## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERLAKUKAN  KHUSUS  TERHADAP  NARAPIDANA  DISABILITAS UPAYA  MEMENUHI  KESEJAHTERAAN  KELOMPOK  RENTAN  DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Dhini Annissa Silalahi, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail: subrotomitro07@gmail.com
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Special Treatment, Prisoners, Disabilities Prisoners with disabilities are a vulnerable group who need to get special treatment while serving prison sentences, this group can show declining physical and mental abilities. Poor physical and mental health results in the activities undertaken in prison being  unproductive and dependent on other people. Efforts to realize  human  rights-based  treatment  of  prisoners  with disabilities and the elderly as outlined in statutory regulations, namely Law Number 8 of 2016. Correctional Institutions are a place of guidance for those who are convicted, prisoners only do not get freedom of movement and still get human rights Humans are  supposed  to  be  and  this  is  fulfilled  by  Correctional Institutions.  Rights  that  they  should  have  such  as  special residential rooms, special lanes for disabilities, and wheelchairs and canes to facilitate movement as a form of fulfilling the social welfare  of  vulnerable  groups.  Therefore,  this  article  uses  a normative  procedure  that  is  intended  to  study  by  studying literature  and  secondary  materials  such  as  related  laws  and regulations.  The  results  of  the  research  state  that  if  the fulfillment of the rights of prisoners with disabilities in prisons is still  not  optimal,  it  is  necessary  to  evaluate  and  improve  the quality  of  trials  by  prisons  and  other  agencies  related  to  this matter, and not only that, further regulations are also needed that focus on guaranteeing rights for prisoners with disabilities. Abstrak Kata kunci:
Pemberlakuan Khusus, Narapidana, Disabilitas
Corresponding Author: Dhini Annissa Silalahi, E-mail : dhini.annissa@gmail.com
Narapidana  penyandang  disabilitas  merupakan  kelompok rentan  yang  perlu  mendapatkan  perlakuan  khusus  dalam menjalani  hukuman  dipenjara,  kelompok  tersebut  dapat menunjukkan kemampuan menurun secara fisik dan mental.
Fisik  dan  mental  yang  kurang  baik  mengakibatkan  kegiatan yang  dijalani  dalam  penjara  menjadi  tidak  produktif  dan bergantung pada orang lain. Upaya mewujudkan perlakukan yang  berbasis  hak  asasi  manusia  terhadap  narapidana penyandang  disabilitas  dan  lansia  yang  dituangkan  dalam
Peraturan  perundang-  undangan  yaitu  UU  Nomor  8  Tahun 2016.  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  tempat pembinaan  bagi  mereka  yang  divonis  bersalah,  narapidana hanya  tidak  mendapatkan  kebebasan  bergerak  dan  tetap mendapatkan  Hak  Asasi  Manusia  pada  mestinya  dan  hal tersebut  dipenuhi  oleh  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan.Hak yang  sepatutnya  dapat  mereka  miliki  seperti  kamar  hunian khusus,  jalur  khusus  disabilitas,  serta  kursi  roda  maupun tongkat  guna  memudahkan  pergerakkan  selaku  bentu pemenuhan kesejahteraan sosial kelompok rentan. Sebab itu artikel ini menggunakan tata cara normatif yang diperuntukan mengkaji  dengan  mempelajari  bahan  pustaka  serta  bahan sekunder  semacam  peraturan  perundang-undangan  yang terpaut.  Hasil  riset  menyatakan  jika  pemenuhan  hak narapidana  penyandang  disabilitas  di  Lapas  masih  kurang maksimal  hingga  perlu  adanya  penilaian  serta  kenaikan kualitas yang uji coba oleh pihak Lapas serta instansi lainnya yang  terpaut  dengan  hal  tersebut,  dan  tidak  hanya  itu  pula dibutuhkan juga peraturan lebih lanjut yang berfokus dalam menjamin hak-hak untuk narapidana penyandang disabilitas.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Kelompok  rentan  merupakan  golongan  masyarakat  yang  mempunyai perlakuan khusus untuk melakukan aktivitas karena terdaoat keterbatasan dalam mempersiapkan  jika  adanya  ancaman  resiko  tinggi.  Idealnya  kelompok  rentan mendapatkan perlakuan khusus oleh pihak-pihak tertentu yang tercantum dalam Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  yang  dimana  kategori  kelompok  rentan adalah:  Penyandang  disabilitas,  anak-anak,  wanita  hamil,  lanjut  usia  serta narapidana dengan putusan seumur hidup. Oleh karena itu setiap orang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan perlakuan yang  sifatnya diskriminasi tidak diperkenankan, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  dibuat  guna  melindungi  kelangsung  hidup warga negara, salah satunya penyandang disabilitas yang juga memiliki kesamaan dihadapan  hukum  serta  hak  yang  sama  dengan  warga  negara  lainnya.  Sehingga dengan  adanya  dasar  hukum  ini  pemerintah  mampu  menyamaratakan  hak  yang diberikan kepada setiap warga negara indonesia dan mampu menghilangkan stigma negatif untuk para penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  diolah  dari  Susenas  2018  dan  Riskesdas  2018, penyandang disabilitas di Indonesia dengan kelompok usia 18-59 tahun memiliki presentase  yang  sedikit  menimbulkan  perhatian  yakni  pada  data  Susenas  2018 1,75% dan pada data Riskesdas 2018 22% (Dewi et al., 2020). Adanya perbedaan didapatkan  berdasarkan  pada  pertanyaan  yang  dipakai  saat  mengidentifikasi, kemudian Undang-undang yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia bertujuan guna memenuhi  hak-haknya  dakam  menjalankan  kegiatan  sehari-hari  di  lingkungan bermasyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah yang memiliki fungsi untuk  melakukan  pembinaan  pada  narapidana  yang  berpedoman  pada  sistem pemasyarakatan  yang  nerupaya  mewujudkan  pembinaan  yang  dapat mengembalikan kehidupan serta penghidupan narapidana sehingga ketika selesai
menjalani masa pidana mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Maka  dari  itu,  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun 2016  tentang Penyandang  Disabilitas  dirancang  guna  memenuhi  hak-hak  dalam  kehidupan bermasyarakat  serta  Penyandang  disabilitas  tentunya  memiliki  hak  yang  sama dengan  warga  negara  pada  umumnya  termasuk  akses  terhadap  fasilitas,  namun tidak  semua  penyandang  disabilitas  memiliki  akses  terhadap  fasilitas  yang  ada dalam hal ini. Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, penyandang disabilitas dapat melakukan perilaku yang melanggar hukum atau melanggar hukum. Fungsi hukum  adalah  melindungi  hak  asasi  manusia  bermasyarakat,  bernegara,  dan berbangsa  (Basri,  2021).  Namun,  aparat  penegak  hukum  harus  mengakomodir penyandang  disabilitas  saat  melakukan  proses  peradilan  atas  kejahatan  yang dilakukan  atau  akomodasi  khusus  sehingga  memudahkan  mereka  dalam menyelesaikan  proses  peradilan,  yang  tentunya  diatur  dalam  Pasal  36  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016.
Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  tempat  yang  memiliki  fungsi  guna mendidik,  membina  dan  memberikan  bimbingan  kepada  warga  binaan pemasyarakatan  yang  telah  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum  yang sudah dijatuhi hukuman tetap dan divonis sebagai terpidana. Di negara Indonesia Lapas  adalah  suatu  tahap  akhir  pada  proses  peradilan  pidana,  dimana  terdakwa yang  telah  dinyatakan  bersalah  dan  terdakwa  tersebut  wajib  ditempatkan  dalam Lapas bertujuan supaya tidak melakukan pengulangan perbuatan pidana dan dapat menyesali apa yang telah dilakuka.
Penyandang Disabilitas yang juga memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya termasuk pada penerimaan fasilitas yang ada, para penegak hukum tidak serta merta membiarkan hal tersebut begitu saja, pada penegak hukum harus  melakukan  pemenuhan  yang  seharusnya  diterima  oleh  para  penyandang disabilitas yang melanggar hukum.
Undang  -undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan dimana hal tersebut mengatur untuk melakukan pembinaan kepas Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan tidak  melakukan  pengulangan  tindak  pidana.  Begitu  juga  dengan  penyandang disabilitas,  tentunya  harus  diperlakukan  sama  di  dalam  Lapas,  dan  tidak  boleh diintimidasi atau bahkan dikucilkan oleh narapidana atau petugas Lapas. Tentu saja, Lapas  harus  berperan  lebih  aktif  dalam  mewujudkan  hak-hak  narapidana penyandang disabilitas dan tidak berhak membuat mereka terpuruk dibandingkan sebelum divonis.
Untuk  itu  Lapas  harus  menyediakan  pelayanan,  pengajaran,  dan  fasilitas yang membantu narapidana penyandang disabilitas, sebagai berikut:
1. Area  khusus  yang  dirancang  untuk  narapidana  difabel,  area  khusus  ini dirancang agar lebih fokus dan lebih mudah dilakukan.
2. Jalur  khusus penyandang  disabilitas,  tentunya  jalur  khusus ini  dirancang untuk  memenuhi  kebutuhan  narapidana  penyandang  disabilitas  untuk melakukan aktivitas di dalam Lapas.
3. Kursi  roda  dan  tongkat  untuk  memudahkan  mobilitas  penyandang disabilitas di Lapas/Rutan
4. Toilet  Khusus  Disabilitas,  fasilitas  yang  dapat  digunakan  guna memudahkan  kegiatan  penyandang  disabilitas  ketika  kondisi  disabilitas tersebut tidak dapat menggunakan toilet umum.
Fasilitas  tersebut  tentu  saja  merupakan  hak  mereka,  dan  juga  menjadi kewajiban lembaga pemasyarakatan, khususnya petugas, untuk memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Selain hak-hak tersebut, tentunya masih banyak hak-hak  lain  yang  harus  disadari  oleh  narapidana  penyandang  disabilitas,  dan tentunya  perlu  diwujudkan  sesuai  dengan  kebutuhan  berbagai  penyandang disabilitas. Menurut poin-poin di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang realisasi  hak-hak  narapidana  disabilitas  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan di Lapas. Apakah narapidana penyandang disabilitas di Lapas  mematuhi  peraturan  yang  berlaku  dan  berfungsi  dengan  baik,  sebaliknya Lapas  dalam  situasi  ini  kurang  memperhatikan  atau  bahkan  tidak  menghormati hak-hak narapidana penyandang disabilitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  studi  kepustakaan  atau  penelitian normatif  yang  dilakukan  meniliti  bahan  pustaka.  Data  sekunder  yang  dikutip diambil  dari  peraturan  perundang-undangan  Nomor  8  Tahun  2016  serta  sistem hukum pemasyarakatan yang terkait pada pemenuhan hak narapidana disabilitas pada  Undang-undang  Nomor  22  tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan.  Pada penelitian  ini  data  diperoleh  dari  hasil  studi  pustaka  terhadap  data  sekunder sehingga dilakukan analisis dengan metode kualitatif.
Istilah kualitatif berarti data yang diperoleh dideskripsikan secara bermakna dalam bentuk kalimat yang teratur, teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efisien, sehingga hasil analisis yang diperoleh mudah dipahami (Abdulkadir, 2004).Dalam analisis kualitatif, data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan situasi yang sifatnya, seperti situasi yang sedang dialami, kegiatan, pendapat atau tentang apa yang sedang terjadi, penyimpangan yang sedang terjadi, kecenderungan  dan  kontradiksi  yang  terjadi  (Winarno,  1982).  Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, spiritual atau sensorik dan karenanya bebas dalam jangka panjang dengan warga negara lainnya atas  dasar  persamaan  hak  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  Kesulitan  dan hambatan muncul ketika berpartisipasi secara efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyandang  Disabilitas  didefinisikan  sebagai  seseorang  yang  memiliki keterbatasan  fisik,  intelektual,  spiritual,  atau  sensorik  sehingga  mengalami kesulitan dan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dalam jangka waktu yang lama, untuk berpartisipasi secara bebas dan efektif dengan warga negara lain atas  dasar  persamaan  hak  (para.  UU  No.  8)  2016)  di  lembaga  pemasyarakatan, pelaku hanya  dirampas  kemerdekaannya  sesuai  dengan  prinsip pemasyarakatan, yaitu, “Pemidanaan tidak didasarkan pada konteks pembalasan. Atau penempatan untuk menyiksa narapidana dan pelajar biasa.
WHO (World Health Organization) menerbitkan International Classification Funtioning,  Disability,  and  Health menjelaskan  bawa  denga  adanya  faktor
lingkungan  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  disabilitas.  Pada  sistem pemasyarakayan  pelaksanaan  pembinaan  dala  Lembaga  Pemasyarakatan  hanya diambil  kemerdekaannya  sesuai  dengan  Prinspi  pemasyarakatan,  sehingga Pemasyarakatan  tidak  memiliki  hak  untuk  merampas  hak  asasi  manusia  yang dimiliki  oleh  narapidana.  Setiap  narapidana  yang  sedang  melaksanakan  program pebinaan  berhak  mendapatkan  hak  yang  sama  dihadapan  hukum  tanpa  melihat mereka  adalah  narapidana  disabilitas,  narapidana  remaja,  narapidanan  wanita, anak didik bahkan narapidana highrisk.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah maju untuk memberikan lebih banyak perhatian dan perlindungan bagi penyandang disabilitas yang dimana terdapat  undang-undang  yang  mengatur  tentang  penyandang  disabilitas  yaitu Undang-Undang  Republik Indonesia  tentang  Penyandang  Disabilitas No.  8  Tahun 2016,  agar  dapat  menjamin  kehidupan  warga  negara  Indonesia  penyandang disabilitas yang memiliki status hukum tetap dan hak asasi manusia yang sama dan tidak dapat dibedakan dengan masyarakat lainnya.
Berbeda  dengan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  narapidana penyandang  disabilitas  juga  menikmati  perlakuan  hukum  dan  hak  asasi  manusia yang sama dan tidak jauh berbeda dengan narapidana lainnya. Jadi dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan, khususnya petugas lapas, tidak berhak mendiskriminasi atau mendiskriminasikan narapidana penyandang disabilitas dibandingkan dengan narapidana lainnya. Bahkan pemberian hak asasi manusia serta penegakan hukum wajib  memperhatikan  kebutuhan  khusus  yang  harus  dimiliki  penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya.
Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi peraturan yang  berfungsi  memanifestasikan  persamaan  hak  dan  kesempatan  untuk penyandang disabilitas supaya mendapatkan hidup yang sejahtera.
Dibawah  ini  merupakan  pengertian  penyandang  disabilitas  yang  terdapat  dalam peraturan perundang-undangan, yaitu :
1. Pada  Undang-undang  Nomor  8  tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  adalah  seseorang  yang  memiliki  keterbatasan  dalam  fisiki, intelektual, mental dalam jangka waktu yang lama dan dalam melakukan komunikasi  dapat  mengalami  kesulitan  dalam  berkomunikasi  secara penuh
2. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang dimana Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki hambatan dalam melaksanakan interaksi  dengan  lingkungannta  dan  atas  sikap  masyarakat  dapat menimbulkan  kesulitan  dalam  berpartisipasi  akibat  adanya keterbatasan secara fisik maupun mental
3. Berdasarkan  Undang-undang  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  penyandang  disabilitas  merupakan  kelompok  rentan  yang memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan  yang lebih berhubungan dengan kekhususannya.
Narapidana  yang  diberu  pembinaan  didalam  Lembaga  Pemasyrakatan harus diperlakukan sama di depan hukum, nail itu narapidana dewasa, kelompok rentan,  wanita,  dan  setiap  orang  yang  masuk  kedalam  golongan  tersebut  berhak
atas perlindungan sesuai kekhususannya. Hak- hak penyandang disabilitas menurut undang-undang  tersebut  merupakan  kesempatan  yang  diberikan  kepadanya, kondis  yang  memungkinkannya  berguna  untuk  mewujudkan  potensinya  dalam segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat  serta  upaya  yang  dilakukan  untuk melindungi dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas.
Dengan adnaya penngolongan penempatan bagi narapidana, perlu diketahui juga bahwa penyangdang disabilitas cukup beragam baik penyandang disabilitas fisik, intelektual, sensorik, dan mental. Hal tersebut diatus dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor  8  Tahun  2015  yang  membahas  mengenai  Ragam  penyandang  disabilitas diantaranya :
1. Penyandang  disabilitas  fisik  merupakan  seseorang  yang  mempunyai gangguan dalam fungsi gerak seperti lumpuh, amputasi dan orang kecil
2. Penyandang  disabilitas  intelektual  merupakan  orang  dengan terganggunya  fungsi  pikir  dikarenakan  kecerdasan  yang  dipunya dibawah rata-rata seperti down syndrome
3. Penyandang disabilitas mental merupakan seseorang yang mempunyai gangguan fungsi pikir, emosi maupun perilaku
4. Penyandang  dusabilitas  sensorik  merupakan  seseorang  yang  memiliki gangguan dari fungsi panca indera yang dimiliki.
Dengan adanya Pemasyarakatan sebagai tempat narapidana menjalankan pembinaan yang juga seharusnya mendapatkan hak yang benar-benar layak guna apa yang mereka terima dapat menjadikan pribadi yang baik ditengah masyarakat. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab petugas dari Lembaga Pemasyarakatan di negara Indonesia untuk memberikan perhatian yang terfokus kepada narapidana penyandang  disabilitas  dengan  melakukan  pembimbingan  atau  mendidik  agar ketika  mereka  dinyatakan  telah  selesai  menjalani  masa  pidananya  mereka  dapat sebagai berikut:
1. Tidak akan menjadi residivis
2. Menjadi bagian dari masyarakat yang berguna
3. Mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya

## PENUTUP Kesimpulan
Dari apa yang dijabarkan pebuli dapat menyimpulkan bahwa Perlakuan serta pemenuhan  hak  narapidana  Disabilitas  dalam mencapai  kesejahteraan  kelompok rentan  pada  Lapas  berjalan  dengan  cukup  baik  dan  sudah  cukup  selaras  dengan yang diharapkan.
Lapas  juga  sudah  memberikan  beberapa  sarana  prasarana  bagi  narapidana penyandang disabilitas seperti :
1. Adanya  fasilitas  yang  mempermudah  mobilitas  narapidana  penyandang disabilitas dan terbilang sudah cukup baik
2. Adanya jalur disabilitas guna membantu pergerakkan narapidana penyandang disabilitas
3. Adanya  fasilitas  Kesehatan  seperti perawat  dan  obat-obatan.  Pada  Lembaga Pemasyarakatan tentunya bila ada narapidana yang butuh perawatan maka dapat  mengunjungi  klinik  dan  dapat  ditangani  oleh  perawat  atau  diberikan obat yang sesuai dengan apa yang dirasakan.
4. Adanya hunian disabilitas dan lansia, hal ini dikarenakan kepedulian petugas terhadap narapidana disabilitas oleh karena itu petugas menyiapkan semua fasilitas yang layak untuk digunakan.

## Saran
Pada  penlitian  yang  dilaksanakan  terdapt  beberapa  saran  yang  diberikan  untuk mengatasi permaslahannya, sebagai berikut :
1. Dalam  hal  perlakuan  khusus,  seharusnya  pemerintah  membuat  suatu peraturan  perundang-undangan  wajib  memberikan  perlingan  hukum  dan menjamin hak-hak narapidana penyandang disabilitas
2. Lapas  dalam  melaksanakan  kegiatannya  narapidana  sebagai  warga  negara Indonesia yang tentunya harus mendengar keluhan dari narapidana sebagai evaluasi  diri  dan  meningkatkan  mutu  dengan  melibatkan  narapidana penyandang disabilitas

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, 2(2),   104 – 121. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90 Dedy Wasis Pujiono. Penyediaan   Fasilitas
Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Pada Lapas Kelas II A   Bekasi, 8(2), 199 – 203. https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.199-203 Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H.
(2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. The SMERU Research Institute.
https://www.pemasyarakatan.com/sepuluh-10-prinsip-pemasyarakatan/ Kaukabuddin.  (2021).  penegakan  sanksi  terhadap  perusahaan  tidak  membayar
upah  pekerja  di  masa  pandemi  covid-19  ditinjau  undang undang cipta kerja.    Universitas 17 Agustus 1945.
Pawestri,  A.  (2017).  164  164  There  are  Law  Number  39  of  1999  which  is supplemented by Law Number 19 of 2011. The replacement of Law Number 4 of 1997 with Law Number. 2(1) http://www.republika.co.id/berita/nasional/um pemasyarakatan.com. (n.d.). 10 Prinsip Pemasyarakatan.
Pujiono, D. W. (2021). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan   SosialPENYEDIAAN
FASILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS PADA LAPAS KELAS II A BEKASI 1 RAHARJO, A. H. (2014). Skripsi pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan.
Setiady, T. (2010). Pokok Hukum Penitensier. Alfabeta.
http://opac.lib.unlam.ac.id/id/opac/detail.php?q1=340&q2=Set&q3 =P&q4=-
Soekanto,  S.  &  S.  M.  (n.d.).  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat).  In  Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat).
Rajawali Pers, Jakarta.