INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10201-10210 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pelaksanaan Jual Beli Tanah Menggunakan Akad Murabahah dengan Jaminan Sertifikat Tanah Menurut Pandangan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
(Studi Kasus BMT Bina Insan Sejahterah)
Ruslan 1 ✉ , MuhammadLatif Fauzi 2
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: cenkruslan20@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pelaksanaan jual beli tanah di BMT Bina Insan Sejahterah masih menuai problematika dengan syariat Islam yaitu, masih ditemukannya berbagai macam ketidaksesuaian yaitu masih ditemukannya perjanjian klausul,  hutang,  dan  ketidakjujuran  nasabah  terhadap  BMT  Bina  Insan  Sejahterah.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanah pada akad murabahah yang ada di BMT Bina Insan  Sejahterah  apakah  sudah  sesuai  dengan  fatwa  DSN  NO:  04/DSN-MUI/IV/2000.  Penelitian  ini adalah  penelitian  lapangan,  yang  dilakukan  melalui  tanya  jawab  atau  wawancara  dan  dokumentasi berupa data  informasi  dari  manajer  BMT dan  staf  lapangan  terkait  dengan  pengadaan  barang dan pelanggan BMT Bina Insan Sejahterah. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah di BMT Bina Insan Sejahterah masih ditemukan berbagai macam ketidaksesuaian dalam akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahterah antara nasabah dan pihak BMT Bina Insan Sejahterah, yaitu tentang  penerapan  nasabah  berhutang  terhadap  BMT  Bina  Insan  Sejahterah,  hal  ini  dapat mempengaruhi  akad  diawal  dan  dapat  menyebabkan  akad  murabahah  menjadi  rusak,  Penyerahan barang pada BMT Bina Insan Sejahterah harus dilakukan pada waktu perjanjian akad maksudnya iyalah, setelah akad barang yang diinginkan oleh nasabah belum bisa dimiliki akan tetapi harus menunggu maksimal satu minggu baru bisa dimiliki.
Kata Kunci: Akad Murobahah, Jual Beli, Tanah

## Abstract
The implementation of land buying and selling at BMT Bina Insan Sejahterah still faces issues related to Islamic Sharia, including various discrepancies such as the presence of clause agreements, debts, and dishonesty of customers towards BMT Bina Insan Sejahterah. This study aims to investigate the implementation of land buying and selling in the murabahah contract at BMT Bina Insan Sejahterah to determine whether it complies with the fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000. This research is a field  study  conducted  through  interviews  and  documentation,  including  information  from  BMT managers  and  field  staff  related  to  the  procurement  of  goods  and  BMT  Bina  Insan  Sejahterah customers.The findings of this study indicate that the implementation of land buying and selling at BMT Bina Insan Sejahterah still involves various discrepancies in the murabahah contract between customers  and  BMT  Bina  Insan  Sejahterah.  This  includes  issues  related  to  customers  indebting themselves  to  BMT  Bina  Insan  Sejahterah,  which  can  affect  the  initial  stages  of  the  contract  and potentially damage the murabahah contract. The delivery of goods to BMT Bina Insan Sejahterah must occur at the time of the contract agreement, meaning that after the contract, the desired goods by the  customer  cannot  be  immediately  owned  but  must  wait  for  a  maximum  of  one  week  before ownership can be transferred.
Keywords: Murabahah Contract, Buying and Selling, Land

## PENDAHULUAN
Perkembangan    perbankan    dengan menggunakan   prinsip   syariah   atau   lebih dikenal    dengan    nama    bank    syariah    ataupun  lembaga  keuangan    syariah  (LKS)  di Indonesia,  bukan  merupakan  hal  yang  asing lagi.  Namun  sejak  tahun  1992,  telah muncul lembaga   keuangan   yang   berbasis   syariah yang  melarang  praktek  konsep bunga  (riba) pada   operasional   mereka.   Faktor   penting yang melatarbelakangi lahirnya bank syariah maupun  lembaga  keuangan  mikro  syariah adalah  pelarangan riba secara tegas dalam Alquran. Ribaa dalah pengambilan tambahan,   baik   dalam   transaksi   jual beli maupun  pinjam  meminjam  secara  batil  atau bertentangan    dengan    prinsip muamalah dalam Islam.
Salah  satu  lembaga  keuangan  mikro syariah   yang   berbentuk   koperasi   adalah Baitul   Maal wat   Tamwil (BMT).   BMT adalah   lembaga    keuangan    syariah    yang beroperasi  menggunakan  gabungan  konsep “Baitul tamwil dan Baitul   maal”  dengan target  operasionalnya  fokus  kepada  sektor Usaha   Kecil   Menengah   (UKM).   Konsep Baitul  tamwil (rumah  pengembangan  harta),melakukan  kegiatan  pengembangan  usaha- usaha     produktif     dan     investasi     dalam meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha mikro    dan    kecil    dengan    antara    lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan    kegiatan    ekonomi.  Sedangkan        konsep  Baitul        maal  (rumah  harta),
menerima  titipan  dana  zakat,  infaq dan          sedekah     serta     mengoptimalkan distribusinya  sesuai  dengan  peraturan  dan amanahnya.
Tujuan    yang    ingin    dicapai    para penggagasnya  tidak  lain  untuk  menampung dana  masyarakat          dan          menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha muslim  yang  membutuhkan  bantuan  modal untuk     pengembangan     bisnisnya     dalam bentuk    pemberian    fasilitas    pembiayaan kepada   para   nasabah   berdasarkan   prinsip syariah,   seperti murabahah, qardh dan lain-lain.
Salah  satu  pembiayaan  yang  sering dilakukan  di  BMT adalah  akad murabahah, yang   mana   akad murabahah merupakan kontrak   jual-beli   dimana   bank   bertindak sebagai  penjual  sementara  nasabah  sebagai pembeli.  Harga  jual  adalah  harga  beli bank ditambah     keuntungan.     Walaupun     akad murabahah ini   sering   digunakan, namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang implementasi   akad   ini.   Sehingga banyak anggapan    bahwa    praktik    pada    lembaga keuangan  syariah  tidak  berbeda jauh  dengan lembaga     keuangan     konvensional     yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat  luas.  Beberapa    ketentuan    harus    dipenuhi    dalam  melaksanakan  akad murabahah agar transaksi  akad  tersebut  terhindar  dari riba dan  sesuai  dengan  syariah. Salah  satunya adalah  syarat  barang  yang  di  akadkan  dalam hal  ini  adalah  barang yang  dijual  belikan. Menurut   Fatwa   Dewan   Syariah   Nasional MUI    No.    04/DSN- MUI/IV/2000        tentang  murabahah  disebutkan    bahwa    bank    (BMT)  harus      membeli terlebih   dahulu   aset   yang dipesan    oleh    nasabah    secara    sah    dan kemudian menawarkan  aset  tersebut  kepada nasabah.  Syarat-syarat  benda  yang  menjadi objek akad  dalam  akad murabahah,  barang yang  diperjual  belikan  secara  prinsip  harus sudah menjadi milik bank (BMT).Tidak sah menjual    barang-barang    yang    baru    akan menjadi miliknya. Melalui  pendahuluan  ini, maka  penulis  akan  mencoba  membahas  pelaksanaan jual beli tanah menggunakan akad murabahah dengan jaminan sertifikat tanah menurut pandangan fatwa dsn mui no: 04/dsn-mui/1v/2000.
Penelitian  ini  akan  membahas    pelaksanaan  jual  beli  tanah  menggunakan  akad murabahah dengan jaminan sertifikat tanah menurut pandangan fatwa dsn mui no: 04/dsn- mui/1v/2000 dan lokasi penelitian kali ini di BMT BMT Bina Insan Sejahterah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis masalah dengan cara mengumpulkan data-data untuk kepentingan analisis. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  normatif  yang  mana  data-data  yang  diperoleh  akan dianalisis berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Analitik ( Analytical Approach) yaitu melakukan pengkajian secara  konseptual  dari  istilah-istilah  yang  digunakan  bagaimana  penerapannya  dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Objek penelitian yang hendak dianalisis adalah produk jual  beli  tanah  menggunakan  akad  murabahah  di  BMT  Bina  Insan  Sejahterah.  Untuk mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan maka diperlukan data-data konkrit untuk dapat dianalisis dan diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, data-data tersebut akan diolah dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan konklusi (kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Jual Beli
1. Pengertian Jual Beli
Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al- bay’ artinya,tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “ tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar  menukar  harta  untuk  saling  dijadikan  hak  milik”.  Dapat  disimpulkan,  bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

## 2. Rukun Jual Beli
Jual Beli menurut para ahli hukum Islam modern, ada empat rukun jual beli Alaq Dan, Sigat  Aqad,  Mahallul  Aqad,  dan  Maudhu`al  aqad.  ALaqidan  merupakan  pihak  yang mengontrak  atau  merupakan  pemilik  dan  nasabah  modal  BMT  dalam  penelitian  ini. Sigtuna qad adalah pernyataan atau kesepakatan, yang disebut disini sebagai ijab qabul. Ini juga dilakukan dalam kasus ini tetapi tidak sesuai dengan teorinya dan maudhu`al aqad adalah benda untuk diperjualbelikan, atau yang dimaksud di sini adalah tanah Pilar jual beli memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pilar dapat berfungsi dengan
baik syaratnya sebagai berikut:
a. Para pihak harus berakal sehat
Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan penjualan harus berakal sehat jika, penjualan dilakukan oleh seorang  anak atau orang gila pelaksanaan jual beli akan batal.
b. Syarat ijab qabul
Faktor  utama  dalam  jual  beli  adalah  kehendak  kedua  belah  pihak,  sedangkan syarat ijab qabul bagi kedua bela pihak sudah baligh dan berakal.
c. Syarat Barang yang dipertukarkan
Barang yang dipertukarkan tunduk pada kondisi khusus bahwa barang tersebut menjadi komoditas barang yang berguna dan disahkan oleh penjual.
d. Syarat untuk mengikat akad
Perjanjian ini mengikat para pihak dan tidak hanya satu pemilik yang dapat secara sepihak  mengembalikan  perjanjian  tanpa  persetujuan  dari  pihak  lainnya.  Disisi lain, beberapa perjanjian menyimpang dari prinsip ini karena sifat perjanjian dan adanya hak khiyar atas salah satu pihak.

## Murabahah
1. Pengertian Murabahah
Secara etimologi murabahah berasal dari kata kerja rabiha-yarbahu yang bermakna untung,  sedangkan  secara terminologi fiqh, murabahah adalah bentuk  jual  beli  barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan margin yang ditentukan. Murabahah adalah bentuk jual beli yang secara khusus masuk dalam bagian macam jual beli  atau  ba’i.  dimana  jual  beli  atau  ba’I  adalah  proses  transaksi  (ijab  dan  qabul)  atas perpindahan harta dengan harta yang sesuai dengan syariah..

## 2. Syarat Murabahah
a. Pemilik  modal  harus  memberi  tahu  biaya  seluruh  modal  kepada pembeli/nasabah.
b. Perjanjian awal harus sah sesuai dengan rukun syarat dalam murabaha.
c. Perjanjian harus terbebas dari riba.
d. Pemilik  modal  harus  memberi  informasi  kepada  pembeli/nasabah  bila  terjadi kerusakan pada barang, sebelum membelinya.
e. Pemilik modal harus memberikan informasi kepada pembeli atau nasabah terkait semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian  contohnya.  Apabila  pembelian dilakukan kredit.
Jual beli murabahah tersebut diatas hanya berkaitan dengan barang-barang untuk produk-produk  yang    dikuasai  atau  dimiliki  oleh  penjual  pada  saat  negosiasi  dan penandatanganan kontrak. Jika produk tidak milik penjual, maka sistem yang digunakan adalah  (Murabahah  KPP).  Dinamakan  demikian  karena  penjual  hanya  melakukan pembelian  untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesan.

## 3. Jenis Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP)
Jenis Murabahah  dengan  permintaan  pembeli  artinya  adalah  apabila  ada  dua pihak  dimana pihak   pertama   mengajukan   permohonan   atau   permintaan   kepada pihak      kedua      untuk  membelikan  suatu  barang,  kemudian  pihak  pertama  akan menentukan  keuntungan.  Misalnya,  nasabah  sedang    membutuhkan    sebidang  tanah dengan alamat yang sudah ditentukan oleh nasabah, namun ia belum mempunyai cukup uang untuk membelinya, kemudian ia meminta kepada BMT Bina Insan Sejahterah untuk membelikannya  terlebih  dahulu,  kemudian  nasabah memberikan  keuntungan yang sudah disepakati. Pembayaran  yang  dilakukan  nasabah kepada  Bina Insan Sejahterah bisa  dengan  cara  langsung  atau  dengan  cara mengangsur.  Jual  beli  murabahah semacam  ini  sangat  umum  terjadi  di  lembaga  keuangan Syariah dan masyarakat.
Jual   beli   murabahah   dengan   tanpa   permintaan   untuk   membelikan   barang sudah disepakati ulama bahwa hukumnya boleh, namun menurut Bapak Haris SH pada hakikatnya pembiayaan di BMT Bina Insan Sejahterah juga masih banyak melakukan suatu kesalahan meskipun telah dilakukan berbagai macam pemikiran secara seksama oleh pihak BMT Bina Insan Sejahterah, salah satu  variabel (faktor) terbesarnya adalah nasabah  yang masih belum begitu mengetahui apa itu pelaksanaan akad murabahah  di BMT Bina Insan Sejahterah.
Oleh  karena  itu masih  banyak orang-orang yang masih awam yang beranggapan bahwa pembiayaan akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahterah itu sama saja dengan pembiayaan yang ada di keuangan konvensional, padahal pada hakikatnya menurut fatwa DSN-MUI  NO  4  tahun  2000,  tidak  sedemikian    jadi  BMT  Bina  Insan  Sejahterah berkedudukan sebagai penjual barang yang berupa tanah yang diinginkan oleh nasabah sedangkan nasabah  sebagai pembeli suatu barang yaitu berupa tanah.
Dengan adanya berbagai macam tantangan maka kali ini, lembaga ini dituntut untuk harus  lebih bekerja dengan lebih giat dan efektif agar orang-orang mulai menyukai dan beralih untuk memilih  BMT Bina Insan Sejahterah,  selain  itu  BMT Bina Insan Sejahterah harus lebih jujur pada pelaksanaan akad murabahah agar masyarakat atau orang-orang awam dapat menyadari bahwa terdapat perbedaannya sangatlah jauh antara pembiayaan
murabahah dan pembiayaan konvensional yang ada di Bank konvensional.
Masalah  tentang  objek  yang  kali  ini  berupa  tanah  dari  pembiayaan  murabahah dimana di dalam Fatwa DSN No 04 DSN-MUI 4 tahun 2000 tentang murabahah adalah apabila  BMT Bina Insan Sejahterah hendak memberitahukan wakil kepada nasabah untuk membeli  suatu  barang  kepada  orang  ketiga  kepada  makelar  tanah,  maka  pada  akad murabahah harus dilaksanakan sesudah barangnya menjadi hak milik mutlak oleh BMT Bina Insan Sejahterah.
Mekanisme Jual beli Tanah Di BMT Bina Insan Sejahterah Menggunakan Akad Murabahah Pelaksanaan akad jual beli tanah pada  BMT Bina Insan Sejahterah dimana nasabah yang  dapat  melaksanakan  akad  jual  beli  murabahah  kepada  pihak  BMT  Bina  Insan Sejahterah, atau yang sering kita dengar nasabah yang mau melakukan akad murabahah maka  nasabah  wajib  menjadi  nasabah    dengan  cara  mendaftarkan  diri  terlebih  dahulu kepada    BMT  Bina  Insan  Sejahterah  untuk  menjadi  nasabah,  Setelah  menjadi  nasabah barulah nasabah bisa melakukan pemesanan barang berupa suatu barang yaitu berupa tanah maka nasabah wajib mengisi beberapa formulir dan data-diri yang lengkap, serta memberikan  fotocopy  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk),  KK  (kartu  Keluarga)  yang  telah  di fotocopy NPWP dan diberikan kepada BMT Bina Insan Sejahterah.
Untuk lebih jelasnya status barang yaitu berupa tanah pada akad  murabahah yang ada di BMT Bina Insan Sejahterah dapat memunculkan berbagai macam  masalah yang berkaitan dengan aturan tentang akad murabahah yang dimuat pada fatwa DSN No. 04 Tahun  2000  tentang  akad  murabahah,  kemudian  dalam  pengadaan  barang  haruslah dilakukan dengan cara BMT Bina Insan Sejahterah sendiri yang membeli maupun dengan cara kepada nasabah.
Jika  dalam  perolehan  barang  dengan  mewakili  BMT  Bina  Insan  Sejahterah  akad wakalah harus diperoleh terlebih dahulu sebelum akad dilaksanakan akad murabahah di BMT Bina Insan Sejahterah, Jadi jika nasabah datang ke BMT Bina Insan Sejahterah dan meminta mengambil produk murabahah, BMT Bina Insan Sejahterah meminta perwakilan nasabah untuk membeli produk yang berupa suatu tanah  untuk akad  wakalah terlebih dahulu, kemudian BMT Bina Insan Sejahterah memberikan uang kepada nasabah untuk membeli produk tersebut.
Setelah nasabah melakukan pembelian barang, nasabah selanjutnya menuju ke BMT Bina Insan Sejahterah untuk melaporkan kepada direktur BMT Bina Insan Sejahterah oleh Bapak  Haris SH, bahwasanya barang yang akan menjadi subjek pada akad murabahah telah  dibeli  dan  menjadi  milik  dari  BMT  Bina  Insan  Sejahterah  secara  otomatis,  setelah
barang  dibeli  dan  menjadi  milik  BMT  Bina  Insan  Sejahterah,  maka  terjadilah  akad murabahah  pula  yang  terjadi  di  BMT  Bina  Insan  Sejahterah  Bersama  nasabah  dapat melaksanakan akad murabahah antara BMT dan Nasabah.
Menurut salah satu nasabah yaitu Ibu Suyatmi, nasabah BMT Bina Insan Sejahterah yang  mengajukan  produk  akad  murabahah  di  BMT  Bina  Insan  Sejahterah  antara  ibu Suyatmi  dan  BMT  Bina  Insan  Sejahterah  terdapat  kesepakatan  bahwasanya  nasabah berhutang terhadap BMT Bina Insan Sejahterah, pada saat akad terjadi barang di pesan oleh  ibu  Suyatmi  belum  bisa  di  miliki,  akan  tetapi  harus  menunggu  waktu  sekitar  tiga minggu baru tanah tersebut bisa dimiliki.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwasanya  pelaksanaan  akad  murabahah yang terjadi di BMT Bina Insan Sejahterah kurang sesuai dengan kenyataannya karena pada hakikatnya  pembelian  barang  menggunakan  akad  wakalah  sebelum  akad  murabahah (pembelian dilakukan sebelum akad murabahah), dalam Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 tentang murabahah disebutkan bahwa barang yang diperdagangkan harus menjadi milik BMT Bina Insan Sejahterah. Karena tidak dibenarkan melakukan pembelian barang yang belum dimiliki. Dalam akad wakalah nasabah sering melakukan perilaku curang dalam jual beli kepada pihak ketiga dan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu kedua belah pihak yaitu BMT Bina Insan Sejahterah dan pelanggan atau nasabah.
BMT Bina Insan Sejahterah melakukan survey dengan bertemu makelar tanah untuk memastikan kondisi tanah dan ketersediaan barang yang diinginkan oleh nasabah apakah sudah  sesuai  syarat  dan  rukun  murabahah  yaitu  pada    jual  beli  tanah  pada  akad murabahah harus dibuat pada barang yang sudah dimiliki oleh pihak kedua, yaitu berupa tanah (hak milik berada di tangan BMT Bina Insan Sejahterah) yaitu keuntungan penjual telah disepakati di awal dan maka  BMT Bina Insan Sejahterah menahan sertifikat tanah tersebut  sebagai  jaminan. Sertifikat tanah tersebut  sebagai  akibat  dari  suatu  perjanjian yang sah,  barang tersebut akan dijadikan jaminan oleh nasabah dan dipegang BMT.
Setelah tersedia barang yang diinginkan oleh nasabah, maka nasabah akan dipanggil oleh pihak BMT untuk melakukan transaksi akad murabahah dan Serah terima barang yang dilakukan antara BMT Bina Insan Sejahterah dengan nasabah, ditandai dengan perjanjian tertulis termasuk perjanjian yang dibuat dari BMT Bina Insan Sejahterah kepada nasabah, yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.
Pada Jual beli tanah pada akad murabahah pada BMT Bina Insan Sejahterah, proses pelaksanaan  akad  masih  banyak  terjadi  ketidaksesuaian  menurut  ketentuan  Fatwa murabahah DSN MUI No 4 Tahun 2000, serta ada berbagai macam hal yang mungkin diperlukan  pada  pelaksanaan  akad  murabahah  dikecualikan  dari  kontrak,  antara  lain
sebagai berikut:
1. Penulis masih menemukan di dalam suatu perjanjian  antara nasabah terhadap BMT Bina Insan Sejahterah yang mengikat yaitu tentang pengakuan hutang, maksudnya adalah nasabah masih berhutang terhadap BMT Bina Insan Sejahterah, permasalahan ini dapat mengakibatkan wanprestasi pada akad murabahah berupa jual beli tanah, karena dalam murabahah dilarang ada kelebihan atau tambahan keuntungan yang dapat menimbulkan riba.
Akan  tetapi  berbeda  di  BMT  Bina  Insan  Sejahterah  yang  masih  menerapkan  hal tersebut yaitu berupa kesepakatan antara nasabah maupun pihak  BMT Bina Insan Sejahterah berupa nasabah berhutang terhadap BMT Bina Insan Sejahterah, hal ini dapat mempengaruhi akad di awal dan dapat menyebabkan akad murabahah rusak karena pada dasarnya apa bila ada hutang maka akan ada denda yang menyusul apabila  nasabah  terlambat  membayar  tanggungan  secara  sengaja  oleh  BMT  Bina Insan Sejahterah.
2. Penyerahan barang pada Bina Insan Sejahterah Pada akad Murabahah pada  fatwa DSN MUI NO 4 Tahun 2000 penyerahan tanah harus dilakukan pada waktu perjanjian akad maksudnya adalah setelah akad barang yang diinginkan oleh nasabah, belum bisa dimiliki akan tetapi harus menunggu maksimal satu minggu baru bisa dimiliki yaitu  tanah  tersebut  dan  sertifikatnya  di  pegang  oleh  BMT  Bina  Insan  Sejahterah sebagai jaminan, seharusnya barang langsung diberikan dan penandatanganan akad harus terjadi bersama-sama antara keduanya (pada saat akad itu berlangsung tanah tersebut harus  diserahkan langsung oleh  pihak  BMT Bina Insan Sejahterah kepada nasabah).

## SIMPULAN
Setelah peneliti menggambarkan pembahasan secara menyeluruh guna menjawab beberapa pada rumusan masalah penulisan skripsi ini, Peneliti menarik konklusi terkait pelaksanaan  jual  beli  tanah  di  BMT  Bina  Insan  Sejahterah  yang  menggunakan  akad Murabahah. sebagai berikut:
1. Masih  ditemukannya  di  dalam  pelaksanaan  jual  beli  Tanah  menggunakan  akad murabahah  dengan  jaminan  sertifikat  Tanah,  perjanjian  pengakuan  hutang  oleh nasabah  terhadap  BMT  Bina  Insan  Sejahterah  dan  hutang  tersebut  dapat mengakibatkan akad Murabahah menjadi rusak karena di dalam hutang ada denda dan didalam denda ada riba.
2. Masih ditemukannya di dalam penyerahan barang di BMT Bina Insan Sejahterah
dilakukan setelah akad murabahah, seharusnya penyerahan barang dilakukan pada pada saat penandatanganan berlangsung dan barang sudah bisa di ambil alih oleh nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Azam Al Hedi Fiqih Muamalah Kontemporer, jakarta: Rajawali pers, 2017.
Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam  di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2010.
Antonio, Syafi’i, Bank Syariah dari Teori Praktik, Jakarta Insani Press, 2001.
Anwar,Ssrifudin, Metode Penelitian, yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
Arikunto, Suharsi, Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik,  Jakarta Renirka Cipta,
2010.
Aziz, Abdul, Etika Bisnis Perspektif Islam. (Bandung: Alfabeta, 2013).
Azzam Muhammad, Abdul Aziz, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Amzah, 2014.
Beekun, Rafiq Issa, Islamic Business Ethics, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1997).
Depertemen Agama R I, Al Qur’an dan Terjemahan Yayasan, Penyelenggara Penterjemah AL Qur’an, Jakarta: Toha Putra Semaran, 1989.
Djamil, Fathuraman, Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga Keuwangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika Offet, 2012.
Djakfar,  Muhammad,  Etika  Bisnis  Dalam  Prespektif  Islam.  (Malang:  UIN  Malang  Press,
2008).
Djuwaini, Dimyaudin, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, 2008).
Faisal Badroen, dkk., Etika Bisnis dalam Islam, Ed.1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007).