## PENGARUH KERAGAMAN BELANJA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR DAERAH DI PROVINSI JAMBI
Wiyan Mailindra 1

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  income  inequality  and  the  effect diversity  of  expense  toward    income  inequality  in  the  period  2005-2015.  The analysis  method    used  quantitative  analysis  with  Williamson  Index  analysis  and simple  regression,  the  date  got  from  ten  districts  in  jamby  province.  The  results this  study  showed  income  inequality  between  regions  during  the  period  has category  medium  inequality,the  variety  of  region  expense  has  effect  positive significant to income inequality level. Conclusion this study was  the higher level of  diversity  of  expense  will  be  increase  income  inequality  between  regions.  The policy implication of this research was develop the economic development center that  taked  to  the  potential  of each  region  by  utilizing  resources  in  the  region  so that the level of income inequality between regions is not too high.
Keywords  :  diversity  of  expense,  income  inequality,  economic  development, potential of region.
PENDAHULUAN Pembangunan ekonomi berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (social's  walfare), Pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu  proses kenaikan pendapatan perkapita dalam  kurun waktu tertentu. Kenaikan pendapatan perkapita  identik  dengan  kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  yang  di  ukur  dari kenaikan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  perkapita  dan  di  barengi  dengan  usaha menekankan  laju  pertumbuhan  penduduk,  meningkatkan  produksi,  dan  nilai tambah produk sektoral. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan  ekonomi,  inflasi  yang  rendah,  dan  semakin  kecilnya  ketimpangan antar daerah, antar penduduk, dan antar sektor.
Untuk  menurunkan  ketimpangan  pendapatan,  pemerintah  mengeluarkan undang-undang No.32 tahun 2004 sebagai pengganti undang-undang No.22 tahun 1999  tentang  pemerintah  daerah  (otonomi  daerah),  prinsip  otonomi  daerah menggunakan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti  daerah  di  beri kewenangan  mengurus  dan    mengatur  semua  urusan  pemerintahan  daerah termasuk  yang  menjadi  urusan  pemerintahan  pusat  di  daerah.  Pemerintahan daerah    memiliki  kewenangan  membuat  kebijaksanaan  daerah  untuk  memberi pelayanan,  meningkatkan    peran  serta  prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tan, 2010).
Ketimpangan pendapatan ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan  untuk  ukuran  Negara,  dasar  sumber  daya  alam,  dan  kebijakan  yang dianut (Kuncoro, 2006). Dengan kata lain kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan  selain  laju  petumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu  Dalam  upaya mengurangi  ketimpangan  maka  alokasi  belanja  daerah  harus  diarahkan  pada sektor-sektor  yang  banyak  menyerap  tenaga  kerja,  peningkatan  kualitas sumberdaya  manusia  dan  peningkatan  kualitas  kesehatan  serta  penyediaan infrastruktur  berupa  prasarana  jalan  yang  kualitasnya  semakin  baik  sehingga
1 STIE Graha Karya
mampu  mendorong  peningkatan  dan  percepatan  mobilitas  penduduk  maupun barang, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Secara  teoritis  pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat  akan  berdampak terhadap  peningkatan    pendapatan    perkapita  masyarakat  diikuti  dengan penurunan  jumlah  angka  kemiskinan,  namun  pada  kenyataan  belum  terbukti kebenarannya.  Pertumbuhan  ekonomi  tidak  menjamin  adanya  peningkatan pendapatan perkapita serta pengurangan kemiskinan. Ini terjadi karena pemerintah pusat terkadang cenderung kurang memperhatikan masyarakat miskin atau bahkan pencapaian  distribusi  pendapatan  dilakukan  dengan  mengorbankan  laju pertumbuhan  ekonomi  (Kuncoro,  2006).  Peran  pemerintah  dalam  meningkatkan Pertumbuhan  ekonomi  diantaranya  adalah  alokasi  dana  APBD  khususnya  untuk pengeluaran  yang  produktif  berupa  belanja  daerah  yang  digunakan  dalam    hal peningkatan  sumber  daya  manusia  demi  untuk  mencapai  pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai  contoh  penelitian  yang  dilakukan    Sjafrizal  (2008)  pada penelitiannya  yang  berjudul  “ Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Regional Wilayah  Indonesia  Bagian  Barat”, menyatakan  bahwa  masalah    pokok  yang terjadi  adalah  :  pertama  Berhubungan  dengan  permasalahan  dalam  pemanfaatan SDA  yang  tersedia,  kedua  Menyangkut  masalah  sosial  budaya  yang  timbul  dari tingkah  laku  dan  pola  kehidupan  masyarakat.  Ketiga  mengenai  pengalokasian anggaran pembangunan.
Penelitian  selanjutnya  tentang “Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap pertumbuhan  Ekonomi  dan  Ketimpangan  Pendapatan  antar  Daerah  di Indonesia” oleh  Joko  Waluyo  (2007),  menyimpulkan  bahwa  dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan pendapatan antar daerah lebih terasa di Kawasan Timur Indonesia (KTI)  dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI).  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih tinggi di KTI dan berada diatas rata-rata nasional. Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah  yang  paling  rendah  pertumbuhan  ekonominya  dengan  adanya  kebijakan desentralisasi  fiskal.  Kesimpulan  secara  umum  menunjukkan  bahwa  kebijakan desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  belum  mampu  mengurangi  kesenjangan pendapatan antardaerah.
Masrida  Zasriati  (2010)  melakukan  penelitian  yang  berjudul “Pengaruh Dana  Alokasi  Perimbangan  Terhadap  Ketimpangan  Ekonomi  Regional  di Provinsi  Jambi”. Dalam  penelitiannya  ditarik  kesimpulan  Ketimpangan pembangunan  Ekonomi  antar  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  selama  periode 2000-2010  mengalami  peningkatan  (divergence)  secara  rata-rata  sebesar  0,40 artinya  ketimpangan  yang  relatif  sedang  sesuai  dengan  kriteria  yaitu  berkisar antaar  0<Vw<1  apabila  Vw  mendekati  1  (satu)  berarti  sangat  timpang  dan  bila Vw mendekati 0 (nol) berarti sangat merata.
Sedangakan  menurut  Rita  Friyansari  (2011)  dalam  penelitiannya  yang berjudul “Analisis Kinerja Anggaran Belanja dan Hubungannya Dengan Indeks Ketimpangan  Pembangunan  Antar  Wilayah  Kabupaten/Kota  Dalam  Provinsi Jambi” ,  diketahui  dari  hasil  pengukuran  model Indeks  Williamson, diketahui Indeks  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  di  Provinsi  Jambi  berada  pada Vw  0,369  –  0,  364  dengann  rata-rata  sebesar  0,3722  berarti  pemerataan pembangunan  antar  wilayah  di  Provinsi  Jambi  berada  pada  level  mendekati merata atau ketimpangan relatif kecil akan tetapi trend ketimpangan seperti yang cenderung meningkat yang berarti ketimpangan bergeser menjauhi pemerataan.
Menurut  Hirschman  dalam  Arsyad  (1993)  daerah  suatu  Negara  dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Jika ketimpangan antara kedua daerah  tersebut  semakin  menyempit  berarti  terjadi  imbas  yang  baik (Trickling down  effect). Sedangkan  jika  ketimpangan  antara  kedua  daerah tersebut  semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban (Polarization Effect).
Thee  Kian  Wie  (1981)  menyatakan  bahwa  ketimpangan  distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi :
1. Ketimpangan  pembagian  pendapatan  antar  golongan  penerima  pendapatan ( size distribution income).
2. Ketimpangan  pembagian  pendapatan  antar  daerah  perkotaan  dan  daerah pedesaan (urban-rural income disparitie).
3. Ketimpangan  pembagian  pendapatan  antar  daerah (regional  income disparities).
Todaro  menyatakan  bahwa  ketimpangan  dapat  terjadi  apabila  pendapatan dan belanja daerah tidak seimbang.
Belanja  daerah  merupakan  perkiraan  beban  pengeluaran  daerah  yang dialokasikan  secara  adil  dan  merata  agar  relative  dapat  dinikmati  oleh  seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum  (  Bastian,  2006).  Sedangkan  belanja  daerah  menurut  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Serta  Tata  Cara  Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan Daerah dan Belanja Daerah, adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun  anggaran  tertentu  yang  menjadi  beban  atau  kewajiban  pemerintah  daerah, yang diikuti sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Untuk  Provinsi  Jambi  sendiri  rata-rata  realisasi  belanja  daerahnya  selama periode  tahun  2005  sampai  2015  adalah  sebesar  Rp  1.020.262  Juta.  Jika dibandingkan  dengan  tahun  2005,  Total  belanja  daerah  Provinsi  Jambi  sangat kecil  yakni  sebesar  Rp.  273.677  Juta,  meningkat  sebesar  51,68  persen  ditahun 2006 yakni sebesar Rp. 415.102 juta. Hingga tahun 2014 belanja daerah Provinsi Jambi meningkat sebesar 19,17 persen dari tahun 2012 sebesar Rp 1.670.047 juta pada  tahun  2013.  Baru  pada  tahun  2014  perkembangan  belanja  daerah  Provinsi Jambi  menurun  sebanyak  9,88  persen  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  Rp 1.504.935  juta.  Akan  tetapi  kembali  meningkat  pada  tahun  2015  sebesar  2,08 persen  sebesar  Rp.  1.536.271  juta.  Dana  belanja  daerah  yang  meningkat  selama periode  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang mendorong  peningkatan    pertumbuhan    ekonomi.  Karena  jika  peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dibarengi pada peningkatan belanja daerah pula,  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  penunjang  peningkatan pendapatan  masyarakat  secara  keseluruhan,  sehingga  Provinsi  Jambi  dapat mencapai pemerataan distribusi pendapatan antar daerah di Provinsi Jambi.
Dari  uraian  di  atas  penulis  teratarik  melakukan  penelitian  dengan  judul

## “Pengaruh Keragaman Belanja Terhadap Ketimpangan  Pendapatan Antar
Daerah di Provinsi Jambi”.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  akanmenggunakan  metode Library  Research (kepustakaan)  yang  mana  metode  dalam  penelitian  ini  nantinya  menggunakan
teori-teori  yang  diambil  dari  buku  literatur  dan  spesifikasinya  sebagai  pedoman yang mendukung dan relevan dengan pembahasan
Objek penelitian adalah seluruh kabupaten/kota se provinsi jambi, dan data yang digunakan semua data yang berkaitan dengan penelitian.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis data kuantitatif untuk menghitung besarnya keragaman belanja di Provinsi Jambi,  menghitung  besarnya  keragaman  belanja  daerah  di  Provinsi  Jambi,  serta mengetahui  besarnya  pengaruh  keragaman  belanja  daerah  terhadap  ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Keragaman Belanja Daerah
Kesenjangan  belanja  antar  daerah  di  Provinsi  Jambi  dapat  dilihat  dari besarnya keragaman belanja Provinsi Jambi. menghitung  besarnya keragaman belanja  Provinsi  Jambi  dilakukan  menggunakan  pendekatan Standar  Deviasi . Semakin  besar  nilai  dari  standar  deviasi  maka  semakin  besar  jarak  rata-rata setiap  belanja  Kabupten/Kota  terhadap  rata-rata  belanja  di  Provinsi  Jambi (Robby,2010).
Untuk  melihat  besarnya  keragaman  belanja  di  Provinsi  Jambi  di  sajikan pada grafik berikut
Graffik  I. Keragaman Belanja Provinsi Jambi Periode Tahun 2005-2015

## Data diolah, 2015
Dari  grafik  diatas  diketahui  bahwa  angka  keragaman  belanja  daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi ternyata berfluktuatif dan ketidakmenentuan setiap  tahun.  Rata-rata  keragaman  belanja  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi selama tahun 2005-2015 yaitu sebesar Rp. 62.464 Juta.
Pada  tahun  2008  keragaman  belanja  daerah  Provinsi  Jambi  sebesar  Rp. 21.972  Juta,  nilai  keragaman  terendah  dibandingkan  dengan  rata-rata keragaman belanja Provinsi Jambi periode tahun 2005-2015. Jika dilihat pada
27.474 29.262 27.871 21.972 22.705 57.617 62.474 63.219 130.426 114.437 129.649 0 20 40 60 80 100 120 140 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Keragaman Belanja (Juta Rp)
tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2012  keragaman  belanja  daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  masih  menunjukkan  angka  yang berfluktuasi  dan  ketidakmenentuan,  namun  angka  keragaman  tahun-tahun tersebut masih dalam angka keragaman yang kecil.
Peningkatan  angka  keragaman  belanja  yang  besar  di  Provinsi  Jambi terjadi  pada  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2015.  Besarnya    keragaman belanja pada tahun 2013-2015 mengisyaratkan besarnya jarak rata-rata belanja daerah  di  Provinsi  Jambi  pada  tahun  tersebut.  Keragaman  belanja  pada  tahun 2013  meningkat  tajam  sebesar  Rp.  130.426  juta.  Angka  ini  merupakan  nilai tertinggi keragaman belanja daerah Provinsi Jambi selama periode tahun 2005- 2015.
Keragaman  yang  tinggi  pada  tahun  2013  dikarenakan  adanya peningkatan  alokasi  belanja  langsung  yang  cukup  besar  pada  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  dan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur,  diatas  belanja langsung  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  lainnya.  Angka  belanja  langsung Kabupaten  Tanjung  Timur  yaitu  sebesar    Rp  525.091  juta  dan  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  sebesar  Rp  422.923,  sedangkan  ada  daerah  lain  yang alokasi belanja langsung daerahnya kecil seperti Kabupaten Kerinci sebesar Rp 178.943  juta.  Selanjutnya  keragaman  belanja  daerah  tahun  2014  sedikit menurun walaupun masih diatas rata-rata keragaman belanja tahun 2005-2015 sebesar  Rp  114.437  juta.  Dan  meningkat  kembali  menjadi  Rp  129.649  pada tahun 2015.
Keragaman  belanja  daerah  yang  besar  ini  dikarenakan  pengaruh  belanja daerah  yang  cenderung  semakin  meningkat  pada  tiap  Kabupaten/Kota  seiring dengan  peningkatan  aktifitas  ekonomi  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.  Terutama  pada  daerah-daerah  yang  dapat  memanfaatkan  peluang ekonominya.
Belanja daerah yang beragam pada Kabupaten/Kota berimplikasi adanya tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  beragam  pula.  Jika  instrument  belanja daerah  seperti  belanja  langsung  lebih  diutamakan  dibanding  belanja  tak langsung  dalam  hal  ini,  maka  pencapaian  kesejahreraan  masyarakat  sebagai tujuan dari pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih nyata seiring dengan peningkatan  belanja  daerah  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kabupaten/Kota. Pengelolaan  sumber  keuangan  yang  berlangsung  dalam  otonomi  daerah ternyata  tidak  secepatnya  berubah  menuju  kesejahteraan  rakyat  dan  makin membaiknya  pelayanan  publik.  Khususnya  infrastruktur  agar  semua  kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
2. Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Untuk  melihat  seberapa  besar  pemerataan  pendapatan  masyarakat  di Provinsi Jambi dilakukan dengan menggunakan pendekatan Indeks Williamson.
Dengan menggunakan pendekatan ini dapat diketahui bagaimana perkembangan  pembangunan  demi  mencapai  suatu  pemerataan  yang  di lakukan oleh pemerintah. Untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan yang terjadi, variabel yang digunakan dalam mengitung indeks Williamson ini yaitu jumlah  penduduk  serta  pendapatan  perkapita  masing-masing  Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Tabel 2. Indeks Williamson Provinsi Jambi tahun 2005-2015

## Data diolah, 2015
Dari  grafik  2  terlihat  bahwa  nilai  Indeks  Williamson  (Vw)  Provinsi Jambi  secara  rata-rata  selama  tahun  2005-2015  sebesar  0,3821.  Nilai  indeks yang berada diantara 0,3-0,4. Artinya ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi  Jambi  selama  tahun  tersebut  termasuk  kedalam  ketimpangan  yang tergolong  sedang.  Sedangkan  nilai  Vw  terendah  Provinsi  Jambi  terjadi  pada tahun 2005 juga tergolong sedang sebesar 0,3568. Dan nilai Vw tertinggi pada tahun  2015  sebesar  0,4109  tergolong  pada  ketimpangan  pendapatan  yang tinggi.
Angka  ketimpangan  pendapatan  yang  tergolong  tinggi  selama  tahun 2005-2015 terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,4018, ini disebabkan nilai harga nilai  tambah  produk  migas  mencapai  tingkat  harga  tertinggi  pada  tahun tersebut, sekaligus meningkatkan nilai nominal PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang memiliki produk migas.
Selanjutnya  tahun  2014  sebesar  0,4094,  dan  tahun  2015  sebesar  0,4109 yang  merupakan  nilai  ketimpangan  tertinggi  Provinsi  Jambi  selama  tahun 2005-2015.  Tingginya  nilai  ketimpangan  pada  tahun  tersebut  dikarenakan adanya  peningkatan  pada  sisi  PDRB  yang  merupakan  variabel  penentu besarnya  pendapatan  perkapita  sebagai  faktor  utama  penentu  ketimpangan pendapatan yang terjadi.
Selain itu adanya peningkatan aktifitas ekonomi oleh setiap daerah, maka kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan  prasarana  dan  sarana  serta  rendahnya  kualitas  sumberdaya manusia.  Hambatan  ini  mengakibatkan  ketimpangan  pendapatan  antar  daerah cenderung  lebih  cepat  di  daerah  dengan  kondisinya  lebih  baik,  sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.
0.3568 0.3756 0.3751 0.3721 0.3764 0.3766 0.3742 0.4018 0.3749 0.4094 0.4109 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.4 0.41 0.42 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

## Indeks Williamson Provinsi Jambi
Secara umum, penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah di  Provinsi  Jambi  ini  yaitu  faktor  kepemilikan  sumber  daya  alam  dan  faktor persebaran  penduduk.  Beberapa  Kabupaten/Kota  seperti  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur,  Tanjung  Jabung  Barat,  Muaro  Jambi,  Batanghari,  Sarolangun, dan  Tebo  memiliki  sumber  minyak  dan  gas  alam  sementara  Kabupaten/Kota lainnya  tidak  memiliki  sumber  migas.  Seperti  diketahui  produksi  migas  agak sulit  diprediksi  begitu  juga  dengan  harganya.  Harga  migas  yang  tinggi  akan berdampak  meningkatnya  nilai  PDRB  pada  daerah-daerah  yang  memiliki potensi  sumber  migas.  Peningkatan  PDRB  akan  diikuti  dengan  peningkatan pendapatan  perkapita  pada  daerah  berpotensi,  sedangkan  daerah  yang  tidak memiliki  potensi  migas  pendapatannya  cenderung  rendah  dibanding  daerah berpotensi.
3. Pengaruh Keragaman Belanja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Regresi Model Variabel Koefisien t hitung Sig. T Konstanta 0,366 48,041 0,000 Keragaman Belanja 2,591E-7 2,544 0,031 R            = 0,647 R 2 = 0,418 t tabel     = 1,812
F hitung          = 6,473 Sig. F hitung   = 0,031
F tabel             = 4,96
Data diolah
Rekapitulasi  hasil  regresi  model  di  atas  dapat  ditulis  dalam  bentuk persamaan sebagai berikut:

## Y = 0,366 + 2,591E-7 K
Seperti telah dikemukakan pada bagian metode analisis data bahwa untuk mengetahui  pengaruh  keragaman  belanja  daerah  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Provinsi  Jambi  dilakukan  dengan  menggunakan  model persamaan regresi sederhana.
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  program komputer  SPSS  versi  16.0  berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  sebanyak  11 tahun  data  penelitian.  Ketimpangan  pendapatan  sebagai  variabel  dependent yang  dalam  hal  ini  dilambangkan  dengan  Y,  sedangkan  keragaman  belanja sebagai variabel independent dilambangkan dengan X
4. Pengujian Hipotesis
a. Pengujian Secara Simultan (Uji F Statistik)
Uji F statistik dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap  variabel  dependent  secara  bersama-sama.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  nilai  F  statistik  sebesar  6,473  dimana  F  tabel  sebesar 4,96. Dengan demikian nilai F statistik (6,473) > F tabel (4,96) pada tingkat keyakinan 5 persen (α=5%). Artinya H a diterima dan H 0 ditolak Maka dapat disimpulkan  bahwa  secara  bersama-sama  keragaman  belanja  daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  ketimpangan  pendapatan  di Provinsi Jambi.
b. Pengujian Secara Parsial (Uji t Statistik)
Untuk  melihat  hasil  tingkat  keberartian  setiap  variabel  independent terhadap  variabel  dependent  secara  parsial  (terpisah)  dapat  diuji  dengan pengujian  t  statistik.  Pada  variabel  keragaman  belanja,  nilai  t-hitung  di peroleh  sebesar  2,544  pada  α  sebesar  5%  persen  dan  t-tabel  sebesar  1,812 yang  berarti  t-hitung  >  t-tabel.  Maka  secara  parsial  variabel  keragaman belanja berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi  Jambi.  Nilai  yang  positif  pada  t-hitung  menunjukkan  bahwa kenaikan  variabel  keragaman  belanja  akan  menaikkan  tingkat  ketimpangan pendapatan.
Signifikannya  pengaruh  variabel  keragaman  belanja  daerah  terhadap ketimpangan pendapatan antar derah di Provinsi Jambi selama tahun 2005- 2015  karena  dengan  adanya  perbedaan  alokasi  belanja  daerah  antar Kabupaten/Kota tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam penyediaan infrastruktur  baik  fisik  maupun  sosial  antar  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  pada gilirannya  akan  menjadikan  perbedaan  dalam  aktifitas  dan  mobilitas kegiatan  ekonomi,  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  terjadi  ketimpangan pendapatan antar daerah.
Sedangkan  pada  sisi  pengalokasian  belanja  daerah  yang  tinggi  pada kenyataanya lebih besar digunakan untuk keperluan belanja tidak langsung. Antara  lain  digunakan  untuk  keperluan  belanja  pegawai  berupa  gaji  dan tunjangan,  imbasnya  alokasi  untuk  pelayanan  masyarakat  menjadi  sangat minim.  Belanja  pegawai  yang  besar  harus  ditekan,  agar  dapat  digunakan untuk  belanja  yang  lain.  Komponen  belanja  daerah  yang  harus diprioritaskan adalah belanja modal yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur,  pusat  maupun  daerah,  agar  dapat  mendorong  peningkatan aktifitas  ekonomi  daerah  sehingga  ketimpangan  pendapatan  antar  daerah dapat  dikurangi  karena  mobilitas  barang  dan  jasa,  khususnya  investasi berajalan dengan lancar.
c. Analisis Regresi
1) Koefisien Determinasi
Besarnya  pengaruh  variabel  independen  (keragaman  belanja) terhadap variabel dependen (ketimpangan pendapatan) dapat ditunjukkan dengan  nilai  koefisien  determinasi.  Besar  koefisien  determinasi ditunjukkan  dengan  nilai  R  square  pada  model  regresi.  Nilai  R  square dalam model regresi ini diperoleh sebesar  0,418. Hal ini berarti besarnya kemampuan variabel keragaman belanja daerah menjelaskan variasi (naik dan  turunnya)  variabel  ketimpangan  pendapatan  adalah  sebesar  41,8 persen,  sedangkan  sisanya  sebesar  58,2  persen  dijelaskan  oleh  variabel lain  yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  persamaan  regresi  ini.  Kecilnya nilai  R  square  yang  diperoleh  dalam  analisis  ini  dimungkinkan dikarenakan penelitian hanya menggunakan satu variable independen
2) Koefisien Regresi
Nilai  koefisien  regresi  dari  variabel  keragaman  belanja  yaitu sebesar 2,591E-7 Angka ini menunjukkan besarnya pengaruh perubahan variabel  keragaman  belanja    terhadap  variabel  ketimpangan  pendapatan (V W ).  Bila  variabel  keragaman  belanja  meningkat  sebesar  Rp.  1  Juta,
maka  indeks  ketimpangan  pendapatan  (V W )  akan  meningkat  sebesar
2,591E-7. Begitu pula sebaliknya, bila variable belanja menurun sebesar Rp.  1  juta,  maka  indeks  ketimpangan  pendapatan  (V W )  akan  menurun sebesar 2,591E-7. Nilai konstanta adalah sebesar 0,366 artinya jika nilai keragaman belanja sebesar Rp. 0, maka indeks ketimpangan pendapatan (V W ) adalah sebesar  0,366.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Selama tahun 2005-2015 keragaman belanja daerah di Provinsi Jambi rata-rata menunjukkan  peningkatan  belanja  daerah.  Rata-rata  nilai  Standar  Deviasi Provinsi Jambi selama tahun 2005-2015 adalah Rp. 62.464 Juta. Artinya besar jarak  rata-rata  setiap  belanja  Kabupaten/Kota  terhadap  rata-rata  belanja  di Provinsi Jambi adalah sebesar Rp 62.464 Juta. Keragaman terbesar pada tahun 2014  sebesar  Rp  130.426,  hal  ini  dikarenakan  adanya  peningkatan  alokasi belanja langsung yang cukup besar pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  diatas belanja langsung  Kabupaten/Kota  di Provinsi lainnya.
2. Selama tahun 2005-2015 tingkat ketimpangan pendapatan antar Kabupaen/Kota  di  Provinsi  Jambi  selalu  meningkat  dengan  tingkat ketimpangan  yang  tergolong  sedang  ( w V 0,3  -  0,4)  rata-rata  sebesar  0,3821.
Ketimpangan pendapatan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,4109.
3. Secara  simultan  dan  parsial  keragaman  belanja  daerah  berpengaruh  signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (V W ) antar daerah di Provinsi Jambi selama tahun 2005-2015.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :
1. Dengan  tingkat  keragaman  belanja  daerah  semakin  meningkat,  maka pemerintah perlu memperhatikan alokasi belanja daerah. Alokasi belanja  yang semakin  meningkat  perlu  diikuti  juga  dengan  peningkatan  kegiatan perekonomian diseluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
2. Ketimpangan    pendapatan  yang  semakin  meningkat    perlu  dikurangi  oleh pemerintah  dengan  mengembangkan  pusat  pengembangan  ekonomi  yang memperhatikan  potensi  dari  masing-masing  wilayah  dengan  memanfaatkan sumberdaya  di  wilayah  tersebut  sehingga  tingkat  ketimpangan  pendapatan antar daerah tidak terlalu tinggi.
3. Mengingat peningkatan keragaman belanja daerah mempengaruhi ketimpangan pendapatan,  penganggaran  komponen  belanja  daerah  harus    diperhatikan. Alokasi  belanja  langsung  daerah  tidak  boleh  lebih  besar  dari  belanja  tak langsung.  Belanja  langsung  yang  dimaksud  dipergunakan  kepada  penyediaan sarana  seperti  infrastruktur,  sarana  kesehatan,  dan  sarana  pendidikan.  Bila  hal ini  dilakukan  salah  satunya  dengan  peningkatan  sarana  infrastruktur,  maka ketimpangan  pendapatan  melalui  komponen  belanja  dapat  dikurangi.  Hal  ini dikarenakan kegiatan perdagangan khususnya investasi dapat diperlancar pada daerah  kurang  maju.  Sehingga  kegiatan  produksi  dan  penyediaan  lapangan kerja  akan  meningkat,  seiring  dengan  meningkatnya  pendapatan  khususnya pada daerah yang kurang maju.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, H. Rahardjo. 2005. Dasar-dasar Ekonmi Wilayah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Anonim,  2002. Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi .  Jambi:  Lembaga  Penelitian Universitas Jambi.
Anonim,  2012. Beberapa  Tahun  Terbitan  Jambi  Dalam  Angka .  Jambi:  BPS Provinsi Jambi.
Anonim. 2012. Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi dalam http://jambi.bps.go.id/ akses tanggal 12 Mei 2013.
Anonim.  2012. Statistik  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  2010-2011. Jambi: BPS Provinsi Jambi. Anonim. 2013. Teori Pengeluaran Pemerintah dalam http://catarts.wordpress.com. Diakses Tanggal 12 Mei 2013 Arsyad,  Lincolin.  1993. Pengantar    Perencanaan  Ekonomi,  Yogyakarta: Media Widya Mandala.
Auliani,  Yuli.  2010. Analisis  Disparitas  Pendapatan  Antar  Kabupaten Pemekaran dalam Wilayah Provinsi Jambi . Jambi: Skripsi FE UNJA. Bastian,  Indra.  2006. Sistem  Perencanaann  dan  Penganggaran  Pemerintahan Daerah di Indonesia . Jakarta: Salemba Empat. Eroy, A.R.E. Ketimpangan Pembangunan dan Kemiskinan dalam http://achmadaryarozi.wordpress.com. Diakses tanggal 15 Oktober 2011. Hidayat, wendi. 2009. Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kota  Jambi  Sebelum  dan  Sesudah  Otonomi  Daerah .  Jambi  : Skripsi FE UNJA.
Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI-PRESS.
Kuncoro,  Mudrajad.  2004, Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah, Jakarta: Erlangga.
Kuncoro,  Mudrajad.  2006. Ekonomika  Pembangunan  (Teori,  Masalah,  dan Kebijakan), Yogyakarta : UPP-STIM YKPN d/h YKP.
Lazio, Sonny. Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan dalam http://Sonnylazio.blogspot.com. Di akses tanggal 02 April 2014.
Mangkusubroto,  Guritno.  1995.  Ekonomi  Publik,  Edisi  Ketiga,  Yogyakarta: Lembaga penerbit FE UGM.
Priyarsono,. & Sahara. Modul Ekonomi Regional . Putri, Risti. 2011. Dampak Investasi  Terhadap Kettimpangan Pembanngunan Antar Wilayah Di Provinsi Jambi . Jambi : skripsi FE unja Richardson,  H.W.  2001. Dasar-Dasar  Ilmu  Ekonomi. Edisi  Revisi.  Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
Robby. Standar Deviasi dalam http://robby01343.wordpress.com. Diakses tanggal 28 April 2014
Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Sumatera Barat:  Baduose Media.
Sukirno,  Sadono.  1994. Pengantar  Teori  Makro  Ekonomi .  Edisi  kedua.  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Tan,  Syamsurijal.  2010. Perencanaan  Pembangunan .  Jambi:  Lembaga  penerbit FE-UNJA
Tarigan,  Robinson.  2003. Perencanaan  Pembangunan  Wilayah .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Tarigan,  Robinson.  2005. Ekonomi  Regional  Teori  dan  Aplikasi .  Edisi  Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Todaro,  M.P.  2000. Pembangunan  Ekonomi  Dunia  Ke  Tiga .  Edisi  Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
Todaro,  M.P.,  &  Stephen  C.  Smith.    2004. Pembangunan  Ekonomi  Dunia  Ke Tiga. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.