Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328

## PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA BERAKHLAK LEMBAGA FILANTROPI ISLAM
Rosalina Pebrica Mayasari 1) , Muhammad Titan Terzaghi 2) , Mochammad Iqbal Syahrial Rabi'I 3)
1,3 Akuntansi, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan, Indonesia
2 Akuntansi, Universitas Bina Darma, Sumatera Selatan, Indonesia
1) Email : rosalina_mayasari@yahoo.com , 2) Email : mtitant4@gmail.com .

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Submitted:
18/01/2024 Review : 29/01/2024 Revised: 31/01/2024 Accepted:
31/01/2024 Published: 31/12/2023 Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip tata kelola lembaga filantropi  Islam  dengan  menggunakan  paradigma  Islam  yang  bersumber  dari Alquran  dan  Hadis.  Metodologi  penelitian  adalah  metodologi  integratif  Islam yang  mengintegrasikan  nilai-nilai  surah  An-Nahl  90  (pokok-pokok  akhlak baik)  dengan  Maqashid  Syariah  (tujuan  syariah).  Penelitian  ini  menggunakan data primer dan sekunder dari kantor pusat Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) di  Bandung  dan  perwakilan  Sumatera  Selatan  di  Palembang.  Data  diambil melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Penelitian  ini  menemukan prinsip-prinsip  tata  Kelola  berakhlak,  yang  terdiri  dari  prinsip-prinsip  tauhid, amanah,  taqwa,  pengawasan  yang  melekat,  ukhuwah,  musyawarah,  maslahat, itqan, Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut  diharapkan  dapat  memperkuat  iman  insan  berakhlak  dalam menjalankan  tata  Kelola  berakhlak.  Prinsip-prinsip  ini  diperoleh  dari  empat nilai  agama  yang  hadir  dalam  realitas  tata  Kelola:  nilai  keadilan,  kebaikan (ihsan), takaful, dan mashlahah.
Katakunci : An-Nahl  90,  Maqashid  Syariah,  Lembaga  Filantropi  Islam, Prinsip Tata Kelola Berakhlak

## ABSTRACT
This  study  aims to formulate  the  principles of virtuous  governance  of  Islamic philanthropic  institutions  using  a  religionist  paradigm  from  the  Koran  and Hadith. The research methodology is an Islamic integrative methodology that integrates  the  values  of  surah  An-Nahl  90  (principles  of  morality)  with Maqashid  Syariah  (the  objectives  of  Sharia).  This  study  uses  primary  and secondary  data from the  head  office  of  Daarut  Tauhid  Peduli  (DT  Peduli)  in Bandung  and  South  Sumatra  representatives  in  Palembang.  The  data  was harvested  through  in-depth  interviews,  observation,  and  documentation.  This study  finds  the  principles  of  virtuous  governance,  which  consists  of  the principles  of  Tauhid,  Amanah,  Taqwa,  Inherent  Supervision,  Ukhuwah, Deliberation,  Maslahat,  Itqan,  Amar  Ma'ruf  Nahi  Munkar.  Obedience  in carrying  out  these  principles  is  expected  to  strengthen  the  Faith  of  virtuous people  in  governance  activities.  These  principles  are  obtained  from  the  four religious  values  present  in  the  reality  of  governance:  the  value  of  justice, kindness (ihsan), takaful, and mashlahah.
Keywords : An-Nahl 90, Maqashid Syariah, Islamic Philanthropic Institutions, Principles of Virtuous Governance

## A. PENDAHULUAN
Tata kelola merupakan suatu konsep yang diperkenalkan  oleh  bangsa  Barat  sebagai suatu  konsep  yang  tepat  untuk  mengatasi keterbelakangan,  kemiskinan  dan  berbagai masalah  lainnya  yang  terjadi  pada  suatu negara,  baik  negara  maju  maupun  negara
berkembang.  Konsep  tata  kelola  pada korporasi  merupakan  konsep  yang  muncul sebagai akibat adanya masalah keagenan atau konflik  kepentingan  dalam  sebuah  korporasi sehingga tidak semua individu dapat diarahkan  untuk  memaksimasi profit ,  nilai pasar  atau  meminimasi  biaya.  Tata  kelola pada  korporasi  itu  sendiri  merupakan  suatu
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
konsep  yang  dilandasi  oleh agency  theory. Dalam agency  theory disebutkan  bahwa kontrak  yang  efisien  belum  cukup  untuk mengatasi  masalah.  Salah  satu  mekanisme yang  diharapkan  dapat  mengontrol  yaitu dengan menerapkan konsep tata kelola. Teori ini  juga  diharapkan  dapat  berperan  dalam memberikan  keyakinan  kepada  investor bahwa  mereka  akan  menerima return atas dana  yang  telah  diinvestasikan  kepada perusahaan  serta  memberikan  keyakinan bahwa  manajer  tidak  akan  melakukan pencurian  dan  penggelapan  serta  tidak menginvestasikan  dana  investor  ke  proyek yang  tidak  menguntungkan  (Shleifer  dan Vishny, 1997). Namun kenyataannya, konsep ini  masih  mengalami  kegagalan  dimana masih  terjadi  kecurangan-kecurangan  seperti skandal  Enron  dan  WorldCom.  Kecurangan ini  terjadi  karena  implementasi  tata  kelola yang  tidak  efektif  dan  materialistik  semakin berkembang  menimbulkan  sifat  keserakahan korporasi  dan  investor  (Lazonick  dan O’Sullivan, 2000; Cooper, 2005).
Konsep  tata  kelola  terbentuk  antara perspektif shareholder dan perspektif stakeholder. Perspektif shareholder berarti bahwa  tata  kelola  diterapkan  berdasarkan prinsip utilitarianisme yang cenderung berorientasi  pada  keuntungan  jangka  pendek (Post, 2003), sedangkan perspektif
stakeholde r  berdasarkan  etika  deontologi yang
mengidentifikasi pemangku kepentingan  yang  memberikan  keuntungan materi  untuk  jangka  panjang  (Mason et  al. , 2007).  Hal  ini  membuktikan  bahwa  tata kelola secara implisit
bertujuan memaksimalisasi profit serta memberlakukan going  concern dengan  dasar  etika  yang bersifat  ekonomis.  Tujuan-tujuan  ini  yang merupakan ciri khas dari kapitalisme (Fannon,  2003;  Weber,  2006;  Kaletsky, 2010). Berdasarkan teori dan perspektif yang melandasi  munculnya  konsep  tata  kelola, konsep  ini  secara  filosofis  dibangun  atas dasar  realitas  fisik  dan  materi  semata. Realitas  dianggap  sebagai  sesuatu  yang hanya  bersifat  nyata,  terindera  dan  dapat diukur.  Padahal,  realitas  dalam  Islam sejatinya  meliputi  materi,  fisik,  spiritual, Asma’  Syifatiyyah (sifat-sifat  Allah)  dan Allah  itu  sendiri  sebagai  realitas  absolut. Realitas ini tidak berdiri sendiri namun saling terikat  satu  sama  lain  (Bakar,  1994;
Triyuwono,  2004).  Ajaran  Islam  bersifat sempurna, komprehensif namun tetap membumi  dan  mudah  diaplikasikan  dalam kehidupan  manusia  (Mulawarman, et  al., 2018:  23). Ajaran  Islam memberikan perhatian  terhadap  realitas  yang  terjadi sekaligus  memberikan  solusi.  Ajaran  Islam menyangkut  masalah  akidah,  syariah,  dan akhlak  sehingga  realitas  tata  kelola  juga dipandang  utuh  meliputi  ketiga  unsur  ini. Islam  memandang  tata  kelola  bukan  sekedar meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas dalam  kacamata  materi  saja,  melainkan berkaitan  erat  dengan  amanah  yang  harus dipertanggungjawabkan  kepada stakeholders terutama kepada Allah. Tata kelola sebagaimana  manajemen berkelindan  dengan akidah,  syariah  dan  akhlak  (Mulawarman et al , 2018: 31).
Islam  memandang  lembaga  dan  insan  di dalamnya  memiliki  peran  dan  tanggung jawab  yang  berbeda  dengan  cara  pandang kapitalis.  Lembaga  tidak  hanya  bertujuan untuk mengakumulasi kekayaan, meningkatkan pertumbuhan dan
memfasilitasi kepentingan pribadi atau kelompok.  Insan  dalam  lembaga  menjadikan lembaga sebagai tempat
untuk menghambakan  diri  kepada  Allah,  tempat berkhidmat kepada umat dan tempat berikhtiiar  untuk  meningkatkan  ketauhidan baik  bagi  internal  lembaga  maupun  para stakeholders -nya. Ketauhidan  ini  menjadikan terikatnya  para  insan  lembaga  dalam  sebuah “perjanjian”  kepada  Allah  yang  diwujudkan dengan pertanggungjawaban dunia dan akhirat  kepada  Allah  sebagai stakeholders tertinggi  (Hamid, et  al .,  2011).  Sebagai konsekuensinya,  tata  kelola  yang  dijalankan oleh lembaga tentulah berdasarkan ketauhidan  yang  utuh  kepada  Allah.  Segala aktivitas  dan  transaksi  dalam  lembaga dilakukan  dengan  mengedepankan  nilai-nilai yang  sesuai  dengan  prinsip  Islam.  Islam memandang  tata  kelola  bertujuan  untuk melindungi  hak-hak  semua stakeholders tanpa  terkecuali  agar  tercapai  kesejahteraan umat  dan  tercapainya maqashid  syariah (kebaikan  dunia  dan  akhirat)  (Pahlevi,  2020: 38).
Konsep tata kelola modern sarat akan nilai kapitalisme,  materialisme,  egoisme  dan sekulerisme  yang  terjebak  dalam  ukuran- ukuran universal numerik seperti
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
pertumbuhan, efisensi, keuntungan dan going concern yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai Islam.  Konsep  tata  kelola  modern  haruslah disucikan  dengan  nilai  religiusitas  Islam. Nilai-nilai religiusitas Islam tentu terkandung dalam  Alquran  dan  hadis  yang  dijadikan sumber  gagasan  dan  pedoman  serta  bahan utama  dalam  memotret  realitas,  melakukan kritik dan konstrusi untuk perubahan (Fordebi,  2018:  30).  Alquran  dan  hadis dijadikan sebagai “penyuci” untuk mengkonstruksi  konsep  tata  kelola  agar konsep  ini  terlahir  kembali  sesuai  tujuan syariah  ( maqashid  syariah ).  Tujuan  Syariah yang dimaksud adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan  akhirat,  material  dan  spiritual  serta individual  dan  kolektif.  Tujuan  syariah  ini haruslah  memenuhi  unsur  patuh  terhadap ketentuan  syariah  dan  membawa  kebaikan serta  manfaat  (Mulawarman, et  al .,  2018:
51).
Konsep tata kelola yang akan dikonstruksi adalah  dengan  menekankan  pada  konsep “benar”  dan  “salah”  diartikan  sebagai masalah  moralitas  dan  etika  bisnis  individu yang  berada  di  dalam  sebuah  sistem  tata kelola  (Lukviarman,  2004) . Dalam  konteks Islam, moral dan etika berkaitan dengan pada konsep akhlak.
Konsep
akhlak mencerminkan  nilai-nilai  tentang  kebaikan dan keburukan serta kebenaran dan kesalahan menurut  Allah  yang  berpijak  pada  Alquran dan  Hadis.  Nilai-nilai/pokok-pokok  akhlak dalam  Alquran  salah  satunya  terdapat  dalam surah An-Nahl 90:
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  berlaku adil dan berbuat ihsan, serta memberi kepada kaum  kerabat, dan Allah  melarang perbuatan keji,  kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia memberi  pengajaran  kepadamu  agar  kamu dapat  mengambil  pelajaran”  (QS.  An-Nahl [16]: 90).
Surah  An-Nahl  90  berisi  tentang  tiga sumber  kebaikan  yaitu  berlaku  adil,  berbuat kebajikan (Ihsan), dan memberi kepada kaum kerabat yang harus diterapkan dalam kehidupan.  Selain  itu,  terdapat  tiga  sumber kejahatan  di  dunia  yang  berdampak  siksa  di akhirat  yaitu  perbuatan  keji,  perbuatan munkar,  dan  permusuhan.  Allah  memberi pengajaran kepada hamba-Nya melalui perintah  dan  larangan  melalui  ayat  ini.  Ayat
ini  mengandung  pengajaran  dari  Allah sebagai  pelajaran  bagi  umat  manusia  agar tercapai maqashid syariah yaitu kemaslahatan  dunia  akhirat  (Ad-Dymasyqi: 2000).
Konsep  tata  kelola  yang  didasarkan  pada nilai-nilai  modernitas  seperti  yang  dijelaskan di atas belum mampu memberikan hasil yang baik  bagi  lembaga  (organisasi  dan  negara). Nilai-nilai  yang  dibawa  oleh  konsep  ini malah  semakin  melanggengkan  hegemoni Barat  terhadap  negara-negara  berkembang. Konsep  tata  kelola  yang  masih  lekat  dengan liberalisme  dan  materialisme  tentu  tidak sesuai  dengan  pandangan  Islam  (Malik, 2017:  38).  Islam  memandang  segala  sesuatu secara  holistik,  baik  materi  maupun  non materi serta orientasi dunia dan akhirat. Islam juga  memandang  berbeda  atas  konsep  tata kelola  yang  erat  kaitannya  dengan  konsep efesiensi  dan  efektivitas.  Konsep  efisiensi yang  menyatakan  dengan  pemasukan/input sesedikit mungkin untuk menghasilkan keluaran/output  tertentu  (Brinkerhoff  dan Dressler,  1990)  tidak  sesuai  dengan  ajaran Islam  (Mas’ud,  2008).  Islam  memandang efisien dan efektif dalam dari sudut keadilan, ihsan, takaful dan mashlahah . Islam menjunjung  tinggi  keadilan  yang  membawa kepada  kesejahteraan  bagi  umat,  bagi semesta  ( rahmatan  lil  ’alamiin )  bukan  bagi indivdu maupun komunitas.
Penelitian  tata  kelola  pada  perusahaan berdasarkan  perpektif  Islam  menghasilkan kesimpulan  bahwa  tata  kelola  berdasarkan perspektif  Islam  memiliki  ciri  tersendiri  dan menyajikan karakteristik yang berbeda dibandingkan  dengan  konsep  barat.  Tata kelola dalam perspektif Islam
menggabungkan  elemen  tauhid,  syura  dan prinsip-prinsip syariah dengan tetap mempertahankan  tujuan  perusahaan  tanpa mengabaikan  kesejahteraan  sosial  (Lewis, 2005;  Bhatti,  2009;  dan  Hasan,  2009). Prinsip-prinsip dasar tata kelola diadopsi dari nilai-nilai  Islam  termasuk  konsep hisbah , syura, pengungkapan dan transparansi, pembukuan  dan  akun  final,  serta  audit (Bhatti,  2009).  Penelitian  terdahulu  juga masih  belum  menjadikan  ayat  suci  sebagai dasar  konstruksi  konsep  tata  kelola  dan mengintegrasikannya  dengan  tujuan-tujuan syariah ( maqashid syariah ), sehingga konsep tata kelola yang dihasilkan tidak jauh berbeda
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
dengan  konsep  tata  kelola  yang  dihasilkan oleh Barat.
Saat ini tidak hanya praktisi pemerintahan dan korporasi yang dituntut untuk menerapkan  prinsip  tata  kelola,  namun organisasi nonprofit juga  dituntut  untuk menjadi  organisasi  yang  profesional  dengan menerapkan  konsep  tata  kelola.  Lembaga nonprofit telah mengalami pertumbuhan baik dari  segi  ukuran  dan  perannya  dalam pembangunan.  Hal  ini  memberi  dampak meningkatnya tuntutan penerapan konsep tata kelola  pada  lembaga nonprofit. Tata  kelola pada lembaga nonprofit kurang mendapatkan perhatian, padahal tata kelola adalah masalah penting  dalam  memperkuat  kinerja  lembaga nonprofit  (Bruni,  et  al.,  2016).  Peneliti melakukan  penelitian  mengenai  konsep  tata kelola  dari  perspektif  Islam  dan  lebih memfokuskan  lagi  pada  konsep  tata  kelola pada  lembaga  filantropi  Islam  dalam  hal  ini Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli). Penelitian ini mengembangkan konsep tata kelola dalam lembaga  filantropi  dengan  mengintegrasikan wahyu  Allah  dalam  Surah  An-Nahl  90 dengan  konsep maqashid  syariah sebagai dasar  menyusun  konsep  tata  kelola  syariah. Penelitian  ini  mengintegrasikan  Surah  An- Nahl  90  dengan  konsep maqashid  syariah. Surah  An-Nahl  90  merupakan  surah  yang mengandung  pokok-pokok  akhlak  yang disyaratkan  Allah  kepada  setiap  manusia. Sesungguhnya ayat yang paling komprehensif  dalam  Alquran  mengenai anjuran  melakukan  kebaikan  dan  menjauhi keburukan  adalah  ayat  surah  An-Nahl  90 (Usman  Ibnu  Maz’un  dalam  Ad-Dymasyqi, 2000). Penelitian ini menggunakan paradigma  religionis  dengan  menggunakan Alquran  dan  Hadis  sebagai  sumber  dan pedoman  dalam  membangun  konsep  tata kelola pada lembaga filantropi.
Islam  memandang  tata  kelola  dalam konteks  yang  lebih  luas  dengan  memandang manusia  sebagai  pelaku  organisasi  yang meliputi  aspek  fisik,  moral,  religiusitas  dan spiritualitas. Konsep tata kelola atas lembaga filantropi  Islam  perlu  dibangun  dengan pendekatan  yang  berakar  dari  nilai-nilai Islam  (Alquran  dan  sunnah)  serta  sesuai dengan  tujuan  syariah  ( maqashid  syariah ). Dengan demikian, rumusan masalah penelitian  ini  adalah  bagaimana  konsep  tata kelola  syariah  atas  lembaga  filantropi  Islam
berdasarkan Surah An-Nahl 90 dan maqashid syariah (tujuan syariah)?

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  tepat  untuk mencapai tujuan tersebut adalah
menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  ini digunakan untuk mengungkap dan memahami  sesuatu  dibalik  fenomena,  dapat pula digunakan untuk  mendapatkan wawasan tentang  sesuatu  yang  baru,  serta  dapat memberikan  rincian  yang  kompleks  tentang fenomena  yang  sulit  diungkapkan  oleh metode kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2003:
5).  Perspektif yang  digunakan  adalah perspektif  Alquran  yaitu  surah  Al-Nahl  ayat 90  yang  diintegrasikan  dengan maqashid syariah .  Peneliti  menggunakan  studi  kasus religius  yang  merupakan  studi  mendalam tentang  suatu  kasus  pada  komunitas  atau organisasi tertentu dalam konteks dan bingkai ayat-ayat kauniyyah dan qauliyyah .  Peneliti melakukan  studi  mendalam  atas  praktik  tata kelola  pada  DT  Peduli.  Penelitian  ini menggunakan  cara  pandang  religius  Islam ( religionist  paradigm ).  Cara  pandang  ini menekankan  pada  sumber  ilmu  yang  hakiki yaitu  Allah  yang  menyampaikan  dalam wahyu-Nya  (Alquran)  dan  Hadis.  Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Desain  penelitian  ini  digunakan  untuk memahami  dinamika  yang  terjadi  dalam sebuah  keadaan  tertentu  (Huberman  dan Milles,  2002)  dan  dapat  pula  pada  beberapa setting tertentu  (Kamayanti,  2017:  75).
Peneliti  menggunakan  studi  kasus  religius yang  merupakan  studi  mendalam  tentang suatu  kasus  pada  komunitas  atau  organisasi tertentu  dalam  konteks  dan bingkai ayat-ayat kauniyyah dan qauliyyah . Peneliti melakukan studi  kasus  ini  dalam  konteks  dan  bingkai religius  Islam  menggunakan  surah  An-Nahl 90 dan maqashid syariah .
Peneliti  menentukan  informan  yang memiliki  peran  dan  tanggungjawab  sebagai pemimpin, pengambilan keputusan, pelaksana  teknis,  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS),  dan  donatur  dalam  memperoleh  data dan  informasi  yang  relevan  dengan  tujuan penelitian. Peneliti juga menambahkan informan dari tokoh ulama untuk mengkonfirmasi  data  yang  berkaitan  dengan penafsiran terhadap Alquran dan Hadis. Data
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara mendalam, observasi  berpartisipasi  dan  dokumentasi objek penelitian dalam setting natural .
Wawancara  mendalam  dilakukan  untuk menggali  informasi  dan  pemahaman  secara utuh  terkait  dengan  realitas  nilai-nilai  yang terkandung  dalam An-Nahl 90 dan maqashid syariah dan  pengamalan  nilai-nilai  tersebut dalam  aktivitas/praktik  tata  kelola  pada  DT Peduli.  Langkah  ini,  dilakukan  dengan mewawancarai Direktur, karyawan DT Peduli  Pusat  dan  DT  Peduli  Sumsel,  serta ulama.  Teknik  wawancara  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  semi terstruktur.
Huberman dan  Miles  (1992:  16) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif,  seorang  peneliti  akan  melakukan analisis  data  melalui  tiga  tahap;  (1)  reduksi data,  (2)  penyajian  data,  dan  (3)  penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap ini, umumnya  seorang  peneliti  kualitatif  akan melakukan
pengkodean ( coding ), merumuskan  tema-tema,  merangkum  dan mengelompokkan  data  sebelum  menyajikan dalam  uraian  secara  tertulis.  Al-Syatibi memadukan  dua  pendekatan  dalam  mencari dan  memahami maqashid  syariah yaitu dengan  cara  melakukan  analisis  terhadap lafal perintah  dan  larangan  dan  melakukan analisis terhadap ‘illah perintah  dan  larangan (Bakri,  1996:  91).  Dalam  penelitian  ini, peneliti mengadaptasi kedua tahapan tersebut.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  integrasi  antara  wahyu  (Surah Al-Nahl  90)  dengan maqashid  syariah . Dalam  mengintegrasikan  surah  An-Nahl  90 dan maqashid syariah , peneliti menggabungkan nash yang  dikaji  dengan yang lain, menghubungkan ayat dengan ayat, hadis  dengan  hadis,  ayat  dengan  hadis  dan hadis  dengan  ayat,  mengkorelasikan nash- nash  syara’ dengan maqashid  syariah (hikmah/tujuan hakiki), mengaitkan nash dan masalah  yang  dikaji  dengan  ilmu-ilmu lainnya, mengaitkan nash dengan realitas tata kelola  yang  ada  pada  lembaga.  Peneliti melakukan  langkah-langkah  ini  dengan bantuan ulama yang  memahami  Alquran dan Hadis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Fondasi  merupakan  bagian  yang  sangat penting  dalam  sebuah  bangunan  yang berfungsi untuk memperkuat struktur bangunan agar struktur keseluruhan bangunan  dapat  berdiri  kokoh  di  atas  tanah. Tanpa  fondasi  yang  kuat,  bangunan  tidak akan mampu bertahan dari berbagai goncangan.  Hal  ini  pula  berlaku  dalam bangunan tata kelola suatu lembaga. Prinsip- prinsip  tata  kelola  memainkan  peran  sebagai fondasi  dalam  sebuah  bangunan  tata  kelola berakhlak. Prinsip-prinsip tata kelola berakhlak  i yang  terdiri  dari  prinsip  Tauhid, prinsip  Amanah,  prinsip  Takwa,  prinsip Pengawasan  Melekat,  prinsip Ukhuwah , prinsip Musyawarah, prinsip maslahat, prinsip Itqan ,  prinsip a mA r  ma’ruf  nahi munkar. Prinsip-prinsip  ini  diperoleh  dari keempat nilai-nilai religius  yang  hadir dalam realitas tata kelola, yaitu: nilai keadilan, nilai kebaikan  (ihsan),  nilai  takaful  dan  nilai mashlahah.  Nilai  keadilan  terjawantahkan dalam  prinsip  Tauhid,  Amanah  dan  Takwa. Nilai  ihsan  (kebaikan)  terwujud  dalam prinsip  Pengawasan  Melekat  dan  Itqan. Prinsip  Ukhuwah,  Musyawarah  dan  Amar Ma’ruf Nahi Munkar merupakan manifiestasi dari  nilai  takaful.  Terakhir,  prinsip  maslahat yang  merukan  perwujudan  nilai  mashlahah dalam tata kelola.

## Prinsip Tauhid
Prinsip  tauhid  merupakan  manifiestasi dari  nilai  keadilan  dalam  realitas  tata  kelola dimana  ketauhidan  merupakan  bentuk  dari keadilan  hamba  kepada  Allah.  Tata  kelola berakhlak  dibangun  berdasarkan  niat  dan komitmen  dari  insan  berakhlak  untuk beribadah  kepada  Allah  dan  berkhidmat kepada  umat.  Secara  sederhana  Antonio (2013a:  42)  menyimpulkan  tauhid  berarti segala  sesuatu  dari  Allah,  milik  Allah,  untuk Allah,  diawasi  Allah  dan  kembali  kepada Allah.  Islam  mempunyai  penekanan  yang kuat  pada  aspek  akuntabilitas  (Kamla et.  al , 2006),  akuntabilitas  bukan  hanya  kepada pimpinan  dalam  lembaga  namun  kepada seluruh stakeholders termasuk Allah (Tapanjeh,  2009).  Akuntabilitas  ini  meliputi akuntabilitas  vertikal  dan  horizontal  yang didasarkan pada nilai-nilai  etika (Triyuwono, 2003).  Prinsip  tauhid  merupakan  prinsip
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
dasar  tertinggi  dari  semua  kegiatan  hidup umat  Islam  (Muqorrobin,  2012).  Prinsip tauhid  meliputi  semua  prinsip-prinsip  tata kelola  yaitu  Transparansi  ( Transparency ),
Akuntabilitas ( Accountability ), Responsibilitas ( Responsibility ), Independensi ( Independency ), Kewajaran dan Kesetaraan  ( Fairness )  atau  disingkat  dengan TARIF  yang  disusun  oleh  KNKG  (2011). Prinsip tauhid menjadi pendorong terwujudnya  prinsip-prinsip  lainnya  dalam lembaga.

## Prinsip Amanah
Prinsip  amanah  merupakan  bentuk keadilan hamba kepada hamba Allah lainnya. Keadilan  kepada  hamba  terwujud  dengan menjalankan  amanah  dalam  bermuamalah. Dalam konteks tata kelola, lembaga filantropi Islam  menjalankan  amanah  yang  diberikan oleh  para stakeholders karena  sejatinya pemilik  lembaga  filantropi  islam  adalah umat.  Kepercayaan  (amanah)  merupakan faktor  penting  dalam  bermuamalah.  Amanah lahir  dari  kekuatan  iman  seorang  insan  yang berakhlak.  Semakin  kuat  keimanan  insan maka  semakin  kuat  amanah  insan  tersebut (Ilyas,  2002:  89).  Dalam  konteks  lembaga, lembaga  filantropi  yang  mampu  menjaga amanah dengan tata kelola yang berakhlaklah yang akan mendapatkan kepercayaan donatur dan stakeholders lain.  Akuntabilitas  dalam lembaga  filantropi  tidak  terbatas  pada pimpinan (direktur dan  yayasan)  namun juga kepada  Allah  dan  umat  (pemilik  dana  dan stekholders lain  seperti  pemerintah,  dan FOZ).  Akuntabilitas  kepada  umat  dilakukan dengan  memberikan  informasi  yang  jujur kepada stakeholders .  Lembaga  filantropi yang  menjalankan  prinsip  amanah  tidak terlepas  dari  terpenuhinya  Transparansi ( Transparency ),
Akuntabilitas ( Accountability ), Responsibilitas ( Responsibility ), Independensi ( Independency ),  Kewajaran  dan  Kesetaraan
( Fairness )  dalam  tata  kelola  lembaganya. Antonio  (2013b:  vii)  menyatakan  bahwa fairness, transparency, independency, accountability  dan  responsibility merupakan unsur utama pembentuk amanah.
Prinsip Takwa Prinsip takwa merupakan bentuk keadilan  hamba  atas  dirinya.  Insan  yang
bertakwa  akan  bersungguh-sungguh  dalam meninggalkan  hal-hal  yang  Allah  haramkan dan akan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan  oleh  Allah.  Insan  yang  bertakwa mampu  menjaga  dan  mengelola  dirinya  dari segala  bentuk  kezaliman  maka  diharapkan akan  mampu  menjaga  dan  mengelola lembaga dari hal-hal yang dapat mendatangkan  kerugian  dan  keburukan  bagi lembaga maupun stakeholders lainnya.
Lembaga  filantropi  dalam  menjalankan muamalah senantiasa merujuk pada apa yang Allah  sukai  dan  perintahkan  sebagai  bukti ketakwaan  kepada  Allah. Taqwa merupakan pencapaian  spiritual  tertinggi  insan  yang ditunjukkan dengan perasaan menyatu dengan  Tuhan,  manusia  dan  alam,  serta kesadaran  untuk  menaati  kehendak  Tuhan (Triyuwono,  2016).  Ketakwaan  merupakan bagian  yang  melekat  dari  nilai  keadilan (Engineer,  2000:  58)  dalam  tata  kelola  yang harus dirasakan oleh setiap stakeholders .

## Prinsip Pengawasan Melekat
Prinsip  ini  merupakan  perwujudan  dari nilai kebaikan ( ihsan ) yang menjadikan insan berakhlak  selalu  merasakan  pengawasan Allah  atas  dirinya.  Insan  berakhlak  dalam lembaga akan selalu terikat dengan Allah dan merasakan “pengawasan” Allah dalam setiap menjalankan aktivitas. Kesadaran atas “pengawasan”  Allah  menjadi  suatu  sistem pengendalian diri bagi insan. Secara fungsional, pengawasan telah built-in melekat  inheren  dalam  diri  setiap  amil (Sudewo,  2004:  141).  Pengawasan  melekat merupakan  yang  dilakukan  oleh  pimpinan atau  atasan  langsung  kepada  bawahan (Muchsan, 1986: 41). Pengawasan
selanjutnya adalah pengawasan dari luar yang melibatkan institusi, lembaga, ataupun pengawas (Ibrahim, et. al., 2021: 75).

## Prinsip Ukhuwah
Tata  kelola  dapat  tercapai  jika  setiap SDI  dan stakeholders memelihara ukhuwah . Ukhuwah terjalin  dalam  internal  lembaga maupun eksternal lembaga. Ukhuwah internal terjalin  antar  SDI  baik  pusat  maupun  cabang dengan  direksi  serta  yayasan. Ukhuwah SDI dalam lembaga terlihat pada struktur organanisasi dan pembagian fungsinya masing-masing.  Struktur  organisasi  ini  akan menentukan  bagaimana  SDI  berhubungan
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
dengan SDI lainnya (Rusdiyanto, et al., 2019: 190). Ukhuwah lembaga  dengan  para stakeholders ,  seperti  DPS,  FOZ,  pemerintah, donatur,  penerima  manfaat  dan  masyarakat sekitar  lembaga  juga  terjalin  erat.  Pola hubungan yang baik dilandasi dengan prinsip kesejajaran,  saling  percaya  dan  saling membutuhkan (Ibrahim, et al ., 2021: 248).

## Prinsip Musyawarah
Sinergi  lembaga  dengan stakeholder nya terjalin  melalui  musyawah  ( shura ). Shura mengandung esensi tata kelola dari perspektif Islam  (Malik,  2012:  208)  dan  menjadi landasan  tata  kelola  syariah  (Lewis,  2006). Lembaga  menggunakan  musyawarah sebagai jalur  komunikasi  dalam  internal  lembaga maupun  eksternal  lembaga.  Musyawarah Kerja  Nasional  (Mukernas)  diselenggarakan untuk  merancang  rencana,  program  dan anggaran,  mengevaluasi,  memberi  arahan, membuat keputusan strategis setiap tahunnya. Mukernas  melibatkan low  management , top management , direct stakeholders dan indirect stakeholders . Shura menjadi metode pengambilan  keputusan  yang  baik  yang menerapkan  kerjasama  dan  tanggung  jawab kolektif  dalam  lembaga  (Ghadas, et  al., 2016).

## Prinsip Maslahat
Tata  kelola  lembaga  berakhlak  akan selalu  berorientasi  pada  tujuan  syariah.  Tata kelola dapat dikatakan sebagai sebuah ijtihad yang  dilakukan  dalam  rangka  mencapai mashlahah yang  menjadi  tujuan  syariah (Yunus,  2016).  Prinpsip  kemaslahatan  juga menjadi fondasi tata kelola lembaga keuangan  Islam  (LKI)  dan  alat  untuk menentukan tujuan (LKI) (Hasan dan Asutay, 2017).  Tata  kelola  berakhlak  memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi, materi dan non materi  yang  mencakup  dimensi  spiritual, dimensi  fisik  dan  kultural,  intelektual,  sosial dan  finansial.  Prinsip  maslahat  menjadi pembeda  antara  tata  kelola  konvensional dengan  tata  kelola  berakhlak.  Tata  kelola berakhlak  menjadikan  maslahat  (kebaikan  di dunia  dan  di akhirat) sebagai tujuan  dari tata kelola  lembaga,  sedangkan  tata  kelola konvensional lebih menekankan pada efisiensi  dan  efektifitas,  pertumbuhan,  dan memaksimalkan  kebahagiaan  (O’Sullivan, 2000;  Kakabadse  dan  Kakabadse,  2001;
Friedman  dan  Miles,  2002;  Fannon,  2003; Weber,  2006;  Kaletsky,  2010).  Tata  kelola berakhlak  bersandar  pada  nilai  keadilan, ihsan (kebaikan), takaful dan mashlahah sehingga  lembaga  akan  berorientasi  pada nilai-nilai tersebut.

## Prinsip Itqan (Profesionalisme)
Prinsip  ini  terdorong  oleh  nilai  ihsan dimana  setiap  insan  yang  merasa  diawasi tentu  akan  menjalankan  aktivitasnya  dengan penuh  kehati-hatian  dan  melakukan  yang terbaik. Dalam Islam, itqan berarti menyempurnakan  kualitas  dalam  berkeja yang  terkait  dengan  penjaminan  mutu  baik internal  maupun  eksternal  (Paramboor  dan Ibrahim,  2018).  Insan  berakhlak  senantiasa menjaga profesionalisme ( itqan ) baik sebagai pribadi  maupun  bagian  dari  lembaga. Itqan dapat  terwujud  antara  lain  melalui  hubungan yang  kuat  antara  insan  dan  Sang  Pencipta, keteladan  yang  ditunjjukan  setiap  insan dalam lembaga baik atasan maupun bawahan (Wan Ab Aziz, et al., 2014). Profesionalisme juga  dibangun  melalui  penguatan  karakter BAKU  (Baik  dan  Kuat)  yang  merupakan nilai  khas  yang  dimiliki  lembaga  dan peningkatan  kualitas  SDI  melalui  sertifikasi profesinya.  Perbaikan  sistem  tata  kelola  dan manajemen  mutu  dilakukan  lembaga  melalui transformasi  yang  konsisten  (Wan  Ab  Azizi, et  al., 2014)  yaitu  trasformasi  manajemen, strategi,  infrastruktur  dan  nilai  meliputi seluruh aktivitas inti lembaga yaitu: fundraising, pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan.  Transparansi  dalam  pengelolaan dan  pelaporan  keuangan  dilakukan  untuk menjaga itqan. Laporan  keuangan  dan  non keuangan  dipublikasikan  secara  periodik  dan telah  melalui  proses  audit  baik  oleh  auditor internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan itqan SDI  dan  lembaga  dalam menjalankan amanah umat.

## Prinsip Amar  Ma’ruf  Nahi  Munkar (AMNM)
Seluruh  unsur  dalam  lembaga  baik manajemen  inti,  direksi,  santri  karya,  DPS memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam tata  kelola.  Setiap  unsur  menjalankan  fungsi dan  perannya  dengan  baik  dan  benar  sesuai syariat, menghindari segala bentuk pelanggaran  dan  memberikan  keteladanan satu  sama  lain.  Tata  kelola  akan  terjaga  jika
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
moral  selalu  dijaga  dan  saling  mengingatkan di  antara  tim  (Sudewo,  2004:  85).  AMNM sejatinya  merupakan  bagian  dari  proses pengawasan (Sudewo, 2004: 140). Salah satu bagian  AMNM  dalam  tata  kelola  lembaga yaitu adanya whistle-blowing yang memberikan kontribusi penting bagi maqashid syariah (Samad dan Khalid, 2015).

## D. KESIMPULAN
Konsep  tata  kelola  berakhlak  memiliki dimensi  integral  duniawi  dan  ukhrawi, material  dan  spiritual,  serta  individual  dan kolektif.  Konsep  tata  kelola  berakhlak merupakan  refleksi  dari  Islam  secara  utuh terdiri  dari  unsur  Iman  (akidah),  Islam (syariah)  dan  Ihsan  (akhlak).  Tata  kelola berakhlak  diinternalisasi  nilai-nilai  pokok akhlak baik dan nilai maqashid syariah yaitu nilai  keadilan,  kebaikan  (ihsan), takaful dan kemaslahatan  yang  merupakan  pokok  akhlak baik  dalam  surah  An  Nahl  90  dan  maqashid syariah.  Prinsip-prinsip  tata  kelola  berakhlak diakronimkan  menjadi  TAAT  PENGUAT IMAN  yang  terdiri  dari  prinsip  tauhid, prinsip  amanah,  prinsip  takwa,  prinsip pengawasan melekat,  prinsip ukhuwah , prinsip musyawarah, prinsip maslahat , prinsip itqan, dan  prinsip amar  ma’ruf  nahi munkar .

## E. DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  S.  2013a. Ensiklopedia  PROLM Shiddiq  Personal  Excellence .  Jakarta: Tazkia Publishing.
______. 2013b. Ensiklopedia PROLM Amanah  Personal  Excellence .  Jakarta:
Tazkia Publishing.
Bakar,  O.  1994. Tauhid  &  Sains:  Esai-Esai tentang Sejarah & Filsafat Sains Islam . Jakarta: Pustaka Hidayah. Bakri, A. J. 1996. Konsep Maqashid Syariah Menurut  Al-  Syatibi .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Bhatti,  M.  dan  Bhatti,  I.  2009.  Development in Legal Issues of Corporate
Governance in Islamic Finance. Journal of Economic  & Administrative Sciences 25(1): 67-91.
Brinkerhoff,  R.  dan  Dressler,  D.  1990.
Productivity  Measurement:  A  guide  for Managers  and  Evaluator .  Newbury
Park,  California:  SAGE  Publications, Inc.
Bruni,  B.  V.,  Story,  D.  C.,  dan  Garcea,  J. 2016. Board Governance in the Nonprofit Sector: The Role- Performance  Relationships  of  Board
Directors. The  Innovation  Journal:  The Public Sector Innovation Journal 21(3): 1-22.
Cooper,  C.  2005.  Accounting  for  the  Public Interest:  Pubic  Ineffectual  or  Public Intellectuals? Accounting,  Auditing  & Accountability Journal 18(5): 592-607. Fannon,  I.  L.  2003. Working  Within  Two Kinds of Capitalism, Corporate Governance and Employee Stakeholding: US and EC Perspectives. Oxford: Hart Publishing. Friedman, A. dan Miles, S. 2002. Developing Stakeholder Theory. Journal of
Management Studies 39: 1-2.
Ghadas, Z. A. A., Aziz, H. A., dan Ramli, N. 2016. Promoting Shariah Governance in Corporation:  Special  Reference  to Shura. Advances  in  Social  Science,
Education  and  Humanities  Research 84: 205-208.
Hamid,  Azmi  Abd.,  Mohd  Nizal  Haniff, Muhammad  Rahimi  Othman,  Ahmad Saiful  Azlin  Puteh  Salin.  2011.  The Comparison  of  the  Characteristics  of the  Anglo  –  Saxon  Governance  Model and  The  Islamic  Governance  of  IFIs. Malaysian Accounting Review . 10 (2).
Hasan,  Z.  2009.  Corporate  Governance:
Western  and  Islamic  Perspectives. International Review of Business
Research Paper 5(1): 277-293.
Hasan, Z. dan Asutay, M. 2017. Maslahah in Stakeholder  Management  for  Islamic Financial  Institutions. The  Islamic quarterly 61(4):505-537.
Huberman  dan  Miles.  1992. Analisis  Data Kualitatif . Jakarta: Universitas Indonesia Press. ______.  2002. The  Qualitative  Researcher Companion . California: Sage Publicatin Inc.
Ibrahim,  A.,  Amelia,  E.,  Akbar  N.,  Kholis, N.,  Utami,  S.  A.,  Nofrianto.  2021. Pengantar  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Departemen  Ekonomi  &  keuangan Syariah-Bank Indonesia.
Ilyas,  Y.  2002. Kuliah  Akhlak (ed.  V).
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Yogyakarta: LPPI. Kaletsky, A. 2010. Capitalism 4.0; The Birth of a New Economy in The Aftermath of Crisis . New York: Public Affairs.
Kamayanti,  A.  2017. Metodologi  Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas  Keilmuan .  Jakarta:  Rumah
Peneleh.
Kamla, R., Gallhofer, S. dan Haslam, J. 2006.
Islam,  nature,  and  accounting:  Islamic principles  and  the  notion  of  accounting for the environment. Accounting Forum 30. 245–265.
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance (KNKG).  2011. Pedoman  Umum  Good Governance  Bisnis  Syariah. Jakarta: KNKG.
Lazonick, W. dan Mary O. 2000.
Maximizing Shareholder Value: A New Ideology  for  Corporate  Governance. Economy and Society 29(1): 13–35.
Lewis,  M.  K.    2005.  Islamic  Corporate
Governance.  International  Association for  Islamic  Economics. Review  of Islamic Economics 9(1): 5-29.
Lukviarman,  N.  2004.  Etika  Bisnis  Tak Berjalan  di  Indonesia:  Ada  Apa  dalam Corporate  Governance? Jurnal  sosial bisnis 9(2): 139-156. Malik,  M.  2017. Foundation  of  Islamic Governance: A Southeast Asian Perspective . Abingdon, Oxon: Routledge. Mason, C., Kirkbride, J., dan Bryde, D. 2007. From  Stakeholders  to  institutions:  The Changing  Face  of  Social  Enterprise Governance Theory. Management Decision 45(2). 284-301.
Mas’ud,  F.  2008 Menggugat  Manajemen (Barat) . Semarang: Universitas Diponegoro. Muchsan, 1986 . Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah
&  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  di Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
Mulawarman,  A.  D., et  al .  2018. Akuntansi Syariah  untuk  Rumah  Sakit:  Teori, Prinsip,  &  Praktik. Depok:  Rajawali Pers.
Muqorrobin,  Masyhudi.  2012. Fikih  Tata
Kelola Organisasi Laba: Sebuah
Pengantar .  Purwokerto:  Universitas Muhammadiyah.
O’Sullivan,  M.  A.  2000. Contest  for
Corporate  Control .  Oxford:  Oxford University Press. Pahlevi, R.W. 2020. Tata Kelola Perusahaan Perspektif  Islam:  Implementasi  Tata Kelola Perusahaan yang Sesuai Syariah Islam . Yogyakarta: Stelkendo Kreatif. Paramboor,  J.  dan  Ibrahim,  M.B.  2018. Scientific  Management  Theory:  A Critical  Review  from  Islamic  Theories of  Administration. Al-shajarah  Journal of  Islamic  Thought  and  Civilization  of the  International  Islamic  University Malaysia  (IIIUM) Special  Issue:  231- 336.
Rusdiyanto.  Susetyorini.  dan  Elan,  U.  2019.
Good  Corporate  Governance  Teori  & Implementasi  di  Indonesia .  Bandung:
Refika Aditama.
Samad,  K.  A.  dan  Khalid,  H.  2015 . Whistleblowing  as  an  Aspect  of  Amar Ma’aruf  Nahi  Munkar  in  Institutional Governance .  International  Conference on  Aqidah,  Dakwah  and  Syariah  2015 (IRSYAD2015),  Kuala  Lumpur,  12th  – 13th October 2015. 1-11.
Shleifer,  A.,  dan  Vishny,  R.  W.  1997.  A Survey  of  Corporate  Governance. The Journal  of  Finance .  Vol.  52(2):  737- 783.
Strauss, A. dan Corbin, J. 2003. Dasar-Dasar Penelitian  Kualitatif,  Tata  Langkah  & Teknik-Teknik Teorisasi Data . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudewo, E. 2004. Manajemen Zakat . Jakarta:
Spora Internusa Prima.
Tapanjeh,  A.,  dan  Abdussalam,  M.  2009. Corporate Governance from the Islamic Perspective:  A  Comparative  Analysis with OECD Principles. Critical Perspectives on Accounting 20(5) : 556– 567.
Triyuwono,  I.  2004. The  Islamic  Perspective on  the  Construction  of  Accounting Discipline. Gadjah  mada  International Journal of Business 6(1): 131-149. ______. 2016. Taqwa: Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human’s Divine Consciousness. Pertanika Journal  Social  Sciences  &  Humanities . 24 (S): 89-104.
Wan  Ab  Aziz,  W.  A.,  Mohammed,  S.  B., Ibrahim, Z., Muda, M. S., dan Abdulah, A.  H.  2014.  Strengthening  of  Islamic Quality Management Practices Through
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti, Vol. 5, No. 1, hal. 85 – 94, Juli-Desember 2023 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Culture  of  Perfection  ( Itqan )  and  the Value  of  Courtesy  ( Ihsan )  Toward  the
Business Perfomance of Muslim
Entrepreneur. Advances  in  Natural  and Applied Sciences , 8(4): 237-243. Weber,  M.  2006. Etika  Protestan  &  Spirit Kapitalisme . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yunus,  N.  R.  2016.  Menciptakan  Good  and Clean  Government  Berbasis  Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan  Republik  Indonesia. Nur
El-Islam 3(1): 143-175.