PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA LGBT DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER III-16 MAKASSAR
Inawati 1 , A. Qadir Gassing 2 , Zulfahmi Alwi 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : Vexon.inawati@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dari  penelitian  ini  ialah  Perpektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif Terhadap  Penyelesaian  Perkara  LGBT  Di  Lingkungan  Peradilan  Militer  III-16  Makassar  . kemudian  ada  beberapa  pokok  masalah  yang  dirumuskan  sebagai  berikut:  1).  Bagaimana proses  penyelesaian  perkara  terhadap  kasus  LGBT  di  lingkungan  peradilan  militer  III-16 Makassar?,  2)  Bagaimana  pertimbangan  Hakim  hukum  militer  dalam  menjatuhkan  putusan serta sanksi yang diberikan terhadap Terdakwa?, 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum  Positif  terhadap  kasus  LGBT (Lesbian,  Gay,  Biseksual  Transgender) ?.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1).  pertimbangan  Hakim  dalam  proses  penyelesaian perkara LGBT di lingkungan Peradilan Militer cukup tegas untuk memvonis oknum TNI yang melakukan perbuatan Asusila ( Homoseksual) atas dasar KUHPM, perbuatan terdakwa dalam hal tersebut melanggar Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia.  2) Pandangan Hukum Islam terkait  kasus  LGBT  ( homoseksual) telah  dikisahkan  pada  zaman  Nabi  Luth  dalam  Qur’an Surah  Al-A’raf,  yang  mengutuk  perbuatan  hubungan  sesama  jenis.  Implikasi  dari  penelitian ini  yakni,  seperti  yang  kita  ketahui  semakin  maraknya  perbuatan  asusila  terutama  LGBT (Lesbian,  Gay,  Biseks,  dan  Transgender)  di  indonesia,  sebaiknya  pemerintah  membuat Undang-Undang  Khusus  yang  mengatur  perbuatan  asusila  tersebut,  karena  pada  dasarnya telah melanggar norma agama, norma kesopanan, dan norma Adat yang berlaku di indonesia. Perbuatan  tersebut  sangat  tidak  terpuji  dan  sebaiknya  pemerintah  bijak  memutus  perkara LGBT tersebut.
Kata Kunci: LGBT, Peradilan Militer, Hukum

## Abstract
The main problem of this research is the perspective of Islamic law and positive law on the settlement of LGBT cases at the Military Court III-16 Makassar. Then there are several main problems which are formulated as follows: 1). What is the process of resolving cases against LGBT cases at the military court III-16 Makassar?, 2) What are the considerations of military law judges in making decisions and sanctions given to defendants?, 3) What are the views of Islamic  law  and  positive  law  on  LGBT  cases  (Lesbian,  Gay,  Bisexual  Transgender)?.  The results  of  this  study  indicate  that  1).  The  judge's  consideration  in  the  process  of  resolving LGBT  cases  within  the  Military  Court  is  quite  firm  in  convicting  members  of  the  TNI  who commit  immoral  acts  (homosexuality)  under  the  Criminal  Code,  the  defendant's  actions  in this case violate the Sapta Marga of Indonesian Citizenship. Army. 2) The view of Islamic law
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
regarding the case of LGBT (homosexual) has been narrated at the time of the Prophet Lut in the Qur'an Surah Al-A'raf which condemns the act of same-sex relations. The implication of this research is that as we know, the prevalence of immoral acts, especially LGBT (Lesbian, Gay,  Bisexual,  and  Transgender)  in  Indonesia,  the  government  should  make  a  special  law that regulates immoral acts, because basically it has violated religious norms, moral norms. , and  customary  norms  that  apply  in  Indonesia.  This  action  is  not  commendable  and  the government must be wise in deciding LGBT cases.
Keywords: LGBT, Military Court, Law.

## A. Pendahuluan
Penerimaan  masyarakat  terhadap  kelompok  berorientsi  homoseksual  atau  dikenal sebagai gay dan lesbian masih kontroversial. Homoseksual merupakan perbuatan asusila yang  sangat  tercela  dan  menunjukkan  bahwa  pelakunya  adalah  orang  yang  mengalami kelainan  psikologis  dan  tidak  normal.  Pihak-pihak  yang  berseberangan  percaya  bahwa keberadaan  kelompok  homoseksual  yang  tidak  biasa  di  tengah-tengah  masyarakat Indonesia  tumbuh  dengan  adat  dan  agama  yang  kuat,  membuat  mereka  kehilangan kenyamanan  untuk  bersosialisasi  secara  bebas.  Masyarakat  semakin  mewaspadai  dan mencurigai  adanya  kelompok lesbian , gay , biseksual , transgender yang  dianggap sebagai  anomali  sosial.  Karena  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  nilai- nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat. Selain itu, bertentangan pula dengan aturan agama  dan  pemerintah  yang  diwujudkan  dalam  undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 1
Pada    Bab  I  pasal  1  undang-undang  RI  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan mengatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebgai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  sakinah berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 2 Isi  dari  undang-undang  tersebut  menjelaskan bahwa  tidak  ada  perkawinan  sesama  jenis  di  indonesia.  Dalam  islam    pun  sudah  jelas Allah  SWT  melarang  keras  hamban-Nya  agar  tidaak  masuk  ke  dalam  golongan  orang- orang  yang  menyukai  sesama  jenis,  seperti lesbi,  gay,  biseksual,  dan  transgender .  Al-
1 Husaini Adian, LGBT di indonesia Perkembangan dan solusinya (jakarta: INSISTS, 2015), h. 10
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1)
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
Qur’an  sebagai  sumber  ajaran  agama  islam  di  dalamnya  terdapat  berbagai  pelajaran mulai dari cerita masa lampau hingga ramalan masa kini. Salah satunya kisah Nabi Luth dalam Qs. Al-A’raf:81-84 yang dilaknat Allah SWT dengan azab yang sangat pedih atas perbuatan mereka.
Faktor  penyebab  homoseksualitas  dan  lesbianisme  bisa  bersifat  bawaan,  dan  biasanya pengaruh  eksternal.  Penyebab  dari  luar  antara  lain;  orang  selalu  hidup  bersama  dalam kelompok  yang  sama,  tidak  pernah  atau  jarang  ingin  bergaul  dengan  jenis  lain.  Tidak memahami  seks  lebih  baik  dan  lebih  menyenangkan  dari  pada  homo  seks.  Tidak  tahu bahwa  itu  dilarang  oleh  agama  atau  pernah  mengalami  kekecewaan  mendalam  yang berbeda  sehingga  dia  membenci  dan  jijik  terhadapnya,  atau  perasaan  kesetiaan  kepada kelompok yang sama turun dari masa kanak-kanak hingga dewasa dan seterusnya. Dari uraian  tersebut  tampak  bahwa  mereka  semua  memiliki  satu  kesamaan  yaitu  mencari kesenangan  baik  dari  segi  psikologis  maupun  psikologis  dan  mereka  dapat  melakukan hubungan  sesama  jenis,  bukan  lawan  jenis  seperti  orang  normal. 3 Seperti  yang  terjadi pada  tanggal  23  oktober  2019  sesuai  dengan  surat  dakwaan  nomor:  Sdak/59/VIII/2019 Oditur  Militer  pada  Oditurat  Militer  IV-17  Makassar  terdakwa  dengan  inisial  (M.rg) dengan pangkat Pratu yang memegang jabatan Tabansak II Ru 1 Ton Durlap/messlap di Kesatuan Bekangdam XI/Hsn, beralamat tinggal  di Asrama Barak Remaja Denhar Jasa Int XIV-44-22 Jalan Serui Kota Makassar. 4
Berdasarkan  hal  diatas,  kasus  yang  terjadi  di  dalam  lokasi  Peradilan  Militer  III-16 Makassar  sehingga  melatar  belakangi  penulis  mengkaji  menjadi  topik  pembahasan perpektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  terhadap  penyelesaian  Perkara  LGBT ( Lesbian,  Gay,  Biseksual,  Transgender) di  lingkungan  Peradilan  Militer  III-16 Makassar.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang LGBT dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Pengumpulan data
3 Yoga permana, gay (gentlemen and yours), (sukabumi: CV.jejak. 2015). Hal 11-12
4 Surat Dakwaan Nomor: Sdk/59/VIII/2019
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Lokasi  penelitian yang  digunakan  di  Pengadilan  Militer  Iii-16  Makassar.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  yuridis  dan  pendekatan  sosiologis.  Teknik  pengelolaan  dan  analisis data  dilakukan  dalam  tiga  tahap,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan  dari  hasil  wawancara,  serta  sumber  data  sekunder  yang  berupa  bahan  dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan LGBT .

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses Penyelesaian Perkara Terhadap Kasus LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Penyelesaian  perkara  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum identik  dengan  menegakkan  keadilan,  yang  merupakan  cita-cita  hukum.  Penegakkan hukum  menurut  teguh  prasetyo,  dapat  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap,  pertama; tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum in abstacto oleh badan pembuat undang- undang, Tahap ini disebut  tahap legislatif. Keduya;  tahap aplikatif atau  yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Katiga; tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana  secara  konkrit  oleh  aparat  pelaksana  pidana,  tahap  ini  disebut  tahap  kebijakan eksekutif atau administratif. Dalam penegakan hukum pada tahap aplikasi ada beberapa tahap  yang  harus  dilalui,  merupakan  suatu  rangkaian  yang  meliputi  tahap  penyidikan, penuntutan, persidangan dan diakhiri tahap eksekusi .

## a. Tahap penyidikan
Proses  penanganan  perkara  pidana  militer  berpedoman  pada  undang-undang  nomor  31 tahun 1997 tentang peradilan militer, dalam hal tersebut penyidik yang dimaksud adalah:
1) Atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
2) Polisi Militer, dan
3) Oditur
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
Salah  satu  proses  terpenting  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  adalah  proses penyidikan.  Karena  pada  proses  penyidikan  tindak  penyidik  ditekankan  untuk  mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana (pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997), sehingga dari proses inilah seseorang dapat  disangkakan  sebagai  pelaku  sebuah  tindak  pidana  atau  bukan.  sebuah  Proses penyidikan suatu tindak pidana dapat berasal dari berbagai sumber yaitu:
1) Penyelidikan
2) Pengaduan
3) Laporan, dan
4) Tertangkap tangan.
Upaya  paksa  yang  dapat  dilakukan  penyidik  berupa  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. 5
b. Tahap Penuntutan
Oditur  setelah  menerima  hasil  penyidikan  dan  penyidik  segera  mempelajari  serta meneliti apakah hasil penyelidikan sudah lengkap atau belum.

## c. Tahap Persidangan dan Eksekusi
Tahap  persidangan  ditangani  langsung  oleh  Hakim  yang  telah  ditunjuk  oleh  Kepala Pengadilan  Militer  (Ka  Dilmil).  Berdasarkan  pasal  15  bahwa  Dilmil  dan  Dilmilti bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu)  orang  Hakim  Ketua  dan  2  (dua)  orang  Hakim  Anggota,  1  (satu)  orang Ormil/Ormilti,  dan  dibantu  1  (satu)  orang  Panitera.  Pemeriksaan  di  Dilmil,  terdiri  atas pemeriksaan  dan  pembuktian  baik  terdakwa  maupun  saksi,  penuntutan  dan  pembelaan, hingga  ke  pembacaan  putusan.  Setelah  pemeriksaan  selesai,  maka  Hakim  Ketua menyatakan pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara tertutup, dengan ketentuan dapat membukanya  kembali.  Dalam  pemeriksaan  tertutup  ini  Hakim  mengadakan musyawarah, dimulai dengan membahas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti
5 Mabes TNI (BABINKUM), Atasan yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan TNI, 2006. h 11.
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
dalam pemeriksaan di sidang. Pada asasnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil pemufakatan bulat.
Putusan Dilmil dapat  dijatuhkan setelah sidang dibuka kembali  dan dinyatakan terbuka untuk umum, yang sebelumnya harus diberitakan kepada Ormil, terdakwa atau penasihat Hukumnya.  Dalam  memutus    suatu  perkara.  Maka  Dilmil  dapat  memutus  perkara tersebut dengan hadirnya terdakwa atau tidak, tergantung dari sifat perkara itu. 6

## 2. Pertimbangan  Hakim  Hukum  Militer  dalam  Menjatuhkan  Putusan  Serta Sanksi yang Diberikan Terhadap Terdakwa
Hakim  adalah  pejabat  negara  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk melaksanakan  tugas  kekuasaan  kehakiman.  Ia  adalah  ikon  terpenting  dalam  institusi pengadilan. Karenanya, hakim selalu menjadi  titik sentral perhatian masayarakat dalam penegakkan hukum dan keadilan. 7
Dalam dunia hukum di Indonesia dikenal “peradilan adalah benteng terakhir penegakan hukum  dan  keadilan”.  Hakim  merupakan  fungsi  terpenting  dalam  lembaga  peradilan. Dari  sisi  penegakan  hukum,  hakim  dipandang  sebagai  orang  yang  sempurna,  yang mengetahui  segala  sesuatu  dalam  lingkupnya,  dan  dia  tidak  boleh  secara  terbuka mengakui bahwa dia tidak tahu tentang kasus yang dia tangani.
Pada  awal  pemerintahan  dimadinah,  hanya  Rasulullah  Saw  sendiri  yang  bertindak sebagai  hakim.  Ketika  islam  sudah  menyebar  keluar  kota  madinah,  barulah  beliau mendelegasikan  tugas-tugas  peradilan  kepada  beberapa  sahabat  beliau. 8 Profesi  Hakim tidak  bisa  lepas  dari  seperangkat  nilai  yang  harus  dimiliki  dan  dijungjung  tinggi  oleh seorang hakim yang biasa diistilahkan dengan etika.
Pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas kasus
6 Elmarianti Saalino, Hukum Militer Di Indonesia, ( Jawa Timur; Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 19
7 Halim Talli, Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara, vol. 3 No. 1 juni 2014, h.1
8 Asni, Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer, jurnal Al-‘Adi Vol.8 No.2 juli 2015, h.20
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
LGBT (lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender), berdasarkan  ST  Kasad  Nomor ST/2694/2019  tanggal  5  september  2019  tentang  penekanan  guna  mencegah  pidana asusila (homoseksual,  lesbian) terhadap  KBT  (Keluarga  Besar  Tentara) . Dalam  ST Kasad  tersebut  terdakwa  telah  melanggar  dan  melakukan  tindak  pidana  asusila  dan melibatkan  beberapa  anggota  lainnya.  Maka  hakim  berhak  mengadili  terdakwa  atas dasar ST Kasad tersebut. Adapun yang dilaksanakan Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan  adalah  menerima  pelimpahan  kasus  terhadap  penyidik  untuk  mendapatkan kepastian  hukum.  Menindak  tegas  terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana  asusila (homoseksual). Dan  menjatuhkan  hukuman  pidana  tambahan  kepada  terdakwa  yaitu dipecat  dari  dinas  keprajuritan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berketentuan hukum, dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peradilan militer.
Pertimbangan  Hakim  yang  mengadili  kasus  tersebut  Letkol  Chk  Adeng,  S.Ag.  S.H, menyatakan bahwa “Perbuatan oknum TNI tersebut telah mencoreng nama institusi TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya,  dan terbilang kasus tersebut adalah kasus baru yang ditangani oleh Hakim Militer, yang melibatkan beberapa oknum TNI lain-nya. Perbuatan terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.  Dalam  ruang  lingkup  militer,  sekecil  apapun  pelanggarannya  pasti  akan  di  tindak tegas baik dalam hukum disiplin maupun hukum tambahan seperti penjara atau dipecat dari dinas militer”. 9
3. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus LGBT (Lesbian,

## Gay, Biseksual Transgender)
a. Hukum Islam
Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Hadis,  yang kemudian  berkembang  menjadi  sebuah  produk  pemikiran  hukum.  Produk  pemikiran hukum  tersebut  menghasilkan  materi-materi  hukum  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat kemudian dibentuk dan diiformasi dalam sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati
9 Wawancara tanggal 26 januari 2021
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
sebagai hasil dari produk pemikiran hukum. 10
Al-Qur’an  juga  menjadi  pengontrol  dan  pengoreksi  terhadap  perjalanan  hidup  manusia dimasa  lalu. 11 Menelusuri  perkembangan  hukum  islam  di  Indonesia,  dapat  diketahui bahwa berbagai  perkembangan yang telah dicapai dalam hukum  islam di  Indonesia tak lepas  dari  konstribusi  para mujtahid indonesia,  baik  sebagai  pribadi  maupun  dalam bentuk kelembagaan. 12
Pada  saat  Rasulullah  masih  hidup,  tidak  pernah  terbayangkan  bahwa  kaum  muslimin akan  melakukan  perbuatan liwath (homoseksual).  Generasi  kaum  muslimin  di  masa Rasulullah  adalah  generasi  yang  paling  bersih,  paling  baik,  dan  paling  dekat  dengan ketakwaan.  Kaum  muslimin  di  zaman  itu  hanya  mengetahui  jenis  maksiat  ini  dari  Al- Qur’an. Dalam kehidupan nyata, tidak ada laporan bahwa kaum muslimin melakukannya meski  hanya  satu  orang.  Bahkan,  salah  seorang  khalifah  Bani  Umayyah  yang  bernama Al-Walid  bin  Abdul  Malik  tidak  pernah  menyangka  ada  pria  menyetubuhi  pria  jika bukan  karena  ada  informasi  dalam  Al-Qur’an.  Ibnu  Katsir  (1998:445)  menulis  dalam tafsirnya:
ْوَل  :َقْشَم ِد ِعِمَج يِن َاب ٌيِوَمآٌلاا  ةَفيِلخا كلاملا ِدْبَء  ُنْب ُديا َوَلا َلَق َو
َام ، ٍطوُل  َرْبَخ اَنْيَلَع  َّصَق ،ّلَج َو ّذَع ،ةلّلا َّنَا  َلا

## تننَظ
اَرَكذ وُلْعَي ا َرَكَذ َّنا
“Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Al- Umawi, berkata (Al-Walid adalah pembangun Masjid  Damaskus):  seandainya  Allah  tidak  menceritakan  kisah  Nabi  Luth,  maka  aku tidak pernah menduga seorang lelaki menyetubuhi laki-laki”.
Ucapan  Al-Walid  ini  menunjukkan  bahwa  perilaku liwath tidak  pernah  dikenal  banga Arab, bukan hanya di masa Nabi tetapi juga di masa sahabatnya, sampai dimasa tabi’in yakni  masa  Khalifah  Al-Walid  bin  Abdul  Malik.  Oleh  karena  itu  menjadi  hal  yang cukup  mengejutkan  jika  ada  riwayat  bahwa  Rasulullah  sempat  mengkhawatirkan umatnya akan terjerumus dalam dosa liwath.
10 Supardin, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, jurnal Al-Qadau, Vol. 4 nomor 2 Desember 2017, h.224.
11 Zulfahmi Alwi, Otoritas Nabi Muhammad SAW kajian atas peran dan fungsi Hadis dalam Hukum Islam, jurnal Tahdis:kajian Ilmu Al-Hadis, Vol. 6. No 1 tahun 2015, h.111
12 Asni, Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, jurnal Al-Adl Vol.6 No. 1 januari 2013, h 8
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
Rupanya  hari  ini  telah  menyaksikan  kebenaran  ramalan  nabi  tentang  perilaku liwath , meskipun  awalnya  banyak  orang  melakukannya  di  luar  Islam,  namun  saat  ini  tidak sedikit umat Islam yang terjerumus ke dalam maksiat ini. Mereka mungkin jatuh karena godaan  cepat untuk  melakukan maksiat, atau karena mereka tidak tahu bahwa perilaku ini  sangat  dikutuk  dalam  Al-Qur'an  dan  Hadits.  Untuk  golongan  yang  terakhir  ini, mereka  membutuhkan  pencerahan  berdasarkan  dalil-dalil  untuk  memahami  bagaimana Al-Qur'an  dan  Hadits  mengajarkan  sikap  tentang  perilaku liwath .  Bagi  kelompok  yang terjerumus  karena  nafsu,  mereka  juga  membutuhkan  ingatan,  karena  ingatan  adalah seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an; tanfa'ul mu'minin (menguntungkan bagi orang- orang yang beriman).
Perzinahan  merupakan  dosa  besar  dan  sangat  berbahaya  bagi  kehidupan  manusia. Namun  selain  menjadi  dosa  besar,  perilaku  ini  lebih  berbahaya  bagi  manusia  daripada zina.  Hal  itu  karena  zina,  walaupun  daya  rusaknya  besar,  seperti  tercampurnya  nasab, kekacauan kekeluargaan, munculnya berbagai macam penyakit kelamin, rusaknya rumah tangga  dan  lain-lain,  tetapi  daya  rusak  yang  ditimbulkan  oleh liwath jauh  lebih  besar. Jika Liwath dibiarkan  mewabah  dan  menjangkiti  manusia,  mungkin  akan  tiba  saatnya ketika pria hanya menyukai pria dan wanita hanya menyukai wanita. Pada saat itu tidak akan  ada  lagi  kehamilan,  persalinan  dan  reproduksi.  Jika  tidak  ada  reproduksi,  spesies manusia berada dalam bahaya kepunahan.
Perkawinan  yang  normal  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  membawa  banyak manfaat  dan  kemashlahatan  ,  antara  lain:  menghasilkan  mawaddah  (cinta)  dan  rohmah (kasih  sayang),  melahirkan  keturunan,  melindungi  spesies  manusia  yang  merupakan makhluk  paling  mulia,  memperkuat  wanita  dari  perbuatan  keji  dan  memuaskan. keinginan  mereka,  menciptakan  keluarga  baru  dalam  mushoharoh  (melalui  ikatan perkawinan)  yang  serupa  dengan  nasab,  menjadikan  laki-laki  bertanggung  jawab merawat wanita, menghasilkan makhluk yang dicintai Allah seperti para nabi, wali dan
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
orang-orang  shaleh  melalui  syafaat  jimat,  liwath  terhadap  segala  kemaslahatan  dan manfaat ini . 13
Secara  kodrat  manusia  diciptakan  berpasang-pasangan,  laki-laki  dan  perempuan, penciptaan  manusia  berpasang-pasangan  membuat  mereka  cenderung  untuk  masuk  ke dalam hubungan biologis, untuk melahirkan keturunan yang melanjutkan kelangsungan eksistensi manusia. Perilaku liwath adalah perilaku yang buruk dan tercela. Perilaku ini menyebabkan banyak kerusakan dan kekacauan. Perilaku ini bertentangan dengan fitrah, maka  sudah  sepantasnya  Allah  menghukum  mereka  dengan  menjungkirbalikkan negaranya.  Dalam  Al-Qur'an,  kebencian  terhadap  perilaku liwath diungkapkan  dalam berbagai ekspresi, yang liwath disebut sebagai musrifin (orang yang melampaui batas).
b. Hukum positif
Untuk menguliti mengenai eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di  indonesia  pasca  putusan  MK  yang  menolak  judicial  review  pasal  284,  285,  dan  292 UU KUH pidana. Sekalipun putusan tersebut bukan berarti melegalkan perilaku LGBT, namun  harus  diakui  pasca  putusan  tersebut  membuka  celah  penafsiran  bahwa  LGBT bukanlah pidana.
Lewat  proses  Mahkamah  Agung  yang  alot  dan  diwarnai  disending  opinion  menolak masuk  dalam  ranah  politik  hukum.  MK  menegaskan  bahwa  merevisi,  menghapus  atau mengubah  isi  dari  adalah  diluar  dari  kewenangan  mereka,  dan  mereka  tidak  ingin membuat  norma  baru  dalam  uji  materi  tersebut.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  Mahmud  MD bahwa  MK  tersebut  berdampak  terjadinya  kekosongan  hukum  dan  bertentangan  antar produk hukum.
Putusan  tersebut  memantik  perdebatan  dan  seolah  memberikan  angin  segar  bagi eksistensi  LGBT.  Penolakan  MK  untuk  memperluas  tafsiran  dengan  menghapus  frasa yang  telah  kawin, pasal  284  sehingga  perzinahan  yang  belum  nikahpun  bisa  dipidana, bukan isterinya pasal 285 sehingga kekerasan dengan isteri juga bisa dipidana dan pasal 292 sepatutnya  harus  diduganya  belum  dewasa, sehingga  pencabulan  dengan  sesama
13 Rozikin M.R, LGBT dalam Pandangan fikih, Malang: Tim UB Press, 201
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
jenis terlepas sudah dewasa atau bukan bisa dipidana. Afarmasinya, ketika MK menolak menghapus  atau  memperluas  penafsiran  tersebut  dan  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat.  Ketika  berzinah  tapi  dilakukan  oleh  sesama  orang  belum  menikah,  dan pencabulan dengan sesama jenis yang sudah dewasa terkesan dilindungi dan tidak bisa dipidana.
Dalam  hal  inilah  dianggap  LGBT  bisa  berlindung  sekalipun  bukan  MK  penyebabnya melainkan  hukum  pidana  kita  yang  belum  menjangkaunya.  Tidak  bisa  dipidana  dalam hal  ini  harus  ditegaskan  bukan  karena  nilai  atau  norma  belum  ada  yang  melarangnya melainkan  hukum  positif  indonesia  yang  belum  mengadopsi  nilai  dan  norma  sosial tersebut kedalam hukum positif. Maka bisa dikatakan indonesia paradoks mendudukkan masalah  ini.  Disatu  sisi,  nilai  dan  norma  sosial  masyaraakat  Indonesia  hampir sepenuhnya  sepakat  bahwa  LGBT  bertentangan  dengan  budaya  dan  agama  masyarakat Indonesia. Tapi, disisi lain kita juga belum memiliki aturan yang terang benderang untuk mengatur  LGBT  tersebut,  nihilnya  hukum  positif  yang  melarang  justru  melahirkan penafsiran bahwa hukum positif telah melindungi secara tidak langsung.
Hal  ini bisa ditarik juga menggunakan asas hukum  pidana yaitu nullum delictum noela poena  sine  praviae  lege  ponali yang  artinya  seseorang  tidak  bisa  dipidana  atas perbuatannya  jika  belum  ada  yang  mengaturnya.  Jika  memang  Indonesia  menegaskan menolak  LGBT  maka  terlalu  lemah  jika  hanya  cukup  menyandarkan  pada  nilai  dan norma  sosial  yang  berlaku  di  masyarakat.  Justru  menimbulkan  kegamangan  dan keresahan di masyarakat. Jika masyarakat bertindak atas nama nilai dan norma tersebut, mereka bisa dianggap melanggar ketentuan hukum. Jika tidak bertindak, LGBT semakin masif dan jamak adanya. 14
Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum  pancasila.  Negara  yang  memiliki  aturan  tersendiri,  dalam  mewujudkan keselarasan,  keserasian,  dan  keseimbangan  pada  tatanannya.  Aturan-aturan  tersebut diderivasikan  dalam  hukum  positif  yang  mengatur,  mengikat,  dan  juga  memaksa.
14 Toba Sastrawan Manik, Narasi Dalam Nalar Demokrasi ,(yogyakarta; Guepedia Publisher, 2018), h. 111-113.
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
Perilaku  oleh  kaum  LGBT  dalam  hal  mencapai  tujuannya  sudah  jelas  melanggar peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Yang  sepahaman  mereka  mengandalkan satu  sisi  hukum  saja  yaitu  hak  asasi  manusia  (HAM),  malah  mengabaikan  apa  yang menjadi kewajibannya.
Salah  satu  propaganda  yang  marak  dilakukan  oleh  LGBT  pada  umunya  yaitu memasarkan dirinnya melalui media elektronik, melihat zaman sekarang banyak aplikasi yang  bisa  digunakan  untuk  berkomunikasi  atau  mencari  pasangan  mereka  melalui aplikasi di internet, secara tidak langsung budaya barat telah menjajah negeri kita ini.
Meneliti aksi-aksi yang dilakukan, gerakan LGBT rupanya telah mengarah ke sosialisasi orientasi  seksual  melanggar  norma-norma  kesusilaan  yang  ada  di  indonesia,  tindak perbuatannya telah memenuhi kualifikasi pasal 27 ayat 1 Juvcto Pasal 45 undang-undang ITE. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengguna media sosial, adalah anak- anak  dan  cenderung  lepas  dari  pengawasan  orang  tua  mereka  masing-masing.  Sangat dikhawatirkan  apabila  postingan-postingan  mereka  dilihat  oleh  pengguna  anak-anak. Penyebaran postingan dalam bentuk gambar, ataupun video yang tidak sewajarnya akan berdampak terhadap anak-anak.
Hasil  analisis  dari  penelitian  terhada  kasus  LGBT    di  lingkungan  Peradilan  Militer adalah; dalam surat dakwaan nomor: Sdak/59/VIII/2019 bahwa salah satu anggota TNI yang  berinisial  M.IRG  berpangkat  Pratu  yang  pada  saat  itu  bertugas  di  kesatuan Bekangdam  XIV/Hsn sebgai  Tabansak  II Ru 1 Ton Durlap/Messlap yang pada saat  itu beralamat tinggal di Asrama Barak Remaja Denhar Jasa Int XIV-44-22 jalan Serui Kota Makassar, telah melakukan tindak pidana yaitu:
Pertama:  pasal  36  undang-undang  nomor  44  tahun  2008  “setiap  orang  yang mempertontonkan  diri  atau  orang  lain  dalam  pertunjukkan  atau  dimuka  umum  yang menggambarkan  ketelanjangan,  eksploitasi  seksual,  persenggamaan,  atau  yang bermuatan pornografi lainnya”
yang dilakukan bersama teman-teman gay nya yang juga merupakan anggota TNI, dan masyarakat  sipil  lainnya.  Kedua:  pasal  281  ayat  1  KUHPidana  “  Barang  siapa  dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
Serangkaian  perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam perkara  tersebut  dituntut  untuk  diperiksa  dan  diadili  dipersidangan  Pengadilan  Militer III-16  Makassar.  Ketentuan  perundangan  yang  bersangkutan  dalam  perkara  ini  adalah Pasal 36 Jo pasal 10 undang-undang RI nomor 44 tahun 2008 tetang pornografi jo. Pasal 26 KUHPM pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) undang-undang RI nomor 31 tahun 1997. Demikian diputuskan pada tanggal 23 oktober 2019 didalam musyawarah majelis hakim  oleh  Adeng,  S.Ag.,  S.H.  Letkol  chk  sebagai  ketua  Hakim,  dan  wahyudin,  S.H. Letkol  chk  serta  Fredy  Ferdian  Isnartanto,  S.H.,  M.H.  Letkol  Chk,  masing-masing sebagai  hakim  anggota  I  dan  hakim  anggota  II    menyatakan  terdakwa  dalam  hal  ini dijatuhi  hukuman  pidana  pokok  berupa  penjara  selama  10  (sepuluh)  bulan,  dan  pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
Peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  di  kehidupan  manapun  tidak  menerima  perbuatan LGBT (lesbia,  gay.  Biseksual  dan  transgender) ,  karena  perbutan  tersebut  melanggar norma-norma  yang  berlaku  di  negara  Indonesia,  yaitu  norma  agama  dan  norma kesusilaan, khususnya dalam kehidupan adat istiadat, berbangsa dan bernegara. Penulis juga  berpendapat  bahwa  homoseksual  merupakan  perbuatan  terkutuk  yang  tentunya tidak dapat  diterima di  negara  Indonesia. Salah satu  perbuatan yang tidak terpuji, tidak mencerminkan  norma  penghormatan  terhadap  agamaa  dan  melanggar  seluruh  aspek kehidupan  bermasyarakat  yang  ada  di  negara  indonesia.  Penulis  sangat  setuju  akan aturan-aturan yang telah diterapkan di lingkungan peradilan militer bahwa pelaku asusila homoseksual  tersebut  diberi  sanksi  tegas  berupa  hukuman  penjara  dan  hukuman tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer  atas  dasar  kitab  undang  hukum  pidana  militer (KUHPM) pasal 26 ayat:
1) Pemecatan  dari  dinas  militer  dengan  atau  tanpa  pencabutan  hak  untuk  memasuki angkatan  bersenjata,  selain  dari  pada  yang  ditentukan  dalam  pasal  39,  dapat dijatuhkan  oleh  hakim  berbarengan  dengan  setiap  putusan  penjatuhan  pidana  mati atau  pidana  penjara  kepada  seseorang  militer  yang  berdasarkan  kejahatan  yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
2) Pemecatan  tersebut  menurut  hukum  berakibat  hilangnya  semua  hak-hak  yang diperolehnya  dari  angakatan  bersenjata  selama  dinasnya  yang  dahulu,  dengan
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
pengecualian  bahwa  hak  pensiun  hanya  akan  hilang  dalam  hal-dal  yang  disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
Peneliti  juga  telah  mencari  referensi  dan  informasi  bahwa  benar  tindak  pidana  asusila homoseksual  secara  umum  tidak  diatur  dalam  kitab  undang  hukum  pidana  (KUHP), harapan  kami  agar  pemerintah  dan  pemerhati  hukum  di  negara  Indonesia  agar  dapat membuat undang-undang khusus dalam KUHP tentang LGBT (lesbian, gay, biseks, dan transgender), agar kedepan nya tidak terjadi lagi kasus yang serupa.

## D. Penutup
Dalam Peradilan Militer, mekanisme penyelesaian perkara pidana diatur KUHPM (Kitab undang-undang  Hukum  Pidana  Militer)  yang  meliputi  tahap  penyidikan,  penuntutan, persidangan dan diakhiri tahap eksekusi.
Pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan hukuman atas kasus homoseksual yang dilakukan  oleh  salah  satu  anggota  TNI  adalah  hukuman  berat  berupa  pidana  penjara selama  1  tahun  dan  dipecat  dari  dinas  militer  atas  dasar  telah  melanggar  Sapta  Marga,

## Sumpah Prajurit, dan delapan wajib TNI
Dalam  pandangan  hukum  Islam  dijelaskan  bahwa  Homoseksual  ( Liwath) sudah  ada sejak  Zaman  Nabi  Luth,  yang  dikisahkan  dalam  Al-Qur’an  Surah  Al-a’raf  ayat  80-81. Sedangkan dalam pandangan hukum positif perbuatan homoseks (Gay) dikaitkan dengan undang-undang  pornografi,  karena  sampai  saat  ini  belum  ada  undang-undang  khusus bagi pelaku hubungan sesama jenis.

## Daftar Pustaka

## Buku
Atul, Jain, cyber crime issue threats and management, surabaya: Ishak Book, 2005.
Dadang, Hawari, islam dan homoseksual, jakarta: PUSTAKA ZAHRA, 2003.
Husaini Adian, LGBT di indonesia Perkembangan dan solusinya (jakarta: INSISTS, 2015) Mabes TNI (BABINKUM), Atasan yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan TNI, 2006. Pramono, Budi, Peradilan Militer Indonesia, Surabaya: SCOPINDO, 2020.
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar
Inawati, A. Qadir Gassing, Zulfahmi Alwi
Rachman, Azizur, regulasi hukum pornografi, surabaya: SCOPINDO, 2019.
Rozikin M.R, LGBT dalam Pandangan fikih, Malang: Tim UB Press, 2017.
Saalino,  Elmarianti, Hukum  Militer  Di  Indonesia, (  Jawa  Timur;  Uwais  Inspirasi  Indonesia, 2019).
Sanjaya, Ridwan christine wibhowo arista prasetyo adi, parenting untung pornografi internet, jakarta: PT.Alex Media Komptindo, 2010.
Sastrawan,  Toba  Manik, Narasi  Dalam  Nalar  Demokrasi ,(yogyakarta;  Guepedia  Publisher, 2018).
Sianturi  S.R, Hukum  Pidana  Militer  di  indonesia, (jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  TNI, 2010.
Suhariyanto, Budi, F.willem saija, Laporan penelitian puslitbang hukum dan peradilan badan litbang diklat kumdil mahmakah agung RI. t.t, 2016 .
Yoga, Permana, Gay gentlemen and yours, sukabumi: CV. Jejak, 2015.
Yudho, Pramuko, kisah 25 Nabi dan Rasul, Bandung: PT MIZAN PUSTAKA, 2009.

## Jurnal
Alwi,  Zulfahmi, abortus  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam, Jurnal  Studia  Islamika,  Vol.  10 No. 2 15 desember 2013, h. 294
Alwi,  Zulfahmi, Otoritas  Nabi  Muhammad  SAW  kajian  atas  peran  dan  fungsi  Hadis  dalam Hukum Islam, jurnal Tahdis:kajian Ilmu Al-Hadis, Vol. 6. No 1 tahun 2015.
Asni, Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer, jurnal Al-‘Adi Vol.8 No.2 juli 2015.
Asni, Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, jurnal Al-Adl Vol.6 No. 1 januari 2013.
Halim  Talli, Integritas  dan  Sikap  Aktif-Argumentatif  Hakim  Dalam  Pemeriksaan  Perkara, vol. 3 No. 1 juni 2014.
Halim  Talli, Integritas  dan  Sikap  Aktif-Argumentatif  Hakim  Dalam  Pemeriksaan  Perkara, jurnal al-daulah vol. 3 No. 1 juni 2014.
Supardin, Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, jurnal Al-Qadau, Vol. 4 nomor 2 Desember 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor  1 Tahun  1974 tentang Perkawinan