## PENDAHULUAN
Pengertian  hukum  Islam,  sumber dan  tujuan,  sebagai  agama  universal dan  menyeluruh,  yang  tidak  hanya melulu  mengatur  masalah  ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki  aturan-aturan  dan  fondasi keimanan  bagi  umat  Muslim,  mulai dari  perkara  kecil  hingga  besar, seperti  persoalan  cinta,  zakat,  shalat fardhu, pembagian warisan, pernikahan  dan  banyak  lagi.  Untuk itulah,  fungsi  utama  5  rukun  Islam dan  6  rukun  iman  yang  senantiasa diamalkan  oleh  kaum  Muslimin, sangatlah vital. Pada dasarnya syariat Islam  menurut  Al-Quran  mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan  manusia  dengan  manusia serta makhluk hidup lainnya.
Pengertian Hukum Islam Pengertian hukum  Islam atau syariat  islam  adalah  sistem  kaidah- kaidah  yang  didasarkan  pada  wahyu Allah  SWT  dan  Sunnah  Rasul mengenai  tingkah  laku  mukallaf (orang  yang  sudah  dapat  dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.  Dan  hal  ini  mengacu pada  apa  yang  telah  dilakukan  oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.  Syariat  menurut  istilah  berarti hukum-hukum  yang  diperintahkan Allah  Swt  untuk  umatNya  yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan  dengan  kepercayaan
1 Dosen Universitas Jambi
(aqidah)  maupun  yang  berhubungan dengan amaliyah.
Syariat  Islam  menurut  bahasa berarti  jalan  yang  dilalui  umat manusia  untuk  menuju  kepada  Allah Ta’ala.  Dan  ternyata  islam  bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya  saja.  Keberadaan  aturan atau  sistem  ketentuan  Allah  swt untuk  mengatur  hubungan  manusia dengan  Allah  Ta’ala  dan  hubungan manusia  dengan  sesamanya.  Aturan tersebut  bersumber  pada  seluruh ajaran  Islam,  khususnya  Al-Quran dan Hadits.
Definisi  hukum  Islam  adalah syariat  yang  berarti  aturan  yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang  dibawa  oleh  seorang  Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan  dengan  kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang  berhubungan  dengan  amaliyah (perbuatan)  yang  dilakukan  oleh umat Muslim semuanya.
Sumber Hukum-Hukum Islam Hukum Islam bukan hanya sebuah teori  saja  namun  adalah  sebuah aturan-aturan  untuk  diterapkan  di dalam  sendi  kehidupan  manusia.
Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama  yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim  yang  cenderung  kepada perbedaan.  Untuk  itulah  diperlukan

## HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA
Eva iryani 1

## Abstract
Islam  has  a  strong  legal  foundation,  the  Al-Quran  is  one  of  them.  Democracy is often  defined  as  respect  for  human  rights,  participation  in  decision-making  and equality  before  the  law.  From  then  appear  idioms  democracy,  as  egalite (equation), equality (justice), liberty (freedom), human rights (human rights), and so on. Human Rights has been established in the Koran.  is also regulated under the laws in every country.  is run by the existing rules. Keyword : Islamic law, democracy, human rights
sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut: 1. Al-Quran Sumber hukum Islam yang pertama  adalah  Al-Quran,  sebuah kitab  suci  umat  Muslim  yang diturunkan  kepada  nabi  terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat  Jibril.  Al-Quran  memuat kandungan-kandungan  yang  berisi perintah,  larangan,  anjuran,  kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya.  Al-Quran  menjelaskan secara  rinci  bagaimana  seharusnya manusia  menjalani  kehidupannya agar  tercipta  masyarakat  yang  ber akhlak mulia. Maka dari itulah, ayat- ayat  Al-Quran  menjadi  landasan utama  untuk  menetapkan  suatu syariat.
2. Al-Hadist Sumber  hukum  Islam  yang  kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu  yang  berlandaskan  pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan,  perilaku,  diamnya  beliau.
Di  dalam  Al-Hadist  terkandung aturan-aturan  yang  merinci  segala aturan  yang  masih  global  dalam  Al- quran.  Kata  hadits  yang  mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan  dengan  sunnah,  maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun  persetujuan  dari  Rasulullah
SAW  yang  dijadikan  ketetapan ataupun hukum Islam. 3. Ijma’ Kesepakatan seluruh ulama mujtahid  pada  satu  masa  setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara  dalam  agama.”  Dan  ijma’ yang  dapat  dipertanggung  jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin  (setelah  sahabat),  dan  tabi’ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman  mereka  para  ulama  telah berpencar  dan  jumlahnya  banyak, dan  perselisihan  semakin  banyak,
sehingga  tak  dapat  dipastikan  bahwa semua ulama telah bersepakat.
4. Qiyas Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma’ adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan  sesuatu  yang  tidak  ada dalil  nashnya  dalam  Al  quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.
Artinya  jika  suatu  nash  telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus  dalam  agama  Islam  dan  telah diketahui  melalui  salah  satu  metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya  yang  sama  dengan  kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan  dengan  hukum  kasus yang ada nashnya.
Macam-Macam Hukum Islam Tiap sendi-sendi kehidupan manusia,  ada  tata  aturan  yang  harus ditaati. Bila berada
dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus  dijunjung  tinggi.  Begitu  pula dengan  memeluk agama  Islam,  yaitu agama  yang  memiliki  aturan.  Dan aturan  yang  pertama  kali  harus  kita pahami  adalah  aturan  Allah.  Segala aturan  Ilahi  dalam  segala  bentuk hukum-hukum  kehidupan  manusia tertuang di Al-Qur’an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam, 1. Wajib
Wajib  adalah  sesuatu  perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum  wajib  adalah  shalat  lima waktu, memakai hijab bagi
perempuan,  puasa,  melaksanakan ibadah  haji  bagi  yang  mampu,
menghormati  orang  non  muslim  dan banyak lagi.
2. Sunnah Sunnah  ialah  sesuatu  perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan  tetapi  tuntutannya  tidak sampai  ke  tingkatan  wajib  atau sederhananya  perbuatan  yang  jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan  jika  ditinggalkan  tidak  akan mendapatkan  siksaan  atau  hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum  sunnah  ialah  shalat  yang dikerjakan  sebelum/sesudah  shalat fardhu,  membaca  shalawat  Nabi, mengeluarkan sedekah dan sebagainya. 3. Haram Haram  ialah  sesuatu  perbuatan yang  jika  dikejakan  pasti  akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.  Contoh  perbuatan  yang memiliki hukum haram adalah
berbuat zina, minum alkohol, bermain  judi,  mencuri,  korupsi  dan banyak lagi. 4. Makruh Makruh  adalah  suatu  perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya  itu  lebih  baik  dari pada  mengerjakannya.  Contoh  dari perbuatan  makruh  ini  adalah  makan bawang, merokok dan sebagainya.
5. Mubah Mubah  adalah  suatu  perbuatan yang  diperbolehkan  oleh  agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.
Tujuan Sistem Hukum Islam
Sumber  hukum  syariat  Islam adalah  Al-Quran  dan  Al-Hadist. Sebagai  hukum  dan  ketentuan  yang diturunkan  Allah  swt,  syariat  Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang  akan  menjaga  kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeliharaan atas keturunan
Hukum syariat Islam mengharamkan  seks  bebas  dan mengharuskan  dijatuhkannya  sanksi bagi  pelakunya.  Hal  ini  untuk menjaga  kelestarian  dan  terjaganya garis  keturunan.  Dengan  demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi  pernikahan  akan  mendapatkan haknya  sesuai  garis  keturunan  dari ayahnya.
2. Pemeliharaan atas akal Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan,  seperti  minuman  keras  atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan  setiap  Muslim  untuk menuntut  ilmu  dan  mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena pesta miras oplosan,  akalnya  akan  lemah  dan aktivitas berpikirnya akan terganggu. 3. Pemeliharaan atas kemuliaan Syariat  Islam  mengatur  masalah tentang  fitnah  atau  tuduhan  dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini untuk menjaga kemuliaan  setiap  manusia  agar  ia terhindar  dari  hal-hal  yang  dapat mencemari nama baik dan
kehormatannya.
4. Pemeliharaan atas jiwa
Hukum  Islam  telah  menetapkan sanksi  atas  pembunuhan,  terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa  alasan  yang  benar.  Dalam
Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya.
5. Pemeliharaan atas harta
Syariat  Islam  telah  menetapkan sanksi  atas  kasus  pencurian  dengan potong  tangan  bagi  pelakunya.  Hal ini  merupakan  sanksi  yang  sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran
terhadap harta orang lain. 6. Pemeliharaan atas agama Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk
menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya.  Islam  tidak  pernah memaksakan seseorang untuk memeluk  Islam.  Akan  tetapi,  Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim  yang  murtad  agar  manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Untuk melengkapi postingan tentang  pengertian  hukum  Islam, sumber  dan  tujuan,  syariat  Islam mulai  berlaku  untuk  orang  dewasa (mukallaf)  atau  orang  yang  sudah baligh,  yakni  sudah  cukup  umur, berakal  sehat  dan  sudah  menerima seruan  agama  sejak  usia  9  tahun, bagi  pria  dan  wanita  bila  sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

## TINJAUAN PUSTAKA
Prinsip Demokrasi Menurut Sadek, J. Sulaymân, dalam demokrasi  terdapat  sejumlah  prinsip yang  menjadi  standar  baku.  Di antaranya, Kebebasan berbicara setiap  warga  negara,  pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah  yang  berkuasa  layak didukung kembali atau harus diganti, kekuasaan  dipegang  oleh  suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol  minoritas,  peranan  partai politik  yang  sangat  penting  sebagai wadah aspirasi politik rakyat, pemisahan kekuasaan legislatif,
eksekutif,  dan  yudikatif,  supremasi hukum  (semua  harus  tunduk  pada hukum), semua individu bebas melakukan  apa  saja  tanpa  boleh dibelenggu.Pandangan Ulama tentang Demokrasi. Dalam  hal  ini  al-Maududi  secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya,  Islam  tidak  mengenal paham  demokrasi  yang  memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan  segala  hal.  Demokrasi adalah  buatan  manusia  sekaligus produk  dari  pertentangan  Barat terhadap  agama  sehingga  cenderung
sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat)  merupakan  sesuatu  yang berssifat  syirik.  Menurutnya,  Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan  hukum  Tuhan).  Tentu saja  bukan  seperti  teokrasi  yang diterapkan  di  Barat  pada  abad pertengahan  yang  telah  memberikan kekuasaan  tak  terbatas  pada  para pendeta.
Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang  juga  dikatakan  oleh intelektual  Pakistan  ternama  M. Iqbal. Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama,
demokrasi modern menjadi kehilangan  sisi  spiritualnya  sehingga jauh  dari  etika.  Demokrasi  yang merupakan  kekuasaan  dari  rakyat, oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  telah mengabaikan  keberadaan  agama. Parlemen  sebagai  salah  satu  pilar demokrasi  dapat  saja  menetapkan hukum  yang  bertentangan  dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki.  Karenanya,  menurut Iqbal  Islam  tidak  dapat  menerima model  demokrasi  Barat  yang  telah kehilangan  basis  moral  dan  spiritual. Atas  dasar  itu,  Iqbal  menawarkan sebuah  konsep  demokrasi  spiritual yang  dilandasi  oleh  etik  dan  moral ketuhanan.  Jadi  yang  ditolak  oleh Iqbal  bukan  demokrasi an  sich . Melainkan, prakteknya yang berkembang  di  Barat.  Lalu,  Iqbal menawarkan sebuah model
demokrasi  sebagai  tauhid  dengan landasan  asasi;  kepatuhan  pada hukum;  toleransi  sesama  warga;
tidak  dibatasi  wilayah,  ras,  dan warna kulit; serta dilandasi penafsiran  hukum  Allah  melalui ijtihad. Menurut Muhammad Imarah Islam  tidak  menerima  demokrasi secara  mutlak  dan  juga  tidak menolaknya  secara  mutlak.  Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif
(membuat  dan  menetapkan  hukum) secara  mutlak  berada  di  tangan rakyat.  Sementara,  dalam  sistem syura  (Islam)  kekuasaan  tersebut merupakan  wewenang  Allah.  Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan  hukum  sesuai  dengan prinsip  yang  digariskan  Tuhan  serta berijtihad  untuk  sesuatu  yang  tidak diatur oleh ketentuan Allah.
Jadi,  Allah  berposisi  sebagai al-
Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami sesuai batasan kemampuannya  dan  menjabarkan) hukum-Nya. Demokrasi  Barat  berpulang  pada pandangan  mereka  tentang  batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Diia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan  legislatif  dan  eksekutif. Sementara,  dalam  pandangan  Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Allah befirman, “Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah  hak  Allah.  Maha  Suci Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. al-
A’râf: 54).
Inilah  batas  yang  membedakan antara  sistem  Syariah  Islam  dan
Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya  seperti  membangun  hukum atas  persetujuan  umat,  pandangan mayoritas,  serta  orientasi  pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam.
Menurut Yusuf al-Qardhawi, substasi  demokrasi  sejalan  dengan Islam.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari beberapa  hal.  Misalnya, pertama , dalam  demokrasi  proses  pemilihan melibatkkan  banyak  orang  untuk mengangkat  seorang  kandidat  yang berhak  memimpin  dan  mengurus keadaan  mereka.  Tentu  saja,  mereka
tidak  boleh  akan  memilih  sesuatu yang  tidak  mereka  sukai.  Demikian juga  dengan  Islam.  Islam  menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak  disukai  oleh  makmum  di belakangnya.
Kedua ,  usaha  setiap  rakyat  untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan  dengan  Islam.  Bahkan  amar makruf  dan  nahi  mungkar  serta memberikan nasihat
kepada pemimpin  adalah  bagian  dari  ajaran Islam.  Ketiga  pemilihan  umum termasuk  jenis  pemberian  saksi. Karena  itu,  barangsiapa  yang  tidak menggunakan  hak  pilihnya  sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi  kalah  dan  suara  mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya  tidak  layak,  berarti  ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan  kesaksian  pada  saat dibutuhkan.
Ketiga penetapan  hukum  yang berdasarkan  suara  mayoritas  juga tidak  bertentangan  dengan  prinsip Islam.  Contohnya  dalam  sikap  Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk  Umar  sebagai  kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang  di  antara  mereka  untuk menjadi  khalifah  berdasarkan  suara terbanyak.  Sementara,  lainnya  yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika  suara  yang  keluar  tiga  lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka.  Yaitu  Abdullah  ibn  Umar.
Contoh  lain  adalah  penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas  yang  diambil  ini  adalah selama  tidak  bertentangan  dengan nash syariat secara tegas.
Keempat juga  kebebasan  pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat,  serta  otoritas  pengadilan merupakan  sejumlah  hal  dalam demokrasi  yang  sejalan  dengan Islam.
Menurut  Salim  Ali  al-Bahnasawi, demokrasi  mengandung  sisi  yang baik yang tidak bertentangan dengan islam  dan  memuat  sisi  negatif  yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi  adalah  adanya  kedaulatan rakyat  selama  tidak  bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya  adalah  penggunaan  hak legislatif  secara  bebas  yang  bisa mengarah  pada  sikap  menghalalkan yang  haram  dan  menghalalkan  yang haram.  Karena  itu,  ia  menawarkan adanya  islamisasi  demokrasi  sebagai berikut pertama , menetapkan tanggung  jawab  setiap  individu  di hadapan  Allah. Kedua ,  wakil  rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas lainnya. Ketiga mayoritas bukan ukuran  mutlak  dalam  kasus  yang hukumnya  tidak  ditemukan  dalam Alquran dan Sunnah. Keempat komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan  jabatan  sehingga  hanya yang  bermoral  yang  duduk  di parlemen.
Prinsip-prinsip  demokrasi  dalam Islam meliputi, pertama , Syura
merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan  keputusan  yang  secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur’an. Misalnya saja disebut dalam QS. As- Syura:38  dan  Ali  Imran:159.  Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana  syura  adalah ahl  halli  wa- l‘aqdi pada zaman khulafaurrasyidin. Lembaga  ini  lebih  menyerupai  tim formatur  yang  bertugas  memilih kepala negara atau khalifah Jelas  bahwa  musyawarah  sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan  dan  tanggung  jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan  sebuah  keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  akan  menjadi  tanggung
jawab  bersama.  Sikap  musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian  penghargaan  terhadap orang  lain  karena  pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Kedua , al-‘adalah adalah keadilan,  artinya  dalam  menegakkan hukum  termasuk  rekrutmen  dalam berbagai  jabatan  pemerintahan  harus dilakukan  secara  adil  dan  bijaksana. Tidak  boleh  kolusi  dan  nepotis.  Arti pentingnya penegakan keadilan dalam  sebuah  pemerintahan  ini ditegaskan  oleh  Allah  SWT  dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat  an-Nahl:  90;  QS.  as-Syura:  15; al-Maidah:  8;  An-Nisa’:  58,  dan seterusnya.  Betapa  prinsip  keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan,  sehingga  ada  ungkapan yang  “ekstrim”  berbunyi:  “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia  negara  kafir,  sebaliknya  negara yang  zalim  akan  hancur  meski  ia negara (yang mengatasnamakan)
Islam”.
Ketiga, al-Musawah adalah kesejajaran,  artinya  tidak  ada  pihak yang  merasa  lebih  tinggi  dari  yang lain  sehingga  dapat  memaksakan kehendaknya.  Penguasa  tidak  bisa memaksakan  kehendaknya  terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif.  Kesejajaran  ini  penting dalam  suatu  pemerintahan  demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau
institusi  yang  diberi  wewenang  dan kepercayaan  oleh  rakyat  melalui pemilihan  yang  jujur  dan  adil  untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan  dan  undang-undang  yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar  di  hadapan  rakyat  demikian juga  kepada  Tuhan.  Dengan  begitu pemerintah  harus  amanah,  memiliki
sikap  dan  perilaku  yang  dapat dipercaya,  jujur  dan  adil.  Sebagian ulama’  memahami  al-musawah  ini
sebagai konsekuensi logis dari prinsip  al-syura  dan  al-‘adalah. Diantara  dalil  al-Qur’an  yang  sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup  dalam  khutbah  wada’  dan sabda  Nabi  kepada  keluarga  Bani
Hasyim.
Keempat , al-Amanah adalah  sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan  seseorang  kepada  orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik.  Dalam  konteks  kenegaraan, pemimpin  atau  pemerintah  yang diberikan  kepercayaan  oleh  rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan  tersebut  dengan  penuh rasa  tanggung  jawab.  Persoalan amanah  ini  terkait  dengan  sikap  adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam Surat an-Nisa’:58.
Karena  jabatan  pemerintahan  adalah amanah,  maka  jabatan  tersebut  tidak bisa  diminta,  dan  orang  yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin  bukan  malah  bersyukur  atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.
Kelima , al-Masuliyyah adalah tanggung  jawab.  Sebagaimana  kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan  itu  adalah  amanah  yangh harus  diwaspadai,  bukan  nikmat yang  harus  disyukuri,  maka  rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin  atau  penguasa  harus dipenuhi.   Dan  kekuasaan  sebagai amanah ini mememiliki dua
pengertian,  yaitu  amanah  yang  harus dipertanggungjawabkan  di  depan rakyat  dan  juga  amanah  yang  harus dipertenggungjawabkan  di  depan Tuhan.
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Ibn
Taimiyyah, bahwa penguasa
merupakan  wakil  Tuhan  dalam
mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggungjawaban  ( al-masuliyyah ) ini  diharapkan  masing-masing  orang berusaha  untuk  memberikan  sesuatu yang  terbaik  bagi  masyarakat  luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai sayyid  al-ummah (penguasa umat), melainkan sebagai khadim al-
ummah (pelayan umat). Dengan demikian,  kemaslahatan  umat  wajib senantiasa  menjadi  pertimbangan dalam  setiap  pengambilan  keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan. Keenam, al-Hurriyyah adalah kebebasan,  artinya  bahwa  setiap orang,  setiap  warga  masyarakat diberi  hak  dan  kebebasan  untuk mengeksperesikan pendapatnya. Sepanjang  hal  itu  dilakukan  dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlaq al-
karimah dan dalam rangka al-amr bi- ‘l-ma’ruf  wa  an-nahy  ‘an  al- ‘munkar , maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya.
Bahkan  yang  harus  diwaspadai adalah  adanya  kemungkinan  tidak adanya  lagi  pihak  yang  berani melakukan  kritik  dan  kontrol  sosial bagi  tegaknya  keadilan.  Jika  sudah tidak  ada  lagi  kontrol  dalam  suatu masyarakat,  maka  kezaliman  akan semakin merajalela.
Hak  asasi  dalam  Islam  berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang  umum  dikenal.  Sebab  seluruh hak  merupakan  kewajiban  bagi negara  maupun  individu  yang tidak boleh  diabaikan.  Rasulullah  saw pernah  bersabda  :   "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan
kehormatanmu  haram  atas  kamu."
(HR.  Bukhari  dan  Muslim).  Maka
negara  bukan  saja  menahan  diri  dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan  mempunyai  kewajiban memberikan  dan  menjamin  hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan  sosial  bagi  setiap individu tanpa  ada  perbedaan  jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya  menjadikan  itu  kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan  untuk  berperang  demi melindungi  hak-hak  ini.  Dari  sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi  orang-orang  yang  tidak mau membayar zakat.
Negara  juga  menjamin  tidak  ada pelanggaran  terhadap  hak-hak  ini dari pihak individu. Sebab pemerintah  mempunyai  tugas  sosial yang  apabila  tidak  dilaksanakan berarti  tidak  berhak  untuk  tetap memerintah. Allah berfirman :
"Yaitu  orang-orang  yang  jika Kami  teguhkan  kedudukannya  di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat,  menyuruh  berbuat  ma’ruf  dan mencegah  perbuatan  munkar.  Dan kepada  Allah-lah  kembali  semua urusan." (QS. 22 :  4)

## KESIMPULAN
1. Sudah  dimiliki  sejak  sejak  dalam kandungan
2. Sesuai  dengan  nilai  universal  dan kemanusiaan
3. Tujuannya  terarah  pada  aspek material dan spiritual
4. Seimbang  antara  HAM,  KAM, TAM
5. Beragama adalah hak yang paling asasi
6. Kewajiban  yang  paling  asasi adalah melaksanakan ibadah formal
7. Hak dan kewajiban harus dipertanggungjawabkan besok kepada Allah di hari kiamat 8. Hak dan kewajiban harus menjunjung  nilai-nilai  kemanusia, keadilan dan persamaan derajat di hadapan Allah

## DAFTAR PUSTAKA
Pendidikan  Agama  Islam.  2015 (MPK-PAI UNJA) Pendidikan  Agama  Islam.  2011 (MPK-PAI UNJA) Zainuddin  Ali,  2008. Hukum  Islam  : Pengantar  Hukum  Islam  di Indonesia . Penerbit Sinar Grafika : Jakarta www.islam.com/hukum hukum dalam islam 348592/ m www.hukumislam.com/2015/10/HA M DALAM  PANDANGAN ISLAM www.hadislambeng.blogspot.co.id/2 013/02/hak  asasi  manusia  ham menurut islam.html/k
Kaelany HD. 2005. Islam dan Aspek- Aspek  Kemasyarakatan  Edisi ke-2 . Jakarta: Bumi Aksara
Kementerian Agama RI. 2012. Penciptaan  Manusia  dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains .  Jakarta:  PT.  Sinergi Pustaka Indonesia