DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 1, Maret 2023
Pidana  Mati  Terhadap  Tindak  Pidana  Terorisme  di  Indonesia  Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

## Linda Novianti
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia Email: lindanovianti999@gmail.com

## Article Information
Submitted:  30  Maret 2023
Accepted:  11  April 2023 Online  Publish:  11 April 2023

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  efektivitas  penjatuhan  pidana  mati  bagi  tindak  pidana terorisme  di  Indonesia  serta  perspektif  hukum  positif  dan  hukum  pidana  Islam mengenai  hal  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  negara  hukum,  sistem peradilan  pidana,  dan  pemidanaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, sosiologis, historis, dan filosofis.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  penjatuhan  pidana  mati  dilakukan  karena alasan keadaan khusus yang mengancam  ketertiban hukum  dan sebagai  the rights of  the  social  defense.  Namun,  penjatuhan  pidana  mati  belum  efektif  dalam pencegahan  aksi  terorisme  karena  hanya  berfokus  pada  counter  terrorism.  Dalam hukum  positif,  penjatuhan  pidana  mati  masih  relevan  dengan  tujuan  pemidanaan dan  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945  maupun  hak  asasi  manusia.  Dalam hukum  pidana  Islam,  penjatuhan  pidana  mati  dianggap  sesuai  karena  terorisme termasuk kedalam kategori hirabah , yang sanksinya berupa hudud atau had. Kata Kunci : Pidana, Mati, Terorisme

## Abstract
This  research  analyzes  the  effectiveness  of  the  death  penalty  for  terrorism  in Indonesia  and  the  perspectives  of  positive  law  and  Islamic  criminal  law  on  the matter.  The  research  uses  the  grand  theory  of  the  rule  of  law,  the  middle-range theory  of  the  criminal  justice  system,  and  the  applied  theory  of  punishment.  The research method used is normative juridical with a comparative approach to law, sociological,  historical,  and  philosophical  approaches.  The  results  show  that  the death  penalty is  imposed for reasons of  a special situation that threatens the rule of  law  and  as  the  rights  of  social  defense.  However,  the  imposition  of  the  death penalty  has  not  been  effective  in  preventing  terrorism  because  it  only  focuses  on counter-terrorism. In positive law, the death penalty is still relevant to the purpose of  punishment  and  is  not  contrary  to  the  1945  Constitution  or  human  rights.  In Islamic  criminal  law,  the  death  penalty  is  considered  appropriate  because terrorism falls into the category of hirabah, which carries the punishment of hudud or had.
Keywords: Criminal, Dead, Terrorism

## Pedahuluan
Sebagai  salah  satu  permasalahan  serius  dan  cukup  pelik  yang  dihadapi  oleh  negara Indonesia  adalah  bagaimana  cara  memberantas  terorisme.  Oleh  karena  itu,  terbilang  sangat wajar  jika  penjatuhan  pidana  mati  terhadap  tindak  pidana  terorisme  masih  menuai  polemik hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan, pelaksanaan eksekusi mati selalu dikaitkan dengan hak asasi manusia.
Sebagaimana  mengutip  dari  salah  satu  media  massa,  bahwa  Komnas  HAM  menolak
hukuman  mati  bagi  teroris (Majid,  2018) .  Sebab  menurut  Komnas  HAM,  baik  dalam  Pasal 28I  UUD  1945,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  ataupun  peraturan  perundang- undangan  lain  yang  menyuarakan  hak  hidup,  menjadi  landasan  kuat  betapa  setiap  orang dengan tindak pidana apapun harus tetap dilindungi hak hidupnya.  Hal inilah yang kemudian menjadi paradigma jika penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme perlu dilakukan  suatu  pengkajian  ulang,  dengan  dalih  bahwa  sejatinya  kematian  merupakan  hak perogratif Tuhan yang tidak bisa diambil alih oleh manusia.
Menurut  Komnas  HAM,  pidana mati  bagi  terorisme  bukanlah  suatu  upaya  yang tepat, karena  pada  dasarnya,  perang  menghadapi  teroris  adalah  perang  menghadapi  ideologi,  dan hard  power  tidak  cukup  menimbulkan  efek  jera.  Disamping  itu,  permasalahan  teroris,  tidak bisa  hanya  dijadikan  tolok  ukur  dari  unsur  deliknya  saja,  melainkan  perihal  mindset  yang sakit harus pula menjadi pertimbangan.
Teroris  pada  dasarnya,  memiliki  cara  pandang  tidak  takut  dalam  menghadapi  pidana mati,  melainkan  kematian  (paham tafjiri) menjadi washilah dalam  berjihad.  Berangkat  dari asumsi demikian, Komnas HAM berpendapat jika penjatuhan pidana mati tetap dilaksanakan, maka  akan  berdampak  pada  tujuan  pemidanaan  di  Negara  Indonesia,  yang  hanya  disinyalir sebagai  pembalasan  saja,  sehingga  tidak  ada  perbaikan  bagi  teroris  kearah  yang  lebih  baik ataupun  kembali  kedalam  tata  tertib  hukum  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  menangani permasalahan terorisme  sudah  seharusnya,  menggunakan  alternatif  kebijakan soft approach , dan bukan hard power.
Dalam penanggulangan delik terorisme, telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  menjadi  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003,  Indonesia  menjadikan  undang-undang  tersebut  sebagai  peraturan payung  yang  bersifat  koordinatif,  serta  memiliki  fungsi  dalam  memperkuat  berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan pemberantasan delik terorisme.
Sebagai contoh fakta empirik kasus pidana mati teroris, ialah Majelis Pengadilan Negeri (PN)  Jakarta  Selatan  yang  menjatuhkan  vonis  mati  kepada  Oman  Rachman  alias  Aman Abdurrahman  alias  Abu  Sulaiman,  karena  terbukti  bersalah  dalam  kasus  bom  Sarinah,  bom gereja  Samarinda,  hingga  penusukan  polisi  di  Bima,  NTB.  Adapun  teroris  lainnya  yang dipidana  mati,  ialah  Imran  bin  Mohammad  Zein,  Salman  Hafidz,  dan  Maman  Kusmayadi (Putra,  2018) .  Dalam  hal  ini,  Imran  bertanggung  jawab  atas  pembajakan  pesawat  Garuda Airways  dengan  kode  DC-9  Wolya  pada  tahun  1981  atau  biasa  disebut  dengan  Peristiwa Wolya.  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  menyebut  Imran  sebagai  pemimpin  kelompok ekstrimis  Komando Jihad ,  kelompok  yang  melakukan  pembajakan.  Oleh  karena  itu,  Imran divonis  mati  pada  1981  dengan  pelaksanaan  hukuman  gantung  dua  tahun  setelah  putusan. Sementara itu, Maman Kusmayadi dan Salman Hafidz yang merupakan rekan satu kelompok Imran bernasib sama. Salman dieksekusi tahun 1985, sementara Maman pada tahun 1986.
Kemudian,  hukuman  yang  sama  juga  dijatuhkan  pada  Amrozi  bin  Nurhasyim,  yang dinyatakan  bersalah  dalam  Peristiwa  Bom  Bali  2002  dan  divonis  pidana  mati  pada  bulan Agustus  tahun  2003.  Saat  itu,  pelaksaan  pidana  mati  sempat  tertunda  beberapa  kali,  karena tim  pengacara  mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK)  pada  tahun  2008,  meskipun  pada akhirnya  ditolak.  Kemudian  kembali  ditolak  ketika  tim  pengacara  mengajukan  uji  materi putusan  Mahkamah  Agung  terkait  pidana  mati  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Oleh  karena  itu, Amrozi  dieksekusi  pada  November  2008  di  Nusa  Kambangan  dan  ia  dilaporkan  meminta matanya tidak ditutup saat dieksekusi mati.
Setelah  Amrozi,  lalu  ada  Imam  Samudera  yang  juga  merupakan  salah  satu  terpidana teroris  dalam  aksi teror  yang  sama  dengan  Amrozi,  dieksekusi  pada  hari  yang  sama  dengan Amrozi. Selain bom Bali 2002, Imam Samudera juga pernah melakukan pengeboman gereja di  Batam  saat  malam  natal  tahun  2000.  Ketika  ia  ditangkap,  ia  mengaku  telah  melakukan pengeboman di Plaza Atrium Senin tahun 2002, Gereja Santa Anna dan Huria Kristen Batak

## Protestan.
Selain itu, ada juga Ali Gufron alias Mukhlas, yang merupakan salah satu otak pelaku Bom Bali 2002. Eksekusi mati Mukhlas dilaporkan terjadi satu hari sebelum eksekusi Amrozi dan  Imam.  Mukhlas  merupakan  saudara  Amrozi  yang  memiliki  pengalaman  lebih,  dalam jaringan teroris. Setelah lulus dari pesantran Al-Mukmin, ia sempat pergi ke Afganistan untuk berperang.
Pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap para teroris diatas, tidak cukup menyurutkan pelaku  terorisme  di  Indonesia.  Bahkan  konspirasi  terorisme  masih  menjadi  jaringan  yang signifikan  dan  semakin  meluas,  diantaranya  pada  periode  tahun  2009  terjadi  serangan  bom J.W Marriot Ritzt Calton dan rencana aksi teror bom kelompok Jati Asih (target Presiden RI). Pada periode tahun 2010-2011 terdapat pelatihan para militer di Aceh, pembunuhan polisi di Purworejo  dan  Kebumen,  perampokan  CIMB  Medan,  penyerangan  Polsek  di  Perak  Medan, teror bom di Klaten, bom buku di Jakarta, bom di Mesjid Polres Cirebon, penyerangan polisi di Bima serta bom di Gereja Solo.
Kemudian  pada  periode  Maret  2012  rencana  teror  bom  Bali,  Mei/Juni  hacker  MLM (milyaran rupiah), Juli 2012 penangkapan kelompok teror Poso (Naim dan Mujib), pada bulan Agustus  2012  aksi  teror  (penembakan  dan  pelemparan  granat  dengan  pelaku  Farhan  cs). Kemudian  pada  bulan  September  terjadi  penangkapan  3  teroris  di  Ambon  (Walid  cs), penangkapan  teroris  di  Tambora  (Torik  dan  Anwar  cs).  Kelompok  ini  terkait  dengan kelompok  Solo  (Badri)  yang  terkait  pula  dengan  kelompok  Santoso  (Poso),  teror  bom  dan pembunuhan  anggota  Polisi  di  Poso,  serta  pelemparan  bom  terhadap  Gubernur  Sulsel  di Makassar.
Adapun pada periode 2013, tepatnya pada bulan Januari terjadi penangkapan Kelompok Makassar  dan  Bima,  serta  pada  Maret-Mei  2013  adanya  penangkapan  kelompok  teroris  di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, yakni perampokan Bank, upaya pembakaran Glodok, serta upaya penyerangan kedutaan Myanmar.
Sementara  itu  tepat  pada  tanggal  28  Maret  2021,  Indonesia  juga  mengalami  serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Peristiwa itu, menelan 19 korban jiwa dengan potongan  tubuh  yang  berceceran,  13  korban  luka-luka  dan  sisanya  masih  dalam  tahap identifikasi.  Berdasarkan  hasil  penyelidikan  polisi,  pelaku  tindak  pidana  teroris  merupakan pasangan suami isteri yang baru menikah dan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) (Briantika, 2021) .
Selain pelaku yang telah disebutkan diatas, penulis menambahkan data pelaku terorisme di  Indonesia  yang  telah  dipidana  mati  diantaranya  adalah  Badri  Hartono  ( amir al-Qaida Indonesia), Azhari, Noordin M. Top, Dul Matin, Abu Roban, Abu Umar alias Zulfikar, Abu Tholut,  dan  Santoso.  Adapun  teroris  yang  belum  atau  tidak  dipidana  mati  ialah  Abu  Bakar Baasyir, Imran Sudirman (tangan kanan Santoso), Rizki alias Udin (pelaku cyber fa’i ), Joko Jihad  (pengikut  Noordin  M.  Top),  Nurul  Azmi  Tibyani  (isteri  cahya,  pembantu cyber  fa’i ), Abu Uswah (anggota MIT), Abu Sayaf, William Maksum (tangan kanan Abu Roban), Farhan Mujahid (anak tiri Abu Umar) (Mbai, 2014) .
Secara historis, pidana mati sudah berlangsung sejak lama. Pada zaman dahulu, pidana mati  dijatuhkan  untuk  kejahatan  pembunuhan  dan  kejahatan  lain  yang  sama  beratnya dikenakan  dimana-mana  berdasarkan  pembalasan  terhadap  perbuatan  yang  kejam  dari seseorang.  Pelaksanaan  pidana  mati,  dapat  ditelusuri  dari  tradisi  kuno  seperti ius  talionis (Ibrani  Kuno).  Sejatinya,  ius  talionis  ini  mencerminkan  suatu  langkah  maju  dalam  sejarah peradaban,  bahwa  suatu  kerugian  harus  ditebus  dengan  denda  atau  retribusi  yang  sama nilainya (Kania, 2014) .
Di  Indonesia  sendiri,  pengaturan  pidana  mati  telah  ada  sejak  lama,  yakni  sejak pemberlakuan hukum adat. Hukum pidana adat yang berlaku menghendaki bahwa hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan bagi orang yang bersalah, agar sebesar
apapun kesalahan, jika masyarakat mau menerima, dan yang salah kembali kepada jalan yang benar,  maka  kesalahan  tersebut  dapat  dimaafkan.  Namun  sebaliknya,  meskipun  kesalahan seseorang  mungkin  tidak  berat,  tetapi  jika  pelaku  sulit  untuk  diperbaiki  sifatnya,  maka  bisa langsung  disingkirkan,  dibuang  dari  adat,  diusir  dari  kerabat  dan  kampung  halaman  untuk selamanya, atau bisa juga dibunuh ( Kania, 2014 ).
Selain  itu,  terkait  dengan  pelaksanaan  pidana  mati  pada  masa  Belanda,  dibuat  suatu aturan  organik  yang  diumumkan  dalam  berbagai  plakat.  Konsolidasi Pertama mengenai pidana mati  yang  dilakukan  oleh  Belanda  secara  menyeluruh  di  Hindia  Belanda  (Indonesia) sebagai  tanah  jajahan  adalah  pada  tahun  1808  atas  perintah  Deandels,  sehingga  sebuah peraturan  mengenai  hukum  dan  peradilan  ( Road  van  Hindie ),  dimana  dalam  salah  satu kebijakannya  itu  ialah  mengenai  pemberian  hukuman  pidana  mati  yang  dijadikan kewenangan Gubernur Jenderal (Eddyono & Wagiman, 2007) .
Mengenai  cita  politik  hukum  pidana  mati  sendiri,  diartikan  sebagai  arah  kebijakan hukum ( legal policy ) yang mencakup kebijakan negara, mengenai bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat, dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu. Bahkan secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasi Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 2/PN.PS/1964, pasal-pasal  KUHP  yang  mengatur  kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  pembunuhan berencana  (Pasal  340),  dan  peraturan  perundang-undangan  di  luar  KUHP  yang  menetapkan delik dengan ancaman pidana mati (Kania, 2014) .
Hukuman  mati  tetap  diberlakukan  dalam  berbagai  legislasi  yang  ada  di  Indonesia dengan motif dan alasan berbeda, bahkan disesuaikan dengan sistem dan kondisi sosial politik yang  berlaku.  Sejak  kemerdekaan,  politik  legislasi  Indonesia  terus  memproduksi  hukuman mati sebagai salah satu jenis pemidanaan penting (ICJR, 2017) .
Cita politik hukum Indonesia, masih menjadikan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman.  Kebijakan  formulasi  ini,  disertai  dengan  pertimbangan  perlindungan  individu. Sesuai  pengaturan  Pasal  66  dan  Pasal  87,  meskipun  pidana  mati  tetap  dipertahankan berdasarkan  kepentingan  umum,  namun  dalam  pelaksanaannya,  juga  mempertahankan kepentingan individu (ide keseimbangan monodualistik) (Kania, 2014) .
Terlepas  dari  itu  semua,  jika  mengkaji  dalam  hukum  Islam,  pidana  mati  bukanlah sesuatu yang tabu dan bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut  dikarenakan  hukum  pidana  Islam  memandang  bahwa  penetapan  pidana  mati merupakan  perintah nash ,  baik  dalam  al-Qur’an  maupun  al-Sunnah.  Seperti  halnya pembunuhan  dibalas  dengan  pembunuhan.  Dalam  hal  ini,  pandangan  hukum  Islam  tidak hanya  terhadap  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  si  pelaku,  tetapi  juga  melihat  sisi  korban yang  telah  direnggut  hak  hidupnya.  Penjatuhan  pidana mati  dalam  beberapa jarimah seperti pembunuhan,  perampokan,  terorisme  ( hirabah ),  zina  dan  lain  sebagainya  yang  ditetapkan dalam  hukuman  mati  merupakan  rumusan  yang  tidak  melanggar  hak  asasi  manusia, melainkan  mencerminkan  keadilan  dengan  pembalasan  setimpal  untuk  menimbulkan  efek jera  di  masa  mendatang.  Seperti  halnya,  perintah qishas yang  termaktub  dalam  al-Qur’an sebagai  salah  satu  dari  dua  pilihan  hukuman  yang  Allah  swt tawarkan.  Sebagaimana  firman Allah swt yang termaktub dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 178:
ُْلا َو ِدْبَعْلاِب ُدْبَعْلا َو  ِ رُحْلاِب  ُّرُحْلا ۖ ىَلْتَقْلا يِف  ُصاَصِقْلا ُمُكْيَلَع  َبِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َثْن ٰى َت  َكِلَٰذ ۗ ٍناَسْحِإِب ِهْيَلِإ ٌءاَدَأ َو ِفو ُرْعَمْلاِب ٌعاَبِ تاَف ٌءْيَش ِهي ِخَأ  ْنِم ُهَل َيِفُع  ْنَمَف ۚ  ٰىَثْنُ ْلاِب ْنِم  ٌفيِفْخ
ٌميِلَأ  ٌباَذَع ُهَلَف  َكِلَٰذ َدْعَب  ٰىَدَتْعا ِنَمَف ۗ ٌةَمْح َر َو ْمُكِ ب َر “Hai  orang-orang  yang  beriman!  Diwajibkan  atas  kamu  (melaksanakan)  qishas berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunuh.  Orang  merdeka  dengan  orang  merdeka, hamba  sahaya  dengan  hamba  sahaya,  perempuan  dengan  perempuan.  Tetapi  barangsiapa yang  memperoleh  maaf  dari  saudaranya,  hendaklah  dia  mengikutinya  dengan  baik  dan
membayar  diyat  kepadanya  dengan  cara  yang  baik  (pula).  Yang  demikian  itu  adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Departemen Agama, 2016) .
Pidana  mati  dalam  hukum  Islam  hanya  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan tertentu, seperti halnya tindak pidana terorisme (Arifin, 2019) . Tindak pidana terorisme atau hirabah merupakan  gangguan  keamanan  dijalanan  umum,  biasanya  dilakukan  secara  diam- diam  maupun  terang-terangan  disertai  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  sehingga menimbulkan  dampak  psikologis  dan  trauma  bagi  korban  yang  berkepanjangan.  Sementara itu,  tujuan  diterapkannya  penjatuhan  pidana  mati  dalam  Islam  dimaksudkan  agar  pelaku tindak  pidana  mendapatkan  balasan  setimpal  atas  perbuatan  yang  dilakukan  terhadap  orang lain, sehingga menjadikan pelaku tindak pidana pada masa  selanjutnya akan berfikir dua kali untuk melakukan hal serupa manakala akibat yang sama akan ditimpakan kepadanya.
Adapun  mengenai  tujuan  utama  pemidanaan  yang  ingin  dicapai  dalam  hukum  pidana, sebagai  salah  satu  sarana  dari  politik  kriminal  adalah  melindungi  masyarakat.  Perlindungan masyarakat  inilah,  menurut  Cherif  Bassiouni  merupakan  suatu  batu  landasan  dari  hukum pidana itu sendiri. Tujuan tersebut adalah induk dari keseluruhan pendapat mengenai berbagai teori tujuan pidana. Dengan perkataan lain, semua pendapat tersebut, sebenarnya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum (Drumbl, 2005) .
Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana, selama ini belum pernah dirumuskan  secara  formal  dalam  undang-undang.  KUHP  yang  merupakan  peraturan  yang berisi  ketentuan-ketentuan  umum  hukum  pidana  materiil,  tidak  mengatur  masalah  tujuan pemidanaan  ini.  Namun,  dalam  rancangan  KUHP  Nasional  tahun  2000,  dirumuskan  tujuan pemidanaan  yang  hendak  dicapai,  yang  diatur  dalam  Pasal  50,  yaitu  (1)  Pemidanaan bertujuan: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman  masyarakat;  (b)  memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat;  dan  (d)  membebaskan  rasa  bersalah  para  terpidana,  kemudian  (2)  Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan umum diterapkannya syariat Islam, yakni untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia  dan  di  akhirat,  serta  menjaga  dari mafsadat .  Adapun  cara  dalam  mencapai  tujuan tersebut  melalui  pemberian taklif (pembebanan  hukum)  kepada  manusia (Djamil,  1997) . Rudolph  Peters,  menyatakan  jika  tujuan  pemidanaan  dalam  Islam,  bukan  hanya  sebagai retribution (pembalasan)  semata,  tetapi  juga  deterrence  (pencegahan),  dan  reformation (perbaikan),  serta  mengandung  tujuan  pendidikan  ( al-Tahzib )  bagi  masyarakat  yang merupakan  satu  kesatuan  utuh  dalam  penerapannya,  demi  mewujudkan  kemaslahatan manusia.  Sebagaimana  menurut madzhab Hanafiyah  jika  penjatuhan  hukuman  mati  bisa dianggap sebagai penebusan jika dilakukan dengan tujuan bertaubat (Peters, 2005) .

## Metode
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perbandingan  hukum,  pendekatan  sosiologis,  pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa kata-kata yang  diperoleh  dari  buku  Dinamika  Jejaring  Teror  yang  dikeluarkan  langsung  oleh  BNPT. Sedangkan  mengenai  sumber  data  sekunder  dalam  penelitian  ini  berupa  literatur  yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  di  perpustakaan  yang  telah  dikunjungi,  seperti  buku  atau jurnal yang berkaitan dengan terorisme dan pidana mati, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

## Hasil dan Pembahasan

## Alasan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Pidana mati sebagaimana yang telah tercantum dalam KUHP sebagai warisan kolonial, telah  ditetapkan  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan Hukum  Pidana,  hingga  pasca  kemerdekaan  Negara  Indonesia,  dalam  undang-undang  yang dikeluarkan kemudian dicantumkan pula mengenai ancaman pidana mati (Hamzah, 1984) . Adapun  mengenai  landasan  hukum  penerapan  pidana  mati,  telah  dijelaskan  dalam KUHP  Pasal 10, bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati sendiri  termasuk  dalam  kategori  pidana  pokok Pertama ,  pidana  mati  dijatuhkan  kepada terdakwa yang melakukan kejahatan berat seperti salah satunya tindak pidana terorisme.
Menurut (Runtunuwu,  2013) penjelasan  dalam  KUHP  menyatakan  jika  pidana  mati masih diperlukan karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:
1. Karena  suatu  keadaan  khusus  yang  menimbulkan  bahaya  gangguan  atas  ketertiban hukum
2. Karena  Indonesia  memiliki  wilayah  yang  luas  dan  terdiri  dari  berbagai  macam golongan  penduduk.  Keberatan  atas  penerapan  pidana  mati  didasari  atas  alasan  jika pidana  mati  tidak  dapat  ditarik  kembali  jika  dikemudian  hari  terjadi  kekeliruan dakwaan.
Sementara  itu, alasan-alasan  lain  penjatuhan  pidana mati  bagi tindak  pidana terorisme di Indonesia adalah sebagai berikut: (Prayoga, 2021)
1. Ancaman dan pelaksanaan pidana mati sesuai dengan Pancasila;
2. Pidana  mati  merupakan the  rights  of  the  social  defense ,  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, etik dan psikologis;
3. Pidana mati diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
4. Sampai saat ini, pidana mati  masih tetap relevan diterapkan meskipun Majelis Hakim jarang memberlakukannya. Pidana mati di Indonesia tetap mengacu kepada Keputusan Presiden  dengan  hukuman  tembak  yang  dinilai  lebih  manusiawi  dan  lebih mempercepat proses kematian dari pada hukum gantung;
5. Pidana mati masih diperlukan karena dapat mencegah orang lain melakukan keajahatn serupa,  tetapi  penerapannya  harus  sangat  selektif.  Jika  kepastian  tentang  pidana  mati sudah bulat, maka eksekusi segera dilaksanakan. Sebab, masa penantian yang panjang juga bisa memberatkan pidana;
6. Pidana mati masih perlu dipertahankan sebagai upaya untuk menakan pelaku kejahatan mengulangi perbuatannya, tetapi harus diterapkan secara selektif.
Pengaturan  mengenai  penjatuhan  pidana  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  terorisme dimuat  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang  Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi:
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003  Pasal 6 diatas bahwa tindak pidana terorisme yang sesuai dengan undang-undang diancam dengan hukuman tegas
dan pasti yaitu pidana mati, dengan alternatif hukuman lain yakni penjara seumur hidup dan pidana  penjara  dua  puluh  tahun.  Pidana  mati  juga  sejalan  dalam  aturan  agama  Islam  yang menerapkan hukuman qishas dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan ketentraman umat (Khallaf, 1994) .
Selama  penjajahan  Jepang  di  Indonesia  telah  terjadi  masa  peralihan.  Terdapat  dua peraturan  (dualisme)  yang  dijalankan  yakni  peraturan  dalam  Pasal  11  KUHP  dan  peraturan baru  yang  diundangkan  oleh  pemerintah  Jepang  yang  menginginkan  pidana  mati dilaksanakan  dengan  cara  tembak  mati.  Contoh  pelaksanaan  pidana  mati  pada  zaman penjajahan  Jepang  yakni  tembak  mati  pelaku  pemberontakan  Blitar  tahun  1945.  Keadaan dualisme ini telah berlangsung lama hingga pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi  pada  daerah  penjajahan  Belanda,  semua  peraturan  yang  dibuat  oleh  Jepang  dianggap tidak sah (Hamzah, 1984) .
Oleh  karena  itu,  sejak  tahun  1964  permasalahan  yang  menyangkut  pelaksaan  pidana mati  di  Indonesia  dilakukan  dengan  cara  tembak  mati  yang  pelaksanannya  tidak  terbuka  di muka  umum  serta  dengan  cara  yang  sederhana.  Berdasarkam  sejarah  terdahulu,  maka hukuman  tembak  mati  tetap  diberlakukan  di  Indonesia  bagi  terpidana  mati  kasus  kejahatan berat,  seperti  salah  satunya  terorisme  yang  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  serta meminimalisir tindak kejahatan serupa.
Tinjauan  pidana  mati  berdasarkan  teori  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan yaitu  merupakan  sebuah  upaya  untuk  mengembalikan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat. Pelaku  kejahatan  harus  menerima  konsekuensi  atas  kejahatan  yang  telah  ia  perbuat  yaitu dengan  ditimpa  derita  pidana  yang  berupa  pidana  mati,  sehingga  dapat  menimbulkan  efek jera.  Pidana  mati  juga  dapat  mencegah  terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri  yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku tindak kejahatan.
Selain  itu,  pidana  mati  juga  dapat  dijadikan  pelajaran  bagi  masyarakat  untuk  tidak melakukan  tindak  kejahatan  agar  tidak  mendapatkan  pidana  yang  setimpal  denga perbuatannya,  serta  mendidik  pelaku  kejahatan  maupun  masyarakat  agar  bertaubat  tidak melakukan tindak kejahatan yang akan merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan negara.
Di  Indonesia  sendiri,  pemberlakuan  pidana  mati  telah  diperkuat  dengan  keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyimpulkan bahwa ancaman pidana mati  tidak  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  maupun  konstitusi  negara  demokrasi. Mahkamah  Konstitusi  telah  secara  konsisten  menjalankan  pendapatnya  tentang  pidana  mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengajuan UU  Nomor  22  Tahun  1999  yang  pada  dasarnya  tetap  membelakukan  pidana  mati  dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendapat jika pidana mati itu tidak bertentangan  dengan  dengan  hak  untuk  hidup  yang  dijamin  dalam  UUD  1945,  karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas mutlak Hak Asasi Manusia.
Sebagai  negara  hukum  yang  memegang  salah  satu  elemen  perlindungan  hak  asasi manusia,  atau  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  bahwa  pidana mati  tidaklah bertentangan  dengan  HAM.  Dalam  hal  ini,  UUD  1945  memberikan  batasan  kebebasan  dan HAM  dengan  suatu  kewajiban  asasi  dan  kewajiban  hukum.  Kewajiban  asasi  adalah  setiap orang diwajibkan menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara.  Sedangkan  kewajiban  hukum  dimana  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang.  Dapat  dipahami  bahwa  HAM  dalam konsep Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan HAM dalam konsep Barat.
HAM  dalam  konsep  Indonesia  menekankan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup dan budaya Indonesia yang bersifat komunal, namun tetap menghormati hak-hak individu. Berbeda dengan HAM dalam konsep barat, yang lebih mengutamakan hak, sedangkan kewajiban bersifat sekunder. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengaruh  paham  indvidualisme  dan  liberalisme  Barat.  Sekalipun  HAM  bersifat  universal,
namun  dalam  penerapannya  bersifat  relatif.  Oleh  karena  itu,  dalam  pembentukan  berbagai konvensi  HAM  internasional,  pidana  mati  masih  diakui,  meskipun  keberadaannya dihapuskan oleh sebagian negara-negara yang ada di dunia (Eleanora, 2012) .
Pemberlakuan hukuman mati di dalam KUHP pada saat zaman kolonial Belanda sarat dengan  kepentingan  politis,  yaitu  sebagai  instrumen  untuk  mempertahankan  kekuasaan. Sebagaimana  ungkapan  Lord  Shang  yang  menayatakan  jika  bahwa  “Jika  ingin  negara  kuat maka rakyatnya harus lemah”. Namun pernyataan semacam itu sudah tidak relevan dengan alam  demokrasi  saat  ini.  Dapat  disimpulkan  bahwa  hukuman  mati  masih  relevan  untuk diterapkan karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, maupun dengan HAM.  Namun  di  dalam  penerapannya  harus  dilakukan  secara  hati-hati,  karena  apabila seseorang  telah  dieksekusi  maka  pada  saat  itu  pula  koreksi  terhadap  kesalahannya  telah tertutup.
Menurut  J.E  Sahetapy  “Pidana  mati  bukanlah  sarana  utama  untuk  mengatur, menertibkan  dan  memperbaiki  masyarakat.  Pidana  mati  hanya  merupakan  sarana  terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu pidana mati masih dianggap eksis  untuk  dipertahankan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  karena dianggap masih relevan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945” (Sahetapy, 2007) .

## Efektifitas Penjatuhan Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  mencantumkan  orang  dan  korporasi  sebagai  subyek  tindak  pidana  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dalam  suatu  tindak  pidana  terorisme.  Ketentuan  delik  dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diawali dengan kata-kata setiap orang. Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.  Dalam  Bahasa  Latin,  ajaran  kesalahan  dikenal  dengan  dengan  sebutan mens  rea yang dilandaskan dalam suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bermasalah, kecuali jika  pikiran  orang  tersebut  jahat.  Sementara  itu,  dalam  Bahasa  Inggris  doktrin  tersebut dirumuskan  dengan an  act  does  not  make  a  person  guilty,  unless  the  mid  is  legally blameworthy ,  berdasarkan  asas  tersebut,  ada  dua syara t  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat mempidanakan  seorang  teroris,  yakni  adanya  perbuatan  lahiriah  yang  terlarang  atau perbuatan pidana ( actus reas ) dan adanya sikap batin jahat/tercela ( means rea ) (Ali, 2012) . Tidak  hanya  demikian,  mereka  juga  mendalihkan  dasar  filosofis  pembenaran  jika pidana mati harus dihapuskan, dan ini jelas bersebrangan dengan pidana mati dalam hukum di Indonesia yang masih dibutuhkan keberadaannya, bahkan jika perlu pemberlakuan qishas diterapkan untuk menimbulkan efek jera.
Menurut mereka yang kontra dengan pidana mati, sanksi tindakan sebagai sanksi bagi pelaku  kejahatan  terorisme  didasarkan  pada  beberapa  aliran. Pertama ,  aliran  positif  yang melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta  di  lapangan  dalam  kaitannya  dengan  terjadinya  kejahatan.  Aliran  ini  beralaskan paham  determinisme  yang  menyatakan  jika  seseorang  melakukan  kejahatan  bukan berdasarkan kehendak karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas serta dibatasi oleh berbagai  faktor,  baik  watak  pribadinya,  faktor  biologis,  maupun  faktor  lingkungan.  Oleh karena  itu,  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  dipersalahkan  dan  dipidana,  melainkan  harus diberikan perlakukan ( treatment ) untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku. Kata  determinisme  berasal  dari  Bahasa  Latin determinare yang  berarti  menentukan batas  atau  membatasi.  Determinisme  merupakan  filosofi  yang  menyatakan  bahwa  segala sesuatu  di  dunia  ini,  termasuk  manusia  ditentukan  oleh  hukum  sebab  akibat.  Determinisme menyatakan  jika  perilaku  manusia  ditentukan  oleh  berbagai  faktor  yang  dapat  ditunjukan secara  jelas.  Faktor-faktor  demikian  berupa  motif  yang tidak  disadari,  pengaruh  masa  kecil,
pengaruh keturunan, pengaruh kultural, dan lain sebagainya. Kedua , pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatica yang salah satu tulisannya berjudul “the fight against  punishment” (La  Lotta  Contra  La  Pena) .  Gramatika  memiliki  pandangan  jika “hukum  perlindungan  sosial  harus menggantikan  hukum  pidana  yang  ada  sekarang.  Tujuan dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tata tertib sosial dan bukan pada pemidanaan terhadap perbuatannya (Muladi & Nawawi, 1998) . Ketiga ,  pandangan  moderat  dipertahankan  oleh  March  Ancel  (Perancis)  yang mengatasnamakan  aliran  sebagai Defence  Nouvelle atau New  Social  Defence atau Perlindungan Sosial Baru. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat men syara tkan adanya tertib sosial yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan  bersama,  tetapi  sesuai  dengan  aspirasi  warga  masyarakat  pada  umumnya.  Oleh karena  itu,  peranan  yang  besar  dari  hukum  pidana  merupakan  kebutuhan  yang  tidak  dapat diletakan bagi suatu sistem hukum (Ancel, 1965) .
Mengenai sanksi tindakan, Roeslan Saleh meyatakan jika pidana dalam usaha mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan. Sehingga, disamping pidana ada pula sanksi tindakan. Hal ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksud dari tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan  dari  pada  masyarakat  terhadap  orang-orang  yang  sedikit  banyak  berbahaya  dan akan melakukan perbuatan pidana (Saleh, 1983) .
Sanksi tindakan ditujukan pada pelaku pidana yang didasarkan pada perlindungan agar pelaku  tindak  pidana  akan  menjadi  lebih  baik  dan  bukan  semata-mata  untuk  tujuan pembalasan.  Tindakan  tersebut  juga  berorientasi  kedepan  sehingga  berupaya  agar  pelaku lebih  mengerti  bahwa  yang  dilakukan  adalah  tidak  benar  dan  melanggar  hukum,  sehingga kelak akan mengulanginya lagi. Menurut H.L. Packer tentang sanksi tindakan, “the primary purpose  of  treatment  is  to  benefit  the  person  being  trated.  The  focus  is  not  on  his  conduct, past or future, but on helping him” (Packer, 1968) .
Adapun  aliran  determinisme  pada  hukum  ini,  lebih  membertimbangkan  jika  tindakan bagi  pelaku  diperlukan  dengan  meninjau  juga  faktor  psikologis  terpidana  terorisme  yang mendasarkan  pada  sebuah  faktor  kejiwaan  yakni  keyakinan  dalam  berbuat  kejahatan.  Oleh karena  itu,  diperlukan  suatu  proses  rehabilitasi  jiwa  yang  disebut  dengan  deradikalisasi. Sudah  saatnya  kebijakan  ini  menjadi  pertimbangan  dalam  penerapan  bagi  pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini diakibatkan sebab pelaku tindak pidana terorisme hampir didominasi oleh motif keyakinan yang membutuhkan suatu recovery jiwa dan resosialisasi perspektif keyakinan dalam masyarakat.
Menurut  mereka  selain  pandangan  demikian,  kajian  nilai  yang  terdapat  dalam Pancasila, sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Notonagoro adalah kausa prima, pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa diamalkan hampir oleh seluruh Bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  ancaman  serta  pelaksanaan  pidana  harus  berpedoman pada  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  untuk  melihat  seberapa  penting  nilai-nilai  yang bersumber  dari  Pancasila  itu  dijadikan  sebagai  dasar  atau  landasan  dalam  kebijakan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana terhadap  terorisme  akan  dikaji  sejauh  mana  hubungan  atau  kedudukan  Pancasila  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Noor  MS  Bakry  lebih  lanjut  mengemukakan,  jika  Pancasila  menyeimbangkan  sifat sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Sehingga  Pancasila merupakan  titik  perimbangan  yang  dapat  mempertemukan  antara  aliran  individualisme  dan aliran  kolektifisme  untuk  menegakan  negara  modern  yang  menempuh  jalan  tengah  dengan aliran modualistik atau negara berfaham integralistik (Bakry, 1987) . Indonesia sebagai negara civil law merupakan suatu keniscayaan untuk mengakomodir qishas dalam  sistem  pemidanaannya.  Terlebih  dengan  telah  diterapkannya  hukum  pidana
mati masih dinilai belum efektif untuk menekan angka pertumbuhan tindak pidana, sehingga menurut  penulis  tidak  ada  salahnya  untuk  terlebih  dahulu  mencoba  memberlakukan qishas dalam  beberapa  tindak  pidana  yang  tergolong extraordinary  crime .  Tawaran  ini  penulis dasarkan  atas  Indonesia  yang  notabeneanya  Eropa  Kontinental  namun  juga  mengakomodir sistem hukum Anglo Saxon, artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mengaomodir sistem  hukum  Islam,  khususnya qishas dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia. Mengintegrasikan qishas dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dapat  dilakukan  dengan jalan  pembaharuan  hukum  pidana,  yakni  membuat  atau  memberlakukan  suatu  peraturan perundang-undangan untuk mengatur tindak pidana yang dapat diancam pidana mati.
Oleh  karena  itu,  adanya  metode  kriminalisasi  kejahatan  dapat  dilakukan  dengan  cara perbaikan,  penyempurnaan  serta  amandemen  terhadap  berbagai  peraturan  yang  telah  lama ada  dalam  KUHP.  Terkait  dengan  memberlakukan qishas dalam  sistem  pemidanaan  di Indonesia,  negara  dapat  memperbaiki,  menyempurnakan  atau  bahkan  mengamandemen secara  seluruh legal  substance yang  mencantumkan  sanksi  pidana  mati  dirubah  secara substansi  kepada qishas .  Pemberlakukan  ini  didasarkan  atas  asas  prefensi  umum  yakni lex specialis  derogat  legi  generali ,  yang  diberlakukan  khusus  bagi  umat  muslim  yang  ada  di Indonesia. Bukankah 90% penduduk Indonesia adalah umat muslim, sehingga tidak beralasan untuk tidak menerapkan sistem hukum pidana Islam bagi para pemeluknya, khususnya dalam kasus  terorisme agar  tetap  berlaku  pidana  mati,  sebagaimana  memberlakukan  secara  parsial hukum perdata Islam bagi pemeluknya di Negara Indonesia ini.
Menurut  penulis,  dengan  membuat  peraturan  tersendiri  dilihat  dari  ketentuan  hukum pidana  yang  sudah  ada,  merupakan  jalan  yang  lebih  terbuka  untuk  membentuk ius constituendum melalui  program  legislasi  nasional.  Merumuskan  norma  baru  dengan ketentuan bagi umat Islam yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, maka qishas berlaku  atasnya  sebagaimana  memberlakukan  hukum  perdata  Islam  di Indonesia.  Namun,  mengakomodir qishas dengan  melakukan  penambahan  BAB  tersendiri dalam ketentuan KUHP maupun ketentuan hukum pidana khusus yang ada memang tak bisa dipungkiri bukanlah hal mudah juga.
Pada bagian legal standing penulis, hakikat pidana mati maupun qishas untuk terorisme bukanlah sebagai ketentuan pidana yang melanggar hak asasi dari terpidana, sebab perbuatan terpidana  telah  terlebih  dahulu  tidak  lagi  memperhatikan  aspek  kehidupan  yang berperikemanusiaan dan kehidupan yang penuh dengan keadilan sosial. Dengan menjatuhkan pidana  mati  akan  memberikan  keadilan  secara  substantif  kepada  pelaku  serta  keluarga korban.  Penjatuhan  pidana  mati  merupakan  upaya restorative  justice dalam  lingkungan. Dimana dengan menjatuhkan pidana mati akan merestorasi disharmonisasi sosial yang  rusak akibat terjadinya tindak pidana

## Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Pelaksanaan  pidana  mati  di  Indonesia  menjadi  bahan  pembicaraan  yang  cukup  aktual dan  polemik  berkepanjangan  bagi  negara-negara  yang  beradab.  Hal  ini  didasari  jika penetapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun menurut analisis  penulis,  pidana  mati  hadir  dan  tetap  dilaksanakan  di  Indonesia  karena  telah memenuhi  dasar  filosofis,  historis,  yuridis  dan  sosiologis,  sehingga  eksistensinya  tidak melanggar hak asasi manusia.
Dengan  demikian,  pidana  mati  dalam  definisi  hukum  positif  dapat  dinyatakan  sebagai hukuman  yang  dijatuhkan  terhadap  terpidana  dengan  dasar  bahwa  perbuataannya  pantas didapatkan,  sebab  perbuatan  yang  dilakukan  sangat  kejam.  Oleh  karena  itu,  perbuatan
tersebut tidak bisa ditoleransi atau adanya keringanan hukuman sebagai bahan pertimbangan.
Di Indonesia, pemberlakuan pidana mati telah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  2-3/PUU-V/2007  yang  menyimpulkan  bahwa  ancaman  pidana mati tidak bertentangan  dengan  konstitusi  negara  demokrasi.  Mahkamah  Konstitusi  telah  secara konsisten menjalankan pendapatnya tentang pidana mati sebagaimana terlihat dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  terhadap  Permohonan  Pengujian  UU  No.22  Tahun  1999  tentang Narkotika yang pada dasarnya tetap membelakukan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendapat jika pidana mati itu tidak bertentangan dengan dengan  hak  untuk  hidup  yang  dijamin  dalam  UUD  1945,  karena  konstitusi  Indonesia  tidak menganut asas mutlak Hak Asasi Manusia.
Permasalahan  yang  timbul  ketika  penolakan  permintaan  Amrozi  cs  untuk  dieksekusi dengan cara dipenggal. Jika kelak pidana mati benar-benar akan mengakhiri kehidupan Imam Samudra,  ia  menginginkan  dihukum  mati  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Adapun  yang dimaksud  adalah  mati  dengan  cara  lehernya  dipotong  atau  dipancung.  “Mati  dengan  cara apapun kami siap, asal diridhai Allah. Kami ingin mati dengan cara (Imam mengilustrasikan tangan kanannya bak sebuah pisau tajam, lalu diangkat dan ditebaskan ke leher), dipenggal” kata  Imam.  Namun,  Mabes  Polri  menegaskan  tiga  terpidana  mati  kasus  Bom  Bali  1  akan dieksekusi  mati  dihadapan  regu  tembak.  Permintaan  Amrozi,  Imam  Samudra  dan  Ali Ghufron alias Mukhlas dihukum pancung sesuai syariat Islam tidak akan bisa dilaksanakan, sebab  aturan  hukum  di  Indonesia  tidak  menyebutkan  tata  cara  hukuman  mati  dengan  cara dipancung.
Adapun  mengenai  sistem  pemidanaan  sendiri,  menempatkan  pidana  mati  yang  dapat dilihat dari tujuan pemidanaan pidana mati. Menurut analisis penulis, tujuan pemidanaan dari pidana  mati  berdasarkan  teori  absolut,  pidana  merupakan  suatu  hal  mutlak  yang  harus dijatuhkan  terhadap  adanya  suatu  kejahatan.  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  berpendapat jika  “pidana  merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada orang  yang  melakukan  kejahatan.  Oleh  karena  itu,  dasar  pembenaran  dari  pidana  terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri (Muladi & Nawawi, 1998) .  Hal ini senada dengan  yang  disampaikan  Andi  Hamzah  jika  pidana  adalah  hal  mutlak  yang  diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan (Hamzah, 1984) .
Teori  ini  menganggap  jika  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana menjadi  suatu  pembalasan  yang  adil  terhadap  kerugian  yang  diakibatkannya.  Penjatuhan pidana  pada  dasarnya  merupakan  penderitaan  pada  penjahat  yang  dibenarkan,  karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain (Prasetyo, 2009) .
Teori absolut memandang jika pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Sehingga lebih berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan  diberikan  sebab  si  pelaku  harus  menerima  sanksi  itu  demi  kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, dengan dalih bahwa kejahatan  itu  telah  menimbulkan  penderitaan  bagi  orang  lain,  sebagai  imbalannya  maka  si pelaku harus diberi penderitaan (Marpaung, 2008) .
Penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ini  merupakan  suatu  hal  yang memang  sengaja  ditimpakan  karena  diyakini  juga  mempunyai  manfaat  yang  berbeda-beda (Sahetapy, 1982). Namun dalam hal ini, Andi Hamzah lebih tegas menyatakan jika “pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan manfaat dijatuhkannya  pidana  tersebut”.    Pendapat  ini  terkesan  lebih  tegas  dari  pernyataan sebelumnya,  karena  penjatuhan  pidana  itu  terlepas  dari  manfaat  yang  akan  ditimbulkannya. Oleh  karena  itu,  teori  absolut  merupakan  pendekatan  yang  tepat  dalam  menganalisis eksistensi  pidana  mati  Indonesia.  Teori  absolut  atau  retributif  sebagai  salah  satu  batu  uji dalam mengukur penerapan pidana mati dalam sistem pemidanaan yang secara otomatis akan memberikan  tindakan  preventif  bagi  masyarakat  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  yang
akan diancam dengan pidana mati. Relevansi antara teori absolut dengan urgensi pidana mati di  Indonesia  yakni  dapat  tercapainya  keadilan,  kemanfaatan,  serta  kepastian  hukum  dalam penegakkan hukum pidana secara komprehensif.
Berdasarkan  apa  yang  telah  dipaparkan, disini  dibutuhkan  ketegasan  sikap  yang  harus diwujudkan dalam berbagai aspek terutama ideologi politik keamanan dan pertahanan disertai dengan penegakan hukum. Seluruh komponen bangsa harus memahami dan menyadari akan bahaya yang muncul dari ancaman terorisme dan radikalisme saat ini. Selain itu, dibutuhkan juga  fungsi  pemerintahan  yang  baik  dan  mampu  memecahkan  masalah  masyarakat  dengan cara  yang  adil  dan  bijaksana,  dengan  tujuan  ancaman  teror  akan  ternetralisir  bahkan dilumpuhkan.
Dalam  rangka  penyelesaian  kasus  terorisme  melalui  mekanisme  hukuman  mati,  tidak serta  merta  dapat  ditinjau  berdasarkan  kepentingan  keamanan  nasional  saja,  melainkan  juga melalui paradigma disipliner dan perspektif segmental yang tidak akan mampu menjelaskan isu terorisme, baik dari segi akar permasalahan, strategi, maupun cara penanggulannya.
Mengenai  urgensi  pidana  mati  di  Indonesia  juga  dapat  dianalisis  berdasarkan  teori tujuan hukum. Meskipun banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah dari tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum. Namun, (Effendy et al., 1991) menjelaskan jika tujuan hukum dapat dikaji dari tiga sudut pandang yakni:
1. Dari  sudut  pandang  ilmu  hukum  normatif,  tujuan  hukum  dititikberatkan  pada  segi kepastian hukum;
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan; dan
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum pada segi kemanfaatan.
Menurut  hemat  penulis,  urgensi  pidana  mati  selanjutnya  akan  memberikan  ketertiban karena harmonisasi sosial di tengah-tengah masyarakat yang telah terpulihkan. Artinya yang membutuhkan upaya restoratif sesungguhnya adalah  masyarakat yang harmonisasi sosialnya terganggu  oleh  kejahatan.  Dengan  demikian,  pidana  mati  sebagai  upaya  untuk  merestorasi disharmonisasi sosial tersebut.
Berbanding  terbalik  dengan  argumentasi  yang  berlindung  dibalik restorative  justice yang semata-mata melihat pelaku kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Pandangan ini telah  mengabaikan  fakta  bahwa  setiap  kejahatan  sesungguhnya  serangan  terhadap harmonisasi  sosial  dalam  masyarakat,  yang  berarti  pula  jika  setiap  kejahatan  menimbulkan luka berupa disharmonisasi sosial pada masyarakat.
Semakin  tinggi  kualitas  kejahatan,  semakin  tinggi  pula  kualitas  disharmonisasi  sosial yang  ditimbulkan.  Sehingga  pertanyaan  yang  muncul  kemudian  adalah  mungkinkah harmonisasi sosial dalam  masyarakat dipulihkan dengan merestorasi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pidana mati yang dijatuhkan haruslah dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan harmonisasi  sosial  yang  terganggu  akibat  tindak  pidana  tersebut  dan  pada  akhirnya  akan terciptanya ketertian dalam masyarakat.
Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia adalah negara yang masih menerapkan pidana mati  dalam  sistem  hukum  pidana.  Eksistensi  pidana  mati  di  negara  ini  dikarenakan  pidana mati masih sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kebenaran materil. Selain itu, pidana mati sebagai upaya terhadap penghormatan hak asasi manusia, karena pidana mati tidak akan dijatuhkan  melainkan  karena  terpidana  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  telah  terlebih dahulu melanggar hak asasi orang lain, sehingga dipandang perlu untuk dijatuhi pidana mati.
Pidana  mati  yang  ada  di  Indonesia  ditempatkan  sebagai ultimum  remedium ,  yakni pidana  yang  dapat  diterapkan  makanala  unsur-unsur  pemidanaan  itu  telah  terpenuhi. Sekalipun  dipandang  sebagai  hak  mendasar,  namun  hak  asasi  manusia  patut  mendapatkan pembatasan. Pembatasan itu dibenarkan manakala hak hidup orang banyak dijadikan sebagai prioritas dari pada hak hidup perseorangan.
Pidana mati yang diterapkan di Indonesia, membenarkan penerapan pidana mati karena adanya  prinsip  pembalasan  setimpal.  Oleh  karena  itu,  hal  demikian  harus  dilihat  secara hermeutik yaitu teks yang diturunkan dalam konteks tingkat kemampuan dan perkembangan masyarakat manusia saat itu dalam mengelola kehidupan bersama yang tertib menurut hukum pidana  dan  dipahami  oleh  tingkat  komplesitas  kelembagaan  yang  ada  pada  saat  itu.  Akan tetapi  Allah  swt  memberi  manusia  akal  budi  dan  pengetahuan  tentang  hal  yang  baik  dan buruk  untuk  mengembangkan  diri  dan  kemanusiaan.  Adapun  mengenai  tujuan  pemidanaan sendiri memiliki berbagai tujuan diantaranya sebagai berikut: (Hadiati, 1995)
a. Pembalasan ( revenge ) Pada masyarakat primitif, unsur pembalasan sering kali terjadi, akibat dari perbuatan salah seorang dari sebuah suku, maka suku yang menjadi korban menginginkan  adanya  pembalasan,  seperti  pernah  terjadi  perang  suku  antara  Sampit dengan Madura;
b. Penghapusan  dosa  ( explanation )  Menurut  tradisi  Kristen-Judea,  tujuan  pemidanaan merupakan  akar  dari  pemikiran  religius  yang  menginginkan  adanya  keseimbangan antara pidana sebagai penderitaan pelaku dengan penghapusan kesalahan;
c. Menjerakan  ( detterence )  Alasan  ini  dibuat  negara  untuk  mencegah  atau  membatasi terjadinya  kejahatan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  manusia  yang  berpikir  secara rasional  untuk  berpikir  kembali  mengenai  untung  dan  ruginya  suatu  perbuatan. Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Becharia adalah tokoh yang mempelopori  dasar  pertimbangan  mengenai  untung  ruginya  suatu  perbuatan  dengan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan;
d. Perlindungan Terhadap Umum ( Protection of Public ) Yakni dengan cara mengisolasi penjahat  dari  masyarakat  yang  taat  hukum,  sehingga  kejahatan  dalam  masyarakat berkurang; dan
e. Memperbaiki  Penjahat  ( Rehabilitation  of  the  Criminal )  Yakni  mema syara tkan terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadi  orang  baik  dan  berguna serta membebaskan rasa bersalah para terpidana.
Adapun mengenai tindak pidana terorisme sendiri hingga kini masih memiliki berbagai pandangan dari par ahli, baik itu mengenai bentuk atau tipologi terorisme karena parameter yang  mereka  gunakan  ataupun  ada  yang  menjadikan  pelaku  maupun  pendukung  pelaku sebagai  parameter.  Misalnya  Paul  Wilkinson  yang  berpendapat  jika  bentuk-bentuk  trorisme mencakup terorisme kriminal, terorisme politik dan terorisme negara. Sementara Bowyer Bell mengajukan  enam  bentuk  terorisme,  yakni  terorisme  politik,  terorisme  kriminal,  terorisme kelompok  non  negara,  terorisme  endemik,  dan  terorisme  negara.  Adapun  William Cunningham  menyebutkan  terdapat  lima bentuk  terorisme,  yakni  terorisme  ideologi  politik, terorisme  negara,  terorisme  ekstrimis  keagamaan,  terorisme  nasionalis  etnik  dan  terorisme kelompok isu tunggal (Terorisme, 2013) .
Dinamika  teoritik  pemidanaan  menunjukan  jika  kebenaran  teori  pemidanaan  relatif, hanya  akan  mampu  menjalankan  fungsi  teorinya  sesuai  dengan  kemunculan  gagasan  teori tersebut.  Hal  inilah  yang  kemudian  akan  terus  melahirkan  bangunan  teori  baru  mengenai dasar pemidanaan.
Pada  saat  ini,  sistem  hukum  pidana  Indonesia  memiliki  kecendrungan  menganut pandangan  teori  tujuan.  Namun  dalam  kenyataannya,  banyak  menimbulkan  persoalan  dan perdebatan. Oleh karena itulah, sudah saatnya melakukan refleksi untuk membangun gagasan baru  mengenai  teori  hukum  pidana  Indonesia.  Adapun  gagasan  tujuan  pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP menunjukan adanya pemikiran baru dalam  perkembangan  teori  pemidanaan  yang  memiliki  ciri  lebih  komprehensif  serta bernuansa kearifan lokal mengenai tujuan pidana.
Berdasarkan  konteks  itulah,  Muladi  mengajukan  kombinasi  tujuan  pemidanaan  yang dianggap  cocok,  sebab  disertai  dengan  berbagai  pendekatan  sosiologis,  ideologis,  yuridis
sampai  filosofis  disertai  asumsi  dasar  jika  tindak  pidana  merupakan  gangguan  terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan  individual  ataupun  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  inilah  yang  kemudian  melahirkan proposisi jika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut ialah pencegahan (umum  dan  khusus),  perlindungan  masyarakat,  pemeliharaan  solidaritas  masyarakat,  serta pengimbalan atau pengimbangan.
Menurut analisis penulis, tujuan pemidanaan dari pidana mati berdasarkan teori absolut, pidana merupakan suatu hal mutlak yang harus  dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  berpendapat  jika  “pidana  merupakan  akibat  mutlak  yang harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang  yang  melakukan  kejahatan.  Oleh  karena itu, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Hal  ini  senada  dengan  yang  disampaikan  Andi  Hamzah jika  pidana adalah  hal mutlak  yang diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.
Teori  ini  menganggap  jika  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana menjadi  suatu  pembalasan  yang  adil  terhadap  kerugian  yang  diakibatkannya.  Penjatuhan pidana pada dasarnya meripakan penderitaan pada penjahat yang dibenarkan, karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.
Teori absolut memandang jika pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Sehingga lebih berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan  diberikan  sebab  si  pelaku  harus  menerima  sanksi  itu  demi  kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, dengan dalih bahwa kejahatan itu telah menilmbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imabalannya maka si pelaku harus diberi penderitaan.
Asas legalitas pada dasarnya telah diterangkan dalam al-Qur’an yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Hal demikian memiliki arti, bahwa asas tersebut dianggap sudah diketahui masyarakat, karena telah disebarluaskan. Asas ini telah ada jauh sebelum hukum positif yang dipelopori  Prancis  ketika  negara  ini  memperkenalkan  hal  yang  sama  kepada  masyarakat melalui  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  alasan  manusia  tidak  mengetahui hukum dan menghindar dari ancaman hukuman.
Mengetahui  hukum  tidak  diartikan  sebagai  hafal  secara  detail  mengenai  pasal-pasal hukum. Tetapi atas dasar jika yang bersangkutan mengetahui peraturan tersebut. Oleh karena itu,  orang  dewasa  dianggap  telah  mengetahui  hukum.  Atas  dasar  ini  tidak  dapat  diterima alasan  seseorang  untuk  menghindar  dari  hukum  karena  alasan  belum  mengetahui  hukum. Sehingga,  dalam  mengantisipasi  hal  demikian,  para  ulama  menyatakan  kaidah  hukum berbunyi:
مكحلا ةل اهجب رذع ملاس لااراد يف لبقي لا
“Tidak  diterima  di  negeri  Islam  halangan  kebodohan  (tidak  atau  belum  mengetahui) hukum-hukum syariat sebagai alasan (untuk menghindar dari hukum)”.
Pada dasarnya, manusia memiliki hak semenjak dalam kandungan. Namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebab dimata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting. Hal itu dikarenakan, berkaitan dengan  boleh  tidaknya  orang  tersebut  melakukan  perbuatan  hukum.  Artinya,  semenjak seseorang mengalami usia dewasa, dia berhak untuk membuat perjanjian dengan orang lain, melakukan  perbuatan  hukum  tertentu,  misalnya  menjual  atau  membeli  harta  atas  namanya sendiri, semuanya tanpa bantuan dari orang tuanya selaku wali ayah atau wali ibunya.
Adapun  jika  merujuk  kepada  pembahasan,  baik  pembahasan  mengenai maqashid  al- syar’i maupun  pembahasan illat  al-tahrim  wa  al-iqab ,  secara  emplisit  terbahas  pula  tujuan perundang-undangan hukum pidana yakni:
Pertama ,  hukuman  demikian  juga jarimah ditetapkan  dengan  dasar  tercapainya
kemaslahatan masyarakat. Hukuman meskipun pada dasarnya adalah “ mafsadah ” ditetapkan karena hal itu mendatangkan kemaslahatan yang hakiki bagi masyarakat. Sedangkan jarimah dinyatakan  terlarang  bukan  karena  hal  itu  bila  dilakukan  dapat  menimbulkan  bencana  bagi kehidupan masyarakat.
Kedua ,  sebab  pada  dasarnya  masyarakat  yang  hendak  dibangun  melalui syariat Islam adalah  bangunan  masyarakat  yang  bersendikan  budi  pekerti  yang  luhur  dan  etika kemanusiaan yang tinggi. Dengan demikian, adanya hukum untuk menajaga moral di tengah kehidupan  masyarakat  menjadi  keharusan.  Terhadap  perbuatan jarimah tersebut,  yakni jarimah hudud , qishas ,  dan diyat ,  karena  hal  itu  dapat  menodai  keamanan,  ketertiban  dan nilai-nilai akhlaqul karimah yang harus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana  menurut  Audah  bahwa syariat Islam  menetapkan  hukuman  yang  berat dengan maksud mengurangi terjadinya jarimah tersebut. Sesuai dengan tabiat umat manusia yang  cenderung  akan  melakukan  perbuatan  yang  dapat  mendatangkan  keuntungan  pribadi dan  akan  meninggalkan  perbuatan jarimah sebab  takut  terhadap  ancaman  hukuman  yang ditetapkan.  Sehingga,  semakin  berat  hukuman  yang  ditetapkan,  maka  akan  semakin menjauhkan  manusia  dari  melakukan jarimah (Audah,  1987) . Demikian  juga  sebaliknya, semakin ringan hukuman yang ditetapkan, maka akan semakin mungkin manusia melakukan jarimah .    Oleh  karena  itu,  hukum  pidana  Islam  menetapkan  hukuman  mati  bagi jarimah qisash ,  hukuman  bagi jarimah pemberontakan  atau  terorisme  karena  disinyalir membahayakan kehidupan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:
َرَمُع ُنْب ُناَمْثُع اَنَثَّدَح  ٍراَّشَب ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح يِبَأ ِنْب ىَيْحَي  ْنَع ِكَراَبُمْلا ُنْب ُّيِلَع اَنَثَّدَح ِكاَّحَّضلا َنْب  َتِباَث َّنَأ َةَب َلاِق يِبَأ  ْنَع  ٍريِثَك ِ َّاللَّ َلوُسَر َّنَأ ُهَثَّدَح ِةَرَجَّشلا ِباَحْصَأ  ْنِم َناَك َو َغ ٍةَّلِم ىَلَع  َفَلَح  ْنَم َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص َمَدآ ِنْبا ىَلَع  َسْيَل َو َلاَق اَمَك  َوُهَف ِم َلاْس ِ ْلْا  ِرْي َنَعَل  ْنَم َو ِةَماَيِقْلا َم ْوَي ِهِب  َبِ ذُع اَيْنُّدلا يِف ٍء ْيَشِب ُهَسْفَن َلَتَق  ْنَم َو ُكِلْمَي  َلا اَميِف ٌرْذَن َوُهَف اًنِمْؤُم َقَك  َوُهَف  ٍرْفُكِب اًنِمْؤُم  َفَذَق  ْنَم َو ِهِلْتَقَك ِهِلْت
Telah  menceritakan  kepada  kami  Muhammad  bin  Basyar  telah  menceritakan  kepada kami  Utsman  bin  Umar  telah  menceritakan  kepada  kami  Ali  bin  Mubarrak  dari  Yahya  bin Abu Katsir dari Abu Qilabah bahwa Tsabit bin Adl Dlahak dan dia termasuk dari Ashabus Syajarah (ikut serta dalam baiatur ridlwan) dia menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Barangsiapa  bersumpah  dengan  agama  selain Islam, maka dia bagaikan apa yang dia katakan, anak Adam tidak boleh bernadzar dengan sesuatu  yang  tidak  dia  miliki,  barangsiapa  bunuh  diri  dengan  sesuatu  di  dunia,  maka  dia akan  disiksa  di  akhirat  dengan  sesuatu  yang  digunakan  untuk  bunuh  diri,  barangsiapa melaknat  orang  mukmin  maka  ia  seperti  membunuhnya,  barangsiapa  menuduh  seorang muslim dengan kekafiran maka ia seperti membunuhnya. (Pustaka, 2011) Adapun  terhadap  perbuatan jarimah ta’zir ,  ketetapan  hukuman  terhadap  perbuatan tersebut  diserahkan  kepada  hakim  untuk  memutuskan  sesuai  dengan  hukuman  yang  telah ditetapkan bentuknya dalam nash-nash al-Qur’an dan al-Sunnah dengan mempertimbangkan kualitas kejahatan yang dilakukan dengan kondisi pelaku jarimah tersebut atau dengan kata lain, meskipun hakim memiliki otoritas untuk menetapkan hukuman, tetapi otoritas tersebut harus sesuai dengan nash-nash syariat .
Dengan  demikian,  tujuan  hukuman  itu  mengendalikan  serta  meluruskan  kehidupan bermasyarakat, yang terwujud dalam penegakan keadilan dalam berbagai dimensi kehidupan, yang sama sekali tidak bermaksud menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan  masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri, sehingga setiap individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syara t tidak menganggu kepentingan masyarakat.
Selain itu, hukum pidana Islam terdiri atas tiga bentuk. Pertama , yang merupakan hak
Allah,  seperti  halnya  sanksi  hukum  bagi  pencuri  dan  pezina. Kedua ,  yang  merupakan  hak adami, seperti sanksi hukum pelaki mabuk dan ta’zir . Ketiga , yang merupakan hak Allah dan hak  adami,  yakni  sanksi  hukum  yang  berkaitan  dengan qishas yang  dapat  dimaafkan  oleh pihak korban dan ditetapkan dengan pembayaran diyat . Hal inilah yang kemudian seringkali menyita  banyak  pertanyaan,  dimana  yang Pertama apakah  ketentukan  yang  terdapat  dalam al-Qur’an  dan  al-Sunnah  mengenai jarimah tersebut  harus  dilaksanakan  secara  tekstual ataukah  bisa  berubah  sesuai  dengan  kesepakatan  internasional  dan  hak  asasi  manusia.  Serta yang Kedua apakah kejahatan yang tidak tertera secata teks dalam al-Qur’an dan al-Sunnah harus ditentukan dengan jalan qiyas ataukah dianggap sebagai jarimah ta’zir sehingga segala ketentuannya  diserahkan  kepada  penguasa (MuIksan,  2017) .  Pertanyaan-pertanyaan  inilah yang kemudian menjadi polemik dalam masyarakat.
Hubungan antara jarimah dengan ketentuan syara sangat erat, sebab tidak ada jarimah tanpa  kehadiran syara ,  sebagaimana  tidak  ada  hukuman  tanpa  adanya  nash  yang menetapkannya.  Oleh  karena  itu,  hubungan  tersebut  dikatakan  sebagai  hubungan  legalitas formal  yang  kemudian  dinyatakan  sebagai  asas  legalitasnya.  Tak  hanya  disana,  hubungan antara  perbuatan jarimah dengan  hukum  Islam  merupakan  hubungan  langsung  dengan Hakim, yakni pihak yang menetapkan baik buruknya perbuatan. Dalam prinsip hukum Islam, Hakim  adalah  Allah  swt,  dan  tanpa  Hakim,  hukum  Islam  tidak  ada.  Dengan  pemahaman demikian, hubungan antara kejahatan dengan jarimah atau syara merupakan hubungan timbal balik,  antara  hubungan  perbuatan  dengan  resiko  yang  harus  ditanggung.  Kejahatan  berbuah siksaan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal.
Hukum  tidak  tercipta  dengan  sendirinya,  melainkan  melalui  proses  tertentu  yang berhubungan dengan kodrat alam kemanusiaan. Hukum yang merupakan sistem alam disebut dengan nature  of  law (hukum  alam).  Hukum  alam  berjalan  sesuai  dengan  fitrahnya. Sementara fitrah yang paling mendasar dalam hukum alam adalah perubahan dan pergantian. Tak ada sesuatu yang tetap di dalamnya, segala sesuatu akan memudar dan setelah itu mati. Tetapi kematian hanyalah perubahan dalam wujud lain yang tidak akan ada tanpa sebelumnya telah ada.
Pada dasarnya, hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  demikian  selaras  dengan  pendapat  para  ulama,  yang menyatakan  bahwa  hukum  Islam  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dan  kebaikan hidup bagi manusia, baik secara individual maupun sosial (Attamimi, 2010) .
Selaras  dengan  asumsi  demikian,  muncul  kaidah  hukum  Islam  bahwa  pada  dasarnya agama  tidak  membebani  kecuali  kepada  orang  yang  mampu/kuasa  untuk  memahami  dalil taklif (petunjuk  perintah  hukum)  serta  dapat  menerima  (ahli)  atas  apa  yang  di taklif kan  atau dibebankan terhadapnya, tidak pula agama tersebut membebani orang, kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga orang itu dapat mentaatinya (Minhajuddin, n.d.) .
Adapun  asas  legalitas  dalam  Islam  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada jarimah atau hukuman  tanpa  suatu  nash  yang  disebutkan  dalam syara ’, bukan didasarkan atas nash-nash syara ’  umum  semata  yang  menyuruh  keadilan  dan  melarang  kelaziman,  melainkan didasarkan  atas nash-nash yang  jelas  dan  khusus  mengenai  soal  tersebut (Hanafi,  1967) . Berat ringannya ancaman hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam, disesuaikan dengan berat  ringannya  pelanggaran  atau  kejahatan  yang  dilakukan.  Hukuman  yang  ditetapkan sebagai  sanksi  pidana  Islam  adalah qishas (hukuman  yang  setimpal), diyat (denda),  jilid (cambuk),  rajam  (dilempar  batu  sampai  mati),  salib  (dipaku  dan  dijemur  sampai  mati), potong  tangan  dan  kaki,  serta  hukuman ta’zir (hukuman  yang  ditetapkan  atau  dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim) (Asse, 2012) .
Sementara  itu,  mengenai  tujuan  pemidanaan  yang  dijatuhkan  kepada  para  pelaku pelanggaran atau kejahatan dimaksudkan agar dapat:
a. Memberi perlindungan serta jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemikiran terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan;
b. Memberi efek jera para pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan setelah menjalani hukuman;
c. Mencegah  terjadinya  pelanggaran  atau  tindak  pidana  dalam  masyarakat  secara berulang dari seorang pelaku atau pekaku lain, sebab proses eksekusi yang dilakukan dalam  hukum  Islam  dilakukan  secara  terbuka,  sehingga  orang  yang  menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.
Pada  dasarnya  hukuman  mati, qishas atau diyat dijatuhkan  kepada  mereka  yang melakukan  pelanggaran  atau  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  jiwa,  kehormatan  dan perlindungan terhadap agama, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:
a. Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama,  maka  sanksi  hukum  yang  diancam  atau  patut  dijauhkan  kepadanya  adalah hukuman qishas (hukuman  mati).  Dalam  hal  ini,  pandangan  Islam  menyatakan  jika menghilangkan jiwa seseorang berati bersedia jiwanya dihilangkan seperti hilangnya jiwa  orang  yang  telah  dikorbankan qishas artinya  memperlakukan  seseorang  sesuai dengan perbuatan;
b. Orang  yang  melakukan  penganiayaan  terhadap  saudaranya  (sesama  muslim)  lalu meninggal, maka diancam dengan hukum qishas , yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya;
c. Orang  yang  melakukan  penganiayaan  terhadap  sesama  muslim  mengakibatkan  luka atau  hilangnya  anggota  tubuhnya,  maka  diancam  dengan  hukuman qishas yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya;
d. Orang  yang  sudah  menikah  atau  yang  terikat  dengan  sebuah  pernikahan,  termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam (hukuman mati);
e. Orang yang meninggalkan agama Islam sesudah beriman, diancam dengan hukuman pancung atau hukuman mati; dan
f. Orang yang melakukan pelecehan dan pengrusakan fasilitas agama, seperti kitab suci, Nabi, rumah ibadah, dan ajaran agama, diancam dengan hukuman mati.
Tak hanya disana, para imam madzhab sepakat jika orang yang membunuh tidak kekal di  dalam  neraka  dan  tobatnya  dari  dosa  membunuh  dapat  diterima.  Diriwayatkan  dari  Ibn ‘Abbas,  Zaid  bin  Tsabit  dan  adh-Dhahak  bahwa  orang  yang  membunuh  tidak  diterima tobatnya. Para Imam Madzhab juga sepakat jika seseorang yang membunuh orang Islam yang memiliki  persamaan  merdeka  dan  yang  dibunuh  itu  bukan  anaknya,  dengan  cara  disengaja maka ia wajib menerima balasan bunuh ( qishas ) pula.
Oleh  karena  itu  dalam  hukum  pidana  Islam,  pidana  mati  bukanlah  sutau  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia.  Hal  tersebut  dikarenakan  hukum  pidana  Islam  memandang bahwa  penetapan  pidana  mati  merupakan  sifat  mutlak  dan  perintah  nash,  baik  dalam  al- Qur’an maupun al-Sunnah. Seperti halnya pembunuhan dibalas dengan pembunuhan apabila jika  dikaji  lebih  dalam memberikan  suatu  balasan  yang  setimpal.  Dalam  hal  ini, pandangan hukum pidana Islam tidak hanya terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku, tetapi juga sisi korban. Penjatuhan pidana mati dalam beberapa bentuk pidana seperti pembunuhan, perampokan,  terorisme,  zina  dan  lain  sebagainya  yang  ditetapkan  dalam  hukuman  mati merupakan rumusan yang tidak melanggar hak asasi manusia.
Jika mengambil pendapat ulama madzhab Hanafi dan sebagian ulama madzhab Hanbali menyatakan  jika  pidana  mati  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  sengaja  harus  dilakukan dengan pedang atau senjata. Demikian pula halnya untuk hukuman mati karena tindak pidana pemberontakan,  dalam  hal  ini  terorisme  ataupun  orang  yang  keluar  dari  agama  Islam.
Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki dan Syafi’i berpendapat jika hukum mati kepada pelaku pembunuhan harus dilakukan sesuai dengan cara serta alat yang digunakan si pelaku. Meskipun  dengan  demikian,  ulama  fiqh  sepakat  jika  alat  yang  digunakan  harusnya  adalah alat  yang  lebih  cepat  menghabisi  nyawa  terpidana,  misalnya  menggunakan  senjata  api  atau pedang dengan tujuan terpidana tidak terlalu lama merasakan sakit.
Ulama  fiqh  kemudian  sepakat,  jika  hukuman  mati  dijatuhkan  pada  tindak  pidana perampok, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dalam aksinya terbukti melakukan pembunuhan.  Namun  mereka  berbeda  pendapat  perihal  pelaksaaan  pidana  mati  apakah dengan cara disalib atau tidak, serta apakah termasuk kelompok had atau qishas . Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan adanya khilafiyah pada kata “āw” dalam surah al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:
ْوَأ اوُلَّتَقُي  ْنَأ اًداَسَف  ِض ْرَ ْلْا يِف َن ْوَعْسَي َو ُهَلوُسَر َو َ َّاللَّ َنوُب ِراَحُي َنيِذَّلا ُءاَزَج اَمَّنِإ ٍف َلا ِخ  ْنِم ْمُهُلُج ْرَأ َو ْمِهيِدْيَأ َعَّطَقُت  ْوَأ اوُبَّلَصُي ۖ اَيْنُّدلا يِف ٌي ْز ِخ ْمُهَل َكِلََٰذ ۚ  ِض ْرَ ْلْا َنِم ا ْوَفْنُي  ْوَأ

## ٌميِظَع  ٌباَذَع ِةَر ِخ ْلْا يِف ْمُهَل َو
Hukuman  bagi  orang-orang  yang  memerangi  Allah  dan  rasul-Nya  dan  membuat kerusakan  di  muka  bumi,  hanyalah  dibunuh  atau  disalib,  atau  dipotong  tangan  dan  kaki mereka  secara  silang,  atau  diasingkan  dari  tempat  kediamannya.  Yang  demikian  itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.
Sementara  itu,  ulama  fiqh  yang  berbeda  pendapat  mengenai  pelaksanaan  pidana  mati dengan  cara  melemparkan  batu  terhadap  pelaku  zina  yang  telah  menikah,  kecuali  sebagian ulama  khawarij  yang  beranggapan  bahwa  hukuman  dalam  klasifikasi  had  tidak  boleh ditetapkan  berdasarkan  hadist  ahad,  melainkan  dengan  hadist  muttawatir.  Hal  tersebut dikarenakan ancaman hukuman bagi tindak pidana zina yang telah menikah adalah 100 kali dera  berdasarkan  surah  al-Nur  ayat  2  dan  bukan  berdasrkan  hadist  Rasulullah  saw  yang menetapkan hukum mati dengan cara melempar batu kepada pelaku zina sampai mati (Beruh, 2015) .  Pendapat  ini  kemudian  yang  kemudian  didukung  oleh  Muhammad  Abu  Zahrah  dan Mustafa  Ibrahim  al-Zarqa.  Menurut  mereka,  hukuman  bagi  pelaku  zina,  baik  yang  sudah menikah maupun yang belum menikah adalah dera 100 kali. Jikapun terdapat hukuman mati dengan  cara  melempakan  batu  kepada  pelaku  zina  sampai  mati,  menurut  al-mustasyar  Ali Mansur  hukuman  itu  ditetapkan  Rasul  berdasarkan ta’zir bukan  had,  sebagaimana  yang pernah dilakukan Rasulullah saw (Muslich, 2004) .
Adapun  tekhnis  pelaksaaan  hukum  rajam  dengan  cara  dilempari  batu  kepada  pelaku zina  muhsan  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Pada  hukuman  rajam  memang  tidak tercantum  dalam  al-Qur’an,  sebagian  fuqaha  tidak  mengakuinya.  Namun  fuqaha  lainnya sepakat  atas  keberadaan  hukum  rajam  ini  dengan  alasan  sumbernya  sunnah  qauliyah  dari hukuman yang dilaksanakan pada masa Rasulullah saw. Sebagai esensi pemberian hukuman bagi  pelaku  suatu jarimah menurut  Hukum  Pidana  Islam,  yakni  berupa  bentuk  pencegahan serta balasan ( ar-radu waz zajru ), perbaikan dan pengajaran ( al-ishlah wat-tahdzib ). Dengan tujuan  tersebut,  pelaku jarimah diharapkan  tidak  mengulangi  perbuatannya  di  masa  yang akan datang. Disamping itu juga, merupakan suatu tindakan preventif bagi orang lain, untuk tidak melakukan hal yang sama.

## Kesimpulan
Alasan yuridis penjatuhan pidana mati bagi tindak pidana terorisme sebagaimana dalam KUHP  dikarenakan  suatu  keadaan  khusus  yang  menimbulkan  bahaya  gangguan  atas ketertiban  hukum.  Selain  itu  alasan  lainnya  karena  ancaman  dan  pelaksanaan  pidana  mati sesuai  dengan  Pancasila  serta  merupakan  the  rights  of  the  social  defense,  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, etik dan psikologis.
Penjatuhan  pidana  mati  masih  belum  efektif  dalam  mencegah  aksi  terorisme  di Indonesia. Hal demikian terbukti dengan masih adanya serangan bom yang menandakan tidak menekan  angka  perkembangan  teroris.  Sebab,  hukum  yang  ada  hanya  melakukan  upaya pencegahan  dan  pengendalian  yang  objeknya  adalah  keberadaan  kelompok  teroris  (counter terrorism).  Namun  dalam  segi  penerapannya,  pidana  mati  bagi  teroris  secara  simbolis  telah menjawab kegelisahan moral dan menjadi alat pembersih radikal.
Berdasarkan  tinjauan  hukum  positif,  pidana  mati  terhadap  tindak  pidana  terorisme  di Indonesia,  bukanlah  sarana  utama  untuk  mengatur,  menertibkan  dan  memperbaiki masyarakat, melainkan merupakan sarana terakhir apabila sarana lain tidak berfungsi dengan baik.  Oleh  karena  itu,  pidana  mati  masih  dianggap  eksis  untuk  dipertahankan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  karena  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945 maupun  hak  asasi  manusia.  Adapun  jika  berdasarkan  tinjauan  hukum  pidana  Islam, penjatuhan pidana mati adalah sesuatu yang pokok, sebab disamping perintah nash, terorisme termasuk  kedalam  kategori hirabah ,  yang  disinyalir  membahayakan  kehidupan  masyarakat dan sanksinya berupa hudud atau had, sebagai implementasi dari perlindungan hak hidup.

## BIBLIOGRAFI
Ali, M. (2012). Hukum pidana terorisme: teori dan praktik . Ancel, M. (1965). A Modern Approach to Criminal Problems . Routledge & Kegan Paul.
Arifin,  T.  (2019).  GUARANTEE  OF  THE  APPLICATION  OF  CAPITAL  PUNISHMENT ON  A  PEACEFULL  AND  HARMONIOUS  LIFE. PETITA:  JURNAL  KAJIAN  ILMU HUKUM  DAN  SYARIAH , Vol  4  No  1  (2019) ,  69–80.  https://petita.ar- raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/14/103
Asse, A. (2012). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW. Cet. I . Attamimi, U. (2010). Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam. Cet. I . Audah,  A.  Q.  (1987).  Al-Tasyri � al-Jinai  al-Islamiy  Muqaranan  bi  al-Qanun  al-Wad � iy. Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III .
Bakry, N. M. S. (1987). Pancasila: yuridis kenegaraan. (No Title) .
Beruh,  R.  S.  (2015).  Membumikan  Hukum  Tuhan  Perlindungan  HAM  Perspektif  Hukum Pidana Islam. Pustaka Ilmu, Yogyakarta .
Briantika, A. (2021). Yang Telah Diketahui dari Teror Bom Makassar: Pelaku & Jaringan . Tirto.Id.  https://tirto.id/yang-telah-diketahui-dari-teror-bom-makassar-pelaku-jaringan- gbBz
Departemen Agama, R. I. (2016). Al-Qur � an Qordoba Tajwid dan Terjemahnya. Bandung: Cordoba International Indonesia . Djamil, F. (1997). Filsafat Hukum Islam . Logos Wacana Ilmu.
Drumbl, M. A. (2005). Introduction to International Criminal Law. By M. Cherif Bassiouni. Ardsley,  NY:  Transnational  Publishers,  2003.  Pp.  xxxvi,  823.  Index.  $85. American Journal of International Law , 99 (1), 287–290. https://doi.org/DOI: 10.2307/3246137 Eddyono, S. W., & Wagiman, W. (2007). Catatan atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 4 (4).
Effendy,  R.,  Ali,  A.,  &  Lolo,  P.  A.  (1991). Teori  Hukum .  Ujung  Pandang:  Hasanuddin University Press.
Eleanora,  F.  N.  (2012).  Eksistensi  Pidana  Mati  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana. Jurnal Ilmiah Widya , 218693.
Hadiati,  H.  (1995).  Asas-asas  Hukum  Pidana. Ujung  Pandang:  Lembaga  Percetakan  Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia . Hamzah, A. (1984). Pidana mati di Indonesia: di masa lalu, kini dan di masa depan . Ghalia Indonesia.
Hanafi, A. (1967). Asas-asas hukum pidana Islam. (No Title) .
ICJR.  (2017).  Politik  Kebijakan  Hukuman  Mati  di  Indonesia  Dari  Masa  Ke  Masa.  In Icjr (Vol. 1).
Kania,  D.  (2014).  Cita  Politik  Hukum  Pidana  Mati  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Hukum , 5 (2), 137–148.
Khallaf, A. W. (1994). Ilmu Usuf Fikih . Toha Putra. Majid,  Y.  N.  (2018). Komnas  HAM  Tolak  Hukuman  Mati  Bagi  Teroris .  Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/23/komnas-ham-tolak-hukuman-mati- bagi-teroris
Marpaung, L. (2008). Asas-asas teori praktek hukum pidana . Mbai, A. (2014). Dinamika baru jejaring teror di Indonesia . AS Production Indonesia. Minhajuddin, H. (n.d.). Sistematika Filsafat Hukum Islam. Cet. I .
MuIksan, M. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Serambi Hukum , 11 (01), 1–26.
Muladi, A., & Nawawi, B. (1998). Teori-teori dan kebijakan pidana. (No Title) .
Muslich,  H.  A.  W.  (2004). Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam:  Fikih  Jinayah .  Sinar Grafika.
Packer, H. (1968). The limits of the criminal sanction . Stanford university press. Peters,  R.  (2005). Crime  and  punishment  in  Islamic  law:  theory  and  practice  from  the sixteenth to the twenty-first century (Issue 2). Cambridge University Press.
Prasetyo,  T.  (2009).  Kebijakan  Kriminalisasi  Dalam  Peraturan  Daerah  Dan  Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 16 (1), 18–33. Prayoga, M. R. (2021). Sanksi hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam undang-undang nomor  35  tentang  narkotika  dan  hukum  pidana  Islam .  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
Pustaka, L. (2011). Kitab 9 imam hadits. Sunan Nasa � i, Hadis Nomor , 5289 . Putra,  M.  A.  (2018). Daftar  Teroris  yang  Divonis  Mati  oleh  Negara .  CNN  Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180622121053-12-308041/daftar-teroris- yang-divonis-mati-oleh-negara
Runtunuwu,  G.  M.  (2013).  Penjatuhan  Pidana  Mati  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika. Lex Crimen , 2 (6).
Sahetapy,  J.  E.  (1982).  Suatu  studi  khusus  Mengenai  ancaman  pidana  mati  terhadap pembunuhan berencana. (No Title) .
Sahetapy, J. E. (2007). Pidana Mati dalam Negara Pancasila . Citra Aditya Bakti.
Saleh, R. (1983). Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru . Jakarta, Hlm.
Terorisme,  B.  N.  (2013).  Perkembangan  Terorisme  di  Indonesia. Deputi  Pencegahan, Perlindungan, Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme .

## Copyright holder:
Linda Novianti (2023)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)