## Pendampingan Penyusunan AD/ART pada BUMDes Mitra Mandiri Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi

## Eko Budiywono
IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi Email : ekobudiywono@iaida.ac.id
ABSTRACT: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) are institutions that become the driving force of the community's economy, as well as BUMDes Mitra Mandiri Karangdoro Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency. Therefore, assistance is needed so that BUMDes provide benefits to the community. This assistance needs to be carried out considering that BUMDes Mitra Mandiri has never received assistance, especially in the preparation of AD/ART. The method used in this assistance is a service model with a PAR (Participatory Action Research) approach. From this assistance, it was concluded that assistance in the preparation of AD/ART is very necessary, considering that AD/ART is the basis for running BUMDes. In addition, the existence of BUMDes can support the improvement of the economy and the welfare of the community / village residents.
Keywords : BUMDes , economy, Karangdoro Village.

## Pendahuluan
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha berbasis desa yang dibentuk oleh pemerintahan desa bersama masyarakat dan dalam pemantauan / pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BUMDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik, maka keberadaannya perlu terus didorong dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdasar pada potensi yang dimiliki desa. Sebagai lembaga berbasis desa, maka seyogyanya setiap unit usaha dan aktifitas yang dijalankan oleh BUMDes memberikan manfaat bagi masyarakat atau warganya.
Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) “Mitra Mandiri” Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi merupakan organisasi yang berdiri pada tahun 2017, sebagai perwujudan dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 1
Pembentukan BUMdes “Mitra Mandiri” Desa Karangdoro juga merupakan salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan tarap hidup warga Desa Karangdoro melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Keberadaan aset-aset desa yang kurang produktif serta potensi sumber daya alam dan warga masyarakat menjadi modal BUMdes dalam memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. BUMDes “Mitra Mandiri” Desa Karangdoro dijalankan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa sehingga keberadaannya diharapkan akan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa. Bagi masyarakat Desa Karangdoro, keberadaan BUMdes menjadi harapan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, tanpa pengelolaan yang baik dan dukungan pemerintah serta masyarakat harapan untuk menjadikan BUMdes sebagai lokomotip perekonomian desa tidak dapat terwujud.
Dikarenakan BUMDes “Mitra Mandiri” merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang relatif baru, maka dibutuhkan pendampingan dalam
1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
pengelolaannya, sehingga keinginan masyarakat dapat terwujud. Karena BUMDes merupakan sebuah Badan Usaha, maka diperlukan peraturan peraturan atau ketentuan-ketentuan dasar dalam menjalankan BUMDes. Oleh sebab itu diperlukan pendampingan dalam pengelolaannya, khususnya pendampingan dalam perumusan dan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Alasan dalam pemilihan pendampingan ini adalah 1) Pengurus BUMDes Karangdoro membutuhkan pendampingan dalam merumuskan dan menyusun AD/ART; 2) Pengurus BUMDes belum pernah mendapatkan pendampingan dalam menyusun Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Pemerintah desa Karangdoro membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dalam meningkatkan kinerja pengurus BUMDes; 3) Pengembangan sumber daya manusia (SDM) BUMDes sebagai bentuk usaha pemerintah desa Karangdoro dalam mengikuti perkembangan zaman.
Sedangkan tujuan dari pendampingan ini sebagai berikut:
1) Pemerintah Desa Karangdoro memiliki BUMDes yang berkualitas sehingga mempunyai daya saing yang tinggi; 2) Pengurus BUMDes Mitra Mandiri Desa Karangdoro mendapatkan pendampingan pengembangan mutu, khusus dalam perumusan dan penyusunan AD/ART; 3) Pemerintah desa dan pengurus BUMDes memahami pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia.

## Metode
Strategi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Model Pengabdian Pendekatan PAR. Strategi dalam model pengabdian yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). PAR adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk
86
mendorong terjadinya perubahan kondisi hidup yang lebih baik (aksi-aksi transformatif). Dengan demikian, PAR yang memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Participatory Action Research (PAR) dilaksanakan berdasar pada metodologi penelitian tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri. Aksi-aksi transformatif dimaksudkan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
Paradigma dan Pendekatan Participatory Action Research (PAR) didasari paradigma fenomenologis, yang seringkali disebut dengan paradigma interpretivisme, subyektifisme, atau definisi sosial. Paradigma ini didasari asumsi, bahwa realitas sosial berlaku secara khas, subyektif dan kontekstual secara ruang dan waktu. Seorang peneliti perlu memahaminya dengan cara menginterpretasikan fenomena tersebut secara mendalam dalam konteksnya yang khas, tanpa perlu merisaukan representasinya atas fenomena lain yang sejenis, yang biasa dilakukan dengan analisis statistika sesuai paradigma fungsionalisme, obyektifisme atau fakta sosial (bdk. Sanapiah Faisal, “Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif”. 2 Pendekatan ini dipilih karena situasi dan masalah yang diteliti bukan berujud sesuatu yang sangat terukur secara kuantitatif, melainkan karena memiliki beragam aspek sosial serta situasi dan masalah yang masih sedang berkembang.
Berdasar paradigma tersebut, sesungguhnya pendekatan PAR lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Namun, hal ini tidak menghalangi dimanfaatkan data-data yang bersifat kuantitatif dan metode-metode pengumpulan data dan analisis data kuantitatif dalam PAR, dengan catatan
2 Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer Jakarta : Rajawali Pers,2001
kuantifikasi situasi sekedar sebagai alat bantu dan tidak boleh mereduksi fenomena sosial faktual terjadi.
Prinsip ini mengharuskan PAR dilaksanakan dengan melibatkan siapa saja yang berkepentingan dengan situasi yang sedang diteliti dan perubahan kondisi yang lebih baik. Dengan prinsip ini, PAR dilakukan dengan melibatkan warga masyarakat melalui proses berbagi dan belajar bersama, dalam rangka untuk memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut kita untuk dapat menghargai setiap perbedaan yang melatarbelakangi warga saat terlibat dalam PAR, termasuk penghargaan pada kesetaraan gender, terlebih jika dalam suatu komunitas warga perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berpartisipasi sosial.
Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam PAR harus mengarahkan masyarakat warga untuk melakukan aksi-aksi transformatif yang mengubah kondisi sosial mereka agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, PAR harus memuat agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal, dan konkret.
PAR dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, agar pemahaman tim peneliti bersama warga terhadap situasi tersebut semakin lengkap dan sesuai dengan fakta. Setiap informasi yang diperoleh harus diperiksa ulang (crosscheck) lintas kelompok warga/elemen masyarakat.
Prinsip ini mengandalkan data-data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bersama warga di lapangan. Sedangkan data-data sekunder (riset lain, kepustakaan, statistik formal) dimanfaatkan sebagai pembanding.
Meskipun PAR dilakukan dengan perencanaan sangat matang dan pelaksanaan yang cermat atau hati-hati, peneliti bersama warga harus tetap bersikap luwes dalam menghadapi perubahan situasi yang mendadak, agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan tersebut.
Oleh sebab itu desain riset harus menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, bukan sebaliknya situasinya yang dipaksa untuk menyesuaikan dengan desain riset.

## Langkah-Langkah dalam Pendampingan
1) Penentuan Lokasi pendampingan
Lokasi pengabdian adalah BUMDes Mitra Mandiri Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
2) Menetukan Pelaksana Pengabdian
Berdasarkan rekomendasi dari LPPM, pelaksana pengabdian ini adalah
Drs. Eko Budiywono, M.H.
3) Observasi
Suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis adalah observasi. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
Observasi partisipatif adalah peneliti dalam melakukan observasinya ikut melibatkan diri kedalam kehidupan sosial sehari-hari di lokasi penelitian. Observasi ini digunakan untuk menggali data terkait dengan pengelolaan BUMDes, lebih khusus lagi adalah peraturan- peraturan dasar yang dimiliki BUMDes. Jadi metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan dan situasi BUMDes Mitra Mandiri Desa Karangdoro yang akan diteliti.
4) Menjalin kerjasama dengan stakeholder
Kerjasama dalam kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk mensukseskan pendampingan perumusan dan penyusunan AD/ART BUMDes Mitra Mandiri Desa Karangdoro. Oleh karena itulah dalam kegiatan ini ada beberapa pihak yang dilibatkan sebagai stakeholder, diantaranya yaitu: Kepala Desa Karangdoro, Sekretaris Desa Karangdoro, Pengurus BUMDes Mitra Mandiri, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Darussalam Blokagung dan Pengawas BUMDes Mitra Mandiri.

## 5) Pelaksanaan Pendampingan
Kegiatan pelaksanaan pendampingan BUMDes Mitra Mandiri desa Karangdoro, dilaksanakan mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020, dijabarkan sebagai berikut :
a. Tahap Persiapan, dilaksanakan mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020, dengan kegiatan sebagai berikut :
(1) Observasi awal dengan melakukan kunjungan resmi ke kantor BUMDes Mitra Mandiri Desa Karangdoro;
(2) Identifikasi permasalahan BUMDes yang terkait dengan perumusan dan penyusunan AD/ART;
(3) Menentukan rencana kerja pendampingan
b. Tahap Pelaksanaan Pendampingan,
Pendampingan dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020, dengan kegiatan sebagai berikut:
(1) Pembahasan peraturan dasar BUMDes dengan Pengurus
(2) Perumusan AD/ART dengan Pengurus (3) Penyusunan AD/ART dengan Pengurus
c. Tahap Pelaporan, dilaksanakan mulai tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan 18 Nopember 2020, dengan kegiatan sebagai berikut : (1) Penyusunan draft pelaporan
(2) Laporan Akhir
Berikut ini adalah gambar saat pendamping pengabdian melaksanakan silaturrahmi sekaligus melakukan penggalian data terkait dengan BUMDes Mitra Mandiri. Dalam pengabdian ini yang menjadi fokus utama pengabdian
adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) yaitu pengurus BUMDes Mitra Mandiri desa Karangdoro Tegalsari Banyuwangi dalam merumuskan dan menyusun Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Maka subyek utamanya adalah para pengurus BUMDes Mitra Mandiri.
Dengan memanfaatkan
kondisi dan waktu, Pelaksana pengabdian bekerja sama dengan pemerintah desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat sebagai mediator dan sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan tujuan kegiatan ini.

## Hasil Dan Diskusi

## 1) Hasil Pengabdian

## Dampak Perubahan
Dinamika sosial ekonomi telah mengharuskan pemerintah desa untuk tampil dalam persaingan dunia pasar bebas (free market), belum lagi sejumlah perkembangan lain yang terbungkus dalam dinamika masyarakat yang juga berujung pada pertanyaan tentang resistensi (ketahanan), responsibilitas (tanggung jawab), kapabilitas (kemampuan), dan kecanggihan pemerintah desa dalam tuntutan perubahan besar. Maka untuk mendukung hal ini seyogyanga pemerintah desa harus berbenah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Pada tahapan awal, kegiatan difokuskan pada kegiatan observasi untuk mengetahui profil, struktur organisasi dan jenis kegiatan BUMDes. Dari hasil observasi diketahui bahwa :

## Jenis kegiatan
Kegiatan yang dilakukan BUMDes adalah: 1) Unit usaha gedung serba guna; 2)

## Unit usaha peternakan; 3) Unit usaha pembuatan pupuk organic

## Struktur dan kepengurusan
Struktur kepengurusan telah dibentuk meskipun belum tampak di kantor BUMDes. Pengurus sudah memiliki AD/ART tetapi masih diperlukan penyempurnaan. Dari hasil observasi tersebut, maka pendamping
menentukan rencana kerja selanjutnya. Pendamping akan memastikan kelengkapan data atau dokumen BUMDes. Selain itu, pendamping akan memberikan pelatihan dalam perumusan dan penyusunan AD/ART kepada pengurus BUMDes.
Dari hasil obeservasi awal sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya pendamping mulai melakukan beberapa perbaikan dan pelatihan sesuai kondisi yang dibutuhkan. Pendampingan dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu:
Tahap pertama , pendamping bersama dengan pengurus BUMDesa Mitra Mandiri melakukan pembahasan terkait peraturan perundangan yang terkait dengam BUMDes dan peraturan-peraturan dasar BUMDes. Dalam pembahasan ini didampingi juga oleh pengawas BUMDes Mitra Mandiri
Tahap kedua , pendamping bersama dengan pengurus BUMDes Mitra Mandiri melakukan evaluasi terhadap AD/ART yang sudah ada, untuk kemudian bersama-sama merumuskan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan di BUMDes Mitra Mandiri
Tahap ketiga , pendamping bersama dengan pengurus BUMDes Mitra Mandiri dengan didampingi pengawas BUMDes menyusun AD/ART.
Hasil dari draft perumusan dan penyusunan AD/ART yang dilakukan bersama ini kemudian diteliti dan dipahami bersama-sama. Setelah diteliti tidak ada hal-hal yang harus dibenahi, maka draft AD/ART disosialisasikan kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk mendapatkan masukan-masukan untuk perbaikan. Jika dari hasil sosialisasi tidak ada masukan-masukan untuk perbaikan, maka draft AD/ART disahkan menjadi AD/ART. Namun demikian, pendamping bersifat terbuka, apabila di masa mendatang pengurua BUMDes Mitra Mandiri Karangdoro masih membutuhkan bantuan, pendamping akan dengan senang hati
92
memberikan bantuan.
Dampak perubahan dari pengabdian yaitu BUMDes Mitra Mandiri Karangdoro Tegalsari Kabupaten Banyuwangi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. Pemerintah Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pengembangan sumber daya manusia (SDM) , khususnya pengurus BUMDes Mitra Mandiri berdampak pada pengembangan BUMDes dalam mengikuti perkembangan zaman.

## 2) Diskusi
Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendirian BUMDes. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumberdaya yang mempunyai akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi sumber daya manusia (SDM) ini berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Seberapa besarpun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan tercukupinya bahan, jika tanpa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya.
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terus didorong untuk bangkit dalam usaha meningkatkan perekonomian dan potensi berbasis desa. Jika dikelola dengan baik, BUMDes yang merupakan lembaga berbasis desa, bisa menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.
Sebagai lembaga usaha desa, BUMDes yang dibentuk secara kolektif oleh pemerintahan desa bersama masyarakat, maka seyogianya setiap unit usaha dan aktifitas yang dijalankan oleh BUMDes dapat memberikan manfaat bagi warganya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (social institution)
dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga komersial yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal desa ke pasar.
Dalam Pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa Pendirian BUM Desa bertujuan:
a) Meningkatkan perekonomian Desa;
b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
d) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f) Membuka lapangan kerja;
g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa
Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan, bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagai berikut : “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal
dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat”.
Selanjutnya Pendirian BUMDes juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, " Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes." Dan ayat (2) yang berbunyi, "BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan," dan ayat (3) yang berbunyi "BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Aksi pendampingan dalam penyusunan AD/ART BUMDes “Mitra Mandiri” Desa Karangdoro Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) seluruh elemen BUMDes dapat dilibatkan secara aktif selama proses pendampingan. Dengan berpartisipasi aktif selama pendampingan diharapkan proses pendampingan dapat berjalan secara optimal dan permasalahan- permasalahan dalam penyusunan AD/ART BUMdes “Mitra Mandiri” dapat diidentifikasi bersama serta dapat ditemukan solusi. Selain dari pada itu dengan adanya pendampingan juga akan terjadi proses transfer pengetahuan dalam implementasi solusi tersebut.
Kegiatan pendampingan dalam rangka untuk merumuskan dan menyusun AD/ART ini dilaksanakan selama 1 pekan, yakni mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 dan bertempat di Balai Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengurus BUMDes “Mitra Mandiri”, Kepala Desa, perangkat desa, dan pengawas BUMDes.
Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah:
a. Mengevaluasi AD/ART yang telah dimiliki sebelumnya
b. Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dasar yang akan diterapkan atau diberlakukan di BUMDes Mitra Mandiri
c. Bersama dengan pengurus BUMDes dan perangkat desa merumuskan
95
AD/ART. Setelah berhasil dirumuskan kemudian dilakukan penataan dan penyusunan redaksi AD/ART untuk kemudian disepakati bersama.
Gambar 1. Foto bersama Pemerintah Desa Karangdoro (Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2020)
Gambar 2. Kegiatan Musyawarah Perumusan dan Penyusunan AD/ART (Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2020)

## Simpulan
Dari kegiatan pengabdian yang lakukan dapat disimpulkan bahwa Desa Karangdoro kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan potensi desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengoptimalan peran serta BUMDes Mitra Mandiri desa Karangdoro dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam desa akan berdampak pada peningkatan pendapatan desa dan masyarakat. BUMDes Mitra Mandiri desa Karangdoro dalam perjalanan dan pengembangannya membutuhkan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes menjadi pedoman, peraturan dan ketentuan-ketentuan dasar dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Karena AD/ART menjadi ketentuan/peraturan dasar BUMDes, maka dalam perumusan dan penyusunannya diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai.

## Referensi
AIMAH, Siti; BUDIYWONO, Eko; AL-ROSID, Moh. Harun. Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tegalharjo Melalui Inovasi Pemanfaatan Pepaya Menjadi Abon. LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 215-226, nov. 2019. ISSN 2621- 4687. Available at: <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/493>. Date accessed: 06 april2022. doi: https://doi.org/10.30739/loyal.v2i2.493.
BUDIYWONO, Eko; RAHMAN, Abd. Pemanfaatan Lidi Daun Kelapa Menjadi Handycraft Dalam Bentuk Anyaman Piring Lidi di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 11-20, nov. 2018. ISSN 2621-4687. Available at: <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/loyal/article/view/308>. Date accessed: 06 april 2022.
Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer Jakarta : Rajawali Pers,2001
LPPM, 2019, Pedoman KKN PAR IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.