TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KECAMATAN : DILEMA ANTARA TUNTUTAN DAN BATAS KEWENANGAN

## Maulana Mukhlis
Dosen Fakultas  Ilmo Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

## Abstract
Position  and  authority  of  the  sub-district  (head-sub  district)  underwent  a fundamental  change  since  the  regional  autonomy. Huge  demands  from  society about  function  in  government  districts,  and  community  development  are  not comparable  with  the  authority. Therefore,  the  formulation  of  the  problem  in  this research is how the position should be owned by institutional strengthening efforts districts  governance? This  study  aims  to  determine  the  capacity  (typology)  sub- districts,  the  pattern  of  organization  of  districts  governance  in  the  middle  of  the dilemma between the demands of authority boundaries. By measuring the capacity which  is  owned  by  the  sub-district  (budget,  authority,  infrastructure  and  human resources)  in  the  administration  of  sub-district  governance  so  far,  can  be explained that the problem faced by most sub-districts in Indonesia (or at least in the study area -Mesuji District-) is the narrowness of the V space which shows the capacity owned by the sub-district to be able developing governmental functions, and  social  development  is  very  marginal. Nevertheless,  the  majority  of  people assume that the presence of sub-district is expected to serve in an effort to bring citizens  to  the  state.   This  condition  was  also  aggravated  by  the  fact  that  the regents did not give up the authority of distributive and attributive of its authority to the head of sub-district and sub-district institutions as possible in Article 126 of Law 32/2004. Politically, the reluctance to distribute this authority shows that the delegation of authority to the head of sub-district and sub-district institutions can be expected to threaten the political position of regent. Referrals theory suggests that  efforts  to  reposition  sub-district  can  be  done  through  the  (a)  functional structuralism,  (b)  redefinition  and  categorization  'playroom'  convenient  for  sub- district, (c) strengthening human resources in order to invest long-term leadership and with (d) path social-psychological.
Keywords : Typology, Institusional Transformation, Sub-district Reposition

## I. PENDAHULUAN
Otonomi daerah melalui Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan bobot kewenangan yang  sangat besar kepada  bupati/walikota  memberikan dampak yang besar terhadap
penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan mengubah secara mendasar praktek-praktek pemerintahan,  baik  secara  struktural, fungsional,  maupun  kultural  dalam tatanan
penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Salah  satu perubahan  yang  sangat  esensial dalam  perubahan  undang-undang tersebut  yaitu  menyangkut  tentang
kedudukan,  tugas  pokok  dan  fungsi kecamatan. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung  telah  mengubah  bentuk organisasi,  pembiayaan,  pengisian personil, pemenuhan kebutuhan logistik serta akuntabilitas penyelenggaraan kecamatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan  di  Daerah,  sosok kecamatan  selain  sebagai  organ pemerintah daerah, juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah  pusat  di  daerah.  Posisi sebagai  “wakil  pemerintah  pusat  di daerah”  ini  kemudian  menjadi  titik sentral  kekuatan  institusi  kecamatan. Dengan  posisi  tersebut,  seorang camat merupakan kepala wilayah dan penguasa tunggal di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya.
Dengan legitimasi sosial-budaya dan sosial-politik  yang  sangat  kuat, camat  mampu  memimpin  institusi kecamatan  guna  menjalankan  fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan hampir tanpa kendala yang berarti. Regulasi  dalam  UU  22/1999 dan UU 32/2004 kemudian mengubah pola hubungan dan hierarkhi antara kabupaten – kecamatan  –  desa,  dan  yang  paling berubah adalah kelembagaan kecamatan.  Institusi yang selama itu berkedudukan  sebagai  “penguasa tunggal”  wilayah  kemudian  berubah secara  struktural  hanya  menjadi lembaga perangkat daerah kabupaten. Kekuasaan  dan  kewenangan yang  dimiliki  kecamatan  di  bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditarik dan didistribusi-kan  kepada  perangkat daerah  lainnya  (dinas,  badan  dan
kantor).  Seorang  camat  tidak  lagi memiliki kewenangan langsung untuk  merencanakan,  mengarahkan dan mengendalikan proses pembangunan lintas sektor di wilayahnya.  Demikian  pula  dengan fungsi  pelayanan  publik,  banyak bidang pelayanan publik yang sebetulnya lebih efektif dilaksanakan di  kecamatan  (lebih  dekat,  lebih cepat  dan  lebih  terjangkau  oleh masyarakat) kemudian dialihkan penanganannya  kepada  perangkat daerah  lainnya.  Praktis  institusi kecamatan kemudian hanya menjalankan peran dan fungsi koordinatif-administratif semata. Di sisi lain, dengan kultur yang selama ini terbangun, aparatur kecamatan belum sepenuhnya menyadari tentang perubahan kelembagaan  dan  kewenangannya itu. Pun demikian dengan masyarakat luas,  masyarakat  masih  menganggap bahwa  kecamatan  memiliki  fungsi kekuasaan dan kewenangan sebagaimana dimiliki lembaga
tersebut  tempo  dulu.  Camat  dan kecamatan  kemudian  berada  dalam posisi  yang  dilematis;  di  satu  sisi harus  mengakomodir  tuntutan  dan pengaduan masyarakat, sedangkan di sisi  lain  kecamatan  tidak  memiliki kewenangan  dan  kekuasaan  untuk merespon dan menindaklanjuti tuntutan dan pengaduan tersebut. Jika mengacu kepada kewenangan, sebenarnya banyak tuntutan  dan  pengaduan  masyarakat yang  merupakan  kewenangan  dari dinas/instansi teknis di tingkat kabupaten/kota. Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak kelemahan  dan  keterbatasan  pada dinas/instansi  sehingga  mereka  juga tidak  dapat  menyelesaikan  berbagai permasalahan pembangunan, pemerintahan  dan  kemasyarakatan
yang  ada.  Pada  akhirnya,  terjadi dilema  yang  menghinggapi  camat dan  institusi  kecamatan.  Di  satu  sisi, tidak  mungkin  menolak  pengaduan masyarakat  dan  tuntutan  tugas  serta instruksi  dari  pimpinan.  Namun  di sisi  lain,  kewenangan  bertindak  dan kekuasaan mengambil keputusan tidak  lagi  dimiliki  akibat  perubahan peraturan. Kondisi ini mengakibatkan kegamangan, keraguan  bertindak,  ketakutan  pada resiko  dan  menimbulkan  rasa  tidak
“percaya  diri”  yang  dialami  oleh camat.
Kondisi tersebut pada dasarnya bertentangan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik  sebagai  tujuan  dari  otonomi daerah.  Masyarakat  yang  seharusnya mendapatkan  kemudahan  pelayanan justru  tidak  mendapatkannya  karena institusi  kecamatan  yang  selama  ini dianggap  unit  pemerintahan  terdekat dengan masyarakat tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan tersebut. Sebenarnya,  kesenjangan  ini  bisa diminimalisir apabila kecamatan memiliki  pelimpahan  kewenangan langsung  dari  bupati/walikota  untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tertentu.  Namun  sampai  saai  ini kewenangan  ini  juga  tak  kunjung diberikan.
Pada  tataran  ideal,  dengan segala  kendala  yang  dimiliki  oleh camat dan institusi kecamatan tersebut,  institusi  kecamatan  harus tetap  dipertahankan  keberadaan  dan keberfungsiannya. Namun jika berbagai  kelemahan  tersebut  tidak dapat  diselesaikan,  maka  pilihan radikal untuk menghilangkan institusi kecamatan dalam sistem tata pemerintahan di daerah dapat menjadi  solusi  atas  berbagai  dilema yang  dihadapi Berdasarkan hal
tersebut,  rumusan  masalah  yang hendak  dibahas  dalam  studi  ini adalah  bagaimanakah  posisi  yang harus dimiliki oleh institusi kecamatan  dan  upaya  penguatan ketata-pemerintahan kecamatan dalam  rangka  memenuhi  tuntutan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan?  Secara  substansi permasalahan  tersebut  difokuskan kepada  kecamatan  di  Kabupaten Mesuji  Provinsi  Lampung  sebagai fokus lokasi penelitian ini.
Studi  ini  bertujuan  untuk:  (1) mengetahui  posisi  dan  kapasitas kecamatan  sebagai  basis  analisis kemampuan kecamatan tersebut menjalankan fungsinya, (2) Memetakan  penyelenggaraan  tata kepemerintahan kecamatan di tengah dilema antara tuntutan dan kewenangan,  dan  (3)  memberikan rekomendasi  penguatan  (reposisi) kelembagaan kecamatan untuk mampu menyelenggarakan fungsinya secara optimal.

## II. METODE PENELITIAN
Studi ini menggunakan strategi penelitian  Studi  Kasus  pemerintahan daerah di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dan Studi Literatur sebagai pembanding.  Selain  sebagai  daerah otonom  baru,    kabupaten  ini  juga termasuk  kawasan  kabupaten rural yang pada kenyataannya lebih memiliki  dilema,  dinamika  dan tantangan tata pemerintahan
kecamatan  yang  lebih  kompleks  dan dinamis  karena  rentang  kendali masyarakat untuk mendapatkan pelayanan  ke  kecamatan  sangat  jauh dan  dibatasi  oleh  keadaan  geografis wilayah  yang  beragam.  Strategi  atau pendekatan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada sifat konstruktifistik dan kualitatif. Dengan sifat
konstruktifistik,  maka  hal  terpenting yang hendak dihasilkan dari penelitian lapangan adalah pengungkapan  makna  di  balik  fakta. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam akan menjamin tergalinya pandangan obyektif  dari  peneliti  terhadap  fakta yang ada di kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mesuji. Data-data yang diperoleh  kemudian  dianalisis  dan diuraikan dalam bentuk naratif dengan  tiga  fokus  utama  yakni tipologi  atau  kapasitas  kecamatan, temuan keberadaan prasyarat penyelenggaraan  kecamatan  dalam konteks kemampuan kecamatan menjalankan fungsinya dan rekomendasi reposisi kecamatan. III. PEMBAHASAN 3.1.   Tipologi (Kapasitas)

## Kecamatan
Kecamatan dikatakan mempunyai  tipologi  A  apabila  total skor  yang  diperoleh  merupakan akumulasi  jumlah  indikator  pada setiap variabel atau kelompok kriteria  dikali  bobot  dan  sub  bobot masing-masing variabel dan indikator  minimal  berjumlah  233, dan  suatu  kecamatan  dikatakan mempunyai tipologi B bila total skor yang diperoleh merupakan akumulasi jumlah indikator pada setiap variabel/kelompok kriteria dikali bobot  dan  sub  bobot  masing-masing variabel dan  indikator  minimal berjumlah 167 dan maksimal 232. Sedangkan kecamatan dikatakan mempunyai tipologi C bila
total  skor  yang  diperoleh  merupakan akumulasi  jumlah  indikator  pada setiap variabel/kelompok atau kriteria  dikali  bobot  dan  sub  bobot masing-masing variabel dan indikator minimal berjumlah 100 dan maksimal  berjumlah  166.  Setelah diperoleh  nilai  skor  setiap  variabel pada seluruh kecamatan, dan ‘mengkalikan’  nilai  skor  tersebut
dengan bobot (persentase). Sebagai  daerah  otonom  baru,
Pemerintah  Kabupaten  Mesuji  yang terbentuk berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  49  Tahun  2008  saat ini  terdiri  atas  7  (tujuh)  Kecamatan yaitu  Kecamatan  Mesuji,  Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Rawa Jitu Utara,  Kecamatan  Way  Serdang, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Panca Jaya, dan Kecamatan Tanjung Raya. Berdasarkan tabel berikut penentuan perhitungan skor terhadap tipologi  Kabupaten  Mesuji  yang terdiri atas 11 (sebelas) variabel atau indikator,  dimana  perhitungan  skor dan bobot secara keseluruhan dikelompokkan  dalam  3  (tiga)  tipe yaitu:
1. Tipe A, adalah kecamatan dengan nilai di atas nilai rata-rata tinggi  atau  interval  skor  233  - 300
2. Tipe B, adalah kecamatan dengan nilai di atas nilai rata-rata sedang atau interval skor 167 - 232
3. Tipe C, adalah kecamatan dengan nilai di atas nilai rata-rata rendah atau interval skor 100 - 166

## Tabel 1 Bobot Pengalian Terhadap Masing-Masing Skor Sub Indikator
Sub Indikator Nilai Sub Bobot (%) 1. Luas wilayah 2. Persentase penggunaan wilayah 11,33 3,78 1. Jumlah Penduduk 2. Kepadatan penduduk 3. Jumlah KK, Lingkungan/Dusun, RW dan RT 7,06 4,23 2,82 1. Rata-rata jarak tempuh 2. Rata-rata waktu tempuh 3. Jumlah desa 5,25 3,93 3,93 1. Pegunungan, berbukit/berombak atau dataran 12,11 1. Jumlah rumah tangga pelanggan telepon 2. Sarana penerangan rumah 3. Ketersediaan kantor pos dan sejenisnya 4,45 3,33 3,33 1. Panjang jalan per kecamatan 2. Kondisi jalan baik/rusak) 3. Rumah tangga pemilik kendaraan roda 2
4. Rumah tangga pemilik kendaraan roda 4 5. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan 3,03 2,53 2,02 1,52 1,01 1. Peroleh Pajak Bumi dan Bangunan 9,11 2. Variasi Mata Pencaharian 8,11 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 7,11 Total 100 % Sumber : PP 19 Tahun 2008 dan Hasil Analisis, 2010 Tabel 2 Total Skore dan Tipologi Kecamatan di Kabupaten Mesuji No. Kecamatan Nilai Total Skore Tipologi Kecamatan Kategori Kecamatan 1. Mesuji 189 B Sedang 2. Tanjung Raya 233 A Optimal 3. Rawajitu Utara 160 C Minimal 4. Mesuji Timur 238 A Optimal 5. Simpang Pematang 216 B Sedang 6. Way Serdang 217 B Sedang 7. Panca Jaya 176 B Sedang Sumber : Hasil Penilaian dan Analisis, 2010 Berdasarkan  perhitungan  skore terhadap  semua  kecamatan  pada masing-masing variabel atau indikator dan sub indikator kemudian dikalikan  dengan  jumlah  persentase bobot  masing-masing  sub  indikator
tersebut  dalam  tabel  di  atas,  maka dapat  diperoleh  nilai  bobot  setiap kecamatan  sebagai  penentu  tipologi kecamatan di Kabupaten Mesuji pada tabel 2.
Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis bahwa secara mayoritas kapasitas kecamatan berada  dalam  posisi  sedang  dan bahkan  minimal.  Meskipun  tiplogi dan  kapasitas  ini  tidak  berimplikasi terhadap kemampuan sebuah kecamatan untuk menjalankan fungsinya dalam ketata- pemerintahan,  namun  kondisi  ini menunjukkan  bahwa  secara  riil banyak kecamatan yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya secara mandiri terutama ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintahan tingkat atasnya. Bahkan,  kondisi  ini  berbeda  dengan status  desa  yang  secara  legal  justru memiliki kewenangan untuk menyusun  anggaran  pedapatan  dan belanja desanya secara otonom. Dalam posisi tersebut, kecamatan  seolah  hanya  menjadi ‘kelembagaan penengah’ baik  secara
vertikal  maupun  horizontal  antara desa  dan  kabupaten.  Secara  vertikal,
kelembagaan kecamatan dapat berfungsi sebagai penyampung kepentingan antara kabupaten kepada desa  dan  sebaliknya.  Sedangkan dalam  fungsi  horizontal,  kecamatan dapat menjadi mediator dalam kerangka  hubungan  antara  satu  desa dengan  desa  lainnya  di  kecamatan yang  bersangkutan.  Fungsi  mediasi ini  sangat  diperlukan  agar  satu  desa dengan  desa  lainnya  tidak  terjadi benturan.
Pentingnya  memainkan  peran sebagai kelembagaan penengah tersebut  dikarenakan  terutama  di wilayah  kabupaten  yang rural-rural , rentang  kendali  antara  satu  desa dengan  desa  yang  lain  relatif  jauh, apalagi  rentang  kendali  antara  desa dengan ibukota kabupaten yang lebih jauh.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
tipologi  kecamatan  ke  arah  yang mandiri  (dari  C  ke  B  dan  dari  B  ke
A) secara nyata belum dapat dilakukan oleh karena ketergantungan dan keterbatasan yang masih sangat tinggi.

## 3.2.  Kondisi  Faktual  Kapasitas Keberfungsian Kecamatan
Secara  teori,  terdapat  empat unsur  penunjang  kinerja  kecamatan yaitu kewenangan, pendanaan,
infrastruktur dan sumber daya manusia.  Ketidaksediaan  terhadap salah  satu  unsur  tersebut  akan membuat  kecamatan  tidak  dapat melakukan fungsinya secara optimal. Selaras dengan studi Dharmawan (2008;12) terhadap kapasitas  beberapa  kecamatan,  hasil temuan  di  kecamatan  pada  wilayah Kabupaten  Mesuji  juga  sangat  sama dengan studi tersebut yang mengindikasikan bahwa fakta kapasitas ketidakberfungsian kecamatan rata-rata melanda kabupaten-kabupaten yang secara riil berada  di  wilayah  kabupaten  yang rural . Pertama  tentang  kewenangan. Secara normatif, dalam fungsi pemerintahan (pelayanan publik) kecamatan seharusnya memiliki kewenangan  (delegatif)  yang  sangat jelas.  Dalam  bidang  pembangunan seharusnya ada koordinasi dan fasilitasi  antara  dinas/instansi  di kabupaten dengan kecamatan. Dalam hal kemasyarakatan,
idealnya kewenangan kecamatan untuk resolusi  konflik  dan  pembinaan masyarakat  misalnya  juga  harus jelas. Sedangkan dalam hal pemberdayaan  masyarakat  memang dalam regulasi juga kurang jelas.
Analisis  terhadap  kewenangan ini  menunjukkan  bahwa  meskipun dalam  Pasal  126  UU  32/2004
memungkinkan  adanya  pelimpahan wewenangan  secara  delegatif  dari bupati  kepada  camat  untuk  urusan- urusan tertentu, namun fakta membuktikan  bahwa  hampir  tidak ada  kewenangan  yang  didelegasikan kepada kecamatan sehingga kecamatan tetap tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Fakta di kecamatan menunjukkan bahwa dalam pelayanan umum (pemerintahan) kewenangan  seringkali  tidak  jelas, dalam  koordinasi  pembangunan  juga tidak  efektif  karena  kewenangan kecamatan  sangat  lemah  dan  dalam bidang  kemasyarakatan  tanggung jawab  camat  sangat  besar  sehingga jika ada konflik di kecamatan seolah- olah camat harus berada dalam garda terdepan dalam menyelesaikan konflik  tersebut.  Sedangkan  dalam hal  pemberdayaan  masyarakat  camat tidak emiliki acuan kerja yang jelas.
Kewenangan bupati secara operasional  hanya  diberikan  kepada dinas/instansi sebagai pelengkap pemerintahan kabupaten sesuai dengan  bidangnya.  Kecamatan  yang meskipun  memiliki  peran  yang signifikan namun  tidak mendapatkan kewenangan  secara  tegas.  Padahal, dengan  posisi  kecamatan  setara dengan SKPD seharusnya ada kewenangan  khusus  yang  dimiliki kecamatan  dalam  konteks  pelayanan kepada  masyarakat.  Meskipun  dinas pada kenyataannya juga tidak memiliki  perangkat  teknis  sampai tingkat  desa,  dan  sebenarnya  dapat mengoptimalkan  fungsi  kecamatan, namun  hal  ini  juga  tidak  terjadi.  Hal ini  membuktikan  bahwa  sampai  saat ini  belum  ada political  will dari bupati untuk mendelegasikan kewenangannya kepada camat, maupun goodwill dari  kepala  dinas
untuk  melibatkan  kecamatan  dalam urusan-urusan tertentu.
Kedua, analisis pendanaan ( budgeting ) menunjukkan bahwa kecamatan  juga  tidak  memiliki kewenangan  dalam  hal  perencanaan penganggaran  sebagaimana  dimiliki oleh  satuan  kerja  perangkat  daerah (dinas/instansi).  Padahal,  keduanya memiliki status yang sama. Kewenangan  menganggarkan  pada institusi  kecamatan  diambil  oleh Sekretariat Daerah sehingga
kecamatan  hanya  menunggu  alokasi pendanaan  yang  disediakan.  Dalam konteks  hubungan  dengan  DPRD atau  panitia  anggaran,  jika  SKPD lain  memiliki  kesempatan  untuk menyampaikan  kebutuhannya  secara langsung dan dapat langsung berdialog,  maka  pihak  kecamatan sama  sekali  tidak  pernah  dilibatkan dalam hal ini.
Pada akhirnya, pendanaan yang diberikan  kepada  kecamatan  hanya sekedar  pendanaan  untuk  kebutuhan personil dan urusan-urusan administratif. Sedangkan urusan substantif  yang  sebenarnya  melekat pada  fungsi  kecamatan  yang  sangat luas  tidak  diberikan.  Kondisi  ini membuat  kesenjangan  yang  sangat besar antara tuntutan pelayanan yang sangat tinggi dari masyarakat dengan kapasitas  anggaran  yang  dimiliki oleh  kecamatan.  Ketidakmampuan dalam  hal  pendanaan  ini  menjadi faktor  kedua  kelemahan  kecamatan dalam  hal  menjalankan  fungsinya selain faktor tidak adanya pendelegsian wewenang. Secara  ideal-normatif,  dalam bidang pemerintahan seharusnya kecamatan  juga  menjalankan  fungsi penganggaran berbasis kinerja,
namun  faktanya  pendanaan  untuk kecamatan  sudah  dibatasi  (sistem plafon ) dari sekretariat daerah
sehingga  tidak  tipologi  kecamatan apapun  (A,B  atau  C)  tidak  akan mendapatkan perlakuan yang berbeda  karena  modelnya  adalah model seragam. Dalam hal pembangunan  memang  tidak  ada  di wilayah kecamatan melainkan ada di dinas teknis kecuali ada pendelegasian  wewenang,  sehingga dalam hal pembangunan akses
kecamatan juga sangat terbatas. Dalam bidang kemasyarakatan, idealnya  dana  disediakan  secara khusus oleh negara untruk memfasilitasi  camat  menyelesaikan persoalan-persoalan  kemasyarakatan namun  faktanya  camat  seringkali harus  menanggung  secara  pribadi dana-dana  yang  dibutuhkan  untuk menjalankan  fungsi  tersebut.  Dalam pemberdayaan masyarakat pun demikian, anggaran yang besar justru ada  di  dinas/instansi  dalam  bentuk penyuluhan, sosialisasi dan sejenisnya,  namun  faktanya  dana tersebut  juga  dikelola  sendiri  oleh dinas/instansi meskipun pada pelaksanaannya  di  lapangan  tetap meminta  camat  untuk  memfasilitasi kegiatan pemberdayaan tersebut. Faktor berikutnya adalah tentang infrastruktur. Dalam menjalankan  fungsi  pemerintahan, pembangunan,  kemasyarakatan  dan pemberdayaan masyarakat seharusnya seluruh kecamatan ditopang  oleh  infrastruktur  dan peralatan serta teknologi yang memadai. Secara ideal-normatif semua kebutuhan tersebut disediakan oleh  negara,  namun  kenyataaanya semuanya dirasakan kurang mencukupi  sehingga  ‘memaksa; camat  untuk  berimprovisasi  dalam menanggulangi kelemahan ini. Dalam  hal dukungan  teknologi misalnya,  institusi  kecamatan  berada dalam keadaan yang sangat
memprihatinkan.  Hal  ini  disebabkan oleh rentetan dari ketiadaan kewenangan yang dimiliki kecamatan. Faktor pendukung terakhir adalah sumber daya manusia.
Idealnya  kecamatan  didukung  oleh tenaga  (SDM)  yang  terdidik  dan terlatih,  namun  faktanya  tenaga- tenaga  terdidik  dan  terlatih  tersebut justru berada di dinas/instansi. Staf di kecamatan, tidak jarang justru adalah orang-orang bermasalah yang sengaja  ‘dibuan’  dari  sekretariat daerah  atau  dinas/instansi.  Persoalan SDM  yang  dihadapi  oleh  kecamatan cukup  rumit.  Kerumitan  tersebut disebabkan  persoalan  SDM  bukan hanya  sekedar  menyangkut  tingkat pendidikan  yang  kurang  mencukupi kebutuhan  yang  berkembang  serta keahlian dan ketrampilan para aparatnya  yang  tidak  memenuhi perkembangan.  Namun,  persoalan SDM  juga  lebih  jauh  dari  itu  kerana menyangkut ketidakmampuan kewirausahaan sosial yang selayaknya  dimiliki  oleh  camat  dan aparatur  kecamatan  sebagai  pejabat publik dengan fungsi
kemasyarakatan  yang  melekat  pada dirinya. Hal  lain  yang  selama  ini kurang  pada  aparatur  kecamatan adalah  standar  kemampuan  minimal yang dapat menjamin good governance  practices di  tingkat kecamatan. Kebanyakan keluhan masyarakat  yang  selama  ini  dilayani oleh  kecamatan  seringkali  berputar- putar  pada  isu  transparansi  dan akuntabilitas  yang  rendah  atas  dana pungutan  yang  ditarik  oleh  pihak kecamatan pada saat warga mengurus  apapun  di  kecamatan.
Oleh  karena  itu,  SDM  kecamatan harus  mampu  memiliki  kemampuan dan kualifikasi atas tuntutan
penyelenggaraan good  governance tersebut.

## 3.3.  Rekomendasi  Keberfungsian Kelembagaan Kecamatan
Secara  teori,  terdapat  empat unsur  penunjang  kinerja  kecamatan yaitu kewenangan, pendanaan,
infrastruktur dan sumber daya manusia.  Ketidaktersediaan  terhadap salah  satu  unsur  tersebut  akan menjadikan  kecamatan  tidak  mampu menjalankan  fungsinya  secara  baik. Padahal, penguatan kecamatan adalah salah satu kebijakan alternatif yang  perlu  dilakukan  dalam  upaya mengurangi  keinginan  pemekaran daerah  kabupaten  yang  selama  ini muncul  akibat  rentang  kendali  yang jauh.
Sehubungan  dengan  tuntutan pemekaran  daerah  otonom  yang dimotivasi oleh tuntutan peningkatan aksesibilitas pelayanan publik, Pratikno (2008:12) menegaskan bahwa pemerintah harus meresponnya  dengan  memperkuat kecamatan, yaitu: a. Memposisikan pemerintah kecamatan sebagai basis pelayanan publik, baik pelayanan administratif  (KTP,  IMB  dan lain-lain), maupun pelayanan substantif  (pelayanan  kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). Perbaikan proses pelayanan,
seperti gagasan One Stop
Service,  seharusnya  ditempatkan di ibukota pemerintah kecamatan,
dan  bukan  diletakkan  di  ibukota pemerintahan yang lebih atas.
b. Memposisikan pemerintah kecamatan dalam fungsi kebijakan pembangunan ekonomi,  sehingga  pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bisa berkembang di level kecamatan. c. Merancang  desain  kelembagaan serta  dukungan  aparatur  dan anggaran untuk pemerintah kecamatan yang memungkinkannya merespon secara cepat perkembangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
d. Memekarkan  kecamatan  sebagai pilihan kebijakan untuk mendekatkan  sentra  pelayanan kepada masyarakat, daripada memekarkan kabupaten atau kota atau  provinsi  sebagai  daerah otonom yang membutuhkan infrastruktur  pemerintahan  yang lebih besar.
e. Untuk  mengurangi  kecenderung- an  pemekaran  kecamatan  yang kemudian diikuti oleh pemekaran kabupaten, maka posisi pemerintahan  kecamatan  perlu ditingkatkan sehingga memberikan  kebanggaan  sosio- kultural bagi masyarakat
setempat.
Lima  dimensi  atau  upaya penguatan kecamatan
tersebut menegaskan  betapa  sesungguhnya kecamatan  tetap  menjadi  institusi penengah yang potensial. Jika di atas dinyatakan bahwa kecamatan memiliki kemampuan secara vertikal sebagai  lembaga  penengah  antara kabupaten  dengan  desa  dan  antara satu  desa  dengan  desa  yang  lainnya, maka  dalam  lima  dimensi  tersebut kecamatan  mampu  menjadi  solusi atas  berbagai  tututan  pemekaran daerah  kabupaten  yang  saat  ini sedang marak. Jadi, sangat tidak adil apabila  ‘potensi’  kecamatan  sebagai ‘institusi  penengah’  tersebut  justru dinafikan  oleh  ketakutan  politis bupati untuk  tetap tidak memberikan delegasi  kewenangan  kepada  camat dan institusi kecamatan.
Upaya  lainnya  yang  harus dilakukan  terkait  dengan  kelemahan ruang  atau  kapasitas  kecamatan adalah  dengan  men support space I (delegasi  kewenangan) space II (anggaran), space III  (anggaran)  dan space IV  (sumber  daya  manusia) baik internal maupu eksternal. Regulasi  kebijakan  perlu  dilakukan secara  struktural  dan  fungsional yakni  dengan  mengupayakan  adanya kewajiban bagi bupati/walikota untuk mendelegasikan urusan tertentu kepada camat tanpa bupati/walikota  dilanda  ketakutan akan  kehilangan  kekuatan  politisnya di depan masyarakat. Space II dikuatkan dengan cara konsistensi kedudukan. Dengan asumsi  bahwa  kecamatan  memiliki posisi sebagai satuan kerja perangkat daerah,  maka  kecamatan  juga  harus diposisikan sama dengan satuan kerja perangkat  daerah  yang  lain  yakni memiliki kewenangan menyusun kebutuhan pendanaannya secara mandiri  tanpa  adanya  intervensi.
Sepanjang kebutuhan pendanaan
tersebut  rasional  untuk  mendukung fungsi  pemerintahan,  pembangunan, kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat  maka  wajar  kecamatan memperoleh  dukungan  pendanaan yang  besar  pula.  Upaya  memperkuat space II ini sekaligus akan meningkatkan  kapasitas space III yakni terpenuhinya dukungan infrastruktur  yang  memadai  bagi kecamatan  untuk  dapat  menjalankan fungsinya secara optimal. Tuntutan  pengutanan  kapasitas pendanaan dan kapasitas infrastruktur, tentunya harus didukung  oleh  kapasitas space IV yaitu  kualitas  sumber  daya  manusia. Selain  kompetensi  dan  kualifikasi minimal sebagai aparatus yang memahami  prinsip  penyelenggaraan
tata  pemerintahan  yang  baik,  SDM kecamatan  juga  harus  memiliki kemampuan dasar perencanaan strategis, pengelolaan keuangan serta memiliki  jiwa  wirausaha  dalam rangka  memberikan support bagi kebijakan  peningkatan  pendapatan asli  daerahnya;  hal  ini  juga  selaras dengan  ketentuan  dalam  UU  tahun 2010  yang  mengalihkan  pajak  bumi dan  bangunan  dari  pajak  pusat menjadi  pajak  daerah.  Aparatur kecamatan harus menangkap peluang ini dalam rangka peningkatan kapasitas  kecamatan  khususnya  dan pemerintah daerah umumnya.
Penguatan  secara  internal  ini sekaligus  dapat  dimanfaatkan  oleh bupati  dalam  kerangka  menilai kapasitas kepemimpinan jangka panjang seorang camat. Sebagaimana dijalankan  saat  ini,  seorang  camat biasanya  adalah  seseorang  yang secara formal lulusan ilmu pemerintahan, oleh karena itu kepemimpinan  di  kecamatan  adalah proses  non  formal  menilai  kapasitas seorang camat. Jika hal ini dilakukan,  maka  korelasi  antara tipologi kecamatan dengan
kepempinan camat juga dapat diterapkan; seorang yang bisa menjadi  camat  di  kecamatan  dengan tipologi  A  sebelumnya  harus  pernah menjadi  camat  di  kecamatan  ber- tipologi B dan seterusnya.
Secara  eksternal,  peningkaatan kapasitas  sumber  daya  manusia  juga harus diarahkan secara sosial psikologikal kepada masyarakat (warga kecamatan) tentang perubahan mendasar tugas,
kewenangan  dan  posisi  kecamatan saat  ini.  Pemahaman  masyarakat tentang  perubahan  tersebut  menjadi penting  dalam  kerangka  mengurangi berbagai  tuntutan  dan  keluhan  yang disampaikan oleh masyarakat
terhadap  pelayanan  di  kecamatan selama  ini  yang  memang  bukan  lagi kewenangan  camat  dan  institusi kecamatan untuk dapat menyelesaikannya. IV. SIMPULAN Secara ideal-normatif, pemerintah  daerah  perlu  menyusun tipologi kecamatan di  wilayahnya ke dalam tipe A, B dan C untuk melihat kapasitas  yang dimiliki oleh  masing- masing kecamatan. Kecamatan dengan  tipologi  A  pasti  memiliki kemampuan lebih dibanding kecamatan  yang  memiliki  tipologi  B dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat dan seterusnya; kecamatan  dengan  tipologi  B  pasti memiliki kapasitas yang lebih dibanding  kecamatan  yang  ber- tipologi C. Berdasarkan kondisi kelemahan kecamatan dan jika mengacu  pada  Gambar  1,  maka ‘olah’  kewenangan  dan  ‘olah’ kekuasaan  yang  dijalankan  oleh kecamatan  selama  ini  terbukti  tidak mampu  mendukung  pembangunan, kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat  yang  berada  di  ruang  V akibat  daya  dukung  dan  prasayarat yang sangat marginal. Ruang V yang merupakan ruang pertemuan keempat elemen pendukung keberfungsian kecamatan (wewenang, pendanaan,  infrastruktur dan  SDM)  yang  menopang  institusi kecamatan.  Luas  sempitnya space yang  ada  di  ruang  V,  merefleksikan besar dan kecilnya kapasitas kecamatan untuk menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, upaya penguatan institusi kecamatan, dalam
hal  ini  adalah  mengusahakan  space di  ruang  V  yang  dapat  dilakukan dengan  upaya  mereposisi  kecamatan melalui  jalur  (a)  strukturalisme fungsional  yakni  perubahan  regulasi dan  kebijakan,  (b)  redefinisi  dan kategorisasi  ‘ruang  bermain’  yang nyaman  bagi  kecamatan  dengan kewajiban  kepada  kepala  daerah (bupati/walikota) untuk dapat mendelegasikan kewenangan minimal,  (c)  penguatan  sumberdaya manusia  melalui  pengadaan  aparatur yang berkualifikasi baik serta memiliki kemampuan kewirausahaan, perencanaan dan kepemimpinan.  Selain  upaya  itu, upaya  melalui  sosial-psikologikal yakni memberikan penjelasan kepada masyarakat.  Namun,  jika  semua  hal tersebut  tetap  tidak  bisa  dilakukan, maka transformasi kelembagaan kecamatan dengan meniadakan institusi  kecamatan  dalam  sistem ketata  pemerintahan  daerah  bisa  jadi menjadi  lebih  baik  untuk  dilakukan. Kewenangan yang selama ini dimiliki oleh kecamatan dapat dilaksanakan sebagian oleh dinas/instansi atau dengan menguatkan peran desa. Hal ini lebih baik  daripada  kecamatan  selalu dihadapkan pada dilema.

## DAFTAR PUSTAKA
Dharmawan, Arya Hadi. 2008.
“Kelembaganan  dan  Tata Pemerintahan  Kecamatan” . Pusat  Studi  Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor. Bogor. Drajat,  Denden  Kurnia  dkk.  2010. “Studi  Kelayakan  Komposisi
Kecamatan di Kabupaten Mesuji  Provinsi  Lampung” .
Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung Lay,  Cornelis.  2002. “Desentralisasi dan Demokrasi; Kajian tentang  Kecamatan  sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi dan Intermediary” FISIPOL UGM  dan  Ford  Foundation. Yogykarta. Mukhlis, Maulana. 2010. ”Kecamatan;  Wilayah  atau Perangkat Daerah” . Lampung Post, Bandar Lampung Pratikno.  2008. ”Usulan  Perubahan Kebijakan  Penataan  Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah” . Democratic  Reform  Support Program  dan  United  States Agency International Development. Jakarta Republik Indonesia. 2008. “Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang  Kecamatan ”.  Biro Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
Triputro, R.W. 2005. ”Pembangunan Otonomi  Daerah” .  Program
Studi Ilmu Pemerintahan STMPD  dan  AMPD  Press.
Yogyakarta.