Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926)

## SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK
PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

## KABUPATEN SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT
Muhammad Rafi’i Sanjani 1 , Indah Fitriana Sari 2
1,2 Universitas Teknologi Sumbawa Email: muhammadrafii.sanjani@uts.ac.id
Abstract: This  mentoring  activity  is  to  provide  understanding  and  assistance  about  the importance  of  halal  certification  for  processed  products  by  providing  knowledge and  understanding  of  halal  labels  in  the  form  of  product  certification,  educating about the choice of ingredients used and forming experience on the steps to apply for  halal  certification  through  applications.  With  the  addition  of  knowledge  and experience  about  halal  certification,  it  can  provide  benefits  including  increasing productivity,  increasing  consumer  confidence,  increasing  market  share  and increasing  business  competitiveness  for  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises (MSMEs) of Sumbawa Regency. In addition, it is also able to expand the scope of sales  by  having  halal  certification,  MSME  products  will  be  more  accepted  in  the market,  especially among Muslim consumers  who need halal  products  both  in  the local, domestic markets and do not rule out the possibility of international markets. Socialization  and  mentoring  activities  through  a  month-long  certification  safari  to several  sub-districts  in  Sumbawa  Regency  with  its  implementation  at  the  Village Office.  The  understanding  and  socialization  are  carried  out  through  the  stages  of education  to  MSME  actors  to  assistance  in  registering  halal  product  assurance certification for MSME actors engaged in culinary micro, small and medium scale enterprises.  With  the  assistance  of  the  halal  certification  process,  all  problems regarding how to  administer halal certification that are considered difficult can be accompanied until the issuance of the certificate and become a role model for other MSME actors, especially Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara.
Kata kunci: Socialization, Mentoring, Halal Certification, MSMEs

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  mayoritas  penduduk  muslim,  sehingga  permintaan terhadap  produk  halal  tergolong  besar  (Fatmawati,  2011).  Indonesia  merupakan  negara  yang memperhatikan  jaminan  beragama  dan  beribadah  bagi  seluruh  penduduknya.  Hal  ini  dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29   ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agama  masing-masing  dan  untuk beribadat  menurut  agama  dan  kepercayaan  itu”.  Jaminan  beragama  mengisyaratkan  bahwa penduduk  diberi  kebebasan  untuk  menentukan  keyakinan  yang  dipilihnya.  Sedangkan  jaminan beribadah  merupakan  kebebasan  untuk  melakukan  ibadah  sesuai  syariat.  Bagi  umat  Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat  menentramkan batin bagi  orang  yang mengonsumsi  atau menggunakannya (Chairunnisyah, 2017).
Islam  mengatur  dalam  Alquran  dan  Hadist  mengenai  halal  dan  haram.  Sehingga  halal menjadi  poin  yang  sangat  penting  dalam  Islam  (Nasyiah,  2018).  Tidak  hanya  menjadi hubungan  antar  sesama  manusia  namun  juga  menyangkut  hubungan  dengan  Tuhan. Mengonsumsi  yang halal dan menghindari  yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut  (Karimah, 2015). Ketenangan batin  dan  keamanan  saat  menggunakan  produk  makanan,  kosmetik,  dan  obat-obatan  sangat diinginkan oleh setiap muslim. Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk  yang  digunakan.  Produk  yang  terbebas  dari  yang  haram  dan  diproses  secara  halal (Nahrowi, 2014). Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan  halal.  Namun  produk  yang  beredar  di  Indonesia  tidak  semua  nya  telah  terjamin kehalalannya.  Konsumen  muslim  termasuk  pihak  yang  dirugikan  dengan  banyaknya  produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Nahrowi, 2014).
Halal  sudah  menjadi  bagian  dari  hidup  seorang  muslim.  Aspek  halal  sangat  luas,  seperti makanan,  minuman,  obat-obatan,  kosmetik,  dan  lain-lain  (Faidah,  2017).  Pada  produk makanan,  informasi  mengenai  halal  bisa  dilihat  dari  label  atau  logo  yang  dicantumkan  pada kemasan.  Jika  produsen  memasang  logo  halal,  berarti  produknya  telah  melalui  proses  audit yang  panjang.  Audit  dilakukan  mencakup  beberapa  hal  diantaranya;  pemeriksaan  data  yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi,  pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi  halal (Pasal  2 KMA RI  No. 519 Th.  2001  tentang  Lembaga  Pelaksana  Pemeriksa  Pangan  Halal).  Jika  saat  diaudit  ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal. Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen (Karimah, 2015).
Sertifikasi  halal  merupakan  etika  bisnis  yang  seharusnya  dijalankan  produsen  sebagai jaminan  halal  bagi  konsumen.  Selain  sebagai  jaminan  halal  terhadap  konsumen,  label  halal memberikan  keuntungan  ekonomis  bagi  produsen  diantaranya:  (1)  Dapat  meningkatkan kepercayaan  konsumen  karena  terjamin  kehalalannya,  (2)  Memiliki  USP  ( Unique  Selling Point ),  (3)  Mampu  menembus  pasar  halal  global,  (4)  Meningkatkan marketability produk  di pasar,  (5)  Investasi  yang  murah  jika  dibandingkan  dengan  pertumbuhan revenue yang  dapat dicapai (Nahrowi, 2014).
Saat  ini  UMKM  Kecamatan  Sumbawa  Kabupaten  Sumbawa  sudah  berjalan  dengan  baik dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat untuk memperoleh jaminan halal dari semua produk yang  diperjualbelikan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  terkait perlindungan  konsumen  yaitu  pasal  4  menyatakan  bahwa:  “konsumen  mempunyai  hak  untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan suatu barang atau jasa dan juga kebenaran informasi yang diberikan terkait barang tersebut.”
Di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa pelaku utama UMKM mayoritas memeluk agama Islam sehingga menjadi faktor utama konsumen merasa yakin dengan kehalalan produk dan akhirnya membuat mereka enggan mengajukan sertifikasi halal. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan pada sektor UMKM di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dikarenakan  rendahnya  kesadaran  baik  konsumen  maupun  produsen.  Sedangkan  sertifikasi halal  merupakan  hal  penting  bagi  pelaku  UMKM  dikarenakan  sertifikasi  ini  membuat konsumen  percaya  terhadap  kehalalan  dan  kebersihan  pada  produk  yang  diperjualbelikan. Selain  itu,  dengan  adanya  sertifikasi  halal  mencerminkan  tanggung  jawab  bisnis  terhadap lingkungan sekitar.
Beberapa  kendala  yang  terjadi  pada  UMKM  Kecamatan  Sumbawa  Kab.  Sumbawa  yaitu belum  bisa  menerapkan  kebijakan  pemerintah  dengan  baik  karena  kurangnya  pengetahuan tentang  pentingnya  sertifikasi  halal.  Hasil  observasi  dan  komunikasi  awal  dengan  pelaku UMKM  di  Kecamatan  Sumbawa  Kabupaten  Sumbawa  kedala  yang  dihadapi  terkait  dengan sertifikasi  halal  produk  yaitu:  (1)  Pelaku  UMKM  belum  memahami  tata  cara  mengajukan sertifikat  halal  terhadap  produknya;  (2)  Pelaku  UMKM  belum  memahami  pentingnya
sertifikasi halal dan dampak terhadap produk;       (3) Pelaku UMKM belum mengerti kegunaan sertifikasi  halal dan (4)  Pelaku UMKM  menganggap proses pengajuan sertifikasi  halal sangat rumit dan lama. maka dari itu kegiatan pengabdian sosialisasi dan pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya  peningkatan  kepuasan  pelanggan  bagi  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Setelah mengikuti kegiatan ini, para  pelaku UMKM  diharapkan dapat  segera mendaftarkan sertifikasi  halal pada produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan penjualan produk.
Gambar 1. Spanduk Kegiatan Sertifikasi Halal
Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926)

## 2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  (PKM)  dilaksanakan  oleh  TIM  kepada  para pelaku  UMKM  yang  berada  diwilayah  Kabupaten  Sumbawa  pada  rentang  waktu  Februari  - Maret  2023. Metode  pelaksanaan  dalam  rangkaian  kegiatan  ini  dilakukan  dengan  tatap  muka langsung  antara  Penyelia  Halal  dan  Pendamping  Proses  Produk  Halal  (PPH)  dengan  para pelaku UMKM di masing-masing wilayah kelurahan dengan tahapan sebagai berikut:
Koordinasi  Pusat  Halal  Kabupaten  Sumbawa  dengan  Camat  dan  Lurah.  Penetapan Kesepakatan Jadwal dan Lokasi Pelayanan Sertifikasi Halal Gratis. Pengumpulan Pelaku Usaha UMK/IKM  di  tiap  kelurahan.  Penyuluhan  singkat  tentang  Sertifikasi  Produk  Halal,  sambutan dan Pengarahan.
Upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk  halal  pada  kegiatan  Penyuluhan  (pendampingan)  Proses  Sertifikasi  Jaminan  Produk Halal  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Kabupaten  Sumbawa.  Selain  itu  juga diharapkan  dengan  peraturan  tersebut  menyadarkan  para  pelaku  usaha  akan  pentingnya sertifikasi  halal  pada  produk  usahanya  dan  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan masyarakat sekitar khususnya Kabupaten Sumbawa. Pelatihan dan Pendampingan dilaksanakan diikuti  oleh  pelaku  UMKM  lebih  dari  100  peserta  yang  merupakan  masyarakat  perwakilan Desa Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
Tahapan kegiatan dilakukan melalui:
a. Observasi dan diskusi
Observasi  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  kondisi  real  UMKM,  terutama  terkait dengan dokumen legatitas yang dimiliki, sarana produksi, lingkungan, sistem pencatatan dan lainnya.  Sedangkan  diskusi  dilakukan  dengan  pelaku  usaha  terkait  dengan  kondisi  UMKM yang  ada  saat  ini.  Diskusi  ini  juga  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mengetahui  komitmen pelaku UMKM
b. Pendampingan
Kegiatan  pendampingan  dilakukan  dengan  mendampingi  pelaku  UMKM  dalam  menyusun dokumen  dan  pengurusan  pendaftaran  online  pengajuan  sertifikasi  halal.  Selain  itu, pendampingan juga dilakukan pada saat pelaksanaan visitasi/ audit eksternal yang dilakukan oleh pihak LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).
c. Evaluasi
Evaluasi  dilakukan  melalui  pre  test  dan  post  test.  Evaluasi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal.

## 3. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN
Kegiatan yang dihasilkan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi:
a. Dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal
Dalam  kegiatan  ini,  pelaksanaan  mendampingi  pelaku  UMKM  dalam  menyusun dokumen untuk kelengkapan pengajuan sertifikasi halal. Dokumen yang disusun terdiri dari: Manual  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH),  standar  oparasional  prosedur  (SOP),  alur proses,  catatan  produksi  dan  pembelian  bahan  serta  kebijakan  halal.  SJPH  merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh pelaku UMKM. Dalam dokumen tersebut terdapat 5 (lima) kriteria, yaitu: komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk dan pemantauan-evaluasi. SJPH dilengkapi dengan tanda tangan pemilik (pelaku usaha dan penyelia  halal).  SOP  yang  disusun  pada  tahap  ini  meliputi  SOP  untuk  proses  produksi, pemilihan  bahan,  penangganan  bahan  yang  tidak  digunakan,  tinjauan  manajemen,  audit internal.Beberapa  bentuk  dokumen  disajikan  pada  (gambar  2).  Pelaksanaan  pendampingan untuk  kegiatan  ini  disajikan  pada  gambar  3  dan  gambar  4.  Pada  dasarnya,  pelaku  UMKM mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan mengendalikan usaha, tetapi lemah dalam sistem  dokumentasi.  Keterbatasan  kemampuan  pelaku  UMKM  mengakibatkan  lemahnya
sistem  pencatatan  pada  pengelolaan  UMKM,  terutama  dalam  pencatatan  laporan (Damayanti, 2021).
b. Pengajuan sertifikasi halal melalui sistem infomasi
Pendampingan  dalam  proses  pengajuan  sertifikasi  halal  bertujuan  untuk  mendaftarkan pelaku  usaha  pada  sistem  pendaftaran  online,  yaitu:  ptsp.halal.go.id.  Dalam  proses pendaftaran  online  ini,  pendampingan  dibutuhkan  karena  UMKM  belum  mempunyai kemampuan  dalam  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  (Rerung,  2018).  Pendaftaran sertifikasi  halal  diawali  dengan  membuat  akun  untuk  pelaku  UMKM.  Selanjutnya petugas Sertifikasi Halal  yang terdiri dari Penyelia Halal, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Tenaga  Fasilitator  melaksanakan  kurasi  Produk  Halal.  Meliputi,  pendataan  pelaku  usaha (PU), Wawancara/ Asessment singkat tentang Produk dan proses produksi, Penentuan Jalur Sertifikasi Halal: Self Declare atau Reguler, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pembuatan Akun SIHALAL. Kemudian Tindak lanjut Pendampingan Pengisian SIHALAL, Verifikasi  dan  Validasi  Proses  Produk  Halal  oleh  Penyelia  Halal  dan  Pendamping  PPH selama 10 hari. Pemantauan Tahapan proses di  LP3H, Komite Fatwa, Komisi Fatwa MUI, dan BPJPH sampai terbitnya Sertifikat Halal.
Adapun, mekanisme sertifikasi halal ditempuh melalui 2 jalur: yakni,  jalur self declare dan jalur mandiri/ regular (gambar 5). Pada kegiatan Safari Sertifikasi Halal ini, pelayanan sertifikasi  halal  gratis  oleh  Pusat  Halal  Kabupaten  Sumbawa  diprioritaskan  pada  jalur  self declare  dalam  program  SEHATI  tahun  2023  dengan  jumlah  kuota  nasional  sebesar  1  juta sertifikat  halal  gratis  melalui  fasilitasi  dari  BPJPH  Kementerian  Agama  RI. Pada  tahapan ini,  BPJPH  akan  melakukan  pengecekan  kesesuaian  dokumen.  Bila  dokumen  telah  sesuai dan melakukan pembayaran, maka akan di terbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen). Proses akan dilanjutkan dengan mendaftar pada LPH (Lembaga Pendamping Halal). Dalam kegiatan  ini,  LPH  yang  dipilih  adalah  LPPOM  MUI.  Pendaftaran  ke  LPPOM  MUI dilakukan  melalui  sistem  informasi.  Setelah  pendaftaran  dilakukan,  LPPOM  MUI  akan menerbitkan dokumen akad biaya pemeriksaan. Setelah pembayaran dilakukan berdasarkan nilai  yang  tercantum  dalam  akad  tersebut,  maka  LPPOM  MUI  akan  menerbitkan  surat pemberitahuan jadwal audit sertifikasi halal.
c. Pendampingan Audit Proses Produk Halal.
Setelah jadwal audit LPPOM MUI diterima oleh pelaku usaha, maka sesuai jadwal yang telah  ditentukan  auditor  halal  akan  datang  ke  lokasi  pelaku  UMKM  untuk  melakukan visitasi  lapangan.  Pada  kegiatan  ini,  auditor  melakukan  wawancara  dengan  pelaku  usaha untuk  memastikan  kesesuaian  dokumen  dengan  kondisi  nyata  dilapangan.  Pemeriksaan dokumen dan fasilitas produksi dilakukan oleh auditor pada audit tersebut.
Tim Pengabdian terus melaksanakan koordinasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM dengan pihak Diskoperindag Sumbawa melalui penyuluh  sebagai  pelopor dalam  sertifikasi halal  produk  pelaku  UMKM  di  masyarakat  sumbawa  (gambar  6).  Mengingat  sertifikasi Halal menjadi perhartian khusus dengan adanya program 1 juta kuota gratis melalui skema self  declare  oleh  BPJPH  dan  pada  bulan  oktober  2024  semua  produk  makanan,  minuman, dan  obat-obatan  wajib  bersertifikasi  halal.  Jika  tidak,  akan  dikenakan  sanksi  salah  satunya produk akan ditarik dari peredaran.
Gambar 2. Bentuk Dokumen
Gambar 3. Sosialisasi ke Pelaku UMKM Sumbawa
Gambar 4. Pendampingan ke Pelaku UMKM Sumbawa
Gambar 5. Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk Reguler (Berbayar)
Gambar 6. Hasil Produk dan Penyerahan Sertifikat Kehalalan Produk
Namun demikian, dalam pendaftaran dan pendataan pelaku UMKM tidak terbatas hanya pada UMKM  yang  sesuai  dengan  kriteria  jalur  self  declare.  Pada  Kegiatan  Safari  Sertifikasi  Halal ini, personel Pusat Halal Kabupaten Sumbawa akan mendata seluruh pelaku usaha dan produk yang  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Jika  masuk  dalam  kriteria  self  declare,  maka  pelayanan sertifikasi  dapat  langsung  dilakukan  sesuai  SOP. Selanjutnya,  setelah  rangkaian  kegiatan sertifikasi  halal  dilaksanakan,  maka  dilakukan  evaluasi  dalam  bentuk  pre  test  dan  post  test. Evaluasi  dilakukan  secara  tertulis  kepada  pelaku  UMKM.  Hasil  evaluasi  adalah  sebagai berikut:
Tabel 1. Evaluasi Kegiatan Sosialisasi No Indikator Hasil Evaluasi 1 Kejelasan Dalam Penyampaian Materi Amat Baik/Baik/Cukup 2 Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Materi Amat Baik/Baik/Cukup 3 Manfaat Dari Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Amat Baik/Baik/Cukup 4 Penilaian Terhadap Rangkaian Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal Amat Baik/Baik/Cukup Tabel 2. Evaluasi Proses Sertifikasi Halal Pada UMKM (Pendampingan) No Indikator Hasil Evaluasi Pre Test Post Test 1 Pelaku UMKM mempunyai dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Tidak Ya 2 Pelaku  UMKM  mengetahui  prosedur  pengajuan sertifikasi halal Tidak Ya 3 Pelaku  UMKM  mengetahui  sistem  informasi  yang digunakan untuk pengajuan sertifikasi halal Tidak Ya

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Sertifikasi  halal  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  seiring  dengan  meningkatnya kesadaran  halal  di  masyarakat.  Sedangkan  implementasi  atau  pelaksanaan  sertifikasi  halal produk  makanan  di  Kecamatan  Sumbawa  Kabupaten  Sumbawa  Nusa  Tengara  Barat  sudah terlaksana  meskipun  masih  sebagian  kecil  dari  pelaku  UMKM  di  Kab.  Sumbawa  kurang memahami pentingnya dan manfaat tentang sertifikasi halal, sehingga perlu adanya sosialisasi (edukasi)  dan  bimbingan  oleh  stakeholder  (pemerintah).  Faktor  pendukung  pelaksanaan sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yaitu: a. Adanya peraturan yang mengatur sertifikasi halal.
b. Konsumen mayoritas menganut agama islam.
c. Produsen mayoritas penganut agama islam.
Faktor  penghambat  implementasi  sertifikasi  halal  pada  pelaku  UMKM  di  Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yaitu:
a. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan terkait prosedur pengurusan sertifikasi halal.
b. Kurangnya kesadaran konsumen dan produsen terhadap hukum.
c. Beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  dalam  implementasi  jaminan  produk  halal  dengan kewajiban  sertifikasi  halal  ini  salah  satunya  kesadaran  hukum  baik  dari  produsen  maupun konsumen  sebab  kesadaran  hukum  yang  lemah  memang  perlu  disosialisasikan  pada masyarakat agar terwujud tujuan dari adanya kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Chairunnisyah  (2017)  „Peran  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  Menerbitkan  Sertifikasi  Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika‟, Jurnal Edu Tech , 03(02).
Damayanti (2021) „Pembukuan Keuangan Bagi  UMKM Binaan Posdaya Cempaka‟, SULUH: Jurnal Abdimas , 03(01), pp. 20–26.
Faidah  (2017)  „Sertifikasi  Halal  di  Indonesia  dari  Civil  Society  menuju  Relasi  Kuasa  Antara Negara dan Agama.‟, ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman , 11(2).
Faridah,  H.  D.  (2019).  Sertifikasi  Halal  di  Indonesia:  Sejarah,  Perkembangan,  dan Implementasi. Journal of Halal Product and Research , 2 (2).
Fatmawati (2011) „Perlindungan Hak atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia‟, Jurnal Konstitusi , 8(4), p. 499.
Indonesia, D. A. (2003). Panduan Sertifikasi Halal . Jakarta: Departemen Agama RI.
Karimah  (2015)  „Perubahan  Kewenangan  Lembaga-Lembaga  yang  Berwenang  dalam  Proses Sertifikasi Halal‟, Journal of Islamic Law Studies, Sharia Jorunal , 01(01).
Nadiya  Eva  Diyah,  A.  R.  (2022).  Implementasi  Sertifikasi  Halal  Pada  Kuliner  UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Sibatik Journal , 1 (12).
Nahrowi,  R.  dan  (2014)  „Sertifikasi  Halal  Sebagai  Penerapan  Etika  Bisnis  dalam  Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim‟, Jurnal Ahkam , 14(01).
Nasyiah  (2018)  „Pelanggaran  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal;  Dapatkah  dibuat Sanksi‟, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah , 09(01).
Jurnal BUDIMAS (ISSN:2715-8926)
Rerung  (2018)  „Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Pendukung  Berbasis  Teknologi  Informasi‟, Jurnal Pekommas , 03(01), pp. 19–30.