## EFFECT OF TAXPAYER KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS AND FISCAL SERVICE QUALITY ON THE COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS IN PEKANBARU CITY
Febdwi Suryani, Fadrul, dan Pujiono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 No. Telp. (0761) 24418 Pekanbaru 28127 Email :febdwi.suryani@gmail.com, fadrulwf@gmail.com, pujiono.eddy@lecturer.pelita.indonesia.ac.id

## ABSTRACT
This purpose of this research is to analyze the effect of taxpayers knowledge, taxpayer awareness, and the fiscus service quality on taxpayer compliance. The population in this study was taken from all taxpayers registered at Pekanbaru Senapelan KPP and Pratama Tampan KPP. The number of individual taxpayers registered in the two service offices in 2016 was 232,477. Data collected by distributing questionnaires to 100 respondents. Data is analyzed  by  multiple  linear  analysis.Analysis  data  show  that  is  significant  effect  between  the  knowledge  of taxpayers on taxpayer compliance, significant effect between the awareness of taxpayers on taxpayer compliance, significant  effect  between  the  quality  of  tax  services  for  taxpayer  compliance.  Results  of  first  coefficient determination hypothesis test is 75%, the rest is 25%, second hypothesis is 82%, the rest is 18%. Meanwhile, the third  hypothesis  is  51%  the  rest  is  49%  effect  by  other  variables  like  tax  justice,  tax  sanctions,  increased  tax revenues,  tax  socialization,  attitude  of  taxpayers  and  etc.  T  table  valuein  this  research  was  1.984,  whereast countfrom first hypothesis of 2.821> 1.984,  second hypothesis is 2.967> 1.984, and the third hypothesis -2.296> -1.998.
Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Fiscus Service Quality.

## PENGARUH DARI PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  pengaruh  pengetahuan  wajib  pajak, kesadaran  wajib  pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini diambil dari semua wajib pajak OP yang terdaftar di KPP  Pekanbaru Senapelan dan KPP Pratama Tampan.   Adapun jumlah  wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dikedua kantor pelayanan tersebut pada tahun 2016 sebanyak 232.477 orang. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  membagikan  kuesioner  kepada  100  responden.Data  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  linear  berganda.Hasil  analisis  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  antara pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  kesadaran  wajib pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  pengujian  koefisien  determinasi  hipotesis  pertama  sebesar  75%  sisanya  25%, hipotesis  kedua  sebesar  82%  sisanya  18%,  sedangkan  hipotesis  ketiga  sebesar  51%  sisanya  49%  dipengaruhi oleh  variabel  lain  seperti  seperti  keadilan  pajak,  sanksi  perpajakan,  peningkatan  penerimaan  pajak,  sosialisasi perpajakan, sikap wajib pajak dan lain-lain. Nilai t tabel dalam penelitian ini sebesar 1,984, sedangkan t hitung dari  hipotesis  pertama  sebesar  2,821>1,984,  hipotesis  kedua  sebesar  2,967>  1,984,  hipotesis  ketiga  sebesar  - 2,296> -1,984.
Kata  Kunci :      Kepatuhan  Wajib  Pajak,      Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Kualitas Pelayanan Fiskus.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Peran  pajak  dalam  pembangunan  negara  Indonesia  adalah  sangat  penting,  karena  pajak  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  Negara.  Dalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Di Indonesia, pajak sangat mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tabel 1. Proporsi Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2012-2016 (dalam Triliunan Rupiah) Tahun Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Persentase (%) 2012 1.338,1 980,5 73 2013 1.438,9 1.077,3 75 2014 1.550,5 1.146,9 74 2015 1.761,6 1.489,2 85 2016 1.822,5 1.546,7 85
Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2016 (diolah, 2017)
Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa proporsi penerimaan negara dari pajak berada pada angka 70% pada  tahun  2012  sampai  tahun  2014  dan  terus  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2015  dan  2016  berada pada angka  di  atas  80%.  Namun  demikian,  ternyata  masih  banyak  potensi-potensi  pajak  yang  belum  tergarap seluruhnya.
Di  Indonesia,  pemungutan  pajak  mengacu  pada self  assessment  system . Self  assessment  system bertujuan untuk  memenuhi  tanggungjawab  wajib pajak dalam  membayar  wajib pajaknya secara sukarela.Diana (2009)  mendefenisikan self  assessment  system sebagai  sistem  pemungutan  atas  pemberian  wewenang, kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan melaporkan  sendiri  berapa jumlah pajak  yang  harus dibayar.Wajib pajak adalah orang  pribadi atau badan  yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dampak self  assessment dalam  undang-  undang  perpajakan  adalah  untuk  menciptakan  kesadaran  bagi wajib  pajak  yang  memiliki  penghasilan  agar  dapat  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak,  menghitung  sendiri, dan  membayar  pajak  terutang  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku.Namun demikian,  masih  ada  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban  membayar  pajaknya  karena wajib pajak harus menghitung dan melaporkan wajib pajaknya secara mandiribaik dari produktifitas wajib pajak yang  masih  rendahmaupun  sosialisasi  para  pegawai  pajak  dalam  menyampaikan  informasi  kepada  wajib pajak.Untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak,  pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  berupaya upaya  menggalakkan  pentingnya  menjalankan  fungsi  dan  peranan  pajak  sesuai  dengan  undang-undang perpajakan.Kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan bertujuan untuk menambah kas Negara melaluipembayaran pajak dari wajib pajak.Bermacam upaya yang dilakukan untuk menciptakan kepatuhan para wajib  pajak  dalam  menunaikan  kewajiban  pajaknya,  seperti  memberikan  akses  informasi  yang  dapat memudahkan  wajib  pajak  dalam  melaporkan  kewajiban  pajaknya  melalui e-filling ,  adanya  kesempatan pengampunan pajak (2016-2017), penghapusan sanksi pajak sementara, pajak bertutur (2017) dan  beberapacara lainnya yang dilakukan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.
Meskipun  demikian,  dari  upaya  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pajak,  tingkat kepatuhan  masyarakat dalam  melaporkan dan  membayar pajak  masih rendah. Salah satu daerah  yang  memiliki tingkat  kepatuhan  masyarakat  dalam  menyampaikan  dan  membayar  pajak  adalah  Kota  Pekanbaru.  Dari  data yang  diperoleh  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  Senapelan  dan  Pratama  Tampan,  tingkat  kepatuhan  wajib pajak Orang Pribadi (OP) tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak OP di Kota Pekanbaru
Periode 2012 – 2016 No Tahun WP OP yang Terdaftar WP OP yang Melaporkan SPT Tingkat Kepatuhan 1 2012 183.803 120.599 65,61% 2 2013 178.273 168.449 94.49% 3 2014 196.425 129.226 65.79% 4 2015 33.336 61.965 185.88% 5 2016 232.477 141.878 61.03%
Sumber : Data BPS Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017
Dari  tabel  2  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  OP  berfluktuatif.  Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2015 dimana tingkat kepatuhan mencapai 185,88%.
Kepatuhan  wajib  pajak  sangat  penting  untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak.  Sejalan  dengan pemikiran  bahwa  dalam  mencapai  penerimaan  yang  direncanakan  perlu  adanya  kesadaran  wajib  pajak  dalam membangun perilaku pribadi sadar pajak dan didukung dengan kesiapan petugas perpajakan yang pintar, cerdas dan bersih (Agung : 2011). Jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak tercapai. Pengetahuan masyarakat tentang perpajakan harus dioptimalkan baik melalui sosialisasi maupun pendidikan perpajakan. Dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, diharapkan wajib  pajak akan  sadar  dan  melaksanakan  kewajibannya  dalam  membayar  pajak.  Pelayanan  fiskus  juga  akan  berpengaruh pada  sikap  wajib  pajak.  Pemungutan  pajak  oleh  fiskus  diharapkan  memberikan  pelayanan  yang  nyaman  dan optimal. Karena dengan pelayanan yang baik, akan memicu wajib pajak untuk terus aktif menunaikan kewajiban pajaknya dan memudahkannya dalam menerima informasi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  akan  dilakukan  penelitian  dengan  judul  “Pengaruh Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru”

## Rumusan Masalah
Apakah  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kota  Pekanbaru?Apakah kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  Kota  Pekanbaru?Apakah  kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru?

## Tujuan Penelitian
Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  memberikan bukti  empiris  mengenai  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Definisi Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  tentang  perubahan  ketiga  atas  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,    pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Kepatuhan Wajib pajak
Kepatuhan dalam istilah KBBI yaitu tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan.Kepatuhan didefenisikan sebagai dorongan  yang  muncul  dari  diri  seseorang,  kelompok,  atau  organisasi  untuk  berprilaku  sesuai  dengan  aturan yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  undang-undang  perpajakan.  Dalam  hal  ini  kepatuhan  pajak  merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut  Salamun  (1991),  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  melaksanakan  kewajiban  mengisi  dan menyampaikan SPT secara tepat waktu dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengukur perilaku wajib pajak. Apabila tingkat pemasukan SPT semakin tinggi, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak juga semakin tinggi.
Dari pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefenisikan  kondisi  dimana  wajib  pajak  mengetahui  hak  dan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak,  telah memahami ketentuan perpajakan dan aktif menunaikan kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak melaksanakan segala hak perpajakannya serta tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuannya.

## Pengetahuan Wajib pajak
Pengetahuan wajib pajak merupakan sejauh mana kemampuan wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan memahami fungsi serta manfaat pajak. Menurut Salamun (1991) berdasarkan kenyataan yang ada,tingginya pendidikan dan pengetahuan  wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan  wajib pajak dalam membayar pajak dibandingkan wajib pajak yang kurang memperoleh informasi atau pendidikan dan pengetahuan yang  rendah.Menurut  Judisseno  (2004)  munculnyakendala  perpajakan  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan masyarakat  mengenai  perpajakan,  maka  dari  itu    perlunya  melakukan  tindakan  ekslusif  untuk  menangani  hak tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin rendah pengetahuan wajib pajak, maka semakin rendah pula kesadaran dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Siahaan (2002), jika masyarakat telah memahami fungsi dan manfaat membayar pajak di suatu Negara, maka  kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat mengalami peningkatan karena kesadaran wajib pajak akan  mempengaruhi  penerimaan  pajak.  Adanya  upaya  untuk  menghindari  pajak  yang  disebabkan  rendahnya kesadaran  yang  dimiliki  wajib  pajak  dapat  merugikan  negara.Kesadaran  wajib  pajak  menjadi  faktor  penting dalam  peningkatan  kepatuhan.Salamun  (1991)  mengatakan  bahwa  setiap  warga  Negara  harus  memilikijiwa patriotismuntuk  meningkatkan  kesadaran  dan  mengembangkan  budayakesadaran  warga  masyarakat  terhadap masalah  perpajakan,  dengan  begitu  masyarakat  tidak  merasa  terpaksa  untuk  melakukan  kewajiban  membayar pajak.Berdasarkan  teori  -  teori  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  merupakan  keadaan dimana wajib pajak mengetahui apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak.

## Kualitas Pelayanan Fiskus
Hardiyansyah  (2011)  menyatakan  bahwa  pelayanan  fiskus  yang  berkualitasakanmemberikan  pelayanan  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat  dalam  hal  memenuhi  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak. Artinya,  kunci  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  fiskus,  terletak  pada  kualitas  dan  efisiensi  pelayanan tersebut.Pelayanan  fiskus  harus  lebih  mengutamakan  kualitas  yang baik demi  memberikan kepuasan pelayanan kepada  masyarakat.Oleh  karena  itu,  pelayanan  fiskusdibentuk  berdasarkan  kualitas  sumber  daya  manusia, peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dan  sistem  informasi  perpajakan.Faktor  yang  mempangaruhi  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya  adalah    pelayanan  fiskus  yang  memuaskan  dan  mudahnya masyarakatdalam mendapatkan informasi mengenai perpajakan.
Menurut  Zain  (2008)  bahwa  petugas  pajak  harus  bersedia  untuk  membantu  para  pembayar  pajak mengisi  Surat  Pemberitahuan    dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan. Petugas pajak yang berhubungan dengan wajib pajak haruslah berkompeten dalam bidangnya, bergaji baik, dan memiliki etika yang baik serta sopan santun.
Dari uraian teori - teori diatas  dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskusmerupakan dinamika suatu  keadaan  yang  berhubungan  dengan  pemberian  jasa  layanan  atau  melayani  keperluan  masyarakat  dan organisasi  yaitu  wajib  pajak  oleh  pegawai  pajak/fiskus  dalam  menilai    kualitasnya  berdasarkan  pada  saat terjadinya pemberian pelayanan tersebut dengan indikator bagaimana sikap dan pelayanan fiskus disaat melayani wajib pajak, dan cara memberikan informasi kepada wajib pajak

## Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Witono B (2008), Winerungan OL (2013), Syahril F (2013), Suwardi F (2014), Lama  A  (2014),  Rosyada  AA  (2013),  Yogatama  A  (2014),  hasil  pengujian  menemukan  bahwa  variabel pengetahuan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh  Arum  HP  (2012),  Tiraada  TAM  (2013),  Nugroho  A,  dkk  (  2016),  hasil  pengujian  menemukan  bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nurmantu  (2005)  menyatakan  untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam  memahami  peraturan  perpajakan,  wajib pajak  harus  memiliki  pendidikan  atau  pengetahuan  yang  tinggi  mengenai  perpajakan.Sedangkan  menurut Amsyah (2005), pengetahuan wajib pajak sangat pentinguntuk  membantu wajib pajak menghitung pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.
Pengetahuan  perpajakan  adalah  pengetahuan  dasar  yang  harus  dimiliki  wajib  pajak.Kurangnya pengetahuan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan akan mempengaruhi kepatuhannya membayar pajak. Dengan  begitu,  disaat  pengetahuan  wajib  pajak  rendah,  maka  wajib  pajak  tidak  akan  mengetahui  informasi terkait  pajak  karena  informasi  tersebut  selalu  mengalami  perubahan  atau  pembaharuan  (update).  Bermacam upaya  yang    terus  dilakukan  pemerintah  untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam  mengakses  informasi  pajak, dengan tujuan untuk  meningkatkan kepatuhannya sebagai warga masyarakat taat pajak.
Dari  teori  -  teori    di  atas,  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  wajib  pajak  memiliki  pengaruh  terhadap tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Disamping  itu,  pengetahuan  perpajakan  dapat  dijadikan  sebagai  motivasi  bagi wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajibannya.Begitu  juga  dengan  pengetahuan  mengenai  adanya  sanksi perpajakan dan sosialisasi akan menuntut wajib pajak untuk mengetahui dan paham atas peraturan perpajakan.
Hasil  penelitian  Suwardi  (2014)  menunjukkan  bahwa  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  sependapat  dengan  penelitian  yang dilakukan  Witono  (2008)  bahwa  ditemukan  pengaruh  yang  signifikan  antara  pengetahuan  wajib  pajak  dengan kepatuhan wajib pajak.
Dengan demikian, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu: H1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Pohan  (2014),  wajib  pajak  perlu  meningkatkan  kesadaran  dalam  membayar  pajak.  Pada  fenomena  yg terjadi, sangat jarang ditemukan kesadaran wajib pajak membayar pajak, baik itu dari kalangan masyarakat kelas bawah yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang perpajakan maupun dari kalangan masyarakat kelas atas yang  sudah  tau  betul  fungsi  dan  peranan  pajak.  Kesadaran  dan  kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan, tergantung  pada  kemauan  wajib  pajak,  sampai  sejauh  mana  wajib  pajak  tersebut  akan  mematuhi  ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan teori tersebut jelas bahwa kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam peningkatan kepatuhan.  Meskipun  pengetahuan  wajib  pajak  tinggi  namun  tingkat  kesadarannya  rendah  maka  wajib  pajak tidakakan  memenuhi  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak.Hasil  penelitian  Nugroho  dkk  (2016)  menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
Dengan demikian, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:
H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Pelayanan  fiskusdikatakan  berkualitas  apabila  pelayanan  tersebut  dapat  melengkapi  kebutuhan  yang  sesuai dengan  apa  yang  diinginkan  masyarakatdalam  hal  mendapatkan  informasi  terkait  pajak.  Kepuasan  pelayanan fiskus  akan  tercapai  apabila  pelayanan  yang  disediakanberkualitas  atau  efisien.  Oleh  karena  itu,  kualitas pelayanan harus diutamakan dan lebih memperhatikan kepuasan wajib pajak (Hardiyansyah : 2011).
Kualitas  pelayanan  fiskus  yang  baik  dapat  membantu  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dan  dapat  meningkatkan  kepatuhannya  melalui  informasi  yang  diterima.Fiskus  diharapkan memiliki  motivasi  yang  tinggi  dan  kompetensi  berupa  keahlian,  pengetahuan  dan  pengalaman  dalam  hal kebijakan  perpajakan,  administrasi  pajak  dan  perundangundangan  perpajakan.Hasil  penelitian  Syahril  (2013) menunjukkan bahwa tingkat kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib  pajak.  Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  semakin  baik  dan  berkualitasnya  pelayanan  oleh  fiskus maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dengan demikian, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu: H3: Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN
Populasi  yang digunakan dalam penelitian ini  wajib pajak OP yang terdaftar di KPP  Pekanbaru Senapelan dan KPP Pratama Tampan.Tujuan diadakannya populasi adalah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi
Total sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Jumlah sampel sudah melebihi dari sampel minimal yang harus diambil berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Hair et al (Sekaran : 2011).
Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan accidental sampling . Accidental Sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  berdasarkan  kebetulan,  yaitu  siapa  saja  yang  secara kebetulan/insidental  bertemu  dengan  peneliti  dapat  digunakan  sebagai  sampel,  bila  dipandang  orang  yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011:67)
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.Data  berupa  tanggapan  tulisan  atas  pernyataan  atau angket dari objek penelitian. Penyebaran angket ini dilakukan secara langsung, yaitu diantarkan langsung kepada responden  yang  bersangkutan.  Setelah  kuesioner  terkumpul,  selanjutnya  data    dianalisis  untuk  memperoleh keyakinan  terhadap  kevalidan  atau  tidaknya  hasil  yang  diharapkan  dengan  mengeliminasi  jawaban  responden yang  tidak  memenuhi  syarat  sebuah  kuesioner.  Sedangkan  data  primer  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini yaitu  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan  fiskus  dan  tingkat  pengetahuan wajib pajak.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependent /Y)
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  pada  saat  wajib  pajak  telah  mengetahui  dan  memiliki  kesadaran untukmenjalankan kewajiban pajaknya.Variabel ini diukur dengantujuh item pernyataan yang  digunakan dalam penelitian Rahmawati, (2014).Sedangkan skala yang digunakan dalam penelitian ini skala likert yang terdiri dari poin 1-5, yaitu (1) sangat setuju (2) setuju (3) tidak setuju (4) sangat tidak setuju.

## Pengetahuan Wajib Pajak (Variabel Independen / X1)
Pengetahuan  wajib  pajak  (X1)  adalah  suatu  kondisi  pada  saat  wajib  pajak  memperoleh  pengetahuan  mengenai hak  dan  kewajibannya  sebagai  wajibpajak.  Variabel  ini  diukur  dengan  lima  item  pernyataan  yang  digunakan dalam  penelitian  Jery  Morgan  (2014).  Sedangkan  skala  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  skala  likert  yang terdiri dari poin 1-5, yaitu (1) sangat setuju (2) setuju (3) tidak setuju (4) sangat tidak setuju.

## Kesadaran Wajib Pajak (Variabel Independen / X2)
Kesadaran wajib pajak (X2) adalah suatu kondisi pada saat wajib pajak memahami fungsi dan manfaat pajak dan secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel ini diukur dengan lima item pernyataan yang digunakan dalam penelitianKhasanah, (2015). Sedangkan skala yang digunakan dalam penelitian ini skala likert yang terdiri dari poin 1-5, yaitu (1) sangat setuju (2) setuju (3) tidak setuju (4) sangat tidak setuju.

## Kualitas Pelayanan Fiskus (Variabel Independen / X3)
Kualitas pelayanan fiskus (X3) adalah Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yaitu pegawai pajak dalam melayani wajib pajak. Variabel ini diukur dengan lima item pernyataan yang digunakan dalam penelitian Kusuma,  (2016).  Sedangkan  skala  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  skala  likert  yang  terdiri  dari  poin  1-5, yaitu (1) sangat setuju (2) setuju (3) tidak setuju (4) sangat tidak setuju.

## Analisis Data
Untuk  menguji  hipotesis  penelitian  ini  diuji  denganmenggunakan Moderate  Regression  Analysis (MRA)  yang merupakan  aplikasi  khusus  regresi  linier  berganda  dimana  persamaan  regresinya  mengandung  unsur  interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen).
Persamaan regresi hipotesis pertama
Y= β 0 + β 1 X 1 + e Persamaan regresi hipotesis kedua Y= β 0 + β 2 X 2 + e Persamaan regresi hipotesis ketiga Y= β 0 + β 3 X 3 + e Dimana: Y = Kepatuhan wajib pajak β 0
= Konstanta
β 1,2,3 = Koefisien regresi masing-masing X X1 = Pengetahuan wajib pajak X2 = Kesadaran awajib pajak X3 = Kualitas pelayanan fiskus

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  kuesioner  yang  di  sebarkan  secara  langsung  dengan  mendatangi  wajib  pajak  OP yang  terdaftar  di  KPP  Pekanbaru  Senapelan  dan  KPP  Pratama  Tampan.  Adapun  jumlah  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terdaftar  dikedua  kantor  pelayanan  tersebut  pada  tahun  2016  sebanyak  232.477  orang.  Dengan menggunakan  rumus  slovin,  total    jumlah  responden  yang  diambil      dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  100 orang wajib pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  di  dalam  penelitian  ini  dinilai  dengan  menggunakan  7  item  pernyataan.  Total skor jawaban responden diperoleh sebesar 2.625 dengan nilai minimal sebesar 700, nilai maksimal sebesar 3.500, dan rata-rata diperoleh skor 3,75 , sedangkan kriteria posisi sebesar 75%  termasuk di posisi 61% - 80% (tinggi), artinya wajib pajak selalu mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP, selalu mengisi dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selalu membayar kekurangan pajak yang  ada  sebelum  dilakukan  pemeriksaan,  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  KPP  dapat  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  dengan  jawaban  responden  yang  memiliki  masing-masing perolehan skor 4,07, 4,12, 4,03, 3,83, dan 4,05.
Pengetahuan wajib pajak di dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan 5 item pernyataan. Total skor  jawaban  responden  diperoleh  sebesar  1.994  dengan  nilai  minimal  sebesar  1.500,  nilai  maksimal  sebesar 2.500,  dan  rata-rata  diperoleh  skor  3,99  ,  sedangkan  kriteria  posisi  sebesar  79,76%    termasuk  di  posisi  61%  - 80% (tinggi), dengan jawaban responden yang memiliki masing-masing perolehan skor 4,01, 3,98, dan 4,29.
Kesadaran  wajib  pajak  di  dalam  penelitian  ini  dinilai  dengan  menggunakan  5  item  pernyataan.  Total skor  jawaban  responden  diperoleh  sebesar  2.034  dengan  nilai  minimal  sebesar  1.000,  nilai  maksimal  sebesar 2.500, dan rata-rata diperoleh skor 4,07, sedangkan kriteria posisi sebesar 81%  termasuk di posisi 80%  - 100% (sangat tinggi), dengan jawaban responden yang memiliki masing-masing perolehan skor 4,05, 4,10,dan 4,20.
Kualitas pelayanan fiskus di dalam penelitian ini dinilai dengan menggunakan 10 item pernyataan. Total skor  jawaban  responden  diperoleh  sebesar  3.928  dengan  nilai  minimal  sebesar  1.000,  nilai  maksimal  sebesar 5.000, dan rata-rata diperoleh skor 3,93, sedangkan kriteria posisi sebesar 78,56%  termasuk di posisi 61% - 80% (tinggi),  dengan  jawaban  responden  yang  memiliki  masing-masing  perolehan  skor  3,98,  3,94,  4,04,  4,04,  dan 4,24.

## Uji Kualitas Data
Hasil  pengujian  kualitas  data  untuk  variabel  kepatuhan  wajib  pajak,  pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib pajak,  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  diperolehdari  nilai  r  tabel,  dengan  tingkat  signifikansi  α  =  5%  pada persamaan  N-2  =  100-2  =  98  =  0,1966.  Nilai  r  hitung  dalam  uji  validitas  menggunakan  teknik Corrected  Item Total Correlation . Dari hasil uji validitas, diketahui nilai r hitung > r tabel (0,1966), artinya seluruh item variabel
kepatuhan  wajib  pajak,  pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  kualitas  pelayanan  fiskus dinyatakan valid.
Reliabilitas  data  diuji  dengan  menghitung Cronbach’s  Alpha .  Suatu  konstruk  variabel  dikatakan  baik jika  memiliki  nilai Cronbach’s  Alpha >  0,60  (Ghozali,  2002).  Berdasarkan  hasil  pengujian, Cronbach’s  Alpha untuk  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,854  >  0,60,  pengetahuan  wajib  pajak  sebesar  0,842  >  0,60, kesadaran  wajib  pajak  sebesar  0,809  >  0,60,  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  sebesar  0,  894  >  0,60,  dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  alat  ukur  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  reliable,  karena Cronbach’s Alpha > 0,60.

## Uji Asumsi Klasik
Hasil  uji  normalitas  pada  penelitian  ini  dapat  di  lihat  dari normal  probability  plot. Jika  titik-titik  menyebar  di sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  garis  diagonal.  maka  residual  pada  model  regresi  tersebut  terdistribusi secara  normal.  Sedangkan  jika  titik-titik  menyebar  jauh  dari  garis  diagonal,  maka  residual  pada  model  regresi tidak terdistribusi secara normal atau tidak memenuhi asumsi normalitas. Normal probability plot pada penelitian ini tampak pada gambar 1 :

## Gambar 1.  Hasil Uji Normalitas Data
Model regresi dikatakan bebas dari adanya  multikolenieritas apabila nilai tolerance > dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak terdapat multikolenieritas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2002). Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diperoleh nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < dari 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolenieritas.
Untuk  mendeteksi  ada  tidaknya  heterokedastisitas  dapat  di  lihat  dari  grafik scatter  plot memiliki  tidak membentuk  pola  tertentu,  maka  terdapat  heterokedastisitas,  dan  jika  memiliki  titik-titik  yang  menyebar,  maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastistas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 2:
Gambar 2.  Hasil Uji Heteroskedastisitas

## Hasil Analisis Regresi
Persamaan  regresi  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  hipotesis  pertama  adalah  sebagai  berikut  :Y  =  19.674+ 0,328X 1. Persamaan  regresi  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  hipotesis  kedua    adalah  sebagai  berikut  :Y  =  - 19.535 + 0,339 X 2. Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis ketiga adalah sebagai berikut: Y = 32.016- 0,147X 3

## Hasil Koefisien Determinasi
Haisl  pengujian  hipotesis  pertama,  diperoleh  nilai  koefisien  determinasisebanyak  0,75  (75%),  hipotesis  kedua diperoleh nilai koefisien determinasi sebanyak 0,82 (82%),hipotesis ketiga diperoleh nilai koefisien determinasi sebanyak  0,51  (51%).  Angka  ini  menjelaskan  bahwa  dengan  nilai  presentase  masing-masing  hipotesis  tersebut kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus, sedangkan sisanya untuk hipotesis pertama sebesar 25%, hipotesis kedua sebesar 18 %, hipotesis ketiga sebesar  49%,  di  pengaruhi  oleh  variabel  lainnya,  seperti  keadilan  pajak,  sanksi  perpajakan,  peningkatan penerimaan pajak, sosialisasi perpajakan, sikap wajib pajak dan lain-lain.

## Pembahasan
Pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) diketahui nilai t hitung > t tabel (2,821>1,984)  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,006  dan  tingkat  kesalahan  (alpha)  sebesar  0,05.  Dari  hasil pengujian terlihat, maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, hasil uji t negatif menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terlihat t hitung > t tabel yaitu 2,967>1,984 dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,004  dan  tingkat  kesalahan  (alpha)  sebesar  0.05.  Dari  hasil  pengujian  terlihat, maka  keputusannya  adalah  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  kesadaran  wajib  pajak  yang  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan  wajib pajak terlihat t hitung > t tabel yaitu  -2,296>- 1,984  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,024  dan  tingkat  kesalahan  (alpha)  sebesar  0.05.  Dari  hasil  pengujian terlihat,  maka  keputusannya  adalah  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  kualitas  pelayanan  fiskus  yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP
Adapun  kesimpulan  yang  diambil  dari  hasil  pengujian  dan  analisa  yang  telah  dibahas  pada  bab  IV,  adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji dari hipotesis pertama, dapat di lihat bahwa adanya pengaruh signifikan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, hal ini di buktikan dengan nilai signifikansi 0,006 (0,006  <  0,5).  Maka  dari  itu,  dapat  di  simpulkan  bahwa  hasil  penelitian  hipotesis  pertama  dapat  diterima.  (2) Berdasarkan  hasil  uji  dari  hipotesis  kedua,  dapat  di  lihat  bahwa  adanya  pengaruh  signifikan  antara  kesadaran wajib  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini  di  buktikan  dengan  nilai  signifikansi  0,004  (0,004  <  0,5). Maka dari itu, dapat di simpulkan bahwa hasil penelitian  hipotesis kedua dapat diterima.  (3)  Berdasarkan hasil uji dari hipotesis ketiga, dapat di lihat bahwa adanya pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan  wajib pajak, hal ini di buktikan dengan nilai signifikansi 0,024 (0,024 <0,5). Maka dari itu, dapat di simpulkan  bahwa    penelitian  hipotesis  ketiga  dapat  diterima.  (4)  Secara  keseluruhan  pengujian  yang  dilakukan dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa semua variabel yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru.
Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Wajib pajak diharapkan memiliki pengetahuan  tentang  perpajakan,  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak  dan  mengetahui  fungsi  dan  manfaat pajak.  Jika  tingkat  pengetahuan  rendah,  maka  ketentuan  dan  tata  cara  perpajakan  tidak  akan  dipahami  dan kesadaran  akan  menunaikan  kewajiban  pajaknya  akan  rendah.  Oleh  karena  itu,  meningkatkan  kesadaran  wajib pajak  menjadi  faktor  penting  dalam  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak.Kesadaran  ini  sangat  penting  karena dengan adanya sikap sadar untuk  menunaikan  kewajiban  pajaknya,  maka  wajib pajak akan turut  meningkatkan kepatuhannya  sebagai  wajib  pajak.  Hal  ini  akan  mempengaruhi  peningkatan  penerimaan  pajak  dan  tidak  akan ada  sikap  enggan  terhadap  kewajiban  pajaknya.  (2)  Bagi  KPP,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  dan  selalu  fokus  kepada  kepuasan  pelanggan,  memiliki  tingkat  intelegensi  yang tinggi dan trampil, fiskus juga harus menunjukkan sifat pengabdian dan integritas serta moral yang tinggi. Selain itu, KPP diharapkan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak, agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (3) Untuk penelitian selanjutnya, agar mengambil  ruang  lingkup  yang  lebih  luas  atau  perlu  memasukkan  variabel  lainnya  sehingga  mampu menggambarkan  apakah  itu  pengetahuan  wajib  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  kualitas  pelayanan  fiskus secara  keseluruhan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  (4)  Bara  peneliti  berikutnya  perlu mempertimbangkan  variabel  lainnya  keadilan  pajak,  sanksi  perpajakan,  peningkatan  penerimaan  pajak, sosialisasi perpajakan, sikap wajib pajak dan lainnya yang akan mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dan  memperluas  area  penelitian,  hal  ini  diperlukan  untuk  meningkatkan  akurasi  hasil  yang  diperoleh  dimasa yang akan datang dapat lebih sempurna dari penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Agung, Mulyo. 2011. Perpajakan Indonesia Seri PPN & PPnBM . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Alfiah  Irma.  2014.Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan,  Sikap  Fiskus,  Lingkungan  Pajak,  Pengetahuan Peraturan  Pajak,  Persepsi  Efektifitas  Sistem  Perpajakan,  Kemauan  Membayar  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Dppkad  Grobogan-  Purwodadi.  Skripsi  Program  Study Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
Amsyah, Zulkifli. 2005. Manajemen Sistem Informasi . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Diana,  Anastasia  dan  Lilis  Setiawati.  2009 .  Perpajakan  Indonesia  Konsep,  Aplikasidan  Penuntun  Praktis. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Ghozali,  Imam.  2002. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  SPSS 2 .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Hardiyansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media. Judisseno, Rimsky K. 2005. Pajak & Strategi Bisnis . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Judisseno, Rimsky K. 2004. Perpajakan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.2017. Perekonomian  Indonesia  dan APBN  2017 ,  (Online), (www.kemenkeu.go.id/apbn2017, diakses 15 April 2017).
Kusuma.  2016.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  KPP  Pratama.  Skripsi  Program  Study  Akuntansi  Universitas  Bina Nusantara.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Indonesia . Yogyakarta: Penerbit Andi. Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak . Yogyakarta: Penerbit Andi. Muzammil, Choerul. 2016. Pedoman Paktis Membayar Pajak . Yogyakarta: Genesis Learning.
Morgan  Jery.  2015.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan  Sanksi  Denda  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul.
Nasution. 2006. Perpajakan . Jakarta: Bumi Aksara. Notoadmodjo, Soekidjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia . Jakarta: Rineka  Cipta.  Nugroho,  Aditya  dan  Rita  Andini.2016. Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  danPengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakdalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP PratamaSemarang Candi) . Jurnal Of Accounting. Vol 2 No. 2 Maret 2016. Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan Ed.3 . Jakarta: Granit. Pandji, Santoso. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance . Bandung: Refika Adimata. Pohan,  Chairil  Anwar.  2014. Pengantar  Perpajakan  Teori  dan  Konsep  Hukum Pajak. Jakarta:  Mitra  Wacana Media.
Prasetyo, Adinur. 2016. Konsep dan Analisis Rasio Pajak . Jakarta: Elex Media Kamputindo. Priyatno Duwi. 2012. Belajar mandiri Analisis Data Dengan. Yogyakarta: Mediakom. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan, Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat. Rosyada,  Annisaa  Amrina.  2013. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus  Dan  SikapWajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  PadaWPOP  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Jepara . FE UDN.
Salamun. 1991. Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya . Jakarta: Bina Rena Pariwara. Siahaan, Marihot Pahala. 2004. Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Soemitro, Rochmat. 1990. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan . Bandung: PT. Eresco. Sudirman,  Rismawati  dan  Amiruddin  A.  2012 .Perpajakan  Pendekatan  Teori  dan Praktek .  Malang:  Empatdua Media.
Sukarji, Untung. 2006. Pajak Pertambahan Nilai . Jakarta: Grafindo Persada. Supramono, Theresia. 2010. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan . Yogyakarta: Penerbit Andi. Suwardi,
Fitriana. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi diKantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur) . Jurnal FE UKI. Syahril,  Farid.  2013. Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Wajib  Pajak  dan  Kualitas Pelayanan  Fiskus  Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  PPh  Orang Pribadi  (Studi  Empiris  Pada  KPP  Pratama  Kota Solok) .Skripsi FE UNP.
Tiraada,  Tryana  A.  2013. Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  WPOP  Di Kabupaten Minahasa Selatan . Jurnal FE USRM. Witono,  Banu.  2008. Peranan  Pengetahuan  Pajak  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan . Vol 7 No. 2 September 2008, hal 196-208.
Yeni, Rahma. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan PajakPada KPP Pratama Padang .Skripsi FE UNP. Yogatama,  Arya.  2014. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari) . Jurnal FE UNDIP.
Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.