## Institute of Research and Publication Indonesia CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Journal Homepage: https://journal.irpi.or.id/index.php/consen Vol. 4 Iss. 2 November 2024, pp: 148-147 P-ISSN: 2828-9943 E-ISSN: 2809-0217

## Dissemination of Regional Legal Products
"Socialization of Regional Regulation No. 10/2018 on the Protection and Empowerment of Local Traders at Hamadi Central Market, Jayapura City"

## Penyebarluasan Produk Hukum Daerah
“Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal  Di Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura”
Yosephina Ohoiwutun 1 , Agustinus Fatem 2 , Ilham 3*
1,2) Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Cenderawasih
3) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih
E-Mail: ilhamparepos@gmail.com
Makalah: Diterima 1 Juli 2024; Diperbaiki 8 Juli 2024; Disetujui 18 Juli 2024 Corresponding Author: Ilham

## Abstrak
Kegiatan ini bertajuk Penyebarluasan Produk Hukum Daerah “Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal Di Pasar Hamadi Kota Jayapura”. Adapun metode yang digunakan melalui observasi dan penyuluhan. Sasaran  kegiatan  ini  adalah  pedagang  non-Orang  Asli  Papua  yang  masih  berdagang  komoditas  lokal, dengan  jumlah  sasaran  yang  ditetapkan  sebanyak  20  Orang.  Selanjutnya,  sosialisasi  Perda  No.10  Tahun  2018  tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang lokal atau Orang Asli Papua dilakukan dengan harapan regulasi tersebut dapat diimplementasikan dan ditaati oleh masyarakat pedagang. Hasil pelaksanaan kegiatan ini, terungkap bahwa penjualan produk lokal masih dijumpai banyak dilakukan oleh pedagang non-Orang Asli Papua. Alasan mereka, karena keterbatasan pengetahuan terkait dengan regulasi tersebut. Hal ini juga sejalan hasil penelitian dan pelaksanaan kegiatan terdahulu, yang mengungkap bahwa regulasi tersebut belum diketahui secara menyeluruh, atau belum tersampaikan kepada masyarakat pedagang sehingga mereka masih tetap berdagang dengan menjual produk-produk yang sebenarnya telah dibatasi bagi pedagang non-OAP sesuai dengan regulasi yang ada. Demikian juga dengan sumber literatur lainnya (media online) yang menggambarkan bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 masih dikeluhkan oleh pedagang mama Papua karena belum berjalan dengan baik, sehingga adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan regulasi tersebut sangat  penting  dan  menjadi  harapan  bagi  pedagang  mama  Papua.  Pada  akhirnya,  pelaksanaan  sosialisasi  yang  telah dilakukan tentunya diharapkan pula tidak adanya protes bagi masyarakat non-asli papua kaitannya dengan regulasi yang memberikan  batasan  menjual  komoditas  lokal.  Sebagai  rekomendasi,  pelaksanaan  kegiatan  serupa  diharapkan  dapat dilakukan di pasar lainnya yang ada di Kota Jayapura.
Keyword: Sosialisasi, Peraturan Daerah, Perlindungan, Pemberdayaan, Pedagang Lokal

## Abstract
This activity is entitled Dissemination of Regional Legal Products "Socialization of Regional Regulation No. 10 of 2018 concerning Protection and Empowerment of Local Traders in Hamadi Market, Jayapura City". The method used is through observation  and  counseling.  The  target  of  this  activity  is  non-indigenous  Papuan  traders  who  still  trade  in  local commodities, with a target number set at 20 people. Furthermore, the socialization of Regional Regulation No.10 of 2018 concerning protection and empowerment for local traders or Indigenous Papuans is carried out in the hope that these regulations can be implemented and adhered to by the trader community. The results of the implementation of this activity revealed that the sale of local products is still found to be mostly carried out by non-Indigenous Papuan traders. Their reason is due to limited knowledge related to the regulation. This is also in line with the results of previous research and implementation of activities, which reveal that these regulations are not yet known thoroughly, or have not been conveyed to the merchant community so that they are still trading by selling products that have actually been restricted to non-OAP traders  in  accordance  with  existing  regulations.  Likewise,  other  literature  sources  (online  media)  illustrate  that  the implementation of Regional Regulation No. 10/2018 is still complained about by Papuan mama traders because it has not gone well, so that monitoring and evaluation related to the implementation of these regulations is very important and is a
hope for Papuan mama traders. In the end, the implementation of the socialization that has been carried out is of course also expected to be the absence of protests for non-native Papuans in relation to regulations that provide restrictions on selling local commodities. As a recommendation, the implementation of similar activities is expected to be carried out in other markets in Jayapura City.
Keyword: Socialization, Local Regulation, Protection, Empowerment, Local Traders

## 1. Pendahuluan
Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap penjualan komoditas lokal oleh pedagang  Orang  Asli  Papua  (OAP).  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Jayapura  kemudian  mengeluarkan  regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Pedagang Lokal atau Orang Asli Papua di Kota Jayapura. Kebijakan tersebut bertujuan memberdayakan dan melindungi pedagang yang merupakan Orang Asli Papua (OAP).  Lahirnya regulasi ini bertujuan untuk mengatur tentang 4 (empat) komoditas yang hanya boleh dijual oleh pedagang lokal atau Orang Asli Papua, seperti; sagu, umbi- umbian misalnya petatas, buah pinang, dan kerajinan yang menjadi ciri khas Papua berupa anyaman noken. Selain  empat  komoditas  lokal  tersebut,  lahirnya  Perda  No.  10  Tahun  2018  tentang  perlindungan  dan pemberdayaan pedagang asli Papua, juga mengatur mengenai batasan penjualan hasil bumi, seperti kapur, sirih, dan  sayuran [8].
Lahirnya Peraturan daerah tersebut (Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal di Kota Jayapura) bukan tanpa alasan akan tetapi tentunya ingin memaksimalkan penjualan komoditas  lokal  oleh  pedagang  yang  merupakan  Orang  Asli  Papua  pada  akhirnya  berpangkal  terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat asli. Sebab, melihat fakta yang ada lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi seharusnya banyak diisi oleh Orang Asli Papua akan tetapi kebanyakan didominasi oleh para imigran [5]. Termasuk dalam sektor perdagangan, dimana penjualan produk lokal banyak dilakoni oleh pedagang non- Papua. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Akhmad  [3] yang melihat jika Orang Asli Papua menjadi sangat rapuh jika harus diperhadapkan dengan pola persaingan bebas dengan para pendatang sebab kurang didukung dengan keahlian. Sehingga adanya regulasi berupa Perda No. 10 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya  terhadap  pedagang  Orang  Asli  Papua  dalam  rangka  memaksimalkan penjualan komoditas lokal yang ada.
Melalui Peraturan daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal atau Orang Asli Papua dengan memberikan batasan kepada pedagang pendatang untuk menjual komoditas lokal tertentu. Kecuali komoditas lokal tersebut telah diolah menjadi makanan, sebagai contoh seperti umbi- umbian ataupun sagu yang telah diolah menjadi kue. Kue yang berbahan dari umbi-umbian dan sagu inilah kemudian dapat atau diperbolehkan dijual oleh pedagang non-Papua. Kendati demikian, sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut pada tahun 2018, hingga saat ini masih banyak pedagang yang berasal dari non-Papua yang tidak  mengindahkan  aturan  yang  telah  dikeluarkan.  Salah  satu  penyebabnya  karena  ketidaktahuan  mereka (pedagang non papua) akan adanya aturan tersebut, yang pada akhirnya pelanggaran produk hukum daerah ini masih banyak dijumpai di sejumlah pasar yang ada di Kota Jayapura [4].
Yerry Yanto Nussy selaku Sekretaris Pasar Youtefa, mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi terlebih dahulu sehingga dikhawatirkan adanya protes dari para pedagang yang non-Papua, sementara para pedagang non-Papua tersebut merupakan penyetor retribusi pada pelataran dan kebersihan terbesar. Ditambahkan, Nussy nantinya  jika  terdapat  komplain  dari  pedagang,  sehingga  pihaknya  menyarankan  untuk  langsung menyampaikan aspirasinya ke Dinas terkait  dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan  UKM,  serta  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Jayapura  [4].  Bukan  hanya  di  pasar  Youtefa, penjualan komoditas lokal bagi pedagang non-Papua juga masih banyak dijumpai di sejumlah pasar yang ada di Kota Jayapura, seperti halnya pasar sentral Hamadi meski telah dibatasi penjualannya oleh regulasi yang ada.
Karena  itu,  pedagang  mama-mama  Papua  meminta  agar  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Jayapura mengawasi  dan  mengimplementasi Perda  No.  10  Tahun  2018  tentang  perlindungan  dan  pemberdayaan pedagang lokal atau orang asli Papua di pasar. Hal ini penting agar pedagang lokal bisa menjual bahan pangan lokal seperti sagu, pinang, sayur, patatas, sesuai dengan Perda (peraturan daerah) tersebut [7]. Berangkat dari uraian diatas, maka penting untuk dilakukan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Lokal  atau  Orang  Asli  Papua.  Kegiatan sosialisasi ini kemudian dikemas dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

## 2. Metode Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  maka  penting  adanya  metode  yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya [17]. Senada Renyaan [12], metode ini dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.  Sementara itu,
Wijana  mengatakan  bahwa  metode  menjadi  instrument,  dimana  metode  ini  akan  menjadi  alat  dalam mempermudah proses pekerjaan [15].
Pada pelaksanaan kegiatan PkM yang bertajuk: Penyebarluasan Produk Hukum Daerah “Sosialisasi Perda. No. 10 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal Di Pasar Hamadi Kota Jayapura” memanfaatkan metode observasi dan penyuluhan. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke  lokasi  yang  telah  ditentukan  dengan  tujuan  untuk  melakukan  pengecekan    secara  langsung  sehingga nantinya kegiatan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran. Merujuk Yakin & Mahoya [2] disebutkan bahwa kegiatan observasi dilakukan memiliki tujuan untuk menggali berbagai informasi dan data yang selengkap- lengkapnya  sehingga  permasalahan  yang  ada  dalam  masyarakat  dapat  dipetakan  setepat-tepatnya  [2]. Selanjutnya, penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendidik tentang sesuatu kepada  individu  ataupun  kelompok,  memberikan  pengetahuan,  serta  informasi-informasi  dan  berbagai kemampuan sehingga dapat membentuk sikap perilaku hidup yang semestinya. Pada hakekatnya penyuluhan dilakukan sebagai suatu kegiatan nonformal dalam rangka merubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik  dari sebelumnya sebagaimana yang dicita-citakan.
Berikut  pada  gambar  1  dijelaskan  mengenai  metode  pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan beserta tahapan-tahapan pelaksanaan mulai dari kegiatan observasi hingga pada tahapan penyuluhan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
Hari pertama Hari kedua Hari Ketiga
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Tujuan dan Manfaat Kegiatan
Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  ini  bertujuan  untuk  membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal atau pedagang orang asli papua agar dapat memaksimalkan penjualan  komoditas  lokal  bagi  orang  asli  papua.  Dalam  pelaksanaannya,  diberikan  pemahaman  kepada masyarakat baik kepada non-papua, begitu juga dengan pedagang orang asli papua mengenai tujuan lahirnya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang orang asli papua.
Sosialisasi  Perda  No.  10  Tahun  2018  dilakukan  dengan  harapan  kebijakan  tersebut  dapat diimplementasikan dan ditaati oleh Masyarakat, lebih khusus lagi kepada pedagang non-Papua yang masih menjual  komoditas  lokal  yang  telah  dibatasi  dalam  regulasi.  Melalui  sosialisasi  Perda  ini,  maka  tentunya diharapkan pula tidak adanya aksi protes bagi Masyarakat pedagang non-papua berkaitan dengan regulasi yang memberikan batasan kepada mereka untuk menjual produk tertentu yang merupakan komoditas lokal ciri khas Papua.

## Sasaran Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini [Sosialisasi Perda No. 10 Tahun 2018] ditujukan kepada pedagang pasar Sentral Hamadi yang masih menjual produk lokal, berupa Umbi-umbian, Sagu, dan Pinang. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi terhadap pedagang pasar yang menjual kerajinan khas Papua berupa anyaman Noken. Pada pelaksanaan kegiatan PkM adapun jumlah sasaran sebanyak 20 pedagang pasar. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :
Observasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pedagang Umbi- umbian, Sagu, dan Pinang Pedagang Kerajinan Lokal Khas Papua
(Noken)
Sasaran
Tabel 1. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Sasaran Jumlah Waktu Pelaksanaan Penjual Umbi-Umbian 4 Hari Kedua Penjual Pinang 6 Hari Kedua Penjual Sagu 4 Hari Kedua Penjual Tas Noken 2 Hari Ketiga Lainnya 4 Hari Ketiga
Regulasi  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Jayapura,  Perda  No.10  Tahun  2018  bertujuan  memberikan perlindungan dan afirmasi dalam rangka memaksimal penjualan komoditas lokal oleh pedagang Orang Asli Papua.  Regulasi  tentunya  menjadi  langkah  strategis  guna  membantu  pedagang  OAP  untuk  dapat  bersaing sehingga mampu memaksimalkan penjualan komoditas budaya lokal. Adapun komoditas yang hanya boleh dijual oleh pedagang lokal Orang Asli Papua (OAP), atau dibatasi penjualannya terhadap pedagang non-Orang Asli Papua dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Komoditas yang Hanya Boleh Dijual Pedagang Lokal OAP
Komoditas
Lokal Hasil Bumi Umbi-Umbian Sagu Pinang
Sirih Kapur
Sayuran
Kerajinan Khas Papua
Anyaman Noken
Sumber : Robert Awi, dalam Galuwo (2023) [8]

## Pelaksanaan Kegiatan

## 1). Observasi
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari. Dimana tahap awal (hari pertama) dilakukan observasi dengan tujuan melakukan pengecekan langsung di lapangan agar dalam pelaksanaannya dapat tepat sasaran  sesuai  yang  telah  direncanakan  sebelumnya.  Menurut  Mills,  dalam  Adhandayani  [1],  mengatakan bahwa  observasi  merupakan  kegiatan  yang  direncanakan  dan  terfokus  dengan  tujuan  untuk  melihat  dan mencatat  serangkaian  perilaku  ataupun  jalannya  suatu  sistem  yang  memiliki  tujuan-tujuan  tertentu,  serta mengungkap apa yang terdapat di balik munculnya perilaku dan landasan dari suatu sistem tersebut. Mengingat pentingnya dilaksanakan observasi, maka sebelum pelaksanaan kegiatan tim pelaksana terlebih dahulu turun lapangan melakukan observasi terhadap lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan PkM, dalam hal ini difokuskan  di  Pasar  Sentral  Hamadi  Kota  Jayapura.    Pada  tahapan observasi  ini,  penting  untuk  dilakukan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang ada dilapangan [16]. Selain itu, kegiatan observasi ditujukan dalam rangka mencatat dengan mendeskripsi secara rinci setiap aktivitas, tindakan maupun perilaku pedagang [13].
Gambar 2. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan di Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura

## 2). Penyuluhan
Selanjutnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perda dilakukan, di hari ke 2 (kedua) dengan sasaran pedagang yang menjual hasil bumi seperti umbi-umbian, sayuran, dan pedagang pinang. Sementara pada hari ke 3 (tiga), sasaran pelaksanaan kegiatan ditujukan kepada para pedagang pasar sentral Hamadi yang menjual kerajinan lokal khas Papua, seperti anyaman noken. Menurut  Syafrudin, dalam proses penyuluhan maka tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni; 1) Faktor penyuluh seperti; persiapan, materi harus dikuasai demikian juga  dengan  bahasa,  cara  penyampaian  dan  intonasi,  serta  penampilan,  2)  Faktor  sasaran,  seperti;  sosial ekonomi,  pendidikan,  kepercayaan  dan  adat  istiadat,  serta  kesediaan  waktu  sasaran,  3)  Proses  penyuluhan, seperti; waktu dan tempat kegiatan, jumlah sasaran, metode dan alat peraga yang digunakan [14].
Gambar 3. Penyuluhan Pada Pedagang Pasar Hamadi yang Menjual Anyaman Tradisional Berupa Tas Noken
Kegiatan  penyebarluasan  produk  hukum  daerah  yang  bertajuk  Sosialisasi Peraturan  Daerah  No.10 Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Lokal  Di  Pasar  Hamadi  Kota  Jayapura dikemas dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan melalui observasi dan penyuluhan. Dimana dalam tahapan penyuluhan dilakukan secara door to door , sebab metode ini dianggap lebih efektif dalam upaya memberikan pemahaman kepada para pedagang berkaitan dengan batasan penjualan komoditas lokal oleh pedagang non-Papua sebagaimana telah diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2018.
Penyuluhan door  to  door yang  dilakukan  dengan  mendatangi  masyarakat  (sasaran)  tanpa  adanya pengumpulan masyarakat atau sasaran (Wirawati et al, dalam KK Jaya et al.) [11]. Dalam kegiatan ini yang menjadi  sasaran  adalah  pedagang  pasar  sentral  Hamadi.  Setelah  dilakukan  penyuluhan  maka  diharapkan Peraturan daerah tersebut dapat diimplementasikan dan dipatuhi oleh para pedagang pasar. Melalui sosialisasi ini tentunya juga diharapkan tidak adanya protes bagi masyarakat non asli papua kaitannya dengan regulasi yang memberikan batasan menjual komoditas lokal, hingga pada saatnya regulasi ini dapat ditinjau kembali ketika  pedagang  Orang  Asli  Papua  telah  mandiri  dan  mampu  bersaing  dengan  saudara-saudaranya  para pedagang dari masyarakat pendatang.

## 3) Respon Sasaran
Pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini sebagian besar pedagang pasar non-Orang Asli Papua yang masih  melakukan  penjualan  terhadap  produk  lokal  yang  dalam  Perda  No.  10  Tahun  2018  telah  dibatasi. Alasannya, karena ketidaktahuannya akan adanya regulasi yang memberikan batasan penjualan produk lokal tersebut terhadap pedagang non-Orang Asli Papua. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan kajian, Idris et al., (2023) yang mengemukakan bahwa regulasi tersebut belum diketahui secara menyeluruh, atau  tersampaikan  kepada  masyarakat  pedagang  sehingga  mereka  masih  tetap  berdagang  dengan  menjual produk-produk  yang  sebenarnya  telah  dibatasi  bagi  pedagang  non-OAP  sesuai  dengan  regulasi yang  ada [9].  Terkait  dengan  implementasinya,  juga  dikeluhkan  Mama  Pekey,  salah  seorang  pedagang  Orang  Asli Papua, mengeluhkan terkait implementasi Perda No.10 Tahun 2018, sehingga ia pun berharap regulasi ini dapat dikontrol dan diawasi, sebab pedagang mama Papua merasa pentingnya untuk mengimplementasikan Perda tersebut [10].
Melihat kondisi yang ada, sosialisasi penting untuk terus digalakkan berkaitan dengan implementasi regulasi  tersebut.  Selain  itu  perlu  untuk  terus  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  terkait  dengan penyelenggaraan  Perda  Pemberdayaan  dan  Perlindungan  terhadap  Pedagang  Lokal  atau  Orang  Asli  Papua (Perda No.10 Tahun 2018), sehingga dalam penerapannya dapat betul-betul terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana pedagang Orang Asli Papua dapat lebih mandiri, mampu bersaing, dan memaksimalkan penjualan komoditas budaya lokal. Merujuk Dil & Tri (2022), dikatakan bahwa jika pada waktunya pedagang Orang Asli Papua telah mampu bersaing dan mandiri dalam berdagang komoditas lokal maka tentu regulasi tersebut  dapat  ditinjau  kembali  [6].  Saharuddin  mengatakan  bahwa  komoditas  lokal  sebagai  bagian  dari kearifan lokal merupakan hasil interaksi masyarakat dan lingkungannya dalam rangka menjadikan masyarakat asli lebih mandiri dan maju, sehingga sangat penting dimaksimalkan [9].

## 4). Tindak lanjut dan Rekomendasi
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini difokuskan di Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura. Olehnya itu, kedepannya diharapkan adanya pelaksanaan kegiatan serupa di pasar-pasar lainnya yang ada di Kota Jayapura. Selain itu, sebagai rekomendasi, penting dilakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan pemerintah, termasuk Peraturan daerah Kota Jayapura No. 10 Tahun 2018. Mengingat pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merupakan hal penting untuk dilakukan [18].

## 4. Kesimpulan
Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah yang dikemas dalam bentuk program Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM).  Adapun  kegiatan  ini  bertajuk  Sosialisasi  Peraturan  Daerah  No.  10 Tahun  2018  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Lokal  Di  Pasar  Hamadi  Kota  Jayapura” dengan memanfaatkan metode observasi dan penyuluhan. Kegiatan PkM ini bertujuan membantu pemerintah Kota Jayapura dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemerintah kaitannya dengan Peraturan daerah No. 10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan pedagang lokal atau orang asli papua. Sebagai upaya memaksimalkan penjualan komoditas lokal bagi orang asli papua. Sosialisasi Perda  No.10 Tahun 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang lokal atau orang asli papua dilakukan dengan harapan dapat diimplementasikan dan ditaati oleh masyarakat.
Hasil  pelaksanaan  kegiatan  ini,  terungkap  bahwa  penjualan  produk  lokal  masih  dijumpai  banyak dilakukan  oleh  pedagang  non-Orang  Asli  Papua.  Alasan  mereka,  karena  keterbatasan  pengetahuan  terkait dengan lahirnya regulasi yang dimaksudkan. Hal ini juga sejalan hasil penelitian dan pelaksanaan kegiatan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (penelitian  dan  PkM  Terdahulu),  yang  mengungkapkan  bahwa  regulasi tersebut belum diketahui secara menyeluruh, atau belum tersampaikan kepada masyarakat pedagang sehingga mereka masih tetap berdagang dengan menjual produk-produk yang sebenarnya telah dibatasi bagi pedagang non-OAP  sesuai  dengan  regulasi yang  ada. Demikian juga dengan sumber literatur lainnya (seperti; media online) yang menggambarkan bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 masih dikeluhkan oleh pedagang mama Papua karena belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, sehingga adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan regulasi tersebut sangat penting dan menjadi harapan pedagang mama Papua. Pada akhirnya, pelaksanaan sosialisasi ini tentunya diharapkan pula tidak adanya protes bagi masyarakat  non  asli  papua  kaitannya  dengan  regulasi yang  memberikan  batasan  kepada  mereka  menjual komoditas lokal.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  tim  pelaksana  ucapkan  kepada  Universitas  Cenderawasih  yang  telah  memberikan  biaya sehingga  pelaksanaan  kegiatan  PkM  ini  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  yang  direncanakan  sebelumnya. Dimana anggaran pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari dana  PNBP Universitas Cenderawasih Jayapura Tahun 2024.

## Referensi
[1] Adhandayani, A. (2020). Metode Observasi dalam Penelitian Kualitatif . Universitas Esa Unggul
[2] Ahmad  Al  Yakin,  A.  M.  (2017). Metode  Observasi  Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Program  KKN. Sulawesi Barat: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar.
[3] Akhmad,  K.  (2005). Amber  dan  Komin :  Studi  Perubahan  Ekonomi  di  Papua. Yogyakarta  :  Bigfar Publishing.
[4] Batlayeri,  A.  (2022). Pemkot  Jayapura  Terapkan  Perda  Lindungi  Pedagang  OAP . https://www.lelemuku.com/2022/10/pemkot-jayapura-terapkan-perda-lindungi.html (Diakses, 13 Februari 2024).
[5] Broek, T. Van Den. (1997). Pembangunan Agama dan Perubahan Masyarakat di Provinsi Irian Jaya dalam  Kekayaan,  Agama  dan  Kekuasaan :  Identitas  dan  Konflik  di  Indonesia  (Timur)  Modern. Yogyakarta : Kanisius.
[6] Dil  &  Tri.  (2022). Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Pedagang  Lokal  Terus  Disosialisasikan. https://cenderawasihpos.jawapos.com/metropolis/26/10/2022/perlindungan-dan-pemberdayaan- pedagang-lokal-terus-disosialisasikan/#google_vignette (Diakses, 8 Juli 2024).
[7] Editor  Jubi.  (2023).  Pemkot  Jayapura  diminta  awasi  Perda  tentang  perlindungan  dan  pemberdayaan pedagang local. https://jubi.id/mamta/2023/pemkot-jayapura-diminta-awasi-perda-tentang- perlindungan-dan-pemberdayaan-pedagang-lokal/ (Diakses, 30 Juni 2024)
[8] Galuwo,  K.  (2023).  Disperindagkop  Kota  Jayapura  gencar  sosialiasikan  Perda  Nomor  10  Tahun 2018.https://e.jubi.id/mamta/2023/disperindagkop-kota-jayapura-gencar-sosialiasikan-perda-nomor- 10-tahun-2018/ (Diakses, 30 Juni 2024).
[9] Idris,  U.,  Frank,  S.  A.  K.,  Kadir,  A.,  Kendi,  I.  K.,  &  Renyaan,  D.  (2023).  Sosialisasi  Kebijakan Perlindungan dan Afirmasi Berbasis Komoditas Lokal Di Kota Jayapura. ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa , 1 (3), 315-322.
[10]  Jubi  Tv.  (2023). Penting  Pemkot  Jayapura  Implementasi  Perda  Nomor  10  Tahun  2018. https://jubitv.id/pedagang-mama-papua-merasa-penting-pemkot-jayapura-implementasi-perda-nomor- 10-tahun-2018/ (Diakses, 8 Juli 2024).
[11]  KK, I. F. J., Fitriah, N., Ayu, D. P., & Kamilah, I. (2023). Keefektifan Metode Penyuluhan Door To Door Dan Penyuluhan Kelompok Dalam Upaya Promosi Kesehatan. Lentera Perawat , 4 (2), 123-130.
[12]  Renyaan, D. (2022). Digitalisasi Kios Sembako Masa Pandemi Covid-19 Di Pasar Kaget Koya Barat- Kota Jayapura, Papua. Jurnal Pengabdian Ahmad Yani , 2 (2), 1-9.
[13]  Wibowo, A. J. I. (2015). Persepsi kualitas layanan museum di Indonesia: Sebuah studi observasi. Jurnal Manajemen Maranatha , 15 (1).
[14]  Widyastuti, S. D., Setiawan, A. P. G., Khotimah, S. K., & Mitamumtazah, M. (2022). Penyuluhan door to  door  tentang  covid-19  dan  isolasi  mandiri  di  desa  Sukamelang  Kecamatan  Kroya  Kabupaten Indramayu. Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 4 (2), 156-159.
[15]  Wijana, M. (2024). Digital Literacy Training for the MSME Community in Citaman Village in Using Information Technology: Pelatihan Literasi Digital Pada Masyarakat Pelaku UMKM Di Desa Citaman Dalam Manggunakan Teknologi Informasi. CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement , 4 (1), 69-78.
[16]   Yanti, R. (2023). Socialization and Training on the Operation of the Use of Microsoft Word to Students And Students of SMP Plus Integrated Pekanbaru: Sosialisasi dan Pelatihan Pengoperasian Penggunaan Microsoft Word Pada Siswa dan Siswi SMP Plus Terpadu Pekanbaru. CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement , 3 (1), 1-8.
[17]  Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). MEMBANGUN KAMPUNG BERBASIS DATA (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 1 (3), 246-253.
[18]    Zaharany, T. A., Hariyati, R. T. S., & Anisah, S. (2021). Pengembangan Literasi Digital Keperawatan Dimasa Pandemi Covid-19. Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan , 4 (1), 72-83.