## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA
Edy Nasrudin Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

## Abstract
Information Systems and Management of State Assets (SIMAK- BMN) is a series of data collection procedures of state property were obtained  from  the  state  budget  funds  to  a  government  entity  (satuan kerja) to be processed into information administration of state assets in the  balance  sheet  in  Financial  Report.  This  system  can  meet  the managerial  and  accountability  at  once.  In  practice,  this  system  has been formulated in the form of computer-based applications that have been  implemented  since  2005.  Although  during  this  application  has gone well, the writing of this paper aims to look at the effectiveness of the  system  by  analyzing  the  application  of  SIMAK-BMN  application field  by  scientific  literatur  related  to  it.  Not  only  in  term  of  its application  tools  but  also  on  the  user  side  application,  because  data collection  is  done  manually  by  the  user  application  SIMAK-BMN. Effectiveness  of  Information  SIMAK-BMN  measure  of  the  level achievement of the objectives the system, namely the administration of state property is good and the high level of accountability in the report of  state  property  and  financial  report.  Because  SIMAK-BMN  is  a subsystem  of  Institution  Accounting  System  to  produce  financial statements. The higher the quality of financial statement, meaning the effective implementation of SIMAK-BMN.
Keyword : Effective implementation of SIMAK-BMN application, user application, the higher the quality of financial statement

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang mapun berupa barang yang dapat dijadikan milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai barang milik negara (BMN), yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah.
Antara  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  atas  barang  milik  negara dengan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara  memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik  negara  menjadi  kesatuan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara.  Bentuk  pertanggungjawaban  atas

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA
pengelolaan  keuangan  dimana  BMN  termasuk  didalamnya  adalah  bentuk laporan keuangan pemerintah pusat.
Dalam  rangka  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas,  maka laporan      keuangan  harus  memenuhi  kriteria  yang  memadai  yaitu  memiliki relevansi,  dapat  diandalkan,  dapat  dinilai  atau  dibandingkan,  dan  dapat dipahami.  Keempat  kriteria  tersebut  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi terciptanya  kualitas  laporan  keuangan  yang        baik        sebagai        bukti pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran  dari  pemerintah  (Juwita,  2013). Karakteristik  informasi  yang  tersedia  dalam  organisasi  akan  menjadi  efektif apabila  dapat  mendukung  pengguna  informasi  atau  pengambil  keputusan. Kesesuaian  antara  informasi  dengan  kebutuhan  pembuat  keputusan  akan meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi (Widodo, 2012).
Mengingat  pentingnya  peranan  laporan  keuangan  dalam  menyajikan informasi pelaksanaan APBN yang mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter untuk  menggerakkan  perekonomian  nasional  yang  sehat,  Menteri  Keuangan selaku pemegang kekuasaan fiskal menunjuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan  (DJPB)  sebagai  pembuat  dan  pembina  Sistem  Akuntansi Pemerintah  (SiAP).  Wujud  pelaksanaan  tugas  sebagai  pembuat  dan  pembina sistem  oleh  DJPB  adalah  lahirnya  berbagai  peraturan  dan  aplikasi  komputer yang digunakan oleh seluruh instansi pemerintah di semua level, mulai tingkat Kementerian sampai dengan Satuan Kerja (Satker) (Nasrun dkk., 2012). Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara telah dibuatkan sebuah sistem yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  atau  disebut  SIMAK-BMN, sedangkan  dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara terdapat sebuah sistem  yang diberi nama Sistem  Akuntansi Keuangan (SAK), kedua  sistem  tersebut  tergabung  dalam  suatu  system  yakni  Sistem  Akuntansi Instansi  (SAI).  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik Negara  (SIMAK-BMN)  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan informasi  yang  diperlukan  sebagai  alat  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan APBN  serta  pengelolaan/pengendalian  BMN  yang  dikuasai  oleh  suatu  unit akuntansi pengguna barang (Pamungkas dkk., 2011). SIMAK-BMN merupakan sistem informasi akuntansi yang berfungsi untuk melakukan pengendalian dan pengamanan  administratif  terhadap  BMN.  SIMAK-BMN  memberikan sumbangan  yang  cukup  signifikan  didalam  laporan  keuangan,  khususnya laporan posisi keuangan (neraca), yaitu berkaitan dengan rekening persediaan, aset  tetap  maupun  aset  lainnya.  SIMAK  BMN  selain  berfungsi  untuk pengendalian  dan  pengamanan  administratif,  ia  juga  berfungsi  sebagai  sistem penatausahaan  BMN  dalam  hal  rencana  pengadaan,  pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan ( disposal ).
Fokus  penelitian  ini  adalah  mengenai  efektivitas  Sistem  Informasi Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK-BMN)  dalam Pengelolaan Aset Negara yang selama 11 tahun telah berjalan. Efektivitas dalam dua hal, yakni penggunaannya maupun informasi yang disajikan.

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA
Masalah  dalam  penelitian  ini  meliputi  apakah  mekanisme  pencatatan, penatausahaan  dan  pelaporan  barang  milik  negara  dalam  neraca  melalui SIMAK-BMN telah berjalan dengan efektif dan dirasakan manfaatnya bagi para pengguna sistem tersebut dalam mencapai tujuan akhirnya  yakni mewujudkan laporan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel  sesuai  dengan  standar akuntansi  pemerintah  yang  ditetapkan  menuju  tata  kelola  yang  baik  ( good governance ).

## 2. PERMASALAHAN
Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani masyarakat dibantu dengan adanya kementerian/lembaga. Kementerian/Lembaga ini  pun tidak terpusat hanya di  Jakarta, namun mereka memiliki  struktur  organisasi  hingga  ke  tingkat  daerah  (provinsi  dan kabupaten/kota)  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  kantor-kantor  vertikal kementerian/lembaga di daerah. Beberapa contoh instansi vertikal Kementerian/Lembaga didaerah adalah :
 Kementerian  Hukum  dan  HAM  memiliki  Lembaga  Pemasyarakatan (LP),  Rumah  Tauhanan  Negara  (Rutan),  Kantor  Imigrasi  (Kanim), Rumah  Penyimpanan  Barang  Sitaan  Negara  (RUPBASAN),  dan  lain sebagainya;
 Kementerian Keuangan memiliki Kantor Pajak Pratama (KPP), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Piutang, Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL),  Badan  Pendidikan  Pelatihan  Keuangan (BPPK) dan lain sebagainya;
 Lembaga  Kejaksaan  Agung  memiliki  Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  dan Kejaksaan Tinggi (Kejati);
 Lembaga  Mahkamah  Agung  memiliki  Pengadilan  Tinggi  (PT), Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA).
Kantor/instansi  vertikal  atau  biasa  disebut  dengan  istilah  satuan  kerja (satker),    dalam  menjalankan  operasional  dan  fungsi  pelayanannya  kepada masyarakat (stakeholder) didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  APBN  di  dokumentasikan  dalam sebuah dokumen pelaksanaan anggaran yang disebut DIPA (Daftar Isian Pagu Anggaran).
DIPA  Satuan  Kerja  berisi  daftar  besaran  pagu  dana  yang  dapat  di realisasikan  untuk  mendukung  pelaksanaan  tupoksi  dan  program  kerja  satuan kerja  tersebut.  DIPA  menjadi  dokumen  penting  sebagai  dasar  satker  dalam mengajukan  tagihan  pencairan  dana  APBN  melalui  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Berikut alur pengajuan hingga pencairan dana APBN pada KPPN

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA

## Diagram 1. Alur sederhana proses pencairan dana APBN
Catatan : *SPM = Surat Permintaan Membayar atau surat tagihan pencairan dana ** SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana
Dana  APBN  yang  sudah  masuk  ke  rekening  satker  ataupun  pihak ketiga/rekanan  satker  tersebut  merupakan  bentuk  pelaksanaan  belanja  dari anggaran  negara.  Setelah  pelaksanaan,  maka  tahap  berikutnya  adalah pertanggungjawaban  dari  pelaksanaan  anggaran  negara  atau  pengelolaan keuangan  tersebut.  Bentuk  tanggungjawab  satker  terhadap  penggunaan  dana APBN  adalah  dengan  menyampaikan  laporan  atas  realisasi  dana  DIPA  pada periode tersebut. Laporan yang disampaikan ke KPPN adalah Laporan Realisasi Anggaran  (pendapatan  maupun  belanja),  Laporan  Posisi  Keuangan  (Neraca), Laporan  Operasional,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  dan  Catatan  atas  Laporan Keuangan.
Laporan  yang  menjadi  sorotan  terkait  akuntabilitas  suatu  laporan keuangan adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca). Neraca merupakan laporan yang  terkait  dengan  pos-pos  persediaan,  asset  tetap,  maupun  asset  lainnya. Laporan  ini  bersifat going  concern atau  berkelanjutan  dari  periode  satu  ke periode berikutnya. Pos-pos dari neraca merupakan produk dari SIMAK-BMN. Dalam  implementasinya,  sistem  ini  dijalankan  menggunakan  sistem terkomputerisasi  dengan  menggunakan  aplikasi  tersendiri  rancangan Kementerian  Keuangan  yang  bernama  Aplikasi  SIMAK-BMN.  Aplikasi  ini merupakan  aplikasi  yang  digunakan  untuk  mencatat,  mengelola  atau menatausahakan  barang  milik  negara,  mulai  dari  pembelian,  transfer  masuk- keluar  antar  satker,  perubahan  asset,  pencetakan  laporan  terkait  BMN  sampai dengan penghapusan atau pemusnahan barang milik negara ( disposal ). Aplikasi SIMAK-BMN  digunakan  sebagai tools untuk  menghasilkan  informasi  yang diperlukan  sebagai  alat  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  APBN  serta pengelolaan/pengendalian  BMN  yang  dikuasai  oleh  suatu  unit  akuntansi pengguna barang.
Kegiatan  penatausahaan  dan  pelaporan  BMN  dengan  SIMAK-BMN  yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  standar dalam  penentuan  nilai  aset  kekayaan  negara  secara  tepat,  benar  dan  dapat dipertanggungjawabkan (Isti’anah, 2011). Namun, pertanyaannya adalah apakah sejauh  ini  Aplikasi  SIMAK-BMN  telah  berjalan  efektif?.    Efektif  yang  ingin penulis  tekankan  adalah  efektif  dalam  aspek  penggunaannya  dan  juga  aspek output  (informasi)  yang  dihasilkan,  khususnya  kualitas  laporan  barang  milik negara  yang  terdapat  dalam  neraca  yang  menjadi  penunjang  utama  dalam
Satke r KPP N BAN K SPM* SP2D** Penarikan Dana

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA
penyusunan laporan keuangan. Opini BPK terhadap suatu Laporan Keuangan, menjadi salah satu indikator untuk menyimpulkan efektif atau tidaknya sistem tersebut berjalan.

## 3. PEMBAHASAN
Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah  Pusat  Barang  Milik  Negara  (BMN)  meliputi  semua  barang  yang dibeli  atau diperoleh atas  beban APBN atau berasal  dari  perolehan  yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi :
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak;
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
d. Barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh ketentuan hukum tetap.
Barang  Milik  Negara  meliputi  unsur-unsur  aset  lancar,  aset  tetap,  aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah  persediaan.  Sedangkan  aset  tetap  berupa  tanah,  gedung  bangunan, peralatan dan mesin. Menurut Hall (2007:407) dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi yang telah diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari mendefiniskan bahwa aset tetap adalah properti, pabrik dan peralatanyang digunakan dalam operasi bisnis. Item- item yang relative permanen dan sering kali secara kolektif mencerminkan investasi keuangan terbesar dalam perusahaan atau organisasi. Dalam sektor public, berarti mencerminkan investasi pemerintah berupa belanja modal aset permanen.
SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit akuntansi BMN dengan prinsip- prinsip  berupa  (1)  ketaatan,  (2)  konsistensi,  (3)  dapat  dibandingkan,  (4) materialitas, (5) objektif, (6) kelengkapan.
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  yaitu  ukuran- ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga dapat  memenuhi  tujuannya.  Keempat  karakteristik  berikut  ini  merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu (1) relevan, (2) andal ( reliable ), (3) dapat dibandingkan ( comparable ), (4) bebas dari kesalahan ( free from error ). Untuk  mewujudkan  kualitas  laporan  keuangan  yang  berkarakter  dan efektif,  pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi memerlukan Sistem Pengendalian  Internal  dan  manajemen  suatu  organisasi  diharuskan  untuk membuat  dan  memelihara  sistem  pengendalian  internal  yang  memadai  (Hall, 2007:180). Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN  yang  meliputi  pengamanan  fisik,  pengamanan  administratif  dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif diperlukan sistem penatausahaan yang dapat dijadikan pengendalian ( controlling ) atas aset negara. SIMAK-BMN    diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  menghasilkan  informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang.

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA
Mahmudi (2011) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, menyatakan bahwa tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah :
1. Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data.
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal.
4. Memberikan  jaminan  yang  memadai  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
6. Menjamin  ditaatinya  kebijakan  manajemen  dan  peraturan  perundangan- undangan yang berlaku.
Dalam  Aplikasi  SIMAK-BMN,  terdapat  menu-menu  yang  digunakan untuk  mencatat  setiap  transaksi  terkait  barang  yang  meliputi  Perolehan, Perubahan  dan  Penghapusan  Aset  Tetap  (Rahayu  dkk.,  2014).  Jenis-jenis transaksi dalam Aplikasi SIMAK-BMN adalah sebagai berikut:
1. Saldo Awal Merupakan  saldo  BMN  pada  awal  tahun  berdasarkan  saldo  akhir  periode sebelumnya  yang  mencakup  seluruh  BMN  yang  telah/masih  dimiliknya. Inilah perbedaan mendasar antara laporan keuangan dengan laporan barang. Laporan  keuangan  hanya  sebatas  pada  satu  periode,  sedangkan  laporan barang/asset  negara  akan  terus  berlanjut  hingga  adanya  penghapusan ( disposal ) atau lenyapnya entitas akuntansinya.
2. Perolehan Aset Tetap, meliputi:
a) Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN dari hal pembelian
b) Transfer masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari UAKPB
c) Hibah,  merupakan  transaksi  perolehan  dari  hasil  penerimaan  pihak ketiga/ pemerintah daerah (diluar entitas pelaporan).
d) Rampasan,  merupakan  transaksi  perolehan  BMN  dari  hasil  rampasan berdasarkan putusan pengadilan
e) Penyelesaian pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil  penyelesaian  pembangunan  berupa  bangunan/gedung  dan  BMN lainnya yang  telah  diserahterimakan  dengan  berita  acara  serah terima
f) Pembatalan  penghapusan,  merupakan  pencatatan  BMN    dari    hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dilepaskan/dikeluarkan dari pembukuan
g) Reklasifikasi masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain
3. Perubahan Aset Tetap, meliputi :
a. Pengurangan/Penyusutan
b. Pengembangan
c. Perubahan Kondisi
d. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas
4. Penghapusan Aset Tetap, meliputi (a) penghapusan, (b) transfer keluar, (c) hibah (keluar), (d) reklasifikasi keluar, (e) koreksi pencatatan.
5. Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA
Perekaman transaksi perubahan terhadap suatu asset terkait adanya koreksi dari  Tim  Penertiban  Aset  Negara.  Biasanya  ini  dilakukan  terkait  adanya suatu kebijakan untuk dilakukannya penilaian kembali terhadap asset yang dimiliki oleh suatu entitas akuntansi.
6. Kartu Identitas Barang (KIB) Perekaman  terhadap  BMN  tertentu  agar  masuk  dalam  Catatan  Mutasi Perubahan. Aset tertentu itu meliputi BMN berupa tanah, bangunan gedung, kendaraan bermotor, alat besar (misalnya : genset), irigasi dan sebagainya.
7. Catatan Mutasi Perubahan (CMP) Daftar perubahan yang terjadi pada setiap BMN berupa perubahan kuantitas dan nilai. CMP berlaku bagi BMN yang memiliki KIB.
8. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam golongan, bidang, kelompok,  sub  kelompok  BMN.  Sedangkan  Kodefikasi  BMN  bertujuan untuk menyeragamkan penggolongan dan kodefikasi BMN secara nasional untuk mewujudkan administrasi pengelolaan BMN yang tertib.
9. Penentuan Kondisi BMN Penentuan Kondisi BMN dalam pilihan Rusak Berat (RB), Rusak Ringan (RR) dan Baik (B).
a. Kondisi  Baik  jika  BMN  tersebut  tidak  memerlukan  perbaikan,  hanya sebatas biaya pemerliharaan;
b. Kondisi  Rusak  Ringan  (RR)  jika  BMN  masih  utuh  yang  memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan terhadap komponen-komponen pendukung;
c. Kodisi Rusak Berat (RB) jika BMN dalam kondisi tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.
10. Nomor Urut Pendaftaran (NUP) NUP merupakan nomor urut yang didapatkan ketika pertama kali dilakukan perekaman terhadap suatu asset berdasarkan urutan perolehan.
11. Satuan Barang
Satuan  BMN  menggunakan  satuan  yang  terukur  dan  baku.  Contoh  : Peralatan dan Mesin dengan satuan  Buah, Set/Unit, Tanah dengan satuan m2.
Prosedur  yang  dilakukan  terkait  BMN  kategori  aset  tetap  mulai  dari perekaman transaksi sampai dengan pelaporan adalah sebagai berikut :
1. Petugas/Operator  Aplikasi  SIMAK-BMN  melakukan  updating  data  BMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang atau dokumen sumber lain yang  setara  dengan  itu  serta  dokumen  pencairan  dana  berupa  SPM  dan SP2D jika perubahan tersebut terkait transaksi pembelian. Namun operator harus memastikan terlebih dahulu bahwa dalam aplikasi terdapat saldo awal yang merupakan nilai saldo akhir periode sebelumnya.
2. Kemudian  operator  melakukan  proses  pengiriman  Arsip  Data  Komputer (ADK) ke Aplikasi SAK dan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi tersebut merupakan pencocokan data nilai barang yang diinput pada SIMAK-BMN

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA
dengan  nilai  uang  yang  terdapat  pada  SAK  dan  yang  akan  muncul  pada laporan neraca (laporan posisi keuangan).
3. Jika  proses  rekonsiliasi  telah  berjalan  dan  ada  berita  acara  rekonsiliasi antara  operator  SIMAK-BMN  dengan  Operator  SAK,  maka  operator SIMAK-BMN  melakukan  pencetakan  laporan  barang  (intrakomtabel  dan ekstrakomtabel) pada setiap akhir bulan untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
4. Pada  setiap  semester  dan  tahunan,  petugas  SIMAK-BMN  melakukan rekonsiliasi  dan  updating  data  dengan  pihak  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  sebagai  unit  Pengelola  BMN  untuk mendapatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi.
5. Seluruh dokumen output laporan, berita acara rekonsiliasi dengan SAK dan KPKNL didokumentasikan oleh operator SIMAK-BMN untuk dikompilasi oleh petugas SAK sebagai bagian dari Laporan Keuangan Satker. Laporan tersebut nantinya akan dikirim kepada unit vertikal diatasnya secara hirarkis untuk di kompilasi menjadi laporan keuangan kementerian/lembaga.
Hal  yang  penulis  ungkapkan  diatas  merupakan  gambaran  umum  dari SIMAK-BMN.  Dibutuhkan  ketelitian  dan  kehati-hatian  dalam  proses penginputan  data  BMN  pada  aplikasi  SIMAK-BMN,  disamping  banyaknya menu  yang  ada,  aplikasi  ini  pun  rentan  terhadap  virus  komputer.  Tingkat kesalahan  yang paling sering terjadi  adalah pemilihan kode barang. Dan kode barang  ini  tidak  dapat  difilter  secara  aplikasi  melalui  proses  rekonsiliasi. Kebenaran  pemilihan  kode  barang  terhadap  penginputan  transaksi  pembelian suatu barang hanya dapat dilihat dari pemeriksaan secara manual terhadap hasil cetakan laporan. Sebagai contoh, operator SIMAK-BMN pada satker Kejaksaan Negeri  akan menginput  transaksi  pembelian satu  unit  komputer. Jika operator tidak teliti, maka ada kemungkinan operator akan mencari di menu “mencari” dengan mengetikkan kata komputer dan langsung memilih pilihan tersebut tanpa memperhatikan kode kelompok barang. Ternyata setelah di cetak, barang berupa 1  unit  komputer  tersebut  masuk  dalam  kelompok  Alat  Laboratorium.  Padahal seharusnya  untuk  satker  perkantoran  seperti  Kejaksaan  Negeri  memilih komputer yang masuk dalam kelompok Alat Perkantoran, komputer yang masuk dalam  kelompok  alat  perkantoran  dalam  aplikasi  bernama  P.c.  (Personal Computer).  Atau  yang  lebih  parahnya  lagi,  ada  contoh  lain  yakni  jika  ada pembelian  barang  berupa  Tang,  jika  tidak  diperhatikan  kelompok  barangnya, ada kemungkinan yang dipilih adalah tank yang dimiliki oleh satker TNI yang masuk dalam kelompok barang Peralatan Perang.
Bentuk  kekeliruan  lain  dalam  proses  penatausahaan  BMN  adalah penentuan  status  kondisi  barang.  Jika  kurang  teliti,  maka  akan  muncul kemungkinan  kesalahan  dalam  penentuan  status  kondisi  barang.  Barang  yang seharusnya sudah rusak berat, namun dalam laporan masih tertulis dalam kondisi baik.  Hal  ini  terjadi  karena  operator/pengguna  mengalami  kekeliruan  dalam mengubah  status  kondisi  barang  karena  keliru  pemilihan  Nomor  Urut Pendaftaran. Dan banyak contoh lain yang menyebabkan kualitas laporan BMN menjadi kurang akuntabel.

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ketelitian dalam proses penatausahaan dan pengelolaan BMN, khususnya yang terkait dengan Aplikasi SIMAK-BMN. Jika  pengguna  kurang  cakap  dalam  pengoperasiannya,  maka  SIMAK-BMN menjadi  tidak  efektif.  Secara  umum  beberapa  kesalahan  dan  kekeliruan (ketidakcakapan)  yang  terjadi  pada  bagian  teknis  operasional  yang  dilakukan pegawai/pengguna/operator, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya , faktor kejenuhan  dalam  pekerjaan,  kurang  faham  terhadap  sistem    dan  prosedur, pelanggaran  sistem  karena  adanya  tekanan,  dan  kelalaian  pegawai  itu  sendiri (Muanas, 2005).
Berdasar  studi  empiris  yang  penulis  baca  dari  beberapa  literatur, diantaranya    penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahardiyanti  dan  Abdurachman (2012)  dan  Wijaya  dkk.  (2013)  didapat  kesimpulan  bahwa  terdapat  hubungan yang erat antara kualitas kemampuan pengguna aplikasi SIMAK-BMN dengan efektivitas  pelaksanaan  SIMAK-BMN  dalam  mewujudkan  laporan  yang transparan  dan  akuntabel.  Namun,  menurut  Rahardiyanti  dan  Abdurachman (2012), faktor pengguna tidak terlalu signifikan dalam menentukan efektivitas SIMAK-BMN,  karena  dari  keenam  faktor  yang  diduga  mempengaruhi efektivitas  SIMAK-BMN,  didapat  hanya  tiga  faktor  yang  secara  signifikan mempengaruhi  efektivitas  SIMAK-BMN,  yaitu  kegunaan  sistem,  kemudahan sistem dan kualitas sistem. Sedangkan ketiga faktor lainnya, yaitu faktor kualitas informasi,  lama  penggunaan  SIMAK-BMN  dan  tingkat  pendidikan  (kualitas pengguna)  tidak  mempengaruhi  secara  sinifikan.  Berbeda  dengan  kesimpulan yang  didapat  oleh  Wijaya  dkk.  (2013)  dimana  faktor  pengguna  sangat mempengaruhi keefektivitasan SIMAK-BMN yang berdampak pada informasi yang disajikan oleh SIMAK-BMN menjadi tidak efektif karena menjadi tidak andal ( reliable ).
Selain  itu,  seperti  penulis  sampaikan  didepan  bahwa  untuk  mengukur efektivitas SIMAK-BMN dari sisi informasi yang disajikan diperlukan sebuah parameter  atau  indikator.  Indikator  yang  menjadi  penguat  atas  efektivitas SIMAK-BMN adalah opini atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Sebagaimana diketahui, bahwa SIMAK-BMN menjadi salah  satu  sumber  utama  dalam  penyusunan  neraca  laporan  keuangan Kementerian/Lembaga.  Semakin  banyak  Kementerian/Lembaga  yang  meraih opini  WTP,  berarti  semakin  efektif  informasi  yang  disajikan  SIMAK-BMN. Berikut  daftar  perkembangan  opini  laporan  keuangan  Kementerian/Lembaga periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.
Tabel 1. Perkembangan Opini Hasil Audit BPK tahun 2009 – 2013 LKKL Opini Jumlah WTP % WDP % TW % TMP % Tahun 2009 44 57% 26 33% 0 0% 8 10% 78 Tahun 2010 52 63% 29 35% 0 0% 2 2% 83 Tahun 2011 66 77% 18 21% 0 0% 3 2% 87 Tahun 2012 68 74% 22 24% 0 0% 2 2% 92 Tahun 2013 64 74% 19 22% 0 0% 3 4% 86
Sumber : BPK - Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan

## EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TERHADAP PENGELOLAAN ASET NEGARA
Berdasarkan  data  diatas,  perolehan  opin  WTP  dari  tahun  2009  sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan. Sedangkan perolehan disclaimer atau tidak  menyatakan  pendapat  (TMP)  mengalami  penurunan.  Artinya,  Laporan Keuangan  Kenenterian/Lembaga  semakin  berkualitas,  transparan  dan  akuntabel. Peran  SIMAK-BMN  dalam  memberikan  informasi  pengelolaan  barang  untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan cukup signifikan.

## 4. KESIMPULAN
Setelah dilakukan analisis terhadap beberapa literatur, baik dalam bentuk peraturan  perundangan-undangan,  buku  ilmiah  maupun  jurnal-jurnal  ilmiah terkait Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN) dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni :
a. Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik Negara jika dilihat dari sisi user atau pengguna, telah berjalan dengan efektif dengan catatan pegawai yang ditempatkan sebagai operator sistem memiliki bekal pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi SIMAK- BMN.  Efektif  disini  dalam  arti  SIMAK-BMN  dapat  dengan  mudah digunakan  oleh  pengguna  dalam  melakukan  pendokumentasian  ataupun penatausahaan  terhadap  barang-barang  milik  negara  yang  mereka  kelola dengan  baik  dan  minim error .  SIMAK-BMN  cukup  berguna  dalam mengkonsolidasikan laporan barang milik  negara  yang bermacam-macam dan  SIMAK-BMN  cukup  berkualitas  karena  dapat  bertahan  lebih  dari  1 (satu) dasawarsa dengan output yang tidak sedikit.
b. Dari  sisi  produk  yang  dihasilkan  oleh  Aplikasi  SIMAK-BMN  berupa kualitas  informasi  BMN  yang  digunakan  oleh  suatu  entitas  akuntansi barang,  telah  berjalan  dengan  efektif.  Walaupun  masih  terjadi  kesalahan, namun jumlahnya tidak signifikan, sehingga kualitas laporan atau informasi yang  dihasilkan  masih  dianggap  wajar.  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya kemajuan opini yang diberikan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Status Opini WTP semakin  banyak  di  raih  oleh  kementerian/lembaga,  yang  secara  langsung merupakan  peran  dari  SIMAK-BMN  dalam  menyajikan  laporan  barang milik negara.
c. Faktor    dukungan    manajemen    puncak  dan    formalisasi    pengembangan sistem    berpengaruh  signifikan  positif    terhadap  kepuasan  pengguna  SIA (Ronaldi,  2012).  Hal  ini  terlihat  dari effort dari  pimpinan  di  lingkungan Kementerian  Keuangan  yang  ingin  mewujudkan  laporan  keuangan pemerintah  pusat  yang  akuntabel  dan  transparan  dengan  menggunakan sistem yang handal dalam memberikan informasi yang valid.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 – Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan halaman 25;
Hall, J.A. (2007). Sistem Informasi Akuntansi (4 th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
Isti’anah.  (2011).  Sistem  Informasi  Managemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik Negara  dalam  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual.  Jurnal  Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik. Vol.6 No.2. Hal. 97-114;
Juwita,  R.  (2013).  Pengaruh  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.  Jurnal Trikonomika. Vol.12 No. 2. Hal. 20-214;
Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  246/PMK.06/2014  Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta. Penerbit UII Press.
Muanas  (2005).  Evaluasi  atas  Pelaksanaan  Sistem  Informasi  Akuntansi  dalam Menciptakan  Pengendalian  Intern  yang  Efektif  atas  Mutasi  Persediaan Barang  :  Studi  Kasus  pada  PT.  Cahaya  Buana  Kemala.  Jurnal  Ilmiah Kesatuan. Vol.5 No. 1. Hal. 29-36;
Nasrun, A., Hendra, R.A., Priandi, M. (2012). Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah. Jurnal Teknik ITS. Vol.1 Hal. A589-A591;
Pamungkas,  B.,  Fatchudin  dan  Kusumahdinata,  A.  (2011).  Evaluasi  Aplikasi Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK- BMN)  Kaitannya  dalam  Pencatatan  Nilai  Aset  Tetap  Pemerintah.  Jurnal Ilmiah Renggading. Vol.11 No. 2. Hal. 82-91;
Rahardiyanti, A.K., Abdurachman, E. (2012). Evaluasi Efektivitas Sistem Informsi Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK-BMN)  di Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Republik  Indonesia.  Journal  of Applied Finance and Accounting. Vol.5 No.1. Hal. 110-128;
Rahayu,  N.,  Karamoy,  H.,  Pontoh,  W.  (2014).  Penerapan  Sistem  Informasi Akuntansi  Barang  Milik  Negara  pada  Pengadilan  Tinggi  Agama  Manado. Jurnal EMBA. Vol.2 No.1. Hal. 11-20;
Ronaldi,  H.  (2012).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Sistem Informasi Akuntansi. Jurnal Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol.1 No. 3. Hal. 70-76;
Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
Widodo,  H. (2012). Penggunaan  Informasi Sistem  Akuntansi Manajemen Dalam Intensitas  Persaingan  Pasar  untuk  Peningkatan  Kinerja  Perusahaan.  Jurnal Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Vol.1 No. 3.;
Wijaya, H., Nadirsyah dan Darwanis. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan  Pengguna  Terhadap  Aplikasi  Sistem  Akuntansi  Keuangan  dan Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  pada Lembaga  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Wilayah  Kejaksaan  Tinggi  Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.3 No.1. Hal. 21- 28;