DOI : doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.218                                         ISSN : 2775-1341 (Print)

## Penyaluran Zakat  Dalam Upaya Mengembangkan
Modal Usaha (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)
Muklisin 1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo E-Mail :muklisinmukidi@gmail.com
Iffah Pohan 2
Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo E-Mail : iffahpohahanjambi@gmail.com

## ABSTRACT
Zakat  distribution  is  an  activity  of  distributing  and  utilizing  zakat  aimed  at  zakat mustahik.  The  distribution  of  zakat  is  carried  out  by  the  amil  zakat  body  which  is formed by the government which is organized in the form of an agency or institution. The  Amil  Zakat  Agency  is  called  the  National  Zakat  Agency,  abbreviated  as  BAZNAS. BAZNAS is a zakat management institution established by the government to collect and distribute  zakat  to  zakat  mustahik.  Zakat  can  aim  to  help  mustahik  in  developing  a business. The purpose of this study is to determine the distribution of zakat in an effort to develop business capital. This research was conducted at BAZNAS Bungo Regency in 2018 in an effort to develop productive businesses.

## Keywords : Distribution, Zakat, Business Capital

## ABSTRAK :
Penyaluran  zakat  adalah  suatu  kegiatan  pendistribusian,  serta  pendayagunaan  zakat yang  ditujukan  kepada  para  mustahik  zakat.Penyaluran  zakat  dilakukan  oleh  badan amil  zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  yang  diorganisasikan  dalam  bentuk  suatu badan  atau  lembaga.Badan  Amil  Zakat  tersebut  dinamakan  dengan  Badan  Amil  Zakat Nasional  disingkat  dengan  BAZNAS.BAZNASadalah  lembaga  pengelolaan  zakat  yang didirikan  oleh  pemerintah  untuk  menghimpun  dan  menyalurkan  zakat  kepada  para mustahik  zakat.Zakat  bisa  bertujuan  untuk  membantu  para  mustahik  dalam mengembangkan  usaha.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penyaluran zakat dalam upaya mengembangkan modal usaha.Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Bungotahun 2018 dalam upaya mengembangkan usaha produktif.
Kata Kunci :Penyaluran, Zakat, Modal Usaha
1 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo
2 Dosen Tetap Institut Agama Islam (IAI) Yasni Bungo

## A. PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011, pada Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa; “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS  Kabupaten/Kota  dapat  membentuk  unit  pengumpulan  zakat  (UPZ)  pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada  tingkat  kecamatan,  kelurahan  atau  nama  lainnya  dan  tempat  lainnya  “. 3 Hal  ini dimaksudkan  agar  penghimpunan  dana  zakat  bisa  terlaksana  dengan  baik,  karena semakin banyak lembaga yang menghimpun dana zakat  maka capaian perolehan dana zakat otomatis juga akan besar.
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam  yang  wajib  dipenuhi  oleh  setiap  muslim. Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagaimana pemenuhan kewajiban seorang muslim.  Apabila  seorang  mukmin  telah  beribadah  dan  melaksanakan  kewajibannya disisi Allah swt dan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan.
Zakat  dalam  pelaksanaannya  harus  ditetapkan  dan  diatur  oleh  agama  dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat ( muzzaki ) maupun para penerima zakat ( mustahik ), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat.
Sebagai  Negara  dengan  jumlah  mayoritas  muslim,  Indonesia  sebenarnya  tidak hanya mengambil rumusan langka-langkah strategis dari konsep Negara kesejahteraan, melainkan juga dapat merujuk pada konsep dan paradigma kesejahteraan ummat yang ada  dalam  ajaran  Islam.  Padahal  yang  kedua  inilah,  para  pemikir  muslim  meyakini bahwa  di  dalam  prinsip  dan  ajaran  Islam  tentang  zakat  mengandung  visi  dan  misi kesejahteraan  masyarakat.  Kenyataan  sejarah  menuturkan  bahwa  pengelolaan  zakat yang  dipraktekkan  pada  masa  Rasulullah  saw  menjadi  bukti  yang  cukup  kuat  bagi upaya pembentukan Negara dan warga Negara yang bermartabat. 4
3 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
4 Said  Saad  Marathon, Ekonomi  Islam  Ditengah  Krisis  Ekonomi  Global ,  Jakarta  ;  Zikrul  Hakim, cetakan ke 3, 2007, hal. 34
Manajemen pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan betapa ummat Islam dengan  struktur  sosial  yang  sekarang,  berikut  kemenangan  pada  kuantitas,  tetap  saja masih terasa tawar unttuk pengelolaan dana zakat. Hanya sebagian kecil potensi dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Bila melihat pengelolaan dana zakat hanya berlaku sporadik atau kurang terorganisir. 5
Pengumpulan  zakat  seharusnya  merupakan  sesuatu  yang  terprogram  dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah swt dengan ikhlas.Dalam pengelolaan zakat perlu diperhatikan bahwa pembayaran zakat hendaknya mengetahui kemana harta zakatnya itu disalurkan dan  dimanfaatkan.  Badan  amil  zakat  harus  mempunyai  dokumen  dan  data  atau pembukuan  yang  rinci  mengenai  jumlah  uang  zakat  yang  diterima,  orang  yang membayarnya, kemana digunakan,  dan semacamnya.
Ketentuan-ketentuan  hukum  mengenai  zakat  diterapkan  dan  dikembangkan dengan  merumuskan  kembali  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  sumber  zakat  (harta yang wajib dizakatkan) dan pendayagunaan (pendistribusian) zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011,  bahwa  organisasi    yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa  masyarakat  dan  disebut  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  serta  organsisai  yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ).
Kedua  bentuk  organsasi  memiliki  kesamaan  tujuan,  yaitu  bertujuan  mengelola  dana zakat  dan  sumber-sumber  dana  sosial  yang  lain    secara  maksimal  untuk  keperluan ummat.  Misi  mulia    yang  diemban  ini  jangan  sampai  berbenturan  dalam  pelaksanaan programnya. (UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)
Di dalam Pasal 1 butir 2 dan 5, pengertian dari zakat   adalah harta yang wajib dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengertian Muzaki adalah seorang  muslim  atau  badan  usaha  yang  berkewajiban  menunaikan  zakat.  Zakat
5 Arif Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat ; Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2006, hal. 123
memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  upaya  pengentasan    kemiskinan  atau pengembangan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. 6
Zakat harus memiliki mekanisme dan sistem kontrol yang jelas.Hal tersebut bisa dilakukan  dengan  lembaga  terkait.  Dengan  adanya  kewajiban  membayar  zakat  maka orang  yang  membayar  zakat  tidak  akan  pernah  habis  dan  menjadi  amal  ibadah  bagi yang  membayarnya.Pengelolaan  zakat  adalah  suatu  kegiatan  perencanaan, pengorgansasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian,  serta  pendayagunaan  zakat.  Pengelolaan  zakat  dilakukan  oleh  badan amil  zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  yang  diorganisasikan  dalam  bentuk  suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzaki. 7
Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah  ternyata  sistem  manajemen  pengelolaannya  masih  belum  optimal  dan kurang  dipercaya  masyarakat  atau  muzakki.Artinya  kinerjanya  masih  perlu ditingkatkan lagi untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat dan infak tersebut.
Prinsip  zakat  dalam  tatanan  sosial  ekonomi  mempunyai  tujuan  untuk memberikan  pihak  tertentu  yang  membutuhkan  untuk  menghimpun  dirinya  selama satu  tahun  kedepan  dan  bahkan  diharapkan  sepanjang  hidupnya.  Dalam  konteks  ini, zakat didistribusikan untuk dapat  mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan. 8
Target  penghimpunan  dana  zakatnya  di  BAZNAS  Kabupaten  Bungo    yaitu  para pegawai  negeri  sipil  (PNS) yang  ada  di  Kabupaten  Bungo.  Selain  itu lembaga  BAZNAS Kabupaten  Bungo  sendiri  juga  membuka  pintu  lebar-lebar  untuk  para  muzakki  yang ingin menyalurkan zakatnya walaupun itu orang di luar Kabupaten Bungo.
6 Nuruddin Ali, Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal , Jakarta; Raja Grafindo Perkasa; 2006, hal. 70
7 Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik , Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hal. 42
8 Musyidi, Akuntansi Zakat kontemporer , Bandung; Remaja Rosdakarya; 2006, hal. 171
Karena itu, pengelolaan dan penyaluran dana  zakat yang baik akan menciptakan kepercayaan  pada  masyarakat  sehingga  masyarakat  akan  terdorong  menyalurkan dananya  pada  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dari  pada  menyalurkannya  langsung  pada mustahik  zakat.Diharapkan  dengan  adanya  lembaga  BAZNASKabupaten  Bungo  maka akan  mampu  meningkatkan  perekonomian  ummat  melalui  pemberian  dan pemberdayaan  zakat  melalui  program  unit  usaha  kecil  menengah  (UMKM).  Sehingga para  penerima  zakat  atau  mustahik  zakat  yang  memiliki  usaha  akan  terbantu  dalam pengembangan  modal  usaha.  Selai  itu  juga  unit  usaha  kecil  menengah  (UMKM)  di Kabupaten  Bungo  juga  diharapkan  mampu  membuka  lowongan  pekerjaan  baru  yang dapat mengurangi penganguran di Kabupaten Bungo.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (deskriptif kualitatif).Dimana dalam pendekatan kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 9
Penulis  menggunakan  penelitian  kualitatif  karena  mempunyai  tiga  alasan  yaitu : Pertama ,  lebih  mudah  mengadakan  penyesuaian  dengan  kenyataan  yang  berdimensi ganda. Kedua ,  lebih  mudah  menyajikan  secara  langsung  hakikat  hubungan  antara peneliti  dan  subjek  penelitian.Dan  yang ketiga ,  memiliki  kepekaan  dan  daya penyesuaian  diri  dengan  banyak  pengaruh  yang  timbul  dari  pola-pola  nilai  yang dihadapi.
Sedangkan  menggunakan  pendekatan  deskriptif,  karena  tidak  dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti  secara  apa  adanya  serta  diarahkan  untuk  dapat  memaparkan  fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.
9 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Bandung; Remaja Rosdakarya; 2001, hal. 16

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Zakat
a. Pengertian Zakat
Ditinjau  dari  segi  bahasa,  kata  zakat  merupakan  kata  dasar  ( masdar ) dari  zakat yang  berarti  berkah,  tumbuh,  bersih  dan  baik.Sesuatu  itu  zaka,  berarti  tumbuh  dan berkembang dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.Dan bila seseorang diberi sifat zaka  dalam  arti  baik,  maka  berarti  orang  itu  lebih  banyak  mempunyai  sifat  yang baik.Seorang itu zaki, berarti seorang yang lebih banyak sifat-sifat orang baik.
Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak “disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu  itu  sendiri.  Jumlah  yang  dikeluarkan  dari  kekayaan  itu  disebut  zakat  karena yang  dikeluarkan  itu  menambah  banyak,  membuat  lebih  berarti  dan  melindungi kekayaan  itu  dari  kebinasaan.Adapun  zakat  menurut  syarak  berarti  hak  yang  wajib (dikeluarkan dari harta).

## b. Syarat-Syarat Wajib Zakat
1) Milik Sempurna
Yang  dimaksud  dengan  milik  sempurna  adalah  kemampuan  pemilik  harta mentransaksikan  barang  miliknya  tanpa  campur  tangan  orang  lain  pada  waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

## 2) Berkembang Secara Riil Atau Estimasi
Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara rill atau secara estimasi.Yang dimaksud  dengan  pertumbuhan  rill  adalah  pertambahan  akibat  perkembangbiakan atau perdagangan.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  estimasi  adalah  harta  yang  nilainya  mempunyai kemungkinan  bertambah  seperti  emas,  perak  dan  mata  uang  yang  semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

## 3) Sampai Nisab
Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.
4) Melebihi Kebutuhan Pokok Harta  tersebut  merupakan  kelebihan  dari  nafkah  dari  kebutuhan  asasi  bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya.
5) Cukup Haul
Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qomariah ( hijriyah ). Harta yang wajib zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.
c. Prinsip-Prinsip Zakat
Sejalan  dengan  ketentuan  dasar  bahwa  zakat  dapat  disebut  sebagai  pajak kekayaan seseorang, maka dapat ditarik beberapa prinsip yaitu :
1) Zakat  hanya  dikenakan  pada  harta  yang  mempunyai  sifat  secara  potensial  dapat berkembang, baik secara rill berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan ditimbun dalam simpanan.
2) Zakat  dibayarkan  dari  harta  yang  terkena  wajib  zakat,  jika  harta  itu  merupakan benda  bergerak  kecuali  jika  tidak  mungkin.  Misalnya  zakat  harta  dagangan  tidak dibayarkan berupa uang  harganya.
3) Zakat  dipungut  dari  harta  yang  benar-benar  hartanya  milik  dan  berada  di  tangan wajib zakat. Dengan piutang yang berada di tangan debitur tidak wajib dikeluarkan zakatnya  oleh  pemiliknya  sebagai  kreditur.    Zakat  yang  tidak  dibayarkan  pada waktunya tetapi menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
4) Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan  perundang-undangan  Negara.  Zakat  merupakan  kewajiban  keagamaan yang  hanya  dikenakan  terhadap  harta  kekayaan  penganut  agama  Islam.  Sedangkan pajak  dikenakan  terhadap  semua  penduduk  Negara,  baik  yang  beragama  Islam maupun yang lainnya. 10

## d. Hikmah Zakat
Meskipun  zakat  hakikatnya  adalah  kewajiban  atas  orang  kaya  untuk memenuhi  kebutuhan  hak  fakir  miskin  dan  lain-lainnya.Namun  amat  besar  pula hikmahnya yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan  arti  zakat  yang  antara  lain  adalah  suci,  maka  zakat  itu  diwajibkan  dengan tujuan  agar  dapat  menyucikan  hati  si  wajib  zakat  dari  sifat  kikir  yang  merupakan watak pembawaan manusia.
Diantara hikmah zakat adalah :
1) Mensyukuri  karunia  illahi,  menumbuh  suburkan  harta  dan  pahala  serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri serta dosa.
2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
4) Manifestasi semangat kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
5) Mengurangi kefakir miskinan yang merupakan masalah sosial.
6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
7) Salah satu jalan mewujudkan keadilan zakat. 11

## 2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Bungo
Zakat  merupakan  pranata  keagamaan  yang  memiliki  kaitan  secara  fungsional dengan  upaya  pemecahan  masalah-masalah  sosial  kemanusiaan,  seperti  pengentasan
10 Ali  Hasan, Zakat  Dan  Infak  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problema  Sosial  di  Indoesia ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group : 2008, hal. 56
11 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf , Jakarta : UI Press; 1988, hal. 41
kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dalam kepemilikan kekayaan.Agar zakat bisa menjadi sumber dana yang  dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan terutama untuk  mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan  dan  menghilangkan  kesenjangan sosial,  maka  perlu  adanya  pengelolaan  zakat  yang  lebih  serius,  profesional  dan bertanggung jawab yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
Untuk  itulah  dibentuk  badan  amil  zakat  daerah  (BAZDA)  berdasarkan  surat keputusan  Bupati  Bungo  Nomor  452  tahun  2004  pada  tanggal  1  Desember  2004. Kemudian  pada  tahun  2014  ditetapkan  perubahan  transformasi  dari  BAZDA  menjadi BAZNAS oleh pemerintah pusat yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014.
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  di  Kabupaten  Bungo  yang  disingkat dengan BAZNAS KAbupaten Bungo adalah salah satu lembaga pemerintah yang diberi tanggung  jawab  untuk  mengelola  zakat  di  Kabupaten  Bungo  Provinsi  Jambi  sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 23 Juni 2003 atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo. 12

## 3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bungo
Adapun yang menjadi visi dan misi BAZNAS Kabupaten Bungo adalah ;
Visinya  adalah  untuk  mewujudkan  badan  amil  zakat  Bungo  sebagai  pengelola  zakat yang amanah, professional, dan mandiri untuk meningkatkan taraf hidup mustahik.
Misi BAZNAS Kabupaten Bungo adalah ;
a. Membangun  kepercayaan  masyarakat  untuk  menyalurkan  zakat  melalui  BAZNAS Kabupaten Bungo.
b. Meningkatkan fungsi, manfaat dan daya guna zakat.
c. Menggali potensi zakat dan sumber-sumber zakat yang ada.
d. Menciptakan mekanisme kerja, prosedur kerja dan pemberdayaan organisasi secara optimal.
4. Pengelolaan dan Penerimaan Zakat di  BAZNAS Kabupaten Bungo
Sejak dibentuknya kebijakan terkait pengelolaan zakat dan ditetapkannya pada tanggal  23  Juni  2003,  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  telah  menunjukkan  dampak  positif bagi  pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Bungo.Adapun  pengelolaan  zakat  oleh  BAZNAS
12 Muhammad Zaki. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Untuk Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi ”. (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2012), Hal. 100
Kabupaten  Bungo  sebagai  berikut  selama  tiga  tahun  terakhir.Tampaknya,  pendekatan lama yang cenderung  menunggu bola sudah  tidak  tepat lagi diterapkan untuk saat ini khususnya di Kabupaten Bungo dalam pengumpulan zakat.
Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bungo harus bisa menciptakan suatu strategi sebagai  metode  dalam  pengumpulan  zakat  yang  professional.Professional  dalam mengatur  segala  bidang  mulai  dari  anggaran,  sistem,  pengukuran,  kinerja,  penerapan sasaran, pemilihan jenis usaha, program kerja para amil zakat dan lainnya.
Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Bungo untuk mengumpulkan dana zakat dan infak  dari  para  Muzakki  yang  nantinya  akan  disalurkan  kepada  mereka  yang membutuhkan yaitu mereka yang masuk ke dalam 8 asnab (penerima zakat).Dibawah ini akan kami sajikan daftar tabel rekapitulasi penerimaan zakat dan infak di BAZNAS Kabupaten Bungo.
Tabel. 1
Rekapitulasi penerimaan zakat infak BAZNAS Kabupaten Bungo,
tahun 2016-2018 NO TAHUN JUMLAH ZAKAT DAN INFAK KETERANGAN 1 2016 Rp. 2.584.657.051 Pertahun 2 2017 Rp. 3.096.801.504 Pertahun 3 2018 Rp.1.844.675.022 Semester 1
Sumber  :  Dokumen,  rekapitulasi  penerimaan  zakat  BAZNAS  Kabupaten Bungo
Dari penjelasan tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan Zakat dan Infak pada  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  mengalami  kenaikan  dari  tahun  2016  sampai  tahun 2017.Sementara itu pada tahun 2018 baru dilaksanakan pada semester 1 belum selesai dalam hal penarikan oleh panitia amil zakat BAZNAS Kabupaten Bungo.

## 5. Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Bungo
Dana zakat dan infak yang telah terkumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo, dalam  hal  ini  didistribusikan  sesuai  dengan  peraturan  dan  syariat  islam.  Adapun prioritas kepada penerima atau mustahik tergolong kepada delapan asnab yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, orang yang berhutang ( garimun ), fisabilillah dan ibnu sabil.
Dalam kurun  waktu tahun 2017 sampai 2018, BAZNAS Kabupaten Bungo telah mendistribusikan  zakat  konsumtif  kepada  penerima  zakat  atau  mustahik  zakat  yang tersebar  di  17  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Bungo.  Dengan  jumlah  dana  zakat yang didistribusikan sebagai berikut.

## Tabel. 2
Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bungo tahun 2017-2018 NO NAMA KEGIATAN JUMLAH MUSTAHIK JUMLAH ZAKAT TOTAL 1 Penyaluran Zakat Konsumtif tahun 2017 6.800 orang Rp.200.000/ orang Rp.1.360.000.000 2 Penyaluran Zakat Konsumtif tahun 2018 8.500 orang Rp.150.000/
Orang Rp.1.275.000.000
Sumber  :  Dokumen,  rekapitulasi  pendistribusian  zakat  BAZNAS  Kabupaten Bungo
Dalam tabel diatas dapat kita lihat bahwa penyaluran dana zakat konsumtif pada tahun  2017  dan  tahun  2018  mengalami  kenaikan  jumlah  penerima  zakat  (mustahik zakat)  yaitu  dari  6.800  orang  menjadi  8.500  orang.  Sedangkan  besaran  jumlah  zakat yang diterima justru mengalami penurunan yaitu dari Rp.200.000/ orang menjadi Rp. 150.000/orang. Sementara total pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bungo dari tahun 2017 – 2018 mengalami penurunan jumlah yaitu dari total Rp. 1.360.000.000 menjadi Rp. 1.275.000.000.

## 6. Penyaluran Zakat Dalam Upaya Pengembangan Modal Usaha
Dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo kepada para  mustahik  zakat  selain  yang  8  asnaf  tersebut  di  atas,  BAZNAS  Kabupaten  Bungo
juga  menyalurkan  zakat  dalam  bentuk  modal  usaha  sehingga  diharapkan  mampu meningkatkan  peningkatan  perekonomian  khususnya  dalam  bidang  yang  bergerak  di unit  usaha  kecil  menengah  (UMKM) di  Kabupaten  Bungo. Menciptakan  peluang  usaha bagi  para  mustahik  membutuhkan  analisis  keputusan  yang  tepat.Dengan  analisis  ini, maka di harapkan BAZNAS Kabupaten Bungo dapat menentukan skala prioritas mana yang memiliki tingkat kemaslahatan yang penting.
Dengan  adanya  peluang  usaha  bagi  para  mustahik  maka  diharapkan  mampu mengembangkan  usaha  kecil  menengah  dengan  modal  berasal  dari  zakat  akan menyerap  tenaga  kerja.  Contoh  usaha  kecil  menengah  (UMKM)  yaitu  seperti  usaha idustri rumahan yang ada di Kabupaten Bungo di Dusun Purwabakti berupa pengolahan pisang menjadi pisang sale, kripik pisang, kripik tempe, kripik ubi, bolu sawit, dodol dan lain-lain.Kegiatan BAZNAS Kabupaten Bungo ini patut dicontoh dan diikuti karena juga dapat mengurangi pengangguran khsususnya di Kabupaten Bungo berkat bantuan dari pihak BAZNAS.
Program ini adalah program berupa pemberian dana zakat kepada para mustahik dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian para mustahik. Dimana bentuk program ini adalah pemberian modal usaha berupa alat tukang, binatang ternak, bibit tanaman, dan ikan, serta pemberian modal usaha dan gerobak bagi pedagang kaki lima.
Selama  tahun  2018  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  terbukti  sudah  dua  kali menyalurkan bantuan modal usaha secara bertahap.Adapun besaran penyaluran zakat untuk modal usaha adalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

## Tabel. 3
Daftar Penyaluran Modal Usaha dari Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bungo
Tahun 2018 NO NAMA KEGIATAN JUMLAH MUSTAHIK JUMLAH ZAKAT TOTAL 1 Penyaluran Modal Usaha  tanggal  07 Februari 2018 65 orang Rp.2.000.000/ orang Rp.130.000.000 2 Penyaluran Modal Usaha tanggal 07 Mei 161 orang Rp.2.000.000/ orang Rp.322.000.000

## 2018
Sumber  :  Dokumen,  Penyaluran  modal  usaha  zakat  BAZNAS  Kabupaten Bungo
Dengan  adanya  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  maka  diharapkan  mampu menyediakan atau membantu usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan  ekonomi  keluarga  mereka  sendiri.  Kegiatan  industri  kecil  dan menengah  (UMKM)  diKabupaten  Bungo  dapat  berpotensi  menyerap  banyak  tenaga kerja yang meliputi bidang pertanian, perikanan, tukang, pengelolaan barang produksi rumah tangga, dan pemanfaatan sumber daya alam.
Hal  ini  oleh  pihak  BAZNAS  Kabupaten  Bungo  dapat  dijadikan  kebijakan  yang ditujukan  untuk  mencapai  sasaran  pembangunan,  yakni  meningkatkan  produktivitas masyarakat  kecil  meningkatnya  lapangan  kerja,  dan  terciptanya  semangat pembentukan iklim sumber daya manusia yang kreatif.Dan secara tidak langsung juga dapat membantu kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Bungo.

## D. PENUTUP
BAZNAS  Kabupaten  Bungo  menyalurkan  zakat  dalam  bentuk  modal  usaha sehingga  diharapkan  mampu  meningkatkan  peningkatan  perekonomian  khususnya dalam bidang yang bergerak di unit usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bungo.Dalam hal ini terkait penyalurkan zakat dalam bentuk modal usahaoleh BAZNAS di  Kabupaten  Bungo  maka  diharapkan  mampu  menyediakan  atau  membantu  usaha produktif bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengembangkan ekonomi keluarga mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Mufraini, Akuntansi  Dan  Manajemen  Zakat ; Mengomunikasikan  Kesadaran  Dan Membangun Jaringan , Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2006
Ali  Hasan, Zakat  Dan  Infak  Salah  Satu  Solusi  Mengatasi  Problema  Sosial  Di  Indoesia , Jakarta: Kencana Prenada Media Group : 2008
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf , Jakarta : UI Press; 1988 Murni  Sumarni, Manajemen  Pemasaran  Bank ,  (edisi  revisi)  ;  Yogyakarta;  Penerbit Liberti : 1993
Mulyana Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  Bandung; Remaja Rosdakarya; 2001
Musyidi, Akuntansi Zakat kontemporer , Bandung; Remaja Rosdakarya; 2006
Nuruddin  Ali, Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal ,  Jakarta;  Raja  Grafindo Perkasa; 2006
Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik , Jakarta : Bumi Aksara, 2005
Said  Saad  Marathon, Ekonomi  Islam  Ditengah  Krisis  Ekonomi  Global ,  Jakarta  ;  zikrul hakim, cetakan ke 3, 2007
Yusuf  Qardhawi, Hukum  Zakat,  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  Dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadist, Cetakan ke 7, Jakarta ; Pustaka Litera Antarnusa, 2004
Zaki  Muhammad. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Untuk Membayar Zakat Melalui  Badan  Amil  Zakat  Daerah  (BAZDA)  Kabupaten  Bungo,  Provinsi  Jambi ”. Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2012