P-ISSN 2528-6250                     Jurnal Muara Pendidikan Vol. 8 No. 1 (2023)

## KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA: PERSOALAN DAN TANTANGAN
Hastangka 1 , Yayuk Hidayah 2
Pusat Riset Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional 1 Prodi PPKn Fak. Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta 2 e-mail: * 1 hastangka@brin.go.id, 2 yayukhidayah@uny.ac.id

## ABSTRAK
Konsep Kampus Merdeka dan Merdeka belajar menjadi perhatian dalam dinamika serta wacana dalam kebijakan  dan  manajemen  pendidikan.  Konsep  kampus  merdeka  dan  merdeka  belajar  seolah-olah sebagai jargon pendidikan nasional yang terkesan “fantastis”, “menarik”, dan “heboh”. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kebijakan dan manajemen pendidikan kampus merdeka, merdeka belajar.  Metodologi  penulisan  adalah  kualitatif,  Teknik  kajian  adalah    dokumentasi  yaitu  dengan mengidentifikasi  wacana dari  buku,  makalah , artikel, majalah, jurnal ataupun informasi lainnya yang berhubungan  dengan    kebijakan  dan  manajemen  pendidikan  kampus  merdeka,  merdeka  belajar. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem mendasar  dalam  kebijakan  dan  manajemen  MBKM  adalah  dalam  aspek  implementatif,  tata  kelola, serta manajemen pendidikan tinggi yang belum secara maksimal membangun ekosistem keilmuan dan mobilitas mahasiswa antar program studi, antar fakultas, dan antar perguruan tinggi.  Hasil penelitian juga  menunjukkan  bahwa  tantangan  utama  pelaksanaan  MBKM  di  Indonesia  yaitu: 1.  Pengetahuan tentang program, 2. Kebijakan, 3. Manajemen, 4. Alokasi anggaran. Selain itu aspek kebijakan juga belum menunjukkan suatu kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif untuk menjadikan program MBKM sebagai bagian yang integral dari sistem pendidikan di perguruan tinggi. Artikel ini diharapkan menjadi  refleksi  terkait  perbaikan  pelaksanaan  kebijakan  MBKM  yang  selama  ini  telah  berjalan sehingga pelaksanaanya dapat ideal bagi dunia pendidikan di Indonesia
Kata kunci: Kampus Merdeka, Kebijakan, Manajemen Pendidikan , Merdeka Belajar.

## ABSTRACT
The  concept  of  "Kampus  Merdeka"  (Independent  Campus)  and  "Merdeka  Belajar"  (Independent Learning) has gained attention in the dynamics and discourse of education policy and management. The concept of independent campus and independent learning seems to be a national education jargon that is perceived as "fantastic", "interesting", and "buzzworthy". The purpose of this article is to examine the  concept  of  independent  campus  and  independent  learning  policy  and  management.  The methodology  used  in  this  article  is  qualitative  research,  with  documentation  techniques  to  identify discourse  from  books,  papers,  articles,  magazines,  journals,  or  other  related  information  on independent campus and independent learning policy and management. The data analysis used in this article  is  descriptive  analysis.  The  research  results  indicate  that  the  fundamental  problems  in  the implementation of the independent campus and independent learning policy and management are in the  aspects  of  implementation,  governance,  and  higher  education  management  in  building  an ecosystem of knowledge and student mobility between study programs, faculties, and universities. The research  also  shows  that  the  main  challenges  of  implementing  an  independent  campus  and independent learning in Indonesia are: 1. Knowledge about the program, 2. Policy, 3. Management, 4. Budget  allocation.  Moreover,  the  policy  aspect  has  not  yet  shown  a  comprehensive  and  integrated policy  to  make  independent  campus  and  independent  learning  programs  an  integral  part  of  the education  system  in  universities.  This  article  is  expected  to  provide  a  reflection  on  improving  the implementation of independent campus and independent learning policy that has been running so that it can be ideal for the education world in Indonesia.
Keywords: Independent Campus, Policy, Education Management, Independent Learning.

## PENDAHULUAN
Kampus  Merdeka  (MBKM)  resmi diluncurkan  oleh  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan pada awal tahun 2020melalui beberapa peraturan antara lain: Peraturan
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  3  tahun  2020  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi;  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset
dan  Teknologi  Nomor  5  Tahun  2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun  2022  Tentang  Standar  Isi  Pada Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Jenjang
Pendidikan Dasar, Dan Jenjang PendidikanMenengah;Kepmendikbudriste k No. 56 Tahun 2022 Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurnaan kurikulum
sebelumnya;  Keputusan  Kepala  Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini,  Jenjang  Pendidikan  Dasar,  dan Jenjang Pendidika Menengah pada
Kurikulum  Merdeka;  Keputusan  Kepala Badan  Standar,  Kurikulum,  dan  Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022  tentang Dimensi,  Elemen, dan  Suplemen  Profil  pelajar  Pancasila pada Kurikulum Merdeka.
MBKM bertujuan mendorong siswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna  untuk  memasuki  dunia  kerja (Kebudayaan & Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Proses pembelajaran dalam MBKM berpusat pada siswa (student  centered  learning) yang memberikan  tantangan  dan  kesempatan pada siswa untuk pengembangan inovasi, kreativitas,  kepribadian,  dan  kebutuhan siswa
dalam mengembangkan kemandirian
dalam menemukan
pengetahuan  melalui  kenyataan  dan dinamika lapangan.
Program  MBKM  ini  diharapkan akan  membentuk hard dan soft  skills dengan baik. Melalui program ini diharapkan juga dapat menjawab tantangan
Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan  zaman  dan  kemajuan IPTEK.  Karena  berbagai  keunggulan MBKM, Program MBKM menjadi perhatian seolah-olah  menjadi  jargon  pendidikan nasional yang terkesan “fantastis”,
“menarik”,  dan  “heboh”.  Dalam  buku Merdeka  Belajar  -  Kampus  Merdeka dijabarkan jika kebijakan MBKM diharapkan  dapat  menjadi  jawaban  atas perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat.
Selain  itu  juga  di  jelaskan  jika Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran  yang  otonom  dan  fleksibel sehingga  tercipta  kultur  belajar  yang inovatif,  tidak  mengekang,  dan  sesuai dengan  kebutuhan  mahasiswa.  Dalam konsep  Merdeka  Belajar  -  Kampus Merdeka  kompetensi  siswa  disiapkan sesuai dengan kebutuhan zaman sehingga ada Link and match antara  dunia industri dan  masa  depan  yang  berubah  dengan cepat  (Direktorat  Jendral  Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020) Melalui MBKM, terdapat berbagai program yang ditawarkan
yaitu magang bersertifikat, pertukaran mahasiswa merdeka,  kampus  mengajar  dan  studi proyek  independen  bersertifikat  seperti terlihat dalam gambar 1 berikut ini :

## Gambar 1: Program dalam MBKM
Sumber: (Kebudayaan & Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020)
Sebagaimana  yang  terlihat  dalam gambar  1  bahwa  dalam  MBKM  terdapat berbagai  program  yang  ditawarkan,  Maka menjadi  pertanyaan  kemudian  mengenai bagaimana  persoalan  dan  tantangan dalam kebijakan dan manajemen pendidikan  kampus  merdeka,  merdeka belajar.  Karena  MBKM  memiliki  filosofi dalam mendorong mahasiswa agar menguasai  berbagai  keilmuan  untuk memasuki dunia kerja, sejalan dengan hal tersebut Nikseresht, Mozaffar, Hosseini, &
Sedghpour (2022) menegaskan jika dalam manajemen pendidikan, keterampilan pribadi,  dan  manajemen  pengetahuan memiliki  kepentingan  lebih  besar  dalam lingkungan  akademik  dan  pendidikan. Maka penting kiranya dalam menegaskan kembali  bagaimana  peran  manajemen pendidikan dalam menciptakan pembelajaran  yang  tidak  membosankan sebagai  salah  satu  karakteristik  merdeka belajar.
Perjalanan Implementasi
MBKM mendapat  berbagai  tantangan  antara  lain mekanisme implementasi kerjasama kampus  dengan  pihak  eksternal  dengan latar  belakang  kampus  yang  berbeda- beda,  mekanisme pertukaran pelajar dan magang  dengan  kondisi  geografis,  mutu SDM,  dan  kondisi  perekonomian  yang berbeda-beda  ,  mekanisme  penjaminan mutu institusi dengan kebijakan akreditasi (Arifin  &  Muslim,  2020).  Implementasi MBKM  di  era  digital  dalam  menciptakan karakter yang profesional (Rodiyah, 2021), Mekanisme  kolaborasi  antara  PTKIS  dan program studi dengan pihak luar kampus, mekanisme magang di luar program studi, strategi  yang  efektif,  produktif  dan  efisien dalam  MBKM  (HR  &  Wakia,  2021), Kesiapan mitra industri dalam mengakomodir  kegiatan  MBKM    (Loisa, Paramita,  &  Sari,  2021),  kepemilikan kemampuan  belajar  sepanjang  hayat  dan adaptif  dari  mahasiswa  dalam  MBKM (Widayanti & Thedy, 2021).
Melalui  berbagai  persolan  dalam implementasi  MBKM  tersebut,  menjadi pertanyaan kemudian
mengenai
bagaimana manajemen
Pendidikan Kampus Merdeka yang seharusnya diterapkan. Selain itu, kesiapan manajemen  pendidikan  untuk  mendukung konsep MBKM dengan semakin meningkatnya mobilitas peserta didik lintas disiplin  juga  diperlukan.  Sehubungkan dengan  hal  tersebut  sebagai  contoh Hastangka & Sumiyar (2021) menyatakan jika  dalam  konsep  dasar  dalam  Sekolah Merdeka kurang berpihak pada kebutuhan siswa.    Disinilah,  peran  manajemen pendidikan memiliki peranan penting agar mampu  menciptakan  pembelajaran  yang
tidak  membosankan  sebagai  salah    satu karakteristik merdeka belajar.
Pada  cakupan  yang  lebih  luas, implementasi  kebijakan  MBKM  dalam sudut  pandang  manajemen  pendidikan juga dianggap masih memerlukan berbagai  pembenahan  baik  dalam  unsur manusia,  anggaran,  bahan,  pendidik, metode,  dan  peserta  didik.  Dalam  hal  ini Sipos,  Kuráth,  Bányai,  &  Jarjabka  (2021) menyatakan jika dalam manajemen pendidikan    strategi  dan  sistem  yang permanen  dalam  institusi  pendidikan sangat diperlukan. Oleh karena itu, dalam implementasi  kebijakan  MBKM  orientasi dan substansi dalam kebijakan pendidikan seharusnya dapat mengakomodir perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan  dan  pengendalian  kebijakan MBKM sehingga dapat terwujud pembelajaran  yang  efektif,  fleksibel  serta relevan dengan situasi dan kondisi  dunia pendidikan  di  Indonesia.  Temuan  yang disampaikan oleh Bhakti,Simorangkir,Tjalla,Sutisna menjelaskan  bahwa  terdapat  kendala dalam  implementasi  kebijakan  Merdeka Belajar  Kampus  Merdeka  berbeda-beda yang  tergantung  pada  bentuk  kegiatan pembelajaran  yang  diimplementasikan oleh  perguruan  tinggi,  program  studi, dosen, dan mahasiswa (Bhakti,
Sumorangkir, Tjalla, Sutisna, 2022). Studi  ini  akan  membahas  tentang kebijakan  dan  manajemen  MBKM  di Indonesia  dimulai  dari  persoalan  dan tantangan  dalam  implementasi  kebijakan MBKM  yang saat ini berkembang dan tidak hanya  berasal  dari  satu  faktor  tetapi berasal  dari  berbagai  faktor  yang  terkait dengan  literasi,  referensi,  akses  digital, kompetensi guru, dan pengelolaan waktu. Dengan  kata  lain,  konsep  dan  urgensi kebijakan MBKM belum dapat menciptakan  proses  pembelajaran  yang efektif dan efisien. Sementara itu pada sisi lainnya link  and  match antara    dunia industri  dan  pendidikan    di  Indonesia haruslah terdapat relevansi dan berkesinambungan  secara  benar,  aktif, dan positif seperti yang katakan Li K & Tao X (2021) bahwa berkembangnya masyarakat telah menghubungkan
berbagai macam informasi sehingga perlu mempromosikan  perkembangan  fisik  dan mental  siswa  dalam  meghadapi  realita sosial.  Implementasi  kebijakan  MBKM dengan manajemen pendidikan yang baik dapat  meningkatkan pemaknaan  link  and match secara konseptual maupun realitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan  menganalisis  problem  mendasar  dan tantangan  utama  dalam  pelaksanaan kebijakan  merdeka  belajar  dan  kampus belajar di Indonesia.
Peneliti  berharap hasil  penelitian  ini memiliki  manfaat  secara  teoretis  maupun praktis. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan  pemikiran  dalam  bidang manajemen pendidikan
dalam mengembangkan peran manajemen pendidikan dalam implementasi di MBKM. Secara praktis, hasil penelitian di harapkan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan profesionalisme pihak yang terlibat dalam MBKM.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif  melalui kajian kepustakaan.  Dalam  hal  ini  peneliti menggunakan kajian pustaka berupa buku, jurnal  ilmiah,  hasil  penelitian,  dokumen yuridis  seperti  peraturan  perundang- undangan,  artikel  pada  surat  kabar,  dan berita  baik  online  maupun  offline  yang berkaitan dengan kebijakan dan manajemen  pendidikan  kampus  merdeka, merdeka  belajar.    Analisis  data  yg digunakan adalah analisis deskriptif Milles &  Huberman    (1992)  yang  terdiri  dari kategorisasi  data,  reduksi  data,  dan verifikasi data.   Setelah itu, data penelitian dianalisis  dengan  menggunakan  metode analisis  interpretasi,  induksi-analitis,  dan analisis wacana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahun 2020 merupakan periode awal  pencanangan  kebijakan  Merdeka Belajar-Kampus  Merdeka.  Berdasarkan hasil  kajian  yang  telah  peneliti  lakukan, diketahui bahwa kebijakan merdeka belajar kampus merdeka menjadi
kebijakan yang menarik dalam pendidikan di Indonesia. Situasi dan kondisi Indonesia dalam  mewujudkan  kualitas  pendidikan diperhadapkan  pada  ketidakpastian  dan dinamika  global  yang  tidak  menentu. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka  mulai  diperkenalkan  awal  tahun 2020  oleh  Menteri  Nadiem  Makarim (Nazaruddin  Lathif,  2022).  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan menerbitkan panduan  merdeka  belajar  dan  kampus merdeka  tahun  2020.  Pokok  pemikiran kebijakan merdeka belajar kampus merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat perguruan ting gi ialah “kerangka untuk  menyiapkan  mahasiswa  menjadi sarjana  yang  tangguh,  relevan  dengan kebutuhan  zaman,  dan  siap  menjadi pemimpin  dengan  semangat  kebangsaan yang tinggi”. Landasan berpikir ini tertuang dalam buku panduan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.  Latar  belakang  lahirnya  kebijakan merdeka belajar kampus merdeka ialah:
“Menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi  perubahan  sosial,  budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat,  maka  kompetensi  mahasiwa  harus disiapkan  untuk  lebih  gayut  dengan kebutuhan  zaman.  Link  and  match  tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi  juga  dengan  masa  depan  yang berubah  dengan  cepat.  Perguruan  Tinggi dituntut  untuk  dapat  merancang  dan melaksanakan  proses  pembelajaran  yang inovatif  agar  mahasiswa  dapat  meraih capaian  pembelajaran  yang  mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan  secara  optimal  dan  selalu relevan  yang  diperoleh  baik  di  dalam kampus  maupun  di  luar  kampus”  (dikutip dari panduan merdeka belajar dan kampus merdeka tahun 2020).

## Konsep Kebijakan
Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka sebagai bagian kebijakan Menteri
Pendidikan  dan  Kebudayaan  di  bawah Nadiem Makarim bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk dapat
P-ISSN 2528-6250                     Jurnal Muara Pendidikan Vol. 8 No. 1 (2023)
menguasai berbagai keilmuan yang berguna  untuk  memasuki  dunia  kerja.
Kampus Merdeka
memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih  mata  kuliah  yang  akan  mereka ambil.  Konsep  kebijakan  Merdeka  Belajar dan  Kampus  Merdeka  memiliki  tiga  kata kunci penting:
1.  Memberi  kebebasan  memilih  program studi yang diinginkan mahasiswa di luar program studinya selama 3 semester;
2.  Hak  untuk  mengikuti  kegiatan  magang di industri/perusahaan;
3.  Memberi  kebebasan  dan  otonomi kepada  lembaga  pendidikan  yang seluas luasnya.
Ketiga  kata  kunci  di  atas  menjadi dasar  berpikir  konsep  kebijakan  Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun konsep kebijakan Merdeka Belajar yang dimaksud  ialah  mahasiswa  diberikan  hak untuk  memilih  program  yang  diinginkan mahasiswa di luar program studinya. Arah dari  konsep  kebijakan  merdeka  belajar ialah  memberikan  kesempatan  kepada mahasiswa  melalui  ruang  kebijakan  yang diberikan agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan keilmuan  serta  menambah  wawasan keilmuan  dari  disiplin  ilmu  yang  berbeda sesuai  dengan  minat  yang  diinginkan. Misalnya,  mahasiswa  Psikologi  berminat dalam  mempelajari  ilmu  hukum  dan kriminologi  karena  di  Fakultas  Psikologi tidak ada mata kuliah spesifik tentang ilmu hukum dan kriminologi, maka si mahasiswa  melalui  kebijakan  merdeka belajar dapat dibolehkan mengambil mata kuliah  di  luar  dari  prodinya  dalam  satu Universitas. Begitu juga mahasiswa dibolehkan untuk mengambil mata kuliah di luar  dari  prodinya  dari  Universitas  yang berbeda.  Misalnya,  mahasiswa  Fakultas Ilmu  Sosial,  Hukum  dan  Ilmu  Politik (FISHIPOL) Universitas Negeri Yogyakarta tertarik  untuk  mengambil  mata  kuliah Filsafat  di  Fakultas  Filsafat  Universitas Gadjah  Mada  atau  Universitas  Indonesia maka  si  mahasiswa  tersebut  dapat mengambil mata kuliah di Fakultas dan di Universitas yang berbeda dari Universitasnya. Program ini dikenal
dengan  istilah  MBKM  (Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka).    Sedangkan  Konsep kampus  Merdeka  diarahkan  pada  konsep tata  kelola  kampus  yang  lebih  fleksibel, otonom, dan inovatif, serta tidak mengekang sesuai kebutuhan mahasiswa. Konsep
Kampus merdeka lebih menekankan  pada  aspek  manajemen pendidikan  tinggi  sebagai  daya  dukung dalam  pelaksanaan  kebijakan  merdeka belajar.  Berikut  ini  program  utama  dari kampus  merdeka  yang  dapat  diringkas dalam bentuk tabel.
Tabel.1 Program utama Kampus Merdeka
No Program Utama 1 Kemudahan pembukaan program studi baru
2 Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi
3 Kemudahan  perguruan  tinggi  negeri menjadi PTN berbadan hukum
4 hak  belajar  tiga  semester  di  luar program studi
5 Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil  SKS  di  luar  program  studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah  di  luar  program  studi  dan  2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.
6 Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya
melakukan  magang/praktik  kerja  di Industri  atau  tempat  kerja  lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada  masyarakat  di  desa,  mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan,  membuat  studi/proyek independen,  dan  mengikuti  program kemanusiaan.
(Sumber: Panduan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Tahun 2020)
Sejak kebijakan merdeka belajar dan kampus  merdeka  diperkenalkan  untuk lingkungan  perguruan  tinggi  berbagai perubahan  mendasar  terjadi  baik  dalam aspek  implementatif,  tata  kelola,  serta manajemen pendidikan tinggi dalam membangun  ekosistem  keilmuan  dan mobilitas  mahasiswa  antar  program studi, antar fakultas, dan antar perguruan tinggi. Layanan pendidikan semakin berubah dan berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan
dari  program  merdeka  belajar  kampus merdeka.  Konsep  merdeka  belajar  dan kampus  merdeka  menekankan  model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Konsep kebijakan ini menjadi perhatian masyarakat
akademik.
Pertanyaan  yang  muncul  ialah: pertama , apakah  ini  sekedar  program  sementara atau menjadi program yang akan
berkelanjutan  dengan  model  penguatan kapasitas dan kompetensi lulusan?
Kedua, apakah program ini akan diarahkan  untuk  mendidik  generasi  muda dalam pengertian mahasiswa agar sekedar merdeka  memilih  mata  kuliah  tertentu  di luar  prodinya  dan  memiliki  pengalaman magang  di  industri  untuk  menjadi  pekerja atau bisa terserap di dunia kerja? Ketiga , apakah program ini sudah dapat menjamin mahasiswa  dan  perguruan  tinggi  yang sudah  melaksanakan  kebijakan  merdeka belajar kampus merdeka telah memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia?

## Strategi Kebijakan
Setidaknya  terdapat  dua  konsep kebijakan  pendidikan  yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  pada  tahun  2020  sebagai revolusi  kebijakan  pendidikan  yang  cukup unik dan menarik di Indonesia sejak paska reformasi.  konsep  kebijakan  ini  menyatu dalam  satu  agenda  program  besar  yang dikenal program Merdeka Belajar Kampus Merdeka  untuk  perguruan  tinggi.  Esensi dari  kebijakan  ini  ialah  memberikan otonomi  yang  luas  untuk perguruan  tinggi mengelola program yang bersifat top down dengan  nama  Merdeka  Belajar  yang diperuntukkan pada mahasiswa dan Kampus  merdeka  yang  diperuntukkan kepada manajemen pendidikan di perguruan tinggi. Strategi yang ditawarkan dalam  pelaksanaan  kebijakan  Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini menekankan pada kolaborasi dan sinergi untuk memperkuat  sistem  pembelajaran  di perguruan  tinggi  agar  memiliki  dampak yang konkret bagi mahasiswa.
Berdasarkan  dari  program  utama  dari Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  yang
telah  dicanangkan  diturunkan  menjadi program MBKM secara spesifik menjadi 8 program Elen Puspitasari (2022) menjabarkannya sebagai berikut: 1.  Pertukaran pelajar 2.  Magang Praktik Kerja 3.  Asistensi Mengajar di satuan pendidikan 4.  Penelitian/riset
5.  Proyek kemanusiaan
6.  Kegiatan kewirausahaan
7.  Studi atau proyek independen
8.  Membangun  desa/kuliah  kerja  nyata tematik
Agenda  program  yang  telah  dicanangkan dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilakukan dengan upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan  pihak  terkait  model  dan  strategi yang dikonsepkan ialah sebagai berikut:

## Tabel. 2. Model dan Strategi Kebijakan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka No Strategi Sinergi dan Kolaborasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 1 Pertukaran  pelajar → sinergi  dengan PT DN dan LN
2 Magang  Praktik  Kerja → sinergi dengan  Dunia  Usaha,  Pemda,  dan NGO
3 Asistensi Mengajar di satuan pendidikan → sinergi  dengan  PT DN/LN,  Pemda  (Dinas  Pendidikan terkait)
4 Penelitian/riset → sinergi dengan Dunia Usaha, Pemda, NGO, dan PT DN/LN 5 Proyek kemanusiaan → sinergi dengan  masyarakat,  Pemda,  NGO, dan PT DN/LN
6 Kegiatan  kewirausahaan → sinergi dengan  dunia  usaha,  Pemda,  dan NGO
7 Studi  atau  proyek  independen → sinergi dengan PT DN/LN
8 Membangun  desa/kuliah  kerja  nyata tematik → sinergi dengan Pemda (Sumber: Elen Puspitasari, 2022)
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  dapat dijelaskan  dan  diuraikan  tentang  agenda kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara umum memberikan tambahan program yang salama ini belum banyak  dilakukan  di  perguruan  tinggi  dan memberikan  inovasi  kebijakan  terbaru tentang  konsep  tata  kelola  pendidikan
tinggi  yang  lebih  fleksibel  dan  tanggap akan  perubahan  zaman  yang  terjadi. Strategi  pelaksanaan  yang  disampaikan dalam  kajian  Stefani  dalam  rangka mendukung  pelaksanaan  program  MBKM ialah
1.  Identifikasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran  (BKP)  serupa  yang sudah berjalan
2.  Penyusunan  perangkat  pelaksanaan MBKM
3.  Menyediakan  variasi  pilihan  BKP untuk merdeka memilih mata kuliah
4.  Integrasi  pendanaan  dengan  pihak pemilik hibah
5.  Memulai dari yang sederhana
(Stefani Natalia Sabatini, 2022) 2021-2022: Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan  telah  menguraikan  dasar- dasar berpikir dalam perumusan kebijakan merdeka  belajar  dan  kampus  merdeka. Salah satu uraian yang disampaikan pada tahun 2021 menjelaskan tentang implementasi kebijakan kampus merdeka. Langkah  yang  telah  diambil  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan konsep kebijakan merdeka belajar  kampus  merdeka  ialah  melakukan transformasi  dan  mendorong  perubahan manajemen  pendidikan  tinggi  melalui  8 indikator  kinerja  utama  yang  diarahkan untuk  merealisasikan  konsep  kebijakan merdeka belajar kampus merdeka.

## Tabel. 3.  8 Indikator Kinerja Utama
Transformasi Perguruan Tinggi
(Sumber: Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021)
Hasil temuan yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset  dan  Teknologi  setelah  melakukan implementasi  kebijakan  Merdeka  Belajar kampus  merdeka  mendapatkan  apresiasi dan  disisi  lain  ditemukan  beberapa persoalan.  Setidaknya  4  persoalan  yang ditemukan  versi  Kementerian  Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi yaitu:
1.  Desain  kurikulum  dan  mekanisme pemberian SKS
2.  Ketersediaan  program  dan  kerjasama dengan mitra yang masih terbatas
3.  Ketersediaan dosen pembimbing yang tidak merata dan cenderung tidak ada.
4.  Pendanaan yang menjadi faktor penghambat  pelaksanaan  program dan kebijakan MBKM
Solusi  yang  telah  ditawarkan  ialah pemberian  beasiswa  dari  pemerintah, pembaharuan  kurikulum  melalui  regulasi (keputusan menteri), serta terkait ketersediaan  dosen  pembimbing  ialah dengan pengakuan Tri Dharma Perguruan Tinggi  bagi  dosen  yang  melakukan pembimbingan lapangan kegiatan kampus merdeka (Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  Tahun 2021).  Namun  studi  yang  telah  dilakukan oleh  Nofia  menjelaskan  implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka belum sepenuhnya
diimplementasikan  secara maksimal pada perguruan tinggi Islam Negeri di Indonesia. Temuan  yang  disampaikan  dalam penelitiannya  ialah  ketidakseimbangan sarana  dan  prasarana,  kapasitas  sdm, anggaran,  dan  kemampuan  perguruan tinggi  satu  dengan  yang  lainnya  menjadi kendala  dalam  implementasi  kebijakan merdeka  belajar  kampus  merdeka  (Nofia, 2020).  Kajian  Meke,  Astro,  dan  Daud memfokuskan pada aspek dampak kebijakan Merdeka Belajar Kampus
Merdeka  pada  perguruan  tinggi  swasta di Indonesia  melalui  studi  kasus  pada program studi pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  (FKIP) Universitas  Flores  dianggap  memberikan dampak  positif  dengan  survei  kepada  96 responden.  Sedangkan  potensi  hambatan pelaksanaan  program  Merdeka  Belajar
No Indikator 1 Lulusan  mendapatkan  pekerjaan  yang layak 2 Mahasiswa
mendapatkan pengalaman pekerjaan di luar kampus 3 Dosen berkegiatan di luar kampus
4 Praktisi mengajar di kampus
5 Hasil kerja dapat digunakan masyarakat  dan  mendapat  rekognisi internasional
6 Program  studi  bekerjasama  dengan mitra kelas dunia
7 Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
8 Program studi berstandar internasional
Kampus  Merdeka  ialah  mengeluarkan anggaran  (Konstantinus  Denny  Pareira Meke,  2022).  Hasil  penelitian  Pohan  dan Kisman  terkait  dampak  dari  pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka  (MBKM)  di  Universitas  Trilogi melalui studi kasus prodi manajemen juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap 312 mahasiswa ditemukan 78,53 % mahasiswa menyatakan kegiatan MBKM  memberikan  dampak  kepada kompetensi  tambahan,  dan  sebanyak 73,08  %  dapat  memperluas  perspektif dalam menyelesaikan masalah dan 73.4 % mahasiswa  berpendapat  kegiatan  MBKM untuk  perguruan  tinggi  sesuai  dengan kebutuhan  lulusan  di  masa  mendatang (Fanny Suzuda Pohan, 2022). Pandangan Rodiyah  memberikan  kesimpulan  terkait implementasi  kurikulum  MBKM  pada dasarnya  untuk  menjawab  tantangan perkembangan teknologi dengan pendidikan  sistem  pembelajaran  berbasis OBE (Outcame Based
Education), sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu (Rodiyah, 2021).

## PEMBAHASAN Konsepsi kebijakan Pendidikan
Penelitian  ini  berusaha  mengkaji kebijakan  dan  manajemen  pendidikan MBKM, Oleh karena itu perlu diungkapkan tentang  konsep  teori  dan  kebijakan pendidikan  yang    terbentuk  dari  interaksi antar  manusia,  organisasi  dan  sistem. Kiwang, Pandie, & Gana (2014) mengungkapkan  jika  kebijakan  berasal dari  kata  yunani polis yang  berarti  kota, Kiwang, Pandie, & Gana  menegaskan jika kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi.
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  telah peneliti  lakukan,  konsep  dalam  kebijakan pendidikan  merupakan      proses  dan  hasil dari  perumusan  langkah  strategis  dalam bidang  pendidikan  yang  dijabarkan  dari visi,  misi  pendidikan  guna  mewujudkaan tercapainya  tujuan  pendidikan.  Konsep dalam kebijakan pendidikan ialah  tindakan yang  disetujui    atau  disepakati    oleh pembuat kebijakan yang dapat digunakan untuk  mengatasi  masalah  dalam  dunia
pendidikan. Muhadjir  (2022)  menyatakan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi  empat  hal  penting  yaitu    1) tingkat  hidup  masyarakat  meningkat,  (2) terjadi keadilan : By the law, social justice , dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)  diberikan  peluang  aktif  partisipasi masyarakat  (dalam  membahas  masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.
Berkaitan  dengan  konsep  dalam kebijakan  pendidikan  ini  jika  kaitkan dengan kebijakan dan manajemen pendidikan MBKM maka dalam
pelaksanaannya  MBKM  melibatkan  pihak Universitas,  Fakultas,  Program  Studi, Mahasiswa dan Mitra Perguruan Tinggi.
Kebijakan pendidikan memiliki cakupan  yang  sangat  luas.  Hasbullah (2015)  menjelaskan  kebijakan  berarti mengurus  masalah  atau  kepentingan umum,  atau  berarti  juga  administrasi pemerintah. Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia  (KBBI)  kebijakan    diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan,  rangkaian  konsep  dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana  dalam  pelaksanaan  pekerjaan, kepemimpinan  dan  cara  bertindak  oleh pemerintah,  organisasi  dan  sebagainya sebagai  pernyataan  cita-cita,  prinsip  atau maksud  sebagai  garis  pedoman  untuk manajemen  dalam  mencapai  sasaran (Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa, 2012).
Sementara  itu  Hogwood  dan  Gun dalam Fatah (2013) membedakan kebijakan  sebagai  label  untuk  bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi  umum  dari  tujuan  umum  atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai  keputusan  pemerintah,  kebijakan sebagai  otorisasi  formal,  dan  kebijakan sebagai program.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan  hukum,  peraturan,  prosedur, tindakan administratif, insentif, atau praktik sukarela  dari  pemerintah  dan  lembaga lainnya.    Mengingat  kebijakan  memiliki implikasi,  Dalam  pengambilan  kebijakan
hendaknya  memperhatikan  dua  hal  yaitu, persoalan  atau  permasalahan    dengan karakteristik  tertentu  dan    implikasi  dari kebijakan tersebut.
Kebijakan dalam konteks pendidikan ialah  kebijakan  yang  terkait  dengan persoalan pendidikan. Syah (2004) mengartikan    pendidikan  sebagai  usaha yang  secara  sengaja  dari  orang  tua  yang selalu  diartikan  mampu  menimbulkan tanggung jawab moril dari segala perbuatannya.  Heidjrachman  &  Husnan (2000)  mengartikan    pendidikan  sebagai suatu  kegiatan    untuk  meningkatkan pengetahuan  seseorang  termasuk  di dalam  peningkatan  penguasaan  teori  dan keterampilan,  memutuskan  dan  mencari solusi  atas  persoalan-persoalan  yang menyangkut  kegiatan  di  dalam  mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan ialah proses di mana seorang individu memperoleh
atau menanamkan
pengetahuan  dasar,    mengembangkan keterampilan yang penting untuk kehidupan sehari-hari, mempelajari norma- norma  sosial,  mengembangkan  penilaian dan penalaran.
Dari sudut pembangunan pendidikan, kebijakan pendidikan adalah upaya peningkatan  taraf  dan  mutu  kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan  nasional,  karenanya  dalam pengambilan  keputusan  selalu  ditemukan problem.  Perry  (2007)  menegaskan  jika kebijakan  pendidikan  dalam  masyarakat demokratis memfasilitasi analisis keterkaitan  konsep  dan  cara  dalam menyeimbangkan tuntutan kebijakan pendidikan.  Dari  definisi  tersebut  dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan  mancakup  asas    keputusan kebijakan  yang  mempengaruhi  bidang pendidikan,  serta  kumpulan  undang- undang  dan  aturan  yang  mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan.
Peneliti beranggapan bahwa konsep dan  teori  kebijakan  dan  manajemen pendidikan  mempengaruhi  proses  dan implementasi MBKM. Hal ini didukung oleh pendapat  Allen  (2015)  yang  menyatakan
bahwa dalam kebijakan pendidikan, ambisi untuk meningkatkan hasil pendidikan  selaras  dengan    pembalikan kebutuhan  pemerintahan  di  masa  depan, Namun  demikian  Allen  menegaskan  jika dalam  manajemen  pendidikan  masih memerlukan  perbaikan  dalam  jaringan struktur akuntabilitas yang kurang memadai. Pada dasarnya, Konsep kebijakan  atau policy dipergunakan  untuk menunjukan tindakan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan ketika kebijakan ini ditarik dalam ranah pendidikan maka kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan adalah kebijakan pendidikan.
Konsep Kebijakan pendidikan dalam MBKM  ialah  memfasilitasi  penyelenggara pendidikan  agar  dapat  mengembangkan pendidikan secara inovatif. Dalam hubungan  dengan  Kebijakan  pendidikan, MBKM  mendapatkan  pengaruh  besar mencapai  tujuan  pendidikan  nasional Nadiem  Makarim,  mengemukakan  bahwa “Seiring  perubahan  waktu  di  era  revolusi industri  4.0  yang  sangat  erat  dengan teknologi  ini,  MBKM  hendak  memberikan kebebasan dan otonomi kepada Lembaga Pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi  yang  berbelit  serta  mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai” (Makarim, 2020).
Dari  sini  dapat  di  tangkap  bahwa Kebijakan pendidikan dalam MBKM berupaya  membentuk  pola  pikir  yang mampu  merespon  tantangan  kehidupan nyata  setelah  siswa  menyenyelesaikan pendidikannya.
Kebijakan pendidikan tinggi haruslah mampu  menciptakan  genrasi  muda  yang memiliki kemampuan softskill dan hardskill , dan  juga leadership. Seperti  yang dikemukakan  oleh  Junaidi  (2016)  bahwa kebijakan  pendidikan  adalah    untuk mempermudah penyelenggara pendidikan, Maka sudah seharusnya Kebijakan pendidikan tinggi dirancang untuk meningkatkan  mutu  hasil  dari  Pendidikan Tinggi tersebut.
Implementasi  kebijakan  MBKM  di perguruan tinggi adalah upaya besar alam mengubah  pola  pikir  dari  pendekatan
kurikulum berbasis konten untuk mahasiswa.  Dewi  (2016)  menyatakan bahwa dalam pencapaian tujuan pendidikan  berkaitan  dengan  faktor-faktor yang  saling  berhubungan  yaitu  faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan pendidikan  ,  faktor  alat  pendidikan  dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, Peneliti beranggapan  implementasi  MBKM  dalam Kebijakan  pendidikan  tinggi  merupakan bentuk  yang  adaptif  dan  fleksibel  dalam rangka menyiapkan Community Leader di masyarakat  dengan  cara  mengaitkan secara  sistematis  satu  sub  sistem  yang bermasalah  yang  akan  mengakibatkan tidak  maksimalnya  fungsi  pencapaian tujuan pendidikan.
Berdasarkan temuan peneliti, konsep teori  dan  kebijakan  pendidikan  secara umum merupakan  kebijakan pembanguna di  bidang  pendidikan,  untuk  mencapai tujuan  pembangunan  bangsa  di  bidang pendidikan.  Di  dalam  konteks  Kebijakan dan Manajemen MBKM, Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan  publik  untuk  selanjutnya  data menjadi sarana  dalam menegaskan fungsi Kebijakan Pendidikan  dan menjadi wadah bagi  mahasiswa  untuk  mengembangkan potensi dalam dirinya sendiri yang meliputi keterampilan  ( skill ),  dan  Pengetahuan ( knowledge ), dan mendukung pelaksanaan  program  MBKM    sehingga menjadi warga negara yang baik.
Agenda  kebijakan  MBKM  dalam sudut pandang  konsep teori dan kebijakan pendidikan haruslah substantif dan implementatif.  Seperti  yang  diungkapkan Muhadjir  (2003)  bahwa  dalam  kebijakan terdapat    dua  yaitu  kebijakan  substantif berupa  keputusan  yang  dapat  yang dianggap benar untuk mengatasi masalah dan    kebijakan  implementatif.  yaitu keputusan-keputusan  yang  berupa  upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan  subtantif.  Maka  dari  itu  dalam rangka  mendukung  pelaksanaan  program MBKM  memerlukan    kerjasama  antar elemen karena dalam proses implementasi  kebijakan  pendidikan  dapat menggunakan empat pendekatan yaitu: 1) Pendekatan  struktural  (Yuliah,  2020), Pendekatan  prosedural  dan  manjerial
(Setiyawan,  2014),  Pendekakatan  politik (Hartono, 2016) dan pendekatan  perilaku (Machali, 2015).
Selanjutnya  jika  ditinjau  dari  hasil studi  dokumentasi  peneliti,  ditemukan bahwa dalam aspek implementatif konsep kebijakan ini menjadi perhatian masyarakat akademik terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.    Hasil  penelitian  tersebut sejalan  dengan  apa  yang  Jones  (1994) bahwa  ada  5  komponen  kebijakan pendidikan  yaitu  1) Goal sebagai  hasil yang  ingin  didapatkan  ,    2) Plans yaitu membuat  perencanaan  kerja  yang  lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah  ditetapkan,  3) Programme adalah proses  pengembangan  program,    4) Decision merupakan  sebagai  bentuk tindakan  dalam  penentuan  tujuan  dan    5) Efects merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di
laksanakan.  Hal  ini  menunjukkan  semua komponen tersebut harus saling berhubungan  dan  mendukung  agenda kebijakan MBKM.
Pencapaian
kebijakan
MBKM diartikannya sebagai  mandat dari berbagai regulasi  pendidikan  tinggi  dalam  rangka peningkatan mutu pembelajaran
pendidikan tinggi. Sebagaimana
diungkapkan oleh  Puspitasari & Nugroho (2021) bahwa kebijakan MBKM diharapkan mampu  untuk  menjawab  permasalahan pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia,  melalui  interaksi  yang  erat antara  perguruan  tinggi  dengan  dunia kerja, dan adanya kegiatan-kegiatan di luar kampus  yang  memperluas  wawasan  dan pengetahuan serta pengalaman mahasiswa,  Oleh  karena  diharapkan mahasiswa  memiliki  nilai  tambah  dan mampu  bersaing  dalam  menghadapi tantangan  di  masa  depan.  Artinya, Pencapaian  kebijakan  MBKM    adalah memutus  ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan kebijakan pendidikan yang selanjutnya  diharapkan  ada  keserasian secara  profesional  antara  regulasi  hukum pendidikan  dan  realitas  kehidupan  di masyarakat.
Konsep dan teori manajemen pendidikan Manajemen Pendidikan
adalah gabungan dari dua kata yaitu manajemen dan  pendidikan.  Manajemen  merupakan usaha  mengatur  seluruh  sumber  daya untuk  mencapai  tujuan  (Kurniadin  & Machali, 2012).
Mulyasa (2008)
mengartikan  manajemen    dengan  tiga pandangan yaitu Manajemen yang merupakan  inti  dari  administrasi,  kedua, Manajemen lebih luas dari pada administrasi dan Manajemen
mendasarkan fungsi pokoknya istilah yang mempunyai  fungsi  yang  sama.    Dari definisi  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  menajemen  ialah  koordinasi  dan administrasi  tugas  untuk  mencapai  suatu tujuan.  Kegiatan  administrasi  tersebut termasuk  menetapkan  strategi  organisasi dan  mengoordinasikan  upaya  staf  untuk mencapai tujuan tersebut melalui penerapan sumber daya yang tersedia.
Selanjutnya, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang  hidup.  Pendidikan  adalah segala  situasi  hidup  yang  mempengaruhi pertumbuhan individu (Mudyahardjo, 2022).  Manajemen  pendidikan  dapat diartikan sebagai manajemen dalam dunia pendidikan dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengawasi  proses  pendidikan  untuk mencapai  tujuan.  Dalam  kebijakan  dan Manajemen MBKM memerlukan kejasama yang  serasi,  seimbang,dan  selaras  antar elemen  terkait  MBKM  karena    disinilah peran    manajemen  pendidikan  sangat penting agar terkait dengan  menciptakan pembelajaran  yang  tidak  membosankan sebagai salah  satu karakteristik merdeka belajar.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan  definisi  tentang  pendidikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses  belajar  sedemikian  rupa  sehingga peserta didik secara aktif untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi dirinya dalam kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian,  kecerdasan  akhlak  mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,  bangsa  dan  negara .    Oleh karena itu, pendidikan haruslah
menjadikan peningkatan kualitas sebagaiman  ditegaskan  oleh    Mulyasa (2016) bahwa Penyelenggaraan pendidikan  di  Indonesia  pada  satuan pendidikan,  dan  dari  pendidikan  dasar  ke pendidikan.  Bahkan  pembelajaran  formal dan  informal  pada  hakikatnya  dapat membentuk acuan atau dasar pengembangan  karakter  peserta  didik untuk berkembang lebih baik.
Manajemen  pendidikan  mengarah pada  pengorganisasian,  pengarahan  dan pengendalian  kegiatan  suatu  lembaga dengan  mendayagunakan  sumber  daya manusia  dan  materi  sehingga  secara efektif  dan  efisien  melaksanakan  fungsi pendidikan.  Marini  (2016)  mengartikan manajemen  pendidikan  sebagai  sistem sosial bersifat normatif, Manajemen pendidikan merupakan regulasi formal dan norma informal yang mengarahkan perilaku yang tepat. Yamin (2009) mengemukakan bahwa Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses  kerja  sama  yang  sistematik, sistemik,  dan komprehensif  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional. Manajemen pendidikan juga dapat diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang berkenaan  dengan  pengelolaan  proses pendidikan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan,  baik  tujuan  jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.
Manajemen pendidikan adalah sebagai  seni  dan  ilmu  mengelola  sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi    dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian
diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara
(Depdiknas,  2007).  Fungsi  Manajemen Pendidikan  dalam  proses  manajemen terlibat fungsi fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer, Usman
(2006) membagi Fungsi Manajemen Pendidikan yaitu
perencanaan, pengorganisasian  ,  Pemimpinan  dan pengawasan.  Tujuan  keseluruhan  dari manajemen  pendidikan  adalah  untuk secara efektif dan efisien menciptakan dan memelihara  lingkungan  dalam  lembaga pendidikan yang mempromosikan, mendukung, dan mempertahankan pengajaran dan pembelajaran yang efektif, tetapi  bagaimana  tujuan  utama  tersebut ditetapkan dan cara pencapaiannya mungkin berbeda secara signifikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  peneliti  lakukan,  konsep  dan  teori manajemen  pendidikan  dalam  kebijakan MBKM  ialah    terkait  dengan  manajemen pendidikan  yang    mengarahkan  dan mengendalikan  mulai  dari  kurikulum, kepegawaian,  pendanaan,  sarana  dan prasarana, peserta didik, hubungan masyarakat, layanan khusus dan perencanaan  strategis  untuk  mendukung proses pendidikan. Hasil tersebut dipertajam  oleh  Mather  &  Seifert  (2011) yang  mengemukakan  bahwa  manajemen pendidikan  semakin  didominasi  pada pengendalian  kinerja  dan  pencapaian target.  Sehingga,  dapat  dikatakan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  bahwa dalam  memecahkan  masalah  kinerja  dan produktivitas  dalam  kebijakan  MBKM memerlukan  pengawasan  ketat  terhadap isi tugas dan pelaksanaannya.
Secara sistematis manajemen pendidikan dalam kebijakan MBKM berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan,  menangani,  mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan,  dan  memimpin.  Atinya, secara kolektif dan formal melalui
kebijakan
MBKM terdapat instrumentalisme  yang  meningkat  dalam kebijakan MBKM. Sejalan dengan temuan tersebut  P.Robbins  (2009)  menyatakan bahwa  dalam  manajemen  diperlukan semua  organisasi  dan  bersifat  universal. Maka, kebijakan MBKM yang bersifat khas dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia, menjadi  sebuah  manifestasi  dari  hukum positif,  dan  dalam  rangka  penegakan hukum  guna    memberikan  kepastian hukum  dan  perlindungan  hak-hak  setiap
warga negara Indonesia melalui kebijakan MBKM.
Selanjutnya  jika  ditinjau  dari  hasil studi  literatur  peneliti,  ditemukan  bahwa konsep  manajemen  pendidikan  dalam kebijakan MBKM  merupakan amanah dari regulasi  pendidikan  tinggi  dalam  rangka menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi  dengan  dunia  kerja  serta perbaikan  mutu  pembelajaran.  Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut P.Robbins (2009) mengemukakan bahwa manajemen adalah koordinasi dan pengawasan terhadap  pekerjaan  orang  lain,  sehingga tujuan pekerjaan betul-betul tercapai efektif dan  efisien.  Karena  arah  dari  konsep kebijakan merdeka belajar ialah memberikan
kesempatan kepada mahasiswa  melalui  ruang  kebijakan  yang diberikan agar mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dan keilmuan  serta  menambah  wawasan keilmuan  dari  disiplin  ilmu  yang  berbeda sesuai  dengan  minat  yang  diinginkan. Maka  dalam  hal  ini,  fungsi  manajemen pendidikan dalam kebijakan MBKM  untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Konsep  kampus  Merdeka  diarahkan pada konsep tata kelola kampus yang lebih fleksibel,  otonom,  dan  inovatif,  serta  tidak mengekang sesuai kebutuhan mahasiswa, maka manajemen  pendidikan dalam kebijakan  MBKM  haruslah  melalui  usaha- usaha  yang  teratur,  terencana,  dan berkesinambungan  seperti yang dikatakan oleh Mulyasa (2012) bahwa dunia pendidikan  harus  menunjang  pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Zona kebijakan MBKM merupakan  lembaga  formal  mendapat mandat  untuk  mendidik  melatih  dan membimbing generasi muda. Oleh karenanya, konsep MBKM haruslah dapat memajukan kualitas pembelajaran, memperkokoh tujuan penghidupan masyarakat  dan  juga  menggairahkan merealisasikan tujuan tersebut.
P-ISSN 2528-6250                     Jurnal Muara Pendidikan Vol. 8 No. 1 (2023)

## Persoalan dan Tantangan
Persoalan  dan  tantangan  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  program MBKM  secara  umum  dapat  diidentifikasi menjadi  empat  aspek  utama  yaitu:  1. Pengetahuan tentang program, 2. Kebijakan,  3,  Manajemen,  4.  Alokasi anggaran.  Pengetahuan  tentang  program MBKM pada dasarnya belum sepenuhnya dikuasai dan dipahami oleh seluruh civitas akademika di perguruan tinggi baik dosen, tenaga  kependidikan,  dan  mahasiswa. Sehingga  program  yang  diluncurkan  oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk MBKM hanya sebagai upaya penyerapan dana program kegiatan bukan menjadi  bagian  dari  ekosistem  dan integrasi  dari  agenda  perguruan  tinggi. Hasil studi yang telah dilakukan oleh Nurul Febrianti  menemukan  masih  banyak mahasiswa  belum  mengetahui  program MBKM (Febrianti, 2021).
Berdasarkan  hasil  survei  yang dilakukan oleh Universitas Pakuan kepada mahasiswanya  sebanyak  501  responden terkait  dengan  minat  dan  kesiapan mahasiswa  mengikuti  program  MBKM menyebutkan  bahwa  sebanyak  49  % mahasiswa  menyatakan  siap  mengikuti program MBKM, sedangkan sebesar 46 % mahasiswa  belum  siap,  dan  sisanya  5  % menjawab  tidak  berminat  menjadi  bagian dalam kegiatan MBKM (Nazaruddin Lathif, 2022). Kedua temuan di atas menunjukkan aspek  pengetahuan  tentang  program MBKM  sebelum  sepenuhnya  merata  di kalangan  civitas  akademika  di  perguruan tinggi.
Sedangkan,  dari  aspek  kebijakan, manajemen, dan alokasi anggaran dibebankan pada Anggaran belanja universitas  masing-masing.  Sebagaimana hasil  studi  Sukma  bahwa  pelaksanaan program  MBKM  di  universitas  PGRI Semarang tahun 2020-2021 didukung oleh bantuan  pendanaan  hibah  kerjasama kurikulum MBKM pada 5 program studi dan pada  tahun  2021  mendapatkan  hibah pendanaan  penunjang  MBKM  sebanyak 11 jenis program (Sukma Nur Ardini, 2021). Kegiatan  ini  dapat  berjalan  karena didukung  oleh  dana  eksternal  yang diberikan  oleh  Kementerian  Pendidikan
dan Kebudayaan, dan kebijakan ini belum sepenuhnya menjadi kebijakan universitas secara komprehensif untuk memandatkan kepada  seluruh  Fakultas  dan  prodi  untuk melaksanakan  dan  menyusun  agenda tahunan program MBKM. Sehingga praktek  kebijakan  yang  dilakukan  lebih fakultatif.
Selain  itu  aspek  kebijakan  belum menunjukkan suatu kebijakan yang menyeluruh  dan  komprehensif  untuk menjadikan  program  MBKM  sebagai program  wajib  di  universitas  dan  bukan sifatnya  agenda  atau  program  semata. Pada aspek manajemen pendidikan tinggi, kesiapan  untuk  menyusun  dan  mengatur tata  kelola  pelaksanaan  program  MBKM bagi tenaga kependidikan atau manajemen masih  tergantung  dari  dana  hibah  yang diberikan.
Beberapa kegiatan yang telah disebutkan  di  atas  untuk  beberapa perguruan  tinggi  pada  dasarnya  sudah melaksanakan misalnya, pertukaran pelajar  sudah  dilakukan  oleh  beberapa perguruan  tinggi  dengan  program student exchange antar perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri, pertukaran budaya, pertukaran pemuda ASEAN, dan pertukaran  pelajar  tingkat  global  sudah dilaksanakan sejak lama. Program penelitian/riset  di  perguruan  tinggi  sudah menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Berbagai  program  penelitian  melalui berbagai hibah telah dilakukan di perguruan  tinggi  sudah  sejak  lama dilakukan. Proyek kemanusiaan, KKN, dan program magang untuk beberapa perguruan  tinggi  juga  sudah  sejak  lama melaksanakan program kemanusiaan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada  masyarakat,  KKN  sebagai  wujud pengabdian  kepada  masyarakat  yang dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  melalui pengiriman mahasiswa ke berbagai pelosok  negeri  untuk  memberdayakan masyarakat,  program  magang  dilakukan pada tingkat sekolah vokasi yang mengarahkan  untuk  mendidik  tenaga profesional  dan  terampil  di  bidangnya. Kegiatan kewirausahaan dan studi independen pada dasarnya sudah menjadi
bagian  dari  proses  pembelajaran  yang dilakukan  di  perguruan  tinggi  dengan berdirinya koperasi mahasiswa (kopma) di setiap perguruan tinggi menjadi salah satu wujud  bagaimana  mahasiswa  didorong untuk  berwirausaha,  adanya  program kewirausahaan  sosial  sebagai  agenda ekstrakurikuler  kampus  menjadi  proses proses  yang  sudah  berjalan  sebelum adanya  program  MBKM.  Praktek  magang dan  asisten  di  satuan  pendidikan  juga pernah  dilakukan  di  perguruan  tinggi. Misalnya,  Profesor  mengajar  di  sekolah sebagai  wujud  nyata  yang  dilakukan  di Yogyakarta memosisikan para guru besar di  perguruan  tinggi  untuk  melakukan pengabdian  ke  sekolah  dan  memberikan ilmu  pengetahuannya.  Persoalan  yang terjadi  dalam  program  MBKM  ialah program tersebut tidak sesuatu yang murni baru.  tantangan  yang  akan  dihadapi apabila dana tersebut sudah tidak ada atau berhenti bagaimana dengan keberlanjutannya, apakah perguruan tinggi masih berkomitmen melakukan itu?

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  yang  telah dilakukan,  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa  problem  mendasar  pelaksanaan kebijakan  merdeka  belajar  dan  kampus belajar  di  Indonesia  adalah  dalam  aspek implementatif, tata kelola, serta manajemen pendidikan tinggi dalam membangun  ekosistem  keilmuan  dan mobilitas  mahasiswa  antar  program studi, antar fakultas, dan antar perguruan tinggi. Konsep  merdeka  belajar  dan  kampus merdeka menekankan
model
pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
Sementara  itu,  peneliti  jiga  dapat menyimpulkan  bahwa  tantangan  utama dalam  pelaksanaan  kebijakan  merdeka belajar  dan  kampus  belajar  di  Indonesia adalah  secara  umum  dapat  diidentifikasi menjadi  empat  aspek  utama  yaitu:  1. Pengetahuan tentang program, 2. Kebijakan,  3,  Manajemen,  4.  Alokasi anggaran.  Selain  itu  aspek  kebijakan belum  menunjukan  suatu  kebijakan  yang menyeluruh  dan  komprehensif  untuk menjadikan  program  MBKM  sebagai
program  wajib  di  universitas  sebagai  visi dan misi yang diturunkan ke Fakultas dan Program Studi dan bukan sifatnya agenda atau  program  dari  pemerintah  semata. Pada aspek manajemen pendidikan tinggi, kesiapan  untuk  menyusun  dan  mengatur tata  kelola  pelaksanaan  program  MBKM bagi tenaga kependidikan atau manajemen belum sepenuhnya menguasai mekanisme dan  cara  pelaksanaan  program  MBKM tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, R. (2015). Education Policy. National Institute  Economic  Review,  231(1), R36 –R43.
https://doi.org/10.1177/002795011523 100105 Arifin, S., & Muslim, M. (2020). TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  “MERDEKA  BELAJAR, KAMPUS MERDEKA” PADA PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA DI INDONESIA. Universitas Muhammadiyah Luwuk. https://doi.org/10.32529/al- ilmi.v3i1.589 Bhakti, Y. B., Simorangkir, M. R. S., Tjalla, A.,  &  Sutisna,  A.  (2022).  Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka
Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  Di Perguruan  Tinggi.  Research  and Development  Journal  of  Education, 8(2), 783-790.
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa.
(2012). KBBI Online dikembangkan oleh Ebta Setiawan.
Depdiknas.  (2007).  Model  Pembelajaran Kontekstual 2. Jakarta: Dirjen Dikdasmen. Dewantara, K. H. (1930). Karya Ki Hadjar Dewantara: Bagian Pertama pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
Dewi,  R.  (2016).  Kebijakan  pendidikan  di tinjau  dari  segi  hukum  kebijakan publik.  Jurnal  Ilmu  Hukum,  7(2),  58 –
71.
Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan.  (2020).  Buku  Panduan Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan
Tinggi  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Fatah,  N.  (2013).  Analisis  Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Febrianti,  N.(2021).Persepsi  Mahasiswa
FKIP  Esa  Unggul  Terhadap  Program Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka, Forum  Ilmiah  Volume  18  Nomor  4 Desember 2021, 474-483. Hartono,  Y.  (2016).  Pendidikan  Dan
Kebijakan  Politik  (Kajian  Reformasi Pendidikan  Di  Indonesia  Masa  Orde Lama  Hingga  Reformasi).  Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya,
60(1), 35 –45.
Hasbullah,  H.  M.  (2015).  Kebijakan
Pendidikan (Dalam Perspektif Teori,Aplikasi,  dan  Kondisi  Objektif Pendidikan  di  Indonesia).  Jakarta: Rajawali Pers. Hastangka, & Sumiyar, M. (2021). Sekolah Merdeka: Model Pendidikan Berwawasan Pancasila dan Kebangsaan. Jurnal Review Pendidikan  Dasar:  Jurnal  Kajian Pendidikan  dan  Hasil  Penilitian,  7(1). Diambil dari http://eprints.mercubuana- yogya.ac.id/id/eprint/12018/
Heidjrachman,  R.,  &  Husnan,  S.  (2000).
Manajemen
Personalia,Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE UGM. HR, S., & Wakia, N. (2021). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar  di  Perguruan  Tinggi.  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 11(2).
Jones, C. O. (1994). Pengantar Kebijakan Publik  (Public  Policy).  Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Junaid,  H.  (2016).  Sumber,  Azas  Dan
Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi  secara  makro  dan mikro  terhadap  rumusan  kebijakan pendidikan nasional). Sulesana:
Jurnal Wawasan Keislaman, 7(2), 84 –
10.
Kebudayaan,  K.  P.  dan,  &  Direktorat
Jenderal  Pendidikan  Tinggi.  (2002). Kampus Merdeka. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Diambil dari
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go .id/web/about/latar-belakang Kiwang,  A.  S.,  Pandie,  D.  B.,  &  Gana,  F. (2014). Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi. Kebijakan Publik, 5(3), 31 –36.
Kurniadin,  D.,  &  Machali,  I.  (2012). Manajemen  Pendidikan.  Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
Li K, J. M., & Tao X, D. Y. (2021). Research on  online  management  system  of network ideological and political education  of  college  students.  he International  Journal  of  Electrical
Engineering & Education, 0(0). https://doi.org/10.1177/002072092098
3704
Loisa,  R.,  Paramita,  S.,  &  Sari,  W.  P. (2021). PENERAPAN  PROGRAM

## MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA  TINGKAT  FAKULTAS  DI
UNIVERSITAS.  Jurnal  Muara  Ilmu Sosial,  Humaniora,  dan  Seni,  6(1). https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v 6i1.16052.2022
Machali,  I.  (2015).  Pendekatan  Integrasi- Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan  Kebijakan  Pendidikan  Islam.  EL TARBAWI, 8(1), 32 –53.
Makarim, N. (2020). Mendikbud Luncurkan Empat  Kebijakan  Merdeka  Belajar: Kampus  Merdeka  24  Januari  2020,
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.  2020.  Diambil  dari https://www.kemdikbud.go.id/main/blo g/2020/01/mendikbud-luncurkan-
empat-kebijakan-merdeka-belajar- kampus-merdeka
Marini,
A. (2016). MANAJEMEN PENDIDIKAN  Teori  dan  Aplikasinya. Yogyakarta: Ombak.
Mather,  K.,  &  Seifert,  R.  (2011).  Teacher, lecturer  or  labourer?  Performance management  issues  in  education. Management in Education, 25(1), 26 – 31.
https://doi.org/10.1177/089202061038 8060 Milles  &  Huberman.  (1992).  Analisis  Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Mudyahardjo, R. (2022). Pengantar Pendidikan.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Muhadjir,  N.  (2022).  Ilmu  pendidikan  dan Perubahan  Sosial.  Teori  Pendidikan Pelaku  Sosial  Kreatif.  Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
Muhadjir,  N.  H.  (2003).  Metodologi Penelitian  Kebijakan  dan  Evaluasi Reseach. Yogyakarta: Rake Sarakin.
Mulyasa, E. (2008). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran yang Kreatif dan
Menyenangkan. Bandung: : PT Remaja Rosdakarya. Mulyasa, E. (2012). Manajemen
Pendidikan  Karakter.  Jakarta:  Bumi Aksara. Mulyasa, E. (2016). Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah (Proyek Pemberdayaan  Kelembagaan  dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah dan
PAI  pada  Sekolah  Umum  Tingkat Dasar). Bandung: CV. Alfabeta.
Nikseresht,  M.,  Mozaffar,  F.,  Hosseini,  S. B.,  &  Sedghpour,  B.  S.  (2022). Management in architectural design: A reflection  on  the  profession  and education. Industry and Higher Education, 36(5). https://doi.org/10.1177/095042222110 61680 Nugroho, R. (2008). Public Polic. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. P.Robbins, S. (2009). Manajemen, Jilid 1. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: Erlangga. Perry,  L.  B.  (2007).  Conceptualizing Education Policy in Democratic
Societies.  Educational  Policy,  23(3),
423 –450.
https://doi.org/10.1177/089590480731
0032
Puspitasari,  R.,  &  Nugroho,  R.  (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  FISIP  UPN  VETERAN JAWA TIMUR. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.253 9 Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program
Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  di
Era Digital dalam Menciptakan Karakter  Mahasiswa  Hukum  yang Berkarakter dan Profesional. Seminar Nasional  Hukum  Universitas  Negeri Semarang, 7(2). https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i 2.737 Setiyawan, E. (2014). mplementasi Kebijakan  Bantuan  Pendidikan  (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam
Peraturan  Walikota  Surakarta  Nomor 11A Tahun 2012). Jurnal Administrasi Publik, 2(1).
Sipos,  N.,  Kuráth,  G.,  Bányai,  E.,  & Jarjabka,  Á.  (2021).  Applicants’ institution  selection  criteria  in  the higher education: An empirical study in
Hungarian higher education management. Management in Education, 0(0). https://doi.org/10.1177/089202062110 30975
Syah,  M.  (2004).  Psikologi  dengan Pendekatan  Baru.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Usman,  H.  (2006).  Manajemen  Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta:
Bumi Aksara.
Widayanti,  R.,  &  Thedy,  A.  (2021).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA  (MBKM)  DI  PROGRAM SISTEM INFORMASI FAKULTAS
ILMU  KOMPUTER  UNIVERSITAS ESA UNGGUL. Jurnal Abdimas, 8(2). Diambil dari https://digilib.esaunggul.ac.id/public/U EU-Journal-23096-11_2193.pdf
Yamin,  M.  (2009).  Manajemen  Mutu Kurikulum  Pendidikan.  Yogyakarta: Diva Press.
Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan.  Jurnal  At-Tadbir:  Media Hukum dan Pendidikan, 30(2), 16 –40.