## IMPLEMENTATION OF POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS IN BATAM CITY
Bobby Mandala Putra Email Korespondensi: bobby.mputra@gmail.com Program Studi Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH,
Indonesia

## Abstract
Poverty is still one of the public problems which are a serious concern of the Indonesian government. In  March   2017  it  was  learned  that  the  number  of  poor  families  in   Indonesia decreased by 1.19 million. Nevertheless, the number of poor people in Indonesia  is still more than the  population of  Australia.  As  of  the  end  of  2017,  the  number  of  poor  people  in  Indonesia  was 26.58 million or 10.12 percent of the national population. In contrast with the number of poor people nationwide  that has decreased, in Batam  City, the  number of  poor people  has increased. Based on the Integrated  Database in 2017 the  number of  poor people in Batam City was 28,674 households. Although there is a high level of interest in the issue of poverty, unfortunately, the number  of  studies related   to   poverty   issues  is  still   limited,  especially  research  on   poverty alleviation in Batam from  a  public  policy  perspective.  This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  implementation  of poverty  alleviation  programs  in  Batam  in  2015-2018.  This  research  was  conducted    using    a qualitative   descriptive  research  design.  The  implementation  of  poverty alleviation programs in this study  was assessed using the George C. Edward III  implementation model.  The results showed that poverty  alleviation programs in Batam City had been implemented quite  well.  Based  on  the communication   indicators,   it  is  known   that  the   poverty   alleviation program implementor  has known and understood what the goals and targets of the program are; based  on  resource  indicators it  is  known  that  the  poverty  alleviation  program  implementor  still lacks both human and financial resources;  based  on  indicators  of  disposition  it  is  known  that  the  poverty  alleviation  program implementor  in  general  already  has  a  commitment,  honesty,  and democratic  attitude;  based  on bureaucratic  structure  indicators  it  is  known  that  the  poverty alleviation  program already has standard operating procedures and is quite well implemented and the bureaucratic structure is quite liquid and there have not been any obstacles to  coordination and diffusion of accountability among organizational  units.  The  results  of  this  study  are  expected  to    be      input    for    the    Central Government   and   Regional   Governments   in   evaluating   the implementation of poverty alleviation programs  and  can  be  used  as  material  for  consideration  for  stakeholders  in  formulating  poverty alleviation programs.
Key Word : Poverty Alleviation, Implementation, Poverty in Batam City, Public Policy

## A.   PENDAHULUAN
Kemiskinan    masih    menjadi salah  satu  masalah  publik  yang menjadi  perhatian  serius  pemerintah Indonesia.  Pada  bulan  Maret  2017 diketahui  bahwa  jumlah  keluarga miskin  di  Indonesia mengalami penurunan  sebesar  1,19  juta  jiwa. Meskipun    demikian, jumlah penduduk  miskin  di Indonesia  masih lebih  banyak  dari  jumlah  populasi negara  Australia  (Satyagraha,  2018). Sampai  akhir  tahun  2017,  jumlah penduduk    miskin    di    Indonesia tercatat    sebanyak    26,58    juta    jiwa atau  10,12  persen  dari  jumlah penduduk nasional. Berbanding terbalik  dengan  jumlah  penduduk miskin secara nasional yang mengalami    penurunan,    di    Kota Batam  jumlah  penduduk    miskin justru mengalami
peningkatan. Berdasarkan  Basis  Data  Terpadu (BDT)  tahun  2017  jumlah  penduduk miskin   di   Kota   Batam   sebanyak 28.674 kepala keluarga (JPG, 2018).
Semua  negara  Kesejahteraan termasuk Indonesia, pengentasan kemiskinan  menjadi  tanggung  jawab negara  sebagaimana  telah  termaktub dalam  konstitusi.  Tanggung  jawab tersebut  dimanifestasikan  ke  dalam kebijakan dan program-program yang didesain untuk mengentaskan kemiskinan  baik  di  level  pusat maupun level daerah. Namun demikian,  kebijakan  dan  program- program pengentasan kemiskinan tersebut  membutuhkan  kajian  yang memadai  agar output dan outcome
kebijakan dan program-program pengentasan  dapat  diketahui.  Apakah program pengentasan kemiskinan telah    diimplementasikan    dengan baik?  Apakah  penerima  manfaat program pengentasan kemiskinan telah  tepat  sasaran?  Apakah  tujuan
program pengentasan kemiskinan sudah  tercapai?  Apakah  program pengentasan kemiskinan sudah menghasilkan  dampak  yang  telah diinginkan?  Merupakan  pertanyaan- pertanyaan    yang    diperlukan   oleh aktor  kebijakan  dalam  mengambil keputusan untuk melanjutkan,
merevisi  atau  menterminasi  sebuah program pengentasan kemiskinan.
Banyaknya     penelitian     yang membahas  masalah  kemiskinan  di Indonesia      merupakan      konsekuensi dari masalah kemiskinan yang menarik perhatian  banyak  pihak.  Penelitian- penelitian tersebut terbagi menjadi tiga kecenderungan utama. Pertama,  studi yang   membahas kondisi keluarga pra sejahtera melawan kemiskinan. Penelitian ini dilakukan   oleh   (Pitoyo &   Alfana,
2015), (Arif Nursaid, 2016),
(Fajarwati,  Sari,  &  Soewarno,  2017),
(Surahmiyati,  Yoga,  &  Hasan  basri, 2017)   dan   (Saptono   et   al.,   2013). Kedua,  studi  yang  mendeskripsikan dan  mengelaborasi  kemiskinan  di Indonesia  terutama  di  Indonesia bagian timur.  Penelitian  ini dilakukan oleh  (Dedi  Dhosa,  2017),  (Ermasari, Sukamdi, & Tukiran, 2010), (Romus, 2014),  (Murdiansyah,  2014),  dan (Leslie  &  Hardyastuti,  2011).  Ketiga, studi  yang  mendeskripsikan  dan mengelaborasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini dilakukan oleh (Permana, 2016), (Zuhdiyaty  &
Kaluge,    2017),    (Roso    Wulandari,
2016),    (Kurniawan,    Wijaya,    & Domai,  2014),  (Mahaeni et  al.,  2011) dan (Prastyo, 2010).
Kendati      penelitian-penelitian yang  membahas  masalah  kemiskinan cukup  banyak  sebagaimana  telah diuraikan  di  atas,  akan  tetapi  jumlah penelitian  yang  membahas  masalah
kemiskinan  dari  perspektif  kebijakan publik  masih  belum  cukup  memadai khususnya    di   Kota   Batam   yang jumlah penduduk miskinnya mengalami    peningkatan    ketika jumlah  penduduk miskin  secara nasional mengalami penurunan.
Kurangnya jumlah studi yang menganalisis    masalah    kemiskinan dari    perspektif    kebijakan    publik sangat  disayangkan karena  hasil-hasil studi tersebut dibutuhkan para akademisi dan analis  kebijakan untuk mengembangkan  model  atau  teori pengentasan  kemiskinan  serta  aktor kebijakan dalam mengambil keputusan terkait dengan implementasi program-program pengentasan  kemiskinan.  Salah  satu penelitian  yang  membahas  masalah kemiskinan  di  Kota  Batam  adalah (Putra  &  Abbas, 2019). Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa program-program    pengentasan    di Kota Batam belum mampu menurunkan    jumlah    penduduk miskin.  Salah  satu  indikasi  penyebab gagalnya program pengentasan kemiskinan    dalam    menurunkan jumlah  penduduk  miskin  di  Batam adalah program-program pengentasan kemiskinan tersebut belum diimplementasikan dengan baik. Program-program pengentasan kemiskinan sudah seyogyanya dianalisis  untuk  mengetahui  apakah program-program pengentasan kemiskinan tersebut sudah diimplementasikan  dengan  baik  atau belum. Jenis    penelitian    ini    adalah penelitian deskriptif kualitatif. Terdapat  tiga  argumentasi  peneliti melakukan studi implementasi program-program pengentasan
kemiskinan  di  Kota  Batam.  Pertama, peneliti   telah   mempunyai   jaringan
yang memadai dan mempunyai hubungan    yang    baik    dengan instrumen  kunci  penelitian.  Kedua, ada  kondisi  yang  tidak  lazim  yaitu ketika    jumlah    penduduk    miskin secara nasional mengalami penurunan  justru  penduduk  miskin  di Kota  Batam  mengalami  peningkatan. Ketiga, masih terbatasnya studi mengenai kemiskinan khususnya analisis implementasi program pengentasan    kemiskinan,    padahal hasil  studi tersebut  sangat  dibutuhkan oleh   akademisi,   analisis   kebijakan dan aktor kebijakan dalam merumuskan strategi  pengentasan kemiskinan serta pengembangan kajian  kemiskinan.  Keempat,  karena peneliti  memiliki  keterbatasan  baik kemampuan    meneliti,    waktu   dan biaya  sehingga  belum memungkinkan bagi penelitian untuk meneliti persoalan  kemiskinan  di  berbagai daerah di Indonesia.
Penelitian   ini   bertujuan   untuk mendeskripsikan,  mengelaborasi  dan menganalisis  implementasi  program- program  pengentasan  kemiskinan  di Batam  pada  tahun  2015-2018.  Hasil penelitian    ini    dapat    dijadikan masukan  atau  bahan  pertimbangan bagi aktor kebijakan dalam menentukan  apakah  implementasi program  pengentasan kemiskinan memerlukan  revisi  atau  perbaikan dalam  implementasinya.  Selain  itu, hasil  penelitian  ini  dapat  menambah perbendaharaan literatur terkait dengan  masalah  kemiskinan  dan implementasi suatu program.

## B.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian       ini      merupakan penelitian       kualitatif       deskriptif. Penelitian          ini          menganalisis implementasi   program   pengentasan kemiskinan   di   Kota   Batam   yaitu
Program  Keluarga  Harapan  (PKH), Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS),  Kartu Indonesia  Pintar  (KIP),  Program Renovasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni (PRRTLH)  dan  Program  Bantuan Sembako Murah di Kota Batam.
Adapun   yang   menjadi   fokus
dalam penelitian ini adalah Implementasi  Program  Pengentasan Kemiskinan  yaitu  Program  Keluarga
Harapan  (PKH),  Kartu  Indonesia Sehat  (KIS),  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP),  Program  Renovasi  Rumah Tidak  Layak  Huni  (PRRTLH)  dan Program Bantuan Sembako  Murah di Kota Batam Tahun 2015-2018.
Indikator  program pengentasan kemiskinan  yaitu  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  Kartu  Indonesia Sehat  (KIS),  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP),  Program  Renovasi  Rumah Tidak  Layak  Huni  (PRRTLH)  dan Program Bantuan Sembako  Murah di
Kota    Batam    Tahun    2015-2018 adalah :
1)Komunikasi,  yaitu  keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan  agar  implementor mengetahui  apa  yang  harus dilakukan,  dimana  yang  menjadi tujuan  dan  sasaran  kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi 2)Sumberdaya, meskipun isi kebijakan  telah  dikomunikasikan secara  jelas  dan konsisten,  tetapi apabila  implementor  kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.  Sumber  daya  tersebut dapat  berwujud  sumber  daya manusia,  misalnya  kompetensi implementor  dan  sumber  daya finansial.
3)Disposisi,  adalah  watak  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor,  seperti  komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila  implementor  memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan  kebijakan  dengan baik  seperti apa  yang  diinginkan oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika implementor  memiliki sikap atau perspektif  yang  berbeda  dengan pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 4)Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan  kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi  kebijakan.  Aspek dari  struktur  organisasi  adalah Standard  Operating  Procedure (SOP)  dan  fragmentasi.  Struktur organisasi  yang  terlalu  panjang akan  cenderung melemahkan pengawasan  dan  menimbulkan red-tape ,    yakni    prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas    organisasi    tidak fleksibel
Data  primer  diperoleh  peneliti dengan  cara  terjun  langsung  ke lapangan  penelitian.  Penelitian  di lapangan dilakukan
untuk mendapatkan  data  dan  fakta  empirik. Dalam    penelitian    lapangan    ini peneliti    menjadi   pendengar    yang baik,  pengobservasi  yang  baik,  dan penulis    yang    baik.    Sebagai pendengar yang baik, peneliti mendengarkan  semua  informasi  yang informan  sampaikan  kepada  peneliti dengan menggunakan bantuan
pedoman       wawancara.       Sebagai
pengobservasi  yang  baik,  peneliti melakukan observasi atau pengamatan  di  lapangan  dengan bantuan  kamera  atau  alat  perekam. Sebagai  penulis  yang  baik,  peneliti menuliskan  apa  yang  peneliti  dengar dan lihat di lapangan dengan seobyektif mungkin dengan menggunakan bantuan catatan lapangan. Data  sekunder  merupakan data pendukung penelitian. Data ini diperoleh dari laporan-laporan penelitian  dan  dokumen-dokumen yang berkaitan  dengan  evaluasi program  pengentasan kemiskinan yang  diimplementasikan  di  Kota Batam. Teknik Pemilihan Informan Pada            penelitian            ini menggunakan teknik purposive sampling .  Menurut  (Sugiyono,  2016) Purposive  sampling adalah  teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel  purposive  atau  bertujuan merupakan  pemilihan  siapa  subjek yang  ada  dalam  posisi  terbaik  untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.  Karena  itu,  menentukan subjek    atau  orang-orang    terpilih harus  sesuai  dengan  ciri-ciri  khusus yang    dimiliki    oleh    sampel    itu. Mereka  dipilih  karena  dipercaya mewakili  populasi  tertentu.  Sebelum menentukan  siapa  yang  menjadi informan    dalam    penelitian    ini, peneliti  terlebih  dahulu  menentukan kriteria-kriteria.  Berikut  ini  kriteria- kriteria    informan    dalam    penelitian ini:
1)  Mengetauhi     dan     memahami masalah penelitian yaitu masalah kemiskinan dan program- program pengentasan kemiskinan di Batam 2)  Terlibat        langsung        dalam program pengentasan kemiskinan  di  Kota  Batam  baik sebagai pihak penerima bantuan/program  atau  sebagai pihak  pendistribusi/implementor program atau kebijakan.
3) Bersedia     meluangkan     waktu untuk diwawancarai
4) Dapat    dipercaya   dan   mampu memberikan  data  atau  informasi secara obyektif.
Berdasarkan     kriteria     tersebut informan  ditentukan.  Berikut  ini merupakan informan dalam penelitian ini: 1)  Kepala      Bidang      Penanganan
Fakir  Miskin  Dinas  Sosial  dan
Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Batam. 2)  Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Sosial dan Pemberdayaan  Masyarakat  Kota Batam.
3)  Staf  Dinas  Sosial  Kota  Batam yang    menangani    data    BDT (Basis Data Terpadu)
4) Penerima           bantuan/program pengentasan      kemiskinan      di Batam    di    berbagai    kecamatan dan kelurahan di Kota Batam.

## Analisis Data
Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep      Miles      dan      Huberman (Sugiyono,     2016)     yang     dikenal dengan   model   interaktif.   Analisis data  dilakukan  dengan  prosedur ataupun melalui beberapa tahap  yaitu Reduksi  Data,  Penyajian  Data  dan Penarikan  Kesimpulan / Verifikasi.

## Deskripsi Lokasi Penelitian
Kota                     Batam adalah sebuah Kota terbesar                        di Provinsi Kepulauan    Riau, Indonesia dengan  luas  wilayah  daratan  seluas 715 km²,       dan       luas       wilayah keseluruhan    mencapai    1.575 km². Wilayah      Kota      Batam      terdiri dari Pulau                      Batam, Pulau Rempang dan Pulau          Galang dan pulau-pulau      kecil      lainnya      di kawasan Selat      Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang     terkoneksi     oleh Jembatan Barelang. Menurut Dinas Kependudukan   dan   Catatan   Sipil Kota  Batam  per  2015,  jumlah penduduk         Batam         mencapai 1.037.187   jiwa.   Batam   merupakan bagian dari kawasan khusus
perdagangan      bebas Batam-Bintan- Karimun (BBK).
Batam   merupakan   salah   satu kota    dengan    letak    yang    sangat strategis.    Selain    berada    di    jalur pelayaran    internasional,    kota    ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan                             langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota      terencana,       Batam merupakan  salah  satu  kota  dengan pertumbuhan  terpesat   di  Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh     Otorita     Batam     (saat     ini bernama BP  Batam ),  kota  ini  hanya dihuni  sekitar  6.000  penduduk  dan dalam   tempo   40   tahun   penduduk Batam  bertumbuh  hingga   158   kali lipat.    Kota    Batam    sebelah    utara berbatasan   dengan   selat   Singapura dan     Singapura,     sebelah     selatan berbatasan       Kabupaten       Lingga, sebelah    barat    berbatasan    dengan Kabupaten   Karimun,   dan   sebelah timur    berbatasan    dengan    dengan pulau Bintan dan Tanjung Pinang.
Masyarakat       Kota       Batam merupakan    masyarakat    heterogen yang  terdiri  dari  beragam  suku  dan golongan. Suku yang dominan antara lain Melayu, Jawa, Batak, Minangka bau,         dan Tionghoa.         Dengan berpayungkan   Budaya   Melayu   dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika,  Batam  menjadi  kondusif  dalam menggerakan     kegiatan     ekonomi, sosial   politik   serta   budaya   dalam masyarakat.    Hingga    April    2012, Batam  telah  berpenduduk  1.153.860 jiwa  dan  memiliki  laju  pertumbuhan penduduk  yang sangat  tinggi.  Dalam kurun   waktu   tahun   2001   hingga April       2012       memiliki       angka pertumbuhan     penduduk     rata-rata lebih dari 8 persen per tahun.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  siklus  kebijakan  publik Implementasi    merupakan    tahapan yang  sangat  penting  karena  tanpa adanya implementasi maka kebijakan-kebijakan hanya akan
menjadi  seonggok  kertas  dan  hanya seuntai  kata  yang  tidak  akan  mampu mendatangkan ouput maupun outcome atau  dampak  kebijakan. Implementasi  tidak  hanya  sebatas pelaksanaan  kebijakan  namun  dapat dilihat  sebagai  keseluruhan  proses sejak  kebijakan  dibuat  dan  disahkan agar  mampu  mendatangkan  output, outcome maupun dampak dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara,
observasi  dan  dokumentasi  diketahui bahwa  target  grup  atau  penerima manfaat dari program-program pengentasan  kemiskinan  ini  adalah masyarakat    prasejahtera    atau keluarga  miskin.  Target  Group  ini dipilih  dan  ditetapkan  berdasarkan Basis   Data   Terpadu   (BDT).   Basis
data    terpadu    secara    berkala dilakukan  monitoring,  diupdate  atau diperbaharui.     Basis     data     terpadu dapat  diperbaharui  berdasarkan  hasil monitoring  petugas  lapangan  apabila ditemukan    ada    ketidak    sesuaian antara   data   yang   ada   di   sistem dengan  data  yang  ada  di  lapangan. Selain  itu,  data  basis  data  terpadu dapat  diperbaharui  bila  ada  laporan dari masyarakat atau penyuluh program  pengentasan  kemiskinan bahwa  ada  masyarakat  miskin  yang belum  masuk  ke  dalam  BDT  atau ada masyarakat  yang tidak  layak atau sudah    tidak    layak    lagi    masuk    ke dalam BDT.
Berikut    ini    deskripsi    dan analisis implementasi program pengentasan  kemiskinan  di  kota Batam  berdasarkan  empat  indikator yaitu: Komunikasi Keberhasilan        implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor  mengetahui  apa  yang harus    dilakukan,    dimana    yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok  sasaran  (target  group), sehingga  akan  mengurangi  distorsi implementasi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disimpulkan bahwa implementor  program  pengentasan kemiskinan  sudah  mengetahui  dan memahami   apa   tujuan   dan   siapa target  sasaran  dari  program  atau kebijakan  tersebut.  Namun  demikian pengetahuan dan pemahaman
terhadap     suatu     kebijakan     atau
program  tidak  mengalir  sampai  ke masyarakat  sebagai target  group  atau penerima manfaat program
pengentasan  kemiskinan.  Akibatnya terdapat   jarak   antara   implementor dan  target  group  dalam  memahami tujuan  suatu  program  kebijakan. Fakta-fakta  sosial  di  lapangan  cukup membuktikan      bahwa      para      target group  banyak  yang  tidak  memahami apa  dari  tujuan  kebijakan  atau program  yang  diterimanya  hal  ini dapat mempengaruhi efektivitas penggunan  uang  atau  barang  yang diterima  sebagai  konsekuensi  dari penerima program pengentasan kemiskinan.
Berikut  ini  petikan  wawancara peneliti  dengan  pak  Saniman  selaku Kasubag    Perencanaan    Program Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam:
“Iya,  sebelum  program- program  pengentasan  kemiskinan diimplementasikan program- program  tersebut  disosialisaikan kepada  kami  selaku  implementor, selain  itu  petugas-petugas  teknis  di lapangan diberikan pelatihan- pelatihan dan penataran.
Tujuannya  agar  implementor  tidak salah  dalam  memahami  tujuan  dan target    group    atau    kelompok sasaran  program  atau  kebijakan tersebut”.
Senada dengan apa yang sudah disampaikan  oleh  pak  Saniman,  ibu Anies selaku Kepala Bidang Penanganan  Fakir  Miskin  Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat  Kota  Batam  mengatakan bahwa  sebelum program pengentasan kemiskinan  diimplementasikan  para implementor   mempelajari   petunjuk
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 9 No. 1
kurang. Hal ini menjadi kendala bagi kami dalam
pelaksanaan  (juklak)  dan  petunjuk teknis (juknis) program-program pengentasan  kemiskinan  tersebut. Berikut ini petikan wawancaranya: “Betul  itu,  sebelum  program- program apapun diimplementasikan termasuk program atau kebijakan pengentasan  kemiskinan  kami selalu  mempelajari  juklak  dan juknisnya terlebih dahulu khususnya  para  petugas  di lapangan. Juklak dan juknis ini yang  menjadi  pedoman  kami.
Jika  dalam  juklak  dan  juknis ada  yang  belum  kami  pahami kami tidak segan untuk berkoordiniasi  atau  bertanya kepada  pimpinan  atau  pihak- pihak  terkait  yang  mempunyai pengetahuan yang memadai”.

## Sumber Daya
Walaupun  konten  program  atau kebijakan sudah terkomunikasi dengan  baik  dan  konsisten  kepada implementor, akan tetapi implementor  mengalami  kekurangan sumberdaya baik sumber daya manusia maupun sumber daya
finansial    maka    implementasi program  atau  kebijakan  menjadi terganggu.
Berdasarkan  hasil  wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa implementor program  pengentasan  kemiskinan masih  kekurangan  sumber  daya  baik sumber    daya    manusia    maupun sumber  daya  finansial.  Sumber  daya manusia  yang  dimaksud  tidak  hanya secara  kuantitas  namun  juga  secara kualitas  yaitu  menyangkut  aspek kompetensi   petugas   atau   pegawai.
Temuan  ini  menunjukkan  bahwa ketersediaan  sumber  daya  menjadi variabel  penting  dalam  implementasi kebijakan.
Sudah seharusnya
pemerintah  melihat  variabel  sumber daya  dalam  implementasi  kebijakan sebagai  variabel  yang  krusial  dan variabel  penting  dalam implementasi.
Berikut  ini  petikan  wawancara peneliti  dengan  pak  Saniman  selaku Kasubag    Perencanaan    Program Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam:
“Kami akui kalau sumber daya yang  ada  saat  ini  masih  belum memadai    terutama    sumber daya    finansial,    selain    itu jumlah petugas-petugas di lapangan yang melakukan pengawasan atau pendampingan program- program pengentasan kemiskinan       masih       relatif
melakukan             pengawasan. Namun      demikian,      dengan jumlah  sumber  daya  yang  ada program-program pengentasan kemiskinan      menurut      kami sudah berjalan dengan baik”. Apa    yang    disampaikan   pak Saniman  dibenarkan  oleh  ibu  Anies selaku  Kepala  Bidang  Penanganan Fakir  Miskin  Dinas  Sosial  dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota
Batam.  Ibu  Anis  mengatakan  bahwa jika  APBD  Kota  Batam  surplus mungkin pemerintah kota Batam bisa mengalokasikan   dana    yang    lebih besar  untuk  Program  Rehabilitas Rumah       Tidak       Layak       Huni
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis akan sangat (PRRTLH).  Namun  karena  kondisi APBD  saat  ini  defisit  dan  pak
Walikota  Batam  masih  fokus  sama proyek  infrastruktur  jadi  jumlah penerima PRRTLH belum bisa ditambah.  Selain  itu,  bu  Anies  juga menyatakan  bahwa  jumlah  personal yang bisa mengawasi program pengentasan    kemiskinan    masih kurang memadai sehingga pengawasan  terhadap  implementasi program  pengentasan  kemiskinan  itu tidak  optimal.  Berikut  ini  petikan wawancaranya:
“Salah  satu  program  yang sangat dinantikan oleh masyarakat kurang mampu adalah  Program  Rehabilitasi Rumah  Tidak  Layak  Huni (PRRTLH). Namun karena keterbatasan jumlah APBD Batam  saat  ini  jadi  jumlah penerima program tersebut belum    bisa    ditambah.    Selain itu,    kami    juga    menyadari bahwa  jumlah  pegawai  kami belum  cukup  memadai  untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi program-program  pengentasan kemiskinan sehingga kami belum  terlalu  optimal  dalam melakukan pengawasan program-program tersebut. Namun    demikian    kendati jumlah  pegawai  kami  belum ideal  kami  selalu  mencoba untuk mengimplementasikan semua program-program pengentasan kemiskinan”. Disposisi
Watak  dan  karakteristik  yang dimiliki   oleh   implementor,   seperti
mempengaruhi  implementasi  sebuah program  atau  kebijakan.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang baik,  maka  implementor  tersebut dapat  menjalankan  kebijakan  dengan baik seperti apa  yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
implementor  memiliki  sikap  atau perspektif  yang  berbeda  dengan pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi kebijakan  juga  menjadi tidak efektif.
Berdasarkan  hasil  wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa implementor program  pengentasan kemiskinan secara umum sudah memiliki komitmen, kejujuran dan sikap demokratis.  Namun  demikian  masih ada  sedikit  oknum  yang  belum memiliki  komitmen,  kejujuran  dan sikap demokratis sebagai mana mestinya.  Hal  ini  dibuktikan  oleh masih  adanya  penerima  program- program  pengentasan kemiskinan yang  tidak  tepat  sasaran.  Temuan  ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal  dan  eksternal  menjadi  suatu kebutuhan.  Hal  ini  perlu  dilakukan agar  ruang  gerak  oknum-oknum implementor  yang  tidak  jujur,  tidak memiliki komitmen yang sama dengan  pembuat  kebijakan  menjadi sangat terbatas, sehingga implementasi program-program pengentasan kemiskinan menjadi
lebih baik.
Berikut  ini  petikan  wawancara peneliti  dengan  pak  Saniman  selaku Kasubag      Perencanaan      Program
Dinas    Sosial    dan    Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam:
“Kami  akui  bahwa  masih  ada oknum    pelaksana    kebijakan yang  tidak  jujur  dan  memiliki komitmen  yang  berbeda  dengan pembuat  kebijakan.  Akibatnya program  atau  kebijakan  menjadi tidak tepat sasaran. PKH, PRRTLH, Program Bantuan sembako  masih  ada  yang  belum tepat  sasaran.  Oknum-oknum tersebut ada yg sudah diberhentikan  dan  ada  yang sudah dipenjara”. Senada  dengan  apa  yang  telah
disampaikan  oleh  pak  Saniman, seorang  informan  yang  tidak  mau namanya disebutkan yang merupakan penerima PKH di Kecamatan Nongsa, Kelurahan Sambau  mengatakan  bahwa  ada penerima PKH yang sangat tidak layak karena  dinilai  cukup  berada  karena mempunyai sepeda motor, mobil,  dan rumahnya  cukup    bagus.  Berikut  ini petikan wawancaranya:
“PKH   ini   cukup   membantu kami  yang  termasuk  orang susah,  namun saya cukup sedih karena ada tetangga  saya yang lebih  miskin  dari  saya  namun tidak    dapat    padahal    kami sama-sama    didata    oleh petugas, yang paling menyedihkan    ada    satu keluarga yang dapat PKH, KIP dan  KIS  padahal  orangnya cukup    berada.    Dia    punya mobil, punya motor dan
rumahnya cukup bagus”. Seorang  informan  di  kecamatan
Sekupang  yang  merupakan  penerima Program    Kartu    Indonesia    Sehat
(KIS) juga enggan disebutkan namanya juga membenarkan pernyataan      informan      sebelumnya. Dia  mengatakan  bahwa  memang masih banyak program-program pengentasan  kemiskinan  di  kota Batam  yang  belum  tepat  sasaran. Menurutnya  hal  itu  sangat  tidak  adil karena  masih  banyak  yang  sangat membutuhkan    program    atau kebijakan tersebut. Berikut ini merupakan petikan wawancaran dengan informan tersebut: “Masih  ada  pak,  atau  bisa dibilang masih
banyak program-program  yang  belum tepat  sasaran.  Di  kelurahan kami  aja  ada  beberapa  orang yang  menurut  saya  sudah  tidak layak  karena  sudah  cukup mampu,  tetapi  ada  juga  yang tidak    mampu    justru    tidak dapat. Inilah yang menurut kami tidak  adil.  Contoh  yang  paling gampang  adalah  pembagian beras  untuk warga  miskin sering    dijual    sama  orang mampu”.
Tidak        seperti        informan sebelumnya,  pak  Benny  seorang informan  penerima  program  Kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  di Kecamatan Batam  kota mengatakan bahwa implementor  program  pengentasan kemiskinan  di  Batam  sudah  cukup jujur  dan  memiliki  komitmen  yang baik untuk mengatasi masalah kemiskinan.  Berikut ini  petikan wawancara dengan pak Benny: “ Menurut saya program pengentasan kemiskinan di Batam  khususnya  di  kelurahan saya  sudah  tepat  sasaran. Mereka  (penerima)  bantuan program-program    KIP,    KIS,
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 9 No. 1
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape , yakni
PKH         memang         pantas mendapatkan itu”.
Guna mendapatkan hasil penelitian  yang  mendalam,  peneliti melakukan  observasi  di  berbagai kecamatan  di  Kota  Batam.  Hasil observasi    menunjukkan    bahwa secara umum bahwa penerima program-program pengentasan kemiskinan  di  Kota  Batam  sudah tepat  sasaran.  Namun  demikian,
peneliti    masih    menemukan    bahwa ada sebagian kecil penerima program pengantasan    kemiskinan    tersebut tidak atau kurang layak  mendapatkan program tersebut.
Peneliti  masih  menemukan  ada satu    keluarga    di    Kecamatan Sagulung    yang    mendapatkan beberapa program pengentasan
kemiskinan  seperti  PKH,  KIP,  dan KIS  namun  keluarga  tersebut  cukup mampu.  Kepala  keluarga  tersebut bekerja  di  salah  satu  PT  di  Batam dan    istrinya    bekerja    sebagai pedagang. Rumah  yang  mereka tempati  sudah  berlantai  keramik  dan cukup  besar.  Mereka  juga  memiliki sepeda    motor    dan    beberapa perangkat elektronik rumah tangga.
Di Kecamatan Nongsa, peneliti juga menemukan salah satu penerima program    pengentasan    kemiskinan yang     sudah     tidak     layak     lagi mendapatkan   program   pengentasan kemiskinan.      Penerima      program tersebut   mempunyai   mobil,   motor, dan rumah yang cukup bagus.

## Struktur Birokrasi
Struktur       organisasi       yang bertugas           mengimplementasikan
kebijakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating  Procedure (SOP)  dan
fragmentasi.  Struktur  organisasi  yang terlalu     panjang    akan    cenderung
prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks,  yang  menjadikan  aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Berdasarkan  hasil  wawancara, observasi dan dokumentasi disimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan sudah mempunyai    SOP    dan    sudah terlaksana dengan cukup baik sedangkan  dari  aspek  fragmentasi birokrasi,  struktur  birokasi organisasi implementor  program  pengentasan kemiskinan cukup cair  dan sejauh ini belum  menemukan  adanya  kendala koordinasi  dan  difusi  pertanggung jawaban  antar  unit  organisasi.  Basis Data  terpadu  dan  berkembangnya teknologi  informasi  dalam  birokrasi ( e-government )  cukup  memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam meminimalisir  buruknya  koordinasi dan difusi pertanggung jawaban antar lini dan organisasi birokrasi.  Temuan ini menunjukkan bahwa sudah saatnya data-data yang terkait  dengan program-program
pengentasan
kemiskinan  terintegrasi  dalam  satu database  yang  dapat  dengan  mudah diakses  oleh  kementrian-kementrian terkait, dinas-dinas terkait atau stakeholder lainnya.      Selain      itu,
diperlukan
koordinasi  yang  baik  di  lintas kementrian,  atau  lintas  dinas/institusi
yang bersama-sama  atau  terkait dengan masalah penanggulangan kemiskinan.
Berikut  ini  petikan  wawancara peneliti  dengan  pak  Saniman  selaku Kasubag    Perencanaan    Program Dinas  Sosial  dan  Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam : “Masalah kemiskinan ini merupakan masalah lintas sektoral,  di  pusat  tidak  hanya menjadi tanggung jawab kementrian  sosial  namun  juga kementrian kesehatan, kementrian pendidikan dan kementrian  atau  lembaga  non kementrian  lainnya.  Di  daerah juga begitu, program pengentasan  kemiskinan  tidak hanya  ada  di  dinas  sosial namun  juga  ada  di  dinas kesehatan,  dinas  pendidikan, dinas  UMKM  dan  dinas-dinas terkait  lainnya.  Akibat  dari adanya  pembagian  tugas  dan tanggung jawab tersebut menjadikan kendala dalam koordinasi  dan  bahkan  jika program  tersebut  bermasalah terjadin    saling    lempar tanggung jawab”. Selanjutnya  ibu  Anies  selaku Kepala  Bidang  Penanganan  Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam membenarkan dan menambahkan apa  yang disampaikan pak  Saniman.  Berikut  ini  petikan wawancaranya :
“Saya  sepakat  bahwa  masalah kemiskinan sama seperti lingkaran setan, sehingga penyelesaiannya tidak bisa
dilaksanakan   hanya   di   salah
satu  kementrian  atau  dinas, namun  perlu  dilakukan  secara bersama-sama. Di Batam program pengentasan kemiskinan  mempunyai  SOP dan  sudah  dijalankan  oleh petugas.    Terkait    dengan adanya  pembagian  tugas  dan tanggung    jawab    dengan instansi  lain  memang  jika koordinasi  tidak  baik  akan menghambat implementasi program tersebut. Untuk meminimalisir buruknya koordinasi khusus program pengentasan  kemiskinan  sudah menggunakan  satu  data  yang dipakai  oleh  semua  kementrian dan    dinas-dinas   di   daerah. Data  tersebut  disebut  dengan Basis Data Terpadu (BDT)”.
Berdasarkan hasil penelitian diketauhi  bahwa  model  George  C. Edward  III  tidak  cukup  akomodatif dan eksploratif untuk menilai implementasi  kebijakan.  Ada  alasan pokok    yang    peneliti    ajukan    yaitu pada  indikator komunikasi,  model ini hanya  memfokuskan  diri  kepada implementor  untuk  mengetauhi  dan memahami    tujuan    kebijakan sehingga ada aktor  penting  yang  juga mempengaruhi
implementasi
kebijakan  yaitu  target  grup  (sasaran kebijakan)    tidak    tersentuh    sama sekali.  Padahal  realitas  di  lapangan menunjukan  bahwa  target  grup  yang tidak  mengetauhi  dan  memahami tujuan  program  yang  diterimanya sangat berpotensi untuk
menggunakan  uang  atau  barang  yang diterima    akibat    mendapatkan program  pengentasan kemiskinan tidak sesuai dengan peruntukkannya.

## D.  SIMPULAN
Analisis                Implementasi program-program            pengentasan kemiskinan   di   kota   Batam   tahun 2015-2018     menggunakan     model implementasi  George  C.  Edward  III yaitu  komunikasi,  sumber  daya, disposisi    dan    struktur    birokrasi adalah  sebagai  berikut:  Pertama, indikator  komunikasi  menemukan fakta  sosial  bahwa  implementor program  pengentasan  kemiskinan sudah    mengetauhi    dan    memahami apa  tujuan  dan  siapa  target  sasaran dari program atau kebijakan tersebut; Kedua, Indikator sumber daya menunjukkan  fakta  sosial  bahwa implementor  program  pengentasan kemiskinan    masih    kekurangan sumber  daya  baik  sumber  daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya  manusia  yang dimaksud    tidak    hanya    secara kuantitas  namun  juga  secara  kualitas yaitu  menyangkut  aspek  kompetensi petugas atau pegawai; Ketiga,
indikator  disposisi  menunjukan  fakta sosial  bahwa  implementor  program pengentasan  secara  umum  sudah memiliki  komitmen,  kejujuran  dan sikap  demokratis.  Namun  demikian masih ditemukan oknum yang  belum memiliki  komitmen,  kejujuran  dan sikap demokratis sebagai mana mestinya.  Hal  ini  dibuktikan  oleh masih  adanya  penerima  program- program  pengentasan  kemiskinan yang  tidak  tepat  sasaran;  Keempat, indikator struktur birokrasi menunjukkan  fakta  sosial  bahwa bahwa program pengentasan kemiskinan    sudah    mempunyai Standar Operasional  Prosedurdan sudah  terlaksana  dengan  cukup  baik, sedangkan  dari  aspek  fragmentasi birokrasi, struktur birokrasi
organisasi   implementor   cukup   cair
dan  belum  menunjukkan  adanya kendala  dalam  berkoordinasi  dan masalah  difusi  pertanggung  jawaban antar  unit  organisasi.  Berdasarkan asesment  dari  keempat  indikator tersebut disimpulkan bahwa implementasi  program  pengentasan kemiskinan  di  kota  Batam  sudah berjalan cukup baik.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  simpulan  di  atas, maka  peneliti  memberikan  sejumlah rekomendasi sebagai berikut:
1.   Pemerintah                khususnya
pemerintah  kota  Batam  melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota  Batam  dan  dinas  terkait lainnya  diharapkan  melakukan pengawasan secara berkala terhadap implementasi program pengentasan kemiskinan dan melakukan update secara berkala Basis Data Terpadu    (BDT)    agar  dapat meminimalisir penerima program yang tidak tepat sasaran.
2.   Pemerintah  Kota  Batam  dapat meningkatkan    sumber    daya baik  penambahan  dalam bentuk sumber  daya  manusia  maupun sumber  daya  finansial  agar implementasi program- program pengentasan kemiskinan menjadi lebih baik. 3. Program                pengentasan kemiskinan yang dimaksud
dalam  penelitian  ini  perlu dilanjutkan    akan    tetapi program  tersebut  memerlukan revisi pada substansi programnya. Salah satu perbaikan  poin  revisinya adalah menambahkan  unsur  edukasi dan  stimulasi  kepada
kelompok    sasaran    atau keluarga  miskin  agar  keluarga miskin mempunyai rasa optimisme      dan      bersemangat bisa melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Stimulasi  yang  dimaksud  bisa dalam  bentuk  materi  seperti tambahan  nominal  uang  atau barang    yang   diterima    yang dapat meningkatkan produktivitas    mereka    dan dalam  bentuk  imateril  seperti motivasi agar mereka optimisme  dan  lebih  semangat dalam menatap masa depan.
4.   Pemerintah         pusat          dan pemerintah  daerah  diharapkan lebih  massif  melibatkan  para akademisi  dan  analis  kebijakan dalam  merumuskan  program- program pengentasan kemiskinan agar program tersebut lebih efektif menyelesaikan masalah kemiskinan. Peneliti    yang    mempunyai    minat terhadap  persoalan  kemiskinan  dapat melanjutkan  penelitian  ini  dengan meneliti  satu  per  satu  program pengentasan kemiskinan dan menggunakan  model  dan  teori  yang berbeda agar  mendapatkan perspektif yang  lebih  luas  mengenai  masalah pengentasan kemiskinan

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Nursaid,  A.  A.  (2016).  Peran Kelompok  Batik  Tulis  Giriloyo Dalam  Mendukung  Ketahanan Ekonomi  Keluarga  (  Studi  Di Dusun    Giriloyo    ,    Desa Wukirsari , Kecamatan Imogiri , Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa  Yogayakarta). Jurnal
Ketahanan     Nasional , 22 (2),
217–236.
Dedi  Dhosa,  D.  (2017).  Akumulasi Kapital,  Penghancuran  Gerakan Kiri,  dan  Kemiskinan  di  Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pemikiran  Sosiologi , 4 (2),  19–
35.
Ermasari,  A.,  Sukamdi,  &  Tukiran. (2010).    Dinamika    Kemiskinan di Jawa Madura Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2002 - 2007. Majalah        Geografi
Indonesia , 23 (1), 1–18.
Fajarwati,   A.,   Sari,   E.   L.   P.,   &
Soewarno,  N.  G.  P.  (2017). Strategi       untuk       Mengatasi Permasalahan    Wanita    Rawan Sosial       Ekonomi       (WRSE). Majalah    Geografi    Indonesia ,
31 (1),                                      22.
https://doi.org/10.22146/mgi.24
227
JPG.  (2018,  May).  Batam  Memiliki
Penduduk  Miskin  Terbesar  di Kepri. Batam Pos . Kurniawan,   S.,   Wijaya,   A.   F.,   & Domai,  T.  (2014).  Evaluasi
Kinerja  Program  Pengentasan Kemiskinan  (  Studi  Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban ). Wacana , 17 (3), 117–125.
Leslie,   L.   F.,   &   Hardyastuti,   S. (2011).    Analisi    Ekonomi
Rumah  Tangga  Petani Nelaayan dalam Mendukung Strategi Penghidupan Berkelanjutan Kawasan Pantai Baron Kabupaten  Gunungkidul. Agro Ekonomi , Vol. 18, pp. 94–104.
Mahaeni,  A.,  Sudibia,  I.  K.,  Wirathi,
I.,  Rustariyuni,  S.  D.,  Putu,  N.,
&  Dewi,   M.   (2011).  Evaluasi Program                  Pengentasan kemiskinan   di   Provinsi   Bali. Piramida , X (1), 8–18.
Murdiansyah,  I.  (2014a).  Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ( Studi  Kasus  Pada  Program Gerdu-Taskin di Kabupaten
Malang  ). Jurnal  WIGA , 4 (1),
71–92. Murdiansyah,   I.   (2014b).   Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi  Kasus  Pada  Program Gerdu  Taskin  di  Kabupaten Malang). Jurnal   WIGA , 4 (1),
71–92. Permana,   R.   (2016).   Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 18 (2), 111–129. Pitoyo,  A.  J., & Alfana,  M.  A.  F.  A. (2015).  Strategi  Rumah  Tangga
Miskin  Perdesaan  Keluar  dari Kemiskinan:  Kasus  Tiga  Desa di Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Populasi , 23 (2), 55–70.
Prastyo,  A.  A.  (2010).  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Putra,  B.  M.,  &  Abbas,  A.  (2019). Evaluation          of          Poverty Reduction  Programs  in  Batam
City. Proceedings  IAPA  Annual Conference ,  (November  2019), 504–527.
https://doi.org/https://doi.org/10 .30589/proceedings.2019.256 Romus, M. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Proses Pemberdayaan  Ekonomi  Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perdesaan       Teluk       Belitung
Kabupaten  Kepulauan  Meranti. Jurnal El Riyasah , 5 (4).
Roso  Wulandari,  N.  (2016).  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan  Rumah  Tangga  Di Kota  Kendari  Tahun  2014. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 111–119. Saptono,        A.,       Program,       E., Kemiskinan, P.,  Kasus, S., Ekonomi,  P.,  Perkotaan,  P.  M., …   Jawa,   B.   (2013).   Evaluasi Program                  Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pemberdayaan  Ekonomi  pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)  Mandiri  Perkotaan  di Kelurahan  Perwira  Kecamatan
Bekasi  Utara  Kota  Bekasi  Jawa Barat). Econo  Sains , XI (2),  29– 54.
Satyagraha.  (2018,  January).  Jumlah penduduk     miskin     Indonesia 26,58              juta              orang.
Antaranews.Com . Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif,      Kualitatif,      dan R&D . Bandug: Alfabeta.
Surahmiyati,  S.,  Yoga,  B.  H.,  & Hasanbasri, M. (2017). Dukungan  sosial  untuk  orang dengan gangguan jiwa  di daerah miskin :  studi di sebuah  wilayah puskesmas di Gunungkidul.
Berita  Kedokteran  Masyarakat ,
33 (8), 403–410. Taufiqurokhman.  (2014). Kebijakan
Publik (Cetakan  Pe).  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Moestopo Beragama Pers. Winarno,     B.     (2016). Kebijakan Publik  Era  Globalisasi:  Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif . Caps.
Yendriwalis,    R.    (2015). Evaluasi
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 9 No. 1
Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan  Riau .  Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Zuhdiyaty,  N.,  & Kaluge,  D. (2017).
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Kemiskinan  di Indonesia  Selama  Lima  Tahun
Terakhir  (Studi  Kasus  Pada  33 Provinsi). Jibeka , 11 (2), 27–31.