## K o m p e t e n s i   A b s o l u t   D a n   A l a t   Bu k t i   D a l a m P e r k a r a   W a r i s   A t a s   P e m b a g i a n   H a r t a   B e r s a m a
Diga Arnoldus Sahabat Sitepu 1 , Fifiana Wisnaeni 2 digaarnold.2677@gmail.com, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 1 fifiana_nenny@yahoo.co.id, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia 2

## Abstract
Background :
The basis for the judge in assessing the evidence as a basis for granting the inheritance case claim, as well as the authority of the court in deciding the inheritance case must be in accordance with the provisions of the Legislation and genera principles that are valid and appropriate. In Decision Number:  239 /  Pdt. G /  2015 /  PN.JKT.PST, concerning  inheritance  cases  where  after the testator  dies,  inheritance  in  the  form  of  joint  assets  has  not  been divided.  The  testator  was  married  3  (three)  times  during  his  lifetime  and  left  2  (two)  wives  and  left  6  (six) biological children. Authors interested in researching more about the first, absolute competence of the Pengadilan Negeri and the second on the evidence, that the existence of evidence if that is relied upon by the judge in taking decisions.

## Research Metodes:
This study used a qualitative research method with a normative juridical analysis approach with the specification of legislation inventory research and legal theory. The types and sources of data include secondary data in the form of primary legal materials, namely the decisions of Pengadilan Negeri and legislation. Secondary legal materials in the form of legal theory and tertiary legal materials that support this research, literature in the filed of law, research result, scientific articles, documents etc. presentation of data with form descriptions which are arranged descriptively and narratively.

## Findings:
Based on research from philosophical, theoretical and juridical aspects, it was found that the basis for determining absolute competence and evidence in inheritance cases for the distribution of collective assets is Law No. 2 of 1986 concerning General Courts and what is used as evidence is a letter as authentic evidence.

## Conclusion:
Based on the results of the research conducted, it was found that: 1. The authority of the Pengadilan Negeri in deciding  case  Number:  239  /  Pdt.  G  /  2015  /  PN.JKT.PST,  based  on  the  Undang  -  Undang,  namely  Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. 2. The judge in determining proof based on an examination of the trial  has acquired  legal  fact that  serve as the basis of the evidence  in the  matter that  is disconnected the appliance the authentic proof in the form of a letter.
Keywords : Absolute competence, and Evidence.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Dasar  bagi  hakim  dalam  menilai  alat  bukti  sebagai  dasar  dalam  mengabulkan  gugatan  perkara  waris  serta kewenangan pengadilan dalam memutuskan perkara waris harus sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan dan asas – asas umum yang berlaku dan tepat. Tentang perkara waris dimana setelah pewaris meninggal, harta warisan yang berupa harta bersama belum dibagi. Pewaris menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang istri serta 6 (enam) orang anak kandung. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang,  Pertama  kompetensi  absolut  Pengadilan  Negeri  yang  mengadili  dan  Kedua  tentang  alat  bukti,  yaitu dengan adanya alat bukti apakah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan.

## Metode Penelitian:
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis  yuridis  normative  dengan spesifikasi penelitian inventarisasi Perundang – Undangan dan teori hukum. Jenis dan sumber data meliputi data primer berupa bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder berupa teori hukum dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian ini, pustaka dibidang hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dokumen  – dokumen hukum. Penyajian data dalam bentuk uraian – uraian yang tersusun secara deskriptif dan naratif.

## Hasil Penelitian:
Berdasarkan  penelitian  dari  aspek  filosofis,  aspek  teoritis  dan  aspek  yuridis  ditemukan  bahwa  dasar  untuk menentukan kompetensi absolut dan alat bukti dalam perkara waris atas pembagian harta bersama adalah Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan  yang dijadikan alat bukti adalah surat sebagai  bukti otentik.

## Kesimpulan:
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  bahwa,  kompetensi  Absolut  Pengadilan  negeri  dalam memutuskan perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama  berdasarkan pada Undang – Undang yang berlaku yaitu  Undang  –  Undang  No.  2 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Umum.  Hakim  dalam  menentukan  pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan  tersebut telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa alat bukti yang dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara yaitu alat bukti otentik berupa surat.
Kata kunci: Kompetensi Absolut; Alat Bukti;
DOI : - Received :  January Accepted :  February Published :  February Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili perkara yang telah dibingkai oleh UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1). Pasal tersebut meng isyaratkan asas personalitas keislaman pada setiap  perkara  yang  ditangani  Pengadilan  Agama.  Asas  ini  yang  menjadi  trademark  bagi Pengadilan Agama sebagai pengadilan dengan label Islam. Pengertian personalitas keislaman juga  mengalami  perkembangan  setelah  berlakunya  UU  No.3  Tahun  2006.  Personalitas keislaman bukan hanya pihak yang beragama Islam dan perkara yang berdasarkan hubungan perdata  keislaman,  namun  juga  untuk  orang  atau  badan  yang  tunduk  dengan  hukum  Islam sebagaimana diisyaratkan Pasal 50 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  menjadi  pembatas  bagi  beberapa  kewenangan Pengadilan Umum. Begitu juga setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dengan masuknya perkara sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis , maka Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara otomatis mencabut atau lebih kurang mem batasi kewenangan

## Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama
Diga Arnoldus Sahabat Sitepu, Fifiana Wisnaeni
Pengadilan  Negeri  pada  perkara  sengketa  waris  orang-orang  Islam  tanpa  harus  diikuti  lagi peraturan lain tentang kewenangan tersebut.
Titik singgung antara kewenangan Pengadilan negeri dan pengadilan agama inilah yang masih  banyak  terjadi  dalam  praktik  peradilan  dewasa  ini  termasuk  dalam  Putusan  Nomor: 239/Pdt.G/2015/ PN.JKT.PST, tentang perkara waris  dimana setelah pewaris meninggal, harta warisan  yang  berupa  harta  bersama  belum  dibagi.  Pewaris  (alm.Surya  Riyadi)  yang  telah meninggal  dunia  sudah  memiliki  keluarga  dan  menikah  sebanyak  3  (tiga)  kali  semasa hidupnya, dan meninggalkan 2 (dua) orang istri serta meninggalkan keturunan 6 (enam) orang anak  kandung.  Dalam  perkara  ini.  Yang  menjadi  unik  dari  putusan  ini  adalah  pewaris  alm. Surya Riyadi meninggal memeluk agama islam, namun 2 mantan istrinya terdahulu beragama lain. Sehingga kewenangan pengadilan negeri yang dalam hal ini memberikan putusan perlu dicermati dan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya  yaitu  tentang  konflik  kewenangan  antara  Pengadilan  negeri  dan  pengadilan Agama.
Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut berkenaan yang pertama  dengan  kompetensi  Pengadilan  yang  berwenang  mengadili,  sebab  dikarenakan  nya pewaris yang telah melakukan pernikahan sebanyak tiga (3) kali dan menikah dengan adanya perbedaan agama. Maka daripada itu pewaris yang pada saat meninggalnya beragama Islam seharusnya Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama, namun dalam perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri, dan penulis ingin menelaah lebih dalam yang kedua tentang alat  bukti,  yaitu  dengan  adanya  alat  bukti  apakah  yang  dijadikan  dasar  oleh  hakim  dalam mengambil keputusan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  metode pendekatan  analisis  yuridis  normatif  ( dogmatic  research ),  yaitu  penelitian  yang  difokuskan untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. 1 Yuridis Normatif,  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan  konsepsi  legis  positivism.  Konsep  ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. 2
1 Galang Taufani Suteki, Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori, Dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2017).
2 Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
Pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan 3 dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti. 4

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Kekuasaan Absolut
Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainny 5 . Kompetensi absolut (absolute competentie) atau  kekuasaan  mutlak  adalah  kewenangan  suatu  badan  Pengadilan  dalam  memeriksa  jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. 6
Dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang – orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara  yang  diajukan  kepadanya  apakah  termasuk  kekuasaan  absolut  nya  atau  bukan. 7 Peradilan  Agama  menurut  Bab  I  pasal  2  jo  Bab  III  pasal  49  UU  No.  7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  ditetapkan  tugas  kewenangannya  yaitu  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang:
a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
c. Wakaf dan sedekah.
Dengan  perkataan  lain  bidang-  bidang  tertentu  dari  hukum  perdata  yang  menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama  Islam.  Oleh  karena  itu,  menurut  Prof.  Busthanul  Arifin,  peradilan  agama  dapat dikatakan  sebagai  peradilan  keluarga  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam,  seperti  yang terdapat  di  beberapa  negara  lain.  Sebagai  suatu  peradilan  keluarga,  yaitu  peradilan  yang
3 Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi  Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan , 7.1 (2020), 20–33. Hlm. 24.
4 Roni Hanitjo Soemitro.
5 Rasyid Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), Hlm. 27.
6 Mahkamah Agung – Badilag, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama : Buku 2 (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), Hlm. 67.
7 Inayatur  Rahman  Kapa,  ‘Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Hakim  Tentang  Gugatan  Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengketa Hak Milik’, Jurnal Hukum Perdata UIN Walisongo , 15.4 (2018), 87–92.

## Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama
Diga Arnoldus Sahabat Sitepu, Fifiana Wisnaeni
menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. 8 Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.
Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2).  Yang  menjadi  kekuasaan  mutlak  Pengadilan  Agama  adalah  perkara  perkawinan sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:
a. Izin beristri lebih dari seorang;
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
c. Dispensasi kawin;
d. Pencegahan perkawinan;
e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
f. Pembatalan perkawinan;
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
h. Perceraian karena talak;
i. Gugatan perceraian;
j. Penyelesaian harta bersama;
k. Penguasaan anak-anak;
l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
Pembagian  harta  warisan  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  dengan  suasana  musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota  keluarga.  Apabila  dalam  suasana  musyawarah  tidak  tercapai  kesepakatan,  pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan. Sebagaimana telah sedikit diuraikan, dapat disimpulkan oleh penulis bahwasanya Kompetensi  Pengadilan  yang  berwenang  haruslah  sesuai  dengan  Kompetensi  Absolut  dan Kompetensi  Relatif.  Dilihat  dari  perkara ini,  dimana  pewaris  yang  pada  saat  meninggalnya beragama Islam, seharusnya Pengadilan yang berkompetensi mengadili dan memutus adalah
8 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hlm. 87.
Pengadilan Agama. Namun dapat disimpulkan oleh penulis bahwasanya, suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan pertimbangan Hakim.
Dikorelasikan dengan teori kewenangan peradilan yang dikemukakan oleh Subekti yang dibagi  menjadi  dua,  yakni  kompetensi  absolute  (kewenangan  absolute)  dan  kompetensi relative (kewenangan relative). Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan bahwa kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri juga terhadap perkara pewarisan dari warga negara beragama Islam. Setidaknya ada 4 alasan mendasar berkaitan dengan kompetensi absolute.

## 1. Alasan Kekuasaan Yudikatif
Bahwa Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang-orang  Islam  adalah  karena  hakim  tidak  boleh  menolak  perkara  yang  diajukan kepadanya  dengan  alasan  apapun.  Dalam  Kitab  Hukum  Acara  Perdata  sudah  diatur caranya  jika  perkara  yang  diajukan  tersebut  ternyata  bukan  kewenangan  Pengadilan Negeri  (PN)  maka  hakim  dapat  melakukan Niet  Ontvankelijk  Verklaard (NO)  atau eksepsi,  demikian  juga  eksepsi  dari  pihak  tergugat.  Dalam  hal  ini  putusan No.239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST  tidak  ditemukan  eksepsi  dari  pihak  tergugat berhubungan  dengan  keberatan  atas  kewenangan  mengadili  Pengadilan  Negeri. Ditambah  bahwa  hakim  melihat  bahwa  dalam  kasus  ini  terdapat  hak  orang  yang beragama non-Islam yang harus dibagi dalam wafatnya seorang Islam, sehingga perkara kewarisan  tidak  serta  merta  menjadi  pewarisan  Islam  namun  dapat  dikatakan  kuasi/ percampuran pewarisan.
2. Alasan Yuridis Formil
Kedua,  pada  Penjelasan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang ber agama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam”. Penjelasan Pasal 49 tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus  kasus  sengketa  waris  masyarakat  yang  Bergama  Islam.  Meskipun  Pasal  50 Ayat  2  masih  memberi  wewenang  kepada  Pengadilan  Agama  di  satu  pihak,  tetapi Penjelasan Pasal 49 masih membuka peluang bagi Pengadilan Negeri untuk mengadili kasus tersebut di pihak yang lain. Sesungguhnya Penjelasan Pasal 49 tersebut bisa jadi tidak terlalu signifikan jika kasus sengketa kewarisan tidak banyak terjadi. Karena itu, tanggung jawab negara seharusnya di arahkan pada pembahasan usaha sedapat mungkin agar  peraturan  yang  jelas  tentang  perkara  sengketa  waris  antar  umat  Islam  dapat

## Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama
Diga Arnoldus Sahabat Sitepu, Fifiana Wisnaeni
dihasilkan.  Penjelasan  Pasal  49  tersebut  menunjukkan  adanya  ketidakpastian  hukum, sehingga kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris orang Islam menjadi tidak absolut. Dalam kasus ini menjadi subjek hukum yang tunduk pada hukum kewarisan BW di bawah Pengadilan Negeri dikarenakan keberadaan Pewaris. Keadaan ini semata mata demi hukum agar hak hukum pewaris lain dalam hal ini para penggugat dan  tergugat  yang  beragama  non-Islam  terlindungi.  Keadaan  ini  juga  dilatarbelakangi jika sengketa aquo di putus di pengadilan agama maka para penggugat dan tergugat yang beragama  non-Islam  akan  sama  sekali  tidak  mendapat  haknya  karena  dalam  hukum kewarisan Islam mereka yang beragama non-Islam terhalang / haram mendapatkan harta waris.
3. Alasan Filosofis
Ketiga,  menarik  untuk  dicermati  bahwa  dari  sudut  pandang  ketidakpastian  hukum tentang  kewenangan  menyelesaikan  sengketa  waris  Islam,  selain  alasan  atau  argumen tersebut  di  atas  hakim  Pengadilan  Negeri  dapat  mendasarkan  kewenangannya  pada Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia.  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara di depan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga dapat dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk menunjukkan hak  konstitusional  masyarakat  non  muslim  terhadap  haknya  warisnya  pada  pewaris beragama  Islam  untuk  melakukan  gugatan  waris  di  Pengadilan  Negeri,  terlepas  dari agama  mereka.  Di  sini,  yang  dijadikan  pertimbangan  adalah  identitas  mereka  sebagai warga  negara  Indonesia  apapun  agamanya.  Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa Penjelasan Pasal 49 sebagai aturan yang dirancang bagi umat Islam yang dengan suka rela atau secara hukum ditarik tidak menundukkan diri pada aturan agama mereka, yaitu dua pihak (penggugat dan tergugat) yang menyelesaikan perkara sengketa waris mereka di  Pengadilan  Negeri  masih  merasa  sebagai  muslim  dan  tidak  keluar  dari  agamanya. Lebih  dari  itu,  para  hakim  Pengadilan  Negeri  menerima  gugatan  perkara  waris  Islam bukan sebagai masalah agama, namun lebih sebagai masalah Hak Asasi Manusia. Hal tersebut melahirkan keputusan bahwa sengketa waris dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Selama mereka masih warga negara Indonesia, maka negara bertanggung jawab melindungi Hak Asasi Manusianya, berupa hak untuk menyelesaikan perkara sengketa waris di Pengadilan Negeri yang dicerminkan dari putusan ini.

## 4. Alasan Legalitas - Sosiologis
Keempat,  argumen  lain  yang  dijadikan  pertimbangan  bagi  hakim  untuk  menerima gugatan  perkara  waris  Islam  adalah  motif  mereka  semata-mata  untuk  menyelesaikan sengketa  waris  di  antara  mereka.  Mereka  tidak  memiliki  motif  apapun  kecuali  hanya untuk  menyelesaikan  sengketa  waris  agar  permasalahannya  menjadi  jelas  siapa  yang menjadi ahli waris dari pewaris sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang menguasai harta dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri  dianggap  melakukan  hal  yang  tidak  masuk  akal  jika  niat  baik  mereka  dilihat semata-mata hanya karena orang-orang tersebut beragama Islam. Yang dalam putusan ini sangat jelas bahwa para pihak masing  - masing menguasai harta waris yang belum dibagi  sehingga  niatan  para  penggugat  menggugat  tergugat  adalah  demi  memperjelas status kepemilikan harta waris tersebut, bahkan jauh dari agenda konflik keagamaan.
Dari  sudut  pandang  kompetensi  relative  Pengadilan  Negeri  tidak  terlalu  menjadi persoalan karena secara nyata kedudukan para pihak dan objek sengketa waris berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta pusat sehingga jelas perkara tersebut masuk dalam kompetensi  relative  Pengadilan  Negeri  Jakarta  pusat  sebagai  pengadilan  yang  memutus perkara A quo . Didasarkan pada 4 analisis mendasar itulah hakim Pengadilan Negeri menilai perkara tersebut dapat menjadi kewenangannya dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST

## 3.2. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktian
Pembuktian  adalah  penyajian  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  kepada  hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan 9 . Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka  Pengadilan (juridicto  contentiosa) maupun  dalam  perkara-perkara  permohonan  yang menghasilkan  suatu  penetapan (juridicto  voluntair) .  Dalam  suatu  proses  perdata,  salah  satu tugas  hakim  adalah  untuk  menyelidiki  apakah  suatu  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar gugatan  benar-benar  ada  atau  tidak.  Adanya  hubungan  hukum  inilah  yang  harus  terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. 10 Apabila penggugat tidak
9 Syahroni  Riduan,  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Umum  (Jakarta:  Pustaka  Kartini, 2015), Hlm. 83.
10 Kornelius Benuf Ery Agus Priyono, Slamet Hariyono, Andi Sunarto, ‘Konflik Kekuatan Hukum (Daya Mengikat) Antara Akta Perdamaian Dengan Putusan Mahkamah Agung’, Law, Development  & Justice Review , 3.1 (2020), 84–98. Hlm. 87.

## Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama
Diga Arnoldus Sahabat Sitepu, Fifiana Wisnaeni
berhasil  untuk  membuktikan  dalil-dalil  yang  menjadi  dasar  gugatannya,  maka  gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan 11 . Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Pembuktian mempunyai arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sesuai dengan asas pembuktian yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, berlaku ketentuan  yang  menyatakan  barang  siapa  yang  menggugat  dia  yang  punya  kewajiban membuktikan. Jadi hakim itu mengabulkan tidaknya gugatan itu tergantung pembuktian  dari penggugat lewat alat bukti surat maupun saksi. Hal tersebut sudah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan  Pasal  163  HIR/283  RBg  yang  menyatakan  bahwa  “Barang  siapa  menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”. 12
Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST  mengenai  proses  penyelesaian  sengketa  dalam  perkara pembagian  harta  warisan  dalam  sidang  pemeriksaan  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  dan meneliti  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat.  Setelah  majelis  hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat dan Jawaban/Bantahan dari Tergugat serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat di  persidangan,  maka  berdasarkan  pada  pemeriksaan  persidangan  tersebut  dapat  diambil kesimpulan tentang hasil pembuktian dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Pertama, bahwa benar berdasarkan bukti P-1 pewaris (alm.Surya Riyadi) telah meninggal dunia di  Jakarta  pada  tanggal  17  Maret  2014,  di  Rumah  sakit  Gading  Pluit, Jakarta  Utara. Kedua, bahwa  benar  semasa  hidupnya  alm.Surya  Riyadi  telah  menikah  3  (tiga)  kali,  sesuai  dengan bukti P-2 berupa Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tertanggal 13 Mei 2013, bahwa pertama  kali alm.Surya  Riyadi  menikah dengan  almarhumah  Cecilia  Winny  Wiardi.  Bahwa benar sesuai dengan bukti P-7 berupa Akta Perkawinan No.2321/1980 tertanggal 22 Juli 1980, bahwa kedua kalinya alm.Surya Riyadi menikah dengan Theresia Irawaty. Bahwa benar sesuai dengan  bukti  P-10  dan  P-11,  bahwa  ketiga  kalinya  alm.Surya  Riyadi  menikah  dengan  Dian Wahyu Rahmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar Propinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Desember 2011.
11 Sortantio Retno Wulan, Hukum  Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Bandung:  Mandar Maju, 2013), Hlm. 53.
12 and  R.  M.  J.  Koosmargono  Dja’is,  Mochammad,  Membaca  Dan  Mengerti  HIR  (Semarang:  Badan Penerbit UNDIP, 2008) Hlm. 35.
Ketiga,  bahwa  dengan  bukti  P-2  yaitu  alm.Surya  Riyadi  menikah  dengan  alm.Cecilia Winny Wiardi telah melahirkan keturunan yang sah yaitu :
1. (Penggugat 2) Rudy Djajasiaputra (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 25 Oktober 1967. Sesuai dengan Bukti P-3 bahwa (Penggugat 2) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
2. (Penggugat 3) Rosana Rijadi (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Mei 1969. Sesuai dengan Bukti P-4 bahwa (Penggugat 3) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
3. (Penggugat 4) Inneke Riyadi (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 28  Februari 1972. Sesuai dengan Bukti P-5 bahwa (Penggugat 4) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
4. (Penggugat 5) Vonny Riyadi (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 9 Maret 1973. Sesuai dengan Bukti P-6 bahwa (Penggugat 5) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
Keempat, bahwa dengan bukti P-7 yaitu alm.Surya Riyadi bahwa kedua kalinya menikah dengan (Tergugat 1) Theresia Irawaty pada tanggal 22 Juli 1980, yang tercatat pada Pencatatan Sipil di Jakarta dan telah melahirkan keturunan yang sah yaitu:
1. (Tergugat 2) Deddy Riyadi (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 30 November 1973. Sesuai dengan Bukti P-8 bahwa (Tergugat 2) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
2. (Tergugat 3) Rosa Ria Riyadi (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 4 Juni 1975. Sesuai dengan Bukti P-9 bahwa (Tergugat 3) merupakan anak kandung dan sah dari pewaris.
Kelima, bahwa dengan bukti P-10 dan P-11 yaitu alm.Surya Riyadu bahwa ketiga kalinya menikah dengan (Penggugat 1) Dian Wahyu Rahmi, tanpa memiliki keturunan.
Keenam, bahwa sesuai dengan bukti P-12, berupa Akta Kematian No.16/JT?I?2001 Tanggal 10  Januari  2001,  bahwa  pada  tanggal  5  Desember  2000,  Cecilia  Winny  Wiardi  yaitu  istri pertama alm.Surya Riyadi telah meninggal dunia di Jakarta.
Ketujuh,  bahwa  dengan  meninggalnya  alm.Surya  Riyadi  dan  almarhumah  Cecilia  Winny Wiardy juga sudah meninggal dunia pula maka ahli waris alm.Surya Riyadi yang ditinggalkan, yaitu 2 (dua) orang istri :
1. (Tergugat 1) Ny. Theresia Irawaty
2. (Penggugat 1) Ny. Dian Wahyu Rahmi

## Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama Diga Arnoldus Sahabat Sitepu, Fifiana Wisnaeni
Kedelapan,  bahwa  selain  meninggalkan  2  (dua)  orang  istri  tersebut, alm.Surya  Riyadi (Pewaris) juga meninggalkan keturunan 6 (enam) orang anak kandung, yaitu :
1. (Penggugat 2) Rudy Djajasiaputra ;
2. (Penggugat 3) Rosana Riyadi;
3. (Penggugat 4) Inneke Riyadi;
4. (Penggugat 5) Vonny Riyadi;
5. (Tergugat 2) Dedy Riyadi ;
6. (Tergugat 3) Rosa Ria Riyadi;
Kesembilan, bahwa benar setelah meninggal dunia harta peninggalan alm.Surya Riyadi sebagaimana  tersebut  dalam  butir  6  huruf  a,  b,  c,  d,  dan  e  di  atas  belum  dibuatkan  Akte Pembagian  waris  maupun  Surat  Keterangan  Waris.  Kesepuluh,  bahwa  benar  Para  Tergugat menolak untuk membuat Akta Pembagian Waris maupun Surat Keterangan Waris.
Ditinjau dari jenis jenis alat bukti diatas perkara Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST terdapat beberapa alat bukti yang diajukan penggugat yaitu:
1. Bukti P – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Sdr. Surya Riyadi No. 190/Kmt/Jt/2014. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan  bahwa  pewaris  sudah  meninggal,  jenisnya  berupa  akta  otentik  yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
2. Bukti  P  –  2a  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Surat  Perkawinan  Keuskupan  Agung Jakarta  tertanggal  15  Mei  2013.  Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang digunakan  untuk  membuktikan  bahwa  penggugat  adalah  benar  pernah  menjalin hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga memiliki alas hak atas harta warisnya, alat bukti ini pula yang membuktikan bahwa pewaris dimasa lalu memiliki agama non Islam  yaitu  katolik.  Alat  bukti  ini  jenisnya  berupa  akta  otentik  yang  mengeluarkan adalah otoritas gereja katolik dalam hal ini kauskupan agung jakarta.
3. Bukti  P  –  3  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Kutipan  Akta  Kelahiran  No.  1748/JP tanggal 27 September 1988. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk  membuktikan  bahwa  atas  perkawinnannya  telah  dianugrahi  anak  yang  secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
4. Bukti  P  –  4  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Kutipan  Akta  Kelahiran  No. 1255/DP/1969  tanggal  8  Juni  1983.  Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang digunakan untuk membuktikan bahwa atas perkawinnannya telah dianugrahi anak yang
secara hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
5. Bukti P – 5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 614/JP/1972 tanggal 8 Juni 1983. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa atas perkawinnannya telah dianugrahi anak yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
6. Bukti P – 6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran No.863/JP/1973 tanggal 8 Juni 1983. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa atas perkawinnannya telah dianugrahi anak yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
7. Bukti P – 7 : Fotocopy dari copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2321 / 1980 tertanggal 22  Juli  1980  antara  almarhum  SURYA  SURYADI  dengan  JONG  MAIJ  JIN  / THERESIA IRAWATY yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris pernah melakukan perkawinannya kedua terhadap seorang wanita lain yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
8. Bukti P – 8 : Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 111/A/1981 atas nama DEDY  RIYADI.  Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang  digunakan  untuk membuktikan bahwa atas perkawinnannya telah dianugrahi anak yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
9. Bukti P – 9 : Fotocopy dari copy Kutipan Akta Kelahiran No. 111/B/1981 atas nama ROSA RIA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan  bahwa  atas  perkawinannya  telah  dianugrahi  anak  yang  secara  hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
10. Bukti P – 10 : Fotocopy dari copy Kutipan Akta Nikah No. 334/06/NI/2011 tertanggal 30  Desember  2011,  antara  almarhum  SURYA  RIYADI  dengan  DIAN  WAHYU RAHMI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa  pewaris  pernah  melakukan  perkawinannya  ketiga  kalinya  terhadap  seorang

## Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama
Diga Arnoldus Sahabat Sitepu, Fifiana Wisnaeni
wanita lain yang secara hukum juga memiliki alas hak untuk mendapatkan harta waris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
11. Bukti P  – 11  :  Fotocopy dari copy  Kartu Tanda Penduduk (KTP)  Provinsi DKI atas nama  DIAN  WAHYU  RAHMI.  Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang digunakan  untuk  membuktikan  legal  standing  atau  hak  menuntut  dari  penggugat. jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
12. Bukti  P  –  12  :  Fotocopy  dari  copy  Kutipan  Akta  Kematian  Almarhumah  CECILIA WINNY  WIARDI  No.  16/JT/I/2001.  Alat  bukti  ini  merupakan alat  bukti  surat  yang digunakan untuk membuktikan bahwa isteri pertama dari perkawinan pertama pewais telah meninggal sehingga hak warisnya jatuh kepada anak anaknya sebagai ahli waris pengganti,  jenisnya  berupa  akta  otentik  yang  dikeluarkan  otoritas  berwenang  yaitu Disdukcapil
13. Bukti  P  –  13  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Sertifikat  Hak  Milik  No.  37/  Parigi, seluas 5.400 M2, Gambar Situasi tanggal 26 Juli 1976, No. 1509, atas nama SURYA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan alas hak objek gugatan yaitu harta waris dari pewaris, jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu BPN.
14. Bukti  P  –  14  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Sertifikat  Hak  Milik  No.  374/  Desa Sukajaya, seluas 2730 M2, Surat Ukur No. 246/1996 tanggal 27 Nopember 1996, atas nama  SURYA  RIYADI.  Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang  digunakan untuk  membuktikan  alas  hak  objek  gugatan  yaitu  harta  waris  dari  pewaris,  jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu BPN.
15. Bukti  P  –  15  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Sertifikat  Hak  Milik  No.  375/  Desa Sukajaya, seluas 3.131 M2, Surat Ukur No. 247/1996 tanggal 27 Nopember 1996, atas nama  SURYA  RIYADI.    Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang  digunakan untuk  membuktikan  alas  hak  objek  gugatan  yaitu  harta  waris  dari  pewaris,  jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu BPN.
16. Bukti  P  –  16  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Sertifikat  Hak  Milik  No.  16/  Desa Sukaluyu, seluas 2910 M2, Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1991 No. 10399/1991, atas nama SURYA RIYADI. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk  membuktikan  alas  hak  objek  gugatan  yaitu  harta  waris  dari  pewaris,  jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu BPN.
17. Bukti  P  –  17  :  Fotocopy  dari  copy  Akta  Pendirian  Perseroan  Terbatas  PT.  Jombang Agung Sentosa No. 43 tanggal 15 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, S.H. Notaris di Jakarta. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang  digunakan  untuk  membuktikan  alas  hak  objek  gugatan  yaitu  harta  waris  dari pewaris,  jenisnya  berupa  akta  otentik  yang  dikeluarkan  otoritas  berwenang  yaitu Notaris.
Sedangkan alat bukti yang digunakan oleh tergugat antara lain:
1. Bukti T – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Garis Keturunan Waris (Alm.)  SURYA  RIYADI.  Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang  digunakan untuk  membuktikan  bahwa  para  tergugat  juga  memiliki  hubungan  garis  darah  yang mengakibatkan memiliki alas ha katas harta waris perawis. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Pengadilan.
2. Bukti T – 2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI Jakarta atas nama SURYA RIYADI (Alm.) dengan NIK : 09.5003.140545.0178. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan identitas pewaris khususnya tentang agama pewaris yang dalam hal ini adalah Islam. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
3. Bukti T – 3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi DKI  Jakarta  atas  nama  THERESIA  IRAWATY  dengan  NIK  :  3171056809490001, berlaku seumur hidup. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan  identitas  salah  satu  tergugat  untuk  membuktikan  legal  standing  dari tergugat  atas  harta  waris  pewaris.  Jenisnya  berupa  akta  otentik  yang  dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
4. Bukti  T  –  4  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Kutipan  Akta  Kelahiran  No.  98/1955 tanggal 12 Mei 1990. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan identitas tergugat. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
5. Bukti T – 5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 2321/1980 tanggal 22 Juli 1980 antara SURYA RIYADI (Almarhum) dengan JONG MAIJ JIN / THERESIA  IRAWATY.  Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang  digunakan untuk membuktikan bahwa antara pewaris dan tergugat telah diikat sebuah perkawinan berdasar Islam yang menjadi alas hak atas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Kantor urusan agama.

## Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama
Diga Arnoldus Sahabat Sitepu, Fifiana Wisnaeni
6. Bukti T – 6: Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 5207.000018 atas nama  Kepala  Keluarga:  SURYA  RIYADI.  Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa antara tergugat dan pewaris telah membuat sebuah  keluarga  dengan  sah  karena  perkawinan  yang  sah  pula. Jenisnya  berupa  akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
7. Bukti  T  –  7:  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Kartu  Keluarga  Nomor: 3171.05130109.8059 atas nama Kepala Keluarga : THERESIA IRAWATY. Alat bukti ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang  digunakan  untuk  membuktikan  bahwa  seletah meninggalnya pewaris terggugat menjadi kepala keluarga yang sebelumnya diduduki oleh  pewaris,  yang  meyakinkan  bahwa  telah  terjadi  sebuah  pernikahan  yang  sah. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
8. Bukti T -8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 111/A/1981 tanggal 14 April 1981. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa perikahan antara tergugat dan pewaris telah dianugrahi anak yang mana anak tersebut juga memiliki hak atas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
9. Bukti T – 9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEDY  RIYADI.  Alat  bukti  ini  merupakan  alat  bukti  surat  yang  digunakan  untuk membuktikan bahwa perikahan antara tergugat dan pewaris telah dianugrahi anak yang mana anak tersebut juga memiliki hak atas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
10. Bukti  T  –  10  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Kartu  Keluarga  Nomor  : 3171.0514.0109.6505  atas  nama  Kepala  Keluarga  :  DEDY  RIYADI.  Alat  bukti  ini merupakan  alat  bukti  surat  yang  digunakan  untuk  membuktikan  bahwa  perikahan antara  tergugat  dan  pewaris  telah  dianugrahi  anak  yang  mana  anak  tersebut  juga memiliki ha katas harta waris pewaris. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil
11. Bukti T – 11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sdr. DEDY RIYADI (Tergugat II) memeluk Agama Islam pada tanggal 2 September 2005 di Masjid Agung At-Tin dengan No. Surat : 152/SJ-IS/MA.AT-TIN/09/2005. Alat bukti ini merupakan alat  bukti  surat  yang  digunakan  untuk  membuktikan  bahwa  benar  pewaris  telah berpindah agama menjadi pemeluk agama Islam yang memiliki konsekuensi atas segala
hak  dan  kewajibannya  berhubungan  dengan  hak  -  hak  pewarisan  dan  kewarisan. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapil 12. Bukti  T  –  12  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Surat  Kutipan  Akta  Kematian  Alm. SURYA RIYADI No. : AM.500 0032182 tanggal 12 Juni 2014, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  Administrasi Jakarta Timur. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris telah benar meninggal dunia dan telah “matang” harta warisnya. Jenisnya berupa akta otentik yang dikeluarkan otoritas berwenang yaitu Disdukcapi.
13. Bukti  T  –  13  :  Fotocopy  sesuai  dengan  aslinya  Surat  Sertifikat  Medis  Penyebab Kematian  Alm.  SURYA  RIYADI,  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Kesehatan. Alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa pewaris telah benar meninggal dunia dan telah “matang”  harta  warisnya.  Jenisnya  berupa  akta  otentik  yang  dikeluarkan  otoritas berwenang yaitu Disdukcapil.
14. Bukti  T  –  14:  Foto  copy  dari  copy  Surat  Lampiran  Keuangan  SPBU.  Alat  bukti  ini merupakan alat bukti surat yang digunakan untuk membuktikan bahwa salah satu asset milik pewaris yang berupa SPBU telah memberikan hasil dan penghasilan yang juga merupakan  bagian  dari  harta  waris.  Jenisnya  berupa  akta  bawah  tangan  yang dikeluarkan sendiri oleh pengurus SPBU.
Bahwa dengan mempertimbangkan segala alat bukti tersebut hakim dapat dengan yakin memberikan keputusan pada perkara pewarisan terhadap para pihak dengan putusan yang ada.

## 4. KESIMPULAN
1. Hakim dalam menentukan Pembuktian.
Berdasarkan  pada  pemeriksaan  persidangan  tersebut  telah  diperoleh  fakta-fakta  hukum bahwa  pada  intinya  Penggugat  mampu  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  nya  Dengan demikian  dari  fakta-fakta  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim  dapat  mengambil  Kesimpulan tentang  Hasil  Pembuktian  yaitu  terbukti bahwa  para tergugat  selama  ini telah  menguasai harta warisan milik pewaris. Hakim juga telah membuktikan kebenarannya bahwa gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat lagi diragukan kebenarannya.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta warisan.
Berdasarkan  pada  pemeriksaan  persidangan  tersebut  diperoleh  Fakta-Fakta  Hukum  dan Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian yang pada intinya alat bukti yang  ada  mampu  membuktikan  gugatan  tersebut,  maka  selanjutnya  Hakim  akan

## Kompetensi Absolut Dan Alat Bukti Dalam
Perkara Waris Atas Pembagian Harta Bersama
Diga Arnoldus Sahabat Sitepu, Fifiana Wisnaeni
memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan  putusan  mengenai  proses  penyelesaian  perkara  pembagian  harta  bersama sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
3. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Berdasarkan  Kewenangan  Pengadilan  mana  yang  berwenang  atau  berkompetensi,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Pengadilan  Negeri  berkompetensi  dan  Hakim  memiliki wewenang dalam memutus perkara Nomor: 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.

## 5. REFERENSI
A, Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo, 2000)
Badilag,  Mahkamah  Agung  –,  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Peradilan Agama : Buku 2 (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011)
Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar,  ‘Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer’, Gema Keadilan, 7.1 (2020), 20–33
Busthanul  Arifin,  Pelembagaan  Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Akar  Sejarah,  Hambatan,  Dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
Dja’is, Mochammad, and R. M. J. Koosmargono, Membaca Dan Mengerti HIR (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008)
Ery  Agus  Priyono,  Slamet  Hariyono,  Andi  Sunarto,  Kornelius  Benuf,  ‘Konflik  Kekuatan Hukum (Daya Mengikat) Antara Akta Perdamaian Dengan Putusan Mahkamah Agung’, Law, Development & Justice Review, 3.1 (2020), 84–98

## HIR ( Herzien Inlandsch Reglement )
Inayatur Rahman Kapa, ‘Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian  Harta  Waris  Dan  Sengketa  Hak  Milik’,  Jurnal  Hukum  Perdata  UIN Walisongo, 15.4 (2018), 87–92
Riduan, Syahroni,  Hukum Acara Perdata Di  Lingkungan Peradilan Umum (Jakarta:  Pustaka Kartini, 2015)
Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum ( Filsafat, Teori, Dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2017)
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

## Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Wulan, Sortantio Retno, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 2013)