## PEMETAAN FAKTOR KUNCI PENGEMBANGAN EKONOMI PERIKANAN: STUDI KOMPARATIF PADA TIGA KABUPATEN DI PROVINSI RIAU

## Mapping of Key Factors for Fisheries Economic Development:
A Comparative Study in Three District in Riau Province
*Tomi Ramadona 1 ,Pareng Rengi 1 , dan Fanny Septya 2
1 Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru; Indonesia
2 Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru; Indonesia Diterima tanggal: 17 Agustus 2018 Diterima setelah perbaikan: 28 Juni 2019 Disetujui terbit:  10 Desember 2019

## ABSTRAK
Provinsi Riau memiliki potensi perikanan berupa perikanan tangkap dan budi daya yang tersebar pada seluruh kabupaten. Sehingga, diperlukan perencanaan dengan mempertimbangkan faktor kunci pengembangan ekonomi perikanan berbasis wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan faktor kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan PEP pada tiga (3) kabupaten di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode survei. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh baik secara langsung di lapangan maupun studi literatur. Penentuan responden dilakukan secara purposive terhadap tokoh kunci setiap daerah. Analisis data yang digunakan yaitu analisis Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan teknik Rafed dan analisis kebijakan dengan teknik prospektif dan gabungan. Hasil analisis menunjukkan karakteristik lokasi, potensi sumber daya dan kultur masyarakat menyebabkan faktor kunci pengembangan ekonomi perikanan pada masing-masing daerah secara umum relatif berbeda. Faktor kunci PEP Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: (1) kebijakan pengembangan komunitas; (2) kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir; (3) kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal; (4) faktor kebijakan pemerintah; (5) Ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan; (6) sarana dan prasarana perikanan. Faktor kunci PEP Kabupaten Bengkalis yaitu: (1) peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir; (2) kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal; (3) sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP; (4) faktor kebijakan pemerintah, dan; (5) ketersediaan SDM. Faktor kunci PEP Kabupaten Kampar yaitu: (1) pusat layanan investasi; (2) jumlah lembaga keuangan lokal; (3) status asosiasi industri komoditi/ forum bisnis; (4) ketersediaan SDM, dan; (5) sarana dan prasarana perikanan. Dalam rangka optimalisasi kontribusi sektor perikanan maka diperlukan kebijakan penguatan seluruh faktor kunci PEP pada masing-masing daerah melalui implementasi program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

## Kata kunci: penelitian komparasi; ekonomi perikanan; faktor kunci; MDS; survei

## ABSTRACT
Riau  Province  has  potential  capture  fisheries  and  aquaculture  spread  throughout  the  district. So it is necessary to plan the development of regional fisheries economic. This research aims to map the key factors of Fisheries Economic Development (FED) in 3 district of Riau Province, they are Indragiri  Hilir,  Bengkalis  and  Kampar.  This  research  used  a  survey  method.  It  collected  primary  and secondary  data  through  interviews  and  literature  studies.  The  respondents  were  purposive  sampling of key persons in each region. Data were analyzed using Multi Dimensional Scaling (MDS) analysis by Rafed technique, while  prospective and combine techniques were used to policy analysis. The analysis resulting in the differentiation of  the key factors to the economic fisheries which are specific to location, potential resources, and social culture. The key factors of FED in Indragiri Hilir District are: (1) community development policies; (2) cooperation among similar industries and upstream-downstream industries; (3) contribution of fisheries economic development to the improvement of life quality and welfare of the local  communities;  (4)  government  policy;  5)  Availability  of  HR,  and;  (6)  fisheries  facilities  and infrastructure.  The  key  factor  of  FED  in  Bengkalis  District  are:  (1)  cooperation  opportunity  among similar  industries  and  upstream-downstream  industries;  (2)  contribution  of  fisheries  economic
development  to  the  improvement  of  life  quality  and  welfare  of  the  local  communities;  (3)  cross-sectoral  and spatial  synchronization  in  FED  planning;  (4)  government  policy,  and;  (5)availability  of  HR.  The  key  factor  of  FED in  Kampar  District  is:  (1)  investment  service  center;(2)  number  of  local  financial  institutions;  (3)  status  of  the commodity  industry  association  /  business  forum;  (4)  availability  of  HR,  and;  (5)  fisheries  facilities  and infrastructures. It is necessary to reinforce all the key factors of FED in each districts by implementing relevant local government programs in order to optimize the contribution of fisheries sector.

## Keywords: comparative research; fisheries economy; key factors; MDS; survey
masyarakat Melayu Riau sudah dikenal memiliki sejarah yang kuat dalam budaya bahari.
Berdasarkan uraian di atas, perencanaan wilayah sangat penting untuk pembangunan sektor perikanan di Provinsi Riau. Hal ini karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun berbeda. Perencanaan wilayah dengan mengedepankan pengembangan ekonomi perikanan diperlukan untuk mencapai program pembangunan menjadi tepat sasaran. Provinsi Riau memiliki potensi perikanan yang besar, lokasi yang strategis dan budaya bahari yang kuat, oleh karena itu diperlukan perencanaan dengan mempertimbangkan faktor kunci pengembangan ekonomi perikanan berbasis wilayah. Tujuan penelitian ini untuk memetakan faktor kunci PEP pada 3 kabupaten yang mewakili karakteristik wilayah di Provinsi Riau.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi kajian berada di tiga (3) kabupaten di Provinsi Riau meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kampar. Alasan pemilihan lokasi kajian yaitu daerah- daerah objek penelitian dapat mewakili daerah perikanan di Provinsi Riau. Kabupaten Indragiri Hilir mewakili Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak dengan perairan pantai menghadap Laut China Selatan serta potensi perikanan berupa perikanan laut dan perairan umum. Kabupaten Bengkalis mewakili Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan perairan pantai menghadap Selat Malaka serta potensi berupa perikanan tangkap. Kabupaten Kampar mewakili perikanan darat sebagai daerah penghasil budi daya air tawar seperti Kuansing, Pekanbaru, Rokan Hulu dan Indragiri Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni - November Tahun 2014 dan Juni - Agustus Tahun 2018.

## PENDAHULUAN
Optimalisasi pembangunan daerah haruslah berlandaskan pada kondisi, potensi serta keinginan masyarakat, sehingga karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan ini nantinya akan memberikan arahan dalam pengelolaan sumber daya setiap daerah. Demikian juga halnya dengan sektor perikanan, pengelolaan dan pengembangan berbasis karakter wilayah menjadi suatu panduan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan Ekonomi Perikanan (PEP) merupakan pengejawantahan dari Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang digagas oleh Bappenas. PEL pada tingkat nasional merupakan urgensi dan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan baik oleh daerah yang masuk dalam kategori maju maupun daerah yang masih relatif tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan upaya pemanfaatan sumber daya dan sumber dana untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan meningkatkan peran seluruh stakeholder terkait melalui kerangka regulasi, kerangka investasi, dan layanan publik secara utuh dan saling terkait satu sama lain (Bappenas, 2007).
Provinsi Riau memiliki karakteristik khas di bidang perikanan dengan segenap potensi dan permasalahannya. Dari segi produksi, usaha perikanan di Provinsi Riau berasal dari darat dan laut. Daerah sebagai penghasil ikan terbanyak pada tahun 2016 adalah Kabupaten Rokan Hilir 68.160,2 ton (31,07 persen), Kabupaten Kampar 59.550,9 ton (27,14 persen), dan Kabupaten Indragiri Hilir 44.128,8 ton (20,11 persen). Sisanya sebanyak 47.566,3 ton (21,17 persen) tersebar di kabupaten/ kota lainnya (BPS Provinsi Riau, 2017). Dari segi posisi, Provinsi Riau diuntungkan oleh letak yang strategis yaitu berada dekat jalur perdagangan internasional (Indonesia-Singapura, Malaysia dan Thailand). Dari segi sosial-budaya,

## Jenis dan Metode Pengambilan Data
Indikator/ atribut yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada indikator Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Bappenas Tahun 2007 dengan beberapa penyesuaian berdasarkan diskusi pakar. Data primer diperoleh dari hasil survey lapangan melalui responden kunci, sedangkan data sekunder diperoleh dari publikasi dan literatur karya ilmiah serta instansi terkait. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling sesuai dengan kelompok sasaran kajian, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) keterkaitan dengan tujuan pelaksanaan studi; (2) representasi dari populasi, dan; (3) ketepatan dalam menjawab setiap pertanyaan. Responden kunci berasal dari berbagai instansi dengan jumlah disesuaikan karakteristik masing- masing wilayah dengan pertimbangan jumlah SKPD terkait, jumlah pelaku usaha, jumlah akademisi/peneliti dan pengaruh stakeholder lainnya.

## Metode Analisis
Analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis keberlanjutan MDS dengan teknik Rafed ( Rapid  Assessment  Techniques  for  Fisheries Economic Development ) yang merupakan modifikasi dari  Rapfish  yang  dikembangkan  oleh  Fisheries Center, University of British Columbia (Kavanagh, 2001 ; Pitcher, 1999;). Metode MDS merupakan teknik analisis statistik berbasis komputer dengan menggunakan software  Rapfish untuk seluruh aspek secara komprehensif. Analisis ini dilakukan melalui tahapan MDS untuk melihat faktor kunci pengembangan ekonomi perikanan. Jenis-jenis
aspek dan atribut/faktor dalam kajian ini ditentukan dengan mengacu pada indikator FAO (FAO, 2007) dan PEL (Bappenas, 2007) serta kondisi karakteristik wilayah berdasarkan pendapat pakar.
Dalam rangka menentukan faktor kunci pengembangan ekonomi perikanan, maka dilakukan analisis kebijakan dengan menggunakan analisis prospektif dan analisis kebutuhan. Kegunaan analisis prospektif yaitu untuk mempersiapkan tindakan strategis yang perlu dilakukan dan melihat perubahan yang dibutuhkan di masa depan (Bourgoise dalam Ramadona, Rengi & Marnis, 2015). Prosedur analisis dilakukan sebagai berikut; Tahapan awal, ditentukan faktor-faktor pengungkit melalui teknik MDS (Triyono dan Ramadona, 2018), kemudian dilakukan analisis matrik pengaruh dan ketergantungan untuk melihat posisi setiap faktor dalam pengembangan ekonomi perikanan dengan menggunakan software analisis prospektif, faktor- faktor  kunci  juga  diidentifikasi  melalui  analisis kebutuhan. Selanjutnya, hasil analisis kebutuhan dideskripsikan dalam matriks dan digabungkan dengan hasil analisis MDS (Rengi, 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukota Tembilahan merupakan salah satu Kabupaten pesisir di Provinsi Riau dengan potensi utama dibidang perikanan tangkap. Usaha perikanan di daerah ini masih perlu dibenahi (Rosyidah dan Erlina, 2018). Selain itu daerah ini juga memiliki

## Tabel 1. Jumlah dan Distribusi Responden.

## Table 1. Number and Distribution of Respondents.
Kabupaten/ Regency Asal stakeholder/ Origin of stakeholders Jumlah Responden/ Number of Respondents Indragiri Hilir Pemerintah Daerah/ Local government 4 Pelaku Usaha (Praktisi)/ Businessmen 2 Akademisi, Peneliti/ Academics, Researcher 3 Stakeholder Lainnya/ Other Stakeholders 1 Bengkalis Pemerintah Daerah / Local government 2 Pelaku Usaha (Praktisi)/ Businessmen 1 Akademisi, Peneliti/ Academics, Researcher 3 Stakeholder Lainnya/ Other Stakeholders 1 Kampar Pemerintah Daerah / Local government 2 Pelaku Usaha (Praktisi)/ Businessmen 2 Akademisi, Peneliti/ Academics, Researcher 2 Stakeholder Lainnya/ Other Stakeholders 2 Total Responden/ Total Respondents 25
potensi budi daya air payau (tambak), budi daya laut (KJA), budi daya air tawar dan usaha pengolahan produk perikanan. Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa dari 77 atribut yang dianalisis, diperoleh 11 atribut yang sensitif berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu; promosi produk perikanan dari pemerintah daerah (A6); upaya fasilitas pemodalan dari pemerintah (A7); peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir (B8); akses ke pelabuhan udara (B15); kebijakan pengembangan komunitas (C4); kebijakan kerjasama antar daerah/ pemda (C3); kebijakan persaingan usaha (C14); kKontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal (D5); restrukturisasi organisasi pemerintah (E5); sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP (F7); frekuensi
dilakukan evaluasi mandiri (F3). Hasil analisis faktor/atribut pengungkit ( leverage attributes ) ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1 menampilkan faktor sensitif yang memiliki pengaruh terhadap PEP Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai atribut yang lebih tinggi mengindikasikan kepentingan pemangku kepentingan atas atribut yang sesuai dalam pengelolaan perikanan (Adiga,. Ananthan, Ramasubramanian, Kumari, 2016). Sebelas (11) faktor sensitif tersebut selanjutnya dianalisis tingkat kepentingan antar faktor terhadap kinerja pengembangan ekonomi perikanan dengan menggunakan analisis prospektif. Output dari hasil analisis prospektif berupa ranking dan sektor dari masing-masing atribut yang digambarkan dalam diagram empat sektor/kuadran beserta koordinatnya disajikan pada Gambar 2.
Gambar 1. Faktor Pengungkit PEP Kabupaten Indragiri Hilir. Figure 1. Leverage Factors of FED of Indragiri Hilir District.
Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari faktor kunci hasil analisis prospektif MDS dan analisis kebutuhan. Hasil analisis prospektif MDS diperoleh tiga faktor kunci, sedangkan hasil analisis kebutuhan dihasilkan tiga faktor kunci (Tabel 2).
Kabupaten Indragiri Hilir berada pada sisi selatan Provinsi Riau mewakili Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak dengan perairan pantai menghadap Laut China Selatan dan potensi perikanan berupa laut dan perairan umum. Faktor kunci pertama dalam pengembangan ekonomi perikanan di daerah
ini yaitu kebijakan pengembangan komunitas. Strategi pengembangan komunitas nelayan dapat mengarahkan pada perikanan yang lebih adil  dan  efisien  serta  mengurangi  faktor  negatif yang mengancam keberlanjutan (Nuon & Gallardo, 2011). Faktor kunci kedua yaitu kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu hilir. Kerjasama industri perikanan akan berpengaruh terhadap penggunaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan ekonomis, kerjasama ini akan mengharuskan nelayan dan pengolah  mengidentifikasi  potensi  manfaat  serta kemudian mengkoordinasikan kegiatan mereka untuk memaksimalkan manfaat/keuntungan (Kodama, 2016). Faktor kunci ketiga yaitu
Gambar 2. Matrik Analisis Prospektif Kabupaten Indragiri Hilir.
Figure 2. Matrix of Prospective Analysis of Indragiri Hilir District.
Tabel 2. Faktor Kunci PEP Kabupaten Indragiri Hilir. Table 2. Key Factors of FED in Indragiri Hilir District.
No Faktor Kunci dari Analisis MDS/ Key Factors of MDS Analysis Faktor Kunci dari analisis Kebutuhan/ Key Factors of Need Analysis 1 Kebijakan pengembangan komunitas/ Community development policy
2 Kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu- hilir/ Collaboration in similar industries and upstream- downstream industries
3 Kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal/ Contribution  of  fisheries  economic  development  to improving the quality of life and welfare of local communities
4 Faktor kebijakan pemerintah/ Factors of government policy 5 Ketersediaan SDM/ HR availability 6 Sarana dan prasarana perikanan/ Fisheries facilities and infrastructure
kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengembangan ekonomi perikanan tetap harus memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat lokal sehingga pemanfaatan dapat tercapai secara berkelanjutan (Adam, 2012). Faktor kunci keempat yaitu Faktor kebijakan pemerintah. Komponen model kebijakan pemerintah yang berpeluang memberikan pengaruh pada setiap level kebijakan adalah kebijakan politik, ekonomi, sosial dan budaya, Pada level pusat keberpihakan pengembangan kawasan perikanan hanya pada aspek sosial, sedangkan di level provinsi dan kabupaten pada aspek politik dan sosial (Abrahamsz, 2011). Faktor kunci kelima yaitu Ketersediaan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia perikanan merupakan sebuah keharusan bagi tercapainya pemanfaatan sumber daya perikanan yang optimal (Khairus, 2009). Faktor kunci keenam yaitu penyediaan sarana dan prasarana perikanan. Pembangunan infrastruktur sektor perikanan laut yang tepat terbukti meningkatkan produksi dan keberlanjutan ekonomi perikanan (Viswanatha, Senthiladeban, Rajakumar & Infantina, 2015).

## Faktor Kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Bengkalis seperti halnya Kabupaten pesisir lainnya, juga memiliki potensi yang besar dibidang perikanan tangkap. Namun, tantangan yang dihadapi daerah ini yaitu terjadinya overfishing  pada  beberapa  komoditas  pertikanan tangkap (Rengi, Tang, Syahza, Siregar, 2015). Produksi perikanan selama Tahun 2016 sekitar 7,58 ribu ton, hampir 95% berasal dari perikanan laut (BPS Kabupaten Bengkalis, 2017). Beberapa permasalahan  seperti  overfishing,  penggunaan alat  tangkap  tidak  ramah  lingkungan  dan  konflik nelayan menjadi isu penting dalam pertimbangan kebijakan pengelolaan perikanan daerah ini (Rengi, Ramadona & Ardiansyah, 2017).
Hasil analisis MDS menunjukkan bahwa dari 77 atribut yang dianalisis, diperoleh 8 faktor/ atribut sensitif yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten Bengkalis. Faktor tersebut antara lain; upaya fasilitas pemodalan (A7); peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir (B8); akses ke pelabuhan udara (B15); kebijakan
Gambar 3. Faktor Pengungkit PEP Kabupaten Bengkalis. Figure 3. Leverage Factors of FED of Bengkalis District.
pemberdayaan UKM (C13); Kebijakan persaingan usaha (C14); kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal (D5); restrukturisasi organisasi pemerintahan (E5); Sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP (F7). Delapan faktor/ atribut sensitif yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten Bengkalis ini selanjutnya dianalisis menggunakan analisis prospektif.
Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan
di Kabupaten Bengkalis terdiri dari faktor kunci hasil analisis prospektif MDS dan analisis kebutuhan. Hasil analisis prospektif MDS diperoleh tiga faktor kunci, sedangkan hasil analisis kebutuhan dihasilkan dua faktor kunci (Tabel 3).
Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang berada pada sisi utara Provinsi Riau mewakili Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan perairan pantai menghadap Selat Malaka dan potensi perikanan berupa laut/perikanan tangkap. Faktor kunci pertama dalam pengembangan ekonomi perikanan di daerah ini adalah peluang
Gambar 4. Matrik Analisis Prospektif Kabupaten Bengkalis. Figure 4. Matrix of Prospective Analysis of Bengkalis District.
Tabel 3. Faktor Kunci PEP Kabupaten Bengkalis. Table 3. Key Factors of FED in Bengkalis District. No Faktor Kunci dari Analisis MDS/ Key Factors of MDS Analysis Faktor Kunci Dari Analisis Kebutuhan/ Key Factors of Need analysis 1 Peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir/ Cooperation opportunities in similar industries and upstream-downstream industries
2 Kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal/ Contribution  of  fisheries  economic development to improving the quality of life and welfare of local communities
3 Sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP/ Cross-sectoral and spatial synchronization in FED planning
4 Faktor kebijakan pemerintah/ Factors of government policy 5 Ketersediaan SDM/ HR availability
J. Sosek KP Vol. 14 No. 2  Desember 2019: 163-177
kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir. Faktor kunci kedua yaitu kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal. Faktor kunci ketiga yaitu sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP. Dukungan lintas sektoral merupakan salah satu kunci dalam pengembangan perikanan (Zulkarnain, Purwanti & Indrayani, 2013). Faktor kunci keempat yaitu faktor kebijakan pemerintah. Faktor kunci kelima yaitu ketersediaan sumber daya manusia.
Faktor Kunci Pengembangan Ekonomi Perikanan Kabupaten Kampar
Potensi pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Kampar cukup luas dan mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Kabupaten Kampar merupakan penyumbang terbesar produksi ikan budi daya air tawar di Provinsi Riau. Data Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Kampar, 2016) menyebutkan bahwa tahun 2015, sekitar 66,97 persen produksi perikanan budi daya Provinsi Riau atau sebanyak
57.868,63 ton disumbangkan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar telah ditetapkan sebagai Kawasan sentra Produksi Perikanan Air Tawar di Propinsi Riau melalui surat keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 999/II/2000. Selain usaha budi daya perikanan, usaha pengolahanpun telah dilaksanakan masyarakat baik perorangan maupun melalui UMKM, tetapi usaha ini masih tradisional dan baru sebatas mempertahankan mutu ikan yang tidak terjual (KKP, 2018).
Faktor pengungkit hasil analisis MDS diperoleh 8 atribut yang sensitif berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten Kampar yaitu; pusat layanan investasi (A8); fasilitas pelatihan kewirausahaan (A4); jumlah lembaga keuangan lokal (B9); kebijakan pengembangan keahlian (C9); kebijakan pemberdayaan UKM (C13); kontribusi PEP terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (D5); status asosiasi industri komoditi/ forum bisnis (E3); sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP (F7). Faktor ini selanjutnya dianalisis secara prospektif (Gambar 6).
Gambar 5. Faktor Pengungkit PEP Kabupaten Kampar. Figure 5. Leverage Factor of PEP of Kampar Regency.
Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan di Kabupaten Kampar terdiri dari faktor kunci hasil analisis prospektif MDS dan analisis kebutuhan. Hasil analisis prospektif MDS diperoleh tiga faktor kunci, sementara analisis kebutuhan diperoleh dua faktor kunci. Selanjutnya faktor- faktor yang sama dari kedua hasil analisis tersebut digabung dan dihitung satu faktor yang disajikan pada Tabel 4.
Kabupaten Kampar mewakili daerah sisi barat Provinsi Riau memiliki potensi perikanan darat sebagai daerah penghasil budi daya air tawar seperti Kuansing, Pekanbaru, Rokan Hulu dan Indragiri Hulu. Dari hasil analisis gabungan (Tabel 3) menunjukkan bahwa ditemukan 5 (lima) atribut sebagai faktor kunci pengembangan ekonomi perikanan Kabupaten Kampar.
Faktor kunci pertama yaitu pusat layanan investasi. Pusat layanan investasi berfungsi dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja, serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan (Suparno, 2017). Faktor kunci kedua yaitu jumlah lembaga keuangan lokal. Peran lembaga keuangan melalui penyuluh memberikan dampak  yang  signifikan  bagi  pengembangan perikanan (Nazir, Chauhan, Khati & Arya, 2018.). Faktor kunci ketiga yaitu status asosiasi industri komoditi/ forum bisnis. Optimalisasi peran dan fungsi asosiasi industri/komoditi/forum bisnis memiliki pengaruh didalam perbaikan kebijakan pemerintah di bidang pengembangan ekonomi lokal (Kunto, 2012). Faktor kunci keempat yaitu ketersediaan SDM. Faktor kunci kelima yaitu sarana dan prasarana perikanan.
Tabel 4. Faktor Kunci PEP Kabupaten Kampar. Table 4. Key Factors of PEP in Kampar Regency.
No Faktor Kunci dari Analisis MDS/ Key Factors of MDS Analysis Faktor Kunci dari analisis Kebutuhan/ Key Factors of Need analysis 1 Pusat layanan investasi/ Investment service center
2 Jumlah lembaga keuangan lokal/ Number of local financial institutions
3 Status asosiasi industri komoditi (forum bisnis)/ Status of commodity industry associations (business forums)
4 Ketersediaan SDM/ HR availability 5 Sarana dan prasarana perikanan/ Fisheries facilities and infrastructure Gambar 6. Matrik Analisis Prospektif Kabupaten Kampar
Capture 6. Matrix of Prospective Analysis of Kampar Regency

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Kesimpulan
Kabupaten Indragiri Hilir dengan perairan pantai menghadap Laut China Selatan dan potensi perikanan berupa laut dan perairan umum memiliki faktor kunci PEP sebagai berikut: (1) kebijakan pengembangan komunitas; (2) kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir; (3) kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal; (4) faktor kebijakan pemerintah; (5) Ketersediaan SDM, dan; (6) sarana dan prasarana perikanan.
Kabupaten Bengkalis dengan perairan pantai menghadap Selat Malaka dan potensi perikanan berupa laut/perikanan tangkap memiliki faktor kunci PEP sebagai berikut: (1) peluang kerjasama dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir; (2) kontribusi pengembangan ekonomi perikanan terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal; (3) sinkronisasi lintas sektoral dan spasial dalam perencanaan PEP; (4) faktor kebijakan pemerintah, dan; (5) ketersediaan SDM.
Kabupaten Kampar mewakili perikanan darat sebagai daerah penghasil budi daya air tawar memiliki faktor kunci PEP sebagai berikut; (1) pusat layanan investasi, (2) jumlah lembaga keuangan lokal, (3) status asosiasi industri komoditi/ forum bisnis, (4) ketersediaan SDM, (5) sarana dan prasarana perikanan.

## Rekomendasi Kebijakan
Penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi perikanan di Provinsi Riau khususnya pada lokasi kajian dilakukan dengan melihat interaksi antara komponen-komponen keberlanjutan. Permasalahan pengembangan ekonomi perikanan bersifat kompleks dengan banyak faktor (atribut) yang mempengaruhi keberlanjutannya. Untuk itu dilakukan pembatasan pada atribut/ faktor kunci (dominan) yang mempengaruhi keberlanjutan pengembangan ekonomi perikanan pada masing-masing daerah. Strategi dibangun berdasarkan pendekatan integratif terhadap seluruh atribut kunci yang berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi perikanan. Selain itu diperlukan kerjasama seluruh stakeholder terkait. Faktor kunci PEP yang telah ditemukan pada setiap wilayah dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana strategis dan
rencana tindak yang lebih implementatif serta rekomendasi program kerja dan strategi (Kunto, 2012., Rengi dan Ramadona, 2018).

## Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
1.  Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan kearifan lokal
2.  Peningkatan prasarana perikanan (PPI/TPI)
3.  Sinkronisasi dan optimalisasi peran stakeholders dalam PEP
4.  Membentuk Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan) sebagai lembaga lokal yang berfungsi membantu pemerintah dalam tata kelola usaha perikanan.
5.  Pembangunan dan pengembangan kawasan penyangga.
6.  Peningkatan kualitas SDM perikanan (nelayan dan tenaga kerja UMKM Perikanan)

## Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
1.  Penguatan Forum Stakeholder Perikanan
2.  Upaya pemetaan potensi ekonomi lokal non perikanan sebagai mata pencarian alternatif
3.  Meningkatkan fungsi Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan)
4.  Optimalisasi pengembangan keahlian (kompetensi/ketrampilan) bagi nelayan, pem- budi daya dan UMKM perikanan.
5.  Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan kearifan lokal
6.  Peningkatan dan pemeliharaan prasarana perikanan (PPI/TPI) seperti infrastruktur energi, komunikasi dan transportasi.

## Rekomendasi Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kampar
1.  Promosi usaha dan informasi bisnis melalui berbagai media terutama produk unggulan perikanan berupa ikan patin.
2.  Peningkatan pangsa pasar produk UMKM Kabupaten Kampar secara periodik dan berkesinambungan.
3.  Kemudahan perijinan dan peraturan tentang kemudahan investasi
4.  Peningkatan dan kemudahan akses lembaga keuangan mikro perikanan.
5.  Optimalisasi pengembangan jaringan usaha antar pelaku ekonomi, antar sentra UMKM
melalui sistem terintegrasi antar sentra/klaster UMKM dengan fasilitasi dan pendampingan dari stakeholders terkait
6.  Penerapan GMP dan SSOP dalam proses pengolahan ikan
7.  Pembangunan sarana penunjang seperti Unit Pengolahan limbah / IPAL.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provinsi Riau dalam pelaksanaan penelitian ini, para Reviewer, serta pihak-pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrahamsz, J. (2011). Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Pengembangan Kawasan Perikanan Di Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal  Triton, Vol. 7 (1), 1 – 12. Diterima dari https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_lnk. php?id=1151
Adam, L. (2012). Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara). Jurnal Perikanan dan Kelautan, Vol. II No. 2 : 115-126.
DOI: http://dx.doi.org/10.33512/jpk.v2i2.28
Adiga, M.S., P.S. Ananthan, V. Ramasubramanian,
H.V.D. Kumari. (2015). Validating RAPFISH Sustainability Indicators: Focus on Multi-Dis- ciplinary Aspects of Indian Marine Fisheries.
Marine Policy, Vol. 60 (2015) 202–207. doi: http:// dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2015.06.032.
Bappenas. (2007.) Manual Penentuan Status dan Pengungkit PEL. Direktorat Perekonomian Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
[BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2017). Riau dalam Angka . Pekanbaru.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2017). Bengkalis dalam Angka . Bengkalis.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar. (2016). Kampar dalam Angka . Bangkinang.
[FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nation. (2007). Models for fish stock assessment. Training Center on the Methods for Fish Stock Assessment. Brest, France.
Kavanagh, P. (2001). Rapid Appraisal Of Fisheries (Rapfish)  Project:  Rapfish  software  Description (For Mic Excel). University of British Colombia, CO: Fisheries Centre. Vancouver.
Khairus, Y. (2009 ). Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Berbasis Sumber Daya Alam dan Pengaruhnya bagi Ketahanan Nasional Indonesia . [Tesis]. Yogyakarta. Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. Profil Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Ditjen PDSPKP. Jakarta.
Kodama, T. (2016). Cooperative initiatives Between The Fishing and Fish-Processing Industries and The Conditions Associated With Their Implementation: Comparison Of Red Snow Crab Production Areas in Japan. Journal of National Fisheries University , Vol. 64（4（293（301. Retrieved from http://www. fish-u.ac.jp/kenkyu/sangakukou/kenkyuhoukoku/ kenkyuhoukoku.html
Kunto, A. (2012). Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo. Jurnal SEPA : Vol. 9(1), 50 – 63. Diterima dari https://jurnal.uns.ac.id/ sepa/issue/archive
Nazir, I., R.S. Chauhan, A. Khati & P. Arya. (2018). Role of Credit for The Upliftment of The Fisheries Sector. International Journal of Fisheries and Aquatic  Studies ; 6(2), 01-04. Retrieved from http://www.fisheriesjournal.com/archives/?- year=2018&vol=6&issue=2&part=A&Ar- ticleId=1480
Nuon, V. & W. Gallardo. (2011). Perceptions of the local community on the outcome of community fishery management in Krala Peah village, Cambodia. International Journal of Sustainable Development & World Ecology . Vol. 18, 453–460. DOI:10.1080 /13504509.2011.584199
Pitcher, T. J. (1999). Rapfish, A Rapid Appraisal Technique For Fisheries, And Its Application To The Code Of Conduct For Responsible Fisheries. FAO Fisheries Circular No. 947. University of British Colombia, CO: Fisheries Centre. Vancouver.
Ramadona, T., P. Rengi, & Marnis. (2015). Model Pengelolaan Sumber daya Ikan Karang Berkelanjutan Di Raja Ampat . Prosiding Simposium Nasional Perikanan Karang Berkelanjutan Indonesia. Hal. 335-348.
Rengi, P. (2015). Disain Pengelolaan Lingkungan Perikanan  Di  Kawasan  Perairan  Tangkap  Lebih (Overfishing) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau [Disertasi]. Pekanbaru. Program Pascasarjana. Universitas Riau. 248 hal.
Rengi, P., U. M. Tang, A. Syahza., Y. I. Siregar. (2015). Status, Exploration Potential and Resource Management of Kurau ( Eleutheronema tetradactylum )  Fish  in  Overfishing  Area  (Case Study in Bengkalis District, Riau Province ). International Journal of Research In Earth & Environmental Sciences . Vol. 3 (02), 08-13. Retrieved from http://www.ijsk.org/ijrees.html.
Rengi, P., T. Ramadona. & Ardiansyah. (2017). Fishing Resource Management Policies Of Bengkalis District Riau Province. International Journal Of Social Sciences, 51(1):42-50. Retrieved from http://tijoss.com/51volume.html
Rengi, P. & T. Ramadona. (2018). Model Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Kelembagaan Usaha Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jurnal TECHNO-FISH Vol. 2 (2), 79-91. DOI: 10.25139/ tf.v2i2.984.
Rosyidah, L., & M. D. Erlina. (2018). Fishery Business Development Strategy in Indragiri Hilir District,
Riau Province. ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine . Vol. 05(02): 116 – 128. DOI: ub.ecsofim.2018.005.02.01.
Suparno. (2017). Inovasi Daerah untuk Meningkatkan Iklim Investasi. Jurnal Mimbar Administrasi, Vol. 1(1), 1-14. Dierima dari http://jurnal.untagsmg. ac.id/index.php/mia/article/view/567
Triyono & T. Ramadona. Penentuan Produk Unggulan Perikanan dan Pengembangannya di Pulau Terdepan Indonesia (Kasus di Kabupaten Natuna). Jurnal  TECHNO-FISH Vol. 2 (2), 100-112. DOI: 10.25139/tf.v2i2.101.
Viswanatha, B.S., Senthiladeban R., Rajakumar M. &
Infantina, J.A. (2015). An Overview of Marine Fisheries Infrastructure and Fish Utilization Pattern in Karnataka, India. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies ; 2(4), 233-238.
Retrieved  from  http://www.fisheriesjournal.com/ vol2issue4/2-4-64.1.html
Zulkarnain, M., P. Purwanti, & E. Indrayani. (2013). Analisis Pengaruh Nilai Produksi Perikanan Budi daya Terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Perikanan di Indonesia. Jurnal ECSOFiM, Vol. 1(1),  52-68.  Diterima  dari  https://ecsofim.ub.ac. id/index.php/ecsofim/article/view/13.

## Lampiran 1. Dimensi dan Atribut Pengembangan Ekonomi Perikanan.
Appendix 1. Dimensions and Attributes of Fisheries Economic Development.
Dimensi/ Dimensions Kode/ Code Indikator (Atribut)/ Indicator (Attribute) Aspek Usaha Perikanan/ Fisheries Business Aspects A1 Peraturan   tentang  kemudahan investasi perikanan/ Regulations concerning the ease of fisheries investment A2 Informasi  prospek  bisnis perikanan/ Information on fisheries business prospects A3 Kepastian  berusaha  dan  kepastian hukum/ Business certainty and legal certainty A4 Faktor keamanan/ Safety factor A5 Kampanye peluang usaha perikanan/ Fisheries business opportunity campaign A6 Pusat  pelayanan  investasi  dengan Jasa layanan konsultasi investasi perikanan/ Investment service center with fisheries investment consulting services A7 Upaya  Fasilitasi  permodalan  bagi dunia usaha perikanan oleh Pemda/ Efforts to facilitate capital for the world of fisheries business by the Regional Government A8 Promosi  produk  perikanan  untuk memperluas pasar oleh pemda/ Promotion of fishery products to expand the market by the local government A9 Upaya  Pemda  untuk  peningkatan teknologi,  manajemen,  dan kelembagaan usaha perikanan  lokal / The  efforts  of  the  Regional  Government  to  improve technology, management and institutions of local fisheries A10 Fasilitasi  Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat perikanan/ Facilitation of entrepreneurship training for fishing communities A11 Pendampingan  dan  monitoring bisnis pelaku usaha baru perikanan/ Mentoring and monitoring the business of new fisheries business actors A12 Insentif  pemda  dalam  bentuk pemberian  dana  stimulan,  dan keringanan biaya perijinan/ Regional government incentives in the form of stimulant funding, and licensing fee relief A13 Kecepatan  pengurusan  ijin  bagi investasi baru/ Speed of processing permits for new investments Aspek Faktor Lokasi/ Factor Location Aspects B1 Aksesibilitas dari dan ke lokasi / Accessibility from and to location B2 Akses ke pelabuhan laut/ Access to the sea port B3 Akses ke pelabuhan udara/ Access to the airport B4 Sarana transportasi/ Transportation facilities B5 Infrastruktur komunikasi/ Communication infrastructure B6 Infrastruktur energi/ Energy infrastructure B7 Ketersediaan air bersih/ Availability of clean water B8 Tenaga kerja terampil/ Skilled workforce B9 Jumlah  Lembaga  keuangan  lokal / Number of local financial institutions B10 Peluang  kerjasama  dalam industri sejenis maupun industri hulu-hilir/ Cooperation opportunities in similar industries and upstream-downstream industries B11 Lembaga penelitian/ Research institutions B12 Kualitas permukiman/ Quality of settlements B13 Kualitas lingkungan/ Environmental quality B14 Kualitas dari fasilitas pendidikan/ Quality of educational facilities B15 Kualitas pelayanan kesehatan/ Quality of health services B16 Fasilitas  umum  dan  fasilitas Sosial/ Public facilities and Social facilities B17 Etos kerja SDM/ HR work ethic Aspek Kesinergian dan Kebijakan/ Synergy and Policy Aspects C1 Kebijakan peningkatan investasi/ Policy for increasing investment C2 Kebijakan promosi daerah/ Regional promotion policy C3 Kebijakan  persaingan  usaha / Business competition policy C4 Kebijakan  pemberdayaan  UKM  Perikanan / Policy for empowering Fisheries SMEs C5 Kebijakan  peningkatan  peran  Perusahaan Daerah/ Policy to increase the role of Regional Companies
Dimensi/ Dimensions Kode/ Code Indikator (Atribut)/ Indicator (Attribute) C6 Kebijakan  pengembangan  jaringan  usaha antar pelaku ekonomi/ Policy for developing business networks among economic actors C7 Kebijakan informasi bursa tenaga kerja/ Labor market information policy C8 Kebijakan  Pengembangan  keahlian (peningkatan keterampilan)/ Skill development program (skills improvement) C9 Kebijakan  pemberdayaan  masyarakat berbasis  kemitraan  dengan  dunia  usaha C10 Kebijakan pengurangan kemiskinan secara partisipatif / Participatory poverty reduction policies C11 Kebijakan pembangunan kawasan industri hinterland/ industri/ Development policy for hinterland / industry industries C12 Kebijakan  pengembangan  pusat pertumbuhan  di  perdesaan / Policy for developing centers of growth in rural areas C13 Kebijakan  pengembangan  komunitas / Community development policy C14 Kebijakan kerjasama antar daerah (pemda)/ Cooperation policy between regions / regional governments C15 Kebijakan tata ruang PEP (Pengembangan Ekonomi Perikanan)/ PEP spatial planning policy C16 Kebijakan  pengembangan  jaringan  usaha antar sentra usaha/ Policy for developing business networks between business centers Aspek Perikanan Berkelanjutan/ Sustainable Fisheries Aspects D1 Sistem  industri  yang  Berkelanjutan / Sustainable industrial systems D2 Pengembangan industri pendukung untuk keberlanjutan sistem industri/ Development of supporting industries for industrial system sustainability D3 Jumlah  perusahaan  yang  telah memiliki Business plan/ Number of companies that have a business plan D4 Jumlah  perusahaan  yang melakukan  Inovasi  pengembangan produk dan pasar/
Number of companies that carry out product development and market innovations
D5 Kontribusi  PEP  terhadap peningkatan  kualitas  hidup  dan kesejahteraan masyarakat lokal/ PEP's contribution to improving the quality of life and welfare of local communities D6 PEP  mempertimbangkan Keberadaan  adat  dan  kelembagaan lokal/ PEP considers the existence of adat and local institutions D7 Kebijakan  pemecahan permasalahan  lingkungan / Environmental problem solving policies D8 Pemanfaatan sumberdaya perikanan ramah lingkungan/ Use of environmentally friendly fisheries resources D9 Kebijakan  konservasi  sumberdaya perikanan / Fisheries resource conservation policy Aspek Tata Pemerintahan/ Governance Aspects E1 Kemitraan  di  bidang infrastruktur / Partnership in infrastructure E2 Kemitraan  di  bidang  promosi dan perdagangan/ Partnership  in  the  field  of promotion and trade E3 Kemitraan  di  bidang pembiayaan  usaha  (a.l.: penjaminan, penyaluran kredit,
PKBL)/ Partnership in the field of business financing E4 Reformasi  sistem  insentif pengembangan SDM aparatur/ Reforming the incentive system for apparatus HR development E5 Restrukturisasi  organisasi Pemerintah/ Restructuring Government organizations E6 Prosedur  pelayanan administrasi publik/ Procedure for public administration services E7 Status Asosiasi industri/komoditi/ Forum Bisnis/ Status of industry / commodity associations / business forums E8 Peran  Asosiasi  terhadap  perbaikan  kebijakan pemerintah di bidang PEP/ The role of the Association in improving government policy in the PEP field

## Lanjutan Lampiran 1/ Continue Appendix 1
Dimensi/ Dimensions Kode/ Code Indikator (Atribut)/ Indicator (Attribute) E9 Manfaat  asosiasi/organisasi bagi anggotanya/ Benefits  of  associations  / organizations for their members Aspek Proses Manajemen / Management Process Aspects F1 Analisis dan pemetaan potensi Ekonomi/ Economic potential analysis and mapping F2 Penilaian terhadap daya saing Wilayah/ Assessment of Regional competitiveness F3 Pemetaan kondisi politis lokal/ Mapping local political conditions F4 Identifikasi stakeholder PEP/ Identification of PEP stakeholders F5 Penggunaan  hasil  diagnosis sebagai  dasar  perencanaan PEP/ Use of diagnosis results as a basis for PEP planning F6 Jumlah  stakeholder  yang terlibat  dalam  proses perencanaan PEP/ Number of stakeholders involved in the PEP planning process F7 Sinkronisasi  lintas  sektoral dan  spasial  dalam perencanaan PEP/ Synchronization across sectors and spatial planning in PEP F8 Kesesuaian  implementasi dengan perencanaan/ Suitability of implementation with planning F9 Keterlibatan  Stakholder dalam  proses  penyusunan indikator evaluasi/ Stakholder involvement in the process of preparing evaluation indicators F10 Keterlibatan  stakeholder dalam  proses  monitoring  dan evaluasi/ Stakeholder involvement in the monitoring and evaluation process F11 Frekuensi  dilakukan  evaluasi mandiri / The frequency of self-evaluation is carried out F12 Frekuensi  dilakukan  diskusi bagi  proses  pemecahan permasalahan/ The frequency of discussions for the problem solving process F13 Penggunaan  hasil  evaluasi dalam  perbaikan perencanaan/ Use of evaluation results in planning improvements

## Lanjutan Lampiran 1/ Continue Appendix 1