## PUSPA ACEH KEUMALAHAYATI: PERAN STRATEGIS DALAM MEMERANGI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI ACEH
1 Melly Masni
2 Try Reza Saputra
12 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
1 melly.masni@ar-raniry.ac.id , 2 tryrezasaputra@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
The rate of domestic violence in Indonesia, especially in Aceh, is alarming. The culture and values of a society that still adheres to patriarchy are suspected to be an underlying factor in the  occurrence  of  violence.  The  Ministry  of  Women's  Empowerment  and  Child  Protection established  the  Community  Participation  Program  for  the  Welfare  of  Women  and  Children (PUSPA)  Keumalahayati,  as  a  forum  for  inter-institutional  cooperation  in  handling  and overcoming domestic violence in Aceh. This research analyzes the tactics, achievements, and obstacles faced by PUSPA Aceh Keumalahayati. The method used is a qualitative method. The results  showed  that  PUSPA  Aceh  Keumalahayati  is  essential  in  mobilizing  the  community through victim assistance, economic empowerment, and cross-sector cooperation. In addition, there are still obstacles faced in dealing with domestic violence, including the vulnerability of family  structures,  legal  vagueness,  and  the  normalization  of  violence.  This  study  offers  a comprehensive insight into domestic violence prevention and response at the local level, which can help create more efficient policies and focused intervention programs.
Keywords :  Domestic  Violence;  Aceh;  PUSPA;  Community  Mobilization;  Women  and Children

## ABSTRAK
Angka  kejadian  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia,  khususnya  di  Aceh,  ditandai dengan  statistik  yang  mengkhawatirkan.  Budaya  dan  nilai-nilai  masyarakat  yang  masih menganut  patriarki  ditengarai  menjadi  faktor  mendasar  terjadinya  kekerasan.  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  membentuk  Program  Partisipasi Masyarakat  untuk  Kesejahteraan  Perempuan  dan  Anak  (PUSPA)  Keumalahayati,  sebagai platform kerja sama antar organisasi dalam menangani dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga  di  Aceh.  Penelitian  ini  menganalisa  taktik,  pencapaian,  dan  kendala  yang  dihadapi PUSPA Aceh Keumalahayati. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  PUSPA  Aceh  Keumalahayati  memainkan  peran  penting  dalam memobilisasi  komunitas  melalui  pendampingan  korban,  pemberdayaan  ekonomi,  dan kolaborasi  lintas  sektor.  Selain  itu,  terdapat  kendala  yang  masih  dihadapi  dalam  menangani kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kerentanan struktur keluarga, ambiguitas hukum, dan normalisasi  kekerasan.  Studi  ini  menawarkan  wawasan  komprehensif  mengenai  pencegahan dan  penanganan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  tingkat  lokal,  yang  dapat  membantu terciptanya kebijakan yang lebih efisien dan program intervensi yang terfokus.
Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Aceh; PUSPA; Mobilisasi Komunitas; Perempuan dan Anak

## PENDAHULUAN
Kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  yang  terjadi  di  Indonesia cukup  mengkhawatirkan.  Kompleksitas penyebab yang melibatkan berbagai faktor menyebabkan  KDRT  masih  terus  marak terjadi. Salah satu yang paling fundamental adalah  terkait  budaya  patriarki  yang mendorong  ketidaksetaraan  gender  dan peran  tradisional  yang  mengakar  di  dalam masyarakat.  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sendiri melaporkan bahwa pada tahun 2022, terdapat  27.593  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  dilaporkan,  dengan lebih dari 83% korbannya adalah perempuan. Sebanyak 904 insiden kekerasan  dalam  rumah  tangga  dilaporkan di Aceh. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya  yang  mencatat  sebanyak  769 kasus (Yamin Setyadi, 2021).
Definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 Angka 1  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT):
“Setiap perbuatan terhadap
seseorang,  khususnya  perempuan, yang  mengakibatkan  penderitaan fisik,  seksual,  psikis,  dan/atau penelantaran rumah
tangga,
termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang  secara  melawan  hukum dalam lingkungan rumah
tangga”(Yamin Setyadi, 2021).
Abdullah (2019) melakukan
penelitian  yang  mengidentifikasi  berbagai faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi  kekerasan  dalam  rumah  tangga di  Aceh.  Faktor  ekonomi  keluarga, perselingkuhan, penggunaan narkoba, atribut  psikologis  pelaku,  dan  hubungan perkawinan  yang  asimetris  merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap  fenomena  ini.  Masing-masing
elemen tersebut berperan dalam meningkatnya  kekerasan  dalam  rumah tangga di Aceh.
Dalam  kapasitasnya  sebagai  badan pengelola yang bertugas menjaga kesejahteraan anak dan perempuan, KemenPPPA membentuk
Program Partisipasi Masyarakat untuk Kesejahteraan Anak (PUSPA) sebagai wadahnya. PUSPA adalah inisiatif pemberdayaan yang dirancang  untuk  membantu  anak-anak  dan perempuan yang terkena dampak fisik dan mental  karena  masalah  sosial,  seperti kekerasan.  PUSPA,  meski  didirikan  oleh lembaga  negara,  namun  berfungsi  sebagai wadah  bagi  berbagai  lembaga  masyarakat yang  mewakili  berbagai  disiplin  ilmu  dan profesi.  Di  antaranya  adalah  organisasi keagamaan,  organisasi  kemasyarakatan, lembaga akademik, lembaga penelitian, dan Dinas PPPA itu sendiri. Forum ini berfungsi sebagai ruang bagi individu untuk berkolaborasi,  berbagi  wawasan,  dan membantu  satu  sama  lain  mengatasi berbagai  tantangan  yang  mempengaruhi perempuan  dan  anak.  Titik  fokus  prioritas kerja  PUSPA  juga  ditentukan  oleh  tiga tujuan  yang  menjadi  perhatian  strategis utama  Kementerian  PPPA.  Inisiatif  Tiga Ujung  ( Three  Ends) yang  diprakarsai  oleh Kementerian PPPA bertujuan untuk memberantas  tiga  permasalahan  spesifik: kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak, perdagangan  manusia,  dan  disparitas peluang  ekonomi  bagi  perempuan  (Utami, 2021).
Di  Aceh,  forum  ini  disebut  dengan PUSPA  Aceh  Keumalahayati  yang  mulai beroperasi pada tahun 2017. Bersama Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan  Anak  Aceh,  forum  ini  telah menangani  berbagai  permasalahan  terkait anak  dan  perempuan  selama  hampir  enam tahun (Badri, 2023). Forum ini dikhususkan untuk  pemberdayaan  perempuan  dalam upaya pembebasan mereka dari permasalahan  sosial,  khususnya  tindakan kekerasan. Diharapkan
melalui
pemberdayaan  perempuan,  mereka  akan mampu mengoptimalkan kemampuan
pribadinya,  memiliki  pertimbangan  yang matang dalam pengambilan keputusan, dan mampu melawan tindakan kekerasan.
Penelitian mengenai strategi, keberhasilan,  dan hambatan yang dihadapi oleh  PUSPA  Aceh  Keumalahayati  dalam upayanya  memerangi  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak  di  Aceh  masih terbatas,  meskipun  organisasi  tersebut memiliki  kepentingan  strategis.  Penelitian sebelumnya  yang  mengkaji  faktor-faktor yang  mempengaruhi  mitigasi  KDRT  di Aceh telah mengkaji fungsi P2TP2A Aceh dalam melindungi korban KDRT (Abdullah,  2019).  Sebaliknya,  penelitian sebelumnya  belum  mengkaji  pentingnya PUSPA  Aceh  Keumalahayati  sebagai entitas kolaboratif yang mendukung inisiatif dari beragam pemangku kepentingan  terkait.  Padahal  forum-forum semacam  ini,  yang  mencakup  organisasi- organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, pemerintah daerah, dan sektor-sektor lainnya,  seharusnya  memberikan  pengaruh yang  besar  terhadap  upaya-upaya  yang bertujuan  untuk  mengakhiri  kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dengan  menganalisis  bagaimana PUSPA Aceh Keumalahayati berkolaborasi dan berinteraksi dengan berbagai pemangku  kepentingan,  dinamika  upaya pencegahan kekerasan lokal dapat dipahami dengan lebih baik. Oleh karena itu, temuan penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu perumusan strategi intervensi dan kebijakan yang lebih tepat untuk memerangi kekerasan terhadap anak dan perempuan di Aceh.  Selain  itu,  kajian  ini  mungkin menawarkan wawasan yang dapat diterapkan pada bidang lain yang menghadapi kesulitan serupa.

## TINJAUAN PUSTAKA
Mobilisasi Komunitas (Community

## Mobilization)
Mobilisasi komunitas, sebagaimana didefinisikan  oleh  Greenberg  dkk  (2017) merupakan upaya yang dilakukan di tingkat masyarakat  untuk  mengatasi  permasalahan atau  kekhawatiran  melalui  upaya  yang
terkoordinasi. Ia merupakan metode pengorganisasian yang dapat memfasilitasi transformasi  struktural  dan  sosial  dalam masyarakat. Mobilisasi masyarakat berbeda dari  intervensi  program  konvensional karena tujuan utamanya tidak terbatas pada penyediaan layanan. Sebaliknya, strategi ini menekankan  pada  penyatuan  komunitas untuk  mengatasi  tantangan  tertentu  dan mewujudkan transformasi sosial dan sistemik  yang  diinginkan  komunitas. Pemangku  kepentingan  masyarakat,  dan bukan  pihak  eksternal,  yang  menetapkan tujuan,  jadwal,  dan  prioritas  proses mobilisasi; hal ini biasanya dicapai melalui komite pengarah atau proses kepemimpinan yang terorganisir. Menurut Michau (2007), tujuan dari setiap dukungan eksternal yang diberikan  untuk  mobilisasi  masyarakat adalah  untuk  meningkatkan  kapasitas masyarakat guna menghasilkan transformasi  yang  bertahan  lama  dan berkelanjutan. Komunitas dan profesional kesehatan  biasanya  membantu  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam inisiatif mobilisasi komunitas untuk “memberdayakan” atau “membangun kapasitas” mereka agar dapat menggunakan otoritas  yang  lebih  besar  dalam  bidang kesejahteraan.  Inisiatif  ini  diperkirakan akan  meningkatkan  peluang  bagi  para korban untuk kembali berfungsi dan terlibat dalam kegiatan sosial (Campbell, 2014).
Selain itu, pemulihan yang berfokus pada komunitas, dapat mendorong perubahan  norma-norma  sosial,  yang merupakan elemen penting dalam mempertahankan  perubahan  di  tingkat komunitas,  dan  memfasilitasi  perubahan sistemik  jangka panjang dan berkelanjutan (Greenberg  et  al.,  2017).  Mobilisasi masyarakat mendukung pembangunan internasional, pencegahan kekerasan, hingga  pemberantasan  penyalahgunaan narkoba.  Kolaborasi  yang  didorong  oleh mobilisasi  masyarakat  mempunyai  potensi untuk memitigasi duplikasi dan persaingan layanan,  sehingga  meningkatkan  cakupan dan kualitas layanan sekaligus menghindari
peningkatan  pengeluaran  yang  tidak  dapat dihindari.  Lebih  jauh  lagi,  mobilisasi komunitas berujung  pada  pergeseran norma-norma sosial komunal, yang memfasilitasi
penerapan berbagai pendekatan jangka panjang dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Michau, 2012).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,  pengumpulan  data  dilakukan melalui  wawancara  dan  dokumentasi. Penelitian  kualitatif  adalah  pendekatan metodologis  yang  berupaya  menjelaskan dan meneliti pengalaman, kejadian, keterlibatan  sosial,  keyakinan,  sikap, persepsi,  dan  pendapat  individu  dan kelompok  (Sugiyono,  2013).  Data  yang diperoleh  selanjutnya  dianalisis  untuk menjelaskan permasalahan yang muncul.
Informan dipilih melalui penerapan teknik purposive  sampling . Purposive sampling adalah suatu metode pengambilan sampel  sumber  data  yang  didasarkan  pada kriteria  tertentu,  yang  diharapkan  dapat memberi  jawaban  komprehensif  sesuai dengan  studi  kasus  yang  diselidiki. Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu perwakilan DP3A Aceh, LSM flower Aceh, media serambi, dan PUSPA Aceh Keumalahayati.

## PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kekerasan Perempuan dan Anak di Aceh Meski  tidak  signifikan  secara statistik, jumlah insiden kekerasan terhadap anak  dan  perempuan  di  Aceh  sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Kasus kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  banyak terjadi  di  hampir  seluruh  kabupaten  dan masyarakat  di  Aceh,  menurut  rangkuman data  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Provinsi Aceh.  Insiden-insiden  ini  termasuk  dalam berbagai  kategori  pemulihan.  Dari  segi jumlah, rasio kekerasan terhadap anak dan
perempuan  juga  ditemukan  hampir  setara. Meskipun  demikian,  berdasarkan  berbagai ukuran, kekerasan terhadap anak di bawah umur masih lebih banyak terjadi dibandingkan kekerasan terhadap perempuan.
Kekerasan  terhadap  perempuan  di Aceh  tercatat  sebanyak  687  insiden  pada tahun 2017, sedangkan kekerasan terhadap anak  di  bawah  umur  tercatat  sebanyak 1.105  kasus.  Sepanjang  tahun  2018, terdapat tren penurunan secara umum, yaitu 640 kasus perempuan dan 736 kasus ringan. Selain  itu,  terlihat  adanya  variasi  jumlah kejadian  kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  pada  tahun  2016  hingga  tahun 2021. Rasio kasus yang diperoleh dari tiga tahun  sebelumnya  menunjukkan  bahwa kejadian kekerasan terhadap anak di bawah umur  merupakan  situasi  yang  berbahaya. Hal  ini  disebabkan  oleh  pengabaian masyarakat terhadap kebutuhan dan kekhawatiran  unik  anak-anak,  ditambah dengan  fakta  bahwa  anak-anak  sangat rentan terhadap penganiayaan berat baik di ranah privat maupun publik.
Diagram 1 Tingkat Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Aceh (2016-2021)

## Sumber: Kantor DP3A Provinsi Aceh
Sejak tahun 2018, terdapat penurunan  nyata  setiap  tahunnya  dalam jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)  di  Aceh,  seperti  yang  ditunjukkan
oleh  laporan  kasus  di  atas.  Sejak  tahun 2016,  terdapat  1.648  kasus;  pada  tahun 2017,  jumlah  tersebut  meningkat  menjadi 1.792;  tahun-tahun  berikutnya  terjadi penurunan  sebanyak  1.376  kasus  pada tahun  2018; 1.067  kasus  pada  tahun  2019; dan 905 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2020,  terdapat  485  kasus  kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dibandingkan dengan 420 kasus kekerasan terhadap  perempuan  yang  dilaporkan. Terdapat  456  kejadian  kekerasan  terhadap perempuan, 468 kejadian kekerasan terhadap  anak  di  bawah  umur,  dan  924 kejadian kekerasan pada tahun 2021.
Berdasarkan temuan yang diperoleh dari  wawancara  penulis  dengan  Ketua Lembaga DP3A Aceh, faktor-faktor utama yang  berkontribusi  terhadap  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  di  Aceh mencakup  tiga  hal:  institusi  keluarga  yang rapuh  tindakan  hukuman  yang  tidak memadai, dan minimnya kesadaran masyarakat  mengenai  kekerasan  di  dalam rumah tangga.

## Lemahnya Institusi Keluarga
Kurangnya kekuatan institusi keluarga  diyakini  merupakan  faktor  utama yang  berkontribusi  terhadap  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  di  Aceh. Kerentanan institusi keluarga secara keseluruhan disebabkan oleh interaksi yang rumit  dari  berbagai  elemen,  termasuk perselisihan dalam perkawinan, ketidakpuasan  terhadap  keadaan  ekonomi, dan  campur  tangan  dari  kerabat  jauh. Faktor-faktor di atas merupakan faktor yang paling  sering  diidentifikasi  dalam  kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di  Aceh.  Menurut  Riswati,  Direktur  LSM Flower Aceh, keadaan keluarga, khususnya kurang  harmonisnya  hubungan  orang  tua, dapat mendorong seorang ayah melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan dan anaknya.  Hal  ini  biasanya  terjadi  karena lemahnnya kontrol diri, dimana agresi yang diarahkan  pada  perempuan  dan  anak-anak berfungsi  sebagai  katup  pelepasan  emosi
untuk kebencian dan kemarahan. Selain itu, sumber daya keuangan yang tidak memadai diidentifikasi sebagai katalis utama perselisihan antar pasangan.
Selain  masalah  ekonomi,  Riswati menggarisbawahi banyaknya campur tangan  keluarga  besar  sebagai  katalis  lain perselisihan  antar  pasangan.  Perbedaan pendapat  yang  terus-menerus  muncul akibat posisi istri dalam rumah tangga yang diremehkan  oleh  pengaruh  dominan  yang berlebihan  dari  anggota  keluarga  lainnya, khususnya mertua perempuan.

## Lemahnya Kepastian Hukum
Selain  pengaruh  keluarga,  penulis menemukan bahwa tidak adanya kepastian hukum turut berkontribusi terhadap berlanjutnya  kekerasan  terhadap  anak  dan perempuan.  Akibatnya,  pelaku  kekerasan dapat  terus  melakukan  tindakan  mereka tanpa khawatir akan dampak yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukan karena undang-undang  yang  lemah  tidak  dapat menimbulkan rasa takut dalam diri pelaku.
Terkait dengan penuntutan terhadap pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga, Aceh  menggunakan  pendekatan  dualistik (Setyadi  et  al.,  2021).  Selain  Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga, pemerintah Aceh juga memberlakukan  Qanun  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sebagaimana tertuang  dalam  Qanun  UU  Jinayat,  hal inilah  yang  menyebabkan  kasus  kekerasan seksual  lebih  sering  diselesaikan  melalui Pengadilan  Syariah:  pemerintah  Aceh cenderung  menjatuhkan  hukuman  seperti cambuk,  denda  emas,  atau penjara. Akibat dari kebijakan ini, banyak korban yang ragu untuk  mengungkapkan  insiden  kekerasan dalam rumah tangga karena hukuman yang dijatuhkan tidak cukup berat. Terlebih lagi, sistem  hukum  seperti  ini  dinilai  tidak mampu  memberikan  perlindungan  jangka
panjang  bagi  keselamatan  korban  dan menghambat upaya pemulihan korban.
Sependapat  dengan  hal  tersebut,  Riswati menegaskan  bahwa  tidak  adanya  retribusi (impunitas)  bagi  pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga telah menyebabkan mewabahnya  kekerasan  dan  diskriminasi terhadap  anak  dan  perempuan  (Riswati, Komunikasi  Pribadi,  23  Januari  2023).  Ia juga menegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan penandatangan Konvensi
Penghapusan
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak- Hak Anak (UN-CRC), mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi dedikasi mereka dalam menciptakan kondisi  yang  aman,  lingkungan  yang mencakup  dimensi  budaya,  hukum,  dan kekeluargaan
untuk mencegah marginalisasi  dan  viktimisasi  anak  dan perempuan melalui kekerasan.

## Normalisasi  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga
Normalisasi  kekerasan  terhadap perempuan dan anak, dua kelompok rentan, merupakan  faktor  ketiga  yang  mendorong merajalelanya  kekerasan  di  dalam  rumah tangga. Karena kurang pekanya masyarakat terhadap  permasalahan  kekerasan  yang dialami  perempuan  dan  anak,  normalisasi kekerasan dapat terjadi sehingga menghambat  proses  penanganan  kasus kekerasan  terhadap  kelompok  tersebut. Sentimen  tersebut  diungkapkan  Meutia Juliana,  Plt.  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh. Menurut Juliana, masyarakat  Aceh  masih  menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang  tabu  dan  tidak  boleh  dibicarakan secara terbuka; oleh karena itu, masalah ini harus dianggap sebagai masalah pribadi.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga sudah  menjadi  hal  yang  lumrah  sehingga sebagian besar orang tidak akan melaporkan  kejadian  kekerasan  karena dianggap  sebagai  kejadian  rutin  di  rumah.
Selain  itu,  norma-norma  masyarakat  dan konvensi  budaya  menyatakan  bahwa pasangan bertanggung jawab untuk menegakkan  disiplin  terhadap  istri  dan anak-anaknya.  Dalam  dua  hal,  budaya  ini mempengaruhi  cara  pandang  perempuan korban  kekerasan.  Pertama-tama,  mereka tidak menyadari fakta bahwa mereka telah menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Selain  itu,  tindakan  melaporkan kejadian  kekerasan  tersebut  kepada  pihak berwajib  menimbulkan rasa terhina karena dianggap  sebagai  pengungkapan  aib  yang mencerminkan kelemahannya sebagai pasangan.
Peran  PUSPA  Aceh  Keumalahayati dalam  Memerangi  Kekerasan  terhadap Perempuan dan Anak

## Mobilisasi Komunitas
Mendorong  persamaan  persepsi merupakan  tujuan  utama  PUSPA  Aceh Keumalahayati. Dengan melakukan hal ini, para  anggota  dapat  berkolaborasi  dalam mengatasi  permasalahan  mendesak  yang berdampak  pada  perempuan  dan  anak, seperti eksploitasi, kematian anak dan ibu, perdagangan manusia, kekerasan, prostitusi, dan pernikahan dini di kalangan anak  perempuan.  Terdapat  tim-tim  di lingkungan PUSPA yang diberi tugas oleh organisasi  atau  instansi  anggota  sesuai dengan  kompetensi  dan  tanggung  jawab utama  yang  diatur.  Beragam  entitas masyarakat, termasuk universitas, lembaga profesional, sektor bisnis, media, organisasi masyarakat,  lembaga  keagamaan,  dan lembaga penelitian, merupakan bagian dari Forum PUSPA. Berkolaborasi dalam upaya mengatasi  tantangan-tantangan  ini  sebagai sebuah kelompok, mereka berkumpul untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai  isu-isu  yang  mempengaruhi anak-anak  dan  perempuan.  PUSPA  Aceh terdiri  dari  lembaga-lembaga  berikut: PPPA, DP3A, P2TP2A; LSM terkait antara lain  LSM  Flower  Aceh;  dan  organisasi media massa termasuk Serambi Indonesia.
Secara umum, upaya yang dilakukan  PUSPA  Aceh  Keumalahayati mencakup  berbagai  komponen,  mulai  dari memberikan dukungan kepada para korban selama  masa  pendampingan  dan  masa pemulihan  hingga  memungkinkan  mereka menemukan dan mengembangkan kemampuan survival mereka.  Semua  ini memerlukan  inisiatif  mobilisasi  komunitas yang dibuktikan dengan partisipasi beragam dari para pemangku kepentingan.
Mekanisme  pendampingan  bagi korban  setidaknya  terdiri  dari  hal-hal berikut:  Pertama,  pendampingan  awal diberikan melalui komunikasi, baik dengan korban  sendiri  atau  dengan  perantara, dengan tujuan untuk menyelidiki tantangan yang mereka hadapi. Teknik yang digunakan dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan  target.  Dalam  kasus  korban anak,  misalnya,  alat  pemeriksaan,  narasi, atau  permainan  akan  digunakan  untuk memperoleh  informasi  komprehensif  dari korban  kekerasan.  Kedua,  berkoordinasi dengan penegak hukum, kejaksaan, dan/atau  fasilitas  kesehatan  sesuai  dengan kebutuhan korban. Untuk sementara, tahap terakhir adalah melakukan penilaian terhadap kemampuan korban untuk bertahan  guna  memfasilitasi  reintegrasi mereka  ke  dalam  masyarakat.  Urutan prosedur  ini  biasanya  memerlukan  durasi enam hingga tujuh bulan; namun, perpanjangan dapat diberikan dalam keadaan  tertentu,  seperti bagi korban yang mengalami kehamilan.
Selain itu, dengan tujuan mendorong pemberdayaan korban, PUSPA Aceh  Keumalahayati  menyelenggarakan forum  dialog  yang  dihadiri  oleh  berbagai lembaga  yang  memiliki  keahlian  terkait dalam menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan. Lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan bantuan materil maupun moril, seperti pemberian modal usaha untuk memfasilitasi pemberdayaan ekonomi atau merekomendasikan  fasilitas  pendidikan bagi korban anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.
Pendekatan ini secara luas dianggap sangat efektif dalam memaksimalkan pemanfaatan beragam  sumber  daya  dan  potensi  untuk memulihkan  fungsi  sosial  para  korban kekerasan.
Terkait dengan korban anak, PUSPA  Aceh  Keumalahayati  menekankan bahwa  seluruh  pemangku  kepentingan— termasuk pemerintah—harus terlibat dalam inisiatif  untuk  mencegah  dan  mengatasi dampak  fisik,  psikologis,  dan  seksual  dari kekerasan  terhadap  anak.  Ini  termasuk komunitas, organisasi, dan komunitas, serta orang  tua  dan  keluarga.  Hal  ini  karena kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang dapat digolongkan sebagai bencana sosial. Peningkatan kesadaran mengenai Keluarga Indonesia  Lindungi  Anak  dari  Kekerasan Seksual  (KILAS)  merupakan  salah  satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa. Edukasi mengenai  kesehatan  reproduksi,  nilai agama,  dan  nilai  moral  menjadi  prioritas KILAS. Selain itu, PUSPA Aceh
Keumalahayati menekankan perlunya pengawasan orang tua terhadap penggunaan  perangkat  elektronik  dan media  sosial  oleh  anak  guna  mencegah paparan  materi  pornografi.  Hal  ini  karena anak di bawah umur berpotensi mengalami konsekuensi  jangka  panjang  akibat  sifat pornografi yang membuat ketagihan.
Selain itu, PUSPA Aceh
Keumalahayati,  bekerja  sama  dengan berbagai pemangku kepentingan, menawarkan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan  kehidupan  dan  ketahanan keluarga  guna  mencegah  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Layanan  tersebut  meliputi program  pendidikan  pengasuhan  anak, keterampilan  perlindungan  anak,  bantuan peningkatan keterlibatan anak dalam urusan keluarga,  dan  program  konseling  yang dirancang khusus untuk anak dan keluarga. Bantuan ini memberikan layanan konseling untuk  membantu  orang  tua  agar  lebih terlibat dalam anggota keluarga dan dalam
membesarkan  anak  secara  lebih  efektif sehingga  dapat  terbentuk  keluarga  yang ideal.

## Mendorong Perubahan Wacana Publik
PUSPA Aceh Keumalahayati menekankan  bahwa  selain  melindungi  dan memungkinkan  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  mencapai  kemandirian  dan perlindungan  di  masa depan,  tujuan utama organisasi ini adalah mendorong perubahan wacana publik mengenai kekerasan. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan yang terjadi di sekitarnya, khususnya terhadap perempuan dan  anak-anak,  agar  dapat  melakukan transformasi wacana publik seputar isu ini. Penerapan modifikasi ini akan memungkinkan mobilisasi masyarakat secara luas, yang mana anggota dari setiap lapisan  masyarakat  berkolaborasi  untuk mencegah dan memantau kekerasan. Meski demikian,  PUSPA  Aceh  Keumalahayati menyadari  bahwa  untuk  mencapai  tujuan tersebut  diperlukan  kerja  sama  dan sinkronisasi  seluruh  komponen  terkait. Dalam  konteks  penjangkauan  kekerasan, misalnya,  koordinasi  dengan  berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) perempuan dan organisasi afiliasinya yang memiliki  pengetahuan  khusus  dan  sumber daya yang memadai sangatlah penting.
Oleh karena itu, kemampuan media untuk mempengaruhi opini publik menjadikan  media  sebagai  actor  yang sangat penting dalam kasus ini. Oleh karena itu, media seperti Serambi Indonesia, yang secara  historis  menjadi  rujukan  bagi mayoritas  masyarakat  Aceh,  juga  terlibat dalam  PUSPA  Aceh  Keumalahayati. Dengan  kemampuan  memobilisasi  dan memberikan  energi  kepada  masyarakat, keterlibatan  Serambi  Indonesia  dan  media massa lainnya dalam upaya ini diharapkan dapat  mempercepat  terwujudnya  tujuan utama,  yaitu  mengubah  wacana  publik mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Hal  ini  disebabkan  oleh  sifat  media  yang persuasif. Serambi Indonesia sendiri
menyatakan  sikapnya  dengan  memberi dukungan proporsi atau pengutamaan karya yang  mengedepankan  aktivisme  melawan kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak. Dalam  hal  ini,  tingkat  partisipasi  yang ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan  yang  berkolaborasi  dalam inisiatif mobilisasi masyarakat yang dilaksanakan oleh PUSPA Aceh
Keumalahayati telah terlihat cukup signifikan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berbagai  faktor  yang  kompleks, termasuk  buruknya  struktur  keluarga, kepastian hukum yang tidak memadai, dan normalisasi kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi tantangan besar bagi PUSPA dalam  mendorong  penurunan  prevalensi kejadian  KDRT  di  Aceh.  Menyadari kompleksitas tersebut, PUSPA Aceh Keumalahayati  memainkan  peran  strategis dalam  melakukan  mobilisasi  komunitas. Forum  ini  memfasilitasi  koordinasi  dan kolaborasi  dengan  berbagai  pemangku kepentingan  terkait,  termasuk  media, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah.  Inisiatif  yang  dilakukan  ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas berbagai intervensi yang dilakukan sebelumnya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan karena dilakukan secara kolaboratif. Hal ini karena  PUSPA Aceh  Keumalahayati memfasilitasi  pemanfaatan  yang  paling efektif  atas  kemampuan  dan  potensi  yang dimiliki oleh beragam pemangku kepentingan,  yang  mencakup  upaya  untuk memberantas  kekerasan  dan  mengubah wacana publik yang ada mengenai masalah KDRT.
Dari  hasil  penelitian  ini,  sejumlah rekomendasi untuk mendorong penghapusan  kekerasan  terhadap  anak  dan perempuan  perlu  dirumuskan.  Pertama, kolaborasi aktif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga melalui  keterlibatan  platform  media  dan
komponen  masyarakat  yang  berpengaruh. Selain itu, reformasi hukum sangat penting untuk  memastikan  bahwa  mereka  yang bertanggung  jawab  atas  kekerasan  dalam rumah tangga mendapatkan hukuman yang pantas dan korbannya mendapatkan perlindungan  yang  memadai.  Selain  itu, mengatasi  permasalahan  pemberdayaan ekonomi  perempuan  dapat  membantu menyelesaikan tantangan
mendasar, termasuk ketidakseimbangan yang disebabkan  oleh  ekonomi  dalam  relasi suami-istri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. (2019). Rumah Aman bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Aceh (Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh). Jurnal Dusturiah , 9 (2), 47–77.
Badri, K. (2023). Kolaborasi dan Sinergi Perean Strategis Forum PUSPA Aceh Keumalahayati . DPPPA Aceh. https://dinaspppa.acehprov.go.id/berit a/kategori/bidang-khpk/kolaborasi- dan-sinergi-perean-strategis-forum- puspa-aceh-keumalahayati
Campbell, C. (2014). Community mobilization in the 21st century:
Updating our theory of social change?
Journal of Health Psychology , 19 (1),
46–59. https://doi.org/10.1177/13591053135 00262
Greenberg, S. E., Davis, L., Tutt, C., & Katcher, T. (2017). Community mobilization: A community-wide approach to promoting adolescent sexual health. In Journal of Applied Research on Children (Vol. 8, Issue 1). Texas Medical Center Library. https://doi.org/10.58464/2155- 5834.1342
Michau, L. (2007). Approaching old problems in new ways: Community mobilization as a primary prevention strategy to combat violence against women. Gender and Development , 15 (1), 95–109. https://doi.org/10.1080/13552070601 179144
Michau, L. (2012). Community Mobilization: Preventing Partner Violence by Changing Social Norms .
Setyadi, R., Yamin, M., & Affan, I. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh). In Jurnal Ilmiah METADATA (Vol. 3). https://www.ajnn.net/news/p2tp2a- selama-2019-ada-137-kasus- perempuan-dan-anak-di-banda-
Sugiyono, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Alfabeta.