## IMPLIKASI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBERIAN ANGGARAN APBN/APBD UNTUK OPERASIONAL PENGELOLA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PEMERINTAH

## CUCU SOLIHAH
Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakancana
Email : cucusolihah2012@gmail.com

## ABSTRACT
The  commitment  in  building  Indonesia  as  a  prosperous  country  gives  consequence  to  the role  of  government  in  prospering  the  community.  It  is  conducted  by  empowering  the  programs having potency of financial sources for developing this state. Beside the tax as the financial source of  state development,  the government  enforces the policy of  zakat management.   The policy is  the act number 23 in 2011 concerning zakat management in which the fund derives from the national / regional  budget.  In  this  case,  the  national  or  regional  zakat  council  manages  the  zakat management.  It  is  expected,  it  can  help  the  process  of  state  development  and  be  a  media  in improving the social welfare as one of the government‟s roles.
Keywords: Government, National Zakat Council, National / Regional Budget, Welfare

## PENDAHULUAN
Negara  mempunyai  tanggung  jawab untuk  melaksanakan  amanat  konstitusi,  salah satu ketentuan yang terdapat dalam konstitusi UUD 1945 adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) berbunyi  bahwa  Fakir  miskin  dan  anak-anak terlantar  dipelihara  oleh  negara,  dan  ayat  (2) nya berbunyi bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Orientasi  dan  sasaran  peningkatan kesejahteraan  khususnya  bagi  fakir  miskin dan  anak-anak  terlantar  senada  dengan sasaran  penerima  (  Mustahik)  zakat,  dari  8 (delapan)  asnaf  yang  ditetapkan  syariah Islam,  sehingga  tidak  keliru  jika  kebijakan pemerintah  memberikan  ruang  khusus  bagi pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS  dengan  memberikan  anggaran negara  baik  APBN  untuk  BAZNAS  Pusat maupun APBD untuk BAZNAS Kabupaten/Kota di Indonesia.
Sementara  itu,  potensi  zakat  dalam rangka memberikan wewenang kepada pemerintah  bertindak  sebagai  operator  atau
pelaksana.  Alasannya Pertama ,  pemungutan zakat  dapat  dipaksakan  berdasarkan  Qur’an Surah At-Taubah : 103.  Padahal  satu-satunya lembaga  yang  mempunyai  otoritas  untuk melakukan  pemaksaan  seperti  itu  adalah negara  lewat  perangkat  pemerintahan  seperti halnya pajak. Apabila hal ini disepakati maka zakat  akan  menjadi  salah  satu  sumber penerimaan  negara. Kedua, potensi  zakat yang  dikumpulkan  dari  masyarakat  amat besar.  Menurut  hasil  penelitian  Pusat  Bahasa dan  Budaya  UIN  Syarif  Hidayatullah  dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan,  jumlah  potensi  filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai 19,3 trilyun pertahun. Saat ini zakat belum  berfungsi  sebagai  regulator,  akibatnya jumlah  orang  miskin  di  Indonesia  selalu meningkat,  sementara  zakat  bertujuan  untuk mengurangi kemiskinan.
Dalam  posisi  BAZNAS  sebagai lembaga  pengelola  zakat  yang  juga  penerima APBN/APBD  maka  BAZNAS  dituntut  untuk melaksanakan program peningkatan
kesejahteraan dan penanggulangan
kemiskinan  di  Indonesia  sebagai  kompensasi
atas anggaran negara yang diterimanya secara terstruktur dan terukur keberhasilannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  normatif  yuridis  yang  berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan  adalah  data  primer  yang  berupa wawancara  dengan  pengelola  di  Badan  Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS), dan  Komisi  VIII DPR  RI.  Data  sekunder  yang  berupa  data primer berupa peraturan perundang- undangan,  seperti  Undang-undang  No.  23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  dan Peraturan  Pemerintah  No.  14  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  zakat.  Adapun  Teknik pengumpulan  data  diambil  dari  Kementerian Agama RI dengan analisi datanya menggunakan data triangulasi.Metode analisis dilakukan  melalui    proses  interpretasi,  yaitu mencoba  menerobos  dan  menangkap  makna dari  data  yang  diperoleh,    dan  kemudian dilakukan  evaluasi  kritis  dan  menyajikan pandangan alternatif  yang lebih lengkap serta sesuai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Arah  Kebijakan  Pengelolaan  Zakat Terhadap Tujuan Dan Fungsi

## Pemerintah.
Kesejahteraan  yang  menjadi  tujuan kehidupan berbangsa harus diwujudkan dalam pondasi  sistem  ekonomi  nasional  dan  dalam implementasi  pengembangan  ekonominya harus  berdasarkan  pada  cita  hukum  ekonomi nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  dan  penataan  sistem  hukum  yang berpihak  kepada  rakyat,  terlebih  tujuan pembangunan  secara  mikro  adalah  dalam rangka  mewujudkan  suatu  masyarakat  adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan  rakyat,  dalam  suasana  peri kehidupan  bangsa  yang  aman,  tenteram, tertib,  dan  dinamis  serta  dalam  lingkungan
pergaulan  dunia  yang  merdeka,  bersahabat, tertib dan damai.
Berbeda  dengan  faham  kapitalisme/ liberalism  menganut  asas  perseorangan  (asas individualism)  yang  lahir  dari  pemikiran bahwa  manusia  (individu)  itu  dilahirkan bebas,  terpisah  satu  sama  lain  dan  masing- masing dengan penuh kekuasaan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, pengembangan  sistem  ekonomi  Indonesia tidak  berorientasi  pada  faham  kafitalisme mupun  sosialis,  karena  kedua  sistem  ini cenderung mengarah pada sistem perekonomian  yang  memberikan  kebebasan secara  penuh  kepada  setiap  orang  untuk melaksanakan  kegiatan  perekonomian  dan setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya  dan  semua  orang  bebas  melakuan kompetisi  untuk  memenangkan  persaingan bebas  dengan berbagai  cara, sehingga faham tersebut  tidak  sesuai  dengan  prinsip  arah pengembangan sistem ekonomi nasional.
Berpijak dari konsep negara kesejahteraan  memberi  ruang  kepada  negara atau  pemerintah  dengan  tidak  semata-mata sebagai  penjaga  keamanan  atau  ketertiban masyarakat,  tetapi  memikul  tanggung  jawab utama  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial, kesejahteraan  umum,  dan  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Negara  sejahtera  ( welfare  state ) merupakan konsep pemerintahan yang menempatkan  negara  sebagai  pemegang kunci utama untuk melindungi dan meningkatkan  ekonomi  dan  kesejahteraan rakyatnya.  Konsep  tersebut  dijalankan  atas dasar prinsip-prinsip pemerataan dalam kesempatan  dan  distribusi  kekayaan,  serta tanggung  jawab  pemerintah  (negara)  untuk menyediakan pelayanan minimal bagi kelompok  masyarakat  tidak  mampu  dan rentan.
Ketentuan  Pasal  33  UUD  1945 secara  subtansi  terkandung  di  dalamnya sistem demokrasi ekonomi, produksi dikuasai oleh  semua,  sehingga  perekonomian  disusun
sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan, dan semangat
untuk mewujudkan  keadilan  sosial  terpancar  di dalam Pasal 34 yang mengatur mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.  Kesejahteraan  yang  menjadi  tujuan pembangunan nasional harus menjadi prioritas utama, dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkannya sangat tergantung dari kemampuan untuk dapat lepas dari jerat krisis dan  membangun  fundamental  ekonomi  yang lebih mandiri.
Perspektif sejarah dan arah mengenai perekonomian  Indonesia  diusulkan  oleh Muhammad Hatta, sebagai berikut :
a. Orang  Indonesia  hidup  dalam tolong menolong
b. Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan
mendapat penghidupan yang
layak  bagi  manusia.  Pemerintah menganggung dasar hidup
minimum bagi seseorang
c. Perekonomian  disusun  sebagai usaha  bersama  menurut  dasar kolektif
d. Tanah dan kepunyaan masyarakat, orang seorang berhak  memakai  tanah  sebanyak yang perlu baginya sekeluarga
e. Harta  milik  orang-seorang  tidak boleh  menjadi    alat  penindas orang lain
f. Fakir dan miskin diperlihara oleh Pemerintah.
Penegasan  arah  pencapaian  tujuan masyarakat  adil,  makmur  dan  sejahtera, diwujudkan  dalam  suatu  pondasi  ekonomi Pancasila  dengan  semangat  kebersamaan  dan keadilan,  melalui  perwujudan  konsep  negara kesejahteraan  yang  terealisasi  dalam  alokasi sumber  dana  yang  bersumber  dari  keuangan negara  untuk  membiayai  program-program pembangunan yang memberi dampak terhadap  upaya  mensejahterakan  masyarakat, salah satunya pemberian anggaran APBNAPBD  untuk  operasional  lembaga
pengelola  zakat  bentukan  Pemerintah  yakni BAZNAS.

## B. Mengelola  Zakat  dan  Peran  Negara Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat
Islam memiliki solusi untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan  kesejahteraan  melalui  zakat. Zakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan  dasar  manusia  dengan  terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang dengan  tidak  menumbuhkan  kecemburuan yang semakin menajam antara kaum kaya dan golongan  ekonomi  lemah  (miskin)  dengan menciptakan kesejahteraan dan iklim solidaritas sesama manusia.
Dalam  melaksanakan  tugas  yang diberikan  Undang-undang  kepada  lembaga pengelola  zakat  yakni  BAZNAS,  maka undang-undang  menentukan    bahwa  untuk operasional  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan  Hak Amil  sebagaimana  ketentuan  Pasal  30  dan lebih  lanjut  ditegaskan  dalam  Pasal  31 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
BAZNAS dikatagorikan sebagai lembaga  non  struktural  dan  bersifat  lembaga nirlaba  penerima  anggaran  yang  bersumber dari APBN/APBD. Berdasarkan surat keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  792 Tahun  19990  menyatakan  bahwa  lembaga keuangan  adalah  semua  badan  usaha  yang kediatannya  di  bidang  keuangan  melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi  pembangunan  dan  jika  dilihat  dari sifat operasinya, suatu lembaga atau organisasi  dapat  dibagi  menjadi  dua  macam, pertama  lembaga  yang  berorientasi  untuk mendapatkan keuantungan ( profit institution ), kedua  lembaga  yang  dalam  menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi mengumpulkan keuntungan  ( non-for-  profit  institution )  atau organisasi  nirlaba.  Kelangsungan  organisasi nirlaba  ssangat  tergantung  dari  berbagai
sumbangan  yang  diberikan  oleh  pihak-pihak yang percaya kepada organisasi tersebut.
Lebih  lanjut  ketentuan  Pasal  67  ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 berisi  ketentuan  bahwa  biaya  operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan  hak  amil. Sementara  itu  dalam  hal  biaya  operasional dan  hak  amil  untuk  LAZ  maka  Pasal  32 menentukan bahwa  LAZ dapat  menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.
Selain  hal  tersebut  di  atas  Pasal  70 Peraturan  Pemerintah  No.  14  Tahun  2014 Tentang  Pengelolaan  zakat  menentukan bahwa:  “Pembiayaan  yang diperuntukan bagi operasional  BAZNAS  yang  bersumber  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara dapat  diberikan  kepada  BAZNAS  Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota apabila pembiayaan  operasional  yang  bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.
Namun  demikian  sekalipun  ada ruang  penambahan  anggaran  untuk  biaya operasional  dan  hak  amil  tetapi  BAZNAS Provinsi  dan  BAZNAS  Kabupaten/Kota belum  pernah  mengajukan  atas  kekurangan dana  untuk  biaya  operasional  dan  hak  amil mengingat  anggaran  dari  Pemerintah  Daerah Provinsi  dan  pemerintah  Kabupaten  selama ini  telah  cukup  menutupi  kebutuhan  untuk biaya  operasinal  dan  hak  amil  karena  setiap biaya yang akan diajukan disesuaikan dengan rencana  kerja  dan  anggaran  tahunan  yang disusun oleh BAZNAS Provinsi atau
Kabupaten/Kota dan disahkan oleh BAZNAS untuk  mendapat  pengesahan  dari  DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sementara  bagi  BAZNAS  setiap  pengajuan anggaran  berdasarkan  rencana  kerja  dan anggaran  tahunan  yang  disahkan  oleh Menteri.
Pertanggungjawaban  keuangan  yang dipergunakan untuk operasional dan hak amil yang  dipergunakan  oleh  BAZNAS  Pusat, Provinsi  dan  Daerah  yang  bersumber  dari keuangan  negara  (APBN,  APBD)  terdapat
mekanisme  berbeda  antara  BAZNAS  pusat dengan BAZ daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,  dimana  BAZNAS  Pusat mendapat bagian anggaran negara dari APBN merupakan bagian dari anggaran kementerian Agama,  karena  dalam  hal  zakat  kementarian agama  berkedudukan  sebagai  legislator  dan BAZNAS sebagai eksekutor.
Mekanisme pertanggungjawaban
penggunaan anggaran negara yang dipergunakan untuk biaya operasional sebagaimana  tersebut  di  atas,tidak  terlepas dari sistem administrasi keuangan yang terdiri dari  serangkaian  langkah-langkah  dimana dana-dana  disediakan  bagi  pejabat-pejabat tertentu  di  bawah  prosedur  yang  akan menjamin sah dan berdaya-gunanya pemakaian dana-dana itu, Bagian utama ialah menyusun  anggaran  belanja,  pembukuan, pemeriksaan,  pembukuan.  Anggaran  belanja adalah perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang seimbang untuk suatu waktu tertentu.
Semantara  itu  terhadap  BAZNAS Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  keuangan  yang akan dipergunakan untuk biaya
operasional/hal  amil  diperoleh  dari  APBD
Pemerintah Daerah yang membidangi masalah  keagamaan  (Kesra)  di  tingkat Provinsi  dan Daerah Kabupaten/Kota melalui sistem pengajuan anggaran berbasis keperluan sehingga pelaporannyapun disampaikan kepada  Gubernur/Bupati  sebagaimana  Pasal 34  (2)  UU  No.  23  Tahun  2011  dan  Pasal  71 (1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan zakat.
Sehubungan dengan BAZNAS Kabupaten/Kota,  mendapat  anggaraan  APBD dari pemerintah Daerah,
maka konsekwensinya  pertanggungjawaban    dan pengawasan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah Daerah. Berikut merupakan gambaran sumber penerimaan  biaya  operasional  dan  hak  amil dari BAZNAS dan LAZ
Gambar 2.1
Biaya operasional dan Hak Amil BAZNAS dan LAZ Sumber : disarikan dari Pasal 30-33 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  di atas,  maka  BAZNAS    sebagai  salah  satu lembaga  pemerintah  non  struktural  penerima APBN bertanggung jawab kepada Kementerian  Agama  RI,  sekaligus  sebagai lembaga  pengelola  zakat  yang  mendapat bagian dari keuangan negara  yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Dalam  tataran  praktis  tugas  dan fungsi  pengelola  zakat  khususnya  BAZNAS sebagai  penerima  anggaran  negara,  tidak diberikan kewajiban-kewajiban mengikat dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan sebagai  bentuk  timbal  balik  dari  hak keuangan negara yang diperolehnya.
BAZNAS  hanya  diberikan  ketentuan  untuk melaporkan (menyampaikan) dan mempertanggung jawabkan laporan
pelaksanaan  pengelolaan  zakat,infak  dan sedekah  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya sesuai dengan hierarkis pemerintahan (Kementerian  Agama,  DPR  RI  dan  juga Presiden)  gubernur  dan  juga  Bupati  secara periodik ( 6 bulan dan setiap akhir tahun) juga diberikan  tugas  untuk  menerima  laporan pelaksanaan  pengelolaan  zakat,infak  dan sedekah  dan  dana  sosial  keagamaan  lainnya dari  LAZ  meskipun  tidak  semua  LAZ  yang telah  mendapat  ijin  operasional  memberikan laporannya kepada BAZNAS.
Gambaran sistem
pertanggungjawaban pengelolaan zakat sebagaimana  tersebut  di  atas,  memberikan arah  birokrasi,  meskipun  belum  dilaksanakan secara  ideal  yang  menjadi  sarana  untuk pencapaian  cita-cita  ideal  suatu  bangsa  dan negara dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan  masyarakatnya.  Idealnya  suatu sistem birokrasi adalah bertugas
menghubungkan  kepentingan  negara  dan masyarakat dengan suatu komitmen pelayanan  yang  terus  meningkat  dari  waktu ke waktu.
Sistem  birokrasi  yang  dimaksud memberi  arah  terhadap  hak  dan  kewajiban antara  negara  sebagai  suatu  lembaga  yang mempunyai  tugas  melaksanakan  konstitusi, khususnya  Pasal  34  UUD  1945,  dipihak  lain adanya  hak  masyarakat  untuk  menikmati kesejahteraan, maka untuk menjembatani dua kepentingan  tersebut  dibuatlah  lembaga- lembaga  baik  struktural  Pemerinah  maupun non  struktural  pemerintah  yang  bertugas untuk membantu tugas-tugas negara.
Kebijakan Pemerintah dengan
memberikan anggaran negara bagi operasional lembaga non struktural BAZNAS berimplikasi  terhadap  sistem  pengelolaan zakat yang baik (professional dan akuntabilitas)  sehingga  diharapkan  akan menjadikan zakat menjadi instrument meningkatan kesejahteraan dan penanggulangan  kemiskinan,  dan  zakat  akan menjadi  sumber  dana  potensial  yang  dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan kajian sebagaimana tersebut  di  atas,  terdapat  kesamaan  tugas  dan fungsi  pemerintah  dengan  fungsi  lembaga pengelola  zakat  BAZNAS  dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan menanggulangi kemiskinan, sehingga konsekwensinya  Negara  dituntut  mampu mewujudkan keberpihakan terhadap masyarakat melalui program-program peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui sistem jaminan sosial sehingga setiap individu  harus  mendapat  penghidupan  yang layak dari negara.
Pemberian  anggaran  keuangan  yang bersumber
dari APBN/APBD mengindikasikan  tanggungjawab  Pemerintah dengan memberikan anggaran yang diperuntukan bagi biaya operasional
APBN APBD PROVINSI APBD KAB/KOTA BAZNAS BAZNAS, PROVINSI,K AB./KOTA HAK AMIL LAZ
pengelolaan  zakat  (BAZNAS)  sekaligus terkandung  hak  pemerintah  atas  BAZNAS untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam hal  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat secara terukur dan terorganisir dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Cucu  Solihah, Negara  Sejahtera  Dengan Memberdayakan Zakat Melalui Fungsionalisasi  Sistem  Ekonomi  Islam
Dan  Hukum  Administrasi  Negara , Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. VI No. 01 Edisi januari-Juni 2014, Fakultas
Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur.
………., Implementasi  Undang-Undang  N0. 38  Tahun  1999  dan  Perda  Kabupaten Cianjur  No.  7  Tahun  20004  Tentang pengelolaan zakat  dalam meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  kerakyatan  di kabupaten  Cianjur ,  Jurnal  Hukum  Vol. III  Nomor  01  Mei-Oktober  2008, Fakulatas Hukum Universitas Suryakancana. Dyah  Esthi  Perwitasari. “ Karakteristik Mustahik Dalam Penggunaan Dana ZIS Dan  Pegnaruhnya  Terhadap  Probabitas Pengingkata  Pendapatan  Usaha  (  Studi
Kasus Mustahik Peserta Program Pemberdayaan  Ekonomi  LAZ  PKPU ”,
Eksis  Jurnal  Ekonomi  Keuangan  Dan Bisnis  Islami .Vol.4  No.2.  April-Juni 2008,  Jakarta  : Kekhususan  Ekonomi
Dan  Keuangan  Syariah  Program  Studi Timur  Tengah  Dan  Islam  Program Pascasarjana UI.
Elli Ruslina, Pasal  33 Undang-Undang Dasar 1945  Sebagai  Dasar  Perekonomian Indonesia  :  Terjadi  Penyimpangan Terhadap  Konstitusi, Litigasi  Jurnal
Ilmu  Hukum  Vo.  12  No.  1  April 2011,FH Universitas Pasundan, Bandung. Etty  Rochaeti.  “ Analisis  Mengenai  Zakat
Profesi Kaitannya Dengan Pajak
Penghasilan ” Jurnal  Wawasan  Hukum, Vol.24 Nomor 1. Februari 2011,Bandung: Fakultas Hukum STHB. Gusfahmi, Rekontruksi  Praktek  zakat  dan pajak  untuk  menanggulagi  kemiskinan , Zakat  &  Empowering  Jurnal  pemikiran dan  gagasan  vol.  2  Juni  209.IMZ, Ciputat,.
Mufidah, Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia (Tinjauan Pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011) Jurnal Cita
Hukum, Vol. 4 No. 2  Desember 2016
Rini  Irianti  Sundari, Pelaksanaan  Etika
Birokrasi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan  Di  Indonesi a,  Scientica
Jurnal  Social  Humaniora  (  Hukum,
Manajemen, Psikologi, pendidikan, komunikasi, Vol. I No. 1 Juni 2013,
.
Buku
Bagir  Manan. Politik  Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi  Perekonomian ,  Fakuktas Hukum UNILA, Lampung,1996.
DimocK  &  Dimock. Adminstrasi  Negara , Renika Cipta, Jakarta,1992.
Mubyarto. Sistem  Dan  Moral  Ekonomi Indonesia . LP3ES. Jakarta. 1988.
Taufiq Effendi. Reformasi Birokrasi dan iklim
Investasi .Konstitusi Press. Jakarta. 2013.
Yusuf  Qaradhawi,  Kiat  Islam  Mengentaskan
Kemiskinan  (Judul  Asli  : Musykilah  Al-
Fakr Wakaifa „Aalajaha al-Islam ), penerjemah : Syafril Halim, Jakarta : Gema Insani Press, 1995