Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Volume 51, Nomor 4, Oktober 2022

## POTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBIAYAAN KAPAL NELAYAN
Siti Malikhatun Badriyah*, Siti Mahmudah, Amiek Soemarmi, R. Suharto, Marjo, Hendro Saptono, Kornelius Benuf Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, 50275 sitimalikhatun@live.undip.ac.id

## Abstract
Ships  are  the  main  capital  in  fisherman's  operational  activities,  however,  there  are  still  many fishermen who do not have their own boats due to lack of capital. Leasing in the procurement of ships for fishermen has great potential in its development. The leasing process which is relatively simpler  than  financing  through  banks  makes  leasing  very  potential  in  business  financing  for parties who lack access  to banking. This study  aims to determine and analyze the  potential of leasing agreements  in  financing  fishing  vessels.  The  research method  used is  socio  legal.  The results of the study conclude that leasing agreements have the potential to be developed in the procurement of fishing boats, but have not been widely used by the community. This is due to the lack of public knowledge about the principles of the leasing agreement.
Keywords: Leasing; Financing; Fisherman; Boat.

## Abstrak
Nelayan dalam penangkapan ikan membutuhkan kapal sebagai modal utama. Walaupun demikian tidak  semua  nelayan  memiliki  kapal  sendiri  karena  tidak  memiliki  modal. Leasing untuk pengadaan kapal nelayan berpotensi besar untuk dikembangkan. Proses leasing yang relatif lebih sederhana dari pembiayaan melalui bank menjadikan leasing sangat potensial dalam pembiayaan usaha  bagi  para  pihak  yang  kurang  memiliki  akses  perbankan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  potensi  perjanjian leasing dalam  pembiayaan  kapal  nelayan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan socio  legal .  Hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa perjanjian leasing sangat potensial untuk dikembangkan dalam pengadaan kapal nelayan, namun belum banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip perjanjian leasing .
Kata Kunci: Leasing; Pembiayaan; Nelayan; Kapal.

## A. Pendahuluan
Perikanan  merupakan  sektor  primer  bagi  negara  Indonesia.  Pada  umumnya  perikanan ( fishery ) dikaitkan dengan produksi hasil laut yang bersifat komersil ( commercial fishery ). Hal ini mengingat Indonesia dikaruniai potensi laut yang begitu besar (Mappigau & Ferils, 2020). Dengan luas laut 70% dari luas daratan, Indonesia menyimpan banyak potensi, mulai dari sektor industri maritim, pertambangan, energi, pariwisata, jasa kelautan dan sektor perikanan. Namun demikian, di tengah potensi yang besar tersebut, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih tergolong rendah yakni masih di bawah 30%. Khusus untuk sub sektor perikanan tangkap, potensi
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
sumber daya ikan perairan laut mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia  dan  perairan  Zona  Eksklusif  Ekonomi  Indonesia  (ZEEI)  (Ditjen  Perikanan  Tangkap Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  2021).  Oleh  karena  itu  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan nelayan sangat membutuhkan peningkatan industri perikanan.
Nelayan memiliki mata pencaharian utama sebagai penangkap ikan di laut. Oleh karena itu modal utama kegiatan nelayan adalah kapal. Kapal merupakan sarana pokok dalam penangkapan ikan di laut oleh nelayan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang  Perikanan yang diubah  dengan Undang-Undang Nomor  45  Tahun 2009,  “Kapal perikanan  adalah  kapal,  perahu,  atau  alat  apung  lain  yang  digunakan  untuk  melakukan penangkapan  ikan,  mendukung  operasi  penangkapan  ikan,  pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 5 UU Perikanan disebutkan bahwa “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan  yang  menggunakan  kapal  untuk  memuat,  mengangkut,  menyimpan,  mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.
Kapal nelayan menjadi salah satu faktor penentu dalam penangkapan ikan di laut. Oleh karena itu nelayan membutuhkan adanya kapal tersebut. Namun demikian nelayan yang memiliki kapal sendiri masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, antara lain adalah kurangnya dana.  Pembiayaan  usaha  dalam  rangka  menyediakan  dana  untuk  keperluan  modal  ini  dapat dilakukan oleh bank maupun lembaga non-bank. Salah satunya adalah Lembaga Pembiayaan yang diatur dalam Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  sejak  tanggal  31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga  Keuangan  ke  Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka  Perpres  Nomor  9  Tahun  2009  dicabut dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  110  Tahun  2020.  Pengadaan  Lembaga Pembiayaan  ini  mendasarkan  pada  prinsip  utama  untuk  membantu  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  untuk  mendapatkan  modal  untuk  pengembangan  usahanya  (Badriyah,  2016). Perusahaan  Pembiayaan  ( finance )  menjadi  salah  satu  bagian  dari  Lembaga  Pembiayaan. Selanjutnya sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, maka segala hal yang berkenaan dengan perijinan serta pengawasan Perusahaan Pembiayaan tidak lagi berada pada lingkup Kementerian Keuangan tetapi masuk dalam lingkup Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  28/POJK.05/2014  tentang  Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 /Pojk.05/2020 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  Nomor  35  /POJK.05/2018  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan (Badriyah, Suharto, Marjo, Saraswati, & Wafi, 2021). Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan  barang  dan/atau  jasa.  Salah  satu  usaha  Perusahaan pembiayaan  adalah leasing. Secara  umum leasing berarti  pembiayaan  peralatan/barang  modal untuk  digunakan  pada  proses  produksi  suatu  perusahaan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung (Zakki, 2013). Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 47/Pojk.05/2020  menyebutkan  bahwa  perusahaan  pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang melakukan  kegiatan  pembiayaan  barang  dan/jasa.  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018  tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan  yang  diubah  dengan  POJK  Nomor 7/POJK.05/2022  tidak  menyebutkan  secara  eksplisit  mengenai leasing, namun  terdapat  bidang
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
usaha  yang  disebutkan  di  dalamnya  yang  pada  dasarnya  merupakan  jenis leasing. Peraturan tersebut menyebutkan adanya finance lease, sale and leasback dan operating lease.
Leasing dapat digunakan oleh pengusaha untuk memperoleh dana dalam pembelian barang- barang modal dengan jangka waktu pengembalian tiga tahun sampai lima tahun atau lebih (Sumual & Afandi, 2016). Perjanjian leasing akan muncul hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum  tersebut  didasarkan  pada  perjanjian leasing .  Perjanjian leasing ini  tidak  diatur  secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu perjanjian leasing termasuk sebagai perjanjian tidak bernama ( niet nader genoemde overeenkomst ). Sampai saat ini belum ada pengaturan khusus perjanjian leasing dalam perundang-undangan. Pelaksanaan perjanjian leasing di Indonesia mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract ).
Berkaitan  dengan  potensi  laut  Indonesia  yang  besar  bagi  pengembangan  usaha  perikanan tangkap,  namun  ketersediaan  kapal  bagi  nelayan  masih  belum  memadai,  maka  pengembangan pembiayaan  kapal  nelayan  ini  sangat  besar.  Demikian  juga  pengembangan  pembiayaan  kapal nelayan  juga  berpotensi  besar.  Hal  ini  karena  pembiayaan  dengan leasing prosesnya  lebih sederhana dan tidak diperlukan jaminan khusus. Namun dalam praktik pada umumnya perusahaan pembiayaan  menghendaki  adanya  jaminan  khusus  dalam  mengucurkan  dana  kepada  para pengguna  jasa  pembiayaan.  Hal  inilah  yang  seringkali  menyulitkan  nelayan  dalam  mengakses pembiayaan  untuk  pengadaan  kapal.  Permasalahan  penelitian  ini  adalah  mengenai  bagaimana potensi perjanjian leasing dalam pembiayaan kapal nelayan?
Kerangka teori penelitian ini diawali dengan uraian mengenai kapal merupakan modal utama dalam  penangkapan  ikan  di  laut.  Sebagai  modal  utama  kapal  perikanan  ini  menentukan keberhasilan nelayan dalam penangkapan ikan di laut. Kapal perikanan ini mutlak harus ada dalam usaha penangkapan ikan oleh nelayan. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Perikanan menyebutkan bahwa Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Jadi kapal nelayan merupakan kapal yang digunakan oleh nelayan dalam penangkapan ikan di laut. Kapal yang digunakan oleh nelayan ada berbagai macam. Apabila dilihat dari alat tangkapnya, maka kapal nelayan dibedakan menjadi: 1) Kapal Long Liner; 2) Kapal Purse Seiner; 3) Kapal Pole and Liner; 4) Kapal Gillnet; 5) Kapal Trawler. Menurut Purbayanto, ada berbagai jenis kapal ikan yaitu: a) kapal atau perahu kecil berupa perahu sampan (perahu tanpa motor) yang digerakkan dengan tenaga dayung atau layar; b) perahu motor tempel terbuat dari kayu maupun kapal ikan besar  dari  kayu;  c) fibre  glass maupun  besi  baja  dengan  tenaga  penggerak  mesin diesel.  Selanjutnya Purbayanto juga mengemukakan bahwa jenis dan bentuk kapal ikan berbeda- beda sesuai dengan tujuan usaha, keadaan perairan, daerah penangkapan ikan ( fishing ground ) dan lain-lain, sehingga ukuran kapal pun berbeda (Purbayanto, Iskandar, Wisudo, & Novita, 2004). Keberadaan kapal pada pengembangan industri perikanan bagi nelayan merupakan faktor kunci dan modal utama. Dalam berbagai usaha modal menjadi faktor produksi utama termasuk dalam usaha penangkapan ikan di laut. Pentingnya modal ini tidak hanya pada saat pelaku usaha memulai usahanya,  tetapi  juga  pengembangan  usaha  dari  waktu  ke  waktu  (Badriyah,  Mahmudah,  & Soemarmi, 2019a). Modal dapat berupa uang maupun barang. Barang adalah salah satu jenis benda. Pasal  499  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  benda  meliputi  semua  barang  maupun  hak  yang dapat menjadi objek hak eigendom . Definisi modal yang terdapat dalam Black’s Law Dictionary adalah capital is the total assets of a business, especially those that help generate profit (Garner, 2004) . Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa barang modal adalah barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perikanan, “Perikanan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan serta pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”. Adapun usaha perikanan menurut Pasal 25 ayat (1) “dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.” Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 dikemukakan bahwa Usaha perikanan merupakan semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap
atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
Nelayan  dalam  upaya  penangkapan  ikan  di  laut  sangat  membutuhkan  kapal.  Dalm  hal  ini kapal merupakan salah satu modal pokok bagi nelayan (Ilyaza & Nasikh, 2022). Pasal 1 angka 10 Undang-undang  Perikanan  mengemukakan  bahwa  “Nelayan  adalah  orang  yang  mata pencahariannya  melakukan  penangkapan  ikan”.  Berdasarkan  kepemilikan  modal,  nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan  buruh  adalah  nelayan  yang  bekerja  dengan  alat  tangkap  milik  orang  lain.  Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Nelayan  perorangan  adalah  nelayan  yang  memiliki  peralatan  tangkap  sendiri,  dan  dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Sofiyanti & Suartini, 2016). Nelayan perorangan dan nelayan buruh yang jumlahnya mayoritas pada umumnya cenderung mengalami kemiskinan. Pada kelompok nalayan  tersebut biasanya memiliki citra miskin dalam kehidupannya (Fadilah, Abidin, & Kalsum, 2014). Sebagian besar nelayan termasuk dalam kategori Nelayan Kecil, yaitu nelayan  yang  menangkap  ikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  dengan  memakai kapal perikanan dengan ukuran maksimal 5 (lima) gross ton (GT).
Mengenai  potensi leasing dalam  pengadaan  kapal  nelayan,pada  penelitian-penelitian sebelumnya belum ada. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya antara lain yang dilakukan oleh Anwari (1988), Nahrowi (2013) memfokuskan kajian leasing secara umum. Dalam hal  ini  fokus  pembahasan  adalah  manfaat  dan  perkembangan leasing yang  pesat.  Penelitian mengenai  perjanjian leasing juga  pernah  dilakukan  antara  lain  dapat  dilihat  dalam  penelitian Aprilianti  (2011),  namun  fokus  studi  pada  penelitian  tersebut  adalah  perjanjian leasing secara umum yaitu hak dan kewajiban pihak lessor dan lessee. Hal tersebut sangat berbeda dengan fokus studi pada penelitian ini yaitu perjanjian leasing untuk pengadaan kapal bagi nelayan. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan Siti Malikhatun Badriyah dkk (Badriyah, Mahmudah, & Soemarmi, 2019b). Perbedaannya pada penelitian sebelumnya hanya pada implementasi leasing dalam pengadaan kapal bagi nelayan kecil di Kota Pekalongan, namun untuk penelitian lanjutan ini memiliki lingkup yang lebih luas yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis  potensi  penggunaan leasing untuk  pengadaan  kapal  nelayan  pada  umumnya  dan dilakukan di lingkup Jawa Tengah. Di samping itu, setelah tahun 2019 terdapat berbagai peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan leasing mengalami  perubahan  sehingga  berbeda dengan pada saat dilakukan penelitian sebelumnya.
Leasing adalah salah satu model pembiayaan yang mirip dengan kredit bank. Dalam hal ini bedanya  adalah leasing memberikan  bantuan  dalam  bentuk  barang  modal,  sedangkan  bank menyalurkan  bantuan  dalam  bentuk  permodalan  uang.  Di  samping  itu  proses  dan  persyaratan leasing lebih sederhana dan lebih cepat dan seharusnya tidak menggunakan jaminan karena fungsi utamanya pada awal perkembangan leasing adalah untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah. Hubungan antara para pihak dalam leasing didasarkan pada perjanjian. Pengaturan perjanjian leasing secara khusus pada peraturan perundang-undangan belum ada. Selama ini pengaturannya selama  ini  hanya  pengaturan  administratif,  sedangkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam perjanjian leasing tidak  diatur.  Ada  berbagai  perjanjian  yang  mirip  dengan leasing antara  lain adalah sewa-menyewa, beli sewa, dan jual beli dengan angsuran. Meskipun perjanjian-perjanjian tersebut ada kemiripan dengan perjanjian leasing namun pada perjanjian leasing terdapat beberapa karakteristik  tertentu  yang  membedakan  perjanjian leasing. Oleh  karena  itu  perjanjian leasing tidak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  perjanjian-perjanjian  tersebut.  Unsur  pokok  yang  sangat membedakannya adalah adanya hak opsi pada leasing . Hak opsi merupakan hak pilih yang ada pada lessee untuk  menentukan  pilihan  apakah  akan  melanjutkan  perjanjian leasing atau mengembalikan  barang  kepada lessor atau  memiliki  objek leasing pada  masa  akhir  perjanjian leasing. Peralihan hak milik atas benda obyek leasing baru dari lessor kepada lessee jika dalam perjanjian tersebut lessee menggunakan hak opsi pada masa akhir perjanjian. Hak opsi adalah hak
lessee untuk memilih apakah akan melanjutkan perjanjian leasing atau akan membeli objek leasing, atau mengembalikan objek leasing kepada lessor. Jika pada akhir perjanjian dalam hal ini lessee menggunakan  hak  opsi  untuk  memilih membeli barang  modal  tersebut,  maka  hak  milik  benda beralih kepada lessee.
Perbedaan tersebut menjadikan perjanjian leasing sebagai perjanjian jenis baru yang mandiri ( sui  generis ).  Perjanjian  ini  termasuk  perjanjian  tidak  bernama  ( innominaat ).  Perjanjian  tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Perjanjian leasing dapat masuk dan berkembang di Indonesia karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH  Perdata).  Di  Amerika  dan  Eropa Leasing memiliki  karakteristik  khusus.  Neuberger  & Räthke-Döppner (2013) mengemukakan bahwa “ empirical studies show that the use of leasing in the US and Europe depends on firm-specific characteristics such as size, age, leverage, probability of bankruptcy, profitability, ownership structure, investment opportunity sets and tax variables”.
Dalam  kegiatan leasing, hubungan  hukum  antara  pihak lessor dan lessee didasarkan  pada perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pada umumnya perjanjian leasing dibuat dalam bentuk baku  atau  yang  sering  disebut  juga  perjanjian  standard  (Badriyah  et  al.,  2019b).  Menurut  Nur Syaimasyaza Mansor & Khairuddin Abdul Rashid (2016) “ The use of a standard contract is very common in  industry” . Dalam perjanjian leasing penyusunan perjanjian hanya dilakukan secara sepihak oleh lessor yang dalam hal ini adalah Perusahaan Pembiayaan. Pada perjanjian tersebut lessee hanya  memiliki  kesempatan  untuk  memilih  apakah  menerima  perjanjian  tersebut  atau menolaknya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode mixed method yaitu  memadukan  antara  penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah socio legal , yang mengintegrasikan pendekatan: (1) normatif ( state law ), yaitu meneliti peraturan-peraturan hukum tertulis yang berkaitan dengan perjanjian leasing untuk pembiayaan kapal; (2) sosiologis ( living law) dengan mengungkap dan menganalisis praktik perjanjian leasing dalam pembiayaan kapal nelayan.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  studi  dokumen  pada  penelitian kepustakaaan,  dan  teknik  wawancara  pada  penelitian  lapangan.  Teknik  wawancara  ini  yang digunakan adalah wawancara secara mendalam dengan informan yang meliputi nelayan di pantai utara Demak, Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan secara snowball. Teknik analisis data yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Pengujian  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan triangulasi sumber dan metode.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Perkembangan Perikanan Tangkap di Indonesia
Produksi perikanan tangkap di Indonesia mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari tabel  1.  Dari  tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  produksi  perikanan  tangkap  selalu  mengalami perkembangan.  Pada  tahun  2021,  produksi  perikanan  tangkap  mengalami  kenaikan  sebesar 382.774 ton atau 4,97% dari tahun 2020.
Berdasarkan  data  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP),  angka  konsumsi  ikan  di Indonesia mengalami perkembangan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2017-2021. Hanya pada  tahun  2020  tidak  mengalami  kenaikan  yang  signifikan.  Selanjutnya  pada  tahun  2021 mengalami  peningkatan  kembali  sebesar  55,37  kilogram  (kg)  per  kapita.  Jumlah  tersebut meningkat  1,48%  dibandingkan  pada  2020  yang  sebesar  54,56  kg/kapita.  Data  mengenai peningkatan  konsumsi  ikan  tersebut  menunjukkan  kebutuhan  ikan  semakin  meningkat. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  produksi  ikan  harus  terus  ditingkatkan  di  berbagai  wilayah Indonesia.  Salah  satu  daerah  yang  menjadi  penghasil  ikan  adalah  wilayah  pesisir  utara  Jawa
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Tengah,  salah  satunya  adalah  wilayah  pesisir  utara  Demak.  Sektor  pertanian,  perkebunan  dan perikanan  menjadi  andalan  bagi  provinsi  Jateng  baik  dalam  peningkatan  kesejahteraan, penyerapan  tenaga  kerja  hingga  perbaikan  gizi  masyarakat.  Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki potensi luar biasa dalam sektor perikanan. Salah satu wilayah pesisir utara Jawa Tengah penghasil ikan laut adalah  Wilayah Pesisir Utara Kabupaten Demak. Potensi kelautan Kabupaten  Demak khususnya perikanan tangkap meliputi wilayah pantai utara sepanjang 57 km, jumlah TPI/PPI 2 buah, 3.888 armada kapal, 24.786 orang berprofesi sebagai Nelayan, Bakul Ikan di TPI/PPI ada 139 orang (Hadi, Mulyatno, & Santosa, 2015).
Dari  tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  produksi  ikan  tangkap  pada  tahun  2018  mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2017. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan. Dalam pengembangan industri perikanan terdapat perbedaan tantangan di setiap kabupaten/kota. Di  pesisir  utara  yang  menghadap  Laut  Jawa,  masalah  yang  dihadapi  adalah  pencemaran lingkungan, tata ruang laut dan akses penangkapan ikan. Demikian juga di wilayah pesisir utara Kabupaten Demak. Di samping itu, tantangan tersebut, terdapat tantangan yang dihadapi nelayan dalam  penangkapan  ikan  yaitu  sangat  kurangnya  nelayan  yang  memiliki  kapal  sendiri  sebagai modal utama dalam penangkapan ikan di laut.
Pemerintah  Kabupaten  Demak  telah  menyiapkan  berbagai  sarana  dan  prasarana  untuk mendukung  pengembangan  industri  perikanan  agar  dapat  menunjang  usaha  penangkapan, pendaratan  maupun  pelelangan  ikan  dan  pengelolaan  hasil  tangkapan  serta  memperlancar pemasaran. Walaupun demikian upaya pemerintah tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan nelayan di Kabupaten Demak. Sampai saat ini masih banyak nelayan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penangkapan ikan di laut, salah satunya adalah pengadaan kapal. Faktor penyebab utama adalah adanya keengganan Perusahaan Pembiayaan membiayai pengadaan kapal bagi nelayan terutama nelayan kecil, karena beranggapan risiko yang terlalu besar bagi perusahaan pembiayaan. Padahal modal merupakan faktor produksi utama dalam keberhasilan usaha. Pentingnya modal ini tidak hanya ketika pelaku usaha memulai usahanya namun juga sangat penting dalam keberlanjutan dan perkembangan  usaha.  Masih  sangat  kurangnya  nelayan  yang  memiliki  kapal,  terutama dikarenakan terbatasnya modal untuk memperoleh kapal.
Proses leasing yang  lebih  sederhana  dibandingkan  dengan  pembiayaan  melalui  bank  serta persyaratannya  yang  lebih  mudah  menjadikan leasing sangat  potensial  sebagai  alternatif pembiayaan  bagi  nelayan  kecil  dalam  memperoleh  barang  modal.  Dalam  hal  ini  adalah  untuk memperoleh  kapal  sebagai  sarana  utama  menangkap  ikan  laut  terutama  untuk  pengembangan usaha  perikanan  tradisional.  Dalam  hal  ini  pemerintah  juga  sudah  melakukan  berbagai  upaya dalam rangka mendorong perkembangan industri perikanan tradisional, antara lain adalah dengan memberikan  bantuan  kapal.  Bantuan  kapal  bagi  nelayan  tersebut  dimulai  sejak  tahun  2016. Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  telah  mengadakan  kerjasama  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  dalam  pemberian  bantuan  kredit  kepada  nelayan  (Ambari,  2015).  Upaya  untuk meningkatkan  akses  permodalan  dapat  membantu  para  nelayan  dalam  pengembangan  usaha penangkapan ikan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Pengadaan  kapal  nelayan  sebagai  barang  modal  sangat  tepat  apabila  menggunakan pembiayaan dengan sistem leasing. Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  Nomor  35  /POJK.05/2018  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan menyebutkan bahwa “ Finance Lease yang selanjutnya disebut Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  barang  oleh  Perusahaan  Pembiayaan  untuk  digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.” Selanjutnya Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 menyebutkan bahwa “ Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh  debitur  kepada  Perusahaan  Pembiayaan  yang  disertai  dengan  menyewa-pembiayaankan
kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Pembiayaan kapal dengan perjanjian leasing bisa melalui dua cara yaitu: (1) financial lease yaitu leasing dengan hak opsi; dan, (2) operating lease yaitu leasing tanpa hak opsi. Leasing adalah bisnis loosely regulated tidak seperti lembaga keuangan bank. Perlindungan hukum bagi para pihak sangat minim hanya sebatas itikad baik dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam perjanjian (Kambey, 2015).
Terhadap  perjanjian leasing sebagai  suatu  perjanjian  tidak  bernama diberlakukan KUH Perdata yang merupakan ketentuan ketentuan umum perjanjian. Dalam Pasal 1319 KUH Perdata disebutkan  bahwa  semua  perjanjian,  baik  yang  mempunyai  nama  khusus,  maupun  yang  tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum dalam KUH Perdata.
2. Potensi Perkembangan Leasing dalam Pembiayaan Kapal Nelayan
Melihat perkembangan produksi dan konsumsi perikanan di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan,  maka  sangat  dibutuhkan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  dalam  industri perikanan, salah satunya perikanan tangkap. Dalam hal ini peningkatan pengadaan kapal menjadi kebutuhan  yang  sangat  urgen.  Dalam  hal  ini  tentu  dibutuhkan  modal  untuk  pembiayaan  kapal nelayan.  Namun  masih  banyak  nelayan  yang  tidak  memiliki  akses  pembiayaan  melalui  sistem perbankan.  Sistem leasing dapat  menjadi  peluang  menarik  bagi  nelayan  sebagai  pelaku  usaha dalam penangkapan ikan di laut.
Ada berbagai keunggulan yang terdapat pada Leasing menjadikan pembiayaan dengan sistem tersebut  memiliki  potensi  sangat  besar  untuk  dikembangkan  sebagai  suatu  pembiayaan  di  luar sistem  perbankan.  Keunggulan-keunggulan leasing tersebut  antara  lain  adalah  proses leasing dalam pengadaan peralatan modal relatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama; Dapat digunakan untuk pengadaan modal alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi sehingga  sangat  meringankan  dalam  pemenuhan  kebutuhan cash  flow mengingat  sistem pembayaran yang dilakukan secara angsuran dalam jangka panjang; Posisi cash flow perusahaan akan lebih baik dan biaya-biaya modal menjadi lebih murah dan menarik; Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana (Badriyah & Mahmudah, 2018).
Sampai saat ini leasing telah mengalami perkembangan pesat dalam “kehidupan masyarakat.” Namun  demikian  Lembaga  Pembiayaan  yang  menyalurkan  dana  kepada  nelayan,  terutama nelayan  kecil  untuk  membiayai  kapal  belum  banyak.  Pemberian  pembiayaan  oleh  Perusahaan pembiayaan seringkali masih fokus pada penyediaan benda-benda lainnya antara lain mobil, motor, alat-alat  berat,  sedangkan  untuk  kapal  nelayan  pengadaannya  masih  belum  banyak  mendapat perhatian. Padahal kemampuan serta keberhasilan nelayan dalam penangkapan ikan di laut sangat bergantung pada kapal yang digunakan untuk operasional. Kapal merupakan sarana utama dan modal pokok nelayan usaha penangkapan ikan di laut. Oleh karena itu leasing untuk pembiayaan kapal nelayan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Semua jenis kapal dapat dilakukan pembiayaan  dengan leasing. Perbedaannya  adalah  pada  penggunaan  kapal  tersebut  sekaligus sebagai jaminan. Menurut Salim HS (2007), pembedaan kapal laut berdasarkan ukurannya yang penting sekali untuk menentukan pembebanan jaminan kapal tersebut apakah dengan hipotek atau dengan  jaminan  fidusia.  Kapal  yang  beratnya  kurang  dari  20  m 3 maka  lembaga  jaminan  yang digunakan  adalah  jaminan  fidusia,  sedangkan  kapal  yang  beratnya  di  atas  20  m 3 ,  maka pembebanannya  menggunakan  hipotek  (Salim  HS,  2007).  Hasil  penelitian  pada  masyarakat nelayan di pesisir pantai utara Kabupaten Demak menggunakan kapal dengan berat kurang dari 20 m 3 ,  sehingga  apabila  dijaminkan  menggunakan  lembaga  jaminan  fidusia.  Dari  hasil  penelitian diketahui  bahwa  di wilayah  Kabupaten  Demak  belum  ada  nelayan  yang  menggunakan leasing untuk pembiayaan dalam pengadaan kapal nelayan. Salah satu factor penyebabnya adalah masih kurangnya  pengetahuan  nelayan  mengenai  perjanjian leasing untuk  mendapatkan  pembiayaan dalam  pengadaan  kapal.  Di  samping  kebanyakan  perusahaan  pembiayaan  enggan  memberikan pembiayaan bagi nelayan untuk memperoleh kapal karena tidak adanya jaminan yang dianggap
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.4, Oktober 2022, Halaman 422-432
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
memadai. Jika jaminannya adalah kapal yang dibiayai dengan leasing terdapat risiko besar bagi perusahaan  pembiayaan,  karena  rentan  terjadi  kecelakaan  di  laut.  Di  samping  itu  nilai  kapal cenderung  terus  mengalami  penurunan  dengan  cepat. Leasing di  Kabupaten  Demak  banyak digunakan untuk pembiayaan motor dan mobil bagi konsumen, yang seringkali justru bukan untuk pelaku usaha tapi untuk kebutuhan konsumen. Dapat dikatakan terjadi penyimpangan dari prinsip leasing.
Bantuan kapal perikanan tahun 2021 pada awalnya sebanyak 97 unit terdiri dari pengadaan Tugas Pembantuan (TP) 95 unit (kapal 5 GT sebanyak 85 unit dan kapal 10 GT sebanyak 10 unit) serta pengadaan Pusat 2 unit kapal 30 GT. Adanya pemotongan anggaran/ refocusing tahap IV pada tahun 2021 mengakibatkan pengadaan bantuan kapal perikanan melalui pusat dan TP berkurang untuk penanggulangan Covid-19. Bantuan kapal yang masih dilaksanakan adalah pengadaan TP Dinas Maluku Utara sebanyak 14 unit (4 unit kapal 10 GT dan 10 unit kapal 5 GT) yang mana telah kontrak, pembangunannya telah selesai, dan telah dilaksanakan serah terima kapal (Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021).
Jumlah Kapal Perikanan dan jumlah nelayan memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap hasil produksi perikanan di Indonesia (Sofiyanti & Suartini, 2016). Oleh karena itu, peningkatan pengadaan  kapal  untuk  nelayan  harus  selalu  dilakukan.  Mengingat  potensi  perkembangan perjanjian leasing dalam  pengadaan kapal nelayan yang sangat besar, sedangkan pada sisi lain terdapat  berbagai  kendala  dalam  perkembangannya,  maka  dibutuhkan  pengembangan  model perjanjian leasing yang dapat lebih memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi para pihak.  Dalam  hal  ini  terdapat  beberapa  hal  yang  diperlukan  dalam  menunjang  potensi perkembangan leasing dalam pembiayaan kapal nelayan, antara lain adalah dibutuhkan peraturan khusus tentang perjanjian leasing agar para pihak yang merupakan subjek hukum dalam perjanjian leasing mendapatkan  perlindungan  hukum  secara  berimbang.  Di  samping  itu,  juga  dibutuhkan adanya  sosialisasi  secara  masif  berkaitan  dengan  perjanjian leasing untuk  pembiayaan  kapal nelayan  yang  merupakan  modal  utama  bagi  nelayan  dalam  penangkapan  ikan  di  laut.  Adanya leasing dengan  jaminan  dari  pemerintah  ( state  guarantee )  bagi  nelayan  untuk  memperoleh pembiayaan  untuk  pengadaan  kapal  sebagai  barang  modal  untuk  meningkatkan  kesejahteraan nelayan  dalam  pengembangan  industri  perikanan  tangkap.  Dengan  penggunaan leasing untuk pengadaan kapal nelayan maka memungkinkan bagi nelayan untuk memperoleh pendanaan dari lembaga pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan sederhana. Dengan leasing, penggunaan dana langsung digunakan untuk pengadaan barang modal, sehingga memperkecil kemungkinan penggunaan dana untuk yang menyimpang. Terlebih apabila terdapat jaminan pemerintah ( state guarantee ), maka perusahaan pembiayaan lebih memiliki keyakinan untuk mendanai pengadaan kapal nelayan meskipun tanpa jaminan kebendaan.
Tabel 1.

## Produksi Ikan Tangkap Tahun 2017-2021
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Produksi Perikanan Tangkap 6.425.114 6.701.834 6.981.505 7.137.122 7.485.872
Sumber: Laporan Tahunan: Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021
Tabel 2.

## Angka Konsumsi Ikan di Indonesia Tahun 2017-2021
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Konsumsi Ikan di Indonesia dalam kg/kapita 47,34 50,69 54,5 54,56 55, 37
Sumber: Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Tabel 3.

## Produksi Ikan Tangkap Kabupaten Demak

## Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah

## D. Simpulan dan Saran
Simpulan dalam penelitian ini bahwa usaha perikanan tangkap di Indonesia berpotensi besar untuk  selalu  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perkembangan  produksi  dan konsumsi  ikan  yang  selalu  mengalami  perkembangan.  Meskipun  potensi  pengembangan  usaha perikanan  tangkap  selalu  mengalami  perkembangan,  namun  masih  banyak  nelayan  yang  tidak memiliki  kapal  sendiri.  Kemudahan  memperoleh  pembiayaan  untuk  pengadaan  kapal  nelayan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perjanjian leasing memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam  pengadaan  kapal  nelayan.  Namun,  penggunaan leasing bagi  pengadaan  kapal  nelayan belum banyak dilakukan karena masih terdapat berbagai kendala, antara lain karena kurangnya pengetahuan  masyarakat  mengenai leasing untuk  pengadaan  kapal.  Di  samping  itu,  lembaga pembiayaan enggan untuk memberikan pembiayaan bagi pengadaan kapal karena menganggap risiko bagi perusahaan pembiayaan terlalu besar, dan nilai kapal juga cepat mengalami penurunan. Rekomendasi  bagi  pemerintah  sebaiknya  memberikan  jaminan  bagi  nelayan  yang  mengajukan pembiayaan dalam pengadaan kapal supaya lebih banyak nelayan yang memiliki kapal sebagai barang  modal  utama  dalam  penangkapan  ikan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  bekerja  sama dengan  akademisi  melakukan  sosialisasi  pada  pelaku  usaha  dan  masyarakat  nelayan  mengenai perjanjian leasing.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis menyampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Diponegoro beserta seluruh jajaran,  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro  beserta  seluruh  jajaran,  Ketua  LPPM Universitas Diponegara dan seluruh jajaran, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik langsung maupun tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambari, M. (2015). Skema Perlindungan Nelayan Wajib Ada dalam RUU Perlindungan Nelayan.
Retrieved from Mongabay : Situs Berita Lingkungan website:
https://www.mongabay.co.id/2015/11/16/skema-perlindungan-nelayan-wajib-ada-dalam- ruu-perlindungan-nelayan/
Anwari, A. (1988). Leasing di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tahun 2017 2018 2019 Produksi Ikan Tangkap 16.424 3.061 48.502
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Aprilianti, A. (2011). Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lesse dan Lessor. Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum , 5 (3), 315–323. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.340
Badriyah, S.  M. (2016).  Dilemma’s Use of Leasing Agreement Object as Fiduciary Guarantee Object. International  Conference  on  Law,  Business,  and  Social  Justice  (IC-LBSJ  2016) : Encouraging a Better ASEAN Community Relationship . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Badriyah, S. M., & Mahmudah, S. (2018). Re-Orientation of Use Option Right In The Financial Least  Contract  for  Small  and  Medium  Enterprises. International  Journal  of  Mechanical Engineering and Technology (IJMET) , 9 (3), 581–591.
Badriyah,  S.  M.,  Mahmudah,  S.,  &  Soemarmi,  A.  (2019a). Aspek  Hukum  Leasing  dan  Usaha Perikanan Tangkap (1st ed.). Semarang: Tigamedia Pratama.
Badriyah, S. M., Mahmudah, S., & Soemarmi, A. (2019b). Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Kapal Bagi Nelayan Kecil Di Kota Pekalongan. Masalah-Masalah Hukum , 48 (2), 204–214. https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.204-214
Badriyah, S. M., Suharto, R., Marjo, M., Saraswati, R., & Wafi, M. S. (2021). Implementation of the  Constitutional  Court  Decision  Regarding  the  Execution  of  Fiduciary  Guarantees  and Inclusion  of  Default  Clauses  in  Indonesia. International  Journal  of  Criminology  and Sociology , 10 , 33–38. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.05
Ditjen  Perikanan  Tangkap  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.  (2021). Laporan  Tahunan, Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap TA 2021 .
Fadilah,  F.,  Abidin,  Z.,  &  Kalsum,  U.  (2014).  Pendapatan  dan  Kesejahteraan  Rumah  Tangga Nelayan Obor di Kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis , 2 (1), 71–76. Retrieved from https://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/563
Garner, B. A. (2004). Black’s Law Dictionary (8th ed.). United States of America: West.
Hadi,  E.  S.,  Mulyatno,  I.  P.,  &  Santosa,  A.  W.  B.  (2015).  Pemberdayaan  Kelompok  Nelayan Tangkap  Tradisional  Di  Kawasan  Pesisir  Pantai  Moro  Demak  Dalam  Upaya  Peningkatan Produksi  Dan  Penghematan  BBM. Kapal , 12 (3),  151–157.  Retrieved  from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/kapal/article/view/9689
Ilyaza,  R.,  &  Nasikh,  N.  (2022).  Peranan  Tenaga  Kerja,  Modal,  dan  Teknologi  Terhadap Peningkatan  Pendapatan  Masyarakat  Nelayan  di  Desa. Jurnal  Pena , 36 (1),  1–9. https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i1.1912
Kambey, S. F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan dalam Perjanjian Leasing. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 3 (3), 1–9.
Mansor, N. S., & Rashid, K. A. (2016). Incomplete Contract in Private Finance Initiative (PFI) Contracts: Causes, Implications and Strategies. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 222 , 93–102. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.193
Mappigau,  E.,  &  Ferils,  M.  (2020).  Tenaga  Kerja,  Modal  Kerja  Dan  Teknologi  Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nelayan Desa Bambu Kecamatan Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan , 1 (2), 194–206. Retrieved from https://stiemmamuju.e-
journal.id/GJIEP/article/view/37
Nahrowi, N. (2013). Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia. Jurnal Cita Hukum ,
1 (1), 25–38. https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2978
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Neuberger, D., & Räthke-Döppner, S. (2013). Leasing by Small Enterprises. Applied Financial Economics , 23 (7), 535–549. https://doi.org/10.1080/09603107.2012.730132
Purbayanto, A., Iskandar, B. H., Wisudo, S. H., & Novita, Y. (2004). Kajian Teknis Kemungkinan Pengalihan  Pengaturan  Perizinan  dari  GT  menjadi  Volume  Palka  pada  Kapal  Ikan . Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap–DKP dengan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK-IPB.
Salim HS. (2007). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (3rd ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sofiyanti,  N.,  &  Suartini,  S.  (2016).  Pengaruh  Jumlah  Kapal  Perikanan  dan  Jumlah  Nelayan Terhadap Hasil Produksi Perikanan di Indonesia. Accounthink : Journal of Accounting and Finance , 1 (01), 49–61. https://doi.org/10.35706/acc.v1i01.442
Sumual, M., & Afandi, D. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Leasing Dan Pelaporannya Pada PT. Astra Sedaya Finance Di Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (4 (Jilid 6)), 636– 646. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/13701
Zakki, M. I. (2013). Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 8 (1), 175–206. https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.175-206