Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
TINJAUAN YURIDIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM SISTEM ZONASI
Nani Yuliani 1

## ABSTRAK
Kebijakan  zonasi  ini,  pada  kenyataannya  berbeda  dengan  harapan masyarakat  pada  umumnya.  Hal  ini  karena  masyarakat  menginginkan  sekolah berkualitas  bagi  anak-anaknya.  Seperti  dalam  memilih  sekolah  hal  pertama  yang paling  menentukan  ialah  kualitas  sekolah  dan lokasi menjadi  pertimbangan  yang terakhir.  Selanjutnya,  sekolah  yang  berkualitas  oleh  masyarakat  biasa  dilabeli sebagai  sekolah  favorit.  Faktor  utama  dalam  memilih  sekolah  ialah  tingkat kefavoritan  sekolah.  Faktor  tersebut  bahkan  mengalahkan  faktor  lain  seperti fasilitas  dan  guru.  Fakta  tersebut  menunjukkan  adanya  perbedaan  antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang bersifat  deskriptif  analisis,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan data  primer  dan  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tertier sebagai  data  utama.  Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian diadakan analisis secara kualitatif
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  Permendikbud  Nomor 44  Tahun  2019  sendiri  sebenarnya  mengandung  ketidakadilan.  Dalam  Pasal  31 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  bahwa  untuk  jenjang  SMP  dan  SMA  calon  peserta didik  baru  kelas  7  (tujuh)  SMP  dan  kelas  10  (sepuluh)  SMA  dilakukan  dengan memprioritaskan  jarak  tempat  tinggal  terdekat  ke  sekolah  dalam  wilayah  zonasi yang  ditetapkan,  namun  jika  jarak  tempat  tinggal  calon  peserta  didik  dengan sekolah  sama,  maka  seleksi  pemenuhan  kuota  atau  daya  tampung  terakhir menggunakan  usia  peserta  didik  yang  lebih  tua.  Seharusnya  kriteria  kedua  yang lebih  relevan  setelah  jarak  adalah  prestasi  siswa.  Kriteria  prestasi  ini  akan  lebih fair dibandingkan  dengan  kriteria  usia.  Faktor  yang  menjadi  kendala  PPDB dengan  sistem  zonasi  diantaranya  Sekolah  favorit  masih  terbatas,Pemerataan kualitas  pendidikan  yang  masih  timpang  dan  Kurangnya  sosialisasi  dari pemerintah.
Kata Kunci:  Penerimaan, Peserta Didik Baru, Zonasi
1 Guru SMPN 2 Maja Majalengka. Email, naniyuliani21@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## A. Latar Belakang
Pendidikan  merupakan  hak  asasi  manusia,  yang  memiliki  peran  penting dalam kehidupan bermasyarakat 2 . Sebagaimana tertera dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:
“Setiap  warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan.  Pelaksanaan  proses pendidikan  ini  guna  mencerdaskan  dan  mengembangkan  moral  bangsa agar  menjadi  lebih  baik  dan  bermartabat.  Pendidikan  adalah  salah  satu hal  penting  sehingga  mendorong  pemerintah  untuk  terus  meningkatkan kualitas layanan pendidikan.”
Pendidikan  merupakan  salah  satu  hak  yang  bersifat  mendasar  bagi seluruh  warga  negara,  khususnya  di  Indonesia.  Hal  tersebut  sejalan  dengan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang  menyatakan  bahwa  Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan  dan memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya, demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat  manusia.
Selain  itu  diatur  juga  di  dalam  Pasal  28  E  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pendidikan  diibaratkan  sebagai  modal  dasar  dalam  kebudayaan  dan  sebuah pondasi  utama  dalam  membangun  peradaban  suatu  bangsa.  Sebuah  kesadaran akan pentingnya pendidikan, akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir dan batin serta masa depan masyarakatnya.
Misi  pendidikan  yang  paling  utama  adalah  mewariskan  ilmu  dari generasi  ke  generasi  selanjutnya  dengan  harapan  jangan  sampai  generasi selanjutnya  tidak  dapat  mengenyam  pendidikan  yang  dalam  hal  ini  ilmu pengetahuan, tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Namun eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan dikarenakan masih terdapat adanya penyimpangan- penyimpangan  dalam  proses  belajar  mengajar  maupun  dari  dunia  pendidikan itu  sendiri.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  pemerintah  telah  berupaya dalam  mengurangi  kesenjangan-kesenjangan  dalam  kehidupan  di  masyarakat sebagai  implementasi  Nawa  Cita  Presiden  Republik  Indonesia  Joko  Widodo. 3 Salah  satu  kebijakan  yang  ditempuh  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayan    sebagai  bentuk  pemerataan  akses  pada  layanan  pendidikan  serta pemerataan kualitas pendidikan nasional adalah dengan menerapkan kebijakan
2 Mujianto Solichin, Imama Kutsi, Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Berbasis  Sistem  Zonasi  pada  Tingkat  Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah  Dasar  di  Kecamatan  Jombang ,  Jurnal  Manajemen  dan  Pendidikan  Islam, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm 20
3 I  Putu  Andika  Pratama  dan  Ketut  Suardita,    Pe ngaturan  Penerimaan  Peserta  Didik Baru  Melalui  Jalur  Zonasi  Sekolah, Jurnal  Jurnal  Kertha  Patrika,  Vol.  41,  No.  3  Desember 2019, hlm. 239

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
sistem  zonasi  sekolah.  Dalam  hal  ini  telah  diberlakukannya  aturan  baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (selanjutnya disebut PPDB) dengan memakai sistem zonasi (wilayah).
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui mekanisme dalam  jejaring  ( daring/online )  maupun  luar  jejaring  ( luring/offline ).  Untuk memudahkan  calon  peserta  didik  mengakses  sekolah,  diberlakukan  sistem zonasi.  Pengaturan  ini  diharapkan  dapat  membuat  proses  penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.
Sistem  zonasi  pada  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  (PPDB)  tahun  2017 diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB).  Sistem  zonasi  merupakan sistem  yang  diberlakukan  dengan  penentuan  zona  oleh  pemerintah  daerah masing-masing  yang  wajib  menerima  calon  peserta  didik  yang  berdomisili pada  radius  zona  terdekat  dari  sekolah  dengan  persentase  tertentu  dari  total jumlah  peserta  didik  yang  diterima.  Radius  zona  terdekat  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kondisi  daerah  masing-masing.  Pada  tahun 2017  sistem  zonasi  untuk  pertama  kali  diterapkan  dalam  penerimaan  peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun  2018.  Kemudian  Permendikbud  Nomor  14  Tahun  2018  pun  dicabut diganti  oleh  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman  KanakKanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah  Atas,  Dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan.  Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  51  Tahun  2018  dicabut  dan  dinyatakan tidak berlaku lagi dan penggantinya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  51  Tahun  2018  tentang  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Menengah Kejuruan,  namun  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  20 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  51  Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama, Sekolah  Menengah  Atas,  dan  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  669),  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku  lagi  dan  diganti  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2019  Tentang  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Dan  Sekolah  Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  44  Tahun  2019  dicabut  lagi  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dan diganti  dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Solusi  alternatif  yang  ditawarkan  pemerintah  adalah  penerapan  sistem zonasi  pada  penerimaan  peserta  didik  baru  (PPDB).  Ketentuan  sistem  zonasi PPDB  tahun  2021  berdasarkan  Permendikbud  No.  1  Tahun  2021  yang bertujuan menjamin  penerimaan  peserta didik  baru  secara  objektif,  akuntabel, transparan  dan  tanpa  diskriminasi  sehingga  mendorong  peningkatan  dan pemerataan akses layanan pendidikan.
Sistem  zonasi  merupakan  kebijakan  penerimaan  peserta  didik  baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat  siswa  terkait  berdomisili.  Pelaksanaan  sistem  zonasi  secara  teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah  (MKKS).  Sekolah  berwajiban  untuk  menerima  calon  peserta  didik yang  berdomisili  pada  radius  zona  terdekat  dengan  presentase  tertentu,  dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.
Pelaksanaan  sistem  zonasi  memang  penuh  dengan  dinamika,  faktanya kebijakan  tersebut,  merupakan  rekomendasi  dari  Ombudsman  Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag, rekomendasi  ini  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  pada  era  Muhadjir  Effendy  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan predikat sekolah unggulan, guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di  seluruh  sekolah  Indonesia. 4 Pendaftaran  PPDB  dalam  Pasal  12 Permendikbud  Nomor  1  Tahun  2021  dilaksanakan  melalui  jalur  sebagai berikut:
(1) PPDB  untuk  SD,  SMP,  dan  SMA  dilaksanakan  melalui  jalur pendaftaran PPDB
(2) Jalur  pendaftaran  PPDB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
a. afirmasi;
b. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
c. prestasi
Sedangkan  dalam  Pasal  13  Permendikbud  Nomor  1  Tahun  2021  menyatakan bahwa :
(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; b jalur  zonasi  SMP  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen)  dari daya tampung sekolah; dan
c jalur  zonasi  SMA  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen)  dari daya tampung sekolah.
(2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
4 Agil Nanggala, Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan  Kebudayaan  Nadiem  Makarim  Sebagai  Solusi  Pemerataan  Pendidikan  Di  Indonesia , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 Mei, 2020, hlm 48
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
(3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak  5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
(4) Dalam  hal  masih  terdapat  sisa  kuota  dari  jalur  pendaftaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3), Pemerintah  Daerah  dapat  membuka  jalur  prestasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.
Kebijakan  zonasi  ini,  pada  kenyataannya  berbeda  dengan  harapan masyarakat pada umumnya.  Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas  bagi  anak-anaknya.  Seperti  dalam  memilih  sekolah  hal  pertama yang  paling  menentukan  ialah  kualitas  sekolah  dan  lokasi  menjadi pertimbangan  yang  terakhir.  Selanjutnya,  sekolah  yang  berkualitas  oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit.  Faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah. Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor  lain  seperti  fasilitas  dan  guru.  Fakta  tersebut  menunjukkan  adanya perbedaan  antara  masyarakat  dan  pemerintah  melalui  kebijakan  sistem  zonasi dalam  hal  pemilihan  sekolah.  Bukan  hanya  masyarakat,  namun  sekolah  juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan.
Dampak  dari  dikeluarkannya  Permendikbud  No.  1  Tahun  2021  tersebut menyebabkan  terjadinya  kontroversi  yang  sampai  saat  ini  masih  sering dikeluhkan  oleh  orangtua  peserta  didik  yang  akan  mencari  sekolah  selepas tamat  dalam  jenjang  pendidikan,  namun  pada  dasarnya  dikeluarkannya Permendikbud No.  1 Tahun 2021  tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses pemerataan  peserta  didik  antara  pendidikan  atau  sekolah  di  wilayah  kota dengan  pendidikan  atau  sekolah  di  wilayah  pedesaan  dan  dari  sisi  pembuatan kebijakan  nya  pun,  terdapat  suatu  tujuan  baik  yaitu  agar  anak  dapat  sekolah dekat  dengan  tempat  tinggal  tanpa  melihat  hasil  dari  Ujian  Akhir  Nasional (UAN) sebagai syarat mutlak kelulusan dan mencari sekolah. Penerapan sistem zonasi  juga  memiliki  tujuan  untuk  menghapus  istilah  sekolah  favorit  pada Sekolah Negeri yang memang paling diminati di seluruh wilayah di Indonesia. Hal  tersebut  didasarkan  karena  terdapat  pandangan  dualisme  dalam  sistem pendidikan  terkait  sekolah  favorit  dan  sekolah  non  favorit.  Selain  itu  juga penerapan sistem zonasi terhadap PPDB didasarkan oleh keinginan pemerintah untuk  memberikan  pendidikan  yang  baik  dan  mumpuni  bagi  seluruh  warga negaranya.
Akan  tetapi  konsekuensi  dari  pemberlakuan  kebijakan  tersebut, timbulnya suatu permasalahan akibat ditetapkannya sistem zonasi tersebut. Hal ini dikarenakan sistem penerapan terkait zonasi sekolah diserahkan ke masing- masing  pemerintah  daerah,  dengan  tidak  mencermati  terlebih  dahulu,  terkait faktor-faktor seperti pendataan penduduk, jarak sekolah dan akses sekolah dari masing-masing  daerah.  Selain  itu  juga  sistem  zonasi  tersebut  kurang dilakukannya  sosialisasi  sehingga  menimbulkan  permasalahan,  terlebih  lagi terkait  dikeluarkannya  Permendikbud  No.  1  Tahun  2021  yang  sampai  saat  ini masih  menjadi  polemik  bagi  orang  tua  peserta  didik  baru  yang  akan  mencari sekolah.  Beranjak  dari  permasalahan  tersebut,  dikhwatirkan  akan  berdampak

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
kurang baik dalam teknis pelaksanaanya di lapangan dan berdasarkan dari latar belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi”

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  Identifikasi
Masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi
2. Faktor-faktor  apa  yang  menjadi  kendala  Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik Baru

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Faktor  yang  menjadi  kendala  Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

## D. Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  merupakan  model  konseptual  tentang  hubungan antara  teori  dengan  berbagai  faktor  yang  diidentifikasi  sebagai  masalah  yang penting.  Emory  Cooper  memberikan  pendapat  mengenai  pengertian  teori bahwa “Teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang  berkaitan  satu  sama  lain  secara  sistematis  dan  telah  digeneralisasi sehingga  dapat  menjelaskan  dan  memprediksi  suatu  fenomena  (fakta-fakta) tertentu”.  Dengan  demikian  teori  merupakan  sumber  tenaga  bagi  penelitian, dimana  seiring  perkembangan  zaman,  teori  dikembangkan  dan  dimodifikasi oleh berbagai penelitian kemudian daripada itu teori menyediakan serangkaian konsep penjelas ( explanatory concepts ) sehingga tanpa sebuah teori, tidak akan terlaksana penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka teori salah satunya mengenai Hak Asasi Manusia.
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  isu  global  yang  penegakannya telah  menjadi  komitmen  dunia  internasional.  Indonesia  sebagai  bagian  dari tatanan  dunia  internasional  telah  meratifikasi  sebagian  besar  komponen- komponen  HAM.  Konskuensinya  dari  hal  tersebut  di  atas  adalah  adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan HAM, pembukaan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia ( Universal  Declaration  of  Human  Rights ;  singkatan: UDHR) mengamanatkan bahwa nila-inilai hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan terprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual  dan  butuh  adanya  pemahaman.  Oleh  karena  itu,  agar  hak  asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
adanya  proses  internalisasi  yang  sistematis  dan  terprogram  melalui  berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran. 5
Rasa tanggung jawab terhadap internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia bisa dijadikan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun  dorongan  utama  untuk  menekankan  perlunya  nilai-nilai  HAM  dalam pelaksanaan  pendidikan  di  lingkungan  sekolah  antara  lain  adalah  karena diperlukannya  perubahan  sistem-sistem  nilai  dalam  kehidupan  masyarakat dewasa  ini.  Menurut  UNESCO  untuk  memperkuat  pembentukan  nilai  dan kemampuan  seperti  solidaritas,kreativitas,  tanggungjawab,  toleransi  dan sebagainya,  perlu  adanya  internalisasi  nilai  nilai  hak  asasi  manusia  dalam setiap kurikulum yang digunakan oleh setiap jenjang pendidikan.
Dengan demikian maka nilai-nilai HAM harus mendapat tempat penting dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah.  Output  pendidikan  haruslah manusia  yang  mempunyai  kepribadian  yang  toleran,  inklusif,  demokratis terhadap berbagai pengelompokan masyarakat berdasarkan paham suku bahasa maupun  agama.  Hal  ini  penting  untuk  diperhatikan  karena  salah  satu  tugas pendidikan  adalah  membentuk  pribadi  manusia  yang  beradab  dan  berbudaya, yang  dapat  menghormati  adanya  perbedaandan  keragaman.  Di  tengah-tengah maraknya  paham  globalisasi  yang  bergulir  secara  paradoks  menimbulkan berbagai kesadaran dan budaya baru di tengah tengah masyarakat, oleh karena itu  untuk  menghadapi  perubahan  tersebut  diperlukan  pendidikan  pluralitas, HAM, dan demokrasi yang dapat merespon lahirnya manusia yang beradab dan berbudaya.
Pendidikan mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia.  Azyumardi  menegaskan  bahwa  pendidikan  merupakan  salah  satu agen perubahan sosial pendidikan di satu sisi dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang mengantarkanmasyarakat mencapai suatu kemajuan. 6
Pendidikan  dengan  demikian  menjadi  variabel  yang  tidak  dapat diabaikan  dalam  transformasi  pengetahuan  nilai-nilai  dan  keterampilan  yang dilakukan  secara  sistematis  dan  berkesinambungan.  Dalam  kontekini, pendidikan memiliki  dua  fungsi  utama  yaitu  fungsi  konservatif  dan  progresif. Oleh  sebab  itu,  kebudayaan  dan  keyakinan  umat  manusia  terus  menerus berusaha  menjaga  dan  mempertahankan  penyelenggaraan  pendidikan  secara turun  temurun.  Penyelenggaraan  pendidikan  selanjutnya  menjadi  kewajiban kemanusiaan  atau  sebagai  strategi  budaya  dalam  rangka  mempertahankan kehidupan  mereka.  Begitu  pentingnya  arti  pendidikan  bagi  umat  manusia menyebabkan  banyak  peradaban  manusia  yang  mengharuskan  masyarakat untuk tetap menjaga eksistensi dan keberlangsungan pendidikan. Pada akhirnya manusia secara tegas menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, salah satu hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, baik  sebagai  warga  suatu  negara  maupun  sebagai  warga  dunia.  Pemerintah berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  apapun  kondisi  yang
5 Abdul  Khakim, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Pendidikan  Islam ,  Jurnal Evaluasi Pasuruan, Vol.2, No. 1, Maret 2018, hlm 378
6 Azyumardi  Azra, Pembaharuan  Pendidikan  Islam,  dalam  Marwan  Saridjo ,  Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, Amisco, Jakarta. 1996, hlm. 2-3

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
melingkupinya.  Tidak  ada  alasan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  tidak mendapat  hak-hak  dasar  tersebut.  Tugas  negara  dalam  urusan  HAM  adalah melindungi,  mempromosikan  dan  mencegah  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia bagi warganya.  Dengan demikian wajib belajar dalam konteks HAM adalah kewajiban negara untuk menyediakannya.
Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap warga  negara,  pendidikan  memikul  berat  tanggungjawab  untuk  mewujudkan pelaksanaan  hak  asasi  manusia  tersebut,  seperti  kebebasan  mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengakses informasi secara benar  dan  jujur,  kebebasan  memilih  tempat  pendidikan,  kebebasan  berserikat dan  lain  sebagainya.  Jadi  dalam  hak  memperoleh  pendidikan  terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan, yakni kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan  yang  berkeadilan  dan  berkeadaban.Tanpa  dilandasi  adanya kesadaran  untuk  mewujudkan  kewajiban  tersebut  maka  pendidikan  yang berorientasi  pada  HAM  sulit  untuk  direalisasikan.  Dalam  hal  ini  Lembaga pendidikan  harus  merespon  persoalan  HAM.  Sekolah  sebagai  lembaga pendidikan  hendaknya  dapat  menjadi  tempat  khusus  untuk  tumbuh  dan berkembang. Peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang, mengembangkan  minat  dan  kemampuannya.    Perkembangan  memerlukan penghayatan  kebebasan  sebagai  bagian  dari  asas  demokrasi  yang  realisasinya adalah adanya kebebasan untuk berfikir dan berpendapat, sekaligus kebebasan untuk memilih sekolah atau tempat pendidikan sesuai dengan keinginannya.
PPDB  berdasar  zonasi  adalah  sebuah  sistem  yang  mengganggu  hakekat pendidikan itu sendiri. Sistem zonasi akan sangat berpengaruh pada psikologis peserta  didik  dalam  pengembangan  semua  potensi  yang  ada  dalam dirinya. Akan ada banyak sekali peserta didik yang masuk ke sekolah tertentu bukan  murni  karena  keinginanya  sendiri  tetapi  karena  terpaksa  atau  dipaksa oleh wilayah atau zona yang telah daitur oleh pemerintah. Selain itu juga akan ada  sekian  banyak  calon  peserta  didik  jika  dilihat  dari  kemampuan  akademik dan  prestasinya  sangat  layak  masuk  disekolah  sesuai  pilihan  dan  sesuai kecocokan  psikologis  mereka  gagal  gara  gara  jarak  tempuh  tidak  berada  di zona  pendidikan  yang  diinginkan.  Sangat  miris  dan  memprihatinkan  jika pemrintah  masih  sibuk  mengurus  dan  mengatur  seseorang  yang  ingin mengembangkan potensi dan ketrampilan disatuan pendidikan tertentu di batasi oleh  wilayah  atau  zona.  Dengan  demikian,  PPDB  berdasar  zonasi  selain melanggar hakekat dari pendidikan juga dapat dikatakan melanggar Hak Asasi manusia  khususnya  hak  asasi  untuk  mengembangkan  diri  (aktualisasi  diri). Kalau  yang  diharapkan  pemerintah  adalah  pemerataan  mutu  pendidikan mestinya tidak harus dilakukan dengan PPDB berdasar zonasi tetapi dilakukan dengan  cara  perubahan  pengelolaan  atau  manajemen  pendidikan  yang  ideal, penyediaan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  yang  memadai,  peningkatan profesionalisme  guru  secara  optimal,  penyediaan  fasilitas  atau  sarana pendidikan  dan  pembelajaran  yang  cukup. Kalaupun  hanya  melalui  sistem zonasi  perataan  pendidikan  dapat  dilakukan,  maka  angka  90%  dinilai  belum menjawab kebutuhan yang dimaksud.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Hal  ini  dibuktikan  melalui  banyak  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh berbagai kalangan terkait dengan pemberlakuan sistem zonasi PPDB ini. Oleh karena  itu  Dinamika  Sistem  pendidikan  Indonesia  saat  ini  kembali  hangat diperbincangkan  pasca  pemberlakuan  sistem  Zonasi  sebagaimana  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Dan  Sekolah Menengah Kejuruan

## E. Metode Penelitian
Mengacu pada judul dan masalahnya, penulisan jurnal ini termasuk jenis penelitian  normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji penerapan  kaedah-kaedah  atau  norma-norma  hukum  positif. 7 Tipe  ini dipergunakan,  mengingat  bahwa  obyek  penelitian  ini  adalah  pengaturan  dan implikasinya  bagi  Calon  Peserta  Didik  mengenai  pengaturan  sistem  zonasi dalam  PPDB  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Nomor  44  Tahun  2019  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  yang  digunakan  dalam  penelitian adalah  pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  meneliti  aturan terkait  pengaturan  dan  implikasinya  bagi  Calon  Peserta  Didik  mengenai pengaturan sistem zonasi dalam PPDB  Berdasarkan Permendikbud RI  Nomor 1  Tahun  2021;  pendekatan  konsep  digunakan  untuk  memahami  mengenai konsep-konsep  sistem  zonasi;  dan  pendekatan  analitis  digunakan  untuk mengetahui  makna  yang  dikandung  oleh  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam peraturan  perundang-undangan  secara  konsepsional,  sekaligus  mengetahui penerapannya  dalam  praktik-praktik,  yang  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu berusaha  memperoleh  makna  baru  dan  menguji  istilah-istilah  hukum  dalam praktik melalui analisis Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021.
Spesifikasi  penelitian  Spesifikasi  penelitian  yang  akan  dipergunakan adalah diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan  hukum  positif  dalam  masyarakat. 8 Dengan  demikian,  untuk mendapatkan  gambaran  yang  jelas  mengenai  mengenai  pengaturan  dan implikasi  tentang  sistem  zonasi  dalam  PPDB  Berdasarkan  Permendikbud  RI Nomor  1  Tahun  2021,  maka  dalam  penelitian  ini  akan  diuraikan  hasil-hasil penelitian  sesuai  dengan  permasalahan  dan  tujuan  yang  akan  dicapai  serta menganalisisnya  dari  segi  peraturan  yang  berlaku  terkait  dengan  sistem pendidikan
7 Ibrahim,  Johnny. Teori  dan  metodologi  penelitian  hukum  normatif. Bayumedia Publishing, Malang,2006, hlm 57
8 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum PT. Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2002, hlm 36.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Metode  pengumpulan  data  berdasarkan  tipe  penelitian  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  maka  untuk mendapatkan  data  yang  objektif,  jenis  data  yang  dibutuhkan  adalah  data sekunder.  Data  ini  diambil  dengan  cara  penelitian  kepustakaan,  yaitu mempelajari  literatur-literatur  untuk  memperoleh  data  sekunder,  yang  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif (mempunyai  otoritas),  dan  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  yakni  norma (dasar)  atau  kaidah  dasar  dan  peraturan-peraturan  dasar,  seperti  Undang- Undang  Dasar  1945,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan penerimaan  peserta  didik  baru,  seperti  UUD  1945,  KUHP,  Undang  –  Undang Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Dan  Peraturan Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  1  Tahun  2021    tentang  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah  Dasar,  Sekolah Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Dan  Sekolah  Menengah Kejuruan.  Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  berupa  hasil-hasil  penelitian, karangan  ilmiah  dari  kalangan  hukum,  dan  penelitian-penelitian  lain  yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Kemudian  bahan  hukum  tertier  adalah  bahan yang  memberikan  petunjuk  ataupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian  ini.  Disamping  penelitian  kepustakaan,  penelitian  ini  juga menggunakan studi Lapangan, yaitu dilakukan dalam rangka memperoleh data primer  yang  menunjang  data  sekunder,  sehingga  dari  data  primer  akan  dapat diketahui bagaimana Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) dengan memakai sistem zonasi (wilayah).
Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara  kualitatif  yaitu  menganalisis  data  berupa  uraian-uraian  yang  sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a. Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi
Sejalan  dengan  berkembangnya  zaman,  kehidupan  masyarakat  semakin mengalami  kemajuan  sehingga  peran  pendidikan  menjadi  sangat  penting. Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam membangun sumber daya manusia  dengan  cara  memotivasi  dan  mendorong  manusia  untuk  belajar. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai penunjang kehidupan masyarakat itu sendiri. 9
Pendidikan juga sebagai investasi jangka panjang yang mempunyai nilai strategis,  baik  bagi  kepentingan  individu  maupun  kepentingan  kelompok.
9 Hendrawansyah dan Zamroni, Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas , Jurnal Kependidikan, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm 71

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Setiap  manusia  dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  melalui  pendidikan yang  baik.  Oleh  sebab  itu,  pendidikan  menjadi  perlu  untuk  ditingkatkan secara  terus  menerus  terutama  kualitasnya  demi  mempersiapkan  generasi penerus  bangsa  yang  akan  menjadi  agen  perubahan  sehingga  memiliki keunggulan  yang  kompetitif  dalam  tatanan  kehidupan  nasional  maupun global.
Kualitas pendidikan menjadi tujuan utama yang harus diperjuangkan oleh seluruh  elemen  pendidikan  sehingga  dapat  menghasilkan  sumber  daya manusia  yang  kreatif  dalam  menghadapi  tantangan  zaman.  Terwujudnya kualitas  pendidikan  yang  baik,  sedikit  tidaknya  juga  dipengaruhi  oleh lembaga  pendidikan.  Lembaga  pendidikan  adalah  suatu  sarana  untuk melayani konsumen berupa siswa, dan masyarakat dari berbagai bidang baik layanan dalam bentuk fisik bangunan maupun layanan berupa fasilitas yang memadai, guru yang bermutu dan profesional.
Salah satu fungsi dari pendidikan adalah menciptakan pengetahuan yang pada akhirnya diakumulasi oleh kelompok masyarakat dan digunakan untuk mengontrol  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  jasa pendidikan sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan sehingga dapat menciptakan  peserta  didik  yang  lebih  baik.  Alvarez  dan  Ruiz-Casares menjelaskan  bahwa  penguatan  nilai-nilai  sosial  yang  baik  dengan memberikan pelayanan pendidikan  yang  baik akan membentuk mekanisme pendidikan yang baik serta dapat menjamin pendidikan  yang berkelanjutan dari pendidikan itu 10 .
Salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional adalah memperluas akses  pendidikan  yang  berkualitas.  Pendidikan  yang  berkualitas  akan diperoleh pada sekolah yang berkualitas dan sekolah yang berkualitas akan menghasilkan  peserta  didik  yang  berkualitas  pula.  Pada  hakikatnya pendidikan dipercaya sebagai roda penggerak mobilitas sosial yang menjadi tolak  ukur  bahwa  peserta  didik  mengalami  kemajuan  dan  kesejahteraan. Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Wu  bahwa  pendidikan  merupakan roda penggerak untuk membangun mobilitas sosial. Sebagian besar manusia berusaha memperbaiki hidupnya melalui pendidikan.
Keberadaan  pendidikan  dapat  memberikan  peluang  adanya  peningkatan status  sosial  dalam  meningkatkan  kualitas  taraf  hidupnya.  Terdapat hubungan  yang  kuat  antara  tingkat  pendidikan  dan  kehidupan  sosial masyarakat.  Jika  tingkat  pendidikannya  maju  maka  tingkat  kehidupan sosialnya  akan  maju  begitupun  sebaliknya.  Dalam  hal  ini,  pendidikan menjadi  penting  untuk  masa  depan  dan  mengatasi  persoalan  ketidakadilan dalam pendidikan
Dewasa  ini  terdapat  fenomena  sekolah  favorit  yang  menjadi  tujuan. Fenomena  ini  muncul  karena  ada  kebijakan  untuk  memasuki  sekolah berdasarkan  hasil  nilai  Ujian  Nasional  atau  nilai  ujian  sekolah  jenjang sekolah  di  bawahnya.  Akibatnya,  siswa  yang  memiliki  prestasi  tinggi berkumpul  pada  sekolah  favorit.  Fenomena  sekolah  favorit  menjadikan
10 Ibid , hlm 80

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
ketimpangan  prestasi  diantara  para  siswa  semakin  tajam.  Sekolah  yang berkualitas  semakin  berkualitas  sebaliknya  sekolah  yang  tidak  berkualitas cenderung statis.
Fenomena  di  atas  menyentuh  keadilan  dalam  pelayanan  pendidikan. Meskipun  latar  belakang  sosial  peserta  didik  berbeda-beda,  namun  mereka tetap  menginginkan  agar  mendapatkan  kedudukan  dan  kesempatan  yang sama  di  dalam  pendidikan.  Mendapatkan  pendidikan  sama  berarti mendapatkan  pendidikan  yang  merata.  Semua  masyarakat  berhak mendapatkannya tanpa membeda-bedakan status sosialnya.
Pada  kenyataannya  realitas  pendidikan  di  Indonesia  belum  terdefinisi secara  merata.  Sekolah  yang  baik  didominasi  oleh  orang-orang  kaya sedangkan  orang  miskin  hanya  berkesempatan  memasuki  sekolah  yang mutunya  kurang  bagus.  Oleh  karena  itu,  sekolah  yang  bermutu  akan semakin maju sedangkan sekolah yang tidak bermutu tidak dapat maju dan berkembang.  Maka  muncullah  sekolah  favorit  dan  tidak  favorit.  Sekolah favorit  biasanya  dimasuki  oleh  orang  oleh  orang-orang  kaya  sementara sekolah  yang  tidak  favorit  biasanya  dimasuki  oleh  orang-orang  miskin. Fenomena  di  atas  merupakan  penyebab  awal  terjadinya  stratifikasi  sosial. Padahal  pendidikan  diharapkan  dapat  menghadirkan  tatanan  sosial  yang baik dan bukan sebagai alat untuk menciptakan stratifi kasi sosial. Dengan demikian,  kesenjangan  kemiskinan  antar  generasi  tetap  berjalan.  Hal tersebut  merupakan  ketidaksetaraan  yang  akan  melahirkan  ketimpangan  di dalam pendidikan .
Pendidikan  sebagai  sarana  mobilitas  hanya  bisa  dimasuki  oleh  orang- orang  kaya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  melalui  kebijakan  sistem  zonasi memutuskan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Selain itu pemerintah berupaya  untuk  menghilangkan  ketimpangan  yang  terjadi  di  masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit. Perdana mengungkapkan bahwa “penerimaan  peserta  didik  baru  dengan  sistem  zonasi  dapat  memeratakan pendidikan  baik  dari  sisi  input,  penyebaran,  dan  dapat  menghilangkan pembelan sekolah favorit dan tidak favorit” 11 .
Sistem zonasi merupakan  jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui  ujian  masuk.  Adapun  tujuan  sistem  zonasi  sekolah  adalah: Memeratakan Akses Pendidikan, Mendekatkan Lingkungan Sekolah dengan Lingkungan  Keluarga,  Menghapuskan  Eksklusivitas  dan  Diskriminasi, Membantu  Analisis  Perhitungan  Kebutuhan  Guru  dan  Distribusinya, Mendorong  Kreativitas  Guru,  Membantu  Pemerintah  Daerah  dalam Memberikan Bantuan.
Jalur sistem zonasi merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat  tinggal.  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud), Nomor  1  Tahun  2021  memberlakukan  jalur  penerimaan  ini.  PPDB  tahun 2021  dapat  diikuti  calon  siswa  yang  akan  masuk  TK,  SD,  SMP,  serta
11 Ibid,
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
SMA/SMK.  Penggunaan  sistem  zonasi  untuk  penerimaan  siswa  baru merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan sistem zonasi  sebenarnya  menyasar  siswa  baru  agar  mendaftar  sekolah  sesuai tempat tinggal.
Aturan sistem zonasi PPDB tercantum pada Permendikbud No.  1 Tahun 2021.  Harapannya,  sekolah  favorit  dan  non-favorit  tidak  memiliki  sekat. Tahun 2020, kuota yang diberikan untuk jalur zonasi PPDB minimal 50  % di setiap sekolah. Sistem zonasi yang diberlakukan pada tahun pembelajaran 2020/2021 memiliki sejumlah perbedaan dengan sistem zonasi PPDB  tahun pembelajaran  2019.  Perbedaan  tersebut  mencakup  jumlah  kuota  dari  jalur zonasi. Pada tahun 2019, kuota siswa untuk jalur zonasi sebesar 80 % dari 100  %.  Tahun  2020,  kuota  jalur  zonasi  berkurang  menjadi  50  %  setiap sekolah.  Berkurangnya  kuota  untuk jalur zonasi  PPDB  tahun  pembelajaran 2020/2021  dipengaruhi  pemerataan  wilayah  yang  belum  bisa  mengikuti PPDB  online.  Selain  jalur  zonasi,  ada  beberapa  jalur  lain  yang  dapat ditempuh siswa, seperti:
a. PPDB Jalur Afirmasi
Persentase  siswa  yang  berpeluang  mendaftar  PPDB  jalur  afirmasi paling sedikit 15 %. Pemberlakuan syarat PPDB untuk siswa afirmasi adalah sebagai berikut: PPDB jalur afirmasi ditujukan bagi siswa  dari kalangan  ekonomi  tidak  mampu.  Menunjukkan  bukti  berupa  surat keikutsertaan dalam program pemerintah terkait penanganan keluarga tidak mampu.Calon siswa memiliki domisili di dalam atau di wilayah zonasi  sekolah  tujuan.  Apabila  terbukti  melakukan  pemalsuan  akan diproses secara hukum.
b. PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua atau Wali
Pada  penerimaan  siswa  baru  dari  jalur  perpindahan,  kuota  yang diberikan  sebanyak  5  %.  Saat  ini,  kuota  jalur  pindahan  dibuat  lebih ketat.  Pemberlakuan  kuota  ini  tercantum  pada  Pasal  13  ayat  (3). Terdapat  beberapa  ketentuan  tambahan  yang  harus  dipenuhi  oleh siswa apabila ingin mendaftar dengan jalur perpindahan tugas.
c. PPDB Jalur Prestasi
Penerimaan  siswa  baru  dari  jalur  prestasi  yaitu  sisa  kuota  setelah dikurangi jalur zonasi,  afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali murid.  PPDB  jalur  prestasi  belum  diperuntukkan  bagi  calon  peserta didik  yang  akan  masuk  TK  dan  SD.  Kriteria  seleksi  PPDB  jalur prestasi  adalah  berdasarkan  nilai  Ujian  Nasional  atau  nilai  ujian sekolah.  Penghargaan  di  bidang  akademik  dan  non-akademik  dari berbagai  tingkat,  serta  hasil  perlombaan  juga  diperhitungkan.  Pada PPDB jalur prestasi, semua dokumen pendukung  seperti piagam atau bukti  prestasi  akan  dikumpulkan.  Jangka  waktu  penerbitan  dokumen paling  cepat  enam  bulan,  sedangkan  paling  lambat  tiga  tahun  sejak pendaftaran PPDB.
Pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  tahun  pembelajaran 2020/2021  tetap  memperhatikan  protokol  kesehatan  dimana  setiap  kepala

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
dinas  pendidikan  dan  sekolah  tidak  mengumpulkan  siswa  dan  orang  tua secara fisik di sekolah untuk mencegah penyebaran Covid-19. 12
Diberlakukannya  sistem  zonasi  merupakan  ikhtiar  dalam  mewujudkan Indonesia  yang  merata  dalam  bidang  pendidikan.  Tentu  setiap  kebijakan memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya  tersendiri,  terlebih  pada  kebijakan zonasi atau rayonisasi yang masih menjadi kebijakan baru, tentu masih perlu untuk diperbaiki.
Permendikbud  Nomor  1  Tahun  2021  sendiri  sebenarnya  mengandung ketidakadilan.  Dalam  Pasal  31  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  bahwa  untuk jenjang  SMP  dan  SMA  calon  peserta  didik  baru  kelas  7  (tujuh)  SMP  dan kelas  10  (sepuluh)  SMA  dilakukan  dengan  memprioritaskan  jarak  tempat tinggal  terdekat  ke  sekolah  dalam  wilayah  zonasi  yang  ditetapkan.  Namun jika  jarak  tempat  tinggal  calon  peserta  didik  dengan  sekolah  sama,  maka seleksi  pemenuhan  kuota  atau  daya  tampung  terakhir  menggunakan  usia peserta didik yang lebih tua. Usia menjadi kritera kedua setelah jarak rumah. Khusus  untuk  jenjang  SMA  kriteria  usia  (setelah  jarak  rumah)  agaknya bermasalah. Jenjang yang diatur dengan faktor usia, yaitu SMP dan SMA. Khusus untuk PPDB SMP tidak ada masalah dengan kriteria usia (setelah faktor  jarak  rumah).  Karena  jika  dicermati,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (UUSPN) Pasal 6 mengatur tentang usia yaitu : “Setiap warga negara yang berusia  7  (tujuh)  sampai  dengan  15  (lima  belas)  tahun  wajib  mengikuti pendidikan dasar”.  Artinya khusus untuk SD dan SMP ada ketentuan wajib belajar.  Oleh  karena  pendidikan  dasar  (SD  dan  SMP)  sifatnya  wajib,  dan ada  batasan  usia  yang  secara  tegas  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (UUSPN),  maka  faktor  usia  logis  menjadi  faktor  penentu  kedua  dalam seleksi  jalur  zonasi  khusus  pendidikan  dasar  (SD  dan  SMP).  Jika  tidak dimasukkan,  maka  Pemerintah  dapat  dipersalahkan  mengabaikan  mereka yang secara hukum lebih patut didahulukan daripada yang tidak.
Jika ketentuan usia dibatasi dengan ketentuan lain (selain jarak), semisal prestasi,  maka  siswa  yang  memiliki  prestasi  lebih  (walau  usianya  lebih muda)  kemudian  menghilangkan  hak  mereka  yang  diwajibkan  belajar  oleh Undang-undang maka Pemerintah berpotensi melanggar UUD Pasal 31 ayat (2)   dan  kewajiban  memfasilitasi  warga  negara  (pada  usia  tertentu)  untuk melaksanakan  kewajibannya.  Dalam  perspektif  ini,  khusus  untuk  jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) aspek usia memang harus lebih diutamakan daripada  kecerdasan,  dan  hal  ini  sudah  sejalan  dengan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional (UUSPN).
Berbeda  dengan  jenjang  SMP,  tahap  pendidikan  SMA/SMK   secara hukum  bukanlah  sebuah  kewajiban.  Undang-Undang  Republik  Indonesia
12 alf,  Mekanisme  Aturan  PPDB  2020,https://  edukasi.  sindonews.com/  read/ 36103/144/ mekanisme-aturan-ppdb-2020-1589861113?showpage=all#:~:text=Apa%20Itu% 20Jalur%20 Zonasi&text=Jalur%20sistem%20zonasi%20merupakan%20jalur,SMP%2C%20 serta%20 SMA%2FSMK. Diakses pada tanggal 21/01/2020
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tegas mewajibkan  pendidikan  dasar  9  tahun  bukan  12  tahun.  Adapun  jenjang SMA/SMK  adalah  hak  warga  negara.  Artinya,  semua  warga  negara  pada dasarnya  berhak  memasuki  jenjang  SMA/SMK,bukan  merupakan kewajiban.  Oleh  karena  sifatnya  adalah  hak,  maka  tugas  pemerintah bagaimana mendistribusikan pemenuhan hak tersebut secara fair (adil). Adil artinya  tidak  boleh  ada  diskriminasi  dalam  PPDB  zonasi  SMA.  Tidak dibenarkan  ada  perlakuan  berbeda  oleh  karena  sesuatu  kondisi  yang seseorang  tidak  dapat  memilihnya  (distribusi  natural  dalam  teori  keadilan John  Rawls).  Kriteria  semisal  Suku,  Ras,  Agama  termasuk  Usia  misalnya, itu termasuk distribusi natural, “hadiah” dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bukan pilihan pribadi.
Pada  dasarnya  pemenuhan  hak  pada  dasarnya  haru s  equal  opportunity (ada  kesempatan  yang  setara).  Jikapun  dibuat  kriteria  karena  sumber  daya yang terbatas (daya tampung yang tidak cukup memadai bagi semua), maka kriteria  itu  pertama-tama  tidak  boleh  dirujuk  kepada  sesuatu  yang  tidak dapat  diupayakan  atau  diubah  secara  harfiah.  Dengan  demikian,  kriteria kedua  yang  lebih  relevan  setelah  jarak  harusnya  adalah  prestasi  siswa.
Kriteria  prestasi  ini  akan  lebih fair dibandingkan  dengan  kriteria  usia.
Kembali  pada  dasarnya  Hak  tidak  boleh  ditentukan  atas  faktor  yang  tidak dapat diubah secara lahiriah. Menjadi tua itu pasti, berprestasi adalah pilihan sehingga  setiap  orang  pasti  tua  namun  tidak  semua  orang  bisa  berprestasi maka  menempatkan  usia  sebagai  variabel  dalam  seleksi  jalur  zonasi  selain telah melanggar hukum juga melanggar hak mendapatkan pendidikan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan tidak mencerminkan prinsip keadilan. 13

## 2. Faktor yang menjadi kendala Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB)  dengan  sistem  zonasi  ini  telah menyebabkan  polemik  di  masyarakat.  Sementara,  PPDB  dengan  sistem zonasi  ini  dimaksudkan  untuk  pemerataan  kualitas  pendidikan.  Berikut  ini diuraikan  kendala  PPDB  dengan  sistem  zonasi  berdasarkan  temuan  di lapangan.
a. Sekolah favorit masih terbatas
Sekolah unggulan atau favorit yang diinginkan para orang tua tidak dapat dicapai  karena  berada  di  zona  yang  berbeda.  Akibatnya,  orang  tua terpaksa  menyekolahkan  anaknya  di  zona  terdekat  dengannya  yang mutunya  kurang  baik.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  pengalaman sebelumnya  bahwa  sekolah-sekolah  favorit  itu  sudah  diketahui  banyak
13 M. Armen Lukman, Ketidakadilan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dan Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan , https://kliklegal.com/ketidakadilan-dalam- penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-2020-dan-langkah-hukum-yang-dapat-dilakukan/diakses pada tanggal 21/1/2020

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
orang  karena  selalu  dibanjiri  pendaftar.  Artinya,  sekolah  favorit  ini diperebutkan  oleh  banyak  orang  tua  agar  anaknya  bisa  sekolah  di  sana. Bahkan,  sekolah  favorit  ini  diasumsikannya  sebagai  sekolah  yang  dapat memberikan  pengalaman  yang  lebih  jika  dibandingkan  dengan  sekolah yang tidak favorit. Dengan sistem zonasi juga memberikan respon positif dari para orang tua yang rumahnya dekat dari sekolah yang difavoritkan oleh banyak orang tua. Sekolah favorit menjadi daya tarik yang luar biasa bagi  para  orang  tua  yang  ingin  mendapatkan  sekolah  yang  baik  untuk anak-anaknya.  Namun,  dengan  sistem  zonasi  ini,  para  orang  tua  juga harus  siap  ditolak  ketika  banyak  anak  di sekitar  sekolah  favorit  tersebut mendaftarkan diri di sekolah tersebut.
b. Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang Pemerataan  kualitas  pendidikan  yang  dimaksudkan  adalah  pemerataan dalam memberikan akses pendidikan, yakni berupa sarana prasarana dan fasilitas  sekolah,  metode  pembelajaran,  kualitas  dan  distribusi  guru. Ukuran  pemerataan  kualitas  pendidikan  yang  dimaksud  tersebut mencakup  semua  sekolah.  Dengan  kata  lain,  semua  sekolah  memiliki sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang sama, kualitas dan distribusi guru  yang  sama  juga.  Namun,  fakta  temuan  di  lapangan  berbeda.
Bahkan,  masyarakat  sendiri  mampu  membedakan  antara  satu  sekolah dengan  sekolah  yang  lainnya  ditinjau  dari  pemerataan  kualitas pendidikan  di  atas.  Hal  tersebut  telah  memicu  polemik  di  masyarakat. Masyarakat  masih  menganggap  bahwa  pemerataan  kualitas  pendidikan belum merata  atau  masih timpang.  Alhasil,  PPDB  dengan  sistem  zonasi belum dapat diterima. Pemerintah dinilai tidak adil karena masih terdapat ketimpangan sekolah yang satu dengan yang lain dilihat dari fasilitas dan kualitas  guru.  terciptanya  pemerataan  kualitas  pendidikan  yang dimaksudkan oleh pemerintah masih jauh dari harapan meskipun dengan PPDB  sistem  zonasi  ini  pemerintah  akan  mewujudkannya.  Pemerataan kualitas  pendidikan  ini,  seperti  harapan  pemerintah  tersebut,  bisa  juga dipetakan melalui PPDB sistem zonasi ini. Dengan kata lain, pemerintah akan  mengupayakan  secepat  mungkin  kebutuhan-  kebutuhan  sekolah seperti sekolah-sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat. Sekolah- sekolah  yang  diminati  oleh  masyarakat  tersebut  bukan  tidak  beralasan.
Alasan  utamanya,  bisa  jadi  karena  sekolah  tersebut  didukung  oleh fasilitas  dan  kualitas  guru  yang  ideal.  Oleh  karena  itu,  PPDB  dengan sistem zonasi ini akan berjalan baik untuk beberapa tahun ke depan jika pemerataan kualitas pendidikan diwujudkan pada semua sekolah. Kepala sekolah  dan  guru  juga  mengakui  bahwa pemerataan  kualitas  pendidikan yang  diharapkan  oleh  pemerintah  dapat  terwujud  secepat  mungkin dengan  memenuhi  kebutuhan  sekolah.  Secara  pribadi,  kepala  sekolah juga  masih  melihat  ketimpangan  di  beberapa  sekolah.  Padahal,  status sekolahnya  sama,  yaitu  sekolah  negeri.  Untuk  mewujudkan  semua  itu, dibutuhkan  waktu  dan  dana  yang  besar.  Dengan  begitu,  PPDB  dengan sistem  zonasi,  terciptanya  pemerataan  kualitas  pendidikan  seperti

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
harapan pemerintah akan terwujud. Artinya, PPDB dengan sistem zonasi ini tidak menimbulkan polemik lagi di masyarakat.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  pemerataan  kualitas pendidikan seharusnya telah merata sebelum PPDB dengan sistem zonasi ini.  Alasan  pemerintah  dengan  tujuan  menciptakan  pemerataan  kualitas pendidikan  melalui  PPDB  dengan  sistem  zonasi  ini  mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, baik calon wali murid maupun dari para guru.  Tidak  heran,  masyarakat  masih  menganggap  bahwa  masih  ada sekolah- sekolah yang difavoritkan dan tidak difavoritkan. Masih ada lagi sekolah  yang  satu  ramai  dengan  pendaftar  dan  sekolah  yang  lain  malah kurang diminati. Dengan kata lain, masyarakat sudah tahu mana sekolah yang  bagus  untuk  anak-anaknya.  Hal  inilah  yang  harus  dievaluasi  oleh pemerintah  sehingga  PPDB  dengan  sistem  zonasi  ini  sesuai  dengan harapan pemerintah.
c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah Aturan  PPDB  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  seharusnya melibatkan  pemerintah  daerah.  Pelibatan  pemerintah  daerah  akan membantu  pemerintah  pusat  dalam  menyusun  aturan  yang  tepat. Penyusunan  aturan  yang  tepat  diharapkan  tidak  menimbulkan kesalahpahaman  di  masyarakat.  Kondisinya,  masyarakat  masih  menolak kebijakan  PPDB  sistem  zonasi  ini.  Padahal,  masyarakat  dan  sekolah sebagai sasaran pelaksana aturan tersebut harus mengetahui secara detail aturan  dalam  PPDB.  Dengan  begitu,  PPDB  dengan  sistem  zonasi  perlu dilakukan dan dapat berjalan dengan baik. Namun, PPDB dengan sistem zonasi ini mendapatkan kritikan dari masyarakat.
Masyarakat  menilai  bahwa  pemerintah  pusat  seharusnya  lebih  gencar mensosilaisasikan  secara  teknis  jauh  hari  sebelumnya  sehingga  maksud dan tujuan pemerintah diketahui dengan baik. Sosialisasi PPDB ini harus dilakukan  secara  terstruktur,  sistematis,  dan  masif  agar  masyarakat paham.  Padahal,  kebijakan  sistem  zonasi  ini  dilakukan  untuk  memberi pelayanan  akses  yang  berkeadilan  kepada  masyarakat,  pemerataan kualitas  pada  semua  satuan  pendidikan,  dan  mendorong  masyarakat dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Dengan  demikian,  tidak  ada  lagi kecenderungan  terpusatnya  orang  tua  mendaftarkan  anaknya  pada sekolah  tertentu  yang  dianggapnya  unggulan  dan  favorit.  Apalagi, membandingkan  fasilitas  dan  kualitas  satuan  pendidikan  yang  satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, semua sekolah harus unggul dan berkualitas.  Pemerintah  juga  diminta  untuk  meningkatkan  sarana  dan prasarana  sekolah  antara  sekolah  yang  satu  dengan  yang  lain  agar  tidak jauh berbeda. Selain itu, distribusi dan kualitas guru juga harus merata. Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  harus  bersinergi  dalam mensosialisasikan PPDB dengan sistem zonasi ini jauh hari sebelumnya.
Hal  itu  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  sosialisasi  Dinas  Pendidikan dengan sekolah-sekolah, melalui rapat komite, pengumuman- pengumuman melalui media massa dan elektronik, atau bisa juga melalui pengumuman-pengumuman pengeras suara di masjid dengan

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Dengan  begitu,  kebijakan  PPDB  dengan  sistem  zonasi  ini  tidak menimbulkan polemik di masyarakat 14
Berdasarkan  pengaturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Permendikbud  RI No  1  Tahun  2021,  maka  dapat  dilakukan  analisis  yang  akan  diuraikan berikut ini.
Perlu diketahui sebelumnya bahwa kebijakan sistem zonasi ini lahir sejak tahun  2017  yang  lalu  melalui  Permendikbud  RI  No  17  Tahun  2017. Kebijakan  sistem  zonasi  ini  tampak  terjadi  bongkar  pasang,  betapa  tidak setahun berikutnya dilakukan revisi melalui Permendikbud RI No 14 Tahun 2018.  Selang  beberapa  bulan  kembali  direvisi  kembali  melalui Permendikbud  RI  No  51  Tahun  2018,  setahun  berikutnya  lagi  dilakukan revisi melalui Permendikbud RI No 20 Tahun 2019. Selang beberapa bulan lagi kembali direvisi melalui Permendikbud RI No  44 Tahun 2019, hingga akhirnya dilakukan perubahan melalui Permendikbud RI No 1 Tahun 2021. Bertitik  tolak  dari  kenyataan  tersebut  di  atas,  memang  telah  terjadi bongkar  pasang  kebijakan  sistem  zonasi  dalam  penerimaan  peserta  didik baru. Dalam hal ini sesungguhnya terlihat jelas kegagapan pemerintah untuk mengatakan  ketidaksiapan  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Kementrian Pendidikan  Kebudayaan,  sehingga  menyebabkan  calon  peserta  didik  dan para orang tua, cemas, dan kebingungan.
Apabila  dicermati  dengan  seksama,  pemerintah  dengan  mengeluarkan kebijakan  sistem  zonasi  ini,  sesungguhnya  tidak  memperhatikan  peraturan diatasnya,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Nasional  Pendidikan  (selanjutnya  akan  disingkat  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015)  yang  merupakan  peraturan  pelaksana dari  UU  Nomor  20  Tahun  2003.  Bertitik  tolak  dari  ketentuan-ketentuan yang  telah  dipaparkan  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  ketentuan tentang sistem penerimaan peserta didik baru dalam Permendikbud RI No 1 Tahun  2021  bertentangan  dengan  peraturan  diatasnya  yaitu  PP  RI  No.  13 Tahun  2015  yang  merupakan  penjabaran  dari  UU  No  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Dalam Permendikbud RI No. 1 Tahun 2021 tepatnya Pasal 31 mengatur bahwa  zonasi  digunakan  sebagai  dasar  untuk  pertimbangan  seleksi  masuk jenjang  pendidikan  berikutnya.  Artinya  bahwa  dalam  pasal  ini  menetapkan penentuan  calon  peserta  didik  yang  dapat  lolos  seleksi  dalam  penerimaan peserta  didik  baru  menggunakan  dasar  pertimbangan  zonasi,  yang  mana calon  peserta  didik  baru  akan  diterima  dengan  didasarkan  pada  prioritas jarak tempat tinggal  calon  peserta  didik yang  terdekat  dengan  Sekolah  dan apabila  daya  tampung  terakhir  dari  sisa  kuota  jalur  zonasi,  jika  terdapat
14 Muammar, Problematika  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Dengan  Sistem Zonasi  Di  Sekolah  Dasar  (SD)  Kota  Mataram ,  Jurnal  PGMI  ẽl-Midad.  uinmataram.  Vol.  11 No.1 Juni 2019 hlm. 58

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
calon  peserta  didik  yang  memiliki  jarak  tempat  tinggal  dengan  Sekolah sama,  maka  menggunakan  usia  peserta  didik  yang  lebih  tua  berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran
Sedangkan  dalam  PP  Nomor  13  Tahun  2015  tepatnya  Pasal  68  huruf  b mengatur  bahwa  hasil  ujian  nasional  yang  digunakan  sebagai  dasar  untuk perimbangan  seleksi  masuk  jenjang  pendidikan  berikutnya.  Artinya  bahwa penentuan  calon  peserta  didik  yang  dapat  lolos  seleksi  dalam  penerimaan peserta didik baru menggunakan dasar pertimbangan Ujian Nasional semata dan tidak dikenal zonasi 15
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas  apabila  terdapat  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  sesuai  seperti  terjadi  pada  Permendikbud RI  No.  1  Tahun  2021  dengan  PP  RI  No.  13  Tahun  2015  yang  merupakan penjabaran  dari  UU  RI  No.  20  Tahun  2003,  maka  konsekuensinya  harus dicabut,  dan  apabila  tidak  dicabut  seyogyanya  harus  dikaji  ulang  untuk disesuaikan  dengan  peraturan  diatasnya,  sehingga  tercipta  harmonisasi peraturan perundang-undangan.  Hal ini selaras dengan ajaran Hans  Kelsen. Hans Kelsen mengungkapkan sebuah ajaran (dogma) yaitu Stufenbautheory yang mengungkapkan bahwa:
“Norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu hierarki  tata  susunan,  di  mana  suatu  norma  yang  lebih  rendah  berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi lagi,  demikian  seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar ( Grundnorm )”. 16
Inspirasi  Teori  Perjenjangan  ( Stufenttheory )  norma  hukum  Hans  Kelsen diilhami  oleh  seorang  muridnya  yang  bernama  Adolf  Merkl  yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah ( das doppeltte rechsantlizst ). Menurut Adolf Merkl :
“Suatu  norma  hukum  itu  ke  atas  bersumber  dan  berdasar  pada  norma yang  diatasnya,  tetapi  ke  bawah  ia  juga  menjadi  dasar  dan  menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai  masa  berlaku  ( rechtskracht )  yang  relatif  oleh  karena  masa berlakunya  suatu  norma  hukum  itu  tergantung  pada  norma  hukum  yang berada diatasnya, sehingga apabila norma hukum  yang berada diatasnya dicabut  atau  dihapus,  maka  norma-norma  hukum  yang  berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula”. 17
15 Tri  Mulyani,  Dewi  Tuti  Muryati, Analisis  Yuridis  Mengenai  Sistem  Zonasi  Dalam Penerimaan Peserta Didik Bar u, Jurnal USM Law Review, Universitas Semarang, Vol 3 No 1 Tahun 2020, hlm 50
16 Ibid . Lihat juga Hans Kelsen, General Theory of Law State Russell & Russell, New York:,1945, hlm 113
17 Ibid.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
Berdasarkan  teori  Adolf  Merkl  tersebut,  dalam  teori  jenjang  normanya Hans  Kelsen  juga  mengemukakan  bahwa  suatu  norma  hukum  itu  selalu berdasar dan bersumber pada norma yang diatasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma lebih rendah daripadanya.  Dengan  demikian  dalam  hal  susunan/hirarki  sistem  norma, norma  yang  tertinggi  (norma  dasar)  itu  menjadi  tempat  bergantungnya norma-norma  dibawahnya  sehingga  apabila  norma  dasar  berubah,  maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada dibawahnya.
Teori  Jenjang  Norma Stufenbautheory Hans  Kelsen  dikembangkan  ke dalam  tatanan  kenegaraan  (ranah  hukum  tata  negara)  oleh  muridnya  Hans Nawiasky  dalam  bukunya  yang  berjudul Allgemeine  Rechtslehre mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen:
“ Suatu  norma  hukum  dari  negara  manapun  selalu  berlapis-lapis  dan berjenjang-jenjang  di  mana  norma  yang  berada  di  bawah  berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi  berlaku,  berdasar  dan  bersumber  pada  norma  yang  lebih  tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi  yang disebut norma dasar, tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis- lapis  dan  berjenjang,  norma  hukum  dalam  suatu  negara  itu  juga berkelompok-kelompok”. 18
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Stufenbautheory dari  Hans  Kelsen  diterapkan  juga  di  Negara  Indonesia, yang mana di Negara Indonesia diterjemahkan melalui UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang didalamnya diatur tentang tata hierarki peraturan perundang-undangan yang berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu  hierarki  tata  susunan peraturan perundang-undangan, dengan konsekuensi suatu norma yang lebih rendah  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya  sampai pada suatu norma yang tidak dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat  hipotesis  dan  fiktif,  yaitu  norma dasar  yaitu  Pancasila  yang  menjadi  roh  UUD  NRI  Tahun  1945,  sehingga oleh  karena  Permendikbud  RI  No.  1  Tahun  2021  dengan  PP  RI  No.  13 Tahun  2015  yang  merupakan  penjabaran  dari  UU  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  kedudukannya  lebih  rendah,  maka konsekuensinya  harus  dicabut,  dan apabila  tidak  dicabut  seyogyanya  harus dikaji ulang untuk disesuaikan dengan peraturan diatasnya, sehingga tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dipaparkan  tersebut  di atas, maka  dapat diketahui  bahwa  pengaturan  sistem  zonasi  dalam  PPDB  yang  diatur berdasarkan  Permendikbud  RI  No  1  Tahun  2021  tepatnya  Pasal  31, bertentangan  dengan  peraturan  diatasnya  yaitu  PP  RI  No  13  Tahun  2015, tepatnya  Pasal  68  huruf  b  yang  menetapkan  bahwa  hasil  ujian  nasional
18 Ibid

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
digunakan  sebagai  dasar  untuk  pertimbangan  seleksi  masuk  jenjang pendidikan  berikutnya,  yang  mana  peraturan  pemerintah  ini  merupakan penjabaran  dari  UU  RI  No  20  Tahun  2003.  Sehingga  berdasarkan Stufenbautheory dari Hans Kelsen yang diterjemahkan di Indonesia melalui UU RI No. 12 Tahun 2011 maka Permendikbud RI No 20 Tahun 2019 harus dicabut, atau perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan diatasnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang undangan.
G. Kesimpulan
1.  Diberlakukannya  sistem  zonasi  merupakan  ikhtiar  dalam  mewujudkan Indonesia  yang  merata  dalam  bidang  pendidikan,  namun  setiap  kebijakan memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya  tersendiri,  terlebih  pada  kebijakan zonasi atau rayonisasi yang masih menjadi kebijakan baru, tentu masih perlu untuk  diperbaiki.  Permendikbud  Nomor  1  Tahun  2021  sendiri  sebenarnya mengandung  ketidakadilan.  Dalam  Pasal  31  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur bahwa untuk jenjang SMP dan SMA calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat  tinggal  terdekat  ke  sekolah  dalam  wilayah  zonasi  yang  ditetapkan, akan  tetapi  jika  jarak  tempat  tinggal  calon  peserta  didik  dengan  sekolah sama,  maka  seleksi  pemenuhan  kuota  atau  daya  tampung  terakhir menggunakan  usia  peserta  didik  yang  lebih  tua.  Seharusnya  kriteria  kedua yang  lebih  relevan  setelah  jarak  adalah  prestasi  siswa.  Kriteria  prestasi  ini akan lebih fair dibandingkan dengan kriteria usia.
2.  Faktor  yang  menjadi  kendala  PPDB  dengan  sistem  zonasi  diantaranya Sekolah  favorit  masih  terbatas,Pemerataan  kualitas  pendidikan  yang  masih timpang  dan  Kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah.  Pengaturan  sistem zonasi dalam PPDB  yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021  tepatnya  Pasal 31, bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu PP RI No 13 Tahun 2015 tepatnya  Pasal  68  huruf  b  yang  menetapkan  bahwa  hasil  ujian  nasional digunakan  sebagai  dasar  untuk  pertimbangan  seleksi  masuk  jenjang pendidikan  berikutnya,  yang  mana  peraturan  pemerintah  ini  merupakan penjabaran  dari  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.

## H. Saran
1. Bagi Pemerintah harus melakukan evaluasi berlanjut guna menyempurnakan sistem zonasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah.
2. Bagi  Pemerintah  dan  Legislatif,    Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021  harus  dicabut,  atau perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan diatasnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Azyumardi  Azra, Pembaharuan  Pendidikan  Islam,  dalam  Marwan  Saridjo ,
Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, Amisco, Jakarta. 1996.
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum PT.  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2002.
Hans Kelsen, General Theory of Law State Russell & Russell,New York,1945.
Ibrahim, Johnny. Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing, Malang,2006.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  sistem pendidikan nasional
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  1  Tahun  2021    tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Pada  Taman  Kanak-Kanak,  Sekolah Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama,  Sekolah  Menengah  Atas,  Dan Sekolah Menengah Kejuruan

## C. Sumber Lain:

## 1. Jurnal, Skripsi dan Makalah
Abdul  Khakim, Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif  Pendidikan  Islam , Jurnal Evaluasi Pasuruan, Vol.2, No. 1, Maret 2018.
Agil  Nanggala, Analisis  Wacana  Pembaharuan  Kebijakan  Zonasi  Menteri Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nadiem  Makarim  Sebagai  Solusi Pemerataan Pendidikan
Di Indonesia , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 Mei, 2020.
Hendrawansyah  dan  Zamroni, Evaluasi  Kebijakan  Sistem  Zonasi  Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas , Jurnal Kependidikan, Volume 4, Nomor 1, 2020.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 1 April 2021
I  Putu  Andika  Pratama  dan  Ketut  Suardita,    Pe ngaturan  Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah, Jurnal Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember 2019.
Muammar, Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram , Jurnal PGMI ẽl- Midad. uinmataram. Vol. 11 No.1 Juni 2019 .
Mujianto  Solichin,  Imama  Kutsi, Implementasi  Permendikbud  Nomor  14 Tahun  2018  tentang  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  Berbasis  Sistem Zonasi  pada  Tingkat  Madrasah  Ibtidaiyah/Sekolah  Dasar  di Kecamatan Jombang , Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.
Tri  Mulyani,  Dewi  Tuti  Muryati, Analisis  Yuridis  Mengenai  Sistem  Zonasi Dalam  Penerimaan  Peserta  Didik  Bar u,  Jurnal  USM  Law  Review, Universitas Semarang, Vol 3 No 1 Tahun 2020.

## 2. Internet
alf, Mekanisme  Aturan  PPDB  2020 ,https://  edukasi.  sindonews.com/  read/
36103/144/ mekanisme-aturan-ppdb-2020-1589861113?showpage= all#:~:text=Apa%20Itu%  20Jalur%20  Zonasi&text=  Jalur%  20sistem
%20zonasi%20merupakan%20jalur,SMP%2C%20 serta%20SMA%
2FSMK. Diakses pada tanggal 21/01/2020
M.  Armen  Lukman, Ketidakadilan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  2020  dan  Langkah  Hukum  yang  Dapat  Dilakukan ,  https://
kliklegal.com/ketidakadilan-dalam-penerimaan-peserta-didik-baru- ppdb-2020-dan-langkah-hukum-yang-dapat-dilakukan/diakses pada tanggal 21/1/2020