Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3, No. 2, Februari 2022 E-ISSN:2723 - 6595
http://jiss.publikasiindonesia.id
P-ISSN:2723 – 6692

## FAKTOR YANG MEMENGARUHI TENAGA KERJA DI JAWA BARAT
Kinanti Laras Arum 1* dan MB. Nani Ariani 2
Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB UPNVJ 1,2
Email: kinantilaras21@gmail.com 1* dan nani.upnvj@gmail.com 2
Artikel info Artikel history: Diterima : 28-01-2022 Diterima dalam bentuk revisi : 05-02-2022 Diterima dalam bentuk revisi : 21-02-2022
Kata Kunci: penduduk; upah; pemerintah pengeluaran; tenaga kerja
Keyword: population; wages; government spending; labor

## Abstrak
Jawa  Barat  adalah salah  satu  provinsi  dengan  jumlah  penduduk terbesar  di  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah angkatan  kerja  di  Jawa  Barat  juga  cukup  besar,  tetapi  tidak semuanya  tenaga  kerja  yang  ada  dapat  terserap.  Hal  tersebut disebabkan  karena  kurangnya  ketersediaan  kesempatan  kerja dan kualitas manusia yang tidak cukup untuk bersaing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya efek dari populasi, upah  minimum  dan  pemerintah  pengeluaran  untuk  penyerapan tenaga  kerja  di  Jawa  Barat.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  data  panel  dan kuantitatif analisis deskriptif didukung oleh data kuantitatif yang ada. Data kuantitatif yang digunakan berupa jumlah penyerapan tenaga kerja, upah minimum, jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah di Jawa Barat tahun 2010-2019. Data yang digunakan diperoleh melalui instansi-instansi tertentu dan diproses dengan menggunakan  perangkat  lunak  eviews  9.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa penduduk dan upah minimum mempengaruhi  lapangan  kerja,  sedangkan  pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh pada lapangan kerja.

## Abstract
West  Java  is  one  of  the  provinces  with  the  largest  population  in Indonesia. This shows that the number of labor force in West Java is also quite large, but not all of the existing workforce can be absorbed. This is due to the lack of availability of job opportunities and insufficient human quality  to  compete.  This  study  aims  to  determine  whether  there  is  an effect of population, minimum wage and government spending on labor absorption  in  West  Java.  The  research  method  used  in  this  research  is panel  data  regression  analysis  and  quantitative  descriptive  analysis supported  by  existing  quantitative  data.  Quantitative  data  used  in  the form of total employment, minimum wages, population, and government spending  in  West  Java  in  2010-2019.  The  data  used  are  obtained through  certain  agencies  and  processed  using  eviews  9  software.  The results of this study indicate that population and minimum wages affect
5.000.000

## Jumlah Penyerapan tenaga kerja Menurut
Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2010-2019 (Jiwa)
- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BOGOR SUKABUMI CIANJUR BANDUNG GARUT TASIKMALAYA CIAMIS KUNINGAN CIREBON MAJALENGKA SUMEDANG INDRAMAYU
employment, while government spending has no effect on employment.
Coresponden author: Kinanti Laras Arum Email: kinantilaras21@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  yang  banyak  dan  jumlah pengangguran  tenaga  kerja  cukup  tinggi.  Masalah  ini  yang  belum  bisa  terpecahkan  karena rendahnya kualitas tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tidak proporsional. ( Kemenperin , 2017).  Menurut  buku  Keynes  yang  berjudul  “ The  General  Theory  of  Employment,  Interst, and  Money ”,  berpendapat  bahwa  keseimbangan  ekonomi  bisa  saja  terjadi  tanpa kesempatan  kerja  berada  pada  posisi full . employment .  Menurut  Keynes  kenyataan  pasar tenaga  kerja  tidak  bekerja  sesuai  dengan  pandangan  klasik.  Dimanapun  para  pekerja mempunyai  semacam  serikat  kerja  ( laborunion )  yang  akan  berusaha  memperjuangkan kepentingan  buruh  dari  penurunan  tingkat  upah  ( Subri ,  2019).  Minimnya  kesempatan  kerja menghadirkan berbagai pilihan bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk bekerja. Di sisi lain, pekerja yang berpengalaman atau baru lulus lebih bersedia bekerja untuk upah yang jauh dari upah minimum yang diamanatkan negara (Manggabarani & Triwahyuningtyas , 2019). Sebagaimana  daerah  provinsi  Jawa  Barat  yang  masih  memiliki  masalah  dalam penyerapan  tenaga  kerja.  Daerah  Jawa  Barat  masih  belum  mampu  menyerap  tenaga  kerja yang  ada,  karena  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  tidak  sebanding  dengan  angkatan  kerja yang  ada.  Hal  ini  terlihat  dari  persentase  penyerapan  tenaga  kerja  antar  pulau  Jawa,  Jawa Barat  berada  pada  urutan  kelima  sebesar  91,96%,  dengan  urutan  pertama  diperoleh  Daerah Istimewa  Yogyakarta  sebesar  96,82%,  dan  urutan  keenam  diperoleh  oleh  Banten  sebesar 91,89%  ( BPS ,  2020).  Padahal  jumlah  penduduk  dan  tingkat  upah  di  Jawa  Barat  sudah termasuk  tinggi,  sehingga  diharapkan  dapat  mendorong  penyerapan  tenaga  kerja  yang  ada ( Prenggondani , 2016).
Banyaknya  karyawan  yang  bekerja  merupakan  contoh  kondisi  lapangan  kerja  yang tersedia.  Semakin  besar  jumlah  lapangan  kerja  yang  tersedia  maka  semakin  tinggi  pula produktivitas keseluruhan suatu daerah ( ME , 2012). Jumlah penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 1.
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja  di Jawa Barat

## Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Jawa Barat Tahun
10.000.000 2010 – 2019 (Jiwa)
-
2010  2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019
BOGOR GARUT
CIREBON SUKABUMI TASIKMALAYA MAJALENGKA CIANJUR CIAMIS
SUMEDANG
BANDUNG KUNINGAN
INDRAMAYU
Sedikitnya  2  juta  lapangan  pekerjaan  baru  di  Jawa  Barat  meningkat  dibandingkan tahun  2010-2019  dengan  jumlah  angkatan  kerja  terbanyak  sebesar  2.538.637  jiwa  pada Kabupaten  Bogor  tahun  2019  dan  jumlah  penyerapan  tenaga  kerja  terkecil  diterima Kabupaten  Purwarkarta  pada  tahun  2011  sebanyak  340.411  jiwa.  Rendahnya  penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Purwarkarta disebabkan karena perusahaan-perusahaan keberatan membayar upah minimum yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang  beritikad  baik  lebih  banyak  menggunakan  teknologi  yang  berhubungan  dengan  energi robotik, mengakibatkan aktivitas penyerapan tenaga kerja di lapangan tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat akan lapangan pekerjaan.
Tingginya  penyerapan  tenaga  kerja  di  Kabupaten  Bogor  disebabkan  karena  masih banyaknya  yang  bekerja  pada  sektor  pertanian.  Hal  ini  sesuai  dengan  potensi  alam  yang dimiliki  oleh  Kabupaten  Bogor,  bahwa  sektor  pertanian  masih  menjadi  sektor  yang  paling banyak  dalam  menyerap  tenaga  kerja  setelah  sektor  perdagangan,  jika  dibandingkan  dengan sektor lain yang terdapat di Kabupaten Bogor sektor pertanian memiliki urutan ke dua dalam menyerap  tenaga  kerja.  Jumlah  penyerapan  tenaga  kerja  di  Jawa  Barat  ternyata  mengalami penurunan pada Kabupaten Ciamis di tahun 2015  yang disebabkan karena masih rendahnya pendidikan  yang  ditempuh  penduduk  Kabupaten  Ciamis,  yaitu  dengan  pendidikan  terakhir sekolah  menengah  atas  (SMA).  Hal  tersebut  yang  membuat  para  penduduk  sulit mendapatkan pekerjaan.
Salah  satu  faktor  rendahnya  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  adalah  pertumbuhan penduduk di Jawa Barat. Jumlah penduduk yang besar dapat menggerakkan pasar dari sudut permintaan  melalui multiplier  effect karena  adanya  aggregat demand yang  tinggi.  Sebagai sumber  tenaga  kerja,  jumlah  penduduk  yang  besar  dapat  menjadi  motor  penggerak perekonomian,  namun  pertumbuhan  penduduk  jika  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan kesempatan  kerja  akan  menimbulkan  masalah  ketenagakerjaan  seperti  meningkatnya pengangguran.  kemiskinan,  kejahatan,  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  fenomena  lainnya ( Khoirunnisa , 2020).

## Gambar 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Jawa Barat

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
Pada periode tahun 2010-2019 jumlah  penduduk Jawa  Barat relatif meningkat dengan
Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 2, Februari 2022
jumlah  penduduk  tertinggi  terdapat  di  Kabupaten  Bogor  sebesar  5.965.410  juta  jiwa  yang disebabkan  karena  tingginya  tingkat  kelahiran  bayi  tiap  tahunnya  dengan  rata  –  rata kelahiran  100  bayi  per  harinya.  Pada  2014  jumlah  penduduk  Kabupaten  Ciamis  mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1.162.102 juta jiwa yang disebabkan karena banyaknya  penduduk  yang  mengikuti  program  keluarga  berencana,  dan  ditahun  yang  sama tingkat  kematian di Kabupaten  Ciamis mengalami  peningkatan.
Pertumbuhan  penduduk  yang  berkelanjutan  tidak  selalu  mendukung  penyerapan lapangan  kerja,  yang  pada  gilirannya  menciptakan  lebih  banyak  pekerja,  berdasarkan  teori Malta,  namun,  ini  tidak  sebanding  dengan  jumlah  pekerjaan  yang  tersedia,  karena  jumlah kesempatan  terbatas,  dan  mereka  yang  bersaing  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  mereka yang tersingkir dari persaingan kehilangan pekerjaan ( Qodrunnada , 2017).
Faktor  selanjutnya  yang  akan  mempengaruhi  tenaga  kerja  untuk  bekerja  adalah  upah minimum.  Upah  juga  menjadi  faktor  utama  bagi  para  pencari  kerja  di  provinsi  Jawa  Barat, dengan  adanya  upah  akan  meningkatkan  semangat  para  pekerja  dalam  menjalankan tugasnya.  Semakin  tinggi  upah  yang  diberikan,  maka  para  pekerja  juga  akan  meningkatkan produktivitasnya  dan  produksi  yang  dihasilkan  akan  mencapai  target  ( Priyono  &  Ismail , 2012).  Bagi  perusahaan,  biaya  produksi  yang  harus  dijaga  serendah  mungkin,  agar  harga produk  yang  dihasilkan  tidak  terlalu  tinggi,  sehingga  memperoleh  keuntungan  yang  tinggi. ( Asyhadie , 2017).

## Gambar 3.
Upah Minimum Menurut Kabupaten di Jawa Barat
5.000.000,00 Upah Minimum Menurut Kabupaten di Jawa Barat Tahun - 2010-2019 (Rupiah)
2010 BOGOR 2011  2012  2013
SUKABUMI 2014  2015  2016 CIANJUR 2017  2018  2019 BANDUNG GARUT TASIKMALAYA CIAMIS KUNINGAN CIREBON
MAJALENGKA
SUMEDANG INDRAMAYU
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020
Kabupaten Bogor masih menjadi Kabupaten dengan upah tertinggi diantara yang lain, dengan jumlah upah tahun 2017 sebesar Rp.3.204.551,81 dan terus meningkat hingga tahun 2019  sebesar  Rp.  3.763.405,88.  Peningkatan  upah  minimum  Kabupaten  Bogor  tahun  2019 sudah disesuaikan dengan perhitungan dari besarnya inflasise besar 3.39% ditambah besaran data  pertumbuhan  PDRB  sebesar  5.12%.  Pada  tahun  2010  Kabupaten  Sukabumi  memiliki upah  minimum  terendah  di  Jawa  Barat,yaitu  sebesar  Rp.671.500.  atau  naik  berkisar  6.59% dari  tahun  sebelumnya,  sedangkan  dilihat  dari  jenis  usaha,  tercatat  bahwa  untuk  industri susu  suplement  atau  isonotik  dan  es  krim  menempati  upah  tertinggi  dibanding  sektor  usaha lainnya.
Biaya  pendidikan  harus  didistribusikan  secara  merata  kepada  semua  golongan  untuk meningkatkan  jumlah  tenaga  kerja  yang  berkualitas.  Tenaga  kerja  yang  berkualitas  lebih
5.000.000.000.000
Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan Menurut Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2010-2019 (Rupiah)
- 2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019 BOGOR GARUT
CIREBON SUKABUMI
TASIKMALAYA MAJALENGKA CIANJUR CIAMIS SUMEDANG BANDUNG KUNINGAN INDRAMAYU
mungkin  untuk  memasuki  pasar  tenaga  kerja,  sehingga  pada  akhirnya  meningkatkan kesempatan  kerja  ( Althofia  &  Agustina ,  2015).  Peran  pemerintah  dalam  menentukan  roda perekonomian sangat besar, terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Alokasi  belanja  sektor  pendidikan  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada  Tahun  2019  sebesar Rp.11,3  triliun  dengan  tingkat  penyerapan  97,010%.  Alokasi  belanja  sektor  pendidikan  ini berfokus  pada  Indonesia  pintar,  beasiswa,  pembinaan  dan  rehabilitasi  lembaga  pendidikan, pembinaan  dan  pelatihan  guru,  serta  tunjangan  guru  (guru  dan  dosen)  dan  penghasilan tambahan di bidang program pendidikan dan hasil strategis.
Gambar 4.

## Total Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan di Jawa Barat

## Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021
Seperti terlihat pada Gambar 4 di atas, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terus berfluktuasi  dari  tahun  2010-2019.  Kabupaten  Bogor  menjadi  Kabupaten  dengan  total pengeluaran  pendidikan  terbesar,  yaitu  Rp  2,429,340,000,000  pada  tahun  2018,  lalu  turun pada tahun 2019 sebesar 1.603.540.000.000  yang diakibatkan karena penurunan pendapatan keseluruhan di Kabupaten Bogor. Pengeluaran pendidikan terendah diterima oleh Kabupaten Ciamis,  yaitu  sebesar  Rp  7,440,915,000  pada  tahun  2010.  Rendahnya  pengeluaran pendidikan di Kabupaten Ciamis disebabkan karena tidak terserapnya anggaran yang tersedia. Rendahnya  anggaran  pendidikan  karena  anggaran  2010  memprioritaskan  sektor  perumahan dan sektor lain yang terkena dampak gempa. ( Garut , 2014).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, dimana data tersebut merupakan hasil olahan  dari  instansi-instansi  terkait  dan telah  dipublikasikan.  Instansi  yang  dimaksud  adalah Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat  dan website Provinsi  Jawa  Barat  tentang  surat Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  No.561/Kep.1322-Bangsos/2015  dan  No.561/Kep.  1581- Bangsos/2014  mengenai  standar  upah  yang  berlaku,  serta      publikasi      dari website Neraca Pendidikan Daerah.
Selain  itu,  juga  diperlukan  studi  pustaka  untuk  memperoleh  literatur  yang  berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan berupa data panel yang merupakan gabungan data silang  ( cross  section )  yaitu  17  Kabupaten  di  Jawa  Barat,  dengan  data  runtut  waktu  ( time series )  yaitu  dari  tahun  2010-2019.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis regresi data  panel,  koefisien  determinasi,  uji  t  (uji parsial)  dan  uji F  (uji  simultan).  Sebelum
Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 2, Februari 2022
model  regresi  digunakan untuk  menguji hipotesis, maka terlebih  dahulu  dilakukan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas). Dalam  penelitian  ini,  teknik analisis  datadilakukan dengan bantuan program software i statistic eviews 9.
Hasil dan Pembahasan A. Analisis Data
1. Uji Normalitas
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Jarque Bera 5.267555 Probability 0.071807 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai Jarque Bera sebesar  5.267555  dan  probabilitas  sebesar  0.071807  lebih  besar i dari  α  =  5%, dapat disimpulkan bahwa data sudah terdistribusi normal.

## 2. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara faktor penganggu yang satu dengan lainnya ( non autokorelation ), dengan ketentuan:
a. Nilai D-W < (-) 2 berarti terdapat masalah autokorelasi positif.
b. Nilai D-W di antara (-) 2 sampai 2 berarti tidak terdapat masalah autokorelasi.
c. Nilai D-W > 2 berarti terdapat masalah autokorelasi negatif ( Santoso , 2019).
Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi Mean dependent var 240894.0 S.D. dependent var 146472.3 Sum squared resid 3.24E+11 Durbin-Watson stat 1.559806 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  diperoleh  nilai Durbin  Watson sebesar  1.559806 lebih kecil  dari 2 (1.559806  < 2) sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat  masalah auto korelasi.

## 3. Uji Multikolinearitas
Uji multi  kolinearitas  dilihat  dari nilai  tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10, berarti tidak terdapat multi kolinearitas. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas dalam data ( Ghozali , 2018).
Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 03, No. 02, Februari 2022
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas jumlah penduduk upah pengeluaran pemerintah jumlah penduduk 1.000000 0.322258 0.198055 upah 0.322258 1.000000 0.209097 minimum pengeluaranp 0.198055 0.209097 1.000000 emerintah Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9

## 4. Uji Heteroskedastisitas
Dikatakan  terbebas  dari  masalah  heterojika  nilai  probabilitas  >  α i =  5%,  dan sebaliknya dikatakan terdapat masalah hetero jika nilai probabilitas < α = 5% ( Ghozali , 2018).
Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 38106.57 11474.65 3.320936 0.0011 jumlah penduduk 0.006602 0.004534 1.456318 0.1472 upah minimum 0.001037 0.003653 0.283942 0.7768 pengeluaran pemerintah -4.08E-09 4.42E-09 -0.924979 0.3563 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9
Berdasarkan hasil    uji    Heteroskedastisitas     pada      tabel      4     diketahui nilai  probabilitas  setiap  variabel  sudah  di  atas  α  =  5%,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa setiap variabel sudah terbebas dari masalah hetero skedastisitas.

## 5. Uji Chow
Uji Chow  adalah uji  statistik  untuk  memilih  manakah  model  yang  baik  antara C ommon Effect atau Fixed Effect Model (FEM).
Tabel 5. Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 11.936540 (16,150) 0.0000 Cross-section Chi- square 139.604361 16 0.0000 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9
Berdasarkan hasil  uji  chow  pada  tabel  5  diketahui  nilai  probabilitas Cross- section  Chi-square sebesar  0.0000  <  α  =  5%,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
model yang baik digunakan adalah model fixed effect .
6. Uji Hausman
Uji Hausman  digunakan untuk  memilih  antara model  terestimasi Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM).

## Tabel 6.

## Hasil Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 7.526533 3 0.0569 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9
Berdasarkan  hasil  uji  hausman  pada  tabel  6  diketahui  nilai  probabilitas Cross- section sebesar 0.0569 > α = 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik digunakan adalah model random effect dan dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier . 7. Uji Lagrange Multiplier
Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih model yang baik digunakan antara common  effect atau random  effect Dikatakan  tidak  berpengaruh  jika  nilai P- Value Breusch Pagan lebih  besar dari  α = 5% dan model  yang dipilih adalah model common effect . Model random effect dapat dipilih jika memiliki nilai P-Value Breusch Pagan yang signifikan yaitu lebih kecil dari α = 5% ( Ansofino et al., 2016).
Tabel 7.

## Hasil Uji Lagrange Multiplier
Cross - section Time Both Breusch-Pagan 169.6864 12.37554 182.0620 (0.0000) (0.0004) (0.0000) Honda 13.02637 3.517888 11.69856 (0.0000) (0.0002) (0.0000) King-Wu 13.02637 3.517888 10.63013 (0.0000) (0.0002) (0.0000) Standardized Honda Standardized King- 14.43436 4.230652 9.400738 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 14.43436 4.230652 8.337787

## Sumber: Hasil Olah Data eviews
Berdasarkan hasil  uji  lagrange  multiplier  pada  tabel  7,  nilai P-Value Breusch Pagan sebesar i 0.0000  lebih  kecil dari  α  =  5%  sehingga  dapat  disimpulkan
Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 2, Februari 2022
262 Wu (0.0000) (0.0000) (0.0000) Gourierioux, et al.* -- -- 182.0620 (< 0.01)
bahwa model yang baik digunakan adalah model random effect .
8. Regresi Model Random Effect
Tabel 8.

## Hasil Regresi Model Random Effect
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 24716.3 C -7193.022 9 -0.291022 0.7714 0.01067 jumlah penduduk 0.389273 8 36.45494 0.0000 0.00506 upah minimum 0.029305 4 5.787442 0.0000 pengeluaranpemerintah 2.36E-09 6.04E- 09 0.391598 0.6959 Effects Specification S.D. Rho Cross-section random 47589.90 0.5437 Idiosyncratic random 43594.55 0.4563 Weighted Statistics R-squared 0.910616 Mean dependent var  240894.0 Adjusted R-squared 0.909001 S.D. dependent var 146472.3 S.E. of regression 44184.92 Sum squared resid 3.24E+11 F-statistic 563.7206 Durbin-Watson stat 1.559806 Prob(F-statistic) 0.000000 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9
Berdasarkan uji model  random  effect pada  tabel  8  diatas,  maka dapat  dibuat model persamaan pada random effect. Model persamaan tersebut sebagai berikut:
𝑌 i𝑡 = 𝛽 # + 𝛽 $ 𝐽𝑃𝐷𝐷𝐾 i𝑡 + 𝛽 2 𝑈𝑃𝐴𝐻 i𝑡 + 𝛽 & 𝑃𝑃 i𝑡 + 𝜀 i𝑡 (1) PTK = −7193.022 + 0.389273 𝐽𝑃𝐷𝐷𝐾 i𝑡 + 0.029305 𝑈𝑃𝐴𝐻 i𝑡 + 2.36𝐸 − 09 𝑃𝑃 i𝑡 + 𝜀 i𝑡 (2)
Keterangan: PTK: Penyerapan Tenaga Kerja i: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat t: Waktu (periode tahun 2010 – 2019) β1 – β4: Koefisien JPDDK : Jumlah Penduduk (jiwa) UPAH : Tingkat Upah Minimum (Rupiah) PP: Pengeluaran Pemerintah (Rupiah) ԑ : Error i Term
9. Uji Parsial (Uji t)
Pada uji t diperlukan hasil dari perhitungan df = n-k, dimana nilai nmerupakan
jumlah  observasi  dan  k  merupakan  keseluruhan  variabel  baik  variabel  independen maupun variabel independent. Penelitian ini memiliki jumlah observasi sebanyak 170, k sebanyak 4, sehingga diperoleh nilai df = 166. Berdasarkan nilai df = 166 dan taraf alpha 5%, maka diketahui nilai T tabel sebesar i 1.97436.
Tabel 9. Hasil Uji T Variable t-Statistic Prob. C -0.291022 0.7714 Jumlah Penduduk 36.45494 0.0000 Upah Minimum 5.787442 0.0000 Pengeluaran Pemerintah 0.391598 0.6959 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9
Berdasarkan  hasil  regresi  pada  tabel  9,  jumlah  penduduk  memiliki  nilai  t hitung (36.45494)  >  t tabel (1.97436).  Nilai  probabilitas  variabel  jumlah  penduduk  sebesar 0.0000  lebih  kecil  dari  α  =  5%  (0.0000  <  0.05),  sehingga  secara  statistik  variabel jumlah  penduduk  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  penyerapan  tenaga  kerja. Untuk variabel upah minimum memiliki nilai t hitung (5.787442) > t tabel (1.97436) serta nilai  probabilitas  sebesar  0.0000  lebih  kecil  dari  α  =  5%  (0.0000<0.05),  sehingga secara  statistik  variabel  upah  minimum  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel penyerapan  tenaga  kerja.  Sedangkan  variabel  pengeluaran  pemerintah  memiliki  nilai t hitung (0.391598) < t tabel (1.97436). Nilai probabilitas variabel pengeluaran pemerintah sebesar  0.6959  lebih  besar  dari  α  =  5%  (0.6959  >  0.05),  sehingga  secara  statistik variabel  pengeluaran  pemerintah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel penyerapan tenaga  kerja.

## 10. Uji Simultan (Uji F)
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  seluruh  variabel  independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

## Tabel 10
Hasil Uji F F-statistic 563.7206 Prob(F-statistic) 0.000000 F-Tabel 2.66 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9
Berdasarkan tabel 10 di atas diperoleh nilai F- Hitung sebesar 563.7206 lebih besar dari  F- Tabel 2.66  (563.7206  >  2.66),  serta  diperoleh  nilai  probability  F-Statistik sebesar 0.00000 i (0.0000 > α = 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk, upah  minimum,dan  pengeluaran  pemerintah  secara  bersama-sama  memengaruhi penyerapan tenaga kerja.
11. Uji Adjusted R-Square
Uji Adjusted  R-Square dilakukan  untuk  mengetahui  besarnya  variasi  dari variabel  independen  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel  independen  dan sisanya  yang tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain  yang tidak termasuk di dalam model.
Tabel 11.
Hasil Uji Adjusted R-Square Adjusted R-square 0.909001 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 9
Berdasarkan tabel 11 diatas, diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0.909001, maka  jumlah  penduduk,  upah  minimum,  dan  pengeluaran  pemerintah  dapat mempengaruhi  penyerapan  tenaga  kerja  secara  bersama-sama  sebesar  90.90%  dan sisanya 9.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian  ini.
12. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan  hasil  uji,  diketahui  jumlah  penduduk  berpengaruh  terhadap penyerapan  tenaga  kerja,  berarti  jika  jumlah  penduduk  meningkat  satu-satu anakan  membuat  penyerapan  tenaga  kerja  meningkat.  Begitupun  sebaliknya  jika penduduk  mengalami  penurunan  akan  membuat  penyerapan  tenaga  kerja  ikut menurun. Halini  sesuai  dengan teori  Keynes  yang mengatakan bahwa perekonomian ditentukan  oleh  apa  yang  terjadi  dengan  permintaan agregat  masyarakat.  Permintaan agregat  tersebut  dipengerahi  oleh  beberapa  sektor  diantaranya  adanya  konsumsi rumah  tangga  yang  artinya  banyak  sedikitnya  suatu  barang i yang  dikonsumsi masyarakat,  dapat  berpengaruh  terhadap  permintaan  agregat  tersebut  sehingga menambahkan modal pemerintah dalam memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

## 13. Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan  hasil  uji,  diketahui  upahi  minimum  berpengaruh  terhadap penyerapan  tenaga  kerja,  berarti  jika  tingkat  upah  minimum  meningkat  satu  satuan akan membuat penyerapan tenaga kerja meningkat. Begitupun sebaliknya jika tingkat upah  minimum  mengalami  penurunan  akan  membuat  penyerapan  tenaga  kerja  ikut menurun.  Hasil  uji  ini  sesuai  dengan  teori  Keynes  yang  mengatakan  bahwa  setiap peningkatan  upah  juga  ditandai  dengan  kenaikkan  permintaan  barang  dan  jasa. Kenaikkan  permintaan  barang  dan  jasa  akan  menyebabkan  produksi  barang  dan  jasa perusahaan  meningkat,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  jumlah  tenaga  kerja yang dibutuhkan.
14. Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Penyerapan  Tenaga Kerja
Berdasarkan  hasil  uji,  diketahui  bahwa  pengeluaran  pemerintah  tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berarti semakin naik atau menurunnya tingkat  pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan  tidak  langsung  mempengaruhi tenaga  kerja  yang  ada,  karena  lamanya  pendidikan  akan  mempengaruhi  kualitas sumber  daya  manusia.  Hasil  pengujian  ini  tidak  sesuai  dengan  teori  Keynes  bahwa dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak, akan ada
Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 2, Februari 2022
peningkatan kebutuhan untuk menyuntikkan ke dalam aliran pendapatan nasional dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Bidang pendidikan juga perlu campur tangan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan  rendah  untuk  bisa  mengenyam  pendidikan  agar  memperoleh kehidupan yang lebih baik, salah satunya yaitu melalui  pengeluaran  pemerintah.

## Kesimpulan
Pada  hasil  uji  regresi  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  penduduk  memiliki pengaruh  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di  Jawa  Barat.  Jumlah  penduduk  di  Jawa  Barat yang  setiap  tahunnya  terus  meningkat  secara  signifikan  merupakan  modal  yang  cukup  bagi tersedianya tenaga kerjauntuk menggerakkan roda pembangunan di daerah ini. Hal ini berarti jumlah  penduduk  merupakan  potensi  sumberdaya  manusia  yang  dapat  diandalkan,  ketika jumlah  penduduk  di  suatu  daerah  bertambah  maka  makin  besar  pula  jumlah  orang  yang mencari pekerjaan.
Upah minimum  memiliki  pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di  Jawa  Barat. Upah  minimum  di  Jawa  Barat  yang  setiap  tahunnya  relatif  meningkat  merupakan  motivasi yang  akan  meningkatkan  produktivitas  karyawan  dalam  bekerja.  Peningkatan  upah  juga ditandai  dengan  kenaikkan  permintaan  barang  dan  jasa.  Kenaikkan  permintaan  barang dan  jasa  akan  menyebabkan  produksi  barang  dan      jasa      perusahaan      meningkat,      yang pada  akhirnya akan meningkatkan jumlah  tenaga  kerja yang  dibutuhkan.
Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga  kerja di Jawa Barat. Pengeluaran pemerintah ini ditujukan untuk sektor pendidikan di Jawa Barat. Pengeluaran    pemerintah    untuk      pendidikan    di      Jawa Barat       yang    setiap tahunnya relatif berfluktiatif menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya  pengeluaran  untuk  pendidikan  di  Jawa  Barat.  Diketahui  jumlah  penduduk,  upah minimum, dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara bersama-sama.

## BIBLIOGRAFI
Althofia,  N.  Y.,  &  Agustina,  N.  (2015). Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  untuk Pendidikan,  Kesehatan,  dan  Infrastruktur  terhadap  PDRB  dan  Penyerapan  Tenaga Kerja  di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2012 .  Jurnal  Aplikasi  Statistika  Dan  Komputasi Statistik, 7(1), 1–20. https://doi.org/10.34123/jurnalasks.v7i1.118
Ansofino,  Jolianis,  Yolamalinda,  &  Arfilindo,  H.  (2016). Buku  Ajar  Ekonometrika . Deepublish.
Asyhadie,  Z.  (2017). Hukum  Kerja:  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja .  PT Raja Grafindo Persada.
BPS.  (2020). Penduduk  Bekerja  Menurut  Provinsi  dan  Jenis  Kegiatan  Selama  Seminggu yang Lalu, 2008 - 2020 . Badan Pusat Statistik.
Garut, R. P. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut 2014-2019 . Perda Kabupaten Garut, 3.
Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25 .  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Kemenperin. (2017). Majalah Media Industri . Kementrian Perindustrian.
Khoirunnisa,  S.  (2020). Pengaruh  Upah  Minimum,  Investasi,  dan  Jumlah  Kunjungan Wisatawan Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi NTB . Jurnal Ilmiah, 8(2), 1–6.
Manggabarani,  A.  S.,  &  Triwahyuningtyas,  N.  (2019). Menciptakan  Lapangan  Kerja  Bagi Fresh  Graduate  Melalui  Program  Workshop  Dan  Seminar  Move  On  Entrepreneur . Jurnal  Komunitas :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (2),  44–50. https://doi.org/10.31334/jks.v2i1.292
ME, J. (2012). Analisis Perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota di  Provinsi  Sumatera  Barat. Economica:  Jurnal  Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat, 1(1), 32–43.
Prenggondani,  R.  S.  (2016). Pengaruh  PDRB,  Upah  Minimum,  dan  Jumlah  Penduduk Terhadap  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  Pada  Kabupaten  /  Kota  di  Jawa  Barat Tahun 2007-2014 . Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 2–3.
Priyono,  &  Ismail,  Z.  (2012). Teori  Ekonomi (T.  Chandra  (ed.);  Pertama).  Dharma  Ilmu. Qodrunnada,  L.  (2017). Analisis  Pengaruh  Pendidikan  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Rasio Gini  terhadap  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun 2010-2015 .
Santoso, S. (2019). Mahir Statistik Parametrik . PT Elex Media Komputindo.
Subri, M. (2019). Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan (Revisi) . PT Raja Grafindo Persada.