## I. PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  1 ayat  (1)
Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  serta Undang-undang  Nomor  26  tahun  2000 tentang  Pengadilan  HAM,  Hak  Asasi Manusia  adalah  seperangkat  hak  yang melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Kuasa  dan  merupakan  anugerah- Nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang demi  kehormatan  serta  perlindungan
harkat dan martabat manusia.
Sebagaimana  penulis  yang  di  teliti bahwa  Hak  Asasi  Manusia ini  sangat erat kaitannya dengan masalah penyidikan  tindak  pidana  karena  dalam penyidikan  penyidik  di  tuntut  untuk menggali  keterangan  dari  tersangka dengan
dengan  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat    sebagai  manusia  serta memberikan  apa  yang  menjadi  hak  dari tersangka.
Adapun  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  bahwa kita  akan  melihat  apa  yang  menjadi hak-hak dari tersangka yaitu :
1.  Hak Prioritas Penyelesaian Perkara
(Pasal 50 KUHAP)
2.  Hak  Persiapan  Pembelaan  (Pasal 51 KUHAP)
3.  Hak  Memberi  Keterangan  Secara Bebas (Pasal 52 KUHAP)
4.  Hak untuk Mendapatkan Juru
Bahasa (Pasal 53 KUHAP) 5.  Hak  Mendapatkan  Bantuan  Hukum (Pasal 54-56 KUHAP)
6.  Hak menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 KUHAP)
1.

## PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Oleh : ANDA HERMANA, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
The suspect has certain rights which must be given in accordance with the Act and  are  guaranteed  given  these  rights  in  accordance  with  human  rights.  Right  to information  is  a  human  right  .  Public  body  is  obliged  to  guarantee  these  rights  in accordance with Law No. 14 of 2008 on Public Information.

## ABSTRAK
Tersangka  mempunyai  hak-hak  tertentu  yang  harus  diberikan  menurut Undang-undang    dan  dijamin  diberikannya  hak-hak  tersebut  sesuai  dengan  hak asasi  manusia.  Hak  mendapatkan  informasi  merupakan  hak  asasi  manusia.  Badan publik  berkewajiban  menjamin  hak-hak  tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor 14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
7.   Hak  kunjungan  oleh  dokter
pribadi (Pasal 58 KUHAP) 1.  Hak
diberitahu hubungan/kunjungan  keluarga dan  sanak  keluarga  (Pasal  59- 61 KUHAP) 2.  Hak  berkirim  dan  menerima surat (Pasal 62 KUHAP) diajukan  saksi ade  charge dan saksi ahli (Pasal 58 KUHAP)
3.  Hak  tidak  dibebani  kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP)
4.  Hak banding dan kasasi (Pasal 67 jo pasal 244 KUHAP)
5.  Hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 263 KUHAP)

## I. TINJAUAN PUSTAKA
A.  Tinjauan tentang Keterbukaan Informasi Setiap berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta berhak  untuk  mencari,  memperoleh, memiliki,  dan  menyimpan  informasi dengan  menggunakan  segala  jenis saluran  yang  tersedia.  Atas  dasar konstitusi  tersebut  Negara  memberikan jaminan  terhadap  semua  orang  dalam memperoleh  informasi  dan  dijabarkan
melalui  pembentukan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008.
Salah satu wujud penyelenggaraan  Negara  yang  terbuka adalah di
implemetasikannya keterbukaan  informasi  publik  melalui penggunaan hak publik untuk memperoleh  informasi  yang  berdasar dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Hak atas informasi menjadi sangat penting dalam upaya menjadikan proses keterbukaan penyelenggara Negara  untuk  terbuka  kepada  publik sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh penyelenggara atas kerja-kerja
penyelenggaraan Negara dapat diterima dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Informasi publik merupakan salah satu  upaya  untuk  mengembangkan masyarakat. Informasi, dan keterbukaan informasi  publik  merupakan  sarana dalam  mengoptimalkan  pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik untuk mewujudkan  penyelenggaraan  negara yang baik.
Informasi  Publik  adalah  informasi yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,
dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu badan  publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggara  dan  penyelenggaraan negara  dan/atau  penyelenggara  dan penyelenggaraan  badan  publik  lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta  informasi  lain  yang  berkaitan dengan kepentingan publik.
Setiap  Informasi  Publik  bersifat terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  setiap Pengguna  Informasi  dengan  cepat  dan tepat  waktu,  biaya  ringan,  dan  cara sederhana.  Pengecualiannya  adalah terhadap  Informasi  publik  yang  bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan,  dan  kepentingan  umum didasarkan  pada  pengujian  tentang konsekuensi  yang  timbul  apabila  suatu informasi diberikan kepada masyarakat.
Dalam era Keterbukaan Informasi Publik,  Polri  sebagai  salah  satu  badan publik, dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal dan  profesional  yang  diharapkan  dapat memberikan pelayanan informasi kepada  publik  secara  cepat,  murah, transparan  dan  akuntabel.  Pasal  2  UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik,  menentukan  Asas- asas yang menyebutkan : (1)  Setiap  Informasi  Publik  bersifat terbuka  dan  dapat  diakses  oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2)  Informasi  Publik  yang  dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3)  Informasi  Publik  yang  dikecualikan bersifat  rahasia  sesuai  dengan Undang-Undang,  kepatutan,  dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan  kepada  masyarakat  serta setelah  dipertimbangkan  dengan saksama  bahwa  menutup  Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan  kritis  terhadap  jasa  pelayanan informasi  tersebut  maka  dibutuhkan kesiapan  secara  menyeluruh,  salah satu  bentuk  daripada  kesiapan tersebut  adalah  penyiapan  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan  dan  atau  pelayanan informasi.
Untuk mengimplementasikan tujuan  tersebut  Div  Humas  Mabes  Polri telah  membentuk  Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.  Dalam  melaksanakan  tugas dan  tanggung  jawabnya  PPID  Mabes Polri berwewenang untuk : (a) Mengkoordinasikan  setiap  unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi public;  (b)  Memutuskan  suatu  informasi dapat  diakses  publik  atau  tidak;  (c) Menolak  permohonan  informasi  secara tertulis  apabila  informasi  yang  dimohon termasuk  informasi  yang  dikecualikan/ rahasia  dengan  disertai  alasan  serta pemberitahuan  tentang  hak  dan  cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan  atas  penolakan  tersebut;  (d) Menugaskan pejabat fungsional dan/atau  petugas  informasi  di  bawah wewenang  dan  koordinasinya  untuk membuat. Informasi publik di lingkungan Polri merupakan informasi yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim, atau  diterima,  yang  berkaitan  dengan kegiatan  Polri  dan  Informasi  publik tersebut,  berdasarkan  kriterianya  terdiri dari:
1) informasi  yang  dikecualikan  untuk
dipublikasikan meliputi informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan  dan  penyidikan  suatu tindak  pidana,  mengungkapkan  data intelijen  kriminal  yang  berhubungan dengan
pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan
transnasional, membahayakan keselamatan  dan  kehidupan  penyidik dan  keluarganya,  membahayakan keamanan  peralatan,  sarana  dan prasarana  penyidik  Polri  (seperti: identitas  saksi,  barang  bukti,  dan tersangka,  modus  operandi  tindak pidana, motif dilakukan tindak pidana, jaringan pelaku tindak pidana, turunan  berita  acara  pemeriksaan tersangka,  isi  berkas  perkara  dan taktis  dan  teknis  penyelidikan  dan penyidikan).
2) informasi  yang  bukan  dikecualikan meliputi daftar pencarian orang (DPO),  rencana  anggaran  yang  akan dikeluarkan  dalam  proses  penyidikan tindak  pidana,  surat  pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), pertanggungjawaban keuangan  yang  digunakan  dalam proses  penyidikan  tindak  pidana, hasil proses penyidikan tindak pidana yang  berkaitan  dengan  uang  dan barang yang telah disita dan informasi  lainnya  yang  ditetapkan oleh pimpinan Polri.
3) informasi  yang  wajib  diumumkan secara  serta  merta  yang  dapat mengancam hajat hidup orang banyak  dan  ketertiban  masyarakat meliputi  unjuk  rasa  yang  berpotensi anarkis,  kerusuhan  massa,  bencana alam  yang berdampak luas, peristiwa
yang meresahkan masyarakat, kecelakaan  moda  transportasi  yang menarik  perhatian  masyarakat  dan ancaman/peledakan bom
4) informasi  yang  wajib  tersedia  setiap saat  antara  lain  meliputi  peraturan kepolisian,  kesepakatan  bersama, prosedur pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda
Nomor  Kendaraan  (STNK),  Tanda Nomor  Kendaraan  Bermotor  (TNKB), dan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB), prosedur pelayanan  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian (SKCK), prosedur pemberitahuan
penyampaian pendapat  di  muka  umum,  prosedur pelayanan  perizinan  senjata  api  dan bahan  peledak,  prosedur  pelayanan penerbitan  dokumen  orang  asing, prosedur pelayanan pemberian bantuan kepolisian berupa pengawalan, pengamanan
dan pelaporan  gangguan  kamtibmas;  dan pengadaan  barang  dan  jasa  di lingkungan Polri.
5) informasi  yang  wajib  disampaikan secara  berkala  antara  lain  meliputi laporan  rencana  kerja  kesatuan  Polri tahunan,  laporan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  (LAKIP),  data statistik  gangguan  Kamtibmas  setiap 3  (tiga)  bulanan,  6  (enam)  bulanan dan tahunan serta seleksi
penerimaan  calon  anggota  Polri meliputi Akademi Kepolisian (Akpol).

## B.  Tinjauan  mengenai  Hak  Asasi Manusia
Pembahasan  konflik  antara  Teori Hukum  Kodrat  dan  Positivisme  Hukum, menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun bidang hukum harus dibedakan  dari  bidang  moral,  namun hukum  tak  dapat  mempertahankan legitimasinya  kalau  dilepaskan  dan tuntutan-tuntutan dasar wujud kehidupan  yang adil dan sesuai  dengan martabat manusia.  (Franz Magnis- Suseno,  1988  :  121).    Maksud  untuk menjamin  keadilan,  kebebasan,  dan kesetiakawanan sosial termasuk hakikat hukum.  Sarana  untuk  mewujudkan maksud  itu  adalah  hak-hak  asasi manusia.  Hak-hak  asasi  itulah  yang menjadi pokok bahasan bab ini. ( Budiarjo, 1977 : 121).
Pemahaman akan hak-hak asasi  manusia  dimaksudkan  adalah hak-hak  yang  dimiliki  manusia  bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat  jadi  bukan  berdasarkan hukum  positif  yang  berlaku,  melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia.  Dalam  paham  hak  asasi manusia  termasuk  bahwa  hak  itu  tidak dapat  dihilangkan  atau  dinyatakan  tidak berlaku  oleh  negara.  Negara  dapat  saja
tidak  mengakui  hak-hak  asasi  itu. Dengan  demikian  hak-hak  asasi  tidak dapat  dituntut  di  depan  hakim.  Tetapi, dan itulah yang menentukan, hak-hak itu tetap  dimiliki.  Dan  karena  itu  hak-hak asasi seharusnya diakui. Tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu menunjukkan bahwa  dalam  negara  itu  martabat manusia  belum  diakui  sepenuhnya. Itulah  paham  tentang  hak-hak  asasi manusia.
Melalui  hak  asasi  itu  tuntutan moral yang prapositif dapat direalisasikan  dalam  hukum  positif.  Di satu  pihak  hak-hak  asasi  manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar martabat  manusia,  jadi  apa  yang diperjuangkan oleh Teori Hukum Kodrat. (Heidelmeyer  :  1988  :  122) . Tetapi  di lain  pihak,  karena  tuntutan-tuntutan  itu dirumuskan sebagai hak atau kewajiban yang  konkret  dan  operasional,  tuntutan- tuntutan itu dapat dimasukkan ke dalam hukum  positif  sebagai  norma-norma dasar  dalam  arti  bahwa  semua  norma hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan mereka.  Dengan demikian tuntutan  Positivisme  Hukum  terpenuhi bahwa  hanya  norma-norma  hukum positif  boleh  dipergunakan  oleh  hakim untuk  mengambil  keputusan.  Dari  situ dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak  dari  tuntutan-tuntutan  dasar
keadilan dan martabat manusia dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum  positif.  semakin  terjamin  juga bahwa  hukum  itu  memang  adil  dan sesuai dengan martabat manusia.
Paham  hak-hak  asasi  manusia ini  menimbulkan  banyak  pertanyakan: tentang  kedudukan  hak  asasi  sebagai hak,  tentang  apakah  dapat  dipaksakan, tentang dasar perumusan hak-hak asasi tertentu, tentang universalitas dan relativitasnya,  terutama  apakah  paham ini 'berlaku' secara transtruktural tentang perubahan dan perkembangannya. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah dikemukakan  hampir  sejak  paham  hak asasi  lahir.  Yang  barangkali  paling mengesankan  ialah  bahwa  paham  ini tidak  dapat  dimatikan;  bahwa  semakin banyak  sistem  kekuasaan,  dengan  rela atau ditekan oleh masyarakat, mengakui semakin banyak hak asasi; bahwa tidak ada  sistem  kekuasaan  yang  masih dapat  bersikap  masa  bodoh  terhadap hak-hak asasi manusia.

## II. PEMBAHASAN
Titik  pangkal  pemeriksaan  di hadapan  penyidik  ialah  tersangka,  dari dialah  diperoleh  keterangan  tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan  tetapi,  sekalipun  tersangka  yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya  harus  diberlakukan  asas
akusatur.  Tersangka  harus  ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat  martabat.  Dia  harus  dinilai sebagai  subjek,  bukan  sebagai  objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.  Perbuatan  tindak  pidana yang  dilakukannya  lah  yang  menjadi objek  pemeriksaan.  Ke  arah  kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus  dianggap  tak  bersalah,  sesuai dengan  prinsip  hukum  "praduga  tak bersalah"  ( presumption  of  innocent ) sampai  diperoleh  putusan  pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak  selamanya  hanya  tersangka  saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan  pemeriksaan  saksi  atau  ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa  pidana  yang  disangkakan. Namun,  sedangkan  kepada  tersangka harus  ditegakkan  perlindungan  harkat martabat  dan  hak-hak  asasi,  kepada saksi  dan  ahli,  harus  juga  diperlakukan dengan  cara  yang  berperikemanusiaan dan beradab.
Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, Undang- undang  telah  memberi  beberapa  hak perlindungan  terhadap  hak  asasinya serta  perlindungan  terhadap  haknya untuk  mempertahankan  kebenaran  dan pembelaan  diri  seperti  yang  diatur  pada
Bab  VI,  Pasal  50  sampai  Pasal  68 KUHAP seperti yang telah di kemukakan di atas. Tetapi penulis pada pembahasan  ini  akan  mengemukakan bagaimana  hak-hak  tersangka  pada tingkat penyidikan saja.
Diantara hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan adalah Hak tersangka untuk  segera  mendapat  pemeriksaan oleh penyidik. Apa arti "segera", undang-undang  tidak  menjelaskan  lebih lanjut.  Akan  tetapi,  dari  pengertian bahasa  barangkali  "secepat  mungkin" atau  "sekarang  juga"  tanpa  menunggu lebih  lama.  Motivasi  pemberian  hak untuk  segera  diperiksa  dapat  dibaca pada penjelasan Pasal 50 antara lain: a.  Untuk  menjauhkan  kemungkinan terkatung-katung  nasib  orang  yang disangka.
b.  Jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan,  sehingga  dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang- wenang dan ketidakwajaran.
c.  Demi  mewujudkan  asas  peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Sungguh  idealistic  apa  yang  hendak dijangkau  Pasal  50  tersebut,  namun masih  dapat  dipertanyakan,  apakah  ini hanya  merupakan  impian.  Pengalaman silam terlampau pahit, sehingga motivasi  idealisms  yang  terkandung pada  Pasal  50,  masih  diragukan  dalam
pelaksanaan.
Berdasarkan
pengamatan penulis, dapat dilihat bahwa hak tersangka ini tidak sepenuhnya dilaksanakan  karena  tersangka  kadang tidak langsung dan serta merta diperiksa tetapi  dia  dimasukkan  di  sel  tahanan sehingga dikhawatirkan mendapat perlakuan yang tidak wajar dari penghuni  sel  yang  telah  terdahulu. Makanya  sering  terjadi  perkelahian  di dalam  sel  apabila  ada      tahanan  yang baru  atau  perilaku  yang  tidak  wajar  dari tahanan yang lain.
Salah  satu  hal  yang  paling penting  untuk  diingat  penyidik,  sejak permulaan pemeriksaan sampai selesai, penyidik  harus  berdiri  di  atas  landasan prins ip  hukum  “praduga  tak  bersalah".
Yakni  harus  mempergunakan  sistem pemeriksaan  "akulsatur",  di  mana  si tersangka  diproyeksikan  sebagai  subjek hukum  dan  bukan  sebagai  objek pemeriksaan. Yang menjadi objek pemeriksaan  adalah  kesalahan  atau perbuatan  yang  disangkakan  kepada tersangka.
Jawaban  atau  keterangan  yang diberikan  tersangka  kepada  penyidik, diberikan  tanpa  tekanan  dari  siapa  pun juga  dan  dengan  bentuk  apa  pun  juga. Kita terkesan dan sangat setuju  dengan ketentuan
Pasal 117 KUHAP. Tersangka dalam
memberikan
keterangan  harus  "bebas"  berdasar "kehendak"  dan  "kesadaran"  nurani. Tidak  boleh  dipaksa  dengan  cara  apa pun  baik  penekanan  fisik  dengan tindakan  kekerasan  dan  penganiayaan, maupun  dengan  tekanan  dari  penyidik maupun dari pihak luar.
Mengenai  jaminan  pelaksanaan Pasal  117  KUHAP  tersebut,  tidak  ada sanksinya.  Satu-satunya  jaminan  untuk tegaknya  ketentuan  Pasal  117  KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan  gugatan  ganti  rugi  atas alasan  pemeriksaan  telah  dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang.  Akan  tetapi,  hal  ini  kurang efektif, karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang  diberikan  dalam  pemeriksaan adalah  hasil  paksaan  dan  tekanan. Kontrol  yang  tepat  untuk  menghindari terjadinya  penekanan  atau  ancaman dalam  pemeriksaan  penyidikan    ialah kehadiran  penasihat    hukum  mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena Pasal  115  KUHAP  hanya  bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan  dari  para  penasihat  hukum dalam  pemeriksaan  penyidikan,  sangat terbatas, dan semata-mata sangat tergantung  dari  belas  kasihan  pejabat penyidik  untuk  memperbolehkan  atau mengizinkannya.
Bagaimana jika ternyata keterangan  yang  diberikan  tersangka yang  dituangkan  dalam  berita  acara pemeriksaan  adalah  hasil  pemerasan, tekanan,  ancaman,  atau  paksaan? Keterangan yang diperoleh dengan cara seperti  ini,  "tidak sah". Cara  yang  dapat ditempuh untuk menyatakan keterangan itu  tidak  sah,  dengan  jalan  mengajukan ke  Praperadilan  atas  alasan  penyidik telah  melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang,  dalam  arti  pemeriksaan  telah dilakukan  dengan  ancaman  kekerasan atau  penganiayaan  dan  sebagainya. Apabila Praperadilan mengabulkan, berarti  telah  membenarkan  adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan.
Hal ini sangat berhubungan dengan  hak  asasi  manusia  dimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945  Pasal  28D  Ayat  (1)    yaitu  setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum.  Juga    Pasal  28G Ayat (2) yaitu setiap orang berhak untuk bebas  dari  penyiksaan  atau  perlakuan yang  merendahkan  derajat  martabat manusia dan berhak memperolah suaka politik dari negara  lain. Serta Pasal   28I ayat (1) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran
dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak untuk  tidak  diperbudak,    untuk  diakui sebagai  pribadi  dihadapan  hukum  dan hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar hukum  yang  berlaku  surut,  adalah  hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi  dalam  keadaan  apa  pun. Pasal  28J    ayat  (1)  setiap  orang  wajib menghormati  hak  asasi  manusia  orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Hak lain yang berhubungan dengan  pemeriksaan  dalam  tingkat penyidikan  adalah  hak  mendapatkan informasi  yang  sejelas-jelasnya  baik oleh  tersangka,  keluarga  tersangka, korban  ataupun  juga  keluarga  korban. Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  14 Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 yang menyebutkan bahwa :
(1) Setiap  orang  berhak  untuk
berkomunikasi dan memperoleh  informasi  yang diperlukan untuk
mengembangkan  pribadi  dan lingkungannya.
(2) Setiap  orang    berhak  untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan  segala jenis sarana yang tersedia.
Peraturan lain menyebutkan yaitu di  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  8 Tahun  2009      tentang  Implementasi Prinsip  dan  standar  Hak  Asasi  Manusia dalam Penyelenggaraan
Tugas
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,
Pasal  5  huruf  z  yang  berbunyi  bahwa hak  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi merupakan instrumen perlindungan HAM dalam melaksanakan tugas  kepolisian  berdasarkan  Undang- undang Dasar 1945.
Sebagai  badan  publik  kepolisian berkewajiban pula memberikan informasi  dan  menyediakan  informasi sesuai  uraian  di  atas  karena  informasi merupakan  hak  setiap  orang  untuk mendapatkannya dalam keadaan bagaimanapun  disini  jelas  termasuk orang yang sedang disidik juga keluarga,  korban  dan  keluarga  korban. Sebagai  implementasi  dari    Undang- undang  Dasar  1945  juga  dari  Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14 maka diundangkan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diantaranya  adalah  Pasal  7  Ayat  (1)
bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi  publik  yang  ada  di  bawah kewenangannya kepada pemohon informasi  publik,  selain  informasi  yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
Pasal  17  Undang-undang  Nomor 14  Tahun  2008  menyatakan  :“Setiap Badan  Publik  wajib  membuka  akses bagi  setiap  pemohon  informasi  publik untuk  mendapatkan  informasi  publik, kecuali :
a.  Informasi  publik  yang  apabila dibuka  dapat  menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat : 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan  suatu  tindak pidana; 2. Mengungkap identitas informan,  pelapor,  saksi dan/atau  korban      yang mengetahui  adanya  tindak pidana; 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan  segala  bentuk kejahatan transnasional; 4. Membahayakan keselamatan dan
kehidupan  penegak  hukum dan/atau keluarganya;
5. Membahayakan  peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. “
Dari  pasal  tersebut  di  atas  kita dapat  melihat  bawa  kepolisian  sebagai badan  publik  wajib  menyediakan  dan memberikan  informasi  kepada  publik yang  membutuhkan  informasi,  tetapi pemberian  informasi  itu  di  batasi  sesuai dengan pasal 17 diatas.
Salah  satu  cara  yang  sangat tepat pada perkembangan zaman
modern  sekarang  ini  adalah  pelayanan informasi  melalui  internet,  dalam  Pasal 29  Peraturan  Kapolri  Nomor  16  Tahun 2010  menyebutkan  tentang  tata  cara penyampaian informasi publik yaitu:
Penyampaian  informasi  publik dalam bentuk :
a.  Pemberian informasi dan data secara langsung b.  Akses  informasi  dan  data melalui  teknologi  informasi dan komunikasi c.  Media cetak dan elektronik.
Selanjutnya  peraturan  lain  untuk
menjamin terselenggaranya hak tersangka mendapatkan informasi terutama  dalam proses  penyidikan  yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Sistem Informasi  Penyidikan.  Dalam  peraturan ini  di  juga  sebutkan    tentang  prinsip- prinsip penyelenggaraan sistem informasi  penyidikan dimana  disebutkan dalam Pasal 3 yaitu ;
Prinsip-prinsip peraturan ini, meliputi ; a.  Transaparansi  yaitu  dalam pelayanan informasi penyidikan wajib dilaksanakan secara jelas dan terbuka; b.  Akuntabel, yaitu setiap
kegiatan dalam pelayanan
informasi  penyidikan  harus dapat
dipertanggungjawabkan; c.  Proporsionalitas,  yaitu  setiap
kegiatan dalam pelayanan informasi  penyidikan  harus memperhatikan
keseimbangan antara hak dan kewajiban
d.  Mudah,  cepat,  dan  akurat yaitu  setiap  kegiatan  dalam informasi  penyidikan  harus dilksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, mudah diakses dan aktual.

## III. Penutup
Tersangka  mempunyai  hak-hak yang  harus  diberikan  kepadanya  setara dengan hak asasi manusia. Diantaranya hak yang berhubungan dengan pemeriksaan  dalam  tingkat  penyidikan adalah hak mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya  baik  oleh  tersangka, keluarga  tersangka,  korban  ataupun juga  keluarga  korban.  Mendapatkan informasi  merupakan  hak  setiap  orang dan  ini  merupakan  Hak  Asasi  Manusia tetapi  tidak  semua  orang  mau  di informasikan  misalkan  seseorang  yang dalam  sebagai  status  tersangka,  dia sebenarna  tidak  mau  di  informasikan kepada  publik  tetapi  dengan  adanya Undang-undang  keterbukaan  informasi merupakan kewajiban bagi badan publik untuk menginformasikan semua kegaiatan  yang  dilakukan  oleh  badan publik kepada publik secara terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan  Dan  PEnerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan ,  Edisi  Kedua,  Sinar Grafika, 2000, Jakarta.
Martiman  Prodjohamodjojo, Kedudukan Tersangka  dan  Terdakwa  dalam Pemeriksaan ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1989.
________, Kedudukan  Tersangka  dan
Terdakwa  Dalam  Pemeriksaan ,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
P.A.F.  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Franz  Magnis-Suseno, Etika  Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern) , PT Gramedia, Jakarta, 1988. Padmo Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa  Ini ,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta, 1984.
Kuntjoro  Purbopranoto, Hak-hak  Asasi Manusia  dan  Pancasila  Dasar Negara Republik Indonesia ,
Jakarta, 1953.

## Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar 1945.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi Publik.
Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 8. Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip  dan  Standar  HAM  dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  16
Tahun  2010  tentang  Tata  Cara Pelayanan  Informasi  Publik  di Lingkungan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2012  tentang  Manajemen Pendidikan Tindak Pidana.
Standar  Operating  Procedure  tentang Tata Cara Pelayanan Informasi.