## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Rizki Priandi 1 , Kholis Roisah 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Peleburan, Semarang 50241 riskipriandi@ymail.com

## ABSTRACT
Women's participation in politics is the voluntary activity of women who are members of the political women's caucus  community.  Women's  representation  in  parliament  certainly  involves  women  in  strategic  positions  in making decisions that favor women. The research method in this research is nomative juridical. Until now the participation  of  women  in  Indonesia  in  the  parliament  has  not  yet  reached  the  national  target,  namely  the percentage of representation of men, for this reason there is a need to increase women's participation in elections, encourage  women  to  be  brave  to  appear  and  have  sensitivity  to  participate  in  politics  women's  rights  can  be fought for if she occupies public office from the results of the general election, efforts need to be made to increase women's participation in politics.
Keywords: Efforts ; Participation ; Women; Election.

## ABSTRAK
Partisipasi  perempuan  di dalam  politik  adalah  kegiatan  sukarela  kaum  perempuan  yang  tergabung  pada komunitas  kaukus  perempuan politik. Posisi  perempuan  sangatlah  penting  dalam  dunia  politik,  keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan dalam kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif. Hingga saat ini partispasi perempuan di indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu Persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partispasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partispasi perempuan dalam dunia politik.
Kata Kunci: Upaya; Partisipasi; Perempuan; Pemilu.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Negara demokrasi memiliki ciri yang melibatkan masyarakat  dalam  perencanaan  maupun  dalam partisipasi politik, aspek penting dari sebuah demokrasi yaitu adanya partispasi politik (Lindo, 2016). Kegiatan seseorang  atau  kelompok  orang  untuk  ikut  serta secara  aktif  dalam politik,  antara  lain  dengan  jalan memilih  pimpinan  negara  dan,  secara  langsung  atau tidak  langsung, memengaruhi  kebijakan  publik (public policy) merupakan  bentuk  dari  sebuah  partispasi politik.  Kegiatan  ini  mencakup  tindakan  seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan  pejabat  pemerintah  atau  anggota parlemen,  menjadi  anggota  partai atau  salah  satu gerakan  sosial  dengan direct actionnya,  dan sebagainya.  Seorang  tokoh  masalah  partisipasi berpendapat  :  Partisipasi  politik  adalah  kegiatan- kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka  mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan penguasa,  dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political  participation  will  refer  to  those  voluntary activities by which members of a society share in the selection  of  rulers  and,  directly  or  indirectly,  in  the formation of public policy) (McClosky, 1972) .
Teori  tentang  demokrasi,  partispasi  politik  dan pemilu sangatlah  penting,  sehingga  partisapsi  rakyat dalam  politik  adalah  sesuatu  yang  mutlak  dibutuhkan (Faud,  2015), menurut  Huntington  (dalam  Budiardjo,
1981:2)  partispasi  adalah  kegiatan  warganegara sebagai  pribadi-pribadi  yang  dimaksudkan  untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, dalam  demokrasi  di  indonesia  pemilihan  umum sebagai  sarana  dalam  memberikan mandat kepada orang  tertentu  untuk  mewakilinya  sebagai  warga negara dalam mengambil keputusan politik.
Realitas  politik  di  banyak  negara  termasuk Indonesia harus melibatkan semua kalangan termasuk wanita, namun terdapat  persoalan  dalam  masalah peran  dan posisi  gender  antara  laki-laki  dan  wanita. Pentingnya  perempuan  dalam  dunia  politik  karena memiliki  andil  dalam  menetukan  nasib  dirinya  sendiri melalui  keputusan  politik. Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai landasan kontitusi Negara telah memberi ruang untuk setiap  warga  negara  ikut  serta  dalam  pemerintahan tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  meski  demikian profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai  manusia  yang  hidup  dalam  situasi  dilematis, karena presepsi yang melakat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki (Nimrah, Sakaria, 2015).
Pada  dasarnya  partisipasi  politik  perempuan adalah  kegiatan  sukarela  kaum  perempuan  yang tergabung  pada  komunitas  kaukus  perempuan  politik. Kaukus  ini  terdiri  dari  berbagai  unsur,  antara  lain pemerhati  politik,  aktivis  perempuan,  dosen, perempuan  parlemen,  kader  perempuan  partai  politik dan  lain  sebagainya,  sehingga  dalam  kaukus  ini

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
mereka  mengambil  bagian  pada  proses  pemilihan penguasa,  baik secara  langsung  atau  tidak  langsung dalam  proses  pembentukan  kebijakan  umum.  Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi  dalam  segala  bidang  kehidupan,  karena perempuan  mempunyai  hak  dan  kewajibannya  untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan  keras  dan  keseluruhan  dari  segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang  sangat  berpengaruh  terhadap  produk  kebijakan (Warjiyati, 2016).
Pada saat ini meski berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partispasi  politik  bagi  peremupuan dalam  undang-undang  pemilu  nomor  7  tahun  2017. Sampai  saat  ini  antara  perempuan  dan  politik  masih merupakan  hal  yang  tidak  mudah  dipertautkan  satu dengan  lainnya  (Mukaron,  2008), Di  satu  sisi perempuan  Indonesia  dituntut  untuk  berperan  dalam semua  sektor agar  berkontribusi  terhadap pembangunan,  di  sisi  lain  muncul  tuntutan  agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan  dialami  oleh  perempuan  Indonesia  yang berkarier didunia  politik.  Perempuan dengan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya  bagi  perkembangan  bangsa  dan  negara. Di  samping  itu,  perempuan  sering  dihantui  oleh  opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga (Hadis & Eddyono, 2005).
Peran  perempuan  dalam  pembangunan  ini dilandasi  untuk  kepentingan  perempuan  itu  sendiri, adanya  tuntutan  peran  perempuan  dalam pembangunan  menimbulkan  pengertian  peran  ganda atau  mitra  sejajar, tidak  hanya  disitu  saja  perempuan didorong  melangkah  keduinia  politik  sebagai keterwakilan  dari  kaumnya  dalam  mengambil keputusan  politik  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan hak kaum perempuan. Akan tetapi, peran perempuan Indonesia  dengan  peran  ganda  dan  sebagai  mitra sejajar  dalam  pelaksanaannya  belum  dapat  berjalan dengan baik, Saat ini perempuan masih hanya dalam tahap partispasi  politik  saja,  seperti  hanya sebagai peserta  pemilihan  umum, namun pada  tahap berikutnya perempuan diharapkan mampu meningkatkan  angka keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum yang saat ini masih belum mencapai target yakni 30 persen.
Jumlah  penduduk  indonesia  yang  berjenis kelamin perempuan saat ini sebanyak 131, 9 Juta jiwa (Sumber data: Bapenas), dan perempuan yang duduk diparlemen  hanya  97  orang  saja yang  mewakili penduduk yang berjenis kelamin perempuan dan 17,3 Persen dari total keseluruhan anggota DPR RI.
Berdasarkan  Undang-Undang  Pemilihan  Umum terbaru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan  bahwa  : menyertakan  paling  sedikit  30 Persen (tiga  puluh  persen)  keterwakilan  perempuan pada  kepengurusan  partai  politik  tingkat  pusat  untuk

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
pemilihan  umum  anggota  DPR,  DPRD  Provinsi  atau DPRD  Kabupaten  /  Kota. Kebiajakn  keterwakilan perempuan  didalam  kepengurusan  partai  ini memberikan  ruang  bagi  perempuan  untuk  terus bersaing  dalam  mendapatkan  mandat  rakyat  di parlemen,  tentu  harus  adanya  upaya-upaya  yang dilakukan  terhadap  perempuan  itu  sendiri  agar terangsang terlibat aktif dalam dunia politik yang telah diwadahi  oleh  Undang-Undang  melalui  partai  politik agar mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen,  Tentu  untuk  meningkatkan  keterwakilan  itu harus  diawali  dengan  peningkatan  dan  penguatan partisapasi politi pada kaum parempuan.
Penelitian  sebelumnya  sudah  pernah  dikaji dengan  Judul partispasi  perempuan  dalam  pemilihan legislatif tahun 2014 oleh Vandyk Lumiu dimana pada penelitian  seblumnya hanya mengkaji  unsur-unsur partisapsi  yang  sudah  berlangsung sedang  pada penulisan  ini  akan penulis mengkaji  difokuskan  pada upaya-upaya  dalam  mendorong  partisasi  perempuan dalam pemilihan umum sehingga dapat meningkatkan keterwakilan  perempuan  di  parlemen dan medeskripskan  partispasi  perempaun  pada pemilihan umum beberapa  periode  dalam  pelaksanan  pemihan umum di indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini mengunakan  metode  penelitian yuridis  normatif  yang  mana  penulis  mengkaji  sumber data  dari  literatur  hukum dan  kajian  kepustakaan, dengan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
1)  Bagaimana  partisipasi  politik  perempuan  dalam pemilihan  umum  di  Indonesia? 2)  Bagaimana  upaya peningkatan  partisipasi  politik  perempuan  dalam pemilihan umum di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  seperti apa  partispasi  politik perempuan dalam pemilihan umum, serta menganalisis upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  meningkatkan partispasi  politik  perempuan  dalam  pemilihan  umum, penelitian  ini  juga  akan  mengkomporasikan  upaya peningkatakan keterwakilan perempuan dalam pemilihan  umum  di  Indonesia  dengan keterwakilan perempuan ditingkat global.

## C. PEMBAHASAN
C.1. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum
Berbicara  tentang  perempuan  dan  politik, merupakan  bahasan  yang  menarik.  Sebab,  peran politik  perempuan dari  perspektif  kalangan  feminisme radikal  adalah  dimana  terjadinya  transformal  total, peran perempuan di  ranah  domestik  ke  ranah  publik. Atau  dalam  bahasa  populernya  ,  kesetaraan  gender (Huntington &  Nelson, 1994).  Keterlibatan  wanita  di kancah  politik bukan  hal  yang  baru.  Dalam  sejarah perjuangan  kaum  wanita,  partisipasi  wanita  dalam pembangunan,  telah  banyak  kemajuan yang  telah dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya  dan  bidang  pemerintahan. Keterwakilan perempuan sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut (Thalib,  2014):  1).  Nilai  social  budaya  yang lebih  mengutamakan  laki-laki  2).  Pembagian  kerja

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
berdasarkan  gender  dalam  masyarakat  agraris- tradisional  3).  Citra  perempuan  sebagai  kaum  yang lemah lembut 4). Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit  dan  parsial  5).  Kurangnya political  will Pemerintah 6). Kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  tidak  membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dan menjamin bagi  warga  negaranya dalam persamaan  hak  dan kewajiban  di  bidang  politik  dan  lainnya.  Pada  tahun 1978  persamaan  hak,  tanggung  jawab,  dan kesempatan  tersebut  ditekankan  secara  eksplisit  di dalam Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN). Kepedulian Indonesia terhadap persamaan hak ini juga tercermin  dengan  ikut  sertanya  menandatangani konvensi  mengenai  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1980 dan diratifikasi  pada  tahun  1984  melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Nelson, 1994). Dari segi ideologi dan  Hak  Asasi  Manusia,  perempuan  mempunyai kedudukan  yang  sama  dengan  laki-laki.  Perempuan dan  laki-laki  mempunyai  hak,  kedudukan  dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan,  pekerjaan,  hak  untuk  hidup, hak kemerdekaan  pikiran,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  dihadapan  hukum,  hak untuk  berserikat,  berorganisasi,  berpolitik,  dan berbagai  hak  universal  yang  dilindungi  oleh  hukum. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang
sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Untuk itu  urgensi  keterlibatan  perempuan  dalam penyelengaraan  pemerintah  yang  demokratis  adalah sebagai  manusia,  perempuan  dan  laki-laki  memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dasar  dan Pemerintah adalah  ujung  tombak  dalam  merumuskan  kibijakan tentang perempuan (Junaenah, 2014).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak  asasi  manusia  dalam  penjelasannya,  Pasal  46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Di artikan bahwa keterwakilan  perempuan  adalah  pemeberian kesempatan  dan kedudukan  yang  sama  bagi Perempuan untuk  melaksanakan  perannya  dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislative, kepartaian, dan pemilihan  umum menuju  keadilan  dan  kesetaraan gender (Anugrah,  2009), dengan  demikian  perlunya kebijakan  yang  mengikut  sertakan  perempuan  dalam pemiliha  umum,    kebijakan  awal  adalah  kebijakan afirmasi  terhadap  perempuan  dalam  bidang  politik dimulai  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Hardjaloka, 2012).
Kebijakan afirmasi adalah  kebijakan  yang diambil  dengan  tujuan  agar  kelompok  atau  golongan tertentu  (jender)  memperoleh  peluang  setara  dengan kelompok atau golonga lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmasi terfokus  kepada  keterlibatan  kaum perempuan  didalam  pengambilan  keputusan  politik, keterlibatan  perempuan  ini  karena  perempuan didorong  dalam  kesamaan  hak  nya,  oleh  karena  itu

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
berlandaskan  kepada  kebutuhan  perempuan  yang berbeda  dengan  laki-laki    maka  keseimbangan perwakilan  menjadi  sangat  penting  untuk  dapat menjamin  berbagai  hukum  dan  peraturan  lainnya dibuat  dan  dilaksanakan  mencerminkan  tidak  hanya kebutuhan  dan  kepentingan  kaum  perempuan  saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik dan keadilan sosial.
KPU  mencatat  jumlah  pemilih    pada  pemilihan umum  tahun  2019  dengan  pemilih  dalam  negeri 185.092.310 orang dan pemilih diluar negeri 1.281.597 orang  dan  diantaranya  pemilih  perempuan  sejumlah 93.166.615  orang. Pada  pemilu  tahun  2019 perempuan yang tergabung kedalam daftar calon tetap sejumlah  3.194  orang  (Surat  Keputusan  KPU  Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018) tentu hal ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  Pemilu  mengharuskan  keterwakilan perempuan 30 Persen perempuan didalam daftar calon legislatif dipenuhi kontestan pemilu 2019 keterwakilan perempuan mencapai 40 Persen.
Pemilu  sebelumnya  keterwakilan  perempuan dalam penerapan kebijakan afirmasi dalam tiga pemilu terakhir  pada  tahun  2004,  2009  dan  2014. Keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen pada tahun 2004 sebanyak 11,8 Persen dengan jumlah 65 orang  perempuan  dari  550  total  anggota  DPR,  lalu pada  tahun 2009  dilakukan  kebijakan afirmasi plus yaitu 30 Persen perempuan dan penempatan 1 dari 3 orang, ternyata memberi hasil yang lebih baik yaitu 18
Persen  dengan  jumlah  101  dari  560  anggota  DPR. Pada  pemilu  tahun  2014 afirmasi plus  yang  sama memberi hasil yang menurun dari pemilu sebelumnya yaitu 97 orang dengan persentase 17,3 Persen.
Naik  dan  menurunnya  keterwakilan  perempuan didalam parlemen dapat dipicu karena kebijakan yang sama, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya- upaya  serta  kebijakan  yang  lebih  memacu  jumlah keterwakilan  akan  berakibat  menurun,  hal  ini  dapat dilihat  dari  penggunakan  kebijakan  yang  sama  dari pemilu  2009  dan  2014.  Kekuatiran  keterwakilan perempuan  menurun  itu  bukan  berarti  hilang  pada 2019  meski  40  Persen  perempuan  masuk  kedalam daftar  pencalonan legislatif dipemilihan umum  2019, karena  terkadang partai  politik  mengikut  sertakan perempuan kedalam busaran pemilihan hanya sebagai pemenuhan  syarat  saja,  masih  banyak  partai  politik yang belum peka terhadap isu jender.
C.2. Komporasi Partisipasi Perempuan pada tingkat global
Perbandingngan  Keterwakilan  Perempuan dalam  Parlemen  Indonesia,  Dunia,  Asia  dan  ASEAN Tahun 2017:
Tabel 1. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia,
dunia Asia dan Asean
Skala Persentase

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Dunia 23, 60 % Indonesia 19, 80 % Asia 19, 70 % ASEAN 18,20 %
Sumber Data: Inter-Parliamentary Union
Bila  dibandingkan  dengan  rata-rata  dunia indonesia masih jauh dibawah rata-rata dunia sebesar 23,  60  %.  Sedangkan  rata-rata  Asia  dan  ASEAN indonesia  berada  diatas.  Semenjak  Pemilihan  Umum Tahun  1999  hingga  Tahun  2014  Indonesia  belom mencapai  anggka  30  Persen  perempuan  didalam Parlemen (Getrintya, 2017).

## C.3. Upaya  Peningkatan  Partisipasi  Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum
International  IDEA  Conference  Report  2002, Strengthening  Women’s  Political Participation  In Indonesia  Part  1,  menjelaskan Untuk  mendorong peningkatan dalam partisipasi politik perempuan, perlu pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan  suatu  rekomendasi  kebijakan  yang  tepat. Banyak  argumen  yang  menjelaskan  pentingnya keterlibatan  perempuan  dalam  pemilu  serta keterwakilan didalam politik, tetapi kondisi empiris juga menujukan banyak faktor yang menghambat partispasi poltik perempaun (Artina, 2016). Selain adanya dengan menerbitkan  peraturan  perundang-undangan  yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan
dikursi  DPR juga  harus  didorong  dengan  upaya peningkatan  partispasi  politik  dalam  pemilihan  umum, adapun  upaya  yang  harus  dilakuan adalah: Pertama, harus  dimulai  pendidikan  dari  keluarga,  bahwa berkiprah  serta  berpartisipasi  di  dunia  politik  adalah salah  satu  bagian  yang  penting  untuk  membangun masyarakat,  bangsa  dan Negara. Pendidikan  politik dalam lingkungan non formal ini juga harus diterapkan, seperti adanya keterlibatan keluarga dalam mendorong anggota keluarganya untuk mau diajak berbicara politik dan  berdiskusi  dengan  tema-tema  politik  yang  ada ditengah  masyarakat.  Keluaraga  sebagai  media  atau sarana paling awal ketika seorang peremupuan masuk kedalam  dunia  politik  dan  keluarga  juga  yang  paling pertama  menerima  atau  sebagai  wadah  untuk kaum perempuan  membicarakan  persoalan  politik  setelah berkecimpung  di  dalam  masyarakat.  Ketertarikan perempuan  akan  politik  juga  memacu  ketertarikan bergabung  dalam  kontestasi  pemilihan  umum yang mendorong  semakin  banyaknya  peluang  perempuan yang akan duduk di parlemen.
Kedua, anak  perempuan  yang  mengikuti pendidikan  politik  dasar  sejak  disekolah  menengah sampai  Universitas,  didorong  untuk  aktif  mengikuti organisasi  seperti  OSIS,  BEM,  dan  organisasi  ekstra universitas  seperti  HMI,  GMNI,  organisasi  pemuda seperti  KNPI,  dan  organisasi  kemasyarakatan  seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Maka berarti secara sadar  kaum  perempuan  telah  mempersiapkan  diri menjadi  pemimpin.  Sekarang  ini,  perempuan  yang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
banyak berkiprah di dunia politik adalah mereka yang sejak  menjadi  pelajar  dan  mahasiswa  telah  aktif diberbagai  organisasi  pelajar,  dan  organisasi kemahasiswaan.
Ketiga, melakukan  advokasi  terhadap  kaum perempuan  supaya  terpanggil  untuk  berpartisipasi dalam  kancah  politik. Memberikan  penyadaran  akan pemenuhan  hak  yang  adil  bagi  kaum  perempuan dalam  setiap  keputusan-keputusan  politik,  sehingga mendorong  partispasi  perempuan  masuk  kedalam dunia  politik  dengan  tujuan  agar  dalam  pengambilan keputusan  politik  perempuan  mempunyai  andil didalamnya untuk memperjuangkan kaumnya.
Keempat, mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk terpanggil dan tertantang memasuki  dunia  politik melalui  kurikulum  pendidikan yang berbasis pada pengenalan politik sejak dini. Cara ini, akan  memberi  dampak  pada  masa  depan  yang semakin  banyak  perempuan berkiprah  dan berpartisipasi di kancah politik.
Kelima, memberi  pencerahan,  penyadaran  dan dorongan  kepada  kaum  perempuan  supaya  dalam berbagai  kegiatan  politik  seperti  berpartisipasi  dalam kampanye,  pemilih,  menjadi  calon  legislatif,  calon Gubernur / Wakil Gubernur, Walikota / Wakil Walikota, Bupati  /  Wakil  Bupati,  dan  lain  sebagainya. Upaya- upaya  dalam  meningkatkan  keterwakilan  juga  harus didorong  agar keterpilihan  atau  keterwakilan perempuan  mencapai  30  Persen  dalam  kursi parlemen.  40  Persen  perempuan  dalam  daftar  calon
tetap, menurut (Rumah Pemilu , 2018) untuk itu perlu meningkatkan  keterpilihan  perempuan dalam persaingan  sistem  pemilihan  umum  2019  adalah: Memiliki modal ekonomi dan basis social. Perempuan pada umumnya terbatas dalam duahal itu. Figur kader perempuan seperti ini cukup banyak ditemui di partai, terutama  di  daera:  punya  basis  sosial  di kar  rumput, bekerja  sukarela  membesarkan  partai  tapi  memiliki modal yang minim. Mereka di apresiasi partai sebatas pencalonan nomor urut dengan tidak pontensial (3,6,9 dst), diklahkan dari anggota baru baik laki-laki maupun perempuan dengan modal yang kuat tapi minim basis sosial.  Oleh  karena  itu  partai  politik  harus  bergerak mengkombinasikan duahal itu yaitu sosial dan ekonomi dengan  afirmasi  internal,  dengan  mekanisme  yang memebri peluang dalam keterpilihan.
Beberapa peluang bagi perempuan untuk dapat meningkatkan kualitas perannya dibidang politik antara lain (Darwin, Muhadjir, 2005) :
1. Pasal  17  dan  Pasal  21  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. GBHN yang dibentuk tahun 1978;
3. Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum;
4. Konvensi  CEDAW  dan  The  Convention  On Political Right Of Women
Peluang-peluang  yang  mendukung  tersebut, kaum perempuan sebenarnya mempunyai peluang dan kesempatan  yang  besar  untuk  bisa  berkiprah  dan berpartisipasi dalam dunia politik. Kiprah dan partispasi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
perempuan  di  dunia  politik  inilah  yang  diharapkan dapat menghasilkan kebijaskan serta keputusan politik yang  diambil  memberikan  rasa  adil  dalam memperhatikan  kebutuhan  dan  hak-hak  kaum perempuan. Era  orde  Reformasi,  peluang  perempuan semakin  terbuka  untuk  menjadi  pemain,  bukan  lagi sekedar  partisipan  pasif.  Setidaknya,  ada tiga faktor yang memberikan harapan terbukanya peluang kepada kaum  perempuan  untuk  meningkatkan  perannya  di dunia  politik. Pertama, Pendidikan perempuan  yang tinggi menimbulkan kesadaran pentingnya perempuan terlibat langsung dalam politik untuk berkontibusi dalam pembangunan Indonesia  yang  maju  dan  adil. Kedua, pengalokasian 30  persen  kepada  kaum  perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif dalam kebijakan hukum pemilu dapat dijadikan landasan hukum. Ketiga, mengingat  besarnya  potensi  yang  ada  pada  wanita Indonesia yang secara kuantitas lebih besar daripada pria,  maka  sewajarnyalah  bila  peluang  dan  potensi tersebut tidak disia-siakan.
Peran perempuan  Indonesia  di  pentas  politik sudah  waktunya  mendapat  porsi  yang  proporsional. Seyogyanya  tidak  ada  lagi  ucapan  yang  meragukan kemampuannya  untuk  tampil  di  pentas  politik,  oleh karena  itu  harus  ada  gerakan  yang  mendorong wujudnya  kebijakan  pemerintah  yang  memiliki kepekaan gender.
D. Kesimpulan
1. Naik  dan  menurunnya  keterwakilan  perempuan didalam  parlemen  dapat  dipicu  karena  kebijakan
yang  sama,  karena  pada  dasarnya  gairah  kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan  upaya-upaya  serta kebijakan  yang  lebih memacu  jumlah  keterwakilan  akan  berakibat menurun,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penggunakan kebijakan  yang  sama  dari  pemilu  2009  dan  2014. Kekuatiran  keterwakilan  perempuan  menurun  itu bukan  berarti  hilang  pada  2019  meski  40  Persen perempuan  masuk  kedalam  daftar  pencalonan legislatif dipemilihan umum 2019.
2. Adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam meningkatkan  partispasi  politik  perempuan  di Indonesia adalah:
a. Pendidikan Politik dari keluarga;
b. Mendorong untuk keterlibatan dalam organisasi;
c. Advokasi terhadap kaum perempuan pentingnya perempuan terlibat dalam dunia politik;
d. Mempersiapkan anak perempuan dari dini untuk mengenal politik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Anugrah,  A. (2009). Keterwakilan  Perempuan  Dalam Politik. Jakarta: Pancuran Alam.
McClosky.  (1972). Political  Participation;  International
Encyclopedia of the Social Sciences. New York :
The Macmillan Company.
Huntington, Samuel  P.,  & Nelson,  Joan. (1994).
Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkembang.
Jakarta: Rineka Cipta.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Hadis, Liza., & Eddyono, Sri. (2005). Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia.
Jakarta : LBH APIK.
Darwin, Muhammad., & Muhadjir. (2005). Negara dan
Perempuan;  Reorientasi  Kebijakan  Publik.
Yogyakarta : Media Wacana.
Siti, H. (2009). Gender and Politic, Yogyakarta: Pusat Studi  Wanita  Univ.  Gaja  Mada  dan  Penerbit Tiara Wacana

## B. Jurnal/Artikel
Artina,  D.  (2016).  Keterwakilan  Politik  Perempuan dalam  Pemilu  Legislatif  Provinsi  Riau  Periode 2014-2019. Jurnal Hukum IUS QUUIA IUSTUM, Vol. 23 (No. 1), pp. 123-141
Fuad,  Z.  (2015).  Peran  Pemuda  Relawan  Demokrasi dalam  meningkatakan  Partispasi  Politik masyarakat  pada  PEMILU  Tahun  2014  dan Implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah. Jurnal KetahananNasional Vol. XXI (No. 1), pp.
23-33
Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam  Wajah  Politik  Indonesia  Prespektif Regulasi  dan  Implementasi. Jurnal  Konstitusi, Vol. 9 (No. 2), pp. 403-430
Junaenah,  I.  (2014).  Partispasi  Perempuan  Terhadap Pengambilan
Keputusan
Dalam
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  yang Demokratis. Jurnal Cita Hukum, Vol. 2 (No. 2) ,
pp. 221-232
Lindo,  D.  (2016).  Pemilihan  Umum  dan  Partispasi Politik  Masyarakat  (Studi  pada  pemilihan anggota  legislatif  dan  pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  di  kabupaten  minahasa  tahun 2014). Jurnal  LPPM Bidang  EkoSosBudKum, Vol. 3 (No. 2), pp. 14-28
Mukarom,  Z.  (2008).  Perempuan  dan  Politik:  Studi Komunikasi  Politik  Tentang  Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Jurnal Mediator, Vol. 9 (No. 2), pp. 257-270
Muslimat, A. (2016). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3 (No. 2), pp. 17-30
Nimrah,  Siti.,  & Sakaria.  (2015).  Perempuan  dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kegagalan Caleg  Perempuan  Dalam  Pemilu  Legistatif 2014). Jurnal  The  Politics,  Vol.  1  (No. 2),  pp.
173-182
Thalib, Nur A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (Uji  Materil Pasal  214  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2008). Cita Hukum, Vol. 2 (No. 2), pp. 234-248 Warjiyati,  S.  (2016).  Partisipasi  Politik  Perempuan Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal  Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 6 (No. 1), pp. 1-27.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## C. Bahan Internet
Getrintya,  S.  (2017)  Kuotaperempuan  di  parlemen  belum tercapai.  Retrieved  from Tirto.id, Diakses  Pada  2
Oktober 2018 Pada Pukul 15.35 WIB
Mulyani,  D.  (2018)  Tentang  Internal Peningkatan Perempuan. Retrieved
from
Https://RumahPemilu.org/Tantangan-internal-
Peningkatan-keterwakilan-Perempuan.  Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 19:06