TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 04  No. 1 Juni  2018
p-ISSN : 2442-7004 e-ISSN : 2460-609x

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SEKSUAL OLEH NEGARA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Mandailing Natal)

## Rosmawati
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Benteng Huraba rosmawatii.wati@gmail.com

## Abstract
When  the  state  is  the  only  party  entitled  to  determine  which  is  called  the violation and what is not, then the position of state law and law enforcement officials  is  higher  than  the  individual  and  the  directly  harmed  perpetrator inflicted.  This  type  of  research  in  this  thesis  is  a  normative    legal  research. This  study  aims  to  examine    the  legal  arrangements  concering  the  legal protection  by  the  state    against  sexualy  victimized.  To  assess  the  state  legal protection for victims of sexual abuse. To examine the legal protection policy for  victims  of  sexual.  Legal  arrangement    reganding  legal  protection  bythe state  against  sexualy  victimized.  Law  No.23  Year  2002  on  Child  Protection, set  up  the  law  for  victims  of  abuse  any  person  knowingly  to  violence  or threats  of  violence,  force,  deceit,a  series  of  lies,  or  persuading  a  child  to commit  or  tolerate  obscene  acts,  shall  be  punished  with  imprisonment minimum  of  3  years  and  maximum  fine    of  Rp.  At  Least  300  milillion  and Rp.60 milion. Law No 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims in  preamble  this  law  was  born  because  thet  one  valid  evidence  in  a  court proceeding  is  whitness  and/or  victim  who  hear,  see,  or  experience  the occurrence  of  a  crime  in  an  effort  to  seek  and  find  clarity  about  criminal offenses  commetted  by  criminals.  Legal  protection  by  the  state  against sexually  victimized. The issue of protection against  minors who are  victims of abuse or sexual assault is not an easy mather for us to practice in reality in everyday life. Particularly in the case of fedofilia or sexual abuse of children under  the  age  where  a  child  should  not  get  the  wrong  treatment,  because every  child  has  a  right  contained  in  Law  No.23  of  2002 on  Child  Protection Article  81  paragraph  (1)  and  (2).  The  rights  of  children  who  are  victims    of crime  are  :  1)  Getting  physical  assistance  (medical  first  aid,  cloting,  shelter and so on). 2) Got a problem resolution support (reporting, legal counsel, and defense).  3)  Got  back  his  property.  4)  Obtain  guidance  and  rehabilitation. Obtaining  compensation  (restitution,  compensation)  of  the  perpetrator (according  to  ability)  or  other  parties  concered  for  justice  and  welfare  are concered. Penal sanctions set out clearly the Child Protection Act. Non Penal sanctions against sexual victims, especially children are abstract, meaning is less clear how much compensation Keywords : Normative Protection; Sexual; Law

## Abstrak
Ketika  Negara  merupakan  satu-satunya  pihak  yang  berhak  menentukan mana  yang  disebut  pelanggaran  dan  mana  yang  tidak,  maka  kedudukan hukum  negara  dan  aparat  penegak  hukumnya  yang  lebih  tinggi
72  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018
dibandingkan  dengan  perseorangan  dan  korban  yang  dirugikan  secara langsung  akibat  perbuatan  pelaku.  Jenis  penelitian  dalam  tesis  ini  adalah penelitian  hukum  Normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban seksual oleh Negara. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban seksual. Pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban seksual oleh  Negara.  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  Tentang  Perlindungan anak,  mengatur  hukum  bagi  korban  perbuatan  “cabul  setiap  orang  dengan sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  memaksa, melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak untuk  melakukan  atau  membiarkan  melakukan  perbuatan  cabul,  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda  paling  banyak  Rp.300.000.000  dan  paling  sedikit  Rp.60.000.000. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban. Dalam Konsiderannya undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa salah  satu  alat  bukti  yang  sah  dalam  proses  peradilan  pidana  adalah keterangan  saksi  dan/Korban  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengalami sendiri  terjadinya  suatu  tindak  pidana  dalam  upaya  mencari  dan menemukan  kejelasan  tentang  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku tindak  pidana.Perlindungan  hukum  terhadap  korban  seksual  oleh  Negara. Masalah  perlindungan  terhadap  anak  dibawah  umur  yang  menjadi  korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk kita praktekkan  dalam  kenyataan  di  kehidupan  sehari-hari.  Khususnya  dalam kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang dimana  seorang  anak  tidak  semestinya  mendapatkan  perlakuan  yang  salah tersebut,  dikarenakan  setiap  anak  memiliki  hak  yang  terkandung  dalam undang-undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat (1)  dan  (2)  .  Hak-hak  yang  menjadi  korban  perbuatan  kriminal  adalah:  1) Mendapat bantuan Fisik (Pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan  sebagainya).2)  Mendapat  bantuan  penyelesaian  permasalahan  yang (melapor,  nasihat  hukum,  dan  pembelaan).3)  Mendapat  kembali  hak miliknya). 4)Kompensasi dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sanksi  Penal  diatur  dengan  jelas  dengan  Undang-undang  Perlindungan Anak.  Sanksi  non  penal  terhadap  korban  seksual  terutama  anak  masih abstrak artinya masih kurang jelas berapa ganti ruginya.
Kata Kunci: Perlindungan Normatif; Seksual; Hukum

## PENDAHULUAN
Secara umum Hukum Pidana memiliki fungsi yang sama dengan bidang hukum lainnya yaitu menjaga ketertiban masyarakat sehingga kesejahteraan dan kedamaian hidup dapat diciptakan disamping keadilan sebagai cita hukum yang tertinggi.  Akan  tetapi  khasanah  ilmu  pengetahuan  hukum,  menempatkan
Perlindungan Hukum terhadap Korban ..... Rosmawati  73
hukum  pidana  dalam  fungsinya  yang  istimewa  yaitu  sebagai  sarana  terakhir atau ultimum  remedium .  Dalam  penyelesaian  perselisihan  dibidang  keperdataan atau  administrasi,  penderitaan  yang  dialami  oleh  salah  satu  pihak  yang dinyatakan  bersalah  hanya  merupakan  pengecualian  atas  kewajiban  yang diembankan hukum kepadanya. 1
Ketika  Negara  merupakan  satu-satunya  pihak yang  berhak  menentukan mana yang disebut pelanggaran dan mana yang tidak, maka kedudukan hukum negara  dan  aparat  penegak  hukumnya  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan perseorangan  dan  korban  yang  dirugikan  secara  langsung  akibat  perbuatan pelaku.  Hanya  Polisi  yang  berhak  melakukan  penuntutan  dan  hanya  Hakim yang berhak memutus bersalah tidaknya seseorang. 2 Hukum Negara dan aparat penegak hukumnya memonopoli semua pelanggaran, dan korban hanya berhak menjadi  penonton,  tidak  boleh  masuk  ke  dalam  sistem  yang  dibuat  dan ditentukan oleh hukum Negara. 3
Demikian  halnya  dengan  proses  penyelesaian  semua  pelanggaran  tanpa melihat karakter dari masing-masing pelanggaran itu dan kerugian yang dialami oleh korban. Ketika terjadi pelanggaran yang bersifat publik, maka negara sudah menyediakan cara bagaimana menyelesaikan pelanggaran tersebut, pelanggaran dijatuhi  ketika  terbukti  bersalah  dan  hukuman  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan ketentuan  yang  diatur  oleh  hukum  negara.  Singkatnya,  penjatuhan  hukuman oleh  hukum  negara  bertujuan  sebagai  pembalasan,  pencegahan,  dan  membuat jera, sehingga pelanggar tidak mengulang perbuatannya itu. 4
Kasus  tindak  pidana  perkosaan  paling  banyak  menimbulkan  kesulitan dalam penyelesaiaannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan pembuktian  misalnya  perkosaan  atau  perbuatan  cabul  yang  umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. 5
Walaupun  banyak  tindak  pidana  perkosaan  yang  telah  diproses  sampai
1 Eva Achjani Zulfa, Pergeseran paradigma pemidanaan (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 14.
2 Rusli Muhammad, Hukum acara pidana kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 26.
3 Mudzakkir,halaman  168,  dalam  Mahrus    Ali, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana (Jakarta:  Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.
4 Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana .
5 Leden  Marpaung, Kejahatan  terhadap  kesusilaan  dan  masalah  prevensinya (Jakarta:  Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.
74  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018
ke pengadilan, 6 tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  BAB  XIV  tentang  kejahatan terhadap  kesusilaan  (Pasal  281  s/d  296),  khususnya  yang  mengatur  tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan:
“Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa seorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia  diluar  pernikahan,  diancam karena  melakukan  perkosaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua belas tahun”.
Sudarto berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu  usaha  yang  rasional  dari  masyarakat,  yaitu  dengan  cara  politik  criminal. Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakekatnya  merupakan bagian  integral    dari  upaya  perlindungan  masyarakat  (social  defence).  Oleh karena  itu  dapat  dikatakan,  bahwa  tujuan  utama  dari  politik  criminal  adalah ”perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. 7
Upaya  perekayasaan  hukum  tentang  perkosaan  di  Indonesia  kiranya merupakan  momentum  yang  tepat  karena  pembangunan  hukum  di  dalam  era pembangunan  jangka  panjang  antara  lain  bertujuan  untuk  melaksanakan penyusunan suatu sistim hukum (pidana) Nasional. Sekalipun naskah rancangan KUHP  Nasional  (tentang  Tindak  Pidana  terhadap  perbuatan  Melanggar Kesusilaan  di  muka  umum,  BAB  XVI  pasal  467)  sudah  selesai  disusun  namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan  konstruksi  hukumnya)  masih  memerlukan  kajian  secara  khusus terutama dari sudut pendekatan Kriminologi dan Viktimologi. 8
Adapun  jumlah  perkara  kejahatan  kesusilaan  di  Pengadilan  Negeri Mandailing Natal dari tahun 2006-2011 adalah sebagai berikut : 9
6 Ira  Dwiati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  Dalam Peradilan Pidana” (Tesis, Universitas Diponegoro, 2007),
eprints.undip.ac.id/17750/1/Ira_Dwiati_Tesis.pdf.
7 Prof Dr Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Prenada Media, 2016), hlm. 1, https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ.
8 Romli Atmasasmita, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 109.
9 Data dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tahun 2012
Perlindungan Hukum terhadap Korban ..... Rosmawati  75
Tabel 1
Jumlah Perkara kejahatan kesusilaan dari tahun 2006-2011 N o Tahun Jumlah 1 2006 9 2 2007 16 3 2008 17 4 2009 25 5 2010 21 6 2011 15 Total 105
Sumber: Data dari Pengadilan Mandailing Natal
Melihat tingginya angka kejahatan seksual seperti yang tertera diatas, perlu  dikaji  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  korban  seksual  oleh Negara.  Sehingga  nantinya  dapat  dikaji  bagaimana  perlindungan  hukum terhadap  korban  seksual  oleh  Negara.  Bagaimana  sanksi  hukum  terhadap pelaku  kekerasan  seksual  dan  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  saksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  seksual  di  Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
Adapun tujuan peenlitian ini adalah:
1. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban seksual oleh Negara.
2. Untuk mengkaji sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana seksual di Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

## KAJIAN TEORI
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  mengadopsi norma-  norma  yang  termaktub  di  dalam  Universal  Declaration  Of  Human
76  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018
Right  (1945)  dan Internal  Convention  On  Civil  and  Political  Rights sekalipun sudah  banyak  memberikan  perlindungan  dan  penghormatan  kepada  hak tersangka  atau  terdakwa,  belumlah  mencakup  upaya-upaya  perlindungan kepentingan korban yang sekaligus menjadi saksi pelapor dalam suatu tindak pidana. 10
Muladi  berpendapat  sistem  peradilan  pidana (Criminal  justice  system ) sebagai suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai  sarana  utamanya,  baik  hukum  pidana  materil,  hukum  pidana  formil maupun pelaksanaan pidana. 11 Menurut Friedman, sistim hukum (legal system) memiliki  cakupan  yang  luas  dari  hukum  itu  sendiri.  Kata  “Hukum”  sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistim hukum  membedakan  antara  aturan  dan  peraturan,  struktur,  serta  lembaga dan proses yang ada dalam sistim itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistim ditentukan  oleh  tiga  unsur,  yaitu  struktur  hukum  ( legal  structur e),  substansi hukum ( legal substance ), dan budaya hukum ( legal culture ). 12
Struktur  hukum  (legal  structure)  merupakan  kerangka  berpikir  yang memberikan  defenisi  dan  bentuk  bagi  bekerjanya  system  yang  ada  dengan batasan  yang  telah  ditentukan.  Jadi  struktur  hukum  dapat  dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.  Dalam  system  peradilan  pidana (criminal  justice  system) struktur hukum  ( legal  structure )  yang  menjalankan  proses  peradilan  pidana  adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. 13
Substansi  hukum  ( legal  substance )  merupakan  aturan,  norma  dan  pola perilaku manusia yang berada didalam system hukum. Substansi hukum ( legal substanc e)  berarti  produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  di  dalam system  hukum  itu,  baik  berupa  keputusan  yang  telah  dikeluarkan  maupun aturan-aturan  baru  yang  akan  disusun.  Substansi  hukum  (legal  substance)
10 Republik  Indonesia  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia, Pedoman  untuk  Penyidikan  dan Penuntutan Tindak Pidana Traffiking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses penegakan Hukum (Jakarta:  International  Organization  for  Migrations  Mission  In  Indonesia  dan  NZAID,  2005),  hlm. 12.
11 Mahmud  Mulyadi,  Modul  Perkuliahan  Semester  Ganjil  (  III  )  Tahun  Akademik 2007/2008, Pasca Sarjana USU, Medan, hlm. 42.
12 Laurence Friedman ( 1984 ), American Law an Introduction. New York: W.W.Northon & Company,  hlm  4;  Dikutip  dari  Marlina, Peradilan  Pidana  Anak  di  Inonesia,  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), hlm. 14. 13 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Inonesia, Pengembangan ..., hlm. 14.
Perlindungan Hukum terhadap Korban ..... Rosmawati  77
tidak hanya pada hukum yang tertulis (law in the book ), tetapi juga mencakup hukum  yang  hidup  di  masyarakat  ( the  living  law ).  Budaya  hukum (legal culture ) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan system hukum. Sikap masyarakat  ini  meliputi  kepercayaan,  nilai-nilai,  ide-ide  serta  harapan masyarakat  terhadap  hukum  dan  system  hukum.  Budaya  hukum  juga merupakan  kekuatan  social  yang  menentukan  bagaimana  hukum disalahgunakan.
Budaya  hukum  ( legal  culture )  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam system  hukum  ( legal  system )  akan  kehilangan  kekuatannya, seperti  ikan  mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (without legal culture, the legal culture, the legal system is meet-as dead fish in a basket, not a living fish swimming in its sea). 14
Ada beberapa teori tujuan hukum, yaitu 15 :
a. Teori tujuan hukum barat atau disebut juga Grand Westem Theory , yang terdiri dari :
Teori Etis: Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan ( Justice ).
Teori Utilistis: Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan  ( Utility).
Teori Legalistik: Tujuan hukum semat-mata untuk mewujudkan kepastian hukum ( illegal certainty).
b. Teori Modern :
Teori Prioritas Baku: Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Teori  Prioritas  Kasuistik:  Tujuan  hukum  mencakupi  keadilan  – kemanfaatan  -  kepastian  hukum,  dengan  urutan  prioritas,  secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.
Ada  beberapa  istilah  yang  muncul  dalam  penelitian  ini  sehingga perlu  dibuat  defenisi  konsep  tersebut  agar  makna  variable  yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
1. Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang
14 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Inonesia, Pengembangan ... hlm. 14.
15 Prof  Dr  Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  &  Teori  Peradilan  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence),  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) (Jakarta:  Kencana  Prenada,
2009), hlm. 212-213, https://books.google.co.id/books?id=NBZNDwAAQBAJ.
78  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018
diberikan  terhadap  subyek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum baik  yang bersifat  preventif  maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang tertulis maupun tidak  tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.
2. Pengertian Hukum menurut Hans wehr kata hukum berasal dari bahas Arab,  asal  katanya”Hukum”,  yang  berarti  putusan  (Judgement, verdice,  decisison)  ketetapan  (provisison),  perintah  (command), pemerintahan  (government)  dan  kekuasaan  (authority,  power). Menurut  VINOGRADOFF  hukum  adalah  seperangkat  aturan  yang diadakan  dan  dilaksanakan  oleh  suatu  masyarakat  dengan menghormati  kebijakan  dan  pelaksanaan  kekuasaan  atas  setiap manusia dan barang. 16
3. Menurut Abdul manan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai  tingkah  laku  dan  peraturan  tertentu  dari  manusia  dalam hidup  bermasyarakat.  Hukum  itu  mempunyai  cirri  yang  tetap  yakni hukum  merupakan  suatu  organ  peraturan-peraturan  abstrak,  hukum untuk  mengatur  kepentingan-  kepentingan  manusia,  siapa  saja  yang melanggar  hukum  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  apa  yang telah ditentukan. 17
4. Sedangkan  Bellefroid  mengemukakan  bahwa  hukum  adalah  segala aturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  mengatur  tata  tertib masyarakat  dan  didasarkan  atas  kekuasaan  yang  ada  di  dalam masyarakat itu. Menurut Oxford English Dictionory disebutkan bahwa hukum  itu  adalah  kumpulan  aturan,  perundang-  undangan  atau hukum  kebiasaan  di  dalam  suatu  Negara  atau  masyarakat mengakuinya  sebagai  suatu  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat terhadap  warganya.  (Laws  is  the  body  of  rules,  whether  formally erected  or  custumory,  which  a  state  of  community  recognizes  as binding on its members of subjects. 18
16 Abdul Manan, Aspek-aspek pengubah hukum (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.
17 Manan, Aspek-aspek ..., hlm. 2.
18 Manan, Aspek-aspek ..., hlm. 2.
Perlindungan Hukum terhadap Korban ..... Rosmawati  79
5. Menurut Kamus Crime Dictionary yang dikutip Abdussalam. 19 Bahwa victim  adalah  “orang  yang  telah  mendapat  penderitaan  fisik  atau penderitaan  mental,  kerugian  harta  benda,  atau  mengakibatkan  mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran  ringan  dilakukan  oleh  pelaku tindak  pidana  dan  lainnya”.  Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat  penderitaan  Fisik  dan  seterusnya”  itu  adalah  korban  dari pelanggaran atau tindak pidana.
6. Selaras  dengan  pendapat  diatas  Arif  Gosita, 20 menyatakan  yang dimaksud  dengan  korban  adalah”  mereka  yang  menderita  jasmaniah dan  rohaniah  sebagai  akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari pemenuhan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan  dengan kepentingan  dan  hak  asasi  yang  menderita”. Ini  menggunakan  istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (Fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.
7. Selanjutnya  secara  yuridis  pengertian  korban  termaktub  dalam undang-undang  No.13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  yang  dinyatakan  bahwa  korban  adalah  ”seseorang  yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana”.  Melihat  rumusan  tersebut, yang disebut korban adalah :
a. Setiap orang.
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
c. Kerugian ekonomi.
d. Akibat tindak pidana.
8. Ternyata  pengertian  korban  disesuaikan  dengan  masalah  yang  diatur dalam  beberapa  perundang-undangan  tersebut.  Jadi  tidak  ada  satu pengertian  yang  baku,  namun  hakikatnya  adalah  sama,  yaitu  sebagai korban  tindak  pidana.  Tentunya  tergantung  sebagai  korban  tindak pidana  apa,  misalnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pelanggaran HAM  yang  berat  dan  sebagainya.  Untuk  pengertian  umum  dari korban seperti tertuang dalam undang-undang No.13 Tahun 2006.
9. Menurut  Peraturan  No.2  Tahun  2002  tentang  Tata  Cara  perlindungan
19 Abdussalam, Victimology (Jakarta: PT IK, 2010), hlm. 5.
20 Arif Gosita, Masalah perlindungan anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), hlm. 75.
80  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018
terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban  adalah  ”orang  perseorangan  atau  kelompok  orang  yang mengalami  penderitaan  sebagai  akibat  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normative,  penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap a sas-asas hukum seperti misalnya penelitian  terhadap  kaedah-kaedah  hukum  yang  hidup  didalam  masyarakat. Berdasarkan  pada  masalah  yang  diutarakan  sebelumnya  diatas,  maka  metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normative yang didukung oleh yuridis empiris untk mendapatkan data primer, dimulai  dengan  cara  menganalisa  peraturan-peraturan  tentang  tindak  pidana seksual  dalam  hubungannya  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  korban seksual  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Pemilihan  lokasi  penelitian  ini dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  Mandailing  Natal,  didasarkan  pada bahwasanya pengadilan yang sering menangani perkara tindak pidana seksual. Adapun  populasi  adalah  seluruh  kasus  seksual  di  Pengadilan  Negeri Mandailing  Natal  dan  sampel  dari  penelitian  ini  adalah  1  (satu)  putusan perkara  tindak  pidana  seksual.    Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan mengumpulkan  data  sekunder  dan  data  primer  yaitu  studi  kepustakaan  dan wawancara.
Langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  2 (Dua) tahapan meliputi :
1) Tahapan  penelitian  lapangan,  sebagai  langkah  awal  dilakukan  dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer  dengan  cara  wawancara  berdasarkan  pedoman  wawancara  yang telah  disusun  dan  disiapkan  sebelumnya.  Kemudian  dilakukan  juga pengumpulan  data  sekunder  yang  ada  pada  lembaga  hukum  yang berkaitan dengan penelitian ini.
2) Tahapan  penelitian  kepustakaan,  penelitian  ini  dilakukan  untuk memperoleh  data  skunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  skunder,  dan  bahan  hukum  tertier.  Data  yang  diperoleh
Perlindungan Hukum terhadap Korban ..... Rosmawati  81
digunakan  sebagai  dasar  teori  untuk  menganalisis  data  primer  yang diperoleh dari penelitian lapangan.
Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Seksual  berdasarkan  Undang-undang No.23 Tahun 2002.
Dalam  Undang-undang  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Bab  XII  mengenai  Ketentuan  pidana,  dalam  pasal  82  Undang-undang Perlindungan Anak tersebut dirumuskan bahwa perbuatan cabul adalah ”Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  Cabul”,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  tahun  dan  paling  lama  15  tahun  dan  denda paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp.60.000.000.
Namun selanjutnya dalam perkembangannya di dalam masyarakat pasal 292  tersebut  apabila  menjadi  acuan  tunggal  dalam  setiap  Putusan  Hakim Pengadilan,  maka  akan  banyak  sekali  kasus-kasus  cabul  yang  tidak  dapat dijangkau  oleh  pasal  tersebut,  oleh  karena  Undang-undang  No.23  tahun  2002 bisa  dijadikan  acuan  bagi  Para  Hakim  untuk  memutuskan  perkara  yang  tidak dapat dijangkau dengan hanya mengandalkan pasal 292 KUHP. Oleh karena itu dalam  penerapannya  di  Pengadilan  dalam  memberikan  Putusan-putusan mengenai Tindak Pidana Pencabulan maka Para Hakim seharusnya tidak hanya terpaku  kepada  KUHP  saja  melainkan  Undang-undang  yang  sesuai  dengan kasus  yang  sedang  disidangkan,  seperti  Undang-undang  No.23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga eksistensi pasal 292 KUHP menjadi tidak diragukan  lagi  dalam  memberikan  efek  jera  kepada  para  pelaku  tindak  pidana pencabulan  tersebut.  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi (Undang-undang No.23 tahun 2002, pasal 1 butir 1).
Di  Indonesia  beberapa  peraturan    perundang-undangan  yang memberikan Perlindungan Anak adalah :
82  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018
1. Undang-undang  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang disahkan  tanggal  22  Oktober  Tahun  2002  Undang-undang  ini  meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas :
a. Non Diskriminasi.
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
d. Penghargaan terhadap pendapat Anak.
2. Undang-undang  No.4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak.  Undang- undang  ini  memberi  Perlindungan  kepada  anak-anak  yang  tidak  mampu, anak-anak  terlantar,  anak-anak  yang  mengalami  masalah  kelakuan,  anak- anak yang cacat rohani dan jasmani.
3. Undang-undang  No.7  Tahun  1984  tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
Undang-undang  ini  memuat  hak  dan  kewajiban  Wanita  berdasarkan persamaan  Pria  dan  menyatakan  pemerintah  akan  mengambil  langkah- langkah  untuk  menjamin  pelaksanaan  Penghapusan  Diskriminasi  terhadap Perempuan.
4. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-undang  ini  membedakan  perlakuan  didalam  Hukum  Acara  dan Ancaman  Pidana    terhadap  Anak.  Sanksi  terhadap  Anak,  yaitu  bagi  anak yang  berusia  8  tahun  samapai  12  tahun  hanya  dikenakan  tindakan,  seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada Organisasi Sosial, dan diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap Anak yang sudah mencapai umur  12  sampai  18  tahun  dijatuhkan  pidana  Perbedaan  perlakuan  tersebut didasarkan  atas  pertumbuhan  dan  perkembangan  Fisik,  mental,  dan  Sosial Anak.
5. Undang-undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Undang-undang ini kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak  dan  kewajiban  bagi  penyandang  cacat  dengan  kesamaan  kesempatan tersebut  diharapkan  pada  penyandang  cacat  dapat  melaksanakan  fungsi sosialnya  dalam  arti  mampu  berintegrasi  melalui  komunikasi  dan  interaksi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Undang-undang  No.20  tentang  Pengesahan  ILO  Convention  No.138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment.
Perlindungan Hukum terhadap Korban ..... Rosmawati  83
7. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Udang-undang  No.1  Tahun  2000  tentang  Pengesahan  ILO  Convension No.182.
Dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kejahatan terhadap  anak  yang  harus  dilindungi  dari  prilaku    menyimpang  seperti Pelecehan Seksual juga telah diatur dengan tegas, yaitu pasal 80 sebagai berikut:
1) Setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman,  kekerasan  dan  ancaman kekerasan  atau  penganiyaan  terhadap  anak  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  tahun  6  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2) Dalam  hal  anak  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1),  luka  berat, maka  pelaku  pidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  Tahun  atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  tahun  atau  denda  paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
Adapun pasal lainnya adalah dalam pasal 81 yaitu :
1. Setiap  orang  yang  sengaja  melakukan  kekerasan  dan  ancaman kekerasan  memaksa  anak  untuk  melakukan  persetubuhan  dengannya atau  dengan  orang  lain,  dipidana  penjara  paling  laam  15  tahun  dan sesingkatnya  3  tahun  dan  denda  yang  paling  banyak  Rp.300.000.000 (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp.60.000.000  (enam  puluh juta rupiah).
2. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  berlaku  pada  bagi semua  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Tipu  Muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak melakukan  dengannya atau dengan orang lain.
Dari  beberapa  pasal  diatas  maka  perbuatan  cabul  sebagai  perilaku menyimpang  seksual  diancam  dengan  ancaman  hukuman  yang  lebih  berat daripada  yang  diatur  dalam  kitab  Undang-undang Hukum  Pidana walaupun jenis-jenisnya  secara  fisik  tidak  disebutkan  dalam  ketentuan  ini,  akan  tetapi dari  rumusan  pasal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  perbuatan  cabul  itu  dapat dilakukan  terhadap  anak  dibawah  umur  dengan  cara  kekerasan,  memaksa
84  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018
melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

## Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Di  dalam  Konsiderannya,  undang  undang  ini  lahir  dikarenakan  bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi  dan/korban  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengalami  sendiri  terjadinya suatu  tindak  pidana  dalam  upaya  mencari  dan  menemukan  kejelasan  tentang tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
Penegak  Hukum  dalam  mencari  dan  menemukan  kejelasan  tentang tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  sering  mengalami kesulitan  karena  tidak  dapat  menghadirkan  Saksi  dan/atau  korban  disebabkan adanya  ancaman,  baik  fisik  maupun  Fisikis  dari  pihak  tertentu.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  perlu  dilakukan  perlindungan  bagi  saksi  dan/atau  korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.
Adapun  hal-hal  yang  penting  di  dalam  Undang-undang  ini  diatur  di dalam  pasal  2  yaitu:  Undang-undang  ini  memberikan  perlindungan  pada  saksi dan  korban  dalam  semua  tahap  proses  peradilan  pidana  dalam  lingkungan peradilan.  Ketentuan  diatas  menunjukkan  bahwasanya  perlindungan  saksi  dan korban  sangat  dilindungi  di  undang-undang  ini  dan  Asas  kepastian, kemanfaatan dan keadilan ada di dalam undang-undang ini.
Selanjutnya diatur pula mengenai asas dalam undang-undang ini yang diatur dalam  pasal  3  yaitu,  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  berasaskan  pada  a) Penghargaan Saksi atas harkat dan Martabat manusia, b) Rasa aman, c) Keadilan, d) Tidak Diskrimatif, dan e) Kepastian hukum. Ketentuan tersebut menegaskan perlindungan Saksi dan Korban adalah mutlak harus dilakukan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya diatur pula mengenai tujuan dari undang-undang ini yang diatur di  dalam  pasal  4  yaitu  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  bertujuan  memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses  peradilan  pidana.  Ketentuan  diatas  menunjukkan  tujuan  dari  undang- undang  ini  sangat  baik,  karena  saksi  dan  korban  menginginkan  rasa  aman,
Perlindungan Hukum terhadap Korban ..... Rosmawati  85
sehingga  mereka  dapat  memberikan  keterangan  tanpa  harus  mengalami  rasa takut.
Adapun  ketentuan  yang  lainnya  diatur  di  dalam  pasal  5  ayat  (1) mengenai hak saksi dan korban sebagaimana diterangkan berikut ini : Seorang Saksi dan Korban berhak:
a. Memperoleh  Perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
d. Mendapat penerjemah.
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
f. Mendapatkan informasi dari perkembangan kasus.
g. Mendapatkan informasi dari Putusan Pengadilan.
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
i. Mendapat Identitas baru.
j. Mendapatkan kediaman baru.
k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.
l. Mendapat nasehat hukum, dan/atau
m. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.
Ketentuan  diatas  menunjukkan  bahwasanya  seorang  saksi  dan  korban berhak  memperoleh  keamanan  erat  memperoleh  biaya  .  Dengan  kata  lain seorang  Saksi  dan  Korban  harus  benar-benar-benar  mendapatkan  haknya sebagaimana dari tujuan hukum yang baik itu sendiri.
Pengaturan  tentang  perlindungan  Korban  sudah  cukup  baik,  hanya  saja undang-undang  ini  belum  dijadikan  rujukan  bagi  penegak  hukum  terutama Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap perlindungan Korban seksual.

## Perlindungan Korban Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia.
Usaha  mengurangai  meningkatnya  tindak  pidana  baik  secara  kualitas maupun  kuantitas,  selama  ini  fokus  perhatian hanya  tertuju  pada  upaya-upaya yang  bersifat  tekhnis,  misalnya  bagaimana  menentukan  metode  penjatuhan
86  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018
sanksi  yang  tegas  agar  menghasilkan  efek  jera  pada  pelaku  tindak  pidana  atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, peningkatan sarana prasarana pendukung  dan  penambahan  anggaran  operasional. Akibatnya  fokus  perhatian pada korban.
Adanya  pandangan  bahwa  korban  hanya  berperan  sebagai  instrumen pendukung  atau  pelengkap  dalam  pengungkapan  kebenaran  materil,  misalnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus Pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah  dipidananya  pelaku,  korban  kejahatan  sudah  cukup  memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi
Kedudukan  korban  seakan  telah  didiskriminasikan  oleh  hukum  pidana, padahal  dalam  konteks  perbuatan  hukum  pidana,  korban  pada  dasarnya merupakan  pihak  yang  paling  dirugikan.  Oleh  karena  itu  mulai  berkembang pemikiran  yang  menyuarakan  agar  orientasi  hukum  pidana  Indonesia  yang selama  ini  yang  bersifat    Offender  oriented,  yaitu  pelaku  tindak  pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua pemikiran. Pertama,  pemikiran  bahwa  negara  ikut  bersalah  dalam  terjadinya  korban  dan selayaknya negara ikut bertanggung jawab dalam bentuk pemberian konpensasi atau  restitusi.  Kedua,  adanya  aliran  pemikiran  baru  dalam  kriminologi  yang meninggalkan pendekatan prositivis kearah kriminologi kritis.
Penggantian kerugian berupa materi (barang atau uang) merupakan salah satu  bentuk  pemidanaan  tertua  yang  pernah  dikenalkan  dalam  peradaban manusia.  Setiap  kelompok  manusia  didunia  mengenal  ganti  kerugian  berupa materi, tidak terkecuali di Indonesia. Mulai dari Jerman kerajaan  dahulu hingga sekarang,  khususnya  dilingkungan  masyarakat  adat,  sistim  ganti  kerugian sebagai salah satu bentuk sistem pemidanaan masih diakui eksistensinya.
Berdasarkan  uraian  diatas  secara  garis  besar  dalam  kitab  Undang- undang hukum Pidana diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan khususnya pencabulan dalam suatu proses peradilan pidana yaitu:
1. Hak  untuk  melakukan  kontrol  terhadap  penyidik  dan  penuntut  umum hak  ini  adalah  hak  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  tindakan penghentian penyidikan dan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (pasal 77 jo 80 KUHAP). Hal ini penting
Perlindungan Hukum terhadap Korban ..... Rosmawati  87
untuk  diberikan  guna  menghindarkan  adanya  upaya  dari  pihak-pihak tertentu  dengan  berbagai  motif  yang  bermaksud  menghentikan  proses pemeriksaan.
2. Hak korban berkaitan kedudukannya sebagai saksi.
Hak  ini  adalah  untuk  mengundurkan  diri  sebagai  saksi  (Pasal  168 KUHAP). Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka  mencapai  suatu  kebenaran  materil.  Oleh  karena  itu  untuk mencegah  korban  mengundurkan  diri  sebagai  saksi,  diperlukan  sikap proaktif  dari  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  jaminan keamanan  bagi  korban  dan  keluarganya  pada  saat  mengajukan  diri sebagai saksi.
3. Hak  untuk  menuntut  ganti  rugi  akibat  suatu  tindak  pidana/  kejahatan yang  menimpa  dari  korban  melalui  cara  penggabungan  perkara  perdata dengan  perkara  pidana  (Pasal  98  sampai  dengan  101  KUHAP).  Hak  ini diberikan    guna  memudahkan  korban  untuk  menuntut  ganti  rugi  pada tersangka/terdakwa.  Permintaan  penggabungan  perkara  gugatan  ganti rugi hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan  tuntutan  pidana,  atau  jika  penuntut  umum  tidak  hadir permintaan  tersebut  diajukan  selambat-lambatnya  sebelum  hakim menjatuhkan  putusan.  Penggabungan  Gugatan  ganti  rugi  terhadap terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya.
4. Hak  bagi  keluarga  korban  untuk  mengijinkan  atau  tidak  mengijinkan Polisi melakukan autopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Mengijinkan atau tidak mengijinkan  Polisi  untuk  melakukan  autopsi  juga  merupakan  suatu bentuk  perlindungan  korban  kejahatan,  mengingat  masalah  autopsi  ini bagi  beberapa  kalangan  sangat  erat  kaitannya  dengan  masalah  agama, adat istiadat serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya.
Berkaitan  hak  Korban  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi melalui cara penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 98- 101  KUHAP,  pihak-pihak  yang  berkepentingan  perlu  memperhatikan beberapa hak yaitu :
1. Kerugian  yang  terjadi  harus  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  itu sendiri.
88  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita  kerugian  (Korban)  sebagai  akbat  langsung  dari  tindak pidana tersebut.
3. Gugatan  ganti  kerugian  yang  diakibatkan  tindak  pidana  tersebut diajukan kepada pelaku tindak pidana (Terdakwa).
4. Tuntutan  Ganti  kerugian  yang  diajukan  kepada  Terdakwa  tersebut digabungkan  atau  diperiksa  dan  diputus  sekaligus  bersamaan  pada pemeriksaan  dan  putusan  perkara  pidana  yang  didakwakan  kepada terdakwa dan dalam bentuk suatu putusan.
Dalam  Declaration  of  Basic  Principles  of  justice  for  victim  of  crime and abuse of fower ketentuan huruf A mengenai Victim of crime sub judul Acces to justice and fair treatment butir 4, 5, 6, dan 7 :
1) Korban  harus  diperlakukan  dengan  penuh  rasa  kasihan  dan  respek untuk  martabatnya.  Mereka  berhak  untuk  mengakses  mekanisme peradilan  terhadapnya  dan  segera  memperoleh  ganti  rugi  yang dilegitimasi oleh perundang-undangan dari penderitaan yang didapat.
2) Peradilan  dan  proses  Administrasinya  harus  dibangun  dan  dikuatkan untuk  keperluan  korban  memperoleh  ganti  rugi  baik  secara  prosedur formal maupun informal yang terbaik, adil, dan dapat diterima korban. Korban  harus  mendapat  informasi  mengenai  hak-haknya  dalam meminta mekanisme ganti rugi terus menerus.
3) Tanggung  jawab  dari  proses  peradilan  untuk  kebutuhan  korban  harus menfasilitasi beberapa hal:
a) Menginformasikan  korban  mengenai  peran  dan  kesempatannya waktu  dan  proses  penyelesaian  kasusnya,  khususnya  pada kejahatan serius dan dimana memperoleh informasi.
b) Memberi  perhatian  pada  korban  untuk  dihadirkan  dan dipertimbangkan  atau  didengar  secara  tepat  dalam  proses peradilan  dimana  mempengaruhi  kepentingan  korban,  tanpa  syak wasangka  terhadap  terdakwa  dan  konsisten  dengan  peradilan pidana nasional.
c) Menyediakan  asistensi  atau  pendampingan  yang  pantas  bagi korban sepanjang proses hukumnya.
d) Memberi  persyaratan  yang  meminimalkan  penderitaan  korban, melindungi  perivasi  korban  ketika  perlu  dan  keamanannya
Perlindungan Hukum terhadap Korban ..... Rosmawati  89
termasuk  keluarganya  dan  kepentingan  dalam  kesaksiannya  dari intimidasi dan pembalasan dendam.
e) Menghindari  penundaan  dan  penanganan  kasus  dan  eksekusi untuk ketertiban atau menanggung tanggugangan bagi korban.
Hak-hak korban antara lain :
1. Berhak  mendapat  konpensasi  atas  penderitaannya,  sesuai  dengan taraf  keterlibatan  korban  itu  sendiri  dalam  terjadinya  kejahatan tersebut.
2. Berhak  menolak  restitusi  untuk  kepentingan  pembuat  korban  (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapat  restitusi/konpensasi  untuk  ahli  warisnya  bila  korban meninggal dunia karena tindak pidana tersebut.
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapat hak miliknya kembali.
6. Mendapat  perlindungan  dari  ancaman  pelaku  bila  melapor  dan menjadi saksi.
7. Mendapatkan bantuan penasehat hukum.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  yang  ditemukan  di  atas,  maka  ketentuan  dalam menentukan hak hukum atau perlindungan terhadap korban [erlu ditetapkan. Terlihat  bahwa  hak-hak  korban  masih  sedikit  bila  dibandingkan  dengan  hak- hak  pelaku  tindak  pidana.  Pertama,  hak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum tidak  diakomodasi  bagi  korban.  Korban  harus  berhadapan  dengan  perilaku aparat  penegak  hukum  dan  pelaku.  Korban  seakan-akan  sudah  diwakili  oleh negara  dalam  hal  ini  melalui  penegar  hukum.  Kedua,  hak  korban  untuk mengetahui  sejauh  mana  proses  peradilan  pidana  terhadap  kasus  yang menimpa dirinya. Ketiga, hak korban untuk memperoleh pendampingan dalam mengurangi  penderitaan  yang  dialaminya,  baik  secara  moral,  pisikologis,  dan sosial. Keempat, hak korban untuk mendapat jaminan keamanan dari tekanan maupun  teror  pelaku  atau  keluarganya.  Oleh  karenanya  perlu  diterapkan perlindungan  hukum  yang  lebih  nyaman  bagi  para  korban,  sehingga  merasa aman dan nyaman berada di lingkungan tempat tinggalnya.
90  TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol. 04  No. 1 Juni  2018

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam. Victimology . Jakarta: PT IK, 2010.
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Arief, Prof  Dr  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Bandung: Prenada Media, 2016. https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ.
Atmasasmita,  Romli. Kapita  selekta  hukum  pidana  dan  kriminologi .  Bandung: Mandar Maju, 1995.
Dwiati,  Ira.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Korban  Tindak Pidana Perkosaan Dalam  Peradilan  Pidana.”  Tesis,  Universitas  Diponegoro,  2007. eprints.undip.ac.id/17750/1/Ira_Dwiati_Tesis.pdf.
Gosita, Arif. Masalah perlindungan anak . Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
Manan, Abdul. Aspek-aspek pengubah hukum . Jakarta: Kencana, 2012.
Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  di  Inonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan
Restorative Justice . Bandung: PT.Refika Aditama, 2009.
Marpaung,  Leden. Kejahatan  terhadap  kesusilaan  dan  masalah  prevensinya .  Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Ali, Prof Dr Achmad. Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan dan Teori Peradilan (Judicialprudence),  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) . Jakarta: Kencana Prenada, 2009. https://books.google.co.id/books?id=NBZNDwAAQBAJ.
Muhammad, Rusli. Hukum acara pidana kontemporer . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
Republik  Indonesia,  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia. Pedoman  untuk Penyidikan  dan  Penuntutan  Tindak  Pidana  Traffiking  dan  Perlindungan Terhadap  Korban  Selama  Proses  penegakan  Hukum .  Jakarta:  International Organization for Migrations Mission In Indonesia dan NZAID, 2005.
Zulfa,  Eva  Achjani. Pergeseran  paradigma  pemidanaan .  Bandung:  Lubuk  Agung, 2011.