## BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 2 No 1,  January 2021, pp. 374-381 DOI: 10.31949/jb.v2i1.746
e-ISSN: 2721-9135 p-ISSN:2716-442X

## PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DI DESA PAIT, KEC. KASAMBON, KAB. MALANG
Krishno Hadi, Yana Syafriyana Hijri , Ali Roziqin Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang aliroziqin@umm.ac.id

## Abstract
The disaster risk index for Malang Regency in 2019 has a score of 219 in the high category, especially with regard  to  floods  and  landslides.  As  a  community-based  disaster  management  effort,  the  Disaster  Resilient Village was formed. The object of this service is Pait Village, Kesambon District, Malang Regency. This village was  chosen  because  it  has  a  unique  topography  and  often  experiences  natural  disasters  such  as  floods, landslides,  and  whirlwinds.  This  service  aims  to  initiate  the  formation  of  a  bottom  up  village  disaster institution. The initial stage carried out was an understanding of the concept of disaster management, risk reduction  management,  disaster  management  planning  and  assistance  in  the  formation  of  the  Pait  Village Disaster  Risk  Reduction  Forum  (FPRB). In  addition,  the  establishment  of  the  FPRB  in  Pait  Village  is  to increase community participation and institutional responsiveness.
Keywords: Disaster Resilient Village, Pait Village, FPRB, Training.

## Abstrak
Indeks  resiko  bencana  Kabupaten  Malang  pada  tahun  2019  mempunyai  skor  219  dengan  kategori  tinggi, terutama  berkaitan  dengan  bencana  banjir  dan  tanah  longsor.  Sebagai  upaya  penanggulangan  bencana berbasis  masyarakat  maka  dibentuklah  Desa  Tangguh  Bencana.  Objek  dalam  pengabdian  ini  adalah  Desa Pait,  Kecamatan  Kesambon,  Kabupaten  Malang.  Desa  ini  dipilih  karena  memiliki  topografi  yang  unik  dan sering mengalami bencana  alam seperti  banjir, tanah longsor, dan  angin  puting.  Pengabdian ini  bertujuan untuk  inisiasi  pembentukan  kelembagaan  bencana  tingkat  desa  secara  bottom  up.  Tahap  awal  yang dilakukan  adalah  pemahaman  tentang  konsep  penanggulangan  bencana,  manajemen  pengurangan  resiko, perencanaan  penanggulangan  bencana  dan  pendampingan  pembentukan  Forum  Pengurangan  Resiko Bencana (FPRB) desa Pait. Selain itu, dibentuknya FPRB di Desa Pait adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan responsifitas secara kelembagaan.
Kata Kunci: Desa Tangguh Bencana, Desa Pait, FPRB, Pelatihan.
Submitted: 2020-12-25 Revised: 2021-01-06 Accepted: 2021-01-08

## Pendahuluan
Secara  konstitusional  bencana  dimaknai  sebagai  sebuah  peristiwa  yang  dapat  mengancam dan menggangu kehidupan masyarakat. Seringkali, bencana disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam  yang  dapat  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  dan  kerusakan  lingkungan,  serta kerugian ekonomi dan dampak psikologis  sosial lainnya. Melihat Indonesia yang secara geografis terletak  pada  tiga  lempengan  tektonik  dunia  ( ring  of  fire )  mengakibatkan  Indonesia  memiliki tingkat potensi yang besar terhadap kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi  dan  tsunami.  Dalam  catatan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  pada  tahun 2019  telah  terjadi  sekitar  3.768  bencana  dengan  presentase  1%  geologi  dan  99%  bencana hidrometereologi (CNN Indonesia, 2019).
Meskipun  terjadinya  bencana  tidak  dapat  diprediksi  dengan  tepat  akan  tetapi  upaya penanggulangan  bencana  atau  mitigasi  bencana  dapat  dilakukan  sejak  dini  sesuai  ketentuan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  mengenai  penanggulangan  bencana  yang  menjelaskan bahwa  tujuan  dari  adanya  mitigasi  bencana  ialah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat  dari  ancaman  resiko  pra  bencana  hingga  pasca  bencana  (Undang-Undang  Republik Indonesia,  2007).  Oleh  karena  itu  diperlukan  masyarakat  yang  peduli  dan  responsif  terhadap bencana.
Adapun  salah  satu  strategi  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  ialah  dengan adanya  pengembangan  desa/kelurahan  tangguh  bencana  sebagai  upaya  pengurangan    risiko
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No 1,  January 2021, pp. 374-381
bencana berbasis komunitas (PRBBK) . Upaya PRB tersebut menempatkan warga masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bencana sebagai subjek dan pelaku utama yang berpartisipasi aktif dalam pengoptimalan  dan  keberlanjutan  daya  guna  di  desa/kelurahan  tersebut  yang  biasa  dikenal sebagai Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Pengurangan resiko bencana dapat dikatakan sebagai  upaya  mitigasi  non  stuktural  karena  bersumber  pada  kebiasaan  dan  kearifan  lokal masyarakat setempat (Dewi & Istiadi, 2016).
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa  Timur  (BPBD,  2017),  dari  total  38  Kabupaten/Kota  yang  ada  di  provinsi  Jawa  Timur, setidaknya ada 29 Kabupaten/Kota  yang memiliki risiko tinggi  akan terjadinya bencana.  Dari  386 Kejadian  di  Provinsi  Jawa  Timur,  98%  (379  Kejadian)  didominasi  oleh  Bencana  Hidrometerologi (Tanah Longsor, Banjir, Angin Puting Beliung). Dalm Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2019, Kabupaten Malang memiliki skor 219 dengan kategori tinggi. Hal ini dapat dibuktikan beberapa kali sering terjadi bencana alam di wilayah Kab. Malang.
Berdasarkan  hasil  pemetaan  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten Malang, dari 35 wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Malang, 28 Kecamatan diantaranya rawan  bencana  alam,  mulai  tanah  longsor,  banjir  dan  angin  puting  beliung.    Sementara  dari  28 kecamatan  itu,  18  kecamatan  dipetakan  rawan  bencana  tanah  longsor  karena  memiliki  kontur tanah  kering  dan  memiliki  ketinggian  ekstrim,  antara  lain  Kecamatan  Poncokusumo,  Wajak, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Sumbermanjingwetan, Bantur, Gedangan, Kalipare, Donomulyo, Kromengan,  Ngajum  Wonosari,  Pujon,  Ngantang,  Kasembon,  Singosari,  dan  Lawang  (Tempo.co, 2010).
Selain  menciptakan  keseimbangan  dan  keselarasan,  salah  satu  pilar  utama  dalam manajemen  penanggulangan  bencana  ialah  membangun  partisipasi  dan  kemitraan  publik  serta swasta  demi  mewujudkan  masyarakat  yang  tangguh  bencana.  Masyarakat  tangguh  bencana digambarkan  sebagai  masyarakat  yang  memiliki  pola  pikir  maju  dan  selalu  mengutamakan pendekatan  risiko  bencana  dalam  setiap  aktifitasnya.  Sebenarnya  risiko  bencana  dapat diminimalisir,apabila  masyarakat  memiliki  kapasitas  pengetahuan  mengenai  karakteristik  dan ancaman dari bencana tersebut. Dalam konteks inilah, maka sangat dibutuhkan peran dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, terutama Perguruan Tinggi.
Pada  level  pemerintahan  desa,    upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pengurangan  risiko  bencana  dilakukan  melalui  pembentukan  Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana. Berdasarkan hasil survey awal,  Desa Pait, pada tahun 2012 telah dijadikan sebagai desa tangguh bencana  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Malang,  karena  beberapa  alasan. Pertama ,    desa  Pait merupakan  desa  rawan  bencana,  terutama  Banjir  dan  Longsor.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kontur tanah di desa Pait yang terdiri dari dua tipe, empat  dusun berada pada dataran tinggi yaitu dusun Tangkil, Dusun Pait Lor, dusun Baraan, dan dusun Sumber Jaten. Sedangkan  dua dusun lainnya yaitu dusun Slatri dan dusun Bon Jagung merupakan  dataran rendah. Sementara itu di tengah- tengah  wilayah  desa  Pait  terdapat  aliran  sungai.  Sehingga  jika  datang  musim  penghujan,  bisa dipastikan  terjadi  Banjir  dan  beberapa  kasus  tanah  longsor. Kedua, masyarakat  desa  Pait  sudah memiliki jiwa dan semangat gotong royong dalam penanganan bencana banjir, bahkan meskipun dalam  batas  tertentu,  masyarakat  desa  Pait  telah  mampu  untuk  melaksanakan  upaya self evacuation (evakuasi  mandiri).  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Kabupaten  Malang  menginisiasi terbentuknya desa Tangguh Bencana.
Namun,  pembentukan  desa  tangguh  bencana  di  Kabupaten  Malang  tidak  diikuti  dengan penguatan  kapasitas  masyarakat  desa,  sehingga  persoalan  yang  muncul  adalah  belum  adanya kelembagaan tetap yang berkaitan dengan upaya partisipasi maysarakat dalam pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, melalui program Pengabdian Masyarakat Block Grant FISIP, Universitas Muhammadiyah  Malan,  TIM  Pengabdian  berusaha  untuk  melakukan  upaya  pelatihan  dan
Hadi, Hijri, dan Roziqin, Pelatihan dan Pendampingan…

## 376
pendampingan  dalam  pembentukan  forum  pengurangan  bencana  di  Desa  Pait  Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang.

## Metode
Pengabdian  ini  disasarkan  pada  unsur  pemerintahan  desa  seperti  Kepala  Desa  (1  orang), Sekretaris  Desa  (1  orang),  Badan  Permusyawarahan  Desa  (5  orang),  dan  Perangkat  Desa  (5 orang), serta Relawan Bencana (15 orang) dan Tokoh Masyarakat (2 orang). Selain itu, tahapan pelaksanaan kegitan ini dilakukan sebagai berikut:
1. Tahapan Persiapan dan Sosialisasi
Sebelum  adanya  pelaksanaan  pengabdian,  TIM  pengabdian  melakukan  tahap  persiapan dalam  bentuk  observasi  awal  dan  penanda  tanganan  kontrak  kesepakatan  antara  pelaksana pengabdian dan mitra. Hasil observasi menunjukan bahwa Desa Pait yang di inisiasi sebagai desa tangguh  bencana  belum  memenuhi  persyaratan  dalam  aspek  perencanaan  bencana  khususnya yang berkaitan dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana.
2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian
Selanjutnya, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam kegiatan yang dibagi kedalam  dua  segmen.  Pertama,  pembekalan  atau  pendalaman  materi  yang  berkaitan  dengan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi, dan Pengelolaan Desa Tangguh Bencana, Serta Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Penanggulangan Bencana.
Kegiatan  yang  kedua  adalah  pendampingan  penyusunan  Rencana  Tindak  Lanjut Penanggulangan  Bencana.  Adapun  sebagai  khalayak  atau  sasaran  adalah  seluruh  anggota  Tim Penanggulangan Bencana Desa.

## Hasil dan Pembahasan
Desa Pait, Kecamatan Kesambon merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Malang. Desa  Pait  merupakan  salah  satu  Desa  dari  6  Desa  yang  berada  di  Kecamatan  Kasembon, Kabupaten Malang, berjarak + 8 KM dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Kasembon dan berjarak +  98  KM  dari  Pusat  Pemerintahan  Kabupaten  Malang  di  Kepanjen.  Secara  geografis  terletak  di antara  7°  7°  48°  08  °  LS  dan  112°  21°  56°  BT,  dengan  ketinggian  rata-rata  574  Meter  dari permukaan  laut,  dengan  rata-rata  curah  hujan  1.328  –  1.448  mm/tahun.  Letak  geografis  yang berada di daerah pegunungan dan kontur tanah yang labil menyebabkan sering terjadinya bencana alam  seperti  longsor  dan  banjir.  Struktur  wilayah  desa  terdiri  dari  tanah  sawah,  pekarangan, tegalan dan hutan.
Gambar 1 . Peta Desa Pait Sumber : Profil Desa Pait, 2020
Vol. 2 No 1,  January 2021, pp. 374-381
Selama  ini  wilayah  desa  pait  sangat  rawan  terhadap  bencana  banjir  dan  longsor.  Beberapa tahun terakhir ini akibat curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir dan longsor. Meskipun belum  pernah  terjadi  korban  jiwa  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  bencana  alam  akan  terus terjadi  di  daerah  rawan,  seperti  desa  Pait.  Bahkan  beberapa  hari  yang  lalu  terjadi  longsor  yang mengakaibatkan  tertimbunyya  satu  rumah  warga.  Terlebih  dalam  beberapa  kejadian,  tanah longsor sering memutus jalan akes penghubung antar desa sehingga berakibat daerah terisolir.
Masyarakat setempat sering mengeluhkan situasi ini ke pihak pemerintah, namun perbedaan pandangan  sering  menjadi  kendala,  tidak  jarang  korban  dan  petugas  yang  menangani  bencana memiliki  respon  berbeda,  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  konflik  antara  masyarakat  dan pemerintah (Maryati, 2016). Oleh karena itu, mengingat salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat, maka perguruan tinggi mendapat kesempatan untuk bisa menjembatani masyarakat dan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana alam, yang salah satunya dapat dilakukan melalui program Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Oktari, 2019).
Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pelatihan dan pendampingan pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana dibagi atas :
1. Penyampaian/Pendalaman Materi
Adanya  sinergi  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  perguruan  tinggi  dalam  kegiatan pelatihan  dan  pendampingan  pembentukan  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  (FPBR)  di  Desa Pait  Kecamatan  Kasembon,  Kabupaten  Malang  dijadikan  sebagai  kegiatan  untuk  membangun kemandirian masyarakat dalam pengelolaan dan penanganan bencana alam yang ada di desanya. Oleh  karena  itu,  berdasarkan  Peraturan  Kepala  BNPB  Nomor  1  Tahun  2012  mengenai  Pedoma Umum  Desa/Kelurahan  Tangguh  Bencana  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  lapangan,  maka kegiatan-kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  dilakukan  sebagai  upaya  pelatihan  dan pendampingan  pembentukan  Forum  Penanggulangan  Risiko  Bencana  Desa  Pait  di  sajikan  pada Tabel 1.
Tabel 1 . Desain Pelatihan dan Pendampingan NO Materi Output Pemateri/Fasilitator 1.  Penyuluhan tentang Manajemen Bencana dan Peran Desa Tangguh Bencana Terbangunnya pemahaman mengenai kebencanaan khususnya  terkait  dengan  desa tangguh bencana. Ruli Inayah Romadoan, S.Sos. M.Si 2. Penyuluhan tentang Mitigasi Bencana : Pengertian Mitigasi, Jenis-jenis Mitigasim Kesiapsiagaan, Perencanaan Kontinjensi Bencana Terbangunnya pemahaman mengenai Langkah-langkah dalam Mitigasi Bencana dan beberapa aspek penting mengenai pengurangan Risiko Bencana. Drs. Krishno Hadi, MA
3.
Pelatihan Penyusunan Forum Pengurangan Risiko Bencana : Pemetaan Potensi
Bencana;  Analisis Risiko Bencana, Pemetaan Potensi Kesiapsiagaan Desa, Pemetaan Aktor Penanggulangan
Bencana, Pemetaan Jalur Evakuasi,  Skenario atau simulasi penanggulangan bencana. ghhhb Perangkat desa dan Masyarakat desa memiliki pengetahuan , kesadaran dan ketrampilan mengenai pengurangan risiko bencana.   Mengerti arti pentingnya Forum PRB M Mengerti
Yana Syafrieyana H., S.IP., M.IP.
4.
Pendampingan Penyusunan Forum Pengurangan Risiko Bencana ; Menyusun Disain Organisasi, Penataan Peran dan Fungsi Terbentuknya Forum PRB beserta Struktur Organisasi, personil dan Tugas Pokok dan Fungsi FPRB ; Serta Penyusunan  Program Kerja FPRB Ali Roziqin, S.AP., MA.
Hadi, Hijri, dan Roziqin, Pelatihan dan Pendampingan…
378
Aktor, Mekanisme Penyusunan Program Kerja,
5.
Pengesahan dan Penyebarluasan Forum Pengurangan Risiko
Bencana: Penyusunan Naskah Kesepakatan dan Komitmen Penanggulangan Bencana;
Sosialisasi dan Penyebarluasan Rencana Kerja Forum PRB. Penyelenggaraan Rapat Rembug Desa untuk sosialisasi Rencana kontinjensi bencana dan penandatanganan komitmen penanggulangan bencana. TIM Pengabdian
Gambar 2 . Pemaparan Materi Oleh Drs. Krishno Hadi, M.A
Dengan  adanya  pemaparan  materi  tentang  pengetahuan  bencana,  masyarakat  setempat lebih sadar dan mempunyai pemahaman yang sama dalam penanggulangan bencana.
2. Pengumpulan Data Pendukung
Data  pendukung  dalam  pendampingan  Forum  Pengurangan  Resiko  Bencana  terdiri  dari: Jenis  bencana  yang  pernah  terjadi  di  Desa  Pait;  Waktu  kejadian  bencana;  dampak  yang ditimbulkan;  Kerusakan  fisik  (sarana  dan  prasarana);  Jenis  alat  yang  dibutuhkan;  modal  sosial penanggulangan  bencana  yang  meliputi  tempat  pengungsian,  sekolahan,  tempat  ibadah,  mobil pengangkut, tenaga medis, tenaga relawan, dll; Sarana fisik kedaruratan bencana yang terdiri dari jalur evakuasi, titik kumpul, sarana telekomunikasi, daftar nomor kontak tanggap darurat, dll.
3. Pembentukan dan Pendampingan FPRB
Kegiatan pendampingan ini terdiri atas dua kegiatan yaitu Pertama , kegiatan diskusi untuk mengetahui  sejauh  mana  pemahaman  sasaran  terhadap  manajemen  bencana  secara  umum, khususnya pemahaman mengenai Manajemen Pengurangan Risiko Bencana. Menurut Fedryansyah et  al.,  (2018)  pengetahuan  penanggulangan  bencana  diantaranya  adalah  pencegahan, pengurangan  dampak  bahaya,  pemulihan  pasca  bencana  dan  pembangunan  yang  dapat mengurangi resiko bencana.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No 1,  January 2021, pp. 374-381
Sedangkan  kegiatan  kedua  yang  dilakukan  ialah  membentuk  Forum  Pengurangan  Risiko Bencana sebagai sebuah organisasi kelambagaan dalam upaya mitigasi dan pengurangan dampak ketika terjadi bencana di Desa Pait.
Adapun  hasil  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  berupa  dokumen  susunan  Forum Pengurangan Resiko Bencana yang terdiri sebagai berikut: Pembina FPRB yang mempunyai peran melakukan  pembinaan  organisasi  agar  program  dan  kegiatan  organisasi  dapat  berjalan  sesuai rencana.  Kemudian,  pengurus  harian  berperan  untuk  membuat  program  kerja,  dan  keputusan yang mengatur secara oprasional penyelenggaraan FPRB. Ketua FPRB  berperan  untuk  membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan menyusun kebijakan organisasi yang bersifat strategis.  Wakil  Ketua  berperan  untuk  membantu  ketua  dalam  melaksanakan  tugas  dan menggantikan ketua berdasarkan azas pendelegasian.
Selanjutnya,  Sekretaris  berperan  untuk  mengkoordinasi,  mengsinkronisasi  dan mengintegrasikan  program  prencanaan  dan  perumusan  kebijakan.  Bendahara  mengordinasikan seluruh  aktivitas  pengolahan  keuangan  dan  kekayaan  serta  mempertanggung  jawabkan  kepada ketua.  Seksi  Logistik  berperan  untuk  merencanakan  dan  membantu  mempersiapkan  kebutuhan logistik. Seksi SAR & Evakuasi  bertugas  untuk  melakukan  pencarian,  pertolongan  dan penyelamatan.  Seksi  Informasi  Komunikasi  dan  mengoprasikan  peralatan  komunikasi  dan koordinasi  mencatat  serta  melaporkan  musibah/bencana.  Dan  lebih  lengkapnya  bisa  dilihat susunan berikut ini;
 Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Pait
Gambar 4. Struktur FPRB Desa Pait
Sumber : Olahan Penulis
Kolaborasi antar  pihak adalah salah satu kaca kunci  untuk  keluar  dari  jebakan  persoalan penanggulangan  bencana.  Namun,  lagi-lagi,  kolaborasi  ternyata  bukan  hal  yang  gampang  untuk
Pembina FPRB (Kepala desa) Ketua FPRB (Sugiarto) Pengurus Harian Wakil Ketua Bendahara Sekretaris Seksi Logistik
Koordinator Sugiarto Anggota: Faizin, Solikhin, Kasiono Seksi SAR dan Evaukuasi Koordinator Kusnan Anggota : Yanto, Yono
Kusnan
Informasi Komunikasi dan Koordinasi Kepala Dusun
Hadi, Hijri, dan Roziqin, Pelatihan dan Pendampingan…

## 380
diselenggarakan. Terdapat syarat-syarat pokok untuk bisa melakukan kolaborasi secara efektif. Di antara syarat-syarat itu antara lain:
a) Kesepahaman  dan  dialog  yang  tumbuh  dan  terus-menerus.  Artinya  kesepahaman  internal, seperti  pemahaman  tentang  kapasitas  dan  kelemahan  yang  dimiliki,  maupun  kesepahaman eksternal  terkait dengan peran-peran strategis  dan tindakan-tindakan taktis seperti apa  yang dibutuhkan. Memulai dari apa yang mampu untuk menutup yang tidak mampu.
b) Berangkat  dari  kebutuhan  riil.  Meski  telah  disadari  sebagai  kebutuhan,  namun  upaya-upaya bertajuk “menggalang” kolaborasi tidak dirajut dari hasil analisis atas kebutuhan yang konkret. Seringkali,  atas  dasar  keinginan  untuk  membuat  proses  yang  partisipatif,  kita  melakukan tindakan  merangkul  seluas  mungkin  pihak-pihak  yang  secara  subyektif  dinilai  penting  untuk dilibatkan.  Yang  kerap  terjadi  adalah  “pemborosan”  waktu  dan  hanya  menghasilkan kesimpulan  yang  terlalu  umum.  Akibatnya,  kolaborasi  menjadi  kata  tanpa  makna,  menjadi jargon tanpa aksi.
c) Kita perlu mengingat bahwa partisipasi sesungguhnya tidak bisa diberi jarak yang terlalu jauh dari aksi. Parameter utama partisipasi adalah program-program aksi yang konkret. Untuk bisa menemukan  kebutuhan  riil,  upaya-upaya  kolaborasi  sebaiknya  berangkat  dari  target-target kecil yang spesifik sebelum merangkul target-target besar yang general.
d) Kelembagaan yang efektif. Kesepahaman harus dilembagakan, maksudnya harus ada program terarah dan struktur yang  efektif. Program dan struktur yang dibentuk harus mengabdi pada upaya menciptakan lalu-lintas komunikasi dan aksi-aksi kolaborasi yang efektif dan terarah.

## Kesimpulan
Setelah  kegiatan  pengabdian  dilaksanakan,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  kesadaran perangkat  desa  dan  masyarakat  terhadap  pentingnya  kegiatan  mitigasi  bencana  khususnya berkaitan dengan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana semakin meningkat. Hal ini dibuktikan  dengan  antusiasme  dan  dukungan  dari  pemerintah  Desa  dan  masyarakat  yang  relatif tinggi  sejak  awal  pengabdian  sampai  dengan  selesainya  kegiatan  pengabdian  ini.  Selanjutnya, pengelolaan  kedaruratan  bencana  sebenarnya  telah  dipraktikkan  oleh  Pemerintah  Desa  dan Masyarakat,  karena  Bencana  khususnya  Banjir  adalah  bencana  yang  sudah  menjadi  “langganan” dari  warga desa Pait, namun dari aspek administratifnya terutama dokumen perencanaan belum tersedia.
Selama  ini  BPBD  (Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah),  hanya  melakukan  kegiatan pelatihan  fisik  penanganan  kedaruratan  Bencana  dan  Evakuasi  korban,  namun  tidak  diimbangi dengan  pelatihan  penyusunan  persyaratan  pembentukan  Desa  Tangguh  Bencana  seperti, Kelembagaan,  Dasar  legalitas,  Penyusunan  Rencana  Penanggulangan  Bencana  (Forum Pengurangan Resiko Bencana) masih dirasakan sangat kurang atau bahkan tidak pernah dilakukan.
Berdasarkan  permasalahan  dan  hasil  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa penanganan  bencana  alam  di  Indonesia  khususnya  terhadap  pengurangan  resiko  bencana merupakan tanggung jawab bersama, melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berperan melalui peneliatan maupun pengabdiaan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan, maupun  pendampingan  masyarakat.  Kegiatan  pengabdian  ini  diharapkan  menjalin  sinergi  yang baik  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  perguruan  tinggi  dapat  menciptakan  kemandirian  dan keselarasan  masyarakat  dalam  mengahadapi  bencana.  Adanya  program  pengabdian  masyarakat dalam pelatihan dan pendampingan pembetukan Forum Pengurangan  Resiko  bencana (FPRB)  ini diharapkan dapat menjadi sumber peningkatan pengetahuan dan kesadaran perangkat desa serta masyarakat  Desa  Pait  dalam  pentingnya  kegiatan  mitigasi  bencana,  terutama  terhadap  agenda kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan penanggulangan bencana.
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No 1,  January 2021, pp. 374-381

## Daftar Pustaka
BPBD. (2017). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang 2017 . CNN  Indonesia.  (2019). BPNB  Catat  3.768  Bencana  dan  478  Meninggal  Sepanjang  2019 . www.cnnindonesia.com.
Dewi,  I.  K.,  &  Istiadi,  Y.  (2016).  Mitigasi  Bencana  Masyarakat  Tradisional  dalam  Menghadapi Perubahan  Iklim  di  Kampung  Naga  Kecamatan  Salawu  Kabupaten  Tasikmalaya. Jurnal Manusia Dan Lingkungan , 23 (1), 129–135. https://doi.org/10.22146/jml.18782
Fedryansyah,  M.,  Pancasilawan,  R.,  &  Ishartono,  I.  (2018).  Penganggulangan  Bencana  Di Masyarakat  Desa  Studi  Di  Desa  Cipacing,  Desa  Cileles,  Dan  Desa  Cikeruh  Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Share :  Social  Work  Journal , 8 (1), 11. https://doi.org/10.24198/share.v8i1.15961
Maryati,  S.  (2016). Sinergi  Perguruan  Tinggi-Pemerintah  Masyarakat  dalam  Pengurangan  Risiko Bencana Alam . 202–207.
Oktari,  R.  S.  (2019).  Peningkatan  Kapasitas  Desa  Tangguh  Bencana. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) , 4 (2), 189. https://doi.org/10.22146/jpkm.29960
Tempo.co.  (2010). 18  Desa  di  Kabupaten  Malang  Rawan  Bencana .  Retrieved  from. https://nasional.tempo.co/read/245097/18-desa-di-kabupaten-malang-rawan-bencana (Accessed on 6 October 2020)
Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana .