Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik ( Cyber Notary ) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan
Dwi Tubagus Santoso 1 , Raffles 2 , Syamsir 3 1,2,3 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi Email : Dwitubagus60@gmail.com

## Abstract
This study aims to: 1.) To find out and analyze the Validity of the Authentic Deed against the Deed made electronically, 2.) To find out and analyze the Deed that was signed electronically. The main legal issue or legal issue to be investigated is the existence of a legal conflict between Article 15 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of a Notary and Article 18 Juncto Article 7 Juncto Article 5 paragraph (1) Juncto Article 5 paragraph (4) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11  of  2008  rning  Information  and  Electronic  Transactions.  The  problems  studied  in  this concerning actions. study are: 1.) How is the application of the cyber notary concept based on the  legislation?  2.)  How  is  the  validity  of  the  deed  made  by  a  notary  that  is  carried  out electronically  the  era  of  in  the  era  legal  research  i  f  the  covid-19  pandemic?.  The  type  of research used in this normative juridical law research. The approach used in this research is the  Statute  Approach  and  the  Conceptual  Approach.  The  legal  materials  include  primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of the materials in this research is carried out  by  taking  an  inventory  of  all  laws  and  regulations  in  accordance  with  the  problems discussed,  systemizing  legislation  related  to  the  problem  under  study,  and  interpreting  the legal  materials  as  mentioned  above  with  the  problems  that  will  be  discussed  in  this  thesis problem.
Keywords: legal policy, Cyber Notary, Notary Position, Paper Based, Electronic Signature,

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1.)  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Keabsahan  Akta Otentik  terhadap  Akta  yang  dibuat  secara  Elektronik,  2.)  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  bagaimana  implikasi  hukum  terhadap  Akta  yang  ditanda  tangani  secara Elektronik.  Pokok  persoalan  hukum  atau  isu  hukum  yang  akan  diteliti  adalah  adanya konflik  hukum  antara  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 18 Juncto  Pasal  7  Juncto  Pasal  5  ayat  (1)  Juncto  Pasal  5  ayat  (4)  Undang-Undang  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Adapun  masalah  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah:  1.) Bagaimana penerapan konsep cyber notary berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2.) Bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang dilakukan secara elektronik ?. Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  penelitian  hukum Yuridis  Normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan Undang-Undang ( Statute Approach ), Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach ). Bahan hukumnya  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Analisis  bahan  hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Menginventarisasikan semua peraturan perundang- undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, Mensistemisasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan Menginterprestasikan bahan-bahan hukum sebagaimana  tersebut  diatas  dengan  masalah-masalah  yang  akan  dibahas  dalam permasalahan tesis ini.
Kata Kunci: Politik Hukum, Cyber Notary, Jabatan Notaris, Papper Based, Tanda Tangan Elektronik,

## PENDAHULUAN
Profesi  hukum  tentu  juga  tidak  dapat  terlepas  dari  perkembangan  tersebut,  salah satunya  profesi  Notaris.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  munculnya  istilah Cyber  Notary . Menurut  Surya  Jaya, Cyber  Notary adalah  penggunaan  atau  pemanfaatan  teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lain misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris. 1
Secara umum adalah kebutuhan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hokum terhadap setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pengakuan terhadap nilai pembuktian terhadap suatu infomasi elektronik  melainkan  juga  terhadap  kepastian  pemenuhan  unsur  subjektif  dari  syarat hubungan  kontraktual  yang  menjadi  penentu  terhadap  legalitas  suatu  transaksi.  Unsur subjektif  akan  terpenuhi  jika  ada  kejelasan  tentang  identitas  hokum  para  pihak  berikut
1 Surya  Jaya, Cyberspace  Problematika  dan  Antisipasi  Pengaturannya ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2012), hlm.55
kapasitas  hukumnya 2 .  Guna  menjamin  hal  tersebut,  maka  keberadaan  notaris  menjadi pencegah adanya kemungkinan penipuan dalam transaksi elektronik.
Notaris selaku pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta mendapat amanat untuk membuat  akta  autentik  yang  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  diatur  dalam peraturan  Perundang-undangan  dalam  rangka  menjamin  kepastian,  ketertiban  dan perlindungan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti yang kuat mempunyai peranan yang penting  pula  dalam  setiap  kegiatan  yang  dengan  hubungan  hukum.  Berdasarkan  akta autentik  ini  pula  dapat  dapat  ditentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  serta  menjamin kepastian  hukum  dan  sekaligus  diharapkan  dapat  dihindari  terjandinya  sengketa  atau permasalahan dkemudian hari.
Peran  notaris  sangat  lah  penting  dalam  membantu  menciptakan  kepastian  dan perlindungan  hukum  bagi  masyarakat,  karena  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  autentik,  sejauh  pembuatan  akta  autentik    ini  tidak dikhususkan  bagi  pejabat  umum  lainnya.  Pada  penjelasan  UUJN  diterangkan  pentingnya profesi  Notaris  yakni  terkait  dengan  pembuatan  akta  autentik.  Pembuatan  akta  autentik ada  yang  diharuksn  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “ Notaris adalah pejabat umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya
2 Edmon  Makarim ,  Notaris  dan  Transaksi  Elektronik,  Kajian  Hukum  tentang  Cybernotary  atau Electronic Notary , Rajawali Pers, Jakarta, ed. ke-2, 2013, hlm. 133
sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-  undang  ini".  Sehubungan  dengan  itu,  urgensi  dan fungsi  serta  peran  dari  notrais  secara  elektronik  telah  mengemuka  pada  International Congress  XXIV  dari  Latin  Notrais  tahun  2004  yang  sempat  dibahas  dalam Working  Grup untuk Theme II ( The Notary and Elektronic Contracts ). 3
Pada  pokoknya  menyadari  untuk  membuka  diri  dengan  mengakomodasi  semua pekembangan  tersebut  dengan  baik  dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  sebagaimana mestinya. Bahwasanya konfrensi ini telah menyadari adanya kemungkinan pembuatan akta autektik secara elektronik. Seiringan dengan dinamika yang timbul di masyarakat saat ini, dalam  perkembangannya  beberapa  negara  telah  menerapkan elektronik  notary ataupun Cyber  Notary dalam system hokum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan  keautentikan  suatu  informasi  elektronik  khususnya  dalam  dukungan penyelenggaran dari Cyber Notary atau elektronik notary .
Saat  ini  Indonesia  telah  memilik  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan Notaris yang mempayungi atau mengatur dari Cyber Notary . Hal itu dijelaskan pada penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  yaitu:  Yang  dimaksud  dengan  "kewenangan  lain  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( Cyber Notary ), membuat Akta ikrar wakaf dan Hipotek pesawat  terbang.    Selain  itu  notaris  mempunyai  peranan  dan  fungsi  yang  sangat  penting dalam  legalitas  transaksi  di  Indonesia,  bahkan  notaris  dipahami  menjadi  pihak  ketiga (Trusted-Third-Party) dalam kehidupan sehari-hari. 4
3 Ibid
4 Ibid
Konsep Cyber  Notary tampaknya  menghadapi  beberapa  kendala  dari  segi regulasinya  yang  belum    jelas  mengatur  pelaksanaaya  dikarenakan  paradigm  yang melandasi  UUJN  dibangun  dengan  mekanisme  konvensional.  Oleh  karena  itu, diperlukannya fungsi dan peran notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting  untuk  dikaji  secara  mendalam.  Perkembangan  yang  terakhir  adalah  dimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diperbolehkannya  suatu  akta  notaris  dikeluarkan    dalam  bentuk  akta  elektronik ( Papperlase ).  Hal  ini  mengharuskan  agar  segala  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  notaris atau pejabat pembuat akta harusla berbentuk Paper based atau fisik. Sehingga konsep dari Cyber Notary itu sendiri belum bisa dipergunakan dikarenakan hal tersebut. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Selanjutnya  dijelaskan  pada  pasal  5  ayat  (4)    ketemtuan  mengenai  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku untuk :
a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tetulis; dan
b. Surat  beserta  dokumennya  yang  menurut  Undang-Undang  harus  dibuat  dalam bentuk akta notary; atau  akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.
Sebuah akta dibuat dengan tujuan agar akta tersebut memilik kekuatan bukti yang lengkap  dan  memiliki  keabsahan,  maka  itu  Notaris  wajib  memenuhi  segala  ketentuan
jabatannya  dan  peraturan-peraturan  lainnya. 5 Kewenangan  lainnya  dalam  Pasal  15 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  Tentang Jabatan Notaris terdapat ketentuan yang menjelaskan wewenang Notaris yaitu :
Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau dikehendaki  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan kepastian  tanggal  surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,
c. membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta,
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan,
5 Siti  Fauziah  Dian  Novita  Sari,  P eran  Notaris  Dalam  Proses  Pembuatan  Akta  Pendirian  Perseroan Terbatas , ( Lex Renaissance , No. 2 Vol. 3 Juli 2018) hlm 416
g. membuat Akta risalah lelang.
Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-  undangan. Pemerintah  juga  memberi  wewenang  baru  bagi  Notaris  untuk  melakukan  sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui penjelasan Undang-undang No. 2 tahun 2014  tentang  Jabatan  Notaris  pasal  15  ayat  (3).  Berikut  isi  dari  Pasal  15  ayat  (3)  dan penjelasannya yaitu "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain diatur dalam peraturan perundang-undangan."
Menurut  Emma  Nurita,  konsep Cyber  Notary untuk  sementara  dapat  dimaknai sebagai  notaris  yang  menjalankan  tugas  atau  kewenangan  jabatannya  dengan  berbasis teknologi  informasi,  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  notaris,  khususnya  dalam pembuatan akta. 6 Secara sederhana konsep Cyber Notary ingin memberikan bingkai hukum, yaitu  agar  tindakan  menghadap  para  pihak  atau  penghadap  di  hadapan  notaris  (dalam pembuatan  akta  pihak  atau  akta  relaas),  dan  Notarisnya  tidak  lagi  harus  bertemu  secara fisik atau bertemu muka di suatu tempat tertentu.
Memasuki  zaman  global  hamper  semua  aspek  kehidupan  dan  perbatasan  antara suatu negara dengan negara lain nyaris tidak ada  (borderless) serta informasi dari suatu wilayah  negara  ke  negara  laiinya  (secara  nonfisik)  dapat  ditembus. 7 Dengan  keadaan seperti in menyebabkan suatu perbuatan hokum dapat melintasi beberapa  wilayah negara yang  mempunyai  aturan  hokum  berbeda  pula.  Tuntutan  untuk  membuat  kontrak  secara
6 Emma  Nurita, Cyber  Notary , Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran ,  Refika  Aditama,  Bandung, 2012, hlm. xii.
7 Ibid , hlm. 35
cepat  dan  akurat  tidak  terhindarkan.  Dalam  hal  ini  Notaris  tetap  berada  di  tempat kedudukannya (kota/ kabupaten), atau wilayah jabatannya (provinsi), dan para penghadap tidak menghadap secara fisik di hadapan Notaris, dan bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan, atau wilayah jabatan Notaris dengan pula para  pihaknya  berada  pada  tempat  yang  berbeda,  hal  tersebut  dapat  dilakukan  secara teleconference,  dengan  mempergunakan  teknologi  informasi,  yang  memungkinkan  untuk dilakukan. 8
Menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari Cyber Notary saat ini belum ada defenisinya yang  mengikat  akan  tetapi,  dapat  dimaknai  sebagai  Notaris  yang  menjalankan  tugas  atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan  handphone  atau  faksimili  untuk  komunikasi  antara  Notaris  dan  kliennya. Tetapi  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi  Notaris,  khususnya  dalam  pembuatan  akta. 9 Indonesia  yang  berada  pada  era  globalisasi  yang  ditandai  dengan  perkembangan  TIK tersebut  yakni  bahwa  peran  informasi  berperan  untuk  memberi  kontribusi  terhadap pembangunan  ekonomi,  social  dan  budaya.  Kemajuan  teknologi  informasi  juga  akan berdampak pada kinerja notaris yang perlahan-lahan akan berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat.
Dengan mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak Common Law maupun Civil Law , banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam  transaksi  elektronik.  Oleh  karena  itu,  mau  tidak  mau  Indonesia  pun  harus
8 Ibid.
9 Brian Amy Prastyo, Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia,
http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/,  terakhir  diakses  tanggal  12  Juni 2022.
menstimulus  penyelenggaraan  jasa  notarisnya  dalam  transaksi  elektronik  bahkan  sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma hukum tentang penerapan TIK dalam pekerjaan kenotariatan, tidak hanya cukup dengan komputerisasi secara internal di kantor notaris, melainkan juga peran eksternalnya kepada publik.
Menjadi  suatu  catatan  penting  bahwa  praktek  kenotariata  di  Indonesia  berbeda dengan  negara-negara Anglo  Saxon ,  Amerika  Serikat  di  negara  tersebut  notaris  adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indoensia sebagai penganut, notaris mempunyai fungsi sebagai  seorang  Pejabat  Umum  yang  bertugas  melayani  masyarakat  umum  dalam pembuatan  akta.  Konsep Cyber  Notary adalah  bentuk  konsep  yang  mengadaptasi penggunaan  computer  dan  internet  oleh  notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya. Konsep ini marak digunakan pada negara common law hal ini dikarenakan system  hokum  kenotariatan  di  negara common  law memungkan  penerapan  konsep Cyber Notary secara lebih luas. Pada negara Common Law dikenal sebagai notaris publik ia hanya bertugas  menjalankan  proses  administrasi  yaitu  memberikan  cap  atau  segel  pada  suatu perjanjian. 10
Oleh  karena  itu  penrapan  konsep Cyber  Notary pada  system  Common  Law  tidak akan  berpengaruh  pada  kekuatan  akta.  Sedangkan  notaris  di  Indonesia  menggunakan system  Civil  Law  dalam  memandang  bahwa  akta  yang  dibuat  oleh dan dihadapan notaris adalah  akta  yang  autentik.  Hal  itu  berdasarkan  pasal  1867  KUH  Perdata    bahwa  akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi autentik apabila
10 Edmon Makarim, Op. Cit. , hlm. 134.
memenuhi  persyartaan  perundang-undangan  terutama  pasal  1868  KUH  Perdata. Berdasarkan dari pengertian akta autentik pada pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat akta autentik yaitu: 11
a. dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah permbuatanya harus memenuhi ketentuan dari undang-undang.
b. Keharusan  pembuatannya  dihadapan  oleh  atau  pejabat  umum, maksudnya dari pembuatan dihadapan menunjukan bahwa wajta tersebut dibuat atas permintanaan seseorang
c. Pejabat  harus  mewakili  kewenangan  di  tempat  akta  itu  dibuat,  meliputi jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, hari,tanggal dan tempat akta itu dibuat.
Dari ketiga syarat diatas  harus dapat dipenuhi dalam pembuatan akta autentik yang membuat  penerapan  dari  konsep Cyber  Notary menjadi  lebih  sulit  untuk  diterapkan. Namun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  kedepannya  penerapan  dari  konsep Cyber Notary ini  dapat  diterapkan  mengingat  kebutuhan  dan  percepatan  dari  pembuatan  suatu akta  sangat  diperlukan.  Pembuatan  akta  autentik    pada  hakekatnya  memuat  kebenaran formal  sesuai  dengan  apa  yang  diberitahukan  para  pihak  kepada  Notaris  Berdasarkan kewenangan dan tugas seorang Notaris dalam pembuatan suatu akta haruslah dihadiri oleh para  pihak  yang  berkepentingan  dan  menghadap  langsung  kepada  Notaris  seperti  dalam Pasal 16 ayat (1) huruf M UUJN yang menyebutkan bahwa: “Membacakan akta di hadapan
11 Emma Nurita, Op. Cit., hlm. 40
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.
Padahal  dalam  konsep  dari Cyber  Notary itu  sendiri  pertemuan  fisik  itu  tidaklah mutlak.  Dalam  konsep Cyber  Notary justru  menghilangkan  aspek  pertemuan  fisik  para pihak dengan notaris, tapi masih dalam koridor hokum. 12 Artinya apabila nantinya didalam perubahan  UUJN  nanti  hendaknya  dicantumkan  selain  yang  konvensional  dapat  juga dilakukan  secara  cyber.  Dalam  rangka  mewujudkan  kepastian  hukum  para  pihak  dan perlindungan  hukum,  bahkan  sebagai  indikator  penting  dalam  mewujudkan  akta  yang sempurna, meminimalisir kealpaan dan mengakomodasi efisiensi dan efektivitas pelayanan prima notaris di  masa yang akan datang, karenanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris, menjadi penting dan mendesak. 13
Internet  merupakan  suatu  media  komunikasi  dan  bertukar  fikiran  yang  memiliki sifat ilmiah dapat menyatukan semua jaringan yang ada pada saat ini menjadi suatu sistem jaringan  informasi  tunggal  di  seluruh  dunia  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  wadah internasional yang dapat menyatukan semua fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik.  Kesemua  fungsi  ini  dapat  menghasilkan  data,  video,  gambar,  suara,  ataupun telepon dengan kecepatan yang luar biasa. Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada
12 Ibid.
13 Syamsir,  Elita  Rahmi,  Yetniwati,  Jurnal:  “ Prospek  Cyber  Notary    Sebagai  Media  Penyimpanan Pendukung  Menuju  Profesionalisme  Notaris ”, Recital  Review ,  Vol  1,  Magister  Kenotariatan  Universitas  Jambi, 2019, hlm. 134.
dasarnya  dilakukan  dengan  tidak  mempertemukan  secara  langsung  ( face  to  face )  para pihak, seperti dalam pembuatan akta oleh notaris yang pada umumnya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan  internet  bisa  dikatakan  sangat  kompleks karena  lebih  efektif  dan  efisien  dibandingkan  dengan  transaksi  konvensional  biasa. Hadirnya metode transaksi secara elektronik ini tentunya harus diimbangi oleh peraturan- peraturan  yang  dapat  menjamin  kepastian  hukum  bagi  unsur-unsur  yang  ada  dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik yang saat ini menjadi bagian kehidupan sehari hari.  Peran  notaris  dituntut  untuk  bisa  turut  serta  daiam  perkembangan  teknologi  dan informasi  tersebut,  karena  di  dalam  suatu  transaksi  elektronik  tersebut  sangat dimungkinkan adanya campur tangan notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya layaknya peran notaris dalam transaksi konvensional.
Penggunaan  secara  konvensional  dalam  pelayanan  jasa  notaris  saat  ini tergolong  lama  sehingga  dibutuhkan    kecepatan  dan  efesiensi  waktu  oleh  para  pihak. Perkembangan  tersebut  tentunya  akan  membawa  pengaruh  terhadap  pelaksanaan kewenangan  notaris  yang  memiliki  kewenangan  utama  untuk  membuat  akta  autentik  . Pranata Cyber  Notary merupakan  suatu  terɔbosan  hukun  yang  dilakukanguna  memenuhi kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat,  khususnya  terhadap  Notaris  dalam  era  giobalisasi. Dengan  adanya  ketentuan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  dalam penjelasannya  menyebutkan  bahwa  notaris  memiliki  kewenangan  di bidang Cyber  Notary memberikan peluang dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dalam hal  ini  notaris  berperan  dalam  memberikan  kepastian  hukum  (aspek  legal)  atas  suatu kontrak elektronik yang berlangsung.  Namun  demikian  hingga dengan saat ini belum ada
penjabaran  lebih  lanjut  serta  belum  ada  nya  peraturan  yang  mengatur  secara  khusus tentang  teknis  pelaksanaan  kewenangan  notaris  tersebut  mengakibatkan  ketidakjelasan dalam implementasinya.
Transaksi elektronik bukan lagi merupakan sesuatu yang bersifat konvensional yang mana dapat dilakukan dimana saja tidak menutup kemungkinan bersifat lintas batas negara sebagaimana  halnya  dalam  penjelasan  pasal  2  Undang-Undang  ITE  tersebut  diterangkan bahwa  jangkauan  Undang-Undang  ITE  tidak  mengenal  batas  teritorial  mengingat pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Namun di sisi lain notaris memiliki apa yang disebut  sebagai  wilayah  jabatan  notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  Undang- Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah  Kabupaten  atau  Kota  dan  Notaris  mempunyai  wilayah  jabatan  meliputi  seluruh wilayah  Provinsi  dari  tempat  kedudukannya.  Pasal  17  huruf  A  Undang-Undang  Jabatan Notaris  mengatur  bahwa  bahwa  Notaris  dilarang  menjalankan  jabatan  di  luar  wilayah jabatannya.
Dalam penjelasan pasal 17 huruf A tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan  jabatannya.  Artinya  bahwa  notaris  hanya  memiliki  kewenangan  atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam wilayah kerjanya,yang meliputi seluruh provinsi di tempat  kedudukan  notaris  yang  bersangkutan.  Dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  atau  tidak  karena  ketentuan  dalam  Pasal  1868  KUH  Per merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta autentik  adalah akta
yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di hadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di  mana  akta dibuatnya.
Hal tersebut menimbulkan konflik norma yang terjadi pada Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Sertifikasi transaksi yang menggunakan Cyber  Notary merupakan  penjelasan dari Pasal 15 ayat (3) Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 dirasa kurang begitu dimengerti, kalaupun memang diarikan sebagai pengesahan atas suatu transaksi yang dibuat secara Cyber Notary sehingga mengakibatkan transaksi  tersebut  dianggap  sebagai  akta  notaris  maka  hal  tersebut  jelas  telah  bertolak belakang dengan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014. Di mana hal itu tidak sesuai dengan cara pembuatan akta notaris sebagai akta autentik  yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 menjelaskan bahwa notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
Konsep Cyber  Notary disini  posisi  penghadap  tidak  langsung  di  hadapan  notaris namun  melalui  alat  elektronik  seperti  teleconference  atau Video  Call .  Pengesahan  akta notaris  yang  dibuat  dengan  cara Cyber  Notary sebenarnya  rawan  untuk  disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Apabila timbul suatu sengketa, para pihak dapat memungkiri  proses  pembacaan  yang  tidak  dilakukan  dengan  benarbenar  menghadap kepada  Notaris. Cyber  Notary dapat  mengandung  pengertian  bahwa  akta  notaris  yang dibuat  dengan  melalui  alat  eiektronik  atau  Notaris  hanya  mengesahkan  suatu  perjanjian yang  pembacaan  dan  penandatanganan  aktanya  tidak  dilakukan  di  hadapan
Notaris.Transaksi  elektronik  tersebut  merupakan  suatu  perjanjian  yang  pembacaan  dan penandatanganan tidak dilakukan dihadapan notaris.
Selama ini ada sedikit kesalapahaman dalam menafsirkan frasa “di hadapan” sesuai Pasal  1868  KUH  Perdata  yang  dikaitkan  dengan Cyber  Notary .  Yang  mengidentikkan dengan pembuatan akta yang dilakukan secara telekonferensi, padahal tidak. Prinsip kerja Cyber  Notary tidak  jauh  berbeda  dengan  notaris  biasa.  Para  pihak  tetap  datang  dan berhadapan  dengan  para  notarisnya.  Hanya  saja,  para  pihak  langsung  membaca  draft aktanya  di  masing-masing  komputer,  setelah  sepakat,  para  pihak  segera  menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. Jadi aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh  menggunakan  webcam,  tetapi  para  pihak  berhadapan  langsung  kepada  notarisnya. Kalau caranya menggunakan webcam, negara lain juga belum menggunakan metode itu. 14
Bentuk-Bentuk  penerapan  dari  konsep Cyber  Notary di  Indonesia  menjadi  jelas apabila  telah  diundangkan  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris (perubahan  UUJN)  yang  mengatur  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3, yakni yang dimaksud  dengan  "kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ( Cyber Notary ),  membuat  akta  ikrar  wakaf,  dan  hipotek  pesawat  terbang.  Hal  tersebut  akan mengakibatkan  apakah  akta  notaris  tersebut  telah  memenuhi  ketentuan  sebagai  akta
14 Edmon  Makarim, INI  Gembira Cyber  Notary masuk  ke  UU  Jabatan  Notaris, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke uujabatan-notaris, terakhir diakses tanggal 02 February 2022
autentik    jika  dikaitakkan  dengan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  M  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 dan pasal 1868 KUHPer.

## PEMBAHASAN
Pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari  kekuasaan  negara  khusus  membuat  alat  bukti  tertulis  dan  autentik    dalam  bidang hukum  perdata.Sebagaimana  wewenang  yang  diberikan  kepada  notaris  oleh  negara merupakan  wewenang  atribusi  yaitu  wewenang  yang  diberikan  langsung  oleh  Undang- undang Jabatan Notaris, maka jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.  Notaris  memiliki  arti  yang  penting  dalam  kehidupan  masyarakat dikarenakan Notaris secara khusus dalam pembuatan akta autentik  yang telah diharuskan oleh  undang-undang  untuk  kepentingan  perorangan  maupun  badan  usaha.  R.  Soegondo Notodisoerjo menyebutkan bahwa 15 :
Fungsi dan wewenang yang diemban Notaris di dalam lalu lintas hubungan hukum sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Indonesia pada khususnya, adalah:
1. Membuat  akta-akta  autentik,  seperti  akta  untuk  mendirikan  perusahaan,  perihal pemisahaan harta warisan, pinjam uang di bank, akta jual beli hipotik atas sebidang tanah dengan rumah yang ada di atasnya dan lain-lainnya
2. Melegalisir  akta-akta  di  bawah  tangan  dan  sekaligus  mendaftarkan  akta-akta  di bawah tangan tersebut kepada pengadilan wilayah setempat;
3. Mensyahkan  photo  copy  dari  berbagai  keprluan  seperti  photo  copy  ijazah  untuk program sarjana, sarjana muda, diploma dan lain-lainnya;
15 Ibid , hlm. 148
4. Membantu  Departemen  Kehakiman,  dalam  memeberikan  penyuluhan-  penyuluhan hukum  kepada  warga  masyarakat  agar  dapat  mentaati  segala  hak-hak  dan kewajibannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ketentuan Pasal 15 UUJN, disebutkan wewenang Notaris adalah:
Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa:
“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan oleh undang-undang”
Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa:
Notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Mebukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat  kopi  dari  aslisurat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang dan penyuluhan hukum.
Pasal  15  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  "Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan."
Meskipun  Notaris  mempunyai  kewenangan  dalam  pelaksanaan  jabatannya,  tetapi juga dibebankan kewajiban dan larangan.Pasal 16 ayat (1) UUJN terkait dengan kewajiban Notaris, yaitu:
Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris ;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau  Kutipan  Akta  berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  Akta  yang  dibuatnya  dan  segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
Berkaitan  dengan  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  dan  penjelasannya  bahwa  notaris mempunyai  kewenangan  lain  yang  salah  satunya  adalah  mensertifikasi  transaksi  dengan menggunakan alat elektronik ( Cyber Notary ). Ketentuan dari pasal 1868 KUH Perdata yang di dalamnya mengatur akta autentik  termasuk juga akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  dan  akta  tersebut  dibuat  oleh  atau  dibuat  di hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  di  tenmpat  di  mana  akta  itu  dibuat,  sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang- undang  dan  pejabat  umum  yang  membuat  akta  tersebut  sesuai  dengan  kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik .
Namun akan menjadi masalah apabila dalam proses pembacaan dan penandatangan aktanya  menggunakan Cyber  Notary atau  dengan  kata  lain  menggunakan  alat-alat elektronik misalnya teleconfirence atau video call Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat
(1)  huruf  m  UUJN  menyatakan  bahwa  pembacaan  akta  harus  dilakukan  di  hadapan  para penghadap  dan  paling  sedikitdihadiri  oleh  2  (dua)  orang  saksi,  dan  dalam  penjelasannya dinyatakan  bahwa  Notaris  harus  hadir  secara  fisik  dan  menandatangani  Akta  di  hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara  fisik.  Hadir  artinya  ada  atau  datang  sedangkan  kata  fisik  mempunyai  arti badan/jasmani,  sehingga  maksud  hadir  secara  fisik  yaitu  ada  secara  jasmani  dengan  kata lain berwujud atau terlihat secaia fisik.
Penjelasan  tentang  hadir  secara  fisik  menimbulkan  konflik  norma  dalam  Undang- Undang Jabatan Notaris, karena Cyber Notary sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di  tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat. Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  mencoba  menganalisa  mengenai  sertifikasi  yang dimaksudkan  dalam  penulisan  tesis  ini.Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  notaris mempunyai  kewenangan  untuk  bertindak  sebagai  pejabat  publik  bukan  sebagai Certification Authority (trusted third party) namun notaris juga dapat mengeluarkan digital certificate  kepada  para  pihak  yang  berkepentingan.  Dengan  kata  lain,  notaris  dapat mengeluarkan  sertifikat  secara  elektronik  dengan  jaminan  notaris  tersebut  dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan  dengan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  Undang-Undang  Jabatan  Notarisyang menyatakan  bahwa  pembacaan  dan  penandatanganan  akta  harus  dilakukan  di  hadapan para  penghadap  dan  para  saksi.  Ketentuan  ini  akhirnya  membatasi  kinerja  notaris  untuk lebih efektif, karena harusnya dalam menjalankan prakteknya notaris harus memanfaatkan
teknologi  yang  ada  agar  mempermudah  kinerjanya  dan  meningkatkan  layanan  jasa  yang diberikan kepada masyarakat.
Hal  ini  berarti  bahwa  diperlukan  adanya  pembaharuan  Undnag-  Undang  Jabatan Notaris khususnya yang berkaitan dengan proses pembuatan akta dalam aii yang seluasnya dan  pembuatan  akta  secara Cyber  Notary pada  khususnya.  Selain  itu,  diperlukan  pula penjabaran  pengertian  tentang  sertifikasi  dengan  menggunakan Cyber  Notary atau pembuatan akta dengan menggunakan Cyber Notary sama dengan pembuatan akta notaris. Hal ini dimaksudkan agar daiam pelaksanaan tugas jabatannya notaris dapat menggunakan kecanggihan teknologi tanpa harus melanggar undang-undang yang mengatur pelaksanaan tugas  jabatannya  dan  undang-undang  lain  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut.  Adapun prosedur  pembuatan  akta  notaris  secara Cyber  Notary menurut  penulis  mempunyai prosedur yang sama dengan pembuatan akta notaris yang telah dilaksanakan selama ini.

## KESIMPULAN
Pengaturan  tentang  sertifikasi  transaksi  elektronik  oleh  Notaris  ( Cyber  Notary ) dalam Peraturan perundang-undangan terutama UUJN kurang lengkap/belum jelas karena belum  diterbitkannya  peraturan  pelaksana  terkait  dengan Cyber  Notary ,  konsep Cyber Notary di  Indonesia  telah  dimungkinkan  dalam  hal  pembuatan  akta  hasil  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  namun  dalam  UU  Jabatan  Notaris  masih  belum  menmbuka peluang terhadap kemungkinan dilakukannya konsep Cyber Notary karena terkendala oleh kewajiban Notaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 huruf (m) UU Jabatan Notaris.
Keabsahan  akta  notaris  dalam  melakukan  praktik Cyber  Notary ,  sepanjang  akta tersebut  berupa  bentuk  yang  diatur  dalam  undang-undang  jabatan  notaris,  maka  akta
tersebut adalah sah. Konflik norma antara Pasal 15 avat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m  UUJN  dapat  diselesaikan  dengan  tetap  menggunakan  Pasal  15  ayat  (3)  UUJN  dan  juga dapat membuat akta notaris pada umumnya sepanjang pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf m  dan  Pasal 38 UUJN  serta  juga  harus  memenuhi  unsur- unsur dalam Pasal 1868 KUH Per yang merupakan syarat autentik asi dari subuah akta.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Edmon  Makarim ,  Notaris  dan  Transaksi  Elektronik,  Kajian  Hukum  tentang Cybernotary atau Electronic Notary , Rajawali Pers, Jakarta, ed. ke-2
Emma Nurita, Cyber Notary , Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran , Refika Aditama, Bandung, 2012
Siti Fauziah Dian Novita Sari, P eran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas , ( Lex Renaissance , No. 2 Vol. 3 Juli 2018
Surya Jaya, Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Perdata
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## Karya Ilmiah
Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, Jurnal: “ Prospek Cyber Notary  Sebagai Media Penyimpanan Pendukung  Menuju  Profesionalisme  Notaris ”, Recital  Review ,  Vol  1,  Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2019
Internet
Edmon  Makarim,  INI  Gembira Cyber  Notary masuk  ke  UU  Jabatan  Notaris, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber- notary-masuk-ke uujabatan-notaris, terakhir diakses tanggal 02 February 2022
Brian  Amy  Prastyo,  Peluang  dan  Tantangan Cyber  Notary di  Indonesia, http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di- indonesia/, terakhir diakses tanggal 12 Juni 2022.