## KEWENANGAN YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Eza Aulia 1 , Apri Rotin Djusfi 2 , Phoenna Ath Thariq 3
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: ezaaulia@utu.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: phoennaaththariq@utu.ac.id

## Abstrack
Human rights are a reflection of the development of human civilization, where these rights are things that must be upheld by anyone and anywhere in the world. Therefore, through the Rome Statute a permanent court was formed, namely the International Criminate Court (ICC) which  aims  to  uphold  human  rights  values,  especially  in  relation  to  gross human  rights violations. This research is a normative juridical study that describes the scope of the judicial authority  of  the  ICC  as  seen  by  the  approach  of  norms  in  the  Rome  Statute.  The  results illustrate that the ICC has jurisdiction covering jurisdiction over the subject matter, namely genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression. Personal jurisdiction includes nationals of state parties, nationals of non-state parties that recognize the Court's jurisdiction and  nationals  of  non-state parties,  but  cases  are  brought  before  the  Court  based  on  UN Security Council resolutions.

## Keyword: Human Right, International Criminal Court

## 1. PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  berkaitan  dengan  dimensi  kehidupan  manusia,  di  mana  dapat dijelaskan  bahwa  hak  asasi manusia  ada,  bukan  bersumber  dari  masyarakat  dan  kebaikan negara, melainkan atas dasar martabat sebagai  manusia. 1 Secara teoritik hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara  universal  berfungsi  menjaga  integritas  keberadaannya,  berkaitan  dengan  hak  hidup, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan, kesejahteraan dan hak untuk maju sebagai ciptaan Tuhan YME yang tidak boleh diabaikan atau dirampas. 2
1 Jimly  Asshiddiqie  dan  Hafid Abbas,  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia,  Cetakan  ke- 5, Kharis ma Putra Utama,Jakarta, 2015, hal. 1.
2 M. Ali Zaidan, Menuju Perubahan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 259
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Konsep HAM bermakna sebagai; Common standart of achievment for all peoples and all nations , atau sebagai standar yang harus dicapai dan dipedomani oleh seluruh masyarakat dan  seluruh  bangsa  di  dunia  yang  dalam  implementasinya  selalu  harus  dipertimbangkan adanya  keseimbangan antara  hak  dan  kewajiban  serta  antara  kepentingan  individu  dan kepentingan  umum  bahkan  kepentingan  antar  negara.  Sejauh  ini  pengertian  itu  dianggap sebagai pengertian dasar HAM yang paling akhir digunakan dan dipahami oleh semua pihak sebagai definisi tentang HAM. 3
Doktrin  tentang  Hak  Asasi  Manusia  sekarang  ini  telah  di  terima  secara  universal sebagai a moral, politcal, legal framework and as a guideline dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil. 4 Hal itu pula yang menjadi salah satu tolak ukur bahwasanya di dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang di sebut rechstaat .
Dalam  perkembangan  hak  asasi manusia  di  dalam  negara  negara  hukum,  jaminan- jaminan terhadap hak asasi manusia haruslah dicantumkan secara tegas dalam undang-undang dasar  yang  merupakan  konstitusi  tertulis  negara  demokrasi  konstitusioanal  ( constitusional democracy ). Jaminan ketentuan tersebut dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada di dalam konstitusi negara yang dikatakan sebagai negara hukum.
Ham  dalam  perspektif  internasional  tertuang  melalui  sebuah  deklarasi  PBB  yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights , yang di sahkan di Paris tahun 1948, dengan  perbandingan  suara  48  setuju  dan  8  blanko.  Meskipun Universal  Declaration  Of Human Rights tersebut mengikat bagi negara-negara  yang ikut menandatanganinya, namun diharapkan agar negara-negara anggota PBB dapat mencantumkannya dalam UUD masing- masing atau peraturan perundang-undangan lainnya sehingga, sehingga norma hukum yang terkandung di dalamnya dapat diberlakukan sebagai hukum domestik di masing-masing negara anggota.
Namun demikian, dikukuhkannya naskah tersebut ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar di semua negara. Oleh karena itu tidak mengherankan  apabila PBB terus
3 Muladi, “ Refleksi HAM sebagai salah satu sendi Negara Hukum ” Makalah pada seminar Paradigma Negara Hukum Dalam Tinjauan Sosio Yuridis, Fakultas Hukum Atmadjaya, Yogyakarta, 8 April 1995 .
4 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum… Op.Cit , hlm. 85.
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
berupaya  mencari  landasan    yuridis  dengan  maksud  agar  naskah  tersebut  dapat  mengikat seluruh negara di dunia, setelah 18 tahun kemudian PBB berhasil melahirkan Convenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Convenant and Political  Rights .
Kedua Convenant tersebut dapat dipandang sebagai peraturan pelaksana atas naskah pokok Universal Declaration of Human Rights. Sehingga secara yuridis meratifikasi convenant ini,  bukan  hanya  menyebabkan  negara  anggota  terikat  secara  hukum,  akan  tetapi  juga merupakan sumbangan terhadap perjuangan terhadap hak-hak asasi di dunia. 5 Seiring dengan perjalanan waktu konsep ham internasional terus berkembang dengan disahkannya berbagai convention menyangkut permasalahan ham, hingga pada tanggal 17 juli 1998 lahirlah statuta Roma  yang  menjadi  dasar  berdirinya  ICC  ( International  Crimanal  Court ),  setelah  melalui pembahasan  secara  mendalam  selama  5  minggu, sebanyak  120  negara  menyatakan pendiriannya untuk mengadopsi statuta tersebut.
ICC  merupakan  pengadilan  pidana  internasional  yang  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  investigasi  dan  menuntut  setiap  individu  yang  dituduh  melakukan  pelanggaran HAM berat. ICC bersifat melengkapi keberadaan sistem peradilan nasional sebuah negara dan akan  mengambil  tindakan  hanya  jika  pengadilan  nasional  sebuah  negara  tidak  memiliki kemauan  atau  tidak  mampu  untuk  menginvestigasi  dan  menuntu  kejahatan-kejahatan  yang terjadi tesebut, selain itu ICC juga akan membantu mempertahankan hak-hak perempuan dan anak-anak yang biasanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak- haknya untuk mendapatkan keadilan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang  dilakukan  sebagai  langkah  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu atau permasalahan hukum yang hadapi. 6 Adapun analisis yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah analisis kualitatif yang mengkategorikan  bahan  hukum  yang  tersedia  berdasarkan  kualitas  materi  yang  berkaitan dengan  penelitian.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  merupakan  pendekatan perundang-undangan ( Statute  Approach ),  di  mana  mengkaji  ruang  lingkup  yurisdiksi  ICC
5 Ibid , hlm. 92.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, hlm. 3
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sebagai lembaga peradilan  yang menegakkan nilai-nilai HAM khususnya bagi pelanggaran HAM berat berdasarkan norma-norma yang diatur dalam Statuta Roma.

## 3. HASIL PENELITIAN
The International Criminal Court (ICC) merupakan badan peradilan yang didirikan atas dasar Statut Roma (Rome Statute of the International Criminal Court). Dijelaskan pada statute tersebut bahwa An International Criminal Court (“the Court”) is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary  to  national  criminal  jurisdictions. 7 ICC  merupakan  peradilan  yang  bersifat permanen yang berwenang menangani pelaku kejahatan serius yang menjadi perhatian dunia internasional, di mana peradilan tersebut bertindak dalam rangka melengkapi yurisdiksi pidana nasional suatu negara.
ICC merupakan pengadilan yang independen dan permanen dan hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah statuta Roma berlaku berlaku tahun 2002 (prinsip non-retroaktif)  yang didirikan berdasarkan statuya Roma yang diadopsi oleh 120 negara. Art 11 (1) menegaskan “ The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this  Statute ”. 8 Dijelaskan  bahwa  jurisdiksi  ICC  hanya  terkait  dengan  pelanggaran  terhadap kejahatan  HAM  berat  yang  terjadi  setelah  berlakuknya  statuta  ini,  sehingga  jangkauan yurisdiksinya hanya untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di atas tahun 2002.
ICC memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan tindakan pelanggaran ham yang sangat serius menurut statuta Roma. ICC  bersifat sebagai  pelengkap  atas  eksistensi sistem  peradilan  nasional suatu negara  dan hanaya akan mengambil Tindakan apabila pengadilan nasional suatu negara tidak berkeinginan dan  tidak  berkemampuan  untuk  melakukan  investigasi  dan  penuntutan  terhadap  kejahatan HAM berat yang terjadi di wilayah yurisdiksi peradilan nasional, selain itu ICC juga memiliki tanggungjawab  dan  kewajiban  dalam membantu  mempertahankan  hak-hak  perempuan  dan
7 Art. 1, Rome Statute of the International Criminal Court
8 Art. 11. (1), Rome Statute of the International Criminal Court
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
anak-anak yang biasanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak- haknya untuk mendapatkan keadilan.
Jika  melihat  sekilas,  terlihat  adanya  tumpang  tindih  antara  kedudukan  ICC  dengan pengadilan-pengadilan internasional lainnya yang telah lebih dahulu ada seperti International Court of Justice (ICJ) ataupun International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia dan International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda .  Namun  jika  diamati  terlihat  jelas  perbedaan prinsip  yang  sangat  mendasar  antara  ICC  dengan  3  pengadilan  lain tersebut.  ICJ  adalah pengadilan  sipil  yang  menangani  sengketa  antara  negara,  artinya  para  pihak  di  sini  adalah negara. Sedangkan ICC adalah pengadilan internasional yang mengadili individu, sementara jika  dibandingkan  dengan  pengadilan  ad-hoc  yang  pernah  di  bentuk  untuk  bekas  negara Yugoslavia dan Rwanda jelas hanya bisa menjangkau tindakan kriminal berat individu, namun terdapat perbedaan cangkupan geografi yang dapat dijangkau, tribunal untuk Yugoslavia dan Rwanda  jelas  hanya  dapat  menjangkau  tindakan  kriminal  berat  yang  dilakukan  oleh  dua individu negara tersebut, sementara ICC dapat menjangkau keseluruh jengkal dunia di mana terdapat tindak kriminal berat terhadap kemanusiaan sejauh negara tersebut menyatakan suatu deklarasi  untuk  menerima  yurisdiksi  ICC  (khusus  untuk  negara  non  pihak  yang  tidak meratifikasi Statuta Roma).
ICC juga berfungsi menghidari terjadinya penundaan pengadilan bagi pelaku kejahatan HAM berat, serta pembentukan tribunal yang berulang-ulang pada setiap terjadinya kejahatan, sehingga dapat lebih efektif dan efesien baik dari segi pembiayaan maupun dari segi upaya atau tenaga yang dikeluarkan untuk pembentukan tribunal yang bersifat ad hoc . Selain itu ICC juga berfungsi  sebagai lembaga  yang  dapat  menghindari  terjadinya impunity yang  selama  ini dinikmati oleh individu-individu yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hak-hak asasi manusia secara internasional.
Fungsi  lain  dari  terbentuknya  ICC  adalah  untuk  membantu  badan-badan  peradilan nasional yang ingin melakukan penuntutan terhadap pelaku kejatahan HAM berat dengan cara penyediaan  insentif  dan  petunjuk  pelaksanaan yang  dapat  memudahkan  terlaksananya mekanisme keadilan untuk meminta pertanggungjawaban kepada setiap individu pelanggaran HAM berat. Jadi dalam hal ini, ICC akan menjadi semacam benteng terakhir keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan artikel 17, ICC bukanlah merupakan pengadilan the  first  resot ,  tetapi the  last  of  the  last  resort karena  itu  tidak  akan  merusak  kedaulatan
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
domestik negara peserta. ICC menggunakan prinsip remedi domestik bahwa negara peserta tetap mengadili terlebih dahulu pelaku pelanggaran HAM berat.
Pembentukan  ICC dilandasi  pada  kondisi  di  mana  semakin  banyaknya  pelanggaran HAM  dengan  kategori  berat  yang  menjadi  perhatian  dunia  internasional,  dikarenakan penyelesaian yang ditempuh melalui badan peradilan nasional tidak efektif dalam memberikan keadilan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga atas dasar kondisi yang demikian, perlu dibentuknya badan peradilan permanen yang khusus menangani persoalan pelanggaran HAM berat tersebut. Selain itu, pembentukan ICC juga dilandasi pada pemikiran bahwa tidak boleh  ada  pelanggaran  terhadap  kejahatan  HAM  berat  yang  lepas  dari  penuntutan  dan hukuman.  Sehingga  segala  pelanggaran  HAM  berat  yang  bersifat  serius  harus  dapat dipertanggungjawabkan.
ICC  pada  pelaksanannya  menerapakan  prinsip  non-rektroaktif  berdasarkan  Statuta Roma,  sehingga  dapat  dipahami  bahwa  kejahatan  HAM  berat  yang  dapat  dijangkau  oleh yurisdiksi ICC adalah kejahatan HAM berat yang dilakukan setelah lahirnya Traktat Roma pada 1 juli 2002. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kejahatan HAM berat yang terjadi sebelum lahirnya Trakta Roma bukan merupakan kewenangan yurisdiksi dari ICC
ICC memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan tindakan pelanggaran ham yang sangat serius menurut statuta Roma. ICC hanya dapat mengambil tindakan apabila pengadilan nasional suatu negara tidak memiliki kemauan  atau kemampuan untuk melaksanakan menginvestigasi  dan penuntutan  terhadap pelanggaran  HAM  berat  yang terjadi  tesebut,  selain  itu  ICC  juga  akan  membantu mempertahankan hak-hak perempuan dan anak-anak yang biasanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan.
Ditegaskan pada Art 1  Statuta Roma, bahwa  ICC merupakan badan peradilan  yang bersifat sebagai pelengkap atas yurisdiksi kejahatan nasional. Terkait kondisi pada suatu negara yang tidak berkemauan ataupun kemampuan ( unwilling/unable ) untuk menyelesaikan perkara pelanggaran  HAM  berat,  maka  ICC  memiliki  yurisdikdi  untuk  melakukan  penuntutan  dan penghukuman atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, maka dapat dimaknai bahwa prinsip komplementaritas yang diterapkan mendahulukan peradilan nasional pada suatu negara.
Pelaksanaan yurisdiksi ICC dilakukan oleh Jaksa Penuntut Independen apabila Negara Peserta menyerahkan satu atau lebih kejahatan HAM paling berat tersebut, diserahkan oleh
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Dewan Keamanan PBB atau oleh Jaksa Penuntut sendiri (Art. 13 Statuta Roma). Terkait hal tersebut,  yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah  sikap  negara  untuk  bekerjasama menyerahkan pelaku pelanggaran HAM berat dan memberikan informasi tentang kejahatan yang dilakukan kepada Jaksa Penuntut. Kondisi tersebut dilandasi oleh suatu pemikiran tentang kedaulatan  negara,  di  mana  pada  hakikatnya  suatu  negara  memiliki  kedaulatan  yang  tidak menghendaki adanya campur tangan dari negara lain terhadap hukum nasional yang berlaku pada teritorial negaranya.
Dengan keadaan tersebut, pada realitanya negara tidak akan mau untuk menyerahkan pelaku  pelanggaran  HAM  berat  untuk  diadili  berdasarkan  yurisdiksi  ICC,  di  mana  pada umumnya pelaku pelanggaran HAM berat adalah individu-individu yang memiliki kekuasaan dan eksistensi yang sangat kuat di negaranya. Sehingga berdasarkan pemikiran atau doktrin tentang kedaulatan  negara  tersebut,  negara  akan  mengupayakan  secara  maksimal  untuk menyelesaikan  persoalan  pelanggaran  HAM  berat  tersebut  dengan  mengedepankan  hukum nasional dan badan peradilan nasinal pada negaranya.
Beberapa  kondisi  di  mana  yurisdiksi  peradilan dapat  dilaksanakan  terkait  3  kondisi seperti yang dijabarkan pada Art. 13 “ The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if: (a) A situation in  which  one  or  more  of  such  crimes  appears  to  have  been  committed  is  referred  to  the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14; (b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or (c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15. 9
Lingkup yurisdiksi Mahkamah ini meliputi 4 (empat) jenis kejahatan yang termasuk kejahatan serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional karena merupakan ancaman terhadap  perdamaian  dan  keamanan  internasional. Sebagaimana  diatur  Pada  Art.  5  (1) dicantumkan bahwa: The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) the crime of genocide, (b) crimes against humanity, (c) war crimes, (d) the crime of aggressions . 10 Adapun 4 (empat) kejahatan
9 Art. 13, Rome Statute of the International Criminal Court
10 Art. 5. (1), Rome Statute of the International Criminal Court
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
itu adalah meliputi, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.
Yurisdiksi personal meliputi warga negara pihak, warga negara bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi Mahkamah dan warga negara bukan negara pihak, namun kasusnya diajukan  ke  Mahkamah  berdasarkan  resolusi  Dewan  Keamanan  PBB.  Hal  tersebut  berlaku untuk setiap individu baik pejabat diplomatik maupun pemerintahan dan berlaku untuk para komandan atau para pejabat sipil lainnya, kecuali mereka  yang berumur dibawah 18 tahun sebagaimana diatur pada Art 26 “ The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime ”. 11
Yurisdiksi  teritorial  yang  berlaku  atas  kejahatan  pelanggaran  HAM  berat  adalah  di wilayah negara peserta, negara yang mengakui yurisdiksi atas dasar ad hoc declaration dan perluasan  yurisdiksi  terhadap  kapal  dan  pesawat  udara  yang  terdaftar  di  negara  pihak. Yurisdiksi atas waktu sebagai prinsip pidana dalam Statuta Roma yaitu prinsip legalitas dan prinsip non-retroaktif. Terkait dengan yang dimaksud yurisdiksi atas dasar ad hoc declaration diatur dalam Art 12 (3) “ If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9”. 12
ICC akan bertindak apabila terdapat kasus pelanggaran HAM berat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut baik oleh negara pihak, diajukan oleh Dewan Keamanan atau atas prakarsa Jaksa  itu  sendiri. Namun  realitanya  hal  tersebut  terhalang  oleh  prinsip  komplementaritas berdasarkan Statuta Roma, yang menjadikan ICC sebagai lembaga peradilan dengan fungsi pelengkap peradilan nasional.
Kasus yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional (Art. 17 Statuta Roma), antara lain:
12 Art. 12 (3), Rome Statute of the International Criminal Court
1. Kasusnya  sedang  diselidiki  atau  dituntut  oleh  suatu  negara  yang  mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali jika negara tersebut tidak bersedia atau benar- benar tidak dapat melakukan penyidikan atau penuntutan.
2. Kasusnya telah diselidiki oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut  dan  negara  itu  telah  memutuskan  untuk  tidak  menuntut  orang  yang bersangkutan,  kecuali  jika  keputusan  itu  timbul  dari  ketidaksediaan  atau ketidakmampuan negara untuk benar-benar melakukan penuntutan.
3. Orang  yang  bersangkutan  telah  diadili  atas  perbuatan  yang  merupakan  pokok pengaduan itu (asas ne bis in idem ).
4. Kasusnya  tidak  cukup  memadai  sebagai  pembenaran  tindakan  Mahkamah selanjutnya.
Ketidakmauan dan ketidakmampuan dari suatu negara untuk melakukan  penuntutan dan menghukum pelaku perlu dicermati oleh karena hal ini secara langsung atau tidak langsung berhubungan  dengan  kedaulatan  negara  (negara  pihak  ataupun  negara  yang  mengakui yurisdiksi ICC). Ketidakmauan diantaranya adalah kondisi di mana peradilan nasional suatu negara pada pembentukannya sebenarnya bertujuan melindungi pelaku dari tanggungjawab hukum yang harus diterima atas perbuatan pelanmggaran HAM berat yang dilakukan, dengan kata  lain  pembentukan  perandilan  nasional  bertujuan  untuk  membentengi  pelaku  kejahatan HAM berat yang dilakukan atas dasar pengaruh kekuasaan yang dimilikinya. Kondisi lainnya adalah di mana peradilan yang digelar untuk menyelesaikan perkara tersebut berjalan dengan tidak independent dan memihak kepada pelaku kejahatan.
Shut up Ketidakmampuan suatu negara diantaranya adalah kondisi di mana negara tidak mampu menghadirkan atau membawa kasus pelanggarah HAM berat kehadapan pengadilan nasional, kemudian kondisi di mana negara tidak berkemampuan untuk mendapatkan bukti- bukti  dan  kesaksian  yang  berhubungan  dengan  kejahatan  pelanggaran  HAM  berat  yang dilakukan, serta kondisi di mana tidak berfungsinya hukum nasional pada suatu negara baik sebagian ataupun secara keseluruhan.
Selain kejahatan yang memiliki karakter di atas, dalam kenyataan praktik, masyarakat internasional juga masih diresahkan oleh kejahatan serius lainnya seperti, kejahatan yang telah
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
di  atur  dalam  perjanjian  internasional  ( treaty-based  crimes ) 13 , terorisme,  peredaran  gelap narkotika, dan penggunaan tentara bayaran ( mercenarisem ).
Merujuk kepada Statuta Mahkamah Pidana Internasional (statuta Roma) Pasal 5, maka yurisdiksi Mahkamah telah disepakati hamya 4 (empat) jenis kejahatan internasional, yaitu: genosida,  kejahatan  kemanusiaan,  kejahatan  perang  dan  agresi.  Dimasa  yang  akan  datang masih terbuka kemungkinan memasukan jenis kejahatan internasional lainnya (yang belum menjadi  yurisdiksi  Mahkamah)  menjadi  yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional.  Jenis kejahatan dimaksud antara lain, terorisme, perdagangan orang, kejahatan lingkungan, korupsi.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1.Kesimpulan
Pembahasan  pada  penelitian  ini  melihat  yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional (ICC)  terhadap  Tindakan  pelanggaran  HAM  yang menjadi  kewenangannya,  yang  berarti melihat tindakan-tindakan apa saja dan sejauhmana kompetensi hukum untuk dapat terlibat dalam  penyelesaian  perkara  pelanggaran  HAM  berat  yang  berlaku  di  dunia  internasional. Yurisdiksi Mahkamah meliputi 4 perkara pokok yang menjadi perhatian dunia internasional berdasarkan Statuta Roma yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.
Yurisdiksi personal meliputi warga negara pihak, warga negara non negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC dengan suatu deklarasi pengakuan yurisdiksi dan warga negara non negara pihak, namun kasusnya diajukan ke Mahkamah berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Ketentuan  tersebut berlaku bagi setiap  individu  baik  pejabat  diplomatik  maupun pemerintahan  dan  berlaku  untuk  para  komandan  atau  para  pejabat  sipil  lainnya, terkecuali untuk individu yang berusia dibawah 18 Tahun.
Adapun yurisdiksi teritorial dari ICC berlaku atas kejahatan pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah negara peserta, negara  yang mengakui  yurisdiksi atas dasar ad hoc declaration dan perluasan yurisdiksi terhadap kapal dan pesawat udara  yang terdaftar pada negara  pihak.  Yurisdiksi  atas  waktu  sebagai sebagaimana  diatur  dalam  Statuta  Roma diterapkan azas legalitas dan prinsip non-retroaktif, yang berarti kewenangan yurisdiksi ICC
13 Bassiouni, Introduction to Criminal Law, Trans-basional Publisher, 2003, hlm. 116
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
atas waktu tersebut hanya berlaku untuk perkara-perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah lahirnya Stuta Roma pada tahun 2002.
ICC baru dapat menangani suatu perkara terhadap tindakan pelanggaran HAM berat adalah ketika suatu negara tidak memiliki kemauan serta kemampuan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat di negaranya, di karenakan ICC merupakan pengadilan yang bersifat the last of the last resort oleh sebab itu, eksistensi dari ICC tidak bertentangan atau dapat merusak kedaulatan domestik dari negara-negara peserta. Hal tersebut merupakan wujud dari  penerapan  suatu  prinsip  di  dalam  Statuta  Roma  yang  dikenal  dengan  prinsip  remedi domestik, yaitu prinsip yang mengatur bahwa negara peserta tetap mengadili terlebih dahulu pelaku pelanggaran HAM berat.

## 4.2.Saran
Saran yang dapat dikemukankan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bahwa  ICC  merupakan  badan  peradilan  internasional  yang  dapat  menjadi  alternatif penegakan HAM, sehingga peradilan ini dapat menjadi solusi bagi negara-negara yang belum memiliki  hukum  nasional  yang  mengakomodir  kejahatan  pelanggaran  HAM  berat yang dilakukan  oleh  individu sesuai  dengan  Statuta  Roma.  Berdasarkan  pengaturan  Art  12  (3), negara  non  pihak  yang  tidak  meratifikasi  Statuta  Roma  dapat  membuat  deklarasi  untuk menerima  yurisdiksi  dari  ICC  khusus  untuk  perkara-perkara  tertentu  yang  tidak  dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Nasional, atau apabila Individu pelaku penggaran HAM berat memiliki suatu kekebalan (imunity).

## 5. Referensi
Bassiouni, Introduction to Criminal Law, Trans-basional Publisher, 2003.
Jimly  Asshiddiqie  dan  Hafid  Abbas, Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia,
Cetakan ke-5, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015,
M. Ali Zaidan, Menuju Perubahan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Muladi, “ Refleksi  HAM  sebagai  salah  satu  sendi  Negara  Hukum ”  Makalah  pada  seminar Paradigma Negara Hukum Dalam Tinjauan Sosio Yuridis, Fakultas Hukum Atmadjaya, Yogyakarta, 8 April 1995 .
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Group, Jakarta, 2005.
Rome Statute of the International Criminal Court
Vol 4, No 2, Oktober 2020 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id