## Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Mishbahul Ummah Al-Ghony misbahghoni@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Andy Usmina Wijaya andyusmina@uwp.ac.id Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Fikri Hadi fikrihadi@uwp.ac.id Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

## Abstrak
Penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pelaksanaan  diversi  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif, yang mensyaratkan adanya persetujuan korban dan atau keluarga anak korban  serta  kesediaan  anak.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa penyelesaian  perkara  ABH  tidak  selamanya  dapat  dilaksanakan  melalui  diversi. Permasalahan  dalam  penelitian  ini  mengenai,  penerapan  restorative  justice  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, mengenai  konsep  keadilan  restoratif  justice.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis normatif dan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Analisis data yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep  restorative justice    dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan melalui penerapan diversi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dari  proses  formal  (proses  dalam pengadilan)    ke  proses  informal,  dengan  cara  musyawarah  mufakat  yang mengedepankan  keadilan  restoratif.  Restorative  justice  memberikan  perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena melalui penerapan diversi anak  akan  dijauhkan  dari  proses  peradilan  formal  yang  dimungkinkan  dapat terabaikannya  hak-hak  anak  dan  menimbulkan  trauma  bagi  anak.  Tujuan

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  NO. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
penelitian  ini  diharapkan  keadilan  restorative  justice  dapat  memberikan  rasa tanggung  jawab  sosial  pada  pelaku  dan  mencegah  stigmatisasi  pelaku  di  masa yang  akan  datang  serta  diharapkan  dalam  konsep  seperti  ini  dapat  mengurangi penumpukan  perkara  di  pengadilan  dan  bisa  dijadikan  solusi  dalam  pencegahan tindak kejahatan. Konsep restorative justice merupakan keadilan bagi anak dengan mengganti  kerugian  akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  meningkatkan kepentingan terbaik bagi anak.
Kata Kunci : Restorative Justice; Diversi; Perlindungan; Anak

## Abstract
The  settlement  of  criminal  cases  of  children  against  the  law  (ABH)  through  the implementation of diversion is carried out using a restorative justice approach, which requires the consent of the victim and / or the victim's family and the willingness of the child. Thus it can be understood that the settlement of ABH cases cannot always be  implemented  through  diversion.  The  problem  in  this  research  is  about  the application  of  restorative  justice  in  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Child Criminal Justice System, regarding the concept of restorative justice. This research is normative juridical research and this research is descriptive analysis, using primary and secondary data sources. Data analysis used in this research is qualitative data analysis.  The  concept  of  restorative  justice  in  the  Juvenile  Criminal  Justice  System Law is implemented through the application of diversion at every level of the juvenile criminal  justice  process.  Diversion  is  the  transfer  of  the  settlement  of  cases  of children  in  conflict  with  the  law  from  the  formal  process  (process  in  court)  to  the informal  process,  by  way  of  deliberation  and  consensus  that  prioritizes  restorative justice.  Restorative  justice  provides  protection  for  children  in  conflict  with  the  law, because  through  the  application  of  diversion,  children  will  be  kept  away  from  the formal  justice  process  which  is  possible  to  neglect  the  rights  of  children  and  cause trauma to children. The purpose of this research is expected to be restorative justice.
Keywords: Restorative Justice; Diversion; Protection; Child

## 1. PENDAHULUAN
Hak  anak  dijamin  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun 1945  (UUD  NRI)  khususnya  dalam  Pasal  28B  ayat  (2)  termasuk  hak  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  (anak),memberi  kewajiban  kepada  negara  untuk mengimplementasikan  demi  kelangsungan  hidup,  tumbuh  kembang  dan  masa depan  anak.(Triwati,  Kridasaksana,  and  Pidana  2021)    Setiap  anak  wajib mendapatkan  pendidikan  formal  seperti  sekolah  dan  juga  wajib  mendapatkan pendidikan  moral  sehingga  mereka  dapat  tumbuh  menjadi  sosok  yang  berguna bagi  bangsa  Indonesia.  Proses  perkembangan  karakter  anak  tersebut  secara umum terdiri dari tiga fase yaitu ; Fase Pertama disebut sebagai masa anak kecil, fase  kedua  disebut  sebagai  masa  kanak-kanak  dan  fase  ketiga  disebut  masa remaja/pubertas.(Juliana  and  Arifin  2019)  Dalam  proses  perkembangan  anak untuk  menuju  dewasa  terbentuklah  suatu  karakter  atau  kepribadian  yang dipengaruhi  oleh  faktor  internal  maupun  faktor  eksternal.  Anak  wajib  dilindungi agar  anak  tersebut  tidak  menjadi  korban  tindakan  siapa  saja  individu  atau kelompok  organisasi  swasta  maupun  pemerintah  baik  itu  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Oleh  karena  itu,  setiap  anak  harus  mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.(Hartoyo, Fikri, and Purnama 2020) Dalam kasus anak yang menjadi pelaku tindak  pidana,  menjadi  perhatian  khusus  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam
mengatasinya, oleh karena itu upaya pencegahan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perhatian yang besar. Anak yang melanggar  hukum  atau  biasa  disebut  dengan  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  (ABH)  di  indonesia  cenderung  meningkat,  yang  belakangan  ini  sering terjadinya kasus pencurian disertai kekerasan, pemerkosaan dan penganiayaan.(Mufti  and  Muhammad  2022)  Hal-hal  tersebut  menjadi  perhatian pemerintah dalam menangani kasus perkara anak dalam melakukan pencegahan agar  mengurangi  tindak  pidana  anak  yang  melanggar  hukum.  Pendekatan terhadap  upaya  penanggulangan  kejahatan  harus  dilakukan  secara  integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial.(Arifin and Rozah 2021)
Salah  satu  upaya  perlindungan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  yakni  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana  Anak. Adanya  Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana dalam  pemberlakuannya  terdapat  sebuah  keharusan  untuk  menegakkan  suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan restorative  justice sebagai  salah  satu  metode  penyelesaian  perkara  anak  di Indonesia.(Saptaningrum  2023)  Undang-Undang  SPPA  lebih  memberikan perlindungan hukum terhadap ABH karena dari beberapa ketentuan hukum yang sebelumnya  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Pengadilan  Anak.  Undang- Undang  ini  merupakan  perangkat  hukum  dalam  pelaksanaan  peradilan  pidana terhadap  anak.  Dalam  penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum, restorative  justice menjadi  pendekatan  yang  penting  dan  bermanfaat.  Pendekatan ini  memfokuskan  pada  pemulihan  dan  rekonsiliasi,  serta  memberikan  perhatian khusus  pada  kebutuhan  anak  sebagai  pelaku  maupun  anak  sebagai  korban tindak  pidana.  Tujuan  sistem  peradilan  pidana  anak  secara  prinsip proporsionalitas adalah untuk dapat memajukan kesejahteraan anak, yang mana tujuan  proporsionalitas  itu  mengekang  penggunaan  sanksi-sanksi,  yang kebanyakan  dinyatakan  dalam  batasan-batasan  ganjaran  yang  setimpal  dengan beratnya  pelanggaran hukum tetapi juga  memperhatikan pertimbangan keadaan- keadaan pribadinya.(Balla 2022)
Penerapan restorative  justice dan  proses  diversi  sebagai  upaya  penyelesaian tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  walaupun  secara  yuridis  formil  telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada tataran praktik  dibutuhkan  kesiapan  seluruh  aparatur  penegak  hukum,  pemahaman masyarakat,  dan  sarana  serta  prasarana  sebagai  faktor  pendukung  yang  tidak dapat  dikesampingkan  dalam  menunjang  berlakunya  Undang-Undang  tersebut. Ketika faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan timbul permasalahan baru  yang  kemudian  akan  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan restorative justice pada penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  artikel  ini  akan  membahas  terkait  isu bagaimana pelaksanaan restorative justice dalam pelaksanaan diversi anak?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  Metode  penelitian  Yuridis  Normatif  ( Normative  Law  Research ) dengan  pendekatan  konseptual ( Conseptual  Approach )  dan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  ( statute  approach )  karena  penelitian  ini  hanya  ditujukan pada  peraturan-peraturan  tertulis.  Spesifikasi  penelitian  dilakukan  secara deskriptif  analitis,  yaitu  cara  memaparkan  obyek  yang  diteliti,  hukum-hukum yang  berlaku  dan  pelaksanaannya  berdasarkan  fakta-fakta  dan  data-data  yang aktual pada saat ini.
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  bahan  hukum  primer  maupun sekunder.  Dengan  rincian  bahan  hukum  primer  yaitu  Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bahan-bahan hukum sekunder  penelitian  ini  berasal  dari  buku-buku,  jurnal-jurnal  ilmiah,  berbagai artikel serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. PEMBAHASAN

## A. Pengertian Restorative Justice
Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan,  keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula dan bukan pembalasan. Pemerintah Indonesia telah merumuskan sebuah upaya  perlindungan  hukum  bagi  anak  dengan  mengesahkan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  yang mengatur mengenai diversi dalam penyelesaian perkara anak, sehingga anak tetap mendapat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.(Serlia and Santoso 2023)
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  merupakan  segala  unsur  sistem  peradilan pidana  yang  terkait  di  dalam  penanganan  kasus-kasus  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Polisi,  Kejaksaan  dan  Pengadilan  serta  Pembimbing Kemasyarakatan  atau  Balai  Pemasyarakatan,  Advokat  atau  pemberi  bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)  dan  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem  peradilan,  menentukan  apakah  anak  akan  dibebaskan  atau  diproses  ke pengadilan  anak  hingga  tahapan  ketika  anak  akan  ditempatkan  dalam  pilihan- pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.
Keadilan  restoratif  merupakan  upaya  musyawarah  pemulihan  dengan melibatkan  keluarga  korban  dan  pelaku  guna  menghasilkan  putusan  yang  tidak bersifat  membebani  (punitive)  yaitu  memberikan  sanksi  pada  pelaku  karena dendam  dan  tidak  mendidik,  namun  tetap  mengedepankan  kepentingan  korban dan  tanggung  jawab  dari  anak  pelaku  tindak  pidana.(Iswari  2020) Restorative justice merupakan  pendekatan  dalam  penegakan  hukum  yang  menekankan pemulihan  dan  rekonsiliasi  daripada  hukuman  tradisional.  Setiap  anak  yang menjadi  korban  atau  pelaku  kekerasan  seksual  atau  yang  berhadapan  dengan hukum  berhak  untuk  dirahasiakan.(YASIN  and  Bojonegoro  2021)  Pendekatan  ini berfokus  pada  memperbaiki  dampak  tindak  pidana  terhadap  korban,  pelaku  dan masyarakat  serta  membangun  kembali  hubungan  yang  rusak.  Konsep  ini melibatkan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana,  termasuk korban, pelaku dan masyarakat  sekitar dalam sebuah proses partisipatif. Tujuan utamanya  adalah  memperbaiki  kerugian  yang  timbul,  mempromosikan pertanggungjawaban yang bermakna, dan mengurangi kemungkinan pelanggaran di  masa  depan.  Dalam restorative  justice ,  berbagai  teknik  dan  prosedur  bisa digunakan, seperti Berikut;
1. Konferensi restorative adalah, pertemuan atau forum di mana para pihak yang terlibat  dalam  suatu  konflik  atau  kejadian  merugikan  berkumpul  untuk berbicara,  mendengarkan  dan  mencari  solusi  secara  kolaboratif.  Pendekatan ini  menekankan  pemulihan,  rekonsiliasi,  dan  rasa  tanggung  jawab  bersama sebagai alternatif atau pelengkap terhadap pendekatan hukum konvensional.
2. Mediasi  adalah,  proses  penyelesaian  sengketa  dimana  pihak  yang  terlibat menggunakan  pihak  ketiga  yang  netral,  disebut  mediator  untuk  membantu mereka  dalam  mencapai  suatu  kesepakatan.  Mediator  membantu  fasilitasi komunikasi,  mengidentifikasi  kepentingan  bersama,  dan  membimbing negosiasi. Pendekatan ini memberikan pihak yang terlibat kendali lebih besar atas proses penyelesaian konflik mereka.
3. Pertemuan  fasilitatif  biasanya  bertujuan  untuk  memfasilitasi  diskusi  dan kolaborasi  antara  peserta,  memungkinkan  mereka  berbagai  ide  dan pengalaman secara aktif.
Pendekatan ini menyoroti keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada  hukuman  pelaku,  tetapi  juga  memperhatikan  kebutuhan  dan  hak  korban serta  upaya  memperbaiki  kerugian  yang  timbul.  Pendekatan restorative  justice umumnya  mendapat  dukungan  karena  dianggap  lebih  manusiawi  dan  efektif dalam  mencegah  perilaku  kriminal  berulang,  sambil  memberikan  kesempatan untuk transformasi positif bagi pelaku.
Restorative  justice adalah  sebuah  konsep  pemikiran  yang  merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja  pada  sistem  peradilan  pidana  yang  ada  pada  saat  ini.  Dalam  Undang- Undang  SPPA  dikenal  dengan  keadilan  restoratif.  Keadilan  restoratif  ialah penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  korban,  pelaku, keluarga korban/pelaku,  dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  pada  keadaan  semula,  dan  bukan pembalasan.(Setyorini and Utomo 2020)

## B. Anak Berhadapan Dengan Hukum
Anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada situasi di mana seorang individu yang belum mencapai usia dewasa terlibat dalam proses hukum sebagai pelaku tindak pidana atau terlibat dalam masalah hukum lainnya. Sistem hukum dalam banyak yurisdiksi memperlakukan anak-anak dengan pendekatan khusus, mempertimbangkan  hak-hak  dan  perlindungan  khusus  yang  diberikan  kepada mereka. Dalam banyak kasus, pendekatan rehabilitatif lebih diutamakan daripada pendekatan punitif, dengan tujuan untuk mendukung perkembangan positif anak dan  mencegah  terulangnya  perilaku  delinquent  (nakal).  Seorang  anak  dikatakan belum  cakap  hukum,  sebenarnya  masih  memiliki  perbedaan  terkait  penentuan batasan  usia  antara  peraturan  yang  satu  maupun  peraturan  lainnya  dalam  hal menentukan batasan usia minimum serta batasan usia maksimum bagi anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum misalnya jika melihat pada ketentuan  beberapa  Undang-Undang,  antara  lain  pengaturan  dalam  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menurut Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. (Triwati, Kridasaksana, and Pidana 2021) Perlindungan hak  anak,  keamanan,  dan  kesejahteraan  anak  merupakan  fokus  utama  ketika anak terlibat dalam sistem hukum. Salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh anak  disebabkan  oleh  perilaku  menyimpang  oleh  anak,  sementara  perilaku menyimpang  yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  lepas  dari  sebab  kesalahan  atas pengasuhan yang dilakukan orang dewasa. Adapun peran orang dewasa terhadap anak,  memiliki  tanggung  jawab  pada  proses  terbentuknya  konsep  diri  dalam seorang  anak.  Tindakan  menyimpang  yang  tercatat  pernah  dilakukan  oleh  anak seperti tindak pidana kekerasan, pencurian, narkoba, tawuran, pelecehan seksual dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan anak menyandang status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
Perilaku  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penyimpangan  sosial  karena menyebabkan  terganggunya  orang  lain  atau  masyarakat.  Terganggunya lingkungan  sosial  ini  disebabkan  perilaku  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan nilai-nilai  kesusilaan  atau  kepatutan  (kemanusiaan),  baik  dalam  sudut  pandang moral  (agama)  secara  individu  maupun  masyarakat.  Hal  inilah  yang  kemudian membentuk  stigma  bagi  seorang  anak  yang  berperilaku  menyimpang  sehingga sering  disebut  sebagai  anak  nakal,  atau  anak  yang  harus  berhadapan  dengan hukum.  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  adalah  terminologi  yang digunakan  pada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  atau  anak  korban tindak  pidana.  Tindakan  melawan  hukum  merupakan  salah  satu  bentuk penyimpangan perilaku. Adanya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh  anak  merujuk  pada  konsep  ABH  (Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum). Berdasarkan perspektif hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak, ABH merupakan anak yang berusia 12-18  tahun  berhadapan  dengan  sistem  peradilan  pidana  sebab  yang bersangkutan  disangka  atau  dituduh  melakukan  tindak  pidana.(Inderasari, Juniarsih, and Kusuma 2021)

## Penyelesaian  Permasalahan  Anak  yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam Perspektif Restorative Justice
Keadilan  restoratif  pada  dasarnya  dipandu  oleh  nilai-nilai  restoratif,  yang mendukung  prosedur  kolaboratif  dan  berbasis  konsensus  atas  bentuk  ajudikatif dan  permusuhan  yang  sering  menjadi  ciri  prosedur  peradilan  pidana konvensional.(Yusrizal, Asmara, and Iskandar 2021) Restorative justice dalam ilmu hukum  pidana  harus  bertujuan  untuk  memulihkan  kembali  keadaan  seperti sebelum terjadi kejahatan.(Budoyo and Ratna Kumala Sari 2019) Ketika seseorang menyebabkan cedera diundang untuk secara jujur dan mengakui kesalahan yang telah  mereka  perbuat,  dengarkan  dengan  hormat  orang-orang  yang  telah  mereka sakiti,  dan  hormati  tugas  mereka  untuk  memperbaikinya  lagi,  langkah-langkah penting  diambil  untuk  memulihkan  martabat  dan  memenuhi  kebutuhan  semua pihak.  Patut  disadari  bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  apalagi  yang dijatuhi  pidana  akan  mendapatkan  stigmatisasi  yang  akan  dirasa  sepanjang hidupnya.  hal  inilah  yang  paling  berbahaya  karena  sangat  riskan  merusak  masa depan  anak.(Sari  and  Swardhana  2021)  Penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan  keadilan restoratif dilakukan  dengan  cara  pelaksanaan  diversi.  Memperhatikan  tujuan  pelaksanaan diversi  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  diversi  merupakan  pengalihan  proses penyelesaian  permasalahan  hukum  yang  sedang  dihadapi  oleh  anak  dari  proses peradilan formal ke proses peradilan informal. Dasar hukum pelaksanaan diversi pada  penyelesaian  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  mengacu  pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang SPPA, yang menyatakan bahwa pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di pengadilan,  wajib  diupayakan  diversi.  Pelaksanaan  diversi  dilakukan  terhadap tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  tujuh  tahun  dan bukan  merupakan  pengulangan  tindak  pidana.  Diversi  merupakan  suatu  konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal.
Perlindungan  anak  adalah  suatu  hasil  interaksi  karena  adanya  interelasi antara  fenomena  yang  ada  dan  saling  mempengaruhi. Restorative  justice merupakan  bagian  besar  dari  pembangunan  keterkaitan  antara  sistem  peradilan formal dan informal. Hal ini memungkinkan adanya  bentuk keadilan yang peduli dan  peka  terhadap  kebutuhan  berbagai  pihak,  termasuk  korban  dan  pelaku. Bentuk-bentuk  keadilan  restoratif  yang  baru  dan  mapan  menawarkan  kepada masyarakat  beberapa  cara  yang  disambut  baik  untuk  menyelesaikan  konflik.
Mereka  meningkatkan  partisipasi  individu  dan  masyarakat  luas  secara  langsung namun  sangat  ramah  dalam  penyelesaian  sengketa.  Hal  ini  sangat  bermanfaat bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Padahal  bila  dijalankan  dengan  baik, restorative  justice meminimalkan  tantangan  yang  dihadapi  anak  pada  setiap langkah dalam setiap aspek proses hukum, dan berpotensi mengubah kehidupan anak yang telah terjalin dalam sistem hukum.
Upaya komprehensif dalam memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan  hukum,  pemerintah  juga  telah  menerbitkan  dan  mengesahkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA). Aparat penegak hukum, khususnya polri tidak sesegera mungkin untuk membawa kasus yang dilakukan oleh anak ke jalur penyidikan, tetapi penyelesaian masalah tersebut  lebih  dahulu  mengedepankan  prinsip  kemitraan  (partnership)  dan pemecahan  masalah  (problem  solving).  Secara  prinsipil  Undang-Undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  telah  mengedepankan  pendekatan restorative  justice melalui  penerapan  diversi  sebagai  upaya  penyelesaian  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Menurut  Undang-Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Dasar hukum  pelaksanaan  diversi  penyelesaian  perkara  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  oleh  penyidik  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang SPPA, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan,  wajib  diupayakan  diversi.  Pelaksanaan diversi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Pelaksanaan  diversi  dalam  peradilan  anak  bertujuan  untuk  mencapai perdamaian antara  korban dan anak, menyelesaikan perkara  anak di luar proses peradilan,  menghindarkan  anak  dari  perampasan  kemerdekaan,  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab  kepada anak.(Ritonga  and  Mulyadi  2019)  Ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang SPPA,  menyebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  diversi  dilakukan  dengan  cara mengadakan  musyawarah  mufakat  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  antara korban  dan  orang  tua/walinya  dengan  anak/pelaku  atau  orang  tua/walinya, Bapas  dan  pekerja  sosial  berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum  menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif  dilaksanakan  berdasarkan pelaksanaan diversi.
Hasil kesepakatan diversi dapat berupa pengembalian kepada pihak keluarga (orang  tua),  pengembalian  kerugian  apabila  terjadi  kerugian  oleh  korban,  serta mengikuti  pelatihan  yang  ada  di  lembaga  pendidikan  dengan  rentang  waktu  tiga bulan.  Hasil  kesepakatan  ini  termuat  dalam  Undang-Undang  SPPA,  yang  mana hasil  yang  disampaikan  secara  langsung  di  setiap  tahapan  pemeriksaan  dengan rentang maksimal tiga hari pelaksanaanya setelah perjanjian yang termuat dalam diversi  tercapai.  Penyelesaian  perkara  di  luar  persidangan  tentunya  berupaya meredakan  situasi  dan  mendamaikan  konflik  yang  terjadi  akibat  tindak  pidana tersebut,  dengan  cara  pihak  korban  memaafkan  pelaku  agar  terbebas  dari  rasa bersalah  maka  dengan  sendirinya  kedua  belah  pihak  akan  berdamai.(Fathonah and Kusworo 2022)
Pendekatan restorative  justice merupakan  jawaban  atas  kebutuhan  yang dialami oleh sistem peradilan pidana dalam menghadirkan substansi dari keadilan dalam  penyelesaian  permasalahan  hukum  pidana  yang  terjadi  di  masyarakat, khususnya  dalam  menjawab  isu  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum. Restorative  justice hakikatnya  sangat  bersesuaian
dengan  nilai-nilai  dasar  Pancasila.  Namun  sebagai  penerapan restorative  justice merupakan hal yang baru, terlebih dalam sistem hukum pidana. Restorative justice mulai  dikenal  dan  diterapkan  dalam  sistem  hukum  indonesia  setelah diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, yang mengatur penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.

## C. Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Diversi
Konsep  diversi  dimulai  dengan  pendirian  peradilan  anak  pada  abad  ke-19 yaitu  yang  dicanangkan  dalam United  Nation  Standart  Minimum  Rules  for  the Administration of Juvenile Justice (Resolusi Majlis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985)  dimana  diversi  tercantum  dalam Rule 11/1  11.2  dan Rule 17.4  [11]  yang bertujuan  untuk  mengeluarkan  anak  dari  proses  peradilan  orang  dewasa  agar tidak  lagi  diperlakukan  sama  dengan  orang  dewasa,  prinsip  utama  pelaksanaan konsep  diversi  yaitu  tindakan  persuasif  atau  pendekatan  non  penal  dan memberikan  kesempatan  kepada  seseorang  untuk  memperbaiki  kesalahan. Petugas  dalam  memberikan  diversi  menunjukan  pentingnya  ketaatan  kepada hukum dan aturan.(Aldy 1983) Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum  yang  menangani  kasus  tindak  pidana  untuk  mengambil  tindakan meneruskan  perkara  atau  menghentikan  perkara,  mengambil  tindakan  tertentu sesuai  dengan  kebijakan  yang  dimilikinya.  Konsep  diversi  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  proses  peradilan  pidana  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana melalui  sistem  peradilan  pidana  lebih  banyak  menimbulkan  bahaya  daripada kebaikan. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal  dengan  melibatkan  sumber  daya  masyarakat.  Diversi  berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai  kepada  aparat  penegak  hukum  sebagai  pihak  penegak  hukum.  Kedua keadilan  tersebut  dipaparkan  melalui  sebuah  penelitian  terhadap  keadaan  dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :
1. Pelaksanaan kontrol secara sosial ( social control orientation ).
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku ( social service orientation ).
3. Menuju  proses restorative  justice atau  perundingan  ( balanced  or  restorative justice orientation ).
Tujuan dari pelaksanaan diversi bagi anak antara lain :
1. Untuk menghindari anak dari penahanan
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk  mencegah  penanggulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
4. Untuk  melakukan  intervensi-intervensi  yang  diperlukan  bagi  korban  dan anak  tanpa  harus  melalui  proses  formal,  dan  menjauhkan  anak  dari pengaruh dan implikasi negatif dalam proses peradilan. Dalam  praktik  diversi, restorative  justice menyediakan  ruang  bagi  pelaku untuk  berpartisipasi  dalam  proses  mediasi  atau  pertemuan restorative dengan korban,  dimana  mereka  dapat  berdialog  mencapai  kesepakatan  yang  memadai bagi  kedua  belah  pihak.  Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 maka konsep diversi telah diatur dalam Undang-Undang ini yaitu pada bab II yang mengatur  secara  khusus  mengenai  ketentuan  diversi  mulai  dari  Pasal  6  sampai dengan Pasal 15 artinya ada 10 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan diversi di semua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di  sidang  pengadilan  dalam  upaya  penyelesaian  perkara  anak  yang  berkonflik dengan  hukum.(Ningtias,  Sampara,  and  Djanggih  2020)  Pengertian  dan  tujuan
diversi  dalam  Pasal  6  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan :
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
Dalam  pelaksanaan  diversi, restorative  justice dapat  menjadi  salah  satu metode  yang  digunakan  untuk  menangani  pelanggaran  ringan  atau  pertama  kali pelaku  melakukan  pelanggaran  yang  masih  memungkinkan  untuk  diperbaiki tanpa  melibatkan  proses  peradilan  formal. Restorative  justice dalam  pelaksaan diversi dapat melibatkan beberapa langkah, seperti pertemuan antara korban dan pelaku untuk berdialog, mengungkapkan perasaan dan pengalaman, serta bekerja sama mencapai solusi yang memperbaiki situasi yang terjadi. Pendekatan ini juga melibatkan komunitas sebagai pihak yang terlibat, dengan memberikan dukungan dan saran kepada korban dan pelaku agar dapat memperbaiki hubungan mereka dan mencegah kejadian serupa di masa depan.
Dalam  konteks  diversi, restorative  justice dapat  memberikan  alternatif  yang lebih  terapeutik  dan  rehabilitatif  daripada  hukuman  tradisional.  Proses  diversi dilakukan  untuk  terciptanya  keadilan  restoratif,  baik  bagi  anak  maupun  bagi korban.  Keadilan  restoratif  merupakan  suatu  proses  diversi,  yaitu  semua  pihak yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  tertentu  bersama-sama  mengatasi masalah  serta  menciptakan  suatu  kewajiban  untuk  membuat  segala  sesuatunya menjadi  lebih  baik  dengan  melibatkan  korban,  anak,  dan  masyarakat  dalam mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menentramkan  hati  yang tidak  berdasarkan  pembalasan.(Setyaningrum  2016)  Pendekatan  ini  juga memungkinkan korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan dan pengakuan atas  pengalaman  mereka,  sementara  pelaku  masih  memiliki  kesempatan  untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, memperbaiki perilaku, dan melakukan rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa restorative  justice dalam  konteks  diversi  bukanlah  solusi  yang  cocok  atau  efektif untuk  semua  jenis  kejahatan.  Terdapat  batasan  dan  pertimbangan  khusus  yang perlu  diperhatikan,  seperti  tingkat  kejahatan,  kebutuhan  korban,  dan  motivasi serta  kemampuan  pelaku  untuk  berubah.  Penggunaannya  juga  harus  dilakukan dengan  hati-hati  dan  dilandasi  oleh  prinsip-prinsip  yang  adil  dan  seimbang  bagi semua pihak yang terlibat.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Undang-Undang  SPPA  merumuskan  bahwa  setiap  peradilan  pidana  anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian  antara  korban  dan  pelaku,  menyelesaikan  perkara  anak  di  luar pengadilan,  menghindari  anak  dari  perampasan  kemerdekaan  dan  mendorong anak untuk lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan keadilan restoratif oleh aparat penegak  hukum  di  setiap  proses  peradilan  pidana  anak  dilakukan  dengan  cara mengalihkan  proses  peradilan  pidana  formal  ke  informal  (diversi)  dengan mempertimbangkan  ancaman  pidana  dari  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh anak.  Penerapan restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  diyakini  akan  dapat  memberi  perlindungan  terhadap ABH.  Di  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  ABH  melalui  penerapan  keadilan restoratif  yang  dilaksanakan  melalui  diversi,  maka  penyelesaian  perkara  anak tersebut akan beralih dari peradilan pidana formal menuju ke informal.
Dalam  kondisi  demikian  tentunya  akan  membebaskan  anak  dari  stigma buruk  di  masyarakat,  karena  terhindar  dari  penjatuhan  pidana  (putusan)  oleh pengadilan.  Penyelesaian  perkara  anak  melalui  pendekatan  restoratif  merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus mencari penyelesaian  perkara  anak  yang  lebih  mengedepankan  kepentingan  terbaik  bagi anak.  Diharapkan  keadilan  restoratif  justice  dapat  memberikan  rasa  tanggung jawab  sosial  pada  pelaku  dan  mencegah  stigmatisasi  pelaku  di  masa  yang  akan datang serta diharapkan dalam konsep seperti ini dapat mengurangi penumpukan perkara  di  pengadilan  dan  bisa  dijadikan  solusi  dalam  pencegahan  tindak kejahatan.

## Saran
Penting bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara  pidana  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  melalui pendekatan restorative  justice supaya  anak  tetap  memperoleh  hak-hak  nya  dan juga  mencegah  stigmatisasi  buruk  di  dalam  masyarakat  dengan  mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aldy, Fahmi Noor. 1983. “Atmasasmita, R. (1983), Problem Kenakalan Anak -Anak Remaja, Bandung: Armico.”
Arifin,  Imam  Subaweh,  and  Umi  Rozah.  2021.  “Konsep  Doli  In  Capax  Terhadap
Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Di  Masa  Depan.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3 (1): 1 – 17. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15.
Balla,  Herman.  2022.  “Diversi :  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum.” Jurnal Litigasi Amsir 10 (2010): 209 – 14.
Budoyo,  Sapto,  and  Ratna  Kumala  Sari.  2019.  “Eksistensi  Restorative  Justice Sebagai  Tujuan  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem  Peradilan  Anak  Di Indonesia” 2 (1): 79– 90.
Fathonah,  Rini,  and  Daffa  Ladro  Kusworo.  2022.  “ANALISIS  IMPLEMENTASI DIVERSI  DALAM  PENYELESAIAN  PERKARA  ANAK  PELAKU  TINDAK  PIDANA PENCURIAN  (  Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Liwa  )  ANALYSIS  OF  THE IMPLEMENTATION  OF  DIVERSION  IN  THE  SETTLEMENT  OF  CASES  FOR CHILDREN PERPETRATORS OF THE CRIME OF THEFT ( Ca” 10 (2): 139– 52. Hartoyo,  Nuri,  Herman  Fikri,  and  Adi  Purnama.  2020.  “PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  ANAK  YANG  BERHADAPAN  DENGAN  HUKUM  MELALUI RESTORATIF  JUSTICE  Nuri  Hartoyo,  Herman  Fikri,  Adi  Purnama,”  no.  11: 102 – 13.
Inderasari,  Oryza  Pneumatica,  Nuning  Juniarsih,  and  Nila  Kusuma.  2021.
“Rekonstruksi  Konsep  Diri  Anak  Berhadapan  Dengan  Hukum  Jurnal  Sinar Sang Surya Vol . 5 No . 2 Agustus 2021” 5 (2): 136– 46.
Iswari,  Maria  Sri.  2020.  “KEADILAN  RESTORATIVE  JUSTICE ;  PENANGANAN ANAK  YANG  BERHADAPAN  DENGAN  HUKUM  (  ABH  )  DALAM  PRESPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL” 1: 77– 93.
Juliana,  Ria,  and  Ridwan  Arifin.  2019.  “Anak  Dan  Kejahatan  (  Faktor  Penyebab Dan.” Jurnal Selat 6 (2): p-2354-8649 I e-2579-5767.
Mufti,  M  Bachrudin,  and  Ali  Muhammad.  2022.  “Jurnal  Pendidikan  Dan Konseling” 4: 2682– 89.
Ningtias,  Dwi  Rachma,  Said  Sampara,  and  Hardianto  Djanggih.  2020.  “Diversi Sebagai  Bentuk  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Anak.” Journal  of  Lex  Generalis (JLS) 1 (5): 17 – 35. http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg.
Ritonga, Muhammad Sacral, and Mahmud Mulyadi. 2019. “Penerapan Restorative Justice  Sebagai  Model  Perlindungan  Terhadap  Anak  (  Studi  Penanganan
Perkara  Anak  Berhadapan  Dengan Hukum  Pada  Wilayah  Hukum  Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA ) Application of Restorative Justice as a Model of Child Protection ( Study ” 2 (2): 318– 34.
Saptaningrum, Lathifah Azhar. 2023. “Journal Equitable” 8 (1): 95– 110.
Sari,  Diah  Ratna,  and  Gde  Made  Swardhana.  2021.  “Optimalisasi  Pelaksanaan Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Yang  Berorientasi  Pada,”  394– 404.
Serlia,  Dea,  and  Agus  Budi  Santoso.  2023.  “Eksaminasi :  Jurnal  Hukum Implementasi Konsep Diversi Sebagai Aktualisasi Restorative Justice Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  (  Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri Purworejo )” 2 (1): 14– 26.
Setyaningrum.  2016.  “Diversi  Sebagai  Bentuk  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah” 12 (3): 1 – 23.
Setyorini,  Erny  Herlin,  and  Pinto  Utomo.  2020.  “HUKUM  DALAM  SISTEM PERADILAN  PIDANA  ANAK  Pendahuluan  Pada  Upaya  Membangun  Rezim Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum , Terdapat Fondasi Konvensi Hak  Anak  (  KHA  )  Yang  Relevan  Untuk  Mengimplementasikan  Praktik Peradilan Anak , Yaitu : 1 . Kepentingan Te” 16: 149– 59.
Triwati,  Ani,  Doddy  Kridasaksana,  and  Tindak  Pidana.  2021.  “PENGULANGAN TINDAK  PIDANA  THE  FUNDAMENTAL  NECESSITY  OF  DIVERSION  FOR  Hak Anak Yang Dijamin Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun” 4 (2): 828 – 43. YASIN, BUKHARI, and Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. 2021. “No Title” 3 (2).
Yusrizal, Romi Asmara, and Hadi Iskandar. 2021. “Samudra  Keadilan” 16 (2021):
320 – 32.