## Evaluasi Penerapan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Abstrak — Era  globalilisasi  yang  ditandai  dengan  kemajuan  teknologi,  informasi  dan komunikasi menuntut pelayanan kepada publik yang lebih cepat dan tepat. Mengingat akses pelayanan  tidak  lagi  dengan  metode  kuno  atau  manual  yang  hanya  menghandalkan  tenaga sumber daya masyarakat (SDM) semata, namun harus mampu memadukan kolaborasi antara keberadaan  SDM  dengan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi.  Pemanfaatan  teknologi informatika menjadi kebutuhan pada setiap sektor, termasuk sektor pelayanan pemerintahan, sehingga  membawa  dampak  signifikan  bagi  kemajuan  sebuah  negara,  khusus  pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informatika membuat komunikasi semakin mudah dan cepat, akses  informasi  semakin  mudah,  dapat  mempersingkat  waktu  dan menghemat  biaya.  Untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan baik dengan menghandalkan pada pelayanan berbasis  elektronik,  Presiden  Republik  Indonesia  mengeluarkan  payung  hukum  berupa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) menjadi sebuah dorongan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk saling berkolaborasi guna menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan digitalitasi atau lazim disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government..
Kata Kunci: e-government, SPBE, Kabupaten Bengkalis.

## PENDAHULUAN
Penerapan  SPBE  dalam  jajaran  instansi  pemerintahan  mendorong  dan  mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terbuka,  partisipatif,  inovatif,  dan  akuntabel,  sehingga
Manuscript received October 9, 2001(Write the date on which you submitted your paper for review.) This work was supported in part by the U.S. Department of Commerce under Grant BS123456 (sponsor and financial support acknowledgment goes here). Paper titles should be written in uppercase and lowercase letters, not all uppercase. Avoid writing long formulas with subscripts in the title; short formulas that identify the elements are fine (e.g., "Nd–Fe–B"). Do not write "(Invited)" in the title. Full names of authors are preferred in the author field, but are not required. Put a space between authors' initials.
F. A. Author is with the National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO 80305 USA (e-mail: author@ boulder.nist.gov).
S. B. Author, Jr., was with Rice University, Houston, TX 77005 USA. He is now with the Department of Physics, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523 USA (e-mail: author@lamar. colostate.edu). T. C. Author is with the Electrical Engineering Department, University of Colorado, Boulder, CO 80309 USA, on leave from the National Research Institute for Metals, Tsukuba, Japan (e-mail: author@nrim.go.jp).
1 Adi Sutrisno *, 1 Sujianto & 2 Hasim As’ari
1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Riau,
* Corresponding email: adi.sutrisno7531@grad.unri.ac.id
mampu  meningkatkan  kualitas  dan  jangkauan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  (Falih Suaedi dan Bintoro Wardianto, 2010).
Melalui penerapan e-government dalam jajaran pemerintahan dapat mengurangi kontak langsung  antara  pejabat  publik  dengan  pihak  lain  yang  berkepentingan.  Hal  ini  juga  dapat mengurangi timbulnya kolusi antara pejabat dengan pihak lain tersebut (Angga, 2017).
Fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu pelayanan (public service) yang akan membuahkan  keadilan  dalam  masyarakat,  pembangunan  (development)  yang  akan menciptakan  kemakmuran  dalam  masyarakat,  pemberdayaan  (empowering)  yang  akan mendorong kemandirian masyarakat dan pengaturan (regulation) yang lazim dikenal sebagai fungsi  regulasi  sehingga  menjadi  kondusif  bagi  berlangsungnya  berbagai  aktivitas  serta mengemukakan  bahwa  untuk  mengetahui  suatu  masyarakat,  maka  dilihatlah  pemerintahnya (Rasyid M. Ryaas, 2007).
Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (e- government) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kehadiran Peraturan Bupati ini, tentu  menjadi  sebuah  cambuk  bagi  jajaran  instansi  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis  untuk  segera  menerapkan  e-government.  Selaras  dengan  visi  misi  Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2021, yakni “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera”, maka melalui misi kedua yakni mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik.
Saat  ini  pelayanan  administrasi  perkantoran  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis masih manual, belum ada penerapan surat menyurat berbasis aplikasi yang ditopang dengan  tanda  tangan  elektronik,  begitu  juga  dengan  penilaian  kinerja  pegawai,  absensi  dan lainnya. Padahal, jika ditelisik dengan seksama, pelayanan secara manual, selain ketinggalan zaman  juga  tidak  seimbang  dengan  tuntutan  era  digitalisasi  yang  menginginkan  pelayanan cepat, akurat, transparan dan akuntabel.
Evaluasi  adalah  kegiatan  mengumpulkan  informasi  tentang  bekerjanya  sesuatu, selanjutnya  informasi  tersebut  digunakan  untuk  menentukan  alternatif  yang  tepat  dalam pengambilan sebuah keputusan (Arikunto 2010).
Evaluasi  memiliki  hubungan  dengan  hasil  informasi  mengenai  gambaran  serta memberikan  nilai  manfaat  dalam  kebijakan.  Melalui  evaluasi  dapat  memberikan  informasi valid, sehingga dapat dipercaya terhadap sebuah kinerja kebijakan, yaitu mengetahui seberapa besar  kebutuhan,  nilai  dan  kesempatan  dapat  dicapai  melalui  tindakan  publik,  evaluasi berkontribusi  terhadap  klarifikasi  dan  kritik  pada  nilai-nilai  sebagai  dasar  pemilihan  tujuan
maupun  target,  evaluasi  berkontribusi  metode-metode  analisis  kebijakan,  seperti  untuk perumusan masalah dan rekomendasi (Wiliam N Dunn, 2003).
Dalam  E-government:  Konsep,  Esensi  dan  Studi  Kasus,  membahas  tentang  konsep evaluasi e-govermnment sebagaimana teori yang dikemukakan Fietkiewicz, Mainka, & Stock (2017) meformulasikan model lima pilar untuk mendeskripsikan tahapan evolusi/maturitas e- government.: 1) information dissemination (catalogue); 2) communication; 3) transaction;  4) interoperability (integration); dan 5) participation. Fietkiewicz et al. menggunakan istilah pilar, karena mereka sependapat dengan Coursey & Norris (2008) yang mengatakan bahwa tahapan dalam  evolusi  e-government  tidak  selalu  harus  linier  dan  berurutan  (Bambang  Irawan  dan Muhammad Nizar Hidayat 2021).
Tiap-tiap tahap bagi mereka merupakan tahap tersendiri yang terpisah satu sama lain tanpa ada tingkatan hirarki dari tahap terendah sampai tertinggi. Untuk itulah Fietkiewicz et al. menggunakan  istilah  pilar  yang  ditujukan  utamanya  untuk  menilai  tingkat  kedewasaan (maturitas)  program  e-government,  masing-masing  pilar tersebut  berisikan  variabel-variabel yang bisa diukur secara kuantitatif.
Tabel 1. Model Evaluasi E-Government Fietkiewicz et. al
Website Evaluation Metrics Variabel Information Are press release available? Is basic information available? Is information on healthcare available? Is information on politics available?
Is information on services available?
Are forms for services available?
Is information for various user-groups available?
Is the website accessible via smartphones?
Are applications for smartphones available?
Are push services available?
Is the website available in English?
Is  the  website  available  in  the  languages  of  the  three  most important immigrant groups? Communication Are social media services used? Is it possible to make appointments with an authority via the web? Do I get answers to email requests? Is emailing possible instead of written (snail) mail? Is it possible to leave feedback or complaints? Transaction Is it possible to fill out forms online?
Is it possible to pay taxes online?
Is it possible to pay penalties online?
Is it possible to pay fees online? Are services for libraries available? Is a personalized portal available? Integration Is an entry homepage available? Email: Cooperation with authorities? Software/safety measure/intranet/database? Participation Are online questionnaires available? Do forums and platforms for asking questions exist?
Is it possible to participate in a community meeting via the WWW?
Is it possible to vote online?
Sumber : Buku Bambang Irawan dan Muhammad Nizar Hidayat (2021)

## METODE PENELITIAN
Penggunaan pendekatan kualitatif membantu peneliti menemukan dan memahami apa yang terjadi di belakang sebuah fenomena. Hal ini memerlukan pemahaman dan pemaknaan yang  baik  dari  peneliti  sebab  hasilnya  adalah  sesuatu  yang  tidak  bulat  dan  tidak  pasti. Sementara itu, sifat penelitian penerapan e-goverment pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini  adalah  eksplanatif.  Studi  eksplanatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  informasi  desktiptif. Artinya,  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  informan  merupakan  pertanyaan  ‘mengapa’  dan ‘bagaimana’ (Boru, 2018). Peneliti yang melakukan penelitian secara kualitatif harus datang ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif sampai dia menemukan secara rinci apa yang diinginkan. Peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Anggito & Setiawan 2018). Dalam menguji penelitian kualitatif ini lebih memfokuskan cara mencari informasi setelah itu bergeser pada  hasil  penelitian.  Oleh  karena  itu,  peneliti  mengambil  lokus  penelitian  di  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  dengan  tujuan  untuk  menemukan  hasil  penelitian  terkait  evaluasi penerapan e-government di Pemerintah Kabupaten Bengkalis..

## HASIL PEMBAHASAN

## a. Penerapan e-Government di Kabupaten Bengkalis
Sebagaimana  termaktub  pada  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Kabupaten  Bengkalis  tahun  2021–2026,  penerapan  SPBE  Kabupaten  Bengkalis merupakan  salah  satu  fokus  dalam  misi  kedua  yakni  mewujudkan  reformasi  birokrasi  serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya Melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik
dan  masyarakat  yang  berkarakter.  Tujuan  dan  sasaran  dari  misi  tersebut  dalam  rangka peningkatan kualitas reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Selaras dengan visi  misi  yang  tertung  dalam  RPJMD  tersebut,  menjadi  sebuah  kewajiban  bagi  Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menyelenggaran pelayanan yang menerapkan pelayanan berbasis elektronik atau digitalisasi. Hal ini untu menjawab sebuah tantangan era dimana setiap orang sudah melek digital, sehingga pemerintah harus bekerja keras untuk mengimbangi pelayanan yang serba cepat namun tetap mengutamakan ketepatan dan kehati-hatian sesuai peraturan dan perundang-undangan. Intinya, pemerintah harus mampu berinovasi dalam pelayanan publik, guna mewujudkan pemerintahan yang smart atau smart government.
Untuk  mewujudkan  pelayanan  yang  mendekat  dengan  masyarakat,  maka  butuh dukungan dan komitmen bersama dari seluruh elemen baik itu dari jajaran aparatur pemerintah maupun  legislatif  dan  masyarakat  itu  sendiri.  Mengingat  pelayanan  yang  menghandalkan layanan  berbasis  elektronik,  merupakan  sebuah  keharusan  sekaligus  kebutuhan  yang  harus dilakukan  pemerintah  kepada  publik.  Sejauh  ini,  sejumlah  pelayanan  publik  di  Kabupaten Bengkalis  sudah  berbasis  elektronik,  seperti  pelayanan  pembayaran  pajak,  pelayanan pengurusan  beasiswa  pelajaran  dan  mahasiswa,  program  menyaluran  bantuan  melalui  Kartu Bengkalis Sejahtera (KBS), pelayanan pengurusan dokumen kependudukan yang diberi nama pelayanan  Molduk,  pelayanan  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  lainnya.  Intinya  sejumlah perangkat daerah sudah berlomba-lomba untuk berinovasi memberikan layanan tercepat dan akurat.
Kalangan  masyarakat  ceruk-ceruk  kampung  sudah  biasa  dengan  pelayanan  berbasis elektronik.  Sebagai  contoh  dalam  hal  belanja  online,  masyarakat  cukup  menggunakan  fitur yang  tersedia  di layanan  smartphone, lantas  barang  yang  diinginkan  sudah  sampai  ditujuan. Begitu juga bagi pelaku usaha kecil dan menengah, tidak harus membuka toko atau kedai, tapi cukup memajangkan produknya di etalase penjualan online.

## b.  Penerapan Satu Data di Kabupaten Bengkalis
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis,  disebutkan  pengaturan  satu  data  untuk  penyelenggaran  tata  kelola  data  yang dihasilkan  oleh  perangkat  daerah  dan  instansi  pusat  untuk  mendukung  perencnaaan, pelaksanaan,  evaluasi  dan  pengendalian  pembangunan  daerah.  Tujannya  untuk  memberikan acuan  pelaksanan  dan  pedoman  perangkat  daerah  dan  instansi  pusat  dalam  rangka penyelenggaran  tata  kelola  data  untuk  mendukung  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan pengendalian pembangunan daerah.
Dalam  implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  51  Tahun  2020,  diterbitkan  Surat Keputusan  Bupati  Bengkalis  Nomor  378/KPTS/IV/2022,  tentang  Pembentukan  Tim Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bengkalis. Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari  sebelumnya.  Kepala  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik  Kabupaten  Bengkalis sebagai  walidata,  yakni  perangkat  daerah  yang  melaksanakan  kegiatan  pengumpulan, pemeriksaan,  dan  pengelolaan  data,  serta  menyebarluaskan  data.  Sementara  itu  Koordinator Satu Data adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.

## 1. Pilar Pertama, Information Dissemination
Pilar  pertama adalah  information  dissemination  (catalogue),  meliputi  aspek  usability dan accessibility dari konten tersebut. Variabel yang digunakan untuk pilar pertama meliputi ketersediaan Press Release (PR); Informasi Dasar (ID); Informasi Layanan Kesehatan (ILK); Informasi  Politik  (IP);  Informasi  Layanan  Publik  Umum  (ILPU);  Formulir  Layanan  Publik (FLP);  Informasi  Bagi  Berbagai  Kelompok  User  (IKU);  Bisa  Diakses  Melalui  Smartphone (BAS);  Aplikasi  Untuk  Smartphone  (AUS);  push  services  (PS);  Informasi  Dalam  Bahasa Inggris (ING); dan informasi dalam tiga bahasa kelompok imigran terbesar (IMIG). Adapun website  yang  menjadi  sampel  penelitian  ini  sebanyak  lima  website  yang  dikelola  oleh Perangkat Daerah
Berdasarkan observasi terhadap 6 (enam) website sampel menunjukkan bahwa sebagian besar website  sesuai  memenuhi  pilar  pertama  yakni  pilar  Information  dissemination  (catalogue), yakni aspek kegunaan (usability) dan kemudahan (accessibility) terhadap mengakses konten tersedia.  Untuk  kebutuhan  pengumpulan  data,  sejak  beberapa  tahun  Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah membangun website. Kehadiran website sangat  membantu  untuk  menginput  data  dari  perangkat  daerah  sebagai  produsen  data, sebagaimana amanat dari Perbup Satu Data Kabupaten Bengkalis.

## 2. Pilar Kedua, Communication
Pada pilar kedua Communication, peneliti melakukan observasi beberapa objek seperti website sampel  dan  kanal  media  sosial  yang  dimiliki  dan  dikelola  beberapa  Perangkat  Daerah  yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan publik secara langsung. Adapun variabel dari  pilar  ini  adalah  penggunaan  media  sosial  (MDS),  ketersediaan  opsi  temu  janji  dengan aparat  pemerintah  melalui  website  (OTJ),  ketersediaan  jawaban mengenai  pelayanan  publik melalui email  (JAB),  ketersediaan  kanal email  (KTE),  ketersediaan  fitur  untuk  memberikan umpan balik dan komplain (UBK). Websiste yang dibangun tidak hanya menyediakan layanan
penyebarluasan informasi kegiatan maupun program perangkat daerah, namun menyediakan layanan timbal balik untuk merespon aspirasi dan keluh kesah masyarakat.

## Gambar 1. Layanan Umpan Balik di Website Bappeda dan DPMPTSP
Berdasarkan  analilsa  dari  hasil  observasi  website  dan  wawancara  terhadap  informan menunjukan  bahwa  evaluasi  terhadap  pilar  kedua  Communication,  belum  seluruhnya terpenuhi.  Karena  dari  lima  variabel  hanya  sebagian  yang  telah  memenuhi,  bahwa  untuk variabel penggunaan media sosial (MDS), sebanyak dua website tidak terpenuhi. Kemudian ketersediaan opsi temu janji dengan aparat pemerintah melalui website (OTJ), seluruh website tidak menyediakan fitur dimaksud. Selanjutnya untuk variabel ketersediaan jawaban mengenai pelayanan publik melalui email (JAB), hanya dua website yang menyediakan fitur. Sebaliknya untuk  variavel  ketersediaan  kanal  email  (KTE),  seluruh  website  yang  dikelola  Perangkat Daerah menyediakan kanal email.

## 3.Evaluasi Pilar Transaction Pada Penerapan E-Government
Adapun  variabel  pada  pilar  ketiga,  meliputi  pengisian  formulir  secara  online  (FON), pembayaran  pajak  secara  online  (PAJ),  pembayaran  denda  secara  online,  pembayaran  jasa secara online (JAS), ketersediaan layanan perpustakaan umum (PUS), ketersediaan portal yang terkostumisasi –costumized- (COS). Hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:
Berdasarkan observasi terhadap aplikasi Smartgov Revenue menunjukkan bahwa pilar ketiga transaction  sudah  memenuhi.  Dari  6  (enam)  variabel  sebagaimana  pilar  ketiga  evaluasi  e- goverment sebagaimana teori Fietkiewicz, dimana 4 (empat) variabel semuanya bisa dilakukan secara online seperti pengisian formulir, pembayaran denda, pembayaran jasa. Namun berbeda dengan penerapan satu data dari enam variabel pada pilar ketiga, yakni ternyata satu variabel yang terpenuhi yakni ketersediaan portal yang terkostumisasi –costumized- (COS).

## 4. Evaluasi Pilar Keempat, Interoperability (Integration)
Pilar keempat dari model evaluasi pada teori Fietkiewicz adalah Interoperability (Integration). Untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  penerapan  e-government  dan  satu  data  di  Kabupaten Bengkalis, peneliti melakukan wawancara terhadap informan dan observasi langsung sejumlah website  yang  menjadi  sampel.  Adapun  variabel  yang  ada  pada  pilar  ini,  terkait  dengan ketersediaan  entry  homepage  dan  keberadaan  koordinasi  antar  otoritas  (software/standar keamanan/intranet/database). Seyogianya, penerapan e-government dalam sebuah pemerintahan, tersedia layanan publik dalam bentuk aplikasi maupun website yang terintegrasi dalam satu tempat.
Gambar 2 Homepage pada website bengkaliskab.go.id
Berdasarkan  observasi  seluruh  aplikasi  pelayanan  publik  yang  dikelola  Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum terintegrasi dalam satu wadah atau satu website. Meskipun demikian, keberadaan fitur maupun aplikasi pelayanan itu tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sementara itu, data yang ditampilkan merupakan dari produsen data dalam hal ini perangkat daerah maupun instansi vertikal, sehingga datanya dapat dikatakan terintegrasi dan tidak ada perbedaan. Jika ada deviasi data yang diperoleh dengan data yang dicocokan antara data dari instansi terkait, maka Walidata langsung berkoordinasi untuk memastikan data tersebut benar- benar akurat.
5. Evaluasi Pilar Kelima, Participatio n
Pilar kelima dari model evaluasi pada teori Fietkiewicz adalah Participation. Adapun variabel dalam pilar ini meliputi ketersediaan kuisoner online (KON), keberadaan forum atau platform untuk memberikan pertanyaan kepada penyedia layanan (TAY), ketersediaan saluran untuk  melakukan  pertemuan  publik  secara  online  (TMO),  dan  ketersediaan  saluran  untuk melakukan voting secara online (VOT). Hasil observasi terhadap penerapan e-government dan satu data di Kabupaten Bengkalis menunjukan bahwa ternyata belum memenuhi pilar kelima sebagaimana teori Fietkiewicz, yakni pilar partisipasi (participation).

## Kendala Penerapan E-Government
Terdapat beberapa kendala dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik dan penerapan Satu Data di Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:

## 1). Minimnya Sumberdaya Manusia Tenaga Ahli
Masalah  sumberdaya  manusia  (SDM)  pada  penerapan  e-government  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  menjadi  persoalan  urgen.    Jumlah  tenaga  TIK    maupun pengelola Satu Data sangat minin dan didominasi oleh tenaga honorer.

## 2). Aplikasi Belum Terintegrasi
Jumlah  website  milik  Perangkat  Daerah  sebanyak  47  website,  sedangkan  jumlah aplikasi  pelayanan  publik  lebih  dari  25  aplikasi.  Meskipun  demikian  dari  sekian  banyak website  dan  aplikasi  layanan  publik  yang  dibangun,  namun  balum  terintegrasi  dalam  satu wadah, sehingga setiap publik yang ingin membuka dan membuka aplikasi, harus mencari satu- satu.

## 3). Ego Sektoral Perangkat Daerah
Ada  anggapan  tanggungjawab  pelaksanaan  e-government  atau  SPBE  berada  pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Disamping itu dalam hal pengadaan  internet,  tidak  dilakukan  satu  pintu  oleh  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan Statistik  Kabupaten  Bengkalis,  melainkan  seluruh  Perangkat  Daerah  mengalokasikan pengadaan  internet  masing-masing.    Dalam  penerapan  Satu  Data  di  Kabupaten  Bengkalis, terjadi  datanya  hanya  diketahui  oleh  pengampu  bidang  urusan  tersebut,  sementara  Dinas Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  Kabupaten  Bengkalis  sebagai  walidata  tidak mendapatkan informasi.  Tidak hanya itu, belum ada kesadaran dari perangkat daerah untuk mengupload sendiri data-data yang ada di website statistik.bengkaliskab.go.id.
4). Sarana Pendukung Masih Minim
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  informan  menunjukan  bahwa  sarana pendukung  penerapan  SPBE  di  Kabupaten  Bengkalis  ini  belum  terpenuhi  secara  maksimal. Diantaranya,  saat  ini  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  belum    mempunyai  sarana  comand center atau pusat komando pelaksanaan SPBE, kapasitas server yang dikelola sendiri masih terbatas,  yakni  sebanyak  3  (tiga)  unit.  Kemudian  jumlah  fasilitas  internet  gratis  di  fasilitas sebanyak  5  (lima) lokasi  dan  fasilitas  CCTV  baru  sebatas  pada  2  (dua)  lokasi.    Begitu  juga dalam hal penyelenggaraan Satu Data sarana infrastruktur pendukung  sangat minim, seperti komputer yang memiliki spesifikasi dan kapasitas tinggi, peningkatan server, pengembangan aplikasi, dan lain sebagainya

## 5). Belum Terbentuk Forum Data
Saat  ini  belum  terbentuknya  Forum  Satu  Data,  padahal  wadah  ini  berfungsi  sebagai wahana untuk berkumpul seluruh produsen data mulai level intansi daerah dan vertikal untuk mengolah data statistik. Padahal sesuai ketentuan Perpres nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Kabupaten Bengkalis dikeluarkan Perbup nomor 51 Tahun 2020 tentang Satu  Data  Kabupaten  Bengkalis,  mengamanatkan  kehadiran  forum  data  bertujuan  untuk mewujudkan basis data yang akurat, terpadu, terpusat, dan terintegrasi

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  disusun  oleh  penulis,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  telah  menerapkan  pelayanan berbasis elektronik, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Layanan Pengadaan Secara  Elektronik  (LPSE),  Sistem  Informasi  Rencana  Umum  Pengadaan  (SIRUP),  layanan pembayaran perpajakan melalui QRIS, layanan pembayaran pajak, layanan kerja sama media, layanan pengaduan dan lainnya. Evaluasi penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Bengkalis,  belum  seluruhnya  memenuhi  keteria  sebagaimana  teori  Fietkiewicz yakni yakni pilar pertama information dissemination ( catalogue ), pilar kedua, communication, pilar  ketiga,  transaction,  pilar  keempat,  interoperability  (integration),  pilar  kelima, participation. Meski telah menerapkan e-government dalam pelayanan publik, namun belum menerapkan  layanan  e-office  untuk  mengurangi  penggunaan  kertas  atau  paperless.  Saat  ini dalam pelayanan surat menyurat masih menggunakan kertas. . Satu Data Kabupaten Bengkalis merupakan bagian untuk mewujudkan transparansi, saat ini sudah terintegrasi. Hal ini dengan terbentuknya Tim Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bengkalis.
Berberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  e-government  dan  Satu  Data  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu  Sumberdaya manusia dalam penerapan e- government  dan  Satu  Data  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  masih minim,.Selain  itu  sarana  dan  prasarana  dalam  penerapan  e-government  dan  Satu  Data  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga masih minim, selanjutnya masih ditemukan ego sektoral masing-masing perangkat daerah, disamping itu aplikasi belum terintegrasi dalam satu website, dan juga belum terbentuk forum data dalam pengelolaan Satu Data di Kabupaten Bengkalis.

## REFERENSI
Angga,  Dita,  2017.  Sistem  E-Government  Belum  Efektif.  Koran  Sindo.  http://koran- sindo.com/page/news/2017-03-13/0/26
Anggito, Albi. Setiawan, Johan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi Jawa Barat, CV Jejak. ISBN: 978-602-474-392-5 Diakses pada cetakan pertama Oktober 2018 Arikunto, S. 2010, Dasar-Dasar Evaluasi Program Pendidikan (Edisi Ketiga). Bumi Aksara Bambang Irawan, Muhammad Nizar Hidayat (2021), E-government: Konsep, Esensi dan Studi Kasus, Mulawarman University Press.
Boru,  T.  (2018).  Research  design  and  methodology.  Retrieved  on  2  March  2021.  DOI:
10.13140/RG.2.2.21467.62242
Hiller, J. S. 2001. Privacy strategies for electronic government. E-Government, 200, 162–198. Rasyid  M.  Ryaas,  2007.  Memaknai  Fungi  Pemerintah,  Cetakan  VI,  Jakarta,  Penerbit  PT.
Mutiara Sumber Widya
Suaedi, Falih dan Wirdayanto, Bintoro (2010). Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokraasi dan E-Governance. Yogyakarta. Graha Ilmu..