licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Dasar Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli
Ajeng Julia Angelina 1 , Adhitya Widya Kartika 2
1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, ajeng.juliangelyna@gmail.com 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

## ABSTRACT
Indonesia has legal regulations which are the result of a combination with Dutch law, one of which is civil law in Indonesia which is regulated in the Civil Code or the Civil Code. Over time, legal developments have undergone significant  changes  following  the  needs  of  today's  society,  one  of  which  is  the  addition  of  misbruik  van omstandigheden or abuse of circumstances as a new form of handicapped will in the Netherlands, on the other hand, the Indonesian Civil Code has not been added to the Civil Code, but in its implementation, many judges have used the doctrine of abuse of circumstances in deciding a case in court. This research will further discuss the terms of abuse of circumstances based on the study of the decision. The research method used in this study uses a qualitative analysis method with literature study and is a type and type of normative juridical research carried out by examining existing legal norms through library research with the aim of further analyzing the requirements of misbruik van omstandigheden. Based on the results of the research, it can be concluded that the decision of the Mataram District Court Number 234/Pdt.G/2020/PN Mtr has fulfilled the conditions for misuse of circumstances.
Keywords
Misuse of circumstances; Cancellation of the Deed; Deed of Sale and Purchase
Cite This Paper Angelina, A. J., & Kartika, A. W. (2023). Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Dasar Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Perjanjian  penjualan  serta  pembelian  adalah  sebuah  wujud  perjanjian  bantuan  atau dukungan  yang  memiliki  fungsi  berupa  perjanjian  terdahulu  yang  memiliki  bentuk  yang bebas berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pihak itu sendiri. Perjanjian juga dapat diklasifikasikan  sebagai  perjanjian  pendahuluan  yang  disusun  lebih  dahulu  sebelum dibuatnya  perjanjian  inti  ataupun  utama. 1 Perjanjian  penjualan  serta  pembelian  ini kemudian menghadirkan suatu akta yang disebut sebagai akta jual beli para pihak. Seperti perjanjian  yang  lain,  perjanjian  penjualan  serta  pembelian  dapat  dibatalkan  dengan  tiga alasan  menurut  KUHPerdata  diantaranya  perbuatan  khilaf  ataupun  sesat  ( dwaling )  yang dijelaskan pada Pasal 1322 BW, desakkan ( dwang ) yang dijabarkan pada Pasal 1323 -1327 BW, serta pendustaan ( bedrog ) yang dijelaskan pada Pasal 1328 BW. Tidak hanya adanya cacat kehendak yang dimana telah dicantum pada KUHPerdata itu, terdapat juga wujud cacat kehendak  lain  pada  urutan  keempat  yakni  disebut Misbruik  van  Omstandigheden (disalahgunakannya kondisi).
Pada  tetapan  Pengadilan  Negeri  Mataram  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  memiliki keterkaitan dengan peristiwa pembatalan akta jual beli. Kronologi awalnya yaitu Tergugat 1
1 Agus Pandoman, Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam , Edisi Keempat, Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2020, hlm. 123.
mendatangi rumah Penggugat guna meminjam satu buah Sertipikat Hak Milik dengan nomor 718/Pagutan Timur yang tercatat atas nama Penggugat dua  guna di gadaikan. Penggugat menyanggupi Sertipikat miliknya dipinjamkan kepada Tergugat 1, dan kemudian Tergugat 1 menggadaikan sertipikat tersebut kepada Tergugat 2 dengan sejumlah nilai gadai dengan angka  Rp.350.000.000  (disebut  Tiga  Ratus  Lima  Puluh  Juta  Rupiah)  melalui  kesepakatan yang  sudah  memberikan  paraf  dalam  surat-surat  yang  berkaitan  dengan  suatu  kejadian gadai itu adalah pihak yang atas nama didalam Sertipikat (Para Penggugat). Keseluruhan uang hasil penggadaian tersebut direncanakan akan dicarikan dan diberikan oleh Penggugat 1 selaku pemegang SHM kepada Tergugat 1.
Tergugat  1  memberitahukan  kepada  para  Penggugat  akan  adanya  proses penandatanganan surat-surat terkait kesepakatan gadai yang dilakukan antara Tergugat 1 dan  Tergugat  2.  Hal  tersebut  dikarenakan  Sertipikat  sebagai  obyek  gadai  atas  nama Penggugat  2  sehingga  para  Penggugat  pun  menyetujui  hal  tersebut  sehingga  terjadi pengesahan surat-surat ataupun akta Notarill yang dibuat dan dikeluarkan dari Tergugat 4 sebagai  Notaris  ataupun  PPAT.  Surat-surat  atau  Akta  itu  kemudian  dibawakan  guna ditandatangani  oleh  para  Penggugat  di  rumahnya  namun  tanpa  dibacakan  oleh  pihak Tergugat 4 dan tanpa Para Penggugat baca terlebih dahulu dengan alasan pihak Penggugat telah  memegang  keyakinan  serta  kepercayaan  terkait  apa  yang  akan  diberikan tandangannya  merupakan  surat-surat  yang  berkaitan  dengan  pengesahan  gadai  seperti yang telah dijelaskan disebelumnya oleh Tergugat 1.
Enam bulan kemudian Tegugat 2 mendatangi rumah Penggugat dan menginformasikan Jika Sertipikat tanah milik para Penggugat yang digadai oleh Tergugat 1 sudah jatuh tempo dan  Tergugat  1  tidak  melakukan  penebusan.  Bersamaan  dengan  itu  juga  Tergugat  2 memberitahukan  serta  memperlihatkan  kepada  Para  Penggugat  Akta  yang  dahulunya ditandatangani  bukanlah  merupakan  surat-surat  ataupun  Akta  Gadai  namun  merupakan sebuah Surat Kuasa untuk melakukan penjualan serta Akta Pengikatan Jual Beli. Tergugat 1 serta Tergugat 2 sebenarnya bersama-sama telah mengetahui dan sengaja merahasiakannya dari  Penggugat  terkait  surat  kuasa  untuk  melakukan  penjualan  serta  akta  pengikatan penjualan serta pembelian itu. Penggugat berulang kali menghubungi dan meminta Tergugat 1  untuk  segera  menyelesaiakan  permasalahan  gadai  tersebut  dengan  Tergugat  2  dan meminta agar sertipikat dikembalikan kepadanya namun sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat  1.  Puncaknya  tanpa  pemberitahuan  serta  sepengetahuan  dan  seizin  Para Penggugat, Tergugat 2 dan Tergugat 4 terhadap Sertipikat milik Para Penggugat dibuatkan Akta Jual Beli No.9 tertanggal 19 Juni 2019  yang ada dalam Notaris/PPAT dan kemudian balik nama dari sebelumnya merupakan atas nama Penggugat 2 berubah menjadi atas nama Tergugat 2.
Para  Penggugat  dalam  permohonannya  pada  intinya  meminta  majelis  hakim  untuk memberi pernyataan jika obyek sengketa tersebut merupakan sah milik para Penggugat dan menyatakan  jika  para  pihak  Tergugat  sudah  melaksanakan  tindakan  aksi  melakukan perlawanan  terhadap  hukum  yang  menyebabkan  kerugian  para  individu  yang menggugatnya. Majelis hakim dalam amar putusannya tidak memberi pernyataan Tergugat I  serta  Tergugat  II  melaksanakan  aksi  yang  memberi  perlawanan  terhadap  hukum melainkan  melakukan  perbuatan  disalahgunakannya  kondisi  (atau Misbruik  van Omstandigheden ).  Majelis  hakim  kemudian  juga  memberi  pernyataan  batal  serta  tak berkekuatan hukum mengikat terhadap Akta Jual Beli No. 9/2019 tertanggal 19 Juni 2019 diantara  pihak  Handy  Hermanto  yang  beraksi  berlandaskan  atas  suatu  Akta  Kuasa  guna melakukan penjualan dengan Nomor 2 Tanggal 26 Februari 2018 lalu beraksi  guna serta atas nama Drs. I Gusti Bagus Ngurah Harry selaku pihak kesatu (orang yang menjual) dan Hany Hermanto selaku pihak ke dua (orang yang membeli) yang dilakukan pembuatan di Notaris  Dwi  Zaljunia  SH,  M.Kn.,  (Tergugat  IV)  dikarenakan  dilakukan  pembuatan berlandaskan atas disalahgunakannya sebuah keadaan ( Misbruik van Omstandigheden ), dan memberi  pernyataan  Sertipikat  No.718/Pagesangan  Timur  atas  nama  Tergugat  II  tak memiliki daya laku berlandaskan hukum. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui
bahwa  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Kota  Mataram  dengan  Nomor  yang  tercatat 234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  majelis  hakim  pada  akhirnya  melakukan  pembatalan  akta penjualan  dan  pembelian  menggunakan  dasar  disalahgunakannya  keadaan  ( Misbruik  van Omstandigheden ). Misbruik  van  Omstandigheden pada  dasarnya  berawal    karena  adanya  suatu  keunggulan ekonomi  ataupun  adanya  keunggulan  karena  psikologis  yang  kemudian  menjadikan ketidakseimbangan hubungan proses atas terlaksanya suatu kontrak. Ajaran Misbruik van Omstandigheden ini hadir  guna  memberi  kepastian  akan  bermacam-macam  keuntungan para pihak yang bersangkutan, baik dengan cara ekonomis ataupun psikologis atas pihak lainnya  dipastikan  tak  akan  adanya  penyalahgunaan.  Pada  perkembangannya  doktrin  ini dikembangkan  oleh  hakim  yang  ada  dalam  pengadilan  dengan  perkara  kedudukan  para pihak  yang  memiliki  sengketa  dinilai  tak  memiliki  kesetaraan  atau  salah  satu  pihaknya mempunyai keungulan dalam bidang ekonomi maupun bidang psikologis yang lebih besar terhadap  pihak  lain. Misbruik  van  Omstandigheden ini  belum  dimuat  pada  KUHPerdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada didalam Indonesia. Akan tetapi pada pelaksanaanya doktrin ini telah diterapkan oleh hakim di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada Tetapan Pengadilan Negeri Kota Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr guna melakukan pembatalan akta perjanjian pengikatan untuk jual beli.
Kekosongan  hukum  terkait Misbruik  van  Omstandigheden dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  menjadikan  ketidakseragaman  pemahaman  hakim terkait penerapan Misbruik van Omstandigheden sehingga menimbulkan pertanyaan yang cukup  signifikan  terkait  syarat  dan  ketentuan Misbruik  van  Omstandigheden .  Hal  ini dibuktikan dengan beberapa putusan hakim yang menolak permohonan pemohon padahal jelas  dan  nyata  adanya Misbruik  van  Omstandigheden namun  juga  banyak  ditemukan permohonan yang dikabulkan oleg majelis hakim. Pertimbangan majelis hakim pada tetapan Pengadilan Negeri Kota Mataram No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr terkait pembatalan akta jual beli akibat Misbruik van Omstandigheden menurut penulis perlu dikaji dan dianalisis lebih lanjut mengingat permohonan yang diajukan Penggugat ialah perbuatan melawan hukum namun hakim menyatakan Tergugat Misbruik van Omstandigheden . Penelitian  ini  penting  dilakukan  mengingat Misbruik  van  Omstandigheden belum diatur  di  tatanan  hukum  Indonesia  sedangkan  permasalahan  terkait Misbruik  van Omstandigheden tidak hanya sekali terjadi. Terlebih lagi dalam hal pembatalan perjanjian pengikatan  untuk  penjualan  serta  pembelian  yang  tak  dimuat  dengan  jelas  dan  eksplisit didalam undang-undang. Hal ini menjadi suatu dasar diperlukannya kejelasan terkait syarat, ketentuan,  maupun  hal-hal  yang  dapat  dikategorikan  telah  terjadi Misbruik  van Omstandigheden guna memberi kepastian hukum untuk para pihak. Putusan PN Mataram No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  juga  menjadi  bagian  dari  contoh  bahwa  tidak  terdapatnya pengaturan  yang  eksplisit  dan  jelas  terkait Misbruik  van  Omstandigheden menjadikan kebingungan sehingga diajukan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan urgensi tersebut,  penelitian  ini  akan  mengkaji  terkait  syarat  dan  ketentuan Misbruik  van Omstandigheden dalam pembatalan akta penjualan serta pembelian serta melakukan analisa secara  yuridis  pokok  peninjauan  hakim  yang  tercantum  dalam  putusan  PN  Mataram  No. 234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  terkait  pembatalan  akta  jual  beli  akibat Misbruik  van Omstandigheden .
Sebagai  referensi  pendukung  terkait  penelitian  ini,  penulis  akan  mencantumkan contoh putusan lain terkait terhadap disalahgunakannya keadaan yaitu diantaranya Tetapan MA  No.  192  Pk/Pdt/2014,  Tetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No: 328/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel,
Tetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
453/Pdt.G/2017/PN.JKT.Pst, Tetapan Pengadilan Negeri Medan No. 8/Pdt.G/2022/PN Mdn dan tetapan-tetapan terkait penyalahgunaan keadaan lainnya.
Terdapat  banyak  penelitian  sejenis  terkait Misbruik  van  Omstandigheden .  Namun  belum terdapat  penelitian  yang  membahas  secara  eksplisit  dan  jelas  terkait Misbruik  van Omstandigheden dalam  pembatalan  akta  penjualan  dan  pembelian.  Perbedaan  riset  ini
terhadap  riset  sejenis  lainnya  terdapat  pada  fokus  pembahasan  yakni  terkait  syarat  dan ketentuan Misbruik van Omstandigheden dalam pembatalan akta jual beli beserta analisis yuridis  Pokok  Peninjauan  hakim  pada  tetapan  PN  Mataram  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr terkait pembatalan akta jual beli akibat Misbruik van Omstandigheden . Hingga saat ini juga belum terdapat penelitian yang mengkaji tetapan PN Mataram No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr. Maka dari itu periset memiliki ketertarikan guna meng kaji ‘ Misbruik van Omstandigheden Sebagai  Dasar  Pembatalan  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  (Studi  Putusan  PN  Mataram  No. 234/Pdt.G/2020/Pn Mtr)’’.
Riset  ini  dilakukan  guna  untuk  mengetahui  syarat  dan  ketentuan  Misbruik  van Omstandigheden  dalam pembatalan  akta  jual  beli  dan  mengetahui  analisis  yuridis  Pokok Peninjauan  hakim  pada  putusan  PN  Mataram  Nomor  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  terkait pembatalan akta jual beli akibat Misbruik van Omstandigheden .

## METODE
Riset yang dilaksanakan oleh periset masuk kedalam jenis serta kategori riset hukum yuridis normatif. Riset hukum yuridis normatif ialah jenis riset hukum yang dilaksanakan melalui  pengkajian  norma-norma  hukum  lewat  bahan  kepustakaan. 2 Norma  hukum  yang dilakukan pengkajian dalam riset ini yakni tetapan PN Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr  terkait  pembatalan  akta  jual  beli  akibat Misbruik  van  Omstandigheden .  Adapun pendekatan  yang  dipakai  periset  dalam  riset  ini  yakni  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual.
Teori  yang  mendekat  pada  perundang-undangan  ( statute  approach )  dipakai  guna melakukan analisa UU yang memiliki keterkaitan terhadap misbruik van omstandigheiden . Pendekatan kasus ( case approach ) pada riset ini digunakan untuk menganalisis tetapan PN Mataram  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr.  Sedangkan  pendekatan  konseptual  ( conseptual approach ) digunakan untuk mempelajari doktrin terkait Misbruik van Omstandigheden .

## Sumber Bahan Hukum
Pada  riset  ini,  asal  dari  bahan  hukum  mencakup  atas  objek  hukum  primer,  objek hukum sekunder, serta objek hukum tersier. Bahan hukum primer merujuk pada dokumen- dokumen hukum yang mempunyai sifat otoritatif dan mengikat. Sedangkan, bahan hukum sekunder memuat penafsiran yang berkaitan dengan objek hukum primer dan mencakup seluruh  publikasi  yang  berkaitan  dengan  hukum  selain  dokumen-dokumen  resmi. 3 Pada riset  ini,  bahan  hukum  tersier  ialah  bahan  yang  bukan  menjadi  sumber  hukum,  tetapi memiliki fungsi selaku penjelas atau referensi atas objek hukum primer dan objek hukum sekunder.  objek  hukum  primer  yang  dipergunakan  termasuk  KUHPerdata  serta  Tetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr. Sementara itu, bahan hukum sekunder  yang  dipakai  mencakup  atas  buku,  jurnal,  skripsi,  serta  artikel  yang  memiliki keterkaitan terhadap isu hukum penyalahgunaan keadaan dan penangguhan akta jual beli. Bahan hukum tersier yang dipakai mencakup atas KBBI dan kamus hukum.

## Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Akumulasi objek hukum pada riset ini dilaksanakan dengan menggunakan metode observasi  literatur.  Observasi  literatur    ialah  analisa  informasi    tertulis  yang  berkaitan dengan hukum atas bermacam-macam sumber yang dilakukan publikasi dengan luas. 4 Pada riset  ini  peraturan  perundang-undangan  yaitu  KUHPerdata  serta  literatur  yang  memiliki keterkaitan  terhadap  isu  hukum  penyalahgunaan  keadaan  dan  terkait  penangguhan  akta jual beli akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis lebih lanjut.
2 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , ctk. Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 14.
3 Ibid , hlm. 96.
4 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 82.

## Metode Analisis Bahan Hukum
Pada  riset  ini,  bahan  hukum  yang  sudah  diperoleh  hendak  dilakukan  Analisa memakai metode analisa kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis yang melibatkan proses pengelompokan dan pemilihan terhadap data yang telah dikumpulkan. Pada riset ini, bahan hukum primer yang terdiri dari KUHPerdata dan Tetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr akan dilakukan analisa dengan wujud narasi untuk setelah itu diambil kesimpulan untuk memberi jawaban atas rumusan permasalahan dalam riset penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketidaktahuan Penjual Dalam Tanda Tangan Akta Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Teori Misbruik Van Omstandigheden
Tetapan  PN  Mataram  dengan  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  ini  memiliki  kronologi yang diawali dengan kebutuhan dana dari Muhammad Masri St (selanjutnya disebut sebagai Tergugat  1)  guna  keperluan  projek  rumah  sakit  di  Lombok  Timur  yang  di  tangani  oleh Tergugat 1. Tergugat 1 dan pihak Penggugat yaitu Gusti Ayu Oka selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1 dan Drs. I Gusti Bagus Ngurah Harry selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2 (merupakan sepasang suami istri) sebelumnya memiliki hubungan baik dan para Penggugat dan  karena  itu  Tergugat  1  meminta  bantuan  dana  kepada  para  Penggugat  namun  para Penggugat tidak memiliki sejumlah uang yang diminta, maka pada kunjungan yang kedua pihak  Tergugat  1  melakukan  peminjaman  Sertifikat  Hak  Milik  dengan  No.  718/Pagutan Timur  atas  nama  Penggugat  2  untuk  dapat  digadaikan.  Para  Penggugat  tersebut  pada akhirnya  menyanggupi  Sertifikat  Hak  Milik  dengan  No.  718/Pagutan  Timur  atas  nama Pengugat  2  guna  dipinjam  dan  digadaikan  oleh  Tergugat  1  dan  kemudian  Tergugat  1 menggadaikan Sertifikat Hak Milik dengan No. 718/Pagutan Timur milik Penggugat tersebut kepada  Handy  Hermanto  (selanjutnya  disebut  Tergugat  2)  dengan  nilai  gadai  sejumlah Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan yang melakukan penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan kejadian gadai itu adalah Pihak yang atas nama didalam Sertipikat (Para Penggugat).  Keseluruhan uang hasil gadai itu langsung diberi Penggugat 1 terhadap Tergugat 1.
Tergugat 1 memberitahukan kepada para Penggugat akan adanya proses pengesahan surat-surat terkait kesepakatan gadai yang dilakukan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2. Hal tersebut dikarenakan Sertipikat sebagai obyek gadai atas nama Penggugat 2 sehingga para Penggugat  pun  menyetujui  hal  tersebut  sehingga  terjadi  pengesahan  surat-surat/  akta Notarill yang diterbitkan oleh Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (selanjutnya disebut Tergugat 4) selain itu Tergugat 1 dan Tergugat 2  meyakinkan pihak Penggugat bahwa terdapat proses penandatangan akta perikatan jual beli yang sekedar bersifat formalitas dan Penggugat bisa menebusnya kembali. Adapun surat-surat kesepakatan gadai yang dimaksud adalah : 1.) Akta Kesepakatan Pengikatan Jual Beli Nomor 1 pada Tanggal 26 Februari 2018 antara Drs.  I  Gusti  Bagus  Ngurah  Harry  pihak  pertama  atau  Penjual  dengan  Handy  Hermanto merupakan pihak kedua (Pembeli) yang disusun dan ditandatangani di kantor Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (Tergugat 4).
2.) Akta Kuasa Menjual No. 2 pada Tanggal 26 Februari 2018 antara pihak pertama yaitu Drs. I  Gusti  Bagus  Ngurah  Harry  merupakan  pemegang  kuasa  menjual  dan  diberikan  kepada pihak kedua yaitu Handy Hermanto merupakan penerima kuasa yang dimaksudkan, yang dibuat di Kantor Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (Tergugat 4).
Surat-surat/Akta  tersebut  kemudian  dibawakan  untuk  ditandatangani  oleh  para Penggugat  di  rumahnya,  namun  tanpa  dibacakan  oleh  pihak  Tergugat  4  dan  tanpa  Para Penggugat baca terlebih dahulu dengan alasan bahwa Penggugat telah sangat yakin serta percaya  dengan  apa  yang  dilakukan  penandatanganan  ialah  surat-surat  yang  berkaitan dengan kesepakatan gadai yang mana yang diberikan informasi sebelumnya oleh Tergugat 1.
Enam  bulan  telah  berlalu  dan  Tergugat  2  mendatangi  rumah  Penggugat  guna menginformasikan  bahwa  kesepakatan  gadai  atas  sertifikat  milik  Penggugat  yang  telah digadai oleh Tergugat 1 telah jatuh tempo dan belum ada penebusan selain itu Tergugat 2 juga memberitahukan kepada para Penggugat bahwa akta yang dahulunya ditandatangi oleh Penggugat bukan lah surat Pegadaian namun merupakan Surat Kuasa untuk melaksanakan penjualan dan Akta Pengikatan Jual Beli. Tidak sampai disitu, melihat keadaan dimana Pihak Penggugat  tidak mampu membayar uang tembusan tersebut Tergugat 2 pun menawarkan tenggang waktu pembayaran penebusan kepada para Penggugat selama 8 (delapan) bulan yakni  terhitung  sejak  tanggal  27  Agustus  2018  s/d  31  Mei  2019  dengan  nominal pengembalian yang lebih tinggi yakni menjadi Rp. 875.000.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima  Juta  Rupiah)  hal  ini  dicantumkan  pada  surat  Pernyataan  yang  Tergugat  2  buat  dan ditolak oleh pihak Penggugat dikarenakan pihak Penggugat merasa tidak bertanggung jawab atas beban penebusan terhadap permasalahan gadai antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2. Tanpa menanggapi permasalahan pihak Penggugat, pihak Tergugat 2 tetap mengancam akan melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik dengan No. 718/Pagutan Timur dengan nama  Penggugat  2  tersebut.  Setelah  kunjungan  dari  Tergugat  2  ke  Pihak  Penggugat, Penggugat dengan segera dan berulang kali menghubungi pihak Tergugat 1 karena dirasa dana tembusan adalah tanggung jawab Tergugat 1, namun tidak ditanggapi dengan itikad baik dari Tergugat 1 untuk segera melunasi dana tembusan dan mengembalikan Sertifikat Hak Milik dengan No.  718/Pagutan  Timur atas nama Penggugat  2 tersebut kepada pihak Penggugat.
Sekitar tanggal 19 Juni 2019 secara melawan hukum, tanpa sepengetahuan dan seijin Para  Penggugat,  Tergugat  2  dan  Tergugat  4  melakukan  proses  balik  nama  atas  objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik dengan No. 718/Pagutan Timur atas nama Penggugat 2  dengan  langkah  awal  yaitu  menyusun  Akta  Jual  Beli  No.  9  tertanggal  19  Juni  2019 berdasarkan  pada  Akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  dengan  No.  1  pada  Tanggal  26 Februari 2018 yang telah disusun oleh Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (Tergugat 4) dalam pengajuan proses balik nama tersebut Tergugat 2 mengajukan balik nama yang sebelumnya mengatas namakan Penggugat 2 menjadi atas nama Tergugat 2.
Tidak cukup sampai disitu, setelah Sertifikat Hak Milik di ajukan proses balik nama menjadi milik Tergugat 2, selanjutnya Tergugat 2 secara melawan hukum memaksa masuk dan  menguasai  objek  sengketa  dan  lebih  lanjut  tanpa  sepengetahuan  dan  persetujuan Penggugat  objek  sengketa  tersebut  disewakan  oleh  Tergugat  2  kepada  Tergugat  3  untuk digunakan  sebagai  tempat  usaha.  Melihat  kejadian  tersebut  dan  merasa  telah  mengalami kerugian baik secara moriil dan materiil maka pihak Penggugat akhinya memutuskan untuk membawa  persoalan  ini  menuju  ranah  hukum  serta  melakukan  pengajuan  gugatan  ke Pengadilan Negeri Mataram dengan tudingan tindakan yang berlawanan dengan hukum. Dalam  bab  ini  penulis  hendak  menganalisis  rumusan  permasalahan  yang  pertama  yakni terkait  ketidaktahuan  penjual  dalam  tanda  tangan  akta  pengikatan  jual  beli  yang  diduga sebagai Misbruik  van  Omstandigheden atau  penyalahgunaan  keadaan.  Berkaitan  dengan kronologi awal diatas dimana para Penggugat tidak mengetahui kebenaran akta dan surat- surat  yang  ditanda  tangani  nya  yang  diduga  sebagai  akta  dan  surat  gadai  namun  yang sebenarnya yaitu Surat Kuasa Menjual serta Akta Pengikatan Jual Beli. Perihal itu tentu saja sangat  merugikan  pihak  Penggugat  baik  secara  moril  maupun  materiil.  Secara  moril, Penggugat mempercayai Tergugat 1 untuk menggadaikan Surat Hak Milik Penggugat untuk memenuhi kebutuhan bantuan dana Tergugat 1, namun Tergugat 1 membalas kebaikan para Penggugat  dengan  tidak  berterus  terang  mengenai  surat  dan  akta  yang  ditanda  tangani. Secara  materiil,  berdasarkan  surat  dan  akta  yang  ditandatangani  tersebut  secara  tanpa disadari memberikan  kuasa untuk menjual tanah milik Penggugat tanpa persetujuan dan tanpa  diketahui  oleh  Penggugat.  Hal  ini  tentu  saja  dapat  merugikan  Penggugat  secara materill. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa akta dan surat yang ditanda tangani Penggugat dapat dibatalkan karena tak selaras terhadap persyaratan sah perjanjian dalam Pasal  1320  KUHPer.  Dimana  para  Penggugat  tidak menyadari  surat  dan  akta  yang
sebenarnya sehingga kesepakatan yang dibuat tidak didasari pemahaman yang sama. Antara Penggugat  dan  Tergugat  1  seharusnya  membangun  kesepakatan  perjanjian  mengenai bantuan dana sebelum kesepakatan gadai. Hal tersebut guna menghindari penipuan yang melibatkan  pihak-pihak  lain  dimana  dalam  surat  perjanjian  tersebut,  Penggugat  dapat mengikat Tergugat 1 untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan kembali Surat Hak  Milik  Atas  Tanah  milik  Penggugat  pada  kondisi  baik  serta  tanpa  kekurangan  satu apapun.  Didalam  hukum  perjanjian  sendiri,  Penggugat  dapat  melindungi  diri  dengan perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat  berdasarkan  Hukum  Perjanjian  yang  telah  diatur dalam KUHPerdata.
Kasus  perdata  ini  diajukan  oleh  para  Penggugat  dengan  gugatan  tindakan  yang melakukan  perlawanan  terhadap  hukum,  yang  setelah  itu  dianggap  oleh  Majelis  Hakim sebagai menyalahgunakan keadaan ataupun Misbruik van Omstandigheden. Tindakan yang melakukan  perlawanan  terhadap  hukum  pada  hukum  perdata  dimuat  pada  Pasal  1365 KUHPerdata  ataupun Burgerlijk  Wetboek (BW),  yang  menyatakan  bahwa  setiap  tindakan yang melakukan perlawanan terhadap hukum yang menyebabkan kerugian untuk individu lainnya,  mengharuskan  individu  yang  dikarenakan  kesalahannya  menyebabkan  kerugian tersebut,  untuk  melakukan  penggantian  kerugian  itu.  Dari  penjelasan  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata (BW) dibatasi dengan aturan mengenai wujud kompensasi  kerugian  yang  harus  diterima  oleh  pihak  yang  mengalami  kerugian  akibat tindakan  melawan  hukum  dan  harus  dibebankan  kepada  individu  yang  melakukan kesalahan atau menyebabkan kerugian tersebut. Ganti rugi ini terjadi karena ada kesalahan dan tidak berkaitan dengan adanya perjanjian. 5 Pada Pasal 1365 KUHPer terdapat beberapa unsur terkait dengan perbuatan melawan hukum yaitu diantaranya yakni : 1. Terdapat sebuah tindakan;
2. Bahwa tindakan itu melakukan perlawanan terhadap hukum;
3. Terdapatnya kesalahan yang dilakukan pihak pelaku;
4. Terdapatnya kerugian untuk korban;
5. Terdapatnya korelasi kausal diantara Tindakan terhadap kerugian.
Penjelasan terkait tindakan yang melakukan perlawanan terhadap hukum tersebut apabila dikaitkan dengan kronologi putusan yang terdapat pada tetapan Pengadilan Negeri Mataram  dengan  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  tersebut  dapat  dianalisis  tidak  memenuhi kriteria  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dengan  analisa  bahwa  kronologi  tersebut berpedoman  pada  perjanjian  antara  para  pihak,  sedangkan  perbuatan  melawan  hukum merupakan bentuk murni dari kesalahan pelaku yang tindakannya melawan hukum.
Lebih  lanjut  mengenai  hukum  perjanjian  akan  penulis  cantumkan  pada  bab  ini sebelum masuk lebih dalam pada pembahasan terkait penangguhan akta jual beli. Indonesia dalam  mengatur  hukum  kontraknya  sendiri  menganut  beberapa  asas  mengenai  hukum perjanjian  diantaranya  yang  pertama  yaitu, Pacta  Sunt  Servanda yang  bersumber  dari bahasa latin dan mempunyai makna “janji wajib dipenuhi ” 6 . Adapun norma yang terkandung dalam istilah tersebut yaitu tiap perjanjian yang disusun secara resmi dengan cara hukum absah  sebagai  peraturan  undang-undang  teruntuk  mereka  yang  membuatnya. 7 Asas tersebut sudah dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang dijelaskan pada ayat (1), (2), dan (3).  Asas  kedua  mengenai  hukum  perjanjian  yaitu  dasar  kemerdekaan  dalam  membuat kontrak.  Asas  tersebut  memberi  suatu  kebebasan  bagi  para  pihak  atau  masyarakat  guna menetapkan  menentukan  sendiri  wujud  kontrak  yang  diinginkan  termasuk  di  dalamnya mengenai  ketentuan  dan  syarat  apa  saja  yang  diatur  dalam  kontrak  tersebut.  Asas selanjutnya  mengenai  hukum  perjanjian  yaitu  asas  konsensualisme  yang  mengarah  atas kesepakatan  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  terkait  perihal-perihal  yang  menjadi
5 Salim HS, 2008, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, Hal.100
6 Kemenkeu Learning Center , “ Pacta Sunt Servanda ”, diakses dari https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pacta-sunc-servanda-3791e6a8/detail/ , pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 14.08 WIB
7 Ibid
penting alhasil melahirkan suatu perjanjian dan asas yang terkahir yaitu asas obligatoir yaitu asas yang menjelaskan jika sebuah kontrak sudah disusun alhasil para pihak sudah terikat secara hak dan kewajiban dimana hak tidak dapat diterima tanpa ada nya kewajiban yang terpenuhi. 8
Sebuah  perjanjian  mampu  disebut  sah  secara  hukum  jikalau  terdapat  persyaratan yang diakui mengenai perjanjian yang telah diatur pada 1320 KUHPerdata. Syarat sah yang diatur  dibagi  atas  2  yakni  persyaratan  subyektif  serta  persyaratan  obyektif.  Persyaratan subyektif memiliki arti persyaratan yang terikat pada subyek nya dalam hal ini yaitu para pihak  perjanjian.  Syarat  subjektif  berdasarkan  Pasal  1320  BW  menyebutkan  bahwa terdapatnya kesepakatan para pihak guna melakukan pengikatan dirinya dengan perjanjian yang dibuat serta kecakapan para pihak pada saat menyusun sebuah perikatan perjanjian, sedangkan syarat objektif merupakan persyaratan yang melekat pada sesuatu yang menjadi objek perjanjian itu sendiri. Persyaratan objektif yang dimaksud yaitu adanya sebuah perihal khusus serta sebuah penyebab yang halal.
Apabila  persyaratan  sah  perjanjian  tersebut  dianalisis  dan  dikaitkan  dalam  kronologi putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr ini, maka syarat subjektif dalam kronologi putusan tersebut mengenai adanya kesepakatan para pihak tidak terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada akta dibawah ini yang dibuat tanpa kesepakatan dan sepengetahuan pihak Penggugat sebagai salah satu pihak yang tercantum pada perjanjian berikut ini :
1. Akta  Kesepakatan  Pengikatan  Menjual  dan  Membeli  dengan  Nomor  1  dibuat  pada Tanggal 26 Februari 2018 antara Drs. I Gusti Bagus Ngurah Harry berlaku selaku individu pertama  atau  yang  menjual  dengan  pihak  kedua  Handy  Hermanto  selaku  pihak  yang membeli  telah  disusun  dan  ditandatangani  di  kantor  Notaris  Dwi  Zaljuna,  SH.,  M.Kn. (Tergugat 4).
2. Akta Kuasa guna Menjual dengan Nomor 2 Tanggal 26 Februari 2018 antara Drs. I Gusti Bagus Ngurah Harry bertindak selaku pemegang kuasa dan memberikan kuasa kepada Handy Hermanto selaku penerima kuasa, yang disusun di Kantor Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (Tergugat 4).
3. Akta  Jual  Beli  dengan  No.  9/2019  pada  tanggal  19  Juni  2019  dengan  Pihak  Kedua yaitu  Handy  Hermanto  (selaku  Tergugat  2)  yang  bertindak  menguasai  objek  sengketa berlandaskan atas Akta Kuasa guna Menjual No. 2 Tanggal 26 Februari 2018 beraksi guna serta atas nama Drs. I Gusti Bagus Ngurah Harry selaku Pihak Pertama atau yang menjual dengan Handy Hermanto selaku Pihak Kedua atau yang membeli, yang disusun di Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (selaku Tergugat 4).
Lebih  lanjut  mengenai  kecakapan  para  pihak  apabila  dianalisis  berdasarkan kronologi  pada  Pengadilan  Negeri  Mataram  dengan  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr,  maka kedua  belah  pihak  memenuhi  secara  umur  maupun  mental  namun  meskipun  begitu berdasarkan  persyaratan  mengenai  kesepakatan  yang  tidak  memenuhi  maka  perjanjian tersebut  tetap  dinilai  tidak  sah  berdasarkan  analisis  penulis.  Selanjutnya  berdasarkan analisis  penulis  terkait  syarat  sah  perjanjian  secara  objektif,  dinilai  memenuhi  dengan penjelasan  sebagai  berikut  bahwa  suatu  hal  tertentu  pada  tetapan  Pengadilan  Negeri Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr adalah bentuk kewajiban pihak Tergugat 1 yang menggadaikan Sertifikat Hak Milik No 718/Pagutan Timur milik Penggugat 2 kepada Tergugat 2 dalam hal ini Tergugat 1 memiliki kewajiban sebagai debitur untuk memenuhi apa  yang  seharusnya  merupakan  hak  Tergugat  2  sebagai  penyedia  dana  dalam  suatu kemufakatan  (dalam  hal  ini  kemufakatan  Gadai).  Selanjutnya  terkait  sebab  yang  halal menurut  analisis  penulis  dinilai  memenuhui  dikarenakan  tidak  bertentangan  dengan Undang-Undang dan dibuat dibawah kuasa Notaris terlepas dari kecacatan kehendak dan kecerobohan  pihak  notaris  dalam  melaksanakan  pekerjaan  nya  secara  tidak  professional dengan cara tidak membacakan secara utuh isi akta kepada pihak Penggugat. Berdasarkan
8 Subekti, Op.Cit
analisis penulis tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa syarat sah perjanjian tidak terpenuhi secara utuh.
Jikalau perjanjian itu dinilai memenuhi persyaratan sah sesuai pada pasal 1320 KUHPerdata, maka  kontrak  yang  mengatur  tersebut  seharusnya  hendak menjadi UU  yang  berlaku  dan mewajibkan kepada para individu yang memiliki kepentingan dalam perjanjian tersebut dan sudah tercantum dalam kontrak tersebut, sehingga apabila terdapat pelanggaran bagi salah satu  pihak  yang  ingkar  (wanprestasi)  akan  dipandang  telah  melakukan  pelanggaran terhadap undang-undang. 9 Kontrak yang telah dibuat dapat dibatalkan demi hukum apabila terdapat pelanggaran unsur objektif yang berkaitan pada objek perjanjian, dan dapat ditarik apabila  terdapat  pelanggaran  unsur  subjektif  dan  jika  salah  seorang  pihak  mengajukan penangguhan  pada  hakim.  Sepanjang  hal  tersebut  tak  terjadi,  maka  perjanjian  hendak senantiasa berlaku serta mengikat para pihak perjanjian.
Sebuah  perjanjian  yang  telah  disusun  dapat  dibatalkan  oleh  para  pihak  maupun hakim  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Penangguhan  perjanjian  yang  telah disebutkan  pada  bab  sebelumnya  terdapat  tiga  landasan  penangguhan  kesepakatan perjanjian  berdasarkan  adanya  cacat  keinginan  menurut  Pasal  1321  KUHPerdata  yaitu diantaranya yang pertama khilaf ataupun sesat (dwaling). Kekhilafan ini terjadi jikalau salah seorang  pihak  pada  saat  menyesesuaikan  kehendaknya  mempunyai  penggambaran  yang mengandung kekeliruan terkait pihak yang lain ( error in persona ) ataupun barangnya ( error in  substantia ).  Kekeliruan  tersebut  dapat  menimbulkan  kesesatan  yang  berakhir  pada penangguhan perjanjian. Alasan kedua yang dijelaskan pada Pasal 1321 KUHPerdata yakni paksaan ( dwang ) yaitu kehendak dari salah satu pihak yang mendapat tekanan baik secara batin maupun fisik. Alasan selanjutnya terkait penangguhan perjanjian berdasarkan cacat kehendak yaitu penipuan ( bedrog ) dengan artian bahwa penipuan merupakan suatu bentuk yang  menyesatkan  dimana  kekeliruan  tersebut  berasal  dari  itikad  yang  disengaja  oleh pelaku penipuan.
Pada  tetapan  Pengadilan  Negeri  Mataram  dengan  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  ini, penangguhan  perjanjian  diputuskan  oleh  hakim  dengan  dasar  penyalahgunaan  keadaan selaku bagian dari sebab penangguhan perjanjian dengan wujud cacat kehendak atau bisa disebut  selaku wilsgebreke. Dengan  penjelasan  penyalahgunaan  keadaan  ini  adalah suatu keadaan  dimana  seharusnya  seseorang  mengerti  dan  dapat  mencegah  suatu  perjanjian namun  dikarenakan  pihak  lain  kurang  berdaya  baik  secara  ekonomi  maupun  psikologis maka  seseorang  tersebut  memanfaatkan  keadaan  yang  dialami  pihak  lain  dan  turut menjalankan  perjanjian  yang  seharusnya  tidak  terlaksana.  Penjelasan  lebih  lenjut  terkait penyalahgunaan keadaan akan dibahas pada subab berikut ini.
Misbruik van Omstandigheden Pada Kasus Perdata dalam Tetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr
Seiring  berjalannya  waktu  perkembangan  aturan  hukum  menjadi  tidak terhindari. Salah  satu  perkembangan  hukum  yang  terjadi  yaitu  adanya  pertambahan  sebuah  alasan baru pada penangguhan sebuah perjanjian pada Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) yang telah berlaku  di  Belanda.  Alasan  keempat  ini  diketahui  sebagai Misbruik  van  Omstandigheden (disingkat MVO) yang dapat diartikan sebagai penyalahgunaan keadaan. Menurut pendapat Z. Asikin Kusumah Atamaja yang mana telah dijelaskan oleh Agus Yudha Hernoko, Misbruik van  Omstandigheden atau  menyalahgunakan  keadaan  telah  diduga  selaku  aspek  yang menghalangi ataupun mengusik terdapatnya keinginan bebas dalam menetapkan perjanjian para pihak. 10 Penyalahgunaan keadaan memiliki arti yakni suatu keadaan seperti darurat
9 Fakhrurrozi , Meinina , Ratna Kurnia Dewi, ” Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Onstandigheden) Ekonomi Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta Jual Beli ” , 3rd National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies , Vol. 3, No. 1, September, 2021
10 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial , (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm.178
orang lain, adanya ketergantungan, dan bahkan keadaan tidak berdaya yang dimanfaatkan secara keliru atau tidak seharusnya.
Berkaitan dengan adanya penyalahgunaan keadaan, Nieuwenhuis memiliki pendapat yakni terdapat 4 persyaratan-persyaratan yakni dibawah ini : 11
1.) Kondisi-kondisi tertentu yakni sepertihalnya kondisi darurat, ceroboh, ketergantungan, ketidakwarasan mental, sampai dengan tidak memiliki kepiawaian;
2.)  Suatu  perihal  yang  jelas,  yakni  apabila  salah  seorang  individu  mengerti  ataupun seharusnya  mengerti  jika  terdapat  pihak  lainnya  sebab  kondisi  yang  istimewa  yang menggerakkan hatinya guna menyetejui sebuah kontrak;
3.)  Penyalahgunaan,  yakni  keadaan  dimana  salah  seorang  pihak  senantiasa  menjalankan kontrak tersebut walaupun dia mengerti ataupun semestinya mengerti jika ia semestinya tak melakukannnya; serta
4.)  Hubungan  Kausal,  yakni  tanpa  terdapatnya  penyalahgunaan  keadaan  tersebut  alhasil kontrak tersebut tak akan dijalankan menggunakan persyaratan yang serupa.
Berdasarkan syarat-syarat tersebut diatas, tidak ditemukan terkait adanya kewajiban untuk  memenuhui  keempat  syarat  yang  berlaku  namun  dapat  penulis  jabarkan  keempat syarat diatas terkait dengan kronologi dalam tetapan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr. Tetapan itu berlandaskan atas analisa penulis telah memenuhi syarat sebagai aksi menyalahgunakan keadaan atau Misbruik van Omstandigheden dengan penjabaran  sebagai  berikut  ini,    ketidaktahuan  penjual  (pihak  Penggugat)  dalam  hal  ini merupakan  jenis  penyalahgunaan  yang  terdapat  pada  empat  syarat  penyalahgunaan keadaan  diatas.  Para  Penggugat  dimanfaatkan  keadaanya  karena  tidak  membaca  secara seksama  isi  dari  surat  dan  akta-akta  yang  ditandatangani  dengan  dasar  rasa  percaya terhadap Tergugat 1 yang juga berperan atas tindakan penyalahgunaan keadaan atas pihak Penggugat sedangkan proses penandatanganan tersebut sudah dilaksanakan secara resmi dan sah dihadapan pihak Notaris selaku Tergugat 4, terlepas dari kelalaian pihak Notaris karna  tidak  membacakan  isi  akta  dihadapan  para  pihak.  Ketidaktahuan  penjual  (pihak Penggugat)  inilah  yang  menjadikan  adanya  penyalahgunaan  keadaan  atau Misbruik  van Omstandigheden pada tetapan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr ini.
Penjelasan  mengenai  syarat  penyalahgunaan  keadaan  lainnya  yang  berdasarkan pada  kronologi  tetapan  Pengadilan  Negeri  Mataram  dengan  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr berikutnya  yaitu  adanya  keadaan-keadaan  khusus  yang  dapat  dilihat  pada  kecerobohan pihak  notaris  dalam  menjalankan  kewajiban  nya  sebagai  Notaris  berdasarkan  Kode  Etik Notaris. Notaris selama menjalankan tugas nya diwajibkan untuk dapat berjalan dengan baik serta  profesional  supaya  notaris  mampu  memberikan  hasil  berupa  produk  hasil  kerja berwujud akta yang bersifat otentik yang mampu menyerahkan pengamanan serta kejelasan hukum yang adil untuk para individu yang hadir pada saat penandatanganan berlangsung. 12 Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang, bahwa pihak notaris telah diberikan kuasa dan kewenangan dalam tanda tangan dan cap yang telah dibubuhkan diatas akta yang isi nya sesuai dengan perjanjian atas kehendak para pihak yang tanpa tekanan menginginkan notaris  yang  dituju  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  atas  akta  perjanjian  yang dikehendaki. Salah satu kewajiban dalam kode etik notaris yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Jabatan Notaris yang menjelaskan j ika “ selama melaksanakan kedudukannya, notaris wajib melakukan pembacaab Akta secara langsung  dimuka  para  pihak  yang  didatangi  oleh  sekurang-kurangnya  2  (dua)  individu sebagai saksi, atau 4 (empat) individu sebagai saksi istimewa guna penyusunan Akta wasiat dibawah  tangan,  juga  dilakukan  penandatanganan  disaat  tersebut  juga  oleh  penghadap, saksi,  serta  notaris”.  Memiliki  keterkaitan  terhadap  penjabaran  kedua  itu  maka  mampu
11 Agus Yudha Hernoko , Ibid , hlm. 176
12 Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary, Diana Haiti, “ Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-sama ”, Notary Law Journal Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 1 No. 2, Hal. 6
dikatakan  bahwa  persyaratan  mengenai  keadaan  khusus  yang  dikategorikan  sebagai tindakan kecerobohan dari pihak Tergugat 4 selaku notaris telah terpenuhi.
Mengenai persyaratan selanjutnya yaitu suatu hal yang nyata apabila di hubungkan dengan kronologi tetapan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr maka dapat dijabarkan sebagai berikut ini suatu hal yang nyata sesuai dengan deskripsi singkat pada pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa apabila terdapat pihak yang mengetahui bahwasannya  terdapat  pihak  lain  karena  keadaan  khusus  seperti  diatas  dalam  hal  ini terdapat  kecerobohan  pihak  notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  dengan  cara  tidak membacakan isi akta sesuai yang telah diatur dalam undang-undang, dan tetap menjalankan perjanjian tersebut, dan oleh karena itu pihak lain yang memanfaatkan keadaan ini dapat disimpulkan  melakukan  tindakan  penyalahgunaan  keadaan.  Sehubungan  dengan  hal tersebut dapat dikatakan bahwa penjelasan diatas cukup memenuhi persyaratan Misbruik van Omstandigheden terkait suatu hal yang nyata.
Penyalahgunaan keadaan tidaklah cukup apabila sekedar menjelaskan terdapatnya keunggulan  yang  tidak  seimbang.  Unsur  terpenting  yang  wajib  dikemukakan  serta ditunjukkan  mengenai  terdapatnya  aksi  penyalahgunaan  keadaan  yang  menyebabkan terdapatnya  prestasi  yang  tidak  seimbang  tersebut  dapat  dimunginkan  disebabkan  oleh adanya  dorongan  peristiwa    yang  dialami  salah  satu  pihak  yang  keadaanya  tersebut diselewengkan oleh pihak lain. Dorongan peristiwa serta ketimpangan saja ternyata tidak cukup,  keadaan  tersebut  perlu  dikuatkan  secara  ekonomi  atau  psikologis  yang  tertekan itulah  yang  menjadi  unsur  penting  untuk  dibuktikan  dan  dalam  putusan  ini ketidakseimbangn  tersebut  sudah  dapat  dibuktikan  secara  psikologis  berdasarkan kedudukan pihak Tergugat yang berdasar pada akta notaris sehingga secara hukum dapat dikatakan cukup kuat sebelum mengetahui adanya kecerobohan pihak notaris karna tidak membacakan  akta  dihadapan  para  pihak  saat  penandatanganan  berlangsung  dan  disusul secara ekonomi karna berujung pihak Penggugat tidak dapat menebus Surat Hak Miliknya sendiri kepada pihak Tergugat 2.
Ketidakseimbangankeunggulan  secara  ekonomi  dari  pihak  Penggugat  yang  tidak mampu  membayar  uang  tembusan  nya  tersebut  jelas  disalahgunakan  oleh  para  pihak Tergugat. Lebih jelasnya, pihak Tergugat 1 memanfaatkan perjanjian tersebut hanya sebatas pada  keinginannya  untuk  memenuhi  dana  demi  kepentingannya  sendiri  sudah  terpenuhi namun  pihak  Tergugat  1  tidak  menunjukkan  adanya  itikad  baik  dan  terksesan  hanya memanfaatkan kepercayaan pihak Penggugat tanpa menunjukkan bentuk tanggung jawab yang  baik.  Tindakan  pihak  Tergugat  1  tersebut  sudah  merugikan  pihak  Penggugat  demi kepentingan  diri  sendiri  yang  seharusnya  pihak  Tergugat  1  lah  yang  memiliki  tanggung jawab  memenuhi  uang  tebusan  untuk  mendapatkan  kembali  Surat  Hak  Milik  pihak Penggugat dari Tergugat 2 sebagai pemberi dana gadai dalam hal ini berdasarkan analisa penulis, pihak Tergugat 1 menyalahi keadaan pihak Penggugat secara psikologis dengan cara tidak bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan dari pihak Penggugat kepada pihak Tergugat melalui kepercayaan.
Dalam teori penyalahgunaan keadaan atau Misbruik van Omstandigheden terdapat 2 jenis golongan ketidakseimbangan keunggulan yang dikategorikan yaitu ketidakseimbangan secara  mental  atau  psikologi  dan  ketidakseimbangan  secara  ekonomi  atau  jabatan.  Van Dunne membagi persyaratan dari kedua jenis keunggulan dibawah ini : 13
1. Syarat dalam penyelewengan keunggulan ekonomi yaitu :
a. Salah seorang individu memiliki kelebihan ekonomi terhadap perbedaan b. Adanya individu lainnya secara terdesak melakukan perjanjian
2.Adapun syarat mengenai penyelewengan keunggulan secara mental yaitu a.Salah seorang individu terbukti melakukan penyalahgunaan ketergantungan hubungan sepertihalnya  hubungan  kepercayaan  khusus  diantara  orangtua  dengan  anak,  guru dengan murid, atau bahkan sesama kerabat
13 Fatmah Paparang, “ Misbruik van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak ” Jurnal Hukum Unsrat,Vol.22, No.6, hal.51
b.  Salah  seorang  pihak  memanfaatkan  kondisi  jiwa  yang  khusus  dari  pihak  lawan sepertihalnya  terdapat  gangguan  jiwa,  tak  memiliki  pengalaman,  ceroboh,  rendahnya wawasan akan hukum, keadaan kesehatan yang kurang serta sebagainya.
Memiliki  keterkaitan  terhadap  syarat  penyalahgunaan  keadaan  itu  diatas,  dapat  periset analisis berdasarkan kronologi pada tetapan PN Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr dengan penjabaran sebagai berikut. Syarat pertama dalam golongan penyalahgunaan keadaan  secara  ekonomi  yaitu  salah  seorang  pihak  yang  mempunyai  kelebihan  secara finansial atau perekonomian disbanding pihak yang lainnya terbukti pada keadaan ekonomi pihak Penggugat yang tidak mampu membayar uang tembusan untuk mengambil Surat Hak Milik  nya  kembali  terlepas  dari  beban  pembayaran  uang  tembusan  tersebut  yang seharusnya ditujukan pada pihak Tergugat 1 mengingat awal mula rencana penggadaian ini berdasarkan pada kebutuhan pihak Tergugat 1.
Syarat berikutnya terkait penyalahgunaan dari segi ekonomi yaitu terdapat pihak lain yang keadaannya tertekan sehingga secara paksa terjadi perjanjian. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan  kronologi  pada  tetapan  PN  Mataram  dengan  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr dimana pihak Penggugat yang pada saat itu tidak mampu membayar uang tembusan gadai atas  Surat  Hak  Miliknya  sehingga  pihak  Tergugat  2  yang  memegang  Surat  Hak  Milik Penggugat mengancam dilakukan balik nama surat tersebut dan mengadakan perjanjian jual beli atas objek sengketa tersebut. Pihak Penggugat yang merasa tertekan akan hal tersebut secara ekonomi tidak dapat menghalangi rencana jual beli yang akan dijalankan oleh pihak Tergugat  1.  Menurut  analisa  penulis,  hal  ini  dapat  dinyatakan  memenuhi  syarat  adanya pihak  lain  yang  secara  terpaksa  mengadakan  perjanjian  tersebut  sehingga  mampu digolongkan selaku penyalahgunaan keadaan berdasarkan ekonomi.
Berkaitan  terhadap  adanya  persyaratan  untuk  dapat  disebut  sebagai  disalahgunakannya keunggulan  kejiwaan  yakni  yang  pertama  bagian  dari  pihak  yang  menyalahgunakan ketergantungan hubungan baik sepertihalnya hubungan keyakinan secara khusus layaknya hubungan antara guru dengan murid, suami dan isteri dan sebagainya. Berdasarkan teori tersebut apabila penulis teliti tidak terbukti adanya hubungan khusus antara pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka dari itu persyaratan atas penyalahgunaan keadaan secara kejiwaan tidak dapat dipenuhi.
Lebih lanjut hal ini berlawanan dengan syarat selanjutnya yang menerangkan bahwa suatu  penyalahgunaan  keadaan  apabila  disebut  sebagai  penyalahgunaan  keadaan  secara kejiwaan  maka  salah  seorang  pihak  melakukan  penyalahgunaan  keadaan  pihak  lawan sepertihalnya  terdapatnya  gangguan  jiwa,  kecerobohan,  rendahnya  wawasan  dan sebagainya.  Apabila  dikaitkan  dengan  kronologi  pada  tetapan  PN  Mataram  dengan  No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr, pihak Penggugat dapat dilihat sedikit gegabah menandatangani akta tanpa membaca dengan seksama isi dari akta yang akan ditandatangani tersebut. Hal ini semakin dikuatkan lagi berdasarkan kecerobohan pihak notaris yang tidak menjalankan tugasnya secara professional dengan cara tidak membacakan isi akta dihadapan para pihak saat  penandatanganan  akta  berlangsung.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  menilai penyalahgunaan yang dilakukan pihak Tergugat dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan  secara  kejiwaan  karena  telah  memenuhi  persyaratan  penyalahgunaan  keadaan keduanya.

## Dasar  Petimbangan  Hakim  Pada  Tetapan  Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor 234/Pdt.G/2020/Pn Mtr
Pertimbangan  hakim  dapat  dikatakan  sebagai  jiwa  dan  intisari  sebuah  putusan  di pengadilan. 14 Pertimbangan  ysng  dikemukakan  oleh  hakim  diperlukan  analisis  yang berdasar pada undang-undang dengan pembuktian yakni dibawah ini: 15
14 M. Yahya Harahap, “ Hukum Acara Perdata ”, edisi kedua, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.
901
15 Ibid
a) Alat bukti yang dilakukan pengajuan oleh pihak yang mengguggat maupun yang terkena gugatan sudah memenuhi persyaratan secara formil serta materiil
b) Alat bukti atas salah satu pihak sudah meraih batasan minimum pembuktian c) Terdapat dalil gugat serta dalil bantahan yang dibuktikan
d)  Dapat  dibuktikan  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  dimiliki  para  pihak  sampai  sejauh mana.
Lebih lanjut, pertimbangan hakim selanjutnya disusul oleh analisis mengenai hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara yang sesuai dengan apa yang ditangani oleh  hakim  tersebut. 16 Pertimbangan  yang  disertai  analisis  tersebut  perlu  adanya argumentasi  yang  bersifat  obyektif  serta  rasional  perihal  pihak  mana  yang  dapat menunjukkan dalil gugat serta dalil bantahan yang selaras pada ketetapan hukum yang telah diimplementasikan. 17 Dalam  menjalankan  perannya  di  pengadilan,  hakim  memiliki kewajiban  dan  tanggung  jawab  bagi  masyarakat  guna  merealisasikan  ketetapan  hukum, keadilan  serta  kemanfaatan  hukum  melalui  putusan  yang  dijatuhkannya  dengan terwujudnya putusan-putusan yang mengandung tiga asas tersebut harapannya pengadilan dapat  menjadi  tempat  yang  mengayomi  segala  harapan  dan  keluhan  masyarakat    dalam ranah hukum. Ajaran Cita Hukum atau disebut dengan idees des recht menjelaskan terdapat 3  elemen  cita  hukum  yang  diharuskan  ada  yakni  kepastian  hukum  ( rechtssicherkeit ), keadilan ( gerechtigkeit ) serta kemanfaatan ( zweckmasigkeit ). 18
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Mataram    memutus  masalah  tersebut  melalui tetapan penyalahgunaan keadaan atau Misbruik van Omstandigheden dengan pertimbangan berdasarkan kronologi bahwa pihak Penggugat dan Tergugat 1 yang lemah secara ekonomi dan tidak dapat menebus biaya gadai atas Sertifikat Hak Miliknya sehingga dimanfaatkan oleh Tergugat 2 dengan cara mengajukan proses balik nama sertifikat tanah milik Penggugat yang berpedoman pada akta yang telah ditanda tangani oleh pihak Penggugat dihadapan notaris sebelumnya dan dianggap Tergugat 2 telah sah secara hukum selanjutnya Tergugat 2 memutuskan untuk melaksanakan transaksi penjualan dan pembelian atas obyek sengketa itu.  Agar  jaminan  keadilan  bagi  para  pihak  yang  berpekara  di  persidangan  terwujud, menurut  Sudikno  Mertokusumo  diperlukan  3  elemen  yang  wajib  dicermati  yakni diantaranya  :  unsur  kepastian  hukum,  unsur  kemanfaatan,  serta  unsur  keadilan.  Apabila penulis  analisis  lebih  lanjut  terkait  tetapan  hakim  yang  memutuskan  perkara  putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr dengan putusan misbruik van  omstadigheden atau  penyalahgunaan  keadaan  dibanding  dengan  gugatan  awal Penggugat yang menggugat putusan ini dengan gugatan perbuatan melawan hukum, maka dapat dijabarkan secara singkat perbandingan antara perbuatan melawan hukum dengan disalahgunakannya keadaan berlandaskan atas kronologi pada perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr.
Perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  tinjauan  pada  bab  1  merupakan  suatu tindakan  yang  dilakukan  pelaku  dengan  tidak  berdasarkan  pada  hukum  atau  menyalahi hukum  yang  berlaku,  melanggar  undang-undang,  mengganggu  hak  individu  lainnya, bertolakbelakang  terhadap  kewajiban  hukum  yang  seharusnya  dipenuhi  oleh  pelaku, bertolakbelakang terhadap kesusilaan, atau bertolakbelakang terhadap kepatutan yang ada didalam  khalayak  dalam  Pasal  1365  KUHPer,  dijelaskan  perbuatan  melawan  hukum menimbulkan kewajiban bagi para pelaku untuk mengganti rugi. Lebih lanjut berdasrkan tinjauan  umum  terkait  perbuatan  melawan  hukum  pada  bab  sebelumnya  dijelaskan terdapat cakupan yang harus di penuhi agar suatu tindakan bisa diberi pernyataan selaku tindakan yang melakukan perlawanan terhadap hukum, yaitu diantaranya :
1) Tindakan yang bertolakbelakang terhadap hak individu lainnya.
16 Ibid 17 Ibid
18 Tata Wijayanta, “ Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga ”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm.219
Hak-hak yang dilakukan pelanggaran merupakan hak-hak individu yang diberi pengakuan oleh hukum, termasuk namun tak terbatas terhadap hak-hak sepertihalnya hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, ha katas kebendaan, hak atas kehormatan serta nama baik. Berdasarkan cakupan yang pertama apabila dikaitkan dengan konologi putusan pada tetapan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr, tindakan Tergugat 2 tidak menyalahi hak  Penggugat  dikarenakan  Tergugat  melakukan  proses  balik  nama  dan  perjanjian  sewa atas objek sengketa berdasar pada surat perjanjian pengikatan jual beli yang tidak diketahui oleh Penggugat.
2) Tindakan yang bertolak belakang terhadap kewajiban hukumnnya sendiri. Maksud dari tindakan ini yaitu adanya kewajiban hukum yang merupakan pemberian oleh hukum  terhadap  individu  baik  hukum  tertulis  (UU)  ataupun  hukum  yang  tak  tertulis (bertolak  belakang  terhadap  hak  individu  lainnya  berlandaskan  atas  UU).  Sama  hal  nya dengan  cakupan  Tindakan  yang  melakukan  perlawanan  terhadap  hukum  diatas,  cakupan tersebut  tidak  selaras  terhadap  tetapan  Pengadilan  Negeri  Mataram  dengan  No. 234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  dimana  pihak  Tergugat  2  tidak  melakukan  perbuatan  yang melanggar kewajibannya. Pihak Tergugat  2 telah menyerahkan  dana gadai atas Sertifikat Hak  Milik  (SHM)  dengan  nomor  718/Pagutan  Timur  milik  Penggugat  dan  meminta  dana gadai tersebut dikembalikan kepada Tergugat 2 sebgaimana seharusnya perjanjian Gadai berlaku.
3) Tindakan yang bertolak belakang terhadap kesusilaan.
Tindakan  yang  melakukan  pelanggaran  kesusilaan  yang  oleh  khalayak  sudah  diberi pengakuan  selaku  hukum  tak  tertulis,  dimana  apabila  terdapat  tindakan  yang  melanggar hukum  tidak  tertulis  tersebut  serta  menimbulkan  kerugian  untuk  pihak  lainnya,  alhasil pihak  yang  alami  kerugian  itu  bisa  memberi  tuntutan  penggantian  kerugian  (Pasal  1365 KUHPerdata).  Cakupan  ini  jelas  tidak  memenuhi  berdasarkan  kronologi  pada  tetapan Pengadilan Negeri Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr.
4)  Tindakan  yang  bertolak  belakang  terhadap  kehati-hatian  ataupun  kewajiban  pada pergaulan khalayak.
Merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap individu lainnya, tidak dengan  cara  melakukan  pelanggaran  hukum  tertulis,  namun  masih  bisa  dinyatakan melakukan pelanggaran ataupun kewajiban pada pergaulan khalayak. Sama halnya dengan cakupan nomor 3, tidak ditemukan unsur tindakan yang bertolak belakang terhadap kehati- hatian  ataupun  kewajiban  pada  pergaulan  khalayak  maka  cakupan  tersebut  jelas  tidak memenuhi  berdasarkan  kronologi  pada  tetapan  PN  Mataram  dengan  No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr.
Berdasarkan  kronologi  tersebut  diatas,  pada  bab  ini  penulis  juga  akan  menganalisis perbandingan  terkait  perbuatan  melawan  hukum  sebagai  gugatan  awal  pihak  Penggugat dengan penyalahgunaan keadaan sebagai putusan hakim dalam memutus perkara tetapan PN Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr ini berdasar pada unsur kepastian hukum, kemanfaatan,  dan  keadilan  yang  ada.  Kepastian  hukum  berlandaskan  atas  Sudikno Mertukusumo  ialah  penjaminan  jika  hukum  itu  dapat  dilaksanakan  secara  baik.  Inti  atas tujuan hukum salah satunya ialah kepastian hukum dan dalam kepastian hukum diperlukan hukum  yang  jelas,  jernih,  dan  konsisten  yang  berlaku  serta  tidak  adanya  penyimpangan, perihal tersebut sejalan terhadap sebutan fiat Justitia et pereat mundus (walaupun dunia ini runtuh hukum wajib ditegakkan). 19 Kepastian hukum disini dibutuhkan dalam masyarakat guna menjaga ketertiban yang bersifat umum, mengikat dan menyamaratakan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat serta sebagai perlindungan untuk yustisiabel atau yang mencar keadilan  terhadap  aksi  seenaknya  yang  dialami  oleh  individu  sehingga  pencari  keadilan tersebut memastikan adanya payung hukum yang melindungi dan memberi akibat hukum yang  setimpal  pada  pelaku  tindakan  sewenang-wenang  tersebut.  Berdasarkan  aspek  ini,
19 Hasaziduhu Moho, “ Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan ”, Jurnal Warta Edisi 59, 2019Hal. 7
penulis  menganalisis  bahwa  perbuatan  melawan  hukum memiliki  kepastian  hukum  yang mengatur tepatnya pada Pasal 1364 KUHPerdata yang mengatur sampai pada penggantian kerugian yang dilimpahkan terhadap pelaku Tindakan yang melakukan perlawanan hukum sedangkan  berdasarkan  analisis  penulis,  penyalahgunaan  keadaan  atau Misbruik  van Omstandigheden tidak  terdapat  kepastian  hukum  yang  berlaku  di  KUHPerdata  walaupun pada  pelaksanaanya  menurut    para  hakim  di  Indonesia  sudah  banyak  yang  memutuskan beberapa  perkara  di  pengadilan  yang  memenuhi  persyaratan  penyalahgunaan  keadaan ataupun Misbruik van Omstandigheden .
Secara  mendalam  terkait  aspek  kemanfaatan  hukum  atau  utilitarianisme  pertama kali  dilakukan  pengembangan  oleh  Jeremi  Bentham  yang  di  saat  tersebut  sedang menghadapi  persoalan  bagaimana  memberi  penilaian  yang  baik  serta  buruknya  sebuah aturan  secara  moral  sehingga  dapat  memberikan  dampak sebaik-baiknya  kepada  banyak orang dengan begitu, Bentham pada akhirnya menemukan dasar bahwa teori kemanfaatan dinilai berdasarkan apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut dapat membawa hasil, dampak,  dan  manfaat  yang  berguna  atau  malah  sebaliknya  merugikan  para  pihak  yang terkait. 20 Berdasarkan teori tersebut penulis menganalisis bahwa kemanfaatan hukum pada Tindakan melakukan perlawanan terhadap hukum terletak pada penggantian kerugian yang diberikan pada pelaku yang telah terbukti melaksanakan sebuah tindakan yang melakukan perlawanan  terhadap  hukum  yang  membuat  kerugian  pihak  yang  lain  dan  kepada  pihak lainnya  tersebut,  pelaku  diwajibkan  untuk  mengganti  rugi  atas  kesalahannya  sendiri sedangkan pada perbuatan melawan hukum  atau Misbruik van Omstandigheden yang ada pada tetapan PN Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr ini memiliki kemanfaatan hukum yang menurut penulis sudah mencakupi teori keadilan hukum dimana kedua belah pihak menerima hak nya masing-masing dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Kemanfaatan hukum yang  diterima oleh pihak Penggugat adalah  kembalinya Sertifikat Hak  Milik  dengan  No.  718/Pagesangan  Timur    adalah  sah  milik  Penggugat  begitu  juga dengan akta-akta yang dibuat berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan No. 718/Pagesangan Timur  milik Penggugat seperti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 pada Tanggal 26 Februari 2018 antara Drs. I Gusti Bagus Ngurah Harry pihak pertama atau Penjual dengan Handy  Hermanto  merupakan  pihak kedua  (Pembeli) yang  disusun  dan  ditandatangani  di kantor Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (Tergugat 4), Akta Kuasa Menjual No. 2 pada Tanggal 26 Februari 2018 diantara pihak pertama yaitu Drs. I Gusti Bagus Ngurah Harry merupakan pemegang  kuasa  menjual  dan  diberikan  kepada  pihak  kedua  yaitu  Handy  Hermanto merupakan penerima kuasa yang dimaksudkan, yang dibuat di Kantor Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (Tergugat 4) serta Akta Jual Beli dengan No. 9/2019 dibuat pada tanggal 19 Juni 2019 diantara Handy Hermanto yang melakukan tindakan berlandaskan pada Akta Kuasa Untuk  Menjual  dengan  Nomor  2  Tanggal  26  Februari  2018  yang  beraksi  guna  serta  atas nama  Drs.  I  Gusti  Bagus  Ngurah  Harry  selaku  Pihak  Pertama  (Penjual)  dengan  Handy Hermanto selaku pihak Kedua (Pembeli), yang disusun di kantor Notaris Dwi Zaljunia, SH, M.Kn.,  (Tergugat  IV)  tersebut  dinyatakan  batal  dan  tidak  mengikat  secara  hukum.  Tidak sampai  disitu,  siapa  saja  yang  memperoleh  hak  dari  SHM  tersebut  juga  akan  diserahkan sepenuhnya terhadap para Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa persyaratan, dengan kondisi yang baik.
2.    Kemanfaatan  hukum  yang  diterima  oleh  pihak  Tergugat  2  atas  penyelesaian  hak  nya belum dikembalikan (dalam hal ini adalah dana tembusan gadai) akan dialihkan menjadi tanggung jawab Tergugat 1 sebagaimana seharusnya.
Kemanfaatan  hukum  pada  perbuatan  melawan  hukum  apabila  dikaitkan  dengan  tetapan Pengadilan  Negeri  Mataram  dengan  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  ini  tidak  mencakup kemanfaatan  yang  seadil-adilnya  dikarenakan  pada  kemanfaatan  hukum  perbuatan melawan hukum tidak mencakupi hak Tergugat 2 karena hanya memberi perlindungan pada
20 Sonny, Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relavansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hal. 93-94.
pihak korban, sedangkan Tergugat 2 juga memiliki hak atas dana gadai yang telah Tergugat 2  berikan  kepada  Tergugat  1  dengan  jaminan  Sertifikat  Hak  Milik  dengan  No. 718/Pagesangan  Timur    milik  Penggugat.  Hal  ini  berkaitan  juga  dengant  teori  keadilan hukum  untuk  membandingkan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  penyalahgunaan keadaan berdasarkan kronologi pada tetapan Pengadilan Negeri Kota Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr.
Keadilan  hukum,  berlandaskan  atas  L.J  Van  Apeldoorn,  tak  dapat  dianggap  serupa terhadap penyamarataan atau kesamaan. Keadilan tidak memiliki arti jika setiap individu harus mendapatkan bagian yang serupa atau keseragaman. Artinya, setiap perkara harus dinilai  secara  individual,  sehingga  apa  yang  dianggap  setara  untuk  seseorang  tidak menutupkemungkinan adil untuk orang lain. Tujuan daripada hukum ialah untuk menata cara hidup masyarakat melalui proses damai, dan jikalau hukum tersebut mencerminkan keadilan, berarti adanya keseimbangan diantara keperluan-keperluan yang dilindungi. Tiap- tiap  individu  akan  mendapatkan  bagian  yang  pantas  dan  sesuai  bagian  masing-masing. Berlandaskan  atas  analisis  penulis  baik  perbuatan  melawan  hukum  dan  penyalhgunaan keadaan  telah  memenuhi  keadilan  hukum  dengan  cara  nya  sendiri.  Perbuatan  melawan hukum mengatur ganti rugi yang adil bagi pihak korban dan penyalahgunaan keadaan pada putusan  PN  Mataram  dengan  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr  penulis  nilai  telah  merangkul secara  adil  hak  masing-masing  pihak  dan  kepentingan-kepentingan  para  pihak  yang terhambat  sebelum  adanya  tetapan  Pengadilan  Negeri  Kota  Mataram  dengan  No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr tersebut.
Berdasarkan analisa penulis yang telah penulis jabarkan diatas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim guna melakukan pemutusan perkara  dalam tetapan Pengadilan Negeri Kota Mataram dengan No. 234/Pdt.G/2020/PN Mtr ini lebih  memenuhi persyaratan penyalahgunaan  keadaan  ataupun misbruik  van  omstandigheden dibandingkan  dengan Tindakan  yang  melawan  hukum  yang  digugatkan  oleh  pihak  Penggugat.    Majelis  hakim dalam mempertimbangkan putusannya menitikberatkan cacat kehendak atas  :
1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1 pada Tanggal 26 Februari 2018 antara Drs. I  Gusti  Bagus  Ngurah  Harry  pihak  pertama  atau  Penjual  dengan  Handy  Hermanto merupakan pihak kedua (Pembeli) yang disusun dan ditandatangani di kantor Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (Tergugat 4).
2) Akta Kuasa Menjual No. 2 pada Tanggal 26 Februari 2018 diantara pihak pertama yaitu Drs. I Gusti Bagus Ngurah Harry merupakan pemegang kuasa menjual dan diberikan kepada pihak kedua yaitu Handy Hermanto merupakan penerima kuasa yang dimaksudkan, yang dibuat di Kantor Notaris Dwi Zaljuna, SH., M.Kn. (Tergugat 4), dan
3) Pada tanggal 19 Juni 2019, Akta Jual Beli dengan Nomor 9/2019  dibuat diantara Handy  Hermanto  yang  beraksi  berlandaskan  atas  Akta  Kuasa  guna  melakukan  penjualan dengan Nomor 2 tanggal 26 Februari 2018, mewakili Drs. I Gusti Bagus Ngurah Harry selaku Pihak Pertama (individu yang menjual). Akta tersebut ditandatangani di kantor Notaris Dwi Zaljunia, SH, M.Kn. (Tergugat IV), dengan Handy Hermanto sebagai Pihak Kedua (Pembeli).

## PENUTUP
Pada  perkara  putusan  PN  Mataram  dengan  No.  234/Pdt.G/2020/PN  Mtr, berdasarkan analisis penulis tidak terbukti merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Perkara pada putusan PN Mataram dengan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mtr ini diputus atas dasar  penyalahgunaan  keadaan  atau  Misbruik  van  Omstandigheden  yang  pada  unsur- unsurnya lebih memenuhi.
Penyalahgunaan keadaan pada putusan PN
Mataram dengan No.
234/Pdt.G/2020/PN Mtr memenuhi kategori penyalahgunaan keadaan pada aspek ekonomi berdasarkan  perbuatan  Tergugat  2  yang  memanfaatkan  keadaan  Penggugat  yang  tidak mampu membayar uang tembusan guna menembus Sertifikat Hak Milik dengan nomor 718
milik Penggugat. Terkait ketidaktahuan pihak Penggugat dalam hal menandatangani Surat Kuasa Menjual serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, menurut analisis penulis ialah bentuk penyalahgunaan keadaan secara psikologi. Dimana hal ini dapat dibuktikan pada minimnya pengetahuan pihak Penggugat akan surat-surat yang ditandatangani pihak Penggugat.
Berdasarkan  analisis  penulis  penyalahgunaan  keadaan  juga  di  lakukan  oleh  pihak Tergugat  1  sebagai  peminjam  Sertifikat  Hak  Milik  dengan  nomor  718  milik  Penggugat dengan berdasarkan pada kepercayaan Penggugat kepada Tergugat 1 atas dasar hubungan baik yang dimanfaatkan oleh pihak Tergugat 1 dilihat dari sikap itikad tidak baik  Tergugat 1  saat  dihubungi  untuk  memenuhi  pertanggung  jawabannya  atas  dana  gadai  yang  sudah jatuh tempo.

## Saran
Dari  seluruh  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah  dijabarkan  dalam  skripsi  ini,  maka Penulis memberi saran atas permasalahan tersebut yakni :
1.)Perlu  adanya  pembaruan  KUHPerdata  yang  lebih  jauh  melakukan  pembahasan  yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan selaku bagian dari wujud cacat kehendak dalam hukum  perjanjian.  Melalui  diberlakukannya  penyalahgunaan  keadaan  pada  KUHPerdata, diharapkan  dapat  menyelaraskan  pendapat-pendapat  hakim  dalam  mempertimbangi putusannya di pengadilan.
2.)Para profesi penegak hukum perlu menjalani tugas secara lebih professional dan lebih teliti.  Penulis  menganalisis  adanya  kesalahan  pihak  notaris  dalam  menjalankan  tugasnya yang kurang teliti dan tidak sesuai dengan etika profesi notaris. Hal ini sangat krusial untuk dijalankan karena dapat merugikan salah satu pihak yang berhadapan dengan pihak notaris untuk dimintai bantuan jasa hukum khususnya dalam hal perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono,  Herlien.  2014. Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Fuady,  Munir.  2019. Hukum  Kontrak  :  Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis  (Buku  Kedua). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
. 2016. Segi-segi Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.
Hernoko,  Agus  Yudha.  2010. Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial. Jakarta: Prenamedia Group.
HS,  Salim.  2008. Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak. Jakarta:  Sinar Grafika.
Keraf, Sonny. 1988. Etika Bisnis Tuntunan dan Relavansinya. Yogyakarta: Kanisius.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakdi. Mulyoto.  2022  . Perjanjian  (Tehnik,  cara  membuat,  dan  hukum  perjanjian  yang  harus dikuasai). Yogyakarta: Cakrawala Media.
Pandoman, Agus. 2020. Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam. Jakarta: Raga Utama Kreasi. Projodikoro,  Wirjono.  2000. Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dipandang  dari  Sudut  Hukum Perdata. Yogyakarta: Mandar Maju.
Sitanggang,  Victor  Situmorang  dan  Cormentya.  2021. Aspek  Hukum  Akta  Catatan  Sipil  Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soeroso,  R.  2021. Perjanjian  Dibawah  Tangan  Pedoman  Praktis  Pembuatan  dan  Aplikasi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti. 2021. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Jurnal
Agus  Yudha  Hernoko,  Ghansam  Anand.  2017.  "’ The  application  of  circumstance  abuse doctrine (Misbruik van Omstandigheden) on judicial practice in Indonesia. " Journal of Advanced Research in Law and Economics 4.
Apriani,  Titin.  2021.  "Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." Jurnal Ganec Swara 931.
Clarins,  Sharon.  2020.  "’Penerapan  Doktrin  Penyalahgunaan  Leadaan  (Misbruik  van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan di Indonesia." Dharmasisya 98.
Dewi Kurnia Putri, Amin Purnawan. 2017. "Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas." Jurnal Akta 632.
Dini Afifah Rahmayani, Tamsil. 2019. "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van  omstandigheden)  Perjanjian  Utang  Piutang  Menjadi  Jual  Beli  Tanah  (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 192/PK/PDT/2014)." Jurnal Hukum 145.
Fakhrurozi,  Meinina,  Ratna  Kurnia  Dewi.  2021.  "Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van Onstandigheden)  Ekonomi  Sebagai  Dasar  Pembatalan  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli  Dan  Akta  Jual  Beli." 3rd  National  Seminar  on  Maritime  and  Interdisciplinary Studies.
Fidhayanti, Dwi. 2018. "’Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah." Jurisdrictie : Jurnal Hukum dan Syariah 167.
Fidhayanti,  Dwi.  2018.  "’Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Larangan  Dalam  Perjanjian Syariah." Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 101.
Judianto, Muhammad Dimas. 2022. "Perbandingan Konsep Misbruik Van Omstandugheden dan Undue Influence dalam Kaitannya dengan Pembentukan Klausula Baku untuk Kredit Perbankan." Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 10390.
Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary. n.d. "Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-sama." Notary Law Journal Universitas Lambung Mangkurat 6.
Khairandy,  Ridwan.  2019.  "Hukum  Kontrak  Indonesia  (Dalam  Perspektif  Perbandingan (Bagian Pertama)." FH UII Press 227.
Liawati, Sri Yuni. 2021. Analisis Yuridis Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan. Malang: Universitas Islam Malang.
Martiawan,  Fani.  2015.  "Paksaan  Ekonomi  dan  Penyalahgunaan  Keadaan  Sebagai  Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak." Jurnal Yuridika 236.
Moho,  Hasaziduhu.  2019.  "Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  Menurut  Aspek  Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." Jurnal Warta Edisi 59 7.
Mulyati,  Etty.  2020.  "’Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van  Omstandigheden )  Dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit." Pandecta 43.
Nugraha,  Xavier.  2020.  "’Analisa  Daluarsa  Gugatan  Pembatalan  Perjanjian  Akibat  Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandugheden)." Galuh Justisia 79.
Pahlefi,  Rafles,  Herlina  Manik.  2019.  "’Kla usula  Pembatalan  Sepihak  Dalam  Perjanjian Menurut Peraturan Peundang-Undangan Indonesia." Gorontalo Law Review 182. Panggabean,  Henry  P.  2018. Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van  Omstandigheden) Sebagai  Alasan  (Baru)  Untuk  Pembatalan  Perjanjian  (Berbagai  Perkembangan Hukum di Belanda). Yogyakarta: Liberty.
Paparang,  Fatmah.  n.d.  "Misbruik  van  Omstandigheden  Dalam  Perkembangan  Hukum Kontrak." Jurnal Hukum Unsrat 51.
Priyanto, Made Ara Denara dan I Made Dedy. 2019. "Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam  Transaksi  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan/atau  Bangunan." Jurnal  Kertha Semaya.
Purnomo,  B.  2021.  "Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  van  Omstandigheden)  Dalam Bidang  Hubungan  Industrial  Yang  Mengakibatkan  Pembatalan  Atas  Surat Pengunduran  Diri  Pekerja  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1016 K/Pdt.Sus-Phi/2019)." Jurnal Krisna Law 2.
Ramadhani, Rahmat. 2022. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah." Jurnal Iuris Studia 46.
Ramli, Gede Tusan Ardika dan. 2019. "Kekutan Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah  (Studi  Di  Desa  Babakan  Kecamatan  Sandubaya  Kota  Mataram)." Jurnal Unmasmataram.
Ratno. 2020. "Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Yang Diajukan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di pengadilan." Universitas Bhayangkara Raya 21.
Rosadi, Aulia Gumilang. 2020. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya." Jurnal Cendekia Hukum 251.
Saputra, Rendy. 2016. Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Utiyafina Mardhati Ha zhim, Heru Saputra Lumban Gaol. 2019. "’Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing." Jurnal Kertha Patrika 39.
Wangsa, Fikrah Adi. 2021. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Yang DIbuat Oleh pejabat Pembuat Akta Tanah." Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 542.
Wijayanta, Tata. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." Jurnal Dinamika Hukum 219.
D. Lain-lain
Center,  Kemenkeu  Learning.  n.d. Pacta  Sunt  Servanda. diakses  Mei  28,  2023. https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pacta-sunc-servanda- 3791e6a8/detail/.
Hasanudin. 2016. ’Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian. Mei 18. diakses  Maret  03,  2023.  https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan- keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/.