Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/

## Analisis performa public relation digital PDIP dan PKS

## Analysis of PDIP and PKS digital public relations performance
Yulius Wahyu Tri Utomo 1)* , Nyarwi Ahmad 2)
1) Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
2) Program Studi Ilmu Komunikasi , Universitas Gajah Mada
Naskah diserahkan 22 Januari 2023/ Naskah disetujui 29 Agustus 2023

## Abstract
Managing  public  relations  effectively  is  one  of  goal  of  public  institutions,  including  Indonesian nationalist and Islamic political parties. This article is specified to examine the degree to which did PDIP dan PKS carry out political public relations activities and the ways they managed to do so through digital plaform as a political marketing strategy. To evaluate these issues, we adopt Kiousis & Stromback’s political public relation  theory  and  deploy  descriptive  qualitative  method  to  anaylse  the  data  derived  from  the  existing literature, online news report and social media accounts of PDIP and PKS. The findings are as follows. PDIP and  PKS  have  developed  diverse  types  of  political  public  relation  (PR)  activities.  Each  of  these  political parties strived to developed political PR activities. The ways they managed to do so are dissimilar. PDIP has prioritized to manage the media, issues and crisis managements. PKS has instead, preferred managing three following types of political PR activities, which are event management that is particularly directed to address the  young  electorates,  campaign  volunteer  mobilization  and  also  strategic  digital  communication  and interactions,  especially  to  the  young  voters  targeted  by  this  party  much  more.  PDIP  seems  being  less interested in establishing the abovementioned three political PR activities tactically.
Keywords :  political  party,  political  public  relations,  political  marketing,  digital  communication,  PDIP  and PKS.

## Abstrak
Mengelola  hubungan  masyarakat  secara  efektif  adalah  salah  satu  tujuan  lembaga-lembaga  publik, termasuk  partai  politik  nasionalis  dan  Islam  di  Indonesia.  Artikel  ini  dimaksudkan  untuk  mengkaji  sejauh mana PDIP dan PKS melakukan aktivitas kehumasan politik dan cara mereka melakukannya melalui platform digital sebagai strategi pemasaran politik. Untuk mengevaluasi isu-isu ini, kami mengadopsi teori hubungan masyarakat politik Kiousis & Stromback dan  menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data  yang  diperoleh  dari  literatur  yang  ada,  laporan  berita  online  dan  akun  media  sosial  PDIP  dan  PKS. Temuannya  adalah  sebagai  berikut.  PDIP  dan  PKS  telah  mengembangkan  beragam  jenis  kegiatan  politik kehumasan (PR). Masing-masing partai politik tersebut berupaya mengembangkan kegiatan PR politik. Cara mereka melakukannya berbeda. PDIP memprioritaskan pengelolaan media, isu, dan manajemen krisis. PKS justru  lebih  memilih  mengelola  tiga  jenis  kegiatan  PR  politik  berikut  ini,  yaitu  pengelolaan  acara  yang ditujukan  khusus  untuk  menyasar  pemilih  muda,  mobilisasi  relawan  kampanye,  serta  komunikasi  dan interaksi  digital  yang  strategis,  terutama  kepada  pemilih  muda  yang  menjadi  sasaran  partai  ini.  .  PDIP nampaknya kurang tertarik untuk membangun ketiga kegiatan humas politik tersebut di atas secara taktis. Kata kunci : partai politik, humas politik, pemasaran politik, komunikasi digital, PDIP dan PKS.

## Pendahuluan
Partisipasi  politik  masyarakat  adalah  aspek  yang  penting  didalam  sebuah  tatanan  negara yang berasas demokrasi. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia menganut sistem presidensial dimana presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (Nuna & dan mengadaptasi sistem multipartai (Octovina, 2018). Hal ini yang mendukung lahirnya partai politik
*Corresponding Author:
E-mail: wildi.adila@staff.uinsaid.ac.id
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
di Indonesia. Dua diantara partai politik yang saat ini mewarnai dunia politik di  Indonesia adalah PDIP dan PKS. Dari kecenderungan orientasi ideologisnya, PDIP dikenal sebagai partai nasionalis. Sedangkan, PKS seringkali dilabeli sebagai partai Islam yang secara fundamental dianggap cukup moderat  (Firman,  2017).  PDIP  berkembang  sejak  masa  Orde  Baru,  sedangkan  PKS  berdiri  pasca reformasi  1998  (Ahmad,  2018).  Meski  memiliki  kecenderungan  orientasi  ideologis  dan  sejarah kepartaian yang berbeda, kedua partai tersebut menghadapi tantangan yang sama, khususnya ketika menghadapi  masa  pemilu,  yaitu  bagaimana  dapat  memasarkan  dirinya  agar  mampu  mendapatkan dukungan pemilih dan mendapatkan suara dan kursi di DPR RI sebagaimana yang ditargetkannya (Ahmad,  2018,  2022a).  Untuk  mengelola  eksistensinya  di  tengah  pasar  pemilih  di  Indonesia, keduanya  mengembangkan  sejumlah  aktivitas  public  relations  (PR)  politik.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, penulis, melalui artikel ini hendak mendiskusikan sejauh mana PDIP dan PKS mengelola ragam  aktivitas  komunikasi  yang  menjadi  domain  public  relation  dan  cara  keduanya  dalam mengembangkan aktivitas tersebut sebagai strategi pemasaran politik.
Penulis melihat bahwa pembahasan terkait dengan isu di atas menjadi penting dan relevan karena  alasan-alasan  berikut.  Pertama,  penelitian-penelitian  komunikasi  politik  sudah  banyak dilakukan dalam konteks Indonesia. Penelitian-penelitian semacam itu dilakukan tidak hanya fokus pada  jenis  ideologi  dan  pola  ideasi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  aktor  dan  organisasi  yang terlibat dalam proses komunikasi politik semata (Ahmad, 2012, 2018, 2022a, 2022b; Firman, 2017). Lebih  dari  itu,  kajian  lainnya  juga  dilakukan  untuk  mengkaji  (paradoks)  penggunaan  ragam  jenis bahasa dan istilah dalam komunikasi politik melalui media sosial (Fensi, 2019) dan juga geneologi wacana  yang  dikonstruksikan  oleh  aktor  politik  dalam  menghadapi  pemilu,  termasuk  Pilpres (Haryono, 2019). Meski demikian, penelitian yang secara khusus mengeloborasi seperti apa parpol Nasionalis  dan  Islam  di  Indonesia  mengelola  performa  public  relation  politics  dan  visibilitasnya melalui platform digital masih belum banyak dilakukan.
Kedua,  keberadaan  dan  eksistensi  partai  politik  adalah  sangat  penting  bagi  perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki kewenangan untuk menentukan  nasibnya  sendiri  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  rangka  menentukan  kebijakan publik yang akan diterapkan serta memilih pemimpin yang akan mewakili suaranya. Partai politik mengambil peran penting dalam sebuah sistem demokrasi, sehingga seringkali terjadi asumsi bahwa tanpa  adanya  partai  politik  tidak  akan  ada  sistem  demokrasi  yang  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini sebenarnya bukan tanpa alasan, adanya fakta bahwa pilar-pilar sistem demokrasi yang mana terdiri dari  3  lembaga  utama  yakni  lembaga  eksekutif,  lembaga  legislatif  dan  lembaga  yudikatif,  juga institusi  kepemiluan  seperti  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Badan  Pengawas  Pemilu (BAWASLU),  lembaga  pers  dan  media  yang  memiliki  kebebasan,  juga  partai  politik  termasuk didalamnya.  Terbentuknya  relasi  yang  harmonis  antar  aktor  yang  didukung  oleh  tingginya partisipasi politik dalam masyarakat akan mendorong proses demokrasi yang sehat (Salim, 2019). Tanpa  adanya  partai  politik  yang  sehat,  pembentukan  sistem  demokrasi  yang  sehat  akan  semakin jauh  dari  harapan.  Partai  politik  merupakan  suatu  kelompok  yang  terorganisasi,  dimana  setiap anggotanya memiliki nilai, cita-cita dan orientasi yang sama, selain itu juga memiliki tujuan dalam rangka  memperoleh  kekuasaan  politik  dan  mendapatkan  kedudukan  dalam  politik  secara konstitusional (Budiardjo, 2008).
Ketiga,  eksistensi  dan  tingkat  dukungan  masyarakat  pada  partai  politik  tidak  lepas  dari seperti apa kemampuan mereka dalam menjaga relasi dengan masyarakat atau pemilih atau publik dan  mendapatkan  kepercayaan  dari  mereka,  baik  di  masa  pemilu  maupun  dalam  konteks  non- pemilu.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  parpol  adalah  dengan  menjalankan  strategi komunikasi dan pemasaran politik, termasuk di dalamnya adalah PR politik.  PR politik seringkali dilakukan  oleh  parpol  untuk  menjaga  citra  politiknya  di  mata  pemilih.  Citra  partai  politik  dapat dipahami  sebagai  kesan  dan  perspektif  yang  timbul  dari  sebuah  partai  politik  di  mata  masyarakat maupun publik, yang mana citra ini dapat berupa opini positif maupun juga yang negatif mengenai partai  politik.  Pencitraan  seringkali  identik  dengan  hal  negatif.  Hal  ini  dapat  dipahami,  karena seringkali  pencitraan  merupakan  sebuah  upaya  untuk  membangun  image  yang  mana  seringkali dilihat sebagai sebuah upaya untuk membentuk dan merancang sebuah realitas baru dengan sengaja
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
mengaburkan  realitas  yang  lama  (Rahman,  dkk.,  2018).  Citra  partai  politik  bisa  ditentukan  oleh banyak  hal  termasuk  kualitas  manajemen,  kualitas  manusia,  inovasi  dan  teknologi  partai  (Erlita, 2015), kecenderungan orientasi ideologi yang mereka perjuangkan dan kemampuan mereka dalam menyesuaikan dengan kebutuhan pasar atau masyarakat (Efriza, 2019).
Keempat,  derajat  persaingan  antar  partai  politik  di  Indonesia  selama  beberapa  dekade terakhir  tampak  sangat  ketat.  Meski  di  awal  reformasi  puluhan  partai  politik  berhasil  menjadi peserta pemilu, namun hanya hanya beberapa diantara nya yang saat ini masih eksis dan memiliki kursi di DPR RI. Dua di antaranya adalah PDIP dan PKS. PDIP merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang menjadi pemenang secara berturut-turut selama dua periode pemilihan presiden yang memenangkan Joko Widodo sebagai presiden pada kurun waktu 2014-2019 dilanjutkan pada periode  2019-2023.  Partai  ini  dipimpin  oleh  Megawati  Soekarnoputri  sejak  tahun  1999  setelah Megawati  melepaskan  diri  dari  Partai  Demokrasi  Indonesia  karena  adanya  konflik  partai. Kemampuan  partai  ini  dalam  mendapatkan  dukungan  pemilih  sejak  tahun  1999  hingga  saat  ini secara umum cukup bagus. Dalam catatan Katadata, sebagaimana yang dipaparkan oleh Kusnandar, PDIP  dalam  pemilu  2019  berhasil  mengumpulkan  suara  sah  tertinggi  dibandingkan  partai  yang lainnya,  dimana  suara  yang  diperoleh  adalah  sebesar  27.05  juta  (19.33%)  yang  mana  hasil  ini mengantarkan  PDIP  mendapatkan  128  kursi  atau  sebesar  22.26%  dari  total  sebanyak  575  jumlah dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat dalam periode 2019-2024. Hasil sebesar itu juga memberikan keuntungan bagi PDIP, karena dalam pemiliu presiden tahun 2024 mendatang, PDIP menjadi satu- satunya  partai  politik  yang  dapat  mengusung  secara  langsung  calon  presiden  maupun  wakil presiden, karena PDIP telah memenuhi persyaratan mengenai ambang batas presidential threshold.
Kemampuan  PDIP  dalam  berbagai  gelanggang  pemilu  tentu  tidak  dapat  dilepaskan  dari strategi komunikasi dan pemasaran politik yang dilakukan oleh PDIP (Ahmad, 2018, 2022a). PDIP adalah partai yang cukup banyak dipercaya serta diakui oleh kalangan generasi 80-90an di beberapa daerah,  hal  ini  tercermin  dari  hasil  survei  SMRC  pada  Oktober  2022,  didapatkan  hasil  bahwa kategori responden  usia  41-55  tahun  lebih  banyak  memilih  PDIP  yaitu  sebanyak  27%,  sedangkan dibawahnya  Gerindra  dan  Golkar  masing-masing  sebesar  11%  dan  9%.  Selain  itu  untuk  kategori responden  di  atas  50  tahun,  tingkat  keterpilihan  PDIP  adalah  27%  sedangkan  Gerindra  11%  dan Golkar 14% (Priyasmoro, 2022). Hal inilah yang membuat PDIP menjadi partai yang cukup kuat di masyarakat.  Dalam  pemilu,  banyak  masyarakat  yang  meskipun  tidak  mengenal  calonnya,  tetapi selalu  memilih  PDIP  sebagai  preferensi  partai  karena  dilihat  sebagai  partai  nasionalis  yang senantiasa  memperjuangkan  kepentingan  masyarakat.  Hal  ini  terlihat  khususnya  pada  pemilu legislatif  2019  yang  dilaksanakan  secara  bersamaan  antara  caleg  DPR,  DPRD  hingga  DPD, masyarakat  lebih  memilih  preferensi  partai  PDIP.  Slogan  yang  diusung  oleh  PDIP  adalah  partai wong  cilik,  atau  partai  orang  dengan  tingkat  ekonomi  kecil,  yang  dapat  berarti  orang  yang termarginalkan,  miskin  dan  tertindas.  Namun  selain  itu,  bagaimana  PDIP  senantiasa  melakukan pendekatan  yang  adaptif  dan  transformatif  sesuai  dengan  cara-cara  yang  kekinian  dalam  rangka menggaet para pemilihnya termasuk pemilih milenial juga perlu dilihat. Upaya PDIP dalam rangka menjaga  dan  mempertahankan  citra  politik  khususnya  untuk  milenial  tidak  terlepas  dari  upaya public relation dalam politik (PR politik) atau humas politik yang senantiasa terus dilakukan oleh PDIP melalui berbagai cara.
Selain PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menjadi salah satu partai yang tak kalah fenomenal  di  Indonesia.  Hampir  serupa  dengan  PDIP,  PKS  juga  dikenal  sebagai  partai  ideologis dan hal ini sangat kental yang mewarnai strategi pemasaran politiknya dalam hampir setiap gelaran pemilu  (Ahmad,  2018,  2022a).  PKS  merupakan  sebuah partai  yang  muncul  dari  gerakan  tarbiyah yang  ada  dari  beberapa  kampus  di  Indonesia.  Awalnya  bernama  Partai  Keadilan,  yang dideklarasikan  pada  tanggal  19  Agustus  1998  di  halaman  Masjid  Al-Azhar,  dengan  pimpinan partai/presiden  partainya  adalah  Dr.  Nurmahmudi  Ismail.  Dalam  Pemilu  1999,  Partai  Keadilan menduduki  partai  ke-7  dari  48  partai  politik  peserta  pemilu.  Karena  tidak  memenuhi  untuk ketentuan  electoral  threshold  dalam  Pemilu  2004,  maka  Partai  Keadilan  berubah  menjadi  Partai Keadilan  Sejahtera  pada  tanggal  2  Juli  2003,  dengan  dukungan  lebih  banyak  partai  lainnya  yang tidak  lolos  ketentuan  parliamentary  threshold.  Perubahan  ini  membawa  hasil,  pada  Pemilu  2004,
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
PKS mendulang suara sebesar 8.33 juta suara atau sebesar 7.34%. Pemilu 2009 meningkat menjadi sebesar 8.23 juta suara atau 7.89%, dan Pemilu 2014 meningkat lagi menjadi 8.46 juta suara atau sebesar  6.77%.  Pemilu  2019,  merupakan  pencapaian  tertinggi  PKS  yaitu  dengan  perolehan  suara sebesar  11.49  juta  suara,  atau  8.21%.  Jumlah  tersebut  mengalami  peningkatan  sebesar  3.04  juta suara, atau terjadi kenaikan sebanyak 36% dari pemilu sebelumnya di 2014 (Kusnandar, 2022).  Hal ini  menjadi  menarik  dilihat,  karena  selama  5  kali  mengikuti  pemilu,  suara  PKS  hanya  sekali mengalami  penurunan  yaitu  pada  2014,  namun  setelahnya  melonjak  bahkan  lebih  tinggi  dari sebelumnya.
Agak  berbeda  dengan  PDIP,  PKS  merupakan  partai  yang  cukup  terbuka  dan  demokratis terkait kepemimpinan, hal ini tampak dari perubahan kepemimpinan yang cukup dinamis dari PKS. Tercatat sejak didirikan sebagai Partai Keadilan maupun hingga menjadi Partai Keadilan Sejahtera sudah  terjadi  tujuh  kali  pergantian  kepemimpinan.  Presiden  pertama  Partai  Keadilan  yakni Nurmahmudi Ismail, terpilih pada 1998, lalu digantikan oleh Hidayat Nur Wahid pada 21 Mei 2000, karena Nurmahmudi Ismail diminta menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Pada Mei 2005, Presiden PKS digantikan oleh Tifatul Sembiring, karena Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR masa  jabatan  2004-2009.  Tifatul  juga  mengundurkan  diri,  karena  diminta  menjadi  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  pada  2009,  sehingga  dia  digantikan  oleh  Luthfi  Hasan  Ishaaq  pada Sidang Majelis Syuro PKS Juni 2010 di Jakarta.  Akhir 2013, Luthfi mundur karena terkena kasus impor daging, dan digantikan oleh Anis Matta pada 1 Februari 2013. Pada 2015 Anis membentuk partai Gelora, dan meninggalkan PKS, sehingga digantikan oleh Sohibul Iman. Dari Sohibul, pada 5 Oktober 2020, terpilih Ahmad Syaikhu sebagai presiden PKS (Farisa, 2022). Sebagai sebuah partai politik  dengan  bernafaskan  Islam  fundamental,  menarik  melihat  upaya  yang  dilakukan  oleh  PKS khususnya dalam rangka menarik perhatian para pemilih muda, generasi milenial yang merupakan pasar  utama  dalam  pemilu  2024  mendatang.  Pendekatan  PKS  yang  banyak  menyasar  generasi milenial, bahkan adanya kelompok PKS muda, menarik untuk bisa dilihat karena strateginya yang lebih  milenial  dan  kekinian.  Selain  itu,  bagaimana  PKS  senantiasa  mengusahakan  untuk  tetap menjaga  idealismenya  sebagai  partai  Islam  fundamentalis  dan  partai  dakwah  agar  tetap  dapat diterima oleh kalangan senior muslim fundamental menjadi sebuah hal yang menarik untuk dilihat lebih dalam.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis hendak membahas sejauh mana PDIP dan PKS mengelola ragam aktivitas yang menjadi domain public relation. Penulis juga akan mendiskusikan seperti  apa  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  keduanya  dalam  mengembangkan  aktivitas  tersebut sebagai  strategi  pemasaran  politik.  Untuk  membahas  hal  tersebut,  penulis  akan  mengadaptasi konsep-konsep  dan  teori-teori  PR  politik,  khususnya  teori  PR  politik  yang  diformulasikan  oleh Kiousis & Stromback (2013, 2014), sebagai berikut.
Kiousis & Stromback (2013, 2014) berpendapat bahwa PR politik mencakup enam domain aktivitas  PR  berikut.  Pertama,  manajemen  media  dan  pembentukan  agenda.  Manajemen  media berfokus  kepada  bagaimana  pelibatan  dari  jurnalis  maupun  pemilik  media  dan  berita  untuk menghasilkan topik utama terkait suatu tujuan politik. Hal ini mencakup rilis berita, konferensi pers maupun juga memasok berita tertentu kepada media dan melakukan media briefing dalam rangka komunikasi informal. Sedangkan pembentukan agenda dapat dilihat dari berbagai pendekatan yaitu atribut  substantif  (image  politik,  konflik,  kepentingan,  penyelesaian  masalah,  tanggung  jawab, evaluasi moral, dan kerangka penilaian konsekuensi), serta nilai afektif yang berpengaruh terhadap emosi, (seperti nada pesan dan intensitasnya apakah positif, netral maupun negative), atribut subsidi informasi,  yaitu  penyediaan  informasi  untuk  media  (rilis  tradisional,  pidato,  perlengkapan  media maupun  juga  iklan),  juga  penggunaan  framing.  Framing  ini  mencakup  framing  situasi,  framing atribut, framing resiko, framing argumen pendukung, framing isu, framing tanggung jawab, maupun framing berupa cerita yang ditambahkan (Kiousis & Stromback, 2013, 2014).
Kedua, manajemen isu/masalah. Aktivitisi PR politik ini mengacu pada proses bagaimana politisi,  partai  dan  kelompok  lainnya  melakukan  identifikasi  terhadap  suatu  isu, mengembangkan, memprioritaskan dan menunjukkan posisi pada isu-isu yang merupakan kunci. Langkah awal yang mendasar  antara  lain  bagaimana  melakukan  penyelidikan  terhadap  persepsi,  sikap,  dan  perilaku
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
khalayak  sasaran  terkait  masalah  kebijakan  tertentu  dan  preferensi  mereka.  Beberapa  alat  yang dapat digunakan antara lain pidato, pernyataan, debat dan sebagainya. Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan dalam konteks ini termasuk: a) tahap sebelum penemuan masalah, b) penemuan yang mengkhawatirkan maupun antusiasme, c) memahami biaya politik yang terjadi, d) penurunan minat publik terhadap suatu isu, e) tahap setelah masalah terjadi (Kiousis & Stromback, 2013, 2014).
Ketiga,  manajemen  kegiatan/event.  Dalam  PR  politik,  kegiatan-kegiatan  maupun  event yang khusus dirancang dalam rangka mendukung untuk melakukan komunikasi politik secara lebih menarik dan efektif.  Sejumlah aktivitas PR politik yang dapat dilakukan dalam konteks ini antara lain:  debat,  pidato,  konferensi  pers,  konvensi  dan  kongres  partai,  pertemuan  dengan  pemerintah, bisa  juga  gala  dinner  dan  sebagainya  yang  bertujuan  meningkatkan  pengenalannya.  Pidato  politik menjadi  sebuah  event  politik  yang  penting  mengingat  hal  ini  dapat  dilakukan  baik  dalam  masa kampanye  maupun  untuk  masa  pemerintahan.  Pidato  politik,  cukup  efektif  untuk  agenda-setting, peningkatan  pengetahuan  informasi  politik,  maupun  menjadi  pendukung  stimulan  untuk  sebuah tujuan, kebijakan maupun juga kandidat calon politik Kiousis & Stromback, 2013, 2014).
Keempat,  manajemen  krisis.  Hampir  sama  dengan  aktivitas  PR  pada  umumnya,  upaya manajemen krisis dalam PR politik agak berbeda dari biasanya. Hal ini antara lain karena manajer krisis,  jenis  krisis,  kendala  komunikasi,  dan  definisi  suksesnya.  Manajemen  krisis  disini  terbagi dalam  empat  kelompok  besar  yaitu  politisi,  birokrat,  lembaga  yang  terpilih  dan  juga  lembaga birokrasi. Dalam politik, krisis lebih sering dibuat oleh lawan politik, ketimbang memang sengaja diciptakan  sendiri.  Media  maupun  oposisi  memiliki  kepentingan  yang  sama  besar  dalam  rangka menampilkan  kelemahan  ataupun  masalah  besar  dan  skandal  yang  menimpa  suatu kelompok/perorangan. Hal ini satu sisi dapat menjadi bentuk kontrol publik, akan tetapi di sisi lain juga menjadi tantangan bagi partai maupun politisi karena jika tidak mampu melakukan manajemen krisis  dengan  baik  maka  akan  berpengaruh  cukup  besar  terhadap  elektabilitas  dan  citra  partai (Kiousis & Stromback, 2013, 2014).
Kelima,  manajemen  evaluasi  penilaian  dalam  PR  politik.  Sistem  penilaian  ini  lebih menitikberatkan pada pertanyaan sejauh mana upaya-upaya aktivitas dari PR politik berkontribusi dalam rangka mendukung visi maupun tujuan dari suatu organisasi politik, termasuk partai politik. Dalam  hal  ini  upaya  strategis  seperti  apa  yang  dilakukan  oleh  organisasi  tersebut  dalam  rangka mencapai  targetnya.  Dalam  PR  politik,  penilaian  ini  dapat  terkait  dengan  a)  kemenangan  dalam pemilu,  b)  dapat  lolos  dari  pemilihan  legislatif,  c)  proses  perekrutan  sukarelawan  politik,  d) pencegahan  regulasi  yang  merugikan.  Terkait  dengan  yang  ketiga  juga  dapat  berupa  misalnya aktivitas PR untuk mendukung penggalangan dana, perekrutan sukarelawan serta membangun relasi dengan target pemilih (Kiousis & Stromback, 2013, 2014).
Keenam,  manajemen  komunikasi  digital.  Sebagai  salah  satu  aktivitas  PR  politik, manajemen  komunikasi  digital  saat  ini  merupakan  hal  yang  esensial.  Perkembangan  dunia  digital yang  masif  disadari  oleh  praktisi  PR  politik  menjadi  bagian  penting  untuk  dipahami  dan dimanfaatkan. Apalagi pengguna media sosial senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu upaya pemanfaatan dan pembaruan upaya komunikasi melalui digital harus terus dilakukan. Media, baik berupa media massa maupun media sosial adalah bagian besar dari bentuk komunikasi politik, karena  media  memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi  pemikiran  khalayak  (Alfiyani,  2014). Melihat  perkembangan  itu,  perlu  adanya  upaya  dalam  PR  politik  untuk  lebih  memahami  peran media sosial, website, metaverse serta pesan teks seluler. Strategi ini dilihat cukup inovatif karena mampu  mendorong  dialog  dan  percakapan  secara  langsung  tanpa  adanya  batasan,  sehingga berpengaruh terhadap kedekatan masyarakat dengan partai maupun politisi tertentu. Dengan adanya kedekatan  masyarakat  maka  proses  penyampaian  visi  misi  maupun  target  politik  yang  dilakukan oleh politikus akan lebih mudah dicapai (Kiousis & Stromback, 2013, 2014).
Penulis  berasumsi  bahwa  domain-domain  aktivitas  PR  politik  yang  dilakukan  oleh  PDIP dan PKS tidak semata-mata mengandalkan media massa. Mengingat adanya transformasi praktek- praktek komunikasi yang saat ini kian bergeser melalui platform digital (Gushevinalti dkk, 2020), penulis  berasumsi  bahwa  kedua  partai  tersebut  makin  tertarik  untuk  mengadaptasi  dan menggunakan beragam jenis platform digital, seperti website parpol, media sosial dan media online.
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  artikel  ini  adalah  metode  kualitatif deskriptif.  Penggunaan  metode  ini  dilakukan  dengan  alasan  sebagai  berikut.  Metode  kualitatif merupakan metode yang lebih pada bersifat eksploratif, karena data yang dikumpulkan tidak terikat kepada sebuah teori tertentu (Neuman, 2014). Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif berusaha untuk dapat menemukan dan melakukan penggambaran secara naratif terhadap  kegiatan  dan  aktivitas  yang  dilakukan  serta  dampak  dari  tindakan  yang  telah  dilakukan terhadap  kehidupan  mereka.  Sehingga  kesimpulan  dari  penelitian  bukanlah  merupakan  hasil  dari perhitungan  kuantitatif,  melainkan  dari  deskripsi  yang  mendalam  atas  realitas  yang  ditemukan (Fadli, 2021).
Metode penelitian kualitatif deskriptif penulis pilih dan  gunakan untuk dapat memberikan gambaran  secara  lebih  sistematis  seperti  apa  PDIP  dan  PKS  mengelola  ragam  aktivitas  yang menjadi  domain  public  relation  melalui  platform  digital  yang  dipilihnya  dan  seperti  apa  upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  keduanya  dalam  mengembangkan  aktivitas  tersebut  sebagai  strategi pemasaran politik. Hal tersebut menarik untuk dideskripsikan karena PDIP merupakan partai yang berhasil memenangkan pemilihan presiden selama dua periode berturut-turut dan PKS merupakan partai  Islam  fundamental  yang  memiliki  kecenderungan  suara  meningkat  dari  setiap  pemilu. Sumber  data  yang  penulis  analisis  dalam  artik  ini  diperoleh  melalui  studi  literatur  baik  jurnal, website khususnya website internal partai, juga website berita nasional, maupun juga media sosial serta  sumber  lainnya  yang  masih  erat  kaitannya  dengan  masalah  penelitian.  Selain  itu  juga  akan didukung  melalui  penggunaan  alat  riset  digital,  media  sosial  dan  website  tertentu  untuk mendapatkan  data  yang  tidak  tersedia  dalam  literatur.  Data  yang  diperoleh  akan  diolah  dan dianalisis  berdasarkan  enam  domain  aktivitas  PR  politik  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Kiousis dan Stromback (2013, 2014).
Terkait dengan domain pertama yaitu manajemen media dan pembentukan agenda penulis akan melihat sejauh mana PDIP dan PKS melakukan manajemen terhadap media serta upaya partai dalam rangka membentuk agenda dalam media melalui analisis jumlah kemunculan kata-kata yang terkait dengan kedua parpol tersebut di media online. Untuk mendapatkan jumlah kemunculan kata di  dalam  media,  penulis  menggunakan  mediacloud  yang  berada  di  explorer.mediacloud.org. Mediacloud  merupakan  sebuah  alat  riset  digital  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  jumlah atensi  kemunculan  sebuah  kata  di  dalam  media  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Pengukuran  dalam mediacloud  terkait  kata  kunci  “PDIP”,  “PKS”,  “PDIP”  dan  “Partai  Keadilan  Sejahtera”  dalam media  nasional  maupun  di  daerah,  dalam  kurun  waktu  sejak  1  Januari  2004  hingga  22  Desember 2022.  Kemudian  untuk  analisis  pada  domain  kedua  aktivitas  PR  politik  yaitu  terkait  manajemen terhadap isu/masalah, penulis melakukan pelacakan ke sejumlah dokomunen dengan menggunakan google  untuk  melihat  dan  mengevaluasi  materi  pidato  dari  pimpinan  kedua  parpol  tersebut, pernyataan, debat, press release, statemen media dan sejenisnya yang mereka sampaikan ke publik dan terekam dalam media online. Selanjutnya, pada domain aktivitas PR politik yang ketiga yaitu manajemen  kegiatan/event  yang  dilakukan  oleh  kedua  parpol  tersebut  dan  juga  domain  keempat terkait  dengan  manajemen  krisis  yang  mereka  lakukan,  penulis  menggunakan  data-data  yang bersumber  dari  website  parpol,  berita  media  online  dan  laporan  data  survei  terkait  dengan  kedua parpol tersebut. Hal yang sama juga penulis lakukan untuk mengevaluasi domain kelima aktivitas PR  politik  kedua  parpol  tersebut.  Adapun  untuk  domain  keenam  aktivitas  PR  politik,  penulis menggunakan  data-data  dan  menganalisis  data-data  yang  bersumber  dari  website  resmi  dan  akun media sosial kedua parpol tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Aktivitas  PR  Politik  PDIP  Vs.  PKS:  Visibilitas,  Pemanfaatan  Media  dan  Manajemen Kegiatan/Event, Issue, Krisis dan Agenda Melalui Platform Digital
Domain pertama dalam aktivitas PR politik sebagaimana yang disampaikan dalam teori PR politik Kiousis dan Stromback (2013, 2014) adalah mengenai manajemen media dan pembentukan agenda. Dalam domain ini akan dilihat sejauh mana PDIP dan PKS melakukan manajemen terhadap media  serta  upaya  partai  dalam  rangka  membentuk  agenda  dalam  media  melalui  analisis  jumlah kemunculan kata di media. Dari analisis mediacloud yang penulis lakukan dengan kata-kata kunci “PDIP”, “PKS”, “PDIP” dan “Partai Keadilan Sejahtera” dalam media nasional maupun di daerah, dalam kurun waktu sejak 1 Januari 2004 hingga 22 Desember 2022, didapatkan bahwa kata kunci “PDIP”  mencapai  147.794  berita,  jumlah  kedua  “PKS”  sebesar  111.483  berita,  lalu  “PDIP” sebanyak  92.870  berita,  dan  terakhir “Partai  Keadilan  Sejahtera”  sebanyak  31.312  berita  (gambar 1).

## Gambar 1. Jumlah kemunculan kata kunci dalam mediacloud.org
Dari  hasil  ini  dapat  dilihat  bahwa  terkait  dengan  visibilitas  di  media,  PDIP  lebih  unggul daripada PKS. Hal ini dapat disebabkan munculnya dan banyaknya berita yang mencatut kata kunci terkait  sehingga  lebih  banyak  jumlah  yang  tercatat.  Mengenai  sentimen  dalam  media  apakah negatif, netral maupun positif, kita sering mendengar bahwa bad news is good news, dari ungkapan ini,  sebenarnya  sentimen  tidak  terlalu  berpengaruh,  melainkan  bagaimana  amplifikasi  isu  kepada publik  melalui  berbagai  upaya  pendekatan  dan  pemanfaatan  media.  Hal  ini  diharapkan  dengan tingginya nilai pencarian, juga tingginya kemunculan kata di media, maka tingkat pengenalan dari masyarakat cukup tinggi, dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat  dan dapat dimanfaatkan untuk  menambah  nilai  elektabilitas  partai  di  tengah  masyarakat.  Selain  itu  tingginya  jumlah pemberitaan  dari  PDIP  dibanding  PKS,  menunjukkan  bahwa  upaya  framing  yang  dilakukan terhadap suatu isu cukup banyak dan memanfaatkan banyak media, sehingga setiap isu yang keluar dapat  diberikan  framing  yang  lebih  sesuai  dengan  tujuannya.  Dapat  dilihat  bagaimana  PDIP  aktif menanggapi setiap kejadian baik yang terkait partai maupun di luar partai, dan dilakukan oleh setiap anggota kader partai baik yang berada di level anggota, level legislatif, level pengurus partai hingga pengurus pusat.
Domain kedua dalam PR politik yaitu terkait manajemen terhadap isu/masalah. Salah satu upaya  yang  dilakukan  untuk  melakukan  manajemen  isu/masalah  yaitu  dengan  melalui  pidato, pernyataan, debat, press release, statemen media dan sebagainya. Dimana upaya tersebut dilakukan dalam  rangka  menunjukkan  perspektif  entitas  politik  terhadap  sebuah  isu/masalah  yang  terjadi. Bagaimana  upaya  PDIP  dan  PKS  sebagai  partai  politik  untuk  melakukan  manajemen  isu  dapat dilihat  melalui  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  partai  terhadap  berbagai  isu yang  menerpa.  Salah satu isu yang besar dan seringkali menerpa dan meruntuhkan elektabilitas suatu partai adalah terkait ulah  oknum  partai  yang  merusak  nama  baik  partai,  salah  satunya  adalah  korupsi  yang  dilakukan oleh kader partai. Megawati selaku ketua umum partai sudah memberikan pernyataan dengan tegas
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
bahwa  setiap  kader  yang  korupsi  langsung  dikeluarkan.  Hal  ini  cukup  efektif  dalam  menjaga elektabilitas dan peringkat suara partai.
Tampak  bahwa  meskipun  terjadi  korupsi  dari  kader,  namun  elektabilitas  PDIP  tidak berubah secara signifikan pada hasil survei, PDIP secara cepat langsung menunjukkan ketegasannya kepada  setiap  kadernya  yang  tertangkap  melakukan  tindakan  kriminal  sehingga  kepercayaan masyarakat  senantiasa  terjaga.  Tampak  bahwa  saat  terjadi  kasus  bansos,  yang  dilakukan  oleh Menteri  Sosial  Juliari  Batubara,  Megawati  langsung  mengeluarkan  perintah  untuk  mengeluarkan Juliari  dari  keanggotaan  partai.  Sedangkan  dalam  PKS,  yang  banyak  mengalami  perubahan kepemimpinan  dalam  partai,  hal  ini  belum  terlalu  tampak.  Malahan  seringkali  petinggi  partai tersandung  kasus  dan  dipaksa  mengundurkan  diri  untuk  menjaga  kredibiltas  partai.  Meskipun demikian, upaya PKS dalam rangka melakukan manajemen isu, dengan tingginya elektabilitas dan khususnya  pemilih  yang  senantiasa  bertambah,  menunjukkan  adanya  kemampuan  PKS  dalam melakukan manajemen agar isu yang terjadi tidak melebar dan segera berakhir di masyarakat. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi biaya politik yang terjadi dengan tindakan yang tepat  dan  terukur  sebelum  sebuah  masalah  menjadi  semakin  klimaks,  antara  lain  dengan  press release  oleh  petinggi  parpol  maupun  figur  tertentu  yang  dapat  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat.
Domain  ketiga  dalam  PR  politik  terkait  manajemen  kegiatan/event  yang  dilakukan  partai politik  dalam  rangka  menjaga  kepercayaan  dan  tingkat  penerimaan  masyarakat  terhadap  partai. Untuk  menjaga  elektabilitas  partai  di  akar  rumput,  PDIP  maupun  PKS  senantiasa  mendorong kadernya  untuk  aktif  dalam  setiap  kegiatan  di  tengah  masyarakat.  Salah  satu  yang  dapat  dilihat adalah  pada  saat  masa  covid,  PDIP  tercatat  menjadi  partai  yang  terbanyak  dalam  melakukan kegiatan  vaksinasi  gratis.  Selain  karena  memang  bagian  dari  tanggung  jawab  kader,  tetapi  juga menjadi  bukti  akan  kepedulian  kader  terhadap  konstituen  serta  dukungan  terhadap  program pemerintah.  Menurut  Alfons  (2021),  berdasarkan  hasil  survei,  konstituen  partai  yang  tertinggi penerimaannya terhadap vaksinasi adalah PDIP sebesar 60.2% dari total konstituen. Selain itu PDIP juga sering menggelar turnamen olahraga, lomba dan pelatihan bagi masyarakat, yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa PDIP senantiasa aktif dalam bergerak bersama masyarakat. Tercatat ada beberapa  kali  dibuat  lomba  esport  oleh  PDIP  di  tingkat  daerah  maupun  cabang,  yang  mungkin dilihat cukup kekinian, akan tetapi pendekatan yang tidak terintegrasi mulai dari media sosial dan bahasa  komunikasinya,  membuat  pendekatan  ini  hanya  berakhir  sebagai  perlombaan  dan  kurang signifikan dalam menggaet pemilih pemula. Sedangkan dari PKS, tercatat memiliki kegiatan yang cukup menarik khususnya untuk dapat menarik minat generasi muda. PKS memiliki kanal khusus pks digital school di pksdigitalschool.id.
Pada kanal ini, PKS memberikan pelatihan terkait digital marketing, web development, data science  maupun  desain  UI/UX.  Keempat  materi  tersebut  merupakan  materi  yang  cukup  banyak dicari  dan  diminati  oleh  generasi  milenial,  bahkan  seringkali  pelatihan  tersebut  berbayar  cukup mahal. Akan tetapi oleh PKS, pelatihan ini diberikan secara gratis bagi milenial yang ingin belajar. Selain itu PKS Muda yang digagas oleh PKS dengan diadakannya kegiatan yang kekinian menjadi sebuah  terobosan  menarik.  Dari  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  pendekatan  kegiatan/event  yang dilakukan  oleh  PDIP  lebih  banyak  kepada  masyarakat  akar  rumput  dengan  rentang  usia  25-50 tahun,  sedangkan  PKS  membuat  event  kegiatan  yang  dapat  menarik  usia  pemilih  pemula  pada rentang usia 16-35 tahun.
Domain keempat dalam PR politik adalah terkait dengan manajemen krisis. Krisis menjadi hal  penting  untuk  senantiasa  disikapi  dengan  bijak  dan  tepat.  Sebuah  krisis entah  positif  maupun negatif  dapat  bermanfaat  jika  tindak  lanjut  yang  dilakukan  tepat.  PDIP  dan  PKS,  sebagai  partai yang  cukup  dewasa,  menunjukkan  bahwa  dibalik  banyaknya  blunder  yang  terjadi  oleh  kader partainya, akan tetapi manajemen krisis yang dilakukan tetap dapat menjaga dan mempertahankan peringkatnya dalam kepercayaan masyarakat. Dalam manajemen krisis, PDIP seringkali melakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dari ketua cabang atau daerah, lalu koordinator cabang atau daerah, jika  belum  bisa,  akan  dilakukan  oleh  level  sekretaris  jenderal  partai,  dan  yang  tertinggi  adalah dilakukan oleh ketua umum partai.
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Selain  itu,  PDIP  memiliki  keunggulan  dalam  banyaknya  figur  yang  dapat  menjadi pendukung  dalam  rangka  menjaga citra  partai  jika  terjadi  krisis. Figur  menjadi  hal  penting  dalam penyelesaian  krisis,  karena  masyarakat  cenderung  memiliki  keyakinan  lebih  terhadap  figur  yang dikenal  dan  disukainya.  Dalam  PKS,  hal  ini  kurang  tampak,  karena  seringkali  yang  berpendapat dalam sebuah blunder lebih banyak ditangani oleh ketua cabang atau daerah, atau langsung presiden partai yang turun tangan. di dalam PKS tidak banyak bahkan boleh dibilang kekurangan figure, hal ini  dikarenakan  tidak  adanya  tokoh  berpengaruh  di  masyarakat  di  dalam  PKS,  dan  sebagai  partai kader, PKS tidak memiliki konsep ketokohan. Ketiadaan figur pada PKS menjadi kelemahan dalam hal manajemen krisis (Siregar, 2020). Dapat disimpulkan, PDIP sebagai sebuah partai dengan ketua umum tunggal menunjukkan bahwa upaya manajemen krisis yang dilakukan cukup sistematis dan hirarkis,  sedangkan  bagi  PKS,  sebagai  partai  kader,  manajemen  krisis  yang  dilakukan  lebih mengedepankan efektivitas dan strategis.
Domain  kelima  dalam  PR  politik  adalah  penilaian  dalam  segala  upaya  PR  politik  yang dapat  dilihat  dari  tingkat  kemenangan,  perekrutan,  upaya  legislasi  untuk  menghasilkan  maupun menolak  berbagai  regulasi.  Dalam  PDIP,  hal  ini  secara  umum  dapat  dilihat  dari  kemampuan kemenangan PDIP dalam dua kali periode pemilihan presiden dan berhasil membawa Joko Widodo sebagai presiden RI dua periode. Kemenangan dari Joko Widodo yang berasal di luar elit partai, dan hanya  merupakan  seorang  pengusaha  kayu  di  Solo  adalah  sebuah  upaya  PR  politik  yang  cukup fenomenal. Jokowi diusung oleh PDIP menjadi walikota Solo, lalu dibawa ke DKI Jakarta, menjadi Gubernur  DKI  Jakarta  mengalahkan  Gubernur  incumbent,  dan  belum  selesai  menjabat,  Jokowi dibawa  menjadi  capres  PDIP,  dan  langsung  berhasil,  malahan  mendapatkan  amanat  untuk memimpin  selama  dua  periode.  Selain  itu  bagaimana  PDIP  tercatat  mendapatkan  suara  tertinggi dalam  parlemen  juga  membuktikan  bahwa  partai  ini  berhasil  dalam  melakukan  PR  politik, pendekatan  kepada  masyarakat  di  akar  rumput  maupun  pada  elit  politik.  Terkait  dengan keberhasilan  dalam  upaya  legislasi,  tercatat  banyak  legislasi  yang  disahkan  pada  periode  2019- 2023,  salah  satunya  adalah  mengenai  UU  Cipta  Kerja  yang  sudah  disahkan  meskipun  melalui banyak  polemik.  Mengingat  PDIP  adalah  pemilik  suara  tertinggi,  secara  tidak  langsung  upaya pengesahan  legislasi  pasti  tidak  lepas  dari  upaya  PDIP  melalui  parlemen.  Apalagi  didukung  oleh adanya  jumlah  legislatif  yang  cukup  besar  jumlahnya  di  DPR  RI  yaitu  sebanyak  128  kursi,  serta adanya dukungan elit partai, yaitu Puan Maharani, anak dari ketua umum PDIP yang duduk sebagai ketua DPR RI.
Sedangkan terkait bukti kemenangan dari PKS, kita bisa melihat dari jumlah konstituen dari PKS  yang  senantiasa  bertambah  dari  tiap  periode,  bahkan  tercatat  hanya  sekali  mengalami penurunan, menunjukkan bahwa partai PKS merupakan partai yang cukup dapat menjadi ancaman bagi  partai  lainnya,  khususnya  partai  Islam  yang  lain,  seperti  Partai  Kebangkitan  Bangsa,  Partai Bulan  Bintang  maupun  Partai  Persatuan  Pembangunan.  Dalam  hal  upaya  rekrutmen,  PKS  juga cukup  berhasil,  dimana  hal  ini  dilakukan  sejak  di  sekolah  maupun  mahasiswa,  melalui  gerakan tarbiyah  yang  juga  merupakan  asal  muasal  dari  PKS  sendiri.  Gerakan  tarbiyah  sempat  menjadi sebuah  gerakan  yang  massif  di  lingkungan  kampus, hal  ini  pastinya  berimpilkasi  positif  terhadap tingginya rekrutmen anggota yang terjadi pada PKS.
Dalam  hal  pendekatan rekrutmen  ke  pemilih  muda,  PKS  memilih  sebuah  gerakan  khusus untuk  anak  muda  yaitu  PKS  Muda.  Di  mana  pendekatan  yang  dilakukannya  memang  tersegmen kepada  pemilih  muda  dan  membuat  kegiatan-kegiatan  yang  dapat  menarik  minat  generasi  muda. Sedangkan dalam hal legislasi, PKS merupakan partai yang cukup konsisten dalam hal melakukan pengawalan terhadap legislasi. Meskipun jumlah kursi DPR yang dimiliki hanya sejumlah 50 kursi, namun  PKS  menunjukkan  kekuatannya  dalam  keputusan  pembuatan  legislasi  yang  ada.  Tercatat dalam  setiap  UU  yang  disahkan  PKS  memiliki  sikap  yang  cukup  alot.  Sebagai  contoh  pada  UU TPKS,  UU  IKN,  RUU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  adalah  sebagian  kecil  dari  UU  yang ditolak  secara  tegas oleh  PKS.  Dari  catatan  di  atas, tampak  bahwa  kedua  partai  memiliki  catatan kemenangan  yang  berbeda-beda,  dengan  persepsi  dan  tindakan  yang  berbeda,  dengan  pendekatan yang berbeda, namun memiliki makna yang kurang lebih sama. Hal ini dapat dilihat karena adanya perbedaan ideologi yang cukup besar dari kedua partai antara nasionalis dan Islam fundamentalis.
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian

## Performa Aktivitas PR dan Visibilitas Digital: PDIP Vs. PKS
Domain  keenam  dalam  PR  politik  adalah  mengenai  performa  dan  visibilitas  komunikasi digital  partai  dalam  jagat  digital  dan  media  sosial.  Untuk  melihat  hal  ini,  dapat  diperhatikan  dari pertama-tama  website  resmi  partai,  media  sosial  partai  serta  upaya  pemasaran  digital  yang dilakukan dalam setiap kanal. Pertama terkait website resmi partai, untuk PDIP website resmi partai ada  di  alamat  www.pdiperjuangan.id    sedangkan  pada  PKS  ada  di  alamat  www.pks.id.  Untuk melihat  kualitas  dari  sebuah  website,  penulis  menggunakan  website  yang  bernama www.statshow.com.  Dari  hasil  analisis  (gambar  2),  tampak  bahwa  website  pdiperjuangan.id mendapatkan  ranking  3.733.139,  dengan  kunjungan  perbulan  sebesar  3.810  dengan  pembacaan perbulan  sebesar  8400.  Sedangkan  pada  pks.id,  mendapatkan  ranking  cukup  besar,  yaitu  190.574 dengan kunjungan perbulan sebesar 75,120 dan pembacaan perbulan sebesar 165.300.

## Gambar 2. Statistik website pdiperjuangan.id dan pks.id dilihat dari statshow.com
Selanjutnya  penulis  melihat  dari  media  sosial  yang  dimiliki  oleh  partai  untuk  melihat pendekatan  partai  terhadap  masyarakat  melalui  media  sosial.  Media  sosial  yang  dianalisis  adalah Instagram,  halaman  Facebook,  Twitter,  Tiktok  dan  Youtube,  dimana  hasil  dari  pengamatan  dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.
Tabel 1. Performa media sosial PDIP dan PKS Media sosial Partai Alamat Pengikut Mengikuti Kiriman (IG) /Disukai (TT) Instagram PDIP @pdiperjuangan 272.000 1.795 31.698 PKS @pk_sejahtera 315.000 124 6.192 Facebook PDIP @PDIPerjuangan 1.5 juta 3 PKS @HumasPartaiKeadilanSejahtera 1 juta 272 Twitter PDIP @PDI_Perjuangan 287.3 ribu 1.353 PKS @PKSejahtera 471.2 ribu 595 TikTok PDIP @dpppdiperjuangan 5122 67.8 ribu PKS @pksejahtera 51.7 ribu 803.4 ribu Youtube PDIP @PDIPerjuangan 35.8 ribu PKS @PKSTVIndonesia 201 ribu
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Dari  hasil  pengamatan  terhadap  website  dan  media  sosial,  dapat  dikatakan  bahwa  PKS tampak  lebih  memiliki  keunggulan  dibanding  dengan  PDIP.  Hal  ini  perlu  menjadi  catatan  bagi PDIP,  karena  tercatat  PDIP  masih  kurang  serius  dalam  menggarap  media  sosial  maupun  kanal komunikasi  digital  lainnya.  Hal  ini  dapat  dipahami,  mengingat  mayoritas  pemilih  PDIP  adalah generasi  boomer,  yang  kadang  masih  belum  melek  digital,  sehingga  dianggap  pendekatan  utama lebih  kepada  mereka.  Akan  tetapi  PDIP  harus  memahami  bahwa  ke  depan  swing  voters  dari generasi  muda  yang  baru  ikut  pemilu  adalah  generasi  yang  melek  digital,  sehingga  tanpa pendekatan  sejak  awal,  bisa  jadi  elektabilitas  PDIP  akan  terkikis.  PDIP  masih  kurang  dalam  hal pendekatan di dunia digital hal ini tampak dari jumlah pengikut yang tidak terlalu besar pada media sosialnya  dan  juga  websitenya.  Dalam  hal  pendekatan  di  media  sosial,  terlihat  upaya  PDIP  masih sangat kurang, karena model pendekatan yang dilakukan masih tertarget ke generasi boomer, yang menyebabkan generasi milenial jadi kurang melihat upaya tersebut.

## Kesimpulan
Melalui  artikel  ini,  penulis sudah  sampaikan  bahwa  kedua  partai  baik  PDIP  maupun  PKS secara umum cukup intens dalam menjalankan strategi PR politik. Dari enam domain dan strategi PR politik yang telah dibahas, tampak bahwa keduanya telah menjalankan upaya PR politik dengan cara dan pendekatan yang berbeda. PDIP yang tercatat sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi saat ini, menunjukkan dalam hal pendekatan dan pelaksanaan PR politik sudah cukup mumpuni dan dapat  memanfaatkan  setiap  momen  dengan  sebaik-baiknya.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa PDIP  unggul  dalam  hal  manajemen  media  dan  agenda  karena  tingginya  kemunculan  kata  PDIP maupun PDIP pada media baik nasional maupun local. Selain itu, terkait manajemen isu, PDIP juga cukup unggul karena sistem hirarkis yang dimilikinya cukup efektif dalam menyelesaikan masalah yang  terjadi  dalam  partai,  terkait  manajemen  krisis  dan  penilaian  PR  politik  baik  terkait kemenangan,  perekrutan,  maupun  upaya  legislasi,  PDIP  sudah  menunjukkan  sebagai  partai  yang cukup dewasa dan memiliki koordinasi yang baik.
Namun dalam hal terkait manajemen kegiatan/event, dan terkait komunikasi melalui sarana digital,  PDIP  tercatat  masih  kurang  dibandingkan  dengan  PKS.  Dalam  hal  kegiatan  terkait pendekatan terhadap pemilih potensial yaitu kelompok milenial, PKS masih lebih unggul dibanding PDIP  dengan  pendekatan  PKS  Muda  dan  pksdigitalschool-nya.  Selain  itu,  dalam  hal  pendekatan media sosial, tampak bahwa di beberapa media sosial, PKS memiliki keunggulan dibanding PDIP. Dengan  demikian,  dalam  hal  upaya  untuk  menjaga  pemilih  konstituen,  PDIP  sudah  cukup  baik. Namun  melihat  bahwa  saat  ini  perkembangan  tekonologi  digital  dan  khususnya  media  sosial semakin  masif,  maka  penting  kiranya  bagi  PDIP  untuk  mulai  memperbaiki  dan  mengubah pendekatan  mengenai  digital  marketing  politik  partai,  sehingga  dapat  lebih  modern  dan  menarik minat  generasi  milenial  yang  menjadi  pemilih  pemula  di  pemilihan  presiden  maupun  pemilihan legislatif  berikutnya.  Sedangkan  untuk  PKS,  masih  banyak  pekerjaan  rumah  yang  perlu dilaksanakan dalam rangka membangun sebuah partai yang dewasa dan cukup mumpuni dalam hal manajemen krisis serta manajemen media.
Apa  yang  penulis  sampaikan  dalam  artikel  ini  tentu  masih  menyisakan  sejumlah keterbatasan. Pertama, penelitian ini dilakukan dengan berbasis metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian  ini  tentu  memiliki  sejumlah  kelemahan  karena  cenderung  bersifat  subyektif  dan  kurang mampu mengukur secara kuantitatif performa aktivitas PR politik yang dilakukan oleh kedua partai tersebut secara periodic dan sistematis. Kedua, analisis enam domain dan strategi PR politik kedua partai  ini  dilakukan  dengan  sumber  data  yang  berbasis pada  website  parpol,  berita  media  online, laporan  data  survei  yang  terkait  dengan  kedua  parpol  tersebut  dan  juga  akun  media  sosial  kedua parpol tersebut. Data-data tersebut ini idealnya ditambahkan dengan data-data yang bersumber dari wawancara  mendalam  dari  para  pimpinan  kedua  partai  tersebut  khususnya  yang  menangani perumusan strategi dan manajemen aktivitas PR politik kedua partai tersebut.
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
Terlepas dari keterbatasan di atas, artikel ini menyajikan kontribusi berikut. Pertama, artikel ini  ikut  memperkaya  literature  komunikasi  dan  marketing  politik,  khususnya  yang  terkait  dengan aktivitas dan strategi PR politik parpol di  Indonesia. Kedua, artikel ini menyajikan model analisis enam domain aktivitas dan strategi PR politik yang diformulasikan oleh Kiousis Stromback (2013, 2014)  dalam  konteks  Indonesia.  Ketiga,  artikel  ini  juga  menunjukkan  seperti  apa  penggunaan konsep PR politik yang dikembangkan oleh kedua ahli tersebut untuk menganalisis dua jenis partai yang memiliki sejarah perkembangan dan basis ideologi yang berbeda, yaitu PDIP dan PKS.

## Referensi
Ahmad,  N.  (2022a).  Political  markets,  the  party- related  factors  and  political  party’s  market - orientation  in  Indonesia’s  democracy:  evidence  from  Indonesia’s  2014  parliamentary election. Quality & Quantity, 56(1), 333-357. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01111-z Ahmad,  N.  (2022b).  Populist  political  ideation  and  communication  of  gubernatorial  candidates in Indonesia’s 2018 gubernatorial elections: Anti -establishment views, secular nationalism and Islamism as ideational-populist elements. Asian Journal of Comparative Politics, 7(1), 73 – 94. https://doi.org/10.1177/2057891120931932
Ahmad, N. (2020). Celebrification of Politics: Understanding Migration of Celebrities into Politics Celebrification of Celebrity Politicians in the Emerging Democracy of Indonesia. East Asia, 37 (1), 63-79. DOI:10.1007/s12140-020-09332-z
Ahmad, N. (2018). Marketisation and professionalisation of campaigning of political parties in the new democracy: an investigation of the structural conditions and factors that determined the development  of  marketization  and  professionalization  of  campaigning  of  the  Indonesian political  parties in  the  Post-Soeharto  New  Order.  Doctoral  Thesis (Doctoral).  Bournemouth University.
Ahmad,  N.  (2017).  Political  marketing  management  of  parliament  under  the  presidential government  system:  A  lesson  learned  from  Indonesia  House  of  Representative  Post-New Order Soeharto. Journal
of
Political Marketing, 16(2), 71-94.
https://doi.org/10.1080/15377857.2014.959692
Ahmad,  N.  (2012).  Elemen-Elemen  Kajian  Komunikasi  Politik  &  Marketing  Politik.  Pustaka Zaman.
Alfiyani, N. (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. Jurnal IAIN Manado. 22(1),
57-69. http://dx.doi.org/10.30984/pp.v22i1.762
Alfons,  M.  (9/9/2021).  Top  3  Konstituen  Partai  Penolak  Vaksinasi  Terbanyak  di  Survei  Median.
Detikcom. https://news.detik.com/berita/d-5716568/top-3-konstituen-partai-penolak- vaksinasi-terbanyak-di-survei-median
Budiardjo, M.2008. 2008.Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. Politica. 10 (1), 17-38. Erlita, N. (2015). Peran Dan Strategi Konsultan Pr Dalam Kampanye Politik Indonesia (Studi Kasus Di Tangerang Selatan). Jurnal Visi Komunikasi. 14(2), 207-222.
Fadli, M.R., (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika.21(1).33-54. Farisa,  F.C.  (29/04/2022).  Profil  Ketua  Umum  PKS:  dari  Nur  Mahmudi  Ismail  hingga  Ahmad Syaikhu.  kompas.com.  https://nasional.kompas.com/read/2022/04/29/06150011/profil-ketua- umum-pks--dari-nur-mahmudi-ismail-hingga-ahmad-syaikhu
Fernisi,  F.  (2019).  Paradoks Bahasa  “Cebong - Kampret”  di  Facebook  sebagai  Cermin  Pertarungan Bahasa Politik Indonesia. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 5(1), 31 - 48
Firman, N. (2007). Moderate Islamic Fundamentalism: Understanding the Political Thinking of the Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).  Studi  Islamika:  Indonesian  Journal  For  Islamic  Studies, 14(3).
Gushevinalti, G., Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). Transformasi karakteristik Komunikasi di Era Konvergensi Media. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 6 (1), 83 - 134
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Haryono, C.G. (2019). Genealogi Wacana Pada Pesan Agitatif Pidato Prabowo Subiyanto Tentang NKRI Bubar. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 5(1), 31 - 48
Kiousis,  S.,  &  Stromback,  J.  2014.  The  Strategic  Context  of  Political  Communication.  London: Routledge.
Kiousis, S., & Stromback, J. 2013. Political Public Relations: Old Practice, New Theory-Building. Public Relations Journal, 7(4).
Kusnandar,  V.B.  (17/06/2022).  Ini  Perolehan  Suara  PKS  dalam  Pemilu  1999-2019. databoks.katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/17/ini- perolehan-suara-pks-dalam-pemilu-1999-2019
Kusnandar,  V.  B.  (2022,  Juni  26).  PDIP  Raih  22,26%  Kursi  DPR  RI  pada  Pemilu  2019.
Databoks.Katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/23/pdi- perjuangan-raih-2226-kursi-dpr-ri-pada-pemilu-2019
Nuna,  M.,  &  Moonti,  R.M.  (2019).  Kebebasan  Hak  Sosial  Politik  dan  Partisipasi  Warga  Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum. 4(2). 110-127.
Octovina,  R.A.  (2018).  Sistem  Presidensial  di  Indonesia.  Cosmogov:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan.
4(2). 247-251
Priyasmoro, M.R. (30/10/2022). Survei SMRC: PDIP Unggul di Tiap Segmen Demografi, Kecuali Pemilih  Milenial.  liputan6.com.  https://www.liputan6.com/news/read/5111643/survei-smrc- pdip-unggul-di-tiap-segmen-demografi-kecuali-pemilih-milenial
Rahman,  F.A.,  Rouf,  M.F.,  Asyahidda,  F.N.,  &  Hufad,  A.  (2018).  Bias  Politik  Dibalik  Sebuah Media: Relevansi Sosialisasi Politik Di Indonesia. Sosietas. 8(2), 553-561.
Republik  Indonesia.  2011.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2011.  Jakarta:
Kementerian Dalam Negeri.
Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal TAPIs.12(1).37-53
Salim,  K.  (2019).  Partisipasi  Politik  dan  Dinamika  Demokrasi  di  Tidore  Maluku  Utara.  Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora. 4(1). 197-209.
Siregar,  F.A.  (2020).  Manajemen  Citra  PKS  di  Pemilu  2019.  Thesis,  UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id
Bricolage ; Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Vol.9 (No. 2 ) : 259 - 272. Th. 2023 p-ISSN: 2502-0935 e-ISSN: 2615-6425
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian