## PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA EKONOMI
Oleh :
Danu Bagus Pratama Email : danubagus@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Pupuk mempunyai  peran yang strategis serta penting untuk meningkatkan produksi  maupun produktivitas pertanian. Pada dasarnya tindak pidana ekonomi dalam pendistribusian pupuk ini banyak dilakukan oleh para oknum-oknum terkait karena adanya celah hukum pada setiap regulasi  yang  mengatur  tentang  pengadaan,  pengawasan  maupun  pendistribusian  pupuk. Tujuan  yang  ingin  diperoleh  penulis  dengan  penelitian  ini  ialah  untuk  menganalisis karakteristik tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana terkait dalam pendistribusian pupuk  bersubsidi  dan  untuk  menganalisis  pertanggung-jawaban  pidana  pelaku  pen- distribusian pupuk bersubsidi, yang berimplikasi tindak pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual maupun diaplikasikan dalam studi kasus
Kata Kunci : tindak pidana ekonomi, pupuk, subsidi, pertanian,

## Abstract
Fertilizer  has  a  strategic  and  important  role  to  increase  agricultural  production  and productivity. Therefore, the government, with a variety of policies covering technical aspects, supply and distribution despite subsidized prices, continues to encourage the use of fertilizers efficiently.  Basically,  the  economic  crime  in  distributing  fertilizer  is  mostly  carried  out  by related  individuals  because  of  the  legal  loopholes  in  any  regulations  governing  the procurement,  supervision  and  distribution  of  fertilizers.  The  aim  of  the  writer  with  this research is to analyze the characteristics of criminal acts that are prohibited and punishable by  crimes  related  to  the  distribution  of  subsidized  fertilizers  and  to  analyze  the  criminal responsibility  of  the  perpetrators  of  distributing  subsidized  fertilizers,  which  have implications  for  criminal  acts.  The  approach  used  in  this  paper  is  the  statutory  approach, conceptual approach or applied in case studies
Keywords : economic crime, fertilizers, subsidies, agriculture

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia  terkenal  dengan  kesuburan tanahnya,  namun  karena  banyaknya  sektor pembangunan  daerah  maka  diperlukan  be- berapa  bahan  tambahan  untuk  meningkat- kan kesuburan tanah pertanian di Indonesia, salah  satunya  adalah  penggunaan  Pupuk. Terdapat banyak perusahaan industri pupuk pertanian,  selain  pabrik  pupuk  besar  milik BUMN  tersebut,  yang  menghasilkan  ber- bagai macam jenis pupuk padat/cair organik (alam,  kompos  dan  kandang)  ataupun  non organik  (kimia)  contohnya  tsp,  bokasi, dolomit,  urea,  phosphate,  npk,  za,  dan  lain sebagainya.  Sebagian  besar  lokasi  pabrik itu  tersebar  di  seluruh  wilayah  provinsi  di Indonesia
Khusus  pabrik  pupuk  besar  milik BUMN  sebagai  pengemban  tugas  ketaha- nan  pangan  nasional,  PT  Pupuk  Indonesia (Persero)  begitu  juga  tujuh  anak  perusaha- annya  tersebut  menjalankan  13  pabrik amoniak  serta  14  pabrik  urea  di  beberapa wilayah yang tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa  serta  Sumatera.  PT  Pupuk  Indonesia yakni  BUMN  yang  sebelumnya  diketahui melalui nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)  ataupun  PUSRI  selaku  produsen pertama  pupuk  urea  di  Indonesia.  Kini,  PT Pupuk  Indonesia  yakni  produsen  pupuk paling  besar  di  Asia  Tenggara  yang  mem- punyai total aset sejumlah Rp. 39,31 triliun
di  tahun  2011  dengan  total  kapasitas produksi  pupuk  sejumlah  19,14  juta ton/tahun.  PT  Pupuk  Indonesia  sebagai Strategic  Investment  Holdin yaitu  selaku perusahaan  yang  terintegrasi  untuk  me- laksanakan  beraneka  macam  usaha  yang menunjang  aktivitas  utama,  sebagaimana perkebunan,  pertanian,  pertambangan,  pe- ngangkutan  maupun  optimalisasi  peman- faatan sumber daya. Di masa mendatang PT Pupuk Indonesia hendak membentuk beberapa  perusahaan  baru  guna  menunjang aktivitas utama itu.
Pupuk  merupakan  material  yang  di- tambahkan  ke  media  tanam  ataupun  tana- man  guna  mencukupi  kebutuhan  hara  yang dibutuhkan  tanaman  kemudian  dapat  ber- produksi  secara  baik.  Material  pupuk  bisa berbentuk  material  non  organik  ataupun organik. 1
Beraneka  ragam  upaya  pemerintah untuk  memberikan  fasilitas  serta  mening- katkan  kualitas  pada  bidang  pertanian, khususnya  pada  sektor  ketahanan  pangan nasional.  Lebih  lanjut,  pemerintah  juga sudah  menerbitkan  beraneka  ragam  peratu- ran  mengenai  guna  meningkatkan  bidang pertanian,  beberapa  diantaranya  yakni peraturan perihal pupuk bersubsidi.
Kebijakan  pupuk  bersubsidi  telah dikeluarkan Pemerintah yang telah berjalan sejak  tahun  2003  sampai  dengan  sekarang.
1 www.psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/ 300, diunduh 16/01/2019, 10.58 WIB.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No  15/M- DAG/PER/4/2013  mengenai  Pengadaan dan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  guna Sektor  Pertanian  merupakan  pengaturan tentang  penyaluran  dan  pengadaan  serta pengertian pupuk bersubsidi.
Definisi  pupuk  bersubsidi  diuraikan pada  Pasal  1  angka  1  Permendagri  No 15/M-DAG/PER/4/2013  mengenai  Penga- daan  dan  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi guna  Sektor  Pertanian,  yakni  seperti  di bawah ini:
“Pupuk  Bersubsidi  ialah  barang  dalam pengawasan  yang  pengadaan  serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah  untuk  kebutuhan  kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian mencakup  atas  pupuk  Urea,  Pupuk  SP 36,  Pupuk  ZA,  Pupuk  NPK  serta  jenis pupuk  bersubsidi  yang  lain  yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan  urusan  Pemerintah  pada bidang pertanian.”
Perihal  tersebut  dilaksanakan  oleh Pemerintah  supaya  petani  memperoleh pupuk yang memiliki harga yang ekonomis. Peraturan  Menteri  Pertanian  No  60/  Per- mentan/SR.130/12/2015  mengenai  Peneta- pan  Kebutuhan  Harga  Eceran  Tertinggi (HET)  Pupuk  Bersubsidi  juga  telah  di- keluarkan  pemerintah  guna  Sektor  Per- tanian.  Pemerintah  berharap  melalui  ter- dapatnya peraturan itu, pendistribusian serta pemakaian  pupuk  bersubsidi  tepat  sasaran,
maka  sebab  itu  sangat  diharapkan  komit- men  serta  dukungan  pengawalan  maupun pengawasan  dari  beragam  pihak  khususnya Pemerintah Daerah.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini banyak  sekali  pelanggaran  yang  terkait pendistribusian  pupuk  bersubsidi,  antara lain  pelanggaran  merk  dagang,  perbedaan label  dengan  isi  dan  jenis  pupuk,  penim- bunan  pupuk  oleh  tengkulak  dan  masih banyak  pelanggaran-pelanggaran  lain  yang berimplikasi tindak pidana ekonomi. Pupuk bersubsidi  yang  telah  diatur  proses  dis- tribusinya  serta  diberikan  pengawasan sampai  pada  kios  resmi  mitra  Kementan. Kasus  penyelewengan  didapatkan  pula  di Riau,  tidak  sampainya  pupuk  bersubsidi kepada  kelompok  tani  yang  semestinya mempunyai  hak  mendapatkan  gara-gara dilakukan  penyelewengan  dari  pengelola kios.  Pengelola  kios  sudah  memperoleh pupuk  subsudi  berdasarkan  atas  total  yang tercatat  dalam  RDKK  dari  Desa Serumpun Jaya,  Kecamatan  Pasir  Penyu,  Kabupaten Inhu,  Riau.  Pemilik  Kios  Tani  Rakyat, menggunakan  identitas  orang  lain  yakni pimpinan  Kios  Tani  Rakyat  yang  memiliki nama  Supriono,  guna  menjual  pupuk  ber- subsidi  pada  desa  lainnya  melalui  harga yang lebih tinggi. 2
2 https://www.jitunews.com/read/56356/parah- begini-modus-penyelewengan-pupuk-urea- subsidi-di-riau,  diakses  15  januari  2019,  11.20 WIB
Modus  operandi  lain  yang  berkaitan dengan  pendistribusian  pupuk,  salah  satu- nya  sebagaimana  dilakukan  oleh  H.  Arif Nur  Saifullah  selaku  pengecer  atau  kios resmi  pupuk  di  Kecamatan  Sukomoro  Ka- bupaten  Nganjuk  yang  telah  memperjual- belikan  pupuk  bersubsidi  jenis  pupuk organik  Petroganik  yang  diproduksi  oleh PT.  Pupuk  Indonesia  (Persero)  Group  di luar bagian maupun di luar daerah tanggung jawabnya  seperti  yang  dimaksudkan  pada Pasal  30  (2)  Jo  Pasal  21  (1)  Permendag  RI No.  15/M-DAG/PER/4/2013  Jo Pasal  6  (1) b UU Drt. No. 7 Tahun 1955, yang tertuang pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nganjuk No 307/Pid.Sus/2016/PN.Njk.
Pada  dasarnya  tindak  pidana  ekonomi dalam  pendistribusian  pupuk  ini  banyak dilakukan  oleh  para  oknum-oknum  terkait karena  adanya  celah  hukum  pada  setiap regulasi  yang mengatur tentang pengadaan, pengawasan maupun pendistribusian pupuk.  Untuk  menghindari  adanya  pelang- garan-pelanggaran  dengan  modus  baru demi  meraup  keuntungan  yang  besar  maka sekiranya  Hukum  Pidana  Ekonomi  di Indonesia  harus  terus  diperbarui  mengikuti perkembangan zaman.
Menarik  untuk  dianalisis  dalam  pene- litian  ini  adalah  kasus  PT.  Mega  Berlian Indonesia  yang  bertempat  pada  wilayah hukum Pengadilan Lampung Utara di Kota- bumi.  PT.  Mega  Berlian  Indonesia  sudah dibubarkan/dilikuidasi oleh Kejaksaan
Negeri  Lampung  Utara  dimana  I  Gede Berlian  MS  selaku  Direktur  Utama  per- seroan itu sudah terbukti melakukan kesala- han  dengan  melaksanakan  tindak  pidana “Secara  sengaja  melakukan  pengedaran pupuk  yang  tidak  berdasarkan  atas  label” berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Kotabumi No 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu tanggal 22 Oktober 2015, bahwa PT. Mega Berlian  Indonesia  tersebut  ialah  sebuah perseroan  bergerak  pada  bidang  Produksi Pupuk,  bahwa  dengan  adanya  putusan pidana  tersebut  Kepala  Kejaksaan  Negeri Lampung  Utara  selaku  pemohon  sebagai Jaksa  Pengacara  Negara  menganggap bidang  usaha  yang  dilaksanakan  PT.  Mega Berlian Indonesia sudah melakukan pelang- garan terhadap aturan perundang-undangan/ melanggar  kepentingan  umum,  sehingga sesuai  ketentuan  dalam  Pasal  146  UU  No 40  Tahun  2007  mengenai  Perseroan  Ter- batas  menjelaskan  jika  “Pengadilan  Negeri bisa  membubarkan  perseroan  atas  per- mohonan  kejaksaan  berlandaskan  alasan perseroan  melakukan  pelanggaran  terhadap kepentingan  umum  ataupun  perseroan  me- laksanakan  tindakan  melanggar  aturan perundang-undangan”.  Berpedoman  pada Pasal 146 UU No 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan  Terbatas,  pemohon  mengajukan pembubaran  terhadap  perseroan  PT.  Mega Berlian  Indonesia  ke  Pengadilan  Negeri Kotabumi,  Lampung  Utara  dan  sekaligus
menunjuk  Likuidator  Balai  Harta  Pening- galan Jakarta.
Perihal ini BHP menindaklanjuti
Penetapan  Pengadilan  Negeri  Kotabumi, Lampung  Utara  No  15/Pdt.P/2015/PN.Kbu tanggal  18  Februari  2016  pada  amar penetapan  itu  BHP  Jakarta  ditetapkan selaku  Likuidator  serta  menetapkan  Jaksa Pengacara  Negara  selaku  Anggota  Tim Likuidator,  Kedatangan  Tim  Likuidator tersebut  memiliki  tujuan  guna  mengurus serta  menyelesaikan  segala  sesuatu  terkait boedel/harta  kekayaan  PT.  Mega  Berlian Indonesia atas tanggung jawabnya terhadap para kreditornya.

## 1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  dalam  latar belakang  tersebut  bisa  dilakukan  rumusan permasalahan  diantaranya  yakni  seperti berikut:  Apa  karakteristik  tindak  pidana ekonomi  dalam  kaitannya  dengan  pen- distribusian  pupuk  bersubsidi?  Bagaimana- kah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku  distribusian  pupuk  bersubsidi  yang berimplikasi tindak pidana ?
Tujuan yang ingin diperoleh penulis dengan  penelitian  ini  ialah  seperti  berikut  : Untuk  menganalisis  karakteristik  tindak pidana  yang  dilarang  dan  diancam  pidana terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.  Untuk  menganalisis  pertang- gungjawaban pidana pelaku pendistribusian
pupuk  bersubsidi,  yang  berimplikasi  tindak pidana.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  akan  dilakukan ialah  penelitian  hukum  normatif, yakni sebuah  penelitian  hukum  yang  melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum  yang  berhubungan  terhadap  suatu inti  permasalahan  tertentu. 3 Dalam  pem- bahasan  permasalahan  yang  dipakai  pada penulisan ini, penulis menggunakakan ben- tuk  pendekatan  perundang-undangan,  pen- dekatan  konseptual  maupun  diaplikasikan dalam studi kasus.
Pendekatan perundangan-undangan (statute approach) ialah pendekatan dengan memakai  legislasi  serta  regulasi.  Pendeka- tan  konsep (conceptual  approach) merupa- kan  pendekatan  yang  dilaksanakan  melalui cara memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan melandaskan konsep, sejumlah pan- dangan  serta  doktrin-dokrin  yang  terdapat pada  ilmu  hukum.  Dan  pendekatan  kasus (case study) dilakukan dengan mempelajari resume  perkara,  surat  dakwaan,  dan  surat tuntutan  yang  selanjutnya  akan  dipakai selaku  pengungkapan  fakta  materiil  yang berlangsung.
3 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 15

## PEMBAHASAN
3.1.Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi Dalam Pendistribusian

## Pupuk Bersubsidi
Suatu  tindakan  yang  dilakukan  secara sengaja  ( omissi )  disebut  kejahatan.  Dalam hal  ini  seseorang  dihukum  harus  ada  suatu tindakan  atau  kealpaan  atau  bertindak, bukan  hanya  karena  pikirannya.  Kejahatan juga  dapat  berupa  kegagalan  untuk  ber- tindak,  apa  ada  sebuah  kewajiban  hukum bertindak  pada  kasus  tertantu.  Selain  itu juga  harus  terdapat  niat  jahat  ( criminal intens,  mens  rea ).  Kejahatan  bisa  ber- langsung dimana saja serta pada bidang apa saja tidak terkecuali dalam lapangan hukum pidana  ekonomi  seperti  penyalahgunaan pupuk  bersubsidi  yang  pengaturannya  ter- dapat  pada  Permendag  RI  No  15/M- Dag/Per/4/2013  mengenai  Pengadaan  Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian  junto  UU  Darurat  No  7  Tahun 1955 mengenai Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Pupuk  yang  pengadaan  serta  penya- lurannya  ditataniagakan  telah  ditentukan  di timgkat  pengecer  resmi  ataupun  kelompok tani dengan HET yang ialah pengertian dari pupuk  bersubsidi.  Untuk  memonitor  pe- ngadaan  dan  pemyaluran  pupuk  yang  di- peroleh  dari  subsidi,  dirasa  memerlukan penetapam  pupuk  bersubsidi  termasuk dalam barang dalam pengawasan.
Dilaksanakannya  Pasal  3  Perpres  No  77 Tahun  2005  terkait  Penetapan  Pupuk Bersubsidi  selaku  Barang  Dalam  Pe- ngawasan guna terjaminnya demi terwujud- nya  pengadaan  serta  penyaluran  pupuk bersubsidi  pada  petani,  diterbitkannya Permendag  RI  No.  15/MDag/Per/4/2013 mengenai  Pengadaan  Dan  Penyaluran Pupuk  Bersubsidi  Untuk  Sektor  Pertanian yang menjelaskan tanggung jawab Produsen, Distributor, Pengecer serta Pengawasan  dalam  penyelenggaraan  di lapangan dari pemerintah.
Diperlukannya  pengawasan  peredaran pupuk  bersubsidi  guna  memberi  bantuan terhadap  petani  sebagai  usaha  untuk meningkatkan  produksi  tanaman  pangan juga  usaha  untuk  peningkatan  produksi tanaman  perkebunan.  APBN  yang  telah disetujui  digunakan  sebagai  pengadaan pupuk  bersubsidi  yang  sebelumnya  telah dilakukan  persetujuan  terlebih  dahukulu. Pengadaan  pupuk  dilakukan  berdasar  atas kebutuhan  setiap  provinsi  yang  di  hitung serta  ditetapkan  melauli  Peraturan  Menteri Pertanian  tiap  tahunnya.  Peraturan  Menteri itu  memuat  terkait  kebutuhan  serta  HET pupuk  bersubsidi  untuk  bidang  pertanian pada  tahun  anggaran  berlangsung.  Semen- tara  itu,  SK  Bupati/Wali  Kota  menetapkan jumlah  dan  jenis  pupuk  bersubsidi  per kabupaten. Sedangkan ditetapkannya pupuk bersubsidi selaku barang dalam pengawasan yang  di  atur  lewat  Perpres  No  77  Tahun
2005  dengan  harapan  program  pupuk bersubsidi  sesuai  dengan  sasaran.  Hal  ini berarti, perputaran pupk bersubsidi terdapat dalam pengawasan beberapa pihak terkait.
Pengadaan  dam  penyaluran  pupuk, umumnya  dilakukan  pengaturan  pada Permendag  RI  No  15/MDag/Per/4/2013 mengenai  Pengadaan  Dan  Penyaluran Pupuk  Bersubsidi  Untuk  Sektor  Pertanian. Terdapat  alasan  yang  menyebabkan  pe- nyalahgunaan  pupuk  bersubsidi  semakin marak,  pelaku  yang  aktif  melakukan  pe- nyalahgunaan  pupuk  bersubsidi  terdapat dalam faktor internal dari pelaku itu sendiri. Kurangnya  kesadaran  hukum  yang  me- nimbulkan  disparitas  besarnya  harga  dan dilakukannya  tindakan  yang  menyimpang menjadi sumber dari faktor internal tersebut sehingga terdorong untuk melakukan penyimpangan  dalam  bentu  menyalah- gunakan  pupuk  bersubsidi  secara  illegal dengan  menggunakan  modus-modus  ter- tentu. Atas dasar sumber dari Permentan No 59/PERMENTAN/SR.310/12/2016  menge- nai  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Pertanian  No  60/PERMENTAN/SR.310/ 12/2015.
Dengan rincian harga pupuk bersubsidi tahun 2018-2019 : Rp 1800/kg untuk Pupuk Urea,  Rp  2000/kg  untuk  Pupuk  SP36,  Rp 1400/kg  untuk  Pupuk  ZA,  Rp  2300/kg untuk  Pupuk  NPK,  dan  Rp  400/kg  untuk Pupuk  Organik.  Hal  ini  yang  akhirnya membuat  pelaku  penyalah-gunaan  pupuk
bersubsidi  menganggap  hal  ini  adalah  hal yang  wajar  untk  menyalahgunakan  pupuk bersubsidi.
Faktor  eksternal  adalah  faktor-faktor diluar  dari  pelaku  penyalahgunaan  pupuk bersubsidi, antara lain :
a. Rendahnya pengawasan
Hal  ini bersumber dari  minimnya koor- dinasi  lintas  sektor  unsur  aparatur pemerintah  terkait  penyaluran  pupuk bersubsidi.  Dengan  rendahnya  penga- wasan  tersebut,  pelaku  memanfaatkan kondisi ini  guna  mengembangkan modus  penyalahgunaan  pupuk  ber- subsidi.
b. Disparitas harga
Harga  pupuk  non  subsidi  cenderung meningkat  tajam  dengan  kisaran  harga lebih  dari  dua  kali  lipat  dari  harga pupuk  bersubsidi.  Kondisi  ini  me- nimbulkan  disparitas  harga  yang  cukup besar  dan  mendorong  untuk  melakukan tindakan  menyimpang  dalam  bentuk penyalahgunaan pupuk bersubsidi secara  illegal  dengan  berbagai  modus tertentu.  Sehingga  pelaku  penyalah- gunaan  pupuk  bersubsidi  beranggapan bahwa  merupakan  hal  yang  wajar melakukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
Tersedianya  pupuk  di  lapangan  dirasa dapat membantu untuk melaksanakan usaha taninya.  Lebih  lanjut,  lemahnya  kemam- puan  daya  beli  petani  juga  harus  di-
perhatikan  dan  juga  kesan  dari  kebutuhan pupuk  yang  selalu  kurang  di  lapangan. Berdasarkan  hal  tersebut,  partisipasi  dan kerjasama  dari  berbagai  pihak  sangat diperlukan  agar  pupuk  bersubsidi  itu  bisa disalurkan  secara  baik  sampai  kepada petani  diperlukan  juga  kontribusi  secara aktif.  Adapun  Disperindag  mempunyai tanggung  jawab  untuk  menunjuk  produsen sebagai  penyedia  pupuk,  distributor  yang berasal  dari  pihak  swasta  dan  juga masyarakat dalam hal ini adalah para petani sebagai pengecer.
Dalam  hal  kurangnya  produksi  pupuk bersubsidi  bukanlah  penyebab  utama  dari langkanya pupuk bersubsidi kan tetapi lebih condong  terjadi  akibat  banyaknya  pe- nyimpangan  dalam  sistem  distribusi.  Tidak jauh berbeda terhadap permasalahan- permasahalan  lain  seperti  dalam  hal  pe- nyimpanan serta pemasaran pupuk bersubsidi  yang  biasanya  bermula  dalam sistem  distribusi  yang  belum  terkoordinasi secara baik dan efektif.
Sejumlah  penyimpangan  pada  pen- distribusian pupuk bersubsidi itu menunjuk- kan lemahnya aturan hukum yang mengatur sistem  distribusi  sehingga  acapkali  sering terjadi  kecurangan  yang  dapat  merugikan banyak  pihak,  terutama  petani.  Walaupun dalam  hal  ini  pertani  sudah  tergabung dalam  kelompok  tani,  namun  mereka seringkali  tetap  tidak  bisa  mendapatkan pupuk  bersubsidi  sesuai  kebutuhan  mereka
hanya  karena  jatah  pupuk  mereka  dijual ditempat  lain,  dijual  di  wilayah  lainnya serta  masih  banyak  penyelewengan  lainnya yang  dijalankan  dari  para  pengecer  se- hingga pupuk tidak tepat sasaran.
Sejumlah  modus  penyimpangan  yang sering berlangsung untuk penyaluran pupuk bersubsidi  yakni  penyelundupan  pupuk  ke luar  negeri,  penukaran  pupuk  bersubsidi menjadi  nonsubsidi,  penggantian  isi  pupuk bersubsidi  yang  tidak  sesuai  dengan  label, harga  pupuk  bersubsidi  yang  melebihi HET,  penjualan  di  luar  wilayah  tugas  tiap- tiap lini.
Pada  umumnya  modus  penyelewengan penyaluran  pupuk  bersubsidi  senantiasa bergerak  dinamis,  sama  halnya  yang  ber- langsung  sekarang  ini  sejumlah  modus penyelewengan  pada  distribusi  pupuk bersubsidi  ialah  pergantian  karung,  melak- sanakan  pengurangan  timbangan  pupuk, mencampurkan  pupuk  bersubsidi  terhadap zat  lainnya.  Penyelewengan  ini  bersifat dinamis  sekali  mengikuti  aturan  yang berubah  namun  masih  ada  celah  untuk dicurangi dalam prakteknya.
Sistem  pengawasan  sangat  berperan penting  dalam  menjaga  efektifitas  sistem distribusi  pupuk  bersubsidi  agar  tepat sasaran.  Melalui  terdapatnya  pengawasan yang efektif dalam tiap lini diharapkan bisa memangkas  sejumlah  modus  penyelewe- ngan pupuk bersubsidi.
Menteri  Pertanian  sebenarnya  telah menetapkan  Tim  Pengawas  Pupuk  Ber- subsidi  beranggotakan  atas  sejumlah  in- stansi terkait untuk melakukan pengawasan pupuk  bersubsidi.  Sedangkan,  Gubernur untuk  tingkat  provinsi  serta  Bupati/ Walikota  untuk  tingkat  Kabupaten/Kota membentuk KP3 sebagai koordinasi instan- si  terkait  pada  pengawasan  pupuk  serta pestisida.  Maka  sebab  itu,  pengawasan terhadap  pupuk  bersubsidi  dilakukan  oleh tingkat Pusat maupun Daerah.
Sebagai halnya dijelaskan pada Perpres No  15  Tahun  2011  terkait  Perubahan  Atas Perpres  No  77  Tahun  2005  mengenai Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang  Dalam  Pengawasan  bahwasanya pengawasan  atas  pengadaan  serta  distribusi pupuk  bersubsidi  mencakup  atas  jenis, jumlah,  harga,  tempat,  waktu  serta  mutu. Sehingga  perlunya  perangkat  guna  me- ngawasai penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.  Bahwasanya  tiap-tiap pelangga- ran  atau  penyimpangan  atas  peraturan pengadaan  serta  penyaluran  pupuk  ber- subsidi  seharusnya  dilakukan  tindak  lanjut secara tegas berdasarkan aturan perundang- undangan  yang  ada.  UU  Darurat  No  7 Tahun 1955 mengenai Pengusutan,
Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak  Pidana Ekonomi  serta  ketetapan  penyelenggaraan pengawasan  pengadaan  serta  pendistribusi- an  pupuk  bersubsidi  sebagai  halnya  ter- sebut,  sudah  dilakukan  pengaturan  pada
Permendag  No  15/M-DAG/Per/2015  me- ngenai  Pengadaan  dan  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi  Untuk  Sektor  Pertanian,  di- harapkannya  semua  pihak  bisa  mengawasi berdasarkan atas wewenangnya.
Seluruh  instansi  yang  berkaitan  yang digabungkan  pada  Tim  Pengawas  Pupuk Bersubsidi  Tingkat  Pusat  ataupun  KP3 tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  juga melakukam  pengawasan  terhadap  pupuk bersubsidi.  Dengan  optimalisasi  kinerja KP3  serta  PPNS  di  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota  Pemerintah  Daerah  mem- punyai  peran  aktif  serta  komitmen  untuk melakukan  pengawalan  serta  pengawasan untuk penyaluran serta HET pupuk bersubsidi berdasarkan wilayah wewenang- nya. Serta diharapkannya tersalurnya pupuk bersubsidi  yang  terjamin  berdasarkan  atas prinsip  enam  (6)  tepat  yakni  jumlah,  jenis, tempat, waktu, harga serta mutu.
Demi  menjaga  keamanan  serta  ter- kendalinya  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi, adanya  kewajiban  unruk  memberi  label yang  mudah  dibaca  dan  tidak  gampang hilang  maupun  dihapus  serta  memudahkan dalam mengawsai dan menyalurkan pupuik bersubsidi  yang  dilakukam  oleh  produsen, distributor  ataupun  pengecer  resmi  yang berbunyi seperti berikut “Pupuk Bersubsidi Pemerintah,  Barang  dalam  Pengawasan”. Dengan  warna  pupuk  yang  berbeda  antara Pupuk  Non  Subsidi  dengan  Pupuk  Ber- subsidi.  Warna  merah  muda  (“pink”)
Khusus  untuk  Pupuk  Bersubsidi  jenis  Urea serta  warna  jngga  (“oranye”)  untuk  pupuk ZA bersubsidi diberi warna jingga (“oranye”).
Pengawasan  atas  pengadaan  maupun distribusi  Pupuk  Bersubsidi  mencakup  atas jenis,  jumlah,  harga,  tempat,  waktu  serta mutu.  Pemantauan  maupun  pengawasan penyaluran  serta  pemakaian  Pupuk  Ber- subsidi  maupun  juga  melakukan  pelaporan pada Bupati/ Walikota dengan terusan pada Produsen penanggung jawab wilayah dilakukan oleh KP3 pada tingkat Kabupaten/Kota  yang  telah  ditentukan Bupati/  Walikota,  melaksanakan  pemanta- uan  serta  pengawasan  penyelenggaraan  di wilayah kerjanya.
Laporan Pengawasan Pupuk Bersubsidi menerangkan sejumlah perihal yakni seperti di bawah ini :
a) Realisasi  pendistribusian  pupuk  ber- subsidi;
b) Keadaan  stok  pada  Lini  I  hingga  IV dilengkapi atas rencana kebutuhan;
c) Kondisi harga pada Lini IV;
d) Rencana Pengadaan;
e) Permasalahan  serta  upaya  penyelesai- an.
3.2. Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Pelanggar dalam Pen- distribusian Pupuk Bersubsidi Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa  Inggris  diketahui  juga  dengan sebutan yakni responsibility , ataupun
criminal  liability .  Sesungguhnya  konsep pertanggungjawaban  pidana  bukan  cuma keterkaitan tentang hukum saja namun pula keterkaitan  tentang  beberapa  nilai  moral serta kesusilaan yang ada di masyaralat, hal ini  terasa  perlu  guna  pertanggungjawaban pidana  dianggap  sudah  memenuhi  rasa keadilan. 4 Bentuk  penentuan  tindak  pidana untuk  seorang  tersangka  ataupun  terdakwa untuk  bertanggungjawab  terhadap  sebuah tindak pidana yang berlangsung merupakan pengertian  dari  pertanggungjawaban  pida- na.  Dengan  kata  lain,  wujud  pertanggung- jawaban  pidana  yang  diperuntukkan  ter- sangka  atau  terdakwa  tersebut  dapat dipidana atau dibebaskan.
Diteruskannya  celaan  yang  obyektif yang  terdapat  dalam  suatu  tindakan  pidana serta  terpenuhinya  syarat  subyektif  guna dipidananya  dia  atas  suatu  perbuatannya adalah arti dari pertanggungjawaban pidana menurut  Roeslan  Saleh. 5 Maksud  dari celaan  objektif  ialah  tindakan  terlarang yang  dijalankan  oleh  seseorang,  dilarang- nya  suatu  tindakan  dimaksud  adalah  tinda- kan  tersebut  bertentangan  dan  dialarang oleh  hukum  baik  hukum  meteril  serta formil.  Sementara  itu,  celaan  subyektif yang  dimaksud  adalah  menunjuk  pada orang  yang  menjalankan  tindakan  dilarang
4 Hanafi,  Mahrus, Sistem  Pertanggung  Jawaban Pidana ,  Cetakan  pertama,  Rajawali  Pers,  Jakarta, 2015, hlm.16
5 Roeslan  saleh, Pikiran-Pikiran  Tentang  Per- tanggung  Jawaban  Pidana ,  Cetakan  Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.33
tersebut,  Semisal  tindakan  dilaksanakan adalah  merupakan  tindakan  yang  dilarang akan  tetapi  di  dalam  diri  orang  itu  terdapat kesalahan  dan  tidak  mampu  bertanggung jawab, pertanggungjawaban pidana itu tidak ada.
Dasar  ada  tidaknya  tindak  pidana  ialah asal  legalitas  menuru  Chairul  Huda, sementara itu dapat atau tidaknya seseorang pelaku  tersebut  adalah  dasar  kesalahan,  ini mempunyai  arti  bahwa  pelaku  pelanggaran akan mempunyai pertanggungjawaban pidana  apabila  telah  melakukaan  suatu perbuatan  yang  keliru  serta  bertentangan terhadap hukum. Sebenarnya, pertanggung- jawaban pidana ialah satu gambaran proses yang  suatu  bentuk  mekanisme  yang  di- wujudkan untuk membalas terhadap ketidakpatuhan  terhadap  sebuah  tindakan tertentu yang sudah disahkan. 6
Unsur  pokok  pada  pertanggung-jawa- ban  pidana  adalah  unsur  kesalahan.  Dalam hal  ini  pertangungjwaban  pidana,  tindak pidana  bukanlah  termasuk  didalamnya, namun  hanya  mengacu  pada  suatau  per- buatan  itu  masuk  dalam  perbuatan  hukum yang  dilarang  atau  dilanggar,  akan  tetapi mengacu kepada apabila seseorang tersebut melakukan  tindak  pidana  lalu  dipidana berdasarkan  perbuatan  pidana  tersebut apakah  memiliki  unsur  kesalahan  ataukah
6 Chairul  Huda, Dari  Tindak  Pidana  Tanpa Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggung jawab  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  Cetakan  ke-2, Kencana, 2006, Jakarta, hlm.68
tindak  memiliki  unsur  kesalahan.  Dalam common  law  system ,  pertanggungjawaban pidana  dalam  akan  terus  dikaitkan  dengan pemidanaan ( punishment ) atau mens rea,
Lebih  lanjut  ada  keterkaitan  antara pertanggungjawaban pidana dalam common law  system serta mens  rea, yakni  bahwasa- nya  keadaan  suatu  mental  dalam  suatu keadaan  yang  tidak  benar  atau  salah  ( a guilty  mind )  adalah  merupakan  landasan dari  pertanggungjwaban  pidana.  Bahwasa- nya guilty  mind mengandung  maksud sebagai  kesalahan  yang  subjektif,  yakni pikiran  yang  salah  akan  mempengaruhi orang  untuk  berbuat  salah  sehingga  akan dinyatakan  bersalah  yang  berasal  pada  diri pembuat,  maka  dari  itu  orang  tersebut  di- haruskan  untuk  bertanggungjawab.  Bah- wasanya terdapat pertanggungjawaban pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pembuat sehingga  pembuat  perbuatan  tersebut  harus dipidana.  Namun  apabila  tidak  terdapat pikiran  yang  keliru  ( no  guilty  mind )  maka tidak  adalanya  pertanggungjawaban  pidana yang berarti pembuat tidaklah dipidana.
Kesalahan dalam karena melanggar tata peraturan  perundangan  diartikan  dalam kesalahan  sebagai  komponen  dalam mens rea .  Bahwasanya  setiap  oramg  wajib  ber- tanggungjawab terhadap perbuatan yang di- lakukan  melanggar  undang-undang.  Dalam hal ini,  kesalahan  dalam  komponen pertanggung-jawaban  menjadikan  suatu control dan jaminan terhadap suatu
kebebasan  seseorang  kepada  orang  lain. Sehingga,  jaminan  tersebut  akan  membuat seseorang  merasa  dilindungi  dari  orang yang  melaksanakan  pelanggaran  hukum serta  kontrol  bagi  orang  yang  akan  me- laksanakan  pelanggaran  hukum,  bahwasa- nya  pelanggaran  hukum  yang  ia  lakukan harus dipertanggungjawabkan.
Perihal  sistem  pertanggung-jawaban pidana  apa  yang  dianut,  tidak  disebutkan dengan  jelas  pada  KUHP.  Mengenai pengertian  kesalahan  itu  sendiri  tidak disebutkan  dalam  KUHP,  hanya  beberapa pasal  yang  menyebutkan  yang  dapat dijatuhi  pidana  adalah  kesalahan  berupa kesengajaan  atau  kealpaan,  namun  tidak dijelasnkan  lebih  lanjut  dalam  Undang- undang  mengenai  pengertian  kesalahan, kesengajaan  maupun  kealpaan  itu  sendiri. Tidak  ada  penjelasan  mendetail  tentang pengertian  kesalahan,  kesengajaan  ataupun kealpaan  akan  tetapai  hanya  berdasar  pada opini  maupun  doktrin  para  ahli  hukum  ini berarti  bahwa  harus  dibuktikannya  suatu perbuatan  dengan  unsur  kesalahan,  ke- sengajaan  ataupun  kealpaan  di  pengadilan, untuk  memidana  pelaku  tindak  pidana, selain  itu  harus  dibuktikan  juga  unsur kesalahan  disengaja  atau  kealpaan. 7 Ini berarti  bahwa  pertanggungjawaban  pidana erat  kaitannya  dengan  peran  hakim  dalam
7 Hanafi  Amrani,  Mahrus  Ali,  2015, Sistem Pertanggungjawaban  Pidana ,  Jakarta,  Rajawali Pers, hlm.52
membuktikan  sejumlah  unsur  pertanggung- jawaban  pidana,  dikarenakan  seseorang tidak  bisa  dimintai  pertanggung-jawaban apabila  unsur-unsur  tersebut  tidak  terbukti kebenarannya.
Pada  hukum  pidana  kepada  seseorang yang  melaksanakan  pelanggaran  ataupun sebuah tindakan tindak  pidana maka dalam pertanggungjawaban  dibutuhkan  sejumlah asas  hukum  pidana.  Satu  diantara  asas hukum  pidana  ialah nullum  delictum  nulla poena  sine  pravia  lege ataupun  kerap dikenal melalui sebutan asas legalitas. Asas tersebut menjadi landasan utama yang tidak tertulis  untuk  menjatuhi  pidana  kepada orang  yang  sudah  melaksanakan  tindakan pidana,  yang  maknanya “tidak  dipidana apabila  tidak  terdapat  kesalahan” .  Landa- san  tersebut  ialah  terkait  dipertanggung- jawabkannya  seseorang  mengenai  tindakan yang  sudah  dijalankannya.  Maknanya seseorang  baru  bisa  diminta  pertanggung- jawabannya  jika  seseorang  itu  melaksana- kan kesalahan ataupun melaksanakan tindakan  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  aturan  perundan-undangan.  Asas legalitas  tersebut  berisi  pengertian,  tidak terdapat  tindakan  yang  dilarang  serta  di- ancam  dengan  pidana  apabila  hal  itu  lebih dulu belum dinyatakan pada sebuah peratu- ran  perundang-undangan.  Maksud  atas perihal itu ialah seseorang baru bisa diminta pertanggungjawaban  jika  tindakan  tersebut benar-benar  sudah  diatur,  tidak  bisa
seseorang  dihukum  ataupun  diminta  per- tanggungjawaban  jika  aturan  itu  timbul sesudah terdapatnya tindakan pidana.  Guna menetapkan  terdapatnya  tindakan  pidana tidak diperbolehkan memakai kata kias dan peraturan-peraturan hukum pidana itu tidak berlangsung surut.
Putusan  hakim  pada  perkara  pidana ialah  putusan  yang  dijatuhkan  hakim  se- sudah melakukan pemeriksaan serta mengadili  sebuah  perkara  pidana  berdasar atas delik yang termuat pada surat dakwaan. Hakim  pada  perihal  menjatuhkan  pidana tidak boleh menjatuhkan pidana itu kecuali jika  melalui  sedikitnya  dua  alat  bukti  yang sah,  sehingga  hakim  mendapatkan  keyaki- nan  jika  sebuah  tindak  pidana  memang benar  berlangsung  serta  terdakwa  itulah yang bersalah melakukan. 8
Produk putusan hakim berdasarkan atas ketetapan  Pasal  195  KUHAP,  sah  serta memiliki  kekuatan  hukum  jika  diucapkan pada  sidang  terbuka  untuk  umum.  Putusan yang  hakim  bacakan  hakim  ialah  wujud tanggung jawab seorang hakim pada Tuhan Yang  Maha  Esa,  pencari  keadilan,  warga, Pengadilan yang lebih tinggi. Maka dari itu, putusan  haruslah  dibacakan  pada  sidang pengadilan.  Acara  pembacaan  putusan haruslah  dilaksanakan  pada  sidang  terbuka untuk  umum  serta  Pengadilan  mempunyai kewajiban  agar  memberitahukan  terhadap
8 Lilik  Mulyadi. Hukum  Acara  Pidana ,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153
warga  serta  sejumlah  pihak  yang  mem- punyai  perkara  mengenai  jadwal  pem- bacaan putusan tersebut. 9
Penjatuhan  pidana  oleh  hakim  lewat putusan  pengadilan,  ialah  penerapan  tugas hakim selaku pejabat penegak hukum  yang memberi  putusan  atas  perkara  yang  di- ajukan,  yang  mana  pada  perkara  pidana, tidak terlepas atas sistem pembuktian, yang menetapkan  jika  sebuah  hak  ataupun peristiwa  ataupun  kesalahan  dipandang sudah  terbukti,  disamping  terdapatnya sejumlah alat bukti berdasarkan UU.
Produsen  pupuk,  dalam  hal  ini  PT. Mega Berlian Indonesia yang melaksanakan tindak  pidana  sengaja  melakukan  penge- daran  pupuk  yang  tidak  sesuai  terhadap label,  yang  berkedudukan  di  Lampung Utara  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Kotabumi No 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu.
Label di karung pupuk KCL serta NPK yang  sudah  dilakukan  pengedaran  ataupun dijual  dari  PT.  Mega  Berlian  Indonesia tidak sesuai terhadap ketetapan,  yang mana PT. Mega Berlian Indonesia mencantumkan kandungan unsur hara yang belum dilaksanakan  pengujian  laboratorium  dan mencantumkan  No  800/1921/23-LU/I11.3/ 2014  Rekomendasi  Dinas  Pertanian  dan Petemakan Kabupaten Lampung Utara yang ditujukan  terhadap  Badan  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
9 Ibid . hlm.154
Kabupaten Lampung Utara guna pembuatan izin  usaha  perusahaan  selaku  nomor  pen- daftaran dari Departemen Pertanian.
Berdasar  atas  sertifikat  hasil  pengujian laboratorium  penguji  dan  kalibrasi  balai riset  serta  standarisasi  industri  Bandar Lampung  No  0851  tanggal  11  Juni  2015 yang  ditandatangani  Manajer  Puncak  Agus Kuntoro  atas  pupuk  KCL  yang  dihasilkan dari  PT.  Mega  Berlian  Indonesia  dengan memakai  metode  SNI  02-2805-2005  me- lalui  hasil  pengujian  kandungan  K20 2,28%,  dan  berdasar  atas  sertifikat  hasil pengujian laboratorium penguji dan kalibrasi balai riset serta standarisasi Indus- tri  Bandar  Lampung  No  0863  tanggal  15 Juni  2015  yang  ditandatangani  Manajer Teknik  M.  Nasyaruddin  atas  pupuk  NPK yang  dihasilkan  dari  PT.  Mega  Berlian Indonesia  dengan  memakai  metode  SNI 2803-2012 melalui hasil pengujian kandungan  K20  0,04%,  Nitrogen  (N) 2,34%  maupun  P  A  0,0075%  tidak  sesuai terhadap batas toleransi 8%.
Hal  itu  berlawanan  terhadap  Pasal  15 PP  No  8  Tahun  2001  mengenai  Pupuk Budidaya  Tanaman  yang  menyampaikan jika  perorangan  ataupun  badan  hukum  di- larang melakukan pengedaran pupuk anorganik  yang  tidak  sesuai  terhadap  ke- terangan  yang  ada  di  label  maupun  pupuk anorganik  yang  telah  rusak.  Lain  daripada itu berlawanan terhadap  Pasal  8 Permentan No  43/Permentan/SR.140/8/2011  mengenai
Syarat  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Pupuk Anorganik  yang  menyampaikan  jika  mutu serta  efektivitas  produk  pupuk  anorganik harus  dilandaskan  dari  hasil  uji  mutu  serta uji efektivitas dari Lembaga Pengujian yang sudah terakreditasi ataupun yang ditetapkan Menteri Pertanian.
Pelaku tindak pidana melakukan penge- daran  pupuk  yang  tidak  sesuai  terhadap label  semestinya  dipidana  maksimum  se- suai atas dakwaan Pasal 60 ayat (1) UU No 12 Tahun 1992 mengenai  Sistem  Budidaya Tanaman  yakni  pidana penjara paling lama lima  (5)  tahun  serta  denda  paling  banyak Rp. 250.000.000.
Majelis hakim yang menangani perkara ini  sudah  menjatuhkan  pidana  kepada  I Gede Berlian MS Bin I Gede Putra sebagai Direktur  PT.  Mega  Berlian  Indonesia  me- lalui amar putusan seperti berikut :
1. Menyatakan  Terdakwa  I  Gede  Berlian MS  Bin  I  Gede  Putra  sudah  terbukti secara  sah  serta  meyakinkan  bersalah melaksanakan  tindak  pidana  "dengan sengaja  melakukan  pengedaran  pupuk yang tidak sesuai dengan label”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Gede  Berlian  MS  Bin  I  Gede  Putra maka  dari  itu  dengan  pidana  penjara selama  sembilan  (9)  bulan  serta  denda Rp.2.000.000 melalui ketetapan apabila denda  tidak  dibayar  harus  diganti melalui pindana penjara selama tiga (3) bulan;
3. Menetapkan  lamanya  penahanan  yang sudah  dilaksanakan  oleh  terdakwa  di- kurangkan  semuanya  dari  pidana  yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan  terdakwa  tetap  ada dalam tahanan;
5. Membebankan terhadap terdakwa guna melakukan  pembayaran  biaya  perkara sejumlah Rp.2000.
Indonesia  yang  mayoritasnya  pen- duduknya  adalah  petani,  sehingga  pupuk bersubsidi  memiliki  arti  dan  peranan  pen- ting, antara lain :
1) Peranan  pupuk  benar-benar  penting untuk  peningkatan  produktifitas  serta produksi  komoditas  pertanian  untuk rangka menjadikan terwujudnya
Ketahanan Pangan Nasional;
2) Untuk meningkatkan kemampuan petani  untuk  implementasi  pemupukan berimbang dibutuhkan terdapatnya subsidi pupuk.
Oleh  karena  pentingnya  pupuk  ber- subsidi  bagi  petani  dan  tindak  pidana  yang Terdakwa  (  H.  Arif  Nur  Saifullah  Bin  H. Mukayat)  lakukan  itu  sangat  merugikan petani, antara lain :
- Terdakwa  merupakan  pemilik  toko Sekar  Mulyo  selaku  pengecer/kios resmi pupuk yang bertempat di Sukomoro, Nganjuk;
- Terdakwa  telah  membantu  mengajukan RDKK  yaitu  Kelompok  Tani  Margo Rukun  2  dengan  Ketua  Masdi,  Suko
Makmur  dengan  Ketua  Sumardi,  dan Sumber Pangan dengan  Ketua Kalimin, lalu  diserahkan  pada  distributor  CV. Citra  Nusantara,  sebagai  tembusan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan sesuai  RDKK  kepada  Dinas  Pertanian Kabupaten  Nganjuk,  ke  Dinas-Dinas Provinsi  serta  Kementrian  Pertanian  ke Produsen PT. Petrokimia Gresik;
- Kemudian Produsen mengirimkan pupuk  tersebut  ke  wilayah  Nganjuk, berikutnya Distributor mengambil pupuk PETROGANIK langsung dikirim ke  Terdawa  selaku  pengecer/kios  pada awal  bulan  September  2016  sebanyak 150  sak,  persak  40kg,  dengan  jumlah keseluruhan  yaitu  60  ton  dengan  harga persak Rp. 17.272,-;
- Setelah  terdakwa  memperoleh  pupuk PETROGANIK  tersebut,  pupuk  ter- sebut tidak disalurkan ke kelompok tani melainkan  dipergunakan  sendiri  untuk tanaman  tebu  yang  ditanam  di  wilayah Desa Tugu Kecamatan Purwosari Kabu- paten  Nganjuk,  diangkut  dengan  Truck Mitsubishi No Pol AG-9713-GB;
- Tindakan  terdakwa  itu  diatur  serta diancam  pidana  menurut  Pasal  30  ayat (2)  Jo.  Pasal  21  ayat  (1)  Permendag  RI No  15/M-DAG/PER/4/2013  mengenai Pengadaan  dan  Penyaluran  Pupuk Bersubsidi  Untuk  Sektor  Pertanian  Jo. Pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  UU  Drt.  No  7 Tahun 1955 terkait Pengusutan
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
Majelis  hakim  yang  menangani  per- soalan  ini  sudah  menjatuhkan  pidana kepada  H.  Arif  Nur  Saifullah  Bin  H. Mukayat selaku pengecer/kios resmi melalui amar putusan seperti berikut : 1. Menyatakan  terdakwa,  telah  terbukti secara  sah  serta  meyakinkan  bersalah melaksanakan  tindak  pidana  “Mem- perjualbelikan Pupuk Bersubsidi Di Luar Peruntukannya dan/atau Di Luar Wilayah Tanggung Jawabnya”;
2. Menjatuhkan  pidana  pada  terdakwa tersebut  maka  dari  itu  dengan  pidana penjara selama empat bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 unit Truck Mitsubishi  No. Pol  AG-
9713-GB  warna  kuning  tahun  1997,
No  Ka  FE119E072261,  No  Sin.
4D34C92268 berikut SKPD pengganti STNK;
- Pupuk  bersubsidi  pemerintah  jenis pupuk  organik  PETROGANIK  PT. Pupuk  Indonesia  (Persero)  Group sebanyak  150  sak  dengan  berat @40kg, total keseluruhan 60 Ton;
4. Membebankan  terhadap  terdakwa  untuk melakukan  pembayaran  biaya  perkara sejumlah Rp 5.000,-
Peraturan  yang  mengatur  tentang  pen- distribusian  pupuk  bersubsidi  harus  selalu diperbarui  apabila  terjadi  tindak  pidana ekonomi  yang  memanfaatkan  celah  hukum
dalam  aturan  tersebut  sehingga  me- nguntungkan  pelaku  dan  sangat  merugikan kelompok  tani  dan  masyarakat  luas.  Para penegak  hukum  harus  secara  teliti  dan cermat  dalam  menuntaskan  kasus-kasus tindak  pidana  ekonomi  yang  berkaitan dengan  pendistribusian  pupuk  bersubsidi. Apabila  yang  melakukan  tindak  pidana tersebut adalah organ dari sebuah perusaha- an  yang  berbadan  hukum  ada  baiknya perusahaan tersebut dimintakan pem- bubaran badan usaha yang berbadan hukum dalam  dakwaan  maupun  tuntutan,  sehingga perusahaan tersebut tidak merugikan kelopok tani dan masyarakat luas lagi.

## KESIMPULAN
Mekanisme  Pendistribusian  Pupuk telah  diatur  sebagaima  rupa  oleh  Permen- dag  No  15/MDAG/PER/14/2013  mengenai Pengadaan  dan  Pendistribusian  Pupuk  Ber- subsidi untuk Sektor Pertanian, namun pada praktek  di  lapangan  masih  banyak  sekali celah  dalam  peraturan  tersebut  sehingga banyak  sekali  kecurangan  dalam  proses pendistribusiannya.  Para  pelaku  tindak pidana  dalam  proses  pendistribusian  pupuk bersubsidi  dapat  dilakukan  secara  perora- ngan  maupun  organ-organ  dalam  sebuah badan  hukum,  mengingat  pengecer  resmi juga  bisa  berbentu  perseroan  terbatas, namun  dalam  contoh  kasus  yang  diangkat penulis  dalam  studi  kasus  lebih  banyak
pelaku perorangan yang sifat tindak pidana- nya  terorganisir  dengan  baik  dan  saling berkesinambungan  sehingga  me-nimbulkan kerugian baik untuk kelompok tani maupun masyarakat  luas,  dan  dapat  dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Chairul  Huda,  2006, Dari  Tindak  Pidana Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada Tiada  Pertanggung  jawab  Pidana Tanpa  Kesalahan ,  Cetakan  ke-2,
Kencana, Jakarta, 2006.
Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban  Pidana ,  Cetakan  pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara  Pidana ,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
Kencana, Jakarta, 2010.
Roeslan  saleh, Pikiran-Pikiran  Tentang
Pertanggung Jawaban Pidana ,
Cetakan  Pertama,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta

## Perundang-Undangan
Undang-undang  No.  1  Tahun  1946  tentang Peraturan Hukum Pidana;
Undang-undang  No.  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-undang Nomor 7/Drt./ Tahun 1955 tentang  Pengusutan,  Penuntutan,  dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan
Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
Peraturan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2005 tentang  Penetapan  Pupuk  Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2011  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden Nomor  77  Tahun  2005  Tentang Penetapan  Pupuk  Bersubsidi  Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2015 tentang  Penetapan  dan  Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  :
15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan  dan  penyaluran  pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER- 028/A/JA/10/2014  tentang  Pedoman Penanganan  Perkara  Pidana  dengan Subjek Hukum Korporasi
Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016  entang  Tata  Cara  Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
Putusan  Pengadilan  Negeri  Kotabumi Nomor : 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu
Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor: 307/Pid.Sus/2016/PN.Njk.

## INTERNET
www.psp.pertanian.go.id/index.php/page/p ublikasi/300,  diunduh  16/01/2019, 10.58 WIB.
https://www.jitunews.com/read/56356/para h-begini-modus-penyelewengan- pupuk-urea-subsidi-di-riau, diakses
15 januari 2019, 11.20 WIB https://tirto.id/akar-masalah-kelangkaan- pupuk-bersubsidi-yang-terus-terjadi- cARs, diunduh tanggal 1 Maret 2019, 10.00 WIB

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Danu  Bagus  Pratama memperoleh  Gelar Sarjana  Hukum  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Brawijaya  Malang  tahun  2015. Pada  saat  ini  sedang  menyelesaikan  prog- ram Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.