## Wajah Hukum
Ketentuan dan Akibat Hukum terhadap Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Negara (ASET) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Masriyani 1 *, Vira Sekar Ningrum 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Indonesia
* Correspondence email: masriyani@unbari.ac.id; vyra.sekar17@gmail.com
Abstrak . Isu sentral dalam sistem pengelolaan Barang Milik Negara (aset) adalah pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara (aset)  didasarkan  pada  asas  fungsional,  kepastian  hukum,  transparansi,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  kepastian  nilai.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik. Kekayaan Negara, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara. Dari sisi  peraturan,  ketentuan-ketentuan  tersebut  masih  banyak  kelemahannya  terutama  di  bidang  sistem  perundang-undangan  masih bersifat  partial  ,  dimana  peraturan  tersebut  belum  terpadu  dan  menyeluruh,  masing-masing  dari  setiap  peraturan  tersebut  masih tumpang  tindih  dan  berdiri  sendiri  sehingga  tidak  merupakan  suatu  kesatuan  dan    tidak  ada  kaitannya  antara  peraturan  yang dibawah dengan yang atasnya dalam suatu pokok permasalahan kebijakan pengelola Barang Milik Negara (BMN). Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan  mengalisa bagaimana akibat hukum  yang ditimbulkan dari  system perundanga-ungdangan  yang mengatur  tentang  penghapusan  barang  milik  Negara  tersebut  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  adalah  pendekatan perundang-undangan.  Sehingga  pada  hasil  dari  penulisan  dapat  memberikan  gambaran  dan  analisis  terhadap  permasalahan penghapusan dan pemusnahan barang milik Negara sebagaimana belum diatur di peraturan perundang-undangan yang khusus.
Kata Kunci : barang milik negara; penghapusan dan pemusnahan
Abstract. The central issue in the management system of State-Owned Goods (assets) is the implementation of the management of State-Owned Goods (assets) based on functional principles, legal certainty, transparency, efficiency, accountability, and certainty of value. Decree of the Minister of Finance No. 470/KMK.01/1994 on Procedures for the Elimination and Utilization of Property. State Wealth, Decree of the Minister of Finance No. 350/KMK.03/1994 on The Procedure for Exchanging Property/State Wealth. In terms of regulations, the provisions are still many weaknesses, especially in the field of the legal system is still partial, where the regulations are not  yet  integrated and thorough, each  of these regulations still overlaps and stands alone so that it is not  a union and has nothing to do between the regulations below and the above in a matter of the policy of the management of State Owned  Goods  (BMN).  This  writing  aims  to  understand  and  understand  how  the  legal  consequences  generated  from  the  legal system governing the removal of state property by using the approach method is a statutory approach. So that the results of the writing  can  provide  an  overview  and  analysis  of  the  issue  of  the  removal  and  destruction  of  state-owned  goods  as  not  yet regulated in the special legislation.

## Keywords: state-owned goods; removal and destruction

## PENDAHULUAN
Pernyataan  yang  tertulis  dalam  dalam  dasar  hukum  di  Negara  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dalam Pasal 33 ayat 2 yang menyebutkan kekayaan alam yang ada dalam Negara Indonesia  termasuk  bumi  dan  air  yang  terkandung  didalamnya  hak  penguasaannya  ada  di  negara  dan  diperuntukan sebesar-besar  pada  kemakmuran  rakya,  maka  dari  uraian  tersebut  diatas  dapat  diartikan  bahwa  negara  punya kekuasaan dalam bidang pengelolaan seluruh sumber daya alam yang ada.
Sebelum  reformasi  keuangan  negara,  kebijakan  pengelolaan  barang  milik  negara  diatur  dalam Indonesische Comtabiliteits  Wet (ICW)/  Undang-Undang  yang  berisi  tentang  landasan  peraturan  dalam  membuat  undang-undang pada  masa  Hindia-Belanda,  yang  mencakup  tentang  pembendaharaan  negara  Tahun  1925  Nomor  448,  Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN juga menjadi suatu pedoman dalam aset negara, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang  Milik.  Kekayaan  Negara,  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  350/KMK.03/1994  tentang  Tata  Cara  Tukar Menukar  Barang  Milik/Kekayaan  Negara.  Dari  sisi  peraturan,  ketentuan-ketentuan  tersebut  masih  banyak kelemahannya terutama di bidang sistem perundang-undangan masih bersifat partial belum  terpadu dan menyeluruh, dimana  masing-masing  peraturan  tersebut  berdiri  sendiri  dan  merupakan  yang  tidak  suatu  kesatuan  sehingga  antara peraturan  diatas  dan  dibawah  tidak  saling  berkaitan  dalam  suatu  pokok  permasalahan  kebijakan  pengelola  Barang Milik Negara (BMN) yang selanjutnya akan disebut aset negara.
Regulasi  dari  kebijakan  pengelolaan  aset  negara  sebelum  reformasi  bidang  keuangan  negara  memberikan dampak keadaan/kondisi riil dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) antara lain sebagai berikut:
1. Adanya dikotomi antara pengelolaan uang dengan pengelolaan barang;
2. Kurangnya concern dalam pengelolaan barang dibandingkan pengelolaan uang;
Masriyani  dan  Vira  Sekar  Ningrum,  Ketentuan  dan  Akibat  Hukum  terhadap  Penghapusan  dan  Pemusnahan  Barang  Milik Negara (ASET) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
3. Point of view pengelolaan barang umumnya masih terbatas pada pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan; 4. Pengelolaan aset cenderung cost oriented daripada benefit oriented;
5. Prosedur pembukuan aset belum memenuhi kaidah standar akuntabilitas public;
6. Pencatatan nilai dalam Laporan Keuangan (Neraca) belum mencerminkan nilai wajar dan/atau tidak sesuai kondisi riil;
7. Belum  memadainya  peraturan  tentang  pengelolaan  barang  untuk  memenuhi  perkembangan  kebutuhan  dalam praktek;
8. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan SDM pengelola barang;
9. Kurangnya dukungan sistem informasi dalam pengelolaan aset. 1
Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (aset) yaitu: 1. Sebuah pengelolaan aset, yang paling  utama  penggunaan, lalu pemanfaatan, pemindahtanganan dan  yang terakhir penghapusan dan pemusnahan yang  tidak relevan dengan aturan yang berlaku:
a. Belum/tidak memenuhi syarat dan atau sebuah prosedur yang telah ditetapkan.
b. Tidak memiliki bukti persetujuan atau izin pejabat yang berwenang.
c. Proses pengelolaan yang tidak mengikuti proses tender/lelang.
d. Harga atau tarif tidak wajar.
e. Hasil dalam penerimaan tidak disetor ke rekening kas negara.
2. Adanya aset-aset yang berlebih jumlah dan/atau belum dimanfaatkan secara optimal dan dengan baik.
3. Ketidakjelasan nya status kepemilikan dan/atau status penggunaan aset
4. Tumpang  tindihnya  kepemilikan  yang  berujung  padas  sengketa  kepemilikan,  pengelolaan,  kewenangan penguasaan,  hak  penggunaan,  dan  pemanfaatan  aset  antara  institusi  pemerintah  baik  antara  pemerintah  pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah pusat/daerah dengan pihak lainnya.
5. Gugatan dari pihak lain atas kepemilikan dan/atau penguasaan aset oleh pemerintah pusat dan/atau daerah
6. Okupasi/penguasaan aset negara oleh pihak lain
7. Berkurangnya/hilangnya aset milik negara
8. Disatu pihak banyak kementerian lembaga yang mempunyai/menguasai tanah dan/atau bangunan yang berlebihan, sedangkan di lain pihak masih ada Kementrian/Lembaga yang membutuhkan tanah dan/atau bangunan. 2
Isu sentral dalam sistem pengelolaan Barang Milik Negara (aset) adalah pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara  (aset)  didasarkan  pada  asas  fungsional,  kepastian  hukum,  transparansi,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  kepastian nilai. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (aset) meliputi:
1. Perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan
2. Penggunaan Barang Milik Negara
3. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan
4. Pengamanan dan Pemeliharaan
5. Penilaian
6. Pemusnahan
7. Penghapusan
8. Penatausahaan
9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  dan  dijelaskan  diatas,  maka  penulisan  karya  ilmiah  ini  lebih  mefokuskan masalah pada penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Yang mana kontrol terhadap eksistensi aset negara dapat  dilakukan  dengan  melaksanakan  sebuah  administrasi  berupa  pembukuan  dalan  pencatatan  pada  daftar  barang dan  kemudian  dapat  pula  di  laporkan  dalam  bentuk  laporan  keuangan  dari  pemerintah.  Seringkali  kita  menemukan Aset  negara  sebagai  bagian  dari  Aset  di  neraca  laporan  keuangan  pemerintahan.  Dalam  praktik,  terbitnya  keputusan penghapusan  Barang  Milik  Negara  terjadi  melalui  prosedur  yang  seringkali  menjadi  sesuatu  yang  dikatakan  sangat sulit  dan  rumit  dan  membutuhkan  waktu  yang  relative  sangan  lama.  Sesuatu  yang  dianggap  rumit  atau  sulit  karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat persetujuan penghapusan dan pemusnahan. Proses otorisasi dan  kewenangan  dari  tindakan  penghapusan  dan  pemusnahan  aset  negara  juga  tidak  cukup  dari  pejabat  di  level
1 http://Digilid.Unila.ac.id, Penetapan Status Penggunaan  Barang Milik Negara Dalam  Rangka Optimalisasi Barang  Milik Negara, hal. 3, Diakses Pada Tanggal  17 Mei 2020.
2 http://Digilid.Unila.ac.id, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Optimalisasi Barang Milik Negara hlm 4-5.
Masriyani  dan  Vira  Sekar  Ningrum,  Ketentuan  dan  Akibat  Hukum  terhadap  Penghapusan  dan  Pemusnahan  Barang  Milik Negara (ASET) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
operasional  saja.  Kerumitan  persyaratan  dan  proses  otorisasi  tersebut  selanjutnya  berdampak  pada  lamanya  waktu penyelesaian penghapusan Barang Milik Negara.
Proses  penghapusan  Barang  Milik  Negara  ini  tidak  sederhana  bagi  institusi  pemerintah.  Karena  konsekuensi tindakan  penghapusan  dan  pemusnahan  tersebut  merupakan  sebuah  kebebasan  dari  pengelola  barang,  pengguna barang,  dan/atau  kuasa  pengguna  barang  dari  sebuah  tanggung  jawab  administrasi  dan  fisik  atas  suatu  barang  yang berada  dalam  penguasaannya  di  dalam  (pasal  1  poin  23  PP  27/2014).  Melihat  dampak  yang  begitu  penting  dari penghapusan dan pemusnahan tersebut aka seyogyanya tindakan tersebut  harus didasari oleh sebuah keputusan resmi dari pejabat yang memilki kewenangan untuk tindakan tersebut.
Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, diartikan penghapusan tersebut, sebagai suatu tindakan yang menghapus aset negara  (barang  milik  negara)  dari  daftar  barang  dengan  melakukan  penerbitan  sebuah  keputusan  pejabat  yang memiliki  kewenangan  untuk  membebaskan  pengelola  aset,  pengguna  barang,  dan/atau  kuasa  pengguna  barang  dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang  yang berada dalam penguasaannya. Regulasi ini merupakan  salah satu lingkup dari pengelolaan aset negara/daerah yang diatur dalam Peraturan pemerintah tersebut.
Selanjutnya  untuk  tindakan  penghapusan  dan  pemusnahan  ini  oleh  ditetapkanlah  lebih  lanjut  lagi  oleh Kementerian  Keuangan  Negara  di  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK).  Akan  tetapi  peraturan  ini  tentunya menimbulkan  akibat  hukum  baik  secara  administrasi  maupun  secara  fisik  baik  terhadap  kewenangan  pengelolaan maupun terhadap fisik dari aset Negara itu sendiri.

## METODE
Penelitian  dan  penulisan  karya  ilmiah  ini  merupakan  penelitian  dengan  tipe  penelitian  hukum  normatif  yang dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), yang  melakukan penelitian  terhadap  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  kekayaan  negara  umumnya  dan  mengenai penghapusan dan pemusnahan khususnya. Selain itu juga dilakukan metode pendekatan historis (historical approach), dengan  mengkaji  perkembangan  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  kekayaan  negara  dan  kententuan penghapusan dan pemusnahan khususnya.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  kegiatan  berupa  penelitian  dengan  tehnik  penelitian  pustaka (library research) yang selanjutnya hasil penelitian tersebut di dokumentasikan dengan cara menilai bahan bahan hukum yang berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti  dan  mengevaluasi  peraturan  perundanga-undangan  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti,  yang  di  kelompokan  sebagai  data  primer  penelitian  ini.  Sebagai  data  pendukung dilakukan  pula  penelitian  lapangan  di  lokasi  yang  dilakukan  tindakan  pemusnahan  aset,  yaitu  pulau  berhala  yang dijadikan sebagai data pendukung (sekunder).
Selanjutnya  agar  penelitian  ini  tidak  meluas  ke  segala  permasalahan  maka  penulis  membatasi  ruang  lingkup penelitian terhadap ketentuan yang mengatur penghapusan dan pemusnahan barang milik  negara saja, dan mengalisa akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  tersebut.  Hasil  penelitian  dituangkan  dalam  bentuk  karya  ilmiah  yang bersifat  deskriptif  analitis  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas,  menyeluruh  dan  sistematis  mengenai permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pelaksanaan  penghapusan  dan  pemusnahan  barang  milik  negara  (aset)  tentunya  dalam  praktik  terdapat dasar  hukum yang mesti ditaati dan dilaksanakan  sesuai ketentuan  yang berlaku dalam Undang-undang. Yang mana penjelasan tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan-peraturan terkait.
Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  negara  lebih  mengatur  pada  bagaimana  melakukan pengelolaan kekayaan negara. Peraturan lain yang terkait dalam undang-undang keuangan negara ini adalah Undang- undang tentang Pembendaharaan Negara yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 2004, selanjutnya juga diatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.
Khusus  kepada  masalah  kekayaan  negara  sampai  saat  ini  belum  diatur  melalui  Undang-Undang  tersendiri tentang pengelolaan  kekayaan negara. Tetapi, telah diterbitkan Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara/daerah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Di dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 ini diatur tentang penghapusan dan pemusnahan barang milik negara (aset) sebagaimana dijelaskan dalam pasal  77  akan  dilakukan  pemusnahan  jika  barang  milik  negara/daerah  tidak  dapat  dipergunakan  lagi,  tidak  dapat dimanfaatkan  lagi,  dan  atau  tidak  dapat  dipindahtangankan  atau  ada  alasan  lain  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Untuk  pemusnahan  selanjutnya  diatur  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pelaksanaannya melalui peraturan menteri keuangan.
Sedangkan pengaturan tentang penghapusan diatur dalam pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana  dijelaskan  bahwa  penghapusan  meliputi  dari  dua  kategori  yakni  penghapusan  yang  dilakukan  dengan menghapus    dari  daftar  barang  pengguna  dan  atau  daftar  barang  kuasa  pengguna  dan  penghapusan  dengan
Masriyani  dan  Vira  Sekar  Ningrum,  Ketentuan  dan  Akibat  Hukum  terhadap  Penghapusan  dan  Pemusnahan  Barang  Milik Negara (ASET) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
melakukankan  tindakan  menghapus  aset  tersebut  dari  daftar  barang  milik  negara/daerah.  Untuk  penghapusan  juga diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.
Secara teknis pelaksanaan penghapusan dan pemusnahan barang milik negara diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016. Peraturan Menteri Keuangan ini lebih mengatur kepada tata cara  pelaksanaan  pemusnahan  dan  penghapusan  barang  milik  negara.  Didalam  peraturan  menteri  keuangan  ini tanggung  jawab  dari  pemusnahan  dan  penghapusan  barang  milik  negara  merupakan  kewenangan  dari  Menteri Keuangan  Negara.  Kewenangan  dan  tanggung  jawab  tersebut  secara  fungsional  dilaksanakan  oleh  pejabat struktural pada unit organisasi yang membidangi pengelolaan barang milik negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini juga menjelaskan  bahwa  pemusnahan  dapat  dilakukan  pada  barang  milik  negara  berupa  bangunan,  Sebagaimana berdasarkan pengamatan penulis terjadi pemusnahan bangunan di wilayah pulau Berhala. Kemudian pemusnahan juga dapat  dilakukan  dengan  cara  dihancurkan,  dibakar,  ditimbun,  ditenggelamkan,  dirobohkan  atau  cara  lain  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Didalam  pelaksanaan  tata  cara  pemusnahan  barang  milik  negara  yang  tercantum  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  83/PMK.06/2016  pun  juga  terdapat  2  (dua)  proses  pelaksanaan  pemusnahan  barang  milik  negara, antara lain:
1. Dalam Pasal 9, secara tekhnis proses  pelaksanaan pemusnahan barang milik negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor  83/PMK.06/2016  menjelaskan  bahwa  penghapusan  yang  berada  pada  pejabat  pengelola  barang  terhadap aset  Negara/barang,  maksudnya  sipengelola  barang  melakukan  penelusuran  dan  penelitian  terhadap  aset  negara yang  akan  dilakukan  pemusnahan  yang  meliputi  penelitian  administratif  seperti  penelitian  data  dan  dokumen barang milik negara juga penelitian secara fisik guna mencocokkan fisik barang milik negara yang akan dilakukan tindakan pemusnahan dengan data  secara administratif. Selanjutnya penelitian tersebut dituangkan dalam laporan yang  berisikan  hasil  dari  penelitian  dan  hasil  penelitian  tersebut  dinyatakan  layak    atau  patut  dan  memenuhi persyaratan,  maka  kuasa  pengelola  barang  menetapkan  keputusan  pemusnahan  barang  milik  negara.  Berdasarkan keputusan pemusnahan yang dimaksud pengelola barang selanjutnya melakukan pemusnahan barang milik negara dengan  jangka  waktu  paling  lama  1  (satu)  bulan  sejak  tanggal  keputusan  pemusnahan  barang  milik  negara ditetapkan lalu pelaksanaan pemusnahan pemusnahan di tuangkan dalam berita acara pemusnahan dan berita acara tersebut  disusun  sistematis  sesuai  format  dan  ketentuan  yang  telah  dicantumkan  dalam  lampiran  I  dari  Peraturan Menteri Keuangan.
2. Dalam  bagian  ke  5  pasal  10  prosedur  dalam  pelaksanaan  pemusnahan  barang  milik  negara  yang  berada  pada pengguna barang, maka pengguna barang melakukan proses persiapan dengan mengajukan permohonan tindakan pemusnahan yang meliputi penelusuran dan penelitian administratif dan penelitian fisik dari aset negara tersebut.. Dalam rangka pelaksanaan pemusnahan barang milik negara pengguna barang dapat membentuk tim internal dan selanjutnya mengajukan permohonan pemusnahan kepada pengelola barang yang memuat pertimbangan dan alasan pemusnahan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang  Milik  Negara  Pasal  11  juga  menyebutkan  bahwa  dalam  pemusnahan  pengguna  barang  mengajukan permohonan  pemusnahan  barang  milik  negara  kepada  pengelola  barang  yang  sekurang-kurangnya  memuat pertimbangan dan alasan pemusnahan barang milik negara dan data barang milik negara yang akan dimusnahkan, sekurang-kurangnya  memuat  tahun  perolehan,  identitas  barang,  dan  nilai  perolehan  dan/atau  nilai  buku.  Yang kedua  permohonan  pemusnahan  barang  milik  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 menyebutkan bahwa harus disertai dokumen seperti sebagai berikut: a. Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  83/PMK.06/2016  menjelaskan  bahwa  Surat  pernyataan  dari pengguna  barang/kuasa  barang  yang  sekurang-kurangnya  memuat  identitas  pengguna  barang/kuasa  pengguna barang,  selain  itu  pengguna  barang/aset  membuat  pernyataan  mengenai  tanggung  jawabnya  yang  penuh  atas kebenaran dan keabsahan atas permohinan yang diajukan, baik secara materiil maupun secara formil. Dan surat pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  barang/aset  Negara  benar  benar  tidak  dapat  dipergunakan  lagi,  atau dimanfaatkan,  dan/atau  dipindahtangankan  atau  barang/aset  negara  tersebut  harus  dilakukan  pemusnahan dengan merujuk dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Berbagai  dokumen  kepemilikan  yang  difotokopi  untuk  barang/aset  negara  yang  harus  disertai  dan  dilengkapi dengan dokumen kepemilikan
c. Tanda  atau  kartu  identitas  barang,  untuk  barang/aset  negara  yang  harus  disertai  dengan  tanda  berupa  kartu identitas barang/aset negara tersebut
d. Hasil berupa laporan mengenai kondisi dari barang/aset Negara.
e. Dokumen berupa foto terbaru atau terkini dari barang/aset negara
Dalam  hal  dokumen  atas  kepemilikan  sebagaimana  dimaksud  tersebut  huruf  b  didalam  Permenkeu  Nomor 83/PMK.06/2016 tidak ada, maka dapat diganti dengan dokumen lainnya yaitu:
Masriyani  dan  Vira  Sekar  Ningrum,  Ketentuan  dan  Akibat  Hukum  terhadap  Penghapusan  dan  Pemusnahan  Barang  Milik Negara (ASET) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
1. Dokumen  lain,  seperti  dokumen-dokumen  kontrak,  akta  seperti  akta  jual  beli  dari  aset/barang  tersebut,  surat perjanjian  jual  beli,  dan  dokumen  serta  lainnya  yang  dapat  dikatakan  sama  atau  dipersamakan  dengan  dokumen kepemilikan tersebut.
2. Akta atau surat pernyataan yang diberi materai dengan nilai yang cukup ditandatangani oleh pejabat structural yang memiliki kewenangan pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang isisnya menyatakan bahwa aset milik negara yang  akan  dilakukan  pemusnahan  tersebut  merupakan  barang/aset  milik  negara  pada  kementerian  atau  lembaga institusi yang bersangkutan.
Didalam  proses  permohonan  pemusnahan  pengelola  barang  mesti  melakukan  penelitian  terhadap permohonannya  tersebut  untuk  mendapatkan  persetujuan  akan  pemusnahan  barang  milik  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  83/PMK.06/2016.  Penelitian  didalam Permenkeu  Nomor  83  Tahun  2016  yang  dimaksud  meliputi  penelitian  dan  penelusuran  berbagai  data  barang/aset negara  dan  kelengkapan  dokumen  persyaratan  dan  juga  penelitian  fisik,  untuk  melihat  kecocokkan  fisik  barang/aset negara  yang  akan  dilakukan  pemusnahan  atau  dimusnahkan  dengan  data  dan  kondisi  secara  fisik  dari  barang/aset Negara  yang  diperlukan.  Dan  selanjutnya  dengan  berdasarkan  hasil  penelusuran  dan  penelitian  yang  dimaksud  ialah dalam  hal  permohonan  pemusnahan  barang/aset  Negara  tidak  mendapat  persetujuan,  maka  sipengelola  barang/aset memberi  pemberitahuan  kepada  sipengguna  barang/aset  negara  yang  melakukan  pengajuan  permohonan  disertai dengan  alasannya  dan  apabila  permohonan  atas  pemusnahan  barang/aset  negara  disetujui,  maka  sipengelola barang/aset  negara  membuat  surat  dengan  menerbitkan  surat  persetujuan  tindakan  pemusnahan  barang/aset  milik negara.
Berdasarkan  Permenkeu  Nomor  83/PMK.06/2016  menyebutkan    bahwa  surat  persetujuan  pemusnahan terhadap    aset/barang  milik  negara  setelah  dilakukannya  pengajuan  secara  resmi  maka  permohonan  tersebut  paling tidak sekurang-kurangnya memuat dasar pertimbangan dan alasan kenapa disetujuinya tindakan pemusnahan tersebut, data  barang/aset  negara  yang  telah  disetujui  untuk  dilakukan  tindakan  pemusnahan  sekurang-kurangnya  berisikan tahun  diperolehnya  tanda/identitas  barang/aset  dan  nilai  perolehan  dan/atau  nilai  buku,  kewajiban    dari  sipengguna barang/aset  negara  untuk  melaporkan  tindakan  dari  pelaksanaan  pemusnahan  barang/aset    milik  negara  kepada pengelola barang. Selanjutnya pengguna barang/aset negara dapat melakukan pemusnahan barang/aset Negara paling lama satu bulan sejak di tetapkannya persetujuan tindakan pemusnahan. Terkecuali untuk barang/aset negara tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian tindakan dari pelaksanaan pemusnahan dituangkan di dalam sebuah berita  acara  pemusnahan  dan  ditandatangani  oleh  pengguna  barang/kuasa  pengguna  barang,  yang  kemudian  berita acara  pemusnahan  barang  milik  negara  disusun  sesuai  format  yang  merupakan  bagian  dari  peraturan  menteri keuangan.
Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa belum adanya dasar hukum yang  kuat yang mengatur  khusus pada kekayaan milik negara, oleh karena Undang-undang mengenai pengelolaan kekayaan negara masih dalam tahap Rancangan  Undang-undang.  Sehingga,  Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  masih  berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sedangkan antara keuangan negara dengan kekayaan negara terdapat perbedaan yaitu keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung dengan pelaksanaan  hak dan kewajiban.  Sedangkan  kekayaan  negara  adalah semua bentuk kekayaan hayati dan  non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara/Daerah.
Isu sentral dalam sistem pengelolaan Barang Milik Negara (aset) adalah pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara  (aset)  didasarkan  pada  asas  fungsional,  kepastian  hukum,  transparansi,  efisiensi,  akuntabilitas,  dan  kepastian nilai. Begitupula yang seharusnya berlaku pada tindakan penghapusan dan pemusnahan aset negara. Pada kebanyakan tindakan  penghapusan  dan  pemusnahan  aset  negara  pada  umumnya,  dilakukan  tanpa  mempertimbangkan  asas pengelolaan  barang  milik  Negara  itu  sendiri,  dimana  penghapusan  dan  pemusnahan  yang  secara  praktik  dilakukan lebih  berdasarkan  pada  kepentingan  politik,  sebagai  data  pendukung  adalah  seperti  yang  terjadi  di  pulau  berhala, dengan  dimusnahkannya  atau  dirobohkannya  beberapa  bangunan  permanen  yang  sangat  layak  untuk  digunakan  di daerah  atau  wilayah  pulau  berhala  dikarenakan  terjadi  perpindahan  kewenangan  pengelolaan  aset  tersebut  dari pemerintah Jambi ke pemerintah kepulauan Riau. Maka keadaan ini, jika kita tinjau dari sisi asas pemanfaatan dalam pengelolaan  barang/aset  Negara/Daerah  ,  tentunya  bangunan  tersebut  sebenarnya  masih  dapat  digunakan  atau dimanfaatkan dengan disewakan untuk kepentingan wisatawan yang datang dan menginap di pulau tersebut atau dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat promosi dan penjualan hasil kerajinan setempat atau hasil kekayaan alam di pulau berhala  yang  tentunya  bertujuan  untuk  peningkatan  pendapatan  daerah.  Ditinjau  dari  asas  fungsional,  dalam pengelolaan barang milik Negara  yang  menitikberatkan pada fungsi dari aset yang selayaknya masih  sangat berdaya guna,  sehingga  aset  dapat  dimanfaatkan  dengan  efisien  sesuai  dengan  peruntukannya.  Namun  satu  kasus  diatas menunjukan bahwa pemusnahan tersebut bertabrakan dengan asas fungsional dimaksud.

## Masriyani  dan  Vira  Sekar  Ningrum,  Ketentuan  dan  Akibat  Hukum  terhadap  Penghapusan  dan  Pemusnahan  Barang  Milik
Negara (ASET) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Penghapusan  dan  pemusnahan  aset  tersebut  yang  hanya  mempertimbangan  kepentingan  tertentu,  menjadikan timbulnya  kerugian  bagi  Negara/daerah.  Sehingga  penting  sekali  diciptakannya  regulasi  peraturan  atau  hukum  yang specialis atau khusus terkait pengaturan pemusnahan barang milik Negara/daerah. Karena yang ada saat ini pengaturan pemusnahan  masih  include  dengan  pengaturan  penghapusan.  Barang  milik  Negara/daerah  yang  memenuhi  kriteria untuk  dilakukan  penghapusan  oleh  karena  alasan  pendataan  dan  pembukuan  karena  perpindahan  kewenangannya harus ditinjau lagi kemanfaatannya dan kelayakannya sebelum dilakukan penghapusan. Sehingga Negara/daerah tidak mengalami kerugian melainkan menambah pendapatan dan pemasukan bagi negara dan daerah.
Dalam  menjalankan  penghapusan  dan  pemusnahan  barang  milik  negara  (aset)  terdapat  proses  yang  dapat dikatakan  cukup  rumit.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang keuangan negara, sedangkan aturan pokok mengenai kekayaan negara masih dalam tahap Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.
Pelaksanaan  penghapusan  dan  pemusnahan  barang  milik  negara  (aset)  tentunya  mengakibatkan  pada  berbagai macam  dampak  atau  pengaruh  terhadap  sistem  pengelolaan  kekayaan  negara.  Adapun  implikasi  atau  akibat  dari pelaksanaan penghapusan dan pemusnahan barang milik negara (aset) adalah menghilangkan fungsi dalam kegunaan dari  daftar  pengelola  dan  pengguna  barang,  selain  itu  juga  berakibat  pada  terhapusnya  tanggung  jawab  pengelola barang dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.
Sedangkan dalam pelaksanaan pemusnahan barang milik negara (aset), dapat menimbulkan akibat hukum yaitu menghilangkan  fungsi  dan  kegunaan  barang  milik  negara  secara  fisik  dan  juga  menghilangkan  tanggung  jawab terhadap  pengelolaan  barang  tersebut.  Namun,  terdapat  dampak  tersendiri  dari  pelaksanaan  penghapusan  dan pemusnahan  tersebut  seperti  ditinjau  dari  pemanfaatan  barang  milik  negara  bahwa  barang  yang  dihapuskan  dan dimusnahkan  tersebut  seharusnya  masih  dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  seperti  dapat  disewakan,  dilelang, dipinjam  pakai,  diserah  gunakan  dan  lain  sebagainya,  sehingga  ada  pemasukan  keuangan  atau  anggaran  dari pemanfaatan  barang  tersebut.  Namun,  dalam  prateknya  pelaksanaan  penghapusan  dan  pemusnahan  barang  milik negara  justru  menambah  penganggaran  lebih  dalam  Keuangan  Negara.  Sebagai  data  pendukung  seperti  kasus  yang terjadi  di  Pulau  Berhala  dilakukan  pemusnahan  bangunan  yang  seharusnya  masih  bisa  dimanfaatkan,  hal  ini  juga mengakibatkan kerugian dalam keuangan dan kekayaan negara.
Bagaimanapun terjadi perkembangan dan perubahan, yang pasti bahwa pemerintah  Indonesia  telah  alpa  untuk membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  kekayaan  negara  beserta  dengan aturan  pengelolaannya.  Seperti  dijelaskan  Jimly  Ashiddiqie  sebagaimana  dikutip  dalam  Doli  D  Siregar 3 memang konstitusi  Indonesia,  UUD  1945  baik  sebelum  maupun  setelah  amandemen,  sebagaimana  dalam  pasal  33,  adalah pengaturan  dasar  kekayaan  negara  dan  ekonomi  nasional  yang  diikhtiarkan  sebagai  pedoman  bagi  pengelolaan kekayaan  negara  dan  ekonomi  nasional  yang  lebih  khusus  lagi.  Sama  halnya  yang  terjadi  di  banyak  Negara  yang mencantumkan dasar pengelolaan kekayaan negara dan perekonomian nasional ke dalam konstitusinya. Namun yang terjadi  dibanyak  negara  termasuk  negara  Indonesia  dalam  prakteknya  landasan  tersebut  dibiarkan  menjadi  dokumen mati  atau  formalitas  saja    ( proforma). Secara  praktek  pengelolaan  kekayaan  negara    dan  pengaturan  perekonomian nasional hanya berdasarkan pada perkembangan dan tuntutan zaman yakni tuntutan pasar bebas (free market). Dalam kajiannya Jimmly menunjukan banyak undang-undang yang mengatur kekayaan negara dan ekonomi nasional dalam pertimbangannya  mencantumkan  pasal  33  atau  pasal  34  UUD 1945  sebagai  konsideran,  namun  isinya  tidak  sejalan, bertentangan  atau  bertolak  belakang  dengan  semangat  yang  terkandung  dalam  kedua  pasal  tersebut.  Sebagai  contoh adalah undang-undang penanaman modal asing dan  undang-undang penanaman modal dalam negeri, memang diatas kertas  keduannya  merupakan  undang-undang  investasi,  namun  dalam  prakteknya  keduanya  berkaitan  dengan penguasaan dan pengelolaan kekayaan negara.
Maka dapat dipahami, bahwa  hingga  saat ini pengaturan mengenai  kekayaan  negara ini masih tumpang tindih dengan  berbagai  aturan  lain  yang  terkait,  apalagi  yang  mengatur  tentang  penghapusan  dan  pemusnahan  barang  milk negara.  Sampai  saat  ini  pengelolaan  kekayaan  negara  masih  berpayung  pada  undang-undang  keuangan  negara  yang didalamnya juga menjadi dasar dalam sistem perekonomian nasional. Padahal seharusnya negara Indonesia dari sejak awal  membentuk  undang-undang  kekayaan  negara  dan  undang-undang  perekonomian  nasional.  Namun  dalam sejarahnya  Indonesia  justru  menerbitkan  regulasi  tentang  investasi  yang  dapat  dilihat  dalam  UU  Penanaman  Modal Asing (PMA) yakni UU Nomor 1 Tahun 1967. Sementara undang-undang pengelolaan kekayaan negara masih dalam bentuk rancangan undang-undang sampai saat ini. Akan tetapi dilain puhak negara menerbitkan peraturan pemerintah dan  keputusan  menteri  keuangan  yang  mengatur  pengelolaan  kekayaan  negara  termasuk  penghapusan  dan pemusnahan  aset  yang  masih  berpedoman  atau  merujuk  pada  undang-undang  keuangan  negara.  Akibat  lanjutannya, tidak  ada  arah  yang  jelas  dan  padu  dalam  pengeloalaan  dan  pemanfaatan  kekayaan  negara.  Boleh  dibilang  selama Negara Indonesia merdeka masih banyak terjadi salah urus terhadap kekayaan negara.
3 Periksa Doly D Siregar, Kekayaan Negara, Siapa Punya, Siapa Kuasa, Cetakan pertama, (Jakarta: SIMA, 2016), hlm.57.
Masriyani  dan  Vira  Sekar  Ningrum,  Ketentuan  dan  Akibat  Hukum  terhadap  Penghapusan  dan  Pemusnahan  Barang  Milik Negara (ASET) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Dengan demikian regulasi yang terpadu dan runut dalam pengelolaan kekayaan negara yang berlandaskan pada pasal  33  UUD  1945  pada  umumnya  dan  pengaturan  penghapusan  dan  pemusnahan  khususnya  menjadi  sebuah pekerjaan  rumah  yang  sangat  penting  bagi  negara  Indonesia.  Apalagi  melihat  perkembangan  pasar  perekonomian secara  global  dan  perkembangan  investasi  yang  pesat,  sudah  selayaknya  negara  memikirkan  kekayaan  negara  yang ada  dalam  wilayah  Indonesia,  jangan  sampai  semua  kekayaan  atau  aset  yang  ada  justru  menjadi  salah  guna,  tidak bermanfaat,  tidak  terdata  secara  transfaran  dan  akuntabel,  menimbulkan  kerugian  negara  dan  menimbulkan  konflik kewenangan dalam pengelolaannya.

## SIMPULAN
Di dalam praktik penghapusan dan pemusnahan barang milik negara terdapat dasar hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai pengaturan yang membahas mengenai proses terjadinya penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.  Adapun  dasar  hukum  yang  terkait  dalam  penghapusan  dan  pemusnahan  adalah  Undang-undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Pembendaharaan  Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yaitu yang  isinya  tercantum  tentang  pendapatan,  penganggaran  keuangan  terhadap  barang  milik  negara.  Selanjutnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  negara  yang  mana  dalam  Peraturan tersebut  membahas  mengenai  pengelolaan,  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan, pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan, penatausahaan,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian.  Setelah  itu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  83/PMK.06/2016  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pemusnahan  dan  Penghapusan  Barang  Milik Negara. Penghapusan dan pemusnahan aset tersebut yang hanya mempertimbangan kepentingan tertentu, menjadikan timbulnya  kerugian  bagi  Negara/daerah.  Sehingga  penting  sekali  diciptakannya  regulasi  peraturan  atau  hukum  yang baru  specialis  atau  khusus  terkait  pengaturan  pemusnahan  barang  milik  Negara/daerah.  Karena  yang  ada  saat  ini pengaturan pemusnahan masih include dengan pengaturan penghapusan Barang milik Negara/daerah yang memenuhi kriteria  untuk  dilakukan  penghapusan  oleh  karena  alasan  pendataan  dan  pembukuan  karena  perpindahan kewenangannya  harus  ditinjau  lagi  kemanfaatannya  dan  kelayakannya  sebelum  dilakukan  penghapusan.  Sehingga Negara/daerah tidak mengalami kerugian melainkan menambah pendapatan dan pemasukan bagi negara dan daerah.
Akibat hukum dari tindakan penghapusan dan pemusnahan barang milik negara antara lain terhapusnya fungsi barang  milik  negara  dari  daftar  barang  pengelola  dan  pengguna  barang,  hilangnya  tanggung  jawab  pengelola  dalam penggunaan,  pemanfaatan  dan  pengelolaan  barang  milik  negara.  Penambahan  anggaran  lebih  terhadap  keuangan negara  akibat  terjadinya  penghapusan  dan  pemusnahan  barang/aset  milik  negara.  Dalam  menjalankan  penghapusan dan pemusnahan barang/aset negara terdapat proses yang dapat dikatakan cukup rumit. Hal ini dikarenakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara, sedangkan aturan pokok mengenai kekayaan negara masih dalam tahap Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008. Doli G Siregar, Kekayaan Negara, Siapa Punya, Siapa Kuasa, SIMA, Jakarta, 2016. I Made Pesek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016 W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.

## Peraturan Perundangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  50/PMK.06/2014  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penghapusan  Barang  Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

## Internet
http://Digilid.Unila.ac.id,  Penetapan  Status  Penggunaan  Barang  Milik  Negara  Dalam  Rangka  Optimalisasi Barang Milik Negara