1 Secara  lengkap  redaksi  Pembukaan  UUD  1945  yang dimaksud adalah secara khusus sebagaimana yang terdapat pada paragraf keempat.
2 Disarikan dari H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat  Madani  Indonesia, (Bandung:  PT.  Remaja  Rosda Karya, 2002), h. 17-27.
3 Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  oleh  Abdurrahman  an- Nahl â wi, Ushulut at-Tarbiyat al-Islâmiyyah wa Asâlîbuha fi al-Bayt wa al-Madrasah  al-Mujtama’, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 13. 4 Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional.
5 Hal  itu  adalah  sebagaimana  yang  dikesankan  oleh  Allan Bloom dalam bukunya Closing of the American Mind, sebagaimana disebut oleh Sirozi dalam Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara  Kepentingan  Kekuasaan  dan  Praktik  Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), h. 7.
6 David  Abernethy  dan  Trevor  Coombe,  “ Education  and Politics in Developing Countries ” , Harvard Educational Review, Vol. 35, Nomor 3, 287-289.
7 Ia  menyebutkan  kontrol  negara  terhadap  pendidikan umumnya  dilakukan  melalui  empat    cara.  Pertama,  sistem pendidikan  diatur  secara  legal.  Kedua,  sistem  pendidikan menekankan  ketaatan  pada  aturan  objektivitas.  Ketiga, penerapan  wajib  belajar,  dan  keempat  reproduksi  politik ekonomi  yang  berlangsung  di  sekolah  dalam  konteks  politik tertentu.  Roger  Dale, The  State  and  Education  Policy, (Milton Keynes UK: Open University Press, 1989), h. 39-43.
8 Ia menegaskan bahwa politik tidak dapat terpisahkan dari pendidikan,  kecuali  jika  suatu  negeri  ingin  memiliki  generasi yang  buta  politik,  yang  tidak  dapat  diharapkan  untuk mengeluarkan  negeri  dari  krisis.  Buchori  juga  menegaskan bahwa  politik  adalah  cara  untuk  mengelola  lingkungan  yang luas,  bukan  hanya  perebutan  kekuasaan,  dan  adalah  tugas sekolah untuk membantu para pelajar agar dapat membedakan antara politik yang baik dan buruk. Pernyataan Buchori tersebut adalah sebagaimana termuat pada harian The Jakarta Post edisi 16 Maret 2001 yang memuat beberapa pikiran utama yang muncul dalam  sebuah  seminar.  M.  Sirozi, Politik  Pendidikan  Dinamika Hubungan  Antara  Kepentingan  Kekuasaan  dan  Praktik  Penyeleng- garaan  Pendidikan, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2003), Cet. III, h. 30-31.
9 Tilaar  berpandangan  pendidikan  dan  politik  memiliki keterkaitan,  namun  pendidikan  tidak  dapat  menggantikan fungsi  politik.  Akan  tetapi  tanpa  pendidikan  tujuan-tujuan politik  sulit  terlaksana.  Oleh  karena  itu,  fungsi  dan  peranan pendidikan  dalam  kehidupan  suatu  bangsa  tidak  dapat dipisahkan  dari  kehidupan  politik,  ekonomi,  hukum,  dan budaya.  H.A.R.  Tilaar, Kekuasaan  dan  Pendidikan:  Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan, h. 17-27.
10 Syam  berpendapat  negara  sebagai  lembaga  nasional memiliki  kewajiban  untuk  mewujudkan  seluruh  cita-cita nasional  yang  meliputi  bidang  politik,  ekonomi,  sosial,
pertahanan  keamanan,  kebudayaan  dan  pendidikan.  Untuk menjamin  kontinuitas  eksistensi  bangsa,  juga  demi  identitas serta  tujuan  nasional  maka  pendidikan  adalah  lembaga  yang paling  efektif.  Karena  itulah  negara  mengatur  pelaksanaan sistem  pendidikan  nasional.  Lebih  lanjut  Noor  Syam menyebutkan bahwa demi kemerdekaan, integritas wilayah dan kehormatan  bangsa,  maka  tiap  bangsa  melakukan  segala  usaha menentang  ekspansi,  dominasi  politik  maupun  ekonomi,  dan usaha  yang  paling  efektif  untuk  semua  tujuan  tersebut  adalah pendidikan.  Mohammad  Noor  Syam  dalam Filsafat  Pendidikan dan  Dasar  Filsafat  Pendidikan  Pancasila ,  (Surabaya:  Usaha  Nasi- onal, 1988), Cet. Ke 4, h. 207.
11 Sirozi  menyebut  bahwa  berbagai  persoalan  pendidikan yang  ada  di  berbagai  negara  berkembang,  termasuk  di Indonesia, tidak mungkin dapat dipahami jika hanya dilihat dari perspektif  pembelajaran  semata,  tetapi  perlu  juga  dilihat  dari perspektif  sosial  dan  politik.  M.  Sirozi, Politik  Pendidikan Dinamika  Hubungn  antara  Kepentingan  Kekuasaan  dan  Praktik , h. 9.
12 Salah  satu  contoh  kaitan  pendidikan  dengan  politik sebagaimana disebut Sirozi misalnya organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang semasa era Orde Baru (1966- 1998)  menjadi  “anak  manis”  penguasa,  sekarang  cukup  kritis terhadap berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama kebijakan yang ada kaitannya dengan nasib dan profesi guru. M. Sirozi, Politik  Pendidikan:  Dinamika  Hubungan  Antara Kepentingagn  Kekuasaan  dan  Praktik  Penyelenggaraan  Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), h. 1. Selanjutnya Soedijarto memberikan contoh kemenangan John Kerry dalam pemilihan calon  presiden  Partai  Demokrat  di  Iowa  dan  New  Hamphsire karena  dalam  kampanyenya  ia  bertekad  untuk  kembali memperhatikan pendidikan dan kesehatan. Soedijarto, Landasan dan  Arah  Pendidikan  Nasional  Kita, (Jakarta:  Penerbit  Kompas, 2008), h. 347.
13 Dari  mereka  yang  menolak  keterkaitan  politik  dengan pendidikan  antara  lain  Thomas  H.  Eliot  dan  Roesco  Martin.
Thomas  H.  Eliot  berpandangan  bahwa  semua  sistem  sekolah telah  dirusak  oleh  berbagai  aspek  politik  yang  masuk  secara paksa,  khususnya  penggunaan  patronase  dalam  pengangkatan (staf)  dan  penentuan  kontrak-kontrak  kerja  dengan mengabaikan kemungkinan pendidikan yang terbaik bagi anak- anak.  Pandangan  Eliot  tersebut  di  Amerika  mula-mula dikembangkan  oleh  para  administrator  sekolah  dan  para pendidik professional yang ingin melindungi pendidikan publik dari  politik  lokal  dan  nasional  Amerika  awal  abad  ke-19  yang berwatak  korup  dan  kejam.  Thomas  H.  Eliot,  Towards  an Understanding  of  Public  School  Politics,  dalam American Political  Science  Review, Vol.  53,  No.  4,  Desembe  1957,  h: 1032-1051.  Roesco  Martin  yang  sejalan  dengan  pandangan Eliot,  memandang  bahwa  infiltrasi  politik  dalam  dunia pendidikan adalah sesuatu yang berbahaya. Lebih lanjut  Martin berpandangan  bahwa  pendidikan  publik  harus  dipisahkan  (dari politik)  dan  mendapat  perlakuan  khusus.  Sirozi  dalam Politik Pendidikan:  Dinamika  Hubungan  Antara  Kepentingagn  Kekuasaan dan Praktik, h. 21-23.
14 M.  Sirozi, Politik  Pendidikan  Dinamika  Hubungn  antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik, h. 9.
15 M. Carter dan John H. Herz mencirikan demokrasi dan otoriter  dalam  gambaran  yang  kontradiktif.  Menurutnya demokrasi liberal ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan terhadap  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  bagi individu dan kelompok dengan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai melalui alat perwakilan rakyat yang  efektif.  Sebaliknya  totaliterisme  ditandai  oleh  dorongan negara untuk memaksakan persatuan, usaha menghapus oposisi terbuka dengan suatu pimpinan yang dirinya merasa paling tahu mengenai cara-cara menjalankan kebijaksanaan pemerintah, dan pimpinan  tersebut  menjalankan  kekuasaan  melalui  suatu  elit yang  kekal.  Sebagaimana  disebut  Moh.  Mahfudz  MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h: 23-24.
16 Mohammad  Noor  Syam  dalam Filsafat  Pendidikan  dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila , h. 219.
17 Dalam  menentukan tatanan sosial yang baik akan  sangat dipengaruhi  oleh  persepsi  yang  baik  dan  adil,  dan  hal  ini dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  serta  ideologi  masing-masing  dan jaman yang bersangkutan.  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), Edisi Revisi Cet. IV, h. 13-15.
18 M.  Sirozi, Politik  Pendidikan:  Dinamika  Hubungan  Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik, h. 9.
19 Winarno  Surakhmad  dalam Sambutan pada  buku Kaleidoskop  Pendidikan  Nasional. Kumpulan  artikel  HAR  Tilaar (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012) XXI-XXII.
20 Winarno  Surakhmad  dalam Sambutan pada  buku Kaleidoskop Pendidikan Nasional.
21 Van  der  Kroef, Education  in  Indonesia (artikel)    dalam Problems and  Promises of Education  in Asia (Amerika Serikat: Phi Delta  Kappa  International,  1957),    (diakses  10  September 2012).  Tanpa  mengingkari  hal-hal  baik  yang  di  dalamnya, penulis  berpendapat  bahwa  pendidikan  pada  masa  kolonial Belanda  dan  Jepang  adalah  justru  pendidikan  yang  tidak sebenarnya.  Karena  pada  masa-masa  tersebut,  pendidikan diberikan  kepada  segenap  masyarakat  Indonesia  bukan  dengan tujuan  pendidikan  yang  sebenarnya,  yakni  memanusiakan manusia.  Akan  tetapi  pendidikan  dilangsungkan  justru  untuk dieksplotasi  dengan  cara  mempekerjakan  para  lulusan  sekolah dengan gaji yang sangat rendah.
22 Arif Subhan, “Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20:  Pergumulan  antara  Modernisasi  dan  Identitas”,  dalam Disertasi, Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007, h. 1.
23 Karel  A.  Steenbrink, Pesantren,  Madrasah,  Sekolah: Pendidikan  Islam  dalam  Kurun  Modern, (Jakarta:  LP3ES,  1986), h. 69.
24 Hal  ini  sebagaimana  dikutip  oleh  Karel  A.  Steenbrink dalam Pesantren Madrasah Sekolah, h . 1.
25 Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, h. 4-5. 26 Muhammad  Sirozi, Politik  Kebijakan  Pendidikan  di Indonesia:  peran  tokoh-tokoh  Islam  dalam  penyusunan  UU  No.  2 tahun 1989, (Jakarta: INIS, 2004), h. 36.
27 Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, h . 6.
Dinamika Politik Pendidikan Agama di Indonesia ….( ) | 261
28 Clifford Geertz, “The Javanese Kyai: The Changing Role of A Cultural Broker”, dalam Comparative Studies in Society and History, Vol. 2 (1959-1960), p. 236-238. 29 Masyarakat Jawa menurut Clifford Geerts dikategarisasikan ke dalam tiga golongan, yakni santri, abangan, dan  priyayi.  Kelompok  santri  digunakan  untuk  mengacu  pada orang  muslim  yang  mengamalkan  ajaran  agama  sesuai  dengan syariat  Islam.  Kelompok  abangan  merupakan  golongan penduduk  Jawa muslim yang mempratikkan Islam  dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan kelompok santri yang ortodoks dan cenderung mengikuti kepercayaan adat yang didalamnya  mengandung  unsur  tradisi  Hindu,  Budha,  dan Animisme.  Sedangkan  kelompok  priyayi  digunakan  sebagai istilah orang yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi atau sering  disebut  kaum  bangsawan.  Namun  penggolongan  ketiga kategorisasi ini tidaklah terlalu  tepat,  karena pengelompokkan priyayi  &  non  priyayi  adalah  berdasarkan  garis  keturunan seseorang, sedangkan pengelompokkan santri – abangan dibuat berdasarkan  sikap  dan  perilaku  seseorang  dalam  mengamalkan agamanya (Islam). Dalam  realitas, ada priyayi yang santri dan ada  pula yang  abangan, bahkan  ada pula yang bukan  muslim. Alan  Samson,  “ Islam  in  Indonesia  Politics ”,  dalam Asian  Survey, No. 8,           p. 1001-1007.
30 Zamakhsyari  Dhofier, Tradisi  Pesantren:  Studi  Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 12-13.
31 Karel  A.  Steenbrink  dalam Pesantren  Madrasah  Sekolah, h . 7 . 32 Abuddin  Nata, Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam, (Jakarta: Penerbit Angkasa Bandung, 2003), h. 50.
34 Arif Subhan, “Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20”, h. 2.
35 Ary  H.  Gunawan, Kebijakan-Kebijakan  Pendidikan  di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h.32 36 Anwar Jasin, Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar:  Sejak Proklamasi Kemerdekaan, (Jakarta:Balai Pustaka, 1987) h. 59.
38 Ary  H.  Gunawan, Kebijakan-Kebijakan  Pendidikan  di
Indonesia, h. 46.
39 Ary  H.  Gunawan, Kebijakan-Kebijakan  Pendidikan  di Indonesia, h. 48.
40 Ailsa  Zainu’ddin, Education  in  the  Netherlands  East  Indies and the Republic of Indonesia’ dalam Selleck, R. J. W, Studies in Education (Melbourne: Melbourne University  Press, 1970).  p. 19.
41 H.A.R.  Tilaar, Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). h. 2.
42 Arif  Furqon,  “Pergeseran  Sifat  Konvensionalitas Pendidikan Nasional Indonesia” , dalam Ulul Albab:  Jurnal Studi Islam,  Sains,  dan  Teknologi. (Malang:  Universitas  Islam  Negeri Malang,  2004).  Vol.  5  Nomor  1,    74.  Istilah  konfessional sebenarnya  berasal  dari  istilah  dalam  pendidikan  agama  yang mengacu  pada  pendidikan  agama  yang  bertujuan  untuk menanamkan rasa keimanan kepada suatu agama tertentu pada diri  siswa,  kebalikan  dari  pendidikan  semacam  ini  adalah pendidikan  agama  non-konfessional  ( non-confessional  religious education ), yaitu pendidikan agama yang hanya bertujuan untuk membantu siswa menyadari akan adanya berbagai kepercayaan yang diyakini oleh berbagai kelompok  dalam  masyarakatnya. Basil Moore, The Nature of Religious Education, dalam Graham M Rossiter Religious  Education  in  Australian  Schools. (Canberra: Curriculum Development Center, 1981). p. 160.
43 Undang-Undang  Nomor  4/1950  tentang  Dasar Pendidikan dan Pengajaran.
44 H.M.  Kasiram, Mengenal  Sistem  Pendidikan  Nasional Indonesia  Menurut  UUSPN  no.2  tahun  1989, dalam Bahan Penataran P4 Pola Dukung 100 jam. (Malang: IAIN Sunan Ampel, Fakultas Tarbiyah, 1993) h. 98.
45 Di  dalam    karyanya  Sirozi  mengakui  bawa  terdapat kelemahan dalam penggunaan istilah Pemimpin Muslim. Sirozi memilih  12  tokoh  pemimpin  muslim  yang  ia  jadikan  sebagai sumber iformasi. Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indoensia , h. 120. 46 Muhammad  Sirozi, Politik  Kebijakan  Pendidikan  di Indoensia, h. 287.
47 Muhammad  Sirozi, Politik  Kebijakan  Pendidikan  di Indoensia, h. 284.
48 Muhammad  Sirozi, Politik  Kebijakan  Pendidikan  di Indoensia, h. 285.
50 Bab  I  tentang  Ketentuan  Umum,  Pasal  1  ayat  1  UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas.
51 Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 1989.
52 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
53 A.  Malik  Fadjar, Visi  Pembaruan Pendidian  Islam (Jakarta: Lembaga  Pengembangan  Pendidikan  dan  Penyususnan  Naskah Indonesia, 1998), h. 21-22.
54 Arif  Furqon, Pergeseran  Sifat  Konfessionalitas  Pendidikan Nasional Indonesia, dalam Ulul Albab: jurnal studi Islam, sains, dan teknologi 5(1),  (Malang:  Universitas  Islam  Negeri  Malang, 2004), h. 67-68.
55 Arif  Furqon, Pergeseran  Sifat  Konfessionalitas  Pendidikan Nasional Indonesia, h. 68-69.
56 Arif  Furqon, Pergeseran  Sifat  Konfessionalitas  Pendidikan Nasional  Indonesia, h.  70.  Penjelasan  atas  pasal  37  ayat  1  ini ditegaskan, `pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  berakhlak  mulia`. Pelaksanaan  pendidikan  agama  di  sekolah  umum,  juga  diatur dalam  undang-undang  baik  yang  berkaitan  dengan  sarana  dan prasarana  pendidikan,  biaya  pendidikan,  tenaga  pengajar, kurikulum dan komponen pendidikan lainnya.
57 Pasal  12  ayat  a  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional.
58 Pasal  41  ayat  3  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional.
59 Pada  pasal  37  ayat    1  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
60 Informasi ini penulis gali dari Ketua sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai SLTA.
61 Sekolah Madania Bogor didirikan oleh Nurcholis Madjid, Ahmad  Fuadi,  dan  Komaruddin  Hidayat.  Jika  melihat  ketiga pendiri sekolah ini, dapat dimaklumi jika sekolah Madania dari awal  telah  inklusif  dengan  menerima  siswa  dari  agama  yang beragam,  dan  memberikan  pelajaran  agama  sesuai  dengan agama siswa. Hal ini karena Nurcholis Madjid dan Komaruddin Hidayat  adalah  aktor  penting  dalam  diskursus  pemikiran pluralisme agama di Indonesia. Jika yang pertama adalah tokoh utama,  maka  tokoh  kedua  adalah  tokoh  penerus  utama  yang mewarnai pemikiran pluralism agama di Indonesia. Inklusivitas para  pendiri  sekolah  ini  sangat  wajar  kemudian  terrefleksi dalam sekolah yang didirikannya, dan praktik seperti inilah yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003.
62 Walaupun  sekilas,  informasi  yang  penulis  peroleh  dari siswa  sekolah  ini  oleh  penulis  dianggap  penting.  Sekolah  ini menerima  siswa  dari  beragam  latar  belakang  agama  dan memberikan  pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama  siswa masing-masing.
Dinamika Politik Pendidikan Agama di Indonesia ….(
) | 273