## MAGISTRA Law Review
Volume 03 Nomor 02, Juli 2022 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

## Aniek Tyaswati W.L
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia *aniektyas16@gmail.com

## Sri Retno Widyorini
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia *sriretnowidyorini@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  bagian  dari  pembangunan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  jalan    peningkatan  dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta  unifikasi  hukum  di  bidang-bidang  tertentu.    Undang-Undang    Nomor.40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT)  merupakan  salah  satu  contoh  usaha  pembaharuan  hukum  tersebut  . Pembaharuan hukum Perseroan Terbatas melalui UU Nomot 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus diarahkan bukan hanya pembaharuan substansi hukumnya, melainkan juga memungkinkan hukum itu bekerja sebagaimana diharapkan oleh pelaku pasar. Pembaharuan ekonomi dilakukan bukan sekedar memperbaharui  hukum  materiilnya,  melainkan  juga  bagaimana  hukum  itu  dapat  bekerja,  bagaimana pelaku ekonomi dapat mengakses hukum itu Pembaharuan hukum tersebut  harus tetap mencakup tiga komponen  besar  yaitu  :  pengembangan  hukum,  perbaikan  pendidikan  hukum,  dan  penyempurnaan system informasi hukum. Dengan demikian bekerjanya ketiga komponen  tersebut secara kait mengait diharapkan dapat memberi jawaban tantangan dan sasaran pembangunan ekonomi.

## Kata kunci : Pembaharuan Hukum; Perseroan Terbatas; Pembangunan Ekonomi

## ABSTRACT
One part of legal development can be carried out by increasing and perfecting national legal development by, among others things, reforming, codifying and national legal development by, among other things, reforming, codifying and unification of law in certain fields. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) is one example of a business the legal reform of Limited Liability Companies through Law Number. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must  be directed not only to reforming  the  legal  substance  but  also  to  enabling  the  law  to  work  as  expected  by  market  players. Economic reform is carried out not only by updating the material law but also by how the law can work, and how economic actors can access the law. The legal reform must still include three major components, namely: legal development, improvement of legal education, and improvement of the legal information system.  Thus,  the  working  of  these  three  components  in  a  connected  manner  is  expected  to  provide answers to the challenges and targets of economic development.

## Keywords: Legal Reform; Limited Liability Company; Economic Development

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan pembangunan nasional yang telah dilaksanakan di Indonesia sejauh ini masih menunjukkan  beberapa  kendala  yang  harus  dihadapi,  demikian  juga  dengan  pembangunan hukum.  Kenyataan  yang  terjadi  menggambarkan  betapa  hukum  selalu  tertinggal  diibanding perkembangan  masyarakat.  Pembinaan  dan  pembaharuan  hukum  nasional  termasuk penegakannya  kalah  berpacu  dengan  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  yang  sedang
membangun. Padahal sejak semula dalam perencanaan pembangunan sudah digariskan bahwa hukum sangat menentukan keberhasilan pembangunan.
Globalisasi menjadi  slogan  yang  sangat  popular  di  Indonesia,  sedemikian  populernya sehingga para penulis baik dalam media masa maupun makalah-makalah ilmiah tidak merasa perlu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Globalisasi tersebut terjadi diberbagai bidang, Iptek, Pendidikan,Sosial Budaya, Politik dan sebagainya. Di bidang ekonomi yakni kesepakatan pemberlakuan  liberalisasi  pada  blok-blok  atau  kawasan  perdagangan  bebas  seperti APEC,AFTA,NAFTA dan lain-lain menuntut sarana dan prasarana hukum yang lebih aktual dan kontekstual belum lagi kenyataan untuk menampung perkembangan masyarakat sekarang ini saja peraturan perundang-undangan yang ada sangat tidak memadai.
Menurut Satjipto Rahardjo salah satu bagian dari pembangunan hukum dapat dilakukan dengan jalan  peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu. 1
Bidang hukum perseroan merupakan salah satu dari sekian bidang hukum  yang lebih tepat bagi usaha pembaharuan. Ketentuan di bidang Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang  No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan salah satu contoh usaha pembaharuan hukum tersebut mengingat undang-undang yang sudah ada (Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang)  dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat. Baik secara nasional maupun internasional.
Dari pemikiran tersebut di atas, maka yang perlu dikaji lebih lanjut adalah Apakah  pembaharuan  hukum  di  bidang  Perseroan  Terbatas  mempunyai  peranan  di  dalam pembangunan ekonomi ?

## B. PEMBAHASAN
Perseroan Terbatas dulunya dikenal dengan istilah ( Naamloze Vennootschap, disingkat NV ).  Sebutan  tersebut  menjadi  baku  di  dalam  masyarakat  bahkan  juga  dibakukan  di  dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perserian Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) 2
Secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari Wetboek van Koophandel . Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang  Perseroan  Terbatas.  Terakhir,  sejak  16  Agustus  2007  2007  berlaku  Undang-Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Menurut Sri Redjeki Hartono :
“ Bentuk  badan  usaha  perseroan  terbatas  sangat  dinikmati  oleh  masyarakat  karena  pada umumnya  perseroan  terbatas  mempunyai  kemampuan  untuk  mengembangkan  diri,  mampu mengadakan  kapitalisasi  modal  dan  sebagai  wahana  yang  potensial  untuk  memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham ” 3
1 Satjipto Raharjo, 1983. Permasalahan Hukum Di Indonesia . Bandung : Alumni, hlm.l
2 Rudhi  Prasetya, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas  Disertai  Dengan  Ulasan  Menurut  Undang- Undang No. 1 Tahun 1995 , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlmn. 42
3 Agus Budiarto, 2002, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas , Jakarta : Ghalia Indonesia , hlm. 13.
Sebagai suatu wadah untuk  melakukan kegiatan usaha, perseroan terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya. 4
Kendati pun pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam KUHD mulai  dari  Pasal  26  sampai  dengan  Pasal  56  secara  berturut-turut  sudah  digantikan  dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007, penggunaan istilah Perseroan Terbatas masih tetap dipertahankan.
Di samping menggunakan Perseroan Terbatas sebagai nama atau titel, kedua undang- undang tersebut secara khusus juga mencantumkan pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan Perseroan Terbatas. Pengertian tersebut  diatur  dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menentukan :
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Dari pengertian yang ditentukan secara yuridis tersebut  dapatlah diuraikan adanya 5 (lima) unsur yang pada pokoknya saling berkaitan. sebagai berikut:
a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
b. didirikan berdasarkan perjanjian,
c. melakukan kegiatan usaha,
d. modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,
e.  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya.
Menurut  R.Soebekti,  badan  hukum  adalah  suatu  perkumpulan/organisasi  yang  oleh hukum  diperlakukan  seperti  seorang  manusia,  yaitu  sebagai  pengemban  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban,  dapat  memiliki  kekayaan,  dapat  menggugat  dan  digugat  di  muka pengadilan. Selanjutnya ditambahkan perseroan terbatas atau NV sebagai badan hukum atau rechtspersoon berarti  bahwa  perseroan  terbatas  mempunyai  suatu  kekayaan  tersendiri, terlepas dari kekayaan para pesero atau pengurusnya. 5
Kehadiran Perseroan terbatas sebagai suatu badan usaha dalam kehidupan sehari-hari memang tidak dapat diabaikan lagi keberadaannya. 6 Perseroan Terbatas didirikan guna untuk memperoleh  keuntungan  dan  kekayaan  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Direksi. 7
4 Norman S. Pakpahan, Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi , Jurnal Hukum Bisnis vol. 2, 1997, hlm. 73.
5 R. Subekti, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT. Intermasa, hlm.. 171.
6 . Binoto Nadapdap, 2018 Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta : Permata Aksara,hlm. 1.
7 Wulandewi, Ida Ayu Kade Trisna, and I. Nyoman Mudana. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran  Dasarnya  Tidak  Sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatase . Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7 2019 hlm. 1-20.
Pasal 7 ayat (1) UUPT menentukan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia.  Berdasarkan  penafsiran  secara gramatikal, ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa sebelum datang menghadap di hadapan notaris, para pendiri sebenarnya sudah mempersiapkan kesepakatan-kesepakan yang dihasilkan dari perjanjian pendahuluan diantara mereka sebelumnya
Adanya  perjanjian  pendahuluan  yang  sifatnya  konsensual  ( consensueel )  atau  suatu perjanjian yang didasarkan pada kata sepakat itu dan juga akta notaris yang juga berisi anggran dasar sebagai tonggak awal berdirinya suatu PT tersebut keduanya semakin memperlihatkan dengan pasti bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu dapat dikemukakan pendirian  dan  eksistensinya  PT  sebenarnya  merupakan  implementasi  atau  perwujudan  dari perjanjian terutama yang terjadi diantara sesama pendiri. 8
Modal  Perseroan  ,  terdiri  dari  3  jenis  modal  yaitu  modal  dasar  ( authorized capital ), modal ditempatkan ( issued capital ) dan modal disetor( paid up capital ). Akan tetapi dalam hal ini UUPT tidak menentukan mengenai apa yang dimaksud dengan ketiga jenis modal itu.
Rochmad  Soemitro  yang  menggunakan  istilah  modal  perseroan,  modal  yang ditempatkan  dan  modal  bayar,  secara  garis  besarnya  menjelaskan  makna-makna  dari  ketiga jenis modal itu sebagai berikut: 9
Modal  dasar  merupakan  modal  perseroan  disebut  juga  modal  saham  atau  modal  sero,  atau dalam bahasa Belanda “maatschappelijk kapitaal” ( statutair kapital ) ialah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum, sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat-surat saham.
Mengenai  modal  ditempatkan  dijelaskan,  modal  perseroan  menurut  kebiasaan  tidak seluruhnya  sekaligus  ditempatkan,  akan  tetapi  sebagian  dahulu  ditempatkanm  sedangkan sebagian  lagi  disimpan  dalam  portpolio,  dan  baru  akan  dikeluarkan  jika  ternyata  dibutuhkan modal lebih banyak lagi.
Modal bayar ialah modal perseroan yang diwujudkan dalam jumlah uang.
Dalam beberapa tulisan disebutkan terkait modal Perseroan Terbatas tersebut, bahwa : Modal  dasar  ( maatschappelijk kapitaal  atau authorized  capital atau  nominal capital )  yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT 10
Modal  yang  ditempatkan  ( subscribed  capital/issued  capital )  adalah  modal  yang  yang  telah disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau disetorkan ke dalam kas Persero 11
8 J.C.T. Simorangkir, et.al., Kamus Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.21
9 Rochmat Soemitro, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Bandung : Yayasan dan Wakaf, PT. Eresco. hlm 21-23
10 Farida Hasyim, 2009, Hukum Dagang , Ctk. Pertama, Jakarta,: Sinar Grafika, hlm. 152
11 I.G.  Rai  Widjaja,  2004, Hukum  Perusahaan  Perseroan  Terbatas:  Khusus  Pemahaman Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995, dikutip dari Rachmadi Usman , Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Bandung : PT Alumni, hlm. 83.
Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Persero, dimana modal ini harus ditempatkan dan disetor penuh 12
Modal yang disetor ( gestort kapitaal atau paid up capital ) adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan 13 Hal ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham 14
Dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang  dapat  lebih  memacu  pembangunan  nasional,  serta  untuk  menjamin  kepastian  dan penegakan hukum mengadakan pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas.
Di  dalam  UU  Nomor.40  Tahun  2007  ini  diatur  beberapa  hal  yang  berbeda  dengan peraturan sebelumnya baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun dalam Undanga-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
1. Semua  saham  yang  ditempatkan  harus  disetor  penuh  agar  dalam  melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.
2. Perlindungan terhadap kepentingan setiap pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang  terkait  serta  PerseroanTerbatas  itu  sendiri,  maka  ditetapkan  persyaratan mengenai pengurangan modal, pembelian kembali saham dan pembubaran perseroan.
3. Perlindungan  terhadap pemegang saham minoritas dengan diberikannya kewenangan tetentu, yaitu hak untuk meminta RUPS dan memohon diadakan pemeriksaan terhadap jalannya perseroan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Diatur pula persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat.
5. Tanpa  mengurangi  perlindungan  terhadap  pemegang  saham  minoritas  tersebut, diperhatikan  juga  perlindungan  kepentingan  umum  dan  kepentingan  perseroan  itu sendiri dengan menegaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab organ perseroan.
6. Di dalam Undang-Undang PT yang baru, untuk mendirikan suatu PT tidak perlu makan waktu  lama  seperti  pada  peraturan  sebelumnya,  hal  ini  dimaksudkan    akan memudahkan suatu perusahaan untuk memperluas usahanya.
Pengundangan  Undang-Undang  PerseroanTerbatas  merupakan  suatu  tindakan strategis  sebab  Perseroan  Terbatas  mnerupakan  aktor  dalam  transaksi  bisnis  yang  berskala besar.  Transaksi  bisnis  berskala  besar  inilah  yang  mempunyai  implikasi  langsung  terhadap kehidupan perekonomian negara.
Berbicara  tentang  hukum  tentunya  tidak  terlepas  dari  pembangunan  hukum. Pembangunan  hukum  mengandung  makna  ganda  .  Pertama  ia  bisa  diartikan  sebagai  suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani  masyarakat  pada  tingkat  perkembangan  yang  terakhir,  suatu  pengertian  yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. Kedua, ia bisa diartikan juga sebagai usaha untruk
12 Kurniawan,  ,  2014, Hukum  Perusahaan  Karakteristik  Badan  Usaha  Berbadan  Hukum  dan  Tidak Berbadan Hukum di Indonesia , Ctk. Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing, , hlm. 65
13 David Kelly, et.al, Business Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, , 2014, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia , Ctk. Kedua, Yogyakarta : FH UII Press, , hlm. 81-82. 32 Ibid, hlm. 75
14 Ibid, hlm. 75.
memfungsionalkan  hukum  dalam  masa  pembangunan,  yaitu  dengan  cara  turut  mengadakan perubahan-perubahan  social  sebagaimana  dibutuhkan  oleh  suatu  masyarakat  yang  sedang membangun 15
Oleh Lawrrence Fridman dikatakan bahwa agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga  syarat,  yaitu  pertama,  aturan  itu  harus  dapat  dikomunikasikan  kepada  subyek  yang diaturnya; kedua, subyek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu, ketiga, subyek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu. 16
Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembaharuan hukum bukan sekedar pembaharuan substansi hukumnya, melainkan pembaharuan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut. Dengan demikian, pembaharuan hukum harus  diartikan  sebagai  mengadopsi  nilai-nilai  hukum  yang  baru  sebagai  akibat  perubahan- perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat.  Nilai-nilai hukum yang baru inilah yang merupakan landasan  filosofis  bagi  substansi  hukum  yang  baru.  Secara  universal  dapat  dikatakan  bahwa fungsi hukum yang terutama adalah  sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menseimbangkan  kepentingan-kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat  atau  dengan perkataan  lain  sebagai  sarana  kontriol  sosial.  Disamping  fungsi  tersebut Roscoe  Pound menambahkan bahwa hukum juga sebagai sarana pembangunan masyarakat . 17
Adapun pokok-pokok pikiran yang melandasi hukum sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja   adalah : 18
a. bahwa  ketertiban  dan  keteraturan  dalam  usaha  pembangunan  dan  pembaharuan memang diinginkan, bahkan dianggap (mutlak) perlu;
b. bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Harapan kedua fungsi hukum tersebut di atas dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisionil untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban
Selanjutnya  apakah  hukum  (di  bidang  Perseroan  Terbatas)  akan  mampu  berperan  di dalam  pembangunan  ekonomi  .  Secara  empiris  dicatat  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi  mensyaratkan  penggantian  cara  pembuatan  hukum  yang  bersifat  subyektif  yang  lazim dikenal  sebagai discretionary  rule  making oleh  penguasa  menjadi  cara  pendekatan  legalitas ekonomi yang terpusat pada mekanisme ekonomi yang efisien. Secara berangsur-angsur, pelaku ekonomi  sektor  swasta  semakin  diberi  kesempatan  yang  lebih  besar    untuk  berperan  aktif membangun  negara  dan  bangsa  melalui  mekanisme  ekonomi  pasar  terkendali.  Dalam mekanisme ini perlu dibangun interaksi saling mendukung antara Pemerintah  dan pasar, bukan intervensi  Pemerintah  yang  bersifat  mengekang  versus laissez – faire pasar  bebas.  Dengan demikian, pendekatan yang sedang dikembangkan Pemerintah terhadap pembangunan adalah pendekatan market friendly , artinya, Pemerintah dan Pasar saling mengisi oleh karena apabila pasar  dapat  berfungsi  dengan  baik,  keuntungan  ekonomi  yang  besar  dapat  diraih  dan
15 Norman S. Pakpahan Loc cit , hlm.75.
16 W.Friedmann,1990. Teori dan Filsafat Hukum .Jakarta : Rajawali, hlm 21.
17 Norman S. Pakpahan Loc cit hal 7
18 Mochtar Kusumaatmadja, Teori Pembangunan Hukum,
https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja , terakhir diakses tanggal 21 Juni 2022,pk.21.00
sebaliknya, apabila ternyata pasar gagal atau tidak berfungsi, Pemerintah melakukan intervensi dengan hati-hati untuk menghidupkan kembali fungsi fungsi pasar.
Supaya  pembaharuan  hukum  ekonomi  tersebut  mampu  memberi  jawaban  atas tantangan  dan  sasaran  pembangunan  ekonomi,  hendaklah  mencakup  tiga  komponen  besar yang saling berkaitan satu terhadap lainnya. Ketiga komponen itu terdiri dari :
1. Pengembangan  hukum  yang  kegiatannya  memberikan  sumbangan  naskah  akademis perundang-undangan baru atau perubahan perundang-undangan dalam bidang kegiatan ekonomi.
2. Sistem Informasi Hukum yang menyiapkan  dimungkinkannya kemudahan aksessibilitas perundang-undangan melalui teknologi modern yang canggih.
3. Pendidikan Hukum, yang fungsinya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum.
Berdasarkan  pola  pikir  tersebut  di  atas,  pembaharuan  hukum  di  bidang  Perseroan Terbatas mutlak diperlukan yakni hukum yang menopang keberadaan ekonomi pasar, dengan menentukan  dan  membatasi  area  sedemikian  rupa  sehingga  pasar  dapat  bekerja  secara optimal, misalnya dengan diberikannya perlindungan terhadap kepentingan setiap pemegang saham,  kreditor  dan  pihak  lain  yang  terkait  serta  Perseroan  Terbatas  itu  sendiri,  kemudian ditetapkannya  persyaratan    mengenai  pengurangan  modal,  persyaratan  dan  tata  cara  untuk melakukan  penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan  perseroan  untuk  mencegah persaingan  yang  tidak  sehat.  Kesemuanya  mencerminkan  suatu  upaya  untuk  menopang keberadaan ekonomi pasar dengan menentukan dan membatasi area sedemikian rupa sehingga pasar dapat bekerja.
Kemudian supaya hukum di bidang Perseroan Terbatas  tersebut mampu menjawab tantangan dan sasaran pembangunan ekonomi kiranya dapat kita kemukakan mengenai ketiga komponen yang harus dilakukan sehubungan dengan diundangkannya UU no.40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  tersebut,  diataranya Pertama ,  pada  komponen  Pengembangan Hukum, titik berat tahapan kegiatan pengembangan bertumpu pada pembaharuan substansi perundang-undangan.  Agar  hukum  yang  baik  pelaksanaannya  juga  baik,  perlu  dilakukan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang melaksanakan hukum.  Di bidang perseroan tanggung jawab, tugas, wewenang organ perseroan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang ada dalam substansi hukumnya. Kedua, komponen Pendidikan Hukum dimaksudkan untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  bidang  hukum.  Pembaharuan  yang bersifat institusional dan edukatif perlu dilaksanakan langsung di lembaga-lembaga pendidikan hukum seperti serangkaian training lanjutan bagi para tenaga pengajar, aparat pemerintah di bidang hukum , penelitian dan pengembangan sehingga para tenaga pengajar dan peneliti dapat menularkan  pengetahuan  mereka  kepada  para  mahasiswa  atau  masyarakat  pada  umumnya. Demikian  pula halnya dengan pengundangn UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan dilakukannya beberapa seminar, symposium dan lain sebagainya adalah sebagai upaya ke arah Pendidikan Hukum tersebut. Ketiga, komponen Sistem Informasi hukum dimaksudkan sebagai  salah  satu  komponn  yang  bersifat  srategis  dalam  tahapan  pembangunan  hukum ekonomi. Mengingat adanya kemajuan teknologi, sudah saatnya kalau setiap produk peraturan perundang-undangan disebarluaskan baik melalui media cetak atau ditransfer ke dalam bentuk program  komputer  dan  lain  sebagainya.  Termasuk  kemudian  jika  dalam  perkembangannya Undang  Undang  Perseroan  Terbatas  tersebut  diperlakukan  pembaharuan  kembali  maka
pengundangan  perubahan  terhadap  UU  Nomor.40  Tajhun  2007,  dapat  dilakukan  melalui beberapa media cetak ataupun bulletin-buletin hukum sebagai  upaya ke arah Sistem Informasi Hukum tersebut.

## C. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Sebagai  upaya  agar  hukum  (di  bidang  Perseroan  Terbatas)  mampu  berperan dalam pembangunan ekonomi, maka pembaharuan hukum Perseroan Terbatas melalui UU  No.40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas    harus  diarahkan  bukan  hanya pembaharuan substansi hukumnya, melainkan juga memungkinkan hukum itu bekerja sebagaimana  diharapkan  oleh  pelaku  pasar.  Pembaharuan  hokum  harus  selalu dilakukan seiring dengan perkembangan pasar. Dengan demikian pembaharuan hukum tersebut  harus tetap mencakup tiga  komponen besar yaitu : pengembangan hukum, perbaikan pendidikan hukum, dan penyempurnaan system iinformasi hukum.
Dengan demikian bekerjanya ketiga komponen  tersebut  secara kait mengait diharapkan dapat memberi jawaban tantangan dan sasaran pembangunan ekonomi.

## b. Saran
Mengingat  Pembaharuan  hukum  Perseroan  Terbatas  melalui    UU  No.40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  harus  diarahkan  bukan  hanya  pembaharuan  substansi hukumnya, melainkan juga memungkinkan hukum itu bekerja, maka diperlukan kajian empiris  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  efektifitas  bekerjanya  hukum  melalui  UUPT tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarto,  Agus  2002, Kedudukan  Hukum  dan  Tanggung  Jawab  Pendiri  Perseroan  Terbatas , Jakarta : Ghalia Indonesia.
David  Kelly,  et.al,  Business  Law,  dikutip  dari  Ridwan Khairandy, , 2014, Pokok-Pokok  Hukum Dagang Indonesia , Ctk. Kedua, Yogyakarta : FH UII Press Hasyim , Farida, 2009, Hukum Dagang , Ctk. Pertama, Jakarta,: Sinar Grafika Kurniawan, , 2014, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia , Ctk. Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing Prasetya, Rudhi, 2001, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 , Bandung, Citra Aditya Bakti, Raharjo, Satjipto ,1983. Permasalahan Hukum Di Indonesia . Bandung : Alumni. R. Subekti, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT. Intermasa..
Nadapdap , Binoto, 2018, Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta : Permata Aksara,hlm. 1. Soemitro  ,  Rochmat,  1993, Hukum  Perseroan  Terbatas, Bandung  :  Yayasan  dan  Wakaf,  PT. Eresco
Simorangkir , J.C.T., et.al., Kamus Hukum, Jakarta : Sinar Grafika Widjaja  ,  I.G.  Rai,  2004, Hukum  Perusahaan  Perseroan  Terbatas:  Khusus  Pemahaman  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995,  dikutip  dari  Rachmadi  Usman ,  Edisi  Pertama,  Ctk. Pertama, Bandung : PT Alumni.
W.Friedmann,1990. Teori dan Filsafat Hukum .Jakarta : Rajawali
Pakpahan , Norman S., Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi , Jurnal Hukum Bisnis vol. 2, 1997.
Wulandewi,  Ida  Ayu  Kade  Trisna,  and  I.  Nyoman  Mudana. Kedudukan  Hukum  Perseroan Terbatas  yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No.  40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase . Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7,  2019 . Kusumaatmadja, Mochtar, Teori Pembangunan Hukum,
https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar- kusumaatmadja , terakhir diakses tanggal 21 Juni 2022,pk.21.00 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas