## PEMBENTUKAN HOLDING RUMAH SAKIT BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) STUDI KASUS PT. PERTAMINA BINA MEDIKA - INDONESIA HEALTHCARE CORPORATION

## Asep Saifudin
Program Doktoral Pascasarjana Universitas Mercubuana asep@pertamedika.co.id
Abstract: State-Owned Enterprises has long been a concern in improving the economy of a country. Therefore, efforts to improve the effeciences and effectiveness of the management of State-Owned Enterprises continue to be made to contribute greatly to the state. In some countries  even  formed  Holding  SOE  Companies  to  manage  SOE  companies  in  order  to compete  with  private  companies.  SOE  companies  in  Indonesia  besides  managing  the  core business  also  has  a  hospital  that  was  originally  used  to  support  the  company's  operations. However,  in  its  development,  the  state-owned  enterprises  must  be  able  to  focus  more  on their management and can compete with other public and private hospitals. In order for the potential  of  SOE  hospitals  to  grow  and  become  a  business  corporation  that  is  able  to compete  in  national  and  international  level,  it  is  necessary  to  synergize  through  the establishment of state-owned holding company. PT. Pertamina Bina Medika was appointed by the Ministry of SOEs to be SOE Hospital Holding Company under the name Indonesia Healtcare Corporation.
Keywords: State-Owned Enterprises, Holding Company, SOE Hospital, Synergy
Abstrak: Badan  Usaha  Milik  Negara  sejak  lama  menjadi  perhatian  dalam  meningkatkan ekonomi  suatu  negara.  Oleh  karena  itu  upaya  untuk  melakukan  efisiensi  dan  efektifitas pengelolaan  perusahaan  BUMN  terus  dilakukan  agar  dapat  memberikan  kontribusi  yang besar bagi negara. Di beberapa negara bahkan dibentuk Holding Perusahaan BUMN untuk mengelola  perusahaan-perusahaan  BUMN  agar  dapat  bersaing  dengan  perusahaan  swasta. Perusahaan  BUMN  di  Indonesia  disamping  mengelola  bisnis  inti  juga  memiliki    rumah sakit  yang  awalnya  digunakan  untuk  mendukung  operasional  perusahaan.  Namun  dalam perkembangannya  rumah  sakit  BUMN  tersebut  harus  dapat  lebih  di  fokuskan pengelolaannya  dan  dapat  bersaing  dengan  rumah  sakit  publik  maupun  swasta  lainnya. Agar  potensi  rumah  sakit  BUMN  tersebut  dapat  semakin  berkembang  dan  menjadi korporasi  bisnis  yang  mampu  bersaing  di  tingkat  nasional  maupun  maupun  Internasional maka perlu disinergikan melalui pembentukan holding rumah sakit BUMN. PT. Pertamina Bina Medika ditunjuk oleh Kementrian BUMN menjadi Holding RS BUMN dengan nama Indonesia Healtcare Corporation.
Kata Kunci : BUMN, Holding Company, Rumah Sakit BUMN, Sinergi

## PENDAHULUAN
Dalam  pertimbangan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit, keberadaan  rumah  sakit  di  Indonesia  adalah  sebagai  institusi  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat  dengan  karakteristik  tersendiri  yang  dipengaruhi  oleh  perkembangan  ilmu pengetahuan  kesehatan,  kemajuan  teknologi  dan  kehidupan  social  ekonomi  masyarakat  yang harus  tetap  mampu  meningkatkan  pelayanan  yang  lebih  bermutu  dan  terjangkau  oleh masyarakat  agar  terwujud  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya.  Rumah  sakit  sebagai pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  terus  berkembang  dan  tumbuh  terutama  rumah  sakit  milik swasta.  Berdasarkan  data  dari  Kementrian  Kesehatan  RI,  per  bulan  April  tahun  2018  jumlah rumah  sakit  yaitu  2820  dari  tahun  sebelumnya  berjumlah  2773  rumah  sakit.  Berdasarkan kepemilikannya  rumah  sakit  tersebut  terbagi  atas  rumah  sakit  milik  Pemerintah  baik  pusat
maupun daerah, rumah sakit TNI/Polri, rumah sakit milik swasta dan rumah sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Sejumlah BUMN di Indonesia hakikatnya memiliki dan mendirikan  rumah sakit yang pada  awal  pendirian  ditujukan  sebagai  sarana  untuk  mendukung  operasional  perusahaan masing-masing.  Namun  demikian  seiring  berjalannya  waktu,  pelayanan  kesehatan  dalam bentuk  rumah  sakit  yang  dimiliki  BUMN  tersebut  juga  melayani  masyarakat  luas  dengan pembiayaan  pribadi  atau  jaminan/asuransi.  Keberadaan  rumah  sakit  BUMN  walaupun jumlahnya  sekitar  78  rumah  sakit,  namun  memiliki  peranan  yang  cukup  signifikan  didaerah operasinya  masing-masing  karena    fasilitas,  sarana  dan  prasarananya  didukung  oleh  induk perusahaannya  yang  merupakan  perusahaan  BUMN.  Perusahaan-perusahaan  BUMN  ini sebenarnya  telah  lama  menjadi  fitur  lanskap  bisnis  global.  Dan,  karena  jumlah  BUMN  yang terdaftar  di  Global  Fortune  500  terus  berkembang,  nampak  jelas  bahwa  mereka  akan  tetap menjadi  kekuatan  yang  berpengaruh  secara  global  selama  beberapa  tahun  mendatang  (Price Waterhouse  Cooper,  2015).  Menteri  BUMN  menyatukan  pengelolaan  BUMN  melalui kementrian  BUMN  sejak  tahun  2001,  sehingga  pendapatan  pada  bisnis  ini  akan  masuk  pada kas  negara  dan  digunakan  untuk  membayar  keperluan  negara  seperti  membayar  administrasi, membayar  utang  dan  kelengkapan  ketika  ada  kerjasama  internasional  dengan  negara  lain. BUMN  menjadi  badan  usaha  yang  dalam  penyertaan  modalnya  dikuasai  oleh  negara  dimana mana kekayaan  negara di dalamnya jadi hal  yang terpisah karenanya menjadi hal  yang sangat penting  mengingat  peran  cukup  besar  dalam  pembangunan  perekonomian  negara  dan menjalankan roda bisnis yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak.
Pendirian BUMN mempunyai tiga alasan pokok secara politik ekonomi (Riant : 2005) :
1. Sebagai  wadah  bisnis  dari  aset  asing  yang  dinasionalisasi  (tahun  1950an)  nasionalisasi menyebabkan  terjadinya  perubahan  yang  fundamaental  dalam  struktur  perekonomian Indonesia. Nasionalisasi  ini mengakhiri dominasi ekonomi Belanda sekaligus menjadi titik awal pembentukan BUMN Indonesia;
2. Untuk  membangun  industri  yang  diperlukan  oleh  masyarakat,  namun  masyarakat  sendiri atau swasta tidak mampu memasukinya, baik karena alasan investasi yang sangat besar atau risiko usaha yang sangat besar;
3. Untuk  membangun  industri  yang  sangat  strategis  karena  berkenaan  dengan  keamanan negara seperti industry pertahanan dan keamanan, perusahaan percetakan uang, pengelolaan stok pangan.
Pada  perusahaan  BUMN  mendatang,  Kementerian  BUMN  menetapkan  program  arah dan  rencana  strategis  melalui  Keputusan  Menteri  BUMN  Republik  Indonesia  Nomor:  KEP- 17/MBU/2010  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  BUMN  Periode  2010-2014  serta perubahannya yaitu Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-161/MBU/2012. Kedua keputusan tersebut  merupakan  bagian  dari  Program Master  Plan Kementerian  BUMN  tahun  2010-2014 bahwa dalam perencanaan yang telah dicanangkan oleh Kementerian BUMN pada Master Plan tersebut, dalam rentang waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2014 dilaksanakan pembinaan semua badan usaha di bawah kendali Kementerian BUMN. Adapun pembinaannya meliputi :
1. Rightsizing
Kebijakan untuk melakukan Restrukturisasi BUMN menuju jumlah yang ideal berdasarkan 2(dua)  prinsip  utama  yaitu  :  Perlu  tidaknya  kepemilikan  Negara  mayoritas  dipertahankan BUMN tertentu dan jenis tindakan yang akan dilakukan.
2. Restrukturisasi
Upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  penyehatan  BUMN  yang  merupakan  salah  satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Revitalisasi
Upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  penyehatan  BUMN  dengan  melakukan  pemberian pinjaman  atau  penambahan  setoran  modal  guna  memperbaiki  dan  meningkatkan  nilai perusahaan.
4. Profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan
Peningkatan  kegiatan  penyebaran  kepemilikan  perusahaan  BUMN  kepada  masyarakat umum dan swasta secara bertahap dan berkesinambungan.
Kebijakan Rightsizing diperlukan  untuk  mencapai  ukuran  dan  jumlah  perusahaan BUMN  yang  ideal  sehingga in-efisiensi,  rendahnya  produktifitas  dan  lemahnya  daya  saing dapat  dihindari.  Pencapaian  tersebut  selain  menimbang  perlu  tidaknya  kepemilikan  Negara juga  memperhatikan  tindakan  terhadap  perusahaan  BUMN  dalam  upaya  menjalankan kebijakan Rightsizing .
Jenis tindakan dalam kebijakan Rightsizing dapat dilakukan dengan cara : 1 . Stand Alone 2. Merger dan Konsolidasi 3. Holding 4. Divestasi 5. Likuidasi
BUMN menurut Undang-Undang N0.19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan .
Holding  Perusahaan  BUMN  adalah  perusahaan  induk  yang  memiliki  saham  voting BUMN (Murthy & Nath, 1988). Holding Perusahaan BUMN melayani peran perantara antara pemerintah dan BUMN. Kepemilikan sebagian besar atau daftar khusus BUMN telah dialihkan ke  satu  atau  beberapa  kepemilikan  yang  pada  gilirannya  berada  di  bawah  tanggung  jawab langsung  dari  satu  kementerian  seperti  Kementerian  Keuangan.  Holding  Perusahaan  BUMN tidak  menghasilkan  barang  atau  jasa  sendiri,  tetapi  operasinya  terdiri  dari  pengendalian  dan pengelolaan  yang  lancar  terhadap  perusahaan  BUMN  dan  Melayani  sebagai  penyangga, holding  perusahaan  BUMN  dalam  teori  memungkinkan  manajer  BUMN  dengan  otonomi manajerial  yang  lebih  besar  daripada  sistem  kementerian  tunggal  yang  mengelola  dan  dapat secara langsung mempengaruhi BUMN (World Bank, 2014).
Munir  Fuady  mengartikan holding  company adalah  suatu  perusahaan  yang  bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan  laintersebut.  Pada  holding  company  terdapat  konsentrasi  saham-saham  dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada perusahaan tertentu atau cabang perusahaan tertentu atau dengan  maksud  untuk  mengendalikannya.  Perusahaan  holding  company  disebut  dengan holding company, parent company, atau controlling company.
Holding  company  merupakan  perusahaan  yang  berdiri  sendiri  yang  atas  namanya sendiri,  mengeluarkan  saham-saham  badan  usaha  lain  dan  deviden  yang  tercapai  dengannya. Maskapai induk (moedermaatschappij) melalui kekayaan sahamsahamnya sebesar 40% hingga 50% dapat mengendalikan sejumlah maskapai anak (doctermaatschappijen) yang kembali lagi melalui pemilikan saham (aandelenbezit) menguasai maskapai-maspakai anak lainnya (Purba : 2003)
Kehadiran  Holding  company  adalah  hal  biasa,  mengingat  banyak  perusahaan  yang telah  melakukan  kegiatan  bisnis  yang  sudah  sedemikian  besar  dengan  berbagai  kegiatan, sehingga  perusahaan  itu  perlu  dipecah-pecah  menurut  penggolongan  bisnisnya.  Dalam pelaksanaan  kegiatan  bisnis  yang  dipecah-pecah  tersebut,    masing-masing  akan  menjadi perseroan  terbatas  yang  mandiri  masih  dalam  kepemilikan  yang  sama  dengan  pengontrolan yang  masih  tersentralisasi  dalam  batas-batas  tertentu;  artinya  walaupun  perusahaan  tersebut telah  dipecah-pecah  dan  menjadi  perseroan  terbatas  tersendiri;  tidak  otomatis  terpisah  mutlak dari perusahaan holding. Untuk itu pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan  lain  yang  mungkin  timbul  telah  terlebih  dahulu  ada,  dengan  pemilik yang  sama  atau  minimal  ada  hubungan  khusus,  dimiliki  atau  dikendalikan  suatu  perusahaan yang mandiri pula yaitu holding company tersebut.

## KAJIAN TEORI
Sejarah  reformasi  badan  usaha  milik  negara  (BUMN)  berkisar  seputar  privatisasi. Namun,  sejarah  singkat  reformasi  BUMN  menunjukkan  privatisasi  dapat  menjadi  tantangan
dalam  pengejarannya,  karena  hanya  meniru  proses  privatisasi  negara-negara  maju  tidak  akan menghasilkan kesuksesan substansial dalam konteks transisi (Wang & Judge, 2012). Selain itu, upaya  yang  gagal  bahkan  dapat  menyebabkan  serangan  balik  terhadap  proses,  meningkatkan risiko untuk reformasi (Birdsall & Nellis, 2005). Mungkin ini menjelaskan mengapa meskipun privatisasi meluas negara, BUMN tetap gigih dalam ekonomi global. Secara global, lebih  dari 2.000  BUMN  ada  di  negara-negara  OECD,  dan  BUMN  mencapai  10%  dari  perusahaan terbesar dunia dalam hal kapitalisasi pasar (Moreno de Acevedo Sánchez, 2016).
Di  sebagian  besar  negara,  BUMN  adalah  entitas  dengan  tujuan  menyediakan  barang dan  jasa  untuk  pasar  (Lienert,  2009,  hal.10).  BUMN  memiliki  beragam  status  hukum  dan struktur  kontrol,  dan  juga  dikenal  dengan  banyak  nama  yang  berbeda  seperti  BUMN, Perusahaan  Negara,  Perusahaan  Pemerintah,  Perusahaan  yang  terkait  dengan  pemerintah, Parastatal, Perusahaan  Milik Publik, Perusahaan Bisnis Pemerintah, Perusahaan Mahkota, dan Organisasi Nirlaba (World Bank, 2006). Badan Usaha Milik Negara juga di definisikan sebagai perusahaan  dimana  negara  memiliki  kontrol  penuh,  mayoritas,  atau  minoritas  dengan kepemilikan signifikan (Price Waterhouse Cooper, 2015).
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  terus  memainkan  perannya  dalam  perdangan abad  dua  puluh  satu  karena  BUMN  adalah  jenis  perusahaan  tertentu  dengan  karakteristik khusus  dan  keunggulan  kompetitif  yang  melekat.  Tiga  perbedaan  utama  dalam  karakteristik antara BUMN dan badan usaha milik swasta dapat diidentifikasi. Pertama, BUMN dan swasta sering  memiliki  tujuan  bisnis  yang  berbeda.  BUMN  dipandang  sebagai  salah  satu  cara pemerintah  untuk  memperbaiki  kegagalan  pasar  sedangkan  perusahaan  swasta  terutama berfokus  pada  maksimalisasi  keuntungan.  Pemerintah  berangkat  dari  prinsip  netralitas  dalam kompetisi dengan tujuan memulihkan kegagalan pasar. Contoh-contoh dapat ditemukan dalam kasus  di  mana  monopoli  alami  ada  atau  di  mana  BUMN  digunakan  sebagai  agen  untuk kebijakan  pembangunan.  Kedua,  BUMN  ditandai  oleh  keunggulan  kompetitif  yang  melekat dimana kebutuhan untuk aturan khusus diciptakan agar keunggulan kompetitif dapat dinikmati oleh  BUMN  semata-mata  karena  perusahaan  tersebut  sahamnya  merupakan  kepemilikan negara, partisipasi  keuangan oleh negara, kontrol pemerintah melalui aturan  atau praktik  pada berfungsinya perusahaan, atau karena mereka adalah perusahaan monopoli yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga perbedaan dalam pengambilan keputusan dan mengenai akuntabilitas.
Pengaturan BUMN yang dihadapi saat ini lebih kompleks, kebanyakan BUMN hari ini mencampur  kepemilikan  pribadi  dan  publik  (Ekonom,  2012a;  Flores-Macias  &  Musacchio, 2009;  Huang  &  Orr,  2007;  Woetzel,  2008).  Terhadap    kompleksitas  pola  kepemilikan  dan kontrol,  investor  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  harus  peka  ketika  mereka  melihat bermitra  dengan  atau  berinvestasi  di  BUMN  (Bruton,  Ahlstrom,  &  Wan,  2003;  Young  et  al., 2011).  Demikian,  peneliti  juga  harus  melihat  kepemilikan  negara  sebagai  variabel  terus menerus (Gupta, 2005; Jing & Tylecote,2005).
Namun,  harus  juga  diakui  kepemilikan  itu  dalam  pengaturan  ini  tidak  selalu  sama dengan  kontrol  (Sheng  &  Zhao,  2012;  Sun  &  Tong,  2003).  Di  Cina,  misalnya,  kontrol  dari perusahaan  berasal  penawaran  berbagai  jenis  saham.  Bagikan  itu  suara  pada  masalah  kontrol dapat  dipegang  oleh  pusat  pemerintah,  oleh  berbagai  pemerintah  daerah,  atau  oleh  BUMN lainnya  (Sheng  &  Zhao,  2012;  Xu  &  Wang,  1999).  Misalnya,  pemerintah  pusat  Cina  adalah pemegang  saham  pengendali  Pertanian  Bank  of  China,  tetapi  bank  memiliki  pemerintahan sifat-sifat yang memungkinkan banyak partisipasi oleh investor swasta.
Pola semacam itu dapat ditemukan di negara lain juga (Flinders, 2006; Mishra, 2009; Tipton,  2009).  Karakteristik  utama  BUMN  saat  ini  -  dan  alasannya  mengapa  mereka  bisa berhasil - adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dan mengambil bentuk organisasi baru (Musacchio & Lazzarini, 2014). Formulasi baru seperti ini, dikenal sebagai organisasi hibrida, “menggabungkan  elemen-elemen  dari  berbagai  logika  institusional”  (Pache  &  Santos,  2013). Karena  itu  lebih  tepat  untuk  melihat  BUMN  sebagai  organisasi  hibrida  yang  terdiri  dari berbeda campuran kepemilikan pribadi dan kontrol oleh negara (Huang & Orr, 2007; Koppell, 2007).  Jelas,  kepemilikan  negara  dan  kepemilikan  pribadi  mewakili  institusi  yang  berbeda logika  (Bruton,  Ahlstrom,  &  Li,  2010),  sehingga  membutuhkan  pertimbangan  BUMN  yang menggabungkan  keduanya  melalui  kepemilikan  negara  dan  swasta  sebagai  organisasi  hibrida
(Inoue  et  al.,  2013).  Ketika  dikelola  dengan  baik,  organisasi  hibrida  dapat  memanen peningkatan  legitimasi  elemen  dari  logika  institusional  yang  berbeda,  BUMN  dapat  bertahan dan berkembang (Battilana & Dorado, 2010).
Untuk  dapat  melacak  perlakuan  kepemilikan  dan  kontrol  kerja  dapat  dilihat  dalam manajemen  kerja  (Berle  and  Means,  1932).  Pandangan  kepemilikan  dan  kontrol  yang  terkait langsung  konsisten  dengan  fakta  bahwa  tiga  dekade  yang  lalu  para  sarjana  biasanya memikirkan BUMN sebagai perusahaan yang beroperasi di ekonomi komando, dimana negara memiliki kepemilikan absolut sekaligus sebagai kontrol atas perusahaan negara, keyakinan itu itu bisa dimengerti mengingat prevalensi BUMN di negara-negara tertentu (Kornai, 1992; Peng & Heath,1996; Shleifer, 1998).
Namun demikian ada beberapa karakteristik  negatif dari BUMN,  yang pertama  salah satu  alasan  mengapa  BUMN  dianggap  memiliki  karakteristik  negatif  adalah  disebabkan  asal mereka.  BUMN  yang  ada  umumnya  adalah  hasil  paksaan  nasionalisasi  perusahaan  oleh pemerintah baru; nasionalisasi perusahaan yang dimiliki oleh rezim kolonial atau oleh anggota kolonialisasi  ras  oleh  negara  yang  baru  saja  didekolonisasi  atau  dinasionalisasi  perusahaan swasta  oleh  rezim  komunis  pasca  revolusi.  Kedua  adalah  kecenderungannya  adalah  untuk menunjuk  peringkat  birokrat  negara  dan  /  atau  anggota  partai,  yang  kemungkinan  besar  tidak memenuhi syarat keterampilan bisnis, pengetahuan dan pengalaman pengelolaan bisnis, hingga posisi  manajerial  di  perusahaan  yang  dinasionalisasi.  Salah  satu  konsekuensi  dari  proses pengangkatan  ini  adalah  untuk  menyampaikan  kepada  yang  ditunjuk  sebagai  'hak'  atas  posisi mereka  yang  bisa  berbuat  apa  saja,  yang  pada  gilirannya,  diterjemahkan  menjadi  'hak'  untuk meraih kekayaan, termasuk melalui praktek-praktek korupsi. (Chua Beng Huat, 2015)

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  secara  fenomenologi  berdasarkan pengalaman  penulis  sebagai  praktisi  pada  rumah  sakit  BUMN  milik  pertamina  yang  di  kelola oleh  Pertamedika,  dan  di  padukan  dengan  berbagai  literatur  review  yang  ada  serta  data-data sebagai pembanding sekaligus juga pendukung fenomena yang ada dilapangan.
Adapun  penelitian  ini  mendalami  empat  hal  yang  menurut  peneliti  layak  untuk  digali lebih  mendalam,  antara  lain;  proses  pendirian  holding  perusahaan  BUMN,  peran  pemerintah serta  klasifikasi  rumah  sakit  yang  ada,  pembentukan  IHC  sebagai  holding  RS  BUMN  dan Penunjukan PT. Pertamedika sebagai holding RS BUMN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pendirian  Holding Perusahaan BUMN. Holding Company karena perannya, banyak negara  telah  menggunakan  model  ini.  Beberapa  contoh  termasuk  Temasek  (Singapura,  1974), Austria  Industry-Holding  Stock  Corporation  (Austria,  1986),  Khazanah  Nasional  Berhad (KNB)  (Malaysia,  1994),  Perusahaan  Penanaman  Modal  Negara  (Vietnam,  2006),  Druk Holdings  and  Investments  (Bhutan,  2007),  Samruk-Kazyna  (Kazakhstan,  2008)  dan Manajemen Aset Nasional Hungaria (Hongaria, 2008).
Sementara  sistem  Holding  Perusahaan  BUMN  dikembangkan  diadopsi  dan  dalam banyak  konteks  yang  berbeda,  beberapa  penelitian  sebelumnya  memperhatikan  struktur  dan efeknya.  Mereka  sering  memperlakukan  fungsi  Holding  Perusahaan  BUMN  yang  efektif seperti yang diberikan (Anwar & Sam, 2006; Sam, 2007, 2010, 2013). Ini mungkin merupakan gambaran  yang  bias  dari  Holding  Perusahaan  BUMN  karena  temuan  mereka  pada  Holding Perusahaan BUMN hanya didasarkan pada Temasek Holdings Singapura yang telah menerima banyak  perhatian  ilmiah  karena  keberhasilannya.  Oleh  karena  itu,  analisis  sistematis  pada hubungan  prinsipal-dua-hubungan  Holding  Perusahaan  BUMN  -  pemerintah  dan  Holding Perusahaan BUMN – perusahaan BUMN (Sam, 2007) - akan berguna, karena fungsi dan efek Holding  Perusahaan  BUMN  berbeda-beda  pada  hubungan  antara  pemerintah,  Holding Perusahaan BUMN dan perusahaan BUMN.
Enam negara Asia seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Cina, Indonesia, dan Bhutan saat  ini  telah  mendirikan  Holding  Perusahaan  BUMN,  sementara  negara  lain  seperti  negara Thailand telah mengumumkan rencana mereka untuk mendirikan Holding Perusahaan BUMN pada  tahun  2017  (Kotani,  2016;  Maulia,  2017).  Sementara  itu,  wilayah  lain  dengan  tingkat perkembangan  yang  relatif  sama  adalah  negara  Amerika  Latin  dan  hanya  memiliki  tiga Holding  Perusahaan  BUMN  (Musacchio,  Pineda,  &  García,  2015).  Prevalensi  Asia  untuk Holding  Perusahaan  BUMN  berkaitan  dengan  model  pembangunan  ekonomi  Asia,  di  mana negara  memainkan  peran  penting  dengan  terpusat  wewenang.  Melalui  kebijakan  terakhir ekonomi  yang  direncanakan  pusat  dan  manajemen  strategis,  negara-negara  Asia  dengan  cepat memodernisasi  dan  memobilisasi  sumber  daya  dalam  industri  khusus,  memungkinkan  mereka untuk  bersaing  di  pasar  internasional  dengan  ekonomi  maju  (Quibria,  2002;  Rodrik,  1994; Stiglitz,  1996).  Sejak  BUMN  menerapkan  ekonomi  dan  sosial  Negara  kebijakan,  negara memberi  mereka  akses  ke  pasar  yang  dimonopoli  dan  mengelolanya  model  terpusat. Singkatnya, konsisten dengan otoritas terpusat negara, BUMN juga dikelola secara terpusat.
Walaupun  ada  kontribusi  BUMN  untuk  pembangunan  ekonomi,  namun  disebabkan kurangnya  otonomi  manajerial  dari  pengaruh  politik  menyebabkan  inefisiensi  dan  kinerja  di bawah  standar.  Dalam  konteks  ini  banyak  negara  Asia  memilih  Holding  Perusahaan  BUMN, karena  keuntungannya  terletak  pada  menawarkan  kemerdekaan  terbesar  dari  otoritas  politik, sehingga  memberikan  otonomi  manajerial  (Moreno  de  Acevedo  Sánchez,  2016).  Meskipun privatisasi menawarkan pilihan yang berbeda atau lebih menarik, Asia BUMN menjadi nyaman dengan perlindungan pasar dari negara, dan ketidaksiapan dalam perubahan mendadak. Dalam konteks  ini,  Holding  Perusahaan  BUMN  memberikan  alternatif  yang  menarik,  karena  dapat meningkatkan  kinerja  melalui  pembentukan  otonomi  manajerial  dan  juga  melayani  sebagai batu  loncatan  untuk  privatisasi  dengan  menyebarkan  nilai-nilai  organisasi  tertentu  dan pemerintahan secara efektif melalui manajemen terpusat.
Secara  Umum  Proses  pembentukan  Holding  Company  dapat  dilakukan  dengan  3 prosedur, yaitu Fuady, Munir (1999) :
1. Prosedur Residu
Dalam  hal  ini  perusahaan  asal  dipecah  pecah  sesuai  masing  masing  sector  usaha. Perusahaan yang dipecah pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya  (residu)  dari  perusahaan  asal  dikonversi  menjadi  perusahaan  holding,  yang  juga memegang  saham  pada  perusahaan  pecahan  tersebut  dan  perusahaan-perusahaan  lainnya jika ada. Menurut Winardi, holding company ialah perusahaan yang menguasai perusahaan lain.  Seringkali  orang  mengatakan  bahwa  sebuah "holding  company  is  a  company  which holds  other  companies" .  Menurut  Komaruddin  yang  dimaksud  dengan  holding  company ialah  suatu  badan  usaha  yang  didirikan  dengan  tujuan  untuk  menguasai  sebagian  besar saham dari badan usaha yang akan dipengaruhinya. Pembentukan holding company melalui prosedur residu.
2. Prosedur penuh
Prosedur  penuh  ini  sebaiknya  dilakukan  jika  sebelumnya  tidak  terlalu  banyak  terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi rmasing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang  sarna/berhubungan  saling  terpencar-pencar,  tanpa  terkonsentrasi  dalam  suatu perusahaan  holding.  Dalam  hal  ini,  yang  menjadi  perusahaan  holding  bukan  sisa  dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan holding ini dapat berupa :
a. Diambil  salah  satu  dari  perusahaan  yang  sudah  acta  tetapi  masih  dalam  kepemilikan yang sarna atau berhubungan, ataupun
b. Diakuisisi  perusahaan  yang  lain  yang  sudah  terlebih  dahulu  ada,  tetapi  dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sarna lain.
3. Prosedur Terprogram
Dalam  prosedur  ini  pembentukan  perusahaan  holding  telah  direncanakan  sejak  awal  start bisnis.  Karenanya,  perusahaan  yang  pertama  sekali  didirikan  dalam  groupnya  adalah perusahaan  holding.Kemudian  untuk  setiap  bisnis  yang  dilakukan  akan  dibentuk  atau diakuisisi  perusahaan  lain.  dimana  perusahaan  holding  sebagai  pemegang  saham  biasanya
bersama-sama  dengan  pihak  lain  sebagai  partner  bisnis.  Dalam  hal  in  jumlah  perusahaan baru  sebagai  anak  perusahaan  dapat  terus  berkembang  jurnlahnya  berimbang  dengan perkembangan proses bisnis dari group usaha yang bersangkutan.
Peran  dan  Klasifikasi  Rumah  Sakit. Banyak  negara  dan  penyedia  layanan  kesehatan  telah berupaya  mengurangi  biaya  dan  meningkatkannya  produktivitas  dengan  menerapkan  sistem atau proses Sistem Menejemen perencanaan sumber daya perusahaan. (Helfert Markus, 2009). Satu  perdebatan  panjang  dan  terpolarisasi  dalam  kesehatan  global  menyangkut  peran  dan keseimbangan yang  tepat dari publik dan  sektor swasta dalam memberikan layanan kesehatan kepada  populasi  di  negara  berpenghasilan  rendah  dan  menengah  (Berendes  S,  Heywood  P, Oliver  S,  Garner  P  2011).  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  perselisihan  antara  pendukung sistem  swasta  dan  public  menjadi  sangat  panas,  karena  resesi  ekonomi  global  itu  mulai  tahun 2007 telah menempatkan kendala besar pada pemerintah anggaran  - sumber pendanaan utama untuk pengeluaran perawatan kesehatan di Indonesia.  (Stuckler D, Basu S, Wang SW, McKee M 2011).
Dana  Moneter  Internasional  telah  merekomendasikan  bahwa  negara  perlu meningkatkan  ruang  lingkup  privat  penyediaan  sektor  dalam  perawatan  kesehatan  sebagai bagian dari kondisi pinjaman  (Stuckler D, Basu S 2009), untuk mengurangi  utang pemerintah (Elliott L 2009). Mengkritik upaya semacam itu, organisasi nirlaba internasional Oxfam, dalam laporannya  ‘‘Blind  Optimisme’’,  menyimpulkan  bahwa  ‘‘untuk  mencapai  universal  dan  adil akses  ke  perawatan  kesehatan,  sektor  publik  harus  dibuat  untuk  bekerja  sebagai  penyedia mayoritas’’  (Oxfam,  2009).  Bank  Dunia  menjawabnya  mencari  ‘‘pendekatan  pragmatis  yang lebih  membangun  apa  yang  tersedia’’  dengan  melibatkan  sektor  swasta  di  negara-negara tempat public layanan sektor berkinerja buruk (World Bank 2009). Pusat Global Pembangunan juga  berpendapat  bahwa  laporan  Oxfam  '‘diabaikan  sektor  informal”,  dan  orang  miskin  itu ‘ingin  pergi’  ke  pribadi  penyedia  dan  akan  '‘tetap  melakukannya’,  Harding  A  (2009)  Oxfam 'Penguatan  bukti  pada  kinerja  sektor  kesehatan  publik  dan  swasta  sangat  penting  untuk membimbing para pengambil keputus an terhadap pilihan kebijakan yang sesuai untuk konteks mereka.
Klasifikasi Rumah Sakit dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/ Per /III/2010 menyebutkan  bahwa    rumah  sakit  umumnya  dibagi  menjadi  rumah  sakit  umum  dan khusus.  Rumah  sakit  umum  dan  khusus  tersebar  di  seluruh  provinsi  dan  kabupaten/kota. Rumah  sakit  umum  dapat  dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah  atau  pihak  swasta  yang menyediakan layanan perawatan kesehatan bagi semua daerah dan untuk semua jenis penyakit. Rumah  sakit  khusus  dapat  dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemerintah  atau  oleh  swasta  pihak  yang menyediakan  layanan  kesehatan  di  satu  area  tertentu  atau  untuk  satu  jenis  penyakit  tertentu berdasarkan disiplin, usia kelompok, atau organ. Kebanyakan rumah sakit umum di Indonesia dimiliki  oleh  pemerintah  dan  dikelola  oleh  Departemen  Kesehatan  atau  lainnya  lembaga pemerintah,  di  mana  mereka  diwajibkan  menyerahkan  laporan  kinerja  rumah  sakit  ke Kementerian Kesehatan. Rumah sakit swasta dimiliki oleh perusahaan swasta atau perorangan atau Badan Usaha Milik Negara, di mana beberapa dari mereka dikelola sebagai rantai rumah sakit. Menurut berbagai fasilitas dan kemampuan layanan, rumah sakit umum diklasifikasikan ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Rumah sakit khusus memiliki peringkat yang sama. Tipe rumah sakit kelas A memiliki lebih banyak fasilitas dan kemampuan layanan yang lebih luas daripada rumah sakit kelas B dan sebagainya. Namun, di Indonesia, tidak ada kelas A untuk rumah sakit milik swasta dan BUMN.
Seperti  negara  lain,  di  Pakistan  juga,  rumah  sakit  beroperasi  dalam  lingkungan  yang dinamis  dan  mudah  berubah.  Mereka  menghadapi  berbagai  tantangan,  termasuk  kemajuan teknologi,  perluasan  pilihan  perawatan  kesehatan,  meningkatkan  beban  penyakit  kronis,  dan populasi  yang  menua  (McKee  &  Healy,  2000;  Rowley,  2006;  Soklaridis,  2014).  Rumah  sakit sedang  dipaksa  untuk  lebih  fokus  pada  peningkatan  kualitas  dan  hasil  yang  berkelanjutan mengukur,  mengadopsi  pendekatan  inter-profesional  untuk  perawatan  kesehatan,  dan  menjadi lebih  berorientasi  pada  pelanggan  (Soklaridis,  2014).  Kelangsungan  hidup  dan  kesuksesan rumah  sakit  saat  ini  bergantung  pada  kemampuan  mereka  untuk  menyambut  ide-ide  baru,
belajar  baru  keterampilan,  dan  cepat  beradaptasi  dengan  perubahan  lingkungan  (Tucker  & Edmondson,  2003;  Rowley,  2006).  Untuk  meningkatkan  prosesnya,  daya  saing  dan  layanan, rumah  sakit  secara  global  telah  digunakan  strategi  yang  berbeda  seperti,  restrukturisasi organisasi, pelatihan, dan manajemen kualitas total. Menjadi organisasi belajar adalah hal lain, strategi yang relatif baru yang digunakan beberapa rumah sakit untuk meningkatkannya kinerja (Soklaridis, 2014).
Rumah  sakit  swasta  harus  berperan  sebagai  substitusi  dari  rumah  sakit  pemerintah, bukan  sebagai  pesaing.  Rumah  sakit  pemerintah  wajib  menyediakan  pelayanan  bagi  seluruh penduduk yang memang haknya dijamin UUD. Hakikat rumah sakit pemerintah dalam negara yang  memiliki  keseimbangan  peran  publik-swasta,  paling  tidak  harus  menjadi  jejaring.  Jika seorang  penduduk,  yang  berhak  mendapatkan  pelayanan  di  rumah  sakit  pemerintah  tidak berkenan  menggunakannya,  karena  kualitas  pelayanannya  dinilai  kurang  memadai,  maka  ia boleh menggunakan RS swasta atas biaya atau risikonya sendiri.
Nilai-nilai  yang  diturunkan  dari  jenis  barang  dan  jasa  pelayanan  kesehatan,  seperti yang  dibahas  diatas  itulah,  yang  melandasi  pengaturan  oleh  UUD  45  Pasal  28H  yang menyatakan  bahwa  ‘setiap  penduduk  berhak  atas  pelayanan  kesehatan’.  Visi  ini  kemudian dijabarkan  dalam  Pasal  34  ayat  3  ‘ Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas kesehatan  dan  fasilitas umum  yang  layak ’.  Disini  jelas  negara  (yang  harus  dijalankan  oleh pemerintah)  mempunyai  misi  menyediakan  fasilitas  kesehatan  yang  disejajarkan  dengan fasilitas  umum (seperti taman dan  tempat ibadah) yang layak  (yang mutu pelayanannya dapat diterima oleh masyarakat banyak, bukan persepsi kita yang termasuk kelas atas.
Sampai  saat  ini,  pembagian  besar  RS  di  dunia  masih  mengacu  pada  dua  golongan kepemilikan  pemerintah  dan  swasta  dimana  milik  swasta  lebih  lanjut  dibagi  menjadi  dua golongan  besar,  yang  bertujuan  cari  untung  dan  yang  bertujuan  sosial  yang  tidak  cari  untung. Maka  kita  kenal rumah  sakit pemerintah,  rumah  sakit  swasta  not  for  profit, dan rumah  sakit swasta for profit. (Griffith, 1992).

## Gambar 1 . Tabrani Hasballah
Pembentukan Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Sebagai Holding RS BUMN. Pada tanggal  22  Maret  2017  Menteri  BUMN  Rini  Soemarno  meresmikan  pembentukan  Indonesia Healthcare  Corporation  (IHC)  yakni  holding  Rumah  Sakit  BUMN  yang  menggabungkan pengelolaan 70 rumah sakit milik perusahaan negara  di Kantor Pusat PT Pertamina, Jakarta. Pertamedika  selaku  koordinator  rumah  sakit  BUMN  melakukan  penandatanganan  nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan sejumlah perusahaan pelat merah guna meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit milik BUMN. Penandatanganan MoU ini  merupakan  salah  satu  quick  wins  Pertamedika  IHC  untuk  utilisasi  aset  milik  BUMN  yang belum  termanfaatkan  (idle),  agar  menjadi  aset  produktif. Pertamedika  IHC  akan  menaungi  70 rumah sakit BUMN yang merupakan milik atau anak usaha dari PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam,  PT  Pelindo  IIII,  PT  Pelni,  PT  Pertamina,  PT  Petrokimia  Gresik,  PTPN  I,  PTPN  II, PTPN III, PTPN IV, PTPN V, PTPN VIII, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII, Pupuk Kalimantan  Timur,  PT  Pupuk  Kujang,  PT  Pupuk  Sriwijaya,  PT  Sang  Hyang  Seri,  PT  Semen Indonesia, dan RS PT Timah. (Sumber : Annual Report PT PERTAMEDIKA, 2016-2017)
Gambar 2. Holding Kesehatan BUMN Sumber : Mc Kinsey Analysis PBM-IHC 2017
PT  Pertamina  Bina  Medika  Ditunjuk  Sebagai  Holding  RS  BUMN. Sejak  dikeluarkannya surat dari Menteri BUMN No.S-01/S.MBU/1/2016 tanggal 06 Januari 2016, Pertamedika resmi dipercaya untuk menjalankan Program Nasional Kementerian BUMN yaitu Sinergi RS BUMN dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Seluruh RS BUMN di Indonesia terdiri dari lebih dari 70  RS  dan  Klinik  sehingga  dengan  langkah  ini  Pertamedika  memiliki  tantangan  yang  lebih berat ke depan sebagai Holding Operatorship RS BUMN yang diharapkan menjadi Holding RS terbaik di Indonesia dan Asia di akhir tahun 2019.
Gambar 3. Perbandingan Posisi Kesehatan Indonesia di ASEAN dan Global Sumber : Mc Kinsey Analysis PBM-IHC, 2017
Menurut  analisa  Mc  Kinsey  2017  PBM-IHC  2017,  peningkatan  akses  dan  kualitas perawatan  kesehatan  juga  berkontribusi  pada  keseluruhan  perekonomian  Indonesia:  contoh WEF index (lihat tabel 7), hal ini ditunjukan dengan beberapa hal sebagai berikut: (1) Ranking persaingan global turun dari 37 menjadi 41 dalam laporan World Economic Forum 2016/2017
(2)  Diantara  penggerak  utama  persaingan  ekonomi  (pilar  1-4),  Indonesia  masih  menunjukkan ketertinggalan  untuk  diatasi  di  bidang  kesehatan  dan  pendidikan  dasar  (posisi  20  peringkat  di bawah  tahun  lalu)  dan  (3)  Meskipun  kinerja  cukup  baik  dalam  hal  market  size,  lingkungan makroekonomi,  inovasi  dan  pengembangan  finansial;  peningkatan  outcome  kesehatan  juga sangat  penting  demi  pertumbuhan  ekonomi  dan  produktifitas  pekerja.  Pilar  kesehatan  dan pendidikan  dasar  terdiri  atas  kriteria  berikut:  dampak  bisnis  dan  insidensi  malaria,  TB,  HIB; kematian anak, harapan hidup; kualitas pendidikan dasar dan tingkat keikutsertaannya.
Gambar 3. Potensi Holding RS BUMN
Sumber: Mc Kinsey Analysis PBM – IHC, 2017
Ada  dua  tahap  proses  integrasi  holding  RS  BUMN  terdiri  dari  (1)  Transformasi Holding  IHC melalui Restrukturisasi PBM, (2)  Operatorship IHC dan  (3) Pengembangan RS baru  di  2024.  Diharapkan  dengan  adanya  Holding  RS  BUMN  IHC  akan  dapat  menciptakan nilai perusahaan yang signifikan.

## PENUTUP
Kesimpulan. Melalui  Kementrian  BUMN  Sinergi  RS  BUMN  diharapkan  dapat  menjadi korporasi  kesehatan  berbentuk  holding  RS  BUMN  di  Indonesia.  Selanjutnya  melalui  holding RS  BUMN  ini  diharapkan  dapat  menyatukan  seluruh  stakeholder  kesehatan  BUMN  baik  dari RS  BUMN,  Farmasi  BUMN,  layanan  kesehatan  lain  BUMN,  BUMN  Karya,  maupun  Bank BUMN.
Saran. Sinergi RS BUMN diharapkan tidak hanya meningkatkan value perusahaan, akan tetapi juga dapat meningkatkan layanan RS BUMN di seluruh Indonesia melalui :
1. Peningkatan  kualitas  pelayanan  dengan  membagikan  best  practices,  panduan  dan  sumber daya klinis yang jelas
2. Biaya pengiriman yang lebih rendah dengan memanfaatkan proses operasional yang efisien
3. Manfaatkan ukuran dan reputasi IHC untuk memperoleh market share lebih tinggi
4. Layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau dan nyaman melalui jaringan RS yang luas
5. Bangun  kapabilitas  melalui  program  pelatihan  terstruktur,  serta  teknologi  dan  proses  yang terpadu
6. Bentuk  manajemen  kinerja  yang  kuat  melalui  KPI/  KRA  terstruktur,  kaji  alur  proses,  dan tingkatkan ownership & akuntabilitas.

## DAFTAR RUJUKAN
Anwar, S., & Sam, C. (2006). Singaporean style of public sector corporate governance: can the private sector corporations emulate the public sector practices? New Zealand Journal of
Asian  Studies,  8  (1), 41.  Author.  License:  Creative  Commons  Attribution  CC  BY  3.0 IGO.
Basu  S,  Andrews  J,  Kishore  S,  Panjabi  R,  Stuckler  D  (2012)  Comparative  Performance  of Private  and  Public  Healthcare  Systems  in  Low-  and  Middle-  Income  Countries:  A Systematic Review. PLoS Med 9 (6): e1001244. doi:10.1371/journal.pmed.1001244). Basu  S,  Andrews  J,  Kishore  S,  Panjabi  R,  Stuckler  D  (2012)  Comparative  Performance  of Private  and  Public  Healthcare  Systems  in  Low-  and  Middle-Income  Countries:  A Systematic Review. PLoS Med 9(6):e1001244. doi:10.1371/journal.pmed.1001244 Berendes  S,  Heywood P,  Oliver  S,  Garner  P (2011)  Quality  of  private  and  public  ambulatory health  care  in  low  and  middle  income  countries:  systematic  review  of  comparative studies.  PLoS  Med  8:  e1000433.  doi:10.1371/journal.pmed.1000433.  Private  and Public Healthcare Performance PLoS Medicine | www.plosmedicine.org 11 June 2012 | Volume 9 | Issue 6 | e1001244
Chua Beng Huat, State-owned enterprises, state capitalism and social distribution in Singapore, The Pacific Review 2015
Elliott L (2009 October 1) Cut NHS costs to pay off debt, IMF warns Britain. The Guardian. Fuady, Munir (1999). Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis. Bandung : PT. Citra Adtya Bhakti.
Harding A (2009) Oxfam - this is not how to help the poor. Washington
Hyungon  Kima  and  Kee  Hoon  Chung,  Can  state-owned  holding  (SOH)  companies  improve SOE performance in Asia? Evidence from Singapore, Malaysia and China JOURNAL OF ASIAN PUBLIC POLICY, 2018.
Ines Willemyns; Disciplines on  State-Owned Enterprises in  International Economic  Law:  Are We  Moving  in  the  Right  Direction?, Journal  of  International  Economic  Law,  Volume 19, Issue 3, 1 September 2016, Pages 657–680, https://doi.org/10.1093/jiel/jgw054
Jurnal Riset Kementerian BUMN, Jakarta, hlm 5.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2010, Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2010-2014, Jakarta, hlm 79.
Kotani,  H.  (2016).  Thailand  to  set  up  holding  company  for  state-run  enterprises.  Japan:
NIKKEI Asian Review.
Lampiran Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-161/MBU/2012 tentang Perubahan atas Surat  Keputusan  Menteri  BUMN  Nomor  Kep-17/MBU/2010  tentang  Rencana Strategis Kementerian BUMN Periode 2010-2014, hlm 39-40.
Lienert  (2009).  Where  does  the  public  sector  end  and  the  private  sector  begin?  IMF  Working
paper. Retrieved December 22, 2016, from
www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09122.pdf
Markus Helfert Challenges of business processes management in healthcare Experience in the Irish healthcare sector Business Process Management Journal Vol. 15 No. 6, 2009).
Maulia,  E.  (2017).  Indonesia  begins  consolidation  of  state-owned  miners.  Japan:  NIKKEI Asian Review.
Mc  Kinsey  Analysis,  2017;  Kajian  dan  Analisa  Pembentukan  Holding  RS  BUMN  PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation.
McKee, M., & Healy, J. (2000) The role of the hospital in a changing environment. Bulletin of the World Health Organization 78(6). pp. 803-810
Moh  Nurhadi  Cahyono  &  Fadjar  Judisiawan,  2011,  Menilik  Alat  Ukur  Penilaian  Kinerja BUMN,
Moreno  de  Acevedo  Sánchez,  E.  (2016).  State-owned  enterprise  management:  advantages  of centralized models. Washington D.C: Inter-American Development Bank
Murthy, K. R. S., & Nath, N. C. B. (1988). Can a holding company be an effective buffer for government enterprise? Vikalpa, 13(3), 3–16.
Musacchio,  A.,  Pineda,  E.,  &  García,  G.  A.  (2015).  State-owned  enterprise  reform  in  Latin America: Issues and possible solutions. Washington D.C: Inter-American Development Bank.
OECD. Publishing. (2005). Corporate governance of state-owned enterprises: a survey of oecd countries. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development Oxfam  (2009)  Blind  optimism:  challenging  the  myths  about  private  health  care  in  poor countries. Oxford: Oxfam International.
Peter  Daiser,  Tamyko  Ysa,  Daniel  Schmitt,  (2017)  "Corporate  governance  of  state-owned enterprises:  a  systematic  analysis  of  empirical  literature",  International  Journal  of Public Sector Management, Vol. 30 Issue: 5, doi: 10.1108/IJPSM-10-2016-0163.
Price Waterhouse Cooper Global Article, Art Kleiner; Global Editor in Chief, PwC US; 2015, SOEs. What role should they play according to CEOs?; Purba (2003) Tinjauan terhadap Holding Company, Trust, Cartel dan Concern Quibria,  M.  G.  (2002).  Growth  and  poverty:  Lessons  from  the  East  Asian  miracle  revisited, ADBI Research Paper Series
Riant  Nugroho  Dwijowijoto  &  Ricky  Siahaan,  2005,  BUMN  Indonesia:  Isu,  Kebijakan  dan Strategi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 15-16.
Seminar Sehari “Kontroversi Pengelolaan dan Bentuk Kelembagaan Rumah Sakit Pemerintah”,
Jakarta  12  Maret  2005.  Dimuat  dalam  Jurnal  MARSI  2005  **  Pusat  Kajian  Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia
Sindonews,  2017;  https://ekbis.sindonews.com/read/1215199/34/rini-minta-78-rumah-sakit- bumn-masuk-pertamedika-ihc-1497941332
Smith  R,  Feachem  R,  Feachem  NS,  Koehlmoos  TP,  Kinlaw  H  (2009)  The  fallacy  of impartiality:  competing  interest  bias  in  academic  publications.  J  R  Soc  Med  102:  44- 45.
Soklaridis, S. (2014) Improving hospital care: are learning organizations the answer. Journal of Health Organization Management 28(6), pp. 830-838.
Stuckler D, Basu S (2009) The International Monetary Fund’s effects on global health: before and after the 2008 financial crisis. Int J Health Serv 39: 771–781.
Stuckler  D,  Basu  S,  Wang  SW,  McKee  M  (2011)  Does  recession  reduce  global  health  aid? evidence  from  15  high-income  countries,  1975–2007.  Bull  World  Health  Organ  89: 252–257.
The  World  Bank  (2006).Held  by  the  invisible  hand:  The  Challenge  of  SOE  Corporate Governance for Emerging Markets. Washington
Tucker, A. L., & Edmondson, A. C. (2003) Why hospitals don't learn from failures. California Management Review 45(2). pp. 55-72.
Wang,  L.,  &  Judge,  W.  Q.  (2012).  Managerial  ownership  and  the  role  of  privatization  in transition  economies:  The  case  of  China.  Asia  Pacific  Journal  of  Management,  29(2), 479–498.  Birdsall,  N,  &  Nellis,  J.  (2005).  Privatization  reality  check:  distributional effects in developing countries. In Preface vii (pp. 1).
World Bank (2009) World Bank responds to new Oxfam health report. Washington (District of Columbia): World Bank.
World Bank. (2014). Corporate governance of state owned enterprises: A toolkit. Washington, DC: