Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA
Brian Septiadi Daud¹ * , Eko Sopoyono² ¹Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo ²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro septiadybrian@gmail.com

## ABSTRACT
Human  trafficking  is  a  fairly  widespread  crime  practice  in  Indonesia,  which  threatens  life  in  society.  The problem discussed is how the legal arrangements regarding human trafficking in force in Indonesia, in this case  the  Law  on  human  commerce  and the  Criminal  Code.  And  how  the application  of  criminal  sanctions against  human  traffickers  in  Indonesia.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  causes  of  human trafficking  in  the  applicable  regulations and the  application of  sanctions  in  the  legal  system.  This  research method uses a normative juridical approach which looks at the problem from the study of legal materials such as books or articles that discuss human trafficking as a reference for staples and secondary legal materials. The  results  of  this  study  are  human  trafficking  which  is  rife  in  various  countries,  including  Indonesia  and developing countries where this is a concern of the world, especially UN. Human trafficking is categorized as a criminal act, which is more specifically a specific criminal act. In Indonesian criminal law has been regulated by various provisions. Provisions include prohibitions and eradication as stated in the Criminal Code, Legislation and  in  the  Criminal  Code  Bill,  Chapter  XX,  Articles  546-561  concerning  human  trafficking,  where  the application  of  sanctions  is  threatened  with  imprisonment  and  fines.  Human  trafficking  is  an  organized  and systematic crime, in which the people included have personal or group interests for profit. Keywords: Human Trafficking; Legal Regulations; Application of Criminal Sanctions.

## ABSTRAK
Perdagangan manusia merupakan praktik kejahatan yang terbilang marak di Indonesia, dimana mengancam kehidupan  dalam  masyarakat.  Permasalahan  yang  dibahas  adalah Bagaimana pengaturan  hukum  tentang perdagangan manusia yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  Undang-Undang  tentang  perdaganagan manusia  dan  KUHP.  Dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap  pelaku  perdagangan manusia di indonesia. Tujuan penelitian ini  untuk  mengetahui penyebab terjadinya  perdagangan manusia secara peraturan  yang  berlaku  dan  penerapan  sanksi dalam  sistem  hukum.  Metode  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana melihat permasalahan dari kajian bahan-bahan hukum seperti buku atau artikel  yang  membahas  tentang perdagangan manusia sebagai  referensi  bahan  pokok  dan  bahan  hukum sekunder. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah Perdagangan manusia yang marak  diberbagai  negara,  termasuk Indonesia  dan  negara-negara  berkembang dimana  hal  ini menjadi  perhatian  dunia  terutama PBB. Perdagangan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana, yang lebih tepatnya tindak pidana khusus. Dalam hukum  pidana  Indonesia telah  diatur  dengan  berbagai  ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP, Peraturan Perundang-Undangan dan didalam RUU KUHP, Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana  pidana  penjara  dan hukum pidana  denda. Perdagangan manusia merupakan  kejahatan  yang terorganisir dan tersistematis,  dimana  orang  yang  termasuk didalamnya  memiliki  kepentingan  pribadi  atau kelompok untuk mendapat keuntungan.
Kata Kunci : Perdagangan Manusia; Pengaturan Hukum; Penerapan Sanksi Pidana.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Pandangan publik tentang perdagangan orang terkait  dengan  sikap  kesadaran hukum  tentang pentingnya  aturan  dalam  bentuk  hukum  positif. Terkait  dengan  tingkat  kesadaran  hukum  yang dipahami melalui pemahaman tentang diberlakukannya  undang-undang,  tetapi  lebih  pada tingkat  implementasi,  sehingga  pemahaman perdagangan tidak hanya pada tingkat konsep, tetapi juga  lebih  pada  tingkat  implementasi  ,  atau aplikasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum.
Perdagangan  orang  telah  berlangsung  lama yang  bertentangan  dengan  martabat  dan  martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang  seharusnya  manusia  dilindungi  di  bawah Pancasila  dan  UUD  1945.  Perdagangan  orang adalah  kejahatan  yang  terorganisasi  dengan  baik, dari  metode  konvensional  hingga  modern.  Dalam kejahatan  terorganisir  ini,  membangun  jaringan  dari Nasional  ke  Internasional (Prakoso, &  Nurmalinda, 2018). Kejahatan  terorganisi  ini  mencakup  setiap kelompok  orang  yang  beraktivitas  utamanya  adalah melanggar  hukum  pidana  untuk  mendapatkan keuntungan  illegal  dan  kekuasaaan  dengan melakukan  aktivitas  kejahatan (Rosnawati, Din & Mujibussalim, 2016).
Secara  historis,  perdagangan  orang  dapat dikatakan  sebagai  perbudakan  dan  juga  melanggar hak  asasi  manusia.  Kondisi  ini  berkembang  dalam komunitas  ekonomi  yang  memiliki  tingkat  ekonomi yang  lemah,  kurangnya  pemahaman  agama  atau moralitas, dan bergantung pada kelompok komunitas
ekonomi yang kuat (Satriani, & Muis, 2013). Alasan yang  diberikan  oleh  korban  pada  umumnya  adalah tindakan  legal  berdasarkan  perjanjian.  Pelanggaran HAM  dalam  bentuk  perbudakan  pada  umumnya dalam  bentuk  perampasan  kebebasan  dari seseorang,  yang  dilakukan  oleh  kelompok  ekonomi yang  kuat  ke  kelompok  ekonomi  yang  lemah.  Oleh karena itu, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dari perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus  dilakukan  secara  komprehensif  dan  integral, yang  dapat  dilakukan  melalui  tingkat  kebijakan hukum  pidana  melalui  legislasi,  pelaksanaan,  dan peradilan (Munthe, 2015).
Pemerintah  Indonesia  telah  mengesahkan Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dengan  pertimbangan  bahwa  setiap  orang  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  memiliki  hak-hak asasi  sesuai  dengan  kemuliaan  harkat dan martabatnya  serta  dilindungi  secara  hukum  oleh Undang-Undang  Dasar  RI  1945  sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “ Setiap orang berhak  untuk  hidup  serta  berhak  mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Azizurrahman, 2014).
Penegakan  hukum  tentang  kejahatan perdagangan  manusia  di  Indonesia  masih  belum optimal  di  mana  kita  dapat  melihat  ini dari  berita  di media  baik  di  media  cetak  maupun  elektronik sehingga  banyak  kasus  perdagangan  manusia diidentifikasi  sebagai  korban  perdagangan  manusia tetapi  untuk  menjerat  pelaku  perdagangan  manusia sangat  sulit  karena  dari  modus  operandi  ternyata
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
354
pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan  ke  pengadilan  untuk  mendapatkan sanksi  pidana  karena  untuk  bukti  itu  harus  dipandu oleh  prosedur  pidana  hukum,  yaitu  Hukum  Acara Pidana  yang  memiliki  prinsip  bahwa  hakim  tidak diperbolehkan  untuk  melakukan  kejahatan  terhadap seseorang  kecuali  ada  setidaknya  dua  bukti  yang sah,  ia  memiliki  keyakinan  bahwa  suatu  tindak pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwa bersalah  untuk  melakukan  hal  itu,  sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Praktek  perdagangan  orang  telah  menjadi kejahatan  yang  mengancam  kehidupan  masyarakat umum,  terutama  orang-orang  yang  rentan, berpenghasilan  rendah  dan  berpendidikan  rendah. Dalam  Buku  Putih  Pertahanan  RI  2015,  dinyatakan bahwa  salah  satu  ancaman  nyata  adalah pelanggaran  wilayah  perbatasan.  Beberapa pelanggaran  di  wilayah  perbatasan  termasuk perdagangan  manusia  (narkoba,  senjata,  manusia), pembalakan  liar,  penangkapan  ikan  ilegal. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pertahanan  No.  57 tahun  2014  tentang  Pedoman  Pertahanan  Strategis Nirmilter,  salah  satu  ancaman  terhadap  dimensi sosial-budaya  adalah  perdagangan  manusia. Perdagangan  manusia  atau  perdagangan  orang adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam keamanan dan keselamatan warga negara,  terutama  calon  migran  yang  akan  pergi  ke luar negeri (Riadi, 2017).
Dalam menemukan  pelaku  kejahatan perdagangan  manusia  ini  sangat  sulit  karena biasanya  para  korban  telah  direkrut  terlebih  dahulu oleh  agen  perekrutan  ilegal  dan  agen  ilegal  ini membayar  calo perorangan  yang  tidak  memiliki  izin untuk  merekrut  pekerja  atau  mengatur  dokumen perjalanan  terkait  dengan  pencari  kerja.  Kemudian para  korban  yang  telah  dijerat  oleh  perekrut,  baik agen  maupun  perorangan,  akhirnya  ditawan  dan dieksploitasi  dengan  berbagai  cara  bahkan  hingga kekerasan  fisik  dan  kekerasan  seksual.  Masalah penegakan hukum dalam perdagangan orang harus diberantas  sepenuhnya  mulai  dari  perekrutan, transportasi,  tempat  tinggal,  transfer  pemindahan atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penculikan  penculikan,  pemalsuan, penipuan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan,  atau posisi rentan, jeratan hutang atau pembayaran untuk mendapatkan  pembayaran  harus  mendapat persetujuan  dari  orang  yang  mengendalikan  orang lain (Kamea, 2016).
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik pokok permasalahan  yang  akan  dirumuskan  dalam penelitian ini yaitu : Pertama, Bagaimana pengaturan hukum  tentang perdagangan orang (human trafficking) yang  berlaku  di  Indonesia ?, Kedua, Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku  perdagangan orang  (human  trafficking)  di indonesia ?
Perdagangan orang merupakan perilaku yang menyimpang  dari  norma-norma  yang  ada  dalam suatu sistem sosial. Paul Horton mengemukakan ada
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
enam  ciri-ciri  perilaku  menyimpang  diantaranya: Penyimpangan harus dapat didefenisikan,
Penyimpangan  bisa  juga  diterima  bisa  juga  ditolak, Penyimpangan  relatif  dan  penyimpangan  mutlak, Penyimpangan  terhadap  budaya  nyata  dan  budaya ideal,  Terdapat  norma-norma  penghindaran, Penyimpangan  sosial  yang  bersifat  adaptif (penyesuaian).  Penyimpangan  sosial  bisa  juga  di kategorikan  sebagai  patologi  sosial  yang  berarti penyakit masyarakat/sosial atau merupakan segenap tingkah  laku  manusia  yang  dianggap  tidak  sesuai, melanggar  norma-norma  umum  dan  adat  istiadat, atau  tidak  terintegrasi  dengan  tingkah  laku  umum, diantaranya  yaitu:  perjudian,  korupsi,  kriminologi, pelacuran,  penyalahan  narkotika  dan  obat-obat terlarang, perkelahian antar pelajar atau mahasiswa, homoseks dan alkoholisme (Rahmawati, 2016).
Dalam  teori  assosiasi  diferensial merupakan teori  yang  melihat suatu kejahatan  dari perilaku penyimpang yang ada didalam masyarakat.
Dalam  UU  No.  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang yang saat ini diberlakukan tidak jauh berbeda dengan rumusan  dari  Protokol  PBB  dan  lebih  rinci  atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan  bahwa  perdagangan  orang  adalah tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan sesorang dengan ancaman kekerasan, pengunaan kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memgang  kendali  atas  orang  lain tersebut,  baik  yang  dilakukan  di dalam  Negara maupun  antarnegara,  untuk  tujuan  mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Pasal  1  (ayat  2)  menyatakan  bahwa  tindak pidana  perdagangan  orang  adalah  setiap  tindakan atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang- undang  ini,  (substansi  hukum  bersifat  formil  karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang).
Perdagangan manusia mencakup serangkaian masalah  kompleks  dan  isu-isu  sensitif  yang ditafsirkan  secara  berbeda  oleh  setiap  orang, tergantung  pada  sudut  pandang  pribadi  atau organisasi mereka. Meskipun demikian sebagaimana dinyatakan  oleh  dua  ahli  internasional,  Wijers  dan Lap-Chew  bahwa  "masalah  definisi  bukanlah masalah  akademis.  Langkah-langkah  yang  akan diambil  untuk  mencegah  dan  memberantas" perdagangan  manusia  dapat  bervariasi  tergantung pada bagaimana masalahnya didefinisikan. Di masa lalu  perdagangan  dipandang  sebagai  pemindahan paksa  perempuan  ke  luar  negeri  untuk  tujuan pelacuran. Tetapi kemudian perdagangan didefinisikan  sebagai  pergerakan  orang  (terutama perempuan  dan  anak-anak),  dengan  atau  tanpa persetujuan  dari  orang  yang  bersangkutan  di  suatu negara  atau  di  luar  negeri,  untuk  semua  bentuk tenaga kerja eksploitatif.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
356
Pola atau modus operandi yang di pergunakan dalam  perdagangan orang  diawali  dengan  tahapan- tahapan  manipulatif,  menjanjikan  calon  korban pekerjaan  dengan  gaji  yang  tinggi  tanpa  di beritahukan jenis dan resiko dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk  meningkatkan  taraf  hidup  dan  perekonomian dari  keluarga,  setelah  korban  berhasil  diyakinkan oleh  para  calo,  maka  para  perempuan  dan  anak- anak  ditampung  di  suatu  tempat  yang  jauh  dari keramaian,  kemudian  korban-korban  tersebut dipindahtangankan  dari  calo  yang  satu  ke  tangan calo  yang  lain  dengan  diikuti  transaksi  jual  beli (Pudjiono, & Nugroho, 2014).
Namun pada kenyataannya yang ada saat ini perdagangan  orang  masih  banyak  terjadi.  Dalam catatan  laporan  tentang  perdagangan  orang  di Indonesia  pada  tahun  2018,  Indonesia merupakan salah  satu  negara  asal  utama  dan  pada  tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi laki- laki,  perempuan, dan  anak-anak  Indonesia  untuk menjadi  pekerja  paksa  dan  korban  perdagangan seks.  Seluruh  provinsi  (34  provinsi)  di  Indonesia merupakan  daerah  asal  sekaligus  tujuan perdagangan  orang. Pemerintah  memperkirakan sekitar  1,9  juta  dari  4,5  juta  warga  Indonesia yang bekerja  di  luar  negeri,  kebanyakan  dari  mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal  melewati  batas  izin  tinggal.  Situasi  ini meningkatkan  kerentanan  mereka  terhadap perdagangan  orang.  Jumlah  sebenarnya  jauh  lebih besar  mengingat banyaknya  buruh  migran  yang
secara  turun  temurun  mengelak  untuk  memenuhi persyaratan  penempatan  dan  izin  bekerja  ke  luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan  atas  hasutan  pelaku  perdagangan  orang (Kedutaan  Besar  dan  Konsulat  AS  di Indonesia, 2018).
Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja  paksa  dan  terlilit  hutang  di  Asia  dan  Timur Tengah,  terutama  di  sektor  pekerja  rumah  tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan  kelapa  sawit  di  Malaysia, dan  kapal- kapal  penangkap  ikan  yang  beroperasi  di  Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Malaysia tetap menjadi tujuan  utama  bagi  pekerja  migran  Indonesia; pemerintah  memperkirakan  lebih  dari  satu  juta  dari 1,9 juta pekerja Indonesia yang berstatus tidak resmi berada  di  Malaysia.  Perempuan  Indonesia  dewasa dan  remaja  menjadi  sasaran  perdagangan  seks, terutama  di  Malaysia,  Taiwan,  dan  Timur  Tengah. Pekerja rumah tangga merupakan mata pencaharian terbanyak yang dilakukan oleh perempuan Indonesia yang  bekerja  di Indonesia  maupun  di  Singapura, Malaysia,  Hong  Kong  dan  Timur  Tengah,  namun mereka  tidak  dianggap  sebagai  pekerja  formal  dan tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan setempat.  Jam  kerja  yang  berlebihan,  tidak  adanya kontrak  kerja  resmi,  dan  gaji yang  tidak  dibayar adalah  beberapa  perlakuan  tidak  wajar  yang  paling umum  dihadapi  oleh  asisten  rumah  tangga  asal Indonesia.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  oleh, Perdana Eliakhim Manula, Suhaidi, Hamdan, Hasim
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
357
Purba, yang berfokus pada Sanksi Pidana Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Studi Beberapa  Putusan  Pengadilan  Negeri  di  Indonesia) (Manula, Suhaidi, Hamdan, Purba,. 2014).
Oleh  Udiyo  Basuki,  yang  berfokus  pada Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia (Basuki, 2017).
Serta  oleh  Rr.  Rina  Antasari,  yang  berfokus pada  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Barat (Antasari, 2018).
Pada  penelitian  internasional  oleh  Brenda Carina  Oude  Breuil, Dina  Siegel,  Piet  van  Reenen,
Annemarieke Beijer & Linda Roos, dimana penelitian ini  berfokus  pada  korban  dan  pelaku  yang dibayangkan  dalam  narasi  tentang  perempuan diperdagangkan  ke eropa  untuk  eksploitasi  seksual (Breuil, Siegel, Reenen, Beijer, & Roos, 2011).
Oleh David  Nelken,  yang  berfokus  pada pencegahan, menekan dan menghukum perdagangan orang (Nelken, 2010)
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  diatas baik  nasional  dan  internasional yang  sama-sama bertemakan  Perdagangan  Orang,  namun  pada penelitian  kali  ini  lebih  berfokus  pada Penerapan Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian  ini  menggunakan metode penelitian  yuridis  normatif  dimana melihat permasalahan  dari  kajian bahan-bahan sebagai
referensi  yang  digunakan  adalah  peraturan perundang-undangan  sebagai  bahan  pokok  (bahan hukum  primair)  dan  bahan  hukum  sekunder  adalah seperti  literatur-literatur,  buku-buku  hukum,  karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang pengaturan  dan penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelaku perdagangan orang (human trafficking).

## C. HASIL dan PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Terhadap  Perdagangan orang Human Trafficking di Indonesia
a. Perdagangan  orang  menurut  Kitab  Undang-

## Undang Hukum Pidana
Perdagangan  orang  merupakan  bentuk perlakuan  yang  buruk  dari  pelanggaran  harkat  dan martabat  manusia. Perdagangan  orang  ini  telah meluas  dalam  bentuk  jaringan  kejahatan  yang terorganisasi baik bersifat antar negara maupun luar negeri (Suhardin, 2008). Kejahatan yang terorganisir ini  juga  membuat  pemerintah  kerepotan  dalam penanggulangannya  maunpun  dalam  memberikan perlindungan  kepada  korban (Alfian,  2015). Bloomsburry menyebut Perdagangan orang (Human Trafficking) dengan istilah Trafficking in Person yang diartikan sebagai “The illegal practice of finding and using human beings for unpaid often unpleasant work in  situations  their  circumtances  prevent  them  from living (Fadilla, 2016).
Maraknya  perdagangan  orang  di  berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang  berkembang  telah  menjadi  perhatian  dunia
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
358
dan  terutama  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) (Widiastuti, 2010).
Kegiatan  perdagangan  orang  sedari  awal dilarang,  baik  di  Amerika  Serikat  maupun  di Indonesia.  Perbuatan  perdagangan  orang telah dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  lebih  tepatnya lagi  tindak  pidana  khusus.  Dalam  sistem  hukum pidana  Indonesia,  tindak  pidana  khusus  diatur  dan bersumber  dari  kaedah  hukum  pidana  yang  ada  di luar KUHP (Effendi, 2013).
Ketentuan  mengenai  larangan  perdagangan orang  pada  dasarnya  telah  diatur  didalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 297 KUHP:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
Pasal 298 KUHP berbunyi :
Ayat  1  :  Dalam  hal  pemidanaan  berdasarkan  salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan  hak-hak  berdasarkan  Pasal  35  No  1-5 dapat dinyatakan.
Ayat  2  : Jika  yang  bersalah  melakukan  salah  satu kejahatan  berdasarkan  pasal  261,  297  dalam melakukan  pencahariannya,  maka  hak  untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.
Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menentukan larangan  memperdagangkan  anak,  menjual  atau menculik  anak  itu  sendiri  atau  dijual (Hanim, & Prakoso, 2015). Ketentuan dalam KUHP memberikan
sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  kejahatan perdagangan  orang,  oleh  karenanya  diperlukan undang-undang  khusus  tentang  tidank  pidana perdagangan  orang  yang  mampu  meyediakan landasan hukum  materil  dan  formil  sekaligus.  Guna tujuan  tersebut  maka  undang-undang  khusus  ini mengantisipasi  dan  menjerat  semua  bentuk eksploitasi  yang mungkin  terjadi  dalam  praktik perdagangan  orang  baik  yang  dilakukan  antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku  perorangan  maupun  korporasi,  untuk melaksanakan  protocol  PBB  tahun  2006  tentang Pencegahan,  Pemberantasan  dan  Penghukuman terhadap  Tidak  Pidana  Perdagangan  Orang khususnya  perempuan  dan  anak-anak  yang  telah ditanda  tangani  pemerintah  Indonesia (Damanik, & Siregar, 2014).
Pada  perkembangan  pengaturan  undang- undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun  2007  tentang pemberantasan  tindak  pidana perdagangan  orang  disahkan,  digunakan  KUHP Pasal  297  yang  berbunyi  “perdagangan  perempuan dan  anak  laki-laki  yang  belum  dewasa,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  tahun,  dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdaganan orang.
Secara makna pasal-pasal tentang perbudakan  dibutuhkan  lagi,  dalam  RUU  KUHP dimunculkan kembali di mana perbuatan pidana yang
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
359
disebut  dengan  perbudakan  itu  disesuaikan  dengan keadaan  sekarang  dengan  perbuatan  pidana perdagangan  orang,  yang  terdapat  dalarn  Bab  XX Tindak  pidana  Kemerdekaan  orang,  Pasal  526 sampai  dengan  pasal  541  tentang  perdagangan Orang.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa perdagangan  orang  merupakan  salah  satu pelanggaran  Hak  Aasasi  Manusia  termasuk kejahatan  terhadap  kernanusiaan.  Dalam  Pasal  9 menyebutkan  kejahatan  kemanusiaan  adalah  salah satu  perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari serangan  yang  meluas  atau  sistematis  yang diketahuinya  bahwa  serangan  tersebut  ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selain itu, lndonesia  telah  menandatangani UN  Convention Trannational Organized Crimes berserta protokoinya yaitu  Protokol  to  Prevenf,  Suppress  and  Punish Trafficking  in  Persons,  Especially  Women  and Children,  dan Protokol  Againstthe  Smuggling  of Migrants by Land, Sea and Air, pada Desember 2000 di  Palermo  ltali,  yang  tentunya  dalam rangka menyikapi  adanya  implikasi- implikasi  hukum  atas tindakan  perdagangan  orang.  Oleh  karena  itu, pemerintah  lndonesia  bulan  April  2007  telah mensahkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang (Hidayati, 2012).
Berdasarkan  Undang-undang  No.  21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  bentuk  kejahatan  eksploitasi seksual  komersial  anak  berupa  perdagangan
(trafficking)  anak  untuk  tujuan  seksual  diatur  dalam pasal 2 yaitu:
Pasal  2:  (1)  Setiap  orang  yang  melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus juta  rupiah).  (2)  Jika  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  mengakibatkan  orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,  terdapat  kata  “untuk  tujuan”  sebelum  frasa mengeksploitasi  orang  menunjukkan  bahwa  tindak pidana  perdagangan  orang  merupakan  delik  formil, yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan yang  sudah  dirumuskan,  dan  tidak  harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  terdapat  ketentuan
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
360
pidana  lain  di  Undang-undang  tersebut  yaitu  Pada Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5  dan  Pasal  6  Undang- undang  No.  21  Tahun  2007.  Di  dalam  Undang- undang  No.  21  Tahun  2007,  terdapat  penambahan ancaman  pidana  sebanyak  1/3  (sepertiga)  apabila korban  menderita  luka  berat,  gangguan  jiwa  berat, penyakit  menular  lainnya  yang  membahayakan jiwanya,  kehamilan,  atau  terganggu  atau  hilangnya fungsi  reproduksinya.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Pasal 7 yang berbunyi:
Pasal  7:  (1)  Jika  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal  5,  dan  Pasal  6  mengakibatkan  korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular  lainnya  yang  membahayakan  jiwanya, kehamilan,  atau  terganggu  atau  hilangnya  fungsi reproduksinya,  maka  ancaman  pidananya  ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.  (2) Jika  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6  mengakibatkan  matinya  korban,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling  sedikit  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

## 2. Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking)
Hukum  pidana  menentukan  sanksi  terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu
pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan  dengan  sengaja.  Penambahan penderitaan  dengan  sengaja  ini  pula  yang  menjadi pembeda  terpenting  antara  hukum  pidana  dengan hukum yang lainnya (Bemmelen, 1987).
Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat  hukum  itu  pada  umumnya  berupa  hukuman pidana  atau  sanksi.  Berdasarkan  Pasal  10  KUHP jenis  hukuman  pidana  dibagi  menjadi  dua,  yaitu: (Bemmelen, 1987)
a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Satochid  Kartanegara  berpendapat  bahwa “hukuman  (pidana)  adalah  penyiksaan  atau penderitaan,  yang  oleh  hukum  pidana  diberikan kepada  seseorang  yang  melanggar  norma  yang ditentukan  oleh  hukum  pidana,  dan  bahwa penyiksaan  atau  penderitaan  oleh  keputusan  hakim dijatuhkan  pada  orang  yang  dipersalahkan  karena itu.  Sifat  dalam  bentuk  siksaan  atau  penderitaan harus  diberikan  pada  hukuman  (pidana),  karena pelanggaran  yang  dilakukan  seseorang  terhadap norma  yang  ditentukan  oleh  hukum  pidana  adalah pelanggaran  atau  perkosaan  kepentingan  hukum yang  akan  dilindungi  oleh  hukum  pidana” (Kartanegara, 1954-1955).
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
361
Menurut  Herbert  L.  Packer,  sanksi  pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau  bahaya  besar  serta  untuk  menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :
a. Sanksi  pidana  sangatlah  diperlukan;  kita  tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang  tersedia,  yang  kita  miliki  utk  menghadapi kejahatan-kejahatan  atau  bahaya  besar  dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang  utama  dari  kebebasan  manusia.  Ia merupakan  penjamin  apabila  digunakan  secara hemat-cermat  dan  secara  manusiawi,  ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (Packer, 1967).
Penerapan  sanksi  pidana  di  Indonesia  yang implementasinya pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  penjatuhan  sanksi  pidana terhadap  tindak  pidana  perdagangan  orang  (human trafficking) dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296,  Pasal  297,  Pasal  298  ayat  (1),(2)  dan  Pasal 506.  Dari  pengertian  yang terdapat di  dalam KUHP dapat  dijabarkan  sebagai  berikut: (Maharani, & Atmadja, 2015)
- Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan  perbuatan  cabul  yang  korbannya
anak  (kandung,  tiri,angkat)  dan  anak-anak dibawah  pengawasannya; perbuatan  pelaku sebagai mata pencaharian;
- Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
- Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki;
- Ada  hukuman  tambahan  (1)  pencabutan  hak (asuh  untuk  prlaku  yang  korbannya  anak),  (2) pemecatan  dari  pekerjaan  kalau  kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya
Undang-Undang  nomor  21  tahun  2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang  ini  memberikan  sanksi  pidana  yang  cukup berat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  perdagangan manusia  sebagai  wujud  perlindungan  terhadap korban  perdagangan  manusia.  Ketentuan  pidana terdapat  dalam  pasal  2  hingga  pasal  23  Undang- Undang  nomor  21  tahun  2007  tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat  dipidananya  perbuatan  seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk  mengeksploitasi.  Pasal  2  Undang-Undang nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi : “Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
362
penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana perdagangan  manusia.  Dalam  pasal  2  sampai dengan  18,  undang-undang  ini  secara  tegas merumuskan  sanksi  terhadap  pelaku  perdagangan orang.  Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  dapat dikategorikan  beberapa  pelaku  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  ,  yaitu: Pertama,  Agen perekrutan  Tenaga  Kerja  (legal  atau  illegal)  yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa- desa,  mengelola  penampungan,  mengurus  identitas serta  KTP  dan  dokumen  perjalanan,  memberikan pelatihan  dan  pemeriksaan  medis  serta menempatkan  buruh  dalam  kerjaannya  di  Negara tujuan. Meskipun tidaksemua, namun sebagian PJTK terdaftar  melakukan  tindakan  demikian. Kedua, Agen/calo  (mungkin  orang  asing) yang  datang  ke suatu  desa,  tetangga,  teman,  bahkan  kepala  desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen  dapat  bekerja  secara  bersamaan  untuk  PJTK terdaftar  /tidak  terdaftar, guna  memperoleh bayaran
untuk  tiap  buruh  yang  direkrutnya. Ketiga, Majikan yang  memaksa  buruh  bekerja  dalam  kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, Pemerintah, yang terlibat dalam  pemalsuan  dokumen,  mengabaikan pelanggaran  dalam  perekrutan  tenaga  kerja  atau memfasilitasi  penyeberangan  perbatasan  secara illegal  (termasuk  pembiaran  oleh  polisi/petugas imigrasi). Kelima,  Pemilik/pengelola  rumah  bordil yang  memaksa  perempuan  untuk  bekerjadi  luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

## D. SIMPULAN
Dari  uraian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan, bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan  yang  terorganisir  secara  sistematis, dimana  orang-orang  yang termasuk  didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan secara pribadi dan atau kelompok. Tindak pidana perdagangan orang ini juga  dikategorikan  sebagai  kejahatan  yang melanggar  HAM  seseorang,  dimana  para  pelaku menjajakan  orang-orang  untuk  menjadi  pekerja- pekerja yang memberikan keuntungan bagi mereka.
Oleh  karena  itu,  kajian  yang  diangkat  ini merupakan  langkah  yang  diharapkan  bisa  menjadi salah  satu  cara  untuk  memberantas  tindak  pidana perdagangan orang.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Bemmelen, V. (1987). Hukum  Pidana 1  Hukum
Pidana  Material  Bagian  Umum. Bandung  : Binacipta.
Kartanegara, S. (1954-1955). Kumpulan  Catatan
Kuliah Hukum Pidana II. Bandung : Binacipta. Koeswadji. (1995). Perkembangan  Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Packer, Herbert L. (1967). The Limits of The

## Criminal Sanction. California: Stanford
California University Press.

## JURNAL
Alfian, A.  (2015). Upaya  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9,
(No. 3, Juli-September), pp-331-339.
Antasari,  Rr  Rina.  (2018). Penanganan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  dalam  Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Barat.
Intizar, Vol.24, (No.1), pp.115-140.
Azizurrahman,  Syarif  H.  (2014).  Pembaharuan Kebijakan  Pidana  Kejahatan  Perdagangan Orang  (Studi  di  Wilayah  Perbatasan Kalimantan  Barat-Sarawak). Yustisia, Vol.  3,
(No. 2 Mei-Agustus), pp-88-99.
Basuki,  U.  (2018). Penegakan  Hukum  Atas  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang Perspektif  Hak Asasi  Manusia. Varia  Justicia,  Vol.13,  (No.2 Oktober), pp-132-146.
Breuil, Brenda Carina Oude., Siegel, Dina., Reenen, Piet van., Beijer, Annemarieke., & Roos, Linda. (2011). Human  trafficking  revisited:  legal, enforcement  and  ethnographic narratives  on sex  trafficking  to  Western  Europe.  Trends  in Organized Crime, Vol.14, (Issue 1, maret), pp-
30-46.
Damanik,  Jalison.,  &  Siregar,  Taufik.  (2014).
Penerapan  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelaku Kejahatan  Trafficking  (Studi  Putusan  di Pengadilan Negeri Binjai). Jurnal Medika, Vol. 7, (No. 2/ Desember), pp-109-124.
Effendi,  E.  (2013).  Pemberantasan  Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana. Jurnal Cita Hukum, Vol. I, (No. 1 Juni), pp-85-98.
Fadilla,  N.  (2016).    Upaya  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Tindak Pidana  Perdagangan  Orang. Jurnal  Hukum dan Peradilan, Vol.5, (Nomor 2, Juli), pp-181- 194.
Hanim,  Lathifah.,  &  Prakoso  Putro,  Adityo. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi UU No. 21 Tahun 2007). Jurnal Pembaharuan  Hukum,  Volume  II  No.  2  Mei- Agustus, pp-234-244.
Hidayati, Maslihati N. (2012). Upaya Pemberantasan Dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum  Internasional  dan Hukum  Positif Indonesia. Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri Pranata Sosial, Vol. 1, (No. 3, Maret), pp-163- 175.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Kamea, Herlien  C.  (2016). Penegakan  Hukum Pidana  Terhadap  Kejahatan  Perdagangan Orang  Menurut  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2007. Lex Criemen, Vol.V, (No.2/Feb), pp-126-133.
Maharani, I. Gst. Ayu Stefani Ratna., & Atmadja, Ida Bagus Putra. (2015). Sanksi Pidana Terhadap Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human Trafficking)  di  Indonesia. Kertha  Wicara,  Vol.
04, (No. 03, September), pp-1-5.
Manula,  Perdana  Eliakhim.,  Suhaidi.,  Hamdan.,  &
Purba,  Hasim.  (2014).  Sanksi  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang  (Studi  Beberapa  Putusan  Pengadilan Negeri  di  Indonesia). USU  Law  Jurnal,  Vol.2,
(No.3 Desember), pp-176-189.
Munthe, R. (2015).  Perdagangan Orang (Trafficking)
Sebagai  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.
Jupiis, Vol 7, (No.2), pp-184-192.
Nelken,  D.  (2010).  Human  Trafficking  And  Legal Culture. Israel Law Review, Vol.43, (Issue 3), pp-479-513.
Pudjiono, Moch Juli., & Nugroho, Sigit Sapto. (2014).
Pertanggung  Jawaban  Pidana  Pelaku  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (Trafficking).
Jurnal Sosial, Vol.15, (No.1, Maret), pp-43-53.
Prakoso,  Abdul  Rahman., &  Nurmalinda,  Putri  Ayu.
(2018).  Kebijakan  Hukum  Terhadap Tindak Pidana Perdagangan  Orang.
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.4, (No.1), pp-1-24.
Rahmawati, R. (2016). Penyimpangan Sosial Human Trafficking. Jurnal Equelibrium,  Vol.IV,  (No.  1 Mei), pp-30-37.
Riadi, W.  (2017). Implementasi  Pencegahan
Perdagangan Orang Dari Perspektif Pertahanan  Negara. Jurnal Strategi  Perang Semesta, Vol.3, (No.2, Juni), pp-1-24.
Rosnawati., Din, Mohd.,  &  Mujibussalim.    (2016).
Kepastian  Hukum  Hak  Restitusi  Terhadap Korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang (TPPO)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2007. Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol  4,
(No, 1, Februari), pp-1-7.
Satriani,  Ari, Rizka.,  &  Muis,  Tamsil. (2013).  Studi Tentang  Perdagangan  Manusia  (Human Trafficking)  Pada  Remaja  Putri  Jenjang Sekolah  Menengah  Di  Kota  Surabaya.  Jurnal BK Unesa, Vol.4, (No.1), pp-67-78.
Suhardin,  Y.  (2008). Tinjauan  Yuridis  Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.  Mimbar  Hukum,  Vol.20,  (No.3, Oktober), pp-411-588.
Widiastuti, Tri W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Wacana Hukum, Vol. 9, (No. 1, April), pp-107-120.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab  Undang - undang  Hukum  Acara  Pidana,
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Undang - Undang  No.  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang.

## SUMBER ONLINE
Kedutaan  Besar  dan  Konsulat  AS  di  Indonesia.
(2018). Laporan Tahunan Perdagangan Orang
2018, Retrieved from https://id.usembassy.gov/id/our-relationship- id/official-reports-id/laporan-tahunan- perdagangan-orang-2018/,  diakses  pada  02
Sep. 19