## Legalitas

## Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan
Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal
* Isma Wahyudi, M. Muslih, dan Supeno Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084
* Correspondence email: ismawahyudi2014@gmail.com
Abstract. Individuals  with  mental  disorders  are  categorized  as  mentally  disabled,  according  to  the  provisions  of  the  article, individuals with mental disorders are guaranteed their rights to receive special care and assistance at the expense of the State to ensure a decent life in accordance with their human dignity. The objectives of this research are: 1) To understand and analyze the role of the Department of Social Affairs in efforts to fulfill the rights of People with Mental Disorders according to Law Number 18  of  2014  concerning  Mental  Health  in  the  City  of  Kuala  Tungkal.  2)  To  understand  and  analyze  the  obstacles  in  the implementation  of  the  role  of  the  Department  of  Social  Affairs  in  efforts  to  fulfill  the  rights  of  People  with  Mental  Disorders according to Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. 3) To understand and analyze the efforts made by the Department of Social Affairs in efforts to fulfill the rights of People with Mental Disorders according to Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health.
Keywords: Role of the Department of Social Affairs, Fulfillment of Rights of People with Mental Disorders (ODGJ), Law Number 18 of 2014 Concerning Mental Health
Abstrak: Penderita  gangguan  jiwa  termasuk  kedalam  kartegori  cacat  mental,  sesuai  dengan  pernyataan  pasal  tersebut  maka penderita  gangguan  jiwa  dijamin  haknya  untuk  mendapat  perawatan  dan  bantuan  khusus  atas  biaya  Negara  untuk  menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya. Tujuan penelitian ini adalah. Untuk memahami dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa.  Untuk  memahami  dan  menganalisis  upaya  yang  di  lakukan  Dinas  Sosial  dalam  upaya  Pemenuhan  Hak  ODGJ  menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa.
Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Pemenuhan hak ODGJ, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

## PENDAHULUAN
Kesehatan sangat penting bagi manusia dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Kesehatan merupakan bagian yang penting  untuk  kesejahteraan  masyarakat  di  suatu  negara.Pentingnya  kesehatan  untuk  kesejahteraan  masyarakat maka,untuk memperoleh pelayanan kesehatan negara harus bisa menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang  mudah  dan  tidak  adanya  diskriminasi  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  dan  sesuai  dengan  hak  asasi manusia.  Hal  diatas  dapat  dilihat  dari  Undang-Undang  Dasar  1945.  Salahsatu  yang  memiliki  tenaga  pekerja  sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yakni Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
Peran  Dinas  Sosial  sangat  penting  dalam  menangani  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  yang  terlantar  yaitu melindungi  serta  tugas  dan  fungsi  Dinas  Sosial  melakukan  pelayanan  rehabilitasi  dan  perlindungan  sosial  yang bertujuan  agar  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  cepat  pulih  kembali  Peran  Dinas  Sosial  selain  melakukan pelayanan rahabilitasi dan perlindungan sosial merekan berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memenuhi  kebutuhan  jasmani,  rohani,  dan  sosial,  sehingga  mereka  dapat  meningkatkan  taraf  hidupnya  dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik.
2. Mengembangkan  sumber-sumber  potensi  yang  dimiliki  penyandang  masalah  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa (ODGJ) untuk memperdayakan dalam upaya mempersiapkan kemandiriannya.
3. Meningkatkan  peran  serta  keluarga  dan  masyarakat  dalam  penanganan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ), sehingga mereka dapat menerima.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa  pada  Pasal  41  di  sebutkan  sebagai berikut:
Isma Wahyudi, M. Muslih, dan Supeno. Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.
2. Penempatan  dan  pendayagunaan  sumber  daya  manusia  di  bidang  Kesehatan  Jiwa  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan  hak  sumber  daya  manusia  di  bidang  Kesehatan  Jiwa  dan  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa yang merata.
Dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  harus  melakukan  pelayanan  Kesehatan  bagi  ODGJ  yang  terlantar  dan memberikan pelayanan Rehabitasi kepada ODGJ, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Pasal 81 telah di jelasakan:
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan latau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum. Dalam Ayat 2 juga di jelaskan
2. ODGJ  terlantar,  menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan/atau  mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
a. Tidak mampu
b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
c. tidak diketahui keluarganya.
Dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Dan  Pemenuhan  Hak Penyandang Disabilitas pada bab IV Pasal 13 telah dijelaskan sebagai berikut:
1) Tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  dalam  pelaksanaan  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas meliputi:
a. Merencanakan  dan  menetapkan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  Pelindungan  dan  Pemenuhan  Hak Penyandang Disabilitas dalam rencana pembangunan Daerah.
b. Mengembangkan dan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
c. Mengalokasikan  anggaran  pelaksanaan  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  sesuai kemampuan keuangan Daerah
d. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
e. Membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengawasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2) Pemerintah Daerah melibatkan peran masyarakat dalam melaksanakan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Pengawasan dan tindak lanjut mengenai pemenuhan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berada di Kuala  Tungkal  menyebabkan  mereka  terlantar  dan  hidup  di  jalanan  bahkan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa tersebut mengganggu ketertiban dan membahayakan orang lain tanpa mendapatkan perawatan maupun perhatian yang  husus  dari  Pemerintah,  hal  tersebut  sangat  di  sayangkan  karna  mereka  adalah  orang  yang  berhak mendapatkan kehidupan yang layak juga dan mendapatkan pengobatan sesuai prosedur. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar di Kota Kuala Tungkal  ada  28  Orang,  ODGJ  tersebut  sebagian  ada  yang  memiliki  keluarga  dan  ada  yang  tidak  diketahui keberadaan keluarganya sehingga terlantar di jalanan.
Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial pada Pasal 4 di sebutkan Peran Dinas Sosial sebagai berikut:
a. Perumusan  kebijakan  di  bidang  rehabilitasi  sosial  dan  jaminan  perlindungan  sosial,  pemberdayaan  sosial  dan penanganan fakir miskin.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial bahwa Dinas Sosial adalah salah satu Instansi Pemerintahan yang melakukan tugas di bidang sosial salah satunya yaitu melakukan
Isma Wahyudi, M. Muslih, dan Supeno. Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal
Rehabitasi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa agar bisa mendapatkan hak nya untuk mendapatkan keadilan dalam bernegara yaitu mendapatkan pelayanan dan pengobatan.

## PEMBAHASAN

## A. Peran  Dinas  Sosial  dalam  upaya  Pemenuhan  Hak  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  menurut  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal
Peran Dinas Sosial sangat penting dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar yaitu melindungi  serta  tugas  dan  fungsi  Dinas  Sosial  melakukan  pelayanan  rehabilitasi  dan  perlindungan  sosial  yang bertujuan  agar  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  cepat  pulih  kembali.  Peran  Dinas  Sosial  adalah  melakukan pelayanan  rahabilitasi  dan  perlindungan  sosial  merekan  berupaya  melakukan  hal-hal  seperti  memenuhi  kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik, mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki penyandang masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk memperdayakan dalam upaya mempersiapkan kemandiriannya meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga mereka dapat menerima. Dalam pelaporan ODGJ agar bisa difasilitasi oleh Dinas Sosial biasanya pihak keluarga melakukan pelaporan dan melengkapi persyaratan  seprerti  SKTM,  Rujulan  dari  Rumah  Sakit/Puskesmas,  KTP  dan  KK,  jika  pesyartan  itu  tidak  lengkap tentunya  pihak  dari  Dinas  Sosial  akan  memberikan  arahan-arahan  kepada  keluarga  tersebut  dan  memberikan Rekomendasi  dalam  pengurusan  persyaratan  tersebut.  Jika  ada  ODGJ  yang  tidak  ditemukan  keluarganya  misalnya seperti  ODGJ  yang  terlantar  seperti  di  pasar-pasar  dan  ODGJ  tersebut  membahayakan  maka  pihak  Dinas  Sosial melakukan kerja sama dengan pihak SATPOL PP untuk proses Evakuasi dan bekerja sama dengan Kelurahan/Desa setempat  di  mana  ODGJ  tersebut  di  temukan  agar  memberikan  surat  keterangan  dari  Kelurahan/Desa  tersebut  dan Dinas  Sosial  selalu  memberikan  masukan  dan  melakukan  pengecekan  kepada  salah  satu  anggota  keluarga  dan melakukanperawatan Rehabitasi selama kurang lebih 21 hari karna jika menggunakan BPJS/SKTM tidak bisa lebih dari  21  hari  jika  lebih  maka  akan  dikenakan  biaya  tambahan,  setelah  itu  dikembalikan  lagi  kepada  kami  selaku keluarganya, walapun belum sembuh total tetapi sudah ada dampak positif yaitu seperti sudah tidak omosi dan sedikit tenang, dalam tahun 2023 Dinas Sosial sudah sebanyak 18 orang yang sudah ditangangani dan 8 diantaranya ODGJ yang terlantar/tidak memiliki keluarga, dilihat dari yang telah dilakukan Dinas Sosial peneliti menganggap dinas sosial belum berhasil dalam menangani ODGJ baik itu yang terlantar maupun ODGJ yang tidak mampu keluarga nya karna di Kota Kuala Tungkal bisa dikatakan cukup banyak ODGJ yang membtuhkan bantuan dan selama ini Dinas Sosial hanya melakukan Evakuasi terhadap ODGJ hanya sekitar 40% saja daro ODGJ yang ada. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menjelaksan Pasal (1): Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang scara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat  mengatasi  tekanan,  dapat  bekerja  secara  produktif,  dan  mampu  memberikan  kontribusi  untuk  komonitasnya. Orang  dengan  masalah  kejiwaan  yang  selanjutnya  disingkat  ODMK  adalah  orang  yang  mempunyai  masalah  fisik, mental,  sosial,  pertumbuhan,  dan  perkembangan,  dan/atau  kualitas  hidup  sehingga  memiliki  resiko  mengalami gangguan  jiwa.  Orang  dengan  gangguan  jiwa  yang  selanjutnya  disingkat  ODGJ  adalah  orang  yang  mengalami gangguan  dalam  fikiran,  prilaku  dan  perasaan,  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala  dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sebagai manusia.

## B. Kendala  yang  di  hadapai  Dinas  Sosial  dalam  upaya  Pemenuhan  Hak  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal
Mengenai  Jaminan  Sosial  yang  di  berikan  kepada  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  dapat  disimpulkan  bahwa Perlindung sangat dibutuhkan sosial bagi ODGJ tentunya karna hal tersebut adalah faktor utama dalam pengobatan ODGJ terutama kepedulian keluarga dalam menjaga ODGJ dan jangan sampai ODGJ tersebut dipasung oleh keluarga karna hal tersebut bisa membuat penyakit ODGJ menjadi tambah parah, Dinas Sosial juga melakukan perlindungan sosial  kepada  ODGJ  seperti  memberikan  perawatan  dan  tempat  yang  diharapkan  bisa  membantu  penyembuahan ODGJ, Dinas Sosial juga selalu memberikan arahan kepada Masyarakat maupun Keluarga ODGJ agar bisa membantu menjaga dan tidak memberikan kekerasan terhadap ODGJ, jangan sampai seperti ODGJ yang berasal dari desa serindit yang di pasung karna dianggap membahayakan. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pemenuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa di antara nya kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai Undang- Undang yang berlaku bahwa ODGJ akan di fasilitasi dan di biayai oleh Negara sesuai dalam Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2014  Tentang  Kesehatan  Jiwa,  kurangnya  pengetahuan  Masyarakat  tersebut  lah  sehingga  membuat  para keluarga ODGJ menelantarkan bahkan memasung ODGJ tersebut. Selain itu juga Dinas Sosial mempunyai kendala seperti minim nya sarana dan prasarana contoh nya seperti ruangan husus Rehabilitasi dan kendaraan evakuasi untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa  yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kenyataanya di Kota Kuala Tungkal fasilitas tersebut masih belum memadai sehingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang
Isma Wahyudi, M. Muslih, dan Supeno. Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal
Kesehatan Jiwa tidak bisa terlaksana dengan lancar. Dilihat dari apa yang telah disampakian di atas terdapat beberapa kendala yang tentunya hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa sehingga membuat terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, jika kendala tersebut di biarkan tanpa adanya upaya yang dilakukan secara tanggap di khawatirkan akan timbul permasalahan yang lebih besar. Perlindungan sosial adalah dimana para Orang Dengan Gangguan Jiwa bisa merasa aman dan di lindungi agar mendapatkan perlakuan yang baik sehingga hal tersebut bisa  membantu proses penyembuhan nya, dalam hal ini keluarga menjadi peran utama dalam  memberikan perlindungan sosial bagi para ODGJ. ODGJ adalah manusia biasa yang sedang membutuhkan perawatan, dukungan, kasih sayang dari keluarga dan  masyarakat Mereka tidak  membutuhkan stigma negatif atau sesuatu  yang  membuat mereka semakin tertekan dan tidak berdaya. Pengobatan orang dengan gangguan jiwa bisa dilakukan dengan konsultasi atau datang ke Rumah Sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan layak

## C. Upaya yang di lakukan Dinas Sosial dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan upaya-upaya agar ODGJ bisa mendapatkan pelayanan dan hak nya dengan baik, Dinas Sosial sangat berupaya untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat agar tidak semena-mena dalam menangani ODGJ. Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pemenuhan HAK Orang Dengan  Gangguan  Jiwa  dapat  disipilkan  bahwa  DINSOS  bekerja  sama  dengan  Instansi  Pemerintah  seperti  Dinas Kesehatan dan SATPOL PP agar mudah dalam melakukan Evakuasi maupun pengobatan ODGJ. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana. Melakukan kordinasi dan pengawasan terhadap ODGJ  yang  sudah selesai menjalani pengbatan  yang telah dikembalikan ke keluarganya. Undang-Undang tentang  kesehatan  jiwa  dibuat  untuk  menjamin  setiap  orang  dapat  mencapai  kualitas  hidup  yang  baik,  menikmati kehidupan  kejiwaan  yang  sehat,  bebas  dari  ketakutan,  tekanan,  dan  gangguan  orang  lain  yang  dapat  menggangu kesehatan jiwa. Peran dinas sosial dan dinas kesehatan di sini sangatlah penting karena dengan menyediakan pelayanan kesehatan  jiwa  kepada  masyarakat  melalui  sistem  pelayanan  kesehatan  jiwa  mulai  dari  tingkat  primer,  sekunder, tersier. Pelayanan kesehatan jiwa dewasa ini mengalami perubahan fundamental, dari pelayanan kesehatan jiwa dengan pelayanan  tertutup  menjadi  terbuka.  Dalam  penangganan  gangguan  jiwa,  pendekatan  klinis  individual  beralih  ke produktif sosial. Pendektan ini memperhatikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa seperti keterjangkauan, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, terpadu terkoordinasi dan berkelanjutan, efektif dan efisien.

## KESIMPULAN
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan fasilitas untuk pengobatan ODGJ sesuai Peraturan Undang-Undang  yang  berlaku  dan  Mengikuti  Peran  maupun  Tanggung  Jawab  Dinas  Sosial,  adapun  ODGJ  yang biasanya  di  tangani  oleh  DINSOS  seperti  ODGJ  yang  membahayakan  Masyarakat  dan  ODGJ  yang  tidak  berhaya namun ODGJ tersebut di laporkan oleh pihak keluarganya agar mendapatkan perawatan lebih lanjut, pihak DINSOS bekerja sama dengan kelurahan dan juga dengan SATPOL PP untuk proses efakuasi,  jangka waktu  yang diberikan untuk penanganan Rehabitasi biasanya selama 21 hari dan untuk ODGJ yang tidak memiliki keluarga akan di serahkan ke panti ODGJ yang ada di jambi agar proses kesembuhan nya bisa terjamin. Dari bulan Januari sampai bulan Mei 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah menindak lanjuti 13 orng ODGJ yang di bawa ke RSJ dan 8 orang diantaranya tidak memiliki keluarga. Dinas Sosial dalam pemenuhan hak ODGJ mempunyai kendala di antara nya Keluarga dari ODGJ Kebanyakan menelantarkan bahkan memasung ODGJ, terbatas nya waktu rehabatisai yang ditanggung oleh BPJS maupun KIS Tidak adanya failitas pendukung di Dinas Sosial. seperti minim nya sarana dan prasarana  contoh  nya  seperti  ruangan  husus Rehabilitasi  dan  kendaraan  evakuasi  untuk  ODGJ  Jiwa  yang  ditangani oleh Dinas Sosial, Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial sehingga harus bekerja sama dengan Instansi Lain seperti  Dinas  Kesehatan  dan  Satpol  PP.  Upaya  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  dalam  pemenuhan  hak  ODGJ  dapat disipilkan bahwa DINSOS bekerja sama dengan Instansi Pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan SATPOL PP agar mudah dalam melakukan Evakuasi maupun pengobatan ODGJ. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana. Melakukan kordinasi dan pengawasan terhadap ODGJ yang sudah selesai menjalani pengbatan yang telah dikembalikan ke keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ampera Mutipanna, Hukum Kesehatan, Amerta Media, Jawa Tengah, 2022 Dyah Widodo et. Al, Keperawatan Jiwa, Yogyakarta, Yayasan Kita Menulis, 2021 Hermain Nugraheni, Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya, Yogyakarta: Anggota Ikapi, 2018 Maryati, Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan di Masyarakat, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2023 Tony Suhartatik, Implementasi Peran Supak Goron Dalam Mningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Multimedia Edukasi, Malang, 2020
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
Isma Wahyudi, M. Muslih, dan Supeno. Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial