## IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. BUMITAMA GUNAJAYA AGRO
Partini Kusmiarti 1)
1) Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION
Received : 2 Januari 2020 Revised   : 6 Januari 2020 Issued      : 10 Januari 2020
Corresponding author: Partini Kusmiarti E-mail: pkusmiarti@gmail.com
DOI:10.31933/JMTI
Abstrak: Sebagai  negara  yang  memiliki  jumlah penduduk yang besar, Indonesia menjadi pangsa bisnis yang  menjanjikan,  karena  itulah  semakin  baik  untuk mengembangkan  bisnis  di  segala  bidang.  terlebih ditunjang  berlimpahnya  Sumber  Daya  Alam.  Hal  ini membuat  berbagai  perusahaan  tumbuh  pesat  di Indonesia.  Tidak  hanya  menyumbangkan  dampak positif,  tetapi  juga  ada  dampak  negatif  berupa eksternalitas  yang  semakin  meningkat.  Pelaku  bisnis perlu  diingatkan  untuk  memberikan  fokus  pada antisipasi dampak negatif, tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Perusahaan PT Bumitama (BGA), sebagai perusahaan  publik,  dalam  pengelolaannya  telah menjalankan  bisnis  secara  beretika.  Tidak    hanya berorientasi  pada  profit,  tetapi  menggunakan  cara-cara yang  beretika  dan  taat  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang berlaku untuk mendapatkan profit.  Selain  itu  BGA  juga  menjalankan  Tata  Kelola Perusahaan  yang  Baik  (Good  Corporate  Governance disingkat GCG). Prinsip-prinsip GCG seperti: Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian,  Kewajaran  dan  Kesetaraan.  Prinsip- prinsip  tersebut  merupakan  kewajiban  bagi  setiap karyawan  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung jawabnya sehari-hari.
Kata Kunci: Jumlah Penduduk Besar; Peluang Bisnis, Etika Bisnis, Tatakelola Perusahaan yang Baik

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  pada  Tahun  2018,  menurut  data Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  mencapai  266,79  juta  jiwa,  berada  di  urutan  ke  empat sebagai  Negara  dengan  jumlah  populasi  terbesar  di  dunia,  dibawah  Tiongkok,  India  dan Amrerika  Serikat.  Sebagai  negara  yang  memiliki  jumlah  penduduk  yang  besar,  Indonesia menjadi pangsa bisnis yang besar dan menjanjikan, terlebih ditunjang berlimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) yang semakin baik untuk mengembangkan bisnis di segala bidang. Hal ini membuat  berbagai  perusahaan  tumbuh  pesat  di  Indonesia.  Selain  menyumbangkan  dampak
positif, pertumbuhan perusahaan perusahaan tersebut juga membawa dampak negatif, berupa eksternalitas yang semakin meningkat. Namun demikian, sebagai sebuah entitas bisnis, pada kenyataannya ada pelaku bisnis yang belum memberikan fokus pada dampak negatif tersebut. Pada  Tahun  1999  negara-negara  di  Asia  Timur  yang  terkena  krisis    mulai  mengalami pemulihan,  termasuk  Indonesia  yang  mengalami  krisis  multidimensi  sejak  Juli  1997, menggugah  kesadaran  banyak  pihak  tentang  kekeliruan  anggapan  lama  bahwa  bisnis  bisa bertahan dan berhasil dalam jangka panjang hanya dengan  mengandalkan permainan curang. Muncul kesadaran baru betapa penting dan relevansinya etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Bahwa untuk bisa berhasil, mendatangkan untung, perusahaan wajib menjalankan bisnis secara etis dan didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik. Salain itu harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antar negara, melainkan  antar  korporat  di  negara-  negara  tersebut.  Jadi  menang  atau  kalah,  menang  atau terpuruk,  pulih  atau  tetap  terpuruknya  perekonomian  satu  negara  bergantung  pada  korporat masing-masing (Moeljono, 2005).
Pada  akhirnya  dengan  adanya  krisis  multidimensi  tersebut  istilah  Good  Corporate Governance (GCG) kian populer, istilah tersebut ditempatkan di posisi terhormat.  Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan  Asia  dan  Amerika  Latin  yang  diyakini  muncul  karena  kegagalan  penerapan  GCG (Daniri, 2005). Perhatian terhadap  corporate  governance terutama   juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi  maupun  praktek  curang  dari  manajemen  puncak  yang  berlangsung  tanpa  terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.
Pemahaman  tersebut  membuka  wawasan  bahwa  korporat  kita  belum  dikelola  secara benar. Dalam bahasa khusus, korporat kita belum menjalankan governansi (Moeljono, 2005). Survey  dari  Booz-Allen  di  Asia  Timur  pada  tahun  1998  menunjukkan  bahwa  Indonesia memiliki indeks corporate governance paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan- perusahaan tersebut.
Etika Bisnis dan Good Corporate Governance menjadi perhatian dunia usaha akhir-akhir ini. Tingkat urgensinya ditentukan karena dalam jangka panjang apabila perusahaan tidak concern dengan  etika  bisnis,  maka  kelangsungan  hidupnya  akan  terganggu.  Studi  terhadap  banyak perusahaan  di  AS  menunjang  kenyataan  tersebut.  Yang  berkewajiban  untuk  menjadi  etika dalam komunitas bisnis itu sendiri. Tetapi bila tidak dapat dipenuhi, pemerintah berkewajiban untuk mengaturnya (Bertens, 1993). Di Indonesia, etika bisnis masih merupakan sesuatu yang baru. Meskipun para pelaku bisnis atau manager di Indonesia memiliki etika, namun etika yang dilakukannya masih merupakan bagian dari etika sosial atau etika individual.

## KAJIAN PUSTAKA

## Etika Bisnis (Business Ethic)
Di  Indonesia,  perilaku  etika  bisnis  manajer  dan  tanggung  jawab  perusahaan  pada lingkungan sosial merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, terutama etika bisnis dan tanggung  jawab  pada  lingkungan  sosial.  Muslich  (1998)  menyatakan  bahawa  etika  bisnis diartikan  sebagai  pengetahuan  tentang  cara  ideal  pengaturan  dan  pengelolaan  bisnis  yang memperhatikan  norma  dan  normalitas  yang  berlaku  secara  universal  dan  secara
ekonomi/sosial,  dan  pengetrapan  norma  dan  normalitas  ini  menjunjung  maksud  dan  tujuan kegiatan bisnis.
Dikatakan oleh Silalahi (2003) bahwa bisnis terdiri dari hal-hal  yang berkaitan dengan industri,  trading,  keuangan  dan  jasa.  Aktivitas  bisnis  terjadi  kalau  ada  interaksi  antara konsumen dan produsen yang mana produsen menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen  dan  meminta  imbalan  uang  demi  kebutuhan  tertentu.  Bila  tidak  ada  konsumen, bisnispun tidak mungkin ada.
Tujuan  etika  bisnis  adalah  menggugah  kesadaran  moral  para  pelaku  bisnis  untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik (etis) agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Hal ini sekaligus menghalau citra buruk dunia bisnis sebagai kegiatan yang kotor, licik,  dan  tipu  muslihat.  Kegiatan  bisnis  mempunyai  implikasi  etis,  dan  oleh  karenanya membawa serta tanggungjawab etis bagi pelakunya.

## Etika Bisnis Dalam Kehidupan Bisnis
Mempraktikkan bisnis dengan etiket berarti mempraktikkan tata cara bisnis yang sopan dan  santun  sehingga  kehidupan  bisnis  menyenangkan  karena  saling  menghormati.  Etiket berbisnis  diterapkan  pada  sikap  kehidupan  berkantor,  sikap  menghadapi  rekan-rekan  bisnis, dan sikap dimana kita tergabung dalam organisasi. Itu berupa 3 S, Senyum Salam Sapa sebagai apresiasi  yang  tulus  dan  terima  kasih,  tidak  menyalahgunakan  kedudukan,  kekayaan,  tidak lekas tersinggung, kontrol diri, toleran, dan tidak memotong pembicaraan orang lain.
Dengan kata lain, etika bisnis itu memelihara suasana yang menyenangkan, menimbulkan rasa saling percaya, saling menghargai, meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan citra pribadi  dan  juga  citra  perusahaan.  Berbisnis  dengan  etika  bisnis  adalah  menerapkan  aturan- aturan  umum  mengenai  etika  pada  perilaku  bisnis.  Etika  bisnis  menyangkut  moral,  kontak sosial, hak-hak dan kewajiban, prinsip- prinsip dan aturan-aturan.

## Sasaran dan ruang lingkup Etika Bisnis:
Ada tiga sasaran dan ruang lingkup pokok yang harus diperhatikan supaya tujuan dari etika bisnis bisa tercapai, yaitu:
1. Etika  bisnis  sebagai  etika  profesi,  membahas  berbagai  prinsip,  kondisi,  dan  masalah yang  terkait  dengan  praktek  bisnis  yang  baik  dan  etis. Dengan kata  lain, etika  bisnis pertama-tama  bertujuan  untuk  menghimbau  para  pelaku  bisnis  untuk  menjalankan bisnis secara baik dan etis.
2. Menyadarkan  masyarakat,  khususnya  konsumen,  pekerja,  atau  karyawan  dan masyarakat  luas  pemilik  aset  umum  semacam  lingkungan  hidup,  akan  hak  dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapa pun juga. Pada tingkat  ini,  etika  bisnis  berfungsi  untuk  menggugah  masyarakat  untuk  bertindak menuntut  para  pelaku  bisnis  untuk  berbisnis  secara  baik  demi  terjaminnya  hak  dan kepentingan masyarakat tersebut. Etik bisnis mengajak masyarakat luas, entah sebagai karyawan, konsumen, atau pemakai aset umum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis,  untuk  sadar  dan  berjuang  menuntut  haknya  atau  paling  kurang  agar  hak  dan kepentingannya tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis.
3. Etika  bisnis  juga  berbicara  mengenai  sistem  ekonomi  yang  sangat  menentukan  etis tidaknya  suatu  praktek  bisnis.  Dalam  hal  ini,  etika  bisnis  lebih  bersifat  makro,  yang
karena itu barang kali lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini,  etika  bisnis  berbicara  mengenai  monopoli,  oligopoli,  kolusi,  dan  praktek-praktek semacamnya yang akan sangatmempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah Negara.

## Good Corporate Governance (GCG)

## Pengertian Konsep dan dasar
Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan  untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  guna mewujudkan nilai pemegang  saham dalam  jangka  panjang  dengan  tetap  memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya,  berlandaskan  peraturan  perundangan  dan  nilai-nilai etika.  Organ  perusahaan  adalah  RUPS,  Komisaris,  Direksi,  Pemilik  Modal.  Sedangkan stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun  tidak  langsung  yaitu  Pemegang  Saham/Pemilik  Modal,  Komisaris/Dewan Pengawas,  Direksi  dan  Karyawan  serta  Pemerintah,  Kreditur,  dan  pihak  berkepentingan lainnya.
Dua  teori  utama  yang  terkait  dengan corporate  governance adalah stewardship theory dan agency theory (Chinn, 2000; Shaw, 2003). Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik- baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.
Agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi  kepentingannya  sendiri,  bukansebagai  pihak  yang  arif  dan  bijaksana  serta  adil  terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena  dipandang  lebih  mencerminkan  kenyataan  yang  ada.  Berbagai  pemikiran  mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu  pada agency  theory di  mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan  ( disclosure )  secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder .
Menurut Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia (FCGI)  mendefinisikan Corporate  Governance sebagai  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara pemegang,  pengurus  (pengelola)  perusahaan,  pihak  kreditur,  pemerintah,  karyawan  serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate  Governance ialah  untuk  menciptakan  nilai  tambah  bagi  semua  pihak yang berkepentingan (stakeholders).
World  Bank mendefinisikan GCG adalah kumpulan hukum,  peraturan dan kaidah- kaidah  yang  wajib  dipenuhi  yang  dapat  mendorong  kinerja  sumber-sumber  perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi  para  pemegang  saham  maupun  masyarakat  sekitar  secara  keseluruhan  Konsep good
corporate governance baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep good corporate governance baru dikenal di Inggris pada Tahun 1992. Negara-negara maju yang  tergabung  dalam  kelompok  OECD  (kelompok  Negara-negara  maju  di  Eropa  Barat  dan Amerika Utara) mempraktikkan pada Tahun 1999.
Prinsip-Prinsip GCG, menurut  Keputusan Menteri  BUMN  Nomor 117/2002, mengenai Good Corporate Governance (GCG)
1. Transparency (Keterbukaan),  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  proses  pengambilan keputusan  dan  keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban  organ  perusahaan  sehingga  pengelolaan  perusahaan  terlaksana secaraefektif.
3. Responsibility (Pertanggungjawaban),  yaitu  kesesuaian  (kepatuhan)  di  dalam  pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yangberlaku.
4. Independency (Kemandirian),  yaitu  suatu  keadaan  dimana  perusahaan  dikelola  secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai  dengan  peraturan  dan  perundangan-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip korporasiyang sehat.
5. Fairness (Kesetaraan  dan  Kewajaran),  yaitu  perlakuan  yang  adil  dan  setara  di  dalam memenuhi  hak-  hak stakeholder yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  serta  peraturan perundangan yang berlaku.
Esensi dari penerapan corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau    pemantauan kinerja manajemen dan  adanya  akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Pada umumnya perusahaan yang mencapai keberhasilan merupakan perusahaan yang memiliki nilai etika tinggi. Hal tersebut bisa terjadi karena disaat diterapkan nilai etika bisnis tinggi, maka konsumen atau masyarakat lainnya merasa puas sehingga dilain kesempatan mereka bersedia  mengikat  perikatan  bisnis  dengan  perusahaan  tersebut,  dengan  demikian  bisnis perusahaan  dapat terus berkembang. Ali, (2018).

## TahapTahap Penerapan GCG
Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari  seluruh  unsur  di  dalam  perusahaan.  Pada  umumnya  perusahaan-perusahaan  yang  telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000; Shaw,2003).
Tahap  Persiapan: Tahap  ini  terdiri atas  3  langkah  utama:  1) awareness  building ,  2)  GCG assessment , dan 3) GCG manual building .
1. Awareness  building merupakan langkah  awal  untuk  membangun kesadaran  mengenai  arti penting  GCG  dan  komitmen  bersama  dalam  penerapannya.  Upaya  ini  dapat  dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dandiskusi kelompok.
2. GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal
level  penerapan  GCG  dan  untuk  mengidentifikasi  langkah-langkah  yang  tepat  guna mempersiapkan  infrastruktur  dan  struktur  perusahaan  yang  kondusif  bagi  penerapan  GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi semua aspek yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.
3. GCG  manual  building,  adalah  langkah  berikut  setelah  GCG  assessment  dilakukan. Berdasarkan  hasil  pemetaan  tingkat  kesiapan  perusahaan  dan  upaya  identifikasi  prioritas penerapannya,  penyusunan  manual  atau  pedoman  implementasi  GCG  dapat  disusun. Penyusunan manual dapat  dilakukan  dengan  bantuan  tenaga  ahli  independen  dari  luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:
 Kebijakan GCG perusahaan
 Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
 Pedoman perilaku
 Audit commiteecharter
 Kebijakan disclosure dantransparansi
 Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
 Roadmap implementasi
Tahap  Implementasi  : Setelah  perusahaan  memiliki  GCG  manual,  langkah  selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:
1. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan  implementasi  GCG  khususnya  mengenai  pedoman  penerapan  GCG.  Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah  pengawasan  direktur  utama  atau  salah  satu  direktur  yang  ditunjuk  sebagai  GCG champion di perusahaan.
2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan  komisaris  dan  direksi  perusahaan.  Imple-  mentasi  hendaknya  mencakup  pula  upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbul- kan oleh implementasiGCG.
3. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya- upaya  untuk  memperkenalkan  GCG  di  dalam seluruh  proses  bisnis  perusahaan  kerja,  dan berbagai  peraturan  perusahaan.  Dengan  upaya  ini  dapat  dipastikan  bahwa  penerapan  GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial , tetapi benar- benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

## Tahap Evaluasi
Tahap  evaluasi  adalah  tahap  yang  perlu  dilakukan  secara  teratur  dari  waktu  ke  waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan  audit  implementasi  dan scoring atas  praktik  GCG  yang  ada.  Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk assessment , audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang diterapkan  di  lingkungan BUMN.  Evaluasi  dapat  membantu  perusahaan  memetakan  kembali  kondisi  dan  situasi  serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  deskriptif,  yaitu menyajikan  data  menganalisis  dan  menginterpretasikan  berdasarkan  implementasi  terhadap kebijakan perusahaan yang dapat menggambarkan pelaksanaan Business Ethics dan penerapan Good  Corporate  Governance  di  perusahaan.  Sebagian  besar  metode  pengumpulan  data  dan informasi  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  didapatkan  dari  berbagai  publikasi  yang ditampilkan  dalam  situs  Bumitama  Agri,  Annual  Report  2018,  Standar  Operating  Prosedur Perusahaan, Code of Conduct pada PT Bumitama (BGA).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BGA dalam menjalankan roda perusahaan telah menyusun Code of Conduct (CoC) yang mengatur aturan-aturan prinsip dan standard yang menuntun  semua karyawan supaya memiliki  kesadaran  penuh  untuk  melakukan  hal  yang  benar,  bisnis  yang  dijalankan membawa  kewajiban-kewajiban  kepada  semua  pemangku  kepentingan  untuk  tunduk terhadap  Undang-undang  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  taat  kepada  kebijakan- kebijakan dan prinsip-prinsip Perusahaan, mengelola aset dan lingkungan dengan baik, serta bersikap bijaksana dan beretika setiap saat.

## Tujuan Code of Conduct
1. Seluruh  karyawan  BGA  Group  wajib  memahami  bahwa  segala  aktivitas  Perusahaan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.
2. Mendorong  seluruh  karyawan  BGA  Group  untuk  berperilaku  yang  baik  dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan.
3. Mengimplementasikan Management Risiko yang antara lain bertujuan meminimalisasi peluang  terjadinya  penyimpangan  ( fraud )  yang  diyakini  dapat  membangun  dan memperkuat reputasi Perusahaan baik dalam skala nasional maupun global.
4. Merangkum  informasi  yang  sudah  diatur  dan  ditetapkan  oleh  Management  terkait dengan etika dan perilaku kerja ( code of conduct ) yang tertuang dalam PP, IOM, SOP dan kebijakan mutu lainnya.
5. Memudahkan seluruh karyawan BGA Group mempunyai  panduan  etika  dan perilaku yang wajib dijalankan dalam melakukan rutinitas pekerjaan sehari-hari.
6. Menghindari  adanya  benturan  kepentingan  dalam  melaksanakan  segala  aktivitas karyawan dalam Perusahaan.
7. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan kepada seluruh  karyawan  BGA  Group  dan  seluruh Stakeholders lainnya  dengan  Perusahaan yang  berlandaskan  prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat  dan  beretika  dalam  berusaha untuk  mencapai  nilai-nilai  dan  strategi  bisnis  untuk  menjadi  Perusahaan  perkebunan kelapa sawit yang berdaya saing tinggi.

## Manfaat Code of Conduct
Perusahaan  melaksanakan Code  of  Conduct ini  secara  konsisten  dan  konsekuen sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi :

## 1. Perusahaan
1) Mendorong  kegiatan  operasional  Perusahaan  sehingga  lebih  efisien  dan  efektif dalam hubungannya dengan pemegang saham,  karyawan dan masyarakat  sekitar, pemerintah  dan  seluruh stakeholders lainnya  sehingga  memiliki standard etika
yang harus diperhatikan.
2) MeningkatkanMeningkatkan  nilai  Perusahaan  dengan  memberikan  kepastian  dan perlindungan kepada seluruh stakeholders dalam berhubungan dengan Perusahaan sehingga menghasilkan reputasi yang baik untuk mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
2. Pemegang Saham
Menambah keyakinan bagi pemegang saham bahwa Perusahaan dikelola secara profesional, berkelanjutan ( sustainability ), efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab,  mandiri  dan fair untuk  mencapai  tingkat  profitabilitas  dengan  tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan.
3. Karyawan
1) Memberikan pedoman kepada setiap karyawan BGA Group tentang perilaku yang positif dan beretika serta yang dilarang oleh Perusahaan.
2) Menciptakan  lingkungan  kerja  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kejujuran, beretika  dan  keterbukaan  sehingga  akan  meningkatkan  kinerja  dan  produktifitas setiap karyawan BGA Group secara menyeluruh.
4. Masyarakat, Lingkungan dan Pihak Lain yang Terkait
Menciptakan  hubungan  yang  harmonis  dan  saling  menguntungkan  antara Perusahaan  dengan  seluruh stakeholders lainnya  yang  diyakini  akan  menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat, lingkungan dan pihak lain yang terkait secara berkelanjutan .
Selain  Etika  bisnis,  perusahaan  juga  menjaga  konsistensi  dalam  tata  kelola perusahaan yang baik ( (Good Corporate Governance). Lima prinsip dalam GCG, yang dikenal  dengan  singkatan  TARIF (Transparancy,  Accountability;  Responsibility, Independency dan Fairness ) diterapkan dan dijabarkan sebagaimana yang termaktup di dalam Annual Report Tahun 2018, antara lain, prinsip prinsipnya sebagai berikut:
Prinsip 1: The Board’s Conduct of Affairs (Fungsi Dewan Direksi)
• Merumuskan strategi perusahaan, keuangan tujuan dan arah untuk para Grup;
• Memastikan efektiftas manajemen kepemimpinan dari para tertinggi berkualitas dan berintegritas;
• Memberikan pengawasan internal perilaku yang tepat dari para Grup bisnis;
• Mengawasi dan / atau mengevaluasi munculnya risiko manajemen, keuangan pelaporan dan kepatuhan proses, yang dikawal oleh para Audit di internal perusahaan.
Untuk memfasilitasi manajemen yang efektif dan membantu Dewan (Board of Director) dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya,  fungsi-fungsi  tertentu  telah didelegasikan oleh Dewan kepada berbagai Komite Dewan yaitu: Komite Audit/ Audit Committee (“AC”);  Komite  Remunerasi/ Remuneration  Committee ("RC"),  Komite Nominasi/ Nominating  Committee ("NC")  )  dan  Komite  Resolusi  Konflik/ Conflicts Resolution Committee (“CRC”), yang beroperasi dibawah kerangka acuan yang jelas, yang telah disetujui oleh Dewan dan tugasnya membantu Dewan.
Prinsip 2 : Board Composition & Guidance (Komposisi dan Panduan Dewan)
Dewan terdiri dari enam anggota dan setengah dari Dewan adalah Direktur Independen sebagai berikut:
Nama Board AC RC NC CRC Year Lim Gunawan Hariyanto Executive Chairman 6.8 Lim Christina Hariyanto Executive Director 1.6 Dato Lee Yeow Chor Non Excecutive Director 6.8 Tan Boon Hoo Lead Independet Director Chairman  Chairma n Membe r Chairmai n 6.8 Lee Lap Wah George Independent Director Member  Member  Chairm an Member 1.6 Lim Hung Siang Independent Director Member  Member  Membe r Member 0.6
Elemen  independen  yang  kuat  dari  Dewan  memastikan  bahwa  ia  dapat  melakukan penilaian  objektif  dan  independen  pada  urusan  perusahaan  dan  pada  transaksi  yang melibatkan konflik kepentingan dan kompleksitas lainnya .

## Prinsip 3: Chairman and Chief Executive Officer (“CEO”)
Ketua Dewan, Bapak Lim Gunawan Hariyanto, juga adalah CEO Perusahaan. Bapak  Lim  Gunawan  Hariyanto  memainkan  peran  penting  sebagai  CEO  dalam  (i) merumuskan  kebijakan  dan  strategi  bisnis  dan  perusahaan  secara  keseluruhan  dari Grup;  (ii)  mengelola  keseluruhan  bisnis  dan  operasi  Grup;  dan  (iii)  mengawasi pengembangan  bisnis  Grup  secara  keseluruhan.  Sebagai  Ketua  Dewan,  ia  memikul tanggung jawab utama untuk kerja Dewan, dengan memastikan efektivitas pada semua aspek  tugasnya  termasuk  menetapkan  agenda  untuk  rapat  Dewan  dan  memastikan bahwa Direksi menerima informasi yang lengkap dan memadai.

## Prinsip 4: Board of Membership(Keanggotaan Dewan)
Terdiri dari tiga Direktur, ketiganya adalah Direktur Independen dan ketemu setiap semester:
1. Mr. Lee Lap Wah George (Ketua)
2. Tn. Tan Boon Hoo ( Direktur Independen Pimpinan)
3. Tn. Lim Hung Siang

## Fungsi Anggota Dewan, antara lain
1. Meninjau  dan  merekomendasikan  kepada  para  Dewan  mengenai  struktur  dan komposisi dari para Dewan dan Dewan Komite.
2. Menentukan dalam proses untuk pencarian, nominasi, pemilihan dan pengangkatan dari anggota baru Dewan.
3. Meninjau dan membuat rekomendasi kepada Dewan tentang semua pengangkatan Dewan, termasuk nominasi Direksi untuk dipilih kembali / diangkat kembali, dengan mempertimbangkan kontribusi dan kinerja Direktur
4. Menentukan setiap tahunnya apakah suatu Direktur adalah independen;
5. Menentukan mampu atau tidaknya seorang Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagai  Direktur  Perseroan,  khususnya  di  mana  para  Direktur  yang  bersangkutan memiliki beberapa papan representasi
6. Mengevaluasi  konstribusi  dan  kinerja  para  Dewan  serta  mengadopsi  langkah- langkah yang tepat untuk menilai kinerja
7. Meninjau rencana suksesi, di khusunya yang Chairman dan CEO

## Prinsip 5: Board Performance (Kinerja Dewan)
Komite  Nominasi/Nominating  Committee  (“  The  NC”)  telah  mengadopsi penilaian  tahunan  mengenai  efektifitas  kinerja  dari  para  Dewan  dan  Dewan  Komite kolektif. The NC percaya itu adalah lebih tepat untuk menilai keseluruhan kinerja para Dewan,  bukan  menilai  dari  individu  Dewan,  sebab  setiap  anggota  dari  para  Dewan memberikan kontribusi dalam berbagai cara untuk dapat efektif berkonstribusi.
Proses  penilaian  terus  ditingkatkan,  dengan  umpan  balik  dari  Dewan  dan memasukkan  tinjauan  faktor-faktor  seperti  kehadiran,  komposisi  Dewan,  perilaku, masukan  dan  kontribusi  Dewan  dan  berbagai  komite;  menjaga  tren  terbaru  di  dalam industri  pasar  global;  kualitas,  ketersediaan  dan  kecukupan  dari  informasi.  Setiap melakukan  evaluasi  kinerja  hasilnya  dikonsolidasi,  dianalisis  dan  dibahas  dalam  satu forum  NC,  termasuk  analisis  performance  growth  melakukan  perbandingan  kinerja dengan  tahun  sebelumnya  selanjutkan  dilaporkan  ke  Dewan (Board) .  Ketua,  dalam konsultasi dengan NC, akan bertindak atas hasil penilaian; setelah pengesahan laporan. Untuk  Tahun  2018,  NC  umumnya  puas  dengan  hasil  evaluasi  Dewan,  yang mengindikasikan  daerah  kekuatan  dan  daerah  yang  perlu  ditingkatkan  lebih  lanjut. Tidak ada yang signifikan masalah yang telah diidentifikasi.
Prinsip 6: Access to Information (Akses informasi)
Kemudahan akses informasi telah disediakan dalam pertemuan dengan Dewan, laporan  atau  makalah  tinjauan  tentang  kinerja  Grup;  posisi  keuangan,  dan  masalah- masalah  utama  dan  signifikan,  yang  harus  diajukan  kepada  Dewan  dan  pada  periode triwulan ada laporan kinerja perasional dengan analisis /komentar singkat, hal ini untuk memastikan  kemajuan/pencapaian  kinerja.  Direksi  juga  diberi  informasi  dari  setiap perkembangan  atau  kejadian  yang  berkaitan  dengan  Group.  Semua  Direksi  juga diberikan pembaharuan informasi hasil pertemuan para Dewan pertemuan, surat edaran tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan,  regulasi/perubahan  peraturan  dari  SGX-ST, Companies  Act,  standar  dan  /  atau  persyaratan  hukum  lainnya.  Direksi  juga  dapat mencari sara dari independen profesional.

## Prinsip 7: Prosedur untuk Mengembangkan Kebijakan Remunerasi
Komite  remunerasi  /Remunaration  Committee  (“RC”)  ada  tiga  Direktur Independen,adalah:
 Tn. Tan Boon Hoo (Ketua)
 Tn. Lee Lap Wah George
 Tn.Lim Hung Siang
Tugas RC meliputi:
1. Memberikan rekomendasi kepada para Dewan suatu kerangka kerja dari remunerasi untuk para Direksi dan personil manajemen kunci.
2. Memastikan  bahwa  paket  remunerasi  ini  sejalan  dengan  pedoman  Grup  staf  dan sepadan  dengan  konstribusi  masing-masing  karywan  dan  sesuai  dengan  lingkup penugasan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
3. Memberikan peninjauan dan merekomendasikan biaya Direksi untuk Direktur Non- Eksekutif,  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  usaha  mereka,  waktu yang dihabiskan, dan responsibilitiesnya;
4. Meninjau para layanan kontrak dari para CEO dan Executive Direktur (jika ada);
5. Merekomendasikan untuk para Dewan insentif yang bersifat jangka panjang.

## Prinsip 8: Pengungkapan Remunerasi
Remunerasi kebijakan dari Perusahaan untuk memberikan paket kompensasi di tingkat  pasar,  memberikan  reward  kinerja  yang  menarik,untuk  mempertahankan  dan memotivasi para manajemen kunci.
Nama Direksi Remunerasi S $ Gaji Tetap Bonus dan Manfaat Biaya Direksi Total Lim Gunawan Hariyanto 2.500.001- 2.750.000 60% 40% - 100% Lim Christina Hariyanto 250.001 -500.000 62% 38% - 100% Datoo Lee Yeo Chor < 250.000 - - 100% 100% Tan Boo Hoo < 250.000 - - 100% 100% Lee Lap Wah George < 250.000 - - 100% 100% Lim Hung Siang < 250.000 - - 100% 100% Chua Chun Guan Christopher < 250.000 - - 100% 100%
Eksekutif Kunci :
Nama Direksi Remunerasi S $ Gaji Tetap Bonus dan Manfaat Biaya Direksi Total 2 eksekutif 1.750.000 – 2.000.000 0.59 0.41 100% 1 eksekutif 1.250.001 – 1.500.000 0.46 0.54 100%
Ada tiga karyawan, yang merupakan anggota keluarga langsung seorang Direktur dan / atau CEO  yang  remunasinya  melebihi  S  $  50.000  selama  Tahun  2018.  Informasi  ini tercantum di bawah ini:
Nama Hubungan Remunerasi S$

## Eksekutif
Michael Raben Kakak Ipar dari Lim Gunawan Hariyanto dan Lim Christina Hariyanto 50,001 – 100,000 Lim Liana Sarwono Saudara Perempuan Lim Gunawan Hariyanto dan Lim Christina Hariyanto 300,001 – 350,000 Gunardi Hariyanto Lim* Kakak dari im Gunawan Hariyanto dan Lim Christina Hariyanto 1,150,001 – 1,200,000
* Sebagai Kepala Komisaris dari PT Bumitama Gunajaya Agro sejak 2018

## Prinsip 9: Akuntabilitas
Dewan  mempromosikan  pengungkapan  yang  tepat  waktu  dan  seimbang  atas semua  materi  yang  terkait  dengan  Grup.  Pemegang  saham  dimutakhirkan  mengenai operasi  dan  posisi  keuangan  Grup  melalui  pengumuman  hasil  kuartalan  dan  setahun penuh (sejalan dengan Standar Pelaporan Keuangan pori-pori Singa (International) yang ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Singapura) serta pengumuman tepat waktu mengenai hal-hal lain seperti yang ditentukan oleh Manual Pendaftaran SGX- ST dan peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Ringkasan dari sorotan operasional Grup yang disiapkan setiap triwulan juga dirilis melalui SGXNet.

## Prinsip 10: Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal
Dewan  mengakui  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  Manajemen memelihara sistem kontrol internal yang sehat untuk menlindungi investasi Pemegang Saham dan aset Grup.
Dewan  secara  teratur  meninjau  dan  meningkatkan  kegiatan  bisnis  dan operasionalnya  untuk  mengidentifikasi  bidang-  bidang  risiko  bisnis  yang  signifikan serta  mengambil  langkah  langkah  yang  tepat  untuk  mengendalikan  dan  mengurangi risiko-risiko  ini.  Manajemen  ulasan  semua  kontrol  kebijakan  dan  prosedur  dan menyoroti semua hal signifikan dengan Audit Committee (AC) dan Dewan. Faktor risiko keuangan  dan  tujuan  manajemen  risiko  keuangan  dan  kebijakan  yang  diuraikan  di bawah Catatan 36 dari “Catatan atas Laporan Keuangan” pada halaman 122 untuk 132. Risiko  manajemen saja  tidak  menjamin  bahwa  usaha  bisnis  tidak  akan fail .  Namun, dengan  mengidentifikasi  dan  mengelola  risiko  yang  mungkin  timbul,  AC  dan  para Dewan dapat menjaga keuntungan dengan membuat keputusan  yang  seimbang  untuk imbalan  dan  resiko  serta  melindungi  aset  Grup.  AC,  bersama  Dewan  telah  menelaah keefektifan sistem kontrol internal Grup untuk menangani risiko keuangan, operasional, kepatuhan, dan teknologi informasi utama yang mempengaruhi operasi.

## Prinsip 11: Manajemen Risiko Enterp Rise("ERM")
Manajemen risiko yang efektif dan bijaksana adalah salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan bisnis dan sasaran strategis Grup.
Grup  telah  membentuk  kerangka  kerja  ERM  yang  sistematis  untuk mengidentifikasi,  menilai,  memantau, mengelola, dan menilai risiko  bisnis signifikan yang  dihadapi  Grup.  Di  bawah  kerangka  ERM,  daftar  risiko  yang  mengidentifikasi risiko material bersama dengan kontrol internal untuk mengelola atau memitigasi risiko tersebut  dipertahankan.  Komite  Manajemen  yang  terpisah  dan  Departemen  Risiko Perusahaan  dibentuk  untuk  mengawasi  ERM  dan  memastikan  bahwa  daftar  risiko ditinjau, dikelola, dan diperbarui secara berkala.
Komite  Manajemen  terdiri  dari  Chief  Operating  Officer,  CFO,  Wakil  Chief Operating Officer, Group Head  Layanan Sekretaris Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (GH CSS & CSR) serta Kepala Departemen Audit Internal.

## Prinsip 12: Audit Internal (IA)
Tim audit internal (“IA”) yang berdedikasi siap untuk meninjau, setidaknya sekali setiap tahun, risiko kebijakan, prosedur, dan kegiatan Grup . IA memiliki gratis akses ke semua dari para Grup catatan dan dokumen dan laporan langsung ke dalam  AC pada setiap materi non-kepatuhan dan internal yang kontrol kelemahan.
Kepala IA melapor langsung kepada Ketua AC mengenai masalah-masalah audit dan kepada CFO tentang masalah-masalah administrasi. Kepala IA juga berbagi laporan IA  dengan  Manajemen  untuk  memastikan  bahwa  tindakan  korektif  dan  pencegahan yang direkomendasikan telah diambil langkah perbaikan. Setiap kuartal, IA menyiapkan laporan audit internal dan melaporkan masalah-masalah utama, menyoroti kekhawatiran, jika  ada,  ke  AC.  Umpan  balik  dari  AC  diperhatikan,  ditindaklanjuti,  dan  dimonitor  . Dalam  kerangka  ini,  fungsi  audit  internal  memberikan  keyakinan  yang  masuk  akal bahwa risiko Grup akan diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola oleh Manajemen. IA juga akan  membuat  rekomendasi  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  keamanan  operasi Grup.

## Prinsip ke 13: Kebijakan Dividen
Grup  memiliki  kebijakan  dividen  untuk  mendistribusikan  hingga  40%  dari pendapatan yang dapat dibagikan. Kebijakan pembagian dividen tergantung pada hasil Grup arus kas dan posisi keuangan, rencana belanja modal, jadwal pembayaran utang, dividen yang diterima dari perusahaan anak perusahaan, industri kondisi dan prospek, dan lainnya faktor yang dianggap relevan oleh para Dewan Direksi. Untuk Tahun 2018, Grup telah mengumumkan dan membayar dividen interim sebesar S $ 0,0075 per saham biasa pada 14 September 2018. Dividen  final sebesar S $ 0,02 per saham biasa  untuk Thn  2018  telah  direkomendasikan  oleh  Dewan  dan  tunduk  pada  persetujuan  oleh Pemegang Saham pada RUPS yang akan datang.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam menjalankan roda perusahaan, PT Bumitama Agri, sebagai perusahaan publik telah  konsisten  menjalankan  bisnis  yang  dilandasi  oleh  sebuah  nilai  nilai  moral,  dan menjunjung tinggi Etika bisnis, dengan 3 pilar penyangga utama yaitu: Moralitas, Kapablitas
dan Integritas. Hal ini untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan. Dalam implementasinya didukung  dengan  penerapan  Code  of  Conduct  untuk  menuntun  semua  karyawan  dalam menjalankan  segenap  aktivitas  di  perusahaan  berdasarkan  prinsip  prinsip  etika  bisnis  secara konsisten  dan  konsekuen  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi Perusahaan, shareholder/Pemegang Saham, dan stakeholders lainnya (Karyawan; masyarakat sekitar, mitra perusahaan).
Sejalan dengan penerapan etika bisnis, perusahaan juga sudah menerapkan Tata Kelola Perusahaan  secara  baik  (Good  Corporate  Governance),  dengan  menjalankan  prinsip  prinsip GCG,  yakni  Transparancy,  Accountability,  Responsibility,  Independence  dan  Fairness. Implementasi  prinsip  prinsip  GCG  diuatarakan  dalam  artikel  ini,  minimal  ada  13  prinsip. Dengan demikian semua hak hak shareholders dan stakeholders telah dipenuhi secara tepat dan akurat,  misalnya  hak  untuk  mendapatkan  informasi  perkembangan  operasi  perusahaan, informasi  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  informasi  tentang  Dewan  Direksi  dan kewenangan  perangkat  organ  perusahaan.    Dengan  diterapkannya  Business  Ethic  dan  Good Corporate  Governance  ada  peningkatan  kinerja  perusahaan,  dan  ini  telah  dibuktikan  oleh Perusahaan  Bumitama,  dengan  diperolehnya  berbagai  penghargaan  dari  tahun  ke  tahun. Tantangan  kedepan  adalah  konsistensi  untuk  mempertahankannya  terutama  adalah Pertumbuhan Kinerja Perusahaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali, Hapzi .2018. Modul BE & GG. Univeristas Mercu Buana. Jakarta
Annual Report. 2018. Bumitama Agri
Bank, World, Corporate Governance Country Assess- ment : Republic of Indonesia, Jakarta, 2005.
Bertens, K. 1993. “Etika Bisnis Menjadi Urusan Siapa?”. Seminar “ Etika Bisnis dalam Rangka Pembentukan Hukum
Bisnis di Indonesia”. Bandung: Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 7-8 Mei.
Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
Chinn, Richard, Corporate Governance Handbook, Gee Publishing Ltd. London, 2000.
Daniri Mas Ahmad, Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia. Ray Indonesia, Jakarta, 2005.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/08/jumlah-penduduk-indonesia-akan- mencapai-puncaknya-pada-2062
Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002, mengenai Good Corporate Governance (GCG)
Moeljono, Djokosantoso, Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance, Elex-Gramedia, Jakarta, 2005.
Monks, Robert A.G, dan Minow, N, Corporate Governance 3 rd Edition, Blackwell Publishing, 2003.
Muslich. 1998. Etika Bisnis Pendekatan Substantif dan Fungsional . Yogyakarta: Penerbit

## Ekonisia
Robin, Donald P. dan R. Eric Reidenbach. 1987. Social Responsibility, Ethics, and Marketing Strategy: Closing the Gap Between Concept and Application , Journal of Marketing. Vol. 51 January 44-58.
Shaw, John. C, Corporate Governance and Risk: A System Approach, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2003.
Silalahi, Gabriel Amin. 2003. Strategi Etika Bisnis dan Studi Kasus . Sidoarjo: Citramed