## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 165-176
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Korelasi penanganan kasus korupsi terhadap aduan masyarakat kepada KPK
Zidni Robby Rodliyya * 1.a , Vid Adrison 2.b 1 Komisi Pemberantasan Korupsi. Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta, 12950, Indonesia
2 Universitas Indonesia. Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, UI Depok, West Java, 16424, Indonesia a zidni.rodliyya@kpk.go.id *, b vadrison@yahoo.com * Corresponding Author
Abstrak: Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien.  Salah  satu  bentuk  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemberantasan  korupsi  adalah  melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum,  termasuk  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aduan masyarakat sangat penting bagi KPK dalam mengungkap kasus Korupsi. Oleh karena itu mengetahui faktor-faktor apa yang berkorelasi dengan intensi masyarat untuk melapor adalah penting. Untuk  menampung  aduan  masyarakat,  KPK  membentuk whistleblower system.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengatahui  korelasi  antara  penanganan  korupsi  yang  dilakukan  KPK  dengan  jumlah  aduan masyarakat  terkait  tindak  pidana  korupsi  kepada  KPK  di  level  Kota  Kabupaten  seluruh  Indonesia. Penanganan kasus diproksikan dengan jumlah kasus yang sedang disidik KPK berbanding jumlah aduan yang diterima oleh KPK. Dengan menggunakan regresi panel system dynamic model GMM , hasil penelitian menemukan  bahwa  rasio  penanganan  kasus lag  1 ,  rata-rata  indeks  demokrasi,  tingkat  pendidikan  dan jumlah aduan lag 1 berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat. Sedangkan variabel rasio korupsi lag 1 yang tidak berkorelasi signifikan terhadap aduan masyarakat. Keywords: Aduan; Penanganan Kasus; Whistleblower triangle .
How to Cite : Rodliyya, Z. R., & Vid Adrison. (2022). Correlation between the handling of corruption cases and public complaints  to the  KPK. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 165-176. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.933

## Pendahuluan
Perang  melawan  korupsi  di  Indonesia  masih  jauh  dari  garis  akhir.  Semakin  hari  semakin banyak  kasus  korupsi  yang  terungkap,  dengan  modus  operandi  yang  semakin  beragam  dan kompleks. Menurut data statistik penindakan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perkara korupsi di tingkat Pememerintah daerah (Pemda) pada periode tahun 2010-2013 adalah sebanyak 63 kasus, meningkat menjadi 92 kasus pada periode 2014-2016, kemudian pada rentang tahun 2017-2019 kasus korupsi di daerah meningkat drastis menjadi 288 kasus. Sejum- lah  kepala  daerah  yang  terseret  dalam  pusaran  korupsi  juga  mengalami  lonjakan,  dari  yang awalnya 16 kepala daerah pada periode tahun 2010-2013, meningkat menjadi 32 kepala daerah pada 2014-2016, dan meningkat signifikan pada periode 2017-2019 menjadi 65 kepala daerah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022). Masih massive -nya perilaku koruptif sebagaimana yang digambarkan menandakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pe- negak hukum semata, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Pemberantasan korupsi di Indonesia amat membutuhkan peran serta dari masyarakat.
Aduan  atau  pelaporan  merupakan  salah  satu  bentuk  nyata  peran  serta  masyarakat  dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam konteks KPK, aduan masyara- kat terkait dugaan korupsi merupakan elemen yang sangat penting. Masyarakat sebagai stake- holder yang secara  langsung merasakan hasil  kebijakan  dan melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan negara, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat memberikan  informasi  yang  lebih  akurat  terhadap  adanya  penyimpangan  yang  dilakukan. Kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh KPK merupakan salah satu bukti ampuhnya aduan masyarakat yang diberikan kepada KPK dalam rangka penanganan kasus korupsi yang terjadi di suatu daerah.
Aduan masyarakat kepada KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai sebuah  tindakan whistleblowing .  Miceli  dan  Near  (1985) mendefinisikannya  sebagai  “anggota organisasi yang mengungkapkan praktek-praktek ilegal, tidak bermoral atau tidak sah di bawah kontrol atasan mereka kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan tindakan". Tiap individu sebagai anggota dari suatu masyarakat yang mengetahui adanya suatu penyimpang- an dapat melaporkan penyimpangan tersebut dengan tujuan agar pihak yang memiliki otoritas dapat menindak pelaku penyimpangan tersebut.
Dalam  upaya  meng encourage masyarakat  untuk  melakukan  aduan  dugaan  tindak  pidana korupsi, KPK membuat sebuah sistem yang bernama KWS alias KPK Whistleblower System . Sistem ini dibuat untuk memudahkan orang melakukan aduan dugaan korupsi, dengan aman dan cepat. Kerahasiaan dan keamanan pelapor dijamin oleh KPK, sehingga pelapor tidak perlu takut identi- tasnya terbongkar kepada pihak yang dilaporkan. Kemudahan pelaporan melalui KWS diharap- kan mampu meningkatkan jumlah aduan masyarakat mengenai indikasi tindak pidana korupsi.
Beberapa  penelitian  terkait  faktor  yang  mendorong  niat whistleblowing telah  dilakukan. Temuan Taylor dan Curtis (2013) dalam penelitiannya, yaitu komitmen organisasi berkorelasi positif dengan niat pelaporan. Komitmen organisasi dimaknai sebagai kesungguhan suatu organi- sasi dalam menangani laporan kecurangan yang dilaporkan oleh whistleblower . Semakin tinggi komitmen organisasi, semakin tinggi pula niat seseorang melakukan pelaporan, begitupun seba- liknya. Pelapor memandang keseriusan organisasi dalam menindak penyimpangan yang terjadi sebagai pendorong untuk melakukan pelaporan lainnya.
Karakteristik  pelanggaran  ( seriousness  of  wrongdoing )  ditemukan  juga  memiliki  hubungan yang signifikan dengan perilaku pelaporan dan menentukan apakah sebuah penyimpangan akan dilaporkan  atau  tidak. Semakin  serius  pelanggaran,  semakin  tinggi  pula  intensi  pelapor  untuk melakukan whistleblowing . Demikian juga sebaliknya (Hersh, 2002; Near & Miceli, 1995; Somers & Casal, 2011).
Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan, ada juga faktor pendidikan yang ditemukan oleh Vadera et al. (2009) berpengaruh terhadap perilaku pelaporan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin cenderung melakukan pelaporan atas penyimpangan yang diketahuinya.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  disebutkan,  maka  rumusan  masalah  yang  akan  dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana korelasi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK  dengan  jumlah  aduan  masyarakat  terkait  tindak  pidana  korupsi  yang  diterima  KPK  di Kota/Kabupaten seluruh Indonesia?

## Aduan Masyarakat
Aduan masyarakat termasuk dalam prinsip pelayanan publik. Pengaduan masyarakat terjadi tatkala masyarakat sebagai pengguna layanan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Stan- dar pelayanan publik yang telah ditetapkan tidak menjamin pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengelola pengaduan secara baik dan efektif dalam  usaha  untuk  membuka  akses  sebesar-besarnya  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna layanan  agar  dapat  berpartisipasi  dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  (Ombudsman Republik Indonesia, 2020).
Pemerintah  telah  menerbitkan  aturan  terkait  tata  cara  pengaduan  terhadap  dugaan  tindak pidana  korupsi,  yaitu  dengan  hadirnya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (2000). Regulasi tersebut juga mengatur tentang pemberian penghargaan (insentif) kepada masyarakat yang turut serta dalam pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Pada  tahun  2018  terbit  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2018) yang merevisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000.  Melalui  regulasi  tersebut,  diharapkan  peran  serta  masyarakat  dalam  pencegahan  dan pemberantasan korupsi akan semakin meningkat.
Dalam konteks KPK, aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi merupakan ele- men yang sangat penting. Dalam mengungkap suatu kasus korupsi, KPK membutuhkan informasi
dari  masyarakat  sebagai stakeholder yang  secara  langsung  melakukan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan Negara, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semakin baik kualitas informasi yang diterima KPK dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, semakin besar peluang dugaan korupsi tersebut terungkap. Sebagian besar kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK berasal dari aduan masyarakat, terutama pada kasus operasi tangkap tangan (OTT).

## Whistleblower Triangle
Istilah whistleblower atau whistleblowing didefinisikan pertama kali oleh seorang advokat dari Amerika Serikat, Ralph Nader. Nader mendefinisikan whistleblowing sebagai “an act of a man or woman who, believing that the public interest overrides the interest of the organization he serves, blows the whistle that the organization is [engaged] in corrupt, illegal, fraudulent or harmful acti- vity” (Devitt, 2015). Secara terminologis, whistleblowing diartikan sebagai bentuk pengungkapan atau pelaporan atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh pejabat publik atau anggota organi- sasi. Whistleblowing dianggap sebagai tindakan ‘memberitahukan kebenaran’ atau whistleblower dipandang  sebagai  seseorang  yang  ‘berbicara  kebenaran  kepada  penguasa’.  Seorang whistle- blower sering  digambarkan  sebagai  orang  yang  melaporkan  korupsi.  Akan  tetapi  sejatinya whistleblower tidak terbatas hanya pada tindakan korup, akan tetapi juga mengungkap berbagai bentuk pelanggaran termasuk pemborosan sumber daya publik, kelalaian besar, risiko terhadap kesehatan  dan  keselamatan  publik,  kerusakan  lingkungan  atau  menutupi  semua  ini  (Devitt, 2015).
Dalam konteks tindak korupsi, whistleblowing merupakan cara paling efektif untuk menghenti- kan korupsi. Banyak kasus korupsi dan penipuan telah terungkap oleh pekerja yang melaporkan kecurangan  kepada  majikan,  regulator,  atau  pers.  Hal  ini  karena  pekerja  berada  di  dalam lingkungan organisasi itu sendiri, sehingga bisa melihat dengan jelas kecurangan yang terjadi, lalu mempelajarinya  dan  melaporkannya.  Diyakini  bahwa  lebih  banyak  kasus  penipuan  di  tempat kerja  yang  terungkap  oleh  mekanisme  pelaporan  ( whistleblower )  daripada  dengan  cara  lain (National Whistleblower Center, 2019).
Gambar 1. Konsep Whistleblower Triangle
Cressey  (1973)  mengusulkan  model  yang  mampu  menjelaskan  praktik  kecurangan  dalam organisasi  yang  dikenal  sebagai The  Fraud  Triangle .  Komponen The  Fraud  Triangle kemudian diadaptasi  menjadi The  Whistleblower  Triangle ,  untuk  memahami  mengapa  orang  melakukan pelaporan atau pengaduan (Smaili & Arroyo, 2019). Seperti yang digambarkan diatas, keinginan seseorang untuk melaporkan kecurangan ( whistleblowing intention ) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu ada tekanan ( pressure/incentive ), adanya kesempatan ( opportunity ), dan bentuk rasional- isasi ( rationalization ).
Tekanan merupakan sejumlah perasaan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Latan et al. (2019) mendefinisikan tekanan sebagai perasaan terancam di masa yang akan datang, yang dapat mengganggu motivasi pelapor untuk melakukan pengaduan atas tindakan kecurangan. Tekanan psikologis dalam bentuk hilangnya reputasi dan potensi ketidakadilan yang mungkin dialami, da- pat mendorong pelapor memilih diam dan menahan diri untuk tidak memberitahukan kebenaran. Tekanan lain yang diidentifikasi adalah: (1) resiko dipecat; (2) resiko perlakuan tidak adil; (3)
ketakutan akan pembalasan di masa yang akan datang; (4) resiko kehilangan reputasi (Latan et al., 2021). Disisi lain Komitmen organisasi dalam merespon laporan dapat menjadi insentif bagi seseorang  untuk  mau  melaporkan  pelanggaran.  Organisasi  yang  responsif  terhadap  laporan pelanggaran  menciptakan  optimisme  bagi  pelapor  bahwasanya  laporan  pelanggaran  akan ditindaklanjuti dengan baik (Taylor & Curtis, 2013).
Kesempatan  ( opportunity )  adalah resource yang  tersedia  bagi  pelapor  untuk  melakukan whistleblowing . Resource internal  berupa  adanya  prosedur,  kode  etik, corporate  governance mechanism . di dalam suatu organisasi atau perusahan. sedangkan dari external  berupa perlin- dungan hukum, kompensasi dan ada tidaknya pembalasan.
Rasionalisasi ( rationalization ) adalah proses pembenaran dalam diri pelapor ketika memilih melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan menurut standar moralnya ketika mengha- dapi masalah etika (Brown et al., 2016; Dellaportas, 2013; Lokanan, 2015; Murphy & Dacin, 2011). Rasionalisasi juga didefinisikan sebagai proses pembenaran kognitif di balik keputusan pelapor untuk melaporkan atau mengadukan tindak kecurangan (Smaili & Arroyo, 2019; Tsang, 2002).

## Faktor Individual, Situasional dan Organizational
Kerangka berpikir dari the wheel of whistleblowing menunjukkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengaduan atau pelaporan dan pelapor itu sendiri, yaitu faktor individual, situasi, dan organisasi (lingkungan). Pertama , faktor individual. Pada tingkat individu cakupan faktor  yang  mempengaruhi  pelaporan  sangat  luas  dan  temuannya  seringkali  tidak  konsisten (Vadera et al., 2009). Studi Mesmer-Magnus & Viswesvaran (2005) menunjukkan bahwa peran karakteristik  demografis  dalam  memprediksi  pelaporan  tidak  berpengaruh  secara  langsung. Studi Dalton dan Radtke (2013) menemukan bahwa wanita memiliki niat pelaporan yang lebih kuat daripada pria. Kaplan et al. (2009) menemukan bahwa gender secara signifikan mempenga- ruhi  niat  untuk  melaporkan  melalui  saluran  anonim  tetapi  tidak  untuk  saluran  non-anonim. Temuan yang lebih konsisten adalah bahwa perilaku pelaporan dipengaruhi oleh pendidikan dan gaji (Near & Miceli, 1995; Vadera et al., 2009). Bjørkelo et al. (2010) menemukan bahwa individu yang menunjukkan tingkat keramahan yang rendah dan tingkat ekstroversi dan dominasi yang tinggi lebih mungkin untuk melakukan pelaporan. Alford (2001) menganggap narsisme sebagai dorongan yang kuat dari niatan untuk pelaporan. Terakhir, empati juga mempengaruhi kemung- kinan untuk melakukan pelaporan (Singer et al., 1998).
Faktor  situasional  mencerminkan  konteks  dan  karakteristik  dari  tindakan  kesalahan  yang diamati oleh para pengamat (Cassematis & Wortley, 2013). Dibandingkan dengan faktor individu, faktor  situasional  memiliki  kekuatan  dan  konsistensi  yang  lebih  menjelaskan  pengaduan  atau pelaporan kecurangan (Cassematis & Wortley, 2013; Vadera et al., 2009). Kita dapat mengelom- pokkan faktor situasional menjadi dua kategori, yaitu karakteristik organisasi dan karakteristik pelanggaran (Near & Miceli, 1995). Pelaporan tindak kecurangan atau korupsi lebih sering terjadi di perusahaan yang lebih besar dan adanya serikat pekerja (Barnett, 1992). Selain itu, lingkungan etika yang kuat dalam organisasi akan meningkatkan niat pelaporan  (Dalton & Radtke, 2013). Karakteristik  pelanggaran  secara  umum  memiliki  hubungan  yang  signifikan  dengan  perilaku pelaporan  (Near  &  Miceli,  1995).  Keputusan  untuk  melaporkan  bergantung  pada  tingkat keseriusan masalah (Hersh, 2002; Somers & Casal, 2011).
Faktor organisasi yaitu lingkungan hukum pada suatu masyarakat, negara dan bangsa. faktor ini  cakupannya  lebih  luas  dibandingkan  faktor  situasional.  lingkungan  hukum  dapat  dipahami sebagai  perangkat  hukum  yang  dapat  melindungi whistleblower ketika  melakukan  pelaporan terhadap  suatu  perbuatan  yang  menyimpang.  Tujuan  yang  paling  jelas  dari  perangkat  hukum adalah untuk melindungi pelapor dari pembalasan oleh pihak yang dilaporkan atau orang lain (Vandekerckhove,  2016).  Diterapkannya  undang-undang  yang  melindungi  pelapor  memiliki pengaruh besar pada bagaimana pelapor akan ditangani dan dilindungi (Miceli et al., 2009).
Internal dan Eksternal whistleblowing
Terdapat  dua  jenis  tindakan whistleblowing ,  yaitu  internal  dan  eksternal whistleblowing (Dworkin  &  Baucus,  1998).  Perbedaan  keduanya  terletak  pada  siapa  yang  menjadi  tujuan pelaporan. Pada internal whistleblowing , pelaporan ditujukan kepada pihak atau seseorang yang
berada dalam satu organisasi atau perusahaan yang sama dengan pelapor, misalkan atasan atau divisi  pengendalian  internal,  yang  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  tindakan  terhadap pelanggaran yang terjadi. Tindakan ini biasanya dilakukan karena pelanggaran yang terjadi diang- gap  hanya  merugikan  perusahaan  atau  organisasi  saja,  sehingga  pelapor  merasa  cukup  untuk melaporkan  kepada  pihak  internalnya.  Sedangkan  pada  ekternal whistleblowing ,  pelaporan ditujukan  kepada  pihak  yang  berada  diluar  organisasi  atau  perusaan  pelapor  dan  juga  pelaku pelanggaran, misalnya aparat penegak hukum atau bahkan media massa. Tindakan ini dilakukan karena  pelanggaran  yang  dilakukan  merugikan  perusahaan  maupun  masyarakat  secara  luas. Selain itu, pelapor menganggap tidak cukup hanya melapor kepada pihak internal, tetapi harus melibatkan pihak luar yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap pelang- garan yang terjadi. Pada penelitian ini, konsep whistleblowing yang digunakan lebih tepat adalah eksternal whistleblowing . KPK dianggap sebagai lembaga yang berada diluar struktur organisasi dari  pelapor  dan  diharapkan  mampu  melakukan suatu  tindakan  untuk  memberikan  hukuman kepada pelaku pelanggaran.

## Metode
Penelitian ini menggunakan data yang berasal  dari beberapa sumber,  antara lain dari KPK, Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Data  dari  KPK  yaitu  data jumlah  aduan  masyarakat  kepada  KPK  terkait  tindak  pidana  korupsi  dan  jumlah  penanganan kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan oleh KPK. Data dari BPS adalah data Indeks Demo- krasi Indonesia dan Harapan Lama Sekolah. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah data  penyimpangan  PBJ  yang  berasal  dari  laporan  tahunan  IHPS  (Ikhtisar  hasil  pemeriksaan sementara) BPK.
Ruang lingkup data adalah 486 Kota/Kabupaten dari 32 Provinsi di Seluruh Indonesia, pada periode tahun 2014-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah 484 Kota/Kabupaten yang berada di 32 Provinsi di Seluruh Indonesia kecuali kabupaten/kota dari Provinsi Kalimantan Utara dan DKI  Jakarta.  Kabupaten  Banggai  Laut,  Bulungan,  Buton  Selatan,  Buton  Tengah,  Mahakam  Ulu, Malaka, Malinau, Mamuju Tengah, Manokwari Selatan, Morowali Utara, Muna Barat, Musi Rawas Utara, Nunukan, Pangandaran, Pegunungan Arfak, Penukal Abab Lematang, Pesisir Barat. Pulau Taliabu, Sumba Barat Daya, Tana Tidung, Tulang Bawang Barat, Kota Tarakan tidak disertakan karena keterbatasan data. Sedangkan Kota/Kabupaten dari Provinsi DKI Jakarta tidak disertakan karena datanya tidak dapat dibedakan antara aduan kepada pemerintah Provinsi atau pemerintah Pusat dan Lembaga-lembaga negara.
Variabel  terikat  pada  penelitian  ini  adalah  variabel  aduan,  yaitu  jumlah  aduan  masyarakat kepada KPK terkait tindak pidana korupsi. Jumlah aduan masyarakat diasumsikan sebagai proxy dari  niatan  pelaporan  ( whistleblower  intention )  masyarakat  suatu  daerah  untuk  melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerahnya masing-masing. Semakin tinggi niatan masyara- kat  suatu  daerah  untuk melakukan  pelaporan,  diasumsikan semakin  tinggi  pula  jumlah  aduan masyarakat  yang  diterima  oleh  KPK.  Variable  ini  merupakan  variabel  diskrit  yang  bernilai bilangan bulat non negatif (0, 1 aduan, 2 aduan, dan seterusnya).
Berdasarkan tujuan penelitian, variabel penjelas utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio penanganan kasus. Variabel ini merupakan proxy dari Komitmen Organisasi yang merupakan salah satu unsur dari whistleblower triangle ( pressure/incentive ). variabel ini merupa- kan pembagian antara jumlah kasus yang masuk tahap penyidikan oleh KPK dibanding dengan jumlah aduan masyarakat kepada KPK terkait tindak pidana korupsi di suatu Kota/ Kabupaten pada periode tertentu. Berikut rumusan perhitungan rasionya:

## Rasio penanganan kasus = Jumlah kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan KPK jumlah aduan masyarakat
Penggunaan  rasio  pada  variable  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  tolak  ukur  yang  jelas mengenai keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi di suatu daerah. Skor variable ini ada- lah bilangan desimal non negatif. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi tingkat penanganan kasus  yang  dilakukan  oleh  KPK  berbanding  aduan  masyarakat  yang  diterima,  dan  sebaliknya. Karena tujuan penelitian dimana diperlukan analisis terkait korelasi penanganan kasus tahun lalu
dengan aduan yang diterima pada tahun berjalan, maka variabel rasio penanganan kasus adalah rasio penanganan kasus tahun sebelumnya ( lag 1).
Variabel  penjelas  kedua  adalah  pendidikan,  yang  merupakan proxy dari  faktor  individual. Nilainya  adalah  harapan  lama  sekolah  di  suatu  daerah.  Harapan  lama  sekolah  dianggap  lebih mampu memproyeksikan tingkat pendidikan suatu daerah dibandingkan dengan angka partisi- pasi sekolah yang digunakan sebelumnya. Sejatinya, pada level analisis agregasi, variabel pendi- dikan tidak relevan karena variable ini bersifat individual. Namun karena pada penelitian Near & Miceli (1995) dan Vadera et al. (2009), dimana tingkat pendidikan memberikan pengaruh signifi- kan terhadap niatan pelaporan ( whistleblower intention ) pada level individu, maka kami tetap menggunakan variable ini sebagai kontrol.
Variabel penjelas ketiga adalah avgdemokrasi. Variabel ini merupakan proxy dari Faktor Situa- sional,  yaitu  karakteristik  organisasi,  yang  dapat  mempengaruhi  niatan  pelaporan  ( whistle- blowing intention) . Data yang digunakan adalah skor dalam aspek kebebasan sipil pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh BPS. Indikator tersebut digunakan sebagai penilaian terhadap seberapa tinggi toleransi yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyampai- an pendapat atau opini yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Data tersebut kemudian dibuat rata-rata pada tiap provinsinya dari tahun 2014-2017. Hal tersebut dilakukan karena indeks demokrasi cenderung tidak berubah dalam waktu cepat, sehingga jika tetap dilaku- kan estimasi antar tahun, cenderung hasilnya tidak signifikan. Pengukuran variabel ini berada pada  level  provinsi,  rentang  skor  nya  dari  0-100,  semakin  tinggi  skor  menandakan  Provinsi tersebut semakin menjamin kebebasan berpendapat.
Variabel penjelas keempat adalah  Rasio  korupsi. Variabel ini merupakan proxy dari Faktor Situasional, yaitu Karakteristik pelanggaran. Variabel ini berusaha memberikan gambaran actual corruption yang terjadi dan menggambarkan tingkat keparahan korupsi di suatu daerah. Variabel ini  dibuat lag karena  diasumsikan  aduan  dilakukan  seseorang  dilakukan  setelah  terjadinya korupsi. Oleh karena itu, nilai rasio korupsi yang digunakan adalah rasio tahun sebelumnya ( lag 1). Nilai variabel ini merupakan pembagian antara nilai penyimpangan pengadaan barang jasa hasil audit BPK dengan Belanja Modal dan Barang di suatu Kota/Kabupaten. Berikut rumusan perhitungan rasionya:
Rasio korupsi = Nilai penyimpangan pengadaan barang jasa hasil audit BPK suatu daerah Nilai belanja modal dan barang jasa suatu daerah
Tabel 1. Penjelasan Variabel dan Sumber Data No. Variabel Definisi Status Satuan Sumber 1. Aduan Jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di suatu Kota/Kabupaten yang diterima oleh KPK Terikat Aduan KPK 2. Rasio Penanganan Kasus lag 1 Jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK dan masuk tahap penyidikan berbanding dengan jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di suatu Kota/Kabupaten pada tahun t-1 Penjelas utama 0,1,2…. KPK 3. AvgDemokrasi Rata-rata Skor Aspek Kebebasan Sipil (pada IDI) di suatu Kota/Kabupaten tahun 2014- 2017 Penjelas 0-100 BPS 4. Pendidikan Tingkat Pendidikan suatu daerah yang diukur dari Skor Harapan Lama Sekolah di suatu Kota/Kabupaten Penjelas Tahun BPS 5. L. Rasio Korupsi Nilai penyimpangan pengadaan barang dan jasa hasil audit BPK dibanding dengan nilai belanja modal dan barang jasa di suatu Kota/Kabupaten pada tahun t-1 Penjelas 0-1 BPK 6. L. Aduan Jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di suatu Kota/Kabupaten yang diterima oleh KPK pada tahun t-1 Penjelas Aduan KPK
Untuk mengetahui korelasi antara penanganan kasus korupsi dengan jumlah aduan masyara- kat kepada KPK, dibuatlah sebuah model empiris yang akan diestimasi. Jumlah aduan masyarakat terkait  tindak  pidana  korupsi  pada  suatu  daerah i pada  tahun t merupakan  fungsi  dari  rasio penanganan kasus oleh KPK lag 1 , rata-rata indeks demokrasi, tingkat pendidikan, rasio korupsi lag 1 dan jumlah aduan masyarakat lag 1 . Persamaan model regresi panel yang digunakan adalah sebagai berikut:
Aduan it = β 0 + β 1 Rasio Penangan kasus it-1 + β 2 Pendidikan it + β 3 AvgDemokrasi it + β 4 Rasiokorupsi it- 1 + β 5 Aduan it-1 + ε it
Gambar 1. Kerangka penelitian
Tabel 2. Perbanding model regresi panel Variables (1) PLS (2) Fixed Effect (3) Arellano Bond (4) Model GMM Rasio_penanganan_kasus_lag1 4.056 (2.520) 3217 (2.102) 5.045** (2.414) 5.361* (2.736) Pendidikan 0.207* (0.124) 0.337 (1.050) 1.148 (1.133) 16.29*** (1.033) avgDemograsi 0.021* (0.0124) -0.0681 (0.214) 1.575*** (0.208) L.Rasiokorupsi -0.0171 (0.043) -0.0141 (0.0357) -0.0156 (0.0449) -0.00748 (0.0509) d2015 -3.413 (0.426) -1.022** (0.436) -1.483*** (0.562) 4.373*** (0.568) d2016 -1.254*** (0.435) -1.431*** (0.431) 3.667*** (0.420) d2017 1.185 (0.447) -0.288 (0.337) 2.008*** (0.363) L.Aduan 0.753*** (0.0089) -0.055** (0.0195) 0.0443* (0 Constant -31.14*** (3.928) 6.323 (13.39) 0 (0) -308.3*** (14.39) Observations 1,447 1,447 1,452 1,936 R-squared 0.062 0.033 Number of Kode 484 484 484 Standard error in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Pada  penelitian  ini  metode  analisis  yang  digunakan  Regresi  Data  Panel  Dinamis.  Metode regresi data panel dinamis adalah suatu penerapkan metode terhadap kedinamisan pada suatu data sekarang dan mempunyai hubungan pada data sebelumnya. Pada model empiris metode ini, terdapat  lag  dari  variabel  dependen  (terikat)  yang  dijadikan  variabel  independennya.  Regresi
data panel dinamis adalah suatu nilai dari variabel yang di pengaruhi oleh nilai variabel lain pada waktu sekarang dan juga memiliki hubungan dengan waktu lampau (Arellano & Bond, 1991).
Untuk  memilih  model  regresi  panel  yang  dapat  dipergunakan,  perlu  dilakukan  pengujian apakah variabel terikat mempunyai korelasi antar waktu. Jika variabel terikat tidak mempunyai korelasi antar waktu, maka model regresi PLS ataupun Fixed effect dapat digunakan. Namun jika variabel terikat mempunyai korelasi antar waktu, maka model PLS dan Fixed effect tidak dapat digunakan  karena  terjadi  pelanggaran strict  exogeneity  assumption .  Sebagai  alternatif  dapat menggunakan metode regresi data panel dinamis. Regresi data panel dinamis adalah suatu nilai dari variabel yang di pengaruhi oleh nilai variabel lain pada waktu sekarang dan juga memiliki hubungan dengan waktu lampau (Arellano & Bond, 1991).
Tabel 2 menunjukkan perbandingan 4 buah model regresi. Model 1 dan 2 menggunakan meto- de regresi panel biasa, sedangkan model 3 dan 4 merupakan model regresi data panel dinamis. Variabel  L.aduan  yang  merupakan  variabel lag dari  variabel  terikat.  Hasil  estimasi menunjukkan bahwa, variabel L.aduan berkorelasi signifikan dengan variabel terikatnya yaitu  variabel  aduan  pada  model  1  dan  2. Oleh karena itu,  telah terjadi pelanggaran strict exogeneity assupmtion , sehingga model PLS dan fixed effect (model 1 dan 2) tidak dapat digunakan karena akan terjadi bias pada hasil estimasinya dan model yang dapat digunakan adalah model 3 dan  4.  Setelah  mengeliminasi  model  1  dan  2,  perlu  dilakukan  pemilihan  model  yang  akan digunakan pada penelitian ini antara model 3 dan 4. Penulis lebih memilih untuk menggunakan model 4 ( model GMM ) dengan alasan modelnya lebih simple dan jumlah observasinya lebih besar dibandingkan model 3.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Berdasarkan hasil analisis regresi panel data dinamis model GMM pada Gambar 2, diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama , Rasio penanganan kasus lag 1 berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan pada level error 10%. Ini berarti bahwa semakin tinggi rasio penanganan kasus, maka semakin banyak jumlah aduan masyarakat yang diterima KPK ditahun setelahnya; Kedua ,  Tingkat  pendidikan  berkorelasi  positif  dan  signfikan  terhadap  jumlah  aduan.  Hal  ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah maka semakin banyak jumlah  aduan  masyarakat  terkait  dugaan  tindak  pidana  korupsi  di  daerahnya; Ketiga ,  Avg demokrasi berkorelasi positif dan signfikan terhadap jumlah aduan. Hal ini berarti daerah dengan rata-rata indeks demokrasi yang tinggi, cenderung jumlah aduannya juga tinggi; Keempat , Rasio Korupsi lag 1 tidak berkorelasi signfikan terhadap jumlah aduan. Hal ini berarti bahwa tingginya rasio kourpsi di suatu daerah tidak menyebabkan jumlah aduan masyarakat menjadi tinggi, dan sebaliknya; Kelima , Aduan L1 ( lag 1 ) berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan sekarang. Ini berarti bahwa, Jika jumlah aduan pada tahun lalu tinggi, maka jumlah aduan pada tahun sekarang juga cenderung tinggi, dan sebaliknya; dan Keenam , Persamaan regresi adalah sebagai berikut:
Y = -308,311 + 5,361 X1 + 16,291 X2 + 1,574 X3 – 0,007 X4 + 0,209 X5
Dengan:
Y = Aduan X1 = Rasio penanganan kasus lag 1 X2 = Pendidikan X3 = Rata-rata Demokrasi X4 = Rasio Korupsi lag 1 X5 = Aduan lag 1

## Pembahasan
Berdasarkan hasil regresi panel data dinamis model GMM di atas, Rasio penanganan kasus lag 1 berkorelasi  positif  dan  signifikan  dengan  jumlah  aduan  masyarakat  terkait  tindak  pidana
korupsi.  Hal  ini  berarti  penanganan  perkara  korupsi  yang  telah  dilakukan,  berkorelasi  positif dengan intensi orang untuk melakukan pelaporan tindak pidana korupsi. Dapat dikatakan juga, penanganan  kasus  yang  dilakukan  selama  ini  mampu  memberikan  keyakinan  kepada  pelapor bahwa  laporan  yang  akan  diadukan  akan  ditindak  lanjuti  dan  ditangani  secara  baik,  sehingga masyarakat  mau  melaporkan  dugaan  korupsi  di  daerahnya  masing-masing.  Ini  sesuai  dengan temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Taylor dan Curtis (2013) dimana kesungguh- an suatu organisasi dalam menangani laporan penyimpangan berpengaruh positif dengan niatan pelaporan.
Dari sisi keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, korelasi positif antara rasio penanganan  kasus  dengan  jumlah  aduan  merupakan  sesuatu  yang  baik.  Peningkatan  kinerja penanganan kasus akan meningkatkan pula keterlibatan masyarakat dengan cara mengadukan penyimpangan, sebaliknya penurunan penanganan kasus akan menurunkan pula aduan masya- rakat kepada KPK. Namun disisi lain, peningkatan penanganan kasus korupsi mengindikasikan bahwa tingkat korupsi yang ada di suatu daerah masih tinggi. Hal ini perlu dijadikan perhatian bersama bahwa korupsi tetap masih banyak terjadi meskipun penanganan kasus-kasus korupsi juga semakin gencar dilakukan.
Temuan berikutnya dalam penelitian ini adalah rata-rata Indeks Demokrasi berkorelasi positif dan  signifikan  terhadap jumlah  aduan masyarakat.  Semakin  tinggi  indeks  demokrasi, semakin tinggi  pula  jumlah  aduan  masyarakatnya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa,  situasi  masyarakat yang  demokratis  dan  kondusif  serta  menjamin  kebebasan  berpendapat  warganya  membuat masyarakat cenderung untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan negara oleh pemerintah dengan cara melaporkan jika terjadi dugaan penyimpangan atau korupsi. Didalam masyarakat  yang  demokratis,  ancaman  ataupun  gangguan  untuk  melakukan  pelaporan  atas penyimpangan  yang  terjadi  seharusnya  dapat  dimimalisir.  Dengan  minimnya  ancaman  dan gangguan,  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  mengawasi  jalannya  pemerintahan  semakin tinggi.
Temuan selanjutnya adalah tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah berkorelasi  positif dan signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat. Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah maka semakin banyak pula aduan masyarakat di daerah tersebut.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  membuat  masyarakat  semakin  cerdas  dan  kritis terhadap pemerintah, sehingga tingkat pengawasan masyarakat terhadap penyimpangan yang dilakukan pemerintah juga lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh  Near  and  Miceli  (1995)  and  Vadera  et  al.  (2009),  dimana  pendidikan  berpegaruh  positif terhadap niatan pelaporan.
Temuan selanjutnya pada penelitian ini adalah variabel Rasio Korupsi tahun lalu tidak ber- korelasi signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat sekarang. Tingginya penyimpangan pada pengadaan barang jasa yang ditemukan melalui audit BPK pada tahun lalu tidak menyebabkan tingginya  jumlah  aduan  masyarakat  pada  tahun  ini.  Tidak  signifikannya  penyimpangan  PBJ terhadap jumlah aduan masyarakat bisa saja terjadi karena hasil audit yang BPK kurang diketahui oleh publik, sehingga kurang mampu mendorong masyarakat untuk melaporkan penyimpangan tersebut. Selain itu sifat dari korupsi adalah tersembunyi, sehingga besar kecilnya korupsi yang terjadi tidak dapat diketahui oleh masyarakat. Korupsi baru diketahui oleh masyarakat apabila tindakan  korupsi  tersebut  telah  berhasil  diungkap  oleh  penegak  hukum.  Oleh  karena  sifatnya yang  tersembunyi  tersebut, actual  corruption yang  terjadi  di  suatu  daerah  tidak  berkorelasi dengan jumlah aduan masyarakat. Ada kemungkinan juga masyarakat sebenarnya merasakan ada kejanggalan atau indikasi penyimpangan pada suatu projek, namun karena tidak yakin apakah kejanggalan tersebut merupakan sesuatu yang menyimpang, masyarakat tidak jadi melaporkan kejanggalan tersebut.
Temuan terakhir adalah adanya korelasi yang positif dan signifikan antara jumlah aduan seka- rang dengan jumlah aduan tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa terjadi persistensi jumlah aduan  masyarakat dari tahun ke tahun. Jika tahun lalu banyak laporan tindak pidana korupsi, maka  pada  tahun  berikutnya  masyarakat  juga  cenderung  banyak  melaporkan  dugaan  tindak pidana korupsi. Sebaliknya, jika tahun lalu jumlah aduan sedikit, pada tahun berikutnya jumlah aduan cenderung sedikit juga.

## Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Rasio penanganan kasus di tahun lalu berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah adu- an masyarakat di tahun sekarang. Hal ini berarti bahwa penanganan kasus yang dilakukan KPK pada tahun lalu berkorelasi positif dan signifikan dengan jumlah aduan yang diterima KPK tahun ini;  (2)  Tingkat  pendidikan,  Indeks  Demokrasi  dan  Jumlah  Aduan  tahun  lalu  juga  berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat; dan (3) Rasio korupsi tidak berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat.

## Rekomendasi
Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah KPK perlu meningkatkan  kinerja  penanganan  kasusnya,  agar  masyarakat  semakin  banyak  terlibat  dalam usaha pemberantasan korupsi dengan cara melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK.

## Referensi
Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies , 58 (2), 277 – 297. https://doi.org/10.2307/2297968
Barnett, T. (1992). Overview of state whistleblower protection statutes. Labor Law Journal ,
43 (7), 440.
Bjørkelo, B., Einarsen, S., & Matthiesen, S. B. (2010). Predicting proactive behaviour at work: Exploring the role of personality as an antecedent of whistleblowing behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology , 83 (2), 371 – 394. https://doi.org/https://doi.org/10.1348/096317910X486385
Brown, J. O., Hays, J., & Stuebs, M. T. (2016). Modeling accountant whistleblowing intentions: Applying the theory of planned behavior and the fraud triangle. Accounting and the Public Interest , 16 (1), 28 – 56. https://doi.org/10.2308/apin-51675
Cassematis, P. G., & Wortley, R. (2013). Prediction of whistleblowing or non-reporting observation: the role of personal and situational factors. Journal of Business Ethics , 117 (3), 615 – 634. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1548-3
Cressey, D. R. (1973). Other people’s money; a study of the social psychology of embezzlement . Patterson Smith Publishing Corporation.
Dalton, D., & Radtke, R. R. (2013). The joint effects of machiavellianism and ethical environment on whistle-blowing. Journal of Business Ethics , 117 (1), 153 – 172.
https://doi.org/10.1007/s10551-012-1517-x
Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle. Accounting Forum , 37 (1), 29 – 39. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003
Devitt, J. K. (2015). Speaking up safely civil society guide to whistleblowing: Middle East And North Africa Region . Transparency International.
Dworkin, T. M., & Baucus, M. S. (1998). Internal vs. External whistleblowers: A comparison of whistleblowering processes. Journal of Business Ethics , 17 (12), 1281 – 1298. https://doi.org/10.1023/A:1005916210589
Hersh, M. A. (2002). Whistleblowers — heroes or traitors?: Individual and collective responsibility for ethical behaviour. Annual Reviews in Control , 26 (2), 243 – 262. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1367-5788(02)00025-1
Kaplan, S., Pany, K., Samuels, J., & Zhang, J. (2009). An examination of the association between
gender and reporting intentions for fraudulent financial reporting. Journal of Business Ethics , 87 (1), 15 – 30. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9866-1
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Statistik TPK berdasarkan profesi/jabatan . Kpk.Go.Id. https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan
Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., & Lopes de Sousa Jabbour, A. B. (2019 ). ‘Whistleblowing triangle’: Framework and empirical evidence. Journal of Business Ethics , 160 (1), 189 – 204. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3862-x
Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., & Lopes de Sousa Jabbour, A. B. (2021). To blow or not to blow the whistle: The role of rationalization in the perceived seriousness of threats and wrongdoing. Journal of Business Ethics , 169 (3), 517 – 535.
https://doi.org/10.1007/s10551-019-04287-5
Lokanan, M. E. (2015). Challenges to the fraud triangle: Questions on its usefulness. Accounting Forum , 39 (3), 201 – 224. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.05.002 Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of Business Ethics , 62 (3), 277 – 297. https://doi.org/10.1007/s10551-005-0849-1
Miceli, M. P., & Near, J. P. (1985). Characteristics of organizational climate and perceived wrongdoing associated with whistle-blowing decisions. Personnel Psychology , 38 (3), 525 – 544. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1985.tb00558.x
Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2009). A word to the wise: How managers and policy- makers can encourage employees to report wrongdoing. Journal of Business Ethics , 86 (3),
379 – 396. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9853-6
Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological pathways to fraud: Understanding and preventing fraud in organizations. Journal of Business Ethics , 101 (4), 601 – 618. https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0
National Whistleblower Center. (2019). Whistleblower laws around the world .
Whsitleblowers.Org. https://www.whistleblowers.org/whistleblower-laws-around-the- world/
Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective-whistle blowing. Academy of Management Review ,
20 (3), 679 – 708. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334
Nurcahyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analysis of central transfer funds and the probability of corruption at the local government level using the Zero-Inflated Poisson method. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (1), 95 – 102. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862
Ombudsman Republik Indonesia. (2020). Peningkatan kualitas pelayanan publik . https://wbs2.ombudsman.go.id/#/
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 71 (2000).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 43 (2018).
Singer, M., Mitchell, S., & Turner, J. (1998). Consideration of moral intensity in ethicality judgements: Its relationship with whistle-blowing and need-for-cognition. Journal of Business Ethics , 17 (5), 527 – 541. https://doi.org/10.1023/A:1005765926472
Smaili, N., & Arroyo, P. (2019). Categorization of whistleblowers using the whistleblowing
triangle. Journal of Business Ethics , 157 (1), 95 – 117. https://doi.org/10.1007/s10551-017- 3663-7
Somers, M., & Casal, J. C. (2011). Type of wrongdoing and whistle-blowing: Further evidence that type of wrongdoing affects the whistle-blowing process. Public Personnel Management ,
40 (2), 151 – 163. https://doi.org/10.1177/009102601104000205
Taylor, E. Z., & Curtis, M. B. (2013). Whistleblowing in audit firms: Organizational response and power distance. Behavioral Research in Accounting , 25 (2), 21 – 43. https://doi.org/10.2308/bria-50415
Tsang, J.-A. (2002). Moral rationalization and the integration of situational factors and psychological processes in immoral behavior. Review of General Psychology , 6 (1), 25 – 50. https://doi.org/10.1037/1089-2680.6.1.25
Vadera, A. K., Aguilera, R. V, & Caza, B. B. (2009). Making sense of whistle- blowing’s antecedents: Learning from research on identity and ethics programs. Business Ethics Quarterly , 19 (4), 553 – 586. https://doi.org/DOI: 10.5840/beq200919432
Vandekerckhove, W. (2016). Whistleblowing and organizational social responsibility: A global assessment . Routledge.