Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## KEPASTIAN HUKUM PEMBENTUKAN BADAN BANK TANAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Eka Muji Diliwiyana 1
Mahasiswa S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia eka.stihiblam@gmail.com
Naskah diterima: 20 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022

## Abstract
The  state  through  government  agencies  or  independent  institutions  appointed  by  the government has the authority to acquire abandoned land, manage and regulate it temporarily, distribute it in the public interest. This is a land policy called the Land Bank. In this study, the type  of  research  used  is  normative  legal  research.  The  legal  materials  used  are  primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is done by literature  study.  The  technique  of  analyzing  legal  materials  is  carried  out  using  descriptive and  normative  methods.  The  results  showed  that  the  Land  Bank  is  one  of  the  important resource management tools to increase the productivity of land use. The methods used in the land  bank  are  market  control  and  local  market  land  stabilization.  The  philosophical  and juridical basis for the establishment of a land bank agency is that the state has an obligation to fulfill the basic rights of its citizens such as work, a decent living, a place to live, a source of food to an adequate environment, this is in line with the provisions contained in the preamble and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal certainty for the establishment  of  the  Land  Bank  Agency  after  the  Constitutional  Court's  Decision  is  the issuance of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning the Land Bank Agency.
Keywords: Legal Certainty, Land Bank, Constitutional Court Decision
1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, E-mail: eka.stihiblam@gmail.com
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Dalam  rangka  mengatur  hubungan  hukum  antara  manusia  dengan  tanah,  maka diperlukan  suatu  perangkat  hukum  tersendiri.  Perangkat  hukum  tersebut  adalah  hukum agraria.  Soedikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa  hukum  agraria  adalah  keseluruhan kaidah-kaidah  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang  mengatur  agraria. Bachsan  Mustofa  menjabarkan  bahwa  kaidah  hukum  agraria  tertulis  berbentuk  peraturan perundangundangan yang dibuat oleh negara, sedangkan kaidah hukum  tidak tertulis  adalah hukum  agraria  dalam  bentuk  hukum  adat  yang  dibuat  oleh  masyarakat  serta  hidup,  tumbuh dan  berkembang  sekaligus  berlaku  dan  dipertahankan  oleh  masyarakat  yang  bersangkutan. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum agraria nasional terdiri dari: 2
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA);
3. Peraturan Pelaksana UUPA dan Peraturan Lama Sebelum Berlakunya UUPA.
Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  menjadi  modal  strategis  bagi kehidupan.  Di  atas  tanah,  manusia  dapat  mencari  nafkah  seperti  bertani,  berkebun,  dan berternak.  Di  atas  tanah  pula  manusia  membangun  rumah  sebagai  tempat  bernaung  dan membangun  berbagai  bangunan  lainnya  untuk  perkantoran  dan  sebagainya.  Di  dalam  tanah juga terkandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Sebagai  modal  dasar  yang  amat  penting,  selanjutnya  negara  turut  andil  mengatur  mengenai tanah yang berada di dalam wilayah negara Indonesia. 3
Tanah  dan  segala  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  selalu  menjadi “ajang  perebutan”  berbagai  kepentingan  yang  senantiasa  menyertai  kehidupan  manusia. Tidak heran jika sejak zaman dahulu, tanah selalu menjadi objek yang diperebutkan sehingga memunculkan  konflik  dan  sengketa  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan  sumber  daya  yang dikandungnya.  Di  samping  itu,  adanya  ketimpangan  struktur  penguasaan,  pemilikan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  serta  ketimpangan  terhadap  sumber  sumber  produksi lainnya menyebabkan terjadinya konflik pertanahan. 4
Pengaturan  tanah  oleh  pemerintah  selama  ini  hanya  bertumpu  pada  peran  sebagai pembuat aturan mengenai pertanahan (land regulator) . Sedangkan peran lain tidak dilakukan oleh pemerintah yaitu peran sebagai pengatur ketersediaan tanah (land manager) . Sementara pihak  pengembang  telah  terlebih  dahulu  melakukan  penguasaan  tanah  berskala  besar  untuk kawasan  perumahan (real  estate) dan  kawasan  industri (industrial  estate) .  Di  sisi  ini  peran pemerintah  dalam  pengaturan  tanah  sangat  minim  sehingga  selalu  tertinggal  dalam  hal penyediaan tanah untuk pembangunan. 5
Salah  satu  urgensi  pembentukan  bank  tanah  sebagai land  manager adalah  semakin terbatasnya  tanah  yang  tersedia  untuk  berbagai  keperluan  pembangunan.  Pelaksanaan penyediaan tanah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah selalu terkendala oleh ketentuan yang  berlaku  pada  birokrasi  pemerintah  sehingga  perolehan  tanah  yang  dikehendaki  sering
2 Urip Santoso, Hukum Agraria; Kajian Komprehensif , Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2012, hlm. 5
3 Fatimah  Al-Zahra,  Konstruksi  Hukum  Pengaturan  Bank  Tanah  Untuk  Mewujudkan  Pengelolaan  Aset  Tanah Negara Berkeadilan, Jurnal Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, 2021, hlm. 19
4 Ngadimin,  Peran  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  Dalam  Proses  Penyelesaian  Permasalahan Sengketa/Konflik  Areal  Lahan  Eks  HGU  PTPN  II, Tesis ,  Program  Pascasarjana  Universitas  Medan  Area, Medan, 2017, hlm. 2.
5 Djuhaendah  Hasan, Lembaga  Jaminan  Kebendaan  bagi  Tanah  dan  Benda  lain  yang  Melekat  pada  Tanah dalam  Konsepsi  Penerapan  Asas  Pemisahan  Horisontal  (Suatu  Konsep  dalam  Menyongsong  Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan) , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 90.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tertinggal  dari  pihak  swasta.  Pembentukan  bank  tanah  sebagai  badan  khusus  melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah merupakan peluang untuk memenuhi kebutuhan tanah secara efektif dan efisien. 6
Keberadaan  Bank  Tanah  ini  merupakan  salah  satu  terobosan  pemerintah  dalam usahanya  menyediakan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dan  kepentingan  masyarakat  yang membutuhkan tanah. Khusus untuk kepentingan umum, keberadaan Bank Tanah akan sangat membantu  pemerintah  untuk  memperoleh  tanah  yang  nantinya  dibangun  untuk  fasilitas umum seperti jalan, infrastruktur, rumah sakit, kantor pemerintah, dan sebagainya. Lembaga ini  jika  memang  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  akan  mengurangi  perkara  keberatan nilai  ganti  rugi  tanah  untuk  kepentingan  umum  (konsinyasi)  di  Pengadilan.  Adanya  Bank Tanah maka akan terwujud prinsip efisiensi dalam perolehan tanah untuk kepentingan umum karena tanpa mengikutsertakan pengadilan yang pada umumnya terjadi proses keberatan dan pembayaran uang ganti rugi/ konsinyasi. 7
Negara  melalui  lembaga  pemerintah  atau  lembaga  independen  yang  ditunjuk  oleh pemerintah  berwenang  melakukan  akuisisi  tanah  terlantar,  mengelola  dan  mengatur sementara  waktu,  mendistrbusikan  untuk  kepentingan  umum.  Hal  tersebut  merupakan  suatu kebijakan  pertanahan  yang  disebut  Bank  Tanah.  Menurut  definisi,  Bank  Tanah  merupakan lembaga  yang  melakukan  fungsi  penataan  terhadap  tanah.  Fungsi  penataan  ini  sangat  luas cakupannya  seperti  perencanaan,  perolehan,  pengadaan,  pengelolaan,  pemanfaatan,  dan distribusi tanah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 8
Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  pada  5 Oktober 2020 (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) menimbulkan pro dan kotra. Dari segala pro  dan  kontra  tersebut,  perlu  kita  cermati  bersama  tujuan  disahkannya  undang-undang  itu dari  perspektif  hukum  agraria.  Menurut  ketua  Badan  Legislasi  DPR  RI,  ada  beberapa  poin penting  yang  diatur  di  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang  terkait  Bank  Tanah  yaitu  percepatan reformasi  agraria,  pemerintah  akan  mempercepat  reformasi  agraria  dan  redistribusi  tanah yang akan dilakukan oleh Bank Tanah. 9
Di samping pro kontra yang timbul  atas disahkannya UU Cipta Kerja, pro kontra lain juga timbul atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah sebagai tindak lanjut dari Bagian Keempat Pertanahan Pasal 135 UU Cipta Kerja yang berisi  ketentuan:  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembentukan  badan  bank  tanah  diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Pasalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU  Xviii/2021  butir  7  yang  berbunyi:  “Menyatakan  untuk  menangguhkan  segala tindakan/kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan  berdampak  luas,  serta  tidak  dibenarkan  pula menerbitkan  peraturan  pelaksana  baru  yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6573).  Sehingga,  dengan terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank  Tanah  telah diduga  melanggar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  91/PUU  Xviii/2021  butir  7 tersebut. 10
6 Ibid , hlm. 91
7 Nizam  Zakka  Arrizal  dan  Siti  Wulandari,  Kajian  Kritis  Terhadap  Eksistensi  Bank  Tanah  Dalam  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja, Keadilan Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Tulang Bawang , Volume 18/No. 2/Agustus/2020, hlm. 100
8 Konsorsium Pembaruan Agraria, Pandangan dan usulan terhadap RUU Pertanahan , Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, 2017, hlm. 10.
9 Nizzam Zakka Arrizal dan Siti Wulandari, Op.cit , hlm. 100
10 Ibid , hlm. 101
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Konsep  Bank  Tanah?  Apa Landasan  Filosofis  dan  Yuridis  Pembentukan  Badan  Bank  Tanah?  Serta  bagaimana Kepastian Hukum Pembentukan Badan Bank Tanah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 11 Penelitian hukum normatif digunakan atas dasar pertimbangan bahwa badan Bank  Tanah    masih  baru  di  Indonesia,  bahkan  secara  empirik  badan  Bank  Tanah    masih dalam proses  pembentukan. Dengan demikian, segi-segi  empiris tentang badan Bank Tanah di  Indonesia,  masih  terlalu  dini  bahkan  belum  dapat  dilakukan.  Untuk  itu,  penelitian  ini memusatkan  perhatian  untuk  memeriksa  asas-asas  hukum  dan  sistematik  hukum  dalam pengaturan tentang  badan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan.  Teknik  analisis  bahan- bahan hukum yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan  normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Bank Tanah
Bank  tanah  berasal  dari  2  (dua)  istilah,  yaitu land  banking dan land  banks . Land banking secara  umum  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  lndonesia  menjadi  “perbankan tanah”, yang digunakan untuk menerangkan kegiatan yang berhubungan dengan bank tanah. Sedangkan  istilah land  banks digunakan  untuk  menggambarkan  adanya  lembaga  atau  kerja sama antar lembaga yang berkegiatan di bidang pengadaan tanah. 12
Istilah  bank  tanah  sendiri  mengandung  pengertian  sebagai  berikut: “Land banks are governmental  or  nonprofit  entities  that  assemble,  temporarily  manage,  and  dispose  of vacant  land” atau “Land  banks  are  public  authorities  that  focus  exclusively  on  land banking activities.” 13
Bank  Tanah  adalah  salah  satu  sarana  manajemen  sumber  daya  yang  penting  untuk meningkatkan  produktivitas  pemanfaatan  tanah.  Metode  yang  diusung  dalam  bank  tanah adalah  kontrol  pasar  dan  stabilisasi  tanah  pasar  lokal.  Bank  tanah  menjamin  ketersediaan tanah untuk  pelbagai  keperluan pembangunan  di  masa yang akan datang, efisiensi APBN/ APBD, mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah dan mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah. 14
Manajemen bank tanah berhubungan dengan bagaimana perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  kegiatan  serta  pengawasan  terhadap  kegiatan  bank  tanah dalam  mewujudkan  tujuan  bank  tanah.  Didukung  oleh  regulasi  yang  memadai  dan kelembagaan  yang  kuat,  manajemen  bank  tanah  pada  akhirnya  bisa  mewujudkan  enam fungsi  bank  tanah,  yaitu  penghimpun  tanah (land  keeper) ;  sebagai  pengaman  tanah (land warrantee) ; sebagai pengendali penguasaan tanah (land purchase); sebagai pengelola tanah
11 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 13.
12 Laura  Schwarz, “The  Neighborhood  Stabilization  Program:  Land  Banking  and  Rental  Housing  as Opportunities for Innovation” , Journal of Affordable Housing & Community Development Law , Vol. 19 No. 01, 2009, hlm. 59
13 Frank  S.  Alexander  , Land  Banking  as  Metropolitan  Policy,  Blueprint  for  American  Prosperity, Brookings Institute, Brookings, 2008, hlm. 3.
14 Bernhard Limbong, Bank Tanah , Margaretha Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 45.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
(land  management); sebagai  penilaitanah (land  appraisal); dan  sebagai  penyalur  tanah (land  distributor). Kegiatan  bank  tanah  secara  konseptual  harus  memuat  kebijakan  dan strategi optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan tanah. 15

## 2. Landasan Filosofis dan Yuridis Pembentukan Badan Bank Tanah
Salah satu hakikat tujuan utama negara, sebagaimana tertuang dalam Pancasila yakni silakedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat  lndonesia),  adalah  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  mewujudkan  keadilan sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Keadilan sosial bagi  seluruh masyarakat  hanya dapat dicapai  dengan  cara  meningkatkan  kesejahteraan  sosial.  Sedangkan  kesejahteraan  sosial sendiri dapat tercapai apabila negara ini mempunyai pranata hukum yang memenuhi unsur- unsur cita hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. 16
Negara  harus  hadir  dan  berkewajiban  untuk  dapat  memenuhi  hak-hak  dasar  bagi warganya  seperti  pekerjaan,  penghidupan  yang  layak,  tempat  tinggal,  sumber  makanan hingga  lingkungan  yang  memadai.  Salah  satu  sumberdaya  yang  dapat  mewujudkan  tujuan tersebut  melalui  pemanfaatan  tanah  secara  produktif  dan  optimal  di  seluruh  wilayah NKRI. 17
Dalam konteks Indonesia, badan bank tanah didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria (UUPA). Adapun Pasal 33 UUD 1945 berbunyi: 18
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
Pasal  33  harus  dipahami  sebagai  satu  kesatuan  yang  utuh.  Ayat  (3)  merupakan konsekuensi  logis  dari  ayat  (1)  tentang  struktur  perekonomian  berdasarkan  asas kekeluargaan,  sedangkan  ayat  (2)  tentang  peranan  negara  baik  oleh  pemerintah  maupun badan  usaha  negara  (BUMN/BUMD)  untuk  mengelola  kegiatan  ekonomi  yang  terkait dengan kehidupan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. 19
Amanah  konstitusi  ini  sangatlah  jelas.  Perintah  pertama,  negara  diberikan kewenangan  untuk  menguasai  seluruh  sumber  daya  agraria  di  wilayah  NKRI.  Perintah kedua, penguasaan oleh negara bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Perintah konstitusi ini merupakan  turunan  dari  amanah  dasar  negara  dalam  sila  ke–5  Pancasila,  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 20
Pancasila  menjadi  landasan  ideal  dan  jiwa  negara  bangsa  Indonesia  menuju  visi  dan sebagai spirit yang menggerakkan perjuangan dan derap pembangunan. UUD 1945 menjadi patokan  dasar  dalam  menuntun  kekuasaan  negara  menuju  pembangunan  yang  diharapkan.
15 Ibid , hlm. 46
16 Ibid , hlm. 46
17 Bernhard Limbing, Opini Kebijakan Agraria , Pustaka Margareta, Jakarta, 2014, hlm. 82.
18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33.
19 Ranitya  Ganindha,  Urgensi  Pembentukan  Kelembagaan  Bank  Tanah  Sebagai  Alternatif  Penyediaan  Tanah Bagi  Masyarakat  Untuk  Kepentingan  Umum, Jurnal  Arena  Hukum ,  Volume  9,  Nomor  3,  Desember  2016, hlm. 442-462.
20 Ibid , hlm. 451
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan negara menguasai dan mengatur pemanfaatan tanah dan SDA yang disebut sebagai hak menguasai negara (HMN) yang bertujuan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. 21
Menurut paham negara integralistik yang dikemukakan oleh R. Soepomo pada sidang BPUPKI  31  Mei  1945,  pembangunan  ekonomi  (termasuk  tanah)  memakai  sistem “Sosialisme  Negara”,  yaitu  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Dalam implementasinya  hak  menguasai  negara  (HMN)  harus  mencerminkan  nilai-nilai  dasar Pancasila.  Dalam  melaksanakan  kekuasaan  HMN,  pemerintah  harus  mengacu  pada  UUD 1945 yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan, persamaan dan kesejahteraan. 22
Mengacu pada landasan konstitusional yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia  pada  Pasal  33  ayat  (3)  yakni  memiliki  visi  bertujuan  untuk  mensejahterakan kehidupan bangsa. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut telah ditegaskan  secara  jelas  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA  tahun  1960,  bahwa  negara berwenang: 23
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  tanah,  atau pemeliharaanya.
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atau (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu.
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orangorang  dan perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa,  segala sesuatunya  dengan  tujuan  untuk  mencapai  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  dalam masyarakat adil dan makmur.
Wewenang  persediaan  tanah  dapat  diperluas  dari  lembaga  pengadaan  tanah  ke lembaga  bank  tanah.  Keberadaan  bank  tanah  dapat  menjalankan  apa  yang  telah diamanatkan  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  UUPA  1960  tersebut.  Kewenangan menguasai menurut HMN dalam rangka persediaan tanah yang akan menjadi sumber asset bank  tanah  tetap  melalui  proses  perolehan  tanah.  Penguasaan  negara  tidak  serta  merta, walaupun negara memiliki  wewenang untuk  menguasai  tanah, namun  dalam perolehannya tetap  memperhatikan  dan  menghargai  hak-hak  masyarakat  yang  telah  ada  melalui mekanisme pengadaan tanah. 24
Kewenangan  HMN  oleh  pemerintah  saat  ini  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Agraria Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan  Nasional.  Tugas  dan  fungsi  yang  dilaksanakan  selama  ini meliputi  kewenangan  yang  disebutkan  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UUPA.  Menurut  perspektif badan Bank Tanah, ATR/BPN memiliki wewenang dalam mengatur dan menyelenggarakan persediaan tanah. Tugas persediaan tanah sebenarnya bukan tugas baru di kementerian ATR /  BPN,  namun  bukan  dalam  konteks  pencadangan  tanah  untuk  bank  tanah,  namun  dalam kegiatan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Pelaksanaan pengadaan tanah hanya memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini yang lebih berorientasi kepada kepentingan umum dan investasi, sedangkan bank tanah kegiatan pemerintah untuk menyediakan  tanah  yang  akan  dialokasikan  peggunaannya  di  kemudian  hari  yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 25
Begitu juga dalam hal  distribusi  tanah kepada masyarakat  dalam  rangka  mengurangi ketimpangan  pemilikan  tanah,  tanah  yang  sudah  dicadangkan  dalam  bank  tanah  dapat
21 Ibid
22 Bernhard Limbing, Op.cit , hlm. 90
23 Ibid , hlm. 91
24 Nila Trisna dan Ilka Sandela, Eksistensi Bank Tanah Dalam Hukum Agraria Di Indonesia , Jurnal Ius Civile , Vol 5, No. 1, April 2021, hlm. 192
25 Ibid , hlm. 193
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
didistribusikan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  terutama  dalam  memenuhi kebutuhan tanah tempat  tinggal  di  daerah perkotaan dan lahan pertanian yang produktif di wilayah perdesaan. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang  dialokasikan  penggunaannya  di  masa  mendatang,  tergantung  tujuan  pengambilalihan tanahnya. Kewenangan pemerintah dalam Bank Tanah muncul dari konsep Hak Menguasai Negara yang juga dibatasi oleh fungsi sosial tanah. 26
Badan Bank tanah dapat  dijadikan sebagai  instrumen untuk  mendukung pelaksanaan berbagai  kebijakan  pertanahan  dan  mendukung  tercapainya  pembangunan  melalui pengembangan  wilayah,  pengadaan  tanah  secara  adil  untuk  mewujudkan  sebesar-besar kemakmuran rakyat. 27

## 3. Kepastian  Hukum  Pembentukan  Badan  Bank  Tanah  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi
Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus  pengikat  dalam  pembentukan  perundang-undangan.  Terdapat  3  (tiga)  nilai  dasar dari hukum yang kemudian dikenal dengan cita hukum, yang mana hukum harus memenuhi nilai-nilai  dasar  tersebut,  yaitu:  keadilan,  kegunaan (zweckmaszigkeit) ,  dan  kepastian hukum.  Sebagai  suatu  nilai  dasar  yang  harus  dipenuhi,  maka  instrumen  pengaturan  bank tanah  yang  akan  datang  harus  mampu  mengakomodasi  terpenuhinya  ketiga  nilai  dasar tersebut. 28
Pemenuhan terhadap nilai keadilan diperlukan untuk menciptakan keseimbangan hak dan  kewajiban  antara  para  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  bank  tanah. Pemenuhan  terhadap  nilai  kepastian  hukum  ditujukan  agar  negara  menjamin  adanya kepastian  hukum  dalam  wujud  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  spesifik mengatur  penyelenggaraan  bank  tanah  di  Indonesia.  Adapun  nilai  kemanfaatan dimaksudkan  bahwa  segala  upaya  yang  terdapat  dalam  penyelenggaraan  bank  tanah  harus memberikan manfaat yang besar, khususnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 29 Kepastian  hukum  menurut  Sudikno  Mertokusumo  adalah  perlindungan  yustiabel terhadap  tindakan  kesewenang-wenangan,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Dari  pengertian  tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  kepastian  hukum  selalu  identik  dengan  hukum  yang mempersoalkan  hubungan  hukum  antara  warga  negara  dan  negara.  Guna  menjamin kepastian hukum, diperlukan adanya aturan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. 30 Menurut Jan Michiel Otto, suatu kepastian hukum bisa dicapai apabila substansi dari hukum  sejalan  dengan  kebutuhan  dari  masyarakat.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa regulasi  yang  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  adalah  regulasi  yang  dapat mencerminkan  budaya  yang  berkembang  dalam  masyarakat.  Budaya  yang  berkembang dalam masyarakat merupakan gambaran akan kebutuhan masyarakatyang diidam-idamkan, sehingga regulasi yang sesuai dengan budaya masyarakat nantinya akan dapat menciptakan keharmonisan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. 31
Konsep  bank  tanah  sangatlah  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  karena  dalam konsep  bank  tanah  ini  nilai  atau  harga  tanah  yang  akan  dipakai  dalam  transaksi  peralihan
26 Farah Devi, Konsep Bank Tanah Sebagai Solusi Mengatasi Masalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Konsep Hukum Pertanahan di Indonesia , UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 23
27 Bagir Manan, Beberapa Masalah HTN Indonesia , Alumni, Bandung, 1997, hlm. 144.
28 Emsi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 44
29 Ibid , hlm. 45
30 Chairul Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 160.
31 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 45
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hak atas tanah untuk memperoleh tanah akan didasarkan pada nilai yang terbentuk di pasar, yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum tanahnya dibutuhkan untuk pembangunan. 32
Pengaturan hukum terkait Bank tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank  Tanah.  Hadirnya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  telah  memberikan  banyak  terobosan,  salah  satunya  di bidang pertanahan. Seperti  yang telah dipahami  bahwa untuk  melaksanakan pembangunan infrastruktur,  pemerintah  membutuhkan  tanah.  Namun,  hal  ini  menemui  kendala  sehingga pembangunan  infrastruktur  terhambat.  Selain  itu  juga  adanya urban  sprawling sehingga berakibat  tidak  terkendalinya  alih  fungsi  lahan  sehingga  perkembangan  wilayah  perkotaan menjadi tidak efisien. 33
Selain  melakukan  terobosan  di  dalam  penyelenggaraan  tata  ruang,  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  infrastruktur,  pengendalian  tata  ruang  dan  pertanahan,  serta mengenalkan Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah dalam peraturan turunannya, UU Cipta  Kerja  juga  mengenalkan  Bank  Tanah.  Pembentukan  Badan  Bank  Tanah  sudah didukung  oleh  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank Tanah. 34
Badan  Bank  Tanah  ini  ditujukan  untuk  mendukung  pemanfaatan  tanah  bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta Reforma Agraria. Regulasi yang mengatur mengenai praktik bank tanah di  Indonesia harus  mampu  mengakomodasi  berbagai  aspek  dalam  penyelenggaraan  bank  tanah,  hal  ini bertujuan  agar  tidak  terjadi  tindakan  semena-mena  yang  berpotensi  melahirkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan bank tanah. 35
Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun  2021  tentang  Badan  Bank  Tanah tersebut  diduga  melanggar  amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  91/PUU Xviii/2021  butir  7  yang  berbunyi:  “Menyatakan  untuk  menangguhkan  segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan  peraturan  pelaksana  baru  yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)”. 36
Namun, dalam Pasal 135 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan badan bank tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah”. 37 Sehingga, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah untuk mengatur ketentuan yang lebih spesifik terkait Badan Bank Tanah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih terus  mempersiapkan  pembentukan  bank  tanah.  Badan  ini  berfungsi  untuk  melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah di Indonesia.  Sekretaris  Jenderal  (Sekjen)  Kementerian  ATR/BPN  Himawan  Arief  Sugoto
32 Farah Devi , Op.cit , hlm. 32
33 Admin PPID, Badan Bank Tanah Adalah Lembaga SUI Generis, https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/content/details?key=badan-bank-tanah-adalah-lembaga-sui-generis[diakses tanggal 10/01/2022, pukul 15:460
34 Ibid
35 Maria SW  Sumardjono, Kebijakan Pertanahan- Antara Regulasi dan Implementasi , Buku Kompas, Jakarta, 2005, hlm. 54
36 Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Amar Putusan butir 7.
37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 135
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mengatakan,  pembentukan  Badan  Bank  Tanah  terus  didorong  dan  secara  substansi  sudah mencapai 90 persen. 38
Untuk  mendukung  agar  segera  terbentuknya  Badan  Bank  Tanah,  saat  ini  tengah disusun  Rancangan  Peraturan  Presiden  (Raperpres)  tentang  Struktur  dan  Penyelenggaraan Badan Bank Tanah bersama Direktor Jenderal Peraturan Perundang undangan, Kementerian Hukum  dan  HAM,  serta  para  pakar  praktisi  hukum.  Badan  Bank  Tanah  akan  dipimpin Komite  Bank  Tanah  yang  ditunjuk  langsung  oleh  Presiden.  Selain  itu,  dibentuk  Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atau saran kepada Badan Pelaksana dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan Bank Tanah. 39
Dengan  dibentuknya  pengaturan  struktur  dan  penyelenggaraan  Badan  Bank  Tanah, diharapkan dapat menjamin ketersediaan tanah, terutama untuk Reforma Agraria. Hal ini juga untuk  menghindari  adanya  benturan  kepentingan  sesama  regulasi,  baik  secara  vertikal maupun horizontal. Selain itu, harmonisasi ditujukan untuk menjamin kepastian hukum agar Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) terkait Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah bisa dilaksanakan dan juga mudah diterapkan.

## KESIMPULAN
Istilah land banks digunakan untuk menggambarkan adanya lembaga atau kerja sama antar  lembaga  yang  berkegiatan  di  bidang  pengadaan  tanah.  Istilah  bank  tanah  sendiri mengandung pengertian sebagai berikut: “Land banks are governmental or nonprofit entities that assemble, temporarily manage, and dispose of vacant land” atau “Land banks are public authorities that focus exclusively on land banking activities.” Bank Tanah adalah salah satu sarana manajemen sumber daya yang penting untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah.  Metode  yang  diusung  dalam  bank  tanah  adalah  kontrol  pasar  dan  stabilisasi  tanah pasar lokal.  Istilah land banks digunakan untuk menggambarkan adanya lembaga atau kerja sama antar lembaga yang berkegiatan di bidang pengadaan tanah.
Landasan  filosofis  dan  yuridis  pembentukan  badan  bank  tanah  yaitu  bahwa  negara memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  hak-hak  dasar  warganya  seperti  pekerjaan, penghidupan yang layak, tempat tinggal, sumber makanan hingga lingkungan yang memadai. Salah satu  sumber daya  yang dapat  mewujudkan tujuan tersebut  melalui pemanfaatan tanah secara  produktif  dan  optimal  di  seluruh  wilayah  NKRI.  Pemanfaatan  tanah  yang  produktif dapat  dilakukan  melalui  pembentukan  bank  tanah  yang  bertujuan  untuk  kemakmuran  dan kesejahteraan  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  ketentuan  yang tercantum di dalam amanat pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI 1945.
Kepastian  Hukum  Pembentukan  Badan  Bank  Tanah  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan  Bank  Tanah.  Peraturan  ini  dibentuk  sebagai  tindak  lanjut  dari  Pasal  135  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai  pembentukan  badan  bank  tanah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah”.  Meskipun peraturan mengenai struktur dari Badan Bank Tanah sendiri itu belum dibentuk, namun saat ini  tengah  disusun  Rancangan  Peraturan  Presiden  (Raperpres)  tentang  Struktur  dan
38 Kompas, Oktober 2021 Badan Bank Tanah Dibentuk, Ini Persiapannya, https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/10/160000921/oktober-2021-badan-bank-tanah-dibentuk- ini-persiapannya-?page=all[diakses tanggal 10/01/2022, pukul 16:31]
39 Ibid
Penyelenggaraan Badan Bank Tanah guna untuk menjamin kepastian hukum agar Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tersebut bisa dilaksanakan dan mudah untuk diterapkan.

## REFERENSI
Buku: Bagir Manan, Beberapa Masalah HTN Indonesia , Alumni, Bandung, 1997. Bernhard Limbong, Opini Kebijakan Agraria , Pustaka Margareta, Jakarta, 2014 Bernhard Limbong, Bank Tanah , Margaretha Pustaka, Jakarta, 2013. Chairul Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada  Tanah  dalam  Konsepsi  Penerapan  Asas  Pemisahan  Horisontal  (Suatu  Konsep dalam  Menyongsong  Lahirnya  Lembaga  Hak  Tanggungan) ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996.
Emsi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
Farah  Devi, Konsep  Bank  Tanah  Sebagai  Solusi  Mengatasi  Masalah  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Konsep Hukum Pertanahan di Indonesia , UI Press, Jakarta, 2014.
Frank  S.  Alexander, Land  Banking  as  Metropolitan  Policy,  Blueprint  for  American Prosperity, Brookings Institute, Brookings, 2008. Maria  SW  Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan-  Antara  Regulasi  dan  Implementasi ,  Buku Kompas, Jakarta, 2005.
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Amar Putusan butir 7.
Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Urip  Santoso, Hukum  Agraria;  Kajian  Komprehensif ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Semarang, 2012.

## Jurnal dan Karya Ilmiah:
Fatimah  Al-Zahra,  Konstruksi  Hukum  Pengaturan  Bank  Tanah  Untuk  Mewujudkan Pengelolaan  Aset  Tanah  Negara  Berkeadilan, Jurnal  Ilmu  Hukum ,  Fakultas  Hukum Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, 2021.
Laura  Schwarz, “The  Neighborhood  Stabilization  Program:  Land  Banking  and  Rental Housing  as  Opportunities  for  Innovation” , Journal  of  Affordable  Housing  & Community Development Law , Vol. 19 No. 01, 2009.
Ngadimin,  Peran  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  Dalam  Proses  Penyelesaian Permasalahan  Sengketa/Konflik  Areal  Lahan  Eks  HGU  PTPN  II, Tesis ,  Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2017.
Nila  Trisna  dan  Ilka  Sandela,  Eksistensi  Bank  Tanah  Dalam  Hukum  Agraria  Di  Indonesia , Jurnal Ius Civile , Vol 5, No. 1, April 2021.
Ranitya  Ganindha,  Urgensi  Pembentukan  Kelembagaan  Bank  Tanah  Sebagai  Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Arena Hukum , Volume 9, Nomor 3, Desember 2016.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Website:
Admin PPID,
Badan Bank
Tanah
Adalah Lembaga SUI Generis, https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/content/details?key=badan-bank-tanah-adalah-lembaga- sui-generis[diakses tanggal 10/01/2022, pukul 15:460
Kompas, Oktober 2021
Badan Bank Tanah Dibentuk, Ini Persiapannya, https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/10/160000921/oktober-2021-badan- bank-tanah-dibentuk-ini-persiapannya-?page=all[diakses  tanggal  10/01/2022,  pukul 16:31]