INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6437-6449 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Rikson 1 ✉ , Yasmirah Mandasari Saragih 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa), Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia
Email : rikson67@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar  dapat  terwujud  peradilan  yang  benar-benar  menjamin  perlindungan  kepentingan  terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  hukum  yang  di  dalam  masyarakat  dan  belum  secara komprehensif  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum. Pidana  Anak  (UU  SPPA),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana undang- undang  tersebut  telah  memberikan  dasar  hukum  dalam  upaya  perlindungan  anak.  Negara mengedepankan  perlindungan  hak-hak  anak  yang  menjalani  proses  hukum  dalam  setiap  tahap pemeriksaan. Salah satunya adalah pembedaan proses hukum pada orang dewasa dan pada anak yang melakukan tindak pidana. Negara memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh  anak,  karena  anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  harus  diperlakukan  secara  manusiawi. Penelitian pada penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang disebut  juga  sebagai  penelitian  ke  perpustakaan  yang  artinya  adalah  penelitian  permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat normatif dan di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan penelitian lainnya. Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini  diharapkan  diperoleh  gambaran  secara  rinci  dan  sistematis  tentang  permasalahan  yang  akan diteliti. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan  yang  diajukan,  dengan  cara  mempelajari  buku-buku,  jurnal  hukum,  hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak, Pelaku, Tindak Pidana
In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which aims to create a judiciary that truly guarantees the protection of the best interests of children who are in conflict with the law. It is considered that the Juvenile Court Law is no longer in line with the legal needs of society and has not comprehensively provided special protection for children who are in conflict with the law. Child Crime (SPPA Law), Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, which the law has provide a legal basis for efforts to protect children. The state prioritizes the protection of the rights of children who undergo legal proceedings at every stage of the examination. One of them is the legal process distinction between adults and children who commit crimes. The state provides relief for criminal acts committed by children, because children as the next generation of the nation must be treated humanely. Research at this writing uses the type of research on normative juridical law which is also known as research into the library, which means research on matters that are normative and based on laws and regulations, and other research. The nature of this research is descriptive analysis in nature, meaning that from this research it is hoped that a detailed and systematic description of the problems to be studied will be obtained. So that it can answer questions according to the subject matter in this writing. This research was conducted using a data collection tool, namely a library study or document study (documentary study) to collect secondary data related to the issues raised, by studying books, legal journals, research results and documents of laws and regulations. invitation.
Keyword: Protection, Law, Children, Actors, Crime

## PENDAHULUAN
Anak adalah  bagian  dari generasi muda sebagai salah  satu  sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bagsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal  pembangunan  nasional  demi  tercapainya  masyarakat  adil  dan  makmur  sesuai amanat undang-undang dasar 1945 (S. M. Sinaga  & Lubis, 2010). Oleh  karena itu, anak memerlukan  pembinaan,  bimbingan  khusus  agar  dapat  berkembang,  fisik,  mental,  dan spiritualnya  secara  maksimal.  Dalam  proses  bimbingan  dan  pembinaan  ini  akan  terjadi proses  pembentukan  tata  nilai  anak-anak  remaja.  Tata  nilai  tersebut  terbentuk  dari berbagai  faktor,  baik  internal  maupun  eksternal.  Oleh  karena  itu,  keluarga  memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain.
Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama,  sekolah,  dan  lingkungan.  Selalu  terdapat  dampak  ganda  yang  timbul  oleh lingkungan  terhadap  tata  nilai  anak  remaja.  Sebagai  contohnya,  pergaulan  akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar.  Namun,  pergaulan  juga  sering  menyeret  para  remaja  ke  dalam  perbuatan melanggar  hukum,  melakukan  perbuatan  asusila,  amoral,  bahkan  tindakan  kejahatan. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak (Juvenile Delinquency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana) (Mahendra & Harefa, 2020).
Orangtua,  keluarga,  dan  masyarakat  bertanggungjawab  untuk  menjaga  dan memelihara hak asasi tersebut sesuai  dengan kewajiban yang dibebankan  oleh  hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara (Suryani, 2021). Mengingat anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang  akan  datang  dan  sebagai  sumber  harapan  bagi  generasi  terdahulu,  maka  perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.
Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  negara.  Kelimanya  memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak (Sania & Utari, 2020).
Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana undang- undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak (Pribadi, 2018). Negara mengedepankan perlindungan  hak-hak anak yang  menjalani  proses  hukum  dalam  setiap  tahap  pemeriksaan.  Salah  satunya  adalah pembedaan proses  hukum  pada orang dewasa  dan  pada  anak yang melakukan  tindak
pidana.  Negara  memberikan  keringanan  pada  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, karena  anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa  harus  diperlakukan  secara  manusiawi (Rizqian, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode merupakan suatu cara kerja atau teknik kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang mampu bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara  sistematis,  metodologis  dan  konsisten.  Hal  ini  disebabkan  karena  penelitian bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  dan  adanya  metodologi serta konsisten (A. Prasetyo, 2020). Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana  ilmiah  bagi  pengembangan  suatu  ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi,  maka metodologi penelitian tesis ini yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian  yuridis  empiris  (metode  penelitian  hukum  empiris).  Penelitian  hukum  empiris dengan menggunakan metode penelitian berupa field research dan library research yaitu penelitian wawancara dan terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum  tersier  (Balla,  2022).  Spesifikasi  jenis  penelitian  pada  penulisan  ini  dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian ke  perpustakaan  yang  artinya  adalah  penelitian  permasalahan  mengenai  hal-hal  yang bersifat normatif  dan  di dasarkan  pada peraturan perundang-undangan,  dan penelitian lainnya.
Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan  diperoleh  gambaran  secara rinci dan  sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis yang cermat untuk menjawab permasalahan. Sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini (Pradityo, 2016).
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  pengumpulan  data  yaitu:  studi kepustakaan  atau  studi  dokumen  (documentary  study)  untuk  mengumpulkan  data sekunder  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diajukan,  dengan  cara  mempelajari buku-buku,  jurnal  hukum,  hasil-hasil  penelitian  dan  dokumen-dokumen  peraturan
perundang-undangan  (Ariani  et  al.,  2019).  Pengolahan  data  yang  dilakukan  untuk mempermudah  analisis  data  yang  telah  diperoleh  sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Seleksi data, kegiatan pemeriksaan untuk mengoreksi dan mengetahui kelengkapan data terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Rekontruksi  data  (rekonstructing)  dengan  menyusun  ulang  data  secara  teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan di interpretasikan.
3. Klasifikasi data dengan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan  dalam rangka memperoleh  data yang  benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
4. Sistematisasi data dengan menyususun data yang saling berhubungan dan merupakan suatu  kesatuan  yang  bulat  dan  terpadu  pada  subpokok  bahasan  sehingga mempermudah interpretasi data.
Jadwal penelitian disusun untuk lebih terarahnya suatu penelitian dan efisien waktu. Jadwal  penelitian  juga  merupakan  serangkaian  daftar  tabel  yang  menunjukan  tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberkan keterangan waktu di dalamnya. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebgai pelaku kejahatan pencurian.  Penarikan  kesimpulan  akan  diperoleh  dari  penyelesaian  perumusan  masalah yang dilakukan dalam penelitian (E. Y. Sinaga, 2016).
Analisis  kualitatif  ialah  membahas  hasil  penelitian  yang  diuraikan  secara komprehensif,  dengan  berupaya  untuk  dapat  melihat  faktor-faktor  yang melatarbelakanginya program, budaya dan kebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori , norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Anak sebagi pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukumsesuai dengan apa yang dibutuhkan hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang- Undang Perlindungan Anak “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.
Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  34  yang  berbunyi  bahwa  negara  memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan  sesudah  dilahirkan  (Witasari  &  Arif,  2019).  Berdasarka  di  Pasal  1  angka  (1)  Undang- undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan  anak menyatakan  bahwa  anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.Ketentuan pasal ini mendapat pengecualiaan apabila seorang yang belum  mencapai  18  tahun  tetapi  telah  melakukan  perkawinan/pernikahan,  maka  anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 tahun.
Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.
Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  Kehidupan  yang  semakin  kompleks  dan beraneka ragam dari arus globalisasi menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan zaman yang diikuti oleh perubahan perilaku manusia.  Perilaku negatif yang tidak sesuai  dengan  norma  sosial  dianggap  sebagai  masalah  sosial  oleh  masyarakat.  Perilaku yang melanggar norma ini tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa, namun anak- anak pun tidak luput dari perilaku yang menyimpang dan tidak jarang melanggar hukum.
Ada  banyak  faktor  mengapa  anak-anak  melakukan  tindakan  kriminal  sehingga melanggar  hukum,  bahkan  tak  sedikit  anak-anak  di  bawah  umur  yang  di  penjara. penanganan  perkara  pidana  terhadap  anak  memiliki  perbedaan  dengan  penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan  yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penaganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang
No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Sepud, 2020).
Kemudian  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  No.1  Tahun  2016  tentang  Perubahan kedua  atas  Undang-Undang  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.65  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  dan  Penanganan  Anak  yang  belum  berumur  12  tahun,  Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana  Anak  dan  Peraturan  Jaksa  Agung  No.06/A  J.A/04/2015  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi.
Seluruh  peraturan  tersebut  melalui  proses  penyelesaian  perkara  anak  yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam  hal  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  sebelum  berumur  18  tahun,  ia  akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Peradilan  pidana  anak  diatur  dalam  Undang-Undang  No.3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa  disamakan  dengan  orang  dewasa,  untuk  itu  perlu  penanganan  khusus  dengan memperhatikan  kepentingan  anak,  sehingga  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya. Jangan sampai peribahasa yang mengungkapkan sudah  jatuh  tertimpa  tangga,  menggambarkan  nasib  anak-anak  yang  dipenjarakan,  lalu tidak  memiliki  masa  depan  setelahnya.  Hal  ini  seperti  dikeluarkan  dari  sekolah  yang menimpa remaja RJ yang berusia 16 tahun yang menghina Presiden Joko Widodo, kasus ZL remaja 17 tahun yang membunuh begal atau seperti kasus remaja X yang menjadi korban kurir narkotika (Abdillah, 2017).
Undang-Undang  No.3  Tahun  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  merupakan ketentuan  khusus  bagi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana.  Dalam  Undang-Undang  ini dijelaskan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  anak  usia  hingga  18  tahun  diperlukan  tata  cara pengadilan  sendiri  yang  tidak  sama  dengan  peradilan  orang  dewasa.  Pembedaan  ini memiliki  tujuan,  yaitu  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  perkembangan  psikis  bagi anak-anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Sehingga terhindar dari
anggapan  anak  yang  menganggap  kasus  dirinya  sama  menyeramkannya  dengan  kasus pidana orang dewasa.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.3  Tahun  1997  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki ketentuan; setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.  Hak  anak  untuk  tetap  bertemu  langsung  dan  berhubungan  pribadi  secara  tetap dengan orangtuanya tetap dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya anak berhak untuk tidak  dijadikan  sasaran  penganiayaan,  penyiksaan  atau  penjatuhan  hukuman  yang  tidak manusiawi (Hidayat et al., 2021).
Selanjutnya, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak  hanya  boleh  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  hanya  dapat dilaksanakan  sebagai upaya terakhir. Terakhir,  setiap anak yang  dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan keutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
Selain  adanya  perlindungan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana,  narapidana  anak harus mendapat pemenuhan hak narapidana anak, yaitu hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak makan dan minum dan hak tempat tinggal. Narapidana anak juga perlu mendapatkan pembinaan sosial untuk mengembangkan pribadi dan hidup masyarakanya.  Aktivitas  yang  bisa  dilakukan  oleh  narapidana  anak  adalah  dengan memfasilitasinya bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban untuk  memelihara  hubungan  batin.  Dengan  mendapatkan  berbagai  pembinaan berdasarkan  perlindungan  narapidana  anak,  maka  narapidana  anak  diharapkan  bisa menentukan dan mendapatkan kembali jati diri alamiahnya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik (Lubis & Siregar, 2020).
Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri.  Segala  aktivitas  yang  dilakukan  dalam  Peradilan  Pidana  Anak,  seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana  atau  tindakan  dimaksudkan  untuk  memberikan  yang  paling  baik  bagi,  tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.
Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugiyang dapat dijatuhkan kepada Anak  nakal  ialah:  Mengembalikan  Kepada  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuh; Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; Menyerahkan  kepada  Departemen  Sosial,  atau  Organisasi  sosial  kemasyarakatan  yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pada asasnya, identik dengan Hukum Pidana Umum (Ius Commune) maka pengadilan Anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Tegasnya, komulasi 2 (dua) pidan pokok diarang. Konkretnya, terhadap Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 hurup a UU 3/ 1997).
Di atas telah  diuraikan  tentang  pengertian  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 butir 2. Namun, undang-undang tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada  kalanya  Anak  berada  dalam  status  saksi  dan/atau  korban  sehingga  Anak  Korban dan/atau  Anak  Saksi  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Khusus  mengenai  sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana (Ghoni & Pujiyono, 2020).
Dari  kelima  pidana  pokok  yang  diperuntukkan  bagi  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan  adalah  pidana  yang  khusus  dikenakan  untuk  anak  yakni  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Penuntut  Umum  terhadap  perilaku  anak  dalam  kehidupan  sehari-hari  di rumah  anak  tersebut,  dan  pemberian  bimbingan  yang  dilakukan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan.  Jadi  pidana  pengawasan  bukan  merupakan  pidana  penjara  ataupun kurungan  yang  dilaksanakan  di  rumah  si  anak,  tetapi  berupa  pengawasan  terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.
Mengenai pidana tambahan, Pada Pasal 10 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP,  merumuskan  tiga  macam,  yaitu  berupa:pencabutan  beberapa  hak  tertentu; perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim Apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menunjukkan  bahwa  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak menghendaki  agar  anak  yang  melakukan  kenakalan  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim. Berkaitan dengan
pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu,24 memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. Anak yang memang lebih dikedepankan haknya dibanding kewajiban  yang  ada  padanya,  akan  menjadi  berseberangan  terhadap  hak-hak  yang seharusnya  ia  peroleh  sebagai  seorang  anak.  Sebagai  contoh  haknya  untuk  mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama  (Hambali,  2019).  Apalagi  dikatikan  dengan  Tujuan  Negara  yaitu  untuk mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dalam  mencapai  tujuan  akhir  yaitu  kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, 4) UU 11/2012). Yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan  baik,  dan  bertanggung  jawab,  oleh  Hakim  serta  dipercaya  oleh  anak.  Yang dimaksud perawatan dirumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada  waktu  melakukan  tindak  pidana  menderita  gangguan  jiwa  atau  penyakit  jiwa, sedangkan Yang dimaksud dengan ”perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  adalah  untuk  menjamin terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai salah satu lembaga yang  digunakan  untuk  mendidik  anak-anak  yang  menjalani  pidana  penjara.  Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut.

## SIMPULAN
Dalam  Kebijakan  sistem  pemidanaan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  di Indonesia  dalam  perspektif  Undang-Undang  Republik  Indonesi  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dapat  dilakukan  dengan  sarana  Penal  atau  Non Penal.  Dan  Kebijakan  Sistem  Pemidanaan  dengan  sarana  Penal  dala  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan upay hukum pidana,  yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, serta pembinaan di Lembaga.
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  penal  di  dalam  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya dapat diterapkan terhadap Anak Pelaku yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Anak yang dapat dilakukan penahanan karena perbuatannya ialah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun  dan  perbuatannya itu merupakan  perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, A. (2017). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan ….
Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).
Ardianto, S. Y. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu  Hukum,  4(1). Https://Doi.Org/10.30652/Jih.V3i1.1041
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor: B/346/2016/Reskrim).
Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 100 – 112. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V2i2.28776
Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3),
215 – 220. Http://Journalstih.Amsir.Ac.Id/Index.Php/Julia/Article/View/88
Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan  Hukum  Melalui  Implementasi  Diversi  Di  Indonesia. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 331 – 342. Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V2i3.331-342
Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15 – 30.
Hidayat, S. K., Mirzana, H. A., & Indrawati, D. (2021). Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Pada  Tindak  Pidana  Narkotika.
Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2). Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.33603/Hermeneutika.V5i2.5704
Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Journal
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.52103/Jlg.V1i6.234
Lubis,  M.  A.,  &  Siregar,  S.  A.  (2020).  Restorative  Justice  Sebagai  Model  Perlindungan Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum. Pkm  Maju  Uda,  1(1),  8 – 24. Https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Pkmmajuuda/Article/View/700
Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Kertha Semaya, 8(10), 1629 – 1649.
Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 5(3), 319. Https://Doi.Org/10.25216/Jhp.5.3.2016.319-330
Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 51. Https://Doi.Org/10.32503/Mizan.V9i1.1054
Prasetyo,  T.  (2015).  Penerapan  Diversi  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  9(1),  1. Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14
Pribadi,  D. (2018). Perlindungan  Terhadap Anak Berhadapan  Dengan  Hukum. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 15 – 28. Https://Doi.Org/10.35326/Volkgeist.V3i1.110
Rizqian,  I.  (2021).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Dikaji  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1), 51.
Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(3), 1 – 15.
Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Inicio Legis, 2(1). Https://Doi.Org/10.21107/Il.V2i1.11071
Sepud, I. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Brawijaya University.
Setiawan,  D.  A.  (2018).  Efektivitas  Penerapan  Diversi  Terhadap  Penanganan  Anak  Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dih: Jurnal Ilmu Hukum, 13(26). Https://Doi.Org/10.30996/Dih.V0i0.1585
Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Badamai Law Journal, 1(2), 201 – 220.
Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan  Dalam  Persidangan  Anak. Jurnal  Mercatoria,  3(1),  52 – 57.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595
Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Https://Doi.Org/Http://Repository.Uma.Ac.Id/Handle/123456789/12498
Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Media Of Law And Sharia, 2(2), 134 – 145. Https://Doi.Org/10.18196/Mls.V2i2.11493
Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum,  35(2),  165. Https://Doi.Org/10.26532/Jh.V35i2.11052