## PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA KARANGANYAR
Nanda Aulia Febiany 1* , Triyanto 2
1,2 Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta *Email: Nfebiany@student.uns.ac.id
Abstract. Domestic violence is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence. This law is expected to reduce the percentage of  victims  of  violence  in  Indonesia,  especially  Karanganyar  Regency.  This reseacrh  is  a  qualitative  research.  Data  colection  methods  are  done  by 1)documentation method, 2)interview,3)observation and 4)literature study. Data analisys  techniques  used  are  1)  Data  collection,  2)  Data  reduction,  3)Data presentation, 4) Drawing conclusions or verification. The results obtained show taht  as  an  effort  to  implement  up  domestic  violence  the  Karanganyar  Regency goverment  estabilished  an  integrated  service  center  for  woman  abd  children empowerment  (P2TP2A)  as  regulated  in  the  Karanganyar  district  regulation number 3 of 2017.
Keywords: The role of political parties for the younger generation

## PENDAHULUAN
Pernikahan adalah suatu
hubungan  hukum  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  untuk  hidup bersama  dengan  bahagia  dan  diakui oleh  negara.  Dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Perkawinan dimaksudkan dengan tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan
Yang Maha Esa. 1 Akibat hukum  dari perkawinan ialah timbulnya hak  dan  kewajiban  masing-masing, sepasang  suami  istri  harus  saling menghormati,  saling  menjaga,  dan saling  mengayomi.  Di  dalam  rumah tangga,  ketegangan  maupun  konflik merupakan hal yang biasa.
Perselisihan  pendapat,  perdebatan, pertengkaran,  saling  mengejek,  atau bahkan  memaki  merupakan  hal  yang umum  terjadi,  namun  terkadang  dari pertengkaran dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang melawati batas kewajaran yang bersifat
melukai secara fisik maupun psikis
untuk  melampiaskan  emosi  dan  rasa puas.  Tidak  jarang  di  dalam  rumah tangga  terjadi  pertengkaran  yang tergolong  kekerasan  dalam  rumah tangga,  dominan  yang  menjadi  pihak korban  adalah  perempuan  (istri)  dan anak.
Tahun 2004 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga.  Kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  setiap perbuatan terhadap seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya kesengaraan atau
penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga. 2
Kekerasan  dalam  rumah  tangga mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan  terhadap  korban.  Pihak yang rentan menjadi korban  adalah
perempuan  dan  anak-anak,  yang sering terjadi seperti ancaman,
paksaan,  pembatasan  kebebasan,  dan kekerasan  seksual.  Lahirnya  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  sebagai hukum  pidana  ini  dipelopori  oleh sejumlah LSM atau Ormas Perempuan  yang  tergabung  dalam Jangkar  (1998-1999).  LSM  ini  terdiri dari  LBH  APIK  Jakarta,  Rifka  An- Nisa  Kalyamitra,  Mitra  Perempuan,
Fatayat  dan  Muslimat  NU,  Gembala Bak, avy Amira, PeAK, LBH-Jakarta dan Derapwerapari.5 LSM pendorong  lahirnya  undang-undang tentang kdrt bergerak untuk memperjuangkan  keadilan  dan  hak- hak perempuan atas kehidupan berumah  tangga  dan  sebagai  warga negara. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan seseorang  yang  tergolong  dalam tindak pelanggaran hak asasi manusia dan  melanggar  hukum  di  Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar 1945  yang  menjelaskan  adanya pengakuan terhadap persamaan hukum  bagi  seluruh  warga  negara tanpa  terkecuali. 3 Diatur  pula  dalam Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  HAM,  Pasal  1  ayat  (3) dan  pasal  3  ayat  (3)    yang menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan  jenis  kelamin  telah dilarang  oleh  hukum,  meniadakan diskriminasi  dalam  setiap  aspek kehidupan,  sosial,  politik,  ekonomi, budaya dan hukum. Sedangkan dalam ajaran  Islam  juga  telah  menjamin hak- hak perempuan dan memberikan perhatian  serta  kedudukan  terhormat kepada perempuan. 4
Dalam  sistem  masyarakat  yang patriarki,  bentuk  kekerasan  yang terstruktur adalah dicabutnya
kesempatan  bagi  perempuan  untuk berperan  di  bidang  ekonomi,  sosial dan politik bersama laki-laki, karena
anggapan adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki perempuan. 5 Kebutuhan terbesar wanita  tidak  hanya  persamaan  sosial politik,  tetapi  persamaan  ekonomi dengan  laki-laki,  artinya  perempuan juga harus memiliki tambahan penghasilan. 6 Kekerasan  terhadap perempuan disini merupakan gambaran  kasus  kekerasan  berbasis gender, disebabkan adanya kesenjangan  relasi  gender  dan  kuasa yang  timpang  antara  perempuan  dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara  melalui  pembakuan  peran gender di masyarakat. 5 Deklarasi Penghapusan
Segala  Bentuk  Kekerasan  Terhadap Perempuan  (PBB,  1993)  membagi ruang  lingkup  terjadinya  kekerasan terhadap perempuan, yaitu di keluarga (domestik), di masyarakat atau public domain,  serta  dilakukan  oleh  negara atau  state.  Pembagian  peran  sosial menempatkan perempuan hanya boleh  berada  di  ranah  domestik (keluarga),sedangkan laki-laki di ranah           publik          (lingkungan), dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran. Meskipun latar belakang  perempuan  berpendidikan tinggi tak akan lepas dari kemungkinan  intimidasi,  kekerasan atau  penganiayan  dari  laki-laki  baik di  sektor  publik  maupun  domestik. Melihat semakin meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga di tiap-tiap negara, maka PBB meratifikasi hukum lainnya. Bentuknya  adalah  hasil  Konvensi Penghapusam Segala Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan (Internaisonal  Convention  on  The Elimination of All Form of
Discrimination Againts Women CEDAW atau ICEDAW) yang ditetapkan  dalam  sidang  umum  PBB pada tanggal 18 Desember   1979  dan berlaku pada 3 September 1981. 7
Pada  bulan    Juni    2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini, termasuk  Indonesia.  Konvensi  ini mendefinisikan prinsip- prinsip tentang  hak-hak  manusia,  norma- norma  dan  standar-standar  kelakuan dan kewajiban dimana negara- negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya.  Konvensi  ini  memuat juga  tentang  penghapusan  segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap  individu  atau  kelompok  yang tidak  puas  atas  pelaksanaan  CEDAW di  negaranya  dapat  mengajukan langsung  permasalahannya  kepada pemerintah  dinegaranya. 8 Namun  di
Indonesia  pelaksanaan  UU  PKDRT seringkali masih memberikan kendala untuk mengakses perlindungan hukum  bagi  korban,  selain  aspek struktural  lebih  banyak  disebabkan faktor  lingkungan  tata  nilai  atau  adat dan  perlakuan  feodal  masyarakat. Perempuan korban KDRT menghadapi  kendala  yang  berlapis untuk  mengakses  hukum,  seperti  : pertama, adanya nilai sosial masyarakat yang menganggap KDRT
adalah  urusan  suami-istri  (privat), sehingga  campur  tangan  pihak  luar dianggap  tidak  baik/tabu.  Kedua, melaporkan  kejadian  KDRT  berarti membuka aib keluarga. Ketiga,
adanya  ketergantungan  ekonomi  istri terhadap  suami.  Keempat,  respon aparat polisis  dalam  menangani pengaduan KDRT kurang serius.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan  terhadap  perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karanganyar

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk meneliti upaya perlindungan
terhadap  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  di  Karanganyar.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah hasil observasi dan wawancara  yang  dilakukan  oleh penulis serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  di  Karanganyar.  Subjek dalam  penelitian  penegak  hukum yang menangani kasus  KDRT, yaitu jaksa.
Lokasi       penelitian      ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Karanganyar   yang  bertempat   di Jalan Lawu Barat No. 76 B, Bibis, Karanganyar,    Kec.   Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar,    Jawa
Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumen, wawancara, dan tinjauan pustaka. Analisis  data    dilakukan  secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara  menelaah dan pengumpulan data  berdasarkan asas-asas, ajaran, doktrin hukum pidana, peraturan perundang- undangan. Selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan secara induktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kekerasan adalah suatu serangan  terhadap  fisik  maupun psikologis  seseorang  sehingga  dapat merugikan  salah  satu  pihak  yang lemah.11 Bercirikan dengan pemaksaan  yang  mempunyai  unsur persuatif  atau  bahkan  pelecehan. Dengan demikian,
kekerasan merupakan  suatu  perbuatan  yang bersifat  melukai  secara  fisik  yang mengakibatkan  luka,  cacat,  sakit  atau trauma  terhadap  korban.  Kekerasan merupakan  suatu  tindak  kejahatan, pelaku tindak kekerasan dapat dikenakan suatu ketentuan perdunang-  undangan  atau  hukum yang mengatur tentang  tindak
kekerasan. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.
23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam  lingkup  rumah  tangga.  KDRT bisa  menimpa  siapa  saja  dalam anggota  keluarga.  Namun  secara umum  kasus  KDRT  dipersempit artinya  sebagai  tindak  penganiayaan suami  terhadap  istri  sebab  dominan yang  menjadi  korban  adalah  istri. Pada  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  memperlihatkan  suatu  pola yang  menunjukkan  siklus  kekerasan diantara  pasangan  suami  istri.  Siklus ini  terdiri  dari  tiga  tahapan  (fase) utama, yaitu:
1. Fase  ketegangan  atau  ketegangan yang  meningkat.  Pada  tahap  ini pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan  penganiayaan  kecil untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya  korban  (istri)  akan mencoba  menyabarkan  diri  dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.
2. Fase  akut  atau  penganiayaan  akut  . Pada  tahap  kedua,  ketegangan  yang telah  meningkat  dapat  meledak menjadi tindak penganiayaan.
Dalam  hal  ini  suami  bermaksud untuk  memberi  pelajaran  kepada pasangan,  maka  timbullah  perasaan takut  pada  istri  dan  istri  mencoba melepaskan  rasa  marahnya  dengan jalan melawan.
3. Keadaan  tenang  atau  fase  bulan madu . Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati
batas. Umumnya pelaku  akan minta maaf  dan  berjanji  tidak  mengulangi penganiayaan lagi. Permintaan maaf suami tersebut membuat istri merasa bahagia  dan  mempunyai  harapan lagi.
Setelah  melalui  ketiga  tahap tersebut,  suami  istri  mulai  membentuk kehidupan baru kembali  dan melupakan kejadian sebelumnya. Jika tidak muncul kesadaran  utuh  dari  pelaku,  maka keadaan  ini  tidak  akan  bertahan  lama, sampai akhirnya muncul kembali ketegangan,  yaitu  yang  akan  berlanjut lagi  dari  tahap  pertama.  Menurut Mufidah Ch, terdapat beberapa kecenderungan  orang  melakukan  dan melanggengkan  kekerasan,  yaitu:  1) budaya  patriarkhi  yang  menempatkan posisi  laki-laki  dianggap  lebih  unggul daripada  perempuan,  2)  pandangan  dan pelabelan negatif (stereotip) yang sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah, 3) interpretasi agama yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai universal  agama,  misalnya  seperti nusyuz,  yakni  suami  boleh  memukul istri  dengan  alasan  mendidik,  atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan  seksual  maka  suami  berhak memukul  dan  si  istri  dilaknat  oleh malaikat,  4)  kekerasan  berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan  menjadi  bagian  dari  budaya, keluarga,  negara,  dan  praktik  di masyarakat,  sehingga  menjadi  bagian kehidupan.  Menurut  UU  No.  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga,  menyebutkan terdapat empat macam bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yaitu sebagai berikut:
1. Kekerasan fisik Kekerasan fisik adalah perbuatan yang  mengakibatkan  rasa  sakit, jatuh  sakit  atau  luka  berat terhadap pihak korban. 2. Kekerasan psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan  psikis  berat  pada seseorang.
3. Kekerasan seksual Kekerasan  seksual  adalah  setiap perbuatan yang berupa pemaksaan  hubungan  seksual, pemaksaan  hubungan  seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan  seksual  dengan  orang lain  untuk  tujuan  komersial dan/atau tujuan tertentu. 4. Penelantaran rumah tangga Penelantaran rumah tangga adalah       seseorang yang menelantarkan    orang dalam lingkup     rumah     tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku   baginya    atau  karena persetujuan   atau   perjanjian  ia wajib  memberikan  kehidupan, perawatan,    atau    pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan  cara  membatasi  dan/atau melarang  untuk  bekerja  yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengontrolan terhadap pasangan yang dapat terjadi di setiap  masyarakat  dan keluarga     pada    kelas   sosial ekonomi manapun,  yang terjadi karena adanya  anggapan bahwa laki-laki    adalah   superior   dan posisi   perempuan      adalah inferior. Hal  ini  menyebabkan suami    memiliki      hak   untuk memaksakan
kehendaknya
kepada istri karena  ia adalah seorang kepala keluarga. Selain itu,  anggapan  gender  bahwa
seorang istri  seharusnya  bekerja di wilayah domestik dan laki-laki bekerja di wilayah     publik menyebabkan    istri      terjebak dalam rutinitas domestik sehingga posisinya termarjinalkan dan tersubordinasi    di dalam rumahnya sendiri. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di dalam rumah tangga, ketegangan  maupun  konflik  merupakan hal yang sudah biasa terjadi.
Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan  hal  yang  umum  terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian  seperti  itulah  yang memicu  ketidakharmonisan  diantara anggota  keluarga.  Tentunya  tidak  ada akibat  jika  tidak  ada  sebab  yang melatarbelakangi.  Begitu  juga  dengan tindak  kekerasan  yang  terjadi  dalam lingkup  rumah  tangga,  yang  lebih dikenal  dengan  sebutan  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT).  Lingkup rumah  tangga  yang  dipandang  sebagai lingkungan  yang  sarat  akan  kedamaian dan kasih sayang, ternyata juga menyisakan sekelumit kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan.  Beberapa  faktor  penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah:
1. Perselingkuhan
Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud  adalah  perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan  lain  ataupun  suami menikah  atau  mempunyai    istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor
seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. 2. Masalah ekonomi Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan     rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang  dimiliki seorang istri atau anak kepada  ayahnya.
Namun    bila   hal itu     tidak diindahkan     (dilakukan)      oleh seorang ayah maka  dapat  menjadi suatu bentuk  kekerasan  ekonomi, dimana  hal   ini   dapat   menjadi penyebab terjadinya konfl ik (ketidakharmonisan) dala m keluarga. 3. Budaya patriarkhi Menurut Kamus Bahasa  Indonesia, secara  harfiah  patriarkhi  berarti sistem  yang  menempatkan  ayah sebagai  penguasa  keluarga.  Istilah ini kemudian digunakan untukmenjelaskan suatu masyarakat,  tempat  kaum  laki-laki berkuasa  atas  kaum  perempuan dan  anak-anak.  Hal  senada  juga dikatakan  oleh  Usman  bahwa perjanjian  sosial  yang  mengatur peranan  laki-laki  dan  perempuan dibingkai  oleh  sebuah  sistem patriarchal,  yang  lebih  banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci  atau  pada  peranan  yang lebih  dominan.  Sistem  tersebut kemudian  menempatkan    status dan  peranan  perempuan  di  bawah perwalian laki- laki. Dalam masyarakat patriarkhi, relasi gender  cenderung  lebih  memberi tempat  yang  utama  pada  laki-laki, sehingga  bila  dicermati  secara teliti  maka  dalam  banyak  bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi.  Laki-laki  dianggap lebih berkuasa dan di atas segalanya  dari  seorang.  Potret budaya  bangsa  Indonesia  yang masih  patriarkis  sangat tidak menguntungkan posisi perempuan. Seringkali perempuan  korban
kekerasan  disalahkan  (atau  ikut disalahkan)atas  kekerasan  yang diakukan pelaku (suami).
4. Campur  tangan  pihak  ketiga
Campur  tangan  anggota  keluarga dari pihak suami dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab  timbulnya  kekerasan antara suami istri. 5. Bermain judi Judi  merupakan  sesuatu  yang dilarang, baik oleh hukum maupun  agama.  Bermain  judi bagi  sebagian  kalangan  memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa. 6. Perbedaan prinsip Prinsip  menurut  Kamus  Besar
Bahasa  Indonesia    merupakan asas  (kebenaran  yang  menjadi pokok  dasar  berpikir,  bertindak,
dan sebagainya) ataupun  dasar. Seseorang yang telah
memiliki  dasar  dalam  berperilaku maka  akan  selalu  berpegang  pada prinsip yang diyakininya. Apabila ada orang  lain  yang  mencoba  untuk menggoyahkan  prinsip  tersebut  maka seseorang  akan tersinggung dan tidak terima.  Tidak  terkecuali  hubungan antara  suami  istri  dalam  rumah tangga.  Walaupun  mereka  telah menyatu  dalam  ikatan  pernikahan, namun  tidak  dapat  dipungkiri  jika keduanya  memiliki  prinsip  yang berbeda.
Perlindungan  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004
Melalui lahirnya Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2004 diharapkan  muncul  kesadaran  korban untuk  melaporkan  kepada  pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut  undang-undang  ini  adalah socially  weak  victims,  yaitu  mereka yang memiliki kedudukan sosial yang
lemah  yang  menyebabkan  seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Parameter penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu  penghormatan  HAM,  keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi,  dan  perlindungan korban.  Dalam  Pasal  4  undang-
undang  tersebut  dijelaskan  bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah  mencegah  segala  bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga yang marak di Indonesia  selama  ini  dapat  dieliminir dan  sedapat  mungkin  dapat  dihapus dalam kehidupan masyarakat. Namun  di  Indonesia  masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada. Hal ini  disebabkan  karena  terdapat  rasa malu,  sungkan  dengan  keluarga besar,  atau  aib  jika  diketahui  orang banyak,  adanya  ketergantungan  yang besar  terhadap  pelaku  (suami)  secara ekonomi, dan sebab lainnya berkaitan dengan  kinerja  penegak  hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan  kekerasan  yang  terjadi pada dirinya. Dengan demikian, perlu adanya  perhatian  serius  dalam  hal perlindungan  korban  KDRT  dalam undang-undang ini. Perlindungan terhadap  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  dapat    dilakukan melalui dua upaya, yaitu :
1. Upaya pada tahap preventif, dilakukan melalui pemberian perlindungan  sementara,  penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyedian Ruang Pelayanan  Khusus  (RPK)  di  kantor kepolisian  dengan  petugas  khusus yaitu polisi wanita  (polwan),
sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya., penyediaan rumah aman  atau  tempat  tinggal  alternatif, pemberian  konsultasi  hukum  oleh advokat terhadap korban pada tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.
2. Upaya  dengan  tindakan  represif, dilakukan dengan memberikan hukuman pidana bagi pelaku
KDRT.  Pelaku  KDRT  terhadap kekerasan  fisik  dalam    lingkup rumah tangga dapat ikenakan pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000  sebagaimana  disebutkan dalam  pasal  44  ayat  1  UU  KDRT. Sedangkan  khusus  bagi  suami  yang melakukan  KDRT  terhadap  istri yang  tiak  menimbulkan  penyakit atau  halangan  untuk  menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian  atau  kegiatan  sehari- hari,  ancaman  pidananya  adalah pidana penjara paling lama 4 (mpat) bulan atau enga paling banyak Rp.
5.000.000  sebagaimana  dimuat dalam Pasal 44 ayat 4 UU KDRT.
Upaya  preventif  dan  represif ini  dilakukan  guna  melindungi  hak korban  KDRT,  sebagaimana  termuat dalam  Pasal  10  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang  meliputi :
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, advokat,  lembaga  sosial,  atau pihak  lainnya  baik  sementara maupun  berdasarkan  penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dngan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada  setiap
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pelayanan bimbingan rohani. Dengan demikian undang- undang  ini  mengatur  secara khusus  (lex  specialis)  mengenai perlindungan  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Dalam kaitan  ini  proses  perlindungan korban  kekerasan  dalam  rumah tangga tahap awal berupa perlindungan  sementara.  Proses mendapatkan perlindungan sementara  ini  diatur dalam  Pasal 16  undang-undang  ini,  bahwa dalam  waktu  1  x  24  (satu    kali dua  puluh  empat)  jam  terhitung sejak  mengetahui  atau  menerima laporan  kekerasan  dalam  rumah tangga,  kepolisian  wajib  segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  diberikan  paling  lama  7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.  Dalam  waktu 1 x 24  (satu  kali  dua  puluh  empat) jam  terhitung  sejak  pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian  wajib  meminta  surat penetapan  perintah  perlindungan dari pengadilan. Menurut UU PKDRT, parameter
penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga  didasarkan  pada  empat  asas, yaitu (a) penghormatan HAM:
(b)keadilan  dan  kesetaraan  gender;  (c) noniskriminasi; (d) perlindungan korban.  Cara  penyelesaian  kekerasan dalam  rmah  tangga  terdiri  atas  lima bagian,  yaitu  (1)  hak-hak  korban kekerasan  alam  rumah  tangga;  (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; (4) pemulihan korban, dan; (5) penyelesaian kekerasan dalam  rumah  tangga  melalui  penerapan sanksi hukum. Dengan demikian
perlindungan  terhadap  korban  KDRT sudah  mendapatkan  perhatian  yang serius dari undang-undang ini. Penyelenggaraan Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Masyarakat Karanganyar Launching Catatan Tahunan (CATAHU)  kasus  kekerasan  terhadap perempuan dan anak selama tahun 2019 menjelaskann  bahwa  kasus  kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Karanganyar  sepanjang  tahun  2019 sebanyak 23 kasus. Mengingat meningkatnya kasus kekerasan ini maka Pemerintah  Daerah  berkewajiban  dan bertanggungjawab  untuk  melaksanakan upaya pencegahan terjhadinya kekerasan terhadap perempuan. Penyelenggaraan perlindungan ini diwujudkan dalam pembentukan lembaga  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  Nomor  3  Tahun  2017. Dalam  pasal  24  ayat  (2)  Perda  Kab.
Karanganyar  menegaskan  bahwa  KP2A dalam  hal  ini  melakukan  penanganan medis,  hukum,  medco  legal,  psokologi maupun ekonomi yang
dapat melakukan  kemitraan  dengan  lembaga sosial  kemasyarakatan  yang  bergerak dalam Perlindungan Perempuan .
Hal ini dinyatakan langsung oleh Bupati  Karanganyar  pada  tanggal  15 November  2019  yang  mengukuhkan  27 orang  sebagai  Tim  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karanganyar  Masa  Bakti  2019-2022  di Ruang Podang 1 Kantor Bupati Karanganyar.  Melalui  tim  P2TP2A  ini diharapkan dapat memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  tentang pentingnya  memberikan  perlindungan perempuan  terhadap  tindak  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Perlindungan terhadap perempuan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Karanganyar diupayakan  sampai
pada  tingkat  desa.  Terkait  dengan  hal ini, kegiatan ilanjutkan dengan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan dari  berbagai  pihak  tentang  perlunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Seiring  berkembangnya  iptek, Bupati  Karanganyar  mendorong  tim P2TP2A  untuk  memberikan  layanan publik  menggunakan  aplikasi  digital sehingga penanganan kasus bisa dilakukan secara cepat.
Penyelenggaraan  pelayanan  terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non dikriminasi,  mudah  dijangkau,  dan adanya  jaminan  kerahasiaan.  Dewasa ini kasus kekerasan dalam rumah tangga masih  memilki  presentase  yang  tidak terlalu  banyak,  sebab  belum  terbukanya lembaga  untuk  ikenal  khalayak  luas. Padahal  peristiwa  sebenarnya  dalam kasus ini layaknya fenomena gunung es, jadi  perlu  dipopulerkan  sehingga  ada keberanian bagi siapapun untuk melaporkan.  Layanan  konsultasi  publik dengan  menggunakan  aplikasi  digital ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban yang  tidak  memiliki  keberanian  untuk melapor,  dan  tidak  memiliki  akses  ke luar karena ancaman dan intimidasi dari pelaku  kekerasan  terhadap  perempuan. Sehingga  dalam  hal  ini  perlu  adanya sinergitas volunteer dalam hal pencegahan kekerasan terhaap perempuan  sehingga  dapat  dilakukan pemenuhan hak terhadap korban kekerasan terhadap perempuantersebut.

## KESIMPULAN
Hal yang melatarbelakangi lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 disebabkan semakin meningkatnya  jumlah  kasus  kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.  Dalam  UU  No.  23  Tahun
2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan
terdapat
empat macam bentuk kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan  seksual,  penelantaran  rumah tangga.  Perlindungan  terhadap  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat dilakukan  melalui  dua  upaya  yaitu upaya preventif dan represif. Kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan  korban  KDRT  diwujudkan dengan  pembentukan  lembaga  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017. Dalam pasal  24 ayat  (2)
Perda  Kab.  Karanganyar,  P2TP2A melakukan  penanganan  medis,  hukum, medco legal, psokologi maupun ekonomi yang dapat melakukan kemitraan dengan lembaga sosial kemasyarakatan  yang  bergerak  dalam perlindungan  perempuan,  P2TP2A  juga melakukan kegiatan
sosialisasi,
advokasi, dan pendampingan dari berbagai pihak tentang perlunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  sampai pada tingkat desa. Pemerintah kabupaten  Karanganyar  mengupayakan tim P2TP2A untuk memberikan layanan publik  menggunakan  aplikasi  digital sehingga penanganan kasus bisa dilakukan secara cepat. Layanan konsultasi  publik  dengan  menggunakan aplikasi  digital  ini  dilakukan  dengan mempertimbangkan kondisi korban yang  tidak  memiliki  keberanian  untuk melapor,  dan  tidak  memiliki  akses  ke luar karena ancaman dan intimidasi dari pelaku kekerasan terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanda  Ramadhan,  Rendi.  (2018).
Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap
Tingk at Keharmonisan Dalam Keluarga  Di  Kelurahan  Umban Sari  Kecamatan  Rumbai  Kota Pekanbaru. JOM FISIP Pekanbaru. 5 (1), hlm 12-14. Huriyani,  Yeni.  (2008). Kekerasan Dalam Rmah Tangga(KDRT) :  Persoalan  Privat  Yang  Jadi Persoalan Publik. Jurnal Legilasi Indonesia. 5 (3) hlm (82-83)
Indah  Susanty,  Dewi1,  Julqurniati, Nur2.  .  (2019). Kekerasan Terhadap  Perempuan  Dalam Rumah  Tangga  di  Florest Timur. Sosio  Konsepsia  8,
(02), 29-31.
Jamaa,  La.  (2014). Perlindungan Korban Kekerasan Dalam
Rumah  Tangga  Dalam  Hukum Pidana Aulia,  Sidiq.  (2019). Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman . University of Bengkulu  Law  Journal.  4 (2), hlm (153-163). Budi Santoso, Agung. (2019). Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perpektif Pekerjaan Sosial. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. 10 (1) hlm (41-46). Fitriani  Choirunisa,  Dede  dkk.  (2016. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Perempuan  dan  Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia (Studi  Perbandingan Periodesasi Kabinet Tahun 2010-2014 dengan  Kabinet Tahun 2014-2019). http://www.google.com/amp/2019/11/1
5/tugas-berat-menanti-tim-
p2tp2a-karanganyar-tahun- depan-pemkab-sediakan-rp- 250-juta/ diakses pada 15 November 2019 di Indonesia. Jurnal Cita Hukum. 2 (2) hlm (257) Jamaa,  La1,  Rahman,  Gazali2.  (2017). Kekerasan  alam  Rumah Tangga
Dalam Perspektif  Tokoh  Agama Islam Di Pulau Ambon . Tahkim. 13 (2),  111-124.
Kania,  Dede.  (2015). Hak  Asasi Perempuan  dalam  Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia  The  Right  of  Woman in Indonesian Laws and Regulations ..  Jurnal  Konsitusi Vol 12 No 4 hal (720) Karya,  Dewi.  (2013). Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga  yang  Dilakukan  Suami Terhadap  Istri. DIH,  Jurnal Ilmu Hukum. 9 (17), 38-39. Kursiyah, Sri. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan  Perempuan  Di Kabupaten Demak . Jurnal Pembaharuan Hukum. 4 (1) hlm (121-123). Lestari,  Dewi.  (2005). Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan .  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan No 3. Maisah. Rumah Tangga dan HAM : Stui Atas  Trend  Kekerasan  alam Rumah  Tangga  Provinsi  Jambi.
Musawa, 15 (1) Januari 2016,
120-126. Manumpahi,  edwin  dkk.  (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan  Jailolo  Kabupayen Halmahera Barat . E-journal “Acta Diurna”. 5 (1) hlm (5-8) Nathania Setiawan, Cynthia, dkk. (2018). Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kejadian  dalam
Kekerasan dalam Rumah Tangga dan  Pelaporan  Pada  Pihak Kepolisian .  Jurnal  Kedokteran Diponegoro. 7 (1), 133-135. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  Nomor  3  Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.  E-journal-  s1.undip. 5 (2) hlm (2-3). R Marchira,  Carla,  dkk. (2007).
Hubungan  Kekerasan   Dalam
Rumah Tangga Dengan  Tingkat Kecemasan pada Wanita.  Berita
Kedokteran Masyarakat. 23
(3) hlm (119-122) Rofiah, Nur. (2017). Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif  Islam .  Jurnal  Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. 2 (1) hlm (32-35) Sibarini,  Sabungan.  (2016). Prospek Penegakan Hukum  Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (UU  PKDRT) .  Jurnal Hak  Asasi  Manusia.  7  (1),  hlm (2-4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusa n  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga. www.karanganyarkab.go.id/201
9111 6/30-p2tp2a-dikukuhkan/ diakses, 16 November 2019 Yogi Arya Wiguna, Komang. (2018). Penyelesaian Hukum Terhadap Tinak Pidana (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah
Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal). Jurnal Hukum Khaira Ummah. 13 (1) ,  172-173