## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X

## PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI KASUS PADA PASAR SERPONG (KECAMATAN SERPONG)
Fahmi Susanti 1)
1) dosen universitas pamulang, email : dosen02024@unpam.ac.id ARTICLES INFORMATION

## ABSTRACT
JURNAL ILMIAH

## MANAJEMEN FORKAMMA
Vol.2, No.2, Maret  2019 Halaman  : 1 – 17 © LPPM & FORKAMMA
Prodi Magister Manajemen
UNVERSITAS   PAMULANG
ISSN ( online )  : 2599-171X ISSN ( print )     : 2598-9545

## Keyword :
Satuan Polisi Pamong Praja”,” Pedagang Kaki Lima”, “Peraturan Daerah”
JEL. classification : M30, M31
Contact Author :

## PRODI
MAGISTER MANAJEMEN &

## FORKAMMA UNPAM
JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang Selatan – Banten Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491 Email : jurnalforkamma.unpam@gmail.com
Tujuan penelitian untuk menganalisis peranan, andil “ Satuan Polisi  Pamong  Praja”  menata  pedagang  yang  berjualan  di  pinggiran jalan    “Pasar  Serpong”  Kecamatan  Serpong”,  menelaah  langkah kegiatan  serta  usaha  yang  dilakukan  “Satuan  Polisi  Pamong  Praja” dalam  menata  para  pedagang  yang  berjualan  di  pinggiran  jalan (Pedagang Kaki Lima”) “Pasar Serpong” Kecamatan Serpong”. Objek yang  diteliti  ialah  “Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kecamatan  Serpong”. Metode penelitian yang dipakai  “pendekatan analisis kualitatif” dengan “metode studi kasus”. Teknik mengumpulkan data dengan wawancara pada  kunci  informasi,  serta  pengamatan  langsung  pada  tempat  yang diteliti. Hasil peneli tian menunjukkan : peranan “Satuan Polisi Pamong Praja”  dalam  menata  pedagang  yang  berjualan  di  pinggiran  jalan “Pasar  Serpong”  sudah  dilaksanakan  secara  baik,  “Satuan  Polisi Pamong  Praja”  sudah  melakukan  ketetapan    kewajiban    pokoknya, sudah dilakukannya “upaya preventif” (persuasif), “upaya represif” dan “upaya  pengawasan”.  Dapatlah  disimpulkan  bahwasanya  “Peran Satuan Polisi Pamong Praja” dalam menata pedagang  yang berjualan di pinggiran jalan “Pasar Serpong” telah dilaksanakan secara baik
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  The  role  of  Civil Service  Police  reUnit  in  conducting  the  control  of  street  vendors  at Serpong  Market  in  Serpong  Subdistrict,The  efforts  made  by  Civil Service  Police  Unit  in  conducting  the  control  of  street  vendors  at Serpong  Market  in  Serpong  Subdistrict.  The  object  of  this  study  was street  vendors  at  Serpong  Market  in  Serpong  Subdistrict.  This  study used  a  qualitative  analysis  approach  with  the  single  case  study.  The result  of  study  showed  that  The  role  of  Civil  Service  Police  Unit  in conducting  the  control  of  street  vendors  has  implemented  well,  Civil Service  Police  Unit  have  performed  the  basic  tasks  that  had  been settled,  The  efforts  that  have  been  done  by  Civil  Service  Police  Unit are  the  preventive  (persuasive)  effort,  the  repressive  effort  and monitoring  effort.  It  can  be  concluded  that  The  role  of  Civil  Service Police  Unit  in  conducting  the  control  of  street  vendors  has implemented well.

## A. Pendahuluan
Sejak  dulu  sampai  kini  hadirnya  pedagang  di  pinggir an  jalan  “umum”  jadi permasalahan  yang  susah  diselesaikan,  hingga  mengakibatkan  perbedaan  pendapat, demo  serta  perselisihan  antar  individu,  bahkan  perselisihan  antar  penduduk  sipil  dan petugas pemerintahan. Adalah merupakan kebutuhan yang sangat utama untuk semua penduduk  akan  tentramnya  dan  tertibnya  lingkungan  sekitar.  Target  pertama “Pemerintah”  di  hampir  semua  perkotaan  ialah  mengatur  disiplinnya  “pedagang  Kaki Lima”(PKL)”  supaya  tidak  menimbulkan  gangguan-gangguan  di  masyarakat  yang berhubungan  erat  de ngan  hal  ini  ialah  “  Satuan  Polisi  Pamong  Praja”.  Dimana memegang  andil  peranan  sangat  penting  untuk  menyokong  “Kepala  Daerah”  dalam menjalani “ Pemerintahan Umum”.
Pemerintahan “Kota  Tangerang  Selatan”  terutama  di  “kecamatan  Serpong”  juga mempunyai  permasalahan tentang  kehadiran “PKL”, dimana apabila “PKL” tidak diatur dan  tidak  dibina  akan  memunculkan    permasallahan    disektor  proses  pembangunan, keindahan kerapihan, kebersihan kota  maupun ,masalah gangguan ketertiban  halayak ramai,  contohnya  terjadinya      kemacetan    yang      menyebabkan    ketidaknyamanannya pemakai  jalan serta sekitaran lingkungan yang kotor.
Kewiilayahan “pasar    Serpong”    di    jl.    Raya  Serpong  Kecamatan    Serpong” merupakan titik yang  seringkali  terlihat  para  Pedagang  Kaki Lima yang  melakukan pelanggaran “ketertiban”.

## B. Perumusan Masalah
1.  Bagaimanakah  peranan “Satpol PP” dalam  upayanya  menata  “pedagang kaki lima” pada “pasar serpong” ?
2.  Bagaimanakah “upaya  –  upaya”  yang  sudah    dilakukan  “Satuan  Polisi  Pamong Praja ” dalam menata  “pedagang kaki lima”  pada “pasar serpong” ?

## C.  Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti memberikan pembatasan hal diteliti, yaitu peranan “Satuan Polisi  Pamong  Praja ”  dalam  menata  “Pedagang  Kaki  Lima”  “Pasar  Serpong” “Kecamatan Serpong”

## D.  Tujuan Penelitian
Adapun    tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  jawaban  atas  perumussan masalah:
1.  Untuk  mengetahui  serta  menganalisis  secara  deskriptip  bagaimanakah  peranan Satpol PP dalam upayanya menata pedagang kaki lima  pada pasar Serpong.
2.  Untuk  mengetahui  serta  menganalisis  secara  deskriptip  bagaimanakah    upaya – upaya  yang  dilakukan “Satuan  Polisi  Pamong  Praja”  dalam  menata”  pedagang  kaki lima ”  pada “pasar Serpong.”

## E. Manfaat Penelitian

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
1.  Manfaat  teoritis
Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan  bisa  memberikan  sumbangsih  pada pengembangan keilmuan dalam hal ilmu “managemen sumber daya manusia” yang dayaguna  serta  hasil-  guna  dalam  melahirkan  pemahaman  peranan  Satpol  PP dalam upayanya menata pedagang Kaki Lima.
2.  Secara praktis
a.  Bagi  Satpol  PP  hasil  yang  diteliti  bisa  dijadikan  tambahan  bahan pengevaluasian  terhadap  pelaksanaan “Satpol  PP”  dalam  memajukan  lagi peranan, mengimplementasikan Perda tentang penataan Pedagang Kaki Lima.
b.  Bagi peneliti  lanjutan, hasil yang diteliti dijadikan refferensi, informasi  peranan “Satpol  PP”  di  “Kecamatan  Serpong”  terutama  yang  berkaitan  dengan persoalan pedagang di pinggiran jalan umum , memberikan perbandingan pada hal yang sama.

## F. Tinjauan Pustaka
1. Manajemen
“  Oey  Liang  Lee”  (Ekonom  dari  Indonesia)  dalam  “(Agung  Feryanto,  2013:2)” mengartikan  “manajemen”  ialah  keilmuan  serta  seninya  agenda,  pengorganisasian, penyusunan,  pengarahan,  dan  pengawasan sumber daya manusia untuk meraih goal ahir.  Didasarkan  pengertian    ini    terlihatlah    manajemen  diamati  dari  kelangsungan proses, pengkolektifan orangnya, keilmuan, serta  kekreatifan profesinya.
2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Malayu  S.P.  Hasibuan  (2012:9)  mengartikan  tentang “manajemen  sumber  daya manusia ” sebagai  “Ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan pegawai agar dayaguna membantu terbentuknya tujuan perusahaan, pegawai dan masyarakat. “
3. Satuan Polisi Pamong Praja
Didasari PP Nomor 6 tahun 2010 Pasal 3 tentang Satpol PP, pengertian dari Satpol PP ialah : “Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan “Perda”, ketertiban  dan ketentraman masyarakat”.

## 4. Pedagang Kaki Lima
Hidayat  (2011:31) memberi  pendapatnya, “pedagang kaki lima”  umumnya ialah “ self- employed , “ sebagai kata lainnya ialah  “pedagang kaki lima” sebagian besar  hanyalah terdiri dari seorang tenaga kerja”.

## 5. Kerangka Pemikiran
Seperti  yang  diterapkan  dalam  gambar  penelitian  ini  diawali  dari  suatu  upayanya Satpol  PP  dalam menjalankan  “Perda  No  3  tahun  2008  tentang  Pengelolaan Pedagang  kaki  lima  (PKL).  Langkah  Upaya  ini  dapat  dilihat    dalam  kegiatan- kegiatannya  yang  dilakukan “Satpol  PP”  yaitu  tugasnya    melakukan  penertiban “Pedagang  Kaki  Lima”  yang  membuat  gagangguan  “ketertiban  umum.”  Upaya- upaya nya”  dalam  merapihkan  “Pedagang  Kaki  Lima”  yang  membandel    ialah dikategorikanlah dengan  “upaya    pendekatan  persuasive”,  upaya  preventip”,  upaya

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
“represip”  dan  diterapkannya  Standar  Oprasional  Prosedur  (SOP)  yang  ditetapkan. Dengan menjalani peranannya  diharap “Satpol PP dalam merapihkan “Pedagang Kaki Lima ”  (PKL) dapatlah berlangsung  secara baik hingga terbentuknya “ketertiban serta ketentraman umum.
“Perda No. 9 tahun 2012 Perda No. 8 tahun 2012”
“Peran Satpol PP dalam Penataan PKL Pasar ‘ SERPONGSerpongSerpong ” “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum”
“Penataan PKL Pasar Serpong”
“Upaya yang dilakukan dalam Penataan PKL Pasar Serpong”

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
6. Proposisi Studi
Hipotesis ”ialah  penegasan    pernyataan/  “proposisi”  yang  perumusannya  untuk dilakukannya  pengujian  secara  nyata  di  tempat  lapangan. “poposisi  “  disini  ialah penegasan  pernyataan yang memiliki keluasan cakupan jaringan   serta  dukungan nyatanya  banyak sekali. Berikut perumusan “proposisi “:
a. Bagaimanakah    Peranan    Satpol  PP  dalam  upayanya  menata  Pedagang  Kaki Lima Pasar Serpong ”
b. Bagaimanakah “Upaya”  yang  sudah  dilakukan  “Satpol  PP”  dalam  menata Pedagang Kaki Lima ” Pasar Serpong

## G. Metode Penelitian

## 1. Tempat dan Waktu Penelitian
Objek di Pasar Serpong  yang beralamat di Jl.  Raya Serpong  Kecamatan Serpong, Tangerang . Ini dilaksanakan selama  enam bulan  dari proposal dibuat (2017) hingga penelitian selesai dilakukan.

## 2. Metode Penelitian”
Yaitu  pendekatan deskriptip kualitatif, dimana bahan yang didapatkan akan dipelajari lebih jauh dan dalam lagi lalu akan dituangkan dalam bentuk cerita narasi  metode ini mempunyai  ciri  tidak  menggunakan  digit.  Metode  ini  dipakai  untuk  menggali menyelami  bahan  kualitatip  serta    mempelajarinya  lalu  akan  memberikan    rekaan sesuatu kejadian terkait  pe ranan “Satpol PP” terhadap PKL.

## 3. Populasi dan Sampel
Populasi di penelitian ini  ialah seluruh anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Serpong

## 4. Teknik Penentuan Data
Sumber data yang diperlukan di penelitian ini :
1. Data primer
2. Data sekunder

## 5. Metode Analisis Data
Metode  di penelitian ini ialah:
1. Validitas Konstruk
Dengan tujuan terjaminnya validitas data yang didapatkan, di sini peneliti memakai “teknik  triangulasi.”  “Triangulasi”  ialah    proses  untuk  pemeriksaan  kebeneran sesuatu  bahan dengan menggunakan     perbandingan  dengan  bahan  yang  didapat dari sumber -sumber lainnya, baik saat  tahapan  penelitian di  lapangan, serta pada saat  “  yang  berlainan  (Nasution,  2003  :115).”  Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan 2  “teknik  triangulasi”  yaitu:  “trianggulasi  sumber”  dan  “triangulasi metode. ”
a.  Triangulasi sumber
“Triangulasi  sumber”  artinya  ialah  peneliti  melakukan  pembandingan  dan melakukan  pengecekan  lagi  posisi  kepercayaannya  sesuatu  penginformasian

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
yang didapat  deangan cara teknk waktu serta teknik  alat yang  keseluruhannya berada  di “penelitian  kualitatif,”  kesimpulan  dari  (“Patton  dalam  Meleong, 2006:330 ”)
b.  Triangulasi Metode
Ada dua strateginya ialah  dilakukannya pengecekan kembali derajat posisi saat pengumpulan  bahan  ,    pengecekan  kembali  posisi  kepercayaan  dari  beberapa sumber didapatkannya bahan dengan menggunakan pola yang sama. memakai “teknik  triangulasi”  maka  akan  dipastikan  hasil  penelitian  yang  benar  –  benar “valid”  secara  metodologi  bisa  didapatkan.  Kesimpulan  dari  “Patto  dalam (Meleong 2006:331) ”

## H. Hasil dan Pembahasan
a). Proposisi
1. Tugas Satpol PP Dalam Penertiban PKL Pasar Serpong
Bukti  asal  Hukum  Peraturan  Daerah  Tangerang  Selatan  mengenai  Situasi  Polisi Pamong Pra ja” dalam menjalankan perannya Satpol PP Kota Tangsel dibekali a.    Perda No 8 Tahun 2012” mengenai “Penataan dan pemberdayaan PKL.
b. Perda No 9 Tahnun 2012” mengenai “Ketertiban umum contioh nya yaitu Penataan pedagang kaki lima “yang tidak patuh  aturan dalam Perda no 9 tahun 2002”  mengenai  ketertiban  umum  siapapun  tidak  dianjurkan  melaksanakan kegiatan penjual belian di ” trotoar, badan jalan serta  fasilitas umum lainnya.
c.     Adanya Perda No 8 Tahun 2014 mengenai “penataan dan pemberdayaan PKL” akan  di  maksimalkan  dengan  cara  mendekatkan “  PKL”,  karena  antara “Pemerintah Daerah” dan “PKL” memiliki hak dan kewajiban . “Perda No 8 Tahun 2014” menyebutkan “PKL” punya  kewajiban yaitu punya  bukti surat berusaha ,
apabila “PKL”  ditempatkan  di  “  Faslitas  Sosial  atau  Umum”,    ketika  lahan    itu akan dipakai oleh “Pemda” maka “PKL” secara sukarela dan dengan kesadaran harus  alih  tempat  tanpa  pengganti  kerugian .  “Perda No 8 Tahun 2014 pasal 3” kewajiban  “Pemerinta  kota  Tangse”l  meliputi  mendata  “  PKL”,  mendaftarkan “PKL”, menentukan tempat  berjualan  yg baik bagi “PKL”, memindahkan tempat “PKL”  dan  memperbaiki    tempat  “PKL.”  Langkah  menata  ini    melewati  3  tahap yaitu  peringatan secara ” persuasif” , peringatan pertama kali, peringatan kedua kali,serta  peringatan  ketiga  kalinya  ,diberikan  batas  waktu  apabila  tidak mempedulikan  peringatan  ketiga  kalinya  serta    telah  melewati  batas  waktunya, “Satpol PP” langsung bertindak tegas yaitu adanya “gabungan”.
d.      Penegakan  Perda  ini  mengacu  pada  Perda  No  4  Tahun  2014  berkenaan perdagangan dan perizinan.
2. Upaya yang Telah Dijalankan Satpol PP Dalam Penertiban PKL di Pasar Serpong a.   Data Kondisi Satpol PP
1).  Sumber daya Satpol PP
a) “Keadaan  umum pegawai

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
Banyak  nya  petugas  yang  ada  di  satuan  polisi  pamong  praja  kecamatan serpong per Pebruari 2014 yaitu 17 petugas meliputi 1 Kasi, 2 Staff “ PNS”, dan 14 non “PNS.”
Penetapan  banyaknya    anggota  selaras  dengan  perhitungan  besarnya pekerjaan .  Menurut pemantauan , pelaksanaannya dilokasi banyak titik utama pengamanan  dalam “petertiban dan penentraman kemasyarakatan  banyaknya anggotapersonil  telah  sesuai   harapan satpol  pp  kecamatan  serpong”.  Satpol PP  Kecamatan  Serpong”  berupaya  melaksanakan    kerjasama  dengan  Badan Kepegawaian Daerah  Provinsi Banten  didalam hal   penambahan anggotanya, selain  itu  SDM  di  Satpol  PP  berusaha  untuk  menambah “mutu’ pengetahuannya, keterampilannya,  serta  membangun sikapnya polisi pamong praja  seperti dalam  “peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  No   38  Tahun  2010” mengenai “pedoman penyelenggaran Diklat Dasar Polisi Pamong Praja”
Untuk  menambah  mutu“SDM  satpol  PP”  dilaksanakanlah    berbagai    usaha meliputi ”  pendidikan  dan  pelatihan”  dasar    yang  menjadi    bukti  bentuk terbinanya    mutu    anggotanya    serta “kegiatan “keseharian yang dilaksanakan “satpol  PP”  misalnya    kesempatan  untuk  menjaga  kebuugaran  dengan  cara olahraga dan  latihan “baris-berbaris,”  membina  keahlian  anggotanya “satpol
PP ” .  Sebagai    petugas  penegak  “peraturan  Daerah”  kewajiibannya  ialah mengikutkan personil l “satpol PP”  dalam “ pelatihan “ , seminar dan rapat kerja.
Menurut hasil tanyajawab anggota “Satpol PP Kecamatan Serpong “ biasanya dapat  undangan  untuk  pelatihan  di  “Satpol  PP  Kota  Tangerang  Selatan  “, setahun  sekali  tapi  pesertanya    dibatasi.  Undangan  untuk    rapat  kerjapun kekerapannya  sering  ,undangan  berasal  dari    “Satpol  PP  Kota  Tangerang Selatan.
Tingkatan “pendidikan”  17  anggotanya  Satpol  PP  Kecamatan  Serpong  yaitu “PNS “1  orang   anggota S1, 1 anggota D3, 13 anggota SLTA, dan 2 anggota SLTP.Berdasarkan  pendidikan  “SDM  satpol  PP  Kecamatan  Serpong”  masih didominasi  pendidikan  SMA.Keadaan    ini  memperlihatkan    sisi  kebutuhan memahami    tugas  yang  semakin  berat,  dibutuhkan  penambahan  mutu “pendidikan”    maupun  keahlian  “  SDM”  yang  diinginkan  dengan  hajat    bisa mengimbangi  t ugas  “satpol  PP”  sebagai  petugas  yang  menyelenggarakan penertiban  ,penentraman  serta      memberikan  perlindungann    serta menegak kan “Perda”  aturan  pelaksanaan nya.
b)   Data Sarana Prasarana
Dukungan  kendaraan,  meliputi  1  mobil  patrolli    serta    2 “kendaraan  roda 2 ”(dua).  Keadaan  kendaraan  nya  masih  bisa  digunakan  untuk    menyokong terlaksanan ya “ peran tugas” “satpol pp” tetapi keadaan nya tidak layak sebab itu perlu pergantian kendaraan.
Selain  itu    satpol  PP  dilengkapi  sejumlah  peralatannya  yang  lain    seperti  5 Gegep(tang),  1  tangga  aluminium,  6  tameng,  2  lampu  “lalu  lintas”,  serta  2 “handy  talk”.  Keadaan  peralatan  tidak  layak  pakai,  terutama  alat    komunikasi dalam  membantu  tugas  dilapangan,  dan  “Satpol    PP    kecamatan S erpong”  belum  punya    perbekalan    penyokong    saat  melaksanakan    tugas

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
mendadak, maka perlunya perawatan teratur  dan  butuh  diadakan  perbekalan untuk tugasnya yang “mendadak”serta  perlunya pembeliian perbekalan baru.
b.    Data usaha yang telah dilaksanakan dalam penertiban PKL di pasar serpong ”
1)    Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Dengan maksud yaitu:
a)   Didapatnya  kesempatan  berusaha  bagi “  PKL”    lewat  penentuan  lokasi sesuai peruntukan nya
b)   Memacu menumbuhkan serta  memperluas  kemampuann usaha “PKL” menjadi     tangguhnya usaha
c)    Me lahirkan  kota  ’bersih’  ,  “indah”,  “tertib”,  serta  “  aman”  di  dukung  “ sarana  prasarana “kota yang  berbobot
Dalam mempraktikkan peraturan Daerah serta mengawas serta mentertibkan  halayak Satuan polisi pamong praja selalu mengikutkan “penegak hukum” utamanyakepolisian ditingkat daerah, “OPD provinsi” serta “Satuan polisi pamong praja kota”  dan  “OPD  kebupaten/kota”  .  Langkah  “satpol  pp”    menindaki  pelanggar  bisa dikategorikan jadi 3 yaitu:
a)    Upaya /langkah Preventif(persuasif)
Upaya/langkah  preventif ”    yang  diterrapkan    “satpol  pp”  meurut  “perda  No  54 Tahun 2011” yaitu:
1)    Dilakukan  pembentukan    aturan    berlaku  ,    berkaitan    dengann    sistem prosedural, hubungan serta  tata-nyakerja
2)    Dibuat panduan sesuai  penetapan  aturan
3)    Dilakukan  pembentukan    kedudukannya,  tugasnya,  wewenangnya      serta tanggung jawabnya
4)    Mengatur semua kegiatannya , pengelompokan kerjaan , pengawasannya
5)    Dibentuk sistematis kerjasamanya , pelaporannya  serta pemeriksaannya.
1) Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Rintangan  dimasa  datang  yang  pasti  akan  terjadi  dan  harus  kita  untuk  dihadapi ialah  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  menegakkan “peraturan  daerah”serta terelaksananya  keadaaan  yang  nyaman,  aman  serta  kebiasaan  karakter  disiplin dalam  kehidupan  besama  yaitu    keadaan  makin  menjamurnya “Pedagang  Kaki Lima ”,  dan  penduduk  masih  kurang  sadar  warga  daengan  “Peraturan  Daerah”. “Satpol  PP”  yang  punya  kedudukan  satu-satunya  menjadi  alat  perangkatan  di Lingkungan “Pemerintah Daerah”

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
2) Terapan  Standar Operasional Prosedur (SOP)
a) Standar Operasional Prosedur Penegakan Peratuan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
(1) Lingkupannya yaitu :
(a) Terselenggaranya    pemahaman    kepada    kepada  penduduk,  ,ke lembagaan    yang  berkaitan  dengan  hukum,  petugas  petugas pemerintah,   yang melanggar “Perda”
(b) Pelatihan bimbingan serta penyosialisasian
(c) Kegiatan    untuk  mencegah    dengan  cara  yang  tidak  berhubungan denagn “hukum”
(d) Kegiatan dengan cara yang  berhubungan dengn “ hukum”
(2) Pelaksanaan
Dipadukan  beberapa  golongan    yaitu “Satpol  PP”,  pejabat  yang  punya keberwenangan,  dari “kepolisian”  “(Korwas  PPNS)”,    “Pengadilan”
“Kejaksaan”.  Hal  yang  dapat  diperbuat  oleh  “Pengadilan”  serta  “ Kejaksaan” yaitu :
a) Penyidangan  untuk  semua  pelanggar  PERDA  Menyiapkan  berkas semua  pelanggar  peraturan  daerah  lalu  dilanjutkan  penyerahannya    ke kejaksaan. Tahap berikutnya kerjasama kepada “kejaksaan”, “kepolisian (Korwas  PPNS ”),  serta  “Pengadilan”  setelah  itu    disusun  jadwal penyidangan ditempat bagi  semua pelanggaran “peraturan daerah.
b) Petunjuk Teknis Standar Operasional Pr osedu”r Pelaksanaan Patroli Sebelum  pelaksana  berjalan  wajib  periksa    kelengkapan    perbekalan
“patroli”  pejalan kaki:
 Dimulai  sejak keluar  kantor.
 Sedikitnya  2 oraang
 Keliling Mematroli di siang hari di poin kerawanan seperti pertokoan serta “pasar”
 Harus hpaal dan kenal  lokasi “ patroli.”
 Melakukan  perekaman pelaporran saat berkeliling untuk diserahkan ke pimpinannya   .
 Cekatan dan cepat saat ada kejadian luar biasa ataupun kebakaran ialah menjadi kewajibannya.
 Semua  pengambilan  tindakan  saat  penugasan    harus  berpegang dengan penetapan protokol Berkeliling memakai  motor :
 Contoh  baik  harus   diperlihatkan   oleh  anggota  ,  diperuntukkan  bagi warrga  pengendara  lainnya..
 Menurut serta  menaati aturan “ lalu lintas.”
 Kecepatan sewajarnya saat menjalankan kendaraannya
 Sepatutnya  tidak  membunyikan  klakson  atau  sirine  kecuali    sangat diperlukan sekali.
 Tidak dibolehkan sorotan berlebihan  lampu motor saat malam

## I. Pembahasan

## 1. Peranan Satpol PP di Kecamatan Serpong dalam Penataan PKL
(a) Acuan  pada  waktu    menjalani  peranannya, “Satuan  Polisi  Pamong  Praja” yaitu  berpegang  dengan protocol  “perundang-undangan”  bisa  dalam  bentuk “peraturan  pemerintah”  konteks  nasional  ataupunn  “peraturan-peraturan daerah ”  dalam  menjalani  wewenangnya    serta  haknya    berhubngan  dengan menegakan “peraturan  daerah”.  Hal  ini  bisa  ditempuh  dengan  berpegang pada  pelaksanaan  prosess “Operasional  nya  Terbina  Kedamain  Umum” bekerja bersama-sama dengan personil
a. lainnya.  Sudah  dijalankannya  penerapan  hukuman  terhadap  pelanggar “peraturan  daerah”  “Kecamatan  Serpong”  tapi  masih  belum  maksimal.
Penyebab  hal  ini  yaitu  dari  segi  mutu  anggota “Pemerintah  Daerah’. Penyebab  lainnya  ialah  proses  jatuhnya    hokum  kepada  semua pelanggarr. Adapun  semuanya  diatur  serta  berdasar  “Hukum  Peraturan Daerah  (Perda) Kota Tangerang Selatan ” tentang “Satuan Polisi Pamong Praja ”  pada  saat    menjalani  tugassnya.  “Satpol  PP”  Kota  Tangerang Selatan dibekali oleh “Perda”:
b. No. 8 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan “PKL”.
c. Peraturan  Daerah  (Perda)  No  9  Tahun  2012  tentang  Ketertiban  Umum. ” Didalamnya  terdapat    salah  satunya  yaitu “penertiban  pada  Pedagang Kaki  Lima ”  (PKL)  yang  tidak  patuh  dengan  protocol  berlaku  .  ini  ada  di dalam “Perda  Nomor  9  tahun  2012  perihal  Ketertiban  Umum”    untuk semua    siapa  pun  tidak  boleh  melakukan  kegiatan  jual  beli    di  trottoar, badannya  jalan serta  perangkat umumm  lainnya
d. Pemaksimalan  Perda  No  8  Tahun  2014  mengenai  Penataanserta pemberdayaan PKL  dengan salah satu cara yaitu pendekatan yang tidak pakai  kekerasan  pada “PKL”  karena  semuanya  punya  hak  dan kewajibannya  masing  -  masing  antara “ Pemerintah  Daerah”dan  “PKL”.
Dalam “Perda”  No  8  tahun  2014  tersebut  “PKL”  mempunyai  keharusan untuk  punya    surat  keterangan  tanda  usaha,  andai “PKL” diposisikan  di “fasos  dan  umum”, pada  suatu  saat tempat  itu  akan  digunakan  kembali oleh “ Pemda” maka  “ PKL”  mau  secara  sukarela
e. harus pindah tanpa ada ajuan pengganti kerugian. Sedangkan kewajiban “Pemerintah Kota Tangerang Selatan” dalam “Perda” tentang “PKL” No 8 tahun  2014  pasal  3  ialah  membukukan “PKL”,  mendaftarkan  “PKL”, mencarikan  lokasi “PKL”,  memindahkan  wilayah  jual  beli    “PKL”  serta membaharui  wilayah  jual  beli “PKL”.  Ada  tiga  langkah  ketertiban  yang dilaksanakan  yaitu  dengan    teguran  yang  pertama    dengan  secara membujuk  tanpa  memakai  cara  kekerasan,  seminggu  yang  akan  datang kalau  masih  membandel    dilayangkan  surat  atau  dengan  cara  lisan  “

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
teguran  kedua.  Kalau  masih  saja  terabaikan  serta  masih  membandel saat  seminggu  kedepan  dilayangkan  surat  teguran  atau  secara  lisann yang  ketiga, kalau masih tidak mengindahkan atau telah mengacuhkan  teguran  ketiga  dan  sudah  melewati  kurun  waktu  yang ditetapkan  maka  Satpol  PP  melakukan  tindakan “eksekusi”  atau  dikenal dengan gabungan.
f. Menegakan  Perda  ini  berpegang  pada  Perda  No  4  Tahun  2014  tentang Perdagangan dan Perizinan. ”
2.  Upaya  yang  sudah  dilakukan  Satpol  PP  dalam  menata  PKL  di  Pasar Serpong
dalam  menindaklanjuti  para  pelanggar    kegiatannya personil  “Satpol  PP”      bias dikelompokkan  jadi 3 urutan tahapan  yaitu  :
a. Upaya / Tindakan Pencegahan (Persuasif)
Usaha ini  yang seharusnya diterapkan anggota “Satpol PP” berdasarkan “Perda nomor 54 tahun 2011 ” yaitu :
a) Melakukan  pembentukan    peraturann    yang    sudah  diberlakukan  serta berkenaan  dengan urutan aturan, tautan serta  penataan  kerja
b) Menyusunkan  panduan tertulis  yang sesuai prottokol seharusnya
c) Melakukan  pembentukan    posisi,penugasan  ,  keberwenangan  serta pertanggungan  jawab.
d) Mengelola    semua  dan  pembagian  pekerjaan,    kegiatannya,    alokasi penempatan, pengontrolan
e) Melakukan  kerjasama, di  pelaporan serta  pemeriksaan
f) “  upaya”/  tindakan  pencegahan  yang  sudah    dijalankan  di  pelaksanaan yang  ada  di  tempat  kejadian  ialah  dilakukannya  pengarahan  secara “persuasi”  tidak  adanya  kekerasan  tiap  bulan  sekali  .  Contoh  nyatanya anggota “Satpol PP” ber- diskusi dan bertukar pendapat.
b. Upaya Represif (Penindakan)
Dilaksanakan  oleh  Kepala  Pasar  dalam  mencari  tempat  untuk  pemindahan “Pedagang  Kaki  Lima.”  Pemindahan  yang  disediakan  untuk  “PKL”  “pasar Serpong”  adalah  bertempat  di  dekat  stasiun  “Kereta Api  Serpong “(100 m  dari pasar serpong)
c. Upaya Pengawasan
Akan  diberikan  hukuman  terhadap  pengabaian  atau  melanggar  dari  aturran. Diantaranya  yaitu  apabila  masih  ada “PKL”    membandel  maka  akan  dilakukan tindakan  pengusiran,  jika  tahap  ini  masih  diabaikan  akan  diberikan  teguran langsung  maupuntulisan  surat..  Jika  terbukti  masih  membandel  akan  diberikan tindakan  “non  yustisial”  atau  “yustisial”  lalu  diserahkan  ke  “pengadilan”.  Di Kegiatan gabungan ini  “Satpol PP Kecamatan Serpong”  berkerjasama dengan “Satpol  PP  Kota  Tangerang  Selatan”,”  Kepolisian”  ,”  Dinas  Kebersihan”  dan

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
“instansi  terkait  lainnya”.  Seperti  telah  disebutkan    bahwa  sebelum  dilakukan “gabungan”  “Satpol  PP  Kecamatan  Serpong”  memberikan  “upaya  persuasip”, berupa teguran tertulis ataupun teguranlangsung sebanyak tiga kali dalam kurun waktu  seminggu  utk  setiap  surat,  jika  ini  diabaikan  oleh  pelaku  jual  beli  maka “Satpol  PP  Kecamatan  Serpong”  berkerjasama  dengan  dinas  terkait  lainnya untuk melakukan  ekekusi/”gabungan”
Saat  Kegiiatan  “gabungan  “  Satpol  PP  Kecamatan  Serpong  “  hanya  berperan sebagai  pendamping,  pemberi  instruksi  adalah  Pimpinan  “Satpol  PP  Kota Tangerang  Selatan”.  “  Dinas  kebersihan”  perananya  yaitu    menampung  dan mengangkut  semua  peralatan  berdagang  si  pelanggar  .  Barang  serta  alat pendukung  untuk berjualan  tersebut  dibawa  serta  dikumpulkan  di  Kantor  “ Satpol  PP  Kota  Tangerang  Selatan”.  Para  pelaku  “(PKL)”  yang  barang dagangannya  dan  peralatannya  disita  saat    itu  disanjurkan  oleh  “Satpol  PP” untuk  datang  dengan  membawa  kartu  pengidentitas  diri  lainnya  untuk mengambil  barang- serta  alat  alat  dagangnya    di  kantor    “Satpol  PP  Kota Tangerang  Selatan”.  Mereka  /pelanggar  akan  diberikan  pembimbingan  supaya tidak mengulangi peerbuatan yang sama yaitu berjualan di pinggir jalan “Pasar Serpong”.
(Pada  Satpol  PP Kecamatan  Serpong  “hampir  semua  penindakan “pengawasan”  sudah  dilaksanakan.  Tindakan  “pengawasan”yang  belum dilaksanakan adalah memberikan “hukuman pengadilan” )
Dalam  Pelaksanaan  tugasnya “Satpol  PP”  Kecamatan  Serpong  belum menerapkan  “SOP”  secara  keseluruhan.  Faktor  yang  mempengaruhi  belum diterapkannya  “SOP”  secara  keseluruhan.  penyebabnya  masih  kurangnya pendidikan anggota  “Satpol  PP”  serta  “  sarana  prasarana”  yang  kurang menyokong.  Berdasar  hasil  tanyajawab  penelitian  dengan    Pimpinan “Satpol PP ”  “Kasie Tantib  Kecamatan  Serpong”  (tanggal  4  Maret,  16  Maret  dan  4 Mei
2018). Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap usaha peningkatan kemampuan kerja “ Satuan Polisi Pamong Praja” ialah “sumber daya manusia” dimana  “pendidikan  pelatihan”    jarang  dilakukan,  masih  ada  anngota  yang kurang  sigap  menjalani  tugasnya  dalam  hal “penegakan  peraturan  daerah Masih  kurangnya  juga  pengembangan  anggota  mengakibatkan  hasil  kerjaan “Satuan  Polisi  Pamong  Praja”  kurang  memadaidan  kurang  mantapnya  dalam menegakkan “peraturan  daerah”.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  para  ahli yaitu    “Sumber  daya  aparatur  Satuan  Polisi  Pamong  Praja”  tidak  saja  harus memadai tetapi juga diperlukan kemampuan serta “ kebutuhan kemanajemen”.Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kelemahan  yang  terjadi  akibat kurangnya  mutu “SDM  “anggota  “Satuan Polisi”  S,  Sudjana,  D.,  dan Rasjidin,” W  (Penyunting). ”  “ Ilmu  dan  Aplikasi  Pendidikan  Bagain  IV  Pendidikan  Lintas Bidang. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama (Halaman 372-387) ”.
Mele mahnya  mutu  “SDM  Pamong  Praja”  menyebabkan  keberhasilan menegakan “peraturan  daerah”  akan  sulit  dicapai,  dan  keunggulan”  SDM” “Satuan  Polisi  Pamong  Praja”  akan  menghasilkan  kerjaan  dalam  menegakan “peraturan  daerah”    yang  kurangtinggi.  Untuk  mengukur  hal-hal  yang berhubungan  “Sumber  Daya  Manusia”  “Satpol  PP”  Kecamatan  Serpong,

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
dengan  melihat  dari  sisi  pendidikan. Adapun  keterkaitan  pemahaman  anggota “Satpol PP” mengenai “Perda” di” Kecamatan Serpong” dapat dilihat dari tingkat pendidikan,  sangat  terlihat  jelas  bahwa  umumnya anggota  “Satpol  PP” “Kecamatan Serpong” berpendidikan setingkat “SMP/SMA” hingga pemahaman anggota  “Satpol  PP”  terkait  jumlah  “Peraturan  Daerah”  sangatlah  sedikit, sedangkan anggota akan menegakkan “peraturan daerah” yang banyak sekali.
Berdasar  hasil  tanyajawab  penelitian  dengan  bapak    Pimpinan “Satpol  PP” “Pemerintah Kecamatan Serpong” (tanggal 4 Maret, 16 Maret dan 4 Mei 2018). (terlampir).  Saranaprasarana “Satuan  Polisi  Pamong  Praja”  sangat  lah berperanan penting untuk   menaikkan mutuhasil dan mutu kerja “Satuan Polisi Pamong  Praja ”  tersebut.  Mengapa  demikian,  karena  dalam  menjalankan tugasnya  dengan  perbekalan  yang  sudah  ada,  maka  secara  langsung “kinerja Satuan  Polisi  Pamong  Praja ”  tersebut  akan  meningkat  dan  sebaliknya,  jika perbekalan  kerja  tidak  memadai  dalam  pelaksanaan  tugas  maka  akan menurunkan mutu kerjanya anggota. “Hasibuan (2010:10)”

## J. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a) Peranan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  perapihan  Pedagang  Kaki  Lima pada  pasar  Serpong  cukup  berperan  penting  karena “Polisi  Pamong  Praja” sudah  menjalani  tugasnya  yang  telah  ditetapkan  dan  diharuskan.  Namun, “upaya penataan pedagang kaki lima” pada “pasar Serpong” belum sepenuhnya terlaksanakan  dengansetingi-tingginya.  Hal  tersebut  dikarenakan  mutu pendidikan ” SDM”  “Satpol PP Kecamatan Serpong” “yang lebih banyak “SMA”, hingga keterampilannya anggota belum semaksimal seperti yang diharapkan.
b) Satuan  Polisi  Pamong  Praja  sudah  melakukan  upaya-upaya  dalam “penataan PKL ” pada “pasar serpong,” sesuai dengan tugas utamanya membantu Walikota dalam  menjalani “Pemerintahan  di  Bidang  Ketentraman  dan  Ketertiban masyarakat ” serta penegakkan “Perda nomor 54 tahun 2011.”
Berikuit “Upaya “yang dilakukan:
a. Upaya / Tindakan Pencegahan ( Persuasif).
1) Melakukan pembentukan  aturran  berlaku  berkenaaan dengan tahapan, dan penataan pekerjaan
2) Menyusun  panduan  sesuai prottokol
3) Melakukan pembentukan  posisi, penugasan, keberwenangan serta pertanggung jawaban.
4) Melakukan pengorganisasian  semua  kegiatannya, penempatannya, pengawasannya  serta  pengelompokan pekerjaannya
5) Melakukan pembentukan  pemeriksaan, pengkoordinasian, laporannya
6) Di tempat kejadian, kegiatan yang sudah dilakukan dalam hal mencegah ialah  pengarahann  serta    pendekatan  perindividu  dalam  kurun  waktunya sebulan  untuk  tiap  teguran.  Contoh  kegiatan  konkritnya  yaitu    tukar pendapat.
b. Upaya Represif (Penindakan)
Dilaksanakan oleh Kepala Pasar dalam mencari tempat untuk memindahkan “Pedagang Kaki  Lima.” Tempat pemindahan yang disediakan untuk “PKL” “Pasar Serpong”  berada di dekat Stasiun “Kereta Api Serpong “( 100m dari pasar Serpong ).
c. Upaya Pengawasan
Pemberian hukuman kalau menyimpang ataupun  mengabaikan atuuran.
Kalau masih ada “PKL”  yang membandel selanjutnya   dilakukan perapihan / pembersihan secara paks a “pengusiran, “ kalaupun tahapan ini masih diabaikan  maka diberikan tegurann langsung ataupun dengan tertulis. Tindakan “non”hukum atau tindakann “hukum” yaitu perkaranya tersebut

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
diserahkan ke “pengadilan” kalau masih melakukan pengabaian terhadap per ingatan “teguran” .
( Hampir semua tindakan pengawasann telah dilaksanaka di “Satpol PP Kecamatan Serpong”. Tindakan yang belum dilaksanakan adalah memberikan hukuman terhadap pengabaian  atturan)

## 2. Saran
a) Untuk  menambah  tingkat  kemampuan  keterampilannya  dilapangan pekerjaannya,  haruslah  memperbanyak  lagi  pengiriman  anggota  Satuan Polisi Pamong Praja” dalam “diklat-diklat “  dalam usaha memajukan “ mutu pendidikan anggota Satuan Polisi Pamong Praja ”.
b) Pemerintah  Kota Tangerang Selatan” harus menyediakan media yang lebih proporsiional  untuk “ Satpol  PP”.  Seperti  penambahan  jumlah  kendaraan patrolinya, perawatan kendaraan berkeliling agar kondisinya tetap prima dan lakukan  penggantian  kendaraan  tersebut  apabila  kondisinya  sudah  tidak layakpakai lagi. Selain kenda raan berkeliling, “pemerintah” harus menambah jumlah  media  kerja(gegep,  tangga  alumunium,  tameng,  lampu  lalu  lintas, handy talky)  dan  melengkapinya  suppaya anggota  “Satpol  PP”  bisa  lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya

## K. Daftar  Pustaka
FeryantoAgung.2013:2. Seri Ensiklopedia IPS Materi EkonomiManajemen Vol
7. Klaten:Cempaka Putih
Hasibuan. 2011ManajemenSumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara
Hidayat.2011. Metode  Penelitian  Keperawatan  dan  Teknik  Analisa  Data .  Jakarta  : Salemba Medika
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Tarsito

## Jurnal
Ahmad  Zamahsari.  2017. Resolusi  Konflik  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Pasar  Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta (Conflict Resolution the Street Vendors (PKL) in Pasar Tanah Abang  in  DKI Jakarta). Jurnal  Prodi  Damai  dan  Resolusi  Konflik Juni  2017 Volume 3 Nomor 2. Universitas Pertahanan
Aldi  Juliant  Loebaloe.  2015. Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dalam  Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar . Universitas Udayana
Dhoni Muttaqien , 2012, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang
Apriaji  Setiawan.  2017. Peran  Satuan  Polidi  Pamong  Praja  (SATPOL  PP)  dalam Menertibkan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kawasan  Tepian  Mahakam  Kota Samarinda. eJournal Administrasi Negara Volume 5 , (Nomor  3 ) 2017: 6129-6142 ISSN 0000-0000 (ejournal.an.fisip-unmul.ac.id)
Apriaji  Setiawan.  2017. Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja    (Satpol  PP)  dalam Menertibkan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kawasan  Tepian  Mahakam  kota Samarinda Universitas Mulawarman
Eko  Budi  Sulistio  .  2012. Analysis  and  policy  Design  of  street  vendor  Management  of Bandar  Lampung .  International  Journal  of  Administrative  Science  &  Organization,
September 2012 Volume 19, Number 3
Elza  Syarief, Wagiman  dan  Raha  Syaiful Anwar.    2014. Peranan  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Dalam  Melaksanakan  Penegakan  Peraturan  Daerah  (  Studi  terhadap Implementasi Standart Operasional Prosedur ( SOP) Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau . CJournal Of Judicial Review. Vol.XVI No.1 2 Juni 2014
Undang-Undang dan Perda

## ISSN ( print ) : 2598-9545 & ISSN (online) : 2599-171X
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan. 2010. Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP) dan Peraturan Pelaksanaannya . Bandung: Fokusmedia
Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan. 2011. Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol PP) dan Peraturan Pelaksanaannya . Bandung: Fokusmedia
UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (2) dan pada Pasal 148 ayat (1)
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Satuan  Polisi Pamong Praja
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  Tahun  2005 Tentang  Prosedur  Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  38  Tahun  2010 Tentang  Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja
.