## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PEMBINAAN TERPIDANA HUKUMAN MATI DI LAPAS PEREMPUAN
M. Daffa Baqir Ashidiqy, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail: subrotomitro07@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Death penalty Convict Indonesia  implements  death  penalty.  This  study  raises issues including the legal basis and form of death penalty itself. This study aims to answer the problems described. The type of research adopted uses normative law  and a qualitative  approach.  Based  on  the  results  of  the  study, there are differences in the legal consequences of the term death row convicts and the convicts themselves. So it can be  concluded  that  these  regulations  need  to  be harmonized  in  order  to  provide  effectiveness  to  both parties by Correctional Institutions (LAPAS). Implementation of coaching activities by LAPAS related to Death  Convicts  or  Convicts  to  prioritize  the  types  and aspects of criminal acts as a support for the effectiveness of achieving punishment Abstrak
Kata kunci: Hukuman Mati Narapidana
Corresponding Author: M. Daffa Baqir Ashidiqy , e -mail
: Indonesia  menerapkan  hukum  pidana  mati.  Penelitian ini mengangkat permasalahan meliputi bagaimana dasar hukum dan bentuk pidana mati itu sendiri. Penelitian ini bertujuan  untuk  menjawab  permasalahan  yang diuraikan. Jenis penelitian yang diadopsi menggunakan hukum normatif serta pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan akibat hukum  dari  istilah  terpidana  mati  dan  narapidana  itu sendiri.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  regulasi tersebut  perlu  diselaraskan  guna  memberikan efektivitas  kepada  dua  belah  pihak  oleh  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Penerapan kegiatan pembinaan oleh LAPAS terkait Terpidana Mati ataupun Narapidana untuk mengutamakan jenis dan segi tindak pidana  sebagai  penunjang  efektivitas  pencapaian pemidanaan @Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Keputusan  majelis  hakim  dalam  pidana  pokok  terkait  perkara  pidana  berat, salah  satunya  adalah  hukuman  mati.  Pidana  mati  terkategori  pidana  terberat dibanding  kedudukan  semua  pidana  yang  ada.  Anggapan  yang  umumnya  dikenal terhadap  Pidana  mati  yakni  pidana  tertua  selaras  usia  manusia,  yang mengakibatkan  opini  pro  dan  kontra  pada  pengimplementasiannya  di  Indonesia. Beberapa  negara  telah meniadakan  hukuman  mati,  diantaranya  yakni  Venezuela, Coloumbia,  Rumania,  Brazil,  Costarica,  Uruguay,  Chili,  Denmark,  dan  Belanda. Indonesia  memberlakukan  pidana  mati  sejak  1  Januari  1918  yang  tertuanh pada Wetboek  Van  strafrecht  (KUHP)  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah  kontra  pada pengimplementasiannya di Indonesia. kolonial Belanda atas dasar K.B.v. 15 Oktober 1915, No. 33. S. 15-732 jis. 17- 497, 645 yaitu W.v.S yang diberlakukan di Hindia Belanda. Pidana mati ditinjau dan disepakati yang tercantum pada Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  bagi  seluruh  wilayah Republik  Indonesia,  kemudian  mengalami  perubahan  menjadi  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), deliknya tertuang pada Pasal 10 KUHP serta delik yang  tersebar  diluar  KUHP  dalam  wujud  UndangUndang.  Ketentuan  tersebut mengalami  transformasi  dalam  memori  penjelasan  (Memorie  van  Toelichting), dengan  maksud  bahwa  negara  berhak  untuk  menjalankan  seluruh  peraturan  ini, meliput  pidana  mati  yang  menjadi  kewajiban  guna  pemenuhan  tanggung  jawab pada  kepentingan  umum  dan  kelestarian  ketertiban  hukumnya.  Kegiatan pembinaan  narapidana  diimplementasikan  pada  lembaga  Pemasyarakatan  atau yang dikenal sebagai lapas.
Kegiatan  pembinaan  mengadopsi  sistem  pemasyarakatan  sejak  1964  oleh Sahardjo.  Dalam  mensukseskan  penyelenggaraan  sistem  pemasyarakatan  dengan baik,  lapas  diwajibkan  untuk  menerapkan  fungsi  yang  berkesesuaian  terhadap ketetapan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan,  dalam Pasal  1  ayat  3  menyatakan  bahwa  “Lembaga Pemasyarakatan  yang  selanjutnya  disebut  LAPAS  adalah  tempat  untuk melaksanakan  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan”.  Lapas mengampu  berbagai  aspek  yang  dimiliki  oleh  Narapidana  layaknya  umur,  jenis kelamin,  estimasi  waktu  hukuman,  jenis  kejahatannya  serta  kriteria  lain  yang bersesuai terhadap perkembangan dan kebutuhan dari kegiatan pembinaan.
Bagi  yang  terpidana  mati  tetap  berstatus  sama  menjadi  warga  binaan  lapas, hanya  saja  dalam  penerapanmya  sang  terpidana  mati  menunggu  kapan  waktu dieksekusi. Pidana mati diterapkan dengan tujuan sebagai sarana memberi ganjaran pada  kejahatan  agar  tidak  melakukan  tindakan  kejahatan.  Sang  terpidana  mati berkesempatan  hidup  yang  berbeda  dengan  narapidana  biasa.  Serta  pada kenyataannya, sang terpidana yang divonis pidana mati tidak berkesempatan lagi untuk  melakukan  perilaku  terhadap  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  dan  tidak berkesempatan melalukan interaksi sosial lagi terhadap masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengadopsi  jenis  pendekatan  hukum  normatif,  dengan memposisikan hukum menjadi sistem norma yang meliput asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Metode  yang  diterapkan  yakni  pendekatan  berdasarkan  perundang-undangan
(statute approach) juga pendekatan kasus (case approach). Sifat daripada penelitian ini yakni deskriptif analisis, yang menurut Soekanto pada 2012 menjelaskan bahwa tujuan penelitian sebagai media untuk menggambarkan lebih rinci, sistematis serta komprehensif terkait perlakuan diterapkan kepada sang terpidana mati pada Lapas Perempuan  Bandar  Lampung  dari  perspektif  HAM  yang  didasari  fakta  dan pelaksanaan praktik yang dilakukan selama ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan  (library  study)  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang  terdiri  dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto dan Mamudji, 2014: 13-14).
Proses pngumpulan data dilakukan dengan mengamati kegiatan studi lapangan pada  Lapas  Perempuan  Bandar  Lampung  sebagai  bahan  data  primer  untuk menunjang hasil analisis data sekunder, dan juga mengamati langsung di lapangan dan  wawancara  dengan  beberapa  responden  atau  narasumber  yang  terpilih  dari warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Bandar Lampung, untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif
HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pengaturan Hukuman Mati
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merincikan adanya dua macam pidana, yaitu:
a. Pidana pokok:
• Hukuman mati
• Hukuman penjara
• Hukuman kurungan
• Hukuman denda
b. Pidana tambahan:
• Pencabutan beberapa hak yang tertentu
• Perampasan barang yang tertentu
• Pengumuman keputusan Hakim

## b. Pembinaan Hukuman Mati
Sejauh ini, belum ada undangundang yang memberikan pedoman khusus bagi  terpidana  mati,  UndangUndang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  mengatur  tentang  sistem  pemasyarakatan,  termasuk pembinaan  bagi  narapidana  umum.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Orientasi dan Orientasi Narapidana serta Ketentuan dan Tata Cara Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Makna terpidana dan narapidana, terpidana mati tidak bisa mendapatkan status  pidana,  dikarenakan  dalam  proses  memperoleh  status  pidana, narapidana  harus  menjalani  hukumannya  di  penjara  dan  kehilangan kemerdekaannya.  Pada  saat  yang  sama,  terpidana  mati  yang  kehilangan kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan dibatasi hanya menunggu prosedur hukum yang tetap dan/atau eksekusi hukuman mati. Terpidanapun merupakan  tanggung  jawab  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU),  sedangkan
terpidana merupakan tanggung jawab dari lapas, sehingga terpidana mati tidak menjadikannya  tanggung  jawab  lembaga  pemasyarakatan  meski  ia ditempatkan di lapas. Pembinaan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap primer / tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Tahap awal adalah mengamati, merencanakan  dan  melaksanakan  pengembangan  individualitas  dan kemandirian  serta  pembinaan  yang  berorientasi  pada  evaluasi.  Tahap selanjutnya  adalah  melanjutkan  rencana  pembinaan  dan  evaluasinya,  serta perencanaan  dan  pelaksanaan  rencana  asimilasi.  Pada  saat  yang  sama,  tahap akhir  pembangunan  diarahkan  pada  perencanaan  dan  pelaksanaan  rencana integrasi.
Pembinaan  kepada  narapidana  dan  terpidana  mati  haruslah  berbeda, mengingat keduanya pun memiliki arti yang berbeda. Narapidana dalam proses pembinaannya akan kehilangan kemerdekaannya untuk dibina dan dilatih agar dapat  dimasyarakatkan  kembali.  Pada  saat  yang  sama,  terpidana  mati  dapat berperan  aktif  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  normal  sebagai masyarakat  yang  baik  denganrasa  tanggung  jawab.  Sampai  saat  ini  belum ditetapkan  peraturan  perundangundangan  yang  mengatur  tentang  terpidana mati saat ia menunggu putusan berkekuatan hukum tetap yaitu eksekusinya. Di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan harus didasarkan pada beberapa aspek. Pertama, jenis perilaku kriminal / tipologi tindak kriminal. Kedua, jenis pidana.  Setiap  jenis  tindak  pidana  juga  memiliki  unsur  kejahatan  yang berbedabeda.  Maka  dari  itu  di  dalam  sistem  pemasyarakatan  orientasi narapidana  harus  dibedakan  sesuai  dengan  karakteristiknya.  Tujuan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah sama, yaitu menjadikan narapidana  menjadi  manusia  seutuhnya,  mengakui  kesalahannya,  mengatasi dirinya  sendiri  untuk  mandiri  serta  tidak  mengulangi  perbuatan  pidananya, agar diterima kembali oleh masyarakat, dan mereka dapat memainkan peran positif dalam pembangunan.
Mereka  dapat  hidup  normal  sebagai  anggota  masyarakat,  menjadi  warga negara yang baik, dan memiliki rasa tanggung jawab. Dengan perbedaan latar belakang baik kasus pidana ataupun unsur pidana, maka diperlukan pembinaan yang  sesuai  dengan  kasus  yang  mereka  perbuat  berdasarkan  kasus  tindak pidananya.  Mengambil  contoh  Tindak  Pidana  Korupsi,  pelaku  yang  telah mengenyam pendidikan tinggi, memiliki pengalaman
kedinasan/profesional/ahli dan memiliki tingkat keuangan yang baik, tentunya memerlukan  orientasi  yang  berbeda  dengan  pelaku  biasa  yang  mendapat pembinaan  vokasional.  Pedoman  juga  harus  dibedakan  berdasar  pada  jenis pidana / pelanggarannya. Bagi terpidana mati tidak mendapatkan perubahan pidana melalui upaya hukum biasa atau luar biasa sertatidak menerima grasi, maka  ia  akan  dieksekusi  tanpa  kembali  ke  masyarakat.  Untuk  tindak  pidana dengan hukuman seumur hidup, maka tidak akan dikembalikan ke masyarakat.
Sementara itu, bagi narapidana di Lapas Sementara, mereka akan kembali ke  masyarakat  setelah  dibebaskan.  Karena  perbedaan  tersebut,  maka  perlu dilakukan pembinaan berdasarkan jenis tindak pidananya. Bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati, lebih banyak pelatihan psikologis mungkin diperlukan daripada pelatihan vokasional atau penerapan. Keterampilan terapan terpidana mati  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  penghasilan  dari  pekerjaan  yang
mereka  lakukan  disambil  menunggu  waktu  eksekusi  matinya,  yang  mana pendapatan  dari  hasil  keterampilannya  tersebut  dapat  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  mereka  dan  keluarga  mereka.  Dibandingkan  dengan narapidana  umum,  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  mati  memiliki karakteristik khusus, yaitu tekanan psikologis dari hukuman mati dan waktu tunggu untuk keputusan dan eksekusi yang final dan mengikat.
Oleh  karena  itu,  lembaga  pemasyarakatan  harus  memiliki  sarana penyuluhan  khusus  bagi  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  mati.  Selama narapidana  mati  menerima  pembinaan  di  dalam  lapas,  maka  mereka  dapat dinilai  perubahannya  terutama  pada  sikap  seperti  menjadi  orang  yang  lebih baik, serta menunjukkan penyesalan atas perilaku mereka. Meskipun belum ada ketetapan  atas  sistem  pembinaan  yang  dikhususkan  untuk  terpidana  mati, menurut mereka yang dijatuhi hukuman mati yang diwawancarai dalam survei ini merasa senang dengan pelatihan dan pembinaan umum di penjara, dan juga terkesan  dengan  perlakuan  yang  baikyang  ditunjukkan  dari  pegawai  lapas kepada  mereka.  Mereka  dapat  mengembangkan  bakat  dan  keterampilan mereka  melalui  kegiatan  pembinaan  dari  lapas  untuk  mengurangi  tekanan mereka dalam menangani pekerjaan hukum. Hukuman terburuk adalah akibat hukum  permanen  dari  hukuman  mati,  di  mana  mereka  harus  menghadapi eksekusi.
Di  dalam  prakteknya,  pelatihan  serta  pembinaan  di  dalam  lapas  tidak membuat  suatu  perbedaan  antara  narapidana  umum  dan  terpidana  mati, meskipun seperti yang diketahui bahwa terpidana mati merupakan titipan dari pihak jaksa. Hal ini secara khusus dinyatakan dalam registrasi lapas bagi orang- orang  yang  dijatuhi  hukuman  mati  yang  berbeda  dengan  narapidana. Penyuluhan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  mencakup  banyak  aspek,  tidak hanya keterampilan, akan tetapi aspek mental dan psikologis juga ikut dibina. Aspek mental dan psikologis adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi terpidana  mati  itu  sendiri,  hal  ini  dikarenakan  mereka  tidak  percaya  bahwa hukuman  mati  dapat  berubah  melalui  upaya  hukum  yang  diajukan.  Catatan perilaku baik terpidana mati hanya sebatas mendukung upaya hukum mereka untuk  mengubah  hukuman.  Elemen  utama  dari  proses  hukum  adalah  baru. Perkembangan  terpidana  mati  harus  memperhatikan  detail  jenis  pidana, gender/jenis kelamin, umur/usia, serta latar belakang terpidana mati tersebut. Jenis  pidana  ini  mengacu  pada  peraturan  perundangundangan  yang  memuat pidana mati.
Namun, di antara jenis kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan narkoba, kejahatan  teroris,  dan/atau  pembunuhan  berencana  merupakan  kejahatan yang biasanya diancam dengan hukuman mati. Oleh karena itu, Direktorat PAS harus  menggunakan  metode  berdasarkan  tiga  jenis  kejahatan.  Penyuluhan menurut jenis kelamin dan usia dapat dilakukan sesuai dengan instrumen hak asasi  manusia  yang  mengaturnya.  Penyuluhan  dan  pembinaan  bagi  para terpidana  mati  mencakup  pendidikan,  sosial  dan  ekonomi  terpidana mati  itu sendiri, sehingga penyuluhan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan minat terpidana mati, yang mana dapat meningkatkan efektivitas penyuluhan sasaran melalui  berbagai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  narapidana  yang  dijatuhi hukuman  mati  di  dalam  lapas.  Kegiatan  tersebut  seharusnya  tidak  hanya
mencakup  keterampilan  dan  pengetahuan,  tetapi  juga  psikologi  narapidana yang  akan  dieksekusi.  Dalam  kenyataannya  terpidana  mati  masih  ditahan  di lapas sampai dengan putusan dan/atau eksekusi matinya.
Maka  apakah  peraturan  perundang-undangan  terkait  lapas  juga  berlaku bagi  terpidana  mati?  Juga  apakah  hak  narapidana  juga  berlaku  untuk  hak narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  mati?  Mengenai  hak  narapidana,  ada  hak yang bisa didapat oleh terpidana mati dan ada hak yang tidak dapat dimiliki oleh terpidana  mati,  karena  konsekuensi  dari  hukuman  mati  bukanlah  hilangnya kemerdekaan.  Hak  untuk  beribadah  menurut  agama  atau  kepercayaannya; menerima  perawatan  medis,  termasuk  perawatan  jasmani  dan  rohani; menerima pengajaran serta pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan dan pangan yang memadai; mengajukan keluhan; memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media lain yang tidak dilarang; Hak untuk menerima gaji atau asuransi  untuk  pekerjaan  yang  dilakukan;  untuk  menerima  kunjungan keluarga,  nasihat  hukum atau  hak  orang  lain  untuk  menjadi  narapidana,  dan narapidana yang dijatuhi hukuman mati juga harus memiliki hak-hak tersebut. Pada  saat  yang  sama,  hak  atas  pergantian  (remisi);  akses  ke  kesempatan asimilasi, termasuk  liburan  mengunjungi  kerabat;  mendapatkan pembebasan bersyarat; cuti sebelum dibebaskan adalah hak yang  mustahil bagi  terpidana mati.

## PENUTUP KESIMPULAN
Pidana  mati  adalah  pidana  yang  terberat  dari  semua  pidana,  yang  hanya diancamkan  kepada  kejahatan-kejahatan  yang  tergolong  dalam  kejahatan  kejam. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  dengan  sistem pemasyarakatan.  Hak beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapat perawatan, baik perawatan  rohani  maupun  jasmani;  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran; mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak;  menyampaikan keluhan;  mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa  lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau  orang  tertentu  lainnya merupakan  hak-hak  Narapidana  yang  seharusnya  diperoleh  juga  oleh  Terpidana Mati.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1999. Manajemen Penelitian. Rineka Cipta Jakarta. Azwar, Daniel  C,  Feldman  dan  Hugh  J,  Arnold.  1983.  Managing  Individual  and  Group Behaviour in Organizations. New York : Graw Hilal Dessler, Gary. 1993. Manajemen Personalia. Jakarta. Penerbit Erlangga Flippo, Edwin B. 1995. Manajemen Personalia. Penerjemah Moh. Masud, Erlangga Jakarta. Fraser T.M. 1993. Human Stress. Work and Job Satisfaction, terjemahan Ny. L. Mulyana, Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.
http://pasca.undiksha.ac.id/teknis- analisis-data-kualitatif
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artike
l/baca/7018/Pemimpin-dan- Kepemimpinan
https://www.pelatihan- sdm.net/transformational- leadership-mei-2019
Saifuddin.1997. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta. Pustaka Pelajar