## EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK POLITIK ISLAM SUATU INSPIRASI BAGI FORMULASI POLITIK

## KONTEMPORER
Himyari Yusuf 

## Abstrak
Dunia politik menampakkan wajah yang menyeramkan, karena berorientasi kepada kepentingan kekuasaan pribadi, kelompok dan atau golongan. Dimensi sosil kemasyarakatan menjadi tercabik-cabik, masyarakat menjadi terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan kekuatan kapital. Hal semacam ini semakin mempertajam pola hidup yang kapitalistik, individualistik dan hedonistik dan berakibat pada kesenjangan antara satu dengan lainnya. Berbeda halnya dengan karakteristik politik Islam yang secara ontologis memandang manusia secara holistik dan universal dan secara epistemologis politik Islam bersumber pada Wahyu Tuhan yang Maha Kuasa dan Sunnah Rasul-Nya. Pada tataran historis politik Islam terbilang timbul tenggelam apabila dibandingkan dengan politik Barat sekuler. Berdasarkan kedua tampilan politik tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan dan sekaligus akan dikaji dalam tulisan ini adalah, bagaimanakah karakteristik politik Islam bila ditinjau dari perspektif filsafat.
Kata Kunci: Politik Islam, Kemanusiaan, dan Kesejahteraan.

## Pendahuluan
Perjalanan sejarah politik Islam telah mengalami pasang surut dan sekaligus masing-masing menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya politik pada zaman Nabi Muhammad dan
 Dr. Himyari Yusuf, M.Hum dosen Filsafat pada Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung.
masa Khulafa al-Rasyidin 1 , kemudian pada masa Daulah Umaiyah dan Abbasyiyah. Menurut Muhammad Iqbal dan Amin Husein, bahwa sejarah Islam yang sudah berjalan 15 abad, para ahli membaginya menjadi tiga periode, yaitu periode klasik hingga tahun 1250 M, periode pertengahan tahun 1250 s/d 1800 M, dan periode modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang 2 . Perkembangan pemikiran politik Islam pasca Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin dapat dikaji berdasarkan periodesasi tersebut, namun yang dapat dipastikan bahwa  dari masing-masing periode memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda, walaupun secara esensial masih ada beberapa kesamaan 3 .
Ciri umum pemikiran politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan pertengahan misalnya, ditandai oleh pandangan yang bersifat khalifah sentris. Kepala negara atau khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara dengan cara yang sangat berlebihan. Legitimasi keistimewaan kepala negara atas rakyatnya diklaim ada pada al-Qur’an dan Hadis. Alasan menekankan ketaatan rakyat yang ketat terhadap kepala negara dengan alasan untuk stabilitas politik, sehingga keadaan negara benar-benar aman dan penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik 4 . Karakteristik politik Islam semacam ini diperkirakan berjalan cukup lama, atau paling tidak
1 Lihat Himyari Yusuf dalam Jurnal TAPIS, Vol. 8 No.2 Juli-Desember 2012, hal. 110-116.
2 Muhammad Iqbal & Amin Husein, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Kencana, Jakarta),2010,hal. 1. Periodesasi Sejarah Islam secara lebih luas dijelaskan oleh Harun Nasution dalam Bukunya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, (UI Press, Jakarta), 1985.
3 Muhammad Iqbal & Amin Husein, Op. Cit, hal, 2.
4 Ibid, hal. 2.
selama sistem kerajaan atau Daulah Mu’awiyah dan Daulah Abbasyiyah.
Ditambahkan pula perubahan karakteristik politik tersebut secara faktual bermula dari Abu Ja’far al-Manshur ketika berhasil menumbangkan kekhalifahan dinasti Bani Umaiyah, bahwa ia mengklaim dirinya sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Konsekuensinya adalah bahwa kekuasaannya berasal dari mandat Tuhan, bukan lagi merupakan pilihan rakyat, sehingga kekuasaan dianggap suci dan mutlak harus dipatuhi. Karakteristik pemikiran politik Islam seperti ini berkelanjutan sampai dengan abad pertengahan. Ada sederetan nama pemikir dan praktisi politik ketika itu, diantaranya Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, walaupun sudah pasti satu dengan lainnya terdapat beberapa perbedaan, bahkan terkadang cukup mendasar 5 .
Karakteristik politik tersebut di atas dapat diasumsikan bahwa secara garis besar tampilan politik Islam klasik dan pertengahan cenderung menganut sistem hirarkhi dalam masyarakat. Al-Farabi misalnya berpandangan bahwa warga negara itu laksana anggota badan yang satu dengan lainnya mempunyai fungsi dan kemampuan yang berbeda, namun keberagaman anggota badan itu tetap dipimpin oleh satu anggota tubuh yang paling penting yaitu hati atau akal. Kedudukan kepala negara dan pemerintahan sama dengan kedudukan jantung bagi badan yang merupakan sumber koordinasi 6 .
5 Ibid, hal. 3-5. 6 Muhammad  Azhar, Filsafat Politik Perbandingan Islam dan Barat, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 1996, hal. 79-80.
Gambaran pemikiran al-Farabi tentang politik tersebut di atas, secara reflektif paling tidak ada dua hal yang dapat dipahami, yaitu pertama ; bahwa masyarakat disuatu negara ada yang berkemampuan rendah sementara ada yang dianggap berkemampuan tinggi dan yang memiliki kemampuan tinggi tentunya akan lebih bahagia dan lebih dihormati sementara yang berkemampuan rendah cenderung kurang bahagia dan juga kurang dihormati (terdapat kesenjangan soaial). Kedua ; bahwa dalam sistem politik, kepala negara dan kepala pemerintahan (khalifah) harus diikuti dan dihormati secara mutlak tanpa terkecuali, maka khalifah harus terpilih dari orang yang memenuhi 12 syarat atau kreteria 7 .
Namun demikian kerangka pemikiran politik semacam itu nampaknya terlalu membuka peluang untuk terjadinya diktatorian, feodalisme dan otoriterian seorang pemimpin, dan pemimpin menjadi tidak boleh dikeritik serta menjadi kebal hukum. Jika karakteristik politik Islam pasca Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin menampilkan wajah politik semacam itu, maka secara esensial politik tersebut tidak lagi merefrensi atau meneruskan filosofi politik Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itu sistem politik Islam periode klasik hingga periode pertengahan secara historis banyak berimplikasi pada pasang surutnya peradaban umat Islam, yang akhirnya bermuara pada prilaku sektarianistik, parsialitik, dan hancurnya rasa persatuan dan kebersamaan umat, apalagi sistem politik Barat sekuler yang liberalis pada waktu yang sama, bahkan sampai sekarang selalu menawarkan pengaruhnya pada kalangan umat Islam.
Berbeda dengan karakteristik pemikiran politik Islam di atas, Ibnu Khaldun sebagai tokoh pemikir politik yang sekaligus sebagai sosiolog pertama dunia berpendapat bahwa peranan politik dalam
7 Ibid, hal. 80.
kehidupan masyarakat amat penting dan menentukan. Kehidupan politik hanya dimiliki manusia, binatang dan makhluk lain tidak memiliki politik.Sudah seharusnya jika manusia menghadapi kehidupan politik, maka dimensi-dimensi terbaik yang dimiliki dalam dirinya yang harus diaktualisasikan 8 . Selanjutnya Khaldun mengatakan politik itu mengajarkan suatu mekanisme yang harus digunakan manusia untuk mencapai keselamatan bersama dunia dan akhirat. Sejalan dengan pandangan Khaldun tersebut Herman Khaeron mengemukakan bahwa Islam sebagai agama universunal yang telah disempurnakan, memberikan pedoman hidup menyeluruh, memberikan pedoman bidang kemasyarakatan yang didukung oleh kekuasaan Negara. Misalnya aturan-aturan hokum dan sebagainya 9 . Secara falsafati pernyataan ini mengisyaratkan bahwa politik Islam niscaya mengusung manusia kepada jalan keselamatan dan kesejahteraan, baik yang bersifat lahiriyah maupun yang bersifat batiniyah atau dunia dan akhirat.
Eksistensi politik Islam sebagaimana tersebut di atas secara esensial adalah merupakan usaha manusia untuk bekerjasama memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupan  dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu kehidupan politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia, tanpa politik kehidupan bersama manusia akan mengalami kekacauan. Tegasnya masyarakat harus memiliki sistem politik untuk mengatur segala urusan 10 .
8 Ibid, h. 99. 9 Herman Khaeron, Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam, (Nuansa Cendekia, Bandung), 2013, hal. 261. 10 Ibid, hal.264-265.
Menurut Muhammad Iqbal dan Amin Husain, Ibnu Khaldun memiliki kelebihan dibanding dengan pemikir politik periode klasik dan pertengahan, dimana Khaldun paling banyak berkecimpung di dalam dunia politik praktis, terutama pada kekuatan gagasan- gagasannya dalam bidang kenegaraan. Kodrat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian, melainkan membutuhkan orang lain, dan ini untuk segala aspek kehidupan, maka oraganisasi kemasyarakatan merupakan keharusan bagi hidup manusia 11 . Lebih lanjut, bagi Khaldun agama adalah faktor penting yang dapat mempersatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat. Agama harus digandengkan dengan solidaritas, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi kekuasaan politik, dan sebaliknya bila agama dan solidaritas dipertentangkan, maka yang terjadi adalah disintegrasi. Agama harus dijadikan penopang kekuasaan negara 12 .
Uraian mengenai pemikiran politik Ibnu Khaldun di atas, menunjukkan keluar biasaannya, dan sekaligus menggambarkan perbedaannya dengan pemikir politik periode klasik dan pertengahan, utamanya frim pemikiran politik Khaldun terfokus kepada pemerataan dan kesamaan masyarakat, serta agama merupakan landasan atau harus dijadikan sebagai dasar dalam seluruh aktivitas bermasyarakat termasuk dalam hal politik dan kekuasaan. Artinya, bagi khaldun, agama merupakan sentral fundamental dalam sistem politik Islam. Hanya nilai-nilai agama itulah yang dapat merekatkan persatuan umat. Pendek kata bagi Khaldun tidak ada keterpisahan antara agama dan politik atau tidak ada sekularistik dalam dunia politik. Khaldun mengemukakan memang ada dua bentuk pemerintahan, yaitu
11 Muhammad  Iqbal & Amin Husain, Op. Cit. h. 47-48. Baca juga Mukaddimah Karya Ibnu Khaldun. Pada salah satu Bagian dalam Buku ini membahas teori-teori kemasyarakatan dan berkaitan dengan politik kenegaraan.
12 Muhammad Iqbal & Amin Husein, Ibid, h. 51.
pemerintahan yang berdasarkan pada agama ( Siyasah diniyah), dan pemerintahan yang berdasarkan pemikiran manusia siyasah ‘aqliyah). Pemerintahan model pertama adalah berdasarkan agama yang dibawa oleh nabi-Nya, dan pemerintahan model inilah yang dapat berjalan dinamis dan bertahan lama 13 .
Selepas periode pertengahan, politik Islam dilanjutkan pada masa modern yang menunjukkan sosok buram wajah politik Islam. Hampir seluruh wilayah Islam berada dalam genggaman penjajahan Barat. Pada zaman modern, Barat ternyata tidak hanya menguasai negeri-negeri muslim, tetapi juga menerapkan sistem sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan hukum Barat di dunia Islam, sehingga ada sebagian umat Islam yang berpandangan jika dunia Islam ingin maju harus mengadopsi sistem nilai-nilai Barat 14 . Di antara tokoh-tokoh politik yang mengemuka dalam bidang politik antara lain adalah Jamaluddin Al-Afghani (abad 19). Pertama-tama Jamaluddin yang dikutif Imam Munawir melihat fakta bahwa dunia Islam ketika itu didominasi oleh pemerintahan yang autokrasi dan absolut. Penguasa- penguasa di dunia Islam menjalankan kekuasaannya sebagaimana yang dikehendakinya saja, tanpa terikat oleh aturan atau konstitusi, tidak membuka diri untuk melakukan musyawarah dalam pemerintahan. Padahal untuk membangun pemerintah yang kuat, pertama sekali harus membangun masyarakatnya 15 . Melihat kondisi dimana dunia Islam dirobek-robek oleh pertikaian intern, penyelewengan moral, kebangkrutan ekonomi, penyelewengan
13 Ibid, h. 51-52. 14 Ibid, h. 61. 15 Imam Munawir, Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa, (Bina Ilmu, Surabaya), 1985, Ibid, hal. 63.
ideologis serta kekacauan politik, Jamaluddin harus bekerja keras untuk membenahi beberapa negara Islam yang pemerintahannya disalah gunakan, bahkan menyerahkan kemerdekaan dunia Islam kepada konsulat-konsulat Barat, sehingga Rusia dan Eropa bersahing membangun kekuasaan dan menghegomoni negara-negara Islam yang sedang mengalami keruntuhan 16 .Imam Munawir menambahkan bahwa Jamaluddin berpandangan segala bentuk kelaliman dan kekuasaan otokratis pasti menimbulkan berbagai macam penyelewengan, fitnahan intelektual, perbudakan politik dan ekonomi masa. Demi kebaikan dan keadilan umat manusia, maka berbagai kelaliman penguasa harus dientaskan. Persekongkolan internasional terhadap negara-negara Islam harus dihentikan dengan menyatukan umat yang didasarkan atas prinsip-prinsip Islam 17 . Jamaluddin tidak pernah mau komperomi dengan apa yang tidak adil, ia mencampakkan fasilitas- fasilitas yang ditawarkan kepadanya oleh para penguasa yang mementingkan diri sendiri 18 .Ditegaskan pula bahwa bagi Jamaluddin harus ada perubahan orientasi pemikiran dalam masyarakat, dari keterpakuan serta sikap menerima saja terhadap pemerintah yang berkuasa seperti yang terjadi di periode pertengahan, menuju upaya perubahan terhadap kondisi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam 19 .
Di dalam suatu negara masyarakat harus memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang dasar. Hal ini berarti yang berkuasa dalam negara yang berpemerintahan adalah konstitusi dan hukum ban bukan kepala negara. Kepala negara dalam sistem politik ini hanya berkuasa untuk
16 Ibid , hal. 487. 17 Ibid, hal. 488. 18 Ibid, hal. 489. 19 Muhammad Iqbal & Amin Husein, Op. Cit. h. 63.
menjalankan undang-undang dan hukum untuk memajukan kesejahteraan umum 20 Tampilan politik Islam periode modern sebagaimana tercermin dalam pemikiran politik Jamaluddin tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada satu sisi dunia Islam mengalami kehancuran akibat politik kekuasaan yang kejam dan otoriter, tidak berpihak kepada masyarakat dan berjalan dengan kesewenang- wenangan, egoistik, mementingkan diri sendiri, dan pada sisi lain atmosfer politik Islam mulai bangkit kembali dengan berdasarkan pada ajaran Islam, bahkan Islam didudukkan kembali sebagai suatu kekuatan perekat dan pemersatu masyarakat, maka politik harus berkecambah dan diformulasi dari nilai-nilai ke-Islaman. Secara reflektif dan interpretatif pemikiran politik Ibnu Khaldun dan Jamaluddin dalam bangunannya memiliki koherensi dan relevansi satu sama lainnya, dan pada tataran ontologis menempatkan manusia secara holistik, menyeluruh dan mendasar, kesejahteraan bersama manusia menjadi fokus yang signifikan, maka secara esensial pemikiran politik keduanya tidak terlepas dari nilai-nilai religiusitas (ke-Tuhanan) dan nilai-nilai kemanusiaan. Memperhatikan nilai-nilai filosofis sistem politik tersebut, dan merunut kembali sistem politik pada periode Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin, maka dapat dipahami bahwa keduanya memiliki relevansi yang sangat jelas. Dengan kata lain pada pemikiran kedua tokoh politik yang terakhir ini merupakan cakal bakal atau awal dari lahirnya renaisance di dunia Islam khususnya yang terkait dengan bidang politik.
Urgensi Politik Islam
20 Muhammad Azhar, Op. Cit, hal. 108.
Dalam perspektif filsafat politik bahwa politik tidak hanya mencakup pengelolaan masalah publik, struktur dan organisasi pemerintah saja, tetapi politik juga mencakup aspirasi, tujuan, keyakinan dan nilai-nilai manusia, berkaitan dengan teori dan praktik, keterampilan filosofis dan teknis 21 . Dengan demikian dapat dipertegas bahwa politik Islam pada tataran ontologis sejalan dengan karakteristik ajaran Islam, dimana manusia ditempatkan sebagai makhluk yang paling terhormat dibandingkan dengan makhluk kesemestaan lainnya. Manusia tidak hanya dipandang dari sudut eksistensinya saja, tetapi juga sekaligus dari sudut esensinya (manusia lahir batin). Dimensi jasmaniah dan rohaniah dipandang sebagai kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Pandangan semacam ini secara ontologis termasuk dalam katagori monodualisme 22 . Jika pada tataran ontologis manusia diakui sebagai makhluk jasmani dan rohani sebagaimana tersebut di atas, maka secara filosofis dapat interpretasikan bahwa dari unsur fisik jasmani manusia berpotensi dan sekaligus berkeharusan untuk berkorelasi dengan makhluk-makhluk lain yang ada di luar dirinya yang juga bersifat material kebendaan. Sedangkan dimensi rohani berkaitan dengan akal dan hati (intuisi). Akal yang berpusat di kepala dan berpotensi untuk berpikir, kemudian hati (intuisi) yang berpusat di dalam dada memiliki potensi untuk menumbuh kembangkan moralitas dan spiritualitas manusia. Oleh karena itu haruslah ada keseimbangan,
21 Henry J. Schnandt, A History of Political Philosophy, Terjemahan, Ahmad Baidhowi, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2002, hal. v. 22 Lebih jelas dapat dibaca dalam Harun Nasution, Islam Rasional, (Mizan, Bandung), 1995. Pada bagian awal karya Harun Nasution ini membahas mengenai asal-usul dan unsur-unsur penciptaan manusia, sehingga bagaimana tataran ontologis manusia dapat dipahami dari pembahasan tersebut. Selain itu ontologi monodualisme dapat dilihat pada Filsafat Ilmu karya Himyari Yusuf, Pusikamla, 2009. Pada salah satu bagian dalam buku ini membahas ontology dengan berbagai alirannya.
saling menguatkan dan saling mengandaikan dalam aktualisasi dimensi dan potensi manusia tersebut, agar tidak terjadi ketimpangan antara material dan spiritual dalam atmosfer kehidupan praktis umat manusia. Dalam kontek ini yang paling signifikan dan urgen adalah semua aktivitas yang dilakukan umat manusia harus tetap dalam bingkai ketauhidan, termasuk dalam aktivitas perpolitikan.
Berdasarkan uraian di atas, maka secara reflektif landasan epistemologis politik Islam menempatkan berbagai potensi dasar yang ada pada manusia secara utuh, karena potensi dasar tersebut diyakini sebagai pemberian dan cerminan kasih sayang Allah kepada manusia. Potensi dasar yang dimaksud antara lain adalah indrawi, akal budi dan hati nurani (intuisi), sehingga dengan berbagai potensi dasar kemanusiaan inilah, maka manusia berkeinginan dan berkemampuan untuk mengetahui dan memahami semua realitas kesemestaan 23 .
Berbicara tentang realitas kesemestaan, di dalamnya termasuk manusia ( makrokosmos dan mikrokosmos), secara teologis filosofis adalah untuk mengungkap ayat-ayat Allah yang terhampar, baik pada alam maupun dalam diri manusia sendiri dan jika ada ayat-ayat Allah yang terhampar, maka secara kausalitas niscaya ada ayat-ayat-Nya yang tersurat. Ayat-ayat yang tersurat dalam konteks Islam adalah al- Quran. Oleh karena itu, maka dapat dipahami bahwa struktur politik Islam harus bersumber pada wahyu (al-Qur’an) dan semua potensi yang ada pada diri manusia, seperti indrawi, akal budi dan hati atau intuisi. Kemudian tentunya politik Islam secara aksiologis mengandung nilai spiritual dan material dan untuk kesejahteraan
23 Baca Suparman Syukur, Epistemologi Islam, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2007. Dalam karya Suparman Syukur ini membahas epistemologi Islam secara lebih luas dan mendalam, baik secara historis maupun secara esensial.
manusia lahir dan bathin seperti telah dikemukakan sebelumnya. Tegasnya dapat dikatakan bahwa, eksistensi, karakteristik dan esensi politik Islam adalah untuk mewujudkan segala bentuk kebajikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran sesuai dengan pesan Allah dan rasul-Nya. Baik pesan itu melalui wahyu maupun melalui hamparan alam semesta. Secara kausalitas tidak akan pernah ada kesejahteraan lahir dan batin pada suatu masyarakat, apabila tidak tegaknya kebajikan, dan dominannya kemungkaran serta kezoliman. Demikian sebaliknya apabila tegaknya kebajikan, maka akan terwujudlah kebersamaan, kerukunan dan keadilan secara merata bagi seluruh masyarakat dan pada akhirnya akan bermuara pada kenyamanan dan kesejahteraan lahir dan batin.
Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa eksistensi dan karakteristik politik Islam sejalan dengan hakikat, kodrat dan fitrah kemanusiaan, maka politik Islam sudah saatnya untuk mendapatkan perhatian dan diberikan tempat dalam sistem perpolitikan pada era global dewasa ini. Politik Islam harus segera diaktualisasikan, karena jika dilihat dari hakikat dan strukturnya, hanya politik Islam inilah yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia dari keterpurukan yang sudah cukup lama menggerogoti sendi-sendi kemanusiaan. Senada dengan pemahaman tersebut, Ahmad Azar Basyirmengemukakan bahwa Islam merupakan agama universal yang memberi pedoman setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Spesifik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, Islam memberikan kesempatan bagi interpretasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga bidang kehidupan politik memiliki ruang gerak
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
yang dinamis dan sangat luas, namun tetap harus sejalan dengan kodrat dan fitrah kemanusiaan 24 .
Politik Islam yang dimaksud di atas, adalah politik Islam yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad, Khulafa al- Rasyidin dan yang telah direaktualisasi oleh tokoh-tokoh modern sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa ajaran Islam telah dijadikan sebagai refrensi utama bagi politik atau Islam ditransformasikan kedalam sistem politik. Nilai-nilai spiritual transendental dalam Islam menyatu dan sekaligus memberikan arah terhadap semua kebijakan politik. Artinya politik yang dimainkan oleh Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat dan kepala pemerintahan tidak pernah dan selalu berpatokan dengan hakikat dan struktur politik yang sejatinya, seperti hakikat dan struktur politik yang telah dikemukakan di atas. Artinya politik Islam dewasa ini paling tidak harus merujuk atau terinspirasi dari politik Nabi dan Sahabatnya yang telah terbukti dapat menyatukan umat manusia. Atas dasar itulah maka al-Maududi mengemukakan, jika pemimpin negara atau pemerintahan dan masyarakat menganut politik yang bersumber dari nilai-nilai Tuhan palsu, maka kekuasaan manusia tidak lebih dari untuk menindas manusia dan pasti akan menimbulkan kemelaratan yang tidak terhingga bagi kehidupan manusia 25 .
Agar urgensi politik Islam pada era global dapat diwujudkan secara konkret, maka partai-partai politik Islam kontemporer harus
24 Ahmad Azar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, (Mizan, Bandung), 1993, h. 48. 25 Selengkapnya Baca Abul A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam, (Mizan, Bandung), 1990, dan Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam, (Mizan, Bandung), 1988.
memiliki kesadaran dan keberanian dalam mereformasi bahkan mengevolusi politik jahiliah sehingga membumikan politik Islam. Reformasi secara radikal atas sistem perpolitikan merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi (jihad dalam dunia politik). Hal semacam itulah sesungguhnya yang dilakukan pada periode Nabi Muhammad dan dilanjutkan pada periode khulafa al- Rasyidin. Keberanian untuk menumbangkan penjarahan manusia atas manusia secara reflektif merupakan misi sejati Nabi Muhammad dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia dari tirani dan ketidak adilan. Upaya pembangunan politik yang berlandas dan berorientasi untuk kesamaan dan kebersamaan umat manusia harus segera dikedepankan dalam era globalisasi dewasa ini.
Selain yang telah disebutkan di atas, pada tataran filosofis partai politik Islam harus tampil di depan untuk memproklamirkan kebenaran dan keindahannya serta sekaligus memberikan ketauladanan bagi umat manusia, bahwa tampilan politik Islam adalah relevan bahkan kohern dengan nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan, memiliki konsistensi dan kometmen yang tangguh dalam mengemban misi kenabian. Para politikus Islam tidak boleh terhegomoni dan terbawa arus oleh politik kotor yang tidak berpri- kemanusiaan. Tetapi harus sebaliknya kembali menggali, mereaktualisasi dan memformulasi model politik Islam yang telah dibangun dan diterapkan oleh Nabi Muhammad saw.
Eksistensi kepala negara dan kepala pemerintahan secara faktual dan esensial adalah merpakan bagian tak terpisahkan dari umat manusia yang dipimpinnya, oleh karena itu sungguh tidak ada peluang baginya untuk berprilaku otoriter, diktator dan menghisab darah masyarakatnya sendiri. Karena  menghisab darah rakyatnya secara esensial adalah menghisab darahnya sendiri. Dengan demikian kepala
negara dan kepala perintahan paling tidak harus memiliki empat sifat sebagaimana sifat yang ada pada Nabi Muhammad, yaitu sifat Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. Sifat Siddiq akan memancarkan prilaku yang benar dan jauh dari kamuflase yang penuh kepalsuan. Sifat amanah tentunya dapat dipercaya karena semua yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah dan manusia. Sifat Tabligh akan selalu menebar kebenaran dan keselamatan untuk masyarakat, dan tentunya bukan menebar fitnah yang bermuara pada keonaran. Selalu berkarya nyata dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukan menebar arogan, menampilkan citraan kososng 26 . Demikian pula sifat Fathonah yang akan selalu berkecerdasan baik spiritual, moral maupun material, sehingga pemimpin dapat memahami keinginan luhur masyarakat dan dapat mengurai berbagai problem yang timbul dalam kehidupan umat.

## Penutup
Sebagai catatan penyimpul tentunya menyimpulkan dari seluruh rangkaian yang telah diuraikan sebelumnya. Berbagai kajian yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa pergumulan pemikiran politik secara historis telah menunjukkan kompleksitas yang sangat memperihatinkan, khususnya karakteristik perpolitikan yang berkecambah dan berkembang di dunia belahan Barat.  Kompleksitas dan keperihatinan tersebut karena secara fakta empiris politik Barat telah mematikan manusia dan kemanusiaan, kesamaan dan keadilan. Sistem politik Barat kering dari nilai-nilai spiritual dan moral, sehingga para pemimpin atau kepala negara dan kepala pemerintahan
26 Baca Ramsi Nursaat, Kitab Awal dan Kitab Akhir, (Alif Lam Mim, Lampung), 2009.
yang terhegomoni oleh kekuatan politik tersebut berkecenderungan pada sikap diktator dan bertindak otoriter, egois, mementingkan diri dan kelompok sendiri. Rakyat atau masyarakat dipasung tanpa kebebasan untuk mengembangkan nilai-nilai kekudusan dan kemanusiaan.
Berbeda halnya dengan pergumulan pemikiran politik Islam, bahwa politik Islam yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin, hakikat dan strukturnya terfokus kepada manusia universal atau manusia seutuhnya. Selain terfokus kepada manusia seutuhnya, politik Islam bersumberkan wahyu (al-Quran), sehingga politiknya disamping menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, juga tidak kering dari nilai-nilai spiritual ke-Tuhanan. Walaupun dalam sejarah perjalannya, politik Islam pernah mengalami masa pasang surut, seutamanya pada periode pasca Khulafa al-Rasyidin. Pasang surutnya politik Islam dimaksud, karena pengaruh yang datang dari luar atau berasal dari wilayah-wilayah taklukan baru, sehingga kebudayaan masyarakat dari wilayah baru menjadi bertabrakan dengan kebudayaan Islam, termasuk dalam bidang politik. Disamping pengaruh dari dunia luar, tidak kalah pentingnya pengaruh yang timbul dari dalam kalangan umat Islam sendiri, akibat dari persahingan yang kurang sehat antar sesama umat Islam ketika itu dan tentu masih banyak yang lain sebagai penyebab terjadinya pasang surut politik di dunia Islam.
Pada periode modern politik Islam mengalami masa renaisance atau bangkit kembali kepermukaan, seperti yang dipelopori oleh Ibnu Khaldun dan Jamaluddin al-Afghani. Paradigma politik Islam modern kembali menempatkan Islam sebagai sumber dari segala sumber sosial politik, sehingga politik pada periode ini dapat dikatakan sebagai kebangkitan politik Nabi Muhammad jilid 2.
Sistem politik kembali menempatkan manusia secara utuh sebagai dasar dan fokus utama. Oleh karena itu karakteristik politik Islam periode modern tidak kering dari nilai-nilai spiritual dan moral, nilai- nilai ke-Tuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Berdasarkan pergumulan sistem politik di atas, maka politik Islam dalam hal ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin paling tidak hakikat dan struktur politiknya secara esensial memiliki urgensitas untuk direaktualisasikan pada masyarakat di era global dewasa ini. Karena secara reflektif filosofis hanya sistem politik seperti itulah yang dapat menyelamatkan, meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam artian sistem politik Islam semacam itu dapat menghidupkan kembali nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, nilai-nilai ke-Tuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kegalauan dan kecemasan.

## Daftar pustaka
Abul A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam , (Mizan, Bandung), 1990,
--------------, Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam, (Mizan, Bandung), 1988.
Ahmad Azar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, (Mizan, Bandung), 1993.
Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat , (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2001.
Aristoteles, Politics, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, (Bentang Budaya, Yogyakarta), 2004.
C.A. Qaqir, Philosophy and Science in the Islamic World , terjemahan oleh Hasan Basri, (Obor Indonesia, Jakarta), 1991.
Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya , Jilid I, (UI
Press, Jakarta), 1985
Henry J. Schmandt, A History of Political Philosophy, Terjemahan, Ahmad Baidhowi, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2002.
Herman Khaeron, Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam, (Nuansa Cendekia, Bandung),
2013.
Imam Munawir, Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa , (Bina Ilmu, Surabaya), 1985.
Inu Kencana Syafe’i, Ilmu Politik , (Rineka Cipta, Jakarta), 2010.
------------------ , Pengantar Filsafat , (Refika Adinata, Bandung), 2007.
J.H. Rapar, Filsafat Politik , (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2002.
Lukman Ali (dkk), Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  (Balai Pustaka,  Jakarta), 1998.
Muhammad Azhar, Filsafat Politik Perbandingan Islam dan Barat , (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 1996.
Muhammad Iqbal & Amin Husein, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Kencana,
Jakarta), 2010.
Ramsi Nursaat, Kitab Awal dan Kitab Akhir, (Alif Lam Mim,
Lampung), 2009.
Ridwan HR, Fiqih Politik , (UII Press, Yogyakarta), 2007.
Suparman Syukur, Epistemologi Islam, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2007.