## Kesiapan SDM Dan Regulasi Pengelolaan DAUT
Di Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019

## Daraidimar
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Email : daraidimar@payakumbuhkota.go.id

## ABSTRAK
Penyediaan Sumber Daya Manusia(SDM) dan regulasi yang tidak memadai akan berakibat tidak optimalnya  penyerapan  Dana  Alokasi  Umum(DAU)  Tambahan  Tahun  2019.  Analisis  data menggunakan data sekunder dari Pemerintah Kota Payakumbuh dengan menggunakan metode deskriptif  kualitatif.  Hasil  analisa  menunjukkan  bahwa  SDM  pengelola  keuangan  DAUT  tahun 2019    belum  tersedia  sesuai  kebutuhan  dan  regulasi  yang  mengatur  proses  penganggaran, penatausahaan dan pelaporan, belum ditetapkan dengan peraturan Walikota. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka pemerintah Kota Payakumbuh harus menyiapkan regulasi DAUT Tahun 2019  sehingga  penyesuaian  kebutuhan  SDM  dan  mekanisme  pengelolaan  keuangan  berjalan dengan baik. Dengan demikian serapan anggaran dapat lebih maksimal.
Kata Kunci ; SDM, Regulasi, DAUT;

## ABSTRACT
The  Provision  of  Human  Resources  (HR)  and  inadequate  regulations  will  result  in  not  optimal absorption  of  the  Additional  General  Allocation  Fand  (DAU)  for  2019.    Data  analysis  uses secondary data from the Payakumbuh City Government using qualitative descriptive methods. Human resources managing the Additional DAU finances in 2019 are not yet available according to  the  needs  and  the  regulations  governing  the  budgeting,  administration  and  reporting processes have not been determined by a Mayor regulation. Based on the results of the analysis, the Payakumbuh City government must prepare an Additional DAU regulation for 2019 so that the adjustment of  human resource needs and financial management mechanisms works well. Thus the budget absorption can be maximized.
Keywords ; HR ; Regulations ; Additional DAU ;

## PENDAHULUAN
Alokasi Anggaran, sesuai dengan UU No.12 Tahun 2018 tentang APBN TA. 2019, kepada daerah    diberikan  alokasi  anggaran tambahan,  dengan  sebutan  Dana  Alokasi Umum  Tambahan  disingkat  dengan  DAUT. Dana tersebut  dituangkan berupa Kegiatan yang  bertujuan  untuk  Pembangunan Sarpras  Kelurahan  yang  disingkat  dengan Pembangunan  Sarpras  Kelurahan  dan kegiatan untuk  Pemberdayaan  Masyarakat
dikelurahan    yang  disingkat  dengan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan No187/PMK.07/2018,  Pemerintah  Kota Payakumbuh menganggarkan DAUT sebesar  Rp.17.396.486.000  dengan  rincian dana  yang  di  alokasikan  untuk  kegiatan Pembangunan  Sarpras  Kelurahan  sebesar Rp.12.433.569.882.-
dan kegiatan Pemberdayaan  Masyarakat  dikelurahan sebesar Rp.4.962.916.118.-, dengan
Jurnal Administrasi Dan Manajemen                                                                                              E-ISSN 2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/index P-ISSN 1693-6876
capaian  (tahap    I  dan  Tahap  II)  adalah sebesar Rp.14.040.710.005.- yaitu 80,71%. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) sebagai  pengelola  DAUT  Tahun  2019 dengan regulasi yang mendukung pengelolaan  DAUT  tahun  2019  di  Kota Payakumbuh.

## 1. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif,  mengumpulkan  data  dengan wawancara,  dokumentasi  dan  penelitian kepustakaan.
2. PENGERTIAN
3.1. Pengertian Sumber Daya Manusia Mathis  dan  Jackson,  menjelaskan  bahwa tercapainya  tujuan  organisasi/perusahaan sesuai keinginan, maka dibutuhkan pesonil yang  memliki  keahlian  sehingga  dapat berfungsi  efektif  serta  efisien  sesuai dengan tujuan organisasi. (jackson, 2006) M.T.E.Hariandja  menjelaskan bahwa SDM adalah salah satu faktor yang penting pada perusahaan  sehingga  dibutuhkan  SDM yang  dikelola dengan baik dan efektivitas guna  meningkatkan  efisiensi  perusahaan. (Hariandja, 2002)
3.2. Pengertian DAU Tambahan (DAUT) DAUT  yang  diberikan  pada  TA  2019 untuk  Pemerintah  Kab/Kota  guna Pembangunan  Sarpras  Kelurahan  dan
Pemberdayaan Masyarakat
dikelurahan .
3.3.Pengertian Regulasi Pengelolaan DAUT Pengelolaan  DAUT  berdasarkan  UU No.12  Tahun  2018  dan  secara  teknis diatur  dengan  Peraturan  Menteri
Keuangan
No.187/PMK.07/2018,
meliputi : 1) Perencanaan, kegiatan dari DAUT
berguna untuk membiayai pelayanan sosial dasar berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dikelurahan yang digunakan
untuk  peningkatan  kapasitas  dan kapabilitas  masyarakat  di  tingkat kelurahan dengan mendayagunakan  potensi  dan sumber daya sendiri, berdasarkan hasil musyawarah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan .
2) Pengangaran, berdasarkan hasil
penilaian  dalam  penghitungan DID  pada  kelompok  pelayanan dasar publik dengan mengelompokkan Daerah kab/kota menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:
a. Kelompok  Baik  ;  yaitu  DAUT sebesar Rp.352. 941.000,- per kelurahan.
b. Kelompok Perlu ditingkatkan ; yaitu DAUT sebesar Rp.370.138.000,- per kelurahan. c. Kelompok Sangat perlu ditingkatkan  ;  yaitu  DAUT sebesar  Rp.384.000.000,-  per kelurahan.
3) Penatausahaan, penyaluran
DAUT  memenuhi    ketentuan berikut :
1. Tahapan :
a. Tahap*I dilaksanakan bulan Januari  dan  berakhir  pada Mei 2019, setelah Walikota menyampaikan dokumen.
b. Tahap II dilaksanakan paling lambat bulan Agustus 2019, setelah Kepala Daerah
Jurnal Administrasi Dan Manajemen                                                                                              E-ISSN 2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/index P-ISSN 1693-6876
menyampaikan jumlah realisasi  penyerapan  DAUT
tahap  I  minimal  50%  dari dana  yang  diterima  pada Kas Daerah .
2. Persyaratan penyaluran DAUT disampaikan berupa dokumen dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a. Tahap*I  disampaikan  s.d
minggu II bulan Mei 2019 b. Tahap  II  s.d  tanggal  16 Agustus 2019, apabila Pemerintah Kab/Kota belum menyampaikan dokumen persyaratan tersebut,  maka  penyaluran DAUT  Tahap  I  dan  tahap  II tidak akan  disalurkan. 3. Dalam penyampaian persyaratan penyaluran tahap I,  Pemerintah  Kab/Kota  agar menyertakan rekapitulasi anggaran kelurahan. 4. Pelaksanaan Anggaran dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu  di  Kelurahan  (KPA, PPK  dan  PPTK,  Bendahara Pembantu, Pejabat Pengadaan dan PjPHP). 4) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Laporan pertanggungjawaban DAUT  Tahun  2019 dan  sisa  dana yang bersifat earmarked, disampaikan paling lambat bulan Maret 2020 ke Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan cq Direktorat Dana Perimbangan. Laporan  realisasi  penggunaan anggaran kegiatan Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan  (bersumber  dari APBD) disampaikan kepada melalui  Gubernur,Walikota  dan camat setiap semester.
5) Pembinaan danpengawasan
a. Penganggaran, pembinaan danpengawasan  dialokasikan pada  Organisasi  Perangkat Daerah  adalah  melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan  sesuai  dengan bidang masing-masing.
b. Pemerintah  Daerah  Kab/Kota dapat  menugaskan  fasilitator dari  perangkat  daerah  teknis, untuk membantu tugas kelompok  masyarakat  atau organisasi kemasyarakatan dalam persiapan, pelaksanaan dan  pengawasan  swakelola. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa
melalui mekanisme swakelola. Sisa  anggaran  DAUT  Tahun Anggaran 2019 ini yang masih berada diRekening Kas Daerah maupun  rekening  Kelurahan, akan    menjadi  SiLPA  yang dapat  diperhitungkan  pada alokasi  untuk Kegiatan  tahun anggaran selanjutnya.
SDM  adalah  Aparat  Sipil Negara    (ASN)  yang  bertugas mengelola  keuangan  di  kelurahan sebagai KPA, PPK dan PPTK,
Bendahara  Pembantu  ,  Pejabat pengadaan dan PjPHP.
Jurnal Administrasi Dan Manajemen                                                                                              E-ISSN 2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/index P-ISSN 1693-6876
Regulasi pengelolaan keuangan  DAUT  merupakan  kaedah aturan  dan  ketentuan  yang  dibuat untuk  mengatur  petunjuk  yang digunakan dalam menata administrasi keuangan DAUT yang harus dijalankan serta dipatuhi .
Pengelolaan  keuangan  DAUT merupakan  proses  yang  diawali dengan  perencanaan,  dilanjutkan dengan  penganggaran,  dilaksanakan
dengan penatausahaan, terakhir pelaporan dan pengawasan terhadap dukungan pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Sarpras Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan . Dalam  pengelolaan  keuangan DAUT  ini  dibutuhkan  SDM  yang mampu mengelola dan mengendalikan  dana  tersebut  dalam pelayanan terhadap masyarakat kelurahan sesuai dengan aturannya. 3.4. Penelitian terdahulu Dalam  melakukan  Analisis Kesiapan SDM dan Regulasi Pengelolaan DAUT di Kota Payakumbuh Tahun 2019 ini dilakukan  dengan  pertimbangan  dari beberapa hasil penelitian  antara lain
:  berupa  Perencanaan  berpengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD di  Kabupaten  Aceh  Utara;  (Zarinah,
2015) . Sebelumnya  temuan  dari Priatno pada tahun 2013 mengemukakan  bahwa  Perencanaan sangat berpengaruh terhadap
penyerapan  anggaran  pada  Satuan
Kerja  lingkup  pembayaran  KPPN Blitar. (Prasetyo, 2013) . Penelitian Arif
Emkhad menemukan bahwa
minimnya  penyerapan  APBD  di  Kota Dumai  disebabkan  karena  lemahnya komitmen organisasi (Emkhad, 2011) . Juliani  menemukan  bahwa  tingkat penyerapan  belanja/barang  pada Pemerintah Daerah Yogyakarta faktor komitmen*manajemen akan mempengaruhi untuk pemberdayaan SDM  berpengaruh  positif  terhadap kemampuan  sumber  daya  yang dimilikinya, dan begitu juga sebaliknya  tanpa  komitmen  maka pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan. 4 4. HASIL & PEMBAHASAN
4.1. Hasil * Analisa 4.1.1.Pengelolaan  DAUT  tahun  2019 di Kota Payakumbuh Tatacara Penyaluran DAUT Sesuai dengan Peraturan Mentri Keuangan
No.187/PMK.07/2018,
Pemerintah  Kota  Payakumbuh di  kategorikan  pada Perlu ditingkatkan, dimana alokasikan DAUT per kelurahan sebesar Rp.370.138.000,-
dengan total  DAUT sebesar Rp. 17.396.486.000,  seperti  daftar tabel 3.1.  terlampir.
Pelaksanaan  kegiatan  DAUT tahun  2019  anggarkan  sebesar
Rp.17.396.486.000 di alokasikan di kegiatan pembangunan * sarana  dan
* prasarana sebesar Rp.12.433.569.882.-  dan  pada kegiatan * pemberdayaan masyarakat  alokasikan  sebesar Rp. * 4.962.916.118.-, sampai
per 31 Desember 2019  dengan capaian  (tahap    I  dan  Tahap  II) adalah sebesar Rp.14.040.710.005.- yaitu 80,71% seperti daftar tabel  3.2. terlampir. Untuk  capaian  tertinggi  yaitu 92,33% yaitu Kecamatan Payakumbuh  Utara  dengan jumlah Rp. * 3.331.242.000.- dengan realisasi Rp. * 3.081.235.891.- terdapat sisa anggaran sebesar Rp.250.006.109.-, sedangkan capaian terendah adalah 74,33%  yaitu  pada  Kecamatan Payakumbuh  Timur  dengan jumlah anggaran Rp. * 3.331.242.000.- dan realisasi sebesar Rp. * 2.363.528.964.-  dengan  sisa anggaran sebesar Rp.967.713.036.- Untuk masing-masing kecamatan  dengan  capaian sebagai berikut : Gambar 3.1
Rata-rata capaian realisasi DAUT       per Kecamatan Tahun 2019

## 4.1.2. Pejabat  pengelola  keuangan Kelurahan
Pada Pasal 229 UU No.23 Tahun *
2014    menjelaskan  bahwa  Lurah membantu camat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan  memelihara
prasarana * dan fasilitas  umum di kelurahan.
Pengelolaan  DAUT  merupakan Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).
Pengelolaan DAUT tersebut dimulai dari penganggaran, penatausahaan  dan  pelaporan juga pengadaan barang/jasa dari proses  pengadaan  sampai  pada penggunaan  dan  manfaat  dari barang/jasa  dari  pelaksanaan kegiatan  tersebut.  Oleh  sebab dibutuhkan  SDM  yang  mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dan punya sertifikasi.
Untuk pelaksanaan dari kegiatan tersebut  dibutuhkan  Pejabat Pengelolaan Keuangan yang bertugas sebagai: 1. KPA (Kuasa * Pengguna * Anggaran) juga sebagai
Pejabat  Pembuat  Komitmen yang  ahli  dalam  pengadaan barang/jasa. 2. PPK (Pejabat * Pengelola * Keuangan), menyiapkan SPM,  dokumen  SPP- * LS  yang disampaikan  oleh  bendahara selanjutnya  diteliti  oleh  PPK *,
dan  membantu  Verifikasi  SPP serta  melakukan  verifikasi penerimaan .
0 20 40 60 80 100 keg.pembangunan sarpras kel.(%) ke.pemberdayaan masyarakat kel(%)
rata-rata(%)
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu  sebagai  kasir  atau pembuat dokumen pengeluaran. 4. PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) menpersiapkan dokumen untuk  pengeluaran  belanja pelaksanaan  kegiatan  dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan,  serta  menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. 5. Pejabat * Pengadaan adalah pejabat bertugas melaksanakan Pengadaan barang/jasa  secara  langsung ataupun Penunjukan Langsung penyedia barang/jasa. 6. Pejabat  Pemeriksa  pada  Hasil Pengadaan (PjPHP) merupakan pejabat yang bertugas  untuk  memeriksa hasil  dari  pengadaan  apakah sudah  sesuai  dengan  kriteria yang dibutuhkan.
Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari 5  (lima)  Kecamatan  dengan  47 Kelurahan.  Kelurahan  merupakan pemerintahan terendah, dengan
jumlah  ASN  yang  di  tempatkan dengan struktur pada masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut : Jabatan Struktural pada pemerintahan  kelurahan  dibutuhkan sebanyak  279  orang,  sementara struktur  yang  terisi  sebanyak  268 orang (96%). Dari  jumlah  kebutuhan  masih  ada kekurangan jabatan struktural sebanyak  11  orang  dan  Jabatan Fungsional  Umum  (JFU)  tersedia hanya 12 orang sementara dibutuhkan  sebanyak  94  orang  yaitu sebagai  Bendahara  Pembantu  dan PjPHP    tiap  kelurahan  dengan kekurangan sebanyak 82 orang untuk masing – masing  Kecamatan  seperti daftar tabel  3.3. terlampir.
Pelaksanaan  Kegiatan  DAUT  tahun 2019  terdapat  kesulitan  dalam pengelolaan keuangan daerah karena SDM  yang  bertugas  sebagai  PPK Kelurahan yang minim ilmu  terhadap pengelolaan  keuangan,  juga  dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sebelumnya telah dilaksanakan Pelatihan  pengelola  keuangan  untuk
KPA,  PPK  dan  PPTK,  Bendahara Pembantu dan PjPHP sebagai pengelolaan  keuangan  di  kelurahan yang  telah  dilakukan  dengan  dikebut (mengingat waktu pelaksanaan Kegiatan  DAUT  tersebut  hanya  6 bulan),  sementara  pelatihan  untuk pengelolaan  aset  dan  pengadaan barang/jasa  akan  direncanakan  pada tahun 2020.

## 4.1.3. Regulasi dari DAUT
Pelaksanaan pengelolaan DAUT tahun  2019  dipertegas  dengan Surat  Edaran  Mentri  Dalam Negeri  No.146/2694/SJ  dan Peraturan * Menteri Dalam Negeri  No.130  Tahun  2018, sementara  Kota  Payakumbuh belum ada regulasi yang mengatur  secara    secara  teknis pelaksanaan pengelolaan
keuangan DAUT tahun 2019.
4.2. Pembahasan analisa
4.2.1. Pengelolaan DAUT tahun 2019 di Kota Payakumbuh
Jurnal Administrasi Dan Manajemen                                                                                              E-ISSN 2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/index P-ISSN 1693-6876
Pengelolaan  DAUT  Tahun  2019  di
Kota Payakumbuh yang anggarkan sebesar Rp.17.396.486.000 di alokasikan untuk kegiatan Pembangunan  Sarpras  Kelurahan sebesar  Rp.12.433.569.882.-  dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat  dikelurahan    sebesar Rp.4.962.916.118.-, sampai per 31 Desember  2019    dengan  capaian
(tahap    I  dan  Tahap  II)  adalah sebesar  Rp.14.040.710.005.-  yaitu
80,71%, secara umum sudah cukup baik.
Terdapat  sisa  anggaran  sebesar
Rp.3.355.775.995,-DAUT Tahun 2019  ini  merupakan  dana  alokasi yang  telah  jelas  peruntukannya dimana sudah seharusnya serapannya mencapai  100%, 4.2.2. Analisis Pejabat pengelola keuangan Kelurahan Pelaksanaan Kegiatan DAUT tahun
2019  terdapat  kesulitan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah karena SDM yang bertugas sebagai
PPK  Kelurahan  yang  minim  ilmu terhadap  pengelolaan  keuangan, juga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. ASN yang bertugas pada kelurahan untuk mengelola DAUT tahun 2019 belum punya pengetahuan tentang pengelola keuangan, Pejabat Pengadaan  dan  PjPHP  belum punya sertifikasi keahlian pengadaan  barang/jasa  sehingga tidak paham dalam proses pengadaan barang/jasa yang
mengakibatkan terhambatnya proses pencairan DAUT tersebut.
4.2.3. Analisis Regulasi dari DAUT
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan DAUT  tahun  2019  mengacu  pada Surat Edaran Mentri Dalam Negeri No: 146/2694/SJ mengenai
Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Mentri  Dalam  Negeri  No:130
Tahun  2018  tentang  Kegiatan
Pembangunan * Sarana dan * Prasarana serta Kegiatan * Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahun Anggaran 2019. Secara teknis pelaksanaan
pengelolaan keuangan DAUT
tahun  2019  di  Kota  Payakumbuh perlu  diatur    dengan  Peraturan Walikota Payakumbuh.
5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Dari analisa diatas, maka
disimpulkan  dari  Ketersediaan  SDM dan  Regulasi  Pengelolaan  DAUT  di
Kota  Payakumbuh  adalah  :  DAUT
Tahun anggaran 2019 untuk kegiatan Pembangunan * Sarana dan
* Prasarana  Kelurahan  dan  Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan telah dianggarkan sebesar  Rp.17.396.486.000,  dengan realisasi sebesar Rp.14.040.710.005.-  capaian  hanya 80,71%,    sehingga  terdapat  sisa anggaran sebesar Rp.3.355.775.995,- Dalam  pelaksanaan  Kegiatan  DAUT
tahun  2019  terdapat  kesulitan dalam pengelolaan keuangan daerah  karena  SDM  yang  bertugas sebagai  PPK  Kelurahan  yang  minim
ilmu terhadap pengelolaan
keuangan,  juga  dalam  pelaksanaan
* pengadaan * barang  dan * jasa, karena  ASN  di  kelurahan  yang bertugas  untuk  mengelola  DAUT tahun 2019 belum punya pengetahuan  tentang  pengelola keuangan,  Pejabat  pengadaan  dan PjPHP  belum  punya  sertifikasi Keahlian * Pengadaan  Barang/jasa
Pemerintah  sehingga  tidak  paham dalam proses pengadaan barang/jasa  yang  mengakibatkan terhambatnya  proses  pencairan DAUT tersebut. Pedoman umum pelaksanaan pengelolaan  DAUT  tahun  2019 mengacu pada Surat Edaran Mentri Dalam  Negeri  No.146/2694/SJ  yang merupakan penegasan dari Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri No:130 Tahun 2018 sebagai petunjuk  pengelolaan  dari  Kegiatan
* Sarana  dan * Prasarana  Kelurahan
dan  Pemberdayaan  Masyarakat Kelurahan  Tahun  Anggaran  2019, sedangkan secara teknis
pelaksanaan  pengelolaan  keuangan DAUT  di  Kota  Payakumbuh  tahun 2019 perlu diatur  dengan Peraturan Walikota Payakumbuh.
Berdasarkan  hasil  analisa  terhadap
Ketersediaan  SDM  dan  Regulasi Pengelolaan DAUT di Kota Payakumbuh  tahun  2019    maka disarankan sebagai berikut : 1) Dalam  pengelolaan  keuangan Dana Alokasi Umum Tambahan dibutuhkan Pelatihan pengelolaan keuangan,
pengelolaan aset dan pengadaan barang/jasa.
2) Kekurangan  ASN  khususnya Jabatan  fungsional  Umum/staf yang punya pekerjaan rangkap, disarankan  untuk  membuat perwako  yang  mengakomodir hal tersebut.
3) Disarankan untuk  membuatkan regulasi    pelaksanaan  secara teknis  pengelolaan  DAUT  di
Kota  Payakumbuh  tahun  2019 yang merupakan dasar pengelolaan  keuangan  DAUT Tahun 2019.
4) Pengawasan oleh instansi pengawasan keuangan
(Inspektorat,  Badan  Pemeriksa Keuangan)  dan  masyarakat sebagai  pemantau  terhadap regulasi

## DAFTAR PUSTAKA
1.Sunyoto,  Danang  dan  Burhanudin.  2015. Teori Perilaku Keorganisasian . Jakarta:
Penerbit CAPS (Center Of Academic Publishing
Service. 2. Nugroho, Budi. 2015. Mengenal Lebih Dekat Konsep Anggaran Daerah . https://konsultankti.wordpress.com/2015. Diakses tanggal 22 September 2016
3.  Sumarsono,  Sonny.  2003. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta  :  Graha Ilmu.
4.  Hariandja,  Marihot  T.E,  2002 .  Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Grasindo.
5.      Herman  Sofyandi  2009, Manajemen Sumber  Daya  Manausia ,  terjemahan Jakarta, PT Prenhalindo
Jurnal Administrasi Dan Manajemen                                                                                              E-ISSN 2623-1719 http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/index P-ISSN 1693-6876
6.    Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. Human Resource  Management:  Manajemen Sumber  Daya Manusia .  Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
7. Zarinah, Monik. 2015. Pengaruh Perencanaan  Anggaran  dan  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  Terhadap
Tingkat  Penyerapan  Anggaran  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Di  Kabupaten Aceh  Utara. Tesis.  Banda  Aceh. Pascasarjana Prodi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Darussalam.
8.  Priatno, A. Prasetyo. 2013. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan  Anggaran  Pada  Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar .
Skripsi.  Malang:  Fakultas  Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya.
9.  Arif,  Emkhad.  2012. Identifikasi  Faktor- Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 .  Tesis.  Riau:  Universitas  Islam Riau.
10. Juliani, Dian. 2014. Pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap Persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan Barang/jasa. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada
11. Mathis, L. Robert and J. H. Jackson. 2010. Human  Resorce  Management. Vol.  13.
South Western Cengage Learning.