## Wajah Hukum

## Efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Kerja di Kota Batam
Hanifah Ghafila Romadona, Lu Sudirman, Elza Syarief Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Correspondence: hanifahgr20@gmail.com; dirman_lu@yahoo.com; elza.syarief@uib.ac.id
Abstrak. Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  menjadi  suatu  keharusan  sebagai langkah preventif untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan. Indonesia telah menetapkan  peraturan  perundang-undang  terkait  SMK3,  yakni  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012 Tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja.  Meskipun  demikian,  keberadaan peraturan ini tidak selalu membuat para pekerja menjadi lebih sadar akan keselamatan diri mereka saat bekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan sebagai  data  sekunder,  dan  melalui  wawancara  dengan  petugas  keselamatan  ( safety  officer) PT.  GPI  sebagai data  primer.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  PT.  GPI  telah  menerapkan  SMK3  di  Indonesia.  Meski demikian,  penerapan  SMK3  di  PT.  GPI  di  Kota  Batam  belum  dapat  dianggap  efektif  karena  masih  terdapat pekerja  yang  enggan  mematuhi  peraturan  yang  diterapkan,  yang  pada  akhirnya  menjadi  penyebab  terjadinya kecelakaan  kerja.  Dalam  menghadapi  situasi  ini,  perusahaan  perlu  meningkatkan  ketegasan  dan  pengawasan terhadap setiap pekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap setiap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
Kata Kunci: Efektivitas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK3, Kecelakan Kerja.
Abstract.  The  Occupational  Safety  and  Health  Management  System  (SMK3)  is  imperative  as  a  preventive measure  to  mitigate  workplace  accidents  within  a  company's  environment.  Indonesia  has  enacted  legal regulations  regarding  SMK3,  specifically  Government  Regulation  Number  50  of  2012  concerning  the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System. Nevertheless, the existence of these regulations  does  not  consistently  enhance  workers'  awareness  of  their  safety  while  at  work.  This  research employs  an  empirical  research  method,  gathering  data  through  literature  studies  as  secondary  data  and interviews with the safety officer of PT. GPI as primary data. The research findings conclude that PT. GPI has implemented SMK3 in Indonesia. However, the implementation of SMK3 at PT. GPI in Batam cannot be deemed effective due to the presence of workers unwilling to comply with the applied regulations, ultimately leading to workplace accidents. In addressing this situation, the company needs to enhance strictness and supervision of each worker to ensure compliance with every applicable occupational safety and health regulation.
Keywords: Effectiveness, Occupational Safety and Health, SMK3, Workplace Accidents.

## PENDAHULUAN
Indonesia  menganut  prinsip  negara  hukum  sesuai  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945.  Individu  yang  hidup  di  negara  Indonesia,  harus  menjalani kehidupan  sesuai  peraturan  yang  berlaku  dan  mematuhi  undang-undang.  Berdasarkan  data worldmeter ,  jumlah  penduduk  di  Indonesia  sampai  November  2023  adalah  278  jiwa. 1 Padatnya jumlah  penduduk  Indonesia  mengharuskan  setiap  orang  untuk  bekerja  guna  memenuhi  kebutuhan hidup. Bekerja bukanlah hal yang sangat mudah untuk dilakukan, terdapat risiko yang harus dihadapi. Untuk  menghadapi  segala  resiko  dalam  berkerja,  wajib  mematuhi  aturan  yang  ada,  seperti  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Undang-Undang  Ketenagakerjaan). Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  86  bahwa  pekerja  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. 2
Pekerja yang menjalankan pekerjaanya, memiliki resiko yang bisa mengakibatkan  kecelakaan kerja.  Definisi  kecelakaan  kerja  berdasarkan  Pasal  1  ayat (4) Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan
1 dataindonesia.id , Diakses 2023.
2 Anik  Iftitah,  “Peranan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dalam  Perwujudan  Cita  Pembangunan  Hukum Tenaga Kerja di Indonesia,” Jurnal Supremasi 7, No. 2 (2018): 1, halaman 377.
Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, kecelakaan kerja adalah insiden yang terjadi saat bekerja, baik  terjadi  dalam  perjalanan  menuju  ke  tempat  kerja  dan  sebaliknya  serta  penyakit  yang  terjadi akibat lingkungan kerja. 3 Kecelakaan kerja di lingkungan pekerjaan biasanya terjadi secara tiba-tiba, kecelakaan kerja bukan hanya yang terjadi di lingkup kerja saja, yang terjadi pada saat berangkat atau pulang  kerja  juga  termasuk  bagian  dari  kecelakaan  kerja. 4 Terdapat  beberapa  penyebab  kecelakaan kerja  itu  terjadi,  salah  satunya  yaitu  faktor  dari  tenaga  kerja  saat  menjalankan  pekerjaannya.  Dalam melaksanakan  pekerjaannya,  tenaga  kerja  harus  mengikuti  kebijakan  yang  diterapkan  oleh perusahaan,  akan  tetapi  banyak  dari  mereka  yang  enggan  atau  bahkan  tidak  sama  sekali  mengikuti prosedur  atau  kebijakan  bekerja  di  perusahaan.  Tidak  hanya  itu,  terdapat  faktor  lain  seperti  faktor lingkungan  yang  dapat  menimbulkan  kecelakaan  kerja. 5 Dampak  kecelakaan  kerja  tidak  hanya mempengaruhi  keselamatan  dan  kesehatan  pekerja,  tetapi  berdampak  juga  terhadap  produksi  harian perusahaan. 6 Kecelakaan  kerja  memiliki  tingkatan  risiko  yang  terbagi  menjadi  tiga  tingkatan  yaitu risiko tinggi, sedang, dan kecil. 7
Berdasarkan  data International  Labour  Organization (ILO)  pada  tahun  2018  banyaknya kematian terjadi akibat dari kecelakaan kerja di Asia Pasifik lebih dari 1,8 juta. Sebanyak dua  per tiga total  kematian  yang  disebabkan  oleh  kecelakaan  kerja  di  seluruh  dunia  terjadi  di  kawasan  asia.  Di tingkatan global, setiap tahunnya kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan ataupun penyakit kerja sejumlah lebih dari 2,78 juta orang. Tidak hanya itu, sekitar 374 juta luka yang terjadi tiap tahunnya serta penyakit yang tidak parah, yang berdampak pada absensi kerja. 8
Badan  Pusat  Statistik  pada  tahun  2019  mendata  sebanyak  116  juta  orang  yang  mengalami kecelakaan  kerja,  dengan  korban meninggal  sekitar  25  juta, luka  berat  12  juta,  luka  ringan  137  juta dan  kerugian  materi  sebesar  254  juta  rupiah.  BPJS  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa  terdapat peningkatan  terhadap  kecelakaan  kerja  pada  tahun  2020  sejumlah  221.740  kasus.  Pada  tahun  2021, meningkat  angka  kecelakaan  kerja  sebesar  5,56%  dari  tahun  sebelumnya,  dengan  jumlah  sebanyak 234.270 kasus. 9 Contoh kasus kecelakaan kerja di Batam, Kepulauan Riau baru-baru ini terjadi yaitu, kecelakaan  di  PT.  McDermott  Batam,  pekerja  tewas  pada  saat  melakukan  aktivitas  pengelasan, korban jatuh ke laut dan sempat hilang di perairan dermaga PT. McDermott. 10 Kasus yang juga terjadi di  Batam  yaitu  yang  terjadi  di  galangan  kapal  PT.  ASL  Shipyard  Kota  Batam,  korban  tewas  akibat terjatuh dari pinggiran atas kapal ke dasar dok yang berlapis beton. 11
Peningkatan  angka  kecelakaan  kerja  di  Indonesia  dapat terjadi  dikarenakan  dari ulah manusia itu  sendiri,  baik  dari unsafe  action maupun unsafe  condition. Undang-Undang  Ketenagakerjaan mengatur  aspek  perlindungan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3).  Di  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan  pada  pasal  87  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  perusahaan  diwajibkan  untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi.
Di Indonesia ketentuan  terkait K3 terdiri dari beberapa peraturan antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Spsial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permen Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
3 Permenaker,  “Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja” (2021).
4 Abdul  Wahid,  Misbah  Munir,  and  Achmad  Rofiq  Hidayatulloh,  “Analisis  Resiko  Kecelakaan  Kerja Menggunakan Metode HIRARC PT. SPI,” Journal of Industrial View 2, No. 2 (2020), halaman 45-52.
5 Muhammad  Sultan, Kecelakaan  Kerja;  Mengapa  Masih  Terjadi  di  Tempat  Kerja? (uwais  inspirasi indonesia, 2019).
6 Noorul Huda Zakaria et al., “Workplace Accident in Malaysia: Most Common Causes and Solutions,” Business and Management Review 2, no. 5 (2012), halaman 75-88. 7 Agus  Bambang  Siswanto  and  Mukhamad  Afif  Salim,  “ Manajemen  Risiko  K3  Konstruksi ,”  (2022), halaman 1-23.
8 Hafifah  Khoiriyyah  Anwar,  “ Pemetaan  Risiko  (Risk  Mapping)  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Pada Area Laboratorium Kimia PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton 9 Kabupaten Probolinggo ,” 2015.
9 dataindonesia.id, Diakses 2023.
10 batam.tribunnews.com, Diakses 2023.
11 Ryan  Rakasiwi,  “ Tinjauan  Yuridis  Pengaturan  Impor  Pakaian  Bekas  terhadap  Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia ” (Universitas Atma Jaya : Yogyakarta, 2022).
5  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Program  Jminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan Kematian,  dan  Jaminan  Hari  Tua,    Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012  tentang  Sistem Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3).    Di  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tersebut disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Sistem Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang mengendalikan risiko kerja agar tercipta lingkungan kerja yang efisien, aman dan produktif. 12
Sistem  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  menjadi bagian  dari  sistem  manajemen  secara  menyeluruh  yang  mencakup  perencanaan,  tanggung  jawab, struktur  organisasi,  proses  dan  sumberdaya  yang  diperlukan  untuk  penerapan,  pengembangan  dan pemeliharaan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  untuk  pengendalian  risiko  yang  berhubungan dengan  aktivitas  kerja,  demi  terwujudnya  tempat  kerja  yang  produktif,  aman  dan  efisien. 13 Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  sebagai  bentuk  upaya  dalam  menjamin  keselamatan  setiap pekerja,  karena  kecelakaan  bagi  pekerja  tidak  dapat  diduga  kapan  terjadi.  Penerapan  Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  diharapkan  dapat  menghasilkan  area  kerja yang  kondusif  serta  dapat  menghasilkan  keadaan  yang  sehat  terhadap  karyawan,  keluarga,  dan penduduk  sekitar.  Hal  ini  didukung  dengan  adanya  ketentuan  di  dalam  Pasal  27  ayat  2  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  warga  negara mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak 14 dan  adanya  tujuan pelaksanaan  SMK3  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012  tersebut,  yang    mana diantaranya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.  Sehingga dalam hal ini, bagi setiap pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum demi penghidupan yang layak.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 juga menjelaskan bagi perusahaan yang pekerjanya  berjumlah  minimal  100  orang  dan  tingkat  risikonya  tinggi,  diwajibkan  untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Meningkatnya angka  kecelakaan  kerja  menandakan  bahwa  SMK3  belum  diterapkan  dengan    baik.  Menurut  salah seorang  pakar International  Labour  Organisation (ILO),  mengatakan  bahwa  yang  menjadi  alasan utama untuk menerapkan SMK3 yaitu karena adanya peningkatan yang terus menerus terhadap angka kecelakaan kerja serta penggunaan fasilitas kerja. 15
Penelitian  terkait  penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3) telah  dilakukan  sebelumnya,  beberapa  diantaranya  terdapat  penelitian  yang  mengkaji  efektifitas pelatihan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  dengan  upaya  pencegahan  kecelakaan  kerja  pada karyawan  yang  dilakukan  oleh  Yeremia  Giovanny  pada  tahun  2016. 16 Penelitian  terkait  penerapan aspek hukum K3 terhadap pekerja industri perkapalan di PT. DOK dan perkapalan air kantung yang dilakukan oleh Ario  Aditya Septiyan pada tahun 2017. 17 Pada  tahun 2021 Reni Fitriana melakukan penelitian dengan mengkaji pelaksanaan bimbingan konseling komplek untuk mengurangi kecelakaan pada  jam  kerja  di  PT.  Wanasari  Nusantara  Kecamatan  Singingi  Hilir. 18 Hari  Rarindo  melakukan penelitian  terkait  studi  kasus  kecelakaan  kerja  di  pabrik  pada  tahun  2018. 19 Anindya  Indira
12 Muhammad  Sultan, Buku  Ajar  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3) Implementasi SMK3 di Indonesia (Deepublish, 2023).
13 Bambang  Endroyo,  “Peranan  Manajemen  K3  dalam  Pencegahan  Kecelakaan  Kerja  Konstruksi,” Jurnal Teknik Sipil Unika Soegijapranata 3, No. 1 (2009), halaman 8.
14 Anik Iftitah, ed., Hukum Tata Negara (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
15 Gerry  Silaban,  “Hubungan  Angka  Kecelakaan  Kerja  dengan  Tingkat  Pemenuhan  Penerapan  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” Berita Kedokteran Masyarakat 25, no. 3 (2009), halaman 156- 66.
16 Yeremia  Giovanny,  “Efetivitas  Pelatihan  K3  dengan  Upaya  Kecelakaan  Kerja  Pada  Karyawan,” Manajemen 2, no. 1 (2016), halaman 9-25.
17 Ario Aditiya Septiyan, “Penerapan Aspek Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di PT DOK dan Perkapalan Air Kantung” (Universitas Bangka Belitung, 2017).
18 Reni  Fitriana,  “Efektivitas  Pelaksanaan  Bimbingan  Konseling  Kelompok  untuk  Mengurangi Kecelakaan Pada Jam Kerja di PT Wanasari Nusantara Kecamatan Singingi Hilir,” 2021.
19 Hari Rarindo, “Keselamatan dan Kesahatan Kerja (K3) : Suatu Analisis Studi Kasus Kecelakaan Kerja di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya,” 2018.
Madyarastri melakukan penelitian pada tahun 2010 terkait fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota Surakarta dalam menekan angka kecelakaan kerja. 20
Berbeda dengan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, pada penelitian ini fokus penulis adalah  menganalisis  efektivitas  suatu  penerapan  SMK3  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan terkait  K3  di  PT.  GPI.  PT.  GPI  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  ada  di  kota  Batam  yang bergerak  di  bidang manufactur  electronica yang  menggunakan  mesin-mesin  dan  peralatan  pada proses  bekerjanya.  Perusahaan  ini  memiliki  4  (empat)  departemen  yaitu Head  Quarter (HQ), Assembly (ASSY), Printed  Circuit  Board + Assembly (PCBA),  dan Molding .  Setiap  departemen tersebut  telah  memiliki  bagian  khusus  yang  bertanggung  jawab  terhadap  isu-isu  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (K3)  yaitu  Pengawas  dan  Pelaksana  K3  (P2K3).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  keberhasilan  penerapan    Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (SMK3)  di  PT.  GPI,  Peneliti  menggunakan  Teori  Efektivitas  menurut  Soerjono Soekanto  sebagai  landasan  penilitian. 21 Melihat  penjelasan  di  atas  dapat  menentukan  yang  menjadi bahasan  dalam  penelitian  ini  adalah  pembahasan  pertama  menganalisis  mengenai  peraturan perundang-undangan  terkait  SMK3  di  Indonesia  dan  pembahasan  kedua  menguraikan  efektivitas implementasi SMK3 oleh perusahaan dalam menekan angka kecelakaan kerja.

## METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  artikel  ini  yaitu  metode  penelitian  yuridis  sosiologis. 22 Penelitian  hukum  yuridis  sosiologis  adalah  penelitian  yang  menggabungkan  pendekatan  sosiologis dengan  studi  hukum  untuk  menganalisis  bagaimana  hukum  berfungsi  dalam  masyarakat.  Pemilihan metode  penelitian  ini  guna  mengevaluasi  ketataatan  terhadap  hukum  yang  berkaitan  dengan terlaksananya  atau  tidak  hukum  tersebut  didalam  masyarakat 23 dalam  hal  ini  ketaatan  perusahaan terhadap  peraturan  penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  di Batam.
1. Pendekatan
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan aspek sosiologis dan studi hukum untuk menganalisis peran hukum dalam konteks masyarakat.
2. Rancangan Kegiatan
Penelitian  ini  dirancang  untuk  mengevaluasi  tingkat  kepatuhan  perusahaan  terhadap peraturan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Batam.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Objek  penelitian  ini  adalah  kepatuhan  perusahaan  terhadap  peraturan  penerapan  SMK3  di Batam.
4. Bahan dan Alat Utama
Bahan utama meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang menjabat  sebagai safety  officer di  PT.  GPI.  Teknik  wawancara  adalah  bentuk  komunikasi  antara dua  pihak  atau  lebih,  dimana  satu  pihak  sebagai  Pewawancara  dan  pihak  lainnya  sebagai responden  dengan  tujuan  memperoleh  informasi  terhadap  objek  penelitian. 24 Alat  utama melibatkan evaluasi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. 25 5. Tempat
20 Anindya  Indira  Madyarastri,  “Fungsi  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Surakarta  dalam Meminimalisasi Kecelakaan Kerja,” 2010.
21 Rosmilianti  Omik,  “Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Administratif  terhadap  Pelaku  Usaha  Kuliner Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 17, no. 2 (2022), halaman 172–92.
22 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
23 Hari  Sutra  Disemadi  and  Cindy  Kang,  “Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 7, no. 1 (2021), halaman 54.
24 R A Fadhallah, Wawancara (Unj Press, 2021).
25 D.  Tan,  “Metode  Penelitian Hukum:  Mengupas dan  Mengulas  Metodologi  dalam  Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, No. 8 (2021).
Penelitian  dilaksanakan  di  Batam,  dengan  fokus  pada  perusahaan  yang  menaati  atau melanggar peraturan penerapan SMK3.
6. Teknik Pengumpulan Data
Data diperoleh melalui dua jenis, yaitu data primer melalui wawancara dengan safety officer , dan  data  sekunder  melalui  evaluasi  kepustakaan.  Teknik  wawancara  adalah  bentuk  komunikasi antara  dua  pihak  atau  lebih,  dimana  satu  pihak  sebagai  Pewawancara  dan  pihak  lainnya  sebagai responden dengan tujuan memperoleh informasi terhadap objek penelitian. 26
Data  sekunder  diperoleh  secara  tidak  langsung,  terdapat  sumber  data  sekunder  yang difokuskan  untuk  penelitian  ini,  yaitu  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  melalui  evaluasi kepustakaan yang mengikat secara yuridis dengan menggunakan UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dapat berupa artikel-artikel, berita, buku dan dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus  Hukum,  KBBI  dan  Kamus  Bahasa  Inggris. 27 Data  kualitatif  digunakan  sebagai  metode analisis  data  dalam  penelitian  ini.  Data  kualitatif  ialah  suatu  pendekatan  dengan  mencari  dan menyusun  secara  sistematis,  data  yang  didapatkan  tidak  berbentuk  angka  dari  hasil  wawancara, pengamatan, atau sumber tertulis. 28
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel utama adalah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan penerapan SMK3 di Batam.
8. Teknik Analisis
Data  kualitatif  digunakan  sebagai  metode  analisis,  dengan  pendekatan  sistematis  dalam mencari  dan  menyusun  data  yang  diperoleh  dari  wawancara,  pengamatan,  dan  sumber  tertulis, tanpa melibatkan data berbentuk angka.

## HASIL

## Menganalisis Peraturan Perundang-Undangan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia
Kecelakaan  kerja didefinisikan oleh ISO 45001:2018 sebagai suatu hal yang mengacu insiden terkait  pekerjaan  dimana terjadi atau  berpotensi terjadinya cedera,  penyakit  dan kematian.  Di  dalam UU  Nomor  40  Tahun  2004    tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Pasal  1  ayat  (14)  disebutkan  bahwa Kecelakaan kerja berupa kecelakaan dalam konteks pekerjaan, termasuk terjadi pada saat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 29 Dengan adanya definisi tersebut, penulis berpendapat bahwa kecelakaan kerja merupakan insiden yang terjadi secara  tiba-tiba  baik  yang  terjadi  di  lingkungan  kerja  maupun  saat  menuju  tempat  kerja  dan  pulang dari  tempat  kerja.  Kecelakaan  kerja  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi  pekerja  dan  perusahaan. Terdapat  beberapa  faktor  terjadinya  kecelakaan  kerja,  yakni unsafe  condition dan unsafe  action. Unsafe  condition adalah  keadaan  area  kerja  yang  tidak  aman  seperti  kurangnya  penerangan  cahaya, panas, permukaan yang licin dan gangguan faktor fisik lainnya. Sedangkan unsafe action adalah suatu tindakan  yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, seperti tidak menggunakan Alat Pelindung Diri  (APD)  dan  tidak  mematuhi Standard  Operating  Procedure (SOP)  yang  telah  ditetapkan  oleh perusahaan. 30 Faktor  lain  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  kerja  yaitu  (1)  Faktor
26 Fadhallah, Wawancara . 27 Hari Sutra Disemadi and Hanifah Ghafila Romadona, “Kajian Hukum Hak Pencipta terhadap Desain Grafis  Gratis  yang  Dipergunakan  Kedalam  Produk  Penjualan  di  Indonesia,” Jurnal  Meta-Yuridis 4,  No.  2 (2021).
28 Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine),” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, No. 3 (2019), halaman 286-402.
29 Sultan, Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?
30 Melloukey  Ardan,  “Analisa  Kecelakaan  Kerja  Proyek  Konstruksi  di  Kota  Medan,” Staf  Pengajar Program Studi Teknik Sipil Universitas Medan Area , 2015, halaman 1-10.
individu  merupakan  faktor  pada  kemampuan  fisik  dan  mental  pekerja;  (2)  Faktor  Pekerjaan, kurangnya  peran  pengawas  dalam  pelaksanaan  K3;  (3)  Faktor  Manajemen,  tidak  terlaksana  nya Program K3 di perusahaan dengan efektif. 31
Kecelakaan Kerja memiliki berbagai jenis, seperti yang dibagi oleh Bird dan Germain (1990): 32 1. Accident yaitu  kejadian  yang  tidak  diinginkan  terjadi  sehingga  menyebabkan  kerugian  bagi manusia dan harta benda.
2. Incident yaitu kejadian yang tidak diinginkan tetapi belum menyebabkan kerugian
3. Near miss mengacu kepada kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan terjadi.
Tingkatan Risiko Kecelakaan kerja yakni : 33
1. Risiko  tinggi:  pekerjaan  yang  memiliki  tingkat  risiko  tinggi  dalam  pelaksanaannya  berpotensi besar  terjadinya  kecelakaan  kerja,  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  umum,  pekerja  serta menghambat proses konstruksi perusahaan;
2. Risiko  sedang:  pekerjaan  dengan  tingkat  risiko  sedang  dalam  pelaksanaannya  dapat  berisiko membahayakan keselamatan umum, pekerja dan menghambat proses kontruksi perusahaan, tetapi tidak lebih dari pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi.
3. Risiko  rendah:  pekerjaan  dengan  tingkat  risiko  rendah  relatif  aman  dan  tidak  membahayakan keselamatan umum, pekerja serta tidak menghambat proses konstruksi perusahaan.
Menimbang  hal  tersebut  di  atas,  diperlukan  langkah  pencegahan  terjadinya  kecelakaan  kerja seperti  dengan  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  terkait  Kecelakaan  kerja,  perlu  adanya pengawas dalam perusahaan, melaksanakan pelatikan terkait Keselamatan dan Kesehatan  Kerja (K3) serta  upaya-upaya  lainnya.  Karena  pada  dasarnya  pekerja  sebagai  makhluk  hidup  sebagaimana disebutkan  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  Pasal  27  ayat  (2) berhak  mendapatkan  pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak.  Dengan  ini,  menyatakan  bahwa  setiap pekerja  perlu  diberikan  perlindungan  hukum  sebagai  hak  atas  kesehatan  dan  keselamatan  dalam bekerja.  Sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  86  ayat  (1)  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan    yakni    setiap  pekerja  memiliki  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  K3, moral  dan  kesusilaan  serta  perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan  nilai agama.  Adanya  peraturan  perundang-undangan  terkait  K3  dalam  perusahan  dapat  menjamin terciptanya lingkungan kerja yang aman. 34
K3  atau Occupational  Health  and  Safety (OHS)  didefinisikan  oleh  ILO  dan  WHO  sebagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan fisik, mental dan sosial pekerja di  berbagai  jenis  pekerjaan.  K3  merupakan  upaya  untuk  menghindari  terjadinya  kecelakaan  pada pekerja. Definisi K3 oleh Ridley, John diartikan sebagai suatu keadaan di tempat kerja yang sehat dan aman  bagi  pekerjaannya,  perusahaan  maupun  bagi  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar  pabrik  atau tempat  kerja  tersebut. 35 K3  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pemahaman  terkait  bagaimana  cara mengantisipasi,  mengevaluasi  dan  mengendalikan  bahaya  yang  muncul  didalam  atau  di  lingkungan kerja  yang  berpotensi  merugikan  kesejahteraan  serta  kesehatan  pekerja.  Yang  menjadi  fokus  utama K3 adalah mencegah risiko dan bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja yang menyebabkan cedera dan penyakit terhadap kesehatan, dan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja terhadap dampak yang timbul akibat dari kecelakaan kerja. 36 Kecelakaan sering dianggap sebagai peristiwa yang tidak dapat  diprediksi.  Kecelakaan  kerja  dapat  terjadi  karena  adanya  tingkah  laku  yang  menimbulkan kecelakaan  itu  sendiri  atau  didukung  dengan  kondisi  kerja  yang  berbahaya.  Dengan  adanya kecelakaan  kerja,  konsep  K3  muncul,  yang  mengemukakan  bahwa  cara  untuk  mencegah  terjadinya kecelakaan  kerja  dengan  menghilangkan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kecelakaan  dan/atau dengan menerapkan pengawasan yang ketat. 37
31 Sultan, Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?
32 whandhih  Whandhih,  “Upaya  Mengurangi  Resiko  Kecelakaan  Kerja di  atas  Kapal  KM.  Asia  Putra,” Karya Tulis , 2021.
33 Siswanto and Salim, “Manajemen Risiko K3 Konstruksi.”
34 Sultan, Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?
35 Etwin Fibrianie Soeprapto et al., Pengantar Budaya K3 (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).
36 M  Nur  Sholikin  and  others,  “Aspek  Hukum  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Bagi  Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi,” Majalah Hukum Nasional 50, No. 2 (2020), halaman 163-82.
37 Soeprapto et al., Pengantar Budaya K3 .
Selain itu, peraturan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja terdapat dalam UU No 1 tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja,  di  dalam  undang-undang  ini  yang  menjadi  syarat-syarat keselamatan  kerja  salah  satunya  dengan  memfasilitasi  APD  kepada  pekerja.  Untuk  mengawasi  K3, undang–undang ini mengatur terkait pembentukan panitia  pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut (P2K3). Dalam pasal 10 ayat (1) P2K3 dibentuk oleh menteri tenaga kerja yang  bertujuan    untuk  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  di  bidang  K3,  dalam  rangka  melancarkan produksi  perusahaan.  UU No  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  menegaskan bahwa  setiap perusahaan harus  memenuhi  hak  perlindungan terhadap  pekerja/buruh.  Kewajiban  dan hak  pekerja  didalam  pasal  12  menyebutkan  bahwa  (1)  memberikan  penjelasan  yang  benar  saat diminta  oleh  P2K3;  (2)  memakai  apd  yang  diwajibka;  (3)  memenuhi  dan  mentaati  syarat  K3  yang berlaku;  (4)  meminta  pada  pengurus  agar  dilaksanakan  semua  syarat  K3  yang  diwajibkan;  dan  (5) menyatakan keberatan kerja terhadap pekerjaan yang K3 dan APD nya tidak lengkap, kecuali diawasi oleh  petugas  dan  masih  dapat  dipertanggungjawabkan.  Di  dalam  UU  tersebut  menyebutkan  bahwa perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada pekerja dalam memperoleh keselamatan di dunia kerja.  Tidak  hanya  perusahaan,  karyawan  juga  diwajibkan  untuk  melindungi  dirinya  saat  bekerja dengan  menggunakan  alat  perlindungan  diri  dan  mematuhi  setiap  ketentuan  yang  telah  diatur  oleh perusahaan.
Pelaksanaan  K3  di  Indonesia  masih  tergolong  sangat  rendah.  pada  dasarnya  standar penerapan  K3  yang  sangat  rendah,  mengakibatkan  terjadinya  kecelakaan  kerja  yang  menimbulkan cedera,  penyakit  dan  kematian,  hal  ini  dapat  mempengaruhi  perekonomian  nasional  melalui  biaya perawatan  kesehatan,  pembayaran  kompensasi  sosial,  pelatihan  atau  sertifikasi  kembali,  adanya pekerja  yang  diganti  serta  kehilangan  produktivitas.  Berdasarkan  data  global  ILO  bahwa  lebih  dari 430 juta kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja setiap tahun di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, kasus kecelakaan kerja sekitar 270 kasus (62,8%) dan kasus penyakit akibat kerja sekitar 160 juta  kasus  (37,2%).    Menteri  ketenagakerjaan  menyampaikan,  berdasarkan  laporan  tahunan  BPJS Ketenagakerjaan Di indonesia angka kecelakaan kerja terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022, dimana pada tahun 2021 kasus angka kecelakaan kerja sebesar 234.370, di tahun 2022 pada  januari-november  meningkat  menjadi  265.334  kasus.  Hal  ini  menjadi  pertanda  bahwa pelaksanaan K3 di indonesia harus menjadi prioritas dalam dunia kerja. 38
Kota  Batam  adalah  salah  satu  kota  yang  berada  di  provinsi  Kepulauan  Riau.  Kota  Batam dikenal  sebagai  Kota  industri  yang  memiliki  kurang  lebih  sebanyak  10  kawasan  industri.  Industri unggul yang ada di Kota batam Tercatat sekitar 1.309 industr unggul Penanaman Modal Asing (PMA) dan  Penanaman Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  sebanyak  169.000  pekerja  dari  hasil  produksi migas dan non migas. 39 Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pengusaha (BP) Batam, perusahaan asing yang beroperasi di kota batam sebanyak 537 perusahaan. 40 Dengan ini kasus kecelakaan kerja di kota Batam terhitung sangat tinggi, dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Data Laka Kerja Batam
Sumber : Alumni Sharing Pengelolaan Hubungan Industrial di Era Revolusi Industri
38 Mediana, “Angka-Kecelakaan-Kerja-Cenderung-Naik @ Www.Kompas.Id,” n.d.
39 Badan Pengusahaan Batam, “Industri Unggulan” (Batam: Bp Batamhttps, n.d.).
40
Aris, “Terbaru, Segini Jumlah Perusahaan Asing di Kota Batam Sekarang,” Batampos.Co.Id , 2020.
Berdasarkan adanya data laka kerja Batam di atas, dapat disimpulkan bahwa angka kecelakaan kerja  yang  terjadi  pada  tahun  2022    lebih  besar  dari  tahun  2021.  Hal  ini  menandakan  terjadinya peningkatan  kecelakaan  kerja  di  kota  Batam,  sehingga  diperlukan  pengawasan  yang  lebih  ketat terhadap  setiap  perusahaan  terkait  pelaksanaan  peraturan  K3.  Pelaksanaan  K3  di  Indonesia  telah diatur  oleh  beberapa  aturan,  seperti  UU  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Di  dalam  UU tersebut  dijelaskan  pada  Pasal  87  ayat  (1)  yang  berbunyi  bahwa  perusahaan  diwajibkan mengimplementasikan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
SMK3 di dalam PP No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan secara menyeluruh dengan tujuan mengelola risiko terkait  aktivitas  kerja  sehingga  dapat  menciptakan  tempat  kerja  yang  aman,  efisien  dan  produktif. 41 Penerapan SMK3 sebagai suatu kewajiabn bagi perusahaan sebagaimana diatur oleh peraturan bahwa SMK3  wajib  diterapkan  oleh  perusahaan,  dengan  minimal  pekerja  100  orang  atau  memiliki  risiko tinggi. Menurut pendapat penulis, sebaiknya tidak perlu dibatasi bagi perusahaan dalam menerapkan SMK3,  karena  pada  dasarnya  tidak  ada  tempat  kerja  yang  terbebas  dari  potensi  bahaya  kecelakaan kerja.  Pelaksanaan  SMK3  tidak  hanya  difokuskan  oleh  pekerja  saja,  akan  tetapi  melibatkan  peran manajemen  perusahaan  didalamnya.  diperlukan  pengawasan  dalam  penerapannya,  agar  setiap pekerjaan yang dijalankan berjalan dengan aman dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. 42 Tujuan diterapkannya SMK3 di dalam perusahaan untuk dapat mencapai SMK3 yang efektif di tempat  kerja  dengan  melibatkan  unsur  manajemen,  pekerja,  kondisi  dan  lingkungan  kerja,  tujuan utama  nya  adalah  untuk  mencegah  serta  mengurangi  terjadinya  kecelakaan  maupun  penyakit  yang diakibatkan  oleh  pekerjaan  agar  dapat  menjadikan  tempat  kerja  yang  aman,  efisien  dan  produktif. 43 Menurut  analisis  penulis,  selain  tujuan  di  atas  yang  telah  dijelaskan,  penerapan  SMK3  juga  sebagai penilaian para pencari kerja terhadap suatu perusahaan, dimana perusahaan yang menerapkan SMK 3 dengan  Komitmen  yang  tinggi  maka  lebih  banyak  diminati  karena  lebih  kecil  potensi  terjadinya kecelakaan  kerja.  dan  hal ini  juga  menjadi penting bagi  para mitra yang ingin  bekerja  sama  dengan perusahaan yang berkomitmen menerapkan K3. Dampak dari penerapan SMK3 dapat dirasakan bagi pekerja  karena  dapat  menciptakan  gaya  kerja  yang  sehat  serta  produktif  dan  dapat  bekerja  dengan optimal,  serta  bagi  perusahaan  dapat  meningkatkan  kinerjanya.  Bagi  perusahaan  yang  tidak menerapkan  SMK3  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  surat  teguran  dan  pencabutan  ijin usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 190 UU Ketenagakerjaan.

## Efektivitas Implementasi SMK3 oleh Perusahaan dalam Menekan Angka Kecelakaan Kerja
Pelaksanaan yang efektif dalam mengimplementasikan suatu peraturan bisa dilihat dari sejauh mana tujuan yang diinginkan dapat tercapai, dampak positif yang sudah bisa di rasakan serta manfaat dari  suatu  peraturan  tersebut  berbentuk  optimal.  Merujuk  pada  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan pihak safety officer PT. GPI sebagai narasumber, bahwa perusahaan telah menerapkan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, dimana perusahaan wajib menyediakan Alat Pelindung  Diri  (APD)  yang  diberikan  kepada  setiap  pekerja  sebelum  melaksanakan  pekerjaanya, melakukan  pengecekan  kesehatan  setiap  1  kali  dalam  setahun,  memberikan  perlindungan  asuransi BPJS  Ketanagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan  serta  menyediakan  alat  K3  dan  kotak  P3K  di  setiap departemen  di  perusahaan.  Selain  itu  PT.  GPI  dalam  mengimplementasikan  K3,  memberikan pelatihan atau training untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian pekerja terhadap K3. Akan tetapi  menurut keterangan narasumber bahwa kecelakaan kerja masih terus terjadi karena kurangnya kesadaran diri pekerja dalam hal mematuhi peraturan K3 di perusahaan, beberapa pekerja tidak mau menggunakan welding  mask atau  pelindung  muka  dan  pelindung  mata  dengan  berbagai  alasan, sehingga  hal  ini  yang  menjadi  penyebab  terjadinya  kecelakaan  kerja.  Dapat  dilihat  dari  data kecelakaan kerja sebagai berikut:
41 Ouda  2014,  “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  2012”  66  (2012),  halaman 37-39.
42 Sultan, Buku Ajar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Implementasi SMK3 di Indonesia . 43 Lalu Husni, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,” 2006.
Tabel 1. Data Kecelakaan Kerja PT. GPI Tahun 2021-2022
No Tahun Kecelakaan Kerja I.I 2021 16 II.I 2022 18 III.I YOY 9 Sumber : Wawancara dengan Safety Officer PT. GPI
Berdasarkan  data tersebut,  dapat dilihat bahwa adanya peningkatan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi. Berdasarkan keterangan narasumber bahwa penyebab kecelakaan terjadi karena kelalaian dari  pekerja  itu  sendiri,  dimana  pada  tahun  2023  terjadi  kecelakaan  kerja  yang  dialami  oleh  Sdri  D saat  memasukkan  PCB  ke  mesin,  tiba  tiba  mata  nya  terkena  serbuk  material.  Hal  ini  terjadi  karena kelalain  dari  Sdri  D  karena  tidak menggunakan safety  glasses saat  bekerja . Kecelakaan  lain  dialami oleh  sdr  AM,  saat  mengelas  sdr  AM  tidak  menggunakan  topeng  las  atau welding  mask sehingga menyebabkan mata Sdr Am terkena asap las.
Melihat  dari  kecelakaan  kerja  yang  terjadi  menggambarkan  bahwa  penyebab  kecelakaan tersebut bersumber dari kelalain pekerja itu sendiri, perusahaan sudah menyediakan setiap APD yang harus  digunakan  oleh  pekerja,  tetapi  masih  terdapat  pekerja  yang  tidak  mematuhi  hal  tersebut. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja menjadi hak bagi pekerja yang harus dilaksanakan agar  memperoleh  keselamatan  dan  kewajiban  pengusaha  untuk  memberikan  perlindungan keselamatan  sehingga  dapat  berjalan  efektif  dalam  mengerjakan  pekerjaan  di  lapangan.  Meskipun terdapat  pekerja  yang  tidak  mengikuti  prosedur  perusahaan  seperti  tidak  menggunakan  APD  dalam bekerja,  perusahaan  tidak  bisa  menerima  alasan  pekerja  untuk  tidak  menggunakan  APD  tersebut, maka  tugas  perusahaan  dapat  memberikan  sanksi  kepada  pekerja  yang  melanggaran  ketentuan perundang-undangan keselamatan kerja tersebut.
Menurut  keterangan safety  officer perusahaan  bahwa,  di  setiap  departemen  perusahaan memiliki first  aider yang  bertugas  sebagai  penanggung  jawab  K3  perusahaan.  Bagi  pekerja  yang mengalami  kecelakaan  kerja  akan  ditangani  oleh first  aider yang  memberikan  pertolongan  pertama bagi  para  korban.  Narasumber  mengatakan  bahwa first  aider selain  memberikan  pertolongan,  juga bertugas untuk memeriksa serta mengevaluasi bagaimana kecelakaan dapat terjadi. Setelah itu, kepada setiap  pekerja  yang  menjadi  korban  kecelakaan  kerja  akan  diberikan refreshment  training ,  sebagai upaya yang diberikan oleh perusahaan agar pekerja dapat mematuhi setiap prosedur dan kebijakan K3 di  perusahaan  sehingga  dapat mengurangi  terjadinya kecelakaan  kerja.  Petugas yang mengawasi  K3 diwajibkan untuk memiliki sertifikasi K3.
Hukum  dapat  dikatakan  efektif  bila  memberikan  dampak  positif  dalam  mengubah  perilaku manusia sesuai dengan norma hukum. Anthony Allot mengatakan hukum dapat dikatakan efektif jika eksistensinya  dapat  mencegah  terjadinya  tindakan  kekacauan  yang  tidak  diinginkan.  Jika  norma hukum  ditaati  oleh  masyarakat  maupun  penegak  hukum,dapat  menghasilkan  keberhasilan  maka hukum tersebut  bisa  dikatakan  efektif.  Salah  satu tindakan  yang  umum  dilakukan  untuk mendorong masyarakat  patuh  terhadap  peraturan  dengan  menguraikan  sanksi-sanksinya.  Soerjono  Soekanto berpendapat  bahwa  efektif  merupakan  ukuran  sejauh  mana  suatu  kelompok  dapat  mencapai tujuannya. Dalam menerapkan hukum di dalam masyarakat memerlukan keterlibatan beberapa faktor pendukung  seperti  faktor  hukum/undang-undang,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  dan prasarana,faktor masyarakat serta faktor budaya. Ketika lima faktor tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka penegakkan hukum keselamatan kerja dengan efektif dapat terwujud.  Hal ini sebagaimana teori  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  tentang  teori  efektivitas  hukum  dalam  konteks masyarakat,disaat  kefektivitasan  hukum  tercapai  maka  hal  utama  yang  dapat  dirasakan  oleh  pekerja adalah keselamatan kerja. 44
Empat faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekantor yaitu faktor  hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung dan faktor masyarakat. Dari kelima fakor tersebut bila dihubungkan  dengan  upaya  dalam  menekan  angka kecelakaan  kerja  pada  perusahaan di kota  Batam adalah sebagai berikut:
44 Hasudungan Simatupang, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja,” Journal of Law and Policy Transformation 1, no. 2 (2017), halaman 194-225.
1. Faktor Hukum
Faktor  hukum  merupakan  faktor  yang  mengkaji  hukum  di  dalam  masyarakat.  Hukum berfungsi memberikan keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan. Pelaksanaan hukum di lapangan tidak  selalu  sejalan  dengan  teori  yang  ada,  sering  kali  terjadi  ketidaksetaraan  antara  kepastian hukum  dan  keadilan.  Terdapat  beberapa  aturan  yang  telah  dikeluarkan  terkait  keselamatan  dan kesehatan kerja, yaitu UUD NRI 1945, UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan  Kerja, UU No 3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  UU  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 50  Tahun 2012 tentang  Penerapan SMK3. Peraturan- peraturan tersebut sangat diperlukan dalam dunia kerja karena berkaitan dengan hak dan kewajiban pekerja  dan  perusahaan.  Di  dalam  UU  No  1  Tahun  1970  ditegaskan  bahwa  perusahaan  wajib memberikan perlindungan dalam memperoleh keselamatan kerja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber,  bahwa  perusahaan  sudah  menerapkan kebijakan terkait K3 sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan mewajibkan pekerja dan  seluruh  karyawan  di  perusahaan  untuk  melaksanakan  dan  mentaati  peraturan  yang  berlaku. Dengan  ini  peneliti  menilai  bahwa  faktor  hukum  dalam  menekan  angka  kecelakaan  kerja  di perusahaan X dapat dikatakan efektif.
2. Faktor Penegak Hukum
Faktor  penegak  hukum  adalah  pihak-pihak  yang  berperan  dalam  melaksanakan  sistem hukum yang berlaku. Faktor ini bekerja untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang hidup didalam masyarakat. 45 .  Aparat penegak hukum yang menjalankan penegakkan aturan pelaksanaan  SMK3  di  PT.  GPI  terdapat  pihak  internal  dan  external.  Pihak  internal  dalam  hal ini adalah pihak perusahaan yang menangani kecelakaan kerja yang terjadi dalam tingkat minor, pihak yang  mengawasi  dalam  hal  ini  adalah  Pengawas  dan  Pelaksana  K3  (P2K3),  ditingkat  eksternal yang  bertanggung  jawab  adalah  aparat  penegak  hukum,  dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum bertanggung  jawab  terhadap  kecelakaan  kerja  yang  terjadi  pada  tingkat  mayor  atau  luka berat/serius yang dapat menyebabkan cacat dan/atau kematian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa didalam PT X faktor penegak hukum belum dapat dikatakan efektif, karena berdasarkan data yang diterima  banyaknya  terjadi  kecelakaan  akibat  kelalaian  pekerja  itu  sendiri,  hal  ini  terjadi  karena kurangnya pengawasan terhadap para pekerja yang masih banyak tidak menerapkan SOP kerja.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Soerjono  Seokanto  mengatakan  bahwa  penegakakan  hukum  tidak  dapat  berjalan  dengan lancar  apabila  sarana  atau  fasilitas  tidak  memadai.  Fasilitas  pendukung  menjadi  sarana  dalam mencapai  tujuan.  Oleh  sebab  itu,  sarana  dan  fasilitas  pendukung  menjadi  hal  penting  dalam menegakkan  hukum.  Dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber,  bahwa  PT  X  telah  menyediakan APD  yang  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  menyediakan  kotak  P3K  di  setiap  departemen, memberikan pelatihan khusus bagi pekerja mengenai K3, dan memiliki petugas pengawas khusus dalam pelaksanaan kerja. Dengan ini peneliti dapat mengatakan bahwa faktor sarana dan fasilitas pendukung dalam PT X sudah memadai sehingga bisa dikatakan efektif.
4. Faktor Masyarakat
Masyarakat  sebagai  penegak  hukum  memiliki  kesadaran  hukum  terhadap  hak  dan kewajibannya  untuk  menciptakan  kondisi  lingkungan  yang  aman  dan  patuh  terhadap  peraturan yang  berlaku.  Sering  sekali muncul permasalahan  di dalam masyarakat  karena  tingkat  kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum  sangat  rendah. 46 Dari  hasil  penelitian  dan  observasi  peneliti,  masih banyak pekerja di perusahaan X yang tidak mematuhi kebijakan perusahaan, ataupun SOP bekerja, seperti  tidak menggunakan safety  glasses , welding  mask ,  dan alat  pelindung  diri  lainnya.  Hal ini terbukti  dari  data  kecelakaan  kerja  PT  X  terdapat  pekerja  yang  mengalami  kecelakan  kerja  pada saat  mengelas,  karena  tidak  menggunakan welding  mask .  Pekerja  yang  tidak  mentaati  aturan  di perusahaan,  bisa  menimbulkan  kecelakaan  kerja  yang  membahayakan  diri  pekerja  itu  sendiri.
45 Fadilla  Hilma  Mawaddah,  “Implementasi  Layanan  Peradilan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 33, no. 1 (2022), halaman 1-12.
46 Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat),” Media Komunikasi FPIPS 10, No. 1 (2011).
Dengan  rendahnya  tingkat  kepatuhan  pekerja  dalam  mematuhi  SOP  perusahaan  menggambarkan faktor masyarakat belum dapat dikatakan efektif.
5. Faktor Budaya
Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai hukum, tentang apa yang dianggap baik untuk  ditaati  dan  apa  yang  dianggap  buruk  untuk  dijauhi. 47 Budaya  hukum  yang  baik  dipercaya dapat menciptakan masyarakat yang baik pula, hal ini sering kali tidak dipahami oleh masyarakat. Budaya  perilaku  pekerja  di  indonesia banyak  yang menganggap  penerapan  SMK  3  tidak  sebagai hal  yang  penting  untuk  melindungi  diri  pada  saat  bekerja. 48 Hal  ini  merupakan  kebiasaan masyarakat indonesia yang enggan untuk menerapkan hukum dalam aktivitas harian, seperti yang terjadi  pada  pekerja  di  PT  X,  yang  tidak  menggunakan  APD  dalam  bekerja,  dan  menyebabkan kecelakaan  kerja  terjadi.  Kebudayaan  pekerja  yang  seperti  ini  sangat  berbahaya  karena  dapat menyebabkan  kecelakaan  kerja  mudah  terjadi,  sehingga  susah  dalam  menekan  angka  kecelakaan kerja.    Oleh  karena  itu  faktor  kebudayaan  masih  belum  dapat  dikatakan  efektif  untuk  menekan angka kecelakaan kerja pada PT X.
Berdasarkan  analisa  faktor  dengan  yang  terjadi  di  lapangan,  maka  dapat  dilihat  bahwa  faktor utama  yang  mempengaruhi  terjadinya  kecelakaan  kerja  di  PT  X  adalah  faktor  masyarakat  dan kebudayaan.  Dari  hasil  wawancara,  bahwa  perusahaan  telah  menerapkan  peraturan  SMK3  dengan menyediakan  Alat  Pelindung  Kerja  (APD),  tetapi  sebagian  besar  pekerja  enggan  untuk menggunakannya  dengan  berbagai  alasan  seperti  tidak  nyaman,  menghambat  pekerjaan  dan  alasan lainnya.  Meskipun  beberapa  faktor  lainnya  berjalan  dengan  baik  dan  efektif,  namun  belum  dapat dikatakan  sempurna  karena  kurangnya  kesadaran  pekerja  terhadap  peraturan  yang  ditetapkan  oleh perusahaan.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  seharusnya  pihak  perusahaan  dapat  lebih  fokus  terhadap pengontrol  atau  pengawas  dalam  mengawasi  setiap  pekerja,  agar  seluruhnya  patuh  terhadap  SOP Perusahaan, dan dapat mengawasi para pekerja dengan lebih ketat untuk menggunakan APD lengkap dalam menjalankan pekerjaanya, karena dari kebiasaan buruk pekerja yang sering tidak menggunakan APD dapat menimbulkan angka kecelakaan kerja yang tinggi di dalam perusahaan.

## SIMPULAN
Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  50  Tahun  2012  di  PT  X  belum  mencapai  tingkat efektivitas  yang  diharapkan.  Analisis  menggunakan  teori efektivitas  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto mengindikasikan  bahwa  efektivitas  suatu  hukum  tergantung  pada  faktor  hukum,  penegak  hukum, sarana  dan  fasilitas,  masyarakat,  dan  budaya.  Dalam  konteks  ini,  kelima  faktor  tersebut  belum berjalan  dengan  baik  di  PT  X.  Faktor  hukum  menunjukkan  bahwa  keberadaan  peraturan  terkait  K3 belum mampu menghentikan kecelakaan kerja di perusahaan. Penegak hukum, khususnya pengawas, kurang  memberikan  ketegasan  dalam  mengawasi  ketaatan  pekerja  terhadap  undang-undang keselamatan  kerja.  Sarana  dan  fasilitas  belum  sepenuhnya  terpenuhi,  terlihat  dari  kurangnya kelengkapan  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  yang  dapat  digunakan  oleh  pekerja.  Faktor  masyarakat menunjukkan  bahwa  meskipun  sarana  dan  fasilitas  sudah  tersedia,  sebagian  pekerja  masih  enggan mematuhi  peraturan  keselamatan  kerja,  menggambarkan  kurangnya  kesadaran  terhadap  pentingnya kepatuhan.  Faktor  budaya  menunjukkan  bahwa  sikap  dan  perilaku  pekerja  cenderung  meremehkan undang-undang  keselamatan  kerja.  Hambatan  dalam  menurunkan  angka  kecelakaan  kerja  di  PT  X disebabkan oleh pengawasan yang tidak menyeluruh dan sikap pekerja yang tidak kooperatif terhadap kebijakan  perusahaan.  Solusi  yang  disarankan  melibatkan  pengawasan  yang  lebih  detail  dan ketegasan  terhadap  pekerja  untuk  mematuhi  prosedur  operasional  standar  (SOP)  guna  mengurangi risiko kecelakaan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Husni, Lalu. “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,” 2006. Iftitah, Anik, ed. Hukum Tata Negara . Sada Kurnia Pustaka, 2023.
47 Iftitah, Pancasila  Versus  Globalisasi:  Antara  Konfrontasi  dan  Harmonisasi?  Dalam  Al  Khanif  Dkk, Pancasila dalam Pusaran Globalisasi .
48 Windari,  “Penegakan  Hukum  terhadap  Perlindungan  Anak  di  Indonesia  (Kajian  Normatif  atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat).”
Hanifah Ghafila Romadona et al., Efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Kerja di Kota Batam
———, ed. Metode Penelitian Hukum . Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
———. Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? dalam Al Khanif Dkk, Pancasila dalam Pusaran Globalisasi . Yogyakarta: LkiS, 2017. Siswanto, Agus Bambang, and Mukhamad Afif Salim. “Manajemen Risiko K3 Konstruksi,” 2022.
Soeprapto,  Etwin  Fibrianie,  M  T  Dwi  Cahyadi,  M  T  Ditha  Nizaora,  and  others. Pengantar  Budaya K3 . CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
Sultan,  Muhammad. Buku  Ajar  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3) Implementasi SMK3 di Indonesia . Deepublish, 2023.
———. Kecelakaan  Kerja;  Mengapa  Masih  Terjadi  di  Tempat  Kerja? uwais  inspirasi  Indonesia, 2019.

## Jurnal
Anwar,  Hafifah  Khoiriyyah.  “Pemetaan  Risiko  (Risk  Mapping)  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Pada Area Laboratorium Kimia PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton 9 Kabupaten Probolinggo,” 2015.
Ardan,  Melloukey.  “Analisa  Kecelakaan  Kerja  Proyek  Konstruksi  di  Kota  Medan.” Staf  Pengajar Program Studi Teknik Sipil Universitas Medan Area , 2015. Aris. “Terbaru, Segini Jumlah Perusahaan Asing di Kota Batam Sekarang.” batampos.co.id , 2020.
Disemadi,  Hari  Sutra,  and  Paramita  Prananingtyas.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah Perbankan  Pengguna  CRM  (Cash  Recycling  Machine).” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, no. 3 2019.
Disemadi, Hari Sutra, and Hanifah Ghafila Romadona. “Kajian Hukum Hak Pencipta terhadap Desain Grafis  Gratis  yang  Dipergunakan  Kedalam  Produk  Penjualan  di  Indonesia.” Jurnal  Meta- Yuridis 4, No. 2, 2021.
Endroyo,  Bambang.  “Peranan  Manajemen  K3  dalam  Pencegahan  Kecelakaan  Kerja  Konstruksi.” Jurnal Teknik Sipil Unika Soegijapranata 3, No. 1 2009.
Fadilla Hilma Mawaddah. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori  Efektivitas  Hukum  Soerjono  Soekanto.” Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim Malang 33, No. 1, 2022.
Fitriana,  Reni.  “Efektivitas  Pelaksanaan  Bimbingan  Konseling  Kelompok  Untuk  Mengurangi Kecelakaan Pada Jam Kerja di PT Wanasari Nusantara Kecamatan Singingi Hilir,” 2021.
Giovanny,  Yeremia.  “Efetivitas  Pelatihan  K3  dengan  Upaya  Kecelakaan  Kerja  Pada  Karyawan.” Manajemen 2, No. 1, 2016.
———. Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Supremasi 7, no. 2, 2018.
Omik,  Rosmilianti.  “Efektivitas  Penerapan  Sanksi  Administratif  terhadap  Pelaku  Usaha  Kuliner Pelanggar  Protokol  Kesehatan  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Kota  Batam.” Jurnal  Hukum Samudra Keadilan 17, No. 2, 2022.
Rarindo,  Hari.  “Keselamatan  dan  Kesahatan  Kerja  (K3):  Suatu  Analisis  Studi  Kasus  Kecelakaan Kerja di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya,” 2018.
Rizaty,  Monavia  Ayu.  “Data-Jumlah-Penduduk-Indonesia-20132023  @  Dataindonesia.Id.” dataindonesia.id , 2023.
Septiyan,  Ario  Aditiya.  “Penerapan  Aspek  Hukum  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Terhadap Pekerja di PT DOK dan Perkapalan Air Kantung.” Universitas Bangka Belitung, 2017.
Sholikin, M  Nur,  and  others.  “Aspek  Hukum  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Bagi  Tenaga Medis dan Kesehatan di Masa Pandemi.” Majalah Hukum Nasional 50, No. 2, 2020. Silaban, Gerry. “Hubungan Angka Kecelakaan Kerja dengan Tingkat Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.” Berita  Kedokteran  Masyarakat 25,  No.  3, 2009.
Simatupang, Hasudungan. “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.” Journal of Law and Policy Transformation 1, No. 2, 2017.
Sutra  Disemadi,  Hari,  and  Cindy  Kang.  “Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual dalam  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di  Era  Revolusi  Industri  4.0.” Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) 7, No. 1, 2021.
Tan, D. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan
Hanifah Ghafila Romadona et al., Efektivitas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Upaya Menekan Angka Kecelakaan Kerja di Kota Batam
Penelitian Hukum.” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, No. 8, 2021.
Wahid, Abdul, Misbah Munir, and Achmad Rofiq Hidayatulloh. “Analisis Resiko Kecelakaan Kerja Menggunakan Metode HIRARC PT. SPI.” Journal of Industrial View 2, No. 2, 2020.
WHANDHIH, WHANDHIH. “Upaya Mengurangi Resiko Kecelakaan Kerja di atas Kapal KM. Asia Putra.” Karya Tulis , 2021.
Windari,  Ratna  Artha.  “Penegakan  Hukum  terhadap  Perlindungan  Anak  DI  Indonesia  (Kajian Normatif  Atas  Bekerjanya Hukum  dalam  Masyarakat).” Media  Komunikasi  FPIPS 10,  No.  1, 2011.
Zakaria,  Noorul  Huda,  Norudin  Mansor,  Zalinawati  Abdullah,  and  others.  “Workplace  Accident  in Malaysia: Most Common Causes and Solutions.” Business and Management Review 2, No. 5, 2012.

## Skripsi
Rakasiwi,  Ryan.  “Tinjauan  Yuridis  Pengaturan  Impor  Pakaian  Bekas  Terhadap  Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

## Website
dataindonesia.id, 2022. Laut.” batam.tribunnews.com, 2022. Www.Kompas.Id.