Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 246-250| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3412.246-250

## KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DI DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BALI
Kadek Yohanes Septian Adi, I Nyoman Gede Sugiartha, I Putu Gede Seputra Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia yoha11.septia1127@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, gamyongputu@gmail.com

## Abstrak
Resiko dari petugas kebersihan lingkungan sangatlah tinggi mengingat dari pekerjaan yang mereka jalani yang dimana pekerjaannya selalu berhubungan dengan kebersihan sampah yang ada dilingkungan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Bali. Berkaitan dengan hat tersebut tujuan penelitian ini untuk mengungkap  jaminan kesehatan dan keselamatan kerja petugas kebersihan di Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan perlindungan hukum pemerintah  tentang  jaminan  pelaksanaan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  bagi  petugas  kebersihan  di  Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data primer  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan,  data  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan.  Bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  kemudian  diklasifikasikan  dan  digabungkan  serta  dianalisis secara  sistematis  dan  disaj  ikan  secara  deskriptif.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa,  pengaturan  mengenai jaminan  kesehatan  bagi  pekerja  di  lingkungan  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Bali  sudah  sesuai  dengan  peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
Kata Kunci : Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Perlindungan Hukum, Petugas Kebersihan.

## Abstract
The  risk  from  environmental  cleaners  is  very  high  considering  the  work  they  do,  where  their  work  is  always related  to  cleaning  the  garbage  that  is  within  the  Bali  Provincial  Forestry  and  Environment  Service.  In  this regard, the purpose of this study is to reveal the health and safety insurance for cleaners in the Bali provincial forestry  office  and  the  government  's  legal  protection  on  guaranteeing  the  implementation  of  occupational health and safety for cleaners at the Bali Provincial Forestry and Environment Service. This research method is empirical  legal  research.  Primary  data  is  obtained  through  field  research,  secondary  data  is  obtained  from books, laws and regulations. The legal materials obtained are then classified and combined as well as analyzed systematically and presented descriptively. This study concludes that the regulation regarding health insurance for workers in the Bali Provincial Forestry Service is in accordance with the regulations stipulated by Law no. 13 Year 2003.
Keywords : Occupational Health and Safety, Legal Protection, Janitor.

## I. PENDAHULUAN
Keselamatan kerja bagi pekerja adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam dunia maupun  perkembangan  industri  itu  sendiri.  Secara  spesifik  keselamatan  bagi  pekerja  telah diperhatikan  sejak  tahun  1800  an  bersamaan  dengan  revolusi  dunia  industri  itu  sendiri,  revolusi tersebut  ditandai  dengan  ditemukannya  mesin  uap  yang  membawa  perubahan  dasar  bagi  dunia industri dalam proses produksi dan hat tersebut terjadi di lnggris (Ramli, 2010) .
Perkembangan  dunia  industri  tersebut  menimbulkan  dampak  yang  besar  terhadap  hubungan antar  sesama  pekerja  di  tempat  bekerjanya.  Pekerja  tersebut  berubah  seperti  layaknya  rnesin  yang dimana dapat dengan mudah untuk diganti dengan yang baru. Karena hal tersebut, keselamatan kerja kurang  diperhatikan  sehingga  menimbulkan  terjadinya  banyak  kecelakaan  kerja.  Perkembangan terhadap  pembangunan  di  Provinsi  Bali  yang  diiringi  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  semakin pesat,  menuntut  daerah  untuk  mewujudkan  daerah  yang  bersih,  dalam  mewujudkan  daerah  yang bersih  tersebut  dibutuhkanlah  pelaksana  tugas  dalam  membantu  pemerintah  dalam  upaya mewujudkannya dan perugas tersebut memiliki kebijakan-kebijakan nya sendiri dalam pelaksanaanya.
Tenaga  kerja  adalah  aspek  penting  guna  menunjang  pembangunan  nasional,  oleh  karena  itu pemerintah  rnempunyai  kewajiban  dalam  memberikan  perlidungan  bagi  para  tenaga  kerja. Peningkatab  terhadap  kualitas  hidup  manusia  tidak  mungkun  tercapai  jika  tidak  diiringi  dengan
jaminan hidup yang diberikan oleh pemerintah kepadanya, perlindungan tersebut disesuaikan dengan harkat  dan  martabat  manusia  itu  sendiri  seperti,  pemeliharaan  dan  pengembangan  terhadap  tenaga kerja,  sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  Tentang keselamatan  kerja.  Salah  satu  jenis  pekerjaan  yang  seringkali  terjadinya  kecelakaan  dan  masalah kesehatan kerja adalah petugas kebersihan, contohnya petugas kebersihan dikarenakan pekerjaan yang mengharuskan  mereka  berhadapan  dengan  alat-alat  tajam  maupun  berat (Syarifah  Yeti  Fakhrina  & Asniar,  2017) .  Maka  dalam  hal  ini  diperlukannya  sebuah  upaya  dalam  meminimalisir  kecelakaan yang akan terjadi pada saat bekerja (Ardiansah & Oktapani, 2019) .
Perlindungan  atas  keselamatan  bagi  pekerja  di  Dinas  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  di Provinsi  Bali  merupakan  tanggung  jawab  yang  harus  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  pekerja, Perlindungan  tersebut  diberikan  mengingat  resiko  kerja  dari  pekerja  kebersihan  di  Dinas  Kehutanan dan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Bali  sangatlah  tinggi,  mengingat  data  atas  kecelakan  yang  dialami oleh  tenaga  kerja  dibidang  ini  sangatlah  tinggi,  atas  dasar  tersebutlah  perimbangan  pemberian perlindungan  atas  keselamatan  tenaga  kerja  di  Dinas  ini  haruslah  diperhatikan  secara  seksama  oleh pemerintah.
Peraturan  pemerintah  lainnya  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  atas  keselarnatan  bagi pekerja  juga  dikaitkan  dengan  UU  No,  3  Tahun  1992  Tentang  Jaminan  Sosial  Bagi  Tenaga  Kerja. Dalam  praktek  pemberian  jaminan  sosial  tersebut,  tenaga  kerja  mendapatkan  perhatian  oleh pemerintah apabila tenaga  kerja  mengalami  kecelakaan  kerja, sakit dan  kebutuhan atas perlindungan sosial.  Atas  dasar  tersebut  petugas  kebersihan  di  Dinas  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  Provinsi Bali  berhak  atas  perlindungan,  mengingat  Kesehatan  dan  keselamatan  kerja  di  dinas  kebersihan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam rnenjaga kebersihan di daerah Provinsi Bali.
Pembangunan  dan  pemberdayaan  tenaga  kerja  menjadi  salah  satu  tujuan  yang  diutamakan oleh pemerintah dengan cara memperhatikan kesejahteraan pekerja itu sendiri, sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang dimana dalam pasal 4 menyebutkan, memberdayakan tenaga  kerja  secara  optimal  dan  manusiawi,  mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dari pembangunan nasional itu sendiri, memberikan rasa  aman  bagi  pekerja  dalam  melakukan  pekerjaanya  dan  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  dari pekerja.
Diberikannya  perlindungan  yang  bersifat  jaminan  atas  kesetaraan  bagi  pekerja  atau  petugas kebersihan  di  Dinas  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Bali,  pada  dasarnya  mengacu  pada VU  NO.  13  Tahun  2013  yang  dimana  mengarur  tentang  Kesehatan  dan  keselamatan  kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja juga didukung oleh Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013 yang mengatur  tentang  penahapan  atas  jaminan  sosial.  Peningkatan  terhadap  kualitas  hidup  manusia  akan sulit dan bahkan tidak akan tercapai jika tidak diberikan perlindungan atas Kesehatan dan keselamatan kerja,  pemberian  perlindungan  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  ketenangan  bagi  pekerja  dan memberikan  rasa  aman  atas  kesejahteraan  pekerja.  Dalam  perlindungan  tersebut  terdapat  beberapa hak yang akan diperoleh oleh tenaga kerja, yaitu: kesehatan dan keselarnatan bagi pekerja, moral dan kesusilaan,  perlakuan  yang  baik  bagi  setiap  pekerja  sesuai  dengan  norrna-norma  yang  berlaku dimasyarakat dan sesuai dengan harkat martabat manusia pada umumnya.
Perlindungan  dalam  kesehatan  bagi  pekerja  atau  buruh  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan produktivitas  kerja  yang  maksimal  diselenggarakan  upaya  Kesehatan  yang  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya (Husni,  2003) .  Jaminan  sosial bagi  tenaga  kerja  dimaksudkan  agar  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  atas  resiko sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaannya, baik itu berupa kecelakaan kerja, sakit dan  meninggal  dunia.  Dengan  adanya  jaminan  sosial  tersebut  diharapkan  agar  dapat  memberikan ketenangan bagi tenaga kerja sehingga dapat menunjang produktivitasnya.
Menurut Yuantari  &  Nadia  (2018) pada  dasarnya  perlindungan  hukum  bagi  setiap  tenaga kerja  telah  tertera  pada  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1970  yang  menyatakan  bahwa  setiap  tenaga kerja  memiliki  hak  untuk  mendapat  perlindungan  keselamatan  dalam  melakukan  pekerjaan  untuk kesejahteraan  hidup  dan  meningkatkan  produksi  serta  produktivitas  Nasional.  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (K3) tidak  hanya tanggung  jawab  dari satu pihak  melainkan tanggung  jawab  mulai dari  pimpinan  tertinggi  hingga  karyawan.  Semua  pihak  harus  sama-sama  menyadari  arti  pentingnya Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (Patrisia,  2018) .  Lebih  lanjut, tenaga  kerja  wajib  diberikan jaminan keselamatan dengan melakukan tindakan pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit
yang  disebabkan  pekerjaan,  mengurangi  atau  mengendalikan  efek  negatif  ditempat  kerja, pengobatan atau rehabilitasi serta penyuluhan kesehatan (Ferial, 2020) .
Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  dirumuskan  tujuan  penelitian  ini  untuk mengungkap  jaminan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  petugas  kebersihan  di  Dinas  Kehutanan Provinsi  Bali  dan  perlindungan  hukum  pemerintah  tentang  jaminan  pelaksanaan  kesehatan  dan keselamatan kerja bagi petugas kebersihan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris,  yang  dirnana  pengkajian  dilakukan secara mengimplementasikan pengaturan-pengaturan hukum seperti Undang-Undangan dan peraturan lainnya  secara  nyata  pada  setiap  peristiwa  hukum  yang  terjadi  ditengah  kehidupan  masyarakat. Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan  cara  penerapan  atau pengimplementasian  dari  ketentuan-ketentuan  hukum  pada  suaru  peristiwa (Abdul  Kadir,  2015) . Teknik  pengurnpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah:  bahan  hukum  primer  didapat  dengan melakukan  penelitian  secara  langsung  dilapangan  yang  sumber  informasinya  didapat  melalui informan yang merniliki kompetensi yang sesuai dengan tema penuJisan ini, Bahan hukum sekunder diperoleh  melalui  undang-undang,  pengaturan  hukum  yang  memiliki  keterkaitan  atas  penulisan  ini dan  beberapa  buku-buku  serta  literatur  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  tema  penulisan.  Bahan hukum  tersier  didapat  melalui  kamus  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Bahasa  Belanda  dan  encyclopedia. Bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  kemudian  diklasifikasikan  dan  digabungkan  serta  dianalisis secara  sistematis  dan  disaj  ikan  secara  deskriptif  analitis.  Sehingga  menjadikan  substansi  dalam tulisan  ini  sesuai  atau  selaras  dengan  aturan-aturan  atau  sumber  hukum,  doktrin-doktrin  yang dijadikan sebagai acuan dan sesuai dengan pendapat narasumber mengenai tema penulisan ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Petugas Kebersihan di Dinas Kehutanan Provinsi Bali
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013  yang  didalamnya  menyatakan bahwa penerapan dari segaJa saran dan upaya untuk mencegah kecelakaan kerja, dalam hal ini keselamatan yang dimaksud adalah yang  berkaitan  dengan  mesin,  alat  kerja  yang  berlandaskan  tempat  kerja  dan  lingkungan  kerja  dari pekerja  itu  sendiri.  Tujuan  dari  keselamatan  kerja  itu  sendiri  adaJah  untuk  melindungi  keselarnatan bagi pekerja dalam melaksanakan tugasnya, melindungi keselamatan bagi setiap pekerja yang berada di  dalarn  lokasi  tempatnya  bekerja  dan  memberikan  keamanan  bagi  pekerja  dalam  bentuk  peralatan bekerja dan alat produksi agar dapat digunakan secara efisien.
Keselamatan  kerja  adalah  keselamatan  bagi  pekerja  saat  bekerja  dengan  berkaitan  dengan mesin,  alat  kerja,  bahan  dan  proses  pengolahannya,  tempat  bekerja,  lingkungan  dan  cara  dalam bekerja (Suma’mur,  2009) .  Terjadinya  kecelakaan  kerja  dapat  dicegah  dengan  cara  bekerja  dengan teliti,  fokus  dan  secara  terorganisir  sesuai  dengan  prosedur  kerja.  Aturan  yang  dijadikan  acuan  atau diterapkan  oleh  dinas  tenaga  kerja  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada sebelumnya.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan pada pasal 86 dan 87 yang menyatakan setiap pekerja berhak atas perlindungan moral, perlakuan yang sesuai  dengan  hak  asasi  manusia  dan  sesuai  dengan  norma-norma  kesopanan  dalam  masyarakat, mementingkan  keselamatan  pekerja  guna  mewujudkan  efektivitas  produksi,  penerapan  sistem rnanajemen Kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen dari perusahaan.
Upaya  dalam  melindungi  keselamatan  pekerja  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan produktivitas  produksi  oleh  pekerja  dilakukanlah  upaya  keselamatan  dan  Kesehatan  kerja (Mangkunegara, 2020) . Upaya tersebut  dapat terwujud dengan cara melakukan pembinaan di bidang norma  ketenagakerjaan.  Yang  dimaksud  dengan  norma  ketenagakerjaan  adalah  pernbenrukan, pengawasan norma pekerja. Yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja adalah pimpinan  atau  pengurus  dari  perusahaan  tempat  si  pekerja  itu  bekerja.  Kewajiban  dari  pimpinan perusahaan  tersebut  adalah  meminimalisir  kondisi  atau  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan  di  tempat kerja, menyediakan alat perlindungan bagi pekerja sesuai dengan ketentuan dan prosedumya, cara dan sistem dalam bekerja dan melakukan pemeriksaan rutin baik Kesehatan fisik dan mental dari pekerja.
Dalam merealisasikan Kesehatan bagi pekerja memerlukan sinergi dari beberapa elemen yaitu pemerintah,  perusahaan  dan  pekerja.  Bentuk  partisipasi  dalam  merealisasikan  Kesehatan  tersebut dapat  berupa  partisipasi  secara  langsung  oleh  panitia  melalui  pembinaan  kesehatan  dan  keselamatan kerja  oleh  perusahaan  dan  partisipasi  berupa  kesetiakawanan  merupakan  bagian  dari  sarana  untuk mewujudkan efisiensi kerja bagi pekerja.
Jamsostek  juga  merupakan  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  keselamatan kerja bagi pekerja, Jamsostek adalah perlindungan bagi pekerja yang diberikan dalam bentuk santunan berupa uang tunai sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang yang diakibatkan oleh keadaan dari tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  saat  bekerja,  sakit,  ha  mil  atau  meninggal  dunia.  Program  yang terkandung dalamjaminan sosial sesuai dengan yang terkandung didalam UU NO. 3 Thn 1992 adalah jaminan  atas  terjadinya  kecelakaan  kerja,jaminan  atas  kematian,  jaminan  hari  tua  bagi  pekerja  atau jaminan  pensiun  dan  jaminan  Kesehatan  bagi  pekerja.  Atas  dasar  tersebut  maka  jangkauan  atas jaminan sosial bagi tenaga kerja sangatlah luas.
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang timbul saat bekerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi dikarenakan  ketidak  hati-hatian  dari  pekerja  itu  sendiri  dan  juga  dapat  terjadi  dari  kelalaian perusahaan  dalam  menjaga  keamanan  pekerja  selama  melakukan  pekerjaan.  Terjadinya  kecelakaan saat  bekerja  akan  atau  menuju  ternpat  kerja  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  kecelakaan  kerja. Kecelakaan  kerja  itu  sendiri  dapat  dibagi  kedalam  dua  kategori,  yaitu  kecelakaan  kerja  industri  dan kecelakaan  perjalanan.  Kecelakaan  industri  adalah  kecelakaan  kerja  yang  terjadi  kepada  pekerja  di tempat  bekerja  karena  adanya  sesuatu  yang  membahayakan  keselamatan  pekerja  dan  kecelakaan perjalanan adalah kecelakaan yang timbul selama perjalanan pekerja ke tempatnya bekerja.

## 2. Perlindungan Hukum Pemerintah Tentang Jaminan Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Petugas Kebersihan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
Upaya  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  kerja  merupakan  prioritas  dari  pemerintah  dalam  upaya melindungi  dan  memberikan  kenyamanan  bagi  pekerja  melalui  perusahaan.  Turun  nya  akan kecelakaan kerja dari suatu perusahaan mengakibatkan terjadinya peningkatan produktivitas dan juga memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  pekerja  itu  sendiri.  Aturan  yang  dijadikan  acuan  atau diterapkan  oleh  dinas  tenaga  kerja  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada sebelumnya.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan pada pasal 86 dan 87 yang menyatakan setiap pekerja berhak atas perlindungan moral, perlakuan yang sesuai  dengan  hak  asasi  manusia  dan  sesuai  dengan  norma-norma  kesopanan  dalam  masyarakat, mementingkan  keselamatan  pekerja  guna  mewujudkan  efektivitas  produksi,  penerapan  sistem manajemen Kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen dari perusahaan.
Perusahaan atau tempat kerja adalah setiap ternpat yang  merniliki suatu usaha baik  itu  yang menyediakan  barang  ataupun  jasa,  adanya  sumber  yang  kemungkinan  menimbulkan  bahaya  selama proses  bekerja,  adanya  tenaga  kerja  yang  terlibat  didalamnya  dan  dilakukan  secara  terus  menerus maupun hanya dalam waktu tertentu. Petugas kebersihan kota Denpasar adalah salah satu profesi yang cukup  penting  dalam  upaya  menjaga  kebersihan  kota  Denpasar,  namun  seringkali  profesi  ini  tidak diperhatikan atau cenderung diabaikan oleh pemerintah. Profesi yang sering diabaikan ini, seharusnya petugas  kebersihan  ini  diperhatikan  lebih  baik  oleh  pemerintah,  baik  itu  dalam  pemberian  fasilitas bekerja dan perlindungan atas jarninan Kesehatan bagi pekerja.
Peneliti  mengadakan  Wawancara  dengan  Bapak  Ida  Bagus  Krisna  Jaya,  Kepala  Seksi Monitoring  dan  Pelaporan  di  Dinas  Kehutan  dan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Bali  pada  tanggal  4 Januari  2021  menerangkan  bahwa  di  lingkungan  Dinas  Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  Provinsi Bali  terdapat  30l  orang  jumlah  pegawai  yang  terdiri  dari  229  orang  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  103 Pegawai  Kontrak  termasuk  didalamnya  Petugas  Kebersihan.  Disamping  itu  terdapat  1.800  orang tenaga kebersihan yang juga berada dibawah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, dengan  sistern  kerja  dengan  batasan  wilayah  kerja  sekitar  1  kilometer  dan  perugas  dibagi  dalam  2 shift  yaitu  shift  pagi  dimulai  dari  Pukul  07.30  sampai  dengan  12.00.  dan  untuk  shift  petugas  sore dimulai dari pukul 13.00 s.d. 15.00 wita, dengan gaji setiap bulannya Rp.2.714.000,. ( Dua juta tujuh ratus  empat  belas  ribu  rupiah),  untuk  Petugas  Kebersihan  mempunyai  Batasan  umur  yaitu  sampai dengan  umur  58  (lima  puluh  delapan)  tahun  dengan  catatan  masih  mampu  dan  bias  untuk  bertugas sebagai tukang sapu dan pekerjaan kebersihan lainnya seperti memotong rurnput dan merawat taman
yang ada di bawah tanggung jawab dinas kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa,  pengaruran  atas  jaminan  Kesehatan  dan  keselamatan  bagi  pekerja  telah diatur  dalam  UU  No.13  Thn  2003  Tentang  ketenagakerjaan.  Dalam  Undang-Undang  tersebut terutama dalam pasal 85 dan 86 yang di dalarnnya telah memaparkan mengenai hak bagi pekerja yang harus  dipenuhi  oleh  pihak  perusahaan,  baik  itu  hak  atas  perlindungan  Kesehatan,  mental  maupun moril dari pekerja. Dan pada pasal 87 juga menjelaskan mengenai sistem manajemen atas Kesehatan dan  keselamatan  kerja  merupakan  tanggung  jawab  bagi  perusahaan.  Adapun  perlindungan  hukum pemerintah  perihal  pemberian  jaminan  Kesehatan  dan  keselamatan  kerja  bagi  pekerja  di  Dinas Kehutanan  dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali telah sesuai  dengan  Undang-Undang No. 13 Tahun 2003  yang  didalamnya  mengatur  tentang  ketenagakerjaan.  Dimana  pemerintah  Provinsi memperhatikan  keselamatan  para pekerjanya  dan  pemerintah  juga  bertujuan  untuk  memberikan  rasa aman  bagi  pekerja  dengan  menerapkan  segala  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UU  yang  mengatur mengenai ketenagakerjaan dan jaminan sosialnya.

## 2. Saran
Diharapkan  agar  pemerintah  benar-benar  menerapkan  apa  yang  terruang  dalam  Undang-Undang ketenagakerjaan, dimana pemerintah  harus mengawasi baik itu pengusaha  maupun pihak pemerintah itu  sendiri  dalam  memberikan  hak-hak  bagi  para  pekerja,  baik  itu  berupajaminan  Kesehatan,  moril dan  tunjangan  pensiun  bagi  pekerja.  Perwujudan  atas jaminan  Kesehatan  bagi  para  pekerja  di  Dinas Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Bali  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  pengecekan Kesehatan  rutin  bagi  pekerja.  Diharapkan  agar  pemerintah  menjamin  keamanan  pekerja  di  Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dalam melakukan pekerjaannya dengan memberikan alat-alat  yang  dapat  menunjang  keselamatan  pekerja  selama  melakukan  pekerjaannya.  Alat-alat tersebut  dapat  berupa,  masker,  sarung  tangan,  sepatu  dan  beberapa  alat  pelindung  diri  lainnya.  Dan para  pekerja  juga  diharapkan  bekerja  dengan  baik  sesuai  dengan  SOP  yang  telah  diberikan  agar terhindar dari kecelakaan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir, M. (2015). Hukum Dan Penelitian Hukum. In Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. (Vol. 8, Issue 1). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ardiansih,  &  Oktapani,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keselamatan  Kerja  Petugas Kebersihan Kota Pekanbaru. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 8 (2), 154. Ferial,  R.  M.  (2020). Penerapan  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Dalam  Upaya  Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Pada Area Kerja Pt. Semen Padang. JESS (Journal of Education on Social Science) , 4 (2), 271.
Husni, L. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mangkunegara. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia . Alphabeta, Jakarta.
Patrisia,  Y.  (2018).  Pengaruh  Beban  Kerja,  Kelelahan  Kerja  Terhadap  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja (K3) Pada Karyawan PT. Kaltim Diamond Coal (KDC). Psikoborneo , 6 (1), 183–198. Ramli, S. (2010). Sistem Manajemen Keselamatan don Kesehatan Kerja . Dian Rakyat, Jakarta.
Suma’mur. (2009). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, Penerbit Sagung Seto Jakarta . Haji Masagung, Jakarta.
Syarifah  Yeti  Fakhrina,  &  Asniar.  (2017).  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  Pada  Petugas Kebersihan Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan , 2 (3), 1–8. Yuantari,  C.,  &  Nadia,  H.  (2018).  Analis  Resiko  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Pada  Petugas Kebersihan di Rumah Sakit. Faletehan Health Journal , 5 (3), 107–116.