Langsung.  Pemilukada  yang mekanisme pemilihannya dipilih langsung oleh rakyat daerah baru dimulai sejak  tahun  2005,  dan  Kutai  Kertanegara  adalah  daerah  pertama  yang dilaksanakan pemilukada langsung (Liputan6, 2005).
Ada beberapa keunggulan dari pelaksanaan Pemilukada Langsung, yaitu  (Parbuntian  Sinaga,  2018)  yang  pertama  ialah  melalui  pemilukada langsung  maka  membuka  ruang  lebih  luas  bagi  orang-orang  yang berkompeten untuk ikut serta menjadi peserta dalam pemilihan tersebut dan  juga  memberikan  ruang  untuk  rakyat  daerah  dalam  memilih  calon kepala daerah berdasarkan diyakininya. Dan kedua, dengan pemilukada langsung  maka  kepala  daerah  yang  terpilih  lebih  percaya  diri  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  daerah  karena  ia  merasa  memperoleh dukungan langsung dari rakyatnya, sehingga tidak ada beban balas budi dengan  DPRD  (Syamsuddin  Haris,  2015).  Sehingga  Kepala  Daerah  yang
terpilih dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan fokus dan terwujudnya pemerataan dalam pembangunan daerah.
Ada  beberapa  persyaratan  yang  wajib  dipenuhi  untuk  seseorang yang  ingin  mencalonkan  diri  sebagai  kepala  daerah  sebagaimana  yang diatur  oleh  undang-undang,  yaitu  takwa  kepada  Tuhan,  setia,  kepada negara  Indonesia  dan  juga  kepada  pemerintah  yang  sah,  tidak  pernah terlibat  dalam  kegiatan  yang  dilarang  oleh  negara,  memenuhi  syarat jenjang  minimal  Pendidikan,  dalam  kondisi  sehat  lahir  batin,  berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun, tidak pernah melakukan kejahatan pidana, memiliki  hak  pilih  maupun  hak  memilih  dalam  pemilihan  umum, melaporkan  harta  kekayaan  yang  dimilikinya,  dan  memiliki  kesediaan untuk  menjadi  calon  kepala  daerah  dalam  pemilukada  yang  tentunya harus dicalonkan oleh partai politik ataupun gabungan dari partai politik, juga  dapat  dicalonkan  melalui  perseorangan  (Soewoto  Mulyosudarmo, 2014).
2. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Oleh Presiden dan Menteri Dipilih langsung oleh rakyat, namun tidak serta-merta menjadikan seorang  kepala  daerah  yang  terpilih  akan  kebal  atas  hukum  dan  bukan berarti juga akan terhindar dari yang namanya pemberhentian. Undang- undang pemerintahan daerah juga mengatur mekanisme pemberhentian untuk kepala daerah. Ada 2 (dua) model mekanisme pemberhentian yaitu mekanisme pemberhentian yang diusulkan oleh DPRD dan yang dilakukan langsung oleh Presiden atau Menteri tanpa melalui usulan dari DPRD (UU Nomor 23, 2014).
Adapun  ketentuan  pasal  yang  menyebutkan  bahwa  Presiden  atau Menteri  dapat  langsung  memberhentikan  kepala  daerah  tanpa  melalui usulan dari DPRD, yaitu: Pertama , apabila ada seorang kepala daerah atau wakil  kepala  daerah  didakwa  melakukan  sebuah  kejahatan  dan  yang berdasarkan  undang-undang  bahwa  akibat  dari  kejahatan  tersebut diancam  dengan  hukuman  penjara  paling  ringan  selama  5  (lima)  tahun penjara. Selain daripada itu, untuk kejahatan yang berupa menerima suap ataupun  mencuri  uang  negara,  mengkudeta  pemerintah  yang  sah, mengganggu  keamanan  negara  ataupun  membuat  kegaduhan  untuk memecah  belah  Indonesia  maka  kepala  daerah  tersebut  harus diberhentikan sementara dari jabatannya.
Kedua , mekanisme pemberhentian tersebut dapat dilakukan apabila telah ada register perkara dari pengadilan bahwa yang bersangkutan itu sedang menjalani dakwaan atas tindak pidana tersebut. Yang dalam hal ini,  bentuk  pemberhentiannya  adalah  pemberhentian  sementara  dari jabatannya. Ketiga ,  pejabat  berwenang  yang  diberikan  mandat  untuk memberhentikan  kepala  daerah  yang  sedang  menjalani  proses  dakwaan atas dugaan tindak pidana kejahatan ialah presiden dan Menteri. Selain itu,  maka  tidak  ada  yang  berhak  untuk  memberhentikan. Keempat , dilakukan pemberhentian tetap apabila kepala daerah dinyatakan terbukti bersalah  oleh  pengadilan  bahwa  benar  yang  bersangkutan  melakukan tindak  pidana  kejahatan,  dan  pemberhentian  tetap  ini  hanya  dapat dilakukan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan tetap.
Telah  jelas  bahwa  presiden  dan  Menteri  hanya  dapat  langsung memberhentikan  kepala  daerah  dari  jabatannya  apabila  kepala  daerah tersebut didakwa melakukan tindak pidana kejahatan. Dengan demikian, satu  saja  dakwaan  terhadap  satu  diantara  tindak  pidana  kejahatan tersebut,  maka  seorang  kepala  daerah  akan  diberhentikan  dari jabatannya.
3. Alasan Dapat Diberhentikannya Kepala Daerah Berstatus Terdakwa Apabila ditelaah maka ada beberapa alasan mengapa tindak pidana yang  tercantum  didalam  undang-undang  pemerintahan  daerah  layak dijadikan  dasar  untuk  memberhentikan  seseorang  kepala  daerah  dari jabatannya, yang mekanisme pemberhentiannya dilakukan langsung oleh Presiden dan Menteri, sebagai berikut:
a. Jenis Tindak Pidananya Tergolong Berat
Secara  yuridis,  apabila  seseorang  dihadapkan  mengenai persoalan  hukum  yang  mana  atas  perbuatannya  tersebut  dapat dihukum  paling  ringan  dengan  hukuman  penjara  selama  5  (lima) tahun  maka  suatu  perbuatan  kejahatan  yang  dilakukannya  itu tergolong jenis tindak pidana yang berat, walaupun didalam undang- undang  memang  tidak  ada  klasifikasi  yang  pasti  tentang  berat  dan ringannya  hukuman  yang  didasarkan  atas  lamanya  ancaman hukuman  (Refly  Harun,  2017).  Terkait  dengan  hal  tersebut  dan terlepas  dari  jenis  tindak  pidananya,  seorang  kepala  daerah  yang sedang  menghadapi  permasalahan  hukum  tersebut  maka  harus diberhentikan  dari  jabatannya,  pada  kondisi  ini  pemberhentiannya bersifat sementara (Mahfud MD, 2017).  Begitu pula dengan kejahatan yang berupa korupsi, terorisme, makar, kejahatan terhadap kemanan daerah maupun negara dan kejahatan lain yang berpotensi memecah belah negara Indonesia juga merupakan kejahatan yang berat, karena jika  melihat  lamanya  ancaman  hukuman  terhadap  kejahatan  tindak pidana  tersebut  diketahui  bahwa  hukumannya  juga  tergolong  berat yaitu dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau dipenjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  yang  paling  lama  yaitu  20  (dua puluh)  tahun  penjara,  bahkan  khusus  untuk  pejabat  yang  didakwa melakukan  korupsi  dapat  dipidana  mati  jika  korupsi  tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi bencana alam, bantuan sosial atas kerusuhan, dan untuk mengatasi krisis ekonomi. Sungguh tidak memiliki rasa kemanusiaan apabila ada seorang pejabat yang melakukan korupsi seperti itu. Oleh karena itu, masuknya beberapa tindak pidana kejahatan tersebut yang dijadikan dasar  untuk  memberhentikan  kepala  daerah  dari  jabatannya  adalah tepat.  Selain  dikarenakan  alasan  tindak  pidana  tersebut  tergolong sebagai  tindak  pidana  yang  berat,  pembentuk  undang-undang sepertinya juga ingin menjaga marwah jabatan Kepala Daerah.

## b. Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Daerah
Undang-undang  mensyaratkan  beberapa  hal  yang  wajib dipenuhi  oleh  seseorang  yang  akan  mencalonkan  diri  menjadi  calon kepala  daerah  dan  ataupun  calon  wakil  kepala  daerah.  Kemudian,
undang-undang  juga  melarang  setiap  orang  untuk  ikut  serta mencalonkan  diri  sebagai  calon  kepala  daerah  jika  orang  tersebut pernah  dipenjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas dakwaan tindak pidana yang ancaman  hukumannya  5  (lima)  tahun  atau  lebih.  Dan  orang  yang pernah melakukan perbuatan tercela juga dilarang ikut mencalonkan diri  sebagai  calon  kepala  daerah,  yang  mana  khusus  untuk membuktikan bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela maka harus dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Dengan demikian  apabila  seorang  kepala  daerah  dijatuhi  pidana  penjara ataupun  melakukan  perbuatan  tercela  maka  sebenarnya  telah melanggar  persyaratan  sebagai  kepala  daerah,  oleh  karena  itu  yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria atau persyaratan menjadi seorang kepala daerah.

## c. Melakukan Tindakan Atau Perbuatan Yang Dilarang
Didalam Pemerintahan Daerah juga berisi aturan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala daerah. Adapun hal- hal yang dilarang yaitu: Pertama ,  kepala daerah tidak diperbolehkan menerbitkan  produk  hukum  ataupun  suatu  kebijakan  yang  isinya berpotensi  merugikan  masyarakat  luas,  menimbulkan  kegaduhan  di masyarakat, membuat kebijakan yang diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan tidak boleh menbuat produk hukum yang tidak sejalan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Kedua , kepala  daerah  dilarang  melakukan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme maupun  menerima  uang,  barang  ataupun  jasa  dari  pihak  lain berpotensi mempengaruhi kepala daerah dalam membuat keputusan atau  kebijakan  yang  akan  dilakukannya.  Dan  ketiga,  kepala  daerah dilarang  menyalahgunakan  kekuasaannya  dan  wajib  menjunjung tinggi  maupun  menepati  sumpah/janji  jabatannya  sebagai  kepala daerah.  Terlepas  dari  itu  semua,  setiap  Kepala  Daerah  tentu  telah mengetahui  larangan-larangan  tersebut,  oleh  karena  itu  semestinya Kepala Daerah ketika akan mencalonkan  diri sebagai Kepala Daerah haruslah seseorang yang taat akan hukum.

## d. Melanggar Sumpah Jabatan Kepala Daerah
Pasangan calon kepala daerah baik itu calon gubernur dan calon wakil  gubernur,  calon  bupati  dan  calon  wakil  bupati,  atau  calon walikota  dan  calon  wakil  walikota  yang  dinyatakan  memenangkan pemilukada oleh komisi pemilihan umum maka akan dilantik menjadi kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah.  Dalam  pelantikan  tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Adapun sumpah/janji yang harus diucapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu yang pada intinya menyatakan bahwa dengan  menyebut  nama  Allah/Tuhan  ia  siap  dan  sanggup  untuk melaksanakan tugas maupun kewajibannya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara ataupun dengan aturan yang sebaik- baiknya  dan  akan  seadil-adilnya,  berpedoman  pada  Undang-Undang
Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  melaksanakan  semua undang-undang maupun peraturan lainnya dengan selurus-lurusnya, serta akan berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Oleh karena itu,  apabila  dalam  melaksanakan  tugasnya  ternyata  ia  melakukan pelanggaran  hukum,  terlebih  jika  pelanggaran  hukum  yang dilakukannya itu termasuk dalam tindak pidana kejahatan berat maka kepala  daerah  atau  wakil  kepala  daerah  tersebut  telah  melanggar sumpah/janji jabatannya.
Undang-undang  pemerintahan  daerah  memuat  larangan terhadap  perbuatan  atau  tindakan  tertentu,  sepertinya  bertujuan untuk  menjaga  marwa  kepala  daerah  dan  aturan  tersebut  dibuat semata-mata untuk mencari kepala daerah yang memiliki etika yang baik  dan  bersih  dari  persoalan  hukum  (Wicipto  Setiadi,  2017). Seseorang  yang  diberikan  amanah  oleh  rakyat  dan  menyatakan sumpah/janjinya  untuk  menyanggupi  kesiapannya  menjadi  kepala daerah  maka  secara  sosiologis  juga  tidak  elok  apabila  melanggar sumpah/janji  jabatannya,  terlebih  bentuk  pelanggaran  yang dilakukannya  itu  adalah  sebuah  tindak  pidana  kejahatan  misalnya korupsi,  terorisme,  makar,  dan  lain-lainnya  yang  dapat  merugikan daerah maupun negara.
Kemudian,  selain  bertujuan  untuk  menjaring  Kepala  Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersih dari persoalan  etika dan hukum, juga sepertinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme serta tindak pidana lainnya sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Hal tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dengan  adanya  Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala  Daerah  yang  bersih  dari  persoalan  etika  dan  hukum, maka roda pemerintahan di daerah menjadi bersih. Di lain hal, apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bermasalah secara etika  dan  hukum  tetap  dipertahankan,  maka  akan  menimbulkan ketidakpercayaan  rakyat  terhadap  Pemerintahan  Daerah  tersebut. Oleh karena itu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dapat menjadi contoh yang baik untuk rakyatnya.
Tujuan dilakukannya pemberhentian Sementara Kepala Daerah yang berstatus terdakwa ialah: Pertama , agar prosesnya cepat. Kedua , untuk  menghindari  terhambatnya  proses  pemerintahan  di  daerah, karena proses hukum akan memakan waktu yang cukup lama. Ketiga , untuk  memudahkan  urusan-urusan  penyelenggaraan  pemerintahan, sehingga  tugas-tugas  Kepala  Daerah  yang  dialihkan  ke  Pejabat sementara dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah tidak akan terpengaruh proses hukum pejabat daerah yang berstatus sebagai  terdakwa. Keempat, Pengaturan  mengenai  pemberhentian tersebut dilakukan langsung oleh presiden atau Menteri. Hal tersebut dilakukan  sebagai  bentuk  ketegasan  bahwa  adanya  supervisi  dari presiden  selaku  kepala  pemerintahan  tenhadap  pemerintah  daerah dalam bingkai negara kesatuan. Kelima , sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan juga agar aparat penegak hukum dapat  melakukan  proses  peradilan  dengan  lancar  terhadap  kepala
daerah  yang  sedang  menjalani  proses  hukum  dan  juga  telah dionaktifkan dari jabatannya, sehingga yang bersangkutan diharapkan tidak dapat mempengaruhi penegak hukum ataupun menyalahgunakan  kekuasaannya  sebagai  pejabat  daerah  terhadap persoalan  kasus  yang  dihadapinya.  Dan Keenam ,  pemberhentian  itu dilakukan semata-mata untuk menghindari kekhawatiran yang dapat mengakibatkan  hilang  atau  rusaknya  barang  bukti  kejahatan  yang bisa saja hal tersebut akan dilakukan oleh kepala daerah jika ia masih tetap  menjabat,  oleh  karena  itu  untuk  menghilangkan  kekhawatiran tersebut maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

## KESIMPULAN
Dasar pemberhentian Kepala Daerah yang berstatus terdakwa adalah sebuah  dasar  alasan  yang  tepat,  karena  status  terdakwa  itu  menandakan bahwa ia diduga melakukan pelanggaran hukum yang berarti juga bahwa ia diduga melanggar, melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan  melanggar  sumpah  jabatan  sebagai  kepala  daerah  sebagaimana sumpah/janji  jabatan  yang  pernah  diucapkan  disaat  pelantikan  sdbagai kepala  daerah.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  khususnya  pasal  83  yang  mengatur  tentang pemberhentian kepala daerah memiliki tujuan untuk mencari kepala daerah yang betul-betul bersih dari persoalan hukum maupun yang memiliki etika yang baik, dan juga untuk menjaga marwa jabatan kepala aderah.
Karena kepala daerah adalah pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat daerah  dan  yang  bertanggungjawab  penuh  atas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  dengan  demikian  menjadi  panutan  bagi  rakyatnya. Adapun terhadap kepala daera yang berstatus terdakwa harus diberhentikan semsntara  dari  jabatannya  agar  yang  bersangkutan  dapat  fokus  dengan perkara hukum yang dihadapinya, sehingga hal tersebut tidak mengganggu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Gusmansyah,  Wery.  (2018),  Pemberhentian  Kepala  Daerah  Karena Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Undang-Undang  Hukum Islam, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 3 (1), 30. Haris,  Syamsuddin.  (2015).  Dalam  Pemilihan  Langsung  Kepala  Daerah:
Transformasi  Menuju  Demokrasi  Lokal,  Jurnal  Rechtsvinding  Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 1, April 2015. hlm. 106. Kompas.
https://nasional.kompas.com/read/2020/15/09/17114891/sejak- berdiri-kpk-sudah-memproses-119-kepala-daerah-tersangka-korupsi
Liputan6,
“Pilkada
di Kutai
Kertanegara”, https://www.liputan6.com/news/read/ 102597/besok- pilkada-di-kutai- kartanegara
Mahdi, M. F. (2019). Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang Menjadi Terdakwa  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  (Studi  Kasus  Terhadap  Gubernur  Dki  Jakarta, Basuki Cahaya Purnama). 23.
Mahfud: Pasal 83 UU Pemda,
Ahok
Harus dinonaktifkan,
http://www.m.detik.co/detail/berita/mahfud-pasal-83-uupemda-ahok- harus-dinonaktifkan
Mulyosudarmo,  Soewoto.  (2014).  Pembaharuan  Ketatanegaraan  Melalui Perubahan Konstitusi. Jakarta.  PT Raja Grafindo Persada.
Pide, Andi Mustari. (2010). Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abab XXI. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Refly Harun, “Lagi Pemberhentian Sementara
Ahok”,
https://kumparan.com/reflyharun/lagi-pemberhentian-sementara- ahok?ref=body
Simamora,  J.  (2011).  Eksistensi  Pemilukada  Dalam  Rangka  Mewujudkan Pemerintahan  Daerah  Yang  Demokratis.  Mimbar  Hukum,  23(1),  221– 236. https://doi.org/10.22146/jmh.16200
Sinaga, (2018). Parbuntian. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945, Binamulia Hukum, Vol 7 Nomor 1 Juli 2018.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji  (2001)    Penelitian  Hukum  Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
Tempo, “Pemberhentian
Kepala Daerah”, https://www.tempo.co/read/kolom/2013/03/22  /669/pemberhentian- kepala-daerah .
Wicipto  Setiadi,  “Menelusuri  Rasio  Legis  Pemberhentian  Sementara  Kepala Daerah”,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ee62fd5f914/menelusuri -rasio-legis-aturan-pemberhentian-sementara-kepala-daerah