## Gorontalo Accounting Journal
https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj Vol. 4, No. 2, October 2021 P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019 Sinta 4

## Pengaruh Transparansi Perubahan Alokasi Dana Prodamas Guna Penyaluran Bantuan Covid-19
Novie Astuti Setianingsih 1 , Wiwiek Kusumaning Asmoro 2 , Atik Tri Andari 3 1,2,3 Polinema PSDKU Kediri/Jl Mayor Bismo 27 Semampir Kediri/Indonesia Email: viecoll77@gmail.com 1 , wiwiekasmoro@gmail.com 2 , triatik1213@gmail.com 3
Citation: Setianingsih, N. A., Asmoro, W. K. & Andari, A. T. (2021). Pengaruh Transparansi Perubahan  Alokasi  Dana  Prodamas  Guna  Penyaluran  Bantuan  Covid-19. Gorontalo Accounting Journal 4 (2), 225–232. DOI: 10.32662/gaj.v4i2.1730
Artikel info
Artikel history: Received: 20-08-2021
Revised: 20-10-2021
Accepted: 26-10-2021 Abstract. The  Community  Empowerment  Program  (Prodamas) of the City of Kediri is a program  to empower  the people of the City  of  Kediri  to  increase  the  development  and  income  of  the City  of  Kediri.  With  this  Covid-19,  Prodamas  funds  were diverted  to  the  distribution  of funds for  the  Covid-19  response. The  purpose  of  this  research  is  to  test  and  analyze  the transparency of changes in the allocation of Prodamas funds for the  distribution  of  Covid-19  funds  in  the  City  of  Kediri.  The method  used  is  descriptive  quantitative  by  distributing questionnaires  using  a  Liker  scale  which  is  carried  out  in  the city of Kediri which is distributed to 46 urban villages. Research design  used  to  test  the  hypothesis,  in  this  study  using  a computer  program  SPSS  24.0  for  Windows.  The  t-test  of  the effect of transparency on the distribution of Covid-19 aid funds obtained  27,528  >  1.971  or  a  p-value  of  0.000  accepted  at  a significance  level  of  5%  (p  <  0.05).  This  means  that transparency affects the distribution of Covid-19 aid funds and Ha is declared accepted. The F test of the effect of transparency on the distribution of covid-19 aid funds obtained that Pcount is greater  than Ptable, namely 1428.23 > 3.087 with a p-value of 0.000  accepted  at  the  5%  significance  level,  meaning  that  the regression  model  is  accepted,  then  the  model  of  the  effect  of transparency  on  the  distribution  of  covid-19  aid  funds,  Ha accepted. It was concluded that transparency had a significant positive effect on the distribution of funds for Covid-19.
Abstrak. Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Kota Kediri merupakan program untuk memberdayakan masyarakat  Kota  Kediri  untuk  meningkatkan  pembangunan dan  pendapatan  Kota  Kediri.  Dengan  adanya  Covid-19  ini maka  dana  Prodamas  dialihkan  ke  penyaluran  dana penanggulangan  Covid-19.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  menguji  dan  mengalisis  transparansi  perubahan alokasi  dana  Prodamas  guna  penyaluran  bantuan  dana Covid-19  di  Kota  Kediri. Metode  yang  digunakan  adalah kuantitatif  deskriptif  dengan  penyebaran  kuesioner  memakai skala  liker  yang  dilaksanakan  di  Kota  Kediri  yang didistribusikan  ke  46  kelurahan.  Desain  Penelitian  yang
digunakan  untuk  menguji  hipotesis,  dalam  penelitian  ini menggunakan program komputer SPSS 24,0 for Windows. Uji t  pengaruh  transparansi  terhadap  penyaluran  dana  bantuan covid-19  diperoleh  27,528  >  1,971  atau  nilai  p-value  sebesar 0,000  diterima  pada  taraf  signifikasi  5%  (p  <  0,05).  Artinya transparansi berpengaruh terhadap penyaluran dana bantuan covid-19  dan  Ha  dinyatakan  diterima.  Uji  F  pengaruh transparansi  terhadap  penyaluran  dana  bantuan  covid-19 diperoleh  Phitung  lebih  besar  dari  Ptabel  yaitu  1428.23  > 3,087 dengan nilai p-value sebesar 0,000 diterima pada taraf signifikasi  5%  artinya  model  regresi  diterima,  maka  model pengaruh  transparansi  terhadap  penyaluran  dana  bantuan covid-19,  Ha  diterima.  Disimpulkan  bahwa  transparansi berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  terhadap  penyaluran dana covid-19. Keywords: Transparansi; Pemberdayaan Masyaraat Coresponden author: Email: viecoll77@gmail.com

## Pendahuluan
Program  Pemberdayaan  Masyarakat  (PRODAMAS)  adalah  suatu  program dari  pemerintah  Kota  Kediri  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan pembangunan  masyarakat  ditingkat  kelurahan  yang  berbasis  di  wilayah  Rukun Tetangga  (RT)  sebagai  upaya  mewujudkan  kemampuan  dan  kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan  sosial  kemasyarakatan.  Program  Pemberdayaan  ini  mengucurkan  dana  100 juta per tahun per RT. Dana 100 juta dibagi 60% untuk bidang infrastruktur,dan 40%  untuk  bidang  sosial  ekonomi.  Dengan  adanya  Pandemi  ini  maka  dana Prodamas  dialihkan  ke  penyaluran  dana  penanggulangan  Covid-19.  Untuk  tahun 2020, anggaran Prodamas mencapai Rp144 miliar, dan semuanya  akan  dialihkan untuk  penanganan  COVID-19  di  Kota  Kediri.  Langkah  ini  ditempuh  guna menyelamatkan  Kota  Kediri  dari  bencana  pandemi  corona.  Akibat  dari  adanya Pandemi  Covid-19  ini  memberikan  pengaruh  hampir  pada  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat  Indonesia,  seperti  halnya  sektor  pendidikan.  Akibat  dari virus ini seluruh sektor pendidikan menghimbau para siswa dan mahasiswa untuk belajar melalui daring (Pembelajaran Online ). Di sektor transportasi seperti halnya transportasi  online  (ojek online )  mereka  dilarang  membawa  penumpang,  mereka hanya  boleh  mengantarkan  barang.  Di  sektor  perekonomian  banyak  pertokoan dipaksa  untuk  menutup  toko  mereka  dan  apabila  tidak  menutup  toko,  maka mereka  akan  dikenai  denda,  serta  diberlakukannya  PSBB  (Pembatasan  Sosial Berskala  Besar).  Untuk  membantu  perekonomian  masyarakat  maka  dikeluarkan kebijakan-kebijakan.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam  menekan  penyebaran  COVID-19 dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan  atau  stabilitas  sistem  keungan  menjadi  Undang-undang.  Perlindungan masyarakat yang dapat diantisipasi oleh pemerintah salah satunya adalah dengan memperluas  Jaringan  Pengaman  Sosial  (JPS)  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri  Desa  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  perubahan  Menteri  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019 tentang prioritas pengdalaman Dana Desa yang  diantaranya  terkait  penyediaan  Bantuan  Langsung  Tunai  yang  bersumber dari  Dana  Desa  (BLTDana  Desa).  Dikeluarkannya  kebijakan  pemerintah  pusat untuk  meminta  daerah  sebagai  daerah  siaga  Covid-19,  selain  juga  memberikan penyuluhan  kepada  warga  masyarakat  tentang  bahaya  covid-19,  serta mempersiapkan  dana  talangan  sosial  untuk  masyarakat.  Namun  terjadi kesimpangsiuran dalam dana yang harus dikeluarkan untuk bantuan sosial yaitu SE  Kemendes  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Desa  Tanggap  COVID-19  dan Penegasan PKTD yaitu terkait dana senilai 8,1 milyar yang digunakan untuk padat karya desa dan bukan untuk dana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020  sosial,  sedangkan  dalam  memerintahkan  bupati  kepada  kepala  desa  untuk menggeser  dana  padat  karya  desa  digunakan  untuk  bantuan  sosial  covid-19  dan masalah  sosial.  Karena  antara  SE  Nomor  8  tahun  2020  dari  Menteri  Desa  dan Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  2020  dari  menteri  dalam  negeri berbeda.  Selang  beberapa  minggu  kemudian  muncul  yang  berisi  tentang memperkuat (SE Kemendes Nomor 8 Tahun 2020, 2020) tentang padat karya dan dana desa yang bisa digunakan untuk BLT (Bantuan langsung tunai).
Pelaksanaan  BLT-Dana  Desa  ini  terdapat  kebijakan  yang  telah  diterbitkan dalam  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  2020  tentang penanggulangan  COVID-19  di  Desa  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas  Peraturan  Menteri  Nomer  205  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Dana  Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana  Desa  (BLT-Dana  Desa) dilaksanakan secara cepat dan tepat  sasaran sehingga  perlu  didukung  data yang valid dan akurat. Bantuan Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT-Dana  Desa)  merupakan  alokasi  anggaran  yang dapat  didalamkan  langsung  untuk  mendukung  upaya  mengurangi  dampak COVID19 ditingkat rumah tangga dan desa.
Bantuan  sosial  menjadi  “menarik”  karena  banyak  pihak  yang berkepentingan.  Masyarakat  /  kelompok  masyarakat  membutuhkannya  untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan.Kepala Daerah dan DPRD membutuhkannya untuk  memberikan  perhatian  dan  kesejahteraan  kepada  rakyat  yang dipimpinnya.bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang menyedot  perhatian  banyak  pihak.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  bagi pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja  bantuan  sosial  ini,  mulai  dari  proses  penganggaran  sampai  evaluasi  dan monitoringnya  harus  dilakukan  secara  transparan,  agar  masyarakat  mengetahui seperti  apa  bentuk  penggunaan  belanja  bantuan  sosial  yang  dikelola  oleh pemerintah daerah terkait.
Pengucuran  dana  Prodamas  yang  dialihkan  untuk  dana  penanggulangan covid-19 yang tidak sedikit dan banyak pihak yang mempunyai kepentingan disana maka  peneliti  merumuskan  masalah  :  Apakah  transparansi  perubahan  alokasi dana Prodamas berpengaruh terhadap penyaluran bantuan covid-19 di Kota Kediri. Penelitian (Asmoro & Setianingsih, 2019) transparansi adalah sistem keterbukaan yang  pengambil  keputusan  dan  pemegang  kepentingan  untuk  bisa  mendapatkan informasi yang sama yaitu mengenai informasi sumber dana.
Penelitian ini adalah untuk menguji dan mengalisis transparansi perubahan alokasi  dana  Prodamas  guna  penyaluran  bantuan  dana  Covid-19  di  Kota  Kediri, sedangkan  pada  penelitian  terdahulu  (Asmoro  &  Setianingsih,  2019)  transparansi adalah sistem keterbukaan yang pengambil keputusan dan pemegang kepentingan untuk  bisa  mendapatkan  informasi  yang  sama  yaitu  mengenai  informasi  sumber dana pada pemerintahan kota Kediri.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  kuantitatif  deskriptif  yang  dilaksanakan  di Kota  Kediri  yang  didistribusikan  ke  46  kelurahan.  Setiap  kelurahan  disebar sebanyak 10 kuesioner. Penelitian ini menggunakan adjustment  sampling di Kota Kediri. Pengujian dengan menggunakan program SPSS 24,0 for Windows. Variabel  x  adalah transparansi,  bermanfaat  untuk  meningkatkan kepercayaan  terhadap  pemerintah,  masyarakat  berhak  mengetahui  informasi mengenai  pengelolaan  dana  desa  yang  menjadi  salah  satu  prinsip  utama pemerintahan.
Menurut  Hari  Sabarno  (2007:38)  dalam  (Wahyudi  &  Pancawati,  2018) transparansi  merupakan  salah  satu  aspek  mendasar  bagi  terwujudnya penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.  Perwujudan  tata  pemerintahan  yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat  terhadap  proses  penyelenggaraan  pemerintah.  Keterbukaan  dan kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.
Makna  dari  transparansi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dapat dilihat dalam dua hal yaitu ;
1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
2. Upaya  peningkatan  manajemen  pengelolaan  dan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dan  mengurangi  kesempatan  praktek  kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Menurut (Asmoro & Setianingsih, 2019) dan (AH Tanjung, 2000) transparansi adalah sistem keterbukaan yang pengambil keputusan dan pemegang kepentingan untuk  bisa  mendapatkan  informasi  yang  sama  yaitu  mengenai  informasi  sumber dana  berapa  besar  dan  penggunaannya  dipakai  untuk  apa  saja  dalam  suatu organisasi.
Teknik analisis data dengan menggunakan: a) uji normalitas yaitu Normal P-P plot  menyatakan  bulatan  diantara  garis  diagonal  sehingga  menunjukkan  bahwa penyebaran  berdistribusi  secara  normal;  b)  uji  heterosdatisitas  yaitu  uji  yang digambarkan  dengan scatterplot menunjukkan  bahwa  bulatan  terletak  diantara sumbu Y yaitu diatas dan dibawahnya; c) uji korelasi menggunakan analisis linear; uji  F  untuk mengetahui signifikasi  dari model  regresi  dan uji  T atau disebut  juga uji parsial untuk mambandingkan t hitung dengan t tabel.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  linear  dengan  rumus  persamaan regresi:
Y: penyaluran dana bantuan covid-19 α: (konstanta) X : transparansi ei: standart error b : koefisien regresi Y = α + b X + ei

## Hasil Dan Pembahasan
Uji Normalitas
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Sumber: data olahan 2021.
Gambar  1  Uji  normalitas  data  dengan  menggunakan  Normal  P-P  plot menyatakan  bulatan  diantara  garis  diagonal  sehingga  menunjukkan  bahwa penyebaran berdistribusi secara normal.
Uji Heterosdastisitas
Gambar 2. Uji heterosdastisitas Sumber: data olahan 2021
Gambar  2  Grafik scatterplot menunjukkan  bahwa  bulatan  terletak  diantara sumbu Y yaitu diatas dan dibawahnya sumbu Y yang artinya heterosdastisitasnya tidak mengalami masalah.

## Tabel 1. Koefisien Persamaan Regresi Linier
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 24.748 .263 93.928 .000 X 0,346 .046 .903 66.507 .000 Sumber: data olahan, 2021 Koefisien-koefisien persamaan regresi linier sebagai berikut :
Y = a + b ₁ X ₁ + ei = 24.748 + 0,346 X  + ei
Uji korelasi ini untuk menguji nilai korelasi atau hubungan yang disimbulkan R  antara  pemahaman  prosedur,  ketepatan  dan  transparanasi  dengan  penyaluran dana bantuan covid-19 di Kota Kediri sebagai moderating, Berikut hasil uji korelasi dengan menggunakan SPSS 24:
Tabel 2. Uji Korelasi Model Summaryb Model R R Square Adjusted   R Square Std.  Error Estimate Sig. F Change 1 .926 a .857 .856 . 21058 .000
Sumber: data olahan 2021
Tabel  2  menunjukkan  R  atau  nilai  korelasi  sebesar  0,926 a yang  berarti mendekati  2,  yang  artinya  variabel  independen  memiliki  korelasi  dengan  variabel dependen. Selanjutnya  untuk mengetahui berapa  besar pengaruh antara variabel independen  dengan  variabel  dependen  dengan  uji  koefisen  determinan  (R2)  yang menunjukkan bahwa jika R2 mendekati angka  2 berarti variabel independen bisa memberikan informasi yang diperlukan varibel dependen.
Bedasarkan  Tabel  2,  diketahui  bahwa  nilai  R  Square  (R2)  sebesar  0,857 yang  berarti  bahwa  85,7%  variabel  penyaluran  dana  bantuan  covid-19  dapat dijelaskan  oleh  variabel  transparanasi,  dan  besarnya  variabel  lain  yang mempengaruhi variabel penyaluran dana bantuan covid-19 sebesar 14,3%. Pengujian hipotesis adalah:
1) Jika  signifikansi  <  0,05  maka  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak.  Artinya,  variabel independen  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Jika signifikansi  >  0,05  maka  Ha  ditolak  dan  Ho  diterima.  Artinya,  variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2) Jika  koefisien  regresi  pada  H1,  mempunyai  arah  positif  berarti  hipotesis diterima dan sebaliknya
Pengujian hipotesis Tabel 3. Hasil Uji-F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 17.132 2 321.130  1428.23 .000 b Residual 218.729 458 .643 Total . 1159.152 460 . a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X,
Sumber: data olahan, 2021
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  signifikasi  dari  model  regresi  yang digunakan.  Teknik  yang  digunakan  adalah  dengan  membandingkan  Fhitung  dan Ftabel. Dari pengolahan data diperoleh nilai F sebesar 1428.23 , sedangkan Ptabel pada  taraf  signifikasi  5% adalah  sebesar  3,087.  Dikarenakan  Phitung  lebih  besar dari  Ptabel  yaitu 1428.23 >  3,087  dengan  nilai  signifikansi  0,000  <  0,05  artinya model regresi pengaruh transparansi terhadap penyaluran dana bantuan covid-19, Ha  diterima.  Hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  transparansi  berpengaruh terhadap  penyaluran  bantuan  covid-19  di  Kota  Kediri.  Dari  uji  F  sebesar  0,643 dapat  diartikan  bahwa  perubahan  pada  variable  bebas  bisa  dijelaskan  dengan variable terikat,  sebesar 64,3% bisa dijelaskan oleh transparansi (X)  dan sisanya sebesar  35,7%  dijelaskan  faktor  lain  diluar  variable  X.  Sehingga  transparansi memegang peranan penting dalam penyaluran dana covid-19.
Transparansi  perubahan  alokasi  dana  Prodamas  berpengaruh  terhadap penyaluran  bantuan  covid-19  di  Kota  Kediri.  Dengan  adanya  transparansi  semua masyarakat  bisa  mendapatkan  informasi  yang  sama  yaitu  mengenai  informasi sumber  dana  berapa  besar  dan  penggunaannya  dipakai  untuk  apa  saja. Penyaluran  Dana  Prodamas  yang  dialihkan  untuk  penaggulangan  covid-19  harus transparan  agar  penggunaan  anggaran  bisa  sesuai  dan  tepat  sasaran.  Dengan adanya transparansi setidaknya masih ada kawalan agar dana bisa tepat sasaran dalam pemulihan ekonomi dan meringankan beban hidup masyarakat dalam masa pandemic covid-19 ini.
Tabel 4. Hasil Uji-t Variabel B (koefisien) Beta Thitung  Ttabel Sig t Alpa Keterangan X 0,772 0,329 27,528 ,971 0,000 0,05 diterima Sumber: Data olahan, 2021 Variabel transparansi memiliki nilai t = 27,528 lebih besar dari ttabel sebesar 1,971 yaitu 27,528 > 1,971 atau thitung 0,000 < 0,005 yang berarti bahwa nilai p- value  sebesar  0,000  diterima  pada  taraf  signifikasi  5%  (p  <  0,05).  Artinya transparansi  berpengaruh  terhadap  penyaluran  dana  bantuan  covid-19  dan  Ha dinyatakan diterima. Transparansi perubahan alokasi dana Prodamas berpengaruh terhadap  penyaluran  bantuan  covid-19  di  Kota  Kediri.  Variabel  transparansi berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penyaluran  dana  bantuan  covid-19. Diketahui bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran  dana  bantuan    covid-19.  Maka  H1  yang  menyatakan  variabel transparansi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penyaluran  dana  bantuan covid-19  yang  artinya  H1  diterima.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Asmoro  & Setianingsih,  2019)  transparansi  adalah  sistem  keterbukaan  yang  pengambil keputusan  dan  pemegang  kepentingan  untuk  bisa  mendapatkan  informasi  yang sama yaitu mengenai informasi sumber dana.

## Kesimpulan
Nilai  R  Square  (R2)  sebesar  0,857  yang  berarti  bahwa  85,7%  variabel penyaluran  dana  bantuan  covid-19  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  transparanasi, dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel penyaluran dana bantuan covid-19  sebesar  14,3%.  Berdasarkan  uji  t  pengaruh  transparansi  terhadap penyaluran  dana  bantuan  covid-19  diperoleh 27,528 >  1,971  atau  nilai  p-value sebesar  0,000  diterima  pada  taraf  signifikasi  5%  (p  <  0,05).  Artinya  transparansi berpengaruh  terhadap  penyaluran  dana  bantuan  covid-19  dan  Ha  dinyatakan diterima.  Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  transparansi  berpengaruh  positif
signifikan  terhadap  terhadap  penyaluran  dana  covid-19.  Berdasarkan  uji  F pengaruh  transparansi  terhadap  penyaluran  dana  bantuan  covid-19  diperoleh Phitung lebih besar dari Ptabel yaitu 1428.23 > 3,087 dengan nilai p-value sebesar 0,000  diterima  pada  taraf  signifikasi  5%  artinya  model  regresi  diterima,  maka model  pengaruh  transparansi  terhadap  penyaluran  dana  bantuan  covid-19,  Ha diterima. Disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran dana covid-19

## Daftar Pustaka
AH  Tanjung.  (2000). Akuntansi,  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Keuangan  Publik . Yogyakarta: BPFE UGM.
Asmoro,  W.  K.,  &  Setianingsih,  N.  A.  (2019).  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Dana  “Prodamas”  dalam  Mewujudkan  Good  Government Governance di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. Owner , 3 (2), 270. https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171
Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  2020.  (2020). Instruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 .
Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,    dam  T.  R.  I.  (2019).  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2019.  In Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Vol. 53, Issue 9). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  6  Tahun  2020.  (2020).  Peraturan  Menteri  Desa Nomor 6 Tahun 2020. In Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 (Vol. 53, Issue 9).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  40  Tahun  2020.  (2020). Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 . Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2020. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Vol. 2020, Issue 1). SE  Kemendes  Nomor  8  Tahun  2020.  (2020). SE  Kemendes  Nomor  8  Tahun  2020 . http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/surat_edaran_nomor_8_tahun_2020 Sugiono. (2004). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: AlpaBeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. (2020). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020.  In Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 (Vol. 53, Issue 9). Wahyudi,  A.,  &  Pancawati,  R.  S.  (2018).  Keharmonisan  Dalam  Pengelolaan Keuangan  Desa  Dalam  Mewujudkan  Good  Governance. Journal  of  Research and  Applications  Accounting  and  Management , 3 (September),  131–144. https://doi.org/10.18382/jraam.v3i2.131