Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya
Nicodemus R Toun nicotoun@gmail.com
Dosen Magister Administrasi Publik

## Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## Abstrak
Artikel ini merupakan hasil studi lapangan yang  terkait dengan wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Secara umum, pemerintah  daerah  Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan dan persetujuan terkait wacana yang digulirkan oleh pemerintah pusat tersebut, namun gubernur Provinsi Kalteng  mengingatkan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan jika  wacana  tersebut benar-benar akan diwujudkan. Beberapa  persoalan pokok tersebut adalah kesiapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang  wilayah yang baik, perencanaan kesiapan SDM, dan aspek-aspek sosial budaya yang  perlu untuk menjadi  perhatian. Studi ini  dilakukan dengan wawancara  mendalam  terhadap beberapa informan serta analisis dokumentatif baik yang bersumber dari surat kabar, pemberitaan-pemberitaan di radio maupun di televisi dan studi lapangan oleh peneliti. Studi ini  menyimpulkan bahwa, meskipun pemerintah daerah Kalteng  sudah menyatakan kesiapannya, namun banyak faktor yang perlu untuk diperhatikan,  terutama aspek  sosial, politik,  birokrasi, dan  daya dukung lingkungan hidup. Peneliti menyimpulkan bahwa  perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan perencanaan tersebut agar  tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Wacana Pemindahan Ibu Kota, Pemda Kalteng

## Latar Belakang
Wacana pemindahan ibu kota negara  sudah cukup lama, bahkan sejak era  pemerintahan Presiden Sukarno wilayah Kalimantan sudah dipandang sebagai kawasan ideal bagi penempatan wilayah ibu kota  baru untuk menggantikan Jakarta. Selain wilayah yang luas, aman dari potensi  gempa
bumi, juga dianggap sebagai kawasan pertengahan Indonesia. Beberapa negara yang pernah melakukan pemindahan ibu Kota adalah Korea Selatan yang memindahkan pusat ibu kota dari seoul ke Senjong, Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Amerika Serikat yang memindahkan pusat pemerintahan ke Washington dengan tetap menjadikan   New York sebagai pusat perekonomian dan bisnis, Brazil yang  memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia serta Turki yang memindahkan ibu kotanya dari Istanbul ke Ankara. Dan dari  sekian  banyak  pengalaman pemindahan  ibu kota  tersebut menjadi catatan  khusus  dari Bappenas RI,  seperti  pemindahan  ibu  kota Australia ke Canberra yang  tidak menimbulkan efek perkembangan wilayah yang berarti, serta pemindahan ibu kota  Malaysia  ke Putrajaya yang jaraknya terlalu dekat sehingga dampak  positif  dari pemindahan ibu kota  tersebut tidak signifikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dari ibu kota sebelumnya.
Sonny Harry B Harmadi (2018/10/1-Tribunnews.com) mengungkapkan bahwa  menyebutkan bahwa ada enam syarat dari pertimbangan dalam menentukan wilayah ibu kota baru. Syarat-syarat tersebut adalah:
1. Wilayah tersebut memiliki jaringan yang baik dan terhubung dengan pusat aktivitas politik.
2.   Kepadatan penduduk yang rendah.
3.   Resiko bencana yang rendah.
4.   Daya dukung lingkungan yang baik.
5. Aman dalam perspektif pertahanan dan ketahanan nasional.
6.   Memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala  Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa wacana  pemindahan ibu kota negara telah dibahas bersama  presiden Republik Indonesia Joko Widodo di istana negara. Hal ini menunjukan bahwa mulai ada upaya serius dari pihak
pemerintah pusat untuk melakukan kajian terhadap proses pemindahan ibu kota negara mengingat daya dukung  sosial dan lingkungan di Kota Jakarta saat ini sudah dianggap tidak layak.
Palangkaraya dianggap sebagai opsi yang terus mengemuka mengingat aspek historis,  dimana presiden  pertama Ir. Soekarno jauh-jauh hari sudah mewacanakan untuk menjadikan wilayah Kalimantan sebagai modal dan model dari  pembangunan Indonesia  di  masa yang akan datang. Selain  itu,  luas lahan yang tersedia dianggap cukup luas untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk  keberadaan  sebuah ibu  kota negara. Meski  demikian ada beberapa hal yang  menjadikan wacana ini menjadi pro dan kontra, gubernur Kalimantan Tengah mengakui bahwa ada beberapa kekhawatiran dari beberapa tokoh masyarakat tentang  wacana tersebut, terutama dampak perubahan sosiologis dari masyarakat Kalimantan Tengah yang hidup dalam karakteristik masyarakat rural-urban atau  sub-urban  menjadi masyarakat ibu kota yang hidup dalam corak masyarakat metropolitan. Adanya  kekhawatiran terkait potensi terpinggirnya  masyarakat lokal tersebut menuntut adanya perencanaan yang  serius dari pemerintah pusat untuk  menghindari dampak sosial jika wacana pemindahan ibu kota tersebut benar-benar terwujud.
Meski isu dan wacana pemindahan ibu kota tersebut telah mengemuka, namun pemerintah provinsi Kalimantan tengah mengaku belum ada rapat serius terkait rencana  tersebut. Gubernur Kalimantan  Tengah Sugianto Sabran mengaku baru mendapat kunjungan dari Kepala Bappenas yang  menanyakan banyak hal terkait dengan Kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan belum secara serius membahas tentang hal-hal teknis terkait langkah-langkah realisasi Kota Palangkaraya menjadi ibu kora  negara. Gubernur Kalimantan Tengah memaparkan bahwa ada tiga wilayah kabupaten yang  direncanakan untuk menjadi wilayah calon ibu kota RI    tersebut yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten  Gunung Mas. Lebih lanjut ia juga memaparkan bahwa wilayah provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah
laut, sehingga hal-hal yang terkait dengan mobilitas lewat jalur laut jika  nanti rencana tersebut terealisasi tidak menjadi permasalahan yang  menghambat rencana tersebut.
Berdasarkan berbagai hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis akan memfokuskan kajian ini pada aspek-aspek yang  menjadi faktor-faktor pendukung ataupun faktor-faktor yang  menjadi penghambat dari wacana pemerintah pusat untuk mencari alternatif  bagi pemindahan ibu kota negara. Kesimpulan  dari kelebihan dan kekurangan wacana  pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya  ini akan menggambarkan secara komprehensif kesiapan wilayah Provinsi Kalteng sebagai alternatif utama ibu kota RI pengganti Jakarta.

## Kesiapan Lahan Pemukiman dan Tata Ruang Wilayah Kota
Menurut Kostof (1991)  Kota adalah leburan dari bangunan dan penduduk, sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi oleh budaya tertentu. UU RI No 4 Tahun 1992 menyebutkan bahwa  lahan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang berada di luar kawasan hutan lindung. Kawasan-kawasan tersebut dapat berupa  kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Permukiman berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian  dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan sumber kehidupan.
Menurut  UU No.  26 Tahun  2007  tentang penantaan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia  dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya sesuai Kepmen-Kimpraswil No. 327/KPTS/2002 tentang penetapan enam pedoman dalam melakukan penataan ruang, yang  dimaksud dengan ruang adalah wadah yang  meliputi daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia
dan mahluk hidup lainnya dan melakukan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
Wilayah Kalteng  memiliki karakteristik seperti dimaksudkan dalam berbagai produk kebijakan  tersebut, yakni wilayah daratan yang  luas dan sebagian besar masih berupa hutan, wilayah perairan yang terdiri dari wilayah sungai dan laut serta wilayah udara  di atasnya. Sebagai sebuah kesatuan wilayah, langkah pertama   dalam penataan ruang dan wilayah adalah melakukan analisis dan  identifikasi terhadap  berbagai karakteristik  dari  ruang dan wilayah tersebut. Hal tersebut untuk menjamin sebuah kawasan yang arah pembangunannya tetap berorientasi lingkungan, penataan yang konstruktif dan terencana hingga analisis perkembangan wilayah untuk jangka panjang.
Pendapat tersebut menyiratkan  bahwa  ketika  sebuah kawasan baik itu hutan atau  non hutan  kemudian berubah menjadi kawasan pemukiman, maka wilayah tersebut akan didominasi oleh  bangunan-bangunan dan tempat bermukim manusia   dalam skala   besar   jika alih fungsi lahan tersebut membentuk sebuah kawasan perkotaan. Wacana pembentukan kawasan    ibu kota negara secara otomatis akan membentuk pola tata ruang yang menjadikan kawasan pemukiman dan perkantoran dalam ukuran yang  luas. Hal tersebut untuk mengakomodir fasilitas pemerintahan seperti kawasan perkantoran, kawasan pemukiman  bagi para  pegawai, kawasan perekonomian, kawasan industri, kawasan olahraga dan hijau serta fasilitas-fasilitas lainnya.
Kalimantan Tengah sebagai sebuah wilayah provinsi yang memiliki wilayah yang  luas serta penduduk yang relatif masih sedikit memiliki kriteria baik sebagai wilayah yang  mampu menyediakan lahan tersebut. Hanya saja tidak semua kawasan tersebut merupakan wilayah kosong. Di banyak tempat, kawasan-kawasan calon   wilayah   pusat   ibu kota   merupakan   kawasan pemukiman penduduk, hutan lindung, perkebunan, lahan gambut dan kawasan pendukung bagi daerah-daerah aliran sungai.
Jika dilihat dari paparan gubernur Kalteng  tentang  wilayah yang akan dijadikan sebagai kawasan ibu kota, maka wilayah Kabupaten Gunung Mas dan Katingan yang cukup ideal sebagai wilayah pengembangan kota. Hal tersebut  karena Kota Palangkaraya sendiri  sudah mengalami  banyak  masalah ekologis dan sosial. Disamping    itu, kawasan Kota Palangkaraya sudah dipenuhi oleh    bangunan, baik pusat    pemerintahan provinsi, pemukiman industri dan lain  sebagainya. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan lembaga yang akan membuat rancangan tata ruang  wilayah agar menjadi proporsional dengan  mempertimbangkan  juga prediksi-prediksi perkembangan wilayah kota dalam jangka panjang.
Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas. Provinsi dengan ibu kota di Palangkaraya ini memiliki luas 157.983 km 2 . Secara umum wilayah ini memiliki topografi datar dengan banyak sungai yang  mengalir dari wilayah pedalaman hingga ke muara laut Jawa yang  mampu menjamin ketersediaan pasokan air dan mendukung banyak program pemanfaatan lahan untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. Dengan kepadatan sekitar 17jiwa/Km 2 wilayah  provinsi Kalimantan  Tengah cukup  ideal  untuk dibangun menjadi wilayah administratif baru wilayah perkotaan sebagai konsekuensi dari perubahan status sebagai ibu kota negara  jika wacana  pemindahan ibu kota terealisasi.
Dari paparan yang  dilakukan oleh gubernur Kalimantan Tengah telah tergambarkan bahwa tidak ada persoalan terkait dengan ketersediaan lahan dan pembuatan tata ruang baru di wilayah Kalteng  seiring  dengan rencana pemindahan ibu kota tersebut.      Hanya ada beberapa asumsi ekosistem yang menyebutkan bahwa kondisi wilayah Kalteng yang  kurang cocok karena karakteristik tanahnya yang berupa gambut   sehingga kualitas air yang dihasilkan dikhawatirkan tidak layak untuk dikonsumsi, ataupun potensi banjir yang akhir-akhir ini seringkali melanda wilayah kota Palangkaraya akibat
rusaknya hutan dan lahan yang cukup luas di wilayah perhuluan Kalimantan Tengah.
Terlepas dari itu semua, wilayah provinsi Kalteng yang  luas dan datar merupakan aspek pendukung karena tidak akan menyulitkan pemerintah dalam penyediaan lahan karena kondisi penduduk yang  masih relatif jarang dan tersedianya lahan-lahan kosong  di sekitar kota Palangkaraya. Ini barangkali yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menjadikan Kalteng sebagai wilayah alternatif yang  potensial menjadi kawasan ibu kota negara. Selain  itu,  ketertinggalan  pembangunan  di  wilayah Kalimantan  merupakan pertimbangan lain, dimana dengan ditetapkannya wilayah Kalteng sebagai calon ibu kota  provinsi maka  diharapkan percepatan  pembangunan akan menjadi merata. Hal tersebut karena  pembangunan infrastruktur besar-besaran serta besaran dana yang  dianggarkan pemerintah pusat menjadi faktor pendorong pertumbuhan kemajuan wilayah Kalteng.

## Kesiapan SDM Pendukung
Sumber  daya manusia (human resources) adalah usaha  kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi yang kemudian dapat mencerminkan kualitas hasil usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu,  kemudian SDM  juga dapat diartikan  sebagai kemampuan kerja manusia dalam usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegitan yang  memiliki nilai ekonomis yakni kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, (Sonny  sumarsono, 2003:4). Sedangkan Hasibuan, (2003: 244)  menyatakan bahwa sumber daya  manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang  dimiliki oleh individu. Pelaku  dan  sifatnya dilakukan  oleh  keturunan  dan  lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk  memenuhi kepuasannya.
Berdasarkan pendapat tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor vital dalam kemajuan sebuah daerah karena  potensi dan kemampuan setiap manusia yang ada  di dalamnya akan menentukan berhasil atau tidaknya berbagai program  pembangunan yang ada. Sebagai sebuah  wilayah yang diwacanakan sebagai wilayah ibu kota  negara, faktor sumber  daya manusia merupakan aspek yang perlu dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah Kalteng, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Seiring dengan perubahan status menjadi ibu kota  negara, maka ada banyak bidang yang  membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia terampil, baik dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.
Provinsi Kalteng memiliki beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang terus mengembangkan berbagai bidang keilmuan meskipun belum maksimal baik secara kualitas  maupun  kuantitas. Selain  itu  banyak di antara kader-kader muda Provinsi Kalimantan Tengah yang  telah menempuh pendidikan formal di luar  daerah, baik di dalam maupun luar  negeri. Dengan berbagai kesiapan tersebut maka aspek pendidikan dan potensi sumber  daya manusia di wilayah provinsi Kalteng dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional, serta dapat mendukung wacana pemindahan  ibu kota negara dari wilayah Jakarta ke Kota Palangkaraya.
Dari berbagai informasi yang diperoleh dalam studi lapangan, salah satu alasan bagi masyarakat Kalteng yang mendukung wacana pemindahan ibu kota tersebut adalah adanya harapan untuk pelibatan putra putri Kalteng dalam pembangunan dalam skala nasional. Saat ini partisipasi masyarakat Kalteng di tingkat nasional terbilang  sangat kecil. Hanya beberapa orang saja yang memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam birokrasi pemerintahan pusat. Hal ini terjadi karena sistem rekrutmen yang  dianggap kurang  terbuka dan kurangnya kesempatan yang diberikan kepada kader-kader daerah Kalteng dalam setiap proses rekrutmen aparatur negara dalam berbagai bidang.
Masyarakat Kalteng berharap agar hal-hal demikian tidak lagi terulang jika  ke  depan wilayah Kalimantan Tengah dijadikan sebagai ibu kota negara. Banyak kalangan yang  juga  khawatir bahwa pemindahan  ibu kota negara tersebut akan meminggirkan masyarakat lokal, hal ini tampak dalam penolakan beberapa  pihak terhadap rencana  tersebut. Pemerintah pusat mesti melakukan komunikasi dan sosialisasi yang  intensif kepada masyarakat agar potensi- potensi negatif dari wacana pemindahan ibu kota negara ini tidak semakin berkembang    dan menghambat    upaya pemerataan pembangunan nasional melalui pemindahan pusat ibu kota negara  dari Jakarta ke wilayah provinsi Kalimantan tengah.
Beberapa kalangan intelektual yang menjadi informan dalam kajian ini memaparkan bahwa wacana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalteng tidak hanya  menjadi wacana  pemerintah pusat  saja. Pemerintah daerah dan masyarakat Kalteng  diharapkan dapat dilibatkan secara aktif karena berbagai ekses dari pemindahan ibu kota tersebut akan dirasakan langsung oleh warga Kalteng   sendiri. Sejauh ini masyarakat Kalteng   baru sebatas menjadi pendengar saja dan bahkan banyak di antara pimpinan daerah yang wilayahnya direncanakan  untuk menjadi  wilayah  pengembangan  ibu kota  belum diajak bicara. Ini menjadi indikasi yang  meragukan bagi beberapa kalangan bahwa rencana pemindahan ibu kota tersebut kurang serius, dan hanya menjadi sebuah program Bappenas yang  khawatir terhadap  situasi  ibu  kota Jakarta dengan permasalahan yang semakin kompleks akhir-akhir ini.
Kalangan mahasiswa mengungkapkan bahwa secara  umum Kalteng siap untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan jika dilibatkan oleh pemerintah pusat. Saat ini sudah  banyak lulusan  perguruan tinggi yang memiliki kualitas SDM yang cukup diandalkan dalam berbagai bidang. Jika wacana pemindahan ibu kota ke wilayah Kalteng   terwujud, maka perkembangan  dan  kemajuan akan  dirasakan oleh  masyarakat di berbagai bidang. Kalteng memang masih tertinggal dalam banyak hal seperti
pembangunan    infrastruktur,    kesehatan,    pendidikan, ekonomi dan    bidang- bidang lain. Karena  itu harapan masyarakat terkait wacanan pemindahan ibu kota negara  menjadi sebuah harapan akan perubahan dan kemajuan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Berkaca dari wilayah Jakarta  dan kota- kota di sekitarnya, pesatnya pembangunan di wilayah-wilayah sekitar ibu kota disebabkan oleh besarnya konsentrasi penduduk yang  menggantungkan kehidupan di wilayah ibu kota.

## Dinamika sosial dan Kebudayaan
Pertumbuhan manusia dari kecil hingga dewasa dan tua merupakan hasil dari bentukan dinamika sosial dan budaya, baik yang ada di sekitar lingkungan kehidupannya maupun dari tempat lain yang  memiliki interaksi emosional ataupun  sosial melalui perantaraan teknologi atau transfer kebudayaan. Berbagai dinamika tersebut akan mempengeruhi perubahan sikap, tingkah laku, sistem sosial hingga pola  kehidupan. Dapat dikatakan bahwa dinamika sosial budaya di sebuah wilayahlah yang membentuk karakter, sikap, dan pandangan-pandangan sosial tertentu oleh masyarakatnya.
Dinamika  sosial dan kebudayaan diperkirakan menjadi intensi pokok dalam wacana pemindahan wilayah ibu kota negara ini, dimana  banyak pengamat dan kelompok masyarakat di Kalimantan Tengah yang  memandang bahwa akan terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, pola kehidupan serta  pola interaksi sosial di wilayah provinsi Kalimantan Tengah. Persepsi tersebut juga akhirnya melahirkan pro dan kontra  terkait dengan wacana tersebut. Beberapa pihak memandang  bahwa logika dari wacana pemindahan ibu kota negara tersebut adalah sesuatu yang wajar, mengingat daya dukung sosial  dan  lingkungan  di Jakarta yang  sudah tidak  memungkinkan  untuk terus dipertahankan menjadi ibu kota. Sebagian masyarakat memandang  bahwa berkaca dari keruwetan Jakarta   menjadi ibu kota akan menjadikan Palangkaraya menjadi serupa dengan kehidupan di Jakarta, dimana
konsekuensi sebagai sebuah kota besar akan memiliki dampak yang besar terhadap kamapanan sosial dan budaya yang ada di Kalteng saat ini.
Beberapa   pakar   sosiologi telah melakukan pemetaan terhadap perubahan sosial ini yakni:
 Mac Iver; mengungkapkan bahwa perubahan sosial merupakan sebuah fenomena perubahan dalam masyarakat yang  terkait dengan hubungan sosial  (social  relation) dan  perubahan  dalam  keseimbangan  sebuah hubungan sosial.
 Gillin; mengemukakan bahwa sebuah perubahan sosial tampak dari variasi-variasi yang hidup di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang akhirnya diterima sebagai sebuah kenyataan sosial yang wajar karena adanya  perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, kebudayaan, ideology  maupun karena adanya proses difusi maupun hal-hal baru yang ditemukan di dalam masyarakat.
 Selo Soemarjan; mengemukakan tentang pengertian perubahan sosial sebagai perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap sistem sosialnya. Sistem sosial yang dimaksud terkait dengan nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola dalam peri kelakuan di antara kelompok-kelompok yang hidup dalam masyarakat.
 Kingsley Davis; mengemukakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang  terjadi di dalam struktur dan fungsi yang ada di dalam masyarakat.
Berbagai  pandangan  tersebut  merupakan abstraksi  dari  berbagai  pola dalam dinamika perubahan sosial di dalam kelompok-kelompok masyarakat dunia yang banyak di antaranya telah mengalami revolusi sosial maupun kebudayaan. Seiring perkembangan zaman, ada banyak dari nilai-nilai sosial serta struktur masyarakat yang juga ikut berubah. Hal ini tentu akan terjadi juga pada masyarakat di Kalteng setelah terwujudnya wacana pemindahan ibu kota di wilayah tersebut. Dalam analisis penulis, perubahan sosial yang terjadi
akan sangat besar, dan mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat yang akan  berdampak pula pada aspek kebudayaan, geografis,  demografis, ekonomi dan banyak lagi persoalan lainnya. Secara sosiologis masyarakat akan mampu untuk beradaptasi dengan berbagai dinamika  tersebut, namun namun dalam prosesnya  juga perlu  dipertimbangkan potensi kejutan budaya  maupun konflik di masyarakat terutama konflik sosial dan agrarian.
Interaksi antara berbagai latar belakang, sosial, budaya, agama, asal usul wilayah, latar belakang ekonomi, telah membentuk karakteristik masyarakat Kalteng yang majemuk dan toleran. Hingga saat ini segenap kelompok masyarakat Kalteng menyadari bahwa mereka hidup dalam rupa- rupa perbedaan yang menjadikan mereka berinteraksi dengan individu-individu atau kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda satu sama lain. Ini merupakan sebuah modal sosial, dimana jika wacana pemindahan ibu kota negara  ke wilayah Kalteng, maka wilayah tersebut akan menjadi  kota yang plural dan membentuk karakteristik masyarakat yang  majemuk karena penduduknya berasal dari  berbagai  latar belakang  suku, agama, latar belakang kebudayaan dan daerah.
Wilayah Provinsi  Kalteng  merupakan  miniatur Indonesia, dimana kemajemukan  penduduk menjadi ciri khas demografis di wilayah ini. Hal ini menjadikan provinsi Kalteng menjadi wilayah dimana penduduk dari berbagai latar belakang suku, agama, ras dan golongan hidup harmonis dan toleran. Hal ini menjadi modal sosial yang baik jika ibu kota negara ditempatkan di wilayah Kalteng.
Persoalan sosial dan budaya merupakan aspek penting  dalam pembangunan karena akan berpengaruh  besar  terhadap interaksi sosial masyarakat yang akan semakin bertambah jumlahnya sebagai konsekuensi dari kebijakan pemindahan ibu kota  negara  tersebut. Penulis menemukan  bahwa pedoman hidup yang dianut oleh masyarakat Kalteng sudah sesuai dengan karakteristik bangsa secara umum, dimana pluralisme dan toleransi sudah
menjadi budaya dan kehidupan sehari-hari. Selain masyarakat asli Kalteng, juga hidup masyarakat yang  berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Adanya program transmigrasi yang telah digalakkan keberadaannya sejak era orde baru menjadikan  banyak kelompok-kelompok pemukiman  transmigrasi dimana warganya berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, NTT, ambon dan NTB.
Pemerintah  pusat  maupun  daerah cukup melakukan pembinaan kebangsaan seperti halnya dalam skala  nasional karena adalah hal yang biasa dalam sebuah kehidupan sosial, adanya  dinamika  sosial seperti konflik baik yang disebabkan oleh persoalan  sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di wilayah Kalteng sejauh ini telah memberikan pelajaran berharga tentang   pentingnya pembinaan dalam kehidupan yang  majemuk, dimana masyarakat umumnya sudah sadar bahwa berbagai persoalan  sosial dan ekonomi hendaknya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang  baik, serta mencegah lahirnya prasangka negatif terhadap kelompok- kelompok sosial lain.
Penulis berpandangan bahwa di masa yang akan datang, masyarakat Kalteng  sudah memahami berbagai persoalan pokok yang  kerapkali menjadi pemicu konflik di  masyarakat seprti persoalan ekonomi, politik dan provokasi SARA yang seringkali dimainkan oleh elit politik dalam setiap kontestasi dan suksesi pemilihan kepala daerah. Masyarakat adat Kalteng hidup dalam sebuah entitas yang egaliter dan memiliki  mekanisme sosial dalam penyelesaian sebuah konflik sosial, sehingga hendaknya dapat dipatuhi oleh semua kalangan agar kehidupan yang harmonis dapat tercipta. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan serta kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat luas tanpa pandang asal usul dan kepentingan akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Ini menjadi dasar utama agar masyarakat tidak lagi menggunakan caranya sendiri dalam penyelesaian konflik dengan pihak-pihak lain di luar kelompok dan etnisnya.
Kehidupan sosial di Kalteng yang  damai dan harmonis pasca konflik yang pernah terjadi diyakini akan tetap dapat dipertahankan mengingat semakin  baik  dan adilnya proses  penegakan  hukum  di  masyarakat. Penulis menganggap bahwa keadilan dalam penegakan hukum akhir-akhir ini telah membentuk masyarakat Kalteng yang   sadar dan taat hukum karena kepercayaan yang  semakin baik kepada aparat keamanan dalam penyelesaian sengketa maupun konflik yang ada di masyarakat.
Dinamika sosial dan budaya serta  potensi terjadinya gejolak akibat perubahan sosial jika Kalteng  menjadi ibu kota negara telah dipaparkan oleh gubernur Kalteng dalam beberapa kesempatan. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia,  Kalteng siap atau tidak mesti  menyiapkan  diri  dalam  menjalani status baru sebagai ibu kota negara jika wacana pemindahan tersebut betul- betul direalisasikan.
Beberapa catatan kepada pemerintah pusat adalah pentingnya pelibatan seluruh  unsur  masyarakat dan adat dalam  pembangunan  di wilayah  Kalteng. Bahkan gubernur Kalteng memaparkan bahwa seluruh tanah masyarakat adat di wilayah Kalteng agar segera disertifikasi untuk mencegah munculnya potensi konflik agraria. Hal ini menandakan bahwa    kajian-kajian yang dilakukan  tidak  boleh tergesa-gesa, karena ada banyak  dampak  serius yang mesti dihadapi oleh   masyarakat manakala sebuah wilayah mengalami perubahan yang besar, dimana ada banyak dimensi yang ikut terpengaruh baik berpengaruh secara negatif ataupun positif.

## Aspek Keamanan
Sebagai sebuah wilayah yang masih relatif kecil, persoalan Kantibmas di wilayah Kalteng relatif masih aman dan belum sebesar persoalan-persoalan kriminal di wilayah perkotaan besar seperti halnya di Jakarta. Namun kecilnya intensitas tindakan kriminal dan kejahatan lainnya akan berubah dinamikanya seiring perubahan status sebagai Kota kecil menjadi wilayah ibu kota negara.
Karena itu penataan konstruktif terhadap tata ruang calon wilayah ibu kota baru penting  untuk diperhatikan. Persoalan kesemerawutan di wilayah Jakarta sebagai ibu kota  negara  tidak mudah  diselesaikan  manakala  banyak ekses sosial yang akan timbul jika aspek penegakan peraturan daerah tetap dilaksanakan. Hal ini mengganggu ruang  publik dan mengurangi kelayakan sebuah wilayah menjadi ibu kota  negara  baik dari aspek sosial maupun lingkungan hidup.
Berbagai  potensi  tindakan  kriminal  dan  pelanggaran  hukum  oleh berbagai kelompok masyarakat dapat diantisipasi dengan upaya pembinaan dan menanamkan simpul-simpul keteraturan sosial yang telah hidup dan berkembang  dalam masyarakat Kalteng. Pemerintah dan aparat keamanan hendaknya  dapat bekerjasama  dengan masyarakat lokal dalam merumuskan prinsip-prinsip kehidupan sosial yang taat hukum dan menghargai pranata adat yang ada  untuk mencegah hadirnya kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang    berpotensi mengganggu keamanan dan ketentrataman hidup bermasyarakat di wilayah Kalteng.
Penulis mendapati adanya  keinginan masyarakat agar setiap organisasi sosial kemasyarakatan dapat dibina  dan diawasi kegiatannya  oleh aparat keamanan dengan tujuan agar tidak ada  penyimpangan dalam kegiatannya seperti  melakukan  tindak  kekerasan dan  intimidasi terhadap kelompok- kelompok Ormas yang lain.
Selain persoalan kriminalitas,  pemerintah dapat belajar dari banyaknya konflik yang   diakibatkan oleh benturan Ormas-Ormas yang   seringkali dibekingi oleh kepentingan para  politisi, penguasa, maupun pengusaha. Demi terciptanya  kemanan dan ketertiban masyarakat pemerintah tidak boleh ragu untuk meninjau kembali berbagai kebijakan tentang  kehidupan berbagai organisasi masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang  dilakukannya tidak keluar dari garis dan visi-misi organisasi yang seharunya mendukung  pemerintah dalam banyak sisi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Jika  kriminalitas terjadi akibat persoalan ekonomi dan sulitnya akses masyarakat atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, persoalan Kamtibmas ini justru banyak yang dilakukan atas kepentingan-kepentingan elit politik. Ini menjadi  tantangan  bagi pemerintah  sebelum melakukan  perencanaan dan penataan wilayah baru untuk menjadi ibu kota negara.
Penulis berpandangan bahwa ada banyak aspek yang  perlu untuk diperbaiki demi terciptanya sebuah situasi sosial yang baik. Selain membangun pusat-pusat ekonomi, industri dan kegiatan ekonomi rakyat, juga keberpihakan terhadap pranta sosial dan lingkungan masyarakat agar tidak ada agi kelompok- kelompok masyarakat yang  terpinggirkan dan menjadi kelompok marginal di wilayah ibu kota. Kehadiran pusat-pusat bisnis  besar dan kurangnya analisis sosial ekonomi di  masyarakat menjadikan kegiatan ekonomi masyarakat lokal menjadi mati dan tidak    dapat bersaing. Ini merupakan pangkal utama dari instabilitas sosial ekonomi yang memicu  terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar hukum (kriminal).
Penulis memandang  baik adanya pernyataan-pernyataan dari gubernur Kalteng yang tampaknya telah membaca banyak ekses dari pemindahan ibu kota negara di wilayah Kalteng  jika memang  terwujud. Langkah antisipatif memang penting untuk menciptakan sebuah keteraturan sosial di wilayah Kalteng jika menjadi ibu Kota negara. Penulis menyimpulkan bahwa keamanan dan kondusifitas  sebuah wilayah akan terwujud jika  seluruh aspek  kehidupan masyarakat dapat tersleenggara dengan baik dan adil. Jangan sampai pemindahan ibu kota  negara justru  menambah persoalan baru bagi wilayah Kalteng.
Jika  pranata  sosial tetap hidup dan dihargai oleh seluruh warga, dan pemerintah  mendukung  melalui program-program kebijakan  maka berbagai kekhawatiran masyarakat tentang ekses negatif dari pemindahan wilayah ibu kota negara dapat diminimalisir. Dengan demikinan kesejahteraan masyarakat
dapat terwujud, serta gejolak sosial yang memiliki kaitan langsung terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat dapat diminimalisir.

## Daya Dukung Lingkungan Hidup
Wilayah provinsi Kalteng merupakan rumah bagi hutan tropis di Indonesia, dimana hampir 60% dari wilayah Kalteng masih merupakan kawasan hutan. Ini tampak baik dan cukup mendukung sebuah wilayah ibu kota dimana daya dukung lingkungan hidup merupakan persoalan penting yang perlu untuk dipertimbangkan. Penulis menganggap bahwa  salah satu pertimbangan dijadikannya Kalteng sebagai salah satu alternatif dari wilayah ibu kota  baru adalah pertimbangan daya dukung lingkungan hidup di Jakarta yang    semakin rendah. Selain persoalan sosial yang    menyebabkan kesemerautan, juga seringnya bencana banjir yang mengancam wilayah Jakarta setiap musim penghujan datang.
Meskipun wilayah Kalteng khususnya Kota Palangkaraya akhir-akhir ini kerapkali dilanda bajir,   beberapa   informan mengungkapkan bahwa persoalan banjir di wilayah yang daya dukung lingkungannya masih baik, tidak akan separah di wilayah yang daya dukung lingkungan hidupnya rendah. Mereka  mencontohkan bahwa  beberapa  kejadian banjir di wilayah Kalteng dapat  diatasi dengan lebih cepat  karena wilayah serapan air  dan  sungai yang banyak, selain itu cukup dengan penataan ruang yang  lebih baik, persoalan banjir yang lebih disebabkan oleh luapan sungai tidak akan berlangsung lama. Ini merupakan tantangan bagi para perencana wilayah kota untuk menciptakan sebuah  model pembangunan wilayah perkotaan yang  berorientasi pada kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.
Namun penulis menganalisis bahwa, banyaknya sungai yang mengalir di wilayah Kalteng juga mensyaratkan sebuah pengelolaan terhadap lingkungan hutan yang baik. Karakteristik dari hutan hujan tropis memerlukan sebuah ekosistem yang seimbang dimana wilayah hutan tidak boleh
dieksploitasi secara berlebihan dan serampangan. Kurangnya wilayah hutan di wilayah tropis akan mengakibatkan banjir dalam intensitas yang lebih parah jika  dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Berbagai kejadian banjir bandang yang  seringkali terjadi merupakan dampak dari gundulnya kawasan yang seharusnya merupakan kawasan hutan hujan tropis yang telah mengalami kerusakan.
Penulis merekomendasikan bahwa   perlindungan dan pelestarian kawasan hutan  merupakan bagian  integral dari perencanaan tata  ruang yang mulai dikaji secara  serius oleh pemerintah. Struktur tanah Kalimantan yang berbeda dengan Pulau Jawa membutuhkan pakar-pakar tata ruang  wilayah yang  sungguh-sungguh memahami karakteristik lahan gambut yang  terdapat pada  wilayah-wilayah yang menjadi calon kawasan ibu kota  baru.  Kita tentu tidak  menginginkan resiko ekologis akan mengganggu jalannya roda pemerintahan  dan  perekonomian  di kawasan calon ibu kota  negara.  Karena meskipun wilayah Kalteng aman dari gempa bumi dan gunung berapi, namun potensi bencana ekologis sudah cukup mengkhawatirkan akibat kerusakan hutan yang  semakin luas dan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan dalam skala besar.
Prinsip daya dukung  lingkungan yang  dimaksudkan disini adalah berfungsinya seluruh komponen lingkungan hidup yang  menciptakan sebuah keseimbangan ekosistem. Para ahli lingkungan hidup dan tata ruang tentu memahami karakteristik dan kriteria sebuah lingkungan yang  ideal untuk mendukung kehidupan di sekitarnya. Dan muara dari analisis ini adalah bagaimana terbit kebijakan  pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga aspek-aspek pendukung lingkungan hidup seperti pendirian bangunan, alih fungsi lahan, persoalan penebangan hutan dan lahan serta faktor-faktor lain yang bertaut dengan persoalan tersebut.
Kajian terhadap daya dukung  lingkungan perlu melibatkan beberapa pihak baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementrian lingkungan hidup,
dinas  lingkungan hidup provinsi maupun  kabupaten  di Kalteng, LSM dan aktivis lingkungan  hidup  hingga kelompok-kelompok masyarakat adat yang sudah hidup secara turun temurun di wilayah-wilayah yang akan menjadi bagian dari calon ibu kota negara. Hal ini penting  untuk menghindari gejolak sosial di masyarakat akibat luasnya alih fungsi lahan yang dapat mempengaruhi situasi kehidupan sosial, ekologi dan pola pemanfaatan lahan warga.

## Kesimpulan dan Saran
Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kota Palangkaraya memerlukan beberapa atensi pokok seperti aspek  sosial budaya, daya  dukung lingkungan, aspek  keamanan dan sumber daya manusia. Selain itu, berbagai kajian ilmiah dan komprehensif agar  tidak menghasilkan keputusan yang gegabah yang  berakibat pada stabilitas penyelenggaraan pemerintahan negara jika  rencana pemindahan ibu kota  negara akhirnya direalisasikan di wilayah Provinsi Kalteng.
Secara umum,  pemerintah  daerah dan sebagian masyarakat Kalteng menyambut baik wacana  pemindahan ibu kota negara dari Jakarta  ke Kota Palangkaraya,   namun masyarakat Kalteng   mensyaratkan   beberapa hal, termasuk bagaimana agar  pemerintah pusat dapat mengakomodir  masyarakat Kalteng dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan SDM, antisipasi konflik agrarian dan aspek sosial budaya.   Hal tersebut sesuai dengan pemaparan gubernur Kalteng   bahwa keputusan dari wacana tersebut merupakan wewenang dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah Kalteng siap untuk mendukung rencana tersebut.

## Referensi
Hasibuan, Malayu.2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi
Aksara
Kostof, Spiro.1991. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through
History. London: Thames and Hudson
Sonny Harry B Harmadi (2018/10/1-Tribunnews.com
Sumarsono, Sony. 2003. Ekonomi Manajemen Sumber daya Manusia dan
Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Graha Ilmu
UU RI No 4 Tahun 1992
UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penantaan Ruang
Kepmen-Kimpraswil No. 327/KPTS/2002 Tentang Penetapan Enam Pedoman dalam Melakukan Penataan Ruang