## PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Erwin Asmadi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: erwin.asmadi@gmail.com

## Abstract
Funding is very essential as a forerunner to an act of terrorism because its propaganda product requires significant cost for the mobility, tools that are used as  well  as  the  ease-run  actors  to  refrain  from  the  pursuit  of  law.  By  this prevention,  terrorism  could  be  hampered  by  itself.  Law  Number  9  of  2013 concerning Prevention and Eradication of Crimes of Financing of Terrorism and other Laws give authority for banking to do prevention action for eradicating the terrorism mobility.
Kata Kunci: Perbankan, Dana, Terorisme.

## A. Latar Belakang
Terorisme adalah suatu permusuhan yang ditekuni oleh individu-individu, kelompok-kelompok  atau  negara-negara  dengan  penuh  kesewenang-wenangan terhadap  manusia  (agama,  darah,  akal,  harta  dan  kehormatannya).  Terorisme tersebut  mencakup  berbagai  bentuk  pemunculan  tanpa  haq  serta  sesuatu  yang berkaitan  dengan  bentuk-bentuk  permusuhan,  membuat  ketakutan  di  jalan-jalan, membajak dan segala perbuatan kekerasan dan ancaman (Sunusi 2010: 126-127).
Maraknya  aksi  terorisme  yang  terjadi  dengan  jatuhnya  banyak  korban telah  mengidentifikasi  bahwa  terorisme  adalah  sebuah  kejahatan  terhadap  nilai- nilai  kemanusiaan  (Soeharto  2007:  2),  karena  akibat  terorisme  telah  meng- hilangkan  nyawa  tanpa  memandang  korban  dan  menimbulkan  ketakutan masyarakat  secara  luas,  atau  hilangnya  kemerdekaan  serta  kerugian  harta  benda, sehingga  dikategorikan  sebagai extra  ordinary  crime (Soeharto  2007:  5),  maka perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasannya.
Pemberantasan merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal atau kebijakan hukum pidana ( criminal policy ) yang secara garis besar  dilakukan  dengan  dua  cara,  yakni  melalui  cara penal dan  melalui  cara
nonpenal (Mardenis  2011:  79).  Penanggulangan  kejahatan  melalui  cara penal , lebih  menitikberatkan  pada  sifat repressive yakni  berupa  penindasan  atau pemberantasan  atau  penumpasan  sesudah  kejahatan  terjadi,  sedangkan  cara nonpenal ,  lebih  menitikberatkan  pada  sifat preventive yakni  berupa  pencegahan atau  penangkalan  atau  pengendalian  sebelum  kejahatan  terjadi  (Sudarto  1981: 118).
Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan nonpenal dilakukan dengan cara  pencegahan  tanpa  pidana  ( prevention  without  punishment )  dan  mem- pengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat media  masa  ( influencing  views  of  society  on  crime  and  funishment/mass  media ) (Mardenis  2011:  79).  Salah  satu  caranya  adalah  dengan  mengesahkan  serta menerapkan  aturan  pemberantasan  terorisme  atau  pencucian  uang  dalam  rangka mempersempit ruang gerak pendanaan terorisme.
Pendanaan sangat penting sebagai cikal bakal lahirnya tindakan terorisme sebab  produk  propagandanya  memerlukan  biaya  yang  cukup  besar  bagi pergerakan  (mobilitas),  alat  ( tools )  yang  dipergunakan  serta  kemudahan  yang dijalankan  pelaku  untuk  menghindarkan  diri  dari  pengejaran  aparat  penegak hukum. Pergerakan pelaku menyangkut ruang geraknya yang dapat melintas batas negara (transnasional) dan alat yang digunakan, seperti bom tidak mungkin dapat dibeli dengan harga yang murah. Sehingga dengan dilakukannya pencegahan atas pendanaan  terorisme,  ruang  gerak  pelaku  dan  tindakan  terorisme  dengan sendirinya  akan  terhambat.  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat  UU  No.  9  Tahun  2013),  dalam  Pasal  1  Angka  1  ditentukan  bahwa pendanaan  terorisme  adalah  segala  perbuatan  dalam  rangka  menyediakan, mengumpulkan,  memberikan,  atau  meminjamkan  dana,  baik  langsung  maupun tidak  langsung,  dengan  maksud  untuk  digunakan  dan/atau  yang  diketahui  akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
Rumusan  defenisi  pendanaan  terorisme  UU  No.  9  Tahun  2013  tersebut, menyiratkan  adanya  peran  pihak-pihak  yang  secara  aktif  melakukan  suatu perbuatan.  Perbuatan  yang  dikategorikan  dalam  pendanaan  terorisme  tersebut
antara lain: menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana. Salah satu media yang selalu dimanfaatkan dalam menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana adalah pihak perbankan. Perbankan adalah media  yang  rentan  digunakan  dalam  pembiayaan  tindak  pidana  terorisme, sehingga  perlu  soliditas  pengawasan  yang  baik  dan  transparan  sehingga  secara proaktif membendung pembiayaan kegiatan terorisme (Purwanto 2010: 28). Ber- dasarkan uraian ini, maka dapat dikatakan bahwa perbankan memainkan peranan untuk  melakukan  pencegahan  terhadap  pendanaan  tindak  pidana  terorisme.  Oleh sebab  itu  perlu  dilakukan  kajian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  peran perbankan dalam pencegahan pendanaan terorisme.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  empiris/sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  maka  termasuk  dalam  jenis  penelitian hukum  normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk memberikan  gambaran  tentang  gejala-gejala  sosial  yang  terkait  dengan  masalah pendanaan  teroris.  Sumber  data  penelitian  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Ruang lingkup tindak pidana terorisme
Ruang lingkup ini dikemukakan agar diperoleh batasan yang jelas terhadap defenisi terorisme, walaupun memang defenisi tentang terorisme belum mencapai kesepakatan yang bulat dari semua pihak karena di samping banyak elemen terkait juga  dikarenakan  semua  pihak  berkepentingan  melihat  atau  menterjemahkan permasalahan ( term of terorism ) dari sudut pandang kepentingan masing-masing.
Hal  tersebut  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Laquer  dengan  menyatakan:  “ No
definition  of terrorism  can possibly cover all the varieties of  terrorism that  have appeared throughout history. Such a definition does not exist nor will it be found in the foreseeable future ” (Hendropriyono 2009: 31).
Hingga  sekarang  tidak  ada  definisi  mengenai  terorisme  yang  digunakan secara universial karena masih ada berbagai interpretasi tentang pengertian teror, teroris  dan  terorisme  (Petrus  Reinhard  Golose  2009:  1),  tetapi  guna  memperoleh pemahaman  terhadap  pengertian  terorisme  secara  konsisten,  perlu  dikemukakan pengertian  tentang  terorisme  tersebut,  baik  yang  berasal  dari  pendapat  para  ahli, ketentuan perundang-undangan maupun beberapa literatur lainnya.
Istilah teror berasal dari bahwa Latin yaitu “ terrorem ” yang memiliki arti rasa takut yang luar biasa dan dalam kata kerja disebut “ terrere ” berarti membuat takut  atau  menakut-nakuti  (Petrus  Reinhard  Golose  2009:  1).  Pengertian  teror menurut  Adjie  S.  (2005:  11),  adalah  bentuk-bentuk  kegiatan  dalam  rangka pelaksanaan  terorisme  melalui  penggunaan/cara  ancaman,  pemerasan,  agitasi, fitnah,  pengeboman,  penghancuran/perusakan,  penculikan,  intimidasi,  perkosaan dan pembunuhan. Sedangkan teroris adalah pelaku atau pelaksana bentuk-bentuk terorisme,  baik  oleh  individu,  golongan  ataupun  kelompok  dengan  cara  tindak kekerasan  sampai  dengan  pembunuhan,  disertai  berbagai  penggunaan  senjata, mulai dari sistem konvensional hingga moderen.
Ali  Masyhar  (2009:  43)  mengatakan  bahwa  tidak  ada  keseragaman pengertian  terorisme,  tetapi  terorisme  mempunyai  ciri  dasar,  antara  lain:  peng- gunaan  atau  ancaman  kekerasan,  ada  unsur  pendadakan/kejutan,  direncana-kan dan dipersiapkan secara cermat dan matang, menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian, mempunyai tujuan politik yang  jauh  lebih  luas  dari  sasaran/korban  langsungnya.  Lebih  lanjut  Ali  Masyhar (2009:  43)  mengatakan  bahwa  terorisme  merupakan  penggunaan  atau  ancaman kekerasan  yang bersifat  mendadak, namun  direncanakan dan dipersiapkan secara matang,  sehingga  menimbulkan  ketakutan  meluas  atau  membuat  kehancuran material dan perekonomian, dengan tujuan/unsur politis yang jauh lebih luas dari sasaran  (korban)  langsungnya.  Sejalan  dengan  pengertian  ini,  Pettiford  dan Harding (2003) sebagaimana dikutip A.M. Hendro Proyono (2009: 41) menjelas-
kan bahwa karakteristik terorisme membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan terperinci,  kebiasaan-kebiasaan dan  gerakan-gerakan sasaran (objek)  diamati dengan  cermat,  teknik  operasional  persenjataan  dan  bom  harus  dikuasai  penuh oleh  pelaku,  transportasi  harus  siap  dan  rumah  yang  aman  ( safe  hause )  harus disediakan.
Secara  terminologi,  terorisme  dapat  dipisahkan  menjadi  tiga  suku  kata yang memiliki makna berbeda antara satu sama lain. Kata dasar terorisme adalah teror,  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  kata terror ,  yakni  keganasan, kekalutan  yang  disebabkan  oleh  beberapa  orang/golongan  yang  melakukan tindakan-tindakan  biadab  (Simorangkir,  dkk  2002:  162).  Dalam  kamus  lain disebutkan  bahwa  teror  adalah  perbuatan,  pemerintahan  dan  sebagainya  yang sewenang-wenang,  bengis  dan  sebagainya  (Ali  2009:  561).  Kata  yang  kedua adalah  teroris,  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  kata terrorist yang  berarti orang  yang  melakukan  terorisme.  Sedangkan  kata  yang  ketiga  adalah  terorisme yang  berarti  penggunaan  kekerasan,  kebiadaban,  keganasan  yang  dilakukan  oleh orang,  atau  golongan  orang  untuk  menimbulkan  ketakutan  orang  lain  demi mencapai tujuan, misalnya, tujuan politik (Hamzah 2009: 161-162).
Menurut  Kaligis  (2003:  6),  kata  teror  berasal  dari  Bahasa  Latin  yang disebut  dengan  kata  “ terrere ”  yang  dalam  Bahasa  Inggris  diterjemahkan  dalam perkataan  “ to  fright ”,  yang  dalam  Bahasa  Indonesia  berarti  menakutkan  atau mengerikan.  Menurut  Kamus Webster’s  New  School  and  Office  Dictionary , sebagaimana  dikutip  Mardenis  (2011:  85)  disebutkan  bahwa  teror  sebagai  kata benda  berarti extreme  afaer (ketakutan  yang  amat  sangat), one  who  excites extreme  afaer (seorang  yang  gelisah  dalam  ketakutan  yang  amat  sangat), the ability to cause such afaer (kemampuan menimbulkan ketakutan).
Sesuai dengan istilah  yang berlaku umum, dapat dikemukakan pengertian terorisme, sebagai berikut:
a. Ayatullah  Sheikh  Muhammad  Al  Taskhiri  yang  dimuat  dalam  Media  (2003: 42) dikatakan bahwa terorism is an act carried out to achive on in human and corrupt objective and invoving thereat to scurity of mankind, and violation of right acknowledge by relegion and mankind (terorisme adalah suatu tindakan
dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  sekelompok  manusia  yang  korup  dan karenanya  melibatkan  keamanan  umat  manusia,  dan  pelanggaran  hak  diakui oleh agama dan umat manusia).
b. Moch  Faisal  Salam  (2005:  3),  menyatakan  bahwa terrorism  is  the  unlawful use of force or  violence against human or property to intimidate or coerce a government,  civilian  populations,  or  any  segment  threat,  in  furtherance  of politic  or  social  objective (terorisme  adalah  segala  tindakan  yang  melanggar hukum  dengan  cara  pemaksaan,  kekerasan  atau  pengintimidasian  hak  milik dengan memeras baik itu terhadap pemerintah, warga sipil atau segala bentuk ancaman sebagai kelanjutan dari tujuan politik dan sosial).
Dalam UU Terorisme tidak ada satu pasal pun  yang menjelaskan penger- tian  atau  defenisi  terorisme,  tetapi  dalam  Penjelasan  Bagian  Umum  Paragraf Ketiga  memuat  kalimat  yang  disebutkan  bahwa  terorisme  merupakan  kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap  kedaulatan  setiap  negara  karena  terorisme  sudah  merupakan  kejahatan yang  bersifat  internasional  yang  menimbulkan  bahaya  terhadap  keamanan, perdamaian  dunia  serta  merugikan  kesejahteraan  masyarakat  sehingga  perlu dilakukan  pemberantasan  secara  berencana  dan  berkesinambungan  sehingga  hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menurut  Asmadi  (2013:  126),  dikatakan terorisme  oleh  pembuat  undang-undang  dalam  uraian  Penjelasan  Pertimbangan UU  Terorisme  sedikitnya  mengandung  pengertian:  (a)  terorisme  merupakan kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  peradaban;  (b)  terorisme  merupakan  salah satu  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan  setiap  negara;  dan  (c)  terorisme merupakan  kejahatan  yang  bersifat  internasional  yang  menimbulkan  bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat.
Menurut  Moch.  Faisal  Salam  (2005:  3),  dikatakan  bahwa  tindakan kekerasan  ( terrorism )  diartikan  sebagai  cara  bagi  kelompok  tertentu  untuk mencapai tujuan dan selanjutnya diartikan sebagai:
a. cara kelompok miskin untuk meminta perhatian kelompok kaya;
b. cara kelompok yang dimarjinalkan terhadap kelompok yang diuntungkan;
c. cara kelompok yang tertekan terhadap kelompok yang arogan; serta
d. cara kelompok yang dimusuhi, diblokade, diembargo, diperlakukan tidak adil dan sebagainya.
Dalam Encyclopedia  of  Britanica Terorisme  yang  dijelaskan,  bahwa:
“ Terrorism is the systematic use of violence to create a general climate of fear in a  population  and  thereby  to  bring  about  a  particular  political  ob jective” (terorisme  adalah  penggunaan  kekerasan  secara  sistematis  untuk  menciptakan sebuah  rasa  takut  secara  meluas  dalam  suatu  populasi  sebagai  sarana  untuk mencapai  tujuan  politik  tertentu).  Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  terorisme masih  erat  kaitannya  dengan  kondisi  kekerasan  yang  dimanfaatkan  untuk kepentingan pencapaian tujuan politik tertentu.
Ezzath  E.  Fattah  dalam  Petrus  Reinhard  Golose  (2009:  2),  dikatakan bahwa:  “ terrorism  comes  from  terror,  which  come  Latin  terre,  meaning  to frighten.  Originally , the word  terroe  was  used  designate  a  mode  governing,  and word terrorism was emmpleyed to describe the systematic use of terror , especially by  governed  into  submission ” (terorisme  berasal  dari  kata  teror,  dalam  bahasa latinnya terre yang  artinya  menakut-nakuti.  Sebenarnya  kata terre digunakan untuk  menentukan  suatu  cara  mengatur  dan  kata terrorism digunakan  untuk menggambarkan  penggunaan  teror  secara  sistematis,  ter-utama  dengan  tindakan mengatur agar menyerah). Petrus Reinhard Golose (2009: 6), mengatakan bahwa:
terorisme  adalah  setiap  tindakan  yang  melawan  hukum  dengan  cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara  kekerasan,  baik  diorganisir  maupun  tidak,  serta  menimbulkan  akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu ber-kepanjangan sehingga  dikategorikan  sebagai  tindak  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extra ordinary  crime )  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crime  against humanity ).
Dalam  Pasal  6  Perpu  No.  1  Tahun  2002  disebutkan  bahwa  setiap  orang yang  dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas  atau menimbulkan  korban  bersifat  massal,  dengan  cara  merampas  kemerdekaan  atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain  atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau
fasilitas  publik  atau  fasilitas  internasional,  dipidana  dengan  pidana  mati  atau penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun.  Dalam  penjelasan  Pasal  6  disebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  kerusakan  atau  kehancuran  lingkungan  hidup  adalah tercemarnya  atau  rusaknya  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan dan  makhluk  hidup  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  lainnya. Termasuk  merusak  atau  menghancurkan  adalah  dengan  sengaja  melepaskan  atau membuang  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  yang  berbahaya  atau  beracun  ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.  Selanjutnya  dalam  Pasal  7  Perpu  No.  1  Tahun  2002  disebutkan  bahwa setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  bermaksud  untuk  menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  terhadap orang secara meluas  atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas  kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa  atau  harta  benda  orang  lain  atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital  yang strategis  atau  lingkungan  hidup  atau  fasilitas  publik  atau  fasilitas  internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.
Terorisme  dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan  internasional,  dan  untuk dapat  memahami  kejahatan  terorisme  sebagai  kejahatan  internasional  atau  tidak, harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional ( internasional  crime ).  Terhadap  kejahatan  internasional,  Tien  Saefullah  merinci unsur-unsur  yang  terkandung  dalam  kejahatan  internasional,  yaitu:  (a)  perbuatan itu secara universal, dalam artian semua negara harus mengkualifikasikan sebagai tindak  pidana;  (b)  pelakunya  merupakan enemy  of  mankind (musuh  umat manusia)  dan  tindakannya  bertentangan  dengan  kepentingan  umat  manusia;  dan (c)  menyerahkan  pelaku  tindak  pidana  tersebut  untuk  diadili  dengan  prinsip universal (Arief Setiawan. http://www.ashlf.com . diakses tanggal 18 Maret 2016).
Cherief  Bassiouni  memberikan  pengertian  atas  kejahatan  internasional yaitu  sebagai  berikut:  “ internastional  crimes  is  any  conduct  which  is  designated as a crime in a multilateral convention will a significant number of state parties to
it,  provided  the  instrument  contains  one  of  ten  penal  characteristic ”.  Dengan demikian,  untuk  menentukan  adanya  kejahatan  internasional  tidak  cukup  hanya dengan mengetahui kejahatan tersebut sudah diatur dalam konvensi  yang bersifat multilateral, tetapi juga harus memenuhi salah satu dari sepuluh karakteristik. Dari kriteria tersebut Bassiouni menetapkan 22 macam kejahatan yang dapat dipandang sebagai  kejahatan  internasional,  terorisme  tidak  termasuk  di  dalamnya  (Arief Setiawan. http://www.ashlf.com. diakses tanggal 18 Maret 2016).
Demikian juga jika dicermati dari konvensi internasional sejak tahun 1937 sampai  tahun  1999  dan  beberapa  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  bahwa penetapan  terorisme  sebagai  kejahatan  sebatas  kejahatan  yang  mengancam perdamaian  dan  keamanan  umat  manusia  ( threaten  to  the  peace  and  security  of mankind )  sesuai  dengan Chapter VII  Piagam  PBB,  dengan  implikasi  hukum adanya  kewajiban  setiap  negara  untuk  menangkap,  menuntut,  menghukum  atau mengekstradisi pelaku teroris. Hal  yang sama jika mem-perhatikan Statuta Roma tentang Internasional Criminal Court (ICC) yang ditandatangani oleh 120 negara pada  tanggal  17  juli  1998.  ICC  dibentuk  sebagai  pengadilan  internasional permanen yang khusus mengadili para pelaku yang didakwa melakukan kejahatan internasional. Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 yang mengatur tentang kewenangan mengadili atau yudiksi ICC, yang di dalamnya tidak ada mencantumkan terorisme sebagai kejahatan yang dapat diadilinya.
Secara  eksplisit  status  hukum  terorisme  belum  merupakan  kejahatan internasional,  tetapi  melalui  resolusi  yang  dikeluarkan  Dewan  Keamanan  pasca gedung  WTC  pada  tahun  2001  menyerukan  agar  persoalan  terorisme  ini mendapatkan perhatian dan kerja sama sepenuhnya dari negara-negara. Ini berarti pemberantasan  dan  pencegahan  kejahatan  terorisme  tidak  saja  menjadi  korban atau  yang  terancam  saja  tetapi  lebih  menjadi  tanggung  jawab  kolektif  dari masyarakat internasional.
Cherief  Bassouni  dalam  Romli  Atmasasmita  (2000:  46),  mengemukakan bahwa kejahatan internasional meliputi:
a. unsur internasional, termasuk ke dalam unsur ini adalah:
1) ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia;
2) ancaman  secara  tidak  langsung  atas  atas  perdamaian  dan  keamanan  di dunia; dan
3) menggoyahkan perasaan kemanusian
b. unsur transnasional, termasuk ke dalam unsur ini adalah:
1) tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara.
2) tindakan  yang  melibatkan  atau  memberikan  dampak  terhadap  negara  dari lebih satu negara.
3) sarana  dan  prasarana  serta  metode  yang  dipergunakan  telah  melampaui batas-batas teritorial suatu negara.
c. unsur necessity ,  termasuk  ke  dalam  unsur  ini  adalah,  kebutuhan  akan  kerja sama antar negara-negara untuk melakukan penanggulangan.
2. Pembiayaan atau pendanaan terorisme
Pembiayaan berasal  dari kata dasar biaya,  di  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  berarti  uang  yang  dikeluarkan  untuk  mengadakan  (mendirikan, melakukan  dan  sebagainya)  sesuatu;  belanja;  pengeluaran  (Departemen  Pen- didikan  Nasional  2008:  186).  Pembiayaan  sendiri  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  berarti  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  biaya  (Departemen Pendidikan Nasional 2008: 187).
Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan biaya tersebut memiliki arti yang  berhubungan  dengan  dana,  dimana  dana  dimaksud  berarti  uang  yang disediakan  untuk  suatu  keperluan  (Departemen  Pendidikan  Nasional  2008:  291), sedangkan pendanaan berarti penyediaan dana (Departemen Pendidikan Nasional 2008:  292).  Pendanaan  sebagaimana  maksud  dalam  penulisan  ini  berkaitan  erat dengan International  Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of Terrorism Tahun  1999  yang  kemudian  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Republik Indonesia  melalui  UU  No.  6  Tahun  2006  tentang  Pengesahan International Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of  Terrorism ,  1999  (Konvensi Internasional  Pemberantasan  Pendanaan  Terorisme  Tahun  1999)  yang  disahkan pada Tanggal 5 April 2006.
Penanganan  pencegahan  pendanaan  terorisme  ini  kembali  dikuatkan melalui  pengesahan  UU  No.  9  Tahun  2013,  dimana  dalam  Pasal  1  Angka  1
disebutkan  defenisi  dari  pendanaan  terorisme  dan  selanjutnya  berdasarkan ketentuan  Pasal  1  Angka  7  UU  No.  9  Tahun  2013,  maka  dana  yang  dimaksud adalah  semua  aset  atau  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  baik  yang  berwujud maupun  yang  tidak  berwujud,  yang  diperoleh  dengan  cara  apa  pun  dan  dalam bentuk  apa  pun,  termasuk  dalam  format  digital  atau  elektronik,  alat  bukti kepemilikan,  atau  keterkaitan  dengan  semua  aset  atau  benda  tersebut,  termasuk tetapi  tidak terbatas  pada kredit bank, cek perjalanan, cek  yang dikeluarkan oleh bank,  perintah  pengiriman  uang,  saham,  sekuritas,  obligasi,  bank  draf  dan  surat pengakuan utang.
3. Peranan perbankan dalam pencegahan pendanaan terorisme
Rumusan  delik  dari  tindak  pidana  terorisme  dalam  ketentuan  hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam UU Terorisme, tetapi tidak satupun pasal yang  menjelaskan  kata  “isme”  sehingga  pengertian  terorisme  masih  bernilai abstrak.  Kondisi  tersebut  di  atas,  tepatlah  asumsi  yang  menyatakan  pengertian terorisme tersebut masih dalam perdebatan (Anwar dan Adang 2010: 420). Tindak pidana  terorisme  menjadikan  korban  yang  tidak  pandang  bulu,  tetapi  menurut  . Purwanto (2010: 71), dijelaskan bahwa dibalik aksi teror yang dilakukan pelaku- nya  merupakan  bentuk  kekerasan  politik  yang  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua) aspek yakni:
a. Korban  adalah  yang  kebetulan  ada  di  tempat  kejadian,  pengunjung,  tamu hotel, satpam, penjual rokok, tukang parkir, jemaah rumah ibadah, anak-anak, sopir,  dan  mereka  yang  sebenarnya  terpaksa  atau  sengaja  dikorbankan  untuk tujuan sosial atau politik tertentu; dan
b. Terkait  pesan  yang  ingin  disampaikan  kepada  masyarakat  atau  publik  politik yang  dimanipulasi  atau  diprovokasi  untuk  aneka  tujuan  sosial  dan  politik tertentu.
Secara  rasional,  tindakan  kekerasan  bukan  tujuan  akhir  tetapi  merupakan cara  yang  dipandang  paling  efektif  untuk  aneka  capaian  lain  yang  lebih substansial.  Aksi  teror,  umumnya  disertai  pernyataan  teroris  sebagai  pihak  yang bertanggung  jawab  berikut  tuntutannya.  Celakanya  hal  ini  tidak  muncul  dalam berbagai  peledakan  bom  di  Indonesia  yang  jika  pelakunya  tertangkap  memilih
bersikap  anonim  (Purwanto  2010:  71).  Salah  satu  masalah  yang  kerap  dihadapi oleh  instansi-instansi  pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  masalah  terorisme adalah  belum  terciptanya  kordinasi  yang  baik  antar  lembaga  pemerintah  terkait (Purwanto 2007: 115). Selain itu, terorisme tidak akan selesai dengan cara refresif yang  berarti  terorisme  tidak  dapat  diatasi  dengan  kekerasan  tetapi  lebih  kepada penyelesaian akar masalah (Purwanto 2004: 40).
Tindakan refresif dikenal dengan pro-kontranya, artinya perburuan teroris oleh  aparat  kepolisian  menimbulkan  kontroversi  karena  dinilai  melanggar  HAM dan pro kepentingan asing. Hal ini menunjukkan upaya pemberantasan  terorisme bukan  karena  pesanan  tertentu  tapi  demi  semata-mata  demi  keamanan  dan kesinambungan  pembangunan  nasional  (Mardenis  2011:  144).  Pembangunan nasional  khususnya  di  bidang  hukum  melalui  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas) telah banyak menerbitkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan terorisme, antara lain:
a. Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
c. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2010  tentang  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  bagi  Bank Umum; dan
f. Keputusan  Kepala  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08  tentang  Pedoman  Identifikasi  Transaksi Keuangan  Mencurigakan  Terkait  Pendanaan  Terorisme  bagi  Penyedia  Jasa Keuangan;
g. Surat  Keputusan  Bersama  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia dan Gubernur Bank  Indonesia Nomor KEP-902/A/J.A/12/2004,  Nomor  Polisi:  SKep/924/XII/2004,  Nomor  6/91/ KEP.GBI/2004  tentang  Kerjasama  Penanganan  Tindak  Pidana  di  Bidang Perbankan.
Selain berbagai peraturan perundang-undangan di atas, masih banyak lagi peraturan  lain  yang  berkenaan  dengan  upaya  penanganan  terorisme  ini. Kebanyakan  peraturan  tersebut,  mengatur  tentang  perbankan  yang  berkaitan dengan  upaya  pencegahan  tindak  pidana  terorisme.  Pendanaan  terorisme  mutlak untuk  diperangi,  mengingat  dampak  yang  ditimbulkannya  sungguh  luar  biasa. Kegiatan  terorisme  tanpa  unsur  pendanaan  akan  tumpul,  sehingga  hukum perbankan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme mutlak diciptakan secara lebih  seksama  sehingga  mampu  memberikan  inspirasi  agar  bank  berinisiatif melakukan  deteksi  dini  dan  Bank  Indonesia  harus  memperkuat  unit  penyidik perbankan sepanjang ada tindak pidana perbankan (Purwanto 2010: 28).
Bank  berarti  badan  usaha  di  bidang  keuangan  yang  menarik  dan mengeluarkan  uang  dalam  masyarakat,  terutama  memberikan  kredit  dan  jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, sehingga perkataan perbankan berarti  segala  sesuatu  mengenai  bank  (Departemen  Pendidikan  Nasional  2008: 135-136),  sedangkan  dalam  UU  Perbankan,  menyebutkan  bahwa  bank  adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Berdasarkan  defenisi  di  atas,  terdapat  peran  yang  dilakukan  badan  usaha tersebut untuk menyerap dana dari dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Istilah kata peran berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang  berkedudukan  dalam  masyarakat”  (Departemen  Pendidikan  Nasional  2008: 1051).  Kata  peran  ini  menunjukkan  adanya  kedudukan  bank  yang  diberikan wewenang  oleh  negara  melalui  berbagai  peraturan  perundang-undangan  untuk menampung,  menggunakan  serta  menyalurkan  dana  atau  uang  dari  dan  kepada masyarakat.  Apalagi  dalam  Pasal  3  UU  Perbankan  disebutkan  fungsi  utama
perbankan  Indonesia  adalah  sebagai  penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat. Selanjutnya,  dalam  Pasal  4  UU  Perbankan  disebutkan  bahwa  tujuan  dari Perbankan  Indonesia  adalah  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Bank  Indonesia  dalam  menerapkan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  bagi  Bank  Umum  mempertimbangkan  adanya tindak  pidana  pencucian  uang  dan  pendanaan  terorisme  yang  memanfaatkan lembaga  keuangan.  Dengan  demikian  diperlukan  kerjasama  dan  perhatian  dari berbagai  pihak  dalam  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  tersebut. Selanjutnya,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perkembangan  produk,  aktifitas  dan teknologi  informasi  bank  yang  semakin  kompleks  meningkatkan  peluang  bagi para  pelaku  kejahatan  untuk  menyalahgunakan  sarana  dan  produk  perbankan dalam membantu tindak kejahatannya.
Pendanaan  terorisme  adalah  penggunaan  harta  kekayaan  secara  langsung atau  tidak  langsung  untuk  kegiatan  terorisme  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU Pencucian  Uang.  Berdasarkan  defenisi  di  atas,  terdapat  tiga  instrumen  tindak pidana yang mencakup pendanaan terorisme yakni:
a. Tindak pidana pencucian uang
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ( money  laundering) secara  populer  dapat dijelaskan  sebagai  aktivitas  memindahkan,  menggunakan  atau  melakukan perbuatan  lainnya  atas  hasil  dari  tindak  pidana  yang  kerap  dilakukan  oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika  dan  tindak  pidana  lainnya  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau mengaburkan  asal-usul  uang  yang  berasal  dari  hasil  tindak  pidana  tersebut sehingga  dapat  digunakan  seolah-olah  sebagai  uang  yang  sah  tanpa  terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal (Husein, 2003:26). Black’s Law Dictionary memberikan  batasan  tentang  pencucian  uang  sebagai Term  used  to describe  investment  or  other  transfer  of  money  flowing  from  racketeering,  drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced (Sitompul 2007: 9).
Pemberlakuan  ketentuan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang telah  dilaksanakan  di  Indonesia  sejak  lahirnya  UU  No.  15  Tahun  2002  yang  di dalamnya belum memuat ketentuan tentang financing of terrorisme atau terrorist financing. Terdapat pengkriminalisasian terorisme yang ditunjukkan pada Pasal 2 yang  menentukan  terorisme  sebagai  tindak  pidana  asal  ( predicate  crime atau underlying  crime )  atau  yang  menjadi  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  dan merupakan  objek  pencucian  uang.  Berdasarkan  adanya  ketentuan  Pasal  2  UU tersebut bertujuan:
1) Agar  Pemerintah  Republik  Indonesia  menunjukkan  pada  dunia  internasional bahwa Indonesia ikut dalam gerakan anti-terorisme; dan
2) Untuk mengantisipasi  keluarnya  UU  Terorisme  yang  akan mengkriminalisasi terorisme sebagai tindak pidana.
UU  No.  15  Tahun  2002  tersebut  kemudian  mengalami  pembaharuan, terakhir  diubah  berdasarkan  UU  Nomor  8  Tahun  2010.  Di  dalam  UU  tersebut telah menambahkan satu pasal baru yakni Pasal 2 Ayat (2) yang mengatur tentang harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  akan  digunakan  dan/atau digunakan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  untuk  kegiatan  terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan.
b. Tindak pidana terorisme
Berdasarkan  Penjelasan  Umum  UU  Terorisme  menyebutkan  bahwa Terorisme  merupakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  peradaban  serta merupakan  salah  satu  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan  setiap  negara  karena terorisme  sudah  merupakan  kejahatan  yang  bersifat  internasional  yang menimbulkan  bahaya  terhadap  keamanan,  perdamaian  dunia  serta  merugikan kesejahteraan  masyarakat  sehingga  perlu  dilakukan  pemberantasan  secara berencana  dan  berkesinambungan  sehingga  hak  asasi  orang  banyak  dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
Kriminalisasi pendanaan terorisme dalam UU Terorisme dinyatakan dalam Pasal 11, bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya
akan  digunakan  sebagian  atau  seluruhnya  untuk  melakukan  tindak  pidana terorisme  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  8,  Pasal  9  dan Pasal 10.
Selain itu, Pasal 13 UU Terorisme terdapat perbuatan yang dikriminalisasi lainnya sebagai pembantuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, yakni:
1) Setiap orang  yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan,  dimana harta  kekayaan  disini  didefinisikan  secara  lebih  luas,  untuk  mendukung  aksi terorisme yang terkait dengan bahan-bahan nuklir, senjata kimia dan biologis, dan lain-lain;
2) Setiap  orang  yang  memberikan  bantuan  atau  kemudahan  terhadap  pelaku tindak  pidana  terorisme,  antara  lain  dengan  memberikan  atau  meminjamkan uang  atau  barang  atau  harta  kekayaan  lainnya  kepada  pelaku  tindak  pidana terorisme.
c. Tindak pidana perbankan
Terdapat  dua  istilah  yang  seringkali  dipakai  secara  bergantian  walaupun maksud  dan  ruang  lingkupnya  bisa  berbeda. Pertama, adalah  “Tindak  Pidana Perbankan”  dan kedua, “Tindak  Pidana  di  Bidang  Perbankan”.  Yang  pertama mengandung  pengertian  tindak  pidana  itu  semata-mata  dilakukan  oleh  bank  atau orang bank, sedangkan  yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat  mencakup  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  di  luar  dan  di  dalam bank atau keduanya (Reksodiputro 1994: 74).
Istilah  “tindak  pidana  di  bidang  perbankan”  dimaksudkan  untuk menampung  segala  jenis  perbuatan  melanggar  hukum  yang  berhubungan  dengan kegiatan-kegiatan  dalam  menjalankan  usaha  bank.  Tidak  ada  pengertian  formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara popular, bahwa  tindak  pidana  perbankan  adalah  tindak  pidana  yang  menjadikan  bank sebagai sarana ( crimes through the bank ) dan crimes against the bank atau sasaran tindak  pidana  itu  (Sitompul  2007:  3-4).  Sesuai  dengan  UU  Perbankan,  maka terdapat tiga belas macam tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam empat macam, yakni:
1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan;
2) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank; dan
4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.
Berdasarkan keempat bentuk tindak pidana perbankan di atas, bentuk yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  atau  potensi  penggunaan pendanaan  bagi  terorisme  adalah  bentuk  yang  terakhir  yakni  yang  berkaitan dengan  usaha  bank.  Tindak  pidana  ini  ditujukan  kepada  “orang  dalam”  yakni pihak  yang  menyelenggarakan  perbankan  antara  lain  Komisaris,  anggota  dewan komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank.  Kategori  tindak  pidana  perbankan  yang berkaitan dengan usaha bank di antaranya:
1) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan,  maupun  dalam  dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya  suatu  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan,  maupun dalam  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha  laporan  transaksi  atau  rekening suatu  bank,  atau  dengan  sengaja  mengubah,  mengaburkan,  menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,
4) meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan  pribadinya  atau  untuk  keuntungan  keluarganya,  dalam  rangka mendapatkan  atau  berusaha  mendapatkan  bagi  orang  lain  dalam  memperoleh uang  muka,  bank  garansi,  atau  fasilitas  kredit  dari  bank,  atau  dalam  rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek,  dan  kertas  dagang  atau  bukti  kewajiban  lainya,  ataupun  dalam  rangka memberikan persetujuan bagi  orang lain untuk  melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
5) tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan ketaatan  bank  terhadap  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan lainya yang berlaku bagi bank.
Terkait  pengimplementasian  peranan  perbankan  dalam  pencegahan  pen- danaan  terorisme  ada  dua  faktor  penting  yang  perlu  menjadi  fokus  perhatian, yaitu:
a. Faktor yuridis
Pentingnya  perang  melawan  pendanaan  terorisme  tumbuh  seiring  dengan maraknya aksi-aksi terorisme di seluruh dunia. Meskipun tindakan-tindakan yang untuk  mencegah  pendanaan  terorisme  banyak  persamaannya  dengan  yang digunakan  untuk  pemberantasan  pencucian  uang  namun  perlu  diingat  bahwa pendanaan terorisme dapat pula berasal dari sumber yang halal. Dengan demikian sumber  pendanaan  terorisme  dapat  diperoleh  secara  halal  maupun  secara  tidak halal, sedangkan sumber uang yang terkena pencucian senantiasa merupakan hasil tindak pidana (Purwanto 2010: 110).
Dunia  internasional  dalam  menghadapi  dampak  pendanaan  terorisme  ini telah meregulasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, Tahun  1999  (selanjutnya  disingkat  SFT).  Konvensi  Internasional tentang Pemberantasan Terhadap Pendanaan Terorisme dan Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi ini pada Tanggal 24 September 2001 dan telah meratifikasinya melalui melalui UU No. 6 Tahun 2006. Ratifikasi konvensi tersebut sangat terkait dengan Financial Action Task Force Special Recommenda- tions  on  Terorism  Financing (selanjutnya  disingkat  FATF),  yang  ditujukan menghalangi  akses  bagi  para  teroris  dan  pendukungnya  untuk  masuk  ke  sistem keuangan internasional.
Indonesia  sebagai  negara  yang  rawan  terhadap  ancaman  terorisme  telah melakukan  upaya  dalam  memenuhi  rekomendasi  FATF  tersebut.  Selain meratifikasi  SFT,  terdapat  regulasi  yang  mengatur  secara  khusus  tentang pencegahan  pendanaan  terorisme  ini  sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya. Lebih  spesialis,  terdapat  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/28/PBI/2009 tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan
Terorisme  Bagi  Bank Umum (selanjutnya disingkat  PBI 11/2009).  Lahirnya PBI 11/2009 dilatarbelakangi keadaan sebagai berikut:
1) bahwa  dengan  semakin  kompleksnya  produk,  aktivitas,  dan  teknologi informasi  bank  maka  risiko  pemanfaatan  bank  dalam  pencucian  uang  dan pendanaan teroris semakin tinggi;
2) bahwa  peningkatan  risiko  yang  dihadapi  bank  perlu  diimbangi  dengan peningkatan  kualitas  penerapan  manajemen  risiko  yang  terkait  dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
3) bahwa  penerapan  manajemen  risiko  yang  terkait  dengan  program  anti pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme  perlu  mengacu  pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional;
4) bahwa  ketentuan  tentang  Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  ( Know  Your Customer Principles ) yang selama ini berlaku, perlu disempurnakan.
Bank  sebagai  penyedia  layanan  lalu  lintas  keuangan  memiliki  kewajiban untuk  menerapkan  program  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  pendanaan terorisme  dengan  berpedoman  kepada  PBI  11/2009.    Beraneka  ragam  kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  bank  dalam  rangka  memenuhi  standar  menerapkan program  anti  pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme.  Di  antara kewajiban  tersebut,  bank  harus  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  tertulis  yang paling kurang mencakup: permintaan informasi dan dokumen ; Beneficial Owner ; verifikasi  dokumen;  CDD  yang  lebih  sederhana;  penutupan  hubungan  dan penolakan  transaksi;  ketentuan  mengenai  area  berisiko  tinggi  dan  PEP; pelaksanaan  CDD  oleh  pihak  ketiga;  pengkinian  dan  pemantauan; Cross  Border Correspondent Banking ; transfer dana; dan penatausahaan dokumen.
Berdasarkan  Penjelasan  Umum  dari  UU  No.  8  Tahun  2010,  disebutkan penelusuran  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  pada  umumnya  dilakukan  oleh lembaga  keuangan  melalui  mekanisme  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Lembaga  keuangan  memiliki  peranan  penting  khususnya  dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada  otoritas  ( financial  intelligence  unit )  sebagai  bahan  analisis  dan  untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.
Lembaga  keuangan  tidak  hanya  berperan  dalam  membantu  penegakan hukum, tetapi juga menjaga dirinya dari berbagai risiko, yaitu risiko operasional, hukum,  terkonsentrasinya  Transaksi,  dan  reputasi  karena  tidak  lagi  digunakan sebagai  sarana  dan  sasaran  oleh  pelaku  tindak  pidana  untuk  mencuci  uang  hasil tindak  pidana.  Dengan  pengelolaan  risiko  yang  baik,  lembaga  keuangan  akan mampu  melaksanakan  fungsinya  secara  optimal  sehingga  pada  gilirannya  sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya.
Faktor  yuridis  sebagai  faktor  pendukung  pelaksanaan  dari  penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan tindak pidana terorisme yang sangat penting adalah adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan perbankan, yakni:
1) Bank diberi sanksi kewajiban membayar:
a) Rp  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  per  hari  keterlambatan  per  laporan apabila  terlambat  memberikan  laporan  rencana  dan  realisasi  pengkinian data  atau  terlambat memberikan laporan Transaksi  Keuangan Mencuriga- kan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
b) Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  teguran  tertulis  apabila belum  menyampaikan  pedoman  atau  laporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan  dalam  waktu  lebih  1  (satu)  bulan  sejak  batas  akhir  waktu penyampaian;
c) paling  banyak  sebesar  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  apabila bank  tidak  melaksanakan  komitmen  penyelesaian  hasil  temuan pemeriksaan  Bank  Indonesia  dalam  kurun  waktu  waktu  2  (dua)  kali pemeriksaan  atau  tidak  melaksanakan  komitmen  yang  telah  dituangkan dalam rencana kegiatan pengkinian data.
2) Sanksi  lain  yang  terkait  dengan  Undang-undang  Perbankan  dan  Undang- undang  Perbankan  Syariah,  antara  lain  berupa:  teguran  tertulis;  penurunan tingkat  kesehatan  Bank;  pembekuan  kegiatan  usaha  tertentu;  pencantuman anggota  pengurus,  pegawai  Bank,  dan/atau  pemegang  saham  dalam  daftar pihak-pihak  yang mendapat  predikat  tidak lulus  dalam penilaian kemampuan dan  kepatutan  atau  dalam  catatan  administrasi  Bank  Indonesia  sebagaimana
diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau pemberhentian pengurus Bank.
Berdasarkan  UU  No.  9  Tahun  2013  yang  mengatur  tentang  kewenangan untuk  mengawasi  lembaga  penyedia  jasa  keuangan  yang  sangat  rentan  terhadap kejahatan  pendanaan  terorisme.  Pengawasan  terhadap  lembaga  penyedia  jasa keuangan  harus  menjadi  perhatian  serius  untuk  menghindarkan  lembaga  tersebut dari kejahatan terorisme. Pengawasan tersebut, antara lain:
1) Pengawasan  kepatuhan  PJK  atas  kewajiban  pelaporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.
2) Pengguna Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi pengiriman uang melalui sistem  transfer  wajib  memberikan  identitas  dan  informasi  yang  benar mengenai  pengirim  asal,  alamat  pengirim  asal,  penerima  kiriman,  jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib diberikan ke PJK.
3) Pengguna  jasa  keuangan  harus  memberikan    informasi  yang  jelas  mengisi formulir yang disediakan oleh PJK dengan melampirkan dokumen pendukung.
4) Dalam  hal  Pengguna  Jasa  Keuangan  tidak  memberikan  informasi  yang diminta, PJK wajib menolak pengiriman uang melalui sistem transfer tersebut.
5) PJK  pengirim  wajib  menyimpan  semua  informasi  yang  diperlukan  untuk mengenali semua pengirim asal dan penerima kiriman paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer.
6) PJK  yang  tidak  melakukan  verifikasi  data  pengguna  jasa  keuangan  akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pengawasan melalui transfer, penyedia jasa keuangan juga diawasi dari kegiatan pengiriman uang melalui sistem lain, yakni:
1) PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya wajib memperoleh izin dari dan/atau terdaftar di LPP.
2) PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya wajib  menyampaikan  laporan  tertulis  mengenai  penyelenggaraan  kegiatan pengiriman uang ke LPP.
3) Dalam  hal  PJK  tidak  memenuhi  kewajibannya,  LPP  berwenang  mengenakan sanksi administratif.    Terkait sanksi administratif  dan tata cara penyampaian laporan  penyelenggaraan  kegiatan  pengiriman  uang  diatur  dalam  peraturan LPP masing-masing.
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 9 Tahun 2013, maka pengawasan juga  dilakukan  terhadap  pembawaan  uang  tunai  dan  instrumen  pembayaran  lain ke  dalam  atau  ke  luar  daerah  pabean  Indonesia  pengawasan  ini  dilakukan  oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
b. Faktor sosiologis
Faktor  sosiologis  dalam  pencegahan pendanaan terorisme oleh perbankan didasari  oleh  adanya  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  Nomor  1267  tanggal  15 Oktober 1999. Resolusi ini telah diadopsi dalam Bab VII United Nations Charter. Inti  dari  Resolusi  ini  antara  lain  meminta  setiap  negara  untuk  melakukan “pembekuan  seketika”  terhadap  dana  dan  aset  keuangan  lainnya  atau  sumber ekonomis  dari  individu  dan  entitas  yang  berkaitan  dengan  Al-Qaida,  Usama  bin Laden  dan/atau  Taliban.  Karena  itu  perlu  landasan  hukum  yang  kuat  sehingga memungkinkan  Indonesia  melaksanakan  Resolusi  DK  PBB  tersebut  (Husein 2011. www.ppatk.go.id. diakses pada tanggal 10 Januari 2012).
Selain  itu,  industri  keuangan  telah  pula  menerapkan  KYC/CDD  antara dalam  rangka  pencegahan  dan  pemberantasan  pendanaan  terorisme  sesuai ketentuan  yang dikeluarkan regulator seperti  PBI 11/2009. Berbagai  pelaksanaan regulasi  di  atas  bukan  tanpa  tujuan,  artinya  terdapat  kajian  sosiologis  penerapan regulasi dimaksud, di antaranya:
1) untuk  mengatasi loopholes yang  ada  dalam  peraturan  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  pendanaan  terorisme  sehingga  menjamin  kepastian  hukum  dan ketertiban dalam masyarakat;
2) untuk  mengetahui  dan  mengatur  prosedur  dan  mekanisme  yang  jelas  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  melalui  pendekatan
follow the money namun tidak menghambat kegiatan pengelola jasa keuangan (Husein 2011. www.ppatk.go.id . diakses pada tanggal 10 Januari 2012)
Menurut  Paul  Allan  Schott,  siapa  yang  membiayai  kegiatan  terorisme, seperti  halnya  tindak  pidana  yang  lain  menggunakan  sistem  keuangan  nasional maupun  internasional  untuk  menyembunyikan  uang  yang  dipergunakan  untuk aktifitas  mereka,  meskipun  uang  tersebut  berasal  dari  sumber  yang  halal. Kriminalisasi  semua  aspek  terorisme  dan  pembiayaan  kegiatan  terorisme  adalah langkah  praktis  untuk  mematahkan  kekuatan  organisasi  teroris  dengan  cara mencegah uang mereka masuk ke dalam sistem keuangan negara. Tiap-tiap negara membutuhkan peraturan untuk membantu mendeteksi ketika ada dana-dana teroris sampai ke perbatasan agar uang tersebut dapat disita (Purwanto 2010: 126-127).
Selain  itu,  dirasakan  masih  minimnya  regulasi  yang  dapat  mempersempit ruang gerak aktifitas terorisme seperti: Pembuatan KTP dan dokumen perjalanan; Belum  ada  pembatasan  aktifitas  napi  teroris  dalam  LP;  Penggunaan  telepon seluler  dan  internet;  Pengaturan  dan  pengawasan  tentang  bahan  peledak; Penertiban  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  pelatihan  militer  oleh  kelompok masyarakat; Pemberitaan tentang terorisme di media massa; Pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat menghasut, menyebar kebencian dan memprovokasi untuk melakukan  tindakan-tindakan  permusuhan  dan  aksi  kekerasan;  dan  Pengawasan lalu  lintas  orang  dan  barang  di  perbatasan  dan  pintu-pintu  masuk  dan  keluar. (Menko Polhukkam 2006: 153-154).
Mempersempit  ruang  gerak  aktifitas  terorisme,  berarti  harus  diambil tindakan  oleh  semua  pihak  yang  terkait  untuk  memperbaiki,  meregulasi  serta menjalankan  perbaikan  permasalahan  di  atas.  Dari  permasalahan-permasalahan tersebut,  yang  berkaitan  dengan  perbankan  adalah  masalah  KTP.  Oegroseno pernah  menyarankan  kepada  pejabat  salah  satu  daerah  untuk  menerapkan  nomor induk  kependudukan  tunggal  ( single  identity  number )  yang  tujuannya  adalah dalam rangak mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan (Yulhasni Siregar dan Arifin Saleh 2011: 57).

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  Pengaturan  peran  perbankan  dalam pencegahan pembiayaan terorisme di Indonesia secara khusus tertuang dalam PBI II/2009  yang  menyatakan  pembiayaan  terorisme  merupakan  penggunaan  harta kekayaan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  untuk  kegiatan  terorisme sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  8  Tahun  2010.  Dengan  demikian  selain berdimensi  tindak  pidana  terorisme,  pengaturannya  juga  berada  pada  dimensi tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  perbankan.  Faktor  pendukung peran  perbankan  dalam  pencegahan  pembiayaan  terorisme  di  Indonesia  dapat ditengahkan  dalam  aspek  yuridis  dan  aspek  sosial.  Dalam  aspek  yuridis pendukung  utamanya  adalah  substansi  pencegahan  pendanaan  terorisme  telah diatur  sedemikian  rupa  dalam  peraturan  perundang-undangan  sehingga  dapat dijadikan  dasar  hukum  bagi  pelaksanaannya.  Sedangkan  dalam  aspek  sosiologis terdapat  dukungan  dunia  internasional  yang  dilembagakan  melalui  konvensi- konvensi  pencegahan  pendanaan  terorisme  sehingga  menjamin  kepastian  hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

## 2. Saran
Mengingat perkembangan tindak pidana terorisme yang diikuti pendanaan teroris  semakin  tinggi,  maka  perlu  diimbangi  dengan  peningkatan  kualitas penerapan  manajemen  risiko  yang  terkait  dengan  program  anti  pencucian  uang dan  pencegahan  pendanaan  terorisme  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip  umum yang  berlaku  secara  internasional,  serta  penyempurnaan  penerapan  prinsip mengenal nasabah oleh pihak perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Kamus:
Adjie S. 2005. Terorisme . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Ali  Masyhar.  2009. Gaya  Indonesia  Menghadang  Terorisme .  Bandung:  Mandar Maju.
Andi Hamzah. 2010. Memburu Dana Teroris. Jakarta: CMB Press.
---------.  2010. Terorisme  di  Indonesia  Pasca  Bom  Marriott  2. Jakarta: CMB Press.
---------. 2009. Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
---------.  2007. Terorisme  Undercover,  Memberantas  Terorisme  hingga  ke  Akar- akarnya, Mungkinkah? Jakarta: CMB Press.
Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Bandung:  CV. Mandar Maju.
Bambang  Sunggono.  2011. Metodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Burhan  Bungin.  2007. Penelitian  Kualitatif,  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat Bahasa . Jakarta: PT. Gramedia Utama.
Dzulqarnain  M.  Sunusi.  2010. Antara  Jihad  dan  Terorisme,  Pandangan  Syar’i terhadap  Terorisme,  Kaidah-kaidah  Seputar  Jihad,  Hukum  Bom  Bunuh Diri  dan  Studi  Ilmiah  Terhadap  Buku  Aku  Melawan  Teroris .  Makassar: Pustaka As Sunah.
Erwin  Asmadi.  2013. Pembuktian  Tindak  Pidana  Teroris ( Analisa  Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan ). Medan: PT. Sofmedia.
Hendropriyono,  A.  M..  2009. Terorisme,  Fundamentalis  Kristen,  Yahudi,  Islam . Jakarta: Buku Kompas.
Kaligis,  O.C.  2003. Terorisme  Tragedi  Umat  Manusia. Jakarta:  O.C.  Kaligis  & Associates.
Mardenis.  2011. Pemberantasan  Terorisme,  Politik  Internasional  dan  Politik Hukum Nasional Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Marjono  Reksodiputro.  1994. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan , Kumpulan Karangan Buku Kesatu . Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

## Peran Perbankan dalam Pencegahan …… Erwin Asmadi
Moch Faisal Salam. 2005. Motivasi Tindakan Terorisme. Bandung: Mandar Maju. Muhammad  Ali.  2006. Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Moderen .  Jakarta: Pustaka Amani.
Petrus  Reinhard  Golose.  2009. Deradikalisasi  Terorisme : Humanis , Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput . Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian-PTIK.
Romli  Atmasasmita.  2000. Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional .  Bandung: Refika Aditama.
Simorangkir, J. C. T., Dkk. 2002. Kamus Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Soeharto.  2007. Perlindungan  Hak  Tersangka,  Terdakwa,  dan  Korban  Tindak Pidana  Terorisme  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Jakarta: Refika Aditama.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2011. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Tim  Fokus  Media.  2003. Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme .  Bandung: Fokus Media.
Wawan Purwanto. 2004. Terorisme Ancaman Tiada Akhir . Jakarta: Grafindo.
Yesmil Anwar dan Adang. 2010. Kriminologi . Jakarta: PT. Refika Aditama.
Siregar,  Yulhasni  dan  Arifin  Saleh.  2011. Oegroseno  Pengabdian  Polisi  Tak Kenal Lelah . Jakarta: Prenada.
Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal/Makalah:
Kementrian Koordinator Bidang Politik. 2006. “Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pemberantasan  Terorisme”. Makalah .
Yunus  Husein.  2003.  “PPATK:  Tugas,  Wewenang,  dan  Peranannya  Dalam Memberantas  Tindak  Pidana  Pencucuian  Uang”, Jurnal  Hukum  Bisnis . Volume 22 Nomor 3.

## Internet:
Arief Setiawan. “Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional”, http://www. ashlf.com, diakses pada tanggal 18 Maret 2016.
Sitompul,  Zulkarnain.  2007.  “Tindak  Pidana  Perbankan  dan  Pencucian  Uang ( Money Laundring )”. http://zulsitompul.files.wordpress.com. diakses pada tanggal 10 Januari 2012.
Yunus  Husein,  2011,  “Sosialisasi  RUU  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan”.  www.ppatk.go.id.  diakses  pada  tanggal  10  Januari 2012.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang- Undang.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Ratifikasi International  Convention  for  the  Suppression  of  the  Financing  of Terrorism .
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah.
Republik Indonesia,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  3/10/PBI/2001  sebagaimana  diubah  terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah ( Know Your Customer Principles ).
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/28/PBI/2009  tentang  Penerapan  Program Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  bagi  Bank Umum
Keputusan  Kepala  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08  tentang  Pedoman  Identifikasi  Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Erwin Asmadi, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081376162410 E-mail :  erwin.asmadi@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Muchtar Basri No. 3 Medan