## KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG  MANTAN NARAPIDANA  YANG  MENGAJUKAN  HAK MENGUJI MATERIEL

## Muzayanah
Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang e-mail : muzayanah@edu.unisbank.ac.id

## Abstrak
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  Negara  merdeka,  memiliki  kedaulatan Negara  yang  terdiri  atas  kekuasaan  dan  kedaulatan  rakyat  yang  berjalan bersama  dan    tidak  terpisah  satu  dengan  lain  serta  bekerjasama  untuk melaksanakan  pemerintahan  Negara.    Negara    melaksanakan  demokrasi  dan rakyat memiliki kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga perwakilan yang  dibentuk  melalui  pemilihan  umum.  Pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  oleh lembaga  perwakilan  dapat  dilaksanakan  apabila  rakyat  Indonesia  memilikI lembaga Perwakilan yang representatif. Untuk memilih anggota legislatif yang berkualitas,  tentu  diperlukan  calon  anggota  legislatif  yang  tidak  bermasalah, tidak pernah terlibat dalam kasus hukum, apalagi menyandang sebutan sebagai Terpidana  atau  mantan  narapidana  kasus  Korupsi.  Permasalahan  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  kajian  Putusan  Mahkamah  Agung  tentang mantan narapidana/Terpidana kasus korupsi yang  mengajukan hak uji materiel terhadap  Peraturan  KPU  nomor  20  tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota Legislatif?  Penelitian  ini  adalah  penelitian  Yuridis  Normatif,  merupakan penelitian kepustakaan (Library Reasearch) karena mengkaji Putusan M.A. No: 55  P/HUM/2018.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yang menjelaskan tentang hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut. Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Mahkamah  Agung  memiliki  Hak  Uji substantif materiel  P-KPU Nomor 20 tahun 2018 terhadap U.U. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan Uji Materiel P-KPU tersebut ditolak karena sudah  diputus  pada  Putusan  M.A.Nomor  46  P/HUM/2018.  Uji  materiel terhadap P-KPU tersebut menghapus Frasa Kasus Korupsi dan tidak menghapus Frasa  yang  lain.  Putusan  Mahkamah  Agung  dengan  menghapus  frasa  Kasus Korupsi,  maka  Mantan  Narapidana  kasus  Korupsi  boleh  mencalonkan  diri sebagai Anggota legislatif.
Kata kunci:  Putusan Mahkamah Agung, P-KPU Nomor 20 Tahun 2018, Mantan Narapidana

## Abstract
The State of the Republic of Indonesia as an independent State, has the sovereignty of the State  consisting  of  Executive,  Legislative  and  Judicial  powers  which  run  together  in mutual relations and work together to carry out the governance of the State. The state exercises  democracy  and  the  people  have  full  sovereignty  exercised  by  representative institutions formed through general elections. The exercise of people's sovereignty by a representative institution can be carried out if the Indonesian people have a representative
Representative  institution.  To  choose  a  qualified  legislative  member,  of  course  a legislative candidate who is not problematic is needed, who has never been involved in a legal case, let alone be called a former convict in a corruption case. The problem in this study is how is the Supreme Court's Decision study on ex-convicts who filed the right to test  material  against  KPU  Regulation  number  20  of  2018  concerning  Nominating  a Legislative Member? This research is a Normative Juridical Research, a library research (Library Reasearch) because it examines the M.A Decision. No: 55 P / HUM / 2018. The specification of this research is analytical descriptive, which explains the results of the study of the Supreme Court's Decision. The results of this study explain that the Supreme Court has the Substantive Test Right of P-KPU material number 20 of 2018 against U.U. Number  7  of  2017  concerning  Elections.  The  petition  for  P-KPU  Material  Test  was rejected because it was already decided in M.A Decision Number 46 P / HUM / 2018. The material test of the P-KPU erases the Corruption Case Phrase and does not erase the other Phrases. The Supreme Court's ruling by removing the Corruption Case phrase, then the former Corruption Inmate may run as a Member of the Legislature.
Keywords:  Supreme  Court  Decision,  P-KPU  Number  20  Year  2018, Form Prisoners nominate as legislative members

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagai  Negara  merdeka memiliki tujuan yang hendak dicapai untuk mensejahterakan  seluruh  rakyat Indonesia. Sebagai Negara merdeka tentu  saja  memiliki  kedaulatan penuh  untuk  menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945,  khususnya  yang tercantum  dalam  alinea  keempat yang menyebutkan bahwa : “Kemudian  dari  pada  itu  untuk membentuk suatu   Negara Kesatuan Republik Indonesaia yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara  Indonesia  yang  terbentuk dalam  suatu  susunan  Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar  kepada  :  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab,  Persatuan  Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan,
serta  dengan  mewujudkan  suatu keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”.
Untuk  mewujudkan  negara Republik  Indonesia  yang  bersatu, berdaulat adil dan makmur diperlukan pemerintahan yang mampu  melaksanakan  ideologi negara Pancasila yang berkedaulatan rakyat. Dalam
menyelenggarakan negara Republik Indonesia  yang  melaksanakan  teori kekuasaan  Trias  Politika  membagi kekuasaan  negara  atas  3  (tiga) bidang  kekuasaan  yaitu:  kekuasaan Eksekutif,  Legislatif  dan  Yudikatif. Pembagian        kekuasaan  menurut teori Trias Politika ini  dilaksanakan di Negara Indonesia memiliki faham integralistik  (tidak  terpisah)  atau faham yang saling berhubungan dan bekerjasama  dan  tidak  terpisah antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan  yang  lain.    Kekuasaan Negara  yang  disebut  dengan Eksekutif  dikepalai  oleh  seorang Kepala  Negara  yang  merangkap sebagai kepala pemerintahan. Sementara  Kekuasaan  Legislatif merupakan kekuasaan pembentukan  Undang-Undang  dan juga  berfungsi  sebagai  perwakilan Rakyat/Parlemen. Selanjutnya kekuasaan  Yudikatif  merupakan kekuasaan kehakiman yang berfungsi dalam bidang hukum. Negara  Republik  Indonesia  sebagai Negara merdeka, memiliki kedaulatan Negara yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Negara. Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas kekuasaan Pemerintahan,  Pembentuk  Undang- undang  dan  Kekuasaan  Kehakiman berjalan bersama saling berhubungan dan saling bekerjasama  antara  lembaga  negara satu  dengan  yang  lain  untuk melaksanakan pemerintahan Negara.  Sebagai  Negara  yang melaksanakan  demokrasi,  maka rakyat  memiliki  kedaulatan  yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga  perwakilan.  Lembaga perwakilan  di  Indonesia  dibentuk
melalui  pemilihan  umum  yang memilih  wakil  rakyat  yang  akan duduk  dalam  Lembaga  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD). Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat  dilaksanakan  apabila  rakyat Negara Republik Indonesia memiliki lembaga Perwakilan yang representatif. Dalam lembaga perwakilan  rakyat  yang  mampu menyalurkan  aspirasi  rakyat  untuk kepentingan  rakyat  bersama  dapat diwujudkan  azas  kerakyatan.  Azas kerakyatan  merupakan  azas  dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Asas  yang  berasal  dari  rakyat. Kedaulatan yang berasal dari rakyat pula dan rakyat memiliki kekuasaan dalam Negara. Untuk  melaksanakan  kedaulatan rakyat ini, maka rakyat menyampaikan  aspirasinya  melalui lembaga  Legislatif  yang  dikenal dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  baik  yang  ada  di  Pusat maupun  yang  ada  di  Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lembaga Perwakilan yang kita kenal  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  baik  yang ada di daerah tingkat kota maupun yang ada di kabupaten, juga Dewan Perwakian  Daerah  (DPD)  yang  ada di  Pusat  sebagai  perwakilan  dari setiap provinsi se Indonesia. Melalui lembaga  perwakilan  rakyat  ini, aspirasi  rakyat  dapat  disampaikan untuk  mewujudkan  tujuan  Negara Indonesia.  Tujuan  nasioanal  bangsa Indonesia
tercantum dalam Pembukaan UUD tahun 1945 khusus adala  Alinea  keempat.  Lembaga
Perwakilan  Rakyat  ini  sangat berperan  dalam  negara  Republik
Indonesia karena perlunya kerjasama antara Pemerintah, Pembentuk  Ondang-Undang  dan kekuasaan Kehakiman yang berlandaskan pembagian kekuasaan dengan  faham integralistik tersebut. Hukum  Dasar  tertulis  Negara Republik Indonesia
mengatur tentang  Badan  Legislatif      (DPR). Juga  ketentuan  yang  mengatur tentang          Susunan  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditetapkan dengan Undang-Undang; Kemudian ketentuan yang mengatur mengenai  masa  siding  Badan Legislatif  diatur  Pasal  19(2)  Dewan Perwakilan Rakyat bersidang
sedikitnya  sekali  dalam  setahun. Selanjutnya  dalam  ketentuan  Pasal 20  (1)  Tiap-tiap  Undang-Undang menghendaki  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat; sementara pasal 20  Ayat  (2)  Jika  sesuatu  rancangan Undang-Undang  tidak  mendapat persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  maka  rancangan Undang-Undang  tersebut  tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan  Dewan  Perwakilan Rakyat masa itu.  Kemudian apabila kita  lihat  dalam  ketentuan  Pasal  21 Ayat  (1)  Anggota-anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat berhak memajukan  Rancangan  Undang- Undang/RUU; selanjutnya  Pasal 20
Ayat  (2)  Jika  Rancangan  Undang- Undang itu, meskipun telah disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat,  namun  tidak  disahkan  oleh
Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan  Dewan  Perwakilan Rakyat  pada  masa  persidangan berikutnya.
Apabila kita mempelajari ketentuan  Undang-Undang  Dasar
Tahun  1945    yang  menyebutkan tentang  tugas  anggota  legislatif tentunya  tugas  dan  tanggungjawab setiap  anggota  legislatif  sangatlah berat,  karena  membuat  suatu rancangan perundang-undangan tidaklah  mudah.  Apalagi  apabila Rancangan  suatu  Undang-Undang sudah  siap  untuk  dibahas  dalam persidangan  Dewan  Perwakilan Rakyat, apabila sampai pada tingkat pembahasan  oleh  Pemerintah  dan tidak  mendapat  pengesahan    dari Presiden  sudah  tentu  Rancangan Undang-Undang  tersebut  tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan  Dewan  Perwakilan Rakyat  pada    persidangan  masa  itu (lihat Pasal 21 Ayat (2). Apabila hal ini  terjadi,  maka  sudah  tentu pekerjaan  yang  sangat  berat  itu tentulah akan  sia-sia. Untuk itu agar lembaga  Dewan  Perwakilan  Rakyat mampu  melaksanan  tugas  dengan baik  sebagai  lembaga  Perwakilan Rakyat  yang  bertugas  sebagai pembentuk  Undang-Undang,  maka diperlukan anggota –anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan aspirasi rakyat dengan membentuk Undang- Undang  yang  berpihak  kepada masyarakat  dan  untuk  kepentingan masyarakat seluruhnya. Dalam negara Republik Indonesia yang melaksanakan sistem demokrasi, maka masyarakat sangat  menentukan  dalam  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat di seluruh Indonesia, maka diperlukan  calon  anggota  Legislatif yang  terseleksi  lewat  Pemilihan Umum.  Pergantian  keanggotaan Dewan  Perwakilan  Rakyat  ini  akan berlangsung  setiap  lima  (5)  tahun
sekali  dalam  Pemilihan  Umum Anggota Legislatif. Negara Republik Indonesia  dalam  melaksanakan sistem demokrasi menyelenggarakan pemilu Legislatif dalam  kurun  waktu  yang  telah ditentukan.  Oleh  sebab  itu,  maka untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, kepada masyarakat  ditawarkan  calon-calon anggota  legislatif  yang  akan  dipilih dalam  pemilihan  umum  tersebut. Masyarakat  harus  hati-hati  dan selektif dalam menentukan pilihannya  terhadap  calon  anggota legislatif yang akan menjadi
kontestan  dalam  pemilu.  Setiap orang,  warga  negara  Republik Indonesia  memiliki  hak  untuk memilih dan dipilih dalam
pemilihan  umum.  Hak  Aktif  dan Pasif  dimiliki  oleh  setiap  warga negara  Republik  Indonesia  yang telah  dinyatakan  memenuhi  syarat dan  memiliki  hak  untuk  memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
Untuk mencalonkan dan mendaftarkan  diri  sebagai  caleg telah ditentukan
berdasarkan Ketentuan Peraturan KPU nomor 20 tahun  2018  tentang  Pencalonan Anggota DPR, dan DPRD. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu  juga  menentukan  demikian. P-KPU    ini  mengatur  mengenai syarat-syarat  bagi  warga  negara yang  ingin  menjadi  calon  anggota DPR, atau DPRD pada Pemilu yang diselenggarakan  setiap  5(lima  ) tahun  sekali.  Apabila  kita  cermati peraturan  KPU  tersebut  tardapat perubahan  yang  sangat  mencolok yaitu  adanya  ketentuan  yang melarang  mantan narapidana kasus tertentu  mencalonkan  diri  sebagai calon  anggota  Dewan  Perwakilan
(caleg).  Ketentuan  KPU  tersebut merupakan  ketentuan  yang  berlaku untuk  Pemilihan  Umum  yang  akan diselenggarakan  pada  tahun  2019. Sementara    ketentuan  ini  tidak berlaku  pada  pemilu  tahun  2014 yang lalu.
P-KPU  Nomor  20  tahun  2018  ini dimaksudkan oleh Ketua KPU, agar tercipta calon-calon anggota legislative yang bersih dan terbebas dari  kasus  korupsi,  kasus  sebagai Bandar Narkoba serta kasus kejahatan seksual terhadap Anak/Predator anak. Perumusan Masalah 1.  Bagaimanakah  kajian  terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang  Narapidana  /Terpidana Korupsi  yang  mengajukan  Hak Menguji    materiel  terhadap  P- KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif? 2.Apakah Mantan narapidana/Terpidana  Koruptor dapat  mendaftarkan  diri  sebagai Caleg ?

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah    dengan  pendekatan Yuridis Normatif .
Terutama  pada  peneltian  ini  yang menjelaskan    tentang    Kajian terhadap    Putusan  Mahkamah Agung tentang Mantan Narapidana yang  mengajukan  Hak  Uji  Materiel Peraturan Komisi Pemilihan Umum P-KPU Nomr 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.
Apakah  Mantan  Narapidana  kasus korupsi  masih  memiliki  hak  Pasif  ? hak  untuk  dipilih    dalam  pemilu legislative  ?  Sehingga  masih  bisa
mencalonkan  diri  sebagai  anggota legislative  (Caleg).  Putusan  yang dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah Putusan M.A. Nomor: 55 P/HUM/2018. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi  dalam  penelitian  ini adalah deskriptif analitis,  penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan/menjelaskan mengenai  Kajian  terhadap  Putusan M.A  Nomor  55  P/HUM/2018 tentang  Mantan  Narapidana  yang mengajukan  Hak  Uji  Materiel terhadap  P-KPU  Nomor  20  tahun 2018  tentang  Pencalonan  Anggota Legislatif  dan  Mantan  Narapidana tersebut berkeinginan mendaftarkan  diri  sebagai  Anggota Legislatif (Caleg). Pembahasan Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung tentang Mantan Narapidana Yang Mengajukan Hak Uji materiel Peraturan KPU Nomor 20  tahun  2018  tentang  Pencalonan Anggota Legislatif Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) No 20 Tahun 2018 Tentang      Pencalonan  Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi,  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten/Kota. Dalam  P-KPU  khusus    pada  Bab  II Tentang  Pengajuan  Bakal  Calon, bagian Kesatu Umum, khusus pada Pasal 4 menentukan sebagai berikut : Pada intinya adalah :
a). Partai Politik dalam mengajukan Balon Anggota Dewan baik Pusat maupun  Daerah  memiliki  hak, kesempatan    dan  menerima pelayanan yang setara berdasarkan ketentuan yang berlaku;
b).  Partai  Politik  melakukan  seleksi terhadap  balon  anggota  Dewan baik Pusat maupun daerah secara demokratis  dan  terbuka  sesuai AD/ART  dan  peraturan  internal Parpol;
c).Pencalonan  yang  daitur  pada huruf  b)  telah  ditentukan  untuk tidak  mengikutsertakan  Mantan Narapidana kasus korupsi,
Bandar  Narkoba  dan  Kejahatan seksual terhadap anak.
Ketentuan  Pasal  4  ayat  (3)  inilah yang  membatasi  Calon  Anggota Legislatif  yang  berstatus  Mantan
Narapidana yang ingin mendaftarkan  diri  sebagai  calon anggota  Legislatif.  Memang  wajar dan  sudah  tentu  sesuai  dengan pendapat serta penilaian masyarakat pada  umumnya  yang  memandang mantan  Narapidana  merupakan orang  yang  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  hukum  yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  Kesan  kurang  baik terhadap  mantan  Narapidana  tentu saja  sudah  melekat  pada  diri  siapa saja  yang  telah  memiliki  status sebagai narapidana.Terlebih terhadap narapidana Korupsi. Merupakan suatu hal yang sangat memalukan  bagi  masyarakat untuk  seseorang  yang  telah melakukan  pelanggaran  hukum, sehingga  dipidana  dan  dipenjara sehingga menjadi seorang narapidana.  Apabila  seorang narapidana  yang  sudah  jelas sebagai mantan narapidana sudah tentu sering dikucilkan di masyarakat,  karena  masyarakat selalu menghendaki bahwa setiap orang berbudi baik,
bermasyarakat  dan  hidup  dalam kebersamaan  yang  baik  pula sehingga diharapkan setiap orang sebagai  warga  masyarakat  tidak terjerumus dalam perbuatan yang melenggar hukum yang berlaku. KPU mentukan persyaratan yang dicantumkan  dalam  Pasal  4  ayat (3)  ini  dimaksudkan  agar  setiap orang  yang  mencalonkan  diri sebagai  anggota  legislatif  tidak berstatus sebagai mantan narapidana  pada  kasus  Korupsi, sebagai Bandar narkoba dan obat- obat  terlarang,  demikian  pula bukan  sebagai  pelaku  atau mantan  narapidana  kejahatan seksual  terhadap  anak  yang  kita kenal dengan Predator anak. Tiga (3)    hal  ini  yang  membatasi mantan narapidana pada pelanggaran    maupun  pelaku kejahatan    untuk  tidak  dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Bagi masyarakat tentunya hal ini dapat  dimengerti  dan  dipahami dengan  baik,  karena  memang sudah seharusnya mantan narapidana  yang  melakukan kejahatan sebagai Bandar narkoba tidak  sepantasnya  menjadi  calon anggota  legislatif.  Mengingat narkoba  merupakan  zat  adiktif yang  merusak  masa  depan generasi  muda.  Demikian  pula dengan  pelaku  kejahatan  seksual terhadap  anak,  yang  merusak masa  depan  anak-anak  sebagai akibat perilaku kekerasan seksual dan  meruntuhkan  kehidupan anak-anak terutama anak perempuan.  Kalau  kejahatan seksual  dilakukan  terhadap  anak laki-laki berarti kejahatan sebagai pelaku  atau  predator  anak.  Hal
juga  akan  merusak  masa  sepan anak-anak laki-laki yang kemungkinan  nantinya  mereka juga akan menjadi pelaku kejahatan  seksual  atau  predator anak-anak pula. Sementara untuk kejahatan  Korupsi,  hal  ini  jelas akan merusak kesejahteraan sosial masyarakat, karena koruptor  adalah  mereka  yang mengambil  dan  merampas  hak milik  rakyat  atau  uang  rakyat. Negara  akan  dirugikan  dengan korupsi  ini,  karena  uang  yang seharusnya
untuk biaya pembangunan, ternyata dikorupsi sehingga  tidak  dapat  secara maksimal digunakan untuk pembangunan  mensejahterakan bangsa. a. Pada  Bab  II    Tentang Pengajuan Bakal Calon, Bagian  Ketiga:  Persyaratan Bakal Calon khususnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf g. Pada syarat  yang  dimaksud  pada ayat(1)  huruf  g,  dikecualikan bagi:
1) Mantan  terpidana  yang telah  menyelesaikan  masa hukumannya ,dan dengan  terus  terang  dan kejujuran yang dimilikinya untuk menyampaikan kepada  masyarakat  luas tentang  statusnya  sebagai mantan  narapidana  serta mencantumkan status sebagai mantan narapidana  dalam  daftar riwayat hidup; dan 2) Mantan  narapidana  ini juga harus menyampaikan dengan  jujur    kepada masyarakat  luas  tentang statusanya  sebagai  orang
yang telah dihukum karena perbuatan ketidaksengajaan yang dilakukan Atau  kealpaan  ringan ( culpa levis ) atau terpidana karena   alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan  kepada publik. Apabila kita mencermati syarat  yang  ditentukan  di atas, maka masih diperbolehkan  bagi  mantan narapidana yang secara jujur dan terbuka untuk menyampaikan kepada publik  tentang  statusnya sebagai  mantan  narapidana dan mencantumkannya dalam daftar riwayat hidupnya.  Demikian  pula untuk  mantan  narapidana yang dihukum karena kalpaan ringan atau menjadi terpidana  karena  alasan politik  yan  tidak  menjalani pidana  dalam  penjara,  serta terbuka dan jujur mengemukakan  statusnya kehadapan publik. Syarat  yang  ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
g . di  atas,  masih  membuka kesempatan kepada narapidana untuk mencalonkan  diri  sebagai anggota legislatif. Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan  yang  intinya tentang  admintrasi  Caleg baik  untuk  Caleg  Pusat maupun  daerah”  hal  ini sebagaimana
dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  7
Ayat  (1)  dibuktikan  dengan ….” Pasal 8 Ayat (1) b. angka 13 yang menyebutkan: “mantan  Narapidana  dan bersedia secara terbuka dan Jujur mengemukakan kepada Publik” Pasal 8 Ayat (6) huruf  c menyebutkan : “Surat dari pemimpin Redaksi  media  massa  bakal lokal  atau  nasional  yang menerangkan  bahwa  bakal calon  telah  secara  terbuka dan  Jujur  mengemukakan kepada publik sebagai terpidana  karena  kealpaan ringan  ( culpa  levis )  atau alasan  politik  yang  tidak menjalani  pidana  dalam penjara”
Pasal 8 Ayat (6) huruf d menyebutkan: “bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional” Pasal 8 Ayat (7) Menyebutkan : “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13 dilengkapi dengan : a. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan  bahwa bakal  calon  yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan  putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap” b. Bukti Salinan putusan pengadilan      yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Keterngan tertulis dari Pempinan redaksi surat kabar/Koran atau media  massa  local atau  nasional  yang menjelaskan  tentang bakal  calon  (Caleg) telah  secara  terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan Narapidana; d. Berita  tentang  Caleg yang menyatakan diri sebagai mantan Narapidana yang mencalonkan diri sebagai  Caleg  yang dimuat  dalam  berita berupa mass mesia/Koran lokal/nasional. Apabila memperhatikan ketentuan yang tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pasal– pasal tersebut menyatakan untuk mantan  narapidana yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon legislatif harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat secara luas tetang kedudukannya sebagai Terpidana yang  telah  dihukum. Putusan  pengadilan tersebut  berkekuatan hukum  tetap  dan Yang  bersangkutan telah  menyampaikan kepada  masyarakat luas      dan  secara terbuka  yang  telah dimuat  di  media massa  lokal  maupun nasional  yang  diikuti dengan pernyatan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana  penjara  yang berdasarkan  putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini jelas menerangkan  bahwa mantan  Narapidana yang  telah  selesai menjalani  hukuman pidana penjara untuk kasus kelapaan ( culpa levis ) masih diperbolehkan  untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif.  Demikian pula  untuk  mantan Narapidana yang telah  nyata  diputus pidana karena kealpaan ringan ( culpa  Levis) atau terpidana karena alasan  politis  yang
tidak menjalani pidana dalam penjara dan  secara  terbuka dan jujur mengumumkan kepada  publik  yang dimuat  dalam  media massa baik yang lokal maupun yang nasional. Bagi mantan Narapidana yang melakukan tindak kejahatan sebagai koruptor, kasus penyalahgunaan narkotika dan kejahatan sebagai predator anak,  maka kepada  mereka  ini tidak  diperbolehkan untuk  mendaftarkan diri  sebagai  calon anggota legislatif, maka  khusus  untuk mantan  Narapidana yang melakukan perbuatan ini perlakuannya  tidak sama dengan mantan Narapidana yang melakukan perbuatan pidana yng ditentukan pada Pasal 7 Ayat (4)  huruf a  dan  b.  Mengingat mantan  Narapidana yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang ditentukan pada pasal 7 Ayat (4) huruf a  dan  b  merupakan pengecualian terhadap Pelaku tindak  pidana  yang diperbolehkan  untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Putusan          Mahkamah  Agung    Nomor:  55 P/HUM/2018 Tentang Mantan Narapidana    Yang    Mencalonkan Diri Sebagai  Anggota Legislatif.
Hak Hak  Uji materiel terhadap P-KPU Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun  2018  Tentang  Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Peewakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat pertama dan terakhir. Hak  uji  materiel  ini  bermula  dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota  Legislatif  untuk  Dewan Perwakilan    Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota.
Selanjutnya dalam penelitian ini P- KPU Nomor 20 Tahun 2018 ini akan menyebut Peraturan KPU Tentang Pencalonan Anggota Legislatif.  P- KPU ini mengatur tentang Mantan Narapidana  yang  dilarang  untuk mendaftarkan  diri  sebagai  calon anggota  Legislatif  (caleg)  bagi Pelaku  tindak  Pidana  Korupsi,
Bandar Narkoba, Kejahatan seksual. Mantan Narapidana yang mengajukan Uji Materiel  terhadap  Peraturan  KPU
Nomor  20  Tahun  2018  ini mengajukan permohonan terhadap Peraturan  KPU  tersebut  kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena kewenangan Uji Materiel  Peraturan  KPU  ini  ada pada  Mahkamah  Agung  (MA).
KPU  RI  sebagai  Penyelenggara
Pemilihan Umum khusus Anggota Legislatif  (Caleg),  melaksanakan tugasnya secara independen,
artinya  mendiri,  dan  tidak  ada intervensi dari lembaga negara lain kecuali  ada  kerjasama  dalam hubungan  antar  Lembaga  negara yang bersifat integral.
Dalam melaksanakan Pemilu Legislatif, KPU bekerja berdasarkan  ketentuan  Undang-
Undang  Pemilu  yakni  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang  Pemilu.  Pemilihan  Umum Legislatif  merupakan  cara  untuk mengisi kursi lembaga perwakilan yang  ada  di  DPR  baik  Pusat maupun  yang  di  daerah  Provinsi dan  Kabupaten/Kota.  Lembaga Perwakilan ini merupakan lembaga yang  terhormat  karena  mewakilai aspirasi  seluruh  rakyat  Indonesia. Untuk  menjadi  wakil  rakyat  yang mampu  menyerap  aspirasi  rakyat,
maka dibutuhkan anggota Legislatif  yang  bertugas  sebagai Pembentuk  Undang-Undang  yang merupakan  perwakilan  tingkat Pusat,  maupun  yang  ada  dalam tingkat Propinsi dan Kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  maka sangat  diperlukan  orang-orang yang  berkualitas  yang  duduk  di lembaga  Negara  tersebut.  Orang- orang  tersebut  merupakan  pilihan rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum anggota legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat merupakan pejabat Negara yang  terhormat  sebagai  wakil rakyat  tentunya harus berasal dari orang  –orang  yang  memiliki kualitas  baik  pendidikan  maupun, kehidupan  bermasyarakat  dan berperilaku  baik  serta  bersahaja.
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentunya mampu  membawa  diri  untuk dapat  menjadi  contoh  yang  baik bagi masyarakat yang diwakilinya. Oleh  sebab  itu  setiap  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  harus menunjukkan
diri kepada masyarakat  sebagai  orang  yang mampu  menjadi  teladan  dan contoh  yang  baik  bagi  seluruh masyarakat  di  Negara  Republik Indonesia ini.
Mantan  Narapidana  kasus  korupsi dapat  mendaftarkan  diri  sebagai calon anggota Legislatif ?
Beberapa  calon  Anggota Legislatif  ada  yang  berstatus senagai  mantan  Narapidana. Lalu  bagaimana  dengan  calon anggota  legislatif  (Caleg)  untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat/DPR yang berstatus atau merupakan  mantan  Narapidana yang berkeinginan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)?.  Hal ini  tentu  saja  menarik  perhatian bagi masyarakat yang mendengar  atau  melihat  serta mengamati calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan  mantan  Narapidana dalam  kasus  hukum  terutama yang    kasus  Korupsi/Koruptor, Bandar Narkoba, Pelaku kejahatan seksual terhadap anak/Predator pelecehan seksual
terhadap  anak.  Bagi  Mantan Narapidana  kasus  Korupsi    dan khusus  pelaku  kejahatan  tindak pidana korupsi yang berkeinginan untuk duduk sebagai anggota Legislatif, apakah  mereka  pantas  sebagai mantan Narapidana kasus korupsi  berkehendak  untuk mencalonkan  diri  sebagai  Calon Anggota  Legislatif.  Kemudian selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bahwa mantan  narapidana  merupakan orang  yang  telah  cacat  perilaku karena  melakukan  kejahatan, baik kejahatan korupsi, kejahatan terhadap pelecehan seksual/predator  anak,  maupun kejahatan yang berkaitan dengan
Pelanggaran  terhadap  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini merupakan cacat perilaku  baik  sebagai  manusia yang  seharusnya  taat  hukum serta  patuh  dalam  menghormati dan  melaksanakan  ketentuan hukum dalam Negara hukum di Indonesia  ini.  Masih  pantaskah mantan  Narapidana  yang  sudah jelas-jelas pelaku kejahatan yang dihukum  karena  melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan  ini  khususnya  KUH
Pidana masih bisa atau diperbolehkan untuk mendaftarkan  diri sebagai Caleg pada pemilihan Umum, khususnya yang diselenggarakan pada tahun 2019 ?. Kalau mantan narapidana ini tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai Calaon Anggota Legislatif (Dewan  Perwakilan  Rakyat), apakah  hal  ini  merupakan
perbuatan meniadakan hak azasi atau  hak  sebagai  warga  Negara mereka  untuk  dipilih  dan memilih yang dimiliki oleh setiap warga Negara Republik Indonesia  sebagaimana  telah diatur  dalam  Pasal  28  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945?. Hal inilah yang  menjadi  perhatian  Tim Peneliti  sehingga  melakukan penelitian  dengan  judul  “kajian terhadap  Putusan  Mahkamah Agung Tentang Mantan Narapidana  yang  mengajukan Hak Uji Materiel Peraturan KPU
Nomor  20  tahun  2018  tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Sementera sebagai warga negara yang memiliki hak azasi manusia untuk  menggunkan  Hak  Pilih
Pasifnya,  mantan  Narapidana tersebut berkehendak /berkeinginan untuk Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif (Caleg). Diharapkan  penelitian  ini  akan menjelaskan  tentang  apa  yang menjadi  putusan  Mahkamah Agung Tentang Mantan Narapidana  yang  mengajukan Hak Uji Materiel Peraturan KPU Nomor  20  tahun  2018  tentang
Pencalonan  Anggota  Legislatif. Hal  ini  mengingat  apakah mantan narapidana kasus korupsi masih dapat menggunakan  hak  pilih  untuk dapat mengikuti pemilihan umum anggota legislatif dengan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif (Caleg). Pertimbagan  apa  sajakah  bagi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan  Putusannya  bagi Mantan Narapidana yang
mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif (Caleg).
Peraturan  KPU    Nomor  20 tahun 2018      tentang Pencalonan
Anggota Legislatif.
Terdapat  dalam  P-KPU  tersebut ketentuan adanya larangan mantan narapidana mencalonkan diri  sebagai  Anggota  Legislatif secara substantif materiel bertentangan dengan UU  nomor 7  tahun  2017  tentang  pemilu khusus ketentuan yang mengatur tentang  mengenai  syarat-syarat untuk  mendaftarkan  diri  sebagai anggota  legislatif  karena  KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor  20  tahun  2018  tersebut yang  secara  substantif-materiel bertentengan dengan UU  Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu   UU Nomor    7  tahun  2017  tentang pemilu tidak  melarang mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan  diri  sebagai  calon Anggota  Legislatif,  sementara
Peraturan KPU  Nomor 20 tahun 2018 terdapat  larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk  mencalonkan  diri  sebagai anggota legislative. Mantan Narapidana kasus korupsi dapat mengajukan  Hak  Uji  Materiel terhadap  Peraturan  KPU  Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan  anggota  legislatif kepada  Mahkamah  Agung. Hak Uji  Materiel  yang  diajukan  oleh Mantan Narapidana kasus korupsi  ke  Mahkamah  Agung karena Mahkamah Agung memiliki  kewenangan  Hak  Uji Materiel terhadap Peraturan KPU Nomor  20  tahun  2018  yang bertentangan  dengan  UU  Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.  Hak
Uji  Materiel  yang  merupakan kewenangan  Mahkamah  Agung berdasarkan  pada  UU  Nomor  14 tahun 1985 jo. UU Nomor 3 tahun 2009  yang  mengatur  tentang Kewenangan  Hak  Uji  Materiel peraturan  perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Terhadap  hak  uji  materiel  yang diajukan oleh mantan narapidana kasus korupsi ini adalah Peraturan KPU  Nomor 20 tahun 2018 terhadap UU Nomor 7 tahun 2017  tentang  Pemilu  maka: Putusan Mahkamah Agung terhadap  HakUuji  Materiel  yang diajukan oleh mantan narapidana kasus korupsi terhadap Peraturan
KPU  Nomor  20  tahun  2018 tentang  pencalonan  Anggota legislatif mengenai larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Yaitu : Mahkamah Agung mengahapus  frasa  kasus korupsi  yang  terdapat  dalam ketentuan  Peraturan  KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang:
” larangan mantan narapidana  kasus  korupsi, bandar  narkoba  dan  pelaku kejahatan  seksual  terhadap anak/predator  anak” dengan dihapus “ frasa kasus korupsi ”, maka mantan narapidana  kasus  korupsi tidak  terkena  Frasa  tersebut.
Mahkamah  Agung  tidak menghapus  frasa  yang  lain, berarti untuk mantan narapidana  “ kasus  bandar narkoba dan pelaku kejahatan  seksual terhadap anak” tetap  berlaku  untuk
mantan  narapidana  kasus tersebut. Penutup Kesimpulan 1. Ketentuan KPU yang dituangkan dalam P-KPU tentang Narapidana yang dilarang  untuk  mencalonkan diri  sebagai  Caleg  secara substantif materiel bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengenai syarat- syarat  untuk  mendaftarkan  diri sebagai anggota legislatif;
2. Mantan Narapidana kasus korupsi boleh mendaftarkan diri sebagai  calon  anggota  legislatif hal  ini  berarti  mengembalikan hak  azasi  manusia  (hak  pilih pasif)  bagi  Mantan  Narapidana korupsi  yang  merasa  dirampas dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor  20  tahun  2018  tentang pencalonan  mantan  narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Mahkamah  Agung  memiliki kewenangan  hak  uji  materiel terhadap Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan  mantan  narapidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang bertentangan dengan UU Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilu    yang  tidak  melarang Mantan Narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dengan catatan mempublikasikan dirinya sebagai  Mantan  Narapidana kepada masyarakat umum melalui  media  massa  dan pernyataan tertulis sebagai bukti telah  melaksanakan  hukuman sehingga berstatus sebagai Mantan Narapidana, karena hak uji  materiel  terhadap  P-KPU tersebut.  Adanya  larangan  bagi Terpidana/koruptor yang mencalonkan dan mendaftarkan diri  sebagai  Anggota  Legislatif, dengan menghapus “frasa kasus korupsi”  yang  ada  dalam ketentuan Peraturan KPU menentukan larangan Terpidana Koruptor  mendaftarkan  diri sebagai  Caleg/calon  anggota Legislatif, maka Mantan Narapidana kasus korupsi tidak terkena  larangan  yang  ada dalam Peraturan KPU  tersebut. Putusan  Mahkamah  Agung mengadili hal ini, karena hak uji materiel sudah pernah diajukan oleh  mantan  narapidana  kasus korupsi dengan putusan
Mahkamah  Agung    nomor  46 P/HUM/2018  maka,  untuk putusan  Mahkamah  Agung Nomor 55 P/HUM/2018 ditolak karena  sudah  diputus  pada kasus  yang  sama.  Dalam Putusan  Mahkamah  Agung
Nomor 55 P/HUM/2018 menolak  hak  uji  materiel  yang diajukan mantan narapidana ini, dan  harus  membayar  beaya perkara sebesar satu juta rupiah.

## Rekomendasi
1. Pemerintah  harus  menciptakan Lembaga  Pembentuk  Undang- Undang  sebagai  lembaga  yang representatif,  sehingga  akan menghasilkan  produk  Undang- Undang yang berkualitas. Untuk itu  diperlukan  Caleg  yang berkualita  pula  diantaranya caleg  tersebut  harus  bebas  dari
status sebagai Terpidana Korupsi.    maka  khusus  untuk Pemilu  legislatif  disyaratkan dalam  UU    Pemilu  untuk  calon
Anggota  legislatif  bebas  dari kasus korupsi.
2. Untuk memenuhi hal itu , maka perlu  dilakukan  perubahan terhadap  UU  Pemilu,  sehingga ada  ketentuan  yang  mengatur tentang  larangan  bagi  caleg Narapidana agar tidak mendaftarkan diri sebagai calon Anggota legislatif ; 3. Bagi pengadilan yang memutus perkara korupsi, untuk mencantumkan  dalam  amar putusannya  dengan  mencabut hak politik dalam waktu tertentu bagi  terpidana  yang  diputus dalam  amar  putusan  sidang pengadilan untuk kasus korupsi, sehingga  mantan  narapidana tersebut  tidak  dapat  mengikuti pemilu  legislatif  pada  pemilu yang  dilaksnakan  pada  kurun waktu tersebut
Daftar Pustaka Buku: Asshidiqie,  Jimly, Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara ,  Jakarta:
Rajawali Pers, 2011.
----------------,
Konstitusi
dan Konstitusionalisme  Indonesia  di
Masa    Depan ,  Jakarta:    Pusat Studi  Hukum  Tata  Negara Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia,  2002
--------------, Pokok –pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi ,  Cetakan  Kedua,
Jakarta: BIP, 2008. -----------------, Hukun Tata Negara dan
Pilar-pilar  Demokrasi, Jakarta: Kon Press, 2005.
Budiarjo,  Miriam, Dasar-dasar  Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, 1980. Buyung  Nasution,  Adnan, Aspirasi Pemerintahan  Konstitusional  Di Indonesia , Jakarta: Grafiti, 1995. Farida Indrati, Maria, Ilmu Perundang-undangan: Dasar- dasar  dan    Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, tth. Mahfudz  MD,  Moh, Demokrasi  dan Konstitusi Di Indonesia , Yogyakarta: Liberty, 1993. Konvensi Internasional dan Peraturan-Perundang Undangan Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Pemilu Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Peraturan Mahkamah Agun Nomor 01 Tahun 2011 Tentang hak Uji Materiel Putusan  Mahkamah  Agung  R.I. Nomor 55 P/HUM/2018