## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |118

## PENYELESAIAN  SENGKETA  PEMILU  LEGISLATIF  DAPIL  II DI BAWAH UMUR

## AGUSTIANSYAH MHD. YADI HARAHAP
INSTANSI: STIT Babussalam Aceh Tenggara Email: Agustiansyah77@gmail.com, mhdyadiharahap@gmail.com,

## Abstract
Pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam pergantian wakil-wakilnya baik dieksekutif maupun di legislatif. Setiap orang yang telah  dewasa  memiliki  hak  untuk  memiliki  dan  dipilih  dalam  setiap pemilihan umum. Penelitian ini akan mengekplorasi  Keputusan Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Lombok  Barat  Nomor:  69/HK.03.1- Kpt/5201/KPU/VIII/2018  tentang  Penetapan  Daftar  Calon  Sementara DPRD  Kabupaten  Lombok  Barat  Dapil  II  Kecamatan  Lembar-Sekotong dari partai Golkar atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  memiliki  alasan  hukum  yang kuat.  Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris  yaitu  melihat  fakta  lapangan  yang  terjadi  di  masyarakat terhadap  hukum  atau  regulasi  yang  ada.  Temuan  penelitian  adalah setelah  menimbang  alat  bukti  dalam  persidangan  majelis  ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pemohon, sehingga dengan demikian Bakal  Calon  Anggota  Legislatif  Lalu  Ivan  Indaryadi  yang  dinyatakan Tidak  Memenuhi  Syarat  karena  belum  cukup  umur  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  tidak  memiliki  alasan hukum yang kuat.
Kata Kunci : KPU, Lombok Barat, Calon di Bawah Umur, Sengketa Pemilu
A. Pendahuluan
Pemilu  adalah  salah  satu  ciri  yang  harus  ada  pada  negara demokrasi.  Dengan  demikian  pemilu  merupakan  sarana  yang  penting

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |119
untuk  rakyat  dalam  kehidupan  bernegara,  yaitu  dengan  jalan  memilih wakil-wakilnya  yang  pada  gilirannya  akan  mengendalikan  roda pemerintahan.  Hasil  pemilihan  umum  yang  diselengarakan  dalam suasana  keterbukaan  dengan  kebebasan  berpendapat  dan  kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. 1
Menurut  Harris  G.Warren,  pemilu  adalah  kesempatan  bagi  para warga  negara  untuk  memilih  pejabat-pejabat  pemerintah  dan memutuskan  apakah  yang  mereka  inginkan  untuk  dikerjakan  oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan  apakah  sebenarnyayang  mereka  inginkan  untuk  dimiliki. Sedangkan  menurut  A.Sudiharto,pemilu  adalah  sarana  demokrasi  yang penting  dan  merupakan  perwujudan  yang  nyata  untuk  keikut  sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. 2
Dari  pendapat  tersebut  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  pemilu adalah  sistem  untuk  menentukan  wakil-wakil  dari  rakyat  yang  kan menjalankan  roda  pemerintahan  baik  sebagai  perwakilan  di  legistalif maupun  di  eksekutif,  yang  dimana  penyelenggaraan  pemilu  harus didasarkan pada kebebasan bagi setiap  masyarakat untuk menentukan sendiri wakil yang dianggap pantas.
Berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di sebutkan bahwa “ Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
1 Miriam  Budirjo.  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  (Jakarta  :  PT.Gramedia  Pustaka Utama,2008), hlm. 461.
2 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992.) h. 15

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |120
Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
a. Pelaksanaan  Pemilu  di  Indonesia  menganut  asas  “Luber”  yang merupakan  singkatan  dari  “Langsung,  Umum,  Bebas  dan Rahasia”.  Asas  “Luber”  sudah  ada  sejak  zaman  Orde  Baru. Kemudian  di  era  reformasi  berkembang  pula  asas  “Jurdil”  yang merupakan  singkatan  dari  “Jujur  dan  Adil”.  Adapun  yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:
b. Langsung,  artinya  rakyat  pemilih  mempunyai  hak  untuk  secara langsung  memberikan  suaranya  sesuai  dengan  kehendak  hati nuraninya tanpa perantara.
c. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
d. Bebas,  artinya  rakyat  pemilih  berhak  memilih  menurut  hati nuraninya  tanpa  adanya  pengaruh,  tekanan  atau  paksaan  dari siapapun/dengan apapun.
e. Rahasia,  artinya  rakyat  pemilih  dijamin  oleh  peraturan  tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan 58 dengan jalan apapun

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu ....
|121
siapa  yang  dipilihnya  atau  kepada  siapa  suaranya  diberikan (secret ballot).
f. Jujur,  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  penyelenggaraan pelaksana,  pemerintah  dan  partai  politik  peserta  pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak  yang  terlibat  secara  tidak  langsung,  harus  bersikap  jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
g. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik  peserta  pemilu  mendapat  perlakuan  yang  sama  serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
Namun demikian meskipun telah ditetapkan aturan positif yang memaksa dan mengikat, sengketa dan perselisihan pemilu masih terjadi dalam  periode  pemilihan  umum,  sengketa  dan  perselisihan  di  bagi menjadi  tiga,  yaitu(1)  sengketa  dalam  proses  pemilu  antara  para kandidat; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu; (3) sengketa peserta  atau  calon  yang  keberatan  atas  penetapan  KPU  atau  KPUD. Perselisihan  hasil  pemilu  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah sengketa  hasil  pemilu  adalah  perselisihan  antara  peserta  pemilu  dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU. 3
Pada periode 2018-2023 Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima  dan  menangani  serta  menindak  lanjuti  berbagai  dugaan pelanggaran  pemilu,  kasus  pelanggaran  tersebut  di  laporkan  baik  dari masyarakat  maupun  dari  temuan  pengawas  dilapangan  yang
3 Ramlan  Surbakti  “ penanganan  sengketa  pemilu  BUKU  16” Kemitraan  Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jl, Wolter Monginsidi No.3, September 2011

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |122
disampaikan  kepada  penyelenggara  pemilu  dalam  penyelenggaraan pemilu  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  Pemilihan Presiden  2019.  Di  awal  masa  jabatannya  Bawaslu  Lombok  Barat menjadi  Bawaslu  pertama  diindonesia  yang  menyelesaikan  sengketa proses pemilu. 4
Pada  tahun  2019  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Barat  menerima
kasus perkara pemilu dengan Nomor
Register:
01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018.  Yang  pada  pokoknya  memohon penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum  tahun  2019  yang merupakan sengketa antara Partai Golongan Karya (Golkar) dengan KPU Kabupaten Lombok Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 466 dijelaskan bahwa perselisihan proses pemilu meliputi  perselisihan  yang  terjadi  antara  Peserta  Pemilu  dengan penyelenggara Pemilu akibat diterbitkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. 5
Adapun  posisi  perkara:  Ketua  Dewan  Pimpinan  Daerah  Partai Kelas Pekerja Kabupaten Lombok Barat, melalui kuasa hukumnya yang disebut Pemohon, mengajukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat akibat diterbitkannya Keputusan  KPU  Kabupaten  Lombok  Barat  Nomor:  69  /HK.03.1- Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018  tentang  Penetapan  Daftar  Calon
4 Meaning  of  Correction  of  Bawaslu's  Verdict  to  the  Decision  to  Resolve Disputes  of the  Election  Process  (Bawaslu  Study  of  West  Lombok  Regency).  L.  Rudi Iskandar;  Galang  Asmara;  RR.Cahyowati  Department  of  Law,  University  of  Mataram, Indonesia. Volume 9 issue 6. Juni 2022
5 Dokumen laporan KPU 2018

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |123
Sementara  (disingkat  DCS)  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Agustus 2018.
Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)b  Peraturan  Bawaslu  Republik Indonesia  (disingkat  Bawaslu  RI)  Nomor  18  Tahun  2018,  salah  satu pemohon  sengketa  dalam  proses  Pemilu  adalah  Partai  Politik  Peserta Pemilu. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat telah menerima permohonan penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum  2019  yang  diminta Dewan  Pimpinan  Daerah  Partai  Golongan  Karya  Kabupaten  Lombok Barat  karena  belum  ditetapkannya  salah  satu  calon  anggota  DPRD Kabupaten Lombok Barat menjadi menjadi DCS.
Pengajuan  permohonan  a  quo  Pemohon  kepada  Bawaslu Kabupaten Lombok Barat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan,  karena  objek  sengketa  yang dikeluarkan  oleh Termohon  ditetapkan  pada  tanggal  12  Agustus  2018. Pemohon  mengajukan  permohonan  a  quo  kepada  Bawaslu  Kabupaten Lombok  Barat  pada  tanggal  13  Agustus  2018.  Setelah  dilakukan pengkajian  dan  pemeriksaan  berkas  permohonan,  maka  dilakukan pendaftaran  dan  penyusunan  jadwal  mediasi  sebagai  tahap  pertama dari  proses  penyelesaian  sengketa  proses  pilkada.  Pada  tahap  mediasi ini belum tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sehingga Bawaslu  melanjutkan  proses  selanjutnya  yaitu  ajudikasi  pada  bulan Agustus.
Selanjutnya Pasal 468 Ayat (4) dijelaskan, bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana pada  ayat  (3)  b,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota menyelesaikan  sengketa  proses  Pemilu  melalui  ajudikasi  sehingga

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |124
bahwa  pada  keesokan  harinya  ajudikasi  dilakukan  dengan  agenda pembuktian  serta  menghadirkan  saksi-saksi  dari  Pemohon  dan Termohon.  Usai  mendengarkan  seluruh  keterangan  saksi,  Bawaslu melakukan rumusan dan pleno dalam kurun waktu 29 Agustus hingga 4 September 2018. Pada 5 September 2018, dilakukan agenda pembacaan putusan  oleh  majelis  hakim  yang  dimulai  dengan  pembacaan  putusan. pertimbangan,  mempertimbangkan  kedudukan  hukum,  hingga  sampai pada  putusan  yang  berbunyi  “menolak  permohonan  pemohon  untuk seluruhnya.
Sebelum  menutup  sidang  ketua  majelis  menjelaskan  kepada pemohon, dapat mengajukan permohonan pembetulan putusan, sebagai upaya  hukum,  apabila  pemohon  merasa  tidak  puas  atau  dirugikan dengan  hasil  putusan  tersebut.  Koreksi  putusan  dapat  diajukan  ke Bawaslu RI yang penyampaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Nomor  27  Tahun  2018  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  18  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Pasal  42  Ayat  (2).  Pada  hari yang sama, pemohon mengajukan pembetulan putusan kepada Bawaslu Republik Indonesia, melalui Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Untuk 2 (dua)  keputusan  dikeluarkan  oleh  Bawaslu  RI  dengan  keputusan menerima  permohonan  pemohon  untuk  semua  dan  memenangkan pihak  pemohon  dan  memerintahkan  KPU  menetapkan  calon  anggota DPRD  Kabupaten  Lombok  Barat  yang  sebelumnya  Tidak  Memenuhi Syarat  (TMS).  diusung  dari  Partai  Golkar  di  daerah  pemilihan  Lombok Barat  2  (Sekotong-Lembar),  untuk  masuk  dalam  anggota  DCS  DPRD Lombok Barat.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk, Sengketa Pemilu .... |125

## B. Metodologi
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris  yaitu  melihat  fakta  lapangan  yang  terjadi  di  masyarakat terhadap  hukum  atau  regulasi  yang  ada.  Penelitian  empiris  melakukan pendekatan  dengan  melakukan  wawancara  dan  observasi  ke  objek penelitian,  pendekatan  juga  dilakukan  dengan  pendekatan  undang- undang  dan  pendekatan  kasus. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum, setelah bahan hukum dikumpulkan, dilakukan klasifikasi, dikelompokkan berdasarkan jenis, tingkatan, dan sebagainya, kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara deskriptif.

## C. Pembahasan
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur  tentang  pokok-pokok  yang  menjadi  ruang  lingkup  dan mekanisme  penegakan  pelanggaran  pemilu,  sengketa  proses  pemilu, dan  perselisihan  hasil  pemilu.  Adapun  mekanisme  penyelesaian sengketa  proses  pemilu  dibedakan  menjadi  dua  mekanisme  yaitu: pertama ,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  di  Bawaslu,
Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  yang  diatur  dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua , mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.
Pengaturan  lebih  lanjut  terkait  ruang  lingkup  dan  mekanisme penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  di  Bawaslu  diatur  melalui Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan  Umum,  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |126
Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  18  Tahun  2017 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan  Umum, Peraturan  Bawaslu  Nomor  27  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  18  Tahun  2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  18  Tahun  2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 6
Ketentuan  dalam  UU  Pemilu  menentukan  bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota  bertugas  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  di wilayah  kabupaten/kota  terhadap  sengketa  proses  pemilu”. 7 Dalam melakukan penindakan sengketa proses
Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota  bertugas:  (a)  menerima  permohonan  penyelesaian sengketa  proses  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota;  (b)  memverifikasi secara  formal  dan  materiel  permohonan  penyelesaian  sengketa  proses Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota;  (c)  melakukan  mediasi  antarpihak yang  bersengketa  di  wilayah  kabupaten/kota;  (d)  melakukan  proses adjudikasi  sengketa  proses  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota  apabila mediasi  belum  menyelesaiakan  sengketa  proses  Pemilu;  dan  (e) memutus  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  di  wilayah kabupaten/kota. 8
6 Keseluruhan Perbawaslu ini disingkat dengan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
7 UU  Pemilu,  Pasal  101  huruf  a  angka  2. Lihat  pula  Perbawaslu  tentang  Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 5 ayat (4)
8 UU Pemilu, Pasal 102 ayat (3)

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |127
Ditegaskan  pula  bahwa  “ Bawaslu  Kabupaten/Kota  berwenang menerima,  memeriksa,  memediasi  atau  mengadjudikasi,  dan  memutus penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  di  wilayah  kabupaten/kota”. 9
Adapun  kewenangan  penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal  5  ayat  (3)  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Proses  Pemilu  bahwa “Bawaslu  Provinsi  berwenang  menyelesaikan sengketa  proses  Pemilu  yang  diakibatkan  oleh  adanya  keputusan  KPU Kabupaten/Kota”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian  sengketa  proses  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Lebih  lanjut,  dalam  Pasal  5  Perbawaslu  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu  ditentukan  bahwa: “(1)  Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya  keputusan  KPU;  (2)  Bawaslu  Provinsi  berwenang menyelesaikan sengketa  proses  Pemilu  yang  diakibatkan  oleh  adanya  keputusan  KPU Provinsi;  (3)  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berwenang  menyelesaikan sengketa  proses  Pemilu  yang  diakibatkan  oleh  adanya  Keputusan  KPU Kabupaten/Kota;  (4)  Panwaslu  Kecamatan  dapat  menyelesaikan sengketa  proses  Pemilu  yang  terjadi  antarPeserta  Pemilu  sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota .
Permohonan  penyelesaian  sengketa  pemilu  Kabupaten  Lombok Barat  Tahun  2019  antara  Partai  Golkar  (Pemohon)  dengan  Badan

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |128
Pengawas Pemilu (Termohon) untuk memutus sengketa pemilu terkait dengan Calon anggota Legislatif dari partai Golkar yang masih di bawah umur,  bahwa  dalam  pokok  permohonannya  pemohon  (Golkar) keberatan  terhadap  terbitnya  Keputusan  KPUD  Kabupaten  Lombok Barat  Nomor:  69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018  tanggal  11 agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.
Berdasarkan  Pemohon  bahwa  KPUD  telah bertindak lalai  dalam mengeluarkan  Keputusan  tersebut  dan  juga  seharusnya  KPUD Kabupaten  Lombok  Barat  menyetakan  dari  awal  bahwa  Bakal  Calon Legislatif  Tidak  Memenuhi  Syarat  (TMS)  sehingga  parta  dapat mengganti  Bacaleg  namun  pihak  KPUD  menyatakan  Memenuhi  Syarat pada proses penerimaan berkas dan pihak partai tidak dapat melakukan pergantian  Bacaleg,  kelalaian  dan  kealpaan  tersebut  diakui  oleh  pihak KPUD  dan  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  Bawaslu  Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan keputusan.
Terkait  dengan  syarat  pencalonan  di  dalam  ketentuan  Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) dijelaskan  bahwa  Bakal  Calon  anggota  DPR,DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota  adalah Warga  Negara  Indonesia  dan  harus memenuhi persyaratan  telah  berumur  21  tahun  atau  lebih,  hal  tersebut  juga ditegaskan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  (a)  Peraturan  KPU  Nomor  20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Kemudian dalam
putusannya
Nomor:
01/PS/BWSL.LBB.18.05/VII/2018 setelah menimbang alat bukti dalam

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |129
persidangan  majelis  ajudikasi  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak  memiliki  alasan  hukum  yang  kuat  untuk  menolak  permohonan pemohon,  kemudian  dalam  putusan  tersebut  menyatakan  bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor:  69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU/VIII/2018  tentang  Penetapan Daftar  Calon  Sementara  DPRD  Kabupaten  Lombok  Barat  Dapil  II Kecamatan  Lembar-Sekotong  dari  partai  Golkar  atas  nama  Lalu  Ivan Indaryadi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena belum cukup umum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat. 10
Berdasarkan  putusan  tersebut  Bakal  Calon  Anggota  DPRD Kabupaten  Lombok  Barat  atas  nama  Lalu  Ivan  Indaryadi  dari  Partai Golkar  harus  ditetapkan  oleh  KPU  Kabupaten  Lombok  Barat  menjadi memenuhi syarat pencalonan.

## D. Penutup
Pemilu adalah sistem untuk menentukan wakil-wakil dari rakyat yang  kan  menjalankan  roda  pemerintahan  baik  sebagai  perwakilan  di legistalif  maupun  di  eksekutif,  yang  dimana  penyelenggaraan  pemilu harus  didasarkan  pada  kebebasan  bagi  setiap  masyarakat  untuk menentukan  sendiri  wakil  yang  dianggap  pantas.  Perselisihan  hasil pemilu  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  sengketa  hasil  pemilu adalah  perselisihan  antara  peserta  pemilu  dan  KPU  sebagai
10 Putusan  Koreksi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Lombok Barat  Nomor  Putusan  :  02/PS/BWSL.LBB.18.05/IX/2018  dengan  Nomor  Koreksi 012/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/IX/2018.

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |130
penyelenggara  pemilu  mengenai  penetapan  secara  nasional  perolehan suara hasil pemilu oleh KPU.
Pada  tahun  2019  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Barat  menerima kasus perkara pemilu dengan Nomor
Register:
01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018.  Yang  pada  pokoknya  memohon penyelesaian  sengketa  proses  pemilihan  umum  tahun  2019  yang merupakan sengketa antara Partai Golongan Karya (Golkar) dengan KPU
Kabupaten Lombok Barat.
dalam putusannya
Nomor:
01/PS/BWSL.LBB.18.05/VII/2018 setelah menimbang alat bukti dalam persidangan  majelis  ajudikasi  penyelesaian  sengketa  proses  pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat tidak  memiliki  alasan  hukum  yang  kuat  untuk  menolak  permohonan pemohon,  sehingga  dengan  demikian  Bakal  Calon  Anggota  Legislatif Lalu  Ivan  Indaryadi  yang  dinyatakan  Tidak  Memenuhi  Syarat  karena belum cukup umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki alasan hukum yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Miriam  Budirjo. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. (Jakarta  :  PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 461
Ramlan Surbakti, Memahami IlmuPolitik (Jakarta:PT.Grasindo,  1992) hlm. 15 Ramlan Surbakti “ penanganan sengketa pemilu BUKU 16” kemitraan bagi pembaruan  tata  pemerintahan.  Jl,  Wolter  Monginsidi  No.3, September 2011
Meaning  of  Correction  of  Bawaslu's  Verdict  to  the  Decision  to  Resolve Disputes of the Election Process (Bawaslu Study of West Lombok Regency).  L.  Rudi  Iskandar;  Galang  Asmara;  RR.Cahyowati

## ___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2022 Agustiansyah dkk,
Sengketa Pemilu .... |131
Department of Law, University of Mataram, Indonesia. Volume 9 issue 6. Juni 2022
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR,
DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  18  Tahun  2017 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilihan Umum.
Peraturan  Bawaslu  Nomor  27  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilihan Umum
Peraturan  Bawaslu  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Ketiga Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  18 Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Proses Pemilu