El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083

## Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan Di
Bawah Umur
(Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Irma Tiara Sari

## Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
E-mail: irmatiara@gmail.com

## Abstrak
Pernikahan di bawah umur pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur yang telah di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pernikahan di izinkan jika sudah mencapai umur bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Kemudian  diubah  dengan  UU  No.16  Tahun  2019  bahwa  dalam  usia pernikahan disamakan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana peran ulama dan  tokoh  masayarakat  dalam  meminimalisir  pernikahan  di  bawah  umur. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dengan  pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (Library Research).  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggambarkan,  menganalisa data yang terkait dengan masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  penulis,  bahwa  peran  ulama  dan  tokoh  masyarakat kecamatan  Kuta  Alam  dalam  meminimalisir  pernikahan  di  bawah  umur sangat baik dengan melakukan penyuluhan atau yang di sosialisasikan oleh puskesmas kepada masyarakat, memberikan nasehat agama, dan melakukan pembinaan  terhadap  calon  pengantin  yang  ingin  melangsungkan pernikahan.  Selain  itu  juga  faktor  adanya  pemahaman  dalam  peraturan perUndang-Undangan yang telah di atur oleh pemerintah sehingga mereka menaati peraturan tersebut. Dan dilihat dari kasus terjadinya pernikahan di bawah umur dari tahun ketahun mengalami penurunaan.

## Kata Kunci: Peran Ulama, Tokoh Masyarakat, Pernikahan di Bawah Umur

## Pendahuluan
Batasan usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Justru  dalam  kitab  fikih  memperkenankan  kawin  antara  laki-laki  dan  perempuan yang  belum  cukup  umur.  Dalam  memberikan  pandangan,  mereka  menyandarkan pada upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat, termasuk surat at-Thalak ayat 4 dan pada praktik nabi. Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia muda merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan dibawah umur. 1
Undang-Undang  Negara  Indonesia  telah  mengatur  batas  usia  perkawinan. Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Bab  11  Pasal  7  Ayat  1  disebutkan  bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 Tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 Tahun. Kebijakan pemerintah dalam batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Begitu pula dalam  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014  ratifikasi  dari  Undang-Undang No.23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) huruf  c  bahwa  orang  tua  berkewajiban  bertanggung  jawab  untuk  mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. 2
Perubahan batas usia pernikahan dalam pasal 7 No 16 Tahun 2019 Tentang perubahan  atas  Undang-Undang  No  1  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan.  Dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  16  Tahun  2019,  dapat dinilai sebagi alternatif jawaban  dari berbagai macam permasalahan dalam hukum Islam. Hingga pada akhirnya batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang kemudian di revisi menjadi sama-sama 19 tahun bagi laki-laki maupun  perempuan  merupakan  bagian  dari  hukum  Islam  yang  dihasilkan  melalui ijtihad para ulama bersama dengan pemerintah Indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia. Karena memang hal tersebut tidak pernah dinyatakan secara tegas dalam nash al-Qur’an dan as-Sunnah.
Ketentuan batas  usia kawin ini seperti disebutkan didalam kompilasi pasal 15  ayat  (1)  di  dasarkan  kepada  pertimbangan  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga  perkawinan.  Ini  sejalan  dengan  prinsip  yang  dikatakan  UU  perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya, agar tujuan perkawinan dapat  diwujudkan  secara  baik  tanpa  berakhir  pada  penceraian. 3 Dengan  demikian perlu mencegah adanya pernikahan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan yang belum menkup umur untuk menikah.
Apalagi berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh  pasangan  usia  muda,  lebih  banyak  menimbulkan  hal-hal  yang  tidak  sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan  jiwa  dan  raga  calon  mempelai  dalam  memasuki  perkawinan  tidak terpenuhi.
Berdasarkan  tingkatan  perkawinan  anak  dibawah  umur  yang  terjadi  di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dalam tahun 2019 dan 2020 mengalami
1 Agustin  Hanafi, Buku  Dasar  Hukum  Keluarga, (Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi  Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Hlm.120.
2 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  Lembaran  Negara  Bab  lV pasal 26 TAhun 2014.
3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
penurunan. Jumlah angka pernikahan pada tahun 2019 (3) pasangan, dan pada tahun 2020  sebanyak  (1)  pasangan.  Oleh  karena  itu,  Artikel  ini  akan  memaparkan mengenai “Peran Ulama dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)”.

## Pengertian Pernikahan
Istilah  “nikah”  berasal  dari  Bahasa  Arab,  sedangkan  menurut  bahasa Indonesia  adalah  “pernikahan”.  Dalam  pengertian  ini  kerap  kali  dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya pernikahan dan perkawinan hanya berbeda dalam menarik akal jita saja. Ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa  pernikahan  adalah  suatu  akad  suci  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan menghalalkan hubungan dengan tujuan  mencapai  keluarga  sakinah,  penuh  kasih  saying,  kebajikan  dan  saling menyantuni. 4
Menurut  istilah  hukum  Islam,  terdapat  beberapa  definisi.  Perkawinan menurut syara’ ialah akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang- senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan nikah menurut  istilah  syara’  ialah  akad  yang  mengandung  ketentuan  hukum  kebolehan hubungan  seksual  dengan  lafaz  nikah  atau  dengan  kata-kata  yang  semakna dengannya. 5
Pernikahan  dalam  Islam  adalah  untuk  memenuhi  tuntutan  naluriah  hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian  keluarga  sesuai  ajaran  Allah  dan  Rasul-Nya.  Hukum  Islam  mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  kebahagiaan  hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman seta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah. 6 Dan Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan diantaranya dalam  surat  Az-Zariyat  ayat  49  yang  artinya,  “dan  segala  sesuatu  kami  ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. 7

## Tujuan dan Hikmah Pernikahan
4 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1992), hlm.188.
5 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 5.
6 A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Divisi Penerbitan, 2005), hlm.37.
7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm. 334.
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Tujuan  pernikahan  ialah  menurut  perintah  Allah  untuk  memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga  sekaligus  untuk  membentuk  keluarga  dan  memelihara  serta  meneruskan keturunan dan menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta  ketenangan  dan  ketentraman  jiwa  bagi  yang  bersangkutan,  ketentraman keluarga, dan masyarakat. 8
Tujuan  pernikahan  berkaitan  erat  dengan  nilai-nilai  dan  keyakinan masyarakat.  Inilah  perkara  yang  membedakan  antara  tujuan  pernikahan  di  tengah masyarakat  Islam  dan  masyarakat  non  Islam.  Sebab,  tujuan  pernikahan  di  dalam Islam adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan memakmurkan bumi. Tujuan ini  bersifat  konstan  dan  tidak  berubah  meskipun  situasi-situasi  yang  terjadi  di masyarakat  mengalami  perubahan.  Selain  itu, tujuan ini tidak  mengikuti  kemauan individu. Namun demikian, tujuan ini hanya bisa terwujud dengan (menyandingkan) tujuan-tujuan  duniawi,  yang  di  dalamnya  mencakup  kepentingan  individu  dan kelompok. 9
Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataaan  hubungan  manusia  dalam  kehidupan  duniawi.  Dengan  pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: 10
a. Rub’al-ibadat yang  menata  hubungan  manusia  selaku  makhluk  dengan khaliknya.
b. Rub’al-muamalat yang  menata  hubungan  manusia  dalam  lalu  lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari- hari.
c. Rub’  al-munakahat, yaitu  yang  menata  hubungan  manusia  dalam lingkungan keluarga dan
d. Rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjadi ketenteramannya.
Hikmah  pernikahan  adalah  kebijaksanaan  Allah  yang  Maha  tinggi  dalam memerintah hamba-Nya hanya untuk melakukan perbuatan yang sesuai logika. Di balik larangan Allah untuk tidak melakukan suatu perbuatan bagi hamba-Nya selalu ada  hikmahnya  yang  luhur  dan  mulia,  juga  selalu  ada  bukti  nyata  sebagai pencegahan. Allah telah menetapkan pernikahan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan  karena  ada  banyak  manfaat  yang  tidak  bisa  dihitung  serta  derajatnya
8 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm.26.
9 Ahmad Muhammad Abdurrahim, Aku Terima Nikahnya, (Solo: Aqwam, 1015), hlm.23.
10 Abu Ishaq As-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah, (Beirut: Dar Ibnu Affan,1997), hlm.45.
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
mulia. 11 Adapun  hikmah  langsung  yang  akan  dirasakan  oleh  orang-orang  yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah. 12
Al-Ghazali  menjelaskan  beberapa  faedah  nikah,  diantaranya  nikah  dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi  durhaka  dan  melawan,  jika  ia  disenangkan  dengan  kenikmatan  dan kelezatan  disebagai  waktu,  ia  menjadi  kuat  dan  semangat.  Kasih  sayang  dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. 13

## Rukun dan Syarat Pernikahan
Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. 14
Dalam hal hukum  perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana  yang  syarat  terdapat  perbedaan  dikalangan  ulama  yang  perbedaan  ini  tidak bersifat substansial. Perbedaaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal- hal  yang  terlibat  dan  yang  harus  ada  dalam  suatu  perkawinan  adalah:  akad perkawinan,  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan  nikah,  wali  dari  mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin. 15
Sebenarnya  mahar  atau  mas  kawin  wajib  bagi  laki-laki,  tetapi  bukanlah menjadi rukun dari pernikahan. Islam tidak pernah menetapkan berapa besar jumlah mahar yang diberikan kepada isteri. Tetapi ini sangat bergantung kerelaan calon istri untuk  menerimanya.  Untuk itu,  diupayakan  mahar  berdasarkan  kemampuan  calon suami. Jika calon suami tidak dapat memberikannya ketika pernikahan maka dapat diupayakan dengan jalan mengutang. 16
Adapun  syarat  perkawinan  yaitu  sesuatu yang  mesti  ada  yang  menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon
11 Abdul Hamid Kisyik, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, (Bandung: Al- Bayan, 1997), hlm 17-18.
12 Ending  Mintarja, Menikahlah  Denganku  Atas  Nama  Cinta  Ilahi, (Jakarta:  Qultum Media,2005), hlm.82.
13 Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat cet.1, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm.40.
14 H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikin Nikah Lengkap, cet ke 4,
(Jakarta: Rajawali) Pers, 2014), hlm.12.
15 Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indinesia, (Jakarta: Kencana, 2006) cet ke 3, hlm.59.
16 Aulil Amri, Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm.17.
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
pengantin  laki-laki  atau  perempuan  itu  harus  beragama  Islam.  Sedangkan  yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sebagai berikut: 17
a. Syarat mempelai laki-laki
1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa atas kemampuan sendiri
3. Orang yang tertentu/ jelas orangnya
4. Tidak sedang menjalankan ihram haji
b. Syarat mempelai Perempuan
1. Tidak ada halangan hukum yaitu tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam iddah
2. Merdeka atas kemauan sendiri
c. Syarat wali
1. Laki-laki
2. Balig
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram haji
d. Syarat saksi
1. Laki-laki
2. Balig
3. Berakal
4. Dapat mendengar dan melihat
5. Tidak dipaksa
6. Tidak sedang melakukan ihram
7. Memahami apa yang digunakan untuk ijab Kabul
e. Syarat ijab qabul
1. Adanya pertanyaan mengawinkan dari wali
2. Adanya pertanyaan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai  kata-kata  nikah, tazwij atau  terjemahan  dari  kedua  kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon orang  mempelai  atau  wakilnya,  wali  dari  mempelai  Perempuan,  dan  dua  orang saksi. 18
17 H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikin Nikah Lengkap, cet ke 4,
(Jakarta: Rajawali) Pers, 2014), hlm.12.
18 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), cet 1, hlm.49-46.
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 UU No.1/1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Setiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perUndang-Undangan  yang  berlaku. Hal  ini  sejalan  dengan  KHI,  dalam  pasal  4  KHI  bahwa  perkawinan  sah  apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal Undang- Undang  KHI  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pada pasal 6 s/d 12 UU No. 1/1974 syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan  kedua  calon  mempelai,  ada  izin  orang  tua  atau  wali  bagi  calon  yang belum berusia 21 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaannya,  untuk  ketiga  kalinya,  tidak  dalam  waktu  tunggu  bagi  perempuan yang janda.
Sedangkan syarat perkawinan menurut KUHPerdata adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia  laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun, bagi perempuan yang pernah kawin harus 300 hari setelah  perkawinananya  yang  terdahulu  di  bubarkan  sedangkan  syarat  material relatif,  yaitu  larangan  untuk  kawin  dengan  orang  yang  sangat  dekat  didalam keluarganya (sedarah) atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian  jika  belum  lewat  waktu  1  tahun. 19 Menurut  pasal  14  KHI  dalam melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dan dua orang saksi serta sighat akad nikah.

## Batas Usia Pernikahan Menurut Jumhur Ulama, Undang-Undang dan KHI
Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dalam perspektif fikih adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum balig, apabila batasan balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, pernikahan di bawah umur adalah perkawinan dibwah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih dan di bawah usia 17 tahun atau 18 tahun menurut Abu Hanifah. 20
Pendapat  para  jumhur  ulama  yang  termasuk  imam  mazhab  yang  empat mereka  mengatakan  bahwa  untuk  sahnya  suatu  akad  pernikahan  tidaklah  di isyaratkan  bahwa  calon  mempelai  itu  sudah  mencapai  usia  tertentu.  Dengan demikian orang tua wali yang berwewenang menikahkan anaknya yang masih kecil (belum balig). 21
19 Niniek  Suparni, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, (Jakarta:  RINEKA  CIPTA, 2007), cet ke 7, hlm.8.
20 Imam Alaudin Al-Kasani Abu Bakar Bin Mas’ud, Badai’ Ash Shonai’ (Kairo: Dar al hadis 2005 juz III).
21 Muhammad  Husein, Fiqh  Perempua:  Refleksi  Kyai  atas  Wacana  Agama  dan  Gender,
(Yokyakarta: LKIS, 2001), cet 1, hlm.68.
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai  kebebasan  menentukan  hidupnya  setelah  cukup  umur  (balig).  Anak- anak yang sudah sampai usia tertentu yang mampu baginya untuk menghadapi segala urusan  dan  persoalan  yang  dihadapinya,  pikirannya  telah  mampu  untuk mempertimbangkan/memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. 22
Undang-Undang  Perkawinan  adalah  Undang-Undang  No.1  tahun  1974, tentang  Perkawinan  yang  diundangkan  pada  tanggal  2  Januari  1974  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974), serta Peraturan Pemerintahan No.9 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 No.12 tambahan lembaran Negara RI tahun 1975 Nomor:3050). 23 Undang- undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa. 24
Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  di  Indonesia  telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan baik tanpa berpikir dengan penceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Kompilasi  Hukum  Islam  juga  memberikan  pengertian  bahwa  perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 25 Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya  kesiapan  sebelum  menikah.  Maka  dari  itu,  Kompilasi  Hukum  Islam membatasi usia pernikahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 bahwa “Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga,  peekawinan  hanya  boleh dilakukan  oleh  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur  yang  telah  ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon istri berumur 16 tahun dan calon suami berumur 19 tahun”. 26
Pernikahan  yang  dilangsungkan  sebelum  mencapai  usia  tersebut dikatagorikan  sebagai  pernikahan  di  bawah  umur. 27 Pernikahan  di  bawah  umur menurut Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai syarat  dan  rukunnya,  namun  satu  dari  kedua  mempelainya  atau  terkadang  kedua
22 M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.37.
23 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia , (Jakarta:UI Press,1986), hlm.45. 24 Mardani, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia  Islam  Modern, (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2011), hlm.60.
25 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, hlm.2.
26 Abdurrahaman, Kompilasi  Hukum  Islamn  di  Indonesia, (Jakarta:  Akademik Pressindo,2001), hlm.19.
27 Kamal Muctar, Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.97.
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. 28
Ketentuan  batas  usia  nikah  ini  didasarkan  kepada  pertimbangan kemaslahatan  keluarga  dan  rumah  tangga  perkawinan.  Yang  ditekankan  adalah bahwa  calon  suami  dan  istri  harus  telah  masak  jiwa  dan  raganya,  agar  tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik dan sehat. 29 Untuk itu, Kompilasi Hukum Islam menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk melakukan perkawinan bagi  masyarakat  muslim  di  Indonesia.  Ketentuan  usia  itu  berdasarkan  kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia yang terlalu rendah dan usia terlalu  tinggi.  Adanya  aturan  tentang  usia  pernikahan  didalam  Undang-Undang Perkawinan merupakan sikap ijtihad dari para penggiat hukum Islam di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sejahtera, pentingnya tercipta ketenteraman dalam rumah tangga maka hal itu akan sulit terwujudkan, bila kematangan  jiwa  dan  raga  calon  suami  istri  dalam  memasuki  perkawinan  tidak terpenuhi.
Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, meskipun ketentuan itu  tidak  ada  didalam  kitab  fikih  pembatasan  pernikahan  ini  sudah  tidak  ada  lagi menimbulkan  resistensi  dari  sebagian  kelompok  Islam,  bahkan  telah  dianggap lumrah dan biasa. 30 Agama islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri. Hal ini pula  kiranya  yang  termasuk  dalam  penjelasan  Undang-Undang  perkawinan  ketika menguraikan maksud dari pasal 7, bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batasan-batasan umur untuk pernikahan. 31
Selain  itu,  seharusnya  pernikahan  juga  mendatangkan  keberkahan  atau kebaikan karena telah menyempurnakan setengah dari agama, namun berbeda halnya jika  yang  melaksanakan  pernikahan  anak  yang  masih  kecil  atau  yang  belum  siap dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah. Jadi, perkawinan ialah laki-laki dan perempuan mampu memenuhi syarat usia bagi kedua calon suami istri. Sesuai  dengan  hukum  Islam  yang  diterapkan  di  Indonesia  yang  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1).
28 Keputusan Ijma’ Ulama Komisi Fatwa Se: Indonesia III Tahun 2009, Ijmah’ Ulama , Majlis Ulama Indonesia, Jakarta, hlm.214.
29 Ahmad Rafiq, Hukum Perda Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2013), hlm.59.
30 Ahmad  Tholabi  kharlie, Hukum  Keluarga  Indonesia, (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2013), hlm.201.
31 Agustin  Hanafi, Buku  Dasar  Hukum  Keluarga, (Fakultas  Syariah  dan  Ekonomi  Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh) , hlm.123.
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

## Peran  Ulama  Dan  Tokoh  Masyarakat  dalam  Meminimalisir  Pernikahan  di Bawah Umur di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
Dalam meminimalisir praktik pernikahan di bawah umur agar tidak terulang kembali, yang dilakukan oleh tokoh masyarakat walaupun tidak secara khusus akan tetapi mereka memberikan himbauan kepada masyarakatnya agar tidak melakukan pernikah  di  bawah  umur.  Selain  itu  di  dalam  kegiatan  lain  seperti  khutbah  atau kajian-kajian juga disampaikan tentang pemahaman pernikahan.
Untuk  meminimalisir  pernikahan  di  bawah  umur,  pemerintah  Kecamatan Kuta Alam bekerja sama dengan tokoh masyarakat maupun pihak Puskesmas dalam melakukan  berbagai  macam  upaya.  Adapun  upaya  tersebut  dengan  memberikan nasehat  berupa  memahaman,  masukan  dan  memberikan  motivasi  kepada  calon mempelai  bahwa  pernikahan  di  bawah  umur  tidak  di  bolehkan  dalam  Undang- Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah Kecamatan  Kuta  Alam  adalah  dengan  cara  memperketat  dan  menaati  peraturan perUndang-Undanga  tentang  batas  usia menikah.  Ulama  dan  Tokoh  Masyarakt  di dalam gampung juga bekerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama, apabila ada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur maka harus menempuh  jalur  hukum  ke  Mahkamah  Syar’iyah  untuk  mendapatkan  despensasi nikah  dari  KUA  Kuta  Alam.    Selain  itu  juga  mengadakan  penyuluhan  dari Puskesmas kepada para calon mempelai bahwa pernikahan di bawah umur tidak di bolehkan.

## Daftar Pustaka
A.  Hamid  Sarong, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Banda  Aceh:  Yayasan
PeNA Divisi Penerbitan, 2005.
Abdurrahim Ahmad Muhammad, Aku Terima Nikahnya. Solo: Aqwam, 1015. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademik Pressindo,
2001.
Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah. Beirut: Dar Ibn Affan,
1997.
Agustin Hanafi, Buku Dasar Hukum Keluarga. Banda Aceh Darussalam. Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Perseda,
2013.
Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. Aulil Amri, Perbandingan Hukum Keluarga. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021. Azzam  Abdul  Aziz.M,  Abdul  Wahab  Sayyed  Hawwas. Fiqh  Munakahat. Jakarta:
Amzah, 2009.
Ending  Mintarja, Menikahlah  Denganku  atas  Nama  Cinta  Ilahi. Jakarta:  Qultum Media, 2005.
Ghazaly Abdul Rahman, Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003.
Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
H.M.A.  Tihami,  Sohari  Sahrani, Fiqih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap.
Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Imam Alaudin Al-Kasani Abu Bakar Bin Mas'ud, Badai 'Ash Shonai. Kairo: Dar al hadis, 2005.
Kamal  Muchtar, Hukum  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan  dan
Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Kharlie Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Kisyik  Abdul  Hamid, Bimbingan  Islam  untuk  Mencapai  Keluarga  Sakinah.
Bandung: Al-Bayan, 1997.
M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Mardani, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Dunia  Modern. Yogyakarta:  Graha  Ilmu,
2011.
Muhammad  Husein, Fiqh  Perempuan:  Refleksi  Kyai  atas  Wacana  Agama  dan
Gender. Yokyakarta: LKIS, 2001. Niniek  Suparni, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Jakarta:  Rineka  Cipta,
2007.
Ramulyo  Mohd  Idris, Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  UU  No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakaera: Bumi Aksara, 1996. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 1986. Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. Tim  Cipta  Umbara, Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.1  Tahun  1974  & Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Cita Umbara, 2011. Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia, Ijma' Ulama. Jakarta: Majlis Ulama Indonesia, 2009.