ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh

## Dialektika Maqasid as-Syari’ah Dalam Metode Istinbath Hukum Islam

## Muh. Muhyiddin
SMA Averous Kota Sorong Email: muhyiddin@gmail.com

## Ibnu Chudzaifah
Fakultas Tarbiyah, IAIN Sorong Email: ibnuchudzaifah@gmail.com

## Afroh Nailil Hikmah
Fakultas Tarbiyah, IAIN Sorong Email: afrohnh@gmail.com
Abstract : Maqashid as-shari’ah is a new trend in the legal istinbath that is undergoing development in the contemporary era. The development of the method of extracting the source of contemporary Islamic law is now considered more promising as using maqashid as-sharia. As a scientific discipline that is the development of fiqh and fiqh rules, maqashid as-shari’ah is now widely studied by experts in Islamic law more deeply.
Benefit as the essence of maqashid as-shari’ah, has urgency in determining Islamic law. Because Islamic law is revealed has the purpose and purpose to realize the benefit of the people both in this world and in the Hereafter. Thus the study of maqashid as- shari’ah has a very important correlation in extracting the source of Islamic law, in other words that the excavation of Islamic law based on benefit still refers to the books of qawaid al-fiqhi and ushul al-fiqh. As for the way used by the scholars’ in exploring the benefits there are three methods: bayani method (substantive analysis), qiyasi method (analogy analysis), and istishlahi method (benefit analysis).
Keywords :  Maqasid  as-Shari’ah,  Bayani  Method  (substantive  analysis),  Qiyasi method (analogy analysis)
Abstrak: Maqashid as-syari’ah merupakan tren baru dalam istinbath hukum yang mengalami perkembangan pada era kontemporer. Perkembangan metode penggalian sumber hukum Islam era kontemporer sekarang dirasa lebih menjanjikan seperti dengan menggunakan maqashid as-syariah. Sebagai sebuah disiplin keilmuan yang merupakan perkembangan dari ushul fikih dan kaidah fikih, maqashid as-syari’ah kini banyak dikaji oleh para pakar hukum Islam lebih dalam lagi.
Kemaslahatan  sebagai  inti  dari  maqashid  as-syari‘ah,  memiliki  urgensi  dalam penentuan hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan mempunyai maksud dan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.
Dengan demikian kajian maqashid as-syari’ah memiliki korelasi yang sangat penting dalam penggalian sumber hukum Islam, dengan kata lain bahwa penggalian hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan tetap mengacu pada kitab-kitab qawaid al-fiqhi dan ushul al-fiqh. Adapun cara yang digunakan oleh para ulama’ dalam menggali kemaslahatan tersebut ada tiga metode: Metode bayani (analisis substantif), Metode qiyasi (analisis analogi), dan Metode istishlahi (analisis kemaslahatan).
Kata Kunci : Maqasid as-Syari’ah, Metode bayani (analisis substantif), Metode qiyasi (analisis analogi)

## Pendahuluan
Tujuan  ditetapkannya  suatu  hukum  atau  yang  sering  dikenal dengan istilah syari’ah Islam merupakan salah satu konsep penting dalam penerapan hukum Islam. Karena begitu pentingnya syari’ah Islam , para mujtahid menjadikan maqashid as-syari’ah sebagai metode yang bisa mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, atau menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan.
Istilah yang sama dengan inti dari Maqashid as-Syari’ah tersebut adalah kemaslahatan, karena penetapan sebuah hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan umat. Perlu diketahui bahwa Allah membuat syari’at tidak secara begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu.
Syari’at  semuanya  bisa  adil,  semuanya  berisi  rahmat  (kasih sayang),  semua  terdapat  hikmahnya.  Setiap  masalah  yang  keluar dari keadilan, rahmat, kebaikan (maslahat), dan hikmah pasti bukan ketentuan dari syari’at Islam itu sendiri. Selain itu, dinamika perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam.
Allah  swt  sebagai  pembuat  syari’at  tidak  menciptakan  suatu hukum dan aturan di bumi ini dengan tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan untuk diaplikasikan umat. Syari’at Islam diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk  mewujudkan  kemaslahatan  atau  kebaikan  umatnya  untuk menghindari  kerusakan,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad saw diasumsikan adanya korelasi hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan untuk kebaikan umat manusia.
Semuanya  mempunyai  hikmah,  yaitu  sebagai  rahmat  (kasih sayang) bagi umat manusia. Menurut al-Syathibi tujuan tersebut dapat dicapai  oleh  umat  manusia  melalui  dua  hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari’at (taklif ), yaitu berupaya keras untuk menciptakan dan melaksanakan perintah-perintah Allah (awamir ) dan mempertahankan
(ibqa’) dari kehancuran dan menjahui larangan-larangan Allah (nawahi) yang terkandung dalam syari’at tersebut. 1
Pada dasarnya tujuan syari’at (hukum) atau Maqashid as-Syari‘ah adalah kemaslahatan atau kebaikan untuk umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syathibi menyatakan bahwa:
اعم لجلأاو لجاعلا في دابعلا حلاصلم وه امنا عراشلا عضو نا
“ Sesungguhnya  diletakkannya  syari’  dalam  mensyari’atkan hukumnya  itu  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”. 2
Jika melihat dari pernyataan al-Syathibi tersebut, maka kandungan maqashid as-syari‘ah adalah kemaslahatan untuk umat manusia. Sejalan dengan  pemikiran  al-Syathibi  tersebut,  maka  Fathi  al-Daryni  juga
1 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari’ah , (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003), 7. Lihat juga Fakhr al-Din al-Razi, al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh, (Dar al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999). h. 281-282.
2 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari’ah , (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003), h. 4
mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. 3
Selain itu, Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa semua ajaran agama yang dibawa oleh Islam mengandung maslahat yang nyata. Allah menegaskan bahwa ajaran agama Islam yang terkandung dalam nash (al-Qur’an dan hadits) merupakan rahmat, obat penyembuh dan petunjuk. 4 Jadi, tujuan inti hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Tak ada satu pun hukum yang disyari’atkan oleh Allah baik dalam al-Qur’an maupun hadits melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan untuk umat manusia.

## Pembahasan

## 1.  Pengertian Maqasid as-Syari’ah Menurut Ahli Ushul Fikih
Secara etimologi Maqashid al-Syari’ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan as-Syari’ah. Maqashid bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan atau kesengajaan. As-Syari’ah diartikan sebagai ilal maa yang berarti jalan menuju sumber air. Dan jalan menuju sumber air ini pula dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber utama kehidupan manusia.
Sedangkan maqashid  as-Syari’ah menurut  terminologi  ada beberapa pendapat, diantaranya:
Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah bahwa syari’ah berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan kemaslahatan untuk umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku tidak terlepas dari perubahan zaman, sosial dan tempat untuk menjamin syari’at yang dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. 5
Menurut Ibnu Asyur, bahwa maqashid as-syari’ah adalah suatu pemahaman  yang  dapat  ditinjau  pada  aspek  hukum-hukum  yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau
3 Fathi Daryni, al-Manahij al-Ushuliyyah fî Ijtihad bi al-Ra’yi fî al-Tasyri’ ,
(Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), h. 28.
4 Muhammad Abu  Zahrah,  Saefullah  Ma’shum  , Ushul  al-Fiqh ,  (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2000, cet. Ke-VIII), h. 552.
5 Ibn Qayyim al-Jauziyyah , I’lam al-Muwaqqi’in (Beirut: Dar al-Kutub al-
maqashid terbagi menjadi dua yaitu maqashid al-ammah dan maqashid al-khossoh. Maqashid al-ammah dapat dilihat dari aspek hukum-hukum yang melibatkan seluruh individu secara umum, sedangkan maqashid al-khossoh dapat dilihat dengan cara yang dilakukan oleh syari’ah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang. 6
Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid as- syari’ah dapat ditinjau dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syari’at dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari’at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari’at pada setiap hukumnya. 7
Sementara menurut Abdul Majid al-Najar adalah perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan metode amaliyah kehidupan manusia, yang dimana dapat diterima oleh akidah yaitu perintah dan larangan yang berhubungan dengan kebenaran keyakinan hati iman seseorang dengan meyakini perkara yang ghaib. 8
Dari beberapa definisi di atas penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Maqashid as-Syari’ah adalah segala ketentuan Allah yang disyari’atkan kepada umat manusia umtuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.
2.  Maqasid as-syari’ah dalam Tinjauan Hukum Islam Pengetahuan tentang Maqashid  as-Syari’ah ,  seperti  yang dikatakan oleh Abd al-Wahhab Khallaf adalah hal yang sangat urgensi yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi nash (al- Qur’an dan hadits), serta untuk menyelesaikan sebuah kasus yang tidak dijelaskan oleh nash (al-Qur’an dan sunnah) secara kajian kebahasaan. 9
Ilmiyyah, 1996), jilid 3, h. 37.
6 Muhammad Thahir bin Asyur, Maqashid as-Syari’ah al-Islamiyyah (Amman: Dar al-Nafa’is, 2000), h. 190-194.
7 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.
8 Abdul Majid al-Najar, Maqosid al-Syari’ah bi Ab’ad al-Jadidah,( Dar al- Gharb al-Islami t.t), h. I5
9 Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 237.
Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama , hukum syari’at Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, suatu hukum akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (al-Qur’an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan sosial.
Jawaban  terhadap  pertanyaan  itu  baru  bisa  terjawab  setelah diadakan kajian secara mendalam terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid as-syari’ah . Kedua , ditinjau dari aspek historis (sejarah), sesungguhnya perhatian terhadap teori ini sudah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat, tabi’an dan tabi’in tabi’in.
Ketiga , pengetahuan tentang maqashid as-syari’ah merupakan kunci kesuksesan seorang mujtahid dalam berijtihad. Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar ushul fiqh, mengatakan bahwa nash-nash syari’ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang sudah mengetahui maqashid as-syari’ah (tujuan hukum). 10 Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid as-syari’ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi seorang mujtahid ketika akan memahami nash (al-Qur’an dan hadits) untuk menggali istinbath hukum dalam rangka untuk mengetahui rahasia-rahasia syari’at Islam.
Terdapat  tiga  metode  bagi  seorang  mujtahid  untuk  berijtihad dalam upaya mendalami dan menetapkan maslahat yang tetap mengacu pada kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih. Metode itu adalah metode bayani (analisis substantif), metode qiyas (analisis analogi), dan metode istislahi (analisis kemaslahatan). 11 Maka dari itu untuk melihat lebih jauh lagi hubungan antara maqashid as-Syari‘ah dengan beberapa metode penetapan hukum, diantaranya:
10 Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da’wah al- Islamiyah, 1968), h.198.
11 Atha al-Rahman al-Nadawy, al-Ijthaad wa Daurhu fi Tajdid al-Fiqh al-isami, Dirasat al-jami’ah al islamiyyah al-‘Alamiyyah , Desember 2006 jilid III, h. 82

## A.  Metode Bayani (analisis substantif)
Metode bayani adalah metode pengambilan hukum dari nash (al- Quran dan hadits). 12 Terminologi metode ini adalah manhaj istinbath al-ahkaam min al-nushuush . Nash yang dimaksud dapat berupa nash juz`i tafshili (inklusif) atau nash kulli ijmali (eksklusif). Dalam rangka istinbath hukum dari metode bayani (analisis substantif), dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1)  Menganalisis asbab al-nuzul (al-Qur’an) dan asbab al-wurud (hadits).  Yang  dimaksud asbab  al-nuzul adalah sebab yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat. Sedangkan yang dimaksud asbab al-wurud adalah yang melatarbelakangi turunnya suatu hadits sebab umum (asbab al-nuzul al-‘amm) baik ditinjau dari aspek konteks sosial-politik, sosial-budaya, dan sosial-ekonomi dari proses turunnya suatu ayat dan suatu hadits.
2)  Menganalisis teks ayat dan hadits dari perspektif kaidah etimologi (al-qawa’id al-ushuliyyah al-lughawiyyah). Kajian kaidah ini meliputi tiga kajian antara lain: kajian teks (al-tahlil al-lafzhi) ,
kajian konteks (al-tahlil al-ma’na) dan kajian kontekstual (al- tahlil al-dalali).
3)  Mengkorelasikan nash yang sedang dikaji dengan nash lain yang saling berkorelasi antara rabth al-nusyush badluhaa bi ba’dlin
atau nusyuzh as-syari’ah (al-Qur’an dan hadits) karena merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lain, hadits yang satu berkaitan dengan hadits yang lain, ayat berkorelasi dengan hadits dan hadits berkorelasi dengan ayat. Suatu nash terhadap nash yang lain dapat berfungsi sebagai taukid (penguat), bayaan al mujmal (menjelaskan  nash  yang  bersifat  global), taqyid al muthlaq (membatasi  lafazh  muthlaq), takhsish  al-amm (membatasi keumuman lafadz), atau taudlih al-musykil (menjelaskan lafazh yang masih ambigu).
4)  Mengkorelasikan  nash  yang  sedang  dikaji  dengan  maqashid as-syari’ah (rabth al-nusyuz bi al-maqaashid). Maqaashid as-
12 Ibid.
syari’ah  merupakan  bagian kulliyah  al-syari’ah (generalisasi syari’ah)  memilki  koherensi  dengan nusyuzh  al-syari’ah . Maqashid  al-syari’ah  lahir  dan  mengacu  pada nusyuzh  al- syari’ah ,  sementara nusyuzh  al-syari’ah dalam  menafsirkan harus mempertimbangkan maqashid as-syari’ah. Dan ini masuk dalam kategori yang saling mengaitkan antara yang juz`i (parsial) dengan kulli (komprehensif). 13
Lebih konkretnya, syariat Islam ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia  ataupun  di  akhirat.  Maka, pengambilan hukum baik dari nusyuzh (al-Qur’an dan hadits) hendaknya selaras dengan kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syari’at itu, dengan syarat mengasumsikan agar maslahat tidak bertentangan dengan nusyuzh (al-Qur’an dan hadits) itu sendiri.
Dengan mengkoherensikan antara nusyuzh dengan maqaashid as- syari’ah, maka pengambilan hukum yang ditarik dari nusyuzh (al-Qur’an dan hadits) tidak sepenuhnya tekstualis, tapi juga kontekstualis. Maka dari itu kita menjadi mengerti, mengapa para fuqaha’ membolehkan mengeluarkan qimah (harga) pada zakat biji-bijian, kambing dan unta. 14
Padahal instruksi Nabi Muhammad kepada sahabat Muadz bin Jabal menjelang  keberangkatannya  ke  daerah  Yaman  (Hadramaut)  jelas mengatakan:
هيلع للها لىص للها لوسر نا : هنع للها ضير لبج نب ذاعم نع نم تاشلاو بلحا نم بلحا ذخ : لاقف ينمليا لىا هثعب ملسو رقلبا نم ةرقلباو لبلإا نم يرعلباو منغلا
Diriwayatkan dari Muadz bin bin Jabal bahwa Rasulullah SAW mengutusnya  ke  Yaman  lalu  beliau  bersabda: Ambilah  zakat
13 Al-Jizyani, Manhaj al-Salaf fi al-Jam’i bayn al-Nushuush wa al-Maqashid wa Tathbiqatuha al-Mu’ashirah, (Riyadl: Al-Mamlakah al-Sa’udiyyah Wizarah al- ta’lim al-Ali, t.th), h. 42.43.
14 Zakariya al-Anshari , Ghayah al-Wushul, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 83.
berupa biji-bijian dari biji-bijian , seekor kambing dari kambing, seekor unta dari unta, dan seekor sapi dari sapi. 15
Para fuqaha’ memahami bahwa tujuan dari sabda Nabi tersebut adalah memberikan kemudahan kepada muzakki dan mustahiq . Maka dari itu, bila suatu ketika zakat dengan mengeluarkan qimah lebih mudah, tidak ada alasan untuk tidak membolehkannya. Dalam hal ini tanpa memperhatikan maqaashid didalam menafsirkan nusyuzh (al- Qur’an dan hadits), kita tidak dapat memahami adanya larangan buang air besar diatas air yang tidak mengalir. Nabi Muhammad Saw bersabda: “Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam (tidak mengalir).”
Maksud  dari  hadits  diatas  tidak  hanya  melarang  seseorang membuang air kencing di air yang menggenang sebagaimana pendapat Ahlu al-Zhahir, juga melarang mengotori air dan menjadikannya najis dengan cara apapun. 16

## B.  Metode Qiyas (analisis analogi)
Qiyas  menurut  ulama’  Indonesia  yaitu Abdul  Hamid  Hakim menurutnya qiyas adalah:
لوقت .امهنيب ةاواسلما ملعلي رخأب ءشيلا ريدقت : ةغل سايقلا لىا عرفلا در : احلاطصاوهب هتردق يا عارلذاب بولثا تسق ابرلا فى برلا على زرلاا سايقك .مكلحا فى امهعمتج ةلعب لصلاا , لصلاا مكح , لصلاا , عرفلا : ةعبرا هنكاراو.ماعطلا عمابج لصلاا مكح ةلع
15 Al-Jizyani, Manhaj al-Salaf fi al-Jam’i bayn al-Nushuush wa al-Maqashid wa Tathbiqatuha al-Mu’ashirah, (Riyadl: Al-Mamlakah al-Sa’udiyyah Wizarah al- ta’lim al-Ali). h. 41
16 Al-Suyuthi , al-Kaukab al-Sathi’ Nazhm Jam’i al-Jawami’ , (Maktabah Ibn Taimyyah, 1998), h. 212
Al-Qiyas secara etimologi adalah mengukur atau memperkirakan sesuatu atas sesuatu yang lain untuk mengetahui persamaan di antara  keduanya,  seperti  mengukur  pakaian  dengan  lengan. Sedangkan  secara  terminologi,  qiyas  berarti  mengembalikan hukum furu’ (cabang) kepada hukum asal karena adanya ‘illat (alasan) yang mempertemukan keduanya dalam hukum. Seperti menqiyaskan beras terhadap gandum dalam harta ribawiy dengan titik temu berupa keduanya sama-sama makanan pokok. Dan rukun-rukunnya qiyas itu ada empat. al-far’u, al-ashl, hukumu al- ashl dan illat hukum asal. 17
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam qiyas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur-unsur tersebut adalah ashl, far’u, hukmul al-ashl , dan illat. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun qiyas. Pembahasan tentang keempat rukun qiyas yang terakhir adalah illat yang termasuk merupakan pembahasan yang paling penting, karena ada atau tidaknya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung ada atau tidaknya illat pada kasus tersebut.
Sementara yang dimaksud dengan metode qiyasi adalah ijtihad melalui  pendekatan  qiyas. 18 Dalam  konteks  ini  ada  baiknya  kita kemukakan pendapat Imam madzhab kita yaitu imam as-Syafi’i:
صن على لحم وأ صن نم لاا ذخؤتلا مكحلأا ناإ
“Hukum  Islam  itu  hanya  bisa  diambil  dari  nash  atau  meng- koherensikan atas nash”.
Salah satu isi surat khalifah Umar ibn al-Khatthab kepada Abu Musa al-Asy’ari adalah:
كلذ دنع روملأا شقو لثملأاو هابشلأا فرعا
17 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah , (Jakarta: Sa’diyah Putera, 1345 H), h. 26 18 Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da’wah al- Islamiyah, 1968),143-152.
Ketahuilah  tentang  persoalan-persoalan  yang  serupa  dan persoalan-persoalan  yang  sama  ketika  itu  lakukan  qiyas menyangkut pelbagai persoalan.
Terkait pernyataan di atas, ada dua hal yang perlu diperhatikan: Pertama, dua pernyataan tersebut bukanlah landasan utama argumen (hujjah) atas keabsahan qiyas, karena dalil yang utama adalah nash kulli (komprehensif). Kedua, pernyataan tersebut mengandung semiotika bahwa hukum-hukum yang dimbil secara langsung dari suatu nash bisa diperluas jangkauannya pada kasus-kasus lain yang tidak terdapat manshushnya , salah satunya dengan cara qiyas. Namun, perlu dipertegas bahwa hukum-hukum yang komprehensif jangkauannya melalui qiyas hanyalah hukum-hukum yang bersifat ma’quul al-ma’na yang dapat ditandai dengan adanya illat sebagai landasan tersebut.
Qiyas  bisa  diartikan  juga  dengan  definisi  sebagai  berikut: Menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan nash dengan kasus lain yang memiliki acuan nash dalam hal ketentuan hukumnya, ketika keduanya mempunyai illat yang sama. 19 Sebagai contoh minum khamr adalah kasus yang memiliki acuan nash tentang hukumnya yaitu haram. Sedangkan minum bir adalah kasus lain yang tidak memiliki landasan nash tentang hukumnya. Berhubung khamr dan bir memiliki illat yang sama yaitu memabukkan dan dapat merusak akal sehat, maka minum bir disamakan dengan minum khamr dalam hukumnya, yaitu haram.

## C.  Metode Istishlahi (analisis kemaslahatan)
Berijthad dengan metode istishlahi (analisis kemaslahatan) adalah ijthad yang mengacu pada maqaashid as-syari’ah juga, yaitu memiliki tujuan umum dari pensyariatan hukum Islam itu sendiri. Karena itu metode ini bisa juga disebut dengan ijthad maqashidi. Para Fuqaha’ menyimpulkan bahwa syari’at Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan  umat  (mashlahah)  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari hasil riset (istiqra`) terhadap nash-
19 Khudlary Bik, Taarikh al-Tasyrii’ al-Islaami , h. 116
nash tasyri’ (al-Qur’an dan al-Sunnah), hukum-hukum syar’i, illat-illat dan hikmah-hikmahnya. 20
Dengan demikian maqaashid as-syari’ah tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan nash saja, akan tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syar’i yang tidak memiliki landasa nashnya  secara  langsung.  Dalil-dalil  sekunder  semacam istihsan, mashlahah mursalah , dan urf pada hakikatnya merujuk pada maqaashid as-syari’ah juga baik secara langsung maupun tidak langsung.
1)  Istihsaan
Secara etimologi Istihsan berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan Istihsan secara terminologi banyak para ahli ushul yang  memberikan  definisinya.  Di  antaranya  adalah  Imam  al- Sarakhsi seorang ulama ahli ushul dari madzhab Hanafi, beliau mendefinisikan Istihsan sebagai berikut:
لليلد هنم ىوقأ وه امب لمعلاو سايقلا كرت وه ناسحتسلاا

## سالنا ةحلصلم اقفو كلاذ ضيتقي
Istihsan adalah upaya meninggalkan qiyas dan mengamalkan qiyas lain yang dianggap lebih kuat darinya karena adanya dalil yang menuntut adanya kesamaan untuk kemaslahatan manusia. 21
Dengan kata lain bahwasanya Istihsan adalah kebijakan seorang mujtahid yang keluar dari ketentuan al-qiyas yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum yang bersifat amah (universal). Sementara itu Syeikh Abdul Wahhab al-Khallaf mengatakan: Istihsan  adalah  metode  yang  digunakan  seorang  mujtahid yang berpegang kepada qiyas  khafi (samar  illatnya)  dengan meninggalkan qiyas jali (jelas hukumnya).
Jika  seorang  mujtahid  mengkomparasikan  antara  dua dalil  qiyas,  yang  satu  qiyas  jali  (jelas  hukumnya)  dan  qiyas
20 Al-Munawi , Faidl al-Qadir , (Beirut: Daar al-Ma’rifah, t.th, juz VI), h. 353.
21 Al-Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid II,
1993), h. 200.
khafi (samar illatnya), maka landasan seorang mujtahid harus berpegang pada argument yang lebih unggul ( rajih) , yaitu qiyas jali (jelas hukumnya), Namun, atas pertimbangan-pertimbangan dalil tertentu, bisa jadi seorang mujtahid meninggalkan qiyas jali (jelas hukumnya) yang lebih dominan dengan mengambil qiyas khafi  (samar  illatnya)  yang marjuh .  Mekanisme  inilah  yang dikenal dengan istihsaan.
Kedudukan istihsan sebagai salah satu pertimbangan untuk menetapkan hukum menjadi masalah khilafiyah (kontroversial), sebagian ada yang menerima dan sebagian lagi menolaknya. Imam madzhab kita yaitu Imam as-Syafi’i adalah orang yang menolak istihsaan, dengan dalil, maka ia telah membuat syari’at baru).
Akan  tetapi,  istihsaan  dengan  pengertian  diatas  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  diamalkan  oleh hampir semua fuqaha’, termasuk Imam as-Syafi’i. Sedangkan istihsaan yang ditolak imam as-Syafi’i bukan istihsaan dengan pengertian  diatas,  melainkan  istihsaan  yang  berdasarkan  atas kenginan subyektif seseorang tanpa penggunaan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. 22
2)  al-Mashaalih al-Mursalah
Pengertian  mashlahah  adalah  setiap  hal  yang  baik  dan bermanfaat.  Mashlalah  juga  diartikan  sebagai  perbuatan  atau tindakan yang dapat membawa manfaat. Sedangkan al-mursalah sama dengan kata al-muthlaqah berarti terlepas. Berarti yang dimaksud  al-mashlahah  al-mursalah  adalah  maslahat  atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkanya. Seperti menuntut ilmu adalah mashlahah karena dapat  mendatangkan  manfaat,  berdagang  adalah  mashlahah karena membawa manfaat.
Sedangkan  dalam  terminologi  ushul  fiqh,  mashlahah adalah setiap perkara yang dapat menjamin akan terwujud dan terpeliharanya  maksud  dan  tujuan  syari’  atau  maqaashid  as- syari’ah, yang meliputi: hifzh al-diin (menjaga agama) , hifzh
22 Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh,… , h. 83.
al-nafs ( menjaga diri) , hifz al-‘aql (menjaga akal) , hifzh al-nasl atau hifzh al-irdl (menjaga keturunan) dan hifz al-maal (menjaga harta) . 23
Mashlahah bila dilihat dari sisi legalitas tekstual para ulama’ ushul fiqih membaginya menjadi tiga, yaitu:
Pertama,  adalah  mashlahah  mu’tabarah  (absah),  yaitu mashlahah  yang  dapat  ditemukan  melalui nash nya,  seperti diharamkannya setiap minuman yang memabukkan.
Kedua, adalah mashlahah mulgha’ , yaitu mashlahah yang dikecualikan  oleh  syari’  melalui nash nya,  seperti  penyamaan pembagian  harta  waris  antara  anak  laki-laki  dengan  anak perempuan yang dianggap sebagai mashlahah.
Ketiga, adalah mashlahah mursalah, yaitu mashlahah yang tidak punya landasan nashnya, baik nash yang mengakui (i’tibaar) ataupun yang menafikannya (ilghaa`), seperti merayakan maulid Nabi Muhammad saw, penulisan dan pengumpulan al-Qur’an dalam satu mushhaf (rasm), pencatatan pernikahan, dan lain-lain. Namun, para ulama’ berbeda pendapat tentang bolehnya berargument  atau  berhujjah  dengan  mashlahah  mursalah. Kendati begitu, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, syari’at Islam terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi ibadah wajib dan dimensi  manifestasi  social (muamalah). Para  ulama,  sepakat bahwa mashlahah mursalah tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam  wilayah  ibaadah  wajib.  Sebab,  ibadah  wajib  berbasis pada kepatuhan dan kepasrahan secara total kepada Allah swt, oleh karena itu nilai mashlahahnya tidak dapat dinalar dengan menggunakan akal pikiran manusia. 24
3)  Urf
Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal dan dijalani bersama masyarakat, baik berupa perbuatan (amali) ataupun perkataan
23 Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh,… , 197-205
24 Abdul Karim Zaidan, al-Wajizfi Ushuul al-Fiqh , (Mu`assasah Qurthubiyyah, t.t), h. 238.
(qawli). 25 Urf dan adah adalah dua kata yang mafhumnya berbeda tetapi mashdaqnya sama. Artinya, walaupun dua kata tersebut memiliki akar yang berbeda, akan tetapi secara kontekstualisasi memiliki kesamaan. Dengan demikian, urf dan adat merupakan sinonim atau persamaan yang dalam bahasa Indonesia juga biasa disebut tradisi. 26
Ruang lingkup urf para ulama’ membaginya menjadi dua bagian: (a).   Urf  amm  (tradisi  umum)  adalah  urf  yang  berlaku  pada mayoritas umat manusia sesuai dengan masa dan waktu tertentu.
(b).   Urf khasah (tradisi khusus), adalah urf yang berlaku pada komunitas masyarakat atau daerah tertentu dan pada masa tertentu. 27 Secara fundamental urf dibagi menjadi dua bagian: (1). Urf shahih adalah urf yang tidak bertentangan dengan nash , tidak menghalalkan sesuatu yang halal menjadi haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang haram menjadi halal. (2). Urf fasid adalah urf yang bertentangan dengan nash yaitu  dengan  menghalalkan  sesuatu  yang  halal  menjadi haram dan mengharamkan sesuatu yang haram menjadi halal. 28
Namun,  ada  pendapat  yang  membolehkan  berargument dengan  urf.  Para  ulama’  sepakat  bahwa  urf  fasid  tidak  boleh dijadikan landasan dalam penetapan hukum. Sedangkan urf yang shahih  masih  diperselisihkan  dikalangan a’immah  madzahib al-arba’ah dengan  menjadikan  urf  shahih  sebagai  landasan penetapan  hukum,  akan  tetapi  dengan  kadar  yang  berbeda. A’immah madzahib al-arba’ah yang dikenal sering menggunakan urf adalah Nu’man bin Tsabit atau imam abu Hanifah, imam
25 Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh ,…h. 89.
26 Abd al-Jalil Mabrur , Mabahits fi al-Urf , tanpa Penerbit, t.th. h. 86-87.
27 Muhammad Gharayibah , Takhshsish Aamm al-Nash al-Syar’iy bi al-Urf, dalam al-Majallah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah 2005, h. 1
28 Muhammad Gharayibah , Takhshsish Aamm al-Nash al-Syar’iy bi al-Urf ,… h. 5
Malik bin Anas, imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Idris as-Syafi’i. 29 Contoh-contoh urf:
(a)   Perempuan  yang  haidnya  teratur  dalam  menentukan kadarnya dapat berpedoman pada kebiasaan atau urf nya.
(b)  Pemberian  sesuatu  pra  nikah  terhadap  calon  istri  tidak dipandang sebagai bagian dari maskawin, hal ini berdasarkan urf yang berlaku disebagian daerah di Indonesia.
(c)  Kata almarhum dalam urf Indonesia hanya digunakan untuk orang yang meninggal dunia. Padahal arti aslinya adalah yang dirahmati Allah, bisa juga digunakan untuk orang hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia.
Istinbath atau penggalian hukum berdasarkan urf masuk dalam kategori ijtihad istislahi. Hal ini menjadikan maslahah sebagai tujuan syari’at dan berkonsekuensi logis pada keharusan mempertahankan urf manusia dan manifestasi sosial, selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

## Kesimpulan
Maqashid  as-Syari’ah  merupakan  tujuan  akhir  yang  bisa direalisasikan  dan  diaplikasikan  dengan  syari’at  Islam  dalam pengambilan hukum Islam. Pengaplikasian syari’at secara realita untuk menciptakan kebaikan umat di bumi. Yang kemudian dapat memberikan kemaslahatan juga di akherat. Penggalian hukum untuk kemaslahatan umat  oleh  para  mujtahid  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  macam metode  dalam  ijtihadnya.  Pada  dasarnya  metode-metode  tersebut dalam upaya penemuan maslahat nantinya dapat dijadikan sebagai alat untuk menetapkan hukum yang dimana kasusnya tidak disebutkan secara  eksplisit  baik  dalam  al-Qur’an  atau  al-hadits. Terdapat  tiga metode untuk berijtihat yang sudah dikembangkan oleh para mujtahid dalam upayanya menggali hukum untuk kemaslahan umat. Dan tiga metode dalam berijtihad tersebut tetap mengacu pada kaidah-kaidah
29 Abd al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh,… h. 89
fikih dan ushul fikih. Metode tersebut meliputi: Metode bayani (analisis substantif),  Metode  qiyas  (analisis  analogi),  dan  Metode  istislahi (analisis kemaslahatan).

## Daftar Pustaka
Al-Suyuthi, al-asybah wa al-nazha`ir, fi al-Furuu’ , Semarang; Toha Putra, tanpa tahun.
al-Anshari , Zakariya. Ghayah al-Wushul, (Bairut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), 83. Al-Jizyani, Manhaj al-Salaf fi al-Jam’i bayn al- Nushuush  wa  al-Maqashid  wa  Tathbiqatuha  al-Mu’ashirah, Riyadl: Al-Mamlakah al-Sa’udiyyah Wizarah al-ta’lim al-Ali, t.th. Al-Baihaqi,  Sunan  al-Baihaqi,  juz  IV.  Beirut:  Daar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 2003.
al-Jauziyyah , Ibn Qayyim. I’lam al-Muwaqqi’in. jilid 3. Beirut:Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
Al-Jizyani, Manhaj  al-Salaf  fi  al-Jam’i  bayn  al-Nushuush  wa  al- Maqashid wa Tathbiqatuha al-Mu’ashirah, Riyadl: Al-Mamlakah al-Sa’udiyyah Wizarah al-ta’lim al-Ali, t.th.
Al-Munawi , Faidl al-Qadir , juz VI, Beirut: Daar al-Ma’rifah, t.th. al-Najar, Abdul Majid. Maqosid al-Syari’ah bi Ab’ad al-Jadidah, Dar al-Gharb al-Islami, t.th. al-Razi, Fakhr al-Din. al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh, Bairut: Dar al-Kutub, Juz II, 1999.
Al-Sarakhsi , Ushul al-Sarakhsi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid II, 1993 Al-Suyuthi ,  al-Kaukab  al-Sathi’  Nazhm  Jam’i  al-Jawami’ , Maktabah Ibn Taimyyah, 1998. al-Syathibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari’ah , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 2003
al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
al-Zuhaili, Wahbah. Ushuul al-Fiqh al-Islaami , juz I. Dimisyqa: Daar al-Fikr. 1986.
Asyur, Muhammad Thahir bin. Maqashid as-Syari’ah al-Islamiyyah. Amman: Dar al-Nafa’is, 2000.
Daryni, Fathi al-Manahij al-Ushuliyyah fî Ijtihad bi al-Ra’yi fî al- Tasyri’ , Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975.
Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2005.
Gharayibah , Muhammad. Takhshsish Aamm al-Nash al-Syar’iy bi al-
Urf, dalam al-Majallah al-Urduniyyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah 2005.
Hakim, Abdul Hamid. Mabadi Awwaliyyah, Jakarta: Sa’diyah Putera,
1345 H.
Khairul Umam, Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2001 Khallaf, Abd  al-Wahab. Ilmu  Ushul  Al-Fiqh. Kairo:  Maktabah  al-
Da’wah al- Islamiyah, 1968.
Khudlary Bik, Taarikh al-Tasyrii’ al-Islaami , t.th.
Mabrur , Abd al-Jalil. Mabahits fi al-Urf , tanpa Penerbit, t.th.
Zahrah, Muhammad Abu. Saefullah Ma’shum, Ushul al-Fiqh . cet. Ke- VIII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
Zaidan,  Abdul  Karim. al-Wajizfi  Ushuul  al-Fiqh ,  Mu`assasah Qurthubiyyah, t.th.