## Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kewajiban  Moral,  Tingkat Pendidikan  dan  Kondisi  Keuangan  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor
Ni Kadek Ayu Widia 1* ,  I Nyoman Putra Yasa 2
1,2 Universitas Pendidikan Ganesha,  Singaraja  - Indonesia

## A B S T R A K
Penelitiaan ini ditujukan untuk menginvestigasi variabel kesadaran wajib pajak,  kewajiban  moral,  tingkat  pendidikan  serta  kondisi  keuangan  pada ketaatan  dalam  wajib  pajak.  Kantor  Bersama  Samsat  Kabupaten Karangasem-Bali  menjadi  tempat  pelaksanaan  penelitian  ini  dengan 327.256  unit  motor  roda  dua  yang  masuk  dalam  data  Kantor  Bersama Samsat  Kabupaten  Karangasem-Bali.  Dari  penggunaan  metode accidental sampling sebagai metode dalam menyeleksi sampel maka didapatkan 348 sampel.  Kuesioner  terpilih  sebagai  teknik  di  dalam  pengumpulan  data. Kuesioner  tersebut  diisi  melalui online lebih  khususnya  yakni  dengan google form agar menghindari bahaya Covid-19. Setelah itu, kumpulan data tersebut  diuji  secara  statistik  deskriptif,  dilakukan  pula  pengujian instrumen,  pengujian  asumsi  klasik,  serta  pengujian  hipotesis. Multiple regression  analysis menjadi  bentuk  menganalisis  data  secara  kuantitatif. Adapun  uji t serta  R 2 yang  berperan  dalam  terujinya  hipotesis  dengan dibantu  oleh SPSS  version  21  for  windows .  Hasil  temuan  penelitian  ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua diberi  pengaruh  secara  positif  signifikan  oleh  beberapa  variabel diantaranya  kesadaran  wajib  pajak  (X 1 ),  kewajiban  moral  (X 2 ),  tingkat pendidikan (X 3 ), serta kondisi keuangan (X 4 ).

## A B S T R A C T
The  objective  of  this  present  study  is  to  use  the  variable  awereness  of  taxpayers,  moral  obligations, education level and financial condition of taxpayer compliance. This study was carried out at the Joint Office of Samsat Karangasem Regency. Population of this study is the taxpayer of two-wheeled motor vehicles registered at the Joint Office of Samsat Karangasem Regency, amounting to 327,256 units. The method of determining the sample is the accidental sampling method and obtained a total sample of 348 respondents. The questionnaire is filled via online, particularly with google form to avoid the danger of Covid-19. Data that has been collected is  then tested in advance with  descriptive ststisticsl tests, test instruments, test classic assumptions, and proceed with hypothesis testing Quantitative analysis techniques applied in this study are multiple regression techniques. Other hypothesis tests are t test and R 2 with SPSS version 21 for windows. Findings of this study indicated taxpayer compliance is influenced by several variables including taxpayer awareness (X 1 ), moral obligation (X 2 ), education level (X 3 ), financial condition (X 4 ) positively and significantly.
Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mai : widiaayyu123@gmail.com (Ni Kadek Ayu Widia)

## A R T I C L E  I N F O
Article history: Received July, 26 2020 Received in revised form June, 17 2021 Accepted June, 17 2021 Available online June, 28 2021
Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan, kondisi keuangan.
Keywords: Education levels, financial condition, moral obligations, taxpayers’ compliance,  taxpayer awareness.

## 1. Pendahuluan
Pengalokasian  dana  agar  tetap  terjalannya  pemerintahan  dan  pembangunan  pemerintah  tidaklah sedikit. Salah satunya pendapatan terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia yang berasal dari pajak. Melalui pajak tersebut Pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan Nasional. Kekuatan sumber daya negara berasal dari dana tersebut yang dikumpulkan. Pajak berperan sangat besar serta kian dihandalkan, yaitu salah satu penerimaan negara untuk digunakan dalam  membangun negara dengan  segala  biaya  pemerintahannya.  Kontribusi  terbesar  yang  menyumbangkan  pemasukan  untuk negara yaitu Pajak yang terlihat juga dari APBN. Sehingga, bertambahnya pengeluaran pemerintah dalam membiayai negara negara akan berdampak pada bertambahnya juga pemasukan negara yang dimana pajak termasuk didalamnya (Yanti, 2018).
Jenis  pajak  daerah  yang  berpotensi  semakin  meningkat  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor tahun  2017-2019  mengalami  peningkatan  serta  target  sebelumnya  sudah  terpenuhi  sebab  terjadi penambahan obyek pajak kendaraan bermotor seiring berjalannya tahun. Pada 2017, terdapat kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah ditargetkan yaitu sebesar 45.143.070.554 dan terealisasi sebesar  52.555.045.207  atau  yang  dipersentasikan  sebesar  112,10%.  Pada  2018,  terdapat  peningkatan realisasi  target  yang  ditentukan  yakni  52.890.320.933  dan  terealisasi  61.398.402.350  atau  yang dipersentasikan  sebesar  112.68%.  Dan  pada  2019,  terdapat  pengembangan  realisasi  dari  target  yang ditentukan yakni 58.976.366.213, dan terealisasi sebesar 67.412.378.165 atau yang dipersentasikan hanya 110.87%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan realisasi dari target yang telah ditetapkan. Bertambahnya kuantitas wajib pajak kendaraan bermotor sudah seyogyanya beriringan pula dengan bertambahnya  orang-orang yang  taat  wajib pajak kendaraan bermotor.  Akan tetapi,  dalam catatan Kantor Bersama SAMSAT Karangasem-Bali, denda yang terjadi masih dalam kategori sering dan hal terkait bermakna masih banyaknya wajib pajak di Kabupaten Karangasem yang ketaatannya masih lemah untuk  memenuhi  kewajiban.  Hal  tersebut  bisa  terjadi  karena  tidak  dibayarkannya  segala  kewajiban perpajakan secara tepat waktu sehingga terjadi sanksi administrasi dalam bentuk bunga atau denda.
Penelitian ini didukung oleh teori atribusi. Dimana penelitian ini menggunakan variabel penelitian, kesadaran akan wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pendidikan dan kondisi keuangan.  Dipaparkannya konsep terkait bagaimana orang bereaksi terhadap kejadian sekitar beserta alasan-alasannya dalam teori atribusi  yang  dimana  alasan  tersebut  lebih  dikenal  sebagai dispositional  attribution dan situational attribution . Dispositional  attribution yang  juga  diistilahkan  sebagai  penyebab  internal  yang  berasal  dari dalam  individu  tersebut  seperti  kepribadian,  sudut  pandang  diri,  serta  kapabilitas  motivasi. Situational atrribution yang juga diistilahkan sebagai penyebab eksternal yang menekankan pada pengaruh lingkungan pada  perilaku  individual  layaknya  kondisi  sosial,  nilai  sosial,  serta  pandangan  masyarakat. Dikembangkannya konsep bagaimana manusia menilai dengan cara berbeda bergantung pada hubungan makna dengan suatu perilaku.
Di dalam KBBI, kesadaran didefinisikan sebagai keadaan individual dalam mengetahui, mengerti, dan merasakan  sesuatu.  Ketika  ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  sudah  mendapat  pengakuan, penghargaan  serta  diketahui  dan  diataati  oleh  masyarakat  luas  maka  kemungkinan  terbentuknya kesadaran hukum pajak akan semakin besar. Jika hanya 1 aspek yang terpenuhi semisal orang tersebut hanya tahu ketentuannya, maka dapat diasumsikan bahwa kesadaran hukum orang masuk dalam kategori yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tahu, mengakui, menghargai serta mengikuti ketentuan yang ada (Yunita, 2017). Kesadaran didefinisikan sebagai kondisi individual dalam bertindak tanpa dipaksa oleh pihak luar. Kesadaran wajib pajak dimaknai sebagai kondisi wajib pajak yang mengaplikasikan ketiga aspek tersebut  secara  benar  dan  sukarela  (Wilda,  2015).  Pengimplementasian  teori  atribusi  dalam  studi  ini menyangkut kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal sungguh memberi dampak pada ketaatan itu sendiri. Kesadaran wajib pajak bisa berupa keadaan sadar akan pentingnya fungsi pajak dalam membiayai dan  menunjang  negara,  sehingga  mereka  akan  melakukanya  dengan  tanpa  paksaan.  Hasil  tersebut diperkuat oleh Kemala (2015), Yunita (2017) dan Pramudya (2019) yang memaparkan bahwa patuhnya seseorang dalam Wajib Pajak kendaraan bermotor diberikan dampak yang positif oleh kesadaran Wajib Pajak.  Hal  tersebut  berbanding  terbalik  dengan  penelitian  Wilda  (2015)  &  Chusaeri  (2017)  kedua  hal tersebut tidak berpengaruh satu sama lain. Dari pemaparan diatas, terbentuklahh hipotesis berikut:
H 1 : Kesadaran Wajib pajak memberi pengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua
Kewajiban  moral  memiliki  kaitan  terhadap  nilai  moral  individu,  etika,  prinsip  hidup,  perasaan bersalah yang berbeda-beda sebagai moral yang ada dalam diri tiap individu yang mana menjadi landasan seseorang  dalam  melaksanakan  sesuatu  perilaku.  Senada  dengan  hal  tersebut,  teori  atribusi menggambarkan  dorongan  faktor  dari  dalam  diri  seseorang  menjadi  dasar  orang  dalam  bertindak. Dipaparkannya  konsep  terkait  bagaimana  orang  bereaksi  terhadap  kejadian  sekitar  beserta  alasan-
alasannya  dalam  teori  atribusi.  Adapun  penyebab  internal  di  dalam  teori  ini  yang  secara  mengkhusus membahas  mengenai  aspek  prilaku  individual.  Hubungannya  dengan  kewajiban  moral  yakni  dalam penentuan perilaku wajib pajak pada pemenuhan kewajiban pajaknya. Adapun penelitian terdahulu yang memaparkan keterkaitan kewajiban moral dengan kepatuhan Wajib Pajak oleh Rahayu (2019), Aryandini (2016)  and  Artha  &  Setiawan  (2016)  bahwa  kedua  hal  itu  mempunyai  korelasi  yang  positif  signifikan. Berbanding  terbalik  dengan  hal  tersebut,  Dewi  (2016)  memaparkan  kepatuhan  dalam  wajib  pajak  tak diberi pengaruh kewajiban moral. Dari pemaparan sebelumnya, terbentuklah hipotesis seperti dibawah ini: H 2 :  Kewajiban  Moral  memberi  pengaruh  Positif  serta  signifikan  pada  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor roda dua
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th 2003 memaparkan Pendidikan ialah sebuah kesadaran yang direncanakan agar kondisi serta proses belajar yang melibatkan pengembangan potensi siswa  secara  dapat  terwujud  sehingga  pentingnya  kekuatan  sprilitual  dalam  agama,  kemampuan mengendalikan diri, kecerdasan, personalitas, akhlak serta kapabilitas lainnya yang dibutuhkan baik secara personal, bangsa dan negara bisa terwujud. Pendidikan menjadi suatu upaya dalam mengembangkan SDM yang  diterapkan  dengan  berurutan  dan  bertingkat  sehingga  terbentuknya  kualitas  yang  baik  pada  tiap individual sehingga akan bermanfaat serta martabatnya pun akan meningkat. Merujuk pada Pasal 14 UU Sistem Pend. Nasional 2003, jenjang pendidikan  diawali dengan pendidikan dasar dalam kurun waktu 9 tahun  sebagai  landasan  untuk  melanjutkan  pendidikan  menengah.  Jenjang  kedua  yakni  Pendidikan menengah. Stelah menyelesaikan pendidikan menengah, dilanjutkan dengan pendidikan tinggi.
Perilaku,  keimanan,  kedisiplinan,  akhlak  yang  baik  dalam  pekerjaan  serta  nilai  lainnya  seperti mampu  menguasai  iptek  serta  kapabilitas  dalam  berinteraksi  sebagai  unsur-unsur  yang  bisa  membuat bangsa  menjadi  maju  dan  mandiri  bisa  diwujudkan  melalui  pendidikan.  Diperlukannya  sosialisasi  ke khalayak ramai sehingga mereka akan paham dan sadar akan pentingnya mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Penyebaran informasii melalui sekolah dan perguruan tinggi bisa menjadi salah satu alternatifnya mengingat dunia pendidikan  menjadi tempat untuk memberi pengenalan akan wawasan pajak sehingga sejak dini mereka sadar akan taatnya membayar pajak. Apabila wajib pajak merupakan orang yang cukup berpengetahuan  dan  memiliki  cukup  ilmu  tentang  pajak  maka  ketaatan  mereka  akan  lebih  tinggi dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan informasi yang cukup.
Dengan  adanya  faktor  pendukung  yaitu  tingkat  pendidikan  akan  menciptakan  ketaatan  dalam membayar pajak, karena sudah seharusnya tingkat Pendidikan berbanding lurus dengan  kesadaran dan kepatuhan  yang  terbentuk  secara  internal  sebagai  akibat  dari  semakin  mengertinya  orang  yang berpendidikan dalam menelaah mana yang benar dan salah. Hasil penelitian terkait didukung oleh Qorina (2015)  &  Kakunsi  et  al.  (2017)  memaparkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  diberi  pengaruh  secara  positif signifikan oleh Tingkat Pendidikan. Berbeda dengan Putri (2016) yang tidak menemukan dampak positif dalam  jumlah  yang  signifikan  pada  tingkat  pendidikan  dengan  ketaatan  dalam  wajib  pajak.  Sedangkan Noerman Syah & Wati (2017) memaparkan rasa patuh wajib pajak tak dipengaruhi sama sekali oleh tingkat Pendidikan dari wajib pajak. Maka, terbentuklah hipotesis yakni:
H 3 :  Tingkat  Pendidikan  memberi  pengaruh  Positif  dan  signifikan  pada  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor roda dua
Kondisi  keuangan  didefinisikan  sebagai  kapabilitas  keuangan  seseorang  dalam  pemenuhan kebutuhan. Kondisikeuangan seseorang bisa dikategorikan amat baik jika kebutuhan primer, sekunder dan tersier nya bisa terpenuhi tanpa dibantu oleh pihak luar seperti halnya pinjaman. Berbeda halnya apabila seseorang  tersebut  sering  meminjam  dari  sanak  saudara,  kerabat,  maupun  bank,  maka  dapat diinterpretasikan bahwa kondisi keuangannya buruk. Oleh karena itu, terpenuhinya pajak seseorang sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi keuangan (Adhimatra & Noviari, 2018). Kondisi keuangan yang buruk akan  berakibat  pada  tertekannya  seseorang  dalam  melunasi  pajak.  Hal  ini  berujung  pada  rendahnya ketaatan wajib pajak pada orang-orang yang berada dalam kondisi keuangan yang buruk (Yanti, 2018). Hal ini didukung oleh teori atribusi yang menggambarkan konsep terkait bagaimana orang bereaksi terhadap kejadian  sekitar  beserta  alasan-alasannya.  Teori  ini  juga  mengandung  penyebab  dari  dalam  diri  yang berpengaruh pada sisi perilaku orang yang bersangkutan. Hubungan terhadap kondisi keuangan yakni pada penentuan  perilaku  wajib pajak  agar  terpenuhi  kewajiban pajaknya.  Baiknya kondisi keuangan  menjadi faktor  internal  yang  membuat  aspek  perilaku  taat  wajib  pajak  terbentuk  dengan  baik.  Hasil  penelitian tersebut dikuatkan oleh Aryandini (2016), Yanti (2018), dan Adhimatra & Noviari (2018) yang menemukan bahwa  patuhnya  seseorang  dalam  membayar  pajak  erat  kaitannya  dengan  kondisi  keuangan.  Dari pemaparan diatas, terbentuklah hipotesis seperti dibawah ini:
H 4 :  Kondisi  Keuangan  memberi  pengaruh  positif  serta  signifikan  pada  kepatuhan  wajib  pajak kendaraan bermotor roda dua
Berdasarkan  latar  belakang  yang  diuraikan,  rumusan  masalah  penelitian  ini  yakni:  (1)  Apakah Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  di  Kabupaten  Karangasem  disebabkan  oleh
Kesadaran Wajib Pajak secara positif signifikan?, (2) Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda  Dua  di  Kab.  Karangasem  dipengaruhi  oleh  Kewajiban  Moral  secara  positif  signifikan?  (3)  Apakah Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  di  Kab.  Karangasem  dipengaruhi  oleh  Tingkat Pendidikan secara positif signifikan?, dan (4) Apakah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kab. Karangasem dipengaruhi oleh Kondisi Keuangan secara positif signifikan?.
Sehingga, tujuan penelitian ini yakni: (1) Meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di  Kab.  Karangasem,  (2)  Meneliti  Pengaruh  Kewajiban  Moral  pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kab. Karangasem, (3) Meneliti Pengaruh Tingkat Pendidikan  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  di  Kab.  Karangasem,  dan  (4) Meneliti Pengaruh Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kab. Karangasem.

## 2. Metode
Penelitian ini memakai jenis penelitian kuantitatif, yang mana data terkumpul, terolah, tersajikan dan teranalisis  secara  kuantitatif  (angka-angka)  dan  deskriptif  (uraian  kalimat)  sehingga  masalah  dapat digambarkan  dengan  jelas.  Kantor  Bersama  Samsat  Kabupaten  Karangasem-Bali  menjadi  tempat pelaksanaan penelitian ini dengan 327.256 unit motor roda dua yang masuk dalam data Kantor Bersama Samsat Kabupaten Karangasem-Bali. Dari penggunaan metode accidental sampling sebagai metode dalam menyeleksi sampel maka didapatkan 348 sampel. Kuesioner terpilih sebagai teknik di dalam pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi melalui online lebih khususnya yakni dengan google form agar menghindari bahaya  Covid-19.  Setelah  itu,  kumpulan  data  tersebut  diuji  secara  statistik  deskriptif,  dilakukan  pula pengujian  instrumen,  pengujian  asumsi  klasik,  serta  pengujian  hipotesis. Multiple  regression  analysis menjadi bentuk menganalisis data secara kuantitatif. Adapun uji t serta R 2 yang berperan dalam terujinya hipotesis dengan dibantu oleh SPSS version 21 for windows .

## 3. Hasil dan pembahasan
Pengujian  Statistik  Deskriptif  dari  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X 1 )  bernilai  maksimum  25, minimun 16, serta mean 20,00 dan standar deviasi 2,329. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan nilai kesadaran wajib pajak pada nilai rerata yakni 2,329. Variabel kewajiban moral (X 2 ) bernilai maksimum 24,  minimum  14,  serta mean 19.39  serta  standar  deviasi  1,753.  Hal  tersebut  menunjukkan  adanya perbedaan nilai kewajiban moral pada nilai rerata yakni 1,753. Variabel tingkat pendidikan (X 3 ) memiliki nilai maksimum 1, nilai minimum 0, dan mean ,52, serta standar deviasi,500. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan nilai tingkat pendidikan pada nilai rerata yakni ,500.  Variabel kondisi  keuangan (X 4 ) bernilai maksimum 25, minimum 14, mean 19,60 dan standar deviasi 2,264. Hal tersebut  menunjukkan adanya  perbedaan  kondisi  keuangan  pada  nilai  rerata  yakni  2,264.  Untuk  kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y) bernilai  maksimum  25,  minimum  15  serta mean 20,18  dan  berstandar  deviasi  2,043.  Hal  tersebut menunjukkan adanya perbedaan nilai kepatuhan Wajib Pajak pada nilai rerata yakni 2,043. Hasil terkait tergolong baik dikarenakan tiap variabel mempuyai standar deviasi < mean, dengan kata lain penyimpanan data cukup rendah.
Selain uji statistik deskriptif juga menguji validitas. Uji validitas dilaksanakan agar mengetahui sebaik apa instrument penelitian melakukan pengukuran pada hal yang harus diukur (Sugiyono, 2010). Dalam menguji apakah instrument yang dipakai memenuhi persyaratan, menggunakan kolerasi pearson. Apabila signifikan sign . ( 2-tailed ) < 0,05, tiap pertanyaan dikatakan valid. Sedangkan apabila signifikan sign . ( 2- tailed ) > 0,05, tiap pertanyaan tidak valid. Mengacu pada hasil uji validitas, seluruh variabel memiliki sign . ( 2-tailed ) 0,000 < 0,05 maka pertanyaan kedua variabel dinyatakan valid.
Setelah uji validitas, dilaksanakan uji reliabilitas. Sebuah kuesioner disebut reliabel dan handal jika jawaban  responden  konstan.  Hasil  realibilitas  menggunakan  bantuan SPSS  version  21  for  windows akan menghasilkan cronbach’s alpa . Uji reabilitas memakai rumus cronbach’s alpha . Ghozali (2011) memaparkan dasar ketika mengambil keputusan di uji reabilitas yakni bila nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, maka reliabel. Namun  jika  nilai Cronbach:  s  Alpha <  0,60,  maka  tak  reliabel.  Merujuk  pada  hasil  uji  reabilitas,  nilai Cronbach’s Alpha variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 0,678 serta nilai terkait > 0,60, jadi seluruh pertanyaan reliabel. Di variabel Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) nilai Cronbach’s Alpha 0,855 serta nilai terkait > 0,60, jadi seluruh  pertanyaan realibel.  Di variabel Kewajiban Moral (X 2 ) nilai Cronbach’s Alpha 0,538  serta  nilai  terkait  >  0,60,  jadi  seluruh  butir  pertanyaan  realibel.  Selanjutnya  terakhir  Kondisi
Keuangan (X 4 ) nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,813 serta nilai terkait > 0,60, jadi seluruh butir pertanyaan reliabel.
Selanjutnya  melakukan  uji  asumsi  klasik,  diantaranya  uji  normalitas  yang  dilaksanakan  agar mengetahui  apakah  pada  model  regresi,  kedua  variabel  terdistribusi  dengan  normal  atau  tidak.  Uji normalitas  residual  yang  digunakan  yakni  uji  statistik Non-parameter  Kolmogrov  Sminor  Test  (K-S) memakai  program SPSS  version  21  for  Windows .  Dasar  ketika  mengambil  keputusan  dapat  melalui penentuan  kenormalan  data  yang  diukur  melalui  angka  probabilitasnya  ( Asymtotic  Significance ),  jika probabilitas > 0,05 populasi normal dan jika probabilitas < 0,05 populasi tak terdistribusi normal. Merujuk pada hasil, nilai statistik Test Statistic Kolmogorov-Sminov 0,463 serta memiliki signifikansi 0,983. Angka signifikansi terkait > 0,05, jadi data telah terdistribusi dengan normal.
Uji Asumsi klasik selanjutnya yakni uji multikololinearitas. Uji multikololinearitas dilaksanakan agar mengetahhui apakah model regresi berkorelasi antar variabel bebas (Independen) atau tidak. Apabila paa collinearity diagnotic bernilai tolerance variabel independen ≥ 0,10 serta nilai VIF ≤ 10 berarti tak terdapat multikolinearitas  atau  berarti  tidak  lolos  uji  tersebut.  Berdasarkan  uji  multikolonearitas  yang memperlihatkan  hasil  hitung  nilai tolerance variabel  kesadaran  wajib  pajak,  kewajiban  moral,  tingkat pendidikan serta kondisi keuangan bernilai tolerance > 0,10 yakni 0,677, 0,897, 0,994, 0,656 dengan kata lain  tak  terdapat  kolerasi  antar  variabel  independent  dengan  nilai  >  95%.  Hasil  hitung  nilai Variance Inflation Factor (VIF) mengindikasikan tak terdapat satu variabel independen dengan nilai VIF > 10, jadi tak terdapat multikolonearitas antara variabel pada model regresi di penelitian ini.
Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas dengan tujuan mengetahui apakah di model regresi terjadi ketidaksamaan  variance  residual  satu  ke  lainnya  (Ghozali,  2011).  Di  penelitian  ini  memakai  uji glejser , dengan dasar mengambil keputusan: jika probabilitas signifikan tiap variabel independen > 0,05, disebut tak heteroskedastisitas. Sedangkan jika probabilitas signifikan tiap variabel independent < 0,05, disebut heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas, tiap variabel independen tak signifikan secara statistik memberi pengaruh variabel dependen nilai Absolute Residual ( AbsRes ). Dimana variabel kesadaran wajib pajak mempunyai sign . 0,133, variabel kewajiban moral memiliki sign. 0,113, variabel tingkat pendidikan memiliki sign .  0,088,  serta  kewajiban  kondisi  keuangan  mempunyai  nilai sign .  0,329.  Seluruh  variabel independen mempunyai probabilitas signifikansi (probabilitas signifikansi > 0,05), jadi model regresi tak heteroskedastisitas.
Tahapan selanjutnya adalah uji hipotesis,  yang memakai model regresi berganda.  Model tersebut dipakai dalam mengukur kuat atau tidaknya hubungan kedua variabel atau lebih, serta memperlihatkan arah hubungan kedua variabel. Model regresi linier berganda yakni:
Tabel 01. Hasil Analisis Regresi Berganda Kepatuhan Wajib Pajak
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  ( Constant ) 6,050 1,133 5,342 0,000 Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) 0,326 0,046 0,372 7,170 0,000 Kewajiban Moral (X 2 ) 0,174 0,053 0,149 3,314 0,001 Tingkat Pendidikan (X 3 ) 0,519 0,175 0,127 2,964 0,003 Kondisi Keuangan (X 4 ) 0,201 0,048 0,223 4,232 0,000
“Y = 6,050 + (0,326) X 1 + (0,174) X 2 + (0,519) X 3 + (0,201) X 4 + ɛ”
Sehingga, bisa dimaknai bahwa hasilnya yaitu:
a. Konstanta  6,050  berarti  jika  variabel  kesadaran  wajib  pajak,  kewajiban  moral,  tingkat  pendidikan serta kondisi keuangan bernilai tetap, rerata nilai kepatuhan wajib pajak 6,050 satuan.
b. Koefisien  regresi kesadaran wajib pajak 0,326  sehingga  bila  ada  penambahan 1 satuan, kepatuhan wajib pajak bertambah 0,326 satuan.
c. Koefisien regresi kewajiban moral 0,174  sehingga jika ada penambahan 1 satuan, kepatuhan wajib pajak meningkat 0,174 satuan.
d. Koefisien regresi tingkat pendidikan 0,519 jadi apabila ada penambahan sebesar 1 satuan, sehingga tingkat pendidikan meningkat 0,519 satuan.
e. Koefisien regresi kondisi keuangan sebesar 0,201 berarti apabila ada penambahan kondisi keuangan, sehingga kondisi keuangan meningkat sebesar 0,201 satuan. Setelah  itu,  melakukan  uji  statistik t agar  mengeahui  sebesar  apa  pengaruh  kedua  variabel. Penempatan agar mengetahui hipotesis diterima dan ditolak yakni melalui perbedaan t hitung serta t tabel serta nilai signifikansinya dengan kriteria yaitu: apabila t hitung < t tabel serta nilai sginifikansinya > 0,05, hipotesis tidak  diterima.  Sedangkan  apabila  t hitung >  t tabel serta  nilai  signifikansinya  <  0,05,  hipotesisnya  diterima. Berikut simpulan yang bisa ditarik:
1. Uji hipotesis pertama (H 1 ) menunjukkan variabel (X 1 ) memiliki nilai t hitung 7,170 serta signifikansi 0,000. Berarti t hitung 7,170 > nilai t tabel serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai t hitung yang positif serta > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, jadi variabel kesadaran wajib pajak (X 1 ) berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak (Y). Jadi, H 1 diterima .
2. Uji hipotesis kedua (H 2 ) menunjukkan variabel kewajiban moral (X 2 ) mempunyai nilai t hitung 3,314 serta signifikan 0,001. Jadi, H 2 diterima dimana t hitung 3,314 > t tabel serta nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Nilai t hitung yang  positif  serta  >  t tabel serta  signifikan  <  0,05,  bermakna  variabel  kewajiban  moral  (X 2 ) berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Uji hipotesis ketiga (H 3 ) menunjukkan variabel tingkat pendidikan (X 3 ) mempunyai nilai t hitung 2,964 serta signifikansi 0,003.  Jadi, t hitung 2,964 > nilai t tabel serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai t hitung yang positif serta > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, jadi variabel tingkat pendidikan (X 3 ) berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Y). Jadi, H 3 diterima .
4. Uji hipotesis keempat (H 4 ) memperlihatkan variabel kondisi keuangan (X 4 ) memiliki nilai t hitung 4,232 serta signifikan 0,000. Jadi, t hitung 4,232 > t tabel serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai t hitung yang positif serta  >  t tabel dan  signifikansi  <  0,05,  ini  berarti  variabel  kondisi  keuangan  (X 4 )  berdampak  pada kepatuhan Wajib Pajak (Y). Jadi, H 4 diterima .
Tabel 02. Hasil Uji Koefisien Determinasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,612 a 0,374 0,367 1,625
A djusted R square dengan nilai koefisien determinasi 0,367 hal tersebut bermakna variasi variabel kesadaran  wajib  pajak,  kewajiban  moral,  tingkat  pendidikan  dan  kondisi  keuangan  hanya  bisa menerangkan 36,7% variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Sisanya 63,3% dikarenakan faktor-faktor di luar penelitian yang bisa memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak.
Selanjutnya hasil uji statistik t di penelitian ini keempat variabel independen bernilai signifikansi < 0,05.  Variabel  kesadaran  wajib  pajak  bernilai  signifikansi  0,000,  variabel  kewajiban  moral  bernilai signifikansi 0,001, variabel  tingkat  pendidikan mempunyai  nilai signifikansi 0,003, dan variabel kondisi keuangan mempunyai nilai signifikan 0,000. Jadi, semua variabel independen memberi dampak signifikan pada variabel dependen.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
Hasil penelitan menunjukkan bahwa regresi linier berganda memiliki nilai koefisien kesadaran wajib pajak 0,326 yang artinya apabila terdapat penambahan kesadaran wajib pajak 1 satuan, jadi kepatuhan wajib  pajak  bertambah  0,326  satuan.  Uji  hipotesis  pertama  (H 1 )  dengan  jumlah  sampel  348  orang responden  mengindikasikan  variabel  kesadaran  wajib  pajak  (X 1 )  bernilai  t hitung 7,170  serta  signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai t hitung yang positif serta > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 bermakna kesadaran wajib pajak (X 1 ) berdampak dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Jadi, H 0 tidak diterima serta H 1 diterima, dengan kata lain kesadaran wajib pajak memberi dampak positif serta signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, kian tinggi kesadaran wajib pajak, kian besar juga kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajibannya. Penelitian sebelumnya juga menemukan pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak oleh Kemala (2015) serta Yunita (2017). Berbeda dengan hasil penelitian Wilda (2015) & Chusaeri (2017) yang menemukan bahwasanya kesadaran wajib  pajak tak memberi  dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil uji hipotesis didukung teori atribusi yang diaplikasikan pada penelitian ini, dimana kesadaran wajib pajak adalah faktor internal yang memberi pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
Hasil regresi linear berganda mengindikasikan koefisien regresi kewajiban moral 0,174 dengan kata lain  ada  penambahan  kewajiban  moral  1  satuan,  jadi  kepatuhan  wajib  pajak  bertambah  0,174  satuan. Pengujian  hipotesis  kedua  (H 2 )  dengan  jumlah  sampel  348  responden  memperlihatkan  bahwa  variabel kewajiban moral (X 2 ) mempunyai t hitung 3,314 > nilai t tabel 1,967 serta nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Nilai t hitung yang  positif  serta  >  t tabel dan  nilai  signifikansi  <  0,05  mengindikasikan  variabel  (X 2 )  berpengaruh dengan variabel (Y). Jadi, H 2 ditolak dan X 2 diterima. Sehingga, kian tinggi kewajiban moral wajib pajak, kian meningkat kepatuhan wajib pajak, demikian pula sebaiknya. Hasil uji hipotesis didukung teori atribusi yang mana  sikap  seseorang  didasari  dorongan  faktor  internal  dari  diri  seseorang  dalam  melakukan  suatu perilaku.  Adapun penelitian terdahulu  oleh  Rahayu (2019),  Aryandini (2016),  Artha & Setiawan (2016) memaparkan kewajiban moral memberi dampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan Dewi (2016) bahwasanya kewajiban moral tidak memberi  dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Tingkat Pendidikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
Koefisien  regresi  tingkat  pendidikan  0,519,  jadi  ada  penambahan  tingkat  pendidikan  1  satuan, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat 0,519 satuan. Pengujian hipotesis ketiga (H 3 ) dengan jumlah sampel 348 responden mengindikasikan bahwa variabel tingkat pendidikan (X 3 ) mempunyai t hitung 2,964 serta signifikansi 0,003. Jadi, t hitung 2,964) < nilai t tabel 1,967 serta nilai signifikan 0,003 < 0,000. Nilai t hitung yang positif serta > t tabel dan nilai signifikan < 0,05 bermakna (X 3 ) berdampak signifikan pada (Y). Jadi, H 0 ditolak serta H 3 diterima yang menyatakan tingkat pendidikan memberi  dampak positif serta signifikan pada  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kantor  Bersama  Samsat  Kab.  Karangasem-Bali.  Kian  tinggi  tingkat pendidikan kepatuhan wajib pajak ketika membayar pajak Samsat akan kian meningkat. Adapun penelitian sebelumnya oleh Qorina (2015) and  Kakunsi et al. (2017) memaparkan Tingkat Pendidikan  berdampak positif  serta  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbeda  dengen  penelitian  Putri  (2016) bahwasanya  variabel  Tingkat  Pendidikan  memberi  dampak  positif  tak  signifikan  pada  kepatuhan  wajib pajak. Sedangkan Noerman Syah & Wati (2017) menemukan variabel tingkat pendidikan tak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
Koefisien regresi kondisi keuangan sebesar 0,201 jadi, ada penambahan kondisi keuangan 1 satuan, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat 0,201 satuan. Pengujian hipotesis keempat (H 4 ) dengan jumlah sampel 348 responden mengindikasikan bahwa kondisi keuangan (X 4 ) mempunyai nilai t hitung 4,232 serta signifikansi 0,000. Hal terkait berarti 4,232 > nilai t tabel 1,967 serta nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai t hitung yang positif serta > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 bermakna variabel kondisi keuangan (X 4 ) berdampak dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Jadi, H 0 ditolak serta H 4 diterima, jadi kondisi  keuangan berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga, kian baik keadaan keuangan wajib pajak, kian besar  juga  kepatuhan  wajib  pajak  melakukan  kewajiban.  Hal  terkait  didukung  teori  atribusi  yakni pemahaman terhadap respon seseorang pada peristiwa di sekitar mereka. Dalam teori atribusi, penyebab internal merujuk kepada aspek perilaku individual. Hasil penelitian selaras dengan Aryandini (2016), Yanti (2018), Adhimatra & Noviari (2018) yang menemukan bahwasanya kondisi keuangan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 4. Simpulan dan Saran
Bisa ditarik kesimpulan, yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan, serta Kondisi  Keuangan  berdampak  positif  serta  signifikan  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Adapun  saran  dari peneliti  yaitu: Bagi  Kantor  Samsat  Kabupaten  Karangasem,  agar  berupaya  dalam  mengembangkan kesadaran  wajib  pajak  melalui  cara  meningkatkan  sosialisasi  juga  penyuluhan  untuk  masyarakat  luas. Berdasarkan hasil adjusted R square didapatkan nilai koefisien determinasi 0,367 berarti variasi variabel kesadaran  wajib  pajak,  kewajiban  moral,  tingkat  pendidikan,  dan  kondisi  keuangan  hanya  bisa memaparkan 36,7% variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Sisanya 63,3% dikarenakan faktor-faktor lain di luar penelitian yang dapat memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak yang teregistrasi di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Karangasem-Bali. Bagi peneliti seterusnya bisa menambah faktor-faktor lain agar dapat meningkatkan kualitas penelitian.

## Daftar Rujukan
Adhimatra, A. A. G. W., & Noviari, N. (2018). pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. E-Jurnal Akuntansi , 25 , 717.
https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p27
Artha, K., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Badung Utara. E-Jurnal Akuntansi , 17 (2), 913 – 937. Aryandini. (2016). Faculty of Economics Riau University ,. JOMFekom , 4 (1), 1960 – 1970.
Chusaeri, I. (2017). No Title زازتبلاا ينورتكللإا .. مئارج ىذغتت ىلع ةرفط « لصاوتلا لا . Universitas Nusantara PGRI Kediri , 01 , 1 – 7. http://www.albayan.ae
Dewi,  Nyoman  Yuli  Marlia.  (2016).  Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha) Vol: 5 No:2 Tahun 2016. Ghozali,  Iman.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS. Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponogoro.
Kakunsi,  E.,  Pangemanan,  S.,  &  Pontoh,  W.  (2017).  Pengaruh  Gender  Dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2), 391 – 400. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017
Kemala (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau , 2 (2), 34067.
Pramudya. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik, Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor.
Journal of Chemical Information
and
Modeling , 53 (9), 1689 – 1699.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes ). Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 1 (2), 65 – 77. https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119 Putri, L. R. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita Edisi 8 Tahun 2016 , 8 (2), 1 – 12.
Rahayu,  Puji  (2015).  Pengaruh  Kualitas  pelayanan,  Kewajiban  Moral,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekanbaru ). Jom FEKON Vol.2 No.2. Sugiyono,  (2013). Metode  penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Qorina. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman,  dan Pekerjaan Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Wilayah  Kabupaten  Sleman  Yogyakarta. 53 (9), 1689 – 1699. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Wilda, F. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang . 1 – 22.
Yanti,  W.  D.  R.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Pajak,  Dan  Kondisi  Keuangan  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Kantor  Bersama  SAMSAT Mojokerto). Jurnal Akuntansi UNESA , Vol.3 . Yunita. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat  Wilayah  Kabupaten  Banyuwangi. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi  S1) , 8 (2). https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14386