MENGENALI ISU AKUNTABILITAS MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI PROVINSI PAPUA
Cornelia D. Matani corrymatani@gmail.com Novalia H.Bleskadit novalia.bleskadit@gmail.com

## Abstract
The study aims to identify issues of accountability  for  school operational assistance  (BOS) in Papua Province. This study using a qualitative approach, namely content analysis. Content analysis  is used to analyse the audited Regional Government Financial Reports (LKPD) and the Audit Results Report (LHP) as well as literature review of government regulations regarding BOS Funds. Based on the data analysis in 2019, the majority of audit findings in 22 of 29 regencies in Papua including the provincial government  were  related  to  mismanagement  of the  BOS  fund.  Planning  issues  such  as  the  schools did  not  prepare  their  budget  work  plans.  Thus,  the  school  budget  work  plans  not  budgeted  in  the goverment Local  Education  Agency.  As  the  result,  The  BOS  Fund  were  not  reported  in  the  regional revenue and expenditure budget (APBD). The organizing issues such as there were no management team decision letters for the management team, no proper recording of assets, bookkeeping erors, no records of bank interests and administration fees as well as taxes charged on the bank accounts. The reporting issues that there were no expenditures otorisation letters and less orderly administrations for the disbursement requests. Therefore, the reporting of the BOS Fund in the LKPD were not  properly disclosed.  The schools’  accountability report was also a problem because schools fail to submit the BOS  Fund  report  in  time.  This  study  shed  light  to  accountability  issues  of  BOS  Fund  mangement. Thus,  the  governments  need  to  design  practical  assistance  such  as  budget  and  financial management training for these schools management teams.
Keywords: Accountability, School Operational Assistance Fund, Papua

## PENDAHULUAN
Pemerintah pusat dalam rangka desentralisasi mentransfer kewenangan dan diikuti  oleh  transfer  dana  kepada  pemerintah  daerah.  Transfer  dana  pemerintah  ke daerah berupa dana perimbangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari  pendapatan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nasional  (APBN)  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan Desentralisasi.  Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus.  Selain  itu,  dana  transfer  lain  juga diberikan  seperti  Dana  Otonomi  Khusus,  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  Dana Kapitasi  JKN  serta  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  Dana  perimbangan
diberikan kepada daerah guna menopang pelimpahan kebutuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi sedang dana transfer lain diberikan dalam rangka kekhususan  dan  mendorong  percepatan  pembangunan  bagi  sektor-sektor  dasar prioritas pemerintah.
Penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan desentralisasi fiskal berupa dana  transfer  telah  banyak  disoroti  (Salle,  2020).  Dampak  desentralisasi  fiskal  ini terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan,  tingkat  pertumbuhan,  distribusi pendapatan,  maupun  atas  peningkatan  layanan  dasar  seperti  kesehatan  dan pendidikan.  Salle  (2020)  meneliti  tentang  akuntabilitas  dana  desa  pada  provinsi Papua. Studi yang mengungkapkan tentang akuntabilitas dan transparansi dari dana desentralisasi  ini  masih  minim  terutama  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  di Papua.
Dana  BOS  yang  diberikan  kepada  sekolah  juga  termasuk  dalam  mandat aturan  yang  harus  diungkapkan  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD).  Meskipun  dana  ini  ditransfer  saat  ini  sudah  diatur  langsung  kerekening sekolah  (Juknis  Dana  BOS  2019),  aturan  pemerintah  mengintergrasikan  proses pengungkapannya  melalui  Laporan  Keuangan  yang  tidak  terpisahkan  dari  LKPD. Penelitian dana BOS saat ini meneliti tentang efektivitas dana BOS dari sisi satuan pendidikan  terhadap  aktor-aktor  kunci  pelaksana  seperti  kepala  sekolah.  Penelitian ini  melihat  kepada  sisi  akuntabilitas  pengungkapan  dalam  pelaporan  dana  BOS dalam  LKPD  29  Kabupaten/Kota  di  Papua.  Pengungkapan  LKPD  meliputi pengungkapan wajib dan sukarela. Semakin banyak yang diungkapkan dalam LKPD semakin  baik  dalam  menyediakan  informasi  kepada  publik  mengenai  akuntabilitas dan  transparansi  dana  tersebut.  Pengungkapan  wajib  seperti  yang  diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dana  BOS  telah  diterima  sejak  tahun  2005  satuan  pendidikan  dari  pusat sampai  daerah.  Sekolah-sekolah  di  Papua  juga  mendapatkan  dana  BOS  mulai sekolah  dasar  sampai  sekolah  menengah.  Jumlah  uang  publik  yang  mengalir kesekolah  secara  langsung  ini  diharapkan  mampu  berkontribusi  riil  terhadap peningkatan  pendidikan  dan  peningkatan  angka  partisipasi  sekolah.  Berdasarkan data  Badan  Pusat  Statistik  dalam  Provinsi  Papua  dalam  Angka  2019  menunjukan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD adalah 79,09, SMP 57,09 dan SMA/K  sebesar  44,31.    Akuntabilitas dana BOS memegang  peranan penting  untuk menjamin  operasional  sekolah  yang  lancar  bagi  satuan  pendidikan  dalam melaksanakan  fungsinya  yang  pada  akhirnya  juga  akan  meningkatkan  APM  di Papua.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  hendak  meneliti mengenai akuntabilitas  dana BOS  yang  ditinjau  dari  LKPD  di  seluruh  Kabupaten  dan  Kota  yang  ada  di  Provinsi Papua.  Penelitian  mengenai  akuntabilitas  ini  menjadi  salah  satu  informasi  dalam pengungkapan  penyalahgunaan  dan  korupsi  dana-dana  desentralisasi  antara pemerintah  daerah  maupun  entitas  seperti  kampung,  puskesmas  dan  sekolah- sekolah di Papua.
Dari  uraian  latar  belakang,  rumusan  permasalahan  penelitian  ini  adalah bagaimana  isu  akuntabilitas  manajemen  dana  BOS  pada  29  Kabupaten/Kota  di Provinsi Papua?

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori stewardship merupakan teori yang menghubungkan dua pihak principal (pemilik)  dan  steward  atau  manajer  yang  berlaku  sesuai  dengan  kepentingan principal  (Davis  et.al,  1997)  dalam  Ghozali  (2020).  Stewards  berperilaku  sesuai dengan  kepentingan  principal  dengan  basis  percaya  bahwa  dengan  bekerja
memajukan  organisasi  maka  kebutuhan  personal  akan  terpenuhi  sehingga  lebih mementingkan  kepentingan  pemilik.  Pemerintah  dalam  hal  ini  sampai  pada  entitas penerima  dana  BOS  selaku  stewards  akan  berperilaku  sesuai  kepentingan  publik yang sesuai aturan yang berlaku.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  Laporan  Keuangan pemerintah merupakan laporan mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah menilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, menilai keadaan keuangan, mengevaluasi  efektifitas  dan  efisiensi  serta  tingkat  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan.  Pemerintah  melaporkan  aktivitas  keuangan  dan  kinerjanya melalui LKPD untuk kepentingan:
1)  akuntabilitas,  yaitu  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya yang dipercayakan publik.
2)  manajemen,  yaitu  menyediakan  sumber  informasi  dalam  membantu pemerintah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
3)  transparansi, menyediakan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dengan terbuka dan menyeluruh.
4)  keseimbangan  antar  generasi,  yaitu  mengetahui  keseimbangan  penerimaan dan pengeluaran pemerintah apakah generasi akan mendatang menanggung konsekuensi atas tindakan ekonomi yang ditempuh.
5)  evaluasi  kinerja,  yaitu  dalam  hal  kinerja  pemerintah  apakah  sumber  daya telah dikelola dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.
Adapun LKPD terdiri dari:
1)  Laporan  Realisasi  Anggaran,  menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi,  dan pemakaian  sumber  daya  keuangan  yang  dikelola  oleh  pemerintah pusat/daerah,  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dan realisasinya didalam suatu periode pelaporan.
2)  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  menyajikan  informasi  kenaikan maupun  penurunan  Saldo  Anggaran  Lebih  pada  tahun  pelaporan  dengan membandingkan pada tahun sebelumnya.
3)  Neraca, memberikan gambaran atas posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4)  Laporan  Operasional,  menyajikan  sumber  daya  ekonomi  yang  menambah ataupun  mengurangi  ekuitas  serta  penggunaannya  pada  suatu  periode pelaporan.
5)  Laporan  Arus  Kas,  menyajikan  informasi  kas  dalam  kaitannya  dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal kas, penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
6)  Laporan  Perubahan  Ekuitas,  menyajikan  informasi  kenaikan  atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumya.
7)  Catatan  atas  Laporan  Keuangan,  mengungkapkan  penjelasan  naratif  atau rincian  dari  angka-angka  yang  ada  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas serta mencakup infomasi kebijakan akuntansi dan informasi relevan lain.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus.  Studi  kasus  menjadi media  dalam  menggali  menggali  pemahaman  lebih  dalam  atas  fenomena  entitas dalam  pemerintah  menerapkan  akuntansi  guna  peningkatan  akuntabilitas. Pendekatan  deskriptif  kuantitatif  didisain  untuk  menjelaskan  apa  dan  bagaimana sebuah  fenomena  terjadi.  Menggunakan  analisis  content  terhadap  berbagai dokumen sekunder seperti:
1.  Laporan  Hasil  Temuan  (LHP)  BPK  1  tahun  pengamatan  yaitu  tahun  2019 yang terdiri dari 3 buku yaitu: Buku I yaitu tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas  LKPD,  Buku  II  tentang  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Sistem Pengendalian  Internal dan  Buku  III  tentang  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas
Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berjumlah 87 dokumen.
2.  Standar Akuntansi Pemerintahan No 3 tentang Laporan Arus Kas
3.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No  3  Tahun  2019  tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
4.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No  31  Tahun  2019  tentang Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah  Afirmasi  dan  Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.
5.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No  35  Tahun  2019  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Objek yang diteliti adalah dana BOS yang diterima dan dikelola oleh sekolah- sekolah  di  29  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  melalui  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  yang  telah  diaudit  oleh BPK  dan  Laporan  Hasil  Temuan  (LHP) BPK  tahun  2019.  Satu  LHP  yaitu  dari  pemerintah  Kabupaten  Waropen  tidak didapatkan sehingga data penelitian yang dianalisis yaitu berasal dari 27 Kabupaten, 1 Kota dan 1 pemerintah provinsi.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu data yang bersumber dari pihak lain dalam hal ini dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Terdapat 87 dokumen yang  perlu  dianalisis  dari  LHP  BPK  selama  1  tahun  pengamatan.  Tahun pengamatan  dibatasi  disebabkan  beberapa  pemerintah  daerah  belum  memasukan data Dana BOS dalam pelaporannya di awal-awal pelaporan saat penerimaan dana BOS.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  analisis konten  (content  analysis).  Content  analysis  telah  banyak  digunakan  dalam penelitian  akuntansi  untuk  memperoleh  informasi  dalam  praktik  pelaporan- pelaporan  akuntansi  ( Steenkamp  &  Northcott,  2007;  Milne  &  Adler,  1999;  Salle,
2020).  Steenkamp  &  Northcott  (2007)  mendefinisikan  content  analysis  sebagai  “ a systematic method of categorising and analysing the content of texts ”.  Salle (2020) mengutip  Hsieh  and  Shannon  (2005)  menyarankan  3  pendekatan  dalam menggunakan analisis  content  yaitu  konvensional,  terarah  (directed)  dan  summatif. Metode  konvensional  dilakukan  dengan  menganalisis  dan  mengkategorikan informasi  kedalam  konsep  atau  kontruk  dengan  cara  membuat  pengkodean  yang diambil  dari  teks  dalam  data.  Pendekatan  kedua  yaitu  pendekatan  terarah  diawali dengan  melakukan  analisis  dengan  memilih  konsep  dari  teori-teori  atau  temuan- temuan  penelitian  yang  kemudian  menjadi  dasar  dalam  pengkodean.  Pendekatan ketiga  adalah  analisis  konten  sumatif  yang  meliputi  perhitungan  dan  perbandingan konten kemudian penginterpretasian konteks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  merupakan  dana  yang  diberikan pemerintah  kepada  satuan  pendidikan  guna  menunjang  proses  belajar  mengajar disekolah.  Terdapat  3  jenis  dana  BOS  yaitu  BOS  Reguler,  BOS  Afirmasi  dan  BOS Kinerja.  BOS  Reguler  adalah  program  pemerintah  pusat  untuk  penyediaan pendanaan  biaya  operasi  personalia  dan  nonpersonalia  bagi  Sekolah  yang bersumber  dari  dana  alokasi  khusus  nonfisik.  BOS  Reguler  bertujuan  untuk membantu  biaya  operasional  penyelenggaraan  pendidikan  di  Sekolah.  Bantuan Operasional  Sekolah  Afirmasi  adalah  program  pemerintah  pusat  yang  dialokasikan bagi  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  berada  di  daerah  tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar  dan  menengah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  di  daerah  tertinggal,
terdepan,  dan  terluar.  Bantuan  Operasional  Sekolah  Kinerja  adalah  program Pemerintah  Pusat  yang  dialokasikan  bagi  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah yang  dinilai  berkinerja  baik  dalam  menyelenggarakan  layanan  pendidikan. Pemberian  BOS  Kinerja  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  pembelajaran  pada satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah daerah,  sebagai  bentuk  penghargaan  atas  kinerja  baik  dalam  menyelenggarakan layanan  pendidikan.  Satuan  Pendidikan  yang  ditetapkan  sebagai  Penerima  BOS Afirmasi tidak dapat ditetapkan sebagai penerima BOS Kinerja. Alokasi BOS Kinerja dan  BOS  Afirmasi  tidak  dapat  digunakan  untuk  membiayai  belanja  yang  sudah dibiayai  oleh  sumber  lain.  Berikut  Penerimaan  dana  BOS  pada 29  Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2019 seperti pada Gambar 4.1 yaitu:

## Gambar 4.1 Penerimaan Dana BOS di 28 Kab/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2019 (Dalam Milyar)

## Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2019
Dari Gambar diatas, dapat dilihat bahwa penerima dana BOS terbesar ditahun 2019 adalah  Kabupaten  Yahukimo  yaitu  33,61  Milyar  dan  diikuti  dengan  Kabupaten Merauke  31,93  Milyar,  Kabupaten  Jayawijaya  dengan  27,43  Milyar  dan  Kota Jayapura  sebesar  Rp  24,96  Milyar.  Sedangkan  Kabupaten  Mamberamo  Tengah mendapatkan penerimaan dana BOS dengan jumlah yang terendah yaitu 3,92 Milyar
11.12 18.90 22.87 6.41 15.88 24.96 5.07 7.96   7.62 13.60 13.14 3.92 13.34 31.93 23.88 19.63 5.22   4.66   5.48 10.48 33.61 25.02 9.40 4.04 6.68 9.37 6.75 27.43
ditahun  2019.  Dari  data  ini  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  dana  yang  dikelola  untuk dana BOS cukup signifikan.
Gambar 4.2 Jumlah Item Temuan Dana BOS dalam LHP Tahun 2019
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, 2019
Pengelolaan  keuangan  dana  BOS  masih  belum  optimal  di  Provinsi  Papua. Hal  ini  seperti  terlihat  pada  Gambar  4.2  dari  28  Kabupaten/Kota  sebanyak  22  atau 76% pemerintah daerah di provinsi Papua temuan dana BOS menjadi item temuan BPK  dalam  pemeriksaan.  Ini  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  BOS  masih belum  tertib  dihampir  semua  pemerintah  daerah  di  provinsi  Papua.  Pada  Gambar 4.3  jumlah  item  temuan  terkait  pengelolaan  dana  BOS  beragam  mulai  dari  yang terbanyak  yaitu  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  sebanyak  8  item  temuan,
Kabupaten  Boven  Digul  dan  Puncak  Jaya  dengan  jumlah  6  item  temuan.  Total temuan terkait Dana BOS pada Laporan Hasil Pemeriksaan adalah 71 item temuan.
Gambar 4.3 Jumlah Item Temuan Dana BOS dalam LHP Tahun 2019
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, 2019
22, 76% 7, 24% Ada temuan Tidak ada temuan
2 0 2 0 3 2  2  2 5 0  0 8 3 2 4 3 1 6 4 3 2 1 6 4 5 0  0  0 1 0

## Isu Akuntabilitas Manajemen Dana BOS
Beberapa  permasalahan  pengelolaan  dana  BOS  di  Provinsi  Papua  yaitu  seperti pada Gambar 4.4 berikut ini:

## Gambar 4.4 Jenis Permasalahan Dana BOS menurut LHP Tahun 2019
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, 2019
Permasalahan  terkait  pengelolaan  dana  BOS  pada  temuan  BPK  pada  aspek perencanaan  sampai  dengan  pelaporan.  Dalam  hal  perencanaan  penganggaran merupakan  isu  yang  mendominasi  yaitu  sebanyak  14  item  dan  berturut-turun permasalahan ketidaksesuaian SPB, SP2B, belum adanya penetapan rekening dan bendahara  serta  belum  adanya  pertanggungjawaban  yaitu  masing-masing  13  item temuan. Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan dana BOS belum sesuai ketentuan mulai  dari  penganggaran  sampai  dengan  pelaporannya  dihampir  semua Kabupaten/Kota di provinsi Papua.
13 12 2 13 3 1 13 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 KETIDAKSESUAIAN SP2B, SPB KESALAHAN PENCATATAN & PEMBUKUAN … PENDAPATAN BUNGA BELUM PERTANGGUNGJAWABAN PENCATATAN ASET TIM MANAJEMEN DANA BOS REKENING DAN SK BENDAHARA BELUM PENGANGGARAN DAN TIDAK SESUAI
Tabel 4.1 Isu: Penganggaran Dana BOS menurut Pemerintah Daerah di

## Provinsi Papua Tahun 2019
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, 2019
Isu  yang  pertama  terkait  penganggaran  dana  BOS  yaitu  dana  BOS  belum dicatat dalam mekanisme penganggaran pemerintah daerah sesuai ketentuan yang diatur  dalam  peraturan.  Beberapa  pemerintah  daerah  belum  memasukan  dalam pengakuan  penerimaan  dan  belanja  dana  BOS  pada  dokumen  perencanaan penganggaran pada APBD. Misalnya Kabupaten Keerom, Tolikara, Deiyai, Dogiyai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Puncak, dan Mamberamo Raya. Terdapat juga beberapa  yang  telah  mencatat  tetapi  belum  sesuai  dengan  ketentuan  seperti kesalahan pencatatan dan penggunaan akun.  Misalnya Kabupaten Mimika, Nabire, Sarmi, Boven Digul, Intan Jaya dan Provinsi Papua.
No Kab/Kota Temuan 1 Keerom Pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS TA 2019 belum disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 2 Tolikara Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD maupun APBD-P TA 2019 3 Deiyai Pemerintah Kabupaten Deiyai Belum Menganggarkan Pendapatan dan Belanja Dana BOS Dalam APBD TA 2019 4 Dogiyai Pendapatan dan Belanja Dana BOS tidak Dianggarkan dalam APBD TA 2019 5 Peg. Bintang Dana BOS tidak dianggarkan dalam APBD dan APBD-P TA 2019 6 Mimika Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS Belum Sesuai Ketentuan 7 Nabire Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS TA 2019 Tidak Sesuai Ketentuan, 8 Puncak Jaya Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD 9 Puncak Dana BOS Tidak Dianggarkan Dalam APBD dan Perubahan APBD TA 2019 10 Sarmi Pendapatan dan belanja dana BOS belum dianggarkan pada APBD TA 2019 sebesar Rp5.913.928.892 11 Boven Digul Penganggaran Belanja Dana BOS Tidak Dirinci per Sekolah dan per Jenis/Objek Belanja 12 Intan Jaya Belanja BOS Tidak Seluruhnya Dianggarkan pada APBD 13 Mamberamo Raya Dana BOS belum dianggarkan dalam APBD 2019 dan belum disajikan dalam Laporan Operasional 14 Provinsi Papua Kesalahan penganggaran penyaluran Dana BOS SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dalam Belanja Hibah di SKPKD
Tabel 4.2 Isu: Belum Dipertanggungjawabkan Dana BOS menurut Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Tahun 2019
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, 2019
Isu selanjutnya yaitu dalam pertanggungjawaban yang belum dilaporkan oleh pemerintah daerah atas penggunaan dana BOS. Terdapat  lebih dari 13 Kabupaten yang  memiliki  kendala  pengeluaran  dana  BOSnya  belum  dipertanggungjawabkan. Misalnya  Kabupaten  Tolikara,  Pegunungan  Bintang,  Mamberamo  Tengah,  Mappi, Merauke,  Mimika,  Nabire,  Puncak  Jaya,  Puncak,  Yahukimo,  Biak  Numfor,  Boven Digul  dan  Intan  Jaya.  Kendala  yang  dihadapi  adalah  sekolah  belum  memasukan laporan  pertanggungjawaban  sampai  dengan  periode  pelaporan.  Hal  ini  juga memicu  adanya  koreksi  yang  dilakukan  pemerintah  atas  pencatatannya  ditahun berikutnya baik koreksi lebih ataupun kurang bayar atas belanja dana BOS setelah pertanggungjawaban diterima.
No Kab/Kota Temuan 1 Tolikara Pengeluaran Dana BOS TA 2019 sebesar Rp1.424.560.000,00 belum dipertanggungjawabkan 2 Peg. Bintang Kas di bendahara dana BOS TA 2019 belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 171.413.750 3 Peg. Bintang Kas di bendahara dana BOS sebesar Rp 5.878.508.579 belum dipertanggungjawabkan 4 Mamberamo Tengah Satu SMP belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban belanja sebesar Rp56.000.000,00 5 Mappi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Reguler Belum Sepenuhnya Disampaikan Sekolah Penerima Dana BOS 6 Merauke Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tidak Tertib 7 Mimika Pertanggungjawaban Dana BOPDA Belum Tertib 8 Nabire Pengeluaran Dana BOS TA 2019 Sebesar Rp1.445.920.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan 9 Puncak Jaya Sekolah belum menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS TA 2019 10 Puncak Realisasi Belanja Dana BOS Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp5.019.114.050 11 Yahukimo Penggunaan dana BOS TA 2019 sebesar Rp19.975.486.389,00 pada 133 sekolah belum dipertanggungjawabkan 12 Biak Numfor Belanja yang Bersumber dari Dana BOS Sebesar Rp11.056.971.412,00 Belum Dipertanggungjawabkan 13 Boven Digul Sepuluh Sekolah Penerima Dana BOS Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS 14 Intan Jaya Pengeluaran Dana BOS TA 2019 Sebesar Rp1.393.240.000,00 Belum Dipertanggungjawabkan
Tabel 4.3 Isu: Kesesuaian SPB, SP2B menurut Pemerintah Daerah di Provinsi Papua Tahun 2019
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, 2019
Masih  terdapat  juga  beberapa  pemerintah  daerah  yang  menyalurkan  dana BOS  dengan  mekanisme  yang  tidak  sesuai.  Dalam  hal  mekanisme  permintaan belanja  dana  BOS  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Petunjuk  Teknis Bantuan  Operasional  Sekolah  Reguler.  Permintaan  diajukan  dengan  dokumen seperti  SPB,  SP2B  dan  SP3B  sehingga  pencatatan  atas  belanja  dapat  diketahui oleh Dinas Pendidikan dan SKPKD. Temuan ini masih ada di beberapa pemerintah daerah  seperti  Kabupaten  Jayapura,  Mamberamo  Tengah,  Mappi,  Mimika,  Nabire, Nduga,  Puncak  Jaya,  Sarmi,  Yahukimo,  Boven  Digul,  Intan  Jaya  dan  Mamberamo Raya.
No Kab/Kota Temuan 1 Kab. Jayapura Penetapan SP2B dan SPB Dana BOS Sebesar Rp15.944.562.538,00 Belum Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi 2 Mamberamo Tengah Pengesahan dan penyajian belanja dana BOS sebesar Rp4.709.320.000,00 tidak sesuai ketentuan. 3 Mappi Pendapatan dan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tidak Dicatat Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) 4 Mimika Tata Cara Penerbitan Nilai SP2B dan Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS Reguler Belum Sesuai Ketentuan 5 Nabire Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS Tidak Dibuatkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja dan Surat Pengesahan Belanja, 6 Nduga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Tidak Mengesahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS 7 Puncak Jaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak membuat Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sehingga Pendapatan dan Belanja Dana BOS belum Disahkan 8 Sarmi Pengeluaran Dana BOS belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.382.346.356 9 Sarmi SP3B disusun oleh BPKAD dan belanja dana BOS belum disahkan melalui SP2B sebesar Rp110.380.600 10 Yahukimo Penggunaan dana BOS TA 2019 sebesar Rp35.771.824.312,21 tidak disahkan melalui mekanisme SP2B dan SPB 11 Boven Digul Pencatatan Realisasi Belanja Dana BOS Tidak Melalui Mekanisme SP2B dan SPB 12 Intan Jaya Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS Tidak Dibuatkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja dan Surat Pengesahan Belanja 13 Mamberamo Raya Dinas Pendidikan belum menerbitkan Surat Pemohonan pengesahan Belanja (SP2B)
Tabel 4.4 Isu: Penetapan Rekening, Penetapan Bendahara Dana BOS dan Pungutan pada Rekening menurut Pemerintah Daerah di Provinsi Papua
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, 2019
Dalam  hal  pelaksanaan,  penyaluran  dana  BOS  yang  langsung  ke  rekening sekolah  ternyata  masih  belum  dilakukan  penetapan.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan penetapan  bendahara  pengelola  dana  BOS  yang  belum  dilakukan.  Beberapa pemerintah  daerah  seperti  misalnya  Kabupaten  Tolikara,  Pegunungan  Bintang, Mamberamo Tengah, Merauke, Puncak, Boven Digul, Intan Jaya, dan Mamberamo Raya.  Juga  terdapat  ketidaksesuaian  jenis  rekening  dana  BOS  pada  sekolah menggunakan  rekening  tabungan  sehingga  dikenai  biaya  administrasi  dan  adanya pemungutan atas pajak penghasilan.
No Kab/Kota Temuan 1 Keerom Rekening sekolah penerima dana BOS dipungut pajak penghasilan (PPh) dan biaya administrasi 2 Kab. Jayapura Rekening Dana BOS SD dan SMP Masih Menggunakan Rekening Tabungan 3 Tolikara Rekening dan Bendahara Dana BOS TA 2019 belum ditetapkan dengan SK Bupati 4 Kota Jayapura Rekening sekolah penerima dana BOS dipungut pajak dan biaya administrasi 5 Dogiyai Rekening Sekolah Penerima Dana BOS Dipungut Pajak Penghasilan dan Biaya Administrasi 6 Peg. Bintang Rekening dana BOS dan bendahara dana BOS belum ditetapkan dengan SK Bupati 7 Mamberamo Tengah Bendahara Dana BOS dan rekening dana BOS belum ditetapkan dengan SK Bupati 8 Merauke Bendahara BOS dan Rekening Dana BOS Tidak Ditetapkan dengan SK Bupati 9 Puncak Bendahara dan Rekening Dana BOS Belum Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati 10 Boven Digul Bendahara BOS dan Rekening Dana BOS Belum Ditetapkan dengan SK Bupati 11 Intan Jaya Bendahara BOS dan Rekening Dana BOS Belum Ditetapkan dengan SK Bupati 12 Mamberamo Raya Bupati belum Menetapkan Bendahara dan Rekening BOS pada Satuan Pendidikan

## Tabel 4.4 Isu: Kesalahan Pencatatan menurut Pemerintah Daerah di Provinsi Papua
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, 2019
Isu  lainnya  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  dana  BOS  adalah  pencatatan yang belum tertib. Sekolah belum melakukan pembukuan atas dana BOS seperti di pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Puncak, Mamberamo Tengah, dan Puncak Jaya. Terdapat juga sejumlah nilai dana BOS yang tidak dapat diyakini kebenaran  dan  kewajarannya.  Misalnya  pada  Kabupaten  Mamberamo  Tengah, Mappi,  dan  Boven  Digul.  Bahkan  juga  isu  salah  transfer  dana  BOS  sekolah  ke rekening pribadipun masih terjadi seperti di Kabupaten Puncak Jaya.
Pengelolaan  keuangan  dana  BOS  menjadi  isu  sentral  dan  penting  pada pemerintah daerah di provinsi Papua. Hal ini terlihat dihampir semua kabupaten/kota
No Kab/Kota Temuan
1 Peg. Bintang Pembukuan atas Dana BOS pada sekolah belum tertib 2 Mamberamo Tengah Penyajian saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.380.476.229,00 tidak akurat dan sebesar Rp2.011.951.302,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; 3 Mamberamo Tengah Pendapatan bunga tabungan pada rekening dana BOS belum disetorkan ke Kas
Daerah sebesar Rp5.326.278,00; 4 Mamberamo Tengah Bendahara dana BOS dan kepala sekolah tidak melaksanakan rekonsiliasi atas laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS semesteran sesuai dengan ketentuan; dan 5 Mappi Saldo Kas di Bendahara BOS pada Rekening Sekolah Tidak Mencerminkan Nilai Yang Sebenarnya 6 Mimika Belanja Dana BOS yang Menghasilkan Aset Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp367.768.180 7 Puncak Jaya Dana BOS SMP Negeri 1 Ilu Disalurkan ke Rekening atas Nama Pribadi 8 Puncak Jaya Terdapat Kesalahan Penyaluran Dana BOS 9 Puncak Jaya Tidak Terdapat Pemeriksaan Kas pada Bendahara Sekolah 10 Puncak Pembukuan atas Dana BOS pada Sekolah Belum Tertib 11 Boven Digul Saldo Kas Dana BOS Belum Mencerminkan Saldo Kas yang Sebenarnya 12 Mamberamo Raya Sisa Kas di Bendahara BOS belum disajikan dalam Neraca
di  Papua  terdapat  temuan  BPK  terkait  pengelolaan  dana  BOS.  Temuan  beragam mulai  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan  pelaporan  dan pertanggungjawaban  dana  BOS.  Perencanaan  penggunaan  dana  BOS  yang  diatur harus melalui mekanisme penganggaran pemerintah daerah yaitu melalui pengajuan Rencana  Kerja  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  oleh  sekolah  kepada  dinas  Pendidikan belum  sepenuhnya  diterapkan  di  daerah.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya pengetahuan pengelola dana BOS dalam penyusunan RKAS maupun keterlambatan waktu  pengumpulan  sehingga  RKAS  tidak  masuk  dalam  usulan  oleh  dinas Pendidikan  yang harus dimasukan sebagai kesatuan dalam dokumen perencanaan seperti (Rencana Kerja Anggaran (RKA) didinas tersebut. Oleh karena itu, informasi tidak  tertuang  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sehingga pada  saat  pelaporan  keuangan  tidak  dapat  ditelusuri  program/kegiatan  yang  telah direncanakan  dalam  realisasi  penyerapan  dan  ketaatan  anggarannya.  Dalam pelaksanaan  pengelolaan,  proses  pencatatan  dana  BOS  belumlah  optimal dilakukan.  Kesalahan-kesalahan  teknis  pencatatan  seperti  tidak  adanya  surat keputusan  tim  manajemen  dana  BOS,  kesalahan  pembukaan  jenis  rekening sehingga  dana  BOS  dikenakan  pajak,  biaya  admin  serta  menerima  pendapatan bunga  dan  minimnya  inventarisasi  asset  tetap  yang  bersumber  dari  dana  BOS dikarenakan  kesalahan  pengklasifikasian  belanja  menjadi  belanja  barang.  Hal  ini disebabkan  karena  kurangnya  pengetahuan  teknis  pengelola  dana  BOS.  Pada aspek  pelaporan  dana  BOS  juga  terdapat  ketidaktertiban  seperti  mekanisme permintaan  dan  otorisasi  yang  tidak  sesuai  seperti  tidak  adanya  SP2B  dan  SPB sehingga pada saat rekap pengeluaran untuk dilaporkan tidak lengkap atau kurang.
Hal  ini  berdampak  pada  pelaporan  pada  LKPD  yang  tidak  dapat  optimal  dalam pelaporan  pengeluaran  yang  valid  dari  dana  BOS.  Dalam  hal  pertanggungjawaban
oleh  pengelola  juga  tidak  maksimal  dilakukan.  Sekolah  dibeberapa  daerah  belum memasukan  pertanggungjawaban  sampai  dengan  batas  pelaporan  sehingga pemeriksaan  dilakukan  tanpa  adanya  pertanggungjawaban.  Hal-hal  ini  menunjukan bahwa  terdapat  kendala  teknis  dalam  akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS  di provinsi Papua yang memerlukan penanganan dan pembinaan oleh pihak pengawas baik  internal  maupun  eksternal  bersama  dengan  dinas  terkait.  Dengan  demikian diharapkan  para  stewards  sebagai  pengelola  dapat  mengelola  dana  BOS  dengan baik  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  sehingga  meningkatkan  akuntabilitas  dan tingkat kepercayaan principal.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Dana  BOS  yang  diterima  di  Provinsi  Papua  tersebar  di  29  Kabupaten/Kota  dan
Provinsi  Papua  yang  terdiri  dari  Dana  BOS  Reguler  yang  ditransfer  setiap semester, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi.
2.  Dana  BOS  Tahun  2019  yang  telah  diterima  oleh  27  Kabupaten  dan  1  Kota  di Provinsi  Papua  berjumlah  388,37  Milyar.  Dana  BOS  terbesar  yang  diterima Kabupaten  Yahukimo, Merauke dan Jayawijaya  yaitu 33,61 Milyar,  31,93 Milyar dan 27,43 Milyar.
3.  Terdapat  22  kabupaten/kota  di  pemerintahan  provinsi  Papua  pada  tahun  2019 yang temuannya terkait pengelolaan dana BOS.
4.  Isu pengelolaan dana BOS di 28 Kabupaten/Kota dan di Provinsi Papua meliputi semua aspek manajemen mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
5.  Para pengelola atau stewards belumlah maksimal dalam pengelolaan dana BOS sehingga membutuhkan pembinaan instensif dari semua pihak baik dinas terkait maupun pengawas internal dan eksternal.
Saran pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Disarankan agar penelitian di masa datang dapat dilakukan dengan menambah referensi  data  primer  dan  sekunder  seperti  mendapatkan  keterangan  langsung dari para pelaku terkait pengelolaan dana BOS di Provinsi Papua seperti Kepala Dinas  Pendidikan,  Kepala  Sekolah,  Bendahara  Sekolah  dan  Pihak  terkait  dari SKPKD.
2.  Disarankan agar pemerintah daerah pada 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat  menyikapi  isu-isu  terkait  pengelolaan  dana  BOS  sehingga  sekolah- sekolah  maupun  pemerintah  daerah  dapat  memaksimalkan  penyerapan anggaran  dan  pengelolaan  serta  pertanggungjawaban  yang  sesuai  ketentuan yang berlaku.
3.  Disarankan  agar  dilakukan  pembinaan  yang  intensif  terkait  pengelolaan  dana BOS bagi tim manajemen dana BOS di semua level.
Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1)  Penelitian  ini  dibatasi  pada  melakukan  identifikasi  melalui  dokumen  sekunder berupa Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2)  Penelitian  ini  membahas  permasalahan  dalam  pertanggungjawaban  dana  BOS yang lebih umum sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan model penelitian empiris untuk menguji keterkaitan antar isu.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia. (2019). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester I Tahun 2019.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia. (2020). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester I Tahun 2020.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia . (2020) Laporan Hasil Pemeriksaan.
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2018). Provinsi Papua Dalam Angka 2018.
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2019). Provinsi Papua Dalam Angka 2019.
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2020). Provinsi Papua Dalam Angka 2020.
Guthrie,  J.,  Petty,  R.,  Yongvanich,  K.,  &  Ricceri,  F. (2004).  Using  content  analysis  as  a research  method  to  inquire  into  intellectual  capital  reporting. Journal  of  intellectual capital .
Hariswati,  N. (2015).  Analisa  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Tentang  Implementasi Kebijakan Pengelolaan BOS. Journal of Innovation in Business and Economics , 6 (1), 75-88.
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. (2010).  Buletin  Teknis  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Milne,  M.  J.,  &  Adler,  R.  W. (1999).  Exploring  the  reliability  of  social  and  environmental disclosures content analysis. Accounting, Auditing & Accountability Journal .
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2005)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005 tentang Dana Perimbangan.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2008)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2010)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2018)  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan Operasional Sekolah.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2019)  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2019)  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2019)  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
Pemerintah  Republik  Indonesia .  (2019)  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019.
Pemerintah Republik Indonesia . (2018) Surat Edaran (SE) Mendagri No. 971-7791 Tahun 2018  tanggal  28  September  2018  tentang  Petunjuk  Teknis  Penganggaran, Pelaksanaan,  dan  Penatausahaan  serta  Pertanggungjawaban  Dana  BOS  Satuan Pendidikan Dasar Negeri.
Pemerintah Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun 2019.
Rakhmawati,  I. (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap  Efektivitas Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Dengan  Partisipasi Stakeholder  Sebagai  Variabel  Moderasi. AKTSAR:  Jurnal  Akuntansi  Syariah , 1 (1), 95-112.
Salle,  A .  (2020).  Local  Governments  Accountability:  A  Content  Analysis  of  the  Financial Audit  Reports. Utopía  y  praxis  latinoamericana:  revista  internacional  de  filosofía iberoamericana y teoría social , 25 (1), 184-195.
Steenkamp,  N.,  &  Northcott,  D. (2007).  Content  analysis  in  accounting  research:  the practical challenges. Australian Accounting Review , 17 (43), 12-25.
Unerman, J. (2000). Methodological issues ‐ Reflections on quantification in corporate social reporting content analysis. Accounting, Auditing & Accountability Journal .