Analysis of the Implementation of Village Financial Planing and Reporting Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Menanti Village Muara Enim Regency
Analisis  Penerapan  Perencanaan  dan  Pelaporan  Keuangan  Desa  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Pada Desa Menanti Kabupaten Muara Enim
Linggariama 1* , Meirani Betriana2, Adelina Chairani 3
Universitas Prabumulih 1,2,3 anggariayama@gmail.com 1 , meiranibetriana@gmail.com 2 , adelinaarifini@gmail.com 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  process  of  village  financial  planing  in  Menanti  Vilallge,  to  find  out village  financial  reporting  in  Menanti  Village,  and  also  to  find  out  the  implementation  of  village finanncial  planing  and  reporting  in  Menanti  Village  based  on  village  financial  management  planing according  to  Permendangri  No.  20  of  2018.  This  research  in  included  in  the  type  of  comparative descriptive  qualitative  research  using  primary  and  secondary  data  collected  using  observation techniques, interviews, documentation, and literature study. In This study the authors conducted data analysis by means of data reduction, data presentation, and drawing condlusions and verification. The results  of  this  study  are  the  confurmity  of  village  financial  prlaning  and  villlage  financial  reporting  in Menanti Village with Permendagri No.20 of 2018.
Keywords: Village Financial Planning and Reporting.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  perencanaan  keuangan  desa  pada  Desa  Menanti, untuk  mengetahui  pelaporan  keuangan  desa  pada  Desa  Menanti,  dan  juga  untuk  mengetahui penerapan  perencanaan  dan  pelaporan    keuangan  desa  pada  Desa  Menanti  berdasarkan  dengan perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  menurut  Permendangri  No  20  Tahun  2018.  Penelitian  ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif  komperatif dengan menggunakan data primer dan sekunder  yang  di  kumpulkan  dengan  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan studi pustaka. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Hasil  penelitian  ini  adalah  adanya  kesesuaian perencanaan keuangan desa dan pelaporan keuangan desa di Desa Menanti dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Kata Kunci: Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa

## 1. Pendahuluan
Otonomi  desa  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  meninggkatkan  kesehajahteraan masyarkata  desa  dan  kualitas  hidup  masyarakat,  serta  penanggulangan  kemiskinan,  melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pemngembangan potensi  ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara berkelanjutan (Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014). Keuangan desa dikelola berdasarkan asas  transfaran,  akuntabel,  partisifatif,  serta  di  lakukan  dengan  tertip  dan  disiplin  anggaran. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  keuangan  desa  yang dilakukan  oleh  Kepaa  Desa  yang  di  bantu  oleh  Pelaksana  Teknis  Pengelola  Keuangan  Desa (PTPKD).  Dalam  tiap  perencanaan,  Kepala  Desa  menyusun  Rancangan  Pembangunan  Jangka Menengah Desa ( RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKPDesa).
Pembangunan  desa  dikelola  secara  partisipatif  di  karenakan  melibatkan  peran  serta masyarakat  desa.  Pembangunan  desa  mengarah  pada  terwujudnya  kemandirian  desa dikarenakan  kegiatan  pembangunan  desa  wajib  mengarah  pada  terwujudnya  kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa  wajib dikelola oleh desa dengan menggunakan sumberdaya manusia di desa  serta sumber daya alam dan lingkungan  secara berkelanjutan. Agar  desa  mampu  menjalankan  kewenangannya,  termasuk  mampu  menswakelola pembangunan desa maka desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa. Tujuan pemerintah menyalurkan  dana  desa  secara  langsung  kepada  desa  adalah  agar  desa  berdaya  dalam menjalankan  dan  mengelola  untuk  mengatur  dan  mengurus  prioritas  bidang  pembangunan dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Penggunaan  dana  desa  di  kelola  melalui  mekasnisme pembangunan partisifatifdengan menempatkan masyaraat desa sebagai subyek pembangunan (Elsa, 2015). Pembangunana desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik desa.  Pembangunan  desa  dilakukan  oleh  pemerintah    pusat  dan  pemerintah  daerah  yang kemudian  disalurkan  kepada  pemerintah  Kabupaten/kota.  Kemudian  oleh  pemerintah Kabupaten/Kota.  Kemudian  oleh  pemerintaha  Kabupaten/Kota  dana  tersebut  di  anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya  pembangunan,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  pemerintah  desa  juga melibatkan  unsur  masyarakat  desa  untuk  memusyawarakan  hal-hal  yang  mengenai  program desa.  Kegitatan  musyawarah  di  laksanakan  palingkurang  sekali  satu  tahun  dan  biasa dinamakan dengan Musrenbangdes ( Musyawarah Rencanan Pembangunan Desa).
Pelibatan  unsur  masyarakat  desa  dimaksudkan  karena  program  desa  berasal  dari aspirasi  masyarakat  desa.  Selain  itu,dengan  adanya  partisipasi  dari  masyarakat  maka  akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Dalam pengelolaan keuangan desa aspek perencanaan harus sesuai dengan permendagri agar dapat di pertanggungjawabkan penggunaan dana desa (Riza  Ramadhan,  2014:3).  Dipilihnya  perencanaan  keuangan  desa  karena  peneliti  ingin menganalisa  bagaimana  desa  dapat  merancang  penyusunan  APBDesa  yang  baik  dan  benar juga  berperan  penting  sebagai  alat  pengawasan  dan  pengendalian  kegiatan  pengelolaan keuangan  desa.  Selain  itu  dengan  adanya  perencanaan  yang  sedemikian  rupa  yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertip dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada.
Peneliti  juga  ingin  meneliti  apakah  pemerintah  desa  menjalankan  perencanaan  dan perlaporan  keuangannya  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Tentang  Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati Pertaturan tersebut. Citra Etika (2020:4) perencanaan pengelolaaan yang mengacu pada peraturan pemerintah. Desa menanti merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di  Kecamatan  kelekar  Kabupaten  Muara  Enim.  Desa Menanti  terletak  di  ibukota  Kecamatan  Kelekar  dengan    penduduk  Masyarakat    mayoritas pekerjaannya  sebagai  petani,  dan  desa  ini  menerima  dana  APBDesa  yang  diterima  setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi dana desa. Sehingga peneliti mempunyai  ketertarikan  untuk  meneliti  perencanaan  APBDesa  dan  pelaporan  dana  desa menanti.

## 2. Tinjauan Pustaka
Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut  desa  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenag  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintah,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintahan  Desa  adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Menurut  (Widjaja,  2003)  Otonomi  desa merupakan  otonomi  asli,  bulat  dan  utuh  serta  bukan  merupakan  pemberian  pemerintah. Sebaliknya  pemerintah  berkewajiban  menghormati  otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh  desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak isntimewa,  desa  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  baik  hukum  publik  maupun  hukum perdata,  memiliki  kekayaan,  harta  benda  serta  dapat  di  tuntut  dan  menuntut  di  muka pengadilan.
Berdasarkan  permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  keuangan  desa  adalah  semua  hak dan kewajiban desa berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban  desa.  Keuangan  desa  dikelola  berdasrakanazas-azas  transparan,  akuntabel, partisifatif serta dilakukan dengan tertib dan sisiplin anggaran. Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pedapatan asli Desa. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten  atau  Kota.  Alokasi  dana  desa  yang  merupakan  bagian  dari  perimbangan  yang diterima Kabupaten atau kota. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa  pada  umumnya  dari  pendapatan  asli  desa  (PAD),  dana  dari  pemerintah,  dan  hasil  dari BUMdes  yang  semuannya  sudah  tercantum  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Desa (APBDes).
Menurut  (Bastian,  2015)  pengelolaan  atau  manajemen  keuangan  desa  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Menurut Bastian (2015:91) Aspek yang terkandung  dalam  perencanaan  pembangunan  khusunya  perencanaan  pembangunan kecamatan  dan  desa,  adalah  pemusatan  tujuan  dan  cara  mencapai  tujuan  tersebut  dengan memanfaatkan  sumbeer  daya  yang  ada.  Adapun  peraturan  mengenai  proses  perencanaan keuangan  desa  terdapat  dalam  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  pengelolahan keuangan  Desa  pada  pasal  31  sampai  dengan  pasal  42,  Perencanaan  pembangunan  Desa meliputi  RPJMDesa  dan  RKPDesa  yang  disusun  secara  berjangka  dan  ditetapkan  dengan Peraturan  Desa.  Rencana  Pembangunan  jangka  menengah  Desa  (RPJMDesa)  untuk  jangka waktu 6 (enam) bulan dalam satu tahun sedangkan rencana pembangunan tahunan desa atau yang  disebut  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa)  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun. RKPDesa  merupakan  penjabaran  dari  rencana  pembangunan  jangka  menengah Desa.Perencanaan  pembangunan  desa  disusun  berdasarkan  hasil  kesepakatan  dalam musyawarah desa yang pelaksanaanya paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berjalan.
Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaporan keuangan desa pasal 68-69. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyajikan data dan informasi mengenai suatu kegiatan dalam periode tertentu. Bentuk pelaporan pada kegiatan pengelolaan  keuangan  desa  yakni  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. Jadil laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu di buat oleh Kepala Desa untuk  melaporkan kinerjanya kepada Bupati/Walikota dan masyarakat khsusnya masyarakat  desa,  untuk  mempertanggungjawabkan  kinerjanya,  dan  menyediakan  informasi bagi masyarakat desa yang akan menunjukkan akuntabilitas organisasi desa atas sumberdaya yang telah dipercayakan.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Desa  Menanti  Kabupaten  Muara  Enim  yang  sifatnya menguraikan,  menggambarkan  serta  membandingkan  antara  proses  pengelolaan  keuangan desa di Desa Menanti dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga  dapat  di  tarik  kesimpulan.  Sumbet  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  jenis sumber data primer dan sekunder. Menurut (sanusi, 2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain dan data primer adalah data yang pertama kali dicatat  dan  dikumpulkan  oleh  peneliti.  Penelitian  tinggal  memanfaatkan  data  tersebut menurut  kebutuhannya.Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  deskriptif  komparatif.  Pendekatan  deskriptif komperatif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan serta membandingkan antara proses pengelolaan keuangan desa di Desa Menanti dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan Menurut (Sugiyono, 2015) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel  mandiri,  baik  hanya  satu  variabel  atau  lebih.  Penelitian  komparatif  adalah  suatu penelitian  yang  bersifat  membandingkan  atau  berupa  hubungan  sebab-akibat  antara  dua variabel  atau  lebih.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  komparatif  yaitu metode  yang  sifatnya  menguraikan,  menggambarkan  serta  membandingkan  antara  teori dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga ditarik kesimpulan.Seperti penelitian ini yang  membandingkan  antara  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  Menanti  dengan standar-standar  yang  mengacu  pada  Permendagri  No.  20  Tahun  2018  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Data  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini  merupakan  data  kualitatif  hasil  dari wawancara,  analisis  dokumentasi  serta  dari    hasil  observasi.  Menurut  (Sugiyono,  2015), langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

## 1. Reduksi Data (Data Reduction)
Perolehan data dari lapangan  tentunya cukup banyak,  peneliti perlu mencatat secara teliti dan  rinci.  Untuk  itu  perlu  segera  dilakukan  analisis  data  melalui  reduksi  data.  Mereduksi data  yaitu  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Penyajian Data (Data display)
Maksud  dari  penyajian  data  yaitu  data  akan  terorganisasikan,  tersusun  dalam  pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  dan flowchart. Yang  palingsering  digunakan  dalam  menyajikan  data  pada  penelitian  kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data akan memudahkan serta memahami  apa  yang  terjadi  dan  memudahkan  perencanaan    kerja  yang  akan  dilakukan selanjutnya.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Selanjutnya  adalah  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi,  karena  kesimpulan  awal  yang dikemukakan  masih  bersifat  sementara,  dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan  hal  baru mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  maka  kesimpulan  tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Menanti.
1. Musyawarah Dusun (Musdus)
Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan pengggunaan APBDes. Dimulai dengan cara Kepala Desa memberikan intruksi kepada Kepala Dusun untuk melaksanakan musyawarah dusun (Musdus) di masing-masing dusun, setelah ada intruksi dari Kepala Desa
barulah  BPD  mengundang  Kepala  Dusun  untuk  mengadakan  Musdus.  Yang  menghadiri musyawarah  ini  perangkat  desa  Kepala  dusun,  tokoh  agama,tokoh  adat,  pewakilan masyarakat yang menggusulkan pembangunan atau pemberdayaan . Kegiatan ini bertujuan untuk menyaring aspirasi atau usulan-usulan dan kebutuhan dari masyarakatseperti sumur bor,  jalan,  dan  pembuatan  MCK  warga  kurang  mampu.  Kepala  dusun  membuat  skala prioritas  kebutuhan  berdasarkan  kesepakatan  bersama,  yang  akan  digunakan  untuk mengajukan  usulan  dalam  RAPBDesa.  Setelah  kesepakatan  yang  diperoleh  di  Musdus, Kepala Dusun akan membawa ke tingkat Musyawarah Desa (Musdes). Musdus di lakukan di bulan juni sampai bulan juli.
2. Musyawarah Desa (musdes) Setelah  dapat  dari  hasil  musdus  maka  akan  di  musyawarahkan  lagi  tingkat  desa.Setiap perwakilan  Kepala  Dusun  akan  membawa  usulan-usulan  dari  masyarakat  yang  akan  di musyawarahkan  ke  tingkat  desa  atau  Musdes,  yang  di  hadiri  oleh  Kepala  Dusun,  Kepala Seksi (Kasi), Badan Permusyawatan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  desa,  karang  taruna,  tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Dalam Musdes ini seluruh kepala dusun membawa hasil  dari  musdus  yang  akan  di  lakukan  perengkingan  kegiatan  yang  di  prioritaskan  atau yang paling banyak di butuhkan masyarakat. Musdes ini untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
3. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes) Setelah  musdes  akan  di  musrenbangdesa  yang  di  pimpin  oleh  Sekretaris  Desa.  Untuk mengajukan  usulan  di  musrenbangdes  membawa  proposal.  Musrenbangdes  menetapkan prioritas  kegiatan  akan  di  ajukan  unntuk  dibahas    pada  musrenbabgdes.  Seperti  jalan seberang Desa Menanti sebagaisarana tranportasi pemasaran hasil bumi, hubungan antar lingkungan/kampung  serta  sarana  lalu  lintas  masyarakat  terutama  anak-anak  sekolah. Setelah  itu,  menyusun  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (RAPBDesa) berdasarkan RKPDesa yang telah disepakati. Lalu Sekretaris Desa menyerahkan RAPBDesa tersbut  kepada  Kepala  Desa  pada  bulan  Oktober.  Proses  selanjutnya,  Kepala  Desa  akan menyampaikan  RAPBDesa  kepada  BPD  untuk  dibahas  dan  disepakati  bersama  kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Jika RAPBDesa telah mendapat persetujuan dari Bupati akan dilakukan pengesahan RAPBDesa melalui sidang dengan BPD.

## Proses Pelaporan Keuangan Desa di Desa Menanti
Apabila  ada  dana  yang  cair  maka  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa  kamudian  Kaur Keuangan menyusun bagaimana  setelah prioritas apa yang akan dilakukan dalam pencairan tersebut kemudian setelah ada perencanaan belanja maka Kaur Keuangan segera menyusun laporan-laporan  tentang  pengeluaran  anggaran  yang  cair.  Setelah  kegiatan  selesai  barulah pemerintah  membuat  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes    secara  tertulis  menggunakan aplikasi siskeudes, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran desa per kegiatan yang si sebut SPJ.
Pelaporan APBDesa diawali dengan pembuatanlaporan terhadap pelaksanaan APBDes dari masing-masing kegiataan,  yang di catat oleh Kaur Keuangan untuk diinputkan ke dalam sistem  keuangn  desa.  Laporan  realisasi  penggunaan  dana  desa  dan  ADD  meliputi  buku  kas umum,  buku  kas  tunai,kegiatan-kegiatan,  buku  kas  kegiatan.  Setelah  itu  Laporan  realisasi APBDesa  kemudian  akan  disepakati  bersama  dengan  BPD.  Setelah  itu  Kepala  Desa  akan menyampaikan  laporan  realisasi  APBDesa  yang  telah  disepakati  tersebut  kepada  Bupati melalui dinas PMD Muara Enim.
Perbandingan Proses Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Desa di Desa Menanti dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

## Perencanaan
Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tahapan  awal  dalam  proses  perencanaan keuangan  desa  menurut  Permendagri  nomor  20  tahun  2018.Perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  merupakan    perencanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintahan  desa yang dianggarkan dalam APBDes. pasal 31 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti.
Sekretaris  Desa  mengkoordinasikan  penyusunan  APBDesa  berdasrkan  RKPDes  dan berpedoman  dengan  peraturan  Bupati.  Sebelum  Sekretaris  Desa  menyusun  RAPBDesa berdasarkan  RKPDesa  ada  proses  musyawarah  dusun  (Musdus)  dan  juga  musyawarah  desa (Musdes). Musyawarah dusun  dilakukan setiap bulan Juni sampai Juli setiap tahunnya. Proses tersebut  dimulai  dengan  cara  Kepala  Desa  memberikan  intruksi  kepada  dukuh  untuk melaksanakan  musyawarah  dusun  (Musdus)  di  masing-masing  dusun.  Kepala  Dusun,  tokoh agama,  tokoh  adat,  tokoh  masyarakat  dan  perwakilan  dari  masyarakat  yang  memberikan usulan terlibat dalam musyawarah tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menyaring aspirasi dari masyarakat.
Kepala dusun membuat skala prioritas kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama, yang akan digunakan untuk mengajukan usulan  dalam  APBDes.  Kesepakatan  yang diperoleh  di  musyawarah  dusun  (Musdus)  akan  di    bawa    ke    Musyawarah    Desa    (Musdes) yang    dilakukan    pada    bulanAgustus.  Kepala  desa  mengundang  kepala  dusun,  Kepala  Seksi (Kasi),  Badan  Permusyawatan  Desa  (BPD),LembagaPemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD), Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga    (PKK)    desa,  Karang  Taruna  desa,  Pengelola  wisata dalam Musdes. Kegiatan tersebut menghasilkan RKPDesa yang digunakan oleh sekretaris desa dalam  menyusun  RAPBDesa.  Pasal  31  ayat  (2)  sesuai  dengan  yang  ada  di  Desa  Menanti. Selanjutnya  pasal  31  ayat  (4)  sudah  sesuai  dengan  yang  ada  di  Desa  Menanti.  Rancangan APBDes yang telah disusun  merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes.
Selanjutnya  Pasal  32  ayat  (1)  sesuai  dengan  di  Desa  Menanti    sekretaris  desa  selalu berkoordinasi  menyampaikan  tentang  kegiatan  apa  saja  yang  ada  di    rancangan  APBDes kepada  kepala  desa.  Berikutnya  pada  pasal  31  ayat  (2)  sesuai  dengan  di  Desa  Menanti rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDes  disampaikan  kepala  desa    kepada  BPD  untuk  di bahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Tahap Selanjutnya  pasal 32 ayat (3) sesuai  dengan  di  Desa  Menanti,  rancangan  APBDes  disepakati  bersama  paling  lambat  bulan Oktober tahun berjalan.
Tahap selanjutnya atas kesepakatan bersama kepala desa dan BPD, pada pasal 33 ayat (1) sesuai dengan di Desa Menanti. kepala desa menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selanjutnya pada pasal 34 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti.  Rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APBDes  yang  telah  disepakati  bersama disampaikan  oleh  Kepala  Desa  kepada  Bupati  melalui  Camat  dengan  jangka  waktu  3  hari. Selanjutnya  pada  pasal  35  ayat  (2)  sesuai  dengan  yang  ada  di  Desa  Menanti.  Bupati menyampaikan  hasil  evaluasi  ke  pada  Kepala  Desa  rancangan  APBDes  7  (tujuh)  hari. Berikutnya mengenai jangka waktu Bupati memberikan hasil evaluasi yang ada pada pasal 35 ayat (3) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Jika Bupati melalui camat tidak memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu maka perdes berlaku dengan sendirinya.
Tahap  selanjutnya  pada  pasal  37  ayat  (1)  sesuai  dengan  yang  ada  di  Desa  Menanti dimana Bupati mendelegrasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ke pada camat. Berikutnya pada pasal 38 ayat (1) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Rancangan Peraturan  Desa  tentang  APBDes  yang  telah  di  evaluasi  ditetapkan  kepala  desa.  Selanjutnya pasal  38  ayat  (2)  sesuai  dengan  yang  ada  di  Desa  Menanti.  Peraturan  Desa  tentang  APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Berikutnya pasal 38 ayat (4)  sesuai  dengan  yang  ada  di  Desa  Menanti.  Kepala  Desa  menyampaikan  Peraturan  Desa
tentang APBDes kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja pasal  sesuai dengan yang ada di Desa Menanti.
Selanjutnya  pasal  41  ayat  (1)  sesuai  dengan  yang  ada  di  Desa  Menanti.  Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap peraturan kepala desa setelah adanya Rancangan tentang APBDes. Selanjutnya pasal 41 ayat (3) sesuai dengan yang ada di Desa Menanti. Kepala Desa  memberitahukan  kepada  BPD  mengenai  penetapan  Peraturan  Kepala  Desa  tentang perubahan penjabaran APBDes selanjutnya di sampaikan kepada Bupati.
Selanjutnya  pasal  42  sesuai  dengan  yang  ada  di  Desa  Menanti.  Ketentuan  mengenai penyusunan  peraturan  desa  mengenai  APBDes  berlaku  secara  mutatis  mutandis  mengenai perubahan APBDes.
Tabel 1. Perbandingan proses perencanaan keuangan desa di Desa Menanti dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Deskripsi Permendagri no 20 Tahun 2018 Desa Menanti Kriteria Perencanaan  Pasal  31  ayat  1  Perencanaan pengelolaan  keuangan  desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran  pemerintahan desa  pada  tahun  anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa Di Desa Menanti, perencanaan  penerimaan dan pengeluaran pemerintahan  desa  yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai Perencanaan  Pasal  31  ayat  2  Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunaan APBDesa berdasarkan  RKPDesa  tahun berkenaan  dan  pedoman penyusunaan  APBDesa  yang diatur  dengan  peraturan Bupati/Wali  Kota  setiap tahun Di  Desa  Menanti,  Sekretari Desa mengoordinasikan penyusunaan APBDesa berdasarkan  RKPDesa  dan berpedoman dengan peraturan  Bupati  setiap tahun sesuai Perencanaan  Pasal  31  ayat  4  Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunaan rancangan Peraturan  Desa  tentang APBDesa. Di  Desa  Menanti,  sebelum penyusunan APBDes pemerintah  desa  melihat dari  rancangan  APBDes yang  di  susun  6  tahun sekali sesuai Perencanaan  Pasal  32  ayat  1  Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan  Peraturan  Desa tentang  APBDesa  kepada Kepala Desa Di Desa Menanti, Sekretaris desa menyampaikan rancangan  APBDes  kepada Kepala Desa sesuai Perencanaan  Pasal  32  ayat  2  Rancangan Peraturan  Desa  tentang APBDesa sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan  Kepala  Desa kepada  BPD  untuk  dibahas dan  disepakati  bersama Di  Desa  Menanti,  Kepala Desa  menyampaikan  ke pada BPD untuk membahas dan menyepakati bersamadalam musyawarah BPD sesuai
dalam musyawarah BPD Perencanaan  Pasal  33  ayat  1  Atas  dasar kesepakatan bersama kepala  desa  dan  BPD sebagaimana dimaksud dalam  pasal  32  ayat  (3), Kapala  Desa  menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa  mengenai  penjabaran APBDesa DI  Desa  Menanti,  Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala  Desa  mengenai penjabaran APBDes sesuai perencanaan  Pasal  34  ayat  1  Rancangan Peraturan  Desa  tentang APBDesa sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa  kepada  Bupati/Wali Kota  melalui  camat  atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga)  hari  sejak  disepakati untuk dievaluasi Di  Desa  Menanti,  Kepala Desa menyampaikan rancangan APBDes ke pada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi sesuai Perencanaan  Pasal 35 ayat 2 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dituangkan  dalam Keputusan  Bupati/Wali  Kota dan  disampaikan  kepada Kepala  Desa  paling  lama  20 (dua  puluh)  hari  kerja terhitung  sejak  diterimanya rancangan dimaksud Di  Desa  Menanti,  Bupati menyampaikan hasil evaluasi  dalam    Jangka  7 atau  14  hari  kerja  ke  pada Kepala desa sesuai Perencanaan  Pasal  35  ayat  3  Dalam  hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan  hasil  evaluasi dalam batas waktu sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2), rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya, Di Desa Menanti, dalam hal Bupati  tidak  memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu maka perdes berlaku dengan sendirinya. sesuai Perencanaan  Pasal  37Bupati/Wali  Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada  camat  atau  sebutan lain. DiDesaMenanti,Bupati dapat mendelegasikan evaluasi  Rancangan  APB Desa ke Camat sesuai Perencanaan  Pasal  38  ayat  1  Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi  ditetapkan  oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa tentang DI  Desa  Menanti,  Kepala Desa  menetapkan  hasil evaluasi  rancangan  APBDes menjadi peraturan desa sesuai
APBDesa Perencanaan  Pasal  38  ayat  2  Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  ditetapkan  paling lambat  tanggal  31  Desember tahun anggaran sebelumnya, Di Desa Menanti, peraturan desa  di  tetapkan  bulan Desember sesuai Perencanaan  Pasal  38  ayat  4  Kepala  Desa menyampaikan Peraturan Desa  tentang  APBDesa  dan Peraturan Kepala Desa tentang  penjabaran  APBDesa kepada  Bupati/Wali  Kota paling  lama  7  (tujuh)  hari kerja setelah ditetapkan Di  Desa  Menanti,  Kepala Desa menyampaikan Peraturan  Desa  tentang APBDes  kepada  Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sesuai Perencanaan Pasal  40  ayat  1  Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan  APBDesa  apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam  pendapatan  desa pada tahun anggaran berjalan Di Desa Menanti, melakukan perubahan APBDes apabila ada peraturan baru, perubahan pagu  untuk  penambahan atau pengurangan sesuai Perencanaan  Pasal,  40  ayat  3  Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  diatur  dalam Peraturan  Bupati/Wali  Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Di Desa Menanti,. Pengelolaan Keuangan Desa,Keadaan  luar  biasa diatur  dalam  peraturan Bupati sesuai Perencanaan  Pasal 42 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan  Desa  mengenai APBDesa sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  32 sampai  dengan  pasal  38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan  Peraturan  Desa mengenai perubahan APBDesa. DiDesaMenanti,ketentuan penyusunan peraturan desa berlaku secara mutatis mutandis sesuai

## Pelaporan
Pelaporan  keuangan  desa  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.20  Tahun 2018  pasal  68  ayat  (1)  sesuai  dengan  yang  ada  di  Desa  Menanti  dimana  Kepala  Desa  telah menyampaikan laporan realisai pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat. Terdiri dari laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Berikutnya pada pasal 68 ayat (2) sesuai dengan  yang  ada  di  desa  Menanti  dimana  isi  laporan  yang  terdiri  dari  laporan  pelaksana
APBDes, dan laporan realisasi kegiatan. Selanjutnya pada pasal 68 ayat 3 sesuai dengan Desa Menanti. Kepala Desa menyusun laporan  dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu ke dua bulan juli tahun berjalan.
Tabel 2. Perbandingan proses pelaporan keuangan desa di Desa Menanti dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Deskripsi Permendagri no 20 Tahun 2018 Desa Menanti Kriteria Pelaporan Pasal  68  ayat  1  Kepala  Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester  pertama  kepada Bupati/Walikota melalui camat Di  Desa  Menanti,  Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes  semester  pertama kepada  Bupati  melalui camat sesuai Pelaporan Pasal  68  ayat  2  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  terdiri  dari:  (a) laporan pelaksanaan APBDesa;  dan,  (b)  laporan realisasi kegiatan, Di  Desa  Menanti,  isi laporan  yang  terdiri  dari laporan pelaksana APBDes, dan laporan realisasi kegiatan. sesuai Pelaporan Pasal  68  ayat  3  Kepala  Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  dengan  cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  56 paling lambat minggu kadua bulan juli tahun berjalan Di  Desa  Menanti,  Kepala Desa  menyusun  laporan dengan cara menggabungkan  seluruh laporan  paling  lambat minggu ke dua bulan juli sesuai

## Pembahasan Proses Perencanaan Keuangan Desa di Desa Menanti
Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDes yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa Menanti dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut  harus  melibatkan  partisipasi  seluruh  komponen  yang  ada  di  desa  Menanti  baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil  dari  musyawarah  penyusunan  rencana  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
Pada perencanaan, penyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran dengan mengadakan musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa yang menjadi RKPDes. Rencana kegiatan yang akan disetujui dan mengesahkan APBDes oleh BPD  apabila  dalam  musyawarah  penyusunan  telah  mencapai  kesepakatan,  selanjutnya diserahkan  kepada  pihak  kecamatan  untuk  mendapatkan  rekomendasi,  disampaikan  kepada Bapemas,    RKPDes  diterima  oleh  tim  verifikasi,  kemudian  RKPDes  disahkan  dan  selanjutnya RKPDes harus masuk kedalam komponen belanja APBDes.
Ketentuan  berikutnya  yang  telah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 yaitu  telah  memahami  bahwa    jika  perdes  batal,  maka  menggunakan  pagu  APBDes  tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya Bupati telah mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat. Berikutnya Camat menetapkan hasil evaluasi  Rancangan APBDes  paling  lama  7  hari  kerja  jika  lebih  dari  batas  waktu  maka  peraturan  desa  tersebut
berlaku  dengan  sendirinya.  Selanjutnya  Kepala  Desa  melakukan  penyempurnaan  Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lama 7 hari kerja setelah menerima hasil evaluasi dari camat. Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan desa di desa Menanti sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## Proses Pelaporan Keuangan Desa di Desa Menanti
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  pedoman  pengelolaan keuangan  desa,  disebutkan  bahwa  Kepala  Desa  wajib  menyampaikan  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDes  kepada  Bupati  berupa  laporan  semester  pertama    dan  semester  akhir tahun.  Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes  semester  pertama  disampaikan  paling  lamat akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.
Secara  keseluruhan  pelaporan  keuangan  desa  di  Menanti  sudah  sesuai  dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sudah banyak ketentuan dalam peraturan tersebut yang sudah  di  laksanakan.  Pertama  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDes  kepada  Bupati  melalui  Camat,  berupa  laporan  semester  pertama.  Laporan  yang disampaikan  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  APBDes  yang  berisi  tentang  laporan  realisasi penggunaan dana desa dan ADD meliputi buku kas umum, buku kas tunai kegiatan-kegiatan buku kas kegiatan dan laporan realisasi kegiatan. Berikutnya Kepala Desa menyusun laporan dengan  cara  menggabungkan  pera  item  baru  menggabungkan  seluruh  laporan  di  sampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

## Perencanaan Keuangan Desa
Secara keseluruhan proses perencanaan keuangan desa di Desa Menanti sudah sesuai dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018.  Mengenai  ketentuan  yang  telah  dilaksanakan yaitu  Sekretaris  Desa  telah  menyusun  RAPBDes  berdasarkan  RKPDes  tahun  berkenan  dan menyampaikanya  kepada  Kepala  Desa.  Selanjutnya  Kepala  Desa  juga  menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Selain itu, RAPBDes yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu satu sampai dua hari kerja.
Ketentuan  berikutnya  yang  telah  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018 yaitu  telah  memahami  bahwa  jika  perdes  batal,  maka  menggunakan  pagu  APBDes  tahun anggaran  sebelunya.  Selanjutnya  Bupati  telah  mendelegasikan  evaluasi  rancangan  peraturan desa  tentang  APBDes  kepada  Kepala  Camat.  Berikutnya  camat  menetapkan  hasil  evaluasi Rancangan APBDes paling lama 7 hari kerja jika lebih dari batas waktu maka peraturan desa tersebut  berlaku  dengan  sendirinya.  Selanjutnya  Kepala  Desa  melakukan  penyempurnaan rancangan  peraturan  desa  tentang  APBDes  paling  lama  7  hari  kerja  setelah  menerima  hasil evaluasi dari Camat.

## Pelaporan Keuangan Desa
Secara  keseluruhan  pelaporan  keuangan  desa  di  Menanti  sudah  sesuai  dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sudah banyak ketentuan dalam peraturan tersebut yang sudah  di  laksanakan.  Pertama  Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksanaan APBDes  kepada  Bupati  melalui  Camat,  berupa  laporan  semester  pertama.  Laporan  yang disampaikan  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  APBDes  yang  berisi  tentang  laporan  realisasi penggunaan dana desa dan ADD meliputi buku kas umum, buku kas tunai kegiatan-kegiatan buku kas kegiatan dan laporan realisasi kegiatan. Berikutnya Kepala Desa menyusun laporan dengan  cara  menggabungkan  peraitem  baru  menggabungkan  seluruh  laporan  di  sampaikan paling  lambat  minggu  kedua  bulan  Juli  tahun  berjalan.  Bupati  menyampaikan  laporan konsolidasi pelaksana APBDes paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

## 5. Penutup Kesimpulan
Proses perencanaan yang diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa  dengan  melakukan  musdus  kemudian  di  lakukan  musdes  setelah    itu  di  lakukan musrenbangdes  yang  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  desa  dan  BPD.  Untuk  menyusun rencana  kegiatan  tersebut  harus  melibatkan  partisipasi  seluruh  komponen  yang  ada  di  Desa Menanti.
Proses pelaporan APBDesa diawali dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBDesa dari masing-masing kegiatan. Laporan tersebut di berikan ke pada Kaur Keuangan untuk di input ke dalam sistem keuangan desa. Selanjutnya Kepala Desa akan  menyampaikan  laporan  realisasi  APBDesa  ke  pada  Bupati  melalui  Camat.  Sacara keseluruhan perencanaan keuangan desa dan pelaporan keuangan desa sudah sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Diharapkan  para  pemerintah  desa  meningkatkan  ke  disiplinan  waktu.  Dalam  hal pelaporan  sebaiknya  lebih  diperhatikan  lagi  waktu  penyampaiannya  sehingga  tepat  waktu dengan  peraturan.  Untuk  penelitian  selanjutnya  bisa  meneliti  yang  belum  ditelitiatau kekurangan  dari  skripsi  ini  seperti  penganggaran,  penatausahaan,  pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

## Daftar Pustaka
Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan & Desa . Erlangga, Jakarta. Etika  Citra  2020. Analisis  Perencanaan  pengelolaan  Keuangan  Desa  Jungai  Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih . Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam.1(1):1- 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pelaporan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018.  Tentang  Perencanaan        Keuagan Desa.
Ramadhan  Rizal.  2014. Analisis  Perbandingan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Bangsri  Dengan Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menurut  Permendagri  37  Tahun  2007 .  Jember:  Jurnal skripsi. Universiitas Jember.
Sanusi, A. (2016). Metode Penelitian Bisnis . Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2015. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Undanng-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh . Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.