## PERAN AUDITOR SPESIALISASI INDUSTRI DALAM MENURUNKAN PRAKTIK MANAJEMEN LABA
Ahmad Syifaudin, SE., M.Si
Dosen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon e-mail : ahmad.syifaudin@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  investigates  the  role  of  auditor  industry  specialization  (measured  by client sales ratio) in mitigating earnings management (measured by discretionary accruals) both before and after regulation no. 17PMK.01/2008 concerning public accountant  service  issued  by  Ministry  of  Financial  in  Indonesia.  The  sample  is drawn from manufacturing companies which listed in BEI for periods 2006-2009 with a high leverage and size characteristic. This study find evidence that auditor industry  specialization  have  a  role  in  mitigating  accrual  earnings  management better  than  non  industry  specialization  and  auditor  industry  specialization  also have a role in mitigating accrual earnings management at companies with a high leverage and size both before and after this regulation issued..
Keyword: auditor industry specialization, accrual earnings management, regulation no. 17/PMK.01.2008 concerning public accountant service.

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu faktor pengukur kualitas auditor adalah dengan melakukan spesialisasi pada suatu industri. Hal ini dikarenakan auditor yang melakukan spesialisasi pada suatu  industri,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  auditor  spesialisasi  industri, memiliki database mengenai  praktik-praktik  yang  efektif  secara  mendetil, kesalahan-kesalahan  yang  mungkin  terjadi,  risiko-risiko  yang  ditanggung  atau mungkin  saja  dapat  ditanggung  oleh  perusahaan  serta  transaksi-transaksi  yang tidak umum terjadi pada suatu industri sehingga memiliki pemahaman yang lebih komprehensif  terhadap  karakteristik  dan  tren  industri  yang  tentu  saja  akan meningkatkan keefektifan proses audit secara keseluruhan.
Pemerintah  pun  tidak  tinggal  diam  dan  berupaya  untuk  menurunkan  praktik- praktik  manajemen  laba  dengan  menerbitkan  peraturan-peraturan  baru  untuk
melindungi  kepentingan  para  pemangku  kepentingan.  Salah  satu  peraturan  yang diterbitkan  pemerintah  untuk  menurunkan  manajemen  laba  adalah  Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.
Variabel  selanjutnya  yang  dapat  mempengaruhi  manajemen  laba  adalah  rasio utang  perusahaan.  Watts  dan  Zimmerman  (1986)  menyatakan  bahwa  hipotesis perjanjian  utang  memprediksi  semakin  tinggi  rasio debt-to-equity (LEV) perusahaan maka manajer lebih berkemungkinan untuk menggunakan manajemen laba  sehingga  dapat  meningkatkan  laba  yang  dilaporkan  saat  ini.  Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa manajer perusahaan dengan rasio debt-to- equity (LEV)  yang  tinggi  melakukan  manajemen  laba  untuk  menghindari pelanggaran perjanjian utang.
Variabel  lain  yang  mempengaruhi  manajemen  laba  adalah  ukuran  perusahaan. Ramanna  dan  Roychowdhurry  (2009)  menyatakan  bahwa  temuannya  konsisten dengan  pernyataan  hipotesis  biaya  politik  yaitu  perusahaan  menggunakan manajemen  laba  untuk  mengurangi  biaya  politik  langsung  dan  biaya-biaya  yang terkait lainnya yang dapat menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi kandidat  politik  yang  berafiliasi  dengannya.  Penelitian-penelitian  tersebut memberikan  gambaran  bahwa  manajer  dari  perusahaan  besar  melakukan manajemen  laba  untuk  menghindari  hal-hal  yang  kurang  menguntungkan  bagi kandidat politik yang berafiliasi dengannya.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  peneliti  merumuskan  masalah yang akan diuji pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah  penggunaan  jasa  auditor  spesialisasi  industri  dan  auditor  non spesialisasi  industri  berperan  terhadap  manajemen  laba  yang  dilakukan oleh pihak manajemen?
2. Apakah  penggunaan  jasa  auditor  spesialisasi  industri  dan  penerbitan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa
Akuntan  Publik  berperan  terhadap  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh pihak manajemen?
3. Apakah  penggunaan  jasa  auditor  spesialisasi  industri  pada  perusahaan dengan  karakteristik  rasio  utang  dan  ukuran  perusahaan  yang  tinggi berperan  terhadap  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  pihak manajemen?
4. Apakah  penggunaan  jasa  auditor  spesialisasi  industri    pada  perusahaan dengan  karakteristik  rasio  utang  dan  ukuran  perusahaan  yang  tinggi  dan penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 mengenai  Jasa  Akuntan  Publik  berperan  terhadap  manajemen  laba  yang dilakukan oleh pihak manajemen?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Memperoleh  bukti  empiris  mengenai  adanya  peranan  auditor  spesialisasi industri dalam menurunkan praktik manajemen laba.
2. Menguji  peranan  auditor  spesialisasi  industri  dan  penerbitan  Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan Publik dalam menurunkan manajemen laba.
3. Menguji  apakah  auditor  spesialisasi  industri  berperan  dalam  menurunkan praktik  manajemen  laba  terutama  pada  perusahaan-perusahaan  dengan karakteristik  rasio  utang,  ukuran  perusahaan,  nilai  pasar,  kepemilikan institusional  dan  dewan  komisaris  independen  yang  tinggi  pada  periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik.
4. Menguji  peranan  auditor  spesialisasi  industri  dalam  menurunkan  praktik manajemen  laba  pada  perusahaan-perusahaan  dengan  karakteristik  rasio utang, ukuran perusahaan, nilai pasar, kepemilikan institusional dan dewan komisaris  independen  yang  tinggi  pada  periode  setelah  penerbitan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa Akuntan Publik.

## 2.1 Landasan Teori
Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan berdasarkan penelitian Jensen  dan  Meckling  (1976)  dan  teori  akuntansi  positif  berdasarkan  penelitian Watts dan Zimmerman (1986).

## 2.1.1 Teori Keagenan
Jensen  dan  Meckling  (1976)  mendefinisikan  hubungan  keagenan  sebagai  suatu kontrak antara beberapa orang prinsipal, yang memperkerjakan orang lain (agen) untuk  melaksanakan  sejumlah  jasa  sesuai  dengan  kepentingan  prinsipal  yang termasuk  mendelegasikan  beberapa  kewenangan  untuk  mengambil  keputusan kepada  agen  tersebut.  Jika  hubungan  kedua  pihak  berdasarkan  pada  proses memaksimumkan  utilitasnya  masing-masing  maka  terdapat  dugaan  untuk mengasumsikan bahwa agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik dari prinsipal karena  manajemen  juga  ingin  memaksimumkan  utilitasnya . Mengingat manajemen  memiliki  keleluasaan  untuk  memilih  suatu  kebijakan  akuntansi  dari prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  maka  wajar  saja  jika  kemudian  muncul pemikiran bahwa manajemen memilih metode akuntansi yang secara khusus akan membantu manajemen dalam mencapai tujuannya (Kusumawardhani dan Siregar, 2009).  Manajemen  laba  dapat  menimbulkan  masalah-masalah  keagenan  yang dipicu  oleh  adanya  pemisahan  peran  atau  perbedaan  kepentingan  ( conflict  of interest ) antara prinsipal dan agen. Prinsipal dapat membatasi perbedaan pendapat antara kepentingannya dengan kepentingan manajemen dengan cara mengembangkan  insentif  yang  sesuai  bagi  agen  dan  memunculkan  biaya monitoring (biaya  yang  dimunculkan  oleh  prinsipal  untuk  mengamati, mengendalikan,  mengukur  tindakan  dan  usaha  agen)  yang  didesain  untuk membatasi perilaku agen yang menyimpang.
Sebagai  tambahan  pada  beberapa  kondisi,  biaya monitoring akan  membuat  agen mengeluarkan  sumber  daya  tertentu  terkait  biaya bonding (biaya  yang dimunculkan  oleh  agen  untuk  meyakinkan  bahwa  agen  akan  bertindak  sesuai dengan  kepentingan  terbaik  dari  prinsipal  /  berperilaku  efisien)  sebagai  jaminan bahwa  agen  tidak  akan  melakukan  tindakan-tindakan  tertentu  yang  akan
mencederai  kepentingan  prinsipal  atau  untuk  meyakinkan  prinsipal  akan memperoleh  kompensasi  jika  agen  melakukan  tindakan  semacam  itu.  Tetapi, umumnya  tidak  mungkin  bagi  prinsipal  atau  agen  pada  biaya  sama  dengan  nol untuk  meyakinkan  bahwa  agen  akan  membuat  keputusan  optimal  dari  sudut pandang prinsipal.

## 2.1.2 Teori Akuntansi Positif
Teori  akuntansi  positif  (Watts  dan  Zimmermann,  1986)  menyatakan  bahwa perubahan lingkungan menghendaki manajer untuk memiliki kefleksibelan dalam memilih  kebijakan  akuntansi  agar  pihak  manajemen  dapat  menunjukkan  laporan kinerjanya  sesuai  dengan  perubahan  lingkungan  yang  ada.  Tetapi,  kefleksibelan dalam  memilih  kebijakan  akuntansi  justru  menimbulkan  permasalahan  perilaku oportunistik  yang  dapat  dilakukan  manajemen  sehingga  tidak  berperilaku  efisien atau  untuk  kepentingan  perusahaan  secara  keseluruhan.  Perilaku  semacam  ini muncul  ketika  tindakan  manajemen  adalah  untuk  mempertahankan  bahkan meningkatkan  kepentingan  pribadinya.  Sehingga,  pola  optimal  dari  kebijakan akuntansi  dijelaskan  sebagai  kompromisasi  antara  kebijakan  akuntansi  untuk meminimalisir biaya kontrak dan penyediaan kefleksibelan terhadap kemungkinan perubahan akuntansi (mempertimbangkan dampak dari perilaku oportunistik).

## 2.2 Pengembangan Hipotesis
2.2.1 Peraturan: Krishnan (2003) menyatakan bahwa auditor spesialisasi industri menurunkan  manajemen  laba  berbasis  akrual  secara  lebih  baik  dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri.
Terkait  dengan  pelaksanaan  proses  audit,  pemerintah  dapat  mengeluarkan peraturan-peraturan  yang  dianggap  dapat  mempertahankan  dan  meningkatkan kualitas  audit  yang  diberikan  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  untuk  menjamin kepentingan  para  pemegang  saham.  Peraturan  dalam  penelitian  ini  adalah Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan Publik  yang  menghendaki  baik  auditor  maupun  KAP  harus  selalu  meningkatkan kualitas  audit  mereka  Simpulan  dari  kedua  pernyataan  diatas  adalah  auditor
spesialisasi  industri  lebih  mampu  untuk  menurunkan  tingkat  akrual  diskresioner terutama setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai  Jasa  Akuntan  Publik.  Berdasarkan  argumen  di  atas,  maka pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:
Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:
H1a: Akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  lebih  rendah dibandingkan  dengan  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  non  spesialisasi industri  pada  periode  sebelum  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 17/PMK.01/2008.
H1b: Akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  setelah penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  lebih  rendah dibandingkan  dengan  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.
2.2.2 Leverage: Watts  dan  Zimmerman  (1986)  menyatakan  bahwa  hipotesis perjanjian  utang  memprediksi  semakin  tinggi  rasio debt-to-equity (LEV) perusahaan maka manajer lebih berkemungkinan untuk menggunakan manajemen laba sehingga dapat  meningkatkan laba  yang dilaporkan saat  ini. Semakin tinggi rasio debt-to-equity maka  perusahaan  semakin  mendekati  kemungkinan melanggar  perjanjian  utang.  Herawati  (2008)  menyatakan  perusahaan  yang melanggar  perjanjian  utang  melakukan  praktik  manajemen  laba  dengan menaikkan  laba  yang  dilaporkan  pada  periode  sebelum  terjadi  pelanggaran.  Hal ini  dikarenakan  semakin  ketat  batasan  perjanjian  utang maka  semakin  besar kemungkinan  pelanggaran  terhadapnya  dan  biaya  yang  muncul  dari  kelalaian secara  teknis  pun  semakin  besar.  Sehingga  manajer  akan  menggunakan fleksibilitasnya  dalam  memilih  metode  akuntansi  yang  meningkatkan  laba  untuk menghindari  pelanggaran  terhadap  perjanjian  utang  dan  mengurangi  biaya  yang muncul dari kelalaian teknis.
Probabilitas dari munculnya praktik manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner  pada  perusahaan  dengan  rasio  utang  yang  tinggi  untuk  menghindari pelanggaran perjanjian  utang  dapat  diturunkan  dengan  adanya  fungsi  auditor spesialisasi  industri  dan  sesuai  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang menunjukkan  auditor  spesialisasi  industri  memiliki  kemampuan  untuk menurunkan  berbagai  hal  antara  lain,  menurunkan  tingkat  akrual  diskresioner. Kemudian  dengan  adanya  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan  Publik  terdapat  dugaan  bahwa  setelah penerbitan peraturan tersebut maka auditor spesialisasi industri akan semakin baik dalam  menurunkan  manajemen  laba  perusahaan  yang  diproksikan  dengan  akrual diskresioner.  Berdasarkan  argumen  diatas,  maka  pengembangan  hipotesis  yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:
Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:
H2a: Akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio utang  yang  tinggi  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  akrual  diskresioner  dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah pada  periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.
H2b: Akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio utang  yang  tinggi  dan  setelah  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 17/PMK.01/2008  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  akrual  diskresioner  dari klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang  yang  tinggi  sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.
2.2.3 Political Cost: Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa hipotesis biaya  politik  memprediksi  bahwa  perusahaan  besar  dibandingkan  dengan perusahaan  kecil  lebih  berkemungkinan  untuk  menggunakan  akrual  diskresioner dalam  menurunkan  laba  yang  dilaporkan  saat  ini.  Ukuran  perusahaan  adalah proksi bagi perhatian politik ( political attention ) . Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih baik seperti struktur pendanan, tenaga  ahli  keuangan,  auditor  internal  dan  eksternal  yang  berkualitas,  dll  yang dapat digunakan untuk mengelola laba.
Untuk mengukur ukuran perusahaan (SIZE), beberapa literatur mengenai auditor spesialisasi industri dan manajemen laba seperti Chen dan Elder (2001), Carcello dan  Nagy  (2002),  Krishnan  (2003),  Balsam et  al. (2003)  dan  Mayhew  dan Wilkins  (2003)  menggunakan  Ln(TA)  yang  merupakan  logaritma  natural  dari nilai  buku  dari  total  aset  perusahaan  pada  akhir  periode.  Konsisten  dengan penelitian tersebut maka pada penelitian kali ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan Ln(TA).
Asumsi yang mendasari hipotesis ini adalah sangat mahal bagi investor individual untuk diinformasikan mengenai apakah laba akuntansi benar-benar mewakili laba monopoli dan untuk melakukan kontrak dengan pihak lainnya pada proses politik untuk  membuat  undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang  meningkatkan kesejahteraannya.  Ramanna  dan  Roychowdhurry  (2009)  meneliti  pilihan  akrual perusahaan  yang  melakukan  kegiatan outsource berkaitan  dengan  pemilihan kandidat  kongres  di  AS  pada  tahun  2004,  menyatakan  bahwa  temuannya konsisten  dengan  pernyataan  hipotesis  biaya  politik yaitu  perusahaan menggunakan  manajemen  laba  untuk  mengurangi  biaya  politik  langsung  dan biaya-biaya  yang  terkait  lainnya  yang  dapat  menimbulkan  hal-hal  yang  kurang menguntungkan bagi kandidat politik yang berafiliasi dengannya.
Probabilitas  pelaksanaan  manajemen  laba  pada  perusahaan  besar  melalui  akrual diskresioner  dapat  diturunkan  dengan  adanya  auditor  spesialisasi  industri  karena salah  satu  fungsinya  adalah  untuk  menurunkan  manajemen  laba.  Kemudian dengan  adanya  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 mengenai  Jasa  Akuntan  Publik  terdapat  dugaan  bahwa  setelah  penerbitan peraturan  tersebut  maka  peranan  auditor  spesialisasi  industri  akan  semakin semakin  meningkat  dalam  menurunkan  manajemen  laba  perusahaan  yang diproksikan  dengan  akrual  diskresioner.  Berdasarkan  argumen  diatas,  maka pengembangan  hipotesis  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  ini  dapat  diringkas sebagai berikut:
Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:
H3a: Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan  besar  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  klien  auditor  spesialisasi industri  yang  merupakan  perusahaan  kecil  pada  periode  sebelum  penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.
Dengan demikian hipotesis yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:
H3b: Akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan  besar  dan  setelah  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 17/PMK.01/2008  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  akrual  diskresioner  dari klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar dan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

## 3.1 Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di  Bursa Efek  Indonesia pada periode 2006-2009. Metoda pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah purposive  sampling. Dengan  metoda  tersebut, sampel  dipilih  berdasarkan  kesesuaian  karakteristik  sampel  dengan  kriteria pemilihan sampel yang ditentukan oleh peneliti.
Sampel  penelitian  ini  adalah  perusahaan-perusahaan  yang  sesuai  dengan  kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:
1. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.
2. Perusahaan  tersebut  memiliki  laporan  keuangan  yang  berakhir  pada  31 desember periode 2006-2009.
3. Perusahaan tersebut memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 3.2 Sumber Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Metoda pengumpulan  data  menggunakan  data  dokumentasi  atau  kutipan  langsung  dari berbagai  sumber.  Data  diperoleh  dari Indonesia  Stock  Exchange untuk
mengetahui  semua  perusahaan-perusahaan  manufaktur  yang  telah go  public di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan 2009.

## 3.3 Definisi Operasional

## 3.3.1 Auditor Spesialisasi Industri
Pengukuran  auditor  spesialisasi  industri  terbagi  ke  dalam  beberapa pengukuran  dikarenakan  proses  pengukurannya  tidak  dapat  dilakukan  secara langsung.  Beberapa  hal  terkait  faktor-faktor  spesifik  industri,  seperti  yang  akan didiskusikan  dibawah  ini  dapat  mempengaruhi  insentif  atau  kemampuan  auditor pada  proses  spesialisasi  pada  suatu  industri  sehingga  dapat  digunakan  sebagai dasar pengukuran auditor spesialisasi industri.
Asumsi  yang  mendasari  penggunaan  pengukuran  pangsa  pasar  adalah  jika  usaha auditor  untuk  meningkatkan  keahliannya  pada  suatu  industri  terbukti  untuk meningkatkan tingkat  pendapatan dalam  hal  kefokusan pada suatu  industri maka pangsa  pasar  untuk  auditor  spesialisasi  industri  akan  meningkat  sejalan  dengan waktu (Hogan dan Jeter, 1999).
Peneliti  berargumentasi  bahwa  pangsa  pasar  KAP  yang  lebih  besar,  terkait spesialisasi dalam suatu industri klien, secara potensial membedakannya dari KAP dengan  pangsa  pasar  yang  lebih  kecil.  Pengukuran  pangsa  pasar  auditor spesialisasi industri pada penelitian ini mengunakan basis rasio penjualan klien.
Pangsa pasar auditor spesialisasi industri didefinisikan sebagai berikut:
Rasio penjualan perusahaan-m = ∑ [si/S]
si = penjualan perusahaan i, dengan perusahaan I diaudit oleh KAP j S = penjumlahan nilai penjualan, si, untuk seluruh perusahaan dalam industri Jika pangsa pasar auditor j lebih besar dari 10% maka auditor j dinyatakan sebagai auditor spesialisasi industri.

## 3.3.2 Manajemen Laba
Definisi  manajemen  laba  yang  lebih  populer  dan  ekstensif  telah  diberikan  oleh Healy  dan  Wahlen  (1999)  yaitu  manajemen  laba  muncul  saat  manajer menggunakan  suatu  kebijakan  pada  proses  pelaporan  keuangan  dan  dalam penyusunan  transaksi  keuangan  untuk  mengubah  laporan  keuangan  baik  untuk “menyesatkan” beberapa stakeholder mengenai kinerja mendasar dari perusahaan atau  untuk  mempengaruhi  hasil  kontraktual  berdasarkan  jumlah  akuntansi  yang dilaporkan.  Pendeteksian  manajemen  laba  dalam  penelitian  ini  menggunakan komponen  akrual  diskresioner  yang  dikalkukasikan  berdasarkan  model  KS. Thomas dan Zhang (2000) menyatakan bahwa model KS sebagai salah satu model pengukuran akrual diskresioner menunjukkan kemampuan yang lebih baik secara moderat  dibandingkan  kelima  model  lainnya  (yaitu  model random  walk , mean reverting ,  komponen,  Jones  dan  industri)  yang  diuji  secara  bersamaan.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  akan  menggunakan  model  KS  untuk  mengukur  akrual diskresioner.  Persamaan  model  KS  untuk  menghitung  akrual  diskresioner  adalah sebagai berikut:
ADi,t = TAi,t/Ai,t-1-{c0+c1[(ARTi,t-1/REVi,t-1)(REVt/Ai,t-1)]+c2[(OCALi,t-
1/EXPi,t-1)(EXPt/Ai,t-1)]+c3[(DEPi,t-1/GPPEi,t-1)(GPPEt/Ai,t-1)]}
Ket:
TAi,t= total akrual perusahaan i pada tahun t (ΔCA-ΔCASH-ΔCL-DEPR).
ΔCA= aset lancar perusahaan i pada tahun t- aset lancar perusahaan i pada tahun t-1.
ΔCASH= kas perusahaan i pada tahun t- kas perusahaan i pada tahun t-1.
ΔCL= utang lancar perusahaan i pada tahun t-utang lancar perusahaan i pada tahun t-1.
DEPR = biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i pada tahun t.
A i,t-1 = aset perusahaan i pada tahun t-1.
ART i,t-1 = piutang dagang perusahaan i pada tahun t-1.
REV i,t-1 = pendapatan perusahaan i pada tahun t-1.
REV t = pendapatan perusahaan i pada tahun t.
OCAL i,t-1 = aset lancar-piutang dagang-kas-utang lancar perusahaan i tahun t-1.
EXP i,t-1 = penjualan bersih-laba operasi-biaya depr perusahaan i tahun t-1. EXP t = penjualan bersih-laba operasi-biaya depr perusahaan i pada tahun t.
DEP i,t-1 = biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan I pada tahun t-1.
GPPE i,t-1 = aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t-1.
GPPE t = aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t.

## 3.4 Metoda Analisis Data
Analisis  yang  dilakukan  untuk  menguji  hipotesis  pada  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  uji  beda  dua  rata-rata  sampel  independen  ( independent sample t-test ) dan observasi berpasangan ( paired sample t-test ).

## 3.5 Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  1a  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  rata-rata  akrual diskresioner  antara  klien  auditor  spesialisasi  industri  dan  klien  auditor  non spesialisasi industri pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi  industri bernilai  lebih rendah dibandingkan  dengan rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  non  spesialisasi  industri  pada periode  sebelum  penerbitan  peraturan  tersebut  dan  hasil  uji  t  menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 1a dapat diterima.
Pengujian  hipotesis  1b  dilakukan  dengan  membagi  pengujian  menjadi  dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2008-2009. Kedua, dengan membandingkan akrual  diskresioner  antar  klien  auditor  spesialisasi  industri  sebelum  penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  setelah penerbitan  peraturan  bernilai  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  sebelum  penerbitan  peraturan tersebut dan hasil uji t menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 1b dapat diterima.
Pengujian  hipotesis  2a  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  rata-rata  akrual diskresioner  antar  klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang  yang tinggi  dan  dengan  rasio  utang  yang  rendah  pada  periode  sebelum  penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio utang  yang  tinggi  bernilai  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah pada  periode  sebelum  penerbitan  peraturan  tersebut  dan  hasil  uji  t  menunjukkan perbedaan rata-rata tersebut signifikan maka hipotesis 2a dapat diterima.
Pengujian  hipotesis  2b  dilakukan  dengan  membagi  pengujian  menjadi  dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang  yang  tinggi  dan  setelah penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  yaitu  tahun 2008-2009.  Kedua,  dengan  membandingkan  nilai  rata-rata  akrual  diskresioner antar  klien  auditor  spesialisasi  industri  sebelum  penerbitan  Peraturan  Menteri Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  yaitu  tahun  2006-2007.  Jika  rata-rata  akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan  setelah  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang  yang  tinggi  dan  sebelum penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  dan  hasil  uji  t menunjukkan  perbedaan  rata-rata  tersebut  signifikan  maka  hipotesis  2b  dapat diterima.
Pengujian  hipotesis  3a  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  rata-rata  akrual diskresioner  antar  klien  auditor  spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan besar  dan  yang  merupakan  perusahaan  kecil  pada  periode  sebelum  penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 yaitu tahun 2006-2007. Jika rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  yang merupakan perusahaan besar bernilai lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata
akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  yang  merupakan perusahaan kecil pada periode sebelum penerbitan peraturan tersebut dan hasil uji t  menunjukkan  perbedaan  rata-rata  tersebut  signifikan  maka  hipotesis  3a  dapat diterima.
Pengujian  hipotesis  3b  dilakukan  dengan  membagi  pengujian  menjadi  dua tahapan. Pertama, dengan membandingkan nilai rata-rata akrual diskresioner antar klien  auditor  spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besar  dan  setelah penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  yaitu  tahun 2008-2009.  Kedua,  dengan  membandingkan  nilai  rata-rata  akrual  diskresioner antar klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar sebelum penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  yaitu  tahun 2006-2007.  Jika  rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi industri  yang  merupakan  perusahaan  besar  dan  setelah  penerbitan  Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  bernilai  lebih  rendah  dibandingkan dengan  rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  yang merupakan  perusahaan  besar  dan  sebelum  penerbitan  Peraturan  Menteri Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  dan  hasil  uji  t  menunjukkan  perbedaan  rata- rata tersebut signifikan maka hipotesis 3b dapat diterima.

## 4.2 Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  pada  tabel  4.1  dan  4.2  menunjukkan  nilai  rata-rata,  deviasi standar,  maksimum  dan  minimum  dari  variabel-variabel  penelitian  ini  dengan pengklasifikasian  sebagai  klien  dari  auditor  spesialisasi  industri  dan  klien  dari auditor  non  spesialisasi  industri.  Nilai  rata-rata  dan  deviasi  standar  digunakan untuk  menentukan fluktuasi  satuan variabel-variabel  yang diuji.  Data maksimum dan  minimum  melibatkan  kisaran  data  yang  normal  untuk  menghindari  biasnya hasil penelitian.
Berdasarkan  tabel  4.1  dan  4.2  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  nilai  akrual diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  pada  periode  setelah  penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa
Akuntan  Publik  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata  nilai  akrual diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  pada  periode  sebelum  penerbitan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan Publik.
Tabel 4.1 Deskripsi Statistik Akrual Diskresioner Klien Auditor Spesialisasi Industri N Minimum Maximum Mean Std. Deviation AD KSI Sebelum 98 -8.04 1.03 -.0010 1.40062 AD KSI Setelah 98 -11.06 1.11 -.0072 .81962 Valid N (listwise) 98 Tabel 4.1 Deskripsi Statistik Akrual Diskresioner Klien Auditor Non Spesialisasi Industri N Minimum Maximum Mean Std. Deviation AD KNSI Sebelum 56 -1.12 .77 -.0003 .39895 AD KNSI Setelah 56 -7.04 8.79 -.0096 1.99396 Valid N (listwise) 56

## 4.3 Hasil Pengujian
Hipotesis  1a  diuji  dengan  menggunakan  uji  beda  dua  rata-rata  atau  uji  t  sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi  industri  dan  dari  klien  auditor  non  spesialisasi  industri  pada  pada periode sebelum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Pengujian hipotesis 1a terangkum pada tabel 4.9 menunjukkan  nilai  rata-rata  akrual  diskresioner  sebesar  (0,01968)  untuk  klien auditor  spesialisasi  industri  dan  sebesar  0,02859  untuk  klien  auditor  non spesialisasi industri. Berdasarkan nilai rata-rata akrual diskresioner terlihat bahwa klien auditor spesialisasi industri memiliki nilai rata-rata akrual diskresioner lebih rendah dibandingkan dengan klien auditor non spesialisasi industri. Nilai uji beda pada  variansi  diasumsikan  sama  adalah  2,095  dengan  nilai  p  sebesar  0,038. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen  laba  antara  klien  auditor spesialisasi  industri  berbeda  secara  statistis  dengan  klien  auditor  non  spesialisasi industri yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri lebih rendah  dibandingkan  dengan  akrual  diskresioner  klien  auditor  non  spesialisasi
industri.  Oleh  karena  itu  hipotesis  1a  didukung  secara  statistis  pada  tingkat  α  = 5%.
Tabel 4.3 Pengujian Hipotesis 1a (H1a) AD KSI AD KNSI Prob Hasil (0,01968) 0,02859 0,038 Didukung
Hipotesis 1b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan  untuk  membedakan  rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor spesialisasi  industri  pada  periode  sebelum  dan  setelah  penerbitan  Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil uji  beda  dua  rata-rata  atau  uji  t  observasi  berpasangan  pada  tabel  4.10 menunjukkan  rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi  industri pada  periode  sebelum  penerbitan  peraturan  tersebut  yaitu  tahun  2006-2007 sebesar  0,20016  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual  diskresioner dari  klien  auditor  spesialisasi  industri  pada  periode  setelah  penerbitan  peraturan tersebut  yaitu  tahun  2008-2009  sebesar  (0,03814).  Nilai  uji  beda  antara  rata-rata akrual  diskresioner  pada  periode  setelah  dan  sebelum  penerbitan  adalah  2,131 dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,036.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa manajemen  laba  antara  klien  dari  auditor  spesialisasi  industri  berbeda  secara statistis  yaitu rata-rata  akrual  diskresioner klien  auditor spesialisasi  industri pada periode  setelah  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  pada  periode  sebelum  penerbitan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan Publik. Oleh karena itu hipotesis 1b didukung secara statistis pada tingkat α = 5%.
Tabel 4.4 Pengujian Hipotesis 1b (H1b) Ket Sebelum Setelah Prob Hasil AD KSI 0,20016 (0,03814) 0,036 Didukung
Hipotesis  2a  diuji  dengan  menggunakan  uji  beda  dua  rata-rata  atau  uji  t  sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor
spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan rendah pada pada periode sebelum  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 mengenai  Jasa  Akuntan  Publik  yaitu  tahun  2006-2007.  Pengujian  hipotesis  2a terangkum pada tabel 4.11 menunjukkan nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (1,95176) untuk klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi dan  sebesar  0,86841  untuk  klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang yang  rendah.  Berdasarkan  nilai  rata-rata  akrual  diskresioner  terlihat  bahwa  klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi memiliki nilai rata-rata akrual  diskresioner  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  klien  auditor  spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah. Nilai uji beda pada variansi diasumsikan sama  adalah  2,954  dengan  nilai  p  sebesar  0,004.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  manajemen  laba  antara  klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio utang yang tinggi berbeda secara statistis dengan klien auditor spesialisasi industri dengan  rasio  utang  yang  rendah  yaitu  rata-rata  akrual  diskresioner  klien  auditor spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang  yang  tinggi  lebih  rendah  dibandingkan dengan  rata-rata  akrual  diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan rasio  utang  yang  rendah.  Oleh  karena  itu  hipotesis  2a  didukung  secara  statistis pada tingkat α = 5%.
Tabel 4.5 Pengujian Hipotesis 2a (H2a) Ket Utang Tinggi Utang Rendah Prob Hasil AD KSI (1.95716) 0,86841 0,004 Didukung
Hipotesis 2b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan  untuk  membedakan  rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang  yang  tinggi  pada  periode  sebelum  dan setelah  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 mengenai  Jasa  Akuntan  Publik.  Hasil  uji  beda  dua  rata-rata  atau  uji  t  observasi berpasangan pada tabel 4.12 menunjukkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode sebelum penerbitan  tersebut  yaitu  tahun  2006-2007  sebesar  1,4830  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor  spesialisasi industri dengan rasio utang yang tinggi pada periode setelah penerbitan peraturan
tersebut  yaitu  tahun  2008-2009  sebesar  (0,0721).  Nilai  uji  beda  antara  rata-rata akrual  diskresioner  pada  periode  setelah  dan  sebelum  penerbitan  adalah  2,307 dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,023.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa manajemen laba antara klien dari auditor spesialisasi  industri dengan rasio  utang yang tinggi berbeda secara statistis yaitu rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang  yang  tinggi  pada  periode  setelah penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa Akuntan  Publik  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual  diskresioner klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang  yang  tinggi  pada  periode sebelum  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 mengenai  Jasa  Akuntan  Publik.  Oleh  karena  itu  hipotesis  2b  didukung  secara statistis pada tingkat α = 5%.
Tabel 4.6 Pengujian Hipotesis 2b (H2b) Ket Utang Sebelum Setelah Prob Hasil AD KSI Tinggi 1.4830 (0,0721) 0,023 Didukung
Hipotesis  3a  diuji  dengan  menggunakan  uji  beda  dua  rata-rata  atau  uji  t  sampel independen untuk membandingkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besar  dan  dari  klien  auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil pada pada periode sebelum penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa Akuntan  Publik  yaitu  tahun  2006-2007.  Pengujian  hipotesis  3a  terangkum  pada tabel 4.13 menunjukkan nilai rata-rata akrual diskresioner sebesar (1,66954) untuk klien  auditor  spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besar  dan  sebesar 1,60593  klien  auditor  spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  kecil. Berdasarkan  nilai  rata-rata  akrual  diskresioner  terlihat  bahwa  klien  auditor spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besar  memiliki  nilai  rata-rata akrual  diskresioner  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  klien  auditor  spesialisasi industri  yang  merupakan  perusahaan  kecil.  Nilai  uji  beda  pada  variansi diasumsikan  sama  adalah  3,013  dengan  nilai  p  sebesar  0,003.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri yang
merupakan  perusahaan  besar  berbeda  secara  statistis  dengan  klien  auditor spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  kecil  yaitu  rata-rata  akrual diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besar lebih  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual  klien  auditor  spesialisasi industri yang merupakan perusahaan kecil. Oleh karena itu hipotesis 3a didukung secara statistis pada tingkat α = 5%.
Tabel 4.7 Pengujian Hipotesis 3a (H3a) Ket Perusahaan Besar  Perusahaan Kecil Prob Hasil AD KSI (1,66954) 1,60593 0,003 Didukung
Hipotesis 3b diuji dengan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t observasi berpasangan  untuk  membedakan  rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besarpada  periode  sebelum  dan setelah  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 mengenai  Jasa  Akuntan  Publik.  Hasil  uji  beda  dua  rata-rata  atau  uji  t  observasi berpasangan pada tabel 4.14 menunjukkan rata-rata akrual diskresioner dari klien auditor  spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besar  pada  periode sebelum penerbitan peraturan tersebut yaitu tahun 2006-2007 sebesar 1,6469 lebih tinggi  dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual  diskresioner  dari  klien  auditor spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besar  pada  periode  setelah penerbitan  peraturan  tersebut  yaitu  tahun  2008-2009  sebesar  (0,0313).  Nilai  uji beda  antara  rata-rata  akrual  diskresioner  pada  periode  setelah  dan  sebelum penerbitan  adalah  2,520  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,013.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa manajemen laba antara klien auditor spesialisasi industri yang merupakan  perusahaan  besar  berbeda  secara  statistis  yaitu  rata-rata  akrual diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besar pada  periode  setelah  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  yang  merupakan  perusahaan  besar pada  periode  sebelum  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor
17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan  Publik.  Oleh  karena  itu  hipotesis  3b didukung secara statistis pada tingkat α = 5%.
Tabel 4.8 Pengujian Hipotesis 3b (H3b) Ket Perusahaan  Sebelum Setelah Prob Hasil AD KSI Besar 1,6469 (0,0313)  0,013 Didukung

## 4.4 Pembahasan Hasil
Hasil  pengujian  hipotesis  1a  (H1a)  menunjukkan  bahwa  akrual  diskresioner  dari klien  auditor  spesialisasi  industri  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  akrual diskresioner dari klien auditor non spesialisasi industri. Hasil penelitian ini sesuai dengan  penelitian  Krishnan  (2003)  yang  menyatakan  bahwa  auditor  spesialisasi industri  menurunkan  manajemen  laba  berbasis  akrual  secara  lebih  baik dibandingkan dengan auditor non spesialisasi industri. Oleh karena itu, penelitian ini  menyatakan  bahwa  penggunaan  jasa  auditor  spesialisasi  industri  dapat digunakan  sebagai  alat  ukur  bagi  pemangku  kepentingan  dalam  memutuskan untuk berinvestasi ataukah tidak pada suatu perusahaan.
Hasil  pengujian  pada  hipotesis  1b  (H1b)  menunjukkan  bahwa  rata-rata  akrual diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  pada  periode  setelah  penerbitan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan Publik  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual  diskresioner  klien auditor  spesialisasi  industri  pada  periode  sebelum  penerbitan  Peraturan  Menteri Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan  Publik.  Hasil penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  Januarsi  (2009)  yang  menyatakan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri pada periode setelah penerbitan  Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  423/KMK.06/2002  (sebelum memperoleh  perubahan  sehingga  menjadi  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan  Publik)  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  rata-rata  akrual  diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu,  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  terdapat  peningkatan  kinerja  auditor
spesialisasi  industri  dalam  menurunkan  manajemen  laba  dengan  menggunakan akrual  diskresioner  seiring  dengan  berjalannya  waktu  setelah  penerbitan Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  423/KMK.06/2002  hingga  penerbitan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan Publik.
Pengujian  hipotesis  2a  (H2a)  menunjukkan  bahwa  rata-rata  akrual  diskresioner klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  rasio  utang  yang  tinggi  lebih  rendah dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual  diskresioner  klien  auditor  spesialisasi industri dengan rasio utang yang rendah. Penelitian Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  rasio debt-to-equity (LEV)  perusahaan  maka manajer  lebih  berkemungkinan  untuk  menggunakan  manajemen  laba  untuk meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tertentu. Sehingga memberikan insentif  bagi  pihak  manajemen  dengan  karakteristik  perusahaan  dengan  rasio utang  yang  tinggi  untuk  melakukan  manajemen  laba.  Sedangkan  penelitian Balsam et  al. (2003)  mengindikasikan  terdapat  korelasi  kecil  yang  signifikan antara  lima  dari  enam  pengukuran  yang  digunakan  pada  penelitiannya  untuk auditor spesialisasi  industri  terhadap akrual  diskresioner absolut  klien. Penelitian Balsam et al. (2003) memberikan bukti bahwa akrual diskresioner, sebagai proksi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen, dapat diturunkan dengan penugasan auditor spesialisasi industri. Oleh karena itu, penelitian ini menyatakan bahwa  penggunaan  jasa  auditor  spesialisasi  industri  pada  perusahaan  dengan karakteristik  utang  yang  tinggi  berperan  dalam  menurunkan  manajemen  laba dengan menggunakan  akrual  diskresioner  yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga pemangku kepentingan sebaiknya bersedia untuk membayar lebih tinggi untuk memperoleh jasa atestasi yang lebih baik.
Pengujian  hipotesis  2b  (H2b)  menunjukkan  bahwa  rata-rata  akrual  diskresioner klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan  karakteristik  rasio  utang  yang  tinggi pada  periode  setelah  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan  Publik  lebih  rendah  dibandingkan dengan  rata-rata  akrual  diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  dengan karakteristik  rasio  utang  yang  tinggi  pada  periode  sebelum  penerbitan  Peraturan
Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik. Hasil pengujian  hipotesis  ini  sesuai  dengan  penelitian  Watts  dan  Zimmermann  (1986) yang  menunjukkan  adanya  insentif  bagi  pihak  manajemen  untuk  melakukan manajemen  laba  terutama  perusahaan  dengan  karakteristik  memiliki  rasio  utang yang tinggi. Sedangkan penelitian Balsam et al. (2003) memberikan bukti bahwa akrual  diskresioner,  sebagai  proksi  manajemen  laba  yang  dilakukan  oleh  pihak manajemen,  dapat  diturunkan  dengan  penugasan  auditor  spesialisasi  industri tetapi  hasil  pengujian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  Januarsi  (2009)  yang menemukan  rata-rata  akrual  diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  pada periode setelah penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002 (sebelum memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata akrual diskresioner klien auditor spesialisasi industri sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  peranan auditor  spesialisasi  industri  dalam  menurunkan  manajemen  laba  dengan menggunakan  akrual  diskresioner  pada  klien  dengan  karakteristik  rasio  utang yang  tinggi  meningkat  setelah  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan  Publik.  Sehingga  pemangku kepentingan  dapat  memperoleh  jasa  atestasi  yang  lebih  baik  dibandingkan sebelum penerbitan peraturan tersebut.
Pengujian  Hipotesis  3a  (H3a)  menunjukkan  bahwa  rata-rata  akrual  diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar lebih rendah dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual  klien  auditor  spesialisasi  industri  yang merupakan  perusahaan  kecil.  Penelitian  Watts  dan  Zimmerman  (1986) menyatakan  bahwa  hipotesis  biaya  politik  memprediksi  bahwa  perusahaan  besar dibandingkan dengan perusahaan kecil lebih berkemungkinan untuk menggunakan  akrual  diskresioner  dalam  menurunkan  laba  yang  dilaporkan  saat ini.  Penelitian  Watts  dan  Zimmerman  (1986)  memberikan  bukti  bahwa  terdapat insentif  bagi  pihak  manajemen  dengan  karakteristik  berukuran  besar  untuk melakukan  manajemen  laba.  Sedangkan  penelitian  Balsam et  al. (2003)
mengindikasikan  terdapat  korelasi  kecil  yang  signifikan  antara  lima  dari  enam pengukuran yang digunakan pada penelitiannya untuk auditor spesialisasi industri terhadap  akrual  diskresioner  absolut  klien.  Penelitian  Balsam et  al. (2003) menunjukkan  bukti  bahwa  auditor  spesialisasi  industri  berperan  dalam menurunkan manajemen laba terutama dengan menggunakan akrual diskresioner. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  penggunaan  jasa  auditor spesialisasi  industri  pada  perusahaan  dengan  karakteristik  berukuran  besar berperan  dalam  menurunkan  manajemen  laba  dengan  menggunakan  akrual diskresioner  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  sehingga  pemangku kepentingan sebaiknya bersedia untuk  membayar lebih tinggi  untuk  memperoleh jasa atestasi yang lebih baik.
Pengujian  Hipotesis  3b  (H3b)  menunjukkan  bahwa  rata-rata  akrual  diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode setelah  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa Akuntan  Publik  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  rata-rata  akrual  diskresioner klien auditor spesialisasi industri yang merupakan perusahaan besar pada periode sebelum  penerbitan  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008 mengenai  Jasa  Akuntan  Publik.  Hasil  pengujian  ini  sesuai  dengan  penelitian Watts  dan  Zimmerman  (1986)  yang  memberikan  bukti  bahwa  terdapat  insentif bagi  pihak  manajemen  dengan  karakteristik  berukuran  besar  untuk  melakukan manajemen  laba.  Penelitian  Balsam et  al. (2003)  menunjukkan  bukti  bahwa auditor  spesialisasi  industri  berperan  dalam  menurunkan  manajemen  laba terutama dengan menggunakan akrual diskresioner tetapi hasil pengujian ini tidak sesuai  dengan  penelitian  Januarsi  (2009)  yang  menyatakan  rata-rata  akrual diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  pada  periode  setelah  penerbitan Keputusan  Menteri  Keuangan  nomor  423/KMK.06/2002  (sebelum  memperoleh perubahan sehingga menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan  Publik)  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  rata-rata  akrual  diskresioner  klien  auditor  spesialisasi  industri  sebelum penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 423/KMK.06/2002. Oleh karena itu,  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  peranan  auditor  spesialisasi  industri  pada
perusahaan  dengan  karakteristik  berukuran  besar  dalam  menurunkan  manajemen laba  dengan  menggunakan  akrual  diskresioner  meningkat  setelah  penerbitan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan Publik.  Sehingga  pemangku  kepentingan  dapat  memperoleh  jasa  atestasi  yang lebih baik dibandingkan sebelum penerbitan peraturan tersebut.

## 5.1.Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya maka secara umum dapat disimpulkan bahwa
1. Auditor spesialisasi industri lebih berperan dalam menurunkan manajemen laba  melalui  akrual  diskresioner  dibandingkan  dengan  auditor  non spesialisasi  industri.  Hal  ini  dapat  menunjukkan  bukti  bahwa  kinerja auditor yang melakukan spesialisasi lebih baik dibandingkan auditor yang tidak  melaksanakannya.  Bahkan,  setelah  penerbitan  Peraturan  Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 mengenai Jasa Akuntan Publik, kinerja auditor  spesialisasi  industri  pun  semakin  meningkat.  Berdasarkan  hasil tersebut,  peneliti  berpendapat  bahwa  penerbitan  Peraturan  Menteri Keuangan  nomor  17/PMK.01/2008  mengenai  Jasa  Akuntan  Publik memiliki  kontribusi  yang  signifikan  bagi  kinerja  dari  auditor  spesialisasi industri dalam menurunkan manajemen laba melalui akrual diskresioner.
2. Auditor spesialisasi industri lebih berperan dalam menurunkan manajemen laba  melalui  akrual  diskresioner  pada  perusahaan-perusahaan  dengan karakteristik rasio utang dan ukuran perusahaan yang tinggi.
3. Peningkatan  peranan  auditor  spesialisasi  industri  dalam  menurunkan manajemen  laba  melalui  akrual  diskresioner  pada  perusahaan-perusahaan dengan  karakteristik  rasio  utang,  ukuran  perusahaan  dan  nilai  pasar  yang tinggi pada periode setelah penerbitan peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.01/2008.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan  yaitu pengukuran auditor spesialisasi industri  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  pangsa  pasar  KAP  yaitu
dengan  menggunakan  data  penjualan  klien  sesuai  dengan  penelitian  Zhou  dan Elder (2001) yang sebaiknya menggunakan dasar data penghasilan KAP.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeyemi, S. B., dan T. O. Fagbemi. 2010. Audit Quality, Corporate Governance dan Firm Characteristics in Nigeria. International Journal of Business and Management Vol. 5, No. 5 .
Balsam, S., J. Khrisnan dan J. S. Yang. 2003. Auditor Industry Specialization dan Earnings Quality. Auditing: A journal Of Practice & Theory 22: pg.71. Bartov, E., F. A. Gul, dan J. S. L. Matsui. 2000. Discretionary-Accruals Models and Audit Qualifications. Working Papers, Penn State, the University of Rochester.
Bauwhede, H. V., dan M.Willekens. 2003. Earnings Management in Belgium: A Review Of The Empirical Evidence. Tidjschrift voor Economie en Management Vol. XLVIII, 2, 2003.
Beasley, M. S., dan Petroni, K. R. 2001. Board independence dan audit-firm type. Auditing 20: 97-114.
Behn, B. K.; J. V. Carcello; D. R. Hermanson; dan R. H. Hermanson. 1997. Satisfaction among Clients of Big 6 Firms. Accounting Horizons 11: 7- 24
Carcello, J.V., dan A. L. Nagy. 2002. Auditor industry specialization dan fraudulent financial reporting. Working Paper .
Cohen, Daniel A. dan Paul Zarowin*. 2008. Accrual-Based dan Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. Newyork University.
Chen, K. Y., dan R. J. Elder. 2001. Industry Specialization and Audit Fees: The Effect of Industry Type and Market Definition. Working Paper , National Cheng Kung University dan Syracuse University. Daniri, M. A. dan Angela I. Simatupang. 2008. Rekayasa Laporan Keuangan: Isu Akuntansi Atau Governance? Bisnis Indonesia, Edisi 20 April 2008.
DeAngelo, E. 1981. Auditor Independence, Low Balling and Disclosure Regulation. Journal of Accounting and Economics 20: 297-322. Dechow, M. P.; Sloan. G.R.; dan Sweeney. P. A. 1995. Detecting Earnings Management. Accounting Review Vol. 70, No. 2 April 1995, pp. 193- 225.
Healy, P., dan J.M. Wahlen, 1999. A Review of the Earnings Management
Literature and its Implications for Stdanard Setting. Accounting Horizons 13: 365-383. Vinola Herawaty. 2008. Peran Praktek Corporate Governance sebagai
Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XI , Pontianak. Hogan, C. E., dan D. C. Jeter. 1999. Industry Specialization by Auditors.
Auditing: A Journal of Practice & Theory 18: 1-17.
Januarsi, Y. 2009. Peran Auditor Spesialis Industri dalam Mengurangi Managemen Laba Akrual dan Managemen Laba Real Pada Perioda Sebelum dan Setelah Keputusan Menteri Keuangan no.423/KMK.06/2002. Simposium Nasional Akuntansi XII , Palembang . Jensen, M.C., dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs dan ownership structure. Journal of Financial Economics 3:305−360.
Jones, J. 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations. Journal of Accounting Research Vol 29: 193-228.
Kusumawardhani, N. A. S., dan S. V. Siregar. 2009. Fenomena Manajemen Laba Menjelang Ipo dan Kaitannya dengan Nilai Perusahaan Perdana serta Kinerja Perusahaan Pasca–IPO: Studi Empiris Pada Perusahaan yang IPO di Indonesia Tahun 2000-2003. Simposium Nasional Akuntansi XII , Palembang .
Krishnan, Gopal V. 2003. Does Big Six Auditor Industry Expertise Constrain Earnings Management? Accounting Horizon 17: 1. Maletta, M., dan A. Wright. 1996. Audit Evidence Planning: An Examination of Industry Error Characteristic. Auditirng: A Journal of Practice & Theory (Spring): 71-86.
Nelson, M. W.; J. A. Elliott.; dan R. L. Tarpley. 2002. Evidence from Auditors about Managers` and Auditors` Earnings Management Decisions. The Accounting Review Vol. 77: 175-202. Owhoso, V. E.; W. F. Messier Jr.; dan J. G. Lynch, Jr. 2001. “Error Detection by Industry Specialized Teams During Sequential Audit Review.” Working paper, Bentley College .
Peasnel, K.V.; P.F. Pope.; dan S. Young. 2000. Detecting Earnings Management Using Cross-Sectional Abnormal Accruals Models*. Lancaster University.
Porter, E. M. 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior
Performance. Newyork
Ramanna, K., dan S. Roychowdhurry. 2009. Elections dan Discretionary Accruals: Evidence from 2004. Working Paper. Harvard Business School.
Roychowdhurry, S. 2006. Earnings Management through Real Activities Manipulation. Journal of Accounting and Economics 50:63-100. Spohr, J. 2005. Essays on Earnings Management. Swedish School of Economics and Business Administration.
Thomas, J., dan Xiao-jun Zhang. 2000. Identifying Unexpected Accruals: A
Comparison of A Current Approach. Columbia Business School.
Zhou, J. dan R. Elder. 2001. Audit Firm Size, Industry Specialization and Earnings Management by Initial Public Offerings Firms.