## ANALISIS HUKUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN
Oleh :

## IDHAM
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRAK
Pembiayaan  konsumen  adalah  suatu  pinjaman  atau  kredit  yang  diberikan  oleh  suatu perusahaan  kepada  debitor  untuk  pembelian  barang  dan  jasa  yang  akan  langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen  ini  dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan  konsumen  ( consumer  finance company ).  Pembiayaan  ini  biasanya  dilakukan  oleh  bank  maupun  lembaga  keuangan bukan  bank.  Kehadiran  lembaga  pembiayaan  atau  keuangan  ini  sangat  membantu masyarakat  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  akan  modal  usaha  maupun  keperluan lainya. Namun yang sangat dihawatirkkan adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga pembiayaan itu sendiri, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan mana lembaga pembiayaan yang resmi berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah mana yang  tidak  resmi.  Ini  sangat  penting  sekali  dipahami  dan  diketaui  oleh  masyarakat  agar tidak  terjadi  penipuan  atau  persoalan  di  lain  waktu.  Penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian  yang  bersifat  normatif,  metode  yang  diigunakan  dengan  melakukan  kajian pustaka, yakni dengan menelaah tulisan dalam literatur maupun peraturan-undangan  yang berlaku,  sehingga  data  yang  diperlukan  adalah  data  skunder  berupa  bahan  hukum  primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, bahan hukum  sekunder.  Untuk  itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya  alternatif  pembiayaan  lainnya  dimaksud  dibutuhkan  mengingat  akses  untuk mendapatkan  dana  dari  bank  sangat  terbatas.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut, pemerintah  pada  tahun  1988  melalui  Kepres  Nomor  61  Tahun  1988  membuka  peluang bagi  berbagai  badan  usaha  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  pembiayaan  sebagai alternatif  lain  untuk  menyediakan  dana  guna  menunjang  pertumbuhan  perekonomian Indonesia.  Termasuk  bidang  usaha  dari  lembaga  pembiayaan  adalah  sewa  guna  usaha (leasing),  perdagangan  surat  berharga,  anjak  piutang,  modal  ventura,  pembiayaan konsumen, dan kartu.
Kata kunci : analisis hukum, lembaga dan pembiayaan.

## The Law Analysis To Finance Company

## ABSTRACT
Consumer financing is a loan or a credit granted by a company to the debtors for purchase of  goods  and  services  to  be  directly  consumed  by  consumers,  and  not  for  the  purpose  of distribution  or  production.  Consumer  financing  is  done  by  consumer  finance  companies (consumer  finance  company).  Funding  is  usually  done  by  banks  and  non-bank  financial institutions.  The  presence  of  financing  or  financial  institutions  certainly  helps  the community  in  order  to  meet  the  capital  needs  of  business  and  other  purposes.  But  very dihawatirkkan  is  the  understanding  and  knowledge  about  the  financial  institution  itself, many  people  who  can  not  differentiate  between  formal  financial  institutions  incorporated and recognized by the government which are not official. It's very important to understand and identification of their community in order to prevent fraud or other problems in time. This study was included in the study of normative, methods diigunakan by reviewing the literature, by studying the literature as well as the rules and regulations in force, so that the necessary  data  is  secondary  data  in  the  form  of  primary  legal  materials  in  the  form  of
legislation regulating agencies financing, secondary law It required a financing alternative other than banks. The existence of other financing alternatives is necessary given access to funds  from  banks  is  very  limited.  To  anticipate  this,  the  government  in  1988  through Presidential  Decree  No.  61  of  1988  opened  up  opportunities  for  a  variety  of  business entities  to  conduct  financing  activities  as  an  alternative  to  provide  funds  to  support  the growth of the Indonesian economy. Which includes the business of financial institutions is a lease (leasing), trading securities, factoring, venture capital, consumer finance and cards.
Keywords : legal analysis, organization and financing

## Pendahuluan
Lembaga  pembiayaan  menjadi  istilah yang  banyak  kita  dengar  walaupun  pada dasarnya  relatif  lebih  baru  dibandingkan dengan lembaga perbankan.
Berkembangnya  Lembaga  pembiayaan setelah  adanya  Paket  Deregulasi  27 Oktober  1988  (Pakto  88)  dan  Paket Deregulasi  20  Desember  1988  (Pakdes 88).  Dalam  ptrakteknya    kegiatan  usaha lembaga  pembiayaan  menekankan  pada beberapa  fungsi  pembiayaan,  antara  lain dalam  bentuk  penyediaan  dana  dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Ada  beberapa  beberapa  regulasi  yang mengatur  tentang  Lembaga  pembiayaan antara  lain  Keputusan  Presiden  No.  61 Tahun 1988
tentang Lembaga Pembiayaan  dan  Keputusan  Menteri
Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun
1988  tentang  Lembaga  Pembiayaan, adalah  badan  usaha  yang  melakukan kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  dana   atau  barang  modal dengan  tidak  menarik  dana  secara langsung dari masyarakat.
Pada  dasarnya  dalam  sistem  lembaga keuangan  dibedakan  menjadi  dua  yaitu lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga keuangan  bukan  bank.  Yang  dimaksud dengan  lembaga  keuangan  bank  adalah badan usaha  yang melakukan kegiatan di bidang  keuangan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Sedangkan  lembaga  keuangan  bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan  yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya  ke  dalam  masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.Bidang  usaha  yang  termasuk
dalam  lembaga  keuangan  bukan  bank antara  lain  adalah  asuransi,  pegadaian, dana  pensiun,  reksa  dana,  lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk  dalam  Lembaga  keuangan Bukan Bank.
Sehingga  dapat  kita  sempulkan  bahwa perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan  bank  dapat  menghimpun  dana secara  langsung  dari  masyarakat  berupa tabungan,  deposito.  Sedangkan  pada lembaga pembiayaan tidak dapat menghimpun  dana  secara  langsung  dari masyarakat.
Pada  Pasal  2  ayat  (1)  Keppres  No.  61
Tahun 1988 tentang
Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan meliputi antara lain bidang usaha:
1. Modal Ventura;
2. Sewa Guna usaha;
3. anjak piutang;
4. usaha kartu kredit;
5. Perdagangan Surat Berharga (securities company)
6. pembiayaan konsumen.
Keenam kegiatan tersebut dapat
dilakukan  oleh  bank,  lembaga  keuangan bukan  bank  dan  perusahaan  pembiayaan. Bentuk hukum dari perusahaan pembiayaan  adalah  Perseroan  Terbatas (PT) berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,
dan Koperasi yang diatur dalam Undang- undang  No.  25  tahun  1992  tentang Perkoperasian.
Sebagai   bagian  dari  lembaga  keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan sebelum  mengadakan  perjanjian  dengan nasabah  wajib  melaksanakan  Prinsip Mengenal  Nasabah.  Prinsip  mengenal nasabah  ini  diatur  dengan  Peraturan Menteri
Keuangan No. 74/PMK.012/2006  tentang  Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga  Keuangan  Non  Bank.Menutut
Pasal 1 angka (5) PMK No.
74?PMK.012/2006,  Prinsip  mengenal nasabah  adalah  prinsip  yang  diterapkan lembaga  keuangan  non  bank  untuk mengetahui  identitas  dan  latar  belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah.
Ada beberapa peran lembaga pembiayaan antara lain :
1. Sebagai sumber alternatif pembiayaan,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan  minat  masyarakat  untuk  berperan aktif  dalam  pembangunan  khususnya di bidang ekonomi.
Kegiatan-kegiatan  pembiayaan  dilakukan oleh  suatu  lembaga   yang  namanya lembaga  pembiayaan.  Melalui  lembaga pembiayaan  dimaksud  para  pelaku  bisnis bisa  mendapatkan  dana  atau  modal  yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga
pembiayaan  ini  sangat  penting,  karena fungsinya  hampir  mirip  dengan  bank. Dalam  prakteknya  sekarang  ini  lembaga pembiayaan  banyak  dimanfaatkan  oleh pelaku  bisnis  ketika  membutuhkan  dana atau  barang  modal  untuk   kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu pemerintah  sejak  tahun  1988  pemerintah telah  menempuh  berbagai  kebijakan untuk  lebih  memperkuat  sistem  lembaga keuangan nasional melalui pengembangan  dan  perluasan  berbagai jenis  lembaga  keuangan,  diantaranya
lembaga pembiayaan, dengan
tujuan memperluas
penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha  sejalan  dengan  semakin meningkatnya  kebutuhan  dana  untuk menunjang kegiatan usaha.
Dengan dikeluarkannya
Keputusan
Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah  ketentuan  tentang  lembaga pembiayaan,
yang
kemudian ditindaklanjuti  oleh  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 468/KMK.  017/1995.  Dalam  pasal  1 angka  2  Keppres  No.  61  Tahun  1988 tersebut disebutkan
bahwa  yang  dimaksud  dengan  lembaga pembiayaan   adalah   badan   usaha  yang melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam bentuk  penyediaan  dana  atau  barang modal  dengan  tidak  menarik  dana  secara langsung dari masyarakat.

## Permasalahan
Berdasarkan  identifikasi  masalah  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  :  1)Apa  yang dimaksud  dengan  lembaga  Pembiayaan, 2) Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga  Pembiayaan,  3)  bagaimana hukum  yang  mengatur  tentang  Lembaga Pembiayaan di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka
Pembiayaan  konsumen  adalah  suatu pinjaman atau kredit  yang diberikan oleh suatu  perusahaan  kepada  debitor  untuk pembelian  barang  dan  jasa  yang  akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan  untuk  tujuan  distribusi  atau produksi.  Pembiayaan  konsumen  ini dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan konsumen  ( consumer  finance  company ).
Pembiayaan  ini  biasanya  dilakukan  oleh bank  maupun  lembaga  keuangan  bukan bank. Dalam wikipedia Indonesia Pembiayaan  konsumen  adalah kegiatan    pembiayaan  untuk  pengadaan barang  berdasarkan  kebutuhan konsumen
dengan pembayaran secara angsuran Pembiayaan  konsumen  termasuk  ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.
Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati  oleh  konsumen  ketika  mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan.
Barang  yang  menjadi  obyek  pembiayaan konsumen  umumnya  adalah  barang- barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda  motor,  komputer  dan  alat-alat kepentingan  rumah  tangga  yang  menjadi kebutuhan konsumen.
Besarnya
pembiayaan yang  diberikan  kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga  kandungan  risiko  yang  mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan  konsumen  juga  relatif  kecil. Lembaga  pembiayaan  termasuk  bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan  kegiatan  usahanya,  lembaga pembiayaan  lebih  menekankan  pada fungsi  pembiayaan.  Istilah  lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiyaan.
Pada  dasarnya  manusia  dalam  menjalani hidupnya  selalu  melakukan  berbagai macam  cara  dan  usaha  guna  memenuhi
kebutuhan  hiddupnya  secara  ekonomi, salahsatunya  adalah  melakukan  kegiatan atau aktivitas bisnis. Dengan kegiatan itu manusia dapatmemenuhi tuntutan hidupnya  yang  semakin  hari  semakin komplek.  Apalagi  kehidupan  manusia  di jaman  modern  ini  begitu  cepat  berputar.
Manusia bekerja demi mempertahankanhidupnya, dimana kehidupan  yang  serba  cepat  memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan  hidupnya  secara  cepat  pula. Guna pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat  telah  mendorong  dan  membuka peluang  bagi  manusia  untuk  melakukan kegiatan  bisnis.  Kegiatan  bisnis  itu sendiri  diwarnai  oleh  berbagai  bentuk hubungan  bisnis  atau  kerjasama  bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis.
Dalam  melakukan  hubungan  bisnis  atau kerjasama  bisnis  yang  terjadi  sangat beraneka  ragam  tergantung  pada  bidang bisnis  apa  yang  sedang  dijalankan. Dengan semakin berkembangnya aktivitas  bisnis  sekarang  ini  maka keperluan  akan  modal  atau  dana  bagi pelaku  usaha  juga  semakin  meningkat. Oleh  karena  itu,  sarana  penyediaan  dana yang  dibutuhkan  oleh  pelaku  usaha  atau masyarakat  perlu  diperluas.  Umumnya dana  yang  dibutuhkan  tersebut  dapat disediakan  oleh  lembaga  perbankan
melalui  fasilitas  kredit.  Namun,  fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak  semua  pelaku  usaha  punya  akses untuk  mendapatkan  bantuan  pendanaan dari  bank.  Selain  itu  lembaga  perbankan ini  juga  memerlukan  jaminan  yang kadang  kala  tidak  bisa  dipenuhi  oleh pelaku  usaha  yang  bersangkutan,  maka perlu  suatu  upaya  lain  yaitu  tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini termasuk dalam  penelitian yang  bersifat  normatif,  metode  yang diigunakan  dengan  melakukan      kajian pustaka,  yakni  dengan  menelaah  tulisan dalam literatur maupun peraturan- undangan  yang  berlaku,  sehingga  data yang  diperlukan  adalah  data  skunder berupa  bahan  hukum  primer  berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur  tentang  lembaga  pembiayaan, bahan  hukum  sekunder    berupa  literatur dari  karya  beberapa  penulis  tentang lembaga  pembiayaan  bahan  hukum tersier  berkaitan  dengan    penggunaan kamus  hukum,  kamus  bahasa  maupun kamus  ilmiah  populer,  yang  perlu  untuk memahami bahasa asing, maupun istilah- istlah  baru  yang  belum  banyak  diketahui umum.  Data  yang  diikumpulkan  diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, sehingga terhadap
permasalahanya yang dikaji dapat diketahui jawabanya.

## Pembahasan
Lembaga  Pembiayaan  diatur  dalam Keputusan  Presiden  No.  61  Tahun  1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan
Keputusan Menteri Keuangan No.
1251/KMK.013/1988  tentang  Ketentuan dan  Tata  cara  Pelaksanaan  Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan  menurut  Pasal  1  angka  (2) Keppres  No.  61  Tahun  1988  tentang Lembaga  Pembiayaan,  adalah  badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan  dalam  Pengertian  Lembaga Pembiayaan. Lembaga bentuk penyediaan  dana   atau  barang  modal dengan  tidak  menarik  dana  secara langsung  dari  masyarakat,  selain  itu  juga menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  9 Tahun 2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah  badan  usaha  yang  melakukan kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan dana atau barang modal.
1. Dalam  sistem  lembaga  keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan  bukan  bank.  Lembaga keuangan  bank  adalah  badan  usaha yang melakukan kegiatan di Keputusan  Presiden  No.  61  Tahun
1988 tentang Lembaga PembiayaanKeputusan 2. Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan  dan  TatacaraPelaksanaan Lembaga Pembiayaan. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor9Tahun 2009
Tentang Lembaga      Pembiayaan
bidang  keuangan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup  rakyat  banyak.  Lembaga keuangan bukan  bank  adalah  badan  usaha  yang melakukan  kegiatan  di  bidang  keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya  ke  dalam  masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.Bidang  usaha  yang  termasuk dalam  lembaga  keuangan  bukan  bank antara  lain  adalah  asuransi,  pegadaian, dana  pensiun,  reksa  dana,  lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk  dalam  Lembaga  keuangan Bukan Bank.
Pengaturan Lembaga Pembiayaan :

## A. Pengertian
Lembaga
Pembiayaan
Menurut  Abdulkadir  Muhamad,  yang dimaksud  dengan  lembaga  keuangan (financial institution) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (financial assets). Kekayaan  dalam  bentuk  aset  keuangan ini  digunakan  untuk  menjalankan  usaha dibidang jasa keuangan, baik  penyediaan dana  untuk  membiayai  usaha  productif dan  kebutuhan  konsumtif,  maupun  jasa keuangan bukan pembiayaan
Pembiayaan  konsumen  adalah  suatu pinjaman atau kredit  yang diberikan oleh suatu  perusahaan  kepada  debitor  untuk pembelian  barang  dan  jasa  yang  akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan  untuk  tujuan  distribusi  atau produksi.  Pembiayaan  konsumen  ini dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan konsumen  ( consumer  finance  company ).
Pembiayaan  ini  biasanya  dilakukan  oleh bank  maupun  lembaga  keuangan  bukan bank,  sedangkan  menurut  wikipedia Indonesia Pembiayaan  konsumen  adalah kegiatan pembiayaan untuk  pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran .  Pembiayaan  konsumen termasuk  ke  dalam jasa  keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam  bentuk perusahaan  pembiayaan .
Lembaga pembiayaan ( finance )
merupakan    lembaga  pembiayaan  yang menekankan  pada  fungsi  pembiayaan, yaitu  dalam  bentuk  penyediaan  dana  dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan  Presiden  No.  61  Tahun  1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan
Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988  tentang  Ketentuan
dan  Tata  cara  Pelaksanaan  Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan  menurut  Pasal  1  angka  (2) Keppres  No.  61  Tahun  1988  tentang Lembaga  Pembiayaan,  adalah  badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan dana   atau  barang  modal  dengan  tidak menarik  dana  secara  langsung  dari masyarakat.
Menurut  kepres  No.61  TAHUN  1988 dijelaskan  bahwa  lembaga  pembiayaan adalah  badan  usaha  yang  dilakukan kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik  dana  secara  langsung  dari masyarakat.
Dari  pengertian  tersebut  di  atas  terdapat beberapa unsur-unsur :
1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan  yang  khusus  didirikan untuk melakukan kegiatan yang
termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan  kegiatan  atau  aktivitas dengan  cara  membiayai  pada  pihak- pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
3) Penyediaan  dana,  yaitu  perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
4) Barang  modal,  yaitu  barang  yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
5) Tidak menarik dana secara langsung.
6) Masyarakat,  Yaitu  sejumlah  orang yang hidup bersama di suatu tempat.
Selain  itu  juga  Menurut  Peraturan Presiden  Nomor  9  Tahun  2009  Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam bentuk  penyediaan  dana  atau  barang modal.
B. Kegiatan Usaha Perusahaan

## Pembiayaan
Menurut  Perpres  No.  84/PMK.012/2006, perusahaan  pembiayaan  adalah  badan usaha  di  luar  Bank  dan  Lembaga Keuangan  Bukan  Bank   yang  khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk  dalam  bidang  usaha  Lembaga Pembiayaan.  Kegiatan  usaha  perusahaan pembiayaan meliputi :

## 1. PERUSAHAAN MODAL

## VENTURA.
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  9 Tahun  2009,  Perusahaan  Modal  Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/  penyertaan  modal  ke  dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) / Sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu  tertentu  dalam  bentuk  penyertaan saham,  penyertaan  melalui  pembelian obligasi  konversi,  dan/atau  pembiayaan berdasarkan  pembagian  atas  hasil  usaha. Investasi  modal  ventura  ini  biasanya memiliki  suatu  resiko  yang  tinggi, meskipun  resiko  yang  dihadapi  tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang  tinggi pula  dari penyertaan  modalnya  berupa  capital  gain atau  deviden.   Kapitalis  ventura  atau dalam  bahasa  asing  disebut  venture capitalist  (VC),  adalah  seorang  investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura, dan Perusahaan yang pembiayaannya dari modal ventura disebut  Perusahaan  Pasangan  Usaha (PPU)  atau  investee  company.  Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak  ketiga  (investor)  yang  tujuan utamanya  untuk  melakukan  investasi pada  perusahaan  yang  memiliki  resiko tinggi sehingga tidak memenuhi
persyaratan  standar  sebagai  perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknikal.  Kebanyakan  dana  ventura  ini adalah  berasal  dari  sekelompok  investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan  institusi  keuangan  lainnya  yang melakukan  pengumpulan  dana  ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan  modal  yang  dilakukan  oleh modal  ventura  ini  kebanyakan  dilakukan terhadap  perusahaan-perusahaan  baru berdiri  sehingga  belum  memiliki  suatu riwayat  operasionil  yang  dapat  menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan  sesuai  dengan  jumlah  saham yang dimilikinya.

## Dasar Hukum Modal Ventura
1. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal  3  Oktober  1995  Tentang Pendirian dan
Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi Perusahaan
Modal Ventura.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994
tanggal  9  Juni  1994  Tentang Sektor-sektor  Usaha  Perusahaan Pasangan  Usaha  dari  Perusahaan Modal Ventura.
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  62
tahun  1992  tentang  sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal
Ventura.
5. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang  ketentuan  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan.
6. Kepres  Nomor  61  tahun  1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
7. Perpres  Nomor  9  Tahun  2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
8. PMK  Nomor  18/PMK.010/2012 tanggal  1  Februari  2012  tentang Perusahaan Modal Ventura.

## Tujuan Pendirian Modal Ventura
Secara  garis  besar  maksud  dan  tujuan pendirian  modal  ventura  antara  lain sebagai berikut :
1) Untuk  pengembangan  suatu  proyek tertentu,  misalnya  proyek  penelitian,
dimana  proyek  ini  biasanya  tanpa memikirkan  keuntungan  semata,  akan
tetapi  lebih  bersifat  pengembangan ilmu pengetahuan.
2) Pengembangan  suatu  teknologi  baru atau  pengembangan  produk  baru. Pembiayaan  untuk  usaha  ini  baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
3) Pengambilalihan  kepemilikan  suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan
mengambilalihkan kepemilikan  usaha  perusahaan  lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan.
4) Kemitraan  dalam  rangka  pengentasan kemiskinan  dengan  tujuan  untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal , tetapi tidak punya jaminan materil sehingga sulit memperoleh jaminan.
5) Ahli teknologi  yang  dilakukan  ke perusahaan  yang  masih  menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan  kapasitas  produksi  dan mutu produknya.
6) Membantu  perusahaan  yang  sedang kekurangan likuiditas.
7) Membantu  pendirianperusahaan  baru dimana  tingkat  resiko  kerugiannya sangat besar.
2.  SEWA  GUNA  USAHA (Leasing

## Company)
Sewa  Guna  Usaha  (  Leasing  Company) Adalah  badan  usaha  yang  melakukan
usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan  barang  modal  baik  secara finance  lease  maupun  operating  lease, untuk  digunakan  oleh  penyewa  guna usaha  selama  jangka  waktu  tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pengertian  lain  dari  Sewa  Guna  Usaha yaitu “ leasing”, dimana leasing itu berasal  dari  kata lease (inggris)  yang berarti  menyewakan. Menurut  Keputusan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha
(Leasing), leasing adalah kegiatan
pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance  lease)  maupun  sewa  guna  usaha tanpa  hak  opsi  (operating  lease)  untuk digunakan  oleh  Lessee  selama  jangka waktu  tertentu  berdasarkan  pembayaran secara berkala.  Sedangkan Barang modal adalah  setiap  aktiva  tetap  berwujud, termasuk  tanah  sepanjang  di  atas  tanah tersebut  melekat  aktiva  tetap  berupa bangunan  (plant),  dan  tanah  serta  aktiva dimaksud  merupakan  satu  kesatuan kepemilikan,  yang  mempunyai  masa manfaat  lebih  dari  1  (satu)  tahun  dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan  atau  meningkatkan,  atau memperlancar  produksi  dan  distribusi barang  atau  jasa  oleh  Lessee.  Barang
modal  pada  hal  ini  berdasarkan  pada pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Fungsi leasing sebenarnya setingkat dengan  bank,  yaitu  sebagai  sumber pembiayaan  jangka  menengah  (dari  satu sampai  lima  tahun).  Namun  saat  ini belum  ada  undang-undang  khusus  yang mengatur  mengenai  leasing  di  negara Indonesia, tapi dalam prakteknya leasing telah berkembang dengan  cepat,  dan  untuk  mengantisipasi kebutuhan  aspek  hukum  maka  tahun 1971  dikeluarkanlah  Surat  Keputusan Bersama  Menteri  Keuangan,  Menteri Perindustrian,  dan  Menteri  Perdagangan dan Koperasi Nomor: Kep- 122/MK/IV/1/1974; No.
32/M/SK/2/1974;  dan  No.30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974.
Dalam  usaha  leasing  ini  ada  beberapa pihak yang terlibat, yaitu:
1. Pihak  yang  disebut lessor ,  yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat  juga  terdiri  dari  beberapa perusahaan.
2. Pihak  yang  disebut leese ,  yaitu pihak  yang  menikmati  barang tersebut  dengan membayar sewa guna yang mempunyai hak opsi.
3. Pihak kreditur atau lender atau juga debt-holder , atas loan participants dalam
transaksi leasing . Mereka
umumnya  terdiri  dari  bank, insurance company, trusts, yayasan.
4. Pihak supplier , yaitu penjual dan pemilik  barang  yang  disewakan.
Supplier  ini  dapat  terdiri  dari perusahaan  yang  berada  di dalam negeri atau yang
mempunyai  kantor  pusat  di  luar negeri.

## Mekanisme Leasing
1) Lesse bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran  harga  dan  menunjuk supplier peralatan dimaksud.
2) Setelah lesse mengisiformulir permohonan lesse ,  mengirimkan kepada lessor disertai dokumen pelengkap.
3) Lessor mengevaluasi  kelayakan kredit  dan  memutuskan  untuk memberikan fasilitas lesse dengan  syarat  dan kondisi yang disetujui lesse (lama
kontrak  pembayaran  sewa lesse ),
maka kontrak lease dapat
ditandatangani.
4) Pada  saat  yang  sama, lesse dapat menandatangani  kontrak  asuransi untuk  peralatan  yang  dilease
dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor , seperti tercantum pada kontrak lease.
Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
5) Kontrak  pembelian  peralatan akan
ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.
6) Supplier dapat mengirim
peralatan yang dilease ke lokasi lesse .
7) Lease menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkannya kepada
supplier.
8) Supplier menyerahkan surat tanda  terima  (yang  diterima dari lessor ),  bukti  pemilikan  dan pemindahan pemilikan kepada lessor .
9) Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.
10) Lesse membayar sewa lease secara  periodik  sesuai  dengan jadwal  pembayaran  yang  telah ditentukan kontrak lease

## Dasar Hukum Leasing :
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 1169/KMK.01/1991  tentang  Kegiatan Sewa  Guna  Usaha  (Leasing).  Keputusan
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Nopember 1991 dan mempunyai daya laku  surut  terhitung  sejak  tanggal  19 Januari 1991. Dengan berlakunya
Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor
48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa-guna-usaha, dinyatakan tidak berlaku.
Menurut Mr.  A.C.  Goudsmit  dan  Mr. J.A.M.P.  Keijser,  leasing  mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Leasing merupakan suatu pembiayaan, baik  pada  finance  lease  maupun operating lease,
2. Biasanya  ada  hubungan  jangka  waktu lease  dan  masa  kegunaan  benda  yang di-lease tersebut,
3. Hak  Milik  benda  yang  di-lease  ada pada  lessor.  Hal  ini  berdampak penting  di  bidang  akuntansi  seperti penyusunan  di  bidang  hukum  dalam hal pelaksanaan perjanjian leasing,
4. Benda  yang  menjadi  objek  leasing adalah  benda-benda  yang  digunakan dalam  suatu  perusahaan,  yakni  benda- benda yang diperlukan dalam menjalankan  perusahaan.jadi  tidak saja  mesin  –mesin  yang  hanya  dapat digunakan  untuk  berproduksi  akan tetapi  bisa juga  untuk komputer,  dan kendaraan bermotor.

## 3. PERDAGANGAN SURAT BERHARGA (securities company)
Perdagangan  surat  berharga  (securities company)  adalah  kegiatan  pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Sebagaimana  telah  dikemukakan   diatas, kegiatan  perdagangan  surat  berharga dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan.  Hal  ini disebabkan kegiatan perdagangan surat berharga lebih merupakan  lembaga  penunjang  pasar modal.  Dalam  lalu  lintas  perdagangan terdapat surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang mengandung suatu nilai dan oleh karenanya dapat berpindah- pindah  tangan.  Surat-surat    berharga dapat  diperdagangkan,  yang  gunanya untuk   memudahkan  pemakaian  uang yang akan diterima dari pihak ketiga dan untuk  mempermudah  penagihan  piutang dari pihak ketiga itu.

## 4. USAHA KARTU KREDIT.
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  9 Tahun  2009,  Usaha  Kartu  Kredit  adalah kegiatan  pembiayaan  untuk  pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan  kartu  kredit,  Sedangkan pengertian  kartu  kredit  sendiri  menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005,  Kartu  Kredit  adalah  Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan
pembayaran  atas  kewajiban  yang  timbul dari  suatu  kegiatan  ekonomi,  termasuk transaksi  pembelanjaan  dan/atau  untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu  yang disepakati baik secara  sekaligus  (charge  card)  ataupun secara angsuran.
Dasar Hukum Penggunaan kartu kredit di Indonesia
a)   Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan
sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
1998  tentang  Perbankan  Nasional. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran  dengan  menggunakan kartu kredit didasarkan pada ketentuan  Pasal  6  huruf  1  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang   Perbankan.  Pasal  6 huruf  1  Undang-Undang  Perbankan menyatakan  bahwa  usaha  kartu kredit  merupakan  salah  satu  bentuk usaha  yang  dapat  dilakukan  oleh bank.  Dengan  demikian,  Undnag- Undang  Perbankan  dapat  dijadikan
dasar  penyelenggaraan  usaha  kartu kredit  sebagai  alat  pembayaran  oleh bank. Namun, Undang-Undang Perbankan  tidak  mengatur  secara lebih  rinci  mengenai  penerbitan  dan penggunaan  kartu  kredit  sebagai  alat pembayaran.
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988
Tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan (KMK  Lembaga  Pembiayaan)  mulai berlaku  pada  tanggal  20  Desember 1988.  KMK  Lembaga  Pembiayaan ini  merupakan  peraturan  pelaksana dari  Keputusan  Presiden  Nomor  61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha kartu kredit  merupakan salah  satu  bentuk  usaha  yang  dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan. c)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran  Dengan  Menggunakan Kartu  Tanggal  28  Desember  2005 yang  diperbaharui  dengan  Peraturan
Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan  Kartu  Tanggal  28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan  peraturan  dari  Bank
Indonesia  yang  mengatur  secara khusus  mengenai  penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI  APMK  ini  diatur  mengenai proses  pengajuan  ijin  oleh  Bank  dan Lembaga  selain  bank  untuk  menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai   acquirer.  Selain  itu  PBI APMK  ini  juga  mengatur  mengenai penyelenggaraan  dan  penghentian kegiatan  alat  pembayaran  dengan menggunakan  kartu  dan  pengawasan terhadap  penyelenggaraan  kegiatan tersebut.
d)   Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 11/11/PBI/2009  tanggal  13  April 2009 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan Menggunakan Kartu.
e)   Surat Edaran Bank Indonesia
No.11/10/DASP  tanggal  13  April
2009 perihal Penyelenggaraan
Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan Menggunakan Kartu.
Manfaat  Kartu  Kredit  bagi  Pemegang Kartu Kredit (Card Holder)
1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.
2. Terdapat  berbagai   penawaran menarik  dari  penerbit Kartu
Kredit, antara lain   point rewards, diskon  di  pedagang  (merchant), dan  pembelian  barang  dengan bunga cicilan 0%.

## Resiko Kartu Kredit
Walapun  di  satu  sisi  terdapat beberapa  manfaat  dari  Kartu  Kredit, tetapi  di  sisi  lain  terdapat  resiko  yang perlu  disikapi  dengan  kehati-hatian  dari para penggunanya, seperti :
1. Resiko  kartu  digunakan  oleh pihak lain, karena pengguna  yang sah  melakukan  kelalaian  dalam penyimpanan  kartu  dan  PIN. Apalagi  untuk  saat  ini  transaksi belanja dengan menggunakan Kartu  Kredit  hanya  memerlukan tanda  tangan  yang  dapat  saja dipalsukan oleh pihak lain.
2. Resiko dikenakan biaya keterlambatan  dan  biaya  bunga yang relatif tinggi karena pemegang  kartu  tidak  mampu membayar  kewajibannya  pada saat jatuh tempo, sehingga
pembayaran kewajiban baru dapat dilakukan sesudah jatuh tempo.

## 5. PEMBIAYAAN KONSUMEN,
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  9 Tahun  2009,  Pembiayaan  Konsumen (Consumers  Finance)  adalah  kegiatan pembiayaan  untuk  pengadaan  barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran  secara  angsuran.  Selain  itu pengertian lainnya
Pembiayaan
konsumen  adalah  suatu  pinjaman  atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian  barang  dan  jasa  yang  akan langsung  dikonsumsikan  oleh  konsumen, dan  bukan  untuk  tujuan  produksi  atau distribusi.  Perusahaan  yang  memberikan pembiayaan  diatas,  disebut  perusahaan pembiayaan konsumen (Customer
Finance Company).  Berdasarkan definisi pembiayaan  konsumen  di  atas,  maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang   menjadi  dasar  dari  kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :
a) Pembiayaan  konsumen  adalah merupakan  salah  satu  alternatif pembiayaan  yang  dapat  diberikan kepada konsumen.
b) Obyek  pembiayaan  dari  usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor,
barang-barang  kebutuhan  rumah tangga  ,  komputer,  barang-barang elektronika, dan lain-lain.
c) Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara angsuran/berkala, biasanya   dilakukan   pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen.
d) Jangka waktu pengembalian bersifat  fleksibel,  tidak  terikat dengan ketentuan seperti financial lease  (sewa  guna  usaha  dengan hak opsi).

## Dasar Hukum
SK Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988

## Dasar hukum substantif
Yang  merupakan  dasar  hukum  subsantif eksistensi  pembiayaan  konsumen  adalah perjanian  dua  pihak  berdasarkan  azas kebebasan  kontrak  yakni  perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur  dan  pihak  konsumen  sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan kontrak  diatur  dalam  pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa suatu  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi yang membuatnya . Pasal ini mengandung  bahwa  para  pihak    boleh
membuat  berbagai  persetujuan/perjanjian baik  yang  sudah  diatur  dalam  undang- undang  maupun  yang  tidak  diatur  dalam undang-undang, selama apa yang disepakati  itu  sah,  artinya  memenuhi sarat-sarat  syahnya    suatu  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata, yaitu :
a. Sepakat  mereka  untuk  mengikatkan diri;
b. Adanya  kecakapan  untuk  membuat suatu perikatan;
c. Sesuatu hal tertentu;
d. Sesuatu sebab yang halal.
Dengan  demikian  maka  jika  para  pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen  yang    telah  memenuhi  syarat- syarat  sahnya  suatu  perjanian,  maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen  itu  mempunyai  kekuatan mengikat  dan  berlaku    sebagai  undang- undang  para  pihak  yang  membuatnya. Meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum diatur secara khusus di  dalam  KUHPerdata  para  pihak  boleh diberikan    kebebasan  untuk  mengaturnya sendiri.

## Dasar hukum administratif.
Disamping  dasar  hukum  yang  bersif substantif  ada  beberapa  dasar  hukum  di dalam  hukum  Indonesia    yang  dapat
dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu :
1. Keputusan Presiden Republik
Indonesia  Nomor  :  61  Tahun  1988 tentang Lembaga pembiayaan 2. Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor : 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan  dan  tata  cara  pelaksanaan lembaga
pembiayaan yang
diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK017/2000 tentang perusahaan pembiayaan. 6. ANJAK PIUTANG (Factoring) Factoring atau Anjak Piutang menurut Perpres
No. 9 Tahun 2009 adalah  Anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang  dagang  jangka  pendek  suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang  tersebut.  Menurut  Kasmir  dalam "Bank  dan  Lembaga  Keuangan  lainnya" (2002)  menjelaskan  bahwa  anjak  piutang atau  yang  lebih  dikenal  dengan  factoring adalah  perusahaan  yang  kegiatannya melakukan  penagihan  atau  pembelian atau  pengambilalihan  atau  pengelolaan hutang  piutang  suatu  perusahaan  dengan imbalan  atau  pembayaran  tertentu  dari
perusahaan  (klien).  Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988  tanggal  20  Desember
1988 adalah badan usaha yang melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam bentuk  pembelian  dan  atau  pengalihan serta  pengurusan  piutang  atau  tagihan jangka  pendek  suatu  perusahaan  dari transaksi  perdagangan  dalam  dan  luar negeri.
Dari  definisi  diatas,  setidaknya  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a)   Dalam  kegiatan  factoring  ada  tiga pihak yang terkait, yaitu:
1. Perusahaan Factoring (factoring company) ,  atau  disebut  dengan factor  sebagai  suatu  badan  usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk
pembelian  dan/atau  pengalihan serta  pengurusan  piutang  atau tagihan jangka pendek
perusahaan;
2. Perusahaan  penjual  piutang  atau disebut klien (client) , adalah perusahaan  yang  menjual  atau mengalihkan piutang atau
tagihannya kepada factor ;
3. Nasabah (customer) , sebagai
pihak  yang  berutang  (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh  klien  dijual  atau  dialihkan
kepada factoring. Istilah klien (client)  dan  nasabah  (customer) dalam  mekanisme  anjak  piutang memiliki  pengertian  yang  sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang  memiliki  nasabah  atau customer,  sedangkan  perusahaan anjak  piutang  hanya  memiliki klien  dalam  hal  ini  supplier. Selanjutnya,  klien  yang  memiliki nasabah atau customer.
Mekanisme  anjak  piutang  ini sebenamya  diawali  dari  adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit.
b)   Kegiatan  factoring  hanya  berupa suatu kegiatan jual beli atau pengurusan piutang.
c)   Piutang  atau  tagihan  itu  merupakan tagihan jangka pendek dan berasal dari transaksi  perdagangan,  dan  umumnya mempunyai ciri-ciri di antaranya:
1. Piutang  yang  terdiri  dari  seluruh tagihan  berdasarkan  faktur-faktur dari  perusahaan  yang  belum  jatuh tempo;
2. Piutang  yang  timbul  dari  surat- surat  berharga  yang  belum  jatuh tempo;
3. Piutang  yang  timbul  dari  suatu proses pengiriman barang.

## Kesimpulan
Menurut  pasal  1  ayat  2  Keputusan Presiden  Nomor  61  Tahun  1988  yang dimaksud  dengan  Lembaga  Pembiayaan adalah  “  Badan  Usaha  yang  melakukan kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  dana  atau  barang  modal dengan  tidak  menarik  dana  secara langsung dari masyarakat.” Sehingga dari pengertian tadi dapat kita ambil kesimpulan  bahwa  paling  tidak  Lembaga Pembiayaan  memuat  dua  unsur  pokok, yaitu :
1.   Melakukan  kegiatan  dalam  bentuk penyediaan dana dan/ atau barang modal;
2.   Tidak  menarik  dana  secara  langsung dari  masyarakat  sehingga  sering disebut Non-   Depository  Financial

## Institution.
Pembiayaan  konsumen  merupakan  suatu pinjaman atau kredit  yang diberikan oleh suatu  perusahaan  kepada  debitur  untuk pembelian  barang  dan  jasa  yang  akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan  untuk  tujuan  distribusi  atau produksi.  Pembiayaan  konsumen  ini dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan konsumen  ( consumer  finance  company ).
Pembiayaan  konsumen  diklasifikasikan menjadi tiga bagian atas dasar kepemilikannya yakni perusahaan pembiayaan  konsumen  yang  merupakan anak perusahaan dari pemasok,
perusahaan  pembiayaan  konsumen  yang merupakan  satu  grup  usaha  dengan pemasok,  dan  perusahaan  pembiayaan konsumen  yang  tidak  mempunyai  kaitan kepemilikan dengan pemasok.
Manfaat  pembiayaan  konsumen  antara lain  :  Bagi  pemasok,  akan  galami peningkatan  penjualan,    konsumen, adanya  kesempatan  untuk  membeli  atau memiliki  barang  meskipun  dana  yang tersedia  saat  ini  m  cukup  untuk  menutup harga  ang  dan  jasa,  bagi  perusahaan biayaan  konsumen,  adanya  penerimaan dari  bunga  dan  biaya  inistrasi  yang dibayarkan oleh sumen.
Dokumen  yang diperlukan selama proses pembiayaan  konsumen  dikelompokkan menjadi  empat  satuan  besar  yakni dokumen kelayakan konsumen, dokumen perjanjian,  dokumen  kepemilikan  objek pembiayaan,  dan  dokumen  kepemilikan jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhamad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
CST. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1979
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
Kasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya . Grafindo, Jakarta: 2002
Kasmir,  SE.  M.M.  2008.  Bank  dan Lembaga  Keuangan  Lainnya.  Jakarta  : Rajawali Pers.
Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 PMK  Nomor  18/PMK.010/2012  tanggal 1 Februari 2012 Tentang
Perusahaan Modal Ventura.
R. Suryatin, Hukum Dagang I dan II,
Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.