## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan

## PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN NEGARA INDONESIA MALAYSIA DI SAMBAS
Wulan Purnamasari Muslimin H. Kara Mohd. Sabri, AR Amiruddin, K Institut Agama Islam Sultan Syaifuddin Sambas wulan-sarwawibawa@yahoo.com
Abstrak: Tulisan  ini  mengurai  tentang perkembangan  pembangunan  ekonomi kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas. Jenis penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  (case  study).  pengumpulan data  secara  detail  dengan  menggunakan  berbagai  macam  prosedur  baik  dengan observasi,  wawancara,  maupun  dengan  studi  dokumentasi  serta  dalam  waktu yang berkelanjutan. Adapun jenis studi yang dipakai yakni studi mengenai model pengembangan  ekonomi  kawasan  perbatasan  negara  Indonesia  Malaysia  di Sambas  perspektif  ekonomi  Islam.  Untuk  melihat  strategi  pengembangan kawasan perbatasan negara Indonesia Malaysia  di  Sambas, dalam  penelitian ini dilakukan  analisis  mendalam  terhadap  kinerja  Bagian  Pengelolaan  Perbatasan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sambas.  Kemudian  akan  dikembangkan kesimpulan  sementara  sebagai  bahan  dalam  pengamatan  selanjutnya.  Sumber data  primer  adalah  pihak  expert/  ahli  atau  orang-orang  yag  terlibat  langsung dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis ekonomi Kabupaten Sambas  menunjukkn  bahwa  pembangunan  infrastruktur  kawasan  perbatasan Indonesia  Malaysia  di  Sambas  yang  sedemikian  pesatnya  hakikatnya  belum mampu  mensejahterakan  masyarakat  perbatasan  itu  sendiri.  Hal  ini  dibuktikan dengan  tipologi  daerah  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Sambas  adalah merupakan daerah relatif tertinggal (low growth and low income), yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi  Kalimantan  Barat,  dengan  rata-rata  kontribusi  sektoral  hanya  5,37 persen.  Adapun  yang  menjadi  sektor  potensial  di  Kabupaten  Sambas  adalah sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan.  Sedangkan  salah  satu  sektor berkembang  yang  harus  diperhatikan  adalah  sektor    penyediaan  akomodasi  dan makan minum.
Keywords: Ekonomi Kawasan Perbatasan, Indonesia-Malaysia, Sambas

## I. PENDAHULUAN
Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di NKRI yang berbatasan langsung dengan  Malaysia.  Kawasan  perbatasan  ini  secara  geogafis  berada  pada  bagian  paling utara Provinsi Kalimantan Barat yang membentang dari barat ke timur sepanjang 966 km.  Secara  kewilayahan  ada  5  (lima)  kabupaten  dan  14  (empat  belas)  kecamatan  di Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga Malaysia. Adapun kabupaten dan kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 1.1 Kabupaten-kecamatan yang Berbatasan Langsung dengan Malaysia
No. Kabupaten Kecamatan 1. Ka bupaten Sambas 1. Paloh 2. Sajingan Besar 2. Kabupaten Bengkayang 1. Jagoi Babang 2. Siding 3. Kabupaten Sanggau 1. Entikong 2. Sekayam 4. Kabupaten Sintang 1. Ketungau Hulu 2. Ketungau Tengah 5. Kabupaten Kapuas Hulu 1. Badau 2. Puring Kencana
3. Putussibau Utara
4. Putussibau Selatan
5. Embaloh Hulu 6. Batang Lupar
Sumber: BPKPK, 2013
Sebagai  wilayah  terdepan  negara,  pengembangan  kawasan  perbatasan mendapatkan perhatian khusus oleh dari pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah. Ini  karena  wilayah  perbatasan  juga  merupakan  salah  satu  kawasan  strategis,  yaitu kawasan  yang  secara  nasional  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak,  ditinjau  dari sudut  kepentingan  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  lingkungan  maupun  pertahanan keamanan. 1 Cara  pandang  kawasan  perbatasan  yang  dulunya  berorientasi  ‘inward looking‛  menjadi  ‚outward  looking‛  sebagai  pintu  gerbang  aktivitas  ekonomi  dan perdagangan dengan negara tetangga.
Perubahan paradigma ini membuat  citra kawasan perbatasan negara dari yang dulunya merupakan kawasan yang senantiasa tertinggal dan terisolir. Kawasan dengan tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya  yang  rendah  dan  aksesibilitas  yang  kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik,  atau  wilayah  lain  yang  relatif  lebih  maju,  atau  dengan  kata  lain  kawasan perbatasan  terdepan  yang  dilupakan.  Menjadi  kawasan  perbatasan  negara  yang berorientasi  outward  looking  atau  pintu  gerbang  aktivitas  ekonomi  dan  perdagangan dengan negara tetangga 2 .
Berbagai  upaya  dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  perbatasan tersebut, berbagai produk perundangan nasional terkait pengelolaan perbatasan negara diantaranya  adalah:  Peraturan  Pemerintah  No  47  Tahun  1997  tentang  Rencana  Tata ruang  Wilayah  Nasional  dengan  memperhatikan  kawasan  perbatasan  adalah  beranda depan  negara;  Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau  Kecil,  Peraturan  Presiden  Nomor  78    Tahun  2005  tentang
1 Penataan  ruang  kawasan  tertentu  diselenggarakan  untuk:  (a)  mengembangkan  tata  ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Propinsi  daerah  Tingkat  I  atau  wilayah  Kabupaten/  Kotamadya  daerah  tingkat  II;  (b)  meningkatnya fungsi  kawawasan  lindung  dan  fungsi  kawasan  budi  daya;(c)  mengatur  pemanfaatan  ruang  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pertahanan  keamanan.    Republik  Indonesia.  Undang Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang: Penataan ruang, Pasal 10 ayat 3.
2 Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  Republik  Indonesia  .    Desain  Besar  (Grand  Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025  (Jakarta: BNPP,2011), h. 24.

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025. Undang- undang  tersebut  mengupayakan  percepatan  pembangunan  kawasan  perbatasan  negara dengan  menetapkan  kawasan  perbatasan  sebagai  Pusat  Kegiatan  Strategis  Nasional (PKSN),  melalui  pendekatan  kesejahteraan  (welfare  approach)  yang  dilaksanakan secara  serasi  dengan  pendekatan  keamanan  (security  approach)  dan  pendekatan lingkungan  (environment  approac). 3 Undang-undang  Nomor  43  Tahun  2008  tentang Wilayah  Negara  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Badan Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP).  BNPP  merupakan  usaha  yang  dilakukan pemerintah  dalam  upaya  percepatan  penyelesaian  masalah  perbatasan  negara. Menjadikan  kawasan  perbatasan  sebagai  serambi  depan  negara,  yang  berorientasi outward looking atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.  Mengemban  visi  untuk  mewujudkan  tata  kelola  batas  negara  dan  kawasan perbatasan  yang  aman,  tertib,  maju  dan  menjadi  pusat  pertumbuhan  ekonomi  yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan NKRI.
Selain  undang-undang  tersebut  terdapat  agenda  pembangunan  (Nawa  Cita) pemerintah yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, menegaskan bahwa pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata serta terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan yang terangkum dalam Nawa Cita 3, Nawa Cita 6 dan Nawa Cita 7:
a) Nawa  Cita  3  mengagendakan  membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.
b) Nawa Cita 6 mengagendakan peningkatan produktivitas rakyat  dan daya saing di pasar internasional.
c) Nawa  Cita  7  mengagendakan  mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Kabupaten  Sambas  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Provinsi Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia yaitu sepanjang  97  km.  Sebagai  kabupaten  yang  berbatasan  langsung  dengan  negara tetangga  Malaysia,  Kabupaten  Sambas  mempunyai  posisi  dan  peran  yang  strategis terutama dalam pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara.
Berbagai  upaya  percepatan  pembangunan  telah  dilakukan.  Namun  usaha  untuk menjadikan  wilayah  perbatasan  negara  diantaranya  Wilayah  Perbatasan  Negara Kabupaten Sambas sebagai wilayah terdepan negara bukanlah hal yang mudah. Karena dalam  prosesnya  membutuhkan  investasi,  alokasi  anggaran  yang  besar,  serta diperlukan komitmen nasional dalam upaya pengembangannya.
Secara umum wilayah perbatasan negara Kabupaten Sambas kurang didukung fasiltas  sosial  ekonomi,  sehingga  menjadikan    masyarakat  perbatasan  berorientasi ekonomi  ke  Serawak,  baik  dalam  orientasi  aliran  orang  maupun  barang.  Sehingga secara keseluruhan Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Sambas menjadi hinterland wilayah Serawak Malaysia 4 .
3 Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  Republik  Indonesia.    Desain  Besar  (Grand  Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025, h. 31.
4 Husnadi,  ‚Menuju  Model  Pengembangan  kawasan  Perbatasan  Daratan  Antar  Negara  (Studi Kasus: Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten sambas, Kalimantan Barat)‛ Tesis (Semarang: Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponogoro, 2006), h. 207-209.
Selain itu Kecamatan Sajingan Besar yang berbatasan langsung dengan Biawak Negara  Bagian  Sarawak  Malaysia,  sangat  rawan  akan  perdagangan  barang  dan perlintasan  orang  secara  ilegal. 5 Permasalahan  yang  sama  juga  terjadi  di  perbatasan negara  Entikong  Kalimantan  Barat.  Permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  di kawasan  perbatasan  negara  Kalimantan  Barat  selalu  berkaitan  dengan  pembangunan ekonomi negara tetangga dan ketertinggalan yang dihadapi, yaitu terjadinya kemajuan ekonomi Malaysia di satu pihak dan kemerosotan ekonomi Indonesia lain pihak. 6
Walaupun salah satu  Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu  Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, telah dijadikan sebagai Kawasan Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN)  dan  Komersial  Zone  Aruk  ternyata  belum  mampu meningkatkan  perekonomian  kawasan  tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi  Kecamatan Sajingan Besar yang merupakan kawasan perbatasan negara serta lokasi pengembangan Kawasan  PLBN  dan  Komersial  Zone  Aruk  tersebut,  secara  spasial  masuk  ke  dalam klasifikasi  low  growth  and  low  income.  Keseluruhan  kawasan  ini  memiliki  rata-rata pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  rendah  dari  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten Sambas 7 .
Berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Sambas,  jika  dilihat  melalui angka kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dalam rentang waktu 5 tahun, tahun  2011-2015  peranan  perekonomian  Kabupaten  Sambas  terhadap  perekonomian Kalimantan  Barat  secara  umum  menunjukkan  kecendrungan  yang  meningkat  dari tahun  ke  tahun,  namun  persentase  kenaikan  sangat  kecil,  hal  tersebut  dapat  dilihat secara rinci pada Tabel 1.2. Kabupaten Sambas hanya menyumbang kontribusi PDRB rata-rata  pertahun  sebesar  9,97  persen  dalam  mengembangkan  perekonomian Kalimantan Barat.
Tulisan  ini  mengurai  tentang perkembangan  pembangunan  ekonomi  kawasan perbatasan  negara  Indonesia  Malaysia  di  Sambas. Untuk  membantu  proses  analisis ekonomi Kabupaten Sambas, diantaranya untuk mengetahui tipologi daerah Kabupaten Sambas  digunakan  alat  analisis  tipologi  daerah.  Tipologi  daerah  digunakan  untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

## II. KAJIAN TEORETIK

## A. Konsep Kawasan Perbatasan
Perbatasan  pada  awalnya  adalah  konsep  geografis-spasial,  perbatasan  negara merupakan  manifestasi  utama  kedaulatan  wilayah  suatu  negara.  Perbatasan  juga merupakan  sebuah  ruang  geografis  yang  sejak  semula  merupakan  wilayah  perebutan kekuasaan antarnegara, terutama ditandai oleh adanya pertempuran untuk memperluas
5 Zaenuddin  Hudi Prasojo. ‚  Dinamika Masyarakat  Lokal di  Perbatasan‛, Walisongo 21, no. 2 (2013): h. 419.
6 Dedi  Kurniadi.  ‚Strategi  Pengembangan  Wilayah  Perbatsan  Antarnegara:  Memacu Pertumbuhan  Ekonomi  Entikon  Kabupaten  Sanggau  Provinsi  Kalimantan  Barat‛.  Tesis.  (Semarang: Program  Pascasarjana  Magister  Teknik  Pembangunan  Wilayah  Dan  Kota  Universitas  Diponegoro., 2009), h. 67.
7 Wulan Purnamasari, ‚Analisis Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Sambas Kalimantan  Barat  (Studi:  Kawasan  PLBN  dan  Komersial  Zone  Aruk)‛  Tesis  (Yogyakarta:  Prorgam Studi  Magister  Ekonomika  Pembangunan  Bidang  Ilmu-Ilmu  Sosial.  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2014), h. 102.

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
batas-batas  antarnegara.  Tirtosudarmo 8 menjelaskan  bahwa  perbatasan  negara  atau state’s border  dikenal bersamaan dengan lahirnya sebuah negara.
Lahirnya  konsep  negara-bangsa  (nation-state)  menunjukkan  kompleksitas tersendiri  yang  menunjukkan  bahwa  batas  negara  tidak  hanya  membelah  etnis  yang berbeda,  akan  tetapi  juga  membelah  etnis  yang  sama  disebabkan  dialaminya  sejarah kebangsaan  yang  berbeda  oleh  warga  etnis  yang  sama.  Oleh  karena  itu,  cakupan perbatasan  meliputi  hak-hak  tradisional,  hak  dan  kewajiban  internasional  di perbatasan, hubungan hukum nasional dan internasional, masalah demografi, sifat-sifat alam,  daerah  perbatasan  dan  kedudukan  batas  artifisial.  Dalam  perkembangannya, perbatasan tersebut dibentuk untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang meliputi:
a) mengelola dan mengawasi territorial status quo;
b) mengawasi  territorial  kekuasaan  dengan  peraturan  yang  dipengaruhi  wilayah lainnya.
c) Menurut  LIPI  (2007),  wilayah  perbatasan  adalah  kabupaten  yang  berbatasan langsung  dengan  tapal  batas  wilayah  negara  tetangga  (darat,  laut,  pantai  dan pulau).  Saat  ini  semakin  dapat  dirasakan  bahwa  perkembangan  suatu  daerah tertentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh daerah sekitarnya mulai dari daerah tetangga sampai daerah yang lebih jauh jaraknya bahkan pengaruh dari bagian bumi lainnya. Dampak globalisasi  telah membuktikan  hal itu. Oleh karena itu, wilayah sebagai sistem spasial dalam lingkup kegiatan pengembangan wilayah merupakan subsistem  spasial  dalam  lingkup  yang  lebih  luas.  Sebuah  kabupaten/kota,  dalam kegiatan  pengembangan  wilayah,  di  samping  menganalisis  data  spasial kabupaten/kota  yang  bersangkutan,  juga   perlu  memperhatikan  paling  tidak bagaimana  perkembangan  daerah  sekitarnya  (interregional  planning).  Sebuah kabupaten/kota  tidak  dapat  hidup  sendiri  dan  oleh  karena  itu  perlu  mengadakan kerja sama dengan daerah tetangganya.
d) Arah  kebijakan  pembangunan  pemerintah  pada  tahun  2007  pada  dasarnya  adalah untuk  mengurangi  ketimpangan  pembangunan  wilayah  khususnya  pada  wilayah perbatasan  dan  terisolir,  adapan  kebijakan  tersebut  adalah:  1)  Pengelolaan  dan pembangunan  wilayah  perbatasan  serta  pulau-pulau  kecil  terluar,  dengan  fokus pada: Penegasan dan penataan batas negara di darat dan di laut termasuk di sekitar pulau-pulau  kecil  terluar;    peningkatan  kerjasama  bilateral  di  bidang  politik, hukum,  dan  keamanan  dengan  negara  tetangga;  penataan  ruang  dan  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  di  wilayah  perbatasan  dan  pulau-pulau kecil  terluar;  dan  pemihakan  kebijakan  pembangunan  untuk  percepatan pembangunan  wilayah  perbatasan  dan  pulau-pulau  kecil  terluar.  2)  Percepatan pembangunan  wilayah  terisolir,  dengan  fokus  pada:  pengembangan  sarana  dan prasarana  ekonomi  di  daerah  terisolir;  dan  peningkatan  sarana  dan  prasarana pelayanan sosial dasar di daerah terisolir.
e) Pada  umumnya  wilayah  perbatasan  secara  umum  memiliki  prospek  yang  sangat besar dalam  pengembangan potensi sosial ekonomi rakyat,  sebab melalui  wilayah perbatasan akan terjadi interaksi diantara masyarakat dalam melakukan hubungan timbal  balik  guna  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka,  serta  kerjasama  dalam lingkung sosial.
8 Riwanto  Tirtosudarmo,  ‚Kalimantan  Barat  sebagai  ‘Daerah  Perbatasan’:  Sebuah  Tinjauan Demografi-Politik‛. Antopologi Indonesia no. 67 (2008): h.9
Berkaitan  dengan  perwujudan  fisik  batas  wilayah  perbatasan,  menurut  Guo dalam Kurniadi 9 , batas wilayah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan:
1. Natural  border,  yaitu  wilayah  dibatasi  oleh  batas  alam  seperti  gunung,  sungai, danau, laut, pantai, atau selat. Karena urgensinya terhadap kepentingan pertahanan batas tersebut seringkali dianggap sebagai batas politik;
2. Artificial  border,  yaitu  batas  wilayah  yang  dapat  terdiri  dari  batas  buatan  (batu, dinding),  batas  geometris  (menggunakan  batas  koordinat  bumi),  dan  batas kultural/budaya (perbedaan budaya, etnis, ideologi).
Secara  spesifik  wilayah  perbatasan  itu  menjadi  eksis  apabila  unit  politik (pemerintahan  antarkedua  wilayah)  terbentuk.  Batas  tersebut  membagi  dua  sistem otoritas politik, di mana fungsi perbatasan tersebut dapat dilihat di Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Fungsi Kawasan Perbatasan Guo Van Well 1. Sebagai  fungsi    legal,  di  mana  garis perbatasan  membagi  wilayah  secara formal dalam kewenangan negara.
2. Sebagai  fungsi  kontrol  di  mana tercatatnya  setiap  kegiatan  di perbatasan sebagai kontrol pemerintah. 3. Sebagai  fungsi    fiskal,  berkaitan dengan fungsi keuangan pada sebuah negara.
1. Sebagai barrier/pembatas, yaitu membagi secara  jelas  mengenai  aspek  ekonomi, administrasi,  hukum,  kebudayaan  dan psikologi.
2. Sebagai    jembatan,  fungsinya  adalah menjembatani  sebuah  program/jaringan strategis, peningkatan kapasitas.
3. Batas  sumber  daya  (resources),  yaitu adanya  kesempatan  ekonomi  dan  politis dalam pemanfaatan sumber daya di kedua wilayah. 4. Sebagai  simbol    identitas,  lambang identitas suatu negara.
Sumber:  Kurniadi (2009: h, 32)
Sementara  itu  masing-masing  wilayah  perbatasan  memiliki  karakteristik  dan tipologi  kawasan  yang  berbeda-beda.  Karakteristik  kawasan  perbatasan  dibagi  ke dalam  tujuh  bagian  yaitu  karakteristik  fisik,  karakteristik  infrastuktur  pelayanan masyarakat, karakteristik penduduk, karakteristik ekonomi, karakteristik sumber daya alam, karakteristik pertahanan, dan karakteristik fungsi dan pemanfaatan ruang.
Perbatasan  suatu  negara  mempunyai  peranan  penting  dalam  penentuan  batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah.  Untuk  memahami  pengelolaan  wilayah  perbatasan  negara  secara  utuh, diperlukan pemahaman mengenai perbatasan negara. Wilayah perbatasan negara dapat dibedakan  menurut  bentuknya,  yaitu  perbatasan  darat,  laut  dan  udara.  Berikut  ini dijabarkan mengenai pengertian dari masing-masing bentuk perbatasan.
a. Perbatasan  darat.  Perbatasan  darat  adalah  tempat  kedudukan  titik-titik  atau garis-garis batas  yang memisahkan daratan atau bagiannya ke dalam  dua atau lebih  wilayah  kekuasaan  yang  berbeda.  Perbatasan  mempunyai  sifat  ganda, artinya  bahwa  garis  batas  tersebut  mengikat  kedua  belah  pihak  pada  sebelah menyebelah perbatasan tersebut. Jadi apabila terjadi perubahan pada satu pihak,
9 Dendi,  Kurniadi,  ‚Strategi  Pengembangan  Wilayah  Perbatasan  antarnegara:  Memacu Pertumbuhan  Ekonomi  Entikong  Kabupaten  Sanggau  Provinsi  Kalimantan  Barat‛.  Tesis  (Semarang: Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponegoro, 2009). h. 86.

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
akan menimbulkan perubahan pada pihak lain, demikian pula hak-haknya (hak bersama/res  communis).  Unsur  terpenting  dari  perbatasan  adalah  tempat kedudukan dari  perbatasan tersebut, yaitu harus  jelas, tegas dan dapat diukur. Perbatasan  pada  umumnya  adalah  dua  dimensional,  dalam  arti  bahwa  yang dibatasi bukan hanya keadaan topografi di atas permukaan tetapi perbatasan itu sendiri juga membagi tanah dan kerak bumi di bawahnya serta ruang udara di atasnya.  Karena  perbatasan  banyak  menimbulkan  persoalan-persoalan administratif  antara  kedua  negara,  maka  pada  umumnya  bagian  perbatasan  di permukaan tanah diberi lagi jalur-jalur perbatasan yang lain (zona) pada sebelah menyebelah  perbatasan  yang  mempunyai  jarak  tertentu  dari  perbatasan sesungguhnya. Zona ini kadang-kadang disebut dengan Free Zone, atau Safety Zone,  Demilitarry  Zone,  no  man’s  land  dan  seterusnya,  yang  masing-masing istilah  sesuai  dengan  tekanan  fungsinya.  Akan  tetapi  dengan  adanya  zona bebas  ini  tidak  berarti  bahwa  kedudukan  perbatasan  yang  sebenarnya  itu berubah. Dalam menentukan batas negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara  alamiah  dan  artifisial  (buatan).  Penetapan  batas  secara  alamiah dilakukan dengan mengikuti kontur alam di daerah perbatasan, seperti misalnya aliran  sungai  dan  pegunungan.  Penetapan  secara  artifisial  dapat  dilakukan dengan  mendirikan  atau  membangun  pagar  pemisah/patok  batas  negara  di sepanjang  titik-titik  perbatasan  yang  disepakati  oleh  negara-negara  yang berbatasan.
b. Perbatasan  laut.  Perbatasan  laut  merupakan  tempat  kedudukan  titik-titik koordinat atau garis-garis batas yang memisahkan perairan (laut) ke dalam dua atau lebih wilayah kekuasaan yang berbeda. Batas wilayah laut teritorial suatu negara sudah diatur melalui pranata-pranata hukum  laut yang telah disepakati secara internasional, seperti laut teritorial, perairan pedalaman, zona tambahan, zona  ekonomi  ekslusif  dan  landas  kontinen.  Pranata-pranata  hukum  tersebut diperoleh berdasarkan konvensi-konvensi mengenai hukum laut yang dilakukan secara internasional.
c. Perbatasan udara. Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang  udara  yang  terletak  di  atas  permukaan  wilayah  daratan  dan  di  atas wilayah perairan. Batas wilayah udara suatu negara terletak di batas terluar dari laut  teritorialnya.  Dengan  demikian  mencakup  udara  di  atas  wilayah  daratan, perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan,  dan  laut  teritorial.  Sementara  itu, mengenai  batas  luar  dari  ruang  udara  yang  merupakan  bagian  dari  wilayah negara, hingga saat ini belum ada kesepakatan secara internasinol.

## B. Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Pengelolaan  secara  umum  adalah  aktivitas  manajemen  yang  meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  serta  pengendalian. Pengelolaan  kawasan  perbatasan  dimaknai  sebagai  kegiatan  manajemen  penanganan (bagaimana  menangani)  perbatasan,  atau  secara  rinci  sebagai  upaya  bagaimana menggerakkan  orang-orang  dan  potensi  kawasan  perbatasan  melalui  penetapan kebijakan  perencanaan  program,  penyusunan  kebutuhan  anggaran,  koordinasi
pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan atas penanganan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. 10
Sejak  pelaksanaan  Program  Pembangunan  Nasional  (Propenas)  periode  2000- 2004 kawasan perbatasan menjadi perhatian pemerintah, dimana pembangunan daerah- daerah perbatasan menjadi agenda meningkatkan pembangunan daerah, yang menjadi prioritas  pembangunan  nasional.  Salah  satu  tujuan  dari  agenda  ini  adalah meningkatkan  pengembangan  dan  potensi  wilayah  melalui  pengembangan  ekonomi daerah, pembangunan perbatasan dan perkotaan, pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan,  pengembangan  pemukiman  serta  pengelolaan  penataan  ruang    dan pertahanan  juga  mendukung  pemulihan  ekonomi  nasional  dan  penguatan  landasan pembangunan  yang  berkelanjutan,  dan  sekaligus  mempercepat  pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah.
Propenas juga secara khusus telah merumuskan ‚Program Pengembangan Daerah Perbatasan‛  yang  berbasis  kewilayahan,  yang  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah  perbatasan  dan  memantapkan  ketertiban  dan  keamanan  daerah  yang berbatasan  dengan  negara  lain.  Sasaran  dari  program  ini  adalah  terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, serta terciptanya ketertiban dan keamanan perbatasan.
Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan terkait juga dengan beberapa dokumen peraturan perundangan nasional, yang antara lain.
1. Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2005  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025.
2. PP Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
3. PP Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau Kecil.
6. Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
7. PP  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
Perundang-undangan  tersebut,  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  upaya percepatan penyelesaian batas wilayah negara, serta mencerminkan adanya pergeseran paradigma dan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan dari yang selama ini cenderung  berorientasi  inward  looking,  menjadi  outward  looking,  sebagai  pintu gerbang  aktivitas  ekonomi  dan  perdagangan  dengan  negara  tetangga.  Sebagai perwujudan  dari  pergeseran  paradigma  tersebut,  dari  sisi  penataan  spasial  nasional, kawasan  perbatasan  telah  ditetapkan  sebagai  Pusat  Kegiatan  Strategis  Nasional (PKSN) dari sudut pandang pertahanan dan keamanan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun kriteria penetapan PKSN sebagai Pusat Kota Kawasan Perbatasan menurut PP No 6 Tahun 2008 adalah:
1. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan dengan negara tetangga;
10 Dendi,  Kurniadi,  ‚Strategi  Pengembangan  Wilayah  Perbatasan  antarnegara:  Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat‛, h. 47.

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
2. Pusat  perkotaan  yang  berfungsi  sebagai  pintu  gerbang  internasional  yang menghubungkan dengan negara tetangga;
3. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, dan atau;
4. Pusat  perkotaan  yang  merupakan  pusat  pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
Pada  dasarnya  konsep  pembangunan  PKSN  terdiri  dari  pengembangan  pusat- pusat  pelayanan,  pengembangan  jaringan  infrastruktur  khususnya  jaringan  jalan  serta rencana  pemanfaatan  ruang.  Pendekatan  pengelolaan  kawasan  perbatasan  juga mengedepankan  kombinasi  pendekatan  kesejahteraan  (welfare  approach),  yang dilaksanakan  secara  serasi  dengan  pendekatan  keamanan  (security  approach)  dan pendekatan lingkungan (environment approach).
1. Pendekatan  kesejahteraan.  Pada  pendekatan  kesejahteraan  usaha  yang  dilakukan berdasarkan  pada  pengembangan  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangan,  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
2. Pendekatan keamanan. Pada pendekatan keamanan kawasan perbatasan dipandang sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga diperlukan pengawasan  terhadap  kawasan  perbatasan  tersebut  guna  keutuhan  NKRI.  Dalam pendekatan  ini  kawasan  perbatasan  dilihat  sebagai  kawasan  yang  memiliki  nilai strategis  bagi  kepentingan  nasional  sesuai  dengan  fungsinya  dalam  pertahanan keamanan negara termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
3. Pendekatan lingkungan. Pada pendekatan lingkungan, aspek lingkungan merupakan perspektif  penting  dalam  menjaga  keberlanjutan  lingkungan  dan  meminimasi dampak  yang  akan  ditimbulkan  oleh  kegiatan  pembangunan.  Pendekatan  ini mengacu  pada  rencana  pusat  pengembangan  perbatasan  sebagai  pusat pengembangan  ekonomi  di  kawasan  perbatasan.  Dengan  rencana  ini  maka  pusat pengembangan  kawasan  akan  berada  di  kawasan  gerbang  perbatasan  atau  pada jaringan jalan utama menuju gerbang perbatasan.
Menyikapi hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 dibentuklah  badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP).  Mandat  BNPP  sebagai lembaga  pengelola  batas  wilayah  negara  dan  kawasan  perbatasan.  Hal  ini  terefleksi dari  tugas  pokok  dan  fungsi  BNPP  yang  difokuskan  pada  4  (empat)  hal,  yaitu menetapkan kebijakan program, menetapkan kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan,  serta  mengevaluasi  dan  mengawasi  pelaksanaan  pengelolaan  batas wilayah negara kawasan perbatasan. Adapun tujuan utama pengelolaan perbatasan oleh BNPP yaitu:
1. Menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi;
2. Membangun  kawasan  perbatasan  secara  berimbang,  terpadu,  dan  komprehensif untuk kesejahteraan rakyat;
3. Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global.
Secara  garis  besar  pengelolaan  kawasan  perbatasan  memiliki  ruang  lingkup penanganan  yang  mencakup  dua  sasaran  strategis  yaitu  pengelolaan  batas  wilayah antarnegara  dan  pengelolaan  kawasan  perbatasan.  Kawasan  perbatasan  darat  maupun laut Indonesia dengan negara-negara tetangga mempunyai permasalahan berbeda-beda karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik sendiri.
Adapun  model  pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan  kawasan  perbatasan dilakukan  dengan  prinsip  manajemen  berbasis  wilayah  (problem  and  area  focus). Pengelolaan dengan model tersebut akan dipermudah dengan telah ditetapkannya dari awal  mengenai  lokasi  prioritas  (lokpri)  di  mana  berbagai  input  pembangunan  dari sektor  terkait  akan  digiring  masuk  ke  lokasi-lokasi  prioritas  secara  terpadu  sesuai kebutuhan kawasan, termasuk sektor swasta yang memungkinkan. Input sektoral yang dimaksudkan di sini, mencakup program dan perangkat pendukungnya yang antara lain kegiatan, anggaran, tenaga, peralatan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan.
Gambar 2.3

## Sasaran Wilayah Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Sumber: BNPP, (2011)
Mengingat sifat dan karakteristik kebutuhan, beberapa kegiatan program hanya akan  digiring  masuk  hanya  sampai  ke  Wilayah-wilayah  Konsentrasi  Pengembangan (WKP)  sebagai  sasaran  antara,  namun  diperhitungkan  mempunyai  efek  mendukung aktivitas  lain  yang  dibutuhkan  di  lokasi  prioritas  pembangunan  kawasan  perbatasan. Dalam konteks pengembangan wilayah perbatasan, antara lokasi prioritas, WKP,  dan cakupan  kawasan  perbatasan  adalah  sub-sub  sistem  yang  saling  terkait  satu  dengan lainnya.  Koordinasi  berbasis  wilayah,  melihat  keterkaitan  lokasi  ini  lebih  pada hubungan langsung dan tak langsung dalam sebuah sistem pembangunan yang sasaran utamanya adalah lokasi prioritas pengembangan yang ada di WKP.

## C. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
Pertumbuhan  ekonomi  wilayah  adalah  pertambahan  pendapatan  masyarakat secara  keseluruhan  yang  terjadi  di  wilayah  tersebut,  yaitu  kenaikan  seluruh  nilai tambah  (added  value)  yang  terjadi. 11 Dalam  setiap  negara  terdapat  tiga  komponen
11 Tarigan, R. Ekonomi Regional. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.50.
Lokasi prioritas (LOKPRI)
Wilayah konsentrasi pengembangan
(WKP)
Cakupan wilayah perbatasan (CKP)

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
utama pertumbuhan ekonomi, yaitu: akumulasi modal meliputi semua bentuk investasi yang  ditanamkan  pada  tanah,  peralatan  fisik,  modal  dan  sumber  daya  manusia; pertumbuhan  penduduk  yang  dapat  menambah  jumlah  angkatan  kerja;  kemajuan teknologi yang dapat melancarkan serta memudahkan dalam kegiatan ekonomi.
Pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  wilayah  dapat  diwujudkan  jika  pertumbuhan PDRB  riil  melebihi  laju  pertumbuhan  penduduk.  Sebelumnya  pertumbuhan  PDRB dibuat  dalam  harga  berlaku.  Namun  agar  dapat  melihat  pertambahan  dari  satu  kurun waktu  ke  kurun  waktu  berikutnya  harus  dinyatakan  dalam  nilai,  yang  dinyatakan dalam  harga  konstan.  Artinya  jika  laju  pertumbuhan  penduduk  konstan,  maka  laju pertumbuhan PDRB riil akan meningkatkan pendapatan perkapita.
Berdasarkan    klasifikasi  yang  dilakukan  oleh  dan  Kuncoro 12 dikenal  lima pendekatan  utama  dalam  teori  pembangunan  ekonomi  wilayah  yaitu:  teori pertumbuhan  linear  (linear  stages  of  growth);  teori  pertumbuhan  struktural;  teori revolusi  ketergantungan  internasional  (dependensia);  teori  neoklasik;  teori-teori ‚baru‛.
1. Teori  pertumbuhan  linear.  Sejak  pertama  kali  ditemukan  oleh  Adam  Smith  yang membagi  tahapan  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  lima  tahap  berurutan,  yaitu dimulai  dari  masa  perburuan,  masa  beternak,  masa  bercocok-tanam,  perdagangan dan  yang  terakhir  adalah  tahap  perindustrian.  Dalam  prosesnya,  pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antarpelaku ekonomi.  Teori  tersebut  mengalami  puncak  kejayaan  dengan  lahirnya  teori pertumbuhan  yang  dikemukakan  oleh  Rostow.  Teori-teori  pertumbuhan  yang dikemukakan  oleh  Adam  Smith,  Karl  Marx  dan  Rostow  termasuk  dalam  model pertumbuhan  linear.  Dasar  pemikiran  dari  model  ini  adalah  proses  pembangunan yang dialami oleh suatu negara selalu melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan- tahapan tersebut mutlak harus dilalui oleh suatu negara yang sedang membangun, di  mana  tahap-tahap  pembangunan  tersebut  harus  dilalui  satu-persatu  secara berurutan menuju tingkat yang semakin tinggi.
2. Teori  pertumbuhan  struktural.  Teori  perubahan  struktural  menitikberatkan pembahasan  pada  mekanisme  transformasi  ekonomi  yang  dialami  oleh  negara berkembang.  Awalnya  lebih  bersifat  subsistem  dan  menitikberatkan  pada  sektor pertanian  ke  struktur  perekonomian  yang  didominasi  sektor  industri  dan  jasa. Hipotesis  utama  dari  teori  ini  adalah  menjelaskan  bahwa  model  perubahan struktural  yang  terjadi  pada  tiap-tiap  negara  sebenarnya  dapat  diidentifikasi  dan proses  perubahan  secara  umum  dari  masing-masing  negara  pada  umumnya memiliki  kesamaan  pola.  Teori  ini  juga  menjelaskan  bahwa  percepatan  dan  pola transformasi  struktural  yang  terjadi  pada  suatu  negara  dipengaruhi  oleh  faktor internal dan eksternal, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
3. Teori  dependensia.  Teori  dependensia  berusaha  menjelaskan  penyebab keterbelakangan  ekonomi  yang  dialami  oleh  negara  sedang  berkembang.  Asumsi dasar teori ini adalah pembagian perekonomian dunia menjadi dua golongan, yang pertama  adalah  perekonomian  negara  negara  maju  dan  yang  kedua  adalah perekonomian  negara-negara  berkembang.  Ekonom  penganut  teori  ini  berasumsi sektor  modern  di  negara  miskin  tak  lebih  dari  sektor  satelit  yang  tidak  dapat berkembang  sendiri  dan  sangat  tergantung  pada  kondisi  perekonomian  negara
12 Mudrajat  Kuncoro. Dasar-Dasar  Ekonomika  Pembangunan,  (Yogyakarta:    UPPT STIM YKPN, 2010), h. 31.
maju.
4. Teori  neo-klasik.  Teori  neo-klasik  muncul  pada  dekade  1980-an.  Teori  ini merekomendasikan  swastanisasi  BUMN,  meningkatkan  peran  perencanaan  dan penetapan  regulasi  ekonomi  yang  menciptakan  iklim  kondusif  bagi  peningkatan peran swasta dalam pembangunan. Ekonom penganut teori ini menyatakan bahwa semakin  besar  campur  tangan  pemerintah,  semakin  lambat  laju  pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara.
5. Teori-teori  ‚baru‛.  Terdapat  setidaknya  tiga  teori  baru  yang  muncul,  yaitu:  teori pertumbuhan  baru  (New  Growth  Theori),  teori  geografi  ekonomi  baru  (New Economic  Geography)  dan  teori  perdagangan  baru  (New  Trade  Theory,  ).  New Growth Theori dikemukakan oleh ekonom yang mengkritik teori neo-klasik dalam menjelaskan  sumber-sumber  pertumbuhan  ekonomi.  Kemunculan  New  Economic Geography dan New Trade Theory disebabkan oleh belum mampunya para ilmuan dan  ekonom  memberikan  penjelasan  tentang  ‚mengapa‛  dan  ‚di  mana‛  aktivitas ekonomi berlokasi.

## D. Pengembangan Wilayah Perbatasan
Wilayah perbatasan suatu negara mempunyai nilai strategis untuk mendukung pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Sejak  mulai  dicanangkannya  upaya  meningkatkan pembangunan  di  seluruh  daerah  terutama  di  kawasan  timur  Indonesia,  daerah perbatasan  dan  wilayah  tertinggal  lainnya  dengan  berlandaskan  pada  prinsip desentralisasi  dan  otonomi  daerah  pada  1999-2004,  serta  dengan  mengubah  arah kebijakan  pembangunan  yang  selama  ini  cenderung  beroriantasi  inward  looking menjadi  outward  looking.  Wilayah  perbatasan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebagai pintu  gerbang  aktivitas  ekonomi  dan  perdagangan  dengan  negara  tetangga.  Hal  ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Pengembangan  wilayah  merupakan  suatu  upaya  untuk  mendorong  terjadinya perkembangan  wilayah  secara  harmonis  melalui  pendekatan  yang  bersifat komperhensif  mencakup  aspek  fisik,  ekonomi,  sosial,  dan.  Pada  dasarnya  pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan dan konsepsi  ini  tersus  berkembang  disesuaikan  dengan  tuntutan  waktu,  teknologi  dan kondisi  wilayahnya.  Sementara  dalam  pandangan  Depkimpraswil  bahwa ‚pengembangan wilayah perbatasan dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan  keterpaduan  dalam  penggunaan  berbagai  sumber  daya,  merekatkan  dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian  antar  kawasan,  keterpaduan  antar  sektor  pembangunan  melalui  proses penataan  ruang  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  pembangunan  yang  berkelanjutan dalam wadah NKRI.‛
Dalam  Program  Pembangunan  Nasional  (Propenas)  2000-2004  (dinyatakan bahwa  ‚Program  pengembangan  wilayah  perbatasan  bertujuan  untuk  meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah  perbatasan,  dan  memantapkan  ketertiban  dan  keamanan  daerah  yang berbatasan dengan negara lain. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi  dan  ketahanan  sosial  masyarakat,  terkelolanya  potensi  wilayah,  dan ketertiban  serta  keamanan  kawasan  perbatasan.  Adapun  Komponen-komponen program  prioritasnya  antara  lain  :  (1)  Pengembangan  pusat-pusat  permukiman potensial  termasuk  permukiman  transmigrasi  di  daerah  perbatasan  ;  (2)  Peningkatan

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
pelayanan  prasarana  transportasi  dan  komunikasi  untuk  membuka  keterisolasian daerah  dan  pemasaran  produksi  ;  (3)  Peningkatan  pelayanan  sosial  dasar  khususnya pendidikan  dan  kesehatan;  penataan  wilayah  administratif  dan  tapal  batas  ;  (4) Pengembangan  partisipasi  swasta  dalam  pemanfaatan  potensi  wilayah  khususnya pertambangan  dan  kehutanan  ;  (5)  Peningkatan  kerjasama  dan  kesepakatan  dengan negara tetangga di bidang keamanan, ekonomi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan  daerah  perbatasan.‛  Karena  ‚hakikat  perbatasan  sebagai  batas-batas  luar negara  yang  mana  batas  wilayah  adalah  daerah-daerah  pengganti  negara‛,  dimana ‚ekonomi  dan  kehidupan  sosialnya  adalah  langsung  dan  berhubungan,  karena dipengaruhi  oleh  dekatnya  kepada  sebuah  perbatasan  internasional.    Dalam  wilayah perbatasan  akan  terjadi  perdagangan  terbuka  yang  dampaknya  memberikan  pengaruh positif  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  hal  ini  disebabkan  karena  tersedianya  barang- barang dan investasi yang melintasi perbatasan melalui perdagangan internasional.
Usaha  mengoptimalkan  pengembangan  wilayah  perbatasan  dilakukan  dengan cara  mengembangkan  kawasan  pusat  pertumbuhan  sesuai  potensi  setempat, meningkatkan fungsi lindung kawasan lindung dan kawasan konservasi, meningkatkan pelayanan  sarana  dan  prasarana  pendukung  sistem  investasi  dan  produksi,  membuat sistem perhubungan untuk kelancaran lalu lintas antar Negara, menetapkan pintu-pintu gerbang negara yang disepakati oleh kedua Negara, meningkatkan mutu pelayanan dan sarana  kepabeanan  dan  imigrasi,  membangun  pola  insentif  dan  disinsentif, meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia,  mempertegas  patok-patok  perbatasan wilayah  negara  dan  menjamin  kepastian  hukum  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan kawasan  perbatasan  dan  meningkatkan  alokasi  dana  untuk  pembangunan  kawasan perbatasan.  Adapun  strategi  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  adalah melalui  pengurangan  ketimpangan  dengan  percepatan  pembangunan  pendidikan  dan kesehatan,  meningkatkan  eksesibilitas  wilayah  dan  perasarana  publik  diperbatasan, menyelenggarakan kerjasama luar negeri dibidang perdagangan, ekonomi dan investasi diperbatasan,  menegakkan  hukum  dan  keamanan  perbatasan,  menyelenggarakan penataan kelembagaan dan kewenagnan diperbatasan secara efektif.
Disamping  itu,  melalui  pengembangan  wilayah  perbatasan,  menurut  Komisi Eropa, perlunya suatu kerjasama yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian efektivitas,  efisiensi,  pengakuan  dan  transparansi  dalam  struktur  penggunaan  dana, komitment  yang  lebih  baik,  merasa  memiliki,  pemanfaatan  hasil  program,  dari kerjasama  yang  dibangun.  Sehingga  akan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  yang lebih  baik  dalam  diimplementasikan  dari  kerjasama  yang  dibangun.  Disamping  itu cakupan  dari  kerjasama  tersebut  akan  memberikan  keuntungan  pada  masa  yang  akan dating,  seperti  memperbaiki  kemampuan  masing-masing  institusi  yang  memiliki tingkat  perbedaan,  persoalan  dalam  melakukan  koordinasi  dan  komunikasi,  serta melakukan  sebuah  perbaikan  yang  meliputi  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.

## E. Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Perbatasan
Kesejahteraan  masyarakat  merupakan  amanat  Bangsa  Indonesia  sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 3 (tiga) yang berbunyi ‚Kemudian dari pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  itu…‛.  Amanat  tersebut  dipertegas  dalam Bab  XIV  pasal  33  ayat  1  ‚Perekonomian  Nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional‛.
Sejalan dengan amanat UUD 1945 di atas, maka pemerintah menetapkan suatu Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  Tahun  2004-2009 meliputi  5  (lima)  sasaran  pokok  dengan  prioritas  dan  arah  kebijakannya  sebagai berikut: 1) Menurunkan jumlah penduduk miskin; 2) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan meningkatkan peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi; 3) Meningktkan kualitas manusia secara menyeluruh, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 4) Memperbaiki mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam  yang  berkelanjutan;  serta  5)  Membaiknya  infrastruktur  dengan  meningkatknya kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembangunan.
Pada dasarnya peningkatan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan individu dan  masyarakat  melalui  pembangunan  sosial  ekonomi,  membutuhkan  suatu  konsep, perencanaan,  strategi  dan  kebijakan  yang  tersusun  secara  sistematis.  Beberapa  tahun terakhir, pembangunan sosial ekonomi masyarakat telah disusun beberapa konsep yang diharapkan  dapat  memecahkan  berbagai  problematika  dalam  perbedaan  tingkat kesejahteraan  diantara  masyarakat.  Adanya  konsep  pembangunan  ekonomi  alternatif, konsep  modernisasi  dan  pembangunan,  konsep  pembangunan  wilayah  perbatasan, merupakan beberapa usaha yang dilakukan dalam mecahkan masalah tersebut. Khusus pembangunan wilayah perbatasan, dewasa telah dijadikan sebagai alternatif bagi usaha menyelesaikan permasalahan kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.  Sebab  pada  umumnya  di  wilayah  perbatasan  tingkat  perbedaan kesejahteraan  masyarakat  sangat  tinggi.  Sehingga  diperlukan  konsep  pembangunan wilayah  perbatasan  yang  merupakan  suatu  upaya  untuk  mendorong  terjadinya perkembangan  wilayah  secara  harmonis  melalui  pendekatan  bersifat  komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya.
Disamping  itu  dalam  rangka  pencapaian  sasaran  pengurangan  ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, maka  diperlukan  arah  kebijakan  sebagai  berikut  :  Mengembangkan  wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.  Pendekatan  pembangunan  yang  dilakukan  selain  menggunakan  pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

## F. Isu Strategis Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Hingga  saat  ini  pengelolaan  perbatasan  di  Indonesia  masih  dihadapkan  pada dua  isu  strategis  dengan  variasi  permasalahan  yang  menonjol  di  dalamnya,  yaitu  isu pengelolaan batas wilayah negara dan isu pengelolaan kawasan perbatasan.
a) Pengelolaan batas wilayah negara. Permasalahan pengelolaan batas wilayah negara secara umum adalah belum selesainya penetapan dan penegasan beberapa segmen batas wilayah negara dengan negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut,

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
sehingga sering menjadi penyebab munculnya masalah terkait sengketa garis batas yang  potensial  mengancam  kedaulatan  RI.  Menurut  BNPP  dalam  Grand  Design pengelolaan  batas  wilayah  negara  dan  kawasan  perbatasan  tahun  2011-2025 gambaran  umum  permasalahan  batas  darat  negara  dengan  tiga  negara  tetangga adalah.
(1) Perbatasan darat NKRI
(a) Batas  darat  RI-Malaysia.  Penyelesaian  batas  kedua  negara  melalui  perundingan masih  banyak  mengalami  permasalahan  Outstanding  Boundary  Problems  (OBP) sebanyak  9  kasus.  Kegiatan  survei  Investigarion,  Refixation,  Maintenance  (IRM) pihak  Indonesia  masih  memiliki  kekurangan  kelengkapan  data,  ketersediaan  dana survei  dan  aksesbilitas.  Kegiatan  Common  Border  Datum  Reference  Frame (CBDRF) baru menghasilkan buku ukur yang diperlukan untuk data Comp Sheet.
(b) Batas  darat  RI-PNG.  Penyelesaian  batas  kedua  negara  ini  melalui  perundingan masih menyisakan beberapa permasalahan. Sumber hukum RI-PNG adalah Treaty 1973  dan  telah  disahkan  dengan  UU  No.  6/1973,  saat  Treaty  ditandatangani, terdapat  14  MM.  Deklarasi-deklarasi  pilar-pilar  batas  telah  ditandatangani ditingkat teknis namun belum ada perundangan ditingkat nasional. Pilar batas telah disepakati dan ditegaskan 52 MM dan telah dipasang 1792 pilar peratapan.
(c) Batas  darat  RI-RDTL.  Penyelesaian  batas  kedua  negara  ini  masih  menyisakan beberapa permasalahan di lapangan. Terdapat tiga un-resolved segmen; Noel Besi, Manusasi,  dan  Memo,  satu  un-surveyed  segmen  (Subina-Oben),  dan  satu  segmen kecil  di  Nelu  (TTU,  ±  1,5  km)  yang  sudah  didelineasi  tahun  2003,  tetapi masyarakatnya  menolak  didemarkasi  dengan  alasan  tidak  mau  kehilangan  lahan garapan.  Kondisi  saat  ini  pada  wilayah  Noel  Besi  terdapat  44  keluarga  Timor Leste, Keluarga RDTL yang seharusnya tidak berada pada wilayah tersebut (Desa Naktuka). Masalah lain terkait Border Crossing Pass yang tidak seragam dan berisi informasi  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  kedua  negara.  Gambaran permasalahan perbatasan tersebut, masih dilengkapi dengan persoalan lain adanya pergeseran, kerusakan, dan hilangnya patok-patok perbatasan darat wilayah negara, banyaknya jalur tikus lintas batas, dan kondisi Pos Lintas Batas (PLB) yang belum memadai  terutama  PLB  tradisional,  secara  akumulatif  menjadi  bagian  dari permasalahan strategis perbatasan saat ini yang memerlukan perhatian serius.
(2) Perbatasan  laut  NKRI.  Permasalahan  perbatasan  laut  di  Indonesia  adalah sejumlah  segmen  batas  wilayah  laut,  baik  batas  dengan  negara  tetangga maupun batas-batas terluar yurisdiksi negara di mana Indonesia memiliki hak- hak  berdaulat  untuk  pemanfaatannya,  banyak  yang  belum  disepakati.  Untuk Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE), dari sebanyak 10 perjanjian, baru 2 yang telah disepakati  dan  8  belum  ada  kesepakatan.  Untuk  Batas  Laut  Teritorial  (BLT), dari  sebanyak  5  perjanjian,  telah  ada  sebanyak  3  yang  telah  disepakati  dan menyisakan 2 yang belum. Untuk batas laut kontinen (BLK), dari sebanyak 8 perjanjian, telah 4 disepakati dan 4 lagi yang belum ada kesepakatannya. Masih lemahnya  upaya  pencegahan  maupun  penegakan  hukum  terhadap  aktivitas- aktivitas ilegal (illegal loging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, dll)  serta  gangguan  keamanan  di  kawasan  perbatasan.  Masih  rendahnya aksesibilitas  informasi  yang  berpotensi  melemahkan  wawasan  maupun  rasa kebangsaan warga bangsa di perbatasan.
Permasalahan umum yang terjadi hampir di semua wilayah kawasan perbatasan di  Indonesia  adalah  belum  optimalnya  pengembangan  dan  pemanfaatan  potensi kawasan  perbatasan  serta  kurang  tersedianya  sarana/prasarana  dasar  di  kawasan perbatasan. Hal ini menyebabkan kawasan perbatasan tertinggal serta terisolasi dengan tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya  yang  rendah  dan  akses  yang  kurang,  terutama akses  kawasan  perbatasan  dengan  pusat  pemerintahan,  pusat  pelayanan  publik,  atau wilayah  lain  yang  relatif  lebih  maju.  Rendahnya  kualitas  SDM,  kurang  meratanya penyebaran  penduduk  karena  karakteristik  geografis  kawasan,  dan  kerusakan lingkungan  akibat  eksploitasi  SDA  yang  tidak  terkendali  tanpa  menghiraukan  daya dukungnya,  menambah  kompleksitas  permasalahan  aktual  yang  dapat  ditemui  di sebagian besar kawasan perbatasan wilayah negara.
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional baru memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan perbatasan yang bersifat makro. Sementara itu rencana rinci RTRWN berupa  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Strategis  Nasional  Perbatasan  masih  belum tersedia, sehingga pembangunan kawasan perbatasan belum memiliki acuan yang kuat dalam  implementasinya.  Dalam  pengembangannya,  masih  banyak  potensi  kawasan perbatasan yang dapat dikembangkan, namun banyak pula upaya yang harus dilakukan. Selama ini, banyak yang belum tergarap secara optimal untuk kesejahteraan rakyat di perbatasan  maupun  kemajuan  bangsa  dan  Negara  Indonesia.  Adapun  4  permasalahan strategis dalam penguatan pengolaan perbatasan adalah.
a. Masih  belum  adanya  keterpaduan  program  dan  kejelasan  prosedur  penetapan kebijakan program, untuk program-program terkait dengan perbatasan yang secara sektoral  menjadi  tanggung  jawab  Kementerian/Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian.
b. Masih belum adanya keterpaduan proses menentukan prioritas kebutuhan anggaran seluruh sektor dan keterbatasan keuangan negara untuk dapat memenuhi anggaran program sebagaimana telah direncanakan.
c. Masih  belum  adanya  koordinasi  pelaksanaan  program-program  pengelolaan perbatasan, bahkan banyak yang kurang fungsional karena tak saling terkait. Sering terjadi, pembangunan gedung atau pasar, tak ada listrik dan sarana transportasinya, sehingga kurang fungsional, bahkan dibiarkan kosong.
d. Masih belum adanya pola evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program-program untuk perbatasan negara, sehingga kemajuan dan permasalahan yang dihadapi tidak terpetakan  secara  komprehensif,  akibatnya  menyulitkan  mengambil  penanganan yang efektif atas situasi dan kondisi.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini  adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case  study).  pengumpulan  data  secara  detail  dengan  menggunakan  berbagai  macam prosedur baik  dengan observasi, wawancara, maupun dengan studi dokumentasi serta dalam  waktu  yang  berkelanjutan.  Adapun  jenis  studi  yang  dipakai  yakni  studi mengenai  model  pengembangan  ekonomi  kawasan  perbatasan  negara  Indonesia Malaysia di Sambas perspektif ekonomi Islam. Untuk melihat strategi pengembangan kawasan  perbatasan  negara  Indonesia  Malaysia  di  Sambas,  dalam  penelitian  ini dilakukan  analisis  mendalam  terhadap  kinerja  Bagian  Pengelolaan  Perbatasan Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Sambas.  Kemudian  akan  dikembangkan  kesimpulan sementara  sebagai  bahan  dalam  pengamatan  selanjutnya.  Sumber  data  primer  adalah

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
pihak  expert/  ahli  atau  orang-orang  yag  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  dan pengembangan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Isu Strategis Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sambas
Secara  umum  hingga  saat  ini  pengelolaan  perbatasan  di  Kabupaten  Sambas dihadapkan dengan beberapa isu strategis. Adapun isu strategis pembangunan wilayah perbatasan negara di Sambas berdasarkan kebijakan program percepatan pembangunan kawasan pebatasan di Kabupaten Sambas adalah 13 :
a. Kawasan  perbatasan  adalah  daerah  yang  memiliki  batas-batas  administrasi  dan terotorial  negara.  Suatu  kawasan  bagi  berlakunya  hukum-hukum  internasional, berkaitan dengan keimigrasian dan kepabeanan.
b. Merupakan  pencerminan  atau  barometer  pembangunan  nasional  dan  daerah,  yang berarti  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan  bangsa  dan  negara.  Dengan  kata  lain, wilayah perbatasan merupakan berada negara.
c. Kesenjangan atau perbedaan tingkat ekonomi masyarakat yang mencolok, sehingga menyebabkan adanya potensi  daya tarik  atau ketergantungan ekonomi yang lebih besar ke negara tetangga (dalam hal ini negara bagian Sarawak, Malaysia)
d. Hubungan  ekonomi  masyarakat  kedua  negara  telah  menafikan  atau  kurang memperhatikan batas-batas negara.
e. Merupakan daerah rawan berlangsungnya kegiatan-kegiatan illegal (illegal logging, illegal labour, pencurian dan penyeludupan), dikarenakan lemahnya pembinaan dan pengendalian  teritorial,  sehingga  pemanfaatan  sumber  daya  dan  lahan  dapat dilakukan oleh kedua  masyarakat negara tanpa memperhatikan batas-batas negara.
f. Secara umum, wilayah perbatasan negara Kabupaten Sambas merupakan kawasan yang  strategis,  bahkan  vital  dalam  konstelasi  Negara  Kesatuan  RI.  Strategis, karena secara geografis kawasan wilayah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang pasar, karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Vital, karena  secara  goegrafis  politik  wilayah  perbatasan  berkaitan  dengan  aspek kedaulatan  negara,  pertahanan  dan  keamanan,  rasa  kebangsaan,  ideologi,  sosial budaya, ekonomi dan politik.
Sebagai  usaha  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  perbatasan negara Indonesia Malaysia di Sambas, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah pusat  maupun  daerah.  Tujuan  dalam  pengembangan  wilayah  Perbatasan  adalah  agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat di perbatasan Indonesia. sebagai  beranda  terdepan  negara  dapat  terwujud,  serta  berusaha  memperbaiki  taraf kehidupan masyarakat perbatasan dalam tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Kabupaten  Sambas  secara  sosial  dan  ekonomi  memiliki  potensi  yang  sangat besar  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Interaksi  sosial  dan  ekonomi kedua masyarakat perbatasan memberikan peluang berkembangnya Kabupaten Sambas pusat  pertumbuhan  ekonomi  di  perbatasan  negara.  Penilaian  ini  didasarkan  pada kehidupan  masyarakat  di  kedua  wilayah  dengan  fakta  masyarakat  di  Kabupaten Sambas dan Serawak sering melakukan kegiatan sosial  secara bersama, seperti acara kegiatan  adat,  lomba  sampan,  perkawinan,  keagamaan  dan  sebagainya.  Sedangkan
13 Pemerintah  Kabupaten  Sambas,  Kebijakan  Program  Percepatan  Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sambas. (Sambas: Pemerintah Kabupaten Sambas, 2016), h. 3
dalam  kegiatan  ekonomi,  masyarakat  Kabupaten  Sambas  terutama  di  Kecamatan Sajingan  dan  Paloh  sering  melakukan  aktivitas  perdagangan  (jual  beli)  dengan masyarakat  di  Biawak  (Distrik  Lundu)  seperti  jual  beli  hasil  pertanian,  perkebunan, kehutanan, kerajinan tangan, gas, kebutuhan pokok dan lain-lain. Disamping itu juga terjadi  arus  lintas  batas  para  pencari  kerja  dari  wilayah  Kecamatan  Sajingan  ke Serawak.
2. Analisis Ekonomi Kabupaten Sambas
a) Analisis Spasial Kabupaten Sambas
(1) Kependudukan
Analisis  spasial  pertumbuhan  penduduk  Kabupaten  Sambas  sangat  diperlukan untuk  mengetahui  aktivitas  penduduk  dalam  sebuah  ruang.  Berdasarkan  penelitian lapangan  pengelompokkan  masyarakat  terjadi  di  sepanjang  jalur  jalan.  Berdasarkan data penyebaran penduduk di Kabupaten Sambas tidak merata antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain.
Penduduk  Kabupaten  Sambas  menurut  data  BPS  pada  tahun  2017  berjumlah 529.684, dengan kepadatan penduduk sekitar 83 jiwa/km 2 . Total penduduk laki-laki di Kabupaten  Sambas  berjumlah  260.502  jiwa,  sedangkan  total  penduduk  perempuan berjumlah 269.182 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk terjadi perbedaan yang sangat signifikan,  Kecamatan  Pemangkat  merupakan  kecamatan  dengan  tingkat  kepadatan penduduk tertinggi yaitu 420 jiwa/km 2 . Sebaliknya, Kecamatan Sajingan Besar dengan luas  sekitar  21,75  persen  dari  total  wilayah  Kabupaten  Sambas  hanya  dihuni  8 jiwa/km 2 .

## Gambar 4.6 Komposisi Penduduk Kabupaten Sambas
Untuk  usia  produktif  berdasarkan  gambar  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Sambas termasuk dalam katagori usia produktif, yaitu  sebesar  79,53%.  Banyaknya  usia  produktif  di  Kabupaten  Sambas  merupakan kondisi tersendiri bagi daerah tersebut karena banyak tersedia tenaga kerja produktif. Berdasarkan  hasil  analisis  rata-rata  laju  pertumbuhan  di  Kecamatan  Sajingan  Besar adalah  2,33  persen,  hal  ini  terjadi  akibat  dibukanya  Kawasan  Pos  Lintas  Batas  dan Komersia Zone Aruk di Kecamatan tersebut.  Sedangkan Kecamatan Sambas sebagai
0 5000 10000 15000 20000 25000 Laki-laki Perempuan
ibu  kota  kabupaten  menempati  urutan  ketiga  yaitu  sebesar  1.82  persen.  Hal  yang berbeda  terjadi  dengan  Kecamatan  Paloh  yang  hanya  mengalami  laju  pertumbuhan penduduk sebanyak 0,98. Padahal Kecamatan Paloh juga merupakan salah satu PKSN karena berbatasan langsung secara darat dengan Malaysia.
Tabel 4.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sambas, 2014-2017 Kecamatan Laju Pertumbuhan Penduduk dalam persen (%) Rata- Rata 2014 2015 2016 2017 Selakau 1.19 1.07 0.99 0.91 1.04 Selakau Timur 1.96 1.69 1.51 1.35 1.63 Pemangkat 0.76 0.73 0.71 0.65 0.71 Semparuk 1.18 1.07 1.00 0.95 1.05 Salatiga 0.82 0.78 0.75 0.66 0.75 Tebas 1.08 0.99 0.93 0.81 0.95 Tekarang 1.63 1.43 1.30 1.16 1.38 Sambas 2.03 1.75 1.56 1.94 1.82 Subah 0.46 0.49 0.51 0.48 0.49 Sebawi 1.42 1.26 1.16 1.03 1.22 Sajad 0.73 0.71 0.70 0.62 0.69 Jawai 0.49 0.52 0.54 0.47 0.51 Jawai Selatan 0.19 0.28 0.34 0.31 0.28 Teluk Keramat 0.46 0.50 0.52 0.45 0.48 Galing 0.59 0.59 0.60 0.65 0.61 Tangaran 2.84 2.40 2.11 1.86 2.30 Sejangkung 2.08 1.79 1.60 1.38 1.71 Sajingan Besar 2.86 2.41 2.11 1.92 2.33 Paloh 1.11 1.01 0.95 0.85 0.98
Sumber: Kabupaten Sambas dalam Angka, 2018, diolah
b) Tipologi ekonomi kawasan perbatasan.
Untuk  mengetahui  karakteristik  dan  posisi  Kabupaten  Sambas  terhadap  Provinsi Kalimantan  Barat  digunakan  analisis  tipologi  daerah.  Melalui  tipologi  daerah Provinsi Kalimantan Barat dibagi menjadi empat klasifikasi (lihat Gambar ).
Gambar 4.7 Tipologi Daerah Kabupaten Sambas Sel Sam Pon Sang Sing Ket Sin KaH Mem Sek Mel KaU Beng Lan KuR -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 - 20,000.00  40,000.00  60,000.00  80,000.00  100,000.00  120,000.00 PDRB per kapita (dalam jutaan rupiah ) Cepat maju dan cepat tumbuh Maju tapi tertekan Berkembang cepat Relatif tertinggal
Sumber: Kabupaten Sambas dalam Angka 2018, diolah Ket:
Sam   = Sambas KaH   = Kapuas Hulu Beng  = Bengkayang Sek    = Sekadau Lan    = Landak Mel   = Melawi Mem  = Mempawah KaU  = Kayong Utara Sang  = Sanggau KuR  = Kubu Raya Ket    = Ketapang Pon   = Pntianak Sin    = Sintang Sing  = Singkawang
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang masuk ke dalam high growth and high  income  adalah  Kabupaten  Mempawah,  Kabupaten  Kuru  Raya  dan    Kota Pontianak.  Kemudian  yang  berada  pada  high  income  but  low  growth  adalah  Kota Singkawang.  Kabupaten  yang  berada  pada  high  growth  and  low  income  adalah Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten  Sekadau  dan  Kabupaten  Kayong  Utara.  Terakhir yang  termasuk  low  growth  and  low  income  adalah  Kabupaten  Sambas,  Kabupaten Bengkayang,  Kabupaten  Landak,  Kabupaten  Sannggau,  Kabupaten  Sintang, Kabupaten  Kapuas  hulu  dan  Kabupaten  Melawi.  Diklasifikasikannya  Kabupaten Sambas  ke  dalam  daerah  Low  growth  and  low  income,  karena  daerah  tersebut merupakan  daerah  yang  memiliki  rata-rata  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih kecil yaitu 5,13 persen dari Provinsi  Kalimantan Barat yaitu 5,17 persen, serta rata- rata pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Barat.
c) Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Kabupaten Sambas
Peranan  perekonomian  suatu  daerah  terhadap  wilayah  yang  lebih  luas  dapat diidentifikasi  menggunakan parameter besaran kontribusi pendapatan daerah tersebut dalam  konteks  yang  lebih  luas.  Dengan  menghitung  kontribusi  PDRB  Kabupaten Sambas terhadap Kalimantan Barat, dapat diketahui peranan perekonomian Kabupaten Sambas dalam mendukung perekonomian Kalimantan Barat.
Melalui angka kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan 2010 dalam rentang waktu  4  tahun,  tahun  2014-2017  peranan  perekonomian  Kabupaten  Sambas  terhadap perekonomian  Provinsi  Kalimantan  Barat  secara  umum  menunjukkan  kecendrungan yang  menurun  walaupun  tidak  signifikan,  penurunan  persentasenya  sangat  kecil,  hal tersebut dapat dilihat secara rinci pada Tabel berikut.
Tabel 4.7
Kontribusi PDRB Kabupaten Sambas
terhadap PDRB Kalimantan Barat, 2014-2017 Atas Harga Konstan 2010
Uraian Nilai Rata- rata 2014 2015 2016 2017 Kabupate n Sambas 10.715.965,90  11.226.271,63  11.813.974.13  12.419.528,95 Kalimanta n Barat 107.247.551,4 5 112.707.386,7 5 119.179.502,6 0 125.808.439,8 3

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
Kontribus i 9,99% 9,96% 9,91% 9,87% 9,93%

## Sumber: Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka, 2018, diolah
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut,  Kabupaten  Sambas  menyumbangkan kontribusi  PDRB  rata-rata  pertahun  sebesar  9,93  persen  dalam  mengembangkan kondisi  perekonomian  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Dapat  disimpulkan  bahwa peranan  Kalimantan  Barat  dalam  mendukung  aktivitas  perekonomian  Provinsi Kalimantan  Barat  tergolong  rendah.  Perlu  adanya  pemberdayaan  serta  pengelolaan lebih  lanjut  terhadap  potensi-potensi  sumber  daya  lokal  secara  optimal,  serta penguatan  pengembangan  ekonomi  lokal  untuk    memacu  dan  meningkatkan  daya perekonomian  yang  tentunya  akan  berdampak  juga  terhadap  kondisi  perekonomian provinsi.  Potensi  dalam  pengembangan  Kabupaten  Sambas  juga  didukung  lokasi Kabupaten  Sambas  yang  letaknya  strategis  karena  berbatasan  langsung  dengan Malaysia.

## Gambar 4.10
PDRB Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat
Sumber: Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka,  2018, diolah d) Laju Pertumbuhan Ekonomi.
Analisis laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas menunjukkan adanya pertumbuhan sektoral tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi   (12,05 persen), sserta sektor jas keuangan dan asuransi (10,61 persen). Pertumbuhan sektoral terendah terletak  pada  sektor  pertambangan  dan  penggalian  (1,17  persen).  Laju  pertumbuhan ekonomi  rata-rata  di  Kabupaten  Sambas  selama  2  tahun  terakhir  relatif  mengalami penurunan.  Peningkatan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  secara  rata-rata  sektoral mencapai  5,37  persen.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  salah  satu  indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektoral, 2015-2017 No Lapangan Usaha 2016 2017 rata-rata sektoral 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4.71 5.37 5.04 2.  Pertambangan & penggalian -0.50 2.85 1.17 3.  Industri pengolahan 4.50 4.50 4.50 4.  Pengguaan Listik dan Gas 12.66 3.52 8.09 1 2 3 4 Provinsi Kalbar 107247551.45112707386.75119179502.60125808439.83 Kabupaten Sambas 10715965.90 11226271.63 11813974.13 12419528.95 0.00 20000000.00 40000000.00 60000000.00 80000000.00 100000000.00 120000000.00 140000000.00 160000000.00
5. Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang 10.39 6.26 8.33 6.  Konstruksi 5.19 5.03 5.11 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.45 4.31 4.38 8.  Transportasi dan Pergudangan 2.80 4.72 3.76 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.79 5.38 6.58 10.  Informasi dan Komunikasi 10.25 13.85 12.05 11.  Jasa Keuangan dan asuransi 13.71 7.50 10.61 12.  Real Estat 2.75 2.58 2.67 13.  Jasa Perusahaan 3.08 0.98 2.03 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 7.16 3.94 5.55 15.  Jasa Pendidikan 5.98 2.12 4.05 .16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.83 3.34 3.09 17.  Jasa Lainnya 4.31 4.17 4.24 Rata-rata LPE 6.00 4.73 5.37 Sumber: Kabupaten Sambas Dalam Angka, diolah e) Sektor Basis Kabupaten Sambas.
Untuk  mencapai  hasil  pembangunan  yang  diharapkan,  perlu  dipacu  sektor- sektor yang menjadi tumpuan Kabupaten Sambas. Sektor tersebut, di samping mampu dikembangkan juga akan memberikan dampak terhadap perkembangan sektor lainnya (lingk  age  effect),  sekaligus  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan diharapkan  pula  menjadi  pemasok  pendapatan  daerah  dengan  diekspor  ke  luar daerahnya.
Oleh  sebab  itu,  diperlukan  informasi  dan  pemahaman  terhadap  sektor  yang menjadi  sektor  unggulan.  Sektor  unggulan  perlu  diidentifikasi  sebagai  bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan sektor. Untuk mengidentifikasi suatu sektor tergolong unggulan atau bukan, analisisnya tidak hanya didasarkan pada besar kontribusi masing ‐ masing sektor terhadap perekonomian, melainkan memerlukan beberapa  pendekatan/analisis  lain  yang  bisa  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas. Suatu  sektor  unggulan  tidak  hanya  memiliki  kontribusi  terbesar  terhadap perekonomian, tetapi memiliki tingkat kompetitif yang tinggi dibandingkan sektor lain serta memiliki kinerja yang baik.
Ekonomi  basis  merupakan  alat  analisis  untuk  mengetahui  sektor ‐ sektor  yang berpengaruh  besar  terhadap  pertumbuhan  perekonomian  di  suatu  wilayah.  Untuk mengetahui  sektor  yang  berpengaruh  kuat  terhadap  perkembangan  ekonomi  suatu wilayah  digunakanlah  metode  LQ  (Location  Quotient)  yang  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.
Tabel 4.9 Nilai LQ Setiap Sektor Usaha di Kabupaten Sambas, 2015-2017 (dalam jutaan rupiah) Lapangan Usaha 2015 2017

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
Kab. Sambas Prov. Kalbar LQ Kab. Sambas Prov. Kalbar LQ Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3841220.40  25571667.70  1.50  4238262.00  28335271.40 1.5 0 Pertambangan & penggalian 121702.50 4622382.70  0.26 124540.60 5675012.50 0.2 2 Industri pengolahan 1430108.10  18677203.60  0.77  1561684.00  20093405.60 0.7 8 Pengguaan Listik dan Gas 5287.00 100393.10  0.53 6165.60 127933.40 0.4 8 Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang 6541.50 160308.20  0.41 7673.50 175151.10 0.4 4 Konstruksi 847916.50  12817662.50  0.66 936784.30  14033227.20 0.6 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2012483.60  17161336.00  1.17  2192499.40  18516434.50 1.1 8 Transportasi dan Pergudangan 289928.00 4716831.10  0.61 312101.20 5237558.00 0.6 0 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 225216.40 2592128.00  0.87 255819.80 2808797.00 0.9 1 Informasi dan Komunikasi 525837.00 4903918.00  1.07 660007.90 6297482.70 1.0 5 Jasa Keuangan dan asuransi 297622.70 4060629.10  0.73 363818.60 4770803.20 0.7 6 Real Estat 388059.20 3350904.50  1.16 409052.60 3516275.80 1.1 6 Jasa Perusahaan 45508.00 552583.40  0.82 47368.70 577140.90 0.8 2 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 440129.80 5423333.80  0.81 490253.30 6100735.50 0.8 0 Jasa Pendidikan 515210.10 4810077.10  1.07 557607.00 4961131.60 1.1 2 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 136268.20 1627155.50  0.84 144808.40 1737211.50 0.8 3 Jasa Lainnya 102232.70 1198240.80  0.85 111082.00 1325165.00 0.8 4 Jumlah 11231271.7 0 112346755.1 0 12419528.9 0 124288736.9 0
Sumber: Provinsi Kalimantan Barat dam Angka 2018,  diolah Keterangan:
1. Nilai LQ < 1 , berarti daerah yang bersangkutan mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah lain.
2. Nilai LQ = 1, berarti daerah yang bersangkutan mampu mencukupi daerah sendiri dalam kegiatan tertentu.
3. Nilai  LQ > 1,  berarti  daerah  yang  bersangkutan  mampu  memenuhi  pada  sektor tertentu dan memiliki kecenderungan ekspor ke daerah lain.
Berdasarkan  hasil  analisis  LQ  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  sektor  basis  di Kabupaten  Sambas  adalah  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan,  sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi,  rektor  real  estat,  serta  sektor  jasa  pendidikan.  Adapun  yang  termasuk sektor  non  basis  adalah  sektor  pertambangan  dan  penggalian,  sektor    industri pengolahan,  sektor  penggunaan  listrik  dan  gas,  sektor  pengadaan  air  pengolahan sampah limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor  penyediaan  akomodasi  dan    makan  minum,  sektor  jasa  keuangan,  sektor  jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  dengan  menggunakan  metode  LQ,  diperoleh beberapa  alternatif  sektor  yang  berpotensi  menjadi  sektor  unggulan  yaitu  sektor pertanian kehutanan dan perikanan dengan nilai LQ paling tinggi dibandingkan sektor lainnya.  Kemudian  sektor  kedua  yang  berpotensi  menjadi  sektor  unggulan  adalah sektor jasa pendidikan. Dengan nilai LQ yang relatif besar, maka kedua sektor tersebut merupakan sektor basis dan memiliki tingkat spesialisasi tinggi dan mampu memenuhi pada sektor tertentu dan memiliki kecenderungan ekspor ke daerah lain.
Melalui analisis di atas, maka secara umum terlihat bahwa sektor ‐ sektor yang berpotensi  menjadi  sektor  unggulan  di  Kabupaten  Sambas  adalah  sektor  pertanian, kehutanan  dan  perikanan,  sektor    perdagangan  besar  dan  eceran  reparasi  mobil  dan sepeda  motor,  sektor  informasi  dan  komunikasi,  rektor  real  estat,  serta  sektor  jasa pendidikan.  Sektor  lainnya  seperti  sektor  pertambangan  dan  penggalian,  sektor industri  pengolahan,  sektor  penggunaan  listrik  dan  gas,  sektor  pengadaan  air pengolahan sampah limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan  makan minum, sektor jasa keuangan, sektor  jasa  perusahaan,  sektor  jasa  kesehatan  dan  kegiatan  sosial,  serta  sektor  jasa lainnya cenderung kurang kompetitif dan mempunyai kecenderungan untuk impor dari daerah lain, sehingga kurang dapat bersaing dengan wilayah di sekitarnya.
f) Kinerja sektor perekonomian Kabupaten Sambas
Melalui  analisis shift share dalam  penelitian ini dapat diketahui perbandingan laju  pertumbuhan  berbagai  sektor  di  Kabupaten  Sambas,  yang  merupakan  kawasan perbatasan  negara  Indonesia  dan  Malaysia  terhadap  wilayah  yang  lebih  tinggi jenjangnya yaitu Provinsi Kalimantan Barat.  Dengan analisis shift share ini juga dapat diketahui perkembangan tiap sektor dibandingkan sektor lainnya.
Jurnal Diskursus Islam Volume 04 Nomor 2, Agustus 2016
241

## Tabel 4.10 Hasil Pengolahan Shift Share, 2015-2017
Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sambas Komponen 2015 2017 2015 2017 NS PS DS PEK Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 25571667.70 28335271.40 3841220.40  4238262.00 0.110 - 0.002  -0.005  0.103 Pertambangan & penggalian 4622382.70 5675012.50 121702.50 124540.60 0.110 0.118  -0.204  0.023 Industri pengolahan 18677203.60 20093405.60 1430108.10  1561684.00 0.110 - 0.034 0.016  0.092 Pengguaan Listik dan Gas 100393.10 127933.40 5287.00 6165.60 0.110 0.164  -0.108  0.166 Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang 160308.20 175151.10 6541.50 7673.50 0.110 - 0.017 0.080  0.173 Konstruksi 12817662.50 14033227.20 847916.50 936784.30 0.110 - 0.015 0.010  0.105 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17161336.00 18516434.50 2012483.60  2192499.40 0.110 - 0.031 0.010  0.089 Transportasi dan Pergudangan 4716831.10 5237558.00 289928.00 312101.20 0.110 0.000  -0.034  0.076 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2592128.00 2808797.00 225216.40 255819.80 0.110 0.026 0.052  0.136 Informasi dan Komunikasi 4903918.00 6297482.70 525837.00 660007.90 0.110 0.174  -0.029  0.255 Jasa keuangan dan asuransi 4060629.10 4770803.20 297622.70 363818.60 0.110 0.065 0.048  0.222 Real Estat 3350904.50 3516275.80 388059.20 409052.60 0.110 - 0.061 0.005  0.054 Jasa Perusahaan 552583.40 577140.90 45508.00 47368.70 0.110 - 0.066  -0.004  0.041 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 5423333.80 6100735.50 440129.80 490253.30 0.110 0.015  -0.011  0.114 Jasa Pendidikan 4810077.10 4961131.60 515210.10 557607.00 0.110 - 0.079 0.051  0.082 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1627155.50 1737211.50 136268.20 144808.40 0.110 - 0.042  -0.005  0.063 Jasa Lainnya 1198240.80 1325165.00 102232.70 111082.00 0.110 - 0.004  -0.019  0.087 Jumlah 25571667.70 28335271.40 3841220.40  4238262.00
242 Jurnal Diskursus Islam Volume 04 Nomor 2, Agustus 2016

## Sumber: Provinsi Kalimantan Barat dam Angka 2018,  diolah

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
Berdasarkan  tabel  dari  hasil  perhitungan  analisis  shift  share  untuk  Kabupaten Sambas sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor real estat serta  sektor  jasa  pendidikan  dimungkinkan  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan dan  perekonomian  Kabupaten  Sambas.  Dalam  upaya  mengidentifikasi  sektor  yang berpotensi menjadi sektor unggulan, maka dapat diperoleh dengan mengkombinasikan komponen Propotional Share dan Differential Shift. Hasil analisis shift share:
1. Sektor unggulan  adalah Jasa keuangan dan asuransi  ;
2. Sektor  agak  unggul  adalah  sektor  industri  pengolahan,  sektor  pengadaan  air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar  dan  eceran,  reparasi  mobil  dan  sepeda  motor,  sektor  penyediaan  akomodasi dan makan minum, sektor real estat, dan sektor jasa pendidikan;
3. Sektor agak mundur adalah sektor Pertambangan & penggalian, sektor Pengguaan Listik  dan  Gas,  sektor  Transportasi  dan  Pergudangan,  sektor  informasi  dan komunikasi,  serta  sektor  Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan  Jaminan Sosial wajib.
4. Sektor  mundur  adalah  sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan,  sektor  jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan  dan kegiatan sosial dan sektor jasa lainnya. Gambar 4.11
Pengelompokan Sektor berdasarkan Analisis Shift Share, 2015-2017 Propotional Share Positif (+) Negatif (-) D if fer entia l S hi ft Posi ti f ( + ) Sektor  unggul: a. Jasa keuangan dan asuransi
Sektor agak unggul: 1. Industri pengolahan. 2. Pengadaan  Air,  Pengolahan sampah,  Limbah  dan  Daur
Ulang 3. Konstruksi 4. Perdagangan Besar dan Eceran,  Reparasi  Mobil  dan Sepeda Motor 5. Penyediaan  Akomodasi  dan Makan Minum 6. Real estat
7. Jasa Pendidikan N ega ti f (- )
Sektor agak mundur: 1. Pertambangan & penggalian
2. Pengguaan Listik dan Gas
3. Transportasi dan Pergudangan
4. Informasi dan Komunikasi 5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib Sektor mundur: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Jasa Perusahaan
3. Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan Sosial
4. Jasa Lainnya

## g) Sektor prioritas
Melalui  hasil  perhitungan  LQ  dan  shift  share  pada  pembahasan  sebelumnya, komponen pergeseran bersih (PB) yang didapatkan dari penjumlahan antara PS dan DS digabungkan  dengan  perhitungan  LQ.  Pada  akhirnya  sektor-sektor  tersebut  dapat diidentifikasi dalam empat kuadran yang bisa dilihat dalam gambar berikut.
Tabel 4.11
Nilai Pergeseran Bersih (PB) dan LQ Per Sektor di Kabupaten Sambas
Lapangan Usaha Komponen PB Ket LQ Ket PS DS Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -0.002  -0.005  -0.007 mundur 1.50 Basis Pertambangan & penggalian 0.118  -0.204  -0.087 mundur 0.22 non basis Industri pengola han -0.034 0.016  -0.018 mundur 0.78 non basis Pengguaan Listik dan Gas 0.164  -0.108 0.056 progresi f 0.48 non basis Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang -0.017 0.080 0.063 progresi f 0.44 non basis Konstruksi -0.015 0.010  -0.005 mundur 0.67 non basis Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -0.031 0.010  -0.021 mundur 1.18 Basis Transportasi dan Pergudangan 0.000  -0.034  -0.034 mundur 0.60 non basis Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -0.026 0.052 0.026 progresi f 0.91 non basis Informasi dan Komunikasi 0.174  -0.029 0.145 progresi f 1.05 Basis Jasa keuangan dan asuransi 0.065 0.048 0.112 progresi f 0.76 non basis Real Estat -0.061 0.005  -0.056  mundur 1.16  Basis Jasa Perusahaan -0.066  -0.004  -0.069 mundur 0.82 non basis Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 0.015  -0.011 0.004 progresi f 0.80 non basis Jasa Pendidikan -0.079 0.051  -0.028  mundur 1.12  Basis Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -0.042  -0.005  -0.047 mundur 0.83 non basis Jasa Lainnya -0.004  -0.019  -0.023 mundur 0.84 non basis Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam angka 2018, diolah
Berdasarkan  hasil  LQ  dan  shift  share  sektor  unggulan  Kabupaten  Sambas adalah sektor informasi dan komunikasi. Hal ini karena pesatnya berkembang pesatnya perkembangan  penggunaan  fasilitas  berbasis  teknologi  di  Kabupaten  Sambas. Sedangkan  sektor  potensial  di  Kabupaten  Sambas  diantaranya  sektor  pertanian, kehutanan  dan  perikanan,  dengan  sumbangan  tertinggi  berasal  dari  sub  sektor
pertanian.  Maka  sebaiknya  pengembangan  sektor  lapangan  usaha  dikonsentrasikan pada  sektor  pertanian,  terutama  sub  sektor  perkebunan  yang  diharapkan  menjadi produk unggulan wilayah ini, sehingga pada akhirnya dapat menunjang perkembangan sektor lain, terutama industri pengolahan di mana pengembangan industri pengolahan merupakan  salah  satu  wacana  dari  pengembangan  kawasan  perbatasan  neraga  yang berpusat  di  Kecamatan  Sajingan,  yaitu  Kawasan  PLBN  dan  Komersial  Zone  Aruk. Salah  satu  sektor  berkembang  yang  harus  diperhatikan  adalah  sektor    penyediaan akomodasi  dan  makan  minum,  hal  ini  karena  sudah  dibukanya  Kawasan  PLBN  dan Komersial  Zone  Aruk,  sehingga  jalan  utama  di  sepanjang  Kabupaten  Sambas  sudah menjadi pusat lalu lalang kendaraan, baik dari domestik maupun mancanegara.
Gambar 4.12
Identifikasi Sektor Prioritas di Kabupaten Sambas
Gambar 4.13 Ringkasan Hasil Analisis Ekonomi Kabupaten Sambas LQ<1 PB>0 Sektor prioritas 3/berkembang: 1. Pengguaan Listik dan Gas; 2. Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah dan Daur Ulang;
3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
4. Jasa keuangan dan asuransi
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib Sektor prioritas 1/unggulan:
1.Informasi dan Komunikasi Sektor prioritas 4/terbelakang: 1. Pertambangan dan penggalian 2. Industri pengolahan
3. Konstruksi
4. Transportasi dan Pergudangan
5. Jasa perusahaan 6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7. Jasa lainnya Sektor prioritas 2/potensial: 1. Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor jasa-jasa. 3. Real estat
4. Jasa pendidikan
PB<0
LQ>11
Sumber: Hasil analisis, 2018

## V. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hasil  analisis ekonomi Kabupaten Sambas  menunjukkn bahwa pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan Indonesia Malaysia di Sambas yang sedemikian pesatnya hakikatnya belum mampu mensejahterakan masyarakat perbatasan itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan tipologi  daerah  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Sambas  adalah  merupakan  daerah relatif tertinggal (low growth and low income), yang memiliki rata-rata pertumbuhan
Laju Pertumbuhan Ekonomi:
1. Rata-rata laju pertumbuhan (2015-2017) sebesar 5,37 persen;
2. Pertumbuhan sektoral tertinggi: informasi dan komunikasi (12,05 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,61 persen).

## ANALISIS EKONOMI
Kontribusi Sektor Ekonomi:
1. Rata-rata  kontribusi  Kabupaten  Sambas  terhadap  Provinsi  Kalimantan Barat sebesar 9,93 persen
 Cendrrung mengalami penurunan
Sektor Basis:
1. Sektor  basis  di  Kabupaten  Sambas  adalah  pertanian,  kehutanan  dan perikanan,  perdagangan  besar  dan  eceran  reparasi  mobil  dan  sepeda motor; informasi dan komunikasi, real estat, serta jasa pendidikan;
2. sektor  non  basis  adalah  pertambangan  dan  penggalian;  industri pengolahan;  penggunaan  listrik  dan  gas;  spengadaan  air  pengolahan sampah  limbah  dan  daur  ulang;  konstruksi,  sektor  transportasi  dan pergudangan,  sektor  penyediaan  akomodasi  dan    makan  minum;  jasa
Kinerja Perekonomian: 1. pertumbuhan ekonomi sektoral tertinggi pada informasi dan komunikasi; 2. sektor maju: industri pengolahan; pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; real estat, dan jasa pendidikan ; 3. sektor agak mundur pertambangan & penggalian; Pengguaan Listik dan Gas;
Transportasi dan Pergudangan; informasi dan komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib. sektor mundur pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa.
4. Sektor mundur adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; jasa perusahaan;
Sektor  Prioritas : 1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Penyediaan akomodasi makan dan minum

## Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
ekonomi lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, dengan  rata-rata  kontribusi  sektoral  hanya  5,37  persen.  Adapun  yang  menjadi  sektor potensial  di  Kabupaten  Sambas  adalah  sektor  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan. Sedangkan  salah  satu  sektor  berkembang  yang  harus  diperhatikan  adalah  sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Nasional  Pengelola  Perbatasan  Republik  Indonesia  .    Desain  Besar  (Grand Design)  Pengelolaan  Batas  Wilayah  Negara  dan  Kawasan  Perbatasan  2011- 2025  Jakarta: BNPP,2011.
Husnadi,  ‚Menuju  Model  Pengembangan  kawasan  Perbatasan  Daratan  Antar  Negara (Studi  Kasus:  Kecamatan  Paloh  dan  Sajingan  Besar  Kabupaten  sambas, Kalimantan  Barat)‛  Tesis  Semarang:  Program  Pascasarjana  Magister  Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponogoro, 2006.
Kuncoro, Mudrajat. Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta:  UPPT STIM YKPN, 2010.
Kurniadi,  Dedi.  ‚Strategi  Pengembangan  Wilayah  Perbatsan  Antarnegara:  Memacu Pertumbuhan  Ekonomi  Entikon  Kabupaten  Sanggau  Provinsi  Kalimantan Barat‛.  Tesis.  (Semarang:  Program  Pascasarjana  Magister  Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro., 2009.
Pemerintah  Kabupaten  Sambas,  Kebijakan  Program  Percepatan  Pembangunan Kawasan  Perbatasan  di  Kabupaten  Sambas.  Sambas:  Pemerintah  Kabupaten Sambas, 2016.
Prasojo, Zaenuddin Hudi. ‚ Dinamika Masyarakat Lokal di Perbatasan‛, Walisongo 21, No. 2  2013.
Purnamasari, Wulan, ‚Analisis Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Studi: Kawasan PLBN dan Komersial Zone Aruk)‛ Tesis  Yogyakarta:  Prorgam  Studi  Magister  Ekonomika  Pembangunan  Bidang Ilmu-Ilmu  Sosial.  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  Universitas  Gadjah  Mada, 2014.
Republik  Indonesia.  Undang  Undang  No.  24  Tahun  1999  Tentang:  Penataan  ruang,
Pasal 10 ayat 3.
Tarigan, R. Ekonomi Regional. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
Tirtosudarmo,  Riwanto,  ‚Kalimantan  Barat  sebagai  ‘Daerah  Perbatasan’:  Sebuah Tinjauan Demografi-Politik‛. Antopologi Indonesia No. 67 Tahun 2008.