## SKEMA POLA PEREMAJAAN KELAPA SAWIT SWADAYA YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI JAMBI
Mirawati Yanita 1) , Ernawati HD 2) ,  Zulkifli Alamsyah 3) ,  Dompak Napitupulu 4) , Gina fauzia 5) 1,2,3,4,5) Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi Email : mirawatiyanita@unja.ac.id

## ABSTRAK
Pengembangan kelapa sawit antara lain memberikan manfaat dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat, produksi yang menjadi bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di dalam  negeri.  Namun  masih  banyak  kelapa  sawit  yang  telah  memasuki  umur  tua  atau  rusak  belum diremajakan  dengan  berbagai  alasan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pola  peremajaan kelapa sawit yang berkelanjutan yang ada di provinsi Jambi. Melalui Focus Group discussion dicari pola mana yang akan ditawarkan kepada pekebun swadaya dalam melakukan peremajaan kelapa sawit yang berkelanjutan  dengan  tidak  mengessampingkan  sumber    pendapatan  selama  melakukan  peremajaan. Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  4  skema  pola  peremajaan  kelapa  sawit  yang  berkelanjutan  di provinsi Jambi, yakni, melalui pola kemitraan, swadaya murni, inisiasi PEMDA dan koperasi.
Kata Kunci: Kelapa sawit, Pola Peremajaan, Berkelanjutan

## PENDAHULUAN
Komoditas  kelapa  sawit  telah  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  nasional  paling  penting  dalam pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Sejak 2009, Indonesia telah menjadi produsen minyak kelapa sawit  terbesar  di  dunia  (Krishna  et  al,  2017;  Clough,  2016).  Mempromosikan  kelapa  sawit  telah meningkatkan pendapatan petani dan pembangunan ekonomi (Feintrrenie et . al ., 2010; Rist et al , 2010; Lee at.  al. ,  2014;  Castiblanco,  2015;  Gatto,  2017;  Jelsma et . al .,  2017).  Meskipun  efek  dari  budidaya kelapa  sawit  bervariasi  dari  waktu  ke  waktu  (Kubitza,  2018).  Pengembangan  kelapa  sawit  antara  lain memberikan  manfaat  dalam  peningkatan  pendapatan  petani  dan  masyarakat,  produksi  yang  menjadi bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Gambar 1 menunjukkan perbandingan luas area kelapa sawit menurut status pengusahaan tahun 2017.
Data menunjukkan bahwa kelapa sawit ditanam secara komersial di setidaknya 25 di antara 34 provinsi di  Indonesia  (BPS,  2017)  dan  memberikan  kontribusi  sebesar  Rp  260  triliun  (2,75%)  dari  pendapatan Nasional Indonesia di tahun 2016. Pengusahaan kelapa sawit saat ini menyerap lebih dari 5,5 juta tenaga kerja  di  sektor on  farm (perkebunan)  dan  memberikan  devisa  sebesar  287  trilyun  pada  tahun  2017. Berdasarkan provinsi, dari produksi nasional pada tahun 2017 Provinsi Jambi menyumbang minyak sawit sebesar  5,87  persen  dari  produksi  nasional  dengan  luas  lahan  mencapai  8,54  persen  dari  luas  lahan Nasional yang memasok 57 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Provinsi Jambi. Sektor Perkebunan di Provinsi Jambi diusahakan oleh 660.198 Kepala Keluarga petani. Sektor ini menyumbang PDRB Provinsi sebesar 17,2 persen pada tahun 2017. Dimana pekebun yang terlibat dalam pengusahaan kelapa sawit sebanyak 32  persen.  Menurut  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Jambi  (2018)  bahwa  dari  luas  areal  sebesar  791.025 hektar kelapa sawit, 66,66 persen diusahakan oleh Pekebun Rakyat (PR), 3,01 persen Perkebunan Besar Negara (PBN) dan sisanya oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS).
Pengusahaan kelapa sawit tersebar di 8 kabupaten di Provinsi Jambi. Dimana kabupaten yang memiliki luas  perkebunan  rakyat  paling  besar  adalah  Kabupaten  Muaro  Jambi  dengan  kontribusi  sebesar  21,7 persen, diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Merangin berturut-turut sebanyak 19,8 persen dan 13,1 persen. Kondisi tanaman kelapa sawit rakyat yang ada di Provinsi Jambi sebanyak 23,43 persen  merupakan  Tanaman  Belum  Menghasilkan  (TBM),  Tanaman Menghasilkan  (TM)  73,06  persen dan sisanya sebanyak 3,5 persen dalam keadaan tua dan rusak. Luas kebun kelapa sawit rakyat 526.822
Ha, dan kondisi tanaman yang sudah masuk masa peremajaan 63.114 Ha.  Target peremajaan melalui Kerangka BPDPKS untuk Provinsi Jambi seluas 20.000 Ha. Tabel 1 menunjukkan target tanaman kelapa sawit yang harus dilakukan peremajaan di Provinsi Jambi (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2019).
Tabel 1. Target Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2017 – 2019 No Kabupaten Luas Lahan (Ha) 2017 2018 2019 1 Merangin 685 4.000 4.234 2 Bungo 1.000 1.295,95 1.560 3 Muaro Jambi 1 3.500 3.556 4 Tanjung Jabung Barat 800 3.210 3.267 5 Batang Hari 760 2.027,32 2.217 6 Tebo 0 1.740 2.379 7 Sarolangun 0 0 1.038 8 Tanjung Jabung Timur 0 0 0 Jumlah 3.246 15.773,27 18.231
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Tahun 2019
Pemanfaatan dana dari  BPDPKS  baru terealisasi mulai tahun 2018 di KUD Hitam Jaya seluas  139,18 Hektar  dengan  nilai  Rp.  3.479.500.000  dan  sampai  Agustus  2019  baru  terealisasi  seluas  2.309,3483 Hektar atau senilai Rp.57.733.707.500. Tabel 2 menunjukkan realisasi KUD, Gapoktan atau Kelompok Tani yang telah memperoleh dana PSR tahun 2018 dan tahun 2019. Berdasarkan Tabel 1 realisasi dan target yang ditetapkan sangat jauh sekali. Target tahun 2019 luas lahan yang harus diremajakan seluas 18.251 Ha. Artinya baru 6,19% yang berhasil direalisasikan . Menjelang akhir tahun 2019 sulit rasanya untuk mencapai 50% saja realisasi peremajaan. Hasil temu mitra BPDPKS yang telah memperoleh dana tanggal 18 – 19 Januari 2019 di Jambi, diperoleh bahwa masih banyak petani yang mengalami kesulitan untuk merealisasikan peremajaan serta untuk memulai peremajaan tersebut. Selain itu syarat atau kriteria untuk  mendapatkan  dana  BPDPKS  juga  menyulitkan  petani  untuk  mengajukan  proposal  dana peremajaan. Hasil penelitian dana BPDPKS tahun lalu, dari 640 pekebun sampel di 8 kabupaten, hanya 34 persen yang tergabung dalam kelembagaan, sisanya tidak berafiliasi dengan kelembagaan manapun. Alasan tidak bergabung dalam kelompok tani ataupun lembaga seperti koperasi adalah sebagian besar petani beranggapan KUD tidak berjalan dengan baik dikarenakan pengurusan dana petani tidak dilakukan secara transparan dan banyaknya kelompok tani yang tidak aktif dan hanya terbentuk pada saat adanya bantuan  dari  pemerintah.  Berdasarkan  fenomena  di  atas  skema  pola  peremajan  apa  saja  yang  dapat menjadi alternatif pekebun kelapa sawit dalam melakukan peremajaan yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup dan Tempat Penelitian
Ruang lingkup penelitian adalah komoditas kelapa sawit yang terdapat di 8 kabupaten penghasil kelapa sawit swadaya di provinsi Jambi. Waktu penelitian dimulai dari Juli – September 2019.

## Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  merupakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data  primer  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  Focus  Group  Discussion  (FGD)  dan  wawancara terstruktur  dan  menggunakan  studi  dokumentasi.  Menurut  Fathoni  (2005),  wawancara  adalah  teknik pengumpulan  data  melalui  proses  tanya  jawab  lisan  yang  berlangsung  satu  arah,  artinya  bahwa pertanyaan datang dari satu pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Sedangkan  studi  dokumentasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  mempelajari  catatan-catatan mengenai.  Pengumpulan  data  sekunder  berasal  dari  instansi  terkait  seperti  dinas  perindustrian perdagangan  serta  Dinas  Ketahanan  Pangan,  Dinas  Pertanian  dan  atau  dokumen  profil  perusahaan
penggilingan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel non acak yaitu teknik Purposive Sampling. Sampel yang dipilih merupakan ahli atau expert dalam hal kelapa sawit yang ada di provinsi Jambi, meliputi para stakeholder, pengusaha, pihak koperasi dan APKASINSO

## Metode Analisis Data
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  Menurut Hikmat (2011), metode  deskriptif  adalah  metode  penelitian  untuk  membuat  gambaran  mengenai  situasi  atau  kejadian, sehingga  berkehendak  mengadakan  akumulasi  data  dasar.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif. Analisis  kualitatif  untuk  mendeskripsikan  skema  pola  peremajaan  kelapa  sawit  pekebun  swadaya  yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. Analisis deskriptif mengubah kumpulan data mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami dan dalam bentuk informasi menjadi bentuk yang lebih ringkas. Pendeskripsian dari hasil observasi merupakan ciri khas dari analisis deskriptif (Wibisono, 2003). Setelah melakukan observasi dan wawancara melalui FGD, kemudian menggambarkan  atau  mendeskrisikan data  yang didapat mengenai skema pola peremajaan kelapa sawit tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kelapa sawit di Provinsi Jambi
Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang  mengandalkan sektor pertanian untuk menigkatkan pendapatan,  meningkatkan  taraf  hidup  petani,  dan  memperluas  lapangan  kerja.  Salah  satu  subsektor pertanian yang dikembangkan adalah subsektor tanaman perkebunan khususnya tanaman kelapa sawit. Provinsi Jambi memiliki luas perkebunan kelapa sawit 663.500 Ha pada tahun 2016 yang sebagian besar lahan  tersebut  merupakan  perkebunan  rakyat  dengan  luas  467.573  Ha  (70,47%),  perkebunan  besar negara  dengan  luas  24.062  Ha  (3,62%)  dan  perkebunan  swasta  dengan  luas  171.865  Ha  (25,90%). (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggulan di Provinsi Jambi  yang  memiliki  peranan  potensial  yang  sangat strategis  sebagai  sumber  pendapatan  masyarakat, mampu menyerap tenaga kerja, dengan prospek pasar yang baik dan layak untuk dikembangkan sebagai komoditi  ekspor.  Pengembangan  perkebunan  rakyat  merupakan  pendekatan  dari  pengembangan perkebunan kelapa sawit, maka dari itu pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya diusahakan sebagai  perkebunan  besar  namun  diusahakan  juga  pada  perkebunan  rakyat.  Perkebunan  rakyat merupakan usaha tanaman perkebunan yang  dimiliki atau dikelola oleh  perorangan dan tidak berbadan hukum.
Luas lahan kelapa sawit terbesar di Provinsi Jambi yaitu berada di Kabupaten Muaro Jambi (97.692 Ha) dengan produktivitas 3.4 ton/ha dan Kabupaten Merangin berada diposisi ke tiga dengan luas 58.929 Ha. Namun demikian produktivitas yang dihasilkan Kabupaten Merangin merupakan produktivitas tertinggi di Provinsi  Jambi  yaitu  mencapai  3.84  ton/ha.  Menurut  Dinas  Perkebunan  Provinsi  Jambi  (2017), produktivitas  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Merangin  terus  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2014 produktivitas  kelapa  sawit  di  Kabupaten  Merangin  sebesar  3,86  ton/ha  dan  menurun  pada  tahun  2016 menjadi 3,84 ton/ha hal tidak terlepas dari peningkatan luas areal tanaman kelapa sawit tua pada tahun 2016 mencapai 2.975 Ha yang sebelumnya pada tahun 2014 hanya mencapai 1 Ha. (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2017).
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian  tanaman  tua  atau  tidak  produktif  dengan  tanaman  baru,  baik  secara  keseluruhan  maupun bertahap. Pemerintah menargetkan peremajaan 185 ribu hektar kebun sawit rakyat nasional di tahun 2018. Untuk  menyukseskan  program  tersebut,  pemerintah  memberikan  bantuan  dana  Rp  25  juta  per  hektar kepada para petani melalui Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian  dengan  pertimbangan  umur  tanaman  yang  akan  dan  telah  melampaui  umur  ekonomis  yaitu sekitar  25  tahun,  tanaman  tua  dengan  produktivitas  rendah  atau  di  bawah  10  ton/ha/tahun  yang mengakibatkan  keuntungan  yang  diperoleh  petani  menurun.  Menurut  Anggreany  (2015),  Peremajaan kelapa sawit seharusnya telah terlaksana secara keseluruhan, namun hanya sebagian kecil petani yang sudah  melakukannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  permasalahan  yang  dihadapi  petani  seperti  luas  lahan
perkebunan yang tergolong sempit, masa tunggu hasil dari peremajaan hingga dapat menghasilkan yang tergolong cukup lama, keterbatasan modal untuk melakukan peremajaan dan ketakutan petani kehilangan mata pencaharian apabila tanaman kelapa sawit yang dimiliknya diremajakan. Program peremajaan kelapa sawit  yang  dilaksanakan  tentunya  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit,  fakta  ini  merupakan permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam melakukan peremajaan. Masalah ekonomi lainnya adalah biaya  yang  dibutuhkan  petani  selama  masa  peremajaan  baik  untuk  membiayai  kebutuhan  konsumsi keluarganya maupun untuk biaya peremajaan. Hal tersebut mempengaruhi petani agar mencari strategi dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya lainnya selama peremajaan.

## Skema Pola Peremjaan Kelapa sawi Pekebun Swadaya yang Berkelanjutan di Provinsi Jambi
Peremajaan  adalah  pergantian  tanaman  tua  yang  tidak  ekonomis  lagi  dengan  tanaman  baru. Pertimbangan  utama  dilakukannya  peremajaan  kelapa  sawit  karena  umur  tanaman  lebih  dari  umur ekonomis  atau  sekitar  25,  namun  tidak  jarang umur  ekonomis  hanya  mencapai  19  tahun  yang  memiliki produktivitas semakin menurun, sehingga dipandang tidak lagi memberikan keuntungan secara ekonomis bahkan bisa merugikan. Tanaman yang berproduksi rendah sebagai akibat dari umur tanaman yang sudah tua  dan  dianggap  kurang  menguntungkan.Kesulitan  panen  juga  dijadikan  sebagai  pertimbangan  dalam menentukan saat petani harus melakukan peremajaan kebun kelapa sawit miliknya. Tanaman kelapa sawit yang  sudah  tua  umumnya  memiliki  pohon  yang  tinggi  sehingga  menyulitkan  petani  pada  saat  proses pemanenan, serta efektivitas dan efisiensi panen menjadi rendah karena biaya produksi menjadi mahal. Kebun yang sudah tua umumnya  memiliki  kerapatan  tanaman  yang  rendah,  sehingga  tanaman  dengan kerapatan yang rendah tidak ekonomis untuk dikelola dan perlu dilakukan peremajaan. Sistem peremajaan tanaman  kelapa  sawit  secara  umum  ada  empat  macam,  yaitu  sistem  tumbang  serempak,  sistem underplanting ,  sistem  peremajaan  bertahap,  dan  sistem  tumpang  sari  ( intercropping ).Keempat  sistem tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan.
Keunggulan  sistem  tumbang  serempak  adalah  persiapan  lahan  dan  pengolahan  tanah  dapat  dilakukan lebih intensif, sehingga dapat mengurangi tingkat serangan hama dan penyakit serta menyediakan kondisi tanah  yang  ideal  bagi  pertumbuhan  tanaman  kelapa  sawit.  Akan  tetapi  sistem  ini  dapat  menyebabkan hilangnya  pendapatan  petani  karena  pendapatan  produksi  dan  penjualan  tandan  buah  segar  (TBS) terputus.  Sementara  itu,  sistem underplanting masih  memberikan  kesempatan  bagi  petani  untuk memperoleh pendapatan dari tanaman tua yang belum ditumbang. Namun demikian, penerapan sistem ini dapat  menyebabkan  terganggunya  pertumbuhan  tanaman  muda,  meningkatnya  serangan  hama  dan penyakit. Pada sistem peremajaan bertahap, petani masih memperoleh pendapatan dari produksi tanaman tua  yang  belum  diremajakan.Akan  tetapi  sistem  ini  kurang  efektif  apabila  diterapkan  pada  luasan  lahan yang kecil, seperti kebun plasma dan swadaya. Disisi lain, sistem tumpang sari ( intercropping ) memberikan alternatif pendapatan melalui produksi tanaman sela, pertumbuhan tanaman muda tidak terganggu, serta residu  tanaman  sela  diharapkan  dapat  menjadi  sumber  bahan  organik  dan  membantu  suplai  hara  bagi tanaman muda. Namun demikian, sistem ini memerlukan pengelolaan tanaman sela secara intensif dan memerlukan teknik dan rantai pemasaran yang tepat agar produksi tanaman sela dapat terserap pasar. Kegiatan  peremajaan  pada  kebun  plasma  dan  swadaya  dapat  menyebabkan  terhentinya  pendapatan petani.  Oleh  sebab  itu,  kegiatan  peremajaan  kelapa  sawit  harus  mempertimbangkan  kelangsungan pendapatan petani dan juga mempertimbangkan efisiensi biaya.
Kegiatan FGD dilakukan untuk menjaring masukan dan ide dari para expert terkait skema pola peremajaan kelapa sawit tersebut. Berdasarkan hasil FGd  diperoleh bahwa terdapat 4 skema pola peremjaaan kelapa sawit bagi pekebun swadaya. Selama ini pekebun sulit untuk melakukan peremjaan bukan hanya karena factor biaya tetapi lebih kepada jaminan ekonomi dan social selama melakjkan peremajaan terutama pada masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Walaupun pemerintah memberikan bantuan dana BPDPKS sebesar  25  juta  tidak  menjamin  pekebun  akan  serta  merta  menerima  tawaran  tersebut.  Berdasarkan survey lapangan di desa sungai Sahut kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin diperoleh bahwa rata rata  petani  yang  sudah  melakukan  peremajaan  adalah  pekebun  yang  tidak  memiliki  hutang,  pekebun memiliki lahan kelapa sawit yang lain untuk dipanen, dan tidak mempunyai banyak tanggungan kelauarga selama  masa  peremajaan.Pekebun  yang  tidak  atau  belum  melaksanakan  peremajan  biasanya menghadapi  beberapa  kendala  seperti,  masih  adanya  hutang  atau  keberadaan  sertifikat  yang  masih dijaminkan  di  perbankan.  Kedua  adalah  kendala  besarnya  kebutuhan  biaya  untuk  peremanajan.  Biaya
peremajaan  yang  cukup  tinggi  menjadi  kendala  utama  yang  dihadapi  petani.  Menurut  informasi  yang diperoleh  dari  pihak  yang  berkompeten  pada  organisasi  koperasi  ini,  biaya  replanting  sesuai  RAB  yang dibuat oleh pihak Dinas Perkebunan Provinsi sekitar Rp 58.000.000/Ha, artinya dalam satu kapling yang luasnya 2 Ha akan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp. 116.000.000; ditambah bunga bank sesuai besarnya pinjaman. Biaya tersebut merupakan biaya yang sangat besar yang harus ditanggung oleh petani dalam  proses  peremajaan  kebun  kelapa  sawit  miliknya.  Hal  ini  menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan program peremajaan sebab selain petani tidak memiliki anggaran sebesar itu, juga sulitnya mencari pihak perbankan yang sanggup membiayai dana tersebut dimana pengembaliannya menunggu 4 sampai 5 tahun setelah tanaman kelapa sawit menghasilkan.
Kendala selanjutnya adalah biaya hidup yang cukup besar selama  masa  TBM. Biaya hidup petani disaat kebun belum diremajakan dan semasa kebun diremajakan sama saja besarnya, bahkan ada kecendrungan mengalami  peningkatan  seiring  terjadinya  inflasi  dari  tahun  ke  tahun.  Pada  saat  tanaman  sawit  masih berdiri  atau  belum  diremajakan  petani  umumnya  berpenghasilan  2  sampai  3  juta  rupiah  per  kapling perbulan, kemudian menjadi penghasilan 0 rupiah pada saat tanaman diremajakan. Hal ini menjadi kendala yang  sangat  serius  karena  berhubungan  dengan  kebutuhan  pokok  petani  sehari-hari,  belum  lagi  petani harus  mempersipakan  biaya  untuk  peremajaan  kebun  kelapa  sawit  miliknya.  Banyaknya  kendala  yang dihadapi  menjelang  kegiatan  peremajaan  serta  masa  peremajaan,  dari  hasil  FGD  diperoleh  bahwa terdapat 4 skema pola peremajaan kelapa  sawit bagi pekebun swadaya di Provinsi  Jambi.

## Pola Kemitraan
Pola  ini  meupakan  pola  yang  ditawarkan  kepada  pekebun  berdasarkan  hasil  FGD.  Dimana  pekebun bermitra  dengan  pihak  lain,  misalnya  perusahaan,  yang  membantu  menyediakan  input  dan  sarana produksi lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya kemitraan ini dilakukan dengan syarat bahwa perhitungan biaya  peremajaan  dilakukan  secara  bersama  dan  transparan.  Kedua  perlu  adanya  penguatan kelembagaan,  biaya  peremjaan  hanya  terbatas  pada  biaya  bantuan  dari  BPDPKS,  dan  terakhir  adalah perlunya pendampingan selama masa peremajaan. JIka asumsi ini dilaksanakan seyogyanya peremajaan tidak  perlu  ditunggu  lagi.  Pekebun  dapat  melakukan  peremjaan  tanpa  perlumerasa  khawatir  dengan kendala seperti disebutkan di atas.

## Pola Swadaya Murni
Pola swadaya murni ini banyak ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi Kecamatan Sungai bahar, dimana pekebun yang melakukan peremajaan merupakan pekebun eks plasma yang telah memiliki pengetahuan dalam usaha tani kelapa sawit, serta kesadaran yang tinggi untuk keberlanjutan perkebunan kelapa sawit mereka.  Pola  ini,  tidak  menunggu  bantuan  pemerintah  dimana  pemenuhan  kebutuhan  biaya  untuk peremajaan  dilakukan  oleh  pekebun  secara  swadaya,  karena  pekebun  memiliki  sumber  daya  lain  bila melakukan  peremajaan  untuk  menghindari  kendala  selama  masa  peremajaan,  terutama  kehilangan pendapatan.  Pola  swadaya  murni  ini  juga  dapat  dijadikan  alternative  dengan  catatan  bahwa  pekebun sebaiknya  tergabung  dalam  satu  kelembagan  misalnya  kempok  tani.  Selain  itu  pekebun  harus  bermitra dengan  perusahaan/PKS  untuk  pengadaan  bibit  dan  kepastian  pemasaran,  mempunyai  badan  hukum legalitas,  dan  disalurkan  langsung  ke  pekebun.  Perlu  adanya  pendampingan  oleh  instansi  teknis  dan disertai dengan program pendukung keberlanjutan alternatif ekonomi dan tabungan.

## Pola dengan Inisiasi Pemerintah
Pemerintah  daerah  dimana  perkebunan  kelapa  sawit  berada  pada  dasarnya  merupakan  institusi  yang memfasilitasi  pekebun  untuk  melakukan  kegiatan  peremajaan.  Tetapi  pemerintah  juga  dibatasi  dengan waktu dan target yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Seringkali satu kegiatan berakhir tanpa keberlanjutan karena dana tidak mendukung lagi untuk tahun selanjutnya. Pola peremajaan dengan inisiasi pemerintah  dapat  dilakukan  dengan  mengadopsi  pola  kemitraan  seperti  perusahaan  dengan  pekebun. Pemerintah  sebagai  lembaga  pendukung  dapat  menjadi  mediator  sekaligus  bagi  pekebun  dengan penyandang dana seperti perbankan. Keterbatasan akses informasi yang dimiliki pekebun juga merupakan salah satu alasan pekebun belum melakukan peremajaan. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis juga seabaiknya rutin dilakukan untuk menambah pengetahun bagi pekebun.

## Pola Koperasi
Pola koperasi ini merupakan pola yang sudah lama dilakukan oleh para pekebun dalam kegiatan usaha tani kelapa sawit. Tetapi pengalamana dengan koperasi yang tidak baik, dapat menyebabkan keengannan petani  untuk  bergabung  dalam  kelembagaan.  Hasil  survey  terhadap  640  pekebun  kelapa  sawit  di  8 kabupaten diperoleh bahwa hanya 34,84 persen yang bergabung dalam kelmabhaan terutama koperasi. Hal  ini  mengindikasikan  masih  lemahnya  kepercayaan  pekebun  terhadap  keberadaan  koperasi. Kelembagaan  pekebun  dipedesaan  berkontribusi  dalam  akselerasi  pembangunan  sosial  ekonomi pekebun, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, pasar dan adopsi inovasi-inovasi  pertanian.  Disamping  itu,  keberadaan  kelembagaan  petani  akan  memudahkan  bagi pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  lain  dalam  memfasilitasi  dan  memberikan  penguatan  pada pekebun Pentingnya kelembagaan pekebun diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia.
Namun  kenyataan  memperlihatkan  kecenderungan  masih  lemahnya  kelembagaan  petani  dan  besarnya hambatan  dalam  menumbuhkan  kelembagaan  pada  masyarakat  pekebun.  Upaya  meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing pekebun dilakukan melalui pengembangan kelembagaan pertanian, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas kelembagaan pekebun Kegiatan usaha pertanian akan berhasil jika pekebun mempunyai kapasitas yang memadai. Untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi  yang  optimal  petani  harus  menjalankan  usaha  bersama  secara  kolektif.  Untuk  keperluan  ini diperlukan  pemahaman  mengenai  suatu  kelembagaan  ditingkat  petani.  Kelembagaan  pekebun  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas ( local instution ), yang  berupa  organisasi  keanggotaan  ( membership  organization )  atau  kerjasama  ( cooperatives )  yaitu pekebun  kelapa  sawit  swadaya  yang  tergabung  dalam  kelompok  kerjasama.  Kelembagaan  merupakan keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar. Suatu kelembagaan pertanian dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pekebun sehingga lembaga mempunyai fungsi.

## KESIMPULAN
Skema pola peremajaan kelapa sawit pekebun swadaya yang berkelanjutan terdapat 4 pola alternatif yaitu Pola  Kemitraan,  pola  swadaya  murni,  pola  dengan  inisiasi  Pemerintah,  dan  pola  koperasi.  Setiap  pola memiliki kelebihan dan kelebihan masing masing. Pekebun perlu untuk melakukan penguatan kelembagan dalam suatu kelompok dalam melakukan kegiatan peremajaan kelapa sawit agar berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adekunle. AA, J Ellis-Jones, I Ajibefun, RA Nyikal, S Bangali, O Fatunbi and A Ange. 2012. Agricultural innovation  in  sub-Saharan  Africa:  Experiences  from  Multiple-stakeholder  Approaches .  Ghana: Forum for Agricultural Research in Africa (FARA), Accra.
Bourke, R, and Preston, I. 2009 . Food And Agriculture in Papua New Guinea , ANU Press, Canberra Clough, Y et al. 2016. Land Use Choices Folow Profitability at The Expense of Ecological Functions in Indonesia Smallholders Landscapes. Nature Communication 7: 13137- 13149. Dinas Pertanian 2000. Panduan Rice Estate and Corporate Farming. Bandung. Dinas perkebunan. 2018. Statistik Perkebunan. Provinsi Jambi Dinas Perkebunan. 2019. Kegiatan PSR di Provinsi Jambi. Tidak dipublikasikan. Direktorat Jendral perkebunan, 2018. Statistik Perkebunan Indonesia. Kementerian Pertanian.
Jakarta.
Euler,  M. 2016. Oil Palm Expansion Among Smallholders Farmers  in Sumatra, Indonesia. Journal of Agricultural Economics 67(3): 658-676 Gatto, M et al. 2017. Oil Palm Boom, Contract Farming, and Rural Economic Development: Village level Evidence From Indonesia. World developmet 95: 127-140
Gibbs, H.K et al. 2010. Tropical Forest were the Primary Sources of New Agricultural Laind in the 1980s and 1990s. Proceeding of The National Academy of Sciences of The United States of America 107(38): 16732-16737
Krishna,  V.
2017. Differential Livelihood Impacts of Oil Palm Expansion in  Indonesia.
Agricultural Economics 48(5):  639-653 Nwachukwu.   2008. Planning  and  evaluation  of  agricultural  and  rural  development  project. Lambhouse publishers . p. 1-6. Saleh,  R.  Gozali  dan  Zaini.  2007. Analisis  Kelembagaan  Sistem  Integrasi  Padi  Ternak . http://www.Bp2tp.litbang.deptan.go.id/
Salikin, Karwan A. 2003. Sistem Pertanian Berkelanjutan. Yogyakarta: Kanisius