## KAJIAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) MELALUI PERSPEKTIF INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Development Policy Review The One Stop Service ( OSS ) Perspectives On Key Performance Indicators ( KPI )

## Abdul Halik
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat
E-mail: liknph@yahoo.com Dikirim: 13 Januari 2014; direvisi: 20 Januari 2014; disetujui: 12 Februari 2014

## Abstrak
Salah satu solusi untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan PTSP adalah dengan menetapkan dimensi atau  Komponen  Kinerja  Utama  (KKU)  dan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  instansi  PTSP.  IKU  ini merupakan ukuran keberhasilan instansi PTSP. Namun, hingga saat ini belum ada rumusan yang baku dan formal mengenai IKU untuk instansi PTSP yang dapat dijadikan rujukan untuk mengukur kinerja instansi tersebut.  Padahal,  dalam  rangka  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  seluruh  Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, perlu disusun IKU. Tujuan kajian ini adalah untuk merumuskan atau menyusun KKU dan  IKU  instansi  PTSP  yang  baku,  sebagai  acuan  dalam  pengukuran  kinerja  atau  keberhasilan  instansi PTSP.  Kajian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif.  Hasil  kajian  ini  merumuskan  sejumlah dimensi/komponen kinerja utama (KKU) instansi PTSP, yaitu: kualitas struktur dan kewenangan, kualitas prosedur operasional pelayanan, kualitas proses perizinan, tingkat kepuasan pelayanan, tingkat perubahan investasi, tingkat perubahan PAD, dan tingkat perubahan PDRB. Hasil kajian ini kiranya dapat dijadikan bahan  masukan  atau  referensi  bagi  Kementerian  Dalam  Negeri  dalam  merumuskan  dan  menyusun Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  tentang  Pedoman  Pengukuran  dan  Penilaian  Kinerja Instansi PTSP.
Kata kunci: penilaian, kinerja utama, perizinan, terpadu.

## Abstract
One solution to overcome some of the problems of the OSS is to set the dimensions or Key Performance Component (KPC) and Key  Performance Indicators (KPI) OSS agencies . This KPI is a  measure of the success of the OSS agency. However, until now there is no standard formula and a formal OSS KPI for agencies  that  can  be  used  as  a  reference  to  measure  the  performance  of  the  agency.  In  fact,  in  the framework of bureaucratic reforms across Ministries/Institutions/Local Government, need to be prepared KPI. The purpose of this study is to formulate or construct KPI and standardized OSS KPI agencies, as a reference  in  measuring  the  performance  or  success  of  the  OSS  agency.  The  study  used  a  descriptive research  approach.  The  results  of  this  study  to  formulate  a  number  of  dimensions/  key  performance components  (TPI)  OSS  agencies,  namely:  the  quality  and  authority  structures,  operational  procedures quality of service, the quality of the licensing process, the level of service satisfaction, the rate of change of investment, the rate of change of the Local Revenue, and the rate of change in GDP. The results of this study would be used as an input or reference to the Interior Ministry in the formulation and regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) on Guidelines for Performance Measurement and Assessment Agencies OSS.
Keywords: assessment, the main performance, licensing, integrated.

## PENDAHULUAN
Pelayanan  merupakan  wujud  dari  fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Rendahnya  kualitas  pelayanan  di Indonesia selama  ini  mendorong  pemerintah  untuk segera  memperbaiki  kualitas pelayanannya,  apalagi yang  berhubungan  dengan  pelayanan  perizinan  yang dicitrakan  sebagai  pelayanan  yang  berbelit-belit,  sulit diakses,  memiliki prosedur  yang  sangat  rumit,  tidak adanya kepastian waktu, serta kurangnya keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan.
Dalam  hal  penyediaan  pelayanan  perizinan, petugas  birokrasi  seringkali  memberikan  prosedur yang  sangat  rumit  dan  cenderung  berbelit-belit,  dan jika mekanisme  yang  rumit  itu  terus  tetap  berjalan, maka  akan  masyarakat malas  atau  enggan  mengurus perizinan. Atas dasar ini, maka pemerintah menginstruksikan  kepada  seluruh  kepala  daerah  agar dapat  segera  menerapkan  pola  pelayanan  perizinan terpadu satu pintu melalui Permendagri No. 24 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Jenis kelembagaan PTSP diserahkan  kepada  daerah  untuk  memilih  jenis lembaga  yang  sesuai,  apakah  berbentuk    kantor  atau
badan  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  dan kebutuhan  daerah  dalam  mengelolanya.  Dengan  di bentuknya  Kantor/Badan  PTSP  ini,  sebagai  institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, maka masyarakat cukup mendatangi  satu  kantor/badan  saja  untuk  mengurus izin.
Kebijakan pemerintah pusat melalui Permendagri  No.  24/2006  tersebut  diharapkan  dapat menjadi kunci untuk mengurangi panjangnya birokrasi perizinan  yang  berpotensi  terhadap  penyelewengan. Kebijakan PTSP ini sebenarnya merupakan reformasi perizinan usaha yang dijalankan pemerintahan daerah. Sistem yang semula bernama One-Step Servive ( OSS ) dirancang  untuk  memperbaiki  layanan  perizinan berdasarkan Permendagri No. 24/2006 tentang Sistem Pelayanan Perizinan. Kemudian, untuk memaksimalkan  UU  No.  25/2009  tentang  Pelayanan Publik,  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY) telah  menandatangani  PP  No.  96/2012  tentang pelaksanaan  UU  tersebut.  Peraturan  ini  merupakan bentuk penyempurnaan PSTP (http://www. okezone.com.).
Sistem  pelayanan  terpadu  merupakan  satu kesatuan  proses  pengelolaan  pelayanan  terhadap beberapa  jenis  pelayanan  yang  dilakukan  secara terintegrasi  dalam  satu  tempat,  baik  secara  fisik maupun virtual (Pasal  14  Ayat  1  PP  No.  96  Tahun 2012).  Sistem  pelayanan  terpadu  secara  fisik  itu  bisa dalam  bentuk  sistem  PTSP  dan  sistem  Pelayanan Terpadu  Satu  Atap  (PTSA).  Penyelenggaraan  PTSP adalah  kegiatan  penyelenggaraan  perizinan  dan  non perizinan  yang  proses  pengelolaannya  mulai  dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan  dalam  satu  tempat.  Dalam  PTSP,  kepala PTSP diberi pelimpahan kewenangan untuk menandatangani  izin  yang  masuk,  dan  hal  ini  berarti penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan  adalah  upaya  peningkatan  terhadap  waktu, prosedur,  dan  biaya  pemberian  perizinan  dan  non perizinan.  Perizinan  adalah  pemberian  legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik  dalam  bentuk  izin  maupun  tanda  daftar  usaha. Pemberlakuan PTSP ini diharapkan mampu memangkas  waktu  dan  biaya  yang  dibutuhkan  untuk mengurus  perizinan.  Hasilnya  pelayanan  perizinan lebih efektif, mudah, dan murah.
Memang, nampaknya masalah perizinan merupakan  salah  satu  isu  utama  yang  akan meningkatkan  iklim  usaha  dan  mendorong  investasi swasta,  baik  domestik  maupun  asing,  yang  pada gilirannya  nanti  akan  dapat  menciptakan  lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Diharapkan,  pengurusan  izin  di  daerah  sudah  sangat mudah  dan  transparan  setelah  daerah  meluncurkan sistem  PTSP.  PTSP  di  bidang  penanaman  modal merupakan  sistem  penyederhanaan  izin  penanaman modal  di  daerah  yang  dibagi  dalam  3  (tiga)  paket,  di Jakarta  misalnya, proses perizinan selama 10 hari, 25 hari,  dan  32  hari.    Melalui  PTSP  ini, investor akan
lebih  dipermudah  saat  mengurus  perizinan  usaha. Sebab,  PTSP  mengintegrasikan  titik  penerimaan permohonan  perizinan-perizinan  dan  non  perizinan pada satu tempat.
Dengan  proses  seperti  itu,  selain  dapat memperoleh informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya  para  investor,  juga  dapat  mengajukan permohonan  untuk  memperoleh  perizinan  dan  non perizinan hanya dalam satu langkah. Hal ini dilakukan juga sebagai tindak lanjut UU Penanaman Modal No. 25  Tahun  2007  untuk  melayani  pemrosesan  investasi dan pengurusan lembaga bisnis dengan PTSP berbasis Teknologi Informasi.
Langkah  tersebut  merupakan  pelayanan  yang efisien, khususnya terhadap pelayanan perizinan, yang selama  ini   diakui  sebagai  proses  yang  berbelit  dan panjang. Upaya ini merupakan solusi yang prima bagi masyarakat  dan  pemegang  keputusan  lainnya  karena memiliki  keunggulan  yaitu  cepat,  mudah,  transparan, bebas  dari  biaya  tidak  resmi,  memiliki  kepastian hukum, dan pelayanannya yang profesional.
Jadi, kondisi ideal yang diharapkan terjadi dari pelaksanaan  sistem  PTSP  adalah  aparatur  pemerintah daerah  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum  kepada  masyarakat,  mendekatkan  pelayanan kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan  proses  pelayanan  yang  cepat,  mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau, serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk  memperoleh  pelayanan.  Dalam  perspektif  ini, maka  salah  satu  indikator  keberhasilan  pelaksanaan pemerintahan  daerah  adalah  kemampuan  pemerintah daerah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  publik dengan baik, dalam arti bahwa masyarakat memperoleh  pelayanan  secara  mudah,  murah,  cepat, dan  ramah,  yang  pada  akhirnya  mencapai  ukuran kepuasan publik yang dikehendaki.
Namun, kondisi aktual yang terjadi, perlaksanaan  kebijakan  tersebut  di  atas  masih menelurkan  sejumlah  masalah.  Menurut  Komite Pemantauan  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (KPPOD), hingga kini kerangka aturan dari pusat malah tumpang tindih.  Permasalahan  perizinan  usaha  di  daerah melalui  sistem  PTSP  disebabkan  prosedur  birokrasi yang  masih  rawan  korupsi  dan  percaloan.  Selain  itu, sistem  PTSP  belum  mampu  mengurangi  biaya investasi  dan  lamanya  waktu  pengurusan  izin. Bahkan,  pelaksanaan  PTSP  di  100  kabupaten/kota tidak  berjalan  efektif.  Dari  jumlah  tersebut,  77  di antaranya  belum  memenuhi  aturan  biaya  yang disyaratkan  dalam  Permendagri  No.  24  Tahun  2006. Temuan yang lainnya adalah adanya praktik pungutan siluman  yang  harus  dibayar  pengusaha  dalam pengajuan  sejumlah  izin,  di  antaranya  retribusi  Surat Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  dan  Tanda  Daftar Perusahaan  (TDP).  Biaya  SIUP  dan  TDP  harusnya gratis,  tetapi  masih  dipungut  (Suara  Tanah  Air,  30 Januari 2012).
Di  kota  Makassar  misalnya,  penerapan  PTSP terkendala ego sektoral (http://www.tibun-
timur.com.). Idealnya, PTSP terkait perijinan dilakukan oleh KPAP, dan KPAP memiliki tim teknis yang  merupakan  perwakilan  SKPD-SKPD  teknis  dan berkantor  di  KPAP.  Wewenang  terkait  tim  teknis sepenuhnya  berada  di  bawah  kepala  KPAP.  Dengan demikian,  pemohon  ijin  hanya  perlu  berhadapan dengan front  office KPAP  dan  tidak  berurusan langsung  dengan  SKPD.  Namun,  ego  sektoral menyebabkan  setiap  SKPD  teknis  menginginkan wewenang  untuk  memberikan  rekomendasi  tetap berada  pada  pihak  mereka.  Hal  inilah  yang  menjadi salah  satu barrier atau constraint yang  terbesar implementasi  PTSP  di  kota  Maskassar.  Di  Provinsi Jambi,  masih  marak  saol  pungli.  Di  PTSP  Jambi masih terjadi yang berkedok uang administrasi. Hal ini tentunya  berdampak  pada investor yang  enggan berinvestasi,  merusak  nama  baik  daerah,  pergerakan ekonomi akan lamban, sulit mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan daerah akan lambat majunya (Hasil  Rakor  PTSP  dan  Bintek  serta  Sosialisasi Ketentuan  Penanaman  Modal  di  Jambi,  6  Maret 2012).
Peran  PTSP  dianggap  pula  belum  maksimal sehingga permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal  dalam  memulai  usaha  di  Indonesia  belum terselesaikan  (http/www:detik.com.).  Selain  itu,  ada juga  kewenangannya  diambil  alih  tingkat  dinas. Padahal,  seharusnya  PTSP  diberikan  kewenangan lebih  untuk  mendapatkan  izin  mandiri  guna memberikan kemudahan izin bagi perusahaan maupun investor yang ingin berinvestasi.
Hal  yang  lainnya  adalah  pengusaha  susah berinvestasi,  dan  juga  masih  tumpang  tindih  dengan aturan  pemerintah  pusat  dan  aturan  pemerintah daerah.  Misalnya,  ada  penerapan  perijinan  dengan SIUP,  di  mana  pusat  sudah  membebaskan  iuran  atau tidak  perlu  ada  pembayaran  apapun,  namun  berbeda dengan  pemerintah  daerah  yang  ternyata  diperlukan pembayaran untuk kepentingan lain. Kelemahan PTSP yang  lainnya  adalah  masalah  pendelegasian,  di  mana selama  ini  masih  ada  15%  wilayah  yang  belum  ada PTSP  nya.  Demikian  pula,  masih  ada  sejumlah pelayanan  di  Kantor  Pelayanan  Perizinan  Terpadu (KPPT)  justru  diselesaikan  di  luar  KPPT.  Dalam pengurusan  perizinan  belum  satu  pintu  karena  masih harus keluar ke unit kerja lain yang terkait.
Di  samping  itu,  sejumlah  daerah  pun memberlakukan  biaya  syarat  tambahan  di  luar  aturan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  dengan argumen  untuk  mengisi  kantong  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). Ini adalah salah satu problem otonomi daerah, di mana pemerintah daerah masih menganggap bahwa PTSP adalah pemasukan terbesar untuk  menyumbang  PAD.  Di  Kalimantan  misalnya, izin  lokasi  yang  harusnya  tidak  masuk  persyaratan, ternyata  masih  dipungut,  sehingga  bisa  mencapai sekitar  Rp.  10  miliar  untuk  satu  izin  (Digdawiseiso, 2012).
Praktik korupsi tersebut di atas mengindikasikan  ketiadaan  visi  dan  komitmen  dari
pejabat daerah setempat. Permasalahan ini disebabkan tidak  adanya Standard  Operational  Procedure ( SOP ) tentang reward  and  punishment bagi  aparat  PTSP. Selain itu, rekrutmen aparat pun dilakukan dari pihak di luar  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinas yang  terkait.  Masalah  PTSP  juga  berkaitan  dengan praktiknya  yang  belum  maksimal  dan  masih memerlukan  peningkatan  lebih  lanjut  ( The  Asia Foundation ,  2012).  Selain  itu,  persoalan  juga  terkait dengan  rendahnya  insentif.      Kondisi  ini  tentunya berimbas  pada  kewenangan  dan  koordinasi  PTSP yang  masih  lemah.  Kepala  instansi  pemerintah  yang terlibat  dalam  PTSP  menjalankan  otoritas  untuk kepentingan  sendiri  sehingga  tidak  mendelegasikan otoritas kepada bawahan atau instansi lain. Pengusaha datang  ke  PTSP  direkomendasikan  SKPD  yang bersangkutan  atau  dinas-dinas.  Ini  hanya  perantara saja. Ujungnya akan kembali lagi ke dinas.
Dalam  kaitannya dengan  investasi,  penanaman modal  (investasi)  sangat  vital  bagi  pertumbuhan  dan percepatan  pembangunan  ekonomi  di  suatu  negara/ daerah.  Modal  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian  juga  di  Indonesia. pasca kebijakan desentralisasi  Tahun  1999,  banyak  sekali  pemerintah daerah  yang  bereksperiman  dan  berinovasi  dengan mengembangkan  berbagai  pola  pelayanan  perizinan dan  investasi.  Namun  demikian,  terdapat  banyak kendala  untuk  dapat  menggali  modal  dari  para penanam  modal  ( investor ).  Secara  umum,  kendala tersebut  dapat  diinventarisir  yang  antara  lain:  (1) regulasi  pemerintah  yang  tidak  konsisten  dan akomodatif  sehingga    cenderung  membingungkan penanam  modal  dan  calon  penanam  modal,  (2) pelayanan  perizinan  yang  tidak  bisa  diprediksi, lambat,  dan  tidak  transparan,  (3)  kondisi  politik  dan keamanan  dalam  negeri  yang  belum  memadai  dan belum  bisa  diprediksi,  (4)  belum  adanya  jaminan kepastian  hukum  atas  kontrak-kontrak  yang  telah disepakati  pengusaha,  terutama  yang  terkait  dengan perusahaan  asing,  (5)  peranan  perbankan  nasional dalam  menyalurkan  kredit  ke  sektor  riil  belum berfungsi secara normal, dan (6) pelaksanaan otonomi daerah  belum  memiliki  arah  yang  jelas  serta cenderung  menciptakan  pemerintahan  baru  di  tingkat yang lebih rendah.
Dari  berbagai  kendala  di  atas,  pelayanan perizinan merupakan kendala yang paling kasat mata. Studi  yang pernah dilakukan  Bank Dunia  tahun 2011 menunjukkan  bahwa  birokrasi  di  Indonesia  sangat rumit,  dimulai  dari  prosedur  untuk  memulai penanaman  modal  baru,  pengurusan  perizinan, pertanahan, ekspor-impor, sampai dengan pengurusan pembayaran  pajak.  Untuk  memulai  suatu  usaha  di Indonesia, membutuhkan 12 prosedur yang memakan waktu  97  hari  dengan  biaya  86,7%  dari  pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Dibandingkan negara- negara tetangga, di Thailand misalnya, hanya butuh 8 prosedur  yang  memakan  waktu  hanya  33  hari  dan
biaya hanya 5,8% dari pendapatan per kapita. Adapun di Malaysia, hanya membutuhkan 9 prosedur, 30 hari, dan  19,7%  pendapatan  per  kapita  untuk  memulai usaha.  Birokrasi  dengan  prosedur  dan  dokumen  yang rumit  ini  pada  akhirnya  berakibat  pada  waktu  yang terbuang dan biaya yang besar (http/www:detik.com).
Terkait  dengan  kondisi  itu,  maka  pelaksanaan PTSP  di  daerah-daerah  dinilai  perlu  direvitalisasi ( Investor Daily Indonesia , 16 Desember 2011). Sebab, daerah  yang  telah  menerapkan  PTSP  sebanyak  420 lebih,  namun  setelah  disurvei,  hanya  sedikit  yang benar-benar  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya,  yakni memberikan  pelayanan  dalam  satu  pintu  yang  efisien dan efektif. Masih banyak “jendela bolong” sana-sini. Perlu  membenahi  yang  bolong-bolong  itu,  yaitu melakukan enforcement dan  juga  membenahi  sistem. Revitalisasi  PTSP  dan  penguatan  peran  serta kinerjanya  telah  masuk  dalam  program  kerja Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan RB  2012.  Di  samping  itu,  perlu  juga  memperkuat monitoring dan  evaluasi  serta  bekerja  sama  dengan Kementerian Dalam Negeri  untuk melakukan pengawasan.  Untuk  daerah-daerah  yang  belum menyelenggarakan PTSP ppada Tahun 2011, Kemenpan  perlu  mendorong  agar  daerah  yang bersangkutan segera menerapkan PTSP pada 2012.
Salah  satu  “solusi”  untuk  dapat  mengatasi beberapa  permasalahan  PTSP  yang  telah  dipaparkan di atas adalah dengan menetapkan dimensi/komponen kinerja  utama  dan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU) intansi  PTSP.  Dimensi/  Komponen  Kinerja  Utama (KKU)  dan  IKU  ini  merupakan  ukuran  keberhasilan instansi  PTSP.  Dalam  rangka  pengukuran  dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas  kinerja  instansi  PTSP,  maka  perlu menetapkan  dimensi/komponen  kinerja  utama  dan IKU  PTSP  yang  baku.  Perlu  ditentukan  apa  yang menjadi  kinerja  utama  dari  instansi  PTSP  (kinerja utama  adalah  hal  apa  yang  akan  diwujudkan  oleh instansi  PTSP,  atau  untuk  mewujudkan  apa  instansi PTSP di bentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang  dalam  tugas  dan  fungsi  serta  kewenangan utama  instansi  PTSP).  Dengan  demikian,  kinerja utama  terkandung  dalam  tujuan  dan  sasaran  strategis instansi  PTSP,  sehingga  dimensi/komponen  kinerja utama dan IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran  strategis  instansi PTSP.  Dengan  kata  lain,  dimensi/komponen  kinerja utama dan IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi PTSP.
Hingga saat ini belum ada rumusan yang baku mengenai dimensi/ komponen kinerja utama dan IKU untuk  instansi  PTSP  yang  dapat  dijadikan  rujukan untuk  mengukur  kinerja  instansi  tersebut.  Padahal, dalam  rangka  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di seluruh  Kementerian/Lembaga/  Pemerintah  Daerah, perlu  disusun  dimensi/komponen  kinerja  utama  dan IKU.  Hal  ini  dilandasi  dari  kerangka  pembangunan good  governance ,  di  mana  kebijakan    umum pemerintah  adalah  ingin  menjalankan  pemerintahan
yang  berorientasi  pada  hasil  ( result  oriented government ).  Orientasi  pada input ,  terutama  uang, seperti selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan  yang  berorientasi  pada  hasil  pertama- tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Output merupakan hasil langsung dari program-program  atau  kegiatan  yang  dijalankan pemerintah  dan  dapat  berwujud  sarana,  barang,  dan jasa  pelayanan  kepada  masyarakat,  sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang, dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah  yang selayaknya  dipandang  sebagai performance (kinerja), bukan  kemampuan  menyerap  anggaran  seperti persepsi  yang  ada  selama  ini  ( Framework  for Managing  Programme  Performance  Information , 2007).  Akan  tetapi,  uang  tetap  merupakan  faktor penting  untuk  mencapai  kinerja  tertentu  berupa  baik output maupun outcome .  “ Money  follows  function ”, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah “ no performance , no mone y”. Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  sistem akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah,  seperti instansi PTSP, perlu dibangun dan terus dikembangkan dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government , termasuk  informasi  kinerja  PTSP  diintegrasikan  ke dalam  sistem  penganggaran  dan  pelaporan.  Dengan demikian, anggaran yang diharapkan adalah anggaran berbasis  kinerja,  yaitu  anggaran  yang  dihitung  dan disusun  berdasarkan  perencanaan  kinerja  instansi PTSP.  Atau,  dihitung  dan  disusun  berdasarkan kebutuhan  untuk  menghasilkan output dan outcome instansi  PTSP  yang  diinginkan  masyarakat.  Dengan anggaran  berbasis  kinerja  ini,  akan  dapat  dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja instansi PTSP yang  direncanakan,  dan  pada  setiap  akhir  tahun anggaran  juga  dapat  dilakukan  penelusuran  realisasi anggaran  dengan  capaian  kinerja  instansi  PTSP.  Hal ini  akan  memudahkan  evaluasi  instansi  PTSP  untuk mengetahui cost  efficency dan cost  effectiveness anggaran  instansi  PTSP,  sekaligus  memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan  yang  baik  di  Indonesia  adalah  telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor:  PER/09/  M.PAN/5/2007, Tanggal  31  Mei  2007,  tentang  Pedoman  Umum Penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut,  dimensi/komponen  kinerja  utama  dan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators ( KPI )  adalah  ukuran  keberhasilan  dari suatu  tujuan  dan  sasaran  strategis  organisasi.  Setiap instansi  Pemerintah,  termasuk  instansi  PTSP,  wajib menetapkan  dimensi/komponen  kinerja  utama  dan IKU untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-
masing tingkatan ( level ) secara berjenjang. Dimensi/komponen  kinerja  utama  dan  IKU  instansi pemerintah  (termasuk  instansi  PTSP)  harus  selaras antar tingkatan unit organisasi yang meliputi indikator kinerja keluaran ( output ) dan hasil (outcome ).
Urgensi  ditetapkan  indikator-indikator  kinerja instansi PTSP adalah agar terdapat proses yang wajar yang  digunakan  oleh  para  pelaksana  dan  pimpinan dalam  mengelola  usaha-usaha  organisasi  instansi PTSP  guna  mencapai  hasil  atau  berkinerja  tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja instansi PTSP ini dapat  dijelaskan  mulai  dari  pentingnya  pengukuran kinerja  sampai  pada  hal-hal  yang  rinci  dalam mengelola  organisasi  PTSP  secara  umum  agar berjalan efektif dan efisien.
Jika aparat instansi PTSP tidak dapat mengukur apakah kegiatan dan programnya berhasil atau kinerja baik,  maka  aparat  tersebut  tidak  memahami  kegiatan atau  programnya  sendiri.  Jika  tidak  paham/mengerti, maka  tidak  bisa  mengendalikannya.  Jika  tidak  bisa mengendalikannya, maka tentunya tidak bisa memperbaikinya.  Lebih  lanjut,  jika  aparat  instansi PTSP  tidak  dapat  mendemonstrasikan  hasil  dan kinerjanya,  maka tentunya  tidak dapat berkomunikasi dengan  para stakeholder nya  secara  baik,  termasuk tidak  dapat  menjelaskan  nilai  yang  dapat  diciptakan dari  uang  rakyat  yang  dibelanjakan  untuk  kegiatan PTSP.
Hal-hal yang lebih rinci lagi, jika aparat intansi PTSP  tidak  mengukur  kinerja  dan  hasil  kegiatan PTSP, maka tentunya tidak bisa membedakan apakah instansi tersebut berhasil atau gagal, tidak bisa belajar darinya,  tidak  bisa  menghargai  keberhasilan  dan mempertahankan  keberhasilan,  dan  bahkan  mungkin memberi  penghargaan  kepada  kegagalan,  serta mungkin lebih parah lagi mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali dan memboroskan sumberdaya.
Di    sisi  lain,  jika  aparat  instansi  PTSP  dapat mengukur  kinerja  intansinya,  maka  tentunya  dapat mengetahui  banyak  hal,  seperti:  (a)  dapat  memberi penghargaan  kepada  yang  berhasil,  (b)  dapat mengetahui biaya sebenarnya, (c) dapat menghubungkan  antara  biaya  dan  hasil,  (d)  dapat menentukan apakah lebih baik dikerjakan sendiri atau perlu outsourcing ,  (e)  dapat  meningkatkan  kinerja, dan  (f)  dapat  memilih  alternatif  terbaik.  Singkatnya, jika aparat instansi PTSP dapat mengukur kinerjanya, maka  akan  dapat  mengerjakan  tugas-tugasnya  secara baik  dan  lebih  berhasil.  Jadi  secara  konseptual, indikator  kinerja  instansi  PTSP  adalah  alat  penting dalam membangun sistem pengukuran kinerja instansi PTSP.  Pengukuran  kinerja  instansi  PTSP  dilakukan untuk  mengelola  kinerja  agar  organisasi  PTSP  dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.
Uraian-uraian  di  atas  merupakan  argumen rasionalitas  “kemengapaan”  pentingnya  dikaji  atau disusun  dimensi/komponen  kinerja  utama  dan  IKU instansi  PTSP  dan  selanjutkan  dibakukan.  Sebab, dengan  di  tetapkannya  dimensi/  komponen  kinerja utama dan IKU yang baku dalam lembaga pemerintah
PTSP,  diharapkan  akan  diperoleh  informasi  kinerja instansi  PTSP  yang  penting  dan  diperlukan  dalam menyelenggarakan manajemen kinerja instansi tersebut  secara  baik,  serta  di  perolehnya  ukuran keberhasilan  dari  pencapaian  tujuan  dan  sasaran strategis  organisasi  PTSP  yang  digunakan  untuk perbaikan  kinerja  dan  peningkatan  akuntabilitas kinerja instansi PTSP.
Rumusan masalah kajian ini adalah “Bagaimana  rumusan  Komponen  Kinerja  Utama (KKU)  dan  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  instansi PTSP  yang  baku?”  Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk merumuskan  atau  menyusun  KKU  dan  IKU  instansi PTSP  yang  baku,  sebagai  acuan  dalam  pengukuran kinerja atau keberhasilan instansi PTSP.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  di  atas diperlukan  acuan  teoretik  atau  konseptual.  Adapun acuan teoretik kajian ini adalah PTSP yang mencakup batasan  PTSP,  penyederhanaan  pelayanan,  tujuan PTSP, dan sasaran PTSP; serta  IKU yang mencakup indikator,  kinerja,  kinerja  utama,  indikator  kinerja, perbedaan  kinerja  yang akan  diukur dengan indikator kinerja,  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU),  serta  jenis- jenis  indikator  kinerja  (kinerja input ,  kinerja process , kinerja output, kinerja outcome , dan kinerja impact ). Penyederhanaan  penyelenggaraan  pelayanan didasarkan  pada  Penyelenggaraan    PTSP  (PPTSP). PPTSP  adalah  kegiatan  penyelenggaraan  perizinan dan  non  perizinan  yang  proses  pengelolaannya  mulai dari  tahap  permohonan  sampai  ke  tahap  terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
Kinerja  menekankan  apa  yang  dihasilkan  dari fungsi-fungsi  suatu  pekerjaan  atau  apa  yang  keluar, yaitu output , outcome ,  dan impact (Accounts Commision  for  Scotland,  2006).  Bila  disimak  lebih lanjut  apa  yang  terjadi  dalam  sebuah  pekerjaan  atan jabatan  adalah  suatu  proses  yang  mengolah input menjadi output (hasil  kerja), outcome ,  dan impact melalui  suatu process yang  baik.  Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber  dari  fungsi-fungsi  yang  diterjemahkan dalam  kegiatan/tindakan  dengan  landasan  standar yang  jelas  dan  tertulis  (Lapsley,  Irvine  dan  Falconer Mitchell,  2006).  Mengingat  kinerja  mengandung komponen  kompetensi  dan  produktivitas  hasil,  maka hasil  kinerja  sangat  tergantung  pada  tingkat kemampuan  individu  dalam  pencapaiannya  (Center for Economic and Social Studies, 2006).
KPI singkatan bahasa Inggris: Key Performance  Indicators ),  atau  Indikator  Kinerja Utama  (IKU)  dalam  bahasa  Indonesia,  adalah  metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur  kemajuan  terhadap  sasaran  organisasi (GCIS.  2003). KPI digunakan  dalam  intelijen  bisnis untuk  menilai  keadaan  kini  suatu  bisnis  dan menentukan suatu tindakan terhadap keadaan tersebut. KPI sering digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas yang  sulit  diukur  seperti  keuntungan  pengembangan kepemimpinan,  perjanjian,  layanan,  dan  kepuasan.
KPI umumnya  dikaitkan  dengan  strategi  organisasi yang  contohnya  diterapkan  oleh  teknik-teknik  seperti kartu  skor  berimbang  (Asian  Foundation.  2007). KPI berbeda  tergantung  sifat  dan  strategi  organisasi. KPI merupakan  bagian  kunci  suatu  sasaran  terukur  yang terdiri  dari  arahan, KPI ,  tolok  ukur,  target,  serta kerangka  waktu.  Sebagai  contoh,  "meningkatkan pendapatan rata-rata per pelanggan dari 10 ribu ke 15 ribu  rupiah  pada  akhir  tahun  2008"  (Epstein,  Marc  J. and  Bill  Bichard,  2009).  Dalam  contoh  ini, 'pendapatan rata-rata per pelanggan' adalah suatu KPI . Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  atau Key performance  indicators ( KPI )  dapat  diartikan  sebagai ukuran  atau  indikator  yang  akan  memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan
sasaran  strategis  yang  telah  kita  tetapkan  (Green. 2012). Instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik  berkewajiban  menyusun  IKU  sebagai  suatu ukuran  atau  patokan  keberhasilan  kinerja  organisasi. Dengan  adanya  rumusan    indikator  bagi  keberhasilan organisasi  maka  berdasarkan  ketercapaian  indikator tersebut  dilakukan  pengukuran  kinerja  organisasi, yang  akan  menjelaskan  tingkat  kemajuan  kinerja organisasi  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Adapun  kerangka  pemikiran/alur  pikir  kajian ini  dapat  digambarkan  secara  skematis  seperti  skema pada Gambar 1.
Gambar 1. Kerangka Penyusunan KKU dan IKU Instansi PTSP

## METODE PENELITIAN
Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian desktiptif.  Menurut  Whitney  (2000),  penelitian deskriptif  adalah  pencarian  fakta  dengan  interpretasi yang  tepat.  Eksplanasi  secara  deskriptif  dalam  kajian ini  adalah  membuat  deskripsi  atau  gambaran  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan kinerja instansi PTSP. Fakta-fakta  kinerja  instansi  PTSP  yang  dimaksud adalah  fakta  kinerja input , process , output , outcome , dan impact dari  instansi  PTSP,  yang  didalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  instansi  tersebut mengacu  pada  RPJMD  dan  Rensta  SKPD  PTSP  . Fakta-fakta  yang  ditemukan  di  lapangan  akan ditafsirkan  dengan  tepat,  dan  selanjutnya  menjadi dasar dalam penyusunan atau perumusan dimensi/komponen kinerja utama dan IKU PTSP yang baku.

## Lokasi
Lokasi  kajian  ini  adalah  di  daerah  Provinsi Jawa  Barat,  Provinsi  Jawa  Tengah,  dan  Provinsi  D.I. Yogyakarta.  Pertimbangan  pemilihan  lokasi  ini terutama  karena  di  daerah-daerah  tersebut  telah terbentuk instansi PTSP.

## Waktu dan Pelaksanaan
Kajian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu dari bulan April sampai dengan bulan September 2013.

## Syarat,  Kriteria,  Penyusunan,  dan  Pengukuran Kinerja PTSP
Pertama,  syarat-syarat  penetapan  rancangan rumusan  dimensi/komponen  kinerja  utama  dan  IKU instansi  PTSP  adalah:    (1)  Relevan,  yaitu  indikator kinerja  instansi  PTSP  harus  berhubungan  dengan  apa yang  diukur  dan  secara  objektif  dapat  digunakan untuk  pengambilan  keputusan  atau  kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur, (2) Penting/menjadi  prioritas  dan  harus  berguna  untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian ( accomplishment ) hasil dari instansi PTSP, dan  (3)  Efektif  dan  layak,  yaitu  data/informasi  yang berkaitan  dengan  indikator  kinerja  instansi  PTSP dapat  dikumpulkan,  diolah,  dan  dianalisis  dengan biaya yang layak.
Kedua,  kriteria  penetapan  rancangan  rumusan dimensi/komponen  kinerja  utama  dan  IKU  intansi PTSP  adalah:  (1)  Spesifik,  yaitu  indikator  kinerja intansi  PTSP  harus  sesuai  dengan  program  dan  atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan  informasi  yang  tepat  tentang  hasil  atau capaian  kinerja  dari  kegiatan  dan  atau  sasaran  PTSP; (2) Dapat dicapai, yaitu indikator kinerja intansi PTSP yang  ditetapkan  harus  menantang  namun  bukan  hal yang  mustahil  untuk  dicapai  dan  dalam  kendali instansi  PTSP;  (3)  Relevan,  yaitu  indikator  kinerja intansi PTSP harus dapat mengukur sedekat mungkin
dengan  hasil  yang  akan  diukur;  (4)  Menggambarkan sesuatu  yang  diukur,  yaitu  indikator kinerja intansi PTSP  merupakan  ukuran  dari  suatu  keberhasilan instansi  PTSP;  dan  (5)  Dapat  dikuantifikasi  dan diukur,  yaitu  indikator  kinerja  intansi  PTSP  dalam angka (jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb.) atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai, sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif.
Ketiga ,  langkah-langkah  (tahapan)  penetapan rancangan rumusan dimensi/ komponen kinerja utama dan  IKU  intansi  PTSP  adalah:  (1)  Melakukan klarifikasi  apa  yang  menjadi  kinerja  utama  instansi PTSP,  termasuk  pernyataan  hasil  ( result  statement ) atau  tujuan/sasaran  yang  ingin  capai  dari  instansi PTSP;  (2)  Menyusun  daftar  awal  IKU  instansi  PTSP yang mungkin dapat digunakan (setelah mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan akan informasi  kinerja dan  kewajiban-kewajiban pelaporan akuntabilitas  instansi  PTSP).  Dalam  menyusun  daftar awal  indikator  kinerja  instansi  PTSP,  dilakukan  hal- hal  sebagai  berikut:  (a) Brainstorming internal  oleh tim  s urveyor ,  (b)  Konsultasi  dengan  para  ahli  di bidang  pelayanan  perijinan  (melalui FGD ),  dan  (c) Menggunakan pengalaman pihak lain dengan kegiatan yang  sama  atau  sejenis;  (3)  Melakukan  evaluasi  atau penilaian setiap dimensi/komponen kinerja utama dan IKU PTSP yang terdapat dalam daftar awal  indikator kinerja instansi PTSP; dan (4) Memilih dimensi/komponen  kinerja  utama  dan  IKU  instansi PTSP.  Dalam  pemilihan  harus  selektif.  Pilihlah indikator  kinerja  yang  dapat  mewakili  dimensi  yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan/sasaran instansi PTSP.
Keempat, rancangan rumusan indikator- indikator  kinerja  instansi  PTSP  yang  telah  ditetapkan diukur secara: (1) kualitatif, yaitu menggunakan skala (misal:  baik,  cukup,  kurang),  (2)  kuantitatif  absolut, yaitu  menggunakan  angka  absolut  (misal:  30  orang, 80  unit),  (3)  persentase,  yaitu    menggunakan perbandingan  angka  absolut  dari  yg  diukur  dengan populasinya    (misal:  50%,  100%),  (4)  rasio,  yaitu membandingkan  angka  absolut  dengan  angka  absolut lain  yang  terkait  (misal:  rasio  jumlah  aparat  PTSP dibandingkan jumlah aparat Pemda secara keseluruhan),  (5)  rata-rata,  yaitu  angka  rata-rata  dari suatu  populasi  atau  total  kejadian  (misal:  rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu Diklat bidang pelayanan  perizinan),  dan  (6)  indeks,  yaitu  angka patokan  dari  beberapa  variabel  kejadian  berdasarkan suatu  rumus  tertentu  (misal:  indeks  kepuasan masyarakat).

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  kinerja  dalam  kajian  ini mengunakan  teknik:  (1)  dokumentasi,  dan  (2) wawancara. Ada 2 (dua) jenis data yang dikumpulkan, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  kinerja primer  instansi  PTSP  adalah  data  kinerja  instansi PTSP  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  kajian
ini. Data primer ini dikumpulkan oleh surveyor kajian ini  melalui  interviu.  Adapun  data  kinerja  sekunder instansi PTSP adalah data kinerja instansi PTSP yang diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  informan  kajian ini,  tetapi  dari  pihak/instansi  lain  yang  berkompeten dengan  pelayanan  perijinan  terpadu,  atau  catatan- catatan  pelaksanaan  kegiatan  instansi  PTSP  beserta hasilnya dalam bentuk dokumen. Jika data tidak dapat dipenuhi  dari  sistem  informasi  yang  ada    pada instansi,  maka  perlu  dilakukan  survai  untuk mendapatkan data dari luar instansi.

## Instrumen
Sesuai dengan kedua teknik pengumpulan data yang  digunakan  di  atas,  maka  instrumen  (alat)  kajian atau alat pengumpulan data yang dipakai dalam dalam ini  adalah:  (1)  ceklis  dokumen,  dan  (2)  pedoman wawancara terbuka. (instrumen kajian ini terlampir).

## Informan
Informan  dalam  kajian  ini  adalah  aparat instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dalam  kajian  ini  menggunakan teknik  deskriptif.  Setelah  data  terkumpul,  maka  lalu diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif (yang dihimpun melalui wawancara),  yaitu  yang  digambarkan  dengan  kata- kata  atau  kalimat,  dipisah-pisahkan  menurut  kategori untuk  memperoleh  kesimpulan.  Adapun  data  yang bersifat kuantitatif (yang dihimpun melalui dokumentasi),  yang  berwujud  angka-angka,  diproses dengan cara dihitung, dijumlahkan, atau dipersentasekan, dan kemudian dideskripsikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pertama, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan  salah  satu  dari  33  provinsi  di  wilayah Indonesia, terletak di Pulau Jawa bagian tengah. DIY di  bagian  selatan  dibatasi  Lautan  Indonesia, sedangkan  di  bagian  timur  laut,  tenggara,  barat,  dan barat laut  dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang  meliputi:  Kabupaten  Klaten  di  sebelah  Timur Laut,  Kabupaten  Wonogiri  di  sebelah  Tenggara, Kabupaten  Purworejo  di  sebelah  Barat,  dan Kabupaten  Magelang  di  sebelah  Barat  Laut.  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terdiri  atas  empat kabupaten  dan  satu  kota  dengan  78  kecamatan  dan 438  desa/kelurahan,  dengan  perincian:  (1)  Kota Yogyakarta  terdiri  atas  14  kecamatan  dan  45 kelurahan/desa;  (2)  Kabupaten  Bantul  terdiri  atas  17 kecamatan  dan  75  kelurahan/desa;  (3)  Kabupaten Kulon  Progo  terdiri  atas  12  kecamatan,  1  kelurahan dan  87desa;  (4)  Kabupaten  Sleman  terdiri  atas  17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa; dan (5) Kabupaten
Gunungkidul  terdiri  atas  18  kecamatan  dan  144 kelurahan/desa.
Posisi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang terletak  antara  7º33’  -8º12’  Lintang  Selatan  dan 110º00’ -110º50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80  km²  atau  0,17%  dari  luas  Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan provinsi terkecil setelah  Provinsi  DKI  Jakarta,  yang  terdiri  atas:  (1) Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%); (2) Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%); (3) Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%); (4) Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km²  (18,04%);  dan  (5)  Kabupaten  Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%).
Jumlah  penduduk  DIY  pada  tahun  2011 menurut  hasil  proyeksi  SP  2010  BPS  sebanyak 3.467.200  jiwa  dengan  komposisi  penduduk  laki-laki sebanyak  1.740.900  jiwa  dan  perempuan  sebanyak 1.726.300  jiwa.  Laju  pertumbuhan  penduduk  DIY pada tahun 2011 sebesar 1,02. Dua daerah di  Provinsi DIY   masih   memiliki  laju  pertumbuhan  penduduk yang  relatif  tinggi  yaitu Kabupaten Sleman (1,92%) dan  Kabupaten  Bantul  (1,55%).  Laju  pertumbuhan penduduk  tiga  daerah    lainnya    memiliki    laju pertumbuhan    penduduk    yang    relatif    rendah    yaitu Kota  Yogyakarta  (-0,22%),  Kabupaten  Gunungkidul (0,06%) dan Kabupaten Kulon Progo (0,47%).
Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta  merupakan salah  satu  PTSP  di  Indonesia  yang  yang  sejak pembentukannya telah mengalami berbagai kemajuan dan  prestasi  yang  diraih.  Diantaranya  adalah berdasarkan  penilaian  oleh Worldwide  Qualifty Assurance ,  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta  berhak menerima  Sertifikat  ISO  9001:2008.  Kemudian penelitian  skala  global, International  Finance Corporation ( IFC )  dalam  laporan survey  Doing Business 2011  yang  dirilis  tahun  2012.  Survei dilakukan  di  20  kota  di  Indonesia  dan  183 perekonomian.  Kota Yogyakarta menempati peringkat  ke  empat  dunia  dalam  survei  kemudahan mendirikan usaha.
Dalam  rangka  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat berdasarkan SE Mendagri No. 503/125/PUOD  Tahun  1997  perihal  Pembentukan Unit  Pelayanan  Terpadu  Perijinan  di  Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap  dengan  Keputusan Walikota  Yogyakarta  No.01  Tahun  2000  tentang Pembentukan  Unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap (UPTSA)  Kota  Yogyakarta.  Lembaga  UPTSA tersebut  masih  merupakan front  office ,  sedangkan untuk  proses  perizinannya  tetap  di  instansi/SKPD teknis. Untuk operasional UPTSA, ditunjuk koordinator UPTSA  yang diberikan  tunjangan daerah disetarakan  dengan  eselon  IIIB,  sekretaris  UPTSA disetarakan dengan Eselon IVB. Jenis pelayanan yang ada  di  UPTSA  pada  saat  itu  antara  lain;  Akta  Capil, HO,  TDI,  TDG,  SIUP,  IMBB,  SAL,  SAK, In-gang , IPPT, IPL dan sewa alat berat.
Selanjutnya  berdasar  PP  No.8  Tahun  2003 tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah, Pemerintah  Kota  Yogyakarta  membentuk  lembaga pelayanan  perizinan  yang  definitif  berupa  Dinas Perizinan  (hingga  sekarang).  Selanjutnya  Dinas Perijinan  itu  sendiri  berdiri  pada  15  November  tahun 2005.  Dasar  hukum  pembentukan  Dinas  Perizinan tersebut  adalah  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan.
Keberadaan  Dinas  Perizinan  Kota  Yogyakarta ini  tersedia  di  pusat  kota,  dengan  akses  yang  mudah dijangkau oleh masyarakat dan kendaraan umum. Dan lokasinya  berada  di  sekitar  kelompok  instansi/unit teknis,  karena  memang  seluruh  SKPD  di  Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat pada satu komplek terpadu.
Kedua,  Provinsi  Jawa  Tengah.  Jawa  Tengah sebagai  provinsi  dibentuk  sejak  zaman  Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5  wilayah  ( gewesten )  yakni  Semarang,  Kudus,  Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan  daerah  swapraja  kerajaan  ( vorstenland ) yang  berdiri  sendiri  dan  terdiri  dari  dua  wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana  Yogyakarta.  Masing-masing gewest terdiri  atas  kabupaten-kabupaten.  Waktu  itu Kudus Gewest juga  meliputi Regentschap Tuban  dan Bojonegoro. Setelah di berlakukannya Decentralisatie Besluit tahun  1905, gewesten diberi  otonomi  dan dibentuk Dewan Daerah.
Selain  itu  juga  dibentuk gemeente (kotapraja) yang  otonom,  yaitu  Pekalongan,  Tegal,  Semarang, Salatiga,  dan  Magelang.  Sejak  tahun  1930,  provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan  Provinsi  ( Provinciale  Raad ).  Provinsi  terdiri atas beberapa kepresidenan ( residentie ), yang meliputi beberapa  kabupaten  ( regentschap ),  dan  dibagi  lagi dalam  beberapa  kawedanan  ( district ).  Provinsi  Jawa Tengah  terdiri  atas  5  karesidenan,  yaitu:  Pekalongan, Kudus-Rembang,  Semarang,  Banyumas,  dan  Kedu. Menyusul  kemerdekaan  Indonesia,  pada  tahun  1946 Pemerintah  membentuk  daerah  swapraja  Kasunanan dan Mangkunegaran; dan dijadikan karesidenan. Pada tahun  1950  melalui  Undang-undang  ditetapkan pembentukan  kabupaten  dan  kotamadya  di  Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan  Undang-undang  tersebut  hingga  kini diperingati  sebagai  Hari  Jadi  Provinsi  Jawa  Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.
Secara  administratif,  Provinsi  Jawa  Tengah terdiri  atas  29  kabupaten  dan  6  kota.  Administrasi pemerintahan  kabupaten  dan  kota  ini  terdiri  atas  545 kecamatan  dan  8.490  desa/kelurahan.  Sebelum diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  22/1999 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Jawa  Tengah  juga terdiri  atas  3  kota  administratif,  yaitu  Kota Purwokerto,  Kota  Cilacap,  dan  Kota  Klaten.  Namun sejak  diberlakukannya  Otonomi  Daerah  tahun  2001 kota-kota  administratif  tersebut  dihapus  dan  menjadi bagian  dalam  wilayah  kabupaten.  Menyusul  otonomi
daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelangke Mungkid), Kabupaten  Tegal  (dari  Kota  Tegal  ke  Slawi),  serta Kabupaten  Pekalongan  (dari  Kota  Pekalongan  ke Kajen).
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 32.380.687  jiwa  terdiri  atas  16.081.140  laki-laki  dan 16.299.547  perempuan.  Kabupaten/kota  dengan jumlah  penduduk  terbesar  adalah  Kabupaten  Brebes (1,732 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (1,644 juta jiwa), dan  Kabupaten  Banyumas  (1,553  juta  jiwa).  Sebaran penduduk  umumnya  terkonsentrasi  di  pusat-pusat kota,  baik  kabupaten  ataupun  kota.  Kawasan permukiman  yang  cukup  padat  berada  di  daerah Semarang  Raya  (termasuk  Ungaran  dan  sebagian wilayah  Kabupaten  Demak  dan  Kendal),  daerah Salatiga Raya ( termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng,  Tengaran  dan  Suruh),  Solo  Raya  (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi. Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67%  per  tahun.  Pertumbuhan  penduduk  tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), sedang yang  terendah  adalah  Kota  Pekalongan  (0,09%  per tahun).  Dari  jumlah  penduduk  ini,  47%  di  antaranya merupakan  angkatan  kerja.  Mata  pencaharian  paling banyak  adalah  di  sektor  pertanian  (42,34%),  diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).
Dengan  di  tetapkannya:  (1)  Peratuan  Daerah kota  Semarang  Nomor  2008  tahun  2008  tentang Organisasai  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Teknis  Daerah dan  Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Kota Semarang;  (2)  Keputusan  Walikota  Semarang Nopmor  875.1/2  Tahun  2011  tentang  pendelegasian wewenang  penandatanganan  perijinan  dan  non perijinan  kepada  Kepala  Badan  Pelayanan  Perijinan Terpadu  Kota  Semarang;  (3)  Peraturan  Walikota Semarang Nomor 1 A Tahun 2011 tentang Hubungan kerja  BPPT  dengan  Dinas  Daerah  dilingkungan pemeriontahan  kota  Semarang;  dan  (4)  Keputusan Walikota  Semarang  Nomor  875.1/000255  tentang Pendelegasian  wewenang  penandatanganan  perijinan penanaman  modal  kepada  Kepala  BPPT  kota Semarang, maka penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.
Maksud Penetapan Pelayanan Perijinan Terpadu  di  Jawa  Tengah  yaitu:  (1)  Terwujudnya pelayanan  perijinan  yang  tepat,  mudah,  transparan, dan  memberikan  kepastian  hukum;  (2)  Terwujudnya hak-hak  masyarakat  dan  penanam  modal  untuk mendapatkan  pelayanan  dibidang  perijinan;  dan  (3) Menciptakan citra pelayanan prima di kota Semarang.
Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  adalah unsur  pelayanan  masyarakat  di  bidang  perijinan  dan non  perijinan  yang  berkedudukan  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris  Daerah  (PerdaNo.13  Tahun  2008).  Salah
satu  tugas  Pemerintah  yang  sekaligus  juga  hak  dari warga  adalah  terselenggaranya  pelayanan  publik perijinan  merupakan  wujud  pelayanan  publik  yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan.
Relasi  antara  pemerintah  dan  warganya seringkali  perijinan  menjadi  indikator  untuk  menilai apakah  sebuah  tata  pemerintahan  sudah  mencapai kondisi  “ Good  Governance ”  atau  belum.  Birokrasi Perijinan  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang menjadi  kendala  bagi  perkembangan  dunia  usaha  di Indonesia  pada  umumnya  dan  khususnya  di  Jawa Tengah. Masyarakat dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan  proses  pelayanan  perijinan  oleh pemerintah  yang  tidak  memiliki  kejelasan  prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu pemrosesan ijin yang  tidak  pasti,  dan  tingginya  biaya  yang  harus dikeluarkan  terutama  berkaitan  dengan  biaya-biaya tidak resmi.
Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri (sekarang  Kemendagri)  menindak  lanjuti  Instruksi Presiden  No.  3  Tahun  2006  tentang  paket  kebijakan perbaikan  iklim  Invastasi  dengan  meluncurkan kebijakan  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  24  Tahun  2006  tentang  pedoman penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu  pintu. Pelayanan  Perijinan  Terpadu  yang  merupakan pelayanan publik  yang  meliputi semua jenis perijinan dan  non  perijinan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah  kota  Semarang  berdasarkan  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BPPT  kota  Semarang  memiliki  30  jenis perijinan  dan  non  perijinan,  terdiri  dari  (1)  Bidang perijinan  pembangunan    sebanyak  9  perijinan;  (2) Bidang perijinan perekonomian sebanyak 10 perijinan; dan (3) Bidang perijinan kesra sebanyak 11 perijinan.
Ketiga,  Provinsi  Jawa  Barat.  Provinsi  Jawa Barat,  secara  geografis,  terletak  pada  posisi  5 o 50’  - 7 o 50’  Lintang  Selatan  dan  104 o 48’-108 o 48’  Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu: (1) Sebelah utara: Laut  Jawa  dan  Provinsi  DKI  Jakarta;  (2)  Sebelah timur:  Provinsi  Jawa  Tengah;  (3)  Sebelah  selatan: Samudra  Indonesia;  dan  (4)  Sebelah  barat:  Provinsi Banten.  Luas  wilayah  Jawa  Barat  adalah  37.116,54 km 2 . Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas di  Jawa  Barat  sebesar  4.160,75  km 2 atau  sebesar 11,21%  dari  luas  wilayah  Jawa  Barat.  Adapun  luas wilayah  terkecil  adalah  Kota  Cirebon  dan  Cimahi masing-masing  sebesar  40,16  km 2 dan  41,2  km 2 atau sebesar 0,11% dari luas wilayah Jawa Barat.
Selanjutnya,  penduduk  merupakan  salah  satu modal  dalam  pelaksanaan  pembangunan  karena penduduk  merupakan  objek  sekaligus  subjek  dalam pembangunan.  Berdasarkan  data  yang  ada,  Provinsi Jawa Barat dihuni sebanyak 43.021.826 jiwa (Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2013). Secara  nasional Jawa Barat masih merupakan provinsi dengan jumlah populasi  terbesar  dibanding  dengan  provinsi  lain  di Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  berdasarkan  tiga daerah  dengan  penduduk  terbesar  yaitu:  Kabupaten
Bogor 4.763.209 jiwa, Kabupaten Bandung 3.174.499 jiwa  dan  Kabupaten  Bekasi  2.629.551  jiwa.  Adapun tiga  daerah  dengan  penduduk  terkecil  yaitu:  Kota Banjar 175.165 jiwa,  Kota  Cirebon 295.764 jiwa dan Kota Sukabumi 299.247 jiwa.
Adanya ketidak merataan penduduk di Provinsi Jawa  Barat  disebabkan  kondisi  dan  potensi  diri  di setiap  kabupaten  tidak  sama.  Kepadatan  penduduk yang tinggi cenderung terjadi di kabupaten dan daerah perkotaan  dimana  banyak  terdapat  kegiatan-kegiatan ekonomi  masyarakat  di  berbagai  bidang  usaha  yang dapat  memberikan  lapangan  pekerjaan.  Penduduk yang telah  memasuki  usia  kerja didefinisikan  sebagai penduduk  yang  berusia  limabelas  tahun  keatas  yang terdiri dari angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dan  bukan  angkatan  kerja  (sekolah,  mengurus  rumah tangga,  dan  lainnya).  Pada  tahun  2010,  jumlah angkatan  kerja  di  Provinsi  Jawa  Barat  sebanyak 18.240.036  orang  dan  jumlah  angkatan  bukan  kerja sebanyak  10.944.744  orang.  Tetapi  pada  tahun  2012 terjadi  peningkatan  jumlah  angkatan  kerja  sebanyak 18.981.260  orang  dan  jumlah  angkatan  bukan  kerja sebanyak  11.200.929  orang.  Penduduk  Provinsi  Jawa Barat  pada  tahun  2012  rata-rata  masih  bekerja  di sektor  pertanian  yaitu  sebanyak  26,97%  kemudian rata-rata penduduk yang bekerja di sektor perdagangan  sebanyak  24,79%.  Adapun  penduduk yang  bekerja  di  sektor  industri  rata-rata  sebanyak 16,93%.
Latar belakang pembentukan Badan Pelayanan Perijinan  Terpadu  (BPPT) Provinsi  Jawa  Barat didasari  oleh  adanya  komitmen  Pemerintah  Provinsi Jawa Baratdalam rangka reformasi birokrasi pelayanan publik di Jawa Barat. BPPT Provinsi Jawa Barat dalam  rangka  meningkatkan kualitas pelayanan publik  di  bidang perijinan  telah  dilaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu sesuai kewenangan Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  Maka,  pada  bulan Julitahun 2007 dibentuklah Unit Pengelola Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  yang  telah  melaksanakan pelayanan  perijinan  di  wilayah  provinsi  Jawa  Barat sebanyak 111 jenis perijinan meliputi 59 jenis layanan ijin dan 52 jenis layanan non ijin.
Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  (BPPT) Provinsi  Jawa  Barat  sebelumnya  memiliki  nama Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu  (PPTSP) Provinsi  Jawa  Barat  yang  merupakan  suatu  kegiatan penyelenggara  perijinan  yang  proses  pengelolaannya mulai  dari  tahap  permohonan  sampai  ke  tahap terbitnya  dokumen  hanya  dilakukan  dalam  satu tempat.
Dengan  di  tetapkannya  Peratuan  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  24  tahun  2008  tentang Organisasai  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Lain  Provinsi Jawa  Barat,  maka  penyelenggaraan  pelayanan perijinan  terpadu  dilaksanakan  oleh  Badan  Pelayanan Perijinan  Terpadu  Provinsi  Jawa  Barat.  Pelaksanaan administratif PPTSP Provinsi  Jawa Barat adalah Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (unit PPTSP)
tahun  2007  yang  dikoordinasikan  oleh  BPPMD Provinsi Jawa Barat.
Maksud Penetapan Pelayanan Perijinan Terpadu  di  Jawa  Barat  yaitu:  (1)  Terwujudnya pelayanan  perijinan  yang  tepat,  mudah,  transparan, dan  memberikan  kepastian  hukum;  (2)  Terwujudnya hak-hak  masyarakat  dan  penanam  modal  untuk mendapatkan  pelayanan  dibidang  perijinan;  dan  (3) Menciptakan citra pelayanan prima di Jawa Barat.
Badan  Pelayanan  Perijinan  Terpadu  adalah unsur pelayanan  masyarakat di bidang perijinan  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (PerdaNo. 24  Tahun  2008).  Salah  satu  tugas  Pemerintah  yang sekaligus juga hak dari warga adalah terselenggaranya pelayanan publik perijinan merupakan wujud pelayanan  publik  yang  sangat  menonjol  dalam  tata pemerintahan.
Relasi  antara  pemerintah  dan  warganya seringkali  perijinan  menjadi  indikator  untuk  menilai apakah  sebuah  tata  pemerintahan  sudah  mencapai kondisi  “ Good  Governance ”  atau  belum.  Birokrasi Perijinan  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang menjadi  kendala  bagi  perkembangan  dunia  usaha  di Indonesia  pada  umumnya  dan  khususnya  di  Jawa Barat.  Masyarakat  dan  kalangan  dunia  usaha  sering mengeluhkan  proses  pelayanan  perijinan  oleh pemerintah  yang  tidak  memiliki  kejelasan  prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu pemrosesan ijin yang  tidak  pasti,  dan  tingginya  biaya  yang  harus dikeluarkan  terutama  berkaitan  dengan  biaya-biaya tidak resmi.
Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri (sekarang  Kemendagri)  menindak  lanjuti  Instruksi Presiden  No.  3  Tahun  2006  tentang  paket  kebijakan perbaikan  iklim  Invastasi  dengan  meluncurkan
kebijakan  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  No.  24  Tahun  2006  tentang  pedoman penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu  pintu. Pelayanan  Perijinan  Terpadu  yang  merupakan pelayanan publik  yang  meliputi semua jenis perijinan dan  non  perijinan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Perundang yang berlaku.
BPPT  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  59  jenis dari layanan ijin sedangkan untuk layanan non ijinnya BPPT Provinsi Jawa Barat  memiliki 52 jenis layanan non  ijin  dari  masing-masing  bidang  perijinan. Layanan bidang perijinan  yang paling banyak  ijinnya adalah  pada  bidang  perijinan  perhubungan  yaitu  12 jenis  perijinan  sedangkan  untuk  layanan  non  ijin bidang  perijinan  yang  paling  banyak  adalah  perijinan pada sub bidang peternakan.

## Pembahasan
Ada  7  (tujuh)  hasil  rumus  dimensi/Komponen Kinerja Utama (KKU) instansi PTSP dalam kajian ini, yaitu: (1) Kualitas Struktur dan Kewenangan (Kinerja Input –  Jangka  Pendek),  (2)  Kualitas  Prosedur Operasional  Pelayanan  (Kinerja Process –  Jangka Pendek),  (3)  Kualitas  Proses  Perizinan  (Kinerja Process –  Jangka  Pendek),  (4)  Tingkat  Kepuasan Pelayanan  (Kinerja Output –  Jangka  Pendek),  (5) Tingkat  Perubahan  Investasi  (Kinerja Outcome – Jangka  Menengah),  (6)  Tingkat  Perubahan  PAD (Kinerja Outcome –  Jangka  Menengah),  dan  (7) Tingkat Perubahan PDRB (Kinerja Outcome – Jangka Panjang).
Penetapan  ketujuh    dimensi/komponen  kinerja utama  (KKU)  instansi  PTSP  tersebut  dilengkapi dengan skala/skor yang beragam pada setiap IKU nya sebagai  acuan  pengukuran,  cara  pengumpulan
Tabel 2. Contoh Penilaian Kinerja Instansi PTSP (Pengukuran Kinerja Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang)
Dimensi/Komponen Kinerja Utama (KKU) Skor Ideal Skor Aktual Persentase (%) Kinerja Jangka Pendek: 1. Kualitas Struktur dan Kewenangan 2. Kualitas Prosedur Operasional Pelayanan 2. Kualitas Proses Perizinan
3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Kinerja Jangka Menengah:
1. Tingkat Perubahan Investasi
2. Tingkat Perubahan PAD
Kinerja Jangka Panjang:
1. Tingkat Perubahan PDRB 180 80 286 100 30 15 30 140 68 196 73 15 5 20 77,78% 85,00% 68,53% 73,00% 50,00% 33,33% 66,67% Total 721 517 71,71% Sumber: Data Sekunder (Diolah).
Catatan:
- 140 / 180 X 100 = 77,78%, dst.
- 517 / 721 X 100 = 71,71% (Tingkat Kinerja)
datanya,  serta  cara  penilaian  mutu  pelayanan  dan kinerja instansi PTSP dengan menggunakan parameter dimensi/komponen  kinerja  utama  dan  IKU  intansi PTSP  yang  telah  dirumuskan.  Skala  penilaian  IKU PTSP  yang  digunakan  adalah  skala  bebas,  karena bentuk  dan  banyaknya  IKU  pada  setiap  KKU  tidak sama.  Skala  bebas  adalah  skala  yang  tidak  tetap,  ada kalanya  skor  tertinggi  5,  lain  kali  6,  lain  laki  8,  dan seterusnya.  Jadi,  angka/skor  tertinggi  dari  skala  yang di gunakan tidak selalu sama.
Dari  sekian  banyak  acuan/masukan  di  atas, perlu “disederhanakan”  atau  dipilih  beberapa Indikator  Kinerja  (IK)  saja  yang  dipandang  memang paling  menentukan  (strategis)/sesuai  Renstra,  yang mencerminkan  keberhasilan/prestasi  kerja  instansi PTSP,  serta  spesifik  bagi  instansi  PTSP  untuk ditetapkan  sebagai  dimensi/komponen  kinerja  utama, indikator  kinerja  pokok,  kunci,  atau  IKU  intansi PTSP, seperti tertera dalam lampiran Tabel 1.
Skala  penilaian  IKU  PTSP  yang  digunakan adalah skala bebas, karena bentuk dan banyaknya IKU pada setiap KKU tidak sama. Skala bebas adalah skala yang tidak tetap, ada kalanya skor tertinggi 5, lain kali 6, lain kali 8, dan seterusnya. Jadi, skor tertinggi dari skala yang di gunakan tidak selalu sama.
Cara menilai kinerja instansi PTSP berdasarkan 7 (tujuh) dimensi/KKU dan 25 (dua puluh lima) IKU yang  telah  ditetapkan  di  atas  adalah  sebagai  berikut: (1)  Total  skor  aktual  untuk  setiap  dimensi/komponen kinerja  utama  (ada  7)  dipersentasekan,  dengan  cara total  skor  aktual  dibagi  dengan  skor  ideal  (skor maksimal yang mungkin dicapai tiap dimensi/komponen kinerja utama) dikali 100; dan (2) Setelah  itu,  dijumlahkan  total  skor  aktual  dari  7 dimensi/komponen  kinerja  utama.  Tingkat  kinerja suatu intansi PTSP dapat diketahui dengan cara: total skor  aktual  dari  7  dimensi/komponen  kinerja  utama dibagi dengan total skor ideal (721) dikali 100.

## Instansi PTS  X
Pedoman  untuk  memberikan  penilaian  mutu dan kinerja suatu instansi PTSP terlihat pada Tabel 3 Dari  contoh  di  atas  (Tabel  3)  dapat  diketahui bahwa mutu pelayanan instansi PTSP  X = B, artinya kinerja  instansi  PTSP    X  termasuk  kategori  Cukup (71,71%).

## SIMPULAN
Rumusan  Komponen  Kinerja  Utama  (KKU) instansi  PTSP  yang  perlu  dibakukan  mencakup dimensi  kualitas  struktur  dan  kewenangan,  kualitas prosedur  operasional  pelayanan,  kualitas  proses perizinan,  tingkat  kepuasan  pelayanan,  tingkat perubahan  investasi,  tingkat  perubahan  PAD,  dan tingkat perubahan PDRB.
Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  dari  KKU Kualitas  Struktur  dan  Kewenangan  mencakup:  (a) Kualitas  bentuk  organisasi,  (b)  Kualitas  dasar  aturan pembentukan organisasi, (c) Kualitas derajad kewenangan,  (d)  Jumlah  penanganan  izin  usaha utama, dan (e) Jumlah penanganan izin usaha lainnya. IKU  dari  KKU  Kualitas  Prosedur  Operasional Pelayanan  mencakup:  (a)  Ketersediaan  Rencana Tertulis Strategi Pengembangan SDM, (b) Ketersediaan SOP , (c) Ketersediaan Laporan Periodik (termasuk  Keuangan),  (d)  Kualitas  Mekanisme Pembayaran,  dan  (e)  Ketersediaan  Infrastruktur  IT. IKU  dari  KKU  Kualitas  Proses  Perizinan  mencakup: (a)  Jumlah  Dokumen  dan  Persyaratan  Perizinan  yang Dibutuhkan, (b) Persentase Penyimpangan Persyaratan  Resmi,  (c)  Jumlah  Permohonan  yang Diproses  Secara  Paralel,  (d)  Jumlah  Hari  yang Diperlukan  Untuk  Proses  Perizinan,  (e)  Persentase Pelayanan  yang  Paling  Mendekati  Waktu  Resmi,  (f) Biaya  Perizinan  yang  Resmi,  dan  (g)  Persentase Penyimpangan  dari  Biaya  Resmi.  IKU  dari  KKU Tingkat Kepuasan Pelayanan mencakup: (a) Persentase Pemohon Izin yang Memperoleh Informasi Layanan  yang  Diperlukan,  (b)  Kualitas  Mekanisme Penyelesaian  Keluhan  (Kotak  Saran, Telephone Hotline , E-mail/  Internet , SMS ),  dan  (c)  Rata-rata Laporan  Pemohon  Izin  Tentang  Mutu  Penyelesaian Pengaduan. IKU Tingkat Perubahan Investasi adalah: (a)  Persentase  nilai  investasi,  dan  (b)  Persentase investor baru. IKU dari KKU Tingkat Perubahan PAD mencakup:  (a)  Persentase  Nilai  PAD.  Adapun  IKU dari  KKU  Tingkat  Perubahan  PDRB  mencakup:  (a) Jumlah/Banyaknya  Izin  yang  Diterbitkan  Terhadap PDRB, dan (b) Persentase Nilai PDRB.
Hasil  kajian  ini  kiranya  dapat  dijadikan  bahan masukan  atau  referensi  bagi  Kementerian  Dalam Negeri  dalam  merumuskan  dan  menyusun  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  tentang Pedoman  Pengukuran  dan  Penilaian  Kinerja  Instansi PTSP.
Tabel 3. Pedoman Penilaian Mutu dan Kinerja Instansi PTSP Interval (%) Mutu Pelayanan Kinerja Intansi PTSP < 40% D Tidak Baik 40% - 55 % C Kurang Baik 56% - 75% B Cukup 76% - 100% A Baik
Sumber Acuan: Suharsimi Arikunto, 2009.

## DAFTAR PUSTAKA
Accounts Commision for Scotland. 2006. Better Practice Principle for Performance Information . Australia: Australian National Audit Office. Asian  Foundation.  2007. Mengukur  Kinerja  Pelayanan Terpadu  untuk  Perizinan  Usaha  di  Indonesia . Jakarta: AF. Center  for  Economic  and  Social  Studies.  2006. Methodology  for  Mapping  Local  Business Licensing  Policy  and  Survey  of  One  Stop  Shop Service Centers . Jakarta: AF. Digdawiseiso.  2012. Kasus  Perizinan  di  Kalimanatan . Kalimantan: TII. Epstein, Marc J. and Bill Bichard. 2009. Counting What Counts,  Turning  Corporate  Accountability  to Competitive  Advantages .  New  York:    Perseus Books, and Harper Collin Publisher. Framework  for  managing  programme  performance information.  2007. National  Treasure .  Republic of South Africa. GCIS.  2003. Performance  Measurement  for  IS/IT Service . London: CCTA. Green.  2012. Indikator  Kinerja  Utama (Terjemahan Moeheriono). Jakarta: RajaGrafindo Persada. Investor  Daily Indonesia .  2011,  16  Desember. Revitalisasi PTSP. Lapsley, Irvine dan Falconer Mitchell. 2006. Accounting and  Performance  Measurement .  London:  Paul Chapman Publishing, Ltd. Pemda Provinsi Jambi. 2012, 6 Maret. Hasil Rakor PTSP dan Bintek serta Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal di Jambi . Penerapan  PTSP  di  Makassar :  http//www.tribun- timur.com. Diakses tanggal 30 Maret 2012. Permasalahan  Pelayanan  Perizinan  di  Indonesia : http/www.detik.com. Diakses tanggal 9
November 2012.
Republik  Indonesia.  2006.  Permendagri  No.  24  Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP. -----------------------.  2007.  Peraturan  Menteri  Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/5/2007  tentang  Pedoman  Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. ----------------------.  2008.  Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara No. PER/20/MENPAN/11/2008  tentang  Pedoman Penyusunan  Indikator  Utama  Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara. Sistem  Pelayanan  Perijinan :  http://www.okezone.com. Diakses Tanggal 10 Dessember 2012. Suara  Tanah  Air .  2012.  30  Januari.  Permasalahan Perizinan Usaha di Daerah.

## Tabel 1. Penetapan Skala/Skor IKU Instansi PTSP
Dimensi/Komponen Kinerja Utama (KKU) PTSP Penetapan Skala/Skor IKU PTSP Skor Max. yg Mungkin Dicapai Pengukuran Kinerja Jangka Pendek (Pada Tahun Kedua Setelah Instansi PTSP Terbentuk) 1. Kualitas Struktur dan Kewenangan: 180 a. Kualitas Dasar Aturan Pembentukan Organisasi Ini merupakan aturan resmi yang membentuk pelayanan perizinan terpadu awalnya. Dapat dimasukkan ke dalam tiga  kategori,  yaitu:  keputusan  kepala  daerah  (5  poin), peraturan kepala daerah (10 poin), atau peraturan daerah (20  poin).  Peraturan  daerah  mendapat  skor  tertinggi karena  memiliki  stabilitas  terbesar,  bahkan  bila  terjadi guncangan politik setempat. 20 b. Kualitas Derajat Kewenangan Tingkat  kewenangan  yang  diberikan  pada  sebuah pelayanan  perizinan  terpadu.  Di level terendah,
pelayanan  perizinan  terpadu  hanya  menerima  berkas permohonan  izin  (0  poin),  diikuti  pelayanan  perizinan terpadu  yang  mengkoordinir  intansi  lain  untuk  proses perizinan  (25  poin),  dan  pada level tertinggi  adalah pelayanan perizinan terpadu yang memiliki wewenang u/ memproses permohonan dan menerbitkan izin (50 poin). 50 c. Jumlah Penanganan Izin Usaha Utama: IMB HO/Izin Gangguan Izin Trayek Izin M. Beralkohol Izin Usaha P. Ikan IMTA (UU No. 28/2009) Ini  merupakan  kondisi  apakah  sebuah  pelayanan perizinan  terpadu  menangani  permohonan  untuk  setiap jenis  dari  6  izin  usaha  utama.  IMB  hanya  merupakan IMB  untuk  bangunan  usaha  (bukan  rumah/perumahan).
Sebuah  pelayanan  perizinan  terpadu  mendapat  10  poin untuk  masing-masing  dari  izin-izin  usaha  utama  yang ditanganinya, dan 0 poin bila tidak menanganinya.
10 10 10 10 10 10
d. Jumlah Penanganan Jenis Izin Usaha Lainnya: 1 ......... 2 ......... 3 ......... Ini  merupakan  kondisi  apakah  pelayanan  perizinan terpadu menangani jenis-jenis izin usaha lainnya. Sebuah pelayanan  perizinan  terpadu  mendapat  10  poin  untuk masing-masing  izin  tambahan  yang  di  tanganinya,
sampai  maksimal 3 izin tambahan (seperti izin reklame, pariwisata atau layanan kesehatan), dan 0 poin diberikan bila  tidak  ada  izin  usaha  tambahan  yang  ditangani  di pelayanan perizinan terpadu bersangkutan. 10 10 10 2. Kualitas Prosedur Operasional Pelayanan: 80 a. Ketersediaan Rencana Tertulis Strategi Pengembangan SDM Ini  merupakan  rencana  tertulis  untuk  program  pelatihan karyawan, evaluasi kinerja, insentif kinerja dan kebijakan kepegawaian.  Sebuah  pelayanan  perizinan  terpadu mendapat 10 poin bila memiliki Strategi Pengembangan SDM, dan 0 poin bila tidak ada. 10
b. Ketersediaan SOP .
Ini  merupakan  panduan  dalam  menjalankan  aktivitas pelayanan  di  pelayanan  perizinan  terpadu.  Sebuah pelayanan  perizinan  terpadu  mendapat  10  poin  bila memiliki  dokumen SOP yang  prosedurnya  pendek,  5
poin  bila  memiliki  dokumen SOP tetapi  prosedurnya panjang, dan 0 poin bila tidak ada. 10 c. Ketersediaan Laporan Periodik (termasuk Keuangan) Ini  merupakan  laporan  yang  diumumkan  ke  publik secara  reguler  dan  tepat  waktu.  dengan  jeda  waktu minimal satu tahun. Sebuah pelayanan perizinan terpadu mendapat 10 poin bila membuat laporan, dan 0 poin bila tidak. 10 d. Kualitas Mekanisme Pembayaran Mekanisme  dan  lokasi  pemohon  izin  bisa  membayar biaya permohonan izin. Poinnya: 20: dapat membayar di bank  manapun  (termasuk  via  ATM/cabang  bank  yang lokasinya di PTSP), 10: harus membayar tunai di PTSP, dan  0:  membayar  pada  instansi  teknis  tertentu  atau langsung pada pegawai daerah yang mengurus perizinan. 20 e. Ketersediaan Infrastruktur IT Ini  merupakan  kualitas  sistem  yang  diberlakukan  dan bagaimana  sistem  tersebut  diterapkan  oleh  karyawan 30
pelayanan  perizinan  terpadu.  Sistem  terbaik  mencakup database yang terintegrasi. sementara sistem yang paling jelek  adalah  yang  menyelesaikan  pekerjaan  administrasi secara  manual.  Poinnya:  Terintegrasi,  Sistem  IT  yang berjalan  baik  =  30,  Komputerisasi,  tetapi  tidak seluruhnya  terintegrasi  =  15,  Tidak  ada  peralatan komputer = 0 3. Kualitas Proses Perizinan: 286
a. Jumlah Dokumen dan Persyaratan yang
Dibutuhkan:

## IMB
HO/Izin Gangguan Izin Trayek Izin M. Beralkohol Izin Usaha P. Ikan IMTA Ini  merupakan  banyaknya  dokumen  yang  resmi  harus dilengkapi  oleh  setiap  pemohon  izin  untuk  bisa mengajukan  permohonan  izin.  IMB  hanya  merupakan IMB  untuk  bangunan  usaha  (bukan  rumah/perumahan).
Poin diberikan sesuai dengan banyaknya dokumen  yang dibutuhkan  untuk  setiap  izin,  dengan  poin  terbanyak  (6 poin  per  izin)  diberikan  kepada  mereka  yang  meminta hanya  sedikit  dokumen.  Skalanya  sebagai  berikut:  1-4 dokumen = 6; 5-9 = 4; 10-12 = 2; &  >12 = 0
6 6 6 6 6 6
b. Persentase Penyimpangan
Persyaratan Resmi:

## IMB
HO/Izin Gangguan Izin Trayek Izin M. Beralkohol Izin Usaha P. Ikan IMTA Ini  Merupakan  perbedaan  persentasi  antara  jumlah dokumen  yang  disyaratkan  dan  persyaratan  yang  betul- betul  harus  dipenuhi  pemohon.  IMB  hanya  merupakan IMB  untuk  bangunan  usaha  (bukan  rumah/perumahan).
Pelayanan  perizinan  terpadu  yang  paling  mendekati persyaratan  resmi  yang  berlaku  akan  mendapat  skor tertinggi. Poin diberikan berdasarkan persentase penyimpangan  dari  jumlah  persyaratan  resmi,  sebagai berikut: 0-20% = 8; 20,01-40% = 6; 40,01-60% = 4; 60, 01-80% = 2; & >80% = 0 8 8 8 8 8 8 c. Jumlah Permohonan yang Diproses Secara Paralel Ini  merupakan  jumlah  izin  yang  dapat  diproses  secara paralel  oleh  seorang  pemohon  di  pelayanan  perizinan terpadu. Poin diberikan berdasarkan jumlah permohonan yang  dapat  diproses  secara  paralel,  menurut  skala berikut: 1 izin = 0; 2 izin = 10; 3 izin = 20; 4 izin = 30; & 5 izin = 40 40 d. Jumlah hari yang Diperlukan untuk Proses Perizinan IMB HO/Izin Gangguan
Izin Trayek
Izin M. Beralkohol Izin Usaha P. Ikan IMTA
Jumlah  hari  yang  diperlukan  untuk  memproses permohonan  untuk  setiap  jenis  izin  sebagaimana ditetapkan dalam prosedur resmi. IMB hanya merupakan IMB untuk bangunan usaha (bukan rumah/ perumahan).
Poin lebih banyak diberikan kepada pelayanan perizinan terpadu  yang  memproses  permohonan  lebih  cepat.  Poin diberikan sesuai dengan jumlah resmi lamanya hari yang dibutuhkan  untuk  memproses  suatu  permohonan.  Skala berbeda untuk setiap jenis izin, dan ditunjukkan sbb: <15 hari = 6; 16-30 hari = 4; 31-50 hari = 2; &  >50 hari
=0 <10 hari = 6; 11-20 hr = 4; 21-30 hari = 2; &  >30 hari =
0
<5 hari = 6; 6-10 hari = 4; 11-15 hari = 2; & >15hari = 0
6 6
6 6 6 6 e. Persentase Pelayanan yang Paling Mendekati Waktu Resmi IMB HO/Izin Gangguan Izin Trayek
Izin M. Beralkohol
Izin Usaha P. Ikan
IMTA
Ini merupakan perbedaan persentase antara jumlah resmi hari yang dibutuhkan untuk memproses permohonan izin dan  waktu  yang  betul-betul  dijalani  pemohon  untuk menunggu  keluamya  izin.  IMB  hanya  merupakan  IMB untuk  bangunan  usaha  (bukan  rumah/perumahan). Pelayanan  perizinan  terpadu  yang  paling  mendekati waktu  resmi  mendapat  skor  tertinggi.  Poin  diberikan berdasarkan perbedaan dari waktu resmi, sebagai berikut: 0-20% = 8; 20,01-40% = 6; 40,01-60% = 4; 60,01-80% = 2; & >80% = 0
8 8
8 8 8
8
f. Biaya  Perizinan  yang Ini  merupakan  biaya  resmi  yang  dibutuhkan  untuk
Resmi:

## IMB
HO/Izin Gangguan Izin Trayek Izin M. Beralkohol Izin Usaha P. Ikan IMTA
masing-masing  jenis  izin.  Biaya  mencakup  biaya retribusi  dan  biaya-biaya  terkait  lainnya.  IMB  hanya merupakan  IMB  untuk  bangunan  usaha  (bukan rumah/perumahan).  Poin  lebih  banyak  akan  diberikan kepada  yang  menerapkan  biaya  lebih  murah,  dan  poin diberikan  sesuai  dengan  biaya  masing-masing  izin. Skalanya adalah sebagai berikut: ≤ dari biaya resmi yang telah  ditetapkan  =  5;  &  >  dari  biaya  resmi  yang  telah dietapkan = 0
5 5 5 5 5 5
g. Persentase Penyimpangan dari
Biaya Resmi.

## IMB
HO/Izin Gangguan Izin Trayek Izin M. Beralkohol Izin Usaha P. Ikan IMTA Ini  merupakan  perbedaan  persentase  atas  biaya  resmi untuk  memperoleh  izin  dan  jumlah  aktual  yang  dibayar oleh  pemohon.  IMB  hanya  merupakan  IMB  untuk bangunan  usaha  (bukan  rumah/perumahan).  Pelayanan perizinan  terpadu  yang  paling  mendekati  biaya  resmi mendapat  skor  tertinggi.  Poin  diberikan  sesuai  dengan kadar  penyimpangan  dari  biaya  resmi  sbb:  0-20%  =  8; 20,01-40%  =  6;  40,01-60%  =  4;  60,01-80%  =  2;  &
>80% = 0 8 8 8 8 8 8
4. Tingkat Kepuasan Pelayanan: 100 a. Persentase Pemohon Izin yang Memperoleh Informasi Layanan yang Diperlukan % mengetahui prosedur % mengetahui persyaratan % mengetahui soal waktu % mengetahui soal biaya Persentase  pemohon  izin  yang  melaporkan  bahwa mereka mendapat informasi tentang prosedur, persyaratan,  waktu,  dan  biaya  terkait  pengurusan  izin usaha. Penetapan skor dilakukan berdasarkan pada skala maksimal  50  poin,  dengan  12,5  poin  untuk  masing- masing  kategori.  Persentase  pemohon  izin  yang melaporkan  mendapat  informasi  tersebut  dikalikan  12,5 untuk memperoleh skor bagi kategori tersebut.
12,5 12,5 12,5 12,5 b. Kualitas Mekanisme Penyelesaian Kelu- han (Kotak Saran, Telephone
Hotline , email/Internet , SMS ):
Compliance Officer
Staf Pelayanan Perizinan Kotak Pengaduan SMS Lain-lain
Sarana  bagi  pemohon  izin  untuk  menyampaikan masalah/pengaduan  mereka  kepada  pegawai  pelayanan perizinan  terpadu.  5  poin  diberikan  untuk  setiap mekanisme  pengaduan  yang  ada  di  pelayanan  perizinan terpadu.
Rata-rata  laporan  pemohon  izin  tentang  kualitas penyelesaian pengaduan. Poin diberikan sebagai berikut: Sangat memuaskan = 25; Memuaskan = 20; Mencukupi = 15; Tidak memuaskan = 10; & Sangat mengecewakan = 0
5
5 5 5 5 c. Rata-rata Laporan Pemohon Izin Tentang Mutu Penyelesaian Pengaduan. 25
Atau:
Kepuasan Pelayanan Secara Lebih Luas Bisa Diukur Melalui IKM Acuan Kepmenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004. Poinnya sbb: 25 – 43,75 = Tidak Baik (25) 43,76 – 62,50 = Kurang Baik (50) 62,51 – 81,25 = Baik (75) 81,26 – 100,00 = Sangat Baik (100)
Pengukuran Kinerja Jangka Menengah (Pada Tahun Keempat Setelah Instansi PTSP Terbentuk)
5. Tingkat Perubahan
Investasi: a. Persentase nilai Inves- tasi Skor: peningkatan nilai investasi  (dalam Rp.) dari tahun sebelumnya 1-40% = 5; 40,01-80% = 10; & >80% = 15. 15 b. Persentase Investor Baru Skor:  peningkatan  jumlah  investor  (dalam  jumlah perusahaan)  dari  tahun  sebelumnya  1-40%  =  5;  40,01- 80% = 10; & >80% = 15. 15 6. Tingkat Perubahan PAD: 15 a. Persentase nilai PAD. Skor:  peningkatan  PAD  perizinan  PTSP  dari  tahun sebelumnya 1-40% = 5; 40,01-80% = 10; & >80% = 15. 15 Pengukuran Kinerja Jangka Panjang (Pada Tahun Keenam Setelah Instansi PTSP Terbentuk) 7. Tingkat Perubahan PDRB: 30 a. Jumlah/Banyaknya Izin  yang  Diterbitkan terhadap PDRB. Banyaknya  (jumlah)  izin  utama  yang  diterbitkan  dalam setiap  tahunnya  dikaitkan  dengan  PDRB  non-migas kabupaten/kota  yang  dilayani  pelayan-  an  perizinan terpadu,  dan  diukur  menurut level dollar  di  tahun sekarang.  Skor  rasio  jumlah  izin yang  terbit dibandingkan  jumlah  aktivitas  ekonomi/PDRB  adalah: kurang/sedikit = 5; sama = 10; &  melampaui = 15 15 b. Persentase nilai PDRB. Skor: peningkatan PDRB dari tahun sebelumnya 1-40% = 5; 40,01-80% = 10; & >80% = 15. 15 Sumber: Data Sekunder (Diolah). Catatan:
 Total skor ideal/maksimal yang mungkin dicapai: 180+80+286+100+30+15+30 = 721.
 Untuk kelembagaan PTSP, jika perubahan regulasi telah mengatur bahwa seluruh kelembagaan PTSP adalah Badan, maka secara otomatis indikator kelembagaan yang masuk dalam rumusan IKU PTSP ini (IKU a pada KKU 1) tidak dapat digunakan lagi sebagai salah satu pengukuran kinerja PTSP.