## Volume 4 No. 1, Juli  2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa Yang Belum Memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

## Sandra M.M Salamony, Sulistyanta, Yustinus Pedo
Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana,
Email : Sandrasalomony88@gmail.com

## Abstrak
Penahanan terhadap terdakwa sebenarnya hal yang wajar namun menjadi persoalan ketika penahanan itu dilakukan  oleh  hakim  yang  sudah  tidak  mempunyai  kewenangan  lagi  untuk  melakukan  penahanan sehingga  permasalahan  yang  akan  muncul  yaitu  bagaimana  Dasar  Pertimbangan  hakim  dalam Menjatuhkan  perintah  penahanan  terhadap  terdakwa  yang  belum  berkekuatan  hukum  tetap  dan  akibat hukum  apakah  yang  timbul jika  jaksa  mengeksekusi perintah penahanan  oleh  hakim  terhadap  terdakwa yang  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Untuk  menjawab  persoalan  ini  maka  penelitian  ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode yang digunakan yaitu wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hakim sebenarnya melakukan penahanan untuk tujuan mempermudah pekerjaan  dari jaksa  namun  ada  hak  yang  dilanggar  yaitu  hak  hukum untuk mengajukan  banding  dan sebenarnya hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menahan dengan alas  an  apapun  sehingga  disarankan  sebaiknya  terdakwa  jangan  dilakukan  penahanan  jika  terdakwa tersebut tidak mempersulit hakim dalam melakukan pemeriksaan.
Kata Kunci: Hakim; Penahanan; Terdakwa

## Abstract
Detention against the defendant actually that normal but a problem when those arrested were conducted by a judge who has not authorized again to making arrests and the problems will appear on how basis of consideration a judge in dropped a restraining order against the defendant who had a fixed law and effect law what incurred if the prosecutor execute a restraining order by a judge against the defendant having no permanent legal entity.To answer this issue and this research using research empirical law with methods used  the  interview.Based  on  the  results  of  the  study  found  that  the  judge  actually  does  arrest  for  the purpose  of  simplify  the  work  of  the  prosecutor  but  it  was  being  violated  the  legal  right  to  appeal  and actually court judge first instance are not authorized again to hold with a pedestal s any suggested the defendant that should not be done if the detention of the defendant eases a judge in the investigation.
Keywords: Judge; Detention; The Defendant

## A. PENDAHULUAN
Penahanan  terhadap  seorang  terdakwa  merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM),  namun  untuk  kepentingan  tertentu  penahanan dapat dibenarkan oleh Undang-undang seperti penahanan yang dilakukan oleh hakim
yaitu hanya untuk kepentingan pemeriksaan persidang di Pengadilan. Oleh karena itu penahanan  oleh  hakim  dibatasi  oleh  jangka  waktu  tertentu  sehingga  ketika  terdakwa menyelesaikan  masa  penahanannya  maka  secara  hukum  terdakwa  harus  dibebaskan demi  hukum.  hakim  menurut  ketentuan  KUHAP  mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  penahanan  jika  menurut  hakim  hal  tersebut  dirasa  perlu  untuk  dilakukan penahanan,  oleh  karena  itu  untuk  menjatuhkan  putusan  perintah  penahanan  harus didasari  oleh  suatu  pertimbangan  yang  tentunya  tidak  melanggar  hak-hak  dari terdakwa maupun tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  sesuai  kenyataannya  hakim  masih  saja  menjatuhkan putusan  perintah  penahanan  terhadap  terdakwa  yang  belum  mempuyai  kekuatan hukum  tetap,  yang  dimana  terdakwa  tersebut  telah  selesai  menjalani  masa penahanannya  sehingga  demi  kepentingan  hukum  maka  terdakwa  tersebut  harus dibebaskan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1
Data tentang penjatuhan putusan perintah penahanan oleh hakim terhadap terdakwa yang belum mempuyai kekuatan hukum tetap dan masa penehanannya telah selesai dijalani oleh terdakwa No. Nomor Putusan Terdakwa Status Putusan hakim Eksekusi Oleh Jaksa Penuntut Umum 1. 22/PID/B/2012/P N.KPG E.P. F (Inisial) Telah selesai menjalani masa penahanan hakim Memerintahkan agar terdakwa ditahan Menahan terdakwa  di LAPAS  Klas II A Kupang 2. 60/PID.B/2015/PN. KPG J.N (Inisial) Telah selesai menjalani masa penahanan hakim Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan Membebaska n terdakwa dari RUTAN 3. 141/PID.B/2015/P N.KPG N.U (Inisial) Telah selesai menjalani masa penahanan hakim Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan Membebaska n terdakwa dari RUTAN

## Sumber Data: Data Primer
Berdasarkan uraian tabel di atas, maka jelaslah hakim pengadilan tingkat pertama tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menahan terdakwa sehingga ketika terdakwa mengajukan  banding  maka  yang  berwenang  melakukan  penahanan  adala  pengadilan tingkat  banding  bukan  pengadilan  tingkat  pertama.  Hal  ini  jelaslah  hakim  telah bertindak  sewenang-wenang  melakukan  penahanan  yang  dapat  berakibat  terjadi pelanggaran  terhadap  hak-hak  dari  terdakwa  itu  sendiri.  Untuk  itu,  tulisan  ini
menganalisis  tentang  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  perintah penahanan  terhadap  terdakwa  yang  belum  berkekuatan  hukum  tetap  dan  akibat hukum yang timbul jika jaksa mengeksekusi perintah penahanan oleh hakim terhadap terdakwa yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap?

## B. METODE PENELITIAN
Spesifikasi  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empris  atau  penelitian lapangan.  Berdasarkan  jenis  penelitian  di  atas  maka  lokasi  dari  penelitian  ini  yaitu Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Perintah  Penahanan Terhadap Terdakwa Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap
Mewujudkan  putusan  hakim  yang  di  dasarkan  pada  kepastian  hukum,  keadilan dan kemanfaatan memanglah tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, apalagi ketentuan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi suatu pihak, belum tentu dirasakan oleh pihak lain. Hal ini di dasarkan  pada  hakekat  keadilan  sendiri.  Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  pendapat dari Sudikno Mertokusumo 1 bahwa putusan hakim adalah suatu keputusan yang oleh hakim  sebagai  pejabat  Negara  yang  diberi  wewenag  untuk  itu,  diucapkan  di persidangan  dan  bertujuan  untuk  mengakhiri  atau  meyelesaikan  suatu  perkara  antara para pihak.
Keinginan  para  pencari  keadilan  supaya  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan dapat  diputus  oleh  hakim  yang  profesional dan  memiliki integritas  moral  yang  tinggi merupakan suatu yang harus diusahakan. Dengan adanya sifat professional dan moral yang  baik  dapat  melahirkan  putusan-putusan  yang  mengandung  kepastian  hukum, keadilan  dan  kemanfaatan.  Selaras  dengan  pemikiran  ini  maka  menurut  Sudikno
1 Fence Wantu. (2011). Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 108.
Mertokusumo 2 ,    mengatakan  bahwa  dalam  menegakkan  hukum  ada  tiga  unsur  yang harus selalu diperhatikan yaitu:
a. Kepastian Hukum;
Kepastian  hukum  yang  dimaksud  oleh  penulis  di  sini  sangat  berhubungan dengan  perlindunga  hukum  terhadap  tindakan  sewenang-wenang  sehingga seseorang dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga hukum di sini berfungsi sebagai pelindung dan bertugas untuk membrikan jaminan kepastian hukum itu senidiri.
b. Kemanfaatan;
Kemanfaatan  merupakan  suatu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan kepastian  hukum  sehingga  kemanfaatan  yang  ingi  penulis  sampaikan  di  sini tentunya  sangat  berhubungan  dengan  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  yang harus  memberi  kemanfaatan  bagi  seseorang  dan  bukan  sebaliknya.  Hal  ini  tentu sangat  selaras  dan  sejalan  dari  esensi  dasar  hukum  progresif 3 itu  sendiri  tentang hukum  ada  untuk  manusia  bukan  sebaliknya,  sehingga  hukum  hadir  untuk melayani manusia bukan manusia hadir untuk melayani hukum.
c. Keadilan
Hukum  itu  indetik  dengan  keadilan,  namun  perlu  diingat  bahwa  keadilan karena  hukum  belum  tentu  juga  dapat  dikatakan  adil  karena  keadilan  yang  ada berisfat  keadilan  tekstual  belaka  bukan  keadilan  yang  bersifat  subtansi,  namun keadilan yang ingin ditekankan oleh penulis di sini lebih pada perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang status dan identitas dari pelaku sehingga keadilan  yanga  akan  terlahir  adalah  keadilan  yang  bersifat  subyektif  dan  tidak pandang buluh.
Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga  unsur yang sangat  penting  yaitu  unsur  yuridis  (kepastian  hukum),  sosiologis  (kemanfaatan),dan
2 http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus perkara.html diakses pada tanggal 5 Oktober Tahun 2016 Pukul 21.00 WITA
3 Sajipto Rahardjo. (2005). “ Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia ” , Jurnal Pembaharuan Hukum . Vol 1 No. 1, p.3
folosofis    (keadilan).  Kepastian  hukum  menekankan  agar  hukum  atau  peraturan  itu ditegakan  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  bunyi  hukum  atau  peraturannya. Begitupula dengan unsur sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena hukum adalah untuk manusia seperti yang digagas oleh Satjipto Rahardjo 4 tentang teori hukum progresif yang menekankan pada hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum,  sehingga  dalam  melaksanakan  hukum  jangan  sampai  justru  menimbulkan keresahan  dalam  masyarakat.  Demikian  juga  hukum  dilaksanakan  bertujuan  untuk mencapai  keadilan.  Sehingga  dengan  ditegakkannya  hukum  akan  memberikan  rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.
Hakim dalam menjatuhkan perintah penahanan terhadap seorang terdakwa yang belum  berkekuatan  hukum  tetap  sebenarnya  tidak  menjadi  persoalan  yang  mendasar, namun  perlu  diingat  juga  perintah  penahanan  tersebut  harus  dimuat  dalam  putusan. Berdasarkan  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  (k)  KUHAP  putusan  hakim  harus  memuat beberapa  unsur  yang  apabila  tidak dicantumkan  maka  berdasarkan  Pasal  197  ayat  (2) putusan tersebut adalah batal demi hukum.
Memaknai Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak dapat terlepas dari beberapa ketentuan lain  yang  ada  di  dalam  KUHAP  itu  sendiri  sebagaimana  halnya  dengan    apa  yang dimaksud dengan ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang ada di dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, tidak dapat dilihat hanya  dari sudut pandang syarat sahnya  surat  putusan  pemidanaan,  melainkan  juga  harus  ditinjau  dari  ketentuan- ketentuan yang ada di dalam KUHAP itu sendiri  yang mengatur tentang penahan  atau pembebasan  atau  dengan  kata  lain  yang  mengatur  status  tahanan  dari  seorang terdakwa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  adapun  dasar  dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penahanan terhadap terdakwa yaitu sebagai berikut :
4 Ibid., hlm.5
1. Untuk memudahkan jaksa penuntut umum
Tujuan  dan  dasar  pertimbangan  yang  dipakai  oleh  hakim  sebagai  langkah awal bagi jaksa dalam mempermudah proses persidangan karena hakim merasa khawatir  bahwa  terdakawa  akan  memberikan  kesulitan  lain  bagi  jaksa dikemudian hari.
Merujuk pada pendapat ini maka menurut Tea Usfunan 5 (hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang) mengatakan :
“Hak im  sebenarnya  mempuyai  niat  baik  untuk  melakukan  penahanan  karena hakim  ingin  terdakwa  jangan  menyusahkan  para  jaksa  penuntut  umum  di kemudian  hari.  Sedangkan  untuk  urusan  eksekusi  perintah  penahanan terhadap  terdakwa  yang  dilakukan  oleh  jaksa  hal  itu  tidak  mengikat  jaksa untuk melakukan eksekusi”.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan  perintah  penahanan  hanya  semata-mata  untuk  mempermudah jaksa  dikemudian  hari,  sehingga  jangan  menghambat  proses  persidangan  demi terwujudnya peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.
2. Terdakwa menurut penilan hakim berbelit-belit
Salah  satu  hal  yang  sangat  mempengaruhi  untuk  hakim  menjatuh  perintah penahanan pada saat penjatuhan putusan oleh hakim walaupun masa penahanan terdakwa telah habis yaitu niat dari terdakwa dalam mendukung peradilan yang cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  yang  diwujudkan  dari  sikap  dan  tindakan pelaku  di  dalam  persidangan  berupa  memberikan  keterangan  maupun pernyataan yang berbelit-belit. Merujuk pada uraian ini maka berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan hasil wawancara menyatakan bahwa :
“Kami  sebenarnya  dapat  saja  tidak  melakukan  penahanan  terhadap  terdakwa, hanya  saja  dalam  persidangan  kami  hakim  tidak  melihat  itikat  baik  dari terdakwa dalam memberikan keterangan oleh sebab itu untuk mengatisipasi hal- hal  yang  tidak diingikan  maka kami  menjatuhkan  putusan  perintah  penahanan dengan  maksud  agar  terdakwa  jangan  mempersulit  jaksa  dan  menghambat pemeriksaan  walaupun  masa  penahanannya  sudah  habis  dan  terdakwa melakukan upaya hukum lanjutan”.
5 Hasil  wawancara  dengan  hakim  di  Pxengadilan  Negeri  Klas  IA  Kupang  pada  tanggal  28 september 2016
Berdasarkan  pendapat  di  atas  maka  menurut  hakim  sebaiknya  terdakwa ditahan  demi  kelacancaran  proses  persidangan  selanjutnya  walaupun  telah sampai pada putusan. Jika kita kembali melihat pada persoalan ini maka di sini akan  terlihat  tindakan  kesewenang-wenang  dari  hakim  terhadap  terdakwa dengan  menjatuhkan  putusan  untuk  segera  ditahan  walaupun  secara  nyata sebenarnya  hakim  sudah  pengadilan  tingkat  pertama  ini  sudah  tidak mempunyai kewenangan untuk penehanan lagi. Hal ini akan berpengaruh sekali pada upaya eksekusi oleh jaksa penuntut umum sebagai eksekutor karena jaksa tidak  mempunyai  dasar  hukum  kuat  dalam  melakukan  eksekusi  terhadap perintah penahanan tersebut.
3. Hakim kuatir terdakwa melarikan diri
Pada  hakikatnya  kekuatiran  merupakan  sesuatu  yang  wajar  karena  seorang hakim  juga  merupakan  manusia.  Namun,  perlu  juga  diketahui  bahwa  dalam menjatuhkan putusan bukan melihat pada rasa kekuatiran tetapi harus pada rasa keadilan  dan  kepastian  hukum  sehingga  jelaslah  status  hukum  dari  terdakwa. Salah satu alas an yang sangat mebuat hakim menjatuhakn perintah penahana di sini  juga  yaitu  rasa  kekuatiran  yang  datang  dari  dalam  diri  pribadi  hakim terhadap  terdakwa  akan  melarikan  diri  sehingga  dapat  menghambat  proses selanjutnya.  Namun,  menurut  hemat  penulis  kekuatieran  seperti  ini  bukan menjadi  alas  an  yang  tepat  karena  untuk  perosalan  mengenai  terdakwa melarikan  diri  ada  aparat  pengak  hukum  lainya  yang  dapat  melakukan  tugas dan tanggung jawabnya seperti kepolisian dan kejaksaan sehingga ketika dijatuhi perintah  penahanan  dengan  alasan bahwa  terdakwa  dikuatirkan  melarikan diri sangat kurang tepat. Hal ini terbukti dengan  pendapat yang menyatakan bahwa: “Pada  intiny a  terdakwa  kami  putusakan  untuk  segera  ditahan  yaitu  untuk kepentingan  selanjutnya  karena  menurut kami  jika  tidak ditahan  terdakwa bisa melarikan diri dan membuat macet semua proses yang ada. Namun sebagai jaksa bisa saja menjalankan eksekusi dan bisa saja tidak yang penting ketika terdakwa melarikan diri jaksa sepenuh harus bertanggungjawab”.
Berdasarkan  pendapat  ini  maka  menurut  hemat  penulis  terlihat  jelas  bahwa hakim pada intinya bertujuan baik namun menurut hemat penulis juga perintah penahanan tidak tepat karena sudah bukan lagi kewenangan dari hakim tersebut
sehingga  ketika  perintah  penahanan  ini dikeskusi  oleh  jakssa  sudah  tentu  pasti ada perlawanan dari pihak kuasa hukum terdakwa karena penahanan ini sudah bukan menjadi tupoksi hakim yang bersangkutan.

## 2. Akibat Hukum yang Timbul Jika Jaksa Mengeksekusi Perintah Penahanan Oleh  Hakim  Terhadap  Terdakwa  yang  Belum  Mempunyai  Kekuatan Hukum Tetap
Setelah proses pemeriksaan dipersidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan.  Putusan  hakim  atau  putusan  pengadilan  merupakan  aspek  penting  dan diperlukan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana.  Pengertian  putusan  secara  umum, dinyatakan yaitu: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang  pengadilan  terbuka  yang  dapat  berupa  pemidanaan  atau  bebas  atau lepas dari segala  tuntutan  hukum  dalam  hal  serta  menuruti  cara  yang  diatur  dalam  Undang- undang ini. 6
Menurut  Lilik  Mulyadi  dengan  berdasarkan  pada  visi  teoretik  dan  praktik peradilan maka “putusan hakim” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena  jabatannya  dalam  persidangan  perkara  pidana  yang  terbuka  untuk  umum setelah  melalui  proses  dan  prosedural  hukum  acara  pidana  pada  umumnya  berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara ” . 7
Salah  satu  putusan  akhir  adalah  putusan  pemidanaan,  pada  dasarnya  putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam praktik peradilan, lazimnya  terhadap  putusan  pemidanaan  kerap  muncul  nuansa  yuridis. Pertama, jika tidak  dilakukan  penahanan  terhadap  terdakwa,  majelis  hakim  dapat  memerintahkan supaya  terdakwa  ditahan,  yang  diancam  dengan  tindak  pidana lima  tahun  atau lebih, atau  apabila  tindak  pidana  itu  yang  diatur dalam  ketentuan  Pasal  21  ayat  (4)  huruf b KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu
6 Pasal 1 angka 11 KUHAP
7 Lilik  Mulyadi.  (2004). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  Kriminologi  Dan  Viktimologi .  Jakarta:  Djambatan, hlm. 121 .
penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika cukup alasan.
Kedua ,  sedangkan  terhadap  lamanya  pidana  ( “sentencing” atau “straftoemeting” ) pembentuk  undang-undang  memberi  kebebasan  kepada  hakim  untuk  menentukan antara  pidana  minimum  sampai  maksimum  terhadap  Pasal  yang  terbukti  dalam persidangan.  Walaupun  undang-undang  memberikan  kebebasan  kepada  hakim, penjatuhan pidana tersebut harus mempunyai dasar pertimbangan bagi hakim.
Namun  dalam  melakukan  penahanan  terhadap  hakim  hanya  berwenang  untuk melakukan  penahanan  demi  kepentingan  pemriksaan  persidangan  seperti  yang diuraikan dalam Pasal 20 KUHAP, sehingga jika masa penahanannya telah dan hakim belum  menjatuhkan  putusan  maka  terdakwa  harus  lepas  demi  hukum.  Hal  ini mengadung  pengertian  bahwa  ketika  masa  penahanan  telah  selasai  dan  hakim menjatuhkan  putusan  yang  diikuti  dengan  perintah  penahanan  maka  jelasalah  hakim pengadilan  tingkat  pertama  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan penahanan lagi sehingga ketika hal ini terjadi akan membuat kendala sendiri bagi para jaksa dalam melakukan eksekusi  perintah penahanan tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  jaksa  sebagai  eksekutor  dalam  melakukan eksekusi  perintah  penahanan  ini  tentu  sanga  dilematis  karena  disisi  lain  jaksa  harus mengeksekusi  tetapi  dilain  sisi  terjadi  pelanggaran  terhadap  hak  dari  terdakwa. Merujuk  pada  uraian  ini  maka  yang  menjadi  persoalan  bagi  jaksa  dalam  melakukan eksekusi meliputi:
a. Jaksa  akan  mengalami  penolakan  dari  kuasa  hukum  terdakwa  dalam  melakukan eksekusi  karena  masa  penahanan  terdakwa  sudah  selasai  dan  kewenangan  untuk melakukan penahanan bukan pada pengadilan tingkat pertama namun pada tingkat banding. Penolakan oleh kuasa hukum terhadap jaksa dalam mengeksekusi perintah penahanan  ini  dikarenakan  kuasa  hukum  berpendapat  hakim  pengadilan  negeri tidak berwenang lag karena masa penahanan hakim pengadilan negeri sudah selesai dan pada saat penjatuhan putusan apabila terdakwa melakukan upaya hukum maka yang berwenang adalah pengadilan tinggi sehingga walaupun demi alasan apapun tidak  dibenarkan  untuk  dieksekusi  oleh  hakim.  Pada  dasarnya  jaksa  sebagai
eksekutor  mempunyai  kewajiban  untuk  menjalan  perintah  hakim  dan  putusan hakim  namun  menurut  hemat  penulis  untuk  eksekusi  seperti  ini  tentu  saja  akan terjadi  konflik  kepentingan.  Konflik  kepentingan  yang  terjadi  disini  yaitu  adanya pelanggaran  terhadap  hak-hgaka  dari  terdakwa  Karena  secara  hukum  terdakwa tidak  dapat  ditahan  lagi  oleh  pengadilan  tingkat  pertama  walaupun  sudah  ada putusan namun yang berhak menahan ada pada pengadilan tingkat banding. Inilah yang  membuat  jaksa  sering  mengalami  perlawanan  dari  penasehat  hukum  dalam mengeksekusi perintah penahan tersebut sehingga menurut penulis bahwa tindakan dari  hakim  ini  sebenarnya  membuat  suatu  persoalan  baru  bagi  jaksa  penuntut umum karena dilain sisi jaksa akan tundak pada perintah hakim namun dilain sisi ada  perlawanan  daari  penasehat  hukum  karena  ada  hak-hak  dari  kliennya  yang dilanggar.
b. Tidak  ada  dasar  hukum  bagi  jaksa  melakukan  penahanan  walaupun  sudah  ada putusan  perintah  penahanan  oleh  hakim.  Jaksa  dalam  mengesekusi  perintah penahanan  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  tingkat  pertama  hal  yang  harus menjadi  pegangan  bagi  jaksa  yaitu  adanya  dasar  hukum  demi  kepastian  hukum. Dasar hukum yang disini sebenarnya dimaksud yaitu Pasal 20 KUHAP namun ada syaratnya  jika  hakim  melakukan  penahanan  yaitu  hanya  untuk  kepentingan pemeriksaan siding dan apabila sudah selesai dapat diperpanjang lagi. Akan tetapi menjadi  persoalan  apabila  sudah  selesai  masa  penahanan  dan  sampai  pada perpanjangan  masa  penahananpun  sudah  selesai  maka  terdakwa  harus  dilepaskan demi hukum sehingga jika hakim dalam putusan menjatuhkan perintah penahanan maka  jelaslah baik  itu  jaksa  maupun  hakim tidak  mempunyai dasar  hukum  untuk menahan  terdakwa  lagi.  Oleh  sebab  itu  jika  ingin  melakukan  penahanan,  maka pengadilan tinggi yang mempeunyai kewenangan dan jaksa sendiripun sebenarnya tidak  dapat  melakukan  eksekusi  karena  tidak  ada  dasar  hukum  yang  menjadi pegangannya  walaupun  di  dalam  putusan  hakim  ada  perintah  penahanan.  Salah satu  senjata  ampuh  bagi  seporang  jaksa  dalam  menegakan  hukum  adalah  adanya dasar hukum yang jelas sebaga pedoman dan pegangan bagi jaksa penuntut umum dalam  menegakan  hukum.  Namun,  untuk  melakukan  eksekusi  walaupun  sudah
putusan hakim sebagai pedoman namun menurut pendapat penulis belum manjadi dasar  yang  kuat  karena  disini  sangat  jelas  bahwa  masa  penahanan  terdakwa  telah selesai  sehingga  menurut  ketentuan  KUHAP  jika  telah  selesai  masa  penahanannya maka  terdakwa  tersebut  harus  lepas  demi  hukum  untuk  menjamin  asa  kepastian hukum  dan  tidak  terjadi  penlanggaran  terhadap  hak-hak  dari  seorang  terdakwa. Hakim  dalam  penjatuhan  putusannya  sebenarnya  bebas  dan  sah-sah  saja,  akan tetapi  ada  batasannya  yaitu  harus  sesuai  dengan  hukum  yang  ada  dan  tidak mengorbankan  terdakwa  sehingga dapat  menimbulkan  pelanggaran  terhadap  hak- hak terdakwa.
Berdasakan  uraian  kendala-kendala  seperti  yang  telah  diuaraikan  diatas  maka secara  garis  besar  penulis  dapat  mengatakan  bahwa  tujuan  dari  penegakan  hukum yaitu  harus  adanya  kepastian  hukum  dan  keadilan  serta  membawa  manfaat  bagi seorang  terdakwa  sehingga  terdakwa  dapat  menggunakan  haknya  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku,  sehingga  menurut  hemat  penulis  hakim  boleh  saja menjatuhkan  perintah  penahanan  akan  tetapi  haurs  melihat  pada  konteks  yang  ada. Konteks yang ada di sini menurutt hemat penulis harus melihat dasar hukumnya bukan karena  kepentingan  belaka  dan  yang  paling  terpenting  adalah  kewenangan  yang dimiliki oleh hakim tersebut dalam melakukan penahanan.

## D. PENUTUP
Dasar  pertimbangan  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  penjatuhan  perintah penahanan  yaitu  untuk  memudahkan  jaksa  penuntut  umum  dikemudian  hari  dalam proses hukum selanjutnya yaitu banding, terdakwa menurut kesan dan penilan hakim berbelit-belit  sehingga  menurut  hakim  mengambat  proses  persidangan  dan  memakan waktu  yang  berlarut,  dan  adanya  kekuatiran  dari  hakim  terhadap  terdakwa  tentang kemungkinan akan melarikan diri.
Akibat  yang  akan  timbul  jika  jaksa  mengeksekusi  putusan  perintah  penahanan yaitu Jaksa akan mengalami penolakan dari kuasa hukum terdakwa dalam melakukan eksekusi  karena  masa  penahanan  terdakwa  sudah  selasai  dan  kewenangan  untuk melakukan  penahanan  bukan  pada  pengadilan  tingkat  pertama  namun  pada  tingkat
banding dan tidak ada dasar hukum bagi jaksa melakukan penahanan walaupun sudah ada putusan perintah penahanan oleh hakim.
Sesuai  kesimpulan,  saran  yang  diberikan  ialah  demi  kepastian  hukum  dan menghindari  akibat-akibat  yang  dapat  menimbulkan  dan  mencederai  hak-hak  dari seorang  terdakwa  maka  sebaiknya  perlu  penahanan  terhadap  terdakwa  jangan  dulu dilakukan  sebelum  terdakwa  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  serta  untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak dikehendaki  dikemudian  hari  maka  sebaiknya  dibuat suatu  pedoman  atau  aturan  yang  dapat  menjadi  pegangan  atau  rujukan  bagi  aparat penegak hukum khususnya terhadap eksekusi terhadap perintah penahanan dan perlu adanya aturan yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perintah penahanan khususnya terhadap terhadap terdakwa yang ingin menggunakan haknya sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa.
Daftar Pustaka
Buku:
Fence Wantu. (2011). Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lilik Mulyadi. (2004). Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi . Jakarta: Djambatan.

## Jurnal
Sajipto Rahardjo. (2005). “Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol 1 No. 1
Website http://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus perkara.html , diakses pada tanggal 5 Oktober Tahun 2016 Pukul 21.00 WITA