## Dimensi Sosial dalam Pelayanan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat
Diah Fatma Sjoraida, Rully Khairul Anwar Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia diah.fatma@unpad.ac.id , rully.khairul@unpad.ac.id

## Abstract
This study discusses the performance of local legislative councils in serving the distribution of community aspirations in West Java, Indonesia. This study uses a qualitative approach to get natural settings in which there are many behaviors and events that occur. This research also uses institutional theory, because it can guide researchers on institutional structures, regulations and procedures that can have a significant impact on public policy and should not be ignored in policy analysis. The study found that in order to perform their functions as elected representatives, provincial council members  always provided themselves to serve the community. To that end, members of the provincial council, among others, absorb and collect the aspirations of constituents through regular working visits; accommodate and follow up on aspirations and complaints; and provide an accountable moral and political push to constituents. In terms of conditions, all services are performed in many ways that represent the people themselves. However, some people still doubt the significance of such means for the development of democratic conditions
Keyword:  House  of  Representatives,  West  Java  Province,  Political  Aspirations,  Political Communication

## Abstrak
Penelitian ini membahas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat,  Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan setting alamiah di mana ada banyak perilaku dan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini juga menggali struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada penyaluran aspirasi oleh masyarakat.  Studi  ini  menemukan  bahwa  dalam  rangka  untuk  melaksanakan  fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyediakan diri  mereka  untuk  melayani  masyarakat.  Dari  segi  dimensi  sosial,  semua  layanan dilakukan dalam banyak cara yang merepresentasikan rakyat itu sendiri. Meski begitu, sebagian  orang  masih  meragukan  signifikansi  cara-cara  tersebut bagi  perkembangan kondisi demokratis. Karena ketika di kantor DPRD, pihak penyalur suara rakyat hanya berhadapan dengan pihak secretariat DPRD, terutama bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
Kata  Kunci:  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  Provinsi  Jawa  Barat,  Aspirasi  Politik, Komunikasi Politik

## A. Pendahuluan
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian  Urusan  Pemerintahan yang menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau  kepada  gubernur  dan  bupati/wali  kota  sebagai  penanggung  jawab  urusan pemerintahan  umum.  Tugas  Pembantuan  adalah  penugasan  dari  Pemerintah  Pusat kepada  daerah  otonom  untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah  kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Daerah  provinsi  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah).
Dalam konteks itu, Provinsi Jawa Barat sebagai Daerah Otonom berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat.  Dengan  demikian pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat harus didasarkan pada aspirasi masyarakat. Dalam perspektif pelaksanaan sistem manajemen pemerintahan, kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat  disampaikan  dan  diterima  melalui  mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung dari tingkat desa/kelurahan,  tingkat  kecamatan,  tingkat  kabupaten/kota  sampai  tingkat provinsi. Dalam  perspektif    pelaksanaan  fungsi  pemerintahan  daerah,  penyerapan  dan penyaluran kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).
Dalam  dimensi  pelaksanaan  fungsi  tersebut,  DPRD  provinsi  mempunyai fungsi:  a).  pembentukan  perda  provinsi;  b).  anggaran;  dan  c).  pengawasan.    Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, DPRD provinsi menjaring  aspirasi  masyarakat.  Untuk  itu,  anggota  DPRD  provinsi  antara  lain berkewajiban  menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kunjungan kerja secara berkala dilakukan oleh Anggota DPRD ke  masing-masing  daerah  pemilihan  pada  waktu  reses  (Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 mencapai 46,7 juta jiwa.
Jumlah tersebut  terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 23,68 juta jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 23,03 juta. Provinsi Jawa Barat merupakan  provinsi terbesar di Indonesia  dalam  hal  jumlah  penduduk.    Dengan  luas  wilayah  mencapai  35.377,  76 Km2, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 wilayah kabupaten dan 9 kota.  Delapan belas daerah  kabupaten  dimaksud  adalah  Bogor,  Sukabumi,  Cianjur,  Bandung,  Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta,  Karawang,  Bekasi,  Bandung  Barat,  dan  Pangandaran.  Sembilan  daerah kota  dimaksud  adalah  Kota  Bogor,  Kota  Sukabumi,  Kota  Bandung,  Kota  Cirebon, Kota  Bekasi,  Kota  Depok,  Kota  Cimahi,  Kota  Tasikmalaya,  dan  Kota  Banjar (http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/75).
Dalam pelaksanaan pembangunan, tentu tidak semua orang mendapatkan apa yang diinginkannya, terutama dari segi kesejahteraannya. Oleh karena itu, seringkali ada orang-orang yang mempermasalahkan program pembangunan, terutama pemerataan (redistribusi) (Mustari, M., & Rahman, 2010). Di sinilah DPRD harus siap menerima berbagai aspirasi dari berbagai kalangan.

## B. Teori dan Metode Penelitian
Pelayanan penyaluran aspirasi konstituen oleh anggota legislatif yang terpilih merupakan  pengejawantahan  suatu  pola  keterwakilan  dua  pihak  yang  saling membutuhkan.  Pada satu sisi, konstituen membutuhkan wakil yang dapat dipercaya untuk  menyerap  aspirasi  secara  utuh  dan  kemudian  menyalurkan  aspirasinya  secara efektif. Dalam konteks ini, konstituen menjadi pihak yang memberi mandat kepada pihak yang menjadi wakilnya di lembaga perwakilan. Pada sisi lain,  pihak yang menjadi wakil  konstituen  dan  sekaligus  menerima  mandat  dari  konstituen,  membutuhkan dukungan  konstituen  untuk  tampil  di  lembaga  perwakilan  dan  sekaligus mengaktualisasikan  peran  perwakilannya  di  lembaga  perwakilan.  Dengan  demikian, terjalin  suatu  pola  keterwakilan  yang  melembaga  dalam  penyelenggaraan  sistem pemerintahan yang demokratis (M. T. Rahman, 2010).
Sistem  perwakilan  pada  umumnya  lebih  dimanfaatkan  oleh  masyarakat modern. Semakin modern satu masyarakat semakin rumit pula prosedur perwakilan yang  dianut.  Dalam  kesempatan  lain  juga  dikemukakan  oleh  Heywood  bahwa: “Representation  differs  from  democracy  in  that,  while  the  former  acknowledges  a distinction between government and the governed, the latter, at least in its clasisical
sense,  aspires  to  abolish  this  distinction  and  establish  popular  self-government.” (Heywood, 2000) Dengan demikian, representasi berbeda dari demokrasi. Representasi mengakui  perbedaan  antara pemerintah  dan  yang  diperintah.  Sementara  demokrasi, setidaknya dalam arti klasiknya, bercita-cita untuk menghapuskan perbedaan posisi itu dan membangun pemerintahan sendiri yang lebih merakyat.
Merujuk  kepada  teori  klasik  tentang  akomodasi  yang  berkenaan  dengan hubungan  antara  wakil  dan  terwakil,  dikenal  dengan  teori  mandat.  Teori  ini  pada dasarnya  berasumsi  bahwa  subtansi  yang  diwakili  oleh  seorang  wakil  terbatas  pada mandat yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan mandat. Hal demikian mengharuskan segala tindakan, bahkan termasuk sikap dan perilaku dari wakil harus senantiasa bersesuaian dengan kehendak dari orang-orang yang memberikan mandat. Sesuai  dengan  perkembangan  dari  teori  mandat  ini,  berkembang  atas  dasar  asumsi tentang kualitas mandat  yang menjadi dasar hubungan antara seorang wakil dengan orang-orang yang diwakilinya (Wahidin, 2007).
Sejalan dengan perubahan demografi, wilayah dan kebutuhan Negara modern maka persoalan perwakilan politik pun menjadi menarik perhatian banyak kalangan. Implikasi  dari  munculnya  konsep  perwakilan,  dibutuhkan  lembaga-lembaga  sebagai media yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Lembaga-lembaga inilah yang  mewakili  kepentingan-kepentingan  politik  masyarakat  di  tingkat  pemerintahan (suprastruktur  politik).  Pada  tahap  selanjutnya,  lembaga  perwakilan  politik  tersebut dikenal sebagai lembaga legislatif (Pahlevi, 2001).
Salah  satu  ciri  yang  melekat  pada  setiap  negara  yang  menganut  sistem pemerintahan demokrasi adalah dilaksanakannya pemerintahan perwakilan rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mempercayakan kepada sebagian kecil  dari  mereka  untuk  memegang  kendali  pemerintahan.  John  Stuart  Mill  (Dahl, 1992), mengemukakan bahwa karena itu, tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam semua  urusan  umum.  Akibatnya,  jenis  yang  ideal  dalam  suatu  pemerintahan  yang sempurna haruslah ”pemerintahan perwakilan”.
Keterlibatan  rakyat  dalam  pembuatan  keputusan  yang  mengikat,  terefleksi dengan adanya lembaga perwakilan rakyat. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat atau lembaga legislatif merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu negara yang menganut paham dan ajaran demokrasi. Partisipasi rakyat yang efektif dalam proses
pembuatan  keputusan,  dikatakan  oleh  Dahl  sebagai  berikut:  “Sepanjang  proses pembuatan keputusan yang mengikat, warga negara harus memiliki kesempatan yang cukup  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  mengemukakan  pilihan  mereka  mengenai hasil  akhir.  Proses  pembuatan  keputusan  tersebut,  harus  mempunyai  kesempatan- kesempatan yang cukup dan sama untuk menempatkan masalah-masalah dalam agenda dan menyertakan alasan mengapa diambil keputusan yang itu dan bukan yang lain.” (Dahl, 1992)
Di  samping  itu,  rakyatpun  berkesempatan  untuk  mengawasi  jalannya kekuasaan  pemerintahan  melalui  wakil-wakil  mereka  yang  duduk  dalam  lembaga perwakilan dan lembaga legislatif. Hal ini didasari oleh pendapat yang dikemukakan oleh  Arbi  Sanit,  yang  menjelaskan:  “Peranan  perwakilan  Badan  Legislatif  pada hakikatnya  berkenaan  dengan  masalah  hubungan  antar  badan  tersebut,  terdapat anggota  badan  legislatif,  dengan  anggota  masyarakat  yang  diwakili  mereka  secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan. Pandangan yang melihat hubungan tersebut merupakan salah satu masalah pokok di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya, dan di dalam proses Badan Legislatif pada khususnya.” (Sanit, 1995)
Demokrasi  adalah  suatu  sistem  pemerintahan  di  mana  mayoritas  anggota dewasa masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah  akhirnya  mempertanggungjawabkan  tindakan-tindakannya  kepada mayoritas itu (Budiardjo, 2008). Menurut Napitupulu, tata cara menjadi wakil rakyat yang modern adalah melalui pemilihan umum, karena cara ini memberikan peluang yang sama kepada setiap orang untuk menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Melalui pemilihan  umum  akan  terseleksi  wakil  rakyat  yang  terpercaya  dan  mempunyai kemampuan menjadi wakil (Napitupilu, 2007). Namun, menurut Kantaprawira, cara menjadi  wakil  melalui  pengangkatan  atau  penunjukan  dapat  diterima  sebagai  upaya penyempurnaan dari kelemahan  kedua sistem pemilihan umum yakni adanya distorsi opini  yang  meliputi  diskrepansi  antara  kekuatan  partai  dalam  masyarakat  dengan kekuatan kelompok masyarakat dalam parlemen (Kantaprawira, 1988).
Keterwakilan politik atau political representative diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga dan proses politik (Pitkin, 1967). Kadar keterwakilan tersebut ditentukan oleh sistem
perwakilan  politik  (Political  Representation)  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat bersangkutan.  Peran    wakil    rakyat  mengandung  makna  bahwa  ada  sesuatu  yang diwakili.  Napitupulu  menjelaskan  bahwa  proses  keterwakilan  menyangkut  dua  hal, yakni keterwakilan dari sisi kepentingan, dan keterwakilan dalam sisi opini (Napitupilu, 2007).
Di  Indonesia  asas  perwakilan  fungsional  juga  telah  dikenal,  di  samping  asas perwakilan  politik.  Pemilihan  Umum  tahun  1971  diselenggarakan  dengan mengikutsertakan baik partai politik maupun golongan fungsional.  Pada bagian lain menurut  Rahman,  konsep  perwakilan  tersebut  adalah  Konsep  Perwakilan,  yakni Konsep Perwakilan (representation) yang memberikan kewenangan atau kemampuan kepada seseorang atau suatu kelompok untuk bicara dan bertindak atas nama  suatu kelompok yang lebih besar. Termasuk di dalamnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (H. . Rahman, 2007). Sejak  perubahan  itu,  maka  sistem  perwakilan  dan  parlemen  di  Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi  seketika,  tetapi  melalui  tahap  pembahasan  yang  cukup  panjang  baik  di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR  RI  selain  memperhatikan  tuntutan  politik  dan  pandangan-pandangan  yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.
Dalam Pasal 40 UU no 32 tahun 2004, disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  dan  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  daerah.  Yang  dimaksud  dengan  lembaga  pemerintah  daerah  adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berada di tingkatan daerah.  Sedangkan  pemerintah  daerah  terdiri  atas  kepala  daerah  beserta  perangkat daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).
Salah satu unsur penting dalam gagasan desentralisasi adalah adanya keinginan yang  kuat  agar  proses  pembangunan  di  masa  depan,  benar-benar  bertumpu  pada kepentingan rakyat banyak, terutama yang ada di daerah-daerah.  UU No. 32 Tahun 2004,  disebutkan  tugas,  hak  dan  kewenangan  DPRD  secara  formal  mendapat  porsi yang cukup luas.  Dengan demikian, secara teoretis DRPD dapat berperan cukup luas
dan penting dalam mengemban tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Namun demikian, DPRD yang bekerja dalam lingkup suatu sistem politik  untuk dapat mengutamakan atau  memberikan  suatu  hasil  yang  maksimal  yang  berupa  suatu  keputusan  atau kebijaksanaan yang memihak pada kepentingan rakyat maka sangat memerlukan input yang  meliputi  partisipasi  atau  aspirasi  dan  dukungan  semua  elemen  masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Creswell mengemukakan paradigma penelitian kualitatif sebagai yang muncul dalam setting yang alamiah di mana di dalamnya ada banyak perilaku dan peristiwa kemanusiaan yang  terjadi  (Creswell,  2010).  Tradisi  penelitian  ini  ( kualitatif) bertumpu  pada penerapan  pengetahuan  yang  tersirat  (pengetahuan  intuitif  atau  perasaan)  karena seringkali  nuansa  dari  beragam  realitas  hanya  dapat  diapresiasi  dengan  cara  ini (Lincoln, Y., 1985). Maka dari itu, bentuk datanya tidak bisa dihitung (not quantifiable ) dalam pengertian yang biasa.
Dalam  upaya  mendapatkan  data  dan  informasi  baik  data primer maupun sekunder yang  akurat  terkait  dengan  indikator  yang  dikaji  dalam  penelitian digunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  pengamatan,  wawancara,  dan dokumentasi  tentang  objek  penelitian  yang  meliputi  tema,  kebijakan,  dan penyelenggaraan  pelayanan  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat  terhadap  aspirasi masyarakat.
Selanjutnya,  pendekatan  penelitian  dilakukan  untuk  mengungkap  proses pelayanan  penyaluran  aspirasi  konstituen  oleh  anggota  DPRD  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dengan pengungkapan proses yang  demikian  itu,  anaclisis  diarahkan  untuk  memaknai  setiap  dimensi  analisis. Teknik  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif  dari  Miles  dan  Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (Matthew  B.  Miles  & Huberman, 1994)

## C. Pembahasan
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  bertujuan  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Salah  satu  ciri  partisipasi  politik  rakyat  antara  lain  adalah adanya  input yang berbentuk  aspirasi  masyarakat  yang  secara  teknis  dapat  dikatakan  sebagai tuntutan dan dukungan. Aspirasi merupakan ungkapan ketidakpuasan atau keinginan kuat  dari    masyarakat    yang    disampaikan    kepada    pemerintah    dalam  bentuk pernyataan  sikap,  pendapat,  kritikan, harapan,  masukan  dan  saran  (M.  T.  Rahman, 2010).
Masyarakat  pada  umumnya  berhak  menyampaikan  aspirasinya  berkaitan dengan  hal-hal  mengenai  pembangunan,  pemerintahan  dan  kemasyarakatan  daerah. Namun,  karena  banyaknya  aspirasi  yang  masuk  sehingga  pemerintah  –termasuk DPRD—mendapatkan  kesulitan  dalam  penyampaian  untuk  menanggapi  aspirasi- aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat (Wawancara dengan IQ, anggota DPRD Jawa Barat, Bandung, 11/01/2018).
Dalam  menyampaikan  aspirasinya,  masyarakat  umumnya  mengaspirasikan melalui    demonstrasi.   Demonstrasi   atau  unjuk    rasa    merupakan   sebuah  gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Demo atau unjuk  rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok penentang kebijakan atau dapat pula dilakukan sebagai  upaya  penekanan secara politik dari kepentingan suatu kelompok  (Wawancara  dengan  PP,  anggota  DPRD  Jawa  Barat,  Bandung, 10/01/2018).
Bagi penguasa, demo atau unjuk rasa ini bukanlah kebiasaan baik, karena dapat mengurangi  kewibawaan  pemerintah  di  masyarakat.  Terdapat  dua  bentuk  aspirasi dilihat dari bentuk penyampaiannya, yaitu aspirasi langsung dan aspirasi tidak langsung. Aspirasi  langsung  merupakan  bentuk  aspirasi  masyarakat  yang  disampaikan  secara langsung tanpa perantara, seperti aksi  unjuk  rasa dimana aksi ini  terkadang menjadi sangat tidak terkontrol karena tidak adanya tanggapan atau tindak lanjut yang dilakukan pemerintah  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada,  seperti  aksi  bakar-
membakar,  merusak  gedung  maupun  aksi-aksi  lain  yang  merugikan  banyak  pihak (Wawancara dengan YU, anggota DPRD Jawa Barat, Bandung, 10/01/2018).
Sedangkan aspirasi tidak langsung merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan   melalui   media,   seperti   surat   yang   dikirimkan   kepada pemerintah, email  yang  dikirimkan  melalui  website  dan  lain  sebagainya.  Kedua  aspirasi  ini merupakan salah satu saluran dari proses komunikasi dalam cara menyampaikan pesan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan publik (Sundari, Sjoraida, & Anwar, 2017).
Dalam menangani berbagai aspirasi masyarakat, pihak DPRD Jawa Barat kini sudah mempunyai media sendiri yang dapat mengumumkan semua kegiatannya, yaitu http://dprd.jabarprov.go.id/ . Di dalam portal tersebut, terdapat rubrik terbuka, yaitu “e-aspirasi”.  Dengan  media  partisipasi  masyarakat  ini,  DRPD  pun  dapat  memuat proses-proses penanganan aspirasi yang melalui langkah-langkah seperti: fact-finding, planning,  communication,  dan  evaluation  (Wawancara  dengan  NN,  pejabat kesekretariatan DPRD Jawa Barat, Bandung, 10/01/2018).
Fact finding atau pencarian fakta ini dilakukan oleh Humas & Protokoler Sub Bagian  layanan  partisipasi  dalam  menanggapi  aspirasi  peserta  demo.  Dalam  hal  ini Humas  &  Protokoler  Sub  bagian  layanan  aspirasi  sekretariat  DPRD  Provinsi  Jawa Barat, mencari data dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan kenyataan, kemudian diolah  menjadi  bentuk  informasi  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  tujuan  dari program  yang  akan dijalankan (Wawancara dengan AH, pejabat Humas DPRD Jawa Barat, Bandung, 10/01/2018).
Pada tahap  ini,  bagian Humas & Protokol  Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Barat  dalam  memfasilitasi  aspirasi  peserta  demo  buruh  melalui sub-bagian layanan aspirasi  adalah  berusaha  mencari  keterangan  yang  merupakan  data  faktual.  Data tersebut diolah terlebih dahulu, sehingga memperoleh kesimpulan atas kebenaran data yang diperoleh itu (Sjoraida & Anwar, 2017).
Dalam  tahap  perencanaan,  bagian  Humas  dan  Protokol  Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi partisipasi publik adalah melakukan sebuah daftar  penyusunan  perencanaan  dari  hasil  data  atau  fakta  yang  diperoleh.  Dalam perencanaan tersebut ada kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pada saat pelaksanaan  kegiatan dalam memfasilitasi  partisipasi   publik. Dengan    adanya daftar   tersebut   akan   dapat   dilakukan pemikiran dengan cepat untuk mengatasinya
dan  nantinya  perencanaan  itu perlu  dipikirkan  dengan  matang,  oleh  karena  itu kegiatan  ini  merupakan salah satu tahap yang turut menentukan suksesnya pekerjaan bagian  Humas  keseluruhan  (Wawancara  dengan  AH,  pejabat  Humas  DPRD  Jawa Barat, Bandung, 10/01/2018).
Perencanaan   ini  berisikan   segala  kegiatan   yang  akan   dilaksanakan oleh Humas & Protokoler Sub Bagian Layanan Aspirasi sekretatariat DPRD Provinsi Jawa Barat,  yang  masih  membutuhkan  penyesuaian  dengan  data  dan  fakta  yang  ada  di lapangan,  sehingga  yang  disusun  menjadi  matang  dan  tepat  sasaran  (Wawancara dengan NN, pejabat kesekretariatan DPRD Jawa Barat, Bandung, 10/01/2018).
Tahap  communication  yang  dilakukan  oleh  Humas  dan  Protokol  Sub  bagian layanan aspirasi sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi  aspirasi publik peserta demo adalah dengan melakukan implementasi dalam kegiatan tersebut sehingga  komunikasi pun  berlangsung dengan sendirinya (Wawancara dengan AH, pejabat Humas DPRD Jawa Barat, Bandung, 10/01/2018).
Evaluasi  adalah  tahap  terakhir  setelah  tahap-tahap  fact  finding,  Planning, Communication. Tidak jarang perubahan suatu program  yang telah direncanakan akan memberikan dampak yang positif atau negatif, untuk langkah selanjutnya dalam setiap tahap program harus fleksibel demi kelancaran kegiatan yang dilakukan (Wawancara dengan AI, anggota DPRD Jawa Barat, Bandung, 10/01/2018).
Dalam tahap ini, Humas & Protokol sub bagian layanan aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan terhadap kegiatan   yang   sedang berlangsung   yang   akan   diterapkan   pada   saat pelaksanaan kegiatan selanjutnya (Wawancara  dengan  NN,  pejabat  kesekretariatan  DPRD  Jawa  Barat,  Bandung, 10/01/2018).
Dalam  menindaklanjuti  pemenuhan  aspirasi  masyarakat,  tidak  lepas  dari aktivitas peranan struktur dan prosedur dalam kerangka sistem pemerintahan daerah, juga  tidak  lepas  dari  permasalahan  yang  dihadapi,  bagaimana  menampung  dan mengartikulasikan  aspirasi masyarakat  melalui komunikasi dan koordinasi  antar unit kerja  agar  tercipta  suatu  sistem  pemenuhan  aspirasi  dalam  prosedur  sistem pemerintahan  daerah,  yang  umpan  baliknya  dapat  diketahui  dan  dirasakan  oleh masyarakat, dan  yang tidak kalah penting adalah integritas dan kemampuan anggota
DPRD dalam memahami dan menampung keinginan dan aspirasi rakyat (Sundari et al., 2017).
Menyuarakan    aspirasi    kini    sudah  disahkan  oleh  UU  No.  9  Tahun  1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat  di  muka  umum,  tetapi  tetap  harus berdasarkan peraturan atau rambu-rambu yang telah disepakati bersama (Wawancara dengan NN, pejabat kesekretariatan DPRD Jawa Barat, Bandung, 10/01/2018).
Di  dalam  menjalankan  tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajibannya DPRD Provinsi Jawa Barat dibantu oleh Sekretariat Humas dan Protokoler. Adapun Humas & Protokoler ini memiliki sub-sub bagian diantaranya Sub bagian layanan aspirasi yang mempunyai  tugas  pokok  menyelenggarakan  layanan  hubungan  DPRD  dengan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta memfasilitasi layanan aspirasi. Semua kegiatan itu didukung oleh pemberitaan dalam media, yaitu terutama oleh media DPRD Jawa Barat sendiri, yaitu http://dprd.jabarprov.go.id/ (Wawancara dengan NN, pejabat kesekretariatan DPRD Jawa Barat, Bandung, 10/01/2018).
Walaupun demikian, para anggota DPRD tidak boleh berpangku tangan begitu saja, karena mereka adalah yang menjadi ‘wakil rakyat’-nya seperti yang disebutkan di atas.  Oleh  karena  itu,  mereka  itulah  yang  harus  melayani  rakyat  dalam  menyerap aspirasi  mereka.  Dan  tugas  tersebut  adalah  melekat  pada  mereka.  Sedangkan masyarakat selalu merindukan bahwa ‘wakil’ mereka berada beserta mereka, dalam suka maupun duka. Wakil rakyat seharusnya lebih intim secara sosial, tidak hanya setelah terpilih, mereka kemudian lupa pada para pemilihnya.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan pembahasan penelitian  dirumuskan  simpulan  penelitian sebagai berikut:
1. Secara  konstitusional,  DPRD  adalah  tempat  menampung  aspirasi  sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat.
2. Kegiatan  penampungan  aspirasi  masyarakat  di  Jawa  Barat  dapat  dilacak terutama  pada  media  yang  dibangun  oleh  DPRD  Jawa  Barat,  yaitu http://dprd.jabarprov.go.id/.
3. Yang  menangani  media,  baik  di  dalam  maupun  keluar  di  DPRD  adalah Sekretariat Humas dan Protokoler.
4. Dalam  menjalankan  tugasnya,  Sekretariat  Humas  dan  Protokoler menjalankan  fungsi-fungsi  fact-finding,  planning,  communication,  dan evaluation..

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
Creswell,  J.  W.  (2010).  Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  kuantitatif,  dan  Mixed.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dahl, R. A. (1992). Demokrasi dan Para Pengkritiknya Jiid 1. Jakarta: Yayasan Obor. Heywood, A. (2000). Key Concepts in Politics. New York: Palgrave Macmillan. Kantaprawira, R. (1988). Sistem Politik Baru. Bandung: Sinar Baru.
Lincoln,  Y.,    and  E.  G.  (1985).  Naturalistic  Inquiry.  Newbury  Park,  CA:  Sage Publications.
Matthew B. Miles, & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. London and New Delhi: Sage Publications, Inc.
Mustari, M., & Rahman, M. T. (2010). Peranan Pesantren dalam Pembangunan Pendidikan Masyarakat Desa. MultiPress.
Napitupilu, P. (2007). Menuju Pemerintahan Perwakilan. Bandung: Alumni.
Pahlevi, R. M. (2001). Peran Partai Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Pitkin, H. F. (1967). The Concept of Representation. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
Rahman, H. . (2007). Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Graha Ilmu.
Rahman, M. T. (2010). Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl’s and Sayyid Qutb’s Theories of Social Justice. Universiti Malaya.
Sanit, A. (1995). Perwakilan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di jawa barat.
Sundari,  I.  P.,  Sjoraida,  D.  F.,  &  Anwar,  R.  K.  (2017).  AKUNTABILITAS PENYAMPAIAN  ASPIRASI  MASYARAKAT  DEWAN  PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT. Ilmu Politik Dan Komunikasi, 7(1), 63–70.
Wahidin, S. (2007). Dimensi Kekuasaan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.