## INFO ARTIKEL

## Kata kunci:
Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Penggelapan Pajak

## INFO ARTICEL
Keyword: Judge Consideration, Pretrial, Tax Evasion

## UNES Journal of Swara Justisia
Volume 2, Issue 1, April 2018
P-ISSN 2579-4701 E-ISSN 2579-4919

## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK NOMOR 03/PID.PRA/2015/PN.PDG

## CONSIDERATION OF THE JUDGE IN THE CASE PRETRIAL PETITION CRIME TAX
EVASION NUMBER 03/PID.PRA/2015/PN.PDG
Bezanolo Telaumbanua e-mail: bezanolo17@gmail.com

## Fahmiron
Ketua Pengadilan Subang e-mail: fahmiron19@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Akhir-akhir  ini,  keberatan  dengan  band  praperadilan  memiliki  barang  lama  kepada masyarakat Indonesia. Seiring dengan adanya pertumbuhan pemahaman masyarakat akan  kebenaran  hukum  sehingga/menjadi  haknya  sebagai  masyarakat  bebas  dan kemerdekaan  terpenuhi. Jika  kita  memperhatikan  hukum  masyarakat  yang  tak terpisahkan,  ada  alasan  juga  untuk  mengatakan  bahwa  sumber  hukum  adalah masyarakat. Sekalipun  demikian,  masih  perlu  klarifikasi  lebih  jauh  bahwa masyarakat  di  sini  adalah  hubungan  /  hubungan  antara  individu  dalam koeksistensi. Sumber  hukum  sebenarnya  adalah  kesadaran  masyarakat  dimana  hal tersebut  dirasakan  wajar  dalam  mengatur  kehidupan  sosial  yang  damai  dan  teratur. Adapun  masalah  yang  diceritakan  dalam  skripsi  ini  adalah  pertama,  apa  yang menjadi  alasan  penerapan  dalam  mengajukan  keberatan  melakukan  tindak  pidana penggelapan  hukuman  Iease? Kedua  /  kedua,  bagaimana  pertimbangan  hakim terhadap  penerapan  praperadilan  diajukan  dengan  melakukan  penggelapan ketidakadilan di Pengadilan Negeri Klas IA Lapangan.

## ABSTRACT
These days, objection with band of praperadilan have old stuff to Indonesia society. Along with existence of growth of is understanding of society will the truth of of law so that/ to be its rightss as free society and independence fufilled. If us pay attention that inseparable law of society, there is reason also to say that the source of law is society.  Even  if  that  way,  still  need  furthermore  clarification  that  such  of  society here is relation/link  among/between individual in an coexistence. Source of law in fact  is  awareness  of  society  whereof  which  is  felt  fair  in  arranging  peaceful  and orderly social life. As for problems which is told in this thesis is first, what becoming the reason of application in raising objection to doing an injustice embezzlement of Iease  ?  Both/  second,  how  consideration  of  judge  to  application  of  praperadilan raised  by  doing  an  injustice  embezzlement  of  Iease  at  District  Court    of    Klas  I  A Field.

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 11-21

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  aturan  hukum  untuk  dapat diadakan  penahanan  atau  pemidanaan  selain ia telah di sangka melakukan suatu perbuatan pidana  yang  melanggar  undang-undang  di samping  itumasih    diperlukanadanya  suatu syarat  atau  asas  yaitu  bahwa  seseorang  yang dihadapkan  dengan  permasalahan  hukum harus  mempunyai  landasan  yaitu  asas legalitas.Asas legalitas menurut Andi
Hamzah adalah asas yang mengatakan bahwa “Tiada  satu  perbuatan  ( feit )  yang  dapat  di pidana selain berdasarkan ketentuan perundang- undangan pidana yang mendahuluinya”.  ( Andi  Hamzah,  2008  :39)
Asas legalitas  yang tercantum dalam  Pasal  1 ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana  dirumuskan  dalam  bahasa  latin
“ NullumDelictum  Nulla  Poena  Sine  Praevia
Legepoenale.” (Suatu  perbuatan  tidak  dapat di  pidana,  kecuali  berdasarkan  ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada).
Perbuatan  pidana  menurut  H.  Juhaya  S.
Praja adalah “Perbuatan yang menurut wujud dan  sifatnya  bertentangan  dengan  tata  atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.”Dengan  kata  lain  perbuatan  yang melanggar  atau  melawan  Hukum.  Tegasnya, mereka  yang  merugikan  masyarakat,  dalam arti  bertentangan  dengan  atau  menghambat terlaksananya  tata  aturan  dalam  pergaulan masyarakat dapat di katakan telah melakukan perbuatan-perbuatan  pidana.  ( H.Juhaya  S,
Praja. 2007 : 174)
Untuk  menetapkan  suatu  perbuatan  itu sebagai  tindakan  kriminal,  perlu  memperhati kan kriteria umum sebagai berikut:
1. Apakah  perbuatan  itu  tidak  di  sukai  atau di  benci  oleh  masyarakat  karena  merugi kan,  atau  dapat  merugikan,  atau  men- datangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasil yang akan di capai, artinya cost pembuatan  undang  –  undang, pengawasan  dan  penegakan  hukum  serta beban  yang  dipikul  korban  pelaku  dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang  dengan  situasi  tertib  hukum yang akan dicapai.
3. Apakah  akan  menambah  beban  aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata  tidak  dapat  diemban  oleh kemampuan yang dimilikinya
4. Apakah  perbuatan-perbuatan  itu  meng hambat atau menghalangi  cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.
Kajian  hukum  di  Indonesia  dewasa  ini masih lebih banyak berkisar pada pemahaman  dan  analisis  hukum  secara dogmatis yang melihat hukum sebagai sistem yang logis konsisten akan tetapi pada konteks kekinian telah mulai berkembang pendekatan secara lain. Keadaan yang demikian menyebabkan  bahwa  dewasa  ini  dibutuhkan adanya  perubahan  di  dalam  pemahaman mengenai  hukum  atau  secara  lebih  tepat mengenai hubungan hukum dan masyarakat.
Kajian  tentang  hukum  dan  masyarakat akan  melibatkan  telaah  mengenai  hukum sehingga menyangkut pembicaraan-pem- bicaraan  yang dulu lazimnya bergeser keluar dari  dunia  hukum  yang  “esokterik  itu.” Hukum  tidak  lepas  dari  kehidupan  manusia.
Dengan  demikian  untuk  membicarakan hukumtidak dapat  dilepaskan dari kehidupan manusia.  Oleh  karena  itu,  sejak  timbulnya pemikiran  rasional  untuk  memahami  dan memperoleh  pengetahuan  tentang  realitas, termasuk realitas kehidupan manusia, hukum menarik  perhatian  dan  menjadi  objek penelaahan  rasional para cendekiawan.
( Khudzaifah Dimyati, 2004 : 32)
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  di  atas  maka  permasalahan  yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah  alasan  permohonan  praperadilan dalam  mengajukan  keberatan  terhadap tersangka  tindak  pidana  penggelapan pajak?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim
dalam  permohonan  praperadilan  yang diajukan  oleh  tersangka  tindak  pidana penggelapan pajak pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
B. Alasan Pemohon Mengajukan Pra- peradilan
Penetapan  tersangka  atau  penahanan yang  dilakukan  penyidik  atau  penuntut  umum sangat  berpengaruh  sekali  terhadap  diri seseorang,  karena  setiap  tindakan  penetapan tersangka dan penahanan atau penuntutan oleh penyidik  dan  jaksa  penuntut  umum  mem- pengaruhi  citra  seseorang  yang  mempunyai konsekuensi  hukum  yang  artinya  sampai  pada proses persidangan dipengadilan serta merampas hak-hak seseorang untuk  menjalan- kan  kegiatan/aktivitasnya.  Dengan  pemberian status  tersangka  kepada  seseorang  membuat dirinya terbatas dalam berekspresi/
mengembangkan diri karena selalu diikuti oleh
masalah  hukum.  Bahwa  menurut  pemohon penetapan  tersangka  terhadap  diri  pemohon tidak  sah  dan  melawan  hukum  dengan  alasan bahwa:  proses  penetapan  pemohon  menjadi tersangka  tindak  pidana  perpajakan  Pasal  39 ayat  (1)  huruf  (c)  dan  (d)  UU  No.  6  Tahun 1983  tentang  KUP  tidak  mempunyai  alasan hukum  yang  kuat  karena  belum  ada  bukti permulaan  yang  cukup  dan  belum  ada pemeriksaan  yang lengkap terhadap kesalahan pemohon  dalam  menyampaikan  perhitungan pajak.
C. Kasus  Posisi  Perkara  Nomor  03/Pid.Pra/ 2015/PN Pdg
Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor
03/Pid.Pra/2015/PN Pdg Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Padang yang
mengadili  perkara  Praperadilan  dalam tingkat  pertama  telah  menjatuhkan  putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
Nama lengkap : Yul Hendra. Tempat lahir : Pekanbaru. Umur/Tgl lahir  : 34 th/7 April 1981. Jenis kelamin : Laki-laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal  : Jalan By Pass No.173 Aur Kuning RW. 04 RT. 004 Tarok Bukittingi. Agama : Islam. Pekerjaan : Pedagang.
Yang dalam ini memberi kuasa kepada:
1. Muhammad Yuner, S.H., M.H.;
2. Alimas, S.H.;
Advokat/Konsultan  Hukum  pada  Law Office  Muhammad  Yuner  &  Partner, beralamat  di  Jalan  Khatib  Sulaiman  No.66 Kota Padang dan Jalan Prof. M.Yamin, SH No.23  Malana,  Batusangkar,  Sumatera

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 11-21
Barat,  bertindak  baik  secara  bersama-sama maupun sendiri, selanjutnya disebut penerima  kuasa,  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus  tanggal  23  September  2015  yang telah  dilegalsasi  oleh  RISMADONA,  S.H. Notaris di Padang dibawah Nomor 3.831/L- 2015  tanggal  23  September  2015  dan  telah didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan
Negeri Padang dibawah Nomor 39/PF.Pid/IX/2015/PN  Pdg  tanggal        25
September 2015; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

## M E L A W A N
Pemerintah  RI  cq  Menteri  Keuangan
RI  cq  Kepala  Kanwil  DJP Sumatera Barat dan  Jambi  cq  Kepala  Bidang  Pemeriksaan,
Penagihan, Intelijen dan Penyidikan,
Kanwil  DJP  Sumatera  Barat  dan  Jambi,
yang  beralamat  di  Jalan  Khatib  Sulaiman No.53,  Kota  Padang  Sumatera  Barat,
25135.
Yang dalam ini memberi kuasa kepada:
1. Sigit  Danang  Joyo,  S.H.,  DESS.AF.: Kepala    Subdit  Bantuan  Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
2. Lestari,  S.H.:  Kepala    Seksi    Bantuan Hukum I, Direktorat
Peraturan
Perpajakan II;
3. Eduard  Denni  Nadeak,  S.H.,  M.H.: Kepala  Seksi  Bantuan  Hukum  III, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
4. Mohammad Yusuf Shuaidi, S.H.: Kepala Seksi  Bantuan  Hukum  IV,  Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. Prima  Roquistha,  S.H.:  Kepala    Subbag Bantuan Hukum,
Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
6. Handi  Kustino,  S.E.:  Pemeriksa    Pajak Muda,  Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
7. Tomy Taufik Arif, S.E., M.Si.:
Pemeriksa    Pajak    Madya,    Kanwil  DJP Sumatera Barat dan Jambi;
8. Hartawan Eka Candra S, S.S.T. : Pemeriksa     Pajak     Pertama,  Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
9. Hari  Agus  Santoso,  S.E.,  M.Hum.: Pelaksana  Subdit  Bantuan  Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
10. Fernandes Adhitya Halomoan, S.H.  : Pelaksana  Subdit  Bantuan  Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
11. Vinna Dien Asmady Putri, S.H. : Pelaksana  Subdit  Bantuan  Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
12. Hendra Kurniawan Satrio W., S.H.  : Pelaksana  Subdit  Bantuan  Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
13. Fajar  Triyanto,  S.H.:  Pelaksana  Subdit Bantuan  Hukum,  Direktorat  Peraturan Perpajakan II;
14. Lilis Nur Faizah, S.H. : Pelaksana Subdit Bantuan  Hukum,  Direktorat  Peraturan Perpajakan II;
15. Natalya Manna Theresia, S.H.: Pelaksana  Subdit  Bantuan  Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
16. Oky  Wahyu  Dewanto,  S.Si.:  Pelaksana Seksi          Administrasi  Bukti  Permulaan dan  Penyidikan,  Kanwil  DJP  Sumatera Barat dan   Jambi;
Masing-masing  menggunakan  alamat Kepala  Bidang  Pemeriksaan,  Penagihan, Intelejen,  dan  Penyidikan,  Kantor  Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, beralamat di Jalan  Khatib  Sulaiman  Nomor  53  Padang, 25135  untuk  selanjutnya  disebut  Penerima Kuasa,  yang  bertindak  secara  bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-01/WPJ.27/2015
tanggal  28  September  2015  yang  telah didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  Padang  dibawah  Nomor  40/PF.Pid/ IX/2015/PN  Pdg  tangal  30  September  2015;
Selanjutnya  disebut  sebagai  Termohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah  membaca  penetapan  Wakil Ketua  Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor 03/Pen.Pid.Pra/2015/PN  Pdg.  tanggal  25
September 2015 tentang penunjukan Hakim;
Setelah  membaca  penetapan  Hakim  tentang hari sidang;
Setelah  membaca  berkas  perkara  dan  surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah  mendengar  keterangan  saksi-saksi, ahli  dan  memeriksa  bukti  surat-suratyang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat  permohonan  tanggal    23  September 2015  yang  telah  didaftarkan  di  kepaniteraan
Pengadilan  Negeri  Padang  register  Nomor
03/Pid.Pra/2015/PN Pdg tanggal 25 September 2015, telah mengajukan
permohonan  praperadilan  dengan  alasan- alasan sebagai berikut:
1. Kedudukan  Hukum  ( Legal  Standing ) Pemohon.
a. Bahwa  klien  kami  saat  ini  selaku Tersangka    dalam  perkara  dugaan tindak  pidana  di  bidang  perpajakan NPWP  15.465.970.1-202.000,  sebagai- mana dimaksud pasal 39 ayat (1) huruf c  dan  huruf  d  Undang-undang  No.6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah  dirubah  terakhir  dengan  Undang- undang  No.16  Tahun  2009  sesuai dengan  Surat  Perintah  Penyidikan Nomor  PRINT-01.DIK/WJP.27/2015, tanggal 11 Mei 2015, maka oleh karena itu    Pemohon  berhak  dan  mempunyai kedudukan  hukum  ( legal  standing ) mengajukan gugatan Praperadilan dalam perkara ini;
b. Bahwa  Termohon  melalui  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (selanjutnya
disebut  “PPNS”)  telah  melakukan penyidikan  terhadap  Pemohon  dalam dugaan  Pasal  39  ayat  (1)  huruf  c  dan huruf  d  Undang-undang  No.  6  Tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana telah  dirubah  terakhir  dengan  Undang- undang  No.16  Tahun  2009  sesuai dengan  Surat  Perintah  Penyidikan Nomor  PRINT-01.DIK/WJP.27/2015, tanggal 11 Mei 2015;
c. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6
KUHAP  bahwa  Penyidik  adalah  :  a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,  b.  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil tertentu. Karena Termohon melalui  penyidiknya  adalah  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  menurut  Pasal  6 KUHAP.Dengan  demikian,  maka  telah tepat dan benar secara hukum mengugat  Termohon  dalam  permohon an Praperadilan ini.
2. Meskipun proses penyidikan dan penetapan tersangka tidak diatur dalam Pasal 77 KUHAP, berdasarkan putusan Mahkamah  Konstitusi  No.21/PUU- XII/2014,  amar  putusan  pada  poin angka  6  :menyatakan  pasal  77  huruf  a Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat ( conditionallly unconsti- tutional )  yaitu  inkonstitusional  secara bersyarat  sepanjang  tidak  ditambahkan rumusan  normanya  sehingga  menjadi berbunyi :
“ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa  dan  memutus,  sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang  ini  tentang  :a.Sah atau  tidaknya  penetapan  tersangka, penangkapan,  penahanan,  pengge- ledahan,  penyitaan,  pemeriksaan surat,  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan;
Oleh  karena  itu  Sidang  Praperadilan  ini berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini.

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 11-21
D. Alasan-alasan  pengajuan  permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:
1. Bahwa pemohon membuka usaha dibidang  pedagang  eceren  barang  pecah belah  dan  kebutuhan  rumah  tangga diantaranya piring, ember, barang elektronik  rumah  tangga  seperti  magic com,  dispenser,  kompor,  setrika  dan lain-lain;
2. Bahwa  pemohon  mempunyai  usaha berupa  Toko  Swalayan  yang  bernama “SB  Housware”  yang  terletak  di  Jalan By  Pass,  Tarok  Dipo,  Bukitinggi  yang baru berdiri pada tahun 2013;
3. Bahwa  dalam  menjalankan  usaha  telah keluar  Surat  izin  Usaha  perdagangan (SIUP) Nomor: 19/03-01/PM/KPPTBKT /2013 tanggal 28 Agustus 2013;
4. Bahwa Pemohon terdaftar sebagai Wajib Pajak  (WP)  sejak  tahun  2010  dengan Nomor  NPWP  yaitu  15.464.970.1-202- 000  dengan  selalu  membayar  kewajiban setiap tahunnya;
5. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai    Tersangka    oleh  Penyidik
Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan NPWP 15.465.970.1- 202.000,  sebagaimana  dimaksud  Pasal
39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang- undang  No.  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  sebagaimana  telah  dirubah terakhir  dengan  Undang-undang  No.16 Tahun  2009  sesuai  dengan  Surat Perintah  Penyidikan  Nomor  PRINT- 01.DIK/WJP.27/2015,tanggal  11  Mei 2015;
6. Bahwa Pemohon telah disangka
melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf (c) dan (d) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP; Bahwa  ayat  (1)  huruf  (c)  berbunyi “menyampaikan  Surat  Pemberitahuan dan/atau  keterangan  yang  isinya  tidak benar  atau  tidak  lengkap;  dan/atau  ; huruf  (d)  berbunyi:  ”memperlihatkan pembukuan,  pencatatan,  atau  dokumen
lain  yang  palsu  atau  dipalsukan  seolah- olah  benar;“  padahal  Pemohon  telah menyampaikan  SPT  sesuai  dengan keadaan  yang  sebenarnya  dan  tidak  ada yang disembunyikan.
7. Bahwa  menurut  Pemohon  penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan melawan hukum dengan alasan:
a. Bahwa  proses  penetapan  Pemohon menjadi tersangka tindak pidana perpajakan  Pasal  39  ayat  (1)  huruf  (c) dan  (d)  UU  No.  6  Tahun  1983  tentang KUP  tidak  mempunyai  alasan  hukum yang  kuat  karena  belum  adanya  bukti permulaan  yang  cukup  karena  belum ada pemeriksaan yang lengkap terhadap  kesalahan  Pemohon  dalam menyampaikan perhitungan pajak. Bahwa penetapan diri pemohon menjadi  tersangka  sangat  terburu-buru dan  sumir  karena  pemohon  tidak pernah diberitahu apa kesalahan pemohon  dan  tidak  pernah  diberitahu berapa pajak terutang sebagai kewajiban  yang  harus  dibayarkan  ke negara, akan tetapi kesalahan pemohon terkesan direkayasa dan dicari-cari; hal ini  dapat  pemohon  buktikan  bahwa pada  mulanya  pemohon  diperiksa disangkakan telah melakukan pengelapan  pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  karena  tidak  terbukti  kemudian Pemohon  disangkakan tidak menyetor- kan PPH Pribadi tahun 2011 dan tahun 2013.
b. Bahwa  terhadap  pemohon  juga  telah melakukan pemeriksaan bukti permula- an, dimana prosedur pemeriksaan bukti permulaan tidak sesuai dengan Permenkeu  Nomor:  239/PMK.03/2014 tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Bukti Permulaan  Tindak  Pidana  di  Bidang perpajakan karena :
1) Karena  pemeriksa  bukti  permulaan yang  melakukan  pemeriksaan  bukti permulaan tidak pernah mem- beritahu  kesalahan  Pemohon  dan apabila  kesalahan  atau  kekeliruan dalam penyampaian SPT bisa dibetulkan  sesuai  dengan    Apabila berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atau keterangan  lain  ternyata  jumlah
pajak  yang  terhutang  kurang  atau tidak dibayar {(Pasal 13 ayat  (1) a}; sehingga  bisa  dilakukan  pembinaan guna  menetukan  berapa  kewajiban pemohon  yang  harus  dibayar  dan apakah  berupa  Surat  pemberitahuan yang  kurang  bayar  atau  tidak dibayar  sehingga  bisa  dilunasi sesuai  dengan  perhitungan  yang wajar dan sesuai kemampuan keuangan pemohon. 2) Bahwa pemeriksaan bukti permulaan  juga  tidak  dijelaskan apakah  dilaksanakan  secara  terbuka atau  tertutup  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  4  Permenkeu  No.
239/PMK.03/2014 tentang Tata
Cara  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan Tindak Pidana di Bidang perpajakan
3) Bahwa  pemeriksaan  bukti  permula- an juga bertentangan dengan pasal 3 karena  tidak  memperlihatkan  Surat Perintah Pemeriksaan Bukti permulaan. 4) Bahwa pemeriksaan bukti permulaan  juga  tidak  sesuai  dengan prosedur  yang  telah  ditetapkan dalam  Pasal  10  dan  Permenkeu No.239/PMK.03/2014  tentang  Tata Cara  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan Tindak Pidana di Bidang perpajakan. 5) Bahwa  hasil  pemeriksaan  bukti permulaan tidak diberitahukan kepada Pemohon, termasuk kesimpulan  hasil  pemeriksaan  bukti permulaan tidak disampaikan kepada  Pemohon  sehingga  berten- tangan  dengan  Permenkeu  No.  239/ PMK.03/2014  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak  Pidana  di  Bidang  perpajak an. 6) Bahwa  sampai  saat  permohonan Praperadilan ini didaftarkan Termohon  tidak  mempu  membuktik an berapa kewajiban Pemohon  yang harus  dibayarkan  dan  belum  pernah
diterbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak (SKP)  sehingga  tergambar  besaran pajak  terutang  yang  harus  dibayar kan  pemohon  dan    ketika  ditanya tentang  besaran    pajak  terutang pemohon tidak dapat dijelaskan oleh termohon  dengan  alasan  masih dihitung oleh ahli untuk menentukan besarnya  kerugian  negara.  Kalau besarnya  kerugian  negara  masih dalam  proses  perhitungan,  maka semakin  jelas  terbukti  penetapan status  pemohon  menjadi  tersangka sangat  terburu-buru  dan  terlalu  dini ( premateur ),  apapalagi  perhitungan yang  tidak  didasarkan  pada  fakta dan  hanya  berdasarkan  asumsi belaka;
7) Hal ini pernah Pemohon Tanya kana baik kepada Pemeriksa bukti
permulaan maupun kepada Penyidik yang dijawab oleh Termohon bahwa pada  prinsipnya  terhadap  Pemohon tidak  diterbitkan  Surat  Ketetapan Pajak  karena  telah  masuk  pada proses penyidikan. Jawaban
Termohon  semakin  membingung kan, bagaimana bisa tidak ada Surat Ketetapan  Pajak,  bagaimana  meng ukur  kewajiban  terutang  Pemohon dan  bagaimana  mengukur  telah terjadinya  kerugian  negara,  apabila belum  ada  pemeriksaan  secara menyeluruh ( compherehensif invest- tigative ). Sehingga dengan demikian terbukti  bahwa  proses  penetapan Pemohon  menjadi  tersangka  tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku  dan  tidak  didasarkan  pada bukti permulaan yang cukup. 8) Bahwa Termohon juga telah
mengangkangi  prosedur  yang  diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU KUP.
Pasal  7    yang  berbunyi : ”Apabila
Surat Pemberitahuan tidak disampai-kan atau disampaikan tidak  sesuai  dengan  batas  waktu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3  ayat  (3),dikenakan  sanksi  berupa denda  administrasi  sebesar  Rp

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 11-21
10.000,-  (sepuluh  ribu  rupiah)” Sehingga  seharusnya  perkara  ini masih dalam ruang lingkup pelanggaran  administrasi, bukan tindak  pidana  perpajakan  sebagai- mana  dugaan.  Pasal  8  ayat  (3) berbunyi  :”Sekalipun  telah  dilaku- kan  tindakan  pemeriksaan,  tetapi sepanjang belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib  Pajak  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  38,  terhadap  ketidak- benaran  perbuatan  Wajib  Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan,  apabila  Wajib  Pajak dengan  kemauan  sendiri  mengung- kapkan  ketidakbenaran  perbuatan- nya tersebut dengan disertai
pelunasan  kekurangan  pembayaran jumlah  pajak  yang  sebenarnya terhutang beserta denda administrasi sebesar  dua  kali  jumlah  pajak  yang kurang dibayar”.

## E. Alasan  Permohonan  Praperadilan  dalam Mengajukan  Keberatan  oleh  Tersangka Tindak Pidana Penggelapan Pajak
Seorang  tersangka  yang  ditahan  dan diproses  hukum  oleh  penyidik  kepolisian Republik Indonesia / PPNS yang diberi tugas khusus  untuk  menyidik  mempunyai  alasan dan  dasar  yang  kuat  serta  pertimbangan hukum  untuk  mendapatkan  haknya  untuk bebas dari status  tersangka atau ditahan oleh penyidik  kepolisian  atau  jaksa  penuntut umum  yaitu  melalui  jalur  praperadilan  yang telah  diatur  oleh  KUHAP  untuk  membukti- kan  bahwa  acara  pidana  dan  oleh  pemohon juga  mendapat kepastian  hukum atas statusnya tersebut. Oleh karena itu tersangka/ pemohon  praperadilan  harus  mempunyai alasan-alasan yang mendasar dan logis untuk mengajukan praperadilan tersebut kepengadil
an untuk diperiksa dipersidangan di pengadil an.
Adapun alasan-alasan permohonan praperadilan  dalam  mengajukan  keberatan terhadap tersangka tindak pidana penggelapan pajak adalah :
1. Bahwa pemohon membuka usaha dibidang  pedagang  eceren  barang  pecah belah  dan  kebutuhan  rumah  tangga diantaranya piring, ember, barang elektronik  rumah  tangga  seperti  magic com,  dispenser,  kompor,  setrika  dan  lain- lain;
2. Bahwa pemohon mempunyai usaha
berupa Toko Swalayan yang bernama “ SB
Housware ” yang terletak di Jalan By Pass,
Tarok  Dipo,  Bukitinggi  yang  baru  berdiri pada tahun 2013;
3. Bahwa  dalam  menjalankan  usaha  telah keluar  Surat  izin  Usaha  perdagangan (SIUP)No.19/03-01/PM/KPPT-BKT/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
4. Bahwa  Pemohon  terdaftar  sebagai  Wajib Pajak  (WP)  sejak  tahun  2010  dengan Nomor  NPWP  yaitu  15.464.970.1-202-
000  dengan  selalu  membayar  kewajiban setiap tahunnya;
5. Bahwa Pemohon telah ditetapkan  sebagai Tersangka  oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil  dalam  perkara  dugaan  tindak  pidana di bidang perpajakan NPWP 15.465.970.1-202.000, sebagaimana
dimaksud  pasal  39  ayat  (1)  huruf  c  dan huruf d Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara
Perpajakan  sebagaimana  telah  dirubah terakhir  dengan  Undang-undang  No.16 Tahun  2009  sesuai  dengan  Surat  Perintah
Penyidikan Nomor PRINT-01.DIK/ WJP.27/2015,tanggal 11 Mei 2015; 6. Bahwa Pemohon telah disangka
melanggar  Pasal  39  ayat  1  huruf  (c)  dan
(d)  UU  No.6  Tahun  1983  tentang  KUP;
Bahwa  ayat  1  huruf  (c)  berbunyi “menyampaikan  Surat  Pemberitahuan dan/atau  keterangan  yang  isinya  tidak benar atau tidak lengkap;  dan/atau ; huruf (d)berbunyi  :memperlihatkan  pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain  yang palsu atau  dipalsukan  seolah-olah  benar;    pada
hal  Pemohon  telah  menyampaikan  SPT
sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya dan tidak ada yang disembunyikan.
7. Bahwa  menurut  Pemohon  penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan melawan hukum dengan alasan:
a. Bahwa  proses  penetapan  Pemohon menjadi tersangka tindak pidana
perpajakan Pasal 39 ayat 1 huruf (c) dan (d)  UU  No.6  Tahun  1983  tentang  KUP tidak  mempunyai  alasan  hukum  yang kuat karena belum adanya bukti
permulaan yang cukup karena belum ada pemeriksaan  yang  lengkap  terhadap kesalahan  Pemohon  dalam  menyampai kan perhitungan pajak. Bahwa penetapan diri  pemohon  menjadi  tersangka  sangat terburu-buru dan sumir karena pemohon tidak  pernah  diberitahu  apa  kesalahan pemohon  dan  tidak  pernah  diberitahu
berapa pajak terutang sebagai kewajiban yang  harus  dibayarkan  ke  negara,  akan tetapi  kesalahan  pemohon  terkesan direkayasa  dan  dicari-cari;  hal  ini  dapat pemohon buktikan bahwa pada mulanya pemohon  diperiksa  disangkakan  telah melakukan
pengelapan pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  karena  tidak terbukti kemudian Pemohon
disangkakan  tidak  menyetorkan  PPH Pribadi tahun 2011 dan tahun 2013.
F. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan  Praperadilan  yang  Diajukan oleh Tersangka Tindak Pidana Penggelapan Pajak pada Pengadilan

## Negeri Kelas I A Padang
Seorang  hakim  diberikan  kebebasan untuk  memutus  suatu  perkara  berdasarkan bukti-bukti  yang  dihadirkan  dipersidangan dan  hakim  mempunyai  keyakinan  sendiri dalam  menjatuhkan  suatu  putusan.  Hakim harus    mempunyai  alasan  dan  dasar  dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Dalam menerima dan menolak sautu
perkara praperadilan hakim harus mempertimbangkan  hal-hal  yang  berhubung an  dengan  alat  bukti  yang  dihadirkan dipersidangan  dengan  berdasarkan  undang- undang dan KUHAP sehingga putusan hakim tersebut  memberi  gambaran  penegakan hukum  yang  berkeadilan  bermanfaat  dan memberi kepastian hukum pada masyarakat.
Adapun  pertimbangan  hakim  Pengadil an Negeri Klas I A Padang dalam permohon an  praperadilan  yang  diajukan  tersangka tindak pidana penggelapan pajak adalah :

## UNES Journal of Swara Justisia. Volume 2 Issue 1 11-21
Menimbang,  bahwa  Hakim  Praperadilan
telah  memeriksa  seluruh  bukti-bukti  yang diajukan  oleh  Pemohon  dan  Termohon  di persidangan  maka  terungkap  fakta  hukum bahwa  surat  bukti  Termohon  yang  bertanda T.61    berupa  Fotokopi  Surat  Pengantar  dari Kejaksaan  Negeri  Bukittinggi  Nomor:  TAR- 459/N.3.11/  Ft.2/10/2015  tanggal  5  Oktober 2015,  Fotokopi  Surat  Pelimpahan  Perkara Acara  Pemeriksaan  Biasa  Nomor  1687/N.3. 11/Ft.2/10/2015  tanggal  5  Oktober  2015, fotokopi  Tanda  Terima  Surat  Pelimpahan Perkara  Acara  Pemeriksaan  Biasa  tanggal  5 Oktober 2015 dengan nomor register perkara 103/Pid.Sus/2015/PN  Bkt.  dan  Fotokopi Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri
Bukittinggi  Nomor  103/Pen.  Pid/2015  PN Bkt.  tanggal  5  Oktober  2015  tentang Penunjukan  Majelis  Hakim  dalam  perkara
pidana Nomor 103/Pid. Sus/2015/PN
Bkt.selanjutnya oleh Ketua Pengadilan
Negeri  Bukittinggi  berdasarkan  Penetapan Nomor  103/Pen.Pid/2015/PN  Bkt  tanggal  5 Oktober  2015  menetapkan  dan  menunjuk Majelis Hakim Dini Damayanti, S.H. sebagai Hakim  Ketua,  Juanda,  S.H  dan  Lili  Evelin, S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim Anggota  untuk  memeriksa  dan  mengadili perkara  Terdakwa  Yul  Hendra  Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Bkt. Sebagaimana yang  berdasarkan  pada  bukti  T.61  (Surat
Pelimpahan) dan (Penetapan Majelis Hakim)
yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara
Terdakwa Yul Hendra Nomor 103/Pid.Sus/2015/PN Bkt. tersebut;
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Alasan  pemohon  mengajukan  pra-
peradilan adalah bahwa menurut pemohon penetapan tersangka terhadap diri  pemohon  tidak  sah  dan  melawan hukum  dengan  alasan  bahwa  proses penetapan  pemohon  menjadi  tersangka tindak pidana perpajakan Pasal 39 ayat (1)  huruf c dan d UU Nomor 6 Tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan tidak mempunyai alasan  hukum  yang  kuat  karena  belum adanya  bukti  permulaan  yang  cukup karena belum ada pemeriksaan lengkap terhadap  kesalahan  pemohon  dalam menyampaikan perhitungan pajak.
Penetapan diri pemohon menjadi tersangka  sangat  terburu-buru  dan sumir  karena  pemohon  tidak  pernah diberitahu  apa  kesalahan  pemohon  dan tidak  pernah  diberitahu  berapa  pajak terutang  sebagai  kewajiban  yang  harus dibayarkan ke negara.
b. Pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri  Klas  I  A  padang  terhadap
permohonan praperadilan yang diajukan  oleh  tersangkatindak  pidana penggelapan pajak adalah bahwa pokok perkara  yang  disangkakan  kepada pemohon  dengan  status  terdakwa  telah diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri Bukittinggi sehingga haruslah permohonan dari pemohon praperadilan dinyatakan gugur
sebagaimana  yang  tercantum  dalam
Pasal  82  ayat  (1)  huruf  d  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana.
2. Saran - saran
a. Diharapkan  kepada  pemohon  pra- peradilan atau yang berstatus
tersangka/ditahan  oleh  penyidik  dan
penuntut  umum  atau  yang  mengalami penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan agar memberikan alasan yang jelas dan logis
serta  berdasarkan  fakta  hukum  untuk mengajukan  suatu  keberatan  dalam  hal
ini praperadilan sehingga dapat
memberikan  kepastian  hukum  kepada pemohon sendiri, masyarakat, dan pada penegak  hukum,  bukan  mengajukan keberatan  hanya  dengan  asumsi  coba- coba  dan  dorongan  dari  pihak  lain
tanpa fakta.
b. Diharapkan  juga  agar  pertimbangan- pertimbangan  yang  dilakukan  hakim
dalam  memeriksa  dan  memutus  suatu
perkara baik praperadilan dan
pemidanaan seorang untuk dapat
menciptakan rasa keadilan hukum yang
seimbang  sehingga  dapat  menegakkan supremasi  hukum  di  dalam  masyarakat serta  dapat  memberi  kemanfaatan hukum,  dan  kepastian  hukum  dalam menentukan  suatu  putusan  hakim tersebut sehingga mencerminkan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdusalam  dan  DPM.  Sitompul. Sistem Peradilan  Pidana. Restu  Agung.  Jakarta.
2007.
Adami  Chazawi,  Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian I.  Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
AdhiWibowo.Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek.Hayfapress. Padang. 2012.
Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
FD ______.  Peranan  Hukum  oleh  Hakim  dalam
Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
Amirudin  dan  Zainal  Asikin.Pengantar  Metode
Penelitian  Hukum.Raja  Grafindo  Persada.
Jakarta. 2006.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia.Laporan  Akhir  Efektifitas  UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. 2010.
Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana.Ghalia Indonesia. Jakarta. 1992.
Bohari. Pengantar  Hukum  Pajak. PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
Darwin Prinst. Praperadilan dan Perkembangan- nya di  dalam Praktek. Citra Aditya  Bakti. Bandung 1993.
Darji  Darmo  Diharjo,  dan  Shidarta. Pokok  – Pokok  Filsafat  Hukum .  PT.  Gramedia Pustaka utama. Jakarta. 1995.
Dwidjapriyatno.Kebijakan Legislasi tentang Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana Korporasi  di    Indonesia.  CV.  Utomo. Bandung.