VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## ALTERNATIF  PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGUNAKAN MEDIASI PENAL DALAM DISKURSUS DISKRESI KEPOLISIAN
Budi Heriyanto, Moh. Zeinudin, Miftahul Munir budi.ajieb38@gmail.com

## Program Studi Magister Hukum
Universitas Wiraraja

## ABSTRAK
Penyeleseaian suatu perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan saat sekarang ini  mulai  diselesaikan  dengan  alternatif  menggunakan  mediasi  penal.  Hal  ini  merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka kewenangan Diskresi Kepolisian ini diharapkan lebih mendekatkan diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yakni keadilan rstoratif atau melalui pendekatan yang bersifat preventif . Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman bagi  penyelesaian perkara pidana  melalui mediasi penal  terhadap  kasus  pidana  ringan atau dapat dikatakan bahwa memiliki kekosongan hukum ( Recht Vacuum ). Penelitian ini berjenis penelitian hukum  normatif, dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Dan menggunakan library research dalam mengolah bahan hukum. Analisis bahan hukum  menggunakan  teknik  analisis  bahan  hukum  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  dari penelitian ini  adalah  Kepolisian  diberikan  otoritas  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya untuk  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri  yang  biasa  disebut  sebagai  Diskresi kepolisian.  Diskresi  ini  memiliki  otoritas  penuh  terhadap  segala  tugas  dan  wewenang Kepolisian  termasuk  menangani  perkara  tindak  pidana  ringan  dengan  cara  mediasi  penal. Diantara otoritas diskresi kepolisian tersebut ada tujuan yang hendak dicapai yakni restorative justice (keadilan  restoratif). Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Pasal  18  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kata Kunci : Mediasi Penal, dan Diskresi Kepolisian

## PENDAHULUAN
Kasus  pidana  ringan  biasa dikenal  dengan  istilah tindak  pidana  ringan  atau  Tipiring. Istilah  ini  merupakan  singkatan  dari  istilah  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang  -  Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  BAB  XVI  Pemeriksaan  Di  Sidang  Pengadilan,  Bagian Keenam  Acara  Pemeriksaan  Cepat,  Paragraf  I  Acara  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Ringan. Masyarakat umum mengenal istilah Tipiring sebagai tindak-tindak pidana yang dari namanya yang menggunakan kata ”ringan” sudah langsung diketahui merupakan tindak-tindak pidana yang  bersifat ringan.  Berdasarkan  Pasal  205  ayat  (1)  KUHAP  tindak  pidana  ringan  yaitu Perkara yang  diancam dengan  pidana penjara atau  kurungan paling lama 3  (tiga) bulan  dan atau  denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  7500  (tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah),  juga  termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
1983).
Penyeleseaian suatu perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan saat sekarang ini  mulai  diselesaikan  dengan  alternatif  menggunakan  mediasi  penal.Hal  ini  merupakan dimensi baru  yang  dikaji dari  aspek  teoretis dan  praktik. Dikaji  dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelas dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya  yang  masuk  ke  pengadilan,  sehingga  konsekuensinya  menjadi  beban  bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilansederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 1
Pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi.Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan  hukum  ( law  enforcement )  yang  lebih  adil  terhadap  setiap  bentuk  pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini.Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi,  perlindungan  HAM,  penegakan  hukum  dan  keadilan/kebenaran  pada  segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adanya pedoman pemidanaan pada  kebijakan  mediasi  penal  pada  tindak  pidana  ringan  maka  Kepolisian  yang  memiliki kewenangan restoratif dalam hal memberlakukan dan menerapkan mediasi penal diantara yang berselisih  sebagai  kebijakan  aplikatif  dapat  tidak  melanjutkan  perkara  tersebut  ke  jalur litigasi.Hal ini tidak terlepas dair nilai-nilai manusiawi dan  mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, moral justice dan sosial justice . Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman bagi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal terhadap kasus pidana ringan atau dapat dikatakan bahwa memiliki kekosongan hukum ( Recht Vacuum ).
Adanya  kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang  dari  aparat  penegak  hukum  yang  terkadang  selalu  arogansi  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum.  Karena  dengan  adanya  kepastian  hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar  atau  salah,  dilarang  atau  tidak  dilarang  oleh  hukum.  Kepastian  hukum  ini  dapat diwujudkan melalui penoramaan yang  baik  dan  jelas dalam suatu undang-undang  dan  akan
1 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan , Hlm. 2
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
jelas pula penerapanya.
Kepastian  hukum  dengan  kata  lain  dapat  berarti  tepat  hukumnya,  subjeknya  dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap  sebagai  elemen  yang  mutlak  ada  dan  dituangkan  secara  tekstual  dalam  su atu perundang- undangan,  akan tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan  situasi dan  kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Sebagai salah satu tujuan hukum, kepastian hukum dapat dikatakan adalah upaya untuk mewujudkan keadilan.Dengan diaturnya tentang mediasi penal dalam ranah pidana dalam menangani tindak pidana ringan di tingkat Kepolisian yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  terhadap  suatu  tindakan  tanpa  memandang  siapa  yang melakukannya. Adanya  kepastian hukum  setiap orang  dapat memperkirakan apa  yang  yang akan  terjadi  jika  melakukan  tindakan  hukum  itu,  kepastian  sangat  diperlukan  untuk mewujudkan  keadilan. Terlebih dalam penerapan  mediasi penal  di  t ingkat Kepolisian yang menyangkut perkara pidana pada kasus tipiring (tindak pidana ringan).
Mediasi di  Indonesia  diatur  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  yang  mana  ini  hanya  ditujukan  untuk  semua  sengketa  perdata. Sedangkan mediasi dalam ranah pidana masih belum terdapat aturan yang jelas.Hanya masalah diskresi Kepolisian  yang  ditujukan  untuk  tercapainya keadilan  restoratif.Hal ini  yang  juga membuat  ambigu  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  kasus  atau  tindak  pidana ringan apabila hanya berpatokan kepada otoritas diskresi Kepolisian. Penerapan mediasi penal di  tingkat  Kepolisian  harus  disertai  dengan  pengaturan  hukum  yang  jelas  agar  konsep restorative justice dapat  benar-benar  tercapai. Dalam  Pasal  18  ayat  (1)  Undang  –  Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.  Yang berangkat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 1  huruf j ditegaskan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Pasal  tersebut  hanya  mengatur  tentang  otoritas  Diskresi  yang  dimiliki  Kepolisian terhadap hal yang menurut penilaiannya sendiri itu benar.Namun tidak ada aturan lebih lanjut tentang tindakan Diksresi Kepolisian yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah mediasi penal
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
pada perkara pidana. Mesikupun sudah banyak perkara pada tindak pidana ringan yang telah diselesaikan  diluar  pengadilan  yakni  dengan  cara  mediasi  penal.  Hukum  acara  pidana Indonesia  tidak  mengatur  adanya  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  jalur mediasi.  Oleh karena adanya otoritas diksresi Kepolisian yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab maka jalur mediasi merupakan salah  satu  cara  yang  digunakan  oleh  Kepolisian dalam penyelesaian perkara  di tingkat  Kepolisian.  Sehingga  sangat  dimungkinkan  apabila  sistem  hukum  acara  pidana Indonesia mengadopsi jalur mediasi penal.

## Dengan  berdasarkan pada  uraian  latar belakang  diatas, ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian pada isu hukum yang terjadi sehingga judul yang akan diangkat adalah sebagai berikut “ ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGUNAKAN MEDIASI PENAL DALAM DISKURSUS DISKRESI KEPOLISIAN”

## RUMUSAN MASALAH
Adapun  Rumusan  masalah  yang  menjadi  fokus  pada  penelitian  ini  adalah  : Bagaimana mediasi penal dapat menjadi bagian dari prosedur penyelesaian perkara pidana di tingkat Kepolisian ?

## METODE  PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukumm  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  masalah  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ). Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah  : UUD 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  Peraturan mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  penyesuaian  batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP,  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan,  Peraturan Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Sumber bahan penelitian hukum sekunder berupa: buku kepustakaan, laporan penelitian hukum  yaitu  karya  tulis/ilmiah  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas, pendapat/pemikiran para  ahli,  makalah,  surat    kabar,  serta  sarana  lain  yang  menyediakan layanan  informasi  dan  Bahan  tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media  internet  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  dan  kamus  hukum.  Dan  menggunakan library research dalam mengolah bahan hukum dalam penelitian ini   analisis bahan  hukum menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian

## Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian
Dalam tugasnya pekerjaan polisi itu tidak hanya harus dilihat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan  hukum  melainkan  lebih  luas  lagi  artinya  bukan  hanya  pekerjaan  yang berkualitas hukum semata melainkan semua urusan dalam hidup bermasyarakat sebagai tugas pokok  polisi yang  meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan  pencegahan seperti memelihara ketertiban dan keamanan keselamatan orang benda dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara  di  bidang  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  menegakkan  hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi apabila kita melihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian tidak hanyalah tentang penegakan hukum saja tapi ada beberapa fungsi lain seperti yang disebutkan dalam pasal tersebut.
Dalam  rangka  mencapai tujuan  fungsi  Polisi khususnya  Kepolisian Negara  Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tentu saja Polisi harus melepaskan dirinya dari image masyarakat yang menganggap bahwa Polisi adalah sosok atau figur yang oleh masyarakat dinilai menakutkan, identik  dengan  kekerasan  dan  selalu  berhubungan  dengan  kejahatan  dan  penjahat  yang sebetulnya tidak menggambarkan apa  yanag  sesungguhnya terjadi dalam tubuh  Kepolisian. Karena  Pada  dasarnya  tugas  POLRI  dibagi  menjadi 2  (dua)  yaitu  tugas  POLRI  di  bidang peradilan pidana dan penegakan hukum diluar peradilan pidana. Sebagaimana pendapat Barda Nawawi  Arief bahwa  “Tugas pengakan  hukum  di  bidang peradilan (dengan sarana  penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu bagian kecil saja dari tugas POLRI.  Sebagaian besar tugas POLRI  justru terletak diluar bidang penegakan hukum pidana (non penal).” 2
2 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm,4.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Jika telah dipahami bahwa  tugas  dan  wewenang  polisi itu sangat  luas  dan  wewenang polisi  untuk  melakukan  tindakan-tindakannya  tidak  mungkin  diatur  scara  limitatif  atau mungkin segala tindakan-tindakan polisi dirumuskan secara rinci, apalagi yang  menyangkut kewenangan  menentukan  keputusan  menurut  penilaian  polisi  sendiri  atau  yang  disebut kewenangan bebas. Oleh karena itu di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat 1  huruf j ditegaskan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Lembaga Kepolisian  sebagai  ujung  tombak  dalam  penegakan  hukum  pidana  mempunyai  tugas  dan kewenangan apakah suatu perbuatan itu perlu dihentikan prosesnya atau perlu ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Payung hukum yang digunakan adalah  Pasal 18  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik  Indonesia,  yang  berbunyi  “untuk  kepentingan  umum  dan  masyarakat,  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas,
Dengan  demikian,  menurutnya  setiap  pejabat  publik  memiliki kewenangan  diskresi. Sejalan  dengan  itu,  Rycko  Amelza  Dahniel  mengemukakan  bahwa  diskresi  merupakan kewenangan  polisi  dalam  melaksanakan  pemolisian,  yakni  sebagai  tindakan  yang  diambil untuk  tidak  melakukan  tindakan  hukum  dengan  tujuan  untuk  kepentingan  umum, kemanusiaan,  memberikan  pencerahan  atau  pendidikan  kepada  masyarakat,  dan  tindakan diskresi bisa dilakukan oleh  setiap anggota  kepolisian yang  bertugas atau menangani suatu kasus atas permasalahan dalam lingkup tugas dan  kewenangannya. 3 Konsep  Diskresi diatur secara lengkap pada UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut  dengan  UU  AP),  yang  mana  dalam  pelaksanaan diskresi harus  mengacu  pada  UU tersebut. Dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diskresi dijelaskan sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang  memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan mengenai kepemilikan hak Pejabat Pemerintahan untuk menggunakan Kewenangan dalam mmengambil Keputusan  dan/atau  Tindakan.  Hak  tersebut  termasuk  dapat  menggunakan  diskresi  sesuai dengan tujuannya.  Pada Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
3 Rycko Amelza Dahniel, Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum, KIK-UI, Jakarta, 2009, hlm. 8.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
juga sebagai dasar pelaksanaan diskresi, yang berbunyi :
(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;
c. memberikan kepastian hukum; dan
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan  tertentu guna  kemanfaatan dan kepentingan umum.
Hukum tidak hanya berbicara masalah penegakan hukum. Karena pada dasarnya hukum berdasarkan  sifatnya  terdiri  dari  dua  hal  yakni  hukum  yang  mengatur  dan  hukum  yang memaksa.  Makna  hukum  yang  mengatur  atau  ( Regeld )  adalah  jenis  hukum  yang  dapat dikesampingkan  saat  pihak-pihak  yang  bersangkutan  telah  membuat  peraturan  tersendiri misalnya  dalam  ranah  suatu  perjanjian  (hukum  perdata)  yang  menentukan  dan  berlaku terhadap  bagi  pihak  –  pihak  yang  terlibat saja.  Kemudian  yang  dimaksud  dengan  hukum memaksa ( dwingen / imperatif ) merupakan jenis hukum yang dalam keadaan bagaimana pun, harus dan mempunyai paksaan yang mutlak terhadap siapapun pada daerah tertentu seuai isi aturan tersebut. Artinya, suatu peraturan hukum tersebut tidak boleh dikesampingkan.
Dalam  penegakan  hukum  memang  bukanlah  semata-mata untuk  melaksanakan suatu perundang-undangan namun  untuk  dapat  terwujudnya  dan  tercapainya tujuan hukum  yakni keadilan bagi pihak yang dirugikan yaitu korban. Dalam perkara tindak pidana ringan harus tetap  mengacu  terhadap  suatu  aturan  yang  memiliki  kepastian  hukum  artinya  dalam melaksanakan  ketentuan  pihak  Kepolisian  sebagai  penerima  laporan  atas  terjadinya  kasus tindak pidana ringan, maka Kepolisian dengan otoritas Diskresi yang dimilikinya maka sikap dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan baik melalui jalur jalur penal ataupun jalur non  penal  seperti  mediasi  harus  memiliki ketentuan  yang  Pakem  yang  sudah  seharusnya tertuang  dalam  kententuan  perundang  –  undangan  yang  secara  hirarki  sudah  jelas keberadaannya.
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  “pekerjaan  polisi  sesungguhnya  juga  tidak  jauh  dari pekerjaan  mengadili.  Sebab  memberikan  penafsiran  terhadap  hukum  pidana  pada  saat berhadapan  dengan  orang-orang  tertentu  yang  melakukan  perlawanan  terhadap  hukum bukankah  pekerjaan  mengadili juga” 4 Atas  dasar  pemikiran diatas  maka  polisi dapat  dan
4 Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, Polisi, Pelaku Dan Pemikir , (Jakrta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 111
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
diperbolehkan  memperluas  hukum  melalui  tindakan  diskresi  itu.  Hukum  itu  hanya  dapat menuntut kehidupan  bersama  secara  umum.  Sebab  begitu  ia  mengatur  secara rinci  dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan  macet.  Oleh  karena  itu  sesungguhnya  diskresi  merupakan  kelengkapan  dari  sistem pengaturan  oleh  hukum  itu  sendiri.  Hal  yang  juga  mendapat  perhatian  adalah  nilai -nilai, norma-norma yang hidup di dalam masyarakat Indonesia secara general seperti pemaaf, rukun, kekeluargaan,  kebersamaan,  tenggang  rasa,  saling  menghormati, norma  keagamaan,  sopan santun  dan  sebagainya  menjadi  landasan  pula  bagi  pertimbangan  polisi dalam  menegakan hukum melalui kebijakan diskresi.
Kepastian  hukum  tertuang dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  Pasal  28D  ayat  (1)  yang  berbunyi  “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan  jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuanmyang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting  pula  bagi  masyarakat.  Bagi  penegak  hukum  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan  tentunya berpedoman terhadapa  suatu  aturan yang  memiliki  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  adalah  kepastian  mengenai  hak  dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Di Indonesia  sebagai negara  hukum  yang  berkiblat pada  sistem hukum civil law, perwujudan  Indonesia  sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Karena di dalam usaha menjadi  negara  hukum  terdapat  unsur-unsur  baik  di  antaranya  menghargai  hak  asasi  dan martabat  manusia,  adanya  pembagian  dan  pemisahan  kekuasaan,  pem erintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara.
Hal  ini  menunjukkan tidak  ada  kebebasan  mutlak bagi  rakyat,  penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara  yang  baik  dan  patuh  terhadap  hukum  dan  mengatur  bagaimana  pemerintah  harus menjalankan tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Tak  dipungkiri pula  bagi  Setiap  warga  negara termasuk pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menajalankan diskresi Kepolisian harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan  berdasarkan  kekuasaaan.  Sehingga  semua  yang  dilakukan  di  dalam  berbangsa  dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undang yang berlaku.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Jika pemerintah dan semua warga negara sudah patuh terhadap hukum yang dianut oleh negara, maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata. Dan jika aturan hukum berjalan dengan  baik  maka akan  tercipta kondisi yang  sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan  bangsa.  Namun  kepastian  yang  diharapkan  adalah  untuk  tercapainya  keadilan. Adanya  kepastian  hukum  merupakan  harapan  bagi  pencari  keadilan  terhadap  tindakan sewenang-wenang  dari  aparat  penegak  hukum  yang  terkadang  selalu  arogansi  dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  penegak  hukum.  Karena  dengan  adanya  kepastian  hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.
Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang  baik dan jelas dalam suatu Undang- Undang dan akan jelas pula penerapanya. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum  menunjuk kepada  pemberlakuan hukum  yang  jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. “Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.  Suatu  hukum  yang  tidak  pasti dan  tidak  mau adil  bukan sekedar hukum yang buruk.” 5
Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai Grund norm atau Basic Norm . 6 Tujuan  hukum  harus  dipahami  sebagai  dasar  sekaligus  pengikat  dalam  pembentukan perundang-undangan.  Disini  aspek  nilai yang  terkandung  di  dalam  tujuan  hukum  semakin penting  artinya,  dan  secara  instrumental  berfungsi,  terutama  bagi  pembuat  peraturan kebijaksanaan ( technical policy ). Kepastian hukum menunjuk kepada  pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang  sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Seperti pada kasus pencurian ringan Nenek Minah yang divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan oleh Pengadilan Negeri
5 Cst Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.
6 Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis (Semarang : Suryandaru Utama, 2005), hal. 46.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Purwokerto  pada  19  November  2009.  Ia  terbukti  melanggar  Pasal  362  KUHP  tentang pencurian.  Kasus  itu  bermula  ketika  Nenek  Minah  memetik  3  buah  kakao  milik  sebuah perusahaan  pada  2  Agustus  2009.  Kakao  dipetik  untuk  disemai  sebagai  bibit  di  tanah garapannya. Perbuatannya diketahui mandor perusahaan. Nenek Minah pun meminta maaf dan menyerahkan kakao  yang  dipetiknya kepada  mandor itu. Buntut petik  3  buah  kakao senilai Rp30  ribu  itu  menjadi  panjang.  Polisi  memproses  Nenek  Minah  sebagai  pencuri  sampai akhirnya duduk sebagai terdakwa, kemudian divonis bersalah.
Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian ringan tidak terbilang baru dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan, itupun tergantung pada sikap aparat penegak hukum. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan  korban,  mediasi  penal  yang  merupakan  sebuah  terobosan  hukum  mempunyai manfaat yang  banyak bagi kedua belah pihak yang  berperkara dan  memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban. 7 Dengan banyaknya kasus yang  tergolong ringan yang dilaporkan kepada  pihak  Kepolisian dan  hal  ini  tentunya memakan  waktu  yang  yang  tidak singkat dan ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga penanganan  terhadap setiap kasus-kasus pidana yang tergolong ringan justru menambah deretan panjang kasus yang harus ditangani baik oleh kepolisian, Kejaksaan, hingga pada pihak pengadilan. Oleh sebab itu dengan penggunaan mediasi penal sebagai alternatif dalam Peradilan Pidana khususnya dalam menangani tindak pidana ringan merupakan terobosan hukum terbaru yang  dapat digunakan dalam memproses perkara pidana ringan.
Banyaknya  keuntungan  yang  didapatkan  apabila  alternatif  mediasi  penal  dilakukan dalam menangani perkara pidana yang  tergolong ringan seperti biaya ya yang cukup rendah waktu  yang  cukup  singkat  tercapainya  keadilan  restoratif.  Sehingga  hal  ini  memulihkan kondisi baik korban  maupun pelaku  sehingga apabila proses litigasi tetap dilanjutkan maka selain ini berdampak atau memberikan efek yang buruk terhadap psikis dari pelaku hal ini juga akan  menimbulkan cibiran  dari masyarakat terhadap  pelaku.  Pada  dasarnya,  mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ( Alternative Dispute Resolution /ADR) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, ADR  di luar pengadilan telah diatur dalam UU  Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  : Mediasi Penal merupakan dimensi baru  yang  dikaji dari
7 James Hasudungan Hutajulu, 2014, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota) , Arena Hukum, Vol 7, No 3 (2014),  pp. 388-403
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan  berkorelasi dengan  pencapaian dunia  peradilan. Seiring berjalannya waktu  dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban  bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus  perkara  sesuai  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  tanpa  harus mengorbankan  pencapaian  tujuan  peradilan  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan keadilan. 8
Berlandaskan pada undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  dalam bekerjanya Sistem Peradilan Pidana  di  Indonesia  terkait Sistem Peradilan Pidana itu diawali dari tahap pada kepolisian dilanjutkan kepada Kejaksaan dan terakhir yakni diteruskan kepada  hakim  pada  saat  peradilan. Dalam  proses inilah  sistem peradilan pidana membutuhkan  waktu  yang  cukup  panjang  dan  bahkan  prosedur  nya  cukup  berbelit -belit sehingga  terobosan baru  di  sangat  diperlukan dalam  menangani kasus  kasus  tindak pidana ringan yang hukuman pidananya di bawah 3 bulan dengan jumlah kerugian yang diambil atau dicuri  kurang  dari  Rp25.000.  Maka  terobosan  hukum  yang  diperlukan  adalah  dengan menggunakan  mediasi  penal  yang  hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  pelaksanaan Restorative  Justice dimana  mediasi  penal  merupakan  terobosan  baru  dalam  pembaharuan hukum pidana.
Kaitannya  dengan  otoritas  diskresi  kepolisian  dimana  otoritas  diskresi  kepolisian merupakan  hak  yang  diberikan oleh  undang-undang  kepada  lembaga tertentu yakni  adalah kepolisian. Dalam mengemban tugas dan wewenangnya harus berdasarkan kode etik dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana diberikan kewenangan untuk dapat melakukan sesuai dengan penilaiannya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara cara menggunakan  mediasi  penal  sebagai  alternatif dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana ringan.  Oleh  sebab  itu  tujuan  dari  keadilan  restoratif dapat  tercapai untuk  pemulihan baik korban maupun pelaku.
Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut  penilaiannya  sendiri”  adalah  suatu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dalam  bertindak  harus  mempertimbangkan
8 Barda Nawawi Arief, 2008, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan , Pustaka Magister, Semarang, hlm.2
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Banyak faktor yang  menjadi  pendukung  aparat  kepolisian  untuk  menerapkan  diskresi,  khususnya  dalam pemeriksaan  kasus  pidana,  diantaranya  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  peluang  penerapan  diskresi  dan  pemahaman  aparat  kepolisian  tentang kewenangan melakukan diskresi.Atas dasar ini tindakan diskresi dipandang sebagai tindakan yang resmi.
Pembaharuan  hukum  pidana  sudah  menjadi kebutuhan  yang  mendesak untuk  adanya perubahan mendasar dala rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum ( law enforcement ) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era  reformasi  ini.  Suatu  era  yang  sangat  membutuhkan  adanya  keterbukaan,  demokrasi, perlindungan  HAM,  penegakan  hukum  dan  keadilan/kebenaran  pada  segenap  aspek  dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada  pedoman  bagi  penyelesaian perkara pidana  melalui mediasi penal  terhadap kasus pidana  ringan  yang  pasti  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  kepolisian  melaksanakan diskresinya. Dengan  kata  lain  kepastian hukum  itu  berarti tepat hukumnya,  subjeknya  dan objeknya serta ancaman hukumanya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap  sebagai  elemen  yang  mutlak  ada  setiap  saat,  tapi  sarana  yang  digunakan  sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.
Menurut Kelsen, hukum  adalah sebuah sistem norma. Norma  adalah pernyataan yang menekankan aspek  “seharusnya” atau  das  sollen,  dengan  menyertakan beberapa  peraturan tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Norma-norma  adalah  produk  dan  aksi  manusia  yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi  individu bertingkah  laku  dalam  bermasyarakat, baik  dalam  hubungan  dengan  sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan  pelaksanaan aturan  tersebut menimbulkan kepastian hukum. 9 Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang tindak pidana ringan yang penyelesaiannya dapat diselsesaikan melalui non penal yakni dengan mediasi penal dimana tindakan ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dengan otoritas Diskresi Kepolisian demi mencapai keadilan
9 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59
restoratif.

## KESIMPULAN
Kepolisian  diberikan  otoritas  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  untuk  dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri yang disebut sebagai Diskresi kepolisian. Diskresi ini memiliki otoritas penuh terhadap segala tugas dan wewenang Kepolisian termasuk menangani perkara tindak pidana ringan dengan cara mediasi penal. Diantara otoritas diskresi kepolisian tersebut  ada  tujuan  yang  hendak  dicapai  yakni restorative  justice (keadilan  restoratif). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Adanya  kekosongan  hukum  ( Recht Vacuum ) tersebut maka konsep restorative justice yang akan dicapai dalam Diskresi kepolisian tidak akan tercapai apabila masih belum ada pengaturan tentang alternatif penyelesaian perkara pidana menggunakan mediasi penal sebagai wujud kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
Rycko Amelza Dahniel, Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum, KIK-UI, Jakarta, 2009.
Satjipto  Rahardjo,  Anton  Tabah, Polisi,  Pelaku  Dan  Pemikir ,  (Jakrta  :  Gramedia  Pustaka Utama, 1993)
Cst Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009
Esmi  Warasih, Pranata  Hukum  Sebuah  Telaah  Sosiologis (Semarang :  Suryandaru Utama,
2005)
James Hasudungan  Hutajulu, 2014, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota) , Arena Hukum, Vol 7, No 3 (2014) Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum ,  Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
Undang-Undang UUD 1945 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) KUHAP  (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan mahkamah Agung  Republik Indonesia Nomor  2 Tahun  2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif