JPPI Vol 8 No 2 (2018) 169 - 185

## Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
771/AU1/P2MI-LIPI/08/2017 32a/E/KPT/2017
e-ISSN: 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402
DOI:10.17933/jppi.2018.080206
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TERHADAP PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN KONTEN PADA EKOSISTEM DIGITAL MELALUI OVER THE TOP

## POLICY DEVELOPMENT TOWARDS APPLICATION AND CONTENTS SERVICE PROVIDERS ON DIGITAL ECOSYSTEM THROUGH OVER THE TOP

## Ahmad Budi Setiawan
Puslitbang APTIKA & IKP, Badan Litbang SDM. Kementerian Kominfo. Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110. Telp./Fax.: 021-3800418 e-mail: ahma003@kominfo.go.id
Naskah diterima: 1 Agustus 2018; Direvisi : 29 November 2018 ; Disetujui : 12 Desember 2018

## Abstrak
Peningkatan penggunaan ponsel cerdas dan ketersediaan pita lebar nirkabel telah mendorong penggunaan platform dan layanan berbasis Internet yang sering bersaing dengan layanan serupa berdasarkan teknologi yang lebih lama. Platform seperti  itu  telah  mendapatkan  popularitas  terutama  di  negara-negara  berkembang  karena  menelepon  melalui  internet jauh lebih murah daripada membuat panggilan di jaringan telekomunikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi dan layanan online ini mengubah sektor tradisional dan mengubah lanskap ekonomi pasar. Meningkatnya popularitas aplikasi  dan  layanan  tersebut,  sering  disebut  oleh  regulator  telekomunikasi  sebagai  layanan  " Over-The-Top "  (OTT), membawa  tantangan  regulasi  baru  bagi  pemerintah.  Dibutuhkan  strategi  regulasi  yang  matang  untuk  dapat  terus mengembangkan ekosistem digital di Indonesia.  Keluaran  dari kajian ini  menghasilkan  rekomendasi  untuk  kebijakan terkait dengan  kebijakan layanan aplikasi dan  konten pada ekosistem digital  melalui internet ( Over-The-Top ). Kajian ini  dilakukan  secara  kualitatif  melalui  studi  literatur.  Materi  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  berasal  dari    makalah, paparan kebijakan dari pemangku kebijakan, buku yang terkait dengan ekonomi digital, termasuk surat kabar, majalah, maupun jurnal penelitian yang terkait dengan bidang kajian. Tindak lanjut dari kajian ini adalah tersedianya kebijakan yang tepat untuk mendukung penyediaan layanan aplikasi dan konten pada ekosistem digital melalui akses internet.
Kata kunci: Layanan Aplikasi, Layanan Content, Ekosisten Digital; Over-The-Top

## Abstract
Increased  use  of  smartphones  and  the  availability  of  wireless  broadband  have  encouraged  the  use  of  Internet-based platforms  and  services  that  often  compete  with  similar  services  based  on  older  technologies.  Such  platforms  have gained popularity, especially in developing countries because calling over the internet is much cheaper than making calls  on  telecommunications  networks.  This  research  shows  that  these  online  applications  and  services  change  the traditional  sector  and  change  the  landscape  of  the  market  economy.  The  increasing  popularity  of  these  applications and  services,  often  referred  to  by  telecommunications  regulators  as  "Over-The-Top"  (OTT)  services,  brings  new regulatory  challenges  to  the  government.  A  mature  regulatory  strategy  is  needed  to  continue  to  develop  digital ecosystems in Indonesia. The output of this study produced recommendations for policies related to application service policies and content on the digital ecosystem via the internet (Over The Top). This study was conducted qualitatively through  literature  studies.  The  material  used  in  this  study  came  from  papers,  policy  exposures  from  stakeholders, books related to the digital economy, including newspapers, magazines, and research journals related to the field of study.  The  follow-up  of  this  study  is  the  availability  of  appropriate  policies  to  support  the  provision  of  application services and content on the digital ecosystem through internet access.
Keywords : Application Services; Content Services; Digital Ecosystem, Internet (Over The Top)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Layanan Over-The-Top (OTT) saat ini telah banyak  digunakan  oleh  masyarakat  Indonesia. Istilah  OTT  semakin  mulai  populer  saat  ini  di kalangan  akademisi,  pemerintah  maupun  pihak telekomunikasi,  salah  satunya  adalah  masalah regulasi  operator  oleh  pemerintah  dan  pembagian keuntungan  bisnis  antara  penyedia  layanan  dan aplikasi  berbasis  OTT  dengan  operator  ( provider ) penyedia jasa internet/ penyelenggara telekomunikasi  (Direktorat  Telekomunikasi,  2017). Keberadaan  OTT  menjadi  ancaman  terberat  bagi operator  jasa  internet  karena  mendorong  lalu  lintas data  makin  ke  puncak  serta  membuat  para peselancar  dunia  maya  makin  mengkonsumsi banyak data, bandwidth maupun konten, akan tetapi OTT sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap kemampuan bandwidth ,  hak  cipta  ( copyrights ) maupun redistribusi konten. Sebaliknya mereka bisa mengiklankan atau memperoleh pendapatan berdasarkan  iklan  atau  sisipan  iklan  terhadap layanan  mereka.  Hal  ini  yang  menyebabkan ketimpangan pendapatan antara OTT dan penyelenggara telekomunikasi. Meskipun demikian, masyarakat  umum  mungkin  belum  terlalu  familiar dengan  istilah  OTT.  Namun  apabila  diberikan beberapa  buah  contoh  seperti;  Line,  Kakao  Talk, WhatsApp,  Youtube  Mobile,  Facebook  Mobile masyarakat  umum  akan  lebih  familiar  dengan aplikasi  dan  layanan  tersebut  yang  merupakan contoh dari OTT.
Di sisi lain, layanan OTT juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup & pertumbuhan  ekonomi,  contohnya;  Aplikasi  Gojek,
Uber,  Grab  dan  sebagainya.  Layanan  OTT  mampu menggerakkan  sektor  UKM  dan  Ekonomi  Kreatif. Akan  tetapi  tidak  ada  aturan  apapun  terkait penyelenggaraan  OTT  di  Indonesia  sehingga perlindungan  terhadap  konsumen  pun  tidak  ada. Beberapa penyelenggara Telekomunikasi mengeluhkan  keberadaan  OTT  Komunikasi  yang secara  tidak  langsung  menggerus  pendapatan mereka.  Potensial  pajak  bagi  Negara  hilang terhadap Digital Advertising lewat OTT dikarenakan  kedudukan  mereka  di  luar  negeri (Puslitbang APTIKA & IKP, 2016). Beberapa OTT juga  menyediakan  konten-konten  yang  melanggar wilayah  hukum,  misalnya  konten  pornografi, Lesbian,  Gay,  Biseksual,  Transgender  (LGBT)  dan Terorisme (Direktorat Telekomunikasi, 2017).
Terkait  dengan  maraknya  OTT,  Saat  yang bersamaan  ini,  pemerintah  Indonesia  sedang mencanangkan    Indonesia    sebagai the  largest digital    economy  2020 dan  ditargetkan  menjadi yang  terbesar  di    Asia  Tenggara.  Salah  satu landasan pembangunan nasional dalam pencanangan  ini  adalah  sektor  digital.  Pemerintah menargetkan transaksi e-commerce mencapai senilai  US$  130  miliar  dan  menciptakan  1000 teknopreneur  dengan  nilai  bisnis  US$  10  miliar pada  tahun  2020  (Puslitbang  APTIKA  &  IKP, 2016).
Untuk    mencapai    target    tersebut, diperlukan    peta    jalan    membuka    akses    berbagai macam    sektor    bisnis  untuk    masuk,    bergabung, dan    memperkuat    bangunan    ekosistem    ekonomi digital.  Salah  satunya  dengan mengetahui potensi pertumbuhan  ekonomi  digital  di  Indonesia  serta benchmark e-commerce pada  negara-negara  lain.
Tidak  dipungkiri terdapat beragam  masalah  dalam pencapaian  target  ini,    diantaranya    perubahan model  bisnis  berbagai  sektor  dari  konvensional ke    digital.    Faktor    sosiokultur    masyarakat    yang tidak    dengan  cepat    dapat    mengadopsi    sistem ekonomi    digital.    Faktor    lain    adalah    kendala yang  dialami  para  pelaku  startup  bisnis  dalam ekosistem  digital,  masalah    internasionalisasi (perusahaan-perusahaan    nasional    yang    diakusisi oleh    perusahaan    asing),  perlindungan  konsumen, serta regulasi dari transaksi online itu sendiri.
Ada banyak kegagalan di antara perusahaan-perusahaan  ini  dan  sekarang  saatnya untuk  melihat  ke  belakang  dan  belajar  dari kesalahan  di  masa  lalu.  Banyak  literatur  yang memberikan gambaran yang tentang alasan kesuksesan  dan  kegagalan  pada  perusahaan- perusahaan  start-up.  Janenko  (Janenko,  2003) menguji  ilusi  kesuksesan  otomatis  sebagai  alasan utama  untuk dot-com  doom .  Menurutnya,  banyak perusahaan  mengotomatisasi  banyak  aspek  proses bisnis  melalui  situs  web  dan  berpikir  bahwa kesuksesan  akan  mengikuti  secara  otomatis. (Varianini  dan  Vaturi,  2000)  menemukan  alasan serupa  untuk  kegagalan.  Para  penulis  juga menawarkan  beberapa  faktor  keberhasilan  seperti mempertahankan  aliran  konstan  informasi  pasar, organisasi  yang  fleksibel,  menetapkan  tujuan  di muka,  penekanan  kuat  pada  pemasaran.  Lovelock (Lovelock,  2001)  menemukan  sejumlah  faktor alasan  untuk  kehancuran  bisnis  dot-com,  antara lain:  model  bisnis  yang  tidak  layak,  antara  biaya dan  laba,  tidak  adanya  keunggulan  kompetitif, kurangnya  manfaat  bagi  konsumen,  masalah  dalam organisasi dan pelaksanaan, manajemen pemenuhan gudang  yang  tidak  efektif  serta  konflik  situs  web dengan mitra bisnis.
Seiring  dengan  hal  tersebut,  saat  ini pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK) saat ini sudah sangat luar biasa. Pemanfaatannya  bukan  hanya  sekedar  untuk mempercepat  pekerjaan,  namun  juga  digunakan sebagai  sarana  mencari  informasi,  sarana  belajar, sarana  usaha  dan  sarana  bersosialisasi.  Internet  di Indonesia sebagai salah satu produk dari Teknologi Informasi,  termasuk  produk  yang  mengalami peningkatan  penggunaan  dan  pemanfaatan  yang pesat. Sejak dibangunnya internet exchange (IX) di beberapa  kota  besar  di  Indonesia,  pertumbuhan pengguna  internet  dan  yang  memanfaatkan internet terus mengalami peningkatan yang luar biasa.
Model pengembangan e-Business menuntut pemerintah  lebih  banyak  mengawasi  kegiatan- kegiatan  yang  berhubungan  dengan  electronic business.  Terhadap  7  (tujuh)  area  utama  dalam pengembangan  e-Business  Indonesia,  yaitu; Supply Chain ,  Aplikasi,  Jaringan,  Transaksi,  Modal Intelektual, Investasi dan Inovasi.
Peningkatan  produksi  dan  produktivitas  ini dapat  membangun  kekuatan  ekonomi  sebagai dampak  peningkatan  keterampilan.  Demikian  juga, peningkatan  keterampilan  sumber  daya  manusia (SDM)  di  bidang  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi akan memperkuat intelektual, sedangkan peningkatan berbagai aplikasi Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  dalam  kehidupan  baik dalam  komunitas  online  maupun  dalam  kerangka keterbukaan informasi membawa pada terbangunnya kekuatan sosial.
Maksud  diadakannya  kajian  ini  adalah untuk  memberikan  gambaran  dan  rekomendasi untuk  regulasi  mengenai  pengembangan  layanan aplikasi konten pada ekosistem digital melalui OTT.

## Tinjauan Literatur
Kajian ini berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan  dengan  objek  kajian.  Teori  yang digunakan terkait dengan teori riset kebijakan dalam rangka  menghadapi  revolusi  bisnis  berbasis platform  sebagai  penggerak  ekonomi  digital  di Indonesia.  Beberapa  literatur  yang  dapat  dijadikan sebagai  referensi  dalam  kajian  ini  adalah  sebagai berikut:

## Aplikasi Over-The-Top
Over-The-Top (OTT)  adalah  aplikasi  atau layanan apa pun yang menyediakan produk aplikasi atau  layanannya  melalui  internet  dan  mengabaikan distribusi tradisional. Layanan OTT secara keseluruhan    memiliki  keterkaitan  dengan  media dan  komunikasi  dan  pada  umumnya,  meskipun tidak selalu, dapat diakses dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan model bisnis tradisional.  Perkembangan  aplikasi  OTT  telah menyebabkan  konflik  luas  antara  perusahaan  yang menawarkan  layanan  serupa  atau  tumpang  tindih. Penyelenggara  jasa  internet  harus  mengantisipasi tantangan  yang  terkait  dengan  perusahaan  pihak ketiga yang menawarkan aplikasi over-the-top .
OTT  diimplementasikan  dalam  bentuk aplikasi  dan  layanan  aplikasi,  bentuk  video  dan audio  streaming , messaging (kirim  terima  pesan instan),  dan  jejaring  sosial,  memanfaatkan  koneksi internet dari penyedia (dalam hal ini operator/penyedia  telekomunikasi)  dan  berbasis mobile.  Secara  teknis,  OTT  berjalan  pada Application  Layer ,  yaitu  lapisan  teratas  pada pemodelan  layer  TCP/IP  maupun  OSI.  Gambar  1 berikut  ini  menjelaskan  posisi  layanan  OTT  pada OSI layer
Dilihat  dari  sudut  pandang  jaringan komputer,  semua  aplikasi  dan  layanan  berbasis OTT  berada  pada Application  Layer .  Umumnya
aplikasi  OTT    berjalan  pada  platform  mobile. Misalnya  pada handphone , smartphone dan  PDA ( Personal  Digital  Assistant ).  Namun  banyak  juga yang  berjalan  di  komputer  desktop.  Tatap  muka aplikasi  umumnya  menggunakan  web  maupun aplikasi mobile.
Gambar 1. Tingkatan pada OSI Layer (Day & Zimmermann, 1983)
OTT  dengan  model  aplikasi mobile  web menurut  Chen  (Chen,  2016)  merupakan  suatu aplikasi  yang  dibangun  menggunakan  XHTML, CSS,  dan  Javascript  di  mana  dapat  diakses  oleh pengguna  melalui  penjelajah  situs  mobile.  Aplikasi mobile  web ini  tidak  perlu  dipasang  ataupun dikompilasi pada perangkat mobile dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten  dalam  kondisi  yang real-time ,  di  mana  aksi untuk  menjelajah  aplikasi  ini  biasanya  dilakukan dengan cara mengeklik atau menyentuh.

## Layanan Aplikasi dan Konten
Aplikasi  adalah  program  apa  pun,  atau sekelompok  program,  yang  dirancang  untuk pengguna  akhir  ( end-user ).  Perangkat  lunak aplikasi,  dikenal  juga  sebagai  en d-user  program , mencakup  hal-hal  seperti  program  basis  data, pengolah kata, peramban dan kertas kerja (Ceruzzi, 2000).  Secara  kiasan,  aplikasi  berada  di  atas perangkat  lunak  sistem  karena  mereka  tidak  dapat berjalan  tanpa  sistem  operasi  dan  utilitas  sistem. Perangkat  lunak  sistem  terdiri  dari  program  tingkat
rendah  yang  berinteraksi  dengan  komputer  pada tingkat  yang  sangat  dasar.  Ini  termasuk  sistem operasi,  kompiler,  dan  utilitas  untuk  mengelola sumber daya komputer.
Aplikasi dapat dipaketkan dengan komputer dan  sistem  perangkat  lunak  yang  bekerja  pada komputer atau diinstalasikan secara terpisah (Ryan, 2013).  Selain  itu  dapat  juga  dipaketkan  sebagai aplikasi  paten  ( proprietary )  atau  sumber  terbuka ( open-source ). Aplikasi yang dibuat untuk platform seluler  disebut  aplikasi  seluler.  Dalam  hal  ini, aplikasi  yang  bekerja  ( running )  diatas  sistem aplikasi  pada  sebuah  platform  disebut  sebagai konten  aplikasi.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir, aplikasi  konten  atau  yang  biasa  dikenal  dengan istilah "Apps", telah menjadi populer untuk merujuk pada  aplikasi  untuk  perangkat  bergerak  ( mobile devices )  seperti  smartphone  dan  PC  tablet.
Kapasitas konten aplikasi untuk perangkat bergerak biasanya  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  dengan aplikasi pada komputer personal. Gambar 2 berikut ini  mengilustrasikan  hirarki  layanan  aplikasi  dan konten pada sebuah platform
Gambar 2. Hirarki Aplikasi dan Konten (Kurbalija, 2015)
Layanan  aplikasi  pada  perangkat  mobile dapat  bekerja  menggunakan  akses  Internet  dengan paket data atau secara luring. Saat ini di Indonesia, layanan  aplikasi  dan  layanan  konten  telah  diatur
melalui sebuah regulasi, yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi  dan  Informatika,  Republik  Indonesia No.  3  tahun  2016  tentang  Penyediaan  Layanan Aplikasi  dan/atau  Konten  Melalui  Internet.  Dalam regulasi  tersebut,  definisi  layanan  aplikasi  adalah pemanfaatan  jasa  telekomunikasi  melalui  jaringan telekomunikasi  berbasis  protokol  internet  yang memungkinkan  terjadinya  layanan  komunikasi dalam  bentuk  pesan  singkat,  panggilan  suara, panggilan  video,  dan  daring  percakapan  ( chatting ), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan  data,  permainan  ( game ),  jejaring  dan media sosial, serta turunannya.
Sementara  itu,  definisi  layanan  konten melalui  internet  adalah  penyediaan  semua  bentuk informasi  digital  yang  terdiri  dari  tulisan,  suara, gambar,  animasi,  musik,  video,  film,  permainan ( game )  atau  kombinasi  dari  sebagian  dan/atau semuanya,  termasuk  dalam  bentuk  yang  dialirkan ( streaming )  atau  diunduh  ( download )  dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi  berbasis  protokol  internet.  Adapun dalam  regulasi  tersebut  juga  didefinisikan  bahwa penyediaan  layanan  aplikasi  dan/atau  konten melalui  internet,  yang  selanjutnya  disebut  Layanan OTT, adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet  dan/atau  penyediaan  Layanan  Konten Melalui Internet.

## Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kebijakan  di  bidang  Teknologi  Informasi dan  Komunikasi  (TIK)  didefinisikan  sebagai  suatu panduan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  bagi masyarakat  dalam  kaitan  pemanfaatan  TIK  dan untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  dari  sektor tersebut.  Kebijakan  ini  berkaitan  dengan  isu-isu yang  berhubungan  dengan  penyebaran  informasi,
Aplikasi Konten Aplikasi Konten Aplikasi Konten Aplikasi Konten Aplikasi Konten Aplikasi Konten Aplikasi Konten Aplikasi Konten Aplikasi Konten Sistem Aplikasi Aplikasi Konten Aplikasi Konten Aplikasi Konten Aplikasi Konten Perangkat / Device
pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  penyebaran teknologi  serta  pemanfaatannya  (Labelle,  2005). Namun,  literatur  kedua  mendefinisikan  kebijakan TIK  sebagai  sebuah  kode  yang  menjelaskan  tugas, tanggung jawab, dan hak-hak pemangku kepentingan teknologi dan menetapkan pemanfaatan  TIK  yang  dapat  diterima  dan  efisien. Sebagian besar berkaitan dengan masalah keamanan dan  efisiensi  (Kalika,  2007).  Literatur  lain menggambarkan  kebijakan  TIK  sebagai  dukungan untuk  berbagai  tujuan  dan  aspirasi  penting pemangku  kepentingan.  Hal  ini  terkait  dengan investasi  TIK,  kemampuan  untuk  merancang  atau menggunakan  TIK  dengan  cara  yang  kompatibel dengan  pengembangan  aspirasi  lokal,  nasional  dan regional  (Mansell,  2008). Perbedaan dalam  definisi kebijakan  TIK  dan  variasi  ruang  lingkup  dapat diidentifikasi pada titik ini. Definisi pertama adalah batasan yang sangat umum dan ruang lingkup untuk informasi dan pemanfaatan teknologi.
Ada  pendapat  yang  berbeda  di  antara  para ahli di mana konteks atau indikator harus diberikan prioritas  dalam  penelitian  kebijakan  TIK  masa depan.  Dengan  kata  lain,  apakah  prioritas  tertinggi harus  diberikan  kepada  negara  berkembang  untuk mempertimbangkan apa yang praktis untuk dicapai, atau semua negara harus dipertimbangkan (Mansell, 2008).  Namun,  ia  berpendapat  bahwa  tujuan emansipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  adalah universal.  Oleh  karena  itu,  dapat  diterapkan  untuk lingkungan  barat  dan  non-barat . Di  sisi  lain, penelitian  telah  menunjukkan  bahwa  inisiatif kebijakan  TIK  gagal  jika  dibuat  umum  di  antara berbagai negara (Liagouras, 2010).
Dengan  demikian,  faktor  keikutsertaan masyarakat  harus  diakui  untuk  mencapai  inisiatif TIK  yang  berkelanjutan  (Huggins,  2002).  Prioritas
penelitian  kebijakan  TIK  adalah  untuk  diberikan kepada  konteks  yang  secara  aktif  terlibat  dengan kehidupan  sehari-hari  orang  dan  menyibukkan kondisi material dari kehidupan komunitas (Mansell, 2008). Namun, organisasi harus memiliki akses ke kerangka kerja agar berhasil mengintegrasikan  gaya  manajemen  teknologi  ke dalam tata kelola perusahaan mereka saat ini (Love, 2004). Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan  kerangka  kebijakan  dan  strategi TIK  (Labelle,  2005)  sebagai  panduan  dalam menentukan implementasi mereka sendiri (Dawson, 2006).  Kerangka  kerja  kebijakan  TIK  yang dikembangkan  untuk  organisasi  mungkin  tidak sepenuhnya  dapat  diterapkan  atau  diadopsi  untuk organisasi  lain,  tetapi  perbandingan  beberapa kerangka dapat berpotensi menghasilkan pengenalan yang komprehensif yang diterima dalam konteks yang lebih luas (Reza Alinaghian, 2010).
Dalam  hasil  kajian  lainnya  yang  dilakukan oleh  Ananditha  (Ananditha,  2015),  menyebutkan bahwa  kondisi  Ekosistem  TIK  berdasarkan  model New ICT Ecosystem (Fransman), kekuatan Indonesia  berada  dalam  layer  3  yaitu  industri konten  dan  aplikasi.  Beberapa  strategi  kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam ekosistem TIK Indonesia  untuk  mendorong  pertumbuhan  industri lokal  dan  ekonomi  kreatif  antara  lain  kerjasama sektor  pemerintah  dan  swasta  untuk  membangun inkubasi  TIK  dan technopark sebagai  peningkatan pembangunan  kapasitas  ( capacity  building )  dan modal  awal  bagi  perusahaan  pemula  dan  sebagai pusat pengembangan teknologi bagi industri TIK.

## METODE
Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian ini  berkaitan  dengan  kebijakan  pengembangan
layanan  aplikasi  konten  pada  ekosistem  digital melalui  OTT . Penelitian  kebijakan  ini  bersifat deskriptif,  analitis,  menjelaskan  proses  serta sebab- akibat fenomena yang terjadi terkait dengan bidang yang permasalahan yang dikaji.
Guna  memperoleh  gambaran  yang  relatif utuh  mengenai  masalah  dan  solusi  pemecahannya, kajian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu kajian  yang  bertujuan  untuk  menyusun  teori  dasar penelitian. Materi-materi yang digunakan bersumber  dari  makalah,  paparan  kebijakan  dari pemangku  kebijakan,  buku  yang  terkait  dengan ekonomi  digital,  termasuk  surat  kabar,  majalah, maupun  jurnal  penelitian  yang  terkait  dengan bidang  kajian.  Gambar  berikut  ini  menjelaskan kerangka kerja penelitian yang dilakukan
Gambar 3 . Kerangka kerja penelitian
Dalam  melakukan  penelitian,  digunakan
data  sekunder  yang  dikumpulkan  dari  berbagai sumber/data kualitatif yang terkait dengan kebijakan  dibidang  ekonomi  digital  dan  layanan internet  di  Indonsia.  Investigasi  menggunakan analisis  kontekstual  dari  kasus  kebijakan  di Indonesia  termasuk  mengumpulkan  informasi beberapa  kasus  terkait  dengan  layanan  konten  dan ekonomi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan internet di Indonesia saat ini telah  mencapai  54,67%  atau  143,26  juta  pengguna aktif  di  tahun  2018  dengan  pengguna  layanan mobile  mencapai  177,9  Juta  dengan  87,13-89,35% aktif  mengakses  media  sosial  dan  aplikasi percakapan  (APJII,  2017).  Disaat  yang  bersamaan, pertumbuhan  pengguna  yang  masif  ini  membuka potensi  bisnis  dari  penyedian  layanan  aplikasi  dan konten pada ekosistem ekonomi digital.
Peningkatan penggunaan ponsel cerdas dan ketersediaan  pita  lebar  nirkabel  telah  mendorong penggunaan  platform  dan  layanan  berbasis  Internet yang  sering  bersaing  dengan  layanan  serupa berdasarkan  teknologi  yang  lebih  lama.  Misalnya layanan  seperti  Facebook,  Skype,  dan  WhatsApp yang  menawarkan  panggilan  suara  atau  video melalui  Internet  bersaing  dengan  SMS  tradisional dan panggilan suara melalui jaringan telekomunikasi. Platform seperti itu telah mendapatkan popularitas terutama di negara-negara berkembang  karena  menelepon  melalui  internet jauh  lebih  murah  daripada  membuat  panggilan  di jaringan  telekomunikasi.  Streaming  video  online dan  layanan  TV  seperti  Netflix  dan  online  juga bersaing  dengan  penyiar  dan  penyedia  jaringan tradisional.
Aplikasi  dan  layanan  daring  ini  mengubah sektor  tradisional  dan  mengubah  lanskap  ekonomi
Permaslahan Riset
Teori dan Konsep didukung Studi Kontekstual terkait Ekonomi Digital berikut informasi yang relevan

## Data Sekunder
Teknik Deskriptif untuk analisis data
Rekomendasi riset
pasar.  Meningkatnya  popularitas  aplikasi  dan layanan  tersebut,  sering  disebut  oleh  regulator telekomunikasi sebagai layanan "Over-the-top" atau OTT,  membawa  tantangan  regulasi  baru  bagi pemerintah.  Secara  historis,  sebagian  besar  dari layanan  ini  tidak  memerlukan  lisensi  atau diharuskan membayar biaya lisensi apa pun. Karena penggunaan  layanan  semacam  itu  meningkat  di negara-negara  berkembang,  pemerintah  bergegas untuk  membuat  aturan  yang  akan  menjadikan penyedia  OTT  tunduk  pada  pajak  lokal,  keamanan, dan kewajiban regulasi konten sering kali di bawah tekanan  dari  para  pemegang  saham  telekomunikasi yang  mencari  perlindungan  dari  perubahan  dan persaingan.
Potensi Over The Top di Indonesia
Layanan  OTT  adalah  layanan  dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan  melalui  jaringan  internet  (Direktorat Telekomunikasi,  2017).    Bisa  dikatakan  juga layanan OTT adalah “menumpang” karena sifatnya yang  beroperasi  di  atas  jaringan  internet  milik sebuah  operator  telekomunikasi.  Beberapa  contoh perusahaan yang beroperasi di layanan OTT adalah Facebook,  Twitter,  Youtube,  Viber,  dan  lain-lain (Direktorat  Telekomunikasi,  2017).    Perusahaan- perusahaan  layanan  OTT  seperti  Whatsapp  dan lainnya umumnya tidak memiliki bentuk kerjasama resmi dengan para penyelenggara telekomunikasi.
Potensi penguna layanan OTT dapat dilihat dari  jumlah  pengguna  internet.  Berdasarkan  hasil survey  Asosiasi  Penyedia  Jasa  Internet  Indonesia (APJII),  di  Indonesia  terus  meningkat  setiap tahunnya.  Indonesia  mengalami  peningkatan  yang cukup  drastic  dalam  jumlah  pengguna  internet (APJII,  2017).  Dari  252,4  juta  jiwa  penduduk
Indonesia  di  tahun  2015,  88,1  juta  diantaranya adalah  pengguna  internet.  Hal  ini  meningkat  di tahun  2016  dengan  total  132,7  juta  pengguna internet  dari  254,6  juta  jiwa  penduduk.  Disamping itu,  untuk  ekosistem  digital  konten,  faktor pendorongnya adalah tumbuhnya local enterpreneur industri  konten  serta  banyaknya pengembang  aplikasi  yang  memandang  Indonesia sebagai dasar perkembangan konten global.
Dari  jumlah  itu,  sebanyak  106  juta  (40 persen) orang aktif di media sosial. Telepon seluler (ponsel)  menjadi  media  yang  dipilih  untuk mengakses  media  sosial  yaitu  sebesar  92  juta. Tingginya  pertumbuhan  pengguna  internet  itu  juga diimbangi  dengan  tingginya  pemilik  ponsel  yaitu sebesar  91  persen  populasi  Indonesia.  Sedangkan pengguna smartphone berjumlah 47 persen.
Gambar 4 . Pertumbuhan Pengguna Internet (APJII, 2017)
Saat  ini  pemerintah  sedang  mencanangkan Indonesia  sebagai  pemain  ekonomi  digital  terbesar pada 2020 dan ditargetkan menjadi yang terbesar di Asia  Tenggara.  Salah  satu  landasan  pembangunan nasional  dalam  pencanangan  ini  adalah  sektor
digital. Pemerintah menargetkan transaksi perdagangan  elektronik  ( e-commerce )  mencapai senilai  US$  130  miliar  dan  menciptakan  1000 teknopreneur  dengan  nilai  bisnis  US$  10  miliar pada tahun 2020.
Gambar 5 . Nilai bisnis ritel ecommerce Indonesia 2014-
2018
(Puslitbang APTIKA & IKP, 2016)
Potensi  industri e-commerce di  Indonesia terus  bertumbuh  ini  terlihat  dari  data  analisis  Ernst &  Young,  dikutip  dari  situs  resmi  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  yang  menyebutkan bahwa pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di Indonesia  setiap  tahun  meningkat  40  persen (Kementerain  Komunikasi  dan  Informatika,  2015). Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna  perangkat  telepon  pintar  di  Indonesia (APJII,  2017).  Dan  kini  masyarakat  di  kota-kota besar  di  Indonesia  kini  menjadikan  internet  tidak hanya  sebagai  media  komunikasi  namun  juga menajadikannya  sebagai  media  transaksi  ekonomi. Kini e-commerce sudah  menjadi  bagian  dari  gaya hidup  masyarakat.  Perilaku  konsumtif  dari  puluhan juta  orang  kelas  menengah  di  Indonesia  menjadi alasan mengapa e-commerce di Indonesia akan terus berkembang (Kominfo, 2015).
Pada  tahun  2020,  revolusi  bisnis  online Indonesia diprediksi akan mendongkrak Pendapatan Domestik  Bruto  sebesar  22  persen.  Melihat perkembangan e-commerce di  Tiongkok,  maka
kemungkinan  hal  yang  sama  dapat  terjadi  di Indonesia  begitu  besar  karena  Indonesia  dan Tiongkok memiliki karakter yang sama. Pada akhir tahun  2015,  nilai  bisnis e-commerce tanah  air sekitar  USD  18  miliar  (Direktorat  e-Business, 2015). Pada tahun 2020, volume bisnis e-commerce di  Indonesia  diprediksi  akan  mencapai  USD  130 miliar dengan angka pertumbuhan per tahun sekitar 50  persen.  Sementara  itu,  pemerintah  Indonesia ingin  menempatkan  Indonesia  sebagai  “negara digital  economy”  terbesar  di  Asia  Tenggara  pada tahun  2020.  Selain  adanya E-Commerce  Roadmap , pemerintah  menargetkan  dapat  menciptakan  1.000 technopreneurs baru  pada  tahun  2020  dengan valuasi  bisnis  USD  10  miliar  (Direktorat  e- Business, 2015).
Data ritel perdagangan elektronis Indonesia mencapai  4,89  Miliar  untuk  tahun  2016  dengan jumlah  pembelanjaan  8,7  juta  (April  2016) (Puslitbang APTIKA & IKP, 2016). Sedangkan data dari  statista.com,  menyebutkan  bahwa  angka  nilai bisnis  ritel e-commerce Indonesia  dapat  menembus angka  30  miliar  dollar  AS  untuk  tahun  2016  atau setara  dengan  390  triliun  (Puslitbang  APTIKA  & IKP, 2016).
Nilai  bisnis  ritel e-commerce Indonesia pada  tahun  2015  berjalan,  sudah  mencapai  5,29 miliar  atau  setara  70  triliun  rupiah  (Direktorat  e- Business,  2015).  Puncak  pertumbuhan e-commerce di  Indonesia  terjadi  pada  tahun  2012  lalu. Berdasarkan  peringkat  indeks    kepopuleran  merk, Lazada  ada  pada  peringkat  pertama,  diikuti  oleh Tokopedia,  OLX,  Bukalapak,  Zalora,  Elevenia  dan Blibli  (Direktorat  e-Business,  2015).  Namun Sharing  VisionTM  melaporkan  bahwa  tahun  2013 peringkat  penyedia  perdagangan  elektronis  di Indonesia  diduduki  oleh  Kaskus,  Toko  Bagus,
Berniaga.com,  Lazada,  Bhinneka,  Tokopedia  dan Zalora (Direktorat e-Business, 2015).
Proyeksi PDB ( Product Domestic Bruto ) di Indonesia  dalam  bentuk  rupiah  dan  USD,  dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini.
Gambar 6. Proyeksi PDB Indonesia hingga 2020 (Proliferasi Dirjen Aptika – eBusiness Tahun 2015)
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi percepatan peningkatan volume perdagangan elektronis di Indonesia, diantaranya adalah peningkatan  pendapatan  per  kapita,  peningkatan jumlah  industri,  peningkatan  jumlah  koperasi, peningkatan  kapasitas  dan penyebaran  infrastruktur telekomunikasi,  perubahan  perilaku  konsumen  dan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia  di  masa  mendatang  akan  terus  tumbuh seperti  digambarkan  pada  Gambar  7.  Dengan semakin  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  juga akan  berdampak  pada  semakin  meningkatnya volume bisnis e-commerce di Indonesia.
Gambar 7. Proyeksi income per-kapita hingga 2020 (Proliferasi Dirjen Aptika – eBusiness Tahun 2015)
Potensi komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memberikan kontribusi terhadap e-commerce market di Indonesia  adalah  perdagangan  besar  dan  eceran, hotel, angkutan rel, angkutan udara dan komunikasi. Jumlah  Industri  Kecil  dan  Mikro,  merupakan  salah satu  potensi  yang  akan  dapat  memberikan kontribusi terhadap peningkatan volume e- commerce di  Indonesia  di  masa  mendatang.  Nilai besaran  income  per  capita  akan  menunjukkan seberapa  besar  kemampuan  daya  beli  masyarakat Indonesia.
Potensi Pendapatan Pajak pada Bisnis Over The

## Top
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kominfo)  menyebutkan,  pada  2016  lalu,  Google dan  Facebook  menguasai  80%  pendapatan  iklan digital  di  Indonesia.  Google  Indonesia  hanya membayar  4%  dari  pendapatan  iklannya  tersebut Puslitbang  APTIKA  &  IKP,  2016).  Alasannya,  itu merupakan  bayaran  ( fee )  kepada  Google  Indonesia sebagai kantor perwakilan dari Google Asia Pacific Pte  Ltd  di  Singapura.  Sementara  itu,  alasan Facebook  untuk  menolak  membayar  pajak  adalah karena  karena  tidak  berbentuk  Badan  Usaha  Tetap (BUT).  Untuk  itu,  butuh  upaya  lainnya  yang  harus dilakukan oleh pemerintah.
Porsi pendapatan  iklan digital yang dinikmati  oleh  media  digital  lain  hanya  20%.  Dari sekitar  USD800  juta  total  belanja  iklan  digital, Google dan Facebook menikmati USD640 juta atau setara Rp8,45 triliun tanpa terkena pajak (Puslitbang  APTIKA  &  IKP,  2016).  Secara  global, Facebook dan Google diperkirakan meraih keuntungan  hingga  USD106  miliar  atau  sekitar
Rp1.431  triliun  dari  iklan  digital  tahun  ini. Perusahaan peneliti pasar, eMarketer, memperkirakan  Google  pada  2017  akan  meraup keuntungan iklan hingga USD72,69 miliar sementara  Facebook  USD33,76  miliar  (Puslitbang APTIKA  &  IKP,  2016).  Dominasi  Facebook  dan Google  mencapai  46,4%  dari  total  pembelanjaan iklan global. Facebook Indonesia melalui perusahaan  konsultan  media  mitra  mereka  tidak memberi  tanggapan  mengenai  persoalan  pajak  di Indonesia.
Regulasi  Internet Terhadap Over The Top
Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan kerangka kerja  tanggung  jawab  untuk  penyedia  OTT  pada Agustus  2017.  Pemberlakuan  regulasi  tersebut mencakup  seluruh  perusahaan  penyedia  jasa telekomunikasi  dan  perusahaan  yang  menyimpan dan  mengolah  data  online.  Peraturan  yang  saat  ini sedang dikaji, mengharuskan perusahaan- perusahaan  di  luar  negeri  untuk  membentuk "pendirian  badan  usaha  tetap"  baik  melalui  tempat lokal  yang  tetap  atau  dengan  mempekerjakan penduduk  setempat  dalam  operasi  mereka  di Indonesia. Perusahaan transnasional juga diharuskan  memiliki  perjanjian  dengan  penyedia jaringan  di  Indonesia,  dan  menggunakan  nomor  IP lokal  dan gateway pembayaran  nasional  untuk layanan mereka.
Dengan mempertimbangkan negosiasi perdagangan saat ini yang bertujuan untuk melarang pelokalan  data,  maka  kewajiban  operasional  untuk OTT ini memperkuat pandangan bahwa pemerintah Indonesia  sedang  berusaha  untuk  menciptakan perhubungan  teritorial  lokal  untuk  transaksi  dan kegiatan daring, yang memungkinkan mereka untuk
dikenai  pajak  dan  dikendalikan.  Rancangan Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika juga memerlukan platform online untuk menciptakan  "mekanisme  sensor"  untuk  menyaring dan memblokir konten "negatif" termasuk terorisme,  pornografi,  dan  propaganda  radikal. Sementara platform e-commerce dan pasar menikmati  kekebalan  dari kewajiban terkait  konten di  Indonesia,  peraturan  baru  ini  secara  efektif membongkar  kerangka  kerja  pelabuhan  yang  aman ini.
Peraturan  tersebut  mempertegas  sistem sanksi  di  mana  pemerintah  dapat  memerintahkan operator telekomunikasi di Indonesia untuk memberikan  sanksi bandwidth  management dalam rangka memberi tindakan terhadap perusahaan OTT yang  melanggar  aturan. Bandwidth  management mengacu pada proses dimana operator telekomunikasi  mengatur  lalu  lintas  di  jaringan mereka,  dan  dapat  mencakup  langkah-langkah rekayasa  lalu  lintas  seperti  membatasi  atau membatasi lalu lintas layanan atau penyediaan akses prioritas  untuk  layanan  tertentu  dalam  periode tertentu.
Bandwidth  management adalah  proses penjaminan  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara Telekomunikasi untuk mengatur trafik internet yang meliputi  pembatasan  trafik  layanan,  pemberian akses  prioritas  layanan  tertentu  pada  periode tertentu,  dan  atau  rekayasa  trafik  lainnya.  Sanksi Bandwidth Management dikenakan kepada pelanggaran atas :
1. Pendirian  Bentuk  Penyedia  Layanan OTT (bagi OTT Asing)
2. Kewajiban pendaftaran sebelum menyediakan Layanan OTT di Indonesia
3. Tidak  melaksanakan  bentuk  kegiatan usaha sebagai Penyedia Layanan OTT
4. Tidak  menyediakan  Pusat  Kontak Informasi Layanan OTT
5. Tidak menjalankan kewajiban penyimpanan data
Dalam upaya memberikan penjelasan kepada  masyarakat  dan  terutama  para    Penyedia Layanan  OTT dan  pemberitaan  di  media  terkait regulasi  penyediaan  layanan  aplikasi  dan/atau konten  melalui  Internet (Over  the  top) yang  akan segera  diberlakukan,  maka  Kementerian  Kominfo perlu  mengeluarkan  sebuah  peraturan  menteri tentang  Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan/atau Konten  Melalui  Internet.  Hal  ini  memiliki  tujuan antara lain:
1. melindungi kepentingan masyarakat,
penyelenggara telekomunikasi, dan
kepentingan nasional;
2. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian
rakyat, mewujudkan
pemerataan
telekomunikasi, dan memperkuat  daya  saing  bangsa  serta kedaulatan Negara;
3. mendorong  kesetaraan  dalam  persaingan usaha yang sehat serta memberikan kepastian hukum; dan
4. memberikan perlindungan kepada
masyarakat,  Pengguna  dan/atau  Pelanggan Layanan OTT, meliputi hak privasi, akurasi, dan transparansi pembebanan biaya ( charging ), serta  hak lain yang  diatur  dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dalam  regulasi  yang  akan  dikeluarkan tersebut,  OTT  diklasifikasikan  atas  2  (dua)  jenis, yaitu;  aplikasi  dan  konten.  Gambar  8  menjelaskan kedua jenis OTT tersebut.
Gambar 8. Kategori Layanan OTT (Direktorat Telekomunikasi, 2017)
Melalui platform digital, perusahaan digital menjalankan kegiatan usahanya menggunakan situs ( web-based ) atau aplikasi untuk menyajikan produk baik  jasa  maupun  barang  kepada  konsumen.  BPS menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Klasifikasi  Baku Lapangan  Usaha  Indonesia  (KBLI).  Terdapat  dua KBLI  yang  mengatur  terkait  kode  KBLI  bagi
platform digital:
1. 63122  yaitu;  portal  WEB  dan/atau  platform digital  dengan  tujuan  komersial.  Termasuk dalam  kelompok  ini  adalah  situs/portal  web dan/atau  platform  digital  yang  bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan  untuk  fasilitasi  dan/atau  mediasi layanan-layanan  transaksi  elektronik  seperti
namun  tidak  terbatas  pada:  pengumpul pedagang  (marketplace), digital  advertising , financial  technology (FinTech  dan  on demand online)
2. 63121  yaitu;  portal  WEB  dan/atau  platform digital dengan tanpa tujuan komersial
RPM  OTT  menganut  azas  “pendaftaran” dibandingkan  “perizinan”  sebagai  bentuk  sikap Pemerintah  untuk  mengatur  tapi  tidak  membatasi penyediaan  layanan  OTT  di  Indonesia  ( must  be regulated  but  not  restricted ).  Pendaftaran  mengacu pada  UU  ITE  dan  turunannya.  Regulasi  OTT  pada prakteknya membutuhkan bantuan teknis
Penyelenggara Telekomunikasi
dalam hal
pengendalian, yang mengacu pada UU
Telekomunikasi  dan  turunannya  Bagi  Kementerian Kominfo, RPM OTT merupakan bentuk konvergensi  antara  ranah  Telekomunikasi  dan Aplikasi  Informatika.  Penyedia  OTT  dikenakan wajib daftar jika melakukan :
1. Penjualan dan pemasaran Layanan OTT;
2. Pemasangan iklan di dalam layanan OTT;
3. pengumpulan  data  pelanggan  Layanan  OTT; dan/atau
4. Transaksi Elektronik melalui layanan OTT.
Dalam mendirikan Badan Usaha, penyelenggara  layanan  OTT  juga  diklasifikasikan antara penyedia layanan lokal dan penyedia layanan asing.
Gambar 9. Tata Niaga Penyelenggara Layanan OTT
(Direktorat Telekomunikasi, 2017)
Penyedia Layanan OTT dapat berbentuk perorangan Warga  Negara  Indonesia;  atau  badan  usaha Indonesia  yang  berbadan  hukum  maupun  tidak berbadan  hukum.  Selain  penyedia  lokal,  layanan OTT  dapat  disediakan  oleh  penyedia  layanan  OTT asing  dengan  ketentuan  wajib  menjadi  Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Penyedia layanan OTT memiliki kewajiban, antara lain;
1. melakukan perlindungan data ( data protection )  dan  kerahasiaan  data  pribadi ( data privacy );
2. melakukan  filtering  konten  dan  mekanisme sensor;
3. menggunakan gerbang pembayaran nasional  ( national  payment  gateway ), khusus untuk Layanan OTT berbayar;
4. menjamin akses untuk penyadapan informasi  secara  sah  ( lawful  interception ) dan pengambilan alat bukti untuk keperluan
penyidikan atau  penyelidikan perkara pidana oleh aparat penegak hukum;
5. mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia; dan 6. memberikan surat keterangan
/informasi/data  dalam  Penyediaan  Layanan
OTT jika diminta oleh Menteri.
Sementara  itu,  bagi  penyedia  layanan  OTT  asing, dalam  menjalankan  usaha  atau  kegiatan  di Indonesia, Penyedia Layanan OTT wajib melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. penutupan kontrak, penjualan atau penyerahan  jasa,  dan  penagihan,  dalam  hal Penyedia  Layanan  OTT  Asing  melakukan pembebanan biaya (berbayar);
2. memiliki  rekening  bank  yang  menjadi sarana  penampungan  hasil  penjualan  atau penyerahan  jasa  pada  bank  yang  ada  di Indonesia; dan
3. penyediaan layanan hukum internal, pelayanan  purna  jual,  dan  pusat  kontak informasi
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dikenakan sanksi kepada Penyedia Layanan  OTT  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh pelanggaran tersebut, misalnya; Pelanggaran terhadap muatan konten negatif, seperti; pornografi/terorisme, akan dikenakan take down/full blocking sesuai  dengan  prosedur  Penanganan Konten  Negatif  pada  UU  ITE  &  turunanannya. Disamping itu juga pelanggaran terhadap kewajiban mekanisme sensor pada film dapat dikenakan sanksi sesuai  ketentuan  pada  UU  Film  dan/atau  ketentuan lain  yang  telah  diatur  oleh  Lembaga  Sensor  Film (LSF).

## PENUTUP
Hasil  analisis  dan  pembahasan  mengenai kebijakan  terhadap  penyedia  layanan  aplikasi  dan layanan  konten  di  Indonesia,  maka  dapat  diambil beberapa  simpulan  yaitu:  Rancangan  Peraturan Menteri  Kominfo  tentang  Penyediaan  Layanan Aplikasi  dan/atau  Konten  Melalui  Internet  ( Over The  Top )  ini    dibuat  untuk  melindungi  masyarakat Indonesia  serta  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat.  Dalam  perkembangannya,  Kominfo juga mendukung perkembangan industri digital dan OTT  Lokal  sebagai  upaya  memupuk  daya  saing bangsa,  misalnya  dengan  mengedukasi startup untuk mengembangkan produk berkualitas, membangun pusat inkubator, atau bahkan menyediakan server gratis bagi OTT Lokal.
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan  pada  kajian  ini,  maka  diberikan  saran hasil kajian, yaitu; Dalam upaya menciptakan "level playing  field"  antara  penyedia  layanan  OTT,  dan penyedia  jasa  telekomunikasi,  pemerintah  perlu memperkenalkan  kerangka  kerja  baku  yang  tidak menghambat  inovasi  dan  persaingan  atau  bahkan menyebabkan  kerusakan  konsumen  yang  tidak dapat  diubah.  Pemerintah  selaku  regulator  harus memastikan  kepatuhan  penyedia  layanan  OTT dengan  standar  privasi  dan  aturan  netralitas  yang bersih.  Namun  peraturan  semacam  itu  harus  dibuat berdasarkan  target.  Perlu  dilakukan  kajian-kajian lebih  lanjut  yang  bersifat  teknis  maupun  yang menyangkut  aspek  sosial  untuk  mengkaji  bentuk kelembagaan  dan  tata  kelola  kebijakan  layanan OTT.
Langkah  strategis  yang  dapat  dilakukan oleh  pemerintah  adalah  keberpihakan  terhadap industri  ekonomi  kreatif  dan  industri  TIK  lokal melalui  kebijakan  seperti  memberikan  insentif, proteksi maupun promosi. Kebijakan insentif untuk
industri  ekonomi  kreatif  konten  dan  aplikasi  untuk penyedia  layanan  OTT  ini  sangat  diutamakan, dimana industri ini menjadi layer paling kuat untuk bersaing secara  global  daripada  layer  industri yang lain.
.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih kepada  Direktorat  Riset  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat dan Kemenristek-Dikti atas bantuannya dalam  pemberian  dana  hibah  Penelitian    Strategi Nasional Institusi pada tahun 2 dari 3 tahun, ditahun 2018 ini.
Terima kasih kepada Dirjen Kekayaan Intelektual  -  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  (Kemenkumham-RI) yang  memberikan  sertifikat “  Hak Cipta “ dengan nomor:  0001  13294,  untuk  model  yang  dihasilkan dalam  karya penelitian ini pada bulan Juli 2018.
Terima  kasih  juga  kepada  Ikatan  Ahli Informatika Indonesia (IAII) yang telah memberikan kesempatan memaparkan hasil penelitian  hibah  tahun  pertama  dalam  Seminar Nasional  SISFOTEK  2017  di  Padang  -  Sumatera Barat, serta memberikan penghargaan sebagai salah satu  Makalah  Terbaik  dalam  seminar  tersebut, sehingga peneliti lebih termotivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananditha,  Vidya  Heppy.  (2015).  Analisis
Ekosistem TIK Indonesia yang Mendorong Perkembangan Industri
Lokal  dan  Ekonomi  Kreatif.  Jurnal Penelitian  Pos  &  Informatika,  Vol.  5
No.  1.  p-ISSN:  2088-9402  ;  e-ISSN: 2476-9266, pp: 49-64
APJII.,  (2017).  Survei  Penetrasi  dan  Perilaku Pengguna  Internet  Indonesia  tahun 2017.  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet Indonesia. Jakarta
Ceruzzi, Paul E. (2000). A History of Modern Computing.  Cambridge,  Massachusetts: MIT Press. ISBN 0-262-03255-4.
Chen, Hung-Hsuan. (2016) Platform Strategies Perspective  on  the  OTT  Messaging Services:  A Case Study  of WeChat  and LINE. 2016 International Telecommunications Society 21st Biennial Conference, Taipei, Taiwan Dawson, D.S.A.L., (2006). Thinking about the processes  used  when  organisations select and evaluate Software:
Operationalising ICT Evaluation theory. CollECTeR. Adelaide, Australia.
Day, J.D.,  H. Zimmermann., (1983), The OSI reference  model,  Proceedings  of  the IEEE  (  Volume:  71  ,  Issue:  12  ,  Dec. 1983  ),  Page(s):  1334  -  1340,  DOI: 10.1109/PROC.1983.12775
Direktorat  Jenderal  e-Business,  Direktorat Jenderal  Aplikasi  Informatika,  (2015),
PROLIFERASI  TEKNOLOGI  DAN INFRASTRUKTUR E-BUSINESS, Jasa Konsultansi: IMT Mitra Solusi Direktorat Telekomunikasi, Ditjen Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika. (2017).  RPM  Penyediaan  Layanan
Aplikasi  dan  Konten  Melalui  Internet. Paparan  Diskusi  Publik  RPM  OTT. Jakarta
Huggins, R.A.I., (2002). The digital divide and ICT  learning  in  rural  communities: examples  of  good  practice  service delivery. Local Economy, 17: 111-22.
Janenko, P. M. (2003). E-business: the illusion of  automated  success.  The  TQM Magazine, 15(3), 180.
Kalika,  M.B.A.M.,  (2007).  Adopting  an  ICT code  of  conduct:  An  empirical  study  of organizational factors. Journal of Enterprise  Information  Management, 20: 432-446.
Kurbalija, Jovan., The Introduction to  Internet Governance,  Diplo  Foundation,  6th edition, 2015
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,
(2015),  Indonesia  Akan  Jadi  Pemain Ekonomi  Digital  Terbesar  di  Asia
Tenggara.
Sumber: https://kominfo.go.id/index.php/content/
detail/6441/Indonesia+Akan+Jadi+Pem ain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asi
a+Tenggara/0/berita_satker
Labelle,  R.,  (2005).  ICT  policy  formulation and e-strategy development: A comprehensive guidebook, Elsevier.
LIAGOURAS,  G.,  2010.  What  can  we  learn from  the  failures  of  technology  and innovation  policies  in  the  European periphery? European Urban and Regional Studies, 17: 331-349
Love,  V.H.A.P.E.D.,  (2004).  Toward  cyber-
centric management of policing: back to the future with information and communication  technology.  Industrial Management  and  Data  Systems,  104: 604-612.
Lovelock,  C.  (2001).  The  dot-com  meltdown: what  does  it  mean  for  teaching  and research  in  services?  Managing  Service
Quality, 11(5), 302–306.
Mansell, R., (2008), Communication, Information  and  ICT  Policy:  Towards
Enabling  Research  Frameworks.  In:
PROCESSING,  I.I.F.F.I.,  ed.  Eighth International  Conference  on  Human
Choice  and  Computers  (HCC8),,  IFIP TC  9,  2008  Pretoria,  South  Africa. Springer, pp: 15-28. Puslitbang APTIKA & IKP., (2016), Perubahan Model Bisnis di Era
Ekonomi Digital,
Reza  Alinaghian,  A.B.A.R.A.R.B.I.,  (2010).
Information and communications technology  (ICT)  policy  management towards  enabling  research  frameworks. In:  4th  International  Symposium  on Information  Technology  (ITSIM'10), Malaysia.  IEEE Xplore  Digital  Library, pp: 1673-1678.
Ryan, Thorne (2013). "Caffeine and computer screens:  student  programmers  endure weekend  long  appathon".  The  Arbiter.
Archived from the original on 2016-07- 09. Retrieved 2015-10-12.
Varianini, V., & Vaturi, D. (2000). Marketing lessons  from  e-failures.  The  McKinsey Quarterly, 4, 86–97.