## ANAL ISIS PERBANDINGAN EX-ANTE SCREENING DAN EX-POST MONITORING DALAM PENGELOLAAN RISIK0

## COMPARATIVE ANALYSIS APPLICATION OF EX-ANTE SCREENING AND EX-POST MONITORING IN RISK MANAGEMENT
Yulianti Indah Pertiwi 1a T. Rifqy Thantawi 2b
1a Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Perbankan Syariah Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1 Bogor Kode Pos 16720.
2b Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor Kode Pos 16720
Email : 1a y.indah07@gmail.com, 2b rifqythantawi@yahoo.com
(Diterima oleh Dewan Redaksi: Agustus) (Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: Desember)

## ABSTRACT
This research purposes to determine the difference between ex-ante screening and ex- post  monitoring  in  risk  management  in  Islamic  banks.  Using  qualitative  methods  of analysis techniques Model Miles and Huberman. Ex-ante screening process in an effort to finance risk management, financing both productive and consumptive at BNI Syariah Branch  Bogor  done  with  the  principle  of  analysis  5C,  5P  and  3R.In  addition  to  the principle of such analysis, BNI Syariah Head Office also provides traffic light (guidelines for  the  business  sector)  in  each  branch  office  in  the  provision  of  financing,  other supporting  factors  in  the  form  of  an  audit  of  compliance  with  the  system  EFO (Electronic  Financing  Origination),  and  DPS.  The  process  of  ex-post  monitoring  BNI Syariah  Branch  Bogor  done  with  credit  checking,  on  desk  monitoring,  on-site monitoring and checking trade. A solving finance troubles is drawn  on 3R application are rescheduling, reconditioning and restructuring, as for customers  who do not have good faith to repay the installment will be charged with the termination of asset selling under hand and tender. From the two procedures, ex-ante screening is more important because it will determine the process and minimize the risk of financing.
Keywords : Ex-Ante Screening, Ex-Post Monitoring.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara ex-ante screening dan ex- post  monitoring dalam  pengelolaan  risiko  di  bank  syariah.  Menggunakan  metode kualitatif  dengan  teknikanalisis  Model  Miles and Huberman.  Proses ex-ante  screening dalam  upaya  pengelolaan  risiko  pembiayaan,  baik  pembiayaan  produktif  maupun konsumtif pada BNI Syariah Cabang Bogor dilakukan dengan prinsip analisis 5C, 5P dan 3R . Selain prinsip analisis tersebut, Kantor Pusat BNI Syariah juga memberikan traffic light (pedoman  sektor  usaha)  pada  setiap  Kantor  Cabang  dalam  pemberian pembiayaan, faktor pendukung lain berupa adanya audit kepatuhan dengan sistem EFO (Electronic  Financing  Origination), dan  DPS.  Proses ex-post  monitoring BNI  Syariah Cabang Bogor dilakukan dengan credit checking , on desk monitoring,on site monitoring dan trade checking . Penyelesaian permasalahan pembiayaan berupa penerapan R3 yaitu rescheduling , reconditioning dan restructuring , adapun nasabah yang tidak mempunyai iktikad  baik  untuk  melunasi  angsurannya  maka  dilakukan  tindakan  pemutusan
hubungan  dengan  penjualan  aset  dibawah  tangan  dan  lelang.  Dari  kedua  prosedur tersebut, ex-ante screening merupakan proses terpenting karena akan menentukan dan meminimalisir risiko pembiayaan yang akan terjadi. Kata kunci : Ex-Ante Screening, Ex-Post Monitoring.
Indah  Pertiwi  Yulianti.  2015.    Analisis  Perbandingan  Ex-Ante  Screening  dan  Ex-Antee Monitoring Dalam Pengelolaan Resiko. Jurnal Nisbah (2):  114 –131 .

## PENDAHULUAN
Perbankan syariah mulai
menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat  kepada  layanan  perbankan syariah, kepercayaan ini muncul karena bank syariah telah terbukti memberikan kesejahteraan  masyarakat,  terutama pada  saat  terjadinya  krisis  pada  tahun 1998 (Rochman, 2010:2).
Perkembangan  perbankan  syariah juga  didukung  dengan  adanya  laju pertumbuhan  aset  perbankan  syariah yang  tetap  lebih  tinggi  dibandingkan pertumbuhan  aset  perbankan  secara nasional,  pangsa  perbankan  syariah secara keseluruhan dengan memasukkan  BPRS  terhadap  industri perbankan  nasional  meningkat  dari 4,61%  menjadi  4,93%.  Selain  itu, pertumbuhan aset tersebut tetap diikuti pelaksanaan  fungsi  intermediasi  yang optimal,  hal  ini  tercermin  pada  tren pertumbuhan  dan  nominal  pembiayaan BUS  dan  UUS  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dana  pihak  ketiga, sebagaimana  tergambar  pada  gambar berikut  (Otoritas  Jasa Keuangan,  2013  : 2):
Gambar  1.  Perkembangan  Aset,  DPK,  PYD  & FDR Bank Syariah Sumber  :  Laporan  Perkembangan  Keuangan Syariah Tahun 2013 –

## Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bank  syariah  berusaha  mengimbangi peningkatan pembiayaan tersebut dengan  berbagai  instrumen  keuangan syariah  yang  diterapkan  dan  selalu dikembangkan,  semua  itu  bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksinya. Di  satu sisi,  peningkatan yang  terjadi  memberikan  banyak manfaat bagi lembaga keuangan syariah maupun masyarakat, namun peningkatan transaksi keuangan syariah juga telah menimbulkan potensi masalah  atau  risiko  yang  lebih  tinggi, terutama  bagi  sistem  keuangan  syariah yang  belum  memiliki  rambu-rambu yang  memadai  untuk  memastikan bahwa setiap transaksi dapat dilakukan dengan  aman  (Buchori, et  al, 2003).
Salah  satu  risiko  yang  dihadapi  bank syariah  adalah  risiko  pembiayaan,  hal ini  terlihat  dari  peningkatan  NPF (Non Performing  Financing) dari  tahun sebelumnya  yang  tergambar  pada gambar berikut :
Gambar 2. Perkembangan NPF BUS dan UUS Sumber  :  Laporan  Perkembangan  Keuangan Syariah Tahun 2013 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Risiko  pembiayaan  yang  dihadapi BUS  dan  UUS  diperkirakan  relatif
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,  meskipun  masih  dalam taraf  yang  terkendali.  Kondisi  tersebut tercermin dari meningkatnya pembiayaan non  performing dalam setahun terakhir mencapai 47,7% (yoy), lebih  tinggi  dari  tahun  2012  sebesar 26,3%  (Gambar  1.2).  Meskipun  pangsa pembiayaan non performing kurang dari 5%  atau  masih  dalam  batas  yang terkendali,  namun  pertumbuhannya yang cukup signifikan perlu diperhatikan  dan  dimitigasi  lebih  lanjut dalam kerangka manajemen risiko yang lebih  komprehensif  (Otoritas  Jasa Keuangan, 2013).
Fenomena  tersebut  mengindikasikan perlunya  manajemen  risiko  yang  tepat bagi  instrumen  maupun  transaksi  yang ditawarkan  bank  syariah,  karena  tidak ada yang bisa memastikan keadaan yang terjadi  dimasa  yang  akan  datang (Rochman, 2010).
Bank syariah sebagaimana bank pada umumnya akan menghadapi  tingkat  risiko  yang  cukup beragam sesuai dengan jenis instrumen atau  transaksi  yang  dihadapi.  Secara umum bank menggunakan 2 cara untuk mengurangi risiko yaitu ex-ante screening  dan ex-post monitoring . Ex-ante screening merupakan analisis sebelum deal terjadi  yang  hasilnya berupa besarnya risiko dan kemungkinan  terjadinya,  sebagai  dasar dalam pricing maupun credit  rationing . Adapun ex-post  monitoring merupakan monitoring  setelah deal terjadi  baik secara  individu  maupun  portofolio  dan memberikan  rekomendasi  kebijakan bagi management untuk  mengambil kebijakan sesuai dengan guidelines yang ada hedging (Trihantana, 2014:6-7) .

## MATERI DAN METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  pada penelitian ini adalah penelitian
deskriptif
kualitatif.
Penelitian deskriptif  kualitatif  yang  digunakan pada  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk
memperoleh  informasi  mengenai ex- ante  screening dan ex-post  monitoring dalam pengelolaan risiko di BNI Syariah Cabang  Bogor.  Selain  itu,  dengan pendekatan  kualitatif  diharapkan  dapat diungkapkan  situasi  dan  permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan risiko di bank tersebut.
Populasi  untuk  penelitian  ini  adalah BNI  Syariah.  Sampel  dari  penelitian  ini adalah  BNI  Syariah  Cabang  Bogor. Sampel ini menggunakan teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010).  Pertimbangan  tertentu  dalam penelitian  ini  yaitu  informan  yang dianggap  mengetahui  tentang ex-ante screening dan ex-post risiko BNI Syariah Cabang  Bogor  mengenai  penerapan ex- ante  screening dan ex-post  monitoring dalam  upaya  mengurangi  terjadinya risiko.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini berupa :
1. Teknik wawancara atau interview
Merupakan  teknik  pengumpulan data  yang  didapat  dari  proses  tanya jawab  dengan  pihak  bank,  sehingga dapat  menginterprestasikan  situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara  ini  dilakukan  secara langsung  kepada  divisi  manajemen risiko  BNI  Syariah  Cabang  Bogor mengenai penerapan ex-ante screening dan ex-post  monitoring dalam  upaya  mengurangi  terjadinya risiko.
2. Dokumentasi Dokumentasi  merupakan  teknik pengumpulan  data  berdasarkan catatan  peristiwa  yang  sudah berlalu,  baik  itu  proses  maupun kasus  operasional ex-ante  screening dan ex-post  monitoring dalam melaksanakan  manajemen  risiko. Dari  data  tersebut  dapat  diketahui antara ex-ante  screening dan ex-post monitoring,  manakah  yang  lebih
efektif  digunakan  di  BNI  Syariah Cabang
Bogor sebagai upaya mengurangi terjadinya risiko.
3. Teknik kepustakaan Pengumpulan  data  ini  bersumber dari  berbagai  referensi  seperti jurnal,  buku,  majalah,  artikel,  koran, internet  dan  lain  sebagainya  yang mendukung data penelitian ini. Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  atas  data  primer dan  data  sekunder.  Data-data  tersebut diperoleh melalui :
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti dari  objek  penelitian  di  lapangan, berupa hasil wawancara dan observasi yang terdiri atas
gambaran  umum  manajemen  risiko yang digunakan BNI Syariah Cabang Bogor.
2. Data  Sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh melalui penelitian pustaka,  baik  itu  dari  buku-buku,
jurnal,  majalah,  internet  maupun koran  yang  ada  hubungannya dengan  masalah  yang  akan  diteliti, yaitu ex-ante  screening dan ex-post monitoring sebagai cara mengurangi adanya risiko. Model  Miles  and  Huberman  saat penelitian  berlangsung  dan  setelah pengumpulan  data  periode  tertentu. Aktivitas  dalam  analisis  data  yaitu data  reduction,  data  display, dan conclusion
drawing/verification.
Langkah-langkah
analisis
ditunjukkan  pada  model  interaktif dalam analisis data berikut :
Gambar  3.  Komponen  dalam  analisis data (interactive model) Sumber : Sugiyono, 2010:431
Berdasarkan  gambar  analisis  data tersebut  maka  uraian  untuk  penelitian ini sebagai berikut :
1. Data  Collection  (mengumpulkan data)
Dalam  penelitian  ini,  data  mengenai ex-ante  screening dan ex-post monitoring dikumpulkan sesuai dengan  teknik  pengumpulan  data, selanjutnya  data  disiapkan  untuk direduksi.
2. Data reduction (mereduksi data)
Mereduksi  data  berarti  merangkum, memilih hal-hal pokok serta penting kemudian  dicari  tema  dan  polanya (Sugiyono,  2012).  Pada  tahap  ini peneliti  memilah  informasi  mana yang  relevan  dan  mana  yang  tidak relevan  mengenai ex-ante  screening dan ex-post  monitoring untuk selanjutnya dijadikan data penelitian. Setelah direduksi data ex- ante screening dan ex-post monitoring akan mengerucut,
semakin  sedikit  dan  mengarah  ke inti  permasalahan  sehingga  mampu memberikan  gambaran  yang  lebih jelas mengenai perbandingan penerapan ex-ante screening dan ex- post monitoring .
3. Data display (penyajian data)
Setelah  dilakukan  reduksi  data, langkah selanjutnya adalah menyajikan  data ex-ante  screening dan ex-post monitoring dalam bentuk tabel  atau  uraian  penjelasan  yang bersifat  deskriptif,  sehingga  data akan mudah dipahami.
4. Conlusions drawing/verification
Langkah  selanjutnya  dalam  analisis data  kualitatif  menurut  Miles  and Huberman  merupakan  penarikan kesimpulan  dan  verifikasi.  Setelah melakukan  serangkaian  metode  dan analisis  yang  digunakan  untuk penelitian  ini  maka  dapat  ditarik kesimpulan  dan  verifikasi  dari penelitian ini berupa hasil perbandingan  penerapan ex-ante Data collection
Data reduction
Data display Conlusions drawing
screening dan ex-post  monitoring dalam  pengelolaan  risiko  di  BNI Syariah Cabang Bogor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
BNI  Syariah  memiliki  beberapa prosedur dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah berupa analisis pembiayaan  sebelum deal terjadi  yang dikenal dengan istilah ex-ante screening , dan maintenance /monitoring pembiayaan  setelah deal terjadi  yang dikenal dengan istilah
ex-post monitoring , adapun penjelasannya sebagai berikut:
1. Proses Ex-Ante Screening
Menurut pemaparan analis pembiayaan produktif  atau  unit  SME (Small  Medium Enterprise), proses ex-ante  screening akan  dimulai  dengan  proses  pengajuan pembiayaan dari pihak nasabah, berikut merupakan prosedur pengajuan pembiayaan  pada  BNI  Syariah  Cabang Bogor :

## a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan
Mekanisme  pangajuan  pembiayaan pada  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  akan dijelaskan berikut ini :
1) Permohonan pembiayaan
2) Pengumpulan  persyaratan  dan analisis
b. Analisis Pembiayaan Data  yang  sudah  diinput  kedalam sistem  EFO (Electronic  Financing Origination) akan  dianalisis  oleh  unit prosesing.  Menurut  penjelasan  analis pembiayaan  produktif  BNI  Syariah Cabang  Bogor,  analisis  pembiayaan untuk kelayakan memperoleh pembiayaan
menggunakan teknik analisis  5C,  5P  dan  3R  dengan  proses analisis berupa kelengkapan persyaratan  dan  wawancara  nasabah. Berikut  merupakan  penjelasan  analisis 5C :
1) Character (Karakter) Karakter nasabah merupakan gerbang utama yang harus ditempuh dalam proses pembiayaan, hal ini dilakukan untuk mengetahui baik buruknya karakter nasabah,  baik  dalam  kehidupan pribadi  maupun  dalam  lingkungan usaha.  Untuk  memenuhi  tujuan tersebut  maka  BNI  Syariah  Cabang Bogor  melakukan  hal-hal  sebagai berikut:
a) Verifikasi data
b) Melakukan  wawancara  dengan nasabah
c) BI checking Analisis pembiayaan ditekankan  dalam  Al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 27 yaitu:
                                                                                                     Artinya  :  “Hai  orang-orang  yang beriman, janganlah kamu mengkhianati  Allah  dan  Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah  kamu  mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS.
Al Anfal : 27).
2) Capacity (Kapasitas )
Analisis kapasitas nasabah digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam berbisnis  termasuk  kemampuan dalam menghasilkan kas atau setara kas dan untuk menentukan nasabah yang  tepat  menerima  pembiayaan, sehingga  ada  kepastian  nasabah akan memenuhi kewajibannya kepada  BNI  Syariah  Cabang  Bogor, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Al- Qur’an Surat An-Nisa ayat 58 yaitu :
                                                 
                                                  
                                                   
                     
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh
kamu  menyampaikan  amanat kepada yang berhak menerimanya,  dan  (menyuruh kamu)  apabila  menetapkan hukum  di  antara  manusia supaya  kamu  menetapkan dengan  adil.  Sesungguhnya Allah  memberi  pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi  Maha  melihat”  (QS.  An- Nisa : 58).
3) Capital (Modal)
Analisa  modal  digunakan untuk  mengetahui  keyakinan nasabah  terhadap  usahanya sendiri.
4) Condition (Kondisi)
Analisa  ini  diarahkan  untuk mengetahui  kondisi  sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh  terhadap  usaha calon nasabah, seperti keadaan  ekonomi  yang  akan mempengaruhi perkembangan  usaha  calon nasabah,  prospek  usaha  di masa  yang  akan  datang, perbandingan  kondisi  usaha calon  nasabah  dengan  usaha sejenis, dan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh tehadap prospek industri dari perusahaan  calon  nasabah terkait didalamnya.
5) Collateral (Jaminan)
Jaminan utama adalah keyakinan tentang willingness and  ability (kemauan  dan kemampuan) dari pihak bank terhadap nasabah yang diberi pembiayaan. Sedangkan agunan  hanya  merupakan jaminan tambahan atau penunjang dari jaminan utama, hal tersebut didasarkan pada fungsi utama  dari  bank  syariah sebagai lembaga intermediasi. BNI Syariah Cabang Bogor menetapkan  standar  besarnya  nilai agunan ditentukan oleh jumlah pembiayaan, nilai agunan harus melebihi  besarnya  pembiayaan  yang diberikan  yaitu  sebesar  110-120%  dari total  pembiayaan  yang  diberikan, seperti yang tercantum pada PBI Nomor 14/20/PBI/2012 Pasal 6 bahwa besarnya agunan untuk Fasilitas Pendanaan  Jangka  Pendek  Syariah (FPJS) dimulai dari agunan berupa SBIS 100%,  agunan  berupa  SBSN  105%, agunan  berupa  surat  berharga  120% dan  agunan  berupa  aset  pembiayaan 200%.
Jaminan  yang  dimaksud  harus mampu  meng- cover risiko  bisnis  calon nasabah.  Analisa  yang  dilakukan  BNI Syariah Cabang Bogor antara lain :
a) Meneliti  kepemilikan  jaminan yang diserahkan.
b) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud. c) Memperhatikan  kemampuan untuk  dijadikan  uang  dalam waktu  relatif  singkat  tanpa harus mengurangi nilainya.
d) Memperhatikan  pengikatnya, sehingga  secara  legal  BNI Syariah  Cabang  Bogor  dapat dilindungi.
e) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan.
Adanya jaminan atas sebuah kewajiban  juga  sudah  dijelaskan  dalam Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah  ayat  283 yaitu :
                                              
                                               
                                                           
                                                     
                                            Artinya  :  “Jika  kamu  dalam  perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara  tunai)  sedang  kamu tidak  memperoleh  seorang penulis,  Maka  hendaklah  ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang),  akan  tetapi  jika sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  Maka hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan amanatnya (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan  persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang  berdosa  hatinya;  dan Allah  Maha  mengetahui  apa yang  kamu  kerjakan”  (QS.  Al- Baqarah ayat 283).
Seluruh  prosedur ex-ante  screening BNI Syariah Cabang Bogor sudah sesuai dengan  Undang-Undang  Perbankan Syariah  Pasal  23  dan  PBI  Nomor 13/13/PBI/2011  Pasal  8  dan  9  yang mengatur  adanya  analisis  sebelum diberikannya pembiayaan, seperti dijelaskan  pada  ayat  1  yaitu  “Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan  calon  nasabah  penerima
fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban  pada  waktunya,  sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan  dana  kepada  nasabah penerima fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan  maka  bank  syariah    wajib melakukan  penilaian  yang  seksama terhadap  watak,  kemampuan,  modal, agunan  dan  prospek  usaha  dari  calon nasabah  penerima  fasilitas  ( character, capacity , capital,  collateral,  condition ).
Pada Pasal 36 Undang-Undang
Perbankan  Syariah  diatur  pula  bahwa “Dalam  memberikan  pembiayaan  dan melakukan  kegiatan  usaha    lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara  yang  tidak  merugikan  Bank Syariah  dan  UUS  dan  kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”,  sehingga  bank  syariah  dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai  keyakinan  atas  kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas.
Adapun  untuk  teknik  analisis  5P
( personality,  purpose,  prospect,  payment dan party) dan  3R  ( return,  repayment dan risk  bearing  activity ),  kedua  teknis analisis tersebut dapat diketahui dengan berkas-berkas  persyaratan  dan  hasil wawancara calon nasabah.
C. Perbedaan  Prosedur  Pembiayaan Konsumtif dan Produktif 1) Pembiayaan Konsumtif Prosedur selanjutnya pada pembiayaan komsumtif yaitu marketing officer menyerahkan  proses  analisis pembiayaan  kepada  unit  prosesing, setelah  itu marketing  officer juga  akan menyalurkannya/ submit kepada  sentra taksasi  yang  merupakan  bagian/unit yang terpisah untuk melakukan appraisal/ surveinilai  jaminan.  Ketika bagian taksasi  sudah melakukan appraisal nilai jaminan maka selanjutnya akan diproses oleh unitprosesing
kembali untuk menentukan kesimpulan dari rangkaian
proses analisis, dan selanjutnya dikeluarkan  keputusan  dari  bisnis manajer  atau  pimpinan  cabang  (sesuai dengan  kewenangan  pemutus).  Setelah KPP  (Komite  Pemutus  Pembiayaan) memberikan  keputusan deal atas pembiayaan  nasabah,  maka  proses selanjutnya  diberikan  kepada  unit option untuk  dibuatkan  SK  (Surat Keputusan)  dan  akad,  yang  kemudian dilanjut dengan pencairan pembiayaan. Untuk jangka waktu pengajuan pembiayaan  sampai  dengan  keputusan pembiayaan,  baik  konsumtif  maupun produktif  dihitung  dengan  SLA  ( Service Level  Agreement ) , SLA  ( Service  Level Agreement )akan  dihitung  dimulai  dari lengkapnya persyaratan/berkas pengajuan  pembiayaan  nasabah,  untuk SLA  ( Service  Level  Agreement )BNI Syariah  Cabang  Bogor  itu  rata-rata sekitar  3-4  hari  dengan  maksimal  SLA ( Service Level Agreement ) selama 5 hari, tergantung dari proses analisa pembiayaan.  Biasanya  BNI  Syariah melakukan  analisa  dengan  SLA  ( Service Level  Agreement )  cepat  itu  pada  calon nasabah  yang  mempunyai fixed  income karena  tidak  adanya  pendapatan  yang berfluktuatif, berbeda dengan pengusaha  yang  selalu  mengalami fluktuatif dalam pendapatannya.
Secara garis besar proses pembiayaan  konsumtif  BNI  Syariah Cabang Bogor sebagai berikut :
Gambar 4. Alur Pembiayaan Konsumtif BNI Syariah Cabang Bogor Sumber : Diolah dari hasil wawancara Sesuai gambar diatas dapat dilihat bahwa proses pembiayaan konsumtif BNI Syariah Cabang Bogor meliputi beberapa unit, antara lain:
a) Marketing officer b) Unit prosesing (analisis pembiayaan)
c) Appraisal /sentra taksasi
d) KPP (Komite Pemutus Pembiayaan)
e) Unit option
2) Pembiayaan produktif Berbeda dengan pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif dipegang  oleh  unit  SME (Small  Medium Enterprise) atau  analis  pembiayaan produktif,
SME (Small Medium Enterprise) merupakan unit pembiayaan produktif  yang  mempunyai  tugas mencari prospek pembiayaan, menganalisis  dan  juga  memonitoring awal  nasabah  pembiayaan.  Setelah dianalisis  oleh  SME (Small  Medium Enterprise) dan menghasilkan kesimpulan  analisis,  selanjutnya  hasil analisis  tersebut  diajukan  kepada  KPP (Komite  Pemutus  Pembiayaan)  dalam hal ini pimpinan cabang, setelah adanya keputusan deal maka akan dibuatkan SK (Surat  Keputusan)  dan  akad  dengan pihak  nasabah,  yang  dilanjut  dengan pencairan pembiayaan.
Secara garis besar proses pembiayaan  produktif  BNI  Syariah Cabang Bogor sebagai berikut:
Gambar  5.  Alur  Pembiayaan  Produktif  BNI Syariah Cabang Bogor Sumber : Diolah dari hasil wawancara
Sesuai  gambar  diatas  dapat  dilihat bahwa  proses  pembiayaan  produktif BNI  Syariah  Cabang  Bogor  meliputi beberapa unit, antara lain :
a) SME (Small Medium Enterprise)
b) KPP (Komite Pemutus Pembiayaan)
c) Unit operasional

## d. Strategi  Mitigasi  Risiko  Analisis Pembiayaan
Analisis  pembiayaan  merupakan aspek  penting  dalam  menyeleksi  dan meminimalisir  risiko  yang  mungkin terjadi,  BNI  Syariah  Cabang  Bogor mempunyai  beberapa  strategi  dalam menganalisis  pengajuan  pembiayaan, khususnya  pembiayaan  produktif  yang layak  untuk  diberikan  pembiayaan, yaitu:
1) Kantor Pusat BNI Syariah memberikan traffic light pembiayaan  kepada  setiap  Kantor
Cabang,  dengan  ketentuan  bisnis sektor  apa  saja  yang  mempunyai prospek baik dan berisiko pada saat itu.  Sehingga  setiap  Kantor  Cabang mempunyai  panduan,  sektor  mana saja  yang  lampu  hijau  dalam  arti aman,  lampu  kuning  dan  lampu merah, untuk traffic light selalu ada perubahan setiap 6 bulan sekali.
2) BNI  Syariah  mempunyai  suatu perangkat  audit  kepatuhan  pada bagian  atau  unit  risiko  dan kepatuhan,  unit  ini  memastikan bahwa risiko ketidakpatuhan dalam proses pemberian pembiayaandapat diketahui sebelum  suatu  fasilitas  pembiayaan dikomitekan,  sehingga  kerugian financial
akibatketidakpatuhan dapat dimitigasi. Untuk pemantauan kepatuhan  terhadap  operasional
BNI Syariah dilakukan oleh direktur kepatuhan,  dengan  membawahi divisi audit.
3) Selain  perangkat  kepatuhan,  bank syariah  termasuk  BNI  Syariah  juga memiliki  DPS  (Dewan  Pengawas
Syariah) yang mengawasi operasional BNI Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah
e.  Hambatan  dalam  Proses  Analisis Pembiayaan Berikut merupakan beberapa hambatan dalam proses analisis pembiayaan : 1)  Adanya  ketidakterbukaan  nasabah dalam mendeskripsikan kondisi usahanya,  sehingga  dapat  disimpulkan tidak  adanya  iktikad  yang  baik  dalam mengajukan  pembiayaan  pada  BNI
Syariah Cabang Bogor.
2)  Adanya  nasabah  yang  tidak  secara langsung memenuhi persyaratan pembiayaan,  sehingga  butuh  waktu yang  lama  untuk  BNI  Syariah  Cabang Bogor memulai analisis pembiayaan. Lamanya  pengumpulan  persyaratan pembiayaan  akan  menghambat  proses analisis  pembiayaan,  maka  sebaiknya BNI  Syariah  Cabang  Bogor  membuat batas  waktu  maksimum  bagi  calon nasabah  untuk  melengkapi  persyaratan yang ditentukan.
2. Proses Ex-Post Monitoring
Proses ex-post  monitoring atau monitoring setelah pembiayaan diberikan  harus  dilaksanakan  oleh  BNI Syariah Cabang Bogor, hal ini dilaksanakan demi
kelancaran angsuran/usaha yang dijalankan nasabah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 69 yaitu :
                                                                                 
Artinya
: “dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun  atas  orang-orang yang  bertakwa  terhadap  dosa mereka; akan
tetapi
(kewajiban mereka ialah) mengingatkan  agar  mereka
bertakwa”  (QS.  Al  An’am  ayat 69).
Ayat  tersebut  menerangkan  bahwa setiap  manusia  mempunyai  kewajiban untuk  saling  mengingatkan  dalam  hal kebaikan/ketakwaan,
hal ini
mengimplikasikan  pula  bahwa  setiap pembiayaan  juga  harus  disertai  dengan proses  monitoring  demi  menjaga  dan mengawasi  usaha  nasabah  dari  hal-hal yang tidak diharapkan. Berikut merupakan  prosedur  monitoring  BNI
Syariah Cabang Bogor :
a. Monitoring
Pembiayaan
Konsumtif dan Produktif
Menurut  pemaparan supervisor unit recovery atau  pembiayaan  bermasalah, proses ex-post  monitoring BNI  Syariah Syariah  Cabang  Bogor  akan  melakukan pengelompokkan  kriteria  kolektibilitas nasabah,  sebagaimana  dijelaskan  pada tabel berikut :
Tabel 1. Kriteria Kolektibilitas BNI Syariah
Cabang Bogor Jenis Kategor i Keterangan Unit Penanga nan Kolekt ibilitas 1 Pembiay aan lancar Pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bagian collection dan unit SME (Small Medium Enterpris e) Kolekt ibilitas 2 Pembiay aan dalam perhatia n khusus Jika nasabah mempunyai tunggakan angsuran dalam jangka waktu 1- 90 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kolekt ibilitas 3 Pembiay aan kurang lancer Jika nasabah mempunyai tunggakan angsuran dalam jangka waktu 91- 120 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Unit Recovery Kolekt ibilitas 4 Pembiay aan diraguka Jika nasabah mempunyai tunggakan n angsuran dalam jangka waktu 121-180 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kolekti bilitas 5 Pembiay aan macet Jika nasabah mempunyai tunggakan angsuran dalam jangka waktu
≥181 hari dari jadwal yang telah ditetapkan.
Sumber : Diolah dari hasil wawancara
Beberapa tahapan monitoring, monitoring  awal  yang  dilakukan  BNI Syariah Cabang Bogor berupa pemantauan  lancar  atau  tidaknya angsuran  nasabah  yang  disetorkan.
Monitoring awal pembiayaan konsumtif hanya  dilakukan  dengan  pemantauan angsuran oleh bagian collection, sedangkan untuk pembiayaan produktif monitoring  dilakukan  oleh  unit  SME (Small  Medium  Enterprise) berupa pemantauan  angsuran  dan  survei langsung  pada  usaha  nasabah  yang dilakukan secara berkala setiap bulannya. Setelah monitoring awal, BNI Penetapan ketentuan kreteria golongan  pembiayaan  bermasalah  di BNI Syariah Cabang Bogor sudah sesuai dengan  Lampiran  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  13/10/PBI/DPbS tanggal  13  April  2011  dan  PBI  Nomor 13/13/PBI/2011 Pasal 8 ayat 2 tentang Penilaian  Kualitas  Aktiva  bagi  Bank Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah yang berdasarkan kemampuan membayar. Pada kolektibilitas 1 dan 2 penanganan  masih  ditangani  oleh  unit prosesing, sedangkan pada kolektibilitas 3,  4  dan  5  penanganan  akan dipindahkan  kepada  unit recovery . Adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan BNI  Syariah  Cabang  Bogor  dalam menangani  tahap  awal  pembiayaan bermasalah sebagai berikut:
1) Sms Blas
Merupakan  strategi  BNI  Syariah Cabang Bogor dalam upaya mengingatkan  jadwal  angsuran/jadwal jatuh tempo nasabah pembiayaan.
2) Booming Call Merupakan  strategi  lanjutan  BNI Syariah  Cabang  Bogor  ketika  nasabah tidak  merespon/mengabaikan sms  blas yaitu  dengan  cara  menelepon  nasabah untuk  mengingatkan  kembali  jadwal jatuh tempo angsuran nasabah. 3) Surat Teguran/somasi Merupakan peringatan setelah dilakukan  tindakan sms  blas dan booming  call ,  surat  peringatan  ini diberikan  dengan  tahap  SP1,  SP2  dan SP3.
Pada  saat  SP2,  BNI  Syariah  Cabang Bogor  akan  melakukan  survei  lapangan atau on site untuk melihat kondisi usaha yang  dijalankan,  apakah  usaha  tersebut mengalami kegagalan atau mungkin ada hambatan yang terjadi sehingga nasabah belum membayar angsurannya pada BNI Syariah Cabang Bogor.
Secara garis besar proses monitoring yang  dilakukan  BNI  Syariah  Cabang Bogor sebagai berikut :
Gambar 6. Monitoring BNI Syariah Cabang Bogor Sumber : Diolah dari hasil wawancara
Monitoring  ini  dilakukan  untuk mengetahui indikasi-indikasi yang merupakan potensial risk bagi pembiayaan BNI Syariah Cabang Bogor.
Secara  garis  besar  monitoring  ini dibedakan menjadi :
a. On Desk Monitoring Pemantauan  ini  dilakukan  oleh  BNI Syariah Cabang Bogor melalui instrumen-instrumen administratif,
laporan  perkembangan  usaha,  laporan produksi, pembelian, pemasaran, penjualan,  persediaan  barang,  piutang, biaya, anggaran dan neraca kerja usaha nasabah, neraca, laba rugi, sumber/penggunaan  dana,  dokumen jaminan,  jenis  dan  jangka  waktu pembiayaan serta kelengkapan dokumen lainnya.
b. Credit Checking
Merupakan  pemantauan  angsuran yang  dilakukan  BNI  Syariah  Cabang Bogor  dengan  memanfaatkan  informasi yang  berkaitan  dengan  kelancaran utang  piutang,  baik  untuk  fasilitas  yang diberikan oleh bank maupun bank lain.
c. On Site Monitoring
Dalam  hal  ini  BNI  Syariah  Cabang Bogor  turun  langsung  ke  lapangan melihat  kondisi  usaha  nasabah  baik sebagian  atau  menyeluruh.  Hal  ini dilakukan  untuk  mengetahui  dan membuktikan apakah terjadi ketidaksesuaian  antara  laporan-laporan dan  kondisi  fisik  dari  kegiatan  usaha nasabah  karena  kegiatan  menurut admninstrasi  harus  sesuai  dengan  fisik kegiatan usaha nasabah tersebut. On site monitoring juga dilakukan ketika terjadi angsuran yang tidak seimbang (fluktuatif  dalam jadwal angsuran), BNI Syariah  Cabang  Bogor  tanpa  harus meminta  izin  terlebih  dahulu  akan melakukan on site monitoring / sign visit, hal  itu diperkenankan  bagi  BNI  Syariah Cabang  Bogor  karena  pernyataan tersebut  sudah  tertera  dalam  Surat Keputusan  (SK)  pembiayaan  yang disepakati oleh nasabah.
Monitoring
Credit Checking Sign On site Monitoring On Desk Monitoring Trade Checking

## d. Trade Checking
Merupakan  pemantauan  kondisi usaha  nasabah  dengan  memanfaatkan informasi  yang  berasal  dari  pemasok, distributor,  pesaing,  asosiasi  industri, atau  mitra  bisnis  yang  lainnya.  Hal  ini dilakukan  BNI  Syariah  Cabang  Bogor untuk  mengetahui  secara  jelas  kondisi usaha nasabah ketika dirasakan adanya gejala  penyimpangan,  baik  dalam kondisi  usaha  maupun  ketepatan angsuran.

## b. Mitigasi  Risiko  BNI  Syariah
Cabang  Bogor  Terhadap  Pembiayaan Bermasalah
Penerapan  manajemen  risiko  bagi Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Unit Usaha Syariah (UUS) sudah diatur dalam PBI  Nomor  13/23/PBI/2011  sehingga setiap  bank  syariah  berusaha  untuk mematuhi aturan yang ada, BNI Syariah Cabang  Bogor  juga  melakukan  hal  yang sama  karena  setiap  pembiayaan  yang diajukan  nasabah  kepada  BNI  Syariah Cabang  Bogor  mempunyai  risiko masing-masing,  sehingga  diperlukan strategi  untuk  memitigasi/mengelola risiko  tersebut.  Menurut  pemaparan analis  SME (Small  Medium  Enterprise) , ada  beberapa  acuan  yang  digunakan BNI  Syariah  Cabang  Bogor  dalam memantau  risiko  yang  mungkin  terjadi, yaitu:
1) First Way Out Merupakan mitigasi berupa monitoring angsuran nasabah. 2) Second Way Out
Second way out dilakukan jika first way out tidak  bisa  berjalan  karena beberapa  faktor, second  way  out dijalankan  sesuai  dengan  faktor penyebabnya :
a) Nasabah meninggal maka mitigasinya  berupa  meng cover kewajiban dengan asuransi jiwa.
b) Usaha nasabah mengalami kebakaran/musibah  lainnya  maka mitigasinya  berupa  meng- cover
kewajiban dengan asuransi
kerugian
c) Usaha  nasabah  menurun,  terkena PHK  atau  kerugian  lainnya  maka BNI  Syariah  Cabang  Bogor  akan melakukan R3 (rescheduling, reconditioning, dan restructuring)
terlebih dahulu sebagai restrukturisasi pembiayaan, tindakan  ini  akan  disesuaikan dengan keadaan usaha nasabah.
Adapun  penjelasan  restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut :
1)  Rescheduling (penjadwalan  kembali), yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya  dan rescheduling pada  BNI Syariah Cabang Bogor dilakukan dengan beberapa ketentuan :
a. Tahun  pertama  saat  diberlakukan rescheduling , nasabah akan menyetor  angsuran  sesuai  dengan kemampuannya/hasil yang diperoleh.
b. Tahun  kedua,  nasabah  akan diminta untuk menyetor angsuran sebesar 75% dari jumlah angsuran normal.
c. Tahun  ketiga,  angsuran  akan kembali  normal  seperti  sebelum diberlakukan rescheduling . Rescheduling pada pembiayaan murabahah  juga  terdapat  dalam  fatwa Dewan  Syari’ah  Nasional  No.  48/DSN-
MUI/II/2005  Tentang  Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah:
Ketentuan  penyelesaian  LKS  boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan  murabahah  bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya  sesuai  jumlah  dan waktu  yang  telah  disepakati,  dengan ketentuan :
a) Tidak  menambah  jumlah  tagihan yang tersisa.
b) Pembebanan  biaya  dalam  proses penjadwalan  kembali  adalah  biaya riil.
c) Perpanjangan  masa  pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2) Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu  perubahan  sebagian  atau  seluruh persyaratan  pembiayaan,  antara  lain perubahan  jadwal  pembayaran,  jumlah angsuran,  jangka  waktu  dan/atau pemberian  potongan  sepanjang  tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus  dibayarkan  kepada  BNI  Syariah Cabang Bogor, antara lain meliputi :
a) perubahan jadwal pembayaran;
b) perubahan jumlah angsuran;
c) perubahan jangka waktu;
d) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah ;
e) perubahan  proyeksi  bagi  hasil dalam  pembiayaan mudharabah atau musyarakah ; dan/atau pemberian potongan.
3)  Restructuring (penataan  kembali) , yaitu perubahan persyaratan pembiayaan  yang  tidak  terbatas  pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi :
a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan  BNI  Syariah  Cabang Bogor;
b) konversi akad pembiayaan;
c) konversi  pembiayaan  menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
d) konversi  pembiayaan  menjadi penyertaan  modal  sementara pada perusahaan nasabah.
Berdasarkan  penjelasan  mekanisme penyelamatan  pembiayaan  bermasalah di  atas,  pada  penerapan  di  BNI  Syariah Cabang  Bogor  sudah  sesuai  dengan ketetapan  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor
13/9/PBI/2011
tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  10/18/PBI/2008
tentang  restrukturisasi  pembiayaan bagi  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan Unit Usaha Syariah (UUS).
Dari tindakan restrukturisasi pembiayaan dapat diketahui bahwa BNI Syariah Cabang Bogor tetap memberikan keringanan-keringanan yang  dapat  memudahkan  nasabah dalam melunasi tunggakan pembayaran angsuran. Selain itu, BNI Syariah Cabang Bogor  juga  tetap  menjaga  hubungan baik  dengan  nasabah  pembiayaan bermasalah pada saat tindakan restrukturisasi pembiayaan. Hal itu juga menjadi  salah  satu  pengaruh  dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap nasabah, restrukturisasi pembiayaan  juga  tergambar  dalam Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah  ayat  280 yaitu :
                                                    
                                             Artinya: ”dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau  semua  hutang)  itu  lebih baik  bagimu,  jika  kamu mengetahui”  (QS.  Al  Baqarah  : 280).
Setelah  dilakukan  restrukturisasi pembiayaan  berupa  R3 (rescheduling, reconditioning, dan restructuring) , selanjutnya  BNI  Syariah  Cabang  Bogor melakukan  monitoring  terhadap  usaha nasabah  agar  tetap  terjaga  baik.  Dalam melakukan  monitoring  ini,  pihak  BNI Syariah
Cabang Bogor akan memperhatikan  perkembangan  usaha nasabah pasca restrukturisasi pembiayaan. Tindakan R3
(rescheduling, reconditioning, dan restructuring) pada BNI  Syariah  Cabang  Bogor  diberikan kepada nasabah yang masih mempunyai iktikad baik (kooperatif) untuk melunasi  kewajibannya,  kebijakan  ini
juga  sesuai  dengan  PBI  Nomor 13/9/PBI/2011  Pasal  5.  Adapun nasabah  yang  tidak  mempunyai  iktikad baik  untuk  melunasi  angsurannya  atau tidak  adanya  prospek  usaha  nasabah serta  nasabah  tidak  kooperatif  untuk menyelesaikan  pembiayaan  atau  upaya penyelamatan,
dengan
upaya restrukturisasi  tidak  membawa  hasil melancarkan kembali
pembiayaantersebut.
Maka upaya penyelesaian  pembiayaan  bermasalah
BNI  Syariah  Cabang  Bogor  dengan  cara eksekusi jaminan/pemutusan hubungan dengan dua cara yaitu :
1) Penjualan aset dibawah tangan
2) Lelang Jika dari hasil eksekusi jaminan ternyata melebihi  kewajiban  nasabah,  maka  BNI Syariah Cabang Bogor
akan mengembalikan  kembali  sisa  lelang tersebut  kepada  nasabah  dengan pengurangan  biaya  lelang  terlebih dahulu.
Kebijakan BNI Syariah Cabang Bogor dalam  eksekusi  jaminan/pemutusan hubungan  pembiayaan  sudah  seuai dengan  Undang-Undang  Perbankan Syariah Pasal 40 yaitu bank syariah dan UUS  dapat  membeli  sebagian  atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan  secara  sukarela  oleh pemilik  agunan  atau  berdasarkan pemberian  kuasa  untuk  menjual  dari pemilik  agunan,  dengan  ketentuan agunan  yang  dibeli  tersebut  wajib dicairkan  selambat-lambatnya  dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal harga  pembelian  agunan  melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah  dan  UUS,  selisih  kelebihan jumlah  tersebut  harus  dikembalikan kepada  nasabah  setelah  dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.Kebijakan BNI Syariah  Cabang  Bogor  juga  sesuai
dengan  fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005.
Seluruh  tindakan  pengelolaan  risiko pembiayaan,
baikrestrukturisasi pembiayaan maupun pemutusan hubungan  diupayakan  dalam  rangka menekan persentase NPF (Non Performing  Financing) setiap  tahunnya sesuai standar Peraturan Bank Indonesia  Nomor  09/01/PBI/2007 tentang  tingkat  kesehatan  bank  syariah maksimum  sebesar  5%,  apabila  nilai NPF melampaui 5% maka bank tersebut dianggap  memiliki  risiko  pembiayaan yang  cukup  tinggi.  Dengan  beberapa strategi  yang  diterapkan  maka  BNI Syariah dapat menekan persentase NPF setiap  tahunnya,  seperti  tertera  dalam

## tabel berikut :
Tabel  2.  Persentase  NPF  BNI  Syariah  Tahun 2010-2014
Sumber  :  Diolah  dari  Annual  Report  BNI Syariah
Berdasarkan  tabel  di  atas  tergambar bahwa NPF BNI Syariah setiap tahunnya semakin  menurun  dan  dalam  posisi aman,  namun  walaupun  NPF  BNI Syariah  masih  dalam  posisi  aman  yaitu di bawah 5% tetap harus dimitigasi dan dikelola,  karena  NPF  merupakan  risiko pembiayaan yang jika tidak ditanggulangi  akan  berdampak  pada operasional lainnya, salah satunya akan berdampak  pada  pemberian  porsi  bagi hasil nasabah yang menitipkan dananya untuk dikelola (DPK).
NPF BNI Syariah Cabang Bogor masih didominasi  oleh  pembiayaan  produktif karena  kapasitas  pembiayaan  produktif jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan pembiayaan  konsumtif.  Pembiayaan
Kategori Persentase (%) 2014  2013  2012  2011  2010 NPF Gross 1,88 1,86 2,02 3,62 3,59 NPF Nett 1,04 1,13 1,42 2,42 1,92
konsumtif  pada  BNI  Syariah  Cabang Bogor dimulai dari Rp. 250 juta  – Rp. 2 M,  sedangkan  untuk  pembiayaan produktif dimulai dari Rp. 1 M – Rp. 3M. Berikut  merupakan  kendala-kendala telatnya nasabah membayarkan angsurannya  kepada  BNI  Syariah Cabang  Bogor,  terutama  terdapat  pada kondisi  usaha  maupun  nasabahnya sendiri, antara lain:
1) Jika  nasabah  seorang  pengusaha, maka  faktor  utama  penyebab angsuran pembiayaan menjadi bermasalah  adalah  kondisi  usaha nasabah  yang  sedang  menurun sehingga  nasabah  tidak  mampu membayar  sesuai  dengan  jumlah yang ditetapkan.
2) Jika  nasabah  seorang  karyawan, maka  kondisi  perusahaan  tempat nasabah  bekerja  yang  terkadang menjadi faktor penyebabnya, perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga nasabah terkena PHK.
3) Ada juga nasabah yang dananya tidak cukup  untuk  membayar  angsuran karena  dipinjam  oleh  teman/orang lain dan belum dikembalikan.
4) Adanya  nasabah  yang  menggunakan dana  pembiayaan  bukan  untuk keperluan  usaha,  tetapi  digunakan untuk keperluan konsumtif. Kendala- kendala tersebut terkadang terhambat  penyelesaiannya  karena nasabah  sulit  untuk  dihubungi  atau ditemui  sehingga  pihak  BNI  Syariah Cabang  Bogor  harus  mencari  waktu yang  tepat  agar  bertemu  dengan nasabah.  Dengan  adanya  hambatan tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa  nasabah  yang  termasuk ketegori  NPF  merupakan  salah  satu nasabah  yang  bermasalah  dalam proses monitoring.
Kendala-kendala dalam
permasalahan pembiayaan dapat diselesaikan  dengan  beberapa  strategi, antara lain :
1) Kenali nasabah dan permasalahannya (Pendekatan Persuasif). 2) Mencari solusi penyelesaian
permasalahan pembiayaan.
Monitoring  yang  dilakukan  BNI Syariah Cabang Bogor untukperusahaan mikro  dan corporate cenderung  sama, yang berbeda hanya dari segi penanganannya,  perusahaan corporate lebih kompleks dalam waktu penanganan pembiayaan yang bermasalah.
Untuk perusahaan corporate terkadang  terdapat  kendala berupa sulitnya nasabah untuk dihubungi  dan  ditemui,  bahkan  untuk informasi  yang  bersumber  dari  relasi atau mitra bisnis dan supplier cenderung  juga  mengalami  kesulitan untuk  dihubungi,  berbeda  dengan perusahaan mikro atau UKM yang lebih udah untuk dimintai informasi.
3.  Tingkat  Efektivitas  Proses Ex-Ante Screening dan Ex-Post Monitoring Analis  unit  SME (Small  Medium Enterprise) atau  unit  pembiayaan produktif  menyatakan    proses ex-ante screening merupakan  awal  proses  yang terpenting karena proses  tersebut  akan menentukan  dan  meminimalisir  risiko yang  akan  terjadi.  Analisis  merupakan awal di mana BNI Syariah Cabang Bogor mengetahui  gambaran  usaha  yang dijalankan  calon  nasabah,  baik  dari sektor  usaha,  proses  bisnis,  produk memiliki  banyak kompetitor  atau  tidak, performance usaha,  strategi  promosi, penjualan  dan  respon  masyarakat terhadap usaha tersebut. Artinya ketika suatu  pembiayaan  tidak  melewati proses analisis maka akan mengakibatkan  risiko  yang  fatal,  sebaik apapun  perangkat  monitoring  yang dimiliki  bank  syariah  namun  ketika tidak  dilakukan  proses screening maka akan  menimbulkan  risiko  yang  besar dan perlahan akan memicu risiko-risiko yang lainnya.
Proses ex-ante  screening atau  analisis pembiayaan  pada  BNI  Syariah  Cabang Bogor  sudah  efektif  namun  untuk mengantisipasi  risiko  yang  tidak diharapkan maka sebaiknya BNI Syariah Cabang Bogor melakukan survei kondisi usaha sebelum pembiayaan diberikan.
Proses ex-ante  screening yang  sudah baik dan efektif harus diimbangi dengan ex-postmonitoring yang  baik  pula, namun  dari  hasil  penelitian  diketahui adanya permasalahan pembiayaan berupa  penggunaan  dana  pembiayaan diluar  perjanjian,  hal  ini  menunjukan adanya moral  hazard nasabah. Moral hazard timbul  setelah  pembiayaan diberikan,
yang mengindikasikan perlunya proses
monitoring pembiayaan  yang  ketat  dan intens sehingga  ancaman moral  hazard dapat dihindarkan.
4 . Kaidah  Fiqih  Mengenai  Penerapan Ex-Ante Screening dan Ex-Post
Monitoring
Risiko pembiayaan merupakan risiko  yang  disebabkan  oleh  tidak terpenuhinya  kewajiban  nasabah  pada bank  syariah,  ketika  risiko  pembiayaan terjadi  maka  akan  berdampak  pada operasional  bank  syariah  lainnya  dan perlahan  akan  menjadi  risiko  secara systemic .  Untuk  menanggulangi  risiko tersebut maka bank syariah menggunakan  dua  proses  berupa ex- ante  screening dan ex-post  monitoring. Dalam ushul fiqih terdapat kaidah yang mewakili  penerapan ex-ante  screening dan ex-post  monitoring di  bank  syariah , berikut merupakan kaidah tersebut :
“ Kemadharatan harus dihilangkan”
Kaidah  di  atas  menunjukan  adanya upaya dalam menghilangkan kemudharatan, kaidah ini juga memberikan solusi ketika suatu mudharat  terjadi,  maka  tindakan- tindakan  yang  tepat  harus  diambil
untuk menghilangkan mudharat tersebut  (Mansoori,  2009).  Adapun dalam praktik perbankan syariah, risiko tidak dapat dihilangkan secara menyeluruh, risiko hanya dapat dikelola dan  diminimalisir  agar  kemudharatan tidak  berdampak  pada  operasional lainnya. Proses ex-ante screening dan ex- post monitoring secara umum bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan akibat dari tidak terpenuhinya  kewajiban  nasabah  atau NPF (Non Performing Financing). Proses ini  pula  untuk  merealisasikan maqashid al-syari’ah ,  menghilangkan  mudharat juga  telah  dijelaskan  dalam  beberapa potongan ayat dalam Al-Qur’an :
                                                                              
            Artinya  :  “…….,  sesudah  dipenuhi  wasiat yang  dibuat  olehnya  atau sesudah  dibayar  hutangnya dengan tidak memberi mudharat  (kepada  ahli  waris). (Allah menetapkan yang demikian  itu  sebagai)  syari'at yang  benar-benar  dari  Allah, dan  Allah  Maha  mengetahui lagi  Maha  Penyantun  (QS.  An- Nisa : 12)

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
1. Prosedur ex-ante  screening dalam upaya pengelolaan risiko pembiayaan, baik pembiayaan produktif  maupun  konsumtif  pada BNI Syariah Cabang Bogor dilakukan dengan prinsip analisis 5C ( Character, Capacity, Capital,
Condition Collateral ), 5P ( Personality, Purpose,  Prospect,  Payment,  Party ) dan  3R (Return,  Repayment,  Risk Bearing
Activity). Teknik pengumpulan  data  dalam  analisis tersebut berupa pengumpulan dokumen  persyaratan  pembiayaan dan  hasil  wawancara  dengan  calon nasabah.  Selain  analisis  5C,  5P  dan
3R,  Kantor  Pusat  BNI  Syariah  juga memberikan traffic light (pedoman/rambu-rambu
sektor usaha  yang  aman)  pada  setiap
Kantor  Cabang  dalam  memberikan pembiayaan,  faktor  pendukung  lain berupa  perangkat  audit  kepatuhan khusus  yang  dimudahkan  dengan sistem  EFO (Electronic  Financing Origination), dan  pemantauan  DPS (Dewan  Pengawas  Syariah)  dalam operasional BNI Syariah.
2. Proses ex-post  monitoring BNI Syariah  Cabang  Bogor  dilakukan dengan credit checking (pemantauan angsuran), on  desk  monitoring (pemantauan  administratif), on  site monitoring (survei  lapangan)  dan trade  checking (informasi  pihak ketiga).  Ketika  hasil  monitoring menunjukkan  adanya  permasalahan pembiayaan  maka  BNI  Syariah Cabang  Bogor  akan  melakukan pengelompokkan kriteria
kolektibilitas  nasabah  yaitu  Lancar, Dalam  Perhatian  Khusus,  Kurang Lancar,  Diragukan  dan  Macet. Penyelesaian permasalahan pembiayaan tersebut berupa penerapan  R3  yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring
(penataan  kembali).  Bagi  nasabah yang  tidak  mempunyai  iktikad  baik untuk  melunasi  angsurannya  maka
BNI  Syariah  melakukan  tindakan berupa pemutusan hubungan dengan  dua  cara  berupa  penjualan aset dibawah tangan dan lelang.
3. Ex-ante  screening dan ex-post monitoring merupakan  prosedur pembiayaan yang sangat penting dan saling  berkaitan  bagi  pengelolaan risiko  di  BNI  Syariah  Cabang  Bogor, sehingga keduanya harus dijalankan sesuai  dengan  SOP  yang  telah ditetapkan.  Dari  kedua  prosedur tersebut, ex-ante screening
merupakan  awal  proses  terpenting dalam  pembiayaan  karena  proses tersebut  akan  menentukan  dan meminimalisir  risiko  yang  akan terjadi. Analisis pembiayaan merupakan  awal  dimana  BNI Syariah  Cabang  Bogor  mengetahui gambaran  usaha  yang  dijalankan calon  nasabah,  baik  dari  sektor usahanya maupun karakter nasabah dalam lingkungan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia . 2007. Peraturan Bank  Indonesia  Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem  Penilaian  Tingkat Kesehatan  Bank  Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Diakses dari http://www.bi.go.id Bank  Indonesia . 2011 .  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor 13/9/PBI/2011 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan  Bagi  Bank Umum  Syariah  (BUS)  dan Unit Usaha Syariah (UUS). Diakses dari http://www.bi.go.id Bank  Indonesia.  2011. Peraturan
Bank  Indonesia  Nomor 13/23/PBI/2011  Tentang
Penerapan Manajemen Risiko  Bagi  Bank  Umum Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah. Diakses dari http://www.bi.go.id Bank  Indonesia.  2011. Peraturan Bank  Indonesia  Nomor 13/2/PBI/2011  Tanggal 12  Januari  2011  Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Diakses dari http://www.bi.go.id Bank  Indonesia.  2011. Peraturan Bank  Indonesia  Nomor
13/13/PBI/2011  Tentang Penilaian  Kualitas  Aktiva Bagi  Bank  Umum  Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diakses dari http://www.bi.go.id Bank Indonesia.2012. Peraturan Bank  Indonesia  Nomor 14/20/PBI/2012  Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka  Pendek  Syariah Bagi  Bank  Umum  Syariah .
Diakses dari http://www.bi.go.id
Buchori,  Ahmad,  dkk.  2003. Tim Penelitian dan Pengembangan  Direktorat Perbankan  syariah, Bank Indonesia. Dewan  Syari’ah  Nasional.  2005. Fatwa  DSN  No.  48/DSN- MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Diakses dari www.dsnmui.or.id Mansoori,  Muhammad  Tahir.  2009. Kaidah-Kaidah Fiqih
Keuangan  dan  Transaksi Bisnis .  Bogor  :  Ulil  Albaab Institute.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2013. Laporan Perkembangan Keuangan  Syariah  Tahun 2013. Diakses dari www.ojk.go.id Rochman,  Fatchur.  2010. Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan  Murabahah dengan Menggunakan Credit  Risk  :  Studi  Kasus BNI Syariah. Tesis. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. Trihantana,  Rully.  2014. Manajemen Risiko. Materi Kuliah. Bogor  :  Program  Studi Ekonomi  Islam  Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor.