## MENATA KEMBALI DESENTRALISASI INDONESIA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## Warkhatun Najidah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRACT
Local  Authonomy  in  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  are  different  with aouthonomy on federal state. Desentralisation implementation  must be evaluated.
Local  Authonomy  with  regulation  on  UU  22/1999  and  UU  32/  2004  have different  paradigm  about  local  otonomy.But  uniformities  always  happen  ini  all local authonomy history. Desentralisation are instrument for authonomy will be change but state have task   to reconstruction all aspect about that. Asymerical Desentralisation are  the  answer  for  Indonesian  government  because  this  is  will  be  accommodate pluralism condition and cultur in Indonesia.
Keyword : Desentralisasi Asimetris, Kebhinekaan NKRI

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Diskusi  mengenai  pola  hubungan  pusat  dan  daerah  pada  umumnya  dan perdebatan  otonomi  daerah  pada  khususnya  akan  terus  berkembang  seiring  bangsa Indonesia  mengalami  perbaikan-perbaikan  dalam  rangka  menata  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. Pasang  surut  pola  hubungan  pusat  dan  daerah  telah  dialami bangsa  ini  sejak  awal  kemerdekaan  hingga  saat  ini. Indonesia  mempunyai  pondasi semangat kebangsaan yang kuat di tengah realitas kebhinekaan. Hal ini bisa dilihat dari sejarah  pendirian  negara-bangsa  Indonesia  yang  diperoleh  dari  penyatuan  kedaulatan kebangsaan-kebangsaan  kecil  di  daerah.  Oleh  karena  itu,  pengakuan  terhadap keberadaan  entitas  masyarakat  daerah  di  era  kemerdekaan  melalui  kebijakan desentralisasi menjadi mandat sejarah yang sulit dielakkan.
Dalam  perjalanannya,  sejarah  politik  Indonesia  diwarnai  dengan  berbagai ketegangan  antara  pusat  dan  daerah.  Namun  pada  dasarnya,  tuntutan  untuk  merdeka tidak pernah menjadi target utama dari pergerakan daerah. Gerakan PRRI Permesta di Sulawesi  Selatan  misalnya,  merupakan  pemberontakan  setengah  hati  yang  menuntut merdeka sebagai bagian dari negosiasi politik dengan pusat. Sementara gerakan Aceh untuk  merdeka  di  masa  pemerintahan  Sukarno  digambarkan  sebagai  "Pemberontakan
Kaum  Republik",  yaitu  pemberontakan  oleh  para  pendiri  republik  yang  kecewa terhadap  republik  yang  didirikannya.  Pemberontakan  daerah  yang  terjadi  selama pemerintahan  Orde  Lama  tersebut  dipicu  oleh  ketidakadilan  pemerintah  pusat  dalam memperlakukan  daerah  secara  ekonomi,  politik  dan  kultural. Pemberontakan  daerah pada prinsipnya adalah politik untuk menuntut perhatian.
Di bawah represi politik pusat di era Orde Baru, kekecewaan daerah terhadap pusat  sebenarnya  terus  berlanjut,  tetapi  tidak  lagi  bisa  diekspresikan  secara  terbuka karena semua ruang politik ditutup dengan cara otoriter. Tatkala kapasitas pusat dalam menutup  dan  menekan  gerakan  politik  daerah  mengalami  penurunan, gejolak  politik daerah  kembali  bangkit.  Pada  periode  akhir  dekade  1990an  sampai  awal  2000an, Indonesia  kembali  dihadapkan  pada  fenomena  keinginan  beberapa  daerah  untuk merdeka.  Ini  berarti,  kekecewaan  lama  daerah  dalam  hal  ketidakadilan  ekonomi, politik dan kultural  yang terjadi di era Orde Lama ternyata tidak dijawab secara serius oleh  30  tahun  pemerintahan  Orde  Baru.  Pemerintah  pasca  Orde  Baru  menyelesaikan tuntutan  ini  dengan  memberikan  pengakuan  politik  dan  kultural  serta  alokasi  fiskal yang lebih besar kepada daerah-daerah yang memberontak.
Sejak  awal  tahun  2001,  dimana  undang-undang  no  22  tahun  1999  tentang pemerintahan daerah resmi diimplementasikan seolah-olah Indonesia memasuki babak baru  dalam praktek desentralisasi dan otonomi daerah. Kewenangan yang sebelumnya dimonopoli oleh pemerintah pusat saat itu ”dipaksa” untuk didesentralisasikan kepada pemerintah daerah serta ruang partisipasi masyarakat lokal sudah mulai terbuka. Kini tahun  2010  merupakan  tahun  yang  penting  dimana seolah-olah otonomi  daerah  telah memasuki  dasawarsa  pertama,  oleh  karena  itu  banyak  kalangan  mempertanyakan pencapaian  desentralisasi  selama  ini. Evaluasi  implementasi  desentralisasi  harus dilakukan  mengingat  tuntutan  masyarakat  dan  perkembangan  politik  hukum  di Indonesia semakin pesat.
Ditinjau dari kacamata positif, lahirnya UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun  1999 hal  keuangan  daerah  terjadi  pergeseran  dari  pengutamaan specific  grant menjadi block  grant, dari  prinsip function  follows  money menjadi money  follows function. Diimplementasikan  dana  perimbangan  keuangan.  Prinsipnya No  Mandate Without Funding, penyerahan wewenang (desentralisasi) disertai dengan pembiayaan. Penyelenggaraan  tugas  ”pemerintah”  di  ”daerah”  harus  dibiayai  dari  dana  Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara (APBN). Disamping itu undang-undnag tersebut juga telah mendorong demokrasi dan demokratisasi secara lebih ekstensif ke daerah-daerah. Dalam  hal  pemilihan  kepala  daerah  dan  proses  pembuatan  kebijakan  daerah  (perda) misalnya,  sudah  tidak  ada  campur tangan  pemerintah  pusat,  melainkan  diserahkan kepada mekanisme demokratis di daerah. Hal ini tentu saja mendorong kreativitas dan inovasi  daerah  dalam  memajukan  daerahnya.  Pola  otonomi  berdasarkan  UU  No  22 Tahun  1999  mendorong  suatu  pemerintahan  yang  lebih dekat  kepada  rakyat.  Basis otonomi  di  kabupaten/kota  memiliki  tujuan  untuk  mendekatkan  pelayaan  kepada masyarakat.  Dengan  demikian  pemerintah  daerah  lebih  akuntabel  kepada masyarakatnya.
Namun baik dalam konteks teoritik maupun empirik undang-undang no 22 dan 25 tahun 1999 bukan hadir tanpa kritik. Praktik otonomi daerah di era refomasi  yang dibingkai  oleh  UU  No.  22/1999  mempunyai  sejumlah  kemajuan  ketimbang  otonomi daerah  masa  lalu,  tetapi  secara  empirik  juga  menimbulkan  sejumlah  paradoks  dan masalah  yang kompleks.  Harmonisasi  dalam  hubungan  pusat  dan  daerah  cenderung dipahami ’kebablasan’ sebagai separation (terpisah antara pusat dan daerah). Sehingga
UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 dalam praktik mengarah pada quasi sovereignty. Bhenyamin  Hoessein  menengarai  fenomena  tersebut  dalam  sejumlah indikator. Pertama, terdapat  anggapan  di  kalangan  elit  local  mengenai  hubungan antara  sentralisasi  dan  desentralisasi  yang  bersifat  dikotomi,  dan  tidak  bersifat kontinum. Kedua, terdapatnya  anggapan  mengenai wewenang  yang  utuh  dan sepenuhnya  dari  daerah  otonom  dari  berbagai  urusan  pemerintahan  di  luar  urusan pemerintah yang secara eksplisit menjadi kompetensi pemerintah. Ketiga, terdapatnya tuntutan  elit  formal  lokal  terhadap  semua  aset  pemerintah  yang  berada di  wilayah daerah  otonom. Keempat,pengingkaran  terhadap  segala  bentuk  kendali  dan  kontrol pemerintah  yang  diatur  dalam  kerangka  hukum. Kelima, penampilan  berbagai keputusan menteri sebagai ke 1 bijakan yang harus dipatuhi 2 .
Diluar enam kewenangan pemerintah pusat misalnya, masih ada klausul ”serta kewenangan  bidang  lain”  pada  Pasal  7  Ayat  (1)  yang  kalau  ditelisik  ke  dalam Peraturan  Pemerintah-nya  (PP  No  25  Tahun  2000)  kewenangan  pemerintah  pusat masih  sangat  besar  dan  mengalami  ambivalensi  karena  yang  diatur di  sana  hanya merupakan  kewenangan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  provinsi.  Sementara kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota  tidak  diatur  secara  jelas. Orintasi  pemberian kewenangan  dinilai  masih  merujuk  pada  paradigma  lama,  yaitu: administrative decentralisation yang  menekankan  pada the  delegation  of  authority bukan the devolution of power seperti yang dikehendaki dalam political decentralization 3 .
Dalam  aspek  lain,  UU  No  22  Tahun  1999  menempatkan  posisi  DPRD  terlalu dominan.  Hal  ini  berimplikasi  pada  jalannya  pemerintahan  oleh  kepala  daerah. Ketegangan  dan  konflik  sering  terjadi  bahkan  sampai  pemberhentian  seorang  kepala daerah oleh DPRD karena pertanggungjawabannya ditolak untuk yang kedua kalinya. Checks  and  balances yang  seharusnya  terjadi  disalah  pahami  sebagai  politik  balas dendam  dan  kebencian.  Sementara  akuntabilitas  DPRD  kepada  publik  tidak  diatur. Selain  itu,  UU  No  22  Tahun  1999  juga  lemah  dalam  memberikan  ruang  partisipasi publik dalam mengontrol kebijakan.
Dengan  kewenangan  pemerintah  daerah  yang  demikian  besar,  hal  ini  penting ditegaskan  apalagi  jika  otonomi  diarahkan  sebagai  otonomisasi  masyarakat.  Yang lainnya,  aturan  mengenai  bagi  hasil  dan  perimbangan  keuangan  (otonomi  fiskal) terbukti  hanya  menguntungkan  daerah-daerah  kaya  sumber  daya  alam (SDA). Terakhir, tidak bisa dipungkiri, desentralisasi – terutama dalam pengelolaan SDA dan potensi  penghasilan  lain – telah  menimbulkan  konflik  kewenangan  antar sesama daerah (terutama yang berbatasan), antarkabupaten/kota dan provinsi serta antardaerah dan pusat. UU tidak merekomendasikan otoritas lembaga yang kuat untukmenyelesaikan konflik antardaerah tersebut.
1 Lili Romli, “Kebijakan Otonomi Daerah Era Reformasi, Dari UU No 22 Tahun 1999 Ke UU No  32  Tahun  2004,”  dalam  R.  Siti  Zuhro  (ed), Menata  Kewenangan  Pusat-Daerah  yang  Aplikatif- Demokratis, LIPI,Jakarta, 2005, hal. 43
2 Bhenyamin Hoessein, Perspektif Jangka Panjang Sesentralisasi dan Otonomi Daerah, makalah disampaikan  dalam  “Diskusi  Kebijakan  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  Dalam  Jangka  Panjang: yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Pengembangan  Otonomi  Daerah,  BAPPENAS,  tanggal  27 November 2002, hal. 1-2
3 Ibid
Otonomi  daerah  yang  telah  berkembang  dalam  wacana  masyarakat  ini  telah mengalami  bias  baik  dalam  tataran  teoritik  maupun  dalam  tataran  praktik. Salah  satu bentuk  dari  bias  tersebut  adalah  bahwa  otonomi  daerah  dipahami  semata-mata  dalam rangka  mewujudkan  kemandirian  daerah  otonom  dalam  hal  ini  adalah  kabupaten  dan kota untuk  dapat  mengelola  keuangan  sendiri. Dengan  pandangan  seperti  itu  jadi fokus perhatian  pemerintah  dalam  konteks  desentralisasi  adalah  seberapa  besar  dalan yang  akan  diberikan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah. Bandul  paradigma tentang desentralisasi lebih kepada desentralisasi fiskal.
Pemencaran kekuasaan (desentralisasi) bukan sekedar untuk efisiensi penyelenggaran  pemerintahan.  Dengan  perkembangan  teknologi  telekomunikasi  dan informasi  yang  sekarang  ini  begitu  canggih,  pengendalian  secara  terpusat  sangat memungkinkan.  Akan  tetapi  terdapat  tuntutan-tuntutan  sosiologis-historis  yang mengharuskan pemencaran itu, antara lain:
1. Tuntutan Negara Hukum Bahwa  salah  satu  ciri  negara  hukum  adalah  adanya  pembagian  kekuasaan  dan pemencaran  kekuasaan.  Hal  ini  mencegah  tertumpuknya  kekuasaan  pada  satu pusat  pemerintahan.  Dengan  pemencaran  akan  meringankan  pekerjaan  pusat  dan juga akan mempunyai fungsi check & balances.
2. Tuntutan Negara Kesejahteraan Negara  hukum  yang  memusatkan  perhatiannya  pada  perwujudan  kesejahteraan rakyat.  UUD  1945  menuntut  pada  negara  atau  pemerintah  untuk  mewujudkan kesejahteraan orang banyak.
3. Tuntutan Negara Demokrasi. Kerakyatan atau kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Kerakyatan atau demokrasi menghendaki  partisipasi.  Daerah  otonom  ang  disertai  dengan  badan  perwakilan merupakan wadah (yang memperluas) kesempatan rakyat berpartisipasi.
4. Tuntutan Kebhinekaan. Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  pluralistik  yang  mempunyai  sifat dan  kebutuhan  yang  berbeda.  Hal  ini  tidak  mungkin  memaksakan  keseragaman (uniformitas).  Oleh  sebab  itu  daerah  otonom  merupakan  sarana  mewadahi perbedaan tersebut sesuai dengan prinsip "bhineka tunggal ika"
Demikian  juga  pada  saat  diterapkannya  undang-undang  32  tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah. Lahirnya  undang-undang  32  dan  33  tahun  2004 yang dimaksudkan  untuk  menutupi  kelemahan  undang-undang  sebelumnya  ternyata disambut  dan disikapi  kritis  oleh  banyak  pihak  baik  praktisi,  akademisi,  LSM  dan masyarakat. Undang-undang  32  dan  33  tahun  2004  dinilai  memiliki  prespektif resentralisasi.
Undang-undang 32 tahun 2004 merupakan bentuk penyikapan terhadap perubahan ketatanegaraan  dan  konstitusi  kita. Terdapat  perubahan  substansial  dalam  pengaturan tentang  pemerintahan  daerah.Pasal  18  UUD  1945  sebelum  amandemen wberbunyi, ”Pembagian  daerah  Indonesia  atas  daerah  besar  dan  kecil,  dengan  bentuk susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan  undang-undang,  dengan  memandang  dan mengingat  dasar  permusyawaratan  dalam  sistem  pemerintahan  negara,  dan  hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
Memasuki era reformasi, pasal tersebut diamandemen dan ditambah menjadi Pasal 18, 18A, dan 18B memberikan landasan konstitusional bagi pelaksanaan desentralisasi. Pasal  18  (1) berbunyi: ”Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah -
daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap- tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur dengan  undang-undang. ” Selanjutnya  Pasal  18 ayat (2)  menegaskan: ”Pemerintahan daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurussendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
Hal  lain,  terjadi  perubahan  mekanisme  pemilihan  kepala  daerah  dari  pemilihan oleh  lembaga perwakilan  daerah  (demokrasi  tidak  langsung)  menjadi  pemilihan langsung. Pasal  18  ayat  4 UUD  1945  setelah  amandemen  berbunyi: ”Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  masing-masing sebagai  Kepala  Pemerintah  daerah  Provinsi, Kabupaten,  dan  Kota  dipilih  secara  demokratis.” Frasa  dipilih  ”secara  demokratis” kemudian ditafsirkan sebagai pemilihan langsung oleh rakyat.
Resentralisasi atau menarik kembali kewenangan daerah otonom oleh pemerintah pusat  nampak    sekali  dalam  Undang-undang  32  tahun  2004.  Proses  revisi  yang terkesan  tergesa-gesa  digabung  dengan  proses  amandemen  konstitusi  yangbelum tuntas/belum  sempurna  menyebabkan  UU  No.  32  Tahun  2004  mengandung problematic  yang cukup  serius. Semakin problematik jika proses penyusunan UU No 32 Tahun 2004 didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan otonomi luas di bawah UU No.  22  Tahun  1999  akan  mengancam  NKRI  dan  menyebabkan  disintegrasi  nasional, KKN  baru  yang  menghasilkan  ”raja - raja  kecil”  di  daerah,  ekonomi  biaya  tinggi,  dan atas nama itu semua diperlukan ”resentralisasi.”
Fakta negatif dari implementasi otonomi era UU No. 22 Tahun 1999 itu memang benar,  tetapi  mestinya  tidak  menyurutkan  langkah  otonomisasi  sehingga  terjadi penarikan  kembali  atau  resentralisasi  kewenangan  secara  signifikan  terhadap  daerah. Secara  hipotetik,  jika  asumsi  di  atas  yang  digunakan  pemerintah  saat  itu,  ketika merumumuskan  UU  No  32  Tahun  2004,  maka pemerintah  pusat  gagal  memahami bahwa otonomi daerah justru bertujuan untuk memperkuat NKRI.
UU  32/2004  memiliki  kelemahan  mendasar  karena  tidak  memiliki  desain  besar arah  pengaturan  otonomi  daerah.  Menurut  Syamsuddin  Haris,  belum  ada  suatu konsepsi dan grand  design yang genuine serta  bersifat  menyeluruh  mengenai  arah agenda  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Sekurang-kurangnya  belum  begitu  jelas pilihan  terhadap  perspektif  desentralisasi,  sistem  pemerintahan  daerah,  sistem perwakilan  di  daerah,  struktur  distribusi  kewenangan  pusat-daerah,  dan  juga  cakupan otonomi  daerah.  Tidak  mengherankan  jika  kebijakan  otonomi  daerah,  termasuk  pada era pasca- Orde Baru, cenderung bergerak dari kutub pendulum yang satu ke pendulum lainnya seperti terlihat dari perubahan UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004. Tujuan  utama  reformasi  pemerintahan  daerah  menurut  UU  ini  adalah  untuk mempercepat kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran  serta  masyarakat, meningkatkan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi  pemerintahan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususannya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi daerah dan globalisasi. UU Nomor 32 Tahun  2004  berusaha  mempertemukan  semangat local  democracy  model dengan efficiency model 4 .
4 Djohermansyah Djohan, Penguatan Demokrasi Lokal, Makalah workshop Kurikulum
Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 25 Januari 2010, FISIPOL UNiversitas Gajahmada, Yogyakarta, hal 3-4
Tatanan  pemerintahan  daerah  diperbaiki  dengan  melakukan  resentralisasi. Transfer  kewenangan  diubah  menjadi  pembagian  urusan  pemerintahan.  Urusan pemerintahan absolut yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter  dan  fiskal  nasional,  dan  agama  tetap  di  tangan  pemerintah  pusat.  Urusan pemerintahan  dibagi  kepada  daerah  berdasarkan  kriteria  eksternalitas,  akuntabilitas, dan  efisiensi  dan  dikelompokkan  atas  urusan  bersama  (pusat,  provinsi  dan kabupaten/kota), urusan wajib (pelayanan dasar), dan urusan pilihan (sektor unggulan). Setiap urusan pemerintahan tersebut dirinci dengan jelas.
Dalam  pada  itu,  otonomi  provinsi  tidak  lagi  otonomi  terbatas  tetapi  menjadi otonomi  luas  dan  titik  berat  otonomi  tidak  lagi  diletakkan  di  kabupaten/kota. Organisasi dan kepegawaian pemerintahan daerah pun tidak diserahkan penuh kepada daerah  tetapi  kembali  dikendalikan  oleh  pemerintah  pusat.  Pembentukan  daerah otonom  baru  dipersulit  lewat  pengetatan  syarat  administratif,  teknis  dan  fisik kewilayahan.  Dan,  DPRD  kembali  dijadikan  bagian  dari  pemerintahan  daerah. Kekuasaannya  yang  empuk-empuk  dipangkas  seperti  pemilihan  kepala  daerah dilakukan  langsung  oleh  rakyat,  format  pertanggungjawaban  kepala  daerah  kepada DPRD tidak lagi berujung pada pemberhentian, kedudukan keuangan anggota/pimpinan  DPRD  diatur  langsung  oleh  pemerintah  pusat,  dan  rancangan peraturan  daerah  tentang  APBD  yang  telah  diketok  palu  oleh  DPRD harus  diajukan dulu kepada pemerintah pusat untuk di evaluasi.
Disamping  hal  tersebut  di  atas  masih  banyak  terdapat  kerancuan,  inkonsisten bahkan  kontradiksi  dalam  pengaturan  Undang-undang  32  tahyun  2004. Kekaburan pendefinisian Tugas Pembantuan. Dalam hal penugasan yang diatur dalam UU No 32 Tahun  2004,  khususnya  pasal  20  ayat  (3),  disebutkan  bahwa  “Dalam menyelenggarakan  pemerintahan  daerah,  pemerintahan  daerah  menggunakan  asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pendefinisian maupun pengaturan yang kuran g rigid mengenai  apa  saja  sebenarnya  yang  menjadi  “Tugas  Pembantuan”  menimbulkan kekaburan deskripsi tugas pemerintah daerah terkait dengan tugas pembantuan. Di sisi lain,  hal  tersebut  berarti  secara  prinsipil  telah  bertentangan  dengan  prinsip  bahwa: pemerintah  daerah  tidak  boleh  mengatur  segala  urusan  yang  terkait  dengan  urusan pemerintah.
Hubungan  yang konfliktual di antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah sering terjadi ketika keduanya berasal dari basis partai yang berbeda, sehingga muncul kecenderungan  untuk  saling  menjatuhkan  diantara  keduanya.  Disatu  sisi,  pasal  26  uu 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya wakil kepala daerah bertanggungjawab  kepada  kepala  daerah.  Padahal  dalam  pilkada,  kepala  daerah  & wakil  kepala  daerah  dipilih  secara  langsung  dan  berpasangan,  sehingga  keduanya termasuk  wakil  kepala  daerah  juga  seharusnya  bertanggungjawab  kepada  rakyat  dan bukan  pada  kepala  daerah.  Pertanggungjawaban  wakil  kepala  daerah  kepada  kepala daerah semakin memperlemah posisi wakil kepala daerah.
Disamping  hal  tersebut  di  atas  hal  yang  menjadi  perdebatan  hebat  dalam pelaksanaan  desentralisasi  adalah  terkait  dengan  pemekaran  daerah. Masalah pemekaran  daerah  dan  penghapusan  wilayah  tidak  diatur  secara  lebih  terinci.  Syarat- syarat  pemekaran  semestinya  bisa  dibuat  lebih  ketat,  demikian  pula  syarat-syarat
penghapusan  dibuat  lebih  terukur.  Hal  ini  diperlukan  agar  pemekaran  wilayah  harus lebih  didasarkan  pertimbangan  kemampuan  ekonomi  dan  kebutuhan  obyektif  akan pelayanan publik, dan bukan semata-mata kepentingan politik lokal seperti cenderung terjadi  selama  ini.  Pengetatan  aturan  mengenai  pemekaran  dinilai  penting  untuk membendung aspirasi pemekaran daerah yang seringkali merupakan kepentingan elit – menafikan  tujuan  pemekaran  daerah  untuk  peningkatan  pembangunan  dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Resentralisasi terlihat juga pada perihal kepegawaian daerah dalam pasal 129 UU 32  tahun  2004.  Hal  ini  terlihat  dalam  hal  pengangkatan  sekretaris  daerah  yang  harus dikonsultasikan  dahulu  kepada  Gubernur.  Demikian  juga  dalam  hal  pemerintah melakukan  pembinaan  manajemen  PNS  daerah  yang  meliputi  penetapan  formasi, pengadaan,pengangkatan,  pemindahan,  pemberhentian,  penetapan  pensiun,  gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, maupun pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah. Seharusnya peran pemerintah dalam sistem kepegawaian daerah sebatas mengatur norma dan standardisasi nasional.
Hal  tersebut  di  atas  berdampak  pada  penyelenggaraan  otonomi  daerah  di Indonesia. Banyak terdapat  friksi-friksi  antar  penyelenggara  otonomi  daerah,  friksi tersebut  bukan  hanya  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  otonom  tetapi  juga  antar propinsi dan kabupaten kota juga antara kabupaten/kota itu sendiri.
Oleh  karena  itu perlu  penataan  kembali  design  desentralisasi    dalam  bingkai Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Diperlukan  desentralisasi  yang  bukan  hanya mewadahi  tentang  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan  tetapi  desentralisasi  yang sanggup  menghadirkan  pelayanan public  yang  maksimal dan kesejahteraan serta mewadahi  kebhinekaan  bangsa  Indonesia  yang    harus  tetap  terikat  dalam  bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berangkat  dari  hal  tersebut  di  atas  maka penulis mengangkat Menata  Kembali Desentralisasi Indonesia Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai judul dalam penulisan ini.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  peneliti  merumuskan  masalah bagaimana  model  desentralisasi  bagi  Indonesia  dalam  bingkai  Negara  Kesatuan Republik Indonesia ?

## PEMBAHASAN
Kebijakan otonomi daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya  krisis  nasional  yang  diikuti  dengan  gelombang  reformasi  besar-besaran  di tanah  air.  Namun,  perumusan  kebijakan  otonomi  daerah  itu  masih  bersifat  setengah- setengah  dan  dilakukan  tahap  demi  tahap  yang  sangat  lamban.  Setelah  terjadinya reformasi  yang  disertai  pula  oleh  gelombang    tuntutan  ketidakpuasan  masyarakat  di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil,  maka  tidak  ada  jalan  lain  bagi  kita  kecuali  mempercepat  pelaksanaan  kebijakan otonomi daerah itu, dan bahkan dengan skala yang sangat luas yang diletakkan di atas landasan konstitusional dan operasional yang lebih radikal.
Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan  kewenangan-kewenangan  yang  selama  ini  tersentralisasi  di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan  dari  tingkat  pusat  ke  pemerintahan  daerah  sebagaimana  mestinya,  sehingga terwujud  pergeseran  kekuasaan  dari  pusat  ke  daerah  kabupaten  dan  kota  di  seluruh Indonesia.  Jika  dalam  kondisi  semula  arus  kekuasaan  pemerintahan  bergerak  dari daerah  ke  tingkat  pusat,  maka  diidealkan  bahwa  sejak  diterapkannya  kebijakan otonomi  daerah  itu,  arus  dinamika  kekuasaan  akan  bergerak  sebaliknya,  yaitu  dari pusat ke daerah.
Kebijakan  otonomi  dan  desentralisasi  kewenangan  ini  dinilai  sangat  penting terutama  untuk  menjamin  agar  proses  integrasi  nasional  dapat  dipelihara  dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah. Untuk menjamin agar perasaan diperlakukan tidak adil yang  muncul  di  berbagai  daerah  seluruh  Indonesia  tidak  makin  meluas  dan  terus meningkat  yang pada gilirannya akan sangat membahayakan integrasi nasional, maka kebijakan  otonomi  daerah  ini  dinilai  mutlak  harus  diterapkan  dalam  waktu  yang secepat-cepatnya  sesuai  dengan  tingkat  kesiapan  daerah  sendiri.  Bahkan,  TAP  MPR tentang  Rekomendasi  Kebijakan  dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah No.IV/MPR/2000  menegaskan  bahwa  daerah-daerah  tidak  perlu  menunggu  petunjuk dan aturan-aturan dari pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah itu sebagaimana mestinya. Sebelum dikeluarkannya peraturan yang diperlukan dari pusat, pemerintahan daerah  dapat  menentukan  sendiri  pengaturan  mengenai  soal-soal  yang  bersangkutan melalui  penetapan  Peraturan  Daerah.  Setelah  peraturan  pusat  yang  dimaksud ditetapkan,  barulah  peraturan  daerah  tersebut  disesuaikan  sebagaimana  mestinya, sekedar untuk itu memang perlu diadakan penyesuaian.
Dengan  demikian,  kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  kewenangan tidak  hanya  menyangkut  pengalihan  kewenangan  dari  atas  ke  bawah,  tetapi  pada pokoknya juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan  kebijakan  otonomi  daerah  itu. Dalam  kultur  masyarakat  kita  yang paternalistik,  kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  itu  tidak  akan  berhasil apabila  tidak  dibarengi  dengan  upaya  sadar  untuk  membangun  keprakarsaan  dan kemandirian daerah sendiri.
Dasar  hokum  palsanaan  otonomi  daerah  dapat  ditemukan  dalam  kerangka konstitusi  kita  dimana  terdapat  dua  nilai  dasar  dalam  UUD  1945  yang  dapat dikembangkan  yaitu  nilai unitaris dan  nilai  desentralisasi  teritorial. Nilai  dasar unitaris menetapkan bahwa Indonesia tidak akan memiliki kesatuan pemerintah lain di dalamnya  yang  bersifat  Negara. Sementara  nilai  dasar  desentralisasi  territorial diwujudkan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  dalam  bentuk  otonomi daerah.
Sesuai  dengan    nilai  UUD  1945  karena  Indonesia  ini  adalah  “ Eenheidstaat” maka tidak  ada  negara  dalam  negara  dalam  konteks  Indonesia.  Dengan  demikian  daerah otonom di Indonesia memiliki ciri-ciri :
1. Daerah  otonom  tidak  memiliki  kedaulatan  atau  semi  kedaulatan  layaknya dalam Negara federal.
2. Daerah otonom tidak memiliki pavouir Constituant
3. Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan.
4. Penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan tersebut di atas utamanya yang  menyangkut  pengurusan  kepentingan  masyarakat  setempat  (localitas) sesuai dengan kepentingan masyarakat atau aspirasi  masyarakat.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  desentralisasi  merupakan instrument  untuk mewujudkan  tujuan  Negara  dalam  kerangka  kesatuan  bangsa  (national  unity). Oleh sebab itu berdasarkan UUD 1945 desentralisasi memiliki cirri-ciri umum  diantaranya 5
1. Kesatuan  pemerintah  daerah  merupakan  hasil  pembentukan  pemerintah  dan dapat dihapuskan oleh pemerintah berdasarkan hokum.
2. Dalam  rangka  desentralisasi,  di  wilayah  Indonesia  dibentuklan  propinsi  dan dalam  profinsi  dibentuklah  pemerintah  Kabupaten/Kota  sebagai  daerah otonom.
3. Sebagai  konsekwensi  butir  tersebut  di  atas,  maka  kebijakan  desentralisasi dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
4. Hubungan  natara  pemerintah  pusat  dan  daerah  otonom  adalah  tergantung (dependent) dan  hirarkis  (sub-ordinate),hal  ini  berbeda  dengan  negara  federal dimana Negara bagian hubungannya bersifat independent dan koordinatif.
5. Penyelenggaraan  desentralsiasi  menuntut    persebaran  urusan  pemerintah kepada  daerah  otonom  sebagai  badan  hokum  public sedangkan  urusan  yang menjadi  bahan  persebaran  adalah  urusan  yang  mencakup  atau  menjadi kompetensi  pemerintah    saja  bukan  urusan  yang  mencakup  atau  mejadi kewenangan lembaga tertinggi Negara atau lembaga tinggi Negara.
Menyangkut penyebaran urusan ini terdapat dua prinsip pokok dalam ilmu hukum administrasi Negara yaitu 6 :
1. Terdapat  urusan  yang  secara  absolute  tidak  dapat  diserahkan  kepada  daerah otonom  oleh  pemerintah    karena  yang  menyangkut  kepentingan  dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
2. Tidak  ada  urusan  yang  sepenuhnya  dapat  diserahkan    kepada  daerah  otonom. Urusan  yang  diserahkan  kepada  daerah  otonom  adalah  urusan  yang menyangkut  kelangsungan  hidup  dan  kepentingan  masyarakat  setempat (lokalitas)
Otonomi daerah kadang-kadang hanya dipahami sebagai kebijakan yang bersifat institutional  belaka  yang  hanya  dikaitkan  dengan  fungsi-fungsi  kekuasaan  organ pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  perhatian  hanyalah  soal  pengalihan kewenangan  pemerintahan  dari  tingkat  pusat  ke  tingkat  daerah.  Namun,  esensi kebijakan  otonomi  daerah  itu  sebenarnya  berkaitan  pula  dengan  gelombang demokratisasi  yang  berkembang  luas  dalam  kehidupan  nasional  bangsa  kita  dewasa ini.
5 H.JB Allen, Enhancing Decentralisation For Development, The Hague, 1985, IULA, hal 88.
6 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada,2008,Jakarta, hal 33
Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah itu tidak hanya perlu dilihat kaitannya dengan agenda pengalihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi  juga  menyangkut  pengalihan  kewenangan  dari  pemerintahan  ke  masyarakat. Justru inilah yang harus dilihat sebagai esensi pokok dari kebijakan otonomi daerah itu dalam arti yang sesungguhnya. Otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah- daerah  yang  diharapkan  dapat  terus  tumbuh  dan  berkembang  keprakarsaan  dan kemandiriannya dalam iklim demokrasi dewasa ini.
Proses  desentralisasi  yang  sudah,  berjalan  selama  lebih  dari  satu  dasawarsa ternyata  belum  mampu  menjawab  kegelisahan  daerah-daerah  untuk  mewujudkan kesejahteraan  hidup  bersama  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).daerah-daerah  yang  selama  puluhan  tahun  termargi-nalkan. Pemberlakuan desentralisasi  yang  simetris  (seragam)  dengan  adanya  Undang-Undang  Otonomi Daerah  disebabkan  pemerintah  tidak  memiliki  desain  desentralisasi  asimetris  untuk diterapkan  di  daerah.  Kalaupun  desain  itu  ada,  lebih  disebabkan  oleh  tuntutan  dari daerah tertentu akibat munculnya berbagai permasalahan dan ancaman disintegrasi.Padahal,  setiap  daerah  sudah  memiliki  kekhasan  tersendiri  yang  sudah pasti tidak bisa disamaratakan.Karena itu, menurut tulisan ini mengetengahkan  konsep desentralisasi yang paling ideal bagi Indonesia adalah konsep desentralisasi asimetris. Artinya,  desentralisasi  itu  tidak  disamaratakan  antara  satu  daerah  dengan  daerah lainnya,  melainkan  disesuaikan  dengan  daerah  masing-masing. Perlakuan  pemerintah pusat  terhadap  pemerintah  daerah  hendaknya  menganut  desentralisasi  asimetris  atau memperlakukan  daerah  tergantung  kemampuan  dan  proporsi  kemajuan.  Sangat  susah apabila kebijakan dalam memperlakukan daerah dibuat seragam.
Dari segi konstitusi, UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah tidak secara jelas  mencantumkan  batas  kewenangan  provinsi  dan  kabupaten  serta  pusat  dalam kebijakan mengatur daerah. Dampaknya antara desentaralisasi tumpang tindih dengan sentralisasi  pemerintahan.  Daerah  yang  belum  maju  atau  lebih  tertinggal  dengan pendekatan lebih sentralistik menjadi kesulitan untuk mengejar daerah sudah maju dan menganut desentralisasi.
Dia mengingatkan, ketimpangan pendekatan dan kondisi daerah perlu dievaluasi secara  mendasar  perlakukan  pemerintah  pusat  terhadap  daerah.  Dikaitkan  dengan otonomi  daerah,  dia  menyatakan  perlakukan  kebijakan  seragam  makin  meruncingkan persoalan  dengan  adanya  daerah-daerah  pemekaran.  Selain  problem  administrasi, sumber  daya,  kebijakan  seragam  dari  pusat  ke  daerah  menimbulkan  masalah perimbangan  keuangan.  Dari  segi administrasi,  daerah  tertinggal  masih  menghadapi kendala, muncul pemekaran-pemekaran, maka persoalan perimbanagn keuangan pust- daerah menjadi makin repot.
Namun  desentralisasi  asimentris  ini  juga  bukan  hadi  tanpa  kendala,  kendala regulasimenjadi  kendala utama  dalam  penerapan  desentralisasi  asimetris. Pada prinsipnya  yang  menjadi  akar  persoalan  dalam  otonomi  daerah  adalah  belum terbebasnya konsep desentralisasi dari konflik antara orientasi ideologis dan oritentasi teknis.
Beberapa penelitian  lapangan di beberapa daerah di Indonesia seperti Nanggroe Aceh  Darussalam,  Batam,  DKI  Jakarta,  DIY,  Kalimantan  Barat  dan  Papua.  Daerah- daerah  tersebut  telah  menerapkan  desentralisasi  asimetris,  namun  ternyata  masih
menyisakan  sejumlah  persoalan  dari  segi  desain  maupun  prakteknya. Persoalan tersebut diantaranya 7 :
1. Persoalan  pertamanya  adalah  tidak  ada  desain  yang  utuh.  Desentralisasi  asimetris muncul  secara impulsive dengan  sebab  yang  beragam.  Seperti  di  Aceh, desentralisasi  asimetris  muncul  akibat  dari  konflik  antara  pusat  dan  daerah  yang berkepanjangan dan kompromi atas tuntutan separatisme. Di Papua, desentralisasi asimetris  dipicu  oleh  konflik  politik,  kompromi  atas  separatisme  dan  persoalan relasi  aktor  lokal.  Lain  halnya  dengan  kasus  di  Batam,  desentralisasi asimetris muncul karena adanya kebutuhan industrialisasi dan perdagangan internasional.
2. Persoalan  kedua  terkait  dengan  desentralisasi  asimetris  adalah  faktor leadership. Pengalaman  di  beberapa  daerah  menunjukkan  bahwa  capaian-capaian  politik sangat  ditentukan  oleh  figure  pemimpin  dan  lobi  politiknya.  Setiap  daerah memiliki  tokoh-tokoh  pemimpin  yang  sangat  berpengaruh,  seperti  di  Aceh  ada Daud  Beureuh  dan  Hasan  Tiro,  Jakarta  punya  sosok  Sutiyoso,  dan  DIY  yang memiliki figur Sri Sultan Hamengku Buwono X.
3. Persoalan  ketiga  dalam  penerapan  desentralisasi  asimetris  di  Indonesia  adalah persoalan regulasi. Persoalan desentralisasi asimetris selama ini masih terbelenggu dengan persoalan regulasi. Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengimplementasikan Undang-Undang  selalu  terlambat  turun.  Selain  itu,  Undang-Undang  kerap  kali tidak konsisten satu sama lain.
Ketiga  persoalan  itulah  yang  dihadapi  oleh  beberapa  daerah  terkait  dengan pelaksanaan  desentralisasi  asimetris.  Adanya  riset  mendalam  mengenai  desentralisasi di  sejumlah  daerah  dan  seminar  hasil  riset  tersebut  diharapkan  mampu  memberi kontribusi  positif  dalam  mengembangkan  sistem  kebijakan  di  Indonesia  yang komprehensif.  Selain  itu  hasil  kajian  desentralisasi  asimetris  di  sejumlah  daerah  ini diharapkan  mampu  menjadi  basis  untuk  mengelola  keberagaman  yang  ada  di Indonesia.
Namun  demikian dalam pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan daerah masih terdapat “Bias Relasi Negara - Masyarakat” diamana Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang lebih diwarnai oleh Interaksi antara Elit Penguasa dan Elit Masyarakat disamping itu juga perbaikan yang dilakukan belum  komprehensif  dimana  Reformasi  Institusi  Negara  tidak  diikuti  oleh  penguatan Kapasitas Negara dan Masyarakat
Jika kebijakan otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan keprakarsaan masyarakat  di  daerah-daerah  sesuai  tuntutan  alam  demokrasi,  maka praktek-praktek  kekuasaan  yang  menindas  seperti  yang  dialami  dalam  sistem  lama yang tersentralisasi, akan tetap muncul dalam hubungan antara pemerintahan di daerah dengan  masyarakatnya. Bahkan  kehawatiran  bahwa  sistem  otonomi  pemerintahan daerah  itu  justru  dapat  menimbulkan  otoritarianisme  pemerintahan  lokal  di  seluruh Indonesia.  Para  pejabat  daerah  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  banyak  kewenangan dalam  waktu  singkat  tiba-tiba  mendapatkan  kekuasaan  dan  kesempatan  yang  sangat
7 Made Suwandi, Desentralisasi Untuk Indonesia,Makalah Pada Seminar Nasional Forum SANKRI “Masa Depan Desentralisasi Di Indonesia”, Diselemnggarakan Oleh LAN  Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III, Samarinda, 22 Juli 2010.
besar  yang  dalam  waktu  singkat  belum  tentu  dapat  dikendalikan  sebagaimana mestinya.
Dalam  keadaan  demikian,  maka  sesuai  dengan  dalil Lord  Acton bahwa ‘power tends  to  corrupt  and  absolute  power  corrupts  absolutely’ , timbul  kehawatiran  bahwa iklim  penindasan  dan  praktek-praktek  kezaliman  yang  anti  demokrasi  serta  praktek- praktek  pelanggaran  hukum  dan  penyalahgunaan  wewenang  yang  pernah  terjadi  di tingkat  pusatn  justru  ikut  beralih  ke  dalam  praktek  pemerintahan  di  daerah-daerah  di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah haruslah dipahami esensinya juga mencakup pengertian otonomi masyarakat di daerah-daerah dalam berhadapan dengan pemerintahan di daerah.
Fakta di berbagai daerah memperlihatkan betapa desentralisasi dan otonomi daerah telah  memberikan  ruang  bagi  daerah  untuk  berinovasi  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  lebih  baik  bagi  masyarakat  meskipun  otonomi  daerah  masih meninggalkan berbagai persoalan.
Menata  kembali  desentralisasi  Indonesia  dalam  bingkai  NKRI    harus  mendorong penguatan  otonomi  daerah.  Otonomi  yang  telah  diberikan  kepada  daerah  tidak  boleh surut, apalagi mengalami resentralisasi. Persoalan penyimpangan pelaksanaan otonomi bukan  disikapi  dengan  menarik  kembali  sejumlah  kewenangan  yang sudah didesentralisasikan.  Dalam  kerangka  itu,  otonomi  hendaknya  mendorong  penguatan derajat demokrasi lokal, tanpa mengabaikan efisiensi struktural dalam kerangka sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Desentralisasi  kewenangan  bukan sekedar  desentralisasi    administratif  yang  menyebabkan  birokratisasi  pelaksanaan otonomi, tapi mendorong penerapan desentralisasi politik.
Esensi otonomi adalah proses otonomi masyarakat.Penataan Kembali desentralisasi harus  menempatkan  sebagai  subjek  otonomi – menuju  otonomisasi  masyarakat. Hakikat  otonomi  daerah  harus  dilihat  sebagai  otonomi  masyarakat,  bukan  otonomi pemerintah daerah (pemda) atau otonomi para elite politik lokal. Para elite politik lokal di  institusi  pemda  dan  DPRD  hanyalah  pemegang  mandat  rakyat  setempat  (melalui pemilu dan pilkada secara langsung) untuk mengelola tata pemerintahan local.
Persoalan  penting  dalam  hampir  semua  UU  tentang  otonomi  adalah  ihwal pembagian  kewenangan  antartingkat  pemerintahan.  Sesungguhnya,  inilah  esensi  dari suatu  Undang-undang  tentang  otonomi.  Kegagalan  otonomi  banyak  disebabkan  oleh kegagalan  memformulasi  hal  pembagian  kewenangan  ini.  Indikasinya  pada  tumpang tindih  kewenangan,  inkonsistensi  aturan  kewenangan,  dan  konflik  kewenangan antartingkat pemerintahan. Oleh karena itu, harus ada aturan yang jelas (clear) tentang kewenangan. Pembagian  kewenangan hendaknya  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:
1. Menggariskan  penguatan  model  pembagian general competence,  memberikan kepada  daerah  apa  yang  benar-benar  menjadi  hak  dan kompetensinya  dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi atas hak dan kompetensi daerah otonom.
2. Memperkuat  pelaksanaan  desentralisasi  asimetris  (berbeda  untuk  masing-masing daerah).
3. Memperjelas  kewenangan  di  masing-masing  tingkat  pemerintahan  sehingga  tidak saling  tumpang  tindih  (overlapping)  dan  menyebabkan  terjadinya kekosongan tanggung jawab dalam pembangunan dan pelayanan publik. Dalam upaya itu dapat dipilah  mana kewenangan  yang  bersifat  mengatur  (membuat  UU/perda)  dan kewenangan  yang bersifat  mengurus  (melaksanakan  kebijakan)  untuk  tiap-tiap tingkat pemerintahan.
4. Memperjelas  keterkaitan  antarsektor  dan  menjadikan  aturan  pembagian kewenangan (urusan)  dalam  UU  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagai  rujukan. Hal ini setelah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap UU Sektoral yang mengatur  sama atau  berimpitan  dengan  yang  diatur  sebagai  kewenangan  daerah otonom  dalam kerangka  desentralisasi.  Pilihan  lain,  memperjelas  urusan  wajib pemerintah  provinsi dan  kabupaten/kota  sebatas  dikaitkan  dengan  standar pelayanan minimal, sementara pembagian urusannya sendiri ditentukan dalam UU sektoral.  Pilihan-pilihan  tersebut mensyaratkan  harmonisasi  dan  sinkronisasi dengan semua UU sektoral yang tekait. Sehingga UU tentang Pemerintahan Daerah benar-benar dipatuhi dan implementatif.
5. Memperbaiki  pengaturan  mengenai  pembagian  urusan  pemerintahan  dengan memperhatikan kejelasan konsep, konsistensi penerapan konsep, dan menghindari kerancuan/kontradiksi dalam operasionalisasi konsep.
Pada  prinsipnya rekonstruksi desentralisasi diarahkan  bukan  hanya  pada  tataran regulasi  tetapi  lebih  dari  pada  itu  disamping  pendekatan  kebijakan  melalui  reformasi regulasi  juga  dilakukan  rekontruksi  konsep  desentraliasi  yang  diikuti  dengan pengelolaan perilaku elit  serta peningkatan state capacity. Dengan demikian akan di dapat  sebuah  system  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  tersistem  dan kebijakan yang dekat dengan masyarakat.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Desentralisasi  merupakan  teknik  managemen  yang  akan  mengalami  perubahan. Penerapan  model  desentralisasi    asimetris  merupakan jawaban  atas  kebhinekaan kondisi dan kultur di Indonesia dimana otonomi daerah diarahkan bukan hanya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat tetapi juga demi tegaknya Negara hukum serta mewadahi kebhinekaan di Indonesia.

## B. Saran
Penataan kembali desentralisasi  harus melalui pendekatan kebijakan  disertai dengan rekonstruksi  konsep  dan  design  desentralisasi  yang  bagus  serta  diikuti  dengan pengelolaan perilaku elite yang diikiuti dengan peningkatan state capacity.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhenyamin Hoessein, Perspektif Jangka Panjang Sesentralisasi dan Otonomi Daerah, makalah  disampaikan  dalam  “Diskusi  Kebijakan  Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah  Dalam  Jangka  Panjang:  yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, BAPPENAS, tanggal 27 November 2002.
Djohermansyah  Djohan, Penguatan  Demokrasi  Lokal, Makalah  workshop  Kurikulum Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah, 25  Januari  2010,  FISIPOL  UNiversitas Gajahmada, Yogyakarta.
H.JB Allen, Enhancing Decentralisation For Development, The Hague, 1985, IULA
Lili Romli, “Kebijakan Otonomi Daerah Era Reformasi, Dari UU No 22 Tahun 1999 Ke  UU  No  32  Tahun  2004,”  dalam  R.  Siti  Zuhro  (ed), Menata  Kewenangan Pusat-Daerah yang Aplikatif- Demokratis, LIPI,Jakarta, 2005.

## Made Suwandi, Desentralisasi Untuk Indonesia,Makalah Pada Seminar Nasional
Forum SANKRI “Masa Depan Desentralisasi Di Indonesia”, Diselemnggarakan Oleh LAN  Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III, Samarinda, 22 Juli 2010.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada,2008,Jakarta
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah