## MODEL PENGAWASAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH  DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE STUDI DI KOTA SALATIGA PERIODE 2014-2019
Suparnyo Dosen UNU hanafinayir@yahoo.co.id
Abstrak K epemerintahan daerah yang baik (good local governance) dapat terwujud dengan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk mengakomodasi segala aspirasi masyarakat yang dapat ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat disegala aspek yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan sangat dipengaruhi oleh pola atau model pengawasan yang diterapkan DPRD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah kantor DPRD kota Salatiga, inspektorat kota Salatiga, dan PERCIK Salatiga dengan fokus penelitian yakni model pengawasan DPRD kota Salatiga. Dampak yang timbul akibat proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota Salatiga adalah semakin kecilnya kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyalahgunaan proses implementasi kebijakan sehingga mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri yakni good governance dan kesejahteraan rakyat.
Kata kunci: Pemerintah Daerah, DPRD, Pengawasan, good governance.
Abstract
G ood local governance can be realized by the government’s efforts to accommodate the all aspirations that can be characterized by the existence of policies that pro- people  in  all  aspects  becoming  the  local  government’s  business.  In  the  process of governance, local government will be constantly monitored by various institutions that have authority in the field of supervision, including parliament. To achieve the objective of  the  policy  is  strongly  influenced  by  the  pattern  or  model  of  supervision  applied  by Parliament.  The  research  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  method. The  location  researched  was  the  office  of  DPRD  of  Parliament  inspectorat  of  Salatiga city  of  percik  salatiga  with  focus  on  the  model  of  the  control  model  of  Parliament Salatiga  city.  The  impact  arising  from  the  process  of  control  by  Parliament  of  Salatiga City  is  the  small  possibility  the  abuse  of  the  policy  implementation  process  the  possible the  realization  of  the  goal  of  the  policy  i.e.  good  governance  and  people’s  welfare.
Keyword: Local Government, Regional House Of Representatives, Control, good governance.
Pendahuluan Secara  umum,  pemilihan  umum  dan  parlemen  adalah  satu-satunya  jalan  untuk mengagregasi kepentingan dan menjalin sistem perwakilan demokrasi. DPRD adalah lembaga dimana kepentingan dan preferensi masyarakat diekspresikan dan ditransformasikan kedalam kebijakan.
Pelayanan  publik  disemua  level,  betul-betul  sangat  terpengaruh.  Banyak  terjadi penyelewengan dana, sementara insentif untuk memberi pelayanan publik yang baik nyaris tidak ada. Kondisi ini membentuk kultur administrasi yang birokratis, dimana sangat sedikit atau  tidak  ada  dorongan  untuk  melakukan  reformasi  dan  perubahan.  Sebaliknya,  perilaku birokrasi  banyak  diwarnai  sikap ABIS  (asal  bapak  ibu  senang).  Banyak,  kalau  tidak  nyaris seluruh pegawai negeri dan politikus di tingkat lokal selama masa pemerintahan Soeharto hidup nyaman, menikmati kekuasaan dan materi yang cukup melimpah, yang tidak sungguh-sungguh ingin berubah. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas, disertai dengan sistem kekeluargaan buta dan pemupusan inisiatif lokal mengarah pada situasi ketidakpercayaan yang mendalam dari kalangan warga terhadap lembaga publik, yang paling serius adalah adanya fakta bahwa masyarakat  tidak  mempercayai  institusi-institusi  yang  semestinya  bertujuan  untuk  menjaga hukum dan ketertiban, yaitu polisi, pengadilan, dan administrasi publik. Memang tugas yang tidak mudah untuk mengubah sebuah sistem yang begitu mendarah daging. Mengubah suatu birokrasi dari yang biasa bekerja hirarkis menjadi birokrasi yang responsif terhadap rakyat dan atau wakilnya yang terpilih, nampaknya masih merupakan proses yang lambat dan sulit. Belajar dari sejarah kelembagaan dan budaya politik di Indonesia kiranya sulit untuk mengharapkan terjadinya reformasi di sektor publik. Terlalu besar resiko dan terlalu sedikit penghargaan bagi aparat publik untuk melakukan inovasi. Reformasi  sektor publik di Indonesia tampaknya  harus diprakarsai oleh pihak luar, melalui tekanan-tekanan dari civil society dan reformasi politik melalui anggota legislatif dan partai politik. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memenangkan “hati dan pikiran” masyarakat.
Fungsi  perwakilan  DPRD  pada  dasarnya  diwujudkan  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok DPRD dalam tiga hal penting yaitu: legislasi, penganggaran dan pengawasan. 1 Oleh karena itu, para anggota DPRD patut memahami hakikat keberadaannya sebagai anggota DPRD dan mampu merumuskan tolok ukur atau indikator pelaksanaan mandat yang baik. Cara ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota-anggota DPRD berikut kelembagaan DPRD.
Penggunaan wewenang DPRD yang strategis adalah fungsi pengawasan. Ruang lingkup yang diatur dalam UU Pemda adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara konseptual, fungsi pengawasan ini berpijak pada ranah check and balance 2 dari fungsi pemerintahan  dan  fungsi  parlemen.  Untuk  melaksanakan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan,  DPRD  dapat  menggunakan  instrumen  pribadi  sebagai  anggota  partai  politik dengan ujungnya adalah fraksi. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan melalui posisi anggota DPRD sebagai bagian dari kinerja komisi, pengawasan yang paling penting dilakukan adalah pengawasan melalui fungsi pimpinan DPRD.
Pengawasan oleh anggota DPRD melalui fraksi lebih dikenal dengan istilah pengawasan politis. Perlu dipahami, bahwa anggota DPRD tetap harus membawa platform partai dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya. Platform tersebut  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan konstituen  yang  diwakili,  khususnya  menjaga  kepentingan  rakyat  didaerah  pemilihannya. Pengawasan  yang  dilakukan  adalah,  apakah  pemerintah  benar-benar  memperhatikan kepentingan rakyat didaerah pemelihan (Dapil) yang diwakilinya.
Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan DPRD juga memegang peran penting dalam memberi  corak  keberhasilan  kinerja  DPRD  dibidang  pengawasan.  Kewibawaan  pimpinan DPRD untuk selalu berdiri sama tinggi dengan kepala daerah juga berperan besar. Pimpinan DPRD  perlu  melakukan  interaksi  aktif  untuk  selalu  mengingatkan  kepala  daerah  manakala
1 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, orientasi DPRD Modul 5 Kedudukan, Wewenang, Tugas Fungsi dan Tata Tertib DPRD, (Surakarta: Pusdemtanas, 2014), hlm. 4.
2 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah modul 5 kedudukan, we- wenang, tugas fungsi dan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah, (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Badan pendidikan dan pelatihan, 2014), hlm. 5-6
ada  aspek  pelayanan  publik  atau  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  tidak  berjalan  secara profesional. Misalnya, ada peraturan daerah(Perda) yang tidak berjalan efektif, maka DPRD perlu mengingatkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan mengirimkan hasil pengawasan SKPD  (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada kepala daerah untuk mendapatkan perhatian. Ujung  akhir  dari  proses  pengawasan  ini  adalah  penilaian  atas  kinerja  kepala  daerah  atas penyelenggaraan pemerintahan didaerah, namun semua itu tidak mudah untuk direalisasikan, masih banyak kendala yang ada dalam menjalankan peran pengawasan DPRD dalam rangka mewujudkan good governance (Pemerintahan yang aman, baik, bersih dan bertanggungjawab) 3 diantaranya  adalah  masih  lemahnya  pranata  hukum  yang  mengatur  kewenangan,  tugas  dan mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD. Pranata hukum berupa peraturan perundang- undangan  yang  ada  seringkali  bersifat  tumpang  tindih,  tidak  konsisten  dan  berubah-ubah, sehingga dalam tataran implementasi sering membingungkan. 4
Dari uraian di atas, artikel ini akan membahas tiga hal: (1) Bagaimana peran pengawasan dewan  perwakilan  rakyat  daerah  terhadap  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan good governance ? (2) Bagaimana kendala kinerja dewan perwakilan rakyat daerah  dalam rangka mewujudkan good governance ? (3) Bagaimana model pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah kedepan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance ?
Metode Penelitian Salah satu faktor penting untuk memberi arahan dan pedoman dalam memahami suatu obyek  penelitian  sehingga  penelitian  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  lancar  sesuai  dengan perencanaan  yang  diharapkan.  Dengan  adanya  metode  penelitian  diharapkan  peneliti  dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode diartikan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterprestasikan data.
Penelitian  merupakan  sarana  pokok  dalam  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  karena penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologis  dan konsisten. Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum.
Lima  konsep  hukum  menurut  Soetandyo Wignyosoebroto  yaitu:  a)  hukum  adalah  asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, b) hukum adalah norma- norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional, c) hukum adalah apa yang diputuskan  oleh  hakim inconcreto dan  tersistematisasi  sebagai jugde made law ,  d)  hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan eksis sebagai variabel sosial yang empirik, e) hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antara mereka. 5
Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah metode yuridis sosiologis 6 , artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

## Penelitian dan Pembahasan
1.  Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah kota Salatiga dalam mewujudkan good governance . Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara tidak hanya terdapat dipemerintahan pusat saja. Pemerintahan pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk
3 Miftahus Surur, Wawasan Kurikulum Anti Korupsi Madrasah menatap Good Governance , (Jakarta: Direktorat Pendi- dikan Madrasah  Direktorat Jenderal Pendidikan IslamKementerian Agama RI, 2010), hlm. 20.
4 Absori, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif , (Surakarta: Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2013), hlm. 165.
5 Ibid, hlm. 10
6 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10
menyelenggarakan  pemerintahannya  sendiri,  dan  di  Indonesia  yang  dimaksud  dengan pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  dilaksanakan  dengan  asas  desentralisasi,  yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu juga, melaksanakan dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada  gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  dan/atau  kepada  instansi  vertikal,  dan  serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga di daerah biasanya merupakan reflex dari sistem pemerintahan yang ada di pusat. Dewan perwakilan rakyat daerah adalah lembaga perwakilan rakyat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  secara  umum  peran  ini diwujudkan kedalam tiga fungsi, yaitu: Pertama, regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan- urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya kedaerah (tugas pembantuan). Kedua, policy making yaitu merumuskan kebijakkan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan  di  daerahnya.  Ketiga, budgeting yaitu  perencanaan  anggaran  daerah.  Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan Supriyadi Fatkhi ketua badan legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kota Salatiga  saat wawancara terhadap penulisbahwa peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut 7 :
1. Representation
Mengartikulasikan  keprihatinan,  tuntutan,  harapan  dan  melindungi  kepentingan  rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara “atas nama rakyat”. Peran atau sering disepadankan dengan fungsi, wewenang, yang berkaitan dengan tuas-tugas pokokyang harus dijalankan.
2. Advocacy Aspirasi yang komprehenship dan memperjuangkannya melalui negosiasi komplek dan sering alot serta tawar menawar politik yang  sangat  kuat. Keadaan seperti ini sangat wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3.  Administrative oversight Menilai  atau  menguji  dan  bila  perlu  berusaha  mengubah  tindakan-tindakan  dari  badan eksekutif.  Berdasarkan  fungsi  ini  adalah  tidak  dibenarkan  apabila  DPRD  bersikap  “lepas tangan”  terhadap  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  bermasalah  atau  dipersoalkan  oleh masyarakat. Apabila  dengan  kalimat  naïf  “itu  bukan  wewenang  kami”,  seperti  yang  sering terjadi dalam praktek pelaksanaannya. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Implementasi peran DPRD lebih disederhanakan perwujudannya kedalam tiga fungsi yaitu: legislasi, anggaran dan pengawasan.
7 Hasil wawancara penulis dengan Supriyadi Fatkhi, ketua badan legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kota Salatiga Sabtu, 12 Desember 2015.
Setelah mengetahui dari paparan yang telah dijelaskan tentang peran serta fungsi DPRD dalam  pengawasan  terhadap  pemerintah  daerah,  penulis  dapat  menganalisis  bahwa peran legislatif  menurut  Calvin  Mackenzie,  meliputi:  1)  legislation,  yakni  fungsi  yang  berkaitan dengan  pembuatan  peraturan  perundang-undangan.  2)  representation,  yakni  fungsi  yang berkaitan dengan perwakilan. 3) administrative oversight , yakni fungsi yang berkaitan dengan pengawasan administrative.
Peran  dalam  pengawasan  administratif  berkaitan  dengan  tugas  legislatif  yang  telah mendelegasikan kewajiban dan tugas-tugas kepada pemerintah daerah untuk membuat keputusan dan  menyerahkan  implementasi  keputusan-keputusan  tersebutkepada  pengawas  legislatif. Pengawasan legislatif berkaitan dengan konsekuensi adanya prinsip pembagian kekuasaan ( the principle of devided power ),  yakni  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  .  Di  Indonesia checks and balances antar  ketiga  lembaga  tidak  bersifat  eksklusif,  sehingga  dimungkinkan  terjadi pergeseran kekuasaan atau tolok ukur dalam menjalankan kewenangannya. Dalam hal ini fungsi legislatif dalam menjalankan pengawasan merupakan bagian dari tanggungjawab legislatif untuk mengawasi, mengoreksi atau meninjau kembali tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah daerah, mengajukan usul atau perbaikan akan tindakan atau kebijakan yang dilakukan. 8
Dalam wawancara  dengan penulisSupriyadi Fatkhi menambahkan tujuan serta manfaat dalam melaksanakan peran serta fungsi DPRDterhadap pemerintah daerah  idealnya diharapkan dapat melahirkan output sebagai berikut 9 : a.  Perda-perda yang aspiratif dan responsif Mengandung arti perda-perda yang dibuat telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Semua itu tidak mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan peraturan  daerah  bersifat  eksklusif  dan  tertutup.  Mekanisme  penyususnan  perda  yang dituangkan dalam peraturan tata tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu menampung aspirasi rakyat secara optimal.
b.  Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien Anggaran pendapatan belanja daerah harus ada kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan pengeluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat. c.  Pemerintahan daerah yang  transparan dan akuntabilitas Pemerintahan  daerah  harus  terbuka  dalam  berbagai  aspek  terutama  dalam  proses kinerja pemerintahan maupun dalam penganggaran. Dalam melaksanakan fungsi dan peran tersebut, DPRD dilengkapi dengan modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat kelengkapan DPRD, hak-hak DPRD atau anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.
Sesuai dengan tujuan serta harapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD terhadap pemerintah  daerah  tersebut  penulis  memahami  dan  mengetahui  implementasi  pada  tataran masyarakat  serta  sesuai  dengan  keadaan  masyarakat  kota  Salatiga  pada  umumnya  maka menurut hemat penulis bahwa tujuan serta harapan tersebut sebagian besar sudah terlaksana dipandang dari: meningkatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat, menurunnya tingkat pengangguran  dan  kemiskinan  serta  inflasi,  keamanan,  kerukunan,  prestasi  pendidikan  dan kesehatan, layanan publik, minimnya kasus-kasus yang terjadi di kota Salatiga terutama kasus korupsi, terlebih lagi pemerintah daerah kota Salatiga sudah menggunakan sistem akrual . Hal tersebut sesuai journal “smart city” strategi kebijakan pembangunan Salatiga “smart” bahwa tri fungsi kota Salatiga adalah kota pendidikan dan olah raga, kota pusat perdagangan dan jasa, kota pariwisata dan tujuan wisata.
Dalam  wawancaranya  dengan  penulisSupriyadi  Fatkhi  menambahkan  tentang  prosedur dan mekanisme pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah bahwa 10 :
8 Absori, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif , (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2013), hlm. 162
9 Hasil wawancara penulis dengan Supriyadi Fatkhi, ketua badan legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kota Salatiga, Sabtu, 21 Desember 2015
10  Hasil wawancara penulis dengan Supriyadi Fatkhi, ketua badan legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kota Salatiga, Sabtu, 12 Desember 2015
a. Pengawasan feedforward (pengawasan umpan di depan)
Pengawasan  jenis  ini  dilakukan  sebelum  aktivitas  dimulai  yang  bertujuan  untuk menjamin  kejelasan  sasaran,  tersedianya  arahan  yang  memadahi,  ketersediaan  sumber daya yang dibutuhkan  serta menfokuskan pada kualitas sumber daya.
b.  Pengawasan concurrent (pengawasan bersamaan)
Pengawasan jenis ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu rencana dan juga untuk mengurangi hasil yang tidak di inginkan.
c.  Pengawasan Feedback (pengawasan umpan balik)
Pengawasan  jenis  dilakukan  setelah  aktivitas  selesai  dilaksanakan  dengan  tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa depan dan memfokuskan pada kualitas hasil.
d.  Pengawasan internal-eksternal
Pengawasan  internal  yang  dimaksud  disini  adalah  pengawasan  dilakukan  secara internal yang bertujuan untuk memberikan kesempatan memperbaiki sendiri, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.
Dalam  hasil  pengamatan  serta  analisis  penulis  yang  disesuaikan  dengan  teori  yang penulis pelajari, apa yang telah dipaparkan atau dijelaskan mengenai peran pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah daerah kota Salatiga  dalam mewujudkan good governance sudah sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 149 yang terdiri dari tiga ayat tentang fungsi DPRDbahwa: (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a) pembentukan perda kabupaten/kota, b) anggaran, c) pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat didaerah kabupaten/kota. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.
4.  Kendala pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance di kota Salatiga
Pada  dasarnya,  pengawasan  adalah  sub  fungsi  pengendalian  terhadap  pengelolaan  tata pemerintahan. Managemen organisasi pemerintahan membutuhkan sebuah fungsi pengawasan yang  mampu  memberi  “tanda  bahaya”  jika  terjadi  penyimpangan  atau  ancaman  terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi, pengawasan dapat dipandang sebagai bagian dari fungsi pengendalian. Untuk memahami fungsi pengawasan DPRD diperlukan pengetahuan tentang batasan  dan  ruang  lingkup  fungsi  pengawasan  DPRD,  landasan  hukum  fungsi  pengawasan yang dilakukan, serta kompleksitas persoalan dan permasalahan yang melingkupinya.
Pelaksanaan fungsi pengawasan bukanlah hal yang mudah, pada dasarnya pengawasan melibatkan  2  (dua)  pihak:  yang  mengawasi  dan  yang  diawasi.Anggota  dewan  perwakilan rakyat  daerah  kota  Salatiga  Hj.  Riawan  Woro  Endartiningrum,anggota  komisi  B  memberi penjelasan  kepada  penulistentang  kendala  pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  daerah dalam mewujudkan good governance di kota Salatiga antara lain adalah 11 :
a.  Kurangnya pemahaman akan batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan kurangnya pemahaman akan batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan akan memunculkan keengganan  DPRD  untuk  melakukan  pengawasan  secara  serius,  sistematis  dan berkesinambungan. Sementara rendahnya pemahaman tentang fungsi pengawasan di pihak eksekutif dapat memunculkan sikap selalu merasa “terancam” atas pengamatan, supervise maupun evaluasi yang dilakukan oleh pihak legislatif.
11  Hasil wawancara penulis dengan Hj. Riawan Woro Endartiningrum, anggota komisi B dewan perwakilan rakyat daerah kota Salatiga, Kamis, 31 Desember 2015
b.  Sumber  daya  yang  terbatas  untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan  Sumber  daya yang terbatas, lebih berkaitan pada rendahnya kualitas anggota DPRD dan rendahnya insentif yang dapat diperoleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
c.  Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai Disisi lain, tidak tersedianya insentif yang cukup memadai membuat anggota DPRD sering tidak mau mengambil resiko untuk melakukan pengawasan. Sebab, mereka berfikir atau khawatir kegiatan pengawasan  dapat  membahayakan  posisi  mereka  atau  kelompok  mereka  dalam pemilihan umum periode mendatang. Kecenderungan seperti ini dapat memicu deal politik yang saling menguntungkan antara pihak legislatif dan pihak eksekutif. Pihak eksekutif  akan  merasa  diuntungkan  dan  tidak  terganggu  dengan  pengawasan  yang tidak serius. Sementara pihak legislatif biasanya akan merasa diuntungkan dengan berbagai dukungan ekonomi atau politik yang dapat mengamankan posisi mereka.
d.  Lemahnya penegakkan hukum Penegakkan hukum juga berkontribusi pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD. Selama penegakkan hukum belum bisa diandalkan, fungsi pengawasan DPRD tidak akan berjalan optimal, hal ini mendorong perlunya sebuah jaringan kerjasama pengawasan antara lembaga legislatif dengan lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya.
Kendala yang ada dalam menjalankan peran pengawasan DPRD dalam rangka mewujudkan good governance berupa: 1) lemahnya pranata hukum, yang mengatur kewenangan, tugas dan mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD. Pranata hukum berupa peraturan perundang- undangan  yang  ada  seringkali  bersifat  tumpang  tindih,  tidak  konsisten  dan  berubah-ubah, sehingga dalam tataran implementasi sering membingungkan. 2) Belum terdapat pola hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang mendasarkan pada prinsip checks and balances sebagaimana yang terdapat di tingkat pemerintah pusat, menyebabkan implementasi otonomi daerah  menjadi  sulit  dilaksanakan.  3)  Bagaimanapun  keberhasilan  pembangunan  di  daerah pada era otonomi daerah menjadi tanggungjawab bersama, antara pemerintah, legislatif dan lembaga lain yang terkait (stakeholders pemerintahan). 4) Kurang efektifnya peran pengawasan yang dilakukan legislatif, disebabkan karena kemampuan anggota legislatif sendiri yang kurang profesional dan posisi pemerintah yang seringkali bersikap tidak terbuka. 5) Dalam beberapa program  atau  kegiatan  sering  muncul  kesepakatan  dibawah  tangan  antara  legislatif  dan pemerintah berdasarkan isyarat tahu sama tahu yang bersifat saling menguntungkan. 6) Tidak jelasnya indikator pengawasan yang dijadikan standar atau batasan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemerintah, sehingga dalam praktek sering bersifat tumpang tindih (overlapping). 7) Anggota  legislatif  kurang  bisa  membedakan  atau  menyeimbangkan  peran  sebagai  wakil partai, diri sendiri, dan wakil rakyat sehingga dalam melaksanakan tugas tidak bisa menunjukan kekompakan. 8) partai yang berkuasa (besar) cenderung berusaha menghindar atau mengalihkan perhatian untuk tidak melakukan pengawasan terhadap program atau kinerja pemerintah yang dianggap jelek (bad practice). 12

## 5.  Model Pengawasan DPRD kedepan terhadap pemda kota Salatiga dalam mewujudkan good governance
Fungsi pengawasan  merupakan salah satu fungsi managemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning sistem), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran berupa tindakan perbaikan.
12  Absori, Op. Cit, hlm. 165-167
Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan hal- hal sebagai berikut: Pertama, memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check and balance yang efektif. Kedua, optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah. Ketiga,  penyusunan  agenda  pengawasan  DPRD.  Keempat,  perumusan  standar,  sistem  dan prosedur baku pengawasan DPRD. Kelima, dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.
Dalam  wawancara  penulis  dengan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  kota  Salatiga  H. Bambang Riantoko anggota badan musyawarah (Bamus)menyatakan bahwa model pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota Salatiga kedepan terhadap pemerintah daerah kota Salatiga dalam  mewujudkan good governance serta  dalam  menjalankan  fungsinya  adalah  sebagai berikut 13 : a.  Model Patroli Polisi Model ini dikembangkan berdasarkan pada gambaran tentang bagaimana patroli polisi dilaksanakan, pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif dapat bersifat aktif, terpusat dan berdasar pada inisiatif internal lembaga. Dalam model pengawasan ini, lembaga legislatif mengamati contoh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga publik lainnya dengan tujuan mendeteksi, mencegah atau memperbaiki pelanggaran aturan atau  rencana  yang  ditetapkan  sebelumnya.  Fungsi  pengawasan  terhadap  aktivitas  yang dijalankan  oleh  lembaga  tersebut  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti:  mempelajari dokumen-dokumen, membentuk komisi-komisi untuk mempelajari persoalan, melakukan observasi lapangan serta menyelenggarakan dengar pendapat dengan para pejabat lembaga eksekutif terkait atau lembaga publik lainnya.
b.  Model Alarm Kebakaran
Model ini bersifat tidak terpusat, melibatkan intervensi yang tidak langsung dan tidak terlalu aktif untuk melihat berbagai permasalahan. Berbeda dengan model patroli polisi yang  dilakukan  dengan  mempelajari  contoh-contoh  aktivitas  lembaga-lembaga  publik, model pengawasan ini lebih menekankan pada upaya menghasilkan serangkaian aturan. c.  Model pengawasan politik kebijakan
Pengawasan DPRD pada tingkat kebijakan terpusat pada kebijakan publik pokok yang dilaksanakan di tingkat daerah. Rentang waktu pengawasan pada tingkat kebijakan pada umumnya ditentukan dalam agenda rutin alat kelengkapan DPRD. Lingkup pengawasan atau lokasi pada tingkat kebijakan adalah seluruh daerah atau lingkup kebijakan. Pengawasan pada lingkup politik kebijakan mencakup penerapan dan keefektifan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasional pokok baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan. Pengawasan dilakukan untuk meninjau apakah berbagai bentuk kebijakan publik utama tersebut dilaksanakan sesuai dengan maksud yang telah ditentukan oleh mandat nasional dan daerah.
d.  Model pengawasan proyek strategis atau vital Lingkup pengawasan pada tingkat proyek mencakup proyek yang bermasalah atau bertentangan dengan standar atau kebijakan daerah dan nasional. Pada umumnya alasan pengawasan pada tingkat ini adalah adanya indikasi bahwa proyek tertentu yang dinilai strategis  diindikasikan  merugikan  daerah  atau  Negara,  misal  karena  KKN  (Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme).Waktu  pengawasan  berdasarkan  pada  terjadinya  kasus-kasus penyimpangan.
e.  Model pengawasan program pemerintah dan pembangunan Pengawasan  DPRD  pada  tingkat  program  selama  ini  lebih  terpusat  pada  program pembangunan  sektoral  sesuai  mata  anggaran  yang  terdapat  dalam  APBD  (Anggaran
13  Hasil wawancara penulis dengan H. Bambang Riantoko, anggota badan musyawarah (bamus) dewan perwakilan rakyat daerah kota Salatiga, Jum’at, 8 Januari 2016
Pendapatan Belanja Daerah). Program pemerintahan mendapatkan lebih sedikit perhatian, karena  pada  umumnya  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dianggap  sebagai  hal  yang rutin.  Pelaksanaan  pengawasan  pada  tingkat  program  dilakukan  jika  program  tertentu dinilai menyimpang atau mempunyai dampak negatif. Secara keseluruhan, pengawasan pada tingkat ini dilakukan jika pelaksanaan program tertentu dinilai bertentangan dengan kebijakan daerah atau nasional.
f.  Model pengawasan kasus-kasus penting dan strategis Muatan dari pengawasan DPRD terhadap kasus adalah kegiatan sosial politik yang bertentangan dengan aspirasi atau kepentingan spesifik. Justifikasinya adalah kelompok masyarakat  tertentu  mengalami  dampak  negatif  atau  mungkin  membahayakan.  Waktu pengawasan terhadap kasus adalah segera setelah masukan atau pengaduan disampaikan pada DPRD.
Menurut  analisis  penulis  tentang  paparan  model  pengawasan  DPRD  kedepan  terhadap pemerintah daerah kota Salatiga dalam mewujudkan good governance yang telah disampaikan dalam wawancara serta realitas yang terjadi di masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut: model-model  yang  telah  dipaparkan  tersebut  benar  adanya  karena  menurut  hemat  penulis memang sebaiknya DPRD terjun langsung kelokasi (masyarakat) yang menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawabnya menjadi wakil rakyat, dengan demikian aspirasi rakyat terakomodasi dan DPRD mengetahui secara langsung kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kota Salatiga nomor 1 tahun 2014 tentang  tata  tertib  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  kota  Salatiga  bagian  ketiga  kewajiban anggota pasal 48 huruf  e yakni: “memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat” dan pasal 48 huruf  h yakni: “menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala”, serta pasal 48 huruf  j  yakni: “menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat” dan yang paling penting untuk diketahui bahwa pada pasal 48 hurufk menyatakan bahwa “memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya”.

## Penutup
1.  Kesimpulan
a.  Peran  pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  daerah  dalam  rangka  mewujudkan good governance yakni : DPRD melibatkan masyarakat dalam pemberian informasi serta pendapat dan saran baik preventif maupun represif atas masalah demi layanan dan kesejahteraan masyarakat.
b.  Kendala  kinerja  pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  daerah  dalam  rangka mewujudkan good governance ,pengawasan DPRD masih bersifat makro serta kurang bisa membedakan peran sebagai wakil partai, diri sendiri, dan wakil rakyat sehingga dalam melaksanakan tugas tidak bisa menunjukkan kekompakan.
c.  Model  pengawasan  DPRD  kedepan  terhadap  pemerintah  daerah  dalam  rangka mewujudkan good governance di  kota  Salatiga  adalah  model  “kritis  konstruktif” maksudnya “kritis” adalah DPRD harus tanggap situasi, berani, dan bertanggungjawab karena  prinsip  sejati  dari  DPRD  merupakan  penjelmaan  rakyat,  sedangkan “konstruktif” adalah produktif, memberi solusi yang bermanfaat, serta membangun jaringan  mitra  dengan  eksekutif  maupun  yudikatif  sehingga  terbentuk  suasana kondusif pada ujungnya untuk kesejahteraan rakyat.
2. Saran a.  Pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  Salatiga  lebih  bersifat  mikro.  Perlunya DPRD melakukan pengawasan secara lebih rinci menyeluruh termasuk dalam konteks
managemen. Pengawasan DPRD seharusnya tidak terbatas pada aspek makro strategik saja namun harus juga menyentuh aspek pengawasan yang lebih mikro untuk konteks saat ini dirasa lebih baik. Hal ini mengingat bahwa lembaga-lembaga yang akan mem- back up legislative dalam pengawasan mikro ini belum dapat diandalkan.
b.  Adanya prosedur mekanisme baku pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah, karena  masih  lemahnya  pranata  hukum  yang  mengatur  kewenangan,  tugas  dan mekanisme  pengawasan  yang  dilakukan  DPRD.  Pranata  hukum  berupa  peraturan perundang-undangan yang ada seringkali bersifat tumpang tindih, tidak konsisten dan berubah-ubah, sehingga dalam tataran implementasi sering membingungkan.
c.  Eksekutif maupun legislatif  serta yudikatif harus terjalin komunikasi timbal balik dan adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Daftar Pustaka Absori, 2013. Politik Hukum Menuju Hukum Progresif , Surakarta: Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2013.
Soekanto, Soerjono. 1982. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press.