## Petikan Uttara Kanda Dalam Marginalisasi Perempuan Hindu Pasca Perceraian Di Kota Denpasar
Made Detrichyeni Winaya
Ilmu Agama dan Kebudayaan, Program Pascasarjana, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar, Bali-Indonesia detrichwinaya@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperkaya  wawasan  tentang  kajian  adat,  budaya,  dan  agama berkenaan dengan marginalisasi perempuan Hindu pasca perceraian. Penelitian ini juga bertujuan utuk  melakukan  pengembangan,  pengujian,  dan  penemuan  teori  agama  dan  budaya  berkaitan dengan topik dimaksud. Hasil Penelitian ini mencakup 1) aspek bentuk marginalisasi, 2) aspek faktor penyebab marginalisasi, dan 3) aspek implikasi marginalisasi itu sendiri. Dari aspek no 1) akan  dibahas  tentang    bentuk-bentuk  marginalisasi  berkenaan  dengan  social,  adat  dan  budaya. Dari aspek no 2) akan dilihat faktor-faktor penyebab mengapa terjadi marginalisasi. Sedangkan dari  aspek  no  3)  akan  dilihat    dampak  dari  marginalisasi  tersebut  terhadap  perempuan  Hindu pascaperceraian ditinjau dari haknya dalam melakukan kegiatan sosial, adat, budaya, dan agama, serta dampak psikologisnya.
Keywords : Perceraian; perempuan hindu

## PENDAHULUAN
Bentuk  perkawinan  yang  biasanya  dilakukan  oleh  masyarakat  Hindu  di  Bali  adalah perkawinan biasa yaitu  perkawianan  yang  melakukan  proses  menjadikan  wanita  menjadi keluarga suami melalui adat dan resmi tercatat di catatan sipil. Selain perkawinan biasa ada juga perkawinan yang disebut dengan nyentana/nyeburin yaitu perkawinan yang memosisikan suami menjadi  berstatus pradana dan  menjadi  keluarga  istri.  Belakangan  ini  ada  bentuk  perkawinan yang tidak seperti biasanya  yang disebut dengan perkawinan pada gelahang, yaitu perkawinan yang  memposisikan  suami  dimiliki  oleh  kedea  belah  pihak  keluarga  yaitu  keluarga  laki  dan keluarga perempuan sehingga sang suami memiliki dua tanggung jawab keluarga terutama dalam hubungannya  dengan  sosial  kemasyarakatan  dan  tanggung  jawab  terhadap  keniskalaan  atau merajan.  Namun  hal  ini  hal  ini  menjadi  persoalan  tersendiri  dalam  masyarakat  Bali  karena perkawinan seperti ini sering menimbulkan masalah yang berujung kepada perceraian.
Perkawinan  yang  dulu  juga  menimbulkan  masalah  adalah  perkawinan  beda wangsa yang secara  hukum  tidak  lagi  dianggap  sebagai  larangan  perkawinan  belakangan  ini.  Namun, Keputusan  DPRD  Bali  Nomor  11/Tahun  1951  tanggal  12  Juli  1951,  memutuskan  masih diberlakukannya upacara patiwangi dalam perkawinan yang lazim disebut nyerod.  Hal ini perlu pula  disikapi  karena  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  dan  menimbulkan  dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali (disaksikan prajuru banjar atau desa pakraman) dan  agama Hindu. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan bagi umat Hindu di Bali dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan  menurut  hukum  adat  Bali,   agama  Hindu, sedangkan  perceraian  baru  dapat dikatakan  sah  apabila  dilaksanakan  di  pengadilan  negeri  sesuai  ketentuan  Undang-Undang Perkawinan.
Apabila diperhatikan uraian di atas, tampak jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan  penghargaan  yang  seimbang  kepada  hukum  adat  Bali  dan  agama  Hindu,  dalam hubungan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi umat Hindu. Ketentuan hukum adat Bali dan ajaran Hindu mendapat tempat yang sepantasnya dalam pelaksanaan perkawinan,
tetapi  tidak  demikian  halnya  dalam  perceraian. Terbukti,  perceraian  dikatakan  sah  setelah  ada putusan pengadilan, tanpa menyebut peran hukum adat Bali (prajuru desa pakraman) dan ajaran agama Hindu. Akibatnya, ada sementara warga yang telah cerai secara sah berdasarkan putusan pengadilan, tetapi tidak diketahui oleh sebagian besarkrama desa (warga) dan tidak segera dapat diketahui  oleh prajuru desa  pakraman.  Kenyataan  ini  membawa  konsekuensi  kurang  baik terhadap keberadaan hukum adat Bali dan menyulitkan prajuru desa dalam menentukan swadharma atau tanggung jawab krama desa bersangkutan.
Berdasarkan fakta-fakta di atas maka Pasamuhan Agung  III Majelis Utama Desa Pakraman Bali memutuskan sebagai berikut. Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman Bali (MUDP) Berbicara masalah perceraian, agar proses perceraian sejalan dengan proses perkawinan, maka perceraian patut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pasangan  suami  istri   yang  akan  melangsungkan  perceraian,  harus  menyampaikan kehendaknya  itu  kepada prajurubanjar  atau  desa  pakraman. Prajuru wajib  memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya perceraian.
2. Apabila  terjadi  perceraian  maka  terlebih  dahulu  harus  diselesaikan  melalui  proses  adat, kemudian  dilanjutkan  dengan  mengajukannya  ke  pengadilan  negeri  untuk  memperoleh keputusan.
3. Menyampaikan salinan (copy) putusan perceraian atau akte perceraian kepada prajuru banjar atau desa pakraman. Pada saat yang bersamaan, prajuru banjar atau desa  pakraman  menyarankan  kepada  warga  yang  telah  bercerai  supaya  melaksanakan upacara perceraian sesuai dengan agama Hindu.
Prajuru mengumumkan  (nyobyahang)  dalam paruman banjar  atau  desa  pakraman,  bahwa pasangan suami istri bersangkutan telah bercerai secara sah, menurut hukum nasional dan hukum adat Bali, sekalian menjelaskan swadharmamantan pasangan suami istri tersebut di banjar atau desa pakraman, setelah perceraian. Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman Bali (MUDP)
Akibat perceraian bagi umat Hindu di Bali adalah sebagai berikut.
Setelah  perceraian,  pihak  yang  berstatus pradana (istri  dalam  perkawinan  biasa  atau  suami dalam perkawinannyeburin) kembali ke rumah asalnya dengan status mulih daa atau mulih taruna, sehingga kembali melaksanakanswadharma berikut swadikara-nya di lingkungan keluarga asal.
Masing-masing  pihak  berhak  atas  pembagian  harta gunakaya (harta  bersama  dalam perkawinan) dengan prinsippedum pada (dibagi sama rata).
Setelah  perceraian,  anak  yang  dilahirkan  dapat  diasuh  oleh  ibunya,  tanpa  memutuskan hubungan  hukum  dan  hubungan pasidikaran anak  tersebut  dengan  keluarga purusa, dan  oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa. Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman Bali (MUDP)
Memperhatikan  uraian  di  atas,  membandingkannya  dengan  fenomena  yang  ada,  ternyata pascaperceraian menimbulkan dampak yang sangat kompleks, bahkan banyak pihak yang merasa dirugikan,  terutama  kaum  wanitanya.  Fenomena  lain  yang  juga  terjadi  pascaperceraian  adalah proses perceraiannya tidak seiring dengan apa yang diamanatkan oleh adat dan agama, bahkan mereka  sering  memilih  melalui  jalur  pengadilan  saja  sehingga  proses  adat  dan  agamanya terabaikan dan sering terjadi marginalisasi bagi pihak wanita. Dan melihat fenomena-fenomena ini,  kiranya  penelitian  tentang  hal  ini  mutlak  diperlukan.  Mudah-mudahan  penelitian  ini  dapat mengambarkan secara tuntas tentang marginalisasi wanita Hindu dan sekaligus dijadikan inspirasi dan motivasi untuk mempersempit terjadinya marginalisasi sehingga  keadilan bagi pihak  yang bercerai dapat dicapai.
Ada  dua  tujuan  yang  hendak  didapat  dalam  penelitian  ini,  yaitu;  tujuan  umum  dan  tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini berkenaan dengan penelitian agama dan budaya dilihat dari dimensi  teori,  sedangkan  tujuan  khusus  berkenaan  dengan  objek  penelitian  itu  sendiri. Tujuan umum dan tujuan khusus penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut.  Tujuan umum penelitian ini mencakup dua hal, yaitu; tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat empiris. Kedua sifat  tujuan  ini  dapat  dilihat  pada  uraian  berikut.  Secara  teoritis  penelitian  ini  bertujuan  untuk memperkaya wawasan tentang kajian adat, budaya, dan agama berkenaan dengan marginalisasi perempuan Hindu pasca perceraian. Penelitian ini juga bertujuan utuk melakukan pengembangan,
pengujian,  dan  penemuan  teori  agama  dan  budaya  berkaitan  dengan  topik  dimaksud.  Secara empiris  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kemarginalisasian  perempuan  Bali  yang bercerai  ditinjau  dari  aspek  aspek  sosial,  agama,  dan  budaya.  Kemudian  juga  akan  dikaji bagaimana  dampak  dari  termarginalisasinya  perempuan  yang  bercerai  yang  terjadi  di  kota Denpasar.
Tujuan khusus penelitian ini adalah mengkaji secara tuntas permasalahan yang dicantumkan dalam  penelitian  ini,  yaitu  tentang  bentuk  marginalisasi,  factor  penyebab,  dan  dampak  atau implikasi dari perceraian perempuan Hindu di Bali khususnya yang terjadi di kota Denpasar.
Berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk Menentukan bentuk-bentuk marginalisasi yang dialami perempuan Hindu  di  kota  Denpasar  pascaperceraian,  Menjelaskan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya marginalisasi  terhadap  perempuan  Hindu  di  kota  Denpasar  pascaperceraian  dan  Menjelaskan implikasi perceraian bagi perempuan Hindu di kota Denpasar.
Secara  teoretis,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  dipakai  sebagai  informasi  dan  acuan  dalam usaha  memeroleh  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  berhubungan  dengan  adat,  budaya,  dan agama,  khususnya  berkenaan  dengan  perceraian  di  Bali.  Berkenaan  dengan  perceraian  ini diharapkan  akan  diperoleh  pemahaman  terhadap  pengertian,  proses,  serta  akibat  perceraian. Selain  itu,  dengan  melakukan  penelitian  ini,  dengan  diketahuinya  bentuk  marginalisasi,  faktor penyebab,  dan  implikasi  perceraian  bagi  perempuan  Bali  pascaperceraian,  diharapakan  umat Hindu mulai cerdas menyikapi perceraian yang terjadi di Bali.
Manfaat lain penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan dalam pematangan pendidikan agama dan budaya khususnya berkenaan dengan perceraian bagi umat Hindu di Bali. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penelitian-penelitian  lain  yang  sejenis.  menganalisis  verba  lain  suatu  bahasa.  Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat dijadikan, terutama dari segi adat dan agama, pegangan dalam proses pereceraian sehingga tidak ada yang merasa dirugikan baik dari pihak perempuan dan laki-laki.
Berdasarkan  pendahuluan  diatas,  penelitian  ini  terbatas  untuk  menganalisis  bentuk marginalisasi perempuan Hindu pascaperceraian, Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya marginalisasi dan implikasi perceraian bagi perempuan Hindu di kota Denpasar?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pasca perceraian bagi perempuan Hindu dilihat dari: 1) aspek bentuk marginalisasi, 2) aspek faktor penyebab marginalisasi, dan 3) aspek implikasi marginalisasi  itu  sendiri.  Dari  aspek  no  1)  akan  dibahas  tentang    bentuk-bentuk  marginalisasi berkenaan dengan social, adat dan budaya. Dari aspek no 2) akan dilihat faktor-faktor penyebab mengapa  terjadi  marginalisasi.  Sedangkan  dari  aspek  no  3)  akan  dilihat    dampak  dari marginalisasi  tersebut  terhadap  perempuan  Hindu  pascaperceraian  ditinjau  dari  haknya  dalam melakukan kegiatan sosial, adat, budaya, dan agama, serta dampak psikologisnya.

## SIMPULAN
Dengan memetik keimpulan dalam perjalan dewi sintha diatas dalam uttara kanda, bagaimana kisahanya yang mendapingi sri rama, membuat saya memberanikan diri, dalam mengambil judul proposal  ini,  bagaimana  pasca  perpisahan  pernikahan  seorang  wanita  harus  berjuang  dalam kehidupanya ,walaupun rama sadar akan kesalahanya tetap peristiwa ini merupana pembelajaran kehidupan  dimana  setatus    sosial  seorang  wanita  memang  masih  termarginalkan,  sehinggadari jaman sri rama. Sehingga sulit mencapai kebahagiaan abadi

## Daftar Pustaka
Arthayasa  Sujaelanto I  Nyoman  dan  Yeti  Suneli  Ketut,  Dra.  2004. Petunjuk  Teknis  Perkawinan  Hindu. Paramita Surabaya. Dadang Kahmad, Dr. H., M. Si. 2002. Sosiologi Agama. PT Remaja Rosdakarya.Bandung. Kaleran Ngurah B.A AN. AG. Hukum Perkawinan Secara Adat Dan Agama Di Bali. 1968. Denpasar. Paneca Mr. Gede. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. 1989. Guna Agung Denpasar Bali.
Raka Mas Gede A.A. Drs. 2002. Perkawinan Yang Ideal. Paramita Surabaya. Suasthawa Dharmayuda, I Made, 2001. Desa Adat: Hukum Adat di Propinsi Bali. Upada Sastra Bali. Milner Rabb, Kate, National Epics, 1896 - See eText Project Gutenburg Raghunathan, N. (Trans), Srimad Valmiki Ramayanam, Vighneswara Publishing House, Madras (1981) A different Song - Article from "The Hindu" August 12, 2005 - [1] Dr. Gauri Mahulikar Effect Of Ramayana On Various Cultures And Civilisations, Ramayan Institute Goldman, Robert P., The Ramayana of Valmiki: An Epic of Ancient India Princeton University Press, 1999 ISBN 0-691-01485-X S. S. N. Murthy, A note on the Ramayana, Jawaharlal Nehru University, New Delhi [2] Arya, Ravi Prakash (ed.). Ramayana of Valmiki: Sanskrit Text and English Translation. (English translation according  to  M.  N.  Dutt,  introduction  by  Dr.  Ramashraya  Sharma,  4-volume  set)  Parimal Publications: Delhi, 1998 ISBN 81-7110-156-9