P-ISSN 2549-113X, E-ISSN 2580-166X Vol. 8 No. 1 (2024)

## Menilik Potret Tantangan Dalam Menyongsong Pemilu Serentak 2024

## Rodhotun Nimah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Corresponding Author: rodhotunnikmah17@gmail.com

## Abstract
The simultaneous holding of the general election on April 17, 2019, marks a new  chapter  in  the  electoral  process  in  Indonesia.  This  development  is  the result  of  the  Constitutional  Court  Decision  Number  14/PUU/2013,  which reviewed Law Number 42 of 2008 concerning the Election  of the President and Vice President. Despite the acknowledgment that simultaneous elections are considered an improvement compared to previous ones, it doesn't mean that the implementation is flawless. The most alarming issue is the significant loss  of  lives  among  election  organizers,  seen  as  a  consequence  of  the  2019 simultaneous elections, along with other technical problems. Considering the various  aspects  arising  from  the  2019  elections,  it  is  essential  to  reevaluate whether  simultaneous  elections  are  ideal  for  Indonesia's  governance.  This research is of a juridical-normative nature, utilizing a legal approach and case analysis. The data collection technique and arguments presented in this paper rely  on  qualitative  studies.  The  findings  of  this  research  state  that simultaneous  elections  represent  a  new  breakthrough  for  Indonesian democracy, but there are still specific areas that require special attention. In this  regard,  the  Constitutional  Court  proposes  alternative  models  for simultaneous elections that can be chosen and deemed constitutional based on the 1945 Constitution.
Keywords: Portraits, Challenges, Concurrent Elections.

## Abstrak
Terselenggaranya  pemilu  serentak  pada  tanggal  17  April  2019  merupakan sejarah baru dalam proses pemilihan umum yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan  implikasi  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 14/PUU/2013  perkara  pengujian  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun pemilu
serentak  sudah  dinilai  lebih  baik  dari  pemilu-pemilu  sebelummnya  bukan berarti  dalam  pelaksaanannya  tidak  memiliki  kekurangan.  Masalah  yang paling menggemparkan adalah banyaknya korban jiwa oleh penyelenggara pemilu yang dinilai sebagai dampak pelaksanaan pemilu serentak 2019 serta masalah masalah teknis lainnya. Melihat dari berbagai sisi yang ditumbulkan dari  pemilu  2019,  maka  kita  tinjau  kembali  pemilu  serentak  apakah  sudah ideal bagi tatanan kenegaraan Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normative  dengan  mengunakan  pendekatan  perundang-undangan  serta analisis  kasus,  adapaun  teknik  pengumpulan  data  serta  argumentasi  yang dibangun  dalam  tulisan  ini  menggunakan  studi  kualitatif.  Hasil  dari penelitian ini menyatakan bahwa pemilu serentak merupakan trobosan baru bagi  demoktrasi  Indonesia  namun  masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu perhatian  khusus.  Dalam  hal  ini  MK  memberikan  solusi  pilihan  terkait model-model  keserentakan  pemilu  yang  dapat  dipilih  dan  dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945.
Kata Kunci : Potret,Tantangan, Pemilu Serentak.

## A. Pendahuluan
Pemilihan umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih  pejabat  publik.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  kedaulatan  tetap  berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “qonditio sine qua non”, the one can not exist without the others. Artinya bahwa Pemi lu dimaknai sebagai  prosedur  untuk  mencapai  demokrasi  atau  merupakan  prosedur  untuk memindahkan  kedaulatan    rakyat  kepada  kandidat  tertentu  untuk  menduduki jabatan-jabatan politik 1 . Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri. 2 Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara  yang  sangat  prinsipal.  Sejak  merdeka  pada  tahun  1945,  Indonesia  sudah melaksanakan Pemilihan Umum mulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 sampai
1 Veri  Junaidi,  “Menata Sistem  Penegakan  Hukum  Pemilu  Demokratis  Tinjauan Kewenangan  MK  Atas  Penyelesaian  Perselisihan  Hasil  Pemilu,” Jurnal  Mahkamah Konstitusi , 2009, 131.
2 Ahmadi  Ahmadi,  “ANALISIS  KONSTRUKSI  HUKUM  KONSTITUSIONALITAS PEMILU  SERENTAK  PADA  TAHUN  2019,” IAIN  Kendari 8  (2015):  8, https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952808281.
dengan Pemilu tahun 2019, yang kemudian akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024 3 .
Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung,  yang  merupakan  wujud  kedaulatan  rakyat  di  mana  rakyat  dapat  secara langsung  menentukan  siapa  pemimpin  pemerintahannya 4 .  Hal  ini  sebenarnya bukan  hal  baru  bagi  sistem  pemerintahan  Indonesia,  karena  di  setiap  daerah  di Indonesia  yaitu  di  tingkat  desa  masyarakat  secara  langsung  memilih  kepala  desa, melainkan baru pada tahun 2004 pemilihan kepala pemerintahan di tingkat nasional yaitu  presiden  dan  wakil  presiden  yang  baru  digunakan  di  Indonesia 5 .  Masih banyak  yang  percaya  bahwa  pemilu  ini  hanya  acara  rutin  lima  tahunan  yang merugikan rakyat. Hasil pemilu sendiri tidak bisa membangun masyarakat yang adil dan sejahtera atas keinginan para pendiri negara 6 . Meskipun kita menyadari bahwa sebenarnya  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  siap  dan  gagal  memaknainya. Menurut Pahlevi kesiapan yang dimaksud adalah kesadaran politik yang lebih baik serta  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemilu  serentak.  Jika dikatakan  bahwa  masyarakat  sekarang  sudah  pintar  tetapi  dimaknai  bahwa  siapa saja  yang  memberikan  iming-iming  akan  diterima  tetapi  ketika  memilih  adalah urusan pribadi, harus diubah bahwa kesadaran politik itu benar-benar dimulai sejak awal  tahapan  pemilihan  hingga  akhir  pada  saat  memilih  bahwa  tidak  ada  istilah menolerir money politic dalam bentuk apapun 7
Mengenai keterkaitan sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial, MK  berpendapat  bahwa  dalam  praktek  di  tahun  2004  dan  2009,  sistem  Pemilu menjadikan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sangat  bergantung  pada  dukungan  DPR yang  terdiri  dari  Partai-partai  Politik  agar  bisa  dicalonkan.  Negosiasi  politik  juga tidak jarang terjadi untuk kepentingan taktis dan sesaat, tanpa mempertimbangkan roda pemerintahan dan manfaat jangka panjang 8 . Lebih lanjut menurut MK, praktik ketatanegaraan yang berlangsung sekarang ini, dengan dilaksanakannya pemilihan
3 Achmad  Edi  Subiyanto,  “Pemilihan  Umum  Serentak  yang  Berintegritas  sebag ai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (August 19, 2020): 355, https://doi.org/10.31078/jk1726. 4 Moch.  Andry  W.  W.  Mamonto,  “Legal  Politics  of  Simplifying  Political  Parties  in Indonesia(Case Study of 2004 – 2014 Election),” Substantive Justice Internasional Jurnal of Law 2, no. 1 (2019): 1 – 20, http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.25.
5 Abdul Bari Azed and Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik Di  Indonesia , kedua (Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2006), 134.
6 Triono  Triono,  “MENAKAR  EFEKTIVITAS  PEMILU  SERENTAK  2019,” Jurnal Wacana Politik 2, no. 2 (October 11, 2017): 157, https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205.
7 Prayudi et al. (Jakarta: P3DI Sekjen DPR RI & Azza Grafika, 2015), 30.
8 Mushaddiq  Amir,  “Keserentakan  Pemilu  2024  yang  Paling  Ideal  Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum
23, no. 2 (October 20, 2020): 115 – 32, https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41.
presiden pasca pemilihan anggota badan perwakilan, dalam proses perkembangannya tidak dapat menjadi sarana untuk mentransformasikan sistemnya ke arah yang ideal. Model koalisi yang dibentuk partai politik dengan calon Presiden dan  Wakil  Presiden  justru  tidak  memperkuat  sistem  pemerintahan  presidensial sebagaimana  diuraikan  di  dalam  konstitusi.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  pemilu presiden/wakil presiden setelah pemilu anggota legislatif tidak sesuai dengan makna pemilu sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945.
Seiring berjalannya waktu, pemilu serentak yang di selenggarakan pada tahun 2019  menyisakan  berbagai  macam  problematika.  Begitu  banyak  argumen  yang mengecam penyelenggaraan pemilu serentak ini sebagai bentuk ketidaksiapan KPU sebagai  penyelenggara  dan  faktor-faktor  lainnya  yang  menjadikan  keserentakan pemilu 5 Kotak dalam memililih Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR,  DPD,  DPRD  pada  tingkat  provinsi  dan  Kabupaten/Kota  bukan  sebagai  jalan keluar 9 . Selain itu juga pemilu serentak dianggap pelaksanaan pemilu serentak ini malah  memperlemah  posisi  presiden  terhadap  harmonisasi  pemerintahan  serta agenda  pembangunan,  yang  disebabkan  tidak  diserentakkannya  pilkada  dan pemilihan DPRD. Akibatnya, penyelenggaraan otonomi daerah yang di laksanakan oleh kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan menghadapi perubahan konfigurasi politik yang berfluktuasi pada saat pemilihan kepala daerah dan  pemilihan  anggota  DPRD  di  tingkat  provinsi  dan  Kabupaten  /  Kota  sehingga akan  mempengaruhi  tujuan  pembangunan  nasional 10 .  Pemilu  serentak  dianggap tidak  sesuai  dengan  asas  pemilu  merujuk  pada  kesiapan  pemilu  itu  sendiri. Penyelenggaraan  pemilu  yang  dinilai  tidak  siap  tentunya  bertentangan  dengan tujuan pemilu yang demokratis dan konstitusional. Penting adanya sebuah kerangka hukum yang mewadahi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat dari segi pemilih dan aspek  pemilu  yang  terukur  dan  rasional.  Hal  ini  diharapkan  dapat  menciptakan pemilu  yang  profesional.  Mampu  untuk  memfasilitasi  hak  politik  setiap  orang dengan adil.
Kemudian MK mengeluarkan putusan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 sebagai respon dari penolakan trerhadap pemilu serentak di Indonesia, adapaun isi Mahkamah  Konstitusi  memberikan  pilihan  terkait  model-model  keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk membahas mengenai efektivitas pemilu serentak 2019 dari sisi sistem kenegaraan Indonesia. Kemudian menganalisa dalam mencari
9 Apolonaris Gai and Frans Bapa Tokan, “ANALISADAMPAKPENYELENGGARAANPEMILUSERENTAKDALAMMENIN
GKATKANKUALITASDEMOKRASIDIINDONESIA:StudiKasusPenyelenggraanPe miludiKotaKupang-ProvinsiNusa TenggaraTimurTahun2019,” Warta  Governare 1 No.2 (2020): 109 – 28, https://journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/view/535.
10 Andi  Nuhrawati,  “HUKUM  DAN DEMOKRASI  JALAN  MENUJU
KESEJAHTERAAN  RAKYAT,” PLENO  JURE 7,  no.  2  (December  20,  2018):  16 – 27, https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i2.347.
solusi  terkait  dengan  model  keserentakan  pemilu  yang  ideal  dilaksanakan  pada tahun  2024  mendatang  berdasarkan  pilihan  model  dalam  Putusan  MK  Nomor 55/PUU-XVII/2019

## B. Penyelenggaraan serta Hambatan dan tantangan Pemilu Serentak di Indonesia
Pemilihan  umum  merupakan  bagian  menyeluruh  dalam  negara  demokrasi. Landasan  Pemilu  di  Indonesia  ialah  demokrasi  Pancasila  yang  dinyatakan  secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar utama kesepakatan berdirinya bangsa dan  merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah  karena  selain  merupakan  modus  vivendi  ia  juga  dapat  dianggap  sebagai “akta kelahiran” negara yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia dengan  keutuhannya  atau  integrasinya  yang  selalu  kokoh.  Undang-Undang  Dasar sebagai  dasar  aturan  main  politik  mengatur  mekanisme  ketatanegaraan  yang demokratis yang juga menjamin integrasi bangsa dan negara. Demokrasi disalurkan dengan  adanya  Pemilu  atau  pemilihan  pejabat-pejabat  publik  tertentu  secara  jujur dan  adil 11 .    Pelaksanaan  Pemilu  secara  serentak,  yaitu  menggabungkan  Pemilu Legislatif (Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sistem Pemilu baru yang dimiliki oleh Indonesia ini ada beberapa hal yang perlu dievaluasi karena baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019.
Pemilu  serentak  dilaksanakan  berdasarkan  hasil  Putusan  MK  yang mengabulkan  permohonan  Effendi  Ghazali  bersama  Koalisi  Masyarakat  untuk Pemilu Serentak terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Beberapa  pertimbangan  MK  dalam  Putusan dimaksud, sebagaimana telah disebutkan di atas adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden  yang  diselenggarakan  secara  serentak  dengan  Pemilu  Legislatif  akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Selain itu, hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada Pemilu serentak  ini  terkait  dengan  hak  warga  negara  untuk  membangun  peta  checks  and balances dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Mahkamah Konstitusi  juga  berpendapat  bahwa  penyelenggaraan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden  serta  Pemilu  Legislatif  secara  serentak  akan  lebih  efisien,  sehingga pembiayaan  penyelenggaraan  bisa  lebih  menghemat  uang  negara.  Dalam  upaya mensukseskan  hajat  bangsa  untuk  terselenggaranya  Pemilu  serentak  tahun  2019, diperlukan  kerjasama  dan  sinergitas  semua  pihak  untuk  ikut  mensukseskannya. Setidaknya  ada  aspek-aspek  yang  perlu  dilakukan  dalam  upaya  suksesi  pemilu serentak  2019,  antara  lain,  perlunya  undang-undang  yang  aspiratif  dan  aplikatif sebagai payung hukum serta desain model Pemilu serentak 2019.
Implikasi  yang  diharapkan  dari  adanya  Pemilu  serentak  adalah  efisiensi pelaksanaan  Pemilu  disertai  efektivitas  yang  mengikutinya,  yang  dapat  menekan pengeluaran dana negara dalam Pemilu. Dengan Pemilu serentak, maka partai politik
11 Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 39 – 40.
dituntut  untuk  menyederhanakan  sistem  parpol  dengan  multi  partai  sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem Pemilu dan sistem parpol dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  didukung  secara  penuh  dan  solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Meskipun  demikian  Penyelenggaraan  pemilu  serentak  pada  tahun  2019  juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan partisipasi warga. Berdasarkan hasil data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partipasi pemilih pada pemilu serentak 2019, yakni mencapai 81,97% pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, partisipasi pemilih mencapai 81,67% pada Pemilihan Legislatif. Pada pemilu-pemilu  sebelumya,  partisipasi  pemilih  dalam  pemilu  tahun  2014  hanya mencapai  70%  untuk  Pemilihan  Presiden  dan  75  %  dalam  Pemilihan  Legislatif 12 . Dari  data  tersebut,  dapat  dilihat  bahwasanya  penyelenggaraan  pemilu  serentak memberikan  pengaruh  yang  positif  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat untuk  menggunakan  hak  pilihnya.  Melihat  menigkatnya  partisipasi  pemilih,  tidak lepas pula dari masalah yang ditumbulkannya.
Menurut didik Suprianto, pemilu serentak 5 Kotak pada tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu paling rumit dan telah menciptakan beban yang berat bagi penyelenggara  dan  juga  bagi  pemilih 13 .  Pemilih  kemudian  menjadi  bingung lantaran  terlalu  banyaknya  kertas  dan  sosialisasi  yang  masih  belum  merata  di kalangan  masyarakat,  sehingga  terjadi  perbedaan  yang  signifikan  dalam  partipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif. Menurut Pendiri Lembaga Survei Indonesi (LSI) (Evaluasi Satu Tahun KPU & Bawaslu Periode 2017- 2021, 2018), dengan digabungkannya pemilu pilpres dan pileg, diskusi masyarakat terhadap  pileg  tidak  menjadi  tenggelam  dan  dianak  tirikan  karena  sekitar  70  % diskusi masyarakat adalah seputar pilpres dan 30% pileg.
Tingginya  persentase  partisipasi  pemilih  dalam  pemilihan  presiden dibandingan dengan pemilihan legislatif dikarenakan mayoritas aspek yang diliput media adalah pemilihan presiden. Sehingga informasi yang didapatkan terkait calon, visi dan misi, serta partai politik pengusung capres dan cawapres memiliki porsi yang lebih  banyak  dimedia  dibandingkan  dengan  pemilihan  legislatif.  Sehingga  banyak masyarakat asal pilih maupun golput dalam pemilihan legislatif. Pemilih sulit untuk memberikan rasionalitas dalam memberikan suara akibat terlalu banyaknya pilihan atau  surat  suara.  Sehingga  masuk  akal  jika  memang  seharusnya  perlu  dilakukan kajian ulang terkait model pemilu untuk kedepannya.
12 Fitria Chusna Farisa, “KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen,”
Kompas.Com , 2019,
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi- pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen.
13 Amir,  “Keserentakan  Pemilu  2024  yang  Paling  Ideal  Berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”
Dalam  Penyelenggara  Pemilu  Secara  umum,  ada  beberapa  poin  yang  dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu. Dari aspek hukum,baik Pasal 22 E Ayat 5 UUD 1945, UU 10/2016, dan UU 7/2017 serta berbagai peraturan  ataupun  keputusan  mengenai  kepemiluan  di  Indonesia,  penyeleggara pemilu  merupakan  kunci  sukses  tidaknya  penyelenggaraan  pemilu.  Berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, masalah dan kendala tentu saja tidak luput dari penyelenggara pemilu. Kaitannya dalam hal ini, KPU dan Bawaslu yang merupakan  penyeleggara  pemilu  2019  dinilai  masih  belum  maksimal  dalam menjalankan  tanggung  jawabnya.  Berdasarkan  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  Konstitusi  dan  Demokrasi  Inisiatif  (Kode Inisiatif),  Perkumpulan  untuk  Pemilu  dan  Demokrasi  (Perludem),  dan  Sindikasi Pemilu  dan  Demokrasi  (SPD)  mengkaji  mengenai  kinerja  penyelenggara  pemilu yakni KPU dan Bawaslu.
Dari sisi kemandirian KPU dan Bawaslu, ada beberapa keraguan yang menjadi pertanyaan  seperti  dalam  pengambilan  keputusan  dan  penyusunan  peraturan terhadap  verifikasi  parpol  sabagai  peserta  pemilu  dimana  KPU  melakukan perubahan  mekanisme  dengan  metode  sampling,  sedangkan  yang  menentuan sampel  adalah  parpol  itu  sendiri.  Dari  sisi  profesionalisme,  menurut  para  pakar sudah cukup baik 14 .
Dilihat  dari  kemampuan  dalam  membagi  tugas  dan  peran,  skala  prioritas, melakukan sosiali penyelenggaraan pemilu, serta merapkan prinsip kolegial dalam mengambil keputusan. Kontribusi dari penyelenggara pemilu lainnya seperti Polisi, Petugas  KPPS,  Hansip  dan  lain-lain  juga  patut  di  apresiasi.  Khususnya  peranan petugas  KPPS  (Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara).  Diketahui, berdasarkan  data  Kementerian  Kesehatan  melalui  dinas  kesehatan  tiap  provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa 15 . Beban yang dimiliki petugas KPPS pada pemilu serentak 2019 dengan model 5 Kotak suara dianggap sangat berat. Mereka mengeluhkan tugas tersebut sangat berat karena  harus  dilakukan  double  check,  sehingga  bebannya  pun  menjadi  double. Ditambah penghitungan suara harus selesai jam 10 malam dan menyiapkan formulir C1  untuk  dikumpulkan  esok  harinya  dengan  personil  yang  hanya  7  orang  saja. Melihat fenomena tersebut, tidak bisa  langsung seenaknya  menambahkan anggota KPPS, karena dalam PKPU Nomor 3 tahun 2019 menyatakan anggota KPPS hanya beranggotakan 7 orang saja. Langkah yang tepat untuk meminimalisir kasus seperti ini  dalam  keserentakan  pemilu  2024  adalah  dengan  melakukan  regulasi  terhadap penambahan kuantitas personel penyelenggara sehingga ada pembagian waktu kerja dan  mulai  melakukan  perubahan  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi
14 “Evaluasi Satu Tahun KPU & Bawaslu Periode 2017 - 2021” (Perludem, 2018).
15 Sania  Mashabi,  “Refleksi  Pemilu  2019,  Sebany ak  894  Petugas  KPPS  Meninggal Dunia,” Kompas.com , 2020.
terhadap pemungutan suara dengan metode E-Voting, penghitungan suara dengan metode ECounting dan rekapitulasi suara dengan metode E-Recap.
Pemilihan  umum  (pemilu)  termasuk  juga  pemilihan  kepala  daerah (pilkada/pemilihan)  secara  langsung  oleh  rakyat  merupakan  sarana  perwujudan kedaulatan  rakyat  guna  menghasilkan  pemerintahan  negara  yang  demokratis berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Penyelenggaraan  pemilu  dan  pilkada  secara  langsung,  umum,  bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dapat  terwujud  apabila  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pemilu  yang  mempunyai  integritas,  profesionalitas,  dan  akuntabilitas.  Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan  tahun  2019.  Pemilu  tahun  2019  merupakan  penyelenggaraan  pemilu  serentak pertama  yang  menggabungkan  pemilihan  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu  ini  menyederhanakan  dan  menyelaraskan  beberapa  pengaturan  pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum,  dan  UU  Nomor  8  tahun 2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD.  Kini,  kita  telah memulai Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019.
Berdasarkan  pengalaman  pemilu  di  tahun  2019,  terdapat  beberapa  problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
Terdapat  dua  problema  utama  dalam  pelaksanaan  Pemliu  2024  yang  perlu diantisipasi.  Problema  pertama  yaitu  keserentakan  Pemilu  dan  Pemilihan  Kepala Daerah  (pemilihan)  pada  tahun  2024. Sedangkan  problema  kedua  adalah  beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ketingkat ad hoc. Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat dalam tulisan ini,  dengan  mengaitkankannya  dengan  perangkat  solusi  dari  aspek  regulasi. Keserentakan  Pemilu  dan  Pemilihan  Republik  Indonesia  merupakan  negara  yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun  dilaksanakan  sesuai  supremasi  hukum.  Demokrasi  dan  supremasi  hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain.
Konsep  tersebut  dilandasi  berlakunya  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali  sebagaimana  mandat  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945.  Namun  dalam
pelaksanaannya,  pemilu  yang  demikian  baru  bisa  terwujud  bila  pemilih  memberi suaranya sesuai informasi yang memadai dan benar. Sebagaimana diketahui, pemilu serentak  dan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada/pemilihan)  selanjutnya  akan dilaksanakan  pada  tahun  2024.  Di  mana  dalam  satu  tahun,  masyarakat  akan menggunakan  hak  pilihnya  dengan  begitu  banyak  calon  pejabat  publik.  Dalam pemilu  sendiri  akan  terdapat  pasangan  calon  presiden  dan  wakilnya;  575  anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, 415 bupati, dan 93  walikota  yang  dipilih.  Pemilu  2024  tetap  menggunakan  UU  Pemilu  yang  sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019.  Sebagaimana  dikemukakan  di  atas  bahwa  model  pemilu  serentak  yang diterapkan  pada  Pemilu  2019,  juga  akan  berlaku  untuk  Pemilu  2024.  Hanya  saja, untuk Pemilu 2024, juga berdampingan dengan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun 2024.  Adapun  model  pemilihan  umum  serentak  yang  diatur  pada  UU  Pemilu dilatarbelakangi  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor.  14/PUU-XI/2013 tertanggal  23  Januari  2014  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  pilpres  dan pemilihan  anggota  lembaga  perwakilan  yang  tidak  serentak  tidak  sejalan  dengan prinsip  konstitusi  yang  menghendaki  adanya  efisiensi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
Selaras  dengan  itu,  UU  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  dan  tiga  kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024. Pada Pasal  201  ayat  (8)  UU  Pilkada  disebutkan  bahwa  “Pemungutan  suara  serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dilaksanakan  pada  bulan  November  2024”.  Artinya,  akan  terjadi  irisan tahapan  antara  pemilu  dan  pilkada  di  tahun  2024  mendatang,  dimana  sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.
Pelaksanaan  Pemilu  dan  Pilkada  Serentak  2024  merupakan  pesta  demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun  ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang.  Jadwal  dan  tahapan  Pemilu  2024  telah  ditetapkan  dan  hari  pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024, Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024. Beban  Tugas  Penyelenggara  Pemilu  Salah  satu  unsur  kesuksesan  pemilu  tak  lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda.
Terdapat  perbedaan  peranan  antara  penyelenggara.  KPU  memiliki  fungsi sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dari semua pokok tahapan, dimana yang diawasi mulai dari peserta pemilu, masyarakat maupun  penyelenggara  pemilu,  dalam  hal  ini  KPU.  Sementara  DKPP,  memiliki fungsi  menjaga  etika  penyelenggara  pemilu  baik  KPU  atau  Bawaslu.  Hal  tersebut dilakukan  agar  penyelenggara  pemilu  terjaga  integritasnya  dan  dipercaya masyarakat.  Kode  etik  sebagai  salah  satu  cara  menjaga  etika  kita  sebagai penyelenggara  pemilu.  Penyelenggara  pemilu  diharapkan  bisa  melaksanakan  dan menyelenggarakan  Pemilu  2024  dengan  baik,  profesional,  berintegritas  dan transparan.
Harus diakui penyelenggara pemilu akan menghadapi banyak kerumitan dalam Pemilu 2024. Kerumitan yang dimaksud, yaitu beban kerja akan meningkat. Pemilu 2019 lalu, merupakan pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan DPR, DPD, Presiden,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD  Kab/Kota.  Dengan  format  tersebut,  Pemilu Indonesia  bahkan  dinobatkan  sebagai  pemilu  satu  hari  tersulit  yang  pernah dilaksanakan. Pemilu 2019 juga diklaim sebagai pemilu yang damai, tetapi memakan korban  jiwa,  dengan  meninggal  dunianya  para  petugas  karena  kelelahan.  Kondisi kelelahan ini sebetulnya bukan hanya dialami petugas dan penyelenggara, tetapi juga oleh  para  pemilih.  Ada  beberapa  masalah  yang  timbul  dan  yang  harus  dievaluasi bersama.  Pertama,  terkait  dengan  beban  tugas  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka sudah bekerja sejak H-3 tiada henti sampai larut malam,  bahkan  sampai  pagi.  Kerja-kerja  KPPS  mulai  dari  mengedarkan  surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis surat suara (5 jenis pemilihan).
Hal  ini  membuat  mereka  kelelahan  dan  ada  yang  sampai  tak  mampu menyelesaikan pengisian Formulir C1 atau salah melakukan pengisian. Bahkan lebih buruk lagi, ada yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Karenanya, KPU harus memperbaiki pelaksanaan teknis penghitungan suara di TPS, yang mana hal ini juga terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan tugas serta pendidikan dan pelatihan bagi  petugas  KPPS.  Salah  satu  contoh  adalah  penerapan  Sistem  Informasi Rekapitulasi  (Sirekap)  yang  dilakukan  secara  elektronik  harus  lebih  optimal  lagi bukan hanya sebagai rekapitulasi dan keakuratan data tapi juga dapat memudahkan tugas  bagi  badan  ad  hoc  KPU.  Kedua,  banyaknya  jumlah  logistik  yang  harus diamankan dan distribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara sehingga membuat penyelenggara ad hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS agak kewalahan. Belum lagi ditambah dengan tugas monitoring dan membuat langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menambah tingkat kelelahan bagi penyelenggara di tingkat bawah.
Menangani Masalah dengan
Rekonstruksi Regulasi Permasalahan-
permasalahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya regulasi yang memadai agar tercipta  pemilu  yang  rasional,  manusiawi  dan  manajemen  pemilu  yang  lebih  baik
untuk  menjamin  kualitas  pemilu  yang  langsung,  umum  ,bebas,  rahasia,  jujur  dan adil.  Selain  itu  juga  dapat  menghindarkan  penyelenggara  dari  beban  kerja  yang berlebihan  sehingga  terhindar  dari  hal-hal  yang  berakibat  buruk  bagi  kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa. Pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2024 tidak  akan  berjalan  lancar  sebagaimana  yang  diharapkan  jika  tidak  dilakukan rekonstruksi (penataan ulang) dan harmonisasi regulasi. Dengan tidak berubahnya UU  Pemilu  dan  UU  Pilkada,  maka  harapan  pengaturan  regulasi  terhadap  teknis setiap  tahapan  pemilu,  kini  ada  pada  Peraturan  KPU  (PKPU).  Baik  UU  Pemilu maupun  UU  Pilkada  memberikan  kewenangan  kepada  KPU  untuk  membentuk PKPU sebagai pelaksanaan undang-undang. Kewenangan tersebut menjadi peluang bagi  KPU  untuk  mengatur  sekaligus  mengantisipasi  persoalan-persoalan  pada penyelenggaraan  pemilu  dan  pemilihan  sebelumnya.  Meskipun  demikian, berdasarkan  prinsip  hierarki  norma  hukum,  tentu  saja  norma-norma  dalam  PKPU tidak  boleh  bertentangan  dengan  perangkat  regulasi  di  atasnya,  dalam  hal  ini  UU Pemilu  dan  UU  Pilkada  serta  undang-undang  terkait  lainnya.  PKPU  yang  akan disusun  dan  diundangkan  haruslah  memerhatikan  kerangka  waktu  dan pembahasannya  juga  harus  dilakukan  dengan  matang.  Maksudnya,  penetapan PKPU harus dilakukan jauh hari sebelum dimulainya tahapan, agar supaya terdapat masa  waktu  bagi  penyelenggara  untuk  memahami  substansi  pengaturan  dalam norma-norma dalam PKPU. Internalisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) harus detail agar  supaya  persepsi  penyelenggara  benar-benar  paripurna  untuk  menghindari kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Di samping itu, harus terdapat waktu  yang  cukup  untuk  melakukan  penyuluhan  dan  sosialisasi  PKPU  kepada pemilih  dan  peserta  pemilu  serta  para  pemangku  kepentingan.  Sosialisasi  dan penyuluhan  yang  sangat  terbatas,  akan  menyebabkan  pemahaman  dari  berbagai pemangku  kepentingan  menjadi  tidak  sama  dan  berpotensi  akan  banyak  terjadi sengketa dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada

## C. Konsep Pemilu Serentak yang ideal dalam Menyongsong Pemilu 2024
Dalam  hasil  Putusan  MK  Nomor  55/PUU-XVII/2019,  Mahkamah  Konstitusi menolak  permohonan  pemohon  untuk  seluruhnya  karena  dianggap  permohonan tersebut  tidak  beralasan  hukum.  Akan  tetapi  Mahkamah  Konstitusi  memberikan pilihan  terkait  model-model  keserentakan  pemilu  yang  dapat  dipilih  dan  dinilai konstitusional  berdasarkan  UUD  1945  yang  diantaranya 16 .:  1.  Pemilihan  umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;  2.  Pemilihan  umum  serentak  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD, Presiden/Wakil  Presiden,  Gubernur,  dan  Bupati/WaliKota;  3.  Pemilihan  umum serentak  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden/Wakil  Presiden,  anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/WaliKota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden/Wakil  Presiden;  dan  beberapa  waktu
16 “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019,” n.d., 323– 24, accessed June 7, 2023.
setelahnya  dilaksanakan  Pemilihan  umum  serentak  lokal  untuk  memilih  anggota DPRD  Provinsi,  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota,  pemilihan  Gubernur,  dan Bupati/WaliKota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,  Presiden/Wakil  Presiden;  dan  beberapa  waktu  setelahnya  dilaksanakan Pemilihan  umum  serentak  provinsi  untuk  memilih  anggota  DPRD  Provinsi  dan memilih  gubernur;  dan  kemudian  beberapa  waktu  setelahnya  dilaksanakan pemilihan  umum  serentak  Kabupaten/Kota  untuk  memilih  anggota  DPRD Kabupaten/Kota  dan  memilih  Bupati  dan  WaliKota;  6.  Pilihan-pilihan  lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini,  model keserentakan  pemilu  yang  paling  ideal  adalah  Pemilihan  umum  serentak  nasional untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden/Wakil  Presiden;  dan  beberapa  waktu setelahnya  dilaksanakan  Pemilihan  umum  serentak  lokal  untuk  memilih  anggota DPRD  Provinsi,  anggota  DPRD  Kabupaten/Kota,  pemilihan  Gubernur,  dan Bupati/WaliKota. Model keserentakan pemilu tersebut dapat menjadi solusi terhadap kekurangan  dan  permasalahan  yang  dialami  pada  pemilu  serentak  tahun  2019 khususnya pada partisipasi pemilih, kinerja penyelenggara pemilu, serta penguatan sistem presidensial dan penguatan sistem pemerintahan daerah. Dari sisi partisipasi pemilih,  model  diatas  diharapkan  mampu  untuk  menyeimbangakan  partisipasi pemilih pada pemilihan presiden dan anggota DPR dan DPD. Dimana pada pemilu 2019  sebelumnya,  meskipun  persentase  pemilih  sudah  meningkat  pada  pemilu- pemilu  sebelumnya,  akan  tetapi  belum  dicapainya  keseimbagan  antara  perolehan suaran  dalam  pemilihan  presiden  dan  anggota  legislatif.  Terlalu  banyaknya  calon yang  harus  dipilih,  sehingga  banyak  masyarakat  asal  pilih  maupun  golput  dalam pemilihan legislatif. Pemilih sulit untuk memberikan rasionalitas dalam memberikan suara akibat terlalu banyaknya pilihan atau surat suara.
Perhitungan  suara  yang  tidak  sah  pun  meningkat  dari  10%  pada  pemilu legisltatif 2014, kemudian 128 mengalami kenaikan pada pemilihan umum legislatif 2019  menjadi  11%.  Model  pemilu  serentak  diatas,  diharapkam  mampu  untuk mewujudkan  kenyamanan  pemiih  dalam  memberikan  suara  serta  menjaga rasionalitas  pemilih  demi  menghasilkan  calon  terpilih  yang  berkualitas.  Dari  sisi penyelenggara  pemilu,  adanya  jeda  dan  pemisahan  pada  pemilu  nasional  untuk memilih  Presiden/  Wakil  Presiden,  dan  anggota  DPR  dan  DPRD,  kemudian dilanjutakan  dengan  pemilihan  anggota  DPRD  Provinsi,  anggota  DPRD Kabupaten/Kota,  pemilihan  Gubernur,  dan  Bupati/WaliKota.  Dengan  mekanisme seperti  ini  memberikan  kesempatan  untuk  penyelenggara  pemilu  untuk  bekerja dengan  maksimal  karena  beban  kerja  yang  tidak  terlalu  berat  dengan  tetap mengadopsi model pemilu serentak. Pertimbangan model ini dirasa mampu untuk menekan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  pada  pemilu  serentak  2019 khususnya banyak korban jiwa oleh petugas pemilu akibat beban tugas yang terlalu berat. Dari sisi penguatan sistem pemerintahan presidensil, model pemilu ini tetap dapat menjadi pilihan.
Pemilu  2019  menunjukkan  bahwa  model  pemilu  serentak  untuk  memilih Presiden  dan  DPR  terbukti  menghasilkan  pemerintahan  yang  kongruen,  di  mana calon  presiden  dan  wakil  presiden  mendapat  sebagian  besar  dukungan  DPR  dari koalisi 17 .  Pemerintahan  yang  kongruen  ini  yang  menjadi  modal  utama  untuk mewujudkan  sistem  presidensial  yang  efektif.  Dari  sisi  penguatan  sistem pemerintahan  daerah,  berdasarkan  analisa  dari  pemilu  tahun  2019,  dipisahkannya pemilihan  anggota  DPRD  dengan  pemilihan  kepala  daerah  provinsi  dan Kabupaten/Kota menjadi salah satu penyebab lemahnya pemerintahan daerah dalam memperhatikan tuntutan publik atas isu-isu daerah. Hubungan antara calon kepala daerah  dengan  anggota  DPRD  seringkali  mendapati  jalan  buntu  dalam  setiap kebijakan yang diajukan oleh kepala daerah yang ditolak DPRD. Pemicunya adalah perbedaan  terhadap  latar  politik  antara  kepala  daerah  dan  DPRD.  Dengan  model pemilu  ini,  nantinya  diharapkan  nantinya  DPRD  dan  kepala  daerah  provinsi  dan Kabupaten/Kota  mampu  menjalankan  fungsinya  di  pemerintahan  daerah  dalam menjalankan otonomi daerah 18 .

## D. Kesimpulan
Sistem  Pemilu  di  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  yaitu  yang  semula penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan dalam waktu yang berbeda kini diselenggarakan dalam  waktu  yang  bersamaan  atau  secara  serentak.  Penyelenggaraan  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  secara serentak  lebih  efisien,  sehingga  pembiayaan  penyelenggaraan  Pemilu  lebih menghemat uang negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.  Hal  tersebut  dapat  meningkatkan  kemampuan  negara  untuk  mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. Selain itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak  dengan  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  juga  mengurangi pemborosan waktu karena tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu pemilihan umum  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap lima  tahun  sekali.  Selain  itu,  hak  warga  negara  untuk  memilih  secara  cerdas  pada Pemilu serentak terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta checks and balances  dari  pemerintahan  presidensial  dengan  keyakinannya  sendiri.    Untuk  itu warga  negara  dapat  mempertimbangkan  sendiri  mengenai  penggunaan  pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dengan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden
17 Didik Supriyanto, Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah (Jakarta Selatan: Perludem, 2013), 52. 18 Amir,  “Keserentakan  Pemilu  2024  yang  Paling  Ideal  Berdasarkan  Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” 115– 32.
serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih secara cerdas dan efisien. Namun demikian  penyelenggaraan  Pemilu  serentak  yang  telah  dilaksanakan  mempunyai beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk memperbaikan kekurangan dalam penyelenggaraan  Pemilu  serentak  2019,  antara  lain  terkait  dengan  waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD,  dan  DPRD.  Kemudian  persoalan-persoalan  teknis  dalam  tahapan penyelenggaran Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.  Hal ini perlu diperhatikan  untuk  menyogsong  pemilu  serentak  2024  yang  lebih  efisiensi  dalam penyelenggaraannya    agar  dapat  mewujudkan  Pemilu  serentak  yang  berintegritas sebagai upaya dalam pembaruan demokrasi di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Ahmadi,  Ahmadi.  “ANALISIS  KONSTRUKSI  HUKUM  KONSTITUSIONALITAS PEMILU SERENTAK  PADA  TAHUN  2019.”  IAIN  Kendari  8  (2015). https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952808281.
Amir,  Mushaddiq.  “Keserentakan  Pemilu  2024  yang  Paling  Ideal  Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Al -Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 2 (October 20, 2020): 115 – 31.
https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41.
Azed, Abdul Bari, and Makmur Amir. Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia. Kedua. Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas
Indonesia, 2006.
“Evaluasi Satu Tahun KPU & Bawaslu Periode 2017 - 2021.” Perludem, 2018.
Farisa,  Fitria  Chusna.  “KPU  Sebut  Partisipasi  Pemilih  Pada  Pemilu  2019  Capai  81
Persen.” Kompas.Com, 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi- pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen. Gai, Apolonaris, and Frans Bapa Tokan. “ANALISADAMPAKPENYELENGGARAANPEMILUSERENTAKDALAMM ENINGKATKANKUALITASDEMOKRASIDIINDONESIA:StudiKasusPenyel enggraanPemiludiKotaKupang- ProvinsiNusaTenggaraTimurTahun2019.” Warta Governare 1 No.2 (2020).
https://journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/view/535.
Junaidi,  Veri.  “Menata  Sistem  Penegakan  Hukum  Pemilu  Demokratis  Tinjauan Kewenangan  MK  Atas  Penyelesaian  Perselisihan  Hasil  Pemilu.”  Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2009.
Mamon to,  Moch.  Andry  W.  W.  “Legal  Politics  of  Simplifying  Political  Parties  in Indonesia(Case  Study  of  2004 – 2014  Election).”  Substantive  Justice Internasional Jurnal of Law 2, no. 1 (2019).
http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.25.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
Mashabi,  Sania.  “Refleksi  Pemilu  2019,  Sebanyak  894  Petugas  KPPS  Meninggal
Dunia.” Kompas.com, 2020.
MD, Mahfud. Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Nuhrawati, Andi. “HUKUM DAN DEMOKRASI JALAN MENUJU
KESEJAHTERAAN RAKYAT.” PLENO JURE 7, no. 2 (December 20, 2018): 16–
27. https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i2.347.
Prayudi,  Riris  Katharina,  Indra  Pahlevi,  and  Dewi  Sendhikasari  D.  Jakarta:  P3DI
Sekjen DPR RI & Azza Grafika, 2015.
“Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU - XVII/2019,” n.d. Accessed June 7,
2023.
Subiyanto,  Achmad  Edi.  “Pemilihan  Umum  Serentak  yang  Berintegritas  sebagai Pembaruan  Demokrasi  Indonesia.”  Jurnal  Konstitusi  17,  no.  2  (August  19, 2020): 355. https://doi.org/10.31078/jk1726.
Supriyanto,  Didik.  Menata  Ulang  Jadwal  Pilkada:  Menuju  Pemilu  Nasional  Dan Pemilu Daerah. Jakarta Selatan: Perludem, 2013.

## Triono,  Triono.  “MENAKAR  EFEKTIVITAS  PEMILU  SERENTAK  2019.”  Jurnal
Wacana Politik 2, no. 2 (October 11, 2017).
https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14205.