## INOVASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN
Gumiwang Restu Aji 1) , Ilham Akbar 2) , Yuza Prada Handriyan 3)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas 246, Kota Malang

## ABSTRAK
Pelayanan  publik  yang  mengedepankan  efisiensi  dan  efektifitas  merupakan  cerminan dari  kualitas  pelayanan  publik  yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat.  Penyelenggaraan  ini dilakukan  untuk  memenuhi  hak  para  warga  negara  sebagai  objek  pelayanan  dan  kewajiban negara  sebagai  pemberi  pelayanan.  Permasalahan  pelayanan  yang  kurang  dan  cendrung bertele-tele menjadi pusat penelitian untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Tujuannya yakni agar  pelayanan  yang  akan  diberikan  bisa  maksimal  dan  terimplementasi  secara  merata. Semakin buruknya kualitas pelayanan diberikan maka akan berimplikasi kepada pemenuhan hak masyarakat.  Hal  ini  berpedoman  pada  pasal  2  undang-undang  nomor  25  tahun  2009  yang berbunyi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  selanjutnya  disebut  penyelenggaran  negara adalah  setiap  institusi  penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik.  kegiataan  penelitian  ini berpedoman pada metode penelitian kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisis tentang Inovasi  Yang  Dilakukan  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  di  Kota  Sidoarjo  Dalam Pemanfaatan  Teknologi.  Data  pada  penelitian  ini  bersumber  dari  data  sekunder  yang  artinya pengumpulan  data  secara  tidak  langsung  atau  melalui  media  perantara  dan  menggunakan teknik studi literature

## Keywords: pelayanan publik, efektifitas, efesiensi

## ABSTRACT
Public services that prioritize efficiency and effectiveness are a reflection of the quality of public  services  that  will be  provided  to  the  public.  This  implementation  is  carried  out  to  fulfill the rights of citizens as objects of service and the obligations of the state as a service provider. Service  problems  that  are  lacking  and  tend  to  be  long-winded  become  a  research  center  to answer the problems faced. The goal  is that the services to  be provided can be maximized and evenly  implemented.  The  worse  the  quality  of  services  provided  will  have  implications  for  the fulfillment of community rights. This is guided by article 2 of law number 25 of 2009 which reads the implementation of public services, hereinafter referred to as the holding of the state, is every state administering institution, corporation, independent institution established under the law for public  service  activities.  This  research  activity  is  guided  by  qualitative  research  methods  that
describe and analyze the Innovations of  the Integrated Licensing Services Board in  the City of Sidoarjo  in  Utilizing  Technology.  The  data  in  this  study  were  sourced  from  secondary  data, which means collecting data indirectly or through intermediary media and using literature study techniques
Keywords: public service, effectiveness, efficiency

## Pendahuluan
Pelayanan  publik  merupakan  sebuah indikator sebuah keberhasilan sebuah negara mampu atau tidak menyelenggarakan pelayanan  terhadap  masyarakat.  Sesuai dengan  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  25
Tahun 2009
yang mengatakan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya  disebut  penyelenggara  adalah setiap  institusi  penyelenggara  negara  , korporasi, lembaga independen yang dibentuk  berdasarkan  undang-undang  untuk kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan hukum  lain  yang  semata-mata  untuk kegiatan  pelayanan  publik.  Warga  negara mempunyai  hak  utuk  dilayani,  didengarkan, menilai,  menolak,  dan  menuntut  penyedia layanan publik.
Namun
dalam perkembangannya  banyak  permasalahan dalam lingkup pemerintahan meliputi masih tingginya penyalahgunaan dan
penyimpangan wewenang, belum memadainya  fasilitas  lembaga  pelayanan, dan rendahnya kinerja aparatur negara. Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  sarana penting,  informasi-informasi  penting  dan rahasia  terkait  dengan  instansi  tersebut terkandung  di  dalamnya.  Pada  saat  ini, prosedur  yang  diterapkan  pada  manajemen surat  masuk  dan  surat  keluar  pada  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
Kabupaten  Sidoarjo  mulai  dari  penerimaan, pembuatan, penyimpanan,
pendokumentasian,  hingga  verifikasi  surat, semua  dilakukan  secara  konvensional. Dokumentasi  surat  masuk  dan  keluar  hanya berupa  penulisan  di  buku  besar.  Sedangkan pada  tahap  pengarsipan  surat  hanya  berupa penyimpanan  dokumen  hardcopy.  Dengan adanya masalah  yang telah sebutkan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten  Karanganyar  dirasa  perlu  untuk merubah  metode  manajemen  persuratan yang saat ini mereka gunakan, yaitu metode konvensional,  menjadi  metode  manajemen persuratan yang terkomputerisasi dan otomatis.  Dengan  adanya  Sistem  Informasi
Manajemen
Agenda, diharapkan menghasilkan aplikasi yang dapat mengelola surat  masuk  dan  keluar  sesuai  alur  yang  di tetapkan,  dan  dapat  menyelesaikan  masalah yang ada saat  ini.   Salah satu  faktor alasan kami meneliti hal ini dikarenakan inovasi di Badan Pelayanan Terpadu Sidoarjo senantiasa  menciptakan  inovasi,  dimana inovasi sangat diperlukan khususnya mengenai  perihal  pelayanan.  Inovasi  sendiri menurut West&Far (Ancok,2012:34) pengenalan  dan  penerapan  dengan  sengaja gagasan,  proses,  proseduryang  baru  pada unit  yang  menerapkan,  yang  dirancang untuk memberikan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat luas.
Inovasi tidak selalu mengenai bagaimana  pemanfaatan  sumber  daya  untuk
dijadikan  sebuah  produk,  namun  inovasi juga  dapat  terjadi  ketika  pembaruan  produk yang  sebelumnya  sudah  dihasilkan  menjadi optimal  sehingga  dapat  menjadi  masukan bagi  sebuah  lembaga  atau  instansi  untuk memaksimalkan  sebuah  produk.  Berangkat dari  permasalahan  ini  artikel  ini  bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca  mengenai  inovasi  yang  telah diterapkan  di  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kota  Sidoarjo  dan  mengetahui kelemahan  maupun  hambatan  yang  dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pemerintah daerah Kota Sidoarjo.
Pelayanan  umum  oleh  Lembaga Administrasi  Negara  diartikan  sebagai segala  bentuk  kegiatan  pelayanan  umum yang  dilaksanakan  oleh.  Proses  perizinan yang  panjang  ini  terjadi  karena  terpecah- pecahnya  kewenangan  penerbitan  izin  yang dilakukan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
bersangkutan. Hal ini mengakibatkan pemohon  izin  harus  mondar-mandir  ke berbagai  SKPD  untuk  mengurus  perizinan usahanya. Belum lagi kendala prosedur serta persyaratan  yang terkadang berbeda-beda di tiap  SKPD.  Untuk  itulah  biaya  yang dikeluarkan  akan  lebih  banyak,  di  luar biaya-biaya  retribusi  perizinan  itu  sendiri, misalnya  biaya  transportasi  untuk  bolak- balik  antar  SKPD,  biaya  fotokopi,  dan
biaya-biaya tidak terduga lainnya. Akibatnya  waktu  yang  dibutuhkan  akan semakin lama dan tenaga yang dimiliki juga terkuras.Jika  keadaan  seperti  ini  terus menerus terjadi maka akan berdampak pada keengganan  pelaku  usaha  untuk  mengurus perizinan  dan  menghambat  pertumbuhan kegiatan usaha baru. Oleh karena itu, dalam rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi melalui  peningkatan  investasi  dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu  sesuai  dengan  instruksi  presiden Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Sejalan  dengan  tersebut  untuk  mendukung kebijakan  dalam  meningkatkan  investasi  di Indonesia,  pemerintah  melalui  peraturan Menteri  Dalam  Negeri  nomor  24  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  yang  jenis kelembagaannya  diserahkan  kepada  daerah untuk  memilih  jenis  lembaga  yang  sesuai, baik  yang  berbentuk  dinas,  kantor  atau badan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dalam mengelolahnya.
Dengan dibentuknya Kantor/Dinas  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Satu  Pintu  ini  sebagai  institusi  yang  khusus bertugas  memberikan  pelayanan  perizinan kepada  masyarakat,  dalam  hal  pengurusan perizinan masyarakat hanya cukup mendatangi satu kantor/dinas saja.
Adapun  rumusan  masalah  yang  kita  angkat untuk  mengetahui  upaya  bagaimana  upaya penerapan  pelayanan  yang  di  lakukan  oleh Badan  Pelayanan  Pelayanan  Perizinan Terpadu Kota Sidoarjo.
Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  Studi Literatur  atau  Studi Kepustakaan.  Studi  Kepustakaan  adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan  studi  penelaahan  terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan- catatan,  dan  laporan-laporan  yang  ada hubungannya dengan masalah yang
dipecahkan  (Nazir,  1998).  Data  yang diperoleh  dari  metode  studi  kepustakaan adalah  data  sekunder.  Data  sekunder merupakan  data  yang  bersumber  dari penelitian  atau  informasi  terkumpul  yang
telah  ada.  Data  sekunder  dalam  penelitian ini  diperoleh  dari  bahan  bacaan  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  seperti jurnal, buku dan juga media onli

## PEMBAHASAN
Berbincang berkenaan dengan
pemerintahan, ada berbagai macam paradigma  yang  digunakan  dalam  membuat inovasi ataupun memecahkan suatu masalah. Peradaban saat ini  yang telah memasuki era teknologi  industri  4.0  merupakan  indikasi bahwa  zaman  telah  berubah  ke  arah  yang lebih  modern  dari  sebelumnya.  Secara  garis besar  perubahan  suatu  paradigma  terjadi sesuai  dengan  kebutuhan  dan  harapan masyarakat  umum.  Begitu  pula  yang berkaiatan dengan pelayanan publik, kualitas  pelayanan  harus  bisa  ditingkatkan lagi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan  pelayanan  dari  pemerintah. Proses  perbaikan  pelayanan  tentu  dilakukan secara berkala, hal itu bisa dilakukan dengan melaksanakan  perombakan  sistem  yang  ada demi  terwujudnya  kualitas  pelayanan  yang baik.  Acuannya  tentu  yakni  efesien  dan efektifitas  pelayanan  yang  diberikan.  Selain itu,  dalam  pelaksanannya  pelayanan  harus bersifat  partisipatif,  dimana  yang  menjadi objek layanan bisa memberikan harapan dan tujuan untuk masa yang akan datang.
Pasca  reformasi  merupakan  era dimana negara Indonesia sudah diselenggarakan  secara  demokratis.  Pada masa  itu,  negara  telah  menerapkan  sistem desentralisasi yang  artinya  pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam melakukan  pembenahan  lembaga-lembaga
yang  ada di  daerahnya. Salah satunya  yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang bertugas menyelenggarakan penyusunan  kebijakan  dari  daerah  dibidang penanaman  modal  dan  pelayanan  perizinan sesuai  dengan  intruksi  kepala  daerah. Adapun beberapa fungsinya yakni melakukan  perumusan  kebijakan  teknis, memberikan dukungan kepada kepala daerah  dalam  membuat  kebijakan,  serta melakukan  pembinaan  dalam  melaksanakan tugasnya. Proses inilah yang akan dilakukan secara  terus  menerus  sesuai  dengan  koridor pekerjannya dan hanya akan berubah apabila terdapat  arahan  dari  kepala  daerah.  Untuk itu,  terdapat  beberapa  indikator  penting dalam  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu (BPPT)  yang  berkaitan  dengan  kualitas pelayanan  yang  akan  diberikan  kepada masyarakat khalayak umum :

## Struktur Lembaga
Yang pertama yaitu Struktur organisasi  berupa  rancangan  sistem  yang tersusun  berdasarkan  tugas  dan  fungsinya masing-masing  anggota  dalam  organisasi tersebut.  Secara  garis  besar  pula  di  dalam struktur organisasi  akan ditemui tugas-tugas yang  harus  dilaksanakan  oleh  tiap-tiap bagian  sesuai  dengan  fungsinya  masing- masing.  Dengan  adanya  ketetapan  struktur organisasi  ini  jelas  tugas-tugas  yang  harus dikerjakan  oleh  setiap  pegawainya  guna mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.
Selain itu, penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya struktur organisasi/lembaga maka
dalam menyelenggarakan pekerjaan guna mencapai fungsi  organisasi  yang  telah  ditentukan dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya problematika tumpang tindih pekerjaan  atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugasnya.  Adapun  secara  umum  susunan organisasi Badan Perizinan Terpadu (BPPT) yaitu  :  Kepala  Bagian,  Sekretaris,  Sub Bagian  Umum,  Sub  Bagian  Perencanaan Program  dan  Keuangan,  Bidang  Pelayanan dan Perizinan, Bidang Promosi dan Kerjasama, Bidang Pengawasan,
Pengendalian  dan  Pengelolaan  Data,  Tim Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional

## Fasilitas dan Sarana Prasarana
Fasilitas dan sarana prasarana merupakan  bagian  penunjang  keberhasilan suatu proses pelayanan upaya yang dilakukan di dalam sistem pelayanan publik, karena apabila fasilitas dan sarana prasarana ini  tidak  tersedia  ataupun  buruk  maka  akan berimplikasi  terhadap  semua  kegiatan  yang dilakukan.  Tentu  hal  tersebut  membuat tingkat  pencapaian  dari  organisasi  itu menjadi tidak maksimal. Fasilitas merupakan  bagian  unsur  fisk  yang  tersedia dari organisasi itu dan dapat digunakan oleh seluruh  masyarakat penerima  layanan. Sedangkan  Sarana  adalah  segala  hal  yang berkaitan  dengan  jenis  peralatan  kerja, perlengkapan  kerja  dan  fasilitas  yang berfungsi  sebagai  alat  utama/pembantu dalam  pelaksanaan  pekerjaan.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  sarana  dan  prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam  suatu  proses  kegiatan  baik  alat
tersebut merupakan peralatan utama maupun peralatan  pembantu  yang  hendak  dicapai oleh organisasi tersebut. Semua alat penunjang  itu  hanya  digunakan  untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan para pegawai yang ada didalamnya. Berlandaskan penjelasan diatas, maka  fungsi  utamanya  sebagai  upaya mempercepat  proses  pelaksanaan  pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, Meningkatkan  produktifitas,  baik  barang maupun jasa, hasil pekerjaan lebih berkualitas dan terjamin, lebih memudahkan/sederhana,  Ketepatan  susunan stabilitas pekerja lebih terjamin, menimbulkan  rasa  kenyamanan  baik  dari para  pegawai  maupun  masyarakt  dan Menimbulkan rasa kepuasan terhadap seluruh elemen yang terkait dalam organisasi tersebut.

## Sumber Daya Manusia
Pada  dasarnya  dalam  melakukan sebuah pelayanan SDM memang merupakan aktor  utama  yang  begitu  sangat  penting dalam  sebuah  inovasi  perizinan  petugas pemberi  pelayanan  lini  depan  dan  petugas tinjau  lapangan  memegang  peranan  penting karena  langsung  berhadapan  pengguna layanan.  Para  petugas  merupakan  tenaga fisik yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan  sistem  yang  telah  dibuat  oleh suatu organisasi. Didalam organisasi dengan halnya BPPT yang mempunyai tujuan sama, maka  kerjasama  antar  pegawai  harus  bisa terpelihara  dengan  baik  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  sebuah organisasi.  Ketika  pelayanan  prima  ini diberikan  kepada  masyarakat,  maka  sangat diperlukan para pegawai yang
berkompetensi  sesuai  dengan  bidang  yang diembannya. Pada hakikatnya kebijaksanaan dan  keaktifan  yang  dimiliki  oleh  pegawai mencerminkan  pelaksanaan  tugas  pekerjaan yang baik pada suatu kantor. Tolak ukurnya yakni  kelancaran  dan  keberhasilan  tugas menjadi  hak  dan  tanggungjawab  kantor tersebut,  yang  ditentukan  oleh  kesungguhan dan kemampuan para SDM anggotanya.
Inovasi  Layanan  di  Badan  Pelayanan Perizinan  Terpadu  Kabupaten  Sidoarjo Berdasarkan Atribut Inovasi
Dengan  adanya  penerapan  inovasi layanan  di  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  (BPPT)  Kabupaten  Sidoarjo  dapat meningkatkan  nilai  investasi  dari  sebelum adanya  inovasi  layanan  yang  ada  di  bidang perizinan.  Hasil  tersebut  dapat  dilihat  dari atribut inovasi, yaitu sebagai berikut :
1. Keuntungan Relatif (advantage) Dalam  penerapan  strategi
inovasi  di  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kabupaten  Sidoarjo  tentunya memiliki keuntungan dari sistem pelayanan/produk  layanan  sebelumnya.
Dilihat  dari  secara  keseluruhan  inovasi layanan  di  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu  Kabupaten  Sidoarjo  tersebut memiliki keuntungan relative di dalamnya,  diantaranya  adalah  pelayanan perizinan  di  BPPT  Sidoarjo  menjadi lebih cepat, waktu  yang digunakan lebih efisien  dan  waktu  pelayanan  pun  juga lebih fleksibel.
2. Kompatibel (compatibility)
Dalam  hal  ini  inovasi  yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan  Terpadu  Kabupaten  Sidoarjo dalam penerapannya menyesuaikan dengan produk/layanan sebelumnya, dimana  layanan  perizinan  di  BPPT sudah  mengarah  ke  IT  (Teknologi
Informasi) dengan memaksimalkan penggunaan  internet,  dan  teknologi komputer yang sesuai dengan
perkembangan  zaman.  Inovasi  layanan perizinan  di  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo ini berdasarkan  pada  SOP  yang  sudah  ada, sehingga  kesesuaian  inovasi  layanan yang  ada  dengan  sebelumnya  sudah sesuai.
3. Kompleksitas
Kompleksitas  dalam  hal  ini dijaadikan sebagai kendala-kendala yang dihadapi  oleh  inovasi  ketika  diterapkan. Kendala  ini  dirasakan  oleh  aparatur pemberi  layanan  dikarenakan  adanya perubahan dengan menggunakan pelayanan  teknologi  informasi  dan internet  yang  tentunya  berbeda  dengan sistem  sebelumnya.  Seringkali  terjadi aparatur  mengalami  kesulitan  dalam mengoperasionalkan  sistem  teknologi tersebut.
4. Triabilitas (triability)
Sebelum dioperasionalkan
Badan  Pelayanan  Perizinan  Kabupaten
Sidoarjo  melakukan  sebuah  uji  coba sebelum diterapkannya inovasi ke pengguna  layanan.  BPPT  melakukan pengajuan, penganggaran, serta pelatihan  dan  pendampingan.  Uji  coba
ini dilakukan untuk melhat kesiapan dari sumber  daya,  sistem  dan  fasilitas  yang tersedia.
5. Dapat diamati (observability)
Persoalan terkait dengan kemudahan  dalam  mengamati  juga sering  terjadi  dalam  inovasi-inovasi layanan  yang  dilakukan  oleh  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Aspek ini dilihat dari bagaimana respon pengusaha dan investor  terhadap  pelayanan  yang  baru dan percepatan pelayanan yang diakibatkan  oleh  pelaksanaan  inovasi layanan  di  BPPT.  Dengan  respon tersebut  sehingga  menunjukkan  hal-hal dari  mana  saja  yang  perlu  untuk diperbaiki oleh BPPT Kabupaten Sidoarjo.

## Paket  Perizinan  Yang  Digagas  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo
Dengan  paket  perizinan  ini  jika  kita lihat  dari  sisi  tipologi  pelayanan  termasuk dalam  tipologi  inovasi  proses  pelayanan, inovasi  metode  pelayanan,  dan  inovasi kebijakan. Inovasi proses pelayanan dibuktikan  dengan  melalui  paket  perizinan masyarakat  sebagai  pemohon  langsung  bisa membawa  semua  kelengkapan  surat-surat perizinan yang disesuaikan dengan ketentuan.  Sebelum  adanya  paket  perizinan ini  pengguna  layanan  harus  mengurus  satu persatu  perizinan  usaha,  yang  berarti pengguna  layanan  harus  membawa  satu persatu  berkas  yang  nantinya  kemudian dibawa  ke  customer  service  untuk  dilihat kelengkapannya. Namun sekarang pengguna layanan  cukup  datang  sekali  dengan
membawa  semua  sekaligus  berkas  yang dibutuhkan  kemudian  langsung  dibawa  ke costumer service untuk di proses kelengkapannya. Apabila dari semua berkasnya  sudah  terpenuhi  dan  lengkap maka  pengguna  layanan  tinggal  menunggu permohonan perizinannya bisa diselesaikan.
Paket perizinan juga termasuk dalam ranah  tipologi  metode  pelayanan,  metode layanan berarti cara baru  dalam berinteraksi dengan  pengguna  atau  cara  baru  dalam memberikan pelayanan. Hal ini didasari dan dibuktikan  dengan  digagasnya  sistem  paket itu  sendiri  yang  merupakan  prosedur  baru dalam memberikan pelayanan yang dilakukan  oleh  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu
Kabupaten Sidoarjo. Paket perizinan  juga  merupakan  sebuah  tipologi inovasi  kebijakan  karena  paket  perizinan tidak  jauh  juga  merupakan  kebijakan  dan strategi  baru  dalam  menghadapi  masalah lamanya yaitu adanya pungutan liar sehingga  dengan  kejadian  ini  terjadi beberapa perubahan kebijakan, yang pertama  adalah  Peraturan  Bupati  Sidoarjo Nomor  57  Tahun  2008  kemudian  berubah menjadi  Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor 18  Tahun  2011  dimana  BPPT  Sidoarjo mengurus  25  jenis  perizinan.  Kemudian berubah  lagi  menjadi  Peraturan  Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2012 menjadi 37 jenis  perizinan  dan  yang  terakhir  Peraturan Bupati  Nomor  38  Tahun  2014  menjadi  73 jenis perizinan.
Maka akhirnya dikeluarkanlah  Peraturan  Bupati  Nomor  39 Tahun  2011  tentang  Penerbitan  Perizinan Satu Paket.
Untuk  pada  level  inovasi,  paket perizinan memang tidak membawa perubahan  besar  bagi  organisasi,  namun
paket  perizinan  membawa  perubahan  dalam cara  pelayanan  yang  dapat  dilakukan  secara terus-menerus  dan  membawa  pembaharuan dalam  sektor  publik  untuk  mewujudkan  apa yang  di  idam-idamkan  oleh  masyarakat selama ini sebagai pengguna layanan publik sehingga  paket  perizinan  termasuk  dalam level  incremental.  Pada  kategori  inovasi paket  perizinan  termasuk  dalam  inovasi terusan  karena  dalam  penerapannya  inovasi paket  perizinan  tetap  beracuan  pada  sistem yang  sudah  ada  sebelumnya,  namun ditambahkan ada penambahan terkait penggunaan  paket  itu  sendiri  agar  perizinan lebih mudah dan cepat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan upaya Badan Pelayanan Perizinan  Terpadu  Kabupaten  Sidoarjo dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan perizinannya  sejauh  ini  untuk  secara keseluruhan  memiliki  keuntungan  relatif  di dalamnya,  diantaranya  adalah  pelayanannya menjadi  lebih  cepat,  waktu  yang  digunakan lebih  efisien  dan  waktu  pelayanan  pun  juga lebih  fleksibel.  Kemudian  menyesuaikan dengan  produk/layanan  sebelumnya,  sudah mengarah  ke  IT  (Teknologi  Informasi) dengan memaksimalkan penggunaan internet dan teknologi komputer yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini BPPT juga menggagas sebuah bentuk sistem Paket  Perizinan,  dengan  paket  perizinan  ini jika  dilihat  dari  sisi  tipologi  pelayanan termasuk  dalam  tipologi  inovasi  proses pelayanan,  inovasi  metode  pelayanan  dan inovasi  kebijakan.  Dalam  konteks  untuk
pada level  inovasi, paket perizinan memang tidak  membawa  perubahan  besar  bagi organisasi  tetapi  paket  perizinan  ini  mampu membawa  perubahan  dalam  cara  pelayanan yang  dapat  dilakukan  secara  berkelanjutan dan  membawa  pembaharuan  dalam  hal sektor  publik  untuk  mewujudkan  sesuai dengan yang diidam-idamkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan.

## Referensi
Nurwindiarti, M. (2016). Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu ( SIPPADU ) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Sidoarjo . 4 (April).
Sari, D., Indayati, S., Program, M., Ilmu, S., Negara, A., & Airlangga, U. (2015). Keefektifan Program Paket Perizinan Online dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Sidoarjo . 3 , 229–234.
Ardianty, S., Prodi, S., Administrasi, I.,
Negara, I. A., & Vitaunesayahoocom, U. (2013). KUALITAS PELAYANAN PAKET II PERIZINAN DI BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( BPPT ) KABUPATEN SIDOARJO . 12040674051 .
Wicaksono, K. W. (2019). TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif
terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 1 (2), 196.
https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.198
95
Turang, Y. Y. (2019). Optimalisasi pelayanan publik pada badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal di kota bontang Public service optimization in integrated licensing Bagehot, W., & Inovasi, D. (n.d.). INOVASI DI SEKTOR PUBLIK Oleh : Yogi
Suwarno 1 . 1–19.
Suwari Akhmaddhian, H. B. &. (2015). Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Pananaman Modal di Kabupaten Kuningan. UNIFIKASI :
Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 1–19. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v1i1.
28
Ulfa, & Sulfiani, A. N. (2018). Inovasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Jurnal Universitas Andi Dejemma Palopo , 24 (2), 127–138.
RB Imam Thantauwi, Zauhar, S., & Rengu, S. P. (2014). Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu
(Up2t) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Bppt) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Reformasi Kelembagaan Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sumenep). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , Volume 2 (1), 169.
Chotimah, K., & Daerah, D. P. (2016).
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dan Tata Kerja Lembaga Lain Dalam Pelayanan . 2 (2), 527–540.
Mirza, A. H. (2012). Desain Dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Satu Pintu ( Simtu ) Berbasis Web ( Studi Kasus Kabupaten Ogan Komering Ilir ) . 2012 (semnasIF), 9–16.

## Anggraini, T. (2019). INOVASI
BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Studi Kasus : (Siap Antar Jemput Izin Mudah Berbantuan (SAJI MUBA)). Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 11 (2),
44–57.
https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2. 1122
Hidayat, F., Sutomo, S., & Sunarko, B. S.
(2018). IMPLEMENTASI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP): PENDELEGASIAN KEWENANGAN SETENGAH HATI (Studi terhadap Penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi). Politico ,
18 (1), 144–163. https://doi.org/10.32528/politico.v18i1.
1377
Wulandari, R., & Sulistianingsih, E. (2013).
Implementasi Standar Operasional Dan Prosedur Pelayanan Perizinan. Jurnal Administrasi Pembangunan , 1 (3), 219– 323.
Ansari, M. I. (2016). Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha di Aceh Besar dan Aceh Barat Daya.
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 18 (1), 17– https://doi.org/10.24815/kanun.v18i1.5
915
Denise Febryan, Tedi Erviantono, I. K. W. (2016). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Studi Kasus Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor . I , 1–9. Retrieved from file:///C:/Users/User/AppData/Local/Pa ckages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wek yb3d8bbwe/TempState/Downloads/248 56-1-48859-1-10-20161116.pdf