## TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BNI SYARIAH CABANG KEDIRI
Intan Sepriatiningrum Putri
Dessy Sunarsih dessynew@ymail.com Universitas Sahid Jakarta

## ABSTRAK
Bank  hanya  bersedia  memberikan  fasilitas  pembiayaan  kepada  nasabah  atas  dasar kepercayaan  ( fiduciary  relation )    bahwa  nasabah  mampu  dan  mau  membayar  kembali fasilitas pembiayaan tersebut. Rumusan masalah penelitian adalah (1) Bagaimanakah prinsip kehati-hatian  yang  telah  diterapkan  oleh  Bank  BNI  Syariah  cabang  Kediri  pada  proses pemberian fasilitas pembiayaan Murabahah Nomor: 2008.057 (2) Bagaimana akibat hukum bagi Bank BNI Syariah terhadap pelanggaran ketentuan penerapan Prinsip Kehati-hatian BNI Syariah cabang Kediri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan cara penelitian hukum kepustakaan. Dari uraian  pembahasan  didapat  kesimpulan    (1)  Penerapan  prinsip  kehati-hatian  di  Bank  BNI Syariah  cabang  Kediri  dalam  akad murabahah nomor  2008.057  tidak  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku,  meliputi  :a.Analisa 5C tidak dilakukan dengan teliti b.Objek dalam pembiayaan  akad murabahah nomor  2008.057  tidak  ada  dan  tidak  pernah  dilakukan penyerahan  barang  kepada  nasabah  c.Pelaksanaan  Akad Wakalah dalam  akad Murabahah nomor 2008.057 tidak ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Bank BNI Syariah cabang Kediri hingga  terjadi  pembiayaan  bermasalah  (2)  Akibat  hukum  dari  kelalaian menerapkan  prinsip kehati-hatian  terdiri  dari  sanksi  Administratif  dan  sanksi  Pidana.  Dalam  kasus  pembiayaan akad murabahah nomor  :  2008.057  Bank  BNI  Syariah  cabang  Kediri  tidak  mendapatkan sanksi administratif karena Sanksi pidana tidak diberikan oleh Majelis Hakim karena nasabah dan  bank  secara  sepakat  mencabut  perkara  nomor  0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr  dengan  alasan demi  menjaga  nama  baik  bank,  sehingga  para  pihak  sepakat  menyelesaikan  permasalahan secara musyawarah .
Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Akad Murabahah Bank Syariah.

## ABSTRACT
The  bank  is  only  willing  to  provide  financing  facilities  to  customers  on  the  basis  of  trust (fiduciary relations) that the customer is able and willing to pay back the financing facility. The  research  problem  formulation  is  (1)  How  is  the  precautionary  principle  applied  by  the BNI  Syariah  branch  of  Kediri  in  the  process  of  providing  Murabahah  financing  facilities Number: 2008.057 (2) What are the legal consequences for BNI Syariah Bank for violating the  provisions  in  applying  the  BNI  Syariah  Prudential  Principles  Kediri  branch.  The research method used in this study is a normative research method, namely legal research by library law research. From the description of the discussion it can be concluded that (1) The application  of  the  precautionary  principle  in  the  BNI  Syariah  Bank  of  Kediri  branch  in murabahah  contract  number  2008.057  is  not  in  accordance  with  applicable  regulations, including: a. Analysis of 5C is not done carefully b. Objects in financing murabahah number 2008.057 there is no and never carried out delivery of goods to customers c. Implementation of  Wakalah  Agreement  in  Murabahah  contract  number  2008.057  does  not  exist  and  was
never issued by the Bank BNI Syariah Kediri branch until a problematic financing occurred (2) The legal consequences of negligence in applying the precautionary principle consists of Administrative sanctions and Criminal sanctions. In the case of murabaha contract financing number:  2008.057  Bank  BNI  Syariah  branch  of  Kediri  did  not  get  administrative  sanctions because  criminal  sanctions  were  not  given  by  the  Panel  of  Judges  because  customers  and banks agreed to revoke case number 0559 / Pdt.G / 2013 / PA.Kdr with the reason to keep the name both banks, so the parties agreed to settle the problem by deliberation.
Keywords: Prudential Principle,  Bank Syariah Murabahah Agreement

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-Undang  Perbankan  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  “Perbankan  Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.  Salah  satu  pengertian  dari  prinsip  (azas)  kehati-hatian  ini  adalah sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1999 tentang  Lalu  Lintas  Devisa  yang  menyatakan  bahwa  Prinsip  Kehati-hatian  adalah  salah satu  upaya  untuk  meminimalkan  risiko  usaha  dalam  pengelolaan  bank,  baik  melalui ketentuan yang diterapkan oleh Bank  Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun ketentuan  intern  bank  yang  bersangkutan. 1 Prinsip  kehati-hatian  adalah  asas  yang  harus ada di dalam setiap bank, baik yang beroperasi secara konvensional maupun syariah yang dijabarkan  dalam  rambu-rambu  kesehatan  bank  ( prudentials  standard )  dan  harus dijalankan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Penetapan rambu- rambu  kesehatan  bank  bertujuan  agar  bank  selaku  lembaga  perantara  keuangan ( intermediary  financial  institution )  yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan  selalu  dalam keadaan  sehat. 2 Berdasarkan  sistim  perbankan  Indonesia  saat  ini,  operasional  perbankan dapat  dijalankan  dengan  menggunakan  prinsip  konvensional  maupun  prinsip  syariah sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.
Seiring  dengan  berkembangnya  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,  maka  segala ketentuan dan aturan mengenai Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  (selanjutnya  ditulis  Undang-Undang Perbankan  Syariah).  Prinsip  Syariah  adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan  hukum  Islam antara  bank  dengan  pihak  lain  untuk  menyimpan  dana  dan  atau  pembiayaan  kegiatan usaha,  atau  kegiatan  lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  ( mudharabah ),  pembiayaan  berdasarkan prinsip  penyertaan  modal  ( musharakah ),  prinsip  jual  beli  barang  dengan  memperoleh keuntungan  ( murabahah ),  atau  pembiayaan  barang  modal  berdasarkan  prinsip  sewa murni  tanpa  pilihan  ( ijarah ),  atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan  kepemilikan  atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ( Ijarah wa Iqtina ). 3
1 Berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang OJK, bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK
2 Ibid . hlm 17
3 Ascarya , Akad dan Produk Bank Syariah , cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 125
Murabahah adalah  menjual  dengan  harga  awal  yang  margin  keuntungan  telah diketahui  dan  disepakati  oleh  nasabah. 4 Dalam  praktiknya,  bank  syariah  banyak menggunakan  prinsip  (akad) murabahah dalam  menyalurkan  pembiayaan.  Karakteristik murabahah yang  pasti  dalam  besaran  angsuran  dan  margin  juga  melahirkan  persepsi bahwa  penggunaan  akad murabahah dapat  mengurangi  tingkat  risiko  pembiayaan. 5 Hal lain  yang  menjadikan  alasan  pemilihan  skema  pembiayaan murabahah adalah  adanya persepsi  internal  bank  tentang  tingkat  komplesitas  dalam  pengelolaan  yang  dinilai  tidak terlalu  kompleks  pengelolaannya.  Hal  ini  disebabkan  karena  tingkat  pengembalian ( return )  yang  didapat  dari  skema murabahah sudah  dapat  ditentukan  nilainya,  sehingga memudahkan  bank  dalam  melakukan  ekspektasi cashflow. 6 Diperbolehkannya  jaminan ( collateral )  dalam  skema murabahah juga  menimbulkan  persepsi  bahwa  pembiayaan cenderung aman. Selain itu, bank juga tidak turut ikut campur dalam manajemen nasabah murabahah sehingga  secara  proporsional,  risiko inheren dalam murabahah cenderung rendah. 7
Perkembangan Bank Syariah semakin meningkat, hampir setiap Bank Konvensional membuka Bank Syariah. Bank BNI Syariah Cabang Kediri adalah salah satu cabang dari Bank  BNI  Syariah  yang  memberikan  fasilitas  pembiayaan  yang  diantaranya  dengan skema murabahah. Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Kediri  yang  mengadili  perkara perdata  Agama  Nomor:  0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr  tentang  Akad Murabahah bahwa Nasabah  melakukan  permohonan  pembiayaan  di  Bank  BNI  Syariah  cabang  Kediri kemudian  pembiayaan  disetujui  dengan  menggunakan  formasi    Akad  Jual  Beli al - Murabahah Nomor:  2008.057  Tanggal  26  Februari  2008.  Objek  yang  tertera  di  akad Murabahah adalah rumah SHM No :  2505 dan SHM No :  2506 dengan luas 1.325 atas nama  SUHADI  yang  terletak  di  Kabupaten  Malang.  Bank  selaku  penjual,  dengan  ini menjual barang berupa bahan-bahan untuk keperluan renovasi rumah tempat tinggal dan telah  diterima  oleh  nasabah  uang  senilai  Rp.  2.312.500.000.  Objek  Akad Murabahah Nomor: 2008.057  dalam perjanjian jual beli tersebut adalah fiktif dan tidak sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  (cacat  hukum)  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI).  Dengan  dibatalkannya  akad-akad murabahah tersebut,  bank sebagai tergugat mengalami kerugian karena seluruh margin yang menjadi hak bank tidak dapat diterima.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  masalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas murabahah yang dilaksanakan oleh  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Kediri  dalam  putusan  nomor    0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr yang  dituangkan  dalam  skripsi  yang  diberi  judul  : “Tinjauan  Yuridis  Penerapan Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Pembiayaan  Murabahah  di  BNI  Syariah  Cabang Kediri.
4 Ibid , hlm 81
5 Adiwarman  Azwar  Karim, Bank  Islam:  analisis  Fiqih  dan  Keuanagan, cet  2,  Jakarta:  PT.  RajaGgrafindo Persada, 2004, hlm. 103
6 Naili Rahmawati, Mekanisme Pembiayaan Murabahah ( Tesis) berbentuk PDF diakses di Internet pada tanggal 16 Januari  2016, hlm. 3
7 Septrivia  Wahyu  Kinasih, Pengaruh  Profil  Risiko  Jenis  Pembiayaan  Terhadap  Rasio  Non  Performing Financing Bank Syariah di Indonesia , Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

## PEMBAHASAN
A. Analisa Penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank BNI Syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan Murabahah Akad Nomor: 2008.057
Prosedur  dan  persyaratan  pemberian  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  Bank  BNI
Syariah secara garis besar ditentukan dalam 2 (dua) prosedur dan persyaratannya, yaitu 8 :
1. Negosiasi Pembiayaan Murabahah antara Bank dan Calon Nasabah Pada  pembiayaan murabahah akad  Nomor  :  2008.057  tahapan  negosiasi pengajuan  pembiayaan  telah  dilakukan  oleh  pihak  Bank  BNI  Syariah  dengan nasabah, negosiasi meliputi :
a. Nama pemohon pengajuan pembiayaan
b. Tujuan pembiayaan
c. Informasi produk pembiayaan
d. Informasi tentang syarat dan ketentuan pembiayaan
2. Melengkapi dokumen yang dipersyaratan Nasabah telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, meliputi:
Dokumen Pribadi:
a. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan
b. Copy KTP/identitas pemohon dan suami/istri
c. Copy surat nikah/cerai (apabila ada)
d. Copy KTP/identitas diri/komisaris (Badan Usaha)
e. Copy kartu keluarga
f. Pas foto terakhir pemohon perorangan/pengurus badan usaha ukuran 4x6
g. Curriculum vitae pengurus.
Legalitas Usaha:
a. Akta pendirian dan perubahan perusahaan
b. Surat keterangan usaha dari RT/RW setempat
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Rekanan (TDR)
e. Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)(Wajib  bagi  wiraswasta  dan  pegawai untuk limit Rp. 500 juta)
f. Surat keterangan domisili usaha/perusahaan.
Dokumen Pendukung Usaha:
a. Copy rekening koran tabungan 6 bulan terakhir/3 bulan untuk pegawai
b. Copy bukti angsuran pinjaman bank lain (apabila ada)
c. Neraca laba/rugi 2 tahun
d. Proyeksi neraca laba/rugi
e. Data keuangan/cash flow
f. Cash budget/rencana penarikan dan pelunasan dokumen Pribadi
.
8 Hasil wawancara langsung dengan Ibu Ratih, Account Officer Bank BNI Syariah cabang fatmawati, kantor BNI Syariah cabang fatmawati, Jakarta 3 Februari 2016
Prinsip  Kehati-hatian  berdasarkan  Pasal  35  ayat  1  Undang-Undang  Perbankan Syariah meliputi analisa 5C :
1. Character
Bank BNI Syariah tidak melakukan analisa karakter dengan baik pada saat wawancara  permohonan  pembiayaan,  hal  ini  ditandai  dengan  adanya  pemberian pembiayaan  yang  bertujuan  untuk  renovasi  rumah  tetapi  dengan  sengaja  pihak Bank  membuat  pembiayaan  tersebut  dalam  bentuk  akad murabahah nomor 2008.057  tentang  jual  beli  rumah  SHM  No  :  2505  dan  SHM  No  :  2506  Luas tanah: 1.325 Meter atas nama SUHADI yang terletak di Kabupaten Malang. BNI syariah  tidak  melakukan  penyerahan  barang  sebagai  objek  akad  kepada  nasabah melainkan  objek  jual  beli  tersebut  adalah  tidak  ada,  dengan  kata  lain  hanya rekayasa. Sehingga dalam akad murabahah nomor 2008.057 tidak ada objek jual beli sebagaimana tertulis dalam akad. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang  diatur  dalam  Keputusan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  ketentuan murabahah pada perbankan syariah  dan Peraturan Bank  Indonesia (PBI)  No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum
2. Capital
Bank BNI Syariah tidak teliti dalam menilai aset nasabah, terbukti dalam pemberian  pembiayaan  Bank  sengaja  menyetujui  permohonan  pembiayaan  oleh nasabah dengan tujuan renovasi rumah tanpa memperhatikan adanya sumber dana dalam  pengembalian  kewajiban.  Analisa  terhadap  sumber  dana  diabaikan  oleh Bank, sehingga nasabah mengalami masalah dalam menunaikan kewajiban tepat waktu
3. Capacity
Penilaian  atas  kemampuan  nasabah  untuk  membayar  cicilan  tidak dilakukan  secara  baik  dan  teliti  oleh  Bank  BNI  Syariah,  terbukti  nasabah mengalami gagal bayar dalam menyelesaikan kewajibannya yang seharusnya hal ini bisa dilakukan tindakan preventif sebelum pembiayaan disetujui dan diberikan kepada nasabah.
4. Collateral
Analisa  tentang  jaminan  tidak  dilakukan  Bank  BNI  Syariah,  sehingga pada saat pembiayaan murabahah mengalami masalah. Jika analisa ini dilakukan dengan  baik  maka  pembiayaan  bermasalah  dapat  dihindari.  Hal  ini  harusnya dapat  dicegah  agar  tidak  terjadi  dengan  melaksanakan  prosedur  tata  kelola perbankan yang baik ( good banking governance ).
5. Condition of economy
Bank  BNI  tidak  melakukan  analisa  kondisi  dari  usaha  nasabah  karena  nasabah tidak  memiliki  usaha,  sehingga  hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip  5C  dalam  hal condition of economy nasabah
Sebelum  menyalurkan  dana,  Bank  BNI  Syariah  melewatkan  prosedur  dan persyaratannya  sebagai  bagian  dari  tata  kelola  perbankan  yang  baik  ( good  banking governance )  yang  mewujud  pada  tata  kelola  perusahaan  ( good  corporate
governance ),  dan  implementasi  prinsip  kehati-hatian  bank  ( prudential  banking principle ). Yang diatur dalam UU Perbankan Syariah pasal 34 ayat (1), (2), (3) yaitu :
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  profesional,  dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  kelola  yang  baik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
Ketentuan  bahwa  setiap  Bank  wajib  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan prinsip kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah  Pasal 35 ayat (1) sebagai berikut :
“Bank  Syariah  dan  UUS  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan prinsip kehati-hatian”
6. Objek Murabahah
Salah  satu  rukun  Akad  Murabahah  ini  adalah  adanya  objek  (  barang  ) yang  akan  diperjual  belikan.  Dalam  akad murabahah nomor  2008.057 menerangkan  bahwa  adanya  Jual  Beli  Rumah  sesuai  SHM  No  :  2505  dan  SHM No  :  2506,  Luas  tanah:  1.325  Meter  atas  nama  SUHADI  yang  terletak  di Kabupaten  Malang.  Pada  kenyataannya  objek  rumah  yang  digunakan  sebagai objek  adalah  rumah  yang  ditinggali  oleh  nasabah  namun  dalam  sertifikat  atas nama SUHADI dan pihak Bank BNI Syariah tidak melakukan penyerahan barang sebagai  ojek  akad  kepada  nasabah.  Pembiayaan  yang  diajukan  nasabah  adalah untuk  melakukan  renovasi  rumah  bukan  untuk  membeli  rumah  tersebut,  dimana Bank  BNI  Syariah  sebagai  pemberi  pembiayaan  mengetahui  tujuan  dari pembiayaan  tersebut.  Namun  Bank  BNI  dengan  sengaja  melakukan  rekayasa akad murabahah nomor  2008.057  dengan  bentuk  jual  beli  padahal  jelas  nahwa pembiayaan  ini  adalah  bentuk  pembiayaan  komsumtif  yang  secara  jelas berbentuk utang piutang dan bertentangan dengan prinsip syariah
7. Pelaksanaan Akad Wakalah dalam akad Murabahah Nomor 2008.057 Dalam  akad murabahah nomor  2008.057  Bank  BNI  Syariah  tidak menyediakan  barang-  barang  (objek)  dari  pembiayaan  itu  sendiri,  sehingga harusnya  Bank  mewakilkan  kepada  Nasabah  untuk  membeli  barang  dari  pihak ketiga,  maka  akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan  setelah  barang  secara prinsip  menjadi  milik  Bank. Wakalah yang  dijanjikan  oleh  Bank  BNI  Syariah tidak diterbitkan sampai dengan nasabah mengalami pembiayaan macet sehingga dalam hal ini Bank BNI Syariah dinilai melakukan rekayasa kepatuhan terhadap prinsip  kehati-hatian  yang  secara  jelas  diatur  dalam  Undang-Undang  Perbankan Syariah pasal 51 ayat 1 bahwa:
“Bank  Syariah  wajib  memelihara  tingkat  kesehatan  yang  meliputi sekurang-kurangnya  mengenai  kecukupan  modal,  kualitas  aset,  likuiditas, rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  manajemen  yang  menggambarkan  kapabilitas dalam  aspek  keuangan,  kepatuhan  terhadap  prinsip  Syariah  dan  prinsip
manajemen  Islami,  serta  aspek  lainnya  yang  berhubungan  dengan  usaha  Bank Syariah “

## B. Analisa  Akibat  Hukum  Bagi  BNI  Syariah  Terhadap  Pelanggaran  Ketentuan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian
Salah  satu  kewajiban  yang  wajib  dipenuhi  oleh  bank  adalah  tentang  keharusan Penerapan  Prinsip  Kehati-hatian (  Prudential  Principle )  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Perbankan Syariah di Pasal 2 yang berbunyi :
“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi dan prinsip kehati-hatian”
Fungsi dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah salah satu upaya pencegahan terhadap  risiko  pembiayaan  macet  yang  dalam  praktiknya,  seringkali  terjadi  dan berujung  pada  sengketa  ekonomi  syariah.  Ketidakmampuan  Bank  dalam  menentukan akad yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dapat berakibat fatal bagi Bank itu  sendiri  maupun  nasabah.  Terkait  dengan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  yang menjadi  suatu  keharusan  untuk  diterapkan  dalam  kegiatan  usaha  Bank  Syariah sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 35. 9
Pembinaan  dan  Pengawasan  Bank  Syariah  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  yang diatur dalam pasal 51 ayat 1 bahwa “ Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas,  rentabilitas,  solvabilitas,  kualitas  manajemen  yang  menggambarkan kapabilitas  dalam  aspek  keuangan,  kepatuhan  terhadap  Prinsip  syariah  dan  prinsip manajemen  Islami,  serta  aspek  lainnya  yang  berhubungan  dengan  usaha  Bank  Syariah dan UUS “
Sanksi  terhadap  pelanggaran  kelalaian  penerapan  prinsip  kehati-hatian  diatur  dalam Sanksi Administratif :
Pasal 56 :
“Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota  dewan  komisaris,  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah,  direksi,  dan/atau pegawai  Bank  Syariah  atau  Bank  Umum  Konvensional  yang  memiliki  UUS,  yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip  Syariah dalam menjalankan usaha atau  tugasnya  atau  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana  ditentukan  dalam Undang-Undang ini”.
Pasal 57 ayat 1 :
Bank  Indonesia  mengenakan  sanksi  administratif  kepada  Bank  Syariah  atau  UUS, angota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi dan atau pegawai Bank  Syariah  atau  Bank  Umum  Konvensional  yang  memiliki  UUS  yang  melanggar pasal 41 dan pasal 44 Pasal 58 ayat 1 :
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah:
a.   denda uang;
b.   teguran tertulis;
9 Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian
c.   penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
d.   pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
e.   pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik  untuk  kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
f.   pemberhentian  pengurus  Bank  Syariah  dan  Bank  Umum  Konvensional  yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  mengangkat  pengganti  yang  tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
g.   pencantuman  anggota  pengurus,  pegawai,  dan  pemegang  saham  Bank  Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
h.    pencabutan izin usaha.
Sanksi Pidana Pasal 63 ayat 1  butir a
Anggota  dewan  komisaris,  direksi  atau  pegawai  bank  syariah  atau  bank  umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja :membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  ( lima belas) tahun dandenda paling sedikit Rp. 10.000.000.000 ( sepuluh miliar rupiah ) dan paling banyak sebesar Rp. 200.000.000.000 ( dua ratus miliar rupiah)
Dari ketentuan sanksi Administratif dan Pidana, seharusnya Bank BNI Syariah cabang  Kediri  mendapatkan  sanksi  tersebut.  Pada  kenyataannnya  Bank  BNI  Syariah cabang  Kediri  tidak  mendapatkan  sanksi  tersebut  karena  perkara  kasus  nomor 0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr  dicabut  oleh  nasabah  (penggugat)  dengan  alasan permasalahan  akan  diselesaikan  secara  musyawarah  dan  mufakat  melalui take  over pembiayaan
.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Penerapan  prinsip  kehati-hatian  di  Bank  BNI  Syariah  cabang  Kediri  dalam  akad murabahah nomor 2008.057 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi :
a. Analisa 5C tidak dilakukan dengan teliti
b. Objek  dalam  pembiayaan  akad murabahah nomor  2008.057  tidak  ada  dan tidak pernah dilakukan penyerahan barang kepada nasabah
c. Pelaksanaan  Akad Wakalah dalam  akad Murabahah nomor  2008.057  tidak ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Bank BNI Syariah cabang Kediri hingga terjadi pembiayaan bermasalah
d. Pelaksanaan sita jaminan dalam akad Murabahah nomor 2008.057 dilakukan sebelum  jangka  waktu  pembiayaan  berakhir,  yaitu  pada  tanggal  26  Februari 2003
2. Akibat  hukum  dari  kelalaian  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  terdiri  dari  sanksi Administratif dan sanksi Pidana. Dalam kasus  pembiayaan akad murabahah nomor : 2008.057  Bank  BNI  Syariah  cabang  Kediri  tidak  mendapatkan  sanksi  administratif karena
Sanksi  pidana  tidak  diberikan  oleh  Majelis  Hakim  karena  nasabah  dan  bank  secara sepakat  mencabut  perkara  nomor  0559/Pdt.G/2013/PA.Kdr  dengan  alasan  demi menjaga  nama  baik  bank,  sehingga  para  pihak  sepakat  menyelesaikan  permasalahan secara musyawarah
B. Saran
1. Perlu  ditingkatkan  pengetahuan product  knowledge SDM  di  Bank  BNI  Syariah cabang  Kediri  agar  dapat  melakukan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  dengan  benar sehingga dapat meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan Bank dan nasabah
2. Perlu  dilakukan  pembinaan  dan  pengawasan  baik  dari  pihak  intern  bank  (  SKAI  ) maupun  pihak  ekstern  bank  (  DPS  dan  OJK  ),  guna  mengawasi  dan  memantau kegiatan  operasional  bank  dalam  kesehariannya  apakah  sudah  memenuhi  ketentuan Undang Undang Perbankan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adiwarman Karim, Bank Islam dan Analisis dan Keuangan ,Jakarta: Gema Insani Press, 2001
Adiwarman  Azwar  Karim, Bank  Islam:  analisis  Fiqih  dan  Keuanagan, cet  2,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Amiruddin  dkk, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,2006
Andrian Sutedi, Perbankan Syariah , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007