## Potensi Pengembangan Budidaya Ulat Sutera di Areal KPHP Model Awota
Emban Ibnurusyd Mas’ud 1,* , Muh. Ichwan Kadir 2 , Hasanuddin Molo 3 , Muh. Tahnur 4 , Hardiyanti 5 , Selamet Riyadi 6
1 Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin
2 Fakultas Pertanian, Universitas Islam Makassar
3 Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar
4 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Awota
5 Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar *E-mail: emban.masud@gmail.com
ABSTRACT: The dialectics between local government interest versus the central government in forestry sector are the main topics of forestry today. Natural silk management is the interest of local government that has been assimilated into Forest Management Unit (KPH)in the form of KPHP Awota Model Awota. Until now, there is no scientific study on the potential of silkworm cultivation development in this areal. Therefore this study aims to analyze the potential of silkworm cultivation  development.  This  potential  in  question  is  the  institutional  system,  biophysical  potential,  environmental potential, market potential and financial value. The results showed that the development of silkworm cultivation in KPHP Awota Model area has the advantage of biophysical potential, environmental potential, marketing potential and financial value. However,  this  activity  has  an  obstacles  in  the  institutional  issues  primarily  in  the  management  of  silkworm cultivation from upstream to downstream sectors.
Keywords : awota; cultivation; forest management unit; silk worm DOI: 10.24259/jhm.v9i1.2015

## 1. PENDAHULUAN
Kain  sutera  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  ciri  khas  produk  budaya  lokal  etnis  Bugis.  Hal  ini dapat  terlihat melalui  ikon  Kabupaten  Wajo,  yang  merupakan  wilayah  masyarakat  etnis  bugis,  yaitu  “Kota S utera”. Produk sutera merupakan hasil pengolahan benang sutera. Untuk mendapatkan benang sutera maka membutuhkan  sebuah  proses  budidaya  ulat  sutera.  Sadapotto  (2012)  berpendapat  bahwa  budidaya  ulat sutera pernah menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Wajo dan hingga saat ini masih  ada  walaupun  telah  mulai  berkurang,  beberapa  wilayah  masih  tetap  mempertahankan  sistem  mata pencaharian tersebut.
Dalam  rangka  mempertahankan  eksistensi  budidaya  sutera  alam,  Pemerintah  Kabupaten  Wajo menginisiasi  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  yang  berbasis  sutera  alam.  Inisiasi  ini  merupakan  dukungan pemerintah berupa pengelolaan lahan hutan negara untuk mendukung tujuan pelestarian pengelolaan sutera alam di Kabupaten Wajo. Tujuan ini mendapatkan legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.88/Menhut-II/2011 berupa pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Awota.
Realitas di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki ekspektasi besar terhadap KPHP Model  Awota.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan:  Bagaimana  potensi  pengembangan  budidaya  ulat  sutera ( Bombyx mori)  di  areal  KPHP  Model  Awota?  Berdasarkan  permasalahan  yang  dipaparkan  maka  peneliti menganggap  penting  penelitian  terkait  potensi  pengembangan  budidaya  ulat  sutera  di  Areal  KPHP  Model Awota.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  potensi  pengembangan  budidaya  ulat  sutera  di  areal KPHP  Awota.  Hasil  penelitian  ini  bermanfaat  sebagai  bahan  dasar  penyusunan  strategi  dan  model pengelolaan sutera alam di areal KPHP Awota.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Desember  2015  hingga  Juli  2016.  Tempat  penelitian dilaksanakan  di  areal  KPHP  Model  Awota,  Industri  pengolahan  benang  sutera,  Kantor  Dinas  Kehutanan Kabupaten  Wajo,  Kantor  Desa  se-Kabupaten  Wajo  dan  Kantor  KPHP  Model  Awota.  Penelitian  ini dilaksanakan sebanyak empat tahap secara berurutan dapat dilihat di bawah ini:
1. Tahap desk study dilaksanakan pada tahap awal dengan melakukan penelitian terhadap produk-produk hukum  terkait  pengelolaan  sutera  alam  di  Kabupaten  Wajo  dan review dokumen  penelitian  mengenai sutera alam dan KPHP Model Awota.
2. Tahap  observasi  lapangan.  Tahap  ini menggunakan metode Participatory  Action  Research (PAR) yaitu Transect  Walk dan Semi  Structured  Interview .  Objek  observasi  merupakan  stakeholder  terkait pengelolaan  sutera  alam  di  Kabupaten  Wajo  yaitu  pihak  manajemen  KPHP  Awota,  pihak  Dinas Kehutanan Kabupaten Wajo, Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo, Pihak Kementerian Kehutanan yang mengurusi  masyarakat  yang  berada  di  areal  KPHP  Awota,  kepala  desa  wilayah  yang  berada  di  areal KPHP  Awota,  tokoh  masyarakat  setempat,  masyarakat  yang  terkena  dampak  (termasuk  ibu  rumah tangga) dengan adanya KPHP Awota, pihak industri sutera serta konsumen kain sutra.
3. Tahap  analisis  dilaksanakan untuk mendiseminasi  data-data yang telah  diperoleh  melalui  Tahap  1  dan Tahap 2. Proses diseminasi dihasilkan melalui melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model Miles dan Huberman  (1984).  Menurut  Miles  dan  Huberman  aktivitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: (1) data reduction ,  (2) data  display ,  dan  (3) conclusion .  Analisis  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  potensi kelembagaan,  potensi  biofisik,  potensi  lingkungan  dan  potensi  pemasaran.    Analisis  data  kuantitatif dilaksanakan untuk mengukur nilai finansial budidaya ulat sutera. Analisis ini menggunakan rumus Net Return at the End of Rotation . Adapun rumus tersebut:
NRER =
Keterangan:
NRER  :  Pendapatan padaakhir rotasi
Bt :  Pendapatan tahun ke-t Ct :  Biaya tahun ke-t j :  Tahun berjalan t :  Umur rotasi I :  Nilai suku bunga

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Potensi Kelembagaan
Pelaksanaan  pengelolaan  hutan  yang  ideal  membutuhkan  pola  hubungan  antar  anggota  yang dinamis  dan  positif.  Pola  hubungan  ini  menurut  Djogo,  dkk.  (2013)  adalah  kelembagaan.  Secara  umum kelembagaan budidaya persuteraan alam dalam ruang lingkup wilayah KPHP Model Awota memiliki jaringan stakeholder  utama  yaitu  pihak  manajemen  KPHP  Awota  dan  masyarakat  di  dalam  serta  di  sekitar  areal kawasan hutan KPHP Model Awota.
1. Peran institusi
Inisiasi  pengembangan  budidaya  sutera  alam  di  areal  KPHP  Model  Awota  merupakan  kebijakan yang bersifat top-down .  Kebijakan  ini  lahir  karena  keinginan  pemerintah  untuk  mempertahankan  eksistensi budaya “sutera” di Kabupaten Wajo.
Implikasi kebijakan di atas adalah tingginya eskalasi konflik yang terjadi antara pihak manajemen KPHP dengan  calon  pihak  pengelola.  Konflik  ini  didasari  atasKemunculan  KPHP  pada  tahap  awal pembentukannya  telah  bersinggungan  dengan  lahan  yang  diklaim  masyarakat  sebagai  lahan  miliknya. Klaim lahan masyarakat didasari oleh bukti pajak tanah atau nota pembelian tanah.
Mengantisipasi  paradoks  di  atas,  pihak  manajemen  KPHP  Awota  menggunakan  model  komunikasi partisipatif dalam memecahkan konflik. Hal ini terlihat melalui terbangunnya kesepakatan bersama antara masyarakat  (yang  mengklaim  lahan  negara)  dengan  pihak  manajemen  dalam  membentuk  model pengelolaan melalui skim kemitraan.
Peran  yang  berbeda  dimiliki  oleh  masyarakat  dan  di  dalam  sekitar  hutan.  Keinginan  untuk  beraktifitas secara  legal  di  dalam  kawasan  hutan  negara  menjadi  faktor  pendorong  masyarakat  menyepakati kolaboarasi  dengan  pihak  manajemen  KPHP  Model  Awota.  Namun,  hal  ini  masih  belum  ideal  karena masyarakat  saat  ini  masih  terbiasa  dengan  aktifitas  budidaya  tanaman  pertanian  secara  monokultur. Pengalaman masyarakat membudidayakan ulat sutera juga sudah tidak ada.
Pembahasan  mengenai  peran  institusi  menunjukkan  bahwa  bentuk  pengelolaan  sutera  alam  dalam upaya  mengembangkan  budidaya  ulat  sutera  di  areal  KPHP  Model  Awota  menggunakan  pendekatan kelembagaan  konvensional  disipliner.  Djogo,  dkk.  (2013)  memperingatkan  bahwa  pendekatan  ini berpotensi mengaburkan nilai manfaat dari analisis biaya-keuntungan (cost-benefit).
2. Modal sosial
Modal sosial penelitian ini menggunakan pendekatan Fukuyama (2000; 2001) dan Hasbullah (2006) yaitu sekumpulan  nilai-nilai  informal  yang  memungkinkan  terjalinnya  kerjasama  kelompok.  Nilai-nilai  informal yang dimaksud adalah trust , reciprocal , dan social network . Modal  sosial  pertama  yang  dianalisis  adalah Trust atau  rasa  percaya.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  masyarakat  memiliki  rasa  kepercayaan  yang  rendah  antar  individu  di  dalam  kelompok masyarakat.Hal ini didasari oleh persepsi masyarakat “masyarakat vs pemerintah” yang berimplikasi pada pandangan “masyarakat vs masyarakat pro pemerintah” . Modal  sosial  berikutnya  adalah reciprocal yang  berarti  kemampuan  saling  tukar  kebaikan  antar  individu dalam suatu kelompok. Terkait masyarakat yang berpotensi terlibat pada kegiatan budidaya sutera alam di areal KPHP Awotamenunjukkan bahwa kondisi seluruh masyarakat melaksanakan adat istiadat Bugis Wajo  melalui  prinsip  nilai  3S yaitu Sipakattau (saling  menghargaisesama  manusia), Sipakalebbi (saling menghormati), dan Sipakainge (saling mengingatkan). Melalui prinsip nilai maka sistem yang terbangun di masyarakat adalah sistem yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat menghargai orang tua (untuk konteks dinamika masyarakat orang tua tercermin melalui tokoh-tokoh masyarakat). Prinsip ini pula yang membentuk perilaku altruisme masyarakat.
Modal  sosial  terakhir  adalah social  network .  Perilaku  altruisme  masyarakat  membantu  mereka membentuk jejaring intra masyarakat yang kuat. Namun, masyarakat memiliki kekurangan dalam menjalin jejaring  ke  luar  komunitasnya.  Jejaring  yang  terbentuk  selama  lima  tahun  terakhir  terbentuk  melalui intervensi pihak pemerintah dalam memberikan insentif baik di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan  peternakan.  Arah  jejaring  sosial  dalam  pengembangan  unit  usaha  saat  ini  memiliki  tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah dan pasar.
Ketiga  elemen  di  atas  menunjukkan  bahwa  modal  sosial  yang  terbentuk  di  masyarakat  cenderung mengarah  kepada bonding  social  capital (jaringan  sosial  yang  terbentuk  antara  pihak-pihak  yang homogen).  Hal  ini  menjadi  tantangan karena  dengan  adanya  KPHP  Model  Awota  maka  bentuk  modal sosial yang awalnya bonding social capital bertransformasi menjadi bridging social capital (jaringan sosial antara pihak-pihak yang heterogen).
Peran institusi dan modal sosial menunjukkan potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh pihak manajemen KPHP  Model  Awota melaksanakan  budidaya  ulat  sutera.  Dalam  konteks  paradigma  perubahan (Suradisastra,  2008),  kondisi  di  atas  menunjukkan  gejala  paradigma  evolutif.  Paradigma  ini  cenderung berlangsung lama dalam mencapai tujuan. Hal ini merupakan paradoks pengelolaan hutan di Indonesia yang membutuhkan intervensi yang cepat dalam mengantisipasi laju kerusakan hutan yang terus terjadi.

## 3.2 Potensi Biofisik dan Lingkungan
Budidaya  ulat  sutera  membutuhkan  2  aktifitas  utama  yaitu  pengelolaan  pakan  ulat  sutera  berupa murbei ( Morus ) dan pengelolaan ulat sutera. Kedua aktifitas ini menjadi dasar eksplorasi potensi biofisik dan lingkungan.
Secara biofisik, areal KPHP Model Awota di dominasi oleh lahan pertanian kering bercampur semak, tambak  dan  semak/belukar  (KPHP  Model  Awota,  2015).  Hasil  analisis  di  lapangan  menunjukkan  produksi pertanian utama masyarakat di dalam kawasan hutan adalah padi ( Oryza sativa ) dan jagung ( Zea mays ). Hal yang  cenderung  sama  dilaksanakan  oleh  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  areal  KPHP  Model  Awota. Interaksi zat kimia terhadap murbei dapat
Kondisi areal KPHP Model Awota berada dalam batas toleransi ketinggian pengelolaan pakan murbei yaitu  antara  200  mdpl  sampai  dengan  1200  mdpl.  Rata-rata  kelerengan  lahan  adalah  landai  dan  hal  ini merupakan  kelerengan  yang  sangat  tepat  untuk  mengelola  tanaman  murbei.  Selain  batas  ketinggian  dan kelerengan,tipe  iklim  di  areal  KPHP  Model  Awota  adalah  C1,  D1,  D2,  E2  dan  E3  (BPS,  2015)  dan  hal  ini masih dalam batas kewajaran iklim budidaya murbei.
Potensi lingkungan turut mendukung budidaya ulat sutera. Penelitian ini mengelaborasi budidaya ulat sutera  melalui  tingkat  ketertarikan  masyarakat  melakukan  pengelolaan  ulat  sutera  dan  tingkat  ketertarikan masyarakat melakukan pengelolaan murbei untuk kebutuhan pakan ulat sutera.

## Gambar 1. Tingkat Ketertarikan Pengelolaan Ulat Sutera
Gambar  1.  menunjukkan  bahwa  masyarakat  lebih  dominan  tertarik  untuk  mengelola  ulat  sutera. Secara  spesifik,  masyarakat  berjenis  kelamin  perempuan  memberikan  kontribusi  ketertarikan  yang  sangat tinggi  dibandingkan  dengan  jenis  kelamin  laki-laki.  Fenomena  menarik  menunjukkan  bahwa  masyarakat berjenis kelamin laki-laki mendominasi tingkat ketidaktertarikan pengelolaan ulat sutera.

## Gambar 2. Tingkat Ketertarikan Pengelolaan Murbei
Gambar  2  memberikan  informasi  bahwa  untuk  pengelolaan  murbei,  masyarakat  juga  tertarik  untuk melaksanakannya.  Namun  secara  spesifik,  jenis  kelamin  laki-laki  lebih  dominan  tertarik  (45%)  sedangkan perempuan tidak tertarik (39%).
Merujuk  pada  kedua  data  di  atas,  maka  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat cenderung tertarik melakukan budidaya ulat sutera namun pada prosesnya masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki  lebih  menyukai  untuk  mengelola  lahan  menghasilkan  murbei  sedangkan masyarakat  yang  berjenis kelamin  perempuan  lebih  menyukai  pengelolaan  ulat  suteranya.  Hal  ini  dapat  menjadi  kombinasi  di  dalam
skala rumah tangga yang memberikan peranan terhadap laki-laki dan perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

## 3.3 Potensi Pemasaran dan Nilai Finansial
Potensi pasar budidaya ulat sutera tergolong tinggi di Kabupaten Wajo. Data Rencana Pengelolaan Hutan  Jangka  Panjang  KPHP  Awota  (2015)  menunjukkan  bahwa  alat  tenun  mesin  di  Kabupaten  Wajo sebanyak 60 unit, alat tenun bukan mesin sebanyak 1.246 unit, dan gedongan sebanyak 2.078 unit. Apabila dikalkulasikan  maka  kebutuhan  benang  untuk  seluruh  alat  tenun  tersebut  adalah  antara  200 – 300  ton benang/tahun.
Potensi pasar di atas didukung oleh nilai finansial budidaya ulat sutera yang layak. Hasil analisis Net Return  at  the  End  of  Rotation budidaya  ulat  sutera  sebesar  Rp.20.736.545.  Nilai  analisis  ini  merupakan penilaian  kegiatan  budidaya  ulat  sutera  mulai  dari  persiapan  pakan  hingga  menghasilkan  benang  sutera. Untuk kegiatan persediaan pakan maka lahan dikelola berdasarkan keinginan masyarakat yang menerapkan pola  agroforestri.  Adapun  pola  yang  dipilih  adalah  kombinasi  antara  tanaman  jabon  ( Anthocepalus macrophyllus) atau jati putih ( Gmelina arborea) dengantanaman murbei.

## 4. KESIMPULAN
Pengembangan  budidaya  ulat  sutera  di  areal  KPHP  Model  Awota  memiliki  keunggulan  potensi biofisik,  potensi  lingkungan,  pemasaran  dan  nilai  finansial.  Namun,  kegiatan  ini  memliki  hambatan  berupa persoalan kelembagaan utamanya sistem yang mengatur pengelolaan budidaya ulat sutera dari sektor hulu ke sektor hilir.

## DAFTAR PUSTAKA
Djogo, Tony., Suharjito, Didik., dan Sirait, Martua. 2013. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri . Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia. Fukuyama,  Francis.  2000. The  Great  Depression:  Human  Nature  and  the  Reconstitution  of  Social  Order . London: Profile Book. Fukuyama, Francis. 2001. Social Capital, Civil Society and Development . Thir World Quarterly, Vol 22, No 1, pp 7-20.
Hasbullah,  Jousairi.  2006. Social  Capital  (Menuju  Keunggulan  Budaya  Manusia  Indonesia) .  Jakarta:  MR- United Press. Kementerian  Kehutanan.  2013. Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  RI  Nomor:  SK.979/Menhut-II/2013 tanggal 2727 Desember 2013 tentang Penetapan Areal KPHP Model Awota . Jakarta. Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Model  Awota.  2015. Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka  Panjang KPHP Model Awota . Sengkang. Pemerintah Kabupaten Wajo. 2010. Peraturan Bupati Wajo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Awota. Sengkang.