## Abstrak
Orang-orang Bugis-Makassar terikat oleh sistem norma dan aturan adat yang disebut dengan panngadereng. Ade’ yang merupakan unsur bagian dari panngadereng secara khusus terdiri dari ade’ akkalabinengeng (norma mengenai hal-ihwal perkawinan dan hubungan kekerabatan). Salah satu di antara ade’ akkalabinengeng adalah adanya tradisi do’i menrek atau balanca dalam perkawinan masyarakat Bugis. Praktik do’i menrek yang ada pada masyarakat Bugis Soppeng dilatarbelakangi oleh faktor sejarah yang menjungjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya dari para leluhur mereka sehingga sampai saat ini dianggap sebagai kearifan lokal. Dalam tradisi perkawinan suku Bugis Soppeng, mahar yang merupakan salah satu ketentuan dalam hukum perkawinan Islam, dalam masyarakat suku Bugis disebut sompa . Sompa ini sepenuhnya menjadi hak-milik pengantin wanita sebagai wujud penghormatan pengantin pria kepada pengantin wanita. Meskipun ketentuan do’i menrek-balanca hanya berdasarkan tradisi masyarakat Suku Bugis tetapi kedudukannya sama dengan mahar (sompa) yaitu sama-sama mengikat. Dari perspektif teori ‘Urf , termasuk dalam kategori ‘Urf Shahih karena sesuai dengan kaidah fiqhi “al-‘Adatu Muhakkamatun” , sedangkan dalam perspektif

## TRADISI PENETAPAN DO’I MENREK DALAM PERKAWINAN

## MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS SOPPENG (ANALISIS TEORI ‘URF DAN APPANNGADERENG DALAM HUKUM ADAT SUKU BUGIS)
Abd. Halim* abd.halim@uin-suka.ac.id
Enon Kosasih** enonalkosasi@gmail.com
∗ Dosen Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
** Aktif di Yayasan Laziz Al-Haramain, Jln: Ketintang Madya 1, No 6C Surabaya, Jatim.
appangngadereng, do’wi menrek adalah ade’ akkalabinengeng yang dibebankan kepada mempelai pria merupakan ukuran keseriusan dan kekayaan mempelai laki-lak karena besarnya jumlah uang belanja atau do’i Menrek merupakan media utama bagi masyarakat Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam Masyarakat, bahkan termasuk dalam kategori pengejawantahan nilai-nilai siri’.
Kata Kunci: Mahar (Sompa), Do’i Menrek, balanca, Perkawinan, suku Bugis, ‘Urf.

## A. Pendahuluan
Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga- warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Indonesia sendiri begitu banyak tradisi, adat dan budaya dari masing-masing suku yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. 1
Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia Indonesia hingga dewasa ini secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai tumpukan pengalaman budaya dan pembangunan budaya yang terdiri dari lapisan-lapisan budaya yang terbentuk sepanjang sejarahnya. 2 salah satu dari kebudayaan Indonesia ialah adat atau tradisi perkawinan, di mana setiap daerah memiliki adat atau cara tersendiri dalam melaksanakan budaya tersebut yang telah ada dan terjaga secara turun temurun dari leluhurnya. Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 34 provinsi yang di Indonesia, masyarakat adatnya cenderung pada sifat yang genealogis-bilateral dan terdiri dari empat suku bangsa, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja dan suku Bugis Mandar memiliki adat kebiasaan atau tradisi yang menjadi ciri khasnya. Salah satu di antaranya adalah adat atau tradisi perkawinan yang disebut dengan ade’ akkalabinengeng . 3
1 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 129.
2 Edi Sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 317.
3 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia , ( Jakarta: Djambatan, 2004), hlm. 266-277.
Dalam ade’ akkalabinengeng ini ada ketentuan yang disebut do’i menrek (uang belanja) yang dibebankan kepada mempelai pria yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang diputuskan dalam perundingan tentang biaya perkawinan. Masyarakat Suku Bugis Soppeng dikenal sangat kental dengan adat dan budayanya, salah satunya ialah adat atau tradisi pemberian do’i menrek dalam perkawinan yang nominalnya relatif tinggi.
Bagi masyarakat Bugis perkawinan berarti siala’ yaitu saling mengambil satu sama lain. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud semakin mempereratnya. 4
Tradisi perkawinan adat suku Bugis, tidak hanya menetapkan mahar sebagai pemberian yang wajib diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dalam perkawinan, akan tetapi ada ketentuan lain yang disebut dengan do’i menrek yang harus disiapkan oleh mempelai pria sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Istilah do’i menre k ini sering dipahami secara keliru oleh masyarakat suku Bugis yang menyamakannya dengan mahar, padahal mahar dan do’i menrek merupakan dua entitas yang berbeda.
Do’i Menrek adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan respsi perkawinan dan keperluan lainnya. Dalam praktiknya, istilah do’i menrek terdiri dari sejumlah uang sebagai mahar atau sompa , barang- barang lain seperti emas sebagai passio dan sepasang pakain dan perlengkapan alat tidur lainnya sebagai hadiah. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau keluarga dan sudah menjadi rahasia umum bahwa do’i menrek ini nominalnya sangat tinggi bahkan ratusan juta, apalagi kalau calon dari mempelai wanita mempunyai stratifikasi sosial yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan dari keluarga bangsawan terpandang. 5
Sementara dalam Islam. Peran adat baik itu pada konteks pernikahan atau dalam konteks tradisi adat lainya, tidak hanya terbatas pada pengambilan
4 Christian Pelras, Manusia Bugis , Terj. Abdul Rahman Abu, Hasriadi dan Nurhady Sirimorok (Jakarta: Forum Jakarta Paris, 2006), hlm. 178.
5 Ibid.
inisiatif dalam hukum ketika sumber hukum yang lain tidak memberikan jawaban. Karena adat pada kenyataanya juga mempunyai peran yang penting yang tetap harus dimainkan dalam persoalan dan masalah praktek hukum yang sering muncul. 6
Atas dasar-dasar itulah maka para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum: “ al-‘Adatu Muhakkamatun ” (Adat itu dapat menjadi dasar penetapan hukum). 7
Adat mampu menjadi pertimbangan hukum yang didasarkan atas ‘ urf , dengan adanya perubahan suatu nas atau tempat yang sebenarnya. ‘ Urf bukanlah sesuatu dalil Syar’i yang berdiri sendiri, biasanya Urf lebih dipakai pada konteks memelihara Maslahah Mursalah. 8
Ahli hukum dari madzhab Maliki yang terkenal, Asy-Syatibi berpendapat bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan hukum, ia membedakan antara dua macam adat atau kebiasaan: yang pertama ia sebut dengan “al-‘awa’id asy-syar’i, yang kedua ia sebut “al-‘awa’id al-jariyah,” yang terdiri dari berbagai macam bentuk adat yang didiamkan oleh syariah, dalam arti tidak menerima dan juga tidak menolak. 9
Pendapat para ahli hukum dari mazhab Hambali dari Kitab karangan Ibn Qudamah, dalam kitab al-Mugni yang dikutip oleh Ratno Lukito bahwa adat dapat menjadi suatu sumber hukum dan ia menguatkan aturan-aturan fikihnya dengan merujuk kepada adat setempat 10 . Dengan batasan-batasan inilah para ahli hukum Islam pada semua periode sejarah Hukum Islam secara bebas mempergunakn adat tempatan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mereka. 11
Oleh karena itu, para Ulama dan ilmuwan dalam menentukan dan mempertimbangkan suatu hukum tentunya harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariat Islam dan Maqasid asy-Syari’ah serta ijtihad hukum
6 El-Awa, dalam buku Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia ( Jakarta: INIS,1998), hlm.24.
7 Ibn Nujaim, Al-Asybah wa an-Naza’ir ,(Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al- ‘Arabi), hlm. 129-131.
8 Ibid., hlm. 63.
9 As-Syatibi dalam Buku Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia (Jakarta: INIS,1998), hlm.21. 10 Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: INIS,1998), hlm. 23.
11 Ibid., hlm. 25.
lainnya, salah satunya yang dapat digunakan adalah metode ‘u rf, istihsan dan maslahah mursalah yang dalam hal ini relevan dengan apa yang penulis teliti terkait Adat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sering disebut dalam ‘Ushul Fikh yaitu ‘urf.
‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi masyarakat baik yang berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau yang ditinggalkan. ’Urf juga disebut adat atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘Urf dan adat kebiasaan. ‘Urf terbentuk dari saling pengertian masyarakat banyak, sekalipun pranata stratifikasi sosial mereka berlainan yaitu baik dari kalangan masyarakat awam atau dari masyarakat kelompok elite sekalipun. 12
Dari segi keabsahanya menurut hukum syara’, ‘Urf dibagi dua; ‘ Urf sahih dan ‘Urf fasid. ‘Urf sahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan ‘Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash. 13
Setelah Memahami kontribusi besar yang diberikan oleh ‘Urf atau adat dalam proses perkembangan hukum Islam tersebut bahwa dalam realitasnya sistem hukum Islam senantiasa menerima adat atau ‘Urf atas dasar kemaslahatan umum yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk mengoperasikan sistem hukum Islam yang selalu dituntut untuk mampu mempertemukan berbagai macam kepentingan dan memecahkan problem-problem yang muncul di masyarakat. 14

## B.  Kedudukan Mahar dalam Hukum Islam
Kata Mahar berasal dari bahasa arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar , yakni mahran atau kata kerja, yakni fi’il dari mahara yamhuru mahran . Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad , yakni al-mahr , dan sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, sehingga
12 Abd. al-Wahab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh , (Kuwait: Dar al-Falah, 1978), hlm. 91.
13 Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia, cet. ke-2, ( Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 96.
14 Ratno Lukito, Pergumulan Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia, (Jakarta: INIS,1998), hlm 26.
mahar diidentikan dengan maskawin . 15
Sementara di kalangan Fuqaha, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni “shadaqah, nihlah, dan faridhah” yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merpakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jennisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur’an ataupun Al-Hadis. 16
Dalam bahasa Arab, mahar jarang digunakan, kalangan ahli fiqh lebih sering menggunakan kata “ shidaq ”dalam kitab-kitab fiqhnya. Di Indonesia term yang sering digunakan adalah “Mahar dan maskawin”. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara term “ash-shidaq” dengan term “al-mahr” . Ada pendapat yang menegaskan bahwa “shadaq ”itu sesuatu yang wajib karena nikah, sedangkan “mahar” merupakan sesuatu yang wajib karena selain nikah, Seperti wathi syubhat , persusuan dan menarik persaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Istilah mahar hanya digunakan untuk perkawinan sedangkan istilah shadaq dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum , sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib adalah membayar zakat dan mahar. 17
Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan soerong wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar atau (maskawin). Mahar hanyah diberikan oleh seorang calon suami kepada calon isrti, bukan kepada wanita lainya atau siapapun wanita yang sangat dekat denganya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakanya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan sang istri.
Allah swt. Berfirman dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa [4]: 4.
15 Boedi Abdullah dan beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 69.
16 Ibid.
17 Ibid , hlm. 70.
Para ulama telah sepakat bahwa mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad perkawinan, tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan bisa sebagai sedekah, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah. 18
Pemberian itu ialah maskawin atau mahar yang ukuran jumlah besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan keduabelah pihak, karena proses pemberian itu harus dilandasi dengan niat tulus dan ikhlas. Imam asy- Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita atau perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badanya. 19
Isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri menerima maharnya karena merasa malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah swt. berfirman dalam Surah An-Nisa [4]: 20.
Dalam ayat selanjutnya, Allah swt. berfirman sebagaimana dalam Surah An-Nisa [4] :21.
Ulama Ahli fiqh berbeda pendapat tentang terjadinya khalwat . Imam Malik, As-syafi’i, Abu Dawud berpendapat bahwa seorang suami wajib membayar mahar kepada isterinya setelah terjadi khalwat , sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib. 20
Dalam hal ini Imam Asy-Syafi’i, Imam Malik, Abu Dawud mewajibkan pembayaran mahar sepenuhnya apabila telah terjadi khalwat antara suami istri, dapat dijadikan asumsi dasar bahwa telah terjadi dukhul
18 Ibid hlm. 75. 19 Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, juz 4, hlm. 94 20 Ibid.
(persetubuhan) antara keduanya. karena itu, pihak suami wajib membayar mahar sepenuhnya, sebagaiman kesepakatan yang telah ditetapkan dalam janji nikah antara keduanya. Dalam hal ini, jika suami menceraikan istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya kerana belum terjadi dukhul dan suami wajib membayar separuhnya Ulama ahli fiqh telah sepakat bahwa apabila akad nikah dilaksanakan tanpa menentukan mahar ( nikah tafwidh ) hukumnya boleh dan nikahnya tetap sah, akan tetapi, meskipun perkawinanya sah, suami belum boleh mencampuri isterinya karena mahar belum diberikan kepadanya, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami tidak berdosa apabila menceraikan isterinya sebelum disenggamai, dan belum pula ditetapkan jumlah maharnya. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika terdapat syarat nikah tanpa mahar sama sekali, perkawinanya batal, demikian pula menurut Ibnu Hazm mengatakan bahwa setiap syarat di luar ketentuan Allah adalah batal. 21 Dalam kaitan dengan hal itu, As-Sayyid Sabiq Mengemukakan pendapatnya dengan perkataan berikut:
“Setiap syarat di luar kitabullah adalah batal.”
Salah satu adat kebiasaan tertua yang dilegalisasi oleh ajaran Islam adalah keharusan suami membayar mahar kepada istrinya, baik dibayar dengan cara kontan maupun tidak kontan. Hak isteri atas harta mahar secara mutlak bukan hak suaminya. Oleh karena itu, suami menanggung beban tanggung jawab dengan memikul kewajiban untuk membayarnya.
Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagia berikut:
a.  Mahar dibayar dengan cara kontan;
b.  Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati
c.  Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas
d.  Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 22
Hadis di atas merupakan dasar hukum dan sebagai dalil bahwa kedudukan mahar dalam perkawinan hukumnya wajib bagi laki-laki yang
21 Ibid , hlm. 77.
22 Ibid.
harus dibayarkan kepada pihak perempuan yang hendak dinikahinya. Dalam beberapa hadis digunakan istilah mahar atau maskawin . Selain itu, dapat dipahami bahwa kewajiban membayar mahar bagi mempelai laki-laki tidak otomatis diwajibkan menentukan bentuk dan jenisnya. Masalah bentuk dan jenis mahar serta besar kecilnya, bergantung kepada kesepakatan pihak mempelai laki-laki dan perempuan, hanyah pihak perempuan yang meminta maharnya dengan jenis yang sederhana dan murah atau tidak membebani pihak laki-laki. Hal itu merupakan sebaik- baiknya pernikahan dan sebaik-sebaiknya perempuan yang akan menjadi pendamping hidup calon suaminya.
Para ulama sepakat bahwa membayar mahar hukumnya wajib bagi mempelai laki-laki. Di kalangan Imam Mazhab tidak terdapat ikhtilaf soal wajibnya membayar mahar, termasuk masalah jenis maharnya. Mahar dapat dibayarkan dengan bentuk harta, manfaat, atau jasa, Sebagaimana membayar mahar dengan mengajarkan Al-Qur’an dan sejenisnya.
Dari pandangan imam mazhab atau yang terdekat dengan imam mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa secara prinsip semua setuju tentang sahnya akad nikah tanpa mahar, tetapi setelah terjadi hubungan seksual mahar wajib dibayar. Karena itu, mahar bukanlah rukun nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, tetapi mahar adalah sebagai ganti untuk mendapatkan manfaat dari isteri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk berhak mendapat manfa’at dari isteri. 23

## C.  Jumlah dan Bentuk Mahar
Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam, besar kecilnya mahar sangat bergantung pada kebiasaan negara ataupun situasi dan kondisinya . 24 Karena di setiap pemberian mahar kepada pihak perempuan selalu berbeda-beda sesuai tempat dan peraturan yang berlaku di suatu daerah.
Sehubungan dengan mahar merupakan hak mempelai wanita, pihak mempelai wanita berhak memilih dan menentukan maharnya. Wanita berhak meminta maharnya dalam jumlah yang besar atau kecil, dan dia pun berhak mengembalikan segala sesuatunya kepada pihak mempelai
23 Khoeruddiqn  Nasution, Hukum Perkawinan 1 , (Yogyakarta: ACAdeMiA &TAZZAVA, 2004), hlm. 166.
24 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , cet, ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 74.
laki-laki. Oleh karena itu, pihak mempelai wanita berhak meminta mahar dalam bentuk apapun baik itu emas, perak, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Hanyah yang paling baik dan berkah ialah permintaan mahar yang murah dan sederhana, serta tidak menyulitkan pihak laki-laki.
Imam asy-Syafi’i, Ahmad bin Hanbal, Ishak, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi rendah, besar dan kecilnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik 25
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit sepuluh dirham, menurut yang lain cukup lima dirham. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mahar paling sedikit empat puluh dirham.
Ulama Kufah berpendapat bahwa paling sedikit mahar adalah 40 dirham.”
Kendati demikian, penghormatan ini tak boleh digeser menjadi alat untuk melemahkan potensi calon suami atau menghalangi pelaksanaan ritual pernikahan, misalnya dengan menetapkan nilai mahar yang terlalu tinggi dan membatasi pembinaan dan penjagaan kesucian diri yang luhur hanyah pada nilai-nilai materil. Yang paling berkah adalah mahar atau maskawin yang paling ringan. 26
Sementara para ulama ahli hadis berpendapat bahwa sabda Nabi SAW, yang artinya “Berikanlah maharnya walau sebentuk cincin dari besi,” merupakan dalil bahwa mahar tidak mempunyai batasan terendahnya. Jika ada batas terendahnya, tentu Rasulullah SAW, menjelaskanya. Oleh karena itu penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkanya itu tidak boleh terjadi. 27
Dalam kitab Shahih al-Bukhari diriwayatkan, dari Sahal bin Saad, bahwa nabi Muhammad SAW, pernah berkata kepada seseorang, 28
25 Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid , (Semarang: Al Husna, 1998), hlm. 14.
26 M. Sayyid Ahmad Al- Musayyar, Fiqih Cinta Kasih, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 106 27 Boedi Abdullah dan beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 82.
28 Imam al- Bukhari, sahih al-Bukhari, “ Kitab an-Nikah”, Bab man lam yastati’ al-ba’ata fal yasum. Hadits Ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa’ad.
Menurut Jumhur Ulama mahar atau mas kawin yang berlebih- lebihan, hukumnya makruh. Memang tidak sedikit manusia modern yang menolak menikahkan anak perempuanya kalau tidak dengan mahar yang begitu tinggi. Tindakan semacam ini, seolah-olah menganggap eksistensi perempuan tidak ada bedanya dengan barang dagangan yang dipajang di etalase supermarket dengan tarif yang tinggi, Sesungguhnya ini bukan mengangkat martabat dan kehormatan perempuan bahkan terkesan melecehkan dan merendahkanya. Padahal, Islam hadir di tengah-tengah ummat menganjurkan mahar yang ditetapkan oleh pihak perempuan diusahakan semurah mungkin dan tindakan ini menunjukkan kemurahan hati si perempuan sehingga akan mendatangkan berkah dalam kehidupan rumah tangganya. 29 Ini sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Saw dalam hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad yang Artinya:
Dari Aisyah r.a, Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. “ dan sabdanya lagi, “perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan urusan pernikahanya dan yang baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka adalah yang mahal maharnya atau mas kawinya, mempersulit urusan pernkahanya dan buruk akhlaknya.” (HR. An-Nasa’i an Ahmad).
Adapun syarat mahar adalah sebagai berikut :
1.  Suatu yang dijadikan mahar adalah barang yang berharga dan bernilai, jadi barang yang tidak ada nilainya tidak sah dijadikan mahar
2.  Sesuatu yang dijadikan mahar adalah barang yang suci dan dapat dimanfaatkan, mahar yang berupa khamr, babi, darah, dan bangkai tidak sah, karena semua itu tidak berharga dalam pandangan syari’at Islam.
3.  Tidak boleh barang yang dijadikan mahar barang ghaib.
4.  Tidak boleh menjadikan barang yang tidak jelas (sifat, jenis, dan macamnya) untuk dijadikan mahar. 30
29 Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.168.
30 Imam Muslim, Sahih Muslim Bi Syarh an Nawawi, “Kitab Nikah”, Bab as- Sadaq wa jawazu Kaunuhu Ta’lim al-Qur’an wa Khatima min Hadid” (tnp: Dar ar-Fikr,tt.) V:211. Hadis dari Riwayat Sahl Ibn Sa’idi. As-Sa’idi.

## D. Teori Appanngadereng dalam Adat Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Soppeng
Masyarakat Bugis Soppeng secara keseluruhan terutama yang hidup di daerah pedalaman, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adat yang dianggap keramat dan luhur. Keseluruhan sistem norma dan aturan-aturan adat tersebut disebut dengan panngadereng. Panngadereng dapat diartikan sebagai keseluruhan norma-norma yang meliputi bagaimana seseorang mampu bertingkah laku terhadap sesama manusia dan terhadap pranata-pranata sosialnya secara timbal balik, sehingga menimbulkan dinamika masyarakat. 31
Konsep teori appanngadereng itu sendiri atas lima unsur pokok, yaitu :
(1) Ade’ (norma Masyarakat), (2) Bicara (norma hukum atau peradilan), (3), Rapang (norma perbandingan atau norma suri tauladan), (4) Wari’ (norma keseimbangan) atau hukum keluarga), dan (5) Sara’ (Syariat Islam). 32
Datangnya Islam, dan diterimanya sara’ (Syariat Islam) ke dalam panngadereng, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya masyarakat Bugis secara universal khusunya daerah Bugis Soppeng yang timbul dari aspek-aspek panngadereng, memperoleh pengisian dengan warna yang lebih tegas. Bahkan sara’ (sebagaimana yang sampai pada kehidupan masyarakat Bugis di Tana Ugi’ (daerah Bugis) dalam kehidupan sosial budaya mengutamakan (secara kualitatif ) Ade’ (adat) menomorduakan (secara kualitatif) sara’ (Syari’at Islam). Karena keduanya sudah padu sebagai satu sistem dalam panngadereng.
Keadaan seperti itu terjadi karena penerimaan mereka kepada Islam (sebagai Agama ) di Sulawesi Selatan tidak terlalu banyak merubah nilai- nilai, kaidah-kaidah bermasyarakat dan kebudayaan yang telah ada. Sendi-sendi kehidupan Masyarakat dengan nilai-nilai kesusilaan yang bertujuan menjungjung tinggi martabat dan harkat manusia menurut fitrah ajaran Islam. Memperoleh bentuk dalam konsep Siri’ orang Bugis yang disesuaikan dengan nilai terdalam dari kemanusiaan menurut hukum Islam. 33
31 Nurfiah Anwar, “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006).
32 Mattulada, Latoa suatu lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Cet. II (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995).hlm. 54-55
33 Ibid, hlm. 382-383
Siri’ dalam hal ini berkaitan erat dengan pembahasan selanjutnya yaitu tradisi perkawinan adat Bugis. Masalah perkawinan di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Soppeng pada masa itu, yaitu akhir abad 19, pada awalnya adalah masalah orang tua. Peranan orang tua atau tokoh adat dalam perkawinan Bugis ada di tangan mereka. Kedudukan perkawinan bagi masyarakat Bugis terkait erat dengan siri. 34 Kesucian perkawinan sangat erat kaitanya dengan konsep siri’ yang dianutnya. Dalam falsafah Bugis, Konsep siri’ dijelaskan:
1. Narekko siri’na naranreng tenritenrengi nariewa. (kalau harga diri yang disinggung tanpa melalui tangga punakan dilawan). Siri’ adalah hal yang sangat rawan karena menyangkut harga diri dan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, kalau menyangkut siri’ tiada lagi jalan lain kecuali langsung mengadakan perlawanan, karena keberanian dalam keadaan bahaya adalah suatu kebijaksanaan dalam menghadapi bahaya.
2. Matemua mapatae mateppa dua teluumasolla-sollae. Masolla-solla matet, Temmasolla-solla mateto, lebbi nisiya mate masolla-sollae’agapi riattangngari narile’ja’na cemme’appatettikennapabaju ejae (mati jua yang tenang setelah mati dua tiga yang nekad, yang tenang mati jua, yang nekad mati jua, lebih baik mati nekad. Apalgi yang dipertimbangkan kalau sudah terpijak lumpur pelimpahan si baju merah (baju bodo). Di sini terdapat tiga kalimat. Kalimat pertama menganjurkan untuk mempertimbangkan dengan tenang setiap persoalan, karena berakibat besar jika tanpa pertimbangan yang menyertainya. Kalimat kedua menggambarkan bahwa bagaiman pun keduanya akan mati jua, dari itu lebih baik mati berjuang mempertahankan kehormatan. Kalimat ketiga, adalah suatu perumpamaan tentang harga diri, martabat dari pihak keluarga perempuan. 35
Bagi Suku Bugis, harga diri yang tertinggi selain agama adalah anak gadis (ana’ dara). Dalam perjalanan sejarahnya, tidak sedikit anak gadis yang diasingkan atau diusir dari kampung halamanya (riabbiang) karena kedapatan berzina atau selingkuh dengan laki-laki yang telah berkeluarga.
34 Heddy SHRI Ahimsa Putra, Patron dan Klien di Sulawesi Selatan ( Yogyakarta: Kepel Press,2007), hln. 34
35 A. Hasan Machmud, Silasa- Kumpulan petuah Bugis Makassar (Jakarta: Bhakti Centra Baru, 1994), hlm. 45-46
Yang lebih mengerikan jika sampai dibunuh karena dianggap menodai kehormatan keluarga (map-pakasiri’-siri’). Tidak hanyah itu, ikatan kekeluargaan dengan sendirinya terputus. Jika pun tetap dipertahankan tinggal di kampung tersebut, maka sang gadis tidak akan mendapatkan jodoh kecuali dari luar daerah yang tidak tahu-menahu akan riwayat hidup sang gadis. Hal ini terkait dengan keyakinan suku Bugis bahwa pelaku zina hanyah akan melahirkan juga anak hasil hubungan zina.
Oleh karena itu, menjaga anak perempuan sebuah tantangan sendiri dan menjadi kebanggan keluarga bila sang gadis mampu mempertahankan kehormatanya. Karena begitu beratnya menjaga anak gadis sehingga muncul istilah “Lebbi moi manpie seratu tedong na mampie seddi’ ana dara” (lebih baik menjaga seratus ekor kerbau daripada menjaga seorang anak gadis perawan). Adat suku bugis juga melarang laki-laki mengganggu wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya sampai masa iddahnya berakhir. Gangguan terhadap wanita tersebut juga berakibat fatal karena bisa jadi dia dituduh sebagai penyebab keretakan rumah tangga orang. Dengan demikian kehormatan keluarga masuk dalam ranah siri’. 36
Prinsip adat Bugis menghendaki adanya kontrol sosial yang ketat dari masyarakat dalam menjaga kehormatan keluarganya. Anak gadis tidak dibiarkan keluyuran di luar rumah, tanpa adanya pengawasan apalagi keluar rumah sampai tengah malam tanpa tujuan yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kehormatan seorang gadis merupakan harga mati bagi keluarganya. Sebab, Jika terjadi perzinaan, maka tidak hanyah keluarga dekat (siajing macawe) yang menanggung malu, namun juga kerabat jauh (siajing mabela), tetangga, dan penghuni kampung tersebut. Karena itu, menjadi kebanggaan sendiri jika anak gadisnya telah menikah, karena sudah ada yang menjaga kehormatanya. Bentuk syukur atas kebanggaan tersebut, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang mahal dan banyak dalam prosesi pernikahanya anaknya.
Namun, seiring perjalanan waktu, prinsip tersebut mulai terkikis. Atas nama demokrasi. Tidak sedikit orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya untuk keluar rumah tanpa ada kontrol yang ketat. Rasa malu karena anaknya hamil di luar nikah terkadang ditutupi dengan pesta
36 Muh Rusli, “Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sulawesi Selatan,”
Jurnal Karsa, Vol.20:2 (2012), hlm. 247.
pernikahan yang meriah (botting passampo siri). Sebuah potret pergeseran nilai budaya dan adat istiadat bugis. 37
Jika siri’ merupakan taruhan harga diri, maka harga diri tersebut harus diangkat melalui kerja keras, prestasi, jiwa pelopor dan senantiasa berorientasi keberhasilan. Harga diri terangkat atas dukungan rasa pesse (Bugis) atau pace (Makassar), yaitu solidaritas terhadap orang lain. Oleh karena itu solidaritas datang dari lingkungan struktur sosial. Pesse adalah ibah hati melihat sesama yang melihat penderitaan atau tekanan batin atas perbuatan orang lain atau sejenisnya. Siri’ dan Pesse adalah dua sikap moral yang menjaga stabilitas dan harmonisasi, agar tatanan sosial atau panngandereng (inti adat) berjalan secara dinamis. 38
Dari teori appangngadereng khususnya ade akkalebeneng dapat dipahami apabila masyarakat Bugis, khususnya suku Bugis Soppeng tetap mempraktikkan keharusan memberikan do’i menrek terhadap calon mempelai pria sebagai pengejawantahan nilai siri’ (kehormatan).

## E. Penutup
Tradisi do’i menrek yang dipraktikkan oleh masyarakat adat suku Bugis Soppeng dalam perspektif teori ‘Urf termasuk dalam kategori ‘Urf sahih karena meskipun do’i menrek dalam prakteknya berbeda dengan mahar yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam, tetapi secara prinsip mempunyai kesamaan yaitu sebagai wujud keseriusan dan tanggung jawab mempelai pria dalam mempersunting calon isterinya. Dalam sejarah Hukum Islam, membayar mahar kepada isteri merupakan salah satu adat kebiasaan tertua yang dilegalisasi oleh ajaran Islam.
Dalam perspektif Appanngadereng , khususnya ade’ akkalabinengeng tradisi do’i menrek yang dibebankan kepada mempelai pria merupakan ukuran keseriusan dan kekayaan mempelai laki-lak karena besarnya jumlah uang belanja atau do’i Menrek merupakan media utama bagi masyarakat Bugis untuk menunjukkan posisinya dalam Masyarakat, bahkan termasuk dalam kategori pengejawantahan nilai-nilai siri’.
37 Ibid.,
38 Abu Hamid, et. al, siri’ dan pesse’- Harga Diri Manusia Bugis, Makassar, Toraja, (Makassar: Pustaka refleksi , 1999),

## DatarPustaka
Asmawi, Muhammad, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan ,
Yogyakarta: Darussalam, 2004.
Az-Zuahaily, Wahbah, Usul al- Fikh al- Islami, 2 Jilid, Beirut: Dar al- Fikr, 1406 H/1986 M.
Bukhari, Imam al-, Sahih al- Bukhari, 6 Jilid , Istambul: Dar al-Fikr .t.t.
Boedi Abdullah, Boedi dan Saebani, Ahmad, Perkawinan dan Perceraian
Duraisy, ad Yusuf , Nikah Sirih, Mut’ah dan Kontrak , Jakarta: Darul Haq, 2010.
Edi Sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
Ghazaly, Abdul Rahman, Fikih munakahat, Seri Buku Daras. Jakarta:
Prenada Media, 2003.
Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Bandung:
Mandar Maju, 2003.
Imam Muslim, Sahih, Muslim bi Syarh an-Nawawi, tnp: Dar al-Fikr,t.t.
Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Usul al-Fiqh , Kuwait: Dar al-Falah, 1978.
Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia , ( Jakarta: Djambatan, 2004
Lukito, Ratno, Pergumulan Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia,
Jakarta: INIS, 1998.
Machmud, A. Hasan, Silasa- Kumpulan petuah Bugis Makassar , Jakarta: Bhakti centra Baru, 1994.
Al- Musayyar, Ahmad Sayyid, Fiqih Cinta Kasih, Jakarta: Erlangga, 2008.
Mattulada, Latoa suatu lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Cet. Ke-II, Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995.
Mustari, Nurwahidah, “Kedudukan Sompa (mahar) dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan pasir Putih Kecamatan Sinjai,” Jurnal Tomalebbi, Vol. 1:2, September 2014.
Nasution, Khoeruddin , Hukum Perkawinan, Yogyakarta: ACAdeMiA &TAZZAVA, 2004.
Nujaim, Ibn, Al-Asybah wa an-naza’ir , Indonesia: Dar ihya’ al-kutub al-‘Arabi.
Pelras, Christian, Manusia Bugis, alih bahasa Abdul Rahman, Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta, EFEO, 2005.
Rusli, Muh, “Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sulawesi Selatan,” Jurnal Karsa, Vol.20:2, 2012.
Rusyd, Ibnu, Bidayah Al-Mujtahid , Semarang: Al Husna, 1998.
Sodiqin, Ali, Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasi di Indonesia, cet. ke-2. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.
SHRI, Heddy, Patron dank lien di Sulawesi Selatan, Yogyakarta: Kepel Press,2007.
Soekanto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
Tim Penyusun Citra Umbara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.
Tihami M, Andi, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.