Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 88-92| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92

## PENYELESAIAN PERKARA HARTA WARISAN DAN HARTA BERSAMA DENGAN PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BADUNG (NOMOR PERKARA 0095/PDTG/2017/PABDG)
I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia kleobyasama46@gmail.com , budiarthal@gmail.com , puspasutari@gmail.com

## Abstrak
Konflik atau sengketa selalu ada pada  setiap hubungan manusia dalam interaksi sosial, harta warisan bersama merupakan hal yang sering memicu konflik dalam keluarga diketahui bahwa tidak sedikit kasus tentang konflik yang diakibatkan oleh harta warisan yang masuk kepengadilan. Sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi  baik  diluar  pengadilan  maupun  di  pengadilan.  Mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  bisa dilakukan diawal litigasi maupun selama litigasi terhadap gugatan waris, gugatan harta bersama. Penyelesaian sengketa secara khusus mempunyai makna bahwa sengketa antara suami istri perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak karena harta juga dapat mengacu pertikaian sehingga atas hal inilah terjadi suatu ketidakseimbangan kepemilikan  dan  perlu  proses  mediasi  yang  baik  untuk  menyetarakan  kedudukan  bagi  kedua  belah  pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan hukum mediasi didalam proses persidangan di Pengadilan Agama  Badung,  yang  kedua  untuk  mengetahui  tata  cara  pembagian harta warisan dan harta bersama menurut kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah bersumber dari data hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kekuatan Hukum mediasi di dalam proses persidangan di Pengadilan Agama  Badung yaitu dengan adanya akta  perdamaian  maka  hasil  dari  kesepakatan  perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum, yang kedua pembagian harta warisan bersama menurut kompilasi Hukum Islam  yaitu  seorang  suami  ataupun  istri  mendapat  bagian  sama  separuh  karna  dilihat  juga  berdasarkan  rasa keadilan atau itikad baik dari salah satu pihak.
Kata Kunci: Harta Warisan; Mediasi; Hukum Islam

## Abstract
Conflict  or  disputes  always  exist  in  every  human  relationship  in  social  interactions,  shared  inheritance  is something that often triggers conflict in the family. It is known that there are not a few cases of conflict caused by inheritance that go to court. Disputes generally occur regarding rights and obligations which are classified as civil conflict issues. One of them can be resolved by mediation either out of court or in court. Mediation in civil case settlement can be carried out at the beginning of litigation or during litigation against inheritance claims, joint  property  claims.  Dispute  resolution  specifically  means  that  disputes  between  husband  and  wife  are differences of opinion between the two parties because property can also refer to a dispute so that in this case an imbalance of ownership occurs and a good mediation process is needed to equalize the position of the two parties. This study aims to explain the legal power of mediation in the trial process at the Badung Religious Court, the second  is  to  find  out  the  procedures  for  the  distribution  of  inheritance  and  collective  assets  according  to  the compilation  of  Islamic  Law.  This  type  of  research  is  empirical  legal  research  with  a  sociological  juridical approach. The data used are sourced from primary and secondary legal data which were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the legal power of mediation in the trial process at the Badung Religious Court,  namely  by  the  existence  of  a  peace  deed,  the  results  of  the  peace  agreement  receive  legal  certainty, secondly, the distribution of joint inheritance according to the compilation of Islamic Law, namely that a husband or wife gets an equal share of half because it is seen also based on a sense of justice or goodwill from one of the parties.
Keywords: Inheritance; Mediation; Islamic law

## I. PENDAHULUAN
Al-Qur’an  merupakan  sumber  hukum  dari  Agama  Islam  yang  didalamnya  terdapat  tatanan  serta aturan  yang  mengatur  kehidupan  umatnya  baik di  dunia  ataupun diakhirat (Taufik, 2016) .  Hukum Islam adalah suatu norma yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur antara hubungan manusia
dengan  manusia,  manusia  dengan  benda,  ataupun  manusia  dengan  tuhannya,  dalam  Hukum  Islam terdapat berbagai aspek yang diaturnya, antara lain mengenai warisan hibah (Khisni & A, 2013) . Waris yang dimaksud disini yaitu harta  kekayaan ataupun hutang yang ditinggalkan untuk ahli waris dari pewarisnya karena sudah meninggalnya pewaris.
Menurut Nasution,  (2012) Hukum  waris  merupakan  suatu  peraturan  yang  mengatur  berbagai aspek  mengenai  warisan  karena  telah  meninggalnya  seorang  pewaris  kepada  ahli  warisnya  atau siapapun  yang  diberikan  oleh  pewaris,  dalam  hukum  waris  diatur  berbagai  hal  untuk  mengalihkan waris tersebut kepada ahli waris ataupun yang ditunjuk baik itu berupa harta ataupun hutang piutang yang  ditinggalkan  oleh  pewaris.  Dalam  hukum  waris  islam  seorang  anak  laki-laki  maupun  anak perempuan  sama-sama  mempunyai  hak  untuk  mendapat  bagian  waris  baik  dari  ibunya  ataupun bapaknya baik itu hanya sebagian ataupun seluruhnya dari waris yang ditinggalkan oleh pewaris.
Berdasarkan  Hukum  Islam  pewarisan  hanya  dapat  terjadi  apabila  terpenuhinya  berbagai persyaratan  yang  telah  diatur  dalam  waris  Hukum  Islam,  pewarisan  tersebut  terjadi  apabila  ada hubungan kekerabatan dengan pewaris ataupun pewaris telah meninggal dunia. Pewarisan tidak dapat terjadi jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan maksud membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya sedangkan kewajiban adalah  sesuatu  yang  seharusnya  dilaksanakan  oleh  seseorang  untuk  mendapatkan  hak  Suami  istri wajib  saling  setia dan mencintai hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin (Khisni & A, 2013) .
Jika dalam keluarga mengalami konflik sampai pada tahap perceraian maka perlu ditelusuri mana harta yang memang diperoleh pada saat pernikahan sudah terjadi dan mana harta yang dibawa oleh masing-masing  pihak  suami  dan  istri. Menurut Faizal, (2015) Dalam Hukum Islam harta  gono gini ataupun harta bersama merupakan sama harta bersama baik itu diperoleh saat perkawinan sudah terjadi atau dibawa sebelum perkawinan terjadi. Tetapi yang harus di perjelas yaitu harta gono gini, mana yang  dibawa  oleh  suami  istri  sebelum  perkawinan  terjadi  agar  kemudian  hari  tidak  terjadi permasalahan suami mengambil hak dari harta yang dibawa istri dan juga sebaliknya iastri mengambil hak  dari  harta  yang  dibawa  suami.  Permasalahan  yang  timbul  akibat  harta  bersama  yaitu  adanya percampuran  antara  harta  bersama  dengan  harta  warisan.  Ini  yang  sering  terjadi  karena  pembagian harta  waris  pada saat  perkawinan  tersebut  sudah  terjadi  sehingga adanya  percampuran  antara  harta warisan dan harta bersama  karena harta warisan tersebut memang dipergunakan untuk kepentingan keluarga (Satrio 1991189) . Percampuran harta warisan tersebut sering menimbulkan sengketa sebelum terjadi  perceraian.  Penyelesaian  sengketa  secara  khusus  mempunyai  makna  bahwa  sengketa  yang terjadi  antara  suami  istri  perbedaan  pendapat  diantara  kedua  belah  pihak  karena  harta  juga  dapat mengacu  pertikaian.  Sehingga  atas  hal  inilah  terjadi  suatu  ketidakseimbangan  kepemilikan  dan diperlukan adanya suatu kebijakan untuk menyetarakan kedudukan bagi kedua belah pihak.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  releven  dengan  penelitian  ini  pertama Waha,  (2013) Pembagian harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua  pihak  yang  terkait  keadilan  yang  dimaksud  mencakup  pada  pengertian  bahwa  pembagian tersebut  tidak  mendiskriminasikan  salah  satu  pihak.  Menurut Bahrun,  (2018) hasil  penelitiannya mengungkapkan  bahwa  mediator  belum  mampu  secara  maksimal  menjembatani  kepentingan- kepentingan yang berbeda dari pihak-pihak yang berselisih.  Penelitian selanjutnay  mengungkapkan bahwa jika pada pihak seiman atau sama agama, maka dilakukan oleh pemangku adat dan atau tokoh masyarakat  yang  dituakan  sebab  masyarakat  lebih  cenderung  memakai  jasa  pemangku  adat  untuk menyelesaikan perkara (Palanai & Saleh, 2018) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum  mediasi  dalam  proses  persidangan  di  Pengadilan  Agama  Badung,  yang  kedua  untuk mengetahui tata cara pembagian harta warisan dan harta bersama menurut kompilasi Hukum Islam.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  merupakan penelitian yang  berkaitan dengan hukum dan perilaku  manusia. Sumber data data yaitu data primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  langsung  dari  narasumber  dan responden,  wawancara  ini dilakukan
dengan informan serta  suatu  pedoman  yang  adalah  diperoleh  melalui  media  perantara  atau  secara tidak  langsung  yang  berupa  buku  catatan  bukti yang telah ada  atau arsip baik yang  dipublikasikan maupun yang tidak  dipublikasikan  secara  umum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder termasuk juga literatur kamus beserta tulisan ilmiah lainnya yang  berkaitan  dengan pokok permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang terkait dengan pelaksanaan penjualan pakaian bekas impor di Kota Denpasar. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap  keadaan  nyata yang terjadi dimasyarakat  bertujuan untuk  menemukan  fakta-fakta  atau  permasalahan  yang  ada  dan  menuju  pada  identifikasi,  akhirnya menuju pada penyelesaian masalah

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kekuatan Hukum Mediasi dalam Proses Persidangan
Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa ataupun permasalahan hukum lainnya melalui proses perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Posisinya  Mediator  berada  pada  posisi  tengah  dan  netral  antara  para  pihak  yang  bersengketa  dan mengupayakan  menemukan  sejumlah  kesepakatan  sehingga  mencapai  hasil  yang  memuaskan  para pihak yang bersengketa kedua belah pihak memilih mediatornya masing masing dengan pilihan hakim yang  ada  dipengadilan  yang  bukan  merupakan  hakim  yang  menangani  perkara  tersebut,  mediator tersebut juga harus bersertifikat yang telah diakui oleh perundang-undangan.
Pelaksanaan mediasi dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak mediasi tidak dibuka secara umum seperti sidang  umum pada  biasanya  kecuali adanya  kesepakatan kedua belah pihak.  Mediasi pada  umumnya  dilaksanakan  disalah  satu  ruangan  yang  berada  dilingkungan  pengadilan  tempat perkara  tersebut  diajukan.  Berdasrkan  aturan  perundangan  yang  baru  jangka  waktu  untuk melaksanakan mediasi lebih dipersingkat 10 hari. Masing-masing para pihak yang didampingi kuasa hukum bagi yang menggunakan jasa kuasa hukum dan juga dapat diwakilkan oleh kuasa hukum apabila pihak yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit dan disertai dengan surat sakit dari dokter ataupun karena  keterbatasan  jarak  dari  pihak  yang  bersangkutan,  dan  punya  kepentingan  yang  tidak  dapat ditinggalkan terlebih lagi pekerjaan yang dilakukan untuk tugas dari negara.
Akta perdamaian dibuat ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan pada saat mediasi yang  didampingi  oleh  mediator  yang  diakui  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  akta perdamaian  yang  mempunyai  hak  untuk  memutuskan  yaitu  seorang  hakim  yang  nantinya  akta perdamaian  tersebut  akan  dilampirkan  dalam  putusan  hakim.  Akta  perdamaian  yang  dibuat berdasarkan  kesepakatannya  kedua  belah  pihak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  setara  dengan putusan hakim, oleh karena itu kesepakatan yang telah terjadi dan dituangkan dalam akta perdamaian tidak dapat dibantah dengan alasan apapun termasuk ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
Fungsinya  akta  perdamaian  sama  dengan  perjanjian  seperti  biasa  yang  mengikat  kedua  belah pihak  yang  nantinya  akan  dijadikan  sebagai  bukti  dari  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak.  Akta tersebut yang nantinya hanya mengikat para pihak yang bersepakat saja akan tetapi didampingin oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan tersebut. Mediator harus berlaku netral, karena apapun keinginan dari kedua belah pihak nantinya akan menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, apabila kemudian  hari  terjadi  permasalahan kembali  makan  salah  satu  pihak  harus  mengajukan  perkara tersebut,  akan tetapi pada perkara yang baru putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (Wiantara, 2018) .

## 2. Cara  Pembagian  Harta  Warisan  Bersama  Menurut  Kompilasi  Hukum Islam.
Dalam Hukum Islam kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa arab yang mempunyai arti mewaris  jika  dihubungkan  dengan  kondisi  yang  berkembang  saat  ini  istilah  waris  dapat  diartikan sebagai suatu perpindahan hak ataupun kewajiban termasuk harta kekayaan seseorang pewaris kepada ahli  waris  hukum  yang  mengatur  pembagian  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  ahli  waris mengetahui bagian-bagian yang diterim dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya ( Ahmad Warsom Al- Munawir19971655) . Menurut Manan, (2006) Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami istri ketika perkawinan  tersebut  sudah  terjadi  jadi  harta  bersama  merupakan  harta  benda  yang  menjadi  harta bersama  yang  didapatkan  oleh  seorang  suami  istri  saat  perkawinan  sudah  terjadi.  Harta  bersama

## Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1, 2021
diperoleh pada saat sudah terjadinya ikatan perkawinan baik itu dengan usaha masing-masing ataupun melalui kerjasama dari pihak suami istri pada saat perkawinan sudah terjadi.
Suami  atau  istri  tanpa  persetujuan  dari  salah  satu  pihak  tidak  diperbolehkan  menjual  atau memindahkan  harta  bersama  tersebut  dalam  hal  ini  baik  suami maupun istri. Masing-masing mempunyai  pertanggungjawaban  untuk  menjaga  harta  bersama  pertanggungjawaban  hutang  dari seorang  suami  atau  istri  dikembalikan  pada  masing-masing  pihak.  Apabila  terjadi  hutang  untuk kepentingan  bersama  atau  kepentingan  keluarga  makan  hutang  tersebut  diselesaikan  menggunakan harta bersama, juka hutang tidak dapat terselesaikan menggunakan harta bersama maka hutang tersebut dibebankan dalam harta suami dan istri.
Harta  besama  menurut  Hukum  Islam  adalah  suatu  harta  yang  diperoleh  oleh  pihak  suami  istri apabila dalam memperoleh harta tersebut dengan adanya kerjasama berdua tidak diperoleh dengan jerih payah  sendiri,  apabila  kemudian  hari  salah satu pihak meninggal atau terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi sama rata karena diperoleh dengan kerjasama. Harta bersama dalam suatu perkawinan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga tersebut baik untuk seorang suami, seorang istri ataupun  seorang  anak  oleh  karena  itu  untuk  dapat  menggunakan  harta  bersama  tersebut  haruslah berdasarkan pada keputusan oleh kedua belah pihak suami ataupun istri, karena harta bersama tersebut tidak bisa dikuasai oleh salah satu pihak saja.
Pembagian  harta  bersama  dalam  Hukum  Islam  pada  saat  terjadinya  perceraian  maka tata cara pembagian harta bersama menurut hukum kedua mempelai. Apabila kedua mempelai bergama islam maka pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan Hukum Islam ataupun kompilasi Hukum Islam, jika salah satu mempelai berbeda agama makan pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan pada hukum perdata yang berlaku ataupun berdasarkan pada hukum adatnya.
Pembagian  harta  bersama  yang  diatur  dalam  Hukum  Islam  merupakan  suatu  wujud  untuk menumbuhkan  rasa  keadilan  bagi  semua  pihak  karena  dalam  pembagian  harta  bersama  tidak memandang  siapakah  yang  mendapatkan pengasilan tersebut pada saat perkawinan tersebut terjadi. Akan  tetapi  disini  muncul  suatu  pertanyaan  mungkinkah  pengaturan  mengenai  pembagian  harta bersama itu bisa terjadi untuk semua golongan ataupun hanya berlaku untuk golongan tertentu yang berkepentingan saja (Harahap, 1989) .
Ketentuan  pembagian  harta  bersama  separuh  bagi  suami  dan  separuh  bagi  istri  hanya  sesuai dengan  rasa  keadilan  dalam  hal  baik  suami  maupun  istri  sama-sama  melakukan  peran  yang  dapat menjaga  keutuhan  dan  kelangsungan  hidup  keluarga.  Suami  atau  istri  berhak  atas  separuh  harta bersama  adalah  berdasarkan  peran  yang  dimainkan  baik  oleh suami atau istri sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.
Dalam perkawinan ada yang dimaksud dengan harta gono gini, apabila kemudian hari terjadinya suatu perceraian maka pembagian harta gono gini tersebut dapat dilakukan pada musyawarah mufakat antara kedua belah pihak dan dapat juga  berdasarkan putusan  dari  pengadilan.  Musyawarah  ataupun putusan  pengadilan  tidak  selalu  pembagian  harta  tersebut  diputuskan  dengan  pembagian  persentase 50% tetapi bisa saja lebih, disini perlu ditelusuri manakah pihak yang memang membawa harta lebih banyak  ataupun  mana  yang  lebih  sedikit.  Pertimbangan  pembagian  harta  gono  gini  seorang  hakim harus melihat permasalahan tersebut mana yang memang benar membawa harta lebih banyak ataupun mana  yang  lebih  sedikit,  karena  sering  terjadi  yang  membawa  harta  lebih  sedikit  menuntut  untuk mendapat lebih banyak ataupun setara dengan yang membawa harta lebih banyak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Badung yaitu dengan adanya akta perdamaian atau surat perdamaian maka hasil dari  kesepakatan  perdamaian  tersebut  mendapat  kepastian  hukum  bahkan  memiliki  kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan, yang kedua pembagian harta  warisan  dan  harta  bersama  menurut  kompilasi Hukum  Islam yaitu seorang suami ataupun istri mendapat bagian sama separuh karna dilihat juga berdasarkan rasa keadilan atau itikad baik dari salah satu pihak. Karena dalam berkeluarga bukan hanya dilihat siapa yang mendapatkan harta tersebut tapi
salah satu pihak mempunyai perannya masing-masing, disinilah harus menonjolkan rasa keadilan dan itikad baik dari kedua pihak.

## 2. Saran
Adapun yang perlu disarankan oleh peneliti yaittu diharapkan kepada Pengadilan Agama harus terus mengutamakan  mediasi  terlebih  dahulu  agar  terciptanya  keadilan  antara  penggugat  dan  tergugat sehingga  masih  ada  jalan  untuk  berdamai  antara  penggugat  dan  tergugat,  selanjutnay  diharapkan kepada masyarakat untuk lebih menekankan pada dasar atas keadilan maka tata cara pembagian harta warisan ini seharusnya bisa lebih efisien sehingga pembagian harta warisan sama rata antara suami dan istri.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahrun. (2018). Peranan Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian. Law Jurnal , 2 (3), 371–387.
Faizal, L. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. Ijtimaiyya , 8 (2), 77–102. Harahap, M. Y. (1989). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Sinar Grafika. Khisni, & A. (2013). Aliran-Aliran Pemikiran dalam Hukum Islam . Unissula Press. Manan, A. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Kencana . Nasution, A. H. (2012). Hukum Kewarisan . PT Raja Grafindo Persada. Palanai, A., & Saleh, A. (2018). Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap. Petitum , 6 (2), 112–121 . Taufik, I. (2016). Dinamika Hukum Islam di Indonesia . Deepublish.
Waha, F. M. (2013). Penyelesaian Sengketa atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai. Lex et Socialis , 1 (1), 54–64. Wiantara,  I.  K.  (2018).  Penyelesaian  Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) , 7 (4), 456.