## Pengaruh Informasi Managemen Dalam Pengelolaan Dana dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Marah sutan Rangkuti 1 *, Marzuki 1 dan Agusmadi 1
1 Fakultas  Ekonomi  Program  Studi  Ekonomi  Manajemen Universitas  Abulyatama,  Aceh Besar, 23372, Indonesia.
*Email korespondensi: rangkuti1313@gmail.com
Diterima 31 Desember 2018 ; Disetujui 17 April 2019 ; Dipublikasi 30 April 2019
Abstract : The purpose of this study was to describe the management of Gampong Fund Management Information  in  empowering  the  gampong  community  and  to  find  out  some  of  the  possible  and hindering  influences  in  managing  gampong  funds.  This  study  used  descriptive  qualitative  method. This activity was carried out in Ulee Pata Village, Jaya Baru Subdistrict, Banda Aceh Regency, by conducting  interviews  and  observations  to  obtain  the  necessary  data  and  collect  information relating  to  the  management  of  gampong  fund  management information  that  had  been  interpreted. The  results  of  this  study  indicate  that  the  gampong  fund  management  process  carried  out  by  the gampong government has not been completely transparent, the gampong community has not actively participated,  and  village government  officials  are  more  dominant  in  planning  activities  and  the implementation  of  gampong  funds  from  3  hamlets  has  not  been  active  and  still  struggling  on infrastructure  development.  The  management  of  village  funds  has  not  been  aligned  towards community empowerment in the context of giving birth to economic income sources, but is still very large  for  infrastructure  development.  Empowerment  activities  are  prioritized  for  physical empowerment  such  as  road  construction,  rental  housing,  opening  new  roads and  multi-purpose buildings, while empowering non-physical is associated with minimal training for residents in need. The  results  of  the  study  indicate  that  the  supporting  factors  of  village  fund  management  in empowering  the  village  community  in  Ulee  Pata Village  are  support  for  policy  /  regulation, socialization, facilities, and infrastructure. The inhibiting factor is a lack of human resources and a lack of community participation in the village.

## Keywords: community empowerment, management, village funds
Abstrak :Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan m a n a j e m e n i n f o r m a s i   m a n a j e m e n danagampong dalam memberdayakan masyarakat gampong dan untuk mencari tahu beberapa pengaruh yang memungkinkan dan menghambatdalam mengeloladanagampong. Penelitian ini menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Kegiatan ini dilakukan  di Gampong uleePata, Kecamatan  Jaya  Baru, Kabupaten Kota Banda  Aceh dengan melakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data-data yang di perlukan dan mehimpun informasi yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  informasi  pengelolaan  dana gampong yang telah diinterpretasikan. Hasil dari penelitian i n i menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
 Jurnal Humaniora, Vol. 3, No. 1, April 2019 : 48-60
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 48-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
gampong yang dilakukan oleh pemerintah gampong belum  transparan  secara  menyeluruh, masyarakat gampong tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah gampong lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan danagampong dari 3 dusun belum berperan secara aktif dan masih berkutat pada pembangunan infrastruktur. Pengelolaan dana gampong belum ada  keberpihakan  kearah  pemberdayaan  masyarakat  dalam  kontek  melahirkan  sumber pendapatan  ekonomi,  akan  tetapi  masih  sangat  besar  porsi  nya  untuk  pembangunan infrastruktur, Kegiatan  pemberdayaan  diprioritaskan  untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan, rumah sewa, buka jalan baru dan gedung serba guna, sementarapemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan ketrampilan bagi warga yang membutuhkan sangat minim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung pengelolaan dana gampong dalam memberdayakan masyarakat gampong di Gampong Ulee  Pata adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, sosialisasi, fasilitas, dan infrastruktur. Faktor penghambat adalah kurangnya sumberdaya manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat gampong.
KataKunci: pemberdayaan masyarakat, manajemen, dana gampong.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disambut dengan  suka  cita  oleh  Pemerintah  Gampong beserta  dengan  masyarakatnya  yang  membuat gampong  dalam  membangun  kearah  yang  lebih maju  dan  mandiri  sehingga  akan  tercapai masyarakat  yang  sejahtera.  Asas  rekognisi  dan subsidiaritas yang ikut melandasi pengembangan substansi Undang-Undang (UU) Desa
merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi  diberikannya  kewenangan  yang lebih  luas  serta  alokasi  anggaran  lebih  besar Pemernah Gampong guna mendukung kemandirian  gampong  karah  yang  lebih bermartabat dan sejahtera.
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks  akan  teratasi  dengan  adanya UU  No.  6  Tahun  2014, gampong  dengan anggaran  yang  begitu  besar  harus  mampu menggali potensi sumber daya alam, kondisi ini sejatinya bisa mensejahterakan masyarakat gampong,  baik  masyarakat  yang  mempunyai skill  maupun  yang  tidak  punya  skill. Data masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan
perdebatan terutama dalam kalangan politisi dan akademisi. Sebenarnya melihat data kemiskinan di Indonesia  khususnya  di  Aceh relatif mudah apabila dilihat dari indikator utama kemiskinan yang  telah  di  keluarkan  oleh  pemerintah  kota, terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer, maka realitas masyarakat Aceh  masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
Menanggapi permasalahan tersebut, maka strategi pembangunan Gampong  yang  berbasis transparansi informasi yang dilakukan pemerintah gampong saat ini, harus  banyak melibatkan Kepala dusun, tokoh dan pemuda, dan  masyarakat. Pembangunan gampong merupakan bagian yang sangat penting serta bernilai strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan  masyarakat  gampong, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan serta menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang bermukim digampong dan dalam rangka upaya
mengetaskan kemiskinan masyarakat gampong.
Dalam mewujudkan pembangunan pemberdayaan  gampong pemerintah gampong merupakan subsistem
dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia,sehingga gampong memiliki    kewenangan,    tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakarat gampong yang bersangkutan.
Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan  jangka  pendek dan  jangka  panjangsekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun masyarakat Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan gampong dalam bingkai Negara Kesatuan  Republik Indonesia. Oleh karena itu terbitnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Gampong yang bertujuan menciptakan              gampong yang              mandiri dan sejahtera bagi rakyat indonesia.
Memberdayakan masyarakat gampong secara optimal menurut potensi yang ada digampong dan serta ketentuan yang mengatur tentang sumber dana gampong untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014
tentang dana gampong serta Peraturan Pemerintahan Nomor      43      Tahun      2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun2014 tentang gampong.
Tujuan pemberian dana gampong yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana
gampong yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur gampong dan pemberdayaan masyakarat gampong.
Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa dana gampong sebagaimana dimaksud ayat(1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
Menurut (Yuliana,  Rahmawati,  Adamy, Edwar, & Azlim, 2018) untuk menilai efektivitas alokasi  dana  desa  dapat  dilihat  dari  rasio efektivitas yang merupakan  fungsi  dari  realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Target ADD.
Gampong Ulee  Pata  terdiri  dari  3  (tiga) yaitu  Dusun  Silva  lambaroeh,  Dusun Abubakar dan Dusun Muhammad dengan jumlah penduduk  lebih  kuran  675  orang  merupakan salah satu gampong yang  menerima dana gampong yang berasal dari Anggara Pendapatan dan BelanjanNegara (APBN).
Pengelolaan dana gampong dimulai dari perencanaan program, penetapan serta pelaksanaan dan dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan dana gampong disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan gampong. Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana gampong digampong Ulee Pata masih terdapat ketidak  transparansi, mulai dari perencanaan,
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 48-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
pelaksanaan dan pada laporan pertanggung jawaban kegiatan gampong.
Pada tahap perencanaan penggunaan dana gampong lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala gampong sehingga pada saat musrenbang gampong masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengar  dan  mengetahui. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong tidak  sepenuhnya diketahui  dan dipahami oleh masyarakat sebab  informasi program  yang  terpangpang  di  papan  informasi sangat  umum sehingga  tidak  mudah  bagi masyarakat  untuk  mengetahui  kegiatan  apasaja yang akan di lakukan di tahun berjalan.
Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lebih kepada pembangunan fisik  dan  pengiriman beberapa  orang  kampung  ke tempat  Pelatihan dengan satu jenis kegiatan dan yang telah dilatih di tahun berikutnya tidak program pemberdayaan terhadap  masyarakat  yang  dilatih  sehingga pemborosan anggaran. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung patis pada kegiatan yang dilakukan dari dana gampong dan  ini  juga  berdampak  pada  pertanggung jawaban yang tidak transparan.

## METODEPENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan disatu gampong diKota  Banda Aceh yaitu GampongUlee Pata Kecamatan Jaya Baru.
Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu
yang pertama karena gampongUlee PataKecamatanJaya  baru merupakan gampong di ujung kota Banda Aceh dan merupakan salah satu gampong yang berdekatan dengan laut dan rawa.
Alasan yang kedua di Gampong Ulee Pata Kecamatan Jaya  Baru merupakan gampong yang masih banyak masyarakat miskin dan kualitas fasilitas umum yang kurang memadai. Alasan yang ketiga yaitu belum adanya yang malakukan penelitian ditempat ini atau di Ulee Pata tentang pengelolaan dana gampong dalam Pemberdayaan masyarakat gampong. Yang menjadi kriteria informan dalam penelitian ini adalah:
1. Orang yang memahami secara mendalam kondisi Gampong Tetehosi Sorowi, dalam hal ini peneliti mewawancarai Kepala Gampong, Badan Permusyarawatan Gampong, Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong.
2. Masyarakat asli Gampong Ulee  Pata yang sudah berumur lebih dari 30 tahun, dalam penelitian ini berjumlah 60 orang masyarakat yang peneliti pilih menjadi informan.
3. Data primer dikumpulkan melalui melalui observasi atau pengamatan secara langsung serta wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Data    sekunder    diperoleh melalui kajian pustaka,buku,serta jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gampong Ulee Pata merupakan salah satu gampong yang  menerima dana gampong yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengelolaan dana gampong dimulai dari Rapat  Masyarakat, perencanaan program  serta
pelaksanaan dan setelah dilaksanakan dipertanggung jawabkan. Pengelolaan dana gampong disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat serta prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan gampong  ini  yang menjadi  ketidak  transparansi  dan  pemberdayaan masyarakat yang kurang.
Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana gampong digampong Ulee Pata masih terdapat banyak ketidak transparan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan gampong.
Pengelolaan Dana Gampong Dalam Pemberdayaan Masyarakat Gampong

## 1 Perencanaan Dana Gampong
Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan sesuatu tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan awal merupakan titik tolak yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sebuah program  kegiatan  yang direncanakan. Oleh karena itu setiap program
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan langkah awal adalah melakukan observasi kemasyarakat, mewawancarakan  masyarakat, dan  menhinpun  semua  keinginan  masyarakat, baru  setelah  itu direncanakan secara matang diklasifikasikan  antara  prioritas  dan  tidak prioritas,  setelah  itu  di  musyawarah  kembali terhadap  program  yang  sudah  di  perioritas  dan tidak  prioritas  agar  masyarakat  bisa  tahu  dan mengerti  terhadap  program  yang  telah  didusun tersebut  sebelun  di  sahkan  oleh  pemerintah ganpong,  dalam  hal untuk menentukan tujuan kegiatan bersama  dalam sebuah organisasi yang telah ditetapkan untuk tercapai secara maksimal,  tepat  kebutuhan  dan  tepat  keinginan masyarakat dalam kontek membangun gampong yang mandiri dan sejahtera.
Dalam perencanaan keuangan gampong khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan  kegiatan  yang sesuai dengan potensi, ekonomi, sosial masyarakat  dan  kearifan  lokal  yang  ada  di gampong tersebut.
Dana Gampong merupakan salah satu pendapatan gampong yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB  Gampong), oleh karena itu perencanaan program  kegiatan disusun secara sistematis  dan  berkelanjutan dengan terlebih dahulu dilaksanakanya Musyawarah Perencanaan  dengan  masyarakat,  mulai  dari tingkat  dusun  sampai  pada  tingkat  gampong dengan melibatkan  unsur  Tuha  Peut,  PKK,
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 48-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
Pemuda,  Perangkat  Gampong,  Pendamping Gampong dan tokoh masyarakat serta masyarakat secara keseluruhan.
Tujuan Dana Gampong yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana gampong yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangunan fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat
gampong sehingga menumbuh kembangkan ekonomi kemandirian gampong dalam memenuhi kebutuhan hidup dan terlepas dari belenggu kemiskinan.
Dari hasil penelitian langsung dilapangan dapat dilihat bahwa perencanaan program meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  dari dana gampong, masyarakat belum terlibat aktif masyarakat yang diundang kemusyawarah
perencanaan dan pembangunan gampong namun usul kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat gampong. Hal ini terbukti dengan hasil temuan dilapangan masyarakat menganggap kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan gampong sebagai kegiatan formalitas  serta  hasil pertanggung jawan pemerintah gampong di akhir juga tidak dilakukan. Anggapan ini terjadi karena penentuan program dan kegiatan yang dilakukan lebih didominasi oleh perangkat gampong sedangkan masyarakat hanya sebagai menonton yang pasif dalam penentuan kegiatan. Hal ini bertolak belakang dengan defenisi pemberdayaan yang dipaparkan oleh Djohani
(dalam Haryono 2012 : 49) yang mengatakan bahwa pola dasar gerakan pemberdayaan mengamanatkan perlunya power (kekuatan) dan keberpihakan pemimpin  gampong kepada kelompok yang tidak berdaya  atau  ekonomi lemah. Oleh karena itu pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful)  sehingga terjadi keseimbangan  antara yang  lemah ekonomi  dan  yang  kuat  ekonomi. Dari hasil penelitian  langsung tersebut dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:
Dari  skema diatas pada perencanaan penggunaan dana gampong yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) yaitu :

## 1. Pra  Musyawarah  Perencanaan  dan Pembangunan Gampong
Pra  Musrenbang  gampong merupakan wadah menghimpun  semua  aspirasi  dan keinginan  masyarakat untuk merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang diprioritaskan yang sesuai dengan keinginan  dan  potensi  SDM,  SDA  di
Gambar 1. Skema Perencanaan Program
gampong tersebut. p r a Musrebang gampong dilaksanakan pada bulan juli  tahun anggaran berjalan dengan turut mengundang berbagai unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan dihadiri warga  atau  masyarakat  secara keseluruhan  atau  bisa  di  lakukan  di  tiap-tiap dusun musyawarah tersebut apabila di tiap dusun mempunyai tempat musyawarah.
2. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Gampong Musrenbang  gampong merupakan wadah
untuk merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan yang prioritaskan yang  sudah  di sepakati  pada  pra  musrenbang  gampong yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong. Musrebang gampong dilaksanakan pada bulan september tahun anggaran berjalan dengan turut mengundang berbagai unsur
masyarakat,tokoh
agama,tokoh adat, pendamping  gampong dan dihadiri oleh camat sebagai Pembina gampong.

## 3. Rencana Kerja Pembangunan (RKP)
RKP gampong memuat rencana
penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan
masyarakat gampong. RKP gampong berisi
tentang evaluasi-evaluasi RKP tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran gampong yang dikelola oleh pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi. RKP disusun paling lama bulan september  atau  oktober sebelum tahun anggaran berjalan karena RKP
akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong.

## 4. Rencana Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Gampong
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disusun setelah dibuat
Rencana Kerja Pembangunan (RKP). RAPB gampong diusulkan kepada Bupati melalui camat, apabila disetujui oleh bupati maka pemerintah gampong akan mengesahkan RAPB Gampong tersebut menjadi APBGampong.
5. Anggaran  Pendapatan dan Belanja
Gampong Anggaran    Pendapatan dan Belanja gampong Merupakan kegiatan dan sumber pendapatan dan biaya kegiatan tersebut. Dalam APB Gampong yang merupakan salah satu sumber pendapatannya yaitu dana gampong.

## Pelaksanaan Dana Gampong
Pelaksanaan tindakan penting untuk mewujudkan tujuan akhir yang telah ditetapkan dari setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terperinci melalui perencanaan atau Musrenbang.
Pelaksanaan kegiatan akan  dilakukan setelah program tersebut dikatakan telah sah dan siap diimplementasikan.  Setiap  tahunnya bupati  nias utara menetapkan surat tentang pelaksanaan pengelolaan dana gampong yang membantu perangkat gampong. Dikeluarkan Peraturan Bupati Nias Utara nomor
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 48-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
412.6/k/tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong diKabupaten Nias Utara menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong.
Kepercayaan masyarakat yang kurang kepada pemerintah gampong dalam pelaksanaan dana gampong menjadi unsur negatif yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak maksimal karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Dari hasil penelitian pelaksanaan dana gampong tersebut mendapat ketidak percayaan masyarakat kepada pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini perangkat gampong. Hal ini disebabkan karena ketidak terbukaan atau tidak ada transparansi secara nyata penggunaan dana gampong.
Masyarakat berdalih bahwa yang mengetahui penggunaan dana gampong telah memenuhi syarat untuk sebuah kegiatan hanya perangkat gampong, masyarakat biasa tidak mengetahui standar perlaksanaanya sebuah program yang telah dilaksanakan tersebut. Selain itu pelaksanaan dana gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong mendapat kritikan dari masyarakat karena pelaksanaan kegiatan tersebut dinilai hanya formalitas semata, hal ini disebabkan karena pengelolaan yang tidak transparan oleh perangkat gampong.
Pemberdayaan
masyarakat
dirancang
berkelanjutan dan memamfaat kan potensi SDM
yang  ada  di  gampong  tersebut, seperti yang dijelaskan oleh Zubaedi (2012) yang mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan yang bekelanjutan dan berkesinambungan jika program dirancang dan dilaksanakan dengan
memperhatikan keberlanjutan dari segi ekonomi dan sosial serta kearifan lokal.

## Pertanggungjawaban
Pertanggung jawaban dana gampong tidak terintegrasi dengan petanggung jawaban APB Gampong, sehingga pertangung jawaban dana gampong harus dibuat terpisah dengan laporan LPPG. Kepala gampong menyampaikan laporan realisasi dana gampong setelah penyampaian  laporan di  ketahui  oleh Tuha  Peut dan  di  kirim  ke  camat  untuk dilaoporkan  hasil  LPPG  kepada  Walikota. Pembuatan laporan yang dilakukan pemerintah gampong yaitu dengan menggunakan bantuan pihak ketiga.
Laporan realisasi penggunaan dana gampong semester pertama disampaikan paling lambat pada  akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir    tahun    disampaikan paling    lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pengelolaan dana gampong telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun belum ada
pertanggungjawaban
langsung kepada masyarakat seperti apa hasil dari dana gampong tersebut. Pengelolaan dana gampong yang dilaksanakan oleh perangkat/kaur, penting untuk melibatkan masyarakat langsung, sebagai warga dari gampong yang menjadi sasaran dari program dana gampong, sudah harusnya semua semua  unsur  masyarakat dilibatkan/terlibat dalam  pengelolaan  dana  gampong dan mengetahui    pengelolaan    dana gampong tersebut  untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pertanggungjawaban pengelolaan

## dana gampong harus melibatkan masyarakat.

## Bentuk-Bentuk Program Dana Gampong
Untuk
Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan dalam bentuk fisik pembangunan sektor infrastukturjalan merupakan salah satu sektor vital untuk
memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada
dasarnya merupakan sektor yang
menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi akses tabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang.
Pembangunan jalan dari dana gampong menuju pemukiman warga yang terisolir.
Pembangunan infrastruktur jalan menuju pemukiman warga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari dana gampong dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh beberapa pihak karena faktor geografis.
Dalam teori Tallcot Parson tentang sistem mengatakan bahwa untuk melakukan suatu tindakan harus ada adaption kebutuhan dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan vital yang meningkatkan keberdayaan masyarakat.
Pembangunan jalan berdampak pada aspek social masyarakat tersebut, terbuka jalan warga dirasakan dari aspek social masyarakat yang dulunya warga kampung  ini  dipandang  sebelah mata karena tinggal dekat hutan yang jauh dari
jalan umum dan jalan kesana hanya jalan setapak, namun sekarang dengan terbukanya jalan yang layak dan memadai warga marasa derajat sosialnya meningkat.

## 1. Infrastruktur Pertanian
Pembangunan infrastruktur jalan kepertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah akses masyarakat untuk melakukan aktivitas bertani. Tempat pertanian yang jauh tepisah dengan tempat pemukiman warga menjadi salah satu faktor untuk melakukan pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat.
Pembangunan infrastruktur jalan di gampong  dibiayai dari  dana gampong yang dilakukan secara bertahap. Pembangunan jalan antar  dusun tersebut sangat dibutuhkan guna memperlancar aktivitas masyarakat dalam bernelayan dalam beraktivitas. Sebab ekonomi masyarakat masih sulit karena sebab  hasil panen tidak  menentu. Seperti diketahui bahwa masyarakat GampongUlee  Pata mayoritas Nelayan,  Pedagang,  bengkel,  perabot,  pns dan buruh dan lain-lain.
Pembangunan infrastruktur jalan menambah semangat karena akses ketempat tambak atau ketampat kerja (bengkel dan perabot banyak berada di dusun), sudah mudah ditempuh dengan kendaraan. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian kebutuhan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Tallcot Parson yaitu adaptasi kebutuhan. Kebutuhan masyarakat akan fasilitas jalan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas pekerjaan, dengan
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 48-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
tujuan(goal) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasititas yang memadai. Fasilitas ini memberi dorongan kepada masyarakat untuk lebih semangat bekerja karena akses yang sudah memadai.

## 2. Pembangunan Air Bersih
Air bersih merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sumber air minum, memasak, menyuci dan lain- lain sangat membutuhkan air bersih. Kondisi masyarakat gampong yang masih banyak memanfaatkan PDAM. Seperti yang dipaparkan dalam teori sistem yang digagas oleh Tallcot Parson yaitu untuk menentukan suatu tindakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat harus adanya adaptasi kebutuhan mendasaryaitu kebutuhan sanitasi    masyarakat dengan tujuan (goal) memudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih untuk keberluan sehari.

## Pemberdayaan Masyarakat Non Fisik
1. Bimbingan Teknis Untuk Para Perangkat  Gampong Upaya meningkatkan kemampuan perangkat gampong dalam mengelola dana gampong maka dilakukan bimbingan teknis dengan tujuan menyebarluaskan informasi pengalolaan dana gampong. Dalam mengelola dana gampong yang jumlahnya besar dibutuhkan bimbingan kepada perangkat gampong, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengelola keuangan gampong karena sumber daya manusia yang kurang memadai.Oleh karena itu pelaksanaan bimtek sangat memberi kontribusi yang baik.
Kegiatan bimbingan teknis yang diikuti oleh
perangkat Gampong Ulee  Pata ada dua yaitu Kegiatan pelatihan pengelolaan dana gampong dan penyerapan dana gampong dan Kegiatan pelatihan pengelolaan dan pertanggungjawaban. Oleh karena gampong dituntut mampu mengelola anggaran yang nilainya cukup besar mencapai Rp1milyar lebih setiap tahunnya. Sehingga kapasitas kepala gampong dan perangkatnya harus lebih ditingkatkan  dengan berbagai  kegiatan  pelatihan  ataupun bimbingan teknis (Bimtek). Termasuk kegiatan peningkatan sumberdaya aparatur gampong yang diselenggarakan bagi perangkat gampong belum lama ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat gampong. Peningkatan SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis merupakan
kebutuhan perangkat gampong
seiring perubahan paradigma ,disamping itu banyak
perangkat gampong yang baru dilantik dengan latar belakang pendidikan yang bervariatif.

## 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pemberdayaan kesejahteraan    keluarga (PKK) merupakan mitra gampong dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagai mitra gampong dalam mewujudkan tugasnya pemerintah gampong memberi dana yang bersumber dari dana gampong untuk mewujudkan kegiatan PKK.
Kegiatan PKK yang dananya bersumber dari dana gampong bertujuan untuk memberdayakan kelompok wanita gampong untuk meningkatkan keterampilan sebagai
sumber penghasilan ekonomi. Pemberian dana ini merupakan salah cara memotivasi dan memberi dukungan kepada kaum wanita untuk menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka akses sumber ekonomi.
Saat ini dari hasil observasi dilapangan bahwa tren pemesan papan bunga untuk berbagai kegiatansemakin meningkat. Hal ini dimafaatkan oleh kaum perempuan Gampong Ulee  Pata untuk mengaplikasikan keterampilan mereka untuk berkreasi membuat kue,  sulam tangan  dan  tarian  anak  anak  gampong. Dengan demikian mereka mempunyai sumber penghasilan dari kegiatan tersebut.
Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan Dana Gampong dalam Memberdayakan
Masyarakat Gampong.
Dalam pelaksanaan pengelolaan dana gampong berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan dana gampong. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana gampong dalam pemberdayaan masyarakat Gampong Ulee  Pata Kecamatan Jaya  Baru sebagai berikut :

## 1. Faktor Pendukung
a. Dukungan Kebijakan
Kebijakan merupakan konsep yang menjadi pedoman dasar bagi pemerintahan untuk melaksanakan program. Kebijakan berupa peraturan Walikota dan petunjuk teknis
pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong yang menjadi faktor pendukung pengelolaan Dana Gampong.
b. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan.Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masayarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat.
Sosialisasi membutuhkan proses yang cukup panjang untuk menerapkan peraturan atau program serta kegaitan yang baru. Sosialisasi pengelolaan dana    gampong    kepada perangkat pemerintah gampong memberi
kontribusi yang sangat baik terhadap pengelolaan dana gampong.
c. Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai tujuan atau sasaran sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana yang ada di Gampong Ulee  Pata menjadi penunjang efesiensi dan efektifitas pengelolaan dana gampong.

## 2. Faktor Penghambat
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang dimiliki gampong Ulee  Pata belum memadai dalam mengelola keuangan gampong disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga mengakibatkan pengelolaan dana gampong yang
Jurnal Humaniora, Vol.3, No. 1, April 2019 : 48-60 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora
tidak maksimal karena adanya pengeluaran tambahan untuk dikerjakan oleh pihak ketiga.
b. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat adalah keikut sertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan sukarela mulai dari proses perencanaan, sampai evaluasi dari program tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keperhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat tidak maksimal  dalam pengelolaan program,  pengawasan  dan  pelibatan  pada pelaksanaan tersebut maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah dan digampong ini partisipasinya sangat rendah.

## KESIMPULAN
Perencanaan dana gampong dilakukan dengan cara dilaksanakannya Musrenbang gampong dilaksanakan oleh pemerintah gampong. Pelaksanaan Musrenbang gampong telah dilaksanakan, namun Penentuan kegiatan p r o g r a m masih didominasi oleh perangkat gampong  dan  keterbukaan  informasi  masih sangat  minim. penyediaan  anggaran  untuk program  pemberdayaan masyarakat gampong sangat minim.
Wujud implementasi yang pembagian dana program lebih banyak kefisik, maka keberlanjutan  program  pemberdayaan  ekonomi berkelanjutan  tidak  maksimal  dan  upaya  untuk mengentaskan kemiskinan dalam tataran penambahan  pendapatan  ekonomi  masyarakat
tidak tercapai dan ini merupakan tanggung jawab pemerintahan gampong, sebagai pelaksanaan dana gampong.
Pertanggung jawaban  dana gampong merupakan konsekuensi dari yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah gampong, segala bentuk pengeluaran, pendapatan telah dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan oleh perangkat gampong kepada Walikota melalui camat kecamatan.
Faktor pendukung pengelolaan dana gampong yang pertama yaitu dukungan kebijakan harus sesuai dengan RPMG yang telah disusun  dari  awal.Faktor yang kedua yaitu sosialisasi kepada  masyarakat  harus  tuntas terhadap pengelolaan dana gampong yang telah diikuti oleh perangkat gampong  dengan menyediakan  informasi  dan  papan  informasi yang  mudah  untuk  di  pahami  dan  di  mengerti oleh  masyarakat. ketiga adalah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dana gampong harus  memadai  serta  SDM  yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan harus di berikan  pendampingan  dan  pelatihan  yang kontinue supaya  hasil  yang diharapkan  dalam penggunaan  dana  gampong  tepat  sasaran transparan dan akuntabel.
Faktor penghambat pengelolaan dana gampong yang pertama yaitu sumber daya manusia yang rendah  dan  keinginan  untuk  bisa sangat kurang dan tidak fokus pada jabatan yang di  emban. Faktor yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah.

## DAFTARPUSTAKA
Awang, A. (2010). Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Gampong.
Cetakan pertama.Yogyakarta:Pustaka pelajar. Anwan,O.M. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Diera Global. Bandung: Alfabeta. Ambar,T.S.&Rosidah.(2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu. Adisasmita,R. (2011). Pengelolaan
Pendapatan dan Belanja Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Bintoro,T.(2000). Teori Strategi
Pembangunan Nasional, Jakarta: P.T.
Gunung Agung.
Bungin, B.(2011). Metodologi Penelitian
Sosial dan Ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik,
manajemen, dan pemasaran. Cetakan: kedua. Jakarta : Kencana.
Fahrudin, A. (2012).

## Pengantar
Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
Faisal,S.(2007). Format-Format Penelitian
Sosial. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Idrus,M.(2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. Jakarta: Erl
Yuliana,  Y.,  Rahmawati,  C.,  Adamy,  Y.,
Edwar,  E.,  &  Azlim,  A.  (2018).  The Effectiveness Analysis of Village Funds Management  Planning.  In Proceedings of AICS-Social Sciences (pp. 37 – 43).
 How to cite this paper :
Rangkuti,  M.  sutan,  Marzuki,  M.,  &
Agusmadi, A. (2019). Pengaruh Informasi Managemen Dalam Pengelolaan  Dana  dan  Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Jurnal Humaniora, 3(1), 48 – 60.