P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023

## HUBUNGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR DENGAN KEBIJAKAN FISKAL, ZAKAT, DAN INFAK
Asyari Hasan 1), Adelia Putri Syahwa 2) , Salwa Dhaifina Fitria 3) ,
Srinalia Meutia Wardah 4) , Sunarsih 5)
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta asyari.hasan@uinjkt.ac.id 1) , adeliaputri.syahwa21@mhs.uinjkt.ac.id 2) ,
salwa.dhaifina21@mhs.uinjkt.ac.id 3) , meutia.wardah21@mhs.uinjkt.ac.id 4) sunarsih.nasution21@mhs.uinjkt.ac.id 5)
Abstrak. Perekonomian  tiga  sektor,  yang  juga  dikenal  sebagai  perekonomian tertutup,  mengacu  pada  sebuah  sistem  ekonomi  di  mana  tidak  ada  perdagangan internasional yang terjadi. Dalam konteks ini, ekspor dan impor dianggap tidak ada. Karya  tulis  ini  disusun  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan,  yang melibatkan  pengumpulan  data  dan  informasi  dari  sumber-sumber  yang  tertulis seperti artikel, jurnal, buku, dan dokumen terkait lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian. Hasil kajian pustaka mencakup pembahasan tentang konsep  dasar  ekonomi  3  sektor,  termasuk  definisinya,  peran  pemerintah  dalam ekonomi  sektor,  serta  aliran  pendapatan  dalam  perekonomian  tiga  sektor. Selanjutnya,  penelitian  ini  juga  membahas  keseimbangan  pendapatan  nasional dengan kebijakan fiskal dan subsidi. Hal ini melibatkan syarat-syarat keseimbangan pendapatan nasional dengan kebijakan fiskal dan subsidi, serta keseimbangan dalam perekonomian  tiga  sektor  melalui  kebijakan  fiskal  seperti  pajak  lump  sum  dan proporsional,  serta  subsidi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  membahas  tentang  efek multiplier  pada  ekonomi  3  sektor,  termasuk  multiplier invest (I),  pengeluaran pemerintah  atau consumption (C),  dan  pajak  atau tax (T).  Terakhir,  penelitian  ini mencakup  keseimbangan  perekonomian  tiga  sektor  dengan  mempertimbangkan variabel zakat dan infaq. Hal ini melibatkan pengaruh zakat pada sektor pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga.
Kata kunci. Pemerintah, Pajak, Subsidi, Keseimbangan, Zakat.
Abstract . A tri-sector economy, also known as a closed economy, refers to an economic system in which no international trade takes place. In this context, exports and imports are  considered  non-existent.  This  paper  was  prepared  using  the  literature  research method, which involves collecting data and information from written sources such as articles,  journals,  books,  and  other  related  documents  that  are  pertinent  to  the discussion in the study. The results of the literature review include a discussion of the basic concepts of a three-sector economy, including its definition, the role of government in  a  three-sector  economy,  and  the  flow  of  income  in  a  three-sector  economy. Furthermore, this study also discusses national income equilibrium with fiscal policy and subsidies.  This  involves  the  requirements  of  national  income  equilibrium  with  fiscal policy and subsidies, as well as equilibrium in a three-sector economy through  fiscal policies such as lump sum and proportional taxes, and subsidies. In addition, this study also  discusses  the  multiplier  effects  on  the  three-sector  economy,  including  the multipliers of investment (I), government spending (C), and tax (T). Lastly, this study

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
covers the three-sector economy equilibrium by considering zakat and infaq variables. This involves the effect of zakat on the government, corporate, and household sectors.
Keywords. Government, Taxes, Subsidies, Balance, Zakat

## PENDAHULUAN
Perekonomian yang terdiri dari tiga sektor atau bagian dikenal sebagai "perekonomian tertutup", yang berarti dianggap tertutup terhadap perdagangan internasional sehingga tidak ada  ekspor  dan  impor.  Perekonomian  tiga  sektor  melibatkan  elemen  pemerintah,  berbeda dengan perekonomian dua sektor. Pajak dan subsidi akan menjadi dua variabel baru dalam perhitungan  pendapatan  nasional  ketika  peran  pemerintah  muncul.  Pajak  memindahkan sektor  publik  dari  sektor  pribadi,  baik  badan  maupun  individu.  Dalam  situasi  seperti  ini, pemerintah  bertindak  sebagai  pihak  yang  mendistribusikannya.  Pemerintah  tidak  hanya mengumpulkan pajak, tetapi juga bertindak sebagai distributor, menyediakan layanan publik kepada publik. Pengeluaran pemerintah yang dikenal sebagai transfer atau subsidi diberikan kepada  individu  untuk  tujuan  tertentu  dan  tidak  diwajibkan  untuk  mengembalikannya. Transfer meningkatkan  pendapatan  masyarakat  atau  konsumen.  Mereka  dapat  berupa jaminan sosial, tunjangan pengangguran, hibah, bantuan, atau hadiah.
Zakat dapat memengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga dan perusahaan dalam konteks  hubungan  antara  zakat  dan  ekonomi  tiga  sektor.  Zakat,  yang  berasal  dari  kata "membersihkan",  adalah  ibadah  sosial-ekonomi  yang  mewajibkan  seseorang  muslim  atau badan  hukum  untuk  memberikan  sebagian  hak  mereka  kepada  pihak  yang  berhak  untuk menerimanya (mustahik) untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang adil. Rumah tangga dan  bisnis  dapat  memberikan  zakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  daya  beli masyarakat, yang nantinya di kemudian hari, akan menumbuhkan permintaan atas barang dan jasa yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan dana zakat untuk meningkatkan pelayanan publik dan membantu mereka yang membutuhkan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dibuat  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( library research ). Metode kajian pustaka atau yang sering disebut sebagai library research merupakan salah  satu  metode  penelitian  yang  populer  digunakan  dalam  dunia  akademik.  Metode  ini
melibatkan  pengumpulan  data  dan  informasi  dari  sumber-sumber  tertulis  seperti  artikel, jurnal,  buku,  dan  dokumen  terkait  lainnya  yang  bersangkutan  dengan  pembahasan  dalam penelitian.  Penelitian  dengan metode  kajian  pustaka  dimulai  dengan identifikasi  topik  atau masalah  penelitian  yang  akan  diteliti.  Kemudian,  peneliti  akan  melakukan  pencarian  dan pengumpulan bahan pustaka yang terkait dengan topik tersebut. Pengumpulan bahan pustaka dapat dilakukan secara manual maupun melalui pencarian online menggunakan mesin pencari seperti Google Scholar, ProQuest , atau database lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Perekonomian Tiga Sektor

## A. Pengertian Perekonomian Tiga Sektor
Pembahasan  tentang  ekonomi  3  sektor  merupakan  pembahasan  tentang  para pelaku  ekonomi  dalam  cakupan  suatu  wilayah  negara  (berskala  nasional),  yang didalamnya terdaat sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah.
Pada kesempatan sebelumnya,  telah dijelaskan bagaimana dua  sektor ekonomi perusahaan  swasta  dan  rumah  tangga  berkontribusi  pada  keseimbangan  pendapatan nasional.  Namun,  pada  kenyataannya,  aktivitas  ekonomi  melibatkan  pemerintah  dan kedua pelaku tersebut. Sebagai konsekuensinya, karena keterlibatan pemerintah dalam perhitungan pendapatan nasional, analisis dibagi menjadi 3 sektor. Perekonomian yang terdiri dari tiga bagian ini dikenal sebagai "perekonomian tertutup", yang berarti tidak ada aktivitas ekspor dan impor karena tidak terlibat dalam perdagangan internasional. Ini berbeda dengan perekonomian dua sektor, di mana elemen pemerintah dimasukkan ke dalam analisis pendapatan nasional.

## B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian Tiga Sektor
Pada ekonomi 3 sektor, pemerintah menjadi pemeran utama dalam pergerakan roda ekonomi suatu negara, dalam hal ini terdapat peran-peran yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu:
1. Peran Alokasi
Dalam  konteks  ini,  pemerintah  berperan  sebagai  penyedia  instrumen ekonomi  yang  memiliki  manfaat  fungsional  bagi  masyarakat  dan  tidak  dapat diproduksi  oleh  sektor  swasta.  Hal  ini  mencakup  kebutuhan  publik  seperti infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, pendirian institusi pendidikan, dan peningkatan keamanan. Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki oleh negara
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
pada dasarnya terbatas, sehingga mengharuskan pemerintah, dengan sumber daya yang  dimilikinya,  untuk  memprioritaskan  penyediaan  barang  publik  dan mengalokasikan sebagian untuk konsumsi individu.
2. Peran Distribusi
Dalam  konteks  ini,  pemerintah  memainkan  peran  penting  dalam mendistribusikan  kekayaan  dan  pendapatan  negara  untuk  tujuan  kesejahteraan masyarakat.  Menyikapi  situasi  ini,  pemerintah  segera  mengambil  tindakan  dengan merancang kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara  merata  melalui  mekanisme  pembayaran  pajak,  subsidi,  upaya  pengentasan kemiskinan,  bantuan  pendidikan,  jaminan  kesehatan,  dan  pelaksanaan  program pemulihan  daerah.  Dengan  penerapan  kebijakan-kebijakan  tersebut,  pemerintah diharapkan  dapat  menjalankan  peran  fungsionalnya  dalam  mengatur  distribusi pendapatan  dan  kekayaan  demi  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat.  Demikian pula  dengan  subsidi  bagi  masyarakat  kurang  mampu  yang  didanai  melalui penerimaan  pajak  dan  dana  pembangunan  infrastruktur  yang  bertujuan  untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan jauh, seperti pembangunan proyek-proyek pengentasan kemiskinan.
3. Peran keseimbangan
Dalam konteks ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas dan keselarasan.
Seperti diketahui, perekonomian yang sangat bergantung pada sektor swasta rentan terhadap gejolak kondisi ekonomi yang berpotensi menimbulkan pengangguran dan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah memegang peranan penting sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Peran pemerintah tersebut diimplementasikan melalui berbagai strategi  dengan  tujuan  untuk  mencegah  meluasnya  dampak  negatif  dari permasalahan  ekonomi  ke  sektor-sektor  lainnya.  Selain  itu,  tujuan  lainnya  adalah untuk  mengendalikan  laju  inflasi  melalui  implementasi  kebijakan  yang  telah dirumuskan.  Misalnya,  dalam  upaya  menghadapi  monopoli  pasar,  pemerintah berperan  dalam  mengendalikannya  melalui  pelaksanaan  pengendalian  harga  dan penerapan pajak.
4. Peran Negara dalam Mengatasi Eksternalitas
Eksternalitas ekonomi, yang juga dikenal sebagai disekonomi, mengacu pada fenomena di mana terdapat manfaat atau kerugian yang signifikan terhadap pihak-
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Corner dan Sandler, peneliti terkemuka di bidang ini, menafsirkan eksternalitas sebagai kerangka kerja institusional yang spesifik dalam konteks pasar yang kompetitif. Dalam konteks yang berbeda, eksternalitas mengacu pada konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku  ekonomi  sebagai  akibat  dari  aktivitas  mereka.  Dalam  implementasinya, efisiensi  alokasi  sumber  daya  dan  distribusi  ekonomi  memiliki  pengaruh  yang signifikan.
5. Peran Negara dalam Menerapkan Moralitas Islam
Ekonomi politik Islam menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk  mengawasi  kegiatan  ekonomi  dengan  tujuan  menegakkan  keadilan  dan mencegah penindasan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki  oleh  pemerintah. Seperti yang diungkapkan dalam ayat 25 surat Al- Hadid,  terdapat  penafsiran  bahwa  fungsi  negara  adalah untuk  menjamin  keadilan ekonomi, mengatur pasar, dan menjamin pemenuhan kebutuhan melalui pengaturan infrastruktur dan sistem jaminan sosial.
Kehadiran pemerintah dalam ekonomi 3 sektor ini akan menyebabkan dua variabel baru dalam perhitungan pendapat nasional, berikut ini adalah dua variabel tersebut:
1. Pajak atau tax
Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung,  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 1
Adanya  dasar  tersebut,  disimpulkan  bahwa  pajak  merupakan  kegiatan terjadinya perpindahan dana dari sektor individu atau badan ke sektor publik. Tugas pemerintah  adalah  mengumpulkan  dan  mendistribusikan  pajak  tersebut. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pemungut pajak, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat secara luas, seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Pelayanan-pelayanan ini memiliki manfaat yang berhubungan dengan kepentingan publik. Namun, pada kenyataannya, individu
1 Beloan, Bertha., dkk, Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara) , JUARA: Jurnal Riset Akuntasi, Vol 9 No 2 (2019), https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600, Hlm, 26
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
yang  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  tidak  mendapatkan  manfaat  yang signifikan dibandingkan dengan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Subsidi atau Transfer ( Transfer Payment )
Subsidi  adalah  bentuk  pengeluaran  pemerintah  yang  ditujukan  kepada masyarakat  dengan  tujuan  tertentu.  Dalam  konteks  subsidi,  masyarakat  tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya. Subsidi ini diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap  pendapatan  masyarakat atau konsumen. Berbagai jenis subsidi antara lain tunjangan pengangguran, jaminan sosial, hibah, bantuan, hadiah, dan bentuk bantuan lainnya.
Peran  dan  fungsi  perekonomian  tiga  sektor  atau  lazim  disebut  sebagai perekonomian yang didalamnya terdapat kontribusi aktif dari pemerintah, dimana hal  tersebut  akan  menyebabkan  tiga  jenis  aliran  baru  dalam  sirkulasi  aliran pendapatan yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Pemerintah berperan dalam perekonomian  sebagai  penyedia  barang  publik,  dan  pembiayaan  diperlukan untuk  memastikan  penyediaan  barang  tersebut.  Dalam  menjalankan  tindakan ini,  pemerintah  mengumpulkan  dana  melalui  proses  pengumpulan  pajak  dan menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai kegiatan pembangunan.
2. Berikutnya adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor korporasi. Pengeluaran ini mencerminkan bahwa pemerintah membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor korporasi.
3. Terakhir,  aliran  pendapatan  dari  sektor  pemerintah  ke  sektor  rumah  tangga. Aliran ini terjadi karena pemerintah memberikan kompensasi kepada komponen produksi rumah tangga sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan konsumsi mereka.

## C. Sirkulasi Aliran Pendapatan pada Perekonomian Tiga Sektor
Sirkulasi  pendapatan  dan  keseimbangan  dalam  ekonomi  3  sektor  dapat ditunjukkan dan jelaskan pada sebagai berikut:

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Sirkulasi Aliran Pendapatan dalam Perekonomian Tiga Sektor
Gaji, Upah, Sewa, Bunga, dan Keuntungan Pajak Perusahaan Pajak Individu Pengeluaran Pemerintah Konsumsi Rumah Tangga Investasi Tabungan Pinjaman
Keterangan Gambar:
1. Aliran 1: Sektor perusahaan melakukan pembayaran kepada dua kategori. Pertama, pembayaran  kepada  sektor  rumah  tangga  yaitu  berupa  pendapatan  dari  faktor- faktor produksi. Kedua, pembayaran kepada pemerintah berupa pajak perusahaan.
2. Aliran  2:  Rumah  tangga  memperoleh  pendapata  melalui  dua  cara.    Pertama, perusahaan membayarkan upah dan gaji, bunga, dan keuntungan, serta sewa kepada rumah tangga. Kedua, pemerintah membayar gaji dan upah kepada rumah tangga yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Aliran 3: Pendapatan pemerintah berasal  dari  pajak  yang  dibayarkan  sektor rumah tangga  dan  sektor  perusahaan.  Pemasukan  ini  digunakan  oleh  pemerintah  untuk membayar  gaji  dan  upah  pegawai  serta  untuk  membeli  bahan  produksi  berupa barang dan jasa dari perusahaan.
4. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga (Y) dimanfaatkan untuk menuruti tiga kebutuhan,  yaitu:  (i)    kebutuhan consumption (C),    (ii) saving (S),    dan    (iii) pembayaran tax atau pajak (T).
Persamaannya adalah: Y = C + S + T.
Perusahaan Pemerintah Rumah Tangga Penanaman Modal
Lembaga Keuangan

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
5. Pada gambar diatas, secara praktiknya dapat diasumsikan bahwa lembaga keuangan yang menampung tabungan rumah tangga dapat dipinjamkan kepada  perusahaan yang membutuhkan modal.
6. Pengeluaran  agregat  (AE)  telah  memiliki  berbagai  jenis,  termasuk  pengeluaran consumption (C), invest (I), dan tambahan pengeluaran pemerintah atau government (G).
Persamaannya adalah: AE = C + I + G.
D. Keseimbangan Pendapatan Nasional Dengan Kebijakan Fiskal dan Subsidi Kebijakan fiskal mengacu pada tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan. Salah satu bentuk peran pemerintah yang sangat penting dalam sistem ekonomi  Islam  adalah  kebijakan  fiskal,  terutama  jika  dibandingkan  dengan  kebijakan moneter. Implikasi dari pelarangan riba dan kewajiban membayar zakat menunjukkan pentingnya kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. 2 Kebijakan fiskal merupakan  kebijakan  pemerintah  yang  dilakukan  untuk  mengendalikan  pertumbuhan sektor ekonomi melalui pengeluaran dan penerimaan pemerintah. 3
Kebijakan  fiskal  memiliki  arti  penting  dalam  menyelesaikan  masalah  yang berkaitan  dengan  pengangguran.  Dengan  penerapan  kebijakan  fiskal,  pengeluaran agregat  dapat  ditingkatkan,  yang  pada  akhirnya  akan  memberikan  kontribusi  pada peningkatan  pendapatan  agregat  dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Kebijakan  fiskal  juga digunakan  sebagai  sarana  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  perubahan  dalam perpajakan  dan  pengeluaran  pemerintah  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi pengeluaran  nasional  dalam  sistem  perekonomian.  Makna  yang  dimaksudkan  secara khusus  terkait  dengan  kebijakan  fiskal  meliputi:  pengumpulan  pendapatan,  stimulasi pertumbuhan ekonomi, dan koreksi ketidakseimbangan sementara.
Kebijakan  fiskal  telah  muncul  sebagai  instrumen  utama  untuk  mencapai kemakmuran nasional, yang meliputi pemanfaatan belanja publik, perpajakan progresif, dan pembiayaan utang untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan. Penerimaan dan  pengeluaran  negara  merupakan  aspek  yang  diatur  melalui  kebijakan  fiskal. Penerimaan  negara  dapat  diperoleh  melalui  penerimaan  pajak  yang  dibayarkan  oleh
2 Yusrizal, dkk, Ekonomi Makro Islam , (Medan: FEBI UIN – SU Press, 2019), Hlm.152
3 Aqwa Naser Daulay, dkk, Ekonomi Makro Islam (Medan, Febi Press, 2019), Hlm. 79
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
masyarakat. Selain itu, sumber penerimaan negara lainnya antara lain dari hasil lelang, denda, hibah, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
Kebijakan  fiskal  pemerintah  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Definisi dari kedua jenis kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
• Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan ekonomi yang melibatkan pengurangan penerimaan pemerintah, seperti pajak, dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk menstimulasi output.
• Kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi  pendapatan  agar  lebih  besar  daripada  pengeluaran.  Tujuan  utama dari  kebijakan  ini  adalah  untuk  mengurangi  tingkat  daya  beli  yang  dimiliki  oleh masyarakat dan mengatasi masalah inflasi yang terjadi.
Adapun hubungan keterkaitan antara syarat keseimbangan pendapatan nasional dengan kebijakan fiskal dan subsidi, keseimbangan ekonomi 3 sektor, serta keseimbangan pajak lump sum dan proposional dengan subsidi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Syarat Keseimbangan Pendapatan Nasional Dengan Kebijakan Fiskal dan Subsidi Analisis telah mengungkapkan bahwa sesuatu dalam perekonomian Mencapai keseimbangan pendapatan nasional mensyaratkan bahwa: "penawaran agregat dan pengeluaran harus sama. Nilai hasil produksi barang dan jasa dalam perekonomian selama periode tertentu sama dengan pendapatan nasional (Y) dalam perekonomian yang  tidak  melakukan  perdagangan  dengan  pihak  luar  negeri.  Pengeluaran  yang dilakukan secara kolektif atau oleh beberapa pihak dalam perekonomian tersebut. 4
2. Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor
Mencakup tiga kategori pembelian yang berbeda: rumah tangga konsumsi atau consumption (C).  Pemerintah  atau government (G)  dan  perusahaan  investasi  atau invest (I) bersama-sama membeli produk dan jasa. Sehingga kondisi berikut mengarah pada keseimbangan  pada ekonomi 3 sektor: Penawaran gabungan I  = Pengeluaran Agregat, atau Y = C + 1 + G Aliran pendapatan untuk rumah tangga akan dihasilkan oleh aktivitas sektor bisnis dalam menciptakan produk dan jasa (gaji dan upah, bunga, dan  keuntungan,  serta  sewa),  dan  nilai  arus  ini  akan  sama  dengan  pendapatan
4 Karim, Adiwarman A. Ekonomi Makro Islami (5th ed) , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013)
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
nasional  (Y).  Tiga  hal  yang  akan  dilakukan  dengan  pendapatan  rumah  tangga: membiayai consumption (C), mendorong saving (S), dan membayar pajak atau tax (T). Dengan  demikian,  kesejajaran  berikut  berlaku  berdasarkan  tiga  sektor  arus pendapatan perekonomian saat ini:
Y=C+S+T
Penjelasan di atas telah menunjukkan bahwasanya ia seimbang, sehingga persamaan berikut ini benar: Y=C+I+ G.
C+I+G=C+S+T
I+G=S+T jika C ( consumption ) dikurangi dari setiap setengahnya. Tiga sektor I dan G dalam  perekonomian  merupakan  sumber  pendapatan  baru  yang  disuntikkan  ke dalam  sistem.  S  dan  T  bocor.  Akibatnya,  suntikan  Kebocoran  neraca  adalah pembatasan lain yang diberlakukan oleh ekonomi tiga sektor. Kondisi berikut harus dipenuhi dalam ekonomi tiga sektor agar keseimbangan tercapai: 3 Y-C+1+G, I+G-S+T
3. Keseimbangan  Dengan  Kebijakan  Fiskal  (Pajak  Lump  Sum  dan  Proposional)  dan Subsidi
Pajak penghasilan dapat dikenakan dengan menggunakan dua tarif, yaitu pajak proporsional dan pajak progresif. Pajak proporsional mengacu pada sistem tarif pajak yang diterapkan dengan tarif pajak tetap untuk semua tingkat pendapatan. Penurunan kesejahteraan  yang  disebabkan  oleh  pajak  akan  lebih  rendah  ketika  waktu  luang dimasukkan  ke  dalam  basis  pajak  untuk  mencapai  penerimaan  pajak  yang  sama. Penurunan  usaha  tenaga  kerja  berkurang  karena  menghindari  efek  substitusi  dari tarif. Efek yang dihasilkan oleh pajak ini mirip dengan pajak lumpsum, yaitu tanpa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh deadweight loss. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem ini cukup menantang karena sulitnya mengukur nilai waktu luang.
Ketika menggunakan tarif pajak progresif, tarif pajak marjinal akan meningkat seiring dengan  meningkatnya  pendapatan.  Pajak  penghasilan  dikatakan  memiliki  tarif progresif ketika persentase pajak (relatif terhadap pendapatan) meningkat dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. 5
Pemerintah  tidak  hanya  memungut  pajak  tetapi  juga  memberikan  kembali kepada  masyarakat  melalui  transfer  dan  hadiah.  Dengan  rumus  Yd-Y-T+Tr,
5 Yoshanda, Agung Andana, Pendapatan Nasional , Artikel. FST Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
pembayaran  transfer  akan  mengubah  pendapatan  yang  dapat  dibelanjakan masyarakat,  yang  pada  akhirnya  akan  mengubah  pendapatan  nasional  berimbang. Seperti  yang  terjadi  Kami  membedakan  dua  skenario  untuk  model  ekonomi  tiga sektor:  skenario  pengganda  dengan  pajak  proporsional  T-TO  +  Y  (endogen)  dan skenario penggandaan dengan TTO pajak lump sum. 6
Y= C+1+G Y= a+b Yd+1-G Y= a+b ( Y-Tx+Tr ) +1+G
Y= a+bY-bTx+bTr+1+G
(1-b) Y-a-bTx+bTr+1+G
Y = a − bTx + bTr + 1 + G (1 − b)
Contoh: Peran pemerintah sebesar 250, pendapatan/pajak pemerintah sebesar 250, dan fungsi investasi sebesar 50 inkremen. Akibatnya, neraca pendapatan nasional adalah 1000. Rumus berikut digunakan untuk menentukan neraca pendapatan nasional. 7
• Pendekatan Pengeluaran
Y= C+I+G Y= 100+0.8Yd+50+250 Y= 400+0.8 (Y-250) Y= 400+0.8 Y-200 Y= 200+0.8Y (1-0.8) Y = 200 0.2Y-200 Y= 1000
• Pendekatan Injeksi kebocoran
S+Tx-1-G
C = 100+0.8Yd C = 100+0.8 (Y-250)
6 Rohmawati, Ita, Ekonomi Makro Islam. Pekalongan: Nasya Expanding Management , 2021, Hlm. 32
7 Aryanti, Lutfia Tri, Perekonomian Tiga Sektor dalam Ekonomi Makro Islam , Fakultas Ekonomi dan Bisnis: UIN  Sumatera  Utara.    (https://id.scribd.com/document/438044741/Perekonomian-3-Sektor-Dalam-Ekonomi- Islam, 2019), diakses pada 17 Mei 2023.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
C = 100+0.8 Y-200 C = 100+0.8 Y S-100+0.2 Y 100+O.2 Y= 50+250 0.2Y= 200 Y= 1000
Jika soal di atas, dengan penambahan transfer Tr=50 makan pendapatan nasional yang baru adalah:
Y= CH+G Y= 100+0.8Yd+50+250 Y= 400+0.8 (Y-250+50) Y= 400+0.8Y+200+40 Y= 240+0.8Y (1-0.8) Y= 240 O.2 Y=240 Yeq= 1200
kemudian jika untuk fungsi disposable income (Yd) untuk pajak proporsional sebagai berikut:
Yd = Y-Tx+Tr Yd = Y-(Tx+y)+Tr Yd = Y-Tx-1Y+Tr
Subtitusi persamaan Yd diatas dengan persamaa perekonomian3 sektor adalah sebagai berikut:
Y = C+I+G Y = a+b Yd+I+G Y = a+b (Y-Tx-tY-Tr)+I+G Y = a+bY-bTx+btY-bTr+1+G (1-b+bt) Y=a-bTx+bTr+1+G
Y = a − b Tx + b Tr + 1 + G (1 − b + bt)

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## E. Multiplier Effect (Angka Pengganda) Pada Perekonomian Tiga Sektor
Penggandaan  ekonomi,  atau multiplier  effect ,  adalah  konsep  yang  digunakan dalam  ekonomi  untuk  menggambarkan  dampak  pengeluaran  baru  terhadap perekonomian  secara  keseluruhan.  Konsep  ini  mengasumsikan  bahwa  setiap  unit pengeluaran baru akan menciptakan efek berantai, di mana uang yang dihabiskan akan berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya, menciptakan pendapatan dan pengeluaran baru di setiap tahap. Angka pengganda ekonomi ini menunjukkan seberapa besar dampak pengeluaran  baru  terhadap  perekonomian  secara  keseluruhan.  Semakin  tinggi  angka pengganda ekonomi, semakin besar efek pengeluaran baru tersebut. 8
Angka  pengganda  ( multiplier  effect )  dalam  perekonomian  tiga  sektor  adalah konsep  yang  menggambarkan  dampak  ekonomi  dan  peningkatan  pengeluaran  atau investasi  di  satu  sektor  terhadap  pendapatan  dan  output  secara  keseluruhan  dalam perekonomian. Konsep ini melibatkan efek berganda, di mana peningkatan pengeluaran oleh  satu  sektor  akan  merangsang  pertumbuhan  di  sektor  lain  melalui  hubungan permintaan  dan  pasokan. 9 Untuk  menghitung  angka  pengganda,  metode  yang  umum digunakan adalah pendekatan Input-Output. Pendekatan ini melibatkan pembuatan tabel input-output yang menggambarkan aliran barang dan jasa antara sektor-sektor ekonomi. Dengan  menggunakan  tabel  input-output,  angka  pengganda  dapat  dihitung  dengan mengukur  dampak  akhir  dari  peningkatan  pengeluaran  pada  pendapatan  dan  output agregat. 10
Angka  pengganda  adalah  suatu  konsep  dalam  ekonomi  yang  menjelaskan hubungan  sebab  akibat  antara  variabel  tertentu  dengan  variabel  pendapatan  nasional. Jika angka pengganda tinggi, maka perubahan pada variabel tersebut akan mempengaruhi tingkat  pendapatan  nasional  yang  ditunjukkan  dengan  koefisien  pengganda.  Angka pengganda atau multiplier effect menunjukkan perbandingan antara besarnya kenaikan atau  penurunan  pendapatan  nasional  dengan  besarnya  kenaikan  atau  penurunan pengeluaran  agregat  yang  menyebabkan  perubahan  pendapatan  itu.  Perubahan
8 Gustina, Analisis  Multiplier  Effect  Tambak  Udang  Terhadap  Perekonomian  Masyarakat  Ditinjau  Dari Ekonomi Islam , 2014. https://repository.radenintan.ac.id/1416/1/Skripsi_Gustina.pdf. Diakses pada 29 Juni 2023
9 Setiawati,  E.,  Syafariansyah,  R.,  Furiawan,  L.,  Setiani,  K.,  &  Nirwany,  H.,  Analisis  Multiplier  Effect  Pajak, Investasi  Dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kalimantan  Timur, Jurnal Ekonomika , 8 (1), 8 (2019), Hlm 14
10 Purwanti, Evi Yulia, Disinsentif Bekerja Karena Pajak Penghasilan? ." Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP) 1.Nomor 2 (2004), Hlm. 82

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
pendapatan nasional ditunjukkan dengan angka pengali yang disebut koefisien pengali. 11
Pengganda adalah rasio yang tepat antara pendapatan dan investasi, serta jumlah kerja dan  tenaga  kerja  yang  digunakan  dalam  investasi  langsung.  Pengganda  atau  efek pengganda  adalah  suatu  konsep  yang  menggambarkan  hubungan  antara  perubahan pendapatan  nasional  dengan  perubahan  pengeluaran  agregat  yang  berkontribusi  pada perubahan pendapatan nasional tersebut. Jika nilai pengganda tinggi, maka perubahan pada  variabel  tersebut  akan  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  pendapatan nasional, begitu pula sebaliknya. 12
Dalam perekonomian tertutup dengan persamaan Y = C + I, hanya terdapat satu pengganda yang dikenal, yaitu pengganda investasi. Namun, dalam perekonomian dengan persamaan  Y  =  C  +  I  +  G,  terdapat  beberapa  jenis  pengganda  yang  dikenal,  seperti pengganda  investasi,  pengganda  konsumsi,  pengganda  pengeluaran  konsumsi pemerintah, pengganda transfer pemerintah, pengganda pajak, dan pengganda anggaran belanja berimbang. 13 Dalam konteks ekonomi tiga sektor, fluktuasi investasi tidak hanya berdampak pada perubahan total pengeluaran, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan dalam pajak dan pengeluaran pemerintah. Fokus pembahasan ini hanya tertuju pada efek multiplier dari perubahan investasi, perubahan pengeluaran pemerintah, dan perubahan pajak. 14

## 1. Multiplier Investasi
Multiplier  investasi  dalam  perekonomian  tiga  sektor  mengacu  pada  konsep yang menjelaskan dampak perubahan investasi terhadap pendapatan nasional dalam konteks perekonomian yang melibatkan tiga sektor utama, yaitu sektor rumah tangga (konsumsi),  sektor  bisnis  (investasi),  dan  sektor  pemerintah  (pengeluaran pemerintah).  Ketika  terjadi  perubahan  dalam  investasi  agregat,  hal  tersebut  akan mempengaruhi pengeluaran agregat dan akhirnya memengaruhi pendapatan nasional secara  keseluruhan.  Dalam  perekonomian  tiga  sektor,  multiplier  investasi menunjukkan seberapa besar perubahan dalam pendapatan nasional yang dihasilkan
11 Putong, Iskandar. "Ekonomi Makro." Pengantar untuk dasar-dasar ilmu dalam ekonomi makro 1 (2015), Hlm. 75
12 Modeling.  Edward  Elgar  Publishing.  2.  Miller,  R.  E.,  &  Blair,  P.  D,    Input-Output  Analysis: Foundations and Extensions (2nd ed.). Cambridge University Press, 2013, Hlm. 43
13 Hapsari, T. D., Muniarty, P., Junaedi, I. W. R., Rabbani, D. B., Gemilang, F. A., Butarbutar, D. J. A., ... & Wasil, M, Pengantar Ekonomi Makro , (Get Press, 2022), Hlm 12
14 Zakaria, J, Pengantar teori ekonomi makro . Gaung Persada (GP Press, 2009), Hlm, 25
oleh  perubahan  dalam  investasi  agregat.  Peningkatan  investasi  akan  mendorong peningkatan  pengeluaran  agregat  dan  pendapatan  nasional,  sementara  penurunan investasi akan berdampak sebaliknya. 15
Pendapatan nasional dapat berubah karena adanya perubahan pada investasi. Jika terjadi penambahan investasi (dari I menjadi I + I), maka akan terjadi penambahan pendapatan  (dari  Y  menjadi  Y  +  Y  =  Y1).  Artinya,  perubahan  pada  investasi  dapat mempengaruhi  pendapatan  nasional  dalam  perekonomian.  Hal  ini  terjadi  karena investasi dianggap sebagai injeksi yang dapat menambah pendapatan nasional sebagai berikut:
Y = C + I+G Y = co + cYd + I + G Y = co + c (Y – T) + I + G
Y = co + cY – Ct + I + G
Y – Cy = co – cT + I + G
Y = 1 1 –  C (co – cT + I + G
Perubahan  pada  investasi  dapat  mempengaruhi  pendapatan  nasional  dalam perekonomian.  Selain  itu,  perubahan  pada  investasi  juga  dapat  mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional melalui multiplier perubahan investasi, jika terjadi penambahan  investasi  (dari  I  menjadi  I  +  I),  maka  akan  terjadi  penambahan pendapatan (dari Y menjadi Y + Y = Y1). Hal ini menunjukkan bahwa investasi memiliki peran penting dalam perekonomian dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja sehingga persamaannya sebagai berikut: 16
𝑌 1 = C + I +  I + G
𝑌 1 = co + cYd + I +  I + G
𝑌 1 = co + c(Y – T) + I +  I + G
𝑌 1 = co + cY – cT + I +  I + G
𝑌 1 – cY = co – cT + I +  I + G
𝑌 1 = 1 1 −𝑐 (co – cT + I +  I + G)
15 Kusmanto, Heri, dan Warjio. Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Malang: IAI Sunan Kalijogo Malang Press, 2020), Hlm 40
16 Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. Macroeconomics (12th ed.), McGraw-Hill Education, 2014

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Akibatnya,  meningkatkan  investasi  I  akan  meningkatkan  pendapatan  Y. Persamaannya adalah sebagai berikut:
 Y = Y1 – Y = 1 1 −𝑐 ×  I
Sehingga nilai multiplier:
 Y /  I = 1 1 −𝑐 atau 1 1 −𝑀𝑃𝐶 = 1 𝑀𝑃𝑆
Sebelum  ada  tambahan  investasi,  pendapatan  nasional  adalah  sebagai  berikut  bila menggunakan sistem pajak proporsional:
Y = C + I + G Y = co + cYd + I + G
Y = co + c(1 – t)Y + I + G Y = co + cY – ctY + I + G Y – cY + ctY = co + I + G
Y(1 – c + ct) = co + I + G
Y = 1 1 −𝑐 +𝑐𝑡 (co + I + G)
Persamaannya  menjadi  jika  investasi  meningkat  sebesar  I,  menyebabkan peningkatan pendapatan nasional sebesar Y1, maka:
𝑌 1 = co + cYd + I +  I + G = co + c(1 – t) 𝑌 1 + I +  I + G
= co + cY1 – ct 𝑌 1 + I +  I + G
𝑌 1 (1- c + ct) = co + I +  I + G 𝑌 1 = 1 1 −𝑐 +𝑐𝑡 (co + I +  1 + G)
Maka kenaikan pendapatan nasional sebesar  Y yaitu:
 Y = 𝑌 1 - Y = 1 1 −𝑐 +𝑐𝑡 ×  I
Multiplier Investasi dengan pajak proporsional adalah:
𝐾 𝐼 = 1
1 −𝑐 +𝑐𝑡 = 1 1 −𝑐(1−𝑡)
Contoh: Jika diketahui: MPC = c = 0, 75 Pajak proporsional t = 0,20 Y Tambahan Investasi adalah Rp 20 miliar

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Hitunglah Multiplier dengan sistim pajak tetap:
𝐾 𝐼 = 1 1 −𝑐 = 1 𝑀𝑃𝑆
𝐾 𝐼 = 1 1 −0,75 = 1 0,25 = 4
Multiplier dengan sistim pajak proporsional:
𝐾 𝐼 = 1 1 −𝑐 −𝑐𝑡
𝐾 𝐼 = 1 1 − 0,75 + 0,75(0,20)
𝐾 𝐼 =
1 1 − 0,75 + 0,15
𝐾 𝐼 = 1 0,40 = 2,5

## 2. Multiplier Pengeluaran Pemerintah
Multiplier pemerintah adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana  perubahan  pengeluaran  pemerintah  dapat  mempengaruhi  output  atau pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor, yaitu sektor perusahaan, rumah tangga,  dan  pemerintah.  Dalam  hal  ini,  semakin  besar  nilai  multiplier  pemerintah, semakin besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output atau pendapatan nasional.  Multiplier  pemerintah  sendiri  merupakan  rasio  perubahan  output  atau pendapatan  nasional  terhadap  perubahan  pengeluaran  pemerintah. 17 Pendapatan nasional dapat mengalami perubahan atau peningkatan karena adanya penambahan pengeluaran  pemerintah.  Pada  tahap  awal  proses  multiplier,  penambahan  investasi akan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Begitu juga, proses multiplier pada pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional. Dalam sistem pajak tetap, multiplier pengeluaran pemerintah dapat dihitung sebagai berikut:
𝐾 𝐺 = 1 1 −𝑐 atau 1
1 −𝑀𝑃𝐶 = 1 𝑀𝑃𝑆
Rumus  berikut  dapat  digunakan  untuk  menentukan  seberapa  besar  kenaikan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional atau  Y:
 Y = 1 1 −𝑐 ×  G
17 Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu, “ Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan  Menengah  Melalui  Sistem  Online  Single  Submission  Di  Desa  Lemahbang  Kecamatan  Sukorejo ”.  Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (July 14, 2021): 41-48. Accessed July 30, 2021.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Nilai  pengganda  pengeluaran  pemerintah  dalam  sistem  pajak  proporsional  adalah sebagai beriku:
𝐾 𝐺 = 1 1 −𝑐 +𝑐𝑡 ×  G
Oleh karena itu, peningkatan pendapatan nasional sebesar ΔY dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:
 Y = 1 1 −𝑐 + 𝑐𝑡 ×  G

## 3. Multiplier Pajak
Multiplier  pajak  adalah  konsep  yang  menggambarkan  dampak  perubahan dalam  tingkat  pajak  terhadap  perekonomian  secara  keseluruhan  dalam  konteks perekonomian  tiga  sektor.  Ini  mengacu  pada  efek  penggandaan  perubahan  dalam tingkat pajak terhadap output atau pendapatan agregat. Saat tingkat pajak naik atau turun, multiplier pajak menjelaskan bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi konsumsi  rumah  tangga,  investasi  bisnis,  dan  pengeluaran  pemerintah. 18 Multiplier pajak adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana perubahan pajak dapat mempengaruhi output atau pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Dalam hal ini, semakin besar nilai multiplier pajak, semakin besar pengaruh perubahan pajak terhadap output atau pendapatan nasional. Multiplier pajak sendiri merupakan  rasio  perubahan  output  atau  pendapatan  nasional  terhadap  perubahan pajak. Konsep multiplier pajak ini merupakan bagian dari konsep multiplier effect yang lebih luas, yang juga mencakup efek berganda pada investasi, pengeluaran pemerintah, dan subsidi pemerintah. 19
Perubahan pajak memiliki efek yang berbeda terhadap perubahan pendapatan nasional,  investasi,  dan  pengeluaran  pemerintah.  Perubahan  pajak  mempengaruhi pendapatan  yang  tersedia  untuk  digunakan  dan,  sebagai  akibatnya,  memengaruhi konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, pada gilirannya, berdampak pada pendapatan nasional. Dalam sistem pajak tetap, jika pajak meningkat sebesar ΔT, maka
18 Setiawati, E., Syafariansyah, R., Furiawan, L., Setiani, K., & Nirwany, H., Analisis Multiplier Effect Pajak, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur, Jurnal Ekonomika , 8 (1), 8 (2019)
19 Abidin, Z., Muhaemin, A., & Salam, A, Pengantar Ekonomi Makro , CV Latinulu, 2020)
pendapatan yang tersedia untuk digunakan (Yd) akan berkurang sebesar ΔT. Sebagai hasilnya, pengeluaran ag regat akan mengalami penurunan sebesar [nilai ΔT] :
 C =  AE = MPC x  T
Apabila pajak diturunkan sebesar  T, maka konsumsi dan pengeluaran agregate akan bertambah sebesar:
 C =  AE =  ct
Formula  untuk  menghitung  persamaan  pendapatan  nasional  sebelum  adanya perubahan pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:
Y = 1 1 −𝑐 (co – cT + I + G)
Dengan demikian, pendapatan nasional yang baru setelah terjadinya perubahan pajak dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝑌 1 = 1 1 −𝑐 (co – cT + c  T + I + G)
 Y = Y1 - Y atau
 Y = 1 1 −𝑐 (c  T)  Y = 𝑐 1 −𝑐 (  T)
Dari persamaan di atas, penurunan pajak sebesar ΔT akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar ΔY. Dan multiplier perubahan pajak dapat dihitung sebagai :
𝐾 𝑇 =  Y  T = 𝑐 1 −𝑐 atau 𝐾 𝑇 = 𝑀𝑃𝐶 1 − 𝑀𝑃𝐶
Dalam sistem pajak proporsional, jika pajak yang dikurangi sebesar ΔT, maka konsumsi dan pengeluaran agregat akan mengalami peningkatan sebesar:
 C =  AE = c  T
Pendapatan nasional yang terbaru karena pengurangan pajak dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini:
Persamaan sebelum pengurangan pajak:
Y = 1 1 −𝑐 + 𝑐𝑡 (co + I + G)
Persamaan setelah pengurangan pajak:
𝑌 1 = 1 1 −𝑐 + 𝑐𝑡 (co + c  T + I + G)
Pertambahan pendapatan nasional adalah  Y = Y1 - Y atau
 Y = 1 1 −𝑐 + 𝑐𝑡 (c  T) atau

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
 Y = 𝑐 1 −𝑐 + 𝑐𝑡 (  T)
Berdasarkan  persamaan  tersebut,  multiplier  pajak  proporsional  dapat  ditemukan dengan menggunakan rumus berikut ini:
𝐾 𝑇 =  Y  T = 𝑐 1 −𝑐 + 𝑐𝑡
Dengan  demikian,  penurunan  pajak  sebesar  ΔT  akan  meningkatkan  p endapatan nasional sebesar 𝑐 1 −𝑐 + 𝑐𝑡 dikalikan dengan besarnya pengurangan pajak yaitu  T.

## E. Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor dengan Variabel Zakat dan Infak
Keseimbangan  ekonomi  tiga  sektor  mengacu  pada  hubungan  yang  seimbang antara sektor publik, sektor swasta, dan sektor rumah tangga dalam suatu perekonomian. Zakat dan infaq adalah variabel yang dapat mempengaruhi keseimbangan ini, terutama dalam  konteks  ekonomi  berbasis  agama,  seperti  dalam  ekonomi  Islam. 20 Pengaruh variabel zakat dan infaq dalam perekonomian tiga sektor:
1. Sektor Pemerintah
Penerimaan zakat oleh sektor pemerintah dapat digunakan untuk membiayai program-program  sosial,  seperti  bantuan  sosial,  pendidikan,  kesehatan,  dan pembangunan  infrastruktur.  Zakat  dapat  berperan  sebagai  sumber  pendapatan tambahan  bagi  pemerintah,  sehingga  memungkinkan  mereka  untuk  meningkatkan pengeluaran pada sektor-sektor tersebut dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang  lebih  baik. 21 Pemberian  infaq  kepada  sektor  publik  juga  dapat  meningkatkan pengeluaran pemerintah pada program-program sosial dan pembangunan. Infaq yang diberikan secara sukarela oleh individu, perusahaan, atau lembaga dapat membantu memperkuat peran pemerintah dalam memfasilitasi pelayanan publik yang lebih baik dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
2. Sektor Perusahaan
Di  sektor  perusahaan,  perusahaan  dapat  mempengaruhi  keseimbangan ekonomi dengan menggalang dana zakat dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.  Pengumpulan  dan  pengelolaan  zakat  secara  efektif  dapat  memungkinkan
20 Novita, Y., Wafiratulaela, W., Wicaksono, P. N., Mustofa, M. T. L., Sari, W. N., & Inawati, Y, Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi Kebijakan. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol 6 No 1 (2022), Hlm. 81
21 Adinugraha, Hendri Hermawan dkk, Ekonomi Makro Islam , (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021)
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
perusahaan untuk mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti  masyarakat  yang  membutuhkan,  pekerja  yang  kurang  mampu,  atau  dalam bentuk investasi sosial. Hal ini dapat meningkatkan keseimbangan ekonomi dengan mengurangi  kesenjangan  sosial  dan  memberikan  kontribusi  positif  pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Perusahaan juga dapat menggunakan sebagian keuntungannya untuk memberikan infaq kepada masyarakat atau program-program sosial.  Dalam  melakukan  ini,  perusahaan  dapat  membantu  meningkatkan keseimbangan  ekonomi  dengan  mengurangi  kesenjangan  sosial  dan  memberikan dampak positif pada lingkungan di sekitarnya. Tindakan ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan tersebut. 22
3. Sektor Rumah Tangga
Pada  tingkat  rumah  tangga,  pembayaran  zakat  dapat  mengurangi ketimpangan  ekonomi  dan  menciptakan  keseimbangan  antara  orang-orang  yang mampu  dan  mereka  yang  membutuhkan.  Zakat  yang  diberikan  secara  wajib  oleh individu  atau  keluarga  dapat  membantu  memperbaiki  distribusi  pendapatan  dan kekayaan  dalam  masyarakat,  serta  mendorong  kesejahteraan  yang  lebih  merata. Selain  zakat,  individu  dan  keluarga  juga  dapat  memberikan  infaq  sebagai  bentuk kontribusi  sukarela  dalam  mendukung  program-program  sosial  dan  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  melakukan  infaq,  sektor  rumah  tangga  juga  berperan  dalam menciptakan  keseimbangan  ekonomi. 23 Dalam  konsep  perekonomian  Islam, membayarkan zakat dan infak perlu  diperhitungkan dari masyarakat  yang  mampu untuk masyarakat yang kurang mampu. Apabila masyarakat kurang mampu belum memiliki pendapatan, maka zakat adalah pendapatan utama baginya. Maka:
I = I0 G = G0 Tx = T0 + tY Tr = Tr C1 = a + b (Y – T0 – tY + Tr – (zY + fY))
22 Munandar, Eris dkk, Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan , Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 01 , No. 01 (2020 ), Hlm. 26
23 Ibid., 27

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
= a + bY – bT0 – btY + bTr – bzY – bfY
Jika Y   = C1 + C2 + 10 + G0 Dan C2 = zY + fY Maka : Y = a + bY – bT0 – btY + bTr – bzY – bfY + 10 + G0 + zY + fY Y = 1 1−𝑏(1−𝑡)−(1−𝑏)(𝑧+𝑓) 𝑎 − 𝑏𝑇0 + 𝑏𝑇𝑟 + 𝐼0 + 𝐺0

## PENUTUP

## Simpulan
Analisis  ekonomi  nasional  dapat  diperluas  menjadi  tiga  sektor  dengan  memasukkan perans pemerintah. Sektor ekonomi ketiga disebut sebagai ekonomi yang tidak stabil karena tidak ada perdagangan internasional. Dalam kasus pemerintah, ada dua variabel baru, yaitu pajak dan transfer (pembayaran transfer/subsidi), yang mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Kontribusi wajib kepada negara dikenal sebagai pajak dan dilakukan oleh individu dan  perusahaan.  Pemerintah  menggunakan  pajak  untuk  menilai  kebutuhan  negara  dan menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, sedangkan transfer adalah jenis bantuan yang diberikan pemerintah yang diterima oleh masyarakat umum tanpa perlu penyelidikan lebih lanjut. Transfer dapat berupa tunjangan pengangguran, jaminan sosial, hibah, bantuan, hadiah, dan  lain-lain.  Ketika  produksi  dan  konsumsi  agregat  dikoordinasikan,  pendapatan  bersih nasional di tiga sektor ekonomi meningkat. Dalam situasi ini, istilah "agregat" digunakan untuk merujuk pada pendapatan nasional (Y), sedangkan istilah "agregat" digunakan untuk merujuk pada konsumsi domestik (C).

## Saran
Penulis menyadari betul tulisan kami masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan kami terima sebagai bahan introspeksi diri dan motivasi untuk kedepannya  dapat  menerbitkan  karya  yang  lebih  baik.  Adanya  tulisan  ini  diharap  dapat membantu pembaca dalam memahami konsep ekonomi 3 sektor dan hubungannya dengan kebijakan fiskal dan subsidi, serta zakat dan infak.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z., Muhaemin, A., & Salam, A. (2020). Pengantar Ekonomi Makro. CV Latinulu Adinugraha,  Hendri  Hermawan  dkk.  (2021). Ekonomi  Makro  Islam .  Pekalongan:  Nasya Expanding Management.
Aqwa Naser Daulay, dkk, ekonomi makro islam (Medan, Febi Press, 2019)
Aryanti,  Lutfia Tri.  2019.  Perekonomian Tiga Sektor  dalam Ekonomi  Makro  Islam.  Fakultas
Ekonomi dan bisnis: UIN Sumatera Utara. (https://id.scribd.com/document/438044741/Perekonomian-3-Sektor-Dalam- Ekonomi-Islam), diakses pada 17 Mei 2023.
Beloan,  Bertha.,  dkk,  (2019)  Eksplorasi  Pemaknaan  Pelaporan  SPT  Tahunan  PPH  21  dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  KPP  Pratama  Makassar  Utara), JUARA:  Jurnal  Riset  Akuntasi ,  Vol  9  No  2 https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600,
Dornbusch,  R.,  Fischer,  S.,  &  Startz,  R.  (2014). Macroeconomics (12th  ed.). McGraw-Hill Education
Gustina. (2014). Analisis Multiplier Effect Tambak Udang Terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam. https://repository.radenintan.ac.id/1416/1/Skripsi_Gustina.pdf. Diakses pada 29 Juni 2023
Hapsari, T. D., Muniarty, P., Junaedi, I. W. R., Rabbani, D. B., Gemilang, F. A., Butarbutar, D. J. A.,
... & Wasil, M. (2022). Pengantar Ekonomi Makro . Get Press.
Karim, Adiwarman A. (2013). Ekonomi Makro Islami (5th ed) . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Kusmanto, Heri, dan Warjio. Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Malang: IAI Sunan Kalijogo Malang Press, 2020.
Modeling. Edward Elgar Publishing. 2. Miller, R. E., & Blair, P. D. (2013). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions (2nd ed.). Cambridge University Press.
Munandar, Eris dkk. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam , Volume 01 , No. 01 (2020 ), hal. 25-38
Novita, Y., Wafiratulaela, W., Wicaksono, P. N., Mustofa, M. T. L., Sari, W. N., & Inawati, Y. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi Kebijakan. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(1).
Purwanti,  Evi  Yulia.  "DISINSENTIF  BEKERJA  KARENA  PAJAK  PENGHASILAN?." Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP) 1.Nomor 2 (2004): 81-94.
Putong,  Iskandar.  "Ekonomi  Makro." Pengantar  untuk  dasar-dasar  ilmu  dalam  ekonomi makro 1 (2015).
Rohmawati, Ita. (2021). Ekonomi Makro Islam . Pekalongan: Nasya Expanding Management
Setiawati,  E.,  Syafariansyah,  R.,  Furiawan,  L.,  Setiani,  K.,  &  Nirwany,  H.  (2019).  Analisis Multiplier Effect Pajak, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomika , 8 (1), 8.
Yoshanda,  Agung  Andana.  (2020). Pendapatan  Nasional .  Artikel.  FST  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Yusrizal, dkk, ekonomi makro islam, (Medan: FEBI UIN – SU Press, 2019)
Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu. “Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan  Sukorejo”.  Khidmatuna:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  2,  no.  1 (July 14, 2021): 41-48. Accessed July 30, 2021.
Zakaria, J. (2009). Pengantar teori ekonomi makro . Gaung Persada (GP Press).
Zakaria, Junaidin. Pengantar teori ekonomi makro . Gaung Persada (GP Press), (2019).