Journal of Indonesian Tropical Fisheries                                                       ISSN 2655 4461 Vol. 1, No 1, Desember 2018 Hal 69-76

## EVALUASI DAMPAK MORATORIUM PERIZINAN KAPAL EKS ASING TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN LEBIH KECIL 30 GT DI BITUNG SULAWESI UTARA
Impact Evaluation of Licensing Moratorium on  Exforeign Ships Against The Catch of Smaller Fishermen 30 GT In Bitung, North Sulawesi
Sulaeman Rusdi ¹ ) , Asbar ² ) dan Danial 2)
¹ ) Mahasiswa PS Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan, PPS UMI
2) Program Studi Ilmu Kelautan FPIKUMI
Korespondensi: sulaemanrusdi@gmail.com
Diterima: tanggal 5  November  2018;  Disetujui 30 November 2018

## ABSTRACT
One of the policies issued by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries in anticipation of the occurrence of IUU Fishing is the moratorium policy of ex-foreign vessels as stipulated in Ministerial Regulation No. 56/2014. The presence of this policy is also one way to overcome the exploitation of Indonesia's marine resources.  This study aims to determine the differences in fish catches smaller than 30 GT, knowing the impact of the moratorium policy on permits for ex-foreign vessels to catch smaller fishermen 30 GT and knowing the direction of fisheries resource management in the Republic of Indonesia fisheries management area RI) 716. The comparative analysis of the two samples correlated with the results turns out that there are differences in the level of catches of the smaller fishermen 30 GT before and after the moratorium (2013 and 2016). The impact of the moratorium on the licensing of ex-foreign vessels on fishermen has led to an increase in unemployment of local ABK and ex-foreign ship crews, while fishing vessels smaller than 30 GT have increased their catch. The fisheries resource management strategy in the fisheries management area (WPPRI) 716 is to build cooperation of all relevant agencies that allow access to capital and provide guidance in terms of increasing knowledge and skills to increase fishermen's catches by 30 GT to the direction of fisheries management.
Keywords: Moratorium, Smaller Ship 30GT, Comparative, Descriptive, SWOT

## ABSTRAK
Salah  satu  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dalam mengantisipasi terjadinya IUU Fishing adalah kebijakan moratorium eks kapal asing yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 56/2014.  Kehadiran kebijakan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi eksploitasi  sumberdaya  laut  Indonesia.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  perbedaan  hasil tangkapan  ikan  nelayan  lebih  kecil  30  GT,  mengetahui  dampak  kebijakan  penghentian  sementara (moratorium) perizinan kapal eks asing terhadap hasil tangkapan nelayan lebih kecil 30 GT dan mengetahui arah pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 716. Analisis komparatif dua sampel berkorelasi hasilnya ternyata ada perbedaan tingkat hasil tangkapan nelayan lebih kecil 30 GT sebelum dan sesudah moratorium (Tahun 2013 dan 2016). Dampak kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing pada nelayan menyebabkan adanya peningkatan pengangguran ABK lokal  maupun  ABK  kapal  eks  asing,  sedangkan  kapal  nelayan  yang  berukuran  lebih  kecil  dari  30  GT meningkat  hasil  tangkapannya.  Strategi  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  di  wilayah  pengelolaan perikanan  (WPPRI)  716  adalah  membangun  kerjasama  semua  instansi  terkait  yang  memungkinkan memperoleh  akses  modal  dan  memberikan  bimbingan  dalam  hal  peningkatan  pengetahuan  dan keterampilan untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan lebih kecil 30 GT terhadap arah pengelolaan perikanan.
Kata kunci: Moratorium, Kapal lebih Kecil 30GT, Komparatif, Deskriptif, SWOT

## PENDAHULUAN
Kebijakan  moratorium  kapal-kapal  yang dibuat di luar negeri didasari tujuan untuk mewujudkan  pengelolaan  perikanan  yang bertanggung  jawab,  dan  penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia (WPPNRI)  perlu  dilakukan  penghentian sementara  (Moratorium)  perizinan  usaha perikanan tangkap. Berdasarkan pertimbangan  tersebut  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  tentang  penghentian sementara  (moratorium)  perizinan  usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan  negara  republik  Indonesia. Aktivitas  IUU Fishing dinilai  telah merugikan perekonomian Indonesia sebesar  USD  3,125  million  atau  Rp.  30 trilium  pertahun  (Badan  Pemeriksa Keuangan, 2013).
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan dalam  mengantisipasi  terjadinya  IUU Fishing adalah  kebijakan  moratorium  eks kapal asing yang tertuang dalam Peraturan Menteri  No.  56/2014  yang  isinya  adalah kapal  yang  pembuatannya  dilakukan  di luar  negeri  tidak  akan  dberikan  izin  baru Surat  Ijin  Usaha  Perikanan  (SIUP),  Surat Ijin  Penangkapan  Ikan  (SIPI),  Surat  Ijin Kelayakan Penangkapan Ikan (SIKPI) dan perpanjangan  SIPI  dan  SIKPI.  Kebijakan ini  diambil  pemerintah  karena  kerugian besar  dari  sektor  kelautan  dan  perikanan yang  disebabkan  beroperasinya  kapal- kapal eks asing tersebut dan sebagai bentuk antisipasi terjadinya IUU Fishing . Berdasarkan  kajian  awal  dari  Institut
Pertanian Bogor (IPB) sebelum diterapkan kebijakan  moratorium  tersebut  diperoleh informasi  bahwa  terdapat  1.240  kapal buatan  asing  dari  total  5.329  kapal  yang berukuran  di  atas  30  GT  di  Indonesia (Kurniawan, 2014).
Kehadiran kebijakan ini juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi eksploitasi atas laut  Indonesia  ( overfishing )  dan  menjadi sarana  dalam  memperbaiki  ekosistem bahari  serta  mereformulasi  tata  kelola industri  yang  merupakan  hilir  dari ekosistem  pengelolaan  sektor  perikanan Indonesia.  Harapannya  ini  bisa  menjadi momentum membangun dan memanfaatkan sektor perikanan Indonesia demi  mewujudkan  masyarakat  nelayan yang lebih sejahtera.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  perlu dilakukan  penelitian  tentang  evaluasi dampak  moratorium  perizinan  kapal  eks asing  terhadap  hasil  tangkapan  nelayan lebih kecil 30 GT di Bitung Sulawesi Utara dengan  terlebih  dahulu  menentukan  hasil produksi  perikanan  laut  yang  dirata- ratakan  dalam  Tahunan  menggunakan Analisis    Komparatif  Dua  Sampel Berkorelasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat hasil tangkapan nelayan lebih kecil 30 GT di Bitung Sulawesi Utara sebelum dan sesudah moratorium merumuskan strategi pengelolaannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Agustus  s/d  September  2018  di  Bitung Sulawesi  Utara  dengan  lokasi  Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung), sebagaimana pada gambar berikut:
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Alat  dan  bahan  yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis, kamera HP, komputer dan flasdisk untuk mengolah dan  menyimpan  data  hasil  tangkapan nelayan  lebih  kecil  30  GT  tahun  2013- 2016.
Penelitian  ini  menggunakan  metode survey  lapangan  dan  wawancara  serta pemberian  quesionar  pada  nelayan  lebih kecil  30  GT. Pengumpulan  data  primer dilakukan  pada  saat  melakukan  survey  di PPS  Bitung  data  sebelum  dan  sesudah moratorium  diberlakukan  ukuran  kapal nelayan lebih kecil 30 GT. Data sekunder diperoleh  dari  sumber-sumber  bacaan  , buku-buku  referensi,  jurnal,  dan  internet yang  berhubungan  dengan  kegiatan penelitian.  Penentuan  responden  pada masyarakat lokal dilakukan dengan teknik purpossive sampling artinya  penentuan lokasi  dan  responden  dengan  beberapa pertimbangan  tertentu  oleh  peneliti berdasarkan  ciri  atau  sifat-sifat  populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2002). Pertimbangan
tertentu yang dimaksud adalah orang yang dijadikan  responden  mereka  secara langsung  terlibat  sebagai  nelayan  lebih kecil 30 GT dilokasi penelitian pelabuhan perikanan samudera Bitung.
Data dianalisis menggunakan analisis komparatif dua sampel berkolerasi. Setelah  diketahui  perbandingan  rata-rata hasil tangkapan nelayan lebih kecil 30 GT tahun  2013  dan  2016  selanjutnya  di  Uji untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai  rata-rata  antara  dua  kelompok  data yang  berpasangan  di  gunakan  uji-t  dua sampel  ( sampel paired test )  (Syofian Siregar, 2017).
Metode  deskriptif  dapat  diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan
/obyek  penelitian  pada  saat  sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya (Amiriddin, 2016).
Analisis SWOT (Strength, Weaknes, Opportuniy and Theart) digunakan  untuk merumuskan  strategi  arah  pengelolaan
sumberdaya  perikanan.  Adapun  langkah- langkah  yang  dilakukan  dalam  analisis SWOT (Strength, Weaknes, Opportuniy and Theart) yaitu:  (1)  Identifikasi Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan Ancaman; (2) Analisis SWOT; (3) Arahan Strategi Pengelolaan Hasil Analisa SWOT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota  Bitung  terletak  pada  posisi geografis  1º  23'  23''  -  1º  35'  39''  LU  dan 125º 1' 43'' - 125º 18' 13'' BT. Kota Bitung memiliki  batas-batas  sebagai  berikut  : Utara –  Berbatasan  dengan  Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa Utara) dan Laut  Maluku; Selatan –  Berbatasan dengan Laut Maluku; Barat – Berbatasan Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa  Utara); Timur –  Berbatasan dengan Laut Maluku.
Berdasarkan letak geografisnya Kota
Bitung  terletak  di  daratan  Pulau Sulawesi
dan  sebagian  adalah  daerah  kepulauan yaitu  Pulau  Lembeh.  Kota  Bitung  terdiri dari  8  (delapan)  Kecamatan,  6  (enam) Kecamatan terletak di Pulau Sulawesi yaitu Kecamatan  Madidir,  Matuari,  Girian, Aertembaga,  Maesa  dan  Ranowulu  dan  2 Kecamatan terletak di Pulau Lembeh yaitu Lembeh  Selatan  dan  Lembeh  Utara. Wilayah Bitung mempunyai daratan seluas 304 km 2 dan lautan seluas 714 km 2 . Total Panjang garis pantai 143,2 km, terdiri dari 46,3  Km  di  daratan  utama  dan  98,9  km keliling  Pulau  Lembeh  serta  pulau-pulau kecil lainnya.
 Perbedaan Hasil Tangkapan Nelayan Lebih  Kecil  30  GT  sebelum  dan Sesudah Moratorium
Untuk  mengetahui  nilai  rata-rata produksi  hasil  tangkapan  nelayan  lebih kecil  30  GT  sebelum  dan  sesudah moratorium    tahun  2013  dan  2016  di Bitung berikut ini:
Tabel 1. Perhitungan Hasil Tangkapan  Nelayan Lebih Kecil 30 GT Tahun 2013 dan 2016 untuk di Analisis Komparatif Dua Sampel Berkolerasi No Tahun Ukuran GT Kapal ˂ 5 5-10 10 -20 20-30 Sebelum Moratorium Tahun 2013 1 2013 1.165.515 2.704.243 931.610 7.272.893 Sesudah Moratorium Tahun 2016 2 2016 1.710.907 3.099.713 1.405.333 11.684.654 Sumber: Hasil Penelitian, 2018 Berdasarkan Tabel 1 menunjukan bahwa terdapat  perbedaan  hasil  tangkapan nelayan lebih kecil 30 GT sebelum dan sesudah moratorium. Berikut  perbedaan
hasil  tangkapan  nelayan  lebih  kecil  30 GT  sebelum  dan  sesudah  moratorium berikut ini:

## Gambar 1. Grafik sebelum dan sesudah moratorium 2013 dan 2016
Perbedaan  Hasil  Tangkapan  Sebelum dan  Sesudah  Moratorium  dilakukan Analisis  Komparatif  Dua  Sampel Berkorelasi
Dengan taraf kepercayaan 95% (taraf signifikan  α  =  0,05).  Ujilah  apakah  ada perbedaan  hasil  tangkapan  kapal  nelayan lebih  kecil  30  GT  sebelum  dan  sesudah moratorium. Adapun hasil didapat menentukan nilai t tabel dan membandingkan t tabel dan  t hitung ternyata  -0,609  >  -3,182,
maka  Ho  ditolak.  Dapat  disimpulkan  ada perbedaan  tingkat  hasil  tangkapan  kapal nelayan  lebih  kecil  30  GT  sebelum  dan sesudah moratorium.
Dampak  Kebijakan  sebelum  dan Sesudah Moratorium (Analisis Deskriptif) Kebijakan moratorium telah memberikan  dampak  positif  dan  dampak negatif  perikanan  tangkap  di Kota  Bitung Sulawesi Utara berikut ini:
Tabel 2. Kondisi Perikanan Tangkap Sebelum dan Sesudah Moratorium Kapal Nelayan
Lebih Kecil 30 GT, Kapal Eks Asing dan UPI di Kota Bitung Tahun 2013 – 2016 Uraian Bitung Sebelum Permen 56/2014 Sesudah Permen 56/2014 Dampak Positif Produksi Produksi kapal 100-500 kg/trip Produksi kapal meningkat 200% Jumlah trip  Jumlah trip kapal ˂ 10 GT sebanyak 2-3 hari/trip  Jumlah trip kapal 10 – 30 GT sebanyak ˃ minggu  Jumlah trip kapal ˂ 10 GT meningkat menjadi 1 hari/trip
 Jumlah trip kapal 10 – 30 GT meningkat menjadi ˂ Minggu
Uraian Bitung Sebelum Permen 56/2014 Sesudah Permen 56/2014 Pendapatan  Nelayan kapal ˂ 10 GT pendapatan Rp 25.000  Nelayan Kapal ˃ 10 GT pendapatan Rp 50.000
 Pendapatan  nelayan  kapal  ˂  10  GT meningkat Rp 75.000
 Pendapatan  nelayan  kapal  ˃  10  GT meningkat Rp 100.000 Jarak Fishing Ground  Wilayah  penangkapan kapal di lokasi 4 mil  Wilayah  tangkapan  berkurang  2  mil karena sudah banyak ikan Harga Ikan  Harga ikan hasil tangkapan  nelayan  Rp 5.000/kg  Terjadi  peningkatan  harga  ikan menjadi Rp 10.000/kg Penggunaa BBM  Akses  BBM  untuk nelayan sulit  Akses memperoleh BBM lebih mudah Jumlah kapal  yang melaut  Kapal  yang  beroperasi terbatas  Jumlah operasi kapal meningkat Dampak Negatif Produksi  Waktu  produksi  7  hari kerja/minggu  Pasokan ikan stabil  Waktu produksi 2 -3 hari kerja/minggu  Berkurang  ˃  50%  karena  kekurangan bahan baku Jumlah  UPI yang  masih beroperasi  Jumlah  UPI  di  dalam pelabuhan 8 unit  Jumlah UPI di dalam pelabuhan yang beroperasi 6 unit Tenaga Kerja  700.000 per minggu  Jumlah  jam  kerja  60  – 70 jam per minggu  Terjadi pengurangan tenaga kerja  Dilakukan system rolling pegawai  Jumlah  jam  kerja  12  -24  jam  per minggu Supply  ikan ke pasar  Normal Supply ikan kalengan berkurang 70% Pasokan Bahan Baku  Sumber  pasokan  dari dalam Bitung  Berkurang hanya mengandalkan pasokan dari kapal-kapal kecil  UPI  Cakalang  fufu  (asap)  pasokan bahan baku berkurang sebanyak 50% ABK Kapal  Tidak ada pengangguran ABK Eks  Asing  dan  ABK Lokal  Meningkat Pengangguran ABK Asing dan ABK Lokal
Strategi Arah Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (Analisis SWOT)
Faktor  kekuatan  ( strength )  antara lain:  potensi  sumberdaya  perikanan, potensi  sumberdaya  manusia,  hasil tangkapan nelayan lebih kecil 30 GT yang terus  meningkat.  Unsur kelemahan ( weakness) antara lain: tingkat pendidikan dan ketrampilan yang relatif masih rendah, modal  masyarakat  nelayan  masih  kurang, bahan baku UPI berkurang. Unsur peluang ( opportunity) antara  lain:  dukungan pemerintah, frekuensi kunjungan kapal dan pendaratan  hasil  tangkapan  nelayan  lebih kecil  30  GT  terus  meningkat.  Unsur ancaman ( threat ) antara lain:
dihentikannya  moratorium,  Nelayan  dari luar,  jumlah  kapal  nelayan  lebih  besar 30 GT bertambah.
Berdasarkan  faktor  internal  dan eksternal  tersebut,  maka  disusun  rencana strategi arah pengelolaan arah sumberdaya perikanan  di  Bitung  Sulawesi  Utara metode SWOT dan ditetapkan 8 (delapan) strategi terbaik antara lain: (1) Pengelolaan sumberdaya  perikanan  secara  optimal dengan melibatkan semua instansi terkait; (2)  Meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia  agar  mampu  memanfaatkan sumberdaya  perikanan  dan  laut  secara optimal; (3) Pengembangan arah pengelolaan  sumberdaya  perikanan  untuk meningkatkan  hasil  tangkapan  nelayan lebih  kecil  30  GT;  (4)  Memberikan bimbingan dalam hal peningkatan
pengetahuan  dan  keterampilan  untuk meningkatkan  hasil  tangkapan  nelayan lebih kecil 30 GT; (5) Pengadaan koperasi simpan  pinjam  untuk  mengatasi  kesulitan modal;  (6)  Mendorong  bahan  baku  UPI
untuk meningkatkan produksi; (7) Adanya persiapan nelayan lebih kecil 30 GT untuk mengantisipasi  hasil  tangkapan  setelah moratorium  di  hentikan;  (8)  Membangun kerjasama yang memungkinkan memperoleh akses modal untuk meningkatkan  hasil  tangkapan  terhadap arah pengelolaan perikanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  evaluasi dampak  moratorium  perizinan  kapal  eks asing  terhadap  hasil  tangkapan  nelayan lebih  kecil  30  GT  di  Bitung  Sulawesi Utara,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Hasil  analisis  komparatif  dua  sampel berkorelasi  hasilnya  ternyata  ada perbedaan  tingkat  hasil  tangkapan nelayan lebih kecil 30 GT sebelum dan sesudah moratorium;
2. Dampak kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing pada nelayan menyebabkan meningkat
pengangguran  ABK  lokal  maupun ABK  kapal  eks  asing,  sedangkan nelayan yang berukuran lebih kecil dari 30 GT meningkat hasil tangkapannya;
3. Strategi pengelolaan sumberdaya perikanan  di  wilayah  pengelolaan perikanan  (WPPRI)  716  adalah membangun kerjasama semua instansi terkait yang memungkinkan memperoleh akses modal dan memberikan bimbingan dalam hal
4. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan hasil tangkapan  nelayan  lebih  kecil  30  GT terhadap arah pengelolaan perikanan.

## SARAN
1. Dengan  adanya  kebijakan  moratorium
Permen  No.56/2014  tentang  perizinan kapal  esk  asing  yaitu  ABK  kapal  eks asing  perlu  dilaksanakan  sosialisasi tentang kebijakan yang akan ditetapkan,  agar  pihak  yang  akan merasakan  dampak  dari  kebijakan tersebut dapat melakukan persiapan;
2. Melakukan  pengawasan  pada  saat pelakanaan  suatu  kebijakan,  agar pemerintah  dapat  mengetahui  apakah kebijakan  yang  ditetapkan  telah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
3. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan mengenai  kontribusi  arah  pengelolaan sumberdaya  perikanan di  Bitung
Sulawesi  Utara  untuk meningkatkan hasil tangkapan  nelayan lebih kecil 30 GT setelah moratorium dihentikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan ini merupakan  bagian dari penelitian  tesis    pada  program  studi
Manajemen Pesisir dan Teknologi Kelautan dan penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bitung yang telah memberikan izin dan dukungan data selama penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2013. Audit IUU Fishing. Lampiran Siaran Pers  Badan  Pemeriksa  Keuangan. http://www.bpk.id/ assets/  files/ storage/ 2013/ 12/file_storage_1386744323.pdf.diu nduh Maret 2015.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Bitung  (BPS Bitung).  Kota  Bitung  Dalam Angka 2018.
Kurniawan,  A.  2014.  Susi  Usul  Subsidi untuk  Kapal  Besar  Dihapuskan. http://www.indopos.co.id/2014/11/s usi-usul-subsidi-untuk-kapal-besar- dihapuskan.html. Peratutan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan  Tangkap  di  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pengertian  Moratorium  Menurut  Para Ahli.http://www.  Definisi  menurut para ahli. com/pengertian moratorium. Siregar  S.  2017  “Statistik  Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi  dengan  Perhitungan Manual dan Aplikasi SPPS Versi 17” Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.