## PENGARUH IJTIHAD DAN TAJDID EKONOMI ISLAM MUHAMMADIYAH

## Dharma Setiawan
STAIN Jurai Siwo Metro
Email : dharmasetyawan@rocketmail.com

## Abstract
Muhammadiyah  declares  that  the  gate  of  Ijtihad  (reasoning)  and  Tajdid  (modernization) were  being  yet  continued.  Ijtihad  was  the  base  core  to  establish  the  main  character  of Muhammadiyah as a Modern Islamic Modernization Movement. Then, the establishment on Tajdid (modernization) grows as a motor to improve the system of its movement on finding the  solution  to  ideology  problem,  politic,  Business,  social,  cultural,  and  defence. Muhammadiyah, which the first time moved on social-religious track, was still upbringing to comprehend and rolling in the progressivity of Moslem society as in the case Indonesia. By  Ijtihad  (reasoning)  and  Tajdid  (modernization),  the  role-model  of  Muhammadiyah  as  a social-religious movement grows its root on Business practice. The Council of Business and Enterpreneurship (MEK) of Muhammadiyah schedules on developing The House for Charity of  Muhammadiyah  (AUM).  Dawam  Rahardjo  (2000)  confirms,  a  large  number  of  member and institution will represent as a comparative advantage capital resources to the movement of Muhammadiyah. Those resources orchestrate Muhammadiyah as an organization which is not  only  moves  on  social-education-and-religious  practices,  but  as  well  in  Business  and Finance.
At  least,  there  are  two  reasons  why  Muhammadiyah  rolls  in  Business  practice  Firstly, Muhammadiyah  perform  to  roll  in  this  business  merit  by  the  image  of  intechangible advantages  to  other  charities:  as  well  as  schools,  hospitals  or  religious  calls.  Secondly, Muhammadiyah sustains a potential power to organize those. That is supported by the fact that there are many beureucrates possess  in higher structural of Muhammadiyah, the large number  of  human  resources  out-put  by  Muhammadiyah  schools,  the  enterpreneurs possessions, and large number of its members. This thesis researches the influence of Ijtihad (reasoning)  and  Tajdid  (modernization)  to  the  growth  of  The  House  for  Charity  of Muhammadiyah (AUM).
Key word(s) : Ijtihad (reasoning), Tajdid (modernization), Islamic Business, The House for Charity of Muhammadiyah (AUM).

## Abstrak
Muhammadiyah menegaskan bahwa pintu Ijtihad dan Tajdid selalu terbuka dan tidak pernah tertutup.  Ijtihad  merupakan  elemen  yang  penting  yang  menjadi  karakter  dasar Muhammadiyah  sebagai  gerakan  modern  Islam  pembaharuan.  Dasar  Tajdid  (pembaruan Islam)  kemudian  berkembang  menjadi  upaya  untuk  memperbaiki  sistem  gerakan Muhamadiyah  dalam  mencari  solusi  bagi  permasalahan  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial,
budaya,  pertahanan,  keamanan  dan  lainnya.  Muhammadiyah  yang  pada  awalnya  bergerak sebagai  gerakan  sosial  keagamaan  terus  melakukan  upaya  komprehensif  untuk  memberikan andil besar bagi kemajuan masyarakat Islam khususnya di Indonesia.
Sejalan  dengan  Ijtihad  dan  Tajdid,  pemikiran  Muhammadiyah  sebagai  gerakan  sosial keagamaan  menancapkan  akar  geraknya  pada  ruang  ekonomi.  Majelis  Ekonomi  dan Kewirausahaan  (MEK)  Muhammadiyah  memiliki  fokus  agenda  pada  pengembangan  Amal Usaha  Muhammadiyah  (AUM).  Dawam  Rahardjo  (2000)  mengungkapkan,  Anggota  yang besar dan lembaga yang banyak jumlahnya dapat dipandang sebagai modal atau sumber daya yang merupakan  comparative advantage bagi  pergerakan  Muhammadiyah.  Sumberdaya  itu telah mendorong gerakan Muhammadiyah tidak saja merupakan gerakan sosial-pendidikan- keagamaan saja, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi dan bisnis.
Setidaknya  ada  dua  hal  yang  menjadi  alasan  Muhammadiyah  mengembangkan  usaha perekonomian.  Pertama,  bahwa  Muhammadiyah  punya  keyakinan  untuk  tetap  menggarap amal  usaha  bidang  bisnis  ini  karena  amal  usaha  ini  tidak  kalah  strategisnya  dibandingkan amal usaha-amal usaha Muhammadiyah yang lain; baik itu pendidikan, rumah sakit maupun dakwah  keagamaan.  Kedua,  bahwa  Muhammadiyah  punya  potensi  besar  menggarap  amal usaha  ini.  Dengan  fakta,  yaitu;  banyaknya  birokrat  yang  duduk  di  Pimpinan Muhammadiyah,  banyaknya  sumber  daya  manusia  hasil  pendidikan  Muhammadiyah, banyaknya  pengusaha-pengusaha  besar  dikalangan  Muhammadiyah,  banyaknya  jumlah anggota  Muhammadiyah.  Tesis  ini  meneliti  pengaruh  Ijtihad  dan  Tajdid  Ekonomi  Islam terhadap perkembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Kata Kunci : Ijtihad, Tajdid, Ekonomi Islam, Amal Usaha Muhammadiyah

## Pendahuluan
Muhammadiyah  sebagai  organisasi  sosial  keagamaan  di  Indonesia  berdiri dengan  semangat  pembaharuan  Islam.  Semangat  pembaharuan  inilah  yang menjadikan  Muhammadiyah  termasuk  bagian  dari  organisasi  Islam  modernis  di Indonesia.
“Dengan  sedikit  bitjara  banjak  bekerdja,  Muhammadijah  telah  memodernisasi  tjara mengembangkan  Islam,  sehingga  di  seluruh  Tanah  air  Indonesia,  mulai  Sabang  sampai Merauke telah  berdiri  tjabang-tjabang dan  ranting-rantingnja. Selaku  seorang jang  pernah berketjimpung  dalam  lingkungan  Muhammadijah,  saja  ingin  berpesan  kepada  saudara- saudara,  supaja  selalu  berpegang  teguh  kepada  motto  :”banjak  bekerdja”!....Inilah  sebabnja :Muhammadijah berkumandang dan menjadi besar” 1
Soekarno menyebut Muhammadiyah memiliki semangat bekerja yang tinggi dalam  mengembangkan  Islam. Hal  ini sesuai dengan  Firman  Allah  SWT  di bawah ini menegaskan bahwa manusia sangat dianjurkan untuk bekerja sebagaimana ayat :
1 Faozan  Amar  (editor), Soekarno  dan  Muhammadiyah, Jakarta,  Al-Wasath  Publishing  House, 2009, h. 51
È ≅ è % u ρ ( # θ è = y ϑ ô ã $ # “ u  z  | ¡ s ù ª ! $ # ö / ä 3 n = u Η x å … ã & è ! θ ß ™ u ‘ u ρ t βθ ã Ζ Ï Β ÷ σ ß ϑ ø 9 $ # u ρ ( š χρ – Š u  ä I y ™ u ρ 4 ’ n < Î ) É Ο Î =≈ t ã É = ø ‹ t ó ø 9 $ # Í ο y ‰ ≈ p κ ¤ ¶ 9 $ # u ρ
/ ä 3 ã ∞ Îm 7 t ⊥ ã ‹ s ù $ y ϑ Î / ÷ Λ ä Ζ ä . t βθ è = y ϑ ÷ è s ? ∩⊇⊃∈∪
“Bekerjalah  kamu,  maka  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  orang-orang  mukmin akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan  dikembalikan  kepada  (Allah)  Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S At-Taubah (9): 105).
Muhammadiyah  menegaskan  bahwa  pintu  Ijtihad  selalu  terbuka  dan  tidak pernah  tertutup.  Ittiba’  dan  ijtihad  merupakan  dua  elemen  yang  penting  yang menjadi  karakter  dasar  Muhammadiyah  sebagai  gerakan  tajdid. 2 Dasar  tajdid kemudian  berkembang  menjadi  upaya  untuk  memperbaiki  sistem  gerakan Muhamadiyah dalam mencari solusi  bagi permasalahan ideologi,  politik, ekonomi, sosial, budaya,  pertahanan,  keamanan  dan  masalah  lainnya.  Muhammadiyah  yang pada  awalnya  bergerak  sebagai  gerakan  sosial  keagamaan  terus  melakukan  upaya komprehensif  untuk  memberikan  andil  besar  bagi  kemajuan  masyarakat  Islam khususnya masyarakat di Indonesia.
Sejalan dengan ijtihad dan tajdid, pemikiran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial  keagamaan  menancapkan  akar  geraknya  pada  ruang  ekonomi.  Majelis Ekonomi  dan Kewirausahaan (MEK) Muhammadiyah memiliki fokus agenda pada pengembangan  Amal  Usaha  Muhammadiyah  (AUM).  Dawam  Rahardjo mengungkapkan,  anggota  yang  besar  dan  lembaga  yang  banyak  jumlahnya  dapat dipandang sebagai modal atau sumber daya yang merupakan comparative advantage bagi  pergerakan  Muhammadiyah.  Sumberdaya  itu  telah  mendorong  gerakan Muhammadiyah  tidak  saja  merupakan  gerakan  sosial-pendidikan-keagamaan  saja, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi dan bisnis. 3
Pembahsan
A. Pengertian Ijtihad dan Tajdid
2 Pradana  Boy  ZTF, Para  Pembela  Islam,  Pertarungan  Konservatif  dan  Progresif  di  Tubuh Muhammadiyah, Depok, Gramata Publishing, 2009, h. 65.
3 M.Dawam  Rahardjo, Quantum  Leap  Ekonomi  Muhammadiyah  2000  :  Revitalisasi  Amal  Usaha Muhammadiyah ,  arsip  Seminar  dan  Sarasehan  Muhammadiyah  Menyongsong  Muktamar  ke 44,” Rekonstruksi  Gerakan  Muhammadiyah ”,  Universitas  Muhammadiyah  Malang,  27-28  Mei  2008,  h.  2 (Diterbitkan  kembali  dalam  buku  (Penyunting  :  Edy  Suandi  Hamid,  M.  Dasron  Hamid,  Sjafri Sairin),” Rekonstruksi  Gerakan  Muhammadiyah  pada  Era  Multiperadaban ,”  Yogyakarta,  UII  Press,  2000,  h.
147)
Ijtihad  secara  etimologi  berasal  dari  kata  “ juhd ”  yang  berarti “kesungguhan”  atau  “kemampuan”. Ijtihada-yajtahidu-ijtihadan ,  yang  berarti badzlul juhdi , yakni mengerahkan segenap kemampuan dan kesanggupan.Penggunan  kata  “ ijtihada ”  dilakukan  dalam  urusan  yang  sangat berat dan sulit, bukan dalam suatu perbuatan yang ringan atau mudah. 4
Kata ijtihad menurut Al-Qardlawy yaitu  mencurahkan  semua kemampuan  dalam  segala  perbuatan.  Kata-kata ijtihad ini  tidak  dipergunakan kecuali  pada  hal-hal  yang  mengandung  kesulitan  dan  memerlukan  banyak tenaga. 5 Qardhawi  juga  menyatakan  “perubahan  fatwa  itu  disebabkan  karena berubahnya  zaman,  tempat  dan  manusia”. 6 Proses  pemikiran  ulang  dan penafsiran  ulang  hukum  secara  independen  dikenal  sebagai  ijtihad.  Dalam periode awal, ra’y (pertimbangan pendapat pribadi) merupakan alat pokok dari ijtihad.  Istilah  Ijtihad  dalam  periode  awal  dipergunakan  dengan  pengertian yang lebih sempit dan lebih khusus dari pada yang kemudian digunakan masa al-syafi’i dan dimasa sesudahnya. 7 Muhammad Iqbal pernah mengatakan bahwa ijtihad adalah “prinsip gerak dalam Islam”. 8
Kata ijtihad dalam ensiklopedia Muhammadiyah berasal dari kata jahada yang  berarti  “mencurahkan  segala  kemampuan”  atau  “menanggung  beban’. Karena  itu  secara  bahasa ijtihad berarti  “ melakukan  usaha  secara  optimal  sehingga menanggung  dan  menimbulkan  beban  yang  berat ”.  Menurut  istilah, ijtihad berarti mencurahkan  segenap  kemampuan  dalam  mencari  hukum-hukum  yang syar’i yang bersifat zhanni , dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya”. 9 Muhammad Abduh berpendirian, bahwa al-Quran tidak mungkin
4 Asjmuni Abdurrachman, Begawan Muhammadiyah ,1996, h. 57 5 Yusuf  Al-qardlawy, Ijtihad  dalam  Syariat  Islam  :  Beberapa  Pandangan  Analitis  tentang  Ijtihad Kontemporer, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1987, h. 1 6 Yusuf Al-qardlawy, Ijtihad Kontemporer , Yogyakarta, Penerbit Risalah Gusti, 1995, h. 13
7 Ahmad Hasan, Sebelum Pintu Ijtihad Tertutup , Bandung, Penerbit Pustaka, 1970, h. 103
8 Sir Muhammad Iqbal, The Recontruction of Religions Thought in Islam (Lahore : SH. Muhammad Ashraf, 1986) khusus bab VI
9 Ensiklopedi Muhammdiyah , h. 165
mengandung  ajaran  yang  berlawanan  dengan  hakikat  ilmu  pengetahuan  yang didasarkan pada akal sehat. 10
Tarjih  merupakan  salah  satu  sistem  berfikir  dalam  hukum  Islam  yang bersifat  penelitian,  pembahasan  ulang,  kritikan,  perbandingan  dan istinbath (penentuan  hukum)  dan  terbuka.  Alm.  KH  Mas  Mansur  (Mantan  Ketua  PP Muhammadiyah)  memilih  “ tarjih ”  sebagai  kaidah  memahami  berbagai pendapat  yang  sudah  ada  dan  berkembang  dalam  masyarakat  Islam Internasional  masih  tetap  relevan  dengan  perubahan  sosial  masa  sekarang. Karena  tarjih  dengan  sifat-sifat  seperti  tersebut  tadi  memberi  kesan  adanya semangat toleran di samping perluasan wawasan pandangan terhadap hukum. Tarjih  sebagai  salah  satu  sistem  ber-ijtihad  dalam  bidang  hukum  sangat diperlukan  kerjasama  antara  para  pakar  dalam  berbagai  bidang  keahlian dengan  para  ulama  tarjih.  Zaman  spesialisasi  seperti  sekarang,  sistem  tarjih perlu disempurnakan dengan kerjasama itu. 11
Sedangkan tajdid 12 Muhammadiyah sebagai gerakan  sosial  keagamaan, dari  segi  bahasa  tajdid berarti  pembaruan  dan dari  segi  istilah  tajdid  memiliki dua  arti  a)  Pemurnian,  b)  peningkatan,  pengembangan,  modernisasi  dan  yang semakna dengannya. (Sutarmo, 2005 : 34). Gerakan tajdid merupakan pilar kuat bagi  gerakan  Muhammadiyah.  Secara  umum  tajdid  dimaknai  sebagai ijtihad (membuka arus pemikiran baru). Ijtihad memiliki peran yang sangat signifikan
10 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah : Metodologi dan Aplikasi , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, h. 109
11 Muhammadiyah  dan  Tantangan  Masa  Depan  :  Dialog  Intelektual, Editor  :  Sudjarwanto,  Haedar Nashir, dan M Rusli Karim, Yogyakarta, PT Tiara Wacana, 1990, h. 406
12 At-Tajdid menurut  bahasa,  maknanya  berkisar  pada  menghidupkan,  membangkitkan  dan mengembalikan.Makna-makna ini memberikan gambaran tentang tiga unsur yaitu keberadaan sesuatu kemudian  hancur  atau  hilang  kemudian  dihidupkan  dan  dikembalikan.Kata  "Tajdid"  dimambil  dari bahasa  Arab  yang  berkata  dasar  "Jaddada-Yujaddidu-Tajdiidan"  yang  artinya  memperbarui.  Kata  ini kemudian dijadikan jargon dalam gerakan pembaruan Islam agar terlepas dari Bid'ah, Takhayyul dan Khurafat.Gerakan  ini  diilhami  dari  Gerakan  Wahabi  di  Arab  Saudi  dan  Pemikiran  Al-Afghani  yang dibuang di Mesir.Gerakan ini kemudian menjadi ruh dalam beberapa Organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyyah  dan  Al-Irsyad  juga  Persatuan  Islam  di  Jawa.Gerakan  ini  pula  pernah  menjadi  ruh perjuangan
Tuanku Imam Bonjol dalam menggerakkan kaum. (Wikipedia,
http://id.wikipedia.org/wiki/Tajdid)
dalam  kemajuan  ilmu  pengetahuan  Islam,  penutupan  pintu  ijtihad  sudah barang  tentu  bermakna  kemunduran  dan  kematian  pengetahuan  umat  Islam. Dalam  kondisi  seperti  itu,  muncullah  para  reformis  seperti  Jamal  al-Din  al- Afghani (w. 1897), Muhammad Abduh (w.1905) dan Muhammad Rasyid Ridha (w.1935) di Mesir, Shah Wali Allah (w.1762) dan Sayyid Ahmad Khan (w.1898) di  India,  pembaharuan  pemikiran  dan  perjuangan  mereka  merupakan  respon dari kemunduran ini.

## B. Ijtihad dan Tajdid Ekonomi Islam Muhammadiyah
1. Tarjih Ekonomi Islam 13
Muhammadiyah  dalam  melaksanakan  proses  Ijtihad  dan  Tajdid terkait ekonomi Islam sebagai berikut :
a. Putusan Tarjih tentang “Kitab Beberapa Masalah” No. 19a dan b;
b. Putusan Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang masalah Bank, khususnya angka  4  yang,”menyarankan  kepada  PP  Muhammadiyah  untuk mengusahakan  terwujudnya  konsepsi  sistem  perekonomian  khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam”;
c. Putusan Tarjih di Wiradesa tahun 1972 tentang Perbankan angka 1 yang “Mengamanatkan  kepada  PP  Muhammadiyah  untuk  segera  dapat memenuhi  keputusan  Muktamar  Tarjih  di  Sidoarjo  tahun  1968  tentang terwujudnya  konsepsi  sistem  perekonomian  khususnya  lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam”;
d. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989;
e. Keputusan Tarjih di Padang tahun 2003.
2. Tarjih dan Tajdid Ekonomi Islam di Muhammadiyah
Maka  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Pusat  Muammadiyah memutuskan fatwa : 14
13 Kumpulan Keputusan Tarjih , Majelis Tarjih dan Tabligh PP Muhammadiyah.
a. Ekonomi  Islam  adalah  sistem  ekonomi  yang  berbasiskan  nilai-nilai syariah  antara  lain  berupa  keadilan,  kejujuran,  bebas  bunga,  dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
b. Untuk  tegaknya  ekonomi  Islam,  Muhammadiyah  sebagai  gerakan dakwah  Islam  amar  makruf  nahi  munkar  dan  tajdid,  perlu  terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mangadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
c. Bunga  ( interest )  adalah  riba  karena  (1)  merupakan  tambahan  atas pokok  modal  yang  dipinjamkan,  padahal  Allah  berfirman,”Dan  jika kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  maka  bagimu  pokok hartamu”.  (2)  Tambahan  itu  bersifat  mengikat  dan  diperjanjikan sedangkan  yang  bersifat  suka  rela  dan  tidak  diperjanjikan  tidak termasuk riba.
d. Lembaga  Keuangan  Syariah  diminta  untuk  terus  meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
e. Mengimbau  kepada  seluruh  jajaran  dan  warga  Muhammadiyah  serta umat  Islam  secara  umum  agar  bermuamalat  sesuai  dengan  prinsip- prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada  kaidah  “Suatu  hal  bilamana  mengalami  kesulitan  diberi kelapangan dan kesukaran membawa kemudahan”.
f. Umat  Islam  pada  umumnya  dan  warga  Muhammadiyah  pada khususnya  agar  meningkatkan  apresiasi  terhadap  ekonomi  berbasis prinsip  syariah  dan  mengambangkan  budaya  ekonomi  berlandaskan nilai-nilai syariah.
g. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya. Difatwakan di Yogyakarta 27 Juni 2006 15
14 Hasil  Pelaksanaan, Rakernas  &  Business  Gathering, MEK  PP  Muhammadiyah,  19-21 Agustus 2006,  h. 30
15 Fatwa Majelis Tarjih dan Tabligh PP Muhammadiyah , Yogyakarta 27 Juni 2006. (sumber PP Muhammadiyah)
3. Majelis  Ekonomi  dan  Kewirausahaan    (MEK)  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah
a. Visi :
Berkembangnya  kapasitas  dan  bangkitnya  kembali  etos  ekonomi Muhammadiyah  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi  dan kesejahteraan umat.
b. Misi
1) Mengembangkan  Amal  Usaha  Muhammadiyah  Komersial  (AUMK) yang sudah ada;
2) Mendirikan  Amal  Usaha  Muhammadiyah  Komersial  (AUMK)  yang baru;
3) Melakukan  pelatihan  SDM  dengan  muatan  kewirausahaan  yang kental  untuk  memfasilitasi  pendirian  AUMK  dan  mengembangkan AUMK yang sudah ada;
4) Memanfaatkan  asset  lahan  dan  Wakaf  menjadi  asset  produktif  yang dapat menimbulkan nilai ekonomi;
5) Mengembangkan  dan  meningkatkan  modul-modul  kegiatan  usaha mikro dengan memanfaatkan dana dan instrumen ZIS; 16
c. Sasaran
1) Penguatan  peran  dan  fungsi  Majelis  Ekonomi  dan  Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah sebagai institusi fasilitator, motivator, dan pengayom  dalam  pengembangan  kapasitas  dan  peningkatan  etos ekonomi Muhammadiyah dalam rangka  peningkatan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan ummat.
2) Menjadikan  MEK  di  tingkat  PWM  sebagai  fasilitator  dan  penggerak dalam  pengembangan  etos  ekonomi  Muhammadiyah  dalam  rangka peningkatan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.
16 Rencana Strategis Majelis Ekonomi & Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015 , Jakarta, 2011, Penerbit MEK PP Muhammadiyah 2010-2015, h. 1
3) Menjadikan MEK di tingkat PDM, PCM, dan PRM sebagai penggerak dalam  pengembangan  kapasitas  dan  peningkatan  etos  ekonomi Muhammadiyah dalam rangka peningkatan  pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.
4) Menjadikan  Amal  Usaha  Muhammadiyah  terutama  LKM  syariah, Koperasi,  BTM/BMT,  PTM,  Usaha/Bisnes  Ritel  Muhammadiyah untuk  berperan  aktif  dalam  rangka  peningkatan  pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.
5) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi warga Muhammadiyah  secara nasional.
6) Meningkatnya  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  atas  peran  dan fungsi dari manfaat program pemberdayaan ekonomi
Muhammadiyah secara nasional.
d. Strategi
1) Strategi Partisipatif
Dalam  mewujudkan  efektifitas  program  Majelis  Ekonomi  dan Kewirausahaan,  strategi  partisipatif  dimaksudkan  pelibatan  secara bottom-up struktur organisasi dan warga Muhammadiyah termasuk di dalamnya Fakultas Ekonomi PTM yang tergolong dalam Forum Dekan Fakultas  Ekonomi  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan ekonomi, baik untuk warga persyarikatan maupun masyarakat umum.
2) Strategi KISS
Dalam  mewujudkan  efektifitas  dan  efisiensi  pelaksanaan program  Majelis  Ekonomi  dan  Kewirausahaan,  strategi  KISS dimaksudkan agar program kegiatan ekonomi dan atau pemberdayaan ekonomi  dapat  terkoordinasi,  terintegrasi,  dan  tersinkronisasi  serta
berjalan  secara  sederhana  sehingga  tidak  terjadi overlaping (tumpang- tindih) program, baik secara struktural (vertikal) maupun horizontal. 17
3) Pendekatan Jaringan
Dalam  rangka  produktivitas  program  Majelis  Ekonomi  dan Kewirausahaan,  maka  strategi  jaringan  yang  berupa  pengembangan jaringan  secara  horizontal  baik  dengan  pihak  swasta,  pemerintah, perguruan  tinggi,  lembaga-lembaga  masyarakat,  maupun  pihak Ormas, dapat mempercepat terwujudkan program dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Muhammadiyah.

## C. BTM dan BMT di Muhammadiyah
1. Pengertian BTM
BTM ( Baitut Tamwil Muhammadiyah ) yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya semua  transaksi  keuangan  dilakukan  dengan  akad  sesuai  syariat  Islam. Sedangkan  BMT  ( Baitul  Maal  wa  Tamwil )  yaitu  Lembaga  sosial  yang  tidak adanya profit dan keuntungan duniawi dan lembaga bisnis yang harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien. 18
a. Visi
Visi BTM adalah Menjadi Amal Usaha bidang jasa keuangan mikro yang handal dan mampu mendukung dakwah dakwah Muhammadiyah. 19
Visi BMT adalah upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang meningkatkan  kualitas  ibadah  anggota,  sehingga  mampu  berperan
17 Ibid ., Rencana Strategis Majelis Ekonomi & Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, h. 3
18 Muhammad Ridwan, Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-tamwil (BMT), Yogyakarta, Citra Media, 2006, h. 1
19 Panduan dan Pedoman Pendirian Baitut Tamwil Muhammadiyah ,  Jakarta, 2012, diterbitkan oleh Majelis  Ekonomi  dan  Kewirausahaan  Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah  &  Induk  Koperasi  Jasa Keuangan Syariah BTM, h. 1-9
sebagai  wakil-wakil  Allah  SWT,  memakmurkan  kehidupan  anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 20
b. Misi BTM
1) Mewujudkan dakwah bil haal di bidang ekonomi.
2) Membangun  perekonomian  anggota  dan  warga  Muhammadiyah pada khususnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai ajaran Islam.
3) Menciptakan  Amal  Usaha  di  bidang  ekonomi  yang  dapat mendukung misi Muhammadiyah.

## Misi BMT
1) Membangun  dan  mengembangkan  tatanan  perekonomian  dan struktur  masyarakat  madani  yang  adil  dan  berkemakmuran- berkemajuan, berlandaskan  Syari’ah dan ridha Allah SWT. 21
c. Tujuan BTM
1) Meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup  anggota  pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2) Menyediakan  pelayanan  jasa  keuangan  bagi  anggota  dan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam.
3) Menjadi  gerakan  ekonomi  rakyat,  serta  ikut  membangun  tatanan perekonomian Nasional. 22

## Tujuan BMT
1) Untuk  meningkatkan  kualitas  usaha  ekonomi  untuk  kesejahteraam anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 23
20 Ibid ., Muhammad Ridwan, h. 3
21 Ibid ., Muhammad Ridwan, h. 4 22 Ibid., Panduan dan Pedoman Pendirian Baitut Tamwil Muhammadiyah, h. 3-4 23 Ibid .,Muhammad Ridwan, h. 5

## 2. Landasan Berdirinya BTM
a) Landasan    berdirinya  BTM  adalah  hasil  lokakarya  sumber-sumber pendapatan  persyarikatan  Muhammadiyah  yang  diselenggarakan tanggal 30 s/d 31 Juli 1994.
b) Hasil Lokakarya tersebut diterima dalam sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1994 dan dimuat dalam program Muhammadiyah  pada  Bab  IV  tahun  1995-2000,  tentang  Peningkatan Dana Muhammadiyah.
c) Kemudian  ditetapkan  dalam  keputusan  Muktamar  Muhammadiyah  ke 43  dengan  Surat  Keputusan  Nomor  :  I:19/SK-PP/I.A/1995,  tanggal  15 Robiul Awal 1416 H/10 September 1995 M. 24
3. Landasan Hukum BTM
a) BTM  sebagai  Lembaga  Keuangan  Mikro  beroperasi  dengan  syatem syariah,  sementara  badan  hukum  koperasi  yang  digunakan  oleh sebagaian  besar  BTM  adalah  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP).  Secara sistem kelembagaan, hal ini menimbulkan ketidaksinkronan antara jenis badan hukum koperasi yang digunakan sebagai payung hukum dengan kegiatan usahanya.
b) Pada  tahun  2004  Menteri  Negara  Koperasi  dan  UKM  mengeluarkan Surat  Keputusan  Nomor  91/Kep/M/KUKM/IX/2004,  tanggal  10 September 2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syaraiah.
c) Agar landasan hukum operasi BTM sesuai dengan sistem syariah, maka bentuk  KSP  kemudian  diubah  sesuai  Keputusan  Menteri  Negara Koperasi  dan  UKM  Nomor  91/Kep/M/KUKM/IX/2004  menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS BTM).
24 Ibid.,Panduan dan Pedoman Pendirian Baitut Tamwil Muhammadiyah , h. 4

## D. Pengaruh Ijtihad dan Tajdid Muhammadiyah dalam Pengembangan BMT
Dalam  wawancara  dengan  Safrudin  Anhar,  SE.MM 25 sebagai  Ketua Majelis  Ekonomi  dan  Kewirausahaan  (MEK)  PP  Muhammadiyah  di  Jakarta. Safrudin Anhar mengungkapkan,”Pada periode ini Muhammadiyah khususnya MEK Pimpinan Pusat mengkonsolidasikan struktur bawah guna  meningkatkan amal  usaha  Muhammadiyah  dalam  bentuk  gerakan  ekonomi.  Safrudin menambahkan  bahwa  ada  3  Potensi Ekonomi Muhammadiyah pertama, Jumlah kader  Muhammadiyah. kedua, Sumber  daya  Amal  Usaha  Muhammadiyah, ketiga ,  Jaringan  Muhammadiyah.  Dibentuknya  MEK  adalah  hasil  proses  Ijtihad dan  Tajdid  Pemikiran  Ekonomi  dimana  mengarah  pada  pemberdayaan  AUM yang  lebih  fokus  pada  gerakan  ekonomi  Islam.  Peran  strategis  MEK  adalah bagaimana  Muhammadiyah  mampu  menggali  dan  mendayagunakan  potensi ekonomi yang ada di Muhammadiyah.
Proses  Ijtihad  dan  Tajdid  akan  terus  dilakukan  Muhammadiyah  dan tidak  akan  berhenti  sampai  disini,  sehingga  upaya  meningkatkan profesionalisme  gerakan  ekonomi.  Muhammadiyah  telah  memulai  untuk membangun  gerakan  bukan  lagi  amal  usaha  sosial  keagamaan  tapi  dengan membangun  amal  usaha  ekonomi.  Dan  lembaga  pendidikan  harus  menjadi resourch (sumber  daya)  untuk  membangun  manusia  yang  memahami  ekonomi Islam.    Jadi  sangat  jelas  Ijtihad  dan  Tajdid  di  Muhammadiyah  sangat berpengaruh dalam perkembangan AUM yang bercirikan Ekonomi Islam.
Wawancara  dengan  Muhammad  Ridwan,  SE.M.Ag 26 Ketua  Majelis Ekonomi  dan  Kewirausahaan  Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah  (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ijtihad di Muhammadiyah lebih praksisnya dalam  bidang  ekonomi  yaitu  Muhammadiyah  menjadi leading  sector dalam  hal
25 Wawancara  dengan  Safrudin  Anhar,  SE.  MM,  Ketua  Majelis  Ekonomi  Dan  Kewirausahaan PP Muhammadiyah, tanggal 19 Maret 2012 di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta.
26 Wawancara  dengan  Muhammad  Ridwan,  SE.M.Ag  Ketua  Majelis  Ekonomi  dan Kewirausahaan  Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DI Yogyakarta. 03 Juni 2013.
pembangunan Ekonomi. Tajdid pasca 1 abad Muhammadiyah dalam gerakan ke 4 setelah pendidikan, kesehatan, dan panti asuhan yaitu ekonomi.
Tajdid    ekonomi  Muhammadiyah  adalah  bagaimana  Muhammadiyah melakukan  pemberdayaan  ekonomi  untuk  orang  miskin.  Dampak  dari  Ijtihad dan  Tajdid  Muhammadiyah  dalam  ekonomi  sangat  berpengaruh  dan  amal usaha  yang  berkembang  di  setiap  daerah.  Selama  ini,  - Teologi  Al-Maun- dalam sejarah adalah bagaimana Muhammadiyah sangat peduli dengan kaum miskin. Ada  pengaruh  yang  terjadi  dalam  proses  Ijtihad  dan  Tajdid  Muhammadiyah dalam  pengembangan  amal  usaha  Muhammadiyah.  Muhammadiyah  sendiri belum  tegas  mana  yang  mau  dijalankan  dalam  majelis  ekonomi  dan Kewirausahaan.  Dimana  Muhammadiyah  memainkan  peran  kebijakan  dan peran menjalankan usaha.
Wawancara  dengan  Iwa  Khairuttaqwa,  S.Th.I 27 selaku  Manajer  BTM Umbul  Harjo,  Yogyakarta.  Menurut  Iwa,  proses  Ijtihad  dan  Tajdid  ekonomi dalam  Muhammadiyah  adalah  sebuah  respon  dakwah  Muhammadiyah  bahwa dalam  mengajarkan  Islam  tidak  hanya  majelis-majelis  tablig  tapi  juga  tentang ajaran  ekonomi  dimana  Islam  memiliki  konsep  yang  lebih  jelas.  Tajdid  dalam ekonomi  di  Muhammadiyah  yaitu  salah  satunya  dengan  mendirikan  BTM  dan keputusan  PP  Muhammadiyah  sangat  jelas  bagaimana  setiap  PCM  satu  BTM atau BMT Muhammadiyah.
Iwa menambahkan bahwa Ijtihad dan Tajdid sangat berpengaruh karena Muhammadiyah  adalah  organisasi  besar  yang  ter-struktur  sehingga  ketika  ada keputusan  dari Pusat di tingkat bawah sami’na wa ato’na (kami mendengar dan kami  taat).  Muhammadiyah  dengan  jaringan  nasional  akan  mudah  memberi pengaruh  pada  bentuk  kebijakan  seperti  pendirian  BTM  dan  BMT Muhammadiyah.
27 Wawancara dengan Iwa Khairuttaqwa, S.Th.I Manajer BTM Umbul Harjo Yogyakata, pada tanggal  01 Mei 2013
BTM  Umbul  Harjo  didirikan  atas  semangat  bersama  para  warga Muhammadiyah  PCM  Umbul  Harjo.  BTM  ini  berdiri  untuk  merespon  gerak ekonomi  di  tubuh  warga  Muhammadiyah  menuju  kemandirian  ekonomi  di organisasi.  Selain  itu  diharapkan  berangsur-angsur  terus  melakukan  bentuk dakwah  pemahaman  ekonomi  tentang  perlawanan  terhadap  riba  dan moral hazard dalam  ber-ekonomi.  Walaupun  dalam  praktik  di  tingkat  warga,  tidak semua  warga  Muhammadiyah  optimis  terhadap  perkembangan  BTM  Umbul Harjo yang masih sangat baru ini. Berbeda dengan BMT atau BTM di tempat lain yang lebih lama berdiri dan lebih berkembang dengan baik.
Penulis  selanjutnya  wawancara  dengan  H.  Zamawie  AMd.RO 28 selaku Ketua Pengurus BTM Kotagede, Yogyakarta. H. Zamawie mengungkapkan, niat awal  mendirikan  BTM  adalah  untuk  menolong  peningkatan  ekonomi masyarakat  kelas  bawah.  Selain  itu  juga  memberi  ruang  para  pedagang Muhammadiyah  di  Kotagede  untuk  bergairah  dengan  adanya  lembaga keuangan syariah. Selama ini pengurus yang susah diberikan pemahaman BTM adalah para orang tua, berbeda dengan kader muda Muhammadiyah yang lebih progresif  menangkap  peluang  pengembangan  BTM  di  Kotagede.  Kami terinspirasi  dengan  Muhammadiyah  Jawa  Timur  dimana  perkembangan lembaga  keuangan  mereka  sangat  luar  biasa.  Dimana  BTM  dan  BMT  mereka berkembang besar dengan asset ratusan miliar.
Wawancara dengan Drs. Muhammad Anshari 29 Ketua Pengurus BMT An NI’mah di Kotagede. Pengertian Ijtihad ekonomi adalah Muhammadiyah mecari solusi baru atas permasalahan ekonomi umat. Sedangkan Tajdid Ekonomi dalam perspektif  Muhammadiyah  yaitu  tentang  aktualisasi  gerakan  ekonomi Muhammadiyah.  Satu  contoh  Muhammadiyah  melakukan  pemberdayaan terkait  dengan  kerja  ekonomi  kelompok  masyarakat  Muhammadiyah.  Ijtihad
28 Wawancara dengan Pak Zamawie di BTM Kotagede pada tanggal 31 April 2013
29 Wawancara dengan Drs. Muhammad Anshori Ketua Pengurus BMT An-Ni’mah di Kotagede tanggal 1 Mei 2013.
dan  Tajdid  berpengaruh  terhadap  perkembangan  amal  usaha  Muhammadiyah khususnya  perkembangan  BMT  An  Ni’mah.  Organisasi  Muhammadiyah bergerak otomatis mengikuti keputusan Pimpinan Pusat  Muhammadiyah. Jelas ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Muhammadiyah di daerah.
Wawancara dengan Uang Wari,S.E 30 sebagai Manajer BMT UMY. Ijtihad dan Tajdid tetap berpengaruh terhadap perkembangan BMT dan BTM walaupun dalam  implementasi  PP  Muhammadiyah  terbatas  geraknya  untuk  menjangkau seluruh  wilayah  Muhammadiyah  di  Indonesia.  Muhammadiyah  memiliki banyak Amal Usaha yang harus dikelola untuk kemanfaatan bersama.
Wawancara  dengan  Hadi  Supono 31 ,  Ketua  Pengurus  BTM  Surya Gamping  dan  Ketua  Majelis  Ekonomi  dan  Kewirausahaan  PCM  Gamping  dan Wakil  Ketua  MEK  PDM  Sleman.  Amal  Usaha  Muhammadiyah  PDM  dan  PCM Gamping  dikelola  dengan  berbagai  macama  usaha.  Warga  Muhammadiyah Gamping di Sleman sangat fokus membesarkan AUM Gamping.
Ijtihad  ekonomi  adalah  segala  sesuatu  yang  dilakukan  Muhammadiyah dalam  rangka  memberi  manfaat  untuk  umat.  Dalam  bentuk  ijtihad  ekonomi membangun  usaha  ekonomi  untuk  mengembangkan  kehidupan  ekonomi  di dakwah  Muhammadiyah.  Di  PDM  Sleman  ini  Muhammadiyah  memiliki  BTM Gamping  yang  memiliki  asset  1,3  Miliar,  Toko  Bangunan,  Rumah  Sakit Gamping, Lembaga Pendidikan dan lainnya. Muhammadiyah mengembangkan ekonomi  untuk  benar-benar  hadir  di  masyarakat  memberi  solusi  dan  sejahtera bersama.  Dengan  AUM  ekonomi  ini  PDM  Sleman  bisa  memberikan  Beasiswa dari  TK  sampai  perguruan  Tinggi.  Memberi  bantuan  kepada  fakir  miskin,  dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
30 Wawancara dengan Uang Wari,S.E Manajer BMT UMY tanggal 5 Mei 2013
31 Wawancara dengan Hadi Supono di BTM Surya Gamping tanggal 2 Juni 2013.

## Simpulan
1. Pengaruh  positif  antara  ijtihad  dan  tajdid  ekonomi  terhadap  perkembangan AUM  khususnya BTM dan BMT di Yogyakarta. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keputusan Muktamar, Fatwa Majelis Tarjih, keputusan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan,  dan  Pertemuan-pertemuan  Nasional  seperti  Rakernas, Lokakarya,  Sarasehan,  Seminar,  dan  Sidang  Tanwir  Muhammadiyah  terkait dengan  pengembangan  Amal  Usaha  Muhammadiyah.  Ijtihad  dan  Tajdid Muhammadiyah  memberi  garis  tegas  tentang  sikap  Majelis  Ekonomi  dan Kewirausaan  (MEK)  memberi  keputusan  secara  nasional  di  tingkat  pengurus Wilayah,  Daerah  dan  Cabang  Muhammadiyah.  Keputusan  tersebut  menjadi platform  gerak  ekonomi  Muhammadiyah  dalam  khususnya  pengembangan Ekonomi  Islam  di  tingkat  makro  dan  mikro.  Perkembangan  Amal  Usaha Muhammadiyah  (AUM)  terdiri  dari  berbagai  macam  lembaga  Amal  Usaha meliputi  amal  usaha  pendidikan,  kesehatan  yang  termasuk dalam  bidang  sosial keagamaan  seperti;  Lembaga  Pendidikan  dari  Paud  hingga  Universitas,  Rumah Sakit,  Yayasan  Yatim  Piatu  dan  dalam  bidang  ekonomi  seperti  Lembaga Keuangan  BPRS,  BMT,  BTM,  Toko  Swalayan  dan  lain  yang  beragam  di  setiap daerah.    Dalam  penelitian    khusus  Amal  Usaha  Ekonomi,  penulis  meneliti tentang  BTM  dan  BMT  di  Muhammadiyah,  perkembangan  lembaga  keuangan mikro tersebut terus mengalami pertambahan jumlah dari waktu ke waktu.
2. Pemahaman  warga  Muhammadiyah  terhadap  ekonomi  Islam  dalam  penelitian penulis  sebagai  berikut;  Pemahaman  terbagi  pada  tingkat  tinggi,  sedang  dan rendah. Pertama ,  pemahaman  yang  tinggi  sejalan  dengan  Perkembangan  AUM ekonomi  di  topang  oleh  kader-kader  Muhammadiyah  yang  sangat  terdidik. Warga  Muhammadiyah  yang  rata-rata  memiliki  background  pendidikan perguruan tinggi menjadikan Muhammadiyah dengan mudah memiliki sumber- sumber  pemikir  dan  praktisi  yang  baik. Kedua ,  tingkat  pemahaman  sedang  di terdapat beberapa tempat Amal Usaha Muhamadiyah yang memiliki pendidikan setingkat  SMA  sederajat.  Dalam  wawancara  kepada  beberapa  pengurus  hal  ini
diakibatkan  pendidikan  pemahaman  Ekonomi  Islam  belum  berjalan  maksimal. Ketiga, dalam  tingkat  pemahaman  yang  rendah  dapat  dilihat  di  warga Muhammadiyah  tingkat grassroot (akar  rumput)  yang  biasanya  hanya  menjadi simpatisan sebagai warga Muhammadiyah. Dalam hal ini Muhammadiyah harus lebih  intens  untuk  memberi  pemahaman  dengan  dibantu  majelis  lain  seperti majelis Tablig dan Tarjih di tingkat bawah.

## Daftar Pustaka
Abdul Mu’ti dan Fajar Riza Ul Haq,2009, Kristen Muhammadiyah , Konvergensi Muslim dan Kristen dalam Muhammadiyah , Jakarta, Al-wasat Publishing House.
Abdurrahmat  Fathoni,  2006, Metodologi  Penelitian  dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi , Jakarta, Rineka Cipta.
Asjmuni Abdurrahman, 2007, Manhaj Tarjih Muhammadiyah : Metodologi dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian , Bandung, Pustak Setia
Cholid  Narbuko  dan  Abu  Achmadi,  2003, Metodologi  Penelitian ,  Jakarta,  Bumi Angkasa.
Chusnan  Jusuf, Revitalisasi  Amal  Usaha  Muhammadiyah  di bidang  Kesejahteraan  Sosial , arsip Seminar dan Sarasehan Muhammadiyah Menyongsong Muktamar ke 44,”Rekonstruksi  Gerakan  Muhammadiyah”,  Universitas  Muhammadiyah Malang, 27-28 Mei 2008
Djindar Tamimy, Tajdid : Ideologi dan Chittah perjuangan Muhammadiyah , Buletin suara Muhammadiyah No. 91/16 September 1969
Edi  Kusnadi,2008, Metodologi  Penelitian ,  Jakarta  Timur,  Ramayana  Pres    dan  STAIN Metro.
Edy  Suandi  Hamid,  M.  Dasron  Hamid  dan  Sjafri  Sairin(penyunting),2000, Rekonstruksi  Gerakan  Muhammadiyah  pada  Era  Multiperadaban ,  Yogyakarta, UII Press.
Faozan  amar  (editor),2009, Soekarno  dan  Muhammadiyah ,Jakarta,Al-Wasath Publishing House.
Goenawan  Muhammad,  2013, Bung  Karno  dan  Islam ,  di  kutip  1  maret  2013  di http://goenawanmohamad.com/2010/09/08/bung-karno-dan- islam/#more-339
H.A.R.  Gibb,  1993, Aliran-aliran  Modern  dalam  Islam, terjemahan  Machnun  Husein, Jakarta, Citra Niaga Rajawali Pers.
H.M.  Djindar  Tamimy  &  Djarnawi  Hadikusuma,  1972, Penjelasan  Muqaddimah anggaran Dasar dan Kepribadian Muhammadiyah ,Yogyakarta, Persatuan.
Husain  Umar  dan    Purnomo  Setia  Akbar,2003, Metodelogi  Penelitian  Sosial ,Jakarta, Bumi Angkasa.
Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek , Jakarta, Rineka Cipta.
Lukman  Soegito,2008, Revitalisasi  Amal  Usaha  Muhammadiyah  (Amal  Usaha  Ekonomi) , arsip Seminar dan Sarasehan Muhammadiyah Menyongsong Muktamar ke 44, Rekonstruksi  Gerakan  Muhammadiyah ,  Universitas  Muhammadiyah Malang, 27-28 Mei 2008.
M.Dawam Rahardjo, 1995, Dimensi  Ekonomi Dalam Masyarakat Utama, dalam  (ed, M Yunan  Yusuf), Masyarakat  Utama  :Konsepsi  dan  Strategis ,Jakarta,  Perkasa kerjasama PP Muhammadiyah.
PP  Muhammadiyah,1980, Keputusan  Muktamar  Muhammadiyah  ke-40  tahun  1978  di Surabaya, Yogyakarta : PP Muhammadiyah.
Pradana  Boy  ZTF,  2009, Para  Pembela  Islam,  pertarungan  Konservatif  dan  Progresif  di Tubuh Muhammadiyah , Depok, Gramata Publishing.
Rakernas  &  Business  Gathering,2006, Majelis  Ekonomi  dan  Kewirausahaan  PP Muhammadiyah, Jakarta 19-21 Agustus 2006.
Suharsimi  Arikunto,2006, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta, Rineka Cipta.
W. Gulo,2002, Metodologi Penelitian, , Jakarta, Grasindo.
Yusuf  Al-qardlawy,  1987, Ijtihad  dalam  Syariat  Islam  :  Beberapa  Pandangan  Analitis tentang Ijtihad Kontemporer , Jakarta, PT Bulan Bintang.