Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Pada Anak
I Made Wisnu Adi Wijaya madewisnuadijaya9@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Erlina Bachri erlina@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Yulia Hesti hesti@ubl.ac.id
Fakulas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 September 2023 Naskah Revisi : 15 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
Literally,  children  are  a  mandate  as  well  as  a  gift  from  God  Almighty,  even children  are  considered  the  most  valuable  wealth  compared  to  other  property assets. Therefore children as a mandate from God must always be guarded and protected because in children inherent dignity and rights as human beings which must  be  upheld,  but  crimes  are  increasingly  occurring  regardless  of  who  the object  is.  Indonesia  has  laws  to  protect  children  in  the  legal  context  of perpetrators who commit crimes against minors. The purpose of this research is to analyze the arrangement of criminal responsibility for the perpetrators of the murder of minors.
Keywords: accountability; crime; child homicide.

## Abstrak
Secara  harfiah,  anak  merupakan  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  yang  Maha Esa,  bahkan  anak  dianggap  sebagai  harta  kekayaan  yang  paling  berharga dibandingkan  kekayaan  harta  benda  lainnya.  Karenanya  anak  sebagai  amanat Tuhan  harus  senantiasa  dijaga  dan  dilindungi  karena  dalam  diri  anak  melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, tetapi kejahatan  semakin  banyak  terjadi  tidak  melihat  siapa  objeknya.  Indonesia mempunyai  undang-undang  untuk  melindungi  anak  dalam  konteks  hukum kepada  pelaku  yang  melakukan  kejahatan  kepada  anak  dibawah  umur.  Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pertanggung jawaban pidana pelaku pembunuhan terhadap anak dibawah umur.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pidana; Pembunuhan Pada Anak.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476

## I. PENDAHULUAN
Hukum  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menjaga  ketertiban  serta  kesejahteraan masyarakat. Hukum tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum  telah  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  masyarakat. Sehingga  muncul  sebuah  adagium ubi  societas  ibi  ius ,  yang  diterjemahkan secara  bebas  yang  kurang  lebih  artinya,  dimana  ada  masyarakat  disitu  ada hukum dan disitu ada kejahatan ( Ibi Crimen) . 1
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan  tersebut.  Aturan-aturan  tersebut  mengatur  tentang  pelanggaran  dan kejahatan  terhadap  kepentingan  umum.  Pelanggaran  dan  kejahatan  tersebut disertai  dengan  ancaman  pidana  atau  penderitaan  bagi  mereka  yang melanggar aturan tersebut. 2
Kejahatan  telah  lama  di  kenal  dalam  sejarah  peradaban  manusia.  Maka  tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu  bentuk  kejahatan  yang  pertama  kali  terjadi  adalah  pembunuhan.  Dan kekerasan  demi  kekerasaan  dalam  berbagai  bentuknya  mengancam  jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang. 3
Kejahatan  yang  berkembang  di  masyarakat  terdiri  dari  berbagai  macam bentuk  dan  jenis.  Di  indonesia  kejahatan  secara  umum  diatur  dalam  buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap  nyawa  yang  pengaturannya  secara  khusus  diatur  dalam  Bab  XIX KUHP yang terdiri 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih
1 Simons  dalam  Andi  Sofyan  dan  Nur  Azisa.  2016. Hukum  Pidana .  Pustaka  Pena  Press,  Makassar. Hlm. 98.
2 Ibid. Hlm. 33.
3 Moeljatno. 2006. Asas-Asas Hukum Pidana . Bina Aksara, Jakarta. Hlm.155.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
lanjut,  kejahatan  terhadap  nyawa  dalam  KUHP  digolongkan  dalam  dua golongan,  yang  pertama  berdasarkan  adanya  unsur  kesengajaan  dan  unsur kelalaian. 4
Pembunuhan  merupakan  kejahatan  yang  sangat  berat  dan  cukup  mendapat perhatian  di  kalangan  masyarakat.  Berita  di  surat  kabar,  majalah  dan  surat kabar  online  sudah  mulai  sering  memberitakan  terjadinya  pembunuhan. Tindak  Pidana  pembunuhan  dikenal  dari  zaman  ke  zaman  dan  karena bermacam-macam  faktor.  Zaman  modern  ini  tindak  pidana  pembunuhan makin marak terjadi. Tindak Pidana pembunuhan berdasarkan sejarah sudah ada  sejak  dulu,  atau  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan  klasik  yang  akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri. 5
Tetapi  kejahatan  semakin  banyak  terjadi  tidak  melihat  siapa  objeknya. Indonesia mempunyai undang-undang untuk melindungi anak dalam konteks hukum kepada pelaku yang melakukan kejahatan kepada anak dibawah umur. Hal  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak  Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  mempertegas  perlunya  pemberatan  sanksi  pidana  dan denda  bagi  pelaku  kejahatan  terhadap  anak  terutama  kepada  kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut  perlu  dilakukan  untuk  mengantisipasi  anak  (korban  kejahatan) dikemudian  hari  tidak  menjadi  pelaku  kejahatan  yang  sama.  Karena berdasarkan fakta  yang  terungkap  pada  saat  pelaku  kejahatan  terhadap  anak (terutama  pelaku  kejahatan  seksual)  diperiksa  di  persidangan,  pada
4 Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi  Manusia  (HAM)  Berat  Melalui  Mahkamah  Pidana  Internasional .  SIGn  Jurnal  Hukum. Vol. 1. No. 1. Hlm. 1-17.
5 Andi Zaenal Abidin. 2008. Hukum Pidana I . Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.260.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak. 6

## II. METODE PENILITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendeketan  yuridis  normatif  dan empiris.  Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( Library Research )  dan  penelitian  lapangan  ( Field  Research ).  Pengolahan  data dilakukan  dengan  menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui kelengkapannya,  serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.   Faktor-Faktor  Yang  Melatarbelakangi  Terjadinya  Pelaku Pembunuhan
Anak- anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan  tindak  pidana  lazimnya  disebut  dengan  “Anak  Nakal”. Namun  dengan  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak,  Istilah  “Anak  Nakal”  diganti  dengan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. 7 Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa:
“Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang berkonflik  dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak” Selanjutnya dalam butir  3  disebutkan  bahwa:  Anak  yang  berkonflik  dengan hukum yang  selanjutnya  disebut  anak  yang  sudah berumur  12 tahun  tetapi  belum  berumur  18  tahun  yang  diduga  melakukan tindak pidana”.
6 Hamdan.M.  2012 .  Alasan  Penghapusan  Pidana ( Teori  dan  Studi  Kasus ),  PT.Refika  Aditama, Medan. Hlm. 62.
7 Abintoro  Prakoso.  2013. Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Laksbang  Grafika, Yogyakarta. Hlm. 88.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
Bagi  anak-anak  sebagaimana  disebutkan  dalam  butir  3  tersebut  bisa dijatuhkan  hukuman  atau  sanksi  berupa  tindakan  atau  pidana  apabila terbukti  melanggar    perundang-undangan  hukum  pidana. Dalam  Bab V Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik  dengan  hukum  dapat  dijatuhi  pidana  dan  tindakan.  Anak- anak  membutuhkan  rasa  kasih  sayang  yang  merupakan  kebutuhan psikis  yang  merupakan  kebutuhan  paling  mendasar  dalam  kehidupan manusia  apalagi  bagi  seorang  anak.  Perlindungan  hukum  anak  atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak  dalam  bidang  hukum  privat,  dan  dalam  bidang  hukum  publik. Perlindungan  hukum  anak  dalam  bidang  hukum  publik  di  antaranya meliputi  perlindungan  anak  dalam  hukum  pidana  materil  dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil  berkaitan  dengan  peradilan  pidana  anak  yang  termasuk  dalam bagian peradilan umum. 8
Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  pada  Pasal  1  ayat  (2)  diberikan  pengertian  tentang “Perlindungan Anak”, yaitu sebagai berikut:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan hasrat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Berkaitan  dengan  perlindungan  anak  maka  adalah  menjadi  tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga- lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat  maupun  daerah,  ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  20  sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.
8 Hadi  Setia  Tunggal.  2013. UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak . Harvarindo. Jakarta. Hlm. 3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
Berdasarkan hasil dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Liw, Pengaturan  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Pelaku  Pembunuhan Terhadap  Anak  Dibawah  Umur: Ketentuan  hukum  yang  berlaku, sehingga  dapat  dipertimbangkan  dalam  perkara  ini  sebagai  barang bukti yang sah menurut hukum ;
Menimbang,  bahwa  untuk  menyingkat  putusan  ini,  maka  segala sesuatu  yang  terjadi  di  persidangan  sebagaimana  tertuang  dalam Berita  Acara  Persidangan  perkara  ini  dianggap  telah  termuat  dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;
Menimbang,  bahwa  dalam  berkas  perkara  telah  dilampirkan  laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk perkara Anak
Berhadapan Dengan Hukum dari Balai Pemasyarakatan/BAPAS Kelas II  Peringsewu  atas  nama  klien:  ABH  08  Agustus  2022  yang  dibuat dan  ditandatangani  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Asef Syafrullah,  S.H.  mengetahui  Kepala  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Peringsewu  Prayudha  Rachmadani  dengan  hasil  rekomendasi menyarankan  kepada  Hakim  untuk  memberikan  putusan “dengan Pidana Penjara di LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan  Pasal  81  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak“.
“Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  ada  di  tempat kejadian,  membuktikan  bahwa  anak  telah  melakukan  tindak pidana  yaitu  pembunuhan  adapun  keterangan  penyidik  Polres Lampung Barat terkait motif pembunuhan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah adanya kesalahapahaman dan dendam dan pada  saat  itu  anak  tersebut  usai  mengkonsumsi  minuman beralkohol  yang  mengakibatkan  anak  tersebut  tidak  bisa berpikir  jernih  sepenuhnya  atau  mabuk,  maka  secara  hukum, anak tersebut akan mendapatkan hukuman yang berlaku”.
Sedangkan  menurut  hasil  wawancara  kepada  jaksa  penuntut  umum Kejari Lampung Barat, menjelaskan bahwa
“Tidak  jauh  berbeda  dengan  keterangan  Penyidik  Polres Lampung  Barat,  yaitu  penyebab  terjadinya  pembunuhan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
tersebut adalah di dasari oleh kesalahpahaman yang kemudian pada  saat  itu  anak  tersebut  telah  terpengaruh  oleh  alkohol. Untuk  menentukan  tuntuan  kepada  anak  akan  dijatuhkan pidana  atau  tindakan,  maka  Jaksa  mempertimbangkan  berat ringannya  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Disamping  itu  juga diperhatikan:  keadaan  anak,  keadaan  rumah  tangga  orang tua/wali/orang  tua  asuh,  hubungan  antara  anggota  keluarga, dan  keadaan  lingkungannya.  Dan  juga  Hakim  wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyrakatan”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  wawancara  diatas,  maka  menurut peneliti    perlindungan  anak  dari  perilaku  yang  tidak  bak  menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, semua perbuatan anak yang  dapat  menyebabkan  hilangnya  nyawa  seseorang  dikarenakan sikap  dan  moral  yang  tidak  baik,  dimana  sikap  moral  anak  telah tumbuh  dan  berkembang  sejak  kecil.  Orang  tua  menjadi  salah  satu faktor penyebab kegagalan anak dalam mengambil keputusan. Faktor lainnya  yang  menentukan  anak  mengambil  keputusan  pembunhan ialah  lingkungan  salah  satunya  teman  sebaya,  jika  salah  satu  atau beberapa teman sebaya dalam lingkungan mempunyai sikap dan moral yang buruk, maka anak lain berisiko untuk mengikuti sikap dan moral tersebut.  Dan  menurut  Hakim  Pengadilan  Negeri  Liwa,  berdasarkan surat  putusan  yang  sudah  tertuang,  maka  keputusan  hakim  adalah: “dengan  Pidana  Penjara  di  LPKA  sesuai  dengan  Pasal  71  ayat  (1) huruf  e  dan  Pasal  81  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak“
Dalam ayat (1) di atas disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  menjadi  persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
anak  dapat  ditempatkan  di  Lembaga  Pemsyarakatan  yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. 9
Menurut  Roeslan  Saleh  sebagaimana  dikutip  oleh  Marlina  bahwa, dipidana  atau  tidaknya  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak.  Selanjutnya  dikatakan  pula  bahwa  apakah  seseorang  yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu  ia  dapat  dikenakan  sanksi  pidana,  akan  tetapi  bila  ia  telah melakukan  perbuatan  yang  terlarang  dan  tercela,  tetapi  tidak mempunyai  kesalahan  ia  tentu  tidak  dipidana.  Pertanggungjawaban pidana  mensyaratkan  pelaku  mampu  bertanggung  jawab.  Sesorang yang  tidak  dapat  dikenakan  pertanggung  jawaban  pidana  tidak  dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. 10
Dengan  demikian,  maka  menurut  peneliti  asas  legalitas  adalah  suatu pertanggungjawaban  yuridis  yang  tertulis,  tidak  berlaku  surut (retroaktif),  penegakannya  tidak  ditafsirkan  secara  analogi  dan eksistensinya  harus  sudah  diatur  terlebih  dahulu  dalam  undang- undang  sebelum  perbuatan  itu  terjadi.  Nilai  yang  paling  mendasar dalam  asas  ini  adalah  jaminan  kepastian  hukum  bagi  seseorang  yang telah melakukan tindak pidana. 11

## B.   Pertimbangan  Jaksa  Dan  Hakim  Dalam  Melakukan  Penuntutan Terhadap Kasus Pelaku Pembunuhan Anak
Menurut  Irma  Gustiana  A,  Psikolog  anak  dan  remaja  menyatakan bahwa ada berbagai macam faktor anak bertindak kriminal yang salah satunya  adalah  kurangnya  kasih  sayang  dari  orang  tua  sehingga  anak melakukan  pemuasan  Psikologis  di  luar.  Selain  itu,  stressor  sosial
9 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 13.
10 Hadi Setia Tunggal. 2013. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak . Harvarindo.  Jakarta.  Hlm. 3.
11 Hesti,  Y. 2018. Analisis  Yuridis  Tujuan dan Kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia . Pranata Hukum. Hlm. 13.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
ekonomi  atau  keluarga  yang  punya  ekonomi  rendah,  disorganisasi sosial  atau  kurangnya  pengendalian  diri  dalam  reaksi  agresi, lingkungan sosial dengan kekerasan tinggi atau mengalami kekacauan sosial  serta  kurang  memiliki  nilai  dan  norma  yang  berlaku  dalam keluarga  juga  dapat  membentuk  karakter  pada  diri  anak,  banyaknya aktivitas  kurang  baik  yang  ditayangkan  melalui  media  sosial  dan internet  yang  secara  tidak  langsung  membuat  anak-anak  tidak  sadar dan  menganggap  perilaku  yang  mereka  lakukan  adalah  hal  normal, selanjutnya  faktor  terakhir  dan  yang  terpenting  adalah  tidak  adanya nilai spiritual yang baik yang seharusnya tertanam dalam diri seorang anak sejak masih dini.
Kemudian  menurut  dari  Penyidik  Polres  Kabupaten  Lampung  Barat mengatakan  bahwa  KPAI  pada  tahun  2020  mengadakan  riset  terkait anak sebagai pelaku kejahatan yang mana dalam kurun waktu 7 tujuh tahun  terakhir  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  baik sebagai  pelaku  maupun  sebagai  korban  menjadi  kasus  tertinggi dengan jumlah mencapai 3.266 (tiga ribu dua ratus enam puluh enam) kasus, yang mana sebagian besar kasus kejahatan oleh anak terutama pembunuhan, korbannya adalah teman akrab dan teman main pelaku. Menurutnya  salah  satu  penyebab  peristiwa  ini  terjadi  tidak  terlepas dari  pengaruh  media  yang  memberikan  contoh  tidak  baik  melalui tayangan  dan  juga  dalam  bentuk games bernuansa  kekerasan  yang kemudian  berpengaruh  terhadap  perilaku  anak.  Selain  itu  faktor lingkungan  yang  tidak  bersahabat,  pengaruh  teman  serta  kebebasan yang  berlebihan  juga  merupakan  faktor-faktor  yang  mendorong  anak melakukan kejahatan. 12
Selanjutnya  menurut  Jaksa  Penuntut  Umum  Kabupaten  Lampung Barat,  mengatakan  bahwa  yang  menjadi  penyebab  terjadinya
12 Erlina,  B.,  &  Gunawan,  H.  2022. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur  Perorangan  Atas Hilangnya  Objek  Jaminan  Fidusia  Pada  Saat  Kreditur  Telah  Berganti  Karena  Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau Cessie . Jurnal Yustisiabel . Vol. 6 No. 2. Hlm. 240-254.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
kejahatan  pembunuhan  berencana  dengan  pelaku  dan  korban  anak yang pertama  adalah  faktor  kesalahpahaman.  Kesalahpahaman  sering kali diawali dengan kurangnya komunikasi dan penjelasan antara satu dengan  lainnya.  Kesalahpahaman  biasanya  terjadi  karena  ego  yang sangat  tinggi  dari  setiap  individu  sehingga  menimbulkan  masalah yang  memicu  terjadinya  tindak  pidana.  Kemudian  yang  kedua  faktor emosi  yang  labil,  anak  pada  masa  remaja  merupakan  masa  yang sangat  labil  emosinya.  Memiliki  emosi  yang  labil  dalam  menangkap informasi  dan  ingin  mewujudkan  keinginan  hati  seringkali  tanpa berfikir  dahulu  apakah  perbuatan  yang  dilakukannya  merupakan perbuatan  yang  baik  atau  buruk  dan  dampak  yang  akan  ditimbulkan dari  suatu  perbuatan  tersebut  dapat  merugikan  diri  sendiri  maupun orang  lain.  Faktor  yang  ketiga  adalah  rendahnya  budi  pekerti,  faktor ini  menyebabkan  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  berfikir  dengan menggunakan  akal  budinya  ketika  melakukan  kejahatan.  Rendahnya budi  pekerti  yang  dialami  oleh  kelompok  anak  disebabkan  karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan keluarga maupun sekolah. Selanjutnya  faktor  yang  terakhir  adalah  rendahnya  iman,  faktor  ini merupakan  faktor  yang  mendasar  menyebabkan  terjadinya kejahatan. Keyakinan  serta  pengetahuan  agama  yang  kurang  akan  membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teori  diatas,  maka  menurut  penulis Upaya  preventif  yang  dilakukan  untuk  mencegah  factor-faktor timbulnya  tindak  pidana  oleh  Kepolisian  adalah  dengan  cara mengadakan razia rutin untuk meminimalisir terjadinya kriminal, razia yang dilaksanakan berupa razia sajam (senjata tajam) dan pengecekan identitas di tempat hiburan malam, kemudian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memberikan informasi akan bahaya tindakan kriminalitas  yang  dilakukan  kelompok  anak,  pihak  Polres  Kabupaten
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
Lampung  Barat  juga  mengajak  seluruh  elemen  masyarakat  untuk mencegah aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok anak dengan cara  langsung  melaporkan  kepada  pihak  Kepolisian  apabila  melihat langsung  perbuatan  anarkis  yang  dilakukan  oleh  kelompok  anak, pihak  Polres  Kabupaten  Lampung  Barat  juga  menghimbau  kepada orang  tua  agar  memberi  tahu  anak-anak  untuk  mengurangi  kegiatan yang  dilakukan  pada  malam  hari  supaya  tidak  terjadi  hal  yang  tidak dinginkan dan melakukan peningkatan pengamanan di wilayah hukum Polres  Kabupaten  Lampung  Barat.  Sedangkan  upaya  represif  yang dilakukan  adalah  dengan  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  anak  mengacu  pada  ketentuan undang-undang yang berlaku, baik menurut KUHP, UU No. 11 Tahun 2012  tentang  SPPA,  dan  PP  Nomor  65  tahun  2015  tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum 12 (dua belas) Tahun.  KUHAP  merupakan  dasar  bagi  penegakan  hukum  pidana  itu sendiri  dimana  mengatur  bagaimana  tata  cara  mengajukan  suatu perkara pidana ke depan pengadilan. Pihak penyidik Polres Lampung Barat  lebih  dahulu  mengupayakan  Diversi  bagi  anak  yang  berusia dibawah  18  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Diversi adalah upaya untuk menemukan kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu  antara  pihak  korban  dan  pelaku  dan  tidak  ada  perlawanan  dari pihak  manapun,  apabila  tidak  terjadi  kesepakatan  maka  pihak Kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut dengan menyerahkannya  kepada  pihak  Kejaksaan  untuk  dilanjutkan  proses peradilan  pidana.  Menurut  Putusan  Nomor  6/Pid.Sus-Anak/2022/ PN.Liw,  Pengkajian  Tuntutan  Dari  Hakim  Terhadap  Kasus  Pelaku Pembunuhan Anak Dibawah Umur adalah sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  mengenai  pidana  penjara  yang  akan  dijatuhkan terhadap  diri  Anak  tersebut  Hakim  memandang  tujuannya  bukanlah semata  mata  sebagai  upaya  balas  dendam  akan  tetapi  lebih  dititik
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
beratkan  pada  upaya  pembinaan  dan  pembimbingan  disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya  atau  melakukan  tindak  pidana  yang  lain,  selanjutnya diharapkan  agar  Anak  dapat  menyadari  kesalahannya  dan memperbaiki  diri  sehingga  nantinya  sekembalinya  ke  masyarakat dapat  menjadi  Anak  yang  baik  serta  dapat  menyongsong  hari depannya  yang  lebih  baik  dalam  menggapai  cita-citanya,  dengan menjatuhkan tindakan berupa pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  berharap  putusan  ini  dapat berkeadilan  untuk  masyarakat,  Anak  dan  Keluarga  Korban  dan Masyarakat  dengan  hal  tersebut  Hakim  mempertimbangkan  keadilan berguna untuk Masyarakat dan juga Keluarga Korban bahwa tentunya perbuatan  Anak  tentunya  menimbulkan  duka  yang  mendalam  bagi keluarga  Anak  Korban  dan  perbuatan  Anak  tersebut  juga  dapat meresahkan  masyarakat  dan  tentunya  melanggar  norma-norma  yang tumbuh  dimasyarakat,  akan  tetapi  dilihat  aspek  keadilan  bagi  Anak, Majelis  Hakim  memandang  Anak  sebagaimana  berdasarkan  Kutipan Akta  Kelahiran  Nomor  1804-LT-12112013-0147  tanggal  12 November  2013  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Lampung  Barat,  diketahui  Anak  ABH  lahir di Buay Nyerupa pada tanggal 9 September 2007, berdasarkan kutipan akta  lahir  Anak  berusia  15  (lima  belas)  tahun  usia  Anak  masih termasuk  dalam  pengertian  Anak  sebagaimana  dimaksud  oleh Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik buat Anak sebagaimana dalam pledoi Anak yang memohon keringanan Anak dan Anak masih bersekolah  sebagaimana  hal    tersebut  juga  diakui  pada  Anak,  bahwa Anak  masih  ingin  melanjutkan  sekolah  serta  berdasarkan  penelitian
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
dari  Bapas  terhadap  klien  Anak  ABH  08  Agustus  2022  yang  dibuat dan  ditandatangani  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Asef Syafrullah,  S.H.bahwa  salah  satu  penyebab  Anak  melakukan perbuatan terhadap Anak Korban dikarenakan kurangnya kemampuan mendidik, membina dan mengawasi pada orang tua Anak dikarenakan pada  saat  Anak  melakukan  kejahatan  Majelis  Hakim  memandang perbuatan  Anak  yang  masih  kurang  mampu  mengontrol  emosi dikarenakan kurangnya pendidikan dan pengawasan dari orangtuanya, maka  Majelis  Hakim  tentunya  akan  mempertimbangkan  kepentingan yang  terbaik  bagi  Anak  dan  masa  depan  Anak  dalam  keadaan  yang meringankan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  telah  dinyatakan  terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan  Ketentuan  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  I  dan  Pasal  222  ayat  (1) KUHAP  Anak  harus  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
Memperhatikan,  Pasal  338  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP),  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  dan  Pasal  193  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  serta  peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Faktor-Faktor  Yang  Melatarbelakangi  Terjadinya  Pelaku  Pembunuhan adalah disebabkan adanya kesalahpahaman, ego dan dendam yang dimiliki anak  tersebut.  Pembunuhan  Terhadap  Anak  Dibawah  Umur  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Anak  dengan  Pidana  Penjara  di  LPKA  sesuai  dengan  Pasal  71  ayat  (1)
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476
huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak“.
Pertimbangan  Jaksa  Dan  Hakim  Dalam  Melakukan  Penuntutan  Terhadap Kasus  Pelaku  Pembunuhan  Anak  membutuhkan  rasa  kasih  sayang  yang merupakan  kebutuhan.  Bab  V  Pasal  69  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012 ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi  pidana  dan  tindakan.  Berdasarkan  hasil  dari  Putusan  Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/  PN.Liw  mengetahui  Kepala  Balai  Pemasyarakatan Kelas  II  Peringsewu  Prayudha  Rachmadani  dengan  hasil  rekomendasi menyarankan  kepada  Hakim  untuk  memberikan  putusan  "dengan  Pidana Penjara  di  LPKA  sesuai  dengan  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  e  dan  Pasal  81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak".  Diketahui  Tuntutan  Dari  Jaksa  Dan  Putusan Hakim  Terhadap  Kasus  Pelaku  Pembunuhan  Anak  Dibawah  Umur  adalah menyatakan  Anak  ABH  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak pidana  “Pembunuhan”  dan  Menjatuhkan  pidana  kepada Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  6 (enam) bulan di LPKA Bandar Lampung.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2460 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 462 – 476

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso.  2013. Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak . Laksbang Grafika, Yogyakarta. Andi Zaenal Abidin. 2008. Hukum Pidana I . Sinar Grafika, Jakarta. Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Berat  Melalui  Mahkamah Pidana Internasional . SIGn Jurnal Hukum. Vol. 1. No. 1Ahmad Rifai. 2010. Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum
Progresif . Sinar Grafika. Jakarta Erlina,  B.,  &  Gunawan,  H.  2022. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Debitur Perorangan  Atas  Hilangnya  Objek  Jaminan  Fidusia  Pada  Saat Kreditur  Telah  Berganti  Karena  Pelaksanaan  Pengalihan  Hak  Atau Cessie . Jurnal Yustisiabel . Vol. 6 No. 2. Hadi  Setia  Tunggal.  2013. UU  RI  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak . Harvarindo. Jakarta.
Hamdan.M.  2012 .  Alasan  Penghapusan  Pidana ( Teori  dan  Studi  Kasus ), PT.Refika Aditama, Medan. Hesti,  Y.  2018. Analisis  Yuridis  Tujuan  dan  Kewenangan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  Dalam  Lembaga  Perbankan  di  Indonesia . Pranata Hukum.
Moeljatno. 2006. Asas-Asas Hukum Pidana . Bina Aksara, Jakarta. Simons dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana . Pustaka Pena Press, Makassar.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu Tinjauan Singkat . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.