## Konsep Desa Wisata: Pengembangan Potensi Desa, Pelestarian Agama, Budaya
dan SDM
I Made Putra Aryana Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar Email: madeputra84@gmail.com

## Abstrak
Strategi  pemerintah  untuk  mengatasi  ketimpangan  pembangunan  di  perkotaan  dan pedesaan  adalah  dengan  menaruh  perhatian  besar  terhadap  pembangunan  daerah perdesaan.  Desa  diberikan  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat. Upaya  yang  dilakukan  desa  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakatnya adalah membentuk desa wisata. Melalui literasi dan studi kepustakaan, diuraikan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk pengembagan desa wisata. Usaha Daya  Tarik  Wisata  adalah  upaya  atau  kegiatan  yang  mempergunakan  sesuatu  yang memiliki  keunikan,  keindahan  dari  alam  maupun  budaya  yang  dimiliki  oleh masyarakat  yang  menjadi  sasaran  tertentu  guna  untuk  kunjungan  wisatawan.  Setiap desa memiliki potensi untuk dijadikan komoditas wisata unggulan. Pemerintah Daerah Bali  telah  menetapkan  bahwa  pariwisata  yang  dikembangkan  di  daerah  Bali  adalah Periwisata Budaya. Pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang  berkembang dan perkembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Sebesar apa pun  dan sebagus apa pun potensi  yang akan menjadi  komoditas unggulan  jika  pelaku  usaha  pariwisata  (desa)  tidak  siap  dengan  ilmu  manajemen pariwisata, maka bisa dipastikan kegiatan pariwisata itu tak akan berlangsung lama.

## Kata kunci: desa wisata, potensi desa, agama adat dan budaya, SDM

## Abstrack
The government's strategy to overcome development inequality in urban and rural areas is to pay great attention to rural development. Villages are given autonomy to regulate and  manage  community  interests. The  effort  made  by  the  village  to  improve  the standard  of  living  of  its  people  is  to  form  a  tourism  village.  Through  literacy  and literature  study,  efforts  can  be  made  to  develop  tourism  villages.  Tourist  Attraction Business is an effort or activity that uses something that is unique, the beauty of nature and culture that is owned by the community which is a particular target for tourist visits. Every village has the potential to become a leading tourism commodity. The Regional
Government  of  Bali  has  determined  that  tourism  developed  in  the  area  of  Bali  is Cultural  Tourism.  Cultural  tourism  is  a  type  of  tourism  that  develops  and  develops using Balinese culture inspired by Hinduism. As much as anything and as good as the potential that will become a superior commodity if tourism business actors (villages) are not ready with the science of tourism management, then we can be sure that tourism activities will not last long.
Keywords: tourism village, village potential, indigenous religion and culture,

## Human Resources

## Pendahuluan
Berdasarkan  data  BPS  pada  September  2015  yang  diuraikan  dalam ejournal.lipi.go.id/ bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,22% sedangkan tingkat  kemiskinan  di  perdesaan  mencapai  14,09%.  Menghadapi  persoalan  tersebut, strategi  pemerintah  untuk  mengatasi  ketimpangan  pembangunan  nasional  dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah  desa  perlu  mendapatkan  dukungan  dana.  Dana  tersebut  diperoleh  dari sumber-sumber  pendapatan  desa  meliputi  PADesa  (Pendapatan  Asli  Desa),  alokasi APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara),  bagian  dari  PDRD  kabupaten/  kota, ADD  (Alokasi  Dana  Desa),  bantuan  keuangan  dari  APBD  provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan  yang sah. Ini bertujuan supaya pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun  non  fisik  sehingga  tercapai  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat desa.
Upaya  yang  dilakukan  desa  untuk  meningkatkan  taraf  hidupmasyarakatnya adalah  membentuk  desa  wisata.  Biasanya  permasalahan  mainstream  dari  suatu  desa yang  memiliki  potensi  wisata  seperti  infrastruktur  jalan,  jembatan,  listrik, pipanisasi air, jaringan komunikasi dan lain-lain. Selain itu permasalahan bisa juga bersifat non fisik, tapi bersifat sosial. Misalnya, bisa saja desa tersebut memiliki potensi keindahan alam  namun  dari  sisi  keamanannya  kurang.  Penanganan  permasalahan  sosial  ini memerlukan pendekatan multidimensi tertentu yang tepat.
Tidak sedikit komitmen tidak terbangun dengan kuat untuk menyamakan visi misi  untuk  menjadikan  desa  wisata.  Ini  tidak  terlepas  dari  kekhawatiran  terhadap dampak yang bisa terjadi dari kegiatan pariwisata. Sebagian komponen desa mungkin melihat  contoh  daerah  lain  yang  dianggap  gagal  sebagai  desa  wisata  karena menimbulkan  dampak  negatif  misalnya  menurunnya  moralitas  generasi  muda  desa, atau dampak lingkungan yang terjadi karena pembangunan fisik besar-besaran sarana
penunjang wisata desa yang tanpa memperhatikan aspek lingkungannya, misal terjadi banjir atau tanah longsor di kawasan wisata alam
Setiap  desa  memiliki  potensi  untuk  dijadikan  komoditas  wisata  unggulan. Keindahan dan keunikan alam akan menjadi wisata alam. Jika desa tersebut memiliki keunikan  tradisi  dan  budayanya  bisa  menjadi  destinasi  wisata  budaya.  Jika  desa tersebut memiliki menu makanan dan minuman khas tradisional  yang unik baik dari bahan, rasa dan penyajiannya, bisa dijadikan destinasi wisata kuliner desa. Jika desa tersebut  memiliki  kerajinan-kerajinan  khas  nan  unik  bisa  menjadi  destinasi  wisata suvenir  desa.  Atau  jika  desa  tersebut  memiliki  peninggalan-peninggalan  yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi atau situs sejarah/prasejarah bisa menjadi tujuan wisata sejarah desa. Dunia wisata dalam kekinian banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Apapun bisa dijadikan wisata yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar, asal jeli melihat dan memanfaatkan peluang.
Perlu peran Pemerintah Daerah untuk membangun potensi desa menjadi desa wisata.  Melalui  dinas-dinas  terkait,  perangkat-perangkat  baik  berupa  regulasi, perijinan,  pajak  dan  sebagainya  sehingga  secara  hirarkis  administratif  desa  wisata berada  di  bawah  pembinaan  dan  tanggung  jawab  Pemerintah.  Untuk  menjadi  desa wisata diperlukan perangkat regulasi/norma sebagai aspek legalitas dan yuridis formal. Dengan  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dan  kuat,  desa  wisata  diharapkan  dapat beraktivitas tanpa ada gangguan misalnya keberatan dari pihak-pihak lain

## Pembahasan
Otonomi  daerah  di  Indonesia  (sejak  2001)  telah  membuka  ruang  bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri.  Ini  merupakan  solusi  alternatif  dalam  mengatasi  berbagai  persoalan  yang terjadi  karena  masalah  ketimpangan  pembangunan  baik  antara  pusat  dan  daerah maupun  antardaerah  kabupaten  dan  kota.  Ketidakseimbangan  yang  terjadi  sebagai akibat  pembangunan  yang  tidak  merata  hingga  menyebabkan  tingginya  angka kemiskinan di Indonesia (NL Aziz, 2017 dalam ejournal.lipi).
Salah  satu  wujud  perhatian  pemerintah  dengan  disahkannya  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi  kedudukan  dan  relasi  desa  dengan  daerah  dan  pemerintah  meliputi  aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah.
Desa  diberikan  otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa,  serta  menetapkan  dan  mengelola  kelembagaan  desa.  Tentunya  untuk menjalankan  kesemuanya  itu  maka  pemerintah  desa  perlu  mendapatkan  dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), bagian dari PDRD kabupaten/ kota, ADD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah.  Ini  bertujuan supaya pemerintah desa dapat  memberikan pelayanan prima
dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan  baik  fisik  maupun  non  fisik  sehingga  tercapai  pembangunan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya sendiri. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif. Pembangunan dapat diartikan sebagai  upaya  meningkatkan  kemampuan  manusia  untuk  memengaruhi  masa depannya.  Ada  lima  implikasi  utama  dari  pembangunan  (NL  Aziz,  2017  dalam ejournal.lipi)  yakni:  (a)  capacity,  pembangunan  berarti  membangkitkan  kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; (b) equity, mendorong tumbuhnya kebersamaan  dan  kemerataan  nilai  dan  kesejahteraan;  (c)  empowerment,  menaruh kepercayaan  kepada  masyarakat  untuk  membangun  dirinya  sendiri  sesuai  dengan kemampuan  yang  ada  padanya.  Kepercayaan  dalam  bentuk  kesempatan  yang  sama, kebebasan  memilih  dan  kekuasaan  dalam  memutuskan;  (d)  sustainability, membangkitkan  kemampuan  untuk  membangun  secara  mandiri;  dan  (e) interdependence,  mengurangi  ketergantungan  negara  yang  lain  dan  menciptakan hubungan  saling  menguntungkan  dan  saling  menghormati.  Ketidakmerataan pembangunan  yang  terjadi  di  Indonesia  antara  kawasan  perkotaan  dan  perdesaan memiliki  gap  yang  tinggi  sehingga  pembangunan  pedesaan  menjadi  jauh  tertinggal dibanding  perkotaan.  Oleh  karena  itu,  fokus  perhatian  pemerintahan  saat  ini  adalah bagaimana  membangun  desa  menjadi  desa  yang  otonom  dan  mandiri,  salah  satunya melalui pemberian dana desa, yang dikembangkan oleh desa untuk membangun desa wisata.
Potensi wisata yang luar biasa yang dimiliki seharusnya bisa menjadi andalan untuk  mengangkat  taraf  hidup  masyarakat.  Di  era  yang  semakin  maju  semakin  pula banyak  cara dan strategi untuk  mengangkat potensi  wisata di  suatu  daerah. Masing- masing  daerah  memiliki  kekhasan  atau  penonjolan  karakteristik  alam  maupun  sosio kultural  dan  aspek  lainnya.  Desa  memiliki  segudang potensi  bisnis  yang menguntungkan  untuk  bisa  diangkat  menjadi  komoditas  dan  dipoles  dengan manajemen  strategi  yang  tepat  untuk  menjadi  desa  wisata.  Berikut  langkah-langkah strategis  untuk  mengembangkan  potensi  desa  menjadi  desa  wisata  (diunduh  dari www.berdesa.com):
1. Identifikasi  potensi  desa  melalui  rembug  bersama  seluruh  komponen  desa  dari semua kalangan. Potensi yang bisa menjadi komoditas bisa bermacam-macam dari segala aspek. Bisa keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat khas/unik yang tak dimiliki daerah lain. Pastikan potensi unggulan yang akan dijadikan komoditas utama.
2. Identifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan potensi wisata  desa,  mulai  dari  yang  bersifat  fisik,  non  fisik  atau  sosial,  internal  dan eksternal.  Atau  bisa  saja  permasalahan  tersebut  jika  diolah  dengan  cara  tertentu justru permasalahan itu bisa menjadi potensi.
3. Perlunya  komitmen  yang  kuat  dari  seluruh  komponen  desa  untuk  menyamakan pendapat,  persepsi  dan  mengangkat  potensi  desa  guna  dijadikan  desa  wisata.
Komitmen  ini  yang  menjadi  dukungan  terkuat  bagi  terwujudnya  dan keberlangsungan desa wisata
4. Identifikasi  dampak  baik  dampak  positif  maupun  negatif  dari  sebuah  kegiatan wisata  sesuai  kekhasan  masing-masing  desa.  Masing-masing  desa  memiliki karakteristik sendiri akan menghasilkan dampak yang juga berbeda satu sama lain terutama perubahan-perubahan sosial cultural.
5. Komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng Pemerintah Daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta. Pikirkan dan identifikasi juga dampak  jika  bekerja  sama  dengan  pihak  swasta.  Termasuk  di  sini  untuk penganggaran  guna  pembangunan  desa  wisata  dengan  menggunakan  seluruh sumber daya ekonomi yang ada.
6. Menyiapkan  segala  perangkat-perangkat  aturan/regulasi  norma  yang  lebih bertujuan  untuk  mengawal  pengembangan  desa  wisata  dan  mengawasi  potensi- potensi  penyimpangan  yang  mungkin  saja  bisa  terjadi.  Regulasi  disiapkan  agar berjalannya aktivitas wisata beserta dampaknya tetap berada dalam koridor regulasi sebagai payung hukumnya
7. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen desa, termasuk pemerintah desa  tentang  manajemen  pariwisata,  bagaimana  mengelola  tempat  wisata, manajemen  tamu/pengunjung,  beserta  inovasi-inovasi  yang  perlu  dikembangkan mengingat sebagaimana sektor lainnya sektor pariwisata pun mengalami fluktuasi dan bisa mengalami “kejenuhan”.
8. Gunakan  segala  media  untuk  memperkenalkan  dan  mempublikasikan  potensi wisata di desa baik media konvensional maupun non konvensional, seperti media internet.  Internet  kini  menjadi  sarana  publikasi  yang  sangat  efektif  yang  bisa menjangkau  seluruh  belahan  bumi.  Tempat  wisata  yang  lokasinya  terpencil  pun bisa diketahui oleh orang di belahan dunia lain pun berkat teknologi internet
9. Belajar  pada  kesuksesan  desa  wisata  lain  atau  studi  banding.  Kita  bisa  belajar banyak pada keberhasilan desa wisata lain khususnya yang sejenis. Karena tipikal permasalahan dan tantangan masa depan yang bakal dihadapi kurang lebih sama. Hanya dengan manajemen profesional dan inovatif saja desa wisata akan eksis dan kompetitif  dan  dapat  melalui  ujian  yang  bersifat  internal,  eksternal  maupun regional internasional.
Usaha  Daya  Tarik  Wisata  adalah  upaya  atau  kegiatan  yang  mempergunakan sesuatu  yang memiliki keunikan, keindahan dari alam maupun budaya yang dimiliki oleh  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  tertentu  guna  untuk  kunjungan wisatawan.Berdasarkan  UU No.9 Tahun 1990 dijelaskan bahwa pengertian kawasan wisata  adalah  suatu  kawasan  yang  mempunyai  luas  tertentu  yang  dibangun  dan disediakan  untuk  kegiatan  pariwisata.  Apabila  dikaitkan  dengan  pariwisata  air, pengertian tersebut berarti suatu kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata dengan mengandalkan obyek atau daya tarik kawasan perairan. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala  sesuatu  yang  memiliki  keunikan,  kemudahan,  dan  nilai  yang  berupa keanekaragaman  kekayaan  alam,  budaya,  dan  hasil  buatan  manusia  yang  menjadi
sasaran  atau  kunjungan  wisatawan  (Modul  Daya  Tarik  Wisata,  Jurusan  Biologi Fakultas Mipa dan IPA Unud).
Lebih lanjut diuraikan pembagian usaha daya tarik wisata, sebagai berikut:
1. Daya tarik wisata alam: flora fauna, keunikan dan kekhasan ekosistem, misalnya eksistem pantai dan ekosistem hutan bakau, gejala alam: misalnya kawah, sumber air  panas,  air  terjun  dan  danau.  Budidaya  sumber  daya  alam,  misalnya  sawah, perkebunan, peternakan, usaha perikanan.
2. Daya tarik wisata sosial budaya: museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukan dan kerajinan.
3. Daya tarik wisata minat khusus merupakan jenis wisata yang baru dikembangkan di  Indonesi.  Wisata  ini  lebih  diutamakan  pada  wisatawan  yang  mempunyai motivasi  khusus.  Biasanya  para  wisatawan  harus  memiliki  keahlian:  berburu, mendaki gunung, arung jeram, tujuan pengobatan, agrowisata.
Diuraikan pula syarat-syarat untuk menjadi daerah daya tarik wisata
1. What to see. Di tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya  tarik  khusus  dan  atraksi  budaya  yang  dapat  dijadikan  “entertainment”  bagi wisatawan. What to see meliputi pemandangan alam, kegiatan, kesenian dan atraksi wisata. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat.
2. What  to  do. Di tempat  tersebut  selain banyak  yang dapat  dilihat dan disaksikan, harus  disediakan  fasilitas  rekreasi  yang  dapat  membuat  wisatawan  betah  tinggal lama  ditempat  itu.  Maksudnya  adalah  sesuatu  aktivitas  yang  dapat  dilakukan  di tempat itu.
3. What  to  buy.  Tempat  tujuan  wisata  harus  tersedia  fasilitas  untuk  berbelanja terutama  barang  souvenir  dan  kerajinan  rakyat  sebagai  oleh-oleh  untuk  di  bawa pulang ke tempat asal.
4. What to arrived. Di dalamnya termasuk aksesbilitas, bagaimana kita mengunjungi daya tarik  wisata tersebut,  kendaraan apa  yang  akan digunakan dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut.
5. What  to  stay.  Bagaimana  wisatawan  akan  tingggal  untuk  sementara  selama  dia berlibur. Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya.
Selain itu pada umunya daya tarik wisata suatu objek wisata berdasarkan atas:
1.  Adanya  sumber  daya  yang  dapat  menimbulkan  rasa  senang,  indah,  nyaman  dan bersih.  2.  Adanya  aksesibilitas  yang  tinggi  untuk  dapat  mengunjunginya.  3.  Adanya ciri  khusus  atau  spesifikasi  yang  bersifat  langka.  4.  Adanya  sarana  dan  prasarana penunjang  untuk  melayani  para  wisatawan  yang  hadir.  5.  Punya  daya  tarik  tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.
Suatu  daerah  dikatakan  memiliki  daya  tarik  wisata  bila  memiliki  sifat:  a. Keunikan,  contoh:  bakar  batu  (di  Papua)  sebuah  cara  masak  tradisional  mulai  dari upacara  memotong  hewan  (babi)  sampai  membakar  daging,  sayuran  dan  umbi/talas yang disekam dalam lubang, ditutup batu lalu dibakar, serta keunikan cara memakan
masakan  tersebut.  b.  Keaslian,  alam  dan  adat  yang  dilakukan  sehari  -hari,  dalam berpakaian dan kehidupan keluarga dimana seorang perempuan lebih mengutamakan menggendong babi  yang dianggapnya sangat berharga dari pada menggendong anak sendiri. c. Kelangkaan, sulit ditemui di daerah/negara lain d. Menumbuhkan semangat dan memberikan nilai bagi wisata.
Pembangunan  suatu  objek  wisata  harus  dirancang  dengan  bersumber  pada potensi  daya  tarik  yang  dimiliki  objek  tersebut  dengan  mengacu  pada  cerita keberhasilan  pengembangan  yang  meliputi  berbagai  kelayakan  (Modul  Daya  Tarik Wisata, Jurusan Biologi Fakultas Mipa dan IPA Unud). yaitu:
1. Kelayakan  Finansial.  Studi  kelayakan  ini  menyangkut  perhitungan  secara komersial  dan  pembangunan  objek  wisata  tersebut.  Perkiraan  untung-rugi  sudah harus  diperkirakan  dari  awal.  Berapa  tenggang  waktu  yang  dibutuhkan  untuk kembali modal pun sudah harus diramalkan.
2. Kelayakan Sosial Ekonomi Regional. Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki  dampak  sosial  ekonomi  secara  regional;  dapat  menciptakan  lapangan kerja  berusaha,  dapat  meningkatkan  penerimaan  devisa,  dapat  meningkatkan penerimaan  pada  sektor  yang  lain  seperti  pajak,  perindustrian,  perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan hal ini pertimbangan tidak semata-mata  komersial  saja  tetapi  juga  memperhatikan  dampaknya  secara  lebih luas.
3. Layak  Teknis.  Pembangunan  objek  wisata  harus  dapat  dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksakan diri  untuk  membangun  suatu  objek  wisata  apabila  daya  dukung  objek  wisata tersebut  rendah.  Daya  tarik  suatu  objek  wisata  tersebut  membahayakan keselamatan para wisatawan.
4. Layak Lingkungan. Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan  pembangunan  suatu  objek  wisata.  Pembangunan  objek  wisata  yang mengakibatkan  rusaknya  lingkungan  harus  dihentikan  pembangunannya. Pebangunan  objek  wisata  bukanlah  untuk  merusak  lingkungan,  tetapi  sekedar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebaikan manusia dan untuk meningkatkan kualitas  hidup  manusia  sehingga  terciptanya  keseimbangan,  keselarasan,  dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan Tuhannya.
Setiap  desa  memiliki  potensi  untuk  dijadikan  komoditas  wisata  unggulan. Keindahan dan keunikan alam akan menjadi wisata alam. Jika desa tersebut memiliki keunikan  tradisi  dan  budayanya  bisa  menjadi  destinasi  wisata  budaya.  Jika  desa tersebut memiliki menu makanan dan minuman khas tradisional  yang unik baik dari bahan, rasa dan penyajiannya, bisa dijadikan destinasi wisata kuliner desa. Jika desa tersebut  memiliki  kerajinan-kerajinan  khas  nan  unik  bisa  menjadi  destinasi  wisata suvenir  desa.  Atau  jika  desa  tersebut  memiliki  peninggalan-peninggalan  yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi atau situs sejarah/prasejarah bisa menjadi tujuan wisata sejarah desa. Bahkan jika desa itu memiliki keunggulan hasil bumi atau hasil
laut  misalnya  pertanian,  perkebunan,  perikanan  dan  lain-lain  (contoh  wisata  petik bunga  gumitir,  petik  strawberry,  petik  tomat,  cabai  dan  sayuran  lain).  Dunia  wisata dalam kekinian banyak mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Apapun bisa dijadikan wisata yang mendatangkan keuntungan ekonomi bagi warga sekitar, asal jeli melihat dan memanfaatkan peluang.
Pemerintah  Daerah  Bali  telah  menetapkan  bahwa  pariwisata  yang dikembangkan  di  daerah  Bali  adalah  Periwisata  Budaya.  Pariwisata  budaya  adalah jenis  kepariwisataan  yang  berkembang  dan  perkembangannya    menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan  nasional  sebagai  potensi  dasar  yang  paling  dominan,  yang  didalamnya tersirat  satu  cita-cita  akan  adanya  hubungan  timgal  balik  antara  pariwisata  dengan kebudayaan,  sehingga  keduanya  meningkat  secara  serasi,  selaras  dan  seimbang. Pelaksanaan  pariwisata  budaya  berdasarkan  azas  mufakat,  usaha  bersama  dan kekeluargaan,  adil  dan  merata,  percaya  pada  diri  sendiri  dan  perikehidupan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang berpedoman kepada falsafah Tri Hita Karana (Astawa, 2016: 61-72) .
Lebih lanjut dijelaskan tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata budaya bertujuan  untuk:  (1).  Memperkenalkan,  mendayagunakan,  melestarikan  dan meningkatkan mutu objel dan daya tarik wisata, (2). Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan  persahabatan  antar  bangsa,  (3),  memperluas  an  memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, (4). Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,  (5).  Mendorong pendayagunaan produksi  daerah dalam rangka meningkatkan produksi nasional, (6). Mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan, agama dan keindahan alam Bali  yang  berwawasan  lingkungan  hidup,  dan  (7).  Mencegah  dan  meniadakan pengaruh-pengaruh  negative  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  kegiatan-kegiatan kepariwisataan.
Anom (2010:121) menekankan pariwisata berkelanjutan terfokus pada tiga hal, yaitu: kualitas, yang menyangkut kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas  atau  taraf  hidup  masyarakat  local,  dan  peningkatan  kualitas  alam  yang dijadikan  objek  atau  daya  tarik  wisata,  (2).  Kelestarian  sumber  daya  alam  dan kelestarian  budaya-budaya  masyarakat  local  dan  (3).  Keseimbangan  kebutuhan industry  pariwisata,  lingkungan  dan  masyarakat  local  agar  tercipta  tujuan  dan  kerja sama yang saling menguntungkan diantara para stakeholder dan destinasi pariwisata.
Dalam  Prosiding  KS:  Riset  &  PKM  disebutkan  jaminan  bahwa  masyarakat harus terlibat di dalam pengembangan desa  agar program pengembangan desa wisata berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Jaminan itu dirumuskan dalam hal-hal sebagai  berikut:
1. Pengembangan  desa  wisata    harus    berpedomanan    pada  kebudayaan  local masyarakat;
2. Masyarakat  lokal  menjadi  sentral  dan  menjadikan  subjek  dari  semua  proses pengembangan desa wisata. Dengan  menempatkan  masyarakat   sebagai  sentral
diharapkan  partisipasi  masyarakat sebagai pemilik sumber daya pariwisata akan terdorong  dan  mampu  menyejahterakan masyarakat  local;
3. Pengembangan    desa  wisata  membutuhkan  adanya  kemitraan  yang  solid    antara tiga  unsur  utama,   yaitu pemerintah,  swasta,  dan  lembaga,   yang masyarakat lokal  menjadi  pemangku kepentingan  dari  kerja  sama  tersebut;
4. Ketiga pemangku kepentingan tersebut berada pada  posisi  yang  sejajar  dalam melakukan kerja sama serta saling menghormati;
5. Perlu  dibentuk    badan    pengelola    yang    otonom    dan  mandiri,  yang  saling berinteraksi, memberikan umpan  balik  pelaksanaan  untuk  mengoreksi diri  pada setiap  jenjang  organisasi;
6. Keputusan  dan  inisiatif  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat lokal  dibuat ditingkat  lokal    oleh    warga    masyarakat    yang  memiliki  identitas    yang    diakui peranannya  sebagai partisipan  dalam  proses  pengambilan keputusan; dan
7. Fokus  utama  pengembangan  desa  wisata  adalah  memperkuat  kemampuan masyarakat  lokal    dalam    mengarahkan    dan  mengatasi  aset-aset  yang  ada  pada masyarakat  local  untuk  memenuhi  kebutuhannya.    Pelaksanaan  hubungan  antar pemangku  kepentingan  tersebut  terarah,  peran  dan  tanggung    jawab    masing- masing  harus jelas. Peran dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan sebagai  berikut.  Peran  dan    Kewenangan    Pemerintah,    yaitu    (1)  melakukan pembinaan    kualitas    produk    dan  kemasan    kerajinan    dan    kuliner    khas    desa sebagai  unsur  kenangan  wisata;  (2)  melakukan  penataan    dan    konservasi lingkungan    fisik  kawasan  yang  menjadi  ciri  khas  desa  wisata;  (3)    melakukan perbaikan/pengadaan  infrastruktur    persampahan    dan    sanitasi;    (4)  melakukan gerakan  masyarakat  untuk mewujudkan  sapta  pesona;  (5)  melakukan pembuatan informasi    dan    fasilitas  kepariwisataan;    (6)    melakukan  perbaikan/peningkatan kualitas    ruang    publik,  pedestrian    dan    landscape    desa/lingkungan  untuk mendukung  sapta  pesona;  dan  (7) dukungan  pemberdayaan terhadap  kelompok sadar  wisata  (Pokdarwis)  dalam  pelestarian lingkungan  pariwisata  (kawasan Hutan,  dan sawah).
Pitana (2015) dalam “Hospitality Indutry and Tourism Education (The case of Indonesia)” menyatakan “Tourism has been one of the biggest industries in tehe world, seen from varios indicators, such as labor absorption, people movement, and income earned.  For  a  number  of  countries  and  territories,  tourism  has  been  the  biggest contributor  in  the  formation  of  their  gross  domestics  products”.  Industry  pariwisata merupakan salah satu industry terbesar di dunia karena banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan  pendapatan  bahkan  memberikan  kontribusi  terbesar  pada  produk domestic  bruto  suatu  negara.  Sector  pariwisata  merupakan  salah  satu  lokomotif perekonomian Bali dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari  pajak  dan  restoran.  Untuk  itu,  agar  pembangunan  pariwisata  Bali  bisa berkelanjutan, peningkatan kualitasnya harus terus diupayakan dengan mepenyesuaikan  dengan  potensi  daerah  yang  bersinergi  dengan  sector  lain  maupun dengan  koordinasi  yang  baik  antar  kabupaten/kota  di  Bali  serta  semua  Stakeholders pariwisata (Anom, dkk, 2010:3-4).
Perencanaan  termasuk  perencanaan  pariwisata  harus  mempertimbangkan struktur  masyarakat  yang  meliputi:  struktur  social  seperti  tingkat  pendidikan masyarakat,  budaya  masyarakat  seperti  agama,  adat-  istiadat,  keadaan  ekonomi masyarakat  (mata  pencaharian,  tingkat  pendapatan)  agar  perencanaan  tersebut  tidak menimbulkan  permasalahan  kesenjangan  social,  degradasi  budaya,  ketimpangan pendapatan,  pengangguran,  sebagai  akibat  keterpinggiran  masyarakat  local  oleh dominasi investor. Demikian juga halnya pemerintah dalam melakukan perencanaan pariwisata  harus  mampu  mengakomodasi  agar  tercita  keharmonisan  masyarakat dengan investor dengan tetap memenuhi dan memuaskan kebutuhan wisatawan. Penelitian  Pitana  (2000)  tentang  “Daya  Dukung  Bali  dalam  Kepariwisataan
(Kajian  dari  Aspek  Lingkungan  dan  Sosial  Budaya)”  menyatakan:  (1).  Apabila  laju pertumbuhan  penduduk  maupaun  kehadiran  dari  imigran  tidak  dapat  dikendalikan maka daya tampung wisatawan akan semakin menurun karena telah mengalami krisis sumber daya lahan dan air, (2). Masyarakat Bali Sangat welcome terhadapat kehadira wisatawan dan dari segi social budaya kehadiran wisatawan masih dapat ditingkatkan jumlahnya  sepanjang  kehadiran  imigran  luar  daerah  dapat  dikendalikan,  khususnya imigran yang tidak memiliki keterampilan, (3). Sarana akomodasi (kamar) yang tersdia untuk kebutuhan wisatawan sudah mencukupi dan bahkan letah melampaui kebutuhan, yang  memungkinkan  dikembangkan  hanya  pondok  wisata/homestay,  yang  ada  di pedesaan. Hal yang perlu diupayakan adalah peningkatan diversifikasi objek dan daya tarik wisata yang lebih banyak menampilkan produk local dan kearifan local, dengan tetap menjaga konservasi budaya dan lingkungan, (4). Posisi Bali yang sangat strategis dengan  dukungan  infratsruktur  yang  memadai,  namun  pada  era  mondial  mendatang akan  mengalami  perubahan  fungsi  lahan  yang  apabila  tidak  dikendalikan  melalui perencanaan yang menyeluruh dan integrative dalam satu system akan bermuara pada berbagi kebijakan yang akan menjadi boomerang bagi tujuan pembangunan Bali, dan (5).  Di  sisi  lain,  kepentingan  dan  adanya  kewenangan  dalam  pelekasnaan  otonomi daerah yang diartikan secara sempit diperkirakan akan memperkuat ego sektoral yang semata-mata didasari pertumbuhan ekonomi (peningkatan PAD) sehingga persaingan tumbuh  akan  semakin  menghalalkan  segala  cara,  khususnya  dalam  pemanfaatan sumber daya, terutama lahan dan air. Oleh karena itu perencanaan Bali di masa depan sudah  sepatutnya  memperhatikan  lahandan  air  yang  tersedia  untuk  dimanfaatkan semaksimal  mungkin  dengan  memperhatikan  aspek  kelestarian  untuk  kesejahteraan bersama.
Penelitian  Parining  (2001)  mengenai  “Studi  tentang  Implementasi  Konsep Pariwisata Kerakyatan di Bali”, menyatakan beberapa pedoman  yang bisa dijadikan model  pariwisata  dan  pengembangan  di  masa  depan  yaitu:  (1).  Skala  kecil,  (2). Kandungan  imfornya  rendah,  (3).  Memberdayakan  masyarakat  local,  (4).  Bisnisnya ramah  lingkungan,  (5).  Dasar  pengembangannnya  adalah  pengutamaan  potensi ecotorism yang dimiliki oleh masing-masing daerah tanpa mengganggu keaslian alam itu  sendiri,  (6).  Masyarakat  local  sangat  “welcome”  kepada  kepada  penduduk pendatang,  yang  jumlahnya  sebaiknya  diatur  dan  tidak  terlalu  banyak,karena masyarakat  local  sudah merasa terusik  dengan meningkatnya kriminalitas dan mulai
terganggunya keamanan  desa wisata, (7).  Belum adanya pemerataan pengetahuan di kalangan  fusngsionaris  desa  mengenai  peraturan  perundang-undangan  tentang kepariwisataan  dan  peraturan  perundang-undangan  lainya  yang  terkait  dengan penerapan asas pelestarian lingkungan, (8). Belum adanya pemerataan pengetahuan di kangan  pengusaha  periwisata  mengenai  keharusan  menerima  tenaga  kerja  setempat sesuai Perda Nomer 8 Tahun 1999, (9). Beluam adanya sangsi yang termuat di dalam kebijakan  kepariwisataan  bagi  pelanggarnya  sehingga  masyarakat  local  belum terlindungi haknya, (10). Perlu sosialisasi mengenai ajaran agama Hindu yang sesuai dengan ajaran kitab suci Weda, supaya terjadi keseimbangan antara Tatwa Susila dan Upacara, sehingga tenaga kerja etnis Bali yang beragama Hindu bisa bersaing di tingkat nasional  dan  internasional,  (11).  Supaya  terjadi  pembenahan  aturan  desa  adat  yang masih  mempunyai  aturan  “kaku”  sehingga  bisa  menguntungkan  semua  warga  yang mengempon  aturan  tersebut  dan  mendorong  warganya  untuk  berprestasi  tanpa ketakutan  akan  kesepekang  oleh  desa  adatnya  sendiri  (12).  Perlu  diadakan penyempurnaan Perda Pariwisata Budaya dengan memuat secara konsisten asas-asas pariwisata  kerakyatan  yang  telah  tertuang  dalam  peraturan  perundang-perundangan yang lebih tinggi.
Wignjosoebroto  (dalam  Widodo,  2011:  46)  mengemukakan  profesionalisme adalah  paham  yang  menciptakan  adanya  suatu  kegiatan  kerja  di  dalam  masyarakat. Kegiatan tersebut yakni:
1. Merefleksikan adanya itikad merealisasikan nilai kebajikan yang dijunjung tinggi oleh  masyarakat,  yang  karena  itu  tidak  mengharapkan  upah  meteriil  dari  pihak professional pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri.
2. Dikerjakan  berdasarkan  kemahiran  teknis  yang  bermutu  tinggi,  oleh  karena  itu mensyaratkan adanya pendidikan dan latihan bertahun-tahun secara eksklusif dan berat.
3. Dalam pelaksanannya menundukkan diri pada control sesama yang terorganisasi, berdasarkan  kode-kode  etik  yang  dikembangkan  dan  disepakati  bersama  dalam organisasi.
Kelompok  profesi  adalah  suatu  kelompok  yang  mendukung  kerja  yang merefleksikan  upaya  pengabdian  guna  merealisaskan  nilai-nilai  tertentu  yang dijunjung tinggi dalam masyarakat sehingga persoalan etika tidak akan pernah lepas dari  kehidupan  kelompok  profesinal  tertentu.  Kelompok-kelompok  professional  itu merupakan  kelompok  yang  menguasai  memiliki  kemahiran  untuk  menerapkan keahlian tinggi. Hal ini dapat dapat dilakukan lewat pendidikan dan latihan yang sangat berat,  lama  dan  menuntut  standar  yang  tinggi.  Semua  itu  hanya  dapat  dikontrol  dan dinilai “dari dalam” oleh sejawat-sejawatnya (sepadan hidup dan sekeahlian), dengan demikian hadirnya organisasi-organisasi professional akan jelas kian diperlukan. Pendidikan sebagai investasi (Yusuf, 2011: 96) adalah upaya penanaman modal yang berupa pendidikan yang diharapkan untuk dapat mengahasilkan kembalian lebih banyak  pada  waktu  yang  akan  datang.  Pendidikan  sebagai  investasi  harus  dapat memberikan sumbangan dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas manusia (human
capital)  yang  pada  gilirannya  melahirkan  sosial  capital  dan  pendapatan  nasional, terutama dalam hal hal berikut:
1. Proses  belajar  mengajar  menjamin  masyarakat  yang  terbuka  (yaitu  masyarakat yang senantiasa bersedia untuk  mempertimbangkan gagasan-gagsan dan harapan baru serta menerima sikap dan proses baru tanpa harus mengorbankan dirinya)
2. System pendidikan harus menyiapkan landasan yang tepat bagi pembangunan dan nilai-nilai  riset  (jaminan  melekat  untuk  pertumbuhan  masyarakat  modern  yang berkesinambungan).  Investasi  pendidikan  dapat  mempertahankan  keutuhan  dan konstan  menambahkan  persediaan  pengetahuan  dan  kemungkinan  riset  dan penemuan metode serta teknik baru yang berkelanjutan.
3. Apabila  dalam  setiap  sector  ekonomi  didapatkan  segala  faktor  yang  dibutuhkan masyarakat,  kecuali  tenaga  kerja  yang  terampil,  maka  invesasi  dalam  sector pendidikan  akan  menaikkan  pendapatan  perkapita  dalam  sector  tersebut,  kecuali struktur social yang hidup dalam masyarakat tersebut tidak menguntungkan.
4. System  pendidikan  menciptakan  dan  mempertahankan  penawaran  ketrampilan manusia  di  pasar  perburuhan  yang  luwes  dan  mampu  mengakomodasi  dan beradaptasi dalam hubungannya dengan prubahan kebutuhan akan tenaga kerja dan masyarakat teknologi modern  yang sedang berubah (sastradipoera, dalam Yusuf, 2011:96)
Pendidikan  sebagai  investasi  memberikan  pengaruh  terhadap  produktifitas suatu  negara.  Dari  pengetahuan  keterampilan  dan  keahlian  sesoang  sebagai  produk pendidikan, akan memiliki kemampuan yang tinggi dalam mencapai tingkat produksi masyarakat. Dengan produksi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini merupakan suatu indicator adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Agar produksi yang dihasilkan masyarakat akan menjadi konsumsi yang akan dipertahankan oleh masyarakat, dibutuhkan kemampuan mempertahankan produksi tersebut.
Sebesar  apa  pun  dan  sebagus  apa  pun  potensi  yang  akan  menjadi  komoditas unggulan  jika  pelaku  usaha  pariwisata  (desa)  tidak  siap  dengan  ilmu  manajemen pariwisata,  maka  bisa  dipastikan  kegiatan  pariwisata  itu  tak  akan  berlangsung  lama, karena  pariwisata  dengan  segala  karakteristiknya  tetap  diperlukan  pengelolaan  yang profesional dan inovatif. Termasuk di sini adalah strategi pemasaran yang tepat untuk mengangkat angka kunjungan. Perlu diberikan pelatihan manajemen pariwisata yang sesuai  dengan  karakteristik  desa.  Banyak  contoh  tempat  pariwisata  yang  akhirnya terpuruk,  mangkrak  karena  tidak  inovatif  sehingga  tidak  kompetitif,  tidak memperhatikan saran dan pendapat pengunjung, tidak ada kelanjutan perbaikan sarana dan prasarana, tidak menangani  keluhan pengunjung dan  akhirnya pengelola gulung tikar karena rugi (diunduh dari Berdesa.com).

## Kesimpulan
Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata yang tentunya akan langsung memberikan dampak positif bagi warga yaitu tingkat kehidupan warga seperti mampu memunculkan  lapangan  kerja  baru  hingga  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat pedesaan  melalui  fasilitas  desa  yang  diperbaiki  agar  layak  dikunjungi.  Selain  itu manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata lainnya adalah dapat menghidupkan
budaya, tradisi atau lingkungan adat yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai salah satu komoditas  wisata  budaya  lokal  yang  juga  menjaganya  agar  tetap  lestari.  Karena umumnya,  budaya  atau  tradisi  ini  sulit  untuk  dilestarikan  karena  mulai  hilangnya ketertarikan pada budaya tersebut.
Selain  manfaat  pengembangan  desa  sebagai  desa  wisata  dalam  hal  tingkat hidup  masyarakat  serta  pelestarian  budaya,  manfaat  yang  akan  diterima  oleh masyarakat  selanjutnya  adalah  tentu  saja  dalam  hal  perekonomian.  Manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata di sisi perekonomian secara langsung adalah keuntungan  yang  diperoleh  dari  objek  wisata  yang  ditawarkan.  Sedangkan  untuk manfaat  tidak  langsungnya  adalah  meningkatkan  kunjungan  ke  desa  sehingga perputaran perekonomian seperti dari hasil penjualan produk lokal bisa semakin lancar atau bahkan dikirim ke luar desa.
Selanjutnya  meningkatnya SDM dan SDA, sebagai hasil dari pengembangan desa  wisata  adalah  sebagai  sarana  promosi  produk  lokal.  Selain  meningkatkan pemanfaatan  SDA  seperti  lokasi  wisata,  keberadaan  desa  wisata  juga  dapat memberikan  manfaat  untuk  promosi  produk  lokal.  Manfaat  pengembangan  desa sebagai desa wisata yang dapat dipaparkan secara langsung, diharapkan warga dapat menerima gambaran singkat bagaimana melalui wawasan baru tersebut serta strategi yang  ada  dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  pedesaan  dan mengembangkan desa ke arah yang lebih baik seperti dari sisi perekonomian.

## Daftar Pustaka
Anom,  I  Putu,  dkk.  2010.  Pariwisata  Berkelanjutan  dalam  Pusaran  Krisis  Global. Denpasar: Udayana University Press.
Astawa,  I  Nyoman  Temon.  2016.  “Desa  Adat  di  Bali  dalam  Tataran  Pariwisata Global”. Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya. Vol I (2): 2527-9734.
Widodo,  Joko.  2011.  Membangun  Birokrasi  Berbasis  Kinerja.  Malang:  Bayumedia Publishing.
Yusuf, Rusli. 2011. Pendidikan dan Investasi Sosial. Bandung: Alfabeta.
https://www.researchgate.net/publication/320327898 , Diunduh pada 12 Pebruari 2019.
Prosiding KS: Riset & PKM volume: 4, Nomor: 1 Hal:  1 – 140, ISSN: 2442-4480.
Modul  Daya  Tarik  Wisata  (Mata  Kuliah:  Pemanduan  Wisata  Alam  dan  Ekowisata)
Oleh  I  Ketut  Muksin  Jurusan  Biologi  Fakultas  Mipa  dan  Ilmu  Pengetahuan Alam  Universitas  Udayana https://simdos.unud.ac.id/ ,  diunduh  pada  12 Pebruari 2019.
ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/download/575/480, diunduh pada 12
Pebruari 2019.
www.berdesa.com. diunduh pada 12 Pebruari 2019.