## PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021

## (Studi Kasus Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)

## RESOLUTION OF VILLAGE HEAD ELECTION DISPUTES BASED ON REGENT REGULATION NUMBER 17 OF 2021
(Case Study of Ujung Village, Singkil District, Aceh Singkil Regency)
Syahwandi 1, Elidar Sari 2, Malahayati 3
1. Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2, 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstarak
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa dan dan Dana Desa Pada pasal 37 ayat 5  menyatakan  bahwa  proses  penyelesaian  sengketa  kepala  desa  diserahkan  kepada Bupat/Walikota  masing-masing.  Namun  hal  ini  kemudian  menjadi  kendala  ketika  proses tersebut diserahkan kepada penjabat daerah, khususnya bagi masyarakat yang terkait seperti pada  permasalahan  di  desa  Ujung.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis bagaimana  proses  penyelesain  sengketa  di  desa  ujung,  faktor-faktor  yang  menjadi penghalang proses penyelesaian sengketa ini dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi  persoalan  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  Yuridis  Empiris  yaitu  penelitian penelitian  secara  lapangan,  yang  mengkaji  ketentun  hukum  yang  berlaku  serta  yang  telah terjadi  didalam  kehidupan  masyarakatc.  Penelitian  ini  bersifat  Presfektif  yaitu  menemukan dan  menggali  pokok  permasalahan  sampai  keakar-akarnya.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  pemilihan  kepala  desa  di  desa  ujung  kabupaten aceh singkil, menggunakan Peraturan Bupati No 17 tahun 2021 tepatnya pada pasal 40 yang mana  menjelaskan  bahwa  proses  ini  di  selesaikan  oleh  camat  dan  imam  mukim,  namun dalam prosesnya dilimpahkan juga kepada bupati, kemudian bupati mengangkat calon yang terpilih.  Adapun  yang  mempengaruhi  proses  penyelesaian  sengketa  ini  adalah  masyarakat yang  kelompoknya  kalah  merasa  ada  kecurangan  ketika  proses  ini  penyelesaian  timbul anggapan  bahwa  aturan  yang  berlaku  tidak  menjadi  satu  anggapan  bahwa  hukum  itu  adil, dikarenkan  mereka  manggap  aturan  yang  ada  masih  mengambang.  Upaya  yang  dilakukan adalah denagan proses mediasi dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas dan calon yang menang menawarkan jabatan kepada pihak yang kalah walaupun pada akhirnya di tolak oleh yang bersangkutan dengan alasan tidak etis.
Kata Kunci: Sengketa, Desa, Bupati/Walikota, Pemerintah Aceh Singkil

## Abstract
Law  Number  16  of  2014  concerning  Villages  and  Village  Funds  Article  37  paragraph  5 states  that  the  village  head  dispute  resolution  process  is  submitted  to  the  respective Regent/Mayor. However, this later became an obstacle when the process was handed over to regional  officials,  especially  for  the  communities  involved,  such  as  the  problems  in  Ujung village.  The  aim  of  this  research  is  to  analyze  the  dispute  resolution  process  in  Ujung Village,  the  factors  that  hinder  the  dispute  resolution  process  and  what  efforts  have  been made to overcome this problem. This research uses an Empirical Juridical type, namely field research,  which  examines  applicable  legal  provisions  and  what  has  happened  in  people's lives. This research is perspective in nature, namely finding and exploring the main problem to its roots. The results of this research show that the resolution of disputes over the election of village heads in the edge villages of Aceh Singkil district uses Regent Regulation No. 17 of 2021, precisely in Article 40, which explains that this process is completed by the sub-district head and the mukim imam, but the process is also delegated to the regent. , then the regent appoints the selected candidate. What influences the process of resolving this dispute is that the people whose group lost felt that there was fraud. During this resolution process, there was an opinion that the applicable rules did not constitute an assumption that the law was fair,  because  they  thought  that  the  existing  rules  were  still  up  in  the  air.  The  efforts  made were a mediation process from the lower level to the upper level and the winning candidate offered the position to the losing party even though in the end the person concerned rejected it for unethical reasons.
Keywords: Dispute, Village, Regent/Mayor, Aceh Singkil Government

## A. PENDAHULUAN
Membahas  tentang  desa  sering  kali  menyenangkan,  karena  menyangkut  berkaitan tentang  suatu  kumpulan  masyarakat  di  lingkup  yang  tidak  terlalu  besar.  Negara  kita  juga memberikan  kewenangan  sampai  kepada  masyarakat  bawah  untuk  menentukan  pemimpin mereka sendiri yaitu dengan cara pemilu juga. Di desa Ujung, Kecamatan. Singkil Kabupaten Aceh  Singkil  juga  telah  di  adakan  pemilihan  kepala  desa  pada  2022  silam,  sesuai  dengan aturan  Undang-undang  Nomor  16    Tahun  2014  dan  diikuti  oleh  Peraturan  Bupati  Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Kabupaten Aceh Singkil.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa  “kedaulatan adalah di  tangan  rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat”. Undang-  Undang  Dasar  inilah  menjadi  landasan  Indonesia  adalah  negara  demokrasi. Negara  demokratis  menjelaskan  bahwa  rakyat  harus  ikut  campur  (partisipasi)  dalam peneyelenggaran pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dengan wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah dengan ikut campur secara aktif dengan kehidupan politk
dengan  jalan  memilih  kepala  negara  dan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung mempengaruhi kebijaksanaan Pemerintah ( public policy ) . 1
Indonesia sendiri perwujudan partisipasi politik sendiri bisa dilihat dengan mengikuti pemilihan  umum  (pemilu)  yang  biasanya  di  adakan  5  tahun  sekali  tergantung  jenis  dari pemilihannya ini dan partai politik sebagai wadahnya. Kepala desa dipilih langsung oleh dan  dari  penduduk  desa  warga  negara  Republik  Indonesia  yang  telah  memenuhi persyaratan. Dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 2 Pemilihan kepala desa sendiri tidak kalah menarik jika  kita  bandingkan  dengan  pemilihan  Presiden  maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) malahan ,menurut Penulis pemilihan kepala desa lebih tajam dan menakutkan dan rawan  akan  konflik  karena  ini  menyangkut  sekumpulan  masyarakat  yang  terdiri  dari beberapa suku/marga  dengan ruang lingkup yang relative lebih sempit. Karenanya harus ada Undang-undang atau dasar hukum yang kuat untuk menjadi benteng ketika konflik ini terjadi.
Meski  Pemilihan  Kepala  Desa  merupakan  suatu  wujud  demokrasi  di  desa  yang  di kemas  dalam  bentuk  pemilihan  langsung  oleh  segenap  warga  desa,  namun  dalam perkembangannya  sesuai  dengan  tata  aturan  pemerintahan,  Pemilihan  Kepala  Desa  tidak bisa  lepas  dari  aturan  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  Perundang-undangan  yang  di  buat pemerintah  dengan  persetujuan  lembaga  legislatif.  Pengaturan  tersebut  tidak  lepas  dari adanya  hirarki  pemerintah  desa  sebagai  pemerintahan  terbawah,  yang  harus  diatur  oleh pemerintahan  di  tingkat  yang  lebih  atas  dengan  tidak  mengesampingkan  aspirasi masyarakat desa. Pengaturan itu sendiri lebih di maksudkan agar proses Pemilihan Kepala Desa yang setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang Kepala Desa, seperti halnya yang berpendidikan, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu organisasi terlarang dan tidak sedang dalam menjalani masa hukuman, sekaligus dapat dihindarkannya proses Pemilihan Kepala  Desa dari segala bentuk tindakan tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah
1 Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta, PT. Gramedia, 1994, Hlm. 183
2 Bambang Trisamtomo Soemanteri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa . Bandung, Fokus Media, 2010, Hlm 250
yang mengatur masalah mengenai Pemilihan Kepala Desa yang nampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses Pemilihan Kepala Desa. 3
Pemerintah  Kabupaten  Aceh  singkil  melaksankan  pemilihan  kepala  desa  serentak yang  terdiri  dari  42  desa  yang  tersebar  di  tujuh  Kecamatan  pada  tanggal  14  November 2021  yang  di  mulai  dari  pukul  08.00  dan  mengikuti  protocol  kesehatan  sesuai  anjuran Pemerinta. 4 Polemik sengketa Pemilihan Kepala Desa, pacsa pemilihan sering mengalami jalan  buntu  walau  telah  diupayakan  dengan  cara  musyawarah  atau  perhitungan  suara ulang,  bahkan  menjadwal  ulang  pilkades.  Beberapa  masalah  konflik  antara  lain;  kepala desa  merupakan  jabatan  baru  yang  menjanjikan,  mekanisme  penyelenggaraan  belum terjadwal  dengan  sempurna;  belum  jelasnya  peraturan.  Panitia  Pemilihan  kepala  desa dibentuk  oleh  Kepala  Daerah  Kabupaten/kota  berbeda  dengan  Pemilu  yang  panitianya dibentuk  secara  structural  dan  lebih  netral  dari  pengaruh  kekuasaan.  Pada  tahap pemungutan  suara  kadang  tidak  terpikirkan  oleh  Panitia  Pilkades  untuk  membuat beberapa  Tempat  Pemungutan  suara  untuk  mendekati  pemilih,  hingga  tidak  terpusat dalam satu tempat walaupun hal ini sederhana akan menimbulkan keengganan masyarakat yang tempat tinggalnya terpencil dan harus berjalan karena belum tersedianya transportasi yang memadai.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, yaitu Penelitian yang disebut juga  penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat  disebutkan  dengan  penelitian  secara  lapangan, yang  mengkaji  ketentun  hukum  yang  berlaku  serta  yang  telah  terjadi  didalam  kehidupan masyarakat 5 .  penulis  Selain  menggunaka  juga  menggunakan  Metode  pendekatan  yaitu, Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan khusus. menggunakan pendekatan undang- undang (statute  approach) dilakukan  dengan  menelah  Undang-undang  dan  regulasi  yang
3 Zuliyadi ,  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa Pemilihan  Kepala  Desa Serentak ,  Jurnal Juridica Kompleksitas Hukum Administrasi , Fakultas Hukum Universitas Gunung  Rinjani, Vol .I Ke.1 (November 2019), Hlm 29-30
4 Dede  Rosadi, Hari  Ini  Pemkab  Aceh  Singkil  Gelar  Pilkades  Serentak,  Warga  Datangi TPS ,https://aceh.tribunnews.com/2021/11/14/hari-ini-pemkab-aceh-singkil-gelar-pilkades-serentakwarga- semangat-datangi-tps. Di akses 19 Januari 2023 pukul 18.00
5 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian ,PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003 Hlm. 1
bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  diteliti. 6 Dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach) berangkat  dari  pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum,  peneliti  akan  menemukan  ide-ide,  konsep-konsep  hukum  yang  relevan  dengan  isu yang dihadapi. 7 Sedangkan pendekatan Khusus dengan cara Wawancara dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan tulisan penulis ini.

## C. PEMBAHASAAN

## 1. Penyelesian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Aceh Singkil
Penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilhan  kepala  desa  adalah  gambaran  sederhana yang  menunjukkan  bagaimana  aktivitas  untuk  mewujudkan  dan  memperkuat  otonomi  asli desa  ini  dimaksudkan  untuk  mengembalikan  otonomi  asli  desa  sesuai  dengan  seharusnya yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Salah  satu  prinsip  dasar  pengaturan  pemerintahan  desa  adalah  demokrasi  dalam bentuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bebas sebagai perwujudan nyata kedaulatan masyarakat  desa  atas  keberlangsungan  pemerintahan  desa.  Pelaksanaan  pemilihan  kepala desa  harus  benar-benar  menghasilkan  pemerintahan  yang  demokratis  secara  substantif  dan bukan  sekedar  prosesi  ritual.  Untuk  itu  maka  harus  tersedianya  aturan  main  yang  jelas  dan konsisten  dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  termasuk  mekanisme  penyelesaian sengketa yang pasti akan terjadi. Sengketa pemilihan kepala desa dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk terlibat dalam sengketa pemilihan Kepala Desa.
Jika  kita  melihat  pada  Peraturan  Bupati  No  17  Tahun  2021,  di  sana  menjelaskan proses  penyelesian  ini  di  selesaikan  oleh:  Camat  dan  Imam  Mukim.  Pada  penyelesian Sengketa Pemilihan kepala desa di desa ujung Camat Melakukan proses mediasi dengan cara memanggil kedua belah pihak. Tepatnya apabila proses penyelesian sengketa hasil pemilihan kepala  desa  tidaklah  diserahkan  secara  lagsung  kepada  Bupati/Walikota,  melainkan  perlu terlebih  dahulu  diberikan  sarana  penyelesian  local  melalui  proses  permusyawaratan  desa
6 Ibid ., Halaman 133
7 Ibid. , Halaman 135-136
ataupun  istilahnya  yang  dimana  pada  saat  proses  itu  melibatkan  unsur-unur  yang  terikat dengan  proses  pemilihan  kepala  desa  ini,  seperti  unsur  pemerintah  desa,  badan  perwakilan desa,tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat.  Sejatinya  demokrasi  yang  berlangsung  di pemerintahan desa adalah asas yang di bangun atas dasar kebersamaan, kegontoroyangan dan kekeluargaan.
Yang  paling  penting  dalam  penyelesaian  perselisihan  hasil  pemilihan  kepala  desa adalah  lembaga  mana  yang  berwenang  menyelesaiakannya  bukan  adanya  intervensi  atau turut campur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai lembaga yang menyelesaikan hal ini tentu  tidak  sesuai  dengan  asas  otonomi  asli  sebagaimana  termaksud  di  dalam  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia di mana Negara menghormati dan mengakui hak asal-usul masyarakat adat dalam hal ini desa

## 2. Penyelesian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Ujung  Kabupaten  Aceh Singkil
Sengketa merupakan kondisi yang memunculkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan  perbantahan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Umumnya,  sengketa  berawal  dari  suatu situasi di mana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Dinamika ini dimulai dari perasaan  tidak  puas  yang  bersifat  subjektif  dan  bersifat  tertutup,  dapat  terjadi  baik  pada tingkat individu maupun kelompok.Perasaan tidak puas muncul ke permukaan ketika terjadi konflik  kepentingan  (conflict  of  interest)  antara  pihak-pihak  yang  terlibat 8 .  Pada  dasarnya, sengketa  mencuat  sebagai  hasil  dari  persepsi  bahwa  ada  ketidaksetaraan  atau  ketidakadilan dalam suatu interaksi atau hubungan.
Faktor-faktor yang berasal dari sistem hukum juga dapat memiliki dampak besar pada kenyamanan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Salah satu faktor utama adalah adanya aturan  hukum  yang  kurang  memadai  atau  tidak  jelas,  yang  dapat  menciptakan ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  hasil  akhir  dari  keputusan  sengketa.  Aturan  hukum yang  tidak  memadai  atau  ambigu  dapat  memberikan  ruang  bagi  interpretasi  yang  beragam dan  penafsiran  yang  tidak  konsisten.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  ketidakpastian  di  antara pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik,  serta  meragukan  keadilan  dan  objektivitas  dalam penyelesaian  sengketa.  Selain  itu,  kurangnya  akses  masyarakat  terhadap  informasi  hukum
8 Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyeleseyain Sengketa Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 34
atau  ketidakmampuan  untuk  memahami  proses  hukum  juga  dapat  merugikan  kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat tidak dapat memahami atau mengakses informasi tentang proses hukum dan aturan yang berlaku, hal tersebut dapat menciptakan kesan bahwa sistem hukum tidak  transparan  atau  sulit  diakses.  Upaya  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat dapat  melibatkan  penyempurnaan  aturan  hukum,  termasuk  penyusunan  aturan  yang  jelas, adil, dan dapat dipahami oleh semua pihak.
Pemberian  edukasi  hukum  kepada  masyarakat  juga  penting  agar  mereka  dapat memahami  hak-hak  dan  kewajiban  mereka,  serta  memahami  proses  penyelesaian sengketa.Selain  itu,  mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa,  seperti  mediasi  atau arbitrase,  juga  dapat  menjadi  solusi  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat. Mekanisme  ini  dapat  memberikan  ruang  bagi  dialog  langsung  antara  pihak-pihak  yang bersengketa, menciptakan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa melibatkan proses hukum yang rumit. 9
Jika saya melihat di  aceh singkil, dalam proses  pemilu baik kepala desa maupun ke tingkat  lebih  rendah  ketiga  hal  tersebut  belum  bisa  terpenuhi  secara  baik.  Dalam  proses pemilihan kepala desa di desa ujung, masyarakat di sana bisa dikatakan tidak sejahtera secara menyeluruh,  karenanya  politik  uang  tak  bisa  di  pisahkan  yang  di  dilakukan  oleh  semua pihak 10 .
Situasi seperti ini memang dapat menciptakan ketegangan dan penolakan yang lebih kuat  dari  pihak  yang  kalah  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Investasi  besar,  baik  finansial maupun  emosional,  yang  dilakukan  oleh  para  calon  dan  tim  sukses  dapat  memperbesar dampak  kekecewaan  dan  ketidakpuasan  ketika  menghadapi  kekalahan.Provokasi  yang dilakukan dengan menyatakan bahwa proses pemilihan kepala desa curang dapat menciptaka situasi yang sulit dihadapi. Protes yang dilakukan di kantor camat, bahkan hingga pada tahap ketidakmauan  pulang,  mencerminkan  intensitas  emosi  dan  penolakan  yang  kuat  terhadap hasil pemilihan. 11
Selain  itu,  untuk  menjamin  terwujudnya  Pemilu  yang  benar-benar  sesuai  dengan kaidah  demokrasi,  pelaksanaannya  harus  dilakukan  dengan  sistem  yang  baik,  yaitu  adanya
9 Hasil Wawancara dengan bapak camat sofyan S.H selaku camat singkil pada waktu itu.
10 Hasil wawancara dengan maimunah mahasiswi sekaligus warga desa ujung
11 Hasil Wawancara dengan camat singkil dan sekdes ujung
bagian-bagian  yang  merupakan  sistem  sekunder  (su bsystems )  seperti electoral  regulation, electoral  process,  dan  electoral  law  enforcement. Electoral  regulation adalah  segala ketentuan  atau  aturan  mengenai  Pemilu  yang  berlaku,  bersifat  mengikat  dan  menjadi pedoman  bagi  penyelenggara,  calon,  dan  pemilih  dalam  menunaikan  peran  dan  fungsi masing-masing. Electoral  process adalah  seluruh  kegiatan  yang  terkait  langsung  dengan pelaksanaan  pemilukada  merujuk  pada  ketentuan  perundang-undangan  baik  yang  bersifat legal  maupun  bersifat  teknikal. Electoral  law  enforcement merupakan  penegakan  hukum terhadap  aturan-aturan  pemilu  baik  politis,  administratif,  atau  pidana.  Terpenuhinya  ketiga bagian  pemiluk  tersebut  sangat  menentukan  sejauh  mana  kapasitas  sistem  dapat menjembatani  pencapaian  tujuan  dan  proses  pemilu.  Masing-masing  bagian  tidak  dapat dipisah-pisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh 12 .

## 3. Pemerintah  Aceh  Singkil  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Pemilihan  Kepala Desa
Sebaik-sebaik  sistem  penyelenggaran  pemilihan  umum  yang  dirancang  didalamnya selalu  ada  kemungkinan  terjadinya  pelanggaran  yang  dapat  merusak  kualitas  pemilihan umum itu tersendiri. Karenanya sebaik-baik pemilu didalamnya harus ada suatu mekanisme kelembagaan yang terpercaya yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai jenis pelanggaran yang ada didalamnya
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  pilkades  hanya  mengatur  bahwa  penyelesaian sengketa hasil pemelihan kepala desa diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Bupati/Walikota.  Dengan  kata  lain,  undang-undang  desa  belum  memberikan  bagaimana penyelesaian  sengketa  yang  bersumber  dari  proses  penyelesaian  pemilihan  kepala  desa, apabila  di  periksa,  diadili,  dan  diputus  oleh  lembaga  peradilan.  Demikian  pula,  perauran pemerintah  nomor  43  tahun  2014  tentang  peraturan  pelasanaan  undang-undang  nomor  6 tahun  2014  tentang  77  desa  juga  tidak  mengatur  lebih  lanjut  bagaimana  mekanisme penyelesaian sengketa pilkades baik menyangkut proses maupun hasil.
Hasil penelitian yang penulis lakukan kepada beberapa sumber terkait tentang upaya apa yang telah dilakukan untk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa di desa ujung kecamatan singkil kabupaten Aceh Singkil. Setelah pemilihan selesai, terjadi protes dari para pendukung  calon  yang  merasa  ada  kecurangan  dalam  proses  pemilihan  kepala  desa.  Protes
ini ditujukan kepada panitia pemilihan kepala desa. Situasi sempat memanas dan melibatkan keributan  antara  pendukung  calon  yang  kalah  dengan  pihak  terkait,  termasuk  panitia pemilihan kepala desa.  Namun, respons dari para panitia dan pihak terkait, seperti Penjabat (PJ)  saat  itu,  adalah  melimpahkan  masalah  ini  kepada  Camat  selaku  atasan  mereka.Para pihak  yang  merasa  kalah  dalam  pemilihan  menginginkan  pembukaan  kotak  suara  yang mereka  curigai  mengandung  kecurangan.  Panitia  pemilihan  kepala  desa,  yang  pada  saat  itu telah  merasa  bahwa  semua  aspek  administratif  telah  diselesaikan,  memutuskan  untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak kecamatan.
Langkah ini mencerminkan usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hirarki yang lebih tinggi, dengan harapan bahwa Camat dapat memberikan keputusan atau langkah- langkah selanjutnya dalam penanganan dugaan kecurangan tersebut. Proses ini menunjukkan kompleksitas  dan  tantangan  dalam  mengelola  kontroversi  pasca-pemilihan  dan menggarisbawahi pentingnya penanganan yang transparan dan adil untuk menjaga integritas proses demokratis. 13
Setelah sampai kepihak kecamatan, karena melihat aturan yang ada pihak kecamatan pun  tidak  berani  membuka  kotak  suara  itu,  tetapi  langkah  yang  di  lakukan  oleh  pihak kecamatan  bersama  para  unsur  muspika  pada  saat  itu  adalah  memannggil  para  pihak  yang terkait,  untuk  melakukan  proses  musyawarah  mencari  jalan  tengah  atas  proses  ini.  Proses musyaawarah yang dilakukan 3 kali ini pada akhirnya tidak membuahkan hasil pada proses perdamaian. 14
permasalahan ini akhirnya diserahkan kepada Bupati Aceh Singkil. Penyerahan kasus kepada  otoritas  tingkat  lebih  tinggi  mencerminkan  upaya  untuk  mencari  penyelesaian  yang objektif  dan  adil  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  dalam  hierarki  pemerintahan.  Proses  ini  juga menunjukkan  kompleksitas  penanganan  sengketa  pemilihan  dan  perlunya  keterlibatan instansi  yang  memiliki  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  mencapai  solusi  yang  dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. 15
13 Hasil wawancara dengan sekdes/ujung
14 Hasil wawancara dengan camat singkil sopyan S.H
15 Hasil wawancara dengan camat singkil dan sekdes/pj ujung
Bupati, setelah mencoba mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan, akhirnya mengambil keputusan sendiri. Keputusan tersebut adalah menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk melantik pihak yang menang sebagai kepala desa Ujung untuk periode tersebut. Bupati juga memberitahukan kepada pihak yang kalah bahwa jika merasa keputusan ini merugikan, mereka memiliki opsi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sayangnya,  terkendala  oleh  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  mengajukan  gugatan  ke  PTUN, pihak yang kalah memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum tersebut. Keputusan Bupati untuk melanjutkan proses pelantikan pihak yang menang mencerminkan otoritas dan tanggung  jawab  yang  dimilikinya  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Pihak  yang  kalah, sementara  merasa  dirugikan,  menghadapi  keterbatasan  finansial  dalam  memperjuangkan kasus mereka melalui jalur hukum. Ini menciptakan dinamika kompleks antara aspek hukum, finansial, dan keadilan dalam penanganan sengketa pemilihan kepala desa 16
Untuk  menjaga  stabilitas  dan  mencegah  potensi  konflik  di  masyarakat,  Pak  Ely sebagai  pihak  yang  menang  menawarkan  jabatan  perangkat  desa  kepada  pihak  yang  kalah. Tawaran  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  harmoni  dan  kerjasama  di  tingkat  pemerintahan desa  Ujung,  dengan  harapan  bahwa  partisipasi  semua  pihak  dapat  mengurangi  gesekan  dan mencegah  potensi  konflik  yang  lebih  lanjut.Namun,  pihak  yang  kalah  menolak  tawaran tersebut.

## D. KESIMPULAN
1. Undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa    melimpahkan  dalam  menangani konflik penyelesaian sengketa diserahkan kepada Bupati/Walikota, kemudian Bupati Aceh  singkil  mengeluarkan  peraturan  Bupati  yang  disitu  menjelaskan  bahwa  untuk penyelesain sengketa di lakukan oleh Camat dan Imam Mukim.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa ini adalah jika kita melihat teori  law  friedman,  Subtanasi  dalam  isi  peraturan  bupati  masih  mengambang  karna tidak menjadi suatu detail ditambah oleh penegakan hukum yang sanga dikhawatirkan oleh masyarakat terjadi ketidakpuasaan.
3. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ini adalah dengan proses mediasi yang  melibatkan  semua  pihak  yang  dimana  dilakukan  dari  tingkat  terbawah  sampai
16 Hasil Wawancara dengan Sopyan S.H selaku Camat singkil waktu ituu
ke  pihak  bupati  yang  dimana  kemudian  bupati  mengeluarkan  juga  SK  bagi  pak  ely selaku yang menang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,Farid, Hukum  Tata  Pemerintahan  dan  Proses  Legislatif  Indonesia, Jakarta,  PT.  Raja Grafindo Persada, 1996.
Astarini  Sri  Dwi  Rezki, Mediasi  Pengadilan  Salah  Satu  Bentuk  Penyeleseyain  Sengketa Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Bandung: P.T. Alumni, 2013
Assidiqie, Jimly, Konsuldasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta, Pusat Studi  HTN dan HAN Fakultas Hukum UI, 2002.
Budiharjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia. 1994
Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung,Nusa Media, 2011 MD,Moh Mafud, Demokrasi Konstitusi Di Indonesia, Yogyakarta, Liberti, 1993.
Seomanteri,  Bambang  Trisamtomo, Pedoman  Penyelenggaran  Pemerintah  Desa, Jakarta, PT. Gramedia, 1994
Zainal  Asikin,    Amiruddin Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Raja  Grafindo, Persada, 2000
Zuliyadi, kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Pemilihan Kepala Desa Serentak , Jurnal Juridica Kompleksitas Hukum Administrasi , Fakultas Hukum Universitas Gunung  Rinjani, Vol .I Ke.1 November 2019
Indonesia, Undang-undang Tentang Desa Dan Dana Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 Indonesia, peraturan Bupati Aceh singkil tentang pemilihan keuchik , No 17 Tahun 2021 Dede  Rosadi, Hari  Ini  Pemkab  Aceh  Singkil  Gelar  Pilkades  Serentak,  Warga  Datangi TPS , https://aceh.tribunnews.com/2021/11/14/hari-ini-pemkab-aceh-singkil-gelar- pilkades-serentakwarga-semangat-datangi-tps. Di akses 19 Januari 2023 pukul 18.00