## MEDIASI PENAL DITINGKAT KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN RESTORATIF JUSTICE
Oleh:
NI Made Rai Sukardi I Wayan Eka Artajaya
(Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Bali, Alamat ; Jl. Ken Arok No. 12 Denpasar. Universitas  Mahasaraswati Denpasar,  Alamat  Jl. Kamboja No.11A,  Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80233 Email : raisukardi@gmail.com, wayanekaartajaya,@gmail.com)
ABSTRAK, Penelitian  ini  berjudul,  “Mediasi  Penal  Ditingkat  Kepolisian  Dalam Mewujudkan  Restoratif Justice”.Permasalahan  yang  dibahas  dalam  Penelitian  ini  adalah Penerapan  mediasi  oleh  pihak  kepolisian  dalam    penanganan  tindak  pidana    sebagai upaya    mewujudkan restoratif  justice dan  Faktor-faktor  yang  menghambat  penerapan mediasi  oleh    kepolisian  dalam  upaya  mewujudkan  restoratif  Justice.  Metode  penulisan yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  penelitian  Normatif.  Mediasi  oleh  pihak kepolisian  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana    sebagai  upaya  mewujudkan restoratif  justice.  Penyelesaian  perkara  pidana  khususnya  tindak  pidana    kepolisian. Peroses  mediasi  ini  dilakukan  oleh  penyidik  kepolisian  agar  terjadi  pemecahan  atas permasalahan  hukum  yang  terjadi,  sehingga  kedua  belah  pihak  merasa  mendapatkan keadilan  yang  diinginkannya.,  Faktor  penghambat  penerapan  perisip  restoratif  justice dalam  penyelesaian  perkara  pidana  adalah:  Tidak  adanya  aturan  hukum  yang  mengatur proses  mediasi  penal  dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  kewenangan  diskresi  yang dimiliki  aparat  kepolisian  dalam  mengambil  langkah  penyelesaian  perkara  pidana memiliki celah penyimpangan, aparat penegak hukum terkadang selalu berpegang teguh pada asas legalistik formal sehingga aparat kepolisian yakni penyidik mengesampingkan rasa keadilan serta kemanfaatan yang ada di masyarakat.
Kata Kunci : Restoratif Justice, Mediasi Penal. Tindak Pidana, Kepolisian
ABSTRACT, This  research  is  entitled,  "Penal  Mediation  at  Police  Level  in  Realizing Restorative Justice." The problem discussed in this study is the application of mediation by  the  police  in  handling  criminal  acts  as  an  effort  to  realize  restorative  justice  and factors  that  impede  the  application  of  mediation  by  the  police  in  realizing  restorative efforts. Justice. The writing method used in this study is Normative research. Mediation by  the  police  in  handling  criminal  cases  as  an  effort  to  realize  restorative  justice. Criminal case resolution is specifically the crime of the police. The process of mediation is  carried  out  by  police  investigators  in  order  to  resolve  legal  problems  that  occur,  so that  both  parties  feel  they  want  justice.  The  inhibiting  factor  for  implementing  a restorative  justice  in  the  settlement  of  criminal  cases  is:  The  absence  of  legal  rules governing  the  process  of  mediation  in  settlement  criminal  cases,  the  discretionary authority possessed by the police in taking steps to settle criminal cases has a digression, law  enforcers  sometimes  hold  fast  to  the  formal  legalistic  principle  so  that  the  police, namely investigators, override the sense of justice and benefit in society.
Keywords: Restorative Justice, Penal Mediation. Crime, Police

## I.   PENDAHULUAN
Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  rangka  reformasi  telah
melakukan  perubahan  pada  tiga  aspek penting  dalam  institusinya,  yaitu  aspek struktur, instrumen dan kultur.
Pembangunan  aspek  kultur  merupakan langkah  penting  dalam  meningkatkan kualitas perilaku organisasi sebagaimana yang  diharapkan  oleh  masyarakat,  yaitu sosok  yang  memiliki  kultur  melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Berbagai  kebijakan  yang  diambil  oleh kepolisian  dalam  membangun  kultur institusinya  pada  dasarnya  mengandung dua  hal  penting  yang  memiliki  dampak positif, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan menerapkan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) 1 . Kriminalitas atau kejahatan bukan  merupakan  peristiwa  herediter (bawaan  sejak  lahir  atau  warisan),  juga bukan  merupakan  warisan  biologis. Tingkah laku kriminalitas dapat
dilakukan oleh siapapun juga, baik laki- laki  maupun  perempuan,  anak,  dewasa atau  lanjut  usia.        Tindak  kejahatan dapat  dilakukan  secara  sadar,  setengah sadar  atau  tidak  sadar  sama  sekali. Tingkah  laku  manusia  yang  jahat,
inmoril dan antisosial banyak menimbulkan  reaksi  kejengkelan  dan kemarahan  di  kalangan  masyarakat  dan jelas  sangat  merugikan  kepentingan umum,  oleh  karena  itu  kejahatan  harus diberantas  demi  terciptanya  ketertiban, keamanan  dan  keselamatan  masyarakat. Warga  masyarakat  secara  keseluruhan bersama-sama  dengan  lembaga  resmi yang berwenang, diantaranya kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan  dan  lain-lain,  wajib menanggulangi  kejahatan  semaksimal mungkin 2 . Masyarakat pada umumnya beranggapan  bahwa  sengketa  yang timbul hanya dapat diselesaikan melalui jalur  peradilan.  Pendapat  tersebut  tidak seluruhnya  benar  karena  banyak  cara lain  yang  dapat  dilakukan  untuk menyelesaikan  sengketa.  Masyarakat Indonesia secara tradisional
1 A.  Kadarmanta, Membangun Kultur  Kepolisian, Forum  Media  Utama, Jakarta, 2007, hal. 127.
2 Ibid., hal. 145.
mengusahakan musyawarah untuk mufakat  untuk  menyelesaikan  sengketa yang timbul, jika terjadi kebuntuan, para pihak  yang  bersengketa  akan  meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut 3 . Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pidana bukan  satu-satunya  cara  terbaik  untuk menghadapi  sengketa  atau  kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Mahkamah Agung mendorong berkembangnya  upaya  mediasi  yang dapat  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan  karena  dapat  mengurangi konflik  di  masyarakat  dan  mengurangi beban  pengadilan  dalam  menangani perkara 4 . Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu  institusi  yang  mengemban  fungsi pelayanan  publik  dituntut untuk  mampu memberikan  pelayanan  yang  terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional  dan  handal  di  bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan  hukum  serta memberikan  perlindungan,  pengayoman dan pelayanan masyarakat. Era reformasi,  tuntutan  tugas  Polri  semakin berat sehingga tugas pelayanan kepada masyarakat semakin s ulit dilaksanakan,  sebagai  akibat  dari perkembangan
kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.  Selain  dari  itu, adanya  sikap
3 Gede  Widhiana  Putra, Mediasi  –
Solusi Alternatif Sengketa di Luar Pengadilan, http://www.cybertokoh.com.,
Diakses  Tanggal  15  Oktober      2018,  Pukul 10.00 Wita. 4 M.A.  Mendorong  Mediasi  untuk
Menyelesaikan Perkara , http://www.antara.co.id, Diakses Tanggal 15 Oktober  2018, Pukul 110.20 Wita.
kritis dari masyarakat terhadap kinerja Polri, serta tidak kalah pentingnya  perubahan  struktural  Polri yang dulunya merupakan bagian dari institusi  militer  yang  tergabung dalam  ABRI  dan  sekarang  berdiri sendiri  sehingga  banyak harapan  dari masyarakat agar Polri mampu membangun  postur  yang  ideal  sebagai polisi yang  berwatak  sipil  dan  mampu menjadi  tulang  punggung  bangsa  dalam menangani permasalahan kamtibmas.
Polisi sebagai tiang utama dalam Criminal Justice System dapat berfungsi sebagai  mediator  dalam  berbagai  tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dasar pemikiran  polisi  berfungsi  sebagai mediator  dari  para  pihak  yang  terlibat dalam  tindak  pidana  (baik  pihak  pelaku maupun  pihak  korban)  adalah  agar terwujud win-win  solution diantara  para pihak.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku tindak pidana menimbulkan rasa keadilan  bagi  para  pihak,  baik  pihak pelaku maupun pihak korban. Sistem hukum pidana di Indonesia mengisyaratkan bahwa pelaksanaan  pidana  pada  hakikatnya terlepas  dari  kemauan  orang-orang sehingga  ketentuan  hukum  pidana  tetap terlanggar  meskipun  ada  persetujuan dari  pihak  yang  dirugikan,  hal  ini  tentu saja  berbeda  dengan  sistem  dalam hukum perdata. Dunia ilmu pengetahuan hukum  mengenal  ada  pemisahan  antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik  dalam  hal  ini  pidana  sangat berbeda  dengan    perdata.    Dalam masalah  pidana,  segala    yang  timbul akan  diserahkan  kepada  negara  untuk penyelesaiannya  meskipun  dalam  teori hukum acara pidana penyerahan penyelesaian  kepada  negara  tersebut berbeda-beda.  Ada  yang  harus  dilapor, ada pula yang harus diadukan 5 .
5 S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. 1996. Hukum Penitensia di Indonesia . Alumni : Bandung . Halaman 81
Salah  satu  fenomena  yang  perlu untuk dicermati adalah makin maraknya upaya-upaya  damai  yang  dilakukan ketika  timbul  suatu  dugaan  tindak pidana. Hal ini kerap terjadi di kota-kota besar    terutama  dalam  hubungan  dunia bisnis yang mempunyai intensitas tinggi, sejalan  dengan  perkembangan  arus informasi  dan  telekomunikasi  yang mempersempit jarak sehingga hubungan antar dan inter negara dapat berlangsung secara  singkat  dan  cepat  yang  membuat waktu  menjadi  sangat  berharga.    Kasus pidana yang terjadi, cenderung mengambil  jalur  perdamaian  karena dianggap efektif dan efisien, dibandingkan  melalui  proses  peradilan yang  menyita  waktu  dan  tenaga. Perkara perdata, upaya damai merupakan  hal  sudah  terlegitimasi dengan  asas  dan  peraturan-peraturan yang  terkait  dengan  keperdataan,  untuk hukum  pidana,  upaya  perdamaian  ini masih  merupakan  suatu  hal  yang  patut dipertanyakan,  mengingat  berlakunya suatu ketentuan bahwa ”tak  ada perdamaian dalam pidana” dan “tercapainya perdamaian,
tidak menghilangkan unsur pidana yang ada”. Saat  ini  mediasi  penal  mulai  marak dilakukan  terutama  setelah  terbitmya Surat  Kapolri  Surat  Kapolri  No  Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14
Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (selanjutnya  disebut  ADR).
Surat  ini    sifatnya  parsial  dan  prinsip- prinsip  mediasi  penal  yang  dimaksud dalam  Surat  Kapolri  ini  menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan  menggunakan  ADR,  harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan  baru  diselesaikan  sesuai dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku secara  profesional  dan  proporsional. Penanganan  masalah  dugaan  tindak pidana  dengan  menggunakan  mediasi penal  belum  memiliki  landasan  yuridis berupa  peraturan  perundangundangan
namun  fenomena  ini  telah  banyak dilakukan  pada  proses  penyidikan  di Kepolisian sehingga issu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidana dapat  dilakukan    perdamaian  yang menghapuskan unsur pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia  dalam  menangani  kejahatan hampir  seluruhnya    selalu  berakhir  di penjara.  Penjara  bukanlah  solusi  terbaik dalam    menyelesaikan  tindak  kejahatan, khususnya tindak kejahatan ringan  yang dampak      ditimbulkannya  masih  dapat ditoleransi,  sehingga  kondisi  yang  telah diakibatkannya dapat dikembalikan. Restorasi memungkinkan adanya penghilangan  stigma dari individu pelaku.  Pelaku  memperbaiki  kerugian yang  telah  ditimbulkannya  kepada korban.  Kata restoratif dapat  diartikan sebagai  obat  yang  menyembuhkan, sedangkan restoratif  justice dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana  tertentu  yang  melibatkan  semua pihak yang berkepentingan untuk
bersama-sama  mencari  pemecahan  dan sekaligus  mencari  penyelesaian  dalam menghadapi  kejadian  setelah  timbulnya tindak  pidana. Restoratif Justice dapat diimplemantasikan  dalam  penyelesaian perkara  pidana  melalui  Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR adalah tindakan  memberdayakan  penyelesaian alternative  di  luar  pengadilan  melalui upaya damai yang lebih mengedepankan penyelesaian terbaik, yang dapat dijadikan  sarana  penyelesian  sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara  melalui  mekanisme  di  luar pengadilan saat  ini sangat lazim dilakukan  dan  dapat  diterima  oleh masyarakat  karena  dirasakan  lebih mampu  menjangkau  rasa  keadilan, walaupun  para  praktisi  dan  ahli  hukum berpendapat  bahwa  ADR  hanya  dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk  menyelesaikan  perkara  pidana karena  pada  asasnya  perkara  pidana tidak dapat diselesaikan melalui
mekanisme di luar pengadilan 6
Penyelesaian  perkara  pidana  dalam Restorative  Justice  dapat  dicontohkan dalam  bentuk  mediasi  penal,  karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi  penal  sangat  signifikan  dalam proses  penegakkan  hukum,  walaupun mungkin  menyimpang  dari  prosedur legal  system.  Penyelesaian  perkara pidana  melalui  mediasi  tidak  dapat dilepaskan  dari  cita-cita  hukum  yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yakni keadilan ( law is justice ), 2 . RUMUSAN MASALAH
Dari  latar  belakang  masalah sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan mediasi oleh pihak kepolisian dalam  penanganan tindak pidana  sebagai upaya mewujudkan restoratif  justice? 2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan mediasi oleh  kepolisian dalam upaya mewujudkan  restoratif Justice ?
3. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan  latar  belakang  dan pertanyaan penelitian sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  tujuan  penelitian ini  bermaksud  memperoleh  jawaban masalah-masalah yang berkenaan dengan  landasan    mediasi  oleh  pihak kepolisian  dalam    penanganan  tindak pidana ringan sebagai upaya mewujudkan  restoratif    justice  dan Untuk  mengetahui  dan  menganalisis faktor-faktor yang menghambat  mediasi oleh kepolisian dalam upaya mewujudkan Restoratif Justice. 4 METODE PENELITIAN Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini merupakan penelitian normatif.    Penelitian    hukum  normatif menemukan kebenaran berdasarkan
6 Barda Nawawi Arief, 2012,
Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, hal 2
logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya. 7 Pendekatan  masalah  yang akan  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan dengan konsep hukum,  pendekatan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan, peraturan kebijakan yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan khususnya  untuk  penelitian  hukum, selain pendekatan yang bersifat kualitatif,  pendekatan  yang  digunakan oleh penulis adalah pendekatan Undang-undang ( Statute approach ),
pendekatan  analisis  konsep  hukum (analitical  &  conseptual  approach), pendekatan  perbandingan  ( comparative approach ).  Pendekatan  Undang-undang dilakukan  dengan    menelaah    semua Undang-Undang  dan  regulasi  yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang  ditangani.  Pendekatan  analisis konsep hukum dilakukan dengan menelusuri tentang keberadaan hubungan  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  antara  satu dengan yang lainnya, sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan Undang- undang  yang  berhubungan  dengan penyidik. Di  dalam  metode  penelitian
hukum  normatif,  terdapat  3  macam bahan  pustaka  yang  dipergunakan  oleh penulis yakni :
1) Bahan  Bahan  Hukum  Primer  yaitu bahan  hukum  yang  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  atau berupa peraturan perundang- undangan,  dalam  hal  ini  adalah antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian, Undang-Undang No 39 tahun 1999 Tentang  Hak  Azasi  Manusia.  dan
7 Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Bayu Media Publishing Malang, Jawa
Timur, hal. 57.
Undang-Undang  Nomor  48  tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  dan  putusan-putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Bahan  Hukum  sekunder  yang penulis pergunakan dalam penulisan hukum ini meliputi : a) Hasil penelitian kalangan hukum  yang  berkaitan  dengan hukum  acara  pidana,  hukum pembuktian, maupun KUHAP.
b) Hasil  karya  kalangan  hukum, baik dalam bentuk buku ataupun bentuk  literatur  lainnya  yang berkaitan  dengan  Hukum  Acara Pidana, hukum pembuktian, alat bukti  baik  pada  perundang- undangan maupun KUHAP .
3) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan hukum  penunjang  yang  memberi petunjuk  dan  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder,  seperti  kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah. 8 5 PEMBAHASAN
a.  penerapan  mediasi  oleh  pihak kepolisian  dalam    penanganan tindak  pidana    sebagai  upaya mewujudkan restoratif  justise.
Dalam  Hukum  Positif  Indonesia perkara  pidana  tidak  dapat  diselesaikan diluar  proses  pengadilan,  akan  tetapi dalam  hal-hal  tertentu  dimungkinkan pelaksanaanya. Dalam praktiknya
penegakan  hukum  pidana  di  Indonesai, walaupun  tidak  ada  landasan  hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan  diluar  proses  pengadilan melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum, mekanisme  perdamaian,  lembaga  adat dan  sebagainya.  Konsekuensi  makin diterapkan  eksistensi  mediasi  penal sebagai salah satu alternatif
penyelesaian  perkara  dibidang  hukum
8 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif
Suatu  Tinjauan  Singkat, Rajawali  Press, Jakarta , hal. 14-15.
pidana  melalui  restitusi  dalam  proses pidana  menunjukkan,  bahwa  perbedaan antara  hukum  pidana  dan  perdata  tidak begitu  besar  dan  perbedaan  itu  menjadi tidak berfungsi. 9
Alternatif Dispute Resolution khususnya dalam  bentuk  mediasi  saat  ini  tengah booming  dan  sedang  Go  Internasional dalam wacana pembaharuan sistem peradilan  pidana  di  Indonesia.  Hal  ini diperlukan dalam rangka untuk melakukan perubahan  atau  bahasa gaulnya  reformasi  hukum  nasional. Reformasi hukum nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan pembangunan  hukum  nasional  dengan kecenderungan global dan Internasional. Perubahan  dengan  cara  transplantasi hukum  yang  dimaksud,  sepertinya berkesesuaian dengan wacana memasukan  mediasi  yang  biasa  dikenal dalam  terminologi  hukum  perdata  ke dalam  kaedah-kaedah  hukum  pidana serta  dalam  rangka  memperbaharui kaedah  dan  sistem  peradilan  pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Alternatif  penyelesaian    perkara  pidana dengan  menempuh  jalur  mediasi  penal, dipandang  dapat  menjadi  salah  satu pilihan  untuk  merubah  struktur  dasar. Yakni  melakukan  transplantasikaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem  peradilan  bangsa  Indonesia  pada posisi dan sifat-sifat dasarnya .Selain itu mediasipenal  juga  dapat  membuat  para pihak  melupakan  kerangka  hukum  dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi.  Konflik  itulah  yang  dituju oleh  proses  mediasi  penal.  Mediasi penal  lebih  berorientasi  pada  kualitas proses dari pada hasil, yaitu:
menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya,
kebutuhan-kebutuhan
9 Barda Nawawi Arief, 2008,
Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang,
hal 4-5.
konflik  terpecahkan,  ketenangan  korban dari rasa takut. Masyarakat Indonesia dalam penyelesaian  suatu  perkara  baik  perdata maupun  pidana  dengan  Mediasi  Penal bukan  hal    baru,  hal  ini  dibuktikan dengan  adanya  penyelesaian  dengan pendekatan  musyawarah.  Bila  dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus  yang  lebih  mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional  dan  penyelesaian  melalui mekanisme adat. Penanganan kasus pidana, mediasi  penal  lebih  mengedepankan kepentingan  pelaku  tindak  pidana  dan sekaligus  kepentingan  korban,  sehingga tercapai    penyelesaian  terbaik    yang menguntungkan  pelaku  tindak  pidana dan  korbannya.  Dalam  mediasi  penal korban  dipertemukan  secara  langsung dengan  pelaku  tindak  pidana  dan  dapat mengemukakan  tuntutannya  sehingga dihasilkan  perdamaian  para  pihak. Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana  tidak  dapat  diselesaikan  diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu  dimungkinkan  pelaksanaanya. Dalam  praktiknya  penegakan  hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan  hukum  formalnya  perkara pidana  sering  diselesaikan  diluar  proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan  eksistensi  mediasi  penal sebagai salah satu
alternatif penyelesaian  perkara  dibidang  hukum pidana  melalui  restitusi  dalam  proses pidana  menunjukkan,  bahwa  perbedaan antara  hukum  pidana  dan  perdata  tidak begitu  besar  dan  perbedaan  itu  menjadi tidak  berfungsi.Menurut  Muladi  model konsensus  yang  dianggap  menimbulkan konflik  baru    harus  diganti  dengan model  asensus,  karena  dialog  antara yang  berselisih      untuk    menyelesaikan
masalahnya, adalah langkah yang sangat positif.    Konsep  yang    muncul    istilah ADR    yang  dalam  hal-hal  tertentu lebih memenuhi    tuntutan    keadilan    dan efesien. ADR ini merupakan bagian dari konsep restorative justice yang
menempatkan  peradilan  pada  posisi mediator. 10 Mediasi  penal  dilakukan  dengan transparan  sehingga  dapat  mengurangi permainan  kotor  yang  seringkali  terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat  banyaknya  keuntungan  yang ada  pada  mediasi  penal,  sebagaimana telah  dipraktikan  di  beberapa  negara, maka  diperlukan  upaya  berupa  kajian untuk  menerapkan  mediasi  penal  dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia.  Sistem  peradilan pidana  merupakan  sistem  yang  terdiri atas  sub-sub  sistem  seperti    lembaga kepolisian,  lembaga  kejaksaan,  lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat  hukum.  Dalam  bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  sebagai  hukum  formil  untuk melaksanakan  hukum  pidana  materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya  sistem  peradilan  pidana terdapat saling kebergantungan (interdepency)  antara  sub  sistem  satu dengan  sub  sistem  lainnya.  Mediasi penal  merupakan  salah  satu  bentuk  dari pelaksanaan  restorative  justice,  yaitu konsep  yang  memandang  kejahatan secara lebih luas. Konsep ini
memandang  bahwa  kejahatan  atau tindak  pidana  bukanlah  hanya  sekedar urusan  pelaku  tindak  pidana  dengan
10 Muladi, 1997, Hak  Asasi Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan Pidana ,  Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 67
negara  yang  mewakili  korban,  dan meninggalkan  proses  penyelesaiannya hanya  kepada  pelaku  dan  negara  (Jaksa penuntut umum). Lembaga  Kepolisian  mempunyai kewenangan  untuk  menentukan  apakah suatu  perbuatan  diteruskan  atau  tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana  dengan  alasan-alasan  tertentu. Dalam  perkara  lalu  lintas  misalnya dalam  kecelakaan  lalu  lintas,  apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan  dengan  mediasi  di  antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai  saksi  atas  kesepakatan  yang dicapai,  perkara  tidak  diteruskan  atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku  dan  korban.  Namun  demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan  kerugian  yang  besar seperti,nyawa  maka  mediasi  tidak  dapat dilakukan,    adapun  pembayaran  ganti kerugian  berupa  biaya  rumah  sakit  dan penguburan  jenazah korban hanya sebagai  salah  satu  pertimbangan  yang nantinya  digunakan  oleh  hakim  dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa 11 . Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi  penal,  namun  demikian  ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku  melaluigugatan  perdata  dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam  hal  penentuan  penggantikerugian dari    pelaku  kepada  korban  hal  ini dimungkinkan,  yang  dapat  dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  pidana  bersyarat.  Ganti kerugian  terhadap  korban  dalam  pidana bersyarat  merupakan  salah  satu  syarat khusus  yang  telah  dilakukan  oleh terpidana,  di  samping  ketentuan  pidana yang  akan  dijatuhkanoleh  hakim  tidak
11 Lexy Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. hal. 43
lebih  dari  1  (satu)  tahun  untuk  pidana penjara.  Apabila  dalam  mediasi  dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian  dari  pelaku  kepada  korban. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan  putusan  final,  sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan.    Dengan  adanya  hasil kesepakatan maka penyidik  menyatakan bahwa  kasus  tidak  dilanjutkan  kepada pelimpahan  BAP  kepada  penuntut. Dalam  pelaksanaan  mediasi  penal  di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelakudan  korban.  Mediasi  penal  pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk Victim- Offender  Mediation  dan  Reparation Negotiation Programme. Sistem Peradilan Pidana Indonesia  menunjukkan  kecendrungan polarisasi “mediasi penal” dalam Sistem
Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh  hakim  Indonesia.  Dikaji  dari perspektif    Asas,  Norma  dan  Teori eksistensi  mediasi  penal  disebutkan antara    “ada”    dan  “tiada”.  Dikatakan “ada”  oleh  karena  ternyata  praktik mediasi  penal  telah  dilakukan  oleh penegak  hukum,  masyarakat  Indonesia dan  penyelesaian  tersebut  dilakukan  di luar pengadilan seperti melalui
mekanisme  lembaga  adat.  Dikatakan “tiada”  dikarenakan  mediasi  penal dalam  ketentuan  undang-undang  tidak dikenal  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana akan  tetapi  dalam  tataran  di  bawah undang-undang  dikenal  secara  terbatas melalui    diskresi  penegak  hukum, terbatas  dan  sifatnya  parsial.  Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan melalui  mediasi  penal  diatur  dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14 Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute
Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008  tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi  Kepolisian  Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. b.Faktor-Faktor Yang Menghambat
Penerapan Mediasi Oleh Kepolisian Dalam Upaya

## Mewujudkan  Restoratif Justice
Mediasi  penal  untuk  pertama  kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di  Indonesia  sejak  keluarnya  Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS  tanggal  14 Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus  Melalui Alternative  Dispute Resolution (ADR)  meskipun  sifatnya parsial.    Pada  intinya  prinsip-prinsip mediasi  penal  yang  dimaksud  dalam Surat  Kapolri  ini  menekankan  bahwa penyelesaian kasus  pidana dengan menggunakan  ADR,  harus  disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan  baru  diselesaikan  sesuai dengan  prosedur  hukum  yang  berlaku secara profesional dan proporsional. Alternative Dispute Resolution khususnya  dalam  bentuk mediasi  saat  ini  tengah  booming  dan sedang menginternasional dalam wacana  pembaharuan  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia,  khususnya  pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak.  Mediasi  Penal dalam penanggulangan kejahatan terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tampak  dengan  adanya penerapan Diversi dan Keadilan
Restoratif  yang  dimasukkan  dalam proses  sistem  peradilan  pidana  anak. Diversi  dalam  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun 2012  harus  selalu  diupayakan pada  setiap  proses  pemeriksaan  perkara Anak,  atau  dengan  kata  lain  proses diversi  merupakan  bagian  yang  tidak terlepas  dari  sistem  peradilan  pidana. Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan  hanya  ada  dalam  sengketa perdata,  namun  dalam  praktek  sering juga  kasus  pidana  diselesai-kan  di  luar pengadilan  melalui  berbagai  diskresi aparat  penegak  hukum  atau  melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau  lembaga  permaafan  yang    ada  di dalam ma-syarakat (musyawarah keluarga; musya-warah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian  perkara  pidana  di  luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum  formalnya,  sehingga  sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap  saja  diproses  ke  pengadilan  sesuai hukum yang berlaku.
Dalam  perkembangan  wacana teoritik mau-pun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara,  ada  kecende-rungan  kuat  untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian  masalah  di  bidang  hukum pidana.  Menurut  Prof.  Detlev  Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi
dalam  proses  pidana  menunjukkan, bahwa  perbe-daan  antara  hukum  pidana dan  perdata  tidak  begitu  besar  dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi 12 . Pengkajian  terhadap  dimensi  praktik penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan melalui  dimensi  mediasi  penal  ( penal mediation ) dari perspektif Sistem
Peradilan  Pidana  Indonesia  dilakukan melalui  diskresi  oleh  penegak  hukum, dilakukan  masyarakat  Indonesia  dan penyelesaian  tersebut  dilakukan  di  luar pengadilan  seperti  melalui  mekanisme lembaga  adat.    Dimensi  kearifan  lokal hukum  adat  yang  berlandaskan  alam pikiran  kosmis,  magis  dan  religius dalam  praktik  sosial  pada  masyarakat
12 Detlev  Frehsee  (Professor  of  Criminology and  Criminal  Law,  University  of  Bielefeld, Germany), “Restitution and Offender-Victim Arrangement  in  German  Criminal  Law: Development and Theoretical Implications ”, http://wings.buffalo.edu/law/ bclc/bclr.htm
Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama  dikenal  dan  telah  menjadi  tradisi antara  lain  pada  Masyarakat      melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial. Dengan demikian proses pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana oleh  aparatur  negara  dipandang  tidak diperlukan  lagi,  karena  justru  dinilai akan  merusak  kembali  harmoni  sosial yang sudah tercapai.
Eksistensi  mediasi  penal  saat  ini dilakukan  melalui  diskresi  penegak hukum sehingga untuk masa mendatang diperlukan  adanya  pengaturan  secara limitatif  terhadap  perkara-perkara  yang dapat  dilakukan  melalui  mediasi  penal khususnya terhadap perkara yang sifatnya  ringan,  kecil,  bersifat  pribadi dan dilakukan oleh pelaku anak sehingga kedepan di satu sisi diharapkan dapat  menekan  penumpukan  perkara kebadan peradilan sedangkan disi lainnya  diharapkan  tidak  terjadi  adanya penyalahgunaan  wewenang  ( abuse  of power )  dari  para  pihak  yang  terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana. Diterapkannya mediasi penal  telah terjadi  pergeseran  paradigma  yaitu  ada sifat  hukum  privat  ke  dalam  ranah hukum publik. Oleh karena itu, hendaknya  diperlukan  alternatif  yang relatif  paling  baik  terhadap  tahap  dan proses  mediasi  penal  tersebut  dilakukan apakah  ditingkat  Kepolisian,  Kejaksaan dan  Peradilan  ataukah  disetiap  tingkat atau  proses  dari  Sistem  Peradilan Pidana.
Mediasi  penal  telah  dipraktikan baik  oleh  anggota  masyarakat  dalam menyelesaikan  tindak  pidana  tertentu, maupun  oleh  aparat  penegak  hukum dalam  menyelesaikan  tindak  pidana tertentu  pula.  Namun  demikian  praktik mediasi  penal  di    tidak  menghapuskan kewenangan penuntutan maupun menjalankan  pidana  bagi  pelaku  tindak pidana. Konstruksi politik hukum mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian  perkara  pidana  di  masa mendatang  adalah  bangunan  pengaturan
tentang pelaksanaan mediasi penal yang terdiri  atas  kebijakan  formulasi  dan kebijakan pelaksanaan mediasi penal.Mediasi  penal  ini  berkaitan  erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia  karena  di  sisi  pelaku,  mediasi penal  memberikan  kesempatan  kepada pelaku untuk memperbaiki diri, mengakui  perbuatan  dan  bertanggung jawab kepada korban sedangkan dari sisi korban,  mediasi  penal  memberikan  hak korban  untuk  memperoleh  ganti  rugi. Secara umum, mediasi penal memberikan  hak  kepada  kedua  belah pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan  masalah  yang  telah terjadi  di  antara  mereka.    Kebijakan pelaksanaan ( applicative policy ) mediasi penal  meliputi  mediasi  penal  di  luar proses peradilan pidana ( Penal mediation  out  of  Criminal  Justice Process )  dan  mediasi  penal  di  dalam proses peradilan pidana ( Penal Mediation Within CriminalJustice System )  yang  meliputi  mediasi  pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan  di  muka  pengadilan  dan saat  terpidana  menjalankan  pidananya namun  tahapan  yang  paling  efektif adalah pada tahap penyidikan 6  PENUTUP
a.  Simpulan 1.  Mediasi  oleh  pihak  kepolisian  dalam penanganan  perkara  tindak  pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice. Penyelesaian perkara  pidana  khususnya  tindak pidana  kepolisian, pada praktiknya sebelum melimpahan berkas perkara  pada  tahap  selanjutnya yakni  tingkat  kejaksaan,  terlebih dahulu  melakukan  upaya  yakni proses  mediasi  antara  kedua  belah pihak. Peroses mediasi ini dilakukan  oleh  penyidik  kepolisian agar terjadi pemecahan atas permasalahan  hukum  yang  terjadi, sehingga kedua belah pihak merasa mendapatkan keadilan yang diinginkannya., 2. Faktor penghambat penerapan perisip restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana adalah: Pertama,  Tidak  adanya  aturan hukum  yang  mengatur  proses mediasi  penal  dalam  penyelesaian perkara  pidana,  sehingga  penyidik kepolisian harus menjalankan kewenangan yang ada yaitu diskresi. Kedua, kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian dalam mengambil langkah penyelesaian perkara pidana memiliki celah penyimpangan,  hal  ini  dikarenakan kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh  penyidik  kepolisian  diamana dapat  digunakan  secara  ekslusif oleh    aparat  dalam  menangani perkara yang telah menemukan kata damai.  Ketiga,  aparat  penegak hukum  terkadang  selalu  berpegang teguh  pada  asas  legalistik  formal sehingga  aparat  kepolisian  yakni penyidik  mengesampingkan  rasa keadilan  serta  kemanfaatan  yang ada di masyarakat.
b. Saran 1. Polri seharusnya menekankan  hukum progresif dengan menerapkan restorative justice melalui kewenagan diskeresi  yang  dimiliki  oleh  aparat kepolisian. Penyidik kepolisian sebisa  mungkin  melakukan  mediasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat  yang  terlibat  sehingga proses  penyelesaian  perkara  pidana pada tahap penyidikan dapat terlaksana sebelum  lanjut pada  tahap peradilan selanjutnya. 2.  Perlu  adanya  penyesuaian  persepsi antara  sub  system  peradilan  pidana dalam menjalankan prinsip
restorative  justice  dengan  sarana mediasi  antar  pihak-pihak  yang berpekara.  Hal  ini  di  perlukan  agar penerapan  prinsip  restorative  tidak hanya    dijalankan  pada  tahap penyidikan  di  kepolisian  saja,  akan
tetapi diterapkan pada tahap peradilan  selanjutnya  seperti  tingkat kejaksaan  dan  pengadilan.  Perlu adanya aturan yang mangatur mengenai mediasi sebagai penyelesaian perkara pidana. Sehingga penyidik kepolisian mempunyai dasar atau landasan pijak dalam menjalankan tindakannya apabila  terjadi  perdamaian  sehingga terjadi  pencabutan  pelaporan  yang menyatakan berahirnya proses penangan perkara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief,  2008,  Mediasi
Penal  Penyelesaian  Perkara Diluar  Pengadilan,  Pustaka Magister, Semarang.
Barda  Nawawi  Arief,  2012,  Mediasi Penal  -  Penyelesaian  Perkara Pidana  Di  Luar  Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif, Bayu Media Publishing Malang, Jawa Timur, Kadarmanta,  A,  2007, Membangun Kultur Kepolisian, Forum Media Utama,Jakarta. Lexy Moleong, 2002, Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Muladi,  1997,  Hak    Asasi    Manusia, Politik  dan  Sistem  Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Sianturi S.R. dan Mompang Panggabean. 1996. Hukum Penitensia di Indonesia . Alumni : Bandung Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta. Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal
Law,  University  of  Bielefeld,
Germany),  “Restitution  and
Offender-Victim  Arrangement in  German  Criminal  Law: Development  and  Theoretical Implications”, http://wings.buffalo.edu/law/ bclc/bclr.htm Gede  Widhiana  Putra, Mediasi  –  Solusi
Alternatif  Sengketa  di  Luar Pengadilan, http://www.cybertokoh.com., M.A. Mendorong Mediasi untuk Menyelesaikan Perkara , http://www.antara.co.id,