Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
FRAME BERITA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA WILLIAM ADITYA SARANA
Hastina Triyani; Indah Suryawati Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, Jakarta hastina98@gmail.com; indahsuryawati_2121@yahoo.com

## Abstrak
Kasus  pelanggaran  kode  etik  oleh  anggota  legislatif  terjadi  bukan  hanya  sekali  saja  di Indonesia.  Berkaitan  dengan  kasus  tersebut,  pada  penelitian  ini  akan  membahas  kasus  dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta yang dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI karena mengunggah anggaran tak wajar di akun media sosial  pribadinya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis frame Detikcom dan  Kompas.com  terkait  berita  dugaan  pelanggaran  kode  etik  anggota  DPRD  DKI  Jakarta  William Aditya  Sarana. Metode  yang  digunakan  adalah  analisis framing Robert  M.  Entman.  Hasil  penelitian menunjukkan frame Detikcom  dan  Kompas.com  menempatkan  kasus  unggahan  yang  dilakukan William  Aditya  di  akun  media  sosialnya  terkait  penemuan  anggaran  tak  wajar  dalam  RAPBD  DKI Jakarta  merupakan  masalah  moral. William  Aditya  ditempatkan  sebagai  pihak  yang  bersalah  karena telah menimbulkan kehebohan publik. Namun dilihat dari pemilihan narasumber dan pernyataan yang dilontarkan, serta penonjolan aspek yang ditunjukkan, Detikcom cenderung menampilkan sisi positif dari  William  Aditya.  Artinya,  Detikcom  memperlihatkan  sikap  keberpihakannya  pada  William Aditya.  Hal  berbeda  dengan  Kompas.com  yang  lebih  menampilkan  sisi  negatif  William  Aditya. Kompas.com  mengutip  pernyataan  narasumber  pilihannya  bahwa  apa  yang  dilakukan  William  telah membuat  kegaduhan  publik,  serta  membuat  opini  negatif  terhadap  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies Baswedan yang seolah tidak transparan.
Kata Kunci: Berita, Framing , Media Online, Pelanggaran Kode Etik
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173

## NEWS FRAME ALLEGED VIOLATION OF THE ETHICS CODE OF DKI JAKARTA DPRD MEMBER WILLIAM ADITYA SARANA

## ABSTRACT
The violation case of the ethics code by legislators occurred not only once in Indonesia. Related to the case, the research will discuss the case of alleged violation of the ethics code committed by William Aditya Sarana, a DKI Jakarta DPRD member who was reported to the DKI DPRD Honorary Board because uploading an unnatural budget on his personal social media account. This research aims to describe and analyze of Detik.com and Kompas.com frames related to the news of alleged violation of the  ethics  code  of  DKI  Jakarta  DPRD  member  William  Aditya  Sarana.  The  method  that  used  was Robert  M.  Entman  framing  analysis.  The  research  results  showed  that  Detikcom  and  Kompas.com frames  placed  upload  cases  by  William  Aditya  Sarana  on  his  social  media  account  related  to  the invention  of  an  unnatural  budget  in  the  DKI  Jakarta  RAPBD  is  a  moral  problem.  William  Aditya placed as the guilty party because it has caused a public uproar. But seen from the selection of the informants and the statements made, also highlighting the indicated aspect, Detikcom tends to show positive side from William Aditya. Which means, Detikcom shows its partisanship to William Aditya. Different things with Kompas.com which shows more negative side from William Aditya. Kompas.com quoted the statement of the chosen informant that, what William has done has caused public uproar, also made negative opinion to the DKI Jakarta Governor Anies Baswedan who seems not transparent.
Keywords: News, Framing, Online Media, Violation of the Ethics Code.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173

## PENDAHULUAN
Kasus pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif bukan hanya terjadisekali saja di Indonesia. Kode Etik merupakan norma-norma untuk mengatur tingkah laku seseorang pada lingkungan  tertentu  (Imron,  2012).  Selain  itu,  kode  etik  adalah  istilah  untuk  menentukan batas-batas  sifat,  perangai,  kehendak,  pendapat  atau  perbuatan  yang  dapat  dikatakan  benar, salah, baik, dan buruk (Rosyad, 2004).
William  Aditya  Sarana,  anggota  DPRD  DKI  Jakarta  dari  Fraksi  Partai  Solidaritas Indonesia (PSI). William Aditya dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) karena dianggap melanggar kode etik karena telah membongkar  anggaran  ganjil,  dan  membuat  kegaduhan  di  tengah  masyarakat  yang menimbulkan  persepsi  negatif  kepada  Gubernur  DKI  Jakarta,  Anies  Baswedan  yang  seolah tidak  transparan.  Ia  diduga  melanggar “Keputusan  Dewan  Nomor  34  Tahun  2006  tentang Kode Etik DPRD DKI Pasal 13 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi : Anggota DPRD DKI wajib bersikap  kritis,  adil,  profesional,  dan  proporsional  dalam  melakukan  kemitraan  kepada eksekutif.”
William  Aditya  menulis  dalam  unggahan  pada  akun Twitter pribadinya  “Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan  memberikan  2  kaleng  lem  aibon  pada  setiap  murid.  Buat  apa?”  Unggahan tersebut  mengundang  reaksi  dan  menjadi  buah  bibir  netizen,  sebanyak  29,9  ribu  kali unggahan  tersebut  di posting ulang, like sebanyak  15,2  ribu,  dan  mendapatkan  sebanyak  2 ribu  komentar.  Kemudian  William  Aditya  berjanji  akan  membongkar  RAPBD  DKI  Jakarta tersebut. Tidak sampai disitu saja, kemudian pada Selasa malam, 29 Oktober 2019, anggaran lem aibon tercatat di laman apbd.jakarta.go.id, pagu anggaran ini diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, kemudian dicantumkan dengan nama 'Penyediaan Biaya  Operasional  Pendidikan  Sekolah  Dasar  Negeri'  dengan  nominal  Rp  82,8  miliar. Kemudian rindian kegiatan dijelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan membeli lem aibon  untuk  37.500,-  siswa  selama  12  bulan,  harga  satuan  lem  aibon  tersebut  sebesar  Rp 184.000,-. Jadi, total biaya yang dibutuhkan yaitu mencapai Rp 82,8 miliar.
Unggahan William Aditya tersebut segera menjadi buah bibir masyarakat dan sempat menjadi  permasalahan  yang  serius  bagi  Pemprov  DKI  Jakarta.  Setelah  anggaran  tersebut dipublikasikan,  kemudian  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta  mengakui  adanyasalah input data  di  dokumen  rancangan  KUA-PPAS  2020.  Kesalahan  data  terkait  anggaran  untuk
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
pembelian lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati, menyatakan item yang diusulkan pada anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat tersebut berupa kertas dan tinta saja, tidak ada pengajuan anggaran berupa pembelian  lem  aibon.  Kemudian  Susi  mengatakan  untuk  menyelidiki  terlebih  dahulu  pihak yang menginput pembelian lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar.
Peristiwa ini tergolong menarik dan memiliki nilai berita tinggi.  Pertama, unggahan yang dilakukan William Aditya di akun media sosialnya terkait penemuan anggaran tak wajar dalam  RAPBD  DKI  Jakarta  malah  dianggap    sebagian  pihak  sebagai  bentuk  pelanggaran kode  etik  DPRD  DKI  Jakarta.  Padahal  keberanian  William  mengunggah  anggaran  “ganjil” tersebut  perlu  diapresiasi.  Terlepas  alasan  sebagian  pihak  bahwa  permasalahan  ini  harus ditanyakan lebih dahulu melalui jalur internal DPRD DKI Jakarta. Karena ulahnya tersebut, William  pun  dilaporkan  ke  Badan  Kehormatan  atas  dugaan  pelanggaran  kode  etik.  Kedua, unggahan  William  mau  tak  mau  menyeret  nama  Gubernur  DKI  Jakarta,  Anies  Baswedan. Tentu  saja,  informasi  dalam  unggahan  William  dapat  menimbulkan  citra  negatif  kepada Anies. Sebab isi RAPBD DKI Jakarta atas sepengetahuan Anies, meski pada akhirnya pihak- pihak  terkait  menyebutkan  bahwa  telah  terjadi  kesalahan  dalam  menginput  anggaran.  Dan ketiga, perbuatan William dianggap oleh sebagian pihak telah membuat kegaduhan ditengah masyarakat.
Berbagai spekulasi pun mencuat berkaitan dengan permasalahan ini. Peneliti melihat bahwa  ada frame yang  berbeda  ditampilkan  oleh  Detikcom  dan  Kompas.com.  Dilihat  dari pemilihan  narasumber  dan  pernyataan  yang  dilontarkan,  Detikcom  cenderung  menampilkan sisi  positif  dari  William  Aditya.  Artinya,  Detikcom  memperlihatkan  sikap  keberpihakannya pada William Aditya. Berikut kutipannya:
“PSI yakin William tidak melanggar kode etik saat mengunggah anggaran lem Aibon Rp  82,8  miliar.  William,  dianggap  August,  malah  memperkuat  fungsi  Dewan.” (paragraf  4  pada  artikel  berita  dengan  judul  Anggota  BK  DPRD  dari  PSI  Yakin William Aditya Tidak Langgar Kode Etik).
Berbeda  dengan  Kompas.com  yang  lebih  menampilkan  sisi  negatif  atas  unggahan dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 yang dilakukan oleh William Aditya di akun Twitter pribadinya. Berikut kutipannya:
“Wakil  Ketua  Komisi  A  DPRD  DKI  Jakarta  Inggard  Joshua  menilai  William  tidak memiliki  tata  krama  lantaran  mengunggah  rancangan  KUA-PPAS  ke  media  sosial. Padahal,  rancangan  KUA-PPAS  itu  belum  dibahas  di  forum  DPRD. ”  (paragraf  33 pada  artikel  berita  dengan  judul  Awal  Masa  Kerja  William  PSI:  Buka  Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan).
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Berikut tabel perbandingan narasumber yang pro, kontra, dan netral yang peneliti lihat cenderung tidak berimbang:

## Tabel 1. Perbandingan Narasumber Detikcom dan Kompas.com
No Pro Kontra Netral Detikcom Kompas.com Detikcom Kompas.com Detikcom Kompas.com 1 Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI AdityaPerdana Warga DKI Jakarta Sugiyanto Ketua LSM Maju Kotanya Bahagian Warganya Sugiyanto Wakil Badan Kehormat an DPRD DKI Oman Rohman Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi 2 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie - - Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Achmad Nawawi Wakil Ketua Badan Kehormat an Oman Rohman Rakinda - 3 Anggota BK dari Fraksi PSI August Hamonangan - - Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - 4 - - - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani - 5 - - - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik - -
Menurut Stanley, setiap media berada di tengah realitas sosial yang memiliki berbagai kepentingan,  konflik,  serta  fakta  yang  kompleks  dan  beragam.  Media  memiliki  tiga  posisi yaitu sebagai issue intensifier (media mem- blow up realitas sehingga isu transparan), conflict diminisher (media menenggelamkan isu atau konflik), dan conflict resolution (media menjadi mediator) (Stanley, 2004).
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Oleh  sebab  itu,  individu  menafsirkansuatu  peristiwa  dari  bagaimana  media membingkai  sebuah  peristiwa.  Pemahaman  individu  terhadap  realitas  politik  dan  sosial, terbentuk  dari  informasi  yang  disajikan  oleh  media  tersebut.  Untuk  itu  dalam  sebuah peristiwa yang sama, beberapa media dapat menyajikan berita dengan pemilihan angle yang berbeda.  Karena  pekerja  media  memiliki  sudut  pandang  yang  berbeda  saat  melaporkan peristiwa  tersebut.  Belum  lagi,  kebijakan  redaksi  turut  mempengaruhi  bagaimana  peristiwa tersebut dikemas.
Media  hakikatnya  adalah  mengkonstruksikan  realitas,  isi  media  adalah  hasil  para pekerja  media  mengkonstruksi  berbagai  realitas  yang  dipilihnya  (Sobur,  2012:88).  Media menyusun sebuah realitas peristiwa yang terjadi, menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Oleh  karena  itu,  seluruh  isi  media  adalah  realitas  yang  telah  dikonstruksikan (constructed reality) menjadi bentuk wacana yang bermakna(Hamad, 2014).
Pandangan konstruksionis melihat bahwa berita diibaratkan sebagai sebuah drama dan ada pertarungan antara berbagai pihak mengenai suatu peristiwa. Sebagaimana sebuah drama, ada pihak yang didefinisikan sebagai pahlawan, ada juga pihak yang berperan sebagai musuh dan  pecundang  (Eriyanto,  2012).  Karena  itu,  pemilihan headline ,  tema,  kalimat,  dan  kata dalam sebuah berita yang disajikan media tersebut kepada khalayak sepenuhnya tidak bebas nilai. Kebijakan resmi redaksi terhadap suatu peristiwa bukan hanya tercantum pada editorial atau tajuk rencana saja, tetapi ada pada pemilihan headline sebagai sarana untuk menentukan arah  berita.  Pada  pemilihan  kosa  kata  pada headline misalnya,  bisa  saja  merepresentasikan bagaimana  seorang  wartawan  dalam  mengkonstruksi  suatu  realitas  pada  berita. Tentunyamelalui  cara  serta  sudut  pandang  berbeda,  tentang  siapa  dan angle apa  yang kemudian  ingin  ditonjolkan  serta  dianggap  penting  oleh  media  tersebut  (Suryawati  dan Agustiar, 2018).
Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Bahasa merupakan alat konseptualisasi  dan  alat  narasi.  Penggunaan  bahasa  (simbol)  tertentu  sebagai  sarana  untuk menentukan  format  narasi  (dan  makna)  tertentu  (Hamad,  2014).  Dengan  demikian  bahasa merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  media  massa.  Hanya  melalui  bahasa  para  pekerja media  menghadirkan  reportasenya  kepada  khalayak.  Setiap  hari,  para  pekerja  media memanfaatkan  bahasa  dalam  menyajikan  berbagai  realitas  (peristiwa,  kedaaan,  benda) kepada  publik.  Dengan  bahas  mereka  menentukan  gambaran  beragam  realitas  ke  dalam benak masyarakat.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  media  memiliki  kepentingan  tersendiri  dalam memilih suatu peristiwa  yang akan dipublikasikan. Selain itu, media juga akan menentukan seberapa mendalam mereka kemudian akan memberitakan suatu peristiwa yang terjadi; atau hanya memberitakan peristiwa tertentu untuk kepentingan aktualitas berita semata, atau akan memberitakan  secara  mendalam  peristiwa  yang  terjadi  secara  terus  menerus  demi kepentingan ideologinya, atau bahkan ada kepentingan ekonomi hingga politik yang menjadi tujuan diproduksinya berita tersebut.
Berangkat  dari  titik  ini,  situs  berita  di  Indonesia  yang  intens  memberitakan  dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  William  Aditya  adalah  Detikcom  dan  Kompas.com. Alasan peneliti memilih media tersebut karena Detikcom berhasil menempati peringkat ke-5 situs  terbaik  di  Indonesia  berdasarkan Alexa  Rank. Sama  halnya  dengan  Kompas.com  yang menempati  peringkat  ke-7  situs  terbaik  di  Indonesia  berdasarkan Alexa  Rank. Selain  itu, Detikcom dan Kompas.com memproduksi artikel terbanyak terkait dugaan pelanggaran kode etik  DPRD  DKI  oleh  William  Aditya  yaitu  Detikcom  19  berita  dan  Kompas.com  20  berita selama periode 4-6 November 2019.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis frame Detikcom  dan  Kompas.com  terkait  berita  dugaan  pelanggaran  kode  etik  anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data-data deskriptif melalui kata-kata maupun kalimat yang terdapat pada artikel  Detikcom  dan  Kompas.com.  Pada  penelitian  kualitatif,  lebih  menekankan  realitas yang dibangun secara sosial, hubungannya yang intim antara peneliti dengan yang dipelajari (Salim, 2001). Pendekatan Kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari  perwujudan  sebuah  makna  dari  gejala-gejala  sosial  dalam  masyarakat  (Bungin, 2008).
Sedangkan paradigma pada penelitian ini adalah konstruktivisme . Dimana paradigma ini memiliki pandangan bahwa bahasa tidak hanya dapat dilihat sebagai alat untuk memahami suatu  realitas  objektif  belaka  dan  dipisahkan  dalam  subjek  sebagai  penyampai  pesan,  tetapi kontruktivis  menganggap  subyek  sebagai  faktor,  sentral  dalam  kegiatan  komunikasi  serta hubungan-hubungan  sosialnya.Konstruktivis  juga  berpendapat  bahwa  semesta  secara epistimologi merupakan hasil konstruksi sosial (Noor, 2015).
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Adapun  metode  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  metode framing yang  dikemukakan  oleh  Robert  M.  Entman.  Robert  M  Entman  melihat  bahwa  apa yang  kita  ketahui  tentang  suatu  realitas  atau  dunia,  tergantung  pada  bagaimana  kita membingkai  serta  menafsirkan  suatu  realitas  tersebut    (Eriyanto,  2011).  Entman  melihat framing melelui dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek dalam realitas atau isu tertentu.
Tabel 2 Dua Dimensi Framing Robert M. Entman
Seleksi Isu Aspek  ini  berkaitan  dengan  pemilihan  fakta  atas  suatu  isu atau peristiwa, dimana terdapat bagian berita/informasi yang dimasukkan  ( included ),  dan  ada  berita/informasi  yang dikeluarkan ( excluded ). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan lebih memilih aspek tertentu dari suatu isu yang akan ditampilkan.
PenonjolanAspek  Aspek  ini  berkaitan  dengan  penulisan  fakta  pada  berita, dimana  aspek  tertentu  dari  suatu  isu  atau  peristiwa  tertentu dipilih  dan  ditulis.  Proses  ini  berkaitan  dengan  penggunaan kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu.

## Sumber: Eriyanto 2011
Kemudian,  konsep framing dari  Robert  M.  Entman  menggambarkan  secara  luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Berikut empat elemen framing Robert M. Entman:
Tabel 3 Konsepsi Framing Robert M Entman
Difine Problem
(Pendefinisian masalah) Lebih  menekankan  peristiwa  atau  isu  tersebut dilihat sebagai masalah apa? Diagnose Causes (memperkirakan masalah atau sumber masalah Peristiwa  yang dilihat disebabkan oleh apa? Siapa yang  dianggap  sebagai  aktor  penyebab  masalah tersebut? Make moral judgment (Membuat keputusan moral) Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah  atau  nilai  moral  apa  yang  dipakai  untuk mendukung gagasan tersebut? Treatment recommendation
(Menekankan penyelesaian) Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut?
Sumber: Eriyanto, 2011
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  Detikcom  dan  Kompas.com.  Untuk  objek penelitian  adalah  artikel  berita  dugaan  pelanggaran  kode  etik  anggotaDPRD  DKI  oleh
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
William  Aditya  Sarana  sebagai  sumber  utama,  dalam  periode  4-6  November  2019  yang mengangkat  isu  moral.  Data  primer  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  berupa  teks  berita yang  ada  pada website Detikcom  dan  Kompas.com  sebagai  sumber  dan  bahan  penelitian. Kemudian data sekunder pada penelitian ini yaitu didapatkan dari hasil dokumentasi peneliti seperti  foto, website ,  data-data  dari  Detikcom  dan  Kompas.com,  atau  studi  pustaka.  Pada penelitian  ini  peneliti  menggunakan  triangulasi  sumber.  Metode  pengumpulan  data  dengan sumber  peneliti  gunakan,  berserta  metode  pengumpulan  data  observasi  di website Detikcom dan  Kompas.com  dengan  tujuan  untuk  melengkapi  hasil  penelitian  dan  yang  utama  adalah untuk menjawab rumusan masalah yang sedang penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Framing Robert M. Entman dalam Dua Dimensi Besar

## Seleksi Isu
Aspek  ini  berkaitan  dengan  pemilihan  fakta  atas  suatu  isu  atau  peristiwa,  dimana terdapat bagian berita/informasi  yang dimasukkan ( included ), dan ada berita/informasi  yang dikeluarkan ( excluded ). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan lebih memilih aspek tertentu dari suatu isu yang akan ditampilkan (Eriyanto, 2011: 222).
Detikcom menampilkan isu moral pada kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD DKI William Aditya. Hal tersebut terlihat dari judul berita, isi berita, dan narasumber yang  diwawancara  membicarakan  masalah  dugaan  pelaggaran  kode  etik.  Seperti  kutipan berikut:
"Bapak  William  Aditya  Sarana  diduga  melanggar  kode  etik  karena  mengunggah rencana  KUA-PPAS  ke  media  sosial.  Sedangkan  rencana  KUA-PPAS  itu  belum dibahas di forum DPRD atau masih dalam pembahasan dalam rapat-rapat komisi atau rapat  Banggar  DKI  Jakarta,"  ucap  Sugiyanto  saat  dalam  keterangannya,  Senin (4/11/2019).”  (paragraf  2  pada  artikel  berita  dengan  judul  Unggah  Anggaran  Lem Aibon, William PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI).
Fakta  yang  dimasukkan  ( included )  Detikcom  adalahpernyataan  dari  Ketua  Badan Kehormatan  DPRD  DKI  Jakarta  Achmad  Nawawi  yang  menyebutkan  bahwa  ada  pasal kerahasiaan  yang  diatur  dalam  pasal  15,  fakta  yang  dikeluarkan  ( excluded )  yaitu  tidak diketahui apakah dokumen yang diunggah oleh William Aditya masuk kategori rahasia atau tidak.
Kemudian  ada  fakta  lain  yang  dimasukan  ( included )  oleh  Detikcom  yaitu  tentang kode etik kepengurusan  anggota Dewan periode  2019-2024 belum disahkan dan pasal  yang mengatur  tentang  kerahasiaan.  Sedangkan  isu  yang  dikeluarkan  ( excluded )  yaitu  belum adanya pernyataan resmi terkait pasal mana yang dilanggar oleh William Aditya. Hal tersebut
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
berbeda dengan media lain yang menilai bahwa William diduga telah melanggar Keputusan Dewan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD DKI Pasal 13 ayat 2.
Detikcom menampilkan pernyataan Anies Baswedan terkait sistem digital yang tidak smart. Pada  posisi  ini,  Detikcom  lebih  menampilkan  Anies  Baswedan  sebagai  pihak  yang netral.  Kemudian  fakta  yang  dikeluarkan  ( excluded ),  Detikcom  tidak  menampilkan pernyataan  Anies  Baswedan  yang  menanggapi  tindakan  William  Aditya  yang  mengunggah rencana  KUA-PPAS  ke  publik.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  media  lain  yang  dengan  jelas menampilkan  pernyataan  Anies  Baswedan,  bahwa  yang  dilakukan  William  Aditya  adalah sebagai ajang cari panggung.
Hal  yang  sama  juga  ditampilkan  oleh Kompas.com ,  yaitu  dengan  menampilkan  isu moral. Hal tersebut bisa dilihat dari judul berita, isi berita, dan narasumber yang diwawancara membicarakan  masalah  pelanggaran  kode  etik,  berkaitan  dengan  etika.  Seperti  kutipan berikut:
“Sugiyanto  menilai  William  telah  melanggar  aturan  yang  mengacu  pada  Peraturan DPRD  DKI  Jakarta  Nomor  1  tahun  2014  tentang  Tata  Tertib  DPRD  DKI  Jakarta. Sikap  yang  dilakukan  William  sebagai  anggota  dewan  justru  menimbulkan kegaduhan.” (paragraf 2  pada artikel berita dengan judul Buka Anggaran  Janggal ke Publik, Politisi PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI).
Hal berbeda pada Kompas.com,  fakta  yang dimasuk ( included ) adalah lebih banyak menampilkan  narasumber  dari  pihak  yang  merasa  William  Aditya  melakukan  pelanggaran kode  etik  DPRD  DKI  dengan  mengunggah  KUA-PPAS  ke  publik.  Sedangkan  fakta  yang dikeluarkan  ( excluded )  adalah  Kompas.com  tidak  menampilkan  narasumber  dari  pihak William Aditya, hal tersebut berbeda dengan media lain yang membahas kasus serupa.
Selanjutnya  ada  dua  isu  yang  diangkat  oleh  Detikcom  tentang  dugaan  pelanggaran kode  etik  anggota  DPRD  DKI  William  Aditya  yaitu  dari  sisi  pro  dan  kontra.  Dari  sisi  pro William,  Detikcom  mengutip  pernyataan  Grace  Natalie,  Ketua  Umum  Partai  Solidaritas Indonesia  (PSI)  dan  anggota  BK  Fraksi  PSI  August  Hamonangan.  Sedang  dari  sisi  kontra, Detikcom menampilkan narasumber salah seorang warga Jakarta yaitu Sugiyono.
Sementara Kompas.com juga mengangkat dari sisi pro dan kontra terhadap unggahan dokumen  KUA-PPAS  2020  DKI  Jakarta  yang  dilakukan  oleh  William.  Namun  narasumber yang  kontra  William  jauh  lebih  dominan  yaitu  dari  Ketua  Lembaga  Swada  Masyarakat (LSM)  Maju  Kotanya  Bahagia  Warganya  (Mat  Bagan)  Sugiyono,  pernyataan  dari  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik, pernyataan dari  Wakil  Ketua  Komisi  A  DPRD  DKI  Jakarta  Inggard  Joshua  dan  pernyataan  dari  Ketua
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Badan  Kehormatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  DKI  Jakarta  Achmad Nawawi.
Sedang pernyataan dari sisi pro,  Kompas.com  mengambil pernyataan dari Direktur Pusat  Kajian  Politik  (Puskapol)  UI,  Aditya  Perdana.  Kompas.com  memasukan  pernyataan bahwa  Aditya  tidak  tahu  pasti  secara  teknis  tentang  mekanisme  tata  tertib  dewan  yang berlaku.
"Jadi,  kalau  di  dalam  pembuatan  undang-undang  atau  fungsi-fungsi  pengawasan keuangan  ataupun  APBD,  itu  sebenarnya  normal.  Jadi  terbuka  untuk  publik, pembahasan anggaran itu.  Secara  normatif,  sebenarnya  gak  ada  soal  (dan)  gak  ada masalah.  Menurut  saya sih wajar,  kalau  konteks  isu  ini  yang  disampaikan  oleh William,” tutur Aditya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2019).” (paragraf 11 pada artikel berita dengan judul Pelaporan William PSI ke Badan Kehormatan DPRD, Pengamat: Itu Salah).
Kemerdekaan  berpendapat,  kemerdekaan  berekspresi,  dan  kemerdekaan  pers  adalah hak  asasi  manusia  yang  telah  dilindungi  oleh  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  serta Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  PBB  (www.dewanpers.or.id  diakses  pada  16  Mei 2020  pukul  15.24  WIB).  Begitu  juga  dengan  Detikcom  dan  Kompas.com,  sebagai  media memiliki  hak  dalam  mempublikasikan  informasi  ke  khalayak.  Namun  semua  itu  juga  harus berpedoman  pada  kode  etik  jurnalistik  salah  satunya  pada Pasal  1 bahwa  “ wartawan Indonesia  bersikap  independen,  menghasilkan  berita  yang  akurat,  berimbang,  dan  tidak beritikad buruk.”
Pada  penjelasannya  independen  artinya  peristiwa  atau  fakta  yang  dipublikasikan sesuai  dengan  suara  hati  nurani  tanpa  campur  tangan,  paksaan,  serta  intervensi  dari  pihak manapun,  termasuk  pemilik  perusahaan  pers  itu  sendiri.  Akurat  artinya  dapat  dipercaya, benar  sesuai  dengan  keadaan  objektif  ketika  peristiwa  itu  terjadi.  Berimbang  artinya  semua pihak  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  atau  setara.  Kemudian  tidak  beritikad  buruk artinya tidak ada niat secara disengaja atau semata-mata hanya  untuk menimbulkan kerugian pihak lain (www.dewanpers.or.id diakses pada 16 Mei 2020 pukul 15.24 WIB).
Pada  kasus  dugaan  pelanggaran  kode  etik  DPRD  DKI  yang  dilakukan  oleh  William Aditya, Detikcom dan Kompas.com dinilai tidak menerapkan asas berimbang dimana kedua media memiliki porsi berbeda dalam menampilkan narasumber. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  setiap  media  dalam  mempublikasikan  informasi  berdasarkan  kebijakan  redaksinya masing-masing. Kebijakan redaksional merupakan suatu prinsip yang menjadi pedoman bagi media  dalam  mempublikasikan  berita  yang  dapat  menarik  dan  memperngaruhi  khalayak. Begitu juga dengan  Detikcom dan Kompas.com  dalam mengkonstruksi berita kasus dugaan
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
pelanggaran kode etik DPRD DKI yang dilakukan oleh William Aditya. Hal tersebut adalah tujuan setiap media agar tetap bertahan, kemudian tetap memiliki tempat di hati pembacanya. Media sebagai lembaga yang juga bersaing, berusaha menyajikan fakta semenarik mungkin, dari  mulai  pemilihan  tema,  sudut  pandang,  atau  kemasan,  hal  itu  dilakukan  agar  mendapat perhatian khusus masyarakat (Sobur, 2006:64).

## Penonjolan Aspek
Aspek  ini  berkaitan  dengan  penulisan  fakta  pada  berita,  dimana  aspek  tertentu  dari suatu isu atau peristiwa tertentu dipilih dan ditulis. Proses ini berkaitan dengan penggunaan kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu (Eriyanto, 2011:222).
Penonjolan aspek di Detikcom. Peneliti menemukan penonjolan aspek dari ke-6 berita di  Detikcom  terkait  dengan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  anggota  DPRD  DKI  William Aditya  Sarana,  lebih  banyak  mengandung  konotasi  positif  yang  ditampilkan  pada  artikel berita  maupun  judul  berita.Penonjolan  aspek  pada  judul  berita  di  Detikcom  sebagai  berikut “Wiliam  Dilaporkan  ke  BK  Gegara  Aibon,  Grace:  Transparansi  Hak  Publik!”dan  “Anggota BK DPRD dari PSI Yakin William Aditya Tidak Langgar Kode Etik.”
Selanjutnya  adalah  kalimat  yang  mengandung  konotasi  positif  terkait  dugaan pelanggaran  kode  etik  DPRD  DKI  yang  dilakukan  oleh  William  Aditya  dalam  teks  berita. Seperti dalam kutipan berikut ini:
“ Grace  heran  ada  pihak  yang  justru  tidak  sepakatdengan  Wiliam. Dia menegaskan  PSI  hanya  ingin  adanya  transparansi  untuk  pemerintahan  yang  bersih.” (paragraf 3 pada artikel berita dengan judul Wiliam Dilaporkan ke BK Gegara Aibon, Grace: Transparansi Hak Publik!).
" Justruspiritnya  Wiliam  dan temen-temen PSI  ituspirit  transparansi , karena tanpa  ada  transparansi  susah  kita  bicara  soal  pemerintahan  yang  bersih  dan ruang-ruang  gelap  itu  tetap  ada ," ucapnya.” (paragraf 4 pada artikel berita dengan judul Wiliam Dilaporkan ke BK Gegara Aibon, Grace: Transparansi Hak Publik!).
" Kita  tunjukkankepada  warga  DKI  bahwaDewan  masih  layak  dipercaya ,"  kata August.”  (paragraf  4  pada  artikel  berita  dengan  judul  Anggota  BK  DPRD  dari  PSI Yakin William Aditya Tidak Langgar Kode Etik).
“ PSI  yakin  Williamtidak  melanggar  kode  etik saat  mengunggah  anggaran  lem Aibon  Rp  82,8  miliar. William,  dianggap  August,malah  memperkuat  fungsi Dewan .”  (paragraf  4  pada  artikel  berita  dengan  judul  Anggota  BK  DPRD  dari  PSI Yakin William Aditya Tidak Langgar Kode Etik).
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi. Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150
Selain kalimat positif yang mengarah kepada William Aditya, ada beberapa kata yang sering  muncul  pada  artikel  berita  yang  dipublikasikan  Detikcom,  terkait  dengan  dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD DKI William Aditya Sarana yaitu sebagai berikut:
Tabel  4  Kata/Kalimat  yang  Sering  Muncul  Pada  Berita  Kasus  DugaanPelanggaran Kode Etik Anggota DPRD D
No 1 Dilaporkan
2 Diduga
3 Kode etik
4 Transparansi
5 Mengunggah
6 Rencana anggaran
Sumber: Data Peneliti, 2020
Selain penonjolan aspek berupa kata dan kalimat, dalam melakukan penelitan peneliti juga menemukan 3 penonjolan aspek berupa gambar terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik  anggota  DPRD  DKI  William  Aditya  Sarana  di gambar yang ditemukan sebagai berikut:
Gambar  pertama  dari  artikel  berita  dengan  judul  “Unggah  Anggaran  Lem  Aibon, William PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI,” adalah sebagai berikut:

## Sumber: Detikcom

## Gambar 1 Gambar pada artikel berita berjudul Unggah PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI
Pada gambar diartikel berita Detikcom dengan judul “Unggah Anggaran Lem Aibon, William  PSI  Dilaporkan  ke  BK  DPRD  DKI,”  terlihat  Sugiyanto  sebagai  pelapor  yang mengenakan  kemeja  putih  melaporkan  kasu kepada  William  Aditya  sedang  menyerahkan  dokumen  pelaporan  kepada  Ketua  Badan Kehormatan  DPRD  DKI  Jakarta  Achmad  Nawawi.  Detikcom  bermaksud  menyampaikan pesan  bahwa  akibat  dari  unggahan  William  Aditya  terkait  de PPAS berujung pada pelaporan Sugiyanto ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.
Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
-173
Selain kalimat positif yang mengarah kepada William Aditya, ada beberapa kata yang pada  artikel  berita  yang  dipublikasikan  Detikcom,  terkait  dengan  dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD DKI William Aditya Sarana yaitu sebagai berikut:
Kata/Kalimat  yang  Sering  Muncul  Pada  Berita  Kasus  DugaanPelanggaran Kode Etik Anggota DPRD DKI William Aditya Sarana diDetikcom
Kata/Kalimat Frekuensi 9 6 24 Transparansi 10 Mengunggah 10 Rencana anggaran 6
Selain penonjolan aspek berupa kata dan kalimat, dalam melakukan penelitan peneliti penonjolan aspek berupa gambar terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik  anggota  DPRD  DKI  William  Aditya  Sarana  di  Detikcom.  Penonjolan  aspek  berupa ar yang ditemukan sebagai berikut:
Gambar  pertama  dari  artikel  berita  dengan  judul  “Unggah  Anggaran  Lem  Aibon,
William PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI,” adalah sebagai berikut:

## Gambar 1 Gambar pada artikel berita berjudul Unggah Anggaran Lem Aibon, William PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI
Pada gambar diartikel berita Detikcom dengan judul “Unggah Anggaran Lem Aibon, William  PSI  Dilaporkan  ke  BK  DPRD  DKI,”  terlihat  Sugiyanto  sebagai  pelapor  yang mengenakan  kemeja  putih  melaporkan  kasus  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang  mengarah kepada  William  Aditya  sedang  menyerahkan  dokumen  pelaporan  kepada  Ketua  Badan Kehormatan  DPRD  DKI  Jakarta  Achmad  Nawawi.  Detikcom  bermaksud  menyampaikan pesan  bahwa  akibat  dari  unggahan  William  Aditya  terkait  dengan  dokumen  rencana  KUA PPAS berujung pada pelaporan Sugiyanto ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.
Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Selain kalimat positif yang mengarah kepada William Aditya, ada beberapa kata yang pada  artikel  berita  yang  dipublikasikan  Detikcom,  terkait  dengan  dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD DKI William Aditya Sarana yaitu sebagai berikut:
Kata/Kalimat  yang  Sering  Muncul  Pada  Berita  Kasus  DugaanPelanggaran

## Frekuensi
Selain penonjolan aspek berupa kata dan kalimat, dalam melakukan penelitan peneliti penonjolan aspek berupa gambar terkait dengan dugaan pelanggaran kode
.  Penonjolan  aspek  berupa
Gambar  pertama  dari  artikel  berita  dengan  judul  “Unggah  Anggaran  Lem  Aibon,
Anggaran Lem Aibon, William
Pada gambar diartikel berita Detikcom dengan judul “Unggah Anggaran Lem Aibon, William  PSI  Dilaporkan  ke  BK  DPRD  DKI,”  terlihat  Sugiyanto  sebagai  pelapor  yang s  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang  mengarah kepada  William  Aditya  sedang  menyerahkan  dokumen  pelaporan  kepada  Ketua  Badan Kehormatan  DPRD  DKI  Jakarta  Achmad  Nawawi.  Detikcom  bermaksud  menyampaikan ngan  dokumen  rencana  KUA- PPAS berujung pada pelaporan Sugiyanto ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi. Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150
Gambar  kedua  dari  artikel  berita  dengan  judul  “Wiliam  Dilaporkan  ke  BK  Gegara Aibon, Grace: Transparansi Hak Publik!

## Sumber: Detikcom

## Gambar 2 Gambar pada artikel berita berjudul Wiliam Dilaporkan ke BK Gegara
Aibon, Grace: Transparansi Hak Publik!
Pada  gambar  diartikel  berita  Detikcom  dengan  judul  “Wiliam  Dilaporkan  ke  BK Gegara  Aibon,  Grace:  Transparansi  Hak  Publik!,”  memperlihatkan  Ketua  Umum  Partai Solidaritas  Indonesia  (PSI)  Grace  Natalie  yang  mengenakan  baju  berwarna  merah  yang menandaakan  keberanian  yang  seolah  sedang  berbicara  dengan  tegas.  Detikcom  bermaksud menyampaikan  pesan  bahwa  dengan  tegas  apa  yang  dilakukan  PSI  salah  satunya  William Aditya  adalah  bentuk  transparansi  kepada  masyarakat  Jakarta,  agar  masyarakat  bisa mengkritisi mengenai anggaran tersebut.
Gambar ketigadari artikelberita dengan judul Gegara Bongkar Rancangan Anggaran

## Sumber: Detikcom

## Gambar 3 Gambar pada artikel berita berjudul William Diseret ke Badan
Gegara Bongkar Rancangan Anggaran
Pada  gambar  diartikel  berita  Detikcom  dengan  judul  “William  Diseret  ke  Badan Kehormatan  Gegara  Bongkar Rancangan Anggaran” memperlihatkan sosok William Aditya yang  mengenakan  setelan  jas  rapih  dan  memakai  peci. memperlihatkan  sosok  William  Aditya  yang  siap  menghadapi  laporan  atas  dugaan pelanggaran kode etik DPRD DKI.
Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi. -173
Gambar  kedua  dari  artikel  berita  dengan  judul  “Wiliam  Dilaporkan  ke  BK  Gegara Aibon, Grace: Transparansi Hak Publik!” adalah sebagai berikut:

## Gambar 2 Gambar pada artikel berita berjudul Wiliam Dilaporkan ke BK Gegara Aibon, Grace: Transparansi Hak Publik!
Pada  gambar  diartikel  berita  Detikcom  dengan  judul  “Wiliam  Dilaporkan  ke  BK Gegara  Aibon,  Grace:  Transparansi  Hak  Publik!,”  memperlihatkan  Ketua  Umum  Partai Solidaritas  Indonesia  (PSI)  Grace  Natalie  yang  mengenakan  baju  berwarna  merah  yang
ranian  yang  seolah  sedang  berbicara  dengan  tegas.  Detikcom  bermaksud menyampaikan  pesan  bahwa  dengan  tegas  apa  yang  dilakukan  PSI  salah  satunya  William Aditya  adalah  bentuk  transparansi  kepada  masyarakat  Jakarta,  agar  masyarakat  bisa nggaran tersebut.
ketigadari artikelberita dengan judul “William Diseret ke Badan Kehormatan Gegara Bongkar Rancangan Anggaran” adalah sebagai berikut:

## Gambar 3 Gambar pada artikel berita berjudul William Diseret ke Badan Gegara Bongkar Rancangan Anggaran
Pada  gambar  diartikel  berita  Detikcom  dengan  judul  “William  Diseret  ke  Badan Kehormatan  Gegara  Bongkar Rancangan Anggaran” memperlihatkan sosok William Aditya yang  mengenakan  setelan  jas  rapih  dan  memakai  peci.  Detikcom  bermaksud  ingin memperlihatkan  sosok  William  Aditya  yang  siap  menghadapi  laporan  atas  dugaan pelanggaran kode etik DPRD DKI.
Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.

## Gambar  kedua  dari  artikel  berita  dengan  judul  “Wiliam  Dilaporkan  ke  BK  Gegara

## Gambar 2 Gambar pada artikel berita berjudul Wiliam Dilaporkan ke BK Gegara
Pada  gambar  diartikel  berita  Detikcom  dengan  judul  “Wiliam  Dilaporkan  ke  BK Gegara  Aibon,  Grace:  Transparansi  Hak  Publik!,”  memperlihatkan  Ketua  Umum  Partai Solidaritas  Indonesia  (PSI)  Grace  Natalie  yang  mengenakan  baju  berwarna  merah  yang
ranian  yang  seolah  sedang  berbicara  dengan  tegas.  Detikcom  bermaksud menyampaikan  pesan  bahwa  dengan  tegas  apa  yang  dilakukan  PSI  salah  satunya  William Aditya  adalah  bentuk  transparansi  kepada  masyarakat  Jakarta,  agar  masyarakat  bisa
William Diseret ke Badan Kehormatan

## Gambar 3 Gambar pada artikel berita berjudul William Diseret ke Badan Kehormatan
Pada  gambar  diartikel  berita  Detikcom  dengan  judul  “William  Diseret  ke  Badan Kehormatan  Gegara  Bongkar Rancangan Anggaran” memperlihatkan sosok William Aditya Detikcom  bermaksud  ingin memperlihatkan  sosok  William  Aditya  yang  siap  menghadapi  laporan  atas  dugaan
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Seperti  penonjolan  aspek  yang  sudah  peneliti  jabarkan,  menunjukkan  bahwa Detikcom ingin menampikan kepada khalayak dari sisi positif William Aditya terkait kasus dugaan  pelanggaran  kode  etik  DPRD  DKI.  Dilihat  dari  penonjolan  aspek  berupa  kata, kalimat, dan gambar yang ditampilkan Detik.com ingin menggiring opini masyarakat bahwa apa yang dilakukan William Aditya dengan mengunggah dokumen rencana KUA-PPAS DKI Jakarta  2020  adalah  sebagai  bentuk  transparansi  ke  publik.  Selain  itu,  Detikcom  ingin menunjukkan  bahwa  apa  yang  dilakukan  William  Aditya  adalah  sebagai  bentuk  penguatan fungsi dewan, sehingga masyarakat dapat percaya kepada anggota DPRD.
Selanjutnya penonjolan aspek di Kompas.com. Peneliti menemukan penonjolan aspek dari ke-6 berita di Kompas.com terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD DKI  William  Aditya  Sarana,  lebih  banyak  mengandung  konotasi  negatif  yang  dimasukan pada  artikel  berita  maupun  judul  berita.Penonjolan  aspek  pada  judul  berita  di  Detikcom sebagai berikut: “Awal Masa Kerja William PSI: Buka Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan,”  judul  lainnya  yaitu  “Dilaporkan  Langgar  Kode  Etik  DPRD  DKI,  Sanksi  Apa yang Menanti William PSI?”
Selain  dari  judul  berita,  konotasi  negatif  juga  muncul  dari  isi  artikel  berita  yang berupa  kalimat  terkait  dugaan  pelanggaran  kode  etik  anggota  DPRD  DKI  yang  dilakukan oleh William Aditya, dalam kutipan berikut ini:
“Sugiyanto  menilai  William  telah  melanggar  aturan  yang  mengacu  pada  Peraturan DPRD  DKI  Jakarta  Nomor  1  tahun  2014  tentang  Tata  Tertib  DPRD  DKI  Jakarta. Sikap  yang  dilakukan  William  sebagai  anggota  dewan  justru  menimbulkan kegaduhan .” (paragraf 2 pada artikel berita dengan judul Buka Anggaran Janggal ke Publik, Politisi PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI).
“Ramainya pembahasan anggaran jangal ini pun direspons oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan, sebelum diviralkan oleh PSI, Anies mengaku sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran  janggal. Menurut  dia,  kritik  dari  PSI  itu  sebagai  ajang  cari panggung anggota dewan baru. ” (paragraf 26 pada artikel berita dengan judul Awal Masa Kerja William PSI: Buka Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan).
“ Sikap terbuka William terhadap anggaran ke publik ini tak hanya memancing jawaban  sinis  dari  pihak  eksekutif,  tetapi  juga  dari  sesama  wakil  rakyat .” (paragraf  30  pada  artikel  berita  dengan  judul  Awal  Masa  Kerja  William  PSI:  Buka Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan).
“ Wakil  Ketua  Komisi  A  DPRD  DKI  JakartaInggard  Joshuamenilai  William tidak  memiliki  tata  krama lantaran  mengunggah  rancangan  KUA-PPAS  ke  media sosial. Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD. ” (paragraf
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
33  pada  artikel  berita  dengan  judul  Awal  Masa  Kerja  William  PSI:  Buka  Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan).
“Ini  saya  berharap  forum  yang  kencang  itu  di  ruangan  ini. Kita  mau  berantem  ya berantem  di  ruangan  ini  jangan  berantem  di  luar ,”  katanya.”  (paragraf  35  pada artikel  berita  dengan  judul  Awal  Masa  Kerja  William  PSI:  Buka  Anggaran  Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan).
“ Beberapa  anggota  pun  menilai  sikap  William  yang  mengungkap  anggaran janggal  ke  publik  seolah  menyudutkan  Pemprov  DKI .”  (paragraf  5  pada  artikel berita  dengan  judul  Dilaporkan  Langgar  Kode  Etik  DPRD  DKI,  Sanksi  Apa  yang Menanti William PSI?).
“ Meskipun  dokumen  tersebut  milik  publik,  upaya  yang  dilakukan  William dianggap tidak etis. Alasanya adalah karena dokumen tersebut belum dibahas dalam forum  resmi  antara  eksekutif  dan  legislatif.”  (paragraf  7  pada  artikel  berita  dengan judul Pelaporan William PSI ke Badan Kehormatan DPRD, Pengamat: Itu Salah)
" Problemnya,  (William)  bukan  mau  bahas,  tapi  mau  sampaikan  kesalahan orang.  Demen  menyampaikan  kekeliruan .  Kalau  mau  memperbaiki,  ayo diskusikan. Misal ada temuan di Komisi E. Ya didiskusikan di Komisi E," tuturnya.” (paragraf 8 pada artikel  berita dengan judul William PSI Dilaporkan  LSM ke Badan Kehormatan, Taufik: Itu Hak Warga, Enggak Salah).
Selain  kalimatnegatif  yang  mengarah  kepada  William  Aditya,  peneliti  juga menemukan  beberapa  kata  yang  sering  muncul  pada  artikel  berita  yang  dipublikasikan Kompas.com,  terkait  dengan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  anggota  DPRD  DKI  William Aditya Sarana yaitu sebagai berikut:
Tabel 5 Kata/Kalimat yang Sering Muncul Pada Berita Kasus DugaanPelanggaran Kode Etik Anggota DPRD DKI William Aditya Sarana diKompas.com
No Kata/Kalimat Frekuensi 1 Dilaporkan 7 2 Melanggar kode etik 6 3 Menimbulkan kegaduhan 7 4 Tata krama 5 5 Media sosial 20 6 Fraksi  PSI 9 7 "Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada  Gubernur  DKI  Jakarta,  Anies  Baswedan  yang seolah-olah dianggap tidak transparan," ucap Sugiyanto. 5
(Sumber: Data Peneliti, 2020)
Selain penonjolan aspek berupa kata dan kalimat, dalam melakukan penelitan peneliti juga menemukan 2 penonjolan aspek berupa gambar terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik  anggota  DPRD  DKI  William  Aditya  Sarana  di  Kompas.com.  Penonjolan  aspek  berupa
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi. Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150
gambar  yang  ditemukan  sebagai  berikut:  Gambar  pertama  dari  artikel  berita  dengan  judul “Besok, BK DPRD DKI Akan Bahas Laporan soal Politisi PSI yang Buka Anggaran Janggal ke Publik,” adalah sebagai berikut:

## Sumber: Kompas.com
Gambar 4 Gambar pada artikel berita berjudul Besok, BK DPRD DKI Akan Bahas Laporan soal Politisi PSI yang Buka Anggaran
Pada  gambar  diartikel  berita  Kompas.com  dengan  judul  “Besok,  BK  DPRD  DKI Akan  Bahas  Laporan  soal  Politisi  PSI  yang  Buka  Anggaran  Janggal  ke  Publik”  terlihat Sugiyanto  sebagai  pelapor  yang  mengenakan  kemeja  putih  melaporkan  kasus  dugaan pelanggaran  kode  etik  yang  mengarah  kepada  William  Aditya,  sedang  menyerahkan dokumen pelaporan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi. Kompas.com bermaksud menyampaikan pesan bahwa laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan Sugiyanto akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD DKI  Jakarta,  sehingga  dalam  waktu  dekat  ada  hasil  atas  laporan  tersebut  dan  akan disampaikan  kepada  Ketua  DPRD  DKI  Jakarta  Prasetio  Edi  Marsudi.  Karena  apa  yang dilakukan William Aditya dinilai telah melanggar kode etik oleh Sugiyanto.
Gambar  kedua  dari  artikel  berita  dengan  judul  “William  PSI  Dilaporkan  LSM  ke Badan Kehormatan, Taufik: Itu Hak Warga, Enggak Salah,” adalah sebagai berikut:
Sumber: Kompas.com
Gambar  5.  Gambar  pada  a Badan Kehormatan, Taufik: Itu Hak Warga, Enggak Salah
Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
-173
gambar  yang  ditemukan  sebagai  berikut:  Gambar  pertama  dari  artikel  berita  dengan  judul DKI Akan Bahas Laporan soal Politisi PSI yang Buka Anggaran Janggal ke Publik,” adalah sebagai berikut:

## Gambar 4 Gambar pada artikel berita berjudul Besok, BK DPRD DKI Akan Bahas Laporan soal Politisi PSI yang Buka Anggaran Janggal ke Publik
Pada  gambar  diartikel  berita  Kompas.com  dengan  judul  “Besok,  BK  DPRD  DKI Akan  Bahas  Laporan  soal  Politisi  PSI  yang  Buka  Anggaran  Janggal  ke  Publik”  terlihat Sugiyanto  sebagai  pelapor  yang  mengenakan  kemeja  putih  melaporkan  kasus  dugaan langgaran  kode  etik  yang  mengarah  kepada  William  Aditya,  sedang  menyerahkan dokumen pelaporan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi. Kompas.com bermaksud menyampaikan pesan bahwa laporan dugaan pelanggaran kode etik ugiyanto akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD DKI  Jakarta,  sehingga  dalam  waktu  dekat  ada  hasil  atas  laporan  tersebut  dan  akan disampaikan  kepada  Ketua  DPRD  DKI  Jakarta  Prasetio  Edi  Marsudi.  Karena  apa  yang
inilai telah melanggar kode etik oleh Sugiyanto.
Gambar  kedua  dari  artikel  berita  dengan  judul  “William  PSI  Dilaporkan  LSM  ke Badan Kehormatan, Taufik: Itu Hak Warga, Enggak Salah,” adalah sebagai berikut:
Gambar  5.  Gambar  pada  artikel  berita  berjudul  William  PSI  Dilaporkan  LSM  ke Badan Kehormatan, Taufik: Itu Hak Warga, Enggak Salah
Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
gambar  yang  ditemukan  sebagai  berikut:  Gambar  pertama  dari  artikel  berita  dengan  judul

## DKI Akan Bahas Laporan soal Politisi PSI yang Buka Anggaran Janggal

## Gambar 4 Gambar pada artikel berita berjudul Besok, BK DPRD DKI Akan Bahas
Pada  gambar  diartikel  berita  Kompas.com  dengan  judul  “Besok,  BK  DPRD  DKI Akan  Bahas  Laporan  soal  Politisi  PSI  yang  Buka  Anggaran  Janggal  ke  Publik”  terlihat Sugiyanto  sebagai  pelapor  yang  mengenakan  kemeja  putih  melaporkan  kasus  dugaan langgaran  kode  etik  yang  mengarah  kepada  William  Aditya,  sedang  menyerahkan dokumen pelaporan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi. Kompas.com bermaksud menyampaikan pesan bahwa laporan dugaan pelanggaran kode etik ugiyanto akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan DPRD DKI  Jakarta,  sehingga  dalam  waktu  dekat  ada  hasil  atas  laporan  tersebut  dan  akan disampaikan  kepada  Ketua  DPRD  DKI  Jakarta  Prasetio  Edi  Marsudi.  Karena  apa  yang
inilai telah melanggar kode etik oleh Sugiyanto.
Gambar  kedua  dari  artikel  berita  dengan  judul  “William  PSI  Dilaporkan  LSM  ke Badan Kehormatan, Taufik: Itu Hak Warga, Enggak Salah,” adalah sebagai berikut:
rtikel  berita  berjudul  William  PSI  Dilaporkan  LSM  ke
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Pada  gambar  diartikel  berita  Kompas.com  dengan  judul  “William  PSI  Dilaporkan LSM  ke  Badan  Kehormatan,  Taufik:  Itu  Hak  Warga,  Enggak  Salah”  terlihat  Wakil  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik, yang merupakan Ketua DPW Gerindara  DKI Jakarta sedang berada diruang konferensi pers Fraksi Gerindra, Lantai 2, Gedung DPRD DKI. Pada gambar tersebut Kompas.com menampilkan narasumber Ketua  DPW  Gerindra  DKI  Jakarta  dengan  berlatar  lambang  partai  Gerindra.  Kompas.com ingin  menunjukkan  bahwa  sebelumnya  dalam  pilkada  DKI  Jakarta  tahun  2017,  partai Gerindra  adalah  salah  satu  partai  pengusung  Anies  Baswedan  sebagai  calon  gubernur  DKI Jakarta.  Dikaitkan  dengan  unggahan  anggaran  janggal,  Taufik  menilai  apa  yang  dilakukan William  bukan  ingin  membahas,  tapi  ingin  menyampaikan  kesalahan  Anies  Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Seperti  penonjolan  aspek  yang  sudah  peneliti  jabarkan,  menunjukkan  bahwa Kompas.com  ingin  menampikan  kepada  khalayak  dari  sisi  negatif  William  Aditya  terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik DPRD DKI. Dilihat dari penonjolan aspek berupa kata, kalimat,  dan  gambar  yang  ditampilkan  Kompas.com  ingin  menggiring  opini  masyarakat bahwa  apa  yang  dilakukan  William  Aditya  dengan  mengunggah  dokumen  rencana  KUA- PPAS  DKI  Jakarta  2020  dinilai  telah  melanggar  kode  etik  DPRD  DKI.  Selain  itu, Kompas.com  menilai  bahwa  apa  yang  dilakukan  William  Aditya  telah  menimbulkan kegaduhan  publik  dan  menggiring  opini  negatif  tentang  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies Baswedan kepada masyarakat yang dianggap seolah tidak transparan. Sebagai anggota DPRD DKI apa yang dilakukan William dinilai tidak memiliki tata karma sebagai anggota dewan.

## Framing Detikcom dan Kompas.com
Define  problems (pendefinisian  masalah) kasus  dugaan  pelanggaran  kode  etik anggota  DPRD  DKI  William  Aditya  Sarana,  Detikcom  dan  Kompas.com  membingkainya dalam  masalah  moral.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  pernyataan  dari  narasumber  yang diwawancara  yang  membicarakan  dugaan  pelanggaran  kode  etik,  seperti  dalam  kutipan berikut:
"Bapak  William  Aditya  Sarana  diduga  melanggar  kode  etik  karena  mengunggah rencana  KUA-PPAS  ke  media  sosial.  Sedangkan  rencana  KUA-PPAS  itu  belum dibahas di forum DPRD atau masih dalam pembahasan dalam rapat-rapat komisi atau rapat  Banggar  DKI  Jakarta,"  ucap  Sugiyanto  saat  dalam  keterangannya,  Senin (4/11/2019).”  (paragraf  2  pada  artikel  berita  dengan  judul  Unggah  Anggaran  Lem Aibon, William PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI).
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
“Ketua  Badan  Kehormatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  DKI  Jakarta Achmad Nawawi mengatakan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana  bisa  dijerat  sanksi  jika  terbukti  melanggar  kode  etik  DPRD.  Sanksi  tersebut bisa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  hingga  pemberhentian.”  (paragraf  1  pda  artikel berita  dengan  judul  Dilaporkan  Langgar  Kode  Etik  DPRD  DKI,  Sanksi  Apa  yang Menanti William PSI?)
Diagnose  causes (memperkirakan  masalah  atau  sumber  masalah)  : Detikcom menganggap  bahwa  kasus  tersebut  bermula  saat  William  Aditya  mengunggah  dokumen KUA-PPAS  2020  di  akun  media  sosial  pribadinya  dan  bukan  di  forum  resmi  sehinga membuat kehebohan publik, seperti dalam kutipan berikut:
"Akibat  dari  publikasi  tersebut  oleh  Bapak  William  di  media  sosial  dan  dilakukan konferensi pers, maka menimbulkan persepsi negatif dan kehebohan di publik sampai saat  ini,"  kata  Sugiyanto.”  (paragraf  5  pada  artikel  berita  dengan  judul  Unggah Anggaran Lem Aibon, William PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI).
"Apakah  dokumen  itu  pantas  dipublikasikan  kepada  Mas  lewat  medsos?  Yang publikasikan anggota Dewan yang sejatinya kerja tahu ini barang mentah," ujarnya.” (paragraf  10  pada  artikel  berita  dengan  judul  William  PSI  Dilaporkan  ke  BK, Bagaimana Kode Etik DPRD Atur Kerahasiaan?).
Sementara itu, Kompas.com menganggap bahwa kasus tersebut bermula saat William Aditya mengunggah dokumen KUA-PPAS 2020 di akun media sosial pribadinya dan bukan di forum resmi sehinga membuat kegaduhan publik, seperti dalam kutipan berikut:
“Menurut  dia,  William  telah  melanggar  kode  etik  karena  mengunggah  dokumen Kebijakan  Umum  Anggaran-Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara  (KUA-PPAS)  ke media sosial salah satunya Twitter .” (paragraf 5 pada artikel berita dengan judul Buka Anggaran Janggal ke Publik, Politisi PSI Dilaporkan ke BK DPRD DKI).
“Sikap  yang  dilakukan  William  baru-baru  ini  sebagai  anggota  Dewan  dianggap menimbulkan  kegaduhan,  terutama  soal  unggahannya  tentang  anggaran  janggal  ke media sosial.” (paragraf 5 pada artikel berita dengan judul Pelaporan William PSI ke Badan Kehormatan DPRD, Pengamat: Itu Salah).
Make  moral  judgement (membuat  keputusan  moral)  : dalam  hal  ini  Detikcom memberikan  penilaian  moral  yaitu pertama, Detikcom  menginginkan  adanya  transparansi anggaran, seperti dalam kutipan berikut:
“Ketua  Umum  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI)  menanggapi  pelaporan  terhadap anggota DPRD dari Fraksi PSI, Wiliam Aditya Sarana, ke Badan Kehormatan DPRD DKI. Grace menegaskan transparansi adalah hak rakyat DKI.” (paragraf 1 pada artikel berita  dengan  judul  Wiliam  Dilaporkan  ke  BK  Gegara  Aibon,  Grace:  Transparansi Hak Publik!)
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Kedua , William Aditya disarankan untuk mengikuti proses laporan yang diajukan ke Badan Kehormatan DPRD DKI, seperti dalam kutipan berikut:
"Saya  belum  lihat  laporan  itu  dan  yang  dilaporkan  itu  apanya,  kalau  kode  etik  kan yang  mana,  jadi  ya  kita  ikuti  aja  prosesnya,  kan  masyarakat  yang  lapor  ya,  kalau dianggap  langgar  etik  kan  dibuktikan,  nanti  ada  ruang  berdebat  itu  yang  dilakukan melanggar  itu  apa  tidak,"  kata  Grace  kepada  wartawan  di  Museum  Nasional,  Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).” (paragraf 1 pada artikel  berita  dengan  judul  Wiliam  Dilaporkan  ke  BK  Gegara  Aibon,  Grace: Transparansi Hak Publik!).
"Saya hadapi laporan ini dengan sebaik-baiknya, saya siap pertaruhkan jabatan untuk transparansi  anggaran,"  ucap  William  kepada  detikcom.”  (paragraf  12  pada  artikel berita  dengan  judul  William  Diseret  ke  Badan  Kehormatan  Gegara  Bongkar Rancangan Anggaran).
Ketiga ,  apa  yang  dilakukan  William  Aditya  sebagai  salah  satu  bentuk  penguatan fungsi dewan, seperti dalam kutipan berikut:
"Tidak  (melanggar),  justru  WAS  (William  Aditya  Sarana)  melakukan  penguatan fungsi  Dewan,  khususnya  bidang  pengawasan  dan budgeting,"  kata  August.” (paragraf  6  pada  artikel  berita  dengan  judul  Anggota  BK  DPRD  dari  PSI  Yakin William Aditya Tidak Langgar Kode Etik).
Sedang  Kompas.com  memberikan  penilaianbahwa  William  Aditya  seharusnya membawa permasalahan anggaran janggal ke forum resmi bukan media sosial, seperti dalam kutipan berikut:
“Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan,  harusnya  kritik  dibahas  dalam  forum  rapat,  bukan  di  media  sosial maupun  media mainstream.”  (paragraf  38  pada    artikel  berita  dengan  judul  Awal Masa Kerja William PSI: Buka Anggaran Janggal, Disemprot, hingga Dilaporkan).
"Problemnya,  (William)  bukan  mau  bahas,  tapi  mau  sampaikan  kesalahan  orang. Demen  menyampaikan  kekeliruan.  Kalau  mau  memperbaiki,  ayo  diskusikan.  Misal ada temuan di Komisi E. Ya didiskusikan di Komisi E," tuturnya.” (paragraf 8 pada artikel  berita  dengan  judul  William  PSI  Dilaporkan  LSM  ke  Badan  Kehormatan, Taufik: Itu Hak Warga, Enggak Salah).
Treatment  recomendation (penyelesaian  masalah) pada  kasus  dugaan  pelanggaran kode  etik  anggota  DPRD  DKI  William  Aditya,  Detikcom  menganggap  bahwa  William Aditya  tidak  bersalah  atas  dugaan  pelanggaran  kode  etik  DPRD  DKI,  seperti  dalam  judul berita  berikut  ini  ” Wiliam  Dilaporkan  ke  BK  Gegara  Aibon,  Grace:  Transparansi  Hak Publik! ” dan “ Anggota BK DPRD dari PSI Yakin William Aditya Tidak Langgar Kode Etik. ” Selain itu terdapat juga dalam kutipan berikut ini:
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
"Justru spiritnya Wiliam dan temen-temen PSI itu spirit transparansi, karena tanpa ada transparansi  susah  kita  bicara  soal  pemerintahan  yang  bersih  dan  ruang-ruang  gelap itu  tetap  ada,"  ucapnya.”  (paragraf  4  pada  artikel  berita  dengan  judul  Wiliam Dilaporkan ke BK Gegara Aibon, Grace: Transparansi Hak Publik!).
“PSI yakin William tidak melanggar kode etik saat mengunggah anggaran lem Aibon Rp  82,8  miliar.  William,  dianggap  August,  malah  memperkuat  fungsi  Dewan.” (paragraf  5  pada  artikel  berita  dengan  judul  Anggota  BK  DPRD  dari  PSI  Yakin William Aditya Tidak Langgar Kode Etik).
SementaraKompas.com  menganggap  bahwa  William  Aditya  dinilai  telah  melakukan pelanggaran kode etik DPRD DKI, seperti dalam kutipan berita berikut ini:
“Ketua  Badan  Kehormatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  DKI  Jakarta Achmad Nawawi mengatakan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana  bisa  dijerat  sanksi  jika  terbukti  melanggar  kode  etik  DPRD.  Sanksi  tersebut bisa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  hingga  pemberhentian.”  (paragraf  1  pad  artikel berita  dengan  judul  Dilaporkan  Langgar  Kode  Etik  DPRD  DKI,  Sanksi  Apa  yang Menanti William PSI?)
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Tabel 6 Perbandingan Empat Elemen Framing Robert M. Entman di Detikcom dan Kompas.com
Elemen Detikcom Kompas.com Define problems (pendefinisian masalah) Masalahmoral Masalah moral Diagnose causes (memperkirakan masalah atau sumber masalah) William Aditya mengunggah anggaran janggal di akun media sosial pribadinya dan membuat kehebohan publik William Aditya mengunggah dokumen KUA-PPAS 2020 di akun media sosial pribadinya dan bukan di forum resmi sehinga membuat kegaduhan publik Make moral judgement (membuat keputusan moral) - Adanya transparansi anggaran - William diminta mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Badan Kehormatan - Apa yang dilakukan William Aditya sebagai salah satu bentuk penguatan fungsi dewan Menyarankan seharusnya William Aditya membawa permasalahan anggaran janggal ke forum resmi bukan media sosial Treatment recomendation (menekankan penyelesaian) William Aditya dinilaitidak bersalah atas dugaan pelanggaran kode etik DPRD DKI William Aditya dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai anggota DPRD DKI
Sumber: Data Peneliti, 2020

## SIMPULAN
Frame  Detikcom  dan  Kompas.com  menempatkan  kasus  unggahan  yang  dilakukan William Aditya di akun media sosialnya terkait penemuan anggaran tak wajar dalam RAPBD DKI  Jakarta  merupakan  masalah  moral.  William  Aditya  ditempatkan  sebagai  pihak  yang bersalah  karena  telah  menimbulkan  kehebohan  publik.  Namun  dilihat  dari  pemilihan narasumber  dan  pernyataan  yang  dilontarkan,  serta  penonjolan  aspek  yang  ditunjukkan, Detikcom  cenderung  menampilkan  sisi  positif  dari  William  Aditya.  Artinya,  Detikcom memperlihatkan  sikap  keberpihakannya  pada  William  Aditya.  Dengan  menampilkan narasumber  rekan  satu  partai  yaitu  Ketua  Umum  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI)  Grace Natalie  dan  nanggota  BK  dari  Fraksi  PSI  August  Hamonangan.  Grace  menilai  bahwa  yang dilakukan  oleh  William  sebagai  bentuk  transparansi  ke  publik,  karena  sudah  menjadi  tugas William  sebagai  wakil  rakyat.  Kemudian  Agust  menilai  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh William  tidak  salah,  malah  justru  memperkuat  fungsi  dewan.  Agust  juga  yakin  bahwa William tidak bersalah atas kasus dugaan pelanggaran kode etik.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173
Hal  berbeda  dengan  Kompas.com  yang  lebih  menampilkan  sisi  negatif  William Aditya. Kompas.com mengutip pernyataan narasumber pilihannya bahwa apa yang dilakukan William  telah  membuat  kegaduhan  publik,  serta  membuat  opini  negatif  terhadap  Gubernur DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  yang  seolah  tidak  transparan.  Mengutip  pernyataan  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik bahwa apa yang  dilakukan  William  bukan  ingin  membahas,  namun  ingin  menyampaikan  kesalahan orang lain.  Karena William bukan di  Komisi E  yang membidangi masalah pendidikan. Jika ingin berdiskusi, maka didiskusikan di forum resmi Komisi E, bukan di media sosial. Bahkan Wakil  Ketua  Komisi  A  DPRD  DKI  Jakarta  Inggard  Joshua,  menilai  bahwa  apa  yang dilakukan  William  sebagai  anggota  DPRD  tidak  memiliki tata  karma  dalam  menyampaikan aspirasi. Terlebih dokumen tersebut belum dibahas pada forum resmi.
Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi.
Volume 5, No. 3, Juli 2020, hlm 150-173

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bungin, Burhan. (2008). Kontruksi Sosial Media Massa . Jakarta: Kencana.
Eriyanto. (2011). Analisis Framing  (Komunikasi, Ideologi, dan Politik  Media ). Yogyakarta: LKiS Printing  Cemerlang.
______. (2012). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta. PT LKiS Printing Cemerlang.
Hamad, Ibnu. (2014). Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik, ed. 1. Jakarta: Granit. Imron, A. (2012). Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
McQuail, Dennis and Sven Windahl. (1993). Communication Models: For The Study of Mass Communication. 2 nd Edition . New York: Longman Inc.
Noor, Juliansyah. (2015). Metodologi Penelitian . Jakarta: Kencana Rosyad, A.F. (2004). Mengenal Alam Suci: Menepak Jejak Al-Ghazali Tasawuf, Filsafat dan Tradisi. Yogyakarta: Kutub
Salim, A. (2001). Teori Paradigma Penelitian Sosial . Yogyakarta. Tiara Wacana. Suryawati,  Indah  dan  Muhammad  Syaid  Agustiar., Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam Konstruksi  Media  Online  (Analisis  Wacana  Kritis  Berita  Putusan  Sidang Praperadilan  Pertama  Setya  Novanto  di  Tribunnews.com  periode  30  September 2017). Jurnal Audience Volume 1 No 2 Tahun 2018 http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/audience/article/viewFile/2686/1580
Sobur, Alex. (2006). Analisis Teks Media . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
_____. (2012). Analisis Teks Media . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

## Internet
http://jurnal.utu.ac.id/jsource/article/download/626/509    diakses  pada    4  Desember  2019 pukul 20.25 WIB www.dewanpers.or.id diakses pada 16 Mei 2020 pukul 15.24 WIB https://www.tagar.id/kronologi-terbongkar-lem-aibon-rp-82-miliar-apbd-dki  diakses pada 2 Desember 2019 pukul 20.03 WIB