## POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
Ana Indriana
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun anaindriana48@gmail.com
Abdillah Halim Institut Agama Islam (IAI) Ngawi abdillahhalim80@gmail.com
Abstrak: Ekonomi syariah diharapkan mempercepat terwujudnya keadilan  ekonomi yang merata bagi mayoritas masyarakat. Lembaga dan hukum ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia kontemporer. Perkembangan ini perlu dikritisi, di antaranya dengan meninjau ulang orientasi danpolitik hukum yang menopang perkembangan itu, sebab jika ternyata perkembangan tersebut tanpa orientasi dan politik hukum yang jelas, maka ia hanya menjadi semacan trend yang sulit diharapkan kontribusinya. Tulisan ini merupakan telaah politik hukum terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia kontemporer. Telaah ini berusaha untuk menjelaskan dua hal pokok. Pertama,arah dan orientasi hukum ekonomi syariah Indonesia dari perspektif  tujuan hukum Islam dan derajat saling-memengaruhi antara hukum dan politik rezim. Kedua,kemungkinan perubahan dan pengembangan lebih lanjut arah dan orientasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.Hasil telaah ini menyimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia tampak belum didasari oleh tujuan dan politik hukum yang jelas. Ini merupakan resultan dari corak akomodasi pemerintah terhadap ekonomi syariah yang baru bersifat instrumental dan ad hoc. Jika hukum ekonomi syariah diharapkan semakin kuat kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat di masa depan, ia harus digeser orientasi dan politik hukumnya, dari formalisme dan kepada pemihakan ekonomi yang jelas.
Kata Kunci: Politik Hukum, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Di Indonesia kontemporer tumbuh pesat ekonomi syariah dan pranatanya. Lembaga keuangan syariah berkembang menggembirakan. Sejak era reformasi, pemerintah telah mengundangkan banyak aturan atau hukum ekonomi syariah yang digunakan untuk merespons perkembangan hukum di masyarakat dan bentuk akomodasi terhadap keberadaan umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Setelah sekian lama trend ekonomi syariah tersebut berlangsung, sudah saatnya kita melakukan kajian tentang sejauh mana kontribusi ekonomi syariah terhadap pemerataan keadilan dan kesejahteraan ekonomi terutama terhadap mayoritas masyarakat kita yang tertinggal, miskin, dan tidak mampu. Kajian tersebut di antara dapat berangkat dari kajian politik hukum yang mendasari kebijakan peme- rintah, untuk mengungkap semacam apa sebenarnya politik hukum pemerintah terkait ekonomi syariah. Jika ternyata politik hukum pemerintah terkait ekonomi syariah hanya bersifat instrumental, “politis”, dan ad hoc , maka diperlukan peru- bahan mendasar di aspek politik hukumnya menuju politik hukum yang benar- benar paradigmatik dan afirmatif  terkait pengembangan ekonomi syariah. Sebuah masyarakat tentu memiliki tujuan dan cita-cita. Politik berkepen- tingan untuk memilih dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah masyarakat, demikian pula politik menentukan bagaimana cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.   Oleh politik masyarakat diatur dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga ia dapat dengan mudah diarahkan menuju cita-cita yang disepakati masyarakat. Politik oleh karena itu dapat disebut sebagai aktivitas memilih tujuan sosial, merancang cara dan tahapan mencapai tujuan sosial, dan menggerakkan masyarakat ke orientasi tertentu. Dalam hal ini ia serupa dengan hukum. Hukum pun adalah perkara menentukan tujuan tertentu dari masyarakat dan merumuskan cara-cara yang harus digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum bukan sesuatu yang otonom. Sebagai fenomena sosial, ia terkait dengan dinamika dan hiruk pikuk masyarakat menentukan dan meraih tujuan bersama. Politik hukum membentuk dan menentukan dinamika yang terjadi dalam hukum, di mana hukum diarahkan menjadi hukum yang seharusnya berlaku (iure constituendo) . Telaah politik hukum akan berusaha menjawab bebe- rapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, apa yang hendak dituju dan diraih oleh sebuah hukum, di mana tujuan tersebut dapat berupa sebuah tujuan berskala besar maupun tujuan-tujuan berskala kecil yang teretang dalam berbagai aspek: ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, yang untuk seterusnya dapat dibagi-bagi lagi dalam satuan-satuan yang lebih mikro dan spesifik. Kedua, cara-cara semacam
apa yang dapat ditempuh untuk lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, termasuk di antaranya adalah pemilihan antara hukum tertulis dan tidak tertulis, menggunakan sistem sentralisasi atau desentralisasi, dan sebagainya. Ketiga , kapan saatnya hukum perlu dirubah dan bagaimana metode dan prosedur perubahan yang harus dilakukan. Keempat , mungkinkah merumuskan formula yang mapan untuk  menentukan tujuan hukum dan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, mencakup juga metode yang baik untuk melakukan perubahan hukum. Studi politik hukum selain mengharuskan penguasaan terhadap teknik perun- dang-undangan, azas-azas atau prinsip-prinsip dasar berbagai bidang hukum, juga membutuhkan  pendekatan-pendekatan  interdisipliner,  seperti  filsafat  hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan psikologi hukum. 1
Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif  yang di dalamnya mengan- dung  setidaknya  empat  asumsi  filosofis.  Pertama,  realitas  dan  pengetahuan dibentuk secara sosial, dan sebagai konstruksi sosial maka akan dijumpai beragam realitas dan pengetahuan. Kedua, realitas dan pengetahuan dibentuk secara kognitif  dalam pikiran kita sehingga ia tidak dapat dipisahkan dengan diri kita sebagai peneliti. Sebagai konstruksi koginitif  realitas dan pengetahuan dapat dipa- hami secara simbolis, terutama lewat bahasa. Ketiga, seluruh unsur dalam realitas, termasuk dalam realitas manusia, bersifat saling memengaruhi secara serentak dan simultan sehingga sulit untuk secara jelas memisahkan mana sebab dan mana akibat. Keempat, peneliti tidak dapat dipisahkan dengan apa yang diteliti sehingga penelitian selalu terikat dengan nilai. 2 Sebagai sebuah penelitian hukum, fenomena hukum ekonomi syariah di Indonesia akan diteliti secara teoritis. Riset teoritis adalah penelitian yang mengembangkan pemahaman yang lebih komplit terhadap dasar konseptual prinsip-prinsip hukum dan akibat-akibat serangkain aturan dan prosedur yang diterapkan dalam aktivitas tertentu. 3 Riset hukum teoritis disebut juga dengan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual. 4 Hakekat dan Tujuan hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Kontemporer menjadi konsep
1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2014), 397-399.
2 Bachrudin Mustahafa, “Menaksir Kualitas Penelitian Kualitatif: Beberapa Kriteria Dasar, dalam A. Chaedar Al Wasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Jaya, 2017), xxiv.
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 32.
4 Ibid. , 95.
penting yang akan dibahas dalam tulisan ini. Makna dan Tujuan tersebut kemu- dian dikonstruksi dalam konteks sejarah dan komunitas tertentu oleh sebuah politik dan kebijakan, sehingga untuk kepentingan ini, teori politik hukum dipilih agar menghasilkan telaah dan penjelasan yang tidak hanya normatif  namun juga historis. Bahan hukum primer dalam kajian ini adalah perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan- putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekundernya adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Telaah politik hukum juga dapat digunakan untuk menjelaskan derajat saling memengaruhi antara politik dan hukum. Corak politik tertentu melahirkan karakter tertentu pada produk hukumnya.
Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah persoalan agak makro tentang politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Untuk membahas persoalan tersebut, tulisan ini bergerak dengan menjawab beberapa rumusan masalah terkait pokok masalah, sebagai berikut: Pertama , bagaimana hakekat dan tujuan hukum ekonomi dalam Islam. Kedua, bagaimana perkembangan hukum ekonomi syariah di Indo- nesia. Ketiga , bagaimana seharusnya platform pengembangan hukum ekonomi syariah Indonesia ke depan, dan keempat ,  bagaimana  konfigurasi  politik  rezim memengaruhi karakter hukum ekonomi syariah di Indonesia.

## HAKEKAT DAN TUJUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Prinsip-prinsip ekonomi Syariah adalah sejumlah ajaran moral Islam yang menjadi dasar dan orientasi aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: pertama , tauhid, bahwa aktivitas produksi dan konsumsi harus berpijak kuat pada prinsip penghambaan kepada Allah semata. Kedua , isti’mar dan istikhlaf, bahwa amanah kepada manusia untuk mengelola kehidupan di dunia harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap tuhan dan kemanusiaan. Ketiga , kemaslahatan, bahwa aktivitas ekonomi dapat dilakukan sejauh mendatangkan kemanfaatan menolak kerusakan terhadap manusia dan alam semesta. Keempat, keadilan, bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dalam kerangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelima , kesejahteraan dunia akhirat, lahir dan batin. 5 Maka, aktivitas ekonomi dan produksi dalam perspektif
5 Fasiha, “Ekonomi Islam” dalam Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 445-450.
ekonomi syariah diukur keberhasilannya dari sejauh mana ia dapat memadukan aktivitas ekonomi dan produksi dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Aktivitas ekonomi dan produksi tidak boleh disekularisasi menjadi aktivitas mate- rial dan akumulasi kapital belaka. Oleh karena itu ekonomi syariah tidak boleh membatasi diri hanya kepada pesoalan transaksi yang bebas riba semata namun juga harus berbicara terkait keadilan sosial, proses dan hubungan industrial yang manusiawi, pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan bahkan tata ekonomi internasional yang lebih berkeadilan. Mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah di atas, maka tujuan dari aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam adalah maqoshid syariah, kemaslahatan, dan keberkahan. 6 Karena berpijak pada nash-nash keagamaan, ekonomi syariah memerlukan penguasaan ushul fiqih sebagai metodologi untuk menentukan hukum-hukum agama terkait konsep dan aktivitas ekonomi. Metodologi tersebut diperlukan dalam rangka menentukan mana yang tergolong sebagai hukum tsawabit (prinsip normatif  universal yang harus dipertahankan) dan mana hal-hal mutaghayyirat (hal-hal partikular yang terus berubah dan berkembang) dalam persoalan hukum ekonomi. 7
Terkait hakekat ekonomi Syariah, terdapat tiga paradigma yang saling berkon- stestasi, yakni paradigma dari aliran Iqtishoduna, aliran Islamic Development Bank, dan aliran Kritis. Madzab Iqtishoduna, disokong oleh para pemikir Iran semacam Muhamad Baqir al-Shadr, menegaskan bahwa ilmu ekonomi yang lahir dan berkembang di Barat selamanya tidak akan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran  Islam  lantaran  keduanya  bertolak  dari  filsafat  yang  berbeda.  Ekonomi sebagai ilmu yang berangkat dari asumsi bahwa keinginan manusia tidak terbatas sementara sumber daya terbatas merupakan asumsi yang tidak dikenal dalam Islam. Menurut mereka keterbatasan sumber daya adalah akibat dari kesera- kahan dan penjajahan dari si kuat terhadap si lemah. Ilmu ekonomi diciptakan dalam rangka mengakomodasi dan melegitimasi penjajahan tersebut. Sumber masalahnya adalah pada keserakahan dan penjajahan dan bukan pada alokasi dan distribusi atas sumberdaya yang terbatas. Oleh karena itu, ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah terminologi yang menyesatkan dan harus diakhiri penggu- naannya, dan sebagai ganti mereka mengenalkan istilah Iqtishod yang bermakna “keseimbangan dan moderasi” sebagai konsep yang mereka klaim merupakan
6 Ibid. , 451-457.
7 Oni Sahroni, Ushul Fiqih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 7-19.
konsep syar’i dan islami yang digali dari Qur’an dan Sunnah dan bukan semata- mata pembenaran teori ekonomi konvensional dengan label agama. Aliran sean- jutnya digawangi oleh para ahli dan ekonom yang rata-rata bekerja di IDB seperti M. Umar Chapra, M.A. Mannan, dan M. Nejatullah Siddiqi. Bagi kalangan ini ilmu ekonomi yag telah mapan dan berkembang harus diambil aspek positifnya sembari memberi revisi terhadap aspek destruktifnya dengan cara memasukkan spirit dan nuansa ajaran Islam ke dalamnya. Tampaknya aliran kedua inilah yang menjadi arus utama lantaran wacana yang dibangun didukung penuh secara finansial oleh IDB untuk disebarluaskan ke banyak negara, termasuk Indonesia. Aliran ketiga mengkritik aliran pertama yang dianggapnya terpaku pada aspek ideal normatif  yang terlampau melangit sementara aliran kedua tidak lain dan tidak bukan hanyalah menjiplak teori ekonomi liberal dengan menghilangkan aspek riba dang menggantinya dengan zakat dan niat. Menurut aliran ketiga, baik sosialisme, kapitalisme, maupun konsep ekonomi Islam harus sama-sama dikritisi dan diuji validitasnya. Ketiganya sebagai hasil olah pengetahuan manusia selalu bersifat relatif. Kebenaran Islam sebagai agama tentu berbeda dengan kebenaran ekonomi syariah sebagai pemikiran kegamaan. 8

## PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH INDONESIA
Secara ringkas dalam bagian ini akan ditampilkan perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia kontemporer. Perkembangannya diawali dengan kemunculan berbagai lembaga keuangan bank dan non-bank yang mengklaim berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemunculan lembaga-lembaga tersebut mendorong pemerintah merunmuskan beragam regulasi untuk mengatur serta memperkuat keberadaan dan aktivitas mereka. Pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ini merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia dan mulai beroperasi pada 1992. Pada era 90-an tersebut perkem- bangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak pesat lantara belum ada payung hukum yang mengaturnya dan tiadanya dukungan kelembagaan pada mereka dari pemerintah.Kemunculan lembaga-lembaga sejenis yang mengambil inspirasi dari BMI semacam BPR Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) pada era itu lebih banyak didasari pada kesadaran sebagian kelompok umat Islam akan
8 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif  Maqashdi al-Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 35-40.
peluang menampilkan alternatif  keislaman sebagai dari pancaran kesadaran keis- laman dan mungkin juga politik identitas di tengah rezim Orde Baru yang tergo- long totaliter. Pada masa reformasi dan setelahnya yang ditandai oleh akomo- dasi rezim terhadap kebebasan politik dan pengakuan atas identitas primordial yang lebih besar, penguatan regulasi dan kelembagan terhadap ekonomi syariah berkembang secara dinamis.
Perkembangan yang terjadi di era tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama , pada 10 Februari 1999, MUI mendirikan Dewan Syariah Nasional MUI. Kedua , pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat. Ketiga, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keempat, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan wewe- nang kepada Peradilan Agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Kelima , Perma No. 2 Tahun 2008  memberlakukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Keenam, dicetuskannya Gerakan Wakaf  Tunai oleh Presiden pada 8 Januari 2008 di mana pengelolaannya diserahkan kepada Badan Wakaf  Indonesia (BWI). Ketujuh, pada 7 Mei 2008 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diberlakukan oleh pemerintah. Kedelapan, pada 17 Juni 2008 diberlakukan Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Beberapa Bank BUMN mendirikan divisi syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Kesembilan , didirikannya Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan. Kesepuluh , pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Asuransi Syariah. 9
BMI didirikan atas gagasan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, MUI, dan  Pengusaha Muslim yang kemudian didukung oleh Negara. Gagasan tersebut dipicu oleh kegelisahan sebagain umat Islam Indonesia. Mereka meya- kini bahwa bunga adalah haram dan bahkan berusan dengan bank konvensional pun termasuk perbuatan yang diharamkan. Sejatinya ketika itu pemerintah masih menarik jarak dengan ekspresi Islam di ruang publik dan ekonomi, akan tetapi dengan dukungan ICMI sebagai kelompok muslim di bawah patronase rezim,
9 Tonggak dan capain penting perkembangan hukum dan pranata ekonomi syariah di Indonesia ini dinukil dari Nevi Hastina, “Politik Hukum Ekonomo Syariah di Indonesia”, Legitimasi , Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012.
pemerintah dapat diyakinkan bahwa BMI tidak ada kaitannya dengan ekspresi politik Islam, dan justru dapat memberi legitimasi politik terhadap pemerintah sebagai rezim yang demokratis dan islami. Bank yang asalnya bernama Bank Muamalat Islam Indonesia tersebut, selanjutnya direstui berdiri oleh pemerintah dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Atas arahan Presiden Soeharto, nama Islam dihapus dengan alasan unsur Islam sudah tercakup dalam kata muamalat. Dukungan pemerintah ketika itu terhadap BMI sangat kuat. Presiden Soeharto ketika itu menghimbau para jamaah haji untuk membeli saham BMI mininal 10 ribu rupiah per orang sehingga sangat membantu permodalan awal BMI. Pada saat krisis ekonomi 1998 BMI seolah tetap kuat bertahan meskipun kenyaata- annya jumlah kredit yang macet sebesar 60 prosen dan merugi Rp. 105  miliar rupiah. BMI kemudian terselamatkan setelah dana global masuk melalui Islamic Development Bank (IDB). Sejak tahun 2015 BMI mengalami kekurangan modal, di antaranya disebabkan oleh tata kelola yang kurang baik dan terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada korporasi yang ternyata bisnisnya macet dan tidak dapat membayar kredit. Pada 2019 laba bersih BMI hanya Rp. 5,08 miliar, turun drastis 95 prosen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 103,7 miliar. OJK menyatakan bahwa untuk menyelamatkan BMI diubutuhkan dana sebesar 4-8 triliun rupiah. 10
Keberadaan Dewan Syariah Nasional  MUI memiliki peran penting dalam pengembangan, kontrol, dan penguatan lembaga keuangan sayariah di Indonesia. Tugas dari DSN MUI adalah sebagai berikut: menetapkan fatwa atas sistem, kegi- atan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya; mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya; membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; mengelu- arkan Surat Edaran (Ta’limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya; memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya; memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM; menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait; menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya; Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah
10 https://kolom.tempo.co/read/1201328/juru-selamat-bank-muamalat, diakses pada 2 Mei
2020.
bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan; menyelenggarakan Program Serti- fikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya; Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Wewenang dari DSN MUI adalah memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI; merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan; membekukan dan/atau membatalkan serti- fikat  Syariah  bagi  LKS,  LBS,  dan  LPS  lainnya  yang  melakukan  pelanggaran; menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersang- kutan; merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menum- buhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. 11
Meskipun pada dasarnya fatwa tidak bersifat mengikat, akan tetapi dalam praktiknya lembaga keuangan syariah di Indonesia terikat dengan fatwa DSN MUI tersebut. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia wajib mematuhi fatwa- fatwa dari DSN MUI. DSN MUI berwenang mengeluarkan peringatan kepada lembaga keuangan syariah yang dinilai melanggar pakem syariah agar memper- baiki aktivitasnya agar sesuai dengan syariah, dan jika peringatan tersebut tidak diindahkan oleh lembaga keuangan dimaksud, DSN MUI berhak mengusulkan kepada OJK agar menindak tegas lembaga keuangan syariah yang tidak menaati peringatan dari DSN MUI. Fatwa bukan hukum positif  yang mengikat secara legal. Materi fatwa mengikat secara hukum jika ia diserap oleh sebuah aturan yang positif. Bank Indonesia pada tahun 2008, berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008, membentuk Komite Perbankan Syariah. Tugas dari Komite Perbankan Syariah adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah serta memberikan masukan dalam rangka implemen- tasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Ketika fatwa DSN MUI terserap ke dalam PBI, maka ia yang semula hanya mengikat secara moral menjadi mengikat secara legal.
Kehadiran UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU
No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf  menjadi salah satu tonggak capain dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dibentuk dalam rangka menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di Indonesia agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan karena zakat dianggap sebagai pranata keagamaan yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Untuk kepentingan itu maka pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. BAZ dan LAZ bertang- gungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannnya. Pengelolaan zakat yang tidak transparan merupakan bentuk pelangggaran yang dapat dilaporkan kepada yang berwenang dan dapat dijatuhi sanksi pidana. 12
Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diun- dangkan di era pemerintahan Presiden Habibi ini kemudian disempurnakan oleh  Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 itupun dipermasalahkan oleh banyak kalangan lantaran 3 materi yang menjadi isu penting, yakni soal sentralisasi penge- lolaan zakat, soal kriminalisasi LAZ, dan soal persyaratan LAZ. Pasal 5 Ayat (1) UU No.23/2011 menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meru- pakan operator tunggal pengelolaan zakat. Jika hal itu diterapkan, dikhawatirkan akan melemahkan peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta pengelola zakat tradi- sional yang selama ini kehadirannya telah terlanjur mapan dan strategis. Undang- undang itu juga menyatakan bahwa pengelolaan zakat tanpa izin pemerintah berwenang dapat diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta. Ketentuan ini jelas akan menggusur keberadaan pengelola zakat tradisional milik masyarakat. Terlebih lagi persyarataan bagi LAZ untuk diakui agar berbadan hukum dan memiliki ijin dari menteri, juga dianggap sebagai persyaratan yang memberatkan bagai para pengelola zakat tradisional. Pada akhirnya ketentuan yang dianggap memberatkan dalam undang-undang itu diuji-materikan oleh beberapa pihak ke MK dan dalam amarnya MK menyatakan bahwa “Frasa ‘setiap orang’ dalam Pasal 38 dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat berten- tangan dengan sepanjang tidak dimaknai dengan “mengecualikan perkumpulan orang, perse- orangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberita-
hukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.” Selain itu MK juga menyatakan  syarat berbadan hukum dan terdaftar di organisasi kema- syarakatan Islam sebelum izin LAZ diberikan oleh menteri agama, sebagaimana diatur dalam pasal 18, bersifat alternatif  atau tidak wajib. Sementara terhadap ajuan pasal-pasal yang lain, MK menyatakan menolak ajuan para pemohon. 13
Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentangWakaf  menjadi babak baru hokum wakaf  di Indonesia. Ia mengakomodasi beberapa perkembangan penting hokum perwakafan sebagai berikut. Pertama , wakaf  diperluas tidak hanya lewat benda tak bergerak namun juga benda tidak bergerak, di antaranya lewat wakaf uang dan wakaf  produktif. Kedua, dibentuknya Badan Wakaf  Indonesia (BWI) dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf  oleh pemerintah menjadi cermin kuatnya komitmen dan perhatian pemerintah terhadap eksistensi wakaf  untuk meng- atur dan memfasilitasinya, termasuk di dalam hal ini adalah upaya pemerintah memberlakukan Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2006 tentang Pelak- sanaan UU RI Nomor 41 Tahun 2004. Ketiga , keharusan wakaf  untuk didaf- tarkan dan diumumkan sebagai jalan tertib hukum dan akuntabilitas. Keempat, memperluas peruntukan wakaf  tidak saja sebagai sarana ibadah individual namun juga sebagai sarana memajukan perkenomian masyarakat dalam bentuk wakaf produktif. Kelima, pembolehan wakaf  untuk jangka waktu tertentu dengan syarat dan pertimbangan tertentu. Keenam, penyelesaian sengketa wakaf  dapat dila- kukan lewat proses musyawarah, mediasi, arbitrasi, danperadilan. 14
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, diberlalukan dalam rangka menegakkan fungsi Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan merdeka penegak hukum dan keadilan dan mengakomodasi perkembangan hukum di masyarakat, Pasal 49 huruf  (i) menegaskan bahwa salah satu kewenangan pera- dilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.  Dalam  penjelasan  Undang-undang  dimaksud,  ekonomi  syari’ah  diar - tikan sebagai “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah”,  yang  mencakup:  Bank  Syari’ah;  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syari’ah; Asuransi Syari’ah; Reasuransi Syari’ah; Reksadana Syari’ah; Obligasi Syari’ah dan
13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 14 Achmad Irwan Hamzan, Perkembangan Hukum Wakaf  Di Indonesia (Brebes: Diya Media Group, 2015), 103-113.
Surat  Berharga  Berjangka  Menengah  Syari’ah;  Sekuritas  Syari’ah;  Pembiayaan Syari’ah; Pegadaian Syari’ah; Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah; dan Bisnis Syari’ah. Ketentuan ini mengakhiri kebebasan untuk memilih penyelesa - sian sengekta ekonomi syariah lewat peradilan umum dan menjadikan perkara ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut peradilan agama. 15 Selanjutanya Mahkamah Agung memperkuat kompetensi absolute tersebut lewat Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum material penting di bidang ekonomi Syariah, Perma No. 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa EkonomiSyariah. Sebelum terbit Perma yang disebut terakhir, para hakim di Pengadilan Agama menggunakan hukum formil perdata umum (HIR, R.Bg, dan Rv)  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Perma tersebut juga membolehkan pengajuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana, mempertegas keberadaan lembaga arbi- trase syariah, dan mempertegas kewenangan pengadilan agama untuk mengek- sekusi hak tanggungan dan fidusia yang menggunakan akad syariah.  Diberla - kukannnya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2008 tentang Asuransi Syariah menandai respons yang luar biasa dari pemerintah untuk menjawab aspirasi masyarakat yang tengah berkembang terhadap keberadaan dan layanan ekonomi syariah yang dikembangkan oleh banyak pelaku usaha ekonomi dan perbankan syariah.

## POLITIK HUKUM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
Tujuan hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat dengan cara meraih manfaat atau kebaikan dan mencegah kemadharatan atau kerusakan. Aspek-aspek yang harus dilindungi tersebut adalah aspek agama, akal, diri, harta, dan keturunan. Inilah muara tempat semua aturan hukum menuju. Aturan apa pun yang dijalankan harus dalam kerangka menjaga kelima aspek tersebut. Tidak hanya lima aspek, bahkan beberapa ulama kontemporer mema- sukkan aspek pemeliharan lingkungan dan tanah air sebagai bagian dari tujuan hukum. Oleh karena itu, formulasi dan pemberlakukan hukum ekonomi syariah
15 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
pun harus mengacu pada tujuan ini, yakni dalam rangka mewujudkan kemaska- hatan masyarakat di dunia dan di akhirat dengan cara melindungi aspek-aspek penting kehidupan seperti agama, akal, harta, diri, keturunan dan sebagainya dengan cari mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan. Hukum sebagai produk politik penguasa harus mencerminkan kehendak dan pranata untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, sebab prinsip politik yang diajarkan oleh Islam menegaskan bahwa tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus mengacu kepada  kemaslahatan  rakyat.  Ulama  ushul  fiqih  menjelskan  bahwa  kemasla - hatan itu ada tiga jenis yaitu, maslahah mu’tabaroh , maslahah mursalah , dan maslahah mulghah . Jenis kemaslahatan yang harus dijadikan landasan bagi pemimpin dalam mengambil kebijakan terkait rakyatnya adalah maslahah mu’tabaroh dan maslahah mursalah . Politik dalam pandangan ulama adalah segala tindakan yang bersifat mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkannya dengan kerusakan sungguhpun tindakan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasul SAW dan tidak tidak pula disebutkan dalam wahyu. Upaya merumuskan dan memberlakukan hukum atau syariah, terkait aspek apa pun, selain harus bertujuan pada kemasla- hatan manusia dan masyarakat, perlu memperhatikan pula hal-hal seperti berikut. Pertama , penerapan syariah tidak boleh jatuh pada formalitas penerapan item dan fitur tertetntu dari hukum Islam klasik namun harus dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan seluruh rakyat dalam wadah negara bangsa yang dihuni oleh plura- litas SARA semacam Indonesia. Kedua, penarapan syariah tidak boleh dijadikan isu dan alat politik dan ekonomi kelompok tertentu demi kepentingan kekua- saan dan kapital. Ketiga, penerapan syariah dalam konteks Indonesia seyogyanya muncul sebagai aspirasi masyarakat (aspirasi demokratis) dan bukan merupakan kebijakan sejumlah kecil elit  yang cenderung dipaksakan dengan pertimbangan- pertimbangan yang tidak kuat. Keempat , penerapan syariah harus diawali dengan kajian yang cemerlang dengan memperhatikan aspek-aspek moderasi ajaran aswaja dalam tiga aspek sekaligus: akidah, syariah, dan tasawuf. 16
Hukum Islam tidak sekedar sebagaimana hukum yang sekuler, tapi merupakan pandangan hidup muslim, menjadi penentu utama cara berpikir dan bertindak umat Islam. Namun pada situasi sekarang asumsi tersebut tampak rapuh ketika hukum Islam tidak lagi memegang posisi penting dalam kehidupan modern. Dalam lapangan hukum pidana dan perdata, hukum Islam mulai terdesak dan
16 Afifuddin  Muhajir, Fiqih Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam (Yogyakarta: Irscisod, 2017).
tergantikan oleh hukum pidana dan perdata modern. Meskipun dalam prakteknya hukum Islam tidak berperan secara menyeluruh, ia tetap menjadi elemen penting dalam kehidupan muslim. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, pertama, hukum Islam masih menjadi penentu utama pandangan hidup dan identitas muslim. Kedua, adanya penyerapan unsur-unsur hukum Islam oleh hukum positif  sebuah negara meskipun melalui proses yang panjang dan lama. Ketiga, masih kuatnya golongan- golangan umat Islam yang tertarik untuk menjadikan syariah sebagai hukum negara. Akan tetapi peran yang dimaikan oleh hukum Islam dalam lanskap semacam itu baru bersifat pasif, artinya hanya sebatas sebagai penanda identitas kolektif, dan belum bersifat aktif  dan dinamis. Agar dapat berperan aktif, maka hukum Islam harus didinamisasi sedemikian rupa dengana cara-cara sebagai berikut. Pertama , hukum Islam harus lebih diarahkan kepada pembelaan terhadap manusia dalam situasi riil mereka sehari-hari. Kedua, hukum Islam harus memakai pendekatan yang lebih multidimensi terhadap kehidupan. Ketiga, hukum Islam harus menjadi bagian dari sejarah kita pada saat ini dan tidak berdiri di luar sejarah, sehingga ia dimungkinkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hukum nasional dan bukan sebagai entitas hukum yang bersifat parsial belaka. Keempat, hukum Islam harus lebih banyak lagi memakai pertimbangan-pertimbangan manusiawi termasuk pertimbangan ilmiah praktis dalam penetapan hukumnya. Keempat hal tersbut harus dilakukan jika menginginkan hukum Islam tetap relevan sebagai bagian dari hukum nasional. Maka kuncinya adalah dinamisasi hukum Islam dan bukan semata-mata pada “penerapan” hukum Islam. 17
Pengembangan hukum ekonomi syariah ke depan harus semakin mengacu kepada perlindungan kepada kemaslahatan rakyat banyak dengan memakai maqashid syariah sebagai metodologi dan perspektif. Untuk menetapkan hukum ekonomi  yang  masuk  dalam  lingkup  fiqih  muamalah  maka  penguasaan  yang komprehensif   terhadap  ushul  fiqih  mutlak  diperlukan,  terutama  untuk  mene - mukan dan menentukan illat hukum atas praktek ekonomi yang sedang berlang- sung. Kegagalan menentukan illat berujung pada kegagalan untuk menguasi sumber masalah. Ekonomi syariah yang ada sekarang baru berbicara banyak tentang distribusi dan konsumsi, semacam distribusi uang dan modal yang diklaim tanpa  riba  serta  sertifikasi  produk  halal,  dan  belum  tampak  berbicara  banyak tentang produksi dan segala aspek yang terkait dengannya, semacam kepemilikan
17 Abdurrahman Wahid, “Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan”, dalam Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 2000), 33-52.
tanah, sumberdaya, modal dan oleh swasta dan konglomerat, termasuk tentang pemenuhan hak-hak buruh, pengrusakan alam oleh aktivitas produksi, dan sebagainya.  Penentuan illat dan maqashid syariah dalam bidang ekonomi juga diharapkan lebih memperhatikan kondisi materiil di mana hubungan produksi yang timpang di antara kelompok masyarakat telah mengakibatkan penjajahan ekonomi dan politik yang sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi yang lemah secara modal, sumberdaya, dan kekuatan politik. Fiqih muamalah sebagai basis hukum ekonomi syariah seyogyanya berangkat dari analisis terhadap hubungan produksi yang timpang dan manipulatif  untuk kemu- dian bergerak kepada teks teks keagamaan demi menentukan sikap hukum yang jitu terhadap realitas. Tidak berhenti di situ, sikap hukum yang diambil kemu- dian harus dapat menginspirasi dan mengerakkan aksi serta kebijakan yang seki- ranya dapat mengubah realitas dari madharat kepad maslahah. Di sini pentinnya mengintegrasikan perspektif  sosial dan ekonomi politik dalam fiqih muamalah, sehingga diharapkan hukum ekonomi syariah juga berbicara tentang privatisasi air,  industri dan pertambangan yang merusak alam, reformasi kepemilikan tanah, neo-liberalisme, rezim perdagangan bebas, ketahanan dan kedaulatan pangan, pengendalian perdagangan tembakau dan rokok, outsourcing , omnibus law dan hak-hak buruh, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, orientasi maqoshid syariah terkait hukum ekonomi syariah perlu ditopang oleh telaah dan penelitian yang mendalam terhadap etika atau filsafat moral ekonomi syariah, dan ini jelas memer - lukan kajian yang komprehensif  terhadap nash, tradisi kenabian, dan khazanah Islam yang lain. Ini terutama untuk memperkuat dan mendasari pernyataan klise bahwa ekonomi Islam adalah jalan tengah atau alternatif  dari kapitalisme dan sosialisme.
Hubungan timbal balik antara politik dan hukum, dapat dijelaskan dalam hal. Pertama , hukum determinan atas politik, bahwa semua gerak, dinamika, dan proses politik yang terjadi tunduk dan diatur oleh hukum yang berlaku. Kedua, politik determinan atas hukum, di mana gerak, dinamika, dan proses hukum tunduk sepenuhnya kepada politik. Ketiga , hukum dan politik punya kekuatan dan pengaruh yang seimbang. Politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang bersifat responsif. Politik yang otoritarian menghasilkan hukum yang represif. Hukum yang responsif  memiliki karakter sebagai berikut: menguta- makan moralitas hukum ketimbang moralitas kekuasaaan maupun primordial, tujuan hukumnya adalah legalitas, aturannya bersifat detil dan mengikat baik yang membuat maupun yang mengatur, dan otonom dari kekuasaan politik. Hukum
yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tujuan hukumnya adalah ketertiban, legi- timasinya adalah pelanggengan kekuasaan, menolak kritik, mengutamakan kete- patan prosedural ketimbang  keadilan yang substantif. 18
Pranata dan hukum ekonomi syariah sebagian besar lahir pada era 1991 hingga 2016. Pada masa rezim Soeharto, yang dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter, unsur agama, termasuk Islam, selalu ditempatkan sebagai ancaman, maka ekspresi Islam secara formal di tingkat kenegaraan dibatasi. Akan tetapi rezim tersebut  bagaimanapun tetap membutuhkan label sebagai rezim yang islami. Demikian pula sulit membayangkan ide pendirian BMI tersebut akan dite- rima seandainya tidak melawalui ICMI dan MUI. Kemunculan Bank Muamalat Indonesia di era Orde Baru dapat dibaca dalam kerangka itu. BMI dianggap memberi label positif  terhadap rezim. Hukum ekonomi syariah baru muncul di era reformasi terutama di era pemerintahan Habibi, Susilo Bambang Yudo- yono, dan Joko Widodo. Era reformasi ditandai dengan pemberian kekebasan politik kepada masyarakat sebagai prasyarat bagai rezim demokratis. Maka pada era reformasi aspirasi “umat Islam” terhadap “pemberlakuan syariat” secara formal dalam perundang-undangan diakomodasi dengan sangat baik. Pada masa ketiga Presiden tersebut, ekonomi syariah baik secara hukum maupun kelem- bagaan tumbuh subur. Menariknya adalah, kita sulit mejumpai pengundangan aspek syariah di era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Meskipun pemerintah- annya bercorak demokratis, Abdurrahma Wahid adalah satu-satunya presiden yang secara konsep dan paradigmatik menjauhi formalisme keagamaan dan lebih mementingkan aspek substansi agama. Di samping itu, ia ingin agar hukum islam menjadi bagian dari hukum nasional dengan proses yang wajar dan demokratis. Yang perlu dibangun adalah nilai-nilai dan bukan hanya kelembagaan. Ekonomi Syariah perlu mendasarkan diri secara kokoh pada “teori” ekonomi tertentu. Jika dasar teoritik tersebut tidak pernah kuat, maka ekonomi syariah akan terus dalam konstelasi dan kepentingan pandangan mainstream tertentu, baik itu kapi- talisme maupun sosialisme. Misalkan jika ekonomi syariah itu merupakan alter- natif, maka bagaimana teori dan etika ekonominya. Ekonomi syariah tidak boleh jatuh pada semacam trend maupun formalisme agama. Demikian pula, ia tidak boleh menjadi alat dan komoditas politik dan ekonomi. Yang harus diperhatikan dan dicermati, dalam hal ini adalah substansi dan maqashidnya, karena ekonomi syariah bukan hanya persoalan “demam” bank syariah, bukan hanya persoalan
18 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998), 21-22.
bank tanpa bunga sementara itu menaikkan ongkos-ongkos lain, namun juga persoalan bagaimana kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan seba- gian besar masyarakat kita yang  tertinggal, tidak mampu, dan miskin menjadi dilembagakan secara mapan dalam pranata hukum dan politik kenegaraan kita. 19
Karena terlahir dari corak politik yang lebih demokratis maka hukum ekonomi syariah di Indonesia tampak bercorak responsif, dalam arti ia memberi ruang kepada ekspresi islam di ruang regulasi. Akan tetapi tampak bahwa aspirasi Islam dalam konteks ekonomi belum berangkat dari kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Ia datang dari elite keagamaan dan politik tertentu yang menganggap hukum ekonomi syariah perlu untuk diundangkan. Sementara mayoritas rakyat Indonesia lebih berpikir terkait kebijakan dan hukum ekonomi yang mampu memberi kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan, tidak peduli apapun namanya. Kontribusi ekonomi syariah untuk semakin banyak member- dayakan kelompok masyarakat miskin terus ditunggu. Terkadang pula ada keti- daksambungan antara aspirasi dan kepentingan elite agama dengan aspirasi dan kepentingan sesungguhnya dari rakyatkebanyakan. Oleh karena itu, tampak bahwa akomodasi negara terhadap hukum ekonomi syariah masih bersifat instru- mental dan ad hoc , ia diakomodasi sejauh dibutuhkan tanpa ada pemikiran dan pendasaran yang kokoh di aspek politik hukumnya.

## PENUTUP
Tujuan hukum dalam Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan atas manusia, di antaranya dengan melindungi  memelindungi hal-hal dasar yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Tujuan hukum tersebut berlaku pula untuk hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah seyogyanya lahir dari politik hukum pemerintah yang benar-benar ingin mewujudkan kesejah- teran dan keadilan ekonomi yang merata kepada mayoritas masyarakat terutama mereka yang tertinggal, tidak mampu, dan miskin. Hukum ekonomi syariah di Indonesia tampaknya baru berbicara secara parsial, yakni baru pada soal konsumsi dan disribusi, sehingga belum dapat diharapkan peran dan kontribusinya yang lebih besar. Hukum ekonomi syariah di Indonesia belum didasarkan pada teori ekonomi  yang  kuat,  definitif,  dan  paradigmatik,  masih  sebatas  klaim  bahwa  ia
19 Abdurrahama Wahid, “Syariatisasi dan Bank Syariah” dan “Ekonomi Rakyat ataukah Ekonomi Islam”, dalam Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Kita, Islam Anda (Jakarta: The Wahid Institute, 2006 ), 191-200.
adalah jalan ketiga atau alternatif  di antara kapitalisme dan sosialisme. Hukum ekonomi syariah di Indonesia sebagian besar lahir di era rezim politik demokratis awal di mana dinamika yang mengemuka dalam konteks ini adalah demokrasi prosedural dan bukan substantif. Karakter rezim semacam itu melahirkan corak hukum yang responsif  namun masih bersifat instrumental dan ad hoc . Akomodasi terhadap hukum ekonomi syariah baru dalam kerangka kepentingan politik keku- asaan dan belum dalam kerangka politik kerakyatan.
Jika hukum ekonomi syariah diharapkan menjadi penunjang hukum nasi- onal dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat, ia perlu didasarkan pada teori ekonomi dan politik hukum yang kuat. Untuk keperluan itu, pengu- asan terhadap metodologi ushul fiqih dan analasis yang cermat terhadap realitas ekonomi politik masyarakat Indonesia mutlak diperlukan. Hukum ekonomi syariah dimungkinkan berangkat dari realitas dan dinamika hubungan produksi yang timpang di antara banyak pihak, yang kemudian melahirkan penjajahan ekonomi dan politik, untuk kemudian bergerak menuju pemahaman atas nash- nash agama untuk merumuskan ketentuan hukum yang sekiranya menginspirasi pergerakan dan perubahan atas realitas yang timpang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Fasiha, “Ekonomi Islam” dalam Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY. Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016. Hastina, Nevi. “Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, dalam Legitimasi , Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012. Irwan Hamzan, Achmad . Perkembangan Hukum Wakaf  Di Indonesia . Brebes: Diya Media Group, 2015.
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998.
Mustahafa, Bachrudin. “Menaksir Kualitas Penelitian Kualitatif: Beberapa Kriteria Dasar, dalam A. Chaedar Al Wasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif . Bandung: Pustaka Jaya, 2017.
Muhajir,  Afifuddin. Fiqih Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam . Yogyakarta: Irscisod, 2017.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2014. Sahroni, Oni. Ushul Fiqih Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi
Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2017. Wahid,  Abdurrahman. “Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan”, dalam Prisma Pemikiran Gus Dur. Yogyakarta: LkiS, 2000. ___________________. “Syariatisasi dan Bank Syariah” dalam Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Kita, Islam Anda . Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
Wahid, Abdurrahman. “Ekonomi Rakyat ataukah Ekonomi Islam”, dalam Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Kita, Islam Anda . Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
Yunia Fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif  Maqashdi al-Syariah . Jakarta: Kencana, 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. https://kolom.tempo.co/read/1201328/juru-selamat-bank-muamalat , diakses pada 2 Mei 2020
https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/ , diakses pada 2 Mei 2020.