## Artikel

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Sendy Putri Surendry 1* and Hendra Sukmana 1
1 Public Administration, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
* Korespondensi : : sendyputri20@gmail.com
Abstract: Pemerintah  sebagai  penyedia  layanan  publik  yang  dibutuhkan  masyarakat  harus memiliki  tanggung  jawab  dan  harus  berupaya  guna  memberikan  layanan  yang  terbaik  demi meningkatkan pelayanan publik. Akan tetapi, realitanya dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dimana pelayanan ini dilakukan oleh pemerintah, pada saat ini masih berjalan dengan sistem pelayanan yang belum efektif dan efisien serta terkait kualitas terhadap sumber daya manusia dalam sistem pemerintahan daerah dapat disebut belum memadai. Dalam hal ini dapat ditinjau dari tidak sedikitnya  aduan  serta  keluhan  warga  yang  disampaikan  secara  langsung  maupun  tidak disampaikan kepada pemerintah daerah, seperti pengaduan warga melalui media komunikasi yang dimana  warga  menuntut  akan  peningkatan  kualitas  terhadap  pelayanan  publik.  Penelitian  ini memiliki  tujuan  guna  mendeskripsikan  sekaligus  menganalisis  terkait  dengan  kualitas  terhadap pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Kantor  Desa  Keboansikep  Kecamatan  Gedangan Kabupaten  Sidoarjo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yang  dimana menggunakan dua jenis data yakni data primer dan sekunder. Didalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan  kesimpulan.  Kualitas  terhadap  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Desa Keboansikep menjadi fokus penelitian ini. Sumber data yang diperoleh melalui Library Research yaitu melalui buku, jurnal, web resmi, serta dokumen kearsipan. Hasil penelitian ini  yang pertama transparansi mengenai publikasi informasi yang belum maksimal. Kedua, mengenai akuntabilitas, yakni dalam hal ini belum sepenuhnya maksimal, karena belum sepenuhnya sesuai dengan enam prinsip  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Ketiga, terkait pemberi dan penerima pelayanan secara kondisional dirasa telah memenuhi kepuasan penerima pelayanan. Keempat, mengenai partisipatif, dimana  warga  dapat  menyampaikan  aspirasi  melalui  kegiatan  MUSRENGBANGDES (Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa)  dan  penyampaian  kendala  secara  langsung  kepada pemerintah  desa.  Kelima,  tentang  kesamaan  hak  dan  kewajiban,  dimana  pemerintah  desa Keboansikep memberikan  kesamaan hak  terkait  pelayanan kepada  warga  asli  desa  Keboansikep maupun warga pendatang yang berdomisili di desa Keboansikep.
Keywords: kualitas, pelayanan, peraturan menteri.
Abstract: The government as a provider of public services needed by the community must have a responsibility  and  must  strive  to  provide  the  best  service  in  order  to  improve  public  services. However, the reality is that in the process of providing public services, where this service is carried out by the government, currently it is still running with a service system that is not yet effective and efficient and related to the quality of human resources in the local government system can be called inadequate.  In  this  case,  it  can  be  seen  from  the  number  of  complaints  and  complaints  from residents who are submitted directly or indirectly to the local government, such as complaints from citizens through communication media where residents demand an increase in the quality of public services. This study aims to describe and analyze the quality of population administration services at  the  Keboansikep  Village  Office,  Gedangan  District,  Sidoarjo  Regency.  This  study  uses  a descriptive qualitative method which uses two types of data, namely primary and secondary data.

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
In this study using data analysis techniques with three components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The quality of population administration services in Keboansikep  Village  is  the  focus  of  this  research.  Sources  of  data  obtained  through  Library Research, namely through books, journals, official websites, and archival documents. The results of this study are the first transparency regarding the publication of information that has not been maximized. Second, regarding accountability, namely in this case it is not fully maximized, because it  is  not  fully  in  accordance  with  the  six  principles  in  the  Regulation  of  the  Minister  of  State Apparatus  Empowerment  and  Bureaucratic  Reform  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  14  of 2017.  Third,  related  to  service  providers  and  recipients,  they  are  conditionally deemed to  have fulfilled the satisfaction of the recipients. service. Fourth, regarding participatory activities, where residents can express their aspirations through the MUSRENGBANGDES (Village Development Plan  Deliberation)  activity  and  submit  problems  directly  to  the  village  government.  Fifth, regarding  the  equality  of  rights  and  obligations,  where  the  village  government  of  Keboansikep provides  equal  rights  regarding  services  to  the  original  residents  of  Keboansikep  village  and migrants who live in the village of Keboansikep.
Keywords: quality, service, ministerial regulations

## 1. Pendahuluan
Pelayanan publik termasuk ke dalam salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dimana  dalam  pelaksanaan  kegiatan  terkait  pelayanan  publik  wajib  diterapkan  oleh berbagai  lembaga  pemerintah  tanpa  terkecuali  dalam  daerah  sekalipun.  Dengan berlandaskan  dari  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik, yakni  sebagai  pemerintah  daerah  bertugas  dalam  proses  penyelenggara  utama  yakni pelayanan  yang  wajib  melayani  segala  kebutuhan  publik  terlebih  juga  sesuai  dengan berbagai macam prinsip pada sistem pengelolaan yang ada dalam pemerintahan. Sejalan dengan  Undang-Undang  tersebut,  pelayanan  publik  memerlukan  reformasi  guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal. (Demante & Dwiyanto, 2019). Salah satu  bentuk  dari  proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik  adalah  pelayanan  terkait administrasi  kependudukan  yang  ada  pada  suatu  sistem  pemerintahan.  Administrasi kependudukan  dalam  hal  ini  merupakan  bentuk  dari  tahapan  kegiatan  terhadap pengaturam serta pembenahan pada dokumen maupun data kependudukan dengan melalui berbagai  proses  seperti,  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi terkait  administrasi  kependudukan  serta  penggunaan  terhadap  hasil  dalam  pelayanan publik guna proses pengembangan dalam lingkup pemerintah lainnya (Rukayat, 2017).
Sejalan  dari  pada  itu  yakni  dengan  terlaksananya  suatu  kebijakan  yang  ada  dalam otonomi  daerah,  penyelenggara  pemerintahan  tingkat  daerah  dapat  pula  mengatur sekaligus  menjalankan  proses  pelayanan  publik  yang  dimana  lebih  memperhatikan keprluan masyarakat dalam lingkup daerahnya tersebut. Adapula konsep yang mendasar dalam  urusan  menjalankan  serta  mengatur  kebijakan  pemerintah  daerah  tersebut  yaitu dengan adanya pemikiran sendiri yang berdasarkan pada keinginan yang disampaikan oleh warga daerah tersebut. Otonomi daerah bermaksud dengan segala keinginan warga daerah guna  menyelesaikan  barbagai  persoalan  terhadap  warga  sekitar  guna  tercapainya kenyamanan  dan  ketentraman  warga  daerah. Realitanya,  dalam  proses  penyelenggaraan pelayanan  publik  dimana  pelayanan  ini  dilakukan  oleh  pemerintah,  pada  saat  ini  masih berjalan  dengan  sistem  pelayanan  yang  belum  efektif  dan  efisien  serta  terkait  kualitas terhadap  sumber  daya  manusia  dalam  sistem  pemerintahan  daerah  dapat  disebut  belum memadai.  Dalam  hal  ini  dapat  ditinjau  dari  tidak  sedikitnya  aduan  serta  keluhan  warga yang disampaikan secara langsung maupun tidak disampaikan kepada pemerintah daerah,

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
seperti pengaduan warga melalui media komunikasi yang dimana warga menuntut akan peningkatan kualitas terhadap pelayanan publik.
Pelayanan publik juga memiliki kaitan yang erat terhadap kemampuan, daya tanggap, on time, serta sarana dan prasarana. Jika suatu pelayanan telah sesuai terhadap apa yang diharapkan  oleh  penerima  layanan,  dengan  demikian  dapat  dikatakan  sistem  pelayanan tersebut  adalah  pelayanan  yang  berkualitas.  Dan  juga  sebaliknya  apabila  layanan  yang telah  diberikan  oleh  penyelenggara  pelayanan  belum  sesuai  dengan  apa  yang  sudah diharapkan oleh masyarakat guna menyediakan jasa ataupun bentuk layanan sebagaimana pada  persepsi  penerima  layanan  serta  ketentuan  atau  aturan  terkait  dengan  kualitas pelayanan (Risna, 2018). Peningkatan terhadap kualitas dari pelayanan publik merupakan bentuk isu  yang  dapat  dikatakan sangat penting.  Pasalnya  pada satu  sisi dalam  tuntutan yang  diberikan  masyarakat  pada  kualitas  pelayanan  juga  semakin  berkembang  pesat, tetapi  dari  sisi  praktek  dalam  penyelenggaraan  proses  pelayanan  tidak  terjadi  suatu perubahan  bermakna.  Dalam  setiap  waktunya,  masyarakat  menuntut  pelayanan  publik yang berkualitas, walaupun dalam hal ini tuntutan terhadap kualitas dari pelayanan publik sering kali belum sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh para penerima layanan, karena  terkadang  proses  pelayanan  publik  cenderung  terbelit-belit,  lambatnya  proses pelayanan,  bahkan  biaya  yang  cukup  tinggi,  dan  melelahkan.  Berdasarkan  dengan Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan Masyarakat  Unit  Penyelenggara  Pelayanan  Publik  menjelaskan  terkait  dengan penyelenggara  proses  pelayanan  publik  dimana  dalam  hal  ini  pemerintah  wajib memberlakukannya  survei  terhadap  kepuasan  warga  yang  dilakukan  secara  berkala dengan  paling  sedikit  1  (satu)  kali  dalam  satu  tahun,  survei  ini  diterapkan  guna mendapatkan indeks terhadap kepuasan warga (Permen 14/2017 Pasal 1). Survei terhadap kepuasan  warga  kerap  dilakukan  pada  unit  penyelenggara  pelayanan  publik  dengan menerapkan  indikator  serta  metodologi  terhadap  survei  yang  telah  ditentukan.  Dengan diadakannya survei terhadap kepuasan warga, pemerintah desa dengan mudah mengetahui terkait pelayanan masyarakat yang sedang berjalan serta dapat diketahui akan kekurangan dari  sistem  pelayanan  masyarakat  sehingga  pemerintah  desa  dapat  mengevaluasi  dan kemudian memperbaiki.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang menyatakan  bahwa  sebagai  pemerintah  desa  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas terhadap  pelayanan  publik yang diberikan kepada  warga  (UU  6/2014 Pasal 83).  Seperti halnya salah satu aspek yang wajib dibenahi guna memperbaiki kualitas  pelayanan publik yaitu dengan ketersediaan fasilitas terhadap sarana dan prasarana seperti peralatan kantor, kelengkapan  komputer,  dan  berbagai  perlengkapan  lainnya.  Tersedianya  sarana  dan prasarana yang dimana merupakan suatu hal yang sangat penting serta dapat menjadi salah satu  hal  yang  sangat  berdampak  besar  pada  peningkatan  kualitas  pelayanan.  Hal  ini dikarenakan dengan adanya fasilitas terhadap sarana pelayanan yang memadai juga dapat memberikan  kenyamanan  serta  kepuasan  kepada  masyarakat  selama  berada  didalam ruangan pelayanan. Misalnya, dengan adanya kantor kepala desa, masyarakat lebih mudah guna mengakses pelayanan administrasi. Kantor kepala desa juga berfungsi sebagai sarana pendukung  guna  mengoptimalkan  proses  pelaksanaan  dari  fungsi  manajemen  kerja pelayanan yang dimana memberikan citra dan kewibawaan bagi para aparatur desa dalam melayani kebutuhan pelayanan warga Desa Keboansikep (Rukayat, 2017).
Memberikan  pelayanan  dengan  kualitas  yang  baik  adalah  salah  satu  bentuk  dari upaya  guna  proses  pelayanan  dengan  maksud  tercapainya  target  akan  kepuasan  yang diterima oleh penerima pelayanan. Menurut Goetsh dan Davis dalam Ibrahim (2008:22) mengatakan  bahwa  suatu  kualitas  dalam  proses  pelayanan  adalah  suatu  kondisi  yang dinamis sehingga dapat bekorelasi dengan produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungan yang dimana telah memberikan hasil dari harapan baik bagi penerima layanan. Disamping itu, Goestsh dan Davis menjelaskan bahwa dalam kualitas terhadap pelayanan juga dapat

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
dimaknai sebagai suatu hal yang memiliki korelasi dengan harapan penerima layanan yang terpenuhi  atau  kebutuhan  penerima  pelayanan,  dimana  pelayanan  dapat  diartikan berkualitas  ketika  dapat  memberikan  jasa  maupun  barang  yang  dimana  sesuai  dengan kebutuhan  para  penerima  pelayanan.  Kualitas  dalam  proses  pelayanan  administrasi dibutuhkan  oleh  masyarakat  maupun  penerima  pelayanan  melalui  sistem  transparansi terhadap  pelayanan,  dalam  hal  informasi  tersebut  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat setempat  maupun  penerima  pelayanan  yang  telah  mengajukan  kebutuhannya  kepada pemberi  pelayanan,  transparansi  tersebut  dilihat  dari  prosedur  pengurusan  administrasi maupun  informasi  lainnya  dengan  melalui  website  resmi  desa  maupun  dalam  bentuk pengumuman  lainnya  seperti  papan  pengumuman  yang  terpampang  di  kantor  desa sehingga dapat diketahui langsung oleh masyarakat secara umum. Selama ini warga Desa Keboansikep  mendapat  informasi  dengan  melalui  warga  lain  yang  telah  melakukan pengurusan  administrasi  dan  dapat  langsung  ke  kantor  Desa  Keboansikep  Kecamatan Gedangan  Kabupaten  Sidoarjo,  bahkan  ada  beberapa  warga  yang  belum  mengetahui terkait informasi tersebut.
Pemerintahan  Desa  Keboansikep  harus  dapat  meningkatkan  pelayanan  yang  lebih optimal  dengan  melakukan  pembaharuan-pembaharuan  terhadap  pelayanan  mulai  dari sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan suatu pelayanan keadministrasian yang berkualitas terhadap masyarakat tentang pengurusan dalam pelayanan administrasi pada kantor  Desa  Keboansikep  sehingga  peran  masyarakat  sangat  mendukung  kinerja  dari pemerintah  setempat  dan  sangat  mengerti  tentang  keadaan  daerah  mereka  sehingga memberikan  kontribusi  pelayanan  administrasi  yang  berkualitas.  Beberapa  peneliti sebelumnya  telah  menjelaskan  terkait  dengan  kualitas  terhadap  pelayanan  publik kependudukan  antara  lain:  Pertama,  Kualitas  terhadap  Pelayanan  Publik  dalam  Bidang Administrasi  Kependudukan  di  Kecamatan  Pasirjambu  (Yayat  Rukayat,  2017). Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  membahas  terkait  dengan  adanya  kekurangan pegawai  dalam  bagian  pelayanan  sehingga  dapat  mengakibatkan  pegawai  yang  lain merangkap  tugas  dari  pekerjaan  mereka  sehingga  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama guna menyelesaikan pekerjaan akan pelayanan tersebut.
Permasalahan  lainnya  dapat  dijumpai  seperti  pekerjaan  dalam  bidang  administrasi dimana belum terlaksananya dengan baik. Adapun sistem kearsipan yang kurang sesuai maka  dalam  hal  ini  dapat  menyulitkan  pemberi  pelayanan  terkait  proses  melayani  bagi penerima pelayanan, karena didalam proses pencarian arsip akan memerlukan waktu yang lebih lama, hal ini dikarenakan penataan arsip yang belum tertata dengan baik (Reni Putera &  Koeswara,  2022).Dengan  demikian,  kendala  tersebut  dapat  manggambarkan  bahwa proses  pelayanan  di  Kecamatan  Pasirjambu  belum  memberikan  kepuasan  kepada penerima  pelayanan  (Rukayat,  2017).  Kedua,  Analisis  Terhadap  Kualitas  Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Klari Kabupetan Karawang (Ahmad Kevin & Endang,  2017),  berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  letak  wilayah kecamatan  yang  dimana  berfungsi  yakni  sebagai  suatu  instansi  pemerintah  guna memberikan  proses  pelayanan  publik  dengan  baik,  dalam  hal  ini  juga  dinilai  bahwa pemberi  pelayanan  publik  telah  bekerja  lebih  dekat  dengan  masyarakat  yang  mana masyarakat  notabenenya  sebagai  pihak  yang  wajib  dilayani.  Asumsinya,  jika  semakin dekat  jarak  antara  pemberi  dengan  penerima  pelayanan,  dengan  demikian  proses pelayanan  tersebut  berpeluang  akan    sesuai  dengan  harapan  para  penerima  pelayanan (Ahmad Kevin & Endang, 2017). Ketiga, Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pelayanan Administrasi Bagi Warga Desa Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar (Vina Susana, 2020) berdasarkan hasil penelitian menejelaskan bahwa selama ini  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  desa  Gampong  hanya  melayani  terkait pelayanan administrasi seperti halnya mengeluarkan surat-surat keterangan dan membuat laporan-laporan administrasi pemerintahan contohnya, pengisian buku-buku administrasi Desa  Gampong,  maupun  membuat  laporan  pembukuan  desa.  Aktivitas  terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan oleh keuchik (kepala desa) dan para

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo
staf  desa  gampong  telah  dinilai  kurang  fleksibel  serta  kurang  berinisiatif  dalam  proses pelaksanaan pekerjaan masing-masing terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan  pelayanan  administrasi  maupun  manajemen  pemerintahan  desa gampong.  Pelaksanaan  dalam  sistem  administrasi  desa  gampong  kerap  kali  sering dilakukan dirumah keuchik (kepala desa) atau wakil keuchik (sekretaris gampong) bahkan disamping itu pula menggunakan sebagian ruangan dari menasah (Susana, 2020).
Peneliti menemukan masalah terkait dengan pelayanan publik di Desa Keboansikep, maka  peneliti  terdorong  untuk  melakukan  penelitian  terkait  kualitas  pelayanan administrasi  di  Desa  Keboansikep  dengan  melalui  survei  kepuasan  masyarakat berdasarkan  dengan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Dengan tujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan administrasi di Desa Keboansikep sehingga penelitian ini dapat  bermanfaat  untuk  mengetahui  apa  saja  yang  harus  ditigkatkan  terhadap  kualitas pelayanan  masyarakat.  Serta  warga  Desa  Keboansikep  dapat  lebih  mudah  dalam mendapatkan pelayanan.

## 2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana metode ini menyatakan bahwa penelitian tersebut menggambarkan  mengenai  hasil  penelitian  tentang  kualitas  terhadap  pelayanan administratif  di  Desa  Keboansikep,  Kecamatan  Gedangan,  Kabupaten  Sidoarjo  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni interview, observasi, dan dokumentasi.
Hasil  dari  penelitian  yang  telah  diteliti  dapat  diuraikan  ke  dalam  komponen  yang mana  terdiri  dari  lima  komponen  atas  pelayanan  publik  yang  dikemukakan  oleh  L.P. Sinambela  (2006)  yang meliputi   Transparansi,  Akuntabilitas,  Kondisional, Partisipatif, dan Kesamaan Hak. Pada metode Kualitatif ini penulis menggunakan dua jenis data yakni data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  yakni  peneliti  turun langsung  di  lapangan  guna  mengetahui  keadaan  yang  sebenarnya  serta  melakukan wawancara  dengan  pihak  terkai.  Data  primer  juga  meliputi  terkait  hasil  wawancara terhadap  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  langsung  dalam  proses  pelayanan administrasi  kependudukan  di  Kantor  Desa  Keboansikep,  Kecamatan  Gedangan, Kabupten  Sidoarjo  yaitu  Sekestaris,  staff  pelayanan  di  Kantor  Desa  Keboanskep  dan Masyarakat  local  sebagai  Informal.  Sedangkan  buku,  jurnal,  webs  resmi  terkait  serta dokumen kearsipan merupakan sumber data sekunder yang didapat peneliti.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Definisi  desa  dalam  hal  ini  yakni  suatu  wilayah  yang  mempunyai  keunikan,  baik sosial masyarakatnya maupun hierarki pemerintahannya. Dalam proses penyelenggaraan yang diterapkan oleh aparatur Desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh para jajaran  perangkat  desa  yakni  sebagai  unsur  terhadap  penyelenggara  pemerintahan  desa (UU  6/2014  Pasal  24).  Desa  juga  dapat  dikatakan  sebagai  masa  depan  dari  miniatur demokrasi  di  Indonesia  dalam  segi  politik  dan  desa  dapat  menjadi  penggerak  ekonomi yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal setempat. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) tentunya harus diimbangi dengan kompetensi dari Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan  potensi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa menjadi ujung tombak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Desa  juga tidak lepas dari penyelenggaraan pelayanan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Arifin, M.  Z  (2018)  menyatakan,  bahwa  Pemerintah  Desa  wajib  menerapkan  prinsip-prinsip dalam akuntabilitas yang ada pada proses pemerintahan terkait dengan pelayanan publik. Secara  keseluruhan,  akhir  dari  kegiatan/program-program  desa  dalam  proses

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo
penyelenggaraan pelayanan
publik, pemerintahan desa harus dapat
mempertanggungjawabkan  segala  tupoksinya  kepada  seluruh  warga  desa  sebagaimana yang  ditetapkan  oleh  peraturan  yang  berlaku.  Maka  aparatur  Desa  menurut  Undang- undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  pasal  1  ayat  (2)  menyatakan  bahwa: “Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Hal ini menunjukkan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari peran penting Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.” (Tuakra, 2022).
Salah satu bentuk dari proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni  sebagai  bagian  dari  bentuk  penyelenggaraan  kegiatan  Pemerintahaan  Desa,  yakni terhadap pemberian pelayanan mengenai administrasi desa, seperti surat menyurat. Dalam hal  surat  menyurat,  Desa  Keboansikep,  Kecamata  Gedangan,  Kabupaten  Sidoarjo memiliki 12 jenis surat dantaranya : (Data Peneliti, 2022), Surat Keterangan Kelahiran; Surat  Keterangan  Hendak  Menikah;  Surat  Pengantar  guna  mengurus  SKCK;  Surat Keterangan  yang  dibutuhkan  setiap  warga  desa  guna kepentingan  lain; Surat Pengantar desa;  Surat  Keterangan  Wali;  Surat  Keterangan  Belum  Menikah;    Surat  Keterangan Berstatus  Janda/Duda;  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu;  Permohonan  pembuatan  KTP bagi  WNI;  Permohonan  pembuatan  KK  Baru  bagi  WNI;  dan  Surat  Permohonan pembuatan Akta Kelahiran.
Penjelasan diatas yakni sebagai salah satu dari bentuk pelayanan yang dapat dipenuhi oleh  Pemerintah  Desa  Keboansikep,  sebagai  pelaksana  tugas  dalam  pemberian  layanan bagi  masyarakat.  Hierarki  birokrasi  untuk  mendapatkan  pelayanan  tentunya  tidak menghambat dalam pemenuhan akses masyarakat terhadap informasi dalam mendapatkan pelayanan administrasi dan non-administrasi.
Gambar 1 . Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Keboansikep
Sumber : Data Peneliti 2022
Dalam suatu bentuk pemerintahan desa dibutuhkan tatanan struktur organisasi guna menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri  dari  beberapa  tingkatan  yang  dimana  setiap  tingkatannya  memiliki  tugasnya masing-masing. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat guna mengatur warga desa setempat dengan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan  pemerintah  di  wilayah  desa  (Risna,  2018).  Institusi  pemerintah  dalam memberikan  pelayanan  yang  paling  penting  yakni  bagaimana  mereka  dalam  memberi bantuan  dan  kemudahan  kepada  seluruh  warga  desa  guna  memenuhi  segala  jenis kebutuhan  serta  kepentingannya.  Sebagaimana  ditinjau  tentang  bagaimana  proses pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Kantor  Desa  Keboansikep,  Kecamata  Gedangan,

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten  Sidoarjo  akan  penulis  uraikan  dengan  melalui  komponen-komponen  yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dikemukakan oleh L.P. Sinambela (2006).
Transparan yang dimaksud dalam hal ini pelayanan publik memiliki hubungan erat dengan  segala  kebutuhan  warga.  adapula  tujuan  yang  tertera  didalam  Undang-Undang Dasar,  salah  satunya  yakni  dengan  mengutamakan  kesejahteraan  umum  serta mencerdaskan kehidupan bangsa, jika secara tersirat hal ini mencerminkan bahwa betapa pentingnya peran negara dalam memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan publik kepada warganya.  Serta  dengan  seiring  berkembang  dan  bertambahnya  berbagai  macam kebutuhan masyarakat kini membuat pemerintah sadar akan tanggungjawab mereka guna memenuhi kebutuhan dari pelayanan publik (Risna, 2018).
Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang didalamnya menjelaskan asas-asas dari proses pelayanan publik sebagaimana jika dapat dianalisis  lebih  mendalam  juga  memiliki  korelasi  dengan  prinsip  transparansi  serta partisipasi.  Disamping  itu,  kedua  prinsip  itu  memiliki  peran  yang  penting  guna mewujudkan  sistem  yang  good  governance  dan  juga  dapat  mendukung  atas  kebijakan ataupun  program-program  kerja  yang  telah  disusun  oleh  pemerintah  itu  sendiri  (UU 25/2009  Pasal  4).  Transparansi  pelayanan  publik  ialah  segala  bentuk  pelayanan  yang memiliki  sifat  terbuka,  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  seluruh  warga  yang membutuhkan  pelayanan,  dan  fasilitas  yang  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  untuk memperoleh informasi. Seiring berkembangnya zaman, media informasi seperti web site, sosial  media,  dan  aplikasi  media  komunikasi  dapat  digunakan  dalam  menyampaikan informasi  terkait  pelayanan  publik. Sehingga  dapat memudahkan  pemerintah  desa  guna memberikan dan menyampaikan informasi kepada warga, serta warga dapat memperoleh informasi mengenai pelayanan publik dengan mudah.  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik  di  Desa  Keboansikep  pemerintah  desa  menggunakan  media  informasi  guna memudahkan warga dalam mengakses informasi. Langkah tersebut merupakan salah satu indikator dalam upaya guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dalam sektor pelayanan publik.  Untuk  memberikan  informasi  secara  mudah  pemerintah  Desa  Keboansikep memiliki Sistem Informasi Desa (SID) berupa website yang dapat diakses secara umum oleh penduduk asli Desa Keboansikep maupun warga pendatang yang berdomisili di Desa Keboansikep .
Gambar 2 . Website Desa Keboansikep

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  saat  ini  dapat  membawa kemajuan  yang  sangat  pesat,  terutama  dalam  mengakses  informasi  terkait  sistem pelayanan  masyarakat  desa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  peluncuran  website  resmi  desa Keboansikep  dapat  membantu  masyarakat  dalam  menggapai  informasi  dengan  mudah. Dengan adanya laman website resmi yang dikelola langsung oleh pemerintah desa dapat memberi  peluang  bagi  sistem  pemerintahan  desa  yakni  dalam  hal  pengembangan  desa, publikasi kegiatan desa, meningkatkan pelayanan pemerintah desa, sarana komunikasi dua arah, promosi potensi desa, menjadi portal berita online, dan menjadi sumber data resmi desa (Chrismas, Mite, Maturbongs, Laode, Saragih, & Laiyan., 2020).
Akuntabilitas  yang  dimaksud  yaitu  dalam  prinsip  akuntabilitas  pelayanan  wajib dipertanggung jawabkan sebagaimana yang sesuai dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.  Pelayanan  publik  meliputi  segala  bentuk  dari  jasa  pelayanan  barang  publik ataupun jasa publik yang dimana pada prinsipnya hal ini merupakan tanggungjawab serta harus dapat dilakukan secara langsung oleh Instansi Pemerintah di Pusat, daerah, maupun BUMN  atau  BUMDes,  dengan  demikian  terkait  dari  upaya  pemenuhan  terhadap kebutuhan  warga  dalam  rangka  sebagai  pelaksanaan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan (L.P. Sinambela, 2006). Melayani penerima pelayanan dengan baik adalah  suatu  bentuk  tanggungjawab  bagi  seluruh  aparatur  pemerintah  daerah  terkait. Maka,  setiap  aparatur  pemerintah  harus  bisa  melayani  masyarakat  maupun  penerima pelayanan serta dapat mempelajari bagaimana upaya dalam meningkatkan keterampilan guna melayani masyarakat yang meliputi, kerapihan, kesopanan, dan cara berkomunikasi dengan baik. Di samping itu, dalam mewujudkan pelayanan yang baik dapat di dukung dengan adanya fasilitas pelayanan publik yang memadai (Risna, 2018). Hal-hal tersebut diharapkan dapat memberi kepuasan bagi warga yang menerima pelayanan publik.
Gambar 3 . Brosur Pelayanan Desa
Sumber : Data Peneliti 2022
Berdasarkan  gambar  diatas  menjelaskan  bahwasannya  warga  dapat  lebih  mudah untuk  mengetahui  informasi  terkait  sistem  pelayanan  yang  ada  di  desa  Keboansikep. Dengan  ketersediaan  informasi  ini,  dapat  meningkatkan  potensi  masyarakat  pada pembangunan desa. Masyarakat dapat mengetahui apa saja kegiatan yang sedang berjalan, sehingga  masyarakat  dapat  mengikuti  perkembangan  informasi  yang  ada.  Sebagaimana yang  telah  dijelaskan  di  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggara  Pelayanan,  dalam melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat, diterapkan dengan tetap memperhatikan

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
prinsip-prinsip  terkait  survei  terhadap  kepuasan  warga  atas  proses  pelayanan  publik, seperti :
a) Transparansi, yakni hasil dari survei terhadap kepuasan warga daerah yang mana harus dipublikasikan agar dengan mudah untuk diakses oleh seluruh warga yang hendak mengetahui informasi terkait dengan apa yang mereka butuhkan.
b) Partisipasi adalah proses pelaksanaan terhadap survei terhadap kepuasan warga daerah yang mana tetap mengikutsertakan masyarakat guna mendapatkan hasil survei dari masyarakat secara langsung.
c) Akuntabilitas, adalah hal-hal terkait yang sebagaimana telah diatur dalam proses survei  terhadap  kepuasan  warga  daerah  dan  harus  dilaksanakan  serta dipertanggungjawabkan  dengan  benar  dan  konsisten  kepada  pihak  yang berkepentingan sebagaimana berdasarkan dengan kaidah umum yang berlaku.
d) Berkesinambungan, dimana dalam pelaksanaan survei tentang kepuasan terhadap warga daerah harus diterapkan secara berkala dan juga continue guna mengetahui akan perkembangan dari kualitas pelayanan.
e) Keadilan,  yakni  proses  survei  dari  kepuasan  warga  daerah,  dimana  masyarakat juga harus bisa menjangkau seluruh informasi maupun perlakuan yang baik dari proses pelayanan tanpa membedakan status, ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental,
f) Netralitas,  dalam  hal  ini  yakni  dengan  melaksanakan  proses  survei  terhadap kepuasan  warga,  bahwa  seorang  yang  berwewenang  dalam  proses  survei  tidak boleh  meempunyai  kepentingan  pribadi dan  tidak  berpihak  kepada  para  warga terkait hal apapun.
Berdasarkan  prinsip  dalam  survei  terhadap  kepuasan  warga  dapat  dilihat  dari pelayanan publik yang diterapkan oleh aparatur desa Keboansikep belum maksimal. Hal ini  dibuktikan  dengan  mengukur  tingkat  kepuasan  warga  desa  yang  memiliki  peran sebagai  pengguna  layanan  publik  dan  dalam  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan pelayanan  publik. Pemerintah hanya  menerima  aspirasi  melalui kegiatan  musyarawarah yang  diadakan  setiap  satu  tahun  sekali,  disamping  itu  pemerintah  desa  juga  mengolah aspirasi  masyarakat  dengan  berdasarkan  skala  prioritas  yang  kemudian  akan  diperbaiki ditahun selanjutnya. Akan tetapi, hasil dan juga proses perbaikan dari hasil musyawarah tersebut tidak dipublikasikan secara transparan kepada warga desa.
Kondisional  yang  dimaksud  dalam  kualitas  pelayanan  administrasi  yakni  proses pelayanan  yang  telah  sesuai  dengan  keadaan  maupun  kemampuan  yang  diberikan  oleh pemberi  dan  penerima  pelayanan  dapat  selalu  berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan efektivitas  (L.P.  Sinambela,  2006).  Kemampuan  aparatur  pemerintah  untuk  melayani masyarakat dalam menghadapi berbagai kendala yang  terjadi serta sudah sesuai dengan segala situasi yang ada. Pelayanan dalam hal ini yakni sebagai proses pemenuhan dalam kebutuhan penerima pelayanan dengan melalui pelayanan administrasi dimana merupakan konsep  yang  aktual  dari  berbagai  aspek  kelembagaan.  Dalam  proses  penyelenggaraan pelayanan  publik  juga  harus  memiliki  sifat  responsif  terhadap  segala  kepentingan  bagi penerima pelayanan. Dengan demikian, pelayanan publik mengandung arti serta nilai-nilai yang lahir dalam proses pelayanan publik juga harus memuat prefensi terhadap nilai-nilai dalam  lingkungan  warga  desa.  Proses  pelayanan  kepada  warga  desa  juga  dapat  diukur melalui nilai-nilai pelayanan publik yang baik.
Dari  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  penulis  dalam  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  di  Kantor  Desa  Keboansikep  menunjukkan  bahwa  memiliki  kualitas pelayanan yang cukup baik. Hal tersebut dapat ditinjau dari pelayanan pengurusan surat yang membutuhkan waktu kurang dari 1×24 jam dapat terselesaikan sesuai dengan kondisi penerima pelayanan. Sehingga warga Desa Keboansikep merasa terbantu atas pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa.  Partisipatif yang dimakusd terhadap penyelenggaraan proses pelayanan publik, partisipatif adalah suatu upaya yang dilakukan negara guna dapat memenuhi segala kebutuhan serta hak-hak yang harus diperoleh bagi setiap masyarakat

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
maupun penerima pelayanan atas menerima jasa, barang, dan juga penyelenggaraan proses pelayananan  administrasi  yang  telah  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. Pelayanan  juga  harus  mengikutsertakan  masyarakat  dalam  berpartisipasi  dengan pelayanan publik dan juga pemberi pelayanan harus memperhatikan segala aspirasi warga, kebutuhan dan juga harapan warga tarhadap kualitas pelayanan (L.P. Sinambela, 2006). Dalam  mewujudkan  peran  aktif  masyarakat  dalam  pembenahan  Pelayanan  yang  ada  di Kantor  Desa  Keboansikep  pemerintah  desa  mengadakan  MUSRENBANGDES (Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa)  yang  diadakan  pada  pertengahan  tahun. Kegiatan  ini  diadakan  untuk  menampung  aspirasi  warga  mengenai  pembangunan  desa yang meliputi fisik dan non fisik seperti pengembangan PKK dan juga kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh Karang Taruna serta melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa terkait pelayanan administrasi atau non administrasi. Hasil dari kegiatan musyawarah tersebut akan disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap menyesuaikan RPJMDES (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa).
Selain  itu  juga  dalam  kebijakan  pemerintah  Desa  Keboansikep  dimana,  jika  ada warga  yang  membutuhkan  fasilitas  desa  seperti  membutuhkan  kendaraan  desa  disaat keadaan  urgent  salah  satunya  jika  ada  warga  yang  sakit  dan  tidak  memiliki  kendaraan untuk merujuk ke rumah sakit tertentu maka dapat secara langsung menghubungi kepala desa  atau  pemerintah  desa  guna  mempermudah  warga  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka. Serta kendaraan tersebut digunakan untuk pemerintah desa guna keperluan dinas.
Keseimbangan  terhadap  hak  dan  kewajiban  merupakan  pelayanan  dengan menimbang  aspek  keadilan  dari  pemberi  dengan  penerima  pelayanan  publik  (L.P. Sinambela,  2006).  Dalam  proses  pelayanan  publik,  hal  utama  yang  mendasar  yakni seluruh warga berhak untuk memperoleh pelayanan yang telah memiliki kualitas baik dan telah  sesuai  dengan  azas  maupun  tujuan  dari  pelayanan  telah  terpenuhi.  Dengan mengetahui  berbagai  kebenaran  dari  isi  dalam  standar  pelayanan,  maupun  mengamati proses  dari  pelaksanaan  standar  pelayanan,  menerima  segala  aspirasi  terkait  dengan pengaduan  yang  disampaikan  oleh  penerima  pelayanan,  memperoleh  perlindungan, dan/atau pemenuhan atas proses pelayanan.
Keseimbangan hak dan kewajiban juga diatur didalam Pasal 67-68 dalam Undang- Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa.  Dimana  pemerintah  desa  dan  warga  desa memiliki  hak  dan  kewajiban  sebagai  berikut:  Pemerintah  desa  berhak  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, serta mendapatkan sumber pendapatan. Adapun hak warga desa yakni mendapatkan informasi dari pemerintah desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi, saran,  dan  pendapat,  warga  desa  berhak  memilih,  dipilih,  dan/atau  ditetapkan  menjadi aparatur  desa,  serta  mendapatkan  pengayoman  dan  perlindungan  dari  gangguan ketenteraman  dan  ketertiban  di  desa  (UU  6/2014  Pasal  67-68).  Pemerintah  desa  juga memiliki  kewajiban  bagi  warganya  yakni  dalam  melindungi  dan  menjaga  persatuan, kesatuan,  serta  kerukunan  masyarakat,  meningkatkan  kualitas  kehidupan  warga  desa, mengembangkan  kehidupan  demokrasi,  mengembangkan  pemberdayaan  warga  desa, serta  memberikan  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada  warga  desa.  Tidak  hanya pemerintah desa yang memiliki kewajiban dalam mengayomi warganya (UU 6/2014 Pasal 67-68).
Masyarakat  desa  pun  memiliki  kewajiban  yakni  membangun  diri  dan  memelihara lingkungan  desa,  mendorong  terciptanya  kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa dalam  pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  mendorong  terciptanya  situasi  yang  aman, nyaman, dan tenteram di desa, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, serta  ikut  berpartisipasi  dalam  berbagai  kegiatan  desa  (UU  6/2014  Pasal  67-68).  Jika pemberi  pelayanan  belum  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat,  maka masyarakat  memiliki  hak  guna  melaporkan  atas  ketidakpuasannya  kepada  pimpinan pelayanan  serta  pelaksana  dari  pelayanan  publik.  Hal  ini  bertujuan  guna  meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sistem pemerintahan desa. Akan tetapi, apabila pelayanan

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
yang diperoleh warga belum sesuai dengan standar pelayanan, maka masyarakat memiliki hak guna mengadukan proses pelaksanaan dimana pemberi pelayanan telah menyimpang dari standar pelayanan dan/atau tidak juga memperbaiki proses pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara dan Ombudsman.
Menurut  (Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia) bahwa : “Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan  oleh  penyelenggara  Negara  dan  pemerintahan  termasuk  yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum  milik  Negara  serta  Badan  Swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja  daerah.”  Selain  mempunyai  hak,  masyarakat pun  mempunyai  kewajiban  dalam proses  penyelenggaraan  dari  pelayanan  publik.  Kewajiban  pertama  yakni  dengan  tidak melanggar serta menjalankan ketentuan yang telah tertera dalam persyaratan dari standar pelayanan.  Di  sisi  lain,  warga  desa  juga  memiliki  kewajiban  ikut  serta  menjaga sarana, prasarana dan/atau fasilitas dari pelayanan publik serta turut mengambil peran dan aktif serta tidak melanggar peraturan-peraturan yang menyangkut dengan pemberi pelayanan. Sebagaimana  keseimbangan  dari  hak  dan  kewajiban  yang  ada  pada  pemerintahan  Desa Keboansikep  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  hukum  dimana adanya persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga yang hendak mengurus domisili. Bagi warga luar wilayah Desa Keboansikep yang hendak mengurus domisili mendapatkan hak  dan  kewajiban  yang  sama  sebagaimana  dengan  warga  asli  Desa  Keboansikep  itu sendiri.
Adapun pada dasarnya pelayanan publik merupakan proses memberikan kepuasaan baik  kepada  pelaksana,  penyelenggara,  dan  kepada  masyarakat  maupun  pengguna  atau penerima  manfaat  dari  pelayanan  publik.  Maka,  dari  pihak-pihak  pemberi  maupun penerima  pelayanan  harus  mengerti  serta  memperhatikan  hak  dan  kewajibannya  pada proses pelayanan publik. Hak dan kewajiban yang ada dalam pelayanan publik harus dapat diselenggarakan secara seimbang, proporsional, profesional dan humanis. Jika pelayanan publik  itu  sudah  berkualitas  baik,  maka  dalam  hal  ini  merupakan  tercerminnya  bentuk kerja sama yang baik dari pelaksana, penyelenggara serta masyarakat dan/atau penerima pelayanan yang berperan sebagai pengguna atau penerima dari manfaat adanya pelayanan publik.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan dari peneliti, dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Terhadap Administrasi  Kependudukan  di  Kantor  Desa  Keboansikep,  Kecamatan  Gedangan, Kabupaten  Sidoarjo  belum  seluruhnya  sesuai  dengan  lima  indikator  kualitas  pelayanan menurut  L.P.Sinambella ,  yaitu pertama  indikator  transparansi,  dimana  dalam  publikasi mengenai  informasi  melalui  website  belum  sepenuhnya  maksimal.  Kedua,  indikator akuntabilitas, yakni dalam hal ini juga belum sepenuhnya maksimal, karena belum sesuai dengan  enam  prinsip  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ketiga, indikator  kondisional  dirasa  telah  memenuhi  kepuasan  penerima  pelayanan.  Keempat, indikator  partisipatif  dimana  warga  dapat  menyampaikan  aspirasi  dan  penyampaian kendala  secara  langsung  kepada  pemerintah  desa.  Kelima,  indikator  kesamaan  hak  dan kewajiban,  dimana  pemerintah  desa  Keboansikep  memberikan  kesamaan  hak  terkait pelayanan  kepada  warga  asli  desa  Keboansikep  maupun  warga  pendatang  yang berdomisili di desa Keboansikep.
Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar Pemerintah desa Keboansikep dapat memaksimalkan dalam penggunaan website sebagai media informasi guna menyampaikan

## Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Keboansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
segala  bentuk    informasi  terkait  pelayanan  administrasi  maupun  proses  dari  hasil musyawarah  rencana  pembangunan  desa  disetiap  tahunnya.  Selain  itu,  pemerintah  desa diharapkan dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah terlaksana dengan baik seperti adanya penggunaan website, penampungan aspirasi melalui musyawarah, dan juga pelayanan yang kondisional

## Referensi
1. Ahmad Kevin & Endang. (2017). Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Journal of Public Policy and Management Review, 6(2).
2. L.P. Sinambela. (2006). Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implentasi.
3. Permen  No. 14  Tahun 2017 Tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik.
4. Risna. (2018). Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan Kantor Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir). JOM FISIP, 5(1).
5. Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 11(2).
6. Susana, V. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. In UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 129-138. https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128
8. Tuakra,  Y.  (2022).  Pengaruh  Budaya  Organisasi  dan  Inovasi  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Kantor  Dinas  Pertanian, Merauke Papua. Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 64-77. https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4252
9. Reni, M., Putera, R., & Koeswara, H. (2022). Medical Tourism Dalam Meningkatkan Pariwisata Yang Ada Di Sumatera Barat. Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 78-87. https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4076
10. Chrismas, R., Mite, E., Maturbongs, E., Laode, I., Saragih, D., & Laiyan, D. (2020). Transparency in Village Fund Financial Management. Musamus Journal of Public Administration, 2(2), 63-67. https://doi.org/10.35724/mjpa.v2i2.2802