DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3 Received: 7 Mei 2024, Revised: 16 Mei 2024, Publish: 17 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ragam Inisiatif Reformasi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan di Wilayah Perbatasan: Refleksi dari Kabupaten Mahakam Ulu
Florianus Alui 1 , Reza Fathurrahman 2
1 Faculty of Administrative Science, University of Indonesia, florianusalui76@gmail.com 2 Faculty of Administrative Science, University of Indonesia, rezafathurrahman@ui.ac.id
Corresponding Author: florianusalui76@gmail.com
Abstract: As a border region, Mahakam Ulu Regency has homework to improve the quality and  equality  of  education  in  the  area.  Moreover,  current  conditions  show  that  the  Human Development Index in Mahakam Ulu Regency is still low. With its status as a border area, the Mahakam  Ulu  Regency  Government  has  a  big  responsibility  to  improve  the  quality  and equality  of  education  in  the  area,  especially  in  the  era  of  regional  autonomy.  This  article aims  to  analyze  various  reform  initiatives  in  the  education  sector  carried  out  by  the Mahakam  Ulu  Regency  Government  in  improving  the  quality  and  equality  of  education  as one  of  the  border  regions.  This  article  uses  a  qualitative  approach  with  the  process  of collecting and analyzing literature and document study data. The results of the analysis show that  infrastructure  development  and  providing  educational  scholarships  to  increase  human resource  capacity  are  the  most  prominent  initiatives  among  the  various  strategic  programs carried out by the Mahakam Ulu Regency Government as an effort to reform education in the region.
Keyword: Education Reform, Border Areas, Quality of Education, Equality of Education.
Abstrak: Sebagai  wilayah perbatasan, Kabupaten Mahakam  Ulu memiliki pekerjaan  rumah untuk  meningkatkan  kualitas  dan  pemerataan  pendidikan  di  daerahnya.  Apalagi,  kondisi terkini menunjukkan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Kabupaten Mahakam  Ulu.  Dengan  statusnya  sebagai  daerah  perbatasan,  Pemerintah  Kabupaten Mahakam  Ulu  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  untuk  meningkatkan  kualitas  dan pemerataan  pendidikan  di  daerahnya,  terlebih  di  era  otonomi  daerah.  Artikel  ini  bertujuan untuk  menganalisis  berbagai  inisiatif  reformasi  di  bidang  pendidikan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  dalam  meningkatkan  kualitas  dan  pemerataan pendidikan  sebagai  salah  satu  wilayah  perbatasan.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  studi  literatur  dan  dokumen.  Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberian beasiswa pendidikan untuk peningkatan kapasitas SDM menjadi inisiatif yang paling menonjol di antara berbagai program  strategis  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  sebagai  upaya reformasi pendidikan di daerahnya.
Kata  Kunci: Reformasi  Pendidikan,  Wilayah  Perbatasan,  Kualitas  Pendidikan,  Pemerataan Pendidikan.

## PENDAHULUAN
Reformasi pendidikan Indonesia ditujukan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas  pendidikan  (Sukmayadi  &  Yahya,  2020;  Fadhil  &  Sabic-El-Rayess,  2021).  Hal  ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di bidang pendidikan. Semua orang  sepakat  bahwa  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  dengan  kondisi  geografis  dan kondisi  pendapatan  daerah  serta  penduduk  yang  beragam  (Jaelani,  Handayani,  &  Karjoko, 2020). Hal ini berimplikasi pada beragamnya capaian pembangunan termasuk pembangunan pendidikan. Perbedaan-perbedaan tersebut harus segera difasilitasi dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
Dengan  wilayah  yang  begitu  luas,  Indonesia  memiliki  tantangan  dalam  membangun kapasitas  sumber  daya  manusianya  sehingga  merata  dan  berkualitas  (Prasetyo  dkk.,  2020). Hal itu karena terdapat wilayah yang tertinggal dibandingkan daerah lainnya terkait kapasitas sumber daya manusia ini. Salah satu wilayah yang tertinggal tersebut dan seringkali menjadi sorotan adalah wilayah perbatasan.
Kapasitas  sumber  daya  manusia  di  wilayah  perbatasan  tergolong  lebih  rendah dibandingkan dengan daerah lainnya (Siswanto dkk., 2022; Putri, 2019;  Rahim dkk., 2023). Di salah satu wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, menunjukkan hal tersebut bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di kabupaten tersebut  tergolong  masih  tertinggal  dibandingkan  dengan  daerah  lainnya.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2023 tercatat masih di angka 69,59 (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka tersebut merupakan yang terendah diantara kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  (lihat  Gambar  1).  Angka  IPM  yang dimiliki oleh Kabupaten Mahakam Ulu tersebut juga menunjukkan angka IPM di bawah rata- rata  Provinsi  Kalimantan  Timur  (78,2)  dan  di  bawah  rata-rata  angka  IPM  secara  nasional (73,55).

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024
Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupatan/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
Gambaran  di  atas  menunjukkan  masih  perlu  perhatian  yang  begitu  besar  terhadap wilayah  perbatasan,  terutama  Kabupaten  Mahakam  Ulu,  dalam  konteks  pembangunan kapasitas sumber saya manusia. Hal itu tentu penting dilakukan mengingat daerah perbatasan merupakan  wajah  depan  Indonesia  (Elyta  &  Kartikasari,  2021).  Kawasan  perbatasan  antar
negara  mempunyai  posisi  strategis  sebagai  pusat  pertumbuhan  regional  untuk  memajukan kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat  di  daerah  tertinggal  melalui  perdagangan  lintas batas.  Hal  ini  akan  memberikan  peluang  peningkatan  kegiatan  produksi  sehingga menghasilkan  berbagai multiplier  effect (Putri,  Hernovianty,  &  Yuniarti,  2020).  Kawasan perbatasan  dapat  memberikan multiplier  effect karena  mempunyai  potensi  strategis  untuk mengembangkan  kegiatan  perdagangan  internasional  dan  berpotensi  menjadi  pusat pertumbuhan  ekonomi  daerah  khususnya  di  bidang  perdagangan,  pariwisata,  dan pengembangan industri (Mederios, 2015).
Dengan urgensi  yang dimiliki oleh wilayah perbatasan, maka penting bagi pemerintah khusunya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk meningkatkan pilar-pilar dari IPM di atas. Salah satu yang krusial untuk diberikan perhatian adalah pilar pendidikan. Pelayanan di bidang pendidikan menjadi indikator penentu pembangunan masyarakat dan perekonomian di daerah  perbatasan,  dan  pendidikan  dapat  menjadi  investasi  bagi  suatu  daerah  untuk berkembang  ke  arah  yang  lebih  baik  (Uhaib  dkk.,  2022;  Putri  &  Sulistya,  2019).  Hal  ini didasari dengan banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan akan mengurangi angka buta huruf pada kelompok masyarakat dan menjadi masyarakat terpelajar yang dapat menjadi modal  dalam  meningkatkan  keterampilan  dalam  kegiatan  mendukung  pembangunan  daerah dan perekonomian.
Dalam konteks nasional, potret yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah perbatasan  memberikan  dinamika  tersendiri  bagi  pencapaian  Indonesia  Emas  pada  tahun 2045.  Meskipun  kemajuan  suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  berbagai  aspek,  namun  aspek pendidikan  yang  menjadi  tolak  ukur  tersendiri  bagi  kemajuan  negara  Pendidikan  bukan sekedar  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  namun  suatu  keharusan  yang  dilakukan pemerintah  untuk  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  unggul.  Dengan  potret  aspek pendidikan  yang  notabene  masih  kurang  baik  di  Kabupaten  Mahakam  Ulu  sebagai  daerah perbatasan,  menjadi  fokus  penting  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  untuk  dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat disana.
Dengan  konsep  desentralisasi  yang  diterapkan,  maka  mengandung  makna  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  memiliki  tanggung  jawab  lebih  untuk  memberikan pelayanan  pendidikan  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kreativitas  dan  inovasi dari  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  sehingga  mampu  mendongkrak  pencapaian pembangunan  di  bidang  pendidikan.  Dalam  konteks  ini,  reformasi  pelayanan  pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memiliki relevansinya.
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  berbagai  inisiatif  reformasi  di  bidang pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  dalam  rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan sebagai salah satu wilayah perbatasan.

## METODE
Artikel  ini  ditulis  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data-data  yang dikumpulkan dan diolah untuk menunjang penulisan artikel ini berasal dari berbagai sumber sekunder.  Data-data  yang dikumpulkan dan dianalisis ditujukan untuk  dideskripsikan dalam rangka  menjawab  tujuan  penulisan  artikel.  Berbagai  data  yang  dikumpulkan  dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas  menjadi  kunci  penting  pembangunan Mahakam Ulu di masa mendatang. Inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu  fokus  membangun  SDM  berkualitas,  sekaligus  sebagai  bagian  dari  pembangunan manusia. Strategi  yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar seperti pendidikan. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan menjadi salah satu dari
10  (sepuluh)  program  aksi  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Mahakam  Ulu  periode  2021-2026: “Penataan dan peningkatan pelayanan Pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan”.
Dari  hulu  sampai  ke  hilir,  secara  holistik,  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Hulu berupaya  memberikan  dukungan  untuk  sektor  pendidikan  termasuk  antara  lain  dukungan terhadap  SDM  guru  terampil  dengan  tidak  mengesampingkan  dukungan  penyiapan infrastruktur  yang  memadai.  Selain  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  memberikan program  sertifikasi  serta  peningkatan  kapasitas  dan  pendidikan  guru  secara  gratis. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pada sektor pendidikan bisa dilihat dari program-program strategis yang terus ditingkatkan setiap tahunnya, diantaranya:
1. Peningkatan  Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk  Sektor Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan Insentif Guru,
2. Standarisasi Pelayanan Pendidikan di Sekolah Negeri,
3. Peningkatan Paket Bantuan Kepada Pelajar Negeri dan Swasta,
4. Meningkatkan Jumlah Peserta Penerima Beasiswa Per Tahun,
5. Peningkatan Kapasitas Guru dengan fasilitasi Sertifikasi dan Pendidikan Gratis,
6. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
7. Insentif  untuk  Guru  Swasta,  Guru  Sekolah  Minggu,  Guru  Taman  Pendidikan  Al-Quran (TPQ/TPA), Guru Ngaji, Takmir Masjid, Pastor dan Pendeta, dan
8. Memperioritaskan  Tenaga  Non  PNS  (TNP)  untuk  mengikuti  seleksi  menjadi  PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PNS.
Perhatian  dalam  pembangunan  fisik  bidang  pendidikan  atau  infrastruktur  pendidikan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tidak saja berupa gedung sekolah, tetapi juga meliputi sarana dan prasarana pembelajaran (bangku, meja, papan tulis, dsb), perumahan guru/rumah  dinas,  sarana  aksesibilitas  seperti  jalan  menuju  sekolah,  utilitas  pendukung seperti  Teknologi  Komunikasi  dan  Informasi  (TIK),  taman,  dan  sarana  pendukung  lainnya. Saat  ini  gedung  sekolah  di  wilayah  Mahakam  Ulu  lebih  merata  bila  dibandingkan  dengan kondisi 10 tahun lalu setelah dimekarkan. Saat ini, terdapat sekitar 125 institusi pendidikan di wilayah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  mulai  dari  tingkat  PAUD,  SD,  SMP,  dan  tingkat SMA/SMK.  Jumlah  ini  mengalami  perkembangan  pesat  hampir  setiap  tahun.  Prasarana lainnya yang terus ditingkatkan pemerintah adalah pendukung sektor pendidikan seperti akses internet  dan  kebutuhan  untuk  proses  belajar  mengajar  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengejar ketertinggalan sektor pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Saat  ini, hampir seluruh desa/kampung di  Kabupaten Mahakam  Ulu memiliki sekolah pendidikan  usia  dini  (PAUD/KB/TK).  Terdapat  71  unit  PAUD/KB/TK  yang  mayoritas sekolahnya  merupakan  milik  swasta  atau  perusahaan.  Bangunan  Sekolah  Dasar  (SD)  juga sudah  ada  hampir  di  seluruh  desa/kampong  di  Kabupaten  Mahakm  Ulu.  Total,  terdapat  38 unit bangunan SD yang 37 unit merupakan milik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan 1 unit milik swasta. Untuk jenjang SMP, masing-masing kecamatan juga sudah dilengkapi dua unit sampai lima unit gedung SMP. Secara total, terdapat 18 unit bangunan SMP yang 15 unit bangunan  SMP  merupakan  milik  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  dan  3  unit  milik swasta.  Adapun  untuk  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  sudah  berdiri  di  masing-masing kecamatan yang secara total untuk tingkat kabupaten terdapat 7 unit SMA dan 2 unit SMK. Meskipun sebetulnya untuk jenjang SMA dan SMK menjadi wewenang pemerintah provinsi.
Selain  hal  di  atas,  akselerasi  pembangunan  infrstruktur  dasar  pendidikan  terus dilakukan.  Pada  bidang  pendidikan  misalnya,  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu menjadikan  SD  007  Mamahak  Besar  yang  berada  di  Kecamatan  Long  Bagun,  sebagai blue print atau  percontohan  bagi  pembangunan  fasilitas  pendidikan  di  Mahakam  Ulu.  Untuk diketahui,  SD  007  Mamahak  Besar  dibangun  dengan  kualitas  Standar  Nasional  dan  sudah mendapat  Akreditasi  B  dan  direncanakan  bisa  mendapatkan  Akreditasi  A.  Sekolah  dengan kapasitas  sekitar  180  pelajar  ini  memiliki  berbagai  fasilitas  dan  keunggulan  yang  bisa diadopsi untuk pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Kemudian,  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan  pemerataan  pendidikan  di Kabupaten  Mahakam  Ulu,  upaya  lain  yang  dilakukan  berupa  penambahan  tenaga  pengajar. Tenaga  pengajar  ditambah  untuk  mendorong  peningkatan  kualitas  sesuai  dengan  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM).  Untuk  mendukung  program  peningkatan  layanan  dasar  ini, Bupati  Mahakam  Ulu  kemudian  menciptakan best  practice yaitu  Program  Gerbang  Cerdas Mahulu  (GCM).  Program  inisiatif  Bupati  ini  menjadi  payung  hukum  pemberian  bantuan langsung kepada pelajar dan masyarakat Mahakam Ulu untuk mengakses pendidikan secara gratis. Dalam hitungan tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Mahakam Ulu meningkat seiring tersedianya sarana prasarana sekolah, termasuk  hadirnya  program  bantuan  langsung  berupa  perlengkapan  sekolah  yang  diberikan pemerintah.  Bahkan,  pada  tahun  2021,  APS  tingkat  usia  SMP  Kabupaten  Mahakam  Ulu mencapai  107,36  persen  dan  tertinggi  se-Kalimantan  Timur,  sedangkan  APS  tingkat  SD menyentuh angka 98,37 persen.
Untuk  menyukseskan  program  GCM  dan  secara  umum  meningkatkan  kapasitas  SDM Kabupaten  Mahakam  Ulu,  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  mengimplementasikan program beasiswa GCM yang diluncurkan tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah  membantu  pendidikan  sekitar  1.073  mahasiswa/i  asal  Mahakam  Ulu  untuk  menimba ilmu di puluhan universitas negeri dan swasta ternama di Indonesia. Pembiayaan ini meliputi Biaya Pendidikan, Uang Saku dan Uang Pemondokan/Kost.
Terdapat tiga jenis beasiswa yang ditawarkan pemerintah melalui Program GCM, yaitu Beasiswa  Kerjasama,  Beasiswa  Khusus,  Beasiswa  Umum  (Stimulan)  dan  Beasiswa Pertambahan.  Klasifikasi  ini  tentu  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  masyarakat Mahakam  Ulu.  Beasiswa  Kerjasama  diberikan  kepada  peserta  didik  lulusan  SMA/SMK setelah  dinyatakan  lulus  tahapan  seleksi  yang  dilaksanakan  Dinas  Pendidikan  bekerjasama dengan  universitas  yang  telah  menjalin  kerjasama  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam Ulu.  Jenis  keilmuan  ditetapkan  pemerintah  bekerjasama  dengan  universitas  terkait. Kemudian, Beasiswa Khusus diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas, dan atau korban  dampak  sosial  dan  bencana.  Beasiswa  ini  disesuaikan  dengan  kesediaan  kuota, termasuk  keinginan  calon  mahasiswa.  Sementara  itu,  Beasiswa  Umum  ini  diberikan  kepada peserta didik berupa biaya pendidikan setiap tahunnya bagi semua jenis keilmuan dan jenjang pendidikan. Jenis Beasiswa Umum (Stimulan) diantaranya Beasiswa Tugas Akhir, Beasiswa Prestasi,  dan  Beasiswa  Tidak  Mampu.  Beasiswa  ini  diberikan  untuk  semua  jenjang pendidkan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, mulai dari diploma hingga doktor.  Adapun  Beasiswa  Pertambahan  diberikan  kepada  peserta  didik  yang  sebelumnya telah  mendapatkan  bantuan  pendidikan  dari  sumber  lain  yang  besarannya  dinilai  kurang mencukupi.

## KESIMPULAN
Sebagai  daerah  perbatasan,  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  menjadikan peningkatan  kualitas  dan  pemerataan  pendidikan  sebagai  salah  satu  program  prioritasnya. Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu  berupaya  melakukan  penataan  dan  peningkatan pelayanan  pendidikan  yang  bermutu,  merata,  dan  berkeadilan.  Dari  berbagai  program strategis  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Mahakam  Ulu,  upaya  reformasi pendidikan  dalam  bentuk  perhatian  terhadap  pembangunan  infrastruktur  dan  peningkatan kapasitas SDM menjadi  yang paling menonjol.  Pembangunan infrastruktur pendidikan telah menyasar  berbagai  jenjang  mulai  dari  PAUD  hingga  SMP  di  berbagai  kecamatan  bahkan desa  atau  kampung.  Bahkan,  akselerasi  pembangunan  infrastruktur  pendidikan  terus dilakukan  dengan  berupaya  meraih  kualitas  standar  nasional.  Dalam  konteks  peningkatan kapasitas SDM, terdapat satu program yang menunjukkan ciri khas yang dimiliki Kabupaten Mahakam  Ulu  dalam  bentuk  program  Gerbang  Cerdas  Mahulu  yang  didukung  dengan program beasiswa GCM. Meskipun memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas SDM,
program GCM juga memiliki substansi yang didalamnya berupa pemberian bantuan langsung kepada pelajar dan masyarakat Mahakam Ulu untuk mengakses pendidikan secara gratis.

## REFERENSI
Badan  Pusat  Statistik.  (2024). Indeks  Pembangunan  Manusia  2022-2023 .  Jakarta:  Badan Pusat Statistik.
Beetham, H., & Sharpe, R. (Eds.). (2013). Rethinking pedagogy for a digital age: Designing for 21st century learning . London: Routledge.
Cheng, Y. C. (2005). Globalization and educational reforms in Hong Kong: Paradigm shift. In J. Zaida, K. Freeman, M.  Geo-JaJa, S. Majhanovich, V. Rust,  & R.  Zajda (Eds.), The  international  handbook  on  globalization  and  education  policy  research . (ch.  11) (pp. 165–187). Dordrecht: Springer.
Cheng, Y. C., & Townsend, A. C. (2000). Educational change and development in the Asia- Pacific  region:  Trends  and  issues.  In Educational  change  and  development  in  the Asia-Pacific region: Challenges for the future (pp. 317-343). Swets en Zeitlinger BV.
Elyta,  E.,  &  Kartikasari,  W.  (2021,  January).  Strengthening  the  Border  Tourism  in  Sambas District  of  West  Kalimantan  Indonesia  in  the  Covid-19  Pandemic:  A  Political Boundaries  Perspective.  In 4th  International  Conference  on  Sustainable  Innovation 2020–Social,  Humanity,  and  Education  (ICoSIHESS  2020) (pp.  192-202).  Atlantis Press.
Fadhil,  I.,  &  Sabic-El-Rayess,  A.  (2021).  Providing  equity  of  access  to  higher  education  in Indonesia:  A  policy  evaluation. Indonesian  Journal  on  Learning  and  Advanced Education (IJOLAE) , 3 (1), 57-75.
Figlio,  D.,  &  Loeb,  S.  (2011).  School  accountability.  In  E.  A.  Hanushek,  S.  Machin,  &  L. Woessmann (Eds.), Economics of Education (Vol. 3, pp. 384–416).
Gawlik,  M.  A.  (2012).  Moving  beyond  the  rhetoric:  Charter  school  reform  and accountability. The Journal of Educational Research, 105 (3), 210–219.
Jaelani,  A.  K.,  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.,  &  Karjoko,  L.  (2020).  Development  of  tourism based  on  geographic  indication  towards  to  welfare  state. International  Journal  of Advanced Science and Technology , 29 (3s), 1227-1234.
Keddie,  A.  (2015).  School  autonomy,  accountability  and  collaboration:  a  critical  review. Journal of Educational Administration and History, 47 (1), 1–17. Longworth,  N.  (2013). Lifelong  learning  in  action:  Transforming  education  in  the  21st century . London: Routledge.
Medeiros,  E.  (2015).  Territorial  impact  assessment  and  cross-border  cooperation. Regional Studies, Regional Science , 2 (1), 97-115.
Prasetyo,  A.,  Asmoro,  H.,  Sipahutar,  H.,  Nuryadin,  D.,  &  Budi,  S.  C.  W.  (2020,  May). Human resource productivity development strategy in the regional innovation process. In 1st  Borobudur  International  Symposium  on  Humanities,  Economics  and  Social Sciences (BIS-HESS 2019) (pp. 887-892). Atlantis Press.
Putri,  D.  S.  H.,  Hernovianty,  F.  R.,  &  Yuniarti,  E.  (2020).  Analisis  Komoditas  Unggulan Berbasis Pertanian di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang , 7 (2), 1-6.
Putri, R. F., & Sulistya, A. R. (2019). Determination of Priority Regions as The Direction of Decision-Making  for  Land  Development  of  West  Kalimantan  Province. Journal  of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology , 4 (3), 186-197.
Putri, R. Y. (2019). The village governance model that empowers communities in indonesia's border areas. Journal of Urban Sociology , 2 (1), 16-27.
Rahim,  D.  A.,  Priyarsono,  D.  S.,  Rustiadi,  E.,  &  Syaukat,  Y.  (2023).  Sustainable Development  of  Indonesia’s  Land  Border  Areas;  Overview  from  an  Economic
Perspective. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian  Masalah  Ekonomi  dan Pembangunan , 24 (1), 172-189.
Ramirez, F. O., & Chan-Tiberghein, J. (2003). Globalisation and education in Asia.  In J. P. Keeves & R. Watanabe (Eds.), International handbook of educational research in the Asia-Pacific region (pp. 1095–1106). Dordrecht: Kluwer Academic.
Siswanto,  D.  J.,  Tegor,  T.,  Haqiqi,  F.,  Yusmalina,  Y.,  &  Susanto,  A.  (2022).  Human Resources Management in The Country’s Border Region Faces Industry 4.0 and The Covid-19 Pandemic. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 6 (1), 228-242. Sukmayadi, V., & Yahya, A. H. (2020). Indonesian education landscape and the 21st century challenges. Journal of Social Studies Education Research , 11 (4), 219-234.
Uhaib,  M.,  Yuliansyah,  M.,  Elyta,  E.,  &  Isdairi,  K.  A.  (2022).  Policy  for  the  Development and  Education  Management  of  Entikong  Border  Area  on  Political  Economic Perspective. Khazanah Sosial , 4 (4), 745-756. Zajda, J. (Ed.). (2021). Third international handbook of globalisation, education and policy research . Springer International Publishing.