Pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Palembang  Terhadap Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010
Tentang Status Anak di Luar Nikah

## Arne Huzaimah
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: huzaimaharne@radenfatah.ac.id

## Abstract
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  status  anak  di  luar  nikah  perpektif  hukum  Islam. Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU- VIII/201.  Pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Palembang  terhadap Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU-VIII/2010  adalah:  Putusan  uji materi  pasal  43  ayat  1  UUP,  sesungguhnya  ditujukan  untuk  anak  yang  lahir  di luar  perkawinan  akibat  nikah  sirri  atau  kumpul  kebo.  Berdasarkan  penetapan pengadilan  agama  yang  berkaitan  dengan  pengesahan  perkawinan/itsbat  nikah dan penetapan asal usul anak, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dapat  dinyatakan  sebagai  anak  yang  sah.  Dengan  status  anak  sah,  maka  anak tersebut  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayah  biologisnya.  Hubungan perdata  yang  timbul  akibat  dari  adanya  hubungan  darah  ini  meliputi  hubungan hukum,  hak  dan  kewajiban  antara  anak  dengan  ayah  dan  ibunya  yang  dapat berupa:    (1)    hubungan    nasab;    (2)    hubungan  mahram;  (3)  hubungan  hak  dan kewajiban;  (4)  hubungan  pewarisan  (saling  mewarisi)    yang    merupakan pelanjutan  hubungan  hak  dan  kewajiban karena  nasab  ketika mereka  sama- sama  masih    hidup;    dan    (5)    hubungan  wali  nikah  antara  ayah  dengan  anak perempuannya.

## Abstract
This  paper  examined  the  status  of  children  outside  wedlock  in  perspective  of Islamic law. Consideration of the judges of the Constitutional Court Law No. 46 / PUU-VIII  /  2010:  included:  the  right  to  obtain  legal  status  of  the  child; registration of marriage was not a factor in determining the legal of the marriage and  registration  of  marriages  was  an  administrative  obligations  required  by
legislation. The factors that determined the legal of a marriage was the conditions prescribed  by  the  religion  of  each  pair  bride;  problems  concerned  children  born out of  wedlock should receive law protection and law certainty to the status of a child born and rights available to him, including toward children born though the legal  of  the  marriage  still  disputed.  While  the  view  of  the  religion  Court  Judge Class 1A Palembang to Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010: Decision of the judicial review of Article 43 paragraph 1 UUP, in fact intended for children born out of wedlock as a result of Sirri marriage or cohabiting. Based on the  determination  of  religion  courts  that  related  to  ratification  of  the  marriage  / marriage ithbat and determination of the origin of the child, then the child born of the  marriage  Sirri  could  be  expressed  as  a  legitimate  child.  With  the  status  of  a legitimate child, then the child had a civil relationship with biological father. Civil relations  arose  from  the  presence  of  this  blood  relationship  included  legal relationships,  rights  and  obligations  between  the  child  with  his/her  father  and mother who could be: (1) the relationship nasab; (2) the relationship of mahram; (3)  the  relationship  of  rights  and  obligations;  (4)  the  relationship  of  inheritance (inherit  each  other)  which  was  a  continuation  of  the  relationship  of  rights  and obligations  as  nasab  when  they  were  both  still  alive;  and  (5)  the  relationship  of guardians between a father with his daughter.

## Keywords: Marriage, Judges View
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  (Pasal  1  UU  Perkawinan). Perkawinan  merupakan  salah  satu  perintah  agama  kepada  yang  mampu  untuk segera  melaksanakannya.  Karena  perkawinan  itu  dapat  mengurangi  kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.
Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk  menyambung  keturunan  yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami  isteri  merupakan  naluri  insani  dan  secara  fitrah  anak-anak  tersebut merupakan amanah Allah Swt. kepada suami isteri tersebut.
Kehadiran  seorang  anak  merupakan  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  bagi pasangan suami  isteri  dan  keluarganya, karena anak  merupakan buah perkawinan yang  suci    dan  sebagai  landasan  keturunan  bagi  suatu  keluarga  itu  selanjutnya. Anak    adalah  amanah  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  dalam  dirinya
melekat  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  yang  utuh.  Anak  juga  merupakan tunas,  potensi  dan  generasi  muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 1 Karena itu, orang tua mempunyai kewajiban  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak  tersebut  menjadi  orang  yang berguna sehingga dia dapat mencapai cita-citanya pada waktu dewasa nanti. Orang tua  harus  memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  agar  anak  dapat  tumbuh dan  berkembang  secara  optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  dan  berakhlak mulia.  Anak  juga  harus  diberikan  perlindungan  hukum  agar  dapat  mewujudkan kesejahteraannya dan adanya jaminan dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut.
Namun  demikian, terdapat pula keadaan  di  mana  kehadiran seorang anak dalam  suatu  keluarga  tidak  selamanya  merupakan  suatu  kebahagiaan.  Hal  ini biasanya  terjadi  pada  seorang  wanita  yang  tidak  bersuami  melahirkan  anak,  ini merupakan aib bagi keluarganya. Anak yang  lahir dari seorang  wanita yang tidak bersuami dinamakan anak luar kawin. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan merupakan  masalah  yang  cukup  memprihatinkan  baik  bagi  wanita  yang melahirkannya  maupun  bagi  lingkungan  masyarakat  setempat.    Di  mana  dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan- pertentangan  antara  keluarga  maupun  di  dalam  masyarakat  mengenai  hak  dan kewajiban anak tersebut.
Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  mengenal  dua macam status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  dari  perkawinan  yang  sah. Sedangkan  anak  luar  kawin  terdapat  dalam  Pasal  43    Undang-undang Perkawinan,menyebutkan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
Perkawinan  yang  sah  menurut  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  adalah:  1).  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum  masing-masing agamanya dan  kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiapa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada  sebagian  masyarakat  Indonesia,  perkawinan  hanya  dilakukan menurut aturan hukum agamanya saja, tetapi tidak dilakukan pencatatan sehingga pasangan  suami  isteri  tersebut  tidak  memiliki  akta  nikah  sebagai  bukti  autentik dari  perkawinan  yang  telah  dilakukan.  Perkawinan  yang  dilakukan  menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah seperti kantor
Urusan  Agama  (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam  dan  Kantor  Catatan  Sipil  bagi yang non muslim, dikenal dengan perkawinan siri atau nikah sirri .
Perkawinan sirri terjadi  karena  berbagai  faktor,  antara  lain:  karena  biaya perkawinan  yang  mahal,  karena  sebagai  perkawinan  kedua  yang  takut  diketahui oleh isteri pertama atau karena sudah menjadi budaya pada suatu daerah atau desa. Seperti  yang terjadi pada lebih  dari 600 warga Desa Setu Patok Cirebon  memilih nikah sirri lantaran sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun. 2
Anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan sirri menurut  hukum  negara dianggap  anak  yang  tidak  sah  atau  luar  perkawinan  karena  tidak  ada  bukti pencatatan  perkawinan  berupa  akta  nikah.  Sehingga  anak  dari  perkawinan sirri dapat  saja  diingkari  oleh  suami  dan  suami  tidak  mau  menjalankan  kewajiban sebagai  orang  tua  untuk  memelihara  anak  tersebut.  Sehingga  semua  kewajiban menjadi  beban  isteri  (ibu  dari  anak  tersebut)  dan  keluarga  dari  pihak  isteri. (sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 43 UU Perkawinan).
Pada  tanggal  17  Februari  2012,  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  status  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan, yakni pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1.  Yang  diajukan  oleh  seorang  wanita  yang  bernama  Machica  Mochtar  yang menikah sirri dengan  Moerdiono  (menteri  di  era  orde  baru)  pada  tanggal  20 Desember 1993 dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak  yang bernama M. Iqbal  Ramadhan,  tetapi  tidak  diakui  oleh  Moerdiono.  Machica  kemudian mengajukan  judicial  review  atas  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Ayat  tersebut  berbunyi:  “Anak  yang  dilahirkan di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya”.  Permohonan  Machica  tersebut  dikabulkan  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Dalam  Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010,  Mahkamah  Konstitusi menetapkan  seharusnya  ayat  tersebut  berbunyi:  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya serta  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Dalam  pertimbangannya,  Mahkamah  Konastitusi  menilai  hubungan hukum  anak  dengan  ayahnya  tidak  semata-mata  didasarkan  pada  ikatan perkawinan.  Itu  juga  dapat  didasarkan  pada  pembuktian  adanya  hubungan  darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan. Padahal dia tidak bersalah atas kelahirannya.
Apresiasi  atas  terobosan    MK  pun  berdatangan  dari  berbagai  kalangan. Mulai  dari  LSM  penggerak  HAM  sampai  Komisi  Perlindungan  Anak,  respon mereka seragam. Putusan MK tersebut sangat melindungi anak yang dilahirkan di luar  perkawinan.  Namun  di  lain  pihak,  ada  juga  yang  menentang  dan mempertanyakan putusan MK tersebut, terutama dari kalangan agama. 3
Menurut  Ketua  Umum  Muslimat  NU,  Khofifah  Indar  Parawansa mengakui bahwa putusan MK terkait uji materi Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  sangat  baik  ditinjau  dari  sisi  kemanusiaan  dan  administrasi negara.  Tapi niat baik  ini bisa jadi justru merumuskan pada akhirnya. Anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan, menurut jumhur ulama tidak dapat dinasabkan kepada  ayah  biologisnya.  Konsekuensinya,  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan, tidak memiliki hak waris dan hak perwalian dari ayah bilogisnya. Oleh karena itu, Muslimat  NU  mendorong  agar  dilakukan  koordinasi  antara  Kementerian  Dalam Negeri, Kementerian Agama, Mahkamah Konstitusi, MUI dan Ormas Islam untuk mencari solusi yang tepat dalam penataannya. 4
H. Syarif Zubaidah, dosen Fakultas Agama Islam (FIAI) UII Yogyakarta, juga  menegaskan  bahwa  tes  DNA  tidak  bisa  menentukan  status  anak  untuk mempunyai  nasab  dengan  laki-laki  yang  menghamili  perempuan  yang menyebabkan  kelahiran  anak.  Namun  hanya  akad  nikah  yang  bisa  menentukan hubungan nasab dengan ayahnya. 5
Hal  senada  disampaikan  juga  oleh  Amir  Majelis  Mujahidin  Indonesia, Muhammad  Thalib,  yang  menyatakan:  “Keputusan  MK  tentang  perubahan  UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1) telah menodai keyakinan umat beragama Indonesia. Tidak ada satupun agama yang menyatakan bahwa anak hasil  hubungan  di  luar  pernikahan  seperti  zina,  kumpul  kebo  atau  samen  leven mempunyai kedudukan keperdataan yang sama dengan anak hasil pernikahan”. 6
Halaqah  Majelis  Syari’ah  DPP  Partai  Persatuan    Pembanganuna  (PPP) merekomendasikan  kepada  umat  Islam,  khususnya  pengurus  dan  simpatisan  PPP untuk  bersama-sama  mengkaji  kembali  putusan  MK  tentang  pengakuan  hak perdata terhadap anak hasil perzinahan. 7
Adanya  beberapa  penolakan  terhadap  putusan  MK  tentang  status anak  di luar  perkawinan,  tentunya  menimbulkan  permasalahan  dalam  penerapannya terutama di lembaga pengadilan, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri.  Karena  kedua  pengadilan  tersebut  mendasarkan  aturan  perkawinan bersumber  pada  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagai  landasan  hukum formal  negara.  Dalam  penelitian  ini  akan  mencoba  menggali    pandangan  hakim
pengadilan  agama  tentang  putusan  MK    tersebut  yang  berkaitan  dengan  status anak di luar perkawinan.
Putusan  dan  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 46/PUU-VIII/2010
Berikut  ini  penjabaran  mengenai  Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU-VIII/2010: pertama ,     menimbang  bahwa pokok permohonan para pemohon, adalh pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2)  UU  No.  1/1974  yang  menyatakan,  “Tiap-tiapa  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”,  dan  Pasal  43  ayat  (1)  UU  No. 1/1974  yang  menyatakan,  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya”,  khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;
Kedua ,  menimbang  bahwa  pokok  permasalahan  hukum  mengenai pencatatan  perkawinan  menurut  peraturan  perundang-undangan  adalah  mengenai makna  hukum  ( legal  meaning )  pencatatan  perkawinan.  Mengenai  permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,
“...  bahwa  suatu  perkawinan  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap- tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang, misalnya  kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.
Berdasarkan  Penjelasan  UU  No.  1/1974  di  atas  nyatalah  bahwa  (i) pencatatan  perkawinan  bukanlah  merupakan  faktor  yang  menentukan  sahnya perkawinan;  dan  (ii)  pencatatan  merupakan  kewajiban  administratif  yang diwajibkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  faktor  yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang  ditentukan oleh agama dari  masing-masing  pasangan  calon  mempelai.  Diwajibkannya  pencatatan perkawinan  oleh  negara  melalui  peraturan  perundang-undangan  merupakan kewajiban administratif.
Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut,  menurut  Mahkamah,  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif. Pertama, dari perspektif  negara,  pencatatan  dimaksud  diwajibkan  dalam  rangka  fungsi  negara
memberikan  jaminan  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak asasi  manusia  yang  bersangkutan  yang  merupakan  tanggungjawab  negara  dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ( vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat  (5)  UUD  1945).  Sekiranya  pencatatan  dimaksud  dianggap  sebagai pembatasan,  pencatatan  demikian  menurut  Mahkamah  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  konstitusional  karena  pembatasan  ditetapkan  dengan  Undang-Undang dan  dilakukan  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain,  dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat    demokratis  ( vide Pasal  28J  ayat  (2) UUD 1945).
Kedua , pencatatan administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar  perlawinan,  sebagai  perbuatan  hukum  penting  dalam  kehidupan  yang dilakukan  oleh  yang  bersangkutan,  yang  berimplikasi  terjadinya  akibat  hukum yang  sangat  luas,  dikemudian  hari  dapat  dibuktikan  dengan  bukti  yang  sempurna dengan  suatu  akta  otentik,  sehingga  perlindungan  dan  pelayanan  oleh  negara terkait  dengan  hak-hak  yang  timbul  dari  suatu  perkawinan  yang  bersangkutan dapat  terselenggara  secara  efektif  dan  efisien.  Artinya,  dengan  dimilikinya  bukti otentik  perkawinan,  hak-hak  yang  timbul  sebagai  akibat  perkawinan  dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang  memakan  waktu,  uang,  tenaga  dan  pikiran  yang  lebih  banyak,  seperti pembuktian  mengenai  asal  usul  anak  dalam  Pasal  55  UU  No.  1/1974  yang mengatur  bila  asal  usul  anak  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  otentik  maka mengenai  hal  itu  akan  ditetapkan    dengan  putusan  pengadilan  yang  berwenang. Pembuktian  yang  demikian  pasti  lebih  efektif  dan  efisien  bila  dibandingkan dengan  adanya  akta  otentik  sebagai  buktinya;  menimbang  bahwa  pokok permasalahan  hukum  mengenai  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  adalah mengenai  makna  hukum (legal  meaning) frasa  “yang  dilahirkan  di  luar perkawinan”.  Untuk  memperoleh  jawaban  dalam perspektif  yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.
Secara  alamiah,  tidaklah  mungkin  seorang  perempuan  hamil  tanpa terjadinya  pertemuan  antara  ovum  dan  spermatozoa  baik  melalui  hubungan seksual (coitus) maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan  perkembangan  teknologi yang  menyebabkan  terjadinya  pembuahan.  Oleh  karena  itu,  tidak  tepat  dan  tidak adil  manakal  hukum  menetapakan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan
karena  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  dengan perempuan  tersebut  sebagai  ibunya.  Adalah  tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula  jika hukum  membebaskan  laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  yang menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan  kelahiran  anak  tersebut  dari tanggungjawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan  bersamaan  dengan  itu  hukum meniadakan  hak-hak  anak  terhadap  lelaki  tersebut  sebagai  bapaknya.  Lebih-lebih manakala  berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang  ada  memungkinkan  dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.
Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum  kelahiran  karena  kehamilan,  yang didahului  dengan  hubungan  seksual  antara  seorang  perempuan  dengan  seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnyua terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan  perkawinan,  akan  tetapi dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian  adanya  hubungan  darah  antara  anak dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak.  Dengan  demikian,  terlepas  dari  soal prosedur/administrasi  perkawinannya,  anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal  anak  tersebut  tidak  berdosa  karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status  ayah  seringkali  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan  stigma  di tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus  memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum  yang adil terhadap status seorang anak  yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang ada  padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  Pasal  43 ayat  (1)  UU  No.  1/1974    yang  menyatakan,  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”, harus  dibaca ,  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ”.
Menimbang  bahwa,  berdasarkan  seluruh  pertimbanga  di  atas,  maka  dalil para  Pemohon  sepanjang  menyangkut  Pasal  2  ayat  (2)  UU  No.  1/1974  tidak beralasan  menurut  hukum.  Adapun  pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1/1974  yang

## Arne Huzaimah
menyatakan,  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya ”  adalah  bertentangan dengan  UUD  1945  secara  bersyarat  ( conditionally  unconstitutional )  yakni inkonstitusional  sepanjang  ayat  tersebut  dimaknai  menghilangkan  hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi    dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah sebagai ayahnya.
Sedangkan  putusan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Mengadili:   mengabulkan  permohonan  pemohonan  para Pemohon untuk sebagian; pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik  IndonesiaTahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya” ,  bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik  IndonesiaTahun  1974  Nomor  1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya ”,  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  sehingga ayat  tersebut harus  dibaca ,  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarha ayahnya ”.

## Pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Palembang  terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  sebuah  institusi  kekuasaan  kehakiman di Indonesia  memiliki  salah   satu wewenang  untuk  melakukan judicial  review
(uji materil)  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  (UUD  1945).  Putusan  yang  dihasilkan  oleh  Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada asasnya  putusan  hakim  tidak  boleh  didiskusikan  apalagi  disalahkan,  inilah  asas yang berlaku secara universal.
Putusan  Mahkamah    Konstitusi    Nomor    46/PUU-VIII/2010    tentang permohonan  Pengujian    Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    1974    tentang Perkawinan terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang    diajukan    oleh    Hj.    Aisyah  Mochtar  alias  Machica  binti  H.  Mochtar Ibrahim  dan  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin  Moerdiono.  Putusan  Mahkamah Konstitusi    tersebut    memiliki    dampak    yang    cukup    besar  dalam    penerapan beberapa    aturan    hukum    di    Negara    Republik    Indonesia.    Putusan  tersebut mempengaruhi    beberapa    aturan    materil    yang    selama    ini    dijadikan    sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.
Perkawinan merupakan  ikatan  lahir dan batin antara  seorang pria dengan seorang    wanita    sebagai    suami    isteri    dengan    tujuan    untuk    membentuk keluarga  (rumah    tangga)  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  ( vide pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974).
Dalam aturan perkawinan nasional Indonesia ditegaskan bahwa hubungan perkawinan    bukan    hanya    sebatas    hubungan    keperdataan    yang    bertujuan kenikmatan  duniawi    semata,    tetapi  hubungan  perkawinan    tersebut    juga dimaknai sebagai hubungan yang bersifat suci ( transcendental ).
Dalam    pasal    2    ayat    (1)  UU  Nomor    1    tahun    1974,    semakin    nyata bahwa  perkawinan    dalam    aturan    nasional    tidak    terlepas    dari    agama    dan kepercayaan  yang    dianut    oleh    masyarakat    Indonesia    karena    dikatakan “ Perkawinan    adalah  sah,   apabila    dilakukan    menurut    hukum   masing-masing agamanya  dan kepercayaannya itu”.
Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukan hanya didasarkan atas prinsip saling  menyukai,  tetapi  ada  syarat-syarat  materil  dan  formil  pernikahan  yang mesti  dipenuhi  oleh  masing-masing  calon  mempelai.  Jika syarat tersebut  tidak dipenuhi maka secara legal perkawinan tidak dapat dilaksanakan.
Syarat materil pernikahan secara umum  diambil dari aturan-aturan agama yang  ada  di  Indonesia,  Islam  sebagai  agama  yang  mayoritas  tentunya  sangat memiliki    andil    yang    besar    dalam    mempengaruhi    penentuan    syarat    materil perkawinan  dalam  hukum  nasional  Indonesia,  seperti  aturan  tentang  larangan
perkawinan,    masa    tunggu    bagi    wanita    yang    bercerai,    pembebanan    nafkah keluarga, dan lain sebagainya.
Sebagai konsekwensi dari syarat materil, sehubungan dengan pasal 2 ayat (1)  UU  Nomor  1  tahun  1974  jika  sebuah  perkawinan  tidak  memenuhi  syarat materil    perkawinan    baik    yang    telah  mendapat    penegasan    dalam    undang- undang  maupun  yang  masih  hidup  dalam aturan agama dan kepercayaan  masing- masing  pemeluknya,  maka  terhadap  perkawinan  tersebut  dapat  dilakukan pencegahan jika perkawinan  tersebut  baru  akan  dilangsungkan  atau  dibatalkan jika  perkawinan tersebut telah terlaksana.
Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  selain  menentukan  syarat  materil perkawinan juga mengatur tentang syarat formil perkawinan yang ditentukan oleh Negara dengan tujuan untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia. Dimana dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU  tersebut  dijelaskan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selama    ini  masih    terjadi    ambiguitas    dalam  memaknai    syarat  materil dan  formil  perkawinan  di  Indonesia,  dalam  artian  apakah  syarat    formil  hanya sebatas  berkaitan    dengan    administrasi    perkawinan    ataukah    mempengaruhi keberadaan syarat materil perkawinan.
Secara    ideal,    agar    tujuan    Negara    dalam    mewujudkan    tertib administrasi  perkawinan  terwujud,  pencatatan  perkwinan  semestinya  dikukuhkan bukan  hanya  pada    tataran    administratif    tetapi    juga    diintegrasikan    menjadi syarat    materil  perkawinan.  Jadi  perkawinan  dianggap  sah  bukan  hanya  semata memenuhi  rukun  serta  syarat  perkawinan  yang  ditentukan  oleh  agama  dan kepercayaannya  masing-masing,  tetapi  sebuah  perkawinan  dikatakan  sah  jika dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu.
Putusan uji  materi pasal 43 ayat 1  UUP,   sesungguhnya ditujukan untuk anak yang lahir di  luar perkawinan akibat nikah sirri atau kumpul kebo . Nikah sirri dan kumpul kebo adalah dua terminologi yang harus dipahami secara berbeda, meskipun  di  mata  hukum,  keduanya  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  UU  No  1/74 berikut PP No 9/75.  Nikah sirri adalah sebuah terminologi untuk menggambarkan pernikahan yang telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  menurut  fikih,  hanya  saja pernikahan  itu  tidak dilakukan  di  hadapan  Pegawai    Pencatat  Nikah  (PPN) untuk    dicatatkan    sesuai  peraturan  yang  berlaku  (pasal  2  UU  No  1/74). Sedangkan kumpul  kebo adalah  dua  orang    laki    dan    perempuan    yang    hidup layaknya    suami    istri,    tanpa    diikat    oleh  perkawinan  menurut  agama,  maupun negara.
Jika  dirunut  dari  peristiwa  yang  melatarbelakangi,  putusan  MK  No  46 /PUU-VIII/2010    yang    dibacakan    tanggal    17    Pebruari    2012,  merupakan jawaban permohonan  uji  materi  yang diajukan Machica Mukhtar  yang dinikahi secara sirri oleh   Murdiono  (mantan menteri di era Orde Baru).   Pernikahan  itu menghasilkan seorang  anak  M. Iqbal  Ramadhan,  namun  ironisnya  Moerdiono dan    keluarga  besarnya    tidak  mengakui  pernikan  itu  dan  sekaligus  anak  yang dihasilkannya.
Jika    putusan    tersebut    ditujukan    untuk    anak    hasil    perkawinan sirri , putusan MK memperkuat  konstruksi  hukum  yang  telah ada,  sejauh menyangkut hubungan antara ayat 1 dan ayat dalam pasal 2 UUP. Sejauh ini, terjadi perbedaan pemahaman yang tidak kunjung selesai dalam memahami pasal 2 UUP khususnya hubungan ayat 1 dan ayat 2.  Para pakar terpola menjadi dua kelompok. Pertama , yang  memahami ayat  1  pasal  2  secara mandiri  tanpa  ada  kaitan  satu  sama lain.    Pemahaman  ini  membawa  konsekuensi  hukum,  bahwa  perkawinan  sah apabila  dilakukan  menurut  masing-masing  agama. Kedua ,  mereka  yang memahami  ayat  1  dan  ayat  2  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan. Konsekuensinya,  keabsahan    suatu  pernikahan  tidak    cukup    hanya    dilakukan berdasarkan    agama,    tetapi    harus    dicatat    menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dalam  kasus  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  memenuhi  ketentuan peraturan    perundang-undangan,    khususnya    tidak    dilakukan    di    hadapan Pegawai  Pencatat    Nikah    dan    tidak    dicatatkan,    ada        dua    yurisprudensi Mahmakah    Agung  Republik    Indonesia,  masing-masing  Putusan  MA  Nomor: 2147/K/Pid/1988    tanggal  22    Juli    1991    dan    Putusan    MA    Nomor: 1948/K/Pid/1991    tanggal    18    Desember  1993. 8 Dua  kasus  tersebut  menjadi menarik  karena  adanya  perbedaan  penafsiran  tentang  pengertian  secara  yuridis mengenai  sahnya  perkawinan.    Posisi  dua  putusan  tersebut  hampir  sama,  namun putusan  yang  dijatuhkan  berbeda.  Sistem  peradilan  Indonesia  tidak  menganut sistem  yurisprudensi  secara  kaku  berdasarkan  argumentasi  bahwa    tidak    ada anatomi    perkara    atau    kasus    yang    persis    sama    antara    satu    dengan  lainnya, namun tidak ada salahnya untuk dicermati bersama.
Apapun  yang  telah  diputuskan  oleh  pengadilan  dari  tingkat  pertama sampai  tingkat  tertinggi  (kasasi)  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  harus  dihormati.  Sebagai  pelaku  utama  kekuasaan  kehakiman,  hakim- hakim  dipengadilan  itu  telah  mempertimbangkan  secara  mendetail  dalam  setiap kasus  yang  diajukan  oleh  masyarakat.    Berdasarkan    prinsip    bahwa    setiap
perkara  tidak  ada  yang  sama  dan memiliki  kasus  sendiri-sendiri,  maka  wajar- wajar    saja    adanya    perbedaan    dalam  putusan    lembaga    peradilan.        Selama belum    ada       ketegasan    hubungan    hukum    yang  dikandung  oleh  Pasal  2  antara ayat 1 dan ayat 2, maka perbedaan pemahaman terus terjadi.
Jika  dipahami  demikian,  putusan  MK  berimplikasi  pada  pola  pertama yakni  menetapkan  sahnya  perkawinan  pada  hukum  agama,  sehingga  anak  hasil perkawinan sirri (seperti  halnya  kasus  pemohon  uji  materi),  harus  dinyatakan memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayahnya.    Dengan    demikian,    pemaknaan secara    luas    sebagaimana  dalam      putusan  uji  materi  pasal  43  ayat  1    sehingga berbunyi    ;  “ Anak  yang    lahir  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan    ibunya  dan  keluarga  ibunya,  serta  dengan    laki-laki  sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan    teknologi dan/atau  alat  bukti    lain  yang  menurut  hukum  ada  hubungan    darah,    termasuk hubungan    perdata    dengan    keluarga   ayahnya ”,  berimplikasi  pada  pemahaman pasal  2 ayat 1 dan 2 UUP.
Mengingat  ketentuan  pasal  2  ayat  (1) UU Nomor  1  tahun  1974, maka terhadap    anak    yang  lahir  dari  pernikahan sirri sudah    tepat    dikatakan  bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan  ibunya maupun    bapaknya.    Tentunya  setelah  pernikahan  kedua  orang  tuanya  mendapat legalitas  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.    Bagi    warga Negara  yang  beragama  Islam  sesuai  dengan pasal  49  ayat  (2)  UU  Nomor  7 tahun   1989   yang   telah   diubah    dua   kali pertama  dengan  UU Nomor 3  tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor
50    tahun    2009    jo.    Pasal    7    ayat    (2)
Inpres  Nomor    1    tahun    1991    tentang  Kompilasi    Hukum    Islam,    perkawinan tersebut  mesti  ditetapkan keabsahannya terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama. 9
Pada  dasarnya,  pengesahan  perkawinan/itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan ke  pengadilan  agama  sebagaimana  telah    diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (3)  KHI terbatas  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan  dengan:  adanya  perkawinan  dalam rangka  penyelesaian  perceraian;  hilangnya  Akta  Nikah;  adanya  keraguan  tentang sah  atau  tidanya  salah  satu  syarat  perkawinan;  adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum  berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974;  perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan      perkawinan  menurut  UU  No.  1  Tahun 1974.
Setelah  adanya  putusan  MK  Nomor    46/PUU-VIII/2010    tentang permohonan Pengujian  Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang    Perkawinan  terhadap    Undang-Undang    Dasar    Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945,  maka  menurut  Pak  Syukri 10 bahwa  pengesahan perkawinan/itsbat  nikah    dapat  juga  dilakukan  terhadap  pernikahan sirri ,  dimana pernikahan  yang  terjadi  berdasarkan  hukum  agama  tetapi  tidak  tercatat  dalam administrasi negara.
Menurut  Pak  Syukri, 11 Pengadilan  agama,  sebagai  salah  satu  pelaksana kekuasaan kehakiman  di Indonesia bagi rakyat yang beragama Islam, tidak boleh menolak  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Hal  ini  sudah  menjadi  asas dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan. Karena pengadilan agama adalah  pengadilan  bagi  orang  yang  beragama  Islam,  maka  dalam  memeriksa  dan memutuskankan  perkara  harus  berdasarkan  hukum  materiil  Islam.  Dalam menentukan pengesahan perkawinan bagi para pihak yang melakukan nikah sirri , maka pengadilan agama tetap berpegang pada ketentuan bahwa perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dalam ketentuan hukum perkawinan Islam.
Apabila suatu pernikahan sirri dilakukan berdasarkan hukum agama Islam dan  dapat  dibuktikan  di  sidang  pengadilan,  dan  pengadilan  agama  menetapkan bahwa  pernikahan sirri yang  telah  dilakukan  adalah  sah  menurut  hukum  agama Islam,  maka  pernikahan sirri tersebut  dinyatakan  sah. Akibat  hukum  dari  adanya pengesahan  perkawinan  tersebut,  secara  otomatis  juga  berpengaruh  terhadap keabsahan  anak  dari  hasil  perkawinan sirri tersebut.  Maka  anak  yang  lahir  dari pernikahan sirri itu  menjadi  anak  yang  sah  secara  hukum  agama  dan  hukum negara.
Selain  pengesahan  perkawinan/itsbat  nikah,  maka  perlindungan  terhadap status  anak  sah  atau  tidak,  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  perkara permohonan  penetapan  asal  usul  anak.  Asal  usul  anak  hanya  dapat  dibuktikan dengan  akta  kelahiran  (Pasal  55  UU  Perkawinan,  Pasal  103  KHI).  Apabila  tidak ada  akta  kelahiran,  maka  dapat  dimintakan  ketatapan  hukum  kepada  Pengadilan Agama.  Pengadilan  agama  memeriksa  asal  usul  anak  berdasarkan  alat-alat  bukti yang  sah,  seperti  saksi,  tes  DNA,  pengakuan  ayah  ( Istilhaq ),  sumpah  ibunya dan/atau  alat  bukti  lainnya.  Apabila  telah  dapat  dibuktikan  siapa  ayah  dari  anak tersebut,  maka  Pengadilan  agama  memberi  putusan  dengan  menetapkan  bahwa anak  tersebut  adalah  anak  dari  ayahnya  dimaksud. 12 Apabila  tidak  terdapat  bukti yang  cukup  untuk  menetapkan  siapa  ayah  dari  anak  tersebut,  maka  pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  55  ayat  (3)  UU  Perkawinan  jo  UU  No.  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 103 ayat (3) KHI serta peraturan  lainnya  mengenai  pencatatan  sipil,  maka  atas  dasar  penetapan
pengadilan  agama  mengenai  asal  usul  anak,  Kantor  Catatan  Sipil  (KCS) mencatatnya  dalam  Buku  Akta  Kelahiran  dan  kepada  pihak  yang  bersangkutan diberikan  kutipannya.  Apabila  untuk  anak  tersebut  sebelumnya  telah  dikeluarkan akta  kelahiran,  maka  Kantor  Catatan  Sipil  membuat  catatan  pada  Akta  Kelahiran yang tersimpan pada Kantor tersebut, dan juga membuat catatan pada kutipan akta kelahiran,  mengenai  asal  usul  anak  yang  sebenarnya  berdasarkan  penetapan pengadilan agama.
Berdasarkan  penetapan  pengadilan  agama  yang  berkaitan  dengan pengesahan  perkawinan/ itsbat nikah  dan  penetapan  asal  usul  anak,  maka  anak yang  dilahirkan  dari  perkawinan sirri dapat  dinyatakan  sebagai  anak  yang  sah. Dengan status anak sah, maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah  biologisnya.  Hubungan  perdata  yang  timbul  akibat  dari  adanya  hubungan darah ini  meliputi hubungan  hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa:  (1)  hubungan  nasab;  (2)  hubungan mahram; (3) hubungan  hak  dan  kewajiban;  (4)  hubungan  pewarisan  (saling  mewarisi)    yang merupakan    pelanjutan    hubungan    hak    dan    kewajiban  karena    nasab    ketika mereka    sama-sama  masih    hidup;    dan    (5)    hubungan  wali  nikah  antara  ayah dengan anak perempuannya.
Hak-hak dasar anak (Psl 4 s/d 18 UU No. 23 th 2002 tentang Perlindungan Anak),  antara  lain,  adalah:  (1)  Hak  untuk  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang, dan    berpartisipasi    secara    wajar    sesuai    dengan  harkat    dan    martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi;  (2) Hak untuk beribadah menurut  agamanya, berfikir,  dan  berekspresi  sesuai  sesuai dengan  tingkat   kecerdasan   dan usianya, dalam bimbingan  orang  tua;  (3) Hak mengetahui orang  tuanya, dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri; (4)  Hak  mendapat perlindungan  dari  perlakuan:  a. diskriminasi;  b. eksploitasi, baik  ekonomi maupun  seksual;  c. penelantaran;  d. kekejaman,  kekerasan,  dan penganiayaan;  e. ketidakadilan;  dan  f. perlakuan  salah  lainnya;  (5)  Hak diasuh oleh  orang  tuanya  sendiri.  Penggelapan  asal-usul  anak  merupakan  tindak  pidana (Pasal  277  KUH  Pidana).  Demikian  pula  mengakui  seseorang  anak    sebagai anaknya    padahal    diketahui    olehnya    bahwa    anak    dimaksud  adalah    bukan anaknya    juga    merupakan    tindak    pidana    (Pasal    278    KUH  Pidana).  Hak-hak dasar  anak  merupakan  hak  konstitusional,  yakni  hak  yang  diakui  dan  dilindungi oleh  UUD Tahun 1945. Demikian pula  mengenai asal-usul  anak  dengan  segala hak-hak    perdatanya,    baik    dengan    ibu    maupun  ayahnya,  juga  dilindungi  oleh UUD Tahun 1945.
Dengan  adanya  Putusan  Mahkamah    Konstitusi    Nomor    46/PUU- VIII/2010    tentang    permohonan  Pengujian    Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor    1    Tahun    1974    tentang    Perkawinan  terhadap    Undang-Undang    Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat diambil beberapa ketentuan: pertama , memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah, yang semula  merupakan  realitas  menjadi  hubungan  hukum  sehingga  memiliki  akibat hukum, setelah disahkan  oleh pengadilan (pengadilan  agama bagi  yang beragama Islam). Kedua ,  memberikan  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  dasar  anak,  baik terhadap  ayah  dan  keluarga  ayahnya  maupun  lingkungannya. Ketiga ,  memberi perlakuan  yang  adil  terhadap  setiap  anak  yang  dilahirkan  meskipun  perkawinan orang  tuanya  pernah  bermasalah  secara  hukum  negara. Keempat ,  menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya menurut  hukum  sebagaimana  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya, setelah adanya pengesahan/itsbat nikah dari pengadilan agama (bagi yang beragama  Islam). Kelima ,  menegaskan  adanya  kewajiban  ayah  menurut  hukum untuk memelihara setiap anak yang dilahirkan dari darahnya. Keenam , melindungi hak  waris  anak  dari  ayahnya  karena  adanya  hubungan  darah,  hak  dan  tanggung jawab  satu  sama  lain. Ketujuh ,  menjamin  masa  depan  anak  sebagaimana  anak- anak  pada  umumnya. Kedelapan ,  menjamin  hak-hak  anak  untuk  mendapat pengasuhan,  pemeliharaan,  pendidikan  dan  biaya  penghidupan,  perindungan  dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
Memberi  ketegasan hukum  bahwa  setiap  laki-laki  harus  bertanggung jawab atas  tindakannya dan akibat  yang  timbul karena perbuatannya itu,  dalam hal    ini  menyebabkan    lahirnya    anak.    Mereka  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari tanggung jawab tersebut.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  pada  bab  pembahasan,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: pertama , pertimbangan Hukum Majelis Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU-VIII/2010:  meliputi:  hak  untuk mendapatkan  status  hukum  anak;  pencatatan  perkawinan  bukanlah  merupakan faktor  yang  menentukan  sahnya  perkawinan  dan  pencatatan  perkawinan merupakan  kewajiban  administratif  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Adapun  faktor  yang  menentukan  sahnya  perkawinan  adalah  syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai; permasalahan  mengenai anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan perlu  mendapat
perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada  padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang dilahirkan  meskipun  keabsahan  perkawinanannya  masih  dipersengketakan;  Pasal 43  ayat  (1)  UU  No.  1/1974  harus  dibaca:  “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga ayahnya” ;    Pasal  43  ayat  (1)  UU  No.  1/1974  yang  menyatakan,  “Anak  yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya”  adalah  bertentangan  dengan  UUD  1945  secara  bersyarat ( conditionally  unconstitutional ). Kedua ,  pandangan  Hakim  Pengadilan  Agama Kelas  1A  Palembang  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU- VIII/2010  adalah:  Putusan  uji  materi  pasal  43  ayat  1  UUP,  sesungguhnya ditujukan  untuk  anak  yang    lahir  di    luar  perkawinan  akibat nikah  sirri atau kumpul  kebo . Nikah  sirri dan kumpul  kebo adalah  dua  terminologi  yang  harus dipahami  secara  berbeda,  meskipun  di  mata  hukum,  keduanya  dilakukan  tidak sesuai  dengan  UU  No  1/74  berikut  PP  No  9/75. Nikah  sirri adalah  sebuah terminologi untuk menggambarkan pernikahan yang telah  memenuhi  syarat  dan rukun  menurut  fikih,  hanya  saja  pernikahan  itu  tidak dilakukan  di  hadapan Pegawai        Pencatat    Nikah    (PPN)        untuk    dicatatkan    sesuai  peraturan  yang berlaku (pasal 2 UU  No 1/74).   Sedangkan kumpul kebo adalah  dua orang   laki dan    perempuan    yang    hidup    layaknya    suami    istri,    tanpa    diikat    oleh perkawinan  menurut  agama,  maupun  negara.  Dengan  adanya  putusan  MK tersebut,  maka  pernikahan sirri dapat  dilakukan  pengesahan  perkawinan/itsbat nikah  dengan  cara  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  ke  pengadilan  agama, sehingga anak yang  dilahirkan  dari pernikahan sirri dapat menjadi anak  yang sah baik  menurut  hukum  agama  maupun  hukum  negara,  dan  mempunyai  hubungan perdata  tidak  hanya  kepada  ibunya  tetapi  juga  mempunyai  hubungan  perdata kepada  ayahnya.  Atau  dapat  juga  mengajukan  permohonan  penetapan  asal  usul anak  ke  pengadilan  agama  dan  dapat  dibuktikan  di  depan  sidang  pengadilan agama,  maka  anak  yang  lahir  dari  pekawinan  siri  dapat  menjadi  anak  yang  sah, dan  Kantor  Catatan  Sipil  dapat  menerbitkan  Akta  Kelahiran  berdasarkan penetapan  asal  usul  anak  yang  dikeluarkan  oleh  pengadilan  agama  tersebut. Berdasarkan  penetapan  pengadilan  agama  yang  berkaitan  dengan  pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan penetapan asal usul anak, maka anak yang dilahirkan
dari perkawinan sirri dapat dinyatakan sebagai anak yang sah. Dengan status anak sah,  maka  anak  tersebut  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayah  biologisnya. Hubungan  perdata  yang  timbul  akibat  dari  adanya  hubungan  darah  ini  meliputi hubungan  hukum,  hak  dan  kewajiban  antara  anak  dengan  ayah  dan  ibunya  yang dapat  berupa:    (1)    hubungan    nasab;    (2)    hubungan  mahram;  (3)  hubungan  hak dan  kewajiban;  (4)  hubungan  pewarisan  (saling  mewarisi)    yang    merupakan pelanjutan    hubungan    hak    dan    kewajiban  karena    nasab    ketika  mereka    sama- sama  masih    hidup;    dan    (5)    hubungan  wali  nikah  antara  ayah  dengan  anak perempuannya.

## Endnote
1 Menimbang: huruf  b  dan huruf  c  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
2 Jawa Pos, Senin, 5 Desember 2011.
3 Ahmad Mufid Bisri, http://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan terhadap anak luar nikah/. Diakses tanggal 25 Maret 2012. 4 Muhammad Saifullah,
http://news.okezone.com/red/2012/02/26/339/582823/putusan-mk-soal-anak-di-luar-nikah- menyisakan-masalah. Di akses tanggal 25 Maret 2012.
5 http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/13/m0tv56-soal-anak-luar- nikah-putusan-mk-yang-terbaik.  diakses tanggal 25 Maret 2012
6 http://news.detik.com/read/2012/03/07/145234/1860343/10/majelis-mujahidin- putusan-mk-tentang-anak-di-luar-nikah-dorong-perzinaan?9922032.  Diakses  tanggal  25 Maret 2012.
7 http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=121538.  Diakses  tanggal  25 Maret 2012.
8 Kedua  putusan  tersebut    pernah  dimuat  dalam  majalah Varia  Peradilan ,  masing- masing Varia Peradilan No. 77, Februari 1992 dan No. 115, April 1995.
9 Wawancara tanggal 30 Juli 2012.
10 Ibid. 11 Ibid. 12 Perkara penetapan asal usul anak ini biasanya terjadi karena permikahan terjadi di bawah tangan atau nikah sirri, sehingga tidak memiliki akta nikah, yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak.

## Daftar Pustaka
Ahmad Mufid Bisri, http://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan terhadap anak luar nikah/. Diakses tanggal 25 Maret 2012. Muhammad Saifullah, http://news.okezone.com/red/2012/02/26/339/582823/putusan-mk-soal-
anak-di-luar-nikah-menyisakan-masalah. Di akses tanggal 25 Maret 2012. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/13/m0tv56-soal-anak- luar-nikah-putusan-mk-yang-terbaik.  diakses tanggal 25 Maret 2012 http://news.detik.com/read/2012/03/07/145234/1860343/10/majelis-mujahidin- putusan-mk-tentang-anak-di-luar-nikah-dorong-perzinaan?9922032. Diakses tanggal 25 Maret 2012. http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=121538.  Diakses  tanggal 25 Maret 2012.
Jawa Pos, Senin, 5 Desember 2011. Wawancara tanggal 30 Juli 2012.