## Volume 7 Issue 2 (2024) Pages 180 - 189 YUME : Economics and Digital Business Review
ISSN : 2614-851X (Online)
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui  Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening ( Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pajak Pratama Klaten )
Dimas Atmoko Suryo 1  , Atwal Arifin 2
1.2 Program Studi Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstrak
This research aims to analyze tax socialization, tax sanctions and tax knowledge on taxpayer compliance through taxpayer awareness as an intervening variable. The sampling method used multi-stage sampling, the first stage was cluster random sampling and the second stage was proportional purposive sampling to obtain 115 respondents registered at the Klaten Pratama Tax Service Office. The analytical method used in this research is descriptive analysis, validity test, reliability test, correlation coefficient, coefficient of determination, regression analysis with the help of SPSS version 25 data processing and the Sobel test to analyze the influence of mediating variables. The results of the research show that the variables of tax sanctions, tax knowledge have a significant positive effect on taxpayer compliance and taxpayer awareness. Meanwhile, the tax socialization variable has no significant effect on tax compliance and taxpayer awareness. And the taxpayer awareness variable is not significant in mediating tax socialization and tax knowledge, while the taxpayer awareness variable has a significant effect in mediating taxpayer compliance.
Kata Kunci: Tax socialization, tax sanctions, tax knowledge on taxpayer com-pliance through taxpayer awareness, tax socialization, tax sanctions, tax knowledge.
Copyright (c) 2024 Dimas Atmoko Suryo, Atwal Arifin  *Corresponding author : Email Address : Dimasatmoko886@gmail.com , b200190471@student.ums.ac.id

## PENDAHULUAN
Pajak menjadi sektor potensial dalam mensukseskan pembangunan nasional dan ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun (Arum, 2012). Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu sumber utama bagi negara karena pajak mempunyai pengaruh besar bagi kelangsungan hidup negara.
Dalam Pasal 1 UU No.28 tahun 2007, dijelaskan bahwa Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipergunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, misalnya pajak dimasukkan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Selain itu, pajak juga dapat dipergunakan sebagai alat
untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dikenakannya pajak terhadap minuman keras dan barang mewah. Tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara tentu membutuhkan dana yang relatif semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Karena besar kecilnya anggaran belanja negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan pajak.
Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan sangat penting diberikan oleh para wajib pajak. Sebagai aparat dalam bidang perpajakan, pemerintah harus ikut andil dalam memberikan motivasi, melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap usaha pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pemerintah juga harus mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, misalnya wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, dan wajib pajak yang berusaha membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan atau dapat disebut sebagai Agresivitas Pajak.
Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Kemudian pajak penghasilan tersebut akan dipungut secara resmi oleh pemerintah yang nantinya akan digunakan pemerintah untuk kepentingan rakyat. Pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya (Wahyuni, 2011). Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang maka semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah self assessment, dalam sistem ini Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari pentingnya membayar pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan menghitung,memperhitungkan,membayar,melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Salah satu Wajib Pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah Wajib Pajak orang pribadi (Mutia, 2014).
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (Tiraada, 2013). Tingkat kepatuhan wajib pajak berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sumber yang ada. Dalam hal ini sumber penerimaan pajak dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran APBD dan APBN yang diharapkan dapat mendorong kesejahteraan hidup masyarakat (Mukhlis dan Simanjuntak, 2011). Berdasarkan penelitian terdahulu, berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan motivasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merubah sistem pemungutan pajak dari Office Assessment System (OAS) menjadi Self Assessment System (SAS) dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kebijakan Self Assessment System ini wajib pajak diikutsertakan untuk menghitung, membayar dan melaporan sendiri jumlah pajak terutang. Selain itu, wajib pajak juga dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Berbeda dengan
Office Assessment System, sistem ini tidak mengikutsertakan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak tersebut. Dengan perubahan sistem dalam pembayaran pajak ini, diharapkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak akan meningkat.
Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka DJP harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Menurut (Saputro, 2012) pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Upaya untuk meningkatkan pemeriksaan pajak yaitu dengan mempermudah prosedur dalam membayar pajak agar masyarakat tidak terbebani dalam membayar pajak seperti tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan, penagihan dan tempat pembayaran pajak. Sosialisasi yang optimal tentang perpajakan juga dibutuhkan masyarakat karena kemungkinan diantara mereka masih awam tentang perpajakan.
Sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban pepajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berupa denda (Pujiwidodo, 2016). Dengan adanya sanksi perpajakan yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan, maka secara tidak langsung wajib pajak harus mentaati dan mematuhi aturan perpajakan tersebut. Dan apabila wajib pajak tidak menjalankan aturan perpajakan yang sudah ditetapkan, wajib pajak tersebut akan dikenai sanksi perpajakan atau denda sesuai dengan pelanggaran apa yang sudah dilakukan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2003:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan .
Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.
Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak, (Devano dan Rahayu, 2006:112). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Namun tidak mudah bagi pemerintah untuk menyampaikan tentang perpajakan kepada wajib pajak yang terdaftar pada kantor pajak , perlu diadakan sosialisasi terhadap wajib pajak agar memahami sanksi dalam perpajakan dan mengetahui tentang peraturan peraturan dalam perpajakan yang berlaku dan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpjakan dan perundang undangan (Saragih, 2013). Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online sejak tahun 2014 yaitu e-filing dan e-billing, Dirjen Pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak (Andinata, 2015). Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut, kegiatan itu harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka
akan meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak itu sendiri. Semakin tinggi intensitas pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya (Rohmawati et.al., 2013).
Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Intan karunia Sari dan Saryadi,2019) menggunakan variable dependen kepatuhan dan kesadaran wajib pajak sedangkan variable independennya adalah sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan. Penilitian ini disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang baik mengakibatkan perilaku wajib pajak yang semakin sadar dan juga pengetahuan perpajakan mendukung pelaku usaha dalam memudahkan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak karena tidak dipungkiri bahwa setiap kegiatan usaha tidak akan luput dalam hal perpajakan. Berdasarkan Penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penulis ingin  melakukan penelitian dengan menggunakan variable kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen. Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variable indenpenden dalam penelitian yang akan di lakukan di KPP Pratama Klaten. Penelitian ini menggunakan sample berupa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

## METODOLOGI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variable intervening. Metode pengambilan sampel menggunakan multy stage sampling, tahap pertama dengan cluster random sampling dan tahap kedua purposive sampling secara propotional sehingga diperoleh 115 responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini       adalah menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi  dengan bantuan pengolahan data SPSS versi 25 dan uji sobel untuk menganalisis pengaruh variabel mediasi. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan variable kepatuhan wajib pajak sebagai variable dependen. Sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variable indenpenden dalam penelitian yang akan di lakukan di KPP Pratama Klaten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi analisis karakteristik responden, analisis statistik deskriptif, dan kategorisasi jawaban responden. Adapun pembahasan mengenai masing- masing analisis deskriptif disajikan sebagai berikut :
Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi usia/umur, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Karakteristik responden diperoleh berdasarkan jawaban responden di dalam kuesioner yang dibagikan. Deskripsi karakterisktik responden disajikan sebagai berikut :

## 1.) Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 1.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 1 Laki-laki 54 47,00% 2 Perempuan 61 53,00% Total 115 100%
Sumber : Data Primer Diolah, 2023.
Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 54 responden atau 47,00% dan perempuan sebanyak 61 responden atau 53,00%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten berjenis kelamin perempuan.

## 2.) Usia/Umur
Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Tabel 1.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia No Usia Jumlah Persentase 1 18-30 Tahun 98 83,50% 2 31-50 Tahun 9 7,80% 3 >50 Tahun 10 8,70% Total 115 100%
Sumber : Data Primer Diolah, 2023.
Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar berusia 18-30 tahun yaitu sebanyak 98 responden atau sebesar 83,50%. Sedangkan sebagian kecil responden berusia >50 tahun yaitu sebanyak 10 responden atau sebesar 8,70%. Hal ini menunjukkan bahwa responden kuisioner dari segi umur Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten kebanyakan berusia dewasa yaitu 18-30 tahun.

## 3.  ) Pekerjaan
Berdasarkan usia, maka responden dalam penlitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut
Tabel 1.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia
No Pekerjaan Jml Persentase 1 Pensiunan 6 5,20% 2 Karyawan/Karyawan Swasta 78 67,80% 3 PNS 7 6,10%
4 Pegawai Pemerintahan 16 13,90% 5 Tenaga Kesehatan 8 7,00% Total 115 100%
Sumber : Data Primer Diolah, 2023.
Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar bekerja sebagai karyawan/karyawan swasta yaitu sebanyak 78 responden atau sebesar 67,80%. Sedangkan sebagian kecil responden bekerja sebagai PNS dan menjadi seorang pensiunan yaitu sebanyak 14 responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden kuisioner penelitian ini merupakan karyawan/karyawan swasta yang menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten .

## 4.) Pendidikan
Berdasarkan tingkat pendidikan, maka responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 1.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Persentase 1 SMP 1 9,00 % 2 SMA 55 47,80% 3 Diploma 13 11,30% 4 Sarjana 46 40,00% Total 115 100%
Sumber : Data Primer Diolah, 2023.
Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar berpendidikan SMA yaitu sebanyak 55 responden atau sebesar 47,80%. Jumlah tersebut hanya selisih 9 responden yang bpendidikan sarjana yaitu sebanyak 46 responden atau sebesar 40,00%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi tingkat pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten mempunyai pendidikan SMA dan sarjana.

## Hasil Uji Validitas
Tabel 1.5 Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Penelitian
Item rxy r-tabel Keterangan SOS.1 0,367 0,1832 Valid SOS.2 0,464 0,1832 Valid SOS.3 0,534 0,1832 Valid SOS.4 0,777 0,1832 Valid
Sumber : Data Primer Diolah,
2023.
Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka koefisien (rxy) dan nilai signifikansinya (probabilitas statistik) pada item korelasi yang menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total. Dengan jumlah sampel uji coba kuesioner sebanyak 115 responden, maka dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan dengan skor total. Apabila nilai rxy > r-tabel = 0,1832 atau sig. < 0,05, maka dapat dinyatakan item tersebut valid,
sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya kuesioner tersebut akan digunakan dalam penelitian.
SAN.1 0,622 0,1832 Valid SAN.2 0,58 0,1832 Valid SAN.3 0,518 0,1832 Valid SAN.4 0,579 0,1832 Valid SAN.5 0,513 0,1832 Valid PEN.1 0,574 0,1832 Valid PEN.2 0,562 0,1832 Valid PEN.3 0,656 0,1832 Valid PEN.4 0,579 0,1832 Valid PEN.5 0,649 0,1832 Valid KEP.1 0,58 0,1832 Valid KEP.2 0,592 0,1832 Valid KEP.3 0,605 0,1832 Valid KEP.4 0,723 0,1832 Valid KEP.5 0,646 0,1832 Valid KEP.6 0,488 0,1832 Valid KEP.7 0,557 0,1832 Valid KEP.8 0,646 0,1832 Valid KES.1 0,648 0,1832 Valid KES.2 0,595 0,1832 Valid KES.3 0,604 0,1832 Valid KES.4 0,648 0,1832 Valid KES.5 0,54 0,1832 Valid KES.6 0,571 0,1832 Valid
Dari Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa nilai rxy > 0,1832, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak adalah valid.
Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 1.6 Hasil Uji Reliabitas Variable Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan Sosialisasi Perpajakan 0,628 0,6 Reliabel Sanksi Perpajakan 0,71 0,6 Reliabel Pengetahuan Perpajakan 0,735 0,6 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,747 0,6 Reliabel Kesadaran Wajib Pajak 0,74 0,6 Reliabel
Sumber : Data Primer Diolah, 2023.
Dari table 1.6 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien Cronbach Alpha > 0,6, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan variabel sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak adalah reliabel.

## SIMPULAN
1. Hipotesis pertama di nyatakan ditolak , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hipotesis kedua di nyatakan diterima , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hipotesis ketiga di nyatakan diterima , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hipotesis keempat di nyatakan diterima , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Hipotesis kelima di nyatakan ditolak , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
6. Hipotesis keenam di nyatakan diterima , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
7. Hipotesis ketujuh di nyatakan diterima , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
8. Hipotesis kedelapan di nyatakan ditolak , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable kesadaran wajib pajak sebagai variable intervening tidak signifikan dalam memediasi antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. Hipotesis kesembilan di nyatakan diterima , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable kesadaran wajib pajak sebagai variable intervening signifikan dalam memediasi antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10. Hipotesis kesepuluh di nyatakan ditolak , hal ini berdasarkan dari hasil analisis uji Variable kesadaran wajib pajak sebagai variable intervening tidak signifikan dalam memediasi antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## REFERENSI
Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 8(3), 126–135.
Alfian, R. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. E-Perpajakan, 1–19.
Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. Accounting Analysis Journal, 3(3), 399–406.
Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 126–142.
Alfiah, Irma. 2014. “Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maria Kudus.
Arum, Harjanti Puspa. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang
Damarjati, Dhianing. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama No.)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam No. No.
Rochmat, S. (1990). Dasar-Dasar hukum pajak dan pajak pendapatan. Penerbit Eresco, Bandung.
Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan No.: konsep dan aspek formal. No.: Graha Ilmu.
Erly, S. (2011). Hukum Pajak (edisi 5). No.: No. Salemba Empat.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Rohmawati, L., & Prasetyono, Y. R. (2012). Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Proiding Simposium Nasional Perpajakan, 4.
Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM dan SPSS. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
Hadi, S. (2004). Memanfaatkan Excel Untuk Analisis Statistik. Ekonisia Fakultas Ekonomi UII No.
Melando, N., & Waluyo, W. (2013). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi. Jurnal ULTIMA Accounting, 5(2), 17–37. https://doi.org/10.31937/akuntansi.v5i2.150
Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Accounting and Tax Review.
Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan pandangan , gambaran atau. 1(1), 92–116.
Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. 2, 456–473.
Mukhlis, I. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Finansia, 13.
Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artikel Ilmiah, 2(1), 2– 30.
Suyono, N. A. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. Ppkm I (2016) 1-10 Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur’an Wonosobo, 3(1), 1–10.
Subadriyah, S., & Aliyah, S. (2018). The Differences of Taxpayer Compliance Before and After Tax Amnesty Stimulus. JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen, 15(2), 15. https://doi.org/10.31106/jema.v15i2.1024
Zahra, I. N. (2017). Pengauh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta). Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.