## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

## CONFORMITY OF APPLICATION OF PHARMACEUTICAL SERVICE STANDARDS AT PUBLIC HEALTH CENTER IN SOUTH OF BOLAANG MONGONDOW

## KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Afrilia Saputri Badu 1)* , Widya Astuty Lolo 1) , Imam Jayanto 1)
*Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT Manado, 95115 *18101105102@student.unsrat.ac.id

## ABSTRACT
Pharmaceutical  services  that  are  applied  to  first-level  health  facilities  are  still  incompatible  with  the standards that contained in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 76 of 2016 that concerning Pharmaceutical Service Standards at Puskesmas. The purpose of this study was to determined  suitability  of  the  application  of  pharmaceutical  services  at  the  Public  Health  Centre  in  South Bolaang Mongondow, based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia Number 74 of 2016. The type of this research was a descriptive research. Data collection was carried out by filling out  questionnaires  at  4  (four)  public  health  centers  in  Bolaang  Mongondow  Selatan  Regency  which consisted of Momalia Health Center, Milangodaa Health Center, Duminanga Health Center and Pinolosian Health  Center.  Based  on  the  results  of  the  study,  the  percentage  of  compliance  with  the  application  of Pharmaceutical  Service  Standards  at  the  South  Bolaang  Mongondow  District  Health  Center  was  75.11% and it was categorized in the good category.
Keywords : Pharmaceutical Service Standards, Public Health Center

## ABSTRAK
Pelayanan  kefarmasian  yang  diterapkan  pada  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  masih  sering  dijumpai ketidaksesuaian  dengan  standar  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  74  Tahun  2016  Tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  kesesuaian  penerapan  pelayanan  kefarmasian  di  puskesmas  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016. Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif.    Pengambilan  data  dilakukan  dengan  pengisian kuesioner  pada  4  (Empat)  puskesmas  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  yang  terdiri  dari puskesmas  Momalia,  puskesmas  Milangodaa,  puskesmas  Duminanga  dan  puskesmas  Pinolosian. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan persentase kesesuaian penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 75,11% dan dikategorikan dalam kategori baik.
Kata Kunci : Standar Pelayanan Kefarmasian, Puskesmas

## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

## PENDAHULUAN
Upaya  Kesehatan  adalah  setiap  kegiatan untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan, dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakannya  disebut  sarana  kesehatan. Sarana  kesehatan  berfungsi  untuk  melakukan upaya  kesehatan  dasar  atau  upaya  kesehatan rujukan  dan/atau  upaya  kesehatan  penunjang. Selain itu, sarana kesehatan dapat juga dipergunakan  untuk  kepentingan  pendidikan  dan pelatihan  serta  penelitian,  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  kesehatan. Sesuai  dengan  uraian  di  atas,  sarana  kesehatan meliputi  balai  pengobatan,  pusat  kesehatan masyarakat  (Puskesmas),  rumah  sakit  umum, rumah sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi,  praktik  dokter  spesialis,  praktik  dokter  gigi spesialis,  praktik  bidan,  toko  obat,  apotek, instalasi  farmasi  rumah  sakit,  pedagang  besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium kesehatan,  sekolah  dan  akademi  kesehatan,  balai pelatihan kesehatan dan  sarana kesehatan  lainnya (Charles, 2003).
Peraturan  yang  berkaitan  erat  dengan Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  puskesmas yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  adalah Permenkes  Nomor  74  Tahun  2016.  Pengaturan Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  puskesmas bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan kefarmasian,  menjamin  kepastian  hukum  bagi tenaga  kefarmasian,  dan  melindungi  pasien  dan masyarakat  dari  penggunaan  obat  yang  tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien ( patient safety ).  Standar ini  berisikan  pengelolaan  sediaan farmasi  dan  bahan  medis  habis  pakai,  pelayanan farmasi  klinik,  sumber  daya  kefarmasian  dan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian (Permenkes RI, 2016).
Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di puskesmas ternyata masih begitu banyak puskesmas  yang  belum  sepenuhnya  melakukan pelayanan  secara  maksimal.  Selain  karena keterbatasan sarana, terbatasnya tenaga kefarmasian  juga  menjadi  kendala  besar  untuk menerapkan  pelayanan  kefarmasian di  puskesmas yang sesuai dengan standar. Berdasarkan peneltian  yang  dilakukan  Supardi  (2012)  yang dilakukan  di  Kota  Tanggerang,  Kota  Bandung, Kabupaten  Bantul,  dan  Kota  Surabaya  dengan tujuan  yaitu  untuk  mengetahui  peran  apoteker  di puskesmas  dan  permasalahan  dalam  pelayanan kefarmasian di puskesmas. Metode yang digunakan  yaitu  potong  lintang  (cross  sectional) dengan  pendekatan  kualitatif.  Didapatkan  hasil
pertama  yaitu  apoteker  belum  tersedia  di  semua puskesmas perawatan, kedua pemberian konseling dan homecare belum berjalan dengan baik karena adanya  keterbatasan  waktu,  ketiga  beberapa apoteker  kurang  mampu  dalam  memberikan informasi obat kepada tenaga kesehatan lain.
Berlandaskan uraian diatas, peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang Penerapan  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di puskesmas  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan butir-butir standar pelayanan kefarmasian.

## METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember  2021  –  Januari  2022  di  4  (Empat) puskesmas  yang  berada  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan.

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  deskriptif  dengan  melakukan  observasi langsung  disertai  dengan  pengisian  kuesioner pada  4  (Empat)  puskesmas  yang  berada  di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Alat Penelitian
Alat  yang  digunakan  adalah  kamera,  alat tulis  menulis,  dan  kuesioner  yang  terdiri  dari sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana, pengelolaan  sediaan  farmasi  dan  bahan  medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik.

## Populasi dan Sampel Penelitian Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah puskesmas  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## Sampel
Sampel  dalam  penelitian  ini  mewakili setiap  area  berjumlah  empat  puskesmas  yaitu puskesmas  Momalia,  puskesmas  Milangodaa, puskesmas Duminanga dan puskesmas Pinolosian.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini menggunakan  kuesioner  yang  akan  diberikan kepada  Apoteker  yang  berisi  pertanyaan  untuk memperoleh  informasi  Sumber  Daya  Manusia, Sarana  dan  Prasarana,  Pengelolaan  Sediaan Farmasi  dan  Bahan  Medis  Habis  Pakai,  serta Pelayanan Farmasi Klinik.

## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

## Analisis Data
a. Deskripsi
Analisis  data  ditulis  berdasarkan  data  yang dikumpulkan  mengenai  sumber  daya  manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan  bahan  medis  habis  pakai,  dan  pelayanan farmasi  klinik  dengan  metode  pendekatan deskriptif yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 tahun 2016.
b. Skoring
Menurut  Arikunto  (2006),  kategori  pengelolaan sumber  daya dan  pelayanan digolongkan  menjadi tiga  kategori  yaitu  Baik,  Cukup,  Kurang  maka menggunakan Parameter:
1. Baik, bila nilai skor yang diperoleh >75%
2. Cukup,  bila  nilai  skor  yang  diperoleh  60%- 70%
3. Kurang, bila nilai skor yang diperoleh <60%

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan adalah  salah  satu  Kabupaten  yang  berada  di Provinsi  Sulawesi  Utara.  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 7 Kecamatan dan 81  desa.  Pada  tahun  2017,  jumlah  penduduknya mencapai  66.474  jiwa  dengan  luas  wilayah
1.615,86  km2.  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan  memiliki  Fasilitas  Kesehatan  berupa Rumah  Sakit  Umum  Daerah  serta  puskesmas yang berada di tiap kecamatan.

## Sumber Daya Manusia
Pekerjaan  kefarmasian  dilakukan  oleh tenaga  farmasi  baik  apoteker  maupun  tenaga teknis  kefarmasian  dalam  penerapan  pelayanan kefarmasian. Pelayanan diberikan agar masyarakat  memperoleh  sediaan  farmasi  yang berkhasiat,  bermutu  dan  aman.  Selain  itu masyarakat  juga  mendapatkan  layanan  jasa farmasi  yang  memuaskan.  Pelayanan  farmasi seharusnya  dilakukan  oleh  apoteker,  namun karena  keterbatasan  tenaga  yang  tersedia  maka sebagain  besar  tenaga  farmasi  yang  ada  di puskesmas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian.  Karena  keterbatasan  jumlah  tenaga apoteker  yang  bekerja  pada  puskesmas,  maka puskesmas  yang  tidak  memilki  apoteker  dapat tetap  menjalankan  pelayanan  kefarmasian  secara terbatas  dengan  pengawasan  apoteker  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  74  tahun  2016 meliputi  Pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan  informasi  obat  dan  Monitoring  efek samping obat (Permenkes RI, 2016). Tabel 1 . Data Sumber Daya di Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
No Nama Puskesmas Jumlah Apoteker         Apoteker         TTK Pendamping Mengikuti Pelatihan Ya       Tidak
1.
2. 3. 4. Puskesmas Momalia Puskesmas Milangodaa Puskesmas Duminanga Puskesmas Pinolosian 1                    1                 1 1                     - 1 1                     - 1 1                     1               1 -          √ -          √ -          √
-          √

## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
Tabel 2 . Data Sarana dan Prasarana di Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Keterangan: √ = Tersedia − = Tidak Tersedia No
Nama Puskesmas Fasilitas Ruang Penerimaan Resep Ruang Pelayan an dan Peracik an Ruang Penyeraha n Obat Ruang Konseling Ruang Penyimpan an Obat & BMHP Ruang Arsip 1. 2. 3. 4. Puskesmas Momalia Puskesmas Milangodaa Puskesmas Duminanga Puskemas Pinolosian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - √ √ √ √ √ √ √ √ Jumlah 4 4 4 0 4 4

## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  sarana dan  prasarana  di  puskesmas  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan  menunjukkan  bahwa  ruang konseling  di  seluruh  puskesmas  belum  tersedia. Hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  bangunan  dan ruangan  yang  tersedia  juga  kurangnya  dana sebagai  penunjangnya.  Berdasarkan PMK  Nomor 74  Tahun  2016  Tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  puskesmas  harus  didukung  oleh sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dimana seharusnya  ruang  penerimaan  resep,  ruang pelayanan  dan  peracikan  obat,  ruang  penyerahan obat,  ruang  konseling,  ruang  penyimpanan  obat dan  bahan  medis  habis  pakai  serta  ruang  arsip tersedia.  Beerbeda  dengan  hasil  penelitian  yang diperoleh (Pangemanan, 2021) di puskesmas Kota Tomohon  menunjukkan  hanya 1  puskesmas  yang memenuhi  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap sedangkan  4  puskesmas  lainnya  masih  belum lengkap karena keterbatasan dana dan anggaran.

## Pengelolaan  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan Medis Habis Pakai
Pengelolaan  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan  kefarmasian,  yang  dimulai  dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan  dan  pelaporan  serta  pemantauan  dan evaluasi.  Tujuannya  adalah  untuk  menjamin kelangsungan  ketersediaan  dan  keterjangkauan Sediaan  Farmasi  dan  Bahan  Medis  Habis  Pakai yang  efisien,  efektif  dan  rasional,  meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan  sistem  informasi  manajemen,  dan melaksanakan  pengendalian  mutu  pelayanan (Permenkes RI, 2016).
Tabel  3 .  Data  Pengelolaan  Sediaan  Farmasi  dan
Bahan Medis  Habis Pakai di  puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan N o Keterangan Jumlah Puskes mas Pers enta se (%) 1  Perencanaan kebutuhan sediaan  farmasi  dan  bahan medis habis pakai 4 100 2  Permintaan  sediaan  farmasi dan bahan medis habis pakai 4 100 3 Penerimaan sediaaan farmasi dan bahan medis habis pakai 4 100
4  Penyimpanan sediaan
farmasi  dan  bahan  medis habis  pakai  meliputi  bentuk dan  jenis  sediaan,  kondisi yang di persyaratkan, mudah atau tidaknya meledak/terbakar,  narkotika dan  psikotropika  disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4 100 5  Pendistribusian sediaan farmasi  dan  bahan  medis habis pakai meliputi puskesmas pembantu, posyandu, lansia & UKK 4 100 6  Pemusnahan dan penarikan  sediaan  farmasi dan  bahan  medis  habis pakai 0 0 7  Pengendalian sediaan farmasi  dan  bahan  medis habis  pakai  terdiri  dari pengendalian penggunaan penangan  sediaan  farmasi hilang, rusak, dan kadaluwarsa 4 100 8  Administrasi 4 100
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dalam Pengelolaan  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan  medis Habis  Pakai  di  puskesmas  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan  sudah  cukup  baik  namum belum  sepenuhnya  dilakukan  dan  belum  sesuai dengan PMK Nomor 74 Tahun 2016 dimana tidak dilakukannya  pemusnahan  dan  penarikan  Sediaan Farmasi  dan  Bahan  Medis  Pakai  oleh  seluruh Puskesmas.

## Perencanaan
Perencanaan  merupakan  proses  kegiatan seleksi  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan  Medis  Habis Pakai untuk menentukan jenis dan jumlah Sediaan Farmasi  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan Puskesmas.  Proses  perencanaan  pada  setiap puskesmas  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan dilakukan dengan melihat data pemakaian obat di periode sebelumnya dan dibuat berdasarkan  Lembar  pemakaian  dan  Lembar Permintaan  Obat  (LPLPO)  sebagai  permintaan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam

## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
perencanaan  ini  yaitu  apoteker  melakukan koordinasi  dengan  dokter  dan  tenaga  kesehatan lain  terkait  obat  yang  sudah  habis  dan  yang dibutuhkan  serta  memberikan  usulan,  selanjutnya apoteker  akan  melakukan  koordinasi  dengan Kepala puskesmas tentang hasil perencanaan yang telah  dibuat.  Kemudian  Laporan  Pemakaian  dan Lembar  Permintaan  Obat  dibawa  ke  Gudang Farmasi  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan.  Perencanaan  ini  dilakukan untuk  memenuhi  kebutuhan  obat  yang  ada  di puskesmas  guna  mencegah  terjadinya  kelebihan atau  kekososongan  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan Medis Habis Pakai.

## Permintaan
Proses  permintaan  pada  setiap  puskesmas di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan dilakukan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah dibuat  berdasarkan  Laporan  Pemakaian  dan Lembar  Permintaan  Obat  kemudian  diajukan  ke Gudang  Farmasi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan.  Setelah  LPLPO disetujui oleh Dinas Kesehatan kemudian Gudang Farmasi akan menyiapkan obat sesuai permintaan dan mengantarkannya ke seluruh puskesmas yang berada  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan.  Namun,  jika  ada  obat-obat  yang emergency  dan  obat  tersebut  tersedia  di  Dinas Kesehatan,  pihak  puskesmas  bisa  langsung mengambilnya  sendiri  tanpa  harus  menunggu petugas dari Gudang Farmasi.

## Penerimaan
Proses  penerimaan  Sediaan  Farmasi  dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan oleh apoteker ataupun  tenaga  kefarmasian  dengan  melakukan pengecekan  sediaan  farmasi  dan  bahan  medis habis  pakai  yang  diserahkan,  mencakup  jumlah kemasan, jenis, dan jumlah sediaan farmasi sesuai dengan  LPLPO.  Kemudian  ditanda  tangani  oleh apoteker  atau  tenaga  kefarmasian  yang  diketahui oleh  kepala  puskesmas  yang  selanjutnya  sediaan farmasi  dan  bahan  medis  habis  pakai  dicatat  di buku  penerimaan  obat.  Apabila  teradapat  obat yang  tidak  sesuai  atau  rusak,  maka  tenaga kefarmasian dapat mengajukan keberatan (Permenkes RI, 2016).

## Penyimpanan
Proses penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan  Medis  Habis  Pakai  di  puskesmas Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  sudah dilakukan  berdasarkan  PMK  Nomor  74  Tahun
2016.  Semua  sediaan  farmasi  dan  bahan  medis habis  pakai  telah  disimpan  berdasarkan  bentuk, jenis  sediaan, juga disesuaikan  secara abjad  guna mempermudah pengambilan obat. Proses penyimpanan  berdasarkan  sistem FIFO ( First  In First  Out )  dan FEFO ( First  Expired  First  Out ) juga  diberlakukan  guna  mencegah  terjadinya pendistribusian  obat  yang  kadaluarsa.  Untuk penyimpanan  obat-obat  khusus  seperti  Narkotika dan Psikotropika disimpan dalam lemari penyimpanan  khusus  yang  kuncinya  di  pegang oleh  apoteker  penanggung  jawab  guna  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  obat.  Selanjutnya penyimpanan  berdasarkan  pertimbangan  stabilitas cahaya  dan  stabilitas  kelembapan  juga  sudah dilakukan.

## Pendistribusian
Proses  pendistribusian  obat  di  puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didistribusikan  ke  apotek  puskesmas,  puskesmas pembantu  atau  pada  saat  pelaksanaan  program- program  puskesmas  seperti  lansia  atau  UKK (Upaya Kesehatan Kerja). Alur pendsitribusian ke puskesmas  pembantu  yaitu  puskesmas  pembantu harus  membuat  LPLPO  yang  selanjutnya  dari puskesmas  akan  melakukan  pendistribusian  ke puskesmas pembantu berdasarkan LPLPO tersebut.  Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh (Afwan,  2010),  dimana  instalasi  farmasi  kota melaksanakan  distribusi  obat  ke  puskesmas wilayah  kerja  sesuai  kebutuhan.  Selanjutnya puskesmas  mendistribusikan  kebutuhan  obat untuk  pelayanan  pembantu,  puskesmas  keliling dan  unit  pelayanan  kesehatan  lainnya  yang  ada diwilayahnya.

## Pemusnahan
Proses pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di puskesmas  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan sejauh ini belum pernah dilakukan. Hal ini terjadi  karena  tidak  adanya  perintah  pemusnahan dari  pihak  Dinas  Kesehatan  Kabupaten.  Untuk obat  yang  sudah Expired disimpan  ditempat tersendiri  dan  masih  menunggu  perintah  dari dinas  kesehatan.  Hal  serupa  juga  terjadi  pada penelitian  (Pangemanan,  2021)  dikatakan  bahwa pemusnahan  dan  penarikan  sediaan  farmasi  dan bahan  medis  habis  pakai  diseluruh  puskesmas Kota Tomohon tidak pernah dilakukan dikarenakan  puskesmas  hanya  mengikuti  dinas kesehatan Kota untuk melakukan pemusnahan dan penarikan.

## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

## Pengendalian
Pengendalian  Sediaan  Farmasi  dan Bahan  Medis  Habis  Pakai  adalah  suatu  kegiatan untuk  memastikan  tercapainya  sasaran  yang diinginkan  sesuai  dengan  strategi  dan  program yang  telah  ditetapkan  sehingga  tidak  terjadi kelebihan  dan  kekurangan/kekosongan  Obat  di unit  pelayanan  kesehatan  dasar  (Permenkes  RI, 2016).  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di puskesmas  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan  jarang  sekali  terjadi  kekosongan  obat. Namun jika masalah itu terjadi, cara mengatasinya adalah  dengan  melakukan  sistem  pinjam.  Sistem pinjam  yang  dimaksud  adalah  jika  terjadi kekosongan  obat  di  Dinas  Kesehatan  maka  pihak puskesmas  akan  melakukan  pinjam  obat  ke puskesmas  yang  lain.  Nantinya  jika  sudah  ada pemberitahuan  dari  pihak  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  bahwa obat  tersebut  sudah  tersedia  maka  obat  yang dipinjam tersebut akan di kembalikan.

## Administrasi
Administrasi  meliputi  pencatatan  dan pelaporan  terhadap  seluruh  rangkaian  kegiatan dalam  pengelolaan  Sediaan  Farmasi  dan  Bahan Medis  Habis  Pakai,  baik  Sediaan  Farmasi  dan Bahan  Medis  Habis  Pakai  yang  diterima, disimpan,  didistribusikan  dan  digunakan  di puskesmas atau unit pelayanan lainnya
(Permenkes  RI,  2016).  Proses  administrasi  di seluruh
puskesmas
Kabupaten
Bolaang
Mongondow  Selatan  sudah  sesuai  dengan  PMK Nomor  76  Tahun  2016  yakni  tersedianya  kartu stok,  yang  setiap  kartu  stok  hanya  untuk  1  obat. Kemudian  adanya  catatan  pemakaian  obat  setiap harinya  serta  catatan  obat  rusak  maupun kedaluwarsa

## Pelayanan Farmasi Klinik
Pelayanan  Kefarmasian  di  puskesmas merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan dari  pelaksanaan  upaya kesehatan,  yang  berperan penting  dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat.  Pelayanan  farmasi klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian  yang  langsung  dan  bertanggung jawab  kepada  pasien  berkaitan  dengan  Obat  dan Bahan  Medis  Habis  Pakai  dengan  maksud mencapai  hasil  yang  pasti  untuk  meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI, 2016).
Tabel  4 .  Data  Pelayanan  Farmasi  Klinik  di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan N o Keterangan Jumlah puskemas Persentase (%) 1 Pengkajian dan pelayanan resep 4 100 Kegiatan penyerahan obat: Melakukan pendokumen tasian 4 100

## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
2
2 3 4 3 3 Pelayanan Informasi
Obat Memberika n  Informasi Obat ke Pasien Membuat bulletin,
leaflet ,  dan lain-lain
Melakukan kegiatan penyuluhan Konseling 4
4 4
0
100 100 100 0 4 Ronde/ Visit
e Pasien 0 0 5 Monitoring Efek Samping Obat 0 0 6 Pemantaua n Terapi Obat 0 0 7 Evaluasi Penggunaa n Obat
1 25

## Pengkajian dan Pelayanan Resep
Pengkajian  dan  pelayanan  resep  di seluruh
puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan  sudah  dilakukan  oleh Apoteker  dan  dibantu  oleh  tenaga  teknis kefarmasian  dengan  memperhatikan  dosis,  waktu penggunaan  obat,  efek  samping  obat,  sebelum diserahkan kepada pasien agar tidak ada kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.   Hasil yang diperoleh serupa dengan penelitian yang dilakukan  (Rochman,  2020)  di  puskesmas  Beji, yang  menyatakan  bahwa  proses  pelayanan  resep yang  pertama  dilakukan  yaitu  pengkajian  resep sebelum obat diserahkan kepada pasien agar tidak
ada  kesalahan  dalam  memberikan  obat,  apabila ada kesalahan dalam resep langsung dikonsultasikan kepada dokter tarkait.

## Pelayanan Informasi Obat
Pelayanan informasi obat penting dilakukan  berdasarkan  PMK  Nomor  74  Tahun 2016  dimana apoteker harus memberikan informasi  secara  akurat,  jelas,  dan  terkini  kepada dokter,  perawat,  profesi  kesehatan  lainnya  dan pasien.  Menurut  (Oscar,  2016)  dilakukannya pelayanan informasi obat dan pemberian informasi  yang  tepat  dan  sesuai  sangat  penting dalam menjawab pasien maupun tenaga kesehatan.  Seluruh  puskesmas  di  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan  telah  melakukan pelayanan  informasi  obat  sesuai  dengan  standar pelayanan kefarmasian yang ada didukung dengan disediaknnya bulletin, poster, serta leafleat.
Konseling Berdasarkan hasil penelitian di puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ditunjukkan  bahwa  konseling  belum  sepenuhnya dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  tersedianya ruangan  khusus  untuk  melakukan  konseling. Selama  ini  konseling  hanya  dilakukan  seadanya secara  bersamaan  disaat  penyerahan  obat  pada pasien  tertentu  contohnya  pasien  lansia.  Namun, ada juga pasien yang datang sendiri ke puskesmas hanya  untuk  melakukan  konseling  dengan apoteker  tapi  terkadang  apoteker  tidak  langsung memberi obat melainkan mengarahkan ke dokter.

## Ronde/Visite Pasien
Ronde/visite  pasien  merupakan  kegiatan kunjungan  ke  pasien  rawat  inap  yang  dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya  terdiri dari dokter,  perawat, ahli  gizi, dan lain-lain  (Permenkes RI,  2016).  Berdasarkan  data yang  diperoleh  di  puskesmas  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan  menunjukkan  bahwa  belum dilakukannya ronde/visite pasien. Hal ini dikarenakan  keterbatasan  tenaga  kefarmasian menyebabkan  visite  tidak  berjalan  sepenuhnya, selain itu juga karena lawa rawat inap pada pasien tergolong  singkat.    Hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Dianita (2017) yang menunjukkan bahwa  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang tidak  memadai  dapat  mengakibatkan  ronde/visite pasien tidak sepenuhnya dapat terlaksana.

## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

## Monitoring Efek Samping Obat
Monitoring  efek  samping  obat  (MESO) merupakan  kegiatan  pemantauan  setiap  respon terhadap  obat  yang  merugikan  atau  yang  tidak diharapkan  terjadi  pada  dosis  normal  yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis,  dan  terapi  (Permenkes  RI,  2016). Berdasarkan  hasil  data  yang  diperoleh  di puskesmas  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan  pelaksanaan  monitoring  efek  samping obat jarang  sekali dilakukan  dan  hanya dilakukan pada  pasien  yang  terkena  alergi  obat.  Hasil penelitian  serupa  oleh  (Pangemanan,  2017)  di puskesmas  Kota  Tomohon  menunjukkan  bahwa kegiatan  monitoring  efek  samping  obat  hanya dilakukan  pada  pasien  tertentu,  namun  tidak dilakukan pengisian formulir MESO.

## Pemantauan Terapi Obat
Pemantauan terapi obat (PTO) merupakan proses  yang  memastikan  bahwa  seorang  pasien mendapatkan  terapi  obat  yang  efektif,  terjangkau dengan  dengan  memaksimalkan  efikasi  dan menimbulkan  efek  samping  (Permenkes  RI, 2016). Berdasarkan  hasil  penelitian  di  puskesmas Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  belum sepenuhnya  dilakukan karena ketersediaan  tenaga kefarmasian  disetiap  puskesmas  yang  sangat terbatas sehingga pemantauan tidak dapat lakukan pada pasien.

## Evaluasi Penggunaan Obat
Evaluasi  penggunaan  obat  merupakan kegiatan  untuk  mengevaluasi  penggunaan  obat secara  terstruktur  dan  berkesinambungan  untuk menjamin  obat  yang  digunakan  sesuai  indikasi, efektif, aman dan terjangkau (rasional) (Permenkes  RI,  2016).  Berdasarkan  hasil  data yang  diperoleh,  evaluasi  penggunaan  obat  di puskesmas  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan belum dilakukan karena berbagai hambatan  yang  muncul  baik  jumlah  tenaga kefarmasian yang terbatas maupun alokasi waktu.
Hasil Perhitungan Standar Pelaynan Kefarmasian Di Puskesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Berdasarkan  PMK  Nomor  74  Tahun
2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas  harus  didukung  dengan  ketersediaan sumber  daya  kefarmasian,  sarana  dan  prasarana, pengelolaan  sediaan  farmasi  dan  bahan  medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Berikut
perolehan  presentase  yang  meliputi  standar pelayanan kefarmasian diatas:
Tabel 5 . Persentase Standar Pelayanan Kefarmasian  di  puskesmas  Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan No  Keterangan Persentase (%) Kategori 1 Sumber Daya Manusia 56,25% Kurang 2 Sarana dan Prasarana 83,33% Baik 3 Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai 87,5% Baik 4 Pelayanan Farmasi Klinik 72,32% Cukup
Berdasarkan  hasil  yang  peroleh  di puskesmas  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan didapatkan untuk sumber daya kefarmasian adalah 56,25%, sarana dan prasarana adalah  83,33%,  pengelolaan  sediaan  farmasi  dan bahan  medis  habis  pakai  adalah  87,5%,  serta pelayanan  farmasi  klinik  adalah  72,32%.  Hasil perhitungan  persentase  di  puskesmas  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan  yaitu  75,11%  dan termasuk dalam kategori baik.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  kesesuaian penerapan  standar  pelayanan  kefarmasian  di puskesmas  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan  termasuk  dalam  kategori  baik  (75,11%) namun  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  PMK Nomor 74 tahun 2016.

## SARAN
Untuk  peneliti  selanjutnya,  diharapkan dapat  melakukan  penelitian  di  Puskesmas  yang berada  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## PHARMACON– PROGRAM STUDI FARMASI, FMIPA, UNIVERSITAS SAM RATULANGI,
Afwan.,  Riska  Febriyanti.,  dkk.  2010. Materi Pelatihan  Manajemen  Kefarmasian  di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota. Jakarta: Kemenkes
Arikunto,  M.  2006. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan  Praktik  (Edisi  revisi  IV) . Jakarta
Charles  J.P.  Siregar.  2003. Farmasi Rumah Sakit Teori & Penerapan . Jakarta: EGC
Dianita,  P.S.,  Kusuma,  T.M.,  Septianingrum, N.M.A.N.,  2017. Evaluasi  Penerapan Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di Puskesmas Kabupaten Magelang Berdasarkan Permenkes RI No.74 Tahun 2016. URECOL. 125-134
Handayani,  S,  Raharni,  Gitawati,  R.  (2009).
Persepsi Konsumen Terhadap Pelayanan  Apotek  Di  Tiga  Kota  Di Indonesia.  Skripsi  tidak  dipublikasikan .
Jakarta: Departemen Farmasi FMIPA UI
Menkes  RI.  2016. Peraturan  Menteri  Kesehatan RI  Nomor  74  Tahun  2016  Tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di Puskesmas .  Jakarta:  Menteri  Kesehatan RI.
Mubarak,  Wahid  Iqbal  &  Chayatin,  Nurul.  2009. Ilmu  Keperawatan  Komunitas .  Jakarta: Penerbit Salemba.
Oscar,  L.,  dan  Jauhar,  M.  2016. Dasar-Dasar Manajemen  Farmasi. Jakarta:  Prestasi
Pustaka Parellangi,  Hartiaj  Haroen,  Lia  Meilianingsih. 2012. Peningkatan Kemandirian
Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas. J akarta : Kemenkes Pemerintah  Republik  Indonesia.  2009. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
51  Tahun  2009  tentang  Pekerjaan Kefarmasian . Jakarta: Pemerintah RI Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia No  46.  2015. Akreditasi  Puskesmas Klinik Pertama, Tempat Mandiri Dokter dan  Tempat  Mandiri  Dokter  Gigi. Jakarta: Menteri Kesehatan RI Poerwandari,  E.  K.  2005. Pendekatan  Kualitatif Untuk  Penelitian  Perilaku  Manusia (Edisi  Ketiga) .  Depok:  LPSP3  Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Rochman,  A.  F.  2020. Evaluasi  Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas  Wilayah Kota  Batu  Berdasarkan  Permenkes  No. 74  Tahun  2016. [skripsi].  Universitas Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim Malang
Robiyanto,  Nurmainah,  dan  Aspian,  K.  2019.
Keberadaan  Tenaga  Apoteker  dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian  di  Puskesmas  Wilayah
Kota Pontianak. J Sains Farm Klin. Vol. 6 no.2 Rumengan  Trully.  2019. Analisis  Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Desa Lansot Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan . Jurnal Biofarmasetika. 2(2). (90-95) Situmorang,  C.H.  2000. Pedoman  Pelayanan Rumah Sakit . Persfektif Profesi
Farmasis (Apoteker) Menuju Paradigma Baru  Pelayanan  Kefarmasian. Jakarta: CCED Pharma Foundation Supardi  S.,  Rharni,  Susyanti  A.L.,  dan  Herman
M.J.  2012. Evaluasi  Peran  Apoteker
Berdasarkan
Pedoman Pelayanan
Kefarmasian  di  Puskesmas.  Media Litbang Kesehatan. Volume 22 Nomor 4 Trihono.  2005. Manajemen  Puskesmas  Berbasis Paradigma  Sehat .  Jakarta:  CV  Sagung Seto