## Al-Mizan
Vol. 15, No. 2, 2019, h. 316-341 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1395

## Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo

## Yunus I. M. Umar

## KUA Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo
Email: yunusumar1983@gmail.com
Abstract: Marriage registration is important in marriages in Indonesia because it can have legal consequences for those who carry out marriages. This study discusses the form  of  negligence  of  marriage  registration  in  underage  marriages  in  Gorontalo District  and  the  legal  consequences  that  occur  due  to  negligence  of  marriage registration  in age marriages  in Gorontalo Regency. This research is a field research with  a  juridical  and  sociological  approach.  The  collection  of  data  in  the  form  of observations  at  the  study  site,  interviews  with  employees  of  the  Office  of  Religious Affairs,  parents  and  underage  marriages  with  182  respondents,  as  well  as  literature review.  The  results  showed:  First,  the  form  of  negligence  in  the  registration  of marriages in Gorontalo Regency, namely the negligence of parents, the negligence of children and the negligence of marriage registration officers; Second, due to the legal consequences  caused  by  negligence  in  registering  underage  marriages  in  Gorontalo District, namely the legality of child marriages, divorce is easy, rejection of marriage dispensation,  repeating  the  marriage  contract  and  marriage  without  the  presence  of government officials.
Keywords: Marriage Registration, Underage Marriage, Religious Affairs Office

## Negligence of Marriage Registration in Underage Marriage in Gorontalo Regency
Abstrak: Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu hal yang penting dalam perkawinan di Indonesia dikarenakan dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak yang melaksanakan  perkawinan.  Penelitian  ini  mendiskusikan  tentang  bentuk  kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan di bawah umur di Kabupaten Gorontalo dan akibat hukum yang terjadi akibat adanya kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan umur di Kabupaten Gorontalo, Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya berupa pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama, para orangtua dan pelaku  pernikahan  di  bawah  umur  dengan  jumlah  250  responden,  serta  kajian kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan: Pertama,  bentuk  kelalaian  pencatatan perkawinan  di  Kabupaten  Gorontalo,  yaitu  adanya  kelalaian  orang  tua,  adanya kelalaian  anak  dan  adanya  kelalaian  petugas  pencatat  nikah; Kedua,  akibat  hukum yang  ditimbulkan  karena  kelalaian  pencatatan  nikah  di  bawah  umur  di  Kabupaten Gorontalo,  yaitu  legalitas  anak  hasil  perkawinan,  mudahnya  terjadi  perceraian, penolakan dispensasi nikah, pengulangan akad nikah dan perkawinan tanpa kehadiran aparat pemerintah.
Kata Kunci: Pencatatan Nikah, Pernikahan di Bawah Umur, Kantor Urusan Agama

## A. Pendahuluan
Konsep  perkawinan  dalam  Islam  merupakan  momen  yang  sangat  penting  dan bersejarah dalam perjalanan hidup manusia. Perkawinan akan mampu merubah status kedua  belah  pihak  yang  terlibat  didalamnya,  yang  sebelumnya  hidup  terpisah  dan memiliki  kehidupan  masing-masing-masing,  namun  dengan  terjadinya  perkawinan kedua  insan  ini  dipersatukan  dalam  satu  ikatan  yang  sama  yang  setelahnya  masing- masing  diberikan  beban  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan  peranan  yang  diberikan oleh  ajaran  Islam  sesuai  dengan  kodratnya.  Tanggungjawab  dan  beban  itulah sesungguhnya bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, ada banyak tantangan dan hambatan yang harus dilalui oleh setiap insan yang akan menjalaninya. Oleh sebab itu mereka  yang  telah  memilih  untuk  menjalani  ikatan  perkawinan  sudah  seharusnya sanggup memikul dan melaksanakannya.
Syariat Islam mengatur hidup berpasangan dengan melalui jenjang perkawinan yang  ketentuannya  dirumuskan  dengan  wujud  aturan-aturan  yang  disebut  sebagai hukum  perkawinan  dalam  Islam.  Dengan  demikian  perkawinan  bertujuan  untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis rukun damai dan sejahtera. Hal  ini  sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan (UUP):
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Perkawinan sebagai sebuah lembaga yang menyatukan dua orang yang berbeda, baik  latar  belakangnya,  sifat-sifatnya,  keinginan-keinginannya  dan  kebutuhan- kebutuhannya  menjadikan  rumah  tangga  sebagai  wadah  bagi  kedua  orang  yang  baru menikah  untuk  dapat  saling  menyesuaikan  diri  dengan  baik.  Dengan  menikah seseorang tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan pasangannya, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialami dirinya sendiri. 2
1 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  1; Undang-undang ini telah diamandemen dengan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2 Departemen Agama RI, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja  Usia Nikah (Seri Psikologi) (Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah : Jakarta Tahun 2007), 119.
Perkawinan  merupakan  awal  perjuangan  untuk  menempuh  hidup  berumah tangga sekaligus mengandung ujian apakah pernikahan itu akan kokoh sepanjang hayat atau kandas ditengah samudra kehidupan. Pernikahan merupakan bukti dari kata cinta yang  pernah  diikrarkan  yang  pada  gilirannya  menghasilkan  ketentraman  rohani  dan ketahanan jasmani. Pernikahan merupakan titik kulminasi janji setia yang akan diikuti dengan  rasa  tanggung  jawab,  saling  menghormati  demi  keutuhan  dan  kebahagiaan rumah tangga. 3
Perkawinan semacam ini diharapkan melahirkan ikatan pernikahan yang dapat mencegah  perbuatan  yang  dilarang,  seperti  berzina,  kekerasan  fisik  maupun  psikis. Perkawinan  dengan  memegang  prinsip-prinsip  ideal  perkawinan  menumbuhkan  sifat kasih  sayang  sejati,  mewujudkan  sifat ta’awun,  tanggungjawab  dan  dapat memperkokoh  silaturahmi,  baik  internal  keluarga  maupun  eksternal  masyarakat  serta menjadi sarana melestarikan keturunan eksistensi manusia. 4
Salah  satu  perkawinan  yang  sering  menimbulkan  permasalahan  di  dalam masyarakat adalah perkawinan di bawah umur, selain karena rentan terjadi perceraian, kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kemiskinan,  meningkatkan  angka  pengangguran  dan putus  sekolah,  juga  banyak  menimbulkan  permasalahan  pada  proses  pelaksanaan perkawinannya,  seperti  proses  administrasi  perkawinan,  dalam  hal  ini  tentang pencatatan nikah yang dilakukan oleh pihak berwenang Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
Pencatatan perkawinan menurut hukum Islam secara langsung tidak dijelaskan dalam  Alquran  dan  hadis,  namun  pencatatan  perkawinan  merupakan  bagian  dari administrasi  negara  dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik ( good  governance).  Good  governance  diartikan  sebagai  aspek  fungsional  pemerintah yang  efektif  dan  efisien  dalam  pelaksanaan  tugasnya  untuk  mewujudkan  tujuan nasional. 5 Persoalan  perkawinan  di  Indonesia  telah  memiliki  aturan  hukum  nasional
3 Tim Perumus, Pohutu Aadati Lo Hulondalo Tata Upacara Adat Gorontalo, Hasil Seminar Adat Gorontalo  2007  (Gorontalo:  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo,  Forum  Pengkajian  Islam  Al- Kautsar Gorontalo, Tokoh Adat U Duluwo Limo Lo Pohalaa Gorontalo dan Tim Akademisi Gorontalo, 2008), 128.
4 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 183.
5 Rifdan dan Muhammadong, Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017), 3.
yang  telah  berlaku  bagi  seluruh  wilayah  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pencatatan perkawinan menurut hukum negara dibuktikan dengan adanya akta nikah atau buku nikah. Sedangkan dalam hukum Islam, pencatatan diwajibkan dalam hal  perdagangan,  namun  kaitannya  dengan  perkawinan  adalah  hubungan  manusia dengan  manusia,  sehingga  metode  ushul  fikih  yang  digunakan  adalah maslahah mursalah.  Hal  ini  karena  meski  secara  formal  tidak  ada  ketentuan  ayat  atau  sunnah yang  memerintahkan  pencatatan,  namun  kandungan  maslahatnya  sejalan  dengan tindakan syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan kata lain, pencatatan  perkawinan  merupakan  ketentuan  yang  perlu  diterima  dan  dilaksanakan oleh  semua  pihak. 6 Sebagaimana  aturan  dalam  pasal  2  ayat  2  UUP  bahwa  tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
Atas dasar inilah apabila seseorang ingin melakukan perkawinan, maka dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  tujuan  untuk mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat.  Ini  merupakan  suatu  upaya yang  diatur  melalui  perundang-undangan  untuk  melindungi  martabat  dan  kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya.
Jika terjadi perselisihan atau percekcokan di antara suami istri, atau salah satu tidak  bertanggung  jawab,  maka  yang  lain  dapat  melakukan  upaya  hukum  guna mempertahankan  atau  memperoleh  hak-hak  masing-masing,  karena  dengan  akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah ada. Akta nikah atau bukti catatan perkawinan juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari  hasil  perkawinan  itu.  Upaya  hukum  ke  Pengadilan  tentu  tidak  dapat  dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut.
6 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 56.
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2).
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (1) menegaskan “perkawinan hanya dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai  pencatat  nikah.” 8
Maksud dari pencatatan perkawinan adalah sesuai dengan pasal 2 ayat 2  UUP bahwa perkawinan  itu  harus  dicatatkan  kepada  pegawai  pencatat  nikah  di  KUA  bagi  yang beragama  Islam,  sementara  yang  beragama  non  Islam  dapat  dilakukan  di  Kantor Catatan Sipil menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
Meskipun  dalam  UUP  sudah  diberlakukan  dengan  jelas  dan  tegas  bahwa perkawinan  itu  harus  dicatat,  namun  di  dalam  prakteknya  masalah  pencatatan perkawinan ini menjadi suatu problem di masyarakat, khususnya terhadap perkawinan di  bawah  umur.  Banyak  masalah  yang  sering  terjadi  dalam  proses  pencatatan  nikah pada  perkawinan  di  bawah  umur  yang  terjadi  akibat  dari  kelalaian  dari  kedua  belah pihak, baik yang dilakukan oleh pelaku perkawinan itu sendiri bersama dengan orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap anaknya yang menikah, juga dilakukan oleh petugas pencatat nikah yang tidak tertib administrasi.
Realita  yang  terjadi  di  Kabupaten  Gorontalo  dalam  proses  pencatatan perkawinan  di  bawah  umur  bahwa  pencatatan  nikah  yang  dilakukan  setelah perkawinan,  artinya  bahwa  perkawinan  didahulukan  kemudian  pencatatan  dilakukan belakangan,  hal  ini  banyak  dilakukan  dengan  alasan  karena  pihak  tidak  ingin melakukan  dispensasi  nikah  di  pengadilan  hingga  menunggu  umur  salah  satu  atau keduanya cukup dulu, dan alasan lain karena perkawinan sudah sangat mendesak untuk dilakukan.
Selain itu juga pencatatan nikah dilakukan setelah lahirnya anak pertama. Hal ini banyak dilakukan karena kelalaian pihak itu sendiri yang tidak memahami betapa pentingnya  melakukan  pencatatan  perkawinan,  ketika  dibutuhkan  akta  perkawinan barulah  melakukan  proses  pencatatan,  kejadian  seperti  ini  biasanya  terjadi  pada perkawinan yang dilakukaan secara illegal, sehingga akibatnya adalah sang anak tidak masuk dalam perkawinan, sebab orang tuanya harus kembali diakad dan pencatatannya dilakukan pada tanggal yang sama.
8 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (1)
Kejadian yang lainnya perkawinan dilakukan sebelum keluarnya izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, hal ini dilakukan karena perkawinan telah direncanakan terlebih  dahulu  dengan  hari  pelaksanaan  yang  sudah  disepakati,  namun  setelah melakukan  pendaftaran  nikah  di  KUA  terjadi  penolakan  pencatatan  karena  harus dispensasi nikah dulu, dalam kejadian seperti ini banyak yang justru berani melakukan perkawinan dan berpikir bahwa pencatatan nikah boleh dilakukan belakangan.
Ini  juga  terjadi  pencatatan  nikah  dilakukan  dengan  metode  tanggal  yang mundur, meskipun kejadian seperti ini sudah jarang terjadi lagi tetapi ini banyak kali terjadi  pada  proses  pencatatan  nikah  anak  di  bawah  umur.  Hal  ini  menjadi  sebuah kelalaian  petugas  pencatat  nikah  dengan  alasan  yang  cukup  mendesak.  Selain  itu pencatatan nikah dilakukan dengan metode menambah umur calon pengantin, ini juga kerap  kali  terjadi  dalam  proses  pencatatan  nikah  perkawinan  di  bawah  umur  yang terjadi di KUA, biasanya kelalaian seperti ini dilakukan oleh Pembantu PPN yang ada di  desa,  karena  Penghulu  dan  Pembantu  PPN  yang  bersentuhan  langsung  dengan masyarakatnya  demi  untuk  menghindari  adanya  proses  dispensasi  nikah  yang  akan memperlambat pelaksanaan perkawinan.
Beberapa  permasalahan  tersebut  yang  banyak  sekali  terjadi  pada  masyarakat Kabupaten  Gorontalo  terhadap  proses  pencatatan  perkawinan  di  bawah  umur. Pemahaman masyarakat terhadap aturan perundang-undangan yang sangat rendah bisa menjadi penyebab banyaknya kelalaian dalam pencatatan perkawinan di bawah umur. Padahal banyak yang tidak menyadari dampak yang nantinya akan ditimbulkan ketika hal  ini,  seperti  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  karena  pencatatannya  dilakukan setelah  anak  lahir,  dan  juga  dampak  buruk  terhadap  institusi  pencatatan  nikah  yaitu KUA  yang  bertanggung  jawab  melakukan  pencatatan  nikah,  yang  pasti  orang  awam justru  akan  menggampangkan  proses  pencatatan  nikah,  sebab  tidak  ada  ketegasan dalam aturan yang ditegakkan.
Seandainya  saja  aturan  pencatatan  nikah  di  Indonesia  yang  sudah  dikemas dalam  bentuk  undang-undang  ini  memberikan  ganjaran  bagi  pelaku  perkawinan  yang tidak tertib administrasi, maka bisa jadi  akan lebih baik  lagi proses pencatatan nikah yang sudah ada. Berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa negara Islam seperti Iran,
Yordania  dan  Palestina.  Uqlah  menjelaskan  misalnya  di  Yordania  yang  memberikan ganjaran  berupa  hukuman  fisik  atau  penjara  bagi  pelaku  perkawinan  yang melanggarnya  harus  membayar  denda  100  dinar. 9 Al-Syarthawi  menjelaskan  bahwa apabila  pernikahan  terlaksana  tanpa  rekomendasi  pernikahan  dari  pengadilan  resmi, maka  yang  menikahkan  kedua  mempelai  dan  saksi  dihukum  sesuai  dengan  undang- undang pidana kerajaan Yordania dengan hukuman membayar denda setiap pelakunya 100  dinar.  Selain  itu  bagi  petugas  pencatat  nikah  yang  lalai  melaksanakan  tugasnya untuk  mencatat  dalam  catatan  resmi  pengadilan,  dijatuhi  hukuman  denda  dan pemecatan  dari  kepegawaian. 10 Meskipun  pada  dasarnya  perkawinan  tetap  sah  jika tidak  dicatatkan  yang  penting  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam,  namun pencatatan perkawinan di Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan.
Proses  pencatatan  nikah  saat  ini  telah  menjadi  masalah  krusial  didalam masyarakat  di  Indonesia  termasuk  apa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Gorontalo,  tidak sedikit  perkawinan  dib  awah  umur  yang  telah  terjadi  justru  tidak  dicatatkan  kepada pihak  berwenang  yang  sampai  saat  ini  tidak  memiliki  buku  nikah,  sehingga  banyak menimbulkan  persoalan  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  data  awal  yang  ditemukan melalui  observasi  awal  untuk  tahun  2018  ada  10  perkawinan  di  bawah  umur  khusus yang  tercatat  di  KUA  Kecamatan  Telaga  Biru,  3  di  antaranya  perkawinan  dilakukan pada tahun 2017 tetapi dicatatkan pada tahun 2018, sehingga permasalahan yang ada dalam  proses  pencatatan  nikah  ini,  maka  penting  untuk  melihat  mengapa  terjadi kelalaian pada proses pencatatan nikah yang terjadi pada perkawinan di bawah umur di Kabupaten Gorontalo.

## B. Pencatatan Perkawinan Anak di Bawah Umur
Syariat  Islam  tidak  mengatur  secara  konkret  pencatatan  perkawinan.  Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan  kemaslahatan,  hukum  perdata  Islam  di  Indonesia  perlu  mengaturnya
9 Muhammad  Uqlah, Nidham  al-Usrah  fi  al-Islam,  Juz  I  (Amman:  Maktabah  al-Risalah  al- Haditsah, 1989), 395.
10 Muhammad  Ali  al-Syarthawi, Syarh  Qanun  al-Ahwal  al-Syakhshiyah  (Amman:  Dar  al-Fiqr, 1997), 139-140.
guna  kepentingan  kepastian  hukum  di  dalam  masyarakat. 11 Terkait muamalah ( mudayanah), yaitu QS al-Baqarah/2: 282 yang menjadi dasar hukum hutang piutang: “Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Apabila  kamu  melakukan  utang  piutang  untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar….” 12
Ayat  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  anjuran,  bahkan  sebagian  ulama menyatakan  bahwa  anjuran  ini  bersifat  kewajiban  untuk  mencatat  utang  piutang  dan mendatangkan  saksi  dihadapan  pihak  ketiga  yang  dipercaya.  Selain  itu,  ayat  ini  juga menekankan  perlunya  menulis  utang  walaupun  hanya  sedikit,  disertai  dengan  jumlah dan  ketetapan  waktunya,  bertujuan  untuk  menghindarkan  terjadinya  sengketa dikemudian hari. 13 Ayat ini dapat ditarik istinbath dengan qias (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih ulama hukumnya daripada yang ditegaskan. Dengan qiyas ( aulawi) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan d iatas hitam dan putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al-Quran sebagai mitsaqon ghalidza dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. 14
Pencatatan  pernikahan  adalah  pendataan  administrasi  perkawinan  yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat,  baik  pelaksanaan  perkawinan  berdasarkan hukum  Islam  maupun  perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  tidak berdasarkan  hukum  Islam. 15 Kutipan  akta  nikah  itu  sebagai  bukti  otentik  yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai pencatat pernikahan  pada  kantor  catatan  sipil  sebagai  dimaksud  dalam  perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan. 16
11 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013),
91.
12 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin: Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita (Jakarta: Penerbit Wali, 2010),  48.
13 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta : Lentera Hati, 2004), 602.
14 https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatanperkawinan-sebuah-tinjauan-yuridis- menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun- 1974/, diakses pada 15 April 2019.
15 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26.
16 Arso  Sastroatmodjo  dan  Awasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  Indonesia  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1978), 56.
Urgensi pencatatan untuk legalitas pernikahan ditunjukkan dengan adanya akta nikah.  Akta  nikah  bisa  digunakan  untuk  mengurus  akte  kelahiran  anak,  keperluan terkait  status  perkawinan,  dan  sebagainya.  Pencatatan  pernikahan  pada  prinsipnya merupakan  hak  dasar  dalam  sebuah  keluarga.  Selain  itu  pencatatan  juga  merupakan bentuk  perlindungan  terhadap  istri  maupun  anak  dalam  memperoleh  hak-hak  dalam keluarga,  seperti  nafkah, hadhanah,  status  nasab,  waris,  dan  lain  sebagainya.  Tanpa adanya  akta  nikah,  hak-hak  seorang  isteri  atau  anak  dalam  memperoleh  hak-haknya dalam keluarga dapat saja diragukan. Olehnya itu dasar hukum pencatatan pernikahan di Indonesia, antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk
Nikah  yang  dilakukan  menurut  agama  Islam,  selanjutnya  disebut  nikah, diawasi  oleh  pegawai  pencatat  nikah  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama atau  pegawai  yang  ditunjuk  olehnya.  Talak  dan  rujuk  yang  dilakukan menurut  agama  Islam,  selanjutnya  disebut  talak  dan  rujuk,  diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. 17
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 18
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
(1) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1),  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. 19
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
17 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan  Rujuk,  Pasal  1  Ayat  (1).  Lihat  juga  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
18 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat
2.
19 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1).
Pencatatan  Perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya menurut  Agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  1954  tentang  Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk 20
e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peristiwa  Penting  adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi kelahiran,  kematian,  lahir  mati,  perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 21
Setiap  Penduduk  wajib  melaporkan  Peristiwa  Kependudukan  dan  Peristiwa Penting  yang  dialaminya  kepada  Instansi  Pelaksana  dengan  memenuhi persyaratan  yang  diperlukan  dalam  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan Sipil. 22
Beberapa aturan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan pencatatan perkawinan di  Indonesia.  Pada  prinsipnya  pencatatan  nikah  bertujuan  untuk  mewujudkan ketertiban  pernikahan  dalam  masyarakat.  Ini  merupakan  suatu  upaya  yang  diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya  bagi  perempuan  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Melaui  pencatatan  nikah yang dibuktikan oleh akta apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, maka salah satunya  atau  keduanya  dapat  melakukan  upaya  hukum  guna  mempertahankan  atau memperoleh hak masing-masing. 23

## C. Bentuk  Kelalaian  Pencatatan  Nikah  Pada  Perkawinan  di  Bawah  Umur  di Kabupaten Gorontalo
Pencatatan  perkawinan  adalah  suatu  administrasi  negara  dalam  rangka menciptakan  ketertiban  dan  kesejahteraan  warga  negaranya.  Bentuk  pencatatan  yang dimaksud adalah memasukkan peristiwa pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing  suami  isteri.  Kemudian  kutipan  akta  nikah  itu  sebagai  bukti  otentik
20 Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II Pasal 2 ayat 1
21 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat 17.
22 Ibid., Pasal 3. 23 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , 108.
yang  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah,  Talak,  dan  Rujuk.  Juga  oleh  pegawai pencatat  pernikahan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  sebagai  dimaksud  dalam  perundang- undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.
Perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, juga sangat merugikan para pihak yang terlibat, terutama perempuan,  terlebih  lagi  kalau  sudah  ada  anak-anak  yang  dilahirkan.  Anak  yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya adalah anak  luar  kawin  yang  hanya  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  ibunya,  dalam  arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.
Realitas perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di Kabupaten Gorontalo penting menjadi perhatian bersama dalam rangka melakukan pencegahan dini baik dari pemerintah  terkait  maupun  dari  masyarakat  yang  mempraktikannya,  agar  ketertiban pelaksanaan  perkawinan  di  masyarakat  semakin  baik  dan  anak-anak  yang  melakukan perkawinan pun terlindungi kepentingannya. Data yang diperoleh terkait perkawinan di bawah ini di Kabupaten Gorontalo, yaitu:
Tabel 1. Data Perkawinan Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2018
No Kecamatan Jumlah Perkawinan Perkawinan Di Bawah Umur 2016 2017 2018 2016 2017 2018 1 Telaga 258 199 200 0 2 3 2 Telaga Biru 202 257 246 6 5 5 3 Talaga Jaya - 71 116 0 0 0 4 Tilango 117 127 128 0 0 0 5 Batudaa Pantai 72 127 128 0 0 0 6 Batudaa 133 151 153 1 3 1 7 Biluhu 54 63 72 0 0 0 8 Tabongo 124 159 182 0 0 0 9 Bongomeme 284 324 355 33 29 20 10 Tibawa 328 396 372 90 102 77 11 Pulubala 414 522 466 27 33 21 12 Boliyohuto 223 234 264 8 9 6 13 Tolangohula 188 195 195 2 2 0 14 Mootilango 162 187 189 26 19 18 15 Asparaga 97 102 99 0 0 0 16 Limboto Barat 434 398 476 21 11 10 17 Limboto 426 466 411 69 18 21 Jumlah 3.516 3.950 4030 283 233 182
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  perkawinan  di  bawah  umur  tahun  2016-2018  di Kabupaten  Gorontalo  masih  cukup  tinggi,  namun  mengalami  penurunan  dari  tahun 2017  dan  2018.  Tentunya  dari  data  ini  akan  diperoleh  data  pencatatan  perkawinan yang  sering  dilalaikan  oleh  berbagai  pihak  terutama  oleh  para  pelaku  perkawinan  itu sendiri.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terhadap  kelalaian pencatatan perkawinan terdapat tiga bentuk kelalaian dalam pencatatan perkawinan di Kabupaten Gorontalo.

## 1. Kelalaian Orang Tua
Terhadap  pencatatan  perkawinan  yang  telah  jelas  aturannya  sudah  ada  sejak lama namun masih banyak permasalahan seperti ini ditemukan di masyarakat. Hal ini disebabkan  oleh  kelalaian  dari  pihak  terkait  didalamnya.  Orang  tua  merupakan  salah satu pihak yang dianggap paling bertangggung jawab dalam persoalan perkawinan anak di  bawah  umur,  sebab  tanggung  jawab  orang  tua  terhadap  anak  tidak  hanya  sebatas melahirkan, merawat, membesarkan dan menyekolahkan saja, tetapi lebih dari itu ada hal  yang  paling  penting  dapat  dilakukan  orang  tua  terhadap  anak-anaknya,  yaitu dengan  tidak  memutus  masa  depan  anak-anak  hanya  karena  perkawinan  yang  belum layak  untuk  dilakukan.  Di  Kabupaten  Gorontalo  menunjukkan  kelalaian  pencatatan nikah  sering  dilakukan  pada  proses  perkawinan  anak  di  bawah  umur,  kelalaian  ini paling banyak dilakukan oleh orang tua pelaku perkawinan anak di bawah umur.
Adapun bentuk kelalaian pencatatan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Gorontalo antara lain:
a. Tidak Melaporkan Perkawinan ke Pihak Pencatat Nikah
Perkawinan  di  bawah  umur  yang  banyak  tidak  dicatatkan  perkawinannya diakibatkan  oleh  orang  tua  itu  sendiri  yang  lebih  mementingkan  pelaksanaan  pesta perkawinannya  dari  pada  pencatatannya,  sehingga  orang  tua  tidak  melaporkan perkawinannya  kepada  petugas  pencatatan  nikah,  baik  yang  di  Desa  maupun  yang  di KUA. Melihat banyaknya kasus perkawinan seperti ini yang dilakukan secara terbuka di masyarakat tetapi tidak dicatatkan sebenarnya penting juga untuk menjadi perhatian dari  unsur  pemerintah,  tidak  adanya  sanksi  dari  kasus  seperti  ini  mengakibatkan
semakin meluas perkawinan tidak tercatat dilakukan di masyarakat. Data di lapangan menunjukkan ada 6 pasangan yang tidak melaporkan ke pihak KUA atau PPN.
b. Ketidaktahuan Prosedur Pencatatan Perkawinan
Prosesdur  pencatatan  perkawinan  sudah  sejak  lama  berlaku  di  Indonesia,  jadi mustahil  jika  ada  orang  tua  yang  tidak  memahami  prosedur  pencatatan  perkawinan. Tidak  tercatatnya  perkawinan  di  bawah  umur  akibat  dari  ketidakpahaman  prosedur pencatatan nikah lebih banyak dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi di masyarakat, dan biasanya  orang tua telah menyerahkan urusan seperti ini kepada orang lain yang dianggap  lebih  memahami,  tetapi  sampai  perkawinan  selesai  ternyata  orang  tua  baru menyadari perkawinan yang dilakukan anaknya tidak tercatat. Kejadian ini terjadi pada 182 pasangan yang menikah di Kabupaten Gorontalo.
c. Perkawinan Sudah Mendesak
Salah satu bentuk kelalaian orang  tua dalam pencatatan perkawinan di bawah umur  adalah  karena  perkawinan  yang  dilakukan  telah  mendesak.  Penting  untuk dipahami  bahwa  perkawinan  di  bawah  umur  bukanlah  perkawinan  normal  yang  telah direncanakan  secara  matang  sebelumnya,  biasanya  perkawinan  dibawah  umur merupakan  perkawinan  yang  sangat  mendesak  untuk  dilaksanakan  sehingga  dalam tahapan  persiapannya  dilakukan  secara  singkat  dan  pencatatan  perkawinan  pun terabaikan  karena  desakan  untuk  segera  dinikahkan.  Data  perkawinan  yang  sudah mendesak sebanyak 182 pernikahan.

## d. Tidak Adanya Persetujuan Orang Tua
Orang  tua  merupakan  tumpuan  hidup  anak-anaknya  yang  memiliki  beban tanggungjawab  yang  begitu  besar  untuk  anak-anaknya,  sesuatu  hal  yang  wajar dilakukan orang tua jika disaat anaknya menikah ada ketidak setujuan orang tua dalam perkawinan tersebut dengan alasan yang logis, misalnya masih dalam usia sekolah yang dihawatirkan  orang  tua  tentang  masa  depannya  yang  tidak  pasti,  selain  itu  alasan karena  anak  telah  melanggar  aturan  yang  diterapkan  dalam  rumah  tangga,  sehingga tidak  jarang  banyak  terjadi  di  Kabupaten  Gorontalo.  Hal  demikian  yang mengakibatkan  kelalaian  orang  tua  dalam  mencatatkan  perkawinan  anaknya  karena dalam  perkawinan  yang  dilakukan  orang  tua  tidak  memberikan  restu  untuk  menikah.
Hasil penelitan dari 182 pernikahan yang tidak mendapatkan restu orang tua sebanyak 50 pernikahan.
Membicarakan  hal-hal  yang  menjadi  kewajiban  seorang  ayah  ketika  anaknya menyatakan akan menikah dengan pasangan hidupnya. Ketika pasangan datang kepada orang tua untuk meminta restu menikahi anaknya, maka peran ayah sebagai orang tua menjadi  penting  apakah  merestui  atau  tidak.  Peran  seorang  ayah  sebagai  imam  di keluarga  yang  juga  akan  berperan  sebagai  wali  dalam  perkawinan  tidak  dapat diabaikan  anak  ketika  akan  menikah,  orang  tua  harus  terlibat  secara  penuh  dalam perkawinan  Kewajibannya  sebagai  orang  tua  akan  diserahkan  kepada  sepenuhnya kepada  suami,  maka  wajarlah  kehawatiran  seorang  ayah  pasti  ada  disaat  akan menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur.
Kelalaian  orang  tua  dalam  perkawinan  anak  di  bawah  umur  ini  dapat  dilihat bahwa  tidak  semuanya  terjadi  karena  ada  unsur  kesengajaan  tetapi  juga  karena  ada unsur  ketidaksengajaan  yang  terjadi  saat  itu.  Pencatatan  perkawinan  menjadi  unsur yang  sangat  penting  bagi  keabsahan  perkawinan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  warga  negara  dalam  membina  keluarga,  selain  itu  perkawinan  yang dicatatkan  akan  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  serta  kekuatan  hukum  bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak- hak  tertentu  yang  timbul  karena  perkawinan  antara  lain  hak  untuk  mewaris  dan sebagainya.
Penting  untuk  dipahami  bahwa  salah  satu  asas  perkawinan  adalah    legalitas, dalam  undang-undang  perkawinan  yang  tidak  kalah  penting  terutama  di  era  hukum tertulis dengan kodifikasi hukum sebagai ciri utamanya ialah asas legalitas, yang pada intinya  mengajarkan  bahwa  setiap  perkawinan  wajib  dicatat  oleh  petugas  (pejabat) yang  berwenang.  Asas  legalitas  dalam  perkawinan  seyogyanya  tidak  dipahami  dalam konteks administratif semata, tetapi idealnya juga memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah tidaknya  sebuah  akad  nikah  yang  dilangsungkan  sepasang  pengantin  (laki-laki  dan perempuan). Oleh sebab itu jika orang tua lalai dalam mencatatkan perkawinan anak-
anaknya maka akibat hukum yang ditimbulkan pun akan semakin besar di masyarakat terutama pada pasangan pengantin yang akan menikah.

## 2. Kelalaian Anak
UUP  pada  prinsipnya  tidak  mengenal  adanya  perkawinan  di  bawah  umur ataupun  pernikahan  dewasa,  namun  UUP  hanya  memberi  batasan  minimal  usia  ideal bagi warga negara untuk menikah, yaitu membolehkan laki-laki berumur di bawah 19 tahun  dan  perempuan  di  bawah  16  tahun  untuk  menikah, 24 selama  mendapatkan dispensasi  nikah  dari  Pengadilan  Agama.  Dispensasi  nikah  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  akan  menikah  untuk  mendapatkan legalitasnya,  namun  ternyata  sejauh  ini  kelonggaran  dispensasi  nikah  dan  kebolehan menikah di bawah umur ini dimanfaatkan oleh para muda-mudi untuk melakukan hal- hal  yang  seharusnya  terlarang  untuk  dilakukan  dengan  dalih  akan  menikahi pasangannya.
Proses  dispensasi  nikah  yang  panjang  persoalannya  di  Pengadilan  membuat banyak  masyarakat  yang  akan  menikah  tidak  melalukan  proses  ini  meskipun  telah diketahui  informasinya,  sehingga  hal  ini  menyebabkan  banyaknya  perkawinan  yang tidak dicatatkan di Kabupaten Gorontalo. Kelalaian anak dalam persoalan pencatatan nikah  pada  perkawinan  di  bawah  umur  berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  salah satu persoalannya adalah kondisi anak yang telah hamil di luar nikah yang segera untuk dinikahkan dengan jumlah perkawinan sebanyak 182.
Kelalaian  menjaga  kehormatan  dan  menjaga  diri  yang  berakibat  pada  anak  di bawah umur hamil sebelum adanya ikatan perkawinan menunjukan adanya aturan yang terlalu  memberikan  kelonggaran  terhadap  persoalan  perkawinan,  padahal  jika  ada sanksi  yang  akan  menjerat  pelaku  perkawinan  seperti  ini  maka  akan  memungkinkan untuk  menurunkan  angka  perkawinan  di  bawah  umur  yang  bermasalah  dan meminimalisir perkawinan yang tidak tercatat.
24 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1); namun terkait batas umur pernikahan telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan wanita. Lihat Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.
Aturan  tentang  persoalan  perkawinan  di  bawah  umur  sangat  penting  untuk dilakukan  penyesuaian  kondisi  sekarang  yang  semakin  parah  terhadap  persoalan perkawinan yang banyak tidak dicatatkan khususnya perkawinan dibawah umur  yang terjadi akibat dari ketidakpahaman prosedur pencatatan perkawinan dan kelalaian dari anak  itu  sendiri.  Legalitas  pencatatan  perkawinan  penting  untuk  dilakukan  di  masa sekarang,  karena  perkawinan  yang  tidak  tercatat  secara  hukum  tidak  akan  diakui keberadaannya  di  Indonesia,  meskipun  dilakukan  secara  sah  berdasarkan  ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

## 3. Kelalaian Petugas Pencatat Nikah
Menurut  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  disebutkan  ada beberapa  pihak  yang  diberi  amanat  untuk  melakukan  pencatatan  nikah  di  KUA, misalnya  ada  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN),  Penghulu  dan  Pembantu  Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN/P3N).  Penjelasan  dalam  aturan  tersebut,  yaitu  yang  dimaksud “Pegawai  Pencatat  Nikah  adalah  pejabat  yang  melakukan  pemeriksaan  persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan  melakukan  bimbingan  perkawinan,  dalam  hal  ini  dijabat  oleh  Kepala  KUA.” 25
Kemudian yang dimaksud dengan “Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil  yang  diberi  tugas  dan  tanggung  jawab,  dan  wewenang  untuk  melakukan pengawasan  nikah  dan  rujuk  menurut  agama  Islam  dan  kegiatan  kepenghuluan.” 26
Sefdangkan  Pembantu  PPN/P3N  merupakan  anggota  masyarakat  tertentu  yang diangkat  oleh  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  untuk  membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.
Berdasarkan hal tersebut jelaslah siapa saja yang memiliki tanggung jawab dan berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan di wilayah Kecamatan dan Desa. Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  memang  kekeliruan  dan  kelalaian  dalam pencatatan  nikah  lebih  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  akan  mencatatkan perkawinannya  di  KUA,  khususnya  orang  tua  dan  anak  yang  akan  menikah,  juga  di tingkatan  PPN  dan  Pembantu  PPN  sering  terjadi  kelalaian  dalam  pencatatan  nikah.
25 Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan Nikah,  Pasal 2 ayat (1) dan (2).
26 Ibid., Pasal 1 Angka 5
Kekeliruan yang biasanya terjadi adalah berkas pencatatan nikah tidak sampai di meja Kepala KUA atau hanya sampai pada Pembantu PPN, hal ini terjadi pada perkawinan yang berada di daerah terpencil yang sulit menjangkau lokasi Kantor KUA Kecamatan. Selain  itu  kelalaian  pula  dapat  terjadi  pada  tingkatan  PPN  yang  memiliki tanggungjawab  mencatatkan  perkawinan  seperti  tidak  keluarnya  buku  akta  nikah meskipun sudah didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada.
Salah satu kelalaian yang pernah juga dilakukan dalam pencatatan perkawinan pada tinngkatan PPN di Kabupaten Gorontalo, seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Telaga  Biru  yang  setelah  dilakukan  akad  nikah  baru  diketahui  oleh  petugas  pencatat nikah  bahwa  anak  tersebut  belum  cukup  umur  untuk  menikah.  Akhirnya  perkawinan tetap  dilanjutkan  namun  pencatatan  di  tunda  sampai  umur  pasangan  tersebut mencukupi dan kejadian ini hanya terjadi pada 1 lokasi KUA.
Oleh sebab itu pencatatan perkawinan harus dilakukan dengan teliti dan cermat, terkadang  ada  perkawinan  yang  mengakali  perkawinannya  telah  cukup  umur  tetapi ternyata belum cukup, ada juga yang merubah tahun kelahirannya agar dianggap cukup umur dan dapat dicatatkan perkawinannya. Kelalaian kecil seperti yang dilakukan oleh petugas  pencatat  nikah  di  KUA  dapat  memberikan  dampak  pada  perkawinan, khususnya  pada  perkawinan  anak  di  bawah  umur  yang  tidak  akan  mendapatkan pengakuan  secara  sah  dalam  pernikahannya  selama  tidak  memiliki  bukti  otentik perkawinan terjadi.

## D. Akibat Hukum Kelalaian Pencatatan Nikah Pada  Perkawinan  di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Kabupaten  Gorontalo terhadap  kelalaian  pencatatan  perkawinan,  maka  ditemukan  akibat  hukum  dari kelalaian pencatatan perkawinan.

## 1. Legalitas Anak Hasil Perkawinan
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  sebagaimana  banyak  dilakukan  oleh perkawinan  di  bawah  umur  di  Kabupaten  Gorontalo  akibat  dari  kelalaian  yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait memberikan akibat hukum pada legalitas anak hasil
perkawinan. Bentuk pencatatan perkawinan yang dilakukan pelaku perkawinan dengan mencatatkan perkawinannya setelah terjadi akad nikah bahkan pencatatannya ditunda sampai menunggu cukup umur menyebabkan anak hasil perkawinan, terhitung sebagai anak di luar nikah karena adanya penundaan pencatatan perkawinan.
Hasil penelitian menunjukkan kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Gorontalo adalah  anak  yang  lahir  dari  hasil  perkawinan  ini  di  luar  nikah  karena  kelahirannya terjadi  sebelum  pencatatan  perkawinan,  juga  terdapat  pula  anak  yang  mendapatkan akta  kelahiran  tetapi  statusnya  sebagai  anak  ibu,  bahkan  ada  beberapa  yang  anaknya berstatus  sebagai  anak  orang  tua  dan  dititipkan  pada  kartu  keluarga  orang  tua  untuk mendapatkan legalitas.
Melihat  kondisi  dan  realitas  yang  terjadi  di  masyarakat  Kabupaten  Gorontalo ini, wajar  saja jika di negara  Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam memberlakukan  wajib  untuk  pencatatan  perkawinan,  sebab  perkawinan  merupakan sebuah  ikatan  suci  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  mengikatkan  janji  untuk saling  mencintai  dalam  menjalani  hidup  berdua,  baik  menurut  agama  mupun  negara. Antara  negara  dan  agama  tidak  bisa  serta  merta  dipisahkan  begitu  saja  karena  tidak mungkin ada agama yang bisa terlindungi secara baik jika tidak ada negara, begitu pun sebaliknya negara akan kacau jika penduduknya tidak beragama.
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  pada  KUA  maka  perkawinan  tersebut dikatakan  sebagai  perkawinan sirri  dan  negara  tidak  dapat  bertanggung  jawab  serta melindungi  hak  dan  kewajiban  suami  istri  apa  bila  suatu  ketika  ada  yang  di  rugikan. Oleh  karenanya  untuk  menanggulangi  pernikahan  yang  terlanjur  dilaksanakan  secara sirri atau terjadi karena kekeliruan dalam pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh perkawinan  di  bawah  umur  ini,  maka  dibuatlah  undang-undang  yang  memberikan wewenang  pada  Pengadilan  Agama  untuk  melaksanakan  sidang  dispensasi  nikah dengan  syarat  tertentu  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  agar  mendapat  legalitas  dan perlindungan negara terhadap perkawinannya.
Pasangan suami istri yang mempunyai anak dari perkawinan yang tidak tercatat dan  akan  membuatkan  akta  kelahiran  anaknya  pada  Kantor  Catatan  Sipil  akan mengalami kesulitan, karena salah satu kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi
adalah salinan Kutipan Akta Nikah orang tuanya. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah, maka Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak  tanpa  mencantumkan  nama  bapaknya  dalam  akta  tersebut.  Penerbitan  Akta Kelahiran  semacam  itu,  sama  dengan  Akta  Kelahiran  seorang  anak  yang  tidak mempunyai  ayah  atau  anak  di  luar  nikah,  karena  hanya  dinisbahkan  kepada  ibunya. Berbeda  halnya  dengan  Akta  Kelahiran anak  yang  perkawinan  orang  tuanya  tercatat, maka nama kedua orang tuanya akan tercantum di dalam akta kelahirannya.
Selain  itu,  pasangan  suami  istri  yang  tidak  memiliki  Buku  Nikah  karena perkawinan  mereka  tidak  dicatatkan,  yang  akan  melakukan  perceraian  di  Pengadilan, maka memerlukan proses yang lebih lama dari pada orang yang memiliki Buku Nikah, sebab sebelum pemeriksaan dalil-dalil yang menjadi alasan untuk bercerai, Pengadilan terlebih dahulu akan mengumumkan melalui media massa sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang  waktu  3  (tiga)  bulan,  minimal  satu  bulan  setelah  pengumuman  terakhir Pengadilan baru akan memeriksa status perkawinannya, apakah sah atau tidak. Apabila dalam  proses  pemeriksaan  ternyata  perkawinan  tersebut  telah  memenuhi  syarat  dan rukum  perkawinan,  maka  perkawinan  mereka  akan  diisbatkan  (KHI  Pasal  7  Ayat  (3) huruf  a).  Apabila  tidak  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan,  maka  gugatan  atau permohonan mereka untuk bercerai tidak diterima oleh Pengadilan.
Kondisi  perkawinan  yang  tidak  tercatat  memang  akan  memberikan  dampak buruk terhadap legalitas anak hasil perkawinan dan juga kedudukan seorang perempuan yang telah dinikahi. Sebab keduanya akan tidak jelas statusnya, meskipun secara nyata masyarakat mengetahui perkawinannya terjadi. Keterlambatan pencatatan perkawinan yang  dilakukan  setelah  lahirnya  anak  hasil  perkawinan  saja  tetap  akan  tidak  diakui keberadaan anak apalagi yang tidak mencatatkan perkawinannya.

## 2. Perpisahan atau Perceraian Mudah Terjadi
Kemampuan  seseorang  yang  hendak  menikah  terutama  bagi  laki-laki  sebelum berhajat  melakukan  perkawinan  adalah  kemampuan  fisik,  yakni  dapat  memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Oleh karenanya, dalam menjalani kehidupan berumah tangga  mutlak  diperlukan  semangat  berkerja  keras  dan  saling  pengertian  pasangan suami-istri  demi  terwujudnya  kehidupan  yang  harmonis  di  dalam  membina  suatu
rumah  tangga  yang  harmonis,  rukun,  tentram,  dan  damai.  Dengan  demikian,  setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Akan tetapi untuk  mencapai  kebahagiaan  kadangkala  terhalang  bencana  yang  menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu perceraian.
Perceraian  atau  perpisahan  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan  biasanya  rentan terjadi  juga  pada  perkawinan  dibawah  umur  yang  belum  mampu  secara  fisik  dan mental  dalam  menjalani  kehidupan  rumah  tangga.  Kelalaian  yang  terjadi  pada  saat proses  pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan  pada  perkawinan  dibawah  umur  di Kabupaten  Gorontalo  dapat  pula  mengakibatkan  beban  tanggung  jawab  suami  yang tidak sepenuhnya dilakukan dengan baik dan benar sesuai sehingga suami lebih mudah untuk meninggalkan tanggung jawabnya yang berakibat pada perpisahan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  perkawinan  di  bawah umur di Kabupaten Gorontalo yang salah satu akibat hukumnya adalah mudah terjadi perpisahan/perceraian dalam rumah tangga dan dari 182 pernikahan yang terjadi maka 76 perkawinan di bawah umur terjadi perceraian.

## 3. Penolakan Dispensasi Nikah
Perkawinan  bagi  manusia  bukan  sekedar  persetubuhan  antara  jenis  kelamin yang  berbeda.  Sebagai  makhluk  yang  disempurnakan  Allah  swt.,  maka  perkawinan mempunyai  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Olehnya  itu, Islam  memandang  bahwa  perkawinan  merupakan  basis  yang  baik  dilakukan  bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah dan merupakan perjanjian  yang  mana  hukum  adat  juga  berperan  serta  dalam  penyelesaian  masalah- masalah  perkawinan  seperti  halnnya  pernikahan  dini  atas  latar  belakang  yang  tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara  mendesak  oleh  aparat  desa  yang  itu  mengacu  kepada  kesepakatan  masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.
Mengawinkan  anak  di  bawah  umur  yang  begitu  mendesak  memang  penting untuk  dilakukan  sebagai  tindakan  penyelamatan  terhadap  nasib  seorang  anak  yang akan  menikah,  tetapi  jangan  sampai  mengabaikan  syarat  yang  seharusnya  dipenuhi untuk  melangsungkan  perkawinan.  Salah  satu  strategi  pemerintah  dalam  menjamin
keabsahan perkawinan dibawah umru yang terlanjur terjadi adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan menikah untuk melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, agar legalitas perkawinan menjadi jelas.
Meskipun  terbuka  lebar  jalan  untuk  melakukan  dispensasi  nikah  pada perkawinan  di  bawah  umur  nyatanya  di  Kabupaten  Gorontalo  dispensasi  nikah  yang dilakukan  lebih  banyak  terjadi  setelah  perkawinan  selesai,  bahkan  ada  yang  setelah lahirnya  anak  pertama  dalam  perkawinan  tersebut.  Dalam  proses  dispensasi  nikah  di Pengadilan  Agama  memang  tidak  semua  dapat  diterima  untuk  diberikan  dispensasi nikah  terdapat  pula  anak  yang  justru  tidak  mendapatkan  izin  dispensasi  nikah  dari Pengadilan Agama.
Penolakan  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  atau  tidak  dikabulkannya permohonan  dispensasi  nikah  akan  memberikan  dampak  buruk  pada  kelangsungan hubungan  rumah  tangga,  ketidaknyamanan  dalam  rumah  tangga  kemungkinan  besar akan terjadi. Oleh sebab itu, janganlah melakukan penundaan proses dispensasi  nikah jika  perkawinan  memang  sudah  akan  dilaksanakan,  lebih  baik  menunda  perkawinan daripada harus menunda pelaksanaan dispensasi. Sebab perkawinan tidak akan berarti apa-apa jika akhirnya tetap tidak tercatat secara sah di KUA.

## 4. Pengulangan Akad Nikah
Akad nikah dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah yang telah  ditentukan  dan  apabila  diucapkan  dengan  perkataaan  yang  menunjukkan  akad pernikahan  dengan  bahasa  yang  dipahami  oleh  kedua  belah  pihak.  Oleh  karena  itu, dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh  masing-masing  pihak  yang  melangsungkan  akad  nikah  sebagai  pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti oleh kedua belah pihak maksudnya.
Kelalaian  pencatatan  nikah  pada  perkawinan  di  bawah  umur  seperti  apa  yang terjadi di Kabupaten Gorontalo dapat berakibat hukum pada pengulangan akad nikah jika ternyata pada proses akad nikah yang pertama tidak dilakukan pencatatan nikah. Setelah  proses  akad  nikah  yang  pertama  meskipun  secara  agama  dianggap  sah  tetapi
karena tidak adanya pencatatan perkawinan maka KUA akan kembali melakukan akad nikah pada saat terpenuhi syarat pencatatan nikah.
Pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan  perlindungan  hukum  bagi  pasangan  suami  istri,  termasuk  kepastian  dan perlindungan  hukum  terhadap  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan  itu  sendiri, yaitu  tentang  hak  dan  kewajiban  masing-masing  secara  timbal  balik,  tentang  anak- anak  yang  dilahirkan,  dan  hak-hak  anak berupa  warisan  dari  orang  tuanya  kelak, dan juga  akibat  dari  legalitas  perkawinan  yang  tidak  dapat  diakui.  Pemerintah  mengatur pencatatan  perkawinan  adalah  sesuai  dengan  epistemologi  hukum  Islam  dengan metode istishlah atau maslahat.
Begitu ketatnya aturan pencatatan nikah yang telah ada sejak dahulu, sebagai wujud  nyata  hadirnya  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  pada  peristiwa perkawinan yang terjadi di masyarakat. Sayangnya memang proses ini tidak digunakan dengan  baik  oleh  sebagian  masyarakat  yang  enggan  atau  lalai  mencatatkan perkawinannya, sebagai akibat hukumnya tidak dilakukan pencatatan perkawinan akad nikah yang sebelumnya dapat dianggap tidak sah dan kembali dilakukan akad nikah.

## 5. Perkawinan Tanpa Kehadiran Aparat Pemerintah
Ketiadaan sanksi yang berat terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan dapat mengakibatkan  banyaknya  pelanggaran  yang  dilakukan  di  masyarakat  Indonesia. Saknsi  yang  ada  jika  terjadi  pelanggaran  pencatatan  perkawinan  khususnya  di masyarakat  Kabupaten  Gorontalo  hanya  berupa  tidak  menghadiri  perkawinan  yang dilakukan  dengan  tidak  tercatat,  sanksi  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pihak pencatatan nikah (KUA) tetapi juga dilakukan oleh pemerintah Desa yang mewilayahi pelaksanaan perkawinan tersebut.
Perkawinan  Tanpa  Kehadiran  Aparat  Pemerintah  banyak  dilakukan  di masyarakat  Kabupaten  Gorontalo,  biasanya  hal  ini  terjadi  akibat  dari  pemahaman masyarakat  terhadap  persoalan  perkawinan  sangat  rendah.  Masyarakat  lebih mementingkan  pelaksanaan  pesta  perkawinannya,  merencanakan  terlebih  dahulu  dan melaksanakan  proses  awal  persiapan  perkawinan  sampai  dengan  penentuan  tanggal perkawinan  tanpa  koordinasi  dengan  pihak  berwenang,  setelah  hari  pelaksanaan
perkawinan  ditentukan  barulah  mereka  mendaftarkan  perkawinannya  yang  pada akhirnya  mendapatkan  penolakan  dari  KUA  karena  tidak  memenuhi  syarat  untuk melangsungkan  perkawinan.  Akibat  dari  penolakan  inilah  masyarakat  memilih  untuk mengabaikan pencatatan perkawinan dan memilih untuk melanjutkan proses yang telah direncanakan  sebelumnya,  sehingga  terjadilah  perkawinan  yang  tidak  tercatat  yang nantinya akan tidak dihadiri oleh petugas yang berwenang baik dari KUA maupun dari pemerintah desa.

## E. Kesimpulan
Bentuk  kelalaian  pencatatan  nikah  pada  perkawinan  dibawah  umur  di Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa bentuk kelalaian yang  dilakukan  antara  lain: Pertama,  adanya kelalaian orang tua; kelalaian orang tua dalam  pencatatan  perkawinan  anak  di  bawah  umur  antara  lain:  tidak  melaporkan perkawinan  anaknya  ke  pihak  berwenang,  yaitu  PPN,  ketidaktahuan  prosedur pencatatan  nikah,  alasan  perkawinan  sudah  mendesak  untuk  dilaksanakan,  dan  yang terakhir  adalah  tidak  adanya  persetujuan  orang  tua  untuk  menikahkan  anaknya, sehingga terjadilah kelalaian orang tua dalam pencatatan perkawinan di bawah umur; Kedua,  adanya  kelalaian  anak;  kelalaian  pencatatan  perkawinan  juga  dilakukan  oleh anak itu sendiri yang sebelum terjadi perkawinan telah bermasalah dalam hal ini telah hamil  di  luar  nikah,  sehingga  banyak  anak  yang  tidak  mencatatkan  perkawinannya karena  desakan  perkawinan  yang  sudah  harus  dilakukan  sementara  jika  harus mengikuti  prosedur  pencatatan  perkawinan  maka  akan  semakin  lama  prosesnya  dan dikhawatirkan anak akan terlebih dahulu lahir; Ketiga, adanya kelalaian PPN; kelalaian yang  sering  dilakukan  oleh  PPN  adalah  berkas  administrasi  pencatatan  nikah  tidak sampai di meja PPN, hal ini biasanya dilakukan oleh Pembantu PPN yang ada di desa terutama  desa  terpencil  yang  jangkauannya  cukup  jauh  ke  KUA,  sehingga  terkadang masyarakat  telah  mempercayakan  kepadanya  untuk  pencatatan  perkawinan  tetapi setelah perkawinan selesai buku nikah tidak keluar karena keterlambatan memasukkan berkas persyaratan pencatatan nikah, selain itu juga berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan juga ada PPN yang ternyata keliru dalam pencatatan nikah yang tidak
mengetahui  bahwa  pasangan  calon  pengantin  salah  satunya  belum  cukup  umur, sehingga  pencatatan  perkawinan  dibatalkan  dan  ditunda  sampai  dengan  menunggu umur pengantin cukup untuk menikah.
Akibat hukum terhadap kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan di bawah umur  di  Kabupaten  Gorontalo,  yaitu: Pertama,  legalitas anak hasil perkawinan,  anak hasil  perkawinan  di  bawah  umur  yang  tidak  dicatatkan  atau  terlambat  untuk mencatatkan  perkawinannya  berdampak  pada  kesulitan  untuk  mendapatkan  akta kelahiran  anak  karena  syarat  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran  haruslah  ada  buku nikah  orang  tua,  kalaupun  akta  kelahiran  anak  bisa  didapatkan  namun  hanya  dapat dicantumkan  sebagai  anak  ibu  dan  tidak  mencantumkan  nama  ayah  pada  akta kelahirannya,  bahkan  ada  pula  yang  justru  mengalihkan  anaknya  menjadi  anak  orang tua  dan  masuk  dalam  Kartu  Keluarga  orang  tua  demi  untuk  mendapatkan  legalitas anak  hasil  perkawinan  dibawah  umur; Kedua,  mudah  terjadi  perpisahan  (perceraian), perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik seperti buku nikah maka rentan dengan persoalan perpisahan atau perceraian seperti apa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, sebab  salah  satu  diantaranya  akan  mudah  untuk  meninggalkan  pasangannya  karena tidak  dapat  dituntut  secara  hukum  terhadap  tanggung  jawabnya  sebagai  suami/istri; Ketiga,  penolakan  dispensasi  nikah,  penolakan  ini  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama yang berwenang memeriksa perkaranya, biasanya penolakan itu dilakukan akibat  dari kelalaian  pihak  itu  sendiri,  seperti  melakukan  dispensasi  nikah  setelah  terjadinya perkawinan, tidak terpenuhi syarat dispensasi nikah seperti yang mengajukan harusnya orang  tua  bukan  anak  itu  sendiri  dan  lain  sebagainya; Keempat,  pengulangan  akad nikah; bagi anak di bawah umur yang terlambat mencatatkan perkawinan maka pihak KUA tidak membenarkan lagi adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan mundur disesuaikan dengan perkawinan awal yang terjadi, yang ada perkawinan akan dilakukan seperti  baru  lagi  dengan  melakukan  kembali  akad  nikah  dan  dicatat  sesuai  dengan tanggal akad nikah kedua; dan Kelima, perkawinan tanpa kehadiran pemerintah terkait, hal  ini  sebagai  sanksi  bagi  masyarakat  khususnya  yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo dalam rangka memperkecil terjadinya perkawinan tidak tercatat, dengan tidak hadirnya aparat pemerintah maka perkawinan itu dianggap tidak memenuhi syarat perkawinan,
walaupun begitu perkawinan seperti ini masih saja terjadi dan sanksi yang diterapkan terkadang dianggap terlalu ringan.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Departemen  Agama  RI. Tuntunan  Keluarga  Sakinah  Bagi  Remaja    Usia  Nikah  (Seri Psikologi).  Direktorat  Jenderal  Bimas  Islam  Direktorat  Urais  dan  Pembinaan Syariah : Jakarta Tahun 2007.
Kementerian  Agama  RI. Ummul  Mukminin:  Al-Qur’an  dan  Terjemah  untuk Wanita.
Jakarta: Penerbit Wali, 2010.
Republik  Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Republik  Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang  Penetapan Berlakunya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tanggal  21  Nopember  1946 No.  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk  di  Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
Rifdan dan Muhammadong, Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2017.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
______. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Sastroatmodjo Arso, dan Awasit Aulawi. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
Al-Syarthawi, Muhammad Ali. Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah. Amman: Dar al- Fiqr, 1997.
Tim  Perumus. Pohutu  Aadati  Lo  Hulondalo  Tata  Upacara  Adat  Gorontalo,  Hasil Seminar  Adat  Gorontalo  2007.  Gorontalo:  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gorontalo,  Forum  Pengkajian  Islam  Al-Kautsar  Gorontalo,  Tokoh  Adat  U Duluwo Limo Lo Pohalaa Gorontalo dan Tim Akademisi Gorontalo, 2008.
Uqlah, Muhammad. Nidham al-Usrah fi al-Islam. Juz I. Amman: Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1989.
Yusdani. Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
https://asy79aulia.wordpress.com/2012/12/28/pencatatanperkawinan-sebuah-tinjauan- yuridis-menurut-hukum-islam-dan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974/