## ANALISIS KONTRIBUSI  DAN POTENSI RETRIBUSI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah
Kabupaten Keerom)
Penulis: Nurlian 1 mkduncenjurnal@gmail.com Siti Rofingatun 2 sitiro@yahoo.co.id Ivana Wamafma wamafmaivana@gmail.com 3

## Abstract
This study aims to analyze the contribution and potential of regional retibusi in terms of the variables of contribution, growth, effectiveness, and performance of regional levies  with  the  source  of  data  in  this  study  sourced  from  Daeah  Government  and using descriptive qualitative analysis that is explorative. The results of the study show that the results of the analysis of the contribution of regional retribution are relatively lacking, while the level of effectiveness of collecting local retribution is very effective. So it can be concluded that pelayana health levies are classified as potentially levied because  of  several  types  of  levies  collected  only  health  retribution  that  meets  the criteria of being equal to twenty-five point forty-three percent.

## Keywords: Contributions and Regional Retribution Potential

## PENDAHULUAN
Menitikberatkan  pembangunan  daerah  pada  pendayagunaan  potensi secara  optimal  agar  pemerintah  daerah  secara  leuasa  mengurus  rumah tangganya  sendiri  dengan  sebaik-baiknya,  maka  diperlukan  sumber pembiayaan yang cukup. Sementara itu pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang paling penting dari  pendapatan  daerah  yang  lain,  bukan  karena  besarnya  saja  tetapi  dari segi  pengelolaannya  juga,  karena  diciptakan  dan  dikelola  sendiri  oleh daerah,  tidak  tergantung  dari  pemerintah  selama  tetap  dalam  koridor
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Akuntansi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Manajemen  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara  itu,  dinamika  PAD  sangat  bergantung    pada  kapabilitas pimipinan  daerah  atau  kepala  daerah  sebagai  menejer    keuangan  daerah dalam mengelola dana sesuai dengan prinsip-prinsip time value for money dan reinventing goovernmant .
Upaya Pemda dalam melakukan berbagai terobosan inovatif menjadi lebih  terbuka  dan  berpeluang  dengan  adanya  UU/34/2000  sebagai penyempurnaan  dari  UU/18/1999  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  dan ditetapkannya  kebijakan  otonomi  daerah  yang  terkandung  dalam UU/22/1999 tentang pemerintahan daerah.
Sumber pemasukan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kontribusi PAD salah satu bersumber dari retribusi daerah, di harapkan menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintah  dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan  demikian,  daerah  mampu  melaksanakan  otonomi,  yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga dengan sendirinya  telah  mencerminkan  upaya  untuk  menjamin  stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Pemerintah  kabupaten  mendapat  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk menggali  sumber  penerimaan  untuk  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.  Dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  pembangunan  daerah  maka  memerlukan  biaya  yang  cukup besar.  Namun  dalam  kenyataannya  tidak  semua  sumber  pendapatan  di berikan  kepada  daerah  yang  membuat  daerah  diwajibkan  mengali  segala potensi keuangannya sendiri berdasarkan perundangan yang berlaku.
Semakin  tingginya  ketergantungan  pemerintah  daerah  kepada  pusat membuat  beberapa  sumber  keuangan  daerah  tidak  digali  sebagai  sumber pendapatan asli daerah. Sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh  dari  pemerintahan  pusat  sementara  kewenangan  pemerintah
daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas.
Meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  secara  otomatis  akan menjelaskan semakin baiknya pengelolaan retribusi daerah. Sehingga dalam membiayai  pengeluaran  untuk  melaksanakan  wewenang  dan  tanggung jawabnya  kepada  masyarakat  seperti  membantu  dan  memfasilitasi  sarana dan prasarana masyarakat semakin meningkat pula misalnya, dalam sektor pendidikan,  kesehatan,  pertanian,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu  Daerah sudah  seharusnya  berusaha  seoptimal  mungkin  untuk  menggali  potensi sumber-sumber retribusi daerah yang ada.
Sedangkan  Penyelenggaraan  keuangan  pemerintah  yang  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  pusat  dibiayai  dari  APBN,  baik  kewenangan pusat  yang  dikonsentrasikan  kepada  gubernur  maupun  yang  ditugaskan kepada  pemerintah  daerah  atau  desa  atau  sebutan  lainnya  dalam  rangka tugas pembantuan.
Dalam kaitannya dengan pembiayaan pembangunan maka pemerintah daerah  diharapkan  mampu  untuk  mengoptimalkan  sumber-sumber pendapatan daerahnya. Salah satu diantaranya adalah retribusi daerah yang juga  merupakan  suatu  sistem  perpajakan  Indonesia,  yang  pada  dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu di jaga agar kebijakan tersebut dapat  memberikan  beban  yang  adil.  Sejalan  dengan  sistem  perpajakan nasional, maka pengelolaan pajak daerah dilaksanakan terintegrasi dengan nasional  yang  dilakukan  pembinaan  secara  terus  menerus  yang  terfokus pada  objek,  tariff  dan  retribusi  sehinga  antar  pusat  daerah  saling menguntungkan.
Disadari bahwa selama ini masih belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah secara umum karena dipengaruhi oleh lemahnya sistem hukum dan akuntansi Penerimaan Daerah, kelemahan aparatur dalam mensosialisasi  peraturan  yang  terkait  pemungutan  di  Daerah,  serta kelemahan administrasi dan rendahnya kesadaran objek pungutan.
Dikatakan  oleh  (Sidik  2000)  bahwa  untuk menanggulangi kelemahan tersebut,  perlu  dilakukan  pembenahan  administrasi,  perluasan  basis,
ekstensifikasi  dan  intensifikasi  sumber  pendapatan,  serta  meningkatkan kualitas SDM yang melaksanakan pemungutan.
Pembenahan  administrasi  pajak  dan  retribusi,  perluasan  basis pungutan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta peningkatan kualitas pelayanan  publik  tidak  terlepas  dari  alokasi  dana  untuk  menunjang capaiannya.
Untuk  itu,  strategi  APBD  harus  diarahkan  sebesar-besarnya  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  yang  pada  gilirannya  akan  menumbuhkan kesadaran publik untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sosialisasi berbagai aturan yang terkait pungutan pajak dan retribusi kepada masyarakat  agar  masyarakat  memahami  tujuan  pungutan  pemerintah  dari masyarakat  yang  sebesar-besarnya  akan  digunakan  untuk  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sendiri.
Dengan  ditetapkannya  UU/34/2000  tentang  Pajak  Daerah  dan Restribusi  Daerah  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  otomoni daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab,  pembiayaan  pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah,maka setiap daerah wajib mengoptimalkan penggalian potensi PADnya.
Penggalian sumber potensi PAD dalam kondisi keuangan negara yang cukup  sulit  menuntut  adanya  aturan  pemungutan  dari  masyarakat  yang sifatnya tidak membebani masyarakat, tetapi lebih memicu masyarakat untuk meningkatkan  pendapatannya.  Meningkatnya  pendapatan  masyarakat dibarengi dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan publik, akan memicu naiknya penerimaan PAD itu sendiri.
Retribusi daerah secara umum diartikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun lain-lain PAD yang sah.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai sumber  penerimaan  daerah  mempunyai  potensi  untuk  dijadikan  sumber pendapatan  nasional,  mengingat  semakin  banyak  orang  pribadi  maupun pihak swasta yang menggunakan jasa yang disediakan pemerintah sekarang ini. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana cara mengoptimalkan  pemungutan  retribusi  daerah  sehingga  memberikan  hasil yang maksimal dan dapat menutupi pembiayaan pembangunana pada setiap daerah yang bersangkutan.
Sumber-sumber  pembiayaan  pembangunan  daerah  dapat  ditempuh melalui  intensifikasi    dan  ekstensifikasi  sumber  yang  ada  yaitu  upaya menambah  sumber  penerimaan  selain  dari  sumber  yang  ada,  mencari sumber  penerimaan  baru  yang  potensinya  besar,  meminta  kewenangan mengolah sumber pembiayaan dari pusat sebagai wujud otonomi yang luas, dan penerbitan perda baru sesuai dengan sumber pendapatan asli daerah.
Demikian juga halnya dengan Keerom yang terbentuk sebagai daerah otonom yang berasal dari pemekaran Kabupaten Jayapura sejak tanggal 12 April 2003, maka Pemerintah Daerah memiliki konsekuensi adanya tuntutan untuk mengupayakan pendapatan daerah sebagai penyangga pembiayaan pembangunan di daerah.
Berdasarkan  data  penerimaan  yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli Daerah dari waktu kewaktu jumlahnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan yang rata-rata  dapat  mencapai  97-98  persen,  bahkan  terkadang  mengalami penurunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada belum digali dan dikelola secara optimal  dalam hal  ini Retribusi Daerah, sehingga  perlu diteliti untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa mendatang.
Dengan  kata  lain  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  membiayai  belanja daerahnya    belum  optimal.  Bahkan  bisa  dikatakan  bahwa  PAD  dalam menutupi  semua  belanja  daerah  masih  sangat  kecil.  Sehingga  bantuan pemerintah  pusat  dan  provinsi  masih  sangat  diharapkan  dalam  menutupi
sebagian besar pengeluaran pemerintah daerah terlihat pada tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah di bawah ini :
Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2013 No Uraian Tahun Jumlah 2009 2010 2011 2012 2013 1 Pajak Daerah 752,337,31 2 758, 864,368 710,037,73 0 1,937,474,3
23 1,462,415,7 63 5,621,129,4 96 2 Retribusi Daerah 874,332,50 0 1,175,979,9 00 896,182,04 0 1,721,037, 573 1,704,577,4 87 6,372, 109 3 Hasil Kekayaan Daerah 1,579,622,9 61 2,193,429,5 12 1,746,340,
272 2,368,062,2
57 2,430.525,7 62 10,317,980, 764 4 Lain-Lain PAD yang sah 7,007,460,8 74 6,427,655,7
90 2,737,091,
972 6,448,662,0 17 5,138,468,1 31 27,759,338 Jumlah 10,213,753, 647 10,555,929, 570 6,089,652, 014 12,475,236, 170 10,735,987, 143 50,070,558, 544
Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Tabel 1 memperlihatkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kontribusi retribusi  daerah  terhadap  PAD  jika  dirata-ratakan    hanya  mencapai  12,73 persen, sementara yang bersumber dari pajak daerah,hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah,masing-masing,11,23 persen, 20,61 persen dan 55,43 persen.
Dengan kata lain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seharusnya menjadi  sumber  pendapan  daerah    justru  masih  rendah,  oleh  karena  itu pemerintah  daerah  masih  harus  bekerja  keras  dalam  menggali  dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki terutama yang bersumber dari Retribusi Daerah, sehingga dapat  mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu  mampu  meningkatkan  kemandirian  daerah  dalam  menjalankan pemerintahannya,demi  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  secara merata.  Berikut  ini  Tabel  target  dan  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah Tahun 2009-2013.
Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
tahun 2009 – 2013 No Tahun Target Realisasi % 1 2009 1,000,000,000 874,332,500 87.43 2 2010 1,095,925,125 1,175,979,900 107.30 3 2011 1,095,925,125 896,182,040 81.77 4 2012 3,518,103,989 1,721,037,573 48.92 5 2013 3,535,000,000 1,704,577,487 48.22 Jumlah 10,244,954,239 6,372,109,500 62.20
Sumber : Data diolah, 2014
Tabel tersebut memperlihatkan realisasi retribusi selama 5 tahun cukup baik, bahkan pada tahun 2010 dapat melebihi target (107,30 persen), dengan target yang sama pada tahun 2011 realisasi mencapai 81,77  persen, pada tahun 2012 dan 2013 target retribusi daerah sangat signifikan kenaikannya yang  mencapai  221,02  persen  yang  menyebabkan  pencapaian  pada realisasi  hanya  mencapai  48,92  persen  dan  48,22  persen  walaupun kenyataannya realisasi pada tahun  tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya.
Berdasarkan Permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : Untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah dan Potensi Retribusi Daerah serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kontribusi dan potensi Retribusi Daera h.
Sementara  itu  (Halim  2004)  membuat  definisi “Pendapatan  Asli Daerah  merupakan  semua  penerimaan  daerah  yang  berasal  dari  sumber ekonomi  asli  daerah  meliputi  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  pendapatan perusahaan  milik  daerah  dan  kekayaan  milik  daerah  yang  dipisahkan  dan lain- lain PAD yang sah”.
Selanjutnya menurut (Bastian Indra 2006) menjelaskan pendapatan asli  daerah  menurut  jenis  pendapatan  terdiri  atas:  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sementara itu , (Insukindro dkk 1994) mengemukakan bahwa kondisi geografis  ekonomi  dan  penduduk  nampaknya  kurang  mendapat  perhatian yang  cukup  dalam  menentukan  potensi  PAD,  padahal  laju  inflasi,  Laju pertumbuhan ekonomi daerah dan lokasi daerah akan sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian PAD.
Selanjutnya  (Herlina  2005),  (Josef  Riwu  Kaho  1991) ; (Marihot  P. Siahaan  2005) , (Suparmoko  2001) secara garis besar  menjelaskan  bahwa pendapatan asil daerah bersumber dari hasil pungutan daerah dari sumber- sumber ekonomi yang sah.
Selain  itu  pula  Teori  Retribusi  Pemerintah  Daerah  yang dikembangkan oleh (Nick Devas 1989) dalam Keuangan Pemerintah Daerah di  Indonesia  mengemukakan  bahwa  harga  barang  atau  layanan  yang disediakan  oleh  pemerintah  hendaknya  didasarkan  pada  biaya  tambahan (marginal cost), yaitu biaya untuk melayani konsumen yang terakhir. Hal ini dimungkinkan apabila harga yang akan muncul berada dalam  posisi pasar persaingan bebas.
Karena  sebagian  besar  layanan  pemerintah  disediakan  dari kedudukan monopoli, maka manfaat ekonomi untuk masyarakat akan paling tinggi jika pemerintah menetapkan harga layanan bersangkutan seakan ada pasar  persaingan, dan memproduksi jasa itu dititik tempat biaya tambahan sama  dengan  penerimaan  tambahan  ( marginal  revenue ).  Harga  ini  akan menentukan  tingkat  permintaan  sehingga  sesuai  dengan  penawaran,  dan akan  memberikan  isyarat  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk memungkinkan penawaran dinaikkan sesuai dengan permintaan.
Keunggulan  retribusi  daerah  dibandingkan  dengan  pajak  daerah adalah  pungutan  retribusi  daerah  yang  didasari  oleh  kontraprestasi  yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dimana tidak ditentukan secara limitative seperti pada pajak daerah.Hal utama yang membatasai pengenaan retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah terletak pada tersedia atau tidaknya suatu jasa layanan oleh Pemerintah Daerah.

## METODE PENELITIAN
Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  bersifat  deskriptif    dengan  teknik pencarian  data  memakai  studi  kepustakaan  dimaksudkan  untuk  penelahan terhadap  buku  literature,  catatan  terkait  dan  laporan-laporan  yang  ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan.  Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Sementara itu, penulis juga mengunakan wawancara dengan beberapa pegawai  sebagai  informasi  tambahasan  dalam  memecahkan  masalah penelitian.  Selanjutnya pemilihan teknik analisis deskriptif digunakan antara lain sebagai berikut:
Selanjutnya  pemilihan  tehnik  analisis  deskriptif  digunakan  untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain analisis rasio efektivitas dan efisiensi.

## Analisis Kontribusi Retribusi Per Sektor
Kontribusi Retribusi sector n =
Tabel 3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00%-10% 10,10%-20% 20,10%-30% 30,10%-40% 40,10%-50% >50% Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 Dalam (Sari, 2010)

## Analisis Pertumbuhan Retribusi Per Sektor
Pertumbuhan Retribusi sector n =
Keterangan:
X = Rata-rata realisasi penerimaan retribusi tahun n X-1 = Rata-rata realisasi penerimaan retribusi tahun n-1
Rata-rata Retribusi Daerah dikatakan baik apabila pertumbuhannya berkisar antara 30% ke atas.

## Analisis Efektivitas Retribusi Per Sektor
Efektivitas Retribusi Setor n =
Tabel 4
Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas Persentase Kriteria >100% 90-100% 80-90% 60-80% <60% Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif
Tidak Efektif
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 Dalam (Sari, 2010)

## Analisis Kinerja Retribusi Daerah
Menghitung tingkat kinerja seluruh sekor Retribuis Daerah (Daryanto, 2009), dengan rumus:
:
Membuat  matriks  potensi  berdasarkan  kriteria  tingkat  pertumbuhan  dan  kontribusi Retribusi Daerah.
Tabel 5 Matriks Tingkat Pertumbuhan Dan Kontribusi
PERTUMBUHAN Rendah Tinggi X = K O N T R
I
B
U S I Tinggi
Potensial
Prima Rendah Terbelakang Berkembang X = Sumber : (Wahyuni, 2009)
1. Membuat  analisis  mengenai  tingkat  kontribusi,  pertumbuhan, efektivitas dan kinerja Retribusi Daerah secara keseluruhan.
2. Membuat  analisis  potensi  masing-masing  sector  Retribusi  Daerah berdasarkan hasil matriks potensi yang digunakan.
3. Membuat  kesimpulan  secara  menyeluruh  mengenai  kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, dan potensi Retribusi Daerah.

## PEMBAHASAN
Keberhasilan  dan  kelancaran  roda  pemerintahan  suatu  daerah,  tidak hanya  ditunjang  oleh  sumber  daya  manusia  yang  handal,  tetapi  juga dipengaruhi  oleh  sumber  dana  yang  memadai  yaitu  yang  bersumber  pada penerimaan daerah. Sumber dana yang bersumber dari penerimaan daerah ini  digali  tidak  saja  berasal  dari  pajak  daerah,  namun  juga  dari  retribusi daerah. Dimana retribusi daerah mempunyai potensi sebagai penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir, setiap sektor Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang cukup  baik  terhadap  Retribusi  Daerah.  Kontribusi  rata-rata  terbesar  dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sektor Retribusi
Pelayanan  Kesehatan,  dimana  sektor  retribusi  tersebut  mencapai  angka 25,43 persen.
Sedangkan  kontribusi  terendah  selama  lima  tahun  terakhir  adalah sektor  retribusi  pengujian  kendaraan  bermotor,  yaitu  sebesar  0,23  persen. Hal  ini  disebabkan  karena  retribusi  pengujian  kendaraan  bermotor  sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, hanya ada realisasi penerimaannya pada tahun 2012, yaitu sebesar  Rp. 19.580.000. Empat tahun lainnya tidah ada realisasi penerimaan.
Dari  hasil  analisis  potensi  sektor  retribusi  daerah  tahun  2009  sampai dengan  tahun  2013,  ada  beberapa  sektor  retribusi  yang  tidak  diketahui tingkat  efektivitasnya,  seperti  retribusi  pengujian  kendaraan  bermotor,  dan retribusi surat ijin tempat usaha.
Hal ini dikarenakan dari data yang penulis peroleh, retribusi pengujian kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir hanya pada tahun 2012 ada realisasi penerimaan, akan tetapi tidak ada target yang ditetapkan sehingga tingkat efektivitas penerimaannya tidak dapat diukur. Sama halnya dengan retribusi ijin tempat usaha, pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2013, memiliki realisasi penerimaan, akan tetapi tidak memiliki target penerimaan.
Retribusi  Daerah  selama  ini  ternyata  hanya  ditopang  oleh  beberapa sektor  saja.  Retribusi  Daerah  Kabupaten  Keerom  sangat  mengandalkan sektor retribusi pelayanan kesehatan. Hanya retribusi pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kategori retribusi potensial.
Meskipun  berada  pada  kategori  sektor  retribusi  potensial,  namun sektor tersebut memiliki tingkat kontribusi 25,43 persen dan telah dipungut secara  sangat  efektif,  namun  sektor  tersebut  cenderung  masih  kurang mampu mengoptimalakan potensi yang dimilikinya, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya  tingkat  pertumbuhan  yang  mampu  dicapainya,  sehingga  sektor tersebut belum mampu berada pada kategori sektor retribusi prima.
Memang  tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  realita  yang  terjadi  umumnya pada  kabupaten-kabupaten  yang  baru  terbentuk  atau  baru  mengalami
pemekaran  dari  kabupaten  induk,  bahwa  sumber  daya  keuangan  yang berasal dari pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pembiayaan bagi daerah  cendrung  menunjukan  suatu  kondisi  yang  masih  jauh  dari  yang diharapkan,  indikasinya  adalah  bahwa  kondisi  ini  akan  menyebabkan kemandirian keuangan yang rendah serta ketergantungan terhadap sumber pembiayaan kepada pemerintah pusat masih tinggi.
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  didaerah  yang  dapat  menjadi kontribusi  pendapatan  asli  daerah  dari  obyek  pajak  daerah  dan  retribusi daerah misalnya hotel dan restoran, pusat-pusat perbelanjaan dengan areal parkir yang memadai, masih relatif terbatas. Ini merupakan fenomena yang terjadi dihampir seluruh daerah kabupaten/kota.
Potensi sumber PAD yang ada di Kabupaten Keerom sangat banyak. Tinggal  bagimana  memanfaatkan  potensi  tersebut  secara  baik.  Karena peningkatkan  potensi  adalah  sama  dengan  mengoptimalkan  potensi  yang ada sehingga PAD bisa meningkat.
Ada  beberapa  sumber  potensi  PAD  belum  digali  dengan  baik, diantaranya  dari  sektor  retribusi  perizinan,  yaitu  Izin  Mendirikan  Bagunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di wilayah Kabupaten Keerom.
Untuk daerah Arso Timur, Arso dan Skanto banyak yang tidak memiliki ijin bangunan. Dalam mendirikan bagunan itu tentunya harus ada kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom. Begitu pula halnya dengan pembuatan SITU dan SIUP, banyak tempat-tempat usaha (kios) yang tidak memiliki surat izin.
Jika  PAD  yang  merupakan  tulang  punggung  sumber  pembiayaan pembangunan  daerah  itu  mengalami kenaikan  secara terus menerus  akan berdampak  pada  peningkatan kemampuan  atau kemandirian  sumber  daya keuangan  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta mengurangi ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintah pusat.

## KESIMPULAN
Secara  umum,  temuan  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  terdahulu  pada  beberapa  daerah  lain  di  Indonesia, bahwa Pemerintah Daerah pada hampir seluruh daerah di Indonesia masih kurang  mampu  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  sektor  Retribusi Daerah secara optimal.
Berdasarkan hasil analisis potensi dari masing-masing sektor Retribusi Daerah berdasarkan variabel kontribusi, pertumbuhan, dan efektivitas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi yang tergolong berpotensi, karena berdasarkan hasil analisis pada bab  sebelumnya,  retribusi  pelayanan  kesehatan  memiliki  kontribusi  yang cukup  besar    walaupun  dengan  tingkat  pertumbuhan  rata-rata  yang  relatif rendah.
Meskipun sektor tersebut hanya berada pada kategori Retribusi Daerah potensial, namun sektor tersebut sudah mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap Retribusi Daerah, yaitu sebesar 25,43 persen. Sektor tersebut  masih  harus  diperhatikan  dengan  lebih  baik  lagi  sehingga  dapat mengoptimalkan  potensi  yang  dimilikinya,  serta  mampu  mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kinerjanya.
Dengan  demikian  sektor  tersebut  diharapkan  mampu  untuk  terus diandalkan  sebagai  sektor  Retribusi  Daerah  andalan  Pemerintah  Daerah dalam upaya peningkatan PADnya.
Walaupun Demikian Bukan Berarti mengharapkan peningkatan jumlah pasien  yang  berobat,  melainkan  lebih  meningkatkan  pemahaman  dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan sehingga lebih intensif untuk  memeriksakan  kesehatannya  secara  rutin,  sehinnga  dengan sendirinya  penerimaan  retribusi  daerah  di  bidang  pelayanan  kesehatan semakin meningkat pula.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian , Indra , 2006 ,  Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar,  Erlangga,
Jakarta
Devas , Nick .,  et.al, 1989 ,  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Indonesia,
Penerbit UI. Press, Jakarta
Frediyanto, Yanuar, 2010.  Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah,  Fakultas  Ekonomi  Semarang,  Universitas  Diponegoro, Semarang
Halim , Abdul, 2004 . Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat,
Jakarta
Hanif Nurcholis , Teoridan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,.Grasindo, Jakarta, 2007
Hasan , Chalijah , 1994 ,  Dimensi-Dimensi  Psikologi  Pendidikan.  (Surabaya:
Al. Ikhlas) Tadjab, 1994 , Ilmu JiwaPendidikan
Insukindro.  1993.  Ekonomi  Uang  dan  Bank:  Teoridan  Pengalaman Indonesia.  Yogyakarta : BPFE-UGM
Josef  RiwuKaho , 1991 ,  Analisa  Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah, Jakarta: Rineka Cipta
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  970-973  Tahun  1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah
Kurniawan , Panca , 2005 .  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  di  Indonesia,
UMM.Press, Malang.
Kusoy 2009. Metode Penyajian Data Dalam Menganalisis Potensi M. Suparmoko , 2001 , Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan.
Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit :Andi Pertiwi, Novidian, 2009, “ Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah  Guna  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dalam Rangka  Menunjang  Pelaksanaan Otonomi  Daerah” ,  Skripsi
Program  S1  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas  Kristen SatyaWacana; Salatiga.
Republi Indonesia.  Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
-------------------. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman
Daerah
-------------------. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
-------------------.  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi
Khusus Provinsi Papua . -------------------. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah -------------------. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Daerah
-------------------. Undang-Undang Nomor 28 2009, tentang Pajak dan retribusi Daerah
-------------------. Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintah daerah -------------------.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan pemerintah Daerah
-------------------.  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000, tentang  Pajakdan
Retribusi Daerah
-------------------.  Undang-Undang  Nomor  66  Tahun  2001 tentang  Retribusi Daerah
Siahaan , P . Marihot , 2005 , Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Rajagraf indo. Persada, Jakarta
Suparmoko , M. 2002 . Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan.
Daerah. Andi. Yogyakarta
Wahyuni,  2009,“Analisis  Pertumbuhan  dan  Kontribusi  Dana  Bagi  Hasil Terhadap  Pendapatan  Daerah”,  The  3rd  National  Conference UKWMS Page 1 Surabaya, October 10th:Surabaya.
JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH |  100
Wiyono,  Slamet,  2005,  Cara  Mudah  Memahami  Akuntansi  Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSI ,Grasindo, Jakarta