## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI JALUR NON LITIGASI (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar)

## Suriani, M. Thahir Maloko, Adriana Mustafa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : surianiislamadinah@gmail.com

## Abstrak
Penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  melalui  jalur  non  litigasi  di  Kelurahan  Salaka dilakukan di luar Pengadilan dengan menggunakan mediator sebagai pihak penengah yang  dipilih  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak.  Dalam  hal  ini,  mediator  berusaha membangun  komunikasi  sehingga  dapat  mempertemukan  keinginan  para  pihak. Proses  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  (di  pengadilan)  yang  menganut  asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada realitasnya sering mengalami kendala, seperti banyaknya jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim sehingga berdampak pada masyarakat selaku pencari keadilan merasa kesulitan untuk berperkara  di  pengadilan  guna  mendapatkan  haknya  secara  cepat.  Selain  itu,  faktor biaya  ringan  dan  waktu  yang  efisien  serta  kerahasiaan  dari  penyelesaian  sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan) juga menjadi faktor yang membuat masyarakat lebih  memilih  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Berdasarkan  masalah tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai  penyelesian sengketa  tanah  warisan  melalui  jalur  non  litigasi  khususnya  di  Kelurahan  Salaka. Hukum dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan  bahwa  tujuan  dari  hukum  semata-mata  untuk  keadilan  sebagaimana menurut  Geny  dalam  bukunya  Ahmad  Ali.  Selanjutnya,  hal  tersebut  dirumuskan menjadi  karya  ilmiah  dengan  mengambil  judul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Warisan  Melalui  Jalur  Non  Litigasi  (Studi  Kasus  di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar).”
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Warisan, Non Litigasi

## Abstract
Settlement  of  inheritance  land  disputes  through  non-litigation  channels  in  Salaka village  is  carried  out  outside  the  court  by  using  a  mediator  as  a  mediator  who  is selected  based  on  the  agreement  of  the  parties.  In  this  case,  the  mediator  tries  to build  communication  so  that  it  can  bring  together  the  wishes  of  the  parties.  The process  of  litigation  dispute  resolution  (in  court)  which  adheres to  the  principles of simple,  fast  dam  low  cost  in  reality  often  experiences  problems,  such  as  the  large number of cases that are entered not proportional to the number of judges so that it has  an  impact  on  the  community  as  justice  seekers  find  it  difficult  to  take  cases  in
court in order to get it right quickly. In addition, the low cost factor and efficient time and confidentiality of non-litigation (outside court) dispute resolution are also factors that make people prefer to settle disputes out of court. Based on these problems, the authors are interested in researching further  regarding the settlement of inheritance land  disputes  through  non-litigation  channels,  especially in  the  Salaka  village.  Law and justice are two aspects that cannot be separated. This is because the purpose of the law is solely for justice as according to Geny in Ahmad Ali book’s. furthermore, it was  formulated  into  a  scientific  paper  with  the  title  “Overview  Of  Islamic  Law On The  Settlement  Of  Inheritance  Land  Disputes  Through  Non  Litigation  Channels (Case study in Salaka Vilage, Pattallassang District, Takalar Regency)”. Keywords: Disputes Resolution, Inheritance Land, Non-Litigation.

## A. PENDAHULUAN
Kematian  merupakan  peristiwa  yang  pasti  akan  dialami  oleh  setiap  makhluk yang bernyawa. Sehingga dampak dari kematian tersebut menimbulkan akibat hukum yang  disebut  hukum  kewarisan,  yakni  hukum  yang  mengatur  mengenai  peralihan harta peninggalan kepada para ahli waris yang disebabkan karena adanya kematian. 1 Proses pendistribuasian harta waris rentan minimbulkan perselisihan diantara para  ahli  waris.  Pada  umumnya,  problematika  kewarisan  bertumpu  pada  pembagian harta  warisan.  Hal  tersebut  wajar  terjadi  mengingat  sifat  sebagian  manusia  yang cenderung  ingin  menguasai  harta,  dan  adanya  rasa  tidak  puas  terhadap  harta  yang telah dimiliki. 2
Penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  dapat  dilakukan  dengan  dua cara  yakni melalui  jalur  litigasi  (di  pengadilan),  dan  melalui  jalur  non  litigasi  (di  luar pengadilan). 3 Terkait  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  pada  masyarakat  di Kelurahan  Salaka,  umumnya  masyarakat  memilih  jalur  non  litigasi  (di  luar pengadilan)  walaupun  juga  masih  terdapat  beberapa  masyarakat  yang  memilih  jalur litigasi (di pengadilan).
Maimun  Nawawi  dalam  bukunya  yang  berjudul  pengantar  hukum  kewarisan Islam  mengatakan  bahwa  dalam  Islam  secara  garis  besar  para  ahli  telah mengelompokkan  hukum  menjadi  dua  yakni  hukum  ibadah  dan  hukum  muamalah. Salah  satu  hukum  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  sesama  adalah  aturan yang terkait harta waris, yaitu hukum yang mengatur mengenai peralihan harta yang diakibatkan karena adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam mengatur  pendistribusian  harta  peninggalan. 4 Namun  kadang  kala  dalam  proses pendistribusian harta warisan timbul konflik (sengketa) diantara para pihak, sehingga
1 Mulyani  Zulaeha,  “Mediasi Interest  Based Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 38, No. 2 (2016): h. 156.
2 Abdul Halim Talli, “Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008”, Jurnal al-Qadau , Vol. 2, No. 1 (2015): h. 79.
3 Muhammad,  Anis.  “Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  di  Kota  Makassar”. Jurnal al-Qadau , Vol. 5, No. 2 (2018).
4 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.
dari  permasalahan  tersebut  membutuhkan  jalan  keluar  yang  dapat  ditempuh  melalui jalur litigasi (di pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). 5
Penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  melalui  jalur  non  litigasi  (diluar pengadilan)  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  ditempuh  tidak  dengan menggunakan jalur litigasi (di pengadilan). Selain itu, penyelesaian secara non litigasi biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS). 6
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang kekuasaan  kehakiman  pasal  2  ayat  (4),  disebutkan  bahwa  penyelesaian  sengketa perdata  secara  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  merupakan  harapan  semua  orang. Namun  pada  kenyataannya,  proses  penyelesaian  sengketa  yang  ditempuh  melalui jalur litigasi cenderung menghabiskan biaya yang lebih banyak dan waktu yang tidak efisien.  Sedangkan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non  litigasi  umumnya memiliki biaya yang lebih ringan dan waktu yang lebih efisien. 7
Penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  melalui  jalur  non  litigasi  seperti  yang terjadi di Kelurahan Salaka umumnya dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi dalam literatur  Islam  disamakan  dengan Tahkim yaitu  berlindungnya  dua  pihak  yang bersengketa  kepada  orang  yang  mereka  setujui/sepakati  menjadi  pihak  penengah dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  sedang  dihadapi. 8 Tercapainya  perdamaian dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  melalui  jalur  non  litigasi  (di  luar pengadilan)  tak  terlepas  dari  peran  seorang  mediator  sebagai  pihak  penengah  yang berusaha  memberikan  solusi/jalan  keluar terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  oleh para  pihak  yang  bersengketa.  Oleh  karena  itu,  dalam  memilih  mediator  hendaklah memperhatikan  kriteria  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  hakim  yakni:  Berakal, baligh , adil dan muslim. 9

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif  yaitu  metode  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai  masalah- masalah  atas  problematika  sosial  berdasarkan  kondisi  realitas  (nyata)  dan  natural setting yang kompleks dan rinci. 10 Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  sosiologis  dan  pendekatan
5 Rika  Lestari,  “Perbandingan  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Mediasi  di  Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. 3, No. 2 (2013): h. 220.
6 Jimmy  Joses  Sembiring, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase) (Jakarta: Visimedia, 2011), h. 67.
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4)
8 Samir  Aliyah, Sistem  Pemerintahan  Peradilan  dan  Adat  Dalam  Islam (Jakarta:  Khalifah, 2004), h. 328.
9 Syahrizal  Abbas, Mediasi:  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah , Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), h. 188.
10 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung, Tarsito, 1995), h. 25.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 279-290
hukum Syar’i .  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  di Kelurahan  Salaka  yang  pernah  terlibat  sengketa  tanah  warisan  yang  diselesaikan secara non litigasi, mediator sebagai pihak penengah, tokoh agama, dan narasumber terkait  dengan  judul  penelitian.  Selanjutnya,  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Lalu,  teknik  pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar
Praktik penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Salaka cukup sederhana yakni orang  yang  bersengketa  dalam  hal  ini  Muhammad  bin  Sabaking  beserta  saudaranya yang  berselisih  paham  terkait  pembagian  harta  warisan  berupa  tanah  yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya seluas 58 are (5800 meter persegi) diselesaikan secara  kekeluargaan.  Berdasarkan  hasil  kesepakatan  dan  saran/masukan  dari  pihak keluarga  sehingga  pihak  yang  bersengketa  sepakat  untuk  menyelesaikan  sengketa tanah warisan secara non litigasi (di luar pengadilan).
Penentuan  bagian  yang  diperoleh  para  ahli  waris  tidak  ditentukan  oleh mediator  karena  pada  kasus  tersebut,  mediator  tidak  mengintervensi  terkait  bagian yang diperoleh para ahli waris. Melainkan penentuan bagian harta warisan ditentukan oleh  para  ahli  waris  setelah  berdiskusi  dan  menghasilkan  kesepakatan  bersama. Namun hal tersebut tidak terlepas dari peran Jufri Dg Ngeppe sebagai mediator yang berusaha mempertemukan kepentingan dan menggali informasi terkait keinginan para pihak,  setelah  mengetahui  duduk  perkaranya  maka  mediator  berusaha  memberikan masukan/saran  yang  diharapkan  dapat  diterima  oleh  para  pihak. 11 Sebelum menghasilkan  kesepakatan  bersama,  terdapat  beberapa  pertemuan  dalam  membahas pembagian  tanah  warisan,  sehingga  diputuskan  bahwa  tanah  seluas  58  are  tersebut dibagi  menjadi  6  (jumlah  ahli  waris)  dengan  ketentuan  pembagian:  11  are  (1100 meter  persegi)  bagian  yang  diperoleh  untuk  anak  laki-laki  dan  7  are  (700  meter persegi) bagian yang diperoleh untuk anak perempuan. 12
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  konsep  penyelesaian  sengketa tanah warisan yang ditempuh secara non litigasi (di luar pengadilan) pada masyarakat di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
11 Jufri  Dg  Ngeppe  (82  Tahun),  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Warisan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Salaka, Wawancara , Takalar, 30 Januari 2022.
12 Jufri  Dg  Ngeppe  (82  Tahun),  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Warisan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Salaka, Wawancara , Takalar, 30 Januari 2022.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 279-290
Pertama: Para  pihak  terlebih  dahulu  bersepakat  untuk  menyelesaikan sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan). Karena penyelesaian sengketa secara non litigasi hanya dapat dilakukan atas  dasar kesepakatan para pihak. Seperti halnya yang  terjadi  pada  kasus  sengketa  tanah  warisan  yang  melibatkan  Muhammad  bin Sabaking  bersama  saudaranya,  atas  masukan  dari  keluarga  maka  ahli  waris  sepakat menempuh jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan.
Kedua: Setelah  para  pihak  yang  bersengketa  sepakat  menempuh  jalur  non litigasi  (di  luar  pengadilan),  maka  selanjutnya  memilih  mediator  yang  dianggap mampu  menjembatani  kepentingan  para  pihak.  Sama  halnya  dengan  poin  pertama, penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  hanya  dapat  ditempuh  atas  dasar kesepakatan  para  pihak,  maka  dalam  hal  memilih  seorang  mediator  juga  harus didasarkan  atas  kesepakatan  bersama.  Seperti  kasus  sengketa  tanah  warisan  di Kelurahan  Salaka,  para  pihak  yang  bersengketa  (ahli  waris)  sepakat  untuk  memilih Jufri Dg Ngeppe sebagai mediator.
Ketiga: Mediator  yang  telah  dipilih  dalam  menjembatani  kepentingan  para pihak  selanjutnya  berusaha  membangun  komunikasi  dengan  para  pihak  yang bersengketa yang diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut.  Dalam  hal  ini,  Jufri  Dg  Ngeppe  berusaha  mempertemukan  keinginan  dari para pihak yang bersengketa melalui diskusi yang dilakukan dengan para ahli waris. Setelah  mengetahui  duduk  perkaranya,  maka  mediator  mencoba  memberikan masukan  terhadap  penyelesaian  sengketa.  Berdasarkan  kesepakatan  bersama,  maka ditetapkan  pembagian  tanah  warisan  dengan  rincian  11  are  (1100  meter  persegi) bagian  yang  diperoleh  anak  laki-laki  dan  7  are  (700  meter  persegi)  bagian  yang diperoleh anak perempuan.
Keempat: Setelah  disepakati  bersama  oleh  para  pihak  terkait  penetapan bagian/porsi  setiap  ahli  waris,  selanjutnya  hasil  kesepakatan  dibuatkan  akta pembagian  tanah  yang  dibuat  oleh  pemerintah  setempat  dalam  hal  ini  Nurdin  Dg Manye  sebagai  Lurah  Salaka.  Pembuatan  akta  tanah  bertujuan  untuk  menghindari kemungkinan  yang  terjadi  dikemudian  hari  seperti  terdapat  salah  satu  pihak  (ahli waris)  yang  menggugat  terkait  pembagian  tanah  sehingga  dengan  adanya  akta pembagian  tanah  yang  ditanda  tangani  oleh  para  ahli  waris  dan  disahkan  oleh pemerintah setempat, diharapkan dapat menjadi payung hukum.
2. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  praktik  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan pada  masyarakat  di  Kelurahan  Salaka,  Kecamatan  Pattallassang,  Kabupaten  Takalar yang diselesaikan secara non litigasi (di luar pengadilan) memiliki tingkat efektivitas yang  cukup  tinggi.  Hal  tersebut  berdasarkan  pengakuan  dari  pihak  yang  pernah terlibat  sengketa  tanah  warisan  yang  diselesaikan  secara  non  litigasi  yang  mengaku puas atas penyelesaian sengketa yang ditempuh di luar pengadilan atau dengan kata lain  diselesaikan  secara  kekeluargaan  karena  biaya  yang  lebih  ringan  serta  waktu yang  lebih  efisien  jika  dibandingkan  dengan  penyelesaian  secara  litigasi  (di
pengadilan).  Oleh  karena  itu,  masyarakat  di  Kelurahan  Salaka  sudah  tidak  asing terkait  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  secara  damai.  Hal  tersebut  juga  dapat dilihat  dari  sistem  pembagian  tanah  warisan  dimana  dalam  membagi  harta  warisan, mayoritas  masyarakat  di  Kelurahan  Salaka  masih  menggunakan  cara  pembagian warisan yang ditentukan bersadarkan kesepakatan para pihak.
Berdasarkan  keterangan  beberapa  pihak  yang  penulis  wawancara,  mereka mengatakan bahwa penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sudah biasa dilakukan di Kelurahan Salaka. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di Kelurahan Salaka masih  menggunakan  metode  pembagian  warisan  berdasarkan  kesepakatan  bersama (para  pihak)  dan  tidak  berdasarkan  ketentuan  hukum  Islam.  Bahkan  terdapat  pula beberapa  masyarakat  yang  terlebih  dahulu  membagi  harta  kepada  anak-anaknya ketika masih  hidup  dengan  pertimbangan  agar  dikemudian  hari  ahli  warisnya  sudah tidak  mempermasalahkan  harta  peninggalan  orang  tuanya. 13 Praktik  pembagian tersebut  sudah  lumrah  dijumpai  di  tengah  masyarakat  seperti  halnya  di  Kelurahan Salaka.  Selain  itu,  Penulis  juga  menggunakan  data  yang  diperoleh  di  Pengadilan Agama  dan  Pengadilan  Negeri  Kabupaten  Takalar  sebagai  data  pembanding  dalam menyimpulkan  tingkat  efektivitas  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  secara  non litigasi di Kelurahan Salaka. 14
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  Pengadilan  Agama,  dapat  disimpulkan bahwa  proses  mediasi  di  Pengadilan  memiliki  tingkat  keberhasilan  yang  rendah karena  dalam  kurun  tahun  2017-2020  hanya  terdapat  1  kasus  yang  berhasil  pada tahap mediasi dari 23 kasus sengketa tanah warisan yang terdaftar pada PA Takalar. Hal  tersebut  juga  diperkuat  oleh  pengakuan  H.  Jalaluddin.,  S.Ag.,  M.H,  selaku panitera  di  Pengadilan  Agama  Takalar  yang  mengatakan  bahwa  mediasi  di  PA Takalar  jarang  berhasil  yang  berakhir  pada  penandatanganan  akta  perdamaian, kalaupun para pihak ingin berdamai maka biasanya pihak penggugat akan mencabut gugatannya. Ketika terjadi pencabutan gugatan, kemungkinan dikarenakan para pihak memilih  berdamai  walaupun  tidak  semua  pencabutan  gugatan  mengindikasikan bahwa para pihak berdamai namun bisa disebabkan oleh faktor lain seperti penggugat sudah  tidak  mampu  membayar  biaya  perkara.  Selain  itu,  Panitera  PA  Takalar  juga mengatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  lebih  efektif  jika dibandingkan dengan  penyelesaian sengketa secara litigasi, hal tersebut dikarenakan pada  penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi  lebih  hemat  biaya  dan  waktu  yang lebih efisien. 15 Begitupun dengan keterangan Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang mengatakan  bahwa,  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Takalar  jarang  berhasil  bahkan beliau  mengatakan  bahwa  mediasi  di  PN  Takalar  tidak  pernah  berhasil  utamanya
13 Basuki Rahmat S. Ag (55 Tahun), Tokoh Agama di Kelurahan Salaka, Wawancara , Takalar, 4 Januari 2022.
14 H. Jalaluddin., S.Ag., M.H (47), Panitera Pengadilan Agama Takalar, Wawancara , Takalar, 14 Maret 2022.
15 H. Jalaluddin., S.Ag., M.H (47), Panitera Pengadilan Agama Takalar, Wawancara , Takalar, 14 Maret 2022.
dalam  perkara  kewarisan.  Sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Panitera  PA Takalar,  Hakim  PN  Takalar  juga  mengatakan  bahwa  apabila  para  pihak  ingin berdamai  maka  pihak  penggugat  akan  mencabut  gugatannya  sehingga  data  terkait mediasi yang berhasil di Pengadilan tidak tercatat oleh sistem karena berakhir dengan pencabutan gugatan. 16
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Penulis  menyimpulkan  bahwa  penyelesaian sengketa  secara  non  litigasi  di  Kelurahan  Salaka  cukup  efektif  karena  beberapa pertimbangan  yaitu  pengakuan  langsung  dari  pihak  yang  menyelesaikan  perkaranya secara  non  litigasi,  data  yang  diperoleh  dari  PA  Takalar  dan  PN  Takalar,  serta terdapat beberapa kasus serupa yang berhasil diselesaikan secara non litigasi (secara kekeluargaan).

## 3. Ketentuan  Hukum  Islam  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Warisan Melalui Jalur Non Litigasi
Maimun Nawawi dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum kewarisan Islam  mengatakan  bahwa  dalam  Islam  secara  garis  besar  para  ahli  telah mengelompokkan  hukum  menjadi  dua  yakni  hukum  ibadah  dan  hukum  muamalah. Salah  satu  hukum  yang  mengatur  hubungan  manusia  dengan  sesama  adalah  aturan yang terkait harta waris, yaitu hukum yang mengatur mengenai peralihan harta yang diakibatkan karena adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam mengatur  pendistribusian  harta  peninggalan. 17 Namun  kadang  kala  dalam  proses pendistribusian harta warisan timbul konflik (sengketa) diantara para pihak, sehingga dari  permasalahan  tersebut  membutuhkan  jalan  keluar  yang  dapat  ditempuh  melalui jalur  litigasi  (di  pengadilan)  dan  non  litigasi  (di  luar  pengadilan).  Dalam  hal  ini, penulis  ingin  mengulas  lebih  dalam  terkait  ketentuan  hukum  Islam  terhadap penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan).
Tercapainya  perdamaian  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) tak terlepas dari peran seorang mediator sebagai pihak  penengah  yang  berusaha  memberikan  solusi/jalan  keluar  terhadap permasalahan  yang  dihadapi  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Oleh  karena  itu, dalam memilih mediator hendaklah memperhatikan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang mediator. 18
Menurut  Ali  bin  Abu  Bakar  al-Marginani  seorang  ulama  dalam Madzhab Hanafi  mengemukakan  bahwa  mediator  atau  yang  dalam  literatur  Islam  disebut sebagai Hakam yang  akan  diminta  menyelesaikan  perselisihan  diantara  para  pihak yang  bersengketa  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  orang  yang  akan  diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang Hakam (mediator) harus laki-laki,
16 Dr.  Amaliah  Aminah  Pratiwi.,  S.H.,  M.H  (39),  Hakim  Pengadilan  Negeri  Takalar, Wawancara , Takalar, 16 Maret 2022.
17 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 3.
18 Mulyani  Zulaeha,  “Mediasi Interest  Based Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 38, No. 2 (2016): h. 156.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 279-290
cakap,  dan  sholeh.  Sedangkan menurut Wahbah  al-Zuhaili  syarat Hakam (mediator) yakni:  Berakal, baligh ,  adil  dan  muslim.  Oleh  karena  itu  tidak  dibenarkan mengangkat  orang  kafir,  orang fasik ,  dan  anak-anak  untuk  menjadi Hakam karena dilihat  dari  segi  keabsahannya,  golongan  orang-orang  tersebut  tidak  termasuk ahliyyah al-qadha’ (golongan orang yang berkompeten mengadili). 19
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah  warisan  melalui  jalur  non  litigasi  seperti  yang  terjadi  di  Kelurahan  Salaka, Kecamatan  Pattallassang,  Kabupaten  Takalar  merupakan  langkah  penyelesaian sengketa  yang  dibolehkan  dalam  Islam  karena  mengandung  unsur  tolong  menolong dan perdamaian.
Islam  membolehkan  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  secara  non  litigasi dengan syarat bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tersebut tidak mengandung hal-hal  yang  bertentangan  dengan  syariat  Islam.  Begitupun  sebaliknya,  Islam  tidak membolehkan  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  yang  didalamnya  mengandung unsur-unsur  yang  bertentangan  dengan  syariat  Islam  seperti  menunjuk Hakam (mediator)  yang  tidak  cakap,  belum baligh , fasik ,  dan  berlaku  tidak  adil  sehingga berdampak pada   keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa tersebut. 20 Praktik  pembagian  tanah  warisan  pada  masyarakat  di  Kelurahan  Salaka khususnya pada kasus yang melibatkan Muhammad bin Sabaking beserta saudaranya, warisan  tersebut  dibagi  atas  dasar  kesepakatan  bersama  melalui  bantuan  mediator. Sehingga  jika  ditinjau  dari  kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat  dan  dari  aspek agama Islam, maka hal tersebut tidak dilarang karena pembagiannya didasarkan pada kesepakatan  bersama  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Hal  ini  juga  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  salah  satu  tokoh  agama  di  Kelurahan  Salaka:  Pembagian harta  warisan  setiap  daerah  bervariasi,  begitupun  dengan  pembagian  warisan  di Kelurahan  Salaka  yang  cara  pembagiannya  tidak  dibagi  berdasarkan  hukum  Islam melainkan atas dasar kesepakatan para ahli waris, hal tersebut sudah lumrah dijumpai di tengah masyarakat Kelurahan Salaka. 21
Sejalan  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Basuki  Rahmat  S.Ag  selaku tokoh agama di Kelurahan Salaka, menurut hemat penulis selagi pembagian warisan tersebut  dapat  menciptakan  kedamaian  diantara  para  pihak  (ahli  waris),  maka pembagian warisan seperti itu dibolehkan walaupun tidak dibagi berdasarkan hukum Islam  melainkan  atas  dasar  kesepakatan  para  pihak.  Hal  ini  juga  dibenarkan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yakni  dalam  pasal  183  yang  berbunyi:  “Para  ahli waris  dapat  bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. 22
19 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 188.
20 Basyirah Mustarin, “Kedudukan Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Pencegahan Perkara Cerai”, Jurnal Iqtishaduna , Vol. 1, No. 4 (2020): h. 230.
21 Basuki Rahmat S. Ag (55 Tahun), Tokoh Agama di Kelurahan Salaka, Wawancara , Takalar, 4 Januari 2022.
22 Kementerian Agama RI, dkk. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka Media, 2018), h. 95.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 279-290
Berdasarkan  pasal  183  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  diketahui  bahwa praktik  pembagian  harta  warisan  yang  dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  para  ahli waris  dan  tidak  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  al-Qur’an dibolehkan  dengan  syarat  bahwa  sebelum  harta  tersebut  dibagi  berdasarkan kesepakatan para ahli waris, maka terlebih dahulu setiap ahli waris harus mengetahui bagian yang ia akan peroleh jika harta warisan tersebut dibagi secara hukum Islam.

## D. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Dari  pembahasan  sebelumnya,  ada  beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1) Konsep  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  yang  ditempuh  secara  non litigasi (di luar pengadilan) pada masyarakat di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang,  Kabupaten  Takalar  dilakukan  melalui  mekanisme  sebagai berikut: Pertama: Para  pihak  sepakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara non litigasi (di luar pengadilan). Kedua: Setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur non litigasi maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap  mampu  menjembatani  kepentingan  para  pihak. Ketiga: Mediator yang  telah  dipilih  dalam  menjembatani  kepentingan  para  pihak  selanjutnya berusaha  membangun  komunikasi  dengan  para  pihak  yang  bersengketa  yang diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Keempat: Setelah disepakati bersama oleh para pihak terkait penetapan bagian setiap  ahli  waris,  selanjutnya  hasil  kesepakatan  tersebut  dibuatkan  akta pembagian tanah yang dibuat oleh pemerintah setempat.
2) Berdasarkan  hasil  penelitian,  penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  di Kelurahan  Salaka  yang  diselesaikan  secara  non  litigasi  (di  luar  pengadilan) memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak, data di kantor Lurah Salaka, dan data PA serta PN Takalar sebagai data pembanding.
3) Penyelesaian  sengketa  tanah  warisan  melalui  jalur  non  litigasi  (di  luar pengadilan)  seperti  yang  terjadi  di  Kelurahan  Salaka  merupakan  langkah penyelesaian  sengketa  yang  dibolehkan  dalam  Islam  karena  mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian.
2. Implikasi Penelitian
Berdasarkan  penjelasan  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka penulis dapat memberikan masukan atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan:
1) Mediator  yang  dipilih  harus  merupakan  kesepakatan  dari  para  pihak  yang sedapat  mungkin  mempertemukan  kepentingan  para  pihak  sehingga  dapat menghasilkan keputusan yang bersifat win-win solution .
2) Mediator  sebagai  pihak  penengah  harus  sedapat  mungkin  membangun komunikasi  diantara  para  pihak  yang  bersengketa  sehingga  proses
penyelesaian  sengketa  berjalan  efektif  dan  menghasilkan  kesepakatan  yang dapat diterima semua pihak.
3) Sebelum  membagi  harta  warisan  berdasarkan  kesepakatan  para  ahli  waris, hendaknya  terlebih  dahulu  setiap  ahli  waris  mengetahui  bagian  yang  akan diperoleh  apabila  harta  warisan  tersebut  dibagi  berdasarkan  rumus perhitungan hukum kewarisan Islam. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 279-290

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abbas,  Syahrizal. Mediasi:  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah , Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
Aliyah,  Samir. Sistem  Pemerintahan  Peradilan  dan  Adat  Dalam  Islam .  Jakarta: Khalifah, 2004.
Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research . Bandung, Tarsito, 1995.
Sembiring,  Jimmy  Joses. Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di  Luar  Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase) . Jakarta: Visimedia, 2011.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Kencana, 2004.
Kementerian Agama RI, dkk. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Pustaka Media, 2018.

## Jurnal
Anis,  Muhammad.  “Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  di  Kota  Makassar”. Jurnal al- Qadau , Vol. 5, No. 2 (2018).
Mustarin,  Basyirah.  “Kedudukan  Mediasi  Sebagai Alternative  Dispute  Resolution Terhadap  Pencegahan  Perkara  Cerai”. Jurnal  Iqtishaduna ,  Vol.  1,  No.  4 (2020).
Talli,  Abdul  Halim.  “Mediasi  Dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008”. Jurnal  al- Qadau , Vol. 2, No. 1 (2015).
Zulaeha,  Mulyani.  “Mediasi Interest  Based Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah ”.
Jurnal Kertha Petrika, Vol. 38, No. 2 (2016).
Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan  dan  di  Luar  Pengadilan  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol. 3, No. 2 (2013).

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Wawancara
Muhammad bin Sabaking (62 Tahun), Pihak yang bersengketa, Wawancara , Takalar, 17 Januari 2022.
Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 279-290
Jufri Dg Ngeppe (82 Tahun), Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui  Jalur  Non  Litigasi  di  Kelurahan  Salaka, Wawancara ,  Takalar,  30 Januari 2022.
H.  Jalaluddin.,  S.Ag.,  M.H  (47),  Panitera  Pengadilan  Agama  Takalar, Wawancara , Takalar, 14 Maret 2022.
Dr.  Amaliah  Aminah  Pratiwi.,  S.H.,  M.H  (39),  Hakim  Pengadilan  Negeri  Takalar, Wawancara , Takalar, 16 Maret 2022.
Basuki Rahmat S. Ag (55 Tahun), Tokoh Agama di Kelurahan Salaka, Wawancara , Takalar, 4 Januari 2022.