## REVITALISASI  SEKOLAH  LUAR  BIASA  (SLB) PASCA  IMPLEMENTASI  PROGRAM  PENDIDIKAN  INKLUSI

## Slamet Hw dan Joko Santosa
Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta JL. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta slamethw0406@yahoo.com slamet_1@ums.ac.id

## ABSTRAK
Pendidikan inklusif adalah layanan  pendidikan yang mengikutsertakan ABK untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah biasa. Sekolah Luar Biasa (SLB) diselenggarakan untuk melayani anak dalam usia sekolah yang berkebutuhan khusus (memiliki kelainan fisik atau mental). Bila penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah bisa menampung semua anak yang berkebutuhan khusus, sekolah luar biasa menjadi tidak diperlukan lagi. Terlepas dari kenyataan penyelenggaraan kelas inklusi, yang menjadi masalah adalah keberadaan Sekolah Luar Biasa pasca implementasi sekolah inklusi. Atas dasar tersebut, maka perlu penelitian untuk mengetahui permasalahan penyelenggaraan SLB pasca implementasi sekolah inklusi. Penelitian dilaksanakan pada 12 SLB di empat Kabupaten/Kota wilayah Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun diselenggarakan sekolah inklusi, semua responden menjawab optimis bahwa SLB tetap akan eksis, tidak ada masalah karena berbagai alasan: (1) tidak semua ABK bisa ditampung/ditangani oleh sekolah inklusi, anak tuna grahita (ringan, sedang) yang memiliki kekhususan, yaitu IQ-nya di bawah anak normal biasa tidak bisa diikut sertakan pada kelas inklusi bersama anak normal biasa, anak tuna rungu wicara juga tidak mudah masuk kelas inklusi, anak tuna netra yang memiliki IQ normal di atas rata-rata kemungkinan bisa masuk  di  sekolah  inklusi  asal  disertai  dengan  Guru Pembimbing Khusus (GPK), anak tuna daksa yang memiliki IQ normal di atas rata- rata paling memungkinkan bisa diterima di sekolah inklusi, anak lambat belajar dan anak autis juga memungkinkan bisa ditangani oleh sekolah inklusi asal ada GPK, (2) sebagian besar orang tua dari anak penyandang ketunaan masih lebih mempercayakan anaknya dididik  di SLB  yang sudah  cukup berpengalaman  daripada  memasukkan anaknya pada sekolah inklusi yang belum berpengalaman, (3) Sekolah inklusi bisa dibuka di daerah/ kecamatan yang tidak ada SLB-nya; tentang GPK-nya bisa bekerjasama dengan SLB terdekat, (4) sebagian besar masyarakat, terutama dari kalangan orang tua anak ABK belum tahu persis tentang sekolah inklusi dibanding SLB yang sudah lebih familiar, dan (5) SLB yang ada sekarang sudah cukup mapan, sarana dan prasarana cukup memadai, gedung dan peralatan cukup representatif, secara institusional memiliki legalitas yang kuat,  dan tenaga cukup profesional, sehingga SLB akan tetap eksis keberadaannya sekalipun telah ada sekolah inklusi.
Kata kunci : SLB, sekolah inklusi

## ABSTRACT
Inclusion education is the education which incorporates children with special needs to learn with peers in regular schools. Extraordinary School is the one which is organized to serve school-age children with special needs (having a physical or mental disorder). With regards to the implementation of inclusion education, people question about the existence of Extra Ordinary Schools. The problem is how the existence of Extraordinary School after the enactment of Inclusion Education. It is important to investigate this issue. The study was conducted in 12 Extraordinary Schools in four districts of Surakarta. The result indicates that most respondents answered optimistically that Extraordinary Schools will exist, due to various reasons: (1) not all of the staff can be accommodated by the School Inclusion, hearing and mentally disabled children (light, medium) which have a special feature that is his IQ below normal child can no longer be admitted to the class with regular normal children, deaf children have difficulty to attend inclusion class, blind children who have normal average IQs can attend Inclusion School with supervi- sion of Special Teacher, disabled children who have normal IQ most likely to be ac- cepted in the Inclusion School, slow-learning children and children with autism also can be handled by special teacher Inclusion School, (2) The most parents of children with disabilities still entrust their children educated in special schools who have enough ex- perience rather than send their children to Inclusion school, (3) Inclusion Education can be managed in collaboration with Extraordinary School nearby (4) the majority of people, especially young parents do not know about Inclusion School, and (5) the existing Ex- traordinary School is well established, with adequate infrastructure, has a strong legal basis, and professional teachers. Thus Extraordinary School will remain there despite the existence of Inclusion School.
Key words: extraordinary school, inclusion school

## PENDAHULUAN
UUSPN No.20 tahun 2003, Bab IV Pasal 5 ayat 1 dan 2 memaparkan bahwa: (1) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) Warganegara yangmemilikikelainanfisik,emosional,mental, danintelektualberhakmemperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yangmemiliki tingkat kesulitandalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan luar biasa adalah program pembelajaranyangdisiapkanuntukmemenuhikebutuhanunikdariindividu siswa. Pendidikan luar biasa merupakan salah satu komponen dalam salah satu pemberian layanan yang kompleks dalam membantu individu untuk mencapai potensinya secara maksimal. Sekolah Luar Biasa diselenggarakan untuk melayani anak dalam usia sekolah yang berkebutuhan khusus (memiliki kelainan fisik atau mental)yangtidak dapat dilayani di sekolah umum/biasa.
Bila penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni sudah bisa menampung semua anak yang berkebutuhan khusus, maka sekolah luar biasa menjadi
tidak diperlukan lagi. Terlepas dari kenyataan penyelenggaraan kelas inklusi sudah sesuai dengan idealisme atau belum,yang menjadi masalah adalah keberadaan Sekolah Luar Biasa pasca implementasi Sekolah Inklusi.
Atas dasar latar belakang sebagaimana diuraikan, maka pentingnya penelitian adalah untuk menggali permasalahanpenyelenggaraanSLBpascaimplementasi Program Inklusi untuk selanjutnya dapatdicari alternatifpemecahannya.Lebihlanjut,tujuankhususpenelitian iniadalah:(1) diperolehnya profil/pemetaan sekolah luar biasa, (2) lewat analisis SWOT, diperolehnya deskripsi data potensi sebagai pijakan untukmenemukan alternatifrevitalisasiSLB pascaimplementasi ProgramPendidikan Inklusif. Penelitian tentang sekolah inklusi sudah menjadi perhatian peneliti, seperti Herdiana(2010), Juwono (2011), Haifani (2011), dan Rahmah Marsidi (2011).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan. Pelitianpengembangan( Developmen- tal research ) berorientasi pada pengembangan produk yang proses pengembangannya dideskripsikan seteliti mungkin dan produk akhirnya dievaluasi. Aktivitas penelitian ini dilaksanakan dalamdua tahapan. Kedua tahapan digambarkan sebagai berikut.

## Gambar1. Tahapan Aktivitas Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peta potensi sekolah luar biasa pasca implementasi prpgram pendidikan inklusi didasarkan  jenis kebutuhan dan banyak siswa, penyelenggaraan pendidikan, standar pelayanan pendidikan, guru pembimbing khusus, tenaga profsional, alat bantu kemandirian, dan profil kepala sekolah. Selain itu, disampaikan penggalian tanggapan kepala sekolah serta deskripsi dukungan masyarakat, orang tua, dan lingkungan.
Rekomendasi
Analisis Data (SWOT)
Uji Teoritik Model (seminar) Refleksi, evaluasi dan Revisi Model Terevisi Pengumpulan Sharing Pakar Uji Empirik -1 (Uji Model) Data Analisis Situasi
Temukan
Model Solusi Dampak / Hasil-1 Tahun ke-1 Tahun ke-2

## 1. Jenis Ketunaan dan Banyaknya Siswa
Penelitian dilaksanakan di empat kabupaten/kota (Surakarta, Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri) dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Surakarta. SLB yang diteliti sebagai sampel dipilih empat SLB Negeri dan delapan SLB Swasta. Jenis ketunaan yang diteliti ada delapan, yaitu: (1) tuna netra, (2) tuna rungu wicara, (3) tuna grahita, (4) tuna daksa, (5) tuna laras, (6) autis, (7) tuna ganda, dan (8) lambat belajar;
DariempatSLBNegeri,semuanyamenyelenggarakanpendidikanlebihdarisatu jenisketunaan dari tingkat TK sampai SLA. Dari delapan SLB Swasta, ada empat SLB yang menyelenggarakan pendidikan dengan lebih dari satu ketunaan, sedangkan empat SLB Swasta yang lain hanya menyelenggarakan satu jenis ketunaan. Adapun jenis ketunaan yang diselenggarakan SLB dan banyaknya siswa tiap jenjang pendidikan tampak dalam tabel 1 dan 2 berikut:
Tabel 1. Jenis Ketunaan Peserta Didik dan Banyak Siswa di 4-SLB Negeri
Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa baik SLB negeri maupun swasta  memiliki peserta didik tuna grahita terbanyak. SLB negeri tidak mempunyai peserta didik tuna laras dan tuna ganda dan paling sedikit peserta didik tuna netra. sementara SLB swasta memiliki peserta didik dari semua jenis ketunaan dan paling sedikit adalah peserta didik yang memiliki ketunaan lambat belajar.
Tabel 2. Jenis Ketunaan Peserta Didik dan Banyak Siswa di 8-SLB Swasta
Jenis ABK TK SD SLP SLA Jumlah 1. Tuna netra ‐ 11 1 ‐ 12 2. Tuna rungu dan wicara 29 89 14 24 156 3. Tuna grahita 31 309 58 28 426 4. Tuna daksa ‐ 24 ‐ ‐ 24 5. Tuna laras ‐ ‐ ‐ ‐ 0 6. Autis 2 28 2 ‐ 32 7. Tuna ganda ‐ ‐ ‐ ‐ 0 8. Lambat belajar ‐ 21 ‐ 4 25 Jumlah 62 482 75 56 675 Jenis ABK TK SD SLP SLA Jumlah 1. Tuna netra 3 22 19 4 48 2. Tuna rungu dan wicara 18 105 24 7 154 3. Tuna grahita 15 254 94 48 411 4. Tuna daksa 21 37 45 34 137 5. Tuna laras ‐ 60 24 ‐ 84 6. Autis 4 1 ‐ ‐ 5 7. Tuna ganda 3 2 1 ‐ 6 8. Lambat belajar ‐ 2 ‐ ‐ 2 Jumlah 64 483 207 93 847
Tabel 3. Jenis Ketunaan Peserta Didik dan Banyak Siswa SLB Negeri dan Swasta
Tabel 3 menunjukkan bahwa peserta didik penyandang tuna grahita adalah peserta didik yang paling banyak (53,94%), disusul tuna rungu wicara (21,42%), kemudian tuna daksa (10,58%), tuna laras (5,52%), tuna netra (3,94%), autis (2,43%), lambat belajar (1,77%) , dan tuna ganda (0,39%). Di samping itu, peserta didik yang paling banyak adalah tingkat SD (63,40%), kemudian tingkat SLP (18,53%), SLA (9,79%), dan TK (8,28%)

## 2. Penyelenggaraan Pendidikan
Dalampenyelenggaraan pendidikan, beberapa SLB negeri maupun swastamenyediakan asrama bagi peserta didik. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui tabel 4.
Tabel 4. Penyediaan Asrama bagi Peserta Didik pada SLB Negeri dan Swasta
Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa SLB yang menyediakan asrama lebih banyak adalah SLB swasta. Baik jenjang SD, SLP, maupun SLA SLB swasta lebih banyak menyediakan asrama, bahkan pada jenjang TK hanya SLB swasta yang menyediakan asrama.

## 3. Standar Pelayanan Pendidikan
Tolok ukur standar pelayanan pendidikan antara lain pemenuhan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, penilaian, dan pembiayaan.Banyaknya SLB yang telah memenuhi delapan standar pelayanan pendidikan masing-masing dapat dijelaskan melalui tabel- tabel beikut.
Jenis ABK TK SD SLP SLA Jumlah Persentase 1. Tuna netra 3 33 20 4 60 3,94 2. Tuna rungu dan wicara 47 194 46 39 326 21,42 3. Tuna grahita 46 563 144 68 821 53,94 4. Tuna daksa 21 61 45 34 161 10,58 5. Tuna laras ‐ 60 24 ‐ 84 5,52 6. Autis 6 29 2 ‐ 37 2,43 7. Tuna ganda 3 2 1 ‐ 6 0,39 8. Lambat belajar ‐ 23 ‐ 4 27 1,77 Jumlah 126 965 282 149 1522 100 Persentase 8,28 63,40 18,53 9,79 Tingkat Asrama
Non Asrama TK 1 SLB Swasta 2 SLB Negeri SD 2 SLB Negeri 6SLB Swasta 2 SLB Negeri 8 SLB Swasta SLP 2 SLB Negeri 6 SLB Swasta 1 SLB Negeri 8 SLB Swasta SLA 1 SLB Negeri 4 SLB Swasta 2 SLB Negeri 7 SLB Swasta
a . Standar Isi
Kepemilikan perangkat standar isi oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
Tabel 5. Kepemilikan Standar Isi
Berdasarkan data dari tabel 5, dikethui bahwa dari 12 SLB seluruh SLB (100%) telah memiliki dokumen sesuai komponen standar isi, baik dokumen yang berwujud kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, Kurikulum Satuan Pendidikan, dan kalendr pendidikan.
b. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Kepemilikan dokumen  Standar Kompetensi Lulusan oleh kedua belas SLB dapat dijelas- kan memalui tabel 6.
Tabel 6. Kepemilikan SKL
Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 12 SLB seluruh SLB (100%) telah memiliki dokumen standar kompetensi Lulusan (SKL), baik SKL tingkatsatuan pendidikan, SKL kelompok Mata Pelajaran, dan SKL mata pelajaran.
c. Standar Proses
Kepemilikan perangkat standar isi oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui  tabel tujuh berikut:
Tabel 7. Kepemilikan Perangkat Pembelajaran
Item Ada/punya Tidak ada Kerangka Dasar dan struktur kurikulum 12 SLB = 100 % - Beban belajar 12 SLB = 100 % - Kurikulum Satuan Pendidikan 12 SLB = 100 % - Kalender Pendidikan 12 SLB = 100 % - Item Ada/punya Tidak ada SKL Satuan Pendidikan 12 SLB = 100 % SKL Kelompok Mata Pelajaran 12 SLB = 100 % SKL Mata Pelajaran 12 SLB = 100 % Item Ada/punya Tidak ada Perencanaan Pembelajaran: 1. Silabus 2. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 3. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 12 SLB = 100 % 12 SLB = 100 % 12 SLB = 100 % Terlaksana Tidak Pelaksanaan Proses Pembelajaran 12 SLB = 100 % Ada Tidak ada Penilaian Hasil Pembelajaran 12 SLB = 100 % Pegawasan Proses Pembelajaran 12 SLB = 100 % Pelaporan 12 SLB = 100 % Tindak lanjut 12 SLB = 100 %
Berdasarkan data dari tabel 7, dikethui bahwa dari 12 SLB seluruh SLB (100%) telah memiliki dokumen perangkat pembelajaran baik dokumen perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan proses pembelajaran, pelaporan, dan tindak lanjut pembelajaran.

## d. Standar Sarana dan Prasarana
Kepemilikan standar sarana dan prasarana oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui tabel berikut:
Tabel 8. Kepemilikan Sarana dan Prasarana
Berdasarkan data dari tabel 8, dikethui bahwa satu SLB swasta tidak memiliki ruang perpustakaan dan lima SLB swasta tidak memiliki ruang laboratorium. Sementara SLB Negeri yang tidak memiliki ruang perpustakaan ada tiga. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan standar sarana dan prasarana di beberapa SLB baik negeri maupun swasta.

## e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kepemilikan standar pendidik dan tenaga kependidikan oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui  tabel 9 berikut:
Tabel 9. Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Item Sangat Memenuhi Cukup memenuhi Kurang memenuhi Kualifikasi Pendidik 1 SLB N 2 SLB S 3 SLB N 6 SLB S Kompetensi Guru 1 SLB N 3 SLB S 3 SLB N 5 SLB S Tenaga Kependidikan 2 SLB N - 2 SLB N 6 SLB S 2 SLB S Tenaga laboratorium - - 1 SLB S 4 SLB N 7 SLB S Tenaga Perpustakaan 1 SLB S 1 SLB N 2 SLB S 3 SLB N 5 SLB S Item Ada / memadahi Kurang Tidak ada Lahan 4 SLB Negeri 6 SLB Swasta - 2 SLB Swasta Bangunan Gedung 3 SLB Negeri 6 SLB Swasta 1 SLB Negeri 2 SLB Swasta Kelengkapan sarana dan prasarana 3 SLB Negeri 5 SLB Swasta 1 SLB Negeri 3 SLB Swasta Ruang penunjang 2 SLB Negeri 4 SLB Swasta 2 SLB Negeri 4 SLB Swasta Ruang Perpustakaan 3 SLB Negeri 6 SLB Swasta 1 SLB Negeri 1 SLB Swasta 1 SLB S Ruang Laboratorium - 1 SLB S 1 SLB Negeri 2 SLB S 3 SLB N 5 SLB S
Berdasarkan data dari tabel 9, dikethui bahwa dari 12 SLB terdapat empat SLB Negeri yang tidak memiliki tenaga laboratorium dan tujuh SLB swasta yang tidak memiliki tenaga laboratorium. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga yang kurang memenuhi, baik di SLB negeri maupun swasta adalah tenaga laboratorium dan perpustakaan.

## f. Standar Pengelolaan
Kepemilikan standar pengelolaan bagi  keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui  tabel 10 berikut:
Tabel 10. Kepemilikan Dokumen Pengelolaan
Berdasarkan data dari tabel 10, dikethui bahwa dari 12 SLB seluruh SLB (100%) telah memiliki standar pengelolaan yang baik, yang ditunjukkan dengan kepmilikian semua item dokumen pengelolaan yang dibutuhkan.

## g. Standar Penilaian
Kepemilikan standar penilaian oleh keseluruhan SLB dapat dijelaskan melalui  tabel 11 berikut:
Tabel 11. Kepemilikan Dokumen Penilaian
Berdasarkan data dari tabel 11, diketahui bahwa seluruh SLB (100%) telah memiliki semua jenis dokumen penilaian yang diperlukan. perangkat pembelajaran baik
I t e m Ada Tidak ada
Pedoman Penilaian Semua SLB Penilaian oleh Pendidik Semua SLB Penilaian oleh Satuan Pendidikan Semua SLB
Penilaian oleh Pemerintah
Semua SLB Item Ada Tidak ada Perencanaan Program 1. Visi dan Misi Sekolah 2. Tujuan Sekolah Semua SLB Rencana Kerja Sekolah Semua SLB Pengawasan dan evaluasi Semua SLB Kepemimpinan Sekolah Semua SLB Sistem Informasi dan Manajemen Semua SLB

## h. Standar Pembiayaan
Tabel 12. Kepemilikan Dokumen Pembiayaan
Berdasarkan  data  tabel  12, dikethui bahwa  seluruh  SLB  (100%) telah memiliki  dokumen pembiayaan rutin (gaji guru dan karyawan), sementara masih ada SLB yang belum memiliki dokumen pembiayaan berupa Biaya pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana.

## 4. Tentang Guru Pembimbing Khusus (GPK)
Tabel  13. Kondisi Guru pembimbing Khusus
Berdasarkan data dari tabel 13, dikethui bahwa  guru pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi  lebih sedikit dari pada yang belum tersertifikasi. bahkan  seluruh guru pembimbing khusus Tuna daksa, Tuna ganda, dan Lambat belajar belum ada yang sertifikasi. Hanya guru pembimbing khusus Tuna grahita yang  telah sertifikasi jumlahnya lebih banyak  dari pada yang belum.

## 5. Tenaga Profesional  (Dokter, Psikolog, Pakar Pendidikan)
Tabel 14. Kepemilikan Tenaga Profesional
GPK Sertifikasi Jenis ABK Pria Wanita Jml Sudah Belum 1. Tuna netra 5 4 9 4 5 2. Tuna rungu dan wicara 4 12 16 4 12 3. Tuna grahita 17 37 54 32 22 4. Tuna daksa 3 1 4 - 4 5. Tuna laras - - - - - 6. Autis 2 2 4 1 3 7. Tuna ganda 2 3 5 - 5 8. Lambat belajar 4 15 19 - 19 Jumlah 37 74 111 40 71
Tenaga Profesional
Ada Tidak Jml Kerjasama dg Instansi 1. Dokter 4 SLB RS, Puskesmas 2. Psikolog 9 SLB UNS 3. Pakar Pendidikan 8 SLB UNS, Diknas 4. Pakar lainnya 7 SLB RSJ, PLB UNS, Terapis
I t e m
Ada Tidak ada Pembiayaan rutin (gaji guru, karyawan) Semua SLB Biaya pengembangan 3 SLB N 8 SLB S 1 SLB N Biaya pengadaan sarana dan prasarana 2 SLB N 5 SLB S 2 SLB N 3 SLB S
Berdasarkan data dari tabel 14, diketahui bahwa masih ada SLB yang tidak memiliki tenaga profesional baik dokter, psikolog, pakar pendidikan, dan lain sebagainya.

## 6. Alat Bantu Kemandirian
BeberapaABK memerlukan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat raba, dan lain-lain.
a. Alat Bantu Kemandirian secara Kuantitatif
Tabel 15. Kondisi Alat Bantu Kemandirian secara Kuantitatif
Berdasarkan data dari tabel 15, dikethui bahwa masih ada SLB yang tidak mempunyai alat bantu kemandirian yang mencukupi. Dari 12 SLB tidak lebih dari 4 SLB yang memiliki alat bantu kemandirian yang mencukupi.
b.  Alat Bantu Kemandirian secara Kualitatif
Tabel 16. Kondisi Alat Bantu Kemandirian secara Kualitatif
Berdasarkan data dari tabel 16, dikethui bahwa dari 12 SLB hanya 1 SLB yang memiliki alat bantu kemandirian tuna daksa yang memadai secara kualitatif. Selebihnya tidak ada SLB yang memiliki alat bantu kemandirian tuna netra dan tuna rungu dan wicara yang memadai secara kualitatif.

## 7.  Profil Kepala Sekolah
Dari 12 SLB yang diteliti, diperoleh profil Kepala Sekolah sebagaimana dijelaskan memalui tabel 17. Status kepala sekolah PNS lebih banyak daripada yang berstatus nonPNS. Dilihat dari segi pengalaman mengajar, kepala sekolah dengan pengalaman mengajar antara 20-30 tahun berjumlah paling banyak, paling sedikit adalah kepala sekolah dengan pengalaman mengajar antara 10-20 tahun. Dari segi pengalaman menjadi kepala sekolah, jumlah terbanyak adalah yang telah menjadi kepala sekolah selama 10-20 tahun. Pendidikan tertinggi kepala sekolah adalah S2. Namun kepala sekolah yang berpendidikan S1 lebih banyak daripada yang telah berpendidikan S2. Sementara itu, hampir semua kepala sekolah sudah sertifikasi, hanya satu SLB yang memiliki kepala sekolah belum sertifikasi.
Alat Bantu Kemandirian Jenis ABK Mencukupi Tidak mencukupi a. Tuna netra 3 SLB 3 SLB b. Tuna rungu dan wicara 4 SLB 3 SLB c. Tuna daksa 2 SLB
4 SLB
Alat Bantu Kemandirian Jenis ABK Memadahi Cukup memadahi Kurang memadahi 1. Tuna netra 3 SLB 1 SLB 2. Tuna rungu dan wicara 2 SLB 1 SLB 3. Tuna daksa 1 SLB - 1 SLB

## Tabel 17. Profil Kepala Sekolah

## 8. Tanggapan Kepala Sekolah terhadap SLB Pasca Implementasi Sekolah Inklusi
Waktu ditanyakan masa depan SLB setelah diselenggarakannya Sekolah Inklusi, semua Kepala Sekolah menjawab optimis bahwa SLB tetap akan eksis, tidak ada masalah dan tetap berjalan karena berbagai alasan:
Pertama , tidak semua ABK bisa ditampung/ditangani oleh Sekolah Inklusi karena: (1) Anak tuna grahita (ringan, sedang) yang memiliki kekhususan yaitu IQ-nya di bawah anak normal biasa tidak bisa diikutsertakan pada kelas inklusi bersama anak normal biasa, dan ini hanya bisa ditangani dan ditampung oleh lembaga yang sudah profesional, yaitu SLB, (2) Anak tuna rungu wicara juga tidak mudah masuk kelas inklusi karena tidak semua mata pelajaran bisa disampaikan dengan bahasa isyarat, (3) Anak tuna netra yang memiliki IQ di atas rata-rata memungkinkan bisa masuk di Sekolah inklusi asal disertai dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK), (4) Anak tuna daksa yang memiliki IQ normal di atas rata-rata paling memungkinkan bisa diterima di Sekolah inklusi. Meski keterbatasan fisik, asalkan disediakan fasilitas yang memadai, mereka akan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti anak normal biasa, dan (5) Anak lambat belajar dan anak autis juga memungkinkan bisa ditangani oleh Sekolah Inklusi asal ada GPK
Kedua , sebagian besar orang tua dari anak penyandang ketunaan masih lebih mempercayakan anaknya dididik di SLB yang sudah cukup berpengalaman daripada memasukkan pada Sekolah Inklusi yang belum berpengalaman untuk menangani.
Ketiga , sekolah Inklusi mungkin bisa dibuka di daerah / kota / kecamatan yang tidak ada SLB- nya. Tentang GPK-nya bisa bekerja sama dengan SLB terdekat. Beberapa SLB sudah bekerjasama da- lam hal penyediaan GPK di Seklah Inklusi, seperti yang dilakukan SLB N Wonogiri dan SLB N Sragen.
Keempat , sebagian besar masyarakat, terutama dari kalangan orang tua anak ABK belum mengetahui persis tentang Sekolah Inklusi dibanding dengan SLB yang sudah lebih familiar.
Kelima , SLB yang ada sudah cukup mapan, sarana dan prasarana cukup memadai, gedung, dan peralatan cukup representatif, secara institusional memiliki legalitas yang kuat, dan tenaga cukup profesional sehingga SLB akan tetap eksis keberadaannya.
Aspek Kriteria Jumlah a. Status PNS Non PNS 11 1 b. Pengalaman mengajar Lebih dari 30 tahun Antara 20-30 tahun Antara 10-20 tahun 4 6 2 c. Pengalaman menjadi Kepala Sekolah Antara  10-20  tahun Antara 5-10  tahun Kurang dari 5 tahun 7 4 1 d. Pendidikan tertinggi S 2 S 1 5 7 e. Pangkat/golongan IV.b IV.a Lainnya 1 10 1 f. Sertifikasi Guru dalam jabatan Sudah sertifikasi Belum sertifikasi 11 1
9. Tanggapan Kepala Sekolah terhadap Kemungkinan Menerima Anak Normal Biasa Mengingat keberadaan SLB yang sudah mapan, dan sesuai dengan rumusan Sekolah Inklusif , yaitu Sekolah Biasa/Sekolah Umum, yang mengakomodasi semua ABK atau SLB/Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus yang mengakomodasi anak biasa, setelah ditanyakan apakah ada rencana SLB akan menerima anak normal biasa, maka jawabnya: (1) satu SLB sudah melaksanakan, (2) dua SLB ada rencana, sudah dipersiapkan, (3) lima SLB sedang mempertimbangkan, dan (4) empat SLB menyatakan tidak akan menerima anak normal biasa.

## 10. Dukungan Masyarakat dan Orang Tua dan Lingkungan
Dari isian angket diperoleh penjelasan bahwa: (1) dukungan masyarakat cukup baik dan komite sekolah cukup aktif, (2) dukungan orang tua sangat baik, ada paguyuban orang tua siswa, dan selalu dijalin komunkasi dengan orang tua,  serta (3) lingkungan sekolah cukup mendukung dan kondusif terhadap SLB

## SIMPULAN
Mencermati kesepuluh (10) peta potensi dari 12 SLB yang diteliti kiranya dapat dipakai untuk menggambarkan SLB di seluruh wilayah Surakarta. Pertama , SLB se wilayah Surakarta ternyata cukup potensial karena : (1) Peserta didiknya cukup banyak. Ada 1522 anak dari berbagai jenjang pendidikan, dari TK sampai SLA, (2) Guru Pembimbing Khusus cukup memadai, dari 111 orang GPK, yang sudah tersertifikasi ada 40 orang, (3) Memiliki berbagai tenaga profesional (Dokter, Psikolog, dan Pakar pendidikan) dari hasil kerjasama dengan berbagai instansi, (4) Kepala Sekolah memiliki pengalaman yang cukup, (5) Masing-masing SLB memiliki lahan yang cukup, gedung yang representatif, serta sarana dan prasarana cukup memadai, (6) Ada dukungan yang kuat, baik dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungan tentang keberadaan SLB. Kedua , keberadaan SLB tidak terpengaruh dengan adanya Sekolah Inklusi. Dengan adanya sekolah tersebut justru bisa bekerja sama, terutama dalam hal ikut menyediakan GPK. Ketiga , SLB bisa direvitasisasi menjadi pusat sumber penggalian bakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Haifani, Ayun. 2011.”Pengaruh Pelatihan Guru Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada Pengetahuan dan Sikap Penerimaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Dasar Inklusi”. Tesis . Fakultas Psikologi UGM.
Herdiana, Wulan Agustin. 2010. “ Perbedaan Pengelolaan Kelas Inklusi di SD Negeri dan SD Swasta se-Kota Malang”. Skripsi . Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UNM.
Juwono, Ignatius Darma. 2011. “Pelatihan Penyusunan Rancangan Pembelajaran pada Guru Sekolah Dasar Inklusi”. Tesis . Fakultas Psikologi UGM.
Rahmah Marsidi, Sitti. 2011. “Pengaruh Program Minful Teaching terhadap Emosi pada Sekolah Guru Sekolah Dasar Pelaksana Pendidikan Inklusi”. Tesis . Fakultas Psikologi UGM.