## 03 REVITALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

## Sudrajat

## A. Pengantar
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang multikultur. Menurut  Suryadinata  (Farida  Hanum, 2012)  Indonesia  terdiri  atas kurang lebih  600  suku  bangsa  dengan  identitasnya  masing-masing  serta kebudayaannya  yang  berbeda-beda.  Selain  dari  kehidupan  suku-suku tersebut  yang  terkonsentrasi  pada  daerah-daerah  tertentu,  terjadi  pula konsentrasi  suku-suku  di  tempat  lain  karena  migrasi  atau  karena mobilisasi  penduduk  yang  cepat.  Melalui  sensus  tahun  2000  tercatat  101 suku bangsa di Indonesia dengan jumlah total penduduk 201.092.238 jiwa. Dengan  kenyataan  tersebut,  maka  Indonesia  merupakan  negara multikultur  apalagi  bila  ditambah  dengan  migran  atau  warga  keturunan. Sebagai  sebuah  entitas,  multikultur  merupakan  sebuah  keniscayaan, sebabnya  adalah  setiap  manusia  pasti  mempunyai  perbedaan  yang mencirikan antara manusia satu dengan lainnya.
Perbedaan  merupakan  fitrah  yang  harus  diterima  (taken  for granted )  sebagai  bunga-bunga  kehidupan.  Perbedaan  akan  semakin menambah  variasi  sehingga  kehidupan  manusia  semakin  bermakna, dinamis,  dan  dapat  berkembang  dengan  baik.  Jadi  masyarakat multikultural merupakan realitas yang harus diterima oleh setiap bangsa. Di  dunia  ini  hampir  tidak  ada  masyarakat  monokultural,  bahkan  sejarah telah  mencatat  bahwa  setiap  upaya  untuk  menciptakan  monokultural dengan  berbagai  macam  bentuk  telah  gagal  karena  pada  hakekatnya masyarakat multikultural merupakan sunatullah (Zamroni, 2011b: 31).
Namun  perbedaan  juga  dapat  mendatangkan  malapetaka  karena ia  rawan  dengan  makna  dan  persepsi.  Oleh  karenanya,  dengan  jumlah etnis  yang  begitu  banyak,  benturan,  intrik,  dan  perselisihan  yang didasarkan  pada  etnis,  agama,  dan  identitas  kultural  lainnya  sangat potensial terjadi di negara ini. Ketika interaksi sosial antar kelompok yang berbeda  tersebut  dihinggapi  sengan  semangat  superioritas  dan primordialisme sempit, yaitu semangat yang menilai kelompoknya adalah yang  paling  benar,  paling  baik,  dan  paling  unggul  sedangkan  kelompok lain sebagai pelengkap saja, maka sebenarnya benih-benih perpecahan dan keretakan  dari  bangun  negara  bangsa  segera  dimulai.  Kerusuhan  di Sambas, Lampung, Poso, dan beberapa tempat lain merupakan cermin dari kegagalan  pemerintah  negeri  ini  dalam  mengelola  keberagaman.  Apabila hal  ini  dibiarkan  begitu  saja  maka  kita  akan  menghadapi  permasalahan yang lebih besar yang mengancam stabilitas dan integritas nasional.
Pendidikan  bisa  menjadi    starting  point  untuk  mengurai  benang kusut  yang  dihadapi  oleh  bangsa  kita.  Pendidikan  sudah  selayaknya berperan dalam menyelesaikan konflik yang sudah terjadi secara massif di masyarakat.  Minimal  pendidikan  harus  mampu  memberikan  penyadaran
(conciousness)  kepada  masyarakat  bahwa  konflik  bukanlah  hal  yang  baik untuk  dibudayakan.  Pendidikan  sudah  selayaknya  memberikan  tawaran yang  mencerdaskan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat.  Dalam  kaitan  dengan  hal  tersebut  pendidikan  harus  dapat berperan sebagai media transformasi sosial, budaya, dan multikulturalisme (Choirul  Mahfud,  2010:  5).  Dalam pandangan Zamroni  (2007)  pendidikan juga  harus  dapat  berperan  sebagai  social  reconstruction  yaitu  pendidikan yang  mampu  memahami  struktur  sosial  masyarakat  dan  melakukan perubahan yang diperlukan.
Uraian di atas sejalan dengan pandangan Paulo Freire (Firdaus M Yunus, 2007: 1) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya  untuk  mengembalikan  fungsi  manusia  menjadi  manusia  agar terhindar  dari  berbagai  bentuk  penindasan,  kebodohan  sampai  kepada ketertinggalan.  Manusia  sebagai  pusat  pendidikan  harus  menjadikan pendidikan  sebagai  alat  pembebasan  untuk  mengantarkan  manusia menjadi  makhluk  yang  bermartabat.  Dalam  proses  ini  pendidikan dimaknai  sebagai  proses  pembentukan  kepribadian  dan  pengembangan seseorang  sebagai  makhluk  individu,  sosial,  susila,  dan  makhluk  yang beragama.  Kesemuanya  menghendaki  manusia  menjadi  makhluk  yang seimbang  sehingga  diharapkan  pendidikan  dapat  menyediakan  proses untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial  dan  susila  menyiratkan  sebuah  titah  pembudayaan  manusia  untuk hidup  berdampingan  dengan  orang  lain  dalam  mengembangkan  suasana kehidupan bermasyarakat yang kondusif, adil, dan terbuka.
Masyarakat  Indonesia  yang  multikultur  memerlukan  kehidupan yang  demikian  itu.  Lebih  jauh  lagi  masyakarakat  pelu  didorong  untuk memahami dan menerima perbedaan yang dimiliki oleh setiap kelompok. Permasalahannya menjadi sedemikian pelik karena tampaknya tidak usaha dari pemerintah untuk menanamkan kesadaran multikulturalisme. Hal ini tampak  dari  penanganan  yang  terkesan  tidak  serius  terhadap  konflik SARA. Pemerintah juga tidak serius untuk melakukan usaha preventif agar konflik  horisontal  tidak  terulang  kembali.  Yang  biasa  dilakukan  adalah usaha  politis-militeristik  yang  menganggap  konflik  horisontal  sebagai gejala  politik,  ekonomi,  dan  peristiwa  hukum.  Konflik  selalu  dimaknai sebagai  peristiwa  hukum  yang  menyeret  pelaku  ke  meja  hijau  untuk kemudian dikenakan hukuman sesuai dengan KUHP. Selain itu peristiwa konflik  juga  diselesaikan  secara  politis  (dikaitkan  dengan  upaya menggoyang  kedudukan  penguasa)  atau  dikaitkan  dengan  kecemburuan sosial  akibat  perbedaan  status  ekonomi.  Dengan  demikian  penanganan yang  dilaksanakan  sama  sekali  tidak  menyentuh  akar  multikulturalisme sehingga konflik serupa rawan terulang kembali.
Pertanyaan  kemudian  apakah  kesadaran  multikulturalisme  dapat ditanamkan  di  dalam  masyarakat  kita.  Dalam  kaitan  ini  ada  sedikit ilustrasi dari sebuah refleksi historis. Di wilayah Jawa Barat ternyata tidak ada  nama  jalan,  monumen  maupun  tempat-tempat  bersejarah  yang menggunakan nama Hayam Wuruk atau Gadjah Mada. Padahal di hampir
sebagian  besar  wilayah  Nusantara  banyak  nama  jalan,  monumen  atau bahkan  tempat-tempat  penting  yang  menggunakan  nama  tersebut.  Tidak ada keberanian para pengambil keputusan di Jawa Barat, entah gubernur, bupati,  walikota  atau  siapapun, untuk  menggunakan  nama  Gadjah  Mada atau  Hayam  Wuruk  sebagai  nama  tempat  di  wilayahnya.  Hayam  Wuruk dan  Gadjah  di  mata  orang  Sunda sebagai mayoritas  suku  yang  tinggal  di Jawa  Barat,  tak  lebih  sebagai  sosok  pengkhianat.  Peristiwa  perang  Bubat yang  ditandai  dengan  pembantaian  seluruh  keluarga  kerajaan  Pajajaran oleh pasukan Majapahit, menjadi peristiwa traumatis bagi orang Sunda.

## B. Urgensi Kesadaran Multikulturalisme
Sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa yang multikultur seperti Indonesia adalah usaha penanaman kesadaran multikultur. Multikulturalisme  merupakan  sebuah  pengakuan  atas  pluralisme  dan multikulturalisme  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sehingga tercipta  pengakuan  dan  penghargaan  atas  eksistensi  perbedaan  tersebut. Multikulturalisme  merupakan  sebuah  konsep  dimana  sebuah  komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, dan agama (Choirul Mahfud, 2010: 91).  Konsep ini memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang  beragam.  Lebih  jauh  dikemukakan  oleh  Choirul  Mahfud  (2010:  94) bahwa ada lima macam multikulturalisme yaitu:
1) Multikulturalisme  isolasionis  yang  mengacu  pada  masyarakat dimana  berbagai  kelompok  kultural  menjalankan  hidup  secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang minimal.
2) Multikultualisme  akomodatif  dimana  masyarakat  dengan  kultur yang  dominan  membuat  penyesuaian  dan  akomodasi  bagi  kaum minoritas.
3) Multikulturalisme  otonomis  dimana  kelompok-kelompok  kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dan menginginkan otonomi dalam kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif.
4) Multikulturalisme  kritikal  yaitu  kelompok  tidak  peduli  dengan kehidupan otonom tetapi menciptakan kultur kolektif.
5) Multikulturalisme  kosmopolitan  paham  yang  berusaha  menghapus batas  kultural  dan  menciptakan  sebuah  masyarakat  yang  tidak terikat dengan budaya tertentu.
Kultur  Indonesia  sebagian  besar  merupakan  isolated  culture dimana jarang terjadi persentuhan antar kultur. Sedangkan kultur lainnya adalah  accomodative  culture    dengan  membuka  toleransi  bagi  kultur  lain (Tatang  Amirin,  2012:  10).  Dalam  konteks  tersebut  kultur  Jawa  dapat dikatakan sebagai kultur besar yang mendominasi kultur lainnya. Namun Jawa tidak menindas, ia mengakomodasi kultur lain sehingga dapat hidup berdampingan  dalam  sebuah  kerangka  politik  yang  disebut  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Apabila  kultur  Jawa  mendominasi  dan
menindas  kultur  lain,  maka  tidak  mungkin  bahasa  Indonesia  dapat menjadi bahasa nasional sampai sekarang (Zamroni, 2011: 160).
Konsep multikulturalisme  dalam konteks  ini  tidak  hanya  sebatas pada  konsep  keanekaragaman  suku  bangsa  atau  kebudayaan  masyarakat yang  plural,  namun  menekankan  pada  keanekaragaman  kebudayaan dalam  kesederajatan.  Multikulturalisme  merupakan  konsep  yang  datang dari  Barat  yang  mana  pada  perkembangannya  konsep  dan  teori multikulturalisme  mempunyai  pengaruh  di  negara-negara  Asia  berkat promosi  yang  maha  luas  dari  akademisi,  pemerintah  dan  organisasi internasional. Gerakan multikultural muncul pada tahun 1970-an, pertama kali  muncul  di  Kanada,  Australia,  Amerika  Serikat,  Inggris,  Jerman  dan berkembang  di  negara  Eropa  lainnya.    Dalam  kaitannya  dengan multikulturalisme  di  negara-negara  Asia,    Kymlicka  &  Baogang  (2005:  1) menulis:
All  of  the  major  ethical  and  religious  traditions  in  the  region,  from Confucian and Budhist to Islamic and Hindu have their own conceptions of the  value  of  tolerance,  and  their  own  recipes  for  sustaining  unity  admits diversity. These traditions continue to shape people’s beliefs and practices in the region. The legacies of colonialism and national liberation struggles also exercise  a  powerful  influence  on  how  issues  of  ethnocultural  diversity  are understood.
Dalam  konteks  Indonesia  multikulturalisme  selalu  dikaitkan keberagaman  etnis,  agama,  bahasa,  warna  kulit,  dan  lain  sebagainya. Secara historis pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menganjurkan monokulturalisme dan menganggap tabu multikulturalisme yang  disebutnya  dengan  terminologi  SARA  (suku,  agama,  dan  ras). Seiring  dengan  semangat  reformasi  yang  berbarengan  dengan  proses otonomisasi  dan  desentralisasi  kekuasaan  terjadi  peningkatan  gejala “provinsialisme”  yang  identik  dengan  etnisitas.  Oleh  karenanya  muncul semangat egosentrisme, etnosentrisme  yang di kemudian hari menimbulkan permasalahan rumit. Tragedi kemanusiaan pada era 2000-an di  berbagai  daerah  seperti  Poso,  Ambon,  Sambas,  Madura,  dan  lain-lain merupakan  fakta  yang  tidak  terbantahkan  bahwa  semangat  otonomisasi dan desentralisasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran multikulturalisme  menimbulkan  permasalahan  baru  yang  lebih  rumit untuk  dipecahkan.  Padahal  apabila  kita  berkaca  pada  sejarah  berdirinya bangsa  Indonesia,  para  founding  fathers  kita  telah  memberikan  contoh bagaimanakah  mereka  merekonstruksi  bekas  wilayah  Hindia  Belanda  ini menjadi  sebuah  bangsa  dengan  sikap  toleransi,  penuh  pemahaman  dan mementingkan keutuhan bangsa dan negara.
Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap  satu  menjadi  tepat  untuk  menggambarkan  realitas  ke-Indonesiaan itu.  Ungkapan  tersebut  mengisyaratkan  kemauan  kuat,  baik  di  kalangan para  pendiri  negara,  pemimpin  maupun  di  kalangan  rakyat,  untuk mencapai  suatu  bangsa  dan  negara  Indonesia  yang  bersatu.  Sekalipun
terdapat unsur-unsur yang berbeda namun kemauan untuk mempersatukan  bangsa  sesungguhnya  mengatasi  keanekaragaman  itu tanpa menghapuskannya atau mengingkari-nya. Keinginan bersama untuk tetap  menghargai  perbedaan  dan  memahaminya  sebagai  realitas kehidupan menjadi potensi kesadaran pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  membentuk  kebudayaan  Indonesia  masa depan yang bertumpu pada kesadaran akan kemajemukan.
Permasalahan  yang  dihadapi  dewasa  ini  adalah  bagaimanakah semangat  dan  kesadaran  multikulturalisme  dapat  dipahami  oleh  semua elemen  bangsa  ini.  Dalam  kaitan  dengan  pertanyaan  ini  pendidikan merupakan  salah  satu  sarana  efektif  untuk  menanamkan  dan memahamkan  kesadaran  multikulturalisme  bagi  semua  peserta  didik. Pendidikan  sebagai  pengalaman  belajar  yang  berlangsung  dalam lingkungan budaya maupun lingkungan alam merupakan akses terpenting untuk  melakukan  rekayasa  budaya.  Kebudayaan  memegang  peranan penting  sebagai  proses  untuk  mengatasi  karakteristik  hewani  yang  ada dalam  diri  manusia,  suatu  karakter  yang  berkenaan  dengan  homonisasi. Yvon  Ambroise  (Kaswardi,  1993:  18)  menambahkan  bahwa  proses humanisasi  merupakan  usaha  untuk  melebihi  kehidupan  hewani  dan membangun  atasnya  sesuatu  yang  tidak  sama,  kreatif,  dan  yang memperkaya dalam diri seorang pribadi.
Pendidikan merupakan starting point untuk melakukan rekonstruksi  budaya  multikultur  dalam  masyarakat  yang  demokratis. Zamroni  (2007:  76)  menyatakan  bahwa  pendidikan  merupakan  wahana untuk  menanamkan  hakikat  dan  praktik  pluralistis  bagi  peserta  didik. Filsafat  pluralisme  dalam  pendidikan  tidak  terbatas  pada  aspek pendidikan  semata,  melainkan  mencakup  pula  berbagai  aspek kemasyarakatan  yang  mau  tidak  mau  akan  mempengaruhi  proses pendidikan.  Dengan  demikian  diperlukan  upaya  sistematis  dan  sinergis antar elemen sehingga masyarakat pluralis-demokratis dapat diwujudkan.

## C. Wacana Pendidikan Multikultural
Sebagai  wacana  baru  terminologi  pendidikan  multikultur sesungguh-nya belum begitu jelas dan masih terdapat perdebatan diantara para  pakar.  Hilda  Hernandez  (Choirul  Mahfud,  2010:  176)  menyatakan pendidikan multikultur sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial,  dan  ekonomi  yang  dialami  oleh  masing-masing  individu  dalam pertemuan  manusia  yang  kompleks  dan  beragam  secara  kultur,  dan merefleksikan  pentingnya  budaya,  ras,  seksualitas,  gender,  agama,  status sosial ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Dalam  pandangan  ini  pendidikan  semestinya  memberikan  ruang  untuk proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai multikulturalisme dengan cara  menciptakan  penghormatan  terhadap  realitas  yang  beragam  dari peserta didik.
Senyampang  dengan  uraian  di  atas,  James  A.  Bank  (2010:  3) menyatakan bahwa pendidikan multikultural setidaknya meliputi tiga hal
yaitu:  ide  atau  konsep,  sebuah  gerakan  reformasi  dalam  bidang pendidikan, dan sebuah proses.
Multicultural education incorporates the idea that  all students—regardless of their gender, social class, and ethnic, racial, or cultural characteristics— should have an equal opportunity to learn in school. Another important idea in  multicultural  education  is  that  some  students,  because  of  these characteristics, have a better chance to learn in schools as they are currently structured  than  do  students  who  belong  to  other  groups  or  who  have different cultural characteristics.
Selanjutnya
Banks (2001)  menyakini bahwa pendidikan
multikultural  merupakan  suatu  rangkaian  kepercayaan  (set  of  beliefs)  dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis  di  dalam  bentuk  gaya  hidup,  pengalaman  sosial,  identitas  pribadi, kesempatan  pendidikan  dari  individu,  kelompok  maupun  negara.  Lebih lanjut James A. Banks  (2007: 50)  mengungkapkan:
Individual  and  groups  frequently  oppose  legally  mandate  desegregated schools  for  diverse  and  complex  reason,  including  fears  of  racial  groups,  a strong  commitment  to  the concept  of  the neighborhood  school,  a  belief  that the  burden  for  desegregating  schools  falls  primarily  on  minority  students and parents, and fears that the quality of education in the schools will drop when they become racially integrated.
Ahli  lain  yang  perlu  diperhatikan  pendapatnya  adalah  Sleeter  & Grant,  dan  Smith  (Zamroni,  2011a:  144)  mendefinisikan  pendidikan multikultural  sebagai  suatu  pendekatan  progresif  untuk  melakukan transformasi  pendidikan  yang  secara  holistik  memberikan  kritik  dan menunjukkan  kelemahan-kelemahan,  kegagalan  dan  diskriminasi  yang terjadi  di  dunia  pendidikan.  Sedangkan  bagi  Nieto  (Zamroni,  2011a:  144) pendidikan  multikultural  merupakan  suatu  bentuk  pendidikan  yang bertumpu pada keadilan sosial, kesetaraan pendidikan dan suatu dedikasi guna  memberikan  pengalaman  belajar  dimana  seluruh  siswa  dapat mencapai  perkembangan  secara  optimal.  Secara  umum  pendidikan multikultural dipahami sebagai reformasi pendidikan yang mengedepankan  keadilan  sosial  bagi  semua  kelompok  di  dalam masyarakat  tanpa  memandang  identitas  dan  latar  belakang  siswa  yang beragam agar tercapai tujuan pendidikan secara optimal.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  akhir-akhir  ini  muncul  wacana tentang  pendidikan  multikultural  di  Indonesia.  Sebagaimana  diberitakan Kompas  (02/09/2004)  bahwa  saat  ini  perlu  dibangun  konsep  pendidikan multikultural. Dalam pandangan Zamroni (2011a: 115-116) rekayasa sosial lewat pendidikan formal perlu dikaji secara mendalam. Artinya perlu ada usaha  di  lingkungan  sekolah  untuk  menanamkan  akan  kesadaran  hidup dalam  masyarakat  multikultur  dan  mengembangkan  sikap  tenggang  rasa dan toleransi guna mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerjasama dengan  segala  perbedaan  yang  ada.  Sekolah    harus  dilihat  sebagai  suatu
masyarakat,  masyarakat  kecil.  Cara  pandang  sekolah  sebagai  masyarakat kecil  ini  mempunyai  implikasi  bahwa  siswa  dipandang  sebagai  individu yang mempunyai karakteristik yang terwujud dalam bakat dan minat serta aspirasi yang berbeda-beda sekaligus memiliki kebebasan. Perbedaan yang dimiliki  masing-masing  individu  dari  perspektif  multikultural  dan  juga perspektif global memberikan tekanan bahwa sekolah harus memperhatikan:  a)  setiap  siswa  memiliki  kebutuhan  perkembangan  yang berbeda-beda,  termasuk  kebutuhan  personal  dan  sosial,  b)  kebutuhan vokasi  dan  karier,  c)  kebutuhan  psikologis  dan  perkembangan  moral- spiritual (Zamroni, 2011b: 117).
Wacana pemikiran
tentang pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh beberapa hal salah satunya adalah globalisasi. Tilaar (Choirul Mahfud, 2010: 183) bangsa yang tidak mempunyai strategi untuk mengelola  kebudayaan  yang  mendapat  tantangan  dari  globalisasi sedemikian  dahsyatnya,  dikhawatirkan  akan  mudah  terbawa  arus  hingga akhirnya kehilangan jati diri baik lokal maupun nasional. Dalam kerangka tersebut,  pendidikan  multikultural  hendaknya  dijadikan  sebagai  strategi untuk  mengelola  kebudayaan  dengan  menawarkan  strategi  transformasi budaya  yang  ampuh  yaitu  melalui  mekanisme  pendidikan  yang menghargai perbedaan budaya.
Dalam  konteks  penyelenggaraan pendidikan  di  Indonesia,  UU  No 20  Tahun  2003  (Bab  III  Pasal  4)  dinyatakan  bahwa  pendidikan diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai keagamaan,  nilai  kultural,  dan kemajemukan  bangsa. Dengan  melihat hal tersebut,  maka  sebenarnya  spirit  multikulturalisme  telah  ada  dalam semangat  penyelenggaraan  pendidikan.  Namun  yang  dibutuhkan  tidak sekadar  justifikasi  legal  formal,  melainkan  aksi  nyata  dari  segenap komponen pendidikan, baik pengambil keputusan, maupun para guru dan tenaga kependidikan di lapangan. Pendidikan multikul-tural tidak sekadar ide  atau  paradigma,  meskipun  hal  tersebut  penting,  tetapi  akan  lebih bermakna apabila ia merupakan gerakan reformasi pendidikan yang dapat memberikan kontribusi positif.
Diperlukan  terobosan-terobosan  penting  untuk  mengubah paradigma  pendidikan,  sehingga  wacana  pendidikan  mutikultur mendapatkan porsi yang memadai. Hal ini penting mengingat  pendidikan multikultural  diyakini  dapat  menjadi  solusi  nyata  bagi  konflik  dan disharmoni  yang  kerap  kali  terjadi  di  masyarakat  Indonesia. Penyelenggaraan  pendidikan  multikultural  dianggap  berhasil  bila  dalam diri  siswa  terbentuk  sikap  hidup  toleran,  tidak  bermusuhan  dan  tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, agama, dan  adat  istiadat  (Choirul  Mahfud,  2010:  217).  Pendidikan  multikultural tidak  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  mata  pelajaran,  akan  tetapi  lebih efektif  bila  diintegrasikan  ke  dalam  mata  pelajaran  lain  seperti  IPS,  PKn, dan  pelajaran  lainnya.  Dalam  hal  ini  Gay  (Zamroni,  2011b:  150) menyatakan  bahwa  amat  keliru  kalau  melaksanakan  pendidikan
multikultural  harus  dalam  bentuk  mata  pelajaran  yang  terpisah  atau monolitik.  Sebaiknya  pendidikan  multikultural  diperlakukan  sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Ia dapat  diberlakukan  sebagai  alat  bantu  untuk  menjadikan  warga  negara memiliki  jiwa  toleran,  bersifat  inklusif,  mempunyai  semangat  kesetaraan, dan  senantiasa  berpendirian  bahwa  suatu  masyarakat  akan  lebih  baik apabila  semua  warga  memberikan  kontribusi  sesuai  dengan  kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya. Inilah paradigma yang harus dipahami oleh  setiap  elemen  pendidikan,  sehingga  implementasi  pendidikan multikultural  dalam  pendidikan  dan  persekolahan  tidak  memerlukan prosedur yang rumit, tetapi yang diperlukan adalah kesadaran, kemauan, komitmen dan semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

## D. Pembelajaran Berbasis Multikultur
Wacana  pendidikan  multikultural  sudah  selayaknya  mendapat perhatian  dari  semua  kalangan  yang  terkait  dengan  dunia  pendidikan. Dukungan  dan  komitmen  dari  semua  pihak  merupakan  langkah  awal untuk mewujudkan pendidikan yang pluralis dan demokratis yang dapat berimplikasi  pada  terbentuknya  masyarakat  yang  plural-demokratis  juga. Bruch  dkk  (2004:  3)  menyatakan  bahwa  pendidikan  multikultural  sangat baik  diimplementasikan  untuk  persekolahan  dalam  masyarakat  yang demokratis,  karena  memungkinkan  seluruh  warga  negara  berkontribusi dalam transformasi sosial yang membuat demokrasi semakin berkembang.
Salah  satu  elemen  yang  paling  diperhatikan  dalam  meng- implementasikan  pendidikan  multikultural  adalah  guru,  karena  mereka merupakan aktor yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Untuk itu guru harus mempunyai pemahaman yang memadai mengenai konsep dan  paradigma  pendidikan  multikultural.  Perlu  ditekankan  kepada  guru bahwa pendidikan multikultural tidak hanya memperkenalkan kultur lain kepada  peserta  didik,  akan  tetapi  juga  perlu  menciptakan  iklim  yang multicultural  oriented yang  mengedepankan  keadilan  sosial  bagi  peserta didik.  Tujuannya  adalah  untuk  mempersiapkan  warga  negara  di  masa depan  untuk  melakukan  rekonstruksi  masyarakat  yang  dapat  melayani semua kebutuhan kelompok khususnya kelompok yang berbeda dari kulit berwarna, miskin, wanita, dan penyandang cacat (Banks, 2005: 71).
Upaya  guru  untuk  mempersiapkan  diri  sebagai  pengajar pendidikan  multikultural  adalah  dengan  melakukan  transformasi  diri dalam  rangka  menjadi  pribadi  yang  multikultur.  Guru  dapat  memulai dengan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  tentang  identitas  dirinya,  dan bagaimakah sikapnya terhadap siswa-siswanya yang beragam dalam etnis, agama,  latar  belakang  sosial-ekonomi  dan kemampuannya.   Dalam  tahap ini  guru  harus  menemukan  sebuah  jawaban  dan  meneguhkan  komitmen untuk  memperlakukan  siswa secara  adil  tanpa  memandang  etnis,  agama, latar  belakang  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  senada  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Linda  Darling  Hammond,  ea.  (2002:  3)  ...  crossing
boundaries  is  essential  to  social  learning.  Teachers  and  schools  that  educate  well actively  strive  to  understand  rather  than  to  suppress  diversity.  In  this  way  they build a larger and stronger common ground.
Hal  kedua  yang  perlu  dilakukan  oleh  guru  dalam  rangka transformasi  diri  menurut  Lisa  A  Jones  (2004:  17)  adalah:  1)  mengambil peran  sebagai  agen  perubahan,  dan  2)  menjadi  model  yang bertanggungjawab  dalam  melayani  masyarakat. Dalam  fungsinya  sebagai pelayan  masyarakat  yang  multikultur,  guru  harus  dapat  menunjukkan sikap  yang  adil  dan  menghilangkan  prasangka  terhadap  kelompok  lain. Hal ini penting mengingat peserta didik berangkat dari latar belakang yang berbeda. Mereka datang dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda, etnis, agama, dan kultur yang berbeda pula.
Di samping itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya kesabaran  dalam  melayani  siswa  khususnya  untuk  siswa  dengan kemampuan  rendah  atau  siswa  dengan  kebutuhan  khusus  seperti penyandang  cacat.  Hal  ini  tentunya  langkah  sulit  yang  harus  dilakukan oleh  guru  yang  akan  sangat menentukan  ketercapaian  tujuan  pendidikan multikultural. Salah seorang pionir pendidikan multikultural Geneva Gay (Zamroni,  2011a:  145)  melihat  penting  dan  perlunya  pendidikan multikultural  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang meningkatkan  prestasi  secara  optimal  bagi  siswa  yang  mengalami keterbelakangan.  Dengan  demikian pendidikan multikultural mempunyai perspektif  holistik  tidak  saja  memberikan  perlakuan  yang  adil  tanpa prasangka  tetapi  juga  meningkatkan prestasi  yang  maksimal  bagi  peserta didiknya.
Langkah berikutnya guru harus mempunyai desain pembelajaran berbasis  multikultur.  Dalam  merumuskan  tujuan  pembelajaran  sebaiknya guru  mementingkan  tujuan  afektif  serta  psikomotor  yang  bermuara  pada jalinan  kerjasama  antar  siswa  yang  berbeda-beda.  Untuk  mengajarkan materi  pembelajaran  guru  dapat  menggunakan  strategi  pembelajaran cooperativelearning dengan  berbagai  variasinya.  Dalam  sebuah  penelitian yang  dilakukan  di  sebuah  sekolah  dasar  di  Yogyakarta,  terbukti  pada strategi ini dapat meningkatkan jalinan kerjasama di antara siswa dengan latar belakang yang beragam dan keterbelakangan (Sudrajat, 2011). Strategi pembelajaran  tersebut  juga  dapat  mengurangi  prasangka  terhadap  siswa lain  yang  berbeda  agama  serta  menghilangkan  eksklusivitas  siswa  dari latar belakang ekonomi yang mapan.
Kendala  yang  dihadapi  untuk  mengimplementasikan  pendidikan multikultur  terletak  pada  lemahnya  kemauan  dan  komitmen  para pemangku  kepentingan,  kepala  sekolah,  kepala  dinas,  bupati/walikota, dan gubernur/kepala daerah. Kepala daerah dan kepala dinas pendidikan belum menjadikan pendidikan sebagai solusi untuk mengeliminasi konflik dan  mempromosikan  keadilan  sosial.  Kendala  lainnya  orientasi pembelajaran  yang  mengarah  pada  kognitif  juga  menjadi  penghambat yang  cukup serius.  Oleh  karenanya  tidak  mengherankan  apabila  tawuran
antar  pelajar,  bahkan  antar  fakultas  di  perguruan  tinggi  sering  terjadi bahkan menjadi budaya dalam masyarakat kita.
Integrasi pendidikan multikultur pada muaranya akan menciptakan kultur yang sehat dalam sekolah. Interaksi sosial antara siswa menjadi  semakin  kondusif,  demikian  juga  interaksi  antara  guru-siswa menjadi lebih baik. Guru dapat memperlakukan siswa secara adil, berlaku demokratis,  dan  berkembang  suasana  yang  fair  sehingga  dapat  memacu kreativitas  siswa.  Suasana  pembelajaran  akan  menjadi  lebih  kondusif, berkembang  daya  pikir  kritis  dan  mengembangkan  daya  imajinasi  siswa. Hasil  penelitian  yang  pernah  dilakukan  (Sudrajat,  2011)  menunjukkan bahwa  implementasi  berbasis multikultural  dapat  meningkatkan motivasi belajar  karena  siswa  merasa  mempunyai  teman  yang  menyenangkan  di sekolah.  Mereka  juga  merasa  diperhatikan  oleh  gurunya  sehingga memotivasi mereka untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

## E. Simpulan
Indonesia  merupakan  negara  multikultur  dengan  jumlah  etnis, kultur,  bahasa,  agama,  dan  latar  belakang  yang  sangat  beragam.  Namun sayangnya  kesadaran  akan  multikulturalisme  dalam  masyarakat  kita belum berkembang dengan  semestinya.  Oleh karenanya tidak mengherankan apabila konflik antar etnis serta antar agama sering terjadi di  republik  ini.  Pemerintah  sepertinya  kurang  tepat  dalam  menangani konflik  karena  selalu  menggunakan  pendekatan  politis-hukum,  padahal pendekatan  yang  demikian  sifatnya  parsial  dan  berpotensi  menimbulkan permasalahan  baru  berupa  ketidakpuasan  dari  masyarakat  terhadap keputusan pengadilan.
Pendidikan  merupakan  solusi  untuk  mengurai  benang  kusut konflik  berkepanjangan  berkat  peranannya  sebagai  social  reconstruction. Implementasi pendidikan multikultur yang menekankan pada pentingnya kesadaran terhadap adanya perbedaan memerlukan komitmen dari semua elemen masyarakat karena memerlukan reformasi paradigma pendidikan.
Pemangku kepentingan khususnya dalam dunia pendidikan harus mempunyai  komitmen  yang  kuat  serta  kesadaran  yang  tinggi  untuk mendukung  implementasi  pendidikan  multikultur.  Lebih  jauh  lagi  guru harus  bersedia  melakukan  transformasi  diri  dan  restropeksi  diri    untuk mempersiapkan  dirinya  mengawal  dan  mengajar  dengan  basis multikultural.  Guru  harus  mendapat  bimbingan  dan  arahan  agar  dapat berperan  secara  maksimal  sehingga  pendidikan  multikultural  dapat diimplementasikan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Banks, James A. (2005). Multicultural education: issues and perspectives. New Jersey: John Willey & Son Inc.
Banks,  James  A.  (2007).  Educating  citizens  in  a  multicultural  society.  New York: Teachers College Columbia University.
Bruch,  Patrick  L;  Highbee  Jeanne  L;  Lundell,  Dana  Britt  (2004) Multicultural education and developmental education: A conversation  about  principles  and  connections  with  James  A  Banks.
Research & Teaching In Developmental Education , I, 3-17.
Choirul  Mahfud.  (2010).  Pendidikan  multikultural  .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar.
Farida  Hanum.  Pendidikan  multikultural  dalam  pluralismebangsa.  tersedia dalam http: eprints. uny.ac.id. Diunduh tanggal 25 Desember 2012.
Firdaus  M.  Yunus.  (2007).  Pendidikan  Berbasis  Realitas  Sosial:  YB
Mangunwijaya- Paulo Freire. Yogyakarta: Logung Pustaka. Hammond,  Linda  Darling.  Jennifer  French  &  Silvia  Paloma  Garcia  Lopez (ed.)  (2002).  Learning  to  teach  for  social  justice.  New  York:  Teachers College Columbia University.
Kaswardi, EM. K., ed. (1993). Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000. Jakarta:
Grasindo.
Kymlicka,  Will  &  Baogang  He.  (2005).  Multiculturalism  in  Asia.  Oxford:
Oxford University Press.
Lisa, A Jones. (2004). Teaching citizenship through multicultural education.
Kappa Delta Pi Record , I, 17-21.
Sudrajat (2011). Pendidikan berbasis multikultural untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS di SD ; Laporan Penelitian; Yogyakarta: FIS UNY. Tatang  M  Amirin.  (2012).  Implementasi  pendekatan  pendidikan multikultural kontekstual berbasis kearifan lokal. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, I, 1-16. Zamroni  (2007).  Pendidikan  dan  demokrasi  dalam  transisi  (prakondisi  menuju era globalisasi. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
Zamroni (2011a). Pendidikan untuk demokrasi: Tantangan menuju civil society.
Yogyakarta: Bigraf publishing.
Zamroni  (2011b).  Pendidikan  demokrasi  pada  masyarakat  multikultur.
Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
Zamroni.  (2000).  Paradigma  Pendidikan  Masa  Depan.  Yogyakarta:  Bigraf Publishing.