## ANALISIS PEMETAAN WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA
DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN BELANJA MODAL,

## PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN
Hari Adria, Akhirmen, Melti Roza Adry Jurusan Ilmu ekonomi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Barat PADANG Telp. 445089 Fax (0751) 447366, e-mail info @fe.unp.ac.id hariadria@gmail.com
Abstract :The aims of this research to mapping of the region in West Sumatera Province based on capital expenditure with economic growth and capital expenditure with poverty, this research is descriptive analysis which is described in the form of quadrant table and klassen tripology  analysis,  where  grouping  based  on capital expenditure  with  economic growth yields that from in 2011 to 2016 the district / city average in West Sumatra is in the  worst  quadrant  of  the  fourth  group,  where  capital  expenditure  is  low  and  low economic  growth  is  Pesisir  Selatan  District,  Sijunjung Regency,  Tanah  Datar Regency, Padang  Pariaman  Regency,  Agam  Regency,  Pasaman,  South  Solok  District  and Pariaman  City.  Furthermore,  grouping  based  on  capital  expenditure  with  poverty resulted that from 2011 to 2016 the average of Regency / city in West Sumatera was in the first group I quadrant not yet ideal, where high capital expenditure has not been able to reduce poverty level such as Mentawai Islands Regency, Pesisir Selatan Regency, 50 Kota Regency, Pasaman Regency, Pasaman Barat Regency.

## Keywords :capital expenditures,economic growth and proverty
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pemetaan  wilayah  di  Provinsi Sumatera  Barat  berdasarkan  belanja  modal dengan  pertumbuhan  ekonomi dan  belanja modal  dengan  kemiskinan,  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  yang  dideskripsikan dalam  bentuk  tabel  kuadran  danAnalisis  tripologi  klassen,  dimana  pengelompokkan berdasarkan  belanja  modal  dengan  pertumbuhan  ekonomi  menghasilkan  bahwa  dari tahun  2011  sampai  2016  rata-rata  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  berada  pada kuadran  IV  kelompok  yang  paling  buruk,  dimana  belanja  modal  rendah  dan pertumbuhan  ekonomi  rendah  yaitu  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  Kabupaten  Sijunjung, Kabupaten  Tanah  Datar,  Kabupaten  PadangPariaman,  Kabupaten  Agam,  Kabupaten Pasaman,  Kabupaten  Solok  Selatan  dan  Kota  Pariaman.  Selanjutnya  pengelompokkan berdasarkan  belanja  modal  dengan  kemiskinan  menghasilkan  bahwa  dari  tahun  2011 sampai  2016  rata-rata  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  berada  pada  kuadran    I kelompok  belum  ideal,dimana  belanja  modal  yang  tinggi  belum  mampu  mengurangi tingkat kemiskinan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
Kata Kunci:belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan
Pertumbuhan    ekonomi  merupakan  indikator  dari  perkembangan  suatu perekonomian  dari  suatu  periode  ke  periode  berikutnya.  Pembangunan perekonomian  dalam  suatu  negara,  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  mencapai kemakmuran  masyarakat  melalui  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi. Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  sejauhmana  aktivitas  perekonomian  dan
176 Jurnal Ecosains, Volume 6, Nomor 2, November 2017, Hal 175-186
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat  dalam kurun waktu tertentu, karena umumnya  aktivitas  perekonomian  adalah  suatu  proses  penggunaan  faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output.
Selain  itu  kemiskinan  pada  dasarnya  merupakan  masalah  yang  muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar.  Dimensi-dimensi  kemiskinan tersebut  dapat  ditemukan  dalam  bentuk  kekurangan  gizi,  air,  perumahan  yang sehat,  pelayanan  kesehatan  yang  kurang  memadai  dan  tingkat  pendidikan  yang rendah.  Selain  itu,  dimensi-dimensi  kemiskinan  saling  berkaitan  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
Brueckner (2017) di ASEAN menemukan bahwa dampak kenaikan kelas menengah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  bergantung  pada  tingkat  awal  PDB per  kapita.  Di  sebagian  besar  negara  ASEAN,  kenaikan  kelas  menengah  yang tidak terkait dengan pertumbuhan PDB per kapita akan memiliki dampak negatif yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  untuk  tingkat  GDP  per  kapita ekonomi  ASEAN  pada  tahun  1970.  Sebaliknya,  untuk  nilai-nilai  baru-baru  ini dari  PDB  per  kapita  kenaikan  kelas  menengah  akan  memberi  kontribusi  positif terhadap  pertumbuhan  PDB  per  kapita  di  ASEAN.  Kami  menunjukkan  bahwa investasi  merupakan  saluran  penting  dimana  pendapatan  dari  kelas  menengah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Cruz  (2017)  di  Brasil  menemukan  bahwa  Mengatur  angka    usia penduduk  membuat lintasan pembangunan di banyak negara, membawa peluang dan  tantangan.  Sementara  penuaan  menjadi  masalah  ekonomi  menengah  ke  atas dan berpenghasilan tinggi, pertumbuhan populasi yang cepat akan terus berlanjut di  negara-negara  miskin  selama  beberapa  dekade  mendatang.  Pada  saat  yang sama,  negara-negara  ini  akan  melihat  peningkatan  yang  berkelanjutan  dalam proporsi  usia  kerja  penduduk  mereka,  dan  pergeseran  ini  berpotensi  untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.
Holmgren  (2017)  di  Norway  menemukan  bahwa  Investasi  di  bidang infrastruktur sering dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi, di tingkat  regional,  nasional  maupun  internasional.  Berinvestasi  di  bidang infrastruktur  sering  dijadikan  solusi  untuk  sejumlah  masalah  seperti pengangguran, depopulasi daerah pedesaan dan rendahnya aktivitas ekonomi.
Pemerintah  berusaha  mebuktikan  prioritas  pada  penciptaan  tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan membuat kebijakan pengadaan barang/jasa  yang  ternyata  dihadapkan  dengan  berbagai  permasalahan  yang menyita  banyak  kalangan.  Sebagai  tanda  kesunguhannya,  maka  pemerintah menganggarkan  belanja  modal  yang  cukup,  sebagian  besar  dari  dana  tersebut diperuntukkan  dalam  hal  pembangunan  infrastruktur  di  daerah.  Namun  disini bukan  berarti  tidak  ada  masalah,  permasalahan  yang  muncul  disini  adalah masalah manajemen dan ketidaksiapan aparat atau pejabat pengelolaan anggaran dalam  memanfaatkan  anggaran  yang  tersedia  sesuai  dengan  harapan  dan  tujuan yang ingin dicapai. Fenomena ini juga memberikan dampak terhadap penyerapan dana  APBN  khususnya  dari  belanja  modal  yang  jauh  dari  harapan.  Karena  jika
hari adria, akhirmen, melti roza adry, analisis pemetaan wilayah kabupaten dan kota.... 177
penyerapan  dana  rendah  maka  tidak  akan  memberikan  pengaruh  terhadap pergerakan perekonomian.
Pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat  di  harapkan  dapat  mencapai kemajuan,  kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat,  laju  pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 sampai tahun  2016  sebesar  5,99persen.  Rata-rata  Laju  pertumbuhan  ekonomi  terendah terjadi  di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  yaitu  sebesar  5,36persen.  Sedangkan belanja  modal  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  tergolong  tinggi  yaitu  sebesar 19,16  persen.  Hal  ini  disebabkan  karena  masalah  manajemen  dan  ketidaksiapan aparat atau pejabat pengelolaan anggaran dalam  memanfaatkan  anggaran  yang  tersedia  sesuai  dengan  harapan  dan  tujuan yang ingin dicapai.
Rata-rata  laju  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  yaitu  di  Kota  Payakumbuh sebesar  6,47  persen.  Hal  ini  disebabkan  karena  belanja  modal  di  Kota Payakumbuh  tergolong  tinggi  yaitu  sebesar  23,99  persen.  Sehingga  dengan meningkatnya  belanja  modal  maka  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Payakumbuh menjadi  tinggi.  Belanja  modal  memiliki  hubungan  positif  dengan  pertumbuhan ekonomi,  semakin  tinggi  belanja  modal  maka  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu daerah juga akan semakin tinggi.
Selain  pertumbuhan  ekonomi,  masalah  makro  ekonomi  lainnya  adalah kemiskinan  tinggi  rendahnya  kemiskinan  juga  tergantung  pada  besarnya  alokasi belanja  modal  di  suatu  wilayah.  Pada  prinsipnya  kemiskinan  menggambarkan kondisi dimana terjadi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya tingkat pendapatan, atau  kemiskinan  ini  menggambarkan  suatu  kondisi  dimana  tidak  terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan dan sandang.
Tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Sumatera  Barat  selama  5  tahun terakhir.  Rata-rata  laju  tingkat  kemiskinan  tertinggi  selama  tahun  2011  sampai 2016    yaitu  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  sebesar  16,21  persen.  Tingginnya tingkat kemiskinan ini disebabkan  karena  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  merupakan  wilayah kepulauan  sehingga  mata  pencarian  pada  Kepulauan  Mentawai  rata-rata sebagai nelayan  dan  kurangnya  keterampilan  masyarakat  dalam  meningkatkan  sumber mata pencariannya.Tingkat pendidikan  yang  masih tergolong rendah dan tingkat kesehatan yang kurang memadai serta rendahnya pendapatan masyarakat.
Tingkat  kemiskinan  terendah  yaitu  Kota  Sawahlunto  sebesar  2,25  persen, hal  ini  disebabkan  karena  adanya  peningkatan  pada  belanja  modal  di  kota Sawahlunto  yaitu  sebesar  25,69  persen.  Dengan  tingginya  belanja  modal  maka tingkat  kemiskinan  akan  semakin  rendah  karena  belanja  modal  memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.
Dilihat  dari  rata-rata  pertumbuhan  belanja  modal  di  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Barat  berfluktuasi  selama  periode  2011  sampai  2016.  Pada  tabel  3 dapat  memperlihatkan  bahwa  Kabupaten  Pasaman  Barat  menjadi  daerah  dengan rata-rata  laju  pertumbuhan  belanja  modal  tertinggi  yaitu  sebesar  52,75  persen, sedangkan  rata-rata  laju  pertumbuhan  belanja  modal  terendah  yaitu  Kota Bukittinggi sebesar 8,2 persen.

## TINJAUAN LITERATUR Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi  merupakan salah satu tujuan dari suatu proses  pembangunan.  Proses  pembangunan  ekonomi  pada  hakeketnya  adalah upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas  perekonomian  agar  mampu  menciptakan lapangan  pekerjaan  yang  pada  akhirnya  akan  mendorong  terwujudnya kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat.  Mardiasmo  (2002)  dalam  Dini  Arwati menyatakan  bahwa  pemberian  otonomi  yang  lebih  besar  akan  memberikan dampak  yang  lebih  besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  hal  inilah  yang  kemudian mendorong  daerah  untuk  mengalokasikan  belanja  modal  secara  lebih  efisien. Dengan  demikian  ketika  pertumbuhan  ekonomi  daerah  mengalami  peningkatan maka  belanja  modal  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  juga  akan meningkat  (Arwati,2013). Theory  Keynes  dalam  (Mankiw,  2007:274). Teori  ini menguraikan  bahwa  Setiap  pengeluran  yang  dilakukan  berimplikasi  pada penerimaan pendapatan yang lebih besar.

## Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  keadaan  dimana  terjadi  ketidakmampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  berlindung, pendidikan, dan kesehatan.Makmum 2003 dalam Maabuat (2016).Ragnar Nurkse 1953  dalam  Jhingan  (2012:33-34)  yang  mengatakan:  “Lingkaran  setan mengandung  arti  deretan  melingkar  yang  dapat  dilihat  dari  2  sudut  pandang  : dilihat  dari  sudut  permintaan  dijelaskaan  sebagai  berikut:  rendahnya  tingkat pendapatan  menyebabkan  tingkat  permintaan  menjadi  rendah,  sehingga  pada gilirannya  tingkat  investasi  pun  rendah.  Tingkat  investasi  yang  rendah  kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah.
Jika dilihat dari sudut penawaran: produktivitas rendah tercermin di dalam pendapatan  yang  rendah.  Pendapatan  rendah  berarti  tingkat  tabungan  juga rendah.  Tingkat  tabungan  yang  rendah  menyebabkan    tingkat  investasi  rendah dan  modal  kurang.  Kekurangan  modal  pada  gilirannya  bermuara  pada produktivitas  yang  rendah).  Hal  ini    yang  menyebabkan  timbulnya  hambatan terhadap pembangunan yang terjadi pada negara sedang berkembang.
Belanja  pemerintah  untuk  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  dasar  dan beberapa  jenis  infrastruktur  (misalnya,  jalan  pedesaan,  air  dan  sanitasi, perumahan)  juga  dipertimbangkan  untuk  mengurangi  kemiskinan,  dengan meningkatkan  produktivitas  dan  potensi  pendapatan  rumah  tangga  miskin (McKay, 2004; Mosley et al., 2004; Paternostro, Rajaram, & Tiongson, 2007)

## Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja modal  meliputi  antara  lain  belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung  dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005).
hari adria, akhirmen, melti roza adry, analisis pemetaan wilayah kabupaten dan kota.... 179
Belanja  modal  atau  belanja  Infrastruktur  publik  (didefinisikan  sebagai instalasi  fisik  seperti  jalan  raya  dan  jalan,  bandara,  fasilitas  telekomunikasi, sistem  pasokan  air,  listrik,  fasilitas  pengolahan  limbah  dan  sejenisnya)  diyakini memberikan  layanan  yang  merupakan  bagian  dari  kumpulan  dan  kumpulan konsumsi  masyarakat.  modal  dan  tenaga  kerja  sebagai  masukan  dalam  proses produksi (Ayogu, 2007).
Wagner  dalam  Guritno  (2002:171-172).  mengemukakan  suatu  teori mengenai  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  dalam  suatu  perekonomian, apabila pendapatan  per  kapita  meningkat, secara relative  pengeluran  pemerintah pun akan meningkat.

## Pemetaan Wilayah
Metode  kuadran  digunakan  untuk  menampilkan  peta  kemampuan keuangan  daerah,  masing-masing  kuadran  ditentukan  oleh  besaran  nilai Share dan Growth , dengan nilai share  dan  growth  maka  masing-masing  daerah  akan  di  bagi  menjadi  empat bagian, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. (Bappenas, 2003)
Menurut  (Sjafrizal,  2008:7)  Untuk  dapat  mewujudkan  analisa  teori  yang baik dan harmonis, konsep  wilayah (region) digunakan sebagai representasi dari unsur ruang (space). Dalam hal ini, region diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang  dikelompokkan  berdasarkan  unsur  tertentu  tergantung  dari  tujuan  analisa. Unsur  tertentu  tersebut  dapat  menyangkut  dengan  kondisi  sosial,  ekonomi maupun  berkaitan  antara  wilayah.  Bahkan  pengelompokkan  wilayah  dapat  pula dilakukan  tidak  berdasarkan  pertimbangan  ekonomi,  tetapi  pertimbangan kemampuan administrasi pemerintah.

## METODE PENELITIAN Analisis Kuadran
Metode  kuadran  digunakan  untuk  menampilkan  peta  kemampuan keuangan  daerah,  masing-masing  kuadran  ditentukan  oleh  besaran  nilai  belanja modaldan  pertumbuhan  ekonomi  serta  belanja  modal  dan  belanja  modal  serta kemiskinan,  maka  masing-masing  daerah  akan  di  bagi  menjadi  empat  bagian, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4.

## Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi
Kuadran  I  adalah  kuadran  yang  terletak  pada  kanan  atas  mempunyai  ciri-ciri tingkat  pertumbuhan  ekonomi  per  tahun  relatif  tinggi  dan  tingkat belanja modal relatif tinggi pula.
Kuadran  II  adalah  kuadran  yang  terletak  pada  kiri  atas  mempunyai  ciri-ciri tingkat  pertumbuhan  ekonomi  per  tahun  relatif  rendah,  sedangkan tingkat belanja modal relatif tinggi.
Kuadran  III  adalah  kuadran  yang  terletak  pada  kiri  bawah  atau  pada  sebelah mempunyai  ciri-ciri  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  per  tahun  relatif tinggi, demikian pula tingkat belanja modal relatif rendah.
Kuadran IV adalah kuadran yang terletak pada kanan bawah mempunyai ciri-ciri tingkat  pertumbuhan  ekonomi  per  tahun  relatif  rendah,  sedangkan
tingkat belanja modal relatif rendah.

## Belanja modal dan tingkat kemiskinan
Kuadran  I  adalah  kuadran  yang  terletak  pada  kanan  atas  ciri-ciri  tingkat
kemiskinan  relatif  tinggi  dan  tingkat  belanja  modal  relatif  tinggi pula.
Kuadran  II  adalah  kuadran  yang  terletak  pada  kiri  atas  mempunyai  ciri-ciri tingkat  kemiskinan  relatif  rendah,  sedangkan  tingkat  belanja  modal relatif tinggi.
Kuadran  III  adalah  kuadran  yang  terletak  pada  kiri  bawah  mempunyai  ciri-ciri tingkat  kemiskinan  relatif  tinggi,  demikian  pula  tingkat  belanja modal relatif rendah.
Kuadran IV adalah kuadran yang terletak pada kanan bawah mempunyai ciri-ciri tingkat  kemiskinan  relatif  rendah,  sedangkan  tingkat  belanja  modal relatif rendah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Klasifikasi  wilayah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  berdasarkan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.
Pemetaan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat    menurut  belanja modal  dan  pertumbuhan  ekonominya  selama  tahun  2011-2016,  menghasilkan kelompok  yang  terdiri  dari  kuadran  I  kelompok  ideal  yang  mempunyai  belanja modal dan pertumbuhan  ekonomi daerahnya tinggi, kuadran II kelompok belum ideal  yang    belanja  modalnya  tinggi  tetapi  pertumbuhan  ekonomi  rendah, kuadran  III  kelompok  yang  baik  belanja  modal  rendah  pertumbuhan  ekonomi tinggi  dan  kuadran  IV  kelompok  yang  paling  buruk  yaitu  belanja  modal  dan pertumbuhan ekonomi daerahnya rendah.
hari adria, akhirmen, melti roza adry, analisis pemetaan wilayah kabupaten dan kota.... 181
Gambar  1  Klasifikasi  Daerah  Berdasarkan  Tipologi  Klassen  Tahun 2011.
Gambar 1 menunjukan Keadaan  ekonomi tiap kabupaten/kota yang telah  di kelompokkan    dengan  data  laju  pertumbuhan  ekonomi  dan  data  pertumbuhan belanja  modal,  pada  tahun  2011  dan  dianalisis  dengan  Tipologi  Klassen  dapat dilihat dari tabel 4.8, dimana ada 1 kabupaten/kotapada Kuadran I yaitu ditempati oleh Kabupaten 50 Kota, 8 kabupaten/kota pada Kuadran II yaitu ditempati oleh Kabupaten  Pasaman,  Kabupaten  Tanah  Datar,  Kabupaten  Padang  Pariaman, Kabupaten  Agam,  KabupatenSolok,  Kabupaten  Solok  Selatan,  Kota  Pariaman dan  Kota  Sawahlunto,  8  kabupaten/kota  pada  Kuadran  III  yaitu  ditempati  oleh Kabupaten  Dharmasraya,  KabupatenPasaman  Barat,  Kabupaten  Sijunjung,  Kota Padang,  Kota  Padang  panjang,  Kota  Bukittinggi,  Kota  Payakumbuh  dan  Kota Solok,  dan  2  kabupaten  pada  Kuadran  IV  yaitu  ditempati  olehKabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten  Pesisir Selatan di provinsi Sumatera Barat.

## Gambar 2 Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2016.
Pada  tahun  2016  Kabupaten/Kota  yang  menagalami  peningkatan  dari tahun  2011  yang  terdapat  pada  kuadran  Iartinya  kobupaten/kota  ini  memiliki kondisi yang  ideal yaitu berada pada kondisi pertumbuhan  ekonomi  di atas rata- rata  dan  belanja  modal  di  atas  rata-rata  provinsiterdapat  4  kabupaten/kota  yaitu
182 Jurnal Ecosains, Volume 6, Nomor 2, November 2017, Hal 175-186
kota  Padang,    kota  Solok,  kota  Sawahlunto  dan  kota Bukittinggi.  Hal  ini  sesuai dengan  teori keynes yang  menyatakan  bahwa  kenaikan  pengeluaran  pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional atau kenaikan dari pengeluaran pemerintah, secara langsung akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa.
Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  Kabupaten  Pasaman  Barat,  Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2016 tetap berada pada kuadran II, dimana belanja modal tinggi tetapi tidak meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan belanja modal gedung  dan  bangunan,  serta  belanja  jalan  terkadang  membutuhkan  waktu  lebih dari  satu  tahun  untuk  bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  luashal  ini  sesuai dengan  UNDP  (2007)  bahwa  belanja  modal  membutuhkan  waktu  yang  lebih panjang  dari  lima  tahun  dan  dampak  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  efisiensi penggunaan  dana.    Apriana  (2010)  Alokasi  anggaran  belanja  modal  yang  tidak tepat  sasaran  adalah  salah  satu  faktor  penyebab  daerah  kurang  produktif  dalam penyaluran  dananya.  Dana  yang  dikeluarkan  tidak  menambah  kekayaan  tetapi justru menjadi beban DAU. Devarajan (1996) hubungan antara komponen modal dari belanja publik dan pertumbuhan per kapita adalah negatif. Dengan demikian, pengeluaran  yang  tampaknya  produktif,  jika  digunakan  secara  berlebihan,  bisa menjadi  tidak  produktif.  Hasil  ini  menyiratkan  bahwa  pemerintah  negara berkembang  telah  salah  mengartikan  pengeluaran  publik  yang  mendukung pengeluaran  barang  modal  dengan  mengorbankan  pengeluaran  lainnya. Kabupaten/kota  pada  kuadran  III  mengalami  penurunan  dari  tahun  2011yaitu ditempati oleh Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.
Kabupaten/Kota  yang  termasuk  pada  kuadran  IV  terdapat  7 kabupaten/kota  yaitu  di  tempati  oleh  Kabupaten  Solok  Selatan,  Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan  Kota  Pariaman,  dimana  belanja  modal  rendah dengan  pertumbuhan  ekonomi  rendah  hal  ini  mengindikasikan  adanyahubungan yang positif antara belanja modal dengan pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera  Barat,  dimana  ketika  belanja  modal meningkat  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkat,  begitu  pula  sebaliknya ketika belanja modal menurun maka pertumbuhan ekonomi juga menurun.

## Klasifikasi  wilayah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  berdasarkan belanja modal dan tingkat kemiskinan.
Pemetaan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  menurut  belanja modal dan tingkat kemiskinan selama tahun 2011-2016, menghasilkan kelompok yang  terdiri  dari  kuadran  I  kelompok  belum  ideal  yang  mempunyai  belanja modal dan tingkat kemiskinan daerahnya tinggi, kuadran II kelompok ideal yang belanja modalnya tinggi tetapi tingkat kemiskinan rendah, kuadran III kelompok yang  paling  buruk  belanja  modal  rendah  dan  tingkat  kemiskinan  tinggi  dan kuadran  IV  kelompok  yang  baik  yaitu  belanja  modal  dan  tingkat  kemiskinan daerahnya rendah.
hari adria, akhirmen, melti roza adry, analisis pemetaan wilayah kabupaten dan kota.... 183
Gambar  3  Klasifikasi  Daerah  Berdasarkan  Tipologi  Klassen  Tahun 2011.
Gambar  3  menunjukan  keadaan  tingkat  kemiskinan  tiap  kabupaten/kota yang  telah  di  kelompokkan  dengan  data  tingkat  kemiskinan  dan  data pertumbuhan  belanja  modal,  pada  tahun  2011  dan  dianalisis  dengan  Tipologi Klassen  dapat  dilihat  dari  tabel  4.15,  dimana  ada  6  kota  pada  Kuadran  I  yaitu ditempati  oleh  Kabupaten  50  Kota,  Kabupaten  Pasaman,  Kabupaten  Padang Pariaman,  Kabupaten  Agam,  Kabupaten  Solok  Selatan  dan  Kabupaten  Solok  ,3 kabupaten/kota  pada  Kuadran  II  yaitu  ditempati  oleh  Kabupaten  Tanah  Datar, Kota  Pariaman  dan  Kota  Sawahlunto,  6  kabupaten/kota  pada  Kuadran  III  yaitu ditempati  oleh  Kabupaten  Dharmasraya,  Kabupaten    Pesisir  Selatan,  Kabupaten Sijunjung,  Kabupaten    Kepulauan  Mentawai,  Kabupaten  Pasaman  Barat  dan Kota Payakumbuh, dan 4 kabupaten pada Kuadran IV  yaitu ditempati  oleh Kota Padang,  Kota  Padang  panjang,  Kota  Solok  dan,  Kota  Bukittinggidi  provinsi Sumatera Barat.

## Gambar 4 Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2016.
Pada  tahun  2016  keadaan  setiap  kabupaten/kota  yang  telah  di kelompokkan  dengan  data  belanja  modal  dan  data  tingkat  kemiskinan,  dimana
184 Jurnal Ecosains, Volume 6, Nomor 2, November 2017, Hal 175-186
kuadran  I  berkurang  menjadi  5  kabupaten/kota  dari  tahun  2011  yaitu  ditempati oleh Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Sijunjung, dimana kuadran I adalah wilayah yang belum ideal karena dengan tingginya belanja modal tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini  disebabkan  karena  tidak  meratanya  pembangunan  infrastruktur  serta pelayanan  publik  yang  masih  kurang  memadai  di  beberapa  daerah  dan  adanya kesalahan  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  dimana  pengelolaan yang  dimaksud  baik  dari  segi  peruntukkannya  yang  tidak  berpihak  pada penduduk  miskin,  dimana  pembangunan  yang  dilakukan  tidak  dirasakan  oleh semua  masyarakat  sehingga  tidak  tercapainya  penurunan  tingkat  kemiskinan pada daerah tersebut. Selain itu, Lukman Hakim (2014) terdapat fenomena dalam pencairan  realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang mana  dapat  diamati  bahwa  hampir  seluruh  realisasi  APBD  pada  pemerintah daerah  terutama  belanja  infrastruktur  terjadi  penumpukan  pencairan  di  triwulan III  dan  IV  (Juli-Desember),  sedangkan  pada  triwulan  I  dan  II  (Januari-Juni) terbilang  sepi  dari  perputaran  dana  APBD  yang  juga  bisa  menyebabkan perlambanan  dampak  belanja  modal.  Hal  ini  terjadi  salah  satunya  disebabkan lamanya proses pelelangan yang harus dilakukan serta tidak adanya perencanaan kas (cash forecasting) yang memadai, sehingga banyak dana yang tersedia dalam jangka waktu yang cukup lama tersimpan di kas daerah dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Kuadran  II  masih  tetap  sama  5  kabupaten/kota  yaitu  ditempati  oleh Kabupaten  Tanah  Datar,  Kota Padang,  Kota  Solok,  Kota  Sawahlunto  dan  Kota Padang  Panjang.  Berdasarkan  kelompok  kuadran  II  tersebut  dapat  diketahui kabupaten/kota  yang  mengalami  peningkatan  pada  belanja  modal  dan  berhasil menurunkan tingkat kemiskinan.
Alokasi  belanja  modal  daerah  yang  semakin  besar  mencerminkan  bahwa daerah  semakin  memprioritaskan  keuangannya  untuk  belanja  fisik  yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat.
Kuadran  III  berkurang  menjadi  6  kabupaten/kota  yaitu  ditempati  oleh Kabupaten  Dharmasraya,  Kabupaten    Pesisir  Selatan,  Kabupaten    Solok, Kabupaten    Solok  Selatan,  Kabupaten  Padang  Pariaman  dan  Kota Payakumbuh. Pada  wilayah  Kuadran  III  Kabupaten/Kota  belum  bisa  mengurangi  tingkat kemiskinan karena rendahnya belanja modal pada daerah tersebut.
Kuadran IV hanya 3 kabupaten/kota yaitu ditempati oleh Kota Pariaman, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.
Pengeluaran  pemerintah  di  bidang  belanja  modal  memegang  peranan penting  untuk  menunjang  kelancaran  mekanisme  sistem  pemerintahan  serta upaya  meningkatkan  efisiensi  dan  produkivitas  yang  pada  gilirannya  akan membantu  tercapainya  sasaran  dan  tujuan  setiap  tahap  pembangunan.  Dengan demikian  belanja  modal  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  hal  yang  sangat  perlu diperhatikan,  karena  pengeluaran  pemerintah  akan  mendorong  kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera Barat  sebagai  sampel,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemetaan  wilayah  di Provinsi  Sumatera  Barat  berdasarkan  belanja  modal  dengan  pertumbuhan ekonomi  dan belanja modal dengan kemiskinan. Menggunakan  analisis tripologi klassen  adalah  pengelompokkan  berdasarkan  4  kuadran,  dimana  menghasilkan kelompok  yang  terdiri  dari  kuadran  I  kelompok  ideal  yang  mempunyai  belanja modal dan pertumbuhan  ekonomi daerahnya tinggi, kuadran II kelompok belum ideal  yang    belanja  modalnya  tinggi  tetapi  pertumbuhan  ekonomi  rendah, kuadran  III  kelompok  yang  baik  belanja  modal  rendah    pertumbuhan  ekonomi tinggi  dan  kuadran  IV  kelompok  yang  paling  buruk  yaitu  belanja  modal  dan pertumbuhan  ekonomi  daerahnya  rendah,  dimana  pengelompokkan  berdasarkan belanja  modal  dengan  pertumbuhan  ekonomi  menghasilkan  bahwa  dari  tahun 2011  sampai  2016  rata-rata  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  berada  pada kuadran  IV  kelompok  yang  paling  buruk,  dimana  belanja  modal  rendah  dan pertumbuhan  ekonomi  rendah  yaitu  Kabupaten  Pesisir  Selatan,Kabupaten Sijunjung,  Kabupaten  Tanah  Datar,  Kabupaten  PadangPariaman,  Kabupaten Agam,  Kabupaten  Pasaman,  Kabupaten  Solok  Selatan  dan  Kota  Pariaman. Selanjutnya  pengelompokkan  berdasarkan  belanja  modal  dengan  kemiskinan menghasilkan  bahwa  dari  tahun  2011  sampai  2016  rata-rata  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Barat  berada  pada  kuadran  I  kelompok  belum  ideal,dimana  belanja modal  yang  tinggi  belum  mampu  mengurangi  tingkat  kemiskinan  seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
Pengeluaran  pemerintah  harus  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi. Untuk  itu  pemerintah  dituntut  berperan  aktif  dalam  memberikan  fasilitas  fisik atau  infrastruktur  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat dan  pemerintah  harus  lebih  serius  dalam  mengontrol  pengeluaran  belanja  modal agar  dana  yang  dikeluarkan  terealisasi  dan  tepat  sasaran  sehingga  dapat menurunkan jumlah penduduk miskin.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Rahma  dkk.  2015. Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Kemiskinan  Di  Provinsi  Sulawesi  Barat :  Jurnal  Analisis,  Volume  4, Nomor 2, Desember 2015: Halaman 183-189 Arwati,  Dini.  2013. “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  PAD,  DAU  Terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi  Jawa  Barat” .  Seminar  Nasional  Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013, ISBN : 979-26-0266-6. Ayogu,  2007.  Infrastructure  and  economic  development  in  Africa:  a  review  J.
Afr. Econ., 16 (Suppl. 1) (2007), pp. 75-126 AERC Badan  Pusat  Statistik. Sumatera  Barat  Dalam  Angka 2011-2015 .  BPS Sumatera Barat. Padang. Bappenas. 2003. Peta kemampuan Keuangan Provinsi Dan Era Otonomi.
186 Jurnal Ecosains, Volume 6, Nomor 2, November 2017, Hal 175-186
Cruz Marcio.  2017. On  the  impact  of  demographic  change  on  economic  growth and  poverty: Journal  Analysis,  Volume  105,  December  2017,  Pages  95- 106
Dihan  Lucky.  2013.  Analysis  Of  The  Effect  Of  Regional  Performance  To Economic Growth and Proverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). Malang. Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4, No. 19, 2013. ( http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEDS/article/viewFile/9804/9989 ),  diakses pada tanggal 15 Januari 2017.
Dina  Apriana. 2010.  Analisis  Hubungan  antara  Belanja Modal,  Pendapatan  Asli
Daerah,  Kemandirian  Daerah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  (Studi pada  Kabupaten  dan  Kota  Se  Jawa-Bali).  Jurnal  Akutansi  dan  Investasi, Volume 11 No. 1, halaman: 68-79, Januari 2010. Jhingan,  M.  L.  2012. Ekonomi  Pembangunan  Dan  Perencanaan ,  Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada Johan  Holmgren.  2016. analysis  of  the  relationship  between  infrastructure  and economic growth: Journal Analysis, Volume 63, Agustus 2017, Pages 13- 26. Kuncoro, Murdrajat. 2006. “ Ekonomi Pembangunan ”. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Maabuat  Adrianus.  2016. Pemetaan  Wilayah  Berdasarkan  Pertumbuhan Ekonomi  dan  Persentase  Penduduk  Miskin  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Sulawesi  Utara: Juenal  Agri-sosioekonomi,  Volume  12  Nomor  2,  Mei 2016, Pages 87-94.
Mangkoesoebroto,  Guritno.  2002. Ekonomi  Publik .  Yogyakarta  :  BPFE Yogyakarta Mankiw, N. Gregory. 2007. Makroekonomi edisi keenam . Jakarta : Erlangga Mosley et al,  P. Mosley, J. Hudson, A. Verschoor Aid. 2004. Poverty Reduction and the new Conditionality Economic Journal, 113 (2004), pp. F217-F243 Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi . Padang: Baduose Media