Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 935-943
Kejelasan sil‘ah Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu
Zidnaa Luthfa Hudaaka 1*) ,  Iza Hanifuddin 2)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
2 Dosen Institut Agama Islam Negeri Ponorogo *Email Korespondensi: zidnaaluthfa@gmail.com

## Abstract
The pace of technological development has an impact on the economic world, inevitably triggering the emergence of  new  breakthroughs  in  the world of  fintech.  Crypto,  which  in  several  countries  began  to  be  recognized  as a currency, is now gaining popularity in Indonesia. various polemics emerged, such as the expectation of crypto as a currency by the MUI due to its sil'ah defects. This study aims to interpret the clarity of cryptocurrency sil'ah by relating it to the terms of the contract object. The author tries to dig deeper into how the concept of sil'ah should actually be supported by the theory of the object of the Imam Shafi'i contract. It was found that there were several aspects highlighted, namely the existence, and uncertainty of the number and value of cryptocurrencies so that the gharar aspect arose and the alleged speculation practices behind the defects of this cryptocurrency.

## Abstrak
Laju perkembangan teknologi berimbas pada dunia ekonomi, tak elak memicu munculnya terobosan baru dalam dunia Fintech . Crypto yang di beberapa negara mulai diakui sebagai mata uang, kini mulai populer di Indonesia. berbagai polemic muncul, seperti pengharaman crypto sebagai mata uang oleh MUI yang disebabkan kecacatan sil‘ahnya .  Pengkajian  ini  bertujuan  untuk  memaknai  kejelasan sil‘ah  cryptocurrency dengan  mengkaitkannya melalui syarat-syarat objek akad. Penulis berusaha menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya konsep sil’ah itu seharusnya  didukung  dengan  teori  objek  akad  Imam  Syafi‘i.  Didapati  hasil  bahwa  ada  beberapa  aspek  yang disorot,  yaitu  keberadaan,  ketidakpastian  jumlah  dan  nilai cryptocurrency sehingga  timbul  aspek  gharar  serta dugaan praktik spekulasi yang melatarbelakangi kecacatan sil’ah cryptocurrency ini.
Keywords : Kejelasan, Sil‘ah, Cryptocurrency, Objek Akad
Saran  sitasi :  Hudaaka,  Z.  L.,  &  Hanifuddin,  I.  (2023).  Kejelasan sil‘ah Objektivikasi  Cryptocurrency  pada Aplikasi Pintu. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (01), 935-943. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187

## 1. PENDAHULUAN
Transaksi menggunakan alat pembayaran digital berbasis kriptografi melalui kode-kode rahasia disebut cryptocurrency
(Puspasari, 2020). Objek cryptocurrency berupa  numerik  digital  dan  virtual dengan  memanfaatkan  teknologi  kriptografi  sebagai keamanan data transaksi(Syahnur, 2022). Penggunaan objek  kripto  sendiri  dapat  berupa  alat  transaksi, maupun  komoditi  perdagangan  dan  seringkali dijadikan  sebagai  objek  investasi  maupun trading , sebab  nilainya  yang  tergolong  fluktuatif  (Siti  Nur Azizah & Irfan, 2020). Bitcoin merupakan salah satu instrument  dari cryptocurrency yang  populer  dan banyak  digunakan  saat  ini,  baik  sebagai  objek
investasi maupun alat tukar di beberapa negara(Noorsanti et al., 2018).
El  savador  belum  lama  ini  telah  mengesahkan bitcoin  sebagai  alat  pembayaran,  hal  ini  yang kemudian memunculkan pertanyaan, bisakah Indonesia  menggunakan  alat  pembayaran  yang mengadopsi cryptocurrency ? (Ilyasa, 2019). Berkembangnya  fenomena  investasi cryptocurrency menggerakkan  MUI  dan  Bank  Indonesia  menyorot lebih  dalam  peredaran  objek  digital  ini.  Kemudian muncul  kerancuan  mengenai  legalitas  dan  regulasi cryptocurrency khususnya  penggunaannya  sebagai mata uang dan alat pembayaran di indonesia. Hukum islam,  yang  dalam  hal  ini  melalui  penetapan  fatwa MUI, menjelaskan bahwa penggunaan cryptocurrency
sebagai  aset  perdagangan  komoditi  diperbolehkan selama  memiliki underlying  asset, namun  begitu peruntukan  cryptocurrency  sebagai  mata  uang tidaklah sah, sebab kecacatan sil’ah serta unsur gharar dan Dharar yang melekat padanya.
Pengharaman cryptocurrenncy sebagai  mata uang  menurut  MUI  ini  didasarkan  pada  kekurangan dalam  pemenuhan sil‘ah ,  selain  itu cryptocurrency bertentangan dengan perundang-undangan dan regulasi  keuangan  di  indonesia(Redaksi,  2021). Menurut asrorun niam, cryptocurrency tidak memenuhi sil‘ah dengan  ketentuan  wujud  fisik, memiliki  nilai  atau  jumlah  yang  jelas  dan  pasti,  hak milik  dan  diserahkan  secara  pasti  (Santia,  2021) Penulis  mempertimbangkan  untuk  mengkaji  lebih dalam  mengenai  kejelasan sil‘ah  cryptocurrency ini dengan menggunakan pendekatan melalui pembahasan  objek  akad  dan  syarat  sahnya.  Penulis mencoba  menganalisis  temuan  data  pada  aplikasi Investasi cryptocurrency Pintu, dengan teori ataupun konsep sil‘ah dengan  menilik  poin-poin  objek  akad menurut imam syafi‘i.
Pintu merupakan aplikasi investasi cryptocurrency milik PT. Pintu Kemana Saja dengan menggunakan  teknologi Blokchain .  Figo  Bima  Raka (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “pengukuran  usabilitas  aplikasi  aset  digital  dan investasi crypto mengenai aplikasi pintu” memaparkan  tentang  perkembangan  dan  tingkat kegunaan  aplikasi  digital  aset  dan  investasi  Pintu. Afifatussholikhah  (2022)  pada  kajiannya  yang berjudul “Analisis Pengaruh Technology Acceptance Model  dan Electronic  Word  Of  Mouth pada  Minat Menggunakan Aplikasi
Investasi
Crypto ” memaparkan promosi yang dilakukan untuk menarik minat  pelanggan  investasi crypto pada  aplikasi investasi cryptocurrency Pintu.
Menurut  Imam  Syafi‘i(Al-Bugha  et  al.,  2012),
Objek akad dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat penyerta yang melekat pada barang dan harga. syarat  yang  melekat  pada  objek  akad  dan  harus dipenuhi,  syarat  tersebut  adalah;  barang  dagangan harus  ada  ketika  transaksi  berlangsung,  suci  secara hukum,  dapat  dimanfaatkan  baik  menurut  undang- undang  maupun  kebiasaan,  bisa  diserahterimakan, barang  yang  akan  ditransaksikan  mutlak  milik penjual,  jelas  dan  diketahui  oleh  pihak-pihak  yang berakad.  syarat  tersebut  juga  sesuai  dengan  yang termaktub  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah,  Bab  IV  mengenai Bai‘ bagian  ke-enam
tentang  Objek Bai‘ pasal  76(Mahkamah  Agung Republik Indonesia, 2016).
Penggunaan cryptocurrency telah banyak dikaji, utamanya  mengenai  regulasi  dan  legalitasnya menyangkut  perlindungan hukum dan keamanannya. Transaksi cryptocurrency dengan model investasi atau juga bisa diartikan dengan model jual beli aset crypto , dalam  hal  ini  dibenarkan  dan  diperbolehkan.  Secara konvensional, Kegiatan transaksi komoditi cryptocurrency ini  berada  dibawah  pengawasan BAPPEBTI  dan  Kominfo.  Namun,  jika  dikaji  lebih dalam  melalui  perspektif  islam,  terdapat  aspek ketidaklayakan crypto sebagai objek akad, disebutkan bahwa cryptocurrency ini  tidak  memenuhi  empat unsur  harta.  Selain  itu,  dikatakan  bahwa  transaksi pada cryptocurrency cenderung  spekulatif  dan  dapat memicu gharar ,  sebab  keberadaannya  tidak  disertai aset pendukung dan nilainya bersifat fluktiatif.

## 2. METODE PENELITIAN
Pengkajian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif,  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan makna jelas suatu objek dalam memaknai keberadaan objek(Siyoto,  Sandu.  Sodik,  2015) crypto dalam konteks  pengharamannya  oleh  MUI.  Penelitian  akan menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu dengan mengangkat  penggunaan crypto di indonesia dengan isu-isu  terkait  serta  menjabarkan  pemaknaan  objek yang  jelas  pada crypto (Najibur,  2021).  Sumber  data dalam  pengkajian  ini  diperoleh  dari  data  sekunder dengan menggunakan kajian terdahulu atau Research Library mengenai objek crypto dan makna jelas suatu objek. Teori yang digunakan adalah mengenai konsep sil‘ah oleh Imam Syafi‘i, dengan menilik aspek-aspek dan  syarat  objek  serta  melihat  penjelasan  makna- makna  jelas  dari  kajian-kajian  dan  pendapat  ulama terdahulu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
3.1.1. Sil‘ah dan Syarat Sah Objek Akad Menurut Imam Syafi‘i
Sil‘ah memiliki persamaan arti dengan al Mabi’ yang berarti barang atau objek, sedangkan dalam kitab Mu’jam  Lughati  al  Fuqaha , sil‘ah memiliki  makna komoditi(Qal’aji, 2006). Konsep sil‘ah ini diperkenalkan oleh Imam Syafi‘i, seorang ulama fiqh terkemuka.  Konsep  ini  dijelaskan  secara  spesifik melalui  pembahasan  objek  akad  olehnya,  berisikan enam  poin  ketentuan  objek  akad  yang  melekat  pada
objek  tersebut.  Imam  syafi‘i  merumuskan  bahwa objek akad haruslah berupa harta yang boleh dan bisa ditransaksikan serta jelas, berwujud, dapat diserahterimakan,  serta  bisa  dimanfaatkan.  syarat itulah yang kemudian menjadi panduan penulis untuk mengkaji  lebih  dalam  apa  itu sil‘ah ,  syarat  apa  saja yang  harus  dipenuhi  dan  bagaimana cryptocurrency bisa dikatakan cacat dalam pemenuhannya.
Kecacatan sil‘ah cryptocurrency yang menyebabkan  pelarangan  sebagai  mata  uang  di Indonesia(MUI,  2021)  menjadi  salah  satu  isu  hangat didunia Fintech . Penulis mencoba untuk mendudukkan  makna  jelas  pada  ‘cacat’ sil‘ah cryptocurrency ,  mengkaitkannya  dengan  syarat  sah objek  akad  menurut  jumhur  ulama.  Pembahasan mengenai  kejelasan sil‘ah  cryptocurrency masih minim,  dan  agaknya  perlu  dikaji  lebih  dalam  lagi. Dalam kajian ini, penulis memilih untuk menggunakan  syarat  dan  ketentuan  objek  akad menurut  ulama  fikih  Imam  Syafi‘i,  yang  banyak membahas  mengenai  objek  akad  dalam  dunia muamalah.  Teori  ini    dirasa  tepat  dan  lebih  luwes dalam  menjabarkan  titik  permasalahan,  yaitu ketidakjelasan objek cryptocurrency dalam pemenuhan sil‘ah nya.  Selain  itu,  penjelasan  Imam Syafi‘i mengenai syarat objek akad ini telah menjadi acuan  dalam  dunia  fikih  muamalah  sehingga  akan lebih  mudah  dalam  penggalian  informasi  teori  dan konsepnya
Sil’ah adalah  semua  barang  dagangan  yang diperdagangkan,  dapat  diartikan  juga  sebagai  objek transaksi  atau  objek  akad,  seringkali  disamakan  arti dengan bidha‘ah dalam kitab mu’jam al wasith(Dhaif, 2003). Sil’ah secara  umum  disebut  komoditi.  kitab mu’jam  lughah  al  fuqaha,  maka  makna sil’ah sama dengan al  mabi’ yaitu    barang  dagangan  yang  dapat dipertukarkan atau ditransaksikan(Mahkamah Agung Republik  Indonesia,  2016).  Objek  akad  merupakan barang yang ditransaksikan, seringkali disebut dengan al  ma‘qud  ‘alaih. Sil‘ah dapat  diinterpretasikan sebagai wujud materi ( goods /barang) dengan kriteria sesuatu  tersebut  berbentuk  fisik.  Maka  ketentuan sesuatu dianggap sah sebagai sil‘ah adalah bisa rusak, baik  hakiki  maupun  maknawi.    Rusak  hakiki  berarti barang  tersebut  bisa  hilang,  lenyap,  sehingga  tidak dapat  ditransaksikan  (dijual  ataupun  dibeli),  atau disimpan.  Kemudian  makna  rusak  maknawi  adalah barang  tersebut  bisa  dibeli,  dicuri,  ditemukan  orang lain,  sehingga  barang  tersebut  sebenarnya  masih  ada namun terjadi perpindahan kepemilikan.
Al  Bugha  dalam  kitabnya  (Al-Bugha  et  al., 2012)menerangkan  agar  akad  itu  menjadi  sah,  maka objek  akad  harus  memenuhi  enam  syarat  yang menyertai  objek  akad  dan  harga.  Kemudian disebutkan dalam hukum ekonomi syariah, bagian ke- enam  pasal  76,  Objek  akad  dinyatakan  sah  apabila memenuhi  Sembilan  kriteria,  yaitu;  1)  barang  harus ada  saat  akad,  2)  dapat  diserahterimakan,  3)  berupa barang  yang  berharga  dan  memiliki  nilai  tertentu  4) halal,  5)  diketahui  pembeli,  6)  kriteria  jelas,  7) pemenuhan  poin  6  apabila  barang  ada  ditempat  jual beli, 8) apabila sifat barang jelas dan diketahui secara langsung maka tidak perlu penjelasan, 9) barang harus ditentukan  secara  pasti  saat  terjadi  akad(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).
Barang yang menjadi objek akad harus ada ketika transaksi  berlangsung,  apabila  barang  tersebut  tidak ada  saat  transaksi,  tetapi  penjual  menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut(Akhmad  Farroh  Hasan,  2018).  Tidak diperbolehkan  menjual  sesuatu  yang  belum  ada  dan belum  jelas  wujudnya,  seperti  halnya  menjual  anak unta  yang  masih  dalam  kandungan  induknya, kemudian  menjual  buah  yang  jelas  belum  ada  pada pohonnya.  Ketentuan  ini  berdasar  pada  hadits  Nabi Saw. “Jangan  kamu  jual  barang  yang  tidak  ada  di hadapanmu” (Sunan  Abu  Dawud,  No.3503). Pelarangan  didasarkan  pada  kemungkinan  penipuan dan  kerugian  yang  menyertai  transaksi  akibat  tidak adanya barang. Berbeda dengan jual beli salaam dan istishna’ , kedua jual beli ini tidak mengadakan barang pada  saat  transaksi,  akan  tetapi  pola  penyerahan barang adalah setelah akad atau pada waktu tertentu.
Selanjutnya,  sesuatu  yang  diperdagangkan  itu adalah benda suci secara hukum, artinya barang yang diperjualbelikan  bukan  benda  najis  atau  yang mengandung  najis(Sarwat,  2018).  Islam  jelas melarang jual beli barang haram ( QS: Al Maidah: 90) , seperti khamr, kotoran, atau binatang yang dianggap najis  seperti  babi  dan  anjing.  Dalam  hal  ini,  ulama Imam Maliki memiliki dua pendapat yang memperbolehkan  dan  tidak  jual  beli  anjing(Az- Zuhayli, 2011). mazhab hanafi yang memperbolehkan jual  beli  najis,  kecuali  benda  tersebut  jelas  dilarang dalam hadits. Dalam konteks ini, kebolehan jual beli atas  sesuat  didasarkan  pada  nilai  guna  dan kemanfaatan suatu barang.(Shaleh et al., 2021) Akan tetapi jika anda mengikuti mazhab imam syafi‘i, maka jelas jual beli barang yang tidak suci adalah terlarang, sebab terhalang syarat sahnya.
Syarat  selanjutnya  adalah  objek  akad  berupa sesuatu  yang  bisa  dimanfaatkan,  baik  menurut undang-undang  atau  kebiasaan.  Artinya,  jual  beli diperbolehkan  pada  sesuatu  yang  memberi  manfaat bagi manusia dan diperbolehkan secara syari’at. Imam syafi‘i mencontohkan syarat ke-tiga ini seperti halnya dalam  jual  beli  binatang  sakit  yang  tidak  bisa dimanfaatkan,  maka  hukumnya  menjadi  tidak  boleh, semisal dengan itu adalah jual beli hewan yang tidak memberi  manfaat  seperti  harimau  dan  merak,  yang semacam ini juga dilarang olehnya. Kemudian objek akad  menjadi  terhalang  kebolehannya  apabila  telah disebutkan  terlarang,  akan  tetapi  jika  itu  tidak memberi manfaat secara langsung, melainkan manfaat ada  ketika  akad  sudah  berlalu  maka  hal  tersebut diperbolehkan.  hal  yang  menjadi  poin  penting  pada objek  adalah  ia  dapat  memberi  manfaat  dan  bukan madharat atau  kerugian  bagi  manusia,  dan keberadaannya diperbolehkan secara syari’at.
Berkaitan  dengan  syarat-syarat  sebelumnya, barang  dagangan  mesti  bisa  diserahkan.  Objek  akad bisa  diserahterimakan  baik  itu  saat  terjadinya  akad maupun diserahkan dikemudian hari (sesuai kesepakatan  pihak  yang  berakad).  Barang  yang  jelas dimiliki  oleh  penjual,  secara  syara’  diperbolehkan untuk ditransaksikan, dan jelas dari segi wujud, sifat jenis dan jumlahnya akan menjadi batal apabila tidak dapat  diserahkan.  Dilarangnya  jual  beli  itu  sebab objek  bersifat gharar ,  artinya  ada  ketidakpastian mengenai  objek  akad  mampu  diserahkan  kepada pembeli, baik itu langsung atau ditangguhkan(Harun, 2017).  Objek  yang  tidak  ada  dan  tidak  mampu diserahkan  secara  kasat  mata,  dicontohkan  seperti halnya  jual  beli  burung  yang  masih  terbang,  ikan  di lautan,  dan  mobil  hilang,  semacam  ini  tidak diperbolehkan oleh imam syafi‘i.
Selanjutnya, yang dipersyaratkan bagi objek akad adalah berupa benda yang jelas milik si penjual baik itu kepemilikan secara mutlak, maupun sebagai wakil. Maksudnya, secara undang-undang (perwalian ataupun waris) baik itu umum maupun syara‘, objek akad  jelas  dibawah  kepemilikannya,  hal  ini  didasari dengan hadits Nabi Saw. “Tidak sah menjual barang yang  kamu  tidak  memilikinya”. Apabila  terjadi Barang yang ditransaksikan bukanlah milik si penjual, dalam  artian  jual  beli  tersebut  dilakukan  oleh  orang yang tidak berkuasa diatasnya, maka hukumnya tidak sah.
Objek  akad  jelas,  dimaksudkan  dalam  hal  ini adalah  jelas  wujudnya,  jelas  jenisnya,  jelas  nilainya.
Dikatakan  jelas  disini  adalah  sesuatu  yang  menjadi objek  akad  diketahui  oleh  kedua  pihak  orang  yang berakad.  Syarat  ini  dimaksudkan  agar  pihak-pihak yang berakad terhindar dari gharar dan dharar . Ulama Hanafi menegaskan bahwa ketidakjelasan pada objek akad dapat merusak akad jual beli, sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi sebab  batalnya  akad.  Adapun  syarat  menenai  objek akad  merupakan  barang  milik  penjual,  maka  itu merupakan  syarat  menurut  Hanafi  dan  Maliki, sementara  menurut  Syafi'i  dan  Hanbali  hal  yang demikian  merupakan  syarat  terjadinya  transaksi. Dengan  demikian,  jual  beli  yang  dilakukan  oleh seorang fudhuli dianggap transaksi yang ditangguhkan menurut  dua  ulama  pertama  (Hanafi  dan  Maliki), sementara menurut Syafi‘i dan Hanbali menjadi batal.
3.1.2. Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu Cryptocurrency merupakan  alat  tukar,  sama seperti  mata  uang  lainnya,  namun  ini  hanya  tersedia dalam  bentuk  digital. Cryptocurrency biasanya menggunakan  kontrol  terdesentralisasi,  melalui teknologi  seperti  blockchain,  dan  kriptografi  yang kuat  untuk  mengaktifkan  transaksi  yang  aman.  Ada beberapa  mata  uang  kripto  yang  tersedia  bersama dengan bitcoin, seperti Ethereum, Dash, Monero , dll., yang  dikelola  hingga  saat  ini  konsensus  terdistribusi dan  sistem  digunakan  untuk  menyimpan  garis  besar unit  mata  uang  virtual(Sharma  et  al.,  2020). Sebenarnya  jaringan  cryptocurrency,  sama  seperti sistem  perbankan  normal  lainnya,  melakukan transaksi  dengan  mengubah  entri  dalam  database hanya saja seluruh pengoperasiannya bersifat digital. Basis  data  publik  ( blockchain )  adalah  metode transparan untuk menyimpan nilai atau  jumlah token cryptocurrency .  Teknologi  ini  menjamin  anonimitas pengguna,  sehingga  tingkat  keamanannya  sangat tinggi.
Menurut  Yong(Yuan  &  Wang,  2018),  Sebagai salah  satu  dari  jenis  crypto,  Bitcoin  setidanya memiliki  lima  aspek  yang  membedakannya  dengan mata  uang  elektronik.  Lima  aspek  tersebut  adalah; yang pertama Bitcoin mengadopsi sistem terdesentralisasi  tanpa  perlu  kendali  pusat  ataupun pemerintah,  berbeda  dengan  uang  fisik  dan  uang elektronik  yang  dikendalikan  pemerintah.  Kedua, teknologi blokchain pada bitcoin ini bersifat anonim, sehingga  keamanan  data  pengguna  sangat  rahasia, berbeda  dengan  uang  biasa  yang  pada  umumnya identitas pengguna tercatat pada sistem pusat. Ketiga,
jumlah Bitcoin ini terbatas hanya 21 juta keping saja, dengan itu mata uang ini tidak terpengaruh inflasi dan deflasi.  Keempat  sifatnya  yang open  source memungkinkan  untuk  sistem  ini  dapat  diakses  oleh semua  orang,  berbeda  dengan  keuangan  tradisional yang hanya dapat diaskses oleh pihak yang memiliki otoritas.  Terakhir,  bitcoin  ini  tidak  memiliki  nilai pasti, nilai bitcoin ini dipengaruhi oleh penggunanya itu sendiri (banyaknya pengguna).
PT.  Pintu  Kemana  Saja  adalah  perusahaan teknologi blokchain penyedia  layanan  bursa  mata uang crypto ,  perusahaan  ini  meluncurkan  Aplikasi yang  memudahkan  investor  untuk  melakukan  jual beli,  menyimpan,  dan  mengirim  mata  uang crypto . Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan pembayaran mata uang crypto lintas negara.( Tentang Pintu: Kisah Bitcoin , n.d.) Per oktober 2022 sebanyak 1 juta lebih pengguna  telah  mengunduh  aplikasi  ini  di  laman Google  Play  Store.  Aplikasi  pintu  menawarkan layanan penyedia market investasi mata uang, dimana objek  transaksinya  berupa cryptocurrency .  Pintu menyediakan informasi harga dan produk cryptocurrency serta  memberikan  fasilitas  keamanan dalam  bertransaksi.  Aplikasi  ini  telah  terdaftar  dan diawasi  oleh  kementrian  pengawasan  perdagangan Indonesia,  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi  (BAPPEBTI)  serta  kominfo.( Tentang Pintu: Kisah Bitcoin , n.d.)
Skema pada aplikasi Pintu ini relatif sama dengan aplikasi  investasi  cryptocurrency  lainnya.  Nasabah dapat  memulai  deposito  awal  dengan  modal  Rp. 11.000 tanpa dikenakan biaya registrasi. Aplikasi ini melakukan  jenis  transaksi  jual  beli  dan  investasi dimana  Setiap  transaksi  baik  itu  trading,  mining maupun  investasi  biasa  tidak  dikenakan  biaya. Apabila  nasabah  melakukan  penarikan,  maka  akan dikenakan  biaya  sebesar  Rp.  4500  untuk  setiap penarikan. Pintu, dalam hal ini menawarkan komoditi cryptocurrency dengan berbagai underlying asset,berupa;
a. DeFi  atau  Decentralized  Finance ,  merupakan ekosistem  aplikasi  keuangan  terdesentralisasi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan  berbagai  transaksi  keuangan  seperti pinjam meminjam dan jual beli aset kripto. Pada jenis ini memperdagangkan jenis coin cryptocurrency  seperti  Compound,  Syntetix,
Yearn Finance, Uniswap, dan lain sebagainya.
b. NFT  (Non Fungible  Token)  /Gaming merupakan Aset  kripto  yang  digunakan  untuk  memfasilitasi
proyek NFT (game  /  seni  digital  berbasis blockchain ) dan bisa memiliki fungsi sebagai alat tukar maupun governance token c. CEX atau Centralized Exchange Aset digital yang diterbitkan oleh exchange tersentralisasi, didesain untuk  memperoleh  beragam  benefit  yang  dapat dinikmati  di  exchange  yang  menerbitkan  aset tersebut.
d. DEX atau Decentralized  Exchange ,  merupakan jenis  aplikasi  pertukaran  aset  kripto  yang memfasilitasi  trading  aset  kripto  langsung  dari dompet penggunanya sendiri.
e. Layer-1 ,    Aset  digital cryptocurrency sebagai bagian inti dari suatu blockchain
f. Infrastructure jenis cryptocurrency yang berwujud  protokol  yang  digunakan  untuk mendukung  aplikasi  terdesentralisasi  (Dapps), seperti  menghubungkan  data  eksternal  dengan blockchain,  dan  memfasilitasi  interaksi  antar jaringan blockchain.)
g. Lending merupakan  salah  satu  jenis  aset cryptocurrency yang berbentuk Aplikasi keuangan  terdesentralisasi  yang  memungkinkan penggunanya  untuk  melakukan  peminjaman aset kripto  dan  mendepositokan  aset  kripto  untuk mendapat bunga.
h. Layer-2 (Layer-2 adalah blockchain atau protokol yang dibangun di atas & dengan tujuan menaikkan kapasitas  transaksi  dari  blockchain  yang  sudah ada (Layer-1) seperti Ethereum.),
i. Ekosistem  Stablecoin  adalah  jenis  aset  kripto yang terkait dengan stablecoin . Stablecoin adalah token yang harganya dirancang untuk dipatok ke mata  uang  fiat,  seperti  dolar  AS.  Stablecoin mempertahankan kestabilan nilai karena didukung  dengan  mata  uang  fiat  asli,  atau menggunakan  algoritma  dan  aset  kripto  lainnya sebagai cadangan untuk mempertahankan nilai
Berbicara  tentang  produk  pada  aplikasi  Pintu, maka  kita  akan  menemukan Bitcoin pada  urutan tertinggi  dalam  Market Crypto  Asset . Bitcoin merupakan mata uang crypto pertama yang dicipkatan oleh Satoshi Nakamoto dan diluncurkan pertama kali pada  3  Januari  2009.( Bitcoin ,  n.d.) Bitcoin sendiri merupakan salah satu cryptocurrency yang terpopuler saat ini, hal ini dikarenakan sifatnya yang open source , yang  berarti semua orang di dunia dapat mengoperasikan server bitcoin.(Pintu, n.d.) daya jual Bitcoin ini  sangat  tinggi.  saat  ini  terpantau
kenaikannya  sejak  2015  mencapai  2300%,  terbilang fantastis  sehingga  sangat  menarik  untuk  melakukan trading  dan  mining  bitcoin.(Pintu,  n.d.)  Selanjutnya, Bitcoin diminati  oleh  para  penggunanya  karena menawarkan  banyak  keuntungan  seperti  sistem pembayaran  yang  transparan,  biaya  sangat  murah dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, serta jaminan keamanan transaksi.(Huda & Hambali, 2020)
Mengenai legalitas dan regulasinya di Indonesia, saat  ini    transaksi crypto    asset tidak  melanggar perundang-undangan  yang  ada.  Regulasi  mengenai penggunaan crypto asset dalam transaksi telah  diatur dalam  Peraturan  Menterian  Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto  Asset )  dan          Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi   Nomor   5   Tahun 2019   Tentang   Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan Pasar      Fisik      Aset      Kripto      ( Crypto      Asset )      Di Bursa          Berjangka          bahwa          transaksi menggunakan  cryptocurrency  diperbolehkan  sebagai subjek    perdagangan    aset  digital  atau  aset  kripto dalam bursa berjangka komoditi.

## 3.2. Pembahasan
MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  melarang penggunaan  cryptocurrency  sebagai  mata  uang  di Indonesia,  sebab  keberadaannya  tidak  memenuhi sil‘ah . Senada dengan itu, PP Muhammadiyah dengan tegas  mengharamkan  penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar/pembayaran, disisi lain mereka juga mengharamkannya  sebagai  objek  investasi.(Ulfa, 2022)  Aplikasi  pintu  merupakan  aplikasi  investasi berbasis  akad  jual  beli  dimana  objek  yang diperjualbelikan adalah objek cryptocurrency . Penulis ingin  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  pemenuhan konsep sil‘ah pada  objek cryptocurrency dalam aplikasi  pintu.  Untuk  dapat  mengetahui  aspek-aspek pemenuhan sil‘ah cryptocurrency pada aplikasi pintu ini,  maka  objek  crypto  ini  akan  disorot  ke  dalam syarat-syarat sah objek akad dan ketidakjelasan objek akad menurut Wahbah Zuhaily.
Cryptocurrency sendiri merupakan objek digital yang  diperjualbelikan.  Keberadaannya  memiliki empat fungsi, yaitu fungsi perdagangan dimana mata uang  crypto  dianggap  sebagai  komoditas  yang diperjualbelikan(Prasetiyo & Janah, 2021). Selanjutnya, fungsi investasi dimana objek cryptocurrency memiliki harga yang cukup menggiurkan,  peningkatan  harga  yang  signifikan
cenderung  menarik  minat  investor  untuk  menanam dana  dalam  investasi  mata  uang  ini.  Yang  ketiga adalah sebagai alat tukar atau alat pembayaran, fungsi c ryptocurrency yang  ketiga  ini  tidak  berlaku  di Indonesia, sebab perihal peraturan mengenai regulasinya  masih  belum  ada  dan  secara  syari‘at tergolong  tidak  sah.  Maka  dari  itu,  penulis  mencoba menganalisa, serta mengkaji makna keberadaan objek cryptocurrency pada  aplikasi  pintu  dikaitkan  dengan teori sil’ah yang diperjelas dengan konsep objek akad, serta  ketidakjelasan  objek  akad  menurut  wahbah zuhaily.  Kemudian  didapati  hasil  analisa  sebagai berikut
Dikatakan  bahwa  objek  akad  haruslah  ada  saat terjadinya transaksi, jika kita memahami bahwa objek cryptocurrency merupakan  sesuatu  yang  bersifat digital,  maka  kita bisa  menyamakan  proses  transaksi ini  dengan  model  yang  ada  pada  aplikasi  investasi lainnya.  Objek cryptocurrency pada  aplikasi  pintu berbentuk  aset  yang  bergerak  di  berbagai  bidang, seperti  layanan  fintech,  sistem  yang  menyediakan game,  pengembang  teknologi  blokchain,  dan sebagainya.(Pintu,  n.d.)  Dikatakan  juga  bahwa maksud dari “ada” disini merujuk pada bentuk fisik, dimana benda tersebut tentunya harus berbentuk fisik juga,  jika berdasarkan  hal  tersebut  maka  sudah  tentu bahwa segala sesuatu yang berbentuk digital tidak bisa dikategorikan sebagai objek akad. Hal ini dikarenakan objek digital masuk kedalam harta tak berbentuk tidak dapat  diindera,  Meskipun  begitu,  karena  konteks cryptocurrency pada aplikasi pintu adalah perdagangan  komoditi  yang  didasarkan underlying asset yang bervariasi maka itu diperbolehkan.
Seperti syarat-syarat pada umumnya, jelas bahwa yang diperbolehkan untuk dijadikan objek akad adalah sesuatu yang suci. Maksud suci disini adalah sesuatu dengan sebab halal, atau diperbolehkan secara syara‘ dan  hukum  negara.  Sebenarnya  sudah  ada  undang- undang yang mengatur regulasi praktik jual  beli aset crypto ,  yaitu  pada  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  99  Tahun  2018  Tentang  Kebijakan  Umum Penyelenggaraan  Perdangan  Berjangka  Aset  Kripto ( Crypto  Asset )  dan  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi   Nomor   5   Tahun 2019   Tentang   Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan Pasar      Fisik      Aset      Kripto      ( Crypto      Asset )      Di Bursa          Berjangka.  Namun,  apabila  dikaji  lebih mendalam  maka  akan  ditemui  sebab  yang  mungkin bisa melatarbelakangi tidak diperbolehkannya cryptocurrency ini.
Selanjutnya, ketentuan objek akad menurut Imam Syafi‘i adalah sesuatu yang memiliki manfaat, artinya barang  itu  dapat  dipergunakan  oleh  manusia.  Telah dijelaskan  sebelumnya  bahwa  objek  cryptocurrency pada  aplikasi  Pintu  ini  merupakan  Nilai  suatu  Koin yang  didasari  oleh  underlying  asset  (jenisnya  sesuai dengan  peruntukkan  asetnya).  Seperti  halnya  aset berupa DeFi pada  cryptocurrency  yang  digunakan sebagai teknologi keuangan terdesentralisasi, kemudian juga pemanfaatan aset sebagai pengembangan  pada  platform  game  seperti NFT . Produk cryptocurrency juga  dapat  dimanfaatkan sebagai  Teknologi  untuk  meningkatkan  kapabilitas peralatan-peralatan  rumah  tangga  yang  sudah memiliki status “perangkat pintar”.
Sebagai objek transaksi, maka sudah tentu barang tersebut  dapat  diserahkan,  pada  prinsipnya  transaksi cryptocurrency yang  ada  pada  aplikasi  Pintu  adalah investasi, sehingga untuk mendapatkan aset cryptocurrency,  bitcoin  misalnya,  maka  pengguna harus  membeli  aset  tersebut  menggunakan  saldo deposit  yang  disetorkan  di  aplikasi  atau  platform. Dengan skema  yang sedemikian rupa, aset cryptocurrency akan  masuk  kedalam  portofolio pembeli.  Hal  ini  menjadi  dasar  bahwa  objek cryptocurrency pada aplikasi Pintu dapat diserahkan, meskipun bentuknya tidak riil.
Selanjutnya unsur kejelasan, maksud jelas disini adalah  jenis  barang,  jumlahnya  serta  nilai  yang terkandung  didalam  objek  tersebut  (dapat  diukur berapa  nilai  tukarnya).  Menurut  Wahbah  Zuhaily, indikator ketidakjelasan transaksi dalam hal ini ada 4; a. ketidakjelasan bagi pembeli (mengenai objek akad), b.  ketidakjelasan  mengenai  harga,  c.  ketidakjelasan mengenai batasan waktu, d. ketidakjelasan mengenai barang jaminan saat terjadi penangguhan penyerahan.(Az-Zuhayli,  2011) Pada  sisi  ini,  penulis menyorot keberadaan objek cryptocurrency dan nilai yang  terkandung  padanya.  Dari  sisi  keberadaanya, objek cryptocurrency yang berwujud digital, dan tidak memiliki  bentuk  secara  riil  serta  bergantung  pada suatu  sistem.  Kemudian  nilai  yang  terkandung padanya  sangat  fluktuatif  dengan  kenaikan  dan penurunan yang tidak wajar.(Ulfa, 2022)
Lebih  lanjut,  Wahbah  Zuhaili  menerangkan bentuk-bentuk  ketidakjelasan  dalam  transaksi  adalah mengenai  unsur  kebohongan  dan  spekulasi.  Jenis objek  crypto  adalah  objek  digital  yang  membawahi aset. Jumlahnya tidak terbatas. Dan nilainya tergolong fluktuatif.  Akibatnya,  muncul  potensi gharar dan
dharar akibat ketidakjelasan nilai dan jumlah crypto . Disisi lain transaksi crypto yang tidak berdasar dapat menimbulkan spekulasi yang bisa jadi masuk kedalam kategori maysir. Jika  kita  melihat  perkembangan harga  bitcoin  saat  ini,  telah  mengalami  lonjakan sebesar  2300%,  hal  tersebut  menarik  minat  investor untuk  mengalokasikan  dananya  pada  investasi cryptocurrency  ini.(Pintu,  n.d.)  Sifat  fluktuatif  inilah yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan pada transaksi dengan objek cryptocurrency ini.
Suatu  benda  itu  dikatakan  memenuhi  sil’ah apabila  sesuatu  tersebut  bersifat  fisik.  Maka  syarat sesuatu dianggap sah sebagai sil‘ah adalah bisa rusak, baik  hakiki  maupun  maknawi,  objek cryptocurrency sendiri diimplementasikan sebagai suatu sistem yang berbentuk  digital  maka  sulit  untuk  memaknainya sebagai sil’ah yang sempurna.  1) Pertama, objek  akad  mengalami  rusak  hakiki  berarti  barang tersebut bisa hilang, lenyap, sehingga tidak bisa dijual, dibeli,  atau  disimpan,  seperti  halnya  komoditas  lain, Bitcoin, Ethereum, dan Uniswap dapat diperjualbelikan, namun dari segi penyimpanannya ia akan masuk ke dalam sistem penyimpanan yang juga digital. Bitcoin dapat ditransaksikan kepada siapapun melalui jaringan internet, dapat disimpan  di  komputer pribadi    dalam    e-wallet  atau  menggunakan  aplikasi pihak  ketiga.  2) Kedua, makna rusak maknawi  adalah  barang  tersebut  bisa  dibeli,  dicuri, ditemukan  orang  lain,  sehingga  barang  tersebut sebenarnya  masih  ada  namun  terjadi  perpindahan kepemilikan. Dijelaskan bahwa Bitcoin dan sejenisnya  dapat  ditransaksikan,  juga  berpotensi hilang (dalam artian tidak bernilai)
Konsep sil‘ah  cryptocurrency memberikan penjelasan  makna  cacat  sil‘ah    pada  objek  crypto secara  utuh.  dari  berbagai  sumber  yang  menjelaskan makna  jelas  sil‘ah  dapat  disimpulkan  bahwa  secara agama dan secara hukum, cryptocurrency tidak akan bisa  dijadikan  sebagai  mata  uang  dan  sebagai  alat pembayaran  yang  sah,  utamanya  di  Indonesia. Kekurangan-kekurangan  dalam  pemenuhan  syarat objek cryptocurrency menjadi penghalang penggunaannya. tentunya kajian mengenai cryptocurrency berdasarkan konsep sil‘ah ini menjadi penting  dan  perlu  untuk  dikaji  lebih  mendalam, mengingat  banyaknya  pengguna cryptocurrency di Indonesia.
4. KESIMPULAN
Sil‘ah merupakan barang atau sesuatu yang dapat diperdagangkan  atau  ditransaksikan, sil‘ah sering diartikan menjadi objek akad. Sesuatu dapat dikatakan sil‘ah apabila memenuhi apa syarat pada objek akad; ada  saat  ditransaksikan,  bisa  diserahkan,  suci  atau halal  menurut  syari‘at,  serta  jelas. cryptocurrency merupakan  mata  uang  berbentuk  digital,  yang menggunakan  teknologi Blokchain .  pada  umumnya cryptocurrency digunakan sebagai instrument perdagangan  komoditas,  instrument  investasi  dan mata  uang.  Penggunaannya  sendiri  di  Indonesia adalah sebagai instrument perdagangan dan investasi, seperti  yang  ada  pada  aplikasi  jual  beli  aset  kripto: Pintu.  Aplikasi  ini  menawarkan  berbagai  jenis  aset, mulai  dari  DeFi,  NFT,  DEX,  dan  lain  sebagainya. Penggunaan  cryptocurrency  sendiri  di  Indonesia memang dibatasi sebagai komoditi, dan bukan sebagai mata  uang.  bukan  tanpa  alasan,  sebab  pelarangan cryptourrency sebagai mata uang karena ketidakjelasan  wujud  fisik,  nilai  dan  jumlah  yang melekat  pada  cryptocurrency  itu  sendiri  serta  dapat menimbulkan  ketidakpastian  dan  kerugian  bagi penggunanya.  Dengan  begitu, cryptocurrency tidak memenuhi syarat sil‘ah sebagaimana yang dipaparkan oleh ulama fiqh terdahulu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan  pandangan  lebih  jauh  mengenai penggunaan  cryptocurrency  sebagai  aset  investasi, juga proyeksi sebagai mata uang dan alat pembayaran.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Allah  Swt.,  karena  atas IzinNya  penulis  dapat  menyelesaikan  kajian  ini dengan  sebaik-baiknya.  Kemudian  kepada  Dosen Pembimbing,  Bapak  Iza  Hanifuddin,  Ph.D  yang senantiasa  memberi  bimbingan,  dukungan  serta motivasi selama pengkajian materi ini hingga selesai dengan  sempurna.  Tidak  lupa  saya  ucapkan  terima kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  seluruh  pihak yang telah membantu dalam penyelesaian kajian dan penulisan ini.

## 6. REFERENSI
Akhmad Farroh Hasan. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). In UIN-Maliki  Malang  Press (Issue  2).  UIN- Maliki  Malang  Press.  http://repository.uin- malang.ac.id/4531/1/fiqh muammalah FULL.pdf Al-Bugha,  M.,  Al-Khann,  M.,  &  Al-Syurbaji,  A. (2012). Fikih  Manhaji:  Kitab  Fikih  Lengkap Imam asy-Syafi’i . Darul Uswah.
Az-Zuhayli,  W.  (2011). Terjemah  Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu adillatuhu juz 4 (Jilid 5). Dar al Fikr. Bitcoin .  (n.d.).  Wikipedia.  Retrieved  November  3, 2022, from https://id.wikipedia.org/wiki/Bitcoin Dhaif, S. (2003). Al Mu’jam Al Wasith Al ’Arabiyah . Maktabah al Shurouq al Dauliyyah.
Harun.  (2017). Fiqh  Muamalah .  Muhammadiyah
University
Press.
https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_M uamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&d q=objek+akad+dapat+diserahkan&pg=PA45&p rintsec=frontcover
Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan  Investasi  Cryptocurrency. Jurnal Manajemen  Dan  Bisnis:  Performa , 17 (1),  76. https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236 Ilyasa,  R.  M.  A.  (2019).  Legalitas  Bitcoin  Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia. Lex Scientia Law
Review , 3 (2), 123. https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  (2016).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. In Mahkamah Agung . MUI,  R.  (2021). Keputusan  Fatwa  Hukum  Uang Kripto atau Cryptocurrency . MUI.
https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa- hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/
Najibur,  R.  M.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Normatif Terhadap  Regulasi  Mata  Uang  Kripto  (Crypto Currency)  di  Indonesia. Jurnal  Supremasi : Jurnal Ilmiah Hukum , Volume 11, (2), 3.
Noorsanti,  R.,  Yulianton,  H.,  &  Hadiono, K. (2018). Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency). Proceeding SENDI_U , 306. Pintu.  (n.d.). Market  Pintu:  Bitcoin .  Pintu.Co.Id. Retrieved November 4, 2022, from https://pintu.co.id/market/btc
Prasetiyo,  L.,  &  Janah,  U.  R.  (2021). Halal Cryptocurrency . CV Nata Karya.
Puspasari,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi Investor  pada  Transaksi  Aset  Kripto  Dalam Bursa  Berjangka  Komoditi. Jurist-Diction ,
Volume 3 , 303.
Qal’aji,  M.  R.  (2006). Mu’jam  Lughati  Al  fuqaha . Daru al Nafais.
Redaksi, T. (2021). MUI Sebut Kripto Haram Sebab Tidak  Memenuhi  Sil’ah,  Begini  Penjelasannya . Pelopor.Id.  MUI  Sebut  Kripto  Haram  Sebab Tidak Memenuhi Sil’ah, Begini Penjelasannya Santia,  T.  (2021). MUI  Masih  Memperbolehkan Kripto  Diperdagangkan  dengan  Syarat  Ini . Liputan
6.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4708545/ mui-masih-memperbolehkan-kripto- diperdagangkan-dengan-syarat-ini Sarwat,  A.  (2018). Fiqih  Jual-beli .  Rumah  Fiqih Publishing.
Shaleh,  M.,  Sidek,  A.,  &  Imannullah,  I.  (2021).
Hukum  Praktek  Jual  Beli  Kotoran  Hewan Menurut  Mazhab  Imam  Syafi’i. As-Syar’i: Jurnal  Bimbingan  &  Konseling  Keluarga , 3 (2), 276. https://doi.org/10.47467/as.v3i2.731 Sharma, D. K., Pant, S., Sharma, M., & Brahmachari, S.  (2020).  Cryptocurrency  Mechanisms  for Blockchains:
Models,
Characteristics,
Challenges,  and  Applications.  In Handbook  of
Research  on  Blockchain  Technology .  INC. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819816- 2.00013-7
Siti  Nur  Azizah,  A.,  &  Irfan.  (2020).  Fenomena Cryptocurrency dalam  Perspektif  Hukum  Islam.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab , 1 (Januari), 74.
Siyoto, Sandu. Sodik, A. (2015). DASAR METODOLOGI  PENELITIAN  -  Google  Books .
Literasi Media Publishing.
Syahnur,  K.  (2022).  Studi  Faktor  Determinan Keputusan Investasi Generasi Milenial Pada Aset Kripto. AkMen : Jurnal Ilmiah , Volume 19 , 145. Tentang Pintu: Kisah Bitcoin . (n.d.). Pintu. Retrieved November 3, 2022, from https://pintu.co.id/about Ulfa,  A.  M.  (2022). Financial:  Hukum  Investasi
Kripto dalam Islam .
Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/dinihariyanti/finansial/626 a63c70612e/hukum-investasi-kripto-dalam- islam#:~:text=Beberapa  lembaga  otoritas  fatwa keagamaan,untuk investasi maupun alat tukar. Yuan,  Y.,  &  Wang,  F.  Y.  (2018).  Blockchain  and Cryptocurrencies:  Model,  Techniques,  and Applications. IEEE  Transactions  on  Systems,
Man,  and  Cybernetics:  Systems , 48 (9),  1421–
1428.
https://doi.org/10.1109/TSMC.2018.2854904