## MEDIASI SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO: STUDI PUTUSAN NO: 1081/Pdt.G/2019/PA.PWR
Hari Widiyanto
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia E-mail: hari.widiyanto25@gmail.com

## ABSTRACT
This  paper  discusses  the  process  of  resolving  inheritance  disputes  through  the mediation process in the Purworejo religious court, in this paper the author aims to reveal the effectiveness of dispute resolution through the mediation process, this research  uses  an  empirical  juridical  method  and  analysis  of  the  results  of  the religious  court  judge's  decision  through  a  copy  of  the  peace  certificate  number: 1081 /Pdt.G/2019/PA.Pwr. The mediation step is an obligation for the judge to offer to the parties to the dispute, because mediation is expected to be an alternative non- legal litigation in order to reduce the pile of cases in religious courts and minimize the costs incurred by the disputing parties. Mediation conducted by the purworejo religious court judges and advocates for legal counsel from the LBH Sakti office on inheritance disputes between the defendant and the plaintiff resulted in a peaceful decision  by  issuing  a  peace  deed  on  Wednesday  5  February  2020  in  an  open session.
Keywords: Mediation, inheritance, dispute, Religious Court

## ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa waris melalui proses mediasi di pengadilan agama purworejo, dalam tulisan ini penulis bertujuan untuk mengungkap  efektifitasnya  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  mediasi, penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  serta  analisis  hasil  putusan hakim pengadilan agama melalui salinan akta perdamaian nomor: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr.  Langkah  mediasi  merupakan    kewajiban  bagi  hakim untuk  menawarkan  kepada  para  pihak  yang  sedang  bersengketa,  karena  dengan mediasi  diharapkan  menjadi  alternatif  non  litigasi  hukum  agar  mengurangi tumpukan  perkara  dipengadilan  agama  serta  dapat  meminimalisir  biaya  yang dikeluarkan  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Mediasi  yang  dilakukan  oleh  majelis hakim pengadilan agama purworejo dan  advokat konsultan hukum dari kantor LBH Sakti terhadap sengketa waris antara tergugat dan penggugat menghasilkan putusan damai  dengan  diterbitkannya  akta  damai  pada  hari  rabu  tanggal  5  februari  2020 dalam sidang terbuka.
Kata Kunci : Mediasi, sengketa, waris, Pengadilan Agama

## A. PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial tentu  dalam  proses  interaksinya  sering terjadi persengketaan yang ada kaitannya
antara hak dan kewajiban, persengketaan tersebut bisa disebabkan karena perbedaan pola pikir, fisik, atau kepentingan  masing-masing  individu.
dalam  proses  penyelesaian  adakalanya menggunakan  mediasi  sebagai  langkah awal,  jika  mediasi  diterapkan  diluar pengadilan maka
dinamakan nonligitimasi namun bila mediasi diterapkan  dalam  persidangan  maka dinamakan ligitimasi seperti  dalam proses  penyelesaian  sengketa  waris  bagi umat islam.
Banyak sekali faktor yang mendasari adanya persengketaan antara satu individu dengan individu lainnya sepertihalnya tidak terpenuhinya kepentingan  orang  tertentu  seperti  yang diinginkan,  oleh  karena  itu  setiap individu  di  tuntut  untuk  menyelesaikan konfliknya  dengan  berlandaskan  akal sehat  dan  agama.  Seperti  yang  telah diajarkan nabi muhammad dalam penyelesaian  konflik  bisa  menggunakan berbagai  cara  seperti  negosiasi,  ajudi- kasi,  rekonsiliasi,  mediasi,  arbitrase  dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan  atau  yang  sering  disebut litigasi (Ilham dan Suhasti 2016).
Di  dalam  bermasyarakat  sengketa dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban seseorang    pada  umumnya  didasarkan pada  persoalan  perdata  dimana  langkah ini  dapat  dilakukan  dengan  proses mediasi  yang  bisa  dilakukan  diluar pengadilan atau nonligitimasi bila langkah  ini  tidak  menemukan  titik  temu maka  dapat  dilakukan  melalui  proses
pengadilan  atau ligitimasi .  Implikasi penyelesaian  konflik  melalui  proses mediasi bagi pemeluk agama islam dapat dilaksanakan di kantor pengadilan agama,  Mediasi  bisa  dilakukan  di  awal litigasi  maupun  selama  litigasi  terhadap perkara  per-  ceraian,  gugatan  waris, gugatan  harta  bersama,  gugatan  nafkah, hadhanah, dan sebagainya (Perma  No.  1 Tahun 2008).
Sengketa  kewarisan  yang  terjadi  di masyarakat  umumnya  tertumpu  pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris  yang  tidak  mendapatkan  haknya, atau  ada  sebagian  ahli  waris  yang menguasai  harta  warisan.  Sengketa  juga terjadi  apabila  harta  warisan  telah  dijual oleh  salah  satu  ahli  waris  tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat,  ada-nya  benturan  kepentingan dan  tindakan  beberapa  pihak  yang mengulur  pembagian  warisan  dengan motif  tertentu  (Pasal  2  ayat  (3)  PERMA No.  1  Tahun  2008).  Perkara  sengketa waris  akan  diperiksa  di  pengadilan melalui  proses  ajudikasi.  Sebelum  itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian
sengketa
melalui perdamaian sesuai pasal 130 HIR dan 154 RBg  agar  putusan  tidak  batal  demi hukum.
Pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan berpedoman  pada  PERMA  No.  1  Tahun 2008  yang  dimaksudkan  untuk  memberi
kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran  dalam  proses  penyelesaian suatu  sengketa  perdata  agar  dapat menghasilkan  perdamaian.  Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurna
PERMA sebelumnya agar pelaksanaan mediasi di pengadilan lebih optimal dan
berdayaguna, sehingga
dapat meningkatkan  keberhasilan  mediasi  di pengadilan  (Ilham  dan  Suhasti  2016). Jika  para  pihak  dapat  mencapai  kese- pakatan  perdamaian,  maka  kesepakatan ter-  sebut  dirumuskan  dalam  bentuk tulisan  dan  di-  kuatkan  dalam  akta perdamaian  yang  diterbit-  kan  oleh pengadilan melalui sebuah putusan. Akta perdamaian  memiliki  kekuatan  yang sama dengan putusan hakim.
Kesepakatan  per-  damaian  merupakan penyelesaian yang tuntas terhadap persengketaan,  dan  kesepakatan  yang telah dituangkan ke dalam akta perdamaian
merupakan
suatu penyelesaian yang mengikat dan final.
Perkara sengketa waris yang menjadi objek  studi  dalam  tulisan  ini  adalah putusan pengadilan agama No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr.  dengan  isi perdamaian  sebagai  berikut: Pertama , Menyatakan tentang sengketa penyelesaian  Harta  Waris  dalam perkara No.  1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr  tanggal  2 September 2019 telah   berakhir  dengan
kesepakatan  perdamaian   tertanggal   22 Januari  2020. Kedua ,  Menghukum pihak-pihak   berperkara   untuk   mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan  tersebut  di  atas, ketiga , Menghukum  Para  Penggugat  dan  Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara  tanggung  renteng,  yang  hingga kini  dihitung  sejumlah  Rp.2.581.000,- (dua  juta  lima  ratus  delapan  puluh  satu ribu rupiah) tertanda ketua majelis hakim Dr. Agus Yunih, S.H., M.H.I.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data-data kepustakaan (Septiari  dan  Satyawati  2013),  dimana permasalahan  yang  timbul  akan  diteliti dan dikaji berdasarkan peraturan perundang  undangan  yang  berlaku  yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016,  serta hukum islam yang berkaitan yaitu sengketa waris yang  menjadi  objek  studi  dalam  tulisan ini adalah putusan pengadilan agama No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas  empiris  sesuai fenomena  secara  rinci  dan  tuntas. Serta untuk  mengungkapkan  gejala  secara utuh, kontekstual, melalui   pengumpulan data      dari      latar      alami      dengan memanfaatkan diri peneliti dalam penelitian  ini.  Adapun  jenis  penelitian dalam hal ini adalah penelitian lapangan (Field  research)  (Adi  Wibowo  2019).
Maksud  dari  penelitian  lapangan  adalah suatu  penelitian  yang  dilakukan  secara intensif,  terinci,  dan  mendalam  terhadap suatu  organisasi,  lembaga  atau  gejala tertentu.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian dan Konsep Mediasi
Menurut  beberapa  ahli  mediasi seperti Lourence
Bolle mediasi merupakan  suatu  proses  yang  dilakukan para  pihak  untuk  men-  cari  kesepakatan yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga  (Syahrizal  Abbas  2011).  Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi dalam memecahkan  masalah  di  mana  pihak ketiga  bersifat  netral  (imparsial)  dalam membantu para pihak menentukan kesepakatan perjanjian yang me- muaskan  (Ilham  dan  Suhasti  2016). Definisi  mediasi  menurut  Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, “Mediasi adalah cara pe-  nyelesaian  sengketa  melalui  proses perunding- an untuk memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu oleh  mediator.”  (Pasal  1  ayat  1).  Jadi mediasi  adalah  upaya  yang  dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak ketiga didalam  menyelesaikan  sebuah  konflik melalui  langkah  perdamaian    atau  yang dapat  disepakati  oleh  semua  pihak sehingga dapat meminimalisir terjadinya
sebuah konflik yang dapat menimbulkan terjadi  sengketa.  Namun  ketika  cara  ini tidak dapat menyelesaikan sebuah konflik maka  dapat  dilanjutkan  dengan  proses pengadilan  dalam  hal  ini  menjadi kewajiban  majelis  hakim  pengadilan agama didalam proses penyelesaiannya.
Keberhasilan  mediasi  tergantung kepada  beberapa  hal,  Di  antaranya kualitas mediator ( orang yang melakukan mediasi ), usaha untuk mufakat dari pihak yang sedang bertikai, kepercayaan terhadap  mediator  dan  kepercayaan terhadap  masing-masing  pihak.  Sikap yang harus dimiliki oleh mediator antara lain terbuka, mandiri, netral, percaya diri, menghormati  orang  lain,  seimbang, mempunyai  komitmen,  fleksibel,  bisa memimpin  proses  mediasi  dengan  baik, percaya  pada  orang  lain  dan  bisa dipercaya  orang  lain  serta  berorientasi pada pelayanan (Taufiq 2014).
Ada  empat  macam  model  mediasi, yaitu  pertama, Settlement  mediation , yaitu  mediasi  yang  bertujuan  untuk mendorong  terjadinya  kompromi  dari tuntutan kedua belah pihak yang bertikai (disputants). Kedua, Facilitative mediation ,  yaitu  mediasi  yang  bertujuan untuk  menghindarkan  disputants  dari posisi  mereka  dan  menegosiasikan kebutuhan  dan  kepentingan  mereka daripada  memperjuangkan  hak  sah mereka secara kaku. Ketiga,
Transformative  mediation ,  yaitu mediasi
yang menekankan untuk mencari penyebab yang melatarbelakangi munculnya  permasalahan  di  antara disputants  berdasarkan  isu  relasi  atau hubungan  melalui  pemberdayaan  dan pengakuan. Keempat, Evaluative
mediation ,  yaitu  mediasi  yang  ditujukan untuk  mencari  kesepakatan  berdasarkan hak  sah  disputants  dalam  wilayah  yang diantisipasi pengadilan.
Adapun  prinsip-prinsip  mediasi  ada lima,  yaitu  kerahasiaan  (dari  pertemuan dan isi mediasi), kesukarelaan (tidak ada paksaan  dari  pihak  luar),  pemberdayaan (atas  kemampuan  negosiasi  masalah), netralitas (mediator adalah fasilitator) dan solusi yang unik (solusi tidak harus sesuai standar legal) (IMAM TAUFIQ 2014).
Mekanisme  proses  mediasi  adalah sebagai  berikut:  tahap  pertama  seorang mediator setuju untuk menengahi disputants , selanjutnya mediator menghimpun  sudut  pandang disputants,
selanjutnya  memusatkan  perhatian  pada kebutuhan  disputants  dengan  mengajak berdialog atas permasalahan dan kebutuhan  mereka,  Tahap  selanjutnya adalah menciptakan pilihan terbaik ( win- win options ), selanjutnya seorang mediator  bertugas  mengevaluasi  pilihan ( evaluate  options )  untuk  memastikan konflik  dari  pihak  yang  bertikai  sudah ditemukan penyelesaiannya, yang
terakhir adalah menciptakan kesepakatan ( create an agreement ) untuk memberikan solusi  dalam  rumusan  yang  sejelas mungkin,  mengontrol  dan  mengawasi kesepakatan  dalam  mediasi  (Suparman 2005).

## 2. Kewarisan Islam
Waris berasal dari bahasa Arab, dari akar  kata waraṡa-yariṡu-mirâṡan yang berarti  berpindahnya  sesuatu  kepada orang  lain  (Karim  2012).  Waris  adalah orang  yang mendapatkan  warisan    dalam hukum kewarisan sebagai subjek sehingga  dapat  diartikan  sebagai  orang yang menerima harta warisan sedangkan proses  adalah  mekanisme  perpindahan harta  dari  orang  yang  sudah  meninggal yang  dipindahkan  ke  ahli  waris  yang masih hidup yang dijelaskan dalam ilmu farâ`iḍ .  Dasar  hukum  kewarisan  dalam Al-Qur`an  terbatas  hanya pada beberapa surat  dan  ayat,  dan  paling  banyak terdapat  dalam  surat An-  Nisa>’ (Rofiq 2019)
Al-miirats ( ا ثاريمل )  dalam  bahasa Arab  adalah  bentuk  mashdar  (infinitif) dari  kata  ( wariṡa-yariṡu-irṡan-mîrâṡan ).
Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya  sesuatu  dari  seseorang kepada  orang  lain,  atau  dari  suatu  kaum kepada  kaum  lain.  Kata  mawaris merupakan bentuk jamak dari mirâṡ ( irṡ, wirṡ,  wirâṡah dan turâṡ ,  yang  dimaknai
dengan mauruṡ ) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal  yang diwariskan  kepada  para  keluarga  yang menjadi  ahli  warisnya.  Orang  yang meninggalkan  harta  pusaka  tersebut dinamakan  muwarits.  Sedang  yang berhak  menerima  pusaka  disebut  warist (As-Shiddiqi 2001).  Pengertian al-mîrâṡ adalah perpindahan sesuatu dari seseorang  kepada  orang  lain  atau  dari suatu  kaum  kepada  kaum  lain.  Dengan demikian,  obyek  kewarisan  sangat  luas tidak  hanya  terbatas  pada  harta  benda melainkan  bisa  juga  berupa  ilmu, kebesaran,  kemuliaan  dan  sebagainya (Al-Sabouni 2005).
Ditinjau  dari  segi  istilah ‘Ilmu Farâ`iḍ ,  pengertian al-mîrâṡ adalah perpindahan  hak  pemilikan  dari mayyit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum waris adalah  hukum  yang  mengatur  tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal serta  akibatnya  bagi  para  ahli  warisnya. Pasal 830 KUHPdt menyebutkan,
“pewarisan  hanya  berlangsung  karena kematian”.  Mawaris adalah suatu disiplin ilmu  yang  membahas  tentang  harta peninggalan,  tentang  bagaimana  proses pemindahan,  siapa  saja  yang  berhak menerima  harta  peninggalan  itu  serta berapa  bagian  masing-masing.  Prof.
Hasby  As-Shiddiqi  (2001)  memberikan pengertian  hukum  waris  ( fiqh mawârîṡ ) yaitu  ilmu  yang  dengannya  dapat diketahui  orang-orang  yang  mewarisi, orang-orang  yang  tidak  dapat  mewarisi, kadar  yang  diterima  oleh  masing-masing ahli  waris  serta  cara  pengembaliannya. Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  171 menyebutkan  bahwa  hukum  kewarisan adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan  pewaris,  menentukan  siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan  Islam  dalam  bahasa  Arab disebut al-mîrâṡ , secara lughawî bermakna  berpindahnya  sesuatu  dari seseorang  kepada  orang  lain.  Secara terminologi mîrâṡ berarti  warisan  harta kekayaan  yang  dibagi  dari  orang  yang sudah  meninggal  dunia  kepada  ahli warisnya. Mîrâṡ menurut  syariah  adalah memberi undang-undang sebagai pedoman  antara  orang  yang  sudah meninggal  dunia  dan  ahli  waris,  dan  apa saja  yang  berkaitan  dengan  ahli  waris tersebut. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan Islam. Kematian seseorang membawa dampak perpindahan hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain  yang  ditinggalkannya,  yang  disebut dengan warâṡah , yakni ahli waris dan wali (Musolin dan Widiyanto 2020).
Dasar dan sumber utama dari hukum Islam  sebagai  hukum  agama  (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur`an  dan  sunnah  Nabi.  Ayat-Ayat Al-Qur`an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur hokum-hukum kewarisan tersebut dalam Al-Qur`an QS. An-Nisa’ ayat 7
ِِّلا َج ِّ رلِّ ل ِ ِ َك َرَتِ ا َ م ِّ مِ ٞبي ِّص َن ٱ ِ وۡل ِِّنا َدِّل َِِو ٱ ِ َ نوُب َرۡق َ أۡل ِ ِ َك َرَتِا َ م ِّ مِٞبي ِّص َنِِّءٓا َسِّ نلِّلَو ٱ ِ وۡل ِِّنا َدِّل َِِو ٱ ِ َ نوُب َرۡق َ أۡل ِِِّم ِ َ قِا َ م ِ َ ل ِ ُ ث َ كِ ْو َ ا َِر ِ ۖ ِ ِ بْي ِّص َن ِا ِ ضو ُرۡف َ م ِا ِ
“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Departemen  Agama  RI 2010).
Ketentuan dalam ayat diatas merupakan  merupakan  landasan  utama yang  menunjukkan,  bahwa  dalam  Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama  mempunyai  hak  waris,  dan sekaligus  merupakan  pengakuan  Islam, bahwa  perempuan  merupakan  subjek hukum  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban.  Tidak  demikian  halnya pada  masa  jahiliyah,  dimana  wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda  biasa  yang  dapat  diwariskan. Sebagai  pertanda  yang  lebih  nyata, bahwa  Islam  mengakui  wanita  sebagai subjek  hukum,  dalam  keadaan  tertentu mempunyai  hak  waris,  sedikit  ataupun
banyak  yang  telah  dijelaskan  dalam beberapa  ayat  Al-Qur`an.  Diantaranya terdapat dalam surah An-Nisa’ ayat 11
ُِم ُ كي ِّصوُي ِ ٱ لِ ل ُِهِ ِ لۡو َ أِٓيِّف ِ ۡم ُ ك ِّد ِ ِ ِّ ظ َحِ ُ لۡث ِّمِ ِّر َ ك َ ذلِّل ٱ ِ ِّنۡيَي َ ثن ُ أۡل ِ ِ ءٓا َسِّنِ َ نُكِنِّإَف ِ ِ َقۡو َ ف ٱ ِِّنۡي َتَنۡث ِ ِ ُ ل ُ ثِ َ ن ُه َ ل َ ف َِتِا َمِاَث ِنِِّ َوِ َك َر ۡتَنا َ ك ِِ و ِ ة َد ِّح ِ ِا َه َ ل َ ف ٱ ِ ُ فۡصِّ نل ِ ِ وِ ِّ ل ُ كِّلِِّهۡي َوَب َ أ ِّل َو ِ د ِّح ِِِّ م ِاَم ُهۡن ٱ ِ ُس ُد ُ سل ِ َِرَتِا َ م ِّم َِك ِ ُِه َ لِ َ نا َ كِن ِِّ ۥِ ِ ٞد َ ل َو ِ ُِه َ لِن ُ كَيِۡم َ لِن ِّإ َ ف ۥِ ِ َ ل َو ِ د ِ ُِه َ ث ِّر َو َو ٓۥِ ِ ِّه ِّ م ُ أ ِّل َ فِ ُها َوَب َ أ ٱ ِ ُ ث ُ ل ُ ثل ِِ ُِه َ لِ َ نا َ كِن ِّإ َ ف ٓۥِ ۡخ ِِّ ِ ة َو ِ ِ ِّه ِّ م ُ أ ِّل َ ف ٱ ِ  ُس ُد ُ سل ِ ٍِۗ نۡي َدِۡو َ أِٓا َهِّبِي ِّصوُيِ ٖة َ ي ِّصَوِ ِّدۡعَبِۢنِّم ُِ ي َ أِ َ نو ُرۡدَتِا َ لِۡم ُ كُؤٓاَنۡب َ أ َوِۡم ُ كُؤٓاَبا َء ۡم ُه ِ ِ عۡفَنِۡم ُ ك َ لِ ُب َرۡق َ أ ِ ا ِ ة َضي ِّر َ ف ِ ِ َن ِّ م ٱ ِ لل ٍِِّۗهِ ِ َ ن ِِّ ٱ لِ ل َِهِ ِ مي ِّك َحِا ميِّلَعِ َ نا َ ك ا
“ Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang  (pembagian  pusa ka  untuk)
anakanak kalian. Yaitu: bahagian seorang  anak  lelaki  sama  dengan bagahian  dua  orang  anak  perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu seorang  saja,  Maka  ia  memperoleh separo  harta.  dan  untuk  dua  orang ibu-bapa, bagi masingmasingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,
Maka  ibunya  mendapat  seperenam.
( Pembagianpembagian  tersebut  di  atas ) sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat atau ( dan ) sesudah  dibayar  hutangnya. ( Tentang ) orang  tuamu  dan  anak- anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa di  antara  mereka  yang  lebih  dekat ( banyak ) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya  Allah  maha  mengetahui lagi  maha  bijaksana. ” (Departemen Agama RI 2010) .
Sebagai  sumber  legaslasi  kedua setelah Al-Qur`an, Hadits Nabi memiliki fungsi  sebagai  penafsir  atau  pemberi bentuk  penjelasan  kongkrit  terhadap Al-Qur`an,  sebagai  penguat  hukum dalam Al-Qur`an, dan terakhir membentuk hukum yang tidak disebutkan  dalam  Al-Qur`an.  Fungsi sebagai  pemberi  bentuk  konkrit  dari Sunnah dalam bidang kewarisan misalnya,  hadits  yang  diriwayatkan  oleh Bukhari  dan  Muslim  dari  Ibnu  Abbas yang  menyatakan  bahwa,  alangkah baiknya  kalau  manusia  mengurangkan wasiatnya dari sepertiga kepada seperempat,  karena  Nabi  bersabda, (Boleh)  sepertiga  tetapi  sepertiga  itupun cukup banyak. Dalam hadits,  Rasulullah Saw bersabda:
“ Bagilah  harta  warisan  kepada  ahli waris  (aṣhâbul  furûḍ)  sesuai  dengan ketetapan kitabullah, sedang sisanya ke pihak keluarga laki-laki yang terdekat ” (HR.Muslim).
“ Berikanlah  harta  pusaka  kepada orang-orang yang berhak, Sesudah itu, sisanya  untuk  laki-laki  yang  lebih utama ” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dari hadits di atas sudah jelas bahwa harta peninggalan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, apabila masih  terdapat  sisa  atau  lebih  dari  harta pembagian  tersebut  maka  harta  waris tersebut  lebih  utama  diserahkan  pada pihak  laki-laki  yang  lebih  dekat  dengan pewaris (Musolin  dan Widiyanto 2020).
3. Penyelesaian  Sengketa  Waris dalam Putusan No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr. Sengketa  waris  dalam  perkara  No.
1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr ditempuh dengan  upaya  mediasi  di  Pengadilan Agama Purworejo,  Pada  hari  ini,  Rabu tanggal 5 Februari  2020,  dalam  sidang terbuka  untuk  umum  telah  memeriksa dan    mengadili    perkara    sengketa  waris dalam  tingkat  pertama,  telah  datang menghadap, para pihak yaitu : Warsinah binti  Pawiro  Sumarto  alias  Pawiro Sumarto  Tukijo  alias  Wagiran,  Alamat Dusun I, RT.02 RW. 01, Desa Candisari, Kecamatan Sanyuurip, Kabupaten Purworejo,  sebagai Penggugat  I dan Warsinem    binti  Pawiro  Sumarto  alias Pawiro    Sumarto  Tukijo  alias  Wagiran, Alamat  Dukuh  Kradenan  RT.02/RW.01,
Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Kabupaten Purworejo,
sebagai Penggugat  III. Serta  Wargiyati binti  Pawiro  Sumarto  alias  Pawiro Sumarto Tukijo alias Wagiran,  Kelahiran Purworejo,  26  Agustus  1963,  Alamat
Desa Kalimiru RT.02/RW.01, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, sebagai Penggugat IV. Bahwa berdasarkan
surat gugatannya  tertanggal  29  Agustus  2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  Agama  Purworejo  pada tanggal 29  Agustus  2019  di  bawah
register perkara Nomor : 1081/Pdt.G/2019/PAPwr., para
Penggugat telah mengemukakan  hal-hal pada  pokoknya  bermaksud  sebagai berikut :
1. Bahwa  pernah  hidup  bapak  Cipto
Warsono bin Pawiro Sumerto alias Pawiro  Sumarto  Tukidjo  alias Wagiran di Secang Lor
RT.05/RW.02,  Kelurahan    Sucen juru  tengah,    Kecamatan    Bayan,
Kabupaten  Purworejo,  dan  telah meninggal    dunia  pada  tanggal  02
Januari 2018, di Kelurahan
Sucenjurutengah,  karena  sakit  tua,
sesuai  dalam  Surat  Kematian  No.
474.2/01/2018 tertanggal 15
Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sucenjurutengah pada tanggal 15 Januari 2018, yang selanjutnya disebut Pewaris.
2. Bahwa  selama  hidupnya  Cipto Warsono bin Pawiro Sumerto  alias Pawiro  Sumarto  Tukidjo  alias Wagiran  telah    menikah    dengan Rochanah binti Parimin (Tergugat) sekitar  tahun  1985  dengan  kutipan akte nikah dipegang oleh Tergugat. Bahwa  dari  pernikahan  aim.  Cipto Warsono bin Pawiro Sumerto alias Pawiro  Sumarto  Tukidjo  alias Wagiran    dengan    Sdri.  Rochanah binti  Parimin  (Tergugat  I)  tidak dikaruniai keturunan. Bahwa
pewaris    telah  meninggalkan  adik kandung:
a) Warsinah  binti  Pawiro  Sumerto alias  Pawiro  Sumarto  Tukidjo alias Wagiran (Penggugat I),
b) Warsinem binti Pawiro Sumerto alias  Pawiro  Sumarto  Tukidjo alias Wagiran (Penggugat II),
c) Warsidah  binti  Pawiro  Sumerto alias  Pawiro  Sumarto  Tukidjo alias Wagiran (Penggugat III),.
d) Wargiyati binti Pawiro Sumerto alias  Pawiro  Sumarto  Tukidjo alias Wagiran (Penggugat IV).
3. Bahwa Pewaris juga meninggalkan seorang  istri  bernama  Rochanah binti Parimin (Tergugat I), dan anak angkat (Tergugat II).
4. Bahwa selanjutnya adik-adik
Pewaris  sebagaimana    pada  point no.  a  sd  d  dan  istri  Pewaris (Tergugat    I),  tersebut    di  atas disebut sebagai Ahli Waris.
5. Bahwa  selain  meninggalkan    ahli waris,  anak  angkat,    Pewaris  juga meninggalkan  harta  warisan  yang berasal dari orang tua Pewaris yang bernama  Pawiro  Sumarto  alias Pawiro  Sumarto  Tukidjo  alias Wagiran, berupa:
Satu  bidang  tanah  di  Kledung Karangdalem   letter  C No. 482 atas nama Pawiro  Sumarto  Tukidjo  dengan  batas- batas:  sebelah Barat berbatasan  dengan
tanah  milik  Sumardi  Rowandi,  Ngumar Ariningrum, dan  Muhamad bin  Warisul, sebelah    Utara  berbatasan  dengan  Satas
Sucenjurutengah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik
Sumarni,  tanah  milik  Dulah  Kamar Perjan  dan  sebelah  Selatan  berbatasan dengan tanah milik M. Ibnu Tabroni, SA, yang  terletak  di  Kelurahan    Kledung Karangdalem Kecamatan Sanyuurip Kabupaten Purworejo dengan luas  1100 m2  harga  taksiran    Rp.  77.000.000,- (tujuh  puluh  tujuh juta  rupiah);
Satu  bidang  tanah  sawah  di  Secang Kidul  HM.  03822  atas  nama  Haji Pawiro    Sumarto  bin  Mangun    Pawiro dengan  batas-batas   :
 sebelah  Barat  berbatasan      dengan tanah milik Amat  Taukit,
 sebelah    Utara  berbatasan      dengan tanah  milik  Ratum,
 sebelah  Timur    berbatasan    dengan tanah  milik Gumung. Sengkok,  Sahlan,
 dan sebelah berbatasan dengan Selatan tanah  milik  Haji  Pawiro    Sumarto, yang        terletak  di  Kelurahan Sucenjurutengah  Kecamatan  Sayan, Kabupaten Purworejo;
dengan  luas  1394  m 2 harga  taksiran Rp.97.580.000,-  (Sembilan  puluh    tujuh juta  rupiah);
Satu    bidang    tanah    darat    berdiri rumah  pusaka    peninggalan    orang  tua
Pewaris  di Secang  Lor SHM.  342,  atas nama  Pawiro  Sumarto Wagiran  dengan batas-batas   :
 sebelah    Barat    berbatasan  dengan  C No. 4251,
 sebelah    Utara    berbatasan  dengan Jalan  Desa,
 sebelah  Timur  berbatasan dengan C No. 4257,
 dan sebelah Selatan berbatasan dengan
C No. 4258,
yang terletak di Kelurahan
Sucenjurutengah, Kecamatan Sayan,
Kabupaten Purworejo,   dengan   luas  ± 1084  m 2 harga taksiran Rp 542.000.000,- (lima ratus empat puluh dua juta rupiah);
Satu  bidang   tanah  sawah  di  Sulak Sulu    SHM.     1157,    atas    nama  Pawiro Sumarto  Wagiran  dengan  batas-batas   :
 sebelah Sarat berbatasan dengan batas Kelurahan Kledung Karangdalem,
 sebelah  Utara  berbatasan  dengan    C No. 4424,
 sebelah  Timur  berbatasan  dengan  C No. 4396,  C. 4397,  C No. 4397,  C. No. 4398,  dan C No. 4399, dan
 sebelah  selatan  berbatasan dengan C No. 4434,
yang terletak di Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Sayan,
Kabupaten      Purworejo,  dengan  luas  ±
2276 m 2 dengan kisaran harga Rp.159.320.000,-     (seratus  lima  puluh
Sembilan juta  tiga ratus dua  puluh  ribu rupiah).
Bahwa  tanah-tanah  tersebut   belum dibalik      nama    ke    Pewaris    Cipto Warsono        bin  Pawiro  Sumerto  alias Pawiro  Sumarto  Tukidjo  alias  Wagiran, masih  atas nama  orang  tua  Pewaris.
Telah   mendengar   keterangan   dan pengakuan berperkara yang disampaikan  di    hadapan      persidangan yang      pada  pokoknya  membenarkan seluruh  isi  kesepakatan  tersebut;  Telah melakukan    sidang    setempat    terhadap objek  sengketa  tersebut  telah  dilakukan descente (pemeriksaan  setempat)  yang hasilnya  sama  dengan  isi  gugatan Penggugat  dan  objek  sengketa  jelas  dan dibenarkan oleh Desa maupun masyarakat; Mengingat  ketentuan  pasal 130  HIR   dan  PERMA  Nomor 01Tahun 2016    tentang    Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.  Serta  ketentuan  perundang- undangan lain yang bersangkutan;
Menyatakan    tentang    sengketa penyelesaian  Harta  Waris  dalam perkara No.  1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr  tanggal  2 September  2019  telah  berakhir  dengan kesepakatan  perdamaian  tertanggal  22 Januari 2020. Kedua , Menghukum pihak- pihak    berperkara  untuk  mentaati  dan melaksanakan  seluruh  isi  Kesepakatan tersebut di atas, ketiga , Menghukum Para Penggugat  dan  Para  Tergugat  untuk membayar biaya perkara secara tanggung
renteng,  yang  hingga  kini  dihitung sejumlah  Rp.2.581.000,-  (dua  juta  lima ratus  delapan  puluh  satu  ribu  rupiah) tertanda  ketua  majelis  hakim  Dr.  Agus Yunih, S.H., M.H.I.

## C. SIMPULAN
Langkah mediasi merupakan
kewajiban bagi hakim untuk menawarkan kepada para pihak yang sedang bersengketa,  karena  dengan  mediasi diharapkan menjadi  alternatif non litigasi hukum agar mengurangi tumpukan perkara  dipengadilan  agama  serta  dapat meminimalisir  biaya  yang  dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa.
Mediasi  yang dilakukan oleh majelis hakim  pengadilan  agama  purworejo  dan advokat  konsultan  hukum  dari  kantor LBH Sakti terhadap sengketa waris antara tergugat  dan  penggugat  menghasilkan putusan damai dengan diterbitkannya akta damai  pada  hari  rabu  tanggal  5  februari 2020 dalam sidang terbuka menghasilkan putusan  Menyatakan  tentang  sengketa penyelesaian  Harta  Waris  dalam  perkara No.  1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr  tanggal  2 September  2019  telah      berakhir  dengan kesepakatan  perdamaian    tertanggal      22 Januari 2020. Kedua , Menghukum   pihak- pihak  berperkara  untuk      mentaati      dan melaksanakan  seluruh  isi  Kesepakatan tersebut di atas, ketiga , Menghukum Para Penggugat  dan  Para  Tergugat  untuk
membayar biaya perkara secara tanggung renteng,  yang  hingga  kini  dihitung sejumlah  Rp.2.581.000,-(dua  juta  lima ratus  delapan  puluh  satu  ribu  rupiah)
tertanda  ketua  majelis  hakim  Dr.  Agus
Yunih, S.H., M.H.I. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  Syahrizal.  2011. Mediasi  dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana. A.  Karim,  Muchit.  2012. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer  di  Indonesia .  1  ed. jakarta:  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan  Badan  Litbang  dan Diklat Kementrian Agama RI.
Al-Sabouni,  Muhammad  Ali.  2005.
Hukum  Kewarisan  Menurut  Al- Qur`an  dan  Sunnah .  Jakarta:  Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
As-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi.  2001. Fiqih  Mawaris . Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Departemen  Agama  RI.  2010. Al- Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya . Bandung: Diponegoro. Ilham, Rini Fahriyani, dan Ermi Suhasti. 2016. “Mediasi Dalam Penyelesaian  Sengketa  Waris :
Studi Putusan No . 181 / PDT . G /
2013 / PA . YK.” 9(181): 67–86.
Musolin,  Muhlil  dan  Hari  Widiyanto.
2020. Buku  Dars:  Fiqh  Mawaris .
Purworejo:  STAI  An-Nawawi Press.
Rofiq,  M.  Khoirur.  2019.  “Dinamika
Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa  Yogyakarta.” An-Nawa
Jurnal Studi Islam 2: 108–31.
Septiari,  Ayu  dan  Ni  Gst.  Ayu  Dyah Satyawati.  2013.  “Wanprestasi Dalam  Perjanjian  Ganti  Rugi.”
Jurnal Teknologi 1(1): 69–73.
Suparman,  Eman.  2005.  Hukum  Waris Indonesia dalam Perspektif Islam,
Adat,  dan  BW.  Bandung:  Refika Aditama.
Taufiq,  Imam.  2014.  “Membangun Damai  Melalui  Mediasi :  Studi terhadap  Pemikiran  Hamka  Imam Taufiq.” Al  -  Tahrir 14(2):  297– 320.
Wibowo,  Adi.  2019.  “Penggunaan
Media Sosial sebagai Trend Media Dakwah  Pendidikan  Islam  di  Era Digital.” JURNAL ISLAM NUSANTARA 3(2).