## Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan
Volume 9, Nomor 1, Mei 2020, Hal 48-57 http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains P-ISSN: 2302-8408; e-ISSN: 2655-6480
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemerataan Pendapatan di Indonesia
Achmad Sidqiy a* , Syamsul Amar a
a Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: sid_qiy@yahoo.co.id

## Abstract
This research illustrates the influence of economic growth, domestic investment and  government expenditure to distribution income in Indonesia with variables (1) GDP per capita, (2) Domestic Investment and (3) Goverment  Expenditure. This  research  uses  panel  data  from  2012-2017,  which  consist  32  province  in Indonesia,  by  using  a  method  linear  regression  and  use  Fixed  Effect  Model (FEM).  the  results  obtained  from  this  research  is  (1)  Economic  growth  has  a negative  significant  effect  to  inequality  income  in  Indonesia.  (2)  Domestic investment  has  negative  effect  but  not  significant  to  inequality  income  in Indonesia.  (3)  Goverment  expenditure  has  a  positive  and  significant  effect  to inequality income in Indonesia Keywords:

## Abstrak
Penelitian  ini  menggambarkan  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  investasi domestik  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pemerataan  pendapatan  di Indonesia dengan variabel  (1) PDRB perkapita, (2) Investasi Domestik dan (3) Pengeluaran  Pemerintah.  Data  ini  menggunakan  data  panel  dari  tahun penelitian  2012 – 2017,  yang  terdiri  dari  32  provinsi  di  Indonesia,  dengan menggunakan  metode  regresi  linear  dan  menggunakan  model  Fixed  Effect Model  (FEM).  Hasil  yang  didapat  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. (2) Investasi Domestik berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia.  (3)  Pengeluaran  pemerintah berpengaruh  positive  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di Indonesia Kata Kunci :
Kode Klasifikasi JEL: O15; O11; E22

## PENDAHULUAN
Pada  negara  sedang  berkembang,  banyak  sekali  permasalahan  yang  sering  ditemukan salah  satunya  yaitu  ketimpangan  dalam  pendistribusian  pendapatan.  Dimana  masalah distribusi  pendapatan  ini  mengukur  jarak  perbedaan  pendapatan  antara  satu  individu dengan  individu  lainnya.  Jika  ketidakseimbangan  ini  terus  terjadi  antara  satu  kelompok dengan  kelompok  yang  lainnya,  maka  terjadilah  suatu  persoalan  dimana  pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Ketidakmerataan dalam pendistribusian pendapatan inilah yang disebut sebagai ketimpangan, dan dalam mengukur ketimpangan ini menggunakan Koefisien gini  (Gini  Ratio)  yang  mana  koefisien  gini  tersebut  mengukur  seberapa  besar  kesenjangan dari  distribusi  pendapatan  antar  penduduk,  di  Indonesia  ketimpangan  masih  merupakan masalah yang kerap dihadapi,
Menurut  Damanik  A.  (2018)  Indeks  Gini  adalah  ukuran  ketimpangan  agregat  yang angkanya  berkisar  diantara  nol  (pemerataan  sempurna)  hingga  satu  (ketimpangan
Info Artikel Diterima: 3 Januari 2020
Disetujui: 9 Maret 2020
Terbit daring: 4 Mei 2020
DOI: https://doi.org/10.24036/e cosains.11549957.00

## Sitasi:
Sidqiy, A., & Amar, S. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemerataan Pendapatan di Indonesia.
Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan,
9(1), 48-57.
Inequality Income, Economic Growth, Domestic Investment, and Goverment Expenditure
Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik, dan Pengeluaran Pemerintah
sempurna).  dimana  ketimpangan  mengacu  terhadap  seberapa  jauh  pendapatan  tersebut  di distribusikan  secara  merata  diantara  masyarakat.  Ketimpangan  pendapatan  juga  bisa  di definisikan  sebagai  kesenjangan  diantara  yang  kaya  dan  yang  miskin.  Ketimpangan  dalam pendistribusian  pendapatan  serta  penanggulangan  ialah  salah  satu  faktor  dari  semua permasalahan pembangunan dan merupakan tujuan utama dari kebijakan pembangunan di banyak  negara,  Oleh  karena  itu  aspek pemerataan  pendapatan  merupakan  hal  yang  sangat penting  yang  harus  masuk  kedalam  radar  pemerintah,  bagaimana  pemerintah  memainkan kebijakannya  untuk  mengatasi  ketimpangan  pendapatan,  dalam  hal  ini  pemerintah mengintervensinya lewat kebijakan untuk menekan angka ketimpangan di Indonesia.
Disamping  itu  pemerintah  juga  memiliki  peran  dalam  menciptakan  iklim  investasi  di daerah-daerah yang kurang dapat perhatian karena biasanya investasi hanya terkonsentrasi pada daerah yang sudah maju. Ketika investasi mulai masuk ke daerah-daerah yang kurang maju  tersebut  memiliki  dampak  baik  terhadap  pendapatan  masyarakat  setempat  seperti terbukanya lapangan kerja dalam rangka memproduksi barang dan jasa sehingga masyarakat memiliki  pendapatan  dan  meningkatkan  daya  belinya  sehingga  memperkecil  jarak ketimpangan pendapatan dengan masyarakat di daerah yang sudah maju.
Tabel 1. Gini Rasio, PDRB perkapita, Investasi Domestik, dan Pengeluaran Pemerintah,
di Indonesia Tahun 2012 sampai 2017 Tahun Gini Ratio PDRB perkapita Laju Investasi Domestik Laju Pengeluaran Pemerintah Laju (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) 2012 0,410 34.114.310 - 92.182.20 - 176.955.310 - 2013 0,413 37.219.188 9,10 128.150.70 39,02 213.868.925 20,86 2014 0,406 40.510.460 8,84 155.483.70 21,33 257.008.911 20,17 2015 0,408 43.622.950 7,68 178.544.08 14,83 276.605.049 7,62 2016 0,397 46.403.105 6,37 212.873.60 19,23 286.025.537 3,41 2017 0,393 50.196.103 8,17 261.444.90 22,81 323.461.805 13,08
Sumber: BPS, 2018
Pada  Tabel  1  dapat  diketahui  bahwa  gini  rasio  selama  periode  2012-2017  di  Indonesia cenderung  mengalami  fluktuasi  terhitung  6  tahun  dalam  periode  dari  tahun  2012  sampai tahun  2017.  Ketimpangan  yang  menarik  terjadi  pada  tahun  2013  yaitu  mencapai  0,413. Angka  tersebut  merupakan  angka  tertinggi  namun  angka  kemiskinan  di  Indonesia  justru mengalami penurunan, faktor yang mempengaruhi tingginya ketimpangan pada tahun 2013 ini  bukan  dari  masyarakat  miskin  yang  bertambah  miskin  akan  tetapi  terjadi  disebabkan ketidakseimbangan laju kekayaan diantara masyakarat kelas atas dengan masyarakat bawah, sederhananya  meskipun  angka  kemiskinan  turun  namun  permasalahannya  bukan  pada kemiskinan namun laju kekayaan masyarakat kelas bawah tidak mampu mengimbangi laju kekayaan kelas atas sehingga terjadi disparitas pendapatan yang cukup jauh.
Sedangkan  ketimpangan  terendah  terjadi  pada  tahun  2017  yaitu  sebesar  0,393  oleh pengaruh dari kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk dari kelompok 40  persen  terbawah  dan  40  persen  kelompok  menengah.  Pendapatan  dari  2  kelompok tersebut sekarang lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk 20 persen atas, yang mana pada  tahun  2013  kasus  serupa  terjadi  namun  sebaliknya,  kenaikan  pendapatan  tersebut berdampak terhadap penurunan ketimpangan di tahun tersebut.
Pada Tabel 1 memperlihatkan pertumbuhan PDRB perkapita cenderung berfluktuasi dari tahun  2012  sampai  tahun  2017.  Laju  pertumbuhan  PDRB  perkapita  tertinggi  terjadi  pada tahun  2017  yaitu  sebesar  8,17  %  hal  seiring  dengan  penurunan  angka  ketimpangan pendapatan terendah di tahun tersebut. Selain itu membaiknya pendapatan perkapita pada tahun  ini  juga  dapat  dilihat  dari  sektor  investasi  yang  berangsur  naik  dari  tahun-tahun
sebelumnya yang dapat dilihat pada data penelitian sehingga memberikan kontribusi besar terhadap  sektor  penyerapan  tenaga  kerja  yang  berimplikasi  terhadap  pendapatan masyarakat.
Sedangkan  untuk  laju  pertumbuhan  PDRB  perkapita  terendah  terjadi  pada  tahun  2016 yaitu  sebesar  6,37  %  hal  tersebut  dikarenakan  pada  tahun  2016  tersebut,  PDB  yang  masih terkonsentrasi  dipulau  Jawa,  yang  mana  provinsi  ibukota  menjadi  kontributor  terbesar diikuti  dengan  provinsi  Jawa  Timur  dan  Jawa  Barat.  Hal  ini  dengan  masih  terpusatnya sektor-sektor  seperti  sektor  sekunder  dan  sektor  tersier  di  pulau  Jawa.  Sedangkan  sektor primer lebih berkontribusi pada daerah-daerah diluar pulau Jawa.
Berdasarkan  Tabel  1  bisa  dilihat  bahwasannya  laju  pertumbuhan  investasi  mengalami fluktuasi  dalam  kurun  5  tahun  terakhir.  Laju  pertumbuhan  Investasi  tertinggi  terjadi  pada tahun 2013 yaitu sebesar 39,02% hal ini dikarenakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  membenahi  bagian  diantaranya,  penguatan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  pada bidang  penanaman  modal  baik  dipusat  maupun  daerah,  dikarenakan  adanya  penguatan pelayanan terpadu satu pintu tersebut lebih memudahkan penanam modal dalam mengurus perizinan dan sekaligus menyerap tenaga kerja
Sedangkan  investasi  terendah  terjadi  pada  tahun  2015  yaitu  sebesar  14,83%  diiring dengan  angka  ketimpangan  yang  stagnan  dari  tahun  sebelumnya,  hal  ini  salah  satunya dikarenakan mata uang Indonesia mengalami depresiasi. Terdepresiasinya mata uang rupiah dikarenakan  meningkatnya  resiko  investasi  domestik  yang  tergambar  pada  naiknya  angka Credit  Default  Swap  (CDS)  dari  tahun  sebelumnya,  hal  tersebut  berpengaruh  terhadap penanam modal untuk berinvestasi.
Berdasarkan  Tabel  1.1  dapat  dilihat  bahwa  laju  pertumbuhan  pengeluaran  pemerintah cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir, laju pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi di tahun  2013  yaitu  sebesar  20,86%  hal  ini  dikarenakan  adanya  perubahan  pada  anggaran belanja  pemerintah  pusat  dan  transfer  ke  daerah.Sedangkan  laju  pengeluaran  pemerintah terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 3,41% walaupun tingkat pertumbuhan pengeluaran  pemerintah  rendah  tetapi  diiringi  dengan  menurunnya  angka  ketimpangan pada tahun tersebut, turunnya laju pengeluaran pemerintah karena lesunya kegiatan ekspor dan  impor  ditengah  lesunya  perekonomian  global.  Namun  alokasinya  pengeluaran pemerintah  mampu  mengurangi  ketimpangan    hal  ini  dikarenakan  fokusnya  pemerintah mengalokasikan  belanjanya  terhadap  sektor  infrastruktur  seperti  pembangunan  jalan, pelabuhan, dan bandara termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antar wilayah menjadi lebih baik, dan pada tahun tersebut kondisi perekonomian mulai membaik dari  tahun  sebelumnya,  hal  ini  memperjelas  mengapa  ketimpangan  mengalami  penurunan pada tahun tersebut.

## TINJAUAN LITERATUR
Ketimpangan  pendapatan  merupakan  suatu  masalah  adanya  jarak  perbedaan  pada pendapatan  antar  masyarakat  atau  wilayah  yang  sudah  maju  dengan  wilayah  yang  masih tertinggal. Semakin lebar jarak antar pendapatan maka juga akan semakin besar juga variasi pada  pendistribusian  pendapatan  yang  pada  akhirnya  akan    menjadi  penyebab  terjadinya ketimpangan  pendapatan.  Hal  ini  tidak  dapat  untuk  dihindari  dikarenakan  adanya  efek merembes  kebawah  (tricke  down  effect  )  dari  output  secara  sempurna.  Hasil  dari  output nasional  tersebut  hanya  dinikmati  oleh  sedikit  kalangan  orang  dengan  maksud  dan  tujuan tertentu (Damanik A.,2018).
Menurut  Amar  S.  (2015)  Ketimpangan  Pendapatan  merupakan  perbedaan  pada pendapatan  yang  diperoleh  masyarakat,  sehingga  terjadinya  perbedaan  pada  pendapatan masyarakat  yang  mencolok.  Dengan  lain  kata  ketimpangan  pendapatan  merupakan perbedaan  dalam  jumlah  pendapatan  yang  didapat  oleh  masyarakat  sehingga  berakibat terhadap  terjadinya  perbedaan  pendapatan  yang  lebih  lebar  diantara  kalangan  masyarakat tersebut. Hal tersebut berakibat kepada si kaya  semakin menjadi kaya dan si miskin menjadi miskin
Menurut  Isnowati  S.  (2007)  Hubungan  antara  kesenjangan  pendapatan  dengan pertumbuhan  ekonomi  bisa  dijelaskan  dengan  Kuznets  Hypothesis.  Hipotesis  itu  diawali dengan pertumbuhan ekonomi, yang pada awalnya naik di tingkat ketimpangan pendapatan yang  rendah  hingga  mencapai  suatu  tingkat  pertumbuhan  tertentu  yang  selanjutnya menurun. Adapun Hipotesis Kuznets tersebut bila digambarkan akan tampak seperti gambar 1 sebagai berikut:

## Koefisien Gini

## Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Gambar 1. Kurva U-Terbalik Kuznets
Gini  Ratio  merupakan  salah  satu  teknik  statistik  dalam  mengukur  ketimpangan pendapatan.  Angka  pada  Gini  Ratio  sebagai  indikator  dalam  ketimpangan  pendapatan memiliki  jarak  nilai  antara  angka  0  (nol)  dan  1  (satu).  Gini  Ratio  sama  dengan  0  (nol) menunjukan bahwa ketimpangan tersebut rendah (pemerataan sempurna) sedangkan angka 1 (satu) menunjukan bahwa sebaran ketimpangan tersebut tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut  Todaro  dalam  Heryanah  (2017)  memaparkan    ukuran  ketimpangan  dalam  tabel sebagai berikut:

## Table 2. Indikator Ketimpangan Gini Ratio
Distribusi Pendapatan Tingkat Ketimpangan Gini Ratio berkisar diantara 0,50 - 0,70 Tinggi Gini Ratio berkisar diantara 0,36 - 0,49 Sedang Gini Ratio berkisar diantara 0,20 - 0,35 Rendah
Penelitian  Huang  et  al.  (2015)  menyatakan  bahwasannya  hubungan  diantara  ekonomi dengan  ketimpangan  pendapatan  bisa  positif  dan  juga  bisa  negatif.  Pada    negara  yang berpendapatan  rendah  (low-income  developng  countries)  terdapat  hubungan  yang  negatif
antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya pada negara berpenghasilan tinggi (high-income developing countries) terdapat hubungan positif antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi (Amri K.,2017)
Investasi  atau  penanaman  modal  merupakan  pengeluaran  yang  memiliki  tujuan menambah modal dan memperoleh keuntungan pada waktu tertentu. Terpusatnya investasi hanya  pada  beberapa  daerah  akan  menjadi  faktor  yang  penyebab  terjadinya  ketimpangan pendapatan (Purbadharmaja I.,2017)Hartini N. (2017) Investasi memiliki keterkaitan dengan kelangsungan  kegiatan  ekonomi  dimasa  depan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  proses  produksi barang dan jasa meningkat yang pada gilirannya hal tersebut akan menyerap angkatan kerja. Sehingga  tenaga  kerja  mendapatkan  upah  dan  diiringi  dengan  kemampuan  daya  beli. Semakin banyaknya investasi yang digunakan guna melakukan proses produksi barang dan jasa,  yang  mana  tenaga  kerja  dapat  terserap  lebih  banyak  sehingga  terjadi  pemerataan pendapatan perkapita
Danawati  S.  (2016),  Pengeluaran  pemerintah  adalah  salah  satu  alat  bagi  pemerintah dalam  melakukan  campur  tangan  terhadap  perekonomian  yang  dianggap  paling  efektif. Pengeluaran pemerintah merupakan konsumsi pemerintah atas barang barang dan jasa yang dilakukan  oleh  pemerintah  serta  pembiayaan  yang  dilaksanakan  pemerintah  untuk kebutuhan administrasi pemerintahan serta kegiatan - kegiatan pembangunan.
Suindyah  S.  (2009)  Pengeluaran  pemerintah  ialah  seperangkat  produk  yang  dihasilkan yang  memuat  pilihan  atau  putusan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  penyediaan barang-barang  publik  dan  pelayan  terhadap  masyarakat.  Pengeluaran  pemerintah (Goverment  Expenditure)  adalah  bagian  dari  kebijakan  fiskal,  yaitu  suatu  tindakan  yang dilakukan  pemerintah  untuk  mengatur  jalannya  perekonomian  dengan  cara  menentukan besaran  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah  pada  setiap  tahunnya  yang  tercantum dalam APBN untuk skala nasional dan APBD untuk skala daerah atau wilayah.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  dipergunakan    berupa  data  panel  yang  merupakan  gabungan  antara  data  time series dan data cross section. Dengan kata lain data panel ini merupakan unit-unit individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Analisis regresi panel digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Variabel bebas meliputi PDRB perkapita, investasi domestik, pengeluaran pemerintah. Model yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut.
Yit = Log(X1it) + Log(X2it) + Log(X3it) + Uit (1)
Dimana  Yit  adalah  Ketimpangan  Pendapatan,  X1it  adalah  PDRB  perkapita,  X2it  adalah Investasi Domestik, X3it adalah Pengeluaran Pemerintah, dan Ut adalah Error Term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Hasil model regresi menunjukan Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar -0,112659 hal ini berarti  apabila  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  satu  persen  maka  ketimpangan  (Y)  akan meningkat  menurun  0,112659  persen.  Artinya  semakin  meningkatnya  pertumbuhan
ekonomi  maka  ketimpangan  pendapatan  semakin  menurun  di  Indonesia  dengan  asumsi cateris paribus
Hal  ini  dapat  diartikan  bahwasannya  dengan  meningkatnya  pendapatan  perkapita, pendistribusian  pendapatan  di  Indonesia  semakin  merata  antar  penduduk.  Fenomena tersebut  lebih  di  dominasi  penurunan  tingkat  ketimpangan  di  daerah  perkotaan  dan  dari kelompok  menengah,  kelompok  kelas  menengah  tersebut  sangat  berperan  terhadap perekonomian di Indonesia, hal ini dikarenakan kelas menengah yang merupakan konsumen utama dalam perekonomian. Hal tersebut diungkapkan data Bank Dunia sebesar 44 persen konsumsi  berasal  dari  kelas  menengah,  fenomena  tersebut  merupakan  sinyal  positif  untuk permasalahan  ketimpangan  pendapatan  yang  mana  hal  tersebut  menggambarkan menguatnya  daya  beli  masyarakat.  Selain  itu  kelas  menengah  juga  berkontribusi  terhadap pencipta  lapangan  kerja  di  Indonesia  hal  ini  dibuktikan  dengan  42  persen  menurut  usaha yang  karyawannya  digaji  datang  dari  kelas  menengah,  sehingga  penyerapan  tenaga  kerja tersebut berdampak baik terhadap pendapatan masyarakat.
Melihat  fenomena  ini  sejalan  dengan  Penelitian  ini  Arka  dan  Yasa  (2015)  yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan.  Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  telah  berhasil  menciptakan pertumbuhan  yang  tinggi  melalui  pemanfaatan  sektor-sektor  ekonomi  pada  setiap  daerah. Pertumbuhan  ekonomi  yang  dilakukan  secara  serentak  berhasil  menciptakan  dalam pemerataan  distribusi  pendapatan  sehingga  mengurangi  kesenjangan  pendapatan  tersebut. Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  Kuznets  dalam  Agusalim,  (2016)  yang  mana  teori Kuznets  tentang  hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  bernama Hipotesis  U  terbalik.  Yang  mana  Kuznets  menyatakan  bahwa  pada  awal  pertumbuhan ekonomi  ketimpangan  yang  semakin  tinggi,  namun  pada  tahap  tertentu  kesenjangan distribusi pendapatan akan menurun.

## Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.322550 0.192858 6.857639 0.0000 LOG(X1) -0.112659 0.024367 -4.623378 0.0000 LOG(X2) -0.000289 0.001228 -0.235635 0.8140 LOG(X3) 0.014035 0.006304 2.226365 0.0274

## Pengaruh Investasi Domestik Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Hasil  model  regresi  memperlihatkan  bahwa  Investasi  Domestik  (X2)  berpengaruh  negatif terhadap  ketimpangan  pendapatan  (Y)  di  Indonesia  dengan  koefisien  regresi  sebesar  - 0,000289. Hal ini berarti apabila tingkat investasi meningkat satu persen maka ketimpangan akan  turun  0,000289  persen.  Artinya  semakin  meningkat  investasi  maka  ketimpangan pendapatan semakin menurun di Indonesia dengan asumsi cateris paribus
Fenomena  ini  menggambarkan  bahwa  investasi  domestik  di  Indonesia  berhasil menurunkan  ketimpangan,  namun,  walaupun  investasi  berhasil  menurunkan  angka ketimpangan  tetapi  kontribusi  investasi  tersebut  belum  cukup  berpengaruh  dalam menurunkan  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia.  Hal  ini  di  karenakan  fokusnya pemerintah  dalam  bidang  investasi  di  Indonesia,  ditandai  dengan  fokus  pemerintah  dalam
membenahi  pelayanan  pada  bidang  penanaman  modal  baik  di  pusat  maupun  di  daerah sehingga mempermudah perizinan bagi investor di Indonesia.
Namun investasi tersebut belum efektif dalam menurunkan angka ketimpangan, karena investasi  hanya  masih  terpusat  di  daerah  yang  sudah  maju  seperti  perkotaan.  sehingga tenaga  kerja  yang  terserap  serta  manfaat  lain  dari  investasi  tersebut  juga  berbanding  lurus dengan  investasi  yang  terkonsentrasi  pada  satu  tempat.  Fenomena  tersebut  dibuktikan dengan  konsistennya  tren  sektor    penanaman  modal  dalam  negeri  pada  awal  tahun penelitian  sampai  akhir  tahun  penelitian  yang    lebih  di  dominasi  dari  sektor  industri ketimbang  sektor  pertanian.  Hal  ini  dibuktikan.  Pada  tahun  2012  industri  pengolahan manufaktur  mendapat  porsi  sebesar  54,1%  sektor  jasa  sebesar  23,8%,  dan  diikuti  dengan sektor pertambangan 11,4%. Sedangkan pada sektor pertanian seperti tanaman pangan dan perkebunan  hanya  mendapatkan  porsi  sebesar  10,4%  dan  diikuti  sektor  kehutanan  dan sektor peternakan masing-masing sebesar 0,2% dan 0,1%, dan sektor perikanan merupakan sektor paling kecil hanya sebesar 0,0%.
Trend realisasi penanaman modal dalam negeri ini tidak banyak berubah dari awal tahun penelitian sampai dengan akhir tahun penelitian seperti pada tahun 2017 yang mana sektor industri  manufaktur  dan  jasa  masih  menjadi  sektor  yang  paling  diminati  penanam  modal dalam  negeri,  hal  ini  dibuktikan  masing-masing  menyumbang  sebesar  37,5%  dan  45,8% diiringi  dengan  sektor  pertambangan  sebesar  10,2%.  Sedangkan  pada  sektor  tanaman  dan dan  perkebunan  6,2%  diikuti  dengan  sektor  peternakan  0,3%,  Perikanan  dan  sektor kehutanan  masing-masing  hanya  sebesar  0,0%.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwasannya penanaman  modal  dalam  negeri    yang  lebih  didominasi  sektor  industri,  sedangkan penanaman  modal  pada  sektor  agrikultur  masih  tertinggal,  dimana  sektor  agrikultur merupakan sektor mayoritas masyarakat bekerja. Lebih banyaknya minat investor menanam modal  di  sektor  industri  ketimbang  pada  sektor  agrikultur  ini  adalah  penyebab  yang membuat  kurang  optimalnya  peran  penanaman  modal  dalam  negeri  dalam  menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Penelitian  ini  sejalan  dengan    Khoir  Akfini  Didia  (2016)  yang  menyatakan  bahwa investasi  berpengaruh  negatif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan. Hasil  penelitian  tersebut  mengungkapkan  penyebabnya  adalah    peran  pemerintah  dalam memicu tumbuhnya investasi di daerah masih perlu ada peningkatan lagi yang dikemudian hari  akan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  dapat  mengurang  kesenjangan pembangunan
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  Fitrah  dan  Nugroho  (2018)  yang  menyatakan  bahwa investasi  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan. Hal  ini  dikarenakan  permintaan  terhadap  modal  investasi  rendah  pada  daerah-daerah dimana  perkembangannya  yang  sangat  lamban  hal  ini  sebagai  dari  akibat  rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung semakin merendah

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Hasil  model  regresi  memperlihatkan  bahwa  Pengeluaran  Pemerintah  (X3)  berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,014035.  Hal  ini  berarti  apabila  tingkat  pengeluaran  pemerintah  meningkat  satu  persen maka  ketimpangan  akan  naik  0,014035  persen.  Artinya  semakin  meningkat    pengeluaran pemerintah maka ketimpangan pendapatan semakin meningkat di Indonesia dengan asumsi cateris paribus
Pada  tahun  2012  belanja  pegawai  hanya  sebesar  19,58  %  diiringi  pada  tahun  2013 mengalami  penurunan  sebesar  19,49  %  dan  kembali  mengalami  peningkatan  pada  tahun
2014 sebesar 20,25%. Namun pada sektor subsidi dan bantuan sosial pada tahun 2012 yaitu sebesar  34,28  %  dan  7,48%  untuk  tahun  2012  dan  pada  tahun  2013  subsidi  31,22%  dan bansos 8,10% dan pada tahun 2014 sebesar 32,57 dan 8,14% yang artinya pemerintah masih fokus dalam aspek pemerataan dalam penggunaan dananya.
Namun  pada  tahun  2015  belanja  pegawai  naik  menjadi  23,76%  diiring  tahun  2016 sebesar  26,44%  dan  tahun  2017  sebesar  24,9%  namun  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan sektor subsidi yang anjlok. Sektor subsidi hanya mendapat porsi sebesar 15,72 % dari yang sebelumnya mencapai angka 32,57% dan terus menurun sampai tahun 2017 sampai sebesar 12,4 % sedangkan untuk dana bantuan sosial yang tidak banyak mengalami kenaikan namun mengalami penurunan porsi pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 4,30%. Sedangkan laju pengeluaran  pemerintah  di  sektor  publik  mengalami  penurunan  di  tahun  2015  sebesar  - 1,68% dan yang terbesar di tahun 2016 sebesar -2,47%.
Dalam  hal  ini  faktor  yang  mempengaruhi  arah  kebijakan  pemerintah  adalah  terjadinya pergantian kekuasaan di tahun 2014 sehingga arah kebijakan pemerintah dari pemerintahan sebelumnya  dapat  dirasakan  pada  tahun  pertengahan  tahun  penelitian.  Hal  ini menggambarkan  tidak  cermatnya  pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan  sehingga pengeluaran pemerintah lebih cenderung memperparah ketimpangan. Selain itu pada tahun penelitian  juga  banyak  praktik  penyelewengan  dana,  contohnya  seperti  dana  desa,  seperti pemotongan  anggaran  dan  pekerjaan  fiktif  yang  berakibat  pada  pemanfaatan  dana  guna pemerataan  pembangunan  yang  semestinya  didapat  oleh  desa  tersebut  tidak  efektif  atau sama sekali tidak dirasakan.
Penelitian ini sejalan dengan Danawati dkk (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Hal  ini dikarenakan  pengeluaran  pemerintah  belum  mampu  menurunkan  tingkat  ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Pengeluaran yang tergolong dalam belanja sektor publik yang  mustinya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  dapat  menurunkan ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pengeluaran  pemerintah  belum  sepenuhnya  terjangkau  atau  dinikmati  oleh  masyarakat secara langsung
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  Wahyuni  dkk  (2014)  yang  mengungkapkan  bahwa pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  yang  mana  pengeluaran pemerintah  hanya  membuat  ketimpangan  semakin  timpang,  hal  ini  karena  pemerintah hanya  fokus  meningkatkan  anggaran  tetapi  tidak  diiringi  dengan  alokasi  pengelolaan pengeluaran  pemerintah  tepat  sasaran  terutama  pada  rakyat  miskin  yang  tidak  merasakan program-program pemerintah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  estimasi  menggunakan  analisis  regresi  panel  untuk  melihat  pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Indonesia.  Artinya,  semakin  meningkat  pertumbuhan  ekonomi  maka ketimpangan  pendapatan  akan  menurun  dan  begitupun  sebaliknya.  Selanjutnya  pada  hasil estimasi,  investasi  domestik  berpengaruh  negatif  namun  tidak  signifikan  terhadap ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia.  Artinya  semakin  meningkat  investasi  maka ketimpangan pendapatan akan menurun dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya Pengeluaran pemerintah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di
Indonesia.  Artinya  semakin  meningkat  pengeluaran  pemerintah  maka  ketimpangan pendapatan juga akan semakin meningkat dan begitupun sebaliknya.
Hasil  estimasi  menjelaskan  bahwa  Pertumbuhan  ekonomi,  investasi,  dan  pengeluaran pemerintah secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di  Indonesia.  Artinya  setiap  perubahan  yang  terjadi  pada  variabel  bebas  seperti  pdrb perkapita,  investasi  domestik  dan  pengeluaran  pemerintah  akan  berpengaruh  terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
Penelitian  ini  membahas  pengaruh  antara  pertumbuhan  ekonomi,  investasi  dan pengeluaran  pemerintah  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Sehingga  disarankan  agar pemerintah  terus  mampu  menjaga  konsistensi  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi dalam wujud perbaikan pendapatan perkapita dan diiringi dengan pemerataan pendapatan pada  masyarakat.  Diantaranya  dengan  fokus  pemerintah  kepada  daerah-daerah  yang pendapatan perkapita masih rendah terutama pada daerah yang masih tertinggal.
Selanjutnya  Pemerintah  disarankan  mampu  membuat  kebijakan  dalam  pembangunan investasi  yang  merata  antar  sektor.  Melihat  adanya  permasalahan  ketimpangan  pada penanaman  modal  dalam  negeri  diantara  sektor  industri  dengan  sektor  pertanian.  Hal  ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia yang bekerja pada sektor agrikultur, sehingga penanaman  modal  yang  merata  antar  sektor  akan  berdampak  optimal  dalam  mengatasi ketimpangan pendapatan.
Pemerintah  juga  lebih  cermat  dalam  melakukan  penyusunan  anggaran  dan memprioritaskan  anggaran  terutama  pada  sektor-sektor  perekonomian  masyarakat  seperti sektor  pendidikan  dan  kesehatan    dan  juga  memperhatikan  sektor  kesejahteraan  rakyat seperti subsidi dan bantuan sosial sehingga dana tersebut efektif dalam membangun sumber daya  manusia  dan  disarankan  hal  tersebut  dilakukan  pada  daerah-daerah  yang  PDRB perkapita  nya  masih  rendah  dan  tepat  pada  sasaran  dan  tidak  terjadi  miss  alokasi  agar sumber  daya  manusia  pada  daerah  tersebut  tidak  kalah  dengan  daerah  yang  sudah  maju, sehingga  tidak  terkonsentrasi  pada  daerah  yang  sudah  maju  saja  guna  memperkecil ketimpangan pendapatan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Alhudori,M.Sudirman.(2018). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Jurnal Of Economics and Business. Vol 2 No.1 Arsyad, Lincolin. (2004). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN. Danawati,Sri,  I  K.G.  Bandesa,  dan  Made  Suyana  Utama.  (2016).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah dan  Investasi  Terhadap  Kesempatan  Kerja,  Pertumbuhan  Ekonomi  Serta  Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 5 No.7
Damanik,  Anggiat  Mugabe,  Zulgani  dan  Rosmeli.  Faktor-Faktor  yang  Memperngaruhi  Ketimpangan Pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah. Vol 7 No.1
Didia,  Khoir  Akfini.  Analisis  Ketimpangan  Pembangunan  di  Kawasan  Kedungsepur.  Economic Development Analysis Journal. Vol 5 No.1
Ekananda, Mahyus. 2016. Analisis Ekonometrika Data Panel. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Hanum, Nurlaila. Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Langsa (Studi Kasus Gampong Matang Seulimeng). Jurnal Samudra Ekonomika. Vol 2 No.2
Hartini, Nita Tri. Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol 6 No.6
Heryanah. Kesenjangan Pendapatan di Indonesia Studi Empiris berdasarkan Susenas 2008, 2011 dan 2013. Jurnal BPPK. Vol 10 No.2
Islami,  Fitrah  Sari  dan  Nugroho  SBM.  Faktor-Faktor  yang  Mmepengaruhi  Ketimpangan  Wilayah  di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Media Ekonomi dan Manajemen. Vol 33 No.1
Isnowati, Sri. Pengujian Hipotesis Kuznets di Wilayah Pembangunan  I  Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol 14 No.1
Iswanto,  Denny.  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Kabupaten/Kota    dan  Pertumbuhan  Ekonomi    di Provinsi Jawa Timur. Signifikan. Vol 4 No.1
Jhingan, M.L. 2008. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Maidar, Rosti, Raja Masbar dan Muhammad Nasir. Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar
Kabupaten di Provinsi Aceh Periode 2002-2015. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Vol 4 No.1
Syafri,  Aufa  Nadya.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendidikan,  dan  Pengangguran  Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. Media Ekonomi. Vol 27 No.1
Nugroho,  Budi  Satrio.  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan  Antar  Kecamatan.
Journal of Economics and Policy. Vol 7 No.1
Nurlina,  dan  T.  Muhammad  Iqbal  Chaira.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh. Jurnal Samudra Ekonomika. Vol 1 No.2
Pambudi, Eko Wicaksono dan Miyasto. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan
Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi (Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah. Diponegoro Journal Of Economics. Vol 2 No.2
Purbadharmaja, Ida  Bagus Putu, Diah Pradnyadewi  T. Pengaruh  IPM, Biaya Infrastruktur,  Investasi dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Ketimpangan  Distribusi  Pendapatan  di  Provinsi  Bali.  E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol 6 No.2
Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis. Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan. Vol 8 No.1
Rukmana,  Indra.  Pengaruh  Disparitas  Pendapatan,  Jumlah  Penduduk  Dan  Inflasi  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Jawa  Tengah  Tahun  1984-2009.  Economic  Development  Analysis Journal. Vol 1 No.1
Sitaniapessy,  Harry  A.P.  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  PDRB  dan  PAD.  Jurnal Economia. Vol 9 No.1
Sjufri,  Muchlis,  Muh.  Almunawir  Mirsan,  Nasir  Hamzah.  Pengaruh  Investasi,  PDRB  perkapita,  dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal.Vol 2 No.2
Suindyah,Sayekti.  (2011).  Pengaruh  Investasi,Tenaga  Kerja  dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Vol 15 No.4
Wahyuni, I Gusti Ayu Putri,Made Sukarsa dan Nyoman Yuliarni. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan  Investasi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesenjangan  Pendapatan  Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol 3 No.8