“ KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA ”
(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)
Hairan harbrot@yahoo.co.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

## ABSTRAK
Tanah ulayat adalah bagian dari hak masyarakat adat yang juga sama sebenarnya dengan hak-hak  lainnya.  Hanya  saja  dalam  konstitusi  UUD  1945  belum  ada  ketegasan  mengenai Status  Tanah  Ulayat  sebagai  suatu  nilai  karena  tanah  ulayat,  juga  sebagai  refleksi  dari keberadaan  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam  kemajemukan  serta  keragaman  masyarakat serta haknya adalah adanya nilai yang universal dan dianggap sebagai nilai yang bermakna religius  yaitu  tanah.  Adanya  kepentingan  yang  besar  yaitu  Negara  sangat  mendominasi kekuasaan dalam menentukan peruntukan tanah tanpa menjadikan tanah ulayat sebagai salah satu keberadaan dan keragaman hukum dan obyeknya di Indonesia. Sehingga hak menguasai oleh Negara tanpa batasan yang jelas.
Kata Kunci: Tanah Ulayat, Konstitusi, UUD 1945

## ABSTRACT
The traditional communal land is part of the rights of indigenous peoples are also the same is true with other rights. Only in the 1945 constitution has been no firmness to the Status of Communal Land as a value for the communal land, as well as a reflection of the existence of  the  Republic  of  Indonesia.  In  the  plurality  and  diversity  of  society  and  their  rights  is  a universal value and is considered a significant religious value, namely land. The existence of great  importance  that  the  State  is  dominating  power  in  determining  the  allocation  of  land without making the communal land as one of the presence and diversity of law and its object in Indonesia. So that the rights of control by the State without clear boundaries.
Keywords: Communal Land, Constitution, 1945

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Tanah (land) memegang  peranan  yang sangat penting, karena tanpa adanya tanah
1 Harold  J.Laski,  memberikan definisi  Negara adalah “The state is a society which is integrated by possessing a coerciveauthority legally supreme over any individual or group which is part of the society (Negara  adalah  suatu masyarakat  yang diintegrasikan karena mempunyai
maka  eksistensi  keberadaan  Negara 1 diragukan keberadaan. Bahkan lebih tegas lagi,  bukan  diragukan,  melainkan  adalah unsur terbentuknya Negara.
wewenangyang  bersifat  memaksa  dan  yang  secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat).”Harold J. Laski, 1947, The State in Theory  and  Practice ,  New  York,    The  Viking Press, 1947), page 8-9.
Tanah menunjukkan wilayah territorial  suatu  Negara  secara  horizontal. Lebih  luas  wilayah  teritorial  sebenarnya bukan  hanya  tanah,  melainkan  seluruh permukaan bumi, baik daratan atau tanah, laut, ruang angkasa, dan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945),
tepatnya  dalam  Pasal  33  ayat  (3), menyebutkan:
Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Segala sumber yang ada baik bumi, air,  dan  kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya  menjadi  hak  bangsa  Indonesia untuk mengatur
peruntukkannya.
Pemaknaan  bumi  disini  lebih  luas  lagi, karena  makna  “bumi” (earth) meliputi tanah  dan  air dan  ruang  angkasa. 2
Penggunaan kata tanah, tidak dipergunakan dalam rumusan Pasal 33 ayat
(3)  tersebut.  Artinya  tanah (land) adalah salah satu bagian dari bumi.
Makna  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  itu memiliki  makna  yang  mendalam dan sangat  universal,  memang  konstitusi 3 sebagai hukum dasar Negara dibuat untuk memberikan  gambaran  yang  universal. Sebagai  Negara  adalah  sangat  wajar kiranya memiliki kedaulatan untuk menata dan mengatur. Karena kedaulatan itu tidak hanya  ditujukan  kepada  luar  saja,  yaitu menunjukkan eksistensi
keberadaan
2 Lihat dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, menyebutkan: The  contracting  States  recognize that  every  State  has  complete  and  exclusive sovereignty  over  the  air-sace  above  its  territory. (Kesepatan bersama Negara-negara mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif melalui udara-disimpan atau  di  atas  wilayahnya).  D ipertegas  dalam Pasal  2: For  the  purposes  of  this  Convention  the territory  of  a  State  shall  be  deemed  to  be  the  land areas and territorial waters adjacent there to under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of  such  State ( Untuk  tujuan  Konvensi  ini wilayah  Negara  dianggap  menjadi  lahan  dan perairan  teritorial  yang  berdampingan
kepada Negara-negara lain atau internasional. Negara memiliki hak untuk mengatur  wilayahnya,  salah  satunya adalah tanah. Pengaturan Negara dalam hal ini Negara Republik Indonesia melaksanakan  perintah  Konstitusi  yang ketentuan  Pasal  33  ayat  (3)  UD  1945 tersebut.  Bahasa  yang  dikeluarkan  dalam
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  untuk menunjukkan  keberadaan  Negara, dan
Negara  memiliki  kekuasaan  tertinggi sangat universal dan memiliki makna yang mendalam. Apalagi Indonesia yang dikenal sebagai Negara kepulauan
(Archipalago). Banyak  pulau  besar  dan pulau  kecil  yang  berjumlah  sekitar  lebih dari  17  ribu  pulau.  Dipulau-pulau  inilah kita  bertempat  melaksanakan  aktivitas hukum.
Pulau yang sering kita sebut daratan, dan  semua  aktivitas  manusia  berada  di darat. Daratan inilah  yang  kita  sebut juga dengan tanah. Tanah memiliki makna yang sangat  penting  baik  dalam  sejarah (history), peradaban manusia dari masa ke masa. Tanah juga memiliki nilai ekonomi, nilai sosial, dan terpenting juga tidak bisa dikesampingkan adalah nilai Magic
Religoius. Negara mengatur secara sentralistik  peruntukannya  yang  secara filsafat, pengaturannya hanya untuk sebesar-benar  kemakmuran  rakyat.  Tugas Negara,  adalah  merencanakan  ruang, menata, dan melaksanakan peruntukan dan melegalisasi hak atas tanah yang diberikan negara. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD
dengannya  di  bawah kedaulatan,  kekuasaan, perlindungan  atau  mandat  dari  Negara tersebut).
3 a constitution is more than a social contract ……. it  is  rather  an  expression  of  the  general  will  of  a nation. It is a reflection  its history, fears, concerns, aspirations  and  indeed,  the  soul  of  the  nation” (Kalimat  ini  berasal  dari  Cheryl  Saunders – Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara  pada Universitas  Melbourne  Asutralia,  dikutip dalam  Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijanti, 2015,  Memaknai  Konstitusi,  Makna  dan Aktualisasi,  Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada, hlm ix.
1945,  sebagai  nilai  dasar  yang  wajib ditindaklanjuti  dengan  norma  berupa pembentukan  Undang-undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, (Selanjutnya disingkat UUPA).  Sampai  saat  ini  UUPA menjadi dasar untuk mengatur peruntukan tanah.  Ketentuan  pasal  33  ayat  3  UUD 1945 dijewantahkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
“Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal- hal sebagai yang di maksud dalam Pasal 1, bumi,  air,  dan  ruang  angkasa,  termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi dikuasai  oleh  Negara,  sebagai  organisasi kekuas aan seluruh rakyat.”
Dalam  penjelasan  umum  UUPA angka 2 lebih lanjut dijelaskan bahwa: “    ........tidak  perlu  dan  tidak  pula  pada tempatnya,  bahwa  Bangsa  Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah.  Adalah  lebih  tepat  jika  Negara  , sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa)  bertindak  selaku  Badan Penguasa “.
Negara dalam kedudukannya sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
2 UUPA diberi wewenang untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan dan  pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang,
4 Lihat  Muhammad  Bakri.  Hak  bangsa merupakan  hak  penguasaan  atas  tanah  yang tertinggi  dalam  hukum  tanah  nasional.  Hak- hak  penguasaan  atas  tanah  yang  lain,  secara langsung  maupun  tidak  langsung  bersumber padanya. Hak bangsa mengandung dua unsur, yaitu kepunyaan dan unsure tugas kewenangan  untuk  mengatur  dan  memimpin penguasaan  dan  penggunaan  tanah  yang dipunyainya.  Hak  bangsa atas  tanah  bersama
dan  perbuatan  hukum  yang  mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Atas  dasar  tersebut  Negara  mengatur berbagai hal terkaait dengan tanah, karena hak  tertinggi  adalah  hak  bangsa,  baru kemudian  hak  menguasai  tanah  oleh Negara. Menurut Bakrie, Seluruh Wilayah Indonesia  adalah  kesatuan  tanah  air  dari seluruh  rakyat  Indonesia  yang  bersatu sebagai Bangsa Indonesia 4 ”.
Nilai dasar yang dimuat dalam Pasal 33  ayat  (3)  UUD  1945  itu,  menyangkut obyek  dimana  kedudukan  Negara  sebagai subyek  hukum  berupa  badan  hukum (rechts  persoon), karena  Negara  sebagai organisasi  besar  yang  menyelenggarakan sistem  kehidupan  berbangsa,  bernegara, dan bermasyarakat. Kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada segenap  rakyat  Indonesia,  yang pada kenyataannya  adalah  majemuk  dalam berbagai  hal,  mulai  keragaman  bahasa, keragaman berpakaian, keragaman budaya,  sampai  keragaman  dalam  hukum adat dan keragaman
dalam memperlakukan tanah sebagai haknya. Daya  tangkap  yang  tersurat  dalam
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  itu  tidak ditangkap  sepenuhnya  dalam  UUPA. Buktinya  pernyataan  yang  secara  jujur menyatakan pengaturan tanah oleh Negara tidak  lepas  dari  resepsi  dari  hukum  barat dan  hukum  adat  ke  dalam  UUPA. Sayangnya UUPA tidak melakukan konkretisasi  terhadap  pengakuan  dan pengaturan  hak  atas  tanah.  Sedangkan dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (4)  UUPA, menyebutkan:
Hak menguasai dari Negara tersebut diatas  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan kepada  daerah-daerah  Swatantra  dan
tersebut  bukan  hak  pemilikan  dalam pengertian  yuridis.  Maka  dalam  rangka  Hak Bangsa  ada  hak  milik  perorangan  atas  tanah. Tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada  Negara.  Muhammad  Bakri,  Hak Menguasai  Tanah  Oleh  Negara  (Paradigma Baru  Untuk  Reforma  Agraria),  Citra  Media Hukum: Yogyakarta: 2007, hlm.42.
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan  kepentingan  nasional,  menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
Setelah  reformasi  dengan  tuntutan yang salah satunya adalah tonomi daerah, merambah pula perlakuan bagi masyarakat adat.  Sehingga  hasil  amandemen  ke 2 dalam Pasal 18B ayat (2), menyebutkan:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Ketentuan  Pasal  18B  ayat  (2)  ini,  Negara menyatakan pengakuannya terhadap subyek  hukum  Adat  beserta  hak-hak tradisionalnya. Hak-hak  tradisional  ini dikalangan  kita  sering  memperdebatkan, apakah  juga  termasuk  tanah  adat.  UUPA yang  telah  ada  sejak  tahun  1960,  nuansa politik  hukum  yang  dibangun sistem hukum  agraria,  dalam  arti  sempit  hukum tanah  didasarkan  pada  hukum  barat  dan hukum  adat,  tetapi  UUPA  dalam  Pasal  3, menyebutkan:
Dengan mengingat ketentuan- ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang  menurut  kenyataannya.  masih ada,  harus  sedemikian  rupa  sehingga sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan Negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan dengan  Undang-undang  dan  peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi.
Adanya  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD 1945 ini, mengenai pengertian masyarakat hukum adat, menurut Roestandi
Ardiwilaga bahwa:
Masyarakat  hukum  adat (adatrecht gemeenschap) adalah  tidak  lain  dari  pada kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai
5 Roestandi Ardiwilaga, 1962, Hukum Agraria
Indonesia, Penerbit Masa Bakti, Jakarta, hlm 23
penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan  yang  berwujud  ataupun  tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun  di  antara  para  anggota  itu mempunyai  pikiran  atau  kecenderungan untuk  membubarkan  ikatan  yang  telah bertumbuh  itu  atau  meninggalkan  dalam arti  melepaskan  diri  dari  ikatan  itu  untuk selama-lamanya. 5
Sekarang ini dengan masa demokrasi di Indonesia sebagian masyarakat  di  daerah  menuntut  hak-hak kedaerahan, salah satunya adalah pengakuan hak-hak masyarakat adat yaitu tanah adat. Hanya saja Negara belum jelas memasukkan  tanah  adat  itu  sebagai  hak jelas dan pasti dan seperti apa implementasinya.  Adanya  kekhawatiran terhadap status hak tanah ulayat diberikan bisa menjadi masalah bagi Negara, karena adanya  kepentingan-kepentingan  yang lebih besar lagi.
Banyak  permasalahan  tanah  ini terjadi di beberapa daerah dilator belakangi karena kepentingan tadi, dominasi Negara dalam  menguasai  tanah  oleh  Negara, menyebabkan Negara terjebak pada konflik  pertanahan  baik  secara  konflik bersifat  vertikal  maupun  konflik  yang bersifat  horizontal.  Kejelasan  yang  masih dianggap kabur dalam konstitusi kita, yaitu UUD  1945  mengenai  bentuk  pengakuan hak-hak masyarakat adat, dalam hal tanah adat. UUPA tidak memasukkan tanah adat sebagai suatu status hak yang dimiliki oleh komunitas  masyarakat  adat,  tetapi  lebih menekankan  pada  penguasaan  tanah  oleh Negara. Sedangkan kepemilikan dilakukan secara individual. 6
Bila  di  bidang  kehutanan  Undang- undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  tepatnya  dalam  Pasal  5  yang mengatur  tentang  status  hutan.  Dimana hutan  menurut  statusnya  dikelompokkan menjadi 2, yaitu hutan dengan status hutan Negara, dan hutan dengan status hutan hak.
6 Lihat ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, yang mengatur macam-macam hak atas tanah.
Hutan  adat  masuk  dalam  kategori  hutan Negara.  Sehingga  Mahkamah  Konstitusi, pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan  Putusan  No.35/2012  yang monumental dengan menegaskan konstitusionalitas  hutan  adat.  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
bertentangan  dengan  Konstitusi.  Pasal tersebut  awalnya  berbunyi:  “hutan  adat adalah  hutan  negara  yang  berada  dalam wilay ah  masyarakat  hukum  adat”diubah oleh  Putusan  MK  menjadi,  “hutan  adat adalah  hutan  yang  berada  dalam  wilayah masyarakat hukum adat.”
Hal kehutanan telah jelas, walaupun diakui implementasinya dilapangan masih tertatih-tatih,  misalnya  penataan  ruang yang  setengah  hati  dari  Daerah  untuk memasukkannya  dalam  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  baik  Provinsi maupun  Kab/Kota  di  Indonesia.  Padahal memasukkan  dalam  tata  ruang  wilayah Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  menjadi kewajiban  sebagai  bentuk  tanggungjawab Negara  dalam  konstitusi  tadi  mengakui keberadaannya,  meskipun  dengan  syarat sepanjang  masih  ada  keberadaannya. Untuk  status  tanah  sampai  saat  sekarang ini  belum  ada  bentuk  regulasi  yang menjadi  norma  konkret  untuk  mengatur status  keberadaan  tanah ulayat atau  yang kita sebut dengan Hak Ulayat.

## B. Permasalahan
1. Apakah status hak ulayat  dalam Konstitusi  Indonesia,  yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apakah Hak Ulayat itu telah memiliki kepastian hukum?

## C. Tujuan Penulisan
Tujuan  yang  ingin dicapai  dari  penulisan ini, sebagai berikut:
1. Menempatkan  tanah  Adat dalam kedudukan sebagai  tanah  hak,  bukan
7 Jimly  Asshiddiqie,  2000, Pembentukan  dan Pembuatan  Hukum ,  Jakarta,  Universitas Indonesia, hlm 54
sebagai tanah Negara. Artinya mendudukan  secara  hukum  dalam kesetaraan  yang  sejajar  dengan  hak lainnya.
2. Terbangunnya  sistem  hukum  yang bisa  memberikan  jaminan  kepastian hukum  bagi  keberadaan  tanah  adat yang  sepanjang  keberdaannya  masih diakui.

## PEMBAHASAN
Status  tanah Ulayat dalam  konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.
a. Memaknai Status  Tanah Ulayat dalam Konstitusi Indonesia
Begitu  banyak  bahasan  mengenai hukum  adat  dan  tanah ulayat,  tetapi  kita terlupa  mengenai  status  tanah  adat  itu seperti  apa  Negara  mengakomodirnya mulai  dari  konstitusi  dan  sistem  hukum yang ada. Jangan lupa bahwa secara tegas dan lugas, bangsa kita menyatakan Negara ini  adalah  Negara  yang  berdasarkan hukum,  sebagaimana  dalam  Pasal  1  ayat (3)  UUD  1945, amandemen  ketiga, menyatakan:
Negara  Indonesia  adalah  negara hukum. Jelas  hukum  yang  diinginkan,
bukan menggunakan
perundang- undangan. Makna  hukum  itu  luas  sekali, tergantung  kita  memaknainya  dari  sudut pandang  yang  mana.  Bila  dipandang hukum  itu  sebagai  suatu aturan  normatif, maka menurut Jimly Asshiddiqie, menyatakan:  Hukum  adalah  keseluruhan aturan  normatif  yang  mengatur  dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara dengan  di  dukung  oleh  sistem  sanksi tertentu  terhadap  setiap  penyimpangan terhadapnya. 7
Hukum dipandang sebagai pedoman perilaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan  bernegara,  jelas  hukumlah  yang
membatasi  perilaku,  karena  manusia cenderung  menyimpang  dari  apa  yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam hukum ada  sumber-sumber  formal,  yang  salah satunya adalah kebiasaan (costum). Kebiasaan (costum) dilakukan  berulang ulang  juga  menjadi  hukum,  termasuk dalam  hal  ini  adalah  hukum  adat.  Karena dia  lahir  dari  adanya  kebersamaan  dan kekeluargaan dikalangan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Kebersamaa  dan  kekeluargaan  adalah sebuah  konsep  budaya  yang  hidup  di masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  berbeda dengan kultur  barat  yang  cederung  hidup secara  individualistis.  Bangsa  Indonesia memiliki  nilai-nilai  luhur  budaya  yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. 8
Tanah adat sebagai obyek, dipandang sangat penting bagi masyarakat adat. Masing-masing komunitas
masyarakat adat secara universal memiliki kesamaan dalam memandang tanah. Tanah dianggap  tempat  yang  sakral  dan  perlu dijaga  dan  dipelihara.  Tanah  dipandang juga  sebagai  nilai  dari  suatu  keberadaan dan  eksistensi  hukum  adat  itu  sendiri. Untuk  menuju  status  tanah  adat  dalam kedudukan  sebagai  tanah  hak,  maka perting terlebih dulu dibedakan tanah adat tersebut.  Tanah  adat  itu  dapat  dibedakan menjadi  2  (dua),  yaitu  tanah  adat perorangan dan tanah adat komunal, yang disebut  Tanah  Ulayat. Sedangkan  hak ulayat  itu  menyangkut  perbuatan  apa  saja yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat hukum  adat. Menurut Boedi  Harsono menyatakan bahwa: "Hak ulayat merupakan serangkaian dari pada wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat termasuk lingkungan wilayahnya. Hak ulayat berlaku terhadap semua tanah wilayah itu, baik yang sudah dihaki seseorang maupun
8 Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi  Negara  Pasca  amandemen,  Jurnal Mimbar  Hukum,  Vol  22,  Nomor  3,  Oktober 2010  hlm 453 9 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia, Sejarah  Pembentukan Undang-undang  Pokok
yang tidak atau belum dihaki." 9 Pendapat lain  yang  menurut  Penulis  mendekati dengan pengelompokkan tanah ulayat dari pengertian  hak  ulayat,  yaitu  seperti pendapat dari Mertokusumo, beliau mengatakan bahwa hak ulayat adalah : "Hak  atas  tanah  yang  menjadi  milik bersama masyarakat, yang merupakan hak tertinggi kedudukannya. Hak ulayat mengandung dua unsur kepunyaan artinya semua  anggota  masyarakat  mempunyai hak  untuk  menggunakan  dan  unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya.  Kemudian  karena  semua anggota masyarakat tidak mungkin melaksanakan  pengurusan  hak  ulayat, maka  tugas  tersebut  dilimpahkan  kepada kepala  adat.  Jadi  pelimpahan  itu,  kepala adat  berhak  memberikan  hak-hak  atas tanah  kepada  perseorangan  seperti  hak milik, hak  yayasan,  hak  pakai  dan  lain- lain. 10
Pelimpahan  inilah  yang  menjadi tanah adat perorangan yang kemudian bila dia  mendaftarkan  kepada  Negara  secara formal,  maka  hapuslah  sudah  tanah  adat tersebut,  karena  dengan  sukarela  dia tunduk  kepada  hukum  Negara  untuk melegalisasi  secara  formal  dalam  bentuk hak  milik,  hak  yayasan,  hak  pakai  dan lainnya.  Lalu  dengan  demikian  bentuk pengakuan  tanah  ulayat  dalam  hukum formal  oleh  Negara  juga  bisa  dipandang hapusnya tanah  ulayat?  Disinilah  Negara berperan untuk memberikan bentuk jaminan  konstitusi  atas  tanah  ulayat  itu, dengan tanpa meninggalkan hak menguasai  oleh  Negara.  Hak  Bangsa adalah  segala-galanya dan  tertinggi  dari semua hak. Hak Negara merupakan bentuk bentuk pengaturan atas hak-hak atas tanah, termasuk peruntukannya.
Atas pendapat ini, Penulis merasakan  adanya  kokosongan  konstitusi
Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya,  Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 162-164
10 Mertokusumo, Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut  UUPA,  Karunika,  Jakarta,  1988,  hal. 419
dalam hukum terhadap bentuk pengakuan oleh  Negara  bagi  tanah  ulayat.  Memang benar dan Penulis sepakat secara mendasar Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  itulah  yang menaungi, Lalu bagaimana dengan bentuk pengakuan Negara terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dimana kita mendudukan Tanah  Ulayat,  sekali  lagi  tanah  ulayat, bukan  pada  pengertian  tanah  adat.  Tanah adat  akhirnya  ditafsirkan  sebagai  tanah perorangan.  Jadi  disini  dibatasi  tanah ulayat,  sebagai  bentuk  penguasaan  tanah secara  bersama-sama (communal).  Hak yang  dimiliki  dan  pemanfaatan  bersama pula.
Penulis sependapat dengan pengertian yang disampaikan Mertokusumo  di  atas.  Karena  pada faktanya sangat mendekati dengan kenyataan  yang  sesungguhnya,  riil terjadi dimasyarakat  Indonesia  secara  universal. Hanya  dalam  tatanan  masing-masing masyarakat adat berbeda memberlakukannya. Hampir sebagian besar konflik tanah melibatkan masyarakat adat  yang  menuntut  haknya  atas  tanah karena Negara dengan hak menguasai oleh Negara  mengabaikan  keberadaan  mereka dalam  menjaga  dan memelihara  tanah ulayatnya. Namun demikian, Penulis juga secara obyektif mengatakan terjadi kekaburan tanah ulayat di beberapa daerah, salah satunya adalah Kalimantan (Borneo). Sejak  Van  Vollen  Hoven  melakukan penelitian (research). Salah satu kelemahan Tanah Ulayat batas wilayahnya yang didasarkan pada alam. Masa sekarang ini  dimana  kita  selalu  membutuhkan adanya  bentuk  kepastian  hukum,  yang salah  satunya  menyangkut  status  tanah adalah batas-batas yang jelas, berupa data fisik.  Tanpa  adanya  kepastian  hukum  itu, maka  dianggap  kaburnya  status  hak tersebut.
11 I  Nyoman  Nurjaya  and  Rachmad  Syafaat,
Acces  to  Ecological  Justice  For  The Marginalized  People  of  Indonesia:  Is  it  a Genuine  or  Pseudo  Recognition  and  Respect, Jurnal  Indonesia  Law  Review,  Vol  6,  1,  2016, page106
Negara  dalam hal  ini  Indonesia dengan  konstitusinya  yaitu  UUD  1945 mengakomodir nilai-nilai universal dalam keragaman  budaya,  hukum,  sosial,  dan ekonomi.  Kegaraman  ini  menurut I Nyoman Nurjaya, mengatakan: It is a fact that  Indonesia  is  a  multicultural  country interms of  ethnicity,  religion,  language, and  social  stratifications,  including  the existence  of  multi-system  of  law  namely State  law  on  the  one  hand  and  religious law,  customary  law  or  adat  law  on  the other hand. 11
Fakta ini tidak bisa dikesampingkan oleh Negara dalam menuangkan nilai-nilai dasar dalam konstitusi. Lalu apa yang jadi persoalannya. Persoalannya adalah Negara merupakan organisasi terbesar yang wajib mampu mengayomi seluruh tumpah darah tanah  air  Indonesia,  sebagai  hak  bangsa. Namun  demikian  pula  Negara  wajib mampu  memberikan  jaminan  kepastian hukum  status  suatu  obyek  yang  berada dalam penguasaan dan pengaturan Negara. Dalam  hal  ini  Penulis  berpendapat,  hak menguasai oleh Negara atas tanah juga ada pembatasan, karena adanya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 itu dapat dimaknai sebagai bentuk pembatasan, karena konstitusi telah memberikan pengakuan, meskipun disertai syarat,  “sepanjang”.  Pendapat  penulis  ini diperkuat oleh Bakrie, berpendapat: Hubungan  hukum  antara  Negara  dengan tanah  melahirkan  hak  menguasai tanah oleh  Negara  (HMN),  hubungan  hukum antara orang dengan tanah melahirkan hak perorangan atas tanah. Peraturan perundang-undangan  di  bidang  agraria memberi  kekuasaan  yang  besar  kepada Negara untuk menguasai semua tanah yang ada  di  wilayah  Indonesia,  sehingga berpotensi  melanggar  hak  ulayat  dan  hak perorangan atas tanah. 12
12 Bakrie,  Abtraksi  Disertasi  Pembatasan  Hak Menguasai  Tanah  Oleh  Negara  Dalam Hubungannya  Dengan  Hak  Ulayat  dan  Hak Perorangan  Atas  Tanah.,  Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, http://repository.unair.ac.id/, 02  Nopember 2016.
Kedudukan  Tanah  Ulayat terhadap Hak Menguasai oleh Negara
Bicara soal kedudukan Tanah Adat,
maka harus dipertegas mengenai kedudukan  tanah  adat  seperti  apa  yang dimaksud  terhadap  Hak menguasai  tanah oleh Negara. Menurut Abrar Saleng dalam Andi Bustamin Daeng Kunu, menjelaskan: 13 HPN  sebagai  konsep sampai saat ini belum mempunyai konsep serta  makna  yang  jelas  dan  tegas  yang dapat  diterima  oleh  semua  pihak  dalam hubungannya  dengan  pengelolaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  nasional, sehingga  mengundang  banyak  penafsiran yang berimplikasi kepada implementasinya. Perbedaan implementasi ini  baik  dalam  peraturan  perundang- undangan  maupun  dalam  pelaksanaannya oleh departemen/instansi pemerintah terkait.  Akibatnya  sering  terjadi  benturan atau komplik kepentingan dan kewenangan  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.
Pendapat di atas menjadi salah satu sandaran  kita  dan  membuktikan  bahwa sebenarnya Hak menguasai oleh Negara itu masih  menjadi  ketidak  jelasan. Tidak  ada pembatasan  yang  jelas  sampai  dimana Negara  itu  menguasai.  Bila  penguasaan secara  mutlak  itu  bisa  diterima,  tetapi sebaiknya  ada  batasan  yang  jelas.  Tanah merupakan bagian dari Sumber Daya Alam (Natural  resources) yang  haknya  dalam pandangan  sejarahnya,  jauh  sudah  ada penguasaan  haknya  oleh  masyarakat  adat sebelum negara ini terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945.
UUD  1945  sebagai  konstitusi  telah menambahkan  dalam  amandemen  kedua dalam  Pasal  18B  ayat  (2), bentuk pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat  ini meliputi apa saja menjadi sangat universal. Tafsiran-tafsiran akan muncul ketika Pasal ini  memerintahkan  dibentuk  undang-
13 Andi  Bustamin  Daeng  Kunu,    Kedudukan Hak  Menguasai  Negara  Atas  Tanah,  Fiat Justitia  Jurnal  Ilmu  Hukum  Volume  6  No.  1 Januari-April  2012,  ISSN  1978-5186,  tanpa halaman, http://download.portalgaruda.org, tanggal 2 Nopember 2016
undang.  Bila  itu  “hak”  ditujukan  pada subyek hukum, maka kenapa tidak menjadi bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), sebagaimana  HAM  tersebut  disebutkan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.
Baiklah,  kembali  lagi  pada  hak menguasai  oleh  Negara,  apa  yang  tertulis dalam  konstitusi  UUD  1945,  mengenai tanah  ulayat  begitu  kuatnya  kepentingan dengan mengatasnamakan
Negara.
Sehingga  terkesan  nuansa  filsafat  itu meyakinkan  bahwa  Pasal  18B  ayat  (2)
Negara  bersungguh-sungguh  mengakui dan  menghormati,  tetapi  tidak  ada penegasan  Negara  terhadap  tanah  ulayah itu sebagai suatu hak yang pasti.
Fakta  sekarang  ini,  di  banyak daerah,  terjadi  konflik  tanah  yang  tidak jarang melibatkan Negara sebagai melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai  pelaksanaan  Negara.  Konflik Mesuji  di  Lampung,  konflik  perusahaan pemegang  usaha  perkebunan  dengan warga  setempat.  Di  Kalimantan  banyak konflik  usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan oleh Pemegang izin usaha itu dengan  masyarakat  adat.  Konflik  itu kemudian  digunakan  cara-cara  lama  yang digunakan kolonial Belanda dengan politik “deveda  et  ampera”, yaitu  adu  domba sesama  kelompok  masyarakat  dengan kelompok masyarakat lain dengan mengatasnamakan  masyarakat  adat.    Ini adalah  fakta  hukum  yang  secara  empiris tidak  bisa  dibantah,  bahwa  Negara  telah menciptakan konflik pertanahan. Memang diakui  banyak  latar  belakang  terjadinya konflik  itu,  dari  persfektif  antropologi hukum,  menurut  I  Nyoman  Nurjaya, mengatakan: 14 Fenomena  konflik  dalam masyarakat  muncul  paling  tidak  karena adanya  konflik  Nilai (conflik  of  value), konflik norma (conflict of norm), dan/atau konflik  kepentingan (conflict  of  interest) dalam  kehidupan  bersama.  Selain  itu,
14 I Nyoman Nurjaya, 2004, 2006, dalam Jurnal berjudul:  Pembangunan  Hukum  Negara Dalam  Masyarakat  Multikultur:  Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Hukum Progresif, Vol 3 No.2, Oktober 2007, hlm 14.
secara empiris konflik-konflik yang terjadi juga  dapat  bersumber  dari  persoalan dominasi dan diskriminasi dalam peraturan hukum  Negara (State  law) dan  perlakuan pemerintah (government treatment)
terhadap  masyarakat  di  daerah,  yang mengabaikan,  menggusur,  dan  bahkan mematisurikan  nilai-nilai,  prinsip-prinsip dan norma-norma hukum rakyat (customary law/fork law/indigenous law/adat law), termasuk  sistem  religi  dan tradisi  komunitas-komunitas  masyarakat adat (adat  communities) atas  nama pembangunan  nasional (in  the  name  of development), khususnya pembangunan di bidang  hukum  yang  dikemas  sebagai pembangunan  hukum  nasional. Hak
menguasai  Negara dipandang  tidak  ada kompromi  terhadap  keberadaan  hak-hak masyarakat  adat,  khususnya  adalah  tanah ulayat. Pengambilalihan tanah oleh investor  dengan  izin  yang  diperoleh  dari Negara menjadi senjata utama, bahwa izin itu  adalah  segalanya.  Masyarakat  adat yang sejak lama mengelola tanah ulayatnya  secara  bersama-sama  menjadi hilang. Fakta-fakta  ini  menjadi  renungan kita  bersama  bahwa  Negara  ini  dibangun karena  adanya  unsur-unsur  yang  saling berhubungan  erat.  Salah  satu  unsur  tidak terpenuhi,  maka  tidak  mungkin  Negara Republik Indonesia (NKRI) ini ada. Tanah merupakan  salah  satu  unsur,  masyarakat pun juga unsur terbentuknya Negara, maka tidak salah UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2)  menyatakan:  “ Kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang-Undang  Dasar ” Hak  menguasai oleh  Negara,  adalah  bentuk  kekuasaan yang  dominasi  sekali  untuk  kepentingan tertentu,  sehingga  perlu  diperdebatkan kepentingan yang mana. Biasanya dengan atas nama Negara, ini adalah kepentingan yang  lebih  besar.  Makna  ini  dimakanai sebagai bentuk legalisasi untuk menghilangkan kepentingan yang
dianggap  kecil.  Jelas  bahwa  kekuasaan Negara  terhadap  hak  menguasai  Negara atas  tanah  pun  dibatasi  dipertegas  dalam
15 Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijanti,  2015, Op Cit, hlm 146.
konstitusi,  karena  menurut  Bagir  Manan dan Susi  Dwi  Harijanti,  mengatakan:
Mengapa harus ada pembatasan kekuasaan? Seperti sering kita dengar atau baca  yang  mengatakan “power  tends  to corrupt, absolute power corrupts absolutely  (Action)” .  Tanpa  pembatasan,
kekuasaan akan dijalankan secara sewenang-wenang (arbitrary, willekeur). 15
Itulah  kenapa  kekuasaan  Negara  pun dibatasi. Walaupun nilai-nilai yang tertuang dalam Konstitusi yaitu UUD 1945 tidak  semua  bisa  terpenuhi,  tetapi  paling tidak  adanya  kejelasan  dan  kepastian bentuk  pengakuan  dan  penghormatan  itu oleh  Negara.  Hal  ini  menjadi  perdebatan, apakah  Konstitusi  itu  mampu  memuat semua  nilai-nilai  universal.  maka  lebih lanjut  Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi Harijanti,  mengatakan:  Apakah  kalau sudah ada konstitusi, akan ada pembatasan kekuasaan?  Belum  tentu.  Mengapa? Realitas  pembatasan  kekuasaan  tidak ditentukan  konstitusi  atau  kaidah  hukum, melainkan oleh tingkah
laku penyelenggara  Negara,  dan  tingkah  laku penyelenggara  Negara  ditentukan pula oleh  berbagai  hal  seperti idiologi,  tatanan politik,  kepentingan  kekuasaan  dan  lain- lain. 16
Dari  semua  itu  yang  terpenting adalah  menurut  Penulis,  Konstitusi  UUD 1945  terhadap  Pasal  18B  ayat  (2),  belum ada  kejelasan  yang  pasti  bagaimana Negara  mengakomodir  pengakuan  status tanah ulayat bukan lagi sebagai bagian dari tanah  Negara,  melainkan  menjadi  tanah hak.  Sayangnya,  UUPA  dalam  batang tubuh  Pasal  1  sampai  Pasal  15  memuat yang menjadikan hak ulayat dalam hal ini tanah  ulayat  sebagai  bagian  keragaman status  hukum  tanah  dari  dualismenya hukum  tanah  yaitu  hukum  barat  dan hukum  adat.  Demikian  pula  dalam penjelasan, secara sadar pembentuk UUPA ini menjadikan Hukum adat sebagai salah satu dasar pembentukan UUPA tersebut.Hanya  saja dari Pasal  16  dan seterusnya  mengenai  macam-macam  hak
16 Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2015, Op Cit
tidak ada satupun pasal yang memberikan ruang  kepastian  dengan  menyebutkan Tanah  Ulayat  sebagai  salah  satu  macam- macam  hak. Secara  berimbang  juga Penulis  memberikan  kesimbangan  hukum terhadap  kepastian  hukum  Tanah  Ulayat yang  dibangun  pun  adalah  terbatas.  Bila tidak,  maka  Negara  juga  tidak  berdaya dalam  menghadapi  persoalan yang  lebih besar,  misalnya  menyangkut  kedaulatan Negara. Pada sekarang ini dimana Negara dihadapkan  untuk  dapat  menerapkan keseimbangan,  yaitu  teori kekuatan atau teori  pengakuan.  Kedua  teori  ini  menurut Soedikno Mertokusumo, mengatakan: 1. Teori kekuatan (machtstheorie) hukum
mempunyai  kekuatan  berlaku  secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima  ataupun  tidak  oleh  warga masyarakat. 2. Teori Pengakuan (anerkennungstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis  apabila  diterima  dan  diakui oleh warga masyarakat. 17 Tentunya penerapan teori ini bukanlah  pilihan (choice), melainkan adalah membangunnya dengan kesimbangan  dari  keduanya.  Konstitusi kita UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) masih sebatas  pengakuan,  tidak  menjadikan Tanah  ulayat  sebagai  suatu  kekuatan hukum,  kekuatan  dalam  membangun ekonomi dan sosial kedepan.
1. Kejelasan Tanah Ulayat dapat pengakuan  agar  terjamin  kepastian hukum a. Reforma Hukum Tanah dan Perlindungan Tanah Ulayat dalam

## Sistem Hukum Indonesia
Sekarang  ini pembangunan  hukum di  Indonesia  terkait  dengan  reformasi hukum  pertanahan  masih  jalan  ditempat. Upaya  yang  yang  dihadirkan  dalam membangun  hukum  pertanahan,  terutama bentuk  jaminan  kepastian  hukum  belum ada,  hanya  sebatas  pada  pengakuan  dan upaya penyelesaian konflik tanah.
17 Soedikno  Mertokusumo  2002,  Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hlm 87
Sebaran  Undang-undang  memang mengatur sebagian terkait dengan pengakuan  hak-hak  masyarakat  adat, khususnya  tanah  ulayat.  Seperti  dalam Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Mineral dan Bara, tepatnya dalam ketentuan  Pasal  66  sampai  Pasal  73 mengatur  tentang  Izin  Tambang  Rakyat, tambang  rakyat  dimaknai  adalah  tambah tradisional  diatas  tanah  ulayat  dilakukan bersama-sama,  juga  diatur  dengan  izin Negara.  Sekarang  Izin  Tambang  Rakyat (IPR) ini pengaturannya di atur
Kabupaten/Kota,  maka  dengan  adanya berlakuknya  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebaran lain juga masih sebatas pengakuan dalam  upaya  penyelesaian  masalah  tanah ulayat, yaitu dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengatur upaya penyelesaian terlebih dulu mengenai penggunaan tanah dengan  masyarakat  adat  oleh  investor sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan:
“ Ayat (1) Dalam hal tanah yang ditujukan untuk  Usaha Perkebunan  merupakan Tanah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum Adat,  Pelaku  Usaha  Perkebunan  harus melakukan musyawarah dengan Masayarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat  untuk  memperoleh  persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya. ”  “ Ayat  (2)  Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang  Hak  Ulayat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ” .
Ketentuan  Pasal  ini  bisa  diterima, tetapi menjadi persoalannya adalah bagaimana  apabila  tidak  ada  jalan musyawarah. Jelas sebagaimana di tertuang  pada  ayat  (2)  itu,  dilaksanakan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Tafsirannya  sangatlah  melemahkan bagi masyarakat adat, tidak ada daya tawar
untuk  menolak.  Sebab  peraturna  yang dimaksud adalah Alternatif Dispute Resolution  (ADR),  yaitu  sebagaimana disatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. Akhirnya bila tidak terselesaikan,  maka  dilaksanakan  upaya hukum litigasi atau melalui jalur pengadilan.
Mengingat bahwa masyarakat hukum  adat  itu  dianggap  sebagai  subyek hukum yang berbentuk badan, maka untuk bisa melakukan upaya penyelesaian dalam musyawarah masyarakat adat terlebih dulu telah  ditetapkan  terlebih  dulu  secara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal  13,  Undang-undang  Nomor 39 Tahun  2014  tentang  Perkebunan,  yaitu: Masyarakat  Hukum  Adat  sebagaimana Pasal  12  ayat  (l)  ditetapkan  sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini kemudian mengkerdilkan  kembali  masyarakat  adat dalam mempertahankan dan atau memperoleh  haknya  sebagai  masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Bagaimana bila belum ditetapkan, tentunya Pihak pemegang  izin  usaha  dengan  paham positivistis  ini  berbpegang  teguh  pada ketentuan Undang-undang ini. Penyelesaian  melalui  jalur  pengadilan dianggap tidak efektif, meskipun memberikan  kepastian  hukum,  tetapi persoalannya,  tingkat  kepercayaan (trust) kepada  pengadilan  sekarang  ini  masih rendah.  Keberpihakan  pengadilan  tidak jarang  masih  mengabaikan  keberadaan masyarakat  adat  yang  masih  mengelola tanah ulayat secara
terus-menerus.
Reforma hukum tanah di Indonesia belum bisa  memberikan  peluang  hukum  bagi masyarakat  adat  dalam  memperjuangkan tanah  ulayat. Terbukti  tingginya  konflik tanah yang juga bagian dari Sumber Daya Alam  (SDA).  Tingginya  konflik  dalam pengelolaan sumber daya alam yang terjadi
18 Hayatul  Ismi,  Jurnal  dengan  judul:
Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  Ulayat  Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal
di  Indonesia  disebabkan  oleh  adanya ketimpangan  penguasaan  Sumber  Daya
Alam antara masyarakat yang menggantungkan  hidup  dari  ekonomi berbasis  sumber  daya  alam  (tanah, hutan, perkebunan, jasa lingkungan, dan lainnya) dengan  penguasaan  oleh  sektor  bisnis, khususnya sektor  industri skala  besar perkebunan, kehutanan dan pertambangan dan  penguasaan  oleh  Negara  yang  masih menegasi  adanya  hak-hak  masyarakat adat. 18 Berkenaan  dengan  perlindungan hukum, tentunya dengan hukum dasar dan dasar-dasar hukum tersebut belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi  masyarakat  adat,  khususnya  pada obyek tanah ulayat.  Menurut Fitzgerald , Teori  perlindungan  hukum,  sebagaimana dalam  Satjipto  Rahardjo 19 ,  bahwa  hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu lalulintas kepentingan, perlindungan
terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan  dengan  cara  membagi  berbagai kepentingan di lain pihak. Pendapat  ini  menekankan  pada pencapaian tujuan yaitu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan, sehingga kepentingan masing-masing dapat terlindungi dan tidak merugikan pihak lainnya. Sehingga Tanah
Ulayat  sebagai  suatu  kepentingan  dari eksistensi masyarakat adat dalam mempertahankan  tanah  ulayatnya,  maka Negara  berkewajiban  untuk  memberikan perlindungan  hukum  yang  sama  dengan hak-hak yang lain.
b. Aktualisasi Kepastian  Tanah Ulayat dalam mendapatkan Statusnya dalam Hukum Indonesia
Memang  bisa  dipahami  bahwa keberadaan  tanah  ulayat  sebagai  bagian dari  hak  ulayat  itu  tidak  ada  jaminan keberlakuannya.
Kenapa demikian? Karena sangat tergantung pada masyarakat
Ilmu  Hukum,  Vol  3,  No  1,  tahun  2012,  tanpa halaman, download tanggal 2 Nopember 2016 19 Satjipto  Raharjo,  2000,    Ilmu  Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53
adat  itu  sendiri  sebagai  subyek hukum, mau  mempertahankan  hukum  adatnya beserta  hak-hak  adatnya  seperti  tanah ulayat.  Negara  tidak  bisa  ikut  campur dalam menolak kehendak masyarakat adat itu.  Biasanya  dalam  pengamatan  di beberapa  tempat  di  Kalimantan  saja. Masyarakat tanpa sadar dengan sendirinya telah mengikuti hukum formal yang dibuat Negara.  Walalupun  tidak  sedikit  daerah yang justru memperkuatnya dengan penetapan hak-hak adat dan lembaga adat. Karena  bagaimana  pun  juga  hukum  yang hidup (living  law) dimasyarakat,  sangat tergantung pada keinginan dari masyarakatnya dalam menghendaki hukum  yang  berlaku  di  kalangan  mereka. Artinya  dalam  bentuk  apapun  dalam kehidupan termasuk  yang  sederhana  dan tradisional pun ada hukum yang mengaturnya.  Sehingga  ada  adgium  “ Ubi societas ibi justicia” , artinya di mana ada masyarakat  dan  kehidupan  di  sana  ada hukum  (keadilan).  Lalu  dalam  ruang lingkup yang sangat besar, berupa Negara,
dimana hukum diletakan sebagai penentuan pengambilan berbagai keputusan.
Aktualisasi saat ini dalam hukum di Indonesia  masih  dalam  proses  menuju bentuk,  karena  bentuk  yang  ada  saat  ini belum  jelas  terhadap  status  tanah  ulayat. Berbagai  kebijakan  hukum  pun  dibuat, seperti  Undang-undang  Nomor  6  tahun 2014 tentang Desa, membagi desa menjadi 2  (dua)  kelompok  yaitu  (1)  Desa  dan  (2) Desa  Adat.  Bahkan  dalam  penjelasan dengan mendasarkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka dijelaskan: 20 Dengan konstruksi  menggabungkan  fungsi self- governing  community dengan local  self government,
diharapkan
kesatuan masyarakat  hukum  adat  yang  selama  ini merupakan  bagian  dari  wilayah  Desa, ditata  sedemikian  rupa  menjadi  Desa  dan Desa  Adat.  Desa  dan  Desa  Adat  pada dasarnya  melakukan  tugas  yang  hampir sama.  Sedangkan  perbedaannya  hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama
20 Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Paragraf ke 8
menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan  dan  pengurusan  wilayah  adat, sidang  perdamaian  adat,  pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat  hukum  adat,  serta  pengaturan pelaksanaan  pemerintahan  berdasarkan susunan  asli. Hanya  desa  adat  ini selajutnya  juga  masih  terjadi  pemutusan mata  rantai  dengan  status  tanah  ulayat, karena  desa  adat  hubungannya  dengan pengaturan  pemerintahan  desa  adat  dan penyelesaian permasalahan hukum adat.
Selanjutnya dengan
bentuk aktualisasi oleh Pemerintah terhadap hak- hak masyarakat adat dengan mengeluarkan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat Hukum  Adat.  Peraturan  ini  sebagai petunjuk  kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten, khususnya bila terdapat masyarakat  adat  yang  menuntut  untuk pengakuan  hak-haknya  dilakukan  dengan proses, sebagai berikut:
a. Proses identifikasi Masyarakat Hukum
Adat;
b. Verifikasi  dan  validasi  Masyarakat Hukum Adat; dan
c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat. Tahapan ini wajib dilaksanakan, lalu siapa yang melaksanakan? tentu saja yang melaksanakan  adalah Pemerintah  Daerah Kabupaten, dengan susunannya adalah:
a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; b. Kepala  SKPD  yang  membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
c. Kepala  Bagian  Hukum  sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
d. Camat  atau  sebutan  lain  sebagai anggota; dan
e. Kepala SKPD terkait sesuai
karakteristik  masyarakat  hukum  adat sebagai anggota.
Wilayah masyarakat adat yang akan ditetapkan sebagai  wilayah  adat  tersebut, maka  Panitia  ini  bekerja  termasuk menerima  masukan-masukan  dari  tokoh
adat,  kepala  adat,  masyarakat  adat.  Jadi keterlibatan  mereka  tidak  masuk  dalam kepanitiaan.  Tentulah  dalam  hal  ini  bisa saja  panitia  tidak  bisa  bekerja  maksimal sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh  masyarakat  adat  tersebut.  Apalagi kekuatan  Peraturan  Menteri  ini  bisa disimpangi  atau  dengan  kata  lain  tidak dilaksanakan. Mengingat Peraturan Menteri  adalah  peraturan  teknis,  bukan norma  pada  tingkatan  undang-undang, apalagi  nilai-nilai  dasar  dalam  Konstitusi UUD 1945.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  pemikiran  singkat  dalam makalah  ini,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Bahwa Hukum  dan  Konstitusi  di Indonesia belum memberikan jaminan  kepastian  hukum atas obyek  berupa  tanah  ulayat,  karena sampai sekarang status tanah ulayat itu  sebagai  bagian  tanah  Negara, bukan sebagai tanah hak yang diakui secara pasti. 2. Bahwa  Tanah  Ulayat  dalam  status hukumnya belum jelas kedudukannya  sebagai  bagian  dari tanah  Negara  atau  sebagai  tanah hak, Perintah dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 untuk dibentuk Undang- undang  sampai  saat  ini  belum  ada undang-undang  yang  terkodifikasi khusus mengatur hak-hak masyarakat hukum adat yang didalamnya  tentu  saja  termasuk
Tanah  Ulayat,  hanya  aktualisasi sekarang  pun  belum  memberikan legitimasi  yang  kuat  bagi  kejelasan status tanah ulayat.
Oleh  karenanya  adapun  saran yang bisa  diberikan  sesuai  hasil  analisis  dan kesimpulan  yang  telah  disampaikan, sebagai berikut:
1. Sebaiknya  dalam  Konstitusi  UUD 1945  terkait  dengan  hak  berupa
Tanah ulayat ini  bisa menjadi suatu nilai  yang  universial  diseluruh Negara Republik Indonesia ini ada, hanya saja penerapan oleh masyarakat  adat  yang  majemuk berbeda-beda tersebut menjadi nilai yang penting untuk memformulasikan UUD 1945 mengenai tanah ulayat. 2. Walaupun terlalu beratnya dilakukan  amandemen  UUD  1945, maka  penting  kiranya  meninjau kembali  UUPA  sebagai  Peraturan Pokok-pokok  Agraria  mengenai status  tanah  ulayat  sebagai  tanah hak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur
Bagir  Manan  dan  Susi  Dwi  Harijanti, 2015, Memaknai Konstitusi, Makna dan  Aktualisasi,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
Harold J. Laski, 1947, The State in Theory and  Practice,  New  York,    The Viking Press, ) Jimly  Asshiddiqie,  2000, Pembentukan dan  Pembuatan  Hukum,  Jakarta, Universitas Indonesia Muhammad  Bakri, 2007,  Hak  Menguasai Tanah  Oleh  Negara  (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria), Citra Media Hukum: Yogyakarta Roestandi  Ardiwilaga,  1962,  Hukum Agraria  Indonesia,  Penerbit  Masa Bakti, Jakarta
Mertokusumo, 1988, Pendaftaran Hak Atas Tanah  Menurut  UUPA,  Karunika,
Jakarta.
Satjipto  Raharjo,  2000,  Ilmu  Hukum,
Bandung, Citra Aditya Bakti. Soedikno  Mertokusumo  2002,  Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pengakuan Dan
Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

## Sumber Lainnya
Andi Bustamin Daeng Kunu, Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2012, ISSN 1978-5186, tanpa halaman, http://download.portalgaruda.org, tanggal 2 Nopember 2016 Bakrie, Abtraksi Disertasi Pembatasan Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Dalam Hubungannya Dengan Hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah., Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, http://repository.unair.ac.id/, 02 Nopember 2016 I Nyoman Nurjaya and Rachmad Syafaat, Acces to Ecological Justice For The
Marginalized People of Indonesia: Is it a Genuine or Pseudo Recognition and Respect, Jurnal Indonesia Law Review, Vol 6, 1, 2016
I Nyoman Nurjaya, 2004, 2006, dalam
Jurnal berjudul: Pembangunan
Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultur: Perspektif Hukum
Progresif, Jurnal Hukum Progresif, Vol 3 No.2, Oktober 2007
Hayatul Ismi, Jurnal dengan judul:
Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No 1, tahun 2012, tanpa halaman, download tanggal 2 Nopember 2016 Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat
Dalam Konstitusi Negara Pasca amandemen, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 22, Nomor 3, Oktober 2010