http://jiss.publikasiindonesia.id/

## Implementasi Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Diplomasi Mengatasi Konflik Rohingya
Siti Nurlaili Triwahyuni 1* , Fadjrin Wira Perdana 2 , Bambang Setiawan 3 , Irwan 4 ,
Yohan Wibisono 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia 1,3,4,5
Universitas Diponegoro, Indonesia 2
Email: elly.thecullens@gmail.com 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , bambangsetiawan@poltektranssdp-palembang.ac.id 3 , irwanpasang07@gmail.com 4 , yohanwibisono.32@gmail.com 5
Artikel info Artikel history: Diterima : 15-11-2021 Diterima dalam bentuk revisi : 10-12-2021 Disetujui : 15-12-2021
Kata Kunci: konflik; diplomasi; implementasi
Keywords: conflict; diplomacy; implementation

## Abstrak
Konflik internal pemerintah Myanmar dengan suku Muslim Rohingya adalah salah satu dari sekian banyak bentuk tragedi yang mematikan dan memilukan. Penderitaan  suku  Muslim  Rohingya  ini  tentu  berimplikasi  pada  situasi keamanan regional Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  implementasi  prinsip  kebijakan  luar  negeri  bebas  aktif  dalam upaya diplomasi Indonesia mengatasi konflik Rohingya di Myanmar. Konflik terkait  isu  kemanusiaan  di  Myanmar  yang  menimpa  etnis  Rohingya  telah menarik  keprihatinan  banyak  masyarakat  internasional  juga  masyarakat Indonesia.  Dalam  pelaksanaan  politik  luar  negeri  diplomasi  dapat  menjadi suatu nilai tawar ( state branding ) untuk membangun image sebuah Negara. Diplomasi  yang  sukses  membutuhkan  negosiasi  yang  efektif.  Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kepustakaan yang sumber datanya dianalisis dari buku dan jurnal terkait penelitian upaya diplomasi  pemerintah  Indonesia  dalam  mediasi  konflik  kemanusiaan  di Myanmar.  Temuan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam masalah konflik etnis Rohingya  dengan  pemerintah  Myanmar,  yakni  pengajuan  proposal kemanusiaan  dan  usulan  formula  4+1  bagi  masyarakat  rohingya  dimasa depan.

## Abstract
The Myanmar government's internal conflict with the Rohingya Muslim tribe is one of the many forms of a deadly and heartbreaking tragedy. The suffering of  the  Rohingya  Muslim  tribe  certainly  has  implications  for  the  regional security  situation  in  Southeast  Asia.  This  study  aims  to  determine  how  the implementation  of  the  principle  of  a  free  and  active  foreign  policy  in Indonesia's diplomatic efforts to overcome the Rohingya conflict in Myanmar. The  conflict  related  to  humanitarian  issues  in  Myanmar  that  afflicts  the Rohingya  ethnic  group  has  attracted  the  concern  of  the  international community as well as the Indonesian people. In the implementation of foreign policy,  diplomacy  can  be  a  bargaining  point  (state  branding)  to  build  the image of a country. Successful diplomacy requires effective negotiation. The qualitative approach used in this research is a type of literature study whose data sources are analyzed from books and journals related to research into the  Indonesian  government's  diplomatic  efforts  in  mediating  humanitarian conflicts in Myanmar. The findings of this study indicate that there are several diplomatic  strategies  carried out  by  Indonesia  in  the  issue of  the Rohingya ethnic  conflict  with  the  Myanmar  government,  namely  the  submission  of humanitarian  proposals  and  the  proposed  4+1  formula  for  the  Rohingya community in the future.
Koresponden author: Siti Nurlaili Triwahyuni Email: elly.thecullens@gmail.com
artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang majemuk, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya etnis yang tinggal di Myanmar, bahkan“Burma” yang sebelumnya merupakan  nama  negara  sebelum  Myanmar  diambil  dari  salah  satu  etnis  mayoritas  di  sana. Tercatat Myanmar memiliki hamper 135 etnis yang tercatat  oleh undang-undang (UU) yang berisi  tentang  etnis  yang  diakui  oleh  pemerintah,  di  antara  lain  adalah:  Burmanese,  Kachin, Karen, Karenni, Chin, Mon, Arakan, Shan, dan sebagainya ( Susetyo et al., 2013).
Adapun etnis-etnis yang berada di Myanmar, terdapat etnis Rohingya yang merupakan etnis yang berbeda dari kebanyakan etnis di Myanmar dikarenakan etnis Rohingya beragama Islam, penampilan fisik cenderung mirip dengan penduduk Asia Selatan sedangkan etnis lain di Myanmar beragama Buddha. Selama ini pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai warga ilegal yang bertempat tinggal di Arakan (sekarang Rakhine). Hal tersebut sesuai dengan UU kewarganegaraan 1982 di Myanmar, di dalam UU tersebut disebutkan bahwa etnis yang diakui oleh negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial  Inggris  pada  1824  dan  etnis  Burmese  Chinese,  Panthay,  Burmese  Indians,  Anglo- Burmese, Gurkha, dan Rohingya tidak diakui ( Zulfani , 2019).
Konflik internal pemerintah Myanmar dengan suku Muslim Rohingya adalah salah satu dari  sekian  banyak  bentuk  tragedi  yang  mematikan  dan  memilukan.  Bahkan  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis yang paling tertindas di dunia. Salah satu laporan dari MSF ( Medecins Sans Frontieres ), yakni sebuah lembaga yang beranggotakan para Aktivis Kemanusian Dokter Lintas Batas menunjukkan bahwa pada tahun 2017  saja  sekitar  647.000  etnis  Rohingya  mengungsi  ke  negara  Bangladesh  untuk menyelamatkan  diri  dari  persekusi  yang  dilakukan  oleh  militer  Myanmar  dan  sekitar  6.700 orang  meninggal  dunia  dalam  konflik  berdarah  ini.  Sebanyak  6.700  yang  meninggal,  69,4% meninggal karena ditembak, 8,8% meninggal karena dibakar, 5% meninggal karena dipukuli, 2,6% meninggal setelah kekerasan seksual, dan sisanya ada yang meninggal karena disembelih lehernya dan diculik ( Sundari et al., 2021).
Konflik  Rohingya  bersifat  multidimensi  yang  dimulai  sejak  awal  kemerdekaan Myanmar dan berlanjut pada 1978 di masa Junta Militer Myanmar, akibatnya 200.000 orang mengungsi ke perbatasan Bangladesh. Hal tersebut juga berlanjut pada 1991 dan menyebabkan 250.000 etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh.3 Intimidasi dan diskriminasi tidak hanya berasal  dari  pemerintah  Myanmar,  namun  juga  dari  kelompok  anti  Islam  dari  kalangan masyarakat Budha ekstremis. Etnis Rohingya sebagai etnis yang berbeda, beragama Islam, dan tidak diakui kerap mengalami diskriminasi, dan mengalami kekerasan. Oleh karena itu, etnis Rohingya  mendapatkan  predikat  dari  PBB  sebagai the  most  persecuted  minority dan mendapatkan label sebagai the Gypsies of Asia ( Singh , 2014).
Konflik Rohingya kembali mencuat pada 2012 dan 2015 ketika etnis Rohingya mulai pergi dari Myanmar karena diskriminasi yang terjadi di Myanmar. Khususnya pada Maret 2015,
Myanmar  mencabut  kartu  identitas  penduduk  yang  disebut  “kartu  putih”  bagi  orang  yang tinggal  di  Myanmar,  namun  tanpa  mendapatkan  status  sebagai  warga  negara  Myanmar  atau warga  negara  asing,  hal  ini  yang  membuat  etnis  Rohingya  melarikan  diri  dari  Myanmar ( Muhamad , 2015).
Eskalasi  konflik  terjadi  pada  2016  ketika Arakan  Rohingya  Salvation  Army (ARSA) menyerang pos polisi dan menewaskan 9 orang. Sejak itu tentara Myanmar melakukan tindakan represif terhadap “teroris Rohingya”. Semenjak itu, terjadi bentrokan antara militer Myanmar dengan etnis Rohingya hingga menimbulkan  korban jiwa. Pemerintah Myanmar melaporkan bahwa korban dari bentrokan militer dan etnis Rohingya di Maungdaw, Rakhine telah mencapai 86 orang terdiri dari 17 tentara dan 69 etnis Rohingya. Namun menurut kelompok Rohingya sendiri, bentrokan itu sudah menelan lebih dari 400 nyawa ( Zulfani , 2019).
Banyaknya korban jiwa yang tercatat oleh TPF PBB mencapai 10.000 dan pengungsi yang  mencapai  1  juta  orang  yang  di  antaranya  741.014  etnis  Rohingya  melarikan  diri  ke Bangladesh  Hal  tersebut  membuat  konflik  Rohingya  menjadi  perhatian  dunia  yang  ditandai dengan  berbagai  respons  dari  aktor  internasional  yang  meliputi  negara  dan  organisasi internasional  seperti  Malaysia  dan  PBB.  Malaysia  dan  PBB  menggunakan megaphone diplomacy atau diplomasi pengeras suara terkait konflik Rohingya ( Portal , 2021). Diplomasi adalah suatu praktek dalam hubungan intenasioanl antar negara melalui perwakilan resmi yang meliputi  seluruh  proses  hubungan  luar  negeri  dan  formasi  kebijakan.  Sejatinya  diplomasi adalah usaha untuk menyakinkan pihak atau negara lain untuk dapat memahami pandangan dan membenarkan perspektif kita tanpa perlu menggunakan kekerasan. Sebagi salah satu alat utama yang digunakan negara dalam pelaksanaan politik luar negeri diplomasi dapat menjadi suatu nilai tawar ( state branding ) untuk membangun image sebuah Negara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kebijakan luar  negeri  bebas  aktif  dalam  upaya  diplomasi  Indonesia  mengatasi  konflik  Rohingya  di Myanmar.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  metode  kualitatif.  Penelitian kualitatif  pada  dasarnya  berfokus  kepada  penjelasan  dalam  kata-kata.  John  Creswell mengatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  proses  penelitian  untuk  memahami  masalah sosial berdasarkan pada gambaran holistik terkait isu yang spesifik dan dibentuk dengan kata- kata dalam sebuah latar ilmiah ( Creswell & Creswell , 2017).
Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini  merupakan  deskriptif yang bertujuan  untuk  memberi  gambaran  proses  dari  waktu  ke  waktu  dan  menafsirkan  serta menganalisis  data  yang  berkaitan  dengan  isu  terkait  ( Nugrahani  &  Hum ,  2014).  Mengenai penelitian ini akan mencoba menjelaskan alasan Myanmar menerima diplomasi 25 Indonesia terkait konflik Rohingya periode 2015-2017 dengan menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan.

## Hasil dan Pembahasan
Tujuan diplomasi bagi Negara adalah guna mengamankan integritas politik, territorial dan  menjaga  kepentingan  dan  keamanan  nasional  ( Fadl i,  2016).  Fungsi  utama  pelaksanaan diplomasi melahirkan negosiasi dengan menyelesaikan perbedaan serta menjamin kepentingan Negara  melalui  sarana  dan  efektivitas  negosiasi  yang  tepat  sebagai  ruang  lingkupnya.
Diplomasi merupakan konsep yang menciptakan negosiasi sebagai praktiknya. Diplomasi yang sukses membutuhkan negosiasi yang efektif, apabila negosiasi gagal maka dampaknya berupa terciptanya konflik/perang yang juga merupakan bagian dari sarana diplomasi. Karena dalam sejarahnya Prinsip fundamental dari realisme klasik adalah hubungan internasional terpisah dari pandangan  politik  dalam  negeri.  Oleh  karena  itu  proses  politik  internasional  dapat  bersifat anarkis ( Dugis , 2016).
Terdapat  tiga  cara  dasar  dalam  pelaksanaan  diplomasi  negara  yaitu  Persuaian, Kerjasama  dan  Pertentangan.  Menurut  ( Prayuda ,  2019)  Diplomasi  mencakup  lima  hal  yang berbeda  namun  signifikan  yaitu  Politik  Luar  Negeri,  Negosiasi,  Mekanisme  Negosiasi, Interpretasi Keahlian Seseorang yang melakukan negosiasi, dan Tujuan Negosiasi.
Menurut ( Hennida , 2009) Diplomasi secara umum terbagi dua, yaitu:
a. Soft  Diplomacy ,  yaitu  diplomasi  yang  dilakukan  dalam  bentuk  penyelesian  secara  damai dalam  bidang  ekonomi,  budaya,  bahasa  dan  persahabatan.  Cara  ini  terbukti  memiliki pengaruh  yang  signifikan,  melihat  banyak  negara  yang  lebih  senang  memahami  budaya asing.  Biasanya soft  diplomacy ini  tendensinya  melakukan  pendekatan  dengan  mengikuti perundingan  bilateral  seperti  diplomasi  publik  yang  bertujuan  untuk  memberikan pemahaman  sikap,  institusi  dan  kebijakan  yang  tepat  untuk  diambil  oleh  negaranya  atau dengan  cara  menyelesaikan  permasalahan  dengan  menyertakan  pihak  ketiga  sebagai penengah yaitu Mahkamah Internasional.
b. Hard  Diplomacy ,  yaitu  diplomasi  yang  dilakukan  dalam  bentuk  memamerkan  kekuatan militernya  dengan  cara  seperti  agresi  militer  atau  dalam  bentuk  yang  lebih  ekstrim  yaitu “Perang”. Negara juga dapat terlibat kerja sama pertahanan dengan negara lain yang gunanya untuk meningkatkan efektivitas serta efek deterrence apabila terjadi konflik.
Menurut ( Badaruddin , 2020), terdapat pola-pola diplomasi yaitu:
a. Diplomasi Bilateral yang diartikan sebagai hubungan antara dua pihak dalam membahas apa yang  menjadi  kepentingan  nasional.  Biasanya  dalam  diplomasi  ini,  terdapat  prinsip hubungan timbal balik, jadi ketika suatu negara membutuhkan bantuan, maka di lain hari ia juga akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh negara lain. Namun terkadang terdapat balance of power dimana terdapat ketimpangan antara negera lemah dan negara kuat dalam melakukan diplomasi tersebut.
b. Diplomasi Multilateral, yaitu interaksi antara tiga atau lebih negara yang memiliki common interest and common  goals .  Biasanya  diplomasi  ni  dilakukan  secara  terbuka  dan  melalui negosiasi agar mendapat kepercayaan lebih dari lingkungan internasional. Keunggulan lain dari  diplomasi  multilateral  adalah  kemungkinan  terciptanya  kebijakan  yang  mendapatkan legitimasi kuat karena mengikutsertakan banyak negara.
c. Diplomasi  Personal,  yaitu  diplomasi  yang  dilakukan  seperti  melakukan  kunjungan kepresidenan  ke  negara  lain  atas  urusan  negara  maupun  pribadi  diluar  pekerjaan  sebagai diplomat dan organ politik namun pemikirannya dapat mempengarui insting personal negara yang dikunjunginya.
d. Summit  Diplomacy ,  yaitu  jenis  diplomasi  konferensi  yang  digunakan  oleh global governance dimana kepala negara bertemu tatap muka untuk bernegosiasi secara langsung. Misalnya  kehadiran  negara  berdaulat  dan  memilki  kekuatan  dalam  pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Diplomasi ini biasanya bersifat tingkat tinggi.
e. Diplomasi Asosiasi, yaitu diplomasi yang dilakukan karena adanya kesamaan kepentingan nasional  dengan  negara  yang  menjalin  hubungan  diplomasi  bersama.  biasanya  pola  ini membentuk  sebuah  organisasi  yang  memberikan  pengaruh  terhadap  sistem  dan  tatanan politik global dan regional serta didalamnya membahas isu-isu mengenai permasalahan yang terjadi. Contohnya ialah ASEAN ( Association of Southeast Asian Nations ) yang merupakan organisasi  Asia  Tenggara  dengan  tujuan  membangun  institusi  regional  sebagai  alternatif penyelesaian sengketa dan memperkuat solidaritas kawasan regional .
f. Diplomasi Konferensi, yaitu diplomasi yang menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan sehingga berkumpul dalam satu pertemuan dan konferensi untuk membahas mengenai isu- isu  serta  mencari  dan  menyepakati  solusi  demi  penyelesaian  konflik  atau  kesenjangan tersebut. Pola ini lebih menekankan komunikasi secara lisan atau dengan cara face-to-face . Hasil dari diplomasi konferensi akan berjalan dengan efektif hanya jika mencapai konsensus.

## 1. Implementasi Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif dalam Mengatasi Konflik Rohingya
Konflik  terkait  isu  kemanusiaan  di  Myanmar  yang  menimpa  etnis  Rohingya  telah menarik keprihatinan banyak masyarakat internasional juga masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang juga berpengaruh di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia telah melakukan aksi strategis  untuk  membantu  penanganan  konflik  di  negara  Myanmar.  Upaya  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut  dibutuhkan  kompleksitas  dan  keterlibatan  banyak  piihak. Menariknya, masyarakat Indonesia menilai isu Rohingya merupakan isu agama ( Mahmood et al., 2017). Meski tidak sepenuhnya salah, reduksi konflik mengarah pada permasalahan agama  sama  sekali  tidak  tepat.  Meski  demikian,  Kepedulian  Indonesia  dalam  misi diplomasinya membantu penyelesaian konflik di Myanmar dengan paradigma kemanusiaan yang  universal  bukan  terkotak  dalam  identitas  tertentu.  Selama  ini  Indonesia  telah mengupayakan  usaha  untuk  turut  menyelesaikan  konflik  Rohingya  namun  selalu  saja terkendala  pada  prinisi  non-intervensi.  Sakralitas  prinsip  ini  sepenuhnya  di  pegang  teguh oleh negara-negara anggota ASEAN, sebab prinsip  ini bertujuan untuk  menjaga stabilitas keamanan kawasan. Namun, tentu saja perlu adanya rasa kepedulian terlebih apabila terjadi isu kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dinilai cukup berat. Dilema ini  disadari  oleh  negara  Indonesia,  untuk  itu  pemerintah  akhirnya  turut  membantu menyelesaikan konflik dengan menempuh jalur diplomasi ( Rosyid , 2019).
Terdapat  3 track (jalur)  diplomasi yang telah ditempuh  sejauh dengan realitas yang ada bagi Indonesia dalam upaya penyelesaian kasus, yaitu pertama, Pemerintah sebagai aktor pencipta perdamaian melalui diplomasi. Level diplomasi dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi  kriris  terutama  dalam  kasus high  politics karena  biasanya  dalam  perumusan diperlukan adanya power . Asumsi dasar diplomasi dalam skala internasional adalah relative power yang  artinya  Politik  disuatu  negara  (Indonesia)  harus  mampu  mengontrol, mengintervensi bahkan mempengaruhi negara lain.
Dalam hal ini, diplomasi Indonesia dalam menangani konflik di Myanmar terkait etnis Rohingya adalah:
a. Indonesia  melakukan  pendekatan  secara  personal  terhadap  pemerintahan  Myanmar dengan  pola  diplomasi Government  to  Government dengan  usulan  agar  Pemerintah Myanmar secepatnya menyelesaikan konflik etnis tanpa diskriminasi. Karena sejatinya, konflik tersebut telah termasuk kategori pelanggaran HAM berat.
b. Indonesia  terus  mendorong  keterlibatan  ASEAN  sebagai  komunitas  regional  atas keberadaannya di kawasan Asia Tenggara untuk mendukung pemerintah Myanmar dalam upaya menyelesaikan konflik.
c. Mendirikan Kamp-Kamp bagi  pengungsi  Rohingya,  serta  memberikan  hibah  untuk membantu repartiasi pengungsi.
d. Pemenuhan kebutuhan dasar Pengungsi Rohingya dari bantuan teknis dan psikis yaitu:
1) Membantu  pemenuhan  bahan  makanan  dan  penampungan  sementara  pengungsi Rohingya, Myanmar di Aceh pada tahun 2009.
2) Menampung  63  pengungsi  di  Aceh  Timur  dan  121  pengugsi  di  Lhoksumawe  pada tahun 2013.
3) Bersama  UNHCR  ( United  Nations  High  Commissioner  for  Refugees )  dan  IOM ( International  Organization  for  Migration )  menyediakan  obat,  penampungan,  dan pangan bagi 1.345 warga Rohingya serta membangun sarana pendidikan bagi remaja dan anak-anak senilai 1 juta Dollar USA di Rakhine pada tahun 2015.
4) Mengirim 115 Ton makanan, selimut, dan sarung bagi Masyarakat pada 2016.
5) Rencana pembagunan IHC/Indonesia Health Center , di desa Myaung Bywe.
6) Disela-sela  KTT/Konferensi  Tingkat  Tinggi  pada  April  2017  di  Manila.  Presiden Indonesia  melakukan  penyampaiannya  dalam  komitmen  Indonesia  membantu Myanmar  dalam  program  kerjasama  inklusif  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan rehabilitasi  bersama  AKIM/Aliansi  Kemanusiaan  Indonesia  Untuk  Myanmar  dalam program HASCO/ Humanitarian Assistance for Sustainable Community
Kedua,  aktor  diplomasi  bukan  hanya  negara  akan  tetapi  juga non -negara  atau organisasi yang juga sebagai pencipta perdamaian dan resolusi konflik melalui diplomasi. Tujuan  dari  jalur  kedua  ini  adalah  membantu  upaya  penyelesaian  dengan  meningkatkan pemahaman  komunikasi  dan  kolaborasi.  Dengan  begitu  aktor non -negara  mampu mengetahui  akar  permasalahan  dan  dapat  mengeksplor problem  solving secara  kompleks tanpa adanya keberpihakan dari negara manapun. Indonesia ikut berperan dalam meredakan konflik yang terjadi di  Myanmar dengan mengutus representatif yaitu menteri luar negeri untuk  menemui Aung Sang Suu Kyi untuk  menyampaikan amanah masyarakat  Indonesia dalam pengajuan Proposal Kemanusiaan masyarakat Rohingya dimasa depan yakni dengan kebijakan:
a. Pengembalian status stabilitas dan keamanan internal kawasan.
b. Perlindungan  kepada  seluruh  masyarakat  terutama  di  Rakhine  tanpa  keberpihakan  dan memandang ras,
c. Membuka akses kemanusian.
d. Menyepakati  bahwa  Indonesia  beserta  ASEAN  terlibat  dalam  penyaluran  bantuan kemanusiaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  implementasi  diplomasi  Indonesia  melalui kebijakan  luar  negeri  bebas  aktif  dalam  penyelesaian  konflik  Rohingya  di  Myanmar dilaksanakan  baik  oleh actor Negara  yang  secara  formal  direpresentasikan  oleh  Kementrian Luar Negeri, maupun dilaksanakan oleh actor non negara yaitu organisasi yang juga sebagai pencipta  perdamaian  dan  resolusi  konflik  melalui  diplomasi.  Sinergitas  dua actor diplomasi Indonesia  tersebut  diharapkan  dapat  secara  efektif  dapat  mengatasi  konflik  Rohingya  di Myanmar.

## Bibliografi
Badaruddin, M. (2020). Signifikansi Energi dalam Dinamika Geopolitik di Timur Tengah .
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2017). Research  design:  Qualitative,  quantitative,  and mixed methods approaches . Sage publications.
Dugis,  V.  (2016).  Teori  Hubungan  Internasional:  Perspektif-perspektif  Klasik. Jawa  Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS) .
Fadli, F. (2016). Film The Radi I Sebagai Sarana Diplomasi Kebudayaan. Univeristas Andalas.
Hennida, C. (2009). Diplomasi publik dalam politik luar negeri. Journal Unair: Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 22 (1), 17–23.
Mahmood, S. S., Wroe, E., Fuller, A., & Leaning, J. (2017). The Rohingya people of Myanmar: health, human rights, and identity. The Lancet , 389 (10081), 1841– 1850. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00646-2
Muhamad, S. V. (2015). Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN. Info SIngkat Hubungan Internasional , 7 (10), 5–8.
Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books .
Portal,  U. O. (2021).  Refugee Response in  Bangladesh. The Author  Verified This  Estimated Data from Information Collected by Two Different Non-Governmental Organizations— Mukti Cox’s Bazar and Care-Bangladesh—and a Concerned Government Official Who Preferred to Remain Anonymous .
Prayuda, R. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. Journal of Diplomacy and International Studies , 2 (01), 80–93. https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(01).4429
Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar.
Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (3), 613–635. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190
Singh, B. (2014). Tantangan orang Rohingya Myanmar: menghadapi satu minoritas teraniaya dan implikasi untuk keamanan nasional dan regional . Gadjah Mada University Press.
Sundari, R., Prayuda, R., & Sary, D. V. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi  Konflik  Kemanusiaan  Di  Myanmar. Jurnal  Niara , 14 (1),  177–187. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011
Susetyo,  H.,  Aryanto,  H.,  &  Wasti,  R.  M.  (2013).  Rohingya  Suara  Etnis  yang  Tidak  Boleh Bersuara. Jakarta: PAHAM Indonesia .
Zulfani, A. (2019). Alasan Myanmar Menerima Diplomasi Indonesia Terkait Konflik Rohingya Periode 2015-2017 . FISIP UIN Jakarta.