## IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP) BERBASIS ZONASI UNTUK GURU PADA JENJANG SMP

## MARGA PURNAMA
SMP Negeri 202 Jakarta E-mail : margapurnama87@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  fungsi  manajerial  implementasi  Program Peningkatan  Kompetensi  Pembelajaran  (PKP)  Berbasis  Zonasi  pada  jenjang  SMP  di  DKI Jakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  analitis melaluiteknik  studi  kepustakaan  atau  penelusuran  literatur.  Berdasarkan  hasil  kajian, diperoleh simpulan, bahwa: (1) Program PKP Berbasis Zonasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi  peserta  didik  melalui  pembinaan  guru  dalam  merencanakan,    melaksanakan, sampai  dengan  mengevaluasi  pembelajaran  yang  berorientasi  pada  keterampilan  berpikir tingkat  tinggi  ( Higher  Order  Thinking  Skills /HOTS);  (2)  Program  PKP  Berbasis  Zonasi dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  aspek  kewilayahan  atau  zonasi;  dan  (3)  Program PKP  Berbasis  Zonasi  dalam  pelaksanaannya  harus  memenuhi  prinsip  taat  azas,  berbasis kompetensi, terstandar, Profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Harapannya, guru yang profesional sangat diperlukan dan akan mampu melahirkan golongan cendekiawan masa depan Indonesia.
Kata Kunci: PKB, PKP, Berbasis Zonasi, Guru, SMP

## PENDAHULUAN
Pendidikan  yang  berkualitas  erat  kaitannya  dengan  kurikulum.  Kurikulum  dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah  pelaksanaan pendidikan di Indonesia, sebab didalam  kurikulum  mengandung  tujuan,  perumusan  rencana  proses  pembelajaran,  serta penilaian-penilaian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  keberhasilan  pendidikan  itu  sendiri. Kurikulum diartikan sebagai sistem yang terencana dalam mengatur isi dan bahan pengajaran sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya kurikulum senantiasa mengalami  perkembangan  dalam  memenuhi  fungsi-fungsinya  yaitu  fungsi  penyesuaian, integrasi,  diferensiasi,  persiapan,  pemilihan,  dan  diagnostik.  Di  Indonesa  telah  tercatat sebanyak sepuluh kali perkembangan kurikulum dan saat ini menerapkan kurikulum 2013.
Pengembangan kurikulum dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan  pendidikan  akibat  adanya  perubahan  dalam  masyarakat.  Menurut  Direktorat Menengah  Umum  Depdiknas  (dalam  Kunandar,  2007:  17)  penyempurnaan  pendidikan menitikberatkan  pada:  1).  Pelaksanaan  otonomi  pengelolaan  pendidikan;  2).  Pelaksanaan wajib  belajar  sembilan  tahun;  3).  Pengembangan  dan  pelaksanaan  kurikulum  yang menekankan  pada  kompetensi;  4).  Penyelenggaraan  sistem  pendidikan  yang  terbuka;  5). Peningkatan  profesionalisme  tenaga  kependidikan;  6).  Penyediaan  sarana  belajar  yang memadai; 7). Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan; 8). Pemberdayaan peran masyarakat; 9). Pengawasan, evaluasi dan akreditasi pendidikan.
Berdasarkan kajian yang telah disampaikan tersebut, salah satu masalah yang menjadi sorotan  saat  ini  yaitu  pengembangan  dan  pelaksanaan  kurikulum  yang  menekankan  pada kompetensi.  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  yang  mengarahkan pengembangan  kurikulum  pada  pendidikan  abad  21  meliputi  keterampilan  abad  21, penggunaan  pendekatan  saintifik,  dan  penerapan  penilaian  autentik.  Adanya  kebijakan tersebut menuntut guru untuk melaksanakan pembelajaran berlandaskan keterampilan abad 21 yang  biasa  disebut  4C (Critical  thinking  dan  problem  solving,  Creative  and  innovation, Collaboration,  and  Communication) .  Setiap  aspek  pada  keterampilan  abad  21  berkaitan dengan  pemenuhan  kecakapan  hidup,  karena  sejatinya  setiap  manusia  harus  dapat  menjadi manusia seutuhnya (sikap) serta hidup sejahtera (pengetahuan dan keterampilan).
Pendidikan  sebagai  proses  dapat  dilakukan  untuk  memperoleh  kecakapan  hidup  dan memenuhi  kompetensi-kompetensi  tertentu  sesuai  dengan  tuntutan  jaman  saat  ini,  salah satunya  keterampilan  berpikir  (Zubaidah,  2010).  Keterampilan  berpikir  khususnya  berpikir tingkat  tinggi  (kritis)  dapat  berguna  untuk  menyiapkan  diri  menghadapi  tantangan  dan memecahkankan  masalah  sehingga  pada  akhirnya  siap  menjalani  kehidupan  nyata. Implementasi  pendidikan  saat  ini  dilakukan  untuk  mempersiapkan  peserta  didik  dalam  tiga hal,  terdiri  atas  1)  mempersiapkan  peserta  didik  agar  dapat  menyelesaikan  masalah  bahkan untuk  masalah  yang  akan  dihadapi  kedepannya,  2)  mempersiapkan  peserta  didik  agar  dapat memiliki kompetensi dalam melakukan pekerjaan yang tuntutannya masih terus berkembang, dan  3)  mempersiapkan  anak  peserta  didik  dapat  memanfaatkan  perkembangan  teknologi (Fadel  dalam  Fitriyah,  2019).  Dengan  demikian,  keterampilan  berpikir  tingkat  tinggi merupakan  patokan  sumber  daya  manusia  yang  unggul  dan  kompeten  yaitu  mampu berhadapan  dengan  transformasi  (sosial,  budaya,  ekonomi,  politik)  serta  menempatkan  diri searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Namun,  sayang  sekali  sampai  saat  ini  pendidikan  di  Indonesia  dinilai  belum memenuhi  kualitasnya.  Terdapat  fenomena  yang  menunjukkan  bahwa  peserta  didik  masih lemah  dalam  keterampilan  berpikir  tingkat  tinggi,  diantaranya  yaitu  terkait  munculnya  hasil nilai  ujian  nasional  (UN)  yang  dinilai  tidak  memuaskan.  Ujian  Nasional  (UN)  merupakan sistem  evaluasi  dengan  standar  pendidikan  nasional,  sejak  tahun  2016  Kemendikbud  telah memberlakukan soal UN yang menuntut peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau high order  thingking  skill (HOTS).  Oleh  sebab  itu,  sudah  seharusnya  peserta  didik  dibiasakan dengan soal-soal yang menuntut untuk berpikir tingkat tinggi ( high order thingking skill ) atau HOTS. Hal itu dapat dilakukan jika guru dapat melakukan perannya dengan baik, maka guru harus  senantiasa  dibina  dalam  mengimplementasikan  kurikulum.  Dalam  pembelajaran  peran guru  menjadi  sangat  penting  dalam  mencerdaskan  peserta  didik  melalui  pembelajaran berorientasi  HOTS.  Guru  merupakan  kunci  utama  keberhasilan  pembelajaran  di  sekolah sudah semestinya meningkatkan profesionalitasnya dan diarahkan untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan saat ini. Sesuai dengan amanah Undang-undang RI  No.14  Tahun  2005  mengenai  pembinaan  serta  pengembangan  profesi  guru  yang merupakan  implementasi  profesi  pendidik  melalui  program  Pengembangan  Keprofesian Berkelanjutan  (PKB).  Dirjen  GTK  (2019:  3)  mengemukakan  bahwa  “Program  PKB  dahulu dikembangkan  oleh  Dirjen  GTK  didasarkan  pada  hasil  Uji  Kompetensi  Guru  (UKG)  untuk meningkatkan  kompetensi  guru  pada  ranah  pedagogik  dan  professional”.  Guru  juga  dapat diajak  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  diklat  dan  workshop  yang  berkaitan  dengan pengembangan proses pembelajaran (Fitriyah, 2019).
Menurut Dudung (2014: 21) dalam penelitiannya, hasil Program PKB (Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan)  yang  dilaksanakan  bagi  guru-guru  di  Jakarta  Timur  yaitu “Memiliki  kemampuan  untuk  membuat  dan  menulis  sebuah  karya  ilmiah,  jurnal,  makalah, dan  proposal  penelitian  tindakan  kelas.”  Dari  penelitian  tersebut  menggambarkan  bahwa guru-guru  yang  mengikuti  program  PKB  dapat  meningkatkan  keterampilan  menulisnya sebagai  bahan  untuk  mempersiapkan  kenaikan  pangkatnya.  Tetapi,  tercantum  dalam rekomendasi  menjelaskan  perlu  adanya  bimbingan  berkelanjutan  dengan  bentuk  pembingan terstruktur. Guru-guru memerlukan pembinaan dalam mengembangkan keterampilannya serta memecahkan permasalahan yang dialaminya.
Tercatat juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainnudin mengenai pelaksanaan program PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) terhadap peningkatan kemampuan penguasaan materi guru yaitu terjadi peningkatan jika PKB diimplementasikan berkelanjutan. Hasil yang didapatkan setelah melakukan 2 siklus ditunjukkan sebagai berikut: (1). Pra siklus dengan nilai 70,79/Kurang; (2) Siklus 1 dengan nilai 78,36 /Cukup; dan (3) Siklus 2 dengan nilai 83,86/Baik (Zainnudin, 2018: 48). Walau dinilai sudah cukup baik, penelitian yang telah dilakukan  merekomendasikan  bahwa  perlunya  pemenuhan  mutu  pendidikan  serta  senantiasa belajar dalam mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan kualitas.
Program PKP sebagai lanjutan dan bagian dari PKB dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan  peningkatan  kompetensi  guru  dalam  rangka  mengejar  pemerataan  dan perkembangan  mutu  pendidikan.  Program  PKP  berbasis  zonasi  mengedepankan  keunikan kualitas  pendidikan  di  sekolah  seperti  akreditasi,  nilai  UKG,  dan  hasil  belajar  (Dirjen  GTK, 2019).  Selain  itu,  guru  yang  terlibat  dalam  kelompok  kerjanya  masing-masing  akan  lebih mudah  berkoordinasi  dan  melaksanakan  PKP,  melakukan  evaluasi  internal  sampai  pada pelaporan.  Gagasan  ini  juga  pada  akhirnya  akan  dapat  menunjukkan  permasalahan  daerah masingmasing, mencari dan berbagi solusi tepat sasaran.
Pelaksanaan program PKP terdiri dari dua kegiatan yaitu IN (In service) dan ON (On Training). Dalam  sebuah  pendidikan  dan  pelatihan  kegiatan  IN  sama  dengan  istilah pembelajaran  dan  ON  diartikan  sama  dengan  evaluasi  pembelajaran.  Pada  kegiatan  IN  guru difasilitasi  untuk  memahami  secara  keseluruhan  mengenai  kebijakan  dan  materi  yang disampaikan,  sedangkan  pada  kegiatan  ON  guru  melakukan  dua  kegiatan  evaluasi  yaitu pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan praktik pembelajaran. Kegiatan dalam  menilai  hasil  program  mengacu  pada  standar  isi  dan  proses  pembelajaran  kurikulum 2013.  Manfaat  program  PKP  berbasis  zonasi  yaitu  (1)  guru  senantiasa  menerapkan pembelajaran  yang  mengarah  pada  pembelajaran  berorientasi  keterampilan  berpikir  tingkat tinggi,  yang  dilaksanakan  melalui  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  pada  penilaian,  (2) peserta  didik  dapat  meningkatkan  kompetensinya  dalam  berpikir  tingkat  tinggi,  (3)  menjadi arahan  pelaksanaan  supervisi  akademik  bagi  para  pemangku  kebijakan  sekolah,  dan  (4) menjadi  pedoman  bagi  pengawas  sekolah  untuk  melaksanakan  supervisi  akademik  dan manajerial yang ada di sekolah (Dirjen GTK, 2019).
Adapun,  kemampuan  berpikir  tingkat  tinggi  dapat  dikembangkan  dengan memperhatikan  materi  dan  strategi  pembelajaran  yang  tepat.  Peran  guru  sebagai  fasilitator lebih  diutamakan  dalam  menstimulasi  peserta  didik  dalam  keterampilan  berpikir  kritis, khususnya  untuk  menghasilkan  gagasan  dan  ide.  Seperti  pada  mata  pelajaran  Bahasa Indonesia, guru dan peserta didik biasanya dihadapkan pada sebuah informasi tertentu (fakta) agar dapat memahami berbagai fenomena untuk membuat suatu kesimpulan, sebab informasi akan  menjadi  pengetahuan  setelah  dilakukan  analisa,  diterapkan,  atau  diintegrasikan  dalam kehidupan  seperti  mengambil  suatu  keputusan  atau  memecahkan  masalah.  Suwandi  (2018) mengemukakan  bahwa  guru-guru  masih  belum  memberikan  pelayanan  pembelajaran  yang seharsusnya didapatkan oleh peserta didik, diyakini bahwa sebagian besar pengalaman belajar dan latihan yang diberikan guru kurang dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyimak,  membaca,  menulis  dan  berbicara,  padahal  keempat  hal  tersebut  merupakan keterampilan dasar dalam berpikir tingkat tinggi yang banyak dipelajari melalui pembelajaran Bahasa  Indonesia.  Sebuah  tantangan  bagi  guru  mata  pelajaran  Bahasa  Indonesia  untuk mampu  mengembangkan  keterampilan  berpikir  tingkat  tinggi.  Oleh  karena  itu,  guru  perlu mengikuti  diklat  yang  mengutamakan  pengembangan  kompetensi  pedagogik  guru  yakni memahami  karakteristik  peserta  didik,  memiliki  dan  menerapkan  konsep  pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Dengan  diarahkannya  Program  PKP  berbasis  zonasi  berorientasi  HOTS  pada kebutuhan  dan  permasalahan  saat  ini, maka  sudah  seharusnya  program  ini  diharapkan  dapat terlaksana  dengan  efektif  dan  efisien  serta  dapat  memberikan  dampak  nyata  terhadap pendidikan  di  Indonesia.  Orientasi  hasil  dapat  terlihat  dari  nilai-nilai  yang  dihasilkan  dalam persaingan  dengan  negara-negara  asing  pada  tahun  berikutnya  melalui  PISA,  sedangkan dalam  jangka  dekat  yaitu  berkembangnya  kompetensi  guru  dalam  merancang  pembelajaran HOTS serta hasil belajar peserta didik di kelas.
Untuk  program  Peningkatan  Kompetensi  Pembelajaran  berbasis  zonasi  pada  mata pelajaran  Bahasa  Indonesia  di  DKI  Jakarta  terdapat  13  pusat  belajar  (zonasi)  yang  masing- masing  pusat  belajar  diikuti  oleh  10-20  orang  guru.  Pada  setiap  pusat  belajar  terdapat  juga satu  orang  fasilitator  atau  yang  biasa  disebut  Guru  Inti/GI,  dipilih  berdasarkan  kualitas  dan kompetensinya sebagai guru yaitu memiliki skor Ujian Kompetensi Guru/UKG lebih dari 75
dan  modul  yang  baik  (KCM<=2).  Adanya  pembagian  dan  pengelolaan  seperti  itu  akan memudahkan  penyelenggaraan  program  PKP  berbasis  zonasi.  Dengan  demikian,  program PKP  berbasis  zonasi  berorientasi  HOTS  dinilai  sebagai  gagasan  baru  dalam  pelatihan  guru, maka peneliti tertarik untuk melihat gambaran dan informasi mengenai implementasi program PKP  berbasis  zonasi.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disampaikan, peneliti  bermaksud  melihat  bagaimana  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  serta  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat  program  Peningkatan  Kompetensi  Pembelajaran  berbasis zonasi.  Sehingga,  peneliti  membuat  penelitian  dengan  judul  “Implementasi  Program Peningkatan  Kompetensi  Pembelajaran  Berbasis  Zonasi  Guru  Mata  Pelajaran  Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama DKI Jakarta”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  melalui  metode  deskriptif  analisis. Oleh karena itu, kajiannya terbatas pada bahasan suatu materi secara teoritis, tidak dipaparkan sebuah  hasil  penelitian  berupasurvey  yang  olahan  datanya  berupa  angka-angka  (kuantitatif). Oleh  karean  itu,  teknik        penelitian        yang        digunakan  adalah  studi  kepustakaan  atau penelusuran  literatur.  Metode  Penelitian yang  dilakukan  adalah  dengan  mengumpulkan  data berupa informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan.
Menurut Sugiyono (2012:291) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial  yang  diteliti.  Adapun  pustaka  utama  yang  dicermati  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  (1) Petunjuk    Teknis  Program  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  Melalui Peningkatan  Kompetensi  Pembelajaran  (PKP)  Berbasis  Zonasi  (Dirjen  GTK  Kemendikbud, 2019),  (2)  Panduan  Diklat  Calon  Tim  Penilai  Jabfung  Guru  (Kemendiknas,  2010),  (3) Pedoman  Kegiatan  PKB  dan  Angka  Kreditnya  (Kemendiknas,  2010),  (4)  Pedoman Pengelolaan  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  (Kemendiknas,  2010),  (5) Pedoman  Penilaian    PKB  (Kemendiknas,  2010),  dam  (6)  Penilaian  Kinerja  Guru (Kemendiknas,  2010).  Selain  itu,  akan  digunakan  secara  dialektik  dari  sumber  kepustakaan pendukung lainnya.
Adapun  sasaran  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  adalah  seluruh  guru  di  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  khususnya  Guru  Sasaran  yang  ditetapkan  oleh  Dinas  Pendidikan DKI  Jakarta.  Untuk  pelaksanaan  kegiatan  mengacu  pada  langkah-langkah  pelaksanaan praktek yang telah disusun. Adapun susunan kegiatannya sebagai berikut:
Pertemuan Materi Diklat Durasi Media Kegiatan Pembelajaran Sumber Belajar Produk Peserta LK Tagi han In-1 1) Kebijakan PKP 2) PPK dan GLN berorientasi HOTS 3) Pengenalan kelas pendamping online 4) Pengembangan pembelajaran HOTS 4jp
LK Diskusi Diskusi Diskusi Diskusi Portal
SIM PKB Modul In-2 1) Analisis unit pembelajaran 2) Desain Pembelajaran 3) Penyusunan soal HOTS PPT LK
Diskusi Portal
SIM PKB Modul LK-1 In-3 1) Tinjauan desain pembelajaran dan penilaian HOTS 2) Perbaikan hasil tinjauan pembelajaran dan PPT LK Portal SIM PKB
Modul
penilaian HOTS In-4 1) Refleksi peraktik pembelajaran dan penilaian di sekolah 2) Desain  pembelajaran dan penilaian Berorientasi ke-2 PPT
LK Portal
SIM PKB Modul In-5 1) Laporan Best Practice Portal SIM PKB Modul
Adapun cara pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam pembelajaran program PKP ini  adalah Andragogi, yaitu  proses  untuk  melibatkan  peserta  didik  dewasa  ke  dalam  suatu struktur  pengalaman  belajar.  Lokasi  kegiatan  dilakukan  di  dua  lokasi  yaitu  (1) Pertama , bertempat  di  SMP  Negeri  195  Duren  Sawit  Jln.  Sawah  Barat  No.  48  Kode  Pos  13440  Kec. Duren  Sawit,  Kab.  Jakarta  Timur,  Prov.  DKI  Jakarta,  untuk  kegiatan  IN,  (2) Kedua , bertempat di SMP Negeri 202 Jakarta,  Jln.Buluh Perindu IV / I, Pondok Bambu, Kab. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Kode Pos 13430, untuk kegiatan ON.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Desain Perencanaan PKP Berbasis Zonasi
PKP Berbasis zonasi pada dasarnya bagian dari pelaksanaan program PKB. Program PKB merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesempatan pengembangan   karir baik saat ini maupun kedepan. Untuk itu, PKB harus mendorong dan   mendukung perubahan khususnyadi dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru. Pada prinsipnya, PKB secara manajerial mencakup  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi,  dan  refleksi  yang  didesain      untuk meningkatkan  karakteristik,  pengetahuan,  pemahaman,  dan  keterampilan  ( diadopsi  dari Center  for  Continuous  Professional  Development (CPD).  Dengan  perencanaan  dan  refleksi pada pengalaman belajar guru dan/atau praktisi pendidikan akan mempercepat pengembangan pengetahuan dan keterampilan guru serta kemajuan karir guru dan/atau praktisi pendidikan.
PKB adalah bagian penting dari proses pengembangan keprofesionalan    guru. PKB tidak  terjadi  secara ad-hoc tetapi  dilakukan  melalui  pendekatan  yang        diawali  dengan perencanaan untuk mencapai standar kompetensi profesi (khususnya   bagi guru yang belum mencapai  standar  kompetensi  sesuai  dengan  hasil  penilaian  kinerja,  atau  dengan  kata  lain berkinerja rendah), mempertahankan/menjaga dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan  dan  perolehan  pengetahuan  dan  keterampilan  baru.  PKB  dalam  rangka pengembangan  pengetahuandan  keterampilan  merupakan  tanggung-jawab  guru  secara individusesuai  dengan  masyarakat      pembelajar,  jadi  sangat  penting  bagi  guru  yang  berada diujung paling depan pendidikan.
Program  PKB  melalui  PKP  Berbasis  Zonasi  selanjutnya  akan  disingkat        dengan Program  PKP,  merupakan  program  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  peserta didik  melalui  pembinaan  guru  dalam  merencanakan,  melaksanakan,  sampai  dengan mengevaluasi  pembelajaran  yang  berorientasi  pada  keterampilan  berpikir  tingkat  tinggi ( HighernOrder  Thinking  Skills/HOTS ).  Program  ini  merupakan  salah  satu  program Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  yang  lebih  berfokus  pada  upaya  memintarkan peserta  didik  melalui  pembelajaran  berorientasiketerampilan  berpikir  tingkat  tinggi.  Dengan mempertimbangkan  pendekatan  kewilayahan,  atau  dikenal  dengan  istilah  zonasi,  maka program  ini  dilakukan  dengan  berbasis  zonasi,  selanjutnya  disebut  dengan  Program  PKP. Program   ini   berfokus   pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogi dan  profesional.  Sedangkan  program  PKP  lebih  berfokus  pada  upaya  mencerdaskan  peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.
dapat dipahami bahwa penyiapan program PKP yang mempertimbangkan pendekatan kewilayahan,  atau  dikenal  dengan  istilah  zonasi,  dilaksanakan  oleh  Ditjen  GTK  mulai  dari penyusunan  Pedoman  Program  PKP,  Petunjuk  Teknis  Program  PKP,  Buku  Pegangan
Pembekalan  Narasumber  Nasional/Instruktur/Guru  Inti  Program  PKP,  Unit  Pembelajaran, soal tes awal, dan tes akhir serta instrumen penjaminan mutu. Menurut Dirjen GTK (2019:8) zona  Peningkatan  Kompetensi  Pembelajaran  (PKP)  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari strategi  percepatan  pembangunan  pendidikan  yang  merata,  berkualitas,  dan  berkeadilan (Integrasi  Pembangunan),  melalui      pengelolaan  PKG,  MGMP,  MGBK,  dan  MGTIK  yang selama  ini  dilakukan  melalui  Gugus  atau  Rayon.  Zona  PKP  terintegrasi  secara  vertikal  dari Satuan Pendidikan, Kabupaten/DKI, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan kewenangan masing- masing, yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, sampai Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
Adapun Program PKP yang dikembangkan oleh Ditjen GTK harus memenuhi prinsip sebagai  berikut. Pertama ,  Taat  Azas,  program  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku,  baik  yang  diselenggarakan  di  pusat,  provinsi  maupun  di      kabupaten/DKI. Kedua, Berbasis  Kompetensi,  program  merupakan  upaya  Pemerintah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar isi, kompetensi inti dan kompetensi  dasar,  standar  proses,  dan  standar  penilaian  pada  Kurikulum  2013. Ketiga, Terstandar,  pengelolaan  program  harus  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  meliputi  standar pengelolaan,  standar  fasilitator,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  penilaian,  standar penilaian,  standar      penyelenggaraan,  standar  waktu  pelaksanaan,  dan  standar  sertifikat. Keempat , Profesional, hasil UKG guru TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK dan hasil UKK guru kejuruan digunakan dalam analisis kebutuhan peningkatan kompetensi di masing-masing kelompok  kerja. Kelima ,  Transparan,  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  mulai  dari persiapan,  pelaksanaan  sampai  dengan  pelaporan  dilakukan  secara  terbuka  dan  transparan serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan. Keenam , Akuntabel, proses dan hasil Program  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  pemangku  kepentingan  pendidikan  secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat  dipercaya  semua  pihak. Ketujuh, Berkeadilan,  semua  guru  pada  setiap  sekolah diharapkan  akan  mengikuti  Program  PKB  melalui  PKP.  Untuk  mensukseskan penyelenggaraan  Program  PKP  serta  pertimbangan  akan  adanya  keterbatasan  dana  di  Pusat, maka  diharapkan  Pemerintah  Daerah  dapat  membantu  dan  berkontribusi  dalam mengalokasikan dana melalui APBD sehingga kekurangan tersebut dapat diatasi.

## Desain Pengorganisasian PKP Berbasis Zonasi
Pelaksanaan  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  dirancang  dalam  bentuk  pelatihan berjenjang  mulai  dari  Pembekalan  Narasumber  Nasional,  Instruktur  Nasional,  dan  Guru  Inti seperti yang digambarkan pada alur berikut.
Gambar 1. Bagan Organisasi Penyelenggara Program PKP
Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019:11).
Program  PKP  Berbasis  Zonasi  merupakan  kegiatan  yang  dikoordinasikan  oleh Direktorat  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  melibatkan  UPT,  Dinas  Pendidikan Provinsi/Kabupaten/DKI,  asosiasi  profesi  guru  serta  komunitas  Guru  dan  Tenaga
Kependidikan  (GTK).  Kemudian  dapat  dijelaskana  bahwa  penyelenggaraan  Program  PKP menggunakan  sekolah  yang  dijadikan  sebagai  tempat  kegiatan.  Tempat  kegiatan  ini digunakan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka (In). Selain titik pusat zona yang terdapat pada laman Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
Tempat kegiatan juga  dapat  menggunakan  sekolah  lain  di  wilayah  zonasi  sesuai dengan kesepakatan GI dengan peserta, yangmemenuhi standar prasarana sebagai berikut: (a) ruang  kelas  yang  mampu  menampung  20  orang  peserta,  (b)  memiliki  daya  listrikn  yang mencukupi;  dan  (c)  memiliki  laboratorium  komputer  dan  atau  jaringan  internet  yang memadai.  Kemudian  pada  pelaksanaannya,  program  PKP  mempertimbangkan  pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Titik-titik pusat zonasi dapat diakses melalui laman http://zonasi.data.kemdikbud.go.id/. Pada program PKP, konsep zonasi disebut dengan istilah zona peningkatan kompetensi pembelajaran.

## Gambar 2. Mekanisme Pengelolaan Zona PKP
Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019).
Mekanisme  pengelolaan  zona  peningkatan  kompetensi  pembelajaran  dilakukan melalui  tahapan  yang  digambarkan  pada  Bagan  2,  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (a) Penentuan zona prioritas pelaksanaan Program PKP dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah.  (b)  Menetapkan  rombongan  belajar  (rombel)  Program  PKP  berdasarkan  radius terdekat  dengan  sekolah  yang  akan  dijadikan  tempat  kegiatan  Program  PKP  yang  berada  di zona yang telah ditentukan. Khusus untuk mapel yang jumlah gurunya sedikit (SMA, SMK, SLB)  maka  dimungkinkan  untuk  membuat  rombel  yang  anggotanya  berasal  dari  beberapa zona. (c) Melakukan analisis jumlah guru sesuai bidang tugas yang diampu di masing-masing zona rombel. (d) Menetapkan PKG, KKG, MGMP, MGBK, dan MGTIK berdasarkan jumlah keanggotaan pada rentang 10-20 orang per kelompok. (e) Melakukan analisis kebutuhan guru inti  untuk  masing-masing  zona.  (f)  Melakukan  analisis  kebutuhan  dan  waktu  pelaksanaan pembekalan  guru  inti  oleh  masing-masing  UPT  sesuai  jumlah  guru  inti  di  masing-  masing zona.
Program  PKP  Berbasis  Zonasi  adalah  kegiatan  proses  pembelajaran  dan  peningkatan kompetensi  guru  melalui  pembinaan  guru  dalam  merencanakan,  melaksanakan,  sampai dengan  mengevaluasi  pembelajaran  yang  berorientasi  pada  keterampilan  berpikir  tingkat tinggi  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  peserta  didik.  Pelaksanaan  Program PKP Berbasis  Zonasi  dilakukan  secara  tatap muka  dengan  pola In-On-In ,  dimana  kegiatan pembelajarannya  dilakukan  sebagian  secara  tatap  muka  dan  sebagian  dilakukan  secara mandiri.  Kegiatan  I n-Service  Learning  (In) adalah  pembelajaran melalui  kegiatan tatap muka antara peserta dengan GI sebagai fasilitator. Kegiatan On-the- Job Learning (On) merupakan kelanjutan proses pembelajaran dari kegiatan In . Pada saat On peserta melakukan pendalaman materi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada saat In . Selama kegiatan On , peserta akan memperoleh pendampingan  secara  online  dari  fasilitator  (NS/IP/IK)  dan  guru  inti, yang difasilitasi melalui kelas pendampingan online .

## Desain Pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi
Program  PKP  Berbasis  Zonasi  adalah  bagian  penting  dari  proses  pengembangan keprofesionalan  guru.  Program  tersebut  tidak  terjadi  secara ad-hoc tetapi  dilakukan  melalui pendekatan  yang  diawali  dengan  perencanaan  untuk  mencapai  standar  kompetensi  profesi (khususnya bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kinerja,  atau  dengan  kata  lain  berkinerja  rendah),  mempertahankan/menjaga  dan mengembangkan  pengetahuan,  keterampilan  dan  perolehan  pengetahuan  dan  keterampilan baru.  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  dalam  rangka  pengembangan  pengetahuan  dan keterampilan  merupakan  tanggung-jawab  guru  secara  individu  sesuai  dengan  masyarakat pembelajar, jadi sangat penting bagi guru yang berada di ujung paling depan pendidikan. Oleh karena  itu,  agar  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  dapat  mendukung  kebutuhan  individu  dan meningkatkan  praktik-praktik  keprofesianalan  maka  kegiatan  Program  PKP  Berbasis  Zonasi harus:  (a)  Menjamin  kedalaman  pengetahuan  terkait  dengan  materi  ajar  yang  diampu.  (b) Menyajikan  landasan  yang  kuat  tentang  metodologi  pembelaran  (pedagogik)  untuk  mata pelajaran  tertentu.  (c)  Menyediakan  pengetahuan  yang  lebih  umum  tentang  proses pembelajaran dan sekolah sebagai institusi di samping pengetahuan terkait dengan materi ajar yang  diampu  dan  metodologi  pembelaran  (pedagogik)  untuk  mata  pelajaran  tertentu.  (d) Mengakar  dan  merefleksikan  penelitian  terbaik  yang  ada  dalam  bidang  pendidikan.  (e) Berkontribusi terhadap pengukuran peningkatan keberhasilan peserta didik dalam belajarnya. (f) Membuat guru secara intelektual terhubung dengan ide-ide dan sumberdaya yang ada. (g) Menyediakan  waktu  yang  cukup,  dukungan  dan  sumberdaya  bagi  guru  agar  mampu menguasai  isi  materi  belajadan  pedagogi  serta  mengintegrasikan  dalam  praktik-  praktik pembelajaran  sehari-hari.  (h)  Didesain  oleh  perwakilan  dari  mereka-mereka  yang  akan berpartisipasi  dalam  kegiatan  PKB  bekerjasama  dengan  para  ahli  dalam  bidangnya.  (i) Mencakup  berbagai  bentuk  kegiatan  termasuk  beberapa  kegiatan  yang  mungkin  belum terpikirkan sebelumnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat itu.
Secara teknis, pada pelaksanaannya, kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi di dalam sekolah  dilakukan  oleh  guru  sendiri,  melalui  beberapa  kegiatan:  (1)  mengembangkan kurikulum  yang  mencakup  topik-topik  aktual/terkini  yang  berkaitan  dengan  sains  dan teknologi,  sosial,  dsb,  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta  didik;  (2)  merencanakan  dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (3) mengevaluasi, menilai dan menganalis hasil belajar peserta didik yang  dapat  menggambarkan  kemampuan  peserta  didik  sesungguhnya;  (4)  menganalisis dan mengembangkan  model pembelajaran  berdasarkan  umpan  balik  yang  diperoleh  dari  peserta didik terhadap pembelajarannya; (5) menulis kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari sebagai bahan untuk melakukan refleksi dan pengembangan pembelajaran; (6) membaca  dan mengkaji  artikel  dan/atau  buku  yang  berkaitan  dengan  bidang  dan  profesi  untuk membantu pengembangan  pembelajaran;  dan  (7)  melakukan  penelitian  mandiri  (misalnya  Penelitian Tindakan Kelas) dan menuliskan hasil penelitian tersebut.
Selanjutnya,  program  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  bisa  juga  dilakukan  oleh  guru bekerja  sama  dengan  guru  lain  dalam  satu  sekolah,  antara  lain  melalui:  (1)  saling mengobservasi  dan  memberikan  saran  untuk  perbaikan  pembelajaran;  (2)  melakukan identifikasi,  investigasi  dan  membahas  permasalahan  yang  dihadapi  di  kelas/sekolah;  (3) menulis modul,  buku  panduan  peserta  didik,  Lembar  Kerja  Peserta  didik,  dsb;  (4)  membaca dan mengkaji  artikel  dan/atau  buku  yang  berkaitan  dengan  bidang  dan  profesi  untuk membantu  pengembangan  pembelajaran;  (5)  mengembangkan  kurikulum  dan  persiapan mengajar dengan menggunakan TIK; (6) pelaksanan pembimbingan pada program induksi.
Kemudian,  sumber  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  dilaksanakan  melalui  kerjasama antarsekolah  baik  dalam  satu  rayon  (gugus),  antar  rayon  dalam  kabupaten/DKI  tertentu, antarprovinsi  bahkan  dimungkinkan  melalui  jaringan  kerjasama  sekolah  antarnegara  secara langsung  maupun  melalui  teknologi  informasi  (sumber  PKB  jaringan  sekolah).  Kegiatan Program  PKP  Berbasis  Zonasi  dilakukan  oleh  sekolah  melalui  jaringan  yang  ada  dapat
berupa:  (1)  kegiatan  KKG/MGMP;  (2)  pelatihan/seminar/lokakarya  sehari  atau  lebih;  (3) kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb; (4) mengundang nara sumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan. Jika kebutuhan guru dalam rangka pengembangan keprofesionalannya belum terpenuhi  melalui  kedua  sumber  dalam  sekolah  maupun  jaringan  sekolah,  atau  masih membutuhkan  pengembangan  lebih  lanjut,  maka  dapat  menggunakan  sumber-sumber kepakaran.
Terakhir,  pelaksanaan Program  PKP  Berbasis  Zonasi berdasarkan  sumber  kepakaran lain  ini dapat  disediakan  melalui  kegiatan  di  LPMP,  P4TK,  Perguruan  Tinggi  atau  institusi layanan lain yang diakui oleh pemerintah ataupun melalui pendidikan dan pelatihan jarak jauh melalui  jejaring  virtual  atau  TIK  yang diselenggarakan  oleh  institusi  layanan luar  negeri. Proses  Program  PKP Berbasis  Zonasi  dimungkinkan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  bila dilakukandi  sekolah  sendiri  atau  dilakukan  bersama-sama  dengan  sekolah  lain  yang berdekatan  (misalnya  melalui  KKG  atau  MGMP). Kegiatan  Program  PKP  Berbasis Zonasi dapat  dilakukan  di  luar  lingkungan  sekolah,  misalnya  oleh  LPMP,  Dinas  Pendidikan, PT/LPTK  atau  penyedia  jasa  lainnya  hanya untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  tidak  dapat dipenuhi oleh sekolah sendiri.
Waktu  pelaksanaan  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  dilakukan  kurang  lebih  selama  1 bulan,  di  mana  setiap  pelaksanaan In ( In -1  s.d. In -5)  dilakukan  selama  2  hari,  dan  setiap pelaksanaan On ( On -1  s.d. On -3) dilakukan  selama  5  hari,  dengan  asumsi  2JP/hari,  seperti struktur pembelajaran pada tabel berikut:

## Tabel 2. Contoh Pengaturan Waktu Pelaksanaan PKP Berbasis Zonasi
Sumber: Dirjen GTK Kemendikbud (2019:18)
Adapun  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  dilaksanakan  dengan  pola  pembelajaran In- On-In , melalui rincian kegiatan sebagai berikut: (a) Pelaksanaan In ( in service learning ), Pada kegiatan  In,  peserta  dan  guru  inti  akan  melakukan  pertemuan  tatap  muka  di  sekolah  atau tempat lain yang telah ditetapkan.  Selama kegiatan  ini,  partisipasi  dan  sikap peserta selama kegiatan  berlangsung  dinilai  oleh  guru  inti  sebagai  salah  satu  unsur  penilaian  kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi. Hasil yang diharapkan selama kegiatan In disesuaikan dengan materi yang disampaikan, baik teori maupun praktik, serta tagihan yang harus  dikerjakan  oleh  peserta.  (b)  Pelaksanaan  On  ( on  the  job  learning ),  Peserta  On  adalah guru  yang  telah  mengikuti  kegiatan  In-1  dan  In-2.  Setiap  kegiatan  On  dilakukan  di  sekolah masing-masing  peserta  selama lebih  kurang  1  minggu  atau  setara  dengan  10  JP  (asumsi 2JP/hari).  Selama  kegiatan  On,  peserta mendapatkan  supervisi  dari  pengawas sekolah.  Hasil yang diharapkan selama kegiatan On disesuaikan dengan praktik yang harus dilakukan peserta, serta  tagihan  yang  harus  dikerjakan  melalui  pendampingan  akademis  selama  kegiatan berlangsung.  Pendampingan  akademis  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  terdiri  dari  3  pola pendampingan:  (1)  Pola Pendampingan  Akademis  Tatap Muka,  (2)  Pola  Pendampingan Akademis Full Online, dan (3) Pola Pendampingan Akademis Blended .
Selanjutnya berkaitan dengan sistem pengolahan data yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  adalah  SIMPKB.  Ruang  lingkup  dari  SIMPKB terdiri dari: (1) Pengelolaan kelas pembekalan NS/IK/GI dan kelas PKP Berbasis Zonasi bagi guru  sasaran,  (2)  Pengelolaan  data  peserta,  fasilitator, dan  kelompok  kerja,  (3)  Pengelolaan pelaporan  pelaksanaan  PKP,  meliputi  rekapitulasi  penilaian  pembelajaran  (nilai  sikap, ketrampilan,  tes  awal,  tes  akhir,  dan  nilai  akhir)  dan  laporan  pertanggungjawaban  banpem, (4)  Penerbitan  surat  keterangan  bagi  guru inti  yang  telah  bertugas  sebagai  fasilitator  dalam Program PKP, (5) Penerbitan sertifikat Program PKP bagi guru sasaran.
Selanjutnya  dapat  dijelaskan bahwa  Sistemmanajemen pembelajaran  atau Learning Management  System (LMS)  yang  digunakan  pada  program  PKP  adalah Moodle  3.6 .  Sistem ini dikembangkan sebagai kelas pendampingan online bagi guru inti dan guru sasaran. Proses pendampingan  online  akan  dilakukan  oleh  fasilitator  (NS/IK)  dengan  tujuan  untuk memastikan  proses  pembelajaran  berjalan  sesuai  dengan  yang  telah  dirancang.  Kelas pendampingan online dikembangkan  dengan  mengikuti  pola  pembelajaran  yang  telah ditetapkan, hal  ini  untuk  memudahkan  peserta  dalam  melakukan  pembelajaran.  Selain  itu, kelas  ini  digunakan  sebagai wadah  untuk  mengunggah  setiap  laporan  kegiatan,  baik  laporan administratif  (daftar  hadir,  jurnal  mengajar,  dan  rekapitulasi  penilaian),  maupun  laporan akademis (tagihan peserta).
Desain Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan PKP Berbasis Zonasi
Pada  Program  PKP  Berbasis  Zonasi, komponen yang  dinilai  meliputi  proses kegiatan  pelatihan  dan  produk atau  hasil  belajar: Pertama ,  Penilaian Sikap,  komponen penilaian  sikap kegiatan  dilakukan  untuk  mengetahui partisipasi  dan  sikap  peserta  pada aspek kerjasama, disiplin,  tanggungjawab, dan keaktifan saat     menerima materi, melaksanakan tugas  individu  dan  kelompok,  mengemukakan  pendapat  dan  bertanya  jawab,  serta  saat berinteraksi  dengan  fasilitator  dan  peserta  lain. Kedua ,  Penilaian  Keterampilan, penilaian keterampilan  dimaksudkan untuk  mengetahui  kemampuan  peserta dalam  mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh, serta keterampilan yang mendukung kompetensi  dan  indikator. Ketiga ,  Tes  Akhir,  pada  akhir  Program  PKP,  peserta  akan mengikuti tes akhir secara online di Sekolah Inti (TUK). Tes akhir terdiri dari 45 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban yang meliputi kompetensi pedagogik dan profesional dengan komposisi  70:30.  Adapun  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  Program  PKP  Berbasis  Zonasi perlu  dilakukan  sebagai  bagian dari  penjaminan  mutu  program  secara menyeluruh.  Laporan hasil  monitoring  dan  evaluasi  program  merupakan  bahan  masukan  kepada  pihak  yang berkepentingan.  Hasil  evaluasi  program  ini  akan  digunakan  sebagai  bahan  kebijakan pimpinan, perbaikan, dan pengembangan.
Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  ( monev )  pada  program  PKP  Berbasis  Zonasi dilakukan terhadap komponen akademis dan administratif. Mekanisme pelaksanaannya dapat dijelaskan  sebagai  berikut.  (1)  Komponen  Akademis,  pada  komponen  akademis,  monev dilakukan sebagai sarana penjaminan mutu terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru  sasaran  selama  kegiatan  berlangsung.  Penjaminan  mutu terhadap  proses  pembelajaran yang dilakukan oleh guru sasaran bersama peserta didik di dalam kelas, dilakukan oleh Kepala Sekolah,  Pengawas  Sekolah,  dan  LPMP  dengan  skema  tahapan sebagai  berikut.  Adapun penjaminan  mutu  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  atau  UPT  pada  komponen  ini  bersifat sampling. (2) Komponen Administratif, pada komponen administratif, monev dilakukan untuk memastikan  bahwa  penyelenggaraan  kegiatan  telah  sesuai  dengan  standar  penyelenggaraan yang  diatur  pada  Pedoman  Program  PKP  yang  meliputi  standar  pengelolaan,  standar fasilitator,  standar  sarana dan prasarana, standar penilaian, standar penyelenggara, dan standar waktu pelaksanaan.
Pada  akhir  pelaksanaan  program  PKP,  masing-masing  UPT  diwajibkan  membuat laporan  sebagai  pertanggungjawaban  pelaksanaan  kegiatan.  Laporan  dibuat  pada  akhir kegiatan untuk kemudian diserahkan kepada Ditjen GTK. Laporan meliputi hasil pelaksanaan kegiatan  yang  dilengkapi  dengan  dokumen  pelaksanaan  kegiatan  dan  dokumen
pertanggungjawaban  keuangan. Laporan  kegiatan  diharapkan  dapat  menunjukkan efektivitas dan relevansi  terhadap peningkatan kualitas guru.

## KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa program  PKP Berbasis Zonasi bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi  peserta  didik  melalui  pembinaan  guru  dalam merencanakan,  melaksanakan,  sampai dengan  mengevaluasi  pembelajaran yang  berorientasi pada  keterampilan berpikir  tingkat  tinggi  ( Higher  Order  Thinking  Skills/HOTS ).  Program tersebut  merupakan  salah  satu  program  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB) yang lebih berfokus pada upaya meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran berorientasi  keterampilan  berpikir  tingkat  tinggi.  Dengan  mempertimbangkan  pendekatan kewilayahan, atau dikenal   dengan istilah zonasi, maka program ini dilakukan dengan berbasis zonasi, selanjutnya disebut dengan Program    PKP Berbasis Zonasi.
Pada  pelaksanaannya,  Program  PKP  Berbasis  Zonasi  meliputi  fungsi  manajerial perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Adapun  pada  pelaksanaannya, harus memenuhi prinsip taat azas , berbasis kompetensi , terstandar , profesional , transparan, akuntabel ,  dan berkeadilan. Harapannya,  guru  akan  terampil  membangkitkan  minat  peserta didik  kepada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta  memiliki  integritas  kepribadian  yang tangguh  untuk  mampu  berkompetitif  di  abad  21.  Guru-guru  yang  profesional  sangat diperlukan dan akan mampu melahirkan golongan cendekiawan masa depan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2014). Memahami Riset Perilaku dan Sosial . Jakarta: Bumi Aksara.
Arman,  A.  2016.  Upaya  Peningkatan  Kompetensi  Guru  dalam  Menyusun  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran melalui Supervisi Akademik Kepala Sekolah di SMAN 1 Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Jurnal Manajemen Pendidikan, 1 (1), 55-62.
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2019). Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi. Jakarta: Dirjen GTK.
Djaali  dan  Muljono.  (2007). Pengukuran  dalam  Bidang  Pendidikan .  Jakarta:  Universitas Negeri Jakarta.
Dudung,  A.  (2014).  Pelatihan  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  Bagi  Guru-
Guru Se-Jakarta Timur. Sarwahita, 11(1), 13-21. DOI:
https://doi.org/10.21009/sarwahita.111.03.
Fitriyah, R. N. (2019). Pengembangan Kompetensi Guru Di Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Pendidikan Dan Pelatihan. Prosiding SENDI-U 2019. 359-364.
Hardiyanto,  2019. Program  Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  Melalui Peningkatan  Kompetensi  Pembelajaran  (PKP)  Berbasis  Zonasi  Mata  Pelajaran Pendidikan  Jasmani,  Olahraga,  Dan  Kesehatan  (Pjok)  Sekolah  Dasar  (SD) Permainan  Kasti ,  Jakarta.  Direktorat  Pembinaan  Guru  Pendidikan  Dasar  Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hermawan,  I.  (2019). Metodologi  Penelitian  Pendidikan  (Kuualitatif,  Kuantitatif  dan  Mixed Method) . Kuningan: Hidayatul Qur’an Kuningan. Kunandar.  (2007). Guru  Profesional  Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP)  dan  Persiapan  Menghadapi  Sertifikasi  Guru .  Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada.
Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia Sudjana, N. (2012). Standar Kompetensi Pengawas Dimensi dan Indikator. Jakarta: Binamitra Publishing.
Sugiyono. (2017). Statistika untuk Penelitian . Jakarta: Alfabeta.
Tyagita,  B.  P.  A.,  &  Iriani,  A.  (2018).  Strategi  Peningkatan  Kompetensi  Pedagogik  Guru Untuk  Meningkatkan  Mutu  Sekolah. Kelola:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan , 5 (2), 165-176.
Werner,  Jon  M.,  dan  DeSimone,  Randy  L.  (2009). Human  Resources  Development,  5th Edition . South-Western Cengage Learning, Mason.
Winaryati,  E.  (2018).  Penilaian  Kompetensi  Peserta  didik  abad  21.  In  Prosiding  Seminar Nasional & Internasional. 1(1). 6-19.
Zainnudin,  Z.  (2018).  Peningkatan  Kemampuan  Menguasai  Materi  Pembelajaran  melalui
Pengembangan  Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB)  Guru  Kelas  di  UPTD  Makmur Kabupaten Bireuen. Jurnal Serambi Ilmu, 19(1), 34-49.
DOI:https://doi.org/10.32672/si. v19i1.1015.
Zubaidah,  S.  (2010).  Berpikir  Kritis:  Kemampuan  Berpikir  Tingkat  Tinggi  yang  Dapat Dikembangkan  melalui  Pembelajaran  Sains.  In  Makalah Seminar  Nasional  Sains dengan  Tema  Optimalisasi  Sains  untuk  memberdayakan  Manusia. Pascasarjana Unesa (Vol. 16)