e-ISSN : 2621-4105
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU N0 13

## Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Maslahah
Mursalah Dan Keadilan Pancasila

## Aan Ahmad Sancoko
Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Maksud  dan  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh pengusaha terhadap karyawannya serta apa yang mendasari pengusaha mengikat karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap  karyawan  jika  pengusaha  telah  melakukan  wanprestasi  dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode  yuridis  normative.  Hasil penulisan ini  pada  akhirnya  memberikan  jawaban  bahwa  pelaksanaan  PKWT  oleh pengusaha  terhadap  karyawannya  yaitu  dengan  penyusunan  kontrak  di  kantor perusahaan yang dibuat menurut format yang dibuat oleh pengusaha dan tidak melalui  penyusunan  perjanjian  secara  bersama-sama.  Mengenai  bentuk perlindungan  hukum  terhadap  karyawan  jika  pengusaha  telah  melakukan wanprestasi  dalam  pelaksanaan  PKWT  yaitu  dibantu  dengan  pengawas  dalam struktur  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  serta  Lembaga  Kerja  Sama Tripartit  (LKS  Tripartit)  yang  merupakan  forum  komunikasi,  konsultasi  dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan. Saran dari penelitian ini adalah kepada  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja  diharapkan  agar  lebih memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga dapat terfokus pada  suatu  permsalahan  yang  ditanganinya  menajalankan  tugas  dan  perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih memperhatikan hak-hak dari Tenaga Kerja.

## Kata kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; pengusaha; karyawan
e-ISSN : 2621-4105
Specific Time Work Agreement (PKWT) in Law N0 13 of 2003 concerning Employment of a Maslahah Mursalah Analyst and Pancasila Justice
Aan Ahmad Sancoko Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The purpose and purpose of this study is to analyze the implementation of a specific time work agreement (PKWT) by employers against their employees and also what underlies employers bind employees with a certain time work agreement (PKWT), research on work relationships between companies and companies that help default in  implementation  A  specific  time  employment  agreement  (PKWT).  The  method used in this study is the normative juridical method. The results of this agreement finally gave an answer to the implementation of PKWT by employers against their employees, namely by making agreements in the office of the company that were made  according  to  a  format  made  by  employers  and  not  through  cooperation agreements with the same. Regarding the legal form of employees If the employer has defaulted on the implementation of PKWT, namely assisting with supervisors in  the  structure  of  the  Department  of  Industry  and  Labor  and  Tripartite Cooperation Institution (LKS Tripartite) which is a communication, consultation and deliberation forum on labor issues. Suggestions from this research are for the Department of Industry and Labor which is expected to make better use of Human Resources (HR) which can be focused on a problem in which he handles his duties and roles in accordance with the provisions of the negotiation of Manpower.
Keywords: Work Agreement for a Specific Time; businessman; the employee
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Falsafah Pancasila menghendaki tercapainya keadilan sosial, yang lebih terperinci  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  baik  dalam Pembukaannya  maupun  dalam  Pasal  27  ayat  (2).  Keadilan  sosial  baru  akan tercapai  apabila  terdapat  keseimbangan  antara  penyelenggaraan  kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan kebutuhan perorangan sebagai bagian dari  keseluruhan  masyarakat 1 .  Tujuan  dan  fungsi  hukum  Indonesia  bukanlah sekedar  memelihara  ketertiban,  keamanan,  dan  stabilitas  masyarakat,  akan tetapi lebih diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia,  baik  dalam  arti  masyarakat  sebagai  satu  kesatuan,  maupun  untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warga Indonesia.
Padahal sesuai dengan amanat Undang Undang dasar 1945 pada pasal 27 ayat  (2)  mengatakan  “  Tiap  tiap  warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan kehidupan  yang  layak  bagi  kemanusian  “.  Ayat  ini  memuat  pengakuan  dan jaminan bagi semua warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi manusia.   Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Modernisasi mengharuskan  masyrakat  Indonesia  harus  lebih  memahami  nilai-nilai  dari pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 juni.
Di Indonesia bidang ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan kerja antara  pemberi  kerja  dengan  pekerja,  dimana  pemberi  kerja  memberikan perintah  pekerjaan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pekerja,  dan  pekerja  akan diberi  upah  sebagai  imbalan  terhadap  pekerjaan  yang  telah  dilakukannya. Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan  agar  dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  hidupnya.  Dalam  usaha untuk  mendapatkan  penghasilan  tersebut,  seseorang  pasti  akan  memerlukan orang  lain  dalam  hubungan  saling  bantu-membantu  dan  saling  tukar  bantu dalam  memberikan  segala  apa  yang  telah  dimiliki  dan  menerima  segala  apa yang masih diperlukan dari orang lain. Seseorang yang kurang memiliki modal
1 Sunaryati Hartono, 1982 Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia , Binacipta, Bandung, hlm. 17
e-ISSN : 2621-4105
atau  penghasilan  inilah  yang  akan  memerlukan  pekerjaan  yang  dapat memberikan penghasilan kepadanya, setidaknya sebatas kemampuan. 2
Reformasi  dalam  bidang  hukum  ketenagakerjaan  dilakukan  dengan tujuan  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  mutu  tenaga  kerja  serta kesejahteraan  tenaga  kerja.  Reformasi  di  bidang  hukum  ketenagakerjaan diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh.  Kemudian  diikuti  dengan  keluarnya  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya pada waktu sekarang ini, tujuan dari reformasi peraturan hukum di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan dengan tujuan  untuk  memberikan  rasa  keadilan  dan  perlindungan  terhadap buruh/perkeja serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk  melakukan  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya,  dan  untuk  meningkatkan harkat,  martabat  dan  harga  diri  tenaga  kerja  serta  mewujudkan  masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun sprituil belum berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Penyebab terjadinya akibat tersebut terdapat berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah  dengan  cara  mempekerjakan  pekerja dengan  sistem  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT).  Faktanya  praktek kerja  ousoursing  saat  ini  lebih  banyak  merugikan  pekerja  karena  hubungan kerja selalu tidak tetap (PKWT), upah lebih rendah,jaminal sosial pun walaupun ada hanya sebatas minimal, serta tidak adanya jaminan pengembangan karir. 3
Dengan hal ini penerapatan kerja dalam waktu tertentu (PKWT) perlu ditinjau dalam konsep maslahah mursalah dan keadilan pancasila agar penerapan kerja dalam  waktu  tertentu  (PKWT)  bisa  pencapai  kebaikan  (maslahah)  dan berkeadilan bagi semua.
Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma’nya, dengan berdasar pada kemaslahatan. Al-
2 A. Ridwan Hilmim, Sari Hukum Perburuhan , (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1987), hlm. 3.
3 St Laksono Utomo,SH,MH, Permasalahan Outsorsing dalam ketenagakerjaan di Indonesia  Jurnal Lex Republica Vol 1, Hal 2, Januari 2014
e-ISSN : 2621-4105
khawarizmi mendefinisikan maslahah mursalah sebagai berikkut : “Memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan/ bencana (mafsadat) atau hal- hal yang merugikan diri manusia (al-khalq)”. Penggunaan maslahah mursalah adalah  ijtihad  yang  paling  subur  untuk  menetapkan  hukum  yang  tak  ada nashnya  dan  jumhur  ulama  menganggap  maslahah  mursalah  sebagai  hujjah syari’at karena:
1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya ,jika  hukum  tidak  menampung  untuk  kemaslahatan  manusia  yang  dapat diterima,berarti kurang sempurnalah syari’at mungkin juga beku.
2. Para  shahabat  dan  tabi’in  telah  mentapkan  hukum  berdasarkan kemaslahatan,seperti  abu  bakar    menyuruh  mengumpulkan  musyaf  al- qur’an demi kemaslahatan umum.
Diantara  ulama  yang  banyak  menggunakan maslahah  mursalah ialah imam malik,dengan alasan,bahwa tuhan mengutus rasulnya untuk kemaslahatan manusia,  maka  kemaslahatan  ini  jelas  dikehendaki  syara’,sebagaimana  Allah berfirman:
(  َني ِمَلاَعْلِل ًةَمْح َر لاِإ  َكاَنْلَس ْرَأ اَم َو
١٠٧ )
“ tidaklah  semata-mata  aku  mngutusmu  (muhammad)  kecuali  untuk  kebaikan seluruh alam”. (Q.S  Al-Anbiya 107).
Sedangkan menurut imam ahmad,bahwa maslahah mursalah adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak ada nash dan ijma’.
Menurut pendapat R. Subekti 4 perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pasal 1233  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  menyebutkan bahwa  perikatan  dapat  lahir  dari  perjanjian  atau  dari  Undang-Undang ( verbintenissen onstaan uit overeenkomst, of uit de wet ). Ketentuan ini terlihat bahwa  KUHPerdata  membedakan  perikatan yang  lahir  dari  perjanjian  dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian artinya  dua  orang  atau  lebih  dapat  menjadi  terikat  untuk  melakukan  hak  dan
4 Subekti, Aneka Perjanjian , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.57
e-ISSN : 2621-4105
kewajiban  masing-masing  dikarenakan  mereka  menyetujui  sebuah  perjanjian. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak  akan  mempunyai  kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang bagi keduanya, hal ini dikenal dengan asas pacta sunt servanda .
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas  diartikan  bahwa  perusahan    dan karyawan    telah  melakukan  pengikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  untuk melakukan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  serta  menjadi  Undang-Undang bagi  para  pihak  yang  saling  sepakat,  hal  ini  dikarenakan  perusahan  dan Karyawan telah setuju dengan Perjanjian Kerja Waktu Tersebut (PKWT), yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas  dan  untuk  lebih  terfokus dalam membahas tulisan ini sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat,  maka  disusun  beberapa  permasalahan.  Adapun  perumusan  masalah  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengaturan PKWT dalam UU NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Pengaturan PKWT dalam UU NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sesuai Maslahah Mursalah dan Keadilan Pancasila

## C. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode  pendekatan yuridis  normatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor,  metode  pendekatan  normatif adalah  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif.  Penelitian  ini  disebut  juga  penelitian  kepustakaan  atau  studi dokumen,  karena  penelitian  ini  lebih  banyak  akan  dilakukan  melalui  studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder. 5
Ketenagakerjaan  dalam  kajian  Marsalahah  Mursalah  dan  keadilan Pancasila berdasarkan Undang-Undang pada:
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13-14.
e-ISSN : 2621-4105
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan hukum  primer,  yang  terdiri  dari:buku-buku  hasil  karya  para  sarjana,  hasil-hasil penelitian, berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang  dibahas.  Hukum  tersier  adalah  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

## D. PEMBAHASAN
Pembuatan  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  pada  umumnya  dibuat  oleh pengusaha  kepada  karyawan  yang  bertujuan  untuk  melindungi  pengusaha  dan pekerja.  Tetapi  dalam  hal  ini  penulis  menitikberatkan  serta  menganalisis Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  yang  dibuat  oleh  Pengusaha  kepada karyawannya, yang memiliki peranan yang cukup besar baik terhadap Pengusaha maupun pekerja. Hal ini dapat diketahui karena Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut  merupakan  suatu  ketentuan  hukum  yang  bersifat  mengikat  bagi Pengusaha  di  dan  pekerja.  Dalam  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  telah  diatur ketentuan-ketentuan  tentang  hal  yang  berhubungan  dengan  pekerja  dan Pengusaha,  jika  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  telah  disetujui  tersebut dilanggar  oleh  salah  satu  pihak  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 6 .
Penyusunan  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di  Pengusaha  dibuat menurut  format  atau  bentuk  yang  dibuat  oleh  Pengusaha  dan  tidak  melalui penyusunan  perjanjian  secara  bersama-sama  dengan  pekerja  kontrak  dimana sudah tercantum hak dan kewajiban pekerja sehingga pekerja hanya mengisi: 7
(1) Identitas para pihak.
6 Salim Hs, Hukum Kontrak Teori & penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 65
7 Zaeni Asyhadie,Hukum kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang kerja,PT grafindo persada, Jakarta 2015. Hal.65
e-ISSN : 2621-4105
(2) Tanggal pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu.
(3) Jabatan bagi pekerja kontrak dan wilayah kerjanya.
(4) Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
(5) Tanda tangan dan nama dari para pihak yang melakukan perjanjian kerja waktu tertentu.
Adapun  format  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di  Pengusaha  adalah sebagai berikut:
a. Tanggal  pembuatan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  dan  kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan.
b. Identitas pengusaha (pihak I). Berisi tentang nama, jabatan, alamat, yang mewakili atau pihak Pengusaha.
c. Identitas  pekerja  (pihak  II).  Berisi  nama,  jabatan  atau  jenis  pekerjaan yang akan diperoleh, dan alamat dari pekerja.
d. Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam poin ini menyatakan bahwa:” kontrak kerja ini berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kedua belah pihak”.
a. Ketentuan aturan kerja. Dalam poin ini menyatakan bahwa : “pihak kedua bersedia  menerima  sanksi  apabila  selama  masa  kontrak  melakukan tindakan  atau  perbuatan  yang  merugikan  perusahaan,  dan  siap  untuk mengundurkan diri atau diberhentikan oleh perusahaan”.
b. Jenis  pekerjaan.  Berisi  nama  jabatan  atau  jenis  pekerjaan  bagi  pihak kedua yang dalam hal ini adalah pekerja.
c. Ketentuan  tugas.  Dalam  poin  ini  menyatakan  bahwa:  “  pihak  kedua bersedia  mematuhi  segala  ketentuan  peraturan  dan  tata  tertib  yang dikeluarkan  oleh  perusahaan  dalam  hal  ini  berupa  Perjanjian  Kerja Bersama (PKB)”.
d. Hak-hak  dan  perlindungan  pekerja  sebagai  pihak  kedua.Berisi  tentang ketentuan  upah/gaji,  pemberian  seragam  kerja,  jaminan  kesehatan, pengikutsertaan dalam program jamsostek.
e-ISSN : 2621-4105
e. Penutup. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang memiliki nilai hukum yang sama
Dalam  suatu  pembuatan  perjanjian  kerja  kedudukan  para  pihak  harus seimbang  dalam  menentukan  isi  perjanjian.  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  di Pengusaha  dibuat  dalam  bentuk  kontrak  baku.  Kontrak  baku  adalah  suatu kontrak yang sudah dicetak secara baku dalam bentuk formulir-formulir tertentu, yang  menempatkan  pihak  lain  tidak  mempunyai  posisi  tawar-menawar  tetapi hanya menempatkan pada posisi menerima atau menolak kontrak tersebut. 8
Ketidakjelasan  dalam  ketentuan mengenai  PKWT  seperti  inkonsistensi antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya, masih menjadi problematik, karena  Pekerja  yang  bekerja  atas  dasar  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  kurang mendapatkan  perlindungan  hukum  jika  dibandingkan  dengan  pekerja  yang bekerja  atas  dasar  PKWTT.  Praktik-praktik  yang  menyimpang  dari  ketentuan Undang-Undang ini merupakan salah satu dari tuntutan Karyawan, khususnya karyawan Notaris yang saat ini sering dilakukan.
Seharusnya, terkait dengan pelaksanaan PKWT di masa mendatang harus lebih diperhatikan mengingat waktu bekerja yang relatif singkat. Selain itu, hak- hak pekerja yang terutama tercermin dalam ukuran take home pay, bagi PKWT sebaiknya harus lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja PKWTT pada jenis pekerjaan/tugas yang sama di suatu perusahaan. Menurut Radbruch dari tiga nilai dasar  hukum  jika  terjadi  ketegangan  antara  nilai-nilai  dasar  tersebut,  harus menggunakan  dasar  atau  asas  prioritas  dimana  prioritas  pertama  selalu  jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.Ini  menunjukkan  bahwa  Radbruch  menempatkan  nilai  keadilan  lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kep astian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum. 9
1) Nilai Keadilan ( Filosofis ) 10
8 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, PT. Grafindo Persada, Jakarta 2015, hlm 65.
9 I bid 10 Widhi Handoko, http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dankepastian.html diakses pada tanggal 12 April 2018
e-ISSN : 2621-4105
Nilai dasar yang pertama adalah keadilan hukum, sebagaimana dikemukakan Muchsin  bahwa  keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  dari  hukum  selain  dari kepastian  hukum  itu  sendiri  dan  juga  kemanfaatan  hukum.Makna  keadilan  itu sendiri  masih  menjadi  perdebatan,  keadilan  terkait  dengan  pendistribusian  yang merata antara hak dan kewajiban.
Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  yang  paling  banyak dibicarakan  sepanjang  perjalanan  sejarah  filsafat  hukum.Tujuan  hukum  bukan hanya  keadilan,  tetapi  juga  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum.Idealnya, hukum  memang  harus  mengakomodasikan  ketiganya.Putusan  hakim  misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya.Sekalipun demikian, tetap ada yang  berpendapat,  bahwa  di  antara  ketiga  tujuan  hukum  tersebut,  keadilan merupakan  tujuan  hukum  yang  paling  penting,  bahkan  ada  yang  berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.
2) Nilai Kemanfaatan ( Sosiologis ) 11
Nilai dasar yang kedua adalah kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap  bahwa  tujuan  hukum  semata-mata  untuk  memberikan  kemanfaatan atau  kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya  bagi  sebanyak-banyaknya  warga masyarakat.Penanganannya  didasarkan  pada  filsafat  sosial,  bahwa  setiap  warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.
Prinsip utility tersebut  dikemukakan  oleh  Bentham  dalam  karya monumentalnya Introduction to the Principles of Morals and Legislation .Bentham mendefinisikannya  sebagai  sifat  segala  benda  tersebut  cenderung  menghasilkan kesenangan,  kebaikan,  atau  kebahagiaan,  atau  untuk  mencegah  terjadinya kerusakan,  penderitaan,  atau  kejahatan,  serta  ketidakbahagiaan  pada  pihak  yang kepentingannya dipertimbangkan.
3) Nilai Kepastian Hukum ( dokmatic )
Nilai  dasar  yang  ketiga  yakni  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian  tidak  menimbulkan  keragu-
11 Ibid
e-ISSN : 2621-4105
raguan ( multi-tafsir ) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma  yang  ditimbulkan  dari  ketidakpastian  aturan  dapat  berbentuk  kontestasi norma,  reduksi  norma  atau  distorsi  norma.  Pemikiran  mainstream  beranggapan bahwa  kepastian  hukum  merupakan  keadaan  dimana  perilaku  manusia,  baik individu,  kelompok,  maupun  organisasi,  terikat  dan  berada  dalam  koridor  yang sudah digariskan oleh aturan hukum.
Pengertian  sepakat  dalam  perjanjian  kerja  dapat  diartikan  sebagai persyaratan  kehendak  para  pihak.  Pernyataan  pihak  yang  menwarkan  disebut tawaran dan pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu: 12
1. Teori  kehendak  ( wilstheorie )  yang  mengatakan  bahwa  kesepakatan  terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
2. Teori  pengiriman  ( verzendtheorie )  yang  mengatakan  bahwa  kesepakatan terjadi  pada  saat  kehendak  yang  dinyatakan  itu  dikirim  oleh  pihak  yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan ( vernemingstheorie ) yang mengatakan bahwa pihak yang menawarkan  seharusnya  sudah  mengetahui  bahwa  tawarannya  sudah diterima.
4. Teori kepercayaan ( vertrowenstheorie ) yang mengatakan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang ditawarkan.
Bagaimana  Pelaksanaan  PKWT  Dianalisis  Dari  Aspek  Maslahah  Mursalah dan keadilan pancasila
PKWT  beberapa  tahun  terakhir  ini  sudah  menjadi  bagian  dari  rantai peraturan  pekerja  yang  tidak  dapat  dipisahkan  di  tengah  ketidak  jelasan  dan kepastian akan maraknya pemutusan hubungan kerja. Tetapi pekerj pada umumnya hanya  bisa  pasrah  akan  pada  peraturan  perusahaan  yang  selama  ini  lebih
12 Waro Muhammad, Makalah Hukum Perjanjian Kerja, (10 Februari 2012),http://waromuhammad.blogspot.co.id/2012/02/perjanjian-kerja.html, diakses pada tanggal 17 Januari 2018
e-ISSN : 2621-4105
menguntungkan paada pengusaha saja, padahal secara UU sudah jelas akan aturan yang  bisa  memberikan  win  win  solusi  baik  kepada  pengusaha  maupun  kepada pekerja.  Adanya  PKWT  menimbulkan  perbedaan  pendapat  bagi  sebagian  pihak. memiliki nilai positif untuk pengusaha , karena mudah untuk kepentingan buged perusahan  yang  tidak  terlalu  banyak  mengeluarkan  banyak  uang  untuk kesejahteraan  pekerjanya.  disisi  lain  sekaligus  memberi  kerugian  bagi  sebagian pekerja  lainnya  yang  tidak  mendapat  penghasilan  yang  memuaskan  akibat  dari PKWT  ini.  Dilema  lainnya,  pada  satu  sisi,  keberadaan  PKWT  dianggap  sangat membantu  pengusaha    dalam  memecahkan  kendala  terhadap  mengurangi  biaya pengeluaran  perusahan.  Sisi  lain  memperlihatkan  bahwa  keberadaan  PKWT dianggap bermasalah dalam Penerapanya.
PKWT  yang  ada  saat  ini  tercipta  dari  adanya  hubungan  kerja  antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha yang dalam hal ini adalah sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang memberikaan pekerjaan kepada seseorang yang diberikan pekerjaan dengan ikatan waktu tertentu yang seharusnya bisa ditetapkan menjdi  karyawan  tetap  dalam  perusahan  tersebut  jika  kalau  telah  menjalani pekerjaan diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun seperti tertuang dalam pasal  59  ayat  (4)  UU  N0.13  Tahun  2013  Tentang  Ketenagakerjaan.,  tetapi  pada kenyataan masih banyak pekerja yang belum diangkat menjadi menjadi karayawan tetap  meskipun  masa  kerjanya  lebih  dari  10  tahun  diperusahan  tersebut,karena aturan  yang  ada  dalam  perundangan  sering  dipelintir  oleh  sebagian  pengusaha untuk  mengakali  pengeluaraan  peruasahan  karena  lebih  menekan  biaya  biaya pengeluaran  yang  seharusnya  diberikan  kepada  pekerja  tetap  cukup  diberikan kepada pekerja tidak tetap saja.
Seiring  bertambahnya  jumlah  populasi  manusia  dan  tingkat  kebutuhan layak  masyarakat  meningkat, maka  semua  orang  baik  pengusaha  selaku  pemberi kerja dan buruh selaku pekerja membutuhkan pemasukan dan jaminan sosial yang tinggi  juga  maka  Hak  dan  Kwajiban  sebagai  pengusaha  dan  pekerja  dijalankan
e-ISSN : 2621-4105
sesuai  dengan  maslahah  mursalah  dan  berkeadilan  pancasila  maka  tidak  akan adanya ketimpangan maupun penyimpangan dalam  praktek kehidupanya, karena didalam  pancasila  salah  satunya  mengajarkan  dan  mengamalkan  tentang  rasa berkeadilan  dan  berprikemanusian  yang  adil  dan  beradab,  sehingga  kita  dituntut menjadi  manusia  yang  senantiasa  jujur  dan  mencintai  sesamanya  bila  itu diaplikasikan secara nyata dalam PKWT contohnya maka niscaya tidak akan ada lagi yang namanya penyimpangan dalam bekerja.
Dengan begitu pelaku usaha harus memenuhi syarat agar bisa diizinkan oleh pemerintah  dengan  melengkapi  syarat  ketentuan  untuk  melaksanakan  UU  no  13 tahun  2003  tersebut  wajib  mendaftarkan  pekerja  dalam  jaminan  jaminan  sosial sehingga pekerjanya menjadi nyaman dalam pekerja.
Gustav  Radbruch  adalah  seorang  filosof  hukum  dan  seorang  ahli  hukum dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia  II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan.  Dari  pendapat  tersebut,  tujuan  kemanfaatan  pada  hukum  menjadi corak utama sebagai tujuan keberadaan hukum itu sendiri. Tujuan kemanfaatan itu adalah  bekerjanya  hukum  di  masyarakat  efektif  atau  tidak.  Dalam  nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial dan dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. 13
Selain  itu  ada  juga  teori  kemaslahatan  umum (public  interest) sebagai kerangka dasar dari ide pembaruan hukum Islam tetap menjadi sorotan yang secara gradual terus melaju.  Para penulis kontemporer dalam bidang hukum Islam atau secara khusus bidang ushul fiqh turut  menjadikan teori tentang kemaslahatan  sebagai  kerangka  referensinya.  Berbagai  kasus  dan  masalah- masalah baru yang muncul ditinjau dari perspektif hukum Islam dengan menjadikan acuan utamanya adalah dasar kemaslahatan umum bagi kehidupan manusia secara universal.
13 Namid S. Attamimi da Farid Indaris, Ilmu Per Undang-Undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisis, 2007).
e-ISSN : 2621-4105
Teori  kemaslahatan  dalam  pemikiran  Najm  al-Din  al-Thufi  mengemuka secara  substantif  dalam  kerangka  kajian  legislasi  Islam.  Kemaslahatan  umum sebagai shariah based merupakan tujuan penetapan hukum Islam. Nash atau dalil- dalil  syara’  lain  merupakan  metode  untuk  merealisasikan tujuan  pencapaian kemaslahatan  itu.  Paradigma  ini  mengacu  pada  realitas  perubahan  sosial,  jika pengamalan  makna  nash  sesuai  dengan  zhahirnya  secara  probabilitas  akan membawa  kesenjangan  dan  kurang  menampung  rasa  keadilan  dan  muatan kemaslahatan,  maka dalam hal ini makna nash itu dipalingkan kepada makna lain yang lebih mengacu kepada rasa keadilan dan mengandung kemaslahatan umum.
Pemikiran al-Thufi juga menyiratkan adanya suatu upaya untuk memperoleh suatu hukum fiqh  melalui perluasan makna suatu teks syari’ah yang bersifat eksplisit dengan mengungkap pengertian-pengertian implisitnya. 14
Ini  dilakukan  dengan  menggali causalegis (illat) suatu  nash  untuk diterapkan  pada  kasus-kasus  serupa  yang  secara  ekplisit  tidak  termasuk  ke dalamnya.   Atau juga dengan menggali  semangat, tujuan dan prinsip umum,  yang terkandung dalam suatu nash untuk diterapkan secara lebih luas dalam masalah lain yang  diharapkan  dapat  mewujudkan  kemaslahatan  umum.  Corak  pemikiran  al- Thufi  dalam  teori  maslahat  ini,  dalam  kerangka  pembaruan  pemikiran  hukum Islam, terlihat dengan pendekatan transformatif.
Pendekatan  transformatif mengemuka  sebagai  suatu  pendekatan  alternatif dari pendekatan realis-positivistik yang melihat perubahan (change) sebagai suatu sarana  untuk menggapai  cita kemaslahatan kualitatif dalam visi  Ilahiyyah.  Esensi kemaslahatan dalam syara’  bukan hanya berfungsi sekadar sistem  legitimasi  tetapi  melainkan  sebagai  pemenuhan  terhadap  sesuatu  yang mendasar  mengenai makna dari apa yang tengah terjadi. 15
Dalam  wacana  pembaruan  pemikiran  dalam  hukum  Islam,  teori kemaslahatan dalam pandangan al-Thufi mencakup lapangan mu’amalah dan adat
14 Al- Thufi berbeda dengan persepsi Jumhur ulama  yang menyatakan bahwa bila terdapat pertentangan antara nash  dengan mashlahah ,  maka  nash  harus  didahulukan.  Dalam  pemikiran  al-Thufi, meskipun  nash maupun  ijma’ menyalahi pertimbangan maslahat, maka yang harus diprioritaskan adalah pertimbangan kemaslahatan.
15 Masdar  F.  Mas’udi, Memahami  Ajaran  Suci  dengan  Pendekatan  Transformasi dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988),  hlm. 180.
e-ISSN : 2621-4105
kebiasaan.  Karena,  memang  bidang-bidang  ini  yang  rentan  terhadap  berbagai dinamika  perubahan.  Sedangkan  dalam  lapangan  ibadah  adalah  semata  hak prerogatif Tuhan. Hakekat yang terkandung dalam ibadah , baik kualitas maupun kuantitas,  waktu  dan  tempat,  tidak  mungkin  diketahui  kecuali  hanya  ditentukan dalam  syara’.  Kemashlahatan  umum  dalam  hal  ini  tetap  menjadi  tujuan  syara’. Artinya  bahwa  keberadaan  PKWT  juga  harus  bisa  membantu  pekerja  dalam melakukan aktifitastanpa  harus  takut adanya  pemutusan  kerja  sepihak  oleh  suatu perusahanya. Selain itu, juga dapat dipatuhi sebagaimana aturan aturan didalamnya bagi  sebagian  pengusaha  yang  sebelumnya  tidak  memperhatikan  kesejahteraan pekerjanya.

## E. PENUTUP
Pelaksanaan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  oleh  pengusaha  terhadap karyawannya  serta  apa  yang  mendasari  pengusaha  mengikat  karyawan  dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yaitu penyusunan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pengusaha dibuat menurut format atau bentuk yang dibuat oleh pengusaha dan tidak melalui penyusunan perjanjian secara bersama-sama dengan pekerja  kontrak  dimana  sudah  tercantum  hak  dan  kewajiban  pekerja  sehingga pekerja hanya mengisi: (1) Identitas para pihak, (2) Tanggal pembuatan perjanjian kerja  waktu  tertentu,  (3)  Jabatan  bagi  pekerja  kontrak  dan  wilayah  kerjanya,  (4) Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu dan (5) Tanda tangan dan nama dari para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu.  Mengenai  yang mendasari  pihak  mengikat  karyawan  perusahan  dengan  perjanjian  kerja  waktu tertentu  adalah  (1)  Faktor  pengusaha  yang  ingin  mengambil  keuntungan  sebesar mungkin, (2) Faktor kedudukan (Tawar Menawar) perusahan dan karyawan yang berbeda dalam membuat perjanjian dan (3) Faktor Peraturan Perundang-Undangan yang tidak tegas. Bagi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja diharapkan agar lebih memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja tersebut dan diharapan dapat menajalankan tugas dan perannya sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sehingga
e-ISSN : 2621-4105
tenaga kerja khususnya bagi Karyawan lebih terjamin nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dalam perjanjian bagi para pihak serta terwujudnya nilai keadilan bagi para pihak.
Bagi  pengusaha  diharapkan  lebih  memperhatikan  hak-hak  karyawan  dan menerapkan  suatu  kepastian  maslahah mursalah  yang  membawa  kebaikan  dalam mengikat  pekerja/karyawan  dengan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT), sehingga  dapat  terwujudnya  Kebutuhan  Hidup  Yang  Layak  (KHL)  bagi  tenaga kerja yang ada di Indonesia yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A. Ridwan Hilmim, 1987, Sari Hukum Perburuhan , PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
Achmad  Busro,  2013 Kapita  Selekta  Hukum  Perjanjian, Pohon  Cahaya, Yogyakarta.
Cholid  Narbuko  dan  H.  Abu  Achmadi,  2002, Metodologi  Penelitian, PT.  Bumi Aksara, Jakarta.
Lalu Husni, 2015, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , Edisi Revisi, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
Masdar  F.  Mas’udi,  1988, Memahami  Ajaran  Suci  dengan  Pendekatan Transformasi dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Namid  S.  Attamimi  da  Farid  Indaris,  2007, Ilmu  Per  Undang-Undangan ,  Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Kanisis, Yogyakarta.
Salim  Hs,  2012, Hukum  Kontrak  Teori  &  penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada,Jakarta.
_______________, 1981, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta. Subekti, 2014, Aneka Perjanjian , PT. Citra Aditya Bakti,Bandung.
Sunaryati  Hartono,  1982 Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia ,  Binacipta, Bandung.
Zaeni  Asyhadie,  2015,  Hukum  kerja  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  kerja,PT grafindo persada, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
e-ISSN : 2621-4105

## Jurnal
Laksono  Utomo,  Permasalahan  Outsorsing  dalam  Ketenagakerjaan  di  Indonesia Jurnal Lex Republica Vol 1, Hal 2, Januari 2014.

## Internet
http://waromuhammad.blogspot.co.id/2012/02/perjanjian-kerja.html. Widhi Handoko, http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan- dankepastian.html diakses pada tanggal 12 April 2018