## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 195 Menyoal Kebebasan Beragama Dan  Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan

## 213
Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju  Pembangunan  Kota  Berkelanjutan  ( Comprehensive  Urban Planning  Based  On  Integrative  Law  Towards  Sustainable  Urban Development ) T. Nazaruddin

## 225 Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe

## 247
Peran  Organisasi  Regional  Dalam  Pemeliharaan  Perdamaian  Dan Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
269 Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan

## Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
Rony Saputra

## 289 Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas  Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) Muhammad Ashsubli

## 303 Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

## 313 Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar  Lampung
Upik Hamidah

## 327

## Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia
Nur Habibi

## 339
Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
353 Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal

## Wiwin Wintarsih Windiantina

## 365 Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa
Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015),pp.289-302,DOI: 10.15408/jch.v2i2.2319 .2015.3.2.289-302 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) 
Muhammad Ashsubli Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis Jl. Lembaga-Senggoro Bengkalis-Riau E-mail: subli.stain@gmail.com
Abstract: Act of Marriage in Religious Law Plurality. Interreligious marriage is a phenomenon in pluralistic Indonesian society.  Unity and harmony in marriage is  a  goal  that  every  couple  dream  of,  including  interreligious  couple. Interreligious marriage becomes one factor that raises conflicts in their marriage life  because  of  the  differences  in  the  couple’s  vision  and  habits.  To  that  end, writer  elaborates  arrangement  on  the  marriage  applicable  in  Indonesia  and  the prospect of interreligious marriage arrangement  in the future.
Keywords: interreligious marriage, Act No 1 year 1974 concerning to Marriage
Abstrak: Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Pluralitas  Hukum  Agama. Pernikahan beda agama memang menjadi suatu fenomena  masyarakat Indonesia yang    plural.  Keutuhan  dan  keharmonisan  hubungan  menjadi  dambaan  bagi semua  pasangan  suami  istri,  tak  terkecuali  pasangan  suami  istri  beda  agama. Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah  dan  konflik  dalam  kehidupan  berumah  tangga  pasangan  beda  agama, karena  perbedaan,  cara  pandang  dan  kebiasaan  sehari-hari.  Untuk  itu,  penulis memandang  perlunya  mengkaji  aturan  agama  yang  diakui  di  Indonesia  dan prospek pengaturan pernikahan beda agama ke depan di Indonesia
Kata Kunci: Nikah Beda Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974 Tentang Perkawinan
DOI: 10.15408/jch.v2i2.2319
 Naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015.

## Pendahuluan
Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya unifikasi tentang perkawinan yang ditandai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Sebelum berlakunya Undang-Undang ini,  di  Indonesia  terdapat  bermacam-macam  peraturan  yang  mengatur  perkawinan bagi golongan masyarakat, mulai dari hukum adat sampai hukum Agama.
Embrio  lahirnya  Undang-Undang  Perkawinan,  sebagai  bentuk  telah  adanya keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh  masyarakat di Indonesia. Melalui  Undang-Undang  ini  maka  perkawinan  tidak  hanya  sekedar  ikatan keperdataan  antara  seorang  pria  dan  wanita  melainkan  lebih  kepada  sebagai  ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Meskipun  sudah  berlaku  selama  41  tahun  sejak  diundangkannya  undang- undang Perkawinan ini, bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama. Undang- Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang  ini  juga  tidak  melarang  perkawinan  beda  agama.  Pasal  2  Undang- Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa:  a).  Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  b). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sah  atau  tidaknya  perkawinan  ditentukan  oleh  hukum  agama  masing-masing calon  mempelai.  Sedangkan  pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  itu  merupakan persyaratan  formil  administratif.  Tidak  adanya  pengaturan  perkawinan  beda  agama secara  tegas  dan  eksplisit  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas.
Alhasil  mulai  dari  publik  figur  sampai  para  penganggur,  dari  kalangan selebritis  sampai  para  pengemis  berbondong-bondong  melakukan  pernikahan  beda agama.  Sebagai  contoh  Ahmad  Nurcholish,  aktivis  LSM  Pusat  Studi  Agama  dan Perdamaian  (ICRP)  ini  disamping  telah  melangsungkan  perkawinan  beda  agama,  ia juga  telah  menikahkan  sedikitnya  638  pasangan  beda  agama  di  seluruh  Indonesia. 1 Sehingga  pada  prakteknya,  prosedur  yang  banyak  dilakukan  ialah  dengan mencatatkannya  di  Kantor  catatan  Sipil.  Pencatatan  yang  dilakukan  hanya  untuk memenuhi persyaratan formil administratif saja sebagaimana perintah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  Perkawinan.  Namun,  keabsahannya  tergantung  kepada  ketentuan hukum  masing-masing  agama  serta  keinginan  kedua  calon  mempelai.  Oleh  karena itu,  tidak  jarang  mereka  melakukan  upacara  perkawinan  dua  kali  yaitu  menurut hukum dan agama.
Hukum  perkawinan  memang  menarik  ditelaah  sebagai  wilayah  pluralitas hukum,  sesuai  dengan  konsep  dan  pendekatan  pluralisme  hukum  dan  agama. Perkawinan  adalah  wilayah  sosial  yang  dihuni  oleh  lebih  dari  satu  sistem  hukum.
1 http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish/
Sistem  hukum  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  19974  Tentang Perkawinan sangatlah kompleks.
Pada  tulisan  ini  penulis  akan  mengungkap  ikhtiar  tentang  perkawinan  beda agama di Indonesia, dilihat dari sisi konsep agama yang ada di Indonesia. Selain itu, terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  baru-baru  ini  telah  menolak  tegas perkawinan beda agama, meskipun terjadi concurring opinion sesama hakim dan para pemohon.

## Konfigurasi Undang-Undang Perkawinan Pada Masa Penjajahan di Indonesia
Pada  masa  kolonial  Belanda,  peraturan  perundang-undangan  tertulis  tentang perkawinan  telah  ada,  namun  masih  sebatas  untuk  orang  Belanda  dan  bumiputera yang  beragama  Nasrani.  Sedangkan  bagi  warga  bumi  putera  yang  beragama  Islam belum  diatur.  Zaman  kolonial penguasa  Hindia  Belanda  berkepentingan  untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya atas warga jajahan dengan cara mengatur mereka melalui serangkaian produk undang-undang, termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Melalui pengaturan inilah tata kependudukan negara jajahan bisa diatur. Pada  masa  itu  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  dari  pemerintah  tidak sepenuhnya  dapat  mengakomodir  kepentingan  perempuan  berkaitan  dengan hubungan  laki-laki  perempuan  yang  setara  dalam  keluarga.  Ini  nampak  dalam rumusan pengaturan perkawinan yang mendudukkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga  dan  sebagai  konsekuensinya  perempuan  mempunyai  kewajiban  untuk bertanggungjawab terhadap urusan domestik rumah tangga. 2
Pada  masa  kedatangan Verenigde  Oostindische  Compagnie (VOC)  di  Indonesia, kedudukan  hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui  sepenuhnya  oleh  penguasa  VOC.  Pada  masa  pemerintahan  Belanda  di Indonesia,  Belanda  menghimpun  hukum  Islam  yang  disebut  dengan Compendium Freiyer ,  mengikuti  nama  penghimpunnya. 3 Kemudian  membuat  kumpulan  hukum perkawinan  dan  kewarisan  Islam  untuk  daerah  Cirebon,  Semarang,  dan  Makasar (Bone  dan  Gowa).  Ketika  pemerintahan  VOC  berakhir,  politik  penguasa  kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam. 4

## Konfigurasi Undang-Undang Perkawinan Pada Masa Awal Kemerdekaan
Pada  awal  kemerdekaan,  upaya  pembangunan  di  bidang  hukum  mulai dirintis.  Uniknya  justru  hukum  di  bidang  perkawinanlah  yaitu  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Nikah Cerai, Talak dan Rujuk (NCTR) yang pertama kali  dibuat  oleh  bangsa  Indonesia  walau  hanya  berlaku  untuk  wilayah  Jawa  dan
2 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam di  Indonesia, (Jakarta:  Prenada  Media  Grup 2000), h. 78 3 Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang 1975), h. 102 4 Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1982), h. 188.
292 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
Madura  saja.  Setelah  itu  diundangkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1954, sehingga Undang-Undang NCTR berlaku di seluruh Indonesia. 5
Eksistensi  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  dan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 ini adalah sebagai kelanjutan dari Staatsblad Nomor 198 Tahun 1895  dan  sebagai  pengganti  dari  Huwelijks  Orgonatie  Staatsblad  Nomor  467  tahun 1931  dan  Vorstenlandse  Huwelijks  Ordonantie  Staatsblad  Nomor  98  Tahun  1933. 6 Kemudian  Departemen  Agama  melalui  menterinya  mengeluarkan  Permenag mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara fasid nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama.
Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum  Nasional  yang  secara  mendalam  mengajukan  konsep  Rancangan  Undang- Undang  Perkawinan,  sehingga  pada  tanggal  28  Mei  1962  Lembaga  hukum  ini mengeluarkan  rekomendasi  tentang  asas-asas  yang  harus  dijadikan  prinsip  dasar hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Kemudian  diseminarkan  oleh  lembaga  hukum tersebut  pada  tahun  1963  bekerjasama  dengan  Persatuan  Sarjana  Hukum  Indonesia bahwa  pada  dasarnya  perkawinan  di  Indonesia  adalah  perkawinan  monogami, namun  masih  dimungkinkan  adanya  perkawinan  poligami  dengan  syarat-syarat tertentu, serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin. 7

## Konfigurasi Undang-Undang Perkawinan Pada Masa Menjelang Lahirnya Undang- Undang Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Langkah  maju  telah  diupayakan  pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat  terhadap  kepastian  hukum  di  bidang  perkawinan.  Proses  pengolahan terhadap  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  cukup  menguras  tenaga  dan waktu.  Kepanitiaan  yang  telah  dibentuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Menteri Agama  Nomor    B/4299  Tanggal  1  Oktober  1950  banyak  menemui  hambatan  dalam melaksanakan tugasnya, salah satu faktornya ditenggarai oleh berbagai aliran antara satu panitia dengan yang lainnya. 8
Usaha  selanjutnya  dalam  upaya  melahirkan  Undang-Undang  Perkawinan, disaat  acara  simposium  Ikatan  Sarjana  Wanita  Indonesia  (ISWI)  tanggal  29  Januari 1972 memberikan rekomendasi kepada pengurusnya agar kembali memperjuangkan Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  dan  mendesak  pemerintah  agar mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  kepada  pemerintah  agar dibahas  kembali  oleh  DPR  RI  dan  dilaksanakan  sebagai  Undang-Undang  yang diberlakukan seluruh warga Indonesia. 9
5 A.  Wasit  Aulawi, Sejarah  Perkembangan  Hukum  Islam  di  Indonesia dalam  Amrullah  Ahmad Dimensi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional, (Jakarta: INIS, 2002), h. 22. 6 Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara ;  Studi  terhadap  Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta: INIS 2000), h. 65.
7 R.  Soetedjo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam  Perundang-Undangan  Perkawinan  di Indonesia , (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), h. 70 8 Abdul Manan Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 70. 9 Abdul Manan Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.  4.
Pada  tahun  1973  Fraksi  Katolik  di  Parlemen  menolak  rancangan  Undang- Undang Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam  yang  disusun  pada  tahun  1967  dan  rancangan  1968  yang  berfungsi  sebagai Rancangan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang  diatur  dalam  Rancangan  tahun  1967.  Akhirnya  Pemerintah  menarik  kembali kedua  rancangan  dan  mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  yang baru pada tahun 1973. 10
Pada  tanggal  22  Desember  1973,  Menteri  Agama  mewakili  Pemerintah membawa  konsep  Rancangan  Undang-Undang  Perkawinan  yang  disetujui  DPR menjadi  Undang-Undang  Perkawinan.  Maka  pada  tanggal  2  Januari  1974,  Presiden mengesahkan  Undang-Undang  tersebut  dan  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara Nomor 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974. 11

## Prularitas Hukum dalam Undang-Undang Perkawinan
Sebenarnya  yang  menjadi  plolemik  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  ini adanya  redaksi  pasal  demi  pasal  yang  memberi  kesan  membuka  kran  selebar- lebarnya bagi warganya untuk memilih pasangannya masing-masing.
Meskipun  Undang-Undang  Perkawinan  ini  telah  berlaku  selama  41  tahun, seperti  telah  disinggung  diatas,  bukan  berarti  tidak  ada  masalah  dalam  hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama.  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengatur  secara  eksplisit  tentang perkawinan  beda  agama.  Undang-Undang  perkawinan  juga  tidak  melarang perkawinan  beda  agama.  Diantara  pasal  yang  menjadi  perdebatan  adalah:  Pasal  2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2). Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah atau  tidaknya  perkawinan  ditentukan  oleh  hukum  agama  masing-masing  calon mempelai.  Sedangkan  pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  itu  merupakan  persyaratan formil administratif. 12
Menjadi  titik  poin  perdebatan  adalah  pencatatan  yang  boleh  dilakukan  di Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam,  dan  Kantor  catatan  Sipil bagi  diluar  agama  Islam.  Sehingga  “boleh”  menikah  beda  agama  asalkan  dicatat. Problem  perkawinan  antar  agama  di  Indonesia  menjadi  krusial  karena  menyentuh persoalan teologis yang memang sangat sensitif.
Mengutip  tulisan  Abdurrahman  dalam  Kompendium  Bidang  Hukum Perkawinan, 13 ada beberapa cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:
10 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali, Bandung), h. 99. 11 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 123. 12 Kutipan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 13 Abdul  Rahman, Kompendium  Bidang  Hukum “ Perkawinan  Perkawinan  Beda  Agama  dan Implikasinya ” , (Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.  2011), h. 12.
Pertama ,    salah  satu  dari  pasangan  mengikuti  keyakinan  agama  pasangannya dan  menikah  menurut  agama  dari  pasangannya  tersebut.  Ada  dua  bentuk perpindahan  keyakinan  agama  yang  dilakukan  pasangan  untuk  dapat melangsungkan  pernikahan  dengan  pasangannya,  yaitu:  1).  Perpindahan  agama hanya  berupa  proforma  untuk  memenuhi  persyaratan  agar  pernikahannya  dapat dilangsungkan  dan  dicacatkan  secara  resmi,  namun  kemudian  setelah  perkawinan tersebut  berlangsung  yang  bersangkutan  kembali  kepada  keyakinan  agamanya semula  dan  tetap  menjalankan  aturan  agamanya.  Kasus  perkawinan  beda  agama dengan  cara  seperti  ini  banyak  terjadi,  sehingga  menyebabkan  timbulnya  gangguan terhadap  kehidupan  rumah  tangga  dan  keluarga  di  kemudian  hari;  2).  Pernikahan yang  benar-benar  secara  tulus  melakukan  peralihan  keyakinan  agamanya  dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka;  dan  3).  Masing-masing  pasangan  tetap  mempertahankan  keyakinan agamanya.  Pernikahan  dilangsungkan  menurut  masing-masing  agama,  bisa  jadi  di pagi  hari  pernikahan  berlangsung  menurut  keyakinan  agama  salah  satu  pasangan, serta  siang  atau  sore  harinya  melakukan  pernikahan  lagi  menurut  agama  yang lainnya.  Pernikahan  dengan  cara  seperti  ini  juga  banyak  dilaksanakan  dengan konsekuensi  masing-masing  pasangan  yang  hidup  bersama  dalam  perkawinan tersebut  tetap  menjalankan  keyakinan  agama  masing-masing.  Tidak  adanya pengaturan  perkawinan  beda  agama  secara  tegas  dan  eksplisit  dalam  Undang- Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian    hukum.  Apabila  benar-benar  terjadi  kasus  seperti  itu,  maka  status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. 14
Menurut Ichtianto, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disusun  berdasarkan  Pancasila  sebagai  cita  hukum  Nasional,  berlaku  bagi  seluruh penduduk Indonesia, menggantikan hukum perkawinan lama. 15 Pada bagian lain ia menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengandung  unifikasi hukum.  Dari  segi  Ilmu  Hukum  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan melahirkan hatah antar  hukum  perkawinan  Agama  dalam  Sistem  hukum  nasional Indonesia.
Kemudian  hal  ini  ditegaskan  dalam  kesimpulan  tulisannya  Ichtianto menyatakan  bahwa  sebagai  undang-undang  yang  dibentuk  berdasarkan  dan  bercita hukum  Pancasila  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  kekuatan  berlaku hukum  perkawinan  agama-agama  yang  dipeluk  penduduk  Indonesia.  Tidak  ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum Agama.
Ichtianto sendiri berpendapat bahwa negara Indoensia berkewajiban mengatur perkawinan campuran sesama warga negara Indonesia yang hukum perkawinannya berlainan  yang  telah  ditunaikan  dengan  adanya  Bab  XII  bagian  ketiga  Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang Perkawinan yang dibentuk dan disusun berdasar
14 Pendapat  dari  Ichtianto  seorang  peneliti/Pejabat  pada  Badan  Litbang  Agama  dan  Diklat Keagamaan  Kementerian  Agama  dalam  tulisannya  “perkawinan  Campuran  Dalam  Negara  Republik Indoensia”, 2003.
15 Ichtianto, Laporan  Akhir  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  20  Tahun  Pelaksanaan  Undang-Undang Perkawinan, Proyek  Pusat  Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional,  (Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995), h. 1.
Pancasila  yang  terdapat  pluralisme  di  bidang  perkawinan  perlu  ada  norma  hukum perkawinan campuran (antara lain perkawinan campuran antar pemeluk agama yang berbeda) sebagai norma hatah.
Untuk  mendukung  pendapatnya  tersebut  Ichtianto  mengemukakan  sejumlah alasan  sebagai  berikut:  1).  Negara  Pancasila  adalah  dibentuk  dan  didirikan  oleh rakyat Indonesia yang menganut berbagai agama;  2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  beribadah menurut  agamanya  dan  kepercayaan  itu  (Pasal  29  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar 1945) dan mengakui pemelukan agama-agama, sehingga di Indonesia ada pluralistis agama;  3).  Hak  asasi  beragama  adalah  hak  asasi  yang  paling  asasi;  4).  Negara berkewajiban  mengatur  hubungan  hukum  rakyat  penduduk  Indonesia  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara;  5).  Negara  Pancasila berkewajiban  mengatur hukum perkawinan antara warga negaranya yang memeluk agama yang sama dan yang memeluk agama yang berbeda; dan  6). Indonesia, karena ada pluralistis agama, maka ada pluralistis hukum perkawinan (Pasal 2 ayat (1). 16

## Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Islam
Perkawinan beda agama antara orang Islam (laki-laki dan perempuan) dengan non muslim dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut: 17
Pertama ,  Islam  dengan  tegas  melarang  wanita  muslim  kawin  dengan  laki-laki non  muslim,  baik  yang  musyrik  maupun  ahli  kitab,  seperti  yang  dengan  jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221.
Kedua, perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  wanita  non  muslim  dibedakan dalam  2  hal:  1).  Perkawinan  laki-laki  muslim  dengan  perempuan  musyrik  tidak dibenarkan  atau  dilarang  dengan  tegas  sesuai  surat  al  Baqarah  ayat  221.  Namun, yang  menjadi  pertanyaan  adalah  siapakah  yang  termasuk  ke  dalam  kategori  wanita musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim; dan 2). Tentang pernikahan laki laki Muslim dengan yang non muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversial dikalangan  para  fuqaha  sejak  zaman  Sahabat.  Menurut  Abdul  Basiq  Jalil  dalam tesisnya  “Kajian  para  Ahli  Agama,  Fuqaha  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang Pernikahan Lintas Agama” tahun 2004 dan juga Ichtiyanto dalam disertasinya tentang Perkawinan  Campuran  Dalam  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2003  mengutip pandangan Ibrahim Husen yang merangkum pendapat para fuqaha tentang masalah ini ke dalam tiga golongan yaitu:
Golongan  pertama, golongan  ini  termasuk  Jumhur  Ulama  berpendapat  bahwa pernikahan  laki-laki  muslim  dengan  non  muslim Ahl  Al-kitab (pengikut  Yahudi  dan Nasrani)  diperbolehkan,  sedang  selain  Yahudi  dan  Nasrani,  hukumnya  haram. Mereka beralasan dengan ayat Alquran surat Al Maidah ayat 5;
16 Ichtianto, Laporan  Akhir  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  20  Tahun  Pelaksanaan  Undang-Undang Perkawinan, Proyek  Pusat  Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional,  (Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995), h. 198-200.
17 Nurhayati  Djamas, Kompendium  Bidang  Hukum  Perkawinan  Perkawinan  Beda  Agama  dan Implikasinya, h. 45.
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan  mengawini)  wanita-wanita 83  muhshanat  (yang  menjaga kehormatannya) diantara  wanita-wanita  yang  beriman,  serta  wanita-wanita  yang  menjaga kehormatannya  diantara  orang-orang  yang diberi  al  Kitab  sebelum  kamu,  bila  kamu telah  membayar  mas  kawin  mereka  dengan  maksud  menikahinya,  tidak  dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.”
Menurut mereka, dari ayat tersebut dapat ditarik dua argumen. Pertama , ayat ini  dengan  tegas  membolehkan  orang  muslim  memakan  makanan  orang  ahli  kitab (kecuali  jenis  yang  diharamkan)  dan  membolehkan  menikahi  wanita-wanita  Ahli Kitab  yang  muhsanat. Kedua ,  dari  sisi  kronologisnya  ayat  ini  termasuk  rangkaian ayat-ayat  madaniah,  yang  turunnya  sesudah  hijrah,  yang  berarti  ayat  yang  dapat dijadikan rujukan hukum.
Golongan  kedua ,  yaitu  golongan  yang    berpendapat  bahwa  menikahi  wanita non muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut antara lain oleh ibnu Umar dan Syi'ah  Imamiah.  Mereka  beralasan  dengan  beberapa  dalil. Pertama ,  surat  al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:
"Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik  sebelum  mereka  beriman. Sesungguhnya budak-budak wanita yang beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik  meskipun  wanita  musyrik  itu  amat  menerik  hatimu.  Dan  janganlah  pula kalian  menikahkan  orang-orang  musyrik  dengan  wanita  beriman,  sebelum  mereka beriman.  Sesungguhnya  budak  laki-laki  beriman  lebih  baik  daripada  pria  musyrik, walaupun  mereka  menarik  hatimu.  Mereka  mengajak  ke  neraka,  sedang  Allah mengajak  ke  surga  dan  ampunan  dengan  izinnya.  Dan  Allah  menerangkan  ayat- ayatNya  (perintah-perintahNya)  kepada  manusia  supaya  mereka  mengambil pelajaran."
Selanjutnya surat al Mumtahanah ayat 10 yang artinya;
"Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  datang  berhijrah  kepadamu  perempuan beriman,  maka  hendaklah  kamu  uji  (keimanan)  mereka.  Allah  lebih  mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika kamu telah mengetahui  bahwa mereka (benar- benar)  beriman  maka  janganlah  kamu  kembalikan  kepada  (suamisuami  mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah  mereka  bayar.  Dan  tiada  dosa  atasmu  mengawini  mereka  apabila  kamu  bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali (perkawinan) dengan  perempuan-perempuan  kafir,  hendaklah  kamu  minta  kembali  mahar  yang telah  kamu  bayar  dan  hendaklah  mereka  minta  kembali  mahar  yang  mereka  bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".
Golongan  ini  menjadikan  kedua  ayat  diatas  sebagai  landasan  dari  pendapat yang  melarang  kaum  mukminin  menikah  dengan  perempuan  musyrik.  Ahli  kitab bagi  golongan  ini  termasuk  orang  musyrik,  dengan  alasan  bahwa  orang  Yahudi mempertuhan Uzair dan  orang-orang  Nasrani  mempertuhan  al-Masih  Isa  bin Maryam. Alquran menyifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa
syirik  tidak  dapat  diampuni  jika  mereka  tidak  bertobat  kepada  Allah  sebelum meninggal dunia. 18
Adapun  Keputusan  Majelis  Ulama  Indonesia  tersebut  diatas  lebih mempertegas keharaman pernikahan antara muslim dan non muslim, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, seperti yang telah ditetapkan dalam Munas MUI ke II tahun  1980  di  Jakarta,  yang  menegaskan  “ Seorang  laki-laki  muslim  diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim. 19

## Konsepsi  Perkawinan  Beda  Agama  dan  Implikasinya  Menurut  Pandangan Protestan
Dalam  pandangan  Protestan,  perkawinan  secara  hakiki  adalah  sesuatu  yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyai aspek kekudusan. Perkawinan dilihat sebagai  suatu  persekutuan  badaniah  dan  rohaniah  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan  untuk  membentuk  suatu  lembaga.  Seperti juga  agama-agama  lain,  pada prinsipnya  Agama  Protestan  menghendaki  agar  penganutnya  kawin  dengan  orang seagama. Karena tujuan perkawinan dalam Agama Protestan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Sedangkan kebahagian tersebut akan sulit dicapai bila suami isteri tidak seiman.
Perkawinan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah tugas pemerintah, dalam hal ini adalah kantor catatan sipil. Dalam pandangan Kristen Protestan, berdasarkan keyakinan bahwa pemerintah adalah “hamba Allah” untuk kebaikan manusia, maka secara tiologis pemerintah punya kompetensi untuk mengesahkan suatu perkawinan. Disisi  lain  Alkitab  juga  menjelaskan  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  “peraturan Allah” yang bersifat  sacramental (bersifat kudus); yakni ia diciptakan dalam rangka seluruh  maksud  karya  penciptaan-Nya  atas  alam  semesta.  Oleh  sebab  itu,  gereja berkewajiban  mengukuhkan  dan  memberkati  suatu  perkawinan,  tidak  dalam  arti legitimasi, melainkan komfirmasi. 20

## Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Katolik
Kanon (pasal) dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) 1983 tentang pernikahan atau perkawinan, dimulai dengan kanon 1055 § 1 yang berbunyi:
“Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya  terarah  pada  kesejahteraan  suami-istri (bonum  coniugum) serta  kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”
Pandangan  Gereja  Katolik  yang  mengatakan  bahwa  pernikahan  adalah sakramen, seperti ditegaskan dalam frase berikutnya (’oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen’) didasari pandangan ini. Yang semakin ditegaskan dalam kanon
18 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta:Pusat Studi Alquran, 1996), h. 98. 19 https://www.islampos.com/dari-anda/opini-nikah-beda-agama/ 20 Abdurrahman, KOMPENDIUM BIDANG HUKUM PERKAWINAN Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011), h. 88.
1055 § 2 yang mengatakan, ” Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak  perkawinan  sah  yang  tidak  dengan  sendirinya  sakramen .”  Hal  ini  berarti  bahwa perkawinan  antara  seorang  yang  dibaptis  secara  Katolik  atau  diterima  di  dalamnya dengan  seorang  dari  Gereja  Kristen  juga  menjadi  sakramen.  Bahwa  yang  disebut sakramen hanya antara dua orang dibaptis tentu terkait dengan pendasaran teologis bahwa  Kristus  adalah  sakramen  keselamatan  dunia  dan  murid-murid  Kristus dipanggil untuk mewartakan kasih Allah yang ’menjelma’ dalam diri Kristus. 21

## Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Hindu
Dalam agama Hindu istilah perkawinan biasa disebut Pawiwahan. Pengertian Pawiwahan  itu  sendiri  dari  sudut  pandang  etimologi  atau  asal  katanya,  kata pawiwahan  berasal  dari  kata  dasar  “wiwaha”.  Dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia disebutkan  bahwa  kata  wiwaha  berasal  dari  bahasa  sansekerta  yang  berarti  pesta pernikahan atau  perkawinan 22
Menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta.  Bila  ada  yang  salah  satunya  bukan  beragama  Hindu,  maka  sebelum  hari perkawinan harus dibuatkan upacara “Sudhiwadani” yang  mengandung pengertian menyucikan  ucapan.  Menyucikan  ucapan  disini  mengandung  pengertian  merubah tatanan,  baik  dari  sudut  perilaku,  ucapan  dan  pikiran  tentang  keyakinan  serta kepercayaan  kehadapan  Tuhan,  harus  sesuai  dengan  tatanan  pelaksanaan  agama Hindu.  Bahwa  persyaratan  untuk  melakukan  Upacara  ”Sudhiwadani”  haruslah memenuhi syarat-syarat administrasi, antara lain:
Pertama ,  pernyataan  diri  dari  salah  satu  mempelai  akan  mengalih  Agama menjadi  agama  Hindu,  kecuali  umurnya  dibawah  25  tahun  diperlukan  surat pernyataan  persetujuan  dari  orang  tuanya  bahwa  akan  mengalih  Agama  menjadi Agama Hindu.
Kedua, Surat  keterangan  dari  penjuru  Banjar  (Kelihan  Adat)  atau mengusulkan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau Bimas Hindu setempat untuk diminta pengesahannya berupa piagam.
Hindu tidak membenarkan adanya perkawinan campuran atau antar agama juga  tidak  terlepas  dari  terjemahan  sloka  yang  memuat  tentang  sahnya  perkawinan menurut ajaran agama Hindu, yang diucapkan mempelai pria:
“Aku  ambil  tanganmu  demi  nasib  baik  sehingga  engkau  mendapat  umur  panjang denganku  sebagai  suamimu,  para  dewa  bhaga,  aryaman,  savita,  purandhi,  telah memberikanmu padaku, agar aku bisa menjadi kepala rumah tangga. Semoga semua dewa  dan  dewa  air  kehidupan  mempersatukan  hati  kami  semoga  matasisva,  dhata dan destri semuannya menyatukan kami.”
Diucapkan oleh mempelai wanita:
21 Ditegaskan dalam kanon 1136, “Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk  sekuat  tenaga  mengusahakan  pendidikan  anak,  baik  fisik,  sosial  dan  kultural,  maupun  moral  dan religius.
22 (Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia,  “Kamus  Besar  Bahasa Indonesia”, http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php,diakses pada tanggal 25 Juli 2015
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 299
“Semoga suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup seratus tahun.” 23

## Konsepsi Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Menurut Pandangan Buddha
Menurut  Sangha  Agung  Indonesia  perkawinan  beda  agama  diperbolehkan, seperti  yang  melibatkan  penganut  agama  Buddha  dan  penganut  non-Buddha. Asalkan  pengesahannya  dilakukan  menurut  tata  cara  agama  Buddha.  Meski  calon mempelai yang bukan Buddha tidak mesti diharuskan untuk masuk Buddha terlebih dahulu.  Tapi,  dalam  upacara  ritual  perkawinan,  kedua  mempelai  diwajibkan mengucapkan “ atas nama Sang Buddha”, Dharma dan Sangka” , yang merupakan dewa- dewa umat Buddha. 24
Menurutnya dalam agama Buddha tidak ada larangan sama sekali untuk nikah beda  agama. 25 Namun  hambatannya  adalah  datang  dari  pihak  negara  yang seharusnya  melindungi  dan  mengayomi  segenap  bangsa  Indonesia,  sesuai  dengan UUD 1945. “Setelah bergelut demikian lama terpaksalah salah satu pasangan tersebut “merelakan”  ataupun  menggadaikan”  keyakinannya  karena  tidak  dapat  menembus benteng tekanan internal keluarga, komunitas agamanya dan negara 26

## Konsepsi  Perkawinan  Beda  Agama  dan  Implikasinya  Menurut  Pandangan Khonghucu
Agama Khonghucu atau nama aslinya Ru Jiao , yang berarti agama bagi orang yang  lembut  hati,  lahir  5.000  tahun  lalu  dan  merupakan  agama  tertua  di  tanah kelahirannya (Tiongkok) dan juga salah satu agama tertua di dunia. Pada waktu itu, boleh  dikatakan  belum  ada  agama  lain,  sehingga  praktis  belum  dikenal  adanya pernikahan beda agama.
Meski  demikian  tidak  ada  satu  ayat  pun  yang  khusus  membolehkan  atau melarang pernikahan dua insan yang berbeda keyakinan. Pernikahan dinyatakan sah apabila  terjadi  antara  laki-laki  dan  perempuan  dewasa,  tidak  ada  unsur  paksaan, disetujui atau atas kemauan dua belah pihak,  mendapat restu kedua orang tua  atau yang dituakan, diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu mempelai tidak diharuskan berpindah keyakinan. 27

## Pluralitas Hukum Menuju Hukum Nasional
Kini  dan  seterusnya  untuk  NKRI  sebagai  Negara  bangsa,  telah  dilahirkan pandangan guna menjadi arahan pengelolaan pluralitas ke dalam arus "berbeda-beda,
23 Reg  veda  X.85.47  dikutip  dalam  Titib,  Weda  Sabda  Suci  Pedoman  Praktis  Kehidupan. (Surabaya: Paramita. 1996), h. 8 24 Ahmad  Nucholish  &  Ahmad  Baso, Pernikahan  Beda  Agama ,  (Jakarta:  ICRP-KOMNASHAM, 2011), h. 259.
25 Moh. Monib dan Ahmad Nurcholish, Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009), h. 109 26 Ahmad Nucholish & Ahmad Baso, Pernikahan Beda Agama, h. 259 27 Abdurrahman, Kompendium  Bidang  Hukum  Perkawinan “ Perkawinan  Beda  Agama  dan Implikasinya ” , h. 109.
tetapi satu", "bersuku-suku, tetapi satu bangsa" dan seterusnya seperti dikemas dalam "idiologi  nasional"  dan  janji  sumpah  pemuda  serta  garuda  lambang  negara,  yang bertuliskan "bhinneka tunggal ika."
Maka  semua  itu  merupakan  ruang  "ke-Indonesiaan"  yang  perlu  diterima sepenuhnya  dengan  tanggung  jawab.  Hukum  nasional  sebagai  salah  satu  penghuni ruang  "ke-Indonesia-an",  merupakan  bagian  dari  wujud  dan  isi  sistem  kebudayaan Indonesia.  Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  rancangan  praktis  yang  tidak  melihat komponen  tata  hukum  secara  monolistik,  tetapi  sebagai  refleksi  pluralitas.  Melalui Mahkamah Konstitusi, rakyat Indonesia kini harus patuh dan tunduk atas ketetapan Lembaga  Hukum  yang  mengurusi  bidang  Konstitusi.  Tepat  tanggal  18  Juni  2015  di Gedung  Mahkamah  Konstitusi  Jakarta  akhirnya  menolak  pengujian  pasal  UU Perkawinan  yang  dianggap  menghambat  kawin  beda  agama.  Keinginan  agar  kawin beda agama dilegalkan di Indonesia akhirnya kandas di tangan palu hakim konstitusi. Meskipun sudah mendengarkan keterangan sejumlah ahli dan saksi, serta perwakilan organisasi keagamaan, keinginan pemohon tak terkabul.
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menolak  pengujian  Pasal   2  ayat  1 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  mengenai  syarat  sahnya perkawinan  terkait  kawin  beda  agama.  Mahkamah  menganggap  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan  sama  sekali  tidak  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Menurut  Mahkamah  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan memberi legitimasi kepada negara mencampuradukkan administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Karena itu, perkawinan tidak boleh  hanya  dilihat  dari  aspek  formal  semata,  tetapi  juga  harus  dilihat  dari  aspek spiritual  dan  sosial.  Agama  menetapkan  tentang  keabsahan  perkawinan,  sedangkan undang-undang  menetapkan  keabsahan  administratif  yang  dilakukan  oleh  negara. “Permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. 28
Adapun pasal yang menjadi pertentangan adalah, " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu ."  Menurut Mahkamah,  prinsip  Ketuhanan  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  merupakan  perwujudan  dari  pengakuan  keagamaan.  Sebagai  negara  yang berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama, dan salah satunya adalah perkawinan.

## Penutup
Pernikahan  adalah  hal  yang  sakral,  jadi,  pernikahan  tidak  hanya  peristiwa hukum  semata.  Di  Indonesia,  masyarakatnya  religius  sehingga  pernikahan merupakan  peristiwa  sakral,  bahkan  pernikahan  adalah  ibadah.  Tidak  diakuinya
28 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicial- review-kawin-beda-agama
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 301
nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ketentuan agama dan  itu mencerminkan keindonesiaan kita.
Melalui  putusan  MK  yang  menolak  perkawinan  beda  Agama  merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar  1945 merupakan perwujudan  dari  pengakuan  keagamaan.  Sebagai  negara  yang  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  warga negara  mempunyai  hubungan  yang  erat  dengan  agama  dan  salah  satunya  adalah perkawinan.
Perkawinan  merupakan  salah  satu  bidang  permasalahan  yang  diatur  dalam tatanan  hukum  di  Indonesia.  Untuk  itu,  segala  tindakan  dan  perbuatan  yang dilakukan oleh warga negara, termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat  dan  tunduk  serta  tidak  bertentangan  atau  melanggar  peraturan  Perundang- undangan. Mengutip pernyataan Menteri Agama, tidak diakuinya nikah beda agama, merupakan salah satu ketentuan agama. 29

## Pustaka Acuan

## Buku
Abdul Rahman Kompendium Bidang Hukum “Perkawinan-Perkawinan Beda Agama dan  Implikasinya”,  Yogyakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Kementerian Hukum dan HAM,  2011.
Abdurrahman,  KOMPENDIUM  BIDANG  HUKUM  PERKAWINAN  Perkawinan Beda  Agama  dan  Implikasinya,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011.
Ali, Muhammad Daud, Kedudukan  Hukum  Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1982. Artikel diakses pada Senin, 22 Juni 2015 di www.kompas.com.
Aulawi, A. Wasit, Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dalam Amrullah Ahamad  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  sistem  Hukum  Nasional,  Jakarta: INIS, 2002.
Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali, Bandung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.
Ichtianto,  Laporan  Akhir  Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  20  Tahun  Pelaksanaan Undang-Undang  Perkawinan,  Proyek  Pusat  Perencanaan  Pembangunan Hukum  Nasional,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman RI Tahun 1994/1995.
Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Grup, 2000.
29 Artikel diakses pada Senin, 22 Juni 2015 di www.kompas.com .
Moh.  Monib  dan  Ahmad  Nurcholish, kado  Cinta  Bagi  Pasanagan  Nikah  Beda  agama Karya, Jakarta, 31 Januari 2009)
Nasution,  Khoiruddin,  Status  Wanita  di  Asia  Tenggara;  Studi  terhadap  Perundang- undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia, Yogyakarta: INIS, 2000.
Nucholish,  Ahmad  &  Ahmad  Baso,  Pernikahan  Beda  Agama,  Jakarta:  ICRP- KOMNASHAM, 2011.
Nurhayati  Djamas,  Kompendium  Bidang  Hukum  Perkawinan  Perkawinan  Beda Agama dan Implikasinya, 2011.
Prawirohamidjojo, R. Soetedjo, Pluralisme  Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988.
Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jakarta: Pusat Studi Alquran, 1996. Reg veda X.85.47, dalam Titib,1996.
Sosroatmodjo,  Arso dan A. Wait Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

## Website
http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurch olish/
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir- judicial-review-kawin-beda-agama
https://www.islampos.com/dari-anda/opini-nikah-beda-agama/