STUDI PEMIKIRAN PROF. YUSRIL IHZA MAHENDRA TENTANG TRANSFORMASI SYARI’AT ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL
Mohammad Masduki
Advokat dan Direktur Utama PT. Rekabumi Intiland Propertindo Email : gusmasduki@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  mayoritas  beragama  Islam.  Menurut perhitungan  statistik  yang  dikeluarkan  pemerintah  pada  tahun  2010,  sebanyak 87,18 persen penduduk Indonesia adalah muslim. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia  adalah  sistem  hukum  campuran  ( Mix  Legal  System ),  yakni  hukum Eropa  Kontinental, hukum  adat,  hukum  Islam,  dan  bahkan Anglo  Saxon .  Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu tokoh nasional dan pakar hukum tata negara yang  tertarik  dalam  persoalan  transformasi  Syari’at  Islam  ke  dalam  Hukum Nasional.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  pemikiran  Yusril Ihza  Mahendra  tentang  Transformasi  Syari’at  Islam  ke  dalam  Hukum  Nasional. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Sehingga  metode pengambilan  bahan  hukum  menggunakan  metode  kepustakaan  dan  wawancara langsung. Yusril Ihza Mahendra mengatakan transformasi Syari’at Islam ke dalam Hukum  Nasional  sangat  relevan  untuk  dilaksanakan  di  Indonesia,  mengingat Indonesia  adalah  negara  yang  mayoritas  berpenduduk  muslim.  Suatu  undang- undang akan berjalan dengan baik dan efektif apabila substansinya sesuai dengan keyakinan masyarakat itu sendiri, dimana hukum Islam adalah hukum yang hidup di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia.  Transformasi  syariat  Islam  ke  dalam hukum  nasional  memerlukan  proses  perubahan  bentuk  (transformasi)  dan perumusan (formulasi) kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari ayat-ayat Quran  dan  Hadis  hukum  (syariat  Islam)  ke  dalam  hukum  nasional  melalui pembentukan  peraturan  perundang-undangan  (proses  legislasi).  Untuk  itu diperlukan  institusi-institusi  kekuasaan  negara  atau daulah yang  sah  yang berfungsi untuk menegakkan norma hukum nasional agar dipatuhi dan dijalankan oleh publik. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang (sebagian) bersumber  dari  syariat  Islam  merupakan  sebuah  proses  politik.  Hal  ini memerlukan kesadaran dengan menumbuhkan jiwa Islami kepada para penguasa, karena  mereka  yang  punya  hak  dalam  perancangan  dan  pengesahan  suatu peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Transformasi, Syari’at Islam, Hukum Nasional

## Abstract
Indonesia is a country with a majority Muslim population. Statistical calculations released  by  the  government  shows  that  that  87.18  percent  of  Indonesia's population  is  Muslim.  However,  the  current  applicable  legal  system  is  the Continental  European  legal  system,  the  Anglo  Saxon  legal  system  and  a  small part  of  customary  law  and  Islamic  law.  Yusril  Ihza  Mahendra  is  one  of  the
national figures and experts in constitutional law who is interested in the issue of the  transformation  of  Islamic  Shari’ah  into  National  Law.  This  study  aims  to analyze  Yusril  Ihza  Mahendra's  thoughts  on  the  Transformation  of  Islamic Shari'ah into National Law. The type of this research is normative legal research. So  that  the  taking  of  legal  materials  using  the  library  method    is  reinforced  by direct  interviews.  Yusril  Ihza  Mahendra  said  that  the  transformation  of  Islamic Shari’ah  into  national  law  was  very  relevant  to  implement,  considering  that Indonesia  is  a  country  with  a  majority  Muslim  population.  Legislative  drafting that is in line with the community's beliefs will likely work, whereas Islamic law is the living law in Indonesian society. However various formulation processes are required. That is by formulating the principles of Islamic law and then pouring it into a form that can be implemented in reality. In addition, it is necessary to have institutions  of  power  called  legitimate  state  to  impose  a  legal  norm  so  that  it  is carried  out  and  obeyed  by  the  public.  Furthermore,  the  process  of  legislative drafting is the political process. This process requires awareness by cultivating an Islamic  spirit  of  the  rulers  because  they  have  the  right  to  draft  regulation  or legislation.
Keywords: Transformation, Islamic Shari'ah, National Law

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  mayoritas  beragama  Islam. Menurut  perhitungan  statistik  resmi  yang  dikeluarkan  pemerintah  pada  tahun 2010,  sebanyak  87,18  persen  penduduk  Indonesia  adalah  muslim. 1 Namun demikian  sistem  hukum  yang  berlaku  adalah  sistem  hukum Eropa    Kontinental ( civil law system), sistem hukum anglo saxon (common law system), dan sebagian kecil  hukum  adat  dan  hukum  Islam. 2 Dalam  pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra Hukum  Islam  adalah the  living  law atau  hukum  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat. 3 Hukum  Islam  bukan ius  constitutum (hukum  yang  berlaku  saat  ini atau hukum positif) dan bukan pula ius constituendum (hukum yang dicita-citakan atau  yang  diangan-angankan  di  masa  mendatang).  Hukum  positif  adalah  hukum yang  diformulasikan  oleh  negara  dan  dalam  pelaksanaannya  tegas  dinyatakan berlaku  atau  tidak  berlaku  lagi.  Sedangkan the  living  law tidak  diformulasikan oleh  negara,  tetapi  hukum  tersebut  hidup  di  dalam  alam  pikiran  dan  kesadaran hukum masyarakat.
Secara  teoritis,  ada  perbedaan  antara  “hukum  positif”  dengan  “hukum yang  hidup”.  Hukum  positif  (tertulis)  disahkan  keberlakuannya  oleh  negara berdasarkan  prosedur  yang  ditentukan  konstitusi  atau  aturan-aturan  lain  yang berlaku  di  suatu  negara.  Sehingga  dapat  dikatakan  hukum  positif  adalah  produk dari  kekuatan-kekuatan  politik  yang  melahirkannya.  Sedangkan  hukum  yang hidup  adalah  hukum  yang  tersosialisasikan  dan  diterima  oleh  masyarakat  secara persuasif, karena dianggap sesuai dengan kesadaran hukum dan keadilan.
1 BPS. 2010. Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang dianut. https://sp2010.bps.go.id/ index.php/site/ tabel?tid=321&wid=0. 03/11/2020
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya, 2000, hlm. 235
3 Abbas, Hafid, et.all, Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra, Buku Tiga, Jakarta: Pro Deleader. hlm. 7
Dilihat  dari  sejarah  kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusantara  pada  masa lampau,  upaya  untuk  menerapkan  ajaran-ajaran  dan  hukum  Islam  mendapat dukungan  besar,  baik  dari  kalangan  para  ulama’,  penguasa  politik,  bahkan  raja- raja dan para sultan 4 . Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama’, kerajaan dan kesultanan pada masa tersebut  dan juga telah menjadikan hukum  Islam dibidang hukum  keluarga  dan  hukum  perdata  sebagai  hukum  positif  yang  berlaku.  Selain itu kerajaan juga membangun masjid besar di ibu kota negara.
Pada  abad  ke-17  Pelaksanaan  hukum  Islam  juga  dilakukan  oleh  para penghulu  dan  para  kadi  di  daerah  sekitar  Batavia,  masyarakat  islam  setempat mengangkat sendiri para penghulu dan para kadi apabila tidak terdapat kekuasaan politik  formal  yang  mendukung  pelaksanaan  ajaran  dan  hukum  Islam.  Di  pulau Jawa,  masyarakat  Jawa,  Sunda,  dan  Banten  mengembangkan  hukum  Islam melalui Pendidikan sebagai mata pelajaran penting di pondok-pondok pesantren. Di masa sebelum kemerdekaan, dalam sidang BPUPKI tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia harus berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya,  seperti  yang disepakati    dalam  Piagam  Jakarta  tanggal  22  Juni  1945,  namun  kalimat  ini dihilangkan setelah terjadi keberatan dari para tokoh Indonesia bagian timur atas pemakaian kata tersebut. Hal ini disampaikan oleh seorang perwira angkatan Laut Jepang kepada Mohammad Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Untuk menghindari  perpecahan,  keesokan  harinya  pada  tanggal  18  Agustus  1945, sebelum  sidang  PPKI  dimulai,  Hatta  mengadakan  pembicaraan  dengan  tokoh- tokoh Islam, yakni KH Abdul Wahid Hasyim, Teuku Muhammad Hasan, dan Ki Bagus  Hadikusumo  tentang  rencana  perubahan  kata-kata  dalam  Piagam  Jakarta. Akhirnya  ketiga  tokoh  tersebut  menerima  penghapusan  tujuh  kata  menjadi Ketuhanan yang Maha  Esa dan berlaku hingga saat  ini. 5 Dengan melihat sejarah hukum  Islam  yang  berkembang  di  Indonesia  sejak  dulu  sudah  seharusnya  ajaran Islam menjadi sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional.
Islam  sebagai  agama  universal,  mengandung  aspek-aspek  keruhanian yang  berhubungan  dengan  iman  dan  moralitas,  pengaturan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan menyangkut berbagai aspek dalam tata hubungan antarbangsa.
Syariat  Islam  menurut  Ibnu  Taymiyyah  merupakan  keseluruhan  ajaran Islam  yang  dijumpai  di  dalam  Al  Qur-an  dan  Al  Hadits.  Sedangkan  menurut Zainuddin  Ali,  Syariat  Islam  tidak  hanya  memuat  hukum-hukum  shalat,  zakat, puasa,  melainkan  juga  mengandung  hukum-hukum  dunia  baik  keperdataan maupun  kepidanaan  yang  memerlukan  kekuasaan  negara  untuk  menjalankannya secara sempurna. 6
Pengaruh  Hukum  Islam  di  bidang  hukum  keluarga  dirasakan  lebih  besar oleh  masyarakat  dibandingkan  dengan  bidang-bidang  hukum  lainnya.  Bidang hukum  keluarga  yang  mengatur  tentang  hukum  perkawinan,  perwalian,  dan kewarisan.  Di  dalam  bidang  hukum  keluarga,  hukum  Islam  menjadi  kesadaran hukum  yang  berlaku  secara  langsung  bagi  penduduk  yang  beragama  Islam.
4 Ibid, hlm 21
5 Fathoni R.S. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 2018. https://wawasansejarah.com/ piagam- jakarta/. 03/11/2020
6 Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan kelima, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 2
Sehingga  pemerintah  dan  badan-badan  perwakilan  tidak  mempunyai  pilihan  lain selain  mengangkat  status  hukum  Islam  di  bidang  ini  menjadi  hukum  nasional yang berlaku khusus bagi penduduk yang beragama Islam.
Jika  dibandingkan  dengan  kecepatan  perubahan  sosial  yang  terjadi  di masyarakat,  Pembangunan  hukum  di  Indonesia  terasa  berjalan  lamban. Kelambanan tersebut terjadi pada pembangunan materi hukum, yaitu menciptakan produk-produk hukum baru untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, juga dalam  pembangunan  aparatur  hukum  serta  pengadaan  sarana  dan  prasarana hukum. 7
Menurut  berbagai  kajian  ilmiah  untuk  mencapai  mekanisme  hukum  yang kuat  diperlukan  adanya  keteraturan  sosial,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum. Sehingga  hukum  yang  kuat  tersebut  akan  berdampak  pada  kemajuan  dalam pembangunan ekonomi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sudah  seharusnya  bangsa  Indonesia  memiliki pijakan hukum  yang kuat  yang berlandaskan pada suatu  agama yang dianut oleh mayoritas  penduduk  Indonesia,  yakni  agama  Islam,  yang  kaidah-kaidah hukumnya  telah  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  ditengah-tengah  masyarakat sudah selayaknya menjadi sumber rujukan bagi pembaharuan hukum nasional.
Yusril  Ihza  Mahendra  merupakan  salah  satu  tokoh  nasional  dan  pakar hukum  tata  negara,  yang  tertarik  dalam  persoalan  transformasi  syariat  Islam  ke dalam  hukum  Nasional.  Pemikiran  dan  karya-karya  dalam  mentransformasi syariat  Islam  ke  dalam  Hukum  Nasional  telah  banyak  memberikan  perubahan dalam  pembangunan  hukum  di  Indonesia  baik  selama  berada  di  dalam  kabinet pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Penelitian  ini  mengkaji  dan  ingin  menjawab  rumusan  masalah  yang diajukan yakni: (a) Bagaimana pemikiran Yusril Ihza Mahendra tentang Syari’at Islam?,  (b)  Bagaimana  pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra  tentang  Hukum  Islam sebagai  Sumber  Hukum  Nasional?,  dan  (c)  Bagaimana  pemikiran  Yusril    Ihza Mahendra tentang Transformasi Syari’at Islam ke dalam Hukum Nasional?
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif
( normative  law  research ),  yaitu  penelitian  hukum  yang  mengkaji  hukum  tertulis dari  berbagai  aspek,  yaitu  aspek  teori,  sejarah,  filosofis,  perbandingan,  struktur dan  komposisi,  lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  pasal  demi pasal,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  suatu  undang-undang,  serta  bahasa hukum  yang  digunakan,  tetapi  tidak  mengkaji  aspek  terapan  atau implementasinya. 8
Penelitian hukum normatif atau atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder belaka. 9 Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. 10
Tipe  penelitian  hukum  yang  dilakukan  adalah  yuridis  normatif  terhadap pemikiran Yusril Ihza Mahendra dalam analisis pentransformasian Syari’at Islam
7 Abbas, Hafid, et.al, op. cit. , hlm 23 8 Anonim, 2013. “Pendekatan dalam Penelitian Hukum ”. https://ngobrolinhukum. wordpress .com/ 2013/12/16/ pendekatan-dalam-penelitian-hukum/. Diakses 12/12/2020
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2006. Hlm 13
10 Ibid., Hlm 24
kedalam  Hukum  Nasonnal.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut atau juga  disebut  penelitian  perpustakaan  atau  studi    dokumen.  Sehingga  metode pengambilan  bahan  hukum  yang  digunakan  menggunakan  metode  telaah kepustakaan yang diperkuat dengan wawancara langsung dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah pendekatan  historis  ( historical  approach) dan  pendekatan  konsep  ( conceptual approach) .  Pendekatan  historis  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk mengkaji  latar  belakang  apa  yang  dipelajari  dan  perkembangan  pengaturan mengenai  masalah  yang  dihadapi  dalam  kontek  kesejarahannya. 11 Dalam penelitian  ini  pendekatan  historis  dilakukan  dalam  kerangka  untuk    memahami transformasi Syariat Islam ke dalam Hukum Nasional dari kurun waktu ke waktu, serta  untuk  memahami  perubahan  dan  perkembangan  filosofi  yang  melandasi aturan hukum tersebut.
Pendekatan  konsep  adalah  pendekatan  yang  berkaitan  dengan  konsep- konsep  yuridis  atau  pandangan-pandangan  (doktrin)  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  akan  diteliti. 12 Dengan  pendekatan  konseptual  ini,  peneliti  akan menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  konsep-konsep  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Pendekatan  konsep  dalam  penelitian  ini  untuk memahami  pandangan  Yusril  Ihza  Mahendra  mengenai  transformmasi  syariat Islam  ke  dalam  hukum  nasional  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  dan  dapat menjadi  pijakan  untuk  membangun  argumen  hukum  dalam  menyelesaikan  isu hukum yang dihadapi.
Dilihat  dari  sudut  sifat  informasi  yang  diberikan  dalam  penelitian  hukum kepustakaan,  bahan  pustaka  dapat  dibagi  dalam  dua  kelompok.  Yaitu,  Sumber Bahan  Primer  dan  Sumber  Bahan  Sekunder.  Sumber  bahan  primer  adalah  bahan pustaka  yang  berisi  pengetahuan  ilmiah  yang  baru  atau  mutakhir,  ataupun pengertian  baru  tentang  fakta  yang  diketahui  maupun  mengenai  suatu  gagasan atau  ide. 13 Sedangkan Sumber  bahan  sekunder  adalah  bahan  pustaka  yang  berisi informasi tentang bahan primer. 14
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  bahan  primer  maupun  sumber  bahan sekunder. Didalam penelitian hukum normatif, dari sudut kekuatan mengikatnya, bahan pustaka bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. 15 Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  mengikat.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer.  Dan  Bahan  hukum tersier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 16
11 Anonim, 2013. Loc.cit 12 Ibid., 13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Op.cit., hlm 28
14 Ibid.,
15 Ibid., hlm 32
16 Ibid., hlm 12
Sepanjang  penelusuran  sumber  bahan  hukum  yang  dilakukan,  belum ditemukan  bahan  hukum  primer  terkait  penelitian  ini,  yakni  peraturan-peraturan yang  mengatur  tentang  transformasi  syari’at  Islam  ke  dalam  hukum  nasional. Selain  itu,  fokus  penelitian  ini  adalah  meneliti  konsep  dan  pokok-pokok pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra  terkait  proses  transformasi  syari’at  Islam  ke dalam hukum nasional. Oleh karena itu penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Guna  mendukung  bahan  hukum  sekunder  dan  tersier  tersebut  dilakukan wawancara langsung dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai ahli hukum yang memiliki pemikiran tentang transformasi syari’at Islam ke dalam hukum nasional. Wawancara dilakukan melalui media elektronik dengan alat perekam suara, foto, dan  camera  video.  Dalam  penelitian  ini  karena  kondisi  pandemi Covid-19 wawancara  dilakukan  secara  virtual  menggunakan  aplikasi Zoom  Meeting. Peneliti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  terkait  rumusan  masalah  penelitian dan pandangan visioner kenegaraan Prof. Yusril Ihza Mahendra. Hasil wawancara yang  berupa  rekaman  suara  kemudian  dikonversi  kedalam  teks  tertulis.  Naskah tertulis  hasil  wawancara  ini  menjadi  bagian  dari  bahan  hukum  yang  akan dianalisis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

## PEMBAHASAN

## Pemikiran Yusril Ihza Mahendra tentang Syariat Islam
Yusril  Ihza  Mahendra  membatasi  syariat  Islam  hanya  kepada  ayat-ayat  Al Qur-an  dan  hadits-hadits  yang  secara  eksplisit  mengandung  suatu  norma  hukum didalamnya.  Dalam  bukunya  yang  berjudul  Ensiklopedia  Pemikiran  Yusril  Ihza Mahendra, 17 Yusril menjelaskan mengenai pengertian syariat Islam ada perbedaan pandangan  di  kalangan  para  ahli.  Ibnu  Taimiyyah  misalnya  berpendapat  bahwa keseluruhan  ajaran  Islam  yang  dijumpai  di  dalam  Al  Qur-an  dan  Al  Hadits  itu adalah  syariat  Islam.  Namun  Prof.  Yusril  Ihza  Mahendra  mengatakan  untuk kepentingan studi ilmu hukum pengertian yang sangat luas tersebut tidak banyak membantu.
Dengan  pembatasan  seperti  tersebut  di  atas,  maka  dengan  merujuk  kepada pendapat Abdul Wahhab al-Khallaf, maka kaidah-kaidah hukum dalam syariah itu baik  di  bidang  peribadatan  maupun  di  bidang mu’amalah tidaklah  banyak jumlahnya. 18 Al-Khallaf  menyebutkan  ada  228  ayat  Al  Qur-an  yang  dapat dikategorikan  mengandung  kaidah-kaidah  hukum  di  bidang mu’amalah ,  atau sekitar  3  persen  dari  keseluruhan  ayat-ayat  Al  Qur-an.  Pengertian  Syariah  Islam menurut Prof. Yusril Ihza Mahendra adalah ayat-ayat Al Qur-an dan hadits-hadits Rasulullah  SAW  yang  di  dalamnya  mengandung  suatu  norma  hukum.  Apabila suatu  ayat  atau  hadits  Rasulullah  SAW  tidak  mengandung  suatu  norma  hukum, maka ayat atau hadits tersebut tidak termasuk sebagai syariat.
17 Abbas, Hafid, et.all,. op.cit.,Hlm 28

## Pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra  tentang  Hukum  Islam  sebagai  Sumber Hukum Nasional
Menurut  Pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra,  sepanjang  telaahnya  tentang sejarah  hukum  di  Indonesia,  sejak  berabad-abad  yang  lalu,  hukum  Islam  telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat  Islam di  Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat seputar hukum Islam melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau seorang yang mengerti tentang hukum Islam. Seperti contoh organisasi-organisasi Islam  menerbitkan  buku-buku  himpunan  fatwa,  yang  berisi  bahasan  mengenai soal-soal  hukum  Islam.  Kaum  Nahdhiyin  mempunyai  Al-Ahkamul  Fuqoha,  dan Kaum Muhammadiyin mempunyai Himpunan Putusan Tarjih, dan lain-lain. 19
Dalam  menjalankan  kehidupan  sehari-hari,  baik  sebagai  pribadi, keluarga,  dan  masyarakat,  umat  Islam  menyadari  ada  aspek-aspek  hukum  yang mengatur  kehidupannya  dimana  aturan  tersebut  perlu  mereka  taati  dan  jalankan dengan  penuh  kesadaran.  Seberapa  besar  kesadaran  itu,  akan  sangat  tergantung kepada  komposisi    besar  kecilnya  komunitas  umat  Islam,  seberapa  jauh  ajaran Islam  diyakini  dan  diterima  oleh  individu  dan  masyarakat,  dan  sejauh  mana pengaruh  dari  pranata  sosial  dan  politik  dalam  memperhatikan  pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat. 20
Sejarah  kerajaan-kerajaan  Islam  di  Nusantara  pada  masa  lampau,  upaya untuk  melaksanakan  ajaran-ajaran  Islam,  termasuk  hukum-hukumnya,  nampak mendapat dukungan yang besar, bukan dari para ulama’ saja, tetapi juga dukungan penguasa  politik,  yakni  para  raja  dan  para  sultan.  Jejak  peninggalan  kehidupan sosial  keagamaan  Islam  dan  pranata  hukum  Islam  tersebut  masih  bisa  kita saksikan sampai sekarang. Seperti, di Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo  di  Sulawesi  Selatan,  Kesultanan  Buton,  Bima,  Banjar  serta  Ternate  dan Tidore.  Juga  di  Yogyakarta,  Surakarta,  dan  Kesultanan  Banten  dan  Cirebon  di Jawa.  Semua  kerajaan  dan  kesultanan  tersebut  telah  memberikan  tempat  yang begitu penting bagi hukum Islam. 21
Pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra  tentang  Transformasi  Syariat  Islam  ke dalam Hukum Nasional
Menurut  pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra,  Al  Qur-an  adalah “hudan linnas” (petunjuk  bagi  manusia)  dan  bukan  sebagai  kitab  hukum  atau  naskah sebuah  undang-undang.  Ayat-ayat ahkam di  dalam  Al  Qur-an  perlu  dirumuskan ke dalam hukum positif seperti undang-undang untuk dilaksanakan dalam praktik. Apabila ada perkara, hakim akan memutus dengan merujuk pada undang-undang tersebut. 22 Dalam  ilmu  hukum,  yang  dimaksud  “hukum  posiitif”  adalah  hukum yang berlaku di suatu negara tertentu dan pada waktu tertentu. Jadi, bukan positif menurut agama tertentu dan tidak positif menurut agama lain. 23
Indonesia  adalah  negara  yang  majemuk.  Kemajemukan  itu  tercermin  pula pada  keanekaragamaan  hukumnya.  Untuk  hukum  privat  seperti  hukum perkawinan  dan  hukum  waris,  tidak  mungkin  ada  penyeragaman  atau  unifikasi
19 Ibid hlm 21
20 Ibid.,
21 Ibid.,
22 Ibid., hlm 37
23 Ibid.,
hukum.  Hukum  diberlakukan  kepada  warga  negara  menurut  penggolongan hukumnya  sendiri,  sejalan  pula  dengan  kesadaran  hukum  mereka  sendiri.  Sebab itu hukum perkawinan Islam berlaku bagi orang Islam. Hukum Perkawinan Hindu berlaku bagi umat Hindu dan seterusnya. Namun terhadap hukum kewarisan, tetap ada “legal  choice”. 24 Dalam  hal  hukum  publik,  kita  ingin  melakukan  unfikasi hukum.  Artinya  satu  jenis  hukum  untuk  semua  penduduk  dan  warga  negara.  Di sinilah  letaknya  menurut  Yusril  Ihza  Mahendra  apa  yang  disebut  dengan Transformasi  kaidah-kaidah  Syariat  Islam  menjadi  Hukum  Positif  Nasional. Tentu  tidak  saja  syariat  Islam  yang  ditransformasikan,  tetapi  juga  hukum  eks kolonial  yang  sudah  diterima  masyarakat,  asas-asas  hukum  adat  dan  berbagai konvensi internasional. 25
Transformasi syariat Islam menjadi Hukum Positif ini telah dilakukan ketika Departemen  Kehakiman  menyusun  Undang-undang  Pemberantasan  Terorisme. Para  penyusunnya  mentransformasikan  kaidah-kaidah  syariat  Islam  tentang kategori  pidana  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime) ,  di  samping  juga mentransformasikan  Statuta  Roma  dan  Konvensi  PBB  tentang Trans  National Organized  Crime. Asas-asas  hukum  pidana  warisan  Belanda  juga  menjadi acuan. 26 Di  dalam  Undang-undang  Lalu  Lintas,  transformasi  dari  syariat  Islam juga diberlakukan, prinsip utama Islam seperti dikatakan dalam hadis ialah, iman yang  paling  tinggi  meyakini  keesaan  Tuhan,  dan  yang  paling  bawah  adalah menyingkirkan  sampah  dan  duri  dari  jalan  lalu  lintas  manusia.  Tujuan  syariah antara lain adalah menegakkan “al Amru bil ma’ruf wa tanhauna ‘anil munkar”, yang  artinya  menegakkan  kebaikan  dan  mencegah  kemungkaran.  Syariat menekankan  prinsip  kebaikan  bagi  kepentingan  bersama (istihsan). Inilah  asas- asas syariah yang ditransformasikan ke dalam UU Lalu Lintas. 27
Dalam pandangan Yusril, transformasi syariat menjadi hukum positif telah lazim  terjadi  dalam  sejarah  berbagai  negara 28 .  Yusril  mengatakan  mengingat banyaknya  masyarakat  pemeluk  agama  islam,  tentu  dalam  pembentukan  hukum nasional harus mengadopsi dari syariat Islam. Karena masyarakat yang beragama Islam  tidak  mungkin  bisa  menjalankan  aturan  hukum  yang  bertentangan  dengan keyakinannya sendiri.
Yusril  menjelaskan  bahwa  pentransformasian  itu  lebih  jauh  dari  berbagai sumbangan  pemikiran  di  bidang  filsafat  hukum  dan  asas-asas  hukum,  sebagai mana  berkembang  dalam  fiqh  dari  zaman  lampau,  dapat  pula  memberikan sumbangan  dalam  merumuskan  kaidah-kaidah  hukum  nasional  kita  dimasa sekarang dan masa yang akan datang. 29 Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran di bidang filsafat hukum dan asas-asas hukum sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia ini sebagaimana dalam perkembangan fiqh kontemporer.
Para  ahli  hukum  berbeda  pendapat  dalam  memberi  arti  hukum  Islam. Sebagian  mereka  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  itu  merupakan  pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian hukum modern. Pendapat ini dikemukakan oleh  Muhammad  Khalid  Mas’ud  bahwa  hukum  Islam  itu  adalah “a  system  of
24 Ibid.,
25 Ibid.,
26 Ibid.,
27 Ibid.,
28 Ibid., hlm 10
29 Ibid.,
ethical  or  moral  rules” 30 .  Namun  Yusril  mengatakan  ajaran  Islam  atau  hukum berlandaskan  doktrin  tauhid,  adalah  ajaran  tentang  keesaan  Tuhan. 31 Menurut Muhammad Daud Ali, Islam tidak pernah memisahkan antara hal-hal yang disebut spiritual (kerohanian)  dan material (kebendaan), religious (keagamaan)  dengan profane (keduniaan) di dalam segala bidang. 32 Atas dasar ajaran tersebut, hukum Islam  yang  merupakan  bagian  integral  dari  ajaran-ajaran  Islam  yang  tidak memisahkan  iman,  moralitas,  dan  hukum  dapat  menyumbangkan  sesuatu  yang penting  dalam  menggali  Pancasila  sebagai  sumber  pembentukan  hukum Nasional.  Dengan  kata  lain  Hukum  yang  akan  diproduk  di  Negara  kita  haruslah mengandung dimensi keimanan dan moralitas. 33
Dalam  Buku  Ensiklopedi  Pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra,  Yusril membantah pernyataan mengenai beberapa perihal yang mengatakan kalau hukum Islam dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional, dan syariat dijadikan sumber hukum  dalam  perumusan  kaidah  hukum  positif,  maka  negara  Indonesia  akan menjadi  Negara  Islam.  Yusril  mengatakan  selama  ini  hukum  Belanda  dijadikan sebagai  hukum  positif  dan  juga  dijadikan  sebagai  sumber  hukum,  tetapi  belum pernah  kita  mendengar  orang  mengatakan  bahwa  negara  kita  menjadi  Negara Belanda.  UU  Pokok  Agraria,  terang-terangan  menyebutkan  bahwa  UU  itu dirumuskan berdasarkan kaidah-kadiah hukum adat, tetapi sampai sekarang belum pernah orang mengatakan Indonesa sudah menjadi Negara Adat.
Menurut Yusril: “Dahulu waktu saya menjadi menteri kehakiman selalu ada yang  mengatakan  bahwa  kalau  hukum  Islam  dijalankan  nanti  Indonesia  akan menjadi negara Islam. Saya katakana bahwa hukum adat Jawa itu sudah berjalan dari jaman dahulu. Tidak pernah ada orang yang mengatakan   Indonesia menjadi negara Jawa”. 34
Yusril  menegaskan,  mengingat  hukum  Islam  itu  adalah  hukum  yang  hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi  harus  mempertimbangkan  hal  ini.  Jika  sebaliknya,  maka  negara  kita akan  menjadi  negara  otoriter  yang  memaksakan  kehendaknya  sendiri  kepada rakyatnya.
Rahmawati  Pardjaman  mengatakan  bahwa  Transformasi  hukum  Islam sebagai  salah  satu  tatanan  hukum  ke  dalam  hukum  nasional,  secara  umum terakomodasi  dalam  sasaran  pembangunan  nasional  di  bidang  hukum  khususnya tentang  materi  hukum  nasional.  Namun  penerapan  dan  penegakan  hukum  dalam masyarakat  tergantung  kepada  empat  unsur.  Pertama,  perangkat  hukum  yang menjamin  kepastian,  perlindungan,  dan  ketertiban  hukum  yang  intinya  keadilan dan  kebenaran.  Kedua,  aparatur  penegak  hukum  yang  mampu  dan/atau mempunyai  kesanggupan  menerapkan  hukum  dan  menyelami  rasa  keadilan. Ketiga,  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  intinya  menghargai  dan  mematuhi
30 Muhammad  Khalid  Mas‟ud,  Islamic  Legal  Philosophy,  a  Study  of  Abû  Ishâq  al- Syâtibî,  Life  and  Tough,  (Pakistan:  Islamic  Research  Institute,  1977),  h.  9.  Dalam  jurnal Rahmawati Pardjaman,
31 Abbas, Hafid, et.all,. op.cit.,, hlm. 6.
32 Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  :  Pengantar  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum Islam di Indonesia, hlm 23.
33 Abbas, Hafid, et.all,. op.cit., hlm. 11.
34 Wawancara dengan Prof Yusril Ihza Mahendra, secara daring (online) melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 15 Februari 2021
hukum yang berlaku. Keempat, sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik berupa kelembagaan maupun fisik. 35
Pada  buku  Ensiklopedia  Pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra,  Yusril mengatakan  belum  pernah  dalam  sejarah,  hakim  memutuskan  perkara-perkara karena  melanggar  salah  satu  surah  dan  ayat  tertentu  di  dalam  Al  Qur-an,  atau menyebut  telah  melanggar  hadits  Nabi  dalam  Shahih  Bukhari.  Tentu  Al  Qur-an dan As Sunnah mengandung arahan dan pokok-pokok tentang hukum acara, tetapi perlu  dieksplisitkan  agar  dapat  dilaksanakan  sebagai  hukum  prosedur  dalam sidang pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa dalam Al-Qur’an dan Hadis tidak hanya  membahas  mengenai  urusan  ibadah  antara  hamba  dan  penciptanya,  tetapi juga  membahas  kemaslahatan  hambaNya  di  dunia  dan  di  akhirat.  Karena  hakim tidak  boleh  memutuskan  suatu  perkara  yang  bertentangan  dengan  kepercayaan masyarakat itu sendiri.
Yusril  Ihza  Mahendra  mengatakan  proses  pentransformasian  syariat  Islam ke  hukum  Nasional  memerlukan  berbagai  proses  perumusan.  Yaitu  dengan memformulasikan  kaidah-kaidah  hukum  islam,  kemudian  menuangkannya menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan dalam kenyataan
Menurutnya,  transformasi  Syari’at  Islam  ke  dalam  Hukum  Nasional memerlukan  banyak  hal,  baik  secara  sosiologis  maupun  politis.  Yaitu, Memerlukan  institusi-institusi,  lembaga-lembaga,  dan  organiasi  kekuasaan. Organiasi kekuasan inilah yang disebut dengan negara atau daulah yang sah untuk membentuk  dan  menegakkan  suatu  norma  hukum,  bila  perlu  dengan  paksaan, supaya  norma  hukum  itu  dapat  dijalankan  dan  dipatuhi  oleh  publik.  Yusril  Ihza Mahendra  mengatakan,  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan sebuah proses politik. Pada masa pemerintahan orde baru dulu, hanya pemerintah  yang  bisa  mengajukan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU).  Namun, sekarang ini badan legislasi (baleg), fraksi, anggota DPR antara 15-20 orang boleh mengajukan  RUU.  “Proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  itu merupakan sebuah proses politik.. Pada jaman orde baru dahulu hanya pemerintah yang  berhak  mengajukan  RUU.  Namun  pada  masa  sekarang  ini  baleg  boleh mengajukan, fraksi boleh mengajukan. Anggota DPR saja 15 atau 20 orang boleh mengajukan RUU itu”. 36
Yusril  Ihza  Mahendra  meyakini  bahwa  proses  transformasi  Hukum  Islam kedalam Hukum Nasional  sangat  mungkin  untuk  dilakukan. Hal  ini memerlukan kesadaran  dengan  menumbuhkan  jiwa  Islami  kepada  para  penguasa,  karena mereka  yang  punya  hak  dalam  perancangan  suatu  peraturan  atau  perundang- undangan.  Namun,  kebanyakan  orang  sekarang  ingin  menerapkan  syariat  Islam tetapi  caranya  tidak  konstitusional.  Jadi,  menurut  “saya  (baca:  Yusril  Ihza Mahendra) sebenarnya tidak ada yang sulit asal kita mau bekerja. Cuma kadang- kadang  kita  ini  berfikir  yang  naif  begitu.  Teriak-teriak  kesana.  Teriak-teriak dijalan. Ya mau menerapkan syariat teriak saja di mimbar-mimbar”. 37
Dalam  wawancara  tersebut,  Yusril  teringat  cerita  Muhammad  Natsir  pada tahun  1946.  Ketika  itu  beliau  (Muhammad  Natsir)  menjadi  Menteri  Penerangan.
35 Rahmawati Pardjaman, Loc.cit
36 Wawancara dengan Prof Yusril Ihza Mahendra, secara daring (online) melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 15 Februari 2021
37 Wawancara dengan Prof. Yusril Ihza Mahendra, secara daring (online) melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 15 Februari 2021
Beliau  datang  ke  Jakarta  untuk  menjadi  khatib  sholat  Jumat.  Di  Masjid  Al Makmur,  Tanah  Abang.  Turun  dari  mimbar,  beliau  dikerumuni  jamaah.  Ditanya oleh seorang jamaah, Bung Natsir, kenapa bung  Natsir ini jadi menteri?  Padahal saat itu, bung Natsir adalah seorang ulama’ dan kyai. Muhammad Natsir dengan tegas menjawab bahwa sekarang ini kita sudah merdeka, negara punya kita bukan punya Belanda lagi. Kalau saya hanya jadi kyai maka ajaran agama itu hanya akan keluar  dari  mimbar  ke  mimbar,  masjid  ke  masjid.  Jadi,  Muhammad  Natsir menjadi  menteri  karena  ingin  ajaran  agama  Islam  masuk  ke  kantor-kantor pemerintahan dan akan keluar menjadi kebijakan-kebijakan negara.
Yusril Ihza Mahendra telah berpengalaman melakukan proses transformasi Syari’at  Islam  ke  dalam  Hukum  Nasional,  yaitu  ketika  beliau  menjabat  sebagai
Meneteri Kehakiman untuk menyusun Undang-undang Pemberantasan Terorisme.  Para  penyusun  mentransformasikan  kaidah-kaidah  syariat  Islam tentang  kategori  pidana  yang  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime). Disamping  itu juga  mentransformasikan  Statuta  Roma  dan  Konvensi  PBB  tentang Trans National  Organized  Crime. Asas-asas  hukum  pidana  warisan  Belanda  juga dijadikan  acuan. 38 Jadi,  masalah  pentransformasian  yang  telah  dilakukan  di Indonesia  tidak  terfokus  hanya  kepada  masalah  perdata  saja,  tentu  dengan perkembangan  jaman.  Satu  per  satu  kaidah  syariat  Islam  akan  masuk  kepada hukum Nasional.
Yusril  Ihza  Mahendra  juga  memberikan  contoh  bahwa  dalam  Undang- Undang  Lalu  Lintas,  sudah  ditransformasikan  dari  syariat  Islam.  Prinsip  utama ajaran Islam sepeti dikatakan dalam hadits ialah, bahwa cabang iman yang paling tinggi  adalah  meyakini  keesaan  Tuhan,  dan  yang  paling  bawah  ialah menyingkirkan  sampah  dan  duri  dari  jalan  lalu  lintas  manusia.  Tujuan  syari’at antara  lain  ialah  menegakkan  ‘al-Amru  bil  ma’ruf  wan-Nahyu  ’anil  munkar‛ (menegakkan  kebaikan  dan  mencegah  kemungkaran).  Maksud  dari  filsafat  yang disampaikan Yusril ialah syari’at menekankan prinsip kebaikan bagi kepentingan bersama (istihsan). Inilah asas-asas syari’ah yang ditransformasikan ke dalam UU Lalu Lintas. Orang berjalan sebelah kiri misalnya, tidak ada dalam syari’ah. Juga tidak  ada  dalam  hukum  adat.  Tetapi  jalan  di  sebelah  kiri  diperkenalkan  oleh hukum Belanda, sejak tahun 1912. Semua asas-asas inilah yang ditransformasikan ke dalam hukum positif nasional.
Dalam  Undang-Undang  Lalu  Lintas  Nomor  22  Tahun  1996  yang  dimana bait  dari  pasalnya  ialah  untuk  mengutamakan  keselamatan  masyarakat  dalam berlalu  lintas.  Yang  sudah  jelas  bahwa  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk  mewujudkan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan  wilayah.  Begitu  menjadi  Undang-Undang  positif  Lalu  Lintas, Undang-Undang  itu  berlaku  bagi  semua  orang,  tidak  peduli  agamanya.  Maka Yusril  mengatakan  Undang-Undang  Lalu  Lintas  itu  tergolong  ke  dalam  hukum publik,  yang  kita  berkeinginan  adanya  unifikasi  atau  penyatuan.  Yusril menekankan  perlu  kiranya  pendalaman  terhadap  teori  ilmu  hukum,  sosiologi
38 Rahmawati  Pardjaman, Transformasi  Nilai-Nilai  Syariah  ke  dalam  Sistem  Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika, Al-Adalah 11 (2013
hukum,  dan  filsaat  hukum.  Sangat  penting  untuk  memahami  hal  ini,  agar  tidak terjadi kesalahpahaman. 39

## PENUTUP
Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pakar hukum tata negara, intelektual, cendekiawan  muslim,  dan  politikus  Indonesia.  Walaupun  memiliki  kemampuan membaca,  menelaah,  dan  menjelaskan  kitab-kitab  klasik  dan  referensi  ilmu-ilmu islam, Yusril sering mengatakan bahwa ia bukan ahli di bidang hukum Islam. Hal ini  dikarenakan  secara  formal  fokus  kajian  akademisnya  adalah  hukum  tata negara.  Namun  terkait  dengan  transformasi  syari’at  Islam  ke  dalam  hukum nasional terdapat titik singgungnya dengan hukum tata negara. Selain terkait juga dengan sejarah hukum, sosiologi hukum, dan filsafat hukum yang menjadi minat kajian akademisnya selma ini.
Dari  hasil  kajian  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1)  Menurut  Prof.  Yusril  Ihza  Mahendra  pengertian  dan  batasan  Syari’at  Islam dalam  kaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  ayat-ayat  Al  Qur-an  dan  hadits- hadits  Rasulullah  SAW  yang  di  dalamnya  mengandung  suatu  norma  hukum. Apabila suatu ayat atau hadits Rasulullah SAW tidak mengandung suatu norma hukum, maka ayat atau hadits tersebut tidak termasuk sebagai syari’at.
2)  Menurut pemikiran Yusril Ihza Mahendra, sepanjang telaahnya tentang sejarah hukum  di  Indonesia sejak berabad-abad yang lalu hukum  Islam telah menjadi hukum  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  Islam  di  Indonesia.  Hukum Islam  adalah  hukum  yang  hidup,  berkembang,  dikenal  dan  ditaati  oleh  umat Islam di negara ini.
3)  Menurut  pemikiran  Yusril  Ihza  Mahendra  transformasi  syari’at  Islam  ke hukum  nasional  sangat  relevan  untuk  dilaksanakan.  Mengingat  bahwa Indonesia  adalah  negara  yang  mayoritas  berpenduduk  muslim.  Tentu  dalam pembuatan suatu undang-undang akan berjalan dengan baik dan efektif apabila tidak  bertentangan  dengan  keyakinan  masyarakat  itu  sendiri.  Karena  hukum Islam  adalah  hukum  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  Indonesia. Namun  demikian, pentransformasian syari’at  Islam  ke dalam hukum  nasional itu  memerlukan  berbagai  proses  perumusan.  Yaitu  dengan  memformulasikan kaidah-kaidah  hukum  islam,  kemudian  menuangkannya  menjadi  sesuatu  yang dapat  dilaksanakan  dalam  kenyataan.  Selain  itu  diperlukan  banyak  hal,  baik secara  sosiologis  maupun  politis.  Yaitu,  memerlukan  institusi-institusi, lembaga-lembaga,  dan  organiasi  kekuasaan,  yang  disebut  dengan  negara  atau daulah yang sah untuk membentuk dan menegakkan suatu norma hukum, bila perlu dengan paksaan, supaya norma hukum itu dapat dijalankan dan dipatuhi oleh  publik.  Lebih  jauh,  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan  sebuah  proses  politik.  Hal  ini  memerlukan  kesadaran  dengan menumbuhkan  jiwa  Islami  kepada  para  penguasa,  karena  mereka  yang  punya hak dalam perancangan suatu peraturan atau perundang-undangan.
39 Ibid.,

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abbas, Hafid, et.al, Ensiklopedia Pemikiran Yusril Ihza Mahendra,
Buku Tiga,  Jakarta: Pro Deleader. Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan kelima, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2006
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Hukum Tata Negara dan Hukum Islam di Indonesia .
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya, 2000,
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2006 .

## Jurnal
Muhammad Khalid Mas‟ud, Islamic Legal Philosophy, a Study of Abû Ishâq al- Syâtibî,  Life  and  Tough,  (Pakistan:  Islamic  Research  Institute,  1977),  h.9. Dalam jurnal Rahmawati Pardjaman,
Rahmawati Pardjaman, Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional: Sebuah Pendekatan Hermeneutika, Al-Adalah 11 (2013
Website Anonim, 2013. “Pendekatan dalam Penelitian Hukum ”. https://ngobrolinhukum. wordpress .com/ 2013/12/16/ pendekatan-dalam-penelitian-hukum/. Diakses 12/12/2020
BPS. 2010. Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang dianut. https://sp2010.bps.go.id/ index.php/site/ tabel?tid=321&wid=0. 03/11/2020
Fathoni R.S. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 2018. https://wawasansejarah.com/ piagam-jakarta/. 03/11/2020