King Faisal Sulaiman

## Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
Abstract: The Constitutional Court Decision, Number 92/PUU-X/2012 has opened a new legislation policy for the Senate of Indonesia. The impact  of this decision can strengthen legislation  competence  to  the  Senate  in  inisiating  the  legal  drafting,  as  attributed on Article 22D  of  the  1945 Constitution of  Republic  of  Indonensia. The  decision  can  be  a landmark decision for struggling the strong bicameral system and presidential system after amendment of  the  1945  Constitution.  As  the  impact  of  the  decision,  the  house  of representatives must soon take legislative review especially to Act Number 27 of 2009 and Act  Number  12  of 2011 to  accommodate the  legal  substance  of  the decision  (The Constitutional Court Decision, Number 92/PUU-X/2012).
Keywords: Constitutional  Court  Decision  Number 92/PUU-X/2012,  The  Senate, Legislation Policy.
Abstrak: Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012  telah  membuka  politik legislasi baru bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Putusan ini bisa berdampak terhadap penguatan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPD dalam menginisiasi rancangan undang- undang  sebagaimana  mengacu  pada  Pasal  22D  Undang-Undang  Dasar  Negara  republik Indonesia  Tahun  1945.  Putusan  tersebut  dapat menjadi  putusan  pijakan untuk memperjuangkan penguatan  sistem  bikameral  dan  sistem  presidensiil  setelah amandemen Undang-undang  Dasar.  Sebagai  dampak  dari  Putusan  MK tersebut,  Dewan  Perwakilan Rakyat harus  segera  merevisi  terutama  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan menampung substansi hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012).
Kata  kunci: Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  92/PUU-X/2012,  Dewan  Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Politik Legislasi.

## Politik  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

## Pendahuluan
Memperbincangkan  politik  legislasi Dewan  Perwakilan  Daerah  (selanjutnya disebut  DPD)  adalah  sama  halnya  dengan upaya  untuk  mengorek  lebih  jauh  salah satu  spektrum  mendasar  ikhwal  pembica- raan  terkait  kebijakan  politik  legislasi nasional sebagaimana lazim dikenal dengan program legislasi nasional (Proleg- nas). Seperti diketahui,  Prolegnas merupa- kan  skala  prioritas  program  pembentukan Undang-Undang  dalam  rangka  mewujud- kan  sistem  hukum  nasional 1 .  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU- X/2012 tentang Pengujian Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang Majelis  Permusyarawatan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) dan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Per- undang-undangan (selanjutnya disebut UU P3)  ini,  berawal  dari  permohonan judicial review yang diajukan oleh kelompok Non- Government  Organizationn  (NGO)  dan Perorangan  yang  bersama  DPD  secara institusional  terkait  kewenangan  legislasi DPD yang diatur dalam UU MD3 dan UU P3 yang dianggap kontras dengan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  (UUD NRI Tahun 1945).
1 Baca  ketentuan  Pasal  16  junto  Pasal  17  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.  Se- bagai  pembanding,  baca  pula  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program  Pemba- ngunan Nasional 2000-2004 junto Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  tentang,  Sistem  Peren- canaan  Pembangunan  Nasional  serta  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  2005- 2025.
Kehadiran  Dewan  Perwakilan  Dae- rah  Republik  Indonesia  pasca  amandemen ketiga  UUD  NRI  Tahun  1945  memiliki arti  yang  cukup  strategis  didalam  mem- pertegas sistem presidensial yang kuat dan kokoh.  Gagasan  pembentukan  DPD  bu- kanlah  sebuah  ide  pemikiran  yang  lahir tanpa  sebuah  basis  argumentasi  yang lemah. Konsep awal pembentukan DPD RI sesungguhnya  diarahkan  untuk  memba- ngun sistem bikamarel yang kuat dan efek- tif (strong and effective becameral) .
Namun  dalam  konfigurasi  politik yang  berkembang  diawal  pembentukan- nya,  ternyata  menghasilkan  konsensus politik  yang  tidak  menempatkan  posisi DPD  secara  kuat  atau  minimal  setara dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (selan- jutnya  disebut  DPR)  terutama  problem kewenangan  legislasi.  Hal  ini  telah  me- nyebabkan  DPD  kehilangan  tajinya  untuk memperjuangkan berbagai kebu-tuhan dan kepentingan Daerah di tingkat Pusat.
Secara  konstitusional,  kedudukan DPD dari sisi kewenangan boleh dikatakan masih  dikebiri  oleh  konstitusi  (UUD  NRI tahun  1945).  Konstitusi  mengatakan  bah- wa; pertama, DPD dapat  mengajukan kepada  DPR  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan dan  pemekaran  serta  penggabungan  dae- rah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah. Kedua, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah;  hubu- ngan  pusat  dan  daerah;  pembentukan,  pe- mekaran,  dan  penggabungan  daerah;  pe- ngelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan keuangan pusat dan daerah;
Ketiga, DPD dapat memberikan per- timbangan kepada  DPR  atas  rancangan undang-undang  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  dan  rancangan  undang- undang  yang berkaitan dengan pajak, pen- didikan, dan agama. Keempat, DPD dapat melakukan  pengawasan atas  pelaksanaan undang-undang  terkait  otonomi  daerah, pembentukan,  pemekaran  dan  pengga- bungan  daerah,  hubungan  pusat  dan  dae- rah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  pelaksa- naan  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan  hasil  pengawasannya itu kepada  DPR  sebagai  bahan  pertimbangan untuk ditindaklanjuti 2 .
Substansi  Pasal  22D  UUD  NRI Tahun 1945 di atas memperlihatkan betapa DPD  mengalami  penyusutan  kewenangan konstitusional  terutama  defisit  kewe- nangan  legislasi  yang  luar  biasa.  Kewe- nangan  legislasi  DPD  yang  limitatif  itu justru  makin  terdegradasi  dalam  proses legislasi  nasional  seperti  ditentukan  dalam Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 (UU  MD3)  dan  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  (UU  P3)  tersebut 3 . Eksistensi  kedua  Undang-Undang  ini  (UU MD3 dan UU P3) seolah makin mempertegas bahwa DPD hanyalah sebagai  lembaga colegislator nya  DPR.
Nampaknya,  sulit  mengharapkan  terba- ngunnya  suatu  mekanisme checks  and balances yang  efektif  antara  DPR  dan DPD,  jika  masih  terdapat  inferioritas kewenangan DPD.
Kewenangan konstitusional yang se- batas “dapat  mengajukan,  mempertim-
2 Untuk lebih jelas baca ketentuan dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.
3 Untuk  lebih  jelas  baca  ketentuan  dalam  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009  (UU  MD3)  dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU P3).
bangkan,  dan  ikut  membahas  tetapi  tidak ikut  memutuskan” menyebabkan  DPD hanya berperan sebagai lembaga penasehat (advisor agency) DPR atau tukang stempel (the rubber stamp) setiap proses pembuat- an  produk  legislasi,  mulai  dari  tahapan awal  rancangan  undang-undang  hingga menjadi  sebuah  undang-undang.  Dalam spektrum  inilah  maka  DPD  bersama  ke- lompok  NGO  dan  sejumlah  perorangan Warga Negara Indonesia memandang pen- ting  untuk  membawa  problem  konstitu- sional ini ke Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya  lembaga  penafsir  konstitusi ( the  sole  interpreter  of  the  constitution ) dan  penjaga  konstitusi  kita  ( the  guardian of constitution) 4 .
Dalil  Pemohon  dan  Pendapat  Mahka- mah Konstitusi
Kewenangan  DPD  Mengajukan  Ran- cangan Undang-Undang
Pemohon  mendalilkan  bahwa  Pasal 102  ayat  (1)  huruf  d  dan  huruf  e  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009,  Pasal  48 ayat  (2)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mereduksi ke- wenangan  legislasi  Pemohon  sebagai sebuah  lembaga  negara  menjadi  setara dengan  kewenangan  legislasi  anggota, komisi,  dan  gabungan  komisi  DPR. Keberadaan  Pasal  143  ayat  (5)  dan  Pasal 144  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2009  secara  sistematis  mengurangi  ke- wenangan  Pemohon  sejak  awal  proses pengajuan  rancangan  undang-undang.  Di sisi  lain,  Pasal  147  ayat  (1),  ayat  (3),  dan
4 Perlu  diketahui  bahwa  disamping  Kelompok NGO  dan  Perorangan  yang  mengajukan  gugatan judicia  review  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2009  (UU  MD3)  dan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  (UU  P3)  ini,  lembaga  DPD  selaku pemohon  principal  juga  mengambil  langkah  yang serupa dimana objek permohonannya yang sama.
ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 telah mendistorsi rancangan undang- undang  yang  diusulkan  oleh  Pemohon menjadi  rancangan  undang-undang  usul DPR. Begitu juga esensi Pasal 43 ayat (1), ayat  (2),  dan  Pasal  46  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  telah  me- rendahkan  kedudukan  Pemohon  menjadi lembaga  yang  subordinat  di  bawah  DPR karena  meniadakan  kewenangan  konstitu- sional  Pemohon  untuk  dapat  mengajukan rancangan undang-undang.
Terhadap dalil ini, Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa  kewenang- an  konstitusional  DPD  mengenai  peng- ajuan  rancangan  undang-undang  telah ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan, “Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  meng- ajukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  eko- nomi lainnya, serta  yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”.
Menurut Mahkamah Konstitusi, kata “dapat”  dalam  Pasal  22D  ayat  (1)  UUD NRI Tahun 1945 tersebut merupakan pilih- an  subjektif  DPD  “untuk  mengajukan” atau  “tidak  mengajukan”  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  dae- rah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  per- imbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  se- suai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata  “dapat”  tersebut  bisa  dimaknai  juga sebagai  sebuah  hak  dan/atau  kewenangan, sehingga  analog  atau  sama  dengan  hak dan/atau kewenangan konstitusional
Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun  1945  yang  menyatakan,  “Presiden berhak  mengajukan  rancangan  undang- undang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rak- yat”.

## Kewenangan  DPD  Ikut  Membahas Rancangan Undang-undang
Pemohon  mendalilkan  bahwa  Pasal 65  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tidak  mengikut  sertakan Pemohon  dalam  seluruh  proses  pem- bahasan  rancangan  undang-undang  yang menjadi  kewenangan  konstitusional  Pe- mohon.  Keberadaan  Pasal  150  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 dan  Pasal  68  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  telah  meniadakan kewenangan  Pemohon  untuk  mengajukan dan  membahas  Daftar  Inventaris  Masalah (DIM)  yang  justru  merupakan  ”inti”  dari pembahasan  rancangan  undang-undang. Begitu  pula,  ketentuan  Pasal  147  ayat  (7), Pasal 150 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27  Tahun  2009,  serta  Pasal  68  ayat  (5) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 telah  mereduksi  kewenangan  Pemohon dengan  mengatur  bahwa  pembahasan rancangan undang-undang tetap dilaksana- kan meski tanpa keterlibatan Pemohon.
Esensi  dalam  Pasal  150  ayat  (4) huruf  a,  Pasal  151  ayat  (1)  huruf  a  dan huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009,  serta  Pasal  68  ayat  (2)  huruf  c  dan huruf d, dan ayat (4) huruf a dan Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 menghilangkan kewenangan Pemohon karena  setiap  rancangan  undang-undang sepanjang  yang  berkaitan  dengan  kewe- nangan  Pemohon  seharusnya  dibahas  oleh DPR  yang  diwakili  oleh  alat  kelengkapan DPR  in  casu  bukan  fraksi,  Presiden  yang diwakili  oleh  menteri  yang  ditunjuk,  dan
Pemohon  yang  diwakili  oleh  alat  keleng- kapan Pemohon.
Menurut  Mahkamah,  kewenangan DPD  untuk  membahas  rancangan  undang- undang  telah  diatur  dengan  tegas  dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang  menyatakan,  “Dewan  Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang- undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah;  hubungan  pusat  dan  daerah;  pem- bentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  per- imbangan  keuangan  pusat  dan  daerah, serta  memberikan  pertimbangan  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  rancangan undang-undang  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  dan  rancangan  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  pajak, pendidikan dan agama”.
Dengan  demikian,  pembahasan  ran- cangan  undang-undang  harus  melibatkan DPD  sejak  memulai  pembahasan  pada Tingkat  I  oleh  komisi  atau  panitia  khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah,  mengajukan,  dan  membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta me- nyampaikan  pendapat  mini  sebagai  tahap akhir  dalam  pembahasan  di    Tingkat  I. Kemudian  DPD  menyampaikan  pendapat pada  pembahasan  Tingkat  II  dalam  rapat paripurna  DPR  sampai  dengan  sebelum tahap persetujuan.

## Kewenangan  DPD  Ikut  Menyetujui Rancangan Undang-Undang
Pemohon  mendalilkan  bahwa  keten- tuan Pasal 71 huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009; Pasal  70  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mere- duksi kewenangan konstitusional Pemohon untuk  ikut  serta  dalam  memberikan  per- setujuan  sebagai  produk  dari  mekanisme
ikut  membahas  suatu  rancangan  undang- undang  yang  terkait  dengan  kewenangan- nya.  Terhadap  dalil  permohonan  tersebut, menurut  Mahkamah,  Pasal  22D ayat  (2) UUD  NRI  Tahun  1945  telah  menentukan dengan  jelas  bahwa  DPD  hanya  berwe- nang  ikut  membahas  rancangan  undang- undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah,  pem- bentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  per- imbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  dan tidak  ikut  serta  pada  pemberian  per- setujuan  akhir  yang  lazimnya  dilakukan pada  rapat  paripurna  DPR  pembahasan Tingkat II.
Artinya,  DPD  dapat  saja  ikut membahas  dan  memberi  pendapat  pada saat  rapat  paripurna  DPR  yang  membahas rancangan undang-undang pada Tingkat II, tetapi  tidak  memiliki  hak  memberi  per- setujuan  terhadap  rancangan  undang- undang  yang  bersangkutan.  Persetujuan terhadap  rancangan  undang-undang  untuk menjadi  undang-undang,  terkait  dengan ketentuan  Pasal  20  ayat  (2)  UUD  1945 yang  menegaskan  bahwa  hanya  DPR  dan Presidenlah  yang  memiliki  hak  memberi persetujuan atas semua rancangan undang- undang.
Kewenangan  DPD  yang  demikian, sejalan  dengan  kehendak  awal  ( original intent )  pada  saat  pembahasan  pembentuk- an DPD pada Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945  yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat usulan  bahwa  kewenangan  DPD  termasuk memberi  persetujuan  terhadap  rancangan undang-undang  untuk  menjadi  Undang- Undang,  tetapi  usulan  tersebut  ditolak. Pemahaman yang demikian sejalan dengan penafsiran  sistematis  atas  Pasal  22D  ayat (2)  UUD  NRI  Tahun  1945  dikaitkan
dengan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Dalam konteks ini, Pasal 20 ayat (2) UUD  NRI  Tahun  1945  mengandung  dua kewenangan,  yaitu  kewenangan  untuk membahas dan kewenangan untuk menye- tujui  bersama  antara  DPR  dan  Presiden, sedangkan  Pasal  22D  ayat  (2)  UUD  NRI Tahun  1945  hanya  menegaskan  DPD  ikut membahas  tanpa  ikut  memberi  persetu- juan.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut, menurut  Mahkamah,  DPD  tidak  ikut memberi  persetujuan    terhadap  rancangan undang-undang  untuk  menjadi  Undang- Undang.

## Keterlibatan DPD dalam Prolegnas
Pemohon  mendalilkan  bahwa  Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1)  dan  ayat  (3),  Pasal  22  ayat  (1)  dan Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  telah  meniadakan  kewe- nangan Pemohon untuk  dapat mengajukan rancangan  undang-undang,  baik  di  dalam maupun di luar Program Legislasi Nasional  (Prolegnas).  Terhadap  dalil  Pe- mohon  tersebut,  menurut  Mahkamah,  ke- ikutsertaan  dan  keterlibatan  DPD  dalam penyusunan Prolegnas seharusnya merupa- kan  konsekuensi  dari  norma  Pasal  22D ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang menyatakan,  “Dewan  Perwakilan  Daerah dapat  mengajukan  kepada  Dewan  Perwa- kilan  Rakyat  rancangan  undang-undang yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan dan  pemekaran  serta  penggabungan  dae- rah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pusat dan daerah.”
Penyusunan  Prolegnas  sebagai  in- strumen  perencanaan  program  pembentu- kan  Undang-Undang  merupakan  bagian
yang  tidak  terpisahkan  dari  hak  dan/atau kewenangan  untuk  mengajukan  rancangan undang-undang yang dimiliki DPD.
Terhadap  dalil  Pemohon  tersebut, menurut Mahkamah, keikutsertaan dan ke- terlibatan  DPD  dalam  penyusunan  Proleg- nas  seharusnya  merupakan  konsekuensi dari  norma  Pasal  22D  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945  yang  menyatakan,  “Dewan Perwakilan  Daerah  dapat  mengajukan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  ran- cangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah.”  Dengan  demikian,  rancangan undang-undang  yang  tidak  masuk  dalam Prolegnas  tidak  menjadi  prioritas  untuk dibahas.
Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut  serta  menentukan  Prolegnas,  maka sangat  mungkin  DPD  tidak  dapat  melak- sanakan  wewenangnya  untuk  mengajukan rancangan  undang-undang  sebagaimana dimaksud  Pasal  22D  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945,  karena  dapat  saja  rancangan undang-undang  tersebut  tidak  menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. Ber- dasarkan  pertimbangan  tersebut,  menurut Mahkamah,  norma  Undang-Undang  yang tidak  melibatkan  DPD  dalam  penyusunan Prolegnas  telah  mereduksi  kewenangan DPD  yang  ditentukan  oleh  UUD  NRI Tahun  1945.  Dengan  demikian  permo- honan  Pemohon  oleh  Mahkamah  dinilai cukup beralasan menurut hukum.
Kewenangan  DPD  Ikut  Memberikan Pertimbangan Rancangan
Undang-

## Undang
Pemohon  mendalilkan  bahwa  Pasal 71  huruf  f  dan  huruf  g,  serta  Pasal    107 ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor 27  Tahun  2009  bermakna  biasa  dan mengaburkan  esensi  Pemohon  dalam proses  pembahasan  rancangan  undang- undang  yang  terkait  dengan  kewenangan- nya.  Selain  itu,  tugas  Badan  Anggaran dalam  pembahasan  rancangan  undang- undang  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  tidak  mempertimbangkan  pertim- bangan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut,  menurut  Mahkamah,  makna “memberikan  pertimbangan”  sebagaimana yang  dimaksud  Pasal  22D  ayat  (2)  UUD 1945  adalah  tidak  sama  dengan  bobot kewenangan  DPD  untuk  ikut  membahas rancangan  undang-undang.  Artinya,  DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam  pembahasan  dan  merupakan  ke- wenangan  DPR  dan  Presiden  untuk  me- nyetujui  atau  tidak  menyetujui  pertim- bangan  DPD  sebagian  atau  seluruhnya. Hal  terpenting  adalah  adanya  kewajiban dari  DPR  dan  Presiden  untuk  meminta pertimbangan  DPD  atas  rancangan  un- dang-undang  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  dan  rancangan  undang- undang  yang berkaitan dengan pajak, pen- didikan, dan agama.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  se- luruh uraian pertimbangan di atas, menurut  Mahkamah,  seluruh  ketentuan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  yang  telah  mereduksi  atau  mengu- rangi  kewenangan  Pemohon  yang  ditentu- kan oleh UUD NRI Tahun 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh konstitusi  dan  sebagaimana  dimaksudkan
pada  saat  DPD  dibentuk  dan  diadakan dalam  konstitusi  haruslah  dinyatakan  in- konstitusional  dan  diposisikan  sebagai- mana  mestinya  sesuai  dengan  UUD  NRI Tahun 1945.
Lagi  pula,  sebuah  lembaga  negara yang  cukup  besar  seperti  DPD  dengan anggaran  biaya  negara  yang  cukup  besar adalah  sangat  tidak  seimbang  dengan  ke- wenangan  yang  diberikan  menurut  kedua Undang-Undang  a  quo.  Dengan  anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di masing-masing  provinsi,  tetapi  tanpa  ke- wenangan  yang  memadai  sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang a quo dapat  mengecewakan  para  pemilih  di masing-masing daerah yang bersangkutan.
Dampak  Putusan  terhadap  Politik  Le- gislasi DPD
Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi  dalam  perkara judicial  review ini,  telah  melahirkan  sebuah precedent hukum baru  dalam  sejarah  penguatan sistem presidensial dan upaya membangun purifikasi  sistem  bikameral  yang  kuat pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Betapa tidak, putusan Mahkamah Konstitusi  ini,  telah  memberikan  penguat- an  kewenangan  legislasi  bagi  DPD  yang selama  ini  tersandera  oleh  konstitusi maupun  UU  MD3  dan  UU  P3  itu  sendiri. Meskipun  demikian,  penguatan  politik  le- gislasi  DPD  ini  masih  bersifat  limitatif yakni  hanya  pada  tataran  kewenangan  le- gislasi  DPD  untuk  turut  serta  mengajukan rancangan  undang-undang  sekaligus  ter- libat  penuh  dalam  fase  pembahasan  atau pembicaraan  Tingkat  I  dan  Tingkat  II setiap  rancangan  undang-undang  tertentu sebagaimana  isyarat  dalam  Pasal  22D UUD NRI Tahun 1945.
Dalam  perkara judicial  review ini, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bah-
wa seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi  kewenangan  DPD  dalam kedua  Undang-Undang  a  quo,  baik  yang dimohonkan  atau  yang  tidak  dimohonkan oleh  Pemohon,  tetapi  berkaitan  dengan kewenangan  DPD  harus  dinyatakan  ber- tentangan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945 atau  dinyatakan  bertentangan  secara  ber- syarat  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945 apabila  tidak  sesuai  dengan  pemahaman atau  penafsiran  yang  diberikan  oleh Mahkamah.  Terhadap  Penjelasan  Umum dan  penjelasan  pasal  demi  pasal  kedua Undang-Undang a quo yang terkait dengan kewenangan  konstitusional  DPD,  harus pula  dianggap  menyesuaikan  dengan  pe- mahaman  atau  penafsiran  yang  diberikan oleh Mahkamah.
Konstruksi  pemahaman  atau  penaf- siran  konstitusional  yang  dimaksud  oleh Mahkamah  Konstiusi  di  sini  yakni  DPD sebagai  lembaga  negara  mempunyai  hak dan/atau  kewenangan  yang  sama  dengan DPR  dan  Presiden  dalam  mengajukan rancangan  undang-undang  dan  terlibat penuh  dalam  pembahasan  seluruh  ran- cangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah;  hubungan  pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan  daerah.  Mahkamah  menilai,  menem- patkan  rancangan  undang-undang  dari DPD  sebagai  rancangan  undang-undang usul  DPD,  kemudian  dibahas  oleh  Badan Legislasi  DPR,  dan  menjadi  rancangan undang-undang dari DPR adalah ketentuan yang  mereduksi  kewenangan  DPD  untuk mengajukan  rancangan  undang-undang yang  telah  ditentukan  dalam  Pasal  22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Di  sisi  lain,  Mahkamah  Konstitusi juga  menilai  bahwa  pembahasan  ran-
cangan  undang-undang  dari  DPD  harus diperlakukan  sama  dengan  rancangan undang-undang  dari  Presiden  dan  DPR. Terhadap  rancangan  undang-undang  dari Presiden,  Presiden  diberikan  kesempatan memberikan  penjelasan,  sedangkan  DPR dan  DPD  memberikan  pandangan.  Begitu pula  terhadap  rancangan  undang-undang dari  DPR,  DPR  diberikan  kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden  dan  DPD  memberikan  pan- dangan.  Hal  yang  sama  juga  diperlakukan terhadap  rancangan  undang-undang  dari DPD,  yaitu  DPD  diberikan  kesempatan memberikan  penjelasan,  sedangkan  DPR dan Presiden memberikan pandangan.
Konstruksi  UUD  NRI  Tahun  1945 mengenai  pembahasan  rancangan  undang- undang  antara  Presiden  dan  DPR,  serta DPD (dalam hal terkait rancangan undang- undang tertentu) dilakukan antara lembaga negara,  sehingga  DIM,  diajukan  oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini  bagi  DPR,  seharusnya  DIM  diajukan oleh  DPR,  bukan  DIM  diajukan  oleh fraksi.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut di  atas,  menurut  Mahkamah  Konstitusi, Pasal  147,  Pasal  150  ayat  (2),  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009 dan  Pasal  65  ayat  (3),  Pasal  68  ayat  (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  telah  mengurangi  kewenangan  kon- stitusional  DPD  untuk  membahas  ran- cangan  undang-undang  sebagaimana  yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945.
Kendati  demikian  putusan  ini  masih menyisakan  persoalan  mendasar  terkait penguatan  politik  legislasi  DPD.  Dengan mengeleminir  kewenangan  DPD  untuk  itu dalam  memberikan  persetujuan  rancangan undang-undang  menjadi  sebuah  undang- undang, maka putusan Mahkamah Konstitusi  dalam  perkara judicial  review ini  belumlah  menampakkan  sebuah  kon-
struksi  penafsiran  hukum  yang  porgresif, sistematis  dan  holistik.  Sebenarnya  fase “persetujuan  rancangan  undang-undang menjadi  undang-undang”  merupakan  pun- cak  dari  sebuah  proses  legislasi  itu  dapat dikatakan berhasil atau gagal.
Mahkamah  Konstitusi  seharusnnya pula  menafsirkan  makna  frase  “dapat  me- ngajukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rak- yat  rancangan  undang-undang”  dalam Pasal  22D  Ayat  (1)  Perubahan  Ketiga UUD  NRI  Tahun  1945  bermakna  bahwa DPD  memiliki  kewenangan  yang  setara dengan Presiden dan DPR untuk mengaju- kan  rancangan  undang-undang  yang  ber- kaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan peme- karan  serta  penggabungan  daerah,  penge- lolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah.
Begitupula menafsirkan  makna frase “ikut  membahas  rancangan  undang- undang…”  dalam  Pasal  22D  ayat  (2) Perubahan  Ketiga  UUD  NRI  Tahun  1945 bermakna  bahwa  DPD  memiliki  kewe- nangan  konstitusional  untuk  membahas sebuah  rancangan  undang-undang  yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubung- an  pusat  dan  daerah;  pembentukan,  peme- karan, dan penggabungan daerah; pengelo- laan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan  ke- uangan  pusat  dan  daerah  secara  keselu- ruhan,  mulai  dari  tahap  pembahasan  awal hingga akhir menurut tingkat-tingkat pem- bicaraan yang diatur dalam undang-undang dan  tahapan  pembahasan  dimaksud  juga termasuk  di  dalamnya  persetujuan  ran- cangan  undang-undang  yang  merupakan bagian  tak  terpisahkan  dari  tahapan  pem- bahasan.

## Kesimpulan
Terlepas  dari  pro-kontra  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  belum  mem- berikan kewenangan legislasi DPD sampai pada level memberikan persetujuan sebuah rancangan  undang-undang  menjadi  un- dang-undang, namun putusan ini bisa men- jadi landmark  decision bagi  upaya  pe- nguatan  kewenangan  legislasi  DPD  secara utuh  melalui legislative  review UU  MD3 dan UU P3 dan proses amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  da- lam  perkara judicial  review ini  menjadi pesan  penting  bagi  Dewan  Perwakilan Rakyat agar segera merevisi UU MD3 dan UU P3 terkait aturan main proses legislasi dengan  memasukkan  kembali  keterlibatan penuh  DPD  pada  setiap  pembahasan  di DPR.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini juga  memberikan  sinyal  bagi  lembaga DPR  agar  segera  merespon  usulan  kom- prehensif  amandemen  kelima  UUD  NRI Tahun  1945  yang  kini  diperjuangkan  oleh DPD. Substansi penguatan politik legsilasi DPD  sebagai  salah  satu  diantara  sejumlah isu  ketatanegaraan  yang  lain  yang  dido- rong  DPD  dalam  usulan  amandemen  ke- lima  UUD  NRI  Tahun  1945  ini  sejalan dengan  makna  dibalik  putusan  Mahkamah Konstitusi  dalam  perkara judicial  review ini. 5 Kehadiran  para  Senator  sangat  strate-
5 Terdapat  sepuluh  pokok  pikiran  dalam  naskah usul  perubahan  komprehensif  UUD  NRI  Tahun 1945 yang diajukan oleh DPD yakni: (a) Penguatan Sistem  Presidensial;  (b)  Penguatan  Lembaga Perwakilan  Rakyat;  (c)  Penguatan  Otonomi Daerah;  (d)  Calon  Presiden  Perseorangan;  (e) Pemilahan  Pemilu  Nasional  dan  Pemilu  Lokal;  (f) Forum  Previlegiatum;  (g)  Optimalisasi  Peran Mahkamah  Konstitusi;  (h)  Penambahan  Pasal  Hak Asasi  Manusia;  (i)  Penambahan  Bab  Komisi Negara; dan (j) Penajaman Bab tentang Pendidikan dan  Perekonomian.  Untuk  lebih  jelas  baca  naskah akademik usulan komprehensif Amandemen
gis di dalam memperjuangkan kepentingan Daerah  di  tingkat  Pusat.  Penguatan  sistem presidensial bisa terwujud dengan baik jika terjadi  penguatan  kewenangan  legislasi bagi lembaga perwakilan rakyat.
Para  anggota  DPD  RI,  seharusnya bisa lebih powerfull dalam merespon dina- mika  dinamika  ditingkat  Daerah.  Dari  sisi legitimasi politik, kedudukan DPD RI jauh lebih kuat ketimbang DPR RI. Karenanya, upaya  menindaklanjuti hasil putusan Mah- kamah  Konnstitusi  dalam  perkara judicial review ini  dan  perjuangan  amandemen kelima  UUD  NRI  Tahun  1945  saat  ini, harus  menjadi  konsensus  politik  bersama semua komponen bangsa. Apabila DPD RI diberikan  kewenangan  yang  kuat  untuk bersinergi  dengan  DPR  dalam  menjalan- kan  fungsi  anggaran (budgeting ),  penga- wasan (controlling) ,  dan  terlebih  penguat- an  fungsi  legislasinya,  maka  impian  kita untuk  membangun  sistem  bikamaral  yang efektif (strong  bicameral  bicamaral) bu- kan  lagi  menjadi  wacana  konstitusional yang utopis belaka.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang    Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Per- undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No- mor  82,  Tambahan  Lembaran  Ne- gara  Republik  Indonesia  Nomor
5234)
Undang-Undang    Nomor    25  Tahun  2000 tentang Program Pembangunan
Nasional  2000-2004  (Lembaran  Ne- gara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206)
Undang-Undang    Nomor    25  Tahun  2004 tentang  Program  Pembangunan  Na-
Kelima  UUD  NRI  Tahun  1945,  Sekretrariat Kelompok DPD, Februari 2012, Jakarta.
sional 2000-2004 (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  104,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4421)
Undang-Undang    Nomor  17  Tahun  2007
tentang Rencana Pembangunan
Jangka  Panjang  Nasional  2005-2025 (Lembaran  Negara  Republik  Indo- nesia  Tahun  2007  Nomor  33,  Tam- bahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4700)
Naskah Naskah Akademik Usulan Amandemen Kelima Undang-
Undang  Dasar  1945,  Sekretariat Kelompok DPD, 2012.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 92/PUU-X/2012  tentang  Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 2011 terhadap UUD 1945.
Ashiddique, Jimly, 2010, Perihal Undang- Undang, Cetakan  Pertama,  Konpres, Jakarta.
MD,  Moh  Mahfud,  2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers. Mahkamah Konstitusi Republik Indosensia,  2003, Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 ,  Sekjend  MK  RI,
Jakarta.
__________,  2010, Naskah  Komprehensif Perubahan  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945 Latar  Belakang,  Proses  dan  hasil Pembahasan:  Buku  X:  Perubahan UUD,  Aturan  Peralihan  dan  Aturan
Tambahan (Edisi Revisi), Se- kretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.