E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 5, Mei 2024

## UPAYA
PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

## NONPROSEDURAL SEBAGAI BAGIAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
Yosia Martin 1 , Arthur Josias Simon Runturambi 2
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1,2
Email: yosiamartin@gmail.com 1 , simonrbi@yahoo.com 2

## Abstrak
Perdagangan  orang  adalah  kejahatan  serius  yang  sangat  bertentangan  dengan  hak  asasi manusia.  Kasus  perdagangan  orang  di  Indonesia  makin  marak  dan  naik  tiap  tahunnya. Kemiskinan adalah faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang. Modus perdagangan orang yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah melalui pengiriman  pekerja  migran  Indonesia  nonprosedural.  Para  korban  diimingi-imingi  akan bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Namun pada kenyataanya banyak dari korban mengalami  eksploitasi  baik  jam  kerja  yang  panjang,  upah  yang  tidak  sesuai  bahkan kekerasan baik fisik bahkan seksual. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki peran sangat vital dalam upaya pencegahan kejahatan perdagangan orang terutama dalam pengiriman  pekerja  migran.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang  melalui  pengiriman  tenaga  kerja  migran nonprocedural  di  Indonesia  melalui  pengawasan  keimigrasian.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  studi literature  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya  pencegahan  tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui pengawasan keimigrasian kepada warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri. Pengawasan Keimigrasian dilakukan kepada  para  WNI  mulai  saat  melakukan  permohonan  Paspor  hingga  pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dalam hal ditemukan indikasi terkait tindak pidana perdagangan orang melalui modus pengiriman pekerja migran nonprosedural, maka  dapat  dilakukan  penundaan  penerbitan  Paspor  dan  penundaan  keberangkatan  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI).  Upaya  tersebut  merupakan  bentuk  pencegahan terhadap  perdagangan  orang  melalui  pengiriman  tenaga  kerja  migran  Indonesia nonprosedural.
Kata  kunci : perdagangan  orang,  Imigrasi,  pengawasan  keimigrasian,  paspor.  Tempat pemeriksaan imigrasi (TPI)

## Abstract
Human trafficking is a serious crime that is in direct conflict with human rights. Cases of human  trafficking  in  Indonesia  are  increasingly  widespread  and  increase  every  year. Poverty is the main factor that causes human trafficking crimes. The most common mode of human trafficking is through the non-procedural sending of Indonesian migrant workers. The victims were lured into working abroad with large salaries. However, in reality, many victims  experience  exploitation,  including  long  working  hours,  inappropriate  wages  and even physical and even sexual violence. Immigration as the gatekeeper to the country has a very vital role in efforts to prevent human trafficking crimes, especially in sending migrant workers. This research aims to find out how to prevent criminal acts of human trafficking
through sending non-procedural migrant workers in Indonesia through immigration control. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of literature studies and observations. The results of the research show that efforts to prevent criminal acts of human trafficking can be carried out through immigration control for  Indonesian  citizens  who  will  travel  abroad.  Immigration  control  is  carried  out  on Indonesian citizens from the time they apply for a passport to the immigration inspection at the  Immigration  Checkpoint.  If  indications  are  found  related  to  criminal  acts  of  human trafficking through non-procedural methods of sending migrant workers, then the issuance of passports and departure at the Immigration Checkpoint can be postponed. This effort is a form  of  preventing  human  trafficking  through  the  non-procedural  sending  of  Indonesian migrant workers.
Keywords : human trafficking, immigration, immigration control, immigration checkpoint

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negera kepulauan terbanyak dengan lebih dari 17. 000 pulau serta negera berpenduduk terbanyak keempat dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia adalah negera kepulauan yang berbatasan darat serta laut dengan beberapa negeri yang lain. Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini, serta Timor Leste berbatasan langsung  di  darat  (Mariane,  2020).  India,  Singapore,  Malaysia,  Vietnam,  Filipina, Thailand,  Palau,  Australia,  Papua  Nugini,  serta  Timor  Leste  seluruhnya  berbagi perbatasan laut dengan Indonesia.
Jumlah penduduk dunia terus hadapi kenaikan tiap tahunnya serta didominasi oleh negara-negara  berkembang,  salah  satunya  Indonesia.  Indonesia  adalah  negera  dengan jumlah penduduk yang besar serta menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak sehabis India, Cina, serta Amerika. Jumlah penduduk dari suatu Negara selalu berubah-ubah,  dikarenakan  beberapa  faktor  yaitu  kelahiran,  kematian  dan  migrasi. Negara  dengan  jumlah  penduduk  yang  besar  sebenarnya  memiliki  keunggulan  yaitu banyak  tersedia  tenaga  kerja  usia  produktif  (Majid,  2021).  Namun  hal  ini  juga  dapat berdampak  buruk,  apalagi  jika  kelebihan  angkatan  kerja  pada  usia  produktif  tidak dibarengi  dengan  peluang  kerja  yang  luas,  maka  hal  ini  akan  meningkatkan  jumlah pengangguran.
Istilah "migrasi" mengacu pada perpindahan orang ke luar batas politik atau negara bagian atau batas administratif atau sebagian (Mawaddah et al., 2020). Yang dimaksud dengan  “migrasi  internal”  adalah  perpindahan  penduduk  dalam  batas  wilayah  suatu negara, seperti antar wilayah atau provinsi. Di sisi lain, “migrasi internasional” mengacu pada  migrasi  yang  terjadi  di  luar  perbatasan  negara.  Beberapa  studi  migrasi menyimpulkan bahwa migrasi terjadi karena adanya alasan ekonomi. Alasan ekonomi adalah penyebab paling besar terjadinya migrasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Para migran  mengevaluasi  pasar  tenaga  kerja  di  daerah  asal  dan  daerah  tujuan  mereka  dan memilih  pasar  tenaga  kerja  yang  memiliki  antisipasi  keuntungan  tertinggi  setelah melakukan hal tersebut.
Perkembangan globalisasi yang mendorong adanya arus besar migrasi tidak hanya memberikan manfaat positif, tapi juga memiliki dampak negatif baik dalam lingkup satu negara maupun lintas negara. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah terjadinya kejahatan  transnasional.  Kejahatan  transnasional  adalah  bentuk  kejahatan  yang melibatkan dua negara atau lebih. Kejatanan transnasional merupakan bentuk kejahatan yang  memiliki  ancaman  serius  terhadap  keamanan  global.  Beberapa  bentuk  kejahatan transnasional  adalah  perdagangan  orang,  pencucian  uang,  terorisme,  perdagangan
senjata, perdagangan, dan aktivitas kejahatan lainnya. Perdagangan orang adalah salah satu  wujud  dari  kejahatan  transnasional  yang  sangat  menghantui  banyak  negara. Perdagangan manusia merupakan ancaman besar bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Perdagangan orang merupakan kejahatan global dengan tingkat pertumbuhan tercepat.  Saat  ini  perdagangan  orang  juga  merupakan  salah  satu  dari  lima  kejahatan terbesar  di  dunia  yang  harus  ditangani  karena  tidak  hanya  berdampak  pada  aspek ekonomi, namun juga politik, sosial dan budaya (Novianti, 2014). Dari kasus-kasus yang terungkap,  ada  tiga  hal  yang  dapat  ditetapkan  sebagai  faktor  utama  penyebab meningkatnya  perdagangan  manusia:  kemiskinan,  jumlah  penduduk  yang  besar,  dan adanya budaya patriarki (Bagaskara, 2023). Meskipun demikian, kemiskinan merupakan sosok yang paling dominan dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang melalui modus pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri adalah yang paling banyak terjadi. Korban kebanyakan diimingi akan mendapatkan pekerjaan dan gaji yang besar di luar negeri. Berdasarkan undang-undang, pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa memenuhi prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tempat mereka bekerja didefinisikan sebagai  pekerja  migran  Indonesia  (PMI)  nonprosedural.  Pekerja  migran  Indonesia nonprosedural sangat rentan menjadi korban perdagangan orang karena tidak memiliki ijin kerja yang sah, tanpa kontrak kerja yang jelas serta tidak adanya perlindungan dari negara. Pekerja migran Indonesia nonprosedural seringkali mengalami eksploitasi seperti jam  kerja  yang  berlebihan,  upah  rendah,  kondisi  kerja  yang  tidak  manusiawi  bahkan kekerasan.  Karena  status  yang  tidak  memiliki  izin  resmi,  mereka  tidak  mendapatkan perlindungan hukum di luar negeri.
Sistem  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (Simfoni  PPA) mencatat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO antara tahun 2020 hingga 2022. Laporan tahunan  Departemen  Luar  Negeri  Amerika  tentang  perdagangan  orang  ( human trafficking ) menempatkan Indonesia pada level 2 dengan status buruk dalam menangani human trafficking (Heryadi et al., 2021). Indonesia adalah negara asal perdagangan orang dengan tujuan utamanya ke Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Jepang, Hong Kong, dan Timur Tengah (Toule, 2020). Pada tahun 2015-2019, Bareskrim Polri menemukan  adanya  10  (sepuluh)  jalur  perdagangan  orang  ke  Timur  Tengah  dan melibatkan  Malaysia  dan  Singapura  sebagai  negara  transit..  Berdasarkan  data  dari Direktorat  Perlindungan  WNI  dan  BHI,  Kemenlu  periode  2015-2019,  terdapat  kasus WNI korban TPPO di luar negeri yang ditangani sebesar 802 orang dari Asia, 858 orang dari Timur Tengah, 235 dari Afrika dan 33 orang dari Eropa.
Sebagai  negara  yang  berlandaskan  hukum,  Indonesia  memiliki  intrumen administratif  untuk  mencegah  dan  menangani  kejahatan  perdagangan  orang.  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang merupakan pedoman hukum administratif yang sudah dimiliki Indonesia. Dalam upaya  meningkatkan  efektivitas  setiap  lembaga  negara  dalam  pemberantasan perdagangan  orang,  Presiden  juga  telah  membentuk  Satuan  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Imigrasi memiliki peran sangat penting dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Imigrasi berperan layaknya sebagai penjaga  pintu  gerbang  negara.  Instrumen  hukum  Keimigrasian  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  yaitu  “Keimigrasian  adalah  hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara.”  Direktorat  Jenderal  Imigrasi
menyelenggarakan  Fungsi  Keimigrasian  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  3  (tiga)  yang menyatakan bahwa “Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”
Lalu  lintas  masuk  dan  keluar  wilayah  Indonesia  menjadi  titik  rawan  terjadinya kejahatan perdagangan orang melalui pengiriman pekerja migran Indonesia. Pengiriman pekerja migran tanpa dokumen resmi yang ditetapkan perundang-undangan berpotensi menjadi  titik  awal  perdagangan  orang  (Siregar,  2021).  Dalam  upaya  mencegah perdagangan orang melalui modus pengiriman tenaga migran Indonesia nonprosedural, Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  organ  pemerintah  yang  mempunyai  kewenangan dalam  menjalankan  pengawasan  Keimigrasian,  terus  melakukan  pengawasan keimigrasian  kepada  WNI  yang  akan  ke  luar  wilayah  Indonesia.  Pekerja  migran nonprosedural tersebut biasanya akan menggunakan berbagai modus untuk mengelabui petugas  Imigrasi  seperti  wisata,  umroh,  haji,  kunjungan  keluarga,  dll.  Hal  ini  mereka lakukan dikarenakan tidak memiliki izin secara resmi atau pun visa bekerja di luar negeri. Sebagai bentuk pencegahan, pengawasan keimigrasian dapat dilakukan mulai dari proses penerbitan  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia  (DPRI)  atau  Paspor  di  Kantor Imigrasi  hingga  pemeriksaan  Keimigrasian  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI). Imigrasi  dapat  menunda  penerbitan  Paspor  dan  keberangkatan  penumpang  di  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mencegah  penduduk Indonesia  menjadi  korban  perdagangan  orang  melalui  pengiriman  pekerja  migran nonprosedural.  Penundaan penerbitan Paspor dan keberangkatan yang dilakukan tersebut bukan hanya untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri, namun sebagai bentuk perlindungan negara kepada warga negaranya.
Dilihat  dari  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  mendasar  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  apa  saja  unsur-unsur  yang  menyebabkan  terjadinya perdagangan  orang? Kedua ,  bagaimana  upaya  pencegahan  perdagangan  orang  melalui pengiriman  pekerja  migran  Indonesia  nonprosedural  dilakukan  melalui  pengawasan Keimigrasian?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  pencegahan  tindak pidana  perdagangan  orang  melalui  pengiriman  tenaga  kerja  migran  nonprocedural  di Indonesia melalui pengawasan keimigrasian.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif  adalah  meode  yang  memanfaatkan  data  kualitatif  dan  dijabarkan  secara deskriptif (Moleong, 2021). Data lapangan diperoleh dengan observasi, sedangkan data kepustakaan  diperoleh  melalui  peraturan  perundangan-perundangan,  buku,  jurnal  dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan yang dibahas dalam tulisan ini. Kajian dalam permasalahan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang deskriptif, yaitu dengan membandingkan aturan hukum yang ada, dan pelaksanaan aturan tersebut di lapangan.
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).
a) Penelitian  Kepustakaan  (library  research)  dilakukan  untuk  memperoleh  teori, pendapat serta pokok pikiran. Studi kepustakaan diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan data media lainnya yang berhubungan dengan metode dalam penyusunan penelitian ini.
b) Penelitian  Lapangan  (field  research)  adalah  pengumpulan  data  secara  langsung  ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif.
Data  yang  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dianalisis  dengan  analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah Analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis  antara  teori,  konsep-konsep  dan  data  yang  merupakan  umpan  balik  atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep.

## Hasil dan Pembahasan

## Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Dalam upaya pencegahan serta pemberantasan perdagangan orang atau trafficking, dikenal  sebuah  undang-undang  internasional  yang  dikenal  sebagai United  Nations Trafficking Protocol atau Protokol Palermo. Protokol Palermo tahun 2020, perdagangan orang dapat diartikan sebagai:
“ The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the treath or use of force or other forms of coercion, of abduction, of deception, of the abuse of power or of apposition of vunerability of the giving or receiving  of  payments  or  benefits  to  achieve  the  consent  of  a  person  having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exslpotation, forced labor or sevices, slavery, servitude or the removeal of organs. ”
Yang  dalam  terjemahan  Bahasa  Indonesia  berarti  “Perekrutan,  pengangkutan, pemindahan,  penyembunyian  atau  penerimaan  seseorang,  melalui  perlakuan  atau penggunaan  kekerasan  atau  bentuk-bentuk  pemaksaan  lainnya,  penculikan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  penetapan  kerentanan  pemberi  atau  penerima. pembayaran  atau  manfaat  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  orang  yang  memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, minimal, eksploitasi  pelacuran  orang  lain  atau  bentuk-bentuk  eksploitasi  seksual,  kerja  atau pelayanan paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.”
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1 menyebutkan: (2007)
“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
Dari pengertian perdagangan orang atau human trafficking di atas, ada tiga elemen pokok  yang  terkandung  dalam  pengertian  pedagangan  orang  di  atas  yaitu, pertama elemen  perbuatan,  yang  meliputi  merekrut,  mengangkut,  memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua , elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban,  yang  meliputi  ancaman,  penggunaan  paksaan,  berbagai  bentuk  kekerasan, penculikan,  penipuan,  kecurangan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  atau
pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang  kendali  atas  korban. Ketiga ,  elemen  tujuannya,  yang  meliputi  eksploitasi, setidaknya  untuk  prostitusi  atau  bentuk  eksploitasi  seksual  lainnya,  kerja  paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh (Santoso, 2012)
Seseorang yang merekrut, mengangkut, memperdagangkan, mengirim, menerima, atau  menampung  seseorang  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain  dengan  tujuan  untuk mendapatkan keuntungan disebut sebagai pelaku perdagangan manusia. Menurut definisi perdagangan  orang,  orang  yang  diperdagangkan  (korban  perdagangan  orang)  adalah seseorang  yang  diarahkan,  diambil,  dibeli,  dijual,  dipindahkan,  diterima,  atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi trafficking , terlepas dari apakah mereka menyetujuinya atau tidak.
Perdagangan  orang  tidak  lantas  terjadi  begitu  saja.  Banyak  faktor  yang  dapat menjadi  penyebab  dan  mempengaruhi  seseorang  terlibat  dalam  perdagangan  orang. Beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang adalah  faktor  ekonomi,  pendidikan,  sosial  budaya  dan  lingkungan  (Zakiri  &  Mahfud, 2017).
a) Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  adalah  faktor  yang  paling  dominan  menjadi  penyebab  terjadinya perdagangan  orang.  Latar  belakang  kemiskinan  dan  susahnya  lapangan  kerja  di daerah asal menjadi alasan beberapa orang memilih untuk mencari pekerjaan dengan iming-iming gaji dan kehidupan lebih layak. Dari sisi pelaku, motif mendapatkan banyak uang dengan cara mudah menjadi alasan para pelaku melakukan perdagangan orang
b) Faktor Lingkungan Faktor lingkungan atau pengaruh dari orang lain dapat menjadi penyebab seseorang menjadi  korban  perdagangan  orang  lain.  Faktor  kedekatan  korban  dengan  pelaku dapat membuat korban mudah percaya dengan bujuk rayu pelaku.
c) Faktor Pendidikan Faktor pendidikan berhubungan erat dengan minimnya pengetahuan korban sehingga membuat  ia  mudah  terjerumus  dalam  praktik  perdagangan  orang.  Kebanyakan korban dari perdagangan orang adalah mereka yang berasal dari pedesaan dan minim pengetahuan dan tanpa skill khusu dalam dunia kerja.
d) Faktor Sosial Budaya
Faktor sosial budaya seperti norma sosial, struktur budaya ataupun praktik tertentu dapat menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang. Faktor diskriminasi gender dimana  menempatkan  perempuan  lebih  rendah  dapat  membuat  perempuan  rentan terhadap perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.
Perdagangan  orang  dapat  dibedakan  dalam  beberapa  bentuk  yaitu  berdasarkan tujuan  pengiriman,  berdasarkan  korbannya  dan  berdasarkan  bentuk  eksploitasi (Syamsuddin, 2020).
1) Berdasarkan tujuan pengiriman
Perdagangan orang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu perdagangan orang dalam negeri  dan  perdagangan  orang  antar  negara  atau  lintas  batas.  Perdagangan  orang dalam negeri biasanya terjadi dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara, sedangkan perdagangan orang antar negara dilakukan dari satu negara ke negara lainnya. Model perdagangan orang antar negara atau lintas batas berhubungan  dengan  masalah  migrasi.  Problem  yang  dihadapi  imigrasi  dalam
perdagangan orang antar negara adalah orang tidak semua menggunakan jalur resmi namun juga jalur tidak resmi pada saat masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain.
2) Berdasarkan korbannya Korban  perdagangan  orang  dapat  dibedakan  menjadi  Wanita,  anak-anak dan pria. Orang yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia adalah perempuan,  terutama  eksploitasi  seksual,  perbudakan  domestik,  dan  perkawinan paksa (Kathryn, 2009). Pada awalnya, perempuan tersebut ditawarkan kesempatan untuk bekerja sebagai model, pekerja rumah tangga, pekerja restoran, dll. Banyak dari mereka terpikat oleh tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi, menyebabkan mereka menjadi korban dari perdagangan orang. Trafficker merekrut korban dengan janji-janji palsu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang layak, tetapi kemudian mereka dipaksa masuk ke industri pelacuran atau kerja paksa (Abdullah, 2017).
Selain perempuan, anak juga adalah kelompok yang sangat rentan menjadi korban perdagangan orang. Adat istiadat yang berlaku di masyarakat di mana anak- anak  diharuskan  "berbakti"  adalah  salah  satu  alasan  mengapa  anak-anak  dapat diperdagangkan. Untuk membantu perekonomian keluarga, tidak jarang anak-anak diperdagangkan sehingga menjadi korban perdagangan orang. Anak-anak banyak diperdagangkan  dengan  tujuan  eksploitasi  ekonomi  maupun  pornografi.  Tidak hanya perempuan dan anak, laki-laki juga dapat menjadi korban dari perdagangan orang. Bentuk eksploitasinya biasanya masuk kedalam eksploitasi ekonomi dalam bentuk  kerja  paksa.  Modus  pengiriman  pekerja  migran  adalah  salah  satu  bentuk perdagangan orang yang paling banyak ditemukan. Mereka dipekerjakan sebagai buruh di berbagai sektor seperti pekerja konstruksi, perkebunan, restoran, pelaut, dan pekerjaan lain yang sangat memeras tenaga. Mereka seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, seperti bekerja dengan waktu yang panjang tanpa istirahat memadai, upah yang rendah atau bahkan tidak ada dan di bawah ancaman kekerasan.
3) Berdasarkan bentuk eksploitasinya Jika dilihat dari bentuk eksploitasinya, perdagangan orang dapat dibedakan menjadi  eksploitasi  seksual  dan  eksploitasi  non-seksual.  Eksploitasi  seksual dibedakan  atas  pelacuran  paksa,  kawin  paksa  dan  kawin  lewat  perantara. Sedangkan  eksploitasi  non-seksual  dibedakan  atas  kerja  paksa  dan  perdagangan organ  tubuh  (Syamsuddin,  2020).  Banyak  dari  perempuan  yang  menjadi  korban perdagangan  orang  dimaksudkan  dengan  tujuan  pelacuran  ( sexual  trafficking ). Banyak  dari  mereka  yang  tertipu  oleh  bujuk  rayu  dari  pelaku  yang  awalnya menjanjikan untuk bekerja di restoran, pembantu, penjaga toko, dan lainnya. Tidak hanya di dalam negeri, banyak dari korban juga dipekerjakan menjadi PSK di luar negeri.  Metode  perekrutan  yang  melibatkan  membujuk  remaja  dengan  uang  dan kemewahan atau menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji yang besar. Selain dieksploitasi menjadi PSK, beberapa perempuan juga menjadi korban dari kawin paksa ( forced marriages ). Dalam beberapa kasus, perempuan dipaksa untuk menikah untuk membayar hutang keluarganya. Hal ini seringkali dihadapkan pada anak perempuan yang masih sangat muda. Mereka tidak bisa menolak dikarenakan umurnya  yang  masih  sangat  muda  dan  tidak  berdaya  dalam  melawan  keputusan orang  tuanya.  Praktik  kawin  paksa  seringkali  memiliki  efek  negatif  terhadap
korban, termasuk masalah psikologis, kerusakan hubungan sosial, dan pelanggaran hak atas kebebasan dan keputusan pribadi.
Perdagangan  orang  biasanya  melibatkan  eksploitasi  nonseksual  selain eksploitasi  seksual,  yang  mencakup  berbagai  jenis  eksploitasi  kerja  paksa  dan eksploitasi lainnya. Eksploitasi kerja paksa adalah salah satu jenis eksploitasi non seksual yang paling umum dalam perdagangan orang. Korban perdagangan sering terjebak dalam kontrak kerja yang tidak adil dan dipaksa bekerja di bidang seperti konstruksi,  pertanian,  pabrik,  atau  sektor  servis.  Mereka  sering  dipaksa  bekerja dalam  kondisi  kerja  yang  tidak  aman,  tidak  manusiawi,  dan  dengan  upah  yang sangat  rendah  atau  bahkan  sama  sekali  tanpa  upah.  Kerja  paksa  adalah  jenis eksploitasi yang paling umum dialami oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Eksploitasi nonseksual yang terjadi juga bisa berupa perdagangan organ  tubuh  manusia.  Di  mana  organ  tubuh  manusia  dibeli,  dijual,  atau diperdagangkan  untuk  keuntungan  finansial  dan  komersial  adalah  tindakan  yang melanggar hukum dan tidak etis. Praktik ini sering kali melibatkan korban yang hidup dalam kesulitan keuangan atau kemiskinan. Mereka mungkin dipaksa atau diberi imbalan yang menguntungkan untuk menjual organ tubuh mereka, seperti hati, ginjal, atau bahkan bagian lain dari tubuh mereka. Modus perdagangan organ tubuh yang lebih kejam adalah pembunuhan, di mana organ tubuh korban diambil terlebih  dahulu  untuk  diperjual  belikan  sebelum  mereka  dibunuh  (Syamsuddin, 2020).

## Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan jenis kejahatan antar negara yang  tidak  sesuai  dengan  hak  asasi  manusia  serta  bertentangan  dengan  harkat,  dan martabat  manusia.  Perdagangan  orang  di  Indonesia  seringkali  melibatkan  praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal atau non prosedural. Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “pekerja migran Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu, baik secara individu maupun perantaraan, dengan tujuan mendapatkan penghasilan.” Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus dilengkapi dengan dokumen Paspor, Visa kerja, perjanjian kerja hingga kompetensi kerja.
Perdagangan  orang  seringkali  melibatkan  pengiriman  pekerja  migran nonprosedural. Selama periode 5 Juni-3 Juli 2023, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang  (TPPO)  berhasil  menyelamatkan  sebanyak  1.943  orang  korban  perdagangan orang. Mayoritas dari korban perdagangan orang tersebut adalah pekerja migran yaitu sebanyak  65,5%.  Mereka  seringkali  diiming-imingi  pekerjaan  dengan  gaji  yang  besar meskipun  tanpa  skill  dan  pengalaman.  Angka  kasus  perdagangan  orang  melalui pengiriman pekerja migran di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri RI, hingga tahun 2022 tercatat 1.261 PMI Nonprosedural yang ditangani oleh Perwakilan RI di Asia Tenggara, peningkatan sebesar 700% dibandingkan tahun sebelumnya. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), selama periode  2020  hingga  2023  terdapat  hingga  94  ribu  warga  negara  Indonesia  yang mengalami deportasi dari Timur Tengah dan Asia. Dari jumlah yang dideportai tersebut sebanyak  90%  merupakan  pekerja  migran  yang  berangkat  secara  tidak  resmi  atau nonprosedural.
Selama ini, tren kasus TPPO sering dikaitkan dengan korban, yang sebagian besar perempuan, yang berasal dari desa dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan pekerja yang dipekerjakan secara tidak prosedural. Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah adalah negara-negara yang menjadi tujuan. Para pelaku TPPO kerap melakukan aksinya tersebut  melalui  banyak  jalur-jalur  tikus  di  perbatasan  dengan  Malaysia.  Selain menggunakan jalur tikus, pelaku juga menggunakan jalur resmi, yaitu membeli tiket dan berangkat  bersama  korban  ke  Malaysia.  Dalam  banyak  praktik,  Batam  dan  sekitarnya menjadi  pintu  masuk  utama  pekerja  migran  Indonesia  nonprosedural  ke  Malaysia. Korban  menggunakan  Paspor  dengan  berpura-pura  wisata  namun  sebenarnya  untuk bekerja secara ilegal.
Pada  Juni  2023,  penyelamatan  ratusan  calon  pekerja  migran  calon  korban perdagangan  orang  dengan  tujuan  ke  Malaysia  dilakukan  oleh  Satgas  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dari upaya penyelamatan ini terdapat 123 korban dimana 74 pria, 29 wanita dan sisanya 20 anak-anak berhasil diselamatkan. Sebagaimana amanat UU Perlindungan Migran Indonesia, menyatakan bahwa setiap orang yang akan bekerja di luar negeri harus memiliki dokumen bekerja. Namun, faktanya dilapangan ditemukan sebagian besar korban meskipun memiliki Paspor namun tidak disertai dokumen terkait pekerjaan. Korban ditipu dengan iming-iming pekerjaan dengan pendapatan yang besar. Sebaliknya,  mereka  dipekerjakan  secara  ilegal  sebagai  Pekerja  Rumah  Tangga  (PRT), pekerja  seks,  ABK,  dan  bahkan  eksploitasi  terhadap  anak-anak.  Selain  ke  Malaysia, modus pengiriman PMI Nonprosedural juga marak dengan tujuan Arab Saudi, Singapura, Hongkong, dll.
Pelaku  perdagangan  orang  biasanya  merekrut  korban  mereka  melalui  agen perekrutan  yang  tidak  resmi  atau  ilegal.  Mereka  menjanjikan  pekerjaan  yang menguntungkan  bagi  calon  korban  di  Timur  Tengah,  tetapi  informasi  yang  diberikan seringkali  salah.  Pelaku  perdagangan  orang  sering  mengeksploitasi  pekerja  migran Indonesia secara ekonomi, fisik, dan psikologis. Mereka mungkin dipaksa untuk bekerja dalam jam kerja yang panjang, tanpa istirahat yang layak, dan dengan upah yang sangat rendah  bahkan  tidak  dibayar.  Orang  yang  menjadi  korban  perdagangan  juga  rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dari pelaku perdagangan. Majikan atau pelaku  perdagangan  yang  bertanggung  jawab  atas  mereka  mungkin  melakukan penyiksaan, pemerkosaan, atau perlakuan kasar lainnya. Ketika mereka menjadi korban perdagangan orang, pekerja migran Indonesia seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang  tidak  aman  dan  tidak  sehat.  Mereka  mungkin  tidak  memiliki  perlindungan  yang cukup  untuk  keselamatan  kerja  dan  perlindungan  yang  cukup.  Akibat  eksploitasi  dan penyalahgunaan  yang  mereka  alami,  korban  perdagangan  orang  sering  mengalami kerusakan  psikologis  dan  emosional  yang  signifikan.  Karena  pengalaman  tersebut, mereka  mungkin  mengalami  depresi,  kecemasan,  trauma,  atau  gangguan  stres  pasca- trauma (PTSD).
Modus  perdagangan  orang  melalui  pengiriman  pekerja  migran  Indonesia  keluar negeri  terus  berkembang  dan  korbanya  makin  beragam.  Jika  selama  ini  perdagangan orang  melibatkan  perempuan  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  minim,  korban perdagangan orang saat ini adalah laki-laki, berpendidikan relatif tinggi, berusia muda, dan  memahami  teknologi  informasi.  Di  awal  2021,  terdapat  tren  perdagangan  orang melalui  praktik  pengiriman  pekerja  migran  untuk  dipekerjakan  sebagai  penipu  online. Modus perekrutan online scam ini dilakukan melalui media sosial dengan menawarkan gaji cukup besar dan tanpa kualifikasi khusus. Saat ini, Kamboja adalah negara dengan
tingkat  kasus  penipuan  online  tertinggi.  Ada  banyak  WNI  yang  menjadi  korban perdagangan manusia di Kamboja. Mereka dikirim untuk dieksploitasi bekerja dengan iming-iming bekerja sebagai call center namun kenyataannya menjadi online scammers dengan target menipu orang Indonesia. Pada Oktober 2023, Kementerian Luar Negeri membantu  pemulangan  28  WNI  yang  diduga  menjadi  korban  TPPO  dari  Kamboja  ke Indonesia.  Mereka  diduga  dieksploitasi  oleh  perusahaan  penipuan  online  di  Poipet, Provinsi  Banteay  Meanchey,  Kamboja.  Para  pelaku  menawarkan  pekerjaan  sebagai admin  judi  dan  lainnya  di  Facebook  dan  Instagram  untuk  mencari  korban.  Nanti  para korban akan dikirim dari Jakarta ke Thailand atau Singapura dengan pesawat, kemudian menuju  Myanmar  atau  Kamboja  baik  lewat  jalur  udara  atau  darat.  Para  korban kebanyakan diiming-imingi dengan gaji yang cukup tinggi, namun ternyata tidak sesuai kenyataan karena akan dipotong disana, disekap dan tak jarang disiksa.

## Upaya pencegahan TPPO melalui pengawasan keimigrasian
Pencegahan secara umum dapat didefinisikan sebagai proses, cara, tindakan untuk menahan  agar  sesuatu  tidak  terjadi.  Pencegahan  dalam  hal  ini  dapat  diartikan  sebagai sebuah  tindakan,  Pencegahan  berasal  dari  kata  cegah  yang  mempunyai  arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah  yang  berarti  tindakan  penolakan.  Pencegahan  adalah  upaya  secara  sengaja dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  gangguan  kerusakan  bagi  seseorang.  Dalam pengertian  lain,  prevensi  diartikan  sebagai  upaya  secara  sengaja  dilakukan  untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat (Notosoedirdjo, 2005). Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan pencegahan sebagai upaya secara sengaja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang.
Pencegahan adalah sebuah upaya yang dilakukan sebelum sesuatu hal yang dapat merusak  atau  merugikan  terjadi.  Pencegahan  adalah  suatu  proses,  cara,  tindakan mencegah  atau  menahan  agar  sesuatu  hal  tidak  terjadi.  Dalam  hal  pelanggaran,  upaya yang dilakukan sebagai pencegahan kejahatan merupakan awal dalam penanggulangan kejahatan. Pada dasarnya terdapat dua bentuk penanggulangan kejahatan yaitu melalui tindakan  preventif  dan  represif.  Tindakan  preventif  dimaknai  sebagai  tindakan  yang diambil  untuk  mencegah  sesuatu  kejahatan  agar  tidak  terjadi.  Pencegahan  merupakan komponen  paling  penting  dari  berbagai  aspek  kebijakan  publik  seperti  pencegahan kejahatan, pencegahan penyalahgunaan anak, pencegahan penyakit, dll.
Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki tugas dan peranan sangat penting  dalam  upaya  pencegahan  praktik  perdagangan  orang.  Imigrasi  adalah  institusi pertama  dan  terakhir  yang  berfungsi  sebagai filter baik  kedatangan  maupun keberangkatan orang di wilayah Indonesia. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimingrasian, “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Dalam menjalankan fungsi ke
Fungsi  Keimigrasian  adalah  bagian  dari  urusan  pemerintahan  negara  dalam memberikan  pelayanan  Keimigrasian,  penegakan  hukum,  keamanan  negara,  dan fasilitator  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat.  Berdasarkan  definisi  diatas,  objek keimigrasian adalah lalu lintas orang dan pengawasan keimigrasian. Secara umum, setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan melalui pemeriksaan di
Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  oleh  petugas  imigrasi.  Pengawasan  Keimigrasian berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan  Keimigrasian,  adalah  “serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan,  mengolah,  serta  menyajikan  data  dan  informasi  keimigrasian  warga negara  Indonesia  dan  orang  asing  dalam  rangka  memastikan  dipatuhinya  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian”.
Pengawasan  Keimigrasian  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  pengawasan  kepada WNA  dan  WNI  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian,  2011).  Pengawasan  kepada  WNI  meliputi  dari  permohonan  dokumen perjalanan,  lalu  lintasnya,  hingga  keberadaannya  di  luar  Wilayah  Indonesia.  Dalam perkembangan  saat  ini  pengawasan  tersebut  dilakukan  terutama  dalam  pemalsuan  dan penyalahgunaan Paspor. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, “Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan pada  saat  permohonan  Dokumen  Perjalanan,  keluar  atau  masuk,  atau  berada  di  luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:
a) pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
b) penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
c) pemantauan  terhadap  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  memohon  Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
d) pengambilan foto dan sidik jari.”
Berdasarkan definisi diatas, pengawasan Keimigrasian kepada WNI dilakukan pada saat melakukan permohonan Paspor dan keluar masuk wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap permohonan Paspor dilakukan saat WNI melakukan permohonan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi, sedangkan dalam hal masuk dan keluar wilayah Indonesia dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Sesuai  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian, “Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia”. Dalam hal tersebut. Setiap warga negara yang akan melakukan perjalanan keluar  wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  Paspor.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  8  UU Nomor 6 Tahun 2011, “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”. Paspor adalah dokumen yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada penduduk untuk melakukan perjalanan antar negara yang bersifat penting dalam jangka waktu tertentu. Secara sederhana, setiap WNI yang  akan  bepergian  ke  luar  negeri  wajib  memiliki  Paspor  yang  dikeluarkan  oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Paspor adalah identitas diri saat berada di luar negeri, baik itu  untuk  urusan  pekerjaan  maupun  wisata.  Tujuan  seseorang  melakukan  permohonan Paspor  pada  umunya  adalah  untuk  tujuan  perjalanan  wisata,  bekerja,  studi,  kunjungan bisnis, kunjungan keluarga, berobat, ibadah, dan kegiatan lainnya. Pengawasan terhadap penerbitan  Paspor  merupakan  bentuk  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  Imigrasi terhadap  kejahatan  perdagangan  orang  melalui  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia (PMI). Hal tersebut merupakan bentuk pencegahan lebih awal dengan melakukan seleksi secara transparan terhadap para PMI Nonprosedural. Pengawasan Keimigrasian secara administratif  dilakukan  kepada  WNI  pada  saat  permohonan  penerbitan  Paspor  dan bertujuan untuk menjamin bahwa Paspor tidak akan disalahgunakan oleh pemiliknya.
Penyalahgunaan  Paspor  seringkali  menjadi  pintu  masuk  terjadinya  perdagangan orang. Pengiriman pekerja migran secara nonprosedural atau ilegal  merupakan bentuk perdagangan  orang  yang  paling  banyak  terjadi  di  Indonesia.  Pekerja  migran  tersebut diiming-imingi pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar oleh para pelaku. Para korban nantinya akan dikirim ke luar negeri secara nonprosedural atau tanpa dokumen resmi. Berbeda dengan PMI Prosedural yang mengikuti prosedur dan memiliki izin resmi bekerja di luar negeri, PMI Nonprosedural tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di luar negeri. Ada empat jenis pekerja asing yang dianggap melanggar hukum: (1) Mereka yang bekerja di luar masa resmi tinggal mereka, (2) Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas  yang  diizinkan  oleh  status  mereka,  (3)  Mereka  yang  bekerja  tanpa  status kependudukan atau tanpa izin kerja, dan (4) Mereka yang memasuki negara itu secara tidak  sah  untuk  terlibat  dalam  kegiatan  yang  menghasilkan  pendapatan  atau  bisnis (Paskawati et al., 2018). Dikarenakan tidak memiliki dokumen dan izin resmi bekerja, para pekerja migran melakukan berbagai modus untuk dapat memiliki Paspor. Beberapa modus  yang  dilakukan  adalah  dengan  berpura-pura  akan  wisata,  umroh,  magang, kunjungan  keluarga,  dll.  Setelah  mendapatkan  Paspor,  nantinya  mereka  akan menggunakan Paspor untuk bekerja secara nonprosedural ke luar negeri.
Dalam  rangka  mencegah  terus  meningkatnya  kasus  perdagangan  orang  melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri, Imigrasi terus memperketat proses penerbitan Paspor. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dini kemungkinan penyalahgunaan Paspor  oleh  para  calon  pekerja  migran  nonprosedural.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi melalui  126  Kantor  Imigrasi  di  seluruh  Indonesia  telah  menunda  pemberian  Paspor kepada  2.846  pemohon  sejak  Januari  hingga  Agustus  2023.  Penundaan  ini  dilakukan karena diduga kuat Paspor akan digunakan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran Indonesia  nonprosedural.  Penundaan  pemberian  Paspor  dilakukan  bukan  untuk mempersulit pekerja migran untuk bekerja di luar negeri, namun untuk melindungi WNI agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi, menghimbau calon pekerja migran untuk memproses dokumen sesuai prosedur agar tidak terjerumus dan menjadi korban perdagangan orang. Imigrasi tetap mendukung pekerja migran  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar  negeri  namun  secara  prosedural.  Untuk mendukung para calon pekerja migran tersebut, Imigrasi bahkan mengeluarkan kebijakan tarif  nol  rupiah  bagi  para  calon  pekerja  migran  Indonesia  (PMI).  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pengenaan  Tarif  Nol  Rupiah  dan  Nol  Dolar  Amerika  pada  Pelayanan  Keimigrasian mengatur tentang pengenaan tarif nol Rupiah untuk pembuatan paspor. Bagi WNI yang baru pertama kali bekerja di luar negeri dan WNI yang tidak mampu serta tinggal di luar wilayah  Indonesia,  mendapat  tarif  nol  rupiah.  Untuk  mendapatkan  Paspor  nol  rupiah tersebut, para pekerja migran Indonesia harus melampirkan rekomendasi dari pimpinan instansi  yang  menyelenggarakan  urusan  di  bidang  ketenagakerjaan  di  provinsi  atau kabupaten/kota  dan  perjanjian  kerja  yang  telah  ditandatangani  oleh  calon  TKI  dan pemberi kerja yang disahkan oleh instansi berwenang. Kebijakan ini dilakukan sebagai dukungan  Imigrasi  kepada  para  calon  pekerja  migran  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar negeri secara prosedural. Kontribusi pekerja migran bagi devisa negara sangatlah besar. Berdasarkan  Laporan  Kinerja  BP2MI  tahun  2022,  terdapat  386.605  pekerja  migran Indonesia  yang  dikirim  ke  luar  negeri  pada  tahun  2020  hingga  2022.  Kepala  BP2MI, Benny Rhamdani, bahkan mengatakan devisa yang dihasilkan oleh para pekerja migran Indonesia sebesar Rp. 159,6 triliun per tahun. Sumbangan devisa dari PMI merupakan
sumbangan  terbesar  kedua  setelah  sektor  migas.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  wajib memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja..
Kebijakan pencegahan dalam rangka perlindungan kepada warga negara Indonesia sudah  sejak  lama  dilakukan  oleh  Imigrasi.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  telah mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  IMI-0277.GR.02.06  Tahun  2017  Tentang Pencegahan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Nonprosedural.  Seluruh  Unit  Pelaksana  Teknis berupaya aktif mencegah pengiriman TKI nonprosedural dengan cara mengintensifkan pengawasan  terhadap  WNI  yang  meminta  dokumen  perjalanan  dan  keluar  wilayah Indonesia.  Dalam  hal  penerbitan  paspor,  pemeriksaan  dilakukan  secara  cermat  dan selektif  terhadap  syarat  formil  dan  kebenaran  materiil  yang  dilampirkan  pemohon. Peningkatan kehati-hatian juga dilakukan bagi setiap WNI yang di duga akan bekerja di luar negeri dengan alasan haji, umrah, beasiswa, magang dan duta budaya. Surat Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Nomor IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017, dalam hal proses penerbitan Paspor memerintahkan:”
1) bagi  pemohon  yang  akan  melaksanakan  perjalanan  ke  luar  negeri  dalam  rangka menunaikan  perjalanan  ke  luar  negeri  dalam  rangka  menunaikan  ibadah  haji khusus/umrah,  meminta  surat  rekomendasi  dari  Kantor  Kementerian  Agama kabupaten/kota  dan  surat  keterangan  dari  Penyelenggara  Perjalanan  Ibadah  Haji Khusus/Umrah (PPIH/PPIU);
2) bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka magang dan program bursa kerja khusus, meminta surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja;
3) apabila  ditemukan  kecurigaan  pemohon  akan  bekerja  di  luar  negeri  tidak  sesuai ketentuan (TKI Nonprosedural) dengan alasan:
a) kunjungan keluarga, meminta surat jaminan dan fotokopi paspor dari keluarga yang akan dikunjungi;
b) wisata,  melampirkan  buku  tabungan  atas  nama  pemohon  dengan  nominal sekurang-kurangnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
c) selain  persyaratan  sebagaimana  tersebut  pada  huruf  a  dan  b,  petugas  dapat meminta  dokumen  pendukung  lainnnya  yang  dapat  meyakinkan  kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri.
4) melakukan penolakan jika yang bersangkutan tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 3.”
Petugas  Imigrasi  pada  Kantor  Imigrasi  yang  membidangi  pelayanan  penerbitan paspor  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  memeriksa  secara  teliti  keaslian  dan kelengkapan  dokumen  yang  diperlukan  untuk  permohonan  paspor.  Dalam  hal permohonan  pembuatan  Paspor,  pemohon  Paspor  diwajibkan  membawa  berkas  asli persyaratan dan ditunjukkan kepada petugas. Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang No. 18  Tahun  2022  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, “Bagi  warga  negara  Indonesia  yang  berdomisili  atau  berada  di  wilayah  Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada  kantor  imigrasi  dengan  mengisi  aplikasi  data  dan  melampirkan  dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:
a) kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
b) kartu keluarga;
c) akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
d) surat  pewarganegaraan  Indonesia  bagi  Orang  Asing  yang  memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk  memilih  kewarganegaraan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
e) surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
f) Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.”
Pengawasan  penerbitan  Paspor  dilakukan  melalui  pemeriksaan  keaslian  dan kelengkapan  dokumen.  Pengawasan  saat  proses  penerbitan  Paspor  dilakukan  dengan meneliti mengenai kelengkapan, keaslian dan kebenaran dari dokumen yang dilampirkan pemohon  Paspor.  Pengamatan  harus  dilakukan  dengan  sangat  teliti  terhadap  keaslian dokumen dan kesesuaiannya dengan profil pemohon Paspor. Dokumen asli harus dibawa untuk  membantu  verifikasi  identitas,  mengurangi  resiko  pemalsuan  dokumen  dan memastikan  kewarganegaraan  terkait  penerbitan  Paspor.  Permohonan  Paspor  dapat ditolak  jika  ditemukan  kejanggalan  dalam  proses  pemeriksaan  berkas  permohonan. Pengamatan secara seksama terhadap berkas permohonan sangatlah penting mengingat pemalsuan  dokumen  seringkali  dilakukan  oleh  calon  pekerja  migran  untuk  mendapat Paspor. Pemalsuan dokumen seringkali dilakukan dengan mengubah data identitas dari pemohon  Paspor.  Modus  pemalsuan  dokumen  ini  jamak  terjadi  pada  WNI  yang  akan bekerja  ke  luar  negeri  dengan  merubah  data  tahun  lahir.  Data  calon  pekerja  migran dirubah menjadi lebih tua jika belum cukup umur dan sebaliknya. Memberikan identitas atau keterangan palsu untuk pembuatan Paspor dapat dijerat dengan Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian yang menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang  tidak  sah  atau  keterangan  yang  tidak  benar  untuk  pembuatan  paspor  dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta  rupiah).”  Permohonan  Paspor  dapat  ditolak  jika  dalam  penelitian  dokumen ditemukan adanya indikasi pemohon memberikan data yang tidak sah atau palsu.
Setiap pemohon Paspor akan melewati tahap pengambilan foto dan sidik jari yang bertujuan mengetahui apakah seseorang sudah memiliki Paspor atau tidak. Hal ini dapat menghindari  seseorang  memiliki  paspor  ganda,  karena  akan  terdeteksi  pada  sistem. Pengambilan biometrik (foto wajah dan sidik jari) wajib dilakukan, oleh karenanya dalam permohonan Paspor pemohon diwajibkan untuk datang secara langsung. Petugas dapat memastikan  bahwa  pemohon  yang  datang  sesuai  dengan  identitas  dan  dokumen  yang dilampirkan. Pada saat pengambilan foto dan sidik jari dapat ditemukan bahwa seseorang pernah memiliki Paspor sebelumnya. Jika pada sistem terbaca yang bersangkutan pernah memiliki  Paspor  dengan  data  berbeda  dengan  data  yang  dilampikan,  maka  dapat dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  oleh  petugas.  Dalam  beberapa  kasus  ditemukan pemohon sudah pernah memiliki Paspor namun berbeda dengan identitas yang diberikan pada  saat  permohonan  Paspor  baru.  Dapat  dilakukan  pendalaman  terkait  perbedaan identitas yang diberikan oleh pemohon Paspor.
Wawancara memiliki peran yang sangat penting dalam proses meninjau kelayakan seseorang  memperoleh  Paspor.  Wawancara  dilakukan  oleh  pejabat  Imigrasi  kepada pemohon  Paspor  bertujuan  sebagai  validasi  kebenaran  dokumen  yang  dilampirkan dengan  pernyataan  pemohon.  Sesi  wawancara  dilakukan  untuk  mendalami  hal  terkait tujuan  penggunaan  Paspor  dan  memastikan  kesesuaian  dengan  keterangan  yang diberikan.  Pendalaman  pada  saat  wawancara  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan
profiling,  gesture,  body  language untuk  memperoleh  keyakinan  terkait  maksud  dan tujuan  penggunaan  Paspor.  Pada  sesi  wawancara,  petugas  wawancara  akan  menggali lebih dalam terkait kebenaran tujuan penggunaan Paspor. Biasanya para calon pekerja migran nonprosedural tersebut akan menggunakan modus wisata, umroh, haji, magang maupun kunjungan keluarga. Petugas dapat meminta dokumen tambahan sebagai bukti pendukung bergantung pada hasil wawancara serta tujuan penggunaan Paspor. Petugas wawancara dapat meminta data tambahan sebagai dokumen pendukung sesuai dengan tujuan penggunaan Paspor oleh pemohon, seperti:
a) Bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka ibadah umroh,  yaitu  surat  keterangan  atau  rekomendasi  dari  penyelenggara  perjalanan ibadah  atau  travel  umroh.  Jika  akan  melaksanakan  ibadah  haji,  dapat  dilengkapi dengan bukti Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)
b) Bagi pemohon yang akan bekerja di luar negeri (CTKI) dapat melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja di wilayah masing-masing.
c) Bagi  pemohon  yang  akan  bekerja  sebagai  pelaut,  dapat  melampirkan  dokumen pendukung lainnya seperti buku pelaut dan Basic Safety Training
d) Bagi  pemohon  yang  akan  melakukan  perjalanan  ke  luar  negeri  dalam  rangka magang,  dapat  melengkapi  surat  rekomendasi  dari  Direktur  Jenderal  Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Tidak semua permohonan Paspor yang diajukan pemohon akan diterbitkan. Dalam beberapa hal, permohonan Paspor dapat ditolak seperti:
a) Termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan
b) Terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural
c) Memberikan data tidak sah dan/atau keterangan tidak benar
d) Hal  lain  yang  dianggap  oleh  petugas  akan  dipergunakan  untuk  tujuan  melawan hukum.
Pengawasan keimigrasian kepada warga negara Indonesia juga dilakukan pada saat keluar  atau  masuk  wilayah  Indonesia.  Pengawasan  terhadap  WNI  yang  akan  keluar wilayah  Indonesia  dilakukan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI).  Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan di Pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Setiap orang yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan yang  dilakukan  di  TPI.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, terdapat 95 TPI Pelabuhan Laut, 37 TPI Bandar Udara, 15 TPI Pos Lintas Batas Internasional dan 42 TPI Pos  Lintas  Batas  Tradisional.  Sehingga  saat  ini  terdapat  189  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi (TPI) diseluruh Indonesia.
Prinsip dasar pemeriksaan keimigrasian adalah setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan Keimigrasian dilakukan kepada setiap orang untuk memeriksa dan mendapatkan keterangan mengenai tujuan dan maksud melintas. Pemeriksaan  di  TPI  meliputi  pemeriksaan  paspor,  visa,  keabsahan,  mencocok  data, wawancara  terkait  tujuan  dan  maksud,  memindai  dan  memeriksa  cekal  dan  akhirnya pemberian tanda masuk atau keluar. Setiap warga negara Indonesia yang keluar Wilayah Indonesia  harus  memenuhi  persyaratan:  Memiliki  DPRI  yang  sah  dan  masih  berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam daftar Pencegahan dan tercantum dalam daftar awak alat angkut atau daftar penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan
kendaraan muatan barang. Sebagaimana Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  9  Tahun  2024  Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Keimigrasian  Terhadap  Orang  Yang  Masuk  Atau  Keluar  Wilayah  Indonesia, “pemeriksaan keimigrasian terdiri atas pemeriksaan:
a) keabsahan dan masa berlaku DPRI;
b) kesesuaian foto dan identitas yang tertera pada DPRI dengan pemegangnya;
c) keterangan yang disampaikan pada saat wawancara singkat;
d) pemindaian DPRI pada aplikasi perlintasan Keimigrasian;
e) kesesuaian  data  hasil  pemindaian  DPRI  dan  Data  Biometrik  pada  basis  data Keimigrasian;
f) kesesuaian  data  dalam  daftar  penumpang  atau  awak  Alat  Angkut  kecuali  bagi kendaraan pribadi atau kendaraan muatan barang pada pemeriksaan di Pos lintas batas; dan
g) verifikasi data dalam daftar Pencegahan.”
Imigrasi  sebagai  penjaga  pintu  gerbang  negara  memainkan  peran  penting  dalam mencegah  terjadinya  perdagangan  orang.  Pemeriksaan  Keimigrasian  di  TPI  memiliki peran sangat vital karena merupakan filter terakhir kepada para WNI yang akan keluar wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi dapat menolak keluar wilayah Indonesia jika didapati keraguan  terhadap  status  kewarganegaraan;  Paspor  diduga  palsu  atau  dipalsukan  atau tidak  sesuai  dengan  pemegangnya  dan  terindikasi  akan  menggunakan  Paspor  untuk perjalanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bekerja di luar negeri tanpa mengikuti proses resmi dan izin bekerja resmi merupakan bentuk perjalanan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia. Modus yang dilakukan para pekerja migran nonprosedural untuk bekerja di luar negeri sangatlah  beragam.  Salah  satu  modus  yang  seringkali  ditemukan  adalah  para  pekerja migran nonprosedural akan berbohong kepada petugas mengenai tujuan atau maksud ke luar  negeri.  Beberapa  alasan  yang  sering  digunakan  adalah  bepergian  dengan  tujuan wisata, umroh, haji atau kunjungan keluarga. Modus yang paling banyak ditemui adalah pengiriman  pekerja  migran  Indonesia  (PMI)  secara  ilegal  dengan  modus  perjalanan wisata.  Modus  yang  lain  adalah  dengan  berpura-pura  akan  melakukan  kunjungan keluarga.  Karena  para  pekerja  migran  tersebut  berpakaian  seperti  penumpang  pada umumnya,  petugas  imigrasi  terkadang  mengalami  kesulitan  mengidentifikasi.  Untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan pekerjaan ilegal di negara yang mereka kunjungi, pemeriksaan keimigrasian terhadap calon pekerja migran yang menggunakan modus wisata biasanya berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukan  pekerjaan  ilegal.  Beberapa  aspek  pemeriksaan  biasanya  akan  dilakukan petugas imigrasi terhadap calon pekerja migran yang menggunakan modus wisata yang meliputi tujuan perjalanan, rencana perjalanan, sumber dana, serta pemeriksaan tambahan lainnya pada saat wawancara. Jika pada saat pemeriksaan didapat dugaan sebagai calon pekerja  migran  Indonesia  nonprosedural,  maka  Imigrasi  dapat  melakukan  penundaan keberangkatannya.
Sepanjang tahun 2023, Imigrasi telah menunda keberangkatan 10.138 warga negara Indonesia  (WNI)  yang  diduga  kuat  akan  bekerja  di  luar  negeri  secara  nonprosedural. Penundaan tersebut dilakukan oleh seluruh TPI baik melalui TPI Pelabuhan, TPI bandara dan Pos Lintas Batas. Kantor Imigrasi Soekarno Hatta mencatat melakukan penundaan keberangkatan 6.342 orang yang diduga akan bekerja keluar negeri selama tahun 2023. Para  calon  pekerja  migran  tersebut  mencoba  melintas  melalui  Bandara  Internasional
Soekarno  Hatta.  Tidak  hanya  melalui  Bandar  Udara,  para  calon  pekerja  migran  juga mencoba untuk melintas melalui Pelabuhan laut. Antara Januari hingga Juli 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam menunda pemberangkatan 6.211 orang yang diduga calon pekerja migran. Penundaan pemberangkatan dilakukan kepada calon penumpang yang melewati  Pelabuhan  Internasional  Batam  Centre,  Pelabuhan  Citra  Tritunas,  Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Nongsa Pura. Diperkirakan para calon penumpang akan bekerja di luar negeri namun tidak memiliki dokumen yang sah.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang adalah  kejahatan  serius  yang  masih  terjadi  di  dunia  termasuk  Indonesia.  Pengiriman pekerja  migran  Indonesia  nonprosedural  merupakan  modus  perdagangan  orang  yang paling banyak terjadi di Indonesia. Korban perdagangan orang adalah para pencari kerja yang  dijanjikan  akan  bekerja  di  luar  negeri  dengan  gaji  yang  tinggi.  Pekeja  migran Indonesia  (PMI)  nonprosedural  tidak  memiliki  izin  resmi  dan  visa  bekerja  oleh pemerintah  negara  tujuan  mereka.  Karena  tidak  memiliki  izin  resmi  tersebut  mereka masuk atau tinggal di negara tujuan secara ilegal atau tanpa izin kerja yang sah. Pekerja migran  nonprosedural  sangat  rentan  menjadi  korban  perdagangan  orang  dikarenakan tidak  memiliki  dokumen  resmi  serta  izin  untuk  bekerja.  Dikarenakan  tidak  memiliki dokumen tersebut mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan sangat rentan terhadap berbagai eksploitasi. Banyak dari pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi  berupa  jam  kerja  yang  panjang,  upah  tidak  sesuai  yang  dijanjikan,  kondisi kerja yang tidak aman bahkan kekerasan fisik. Kekerasan fisik dan seksual juga dialami pekerja migran terutama perempuan.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah,  D.  (2017).  Perlindungan  hukum  terhadap  korban  trafficking  anak  dan perempuan. Al-Adl: Jurnal Hukum , 9 (2), 231–244. Bagaskara, W. A. (2023). Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) . Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Heryadi,  R.  D.,  Sari,  D.  S.,  Pratisti,  S.  A.,  &  Rifawan,  A.  (2021). Mengikis  Human Trafficking:  Upaya  Kerja  Sama  Indonesia  ASEAN  dalam  Penanganan  Human Trafficking . Niaga Muda.
Kathryn, C. D. (2009). Global issues: Human trafficking. In New York: Facts On File . Majid, R. (2021). Dasar Kependudukan . Penerbit Nem.
Mariane,  I.  (2020).  Illegal  Fishing  di  Kawasan  Perbatasan  Laut  Teritorial  Indonesia. Supremasi Hukum , 16 (01), 7–15.
Mawaddah, M., Sutrisno, I. H., & Hartutik, H. (2020). Identifikasi Penamaan Kampung- Kampung Etnis Jawa Di Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Seuneubok Lada:
Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan , 7 (2), 128–139. Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Notosoedirdjo,  M.  (2005). Latipun  Kesehatan  Mental  Konsep  dan  Penerapan  Edisi keempat,  Malang:  UPT.  Penerbitan  Universitas  Muhammadiyah  Malang .  UMM Press) Tahun.
Novianti,  N.  (2014).  Tinjauan  Yuridis  Kejahatan  Perdagangan  Manusia  (Human
Traffikking)  Sebagai  Kejahatan  Lintas  Batas  Negara. Jurnal  Ilmu  Hukum  Jambi ,
5 (2), 43296. Santoso, H. (2012). Penegakan Hukum & Pencegahan Trafficking di Indonesia . Media Perkasa, Yogyakarta.
Siregar, I. H. (2021). Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia  Oleh  Perseorangan  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Pontianak Nomor  17/Pid.  Sus/2019/Pt.  Ptk). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  [JIMHUM] ,
1 (3).
Syamsuddin, S. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. Sosio  Informa:  Kajian  Permasalahan  Sosial  Dan  Usaha  Kesejahteraan Sosial , 6 (1).
Toule,  E.  R.  M.  (2020).  Kebijakan  Kriminal  Terhadap  Pencegahan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1), 7–19.
Zakiri, Z., & Mahfud, M. (2017). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Jantho  Aceh  Besar). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 1 (1), 190–198.

## Copyright holder:
Yosia Martin, Arthur Josias Simon Runturambi (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: