How to cite: Nama Author (tahun terbit) Judul, (Volume) Issue, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
ANALISIS  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  RELAKSASI  PAJAK  DALAM RANGKA  PEMULIHAN  EKONOMI  PADA  SEKTOR  PARIWISATA  YANG TERDAMPAK COVID-19
Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Indonesia Email: kacadian@unibi.ac.id; putrigantine@unibi.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sebesar  besar  dampak  covid-19  bagi wajib pajak di sektor pariwisata, manfaat relaksasi pajak pada sektor pariwisata, serta  pengimplementasian  kebijakan  relaksasi  pajak  tersebut  dalam  rangka pemulihan  ekonomi  pada  sektor  pariwisata  yang  terdampak  covid-19.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif menggunakan  wawancara  kepada  fiskus  dan  diolah  menggunakan  teknik  koding serta melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Sampel yang diperoleh dalam  penelitian  ini  sebanyak  60  responden  yang  diperoleh  dengan  metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi pajak yaitu sebesar 53,33% bagi wajib pajak yang memiliki usaha di bidang perhotelan, 42,11% bagi wajib pajak yang memiliki usaha di  bidang  restoran  dan  27,27%  bagi  wajib  pajak  yang  memiliki  usaha  di  bidang hiburan.  Hal  ini  menunjukkan  masih  terdapat  wajib  pajak  yang  belum  dapat memanfaatkan relaksasi pajak.
Kata Kunci : pariwisata; kebijakan relaksasi pajak; pemulihan ekonomi

## Abstract
This study aims to determine the magnitude of the impact covid-19 in the tax prayers tourism  sector,  the  benefits  of  tax  relaxation  in  the  tourism  sector,  and  the implementation of the tax relaxation policy in the context of economic recovery in the  tourism  sector  affected  by  covid-19.  This  research  is  a  type  of  qualitative research method using interviews which are processed using coding techniques and distributing  questionnaires  to  tax  payers.  The  sample  obtained  by  purposive sampling method as many as 60 respondents. The result show that the percentage of tax payers who take advantage of tax relaxtation is 53,33% for tax payers who have business in the hotel sector, 42,11% for tax payers who have a business in the restaurant  sector  and  27,27%  for  tax  payers  who  have  a  business  in  the enterataiment business. This shows that there are still tax payers who have not been able to take advantage of tax relaxation.
Keywords: tourism; tax relaxation policy; economic recovery
Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata Yang Terdampak Covid-19
Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, Oktober 2022                                                          14995

## Pendahuluan
Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya virus yang berasal dari Wuhan, China pada tanggal 8 desember 2019 yang menyebar di berbagai provinsi lain seperti di China, Thailand, Jepang dan Korea Selatan (Susilo et al., 2020). Pandemi covid-
19 memberikan guncangan dampak besar bagi pada perekonomian di Indonesia terutama sektor pariwisata yang mengalami penurunan sangat signifikan akibat pandemi covid-19 adalah  sektor  pariwisata  (Bayu,  2020).  World  Travel  &  Tourism  Council  (WTTC) mengungkapkan  kontribusi  sektor  pariwisata  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) secara  global  mengalami  penurunan  hingga  3,7%  sepanjang  tahun  2020.  Penyusutan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Asia Tenggara mengalami penyusutan kontribusi masing-masing sebesar 53%.
Sektor  pariwisata  dinilai  memiliki  andil  cukup  besar  dalam  pendapatan  devisa negara,  termasuk  dalam  penciptaan  kesempatan  kerja  (Pusparisa,  2021).  Realisasi kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata pada tahun 2019 mencapai 4,7 persen dan pada tahun 2020 mencapai 4,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Devisa sektor  pariwisata  pada  tahu  2019  mencapai  US$16,9  miliar  dan  pada  tahun  2020 mengalami penurunan drastis sebesar US$3,54 miliar. Hal ini mengakibatkan penurunan pda jumlah tenaga kerja pariwisata menjadi 13,97 juta orang di 2020 dari sebelumnya 14,96 juta orang di tahun 2019 (Ananda, 2020).
Indonesia  memiliki  kota-kota  yang  memiliki  banyak  tempat  wisata  dan  salah satunya adalah Kota Bandung (Kartika et al., 2017). Pada tanggal 11 Desember 2015, Bandung telah dinobatkan sebagai kota Kreatif Dunia oleh UNESCO yang diakui secara internasional sebagai kota desain dunia atau city of design . Hingga kini, Kota Bandung masih menjadi tujuan wisata bagi wisatawan. Jenis wisata yang tersedia di Kota Bandung sangatlah bergam diantaranya wisata belanja, wisata kuliner, wisata budaya, dan berbagai tempat wisata rekreasi dan alam. Perkembangan kepariwisataan di Kota Bandung menjadi perhatian  bagi  Pemerintah  Kota  dengan  harapan  memberikan  dampak  dampak  positif sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menjadikan industri pariwisata sebagai  sumber  potensial  bagi  pemasukan  pendapatan  daerah.  Pandemi  covid-19 memberikan  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  masyarakat,  sektor  social,  ekonomi, Pendidikan bahkan sektor pariwisata (Utami & Kafabih, 2021). Berikut merupakan data penerimaan pajak di sektor pariwisata periode 2019-2021:

## Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari
14996 Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
Gambar 1
Penerimaan
Pajak Sektor
Pariwisata

## Sumber: KPP Madya Bandung (2022)
Berdasarkan gambar 1, penerimaan pajak tahun 2020-2021 mengalami penurunan untuk  sektor  pariwisata  yaitu  hotel,  restoran  dan  hiburan.  Hal  ini  dikarenakan  masih adanya pembatasan mobilisasi orang karena Pandemi Covid-19. Kebijakan Pembatasan Sosial  Bersekala  Besar  (PSBB)  oleh  pemerintah  membuat  masyarakat  lebih  banyak beraktifitas di rumah, yang tentunya berdampak pada kunjungan ke tempat wisata, tingkat hunian hotel dan restoran akan mengalami penurunan pendapatan yang drastis.
Sektor  pariwisata  memberikan  dampak multiplier  effect yang  mengalami penurunan  signifikan  sehingga  sehingga  pemerintah  perlu  membuat  terobosan  dan langkah strategis untuk memulihkan sektor ini. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan perekonomian khususnya sektor pariwisata di Indonesia mulai bangkit dan pulih  yang melanda adalah dengan adanya pemberian relaksasi perpajakan (Kartiko, 2020). Stimulus yang diberikan kepada khususnya kepada sektor pariwisata dalam rangka menanggulangi dampak virus covid-19 tertuang dalam PMK 9/PMK.03/2021 mengenai Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

## Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian  yang  dilakukan  untuk  menganalisis  suatu  fenomena  atau  peristiwa  yang terjadi  dengan  mengenai  masalah  manusia  dan  sosial  yang  kemudian  diamati, dikumpulkan dan disajikan secara alamiah dalam bentuk narasi. (Fadli, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana implementasi relaksasi pajak pada sektor pariwisata yang ditimbulkan pada masa pandemi Covid-19.
2. Populasi dan Sampel
Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata Yang Terdampak Covid-19
Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, Oktober 2022                                                          14997
Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Madya  Bandung.  Sampel  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  wajib  pajak  yang  memiliki  usaha  di  sektor  pariwisata.  Pemilihan  sampling dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti yaitu pelaku usaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk ke dalam wajib pajak sektor pariwisata yang memiliki omzet atau peredaran usaha sebanyak 60 wajib pajak dan wajib pajak adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandung.
3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa catatan hasil wawancara dan  kuesioner.  Penulis  melakukan  wawancara  dan  menyebarkan  kuesioner  kepada pihak-pihak atau informan yang diangap memiliki informasi relevan terkait masalah di dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari catatan atau dokumentasi perusahaan, teori-teori yang mendukung penelitian, publikasi pemerintah seperti website Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Direktorat Jendral Pajak (DJP), Undang-Undang Perpajakan dan turunannya, media analisis industri, internet dan sejenisnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Instrumen  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  semi  berstruktur. Pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari  informan  (Thalha  &  Anufia,  2019).  Selain  wawancara  terbuka,  penulis menyebarkan kuesioner kepada responden dalam ini wajib pajak di sektor pariwisata. Pengukuran  kuesioner  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menggunakan  skala likert yang merupakan skala psikometrik yang sering digunakan dalam kuesioner penelitian untuk mengukur  sebuah  persepsi,  sikap,  pendapat  seseorang  atau  kelompok  mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial (Bahrun, 2018). Skala likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yang tersedia yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Cukup Setuju (CS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).
Teknik  yan  diginakan  dalam  melakukan  pengolahan  data  wawancara  yaitu menggunakan  teknik  koding.  Menurut  (Mahpur,  2017)  koding  adalah  istilah  yang biasa  digunakan  untuk  proses  menghasilkan code /kode. Coding dibutuhkan  untuk menunjukkan keterkaitan antara data yang didapat dengan analisis yang dihasilkan. Teknik koding yang digunakan adalah konding deduktif yaitu kode-kode yang sudah disiapkan terlebih dahulu yang berasal dari indicator rumusan masalah dan selanjutnya hasilnya akan disajikan dalam pembahasan.
5. Operasionalisasi Variabel
Variabel yang digunakan terdiri dari 2 variabel dengan 7 indikator dan 17 sub indikator penelitian (Tabel 1).

## Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari
Tabel 1 Variabel, Indikator, Sub Indikator Variabel Indikator Sub Indikator Relaksasi Pajak (Larasati et al., 2021) Tujuan pelaku usaha dalam pemanfaatan relaksasi pajak 1. Insentif pajak bagi pelaku usaha sektor pariwisata  di  masa  pandemic  covid-19  sangat membantu saya sebagai wajib pajak. 2. Relaksasi  pajak  dapat  meringkankan cash  flow bagi  para  pelaku  usaha  di  masa pandemi covid-19. 3. Pengaplikasian insentif pajak digunakan tidak hanya pada saat krisis namun pada setiap kuartal. Kebijakan  relaksasi  pajak dapat meningkatkan kepatuhan 1. Saya  mengetahui  dan  memahami adanya  kebijakan  relaksasi  pajak  bagi  pelaku usaha selama pandemi covid-19. 2. Insentif  pajak  dapat  meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak. 3. Relaksasi pajak merupakan hal efektif untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  di  masa pandemi covid-19. Kemudahan dalam pengajuan relaksasi pajak 1. Syarat dan ketentuan untuk pengajuan relaksasi pajak sangat mudah bagi wajib pajak. 2. Petugas  pajak  membantu  saya  dalam pelaporan perpajakan terkait relaksasi pajak. 3. Jangka waktu relaksasi pajak digunakan  dengan  maksimal  oleh  para  pelaku usaha. Dampak covid-19 bagi pelaku usaha (Statistik, 2020) Penurunan  finansial  atau pendapatan 1. Pelaku  usaha  mengalami  penurunan dalam  finansial  atau  pendapatan  selama  masa pandemi. 2. Pendapatan usaha mengalami penurunan  >50% selama masa pandemi. Penurunan tenaga kerja 1. Adanya  pandemi  covid-19  pelaku
usaha merumahkan tenaga kerja.
Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata Yang Terdampak Covid-19
Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, Oktober 2022                                                          14999
2. Adanya  pandemi  covid-19  pelaku usaha mengalami pemutusan hubungan kerja. Penurunan jumlah produksi atau jasa usaha 1. Adanya  pandemic  covid-19  kapasitas produk atau jasa menurun. 2. Semenjak  pandemi  covid-19  produksi atau  jasa  usaha  beroperasi  tidak  beroperasi sama sekali. Keterlambatan pengiriman  bahan  baku, barang jadi dan jasa 1. Bahan baku tidak tersedia dan harganya menjadi lebih mahal akibat adanya pandemi. 2. Penyedia  bahan  baku  (supplier)  tidak
menyediakan sesuai dengan kebutuhan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kondisi Sektor Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19
Indonesia  memiliki  kota-kota  yang  memiliki  banyak  tempat  wisata  dan  salah satunya adalah Kota Bandung (Kartika et al., 2017). Pada tanggal 11 Desember 2015, Bandung  telah  dinobatkan  sebagai  kota  Kreatif  Dunia  oleh  UNESCO  yang  diakui secara internasional sebagai kota desain dunia atau city of design . Pada awal tahun 2020,  tepatnya  bulan  Maret  2020  covid-19  dinyatakan  sebagai  pandemi  yang memberikan dampak luar  biasa di berbagai belahan dunia salah satunya Indonesia. Adanya  peraturan  mengenai  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),
Pemberlakuan Pembatasn Kegiatan Masyarakat (PPKM) memberikan dampak yang kurang baik di berbagai sektor baik sektor ekonomi, sosial, politik bahkan sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata di masa pandemi ini. Hal ini dapat terlihat dari  data  kunjungan  wisatawan  ke  Kota  Bandung  berdasarkan  pintu  masuk  Kota Bandung pada Gambar 2.

## Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari
Gambar 2 Grafik Penurunan Jumlah Wisatawan 2019-2021

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)
Berdasarkan gambar 2, terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung  dari  tahun  2019  ke  tahun  2020  sebesar  88.05%  untuk  jumlah  wisatawan mancanegara.  Wisatawan  domestik  mengalami  penurunan  dari  tahun  2019  ke  2020 sebesar  60,68%,  namun  terjadi  peningkatan  yang  tidak  terlalu  signifikan  pula  dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 15,24% (Statistik, 2022). Penurunan yang signifikan yang terjadi di 2020 bukan hanya di Indonesia saja, bahkan hampir di seluruh belahan dunia dalam menghadapi pandemi covid-19.
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu Bapak Deden selaku  Analis  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Subkor  Pengembangan  Potensi  Pajak Dearah Bapenda Kota Bandung mengungkapkan bahwa Kota Bandung dikenal dengan istilah Paris Van Java yang dapat memberikan daya tarik dan keunikan tersendiri bagi para wisatawan. Bandung memiliki berbagai potensi wisata lainnya seperti bangunan bersejarah, budaya, wisata alam, kuliner, pusat perbelanjaan, bahkan terkenal dengan orang-orangnya  yang  ramah.  Hal  inilah  yang  menjadi  daya  tarik  wisatawan berdatangan ke Kota Bandung. Kondisi sektor pariwisata di Kota Bandung pada saat pandemi covid-19 mengalami penurunan lebih dari 50% dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak yang terjadi dari adanya penurunan jumlah wisatawan ke berkunjung ke Kota Bandung. Berkurangnya kunjungan wisatawan maka hal ini akan berkaitan  dengan  pendapatan  yang  menurun  sehingga  akan  berdampak  kepada penurunan pajak yang harus disetorkan ke negara.
2. Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata di Masa Pandemi Covid-19
Sektor  pariwisata  memberikan  memberikan  sumbangan  ekonomi  yang  cukup besar  dan  positif  pada  kinerja  neraca  transaksi  berjalan  melalui  ekspor  bersih  jasa travel yang selalu surplus setiap tahunnya. Sektor pariwisata bagi pemerintah daerah merupakan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  cukup  besar  berupa  pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan (Wirastomo et al., 2020). Berikut merupakan realisasi pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan periode 2019-2021:
Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata Yang Terdampak Covid-19
Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, Oktober 2022                                                          15001
Gambar 3 Realisasi Pendapatan Pajak Sektor Pariwisata Kota Bandung Periode 2019-2021 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (2022)
Berdasarkan  grafik  diatas,  terlihat  bahwa  telah  terjadi  penurunan  pendapatan pada tahun 2020-2021 di usaha hotel, restoran dan hiburan yang termasuk ke dalam sektor pariwisata. Penerimaan pajak hotel pada 2020 mengalami penurunan sebesar 50,84%  dari  tahun  2019  dan  di  tahun  2021  mengalami  peningkatkan  yang  tidak signifikan  yaitu  sebesar  6,11%  dari  tahun  2020.  Penerimaan  pajak  restoran  pun mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 sebesar 42,31% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu sebesar 1,93%. Dampak lainnya terjadi di penerimaan pajak hiburan yang mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 72,06% dari tahun 2019 dan di tahun 2021 mengalami penurunan kembali  sebesar  56,60%.  Berdasarkan  data  tersebut,  pajak  hiburan  mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Narasumber kedua Pa Charles selaku Sub Bidang Hotel dan Restoran Bapenda Kota  Bandung  mengungkapkan  bahwa  pada  tahun  2020-2021  penerimaan  pajak  di Kota  Bandung  mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis  yang  dapat  dilihat  dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Ketiga usaha tersebut yaitu hotel, restoran dan hiburan sudah pasti mengalami penurunan karena ada pergerakan masyarakat yang dibatasi. Penurunan pajak hotel dan hiburan mengalami penurunan lebih  dari  50%  karena  kapasitas  yang  dibatasi  sehingga  orang-orang  akan  dibatasi bahkan ditiadakan semetara untuk melakukan kegiatan meeting, pernikahan di hotel dan  orang  yang  menginap.  Penerimaan  pajak  restoran  pun  mengalami  penurunan dikisaran  <50%  dimana  angka  tersebut  tidak  sebesar  penuruanan  pada  pajak  hotel dikarenakan di restoran masih dapat memberikan pelayanan dalam bentuk take away dan tidak dine in. Penurunan hotel dan hiburan  >50% dan restoran penurunan sebesar 50%.  Penurunan  paling  drastis  itu  pada  saat  awal  pandemi  yaitu  awal  tahun  2020 tepatnya  bulan  Maret  2020  dimana  kantor,  sekolah  melakukan Work  From  Home (WFH) dan pada saat PPKM Level 4 di tahun 2021. Penurunan ini disebabkan karena adanya kunjungan atau wisatawan yang dibatasi, banyak usaha yang tutup sementara karena modal mereka dan pendapatan yang didapat lebih besar modal sehingga pelaku
Commented [KD1]: Sub bidang pajak hotel dan restoran

## Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari
usaha merugi. Restoran dan hotel bahkan sudah tidak ada yang beroperasi lagi sampai saat ini (tutup permanen) semenjak pandemi dan bahkan hotel, restoran dan tempat hiburan tersebut dijual.
Berikut  merupakan  data  penerimaan  pajak  di  sektor  pariwisata  periode  2019- 2021:

## Gambar 4
Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Madya Bandung (2022)
Data  jumlah  penerimaan  pajak  di  sektor  pariwisata  menunjukkan  adanya penurunan pada tahun 2020-2021. Berdasarkan jenis wajib pajak yang memiliki usaha di usaha hotel mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 penerimaan pajak dari usaha  hotel  sebesar  18.009.476.620  dan  di  tahun  2020  mengalami  penurunan penerimaan  pajak  sebesar  Rp8.866.717.497.  Tahun  2021  kembali  mengalami kenaikan dalam penerimaan pajak senilai Rp13.029.238.256. Wajib pajak di bidang usaha restoran pun sama mengalami penurunan dimana tahun 2019 penerimaan dari wajib  pajak  di  bidang  usaha  restoran  sebesar  Rp18.857.872.167  dan  di  tahun  2020 akibat covid-19 mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar Rp12.663.519.012 dan di tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sehingga penerimaan pajak hanya  mencapai  Rp8.925.906.567  dikarenakan  pemberlakukan  PSBB  dan  tidak diperkenankannya  mendatangkan  konsumen  di  restoran  sehingga  hanya  menerima dine-in. Hal yang sama didapati pada penerimaan pajak di bidang usaha hiburan yang secara penerimaan pajaknya sangat kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak di bidang usaha hotel dan restoran. Tahun 2019 penerimaan pajak di usaha hiburan sebesar Rp3.324.511.213 yang mengalami penurunan hampir 50% pada tahun 2020 sehingga  penerimaan  pajak  hanya  sebesar  Rp1.097.774.846  dan  di  tahun  2021 mengalami  kenaikan  yang  signifikan  dalam  penerimaan  pajak  sebesar Rp16.686.345.025.
Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata Yang Terdampak Covid-19
Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, Oktober 2022                                                          15003

## 3. Pemanfaatan Relaksasi Pajak Bagi Wajib Pajak di Sektor Pariwisata
Pandemi covid-19 memberikan respon negatif hampir di seluruh sektor usaha. Pemerintah  harus  memberikan  langkah-langkah  strategis  untuk  mengatasi perekonomian  yang  tidak  membaik  di  Indonesia  akibat  covid-19.  Pemerintah memberikan solusi untuk mengatasi perekonomian dengan cara memberikan stimulus fiskal  berupa  relaksasi  pajak.  Kebijakan  fiskal  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah dalam  merespon  covid-19  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  PMK 9/PMK.03/2021. Relaksasi yang diberikan di PMK 9/PMK.03/2021 tidak mengalami perubahan  atau  penambahan  yang  signifikan  dari  peraturan  relaksasi  pajak  yang sebelumnya.  Jangka  waktu  pemanfaatan  relaksai  pajak  yang  diberikan  pemerintah yaitu terhitung untuk masa pajak Januari hingga Juni 2022. Relaksasi pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di sektor pariwisata adalah: 1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan relaksasi  pajak  dalam  hal  ini  adalah  Wajib  pajak  yang  memiliki  omzet  atau peredaran bruto tertentu serta wajib pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2008.
3. Pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar 50%. Pemanfaatan  relaksasi  pajak  PPh  Final  UMKM  DTP  dapat  secara  langsung dimanfaatkan oleh wajib pajak yang termasuk ke dalam PP 23/2018 khususnya wajib pajak di sektor pariwisata. Narasumber ketiga mengungkapan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan  laporan  realisasi  PPh  Final  Ditanggung  Pemerintah  (DTP)  paling lambat  tanggal  20  bulan  berikutnya  melalui  lama  Direktorat  Jendral  Pajak  secara daring.  Laporan  realisasi  yang  tidak  disampaikan  sampai  dengan  batas  waktu  yang ditentukan,  maka  maka  wajib  pajak  tidak  dapat  memanfaatkan  relaksasi  PPh  Final Ditanggung  Pemerintah.  Bentuk  relaksasi  pajak  dalam  PMK  9/PMK.03/2021  yaitu adanya  angsuran  PPh  Pasal  25  yang  mendapatkan  pengurangan  sebesar  50%  dari angsuran PPh Pasal 25 yang tertera sebelumnya dalam PMK 86/PMK.03/2020 berupa angsuran PPh Pasal 25 yang dapat dikurangkan sebesar 30%. Akun Representatif (AR) di KPP Madya Bandung mengatakan bahwa wajib pajak yang diampu oleh AR mereka memanfaatkan relaksasi pajak untuk PPh Pasal 21 dan angsuran PPh Pasal 25.
Narasumber ketiga yaitu salah satu Akun Representatif di KPP Madya Bandung mengatakan  bahwa  dalam  PMK  9/PMK.03/2021  sudah  tertera kriteria  wajib  pajak yang  dapat  memanfaatkan  relaksasi  pajak  adalah  wajib  pajak  yang  memiliki Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  yang  sesuai  dengan  lampiran  di  PMK
9/PMK.03/2021. Jika Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak tidak termasuk ke dalam lampiran PMK r 9/PMK.03/2021 maka wajib pajak tidak dapat memanfatkan relaksasi pajak.
Narasumber  mengungkapkan  bahwa  wajib  pajak  yang  diampu  oleh  Akun Representatif  (AR)  sudah  mengetahui  adanya  relaksasi  pajak  terkait  PMK 9/PMK.03/2021  sedangkan  narasumber  kelima  mengungkapkan  bahwa  tidak sepenuhnya wajib pajak di sektor pariwisata mengetahui adanya relaksasi pajak yang

## Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari
dikeluarkan  oleh  pemerintah  pada  masa  pandemi  covid-19.  Tabel  dibawah  ini merupakan  menunjukkan  besarnya  pemanfaatan  relaksasi  pajak  yang  diberikan pemerintah dapat:
Tabel 4.1 Pemanfaatan Relaksasi Pajak Wajib Pajak di Sektor Pariwisata Keterangan Wajib Pajak Jumlah Wajib pajak Total WP yang Memanfaatkan Relaksasi Pajak Persentase Pemanfaatan Wajib Pajak Penolakan Wajib Pajak Persentase Penolakan Wajib Pajak Wajib Pajak di Bidang Usaha Hotel 30 16 53,33% 1 6,25% Wajib Pajak di Bidang Usaha Restoran 19 8 42,11% 0 0% Wajib Pajak di Bidang Usaha Hiburan 11 3 27,27% 3 100%

## Sumber: KPP Madya Bandung (2022)
Berdasarkan data pemanfaatan relaksasi pajak yang bersumber dari KPP Madya Bandung, jumlah wajib pajak di sektor pariwisata di usaha perhotelan sebanyak 30 wajib pajak, 19 wajib pajak dengan usaha restoran dan 11 wajib pajak dengan usaha di kelompok hiburan. Wajib pajak di usaha perhotelan yang memanfaatkan relaksasi pajak  sebanyak  53,33%  yang  dan  sebesar  6,25%  permohonan  yang  ditolak.  Wajib pajak di usaha restoran yang memanfaatkan relaksasi pajak sebesar 42,11% tidak ada permohonan yang tertolak. Wajib pajak di usaha hiburan yang memanfaatkan relaksasi pajak  sebesar  27,27%  dan  masih  seluruh  wajib  pajak  di  usaha  hiburan  dalam  hal permohonan relaksasi pajak sebesar 100% permohonan ditolak secara keseluruhan.
4. Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Belum Memanfaatkan Relaksasi Pajak Berdasarkan data pada tabel pemanfaatan relaksasi pajak di sektor pariwisata,
menunjukkan  bahwa  lebih  dari  50%  wajib  pajak  di  sektor  pariwisata  yang  belum memanfaatkan  relaksasi  pajak.  Narasumber  ketiga  mengatakan  hal  ini  disebabkan karena kurang masifnya informasi yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) kepada  wajib  pajak  khususnya  terkait  relaksasi  pajak  yang  dapat  dimanfaatkan. Kendala ini pun bukan hanya dari DJP tetapi dari wajib pajak yang seringkali kurang aktif untuk mendapatkan dan mencari informasi-informasi terbaru mengenai stimulus atau  insentif  yang  dikeluarkan  pemerintah  dan  masih  banyaknya  wajib  pajak  yang belum  memahami  secara  mendetail  terkait  relaksasi  pajak  yang  diberikan  sehingga butuh informasi yang disederhanakan baik oleh pemerintah, DJP atau ataupun masing- masing  unit  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  sehingga  masyarakat  dapat  memiliki pemahaman  dan memiliki pengetahuan terkait relaksasi pajak yang dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak. Hasil kuesioner yang diisi oleh wajib pajak mengungkapkan bahwa  wajib  pajak  belum  memanfaatkan  relaksasi  pajak  karena  adanya ketidakcocokan  antara  relaksasi  pajak  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dengan
Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata Yang Terdampak Covid-19
Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, Oktober 2022                                                          15005
dampak  yang  dialami  oleh  wajib  pajak  dan  ada  pula  yang  memang  tidak  memiliki omzet atau penghasilan bruto.
Berdasarkan hasil kuesioner dan pernyataan narasumber kedua menjelaskan sala satu faktor yang menyebabkan wajib pajak yang belum memanfaatkan relaksasi pajak dikarenakan  para  pelaku  usaha  di  usaha  hotel,  restoran  dan  hiburan  selama  masa pandemi  mengalami  penurunan  signifikan  kurang  lebih  sebesar  50%  dikarenakan adanya PSBB dan PPKM level 4 sehingga kunjungan atau wisatawan yang dibatasi, banyak  usaha  yang  tutup  sementara  karena  modal  mereka  dan  pendapatan  yang didapat lebih besar modal sehingga pelaku usaha merugi. Restoran, hotel dan hiburan bahkan  sudah  tidak  beroperasi  lagi  sampai  saat  ini  (tutup  permanen)  semenjak pandemi  dan  bahkan  hotel,  restoran  dan  tempat  hiburannya  pun  dijual  karena  para pelaku usaha sudah tidak bisa lagi membiayai kegiatan operasional seperti membayar gaji, membeli bahan baku dan aktivitas bisnis lainnya.
Narasumber ketiga pun mengatakan faktor yang membuat Wajib pajak belum memanfaatkan  relaksasi  pajak  adalah  merasa  kesulitan  dalam  hal  mengajukan permohonan  walaupun  pihak  DJP  dan  unitnya  sudah  memudahkan  aplikasi permohonan  untuk  pengajuan  relaksasi  secara  daring.  Salah  satu  yang  menjadi hambatan adalah adanya kewajiban wajib pajak untuk dapat menyampaikan laporan realisasi  PPh  Final  Ditanggung  Pemerintah  (DTP)  paling  lambat  tanggal  20  bulan berikutnya  melalui  lama  Direktorat  Jendral  Pajak  secara  daring  berdasarkan  PMK
Nomor 9/PMK.03/2021.
Akun  representatif  di  KPP  Madya  Bandung  mengatakan  jika  melihat  dari karakteristik wajib pajak, maka wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandung sepenuhnya  belum  memahami  betul  mengenai  teknologi  diantaranya  penggunaan aplikasi untuk pengajuan permohonan relaksasi pajak secara daring. Selain itu, muncul kekhawatiran  yang  membuat  wajib  pajak  ketakutan  akan  tersandung  permasalahan perpajakan jika memanfaatkan relaksasi pajak. Maka dari itu, kepastian hukum sangat dibutuhkan agar dapat menciptakan keamanan serta keberlangsungan wajib pajak jika wajib pajak memanfaatkan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah.
5. Tertolaknya Permohonan Pengajuan Relaksasi Wajib Pajak
Berdasarkan data pemanfaatan relaksasi pajak di sektor pariwisata yang terlihat pada tabel 4.1, tertolak pengajuann wajib terdapat 4 wajib pajak yang merupakan wajib pajak di sektor pariwisata khususnya hotel dan hiburan. Menurut Akun Representatif di KPP Madya Bandung, penolakan permohonan pengajuan wajib pajak merujuk pada dua syarat yang disusun oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu tidak terpenuhinya Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sehingga wajib pajak terhalang oleh Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan disebabkan pula adanya perbedaan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) menurut peraturan dengan KLU yang dikantongi oleh wajib pajak.
Akun Representatif pun menyatakan hal lainnya yang menyebabkan tertolaknya permohonan  pengajuan  relaksasi  yaitu  tidak  terpenuhinya  pemenuhan  Surat Pemberitahunan  Tahunan  (SPT)  dua  tahun  berturut-turut  sebagai  basis  penentuan Klasifikasi  Lapangan  Usaha  (KLU)  sehingga  penolakan  pun  dilakukan  oleh  DJP

## Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari
kepada  wajib  pajak  yang  mungkin  belum  cocok  penyampaian  SPT-nya,  walaupun untuk permohonan pengajuan relaksasi sudah dipermudah oleh DJP yang seharusnya dapat meminimalkan penolakan pengajuan relaksasi pajak.
Alasan lain tertolaknya permohonan pengajuan relaksasi pajak didasarkan pada PMK  9/PMK.03/2021  dikarenakan  wajib  pajak  belum  melakukan  pengajuan  surat keterangan. Wajib pajak yang akan memanfaatkan relaksasi pajak dengan peredaran bruto  tertentu  tidak  diperlukan  untuk  membuat  surat  keterangan.  Wajib  pajak  yang belum memiliki surat keterangan, maka dapat memanfaatkan relaksasi pajak PPh Final Ditanggung  Pemerintah  (DTP)  dengan  syarat  wajib  pajak  harus  menyampaikan laporan realisasi sesuai pasal 6 ayat (5) PMK 9/2021. Akun Representatif mengatakan bahwa laporan realisasi yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut dianggap sebagai pengajuan  surat  keterangan  dan  jika  memenuhi  persyaratan  maka  surat  keterangan yang dimaksud akan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
Narasumber  ketiga  mengungkapkan  bahwa  faktor-faktor  apa  saja  yang mempengaruhi para pelaku usaha belum dapat memanfaatkan relaksasi yang diberikan dikarenakan  wajib  pajak  tidak  memenuhi  syarat  sesuai  PMK  9/PMK.03/2021  dan masih terdapat kesalahan dalam pelaporan relaksasi pajak, sehingga relaksasi pajak yang dapat diakui oleh DJP hanya sebagian saja.
6. Efektivitas Relaksasi Pajak Bagi Wajib Pajak Sektor Pariwisata
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama mengatakan bahwa relaksasi  pajak  bagi  wajib  pajak  di  sektor  pariwisata  dinilai  sudah  cukup  baik  dan efektif. Hal ini didukung dari hasil kuesioner kepada wajib pajak yang berhubungan dengan  sektor  pariwisata  bahwa  dengan  adanya  relaksasi  pajak,    cukup  membantu wajib pajak di masa pandemi.
Akun Representatif di KPP Madya Bandung mengatakan hal yang sama dengan narasumber  pertama.  Wajib  pajak  di  sektor  pariwisata  mengungkapkan  bahwa relaksasi pajak sudah cukup efektif khususnya relaksasi bagi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah  sehingga  dapat  mengurangi  dampak  pandemi  covid-19  yang  dapat mengakibatkan  pemutusan  hubungan  kerja  dan  dapat  menstabilkan  arus  kas perusahaan.  Relaksasi  dalam  angsuran  PPh  Pasal  25  di  dalam  PMK  9/2021  yaitu mendapatkan  potongan  sebesar  50%  dinilai  cukup  efektif  karena  adanya  potongan angsuran  PPh  Pasal  25  bagi  wajib  pajak  dapat  menstabilkan cash  flow wajib  pajak walaupun pada saat itu adanya aturan pemerintah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Akun Representatif, relaksasi PPh Final Ditanggung Pemerintah bagi wajib  pajak  yang  menggunakan  PP  23/2008  tidak  dapat  dimanfaatkan  secara keseluruhan  oleh  wajib  pajak.  Wajib  pajak  usahanya  ditutup  baik  sementara  atau permanen dan tidak memiliki omzet, maka tidak akan ada pembayaran pajak dan juga tidak  ada  relaksasi  pajak  yang  ditawarkan  kepada  wajib  pajak  tersebut  sehingga dampaknya wajib pajak tidak akan memanfaatkan relaksasi yang diberikan ini karena pendapatannya nihil dan tidak ada pajak yang harus disetorkan ke negara. Berdasarkan
Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata Yang Terdampak Covid-19
Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, Oktober 2022                                                          15007
hasil  kuesioner,  wajib  pajak  merasakan  adanya  ketidakmudahan  dalam  hal permohonan ataupun pengajuan relaksasi pajak yang tadinya dilakukan secara offline menjadi daring karena kurangnya sosialisasi dalam penggunaan fasilitas.
Kebijakan relaksasi pajak untuk pajak pertambahan nilai bagi sektor pariwisata berdasarkan  PMK  9/PMK.03/2021  terkait  dengan  restitusi  pajak  pertambahan  nilai atau  pengembalian  pajak  yang  dipercepat.  Akun  Representatif  mengatakan  bahwa relaksasi  dalam  hal  Pajak  Pertambahan  Nilai  tidak  dalam  bentuk  pengurangan  atau pembebasan  dari  kewajiban  pembayaran  lainnya  yaoti  seperti  pada  PPh  Final Ditanggung  Pemerintah  (DTP),  PPh  Pasal  21  Ditanggung  Pemerintah  (DTP),  dan angsuran PPh Pasal 25 yang dikurangkan sebesar 50%.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dalam  penelitian  ini  pandemi  covid-19  memberikan dampak  yang  negatif  terhadap  perekonomian  terutama  di  sektor  pariwisata.  Hal  ini terlihat adanya penurunan kunjungan wisatawan dan penerimaan pajak daerah di sektor pariwisata yaitu usaha di bidang perhotelan, restoran, dan hiburan mengalami penurunan yang  sangat  drastis  selama  masa  pandemi  covid-19.  Pemerintah  membuat  langkah strategis sebagai upaya dalam pemulihan yaitu dengan memberikan relaksasi pajak bagi wajib  pajak  di  sektor  pariwisata  selama  masa  pandemi  covid-19  diantaranya  adalah relaksasi  Pajak  Penghasilan  Ditanggung  Pemerintah.  Wajib  pajak  yang  memanfaatkan relaksasi pajak di sektor pariwisata yaitu wajib pajak dengan kelompok lapangan usaha perhotelan sebesar 53,33%, wajib pajak dengan kelompok usaha restoran sebesar 42,11%, dan wajib pajak dengan kelompok usaha hiburan sebesar 27,27%.
Relaksasi pajak yang diberikan selama masa pandemi cukup membantu wajib pajak dengan menurunkan tarif dan pembebasan PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) sehingga dapat menstabilkan cash flow agar dapat bertahan dalam melakukan kegiatan usahanya untuk  mempercepat  penanganan  dampak  dari  pandemi  covid-19  berupa  pajak penghasilan  yang  Ditanggung  Pemerintah  (DTP)  terutama  untuk  PPh  Pasal  21  dan potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% walaupun terdapat ketidakmudahan dalam hal permohonan ataupun pengajuan relaksasi pajak yang tadinya dilakukan secara offline menjadi  daring  karena  kurangnya  sosialisasi  dalam  penggunaan  fasilitas  kepada  wajib pajak.
Wajib pajak belum sepenuhnya memanfaatkan relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak tidak memenuhi syarat  sesuai  PMK  Nomor  9/PMK.03/2021,  tidak  terpenuhinya  pemenuhan  Surat Pemberitahunan  Tahunan  (SPT)  dua  tahun  berturut-turut  sebagai  basis  penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), adanya kesalahan dalam pelaporan relaksasi pajak, sehingga relaksasi pajak yang dapat diakui oleh Direktorat Jendral Pajak hanya sebagian saja sehingga pemanfaatan relaksasi pajak tidak dapat dilakukan secara optimal.
Saran untuk fiskus diharapkan agar dapat meningkatkan sosialisasi terkait insentif pajak serta mengirimkan surat pemberitahuan terkait insentif pajak kepada wajib pajak guna  mendorong  wajib  pajak  dapat  memanfaatkan  insentif  pajak  dengan  baik.  Saran

## Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari
untuk peneliti selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya membahas mengenai relaksasi Pajak Pertambahan Nilai bagi wajib pajak di sektor pariwisata dikarenakan penulis tidak menemukan kebijakan pemerintah terkait relaksasi pajak di kluster Pajak Pertambahan Nilai  berupa  pengurangan  atau  pembebasan  PPN  berdasarkan  PMK  Nomor 9/PMK.03/2021  bagi  wajib  pajak  di  sektor  pariwisata,  sehingga  perilaku  masyarakat dalam konsumsi dapat diatasi.
Peneliti selanjutnya disarankan agar tidak melihat dari aturan perpajakannya saja tetapi  melihat  dari  perspektif  yang  berbeda  yaitu  realisasi  bantuan  pemerintah  yang dibutuhkan  dan  dampaknya  bagi  pelaku  usaha  di  sektor  pariwisata  pasca  pandemi. Analisis  data  lebih  lanjut  dapat  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  agar  dapat  diuji validitas  dan  reliabilitas  secara  statistik  sehingga  dapat  melengkapi  hasil  penelitian sehingga dapat merespon manfaat relaksasi pajak bagi wajib pajak di sektor pariwisata selama masa pandemi covid-19. Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat memperluas lokasi pengamatan penelitian tidak hanya berfokus pada satu Kantor Pelayanan Pajak saja guna mendapatkan hasil yang optimal.
Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Pajak Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pariwisata Yang Terdampak Covid-19
Syntax Literate , Vol. 7, No. 10, Oktober 2022                                                          15009

## BIBLIOGRAFI
Ananda,  C.  F.  (2020).  Pariwisata:  Kapan  Bangkit.  https://feb.ub.ac.id/id/pariwisata- kapan-bangkit.html.
Bahrun, S., Alifah, S., & Mulyono, S. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Survey
Pemasaran  dan  Penjualan  Berbasis  Web. Jurnal  Transistor  Elektro  Dan
Informatika , 2 (2), 81–88. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/EI/article/view/3054.
Bayu, D. D. (2020, 19 April). Sektor Pariwisata Paling Terdampak Corona, Ribuan Hotel Tutup.  https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9c3e548dc39/kadin-sektor- pariwisata-paling-terdampak-corona-ribuan-hotel-tutup.
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika , 21 (1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075.
Kartika, T., Fajri, K., & Kharimah, R. (2017). Pengembangan Wisata Heritage Sebagai Daya Tarik Kota Cimahi. Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure , 14 (2), 35–46.
Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara , 2 (1), 124–137.
Larasati, A. Y., Purwanto. (2021). Dampak Ekonomi Dari Covid-19 Dan Pemanfaatan Insentif Pajak. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing , 24 (1), 26–39.
Mahpur, M. (2017). Memantapkan Analisis Data Melalui Tahapan Koding. Repository Universitas Islam Negeri Malang , 1–17. http://repository.uin- malang.ac.id/800/2/koding.pdf
Nation, U. (2018). Design and Assesment of Tax Incentives in Developing Countiries.
New York.
Nhamo, G., Dube, K., Chikodzi, D. (2020). Tourism Economic Stimulus Packages as a Response to COVID-19. In Counting the Cost of COVID-19 on the Global Tourism Industry. Springer, Cham. 353-374.
Pusparisa, Y. (2021, 23 April). Kontribusi Pariwisata terhadap PDB Dunia Anjlok 3,7% pada  2020.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/23/kontribusi-
pariwisata-terhadap-pdb-dunia-anjlok-37-pada-2020.
Suwena,  I.K.  &  Widyatmaja,  I.G.N.  (2017).  Pengetahuan  Dasar  Ilmu  Pariwisata. Denpasar: Universitas Udayana.
Statistik,  B.  P.  (2020).  Kuisioner  Survei  Dampak  Covid-19  bagi  Para  Pelaku  Usaha. https://covid-19.bps.go.id/assets/doc/2-Kuesioner-Pelaku-Usaha-LimeSurvei- final.pdf.

## Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari
Statistik,  B.  P.  (2022).  Jumlah  Kunjungan  Wisatawan  ke  Kota  Bandung  Berdasarkan
Pintu Masuk Kota Bandung 2013-2021. https://bandungkota.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab3 . Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A.,
Wijaya,  E.,  Wicaksana,  B.,  Maksum,  M.,  Annisa,  F.,  Jasirwan,  C.  O.  M.,  &
Yunihastuti,  E.  (2020).  Coronavirus  Disease  2019:  Tinjauan  Literatur  Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia , 7 (1), 45. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415.
Thalha  A.,  &  Anufia,  B.  (2019).  Instrumen  Pengumpulan  Data. INA-Rxiv  Papers. https://osf.io/preprints/inarxiv/s3kr6/.
Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid  19. Jurnal  Dinamika  Ekonomi  Pembangunan , 4 (1),  383–389. https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.198.
Wirastomo, A.E.P., Septiyanti , F.M., Setiawan, H., Damayanty, S.A., Tjahjaprijadi, C.,
Tenrini, R.H., Djunaedi, P., Habibi, R.B.G., SSendary, I., Pramasanti, C., Seftari
S.,  Susanto  I.,  Asmara,  P.Y.,  Nasir,  M.  (2020).  Ekonomi  Mulai  Pulih.  Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Edisi ke-5.

## Copyright holder:
Kaca Dian Meila, Putri Gantine Lestari (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: