## WANPRESTASI PENJUAL TERKAIT KESALAHAN DALAM PEMBAYARAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  Nomor : 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn)
Sri Endhayani Ginting Suka 1 , Sunarmi 2 , 2 Hasim Purba 1 Korem 011 Lilawangsa Lhokseumawe
2 Proffesor Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Email:sriendhayanigintingsuka@gmail.com

## Abstract
The  case  begins  when  someone  buys  a  building  from  Defendant  1(Director  of  PT. Indojaya Pan Pratama). The price is paid through the company’s manager on behalf of  the  defendant1.  The  plaintiff  buys  the  house  by  installment  with  a  contract  that when the price has been paid off, the certificate of the land and the building on it will be  made.  According  to  the  contract,  after  the  installment  has  been  paid  off  by  the plaintiff, the company has to hand in the certificate, but the fact is that it defaults. The research  used  juridical  normative  method  by  conducting  library  research  while secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of the normative research shows that the liability of a property developer who defaults toward a buyer is that he is required to be liable for compensating for all  costs,  interest,  and  fine  which  have  been  expended  on  the  price  of  land  and building  which have been sold  to  a buyer through the  court. The seller can be sued due to any violation of breaching a contract as it is stipulated in Article 1320 of the Civil Code.
Keywords: Default, Seller, Payment of Selling and Buying Land and Building, Buyer

## Intisari
Perkara  tersebut  bermula  dari  Pembeli  membeli  rumah  dan  bangunan  yang merupakan milik tergugat 1 (Direktur PT. Indojaya Pan Pratama). Pembelian tersebut dilakukan  melalui  sales  dan  dibayarkan  melalui    Sales  manger  PT.  Indojaya  Pan Pratama  mewakili  kepentingan  Tergugat  I.  Penggugat  membeli  rumah  tersebut dengan sistem tunai bertahap yang telah terlunasi dengan kesepakatan apabila selesai maka  akan  dibuat  sertifikat  tanah  beserta  bangunan  di  atasnya  akan direnovasi.Namun  ketika penggugat  menghubungi  kantor PT.  Indojaya Pan Pratama tidak  menepati  janjinya  dengan  membuat  akta  jual  beli  dan  menyerahkan sertifikatnya.Dalam  pandangan  penggugat  perbuatan  tersebut  dinilai  menjadi wanprestasi  tergugat  sebagaimana  perjanjian  dan  pelunasan  yang  dilakukan penggugat.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  yang  menjadi  pokok
permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  ialah  bagaimana  Bagaimana pertanggungjawaban  hukum  perusahaan  pengembang  perumahan  atas  terjadinya wanprestasi terhadap pembeli, Bagaimana akibat hukum terhadap penjual wanprestasi terkait  kesalahan  jual  beli  tanah  dan  rumah,  Bagaimana  penyelesaian  hukum  yang dapat dilakukan oleh Pembeli jika dirugikan oleh Penjual wanprestasi dalam jual beli tanah dan rumah dalam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  terhadap  bahan  pustaka atau  data  sekunder,  yang  terdiri    dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  penelusuran  dokumen- dokumen  maupun  buku-buku  ilmiah  untuk  mendapatkan  landasan  teoritis  berupa hukum  positif  yang  sesuai  dengan  objek  yang  akan  diteliti.  Alat  pengumpulan  data yang  dipergunakan  berupa  dokumen.  Teknik  analisis  yang  dipakai  adalah  Teknik analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  mendapati  bahwa,  di  dalam  Pertanggungjawaban hukum  perusahaan  pengembang  perumahaan  atas  terjadinya  wanprestasi  terhadap pembeli  adalahbertanggung jawab terhadap bangunan rumah  yang dijualnya melalui kredit  pemilikan  rumah  dengan  mengganti  kerugian,  berupa  segala  biaya  yang dikeluarkan,  bunga  dan  denda  kepada  pembeli  melalui  hakim,  yang  disebabkan karena  wanprestasi  jual  beli,  dimana  penjual  (develover)  bisa  digugat  berdasarkan pelanggaran  terhadap  tidak  dipenuhinya  persyaratan  sahnya  suatu  perjanjian sebagaimana  dimaksud  pasal  1320  KUHPerdata.Akibat  hukum  terhadap  penjual wanprestasi  yaitu bertanggung jawab untuk  kerugian  yang disebabkan perbuatannya sendiri berupa tanah dan bangunan yang di jualnya, yang melalui putusan pengadilan menghukum  penjual  untuk  menandatangani  akta  jual  beli  atas  obyek  sengketa dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengosongkan dan menyerahkan  tanah dan rumah yang sudah dibeli oleh pembeli serta membayar uang paksa dan biaya perkara.
Kata Kunci : Wanprestasi, Penjual, Pembayaran Jual Beli Rumah Tanah, Pembeli.

## A. Pendahuluan
Perkara  tersebut  bermula  dari  Rizki  Budi  Yanto dan Dewi  Sri  Lestari yang merupakan  suami  isteri  membeli  rumah  dan  bangunan  pada  Blok  C  No.  36  di perumahan Montana Village yang merupakan milik tergugat 1 (Direktur PT. Indojaya Pan Pratama) dengan ukuran tanah 147 m 2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) dan  bangunan  40  m 2 (empat  puluh  meter  persegi).  Pembelian  tersebut  dilakukan melalui  Aan  Sodikin  (sales)  dan  dibayarkan  melalui    Januri  Alias  Afoen  yang merupakan Sales manger PT. Indojaya Pan Pratama yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan  PT.Indojaya  Pan  Pratama  No.18/SK-DIR/IJP/X/2014  yang  menjabat
sebagai  Manager  Marketing  pada  Departement  Pemasaran  pada  PT.  Indojaya  Pan Pratama yang mewakili kepentingan Tergugat I
Penggugat membeli rumah tersebut dengan sistem tunai bertahap dengan total keseluruhan  sebesar  Rp.  210.000.000,-  (Dua  Ratus  Sepuluh  Juta  Rupiah)  dengan kesepakatan  apabila  selesai  maka  akan  dibuat  sertifikat  tanah  beserta  bangunan  di atasnya  akan  direnovasi.  Awal  pemesanan  yaitu  tanggal  24  Maret  2015  penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebagai uang booking fee ,  uang  sebesar  Rp.  14.000.000,-  (Empat  Belas  Juta  Rupiah)  dan  uang  dalam rekening Bank Jawa Barat sebesar Rp. 157.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).
Tanggal  14  dan  20  juni  2015  penggugat  menyerahkan  masing-masing  Rp. 20.000.000,-  (Dua  Puluh  Juta  Rupiah)  dan  Rp.  17.000.000,-  (Tujuh  Belas  Juta Rupiah)  dan  pada  saat  tersebut  pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan  nilai  jual sudah terlunasi. Setelah beberapa waktu penggugat menghubungi kantor PT. Indojaya Pan  Pratama  akan  tetapi  akta  jual  tidak  dapat  diselesaikan  karena  Direktur  belum ditempat 1 .
Membuktikan  janjinya  kepada  penggugat,  tergugat  2  menyerahkan  sertifikat hak  guna  bangunan  yang  masih  atas  nama  direktur  PT.  Indojaya  Pan  Pratama. Penyelesaian  urusan  antara  kedua  belah  pihak,  pihak  PT.  Indojaya  Pan  Pratama beralasan  bahwa  uang  pembayaran  rumah  yang  dibeli  penggugat  tidak  diserahkan oleh  tergugat  2.    Keadaan  tersebut  membuat  direktur  PT.  Indojaya  mengambil kebijakan untuk membagi kerugian yang dilakukan tergugat 2, akan tetapi penggugat bersekukuh  untuk  diserahkan  rumah  beserta  sertifikatnya  sesuai  dengan  perjanjian pertamanya dan tergugat tidak menanggapi permintaan penggugat. Dalam pandangan penggugat  perbuatan  tersebut  dinilai  menjadi  wanprestasi  tergugat  sebagaimana perjanjian dan pelunasan yang dilakukan penggugat.
1 Ibid .,
Berdasarkan uraian diatas maka penting dilakukan penelitian tentang wanprestasi penjual  serta  perlindungan  Hukum  terhadap  Pembeli  yang  beritikad  baik  dengan judul  penelitian  yaitu,  “Wanprestasi  Penjual  Terkait  Kesalahan  dalam  Pembayaran Jual  Beli  Tanah  dan  Rumah  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn.)”.
Dalam suatu  penelitian ilmiah, hal  penting  yang  pertama kali harus dirumuskan adalah rumusan masalah. Hal ini dikarenakan suatu rumusan masalah menjadi suatu acuan mengenai hal atau obyek yang akan diteliti untuk ditemukan jawabannya. Pada hakikatnya  seorang  peneliti  sebelum  menentukan  judul  dari  suatu  penelitian  harus merumuskan  masalah  terlebih  dahulu,  dimana  pada  dasarnya  adalah  suatu  proses untuk  mengetahui  dan  memahami  permasalahan  yang  muncul,  maka  harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian. 2
Berdasarkan  uraian  mengenai  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  pertanggungjawaban hukum  perusahaan pengembang perumahan atas terjadinya wanprestasi terhadap pembeli ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penjual wanprestasi terkait kesalahan jual beli tanah dan rumah ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh Pembeli jika dirugikan oleh Penjual wanprestasi dalam jual beli tanah dan rumah ?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang mengacu kepada norma-norma  sebagaimana  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan,  kitab- kitab  hukum,  putusan  pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian
2 Soejono Soekanto, “ Pengantar Penelitian Hukum ”, UI Press, Jakarta, 2008, hal.  109.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1, April 2021, pp. 93 - 107
kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder  dibidang  hukum.” 3 Kaitannya dengan  penelitian  hukum  normatif  ini  ialah  menggunakan  studi  putusan  Studi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  68/Pdt.G/2015/PN.Cbn  ditujukan  dengan Wanprestasi  Penjual  Terkait  Kesalahan  dalam  Pembayaran  Jual  Beli  Tanah  dan Rumah
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan ( library  research )  dan  studi  lapangan  ( field  research ).  Adapun  yang  menjadi informan  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  Analis  Penuntutan  Pada  Kejaksaan  Negeri Bangka,  yaitu  Gerald  Badia  Febian  dan  NOtaris  Kabupaten  Deli  Serdang  yaitu Notaris  Mega  Magdalena.  Alat  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yang dipergunakan  adalah  studi  dokumen  dan  wawancara  yang  dibantu  dengan  pedoman wawancara.  Analisis  data  dalam  penelitian  tesis  ini  menggunakan  metode  analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan metode deduktif.

## C. Pembahasan
1. Pertanggungjawaban  Hukum  Perusahaan  Pengembang  Perumahan  atas Terjadinya Wanprestasi Terhadap Pembeli
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen Developer masuk  dalam kategori  sebagai  pelaku  usaha.  Pengertian  Pelaku  Usaha  dalam  Pasal  1  angka  3 Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu: “Pelaku  Usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik Indonesia, baik  sendiri  maupun bersama-sama  melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 4
3 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11
4 Shidarta, Hukum, Perlindungan Konsumen , Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 9
Sedangkan  didalam  penjelasannya  yang  termasuk  pelaku  usaha,  UUPK menyebut  perusahaan,  korporasi,  BUMN,  koperasi,  importir,  pedagang,  distributor, dan  lain-lain.  Jadi  pengertian  pelaku  usaha  dalam  Undang-Undang  ini  luas  sekali, karena  pengertiannya  tidak  dibatasi  hanya  produsen  saja,  melainkan  hingga  pihak terakhir  yang  menjadi  perantara  antara  produsen  dan  konsumen,  seperti  agen, distributor  dan  pengecer  (konsumen  perantara).  Pelaku  usaha  dalam  bertindak  dan berhubungan dengan pihak-pihak yang bersinggungan dengan kepentingan bisnisnya tentu harus mempunyai tanggung jawab 5 .
Salah satunya tanggung  jawab pelaku usaha dengan konsumen adalah dalam melakukan  hubungan  hukum.  Demi  kelancaran  hubungan  hukum  tersebut  perlu diterapkan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  agar  hukum  tersebut  dapat  berjalan dengan  tertib,  lancar,  dan  teratur  serta  mempunyai  kepastian  hukum.  Mengenai hubungan pelaku usaha dan konsumen ini telah diatur dalam UUPK, khususnya Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha.
Dalam  kasus-kasus  pelanggaran  hak  konsumen  diperlukan  kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab  dapat  dibebankan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait. 6 Secara  umum,  prinsip- prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut 7 :
a) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan ( fault liability atau liability basic  on  fault )  adalah  prinsip  yang  cukup  umum  berlaku  dalam  hukum  pidana dan hukum perdata.  Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata,  prinsip  ini  dipegang  teguh.  Prinsip  ini  menyatakan  bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal
5 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk , Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005, hal. 23.
6 Komariah, Hukum Perdata Edisi Revsi. UMM Press, Jakarta, 2013, hal. 126
7 Yusuf Shofie , Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 93
sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu : 1) Adanya perbuatan 2) Adanya unsur kesalahan 3) Adanya kerugian  yang  diderita  4)  Adanya  hubungan  kausalitas  antara  kesalahan  dan kerugian.  Yang  dimaksud  dengan  kesalahan  adalah  unsur  yang  bertentangan dengan  hukum.  Pengertian  hukum  disini  tidak  hanya  bertentangan  dengan Undang-Undang,  tetapi  juga  bertentangan  dengan  kepatutan  dan  kesusilaan dalam masyarakat.
b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
Prinsip  ini  menyatakan  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung  jawab  sampai  ia dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah.  Dengan  demikian  beban pembuktian  ada  pada  tergugat.  Dasar  pemikiran  dari  teori  pembalikan  beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tak  bersalah  yang  lazim  dikenal  dalam  hukum.  Namun  jika  diterapkan  dalam kasus  konsumen  akan  tampak  asas  demikian  cukup  relevan.  Karena  jika digunakan  teori  ini,  maka  yang  berkewajiban  untuk  membuktikan  kesalahan  itu ada di pihak pelaku usaha  yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 20, 22, 23, dan 28. Pasal 19 UUPK mengatur: (1)Pelaku usaha bertanggung jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan  atau  kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan.  (2)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat berupa  pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  (3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah tanggal  transaksi.  (4)Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (2)  tidak  menghapuskan  kemungkinan  adanya  tuntutan  pidana
berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur  kesalahan.  (5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku apabila  pelaku  usaha  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan  konsumen.  Pasal  20  UUPK  mengatur:  “Pelaku  usaha  periklanan bertanggung  jawab  atas  iklan  yang  diproduksi  dan  segala  akibat  yang ditimbulkan  oleh  iklan  tersebut”.  Pasal  22  UUPK  mengatur:  “Pembuktian terhadap  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  kasus  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab  pelaku  usaha  tanpa  menutup  kemungkinan  bagi  jaksa  untuk melakukan  pembuktian”.  Pasal  23  UUPK  mengatur:  “Pelaku  usaha  yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2), ayat  (3),  dan  ayat  (4),  dapat  digugat  melalui  badan  penyelesaian  sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”. Pasal 28 UUPK mengatur: “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam  gugatan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22,  dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha”.
c) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip  ini  menyatakan,  tergugat  selalu  dianggap  tidak  bertanggung  jawab, sampai penggugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
d) Prinsip tanggung jawab mutlak
Prinsip  ini  sering  diidentikkan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  absolut.  Prinsip tanggung  jawab  mutlak  dalam  hukum  perlindungan  konsumen  secara  umum digunakan  untuk  menjerat  pelaku  usaha  khususnya  produsen  barang  yang memasarkan  produknya  yang  merugikan  konsumen.  Asas  tanggung  jawab tersebut dikenal dengan nama product liability . Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen  sebagai  akibat penggunaan produk yang dipasarkannya.
e) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan
Prinsip  ini  sangat  disenangi  oleh  pelaku  usaha  untuk  dicantumkan  sebagai klausula tambahan dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini biasanya dikombinasikan  dengan  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  lainnya.  Prinsip tanggung  jawab  ini  sebenarnya  sangat  merugikan  konsumen  jika  ditetapkan secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha.  Dengan  adanya  prinsip  tanggung  jawab  ini, pelaku  usaha  tidak  boleh  secara  sepihak  menentukan  klausula  yang  merugikan konsumen,  termasuk  membatasi  maksimal  tanggung  jawabnya.  Jika  ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  atas  kerugian  konsumen  dalam  Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam BAB  VI,  mulai  dari  Pasal  19  sampai  dengan  Pasal  28.  Memperhatikan  substansi Pasal  19  ayat  (1)  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi : 8
a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan,
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran,
c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
Tanggung  jawab  hukum  pelaku  usaha/pengembang  perumahan  yaitu bertanggung  jawab  terhadap  bangunan  rumah  yang  dijualnya  melalui  kredit pemilikan  rumah  (KPR).  Tanggung  jawab  ini  dalam  arti  luas  yakni  tanggung  jawab perdata  atau  yang  disebut  tanggung  gugat  ( liability ).  Tanggung  gugat  ( liabitiy ) developer dapat  dituntut  berdasarkan  pelanggaran  terhadap  tidak  dipenuhinya  suatu perjanjian.
Apabila  tidak  dapat  dipenuhinya  suatu  perjanjian 9 maka developer dapat dikatakan  tidak  bertanggung  jawab.  Tidak  bertanggung  jawab  tersebut  dapat  berupa
8 Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 51 9 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
penipuan  dalam  kesepakatan,  dan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  dalam  perjanjian (wanprestasi),  serta  perbuatan  melanggar  hukum  dari developer yakni  pelanggaran terhadap  undang-undang  jasa  konstruksi  termasuk  pelanggaran  terhadap  hak konsumen  yang  seharusnya developer memenuhi  tanggung  jawabnya  berupa pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  25  angka  (2)  huruf  (b) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 10
Developer melaksanakan tanggung jawabnya harus didasari oleh itikad baik. 11 Dimana developer harus  mengembalikan  dan  membayar  angsuran  yang  dikeluarkan oleh  pembeli  berupa  bunga,  denda  yang  digugat  pembeli  dalam  hal  ini  penggugat. Pertanggungjawaban  perdata developer adalah  untuk  mengganti  kerugian,  yakni segala  biaya,  kerugian  dan  bunga  kepada  konsumen,  yang  dilakukan  dengan mengajukan  gugatan  melalui  hakim.  Tanggung  jawab  tersebut  didasarkan  atas terjadinya kesalahan ( fault liability ), dikarenakan bangunan rumah tersebut disamping sebagai  objek  perjanjian  pemborongan  juga  sekaligus  sebagai  objek  perjanjian  jual beli. 12
2. Akibat  Hukum  Terhadap  Penjual  Wanprestasi  Terkait  Kesalahan  Jual  Beli Tanah dan Rumah
Akibat  hukum  terhadap  wanprestasi  yang  dilakukan  penjual  menurut KUHPerdata  ialah  bahwa  si  penjual  wajib  menyerahkan  kebendaan  yang bersangkutan,  sebagai  akibatnya  maka  si  penjual  (atau  disebut  si  berutang)  wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang (si pembeli) apabila ia telah  membawa  dirinya  dalam  keadaan  tak  mampu  untuk  menyerahkan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
10 Pasal  25  ayat  (2)  (b)  UUPK No.  8 Tahun  1999  menyatakan  :  “Pelaku  usaha  bertanggung jawab  atas  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  gugatan  konsumen  apabila  pelaku  usaha  tersebut    tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.”
11 Pasal  1338  ayat  3  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  :  “segala  persetujuan  harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
12 Wawancara  dengan  Analis  Penuntutan,  Gerald  Badja  Febian,  Kejaksaan  Negeri  Bangka di Belinyu, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 11:00 pagi
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1, April 2021, pp. 99 - 107
kebendaanya. 13 . Sedangkan terkait mengenai kesalahan pembayaran dalam  ketentuan jual-beli,  bahwa  si  penjual  mempunyai  dua  kewajiban  utama  yaitu  menyerahkan barangnya dan menanggungnya. 14 Pada Pasal  1458 KUHPerdata  penjual  memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok . Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk: 15
a. Memelihara  dan  merawat  kebendaan  yang  akan  diserahkan  kepada  pembeli hingga saat penyerahannya.
b. Menyerahkan  kebendaan  yang  dijual  pada  saat  yang  telah  ditentukan,  atau  jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut
Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam jual-beli rumah dan tanah yaitu: 16
a. Pihak  penjual  tidak  dengan  segera  menyerahkan  barang  atau  benda  yang  telah dijualnya  dalam  hal  ini  ialah  sertifikat  rumah  yang  dimiliki  penjual  kepada pembeli
b. Pihak  penjual  lalai  memelihara  barang  atau  benda  yang  telah  dijual  sehingga menimbulkan kerusakan
c. Pihak penjual telah merubah dari bentuk aslinya
Dalam  Pasal  1474  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa,  sebagai  pihak  penjual memiliki  dua  kewajiban  penting  dalam  pelaksanaan  perjanjian.  Kewajiban  tersebut adalah:  menyerahkan  suatu  barang  dan  menanggungnya.  Penyerahan  ( levering )
13 Pasal  1235  KUHPerdata  menyatakan  :  “Dalam  tiap-tiap  perikatan  untuk  memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban siberutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai adanya penyerahan.” Sedangkan Pasal 1236 menyatakan : “Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya , rugi dan bunga kepada si berpiutang,  apabila  ia  talah  membawa  dirinya  dalam  keadaan  tak  mampu  untuk  menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.
14 Pasal  1474  KUHPerdata  menyatakan  :  “Penjual  mempunyai  dua  kewajiban  utama,  yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”
15 Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan : “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”
16 Arina  Ratna  Paramita,  Yunanto,  Dewi  Hendrawati, Wanprestasi  Dalam  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  dan  Bangunan  (Studi  Penelitian  Pada  Pengembang  Kota  Semarang ), Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hal. 4
adalah  cara  memperoleh  hak  milik  karena  adanya  pemindahan  hak  milik  dari seseorang  yang  berhak  memindahkannya  kepada  orang  lain  yang  memperoleh  hak milik  itu.  Cara  memperoleh  hak  milik  dengan  penyerahan  ini  merupakan  cara  yang paling banyak dilakukan.
Akibat  hukum  terhadap  wanprestasi  yang  dilakukan  penjual,  melalui  putusan hakim Pengadilan Negeri Cirebon ada ganti kerugian, uang paksa dan biaya perkara yang  harus  ditanggung  penjual. 17 Akibat  hukum  yang  diperoleh  penjual  wanprestasi yaitu :
1) Menghukum Tergugat untuk menandatangani  akta jual beli atas obyek sengketa dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  apabila  tergugat  menolak menandatangani  akta  jual  beli,  maka  dengan  putusan  ini  para  penggugat  diberi kuasa khusus untuk dan atas atas nama tergugat untuk menandatangani akta jual beli  tanah  dan  rumah  sengketa,  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  uang berwenang untuk itu
2) Menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan  dan  menyerahkan  tanah  dan  rumah  yang  sudah  dibeli  para penggugat kepada para penggugat tanpa syarat
3) Menghukum  para  tergugat  membayar  kepada  para  penggugat  uang  paksa ( dwangsom )  sebesar  Rp.300.000  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  setiap  hari  jika  para tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan, terhitung sejak para tergugat mendapat teguran untuk memenuhi putusan
4) Menghukum  para  tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.616.000 (enam ratus enam belas rupiah) secara tanggung renteng. 18
Akibat  hukum  terhadap  penjual  melalui  putusan  Pengadilan  Negeri  wajib dilaksakan penjual,  oleh  karena pembeli  rumah telah beritikad baik  dan oleh karena itikad  baiknya  dilindungi  oleh  undang  undang,  maka  sudah  seharusnya  jual  beli
17 Wawancara dengan Analis Penuntutan, Gerald Badja Febian, Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 11:00 pagi
18 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn, hal. 32
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1, April 2021, pp. 101 - 107
antara  pembeli  dan  penjual  sepanjang  mengenai  tanah  dan  rumah  yang  terletak  di Komplek  Montana  Village  Blok  C  N0.3  Type  Rosemary  seluas  140  m2  (seratus empat puluh meter persegi), kelurahan larangan, kecamatan harjamukti, kota Cirebon adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Maka penjual harus memberikan dan menyerahkan  rumah  milik  penjual  I  yang  sudah  dibeli  oleh  para  pembeli  kepada pembeli tersebut.
Perjanjian  berupa  pelunasan  uang  dari  pembeli  kepada  penjual  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat,  sebagaimana  ditentukan  Pasal  617  ayat  (1)  KUHPerdata yang  menyatakan  bahwa  tiap-tiap  akta  dengan  mana  kebendaan  tak  bergerak  dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani atau dipindahtangankan, harus dibuat dalam bentuk akta otentik atas ancaman kebatalan.
3. Penyelesaian  Hukum  yang  Dapat  Dilakukan  oleh  Pembeli  Jika  Dirugikan oleh Penjual Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah dan Rumah
Permasalahan  yang  timbul  akibat  perdagangan  barang  dan/atau  jasa  perlu mendapatkan  perhatian  serius,  sebab  berkaitan  dengan  apa  yang  disebut  dengan konsumen.  Konsumen  sebagai  salah  satu  pihak  yang  sering  bertransaksi  sering merasa  dirugikan  oleh  tindakan  pelaku  usaha  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya. Karena  itu  setiap  konsumen  yang  nyata-nyata  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa.  Seperti  persoalan hukum  pada  umumnya,  sengketa  konsumen  harus  diselesaikan  sehingga  tercipta hubungan  baik  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen.  Penyelesaian  sengketa konsumen adalah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. 19
Penyelesaian  sengketa  konsumen  tidak  menutup  kemungkinan  dilakukan secara  damai  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Maksud  penyelesaian  secara  damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku
19 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis:Hukum Arbitrase , PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002., hal 28
usaha  dan  konsumen)  tanpa  melalui  pengadilan  atau  badan  penyelesaian  sengketa konsumen 20 .  Disamping  terkait  dengan  sengketa  yang  didamaikan,  dalam penyelesaian  sengketa  terkadang  membutuhhkan  objek  tertentu  untuk  mencapai perdamaian, misalnya dalam hal pemberian ganti rugi (‘iwadh ) sesuai dengan bentuk- bentuk dan jumlah kerugian yang dialami 21 .
Pasal  147  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011Tentang  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  juga  mengamanatkan  “Penyelesaian  sengketa  di  bidang perumahan  terlebih  dahulu  diupayakan  berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat”. Apabila  penyelesaian  sengketa  konsumen  berdasarkan  musyawarah  mufakat  tidak mendapatkan  hasil  yang  baik  untuk  kedua  belah  pihak  yakni  konsumen  dan  pelaku usaha,  pasal  148  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman  mengatur    penyelesaian  sengketa  yang  dapat  ditempuh  oleh konsumen perumahan, sebagai berikut 22 :
1. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan  pengadilan  umum  atau  di  luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan sukarela para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.
2. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisiasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Konsumen yang merasa dirugikan dapat  menggugat  pihak  pengembang  perumahan,  karena  hal  ini  telah  tertuang dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
20 Ajarotni Nasution, Masalah Hukum Arbitrase Online, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta, 1999, hal 12
21 Burhanuddin  S, Pemikiran  Hukum  PerlindunganKonsumen  &  Sertifikat  Halal ,  UIN- MALIKI PRESS, Malang, 2011, hal 66.
22 Hendarmin  Djarab,  Rudi  Rizki  dan  Lili  Irahali, Prospek  Dan  Pelaksanaan  Arbitrase  Di Indonesia , Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal 135
Kawasan  Permukiman  menerangkan,  gugatan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 148 ayat (1) atas pelanggaran dapat dilakukan oleh:
a) orang perseorangan;
b) badan hukum;
c) masyarakat; dan/atau
d) pemerintah dan/atau instansi terkait.
4. Mendaftarkan  surat  gugatan  kepada  penggugat  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri. Gugatan didaftarkan pada tanggal 21 September 2015 yang diterima dan di  daftarkan  di  Pengadilan  Negeri  Cirebon  dalam  register  nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn
Menurut  analis  penuntutan  pada  Kejaksaan  Negeri  Bangka  Gerald  Badia Febian,  bahwa  upaya  penyelesaian  yang  dapat  dilakukan  pembeli  perumahan  jika dirugikan oleh pengembang, penggugat melalui kuasa hukumnya dapat melayangkan surat  teguran  (somasi)  terlebih  dahulu  harus  melaksanakan  persetujuan  dengan tenggat  waktu  yang  ditepati.  Namun  apabila  tergugat  tidak  mengindahkan  surat teguran,  maka  dapat  dilakukan  gugatan  melalui  peradilan  umum  dengan  dasar gugatan  wanprestasi  ke  pihak  penjual  (pengembang)  untuk  menuntut  ganti  rugi berupa  denda  dan  bunga  yang  telah  ditentukan,  Bahkan  berupa  sanksi  kepada developer yaitu peringatan tertulis, pencabutan ijin usaha, penutupan lokasi sehingga tidak bisa mengembangkan usaha developernya. 23
Konsumen  perumahan  baik  orang  perseorangan,  badan  hukum,  masyarakat dan/atau  pemerintah  dan/atau  instansi  apabila  merasa  dirugikan  dapat  menggugat pengembang  perumahan  baik  melalui  peradilan  umum  (litigasi)  atau  luar  peradilan (non  litigasi),  apabila  musyawarah  yang  telah  dijalani  atau  dilakukan  tidak menghasilkan sesuatu yang dihendaki. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi)  menurut  pasal  148  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  dilakukan  melalui  arbitrase,  konsultasi,
23 Wawancara dengan Analis Penuntutan, Gerald Badja Febian, Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 11:00 pagi
negosiasi,  mediasi,  konsilisiasi,  dan/atau  penilaian  ahli  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  hal  ini  dipertegas  dengan  pasal  3  huruf  (a) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Penyelesaian sengketa melalui lembaga yang  berwenang,  yaitu  melalui  BPSK  dengan  menggunakan  mekanisme  melalui konsilidasi, mediasi, atau arbitrase 24 .
Konsumen  perumahan  yang  dirugikan  sesuai  dengan  pasal  15  ayat  (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 “Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis  maupun  lisan  melalui  Sekretariat  BPSK.  Pengaduan  konsumen  dapat dilakukan di tempat BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen. Sesuai pasal 15 ayat  (3)  Kepmenperindag  No.  350/MPP/Kep/12/2001  “Permohonan  penyelesaian sengketa  konsumen  yang  diajukan  oleh  ahli  waris  atau  kuasanya  dilakukan  apabila konsumen :
a) Konsumen meninggal dunia;
b) Konsumen sakit atau berusia lanjut, sehingga tidak dapatmengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan debngan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c) Konsumen  belum  dewasa  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku; atau
d) Konsumen Orang asing (warga negara asing).
Penyelesaian  sengketa  melalui  luar  pengadilan  sebagaimana  diatur  dalam pasal  147  dan  pasal  148  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1  tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan  permukiman,  tidak  tercapai  kesepakatan  atau  para  pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian. Penyelesaian selanjutnya yang dapat ditempuh  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  umum  (litigasi). Konsumen  yang  dirugikan  dari  perjanjian  jual  beli  perumahan  dapat  menggugat
24 Ahmad  Zazili, Perlindungan  Hukum  terhadap  Penumpang  pada  Transportrasi UdaraNiaga  Berjadwal  Nasional ,  Tesis,  pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro,Semarang, 2008, hal. 25
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 1, April 2021, pp. 105 - 107
pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen  dan  pelaku  usaha.  Yakni  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan peradilan umum. Dengan memperhatikan pasal 48 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku 25 .

## D. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban  hukum  perusahaan  pengembang  perumahaan  atas terjadinya  wanprestasi  terhadap  pembeli  adalah  bertanggungjawab  terhadap bangunan  rumah  yang  dijualnya  melalui  kredit  pemilikan  rumah  (KPR)  dengan mengganti  kerugian,  berupa  segala  biaya  yang  dikeluarkan,  bunga  dan  denda kepada pembeli (penggugat) melalui hakim, yang disebabkan karena wanprestasi jual  beli,  akibat  dari  membatalkan  perjanjiannya,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 25 angka (2) huruf (b) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
2. Akibat hukum terhadap penjual wanprestasi terkait kesalahan jual beli tanah dan rumah  yaitu bahwa penjual bertanggung jawab untuk kerugian  yang disebabkan perbuatannya  sendiri  berupa  tanah  dan  bangunan  yang  di  jualnya  dengan menyerahkan  sertipikat  yang  dijanjikan  dan  menanggung  akibat  kerugian terhadap  pembeli  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1474  KUHPerdata. Namun  akibat  kerugian  yang  disebabkan  perbuatan  penjual  terhadap  pembeli, melalui putusan pengadilan menghukum penjual untuk menandatangani akta jual beli  atas  obyek  sengketa  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  menghukum penjual  untuk  mengosongkan  dan  menyerahkan    tanah  dan  rumah  yang  sudah dibeli oleh pembeli serta menghukum penjual dengan membayar uang paksa dan
25 Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak ,  PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2010, hal. 3
biaya perkara yang didasari Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn.
3. Penyelesaian  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  pembeli  jika  dirugikan  oleh penjual wanprestasi dalam jual beli tanah dan rumah yaitu upaya damai terhadap dengan musyawarah mufakat  terhadap penjual sebagaimana diamanatkan  dalam Pasal  147  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan Kawasan Permukiman dalam penyelesaian sengketa. Namun apabila terkendala, maka  meminta  kepastian  hukum  dengan  meminta  perlindungan  hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang wujud nyata bentuk perlindungan melalui peradilan umum dengan menggugat penjual ditempat kedudukan penjual.

## B. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  maka  dapat  diberikan  saran sebagai berikut :
1. Penjual  selaku  developer  dalam  menjalankan  pertanggungjawabannya  harus sesuai  kesepakatan  dalam  perjanjian  pesanan  tanah  dan  rumah  dengan memperhatikan  hak-hak  konsumen  yang  tertian  dalam  klausula-klausula perjanjian dalam surat pesanan rumah.
2. Perlunya  pelaksananaan  perjanjian  jual  beli  tanah  dan  rumah  dengan  memuat klausula-klausula baku yang berimbang yang memuat hak dan kewajiban penjual (developer)  dan  pembeli  (konsumen),    sehingga  diharapkan  kedudukan  masing- masing  pihak  sama  kuatnya  dalam  perjanjian  tersebut.  Ada  akibat  hukum  yang dituangkan  apabila  penjual  melanggar  perjanjian  yang  mana  isi  perjanjian merugikan konsumen. Sehingga ada kesadaran hukum bagi penjual dan pembeli apabila melalaikan perjanjian.
3. Penyelesaian  hukum  nya  dengan  memberikan  pengetahuan  yang  komprehensif terhadap penjual selaku developer melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  perlindungan  konsumen,  yang  mana  klausul-klausul  tersebut  perlunya
perjanjian jual beli rumah yang tidak merugikan konsumen, melindungi hak-hak konsumen serta  tindakan-tindakan apa  yang harus dilakukan apabila konsumen merasa dirugikan oleh developer.

## E. Daftar Pustaka
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010,
Ajarotni  Nasution, Masalah  Hukum  Arbitrase  Online, Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Kemenkumham RI, Jakarta, 1999
Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen , Raja Grafindo Persada, 2004 Adrian  Sutendi, Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Perlindungan  Konsumen ,  Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
Burhanuddin S, Pemikiran Hukum PerlindunganKonsumen & Sertifikat Halal , UIN- MALIKI PRESS, Malang, 2011
Gunawan  Widjaja  Ahmad  Yani, Hukum  Tentang  Perlindungan  Konsumen ,  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani, Seri  Hukum  Bisnis:Hukum  Arbitrase ,  PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Komariah, Hukum Perdata Edisi Revsi. UMM Press, Jakarta, 2013 Hendarmin Djarab, Rudi Rizki dan Lili Irahali, Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia , Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2001
Muhammad, Etika Bisnis Islam , Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004 N.H.T.  Siahaan, Hukum  Konsumen,  Perlindungan  dan  Tanggung  Jawab  Produk , Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
Resti  Nurhayati, Perlindungan  Konsumen  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8 tahun 1999 , Kisi Hukum Majalah Ilmiah FH Unika Soegijapranata, Semarang, 2001, edisi IX
Soejono Soekanto, “ Pengantar Penelitian Hukum ”, UI Press, Jakarta, 2008 Shidarta, Hukum, Perlindungan Konsumen , Grasindo, Jakarta, 2000
Nasution, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengatar ,  Diadit  Media,  Jakarta, 2002
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Gramedia, Jakarta, 2000 Yusuf  Shofie ,  Perlindungan  Konsumen  dan  Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
Zulham. Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Jakarta, 2013