Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
Achmad Raihansyah Lubis, Dwi Desi Yayi Tarina

## Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengkonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan

## Achmad Raihansyah Lubis, Dwi Desi Yayi Tarina
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia. achmadraihansyahlubis@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan konsumen  dan  tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan  perusahaan  atas  adanya  kerugian  yang diderita  konsumen  akibat  mengonsumsi  obat  sirup  yang  merusak  kesehatan.  Penelitian  ini merupakan eksplorasi dari kasus gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA) pada anak yang terjadi pada  pertengahan  tahun  2022,  dimana  para  konsumen  terpaksa  harus  merasakan  kerugian dikarenakan  kelalaian  perusahaan  dalam  menghasilkan  obat  yang  aman  bagi  konsumen.  Kasus tersebut  menjadi  alasan  mengapa  penting  adanya  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  perlindungan hukum  terhadap  konsumen.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif, dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Data  dalam  penelitian  ini didukung  dengan  data  primer  berupa  hasil  wawancara  terhadap  salah  satu  ibu  keluarga  korban yang  mengkonsumsi  obat  merusak  kesehatan.  Kebaruan  dari  penelitian  ini  ialah  bukan  hanya membahas  persoalan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  saja  tetapi  juga  mengenai  tanggung jawab  dari  pihak  perusahaan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  upaya perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  atas  adanya  kerugian  yang  diderita,  yaitu  upaya perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  represif,  dimana  dalam  kasus  GGAPA  ini,  keluarga korban  melakukan  upaya  perlindungan  represif  berupa  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa secara  litigasi,  yaitu  melalui  gugatan class  action. Konsumen  juga  memiliki  hak  untuk mendapatkan  pertanggungjawaban  dari  pelaku  usaha  atas  adanya  kerugian  yang  dideritanya, dimana dalam kasus GGAPA ini, keluarga korban meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi melalui gugatan class action. Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Perusahaan; Obat Sirup

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  legal  protection  efforts  that  consumers  can  take  and  the responsibility that companies must take for losses suffered by consumers due to consuming syrup drugs  that  damage  health.  This  research  explores  cases  of  GGAPA  in  children  that  occurred  in mid-2022,  where  consumers  suffered  losses  due  to  the  company's  negligence  in  producing  safe medicines  for  consumers.  This  case  is  why  it  is  essential  to  conduct  further  research  regarding consumer  legal  protection.  This  research  uses  a  normative  juridical  research  method,  with  a statutory approach and a case approach. The data in this research is supported by primary data in the  form  of  interviews  with  one  of  the  mothers  of  the  victim's  family  who  consumed  drugs  that damaged their health. The novelty of this research is that it discusses the issue of legal protection for  consumers  and  the  company's  responsibility.  The  results  of  this  research  show  that  several legal  protection  efforts  can  be  taken  for  losses  suffered,  namely  preventive  and  repressive  legal protection efforts, where in this GGAPA case, the victim's family took repressive protection efforts in  the  form  of  making  efforts  to  resolve  disputes  through  litigation,  namely  through  class  action lawsuit. Consumers also have the right to obtain responsibility from business actors for the losses they suffer, where in this GGAPA case, the victim's family asked for responsibility in the form of compensation through a class action lawsuit.
Keywords: Consumer Protection; Company Responsibility ; Syrup Medicine
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023

## 1. PENDAHULUAN
Pada  aktivitas  perdagangan,  pihak  konsumen  merupakan  salah  satu  pihak yang  harus  diberikan  perlindungan,  mengingat  terdapat  perbedaan  kedudukan yang  tidak  seimbang,  baik  antara  konsumen  maupun  perusahaan. 1 Perusahaan cenderung  memiliki  wawasan  dan  pengetahuan  yang  lebih  baik  terhadap  barang atau  jasa  yang  mereka  miliki  dibandingkan  konsumen,  dimana  dengan  hal  ini sebagai  pihak  yang  memproduksi  dan  menjual  produk  barang  atau  jasa  kepada konsumen, perusahaan harus dapat  menjadi  pihak utama yang dapat  memastikan pengimplementasian  perlindungan  bagi  para  konsumennya.  Perusahaan  harus menghasilkan  produk  yang  baik  dan  aman  kepada  konsumennya,  mengingat keamanan,  kenyamanan,  dan  keselamatan  konsumen  dalam  pemakaian  suatu barang  merupakan  salah  satu  dari  sekian  hak  konsumen  yang  harus diimplementasikan oleh pelaku usaha, dimana hak atas konsumen tersebut secara jelas  tertuang  dalam  Pasal  4  huruf  a  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK).  Perusahaan  yang  melakukan  kegiatan  bisnis  di  semua  sektor  industri wajib  untuk  memastikan  pengimplementasian  perlindungan  bagi  konsumennya, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang farmasi.
Industri  farmasi  memiliki  peranan  penting  bagi  manusia,  dimana  obat- obatan berperan untuk  menjaga dan mempertahankan kesehatan untuk  menjamin kelangsungan hidup. 2 Wajib hukumnya bagi suatu perusahaan farmasi untuk dapat menjamin mutu dan keamanan atas produk obat-obatan bagi masyarakat. 3 Produk yang  diproduksi  pula  harus  memenuhi  standar  mutu  sebagaimana  diatur  pada Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Ayat  (1)  Peraturan  BPOM  yang  menjelaskan bahwasanya  obat  dan  bahan  obat  wajib  memenuhi  standar  persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan. Adanya kewajiban bagi tiap perusahaan untuk memenuhi standar mutu tersebut, kenyataannya masih ditemukan kasus  kerugian konsumen  yang  terjadi  akibat  adanya  peredaran  obat  yang  masih  belum  sesuai dengan standar mutu keamanan yang membahayakan kesehatan konsumen.
Salah  satu  contohnya  ialah  kasus  beredarnya  obat  anak  produksi  beberapa perusahaan  farmasi  yang  menyebabkan  meningkatnya  angka  kasus  penyakit gangguan  ginjal  akut  pada  anak  (GGAPA).  Pada  pertengahan  tahun  2022  lalu, Indonesia  dikejutkan  atas  meningkatnya  kasus  GGAPA. 4 Bahkan,  pada  bulan
1 Chandra  Adi  Gunawan  Putra,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Persfektif  Kesadaran  Hukum  Masyarakat,” Jurnal Analogi Hukum 5, no. 1 (2023): 14.
2 Husni Mubaroq, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan Ilegal Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)” (Unversitas Islam Kalimantan, 2021), 2.
3 Carissa Amanda Siswanto et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika  Pada  Online  Marketplace,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  563, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337.
4 Ni  Putu  Yuliana  Kemalasari,  I  Putu  Harry  Suandana  Putra,  and  I  Nengah  Pasek  Suryawan, “Efektivitas  Pengawasan  Bpom  Ri  Terhadap  Peredaran  Obat  Demam,  Flu  Dan  Batuk  Yang  Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak,” Jurnal Hukum Saraswati 5, no. 1 (2023): 311.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
November  terdapat  laporan  sebanyak  323  kasus  mengenai  peningkatan  penyakit tersebut. Kasus GGAPA ini didominasi terjadi pada anak usia 1-5 tahun, dimana 190  anak  diantaranya  meninggal  dunia. 5 Menurut  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia  terjadinya  peningkatan  atas  penyakit  ini  disebabkan  karena adanya  cemaran  bahan  kimia  EG  ( etilen  glikol) serta  DEG  ( dietilen  glikol) yang melampaui  anjuran  penggunaan  pada  obat  sirup  produksi  beberapa  perusahaan farmasi yang dikonsumsi tanpa sepengetahuan sang anak dan keluarganya. 6
Adanya  cemaran  obat  tersebut,  pemerintah  memutuskan  untuk  melarang sementara  penggunaan  obat  sirup  pada  anak. 7 BPOM  menjelaskan  bahwasanya terdapat  beberapa  produk  obat  sirup  anak  yang  terindikasi  memiliki  kandungan cemaran bahan kimia EG dan DEG, dimana produk obat sirup tersebut ialah:
Tabel 1. Daftar Obat Sirup Terindikasi Tercemar Bahan Kimia EG dan DEG NO Nama Perusahaan Nama Obat Nomor Izin Edar 1 PT. Afi Farma Pharmaceutical Paracetamol Drops GBL1801707636A1 Paracetamol Sirup Rasa Pappermint GBL0101704237A1 Vipcol Sirup DTL7801706637A1 2 PT. Yarindo Farmata Flurin DMP Sirup (Obat Batuk dan Flu) DTL0332708637A1 3 Universal Pharmaceutical Industries Unibebi Cough Sirup (Obat Batuk dan Flu) DTL7226303037A1 Unibebi Demam Sirup (Obat Demam) DBL8726301237A1 Unibebi Demam Drops (Obat Demam) DBL1926303336A1 4 PT. Konimex Termorex Sirup DBL7813003537A1
Source: Indonesiabaik.id, 2022.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  1  diatas  dapat  terlihat  bahwasanya  tindakan para  perusahaan  pada  kasus  tersebut  bertentangan  dengan  kewajiban  perusahaan untuk memenuhi hak konsumen dan menjamin mutu barang yang diproduksinya. Terlebih  lagi  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  farmasi,  perusahaan  tersebut seharusnya  menghasilkan  produk  obat  obatan  yang  dapat  melindungi  seseorang dari  penyakit  bukan  malah  menimbulkan  penyakit.  Akibatnya  para  konsumen yang  turut  mengkonsumsi  obat  sirup  anak  tersebut  tentu  akan  mengalami kerugian.
5 Allan  Mustafa  Umami,  “Tanggung  Gugat  Keperdataan  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan (BPOM)  Indonesia  Dalam  Peredaran  Obat-Obatan  Yang  Menyebabkan  Gagal  Ginjal  Akut  Pada  Anak.,” Jurnal Risalah Kenotariatan 4, no. 1 (2023): 374.
6 Wikanto Edi, “Kemenkes Simpulkan Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, Ini 73 Obat Sirup Dilarang BPOM,” Nasional.Kontan.Id ,  2022,  nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebab- gagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom.
7 Rati Purnama Sari et al., “Google Trend Seminggu Pasca Kebijakan Antisipatif Dalam Cegah Gagal Ginjal  Akut  Misterius  Pada  Anak,” Jurnal Sehat Mandiri 18, no. 1 (2023): 114, https://doi.org/10.33761/jsm.v18i1.949.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
Ditemukan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  bertautan  dengan  penelitian ini,  yakni  penelitian  yang  ditulis  oleh  Septya  pada  2018.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  dengan  adanya  peredaran  obat-obatan  yang  memiliki kandungan  bahan  berbahaya,  sebagai  konsumen  tindakan  perlindungan  hukum yang  dapat  mereka  tempuh  ialah  dengan  melakukan  perlindungan  hukum  yang dilakukan  setelah  adanya  suatu  kejadian  (represif),  yaitu  dengan  cara  melakukan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Hal ini dikarenakan cara tersebut memiliki  efesiensi  waktu  yang  singkat  serta  membutuhkan  biaya  yang  tidak mahal. 8
Selanjutnya  berdasarkan  penelitian  yang  ditulis  oleh  Sudewi  pada  2020 , penelitian ini menyimpulkan bahwa BPOM harus melakukan upaya perlindungan hukum  preventif,  yaitu  dengan  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  obat tradisional  berupa  jamu  yang  memiliki  kandungan  zat  kimia  melalui  pembinaan dan  mengeluarkan  produk  hukum  yang  berguna  untuk  menguatkan  kinerja pengawasan BPOM. 9
Terakhir  penelitian  Giovanni  pada  tahun  2022  yang  menjelaskan  bahwa upaya  perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  konsumen  akibat  adanya peredaran obat berbahaya ialah dengan melakukan perlindungan hukum preventif dan represif, dimana tindakan tersebut sudah sesuai dengan anjuran yang  terdapat dalam UUPK. Tak hanya itu, pihak konsumen yang mengkonsumsi obat tersebut dapat  melakukan  upaya  hukum  dengan  melalui  jalur  pengadilan  maupun  di  luar pengadilan. 10
Persamaan  tema  antara  penelitian  terdahulu  dan  penelitian  ini  tidak menghilangkan  kebaruan  dalam  penelitian  dalam  artikel  ini,  dimana  penelitian bukan  hanya  membahas  secara  jelas  mengenai  perlindungan  bagi  konsumennya saja,  melainkan  juga  menguraikan  mengenai  tanggung  jawab  suatu  perusahaan atas  adanya  peredaran  obat  yang  memuat  bahan  berbahaya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengkaji  persoalan  perlindungan  bagi  para  konsumen  secara hukum  atas  adanya  kerugian  akibat  mengkonsumsi  produk  obat  anak  yang merusak  kesehatan  serta  mengkaji  mengenai  tanggung  jawab  perusahaan  atas adanya  kerugian  yang  ditanggung  konsumen  akibat  mengkonsumsi  produk  obat yang merusak kesehatan.

## 2. METODE
Artikel  ini  ditulis  dengan  mengaplikasikan  metode  penelitian  yuridis normatif,  yakni  metode  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan  menelaah  norma
8 Adella  Ghea  Septya,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Pengguna  Obat  -  Obatan Mengandung Bahan Berbahaya” (UPN “Veteran” Jawa Timur, 2018), 60.
9 Ni  Kadek  Ayu  Padmi  Ari  Sudewi,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti, “Perlindungan  Hukum  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  (BPOM)  Terhadap  Peredaran  Produk  Jamu Yang  Mengandung  Bahan  Kimia  Obat  Berbahaya,” Jurnal  Analogi  Hukum 2,  no.  2  (2020):  251, https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251.
10 Kadek  Dwi  Giovanni  and  Anak  Agung  Sri  Indrawati,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Terhadap Peredaran Obat Online Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi Obat Asli,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no. 5 (2022): 1037, https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p05.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
hukum positif sebagai objek yang akan dikaji. 11 Metode penelitian ini dijalankan dengan  menekuni  beberapa  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  mencakup bahan  hukum  primer  seperti  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  serta bahan  hukum  sekunder  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  serta  skripsi  peneliti lainnya, dimana bahan-bahan tersebut nantinya akan disusun secara terstruktu dan dikaji,  kemudian  akan  ditarik  kesimpulan  serta  hubungannya  dengan  masalah yang  diteliti.  Pendekatan  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  ialah  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Penelitian  artikel  ini  juga  turut didukung dengan data primer berupa hasil wawancara yang dilaksanakan dengan salah  satu  ibu  keluarga  korban  yang  turut  dirugikan  aas  mengonsumsi  obat merusak kesehatan tersebut.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Konsumen  Atas  Adanya  Kerugian Akibat Mengonsumsi Produk Obat Anak Yang Merusak Kesehatan
Perlindungan  hukum  dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk  upaya  yang diberikan  atau  dapat  dilakukan  oleh  seseorang  guna  memberikan  rasa  aman  dan memenuhi kemalangan atau kerugian yang dialaminya. 12 Indonesia sendiri sudah menekankan  bahwasanya  setiap  masyarakat  memiliki  hak  untuk  memiliki  atau mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  layak,  dimana  hal  ini  dijelaskan  pada Pasal  28D  Ayat  (1)    UUD  1945.  Bila  melihat  dari  bunyi  pasal  tersebut,  dapat diketahui  bahwasanya  tiap  manusia  mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan,  termasuk  konsumen.  Melihat  adanya  kepentingan  untuk mewujudkan  perlindungan  terhadap  konsumen,  maka  diundangkanlah  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana produk hukum ini hadir sebagai satu dari sekian bentuk upaya untuk mewujudkan kepastian serta perlindungan hukum bagi konsumen. 13
Akan  tetapi,  hadirnya  produk  hukum  tersebut  tidak  memberikan  jaminan atas  kuatnya  sistem  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  di  Indonesia.  Hal tersebut dapat dibuktikan dengan timbulnya temuan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak yang ditimbulakn karena adanya cemaran bahan kimia yang ditemukan pada obat  sirup anak yang dijual  dipasaran. Secara global, gangguan ginjal akut merupakan salah satu tantangan utama dalam dunia kesehatan diperkirakan sebanyak 13,3 Juta kasus per tahun. 14 Sedangkan, laporan dari 11 th Report  of  Indonesian  Renal  Registry pada  tahun  2018  menyebutkan
11 Suyanto, Metode  Penelitian  Hukum  Pengantar  Penelitian  Normatif,  Empiris  Dan  Gabungan (Gresik: Unigres Press, 2023), 86.
12 Roberto Ranto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik,” Jurnal Ilmu Hukum Alethea 2, no. 2 (2019): 148.
13 Anwar  Sadad,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  E  Commerce  Lovebird  Berdasarkan Undang  Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2 (2018): 165, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250.
14 Anggun  Sri  Mardhika,  Dadang  Hudaya  Somasetia,  and  Diah  Asri  Wulandari,  “Korelasi  Antara Kadar  Neutrophil  Gelatinase  Associated  Lipocaline  Urin  Dengan  Laju  Filtrasi  Glomerulus  Pada  Variasi Waktu Untuk Mendeteksi Dini Gangguan Ginjal Akut Pada Anak Sepsis,” Sari Pediatri 21, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.14238/sp21.1.2019.1-7.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
bahwasanya sebanyak 3822 pasien dengan gangguan ginjal akut di Indonesia, dan 0,31% persen diantaranya merupakan anak berusia 1-14 tahun. 15
Pada  tahun  2022  sendiri,  kasus  GGAPA  mulai  marak  dan  menunjukkan peningkatannya  sejak  pertengahan  tahun  2022  lalu  hingga  mencapai  323  kasus, dimana  berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia,  adanya  peningkatan  kasus  GGAPA  pada  anak  dapat  terjadi dikarenakan adanya cemaran bahan kimia EG ( Etilen Glikol) dan DEG ( Dietilen Glikol) yang penggunaannya melampaui anjuran penggunaan pada obat sirup anak produksi  beberapa  perusahaan  farmasi  di  Indonesia. 16 Bukti  bahwa  penyebab meningkanya kasus GGAPA dikarenakan adanya bahan kimia EG dan DEG pada obat  sirup  tersebut  juga  didukung  oleh  IDAI  serta  Ahli  Epidemiologi  melalui Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM dalam Kasus GGAPA Pada Anak di Indonesia yang dibentuk oleh Komnas HAM. 17
Adanya  kasus  tersebut  membuktikan  bahwa  masih  lemahnya  sistem perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  di  Indonesia,  dimana  karena  minimnya pengecekan  dan  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  para  perusahaan  farmasi  dan BPOM  yang  sebenarnya  memiliki  kewajiban  untuk  memantau  isi  kandungan suatu  obat,  dapat  menyebabkan  terjadinya  suatu  permasalahan  besar  dalam industri farmasi, mengingat UUPK turut mengurus mengenai tidak diperbolehkannya para perusahaan  atau pelaku usaha untuk  memasarkan  sediaan farmasi  yang  cacat  atau  tercemar  tanpa  memberikan  informasi  yang  benar,  yang tetera  pada  pasal  8  Ayat  (3).  Dalam  mengatasi  permasalahan  khusus  dalam industri  farmasi  seperti  pada  kasus  ini  sendiri,  dibutuhkan  komitmen  yang  kuat antara BPOM dengan para perusahaan yang bergerak dibidang farmasi.  Menurut Penny K. Lukito  selaku  Kepala BPOM RI, salah satu  cara yang dapat  dilakukan guna  memaksimalkan  kesadaran  industri  farmasi  ialah  dengan  menerapkan persyaratan  CPOB  atau  Cara  Pembuatan  Obat  yang  Baik,  mengingat  obat merupakan  produk  yang  harus  diproduksi  dengan  keamanan  dan  mutu  yang terjamin. 18
Berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh kompas.com. rentang  usia  anak  yang turut  menderita  kasus  GGAPA  ini  ialah  usia  1-18  tahun,  dimana  anak  umur  1-5 tahunlah yang paling banyak ditemukan kasusnya, dengan jumlah kasus:
15 Perkumpulan  Nefrologi  Indonesia  (PERNEFRI),  “11th  Report  Of  Indonesian  Renal  Registry,” 2018.
16 Balipost, “Menkes Ungkap Hasil Penelusuaran AKI,” Balipost.Com , 2022, balipost.com/news/2022/10/24/300269/Menkes-Ungkap-Hasil-Penelusuran-Kasus...html.
17 KOMNAS  HAM,  “Pemantauan  Dan  Penyelidikan  Pelanggaran  HAM  Dalam  Kasus  Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) Pada Anak Di Indonisa,” 2023.
18 dan  Biro  Hukum  Hubungan  Masyarakat,  “Komitmen  Badan  POM  Bagi  Pelaku  Usaha  Industri Farmasi,” Pom.Go.Id , 2017, pom.go.id/berita/komitmen-badan-pom-bagi-pelaku-usaha-industri-farmasi.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
Achmad Raihansyah Lubis, Dwi Desi Yayi Tarina e-ISSN : 2621-4105
Tabel 2. Jumlah Kasus GGAPA Pada Anak Berdasarkan Rentang
Umur Nomor Umur Anak Jumlah Korban Meninggal Tidak Meninggal 1 <1 Tahun 73 41 32 2 1-5 Tahun 170 113 57 3 6-10 Tahun 40 26 14 4 11-18 Tahun 40 10 30

## Source: Kompas.com, 2022
Berdasarkan  jumlah  korban  yang  tercatat  pada  tabel  2  membuktikan bahwasanya  baik  perusahaan  yang  memproduksi  obat  sirup  anak  tersebut  serta BPOM  belum  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dalam  mengimplemenasikan persyaratan  CPOB  dengan  maksimal,  dimana  hal  ini  turut  disampaikan  oleh Marchaban  ahli  farmasi  dari  Universitas  Gadjah  Mada. 19 Adanya  temuan  kasus tersebut, pihak BPOM langsung mengambil langkah awal dengan memerintahkan para  perusahaan  farmasi  yang  memproduksi  obat  sirup  tersebut  untuk memberhentikan segala proses produksi serta distribusi obat tersebut, BPOM juga mengambil surat izin edar terkait obat sirup yang dimaksud. 20
Sebagai  pihak  yang  dirugikan,  konsumen  memiliki  hak  untuk  memperoleh advokasi  serta  perlindungan  hukum,  dimana  hal  ini  sudah  diamanatkan  oleh UUPK  pada  pasal  4  huruf  e.  Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  dalam  hal  ini dapat  terpecah  menjadi  dua,  yakni  perlindungan  hukum  secara  represif  dan preventif. 21 Upaya  perlindungan  hukum  preventif  dilakukan  dalam  rangka mencegah terjadinya suatu pelanggaran. 22 Jika berkaca pada kasus tersebut, maka upaya  yang  dapat  dilakukan  atas  adanya  cemaran  obat  tersebut  ialah  para  pihak yang  berwenang  seperti  BPOM  dan  perusahaan  farmasi  yang  memproduksi  obat tersebut memperkuat kembali persyaratan CPOB atau Cara Pembuatan Obat yang Baik sesuai dengan anjuran Kepala BPOM.
Adanya  kasus  obat  tercemar  yang  beredar  di  pasaran  dan  menimbulkan banyak  korban,  maka  para  konsumen  dapat  menempuh  perlindungan  hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan sesudah terjadinya suatu permasalahan dengan  tujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa. 23 Terkait  hal  ini,  konsumen  dapat melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa.  Dalam  implementasinya,  konsumen
19 “Orang Tua Korban Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah, Bukti Persidangan Sebut Bahan Baku Obat Sirop ‘99% Racun,’” Bbc.Com , 2023, bbc.com/indonesia/articles/cxe3kxmn0zvo.
20 Rindi  Salsabilla,  “Update  Kasus  Obat  Sirup:  6  Perusahaan  Farmasi  Dicabut  Izinnya,” Cnbnindonesia.Com , 2022, cnbcindonesia.com/lifestyle/20221226210140-33-400298/update-kasus-obat- sirup-6-perusahaan-farmasi-dicabut-izinnya.
21 Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Ilmiah “Advokasi” 4, no. 1 (2016): 53, https://doi.org/10.1111/socf.12355.
22 Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, and Lutfitasari Ratna, “Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik,” Jurnal Lex Suprema 2, no. 1 (2020): 365.
23 Tampubolon,  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang  Undang Perlindungan Konsumen,” 54.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
dapat  menempuh  upaya  penyelesaian,  di  mana  dalam  hal  ini  terdapat  dua  cara, yaitu secara litigasi dan secara kooperatif dengan cara negosiasi dan konsiliasi. 24 Kedua  cara  penyelesaian  sengketa  tersebut  juga  didukung  dengan  aturan  pada Pasal 45 Ayat (2) UUPK. Konsumen dapat meminta perlindungan hukum kepada lembaga  perlindungan  konsumen  yang  ada  di  Indonesia  apabila  konsumen memilih upaya penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan, seperti BPSK yang dapat berperan sebagai pihak penengah antara para pihak yang bersengketa. 25
Pada penelitian yang dilakukan oleh Sudewi (2020), dijelaskan bahwasanya melalui  lembaga  perlindungan  dan  penyelesaian  sengketa  seperti  BPSK, konsumen  dapat  melaporkan  serta  meminta  saran  dan  pendampingan  dalam mengatasi  tindakan  pelaku  usaha  yang  melanggar  hak  para  konsumen. 26 Adanya BPSK  tersebut  sendiri  dapat  menghasilkan  putusan  yang  bersifat  mengikat  dan final, dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 54 Ayat (3) UUPK. Namun, pada Pasal  56  Ayat  (2)  turut  menjelaskan  bahwasanya  putusan  yang  dikeluarkan  oleh BPSK  tersebut  masih  dapat  diajukan  banding  atau  kasasi  bagi  para  pihak  yang keberatan  melalui  peradilan  umum,  selambat-lambatnya  14  hari  setelah  putusan itu diberitahu.
Tak  hanya  itu,  kekuatan  eksteritorial  yang  ada  pada  putusan  BPSK  harus dibarengi  dengan  persetujuan  melalui  pengadilan  negeri  terlebih  dahulu,  dimana hal ini dapat memungkinkan terjadinya pembatalan putusan. 27 Adanya kelemahan pengaturan  BPSK  sebagai  badan  penyelesaian  sengketa  tersebut  menunjukkan bahwasanya  masih  lemah  dan  tidak  konsistennya  sistem  penegakkan  dan perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  di  Indonesia,  dimana  hal  ini  juga disampaikan  oleh  Darmadi  Durianto  selaku  Anggota  Komisi  VI  DPR  RI  yang menjelaskan  bahwasanya  dengan  diperbolehkannya  pengajuan  kasasi  setelah keluarnya putusan akhir BPSK akan menyulitkan BPSK itu sendiri. 28
Namun,  selain  melalui  BPSK,  konsumen  dapat  melakukan  perlindungan hukum  dengan  cara  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi (melalui  peradilan)  sesuai  dengan  amanat  Pasal  45  ayat  (2)  UUPK. 29 Konsumen dapat  memilih  untuk  melakukan  penyelesaian  secara  pidana  ataupun  perdata. Akan  tetapi,  bukan  hanya  melalui  gugatan  pidana  atau  perdata  saja,  terdapat
24 Soraya  Hafidzah  Rambe  and  Paramitha  Sekarayu,  “Perlindungan  Hukum  Nasabah  Atas  Gagal Klaim  Asuransi  Akibat  Ketidaktransparanan  Informasi  Polis  Asuransi,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1 (2022): 106, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073.
25 Nina Juwitasari et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 694.
26 Sudewi,  Budiartha,  and  Ujianti,  “Perlindungan  Hukum  Badan  Pengawas  Obat  Dan  Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya,” 250.
27 Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2021): 12, https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79.
28 Rofiq  Hidayat,  “Tiga  Kelemahan  UU  Perlindungan  Konsumen,”  hukumonline.com,  2023, hukumonline.com/berita/a/tiga-kelemahan-uu-perlindungan-konsumen-lt64118b77231aa/.
29 I  Kadek  Sukadana  Putra  and  Gusti  Ayu  Putu  Nia  Priyantini,  “Aspek  Perlindungan  Hukum Peredaran  Obat  Tanpa  Izin  Edar  Lembaga  Berwenang  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Pn Singaraja Nomor 80 / Pid . Sus / 2017 / Pn Sgr),” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2021): 85.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
gugatan  lain  yang  dapat  dipilih  oleh  sekelompok  konsumen  dalam  melakukan penyelesaian  sengketa,  yaitu  gugatan class  action .  Gugatan class  action ini biasanya  dilakukan  untuk  mengatasnamakan  kepentingan  umum.  Pada  kasus GGAPA,  sekumpulan  keluarga  korban  sepakat  untuk  melakukan  gugatan class action . Gugatan class action yang dilakukan pada kasus ini dilakukan bersama 41 orang/keluarga  yang  dirugikan  atas  adanya  obat  sirup  anak  yang  merusak kesehatan  tersebut.  Adanya  gugatan class  action tersebut  sudah  sesuai  dengan penerapan dalam UUPK, dimana pada UUPK salah satu klasifikasi gugatan yang bisa  ditempuh  oleh  suatu  konsumen  atas  adanya  tindak  pelanggaran  yang dilperbuat  oleh  perusahaan  atau  pelaku  usaha  ialah  gugatan  yang  dilaksanakan bagi sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan sama, dimana pengaturan tersebut tertuang pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b UUPK.
Bersumber pada keterangan yang disampaikan oleh Safitri Puspa Sari yang merupakan  orang  tua  dari  salah  satu  anak  korban  yang  mengkonsumsi  obat tersebut,  salah  satu  alasan  mengapa  para  keluarga  korban  memilih  untuk melakukan  gugatan class  action pada  kasus  ini  ialah  karena  tidak  adanya  itikad baik dari pihak perusahaan penghasil obat maupun dari pihak pemerintah terhadap korban  atau  keluarga  korban,  dimana  itikad  baik  yang  dimaksud  dalam  hal  ini bukan saja mengenai pemberian ganti rugi, tetapi karena tidak adanya pengakuan kesalahan terhadap publik, permintaan maaf, hingga tidak adanya pendampingan dari  pihak  yang  seharusnya  bertanggung  jawab.  Menurut  salah  satu  ibu  korban lainnya, adanya pengajuan gugatan class action ini sendiri juga dilakukan sebagai bentuk  dukungan  dan  memperjuangkan  keadilan  bagi  para  anak  anak  pengidap gagal ginjal akut yang masih dirawat dan berjuang untuk sembuh. 30
Gugatan class action ini diwakili oleh 3 orang, dimana masing masing pihak tersebut  akan  mewakili  3  kelompok  yang  berbeda.  Pihak  pertama  mewakili kelompok 1 yang menjadi korban GGAPA akibat obat sirup yang diproduksi oleh PT.  Afi  Farma  Pharmaceutical  Industry  yang  menyebabkan  anak  meninggal dunia,  Pihak  kedua  mewakili  kelompok  2  yang  menjadi  korban  GGAPA  akibat obat  sirup  yang  diproduksi  oleh  PT.  Afi  Farma  Pharmaceutical  Industry  yang menyebabkan anak sakit, dan  pihak ketiga mewakiliki kelompok 3 yang menjadi korban  GGAPA  akibat  obat  sirup  yang  diproduksi  oleh  PT.  Universal Pharmaeutical  Industries  yang  menyebabkan  anak  meninggal  dunia.  Dalam gugatan class  action ini,  para  keluarga  menggugat  11  tergugat,  dimana  di antaranya merupakan lembaga pemerintahan dan perusahaan penghasil obat sirup tersebut
Sebelum dilakukannya gugatan class action, salah satu  perusahaan farmasi yang  turut  memproduksi  obat  sirup  terkontaminasi  bahan  kimia  yang  melebihi ambang  batas  tersebut  memberikan  tanggapannya,  dimana  perusahaan  tersebut tidak  memiliki  niat  jahat  sedikitpun  dalam  proses  industri  obat  tersebut  dan
30 Quin  Pasaribu,  “Kasus  Gagal  Ginjal  Akut:  PN  Jakpus  Menyatakan  Gugatan  Class  Action  Bisa Dilanjutkan,” bbc.com , 2023, bbc.com/indonesia/articles/czdyx2g4zk3o.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
bersedia  secara  kooperatif  untuk  mengikuti  langkah  BPOM  dalam  penyelidikan obat  sirup  buatan  produksinya. 31 Saat  ini,  kasus  gugatan class  action yang dilakukan oleh para keluarga korban  telah memasuki tahap putusan sela dengan nomor  perkara  771/Pdt.G/2022/PN  Jkt.Pst,  dimana  pada  putusan  sela  tersebut hakim  memutuskan  untuk  menolak  semua  eksepsi  dari  keenam  tergugat  pada kasus ini, sehingga gugatan para penggugat akan dilanjutkan hingga putusan akhir nanti. Adanya gugaan class action tersebut mendapat dukungan dan desakan dari Ketua  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  Jasra  Putra.  Menurutnya,  proses hukum  kasus  ini  harus  dilaksanakan  dengan  secepat  dan  seefisien  mungkin, mengingat kasus ini sudah berlangsung selama satu tahun. 32
Adanya  tindakan  perlindungan  hukum  secara  represif  dan  preventif  yang dapat  dilakukan  para  konsumen  yang  dirugikan  pada  kasus  ini  juga  harus didukung dengan tindakan untuk meningkatkan sistem perlindungan konsumen di Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari  kembali  terjadinya  suatu permasalahan  atau  kasus  yang  merugikan  konsumen.  Mengenai  persoalan  ini, Direktorat  Jenderal  Perlindungan  Konsumen  dan  Tertib  Niaga  menyampaikan beberapa  arahan  yang  harus  dilaksanakan  untuk  meningkatkan  sistem perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  seperti  peningkatan  efektivitas  terhadap pengawasan  barang  dan  jasa  beredar  dengan  melakukan  penyusunan  mengenai pedoman  pengawasan  barang  beredar,  melakukan  peningkatan  kapasitas  SDM dalam  bidang  standarisasi  serta  pengendalian  mutu,  dan  memaksimalkan Kelembagaan Perlindungan Konsumen Daerah. 33
3.2 Tanggung  Jawab  Perusahaan  Atas  Adanya  Kerugian  Yang  Di  Derita Konsumen  Akibat  Mengkonsumsi  Produk  Obat  Yang  Merusak Kesehatan
Tanggung jawab adalah suatu bentuk keharusan yang wajib untuk dilakukan oleh  suatu  pihak  untuk  menanggung  segala  tindakannya  secara  hukum. 34 Prinsip tanggung  jawab  merupakan  prinsip  yang  sangat  krusial  untuk  dikaji  karena tanggung  jawab  hanya  akan  muncul  bilamana  terdapat  suatu  aturan  hukum  yang memberikan  kewajiban  kepada  suatu  pihak,  yang  bila  kewajiban  tersebut  tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan efek berupa sanksi, dimana hal ini selaras dengan  pendapat  Hans  Kelsen  mengenai  tanggung  jawab. 35 Prinsip  tanggung
31 Kahfi,  “Ini  Tanggapan  Universal  Pharmaceutical  Yang  Dilaporkan  BPOM  Terkait  Kasus  Obat Sirop,” Ekonomi.Bisnis.Com , 2022, ekonomi.bisnis.com/read/20221030/257/1592934/ini-tanggapan- universal-pharmaceutical-yang-dilaporkan-bpom-terkait-kasus-obat-sirop.
32 Stephanus  Aranditio,  “Eksepsi  Pemerintah  Ditolak,  Sidang  Kasus  Gangguan  Ginjal  Akut  Terus Berlanjut,” Kompas.Com ,  2023,  kompas.id/baca/humaniora/2023/10/02/eksepsi-pemerintah-ditolak-sidang- gangguan-ginjal-akut-terus-berlanjut.
33 “Ditjen PKTN ‘Tentang Kami,’” Ditjenpktn.Kemendag.Go.Id , n.d., ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami.
34 Aris  Yulia,  “Tanggung  Jawab  Produsen  Atas  Produk  Yang  Cacat  Terhadap  Objek  Jual  Beli” (Universitas Diponegoro, 2015), 14.
35 Putri Utami Dian Safitri, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan,” Legislasi Indonesia 18, no. 4 (2021): 545,
http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/128 8.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
jawab ini tentu harus diterapkan dalam segala hal  oleh berbagai  pihak, termasuk pihak  pelaku  usaha  atau  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  tanggung  jawab merupakan  suatu  keharusan  yang  wajib  dipenuhi  bagi  suatu  perusahaan  dalam melaksanakan kegiatan wirausahanya .
Suatu perusahaan atau pelaku usaha dapat dibebankan pertanggungjawaban secara  hukum  bilamana  perusahaan  tersebut  melakukan  tindakan  yang  dinilai telah  merugikan  konsumennya,  dimana  salah  satu  bentuk  tindakan  tersebut  ialah dengan  tidak  mengimplementasikan  kewajibannya  untuk  memenuhi  hak  para konsumen  yang  tertera  pada  Pasal  4  UUPK.  Namun,  walaupun  sudah  peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, tetap saja masih dapat ditemukan kasus kasus kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelanggaran hak tersebut, salah satunya ialah kasus tercemarnya obat sirup anak yang menyebabkan meningkatnya kasus GGAPA pada anak usia 1-18 tahun.
Pada kasus cemaran obat sirup tersebut, sebenarnya terdapat beberapa pihak yang  dapat  konsumen  minta  untuk  memberikan  pertanggungjawabannya,  salah satunya  ialah  pihak  perusahaan  yang  memproduksi  obat  tersebut.  Kondisi  ini dikarenakan pihak perusahaan tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak para konsumen yang secara nyaa sudah ditetapkan dalam UUPK, terlebih tiap hak  yang  tertuang  pada  Pasal  4  huruf  a  UUPK.  Tak  hanya  itu,  dalam  kasus tersebut  hak  konsumen  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  serta  jujur  mengenai jaminan dan kondisi barang sesuai dengan pengaturan pada pasal 4 huruf c UUPK tersebut  telah  dilanggar,  pasalnya  konsumen  dalam  kasus  tersebut  tidak mengetahui  mendapatkan  produk  obat  yang  dibeli  sesuai  dengan  informasi komposisi  produk  tersebut. 36 Selain  melanggar  kedua  pasal  tersebut,  menurut Budi  Djanu  Purwanto  (Ketua  Persatun  Ahli  Farmasi  Indonesia)  perusahaan fasmasi  juga  harus  bertangung  jawab  karena  perusahaan  tersebut  lah  yang memproduksinya obat tersebut hingga tahap pendistribusiannya. 37
Sebenarnya  UUPK  sudah  menyusun  pasal  yang  menyinggung  mengenai bentuk  pertanggungjawaban  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  para  perusahaan bilamana  seorang  atau  sejumlah  konsumen  menderita  kerugian.  Contohnya  saja pada Pasal 19 ayat (1) UUPK  yang didalamnya menjelaskan mengenai tanggung jawab  bagi  para  penyelenggara  usaha  atau  perusahaan  untuk  memberi pertanggung jawaban berupa ganti rugi terhadap kemalangan yang dirasakan oleh konsumen,  yang  diakibatkan  karena  mengkonsumsi  atau  menggunakan  suatu barang  ataupun  jasa . Pasal  19  Ayat  (2)  juga  turut  menerangkan  mengenai beberapa  bentuk  ganti  rugi  yang  dapat  dibebankan  bagi  penyelenggara  usaha
36 Arihta  Esther  Tarigan  et  al.,  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Memproduksi  Obat  Sirup  Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak,” Jurnal Surya Kencana Dua 9, no. 2 (2022): 163.
37 Humas  FHUI,  “Kuliah  Dosen  Tamu  Hukum  Kesehatan:  Kedudukan  Dan  Peran  BPOM  Serta Perusahaan  Farmasi  Dalam  Kasus  Cemaran  Etilen  Glikol  Dan  Dietilen  Glikol  Dalam  Obat  Syrup  Anak,” Law.Ui.Ac.Id ,  2023,  law.ui.ac.id/kuliah-dosen-tamu-hukum-kesehatan-kedudukan-dan-peran-bpom-serta- perusahaan-farmasi-dalam-kasus-cemaran-etilen-glikol-dan-dietilen-glikol-dalam-obat-syrup-anak/.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
kepada  konsumen,  mulai  dari  pengembalian  uang,  pemberian  santunan,  hingga bentuk ganti rugi lainnya yang terdapat dalam pasal tersebut.
Pasal  19  Ayat  (2)  UUPK  terdapat  sejumlah  bentuk  pertanggungjawaban yang dapat  dilaksanakan perusahaan guna memulihkan kerugian para konsumen, bilamana kesalahan pelaku dapat dibuktikan. 38 Pada kasus tercemarnya obat sirup anak  yang  menyebabkan  meningkatnya  Kasus  GGAPA  pada  anak  sendiri, berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh    Safitri  Puspa  Sari  sebagai  salah satu  ibu  dari  korban  yang  mengalami  kasus  tersebut,  diketahui  bahwasanya sebelum adanya niat untuk melakukan tindakan hukum, tidak ada itikad baik bagi para perusahaan penghasil obat sirup tersebut untuk memberikan pertanggungjawabannya,  sehingga  keluarga  korban  sepakat  untuk  meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi melalui dilakukannya gugatan class action. Gugatan class  action ialah  gugatan  kepentingan  kelompok  yang  melibatkan konsumen  dalam  skala  besar  yang  memiliki  permasalahan  hukum  yang  sama, dimana gugatan ini turut disebutkan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b UUPK. 39
Pada kasus tersebut, para korban mengajukan ganti rugi sejumlah ± 3 Miliar rupiah  per  anggota  kelompok  bagi  korban  gagal  ginjal  yang  anaknya  meninggal dunia  serta  ganti  rugi  sejumlah  ±  2  Miliar  rupiah  per  anggota  kelompok  bagi anaknya  yang  mengalami  atau  masih  menderita  gagal  ginjal  akut  tersebut. 40 Adanya pengajuan ganti rugi tersebut dilakukan oleh para keluarga korban untuk memenuhi  kerugian  yang  mereka  alami,  baik  kerugian  yang  timbul  akibat dikonsumsinya  obat  tersebut  serta  kerugian  yang  timbul  setelah  terjadinya  kasus tersebut  (seperti  habisnya  dana  proses  penyembuhan),  dimana  hal  ini  turut disampaikan  olehSafitri  Puspa  Sari  selaku  salah  satu  keluarga  korban.  Bila melihat  permintaan  pertanggungjawaban  korban  berupa  pemberian  ganti  rugi tersebut, tentu hal tersebut dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan penerimaan ganti rugi  merupakan  satu  dari  sekian  hak  konsumen  sebagaimana  telah  tertuang  pada Pasal 4 huruf h UUPK.
Selain  itu,  bentuk  pertanggungjawaban  yang  dapat  diberikan  kepada  suatu perusahaan  ialah  dengan  pemberian  sanksi  administratif  sesuai  dengan  amanat Pasal  52  huruf  m  UUPK.  Sanksi  administratif  sejatinya  merupakan  sanksi  yang diberikan  kepada  perseorangan  atau  badan  usaha  sebagai  akibat  dari  tidak dilaksanakannya  suatu  ketentuan  hukum  administratif. 41 Pemberian  sanksi administratif dapat berupa pembekuan izin usaha secara sementara atau permanen
38 Tarigan et al., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak,” 165.
39 Andi  Nova  Bukit,  “Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang  Dirugikan  Dalam Pembobolan  Rekening  Nasabah  (Studi  Di  Pt.  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk,  Kantor  Cabang  Medan  Gatot Subroto),” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 189.
40 Ardhi  Ridwansyah,  “Dikabulkan,  Permohonan  Gugatan  Class  Action  Kasus  Gagal  Ginjal  Akut,” Kbr.Id , 2023, kbr.id/nasional/03-2023/dikabulkan-permohonan-gugatan-class-action-kasus-gagal-ginjal- akut/111278.html.
41 I Gede Agus Kurniawan, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco De Deus Mau Lulo, “Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis of Law,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 1 (2023): 119, https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
ataupun  penarikan  produk  dari  pasaran  disertai  dengan  pencabutan  izin  edar produk  tersebut. 42 Mengenai  pemberian  sanksi  administratif  kepada  suatu perusahaan  sendiri,  berdasarkan  Pasal  60  UUPK,  BPSK  memegang  kewenangan untuk  memberikan  sanksi  administratif  terhadap  para  penyelenggara  usaha  yang tidak  melaksanakan  beberapa  ketentuan  pada  UUPK,  dimana  berdasarkan  Pasal 60  Ayat  (2)  dijelaskan  bahwasanya  penetapan  sanksi  administratif  tersebut dilakukan dengan melakukan ganti rugi maksimal  Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah).
Selain pihak perusahaan, pihak keluarga juga meminta pertanggungjawaban kepada  pihak  pemerintah. 43 Mengenai  hal  ini,  berlandaskan  keterangan  yang disampaikan  oleh  Muhadjir  Effendy  bahwa  Presiden  Joko  Widodo  telah memberikan  arahan  mengenai  pemberian  besaran  bantuan  kepada  para  korban GGAPA.  Menteri  Menko  PMK  tersebut  turut  menyatakan  bahwa  adanya pemberian  santunan  tersebut  tidak  akan  mempengaruhi  proses  peradilan  yang sedang  ditempuh  oleh  para  keluarga  korban  melalui  gugatan class  action untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban. 44 Pada gugatan class action tersebut sendiri,  dalam  proses  mediasi  yang  dilakukan  oleh  keluarga  selaku  penggugat dengan  11  tergugat  pada  kasus  ini  sendiri,  terdapat  sebanyak  5  tergugat  yang dikeluarkan  dalam  gugatan,  hal  ini  dikarenakan  kelima  tergugat  tersebut  sudah memiliki  iktikad  baik  dengan  melaksanakan  kewajibannya  serta  memenuhi permintaan para penggugat. 45

## 4. PENUTUP
Hadirnya  Undang  Undang  Nomor  Perlindungan  Konsumen  tidak  bisa memastikan  terhapusnya  kasus  pelanggaran  hak  konsumen  yang  dilakukan  oleh penyelenggara    usaha  atau  perusahaan,  salah  satunya  saja  kasus  cemaran  obat sirup  anak  produksi  beberapa  perusahaan  farmasi  yang  menyebabkan meningkatnya  kasus  GGAPA  pada  anak  usia  1-18  tahun.  Adanya  pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut  memberikan hak bagi  konsumen dalam memeperoleh  perlindungan  hukum,  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Pada kasus  GGAPA, keluarga korban melakukan perlindungan hukum  represif berupa dilakukannya  upaya  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi,  yaitu  melalui  gugatan class  action yang  dilakukan  bersama  41  orang/keluarga  yang  dirugikan  atas keberadaan  obat  sirup  anak  yang  merusak  kesehatan.  Selain  melakukan  upaya perlindungan  hukum,  konsumen  yang  dirugikan  juga  memiliki  hak  untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, contohnya saja diberikannya  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen,  baik  berupa pengembalian  uang,  pengembalian  barang/jasa,  pemberian  jasa  kesehatan  atau
42 Tarigan et al., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak,” 171.
43 “Orang Tua Korban Tuntut Pertanggungjawaban Pemerintah, Bukti Persidangan Sebut Bahan Baku Obat Sirop ‘99% Racun.’”
44 Aranditio, “Eksepsi Pemerintah Ditolak, Sidang Kasus Gangguan Ginjal Akut Terus Berlanjut.”
45 Aranditio.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
pemberian  santunan.  Pada    kasus  GGAPA  ini,  dalam  gugatan class  action yang dilakukan,  keluarga  korban  mengajukan  ganti  rugi  sejumlah  ±  3.4  Miliar  rupiah per  anggota  kelompok  bagi  korban  gagal  ginjal  yang  anaknya  meninggal  dunia serta ganti rugi sejumlah ± 2.2 Miliar rupiah per anggota kelompok bagi anaknya yang mengalami atau masih menderita GGAPA tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
(PERNEFRI),  Perkumpulan  Nefrologi  Indonesia.  “11th  Report  Of  Indonesian Renal Registry,” 2018.
Alydrus,  Sayyid  Muhammad  Zein,  Suhadi,  and  Lutfitasari  Ratna.  “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik.” Jurnal Lex Suprema 2, no. 1 (2020): 362–77. Aranditio,  Stephanus.  “Eksepsi  Pemerintah  Ditolak,  Sidang  Kasus  Gangguan Ginjal Akut Terus Berlanjut.” Kompas.Com , 2023.
kompas.id/baca/humaniora/2023/10/02/eksepsi-pemerintah-ditolak-sidang- gangguan-ginjal-akut-terus-berlanjut.
Balipost.  “Menkes  Ungkap  Hasil  Penelusuaran  AKI.” Balipost.Com ,  2022. balipost.com/news/2022/10/24/300269/Menkes-Ungkap-Hasil-Penelusuran- Kasus...html.
Bukit,  Andi  Nova.  “Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang Dirugikan  Dalam  Pembobolan  Rekening  Nasabah  (Studi  Di  Pt.  Bank Rakyat  Indonesia  Tbk,  Kantor  Cabang  Medan  Gatot  Subroto).” Jurnal  Ius
Constituendum 4, no. 2 (2019): 181–94. “Ditjen PKTN ‘Tentang Kami.’” Ditjenpktn.Kemendag.Go.Id , n.d. ditjenpktn.kemendag.go.id/tentang-kami. Edi, Wikanto. “Kemenkes Simpulkan Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, Ini 73 Obat Sirup Dilarang BPOM.” Nasional.Kontan.Id , 2022.
nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-simpulkan-obat-sirup-penyebab- gagal-ginjal-ini-73-obat-sirup-dilarang-bpom.
FHUI,  Humas.  “Kuliah  Dosen  Tamu  Hukum  Kesehatan:  Kedudukan  Dan  Peran
BPOM Serta Perusahaan Farmasi Dalam Kasus Cemaran Etilen Glikol Dan Dietilen  Glikol  Dalam  Obat  Syrup  Anak.” Law.Ui.Ac.Id ,  2023. law.ui.ac.id/kuliah-dosen-tamu-hukum-kesehatan-kedudukan-dan-peran- bpom-serta-perusahaan-farmasi-dalam-kasus-cemaran-etilen-glikol-dan- dietilen-glikol-dalam-obat-syrup-anak/.
Giovanni,  Kadek  Dwi,  and  Anak  Agung  Sri  Indrawati.  “Perlindungan  Hukum Bagi  Konsumen  Terhadap  Peredaran  Obat  Online  Yang  Tidak  Sesuai Dengan  Komposisi  Obat  Asli.” Kertha  Semaya :  Journal  Ilmu  Hukum 10, no. 5 (2022): 1037–45. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p05.
HAM, Komnas. “Pemantauan Dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Dalam Kasus Gangguan  Ginjal  Akut  Progresif  Atipikal  (GGAPA)  Pada  Anak  Di Indonisa,” 2023. Hidayat, Rofiq. “Tiga Kelemahan UU Perlindungan Konsumen.”
hukumonline.com, 2023. hukumonline.com/berita/a/tiga-kelemahan-uu- perlindungan-konsumen-lt64118b77231aa/.
Hubungan  Masyarakat,  dan  Biro  Hukum.  “Komitmen  Badan  POM  Bagi  Pelaku Usaha  Industri  Farmasi.” Pom.Go.Id ,  2017.  pom.go.id/berita/komitmen-
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
badan-pom-bagi-pelaku-usaha-industri-farmasi.

## Ista Sitepu, Rida, and Hana Muhamad. “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen  (Bpsk)  Sebagai  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di Indonesia.” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2021): 7–14. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79.
Juwitasari,  Nina,  Diah  Sulistyani  Rs,  Muhammad  Junaidi,  and  Soegianto Soegianto.  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pengguna  Jasa  Ekspedisi.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 688–701.
Kahfi. “Ini Tanggapan Universal Pharmaceutical Yang Dilaporkan BPOM Terkait Kasus Obat Sirop.” Ekonomi.Bisnis.Com , 2022. ekonomi.bisnis.com/read/20221030/257/1592934/ini-tanggapan-universal- pharmaceutical-yang-dilaporkan-bpom-terkait-kasus-obat-sirop.
Kemalasari, Ni  Putu  Yuliana,  I Putu  Harry Suandana Putra, and  I Nengah Pasek Suryawan.  “Efektivitas  Pengawasan  Bpom  Ri  Terhadap  Peredaran  Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” Jurnal Hukum Saraswati 5, no. 1 (2023): 310–21. Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco De Deus Mau Lulo.  “Eksistensi  Sanksi  Administratif  Bisnis  Digital  Dalam  Perspektif Economic  Analysis  of  Law.” Jurnal  Ius  Constituendum 8,  no.  1  (2023): 115–31. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281.
Mardhika,  Anggun  Sri,  Dadang  Hudaya  Somasetia,  and  Diah  Asri  Wulandari. “Korelasi  Antara  Kadar  Neutrophil  Gelatinase  Associated  Lipocaline  Urin Dengan  Laju  Filtrasi  Glomerulus  Pada  Variasi  Waktu  Untuk  Mendeteksi Dini  Gangguan  Ginjal  Akut  Pada  Anak  Sepsis.” Sari  Pediatri 21,  no.  1 (2019): 1–7. https://doi.org/10.14238/sp21.1.2019.1-7.
Mubaroq,  Husni.  “Analisis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap Peredaran  Obat-Obatan  Ilegal  Menurut  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).” Unversitas Islam Kalimantan, 2021.
“Orang  Tua  Korban  Tuntut  Pertanggungjawaban  Pemerintah,  Bukti  Persidangan Sebut  Bahan  Baku  Obat  Sirop  ‘99%  Racun.’” Bbc.Com ,  2023.
bbc.com/indonesia/articles/cxe3kxmn0zvo. Pasaribu, Quin. “Kasus Gagal Ginjal Akut: PN Jakpus Menyatakan Gugatan Class Action Bisa Dilanjutkan.” Bbc.Com , 2023. bbc.com/indonesia/articles/czdyx2g4zk3o. Putra,  Chandra  Adi  Gunawan,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ni  Made Puspasutari  Ujianti.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Persfektif Kesadaran Hukum Masyarakat.” Jurnal Analogi Hukum 5, no.  1 (2023): 13–19.
Putra,  I  Kadek  Sukadana,  and  Gusti  Ayu  Putu  Nia  Priyantini.  “Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Putusan Pn Singaraja Nomor 80 / Pid . Sus / 2017 /  Pn  Sgr).” Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan 3, no. 2 (2021): 77–90.
Rambe,  Soraya  Hafidzah,  and  Paramitha  Sekarayu.  “Perlindungan  Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis  Asuransi.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  93–109.
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073.
Ranto,  Roberto.  “Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik.” Jurnal Ilmu Hukum Alethea 2, no. 2 (2019): 145–64.
Ridwansyah,  Ardhi.  “Dikabulkan,  Permohonan  Gugatan  Class  Action  Kasus Gagal  Ginjal  Akut.” Kbr.Id ,  2023.  kbr.id/nasional/03-2023/dikabulkan- permohonan-gugatan-class-action-kasus-gagal-ginjal-akut/111278.html. Sadad, Anwar. “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan  Undang  Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  158–72. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250.
Safitri,  Putri  Utami  Dian.  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Terhadap  Konsumen
Atas  Iklan  Produk  Kosmetik  Yang  Menyesatkan.” Legislasi  Indonesia 18, no. 4 (2021): 541–56. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac e.uc.ac.id/handle/123456789/1288. Salsabilla,  Rindi.  “Update  Kasus  Obat  Sirup:  6  Perusahaan  Farmasi  Dicabut Izinnya.” Cnbnindonesia.Com , 2022. cnbcindonesia.com/lifestyle/20221226210140-33-400298/update-kasus- obat-sirup-6-perusahaan-farmasi-dicabut-izinnya.
Sari,  Rati  Purnama,  Verra  Widhi  Astuti,  Indri  Ramadini,  Nurul  Aziza  Ath Thaariq, Nindy Audia Nadira, Evi Lestari Siaban, and Yudistira Afconneri. “Google Trend Seminggu Pasca Kebijakan Antisipatif Dalam Cegah Gagal Ginjal Akut Misterius Pada Anak.” Jurnal Sehat Mandiri 18, no. 1 (2023): 113–22. https://doi.org/10.33761/jsm.v18i1.949.
Septya, Adella Ghea. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat -  Obatan  Mengandung  Bahan  Berbahaya.”  UPN  “Veteran”  Jawa  Timur, 2018.
Siswanto, Carissa Amanda, Astrid Athina Indradewi, Ketzia Xavier Emmanuella Pallo,  and  Anandita  Zefanya  Purba.  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap
Pembelian  Obat  Mengandung  Psikotropika  Pada  Online  Marketplace.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 553–68. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337.
Sudewi,  Ni  Kadek  Ayu  Padmi  Ari,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ni  Made Puspasutari  Ujianti.  “Perlindungan  Hukum  Badan  Pengawas  Obat  Dan Makanan  (BPOM)  Terhadap  Peredaran  Produk  Jamu  Yang  Mengandung Bahan  Kimia  Obat  Berbahaya.” Jurnal  Analogi  Hukum 2,  no.  2  (2020): 246–51. https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1928.246-251. Suyanto. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan . Gresik: Unigres Press, 2023.
Tampubolon,  Wahyu  Simon.  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Ditinjau  Dari  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen.” Jurnal  Ilmiah “Advokasi” 4, no. 1 (2016): 53–61. https://doi.org/10.1111/socf.12355.
Tarigan,  Arihta  Esther,  Ralang  Hartati,  Syafrida,  and  Erna  Amalia.  “Tanggung Jawab  Pelaku  Usaha  Memproduksi  Obat  Sirup  Cair  Menimbulkan  Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” Jurnal Surya Kencana Dua 9, no. 2 (2022): 155– 73.
Umami,  Allan  Mustafa.  “Tanggung  Gugat  Keperdataan  Badan  Pengawas  Obat
Revised: 23-9-2023 Accepted: 24-10-2023
Achmad Raihansyah Lubis, Dwi Desi Yayi Tarina
Dan  Makanan  (BPOM)  Indonesia  Dalam  Peredaran  Obat-Obatan  Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” Jurnal Risalah Kenotariatan 4, no. 1 (2023): 372–87.
Yulia, Aris. “Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Cacat Terhadap Objek Jual Beli.” Universitas Diponegoro, 2015.