INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 24-37 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru dalam Pemberian Bantuan Hukum
Samariadi 1 ✉ , Ihsan Riznawara 2 , Fitria Laila Ramadhani 3 , Shintia Novariani Putri 4 , Sonya Maduma Imanuela 5 , Phalosa Dwi Apsalina 6
Universitas Riau
Email: samariadi@lecturer.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan  keadilan  khususnya  bagi  masyarakat  miskin.  Bantuan  hukum  juga  telah  diatur  dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum ini telah dilaksanakan oleh para pemberi bantuan hukum. Lembaga  bantuan  hukum  merupakan  suatu  lembaga  yang  dijalankan  guna  memberikan  bantuan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjadi dasar bagi lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, lembaga bantuan hukum melakukan bantuan hukum baik secara litigasi dan non-litigasi. Masyarakat selalu berpikir bahwa sulit untuk menempuh permasalahan secara hukum dikarenakan beberapa factor. Salah satu faktor tersebut adalah besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Oleh karena itulah, bantuan hukum hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan keadilan dalam mendapatkan hak yang sama dalam hukum. Lembaga bantuan hukum hadir sebagai wujud  dari  kewajiban  negara  dalam  melindungi  dan  mengakui  hak  asasi  manusia  setiap  warga negaranya. Lembaga Bantuan Hukum sudah makin menyebar. Salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang yaitu YLBHI-LBH Pekanbaru. Lembaga Bantuan Hukum ini sudah menyelesaikan banyak kasus- kasus baik secara litigasi maupun secara non-litigasi.
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Keadilan

## Abstract
Legal aid is a legal service provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients. Providing legal aid is one way to achieve justice, especially for poor people. Legal aid has also been regulated in Indonesian legislation, namely in Law Number 15 of 2011 concerning Legal Aid. The provision of legal aid has been carried out by legal aid providers. A legal aid institution is an institution that is run to provide legal assistance. Law Number 16 of 2011 is basis for legal aid institutions in carrying out their duties. In this case, legal aid institutions provide legal assistance both in litigation and non-litigation. People always think that it is difficult to resolve legal issues due to several factors. One of these factors is the large costs that will be incurred. For this reason, legal aid is present in society to realize justice in obtaining  equal  rights  under  the  law.  Legal  aid  institutions  exist  as  a  manifestation  of  the  state's obligation  to  protect  and  recognize  the  human  rights  of  every  citizen.  Legal  Aid  Institutions  have become more widespread. One of the Legal Aid Institutions is YLBHI-LBH Pekanbaru. This Legal Aid Institute has resolved many cases both in litigation and non-litigation.
Keywords: Legal Aid, Legal Aid Institution, Justice

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan hal yang berfungsi sebagai  perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terpenuhi maka hukum harus dilaksanakan. Kedudukan yang sama di hadapan hukum merupakan salah satu unsur  yang  sangat  penting  dalam  negara  hukum.  Negara  memiliki  kewajiban  dalam melindungi  dan  mengakui  hak  asasi  manusia  dari  setiap  warga  negaranya  (Muhamad Adystia Sunggara et al., 2021).
Kedudukan yang sama di hadapan hukum ini sangat erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin sebagai wujud keadilan bagi setiap orang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya  terbatas  pada  permasalahan  dalam  bidang  ekonomi  saja  tetapi  juga  berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat diperlukan dalam membantu  memecahkan  persoalan  terkait  kemiskinan  pada  bidang-bidang  lainnya, contohnya dalam bidang hukum (Mustika Prabaningrum Kusumawati, 2016).  Oleh sebab itu, Winarta menyatakan bahwa selain merupakan hak asasi manusia, bantuan hukum juga merupakan  gerakan  konstitusional.  Hal  tersebut  yang  mendasari  terbentuknya  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 pasal 1 angka 1, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberi oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Undang-Undang ini
juga yang menjadi dasar bagi negara, khususnya bagi orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum.
Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan  prosedur  hukum,  menuntut  untuk  diadakannya  suatu  kebijaksanaan,  sehingga dapat  mengajukan  suatu  perkara  perdata  maupun  pidana  dengan  tidak  terbentur  oleh biaya. Maka dari itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma- cuma, tidak perlu membayar biaya perkara, sehingga bagi pihak yang kurang mampu dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal  tersebut  sesuai  dengan  asas  trilogi  peradilan  yaitu  peradilan  cepat,  sederhana  dan murah. Tetapi seringkali bahwa pihak yang kurang mampu dikarenakan ketidaktahuannya mengenai  hak-haknya,  diperlakukan  secara  tidak  adil  atau  dihambat  haknya  untuk didampingi oleh advokat. Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan  yang  nantinya  di  proses  di  pengadilan.  Untuk  menghalangi  terjadinya  hal  tersebut, dibutuhkan  suatu  lembaga  atau  organisasi  hukum  yang  memperjuangkan  keadilan  dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan hak-haknya (Ali Mukti Tanjung, 2017).
Lembaga  Bantuan  Hukum  merupakan  suatu  lembaga  yang  memberikan  bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga  bantuan  hukum  dapat  melakukan  bantuan  hukum  baik  secara  litigasi  maupun non-litigasi. Lembaga bantuan hukum melakukan pendampingan, maupun sampai dalam tahap  proses  peradilan  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  diterima  oleh  lembaga tersebut.
Hak  atas  bantuan  hukum  adalah  hak  dasar  setiap  warga  negara  yang  sama kedudukannya dengan hak-hak lain seperti kesehatan, pekerjaan, sandang dan pangan, dan seterusnya. Kedua, negara melalui Departemen Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab dalam  mengelola  program  bantuan  hukum  secara  akuntabel,  sehingga  implementasi program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum yang profesional, bertanggung jawab serta memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan. Dengan  adanya  program  bantuan  hukum  diharapkan  tidak  akan  terjadi  lagi  peristiwa perlakuan  yang  menyimpang  terhadap  pihak  yang  tidak  mampu  yang  tersangkut  pada perkara perdata maupun pidana.
Lembaga  bantuan  hukum  sudah  makin  menyebar  ke  setiap  daerah.  Salah  satu lembaga  bantuan  hukum  yang  ada  di  Kota  Pekanbaru  yaitu  YLBHI-LBH  Pekanbaru. Lembaga bantuan hukum ini berdiri pada tahun 2005. Setelah berdirinya, lembaga bantuan
hukum ini telah banyak menyelesaikan kasus-kasus yang sudah diterimanya. Kasus-kasus yang  diselesaikan  yaitu  struktural  maupun  non-struktural.  Lembaga  bantuan  hukum  ini melakukan bantuan hukum secara litigasi maupun non-litigasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian yang digunakan adalah metodepenelitian kualitatif  dengan jenis penelitian case study research (studi kasus) dan bersifat deskriptif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Yang mana data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik.  Sumber  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  berupa  sumber  data  primer  yang diperoleh dengan cara peneliti turun ke lapangan secara langsung untuk mencari data-data yang diperlukan melalui observasi serta wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Lembaga Bantuan Hukum (Pekanbaru)

## Sejarah YLBHI Pekanbaru
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H. merupakan advokat dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Ia menulis gagasan tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada tahun 1969 yang kemudian disampaikannya pada saat Kongres Peradin ke-3. Kemudian gagasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang  isinya  yaitu  penetapan  pendirian  Lembaga  Bantuan  Hukum  Jakarta  dan  Lembaga Pembela Umum yang kemudia berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pendirian LBH ini mulai beroperasi juga  berkat dukungan Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta,  sewaktu Ali Sadikin menjadi Gubernur Jakarta.
Lalu adanya kasus tanah di Simprung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang mana LBH diminta untuk menjadi pembela masyrakat yang tanahnya ingin digusur untuk perumahan mewah pada saat itu. Mereka sebelumnya adalah pengacara yang seaptunya tidak pernah kotor karena hanya bekerja dengan toga, dasi dan baju rapi di ruang-ruang pengadilan. Di Simprung,  bukan  hanya  sepatu  dan  celana  yang  kotor,  tetapi  para  pengacara  juga mempertaruhkan profesinya untuk kasus ini.
Inilah  untuk  pertama  kalinya  LBH  menangani  pembelaan  perkara  besar  yang melibatkan klien dalam jumlah yang tidak seikit. Dimana LBH selalu dan terus mendorong rakyat,  meyakinkan  rakyat,  bahwa  diperlukan  perlawanan  dari  rakyat.  Namun  rakyat tentunya tidak bisa melawan sendiri sehingga dibutuhkannya perlawanan bersama untuk memperjuangkan  hak-hak,  kepentingan-kepentingan  rakyat  yang  sah  dan  itu  yang membuat LBH dikenal perjuangannya.
Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan (bantuan  hukum),  berpijak  dari  kondisi  tersebut  YLBHI  LBH  hadir  untuk  memberikan bantuan  hukum  dan  memperjuangkan  hak  rakyat  miskin,  buta  hukum  dan  korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semasa rezim Soeharto (orde baru), peran YLBHI- LBH  menjadi  salah  satu  aktor  kunci  dalam  menentang  dan  menumbangkan  rezim Otorianisme orde baru, selain itu YLBHI-LBH menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia.
Sejak LBH Jakarta berdiri, mulailah adanya suatu perencanaan pembentukkan LBH di seluruh daerah Indonesia. Namun tentunya tidak mudah bagi Peradin untuk membuka LBH- LBH di daerah pada zaman itu karena adanya sutau tekanan politis oleh penguasa negeri ini.  Namun  lambat  laun  akhirnya  pendirian  Lembaga  Bantuan  Hukum  di  Jakarta  diikuti dengan  pendirian  kantor-kantor  cabang  LBH  di  daerah  seperti  Banda  Aceh,  Medan, Palembang,  Padang,  Bandar  Lampung,  Bandung,  Semarang,  Surabaya,  Yogyakarta,  Bali, Makassar,  Manado,  Papua  dan  terakhir  di  Pekanbaru.  Saat  ini  YLBHI  memiliki  15  kantor cabang LBH di 15 Provinsi, dan 10 pos LBH di 10 Kabupaten.
Pada  tahun  2004  berawal  dari  fenomena  sosial,  kekerasan  dan  ketidakadilan  yang terjadi terus - menerus pada masyarakat kurang mampu yang termarjinalkan di Provinsi Riau,  menggerakkan  beberapa  aktivis,  pengacara,  wartawan,  dan  aktivis  mahasiswa berinisiatif  untuk  membentuk  suatu  Lembaga  Bantuan  Hukum  secara  prodeo  dan mengubah  kebijakan  untuk keberpihakan ke  Masyarakat  kurang  mampu  yang termajinalkan
Kondisi in membuat keinginan Indra Hariadi, Elvi Rahmi, Eka Mediely, Enoki Ramon dan Ilham Nasir (Wartawan) untuk membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang secara konsisten membantu masyarakat kurang mampu yang tertindas oleh penguasa.
Pada  awalnya  gagasan  pendirian  Lembaga  ini  adalah  untuk  memberikan  bantuan hukum bagi orang- orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya. Prisip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) ketengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan structural yang dibangun dalam  bingkai  orde  baru.  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  memilih  untuk  berasa  disisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengembangkan konsep BantuanHukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum  yang  menjamin  keadilan  sosial  dengan  cara  melibatkan  klien  untuk  ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak bergantung lagi kepada pengacara.
Melihat  cara  kerja  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Pekanbaru  yang  tidak  hanya mendampingi  kliennya  di  kepolisian  dan  pengadilan  tetapi  concern  terhadap  advokasi masyarakat  banyak  secara  struktural  tertindas  oleh  kebijakan.  Maka  Zonwen  Pador mengusulkan  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Pekanbaru  untuk  menjadi  kantor  cabang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di provinsi Riau.
Pada  tanggal  10  Oktober  2005  LBH  Pekanbaru-YLBHI  menjadi  LBH  termuda  yang berdiri. Yang mana pada awalnya mengalami banyak kesulitan serta berbagai permasalahan yang timbul, namun kini LBH Pekanbaru sudah dapat menjadi salah satu pilar penegakkan hukum bagi pencari keadilan di Pekanbaru.
Nilai-Nilai Dasar Organisasi, Visi-Misi YLBHI
Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, YLBHI menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi lembaga yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh kantor-kantor LBH di Indonesia.
Nilai-nilai dasar organisasi
1. Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusian secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;
2. Bahwa  keadilan  hukum  adalah  salah-satu  pilar  utama  dari  masyarakat  hukum dimaksud  yang  secara  bersama-sama  dengan  keadilan  ekonomi,  keadilan  politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;
3. Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum  dan  penghapusan  kendala-kendala  nya  harus  dilakukan  berbarengan  dan sejalan  secara  proporsional  dan  kontekstual  dengan  penegakan  keadilan  dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
4. Bahwa  memperjuangkan  dan  menghormati  Hak-Hak  Asasi  Manusia  (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak- hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;
5. Bahwa  mengamalkan  perbuatan  yang  baik  dan  mencegah  perbuatan  yang  tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata- hubungan  pergaulan  sosial  yang  adil,  dan  karena  itu,  penyuaraan  dan  penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;
6. Bahwa  pemberian  bantuan  hukum  bukanlah  sekedar  sikap  dan  tindakan kedermawanan  tetapi  lebih  dari  itu  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan  rasa  dan  wujud  kehadiran  keadilan  yang  utuh,  beradab  dan berprikemanusiaan;
7. Bahwa  kebhinekaan  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  mengharuskan  suatu pemberian  bantuan  hukum  yang  tidak  membeda-bedakan  Agama,  Kepercayaan, keturunan,  sukubangsa,  keyakinan  politik  maupun  latar-belakang  lainnya  (prinsip imparsialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

## Visi YLBHI
YLBHI bersama-sama dengan komponen-koponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:
1. Terwujudnya  suatu  suatu  sistem  masyarakat  hukum  yang  terbina  di  atas  tatanan hubungan  sosial  yang  adil  dan  beradab/berperikemanusiaan  secara  demokratis  ( A just, humane and democratic socio-legal system);
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata- cara  (prosudur-prosudur)  dan  lembaga-lembaga  melalui  mana  setiap  pihak  dapat
memperoleh dan menikmati keadilan hukum ( A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);
3. Terwujudnya suatu  sistem ekonomi,  politik  dan budaya yang membuka akses bagi setiap  pihak  untuk  turut  menentukan  setiap  keputusan  yang  berkenaan  dengan kepentingan  mereka  dan  memastikan  bahwa  keseluruhan  sistem  itu  tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM ( An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

## Misi YLBHI
Agar  Visi  tersebut  di  atas  dapat  terwujud,  YLBHI  akan  melaksanakan  seperangkat kegiatan misi berikut ini:
1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan,  demokratis  serta  menjungjung  tinggi  HAM  kepada  seluruh  lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;
2. Menanamkan,  menumbuhkan  sikap  kemandirian  serta  memberdayakan  potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan,  menyatakan,  memperjuangkan  serta  mempertahankan  hak-hak  dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan  sistem,  lembaga-lembaga  serta  instrumen-instrumen  pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori,  mendorong,  mendampingi  dan  mendukung  program  pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi  yang  berlaku  dan  Deklarasi  Umum  Hak-Hak  Asasi  Manusia  (Universal Declaration of Human Rights).
5. Memajukan  dan  mengembangkan  program-program  yang  mengandung  dimensi keadilan  dalam  bidang  politik,  sosial-ekonomi,  budaya  dan  jender,  utamanya  bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

## Struktur Organisasi YLBHI Pekanbaru
Struktur organisasi memperlihatkan satuan-satuan organisasi, hubungan- hubungan dan  saluran-saluran  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  ada  dalam  organisasi.  Agar struktur organisasi tampak jelas, mudah dilihat, mudah dan cepat dibaca. Struktur organisasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru dapat dilihat pada bagan berikut:
No NAMA JABATAN 1 Andi Wijaya, S.H. Direktur 2 Noval Setiawan, S.H. Kepala Operasional 3 Andri Alatas, S.H Kepala Internal 4 Ranto Parlindungan Simamora,S.H. Kepala Bagian Penanganan Kasus 5 Resika Siboro, S.H Kepala Bagian Perempuan & Anak 6 Ahmad Fauzi, S.H Kepala Bagian Program Penggalangan Dana Publik 7 Wira Ananda Manalu, S.H. Pengabdi Bantuan Hukum 1 8 Wilton Amos Panggabean, S.H. Pengabdi Bantuan Hukum 2 9 Andrio Chriswaldi Pasaribu, S.H. Asisten Pengabdi Bantuan Hukum 1 10 Erwin Hariadi Simamora, S.H. Asisten Pengabdi Bantuan Hukum 2 11 Haldi Yunian Riyaldi, S.I.kom Asisten Pengabdi Bantuan Hukum 3 12 Widya Aprilia, S.E. Staff Keuangan 13 Puji Dwi Astuti, S.Pd. Kasir

## Data Kasus YLBHI Pekanbaru 2023
Pada tahun 2023 ini tentunya belum bisa untuk memastikan terkait data kasus secara terperinci karena data kasus bisa di dapati di akhir tahun ketika sudah dilakukannya pencatatan hingga tutup buku. Namun apabila terhitung dari bulan Januari hingga bulan Oktober sudah terdapat 82 pengaduan yang masuk ke LBH dan sudah ditangani sebesar 25% hingga bulan Okrober.

## KASUS LITIGASI
Dalam kasus litigasi yang sempat kami ikuti perkembangannya adalah perkara perdata yang merupakan salah satu kasus yang ditangani oleh Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Indonesia cabang LBH Pekanbaru. Selama kami mengikuti dan membersamai kegiatan di YLBHI LBH Pekanbaru ini belum terdapat kasus pidana yang dapat dianalisis dikarenakan saat ini para pengacara yang tergabung di dalam YLBHI LBH Pekanbaru masih berfokus kepada penyelesaian kasus Rempang. Banyak tenaga dan bantuan dibidang hukum yang dikirim ke Batam untuk membantu menyelesaikan kasus ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat  daerah  Rempang  tersebut.  Perkara  perdata  yang  dapat  kami  bersamai penyelesaiannya  adalah  terkait  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  jual  beli  pertanahan perumahan pada acara pemeriksaan saksi.
KRONOLOGI:
Pihak Penggugat merupakan orang yang telah tinggal di rumah tersebut dari tahun 90an, rumah tersebut tipe P370 dengan luas tanah 20 X 20, terletak di jln. Pinus, kecamatan Sidomulyo Timur, dimana pada tahun 70an kecematannya bernama Kecamatan Tampan. Penggugat mengajukan gugatan kepada developper rumah sebagai Tergugat 1 dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Tergugat 2.
Mulanya Penggugat melakukan jual beli rumah berupa over kredit dengan pemilik kredit sebelumnya, namun developper saat ini tidak diketahui keberadaannya serta notaris yang mengesahkan perjanjian overkredit sebelumnya telah meninggal yang mengakibatkan rumah tersebut tidak bisa dibuat kepemilikannya atas nama Penggugat. Maka menghindari resiko permasalahan dikemudian hari maka Penggugat membawa perkara ini ke pengadilan untuk diselesaikan.
PEMERIKSAAN SAKSI 1:
Saksi  1  merupakan  RT  yang  bertempat  tinggal  di  Beringin  Indah  jalan  Kusuma, Sidomulyo Timur sejak 2001 dan memiliki bisnis butik. Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 1991 Penggugat bertempat tinggal di rumah tersebut dan belum pernah ada masalah terkait rumah  tersebut,  sepengetahuan  saksi  1  rumah  tersebut  tidak  bermasalah.  Saksi  tidak mengetahui  terkait  pelunasan  tanah  tersebut.  Namun  saksi  mengetahui  bahwa  tanah developper  dengan  tanah  milik  Penggugat  itu  sama  dan  dalam  pencatatan  RT Penggugatlah yang menempati rumah tersebut sedari awal.
PEMERIKSAAN SAKSI 2:
Saksi  kedua  memiliki  hubungan  keluarga  dengan  Penggugat,  namun  Tergugat menyetujui dan tidak mempermasalahakn hal tersebut. Saksi mengetahui adanya jual beli rumah  sekitar  tahun  90an.  Saksi  diajak  ke  Sumatera  Barat  dan  mengetahui  terjadinya overkredit terhadap rumahnya di jalan Pinus, Kec. Tampan dengan tipe rumah 70. Saksi juga menyebutkan  bahwa  rumah  tersebut  diperbaiki  dan  direnovasi  terlebih  dahulu  dan ditempati  sekitaran  tahun  90an  hingga  sekarang.  Saksi  mengetahui  bahwa  di  Sumatera Barat terjadi deal dan dibawa ke notaris serta mengetahui adanya pembayaran. Saksi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut ditinggali oleh siapa sampai ditempati oleh Penggugat.
ANALISIS:
Kasus ini digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) dikarenakan korban mengalami kerugian akibat overkredit, dimana pembayaran dari pengambil alihan kredit
telah dilakukan melalui via transfer Bank BTN atas nama developper namun tidak dapat dibuat surat kepemilikan atas nama penggugat diakibatkan developper sebagai tergugat 1 tidak diketahui keberadaannya dan notaris yang saat itu membuat penyataan kesepakatan overkredit tersebut telah meninggal. Hal tersebut menyebabkan rumah tidak bisa dibuatkan sertifikat kepemilikan oleh BPN atas nama Penggugat tanpa adanya ketetapan pengadilan. Maka dari itu Penggugat meminta bantuan kepada YLBHI LBH Pekanbaru untuk membantu menangani kasus tersebut untuk menghindari kerugian dan hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.
Dari  pemeriksaan  kedua  saksi  didapatkan  keterangan  yang  kuat  bahwa  memang Penggugat lah yang menempati rumah tersebut sejak lama dan belum pernah ada orang lain yang menempatinya serta belum pernah terjadi sengketa pada rumah tersebut. Selain itu  keterangan  saksi  2  yang  ikut  saat  pembuatan  kesepakatan  di  notaris  juga  semakin memperkuat  posisi  Penggugat.  3  hari  berikutnya  akan  diadakan  acara  Pemeriksaan Setempat untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi rumah dan tanah dari Penggugat yang dilaksanakan oleh hakim, BPN, pengacara serta saksi. Putusan pengadilan menyatakan bahwa  rumah  dan  tanah  tersebut  adalah  milik  Penggugat  dan  meminta  kepada  Badan Pertanahan Nasional (BTN) untuk menerbitkan surat kepemilikannya atas nama Penggugat.

## KASUS NON LITIGASI
Pada  kasus  non  litigasi  ini  kami  mengambil  kasus  mengenai  “sistem  zonasi  yang menyebabkan anak anak warga okura pekanbaru terancam tidak bisa bersekolah”. Pada kasus ini YLBHI-LBH Pekanbaru pada hari senin 7 agustus 2023 mendampingi atan keok yang merupakan seorang nelayan yang tinggal di daerah terpinggir di pekanbaru yaitu di kelurahan tebung tinggi okura, untuk melaporkan adanya masalah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA di Provinsi Riau tahun ajaran 2023/2024 yang dialami oleh anak atan keok sehingga ia tidak dapat nelanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.

## KRONOLOGI KASUS
Anak  seorang  nelayan  yang  bernama  atan  keok  yang  tinggal  di  kelurahan  tebung tinggi okura yang mana anaknya tidak mendapatkan hak nya atas pendidikan dikarenakan dinyatakan tidak  lolos  penerimaan  peserta  didik baru di SMA Negri 16 pekanbaru pada tanggal 1 juli 2023 penyebab tidak lolosnya anak atan ini dikarenakan jarak kediaman yang terlalu  jauh  dari  sekolah.  Padahal  SMA  Negri  16  Pekanbaru  ini  merupakan  sekolah  yng terdekat dengan lokasi tempat kediamannya, dan juga kondisi ekonomi keluarga atan yang
kurang mampu lah yang bersikukuh agar  anaknya dapat bersekolah di sekolah tersebut dan tidak adanya pilihan lain yang dapat dilakukan oleh atan keok.
Ternyata  tidak  hanya  anak  atan  keok  saja  yang  dinyatakan  tidak  lolos  penerimaan peserta didik baru tetapi terdapat sekitar 10 anak yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan sistem zonasi tersbut.

## ANALISIS KASUS
Pada kasus ini menyangkut hak atas pendidikan yang dijamin oleh undang undang dasar  1945,    menurut  pasal  31  ayat  (1)  UUD  1945  yaitu  setiap  warga  negara  berhak mendapatkan pendidikan.  Anak  dari atan keok  dan puluhan anak yang tinggal  di  okura daerah perbatasan antara pekanbaru dengan kabupaten siak, tidak mendapatkan hak nya untuk mengikuti pendidikan menengah di SMA Negri 16 Pekanbaru  karena  alasan jarak kediaman yang terlalu jauh dari sekolah (sistem zonasi). Padahal SMA Negri 16 Pekanbaru ini  merupakan  sekolah  terdekat  dengan  lokasi  kediaman  mereka.  Hal  ini  menunjukkan adanya  ktidaksesuaian  dan  ketidakadilan  dalam  PPDB  online  ini  yang  mana  tujuan pendaftaran sekolah secara online dimaksudkan untuk menjamin penerimaan peserta didik yang transparan, akuntabel, non-diskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
Oleh sebab itu, dikaenakan adanya ketidakadilan bagi anak-anak okura atas hak nya atas pendidikan, maka YLBHI – LBH Pekanbaru mendesak:
1. Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengevaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik  Baru  (PPDB)  di  Provinsi  Riau   dan  memberikan  solusi  terkait  persoalan  yang dihadapi  masyarakat  Kelurahan  Okura  dalam  mengakses  layanan  publik  atas pendidikan;
2. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  Riau  untuk  menjalankan  fungsi pengawasan terkait Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Riau.
3. Ombudsman  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pihak-  pihak  terkait  dalam pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Provinsi  Riau  sehingga mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, dan bersih dalam bidang pendidikan
Oleh karena itu, saya setuju dengan tuntutan YLBHI-LBH Pekanbaru yang mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, dan Ombudsman untuk mengevaluasi, mengawasi, dan memeriksa pelaksanaan PPDB online. Saya juga berharap agar pihak-pihak terkait dapat memberikan solusi yang tepat dan cepat bagi anak-anak yang terdampak oleh
masalah ini, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka sesuai dengan hak dan harapan mereka.
Setelah sempat bertemu dengan pihak sekolah SMA N 16 Pekanbaru, disampaikan bahwa memang pihak sekolah kesulitan untuk bisa memastikan anak-anak warga Okura bersekolah  karena  adanya  sistem  Zonasi  akibat  dari  sistem  pemilihan  wilayah  terdekat sedangkan kelurahan Okura merupakan wilayah terluar Pekanbaru yang diwilayahnya tidak ada sekolah menengah atas. Akhirnya pada Senin, 14 Agustus 2023, YLBHI-LBH Pekanbaru ikut mengantarkan anak Atan Keok dan juga anak-anak okura setelah lebih dari sebulan lamanya tidak mendapatkan kepastian terkait nasib anaknya yang tidak bisa bersekolah, sehingga  akhirnya  menyambut  baik  respon  cepat  semua  pihak  terkait,  yang  telah mengupayakan anak Pak Atan dan anak-anak warga Okura lainnya untuk bisa melanjutkan pendidikan di SMA N 16 Pekanbaru. Namun tetap saja sistem zonasi PPDB harus diperbaiki dan diharapkan walikota Pekanbaru segera untuk membuat pemerataan sekolah di seluruh daerah  di  Pekanbaru  sehingga  tidak  ada  lagi  anak-anak  yang  terampas  hak  nya  untuk mengeyam pendidikan.

## SIMPULAN
1) Penyelesaian  kasus  perdata  terkait  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  jual  beli pertanahan  perumahan,  Penggugat  meminta  bantuan  kepada  YLBHI  LBH Pekanbaru  untuk  membantu  menangani  kasus  tersebut.  Penggugat  mengalami kerugian akibat overkredit, dimana pembayaran dari pengambil alihan kredit telah dilakukan melalui via transfer Bank BTN atas nama developper namun tidak dapat surat  kepemilikan  atas  nama  penggugat  diakibatkan developper  tidak  diketahui keberadaannya  dan  notaris  yang  saat  itu  membuat  penyataan  kesepakatan overkredit tersebut telah meninggal. oleh sebab itu agar si tergugat mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak miliknya, ylbhi-lbh pekanbaru menangani kasu tersebut di pengadilan negeri pekanbaru.
2) Pada pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Warga okura yaitu Anak dari atan keok dan puluhan anak yang tinggal di okura tidak mendapatkan hak nya untuk mengikuti pendidikan menengah di SMA Negri  16  Pekanbaru  karena  alasan  system  zonasi.  Hal  ini  menunjukkan  adanya ktidaksesuaian dan  ketidakadilan  oleh  karenanya ylbhi-lbh  pekanbaru membantu menyelesaikaan  perkara  ini  agar  warga  okura  mendapat  kembali  ha  katas pendidikannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kusumawati,  M.  P.  2016, Peranan  Dan  Kedudukan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. Arena Hukum, Vol. 9, No. 2, 190-206.
Sunggara, M. A., Meliana, dkk, 2021, Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. SOLUSI 19, No. 2.
Tanjung, A. M, 2017, Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Jasa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada masyarakat Yang Tidak Mampu Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum. FOCUS UPMI, Vol. 6, No.1, 29-37.
https://www.lbhpekanbaru.or.id/sistem-zonasi-bermasalah-anak-anak-warga-okura-
pekanbaru-terancam-tidak-bisa-bersekolah/
https://www.lbhpekanbaru.or.id/akhirnya-anak-anak-warga-okura-bisa-sekolah-sistem-
zonasi-ppdb-harus-diperbaiki/