P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431

## Program Respon untuk Meminimalisir Kekerasan (Seksual) Pada Lokasi Pengungsian Merapi Di Kabupaten Sleman
Suci Iriani Sinuraya 1 *
1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
suciiriani@untidar.ac.id * * corresponding author

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article history Received Desember 2023 Revised Desember 2023 Accepted December 2023 This  research  aims  to  study  Sleman  Regency  Gender’s Response  Program  best  practice  on  how  they  can  decrease the  (sexual)  violence  risk  to  the  vulnerable  group  in  the disaster  camps.  The  policy  started  by  involving  the  Office  of Women's  Empowerment  and  Child  Protection  (DP3AP2KB) into  the  Disaster  Command  System  Management  led  by Regional  Agency  for  Disaster  Management  (BPBD)  Sleman under  the  law:  Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor  17  tahun 2020 tentang Renkontijensi Bencana Gunung Api Merapi. This research uses qualitative descriptive with case study method refer  to  Sleman  practices.  Data  collecting  from  literature studies,  observation  and  indepth  interview  to  informans related.  The  efforts  taken  by  Sleman  Regency,  succeed  in reducing  complains  and  eliminate  bad  news  about  (sexual) violence  to  the  vulnerable  in  disaster  camps.  Best  practice from  Sleman  regency  hopefully  can  be  an  inspiration  for  a conceptual  framework  for  another  region  in  decreasing vulnerable threat and risk for all disaster kind. Keywords Disaster;
Gender;
Program response; Violence; Vulnerable groups.

## PENDAHULUAN
Indonesia Erupsi besar Gunung Merapi pada tahun 2010 telah menimbulkan korban cukup besar baik jiwa maupun harta bagi  penduduk di ke-4 wilayah penyangga Gunung Merapi Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Magelang, Klaten dan. Di Kabupaten Sleman  jumlah pengungsi akibat erupsi Merapi tahun  2010 mencapai sekitar 150.000  (BPBD  Sleman,  2011).  Selama  dalam  pengungsian,  sejumlah  pengalaman  buruk dialami pengungsi: menjadi korban kekerasan, korban pelecehan seksual. Tiga orang anak di  Kabupaten  Klaten  menjadi  korban  pelechan  seksual  oleh  sukarelawan  di  lokasi pengungsian  Balerante  (tempo.co,  10  December,  2010).  Diduga  lebih  banyak  lagi  kasus kekerasan  terhadap  kelompok  rentan  yang  terjadi  dan  tidak    terlaporkan.  Potensi kekerasan meningkat ketika durasi waktu  mengungsi semakin panjang, pengungsi harus tinggal  berbulan-bulan  di  barak  pengungsi  yang  menyebabkan  sebagian  pengungsi  ada yang  stres  dan  trauma  (Kompas.com,  06  November  2010),  kehilangan  kendali  karena
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
ketidakmampuannya  untuk  mengatasi  situasi.  Sejumlah  pengungsi  yang  stres  karena kebutuhan  biologisnya  tidak  dapat  tersalurkan,  ada  yang  kemudian  nekat  melakukan hubungan badan dengan istrinya di tribun stadion (salah satu tempat lokasi pengungsian di Sleman). Hiburan malam (dangdut) yang dimaksudkan untuk mengibur pengungsi dahulu tidak terseleksi dengan baik sehingga penyanyi berpakaian, melakukan gerakan  atau lagu- lagu seksi.  Hal tersebut juga menyebabkan pengungsi anak-anak terpapar mendengar hal yang tidak mendidik atau bahkan melihat adegan seksual orang  dewasa di  pengungsian. Petugas di lapangan yang diwawancarai juga menyampaikan saat itu mendengar terjadinya perilaku pengintipan ketika perempuan dan anak sedang menggunakan kamar mandi. Di samping itu  selama dalam pengungsian kelekatan keluarga menjadi berkurang termasuk kelekatan  orang  tua  kepada  anak  sehingga  anak  menjadi  lebih  sulit  diatur.  Gambaran kerentanan  yang  mungkin  dihadapi  oleh  kelompok  rentan,  seperti  perempuan  dan  anak sebetulnya  pernah  disampaikan  oleh  UNDP  yang  mengatakan  bahwa  violence  against women  tends  to  increase  in  any  emergency,  including  epidemics.  Stress,  disruption  of social  and  protective  networks,  increased  economic  hardship  and  decreased  access  to services can exacerbate the risk of women suffering violence (UNDP.org, March 24, 2022).
Pengalaman menangani pengungsi erupsi Merapi 2010, 2018 dan 2020 dan belajar dari kejadian adanya berbagai ekses negatif di lokasi pengungsian mendorong Pemerintah Kabupaten Sleman menyusun rencana kontijensi (Renkontijensi) darurat Merapi yang pro gender  sebagai  program  respon  upaya  preventif  terjadinya  (lagi) ekses  negatif  terhadap pengungsi kelompok rentan selama di lokasi pengungsian.   Kabupaten Sleman Cq Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  menjadi  kabupaten  pertama  yang  menyusun rencana  kontijensi  bencana  dengan  melibatkan  secara  resmi  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3AP2KB)  dalam  Struktur  Komando  Darurat Bencana  (SKDB).  Pelibatan  DP3AP2KB  dalam  manajemen  Sistem  Komando  Darurat Bencana  (SKDB)  untuk  mencegah  ekses  negatif  pengungsian  terhadap  perempuan  dan anak  seperti  kekerasan  (seksual)  serta  memastikan  terpenuhinya  kebutuhan  spesifik kelompok rentan seperti tampon untuk perempuan dan makanan khusus untuk bayi dan anak  selama  mereka  tinggal  di  lokasi  pengungsian.  Renkontijensi  Pro-gender  tersebut tersebut  dibadankan  dalam  Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor  17  tahun  2020  tentang Rencana Kontijensi Bencana Gunung Api Merapi pada tanggal 9 Maret 2020.
Penelitian  tentang  kekerasan  seksual  terhadap  kelompok  rentan  di  lokasi pengungsian yang  ditulis oleh para peneliti umumnya terkait dengan pengungsian lintas negara  atau  pengungsian  konflik  bersenjata/perang  saudara  di  suatu  negara.  Sejauh pengamatan  penulis  penelitian  kekerasan  (seksual)  terhadap  perempuan  dan  anak  di lokasi  pengungsi  akibat  bencana  alam  beserta  program  responnya  belum  pernah dilakukan.  Tulisan  Lugova,  Samad,  and  Haque  (2020)  yang  meneliti  pengungsian  di Republik  Demokratik  Kongo,  Afrika  Timur    serta  penelitian  Wirtz,  et.al  (2014)  dengan mengambil studi kasus di Kolombia, Amerika Selatan menghasilkan simpulan yang hampir sama, meskipun pengungsian di Congo bersifat lintas negara dan pengungsian di Columbia terjadi di negaranya sendiri akibat perang saudara, perebutan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengungsi politik tersebut mengalami berbagai jenis kekerasan berbasis  gender  dalam  situasi  konflik  dan  pengungsian.  Kekerasan  seksual  yang  dialami pengungsi bervariasi mulai (ancaman) kekerasan terhadap anggota keluarga, perekrutan
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
anak,  pemerkosaan  dan  aborsi  paksa,  penculikan,  perbudakan  seksual,  perdagangan manusia  oleh  kelompok  bersenjata  atau  fihak lain,  serta  kekerasan  oleh  pasangan  intim dan  eksploitasi  seksual.  Ketidaksetaraan  gender  dan  penyalahgunaan  kekuasaan memperburuk  kerentanan  para  perempuan  dan  gadis  muda  di  pengungsian  terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dari kedua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengungsian  yang  dilatari  situasi  krisis  karena  perang  maka  ancaman  dari  pelaku kekerasan terhadap kelompok rentan melibatkan para aktor bersenjata, keluarga maupun pasangannya dalam berbagai bentuk dan cara. Dalam konteks situasi ini, peran relasi kuasa sangat menonjol.
Penelitian  Addin  Khaerunnisa  Juswil  (2021)  berjudul  The  Implementation  of  IDP Governance  in  Tackling  Sexual  Harassment  Cases  Among  Internal  Displaced  Person membahas tentang dampak implementasi tata kelola IDP di Indonesia terhadap keamanan perempuan pengungsi. Juswil mengatakan bahwa perempuan merupakan kelompok rentan dalam pengungsian di Indonesia akibat tiadanya kehadiran payung hukum/ aturan. Hal ini dikatakannya  berbeda  dengan  kedudukan  anak  dimana  Pemerintah  mengatur  perlunya perlindungan khusus  untuk anak rentan, termasuk anak yang sedang mengungsi melalui Undang-undang  Nomor  35  tahun  2014  (yang  merupakan  revisi  dari  Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
Undang-undang  Nomor  24  tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  juga belum menyebutkan tentang perlindungan khusus kepada perempuan. Namun, pada tahun 2014  keluar  Peraturan  Kepala  (Perka)  BNPB  Nomor  13  Tahun  2014  tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, meski Perka ini belum bisa memberikan  dorongan  respon  yang  kuat  pada  daerah  untuk  menindaklanjutinya. Kabupaten  Sleman  termasuk  daerah  yang  pertama  menerapkan  perlunya  kebijakan perlindungan  perempuan  dan  anak  dari  kekerasan  seksual  berbasis  gender  di  lokasi bencana  yang  kemudian  dibadankan  melalui  Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor  17  tahun 2020  tentang  Rencana  Kontijensi  (Renkontijensi)  Bencana  Gunung  Api  Merapi  yang disyahkan  oleh  Bupati  Sleman  pada  tanggal  9  Maret  2020  (Slemankab.go.id.,  9  Maret 2023).  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Permen PPA) Nomor 13 tahun 2020  tentang Pelindungan dan Pelindungan Anak  dari Kekerasan dalam  Bencana  sendiri  baru  disyahkan  pada  tanggal  29  Desember  2020,  yang  berarti kehadiran Permen PPA tersebut ’lebih lambat” dibanding dengan kemunculan Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2020.
Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor  17  tahun  2020  tentang  Renkontijensi  Bencana Gunung  Api  Merapi  tersebut  telah  mendorong  terjadinya  perbaikan  kelembagaan,  tata laksana,  perencanaan  serta  penganggaran  untuk  mendukung  program  perlindungan  dan pemenuhan  kebutuhan  kelompok  rentan  selama  dalam  pengungsian  (dari  amuk  Gunung Merapi).  Kebijakan  sejumlah  kegiatan  guna  melindungi  kelompok  rentan  di  lokasi pengungsian  antara  lain  dengan  adanya  standar-operasi-prosedur  (SOP)  penanganan pengungsi,  pendataan  dan  diperkenalkannya  berbagai  layanan  baru  yang  memberi kemudahan perempuan  dan anak untuk mengakses dan memenuhi kebutuhannya,  suatu hal yang sangat  penting  dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari perlakuan kekerasan (seksual) dalam situasi darurat di lokasi bencana.
Penelitian  ini  memperbaiki  penelitian  Juswil  (2021)  yang  mengatakan  peraturan

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
yang  melindungi  perempuan  di  lokasi  pengungsian  belum  ada  (ketika  Juswil  melakukan penelitian  tersebut  pada  tahun  2020).  Terdapat  evidence  gap  yang  diungkap  dalam penelitian ini sekaligus menjadi kebaruan (novelty) berupa bukti bahwa pada tahun 2014 BNPB telah mengeluarkan Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender  di  Bidang  Penanggulangan  Bencana  serta  preseden  ada  pemerintah  daerah (Kabupaten  Sleman)  yang  sudah  membuat  peraturan  untuk  perlindungan  terhadap kelompok rentan di lokasi pengungsian sejak awal tahun 2020, dan diikuti oleh Permen PPA  Nomor  13  tahun  2020  tentang  Pelindungan  dan  Pelindungan  Anak  dari  Kekerasan dalam Bencana pada akhir tahun 2020. Sehigga permasalahannya adalah bukannya belum adanya  peraturan,  namun  tidak  semua  daerah  responsif  untuk  mengatur  perlindungan perempuan  dan  anak  dari  kekearasan  seksual  berbasis  gender  di  lokasi  pengungsian. Selanjutnya  penulis  menyampaikan  novelty  dengan  mengungkap  praktik  baik  berupa program  respon  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dalam  upaya memberikan perlindungan bagi kelompok rentan di lokasi pengungsi tersebut.
Pembeda  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  adalah  1)  penelitian  ini membahas tentang pengungsi internal (di dalam negri) atau IDP; 2) yang tersebab karena ancaman bencana alam (dalam hal ini Gunung Merapi); 3) merupakan studi kasus dengan lokus  di  Kabupaten  Sleman  4)  dengan  mengulas  praktik  baik  (best  practice)  kebijakan berupa revisi kelembagaan dan tata kelola yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam  upaya  perlindungan  perempuan  dan  anak  dari  kekerasan  seksual  di  lokasi pengungsi
Tulisan  yang  secara  khusus  membahas  program  respon  pemerintah  untuk meminimalisir  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  dengan  fokus  di  lokasi pengungsian Gunung Merapi dan dengan lokus di Kabupaten Sleman belum ada. Tulisan ini membahas program yang dilakukan pemerintah (Kabupaten Sleman) sebagai respon atas berbagai kejadian kekerasan (seksual) yang pernah dialami kelompok rentan (perempuan dan  anak)  di  lokasi  pengungsian  Merapi.  Temuan  berbagai  macam  kekerasan  (seksual) yang terjadi dan program respon yang diberikan oleh Kabupaten Sleman dengan maksud untuk  mengurangi  resiko  bencana  (sosial)  di  lokasi  pengungsian  dapat  menjadi  acuan berbagai daerah lain.
Hambatan yang ditemui penulis dalam penelitian ini ialah jangka waktu obyek yang diteliti,  yaitu  mulai  tahun  2010  saat  erupsi  besar  Merapi  sampai  dengan  tahun  2022. Sebagian data sudah tidak disimpan dinas (kebijakan retensi arsip, arsip yang sudah  lebih 10  tahun  dipindahkan  ke  Kantor  Arsip  Daerah),  sebagian  petugas  sudah  pindah  atau pensiun,  atau  data/informasi  saat  itu  tidak  terekam  dengan  baik.  Hambatan  tersebut diatasi  penulis  dengan  penelusuran  berita  melalui  berbagai  media  atau  tulisan  serta kroscek  wawancara  kepada  para  pejabat  yang  dahulu  menangani.  Terkait  dengan penjelasan  di  atas,  pertanyaan  penelitian  dari  tulisan  ini  adalah  bagaimanakah  program respon  yang  dilakukan  Kabupaten  Sleman  untuk  meminimalisir  kekerasan  (seksual) terhadap perempuan dan anak di lokasi pengungsian Gunung Merapi.
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431

## METODE
Metode Penelitian ini menggunakan gabungan metode  penelitian kualitatif dengan lokus  utama  di  Kab.  Sleman,  DIY.  Data  penelitian  dikumpulkan  dari  berbagai  tulisan  di jurnal, surat kabar maupun buku termasuk buku terbitan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Dinas P3AP2KB Kab.Sleman,  Unit  Pelaksana  Teknis  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD  PPA) DP3AP2KB, observasi dan wawancara.
Wawancara  mendalam dilakukan dengan informan mantan Kepala UPTD PPA dan mantan  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  dan  mantan  Kepala  Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (saat ini menjabat sebagai Sekretaris DP3AP2KB Sleman),  mantan  Staf  UPTD PPA  Dinas  P3AP2KB  Kabupaten  Sleman  untuk  memperkaya wawasan penulis, karena dalam keseharian tugasnya saat itu mereka aktif terlibat dalam penjangkauan, penanganan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak di Sleman. Wawancara dengan informan Kepala BPBD Sleman (eksisting) dimaksudkan untuk mendapatkan  gambaran  permasalahan  dihadapkan  pada  situasi  yang  ada  dalam pengungsian  dan  karena  BPBD  menjadi  penanggungjawab  penyusunan  Rencana Kontinjensi Mitigasi Resiko Bencana yang terintegrasi di Sleman.
Metode  penelitian  kualitatif  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskripsi dan analisis studi kasus. John W. Creswell (1998) mengatakan bahwa penelitian studi  kasus  secara  intensif  mempelajari  latar  belakang,  efektivitas,  dan  dampak  sesudah kebijakan diimplementasikan melalui 4 hal: (1) mengidentifikasi ‘kasus’  dari suatu  studi, (2) kasus tersebut terikat’ oleh waktu dan tempat, (3) pengumpulan datanya menggunakan berbagai sumber informasi guna memberikan gambaran rinci dan mendalam tentang suatu peristiwa; (4) melalui pendekatan studi kasus, peneliti membutuhkan banyak waktu untuk menggambarkan  keadaan  atau  situasi  suatu  kasus.  Pendekatan  studi  kasus  banyak digunakan dalam penelitian kualitatif dan penelitian evaluatif, untuk menjawab pertanyaan how (bagaimana) dan why (mengapa).  Obyek yang  diteliti adalah penanganan pengunsi selama tahun 2010-2022..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Sleman  mempunyai  jumlah  penduduk  terbanyak  di  DIY.  Pada  tahun 2022  jumlah  penduduknya1.147.562orang  (laki-laki:  569.577orang  (49,63%)  dan perempuan:  577.985orang  (50,37%)  (BPS  Kabupaten  Sleman,  2023,  diolah)  dan  jumlah warga  pendatang  non  penduduk  (mahasiswa  dan  pekerja  yang  tinggal  di  Sleman diperkirakan  sekitar  300.0000)  (Bupati  Sleman  dalam  berbagai  sambutan).  Dari  jumlah penduduk  sebesar  1.147.562  orang  tersebut,  penduduk  Sleman  berusia  0-19  tahun sebanyak 321.830 (28,05%) (laki-laki:164.562 anak dan perempuan:157.268 anak). Dari data  statistik  di  atas  tampak  jumlah  dan  komposisi  penduduk  Kabupaten  Sleman  jika ditambah  dengan  warga  pendatangnya  cukup  banyak,  demikian  juga  jumlah  kelompok rentan yang harus dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman cukup besar, yang berarti potensi  indeks  resiko  bencana  manusia  di  Kabupaten  Sleman  sangat  tinggi,  apalagi  jika diingat bahwa Gunung Merapi adalah gunung api teraktif di dunia sehingga berbagai upaya untuk  memberi  perlindungan  kepada  kelompok  rentan  di  lokasi  pengungsian  menjadi suatu  keniscayaan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Asako  Okai, UN  Assistant  Secretary-
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
General  and  Director,  UNDP  Crisis  Bureau  yang  mengatakan  bahwa  'The  statistics  are staggering; when disaster strikes, women and children are 14 times more likely than men to  die’.  Pendapat  Okai  didasarkan  pada  sejumlah  penelitian  bencana  yang  terjadi  di berbagai tempat di dunia, diantaranya peristiwa Tsunami tahun 2004 (Okai,2022).
Selama  7  tahun  terakhir  (2015-2022)  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB) mengkaji dan memetakan ancaman resiko bencana. Hasil pemetaan resiko bencana tahun 2015 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sleman cukup tinggi yaitu 153.60 dan pada tahun 2022 menjadi 80,01 atau masuk kategori sedang (BNPB, 2023) yang menunjukkan kinerja penurunan bencana Kabupaten Sleman cukup baik, resiko bencana turun sebesar 48%  selama  8  tahun  terakhir.  Pencapaian  tersebut  disumbang  oleh  beberapa  faktor, diantaranya  karena  adanya  intervensi  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman dengan  melakukan  revisi  dan  perkuatan  dalam  kebijakan  dan  kelembagaan,  serta  tata laksana dan layanannya.
Berbagai pengalaman buruk dan ekses negatif hidup di pengungsian yang dihadapi penduduk selama erupsi besar Merapi tahun 2010, 2017 dan 2020 mendorong pemerintah, perguruan  tinggi  maupun  lembaga  swadaya  masyarakat  tingkat  nasional  maupun internasional  bergandengantangan  melakukan  sejumlah  langkah  dan  upaya  guna memperkecil  resiko kerugian  dan  dampak  negatif  erupsi  Merapi.  Hal  ini  karena  Gunung Merapi  merupakan  gunung  api  teraktif  di  dunia,  karenanya  potensi  terjadi  lagi  letusan hebat Merapi seperti pada 26 Oktober 2010 cukup terbuka.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dikutip VOA (Nurhadi Sucahyo, 26 Oktober 2020) mencatat pada erupsi Merapi tahun 2010 ada 398 korban meninggal, hampir setengah juta orang mengungsi, 3.000 rumah rusak, 2.000 penerbangan dibatalkan dan kerugian material hingga mencapai Rp 3,5 triliun. Republika (18 Jan 2011), menyebut nilai  kerusakan  dan  kerugian  mencapai  Rp  4,23  triliun  dan  sebanyak  2.613  keluarga terpaksa mengungsi. Di luar nilai kerusakan dan kerugian materiil serta ratusan penduduk yang menjadi korban meninggal.
Pelajaran penting lain dari kejadian erupsi Merapi 2010-2020 adalah adanya ekses negatif yang teridentifikasi selama pengungsi menghuni tempat penampungan sementara atau di barak pengungsi, dan kebanyakan korbannya adalah kelompok rentan. Terdapat 3 orang anak menjadi korban pelecehan seksual di lokasi pengungsian di Kabupaten Klaten oleh  para  sukarelawan  (Tempo.co,10  Desember  2010).  Diduga  korban  sebenarnya  lebih dari itu, termasuk dugaan kekerasan dan pelecehan kepada perempuan serta penyandang difabilitas yang tidak terlaporkan dan terekspos. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual bisa terjadi di lokasi-lokasi rawan di kamar mandi, tempat cuci, kakus, di jalan dan di barak pengungsian  itu  sendiri.  Korban  biasanya  akan  mengakibatkan  trauma  dalam  hidupnya. Tempo.co  (12  November  2010)  melaporkan  ada  sebanyak  515  orang  pengungsi  korban bencana  letusan  gunung  Merapi  mengalami  depresi.  Depresi  tersebut  diduga  sebabnya bermacam-macam,  termasuk  ketika  pengungsi  harus  antre  untuk  menggunakan  fasilitas umum  yang  jumlahnya  terbatas  (Kompas.com,  07  November  2010).  Wawancara  dengan Kepala  BPBD  Sleman  (23  September  2022)  mengatakan  Stadion  Maguwoharjo  yang menampung pengungsi paling banyak, hanya mempunyai 60 buah kamar mandi/kakus.
Depresi juga terjadi karena pengungsi merasa jenuh/ bosan tinggal di barak yang sempit  bersama  banyak  orang  dengan  privasi  dan  kegiatan  keseharian  terganggu,  tidak
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
dapat  mencari  nafkah,  makanan  dan  asupan  gizi  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan  dan keinginan,  dan  lain-lain.  Stres  juga  bisa  terjadi akibat  pengungsi  tidak  bisa  menyalurkan kebutuhan  biologisnya.    Lupien  (dalam  Yaribeygi,  et.al.,  2017)  mengatakan  bahwa  stres dapat berdampak pada sistem syaraf seseorang dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian-bagian otak. Dengan demikian terdapat dampak yang bersifat domino sebagai ekses negatif ketika penduduk mengungsi di lokasi bencana.
Kondisi  yang  dialami  pengungsi  makin  parah  dan  kompleks  ketika  warga  harus tinggal  berbulan-bulan  di  barak  pengungsi  sehingga  sebagian  pengungsi  ada  yang  jatuh sakit  bahkan  meninggal  di  pengungsian  (Meilikhah,  Medcom.id,  11  Desember  2020). Lamanya  waktu  tinggal  di  tempat  pengungsian  diduga  juga  menyebabkan  adanya perubahan bentuk kelekatan dalam keluarga dan longgarnya pengawasan terhadap anak yang menyebabkan anak lebih sulit diatur atau nakal. Bahkan sebagian anak juga menjadi terpapar melihat adegan romantis/seksual dari orang dewasa di sekitarnya (ketika belum dibangun bilik asmara/bilik ayah bunda) (Wawancara dengan mantan petugas lapangan di pengungsian  Merapi  tanggal  5  Agustus  2021).  Akumulasi  permasalahan  tersebut menyebabkan pengungsi cepat stres, bertindak di luar nalar, melemahnya kontrol diri yang berdampak pada meningkatnya resiko pada kelompok rentan. Seorang pimpinan lapangan di  lokasi  pengungsian  Merapi  Sleman  menyampaikan  bahwa  lamanya  waktu  tinggal  di pengungsian juga menyebabkan  sejumlah  pengungsi stres karena kebutuhan biologisnya tidak  dapat  tersalurkan  sehingga  ada  diantaranya  yang  kemudian  nekat  melakukan hubungan badan dengan istrinya di tribun stadion (salah satu tempat lokasi pengungsian di Sleman) (Wawancara tanggal 3 September 2023).
Kondisi di masyarakat yang berpandangan bias gender dan adanya budaya patriarki -sistem sosial yang tidak adil, mensubordinasi, mendiskriminasi dan menindas perempuan (Oxford  Reference,  2023),  mengunggulkan  dominasi  laki-laki  atas  perempuan  -suatu budaya  yang  dianut  sejumlah  besar  wilayah  di  Indonesia  termasuk  di  DIY  yang  menjadi lokasi  pengungsian-,  adanya  ketimpangan  relasi  kuasa  antara  laki-laki  dan  perempuan, serta kerentanan fisik perempuan sendiri, terlebih di tempat pengungsian yang kondisinya serba darurat dan seadanya- menyebabkan perempuan banyak bergantung pada laki-laki - menjadi sebab semakin kompleksnya situasi bagi kelompok rentan. Dalam situasi darurat, perempuan juga menjadi lebih mudah stres karena kemungkinan adanya perbedaan akses terhadap  bantuan.  Ketidakmampuan  keluarga  atau  pasangan  dalam  menghadapi permasalahan  yang  terjadi  (coping)  sering  memunculkan  perilaku  menyakiti  diri  sendiri atau  orang  lain  yang  mendorong  munculnya  sejumlah  tindakan  tak  bernalar  seperti kekerasan,  pelecehan,  perkosaan  dan  yang  lain  (Newman,  2021).  Sementara  itu  para korban  di  lokasi  pengungsian  diduga  enggan  melapor karena  berfikir  situasinya  darurat sehingga yang prioritaskan adalah keamanan fisik dan tercukupi kebutuhan makan minum. Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan cenderung diam karena menganggap pengungkapan hal tersebut akan menimbulkan kehebohan, mempermalukan dan merusak harga diri keluarga besarnya (Wawancara dengan 2 orang petugas lapangan dari UPTD PPA pada tanggal 5 dan 8 Agustus 2022 dan pada tanggal 15 September 2021). Sehingga  dalam  catatan  resmi  dinas  DP3AP2KB  maupun  BPPD  Sleman,  belum  pernah menangani kasus kekerasan terhadap kelompok rentan di lokasi pengungsian, nmun hal tersebut ada dalam ingatan petugas layanan. Secara logika  -dan agak mengherankan- jika
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
memang tidak pernah ada paparan kekerasan (seksual) terhadap perempeuan dan anak di lokasi  pengungsian  Merapi  kenapa  sejumlah  besar  anak  yang  pernah  ikut  mengungsi wilayah  Kecamatan  Cangringan  (salah  satu  dari  3  wilayah  yang  warganya  sering  harus mengungsi  ketika  terjadi  amuk  Merapi)  diberi  terapi  trauma  healing  pada  tahun  2012. Pada kesempatan itu anak-anak tersebut juga diberi pengetahuan terkait tindak kekerasan sebagai  psikoedukasi  (wawancara  dengan  L,  mantan  Staf  UPT  PPA  DP3AP2KB  (3 September 2023).
Sementara  itu,  hasil  wawancara  penulis  dengan  mantan  petugas  lapangan DP3AP2KB  Sleman  (3  September  2023),  pengalaman  kekerasan  seksual  di  lokasi pengungsian  oleh  anak-anak  pengungsi  bahwa  untuk  kasus  di  Sleman,  lebih  pada terpaparnya  anak-anak  pada  adegan-adegan  seksual  orang-orang  dewasa  di  sekitarnya (sebelum  ada  bilik  ayah  bunda),  adanya  hiburan  malam  (dangdut)  dimana  penyanyinya berpakaian  seksi,  kamar  mandi  yang  saat  itu  belum  terpisah  (sehingga  sering  terjadi pengintipan kala perempuan atau anak remaja mandi)
Derita pengungsi yang kompleks dan kurang cepat tertangani karena pada saat itu belum  ada  badan  khusus  yang  ditugasi  untuk  menangani  bencana,  petugas  yang  belum berpengalaman,  juga  belum  ada  standar-operasi-prosedur  baku  penanganan  bencana untuk  kelompok  rentan  sehingga  layanan  yang  diberikan  pemerintah  maupun  relawan kurang fokus dan optimal, adakalanya terjadi duplikasi pemberian bantuan di suatu tempat sementara tempat lain belum mendapatkan bantuan.
Banyaknya  korban  stres  dan  meninggal  dalam  erupsi  Merapi  tahun  2010  diduga diantaranya juga karena kelembagaan yang khusus mengurusi bencana  di daerah  belum terbentuk,  sehingga  penjangkauan  dan  penanganan  korban  serta  kemampuan  untuk koordinasi dan kewenangan lembaga yang pada saat itu ada/ menangani masih terbatas, tidak optimal. Ketugasan BPBD pada umumnya masih digabung dengan ketugasan urusan bidang  lain. Berbagai permasalahan yang kompleks, saling terkait dan karambol tersebut menyebabkan tinggal di pengungsian menjadi bencana bayangan atau merupakan “shadow disaster” bagi kelompok rentan.
BPBD  Kabupaten  Sleman  baru  terbentuk  pada  tahun  2011  melalui  Peraturan Daerah  (Perda)  Kabupaten  Sleman  Nomor  12  Tahun  2011  (BPBD  Sleman,  2023). Sebelumnya  ketugasan  penanggulangan  bencana  digabungkan  dengan  ketugasan  satuan polisi pamong praja dan urusan kesatuan kesatuan bangsa. Sejak kelembagaan yang fokus mengurusi  dan  bertanggunjawab  pada  urusan  bencana  terbentuk,  maka  kinerja pengurangan resiko bencana membaik, program yang semakin fokus, ditunjukkan dengan semakin menurunnya resiko bencana
Sleman, merupakan kabupaten penyangga Gunung Merapi yang pertama melibatkan DP3AP2KB  dalam  Struktur  Komando  Penanganan  Darurat  Bencana  (SKPDB)  Gunung Merapi  sebagaimana tampak dalam Keputusan Bupati (Kepbup) Rencana Penanggulangan Bencana Kab.Sleman Tahun 2018-2022 dan disyahkan Bupati Sleman pada tanggal 9 Maret 2020  (catatan:  ketika  terjadi  erupsi  Merapi  sewaktu  ada  pandemi  Covid-19,  kebijakan tersebut  diperbarui  melalui  Keputusan  Bupati  Rencana  Kontingensi  Erupsi  Merapi Adaptasi terhadap Protokol Kesehatan Covid 19 tahun 2020 (BPBD Sleman, 2020). Kedua kebijakan  tersebut  di  atas  menyebabkan  perlindungan  dan  penanganan  pengungsi kelompok  rentan  terintegrasi  dalam  komando  besar  (wawancara  dengan  Kepala  BPBD
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431

## Sleman, 14 Juni 2023).
Keterlibatan  DP3A  dalam  struktur  komando  penanganan  darurat  bencana  Merapi memungkinkan  DP3AP2KB  membangun  pos-pos  aju  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (PPA)  di  barak  pengungsian  Merapi  guna  membantu,  mendampingi  dan  menjangkau permasalahan  kelompok  rentan  di  pengungsian.  Dalam  Struktur  komando  Penanganan Darurat Bencana tersebut ketugasan DP3AP2KB antara lain:  1) Memfasilitasi pengaduan dan  pelayanan  pengungsi/penyintas  (terkait  perlindungan  hak,  pemenuhan  kebutuhan anak, perempuan dan kelompok rentan lain); 2)  Mengendalikan  semua  kegiatan  bagi kelompok  rentan  yang  berada  di  tempat  pengungsian;  3)  Memantau  dan  memastikan pemenuhan  hak  atas  kebutuhan  Pola  Hidup  Bersih  dan  Sehat  (PHBS)  dan  penerapan protokol kesehatan Covid-19; 4) Memberikan laporan kegiatan kepada Koordinator PDB Kalurahan (BPBD Sleman, 2020).
Gambar 1. Bagan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (Merapi) Kabupaten Sleman dengan Pelibatan DP3AP2KB
Sumber:  Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor  17  tahun  2020  tentang  Rencana  Kontijensi Bencana Gunung Api Merapi
Pelibatan  DP3AP2KB  Sleman  dimulai  sejak  penyusunan  Renkontijensi Kesiapsiagaan  Menghadapi  Darurat  Merapi  oleh  BPBD  tahun  2019-2020  sampai  dengan pelaksanaan  di  lapangan  sebagai  bagian  dari  upaya  pencegahan  kekerasan  atau
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
diskriminalitas dalam penanganan kelompok rentan di tempat pengungsian. Konsekuensi keterlibatan DP3AP2KB dalam  Sistem Komando Pengurangan Dampak Bencana (SKPDB) Kab.Sleman, pada saat ini adalah 1) Tersedia alokasi anggaran untuk penanganan anak dan perempuan  di  pengungsian  sehingga  DP3AP2KB  bisa  melakukan  sejumlah  program  dan kegiatan dalam rangka pencegahan dan perlindungan anak dan wanita di lokasi bencana. 2) Dinas membentuk satuan tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak dengan 3 ketugasan  utama,  yaitu:  pelibatan  dalam  penanganan  psikososial  di  Pos  PPA  barak pengungsian, pendataan perempuan dan anak yang terdampak bencana termasuk wabah Covid-19,  melakukan  rujukan  ke Pusat  Pembelajaran  Keluarga  (PUSPAGA)  Sleman  -yang merupakan unit layanan terpadu satu pintu (one stop service) masalah keluarga dan anak ataupun  UPTD  PPA  untuk  kasus  yang  membutuhkan  penanganan  lanjutan.  3)  Guna melaksanakan ketugasan tersebut DP3AP2KB Sleman menggandeng sejumlah mitra untuk membuat  identifikasi  kebutuhan  kelompok  rentan:  anak,  wanita,  orang  tua  dan  difabel, dimulai  dengan  menyediakan  data  pilah  anak  di  pengungsian  yang  ter-update.  Pelibatan Forum  Anak  dan  organisasi  wanita  mitra  DP3AP2KB  tersebut  guna  menyerap  dan mengakomodir  suara/aspirasi  serta  kebutuhan  anak  dan  wanita.  4)  Tersedianyan  SOP Penanganan  Perempuan  dan  Anak  di  Pengungsian.  5)  Mengkoordinasikan  relawan  yang akan  berkontribusi  dalam  kegiatan  perempuan  dan  anak  di  barak  pengungsi  guna menghindarkan/mencegah  hal  yang  tidak  diinginkan,  seperti  oknum  yang  ingin memanfaatkan  situasi  rentan  untuk  mencari  korban  perempuan  atau  anak  yang  akan diperjualbelikan atau sebagai pekerja seks (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO) atau mencegah  paedofil  berkeliaran  dengan  berselubung  sebagai  relawan;  mencegah bantuan/dukungan tenaga maupun bentuk lain yang tidak stabil seperti tenaga relawan di suatu  hari  cukup  banyak  namun  di  hari  yang  lain  krisis  relawan,  sehingga  perlu  diatur siapa  bertugas  di  hari  apa,  kapan  serta  bentuk  bantuan/dukungan  seperti  apa,  guna kesinambungan  dukungan  untuk  pengungsi;  mengkoordinasikan  relawan  yang  akan berkontribusi  dalam  kegiatan  perempuan  dan  anak  di  Barak  Pengungsian  ini memungkinkan  dilaksanakannya  Kode  Etik  Pendampingan  Anak  dan  penandatanganan Kode Etik Perlindungan Anak (Safe Guarding), diantaranya larangan mengekspose di media apapun: gambar, video serta identitas anak di pengungsian. 6) Keterlibatan DP3AP2KB juga memungkinkan  Dinas  P3AP2KB  dapat  mengkoordinasikan  bantuan  spesifik  untuk  anak dan  perempuan  seperti  ddukungan  anggaran  untuk  mengkover  keperluan  spesifik perempuan  seperti  penyediaan  pembalut/tampon  dan  lain-lain;  logistik  (makan  minum) untuk  perempuan  dan  anak  lebih  bisa  disesuaikan  dengan  kebutuhan:  bayi,  anak,  orang tua, sehingga terhindar satu jenis masakan untuk semua kategori pengungsi (one food for all)  guna  mencegah  anak  atau  orang  tua  dari  penyakit  diare  dan  lain  sebagainya; penanganan  pengungsi  kelompok  rentan  seperti  perempuan  dan  anak  lebih  fokus  dan terarah.  Dinas  bisa  menyediakan  ruang  kreatifitas  bagi  anak  dan  perempuan,  melatih relawan anak (dari Forum Anak Sleman atau relawan anak yang lain) yang akan ditugaskan di barak pengungsian; memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan pengungsi. 7) Sejak  Covid  meningkat  di  Kabupaten  Sleman,  pada  lokasi  pengungsi  Merapi  dibangun ruang  (berbentuk  kube),  antar  keluarga  terpisah  untuk  memudahkan  koordinasi  antar anggota  keluarga  dan  pengawasan  anak,  serta  untuk  mencegah  penularan  virus.  8) Terdapat  tenda  khusus  untuk  Trauma  Healing.  Kegiatan  trauma  healing  dilakukan  oleh

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
psikolog  Dinas  P3AP2KB  yang  bertugas  di  Puspaga  dan  di  UPD  PPA  serta  bekerjasama dengan  Himpunan  Psikolog  (Himpsi)  DIY  maupun  Sleman,  perguruan  tinggi  yang mempunyai  fakultas  psikologi  yang  berminat  membantu.  9)  Terdapat  Sekolah  Darurat untuk  keberlanjutan  sekolah  serta  aktivitas  kepada  anak  selama  dalam  pengungsian. Sekolah  darurat  ini  dihadirkan  bekerjasama  dengan  Dinas  Pendidikan  serta  Dinas Kesehatan  dan  atau  dengan  Lembaga  swadaya  masyarakat  serta  kelompok  masyarakat yang peduli. 10) Dibangun kamar mandi khusus untuk perempuan dan anak, terpisah dari kamar  mandi  untuk  laki-laki.  Upaya  ini  merupakan  salah  satu  pencegahan  terjadinya pelecehan /kekerasan seksual kepada kelompok rentan selama kelompok rentan antri atau sedang  menggunakan  kamar  mandi.  11)  Dibangunnya  bilik  Ayah-Bunda,  kamar  khusus yang disediakan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Upaya ini  juga  untuk  menghindarkan  agar  anak  tidak  terpapar  melihat  adegan  seksual  (tidak senonoh) yang dilakukan pasangan pengungsi di tempat terbuka karena ketiadaan tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.
Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor  17  tahun  2020  tentang  Rencana  Kontijensi Bencana  Gunung  Api  Merapi  telah  mendorong  terjadinya  perbaikan  dalam  3  hal  yakni kelembagaan,  tata  laksana  dan  perencanaan  serta  penganggaran  sehingga  meningkatkan sejumlah layanan yang dsediakan. Perubahan-perubahan tersebut terdapat pada gambar 2. Daya  tanggap  Kabupaten  Sleman  untuk  melakukan  eliminasi  resiko  kelompok  rentan dilokasi  pengungsian  dengan  membuat  payung  hukum  dan  sejumlah  program  ikutannya telah menjadikan Kabupaten Sleman menjadi  pionir dalam upaya pencegahan kekerasan (seksual) dan diskriminalitas dalam penanganan kelompok rentan di lokasi pengungsian. Langkah  maju  ini  menjadi  tonggak  penting  perlindungan  kelompok  rentan  di  lokasi pengungsian dan sejalan dengan peringatan dari UNDP bahwa dalam setiap situasi darurat apapun  resiko  kerentanan  perempuan  dan  anak  menghadapi  kekerasan  semakin meningkat (UNDP.org, March 24, 2022).
Keberhasilan  tersebut  juga  menyebabkan  keluhan-keluhan  terkait  dengan kekerasan  (seksual)  yang  dialami  perempuan  dan  anak  menurun,  meskipun  data  resmi tentang  hal  tersebut  tidak  tersedia  karena  belum  pernah  ada  pendataan  secara  resmi kekerasaan terhadap perempuan dan anak di lokasi pengungsian. Namun dari wawancara dengan sejumlah petugas yang  pernah terlibat pada penanganan pengungsi Merapi 2020 (wawancara dengan pimpinan petugas lapangan di lokasi bencana Merapi Sleman, M dan  S tanggal  3  September)  serta  monitoring  berita  dari  berbagai  media  cetak  maupun elektronik, keluhan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak boleh dikatakan sudah tidak ada beritanya lagi.

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
Gambar 2. Perubahan Kelembagaan, Tata Laksana, Perenacanaan, Penganggaran dan Layanan
Keputusan Bupati Sleman
Nomor 17/2020 tentang Rencana Kontijensi Bencana Alam
Gunung Api Merapi Tata Laksana: Pengungsi Perempuan dan Anak dikoordinasikan oleh DP3AP2KB SOP
Kelembagaan:
Masuknya DP3AP2KB dalam Struktur Komando Renkontijensi Gunung Api Merapi Perencanaan:  Dp3AP2KB terlibat dalam Renkontijensi Gunung Merapi  DP3AP2KB melibatkan mitra pemangku kepentingannya Pendataan Layanan Baru
Penganggararan Khusus: untuk mendukung kegiatan selama di pengungsian

## SOP
1. Pelayanan dan Penanganan Pengungsi
2. Pakta Integritas bagi relawan dan petugas untuk melindungi anak (safe guarding)

## Pendataan:
1. Jumlah Pengungsi Kelompok Rentan (ter up date ) dan data terpilah (anak dan perempuan)
2. Sukarelawan: jumlah, lembaga /organisasi relawan, serta lamanya waktu akan membantu
3. Bantuan yang diterima: jumlah dan jenis serta asal bantuan
Layanan Baru kepada Kelompok Rentan selama dalam Pengungsian:
1. Pendirian Tenda Khusus (Pos Perlindungan Perempuan dan Anak/Pos PPA) di Lokasi Pengungsian
2.
Pendirian Tenda Trauma Healing
3. Satgas PPA untuk membantu layanan  DP3AP2KB
4. Pendidikan dan Hiburan untuk Anak
5. Pelatihan Keterampilan untuk Perempuan
6. Pelibatan Para Perempuan di Dapur Umum untuk Penyediaan Makanan Khusus Kelompok Rentan (bayi dan anak, dll) 7. Pendirian dan Layanan peminjaman Bilik Ayah dan Bunda
8. Kamar Mandi Laki-laki dan Perempuan yang terpisah
9. Penyediaan Keperluan Khusus Wanita (Tampon, dll)
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
Komitmen  dan  langkah  Kabupaten  Sleman  dalam  mengurangi  resiko  bencana tersebut  secara  signifikan  ikut  menyumbang  dalam  penurunan  indeks  resiko  bencana Sleman yang semula di atas 153 pada tahun 2015, turun signifikan menjadi ‘hanya’ 80,01 pada  tahun  2022.  Hal  ini  karena  Sleman  dianggap  telah  terjadi  peningkatan  kapasitas masyarakat  maupun  pemerintah  melalui  berbagai  kegiatan  yang  menyebabkan  Indeks Ketahanan Daerah naik, sebaliknya indeks resiko bencana di Sleman turun. Langkah maju dan  praktek  baik  perlindungan  kelompok  rentan  di  lokasi  bencana  ini  diapresiasi  oleh BNPB.  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Letjen  TNI  Suharyanto  yang mengatakan bahwa respon tanggap bencana masyarakat lereng Merapi sangat baik. Sleman meski  mempunyai  potensi  kerawanan  bencana  alam  yang  cukup  tinggi  namun  upaya pencegahan dan persiapan perlindungan yang dilakukan telah cukup baik sehingga praktek baik ini perlu didesiminasikan kepada daerah lain. Pernyataan itu disampaikan pada saat jumpa  pers  kegiatan  puncak  peringatan  Hari  Kesiapsiagaan  Bencana  di  lereng  Gunung Merapi pada 26 April 2022 (Antaranews.com, 26 April 2022).

## KESIMPULAN
Erupsi Merapi menyebabkan masyarakat di lereng Merapi sering harus mengungsi ke barak-barak pengungsian. Jika letusan Merapi besar maka kerugian materiil dan jiwa penduduknya  juga  meningkat.  Besar  serta  lamanya  erupsi  mempengaruhi  lama  tinggal masyarakat  di  pengungsian.  Lamanya  masyarakat  tinggal  di  barak  pengungsi  membawa dampak  negatif  diantaranya  kekerasan  ataupun  pelecehan  seksual  kepada  kelompok rentan. Erupsi Merapi 2010  dan tahun 2017/2018 telah memberikan sejumlah pelajaran penting,  terutama  dengan  munculnya  permasalahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak, pelecehan terhadap perempuan serta terpaparnya anak pada adegan seksual atau tontonan tidak  sehat  yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa  di  sekitarnya.  Lamanya  waktu  tinggal  di tempat  pengungsian  juga  menyebabkan  adanya  perubahan  bentuk  kelekatan  dalam keluarga  dan  longgarnya  pengawasan  terhadap  anak  yang  menyebabkan  anak  menjadi lebih sulit diatur (nakal). Sedangkan bagi orang dewasa, menyebabkan mereka tidak dapat bekerja/mencari makan, privasi serta kebutuhan individu terganggu, termasuk kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis yang tak tersalur menyebabkan orang mudah stres ditambah kemampuan kontrol diri (coping) yang rendah menyebabkan orang (kebanyakan pasangan intim)  melakukan  kekerasan  (seksual)  terhadap  pasangannya  atau  lain  di  sekitarnya. Akumulasi  permasalahan  tersebut  memicu  pengungsi  mudah  stres  atau  depresi, melemahnya  kontrol  diri  sehingga  mereka  bisa  bertindak  di luar  nalar  yang  berdampak pada meningkatnya resiko pada kelompok rentan. Asako Okai, mengatakan bahwa dalam sitiuasi  bencana  resiko  perempuan  dan  anak  (untuk  meninggal)  14  kali  lebih  besar dibanding laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam setiap situasi bencana (apapun),  kerentanan  yang  dihadapi  perempuan  dan  anak  meningkat  sehingga  upaya mitigasi,  pencegahan  dengan  SOP  yang  jelas,  ketat  dan  terukur  perlu  dilakukan  guna mengeliminir  ekses  negative  tinggal  dipengungsian  terutama  bagi  kelompok  rentan. Berbagai  permasalahan  yang  kompleks,  saling  terkait  dan  karambol  (bersifat  domino) tersebut  menyebabkan  tinggal  di  pengungsian  bagi  kelompok  rentan  menjadi  bencana bayangan  (shadow  disaster)  baru.  Belajar  dari  pengalaman  menangani  dan  mengamati dampak  bencana  erupsi  Merapi  tahun  2010,  Kabupaten  Sleman  Cq  BPPD  Sleman
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
menyusun Renkontijensi terintegrasi tahun 2019-2020, dengan melibatkan sejumlah OPD, termasuk  DP3AP2KB  dalam  Sistem  Komando  Pengurangan  Dampak  Bencana  melalui Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor  17/2020  tentang  Rencana  Kontijensi  Bencana  Alam Gunung  Api.  Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor  17/2020  tentang  Rencana  Kontijensi Bencana  Alam  Gunung  Api  telah  menjadi  payung  kebijakan  bagi  dilakukannya  sejumlah perbaikan  di  bidang  kelembagaan,  tata  kelola  dan  perencanaan  dan  penganggaran  dan perbaiakan  (penambahan)  layanan  selama  masyarakat  Sleman  sedang  mengungsi. Pelibatan  DP3AP2KB  dalam  SKPDB,  merupakan  bagian  dari  upaya  pencegahan (terulangnya)  kekerasan  dan  diskriminalitas  kelompok  rentan  di  lokasi  pengungsian. Hasilnya,  penanganan  pengungsi  kelompok  rentan  khususnya  wanita  dan  anak  menjadi lebih  baik  (Pro  gender)  sejak  tahun  2020  diantaranya  dengan  adanya  Pos  khusus Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA),  dibentuknya  pedoman  standar  operasi prosedur (SOP) dalam sejumlah langkah dan tindakan, penyeleksian bantuan tenaga dan barang  untuk  pengungsi,  kamar  mandi  laki-perempuan  terpisah,  adanya  tenda  trauma healing, tenda kreativitas perempuan dan anak, serta menu makanan yang berbeda untuk orang dewasa dan anak, dibangunnya bilik ayah bundadi lokasi pengungsian.
Berbagai  program  kebijakan  responsif  gender  untuk  mencegah  terjadinya  (lagi) kekerasan (seksual) pada kelompok rentan di lokasi pengungsian menunjukkan hasil yang baik. Indikasinya adalah tiadanya (lagi) aduan/keluhan yang masuk masuk ke posko atau tenaga pendamping, maupun pemberitaan miring di media. Sehingga program respon Pro gender  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  menunjukkan  negara  hadir  dan  menjadi  upaya ganda  kebijakan  (double  action)/  upaya  ekstra  (extra  effort)  yang  terbukti  bermanfaat melindungi  kelompok  rentan  dari  resiko  kekerasan  (seksual)  dilokasi  pengungsian. Berbagai  kebijakan  dan  tindakan  perlindungan  kelompok  rentan  di  pengungsian  serta berbagai  kebijakan  penguatan  kapasitas  masyarakat  lain  yang  dilakukan  Kabupaten Sleman telah menyebabkan indeks resiko bencana Sleman yang semula di atas 153 pada tahun  2015,  turun  signifikan  menjadi  ‘hanya’  80,01  pada  tahun  2022  Praktek  baik  dari Sleman  diapresiasi  sejumlah  pihak  diantaranya  Unicef-Yayasan  Redr  serta  Kepala BNPB, sehingga  perlu  disosialisasikan  agar  bisa  direplikasi  ke  sejumlah  tempat  rawan  bencana yang lain.

## REFERENSI
Antaranews.com,  26  April  2022. https://www.antaranews.com/berita/2842545/bnpb- respon-tanggap-bencana-masyarakat-lereng-merapi-sangat-baik
Asako Okai, UN Assistant Secretary-General and Director, UNDP Crisis Bureau Women are hit  hardest  in  disasters,  so  why  are  responses  too  often  gender-blind?  Disaster response  and  recovery  doesn’t  go  far  enough  in  addressing  their  specific  needs, March 24, 2022. https://www.undp.org/blog/women-are-hit-hardest-disasters-so- why-are-responses-too-often-gender-blind . BNPB,  2020,  IRBI  Indeks  Resiko  Bencana  Indonesia  2020. https://kkp.go.id/an- component/media/upload-gambar-pendukung/Dit%20P4K- PRL/Kumpulan%20Buku/BUKU%20IRBI%202019.pdf .
BNPB, 2023, IRBI Indeks Resiko Bencana Indonesia 2022, Vol 01, Nomor 01, Januari 2023. ISSN 2985-6922. https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU%20IRBI%202022.pdf
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
BPBD Sleman, 2011.
https://bpbd.slemankab.go.id/wp- content/uploads/2017/11/Tanggap-Darurat-Merapi-2010.pdf
BPBD Sleman, 2023. https://bpbd.slemankab.go.id/tupoksi/
BPBD  Sleman,  2020,  Rencana  Kontingensi  Erupsi  Gunungapi  Merapi  Adaptasi  terhadap Protokol Kesehatan
Covid-19.
https://bpbd.slemankab.go.id/wp- content/uploads/2023/04/Rencana-Kontingensi-Erupsi-Gunungapi-Merapi-
Adaptasi-Terhadap-Protokol-Kesehatan-Covid-19.pdf
Braithwaite,  Salehyan,  dan  Savun  (2019),  Refugees,  forced  migration,  and  conflict:
Introduction to the special issue, Volume 56, Issue 1.
https://doi.org/10.1177/0022343318814128
Creswell,  John  W.  1998,  Qualitative  Inquiry  and  Research  Design,  Choosing.  Among  Five Traditions, California: Sage Publication.
detikNews,  30  Oktober  2010,  Pengungsi  Keluhkan  Minimnya  Sarana  MCK. https://news.detik.com/berita/d-1479798/pengungsi-keluhkan-minimnya-sarana- mck
dw.com,  29  September  2021,  ‘Puluhan  Staf  WHO  Diduga  Terlibat  Pelecehan  Seksual  di Kongo,  29  September  2021’. https://www.dw.com/id/puluhan-staf-who-diduga- terlibat-pelecehan-seksual-di-kongo/a-59346301
Hayon, Yohanes Pande, 1997, Perkembagan kebudayaan dalam perspektif filsafat sejarah: sebuah  kajian  tentang  pemikiran  Arnold  J.  Toynbee,  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, thesis. urI: https://lontar.ui.ac.id/detail?id=78357 https://redr.or.id/program-adaptive-social-protection-kabupaten-sleman/
In-depth interview with the Head of BPBD Sleman (existing), Mrs. M Oktober 15, 2022 and June, 14, 2023 and September 3th, 2023
In-depth  interview  with  the  former  Head  of  UPTD  PPA/Head  of  Section  for  Fulfillment Children”s Right, Mrs. S on August 5 and 8, 2022 and September 3th, 2023 In-depth interview with Mr. L, former Staff of UPTD PPA Sleman, 3 September 2023. In-depth  interview  with  Mrs.  KRB  former  Head  of  Division  of  Woman  Empowerment DP3AP2KB Sleman, September, 3 th, 2023
In-depth  interview  with  the  Head  of  Child  Protection  DP3AP2KB  Sleman,  Mrs.  SB  on September 15, 2021.
Juswil,  Addin  Khaerunnisa  (2021),  The  Implementation  of  IDP  governance  in  Tackling Sexual Harassment Cases Among Internal Displaced Person. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Kabupaten Sleman Dalam Angka, BPS, 2023
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  Glosary  Ketidakadilan Gender, 2023. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23 .
Keputusan  Bupati  Sleman  Nomor  17  tahun  2020  tentang  Rencana  Kontijensi  Bencana Gunung Api Merapi.
Kompas.com,  06  November  2010,  Duh,  Pengungsi  Merapi  Mulai  Stres. https://megapolitan.kompas.com/read/2010/11/06/18185281/duh.pengungsi.me rapi.mulai.stres
P-ISSN : 2686-0279 --- E-ISSN : 2685-8096

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
Kompas.com,  07  November  2010,  Kamar  Mandi  dan  Kakus  Jadi  Masalah. https://biz.kompas.com/read/2010/11/07/02541896/kamar-mandi-dan-kakus- jadi-masalah
Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  BPBD  Kabupaten  Sleman  Tahun  2021-2022. https://bpbd.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2022/02/LKjIP-2021.pdf Levels  of  domestic  violence  increase  globally,  including  in  the  Region,  as  COVID-19 pandemic escalates. https://www.emro.who.int/violence-injuries- disabilities/violence-news/levels-of-domestic-violence-increase-as-covid-19- pandemic-escalates.html
Lugova, Samad, and Haque (2020), Sexual and Gender-Based Violence Among Refugees and Internally Displaced Persons in the Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict Scenario. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7734039/ Published online 2020 Dec 9. doi: 10.2147/RMHP.S283698
Medcom.co,  11  Desember  2020,  Populer  Daerah;  Pengungsi  Erupsi  Gunung  Mulai Terserang  Penyakit  hingga  Pelaku  Mutilasi  Korban  Kejahatan  Seksual. https://www.medcom.id/nasional/daerah/5b2eXa6N-populer-daerah-pengungsi- erupsi-gunung-mulai-terserang-penyakit-hingga-pelaku-mutilasi-korban-kejahatan- seksual
Menez, Jorge Rodríguez and Safranoffin, Ana, 2012, ‘Violence  against Women in Intimate Relations: A Contrast of Five Theories’, European Journal of Criminology.
Newman, Caroline (2021),  The pandemic is increasing intimate partner violence. Here is how health care providers can help. October 26, 2021.
https://www.uab.edu/news/health/item/12390-the-pandemic-is-increasing- intimate-partner-violence-here-is-how-health-care-providers-can-help
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun  2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Republika,  18  Jan  2011,  Kerugian  Akibat  Letusan  Merapi  Capai  Rp  4,23  T. https://www.republika.co.id/berita/159028/kerugian-akibat-letusan-merapi- capai-rp-423-t
Solopos.com,  24  Oktober  2016:  "Bencana  Sleman:  Ada  7  Bencana  yang  Mengancam Wilayah Sleman". https://www.solopos.com/bencana-sleman-ada-7-bencana-yang- mengancam-wilayah-sleman-763193
Tempo.co,  11  November  2010,  “Dampak  Merapi,  Macan  Tutul  dan  Monyet  Turun  ke Pemukiman”
Tempo.co,
12 November 2010, Ratusan
Pengungsi Merapi Depresi. https://nasional.tempo.co/read/291565/ratusan-pengungsi-merapi-depresi Tempo.co,  Jumat,  10  Desember,  2010,  Pengungsi  Merapi  Jadi  Korban  Pelecehan  Seksual Relawan. https://nasional.tempo.co/read/298140/pengungsi-merapi-jadi-korban- pelecehan-seksual-relawan
Trisnawati, Opy dan Widiansyah, Subhan, Kesetaraan Gender terhadap Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Bol 13 No.2 tahun 2022,
e-ISSN:2087-8451,
pISSN;2715-1247.
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/54606
UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

## DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431
UU No 23 tahun 2022 Jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UNHCR. 2011, Age, Gender and Diversity Policy: Working with people and communities for equality  and  protection. https://www.unhcr.org/media/policy-age-gender-and- diversity-accountability-2018 )
UNHCR, The UN Refugee Agency, The Office of the High Commissioner for Human Rights (OCHCR)  2023,  Guiding  Principless  on  Internal  Displacement,  2001. https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced- persons/about-internally-displaced-persons
Wihdan Hidayat, Republika.co, 29 Nov 2020, Mengintip Bilik Ayah Bunda di Pengungsian Gunung  Merapi. https://visual.republika.co.id/berita/qkjy9q283/mengintip-bilik- ayah-bunda-di-pengungsian-gunung-merapi ?
Wirtz,  Pham,  Glass,  et.al.,  (2014),  Gender-based  violence  in  conflict  and  displacement: qualitative findings from displaced women in Colombia, Conflict and Health volume 8, Article number: 10
Yaribeygi, Habib, et.al., Jul 21, 2017, ‘The impact of stress on body function: A review. doi: 10.17179/excli2017-480.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579396/