## JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.3, No. 1, 2018, 33-50
DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3232

## Gerakan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya

## Taufik Nurohman
1

## Universitas Siliwangi, Indonesia

## INTISARI
Studi ini membahas gerakan Islam yang mengupayakan pelibatan negara untuk menjamin pelaksanaan Syariat Islam melalui kebijakan formal. Mekanisme gerakan sosial dipilih sebagai langkah untuk mencapai tujuannya bukan karena terputusnya relasi antara masyarakat dengan negara, namun karena pola relasi tersebut tidak berhasil menjadi saluran formal yang efektif untuk masuknya aspirasi Syariat Islam kedalam institusi negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Kota Tasikmalaya dengan alasan kondisi masyarakat yang tengah mengalami perubahan dari kondisi masyarakat namun disisi lain terjadi penguatan kekuatan Islam Simbolik berasal dari pesantren yang biasanya substantif dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pergulatan Islam Simbolik. Pada level masyarakat, kelompok Islam simbolik ini berhasil melakukan mobilisasi belief atau sistem keyakinan masyarakat untuk menguatkan pemahaman keislaman yang holistik. Pada level intermediary, kelompok Islam Simbolik ini berhasil melakukan kesepakatan dengan partai politik dengan menawarkan dukungan suara, untuk memastikan bahwa partai politik dapat mengakomodasi kepentingan mereka di lingkup legislasi dan penganggaran. Selain itu, dalam mencapai tujuannya, Islam simbolik melakukan strategi dengan mencitrakan diri mereka bukan seperti kelompok simbolik tetapi dengan melakukan menggunakan metode substantif bahkan mereka berkonsensus dengan berbagai pihak yang berpotensi menghambat gerakannya.

## KATA KUNCI
Gerakan Sosial; Gerakan Islam Simbolik; Penegakan Syariat Islam;
Pendahuluan S tudi ini bermaksud mengkaji gerakan sosial yang dimotori oleh sekelompok orang dari kalangan kelompok Islam yang berupaya mengembalikan kondisi sosial yang tengah dihadapi kepada tatanan masyarakat yang lebih Islami dengan menuntut penerapan Syariat Islam dalam tata aturan formal di tingkat lokal. Gerakan sosial ini berupaya membentuk suatu kehidupan masyarakat yang sesuai nilai-nilai ajaran atau Syariat Islam dengan melibatkan negara melalui pembentukan kebijakan yang berisi tentang pengaturan kehidupan masyarakat agar sesuai

## Korespodensi:
Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi, Jln. Siliwangi Nomor 24 Tasikmalaya 46115 Email: taufiknurohman@unsil.ac.id

## T. Nurohman
dengan Syariat dan nilai-nilai ajaran Islam tersebut. Gerakan sosial ini hadir sebagai respon dari kondisi sosial yang dihadapi masyarakat Islam di tingkat lokal.
Dewasa ini khususnya pasca Orde Baru gerakan sosial yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam nampaknya telah menunjukan pergerakan mereka ke arah tersebut, yakni menghadirkan Syariat Islam pada wilayah publik. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Bruinessen (2014: 27) yang kemudian ia sebut dengan istilah conservative turn bahwa mulai tahun 2005 terjadi sebuah conservative turn dalam gerakan Islam di Indonesia. Fenomena conservative turn tersebut dapat diartikan sebagai sebuah gerakan yang berupaya mengembalikan arah gerakan Islam ke arah konservatif. Ada beberapa indikator munculnya fenomena Conservative Turn, seperti konflik besar antara komunitas Muslim dan Kristen di beberapa tempat, pemboman di Jakarta dan Bali, upaya memasukan kembali tujuh kata Piagam Jakarta ke amandemen UUD 1945, munculnya perda Syariah di beberapa wilayah Indonesia, kemunculan gerakan-gerakan baru seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Salafi serta serangkaian fatwa kontroversial MUI yang muncul pada tahun 2005 seperti fatwa yang menyatakan bahwa sekularisme, pluralisme dan liberalisme agama bertentangan dengan Islam (Bagir, 2014: 11-12).
Terkait dengan hal tersebut, walaupun wajah gerakan Islam di Indonesia sangat beragam, tetapi ketika berbicara gerakan Islam di Indonesia secara umum akan ditemukan dua gagasan besar yang menjadi dasar dari gerakan Islam yang juga berkaitan dengan hubungan antara Islam dengan negara. Gagasan pertama adalah bahwa Islam harus diwujudkan secara Simbolis dalam politik. Gagasan ini yang kemudian membawa sebutan-sebutan seperti Islam fundamentalis, Islam Radikal, Islam Literalis, Islam Politik, Islam Simbolik atau Islam Legal-Formal. Gerakan Islam yang didasari oleh semangat gagasan ini hendak mewujudkan simbol-simbol Islam secara legal formal. Gerakan yang dipengaruhi pemikiran ini menghendaki agar Islam secara formal memainkan peran utama dalam kehidupan bernegara. Pemikiran yang mendasari gerakan ini lebih cenderung berorientasi kepada teks-teks keagamaan dalam makna skriptural (Tanthowi, 2005: 28).
Gagasan kedua adalah bahwa nilai-nilai Islam tidak harus diwujudkan secara Simbolis dalam politik, bahkan gagasan ini menolak kehadiran partai Islam dan simbolisasi syariat oleh negara meskipun tetap memandang bahwa ajaran Islam harus menjadi spirit bagi pengelolaan kehidupan kenegaraan. Bagi mereka yang sepakat dengan gagasan ini usaha simbolisasi syariat justru akan mengancam integrasi sekaligus mencemarkan makna hakiki agama. Pencampuran antara agama dan politik tidak saja keliru dan salah tetapi juga agama hanya sekedar dijadikan alat untuk meraih kepentingan politik kaum elit (Jurdi, 2008: 200). Gagasan kedua ini yang kemudian memunculkan gerakan Islam Substantif, Islam Kultural, Islam Modernis ataupun Islam Liberal, walaupun gerakan- gerakan tersebut tidak identik sama dan memiliki kekhasan masing-masing.
Kedua gagasan besar ini dapat digunakan untuk membaca perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Perkembangan gerakan Islam di Indonesia pernah mengalami gerakan yang mengupayakan Islam sebagai dasar negara ketika para pendiri bangsa ini merumuskan dasar negara yang kemudian diupayakan kembali ketika UUD 1945 diamandemen. Sampai sekarang,
gerakan yang didasari oleh pemikiran simbolistik masih tetap ada dan tetap mengupayakan Islam di dalam negara. Kemudian di Indonesia juga muncul gerakan yang mengkritik pemikiran simbolistik. Gerakan ini mengupayakan Islam diluar negara hanya menanamkan budaya dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Namun kemudian, gerakan Islam mengalami perkembangan dan sampai pada suatu gerakan yang tidak hanya mengupayakan Islam dalam negara melalui formalisasi nilai-nilai Islam kedalam sebuah kebijakan, tetapi juga melakukan Islamisasi pada tataran masyarakat. Selain itu, yang terakhir ini juga mengupayakan formalisasi nilai-nilai Islam kedalam kebijakan pemerintah di tingkat lokal melalui pembuatan kebijakan-kebijakan yang menghendaki penegakan syariat Islam di daerah.
Ketika aspirasi Syariat Islam dapat memasuki ranah kebijakan, maka untuk memahaminya tidak cukup dengan melihatnya dari sudut pandang kebijakan publik saja yang melihat bahwa perda Syariat Islam sebatas hasil dari sebuah proses pembuatan kebijakan yang kemudian diimplemantasikan pada masyarakat. Uuntuk memahami munculnya fenomena Syariat Islam yang diformulasikan dalam sebuah perda, tentu harus digunakan perspektif  gerakan sosial karena akan lebih terjelaskan mengenai apa yang terjadi dibalik masuknya Syariat Islam kedalam sebuah agenda kebijakan dan kemudian diformulasikan kedalam sebuah kebijakan, dalam hal berupa peraturan daerah (perda).
Dengan demikian, tulisan ini berusaha untuk memahami perda Syariat Islam yang ada di Kota Tasikmalaya bukan sebagai proses kebijakan yang teknokratik yang dibuat oleh pemerintah tetapi dengan melihat dinamika gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok Islam yang dimotori oleh para Ajengan. Oleh karena itu, tulisan ini akan berpegang pada pertanyaan utama, bagaimana gerakan sosial di Kota Tasikmalaya dibangun dalam upaya penegakan Syariat Islam? Hal ini penting diketengahkan guna memahami gerakan sosial Islam yang tengah melakukan upaya mengislamkan negara dan masyarakat di tingkat lokal. Dengan memahami dinamika gerakan sosial tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana Perda Syariat Islam itu terbentuk.

## Kerangka Teoritis dan Metode Analisis
Terbentuknya sebuah peraturan daerah (perda) yang berisi tentang aturan bagi masyarakat untuk berperilaku dalam kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam yang dilatarbelakangi oleh adanya suatu gerakan sosial sangat menarik untuk dikaji. Adapun pisau analisis yang digunakan untuk dapat menjelaskan hal tersebut adalah dengan menggunakan teori gerakan sosial. Hal ini karena perda tersebut tidak terbentuk secara teknokratik sehingga tidak dapat terjelaskan jika hanya dikaji dari pendekatan kebijakan publik saja.
Dengan demikian, salah satu cara memahami fenomena bergeraknya masyarakat yang mendorong terbentuknya sebuah peraturan daerah berisi tentang aturan bagi masyarakat untuk berperilaku dalam kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam adalah dengan menempatkan fenomena tersebut sebagai gerakan sosial. Oleh karena itu, bahasan teori gerakan sosial akan sangat penting artinya dalam membaca kemunculan peraturan daerah tersebut di Kota Tasikmalaya.

## T. Nurohman
Sehingga kemudian untuk memahami bagaimana gerakan sosial melatarbelakangi terbentuknya perda Syariat, akan digunakan teori gerakan sosial sebagai kerangka untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
Secara umum gerakan sosial dapat diartikan sebagai gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif  dengan tujuan untuk mendukung atau menentang pemberlakuan tata kehidupan tertentu, dimana mereka memiliki kepentingan didalamnya, baik secara individu, kelompok atau pada level komunitas yang lebih luas lagi. Gerakan sosial erat dengan suatu respon terhadap kondisi sosial tertentu di masyarakat. Ketika kondisi sosial masyarakat menunjukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan seseorang atau kelompok tertentu maka kemudian mendorong terjadinya gerakan sosial.
Gerakan sosial dimaknai sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa bergabung dengan para kelompok masyarakat yang berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya (Tarrow, 2011: 4). Menurut Tarrow, aksi kolektif  yang melawan ( contentious collective action ) merupakan tindakan yang mendasari politik perlawanan tersebut. Aksi kolektif  tersebut memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Aksi kolektif  yang melawan seringkali merupakan satu-satunya sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang awam dalam menentang pihak-pihak yang lebih kuat seperti negara.
Gerakan sosial merupakan seperangkat keyakinan dan tindakan yang tidak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi sebuah perubahan di dalam masyarakat (Mirsel, 2004: 6-7). Sedangkan menurut Turner dan Killian, gerakan sosial merupakan suatu bentuk tindakan kolektif  yang berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau organisasi yang menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri (dalam Nasir, 2014: 93). Ketika kondisi kondisi yang terjadi di dalam masyarakat buruk maka gerakan sosial bekerja untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, ketika masyarakat berubah ke arah yang lebih buruk maka gerakan sosial bekerja menghambat perubahan tersebut.
Munculnya gerakan diakibatkan oleh ketidakpuasan atas kenyataan sosial yang, terutama akibat ketidakadilan dalam tatanan yang ada (Mahardika, 2000: 6). Tatanan sosial yang terjadi di masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan preferensi orang atau kelompok tertentu, dan orang atau kelompok tersebut menyadari ketidaksesuaian tersebut mendorong orang atau kelompok tersebut melakukan sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk mempengaruhi tatanan sosial yang ada tersebut dan dianggap tidak sesuai agar dapat berubah menjadi sebuah tatanan yang menurut orang atau kelompok tersebut dianggap lebih baik. Untuk menjelaskan bagaimana gerakan sosial dapat berhasil mempengaruhi arena kebijakan publik dan kemudian terbentuk perda syariat, maka harus ditelusuri bagaimana mekanisme dan dinamika gerakan sosial tersebut dalam mempengaruhi kebijakan publik. Pertama , gerakan sosial muncul melalui mekanisme political opportunity structure . Gerakan sosial terjadi karena disebabkan oleh perubahan dalam struktur
politik yang dilihat sebagai kesempatan. Kedua , muncul melalui mekanisme struktur mobilisasi seperti yang dijelaskan oleh McAdam, McCarthy dan Zald (1996). McAdam, McCarthy dan Zald berpendapat bahwa sebuah sistem politik yang terlembaga merangsang terbentuknya prospek membangun aksi-aksi kolektif dan pilihan bentuk gerakan. Mereka mendefinisikan struktur mobilisasi sebagai kendaraan kolektif  baik formal maupun informal. Melalui kendaraan ini, masyarakat memobilisasi dan berbaur dalam aksi bersama. Konsep ini berkonsentrasi kepada jaringan informal, organisasi gerakan sosial dan kelompok-kelompok di tingkatan meso (Mahardika, 2000: 7). Ketiga , gerakan sosial muncul melalui mekanisme proses framing . Menurut Snow dan Banford, suksesnya gerakan sosial terletak pada sampai sejauhmana mereka memenangkan pertempuran atas arti. Hal ini berkaitan dengan upaya para pelaku perubahan mempengaruhi makna dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, pelaku perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangannya dengan membuat framing masalah-masalah sosial dan ketidakadilan. Lebih lanjut McAdam, McCarthy dan Zald mengidentifikasi beberapa topik penting yang tidak hanya berhubungan dengan proses framing tetapi juga memainkan peranan penting dalam membentuk framing misalnya kontradiksi budaya dan alur sejarah. Dia berpendapat bahwa kesempatan politik dan mobilisasi seringkali tercipta melalui ketegangan budaya dan kontradiksi yang telah berlangsung lama akan menjadi bahan proses framing seperti keluhan dan ketidakadilan, sehingga aksi kolektif  menjadi mungkin. Kontradiksi budaya juga menjadi penyebab mobilisasi ketika dua atau lebih tema-tema budaya yang memiliki potensi kontradiksi dibawa ke dalam kontradiksi aktif  melalui kekuatan aksi kolektif. Kemungkinan lain, misalnya ketika realitas perilaku sekelompok masyarakat dilihat secara substansi memiliki perbedaan dari justifikasi ideologi sebuah gerakan sosial (Mahardika, 2000: 10).
Terbentuknya suatu peraturan daerah ada kalanya tidak hanya berasal dari inisiatif  pemerintah daerah tetapi berasal dari masyarakat daerah yang melakukan sebuah gerakan sosial yang menuntut suatu penyelesaian masalah melalui kebijakan pemerintah. Banyak ahli sosial dan politik mengakui bahwa gerakan sosial ( social movements ) merupakan kekuatan perubahan yang penting dalam masyarakat. Kebijakan Publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan antara negara dengan rakyatnya (Putra, 2003: 3). Hal ini berarti kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari publik itu sendiri. Kebijakan publik dihasilkan dari tuntutan-tuntutan yang berasal dari masyarakat yang disampaikan kepada negara agar negara dan kebijakan publiklah sebagai bentuk akomodasi negara terhadap tuntutan-tuntutan tersebut.
Dengan demikian, penulis dalam penelitian ini ingin menegaskan bahwa sebuah kebijakan publik dapat terbentuk tidak hanya melalui proses teknokratis dalam birokrasi pemerintahan. Melainkan, bahwa kebijakan publik dapat terbentuk karena adanya upaya-upaya dari masyarakat dengan menggunakan cara dan mekanisme gerakan sosial untuk melakukan perubahan yang kemudian dapat menjadi penentu terbentuknya suatu kebijakan publik. Kerangka konsep diatas disederhanakan melalui gambar berikut ini:
Bagan 1: Kerangka Teoritik Kesempatan Politik

## Tindakan Kolektif
Struktur Mobilisasi Pembingkaian Pemberlakuan
Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat melalui Kebijakan Pemerintah Ajengan Simbolisme Islam Substansialism e
Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori yang telah diuraikan diatas akan dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan penjelasan bagaimana gerakan yang dilakukan kelompok Islam yang dimotori oleh Ajengan yang mempunyai pendangan yang berbeda yakni simbolisme dan substansialisme dalam upaya penerapan Syariat Islam melalui peraturan daerah yang berisi tentang pengaturan perilaku kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di Kota Tasikmalaya, baik dengan mewacanakan Syariat Islam sebagai solusi terhadap permasalahan- permasalahan sosial yang ada pada masyarakat Kota Tasikmalaya maupun dengan memanfaatkan lembaga perwakilan yang ada.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan memilih metode kualitatif  sebagai metode dalam penelitian gerakan sosial dalam penegakan syariat Islam, peneliti dapat melakukan interpretasi dan membangun logikanya berdasarkan pada data yang diperoleh, baik data dari hasil wawancara maupun data sekunder yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada. Data tersebut kemudian akan diolah dan dipaparkan secara deskriptif  (Denzin & Lincoln, 1994: 4). Penelitian terhadap gerakan sosial dalam kebijakan penegakan Syariat Islam dengan setting Kota Tasikmalaya ini dianggap tepat menggunakan pendekatan kualitatif. Selain karena menjelaskan proses gerakan sosial yang terjadi juga dapat menjelaskan proses pembentukan kebijakan penegakan Syariat Islam di Tasikmalaya. Prosedur penelitian kualitatif  ini lebih menekankan pada proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana suasana, tempat dan waktu berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Dalam konteks penelitian ini, fenomena gerakan sosial yang dilihat adalah gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok Islam yang kemudian mempengaruhi terbentuknya kebijakan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya.

## Tasikmalaya “Kota Santri” yang Berubah: Ekspresi dan Orientasi
Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri dengan 630 pesantren dan ratusan ulama dan ribuan santri. Islam di Tasikmalaya tidah hanya ada di tataran masyarakat tetapi juga mewarnai politik lokal. Namun, perkembangan zaman dan modernisasi menimbulkan perubahan sosial khususnya perubahan perilaku masyarakat dan kemerosotan moral, semula masyarakatnya berperilaku religius Islami kemudian berubah menjadi hedonis dan berperilaku negatif  yang terlihat dari tingginya kasus narkoba, HIV-AIDS, pelacuran, perjudian dan juga maraknya praktek-praktek riba. Hal ini kemudian membuat sebagian masyarakat menginginkan perubahan sosial dan perilaku negatif  masyarakat dikembalikan pada kehidupan dan perilaku masyarakat yang religius Islami.
Keinginan untuk membentuk tatanan sosial baru yang berdasarkan nilai-nilai Islami melalui gerakan penegakan Syariat Islam dilatarbelakangi oleh munculnya kekecewaan di dalam masyarakat terhadap tatanan sosial yang ada (KH Aep Saepudin, wawancara penulis, 20 Mei 2015). Kekecewaan dari masyarakat itu kemudian ditangkap oleh para Ajengan yang kemudian menjadikannya sebagai kekecewaan kolektif  sebagai dasar untuk melakukan gerakan penegakan Syariat Islam. Ajengan ini merupakan panggilan kepada Kyai, pemimpin pesantren atau guru ngaji dalam masyarakat Sunda. Kekecewaan-kekecewaan yang terjadi pada masyarakat tersebut kemudian tangkap oleh para Ajengan yang juga mempunyai kekecewaan yang sama terhadap kondisi tatanan sosial yang ada. Kekecewaan-kekecewaan yang berhasil ditangkap oleh para Ajengan kemudian dikemas dan dibangun sebagai kekecewaan bersama dimana disepakati bahwa tatanan yang rusak tersebut harus diperbaiki dan dibentuk tatanan masyarakat yang baru dalam rangka mengembalikan kembali tatanan sosial masyarakat yang erat dengan nilai-nilai religiusitas (KH. Miftah Fauzi, wawancara penulis, 5 Mei 2015). Kekecewaan bersama yang dikembangkan kemudian diperkuat oleh tidak berperannya pemerintah dalam memperbaiki tatanan yang rusak tersebut, sehingga untuk membentuk tatanan masyarakat yang baru, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam maka kemudian disepakati harus melalui suatu gerakan sosial.
Keinginan untuk melakukan perubahan sosial dan perilaku negatif  kearah kehidupan dan perilaku masyarakat yang yang religius Islami kemudian diwujudkan melalui sebuah gerakan penegakan Syariat Islam dengan menuntut negara dalam hal ini adalah pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan Syariat Islam tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan Syariat Islam dianggap oleh para pengusung gerakan ini dapat lebih menjamin setiap masyarakat dalam melaksanakan Syariat Islam, sehingga kemudian diharapkan kehidupan masyarakat yang religius Islami dapat terwujud. Dengan demikian sebagai wujud dari pelibatan negara dalam penegakan Syariat Islam maka dilakukan gerakan Penegakan Syariat Islam melalui jalur legislasi.
Ketika berbicara mengenai Islam dan politik ataupun Islam dan negara, tidak semua umat Islam memiliki pemahaman yang sama. Hal ini karena ekspresi Islam sangat dipengaruhi oleh pemaknaan seseorang, sehingga adanya perbedaan dalam bagaimana hal Islam atau kelompok Islam menunjukan ekspresinya (khususnya dalam persoalan penegakan Syariat Islam di Kota

## T. Nurohman
Tasikmalaya) sangat ditentukan oleh bagaimana para aktor yang terlibat didalamnya memaknai relasi Islam dan politik.
Salah satu kubu pandangan mengenai relasi Islam dan negara menganggap bahwa negara tidak perlu secara resmi menjadi negara agama (negara Islam) tetapi lebih kepada bagaimana etika agama Islam memberikan sumbangan peran pada kehidupan negara. Etika agama dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan negara. Formalisasi agama dalam sebuah negara hanya akan mengerdilkan agama Islam itu sendiri, sehingga Islam semakin sempit, hanya sebatas yang dipahami oleh penafsir (Qodir, 2012: 21). Pandangan seperti ini dikenal sebagai pandangan Islam substansialis, dimana mereka yang sepakat dengan pandangan ini lebih meletakan dan mengartikulasikan Islam secara substansial.
Dalam pandangan ini tidak menjadikan negara sebagai capaian perjuangan, melainkan perwujudan nilai-nilai substantif  Islam dalam ranah kebudayaan. Islam lebih berwujud kultural, dimana interaksi yang terjadi adalah interaksi nilai, bukan kontestasi kekuasaan. Selain itu, ruang garap Islam bukan pada negara, tetapi kebudayaan yakni ruang penjagaan terhadap nilai-nilai di masyarakat serta perjuangan kemanusiaan dan keadilan secara universal (Arif, 2010: 6). Dengan demikian langkah yang diambil tidak berupa perjuangan bagaimana nilai-nilai Islam dikaitkan dengan negara atau bagaimana membuat negara menjadi penguat nilai-nilai Islam tetapi lebih pada bagaimana nilai-nilai Islam itu dapat kuat dalam masyarakat.
Sementara itu, pada posisi yang bersebrangan terdapat kelompok yang dalam cita-citanya mewujudkan masyarakat yang Islami melalui pelibatan negara. Dimana, menurut pandangan mereka Islam dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memposisikan Islam tidak hanya sebagai sebuah sistem kepercayaan tetapi juga sebagai sebuah ideologi. Selain itu mereka memperjuangkan penegakan Syariat Islam, dimana Syariat Islam tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan masyarakat. Upaya penegakan Syariat Islam ini merupakan bagian penting dalam perjuangan Islam, dimana dalam hal ini mereka menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan satu-satunya sumber identitas, makna, stabilitas, legitimasi, kemajuan, kekuatan dan harapan yang dinyatakan melalui slogan “Islam adalah jalan keluar”. Upaya dalam menemukan “jalan keluar” tidak lagi melalui ideologi-ideologi barat tetapi melalui nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Mereka berkomitmen terhadap Islam sebagai satu-satunya petunjuk hidup di dunia modern.
Syariat Islam menjangkau semua permasalahan baik pribadi, masalah muamalah maupun masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Didalam Syariat Islam juga diatur mengenai masalah hukum, politik pemerintahan, manajemen dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kehidupan bernegara (KH. Amang Baden, wawancara penulis, 26 Mei 2015). Akibatnya dari hal tersebut, muncullah tuntutan dengan berbagai argumentasi tertentu untuk pemberlakukan syariat Islam secara formal. Islam sebagai agama tidak hanya dipandang sebagai suatu yang bersifat personal atau privat melainkan juga menjadi urusan yang bersifat publik dan menyangkut kepentingan umum. Logika yang mendasarinya bersumber pada kepercayaan bahwa Islam merupakan ad din wa ad daulah , sehingga pemberlakukan secara total syariat Islam
itu merupakan keharusan yang memang sudah menjadi kewajiban agama, terlepas dari apapun persoalannya (Mubarak, 2007: 38). Dalam logika dan paradigma bahwa Islam adalah ad din wa ad daulah ini berarti kesatuan antara agama dan negara menjadi suatu esensi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Walaupun dalam pelaksanaannya itu kadar intensitasnya bervariasi dari satu gerakan ke gerakan yang lain, tetapi terdapat sebuah benang merah yang memepertemukan setiap gerakan yang bervariasi tersebut yaitu adanya kehendak agar Islam menjadi alternatif  dan dapat mendominasi dalam kehidupan sosial maupun politik.
Apa yang digambarkan diatas juga terjadi di Kota Tasikmalaya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis dengan menggunakan istilah Islam Simbolik dengan Islam Subtantif. Istilah ini digunakan ketika berkaitan dengan konteks terjadinya tuntutan pelaksanaan Syariat Islam melalui peran negara yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Tasikmalaya. Pelibatan negara ini tercermin dengan dibuatnya sebuah peraturan daerah yang mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan Syariat Islam.
Ketika bicara mengenai persoalan relasi agama dengan negara khususnya yang berkaitan dengan persinggungan hukum Islam atau Syariat Islam dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dua kelompok besar yang dibedakan dari perbedaan pandangan mereka mengenai hal ini yakni pandangan yang pertama adalah pandangan yang menyatakan bahwa untuk mencari solusi dalam berbagai persoalan masyarakat dan dalam membentuk masyarakat yang Islami memerlukan keterlibatan negara. menjadikan Islam sebagai ideologi, yang manifestasinya adalah tuntutan pelaksanaan ajaran agama secara formal sebagai hukum positif. Upaya penyadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam akan lebih kuat jika menggunakan tangan negara atau pemerintah.
Pada sisi yang dapat dikatakan berseberangan, pandangan yang kedua menyatakan bahwa untuk membentuk masyarakat Islami tidak perlu melibatkan negara. Pelaksanaan ajaran agama tidak perlu dilembagakan melalui peraturan daerah dan kebijakan pemerintah kota, tetapi cukup dengan membangun kesadaran dari umat Islam sendiri. Kedua pandangan tersebut ada di pada posisi berseberangan sehingga kemudian juga berpengaruh pada bagaimana kelompok-kelompok ataupun secara individual dari umat Islam mengekspresikan pandangannya. Ketika kelompok pertama memperjuangkan formalisasi Syariat Islam, maka kelompok yang kedua menolaknya.
Dalam kasus kemunculan perda Syariat sebagai hasil dari perjuangan yang dilakukan oleh kelompok Simbolik, ketika dikaitkan dengan perbedaan orientasi dan ekspresi antara Islam Simbolik dengan Islam substantif, diluar persoalan perbedaan pandangan mengenai pelibatan negara dalam pembentukan masyarakat ideal, ada hal yang menarik bahwa pada kenyataannya di lapangan sulit untuk mendapatkan secara tegas perbedaan pandangan tersebut. Secara teoritis misalnya, kelompok Islam yang berpandangan simbolik ini menjadikan Islam sebagai totalitas dalam semua aspek kehidupan baik dalam kehidupan personal maupun dalam kehidupan dan meyakini bahwa Islam menyediakan aturan yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan manusia termasuk konsep negara dan pemerintahan, namun kelompok Islam yang berdasarkan karakteristiknya banyak disebut sebagai kelompok simbolik ketika berkembang di dalam suatu

## T. Nurohman
negara yang tidak dibangun sebagai sebuah negara teokrasi, maka terlihat kelompok ini tidak dapat mengaktualisasikan dan mengekspresikan semua pemikiran maupun orientasi keagamaannya. Dalam kasus yang terjadi di Kota Tasikmalaya, Syariat Islam yang diperjuangkan untuk ditegakkan melalui sebuah gerakan ternyata tidak dalam rangka menegakan Syariat Islam secara ketat. Hal ini terlihat dari yang diperjuangkan hanya sebagian dari Syariat Islam tidak sampai pada penerapan hukuman sebagaimana hukum Islam ketika terjadi pelanggaran terhadap Syariat Islam.
Selain itu, walaupun secara teoritis memang ketika melihat perbedaan pemahaman terkait dengan relasi Islam dan negara terdapat dua kutub pemahaman yaitu Simbolisme Islam dan Substansialisme Islam yang kemudian menjadikan timbulnya perbedaan yang mendasar mengenai arah gerakan pada kelompok-kelompok Islam. Namun apa yang terjadi di lapangan khususnya pada penelitian ini yang membedakan kelompok Islam Simbolik dan kelompok Islam Substantif dalam melihat orientasi dan ekspresi mereka sulit untuk mendapatkan perbedaan secara tegas terlebih ketika melihat proses gerakan dari masing-masing kelompok tersebut. Dalam kasus pada penelitian ini kelompok yang semula menunjukan karakteristik Islam simbolik yang memiliki pemahaman yang ketat terhadap hukum-hukum Islam dan menjadika Islam sebagai ideologi pada titik tertentu juga masih menerima pada pemahaman atas Islam secara kontekstual.
Penerimaan atas pemahaman yang kontekstual ini terlihat ketika dalam proses gerakan Penegakan Syariat Islam melalui kebijakan pemerintah tidak disetujui oleh semua masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya oleh tokoh-tokoh Islam substantif  (KH. Edi Kusmayadi, wawancara penulis, 24 April 2015) . Selain itu juga berbenturan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Pada titik ini kelompok Islam simbolik tersebut dapat menyepakati bahwa perbaikan moral dan perilaku disepakati dilakukan tidak dengan penegakan syariat Islam secara ketat tetapi dengan pembangunan tata nilai kemasyarakatan yang religius Islami yang kemudian diatur melalui peraturan daerah. Walaupun demikian, konsep perbaikan moral melalui Perda “tata nilai” ini merupakan sebuah gambaran menguatnya kekuatan Islam Simbolik yang melakukan gerakan penegakan Syariat Islam dengan meyakinkan kelompok masyarakat yang awalnya menolak pada akhirnya dapat menerimanya walaupun kelompok Islam simbolik tersbut harus melakukan beberapa penyesuaian untuk dapat diterima. Selain itu juga mereka menggeser konstruksi tekstual Syariat Islam yang berisi ajaran-ajaran dan hukum Islam dengan mengkompatibelkan dengan apa yang ada dalam sistem hukum nasional seperti dalam UUD 1945 dan Pancasila.

## Ajengan dan Gerakan Penegakan Syariat Islam
Di era reformasi kekuatan Islam semakin terlihat dengan semakin maraknya pergerakan yang berjuang melembagakan Syariat Islam secara formal seperti membuka kembali wacana Penerapan piagam Jakarta maupun tuntutan penerapan Syariat Islam secara formal di berbagai daerah. Walaupun kemudian perjuangan untuk Piagam Jakarta menemui kegagalan dalam perdebatan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pergerakan Islam yang menghendaki penegakan Syariat Islam secara formal semakin memperlihatkan eksistensinya di beberapa daerah termasuk di Tasikmalaya. Perjuangan yang diperjuangkan dalam gerakan Islam ini adalah memperjuangkan penerapan Syariat Islam melalui saluran legislasi di tingkat pemerintahan daerah.
Gerakan-gerakan yang mengupayakan penerapan Syariat Islam tersebut jika dilihat melalui analisis tindakan kolektif  dimana suatu gerakan sosial terjadi karena adanya mobilisasi atas dasar belief atau sistem keyakinan terlihat bahwa keyakinan Islam yang bersifat holistik yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia mengkonstruksi pemikirannya kemudian menjadi dasar mereka untuk melakukan sebuah gerakan. Dengan memperjuangkan penerapan Syariat Islam ke dalam saluran institusi negara yang sifatnya legal-formal, maka gerakan ini pun mempunyai karekter formalistik yang menjadikan Syariat Islam sebagai tata aturan yang legal atau resmi. Syariat selain dimaknai sebagai tuntunan yang berupa hukum-hukum Islam yang mengatur umat Islam secara individu dalam berbagai hal yang berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan, Syariat Islam juga dikonstruksikan sebagai kewajiban bagi umat Islam yang harus diwujudkan dalam institusi negara.
Dalam konteks Tasikmalaya, dalam melakukan gerakan penegakan Syariat Islam melalui formalisasi Syariat ke dalam institusi negara dalam bentuk produk kebijakan pemerintah, para Ajengan memobilisasi sistem keyakinan mereka khususnya mengenai nilai-nilai dan norma dalam Syariat Islam yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran dan dapat menjadi solusi atas persoala- persoalan yang terjadi pada masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya persoalan kemerosotan nilai, sehingga dengan demikian sistem keyakinan mereka tersebut dapat diterima dan mendapatkan dukungan dari sebagian umat Islam di Kota Tasikmalaya untuk bersama-sama bergerak dan menuntut pemerintah menerapkan Syariat Islam melalui salah satu kebijakannya.
Dengan merujuk pada pendekatan yang dikembangkan oleh Tarrow (2011) tersebut untuk menjelaskan gerakan penegakan Syariat Islam yang dilakukan oleh para Ajengan di Kota Tasikmalaya dan dengan mencermati informasi yang didapat dari lapangan, terlihat bahwa diantara para Ajengan pada awalnya ada yang mempunyai ide penegakan Syariat Islam sebagai tawaran untuk mengatasi situasi sosial yang dianggapnya sebagai hal yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya seperti kebobrokan akhlak dan moral di tengah masyarakat yang mulai memperlihatkan konsumerisme dan hedonisme.
Ketika kembali merujuk pada apa yang dikembangkan oleh Tarrow (2011) bahwa tindakan atau aksi kolektif  dalam sebuah gerakan sosial memiliki nuansa penentangan ketika aksi itu dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak dapat diterima oleh pemegang otoritas atau pihak-pihak yang ditentang lainnya. Disini terlihat bahwa ketika selama masa pemerintahan Walikota Syarif  Hidayat tidak mengeluarkan kebijakan yang sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan para Ajengan dan klaim yang diperjuangkan oleh para Ajengan itu tidak dapat diterima oleh pemerintah, dalam situasi inilah kemudian para Ajengan tersebut melakukan sebuah gerakan.
Sebagai sebuah tindakan kolektif, kemunculan gerakan sosial seperti yang dikembangkan oleh Situmorang (2013), dapat dilihat dari beberapa faktor pendorong yang salah satunya adalah keterasingan sosial. Keterasingan sosial ini disebabkan oleh tidak tersedianya akses individu- individu terhadap saluran-saluran normal di lembaga negara, ini kemudian menyebabkan frustasi, ketidakpuasan dan rasa tidak aman. Kondisi ini membuat individu-individu tersebut mencari
saluran untuk menyalurkan kefrustasiannya di dalam berbagai bentuk perilaku kolektif  seperti kerumunan massa. Individu-individu yang menyalurkan rasa frustasinya dalam kerumunan massa yang marah peercaya bila kondisi yang lebih baik akan terwujud sebagai hasil aksi kolektif (Situmorang, 2013: 8-9). Namun, apa yang dikembangkan oleh Situmorang (2013) ini tidak seluruhnya relevan ketika digunakan untuk membaca gerakan penegakan Syariat Islam terjadi di Kota Tasikmalaya. Seperti pada point keterasingan sosial yang dikatakan bahwa para pelaku aksi kolektif  mengalami keterasingan yang disebabkan oleh tidak tersedianya akses terhadap saluran- saluran pada lembaga-lembaga negara. Namun, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa para pelaku gerakan Penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya sebenarnya mempunyai akses ke beberapa saluran di dalam organisasi pemerintahan daerah seperti misalnya mereka mempunyai akses ke dalam lembaga DPRD.
Berkaitan dengan akses terhadap institusi ini, yang secara teoritis gerakan sosial dapat timbul saat orang kurang memiliki akses terhadap institusi-institusi untuk mengajukan suatu klaim sebagaimana yang dijelaskan Tarrow (2011) dan seperti yang dikembangkan Situmorang, namun pada kasus yang terjadi di Kota Tasikmalaya menunjukan sesuatu yang berbeda. Para Ajengan dan para aktivis gerakan sebenarnya mempunyai relasi dengan aktor-aktor yang ada di pemerintahan baik dengan yang ada di jajaran pemerintah Kota termasuk walikotanya sendiri maupun aktor aktor yang ada di legislatif  atau di DPRD. Namun, pola relasi yang sudah lama terbentuk diantara para Ajengan dan para aktivis gerakan dengan aktor-aktor yang ada di pemerintahan tersebut senyatanya tidak menjadi jaminan untuk dapat diterimanya aspirasi dan keinginan-keinginan para ajengan untuk menjadikan Syariat Islam mendapat tempat dalam sistem aturan dan hukum formal di tingkat lokal. Relasi antara guru dan murid ketika kita melihat beberapa anggota DPRD yang pernah menjadi murid dari para Ajengan dan bahkan relasi antara Ajengan yang menjadi aktor gerakan dan Ajengan yang menjadi anggota DPRD tidak berhasil menjadi jalan yang mudah bagi cita-cita masuknya Syariat Islam ke dalam saluran institusi negara dengan tanpa melakukan sebuah gerakan sosial.
Masih terkait dengan akses terhadap institusi, sebenarnya untuk kasus Kota Tasikmalaya sulit untuk mengatakan bahwa para aktivis gerakan mengalami keterasingan dan tidak mempunyai akses terhadap institusi formal di tingkat lokal. Walaupun terlihat bahwa kekuatan partai-partai Islam sejak era reformasi terlihat mendominasi pada konstalasi politik lokal di Kota Tasikmalaya. Kuatnya partai-partai Islam pada peta politik lokal ini terlihat dari besarnya dukungan masyarakat yang mengantarkan parta-partai Islam di Kota Tasikmalaya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) pada posisi urutan teratas pada setiap pemilihan umum. Namun, kuatnya dukungan masyarakat terhadap partai Islam tidak korelatif  dengan kuatnya terhadap pembentukan perda Syariat Islam. Hal ini terjadi karena praktek politik elit dalam partai-partai Islam tersebut, selain menyuguhkan perbedaan pandangan mengenai persoalan hukum Islam masuk ke ranah legislasi sebuah negara bangsa juga praktek politik elit dalam partai-partai Islam tersebut tidak dapat merepresentasikan massa. Artinya dukungan sebagian elit partai terhadap terbentuknya perda Syariat tidak dapat dikatakan dukungan massa terhadap terbentuknya perda Syariat tersebut. Dengan demikian pada akhirnya
dapat dikatakan bahwa besarnya kekuatan partai Islam seperti PPP yang mendominasi peta politik di Kota Tasikmalaya dan menjadi partai pemerintah di tingkat lokal tidak menjamin aspirasi dan tuntutan perda Syariat Islam dapat dengan mudah diakomodasi oleh negara. Sehingga, untuk dapat sampainya aspirasi dan tututan penegakan Syariat Islam melalui saluran-saluran formal dalam negara perlu dibangun sebuah gerakan sosial.
Dalam gerakan yang dibangun untuk tujuan penegakan Syariat Islam, Ajengan berperan sebagai agensi dimana mereka merekonstruksi pengetahuan tentang Islam yang menampilkan Islam dengan wajah legal-formal. Islam dimaknai sebagai satu-satunya tuntunan yang harus diikuti oleh masyarakat. Islam menyediakan tata aturan yang lengkap yang mencakup semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, Islam harus diwujudkan dalam saluran institusi negara. Namun pada titik tertentu mereka tidak mencitrakan dirinya sebagai kelompok yang memaknai Islam secara ketat atau sebagai sesuatu yang sudah final. Mereka justru kemudian dapat menerima hal-hal yang bersifat kontekstual ketika mereka menemui hambatan. Hal ini merupakan salah satu dari strategi mereka dalam menghadapi hambatan atau penolakan tanpa merubah tujuan politik mereka.
Selanjutnya, dalam gerakan sosial tersebut terdapat beberapa cara atau strategi yang dilakukan dan terbukti ampuh dalam upaya penegakan Syariat Islam melalui kebijakan pemerintah di tingkat lokal. Pertama , gerakan sosial dilakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya saja tetapi dikonstruksikan sebagai tindakan kolektif  yang harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dalam membangun tindakan kolektifnya tersebut dilakukan dengan memobilisasi belief atau sistem kepercayaan yang kemudian memperkuat keyakinan dan pemahaman keislaman yang holistik dimana Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Salah satu manifestasi dari keyakinan dan pemahaman keislaman yang holistik tersebut dalam gerakan ini adalah dengan memperjuangkan penerapan Syariat Islam kedalam saluran institusi negara yang sifatnya legal-formal. Syariat Islam dikonstruksikan tidak hanya sebagai kewajiban bagi umat Islam tetapi juga diwujudkan dalam institusi negara.
Selain itu, gerakan sosial yang melakukan tuntutan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya tidak dapat dikatakan sebuah tindakan kolektif  yang spontan atau sesaat. Hal ini karena tidakan kolektif  yang dilakukan oleh para aktor gerakan, mereka lakukan dengan melalui proses dan rangkaian tindakan yang melalui waktu yang lama dan berkelanjutan. Mulai dari menyusun dan memobilisasi ide-ide, memobilisasi dukungan dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada sampai terus-menerus menekan pemerintah Kota Tasikmalaya untuk dapat mengakomodir keinginan mereka. Mereka mengumpulkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang sebelumnya mereka memberikan pemahaman akan pentingnya menegakan Syariat Islam sebagai ide yang harus segera direalisasikan. Dengan melakukan tidakan kolektif  tersebut, kekuatan mereka ketika berhadapan dengan pemerintah menjadi semakin kuat sehingga apa yang mereka perjuangkan lebih mendapat perhatian.
Kedua , dalam mendukung keberhasilan gerakan penegakan Syariat Islam, mereka memanfaatkan kesempatan politik. Dalam memanfaatkan kesempatan politik ada beberapa momentum yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Momentum demokratisasi ketika Indonesia memasuki era reformasi
menjadi momentum yang sangat penting dan dimanfaatkan dengan baik dalam menjalankan gerakan penegakan Syariat Islam. Saat reformasi, iklim politik di Indonesia secara umum mengalami keterbukaan. Hal ini kemudian memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap elemen masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya, termasuk aspirasi yang memperjuangkan penerapan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Para aktor gerakan menggunakan kesempatan ini untuk terus menekan pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi negara agar mempunyai komitmen yang kuat dan memfasilitasi pemberlakuan Syariat Islam sehingga tatanan kehidupan masyarakat dapat dikelola sesuai dengan Syariat Islam.
Selain memanfaatkan terbukanya sistem politik saat Indonesia memasuki pasca Orde Baru, gerakan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya juga memanfaatkan peluang dari wewenang yang lebih besar yang dimiliki daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri sebagai konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan untuk menjawab persoalan heterogenitas dan kekhususan daerah seperti budaya, agama, adat-istiadat dan faktor geografis. Otonomi daerah yang mengkonstruksikan sistem pengelolaan dan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat di daerah tersebut menjadi sebuah peluang yang digunakan dengan baik dalam gerakan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya, dimana mereka lebih mempunyai kesempatan untuk mengaspirasikan dan memperjuangkan pemberlakuan Syariat Islam melalui peraturan daerah.
Momentum lain yang tidak kalah penting dan dimanfaatkan dengan baik dalam melakukan gerakan menegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya adalah momentum pemilu dan pemilihan kepala daerah. Para aktivis gerakan menggunakan hubungan saling menguntungkan pada momentum pemilu dan pemilihan kepala daerah yang terjalin dengan para elit yang sedang membutuhkan dukungan untuk mengantarkannya kepada kursi kekuasaan. Para aktivis gerakan yang sebagian besar adalah para Ajengan memiliki posisi sosial yang baik dalam masyarakat dan seringkali dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat sehingga mempunyai potensi besar untuk menggalang suara ketika pemilu atau pemilihan kepala daerah. Para elit politik yang akan berkontestasi dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah seringkali meminta dukungan dari para Ajengan untuk memperoleh suara yang banyak. Ketika hal ini terjadi para Ajengan dengan para elit terjadi kesepakatan dimana para elit tersebut akan mendapat dukungan jika bersedia menerima dan mengakomodasi tuntutan para Ajengan . Disinilah para aktivis gerakan menggunakan hal ini sebagai peluang untuk melakukan tuntutan penerapan Syariat Islam dalam produk kebijakan daerah.
Ketiga , dalam membangun gerakan penegakan Syariat Islam di tengah masyarakat yang sebelumnya tidak secara bulat mendukungnya, para aktifis gerakan menggunakan proses framing . Proses framing dalam gerakan ini berkaitan dengan bagaimana para aktivis gerakan mendefinisikan masalah termasuk hal-hal yang menjadi sumbernya dan mengidentifikasi strategi yang tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Dalam membangun gerakannya para aktivis gerakan membingkai Syariat Islam selain sebagai hukum Tuhan yang berfungsi sebagai tuntunan dalam kehidupan setiap individu seorang muslim, juga sebagai sebuah aturan yang harus diwujudkan dalam institusi
negara. Hal ini dilakukan ketika mereka mengidentifikasi segala permasalahan yang terjadi pada masyarakat itu karena masyarakat telah jauh meninggalkan Syariat Islam dalam kehidupannya.
Para aktivis gerakan mengkonstruksi pemahaman dalam perjuangannya bahwa tidak ada jalan lain selain Syariat Islam yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi pada masyarakat. Membangun keyakinan dalam masyarakat bahwa pemberlakuan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat merupakan solusi dan sebagai jalan keluar dari kondisi masyarakat yang tengah mengalami berbagai masalah moral. Untuk dapat lebih diterima oleh masyarakat, gerakan penegakan Syariat Islam tidak dibingkai sebagai gerakan yang bertujuan untuk merubah sistem hukum maupun sistem pemerintahan pada tingkat lokal menjadi sistem Islam tetapi lebih menekankan pada membuat jaminan untuk perbaikan akhlak dan moralitas masyarakat. Makna Islam yang bersifat rahmatan lil alamin juga digunakan dalam membingkai gerakannya untuk dapat diterima oleh kalangan masyarakat non-muslim. Melalui hal ini para aktivis gerakan memberikan jaminan dan meyakinkan warga masyarakat non-muslim bahwa pelaksanaan Syariat Islam sama sekali tidak akan mengganggu keyakinan dan kegiatan keagamaannya.
Kontradiksi budaya juga digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai masalah sosial dalam masyarakat, dimana budaya barat yang dianggap sebagai sumber masalah sosial dikontradiksikan dengan budaya asli masyarakat yang cenderung lebih dekat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga kemudian Syariat Islam dikemas dengan konsep “budaya asli” masyarakat Tasikmalaya yang pada akhirnya cukup efektif  dalam mendukung keberhasilan gerakan penegakan Syariat Islam. Dalam bingkai “budaya asli” ini Syariat Islam berhasil dimaknai sebagai nilai-nilai yang lebih memasyarakat dan tidak lagi sebagai sebuah tata aturan yang menimbulkan ketakutan sebagian masyarakat ketika diterapkan.
Keempat , selain mengelola gerakan sebagai tindakan kolektif, menggunakan kesempatan- kesempatan politik yang ada dan melakukan proses framing , gerakan penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya juga dibangun dengan melakukan mobilisasi struktur. Mobilisasi struktur ini sangat efektif  dalam mendukung keberhasilan gerakan penegakan Syariat Islam karena didalam gerakan ini banyak aktor yang memiliki posisi strategis dalam struktur institusi pesantren dan dalam struktur sosial dalam masyarakat. Dengan menempati posisi yang strategis maka mobilisasi dukungan dari kalangan pesantren dan masyarakat dapat dengan mudah dilakukan. Selain memanfaatkan institusi pesantren mobilisasi struktur juga dilakukan dengan memanfaatkan saluran-saluran komunikasi keagamaan dimana didalamnya dilakukan upaya memberikan pemahaman akan kewajiban perjuangan menegakan Syariat Islam.
Dalam upaya melakukan mobilisasi struktur ada beberapa hal yang kemudian ikut menentukan keberhasilan gerakan penegakan Syariat Islam diantaranya adalah pembinaan, interaksi dengan umat dan interaksi dengan kekuasaan. Pembinaan dilakukan dengan berusaha untuk memberdayakan para pengikut gerakan dalam sebuah mobilisasi organisasi yang lebih kuat dan terarah dengan membangun rasionalitas yang dapat dipahami bersama untuk mancapai cita-cita gerakan. Interaksi dengan umat dilakukan dalam rangka melakukan sosialiasi secara masif  bahwa Islam merupakan agama sekaligus jalan hidup yang kaffah (lengkap) sehingga tegaknya Syariat Islam merupakan

## T. Nurohman
sebuah keharusan untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. Dalam melakukan mobilisasi struktur juga dilakukan dengan membangun interaksi dengan kekuasaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari para pemegang kekuasaan.

## Kesimpulan
Gerakan Penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya yang dimotori oleh para Ajengan menunjukan bahwa ada penguatan gerakan Islam simbolik yang kemudian melakukan tuntutan terhadap terbentuknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kota Tasikmalaya yang secara secara substansi berisi tentang aturan-aturan yang mewajibkan masyarakat Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan Syariat Islam, atau dengan kata lain kekuatan Islam simbolik ini menuntut pelaksanaan Syariat Islam melalui pengaturan oleh peraturan pemerintah daerah yang bersifat mengikat. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan mereka atas keadaan sosial masyarakat Kota Tasikmalaya yang mayoritas Muslim tetapi keadaan sosial tersebut justru cenderung mengakomodasi nilai-nilai yang terbentuk dari perkembangan peradaban modern daripada mengakomodir nilai-nilai Islam.
Menguatnya kekuatan Islam Simbolik ini terlihat dari gerakan-gerakan yang mereka lakukan dalam menuntut penerapan Syariat Islam yang mereka wujudkan melalui beberapa cara dan strategi mulai penguasaan wacana ketika berkompromi dengan para ulama sehingga menguatnya dukungan dari sebagian besar ulama, ormas Islam dan kelompok lainnya, dengan membingkai kemerosotan moral dan perilaku sebagai musuh bersama dan Syariat Islam sebagai solusinya, menggunakan jaringan pesantren dan jaringan yang ada di dalam pemerintahan serta memanfaatkan kepentingan politik dari para politisi. Selain itu, dalam menyukseskan tujuannya yakni terbentuknya peraturan daerah yang berisi tentang pengaturan pelaksanaan Syariat Islam, kelompok Islam Simbolik ini memiliki kemampuan berkelit dari hambatan berbagai hambatan termasuk hambatan politik hukum, dimana ketika itu upaya yang mereka lakukan terhalang oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat seperti itu mereka membuat format kebijakan (Peraturan daerah) yang mengatur pelaksanaan Syariat Islam yang secara substansi tetap berisi aturan-aturan mengenai pelaksanaan Syariat Islam tetapi dikemas dalam bahasa hukum yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kemudian dapat disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan dapat diimplementasikan. Dengan demikian Syariat Islam dapat masuk ke ranah kebijakan atau; peraturan daerah tanpa menyebut atau memunculkan kata “Syariah” ataupun “Syariat Islam”. []

## Ucapan Terima Kasih
Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan naskah ini. Ucapan terima kasih kepada kawan- kawan diskusi di Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, khusus Angkatan 25 Program Pascasarjana. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan tidak lupa kepada para informan yang telah berbagai pengetahuan selama proses penelitian.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka
Arif, S. (2010). Deradikalisasi Islam; Paradigma dan Strategi Islam Kultural . Depok: Koekoesan. Bagir, Z. A. (2014). Pengantar: Membaca Beragam Wajah Islam Indonesia. In M. Van Bruinessen (Ed.), Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman fundamentalisme . Bandung: Mizan.
Bruinessen, M. Van. (2014). Perkembangan Kontemporer Islam Indonesia dan “Conservative Turn” Awal Abad ke-21. In M. Van Bruinessen (Ed.), Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman fundamentalisme . Bandung: Mizan.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of  Qualitative Research . New Delhi: Sage Publication.
Jurdi, S. (2008). Pemikiran Politik Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mahardika, T. (2000). Gerak Massa Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan secara Damai . Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Mirsel, R. (2004). Teori Pergerakan Sosial, Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis . Yogyakarta: Resist Book.
Mubarak, M. Z. (2007). Genealogi Islam Radikal di Indonesia; Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi . Jakarta: LP3ES.
Nasir, H. (2014). Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia . Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP).
Putra, F. (2003). Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Qodir, Z. (2012). Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Situmorang, A. W. (2013). Gerakan Sosial Teori dan Praktek (Edisi Revisi) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tanthowi, P. U. (2005). Kebangkitan Politik Kaum Santri: Islam dan Demokratisasi di Indonesia 1990 – 2000 . Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP).
Tarrow, S. G. (2011). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics Updated and Revised 3rd Edition . Cambridge University Press . New York.

## Daftar Informan
KH. Amang Baden, pimpinan Pondok Pesantren Cikareo, Purbaratu Tasikmalaya, wawancara tanggal 26 Mei 2015
KH. Aep Saepudin, pimpinan Pondok Pesantren Annur, Sukamanah Tasikmalaya, wawancara tanggal 20 Mei 2015

## T. Nurohman
KH. Miftah Fauzi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Asya’iroh Leuwidahu Tasikmalaya , wawancara tanggal 5 Mei 2015
Edi Kusmayadi, Tokoh Masyarakat Gunung Roay, Dosen Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya, wawancara tanggal 24 April 2015

## Tentang Penulis
Taufik Nurohman adalah dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi.