Halaman 509 - 529

## KONTRA-RADIKALISASI PADA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI
Ratna Puspita
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Raya Perjuangan No.81, Marga Mulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143 No. Telp./HP:  (021) 88955882, 081382027585 e-mail: ratna.puspita@dsn.ubharajaya.ac.id
Naskah diterima tanggal 27 Februari 2020, direvisi tanggal 19 Mei 2020 disetujui tanggal 27 September 2020

## Abstrak
Penelitian ini mengajukan argumen bahwa komunikasi harus menjadi bagian dari kontra-radikalisasi. Studi sebelumnya menggambarkan kelompok radikal menggunakan strategi tertentu untuk membuat konten di media sosial. Strateginya adalah mengunggah gambar dan video setiap hari di internet dan kemudian  membagikannya  di  seluruh  dunia,  membuat  banyak  akun  di  internet  dan  menggunakan tagar  sebagai  branding,  mempromosikan  jihad  terbuka,  dan  menggunakan  internet  untuk memperingatkan  anggota  mereka  agar  tidak  dilacak  dan  diburu  oleh  agen  keamanan.  Ini menunjukkan  teroris  mengadaptasi  teknologi  komunikasi  baru,  termasuk  media  sosial.  Platform media  sosial  memungkinkan  orang  untuk  membuat  akun  untuk  menyebarkan  ide-ide  radikalisme. Riset  ini  dilakukan  dengan  metode  tinjauan  literatur  melalui  narrative  review  yang  berfokus  pada radikalisme  di  media  sosial  dan  strategi  komunikasi  di  media  sosial  sehingga  menghasilkan  telaah teoritis  mengenai  strategi  komunikasi untuk  kontra-radikalisasi  di media sosial.  Hasil  penelitian  ini memunculkan  strategi  komunikasi  yang  meliputi  komunikator,  narasi  pesan,  dan  khalayak  kontra- radikalisasi.

## Kata kunci:  strategi komunikasi; kontra; radikalisasi; media sosial

## Abstract
This  paper  argued  that  communication  should  be  part  of  counter-radicalization.  Previous  studies illustrate  radical  groups  use certain  strategies to create  content  on social media. Its strategies are upload  pictures  and  videos  every  day  on  the  internet  and  then  sharing  them  around  the  world, creating  multiple  accounts  on  the  internet  and  using  hashtags  as  branding,  promoting  open  jihad, and  using  internet  to  warn  their  members  not  to  be  traced  and  hunted  by  security  agencies.  This shows  terrorists  adapting  new  communication  technologies,  including  social  media.  Social  media platforms  allow  people  to  create  accounts  to  spread  radicalism  and  terrorism.  This  research  was conducted  in  narrative  review  that  focused  on  radicalism  on  social  media  and  communication strategies  on  social  media  to  give  a  fundamental  review  of  communication  strategies  for  counter- radicalization on social media.  The results of this study gave rise to communication strategies that included counter-radicalization communicators, message, and audiences.
Keywords:  communication strategy; counter; radicalisation; social media

## Pendahuluan
Komunikasi  harus  menjadi  bagian dari  kontra-radikalisasi  karena  kelompok radikal  dan  organisasi  teroris  beradaptasi
dengan teknologi baru untuk menyebarluaskan  ideologinya.  Nurdin (2016) dalam penelitian mengenai Strategi  Propaganda  dan  Radikalisme  di
Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian

## Program Studi Ilmu Komunikasi
Halaman 509 - 529
Internet mendeskripsikan kelompok radikal  sebenarnya  sudah  menggunakan internet  sejak  1999.  Namun,  penggunaan internet oleh kelompok radikal mengalami pergeseran setiap tahunnya. Pada awalnya, kelompok radikal  menggunakan internet untuk menyebarluaskan informasi dan  berkomuniaksi  sesama  anggota  lain.
Kemudian,
kelompok radikal
menggunakan  internet  untuk  merekrut anggota  baru,  mengumpulkan  dana,
membangun jaringan,
dan mengoordinasikan serangan. Penelitian Nurdin menggambarkan
propaganda yang dilakukan oleh
kelompok  radikal  memaksimalkan  media sosial sebagai medium komunikasi pemasaran.  Pesan  yang  dikirimkan  oleh kelompok radikal tidak hanya soal isi atau muatan,  melainkan  juga  kemasan  atau format.  Nurdin  menjelaskan  strategi propaganda  dilakukan  dengan  cara-cara seperti unggahan gambar dan video setiap hari  di  internet.  Selain  itu,  kelompok radikal  membuat  banyak  akun  di  internet dan menggunakan tagar sebagai branding. Mereka juga mempromosikan jihad terbuka dan difusi ideologi online.
Penelitian  sebelumnya  yang  juga menjelaskan penggunaan internet, khususnya  media  sosial,  oleh  kelompok radikal  atau  teroris  dilakukan  oleh Jennifer Yang Hui (2017) dan Muthohirin (2015).  Hui,  yang  melakukan  penelitian mengenai fenomena crowdsourcing terrorisme  dan  strategi  media  sosial  ISIS di  Indonesia,  menerangkan  media  sosial telah  digunakan  oleh  ISIS  untuk  menarik khalayak  yang  menjadi  target  sasaran mereka  agar  bergabung  menjadi  anggota. Untuk  menarik  target  sasaran  mereka, ISIS  menggunakan  situs  web  berbahasa Indonesia  yang  mengusung  tema-tema
seperti  antinegara,  kiamat  dan  panggilan untuk  hijrah,  dan  utopianisme  dan kemartiran ( martyrdom ).
Muthohirin (2015) dalam penelitiannya mengenai pergerakan radikalisme  di  media  sosial  berusaha menggambarkan gerakan radikalisme tidak  hanya  dilakukan  oleh  kelompok terafiliasi  organisasi  teroris,  melainkan juga  organisasi  fundamentalisme  Islam. Akun  di  media  sosial  dan  portal  online digunakan untuk mempropagandakan ideologi  kekerasan,  ujaran  kebencian, pendirian  negara  Islam,  dan  hujatan terhadap produk-produk yang berasal dari Barat.
Pelibatan  media  sosial  dalam penyebarluasan pesan-pesan yang memuat radikalisme ini membuat masalah terorisme  bukan  lagi  sekadar  persoalan keamanan, melainkan komunikasi. Kelompok  radikalisme  dan  organisasi teroris mengadaptasi teknologi komunikasi  baru,  termasuk  media  sosial, untuk  tujuan  mereka,  yakni  mendapatkan banyak  anggota,  donasi,  dan  pengaruh. Apalagi,  platform  media  sosial  seperti Youtube, Facebook, Instagram, membuka akses  kepada  semua  pengguna  internet untuk  menggunggah  informasi,  termasuk membuat  akun  pseudonim  atau  anonim untuk menyebarluaskan radikalisme.
Muthohirin  (2015)  menyatakan program  penanggulangan  terorisme  dan ideologi-ideologi radikalisme tidak cukup hanya  dilakukan  melalui  deradikalisasi. Sebab, deradikalisme tidak mampu menghapus  cara  pandang  sebagian  orang yang  mulai  berpikiran  radikal  dan menebar  ujaran  kebencian.  Pettinger
(2017) mengutip John Horgan menjelaskan deradikalisasi mencakup program yang dilakuakn setelah kejahatan
terjadi, sedangkan program yang meliputi skema sebelum tindakan kejahatan terjadi disebut kontra-radikalisasi.
Chowdhury  &  Krebs  (2010)  yang melakukan penelitian fundamental mengenai  kontra-terorisme  berargumen bahwa strategi perlawanan ideologi radikalisme yang mengarah pada kekerasan  harus  dilakukan  di  medan komunikasi,  yang  tidak  hanya  melalui pendekatan perang, melainkan juga menggunakan  bahasa.  Greenberg  (2016) menyarankan agar strategi perlawanan ini dilakukan  dengan  cara  kontra-narasi  atau kontra-pesan.  Dengan  kata  lain,  strategi kontra-radikalisasi  juga  harus  dilakukan dengan  cara  menyebarluaskan  pesan  atau narasi untuk melawan ideologi kekerasan.
Strategi  produksi  pesan  terkait dengan ilmu komunikasi yang memfokuskan  pada  proses  transmisi  atau pengiriman  atau  penyampaian  pesan antarmanusia.  Kondisi  ini  menunjukkan pentingnya  strategi  penggunaan  sumber daya komunikasi untuk melawan terorisme.  Cangara  (2017)  mengutip Middleton  (1980)  menyatakan  bahwa strategi komunikasi merupakan kombinasi terbaik  dari  semua  elemen  komunikasi mulai  dari  komunikator,  pesan,  saluran (media),  dan  penerima,  sampai  pada pengaruh  (efek)  yang  dirancang  untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Cangara juga menjelaskan mengenai  keterkaitan  strategi  komunikasi dan kebijakan. Strategi komunikasi merupakan  kiat  atau  taktik  yang  bisa dilakukan  dalam  melaksanaan  perencaan komunikasi. Perencanaan komunikasi sangat terkait dengan kebijakan komunikasi, yaitu strategi jangka panjang yang harus dijabarkan dalam perencanaan operasional.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  kontra-radikalisasi  di  media sosial  dalam  perspektif  komunikasi. Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut, penulis  melakukan  kajian  literatur  yang memfokuskan  pada  topik  empat  tema, yakni  radikalisme  di  media  sosial, radikalisme di Indonesia, kebijakan kontra-radikalisasi, dan strategi komunikasi  di  media  sosial.  Empat  tema tersebut  dianalisis  menggunakan  elemen- elemen  komunikasi  yang  termuat  dalam model Lasswell.
Harold D Lasswell dalam (Wijaya, 2015)  mengatakan  cara  yang  baik  untuk menjelaskan  komunikasi  ialah  menjawab pertanyaan  sebagai  berikut:  “who  says what in what channel to whom with what effect”  atau  komunikasi  memuat  lima tahap, yakni siapa orang yang menyampaikan
komunikasi atau
komunikator, apa pesan yang disampaikan,  media  apa  yang  digunakan untuk menyampaikan pesan, siapa penerima  pesan  atau  komunikan,  dan perubahan  apa  yang  terjadi  ketika komunikan  menerima  pesan  komunikasi yang telah tersampaikan.

## Radikalisme, Deradikalisasi, dan Kontra- Radikalisasi
Radikalisme  merupakan  konsep yang  tidak  mudah  didefinisikan  karena tergantung  pada  konteks,  praktik,  dan perspektif. Istilah radikalisme berasal dari kata radix yang  berarti  akar  atau  sesuatu yang berasal dari asal ( basic ).
Radikalisme berhubungan dengan cita-cita yang harus diperjuangkan lantaran angggapan bahwa orang harus kembali ke asas  dasar  ajaran.  Istilah  ini  kemudian kerap  digunakan  dalam  konteks  politik, yang  menjelaskan  radikalisme  sebagai
pendekatan yang menginginkan perubahan lengkap
dibandingkan perubahan  bertahap,  perubahan  secara mendasar, dan prinsip  (Jamaluddin,  2015; Nurdin, 2016)
Keinginan  atau  cita-cita  untuk kembali  ke  dasar  ajaran  ini  telah  berubah menjadi  aksi  politik  untuk  mendorong perubahan  mendasar  secara  bertahap  agar terlaksana nilai-nilai yang prinsip. Jamaluddin  (2015)  mengatakan  ada  tiga faktor  yang  memengaruhi  radikalisme, yakni nasionalisme, agama, dan globalisasi.  Faktor  nasionalisme  muncul dalam  penjajahan  dan  rakyatnya  menilai sistem  yang  berlaku  sangat  kejam  dan tidak  adil  sehingga  tidak  ada  jalan  lain, kecuali  radikalisme  yang  bisa  mengubah kehidupan  mereka.  Faktor  agama,  yakni aksinya  berdasarkan  ketentuan  dalam agama  itu  sendiri  yang  oleh  masyarakat luas diinterpretasikan berbeda-beda. Sedangkan  faktor  globalisasi  muncul karena  ada  kelompok  yang  belum  siap menerima  dampak  kemajuan  teknologi negara  maju  yang  hasilnya  menyalur  ke pelosok dunia.
Radikalisme  yang  didorong  oleh faktor nasionalisme ini berkelindan dengan  globalisasi  yang  dianggap  karena telah membuat ketimpangan baru. Nasionalisme  atau  jalan  perlawanan terhadap  sistem  yang  tidak  adil  ini mendorong keinginan untuk kembali pada asas-asas  agama  untuk  bisa  mengubah kehidupan  mereka.  Huq  dalam  (Bhui  & Ibrahim,  2013)  mengatakan  radikalisme muncul  karena  individu  atau  kelompok merasa  dirugikan  oleh  fenomena  sosio- politik  dan  sosio-historis.  Ummah  (2012) radikalisme sangat  terkait dengan konteks lokal dan global.
Radikalisme dalam konteks agama yang  didorong  oleh  globalisasi  dan nasionalisme  ini  berupaya  merombak seluruh tatanan sosial atau politis yang ada menggunakan kekerasan. Jamaluddin
(2015)  mengatakan  radikalisasi  agama akan  mencakup  persoalan  yang  cukup kompleks mulai dari keyakinan, interpretasi  ajaran,  lingkungan  sosial, tradisi  budaya,  tingkat  keimanan  umat, pemahaman  terhadap  setiap  perubahan yang terjadi.
Radikalisme  agama  ini  muncul dalam berbagai jenis, mulai dari pemurnian  agama,  pergerakan  sosial untuk  menciptakan perubahan masyarakat secara  menyeluruh  berbasis  nilai-nilai agama, hingga radikalisme kekerasan atau terorisme.  Keberagaman  bentuk,  mulai dari keinginan mengubah praktik kebudayaan hingga adanya aksi kekerasan, menunjukkan bahwa
radikalisme bisa mengarah pada kekerasan ( violent )  atau  terorisme.  Para  pengikut radikalisme  ingin  konsekwensi  ektrem, yakni  perwujudan  ideologi  yang  mereka anut  (Bhui  &  Ibrahim,  2013;  Nurdin, 2016).
Horgan  dalam  (Bhui  &  Ibrahim, 2013) mendefinisikan radikalisasi kekerasan  sebagai  “proses  sosial  dan psikologis  dari  peningkatan  radikalisasi melalui  keterlibatan  dengan  gerakan  non- negara  yang  ekstrem”.  Radikalisasi kekerasan  ini  terjalin  dengan  wacana terorisme  dan  masalah  keamanan.  Doosje et al. (2016) menjelaskan model radikalisasi  yang  membedakan  proses orang  menjadi  semakin  termotivasi  untuk menggunakan cara-cara kekerasan terhadap  anggota  kelompok  luar  untuk mencapai  perubahan  perilaku  dan  tujuan politik  menjadi  tiga  fase.  Fase  pertama,
yakni sensitivitas terhadap ideologi radikal.  Fase  kedua,  yaitu  menjadi anggota  kelompok  radikal.  Pada  fase terakhir,  seseorang  siap  bertindak  atas nama ideologi kelompok, misalnya dengan merencanakan serangan.
Setiap  tiga  fase  tersebut  terjadi dalam  tiga  level,  yakni  mikro,  meso,  dan makro.  Pada  fase  sensitivitas  mikro, adanya  perasaan  tidak  penting  atau  tidak bermakna  sehingga  seseorang  terdorong melakukan  pencarian  terhadap  sesuatu yang  penting  atau  bermakna.  Pada  level ini,  sangat  mungkin  seseorang  merasakan ketidakpastian sehingga  termotivasi  untuk mengurangi ketidakpastian melalui identifikasi  dirinya  dengan  nilai  dan norma  kelompok  tertentu.  Proses  dalam diri ini akan dipengaruhi pada sensitivitas level meso, yakni lingkungan sosial mulai dari  keluarga,  teman,  dan  kelompok terdekat.  Proses  sensitivitas dalam diri ini meningkat ke level makro ketika lingkungan  sosial  memengaruhi  sebagian besar diri seseorang (Doosje et al., 2016).
Menurut Doosje et al. (2016), pada level mikro fase kedua, individu merasakan adanya komitmen kebersamaan  dengan  kelompok  sehingga ingin bergabung. Ketika bergabung dengan  kelompok,  seseorang  akan  selalu bermula  dari  anggota  yang  tidak  dikenal. Ini  yang  kemudian  memotivasi  individu untuk menunjukan kesetiaan dalam kelompok  melalui  ketaatan  terhadap norma dan nilai. Pada proses ini, individu sangat  mungkin  memasuki  level  meso fase kedua, yakni terikat dengan kelompok. Fase kedua ini diakhiri dengan level  makro,  yaitu  deklarasi  dukungan. Fase  ketiga,  yakni  melakukan  aksi  atau serangan,  juga  memuat  tiga  level,  yakni mikro,  meso,  dan  makro.  Pada  level  ini,
orang  mulai  berniat  melakukan  kekerasan terhadap grup lain. Tindakan ini berlanjut dengan  level  meso,  yaitu  mempersiapkan strategi  kekerasan.  Pada  tahap  ini, individu  akan  sulit  ditarik  keluar  dari kelompok  radikal.  Karena  itu,  proses selanjutnya,  yakni  level  makro  di  mana individu sudah terlibat serangan.
Adanya  kekerasan  memunculkan istilah deradikallisasi sebagai upaya menetralisir paham-paham radikal melalui berbagai  pendekatan.  Syaiful  (2013) menyatakan  deradikalisasi  memiliki  dua makna, yakni pemutusan atau disengagement dan deideologisasi.
Pemutusan  artinya  mendorong  kalangan radikal  untuk  mereorientasi  diri  melalui perubahan sosial kognitif sehingga mereka meninggalkan  norma,  nilai,  aspirasi,  dan perilaku  yang  diikuti  sebelumnya  menuju norma baru.
Di
Indonesia, agenda deradikalisasi  pemahaman  agama  yang selama  ini  menjadi  sumbu  dari  terorisme diklaim  berjalan  efektif.  Pemerintah  tidak hanya menggunakan hard power , melainkan  juga  kekuatan  lunak  ( soft power ). Dalam hard power , deradikalisasi bersifat represif melalui perundang- undangan  kekuatan  militer  (TNI  dan Polri), serta penegakan hukum atas pelaku terorisme.  Pendekatan soft  power bersifat preventif,  hendaknya  mematikan  sumber api  terorisme,  yakni  paham  keagamaan radikal.  Inilah  arti  penting  deradikalisasi (Syaiful, 2013).
Pettinger  (2017)  mengutip  John Horgan  menjelaskan  skema  deradikalisasi mencakup program-program terkait dengan  proses  pascakejahatan  sedangkan skema  yang  meliputi  program  untuk individu  dengan  pandangan  radikal  yang belum  melakukan  pelanggaran  hukum
disebut  kontra-radikalisasi.  Dengan  kata lain,  deradikalisasi  merupakan  skema yang  menargetkan  tahanan  atau  mantan militan, sedangkan kontra-radikalisasi merupakan  program  yang  mencegah radikalisasi  sehingga  menargetkan  warga sipil  dengan  pandangan  radikal  sebelum mereka melakukan kejahatan.
Program kontra-radikalisasi dilakukan di sejumlah negara seperti Arab Saudi,  Australia,  dan  Inggris.  Pemerintah Arab  Saudi  melalui  Kementerian  Budaya dan Informasi mengembangkan pendekatan  kontra-radikalisasi  dengan cara  mengirimkan  ahli  agama  ke  sekolah dan  masjid  untuk  berdakwah  tentang
bahanya radikalisme. Cara berbeda dilakukan oleh negara-negara liberal yang mengadopsi  skema  kontra-radikalisasi dengan  cara  mendekati  organisasi  yang dapat menarik perhatian kelompok- kelompok yang diprofilkan. Organisasi ini berperan  menyampaikan  pesan  yang mereka  inginkan,  yakni  menekankan persatuan,  ketahanan  bersama,  dan  nilai- nilai yang mendukung pemeliharaan status quo (Pettinger, 2017).
Pettinger (2017) mengatakan kontra-radikalisasi dengan skema ini tidak sepenuhnya berhasil. Pemerintah Australia melakukan praktik kontra-radikalisasi yang ditujukan kepada komunitas Muslim. Skema  ini  justru  memunculkan  persepsi bahwa  komunitas  Muslim  terpisah  dari masyarakat Australia lainnya dan meningkatkan  ketidakpercayaan  antara minoritas Muslim dan pihak berwenang di negara  tersebut.  Efek  lainnya,  yakni stigmatisasi yang justru mendorong beberapa  pemuda  Muslim  untuk  terlibat dalam  kekerasan  radikal.  Sementara skema  kontra-radikalisasi  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Inggris,  yakni  menyasar
individu-induvidu yang menimbulkan risiko  fisik  bagi  masyarakat.  Namun,  cara ini juga mendapat kritikan karena dibarengi  dengan  eksploitasi  mengenai ancaman terorisme secara berlebihan.
Untuk itu, Pettinger (2017) mengatakan pandangan kontra-radikalisasi sebenarnya  memvalidasi  persepsi  bahwa radikalisme  itu  berbahaya.  Akibatnya, kontra-radikalisasi  dapat  menekan  ide-ide radikal dalam masyarakat. Kritikan terhadap  kontra-radikalisasi  ini  lantaran adanya  program  yang  menyasar  warga sipil  berpaham  radikal  untuk  mencegah dan meminimalkan risiko terorisme.

## Radikalisme Islam di Indonesia
Radikalisme Islam berupaya menolak pemerintahan dan negara nasional, ideologi politik nasional, partisipasi mayoritas Muslim dalam demokrasi,  serta  mazhab  keislaman  arus utama  di  suatu  negeri.  Kendati  demikian, radikalisme Islam secara historis- sosiologis lebih tepat sebagai gejala sosial politik  ketimbang  gejala  keagamaan meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan (Nurdin, 2016; Ummah, 2012).
Syaiful (2013) menjelaskan radikalisme Islam terbagi dalam tiga jenis,
yakni puritanisme (salafi wahabi), radikalisme  (salafi  haroki),  dan  terorisme (salafi  jihadi).  Ketiganya  berangkat  dari karakter  gerakan  salafi,  yakni  pemurnian agama  dari  budaya  lokal  dan  penempatan sistem  politik  Islam  di  masa  nabi  sebagai model  ideal  bagi  kekuasaan  Islam.  Pada level  terbawah,  yakni  salafi  wahabi sebagai  puritanisme,  dicirikan  dengan memurnikan  agama  dari  produk  dan praktik kebudayaan, tetapi tidak berpolitik. Salafi haroki melakukan
pergerakan sosial karena ingin menciptakan perubahan masyarakat secara menyeluruh  berbasis  ideologi  Islam. Meski  berpolitik,  orang-orang  dalam salafi  haroki  tidak  selalu  terlibat  dalam terorisme.  Terorisme  yang  berada  di puncak radikalisme menggunakan pendekatan militer demi penegakan khilafah  untuk  meruntuhkan  hegemoni barat  (AS  dan  Israel).  Penjelasan  Arif menunjukkan  keberagaman  radikalisme Islam  mulai  dari  sekadar  keinginan melaksanakan  agama  dengan  murni  atau bersih dari budaya lokal, menjadi pergerakan sosial seperti ajakan berpartisipasi pada demokrasi, hingga aksi kekerasan.
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam  (Syaiful,  2013)  pada  1981  pernah menyatakan  radikalisme  Islam  muncul karena ketidakmampuan sebagian Muslim dalam mengintegrasikan sistem pendidikan,  struktur  keluarga,  usaha ekonomi  dan  aspirasi  politik  Islam  ke dalam  kehidupan  berbangsa  modern. Ketidakmampuan ini menempatkan mereka  sebagai  orang-orang  yang  kalah, melalui  anggapan  “Islam  adalah  ancaman bagi  kehidupan  berbangsa  modern”, sehingga mereka berkeinginan menegakkan  idealitas  Islam  dan  menolak sistem  sosial  modern.  Radikalisme  Islam yang berkelindan dengan faktor globalisasi  ini  juga  diutarakan  oleh Tarmizi  Taher  dalam  (Muthohirin,  2015) yang  menyatakan  gerakan  radikalisme Islam  muncul  sebagai  penolakan  nilai- nilai Barat. Tarmizi menyatakan radikalisme  Islam  sebagai  “gerakan  dari kelompok Muslimin tertentu yang menolak tatanan yang sudah ada, terutama yang  dinilai  berasal  dari  Barat,  dan berusaha menerapkan suatu model tatanan
tersendiri  yang  berbasiskan  nilai-nilai ajaran Islam fundamental, yaitu al-Qur’an, al-Hadist,  dan  praktik  kehidupan  sahabat Nabi generasi pertama.”
Pendapat  Gus  Dur  dan  Tarmizi Taher  menunjukkan  bahwa  radikalisme Islam ini muncul sebagai akibat globalisasi yang berperan mempopulerkan nilai-nilai Barat sehingga membuat ajaran- ajaran  Islam  yang  berdasarkan  al-Qur’an, al-Hadist,  dan  praktik  kehidupan  sahabat Nabi  generasi  pertama  menjadi  terdesak. Ummah  (2012)  menerangkan  ada  enam hal  yang  mendorong  radikalisme,  yakni (1)  tekanan  politik  penguasa  terhadap keberadaannya,  (2)  emosi  keagamaan,  (3) faktor kultural, (4), ideologis antiwesternisme, (5) kebijakan pemerintah,  khususnya  ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam memperbaiki  situasi  dominasi  ideologi, militer  maupun  ekonomi  dari  negera- negara  besar,  (6)  media  massa  barat  yang memojokkan umat Islam.
Sepertihalnya dalam konteks global,  para  aktivis  radikal  di  Indonesia juga  percaya  bahwa  Indonesia  sedang berada di tepi jurang kehancuran sehingga mereka  menekankan  urgensi  syariah, negara  Islam,  dan  jihad  dalam  pesan- pesannya. Bagi para aktivis radikal, dunia terbagi  menjadi  ‘kami’  dan  ‘mereka’. Karena itu, radikalisme Islam di Indonesia membangun  narasi  mengenai  kelompok yang dianggap sebagai  musuh. Kelompok yang dianggap musuh, yakni mereka yang digambarkan  sebagai  penghalang  upaya menerapkan  syariah  dan  mendirikan negara  Islam.  Musuh  tersebut,  yakni Zionis,  Barat,  warga  Indonesia  keturunan Cina,  dan  kelompok  komunis.  Dafar musuh bisa diperpanjang dengan memasukkan  aktor-aktor  lain  seperti
pemerintah,  angkatan  bersenjata,  polisi, partai politik, LSM, politisi, figur nasional, intelektual dan aktivis mahasiswa.  Dalam  konteks  radikalisme Islam,  Islam  menjadi  padanan  kata  yang menarik  dalam  membangkitkan  sentimen primordial.  Karena  itu,  pola  indoktrinasi politik Islamisme tidak hanya mengedepankan  prinsip  nilai-nilai  anti- Barat,  anti-Kristen,  anti-demokrasi,  anti- Yahudi, dan terbangunnya berbagai macam  identitas  pendukung  misalnya etnisitas,  suku,  ras  (Hiariej,  2010;  Jati, 2017; Muthohirin, 2015).
Di  Indonesia,  radikalisme  Islam juga terkait dengan keruntuhan Orde Baru (1966-1998).  Ketika  Orde  Baru  berkuasa, hampir tidak pernah ada kata “radikalisme”  dan  “terorisme”  yang ditujukan  kepada  kelompok  tertentu. Runtuhnya  Orde  Baru  1998  berpengaruh sangat  besar  dalam  perkembangan  Islam. Bentuk  Islam  di  Indonesia  pun  menjadi sangat  beragam.  Selain  Islam  liberal, Islam  garis  keras  atau  Islam  radikal banyak  menikmati  perubahan  politik  di Indonesia  ini  (Muthohirin,  2015;  Syaiful, 2013; Ummah, 2012).
Dua dekade sejak keruntuhan Orde Baru,  gerakan  radikalisme  Islam  tersebut semakin  menyeruak  di  ruang  publik.  Jati (2017)  menerangkan  pola  radikalisme  ini berkembang  cukup  kuat  dalam  kelas menengah Muslim Indonesia sehingga ada upaya  perebutan  kekuasaan  di  ruang publik.  Radikalisme  kelas  menengah mencoba berupaya menancapkan kekuasaan  hegemoni  dalam  ruang  publik masyarakat.  Perebutan  ruang  publik  ini mulai  dari  penggunaan  kekerasan  dan serangan  mematikan  sampai  pawai  massa dan  protes  damai  (Hiariej,  2010;  Jati, 2017).
Muthohirin  (2015)  menyebutkan beberapa  fenomena  yang  bisa  dengan mudah  menjadi  tanda  bagi  kemunculan radikalisme  Islam  di  Indonesia,  di antaranya  keberadaan  laman,  akun  di media sosial, portal online, serta penerbitan-penerbitan berbasis Islam. Aktivitas online ini untuk memprogandakan ideologi-ideologi kekerasan,  ujaran  kebencian,  pendirian negara  Islam,  dan  hujatan  terhadap produk-produk yang berasal dari Barat. Radikalisme Islam yang
berkembang di Indonesia ini pun menyeruak  ke  percakapan-percakapan  di media  sosial.  Radikalisme  Islam  ini terwujud  dalam  ekspresi  melaksanakan agama  dengan  murni  atau  bersih  dari budaya  lokal,  pergerakan  sosial  seperti ajakan  berpartisipasi  pada  demokrasi, hingga aksi kekerasan.

## Radikalisme di Media Sosial
Generasi  baru  World  Wide  Web mendukung  aktivitas  kolaboratif  dan interaktif sehingga mendorong kemunculan  aplikasi  internet,  termasuk media  sosial.  Kaplan  dan  Haenlein menyebutkan  media  sosial  merupakan kelompok  aplikasi  berbasis  internet  atau internet  yang  memungkinkan  pembuatan konten  yang  dibuat  pengguna,  seperti Twitter , Facebook , YouTube , WhatsApp , dll (Hossain, 2015; Nurdin, 2016).
Karakteristik  media  sosial  ini
memungkinkan
pengguna internet menjadi produser pesan sehingga membuka kemungkinan kemunculan beragam  pesan  yang  memuat  beragam ideologi dan nilai-nilai, termasuk radikalisme. Kelompok radikal menyadari hal  tersebut  sehingga  memanfaatkannya untuk mengembangkan paham atau
ideologi  mereka.  Ketika  penggunaan media  sosial  menjadi  populer  di  kalangan individu  dan  kelompok  di  seluruh  dunia maka  berbagai  kelompok  teroris  juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi  satu  sama  lain,  termasuk dengan pengikut mereka   (Hossain, 2015; Nurdin, 2016).
Jumlah kelompok radikal dan organisasi  teroris  yang  beroperasi  setiap hari  meningkat  karena  mereka  menyadari bahwa  teknologi  ini  memungkinkan penciptaan keragaman jumlah dan platform .  Sebagai  contoh,  Hui  (2017) menemukan  bahwa  laman  yang  terafiliasi dengan  Al-  Qaeda  meningkat  900  buah setiap  tahunnya.  Beberapa  tahun  terakhir, ISIS  menjadi  organisasi  teroris  yang paling  aktif  di  media  sosial  dengan penggunaan
Facebook , Twitter , Instagram , YouTube , Viber ,  dll.  ISIS menggunakan platform media  sosial sebagai  magnet  untuk  menarik  ribuan pengunjung,  komentar,  dan  unggahan lainnya. Namun, praktik organisasi teroris bukan  hanya  dilakukan  oleh ISIS, melainkan  para  pendahulunya.  Sejak 1999,  eksistensi  organisasi  teroris  di internet telah diamati dan mereka melakukan  aktivitas  di  berabagai  forum, blog ,  dan  media  sosial  (Awan,  2017; Hossain, 2015; Nurdin, 2016).
Penggunaan  media  sosial  tidak hanya  dilakukan  oleh  kelompok  radikal yang  memfokuskan  perjuangannya  pada jalan kekerasan atau terorisme. Kelompok radikal  yang  menginginkan  pemurnian ajaran  agama  atau  puritanisme  dan kelompok radikal yang melakukan gerakan  sosial  juga  melakukan  strategi serupa.  Muthohirin  (2015)  menjelaskan ada  banyak  akun  di  jejaring  sosial  dan blog  yang  dikelola  HTI,  Salafi,  dan
Tarbiyah.  Muthohirin  mengidentifikasi kelompok  Salafi  dan  kelompok  Islam fundamentalis lainnya menggunakan beberapa  akun  Facebook  dan  Twitter. Namun akun-akun tersebut dikelola secara individu  dan  tidak  sistematis.  Sebagai contoh  adalah  akun  Facebook  “Dakwah Salafiyah  Ahlus  Sunnah  Wal  Jama’ah” yang dikelolah oleh seorang aktivis Salafi bernama  Damar  Yustian  yang  berdiri sejak  31  Juli  2015.  Muthohirin  juga mengidentifikasi  laman  yang  memiliki kecenderungan  dikelola  dan  dimiliki  para aktivis Harakah Tarbiyah, yaitu www.pkspiyungan.org .  Sementara  HTI menyuarakan  aspirasinya  melalui  media sosail Facebook dan Twitter. Media sosial tersebut berisi ajakan mendirikan Khilafah Islamiyyah,  menerapkan  politik  Islam, menyingkirkan  demokrasi  sebagai  sistem pemerintahan  nasional,  serta  menolak produk, ide, dan pemikiran yang bersumber  dari  Barat  seperti  HAM,
kesetaraan gender, pluralisme, sekulerisme, dan liberalisme.
Kelompok  radikal  menggunakan media  sosial  karena  media  sosial  mereka untuk berkomunikasi, membagikan informasi, penambangan data ( data mining ), mencari dana ( fundrising ), merekrut,  dan  berdagang  dengan  anggota dan  pengikut  organisasi  teror  di  seluruh dunia.  Tidak  hanya  itu,  kelompok  radikal juga menggunakan internet untuk propaganda, hasutan, pelatihan,
perencanaan, eksekusi, serangan siber atau cyberattack , dan pengumpulan data intelejen.  Dengan  demikian,  orang  bisa menjadi jihadis atau teroris tanpa interaksi langsung dengan organisasi radikal.
Dalam konteks ini, internet dapat berfungsi  sebagai  alternatif  untuk  praktik
Halaman 509 - 529
kekerasan  radikal  (Awan,  2017;  Hossain, 2015; Nurdin, 2016).
Awan  menyodorkan  lima  faktor kepribadian  pengguna  internet,  yakni keterbukaan, kesadaran, extraversion , keramahan, dan neurotisisme, memainkan peranan  bagi  organisasi  radikal  untuk membangun  persahabatan  online  dengan penggunanya. Upaya membangun
persahabatan online ini untuk memudahkan organisasi radikal melakukan  pemasaran  ideologi.  Bhui  dan
Ibrahim  menjelaskan  organisasi  radikal memperlakukan internet, khususnya media  sosial,  sebagai  medium  pemasaran sehingga
memungkinkan mereka melakukan teknik-teknik persuasi.
Teknik-teknik  persuasi  itu  memfokuskan pada  isi  atau  konten  yang  dibagikan hingga cara presentasi (Awan, 2017; Bhui & Ibrahim, 2013).
Kelompok radikal memancing pengguna  internet  agar  tertarik  dengan aktivitas  mereka  dengan  teknik  persuasi yang  memfokuskan  pesan  pada  isi  dan kemasan. Teknik persuasi isi menekankan pada  topik  agama  yang  terkait  isu-isu politik,  ideologis,  dan  teologi.  Selain  itu, isi  pesan  juga  berusaha  mewujudkan bayangan  khayalak  mereka  mengenai konsep  umat,  termasuk  membagi  mereka dalam  kategori  taat  dan  kafir  (Bhui  & Ibrahim,  2013).  Sementara  untuk  teknik persuasi melalui kemasan presentasi, Bhui dan  Ibrahim  (2013)  mengutip  Rogan menjelaskan
organisasi
radikal menyajikan pesannya lewat fatwa, khotbah,  hingga  video-video  penyerangan dan  pemenggalan.  Banyak  situs  web jihadis  yang  memanfaatkan  semua  fungsi multimedia di internet, termasuk fitur-fitur interaktif  dengan  memanfaatkan  ruang percakapan, film, musik, dan bahkan toko
online  di  mana  pengguna  dapat  membeli kaos. Muthohirin juga menjelaskan kelompok  radikal  melakukan  propaganda di  media  sosial  dengan  pesan  yang dikemas  atau  disajikan  melalui  video, kicauan berkala, dan pokok-pokok keputusan internal organisasi.
Menurut Bhui dan Ibrahim (2013),
akumulasi  isi  atau  konten  atau  materi dengan video tersebut menjadikan internet sebagai  komunikasi  instrumental  dan simbolik  melalui  platform  multimedia yang  dapat  mengedarkan  teks  yang  kuat, retorika,  gigitan  suara,  dan  gambar  yang disinkronkan.  Weimann  dan  Winn  (1994) menyodorkan  metafora  Jenkins  (1975) mengenai ‘teater teror’ untuk menjelaskan bahwa  terorisme  modern  merupakan upaya  untuk  mengomunikasikan  pesan melalui penggunaan teror yang direncanakan. Terorisme menjadi tontonan  visual  karena  tidak  hanya ditujukan  pada  korban  yang  sebenarnya, tetapi  orang-orang  yang  menonton  dan merupakan  bentuk  komunikasi  simbolik. Komunikasi  simbolik  melalui  peristiwa- peristiwa  teroris  dan  penggunaan  Internet untuk mengomunikasikan ideologi ekstrimis  dan  radikal  sering  melibatkan pembingkaian jarak jauh yang memfokuskan  pada  keterkaitan  persoalan lokal  dalam  masalah-masalah  keamanan global (Bhui & Ibrahim, 2013).
(Nurdin, 2016)menjelaskan
radikalisme online bukan hanya persoalan hukum karena dapat menyebabkan dampak  besar  dan  luas  dalam  komunitas. Aktivitas organisasi terorisme internasional  juga  menumbuhkan  jumlah teroris-teroris local sebab aktivitas kelompok  radikal  di  internet  misalnya memancing  tujuh  jenis  karakter,  yakni kerumunan siber yang melakukan
perundungan  hingga  persekusi  ( cyber mobs ), orang yang memilih tidak berinteraksi  dengan  orang  lain  ( loners ), seseorang  yang  membayangkan  atau bermimpi tentang sesuatu yang diinginkan ( fantasists ),  orang  mencari  ketegangan
( thrill  seekers ),  dan  penghancur  moral ( moral  crusaders ),  narasisis,  dan  pencari identitas  (Awan,  2017;  Hossain,  2015; Nurdin, 2016).
Freiburger & Crane dalam  (Awan, 2017)  menyatakan  kelompok  radikalisme memproduksi kebencian di internet.
Alhasil,  internet,  termasuk  media  sosial, mempromosikan  kekerasan.  Cara  ini, khususnya  dikotomi  orang  yang  taat  dan kafir,  akan  dengan  mudah  menjaring khalayak  yang  potensial,  bahkan  jika mereka  tidak  menganut  ideologi  radikal. Awan menjelaskan anggota ISIS bertindak dalam  mentalitas cybermobs dengan  cara merundung  orang  lain  dalam  interaksi pribadi dengan anggota lain.
Awan  (2017)  mengutip  Goodboy dan  Martin  berpendapat  perundungan siber  atau cyberbullies berusaha  untuk mempermalukan,  merendahkan,  meniru, atau  mengucilkan  orang  lain.  Mereka tidak  hanya  merekrut  orang  tetapi  untuk menciptakan sikap ideologis yang bertujuan mengintimidasi
dan menyebabkan  rasa  takut.  Interaksi  di media  sosial  memungkinkan  anggota organsiasi  teroris  menciptakan  iklim ketakutan dan kecemasan. Apalagi, media sosial  tidak  hanya  menjadi  medium penyimpanan pesan melainkan juga bertindak  sebagai  ruang  gema  yang memungkinkan pengguna mendengar berulang-ulang  pendapat  yang  mereka sepakati.
Penulis  berpendapat kelompok radikal memanfaatkan karakteristik
internet  yang  memungkinkan  penyajian pesan  dalam  beragam  bentuk  atau multimedia,  yakni  tulisan,  suara  atau audio,  dan  video.  Pesan-pesan  dengan kemasan multimedia tersebut memfokuskan  pada  topik  agama  yang secara  khusus  membahas  pandangan  atau isu-isu  politik,  ideologis,  dan  teologi. Tidak  hanya  itu,  isi  pesan  juga  memuat perundungan, kebencian, sehingga membuka  potensi  terjadinya  perpecahan di warga internet (warganet).

## Strategi Komunikasi di Media Sosial
Media sosial memiliki karakteristik  yang  memberi  kemungkinan pada  setiap  orang  untuk  saling  berbagi informasi  secara  luas  atau  terbatas  pada orang-orang yang dikehendakinya. Karakteristik tersebut di antaranya memungkinkan  pembuatan  konten  yang dibuat  pengguna.  Artinya,  media  sosial memungkinkan  setiap  penggunanya  tidak saja  mengkonsumsi  informasi,  tetapi  juga memproduksi informasi sekaligus mendistribusikan informasi tersebut (Hossain, 2015;  Nurdin,  2016;  Syahputra,
2017).
Nasrullah  dalam  (Syahputra,  2017) menjelaskan  media  sosial  memiliki  enam karakteristik media sosial, yakni intertextuality,  nonlinearity,  blurring  the reader/writer  distinction,  multimedianess, no gatekeeper, dan ephemerality . Intertextuality , yakni  setiap  teks  dapat tertaut  dengan  beberapa  teks  lainnya. Nonlinearity atau  tidak  linear  artinya setiap pergerakan pembicaraan tidak dapat diprediksi  secara  lurus  dan  linear.  Satu topik pembicaraan dapat saja berkembang dan  melahirkan  topik  baru  lainnya. Blurring  the  reader/writer  distinction artinya  ada  pembeda  yang  kabur  antara
pembaca  dan  penulis.  Warganet  bisa berperan  sebagai  konsumen  informasi, tetapi  ia  berganti  jadi  produsen  ketika mengemas ulang informasi dan mendistribusikannya.
Multimedianess , artinya  media  sosial  bersifat  konvergensi yang dapat memuat teks, audio, video dan sebagainya. No Gatekeeper , artinya dalam media  sosial  tidak  ada  ‘penjaga  gawang’ yang  berfungsi  menyeleksi  infomasi sebagaimana  pada  media mainstream. Ephemerality , artinya teks di media sosial bersifat  tidak  stabil  atau  dapat  dihapus baik disengaja maupun tidak disengaja.
Media  sosial  seperti Facebook dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan  untuk  memancing  diskusi sehingga  menggugah  semua  pihak  untuk berpartisipasi  lebih  banyak.  Aplikasi media  sosial  memanfaatkan  komunikasi dua  arah  lewat  diskusi,  review,  atau poling.  Karakteristik  dan  berbagai  fitur tersebut  menjadikan  media  sosial  sebagai medium  efektif  untuk  tujuan  pemasaran. Sejumlah  strategi  komunikasi,  khususnya terkait  pemasaran,  di  media  sosial,  yakni word  of  mouth dan integrated  marketing communication (Talpau, 2014; Vasquez & Velez, 2011).
Talpau (2014)menjelaskan word of mouth digunakan  dalam  pesan  yang memuat  rekomendasi  untuk  teman  atau kenalan.  Strategi  komunikasi word  of mouth muncul karena orang lebih percaya pada  apa  yang  direkomendasikan  oleh kenalan  dibandingkan  informasi  yang berasal  dari  promosi  media  massa  atau media  arus  utama.  Rekomendasi  "dari mulut  ke  mulut"  dilakukan  ketika  pesan, kredibilitas, tindakan, kebiasaan, layanannya, dan sebagainya, ditransmisikan  dari  satu  orang  ke  orang lain.  Strategi word  of  mouth merupakan
alat  yang  tepat  untuk  memastikan  topik menjadi  pembicaraan  atau viral .  Akan tetapi,  ada  kelemahan  dalam  strategi  ini, yakni  menentukan  orang  yang  tepat menerima  pesan  yang  tepat  pada  waktu yang tepat (Talpau, 2014).
Bhui & Ibrahim (2013) mengatakan persuasi merupakan mekanisme yang penting dalam konstruksi dan  rekonstruksi  fakta-fakta  sosial  dan klaim  normatif  menjadi  kuat  dengan persuasif.  Pada  getok  tular  tradisional, komunikasi  persuasif  dilakukan  dengan bentuk  pilihan  kata,  intonasi,  maupun ekspresi  dan  adanya  hubungan  dekat  di antara  khalayak.  Artinya,  konsep  persuasi selalu  dikaitkan  dengan  penggunaan bahasa  dan  retorika  (Bhui  &  Ibrahim, 2013; Nasrullah, 2017).
Getok  tular  di  media  sosial menjadi  lebih  kompleks  dan  dinamis. Komunikasi  persuasi  pada  teknologi  baru ini  terwujd  dalam  penggunaan  situs jaringan  sosial,  blog,  dan  diskusi  online. Bentuk  pesan  yang  dapat  mempersuasi atau  membujuk  atau  memberikan  sinyal atau  isyarat  psikologis  seperti  pesan  teks atau  ikon  di  layar.  Selain  itu,  teknologi komputasi menyampaikan kehadiran sosial  dan  untuk  membujuk  pengguna dengan  menawarkan  pujian,  melalui  kata- kata,  gambar,  simbol,  atau  suara.  Dengan demikian,  getok  tular  di  media  sosial ditunjukan lewat tagar atau hastag sebagai kata  kunci  dalam  mesin  pencarian, konten-konten  yang  tidak  hanya  memuat tulisan  melainkan  juga  disertai  dengan foto  atau  video  atau  ikon  (Bhui  & Ibrahim, 2013; Nasrullah, 2017).
Strategi  komunikasi  getok  tular atau word of mouth juga perlu dikombinasikan dengan integrated marketing  communication merujuk  pada
strategi mengomunikasikan informasi yang sama dalam saluran yang sama untuk menghindari kebingungan di antara seluruh pengguna. Strategi komunikasi ini mencakup  empat  model  pesan,  yakni  (1) pesan  terencana  yang  dipublikasikan  di berbagai  media,  termasuk  media  arus utama seperti  televisi, radio,  dan majalah; (2)  pesan  produk,  yakni  pesan  tentang produk  dan  instansi  yang  mengeluarkan produk  tersebut  yang  terkait  dengan produk;  (3)  pesan  pendukung,  yakni interaksi  antara  konsumen  produk  dan orang  yang  terkait  dengan  produsen produk  mengenai  produk  dan  kegiatan; dan (4) pesan tidak terencana, yakni pesan ini  disebar  oleh  pelanggan  yang  memiliki kontak  dengan  organisasi  (Talpau,  2014; Wiliardjo, 2009).

## Metode Penelitian
Grant & Booth (2009)
menjelaskan  tinjauan  literatur  naratif sebagai  telaah  atas  literatur  terbaru. Ulasan  dapat  mencakup  berbagai  topik pada  berbagai  tingkat  kelengkapan  dan komprehensif berdasarkan analisis literatur  yang  mungkin  mencakup  temuan penelitian.  Cipriani  &  Geddes  (2003) mengutip  Murlow  menjelaskan  tinjauan atau ulasan naratif merupakan pendekatan tradisional dan biasanya tidak
menjelaskan  metode  yang  digunakan dalam tinjauan.
Penulis memahami tinjauan literarur  naratif  dilakukan  dengan  cara menelaah  artikel-artikel  terbaru  terkait topik  tertentu.  Pada  prosesnya,  peneliti tidak  mengungkapkan  metode  pencarian dan  pemilihan  artikel  yang  akan  diulas. Pencarian dan pemilihan artikel yang akan diulas  tergantung  pada  pengalaman  dan subyektivitas  pemilih.  Grant  &  Booth
(2009)    menjelaskan  karakteristik  telaah literatur  naratif  sebagai  telaah  atas literatur terbaru yang diterbitkan, mencakup  berbagai  subjek  atau  topik, terbuka  kemungkinan  adanya  pencarian yang  tidak  komprehensif,  dan  analisis dapat  berupa  kronologis,  konseptual, tematik.  Untuk  itu,  ada  kemungkinan literatur  naratif  sangat  bias.  Kendati demikian,  Baumeister  &  Leary  (1997) menjelaskan tinjauan literatur naratif tetap perlu dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian  pada  topik  yang  berbeda, termasuk untuk tujuan melakukan intrepretasi ulang.
Penulis  melakukan  kurasi  artikel jurnal  yang  dipublikasikan  tujuh  tahun terakhir  mengenai  topik:  (1)  radikalisme di  internet,  khususnya  media  sosial,  (2) radikalisme  di  Indonesia,  (4)  strategi komunikasi  di  media  sosial.  Penulis memilih  tema radikalisme di  media sosial karena  tema  ini  sangat  terkait  dengan judul  dan  tujuan  penelitian.  Jurnal-jurnal dengan  tema  ini  akan  memudahkan peneliti mengidentifikasi pesan-pesan radikalisme  media  sosial.  Jurnal-jurnal pada  tema  kedua,  yakni  radikalisme  di Indonesia,  membantu  penulis  memahami konsep  radikalisme  yang  terjadi  di Indonesia  sehingga  memudahkan  untuk menyusun  konsep  dalam  penelitian  ini, yaitu kontra-radikalisasi. Pada tema terakhir,  yakni  strategi  komunikasi  di media  sosial,  jurnal-jurnal  terkait  tema tersebut akan membantu penulis memahami strategi komunikasi yang tepat digunakan dalam media sosial.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Internet  menjadi  medium  yang mendominasi  pada  praktik  komunikasi pada  era  sekarang.  Media  sosial  seperti
Halaman 509 - 529
Youtube, Facebook, Instagram , dan Whatsapp
memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dan tetap mendapatkan  informasi  terbaru,  baik  dari teman maupun lingkungan sekitar mereka. Karena  itu,  internet,  termasuk  aplikasi media  sosial,  dapat  menjadi  alat  yang sangat  penting  dalam  strategi  kontra- radikalisasi.
Komunikasi kontra-radikalisasi
mengombinasikan elemen-elemen
komunikasi  untuk  menyampaikan  pesan atau  narasi-narasi  mengantisipasi  dan melawan radikalisasi. elemen-elemen komunikasi  itu  mencakup  komunikator, isi pesan, media, komunikan, dan perubahan yang diinginkan. Dalam penelitian ini, perubahan yang diinginkan, yakni  menguatkan  narasi-narasi  kontra- radikalisasi. Media yang digunakan, yakni media  sosial  seperti  Youtube,  Facebook, Instagram,  dan  Whatsapp.  Sementara komunikan  yang  disasar  merupakan pengguna media sosial.
Karena  itu,  penulis  memfokuskan diskusi  penelitian  ini  pada  dua  elemen lainnya, yakni komunikator selaku penyampai pesan, dan isi pesan. Untuk isi pesan,  penulis  melihat  pada  dua  hal meliputi  teknik  persuasi  melalui  isi  atau konten dan kemasan atau presentasi pesan. Penulis  menjelaskan  hasil  penelitian  ini menjadi  tiga  bagian,  yakni  narasi  kontra- radikalisasi,  khalayak  kontra-radikalisasi, dan komunikator kontra-radikalisasi.

## Narasi Kontra-Radikalisasi
Pettinger (2017) menjelaskan kontra-radikalisasi  merupakan  program yang  mencegah  radikalisasi  sehingga menargetkan warga sipil dengan pandangan radikal sebelum mereka melakukan  kejahatan.  Dengan  demikian,
narasi kontra-radikalisasi merupakan pesan  yang  memuat  narasi  mencegah radikalisasi  atau  mencegah  warga  sipil melakukan  kejahatan  demi  perjuangan pemurniaan agama. Untuk lebih memahami perancangan pesan atau narasi kontra-radikalisasi,  penulis  memahami strategi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh kelompok radikal dalam menyebarluaskan ideologi mereka. Penelitian-penelitian sebelumnya  seperti  yang  dilakukan  oleh Bhui  &  Ibrahim  (2013),  Awan  (2017), Nurdin (2016), dan Muthohirin (2015)menjelaskan bahwa kelompok radikal memfokuskan pada dua hal  dalam pesan mereka, yakni (1) isi dan (2) format atau presentasi pesan.
Soal  isi  pesan,  Pettinger  (2017) menjelaskan  program  kontra-radikalisasi ini  meliputi  dakwah  tentang  bahanya radikalisme,  dan  pesan  yang  menekankan persatuan,  ketahanan  bersama,  dan  nilai- nilai yang mendukung pemeliharaan status quo.  Dengan  demikian,  narasi  kontra- radikalisasi  harus  memfokuskan  pada pesan  yang  memuat  dua  hal,  yakni  (1) bahaya radikalisme dan (2) persatuan.
Untuk  merancang  pesan  yang memuat  bahaya  radikalisme  ini,  penulis mencoba  memahami  konten-konten  yang disebarluaskan  oleh  kelompok  radikal, yakni  isu  agama  terkait  politik,  ideologis, dan  teologi.  Isi  juga  memuat  pembedaan atau  dikotomi  antara  Muslim  taat  dan kafir.  Kelompok  radikal  juga  melakukan perundungan  hingga  persekusi  di  internet dengan cara mempermalukan, merendahkan, hingga mengucilkan. Dalam pesan kontra-radikalisasi,
Greenberg  (2016)  menyodorkan  dua  jenis kontra-narasi atau kontra-radikalisasi yang dapat  dilakukan.  Pertama,  mencakup diskusi  tentang  Islam  yang  mengoreksi
Halaman 509 - 529
kesalahan  pembacaan  atau  penafsiran terhadap  Alquran  dan  Islam.  Dalam kontra-radikalisasi  ini,  individu  diajarkan oleh  imam  atau  ulama  agar  memiliki pengetahuan bahwa Islam tidak mendukung pembunuhan, misi bunuh diri, dan kebrutalan. Kontra-radikalisasi kedua, yakni  membantah  idealisasi  kehidupan  di dalam kekhalifahan, yang kerap direpresentasikan dengan sempurna.
Dalam  narasi  kontra-radikalisasi,  pesan disuguhkan untuk memperlihatkan realitas tidak sempurna dari kehidupan kekhalifahan  seperti  perkosaan,  kematian, dan  penderitaan  umum  untuk  anggota kekhalifahan.
Terkait  isi  yang  memuat  tentang persatuan,  Syaiful  (2013)  menyodorkan argumen  untuk  melakukan  perlawanan terhadap radikalisme dengan basis Pancasila. Arif menjelaskan posisi strategis dalam  perlawanan  berbasis Pancasila, yakni secara langsung meruntuhkan kritik terdalam kaum radikal atas  Pancasila  sebagai  dasar  negara nasional  RI  karena  menunjukkan  sifat Islami dari Pancasila dan NKRI. Kelompok  radikal  kerap  memosisikan
NKRI sebagai oposisi karena mempraktikan kekufuran dan mengadopsi sistem  politik  non-Islam.  Perlawanan radikalisasi berbasis Pancasila
menunjukkan  sebaliknya:  dimensi  Islam dari  Pancasila  dan  NKRI.  Hal  ini  bisa dilakukan  mengingat  paham  arus  utama keislaman  di  Indonesia  bersifat  moderat dan  Pancasilais.  Perlawanan  terhadap radikalisme  dapat  berarti  pemahaman gerakan  politik  bukan  hanya  soal  simbol. Pemahaman  gerakan  politik  sebagai sebuah  simbol  ini  membuat  perjuangan politik  hanya  pada  bentuk  dan  simbol
negara,  bukan  fungsi  negara  dalam konteks hakikat politik (Syaiful, 2013).
Dalam menyampaikan pesan terkait  bahaya  radikalisme  dan  persatuan berbasis Pancasila, penulis juga berpendapat isi pesan juga harus memperhatikan  etika  komunikasi,  yang menjadi  faktor  penting  dalam  konteks berinteraksi  dengan  orang  lain.  Etika komunikasi  merujuk  pada  norma  atau nilai  yang  harus  diterapkan  dalam kegiatan penyampaian pesan antarmanusia.  Terkait  hal  ini,  Greenberg (2016)  menjelaskan  kebenaran  menjadi hal yang paling penting. Distrosi fakta dan manipulasi  akan  menjadi  kontraproduktif dalam perang melawan radikalisme.
Sementara  terkait  format  pesan  atau presentasi,  kelompok  atau  organisasi radikal  memanfaatkan  media  sosial  yang memungkinkan  pesan  disajikan  dalam format  multimedia  lewat  video,  film,  dan musik,  termasuk  juga  pada  interaktivitas pada  forum-forum  percakapan.  Dengan demikian,  pesan  atau  narasi  kontra- radikalisasi  harus  memfokuskan  pada penyajian  atau  presentasi  multimedia  dan interaktivitas.  Presentasi  multimedia  di media  sosial  seperti  kata-kata,  ikon  atau simbol,  gambar,  suara,  tagar  atau hastag sebagai kata kunci dalam mesin pencarian, foto, dan video.
Terkait  interaktivitas,  Greenberg
(2016)  juga  merekomendasikan  untuk mengutakan  pesan  interaktif  daripada broadcast  message atau  pesan  yang dikirimkan  kepada  sejumlah  orang  secara bersamaan.  Penulis  berpendapat  hal  ini terkait  pada  karakter  media  sosial  yang memungkinkan  interaktivitas.  Pesan  yang interaktif  akan  memungkinkan  penerima pesan  untuk  memahami  pengalaman  dari pengirim pesan. Sebaliknya, pesan
Halaman 509 - 529
berantai seperti broadcast message berpotensi  membuat  penerima  pesan seperti digurui.

## Khalayak Kontra-Radikalisasi
Doosje  et  al.  (2016)mengatakan proses de-radikalisasi, sepertihalnya proses  radikalisasi,  terdiri  dari  tiga  level, yakni  mikro,  meso,  dan  makro.  Kontra- radikalisasi terjadi pada level mikro, yakni hilangnya  daya  tarik  ideologis  karena kelompok  radikal  menawarkan  makna bagi  individu  yang  sebelumnya  tertarik. Kontra-radikalisasi  dalam  level  mikro dapat  dilakukan  dengan  cara  memberikan peristiwa kehidupan yang dapat memperkuat  ikatan  individu  tersebut dengan kelompok lain. Kontra-radikalisasi dalam  tingkat  meso,  yakni  memunculkan keraguan  intelektual  dengan  memberikan pandangan-pandangan  alternatif  melalui buku,  media  yang  relevan,  dan  kelompok berbeda.  Elemen  penting  di  tingkat  meso, yakni melepaskan individu dari kelompok radikal dan kegiatannya.
Secara  teknis  kontra-radikalisasi dapat digambarkan sebagai skema 'pencegahan  risiko'  atau  upaya  untuk mencegah individu terlibat dalam kekerasan  radikal  dan  mencegah  ideologi radikal dan mendorong integrasi 'komunitas berisiko'. Skema kontra-
radikalisasi  menargetkan  warga  sipil untuk  mencegah  radikalisasi  terjadi  sejak awal (Pettinger, 2017).
Penulis  menyimpulkan  sasaran pesan kontra-radikalisasi merupakan warga  sipil  karena  kontra-radikalisasi merupakan  skema  pencegahan  terhadap mereka yang belum melakukan kejahatan. Dalam  konteks  media  sosial  maka penerima  pesan  kontra-radikalisasi  ini merupakan semua pengguna media sosial.
Media sosial menempatkan manusia, informasi, dan pesannya sebagai elemen yang penting bagi proses komunikasi. Sebab, media sosial memberikan  individu  selaku  pengguna berkomunikasi  dengan  bebas  di  ruang publik. Karakateristik media sosial tersebut  memungkinkan  setiap  orang dapat  berbagi  informasi  pada  khalayak atau pada siapa saja yang dikehendakinya. Setiap  orang  di  media  sosial  punya otoritas  memilih  dan  membuat  sendiri opini  yang  mereka  inginkan  (Syahputra, 2017; Talpau, 2014).
Karakter media sosial yang terbuka  atau  dapat  diakses  oleh  semua kalangan memudahkan pengguna menjadi produsen  sekaligus  konsumen.  Artinya, pengguna di media sosial tidak selamanya bertindak  sebagai  penerima  pesan.  Pada waktu-waktu  tertentu,  ia  bisa  bertindak sebagai  komunikator.  Artinya,  pengguna media  sosial  yang  menerima  pesan mengenai kontra-radikalisasi dapat kemudian membagikan dan menggunggah ulang.  Lietsala  dan  Sirkkunen  dalam (Awan, 2017)menyatakan kekuatan media sosial,  yakni  pengguna  juga  menjadi produser sehingga setiap pengguna memiliki peran yang aktif dalam interaksi di internet.

## Komunikator Kontra-Radikalisasi
Dalam strategi komunikasi word of mouth yang  berlaku  di  media  sosial, pemberi rekomendasi, termasuk di dalamnya  kredibilitas,  menjadi  elemen yang  penting.  Begitu  pula  dalam  pesan kontra-radikalisasi,  penyampai  pesan  atau the  messenger menjadi  sangat  penting, bahkan  vital.  Sejumlah  penelitian  terkait kontra-terorisme yang menggunakan pendekatan retorika atau diplomasi
menyarankan  pelibatan  pejabat  publik  ata pemerintah  untuk  turut  menyampaikan pesan.
Penelitian  Chowdhury  &  Krebs (Chowdhury & Krebs, 2010) menjelaskan pejabat  publik  dapat  melakukan  retorika delegitimasi, yakni melabeli teroris terhadap  musuh  terhadap  keamanan  ini. Strategi  mengutuk  aktor  sebagai  teroris dan tindakan mereka sebagai aksi terorisme  akan  menciptakan  ruang  bagi para aktor komunal lain untuk menjauhkan  diri  dari  kekerasan.  Akan tetapi, penulis berpendapat, strategi tersebut  boleh  jadi  tidak  tepat  digunakan di  media  sosial  yang  sudah  terdikotomi antara ‘mereka’ dan ‘saya’ atau ‘taat’ dan
‘kafir’. Pelabelan yang dilakukan pemerintah kerap mengundang interpretasi  beragam  pada  kelompok- kelompok yang menganggap NKRI sebagai musuh. Fuchs & Trottier
dalam (Syahputra,  2017)  mengatakan  sistem demokrasi yang bertumpu pada partisipasi publik  memosisikan  pemerintah  sebagai wasit  yang  mengatur  kehendak  warga. Karena  itu,  penulis  menilai,  media  sosial seharusnya  menjadi  arena  wacana  milik publik.  Pemerintah  melalui  aparatnya berperan  sebagai  wasit  yang  menegakan hukum ketika ada pelanggaran. Greenberg (2016)menjelaskan  pihak  yang  dapat berperan  sebagai  orang  pertama  yang menyampaikan  pesan,  yakni  Muslim. Suara  Muslim  atau  pemeluk  agama  Islam menjadi  penting  untuk  dilibatkan  dalam strategi  kontra-radikalisasi.  Selain  itu, individu  yang  memiliki  pemahaman mendalam  mengenai  budaya  dan  hukum Islam  serta  remaja  dan  remaja-akhir. Pihak-pihak  lain  yang  juga  dilibatkan, yakni orang-orang yang memahami
psikologi  dan  psikiatri  anak  dan  remaja, mereka  yang  memahami  budaya  Muslim, dan  konselor  muda  dalam  menemukan cara-cara baru untuk  menarik kaum  muda menjauh  dari  realitas  virtual  dan  kembali ke dunia nyata (Greenberg, 2016).
Namun, banyaknya kelompok Islam  di  Indonesia  akan  membuat  skema ini berpeluang memunculkan masalah dan mendapat kritikan. Skema ini memosisikan  pemerintah  harus  memilih kelompok  tertentu  dan  meminggirkan kelompok  yang  lain.  Kondisi  ini  justru bisa  membuat  kelompok  yang  ditunjuk negara  semakin  menjaga  jarak  dengan kelompok  yang  tidak  dipercaya  oleh negara.
Kundnani  dalam  (Pettinger,  2017) menyatakan  pemilihan  kelompok  tertentu sebagai pembawa pesan kontra- radikalisasi  justru  akan  menempatkan Muslim  moderat  dalam  posisi  genting terus-menerus karena mereka harus menjauhkan diri dari [seperangkat
kepercayaan  yang  tidak  disetujui  oleh negara]. Penulis berpendapat
mempromosikan praktik kontra- radikalisasi  secara  logis  membawa  versi keyakinan  agama  yang  disetujui  negara.
Kondisi  ini  akan  membawa  permasalahan yang  sama  jika  penyampai  pesannya adalah  pemerintah,  yakni  labelisasi  dan stigmatisasi. Lebih buruknya, yakni perpecahan  di  masyarakat  yang  justru membuat  kelompok  yang  tidak  dilibatkan dalam  wacana  pemerintah  akan  semakin merasa terpinggirkan.
Perasaan
terpinggirkan  ini  dapat  membuat  mereka justru semakin dekat radikalisme.
Edwards dalam (Pettinger, 2017)
mengatakan  labelisasi  ideologi  poliitik tertentu  sebagai  tidak  sah  dan  ekstrem jusrru  akan  mendorong  sejumlah  individu
untuk  mengadopsi  dan  mengeskpresikan ideologi  politik  yang  tidak  sah  tersebut, termasuk  dengan  jalan  melawan  hukum dan kekerasan.
Penunjukan kelompok tertentu untuk menyampaikan pesan kontra- radikalisasi juga akan berimplikasi semakin  buruk  jika  menggunakan  media sosial.  Syahputra  (2017)  yang  melakukan penelitian mengenai pertarungan di media sosial seperti twitwar di Twitter menyatakan  ada  beberapa  gelombang twitwar. Pada gelombang kedua, pertarungan  di  media  sosial  didominasi kelompok
liberal-fundamental, tradisional-modern,  kelompok  konservatif dan  kelompok  liberal.  Pengelompokkan berdasarkan  gagasan  tersebut  dapat  diuji dengan  melihat  reaksi  masing-masing kelompok  di  media  sosial  terhadap sejumlah isu sensitif yang pernah menjadi perbincangan  publik  di  media  sosial.  Isu sensitif  tersebut  misalnya  terkait  soal  isu LGBT  (Lesbian,  Gay,  Biseksual  dan Transgender), toleransi antarumat beragama,  komunisme  hingga  isu  tentang intervensi  asing  terhadap  kedaulatan Indonesia.
Pertarungan  di  media  sosial  pun memunculkan  kelompok-kelompok  yang berada  di  beda  kutub  misalnya  kelompok liberal dengan identifikasi terhadap buzzer- atau influencer yang  terafiliasi dengan  Jaringan  Islam  Liberal  dan kelompok konservatif yang kerap diidentifikasi terhadap buzzer atau
influencer yang  dekat  dengan  kalangan
Front  Pembela  Islam  (FPI)  dan  PKS
(Syahputra, 2017). Apalagi, jika pemerintah  terlibat  dalam  pemilihan influencer yang menyebarluaskan
ideologi-ideologi kontra-radikalisasi.
Influencer, atau di Indonesia lebih dikenal
dengan  istilah buzzer ,  kerap  memiliki konotasi  yang  negatif  sehingga  pesan yang disampaikannya menjadi sulit diterima oleh pihak berseberangan.
Istilah buzzer mengacu pada konsep buzz  marketing, yaitu  aktivitas atau  kegiatan  pemasaran  suatu  produk pada  saluran  media  komunikasi  untuk menciptakan gangguan. Gangguan tersebut  ditujukan  pada  kompetitor  untuk menarik target  audience.  Buzzer inilah yang  akan  melempar  isu  di  media  sosial, terutama twitter , sehingga menjadi perbincangan luas khalayak (viral). Penelitian Syahputra (2017) menunjukkan buzzer dan bot politik  justru  telah mencederai demokrasi lewat pesan-
pesannya yang riuh dan massif.
Hossain (2015) menjelaskan kampanye  melawan  radikalisme  harus mengikutsertakan organisasi non- pemerintah untuk meningkatkan kepedulian  lebih  besar.  Meningkatkan kesadaran  di  antara  warga  negara  adalah alat  yang  paling  tepat  untuk  mencoba mempengaruhi orang. Untuk mengundang orang memiliki kepedulian atau kesadaran mengenai pesan kontra-radikalisasi, Arshad-Ayaz & Naseem (2017)menekankan pentingnya untuk menciptakan  ruang  yang  mengundang atau invited  spaces .  Lefebvre  dalam (Hossain,  2015)  menyatakan  ruang  sosial merupakan  produk  sosial  yang  juga berfungsi  sebagai  alat  pemikiran  dan tindakan.  Sementara  ruang  sosial  yang mengundang berarti memasukan masyarakat  dalam  struktur  pengambilan keputusan.
Dalam  konteks  media  sosial,
wacana mengenai kontra-radikalisasi tidak hanya  dikendalikan  oleh  pemerintah, lembaga  negara,  atau  organisasi  non-
pemerintah,  melainkan  juga  masyarakat selaku  pengguna  media  sosial.  Perilaku radikalisme atau ekstremisme harus diposisikan  dalam  skala  ketidakamanan. Keamanan  bukan  hanya  persoalan  yang menyangkut  terorisme  dalam  urusan kewilayahan,  melainkan  juga  persoalan keamanan  individu.  Keamanan  individu ini  merujuk  pada  konsep human  security yang dijelaskan oleh  Gunawan, Abdullah,
&  Nugroho  (2011),  yakni human  security berprinsip  bahwa  seluruh  warga  negara bertanggung jawab dan siap berjuang/berkorban
demi menjaga keamanan nasional.

## Kesimpulan
Komunikasi  kontra-radikalisasi  di media  sosial  harus  dipahami  sebagai bagian  dari  upaya  kontra-radikalisasi dalam  skala  yang  lebih  luas.  Strategi  ini harus  menjadi  bagian  dari  strategi  lain, baik offline melalui  pengajian  atau sekolah  dan  kampus  maupun  juga  yang dilakukan lewat  bidang kajian lain seperti keamanan dan hukum. Strategi komunikasi  di  media  sosial  juga  harus memahami bahwa media sosial sepertihalnya  internet  berubah  dengan cepat.  Karena  itu,  strategi  komunikasi  ini pada  penerapannya  harus  dapat  berubah dengan  cepat.  Para  pembuat  pesan  harus juga mengamati perkembangan pesan atau narasi-narasi  radikalisme  dari  kelompok- kelompok yang terafiliasi.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mendapatkan  dukungan dana untuk melakukan penelitian, penulisan,  dan  publikasi  artikel  ini  dari
Hermawan Sulistyo Awards 2018
Universitas  Bhayangkara  Jakarta  Raya yang  memfokuskan  pada  riset  bidang komunikasi keamanan.

## Daftar Pustaka
Arshad-Ayaz,  A.,  &  Naseem,  M.  A. (2017). Creating “Invited” Spaces for Counter-Radicalization  and  Counter- Extremism Education. Diaspora, Indigenous,  and  Minority  Education , 11 (1), 6–16. https://doi.org/10.1080/15595692.20 16.1258695 Awan,  I.  (2017).  Cyber-Extremism:  Isis and  the  Power  of  Social  Media. Society , 54 (2), 138–149. https://doi.org/10.1007/s12115-017- 0114-0 Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing Narrative Literature Reviews. Review of General Psychology , 1 (3), 311–320. https://doi.org/10.1037/1089- 2680.1.3.311 Bhui,  K.,  &  Ibrahim,  Y.  (2013).
Marketing  the  “radical”:  Symbolic communication and persuasive technologies  in  jihadist  websites. Transcultural Psychiatry , 50 (2), 216–234.
https://doi.org/10.1177/13634615134 79329 Cangara,  H.  (2017). Perencanaan  & Strategi Komunikasi . Depok: Rajagrafindo Persada.
Chowdhury,  A.,  &  Krebs,  R.  R.  (2010). Talking about terror: Counterterrorist campaigns and the logic of representation. European  Journal  of International  Relations , 16 (1),  125– 150. https://doi.org/10.1177/13540661093
52917
Cipriani,  A.,  &  Geddes,  J.  (2003).
Comparison of systematic and narrative reviews: the example of the atypical antipsychotics.
Epidemiologia  e  Psichiatria  Sociale , 12 (3),
146–153. https://doi.org/10.1017/S1121189X0 0002918 Doosje, B., Moghaddam, F. M.,
Kruglanski,  A.  W.,  de  Wolf,  A.,
Mann,  L.,  &  Feddes,  A.  R.  (2016). Terrorism,  radicalization  and  de- radicalization. Current  Opinion  in Psychology , 11 , 79–84. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016
.06.008
Grant,  M.  J.,  &  Booth,  A.  (2009).  A typology  of  reviews:  an  analysis  of 14  review  types  and  associated methodologies. Health  Information &  Libraries  Journal , 26 (2),  91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471- 1842.2009.00848.x
Greenberg,  K.  J.  (2016).  Counter- Radicalization  via  the  Internet. The ANNALS  of  the  American  Academy of  Political  and  Social  Science ,
668 (1), 165–179.
https://doi.org/10.1177/00027162166
72635
Gunawan,  K.,  Abdullah,  I.,  &  Nugroho, H.  (2011).  Human  Security  dalam Negara Demokrasi: Perspektif Media Studies. Kawistra , 1 (2),  103–212. https://doi.org/https://doi.org/10.2214 6/kawistara.3916
Hiariej,  E.  (2010).  Aksi  dan  Identitas Kolektif  Gerakan  Islam  Radikal  di Indonesia. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik , 12 (2), 131–168.
https://doi.org/https://doi.org/10.2214
6/jsp.10934
Hossain,  M.  S.  (2015).  Social  Media  and Terrorism. South  Asian  Survey ,
22 (2), 136–155. https://doi.org/10.1177/09715231177 53280 Hui, J. Y. (2017). Crowdsourcing Terrorism:  Utopia,  Martyrdom  and Citizenship  Reimagined. Journal  of Asian  Security  and  International
Affairs , 4 (3), 337–352. https://doi.org/10.1177/23477970177
31955
Jamaluddin,  A.  A.  N.  (2015). Agama  & Konflik  Sosial:  Studi  Kerukunan Umat  Beragama,  Radikalisme,  dan Konflik Antarumat Beragama . Jakarta: CV Pustaka Setia.
Jati,  W.  R.  (2017).  Radikalisme  Politik Kelas  Menengah  Muslim  Indonesia Pasca  Reformasi. MIQOT:  Jurnal Ilmu-Ilmu  Keislaman , 41 (1),  192–
208.
https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.
309 Muthohirin,  N.  (2015).  Radikalisme  dan Pergerakannya  di  Media  Sosial. Afkruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 11 (2), 160–267. https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0 050.240-259
Nasrullah, R. (2017). Blogger dan Digital Word of Mouth:  Getok  Tular Digital Ala  Blogger  dalam  Komunikasi Pemasaran  di  Media  Sosial. Jurnal
Sosioteknologi , 16 (1), 1–16. https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.20 17.16.1.1 Nurdin,  N.  (2016).  Radicalism  on  World Wide Web and Propaganda Strategy. Al-Ulum , 16 (2), 265. https://doi.org/10.30603/au.v16i2.42 Pettinger, T. (2017). De-radicalization and Counter-radicalization: Valuable Tools Combating Violent Extremism, or Harmful Methods of Subjugation? Djournal For Deradicalization , Fall (12), 1–59.
Syahputra,  I.  (2017).  Demokrasi  Virtual dan  Perang  Siber  di  Media  Sosial: Perspektif  Netizen  Indonesia. Jurnal
ASPIKOM , 3 (3), 457–475. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i 3.141
Syaiful,  A.  (2013). Islam,  Pancasila,  dan Deradikalisasi:  Meneguhkan  Nilai Keindonesiaan . Jakarta: Kompas.
Talpau, A. (2014). Social Media – A New Way  of  Communication. Bulletin  of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences ,
7 (56/2), 45–52.
Ummah,  S.  C.  (2012).  Akar  Radikalisme di  Indonesia. Humanika , 12 (1),  112– 124.
https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3
657
Halaman 509 - 529
Vasquez, L. M. G., & Velez, I. S. (2011).
Social  Media  as  a  strategic  tool  for Corporate  Communication. Revista Internacional  de  Relacional  de Relaciones  Publicas , 1 (2),  157–174. https://doi.org/10.5783/RIRP-2- 2011-09-157-174 Wijaya,  I.  S.  (2015).  Perencanaan  dan
Strategi Komunikasi. Lentera. Lentera , XVIII (1), 53–61.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21
093/lj.v17i1.428
Wiliardjo,  S.  B.  (2009).  Integrated Marketing  Communications. Value
Added , 5 (2),  1–12.  Retrieved  from https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/ vadded/article/view/683/736