Nadia  Azkya  &  Muhammad  Yogi  Galih  Permana  (2022)  Poligami  Tanpa  Izin  Istri  Pada  Pasal  279  KUHP Menurut Perspektif Fikih Islam, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11185 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## POLIGAMI  TANPA  IZIN  ISTRI  PADA  PASAL  279  KUHP  MENURUT PERSPEKTIF FIKIH ISLAM
Nadia Azkya, Muhammad Yogi Galih Permana STDI Imam Syafi'i, Indonesia Email: nadiazkya98@gmail.com, muhammad_yogi@outlook.com

## Abstrak
Pasal  279  KUHP  merupakan  undang-undang  yang  menyebutkan  tentang  memberikan pidana bagi suami yang berpoligami tanpa izin istri. Dalam fikih islam, akad poligami yang  dilakukan  suami  tetap  sah  meskipun  tidak  adanya  izin  dari  istri  untuk  menikah lagi.penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pasal  279  KUHP  menurut  perspektif fikih  islam.  Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  (library  research) atau kajian literatur (literature review). Sumber data berupa buku, jurnal,  dan Pustaka lainnya  yang  relevan  dengan  topik  pembahasan  ini.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan  terhadap  tulisan-tulisan  yang  berkaitan dengan  pasal  279  KUHP  dalam  perspektif  fikih  islam.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  ketentuan  pasal  279  KUHP  dalam  perkara  suami  yang  poligami tanpa  izin  istri  mendapat  ancaman  5  tahun  penjara.  Namu  dalam  fikih  islam  suami yang  akan  poligami  diperbolehkan  tanpa  izin  istri.  Dengan  memegang  poin  utama berpoligami  yaitu  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya  dalam  soal  materi,  adil  dalam membagi waktu, adil dalam membagi nafkah.
Kata Kunci : Poligami, Izin Istri, Islam.

## Abstract
Article 279 of the Criminal Code is a law which states that it is criminal for husbands to  practice  polygamy  without  the  wife's  permission.  In  Islamic  jurisprudence,  the polygamy  contract  carried  out  by  the  husband  remains  valid  even  though  there  is  no permission  from  the  wife  to  remarry.  This  study  aims  to  determine  article  279  of  the Criminal Code from the perspective of Islamic jurisprudence. Researchers used library research  methods  (library  research)  or  literature  review  (literature  review).  Data sources are in the form of books, journals, and other literature relevant to the topic of this  discussion.  The  data  collection  method  was  carried  out  by  library  research  on writings  related  to  article  279  of  the  Criminal  Code  from  the  perspective  of  Islamic jurisprudence. The results of this study indicate that the provisions of Article 279 of the Criminal  Code  in  the  case  of  a  husband  who  is  polygamous  without  the  wife's permission  carries  a  threat  of  5  years  in  prison.  However,  in  Islamic  fiqh,  it  is permissible  for  a  husband  to  practice  polygamy  without  the  wife's  permission.  By
holding the main points of polygamy, namely to be fair to his wives in material matters, fair in allocating time, fair in dividing up living.
Keywords : Polygamy, Wife's Permit, Islam.

## Pendahuluan
Islam merupakan agama dan pedoman yang mengatur pola hidup masyarakat dalam ruang lingkup kecil maupun besar. Semua permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat  baik  yang  berhubungan  dengan  ibadah,  mu‟amalat,  munakahat  dan  lain sebagainya  diatur  dalam  agama  islam  yang  sempurna  (Ali,  2022).  Salah  satu  aspek  yang diatur  oleh  Islam  dalam  kehidupan  berumah  tangga  adalah  pernikahan.  Pernikahan merupakan  aspek  penting  dalam  kehidupan  (Atabik  &  Mudhiiah,  2016).  Secara  istilah pernikahan  adalah  ikatan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  Wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016). Pernikahan merupakan hal yang sangat  penting  bagi  setiap  individu.  Pernikahan  suatu  keluarga  diharapkan  dapat  bertahan hingga  pasangan  dipisahkan  oleh  keadaan  ketika  salah  satunya  meninggal  dunia. Pernikahan  dianggap  penyatuan  antara  dua  jiwa  masing-masing  individu  tidak  bisa  lagi memikirkan  diri  sendiri  tetapi  harus  memikirkan  orang  lain  yang  bergantung  hidup kepadanya (Sari, 2021).
Dalam  Bahasa  arab  poligami  disebut  ta‟adud  al-zaujaat.  Poligami  dapat  diartikan dengan  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  beberapa  pasangan  pada  waktu  bersamaan. Dengan demikian poligami itu tidak terbatas hanya dilakukan oleh lelaki, tetapi  juga oleh perempuan (Fathony, 2014).
Istilah  khusus  yang  mengacu  pada  perkawinan  seorang  laki-laki  dengan  beberapa orang  perempuan  adalah  poligini  (polyginy)  dan  yang  mengacu  pada  perkawinan  antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki  adalah poliandri (polyandry) (Ichsan, 2018).  Pengertian  poligami  yang  berlaku  di  masyarakat  adalah  seorang  laki-laki  kawin dengan banyak Wanita. Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih  dari  satu,  dengan  Batasan  umum  yang  dibolehkan  hanya  sampai  empat  Wanita (Cahyani, 2018).
Dalam  perbendaharaan  bahasa  Indonesia,  kata  poligami  bermakna  sama  dengan poligami dan permaduan yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih (Partanto & Al Barry, 1994). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat  (1),  menyatakan  bahwa  poligami  beristri  lebih  dari  satu  orang  pada  waktu  yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang istri (Arloka, n.d.).
Pada zaman Jahiliyyah, kedudukan perempuan ibarat  barang  yang hanya berfungsi untuk menjadi kesenangan bagi laki-laki. Perempuan yang menjadi barang kesenangan bagi para laki-laki adalah mereka yang memiliki kedudukan terhormat atau berasal dari keluarga
yang  terhormat.  Sedangkan  perempuan  yang  kurang  beruntung  status  hidupnya,  ia  akan mengalami  siksaan  serta  menjadi  budak.  Hal  ini  terus  berlangsung  dari  tahun  ke  tahun hingga  sampai  akhirnya  Rasulullah  S.A.W  datang  membawa  cahaya  kehidupan,  yakni agama Islam (Abdurrahman, 1990).
Kedudukan  perempuan  jahiliyah  pada  zaman  dahulu  digambarkan  oleh  hadis Rasulullah  S.A.W  dari  Abu  Hurairah  radhiyallahu  „anhu.  Hadis  ini  dishahihkan  oleh Syaikh Al-Albani: Rasulullah s.a.w bersabda:
َي ُهُّقِش َو ِتَياَيِقنا َو ْوَي َءاَج اًَُهاَدْحإ ىَنإ َلاًََف ٌِاَتَأ َسْيا ُهَن  ْتََاَك  ٍَْي مِئا

## “Barangsiapa yang memiliki dua istri kemudian ia condong kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring”
Salah satu bentuk pernikahan yang sering diperbincangkan pada masyarakat muslim adalah  poligami.  Poligami  adalah  seseorang  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  pasangan hidup  dalam  waktu  yang  sama.  Sebenarnya  istilah  yang  lebih  tepat  dalam  permasalahan poligami  adalah  “poligini”  maksudnya  adalah  seorang  suami  mempunyai  dua  atau  lebih isteri  dalam  waktu  yang  sama  (Zeitzen,  2020).  Namun  praktek  poligami  yang  telah dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  mendapat  stigma  negatif  karena  kenyataan  sekarang ini,  suami  yang  akan  melangsungkan  poligami  tidak  perduli  dengan  syarat-syarat  yang sudah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bahkan  sebagian kalangan  awam  memandang  fikih  Islam  dalam  hal  berpoligami  ini  amatlah  disepelehkan, yang  artinya  pernikahan  begitu  mudah  asal  ada  mahar,  saksi-saksi,  sudah  cukup  bagi mereka  dengan  tidak  melihat  akibat  hukum.  Selain  itu  ada  beberapa  pihak  yang  menolak praktek  poligami  dengan  berbagai  alasan  seperti  ketidakadilan  gender  dan  juga  ada  yang mendukung  praktek  poligami  dengan  alasan  menyelesaikan  perselingkuhan  dan  juga prostitusi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-quran:
ِّمُك  ٍِْي َو ٌَو ُسَّكَرَت ْىُكَّهَعَن ٍِْيَج ْو َش اَُْقَهَخ ٍءْيَش
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.
Indonesia memiliki UU No. 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum keluarga, mulai dari  prosedur  dan  syarat  pra-perkawinan  hingga  pasca  perkawinan,  bahkan  sampai perkawinan  tersebut  putus.  Tidak  terkecuali  dalam  hal  poligami.  Selain  itu,  terdapat  pula pasal 279 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan peraturan hukum pidana  yang  saat  ini  tetap  berlaku  di  Indonesia  (hukum  positif)  yang  mengatur  mengenai
perbuatan  pidana  secara  materiil  atau  disebut  KUHP  juga  memuat  ketentuan  ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam Pasal 279:
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
b) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir (1) menyembunyikan kepada pihak  lain  bahwa  perkawinan  yang  telah  ada  menjadi  penghalang  yang  sah  untuk  itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak berdasakan Pasal No. 1- 5 dapat dinyatakan.
Ketentuan  pasal  dalam  KUHP  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  perkawinan  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  yang  diancam  sanksi  pidana dalam hukum positif di  Indonesia antara lain  kejahatan melakukan perkawinan sedangkan perkawinannya  yang  sudah  ada  menjadi  halangan  yang  sah  baginya  untuk  kawin  lagi, pelanggaran  terhadap  kewajiban  untuk  mencatatkan  perkawinan,  dan  pelanggaran memutuskan perkawinan tanpa melalui putusan pengadilan.
Sebagaimana  yang  dianut  dalam  prinsip  monogami,  tindak  pidana  yang  mengatur mengenai  sanksi  poligami  dengan  redaksi  yang  jelas  terhadap  batasan  yang  dilanggar adalah melakukan pernikahan ketika ada pernikahan lain yang menjadi penghalang atasnya. Apabila merujuk pada perkawinan yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 1 tahun 1974.
Mahkamah  Agung RI telah memberikan petunjuk berkaitan dengan seorang suami melakukan perkawinan lagi tanpa izin pengadilan, maka dikenakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Namun,  apabila suami pernah mengajukan  permohonan  izin,  tetapi  ditolak  oleh  Pengadilan  dan  suami  tersebut  tetap melakukan perkawinan, maka dikenakan ancaman Pasal 279 ayat (1) KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 279 KUHP termasuk tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan perdata.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam tentang poligami tanpa izin istri pada pasal 279 KUHP menurut perspektif fikih islam.

## Metode Penelitian
Guna  mengkaji  objek  pembahasan  pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan metode  penelitian  kepustakaan  (library  research)  atau  kajian  literatur  (literature  review). Cara yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah dengan mengumpulkan sumber- sumber yang berkaitan dengan topik pembahasan, seperti buku, jurnal dan Pustaka lainnya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
Adapun  metode  pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  menggunakan  metode dokumentasi, yang bertujuan untuk menggali atau mencari data dari literatur-literatur yang relevan  dengan  pembahasan  pada  penelitian  ini.  Sedangkan  sifat  penelitiannya,  penulis menggunakan  analisis  deskriptif.  Penggunaan  sifat  penelitian  tersebut  dikarenakan  tujuan penelitian  ini  akan  mendeskripsikan  poligami  tanpa  izin  istri  pada  pasal  279  KUHP menurut perspektif fikih islam.

## Hasil dan Pembahasan
A. Ketentuan Hukum Pidana Positif pada Pasal  279 KUHP  bagi  Suami  yang  Berpoligami Tanpa Izin Istri
Perkawinan  di  Indonesia  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menganut asas  monogami  seperti  terdapat  pada  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, maka suami diharuskan mengajukan permohonan  kepada  Pengadilan  Agama  tersebut.  Aturan  ini  terdapat  pada  Pasal  4  ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pada dasarnya, KUHP tidak terlepas dengan aturan-aturan yang lain. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing masing agamanya adalah sah.  Demikian  ditegaskan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang perkawinan (UU perkawinan). Ini berarti walaupun pernikahan pria dan Wanita tersebut  hanya  sesuai  dengan  agamanya,  pernikahan  tersebut  tetap  sah.  Akan  tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam KUHP  Bab Ⅻ I  Kejahatan Asal  Usul Pernikahan kita dapat  mencermati Pasal 279:
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
(1) Barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan atau  perkawinan-perkawinannya  yang  telah  ada  menjadi  penghalang  yang  sah untuk itu.
(2) Barang  siapa  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa  perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika  yang  melakukan  perbuatan  berdasarkan  ayat  (1)  butir  1  menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1-5 dapat dinyatakan (Moeljatno, 2021).
Unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu:
1. Unsur Subyektif yaitu:
“Barang  siapa”.  Barangsiapa  ini  menyebutkan  orang  sebagai  subjek  hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban didepan hukum. Unsur “Barangsiapa” harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata.
2. Unsur Obyektif yaitu:
(1) Mengadakan  perkawinan.  Unsur  ini  menyebutkan  seorang  suami  yang  menikah lagi  dengan  Wanita  lain  yang  perkawinannya  dipandang  sah  menurut  hukum masing-masing  agama dan kepercayaan itu sebagaimana disebutkan pada hurup (a),  tapi  ia  secara  sadar  mengetahui  bahwa  ia  sedang  dalam  ikatan  perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) UUP.
(2) Mengetahui  perkawinan-perkawinannya  yang  telah  ada.  Unsur  ini  menyebutkan seorang  suami  yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam hurup (a),  tapi  ia  secara  sadar  mengetahui  bahwa  ia  sedang  dalam  ikatan  perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) UUP.
(3) Adanya  penghalang  yang  sah.  Unsur  ini  menyebutkan  bahwa  kedua  calon mempelai  memang  sudah  mengetahui  bahwa  perkawinan  yang  akan  mereka langsungkan  memiliki  halangan  yang  sah,  karena  calon  suaminya  masih  dalam ikatan perkawinan yang sah.
Seseorang  bisa  dikenakan  sanksi  pidana  dengan  pasal  ini  Ketika  terdapat  unsur yang ada dalam pasal tersebut. Beberapa unsur utama seorang dikenakan pasal 279 ayat 2.  Penekanan  pada  unsur  ini  dibahas  diayat  dua  yang  ancaman  penjaranya  lebih  tinggi yaitu tujuh tahun. Karena dalam ayat ini terdapat masalah proseduran dan administrasi. Ayatnya yang berbunyi:
(1)  jika  yang  melakukan  perbuatan  berdasarkan  ayat  (1)  butir  1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang  yang  sah  untuk  itu  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun.
Dalam  ayat  ini  ada  unsur  kesengajaan  dalam  melakukan  tindak  pidana perkawinan. Maksud pasal tersebut sama denga ayat 1 butir ke-1 tapi penekanan disini perkawinan  yang  telah  ada  disembunyikan.  Dalam  pelaksanaan  poligami  bisa dilaksanakan Ketika mendapat ijin dari pengadilan. Maka saat pelaksanaan perkawinan ada  penghalang  yang  sah  tapi  disembunyikan  maka  bisa  diancam  dengan  penjara  7 tahun.  Dalam  ayat  satu  melakukan  perkawinan  yang  sah  dan  mengetahui  adanya penghalang  dari  perkawinan  tersebut.  Beda  dengan  ayat  ini  yang  lebih mempermasalahkan  terkait  menyembunyikan  status  penghalang  yang  sah  dan melakukan perkawinan yang kedua.
Tujuan dari pasal ini yang pertama melarang seseorang menyembunyikan status perkawinannya  Ketika  melakukan  perkawinan  yang  kedua  padahal  perkawinan  yang
sebelumnya  akan  merintanginya.  Karena  pluralisme  hukum  yang  ada  di  Indonesia mengantisipasi  terjadinya  perkawinan  yang  dilakukannya  tidak  sesuai  dengan  undang- undang  yang  berlaku.  Kemudian,  kedua  aturan  itu  awalnya  ditujukan  untuk  mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun seperti yang kita ketahui juga, dalam prakteknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan bagaimanapun caranya, dianggap telah menghapus sifat jahat perzinahan. Padahal kalau dilihat efeknya pada pasangan sebelumnya yang tidak mengetahui perkawinan tersebut, tentu  dampaknya  sama  saja,  yaitu  terjadi  perselingkuhan  dalam  arti  perbuatan  tak diinginkan  terhadap  pasangan  sebelumnya  yang  dilakukan  secara  diam-diam  atau dengan kebohongan.

## B. Ketentuan Poligami di dalam Fikih Islam
Ketika  akan  berpoligami,  seorang  suami  harus  memperhatikan  ketentuan- ketentuan dalam berpoligami menurut fikih islam yaitu:
1. Berlaku Adil Terhadap Para Istrinya
Seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri maka dia harus mampu berbuat  adil  baik  dalam  bentuk  lahiriyah  maupun  yang  bersifat  bathiniah  (cinta  dan kasih sayang). Adil  yang dimaksud pada umumnya suami tidak dapat melaksanakan yang  menyangkut  cinta  dan  perasaan,  karena  besar  kemungkinan  antara  istri  yang satu dengan istri yang lain memiliki dimensi perasaan berbeda pada hakekatnya hati itu  bukan  milik  perseorangan,  melainkan  milik  Allah  yang  setiap  saat  dibolak- balikkan oleh-Nya sesuai dengan kehendak-Nya.
Dengan demikian setiap usaha untuk melarang poligami dengan alasan bahwa seorang  pria  lebih  mencintai  diantara  wanita  (istri-istrinya)  adalah  sia-sia  karena faktor  ini  tidaklah  dapat  digunakan  sebagai  standar  keadilan  dalam  perkawinan poligami islam (Jones & Philips, 1996).
Dalam hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah:
َج اًَُهاَدْحِإ ىَنِإ َلاًََف ٌِاَتَأ َسْيا ُهَن  ْتََاَك  ٍَْي :َلاَق صلى الله عليه وسلم ِّيِبَُّنا ٍَِع ،َة َسْي َسُه يِبَأ  ٍَْع مِئاَي ُهُّقِش َو ِتَياَيِقنا َو ْوَي َءا
Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, Beliau bersabda, “siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)
Hadits  ini  menjelaskan bahwa pembagian (giliran/nafkah) wajib atas seorang laki-laki  antara  istrinya  atau  antara  para  istrinya.  Kecondongan  terhadap  salah seorang  dari  mereka  dibandingkan  yang  lain  diharamkan.  Sebagaimana  beliau  juga menjelaskan  balasan  bagi  siapa  yang  melebihkan  salah  seorang  istrinya  dalam pembagian  dan  menzalimi  hak  yang  lainnya,  bahwa  Allah  akan  menghukumnya dengan membongkar aibnya pada hari kiamat. Dia akan datang untuk dikumpulkan di mahsyar  sedangkan  pinggangnya  miring  sebagai  balasan  yang  setimpal  dan  balasan
itu  sesuai  dengan  perbuatan.  Berlaku  adil  diantara  para  istri  hukumnya  wajib  dalam hal  yang  mampu  dipenuhi  oleh  seorang  laki-laki  berupa  nafkah,  jatah  menginap, menemuinya  dengan  baik,  dan  yang  semisal  dengan  itu.  Adapun  sesuatu  yang  tidak mampu  ia  lakukan  dari  apa-apa  yang  berkaitan  dengan  hati  seperti  kecintaan  dan kecenderungan  hati,  maka  hukumnya  tidak  wajib  karena  perkara-perkara  ini  bukan dalam lingkup kemampuan manusia.
Poligami memberikan syarat adil kepada suami. Menurut Khazin Nasuha yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah adil dalam soal materi, adil dalam membagi  waktu,  adil  dalam  membagi  nafkah,  yang  berkaitan  dengan  nafkah  adalah sandang, pangan dan papan, juga adil dalam memperlakukan keperluan batiniah istri- istrinya.  Dalam  hal  keadilan  batiniah,  menurut  Khazin  Nasuha  tidak  dituntut  oleh hukum  islam,  karena  masalahnya  berada  diluar  kemampuan  manusia,  sebagaimana Rasulullah  yang lebih cenderung rasa  cintanya kepada  Aisyah dibandingkan dengan istri-istrinya (Muthiah, 2016).
2. Sanggup Memberi Nafkah
Seorang  suami  yang  hendak  berpoligami  hendaklah  memikirkan  masalah nafkah,  baik  yang  bersifat  batin  (hubungan  biologis),  maupun  kebutuhan  yang bersifat lahiriyah yang menyangkut makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan alat-alat rumah tangga lainnya.
Termasuk  syarat  nikah  dan  bolehnya  berpoligami  adalah  masih  mampu memberikan  nafkah  batin,  kalua  tidak  maka  tidak  boleh  poligami  karena  itu  dapat berakibat  buruk  bagi  Wanita  yang  dinikahi.  Satu  istri  saja  tidak  mampu  apalagi ditambah istri yang lain.
Selain  nafkah  batin  orang  yang  akan  menikah  ataupun  berpoligami  harus mempunyai  persiapan  yang  matang  dalam  bidang  finansial  atau  materi.  Sebab seorang  suami  mempunyai  tanggungan  memberi  nafkah  belanja  terhadap  istri  dan anak-anaknya,  dan  juga  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangganya.  Kalau  dari  segi materi tidak mampu lebih baik satu istri saja.
3. Jumlahnya Terbatas Empat Wanita Saja
Termasuk  ketentuan  dalam  berpoligami  yaitu  tidak  boleh  beristri  lebh  dari empat orang wanita, kecuali pengkhususan dari Allah untuk Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Ta‟ala:
“... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...”.
4. Tidak menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua  orang  wanita  bersaudara  atau  lebih  sekaligus,  antara  wanita  dan  bibinya  (dari pihak ibunya). Ini adalah dilarang.
C. Sebab-Sebab Suami Tidak Izin ke Istri Saat Poligami
Dalam  setiap  perkara,  pasti  ada  sebuah  sebab  atau  alasan  mengapa  perkara  itu dilakukan.  Termasuk  dalam  perkara  suami  tidak  izin  ke  istri  saat  hendak  poligami, diantaranya:
1. Takut Melukai Hati Istrinya
Jelas  bahwa  wanita  yang  sungguh  sungguh  dalam  mencintai  tentunya memilikii  rasa  cemburu  walaupun  terkadang  hal  tersebut  tidak  ditampakkan  di  luar, wanita tidak mau dipoligami karena terkadang melihat suaminya bercerita mengenai wanita  lain  saja  sudah  menyakiti  hatinya  terlebih  jika  sepanjang  waktu  mengetahui suaminya dekat dengan wanita lain.
2. Istri Tahu Suami Belum Memiliki Kemampuan Untuk Berpoligami Salah satu poin penting jika hendak berpoligami adalah mampu berbuat  adil. Sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa‟ ayat 3. Jika suami tidak memiliki kemampuan dalam hal sandang, pangan, papan, maka dia akan menzhalimi istri yang lain karena kebutuhannya tidak terpenuhi.

## D. Tinjauan Fikih Islam Terhadap Pasal 279 KUHP
Di  dalam  islam  dibolehkan  poligami  dengan  jumlah  Wanita  yang  terbatas  dan tidak  mengharuskan  umatnya  untuk  melaksanakan  monogami  mutlak.  Islam  tidak menutup  kemungkinan  adanya  laki-laki  berpoligami,  tetapi  tidak  semua  laki-laki  harus berbuat  demikian  karena  tidak  semuanya  mempunyai  kemampuan  untuk  berpoligami. Poligami bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam agama Islam, sebaliknya juga bukan merupakan  suatu  larangan.  Tetapi  Islam  memberikan  peluang  untuk  poligami  sebagai upaya  untuk  mengatasi  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  kemaslahatan masyarakat dan para pelakunya dan bukan sebagai ajang coba-coba atau sekedar untuk menyalurkan  seks  semata.  Poligami  adalah  rahmat  Allah  SWT  kepada  manusia  yang telah  disediakan  untuk  mengatasi  kesulitan  dan  merupakan  jalan  keluar  bagi  mereka yang belum atau tidak menemukan tujan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama  maupun  yang  selanjutnya.  Dalil  atas  diperbolehkannya  poligami  yaitu  Firman Allah Ta‟ala:
ۖ َعاَب ُز َو  َث َلَُث َو  ٰىَُْثَي ِءاَسُِّنا ٍَِي ْىُكَن  َباَط اَي اوُحِكَْاَف  ٰىَياَتَيْنا يِف اوُطِسْقُت  َّلََّأ ْىُتْف ِخ  ٌِْإ َو اوُنِدْعَت  َّلََّأ ْىُتْف ِخ  ٌَِِْف
َّلََّأ  ٰىََْدَأ  َكِنَٰذ ۚ ْىُكَُاًَْيَأ  ْتَكَهَي اَي  ْوَأ ًةَد ِحا َوَف
وُنوُعَت
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak) perempuan  yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja, atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  Yang  demikian  itu  adalah  lebih  dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
Ayat diatas merupakan penjelasan bahwa diperbolehkanya suami menikah lebih dari  satu  istri  dalam  syariat  islam.  Dengan  catatan  penting  harus  berlaku  adil  terhadap semua  istrinya.  Yang  dimaksud  dengan  adil  disini  yaitu  mencakup  dalam  soal  materi, dalam  membagi  waktu,  dalam  membagi  nafkah,  serta  adil  dalam  kebutuhan  bathiniah istri-istrinya.  Meskipun  dalam  hal  bathiniah  tidaka  akan  bisa  adil  karena  perkara  ini diluar kemampuan manusia.
Poligami  dalam  islam  dibatasi  dengan  syarat-syarat  tertentu,  baik  jumlah maksimal maupun persyaratannya, yaitu:
1. jumlah  istri  yang  boleh  dipoligami  paling  banyak  empat  orang  Wanita.  Seandainya salah  satu  diantaranya  ada  yang  meninggal  atau  diceraikan,  maka  suami  dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang Wanita dalam waktu yang bersamaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa‟ ayat 3.
2. Laki-laki  dapat  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-anaknya,  yang  menyangkut masalah-masalah  lahiriyah  seperti  pembagian  waktu  dan  pembagian  nafkah. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil  secara  hakiki.  Sifat  adil  ini  harus  dipraktikkan  dalam  berpoligami  karena  akan berdampak buruk di dunia dan di akhirat. Adapun dampak buruk di akhirat jika tidak dapat  berlaku  adil  terhadap  istri-istrinya  adalah  sebagaimana  yang  telah  disabdakan oleh Rasulullah:
مِئاَي ُهُّقِش َو ِتَياَيِقنا َو ْوَي َءاَج اًَُهاَدْحإ ىَنإ َلاًََف ٌِاَتَأ َسْيا ُهَن  ْتََاَك  ٍَْي
“Barangsiapa  yang  memiliki  dua  istri  kemudian  ia  condong  kepada  salah satunya  maka  ia  akan  datang  pada  hari  kiamat  dalam  keadaan  tubuhnya miring”
3. Mampu memberi nafkah lahir dan bathin. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan  nafkah  dan  sebagai  syarat  dalam  pernikahan.  Karena  Allah  telah menetapkan  seorang  suami  sebagai  pemimpin  dalam  rumah  tangga  yang  memiliki konsekuensi  memberikan  nafkah  kepada  istrinya  dalam  bentuk  lahir  dan  bathin.
Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 4 yang artinya:
“para lelaki adalah pemimpin bagi kaum Wanita atas keutamaan yang Allah berikan kepada Sebagian mereka (suami) dibanding yang lain (istri), dan atas pemberian nafkah yang berasal dari harta mereka”.
Kemampuan  memberi  nafkah  menjadi  ketentuan  terpenting  dalam  menjalin pernikahan. Dan ketentuan ini juga berlaku bagi seseorang yang akan berpoligami.
4. Tidak menjadikan dua wanita bersaudara sebagai istri dalam satu waktu karena tidak diperbolehkan  dalam  syariat  Islam.  Begitupula  dengan  menggabungkan  seorang wanita  dengan  bibinya  dalam  satu  ikatan  pernikahan  poligami.  Hal  ini  ditegaskan melalui firman Allah dalam surat An-Nisa‟ ayat 4:
“Dan  (diharamkan  bagimu)  menghimpun  (dalam  perkawinan)  dua perempuan  yang  bersaudara.  kecuali  yang  telah  terjadi  pada  masa  lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Larangan  2  orang  wanita  yang  berdekatan  nasab  seperti  ini  berlaku  jika dilakukan dalam satu ikatan pernikahan yang bersamaan. Namun jika itu dilakukan di waktu  yang  berbeda,  maka  tidak  masuk  dalam  larangan  ini.  Seperti  menikahi  adik kandung  dari  wanita  yang  telah  ia  ceraikan,  atau  menikahi  saudari  kandung  istrinya yang telah meninggal dunia.
Secara  tegas  syarat  poligami  diatur  pada  pasal  4  dan  5  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan terdapat  dasar pemberian izin  poligami dan alasan- alasan  yang  menjadi  syarat  dan  dasar  seseorang  yang  berhak  melakukan  poligami (Imron, 2015). Begitu juga dengan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Pengadilan  Agama  memberikan  izin  kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
Alasan  ini  memang  bisa  dibenarkan  sebab  salah  satu  tujuan  perkawinan adalah  untuk  memenuhi  hak-hak  pasangannya,  maka  dengan  ketidakmampuan  istri melayani  suaminya  dapat  dikategorikan  dalam  istri  yang  tidak  mampu  menjalankan kewajiban  sebagai  istri,  ini  berarti  hak-hak  suami  dalam  rumah  tangga  tidak  dapat terpenuhi.
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
Alasan  ini  adalah  semata-mata  berdasarkan  alasan  kemanusiaan  sebab  bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir dan batin selama hidupnya apabila hidup Bersama dengan istri pada kondisi yang demikian. Oleh karena itu poligami dianggap solusi  yang tepat  daripada menceraikan istrinya  yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Alasan  ini  adalah  alasan  yang  wajar,  sebab  memperoleh  keturunan  adalah salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  itu  sendiri.  Meskipun  didalam  Undang-Undang tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  bahwa  ketidakmampuan  istri  melayani  hubungan biologis  yang  hypersex  bisa  dijadikan  sebagai  alasan  izin  poligami,  namun  hakim berpendapat  istri  tidak  mampu  melakukan  hubungan  biologis  dapat  dianalogikan sebagai istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri.
Terkait dengan pandangan fikih tentang suami yang akan berpoligami tanpa izin istri,  maka  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  uraian  diatas  bahwa,  dalam  fikih poligami tanpa izin istri diperbolehkan. Tidak ada persyaratan harus mendapat izin dari istri  jika  hendak  menikah  lagi.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Al-Qur‟an surat  An-Nisa‟  ayat  3.  Atas  dasar  utama  dalil  ini  disebutkan  bahwa  syarat  dalam berpoligami  adalah  sifat  adil  terhadap  para  istrinya.  Apabila  sifat  adil  ini  tidak diterapkan  oleh  suami  terhadap  para  istrinya  maka  tidak  boleh  bagi  suami  untuk berpoligami.  gambaran  bagi  suami  yang  tidak  berlaku  adil  terhadap  para  istrinya  telah disebutkan dalam sabda Rasulullah bahwa nanti pada hari kiamat tubuhnya akan miring. Disamping  itu  yang  harus  diperhatikan  adalah  poligami  dibatasi  hanya  sampai  empat orang  saja.  Kecuali  pengkhususan  untuk  Nabi  Muhammad  yang  mempunyai  istri  lebih dari empat orang.
Begitu  juga  dengan  fatwa  dari  Al-Lajnah  Ad-Daimah  terkait  dengan  poligami tanpa izin istri bahwa bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi untuk  meminta  ridha  istrinya  yang  pertama.  Namun  diantara  kemuliaan  akhlak  dan muamalah  rumah  tangga  yang  baik  adalah  suami  harus  menghibur  istrinya  dan meringankan  kesedihan  akibat  poligami  karena  ini  merupakan  tabiat  wanita  pasca poligami. Hal tersebut bisa dengan bermanis muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah dan memberikan harta yang membuatnya ridha.
Begitu  pula  dengan  fatwa  yang  telah  disampaikan  oleh  syaikh  Al-Utsaimin Ketika  ditanya  apakah  seorang  suami  ketika  ingin  menikah  lagi  disyaratkan  untuk meminta  izin  kepada  istrinya  dan  bagaimana  hukumnya  apabila  sang  istri  tidak mengetahui  bahwa  suaminya  telah  menikah  lagi?  Lalu  beliau  menjawab  saya  yakin apabila suami meminta izin kepada istrinya maka dia akan menolak untuk mengizinkan untuk  menikah  lagi.  Tetapi  tidak  disyaratkan  bahwa  jika  akan  menikah  lagi  harus mendapat  izin  dari  istrinya.  Bahkan  Ketika  sang  istri  mengetahui  bahwa  suami  akan menikah  dan  menolaknya,  pernikahan  poligaminya  akan  tetap  sah.  Kemudian  beliau ditanya lagi apabila pernikahan poligaminya disembunyikan apakah boleh? Lalu beliau menjawab tidak masalah dengan perkara tersebut (Islamqa, 2023).

## Kesimpulan
Konsep  poligami  yang  diizinkan  dalam  islam  yaitu  konsep  poligini,  yaitu  seorang laki-laki  yang  menikah  dengan  para  wanita  dalam  satu  waktu  yang  bersamaan  atau berdekatan. Namun yang perlu diperhoatikan, untuk menjalankan praktik poligami seorang laki-laki  harus  memperhatikan  beberapa  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  yaitu:  mampu memberi  nafkah  lahir  dan  batin,  jumlah  istri  maksimal  empat  orang  dalam  satu  waktu, mampu berlaku adil, dan tidak menggabungkan dua wanita yang berdekatan nasabnya.
Ketentuan pasal 279 KUHP dalam perkara suami yang berpoligami tanpa izin istri bahwa  seseorang:  a)  mendapat  hukuman  5  tahun  ketika  mengadakan  perkawinan mengetahui  adanya  penghalang  yang  sah.  b)  mendapat  ancaman  maksimal  7  tahun  ketika pelaku  melakukan  perkawinan  dan  menyembunyikan  penghalang  yang  sah.  unsur-unsur
yang  terdapat  pada  pasal  tersebut  mengadakan  perkawinan,  mengetahui  perkawinan- perkawinannya  yang  telah  ada,  mengetahui  perkawinan-perkawinan  pihak  lain,  adanya penghalang yang sah.
Tinjauan  Fikih  Islam  terhadap  suami  yang  berpoligami  tanpa  izin  istri  pada  pasal 279  KUHP  bahwa  diperbolehkan  bagi  suami  untuk  menikah  lagi  tanpa  izin  istri.  Dengan syarat berlaku adil terhadap para istrinya sesuai yang disebutkan dalam Firman Allah surat An-Nisa‟ ayat 3.

## BIBLIOGRAFI
Abdurrahman. (1990). Aisyah Ibunda para Nabi . Solo: Pustaka Mantq.
Ali, H. Z. (2022). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia . Sinar Grafika.
Arloka.  (n.d.). Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  Dilengkapi  dengan  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (p. 196).
Atabik,  A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum  Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 5 (2), 1–31. https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703.
Cahyani,  A.  I.  (2018).  Poligami  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal  Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 5 (2), 271–280.
Fathony,  A.  (2014). Perilaku  poligami  Kiai  Masyurat:  Studi  model  mu’asyarah  poligami Kiai  Masyurat  dalam  membina  keluarga  sakinah .  Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim.
Ichsan,  M.  (2018).  Poligami  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Kajian  Tafsir  Muqaranah).
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 17 (2), 151–159.
https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196.
Imron,  A.  (2015). Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  cet.  I .  Semarang:  Karya  Abadi Jaya.
Islamqa.  (2023). Pernikahan  Kedua  Tidak  Memerlukan  Izin  dari  Yang  Pertama . https://islamqa.info/ar/answers/.
Jones,  J.,  &  Philips,  A.  A.  B.  (1996). Monogami  dan  Poligini  Dalam  Islam .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo.
Moeljatno,  S.  H.  (2021). KUHP  (Kitab  undang-undang  hukum  pidana) .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Muthiah, A. (2016). Dinamika Seputar Hukum Keluarga . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Partanto,  P.  A.,  &  Al  Barry,  M.  D.  (1994). Kamus  Ilmiah  Populer (Vol.  37).  Surabaya: Arkola.
Sari, N.  I. (2021). Perlindungan Hukum terhadap  Istri  Kedua  yang di  Poligami tanpa  Izin Istri Pertama. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) , 7 (2), 28–41..
Wibisana,  W.  (2016).  Pernikahan  dalam  islam. Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam-Ta’lim ,
14 (2), 185–193.
Zeitzen, M. K. (2020). Polygamy: A cross-cultural analysis . Routledge.

## Copyright holder:
Nadia Azkya, Muhammad Yogi Galih Permana (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: