INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2527-2541 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia
Risnawati 1 ✉ , Andi Niken Ayu N.F 2 , Rahmawati Muin 3 , Mukhtar Lutfi 4
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: risnawati19999@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  permasalahan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  dan menyusun  solusi  yang  dapat  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  zakat. Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  library  research,  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisis  berbagai  sumber literatur  dan  dokumentasi  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Berdasarkan  analisis  terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini menyusun solusi-solusi yang dapat meningkatkan pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Solusi-solusi  tersebut  meliputi  peningkatan  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  zakat  melalui  kampanye  dan  edukasi  yang  efektif,  peningkatan  kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih ketat,  peningkatan  transparansi  dalam  pengumpulan  dan  distribusi  zakat  melalui  penggunaan teknologi  informasi,  inovasi  dalam  pengumpulan  zakat  dari  sektor  ekonomi  informal  melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif, serta perbaikan kerangka hukum dalam pengelolaan zakat untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Dengan implementasi  solusi-solusi  yang  diusulkan,  diharapkan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  dapat meningkat  secara  signifikan,  memastikan  dana  zakat  disalurkan  dengan  tepat  dan  efektif  kepada penerima yang berhak. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah terkait pengelolaan zakat, serta memberikan panduan bagi pihak terkait dalam meningkatkan keefektifan pengelolaan zakat di Indonesia.
Kata Kunci: Pengelolaan, Permasalahn dan Solusi, Zakat

## Abstract
This study aims to analyze the problems of zakat management in Indonesia and develop solutions that can increase the effectiveness of zakat management. The research method used is library research, by collecting  and  analyzing  various  sources  of  literature  and  documentation  that  are  relevant  to  the research topic. Based on the analysis of these problems, this research develops solutions that can improve the management of zakat in Indonesia. These solutions include increasing public awareness of  the  importance  of  zakat  through  effective  campaigns  and  education,  increasing  trust  in  zakat management  institutions  through  transparency,  accountability  and  tighter  supervision,  increasing transparency in the collection and distribution of zakat through the use of information technology, innovation in collecting zakat from the informal economy sector through an inclusive and adaptive approach,  as  well  as improving  the legal  framework  in  the management  of  zakat  to provide  legal certainty and protection for all parties involved. With the implementation of the proposed solutions, it is hoped that the management of zakat in Indonesia can improve significantly, ensuring that zakat funds are distributed properly and effectively to the rightful recipients. This research contributes to increasing understanding and solving problems related to zakat management, as well as providing guidance for related parties in increasing the effectiveness of zakat management in Indonesia..
Keyword: Management, Problems and Solutions, Zakat

## PENDAHULUAN
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan sosial dan redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim  yang  mampu  untuk  memberikan  sebagian  harta  mereka  kepada  yang  berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang terlilit utang, dan lainnya. Pengelolaan zakat menjadi hal yang krusial dalam memastikan dana zakat disalurkan  dengan tepat, efektif, dan efisien kepada penerima yang berhak.
Namun, fenomena pengelolaan zakat di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan  dan  permasalahan.  Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi  adalah  kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat dan menyisihkan sebagian hartanya. Hal  ini  menyebabkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  zakat  masih  rendah, sehingga potensi zakat yang dapat dikumpulkan juga terbatas.
Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi hambatan  dalam pengumpulan  dan  distribusi zakat.  Terdapat keraguan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, yang berpotensi merugikan para donatur dan penerima zakat. Ketidaktransparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat juga menjadi masalah serius yang perlu diatasi.
Mengatasi fenomena pengelolaan zakat yang masih menghadapi permasalahan tersebut
menjadi suatu kebutuhan mendesak. Penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan pengelolaan zakat  di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menggali lebih dalam permasalahan yang ada serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat.
Dengan  memahami  pentingnya  mengatasi  permasalahan  dalam  pengelolaan  zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  diidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan zakat saat ini dan merumuskan solusi-solusi yang  dapat  diterapkan  guna  meningkatkan  pengelolaan  zakat  secara  efektif  dan  efisien. Dengan  demikian,  penelitian  ini  memiliki  relevansi  dan  kepentingan  yang  tinggi  dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  library  research  atau penelitian  kepustakaan.  Library  research  merupakan  pendekatan  penelitian  yang menggunakan sumber-sumber informasi yang ada dalam bentuk literatur dan dokumentasi. Peneliti melakukan pencarian, seleksi, dan analisis terhadap berbagai referensi yang relevan dengan  topik  penelitian  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia.
Dalam library research, peneliti mengumpulkan berbagai buku, jurnal ilmiah, makalah, laporan,  dan  dokumen  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia. Referensi-referensi  ini  memberikan  dasar  pengetahuan  yang  komprehensif  tentang  isu-isu terkait  permasalahan  dan  solusi  pengelolaan  zakat.  Peneliti  kemudian  menganalisis, membandingkan,  dan  mengintegrasikan  informasi  yang  ditemukan  dari  sumber-sumber tersebut untuk membangun argumen dan kesimpulan yang kuat.
Metode library research sangat relevan dalam penelitian  ini karena topik pengelolaan zakat di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang membutuhkan pemahaman mendalam, seperti aspek agama, sosial, ekonomi, dan hukum. Melalui pendekatan library research, peneliti dapat  memperoleh  wawasan  yang  komprehensif  tentang  permasalahan  yang  ada,  mencari solusi  yang  telah  diajukan  oleh  para  ahli  dan  peneliti  sebelumnya,  serta  mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang  perlu diisi melalui penelitian berikutnya.  Dengan  demikian, metode library research menjadi alat yang efektif dalam menggali informasi yang diperlukan untuk menyusun jurnal mengenai permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Permasalahan Pengelolaan Zakat di Indonesia

## 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Zakat
Permasalahan  pertama  dalam  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  adalah  kurangnya kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  zakat  (Rifai,  2017).  Zakat  merupakan  salah  satu rukun  Islam  yang  memiliki  peran  penting  dalam  membangun  kesejahteraan  sosial  dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun,  masih terdapat sebagian besar masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsep dan manfaat zakat.
Kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama,  kurangnya  edukasi  dan  informasi  yang  menyeluruh  mengenai  zakat.  Banyak masyarakat  yang  kurang  mendapatkan  pemahaman  yang  memadai  mengenai  zakat,  baik dalam hal hukum, tata cara menghitung, maupun pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
Selain itu, kurangnya peran aktif dari lembaga-lembaga agama dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang zakat juga menjadi faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat. Lembaga-lembaga agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi yang terarah dan berkesinambungan tentang zakat kepada jamaahnya.
Selanjutnya,  adanya  ketidaktahuan  masyarakat  tentang  mekanisme  pengelolaan  zakat juga  berkontribusi  terhadap  kurangnya  kesadaran.  Sebagian  besar  masyarakat  belum mengetahui bagaimana zakat mereka dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan kepada yang berhak menerima. Hal ini membuat mereka merasa tidak yakin dan kurang percaya terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat.
Selain  itu,  faktor  budaya  dan  kebiasaan  juga  berpengaruh  terhadap  kesadaran masyarakat  terkait  zakat.  Dalam  beberapa  kasus,  zakat  dianggap  sebagai  kewajiban  yang kurang  diutamakan  dibandingkan  dengan  kebutuhan  pribadi  atau  kepentingan  keluarga. Pandangan  seperti  ini  perlu  diubah  melalui  pendekatan  yang  tepat  guna  meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai ibadah sosial yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan bersama.
Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, langkah-langkah yang diperlukan antara lain adalah  meningkatkan  kampanye  penyuluhan  dan  edukasi  zakat  yang  sistematis  dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga agama, organisasi masyarakat, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan komprehensif mengenai zakat. Selain itu, melibatkan tokoh agama dan pemuka masyarakat dalam sosialisasi zakat juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.
Kurangnya Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat
Permasalahan  kedua  dalam  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  adalah  kurangnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  pengelola  zakat  (Syahab,  2014).  Kepercayaan merupakan  faktor  krusial  dalam  pengumpulan  dan  distribusi  zakat  yang  efektif  dan  adil. Namun,  banyak  masyarakat  yang  meragukan  integritas,  transparansi,  dan  akuntabilitas lembaga pengelola zakat.
Salah  satu  penyebab  kurangnya  kepercayaan  adalah  adanya  kasus-kasus penyalahgunaan dana zakat yang pernah terjadi di masa lalu. Beberapa lembaga pengelola zakat terlibat dalam praktik korupsi, pembebasan diri dari kewajiban melaporkan jumlah zakat yang diterima, atau tidak mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerima dengan proporsional.
Selain  itu,  kurangnya  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  pengumpulan  dan penggunaan  dana  zakat  juga  membuat  masyarakat  meragukan  lembaga  pengelola. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi  mengenai pengumpulan, jumlah dana yang terkumpul, dan penggunaan zakat tersebut. Hal ini memicu keraguan dan merongrong kepercayaan masyarakat.
Persepsi negatif terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat timbul  akibat minimnya akuntabilitas  lembaga  tersebut.  Tidak  adanya  mekanisme  pengawasan  yang  efektif  dan lemahnya  pertanggungjawaban  dari  lembaga  pengelola  zakat  dapat  membuat  masyarakat merasa tidak yakin akan penggunaan zakat yang telah mereka sumbangkan.
Selain itu, adanya perbedaan interpretasi dan penafsiran hukum zakat antara lembaga pengelola  zakat  dan  masyarakat  juga  dapat  menyebabkan  kurangnya  kepercayaan.  Jika terdapat  ketidakjelasan  dalam  penggunaan  zakat  atau  penafsiran  yang  berbeda  mengenai siapa  yang  berhak  menerima,  masyarakat  akan  merasa  ragu  untuk  menyalurkan  zakatnya melalui lembaga tersebut.
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  penting  bagi  lembaga  pengelola  zakat  untuk meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  integritas  dalam  pengelolaan  dana  zakat. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam melaporkan dan menginformasikan secara terbuka mengenai pengumpulan dan distribusi zakat. Audit independen dan pengawasan yang ketat juga harus diterapkan untuk memastikan penggunaan dana zakat yang jujur dan sesuai dengan ketentuan agama.
Selain  itu,  lembaga  pengelola  zakat  perlu  menjalin  kemitraan  dengan  pihak-pihak yang  memiliki  reputasi  baik  dan  diakui  oleh  masyarakat  untuk  memperkuat  kepercayaan. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan zakat juga dapat membantu membangun kepercayaan yang lebih tinggi.

## 2) Ketidak transparan dalam Pengumpulan dan Distribusi Zakat
Permasalahan  ketiga  dalam  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  adalah  ketidaktransparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat (Rohmaniyah, 2022). Ketidaktransparan ini mencakup kurangnya  informasi  yang  tersedia  kepada  masyarakat  tentang  proses  pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat.
Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktransparan adalah minimnya publikasi data mengenai jumlah zakat yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut digunakan. Masyarakat tidak  memiliki  akses  yang  memadai  terhadap  informasi  mengenai  besaran  dana zakat  yang terkumpul  dan  bagaimana  dana  tersebut  diatur  dan  dialokasikan.  Hal  ini  menciptakan ketidakjelasan dan keraguan dalam pikiran masyarakat.
Selain itu, kurangnya pelaporan dan pertanggungjawaban dari lembaga pengelola zakat juga  menyebabkan  ketidaktransparan.  Masyarakat  seringkali  tidak  mendapatkan  laporan reguler mengenai penggunaan dana zakat, termasuk rincian pengeluaran dan manfaat yang diberikan  kepada  penerima  zakat.  Ketidaktahuan  ini  menimbulkan  ketidakpercayaan  dan keraguan terhadap lembaga pengelola zakat.
Selanjutnya,  masalah  ketidaktransparan  juga  terjadi  dalam  proses  distribusi  zakat. Terkadang, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang  berhak menerima zakat dan bagaimana zakat tersebut didistribusikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian zakat dan menciptakan ketidakpuasan di antara penerima zakat.
Selain  itu,  minimnya  pengawasan  dan  kontrol  eksternal  terhadap  lembaga  pengelola zakat juga dapat menyebabkan ketidaktransparan. Jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengaudit dan mengawasi penggunaan dana zakat, lembaga pengelola zakat dapat dengan mudah mengabaikan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi zakat.
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  diperlukan  langkah-langkah  untuk  meningkatkan transparansi  dalam  pengumpulan  dan  distribusi  zakat.  Lembaga  pengelola  zakat  perlu mengimplementasikan  kebijakan  yang  mewajibkan  publikasi  data  secara  terbuka  mengenai jumlah dana zakat yang terkumpul, alokasi dana, serta hasil dan manfaat yang telah dicapai. Dengan cara ini, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan zakat secara lebih transparan.
Selain  itu,  diperlukan  sistem  pelaporan  yang  lebih  terstruktur  dan  teratur  untuk memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat.  Lembaga pengelola  zakat  harus  mampu  memberikan  laporan  berkala  kepada  masyarakat  mengenai pengelolaan  dan  distribusi  dana  zakat,  serta  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan terkait penggunaan zakat.

## 3) Tantangan dalam Pengumpulan Zakat dari Sektor Ekonomi Informal
Permasalahan keempat dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah  tantangan dalam pengumpulan  zakat  dari  sektor  ekonomi  informal  (Rohmaniyah,  2022).  Sektor  ekonomi informal merupakan sektor yang melibatkan aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi atau tidak diatur oleh lembaga formal, seperti pedagang kaki lima, pekerja harian, dan usaha mikro. Tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan zakat dari sektor ini antara lain:
Pertama, sulitnya mengidentifikasi potensi zakat dari sektor ekonomi informal. Banyak pelaku ekonomi informal yang tidak memiliki catatan pendapatan yang jelas dan seringkali penghasilan mereka berfluktuasi. Hal ini menyulitkan dalam menentukan jumlah zakat yang harus mereka bayarkan dan mempersulit proses pengumpulan.
Kedua,  kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  dalam  sektor  ekonomi informal mengenai kewajiban membayar zakat. Banyak pelaku ekonomi informal yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya zakat dan tata cara perhitungannya. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa mereka juga memiliki kewajiban zakat.
Ketiga, tantangan logistik dalam mengumpulkan zakat dari sektor ekonomi informal juga menjadi kendala. Pelaku ekonomi informal seringkali beroperasi di lokasi yang sulit dijangkau, seperti  kawasan  perkotaan  padat  penduduk  atau  daerah  terpencil.  Hal  ini  mempersulit lembaga pengelola zakat dalam mengumpulkan dana zakat secara efisien dan tepat waktu.
Keempat, masalah ketidakpastian pendapatan dalam sektor ekonomi informal membuat pengumpulan zakat menjadi lebih kompleks. Pendapatan dari sektor ini dapat bervariasi dari hari ke hari atau minggu ke  minggu, sehingga menimbulkan tantangan dalam menetapkan besaran zakat yang harus dibayarkan. Selain itu, sulitnya memperoleh bukti pendapatan yang valid juga dapat menjadi hambatan.
Kelima,  perbedaan  pemahaman  dan  interpretasi  mengenai  zakat  di  antara  pelaku ekonomi  informal  juga  menciptakan  tantangan  dalam  pengumpulan.  Beberapa  mungkin memiliki konsep yang salah tentang zakat atau menganggap bahwa zakat hanya diperlukan dalam sektor formal. Hal ini memerlukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang  lebih intensif untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang zakat.
Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga pengelola zakat perlu mengembangkan strategi yang  khusus  untuk  mengumpulkan  zakat  dari  sektor  ekonomi  informal.  Pendekatan yang inklusif  dan  proaktif  diperlukan,  seperti  bekerja  sama  dengan  organisasi  komunitas  atau asosiasi yang terkait  dengan sektor tersebut untuk mendapatkan akses dan informasi yang lebih baik. Kampanye penyuluhan yang intensif dan pendekatan pribadi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat di kalangan pelaku ekonomi informal.

## 4) Kendala Hukum dalam Pengelolaan Zakat
Permasalahan kelima dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kendala hukum yang terkait  dengan  pengelolaan  zakat  (Achmad,  2022).  Meskipun  zakat  merupakan  kewajiban agama,  adanya  kendala  hukum  dapat  mempengaruhi  efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan zakat. Beberapa kendala hukum yang dihadapi adalah sebagai berikut:
Pertama, kekurangan atau ketidakjelasan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat. Saat ini, regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia masih terbatas. Meskipun terdapat Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  tetapi  implementasinya  masih belum sepenuhnya terstruktur dan terkoordinasi dengan baik di seluruh Indonesia. Kekurangan regulasi ini dapat menghambat pengelolaan zakat yang transparan, efisien, dan adil.
Kedua,  perbedaan  interpretasi  hukum  zakat  antara  lembaga  pengelola  zakat  dan masyarakat.  Terkadang,  terjadi  perbedaan  pendapat  dan  penafsiran  mengenai  tata  cara menghitung  zakat,  siapa  yang  berhak  menerima  zakat,  dan  bagaimana  zakat  harus didistribusikan.  Ketidakjelasan  ini  dapat  menciptakan  ketidakpastian  dan  konflik  yang mempengaruhi pengelolaan zakat.
Ketiga,  masalah  penyalahgunaan  zakat  yang  melanggar  hukum.  Meskipun  sudah  ada regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, masih terdapat kasus penyalahgunaan zakat yang melibatkan  tindakan  korupsi,  penyelewengan  dana,  atau  pelanggaran  hukum  lainnya. Penegakan  hukum  yang  lemah  atau  kurangnya  pengawasan  dapat  mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan zakat.
Keempat,  kendala  hukum  terkait  dengan  pemungutan  zakat  dari  sektor  bisnis  dan keuangan.  Beberapa  sektor  bisnis  dan  keuangan  mungkin  menghadapi  hambatan  dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat karena keterbatasan aturan atau regulasi terkait zakat bisnis. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan zakat secara optimal.
Kelima,  tantangan  hukum  terkait  dengan  perpajakan  zakat.  Meskipun  zakat  dianggap sebagai kewajiban agama, namun ada kebingungan dalam mengenai status perpajakan zakat di Indonesia. Perbedaan interpretasi mengenai kewajiban membayar pajak atas zakat dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian di antara masyarakat.
2. Solusi untuk Meningkatkan Pengelolaan Zakat di Indonesia
1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Zakat
Salah  satu  solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  pengelolaan  zakat  di Indonesia  adalah  dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  zakat (Syahab, 2015). Kesadaran masyarakat yang tinggi akan zakat akan membantu memperkuat komitmen  dalam  membayar  zakat  secara  rutin  dan  tepat  waktu.  Untuk  mencapai  hal  ini,
diperlukan  upaya  edukasi  dan  sosialisasi  yang  intensif.  Pendidikan  tentang  zakat  dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti ceramah agama, seminar, lokakarya, dan kampanye sosial.  Selain  itu,  media  massa  dan  platform  digital  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk menyebarkan  informasi  tentang  zakat,  termasuk  pengertian,  manfaat,  dan  tata  cara perhitungannya.  Pemberian  contoh  nyata  mengenai  bagaimana  zakat  dapat  memberikan dampak positif bagi masyarakat juga dapat membantu meningkatkan kesadaran.
Selain itu, peran tokoh agama, ulama, dan para pemimpin masyarakat sangat penting dalam memperkuat kesadaran zakat. Mereka dapat menjadi narasumber yang memberikan pemahaman  yang  mendalam  tentang  zakat  serta  menjadi  teladan  dalam  membayar  zakat dengan konsisten. Dengan adanya dukungan dan pemahaman yang kuat dari tokoh-tokoh ini, masyarakat  akan  lebih  termotivasi  untuk  mematuhi  kewajiban  zakat  dan  mengoptimalkan pengelolaannya.
Keterlibatan  lembaga  pendidikan  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan kesadaran zakat di kalangan generasi muda. Materi tentang zakat dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, baik di sekolah formal maupun lembaga pendidikan agama. Dengan demikian,  generasi  muda  akan  tumbuh  dengan  pemahaman  yang  baik  tentang  zakat  dan menjadi agen perubahan yang aktif dalam pengelolaan zakat di masa depan.
Selain  itu,  penting  juga  untuk  mengadakan  kegiatan-kegiatan  yang  melibatkan masyarakat  dalam  pengelolaan  zakat,  seperti  pengumpulan  dan  distribusi  zakat  secara langsung.  Dengan  melibatkan  masyarakat  secara  aktif,  mereka  akan  memiliki  kesempatan untuk melihat secara langsung manfaat yang dihasilkan dari zakat yang mereka bayarkan. Hal ini akan memberikan rasa kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat yang dilakukan.
Secara  keseluruhan,  peningkatan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  zakat memegang  peranan  kunci  dalam  meningkatkan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Dengan mengedukasi  masyarakat,  melibatkan  tokoh  agama  dan  pemimpin  masyarakat,  serta melibatkan  generasi  muda  dalam  pengelolaan  zakat,  diharapkan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat  dalam  membayar  zakat  akan  semakin  meningkat,  dan  pengelolaan  zakat  akan menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

## 2) Meningkatkan Kepercayaan terhadap Lembaga Pengelola Zakat
Salah  satu  solusi  penting  untuk  meningkatkan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  adalah dengan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  pengelola  zakat. Kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  lembaga  tersebut  akan  memberikan  keyakinan  kepada masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan akan dikelola dengan transparan, efisien, dan
tepat sasaran.
Pertama,  transparansi  dalam  pengelolaan  zakat  harus  ditegakkan  dengan  tegas. Lembaga  pengelola  zakat  perlu  menyediakan  laporan  keuangan  yang  jelas  dan  terperinci mengenai penerimaan, penggunaan, dan distribusi zakat. Informasi ini harus mudah diakses oleh  masyarakat  secara  terbuka  dan  terpercaya.  Dengan  adanya  transparansi  yang  baik, masyarakat  akan  memiliki  keyakinan  bahwa  zakat  yang  mereka  sumbangkan  benar-benar digunakan untuk kepentingan yang tepat.
Kedua,  pengawasan  dan  audit  independen  terhadap  lembaga  pengelola  zakat  juga penting  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Pihak-pihak  independen,  seperti lembaga  keuangan,  auditor  eksternal,  atau  lembaga  yang  memiliki  otoritas  dalam pengawasan  zakat,  perlu  terlibat  dalam  memastikan  bahwa  pengelolaan  zakat  dilakukan dengan  integritas  dan  akuntabilitas  yang  tinggi.  Audit  rutin  dan  pengawasan  yang  ketat akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa zakat mereka dikelola dengan baik. Selain itu, penting juga untuk menerapkan sistem  teknologi  informasi  yang  canggih dalam pengelolaan  zakat.  Penggunaan  teknologi,  seperti  aplikasi  zakat  online  atau  platform pembayaran  digital,  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  pengumpulan dan  distribusi  zakat.  Masyarakat  akan  merasa  lebih  percaya  karena  dapat  melihat  secara langsung  informasi  yang  terkait  dengan  pengelolaan  zakat  melalui  platform  digital  yang terpercaya.
Pendidikan  dan  penyuluhan  juga  memiliki  peran  penting  dalam  membangun kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Melalui kampanye penyuluhan yang intensif, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran lembaga pengelola zakat, tata cara pengelolaan zakat yang benar, dan manfaat yang dihasilkan dari zakat tersebut. Pendidikan  ini  akan  membantu  menghilangkan  keraguan  dan  skeptisisme  masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
Dengan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  pengelola  zakat, diharapkan partisipasi  masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat. Masyarakat akan lebih percaya dan yakin bahwa zakat yang mereka sumbangkan akan digunakan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi yang membutuhkan. Selain itu, kepercayaan yang tinggi juga akan membantu membangun citra positif lembaga pengelola zakat di mata masyarakat dan  meningkatkan  kolaborasi  antara  lembaga  tersebut  dengan  pihak-pihak  terkait  lainnya dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat secara keseluruhan.
3) Peningkatan Transparansi dalam Pengumpulan dan Distribusi Zakat Peningkatan  transparansi  dalam  pengumpulan  dan  distribusi  zakat  merupakan  solusi
penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Transparansi yang tinggi akan memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat  bahwa  zakat  yang  mereka  bayarkan  benar- benar sampai kepada yang berhak menerimanya dan digunakan untuk tujuan yang tepat.
Pertama,  dalam  pengumpulan  zakat,  perlu  dilakukan  langkah-langkah  untuk  memastikan bahwa proses pengumpulan dilakukan dengan transparan dan terpercaya. Lembaga pengelola zakat  harus  memberikan  informasi  yang  jelas  dan  terbuka  kepada  masyarakat  mengenai mekanisme pengumpulan zakat, termasuk jenis zakat yang diterima, cara  pembayaran,  dan batas waktu pembayaran. Hal ini akan membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat dengan keyakinan bahwa sumbangan mereka akan diterima dan dikelola dengan baik.
Kedua, dalam distribusi zakat, perlu diterapkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat harus menyusun kebijakan yang jelas mengenai kriteria penerima zakat, metode distribusi, dan proses pemilihan penerima zakat yang adil. Informasi ini harus diumumkan  secara  terbuka  kepada  masyarakat,  sehingga  mereka  dapat  memahami bagaimana dana zakat akan didistribusikan dan kepada siapa dana tersebut akan diberikan. Selain  itu,  pelaporan  berkala  tentang  pengelolaan  zakat  juga  perlu  dilakukan.
Lembaga pengelola zakat harus menyediakan laporan yang terperinci mengenai jumlah zakat yang terkumpul, penggunaan zakat, dan daftar penerima zakat. Laporan ini harus mudah diakses oleh masyarakat dan disampaikan secara berkala, baik melalui laman web, media sosial, atau media massa. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara transparan bagaimana pengelolaan zakat dilakukan dan memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan baik.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat. Penggunaan aplikasi atau platform digital dapat memudahkan masyarakat untuk  melacak  dan  memverifikasi  penggunaan  dana  zakat.  Melalui  platform  tersebut, masyarakat dapat melihat secara real-time informasi mengenai pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dapat ditingkatkan.
Dengan meningkatkan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, masyarakat akan  merasa  lebih  percaya  dan  yakin  bahwa  zakat  yang  mereka  bayarkan  benar-benar digunakan dengan baik. Transparansi yang tinggi juga akan membangun citra positif lembaga pengelola  zakat  di  mata  masyarakat  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam membayar zakat. Selain itu, transparansi yang baik juga akan mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan zakat, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan  zakat digunakan untuk kepentingan yang sebenarnya.
4) Inovasi dalam Pengumpulan Zakat dari Sektor Ekonomi Informal
Inovasi dalam  pengumpulan zakat  dari sektor ekonomi  informal dapat menjadi solusi penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih aktif dalam sektor ekonomi informal, seperti pedagang kecil, buruh harian, atau  petani  kecil,  yang  seringkali  tidak  memiliki  akses  yang  mudah  untuk  membayar  zakat secara konvensional. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengumpulan zakat yang dapat memfasilitasi  sektor  ekonomi  informal  agar  dapat  berpartisipasi  dalam  membayar  zakat dengan mudah dan efektif.
Salah  satu  inovasi  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  memanfaatkan  teknologi digital. Pemanfaatan aplikasi mobile atau platform online dapat memudahkan sektor ekonomi informal untuk membayar zakat. Melalui aplikasi atau platform tersebut, para pedagang kecil atau buruh harian dapat melaporkan pendapatan mereka secara real-time dan menghitung zakat yang harus mereka bayar. Selain itu, platform tersebut juga dapat memberikan pilihan pembayaran  zakat  secara  digital,  seperti  transfer  melalui  dompet  digital atau  sistem pembayaran online, yang lebih praktis dan efisien bagi mereka.
Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro atau lembaga  keuangan inklusif juga dapat menjadi solusi inovatif dalam pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat sektor informal dengan lembaga pengelola zakat. Mereka dapat memberikan layanan keuangan yang mudah  diakses,  termasuk  pembukaan  rekening  zakat  khusus,  pendampingan  dalam perhitungan zakat, dan fasilitas pembayaran zakat secara berkala. Dengan demikian, sektor ekonomi informal dapat memiliki akses yang lebih mudah dan terorganisir dalam membayar zakat.
Selain itu, penyuluhan dan pendidikan juga penting dalam inovasi pengumpulan zakat dari sektor ekonomi informal. Masyarakat sektor informal perlu diberikan pemahaman yang jelas  tentang  konsep  zakat,  tata  cara  perhitungan  zakat,  dan  manfaat  yang  diperoleh  dari membayar  zakat.  Kampanye  penyuluhan  yang  kreatif  dan  pendekatan  yang  sesuai  dengan konteks  masyarakat  sektor  informal  dapat  membantu  meningkatkan  kesadaran  mereka tentang pentingnya zakat dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam membayar zakat.
Dengan  adanya  inovasi  dalam  pengumpulan  zakat  dari  sektor  ekonomi  informal, diharapkan partisipasi masyarakat sektor informal dalam membayar zakat dapat meningkat. Inovasi  tersebut  dapat  memudahkan  mereka  dalam  melakukan  kewajiban  zakat  dan menjembatani kesenjangan akses yang ada. Selain itu, inovasi ini juga dapat meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  pengumpulan  zakat  secara  keseluruhan,  sehingga  zakat  dapat dikumpulkan  dengan  lebih  baik  dan  digunakan  untuk  kepentingan  yang  lebih  luas  bagi
masyarakat yang membutuhkan.
5) Perbaikan Kerangka Hukum dalam Pengelolaan Zakat
Perbaikan kerangka hukum dalam pengelolaan zakat  merupakan solusi penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia (Syahab, 2014). Saat ini, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur pengelolaan zakat, termasuk Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999. Namun, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang lebih komprehensif agar kerangka hukum tersebut dapat berfungsi secara efektif  dalam mengatur pengelolaan zakat.
Pertama,  perlu  diperkuat  regulasi  yang  menjamin  transparansi,  akuntabilitas,  dan pengawasan  yang  lebih  ketat  terhadap  lembaga  pengelola  zakat.  Undang-undang  atau peraturan  yang  jelas  harus  mengatur  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  lembaga  pengelola zakat,  termasuk  dalam  hal  penyusunan  laporan  keuangan  yang  terperinci  dan  terbuka kepada publik. Selain itu, adanya pengawasan yang lebih intensif dari pihak berwenang dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan dana zakat dan memastikan pengelolaan yang baik.
Kedua, perlu ada upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membayar zakat dan penerima zakat. Kerangka hukum harus memberikan kepastian hukum yang jelas dalam hal hak dan kewajiban yang terkait dengan zakat. Selain itu, perlindungan hukum  terhadap  penerima  zakat  juga  penting  untuk  memastikan  bahwa mereka  menerima zakat dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat meliputi pembentukan lembaga arbitrase atau pengadilan khusus yang  menangani sengketa terkait zakat.
Selanjutnya, perlu dilakukan harmonisasi antara kerangka hukum zakat dengan peraturan perpajakan dan sistem keuangan nasional. Kerangka hukum yang konsisten dan terintegrasi akan  memudahkan  pelaksanaan  pengumpulan,  distribusi,  dan  penggunaan zakat.  Misalnya, pengaturan mengenai insentif pajak bagi masyarakat yang membayar zakat dapat diperjelas dan disinkronkan dengan peraturan perpajakan yang ada. Hal ini dapat mendorong partisipasi lebih banyak masyarakat dalam membayar zakat.
Selain itu, kerangka hukum juga perlu memperhatikan pengelolaan zakat di daerah yang memiliki otonomi khusus, seperti Aceh. Perbedaan tata kelola zakat di daerah-daerah ini perlu diakomodasi dengan baik dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga pengelolaan zakat di  daerah  tersebut  dapat  berjalan  efektif  dan  sesuai  dengan  prinsip-  prinsip  yang  berlaku secara nasional.

## SIMPULAN
Dalam penelitian ini, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang  dihadapi dalam
pengelolaan  zakat  di  Indonesia,  seperti  kurangnya  kesadaran  masyarakat,  kurangnya kepercayaan  terhadap  lembaga  pengelola,  ketidaktransparan  dalam  pengumpulan  dan distribusi  zakat,  tantangan  dalam  pengumpulan  zakat  dari  sektor  ekonomi  informal,  serta kendala  hukum  yang  menghambat  pengelolaan  zakat.  Namun,  solusi-solusi  telah  disusun untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  beberapa  rekomendasi  dapat  diusulkan  untuk meningkatkan  pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Pertama,  perlu  dilakukan  upaya  yang  lebih intensif  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  zakat  melalui kampanye,  pendidikan,  dan  pembentukan  komunitas  zakat  yang  aktif.  Kedua,  lembaga pengelola  zakat  perlu  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  pengawasan  dalam pengumpulan  dan  distribusi  zakat  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat.  Ketiga, penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pengumpulan zakat dari  sektor ekonomi informal dapat membantu mengatasi tantangan yang ada. Terakhir, perlu dilakukan  perbaikan dan  peningkatan  kerangka  hukum  dalam  pengelolaan  zakat  untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, N. (2022). Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia. Iqtisad:
Reconstruction of justice and welfare for Indonesia.
Aziz, A.L., Fasa, M.I., & Suharto, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Bina Bangsa Ekonomika.
Khotimah,  A.K.,  Rofifah,  S.N.,  Rosyiddani,  H.,  Nurkholisah,  N.,  Radifan,  M.F.,  Afifah,  A.,  Afifah,  A.N.,
Alvindi,  R.,  Ghifary,  M.I.,  Zakiya,  G.F.,  Faozi,  K.A.,  Qurniawan,  A.,  &  Prabawantari,  S.  (2021). Socialization of Professional Zakat as An Effort to Raise Awareness of The Community Alms of Nitikan Village, Sorosutan Village, Umbulharjo District, Special Region of Yogyakarta. Journal of Islamic Economy and Community Engagement.
Putri, A., & Pratama, A. (2020). An Introduction To Fiqh Zakat: Definition, Normative Basis, and Social Implication. El -Hekam.
Putri, S.A., & Nasution, Y.S. (2022). Application of Zakat Accounting at Amil Zakat Institutions (Case Study on Laz Washal, North Sumatra). Journal of Indonesian Management (JIM).
Rifai,  A.  (2017).  Implikasi  Kaidah  Fiqih  Terhadap  Peran  Negara  Dalam  Pengelolaan  Zakat  Di Indonesia. Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia.
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law. Syahab, A. (2014). Peran Civil Society Dalam Filantropi Islam.
Syahab, S.A. (2015). Peran Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia.