## KEGAGALAN SOSIALISME AFRICA (AFRICAN SOCIALISM) TANZANIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM TAMBANG OLEH INGGRIS (2015-2020)
Ni Made Kayika Galuh 1 , Siti R. Susant o 2 *
1 Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Airlangga; Indonesia *email: siti.susanto@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This  paper  examines  the  failure  of  Tanzania’s  African  Socialism  which  leads  the  country’s  entrapment  on exploitation  of  mining  resources  by  the  British  government  in  2015-2020.  African  Socialism  is  Tanzanian development ideology in conducting political and economic practices. However, during the era of President John  Magufuli,  cases  of  mining  exploitation  by  the  British  companies  have  increased.  Magufuli,  who implemented African Socialism  through a nationalist  economic system failed to  remove Tanzania from  the category  of  least  developed  country.  African  Socialism  should  be  emphasizing  Tanzania’s  assertiveness  in avoiding  exploitation.  This  anomaly  directs  to  a  research  question  on  why  African  Socialism  failed  to prevent  Tanzania’s  mining  resources  from  being  exploited  by  the  British  in  2015-2020.  The  question  is examined  explanatively  with  state  failure  theory.  This  paper  finds  that  the  Magufuli  government  was intentionally  incorrect  in  implementing  African  Socialism  which  exemplifies  state-building  failure.  The failure eased British government and corporate concessions to Tanzania’s mining resources.
Keywords: African Socialism; exploitation; mining, state failure; Tanzania, United Kingdom

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  kegagalan  Sosialisme  Afrika  ( African  Socialism )  Tanzania  yang  menyebabkan terjebaknya negara dalam eksploitasi sumber daya tambang oleh Inggris pada tahun 2015-2020. Sosialisme Afrika  adalah  ideologi  pembangunan  Tanzania  dalam  praktik  politik  dan  ekonomi.  Namun,  pada  era presiden John Magufuli, kasus-kasus eksploitasi tambang oleh perusahaan Inggris telah meningkat. Magufuli yang  mengimplementasikan  Sosialisme  Afrika melalui  sistem  ekonomi  nasionalis  gagal  dalam mengeluarkan  Tanzania  dari  kategori negara  terbelakang.  Sosialisme  Afrika seharusnya  menjadi  ideologi pembangunan  negara  yang  menekankan  ketegasan  Tanzania  dalam  menghindari  eksploitasi.  Anomali  ini mengarahkan  pada  pertanyaan  penelitian  tentang  mengapa  Sosialisme  Afrika  gagal  dalam  mencegah eksploitasi  sumber  daya  alam  tambang  Tanzania  oleh  Inggris  pada  tahun  2015-2020.  Pertanyaan  tersebut diteliti  secara  eksplanatif  dengan  teori  kegagalan  negara . Tulisan  ini  menemukan  bahwa  pemerintah Magufuli  secara  sengaja  keliru  dalam  mengimplementasikan  Sosialisme  Afrika  yang  merupakan  bentuk kegagalan  pembangunan  negara.  Kegagalan  tersebut  mempermudah  konsesi  pemerintah  dan  perusahaan Inggris terhadap sumber daya tambang Tanzania.
Kata Kunci :  eksploitasi; Inggris; kegagalan negara; Sosialisme Afrika; tambang; Tanzania

## Pendahuluan
Tanzania  merupakan  wilayah  bekas  koloni  Inggris  sejak  Perang  Dunia  I.  Inggris menempatkan  Tanzania  sebagai  sumber  pemenuhan  bahan  tambang  mentah  dengan komoditas utama berupa emas, berlian, nikel, batu bara, dan uranium. Hingga Tanzania merdeka pada tahun 1961, sumber daya tambang menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi  negara.  Pemerintah  Tanzania  yang  sadar  akan  risiko  eksploitasi  terhadap  sumber daya  tambangnya  mendasari  pembangunan  negara  dengan  ideologi African  Socialism atau Sosialisme Afrika. Sosialisme Afrika adalah ideologi sosialisme khas Afrika yang menggerakkan  negara-negara  Afrika  untuk  memperbaiki  pembangunan  ekonomi  serta menghapus keberadaan kelas dan tribal pasca kemerdekaan . Sosialisme Afrika memiliki ciri  khas  utama  berupa  sistem  ekonomi self-reliance ,  sistem  politik  sosialisme- demokratis, serta hubungan sosial komunal tanpa perbedaan kelas-kelas sosial.
Sosialisme  Afrika dideklarasikan  melalui  Deklarasi  Arusha  tahun  1967  yang dibuat  oleh  presiden  Julius  Nyerere  bersama  partai  utama  Tanzania,  yaitu Tanganyika National  African  Union (TANU).  Pada  bagian  kedua  dari  deklarasi,  yaitu  “Kebijakan Sosialisme” , dituangkan  prinsip-prinsip  sosialisme  berupa:  (1)  absensi  eksploitasi,  (2) kontrol  produksi  oleh  pemerintah  dan  para  pekerja,  (3)  eksistensi  demokrasi,  dan  (4) sosialisme  sebagai  ideologi  negara  (TANU,  1967).  Poin  kedua  dipertegas  untuk memperlihatkan kontrol pemerintah terhadap sektor ekonomi melalui kalimat: “ The way to  build  and  maintain  socialism  is  to  ensure  that  the  major  means  of  production  are under the control  and ownership of  the Peasants and the Workers  themselves through their  Government  and  their  Co-operatives” (TANU,  1967).  Sektor  ekonomi  yang menjadi kepemilikan negara secara penuh termasuk sumber daya mineral, tambang, dan minyak yang dikelola di bawah State Mining Corporation (STAMICO).
Deklarasi  Arusha  menjadi  suatu  momentum  ditetapkannya  Sosialisme  Afrika sebagai  ideologi  Tanzania  dalam  memperjuangkan  liberalisasi  nasionalnya. Pembangunan sosialis secara spesifik ditujukan untuk menghindari pihak kapitalis yang bertentangan  dengan  karakter  Afrika  (Mohan,  1966:  221).  “Sosialis”  diartikan  sebagai kontrol pemerintah terhadap ekonomi domestik untuk melawan pihak “kapitalis” yang diartikan  sebagai  sistem  akumulasi  kapital  pihak  tertentu  yang  mengsubordinasi kepentingan  masyarakat  Tanzania.  Secara  politik,  Sosialisme  Afrika  menjadi  ideologi dalam  membentuk  kebangsaan ( nationhood ) pascakolonial  untuk  menghindari
terbentuknya perbedaan kelas dan tribal dalam masyarakat  (Mohan, 1966: 241). Secara ekonomi,  Sosialisme  Afrika menjelaskan  intensi  Tanzania  dalam  menerapkan kemandirian  ( self-reliance ) pada  produksi  ekonomi  agar  tidak  bergantung  terhadap aktor asing.
Periode politik setelah Nyerere mengubah sistem politik Tanzania menuju sistem multi-partai sejak tahun 1992 (Bjerk, 2010: 304). TANU bergabung dengan partai Afro- Shirazi  dan  membentuk  partai  Chama  Cha  Mapinduzi  (CCM)  sebagai  partai  dominan. Pemerintahan  Tanzania  semakin  memperjelas  arah  Sosialisme  Afrika menuju sosialisme-demokratis  dengan  konstitusi: “The  United  Republic  is  a  democratic, secular and socialist state which adheres to multi-party democracy” (Tanzania, 1992) .
Sedangkan,  dalam  sektor  pertambangan,  UU  No.  14  tahun  2010  menyebutkan  bahwa kontrol  keseluruhan  atas  properti  dan  sumber  daya  mineral  masih  berada  di  tangan presiden  Tanzania  atas  kepercayaan  masyarakat.  Pergeseran  yang  terjadi  adalah Tanzania mengambil posisi sebagai regulator dan fasilitator sekaligus mempromosikan keterlibatan investasi swasta pada sektor tambang  (Sipamba & Matiko, 2021).
Penelitian ini akan berfokus pada era presidensi John Magufuli pada tahun 2015- 2020. Pada era ini, sumber daya mineral dan tambang merepresentasikan 52% dari total ekspor  Tanzania  (Kareparambil,  2017).  Dengan  demikian,  terdapat  kontradiksi  dalam persentase  kepemilikan  pertambangan  besar  di  Tanzania  yang  mayoritasnya dioperasikan oleh perusahaan Inggris. Salah satu contohnya adalah Acacia Mining yang menguasai  tiga  pertambangan  emas  besar.  Eksploitasi  menjadi  semakin  nyata  ketika Acacia Mining tidak membayar pajak operasional, bunga, serta denda yang diperkirakan mencapai  USD  $190  miliar  atau  melebihi  tiga  kali  lipat  dari Gross  Domestic  Product (GDP)  Tanzania  (Kazeem,  2017).  Perusahaan-perusahaan  tambang  Inggris  lainnya adalah Petra Diamonds yang menguasai berlian dan BG Group yang menguasai gas dan minyak (Curtis, 2016).
Data  menunjukkan  bahwa  persentase  pertumbuhan Gross  Domestic  Product (GDP)  Tanzania  mengalami  penurunan  di  tahun  2015-2020  (World  Bank,  GDP  per capita  (current  US$)  –  Tanzania,  2020).  GDP  Tanzania  pada  tahun  2020  terhitung sebesar  USD  $62,41  miliar  yang  masih  menempatkannya  sebagai  negara  miskin. Pemerintah  Tanzania  hanya  memegang  kepemilikan  saham  sebesar  5-20%  dari keseluruhan  operasional  tambang.  Pada  akhirnya,  sektor  pertambangan  hanya
berkontribusi  sebesar  4%  terhadap  GDP  Tanzania    (Kazeem,  2017).  Padahal, pemerintahan  Magufuli  memiliki  agenda  memperkuat  Sosialisme  Afrika melalui penguatan  industri  nasional  dan  pengetatan  kebijakan  terhadap  lingkungan  bisnis perusahaan asing (Harris, 2021).
Berdasar  pada  anomali-anomali  di  atas,  tulisan  ini  bertujuan  meneliti  mengapa Sosialisme  Afrika  gagal  dalam  menghindarkan  sumber  daya  alam  tambang  Tanzania dari  posisi  tereksploitasi  oleh  Inggris  pada  tahun  2015-2020.  Hipotesis  dari  tulisan  ini adalah  bahwa  kegagalan  Sosialisme  Afrika dalam  menghindari  Tanzania  dari  posisi tereksploitasi oleh Inggris merupakan bentuk kegagalan negara dalam dimensi ekonomi dan dimensi politik. Pertama, dalam konteks politik, Sosialisme Afrika hanya berperan sebagai  pembentuk  kebangsaan  tanpa  memiliki  implikasi  lebih  lanjut  terhadap penguatan  institusi  dan  kebijakan  negara.  Kedua,  dalam  konteks  ekonomi,  kekeliruan pemerintah  Magufuli  dalam  mengimplementasikan  konsep  ekonomi  sosialis mengakibatkan negara rentan terhadap intervensi pihak asing.
Terdapat  tiga  penelitian  sebelumnya  terkait  alasan  kegagalan  Sosialisme  Afrika Tanzania,  yaitu  oleh  Bjerk,  2010;  Lal,  2015;  Nursey-Bray,  1980.  Ketiganya  memiliki kesamaan  pendapat  bahwa  penerapan  sosialisme  Tanzania  bersifat  lemah  dengan pemerintah  yang  tidak  pernah  benar-benar  sosialis.  Sistem  sosialisme  yang  diterapkan belum mengubah posisi marginal Tanzania sebagai pengekspor SDA mentah ke negara Barat.  Tulisan  ini  kemudian  memberi  fokus  kepada  Tanzania  dengan  pertimbangan bahwa  belum  ada  penelitian  yang  meneliti  fenomena  neokolonialisme  di  kawasan Afrika  dari  sisi  internal  negara  Afrika.  Kebanyakan  tulisan  melihat  fenomena neokolonialisme dan dependensi ekonomi hanya dari struktur internasional yang secara sistematis  menempatkan  Afrika  pada  posisi  negara  periferi  dan  negara  Barat  sebagai negara  inti.  Penelitian  terhadap  alasan-alasan  terjadinya  eksploitasi  melalui  teori kegagalan negara masih kurang diteliti.

## Kerangka Pemikiran
Dalam  menyusun  argumennya,  jurnal  ini  ini  mendasarkan  pada  beberapa  tinjauan pustaka  yang  berfokus  pada  sosialisme, resource  curse ,  dan teori  state-failure . Sosialisme  merupakan  sistem  yang  mengorganisir  sektor  ekonomi  berupa  sarana produksi  ( means  of  production ) sebagai  kepemilikan  publik  atau  komunal  yang
berorientasi terhadap prinsip egaliter (Hoppe, 1990: 2, Newman, 2005: 3, Kornai, 1992: 62).  Jika  kapitalisme  merupakan  sistem  kontrol  produksi  oleh  pemilik  kapital  secara privat,  sosialisme  merupakan  sistem  kontrol  produksi  secara  setara  oleh  para masyarakat  dan  para  pekerja  (Gilabert  &  O'Neill,  2019).  Keuntungan  yang  diperoleh dari  proses  produksi  berhak  menjadi  milik  masyarakat  dan  dapat  dialokasikan  dalam bentuk  konsumsi  hingga  investasi  berdasarkan  kesepakatan  mutual.  Pada  aspek pengelolaan  sumber  daya  alam  (SDA),  sosialisme  menyerahkan  kepemilikan  sumber daya  kepada  masyarakat  dengan  diorganisir  oleh  pemerintah  (Stroup,  1980:  268). Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  SDA  dengan  mengontrol  kebijakan serta akses terhadap pemanfaatan sumber daya melalui SOE. Pada aspek investasi asing, sosialisme tidak menyangkal bahwa investasi diperlukan untuk pembangunan. Namun, investasi  asing  dilaksanakan  secara  fungsionalis  untuk  meningkatkan  sektor  produksi domestik dan pertumbuhan kapital tetap (Kornai, 1992: 171).
Sedangkan teori kutukan sumber daya alam ( resource curse ) adalah kondisi ketika negara  yang  kaya  akan  SDA  gagal  dalam  mendapatkan  keuntungan  penuh  dari kekayaannya  tersebut  dan  tidak  dapat  mensejahterakan  kebutuhan  publiknya  (NRGI, The  Resource  Curse:  The  Political  and  Economic  Challenges  of  Natural  Resource Wealth ,  2015).  Perbedaan  sikap  negara  dalam  menghadapi resource  curse dapat dianalisis  melalui  kebijakan  makroekonomi  serta  peran  institusi  pemerintah  dalam mengelola  SDA  dan  mendistribusikan social  spendings bagi  masyarakat  (Hammond, 2011:  371,  Horvath  &  Zeylanov,  2014:  6).  Sosialisme  terhadap resource  curse mengambil  peran  sebagai  sistem  yang  mengembalikan  kontrol  pemerintah  terhadap kekayaan  SDAnya  melalui  nasionalisasi  produksi.  Kesuksesan  sosialisme  dalam melawan resource  curse terjadi  di  Venezuela  pada  era  Hugo  Chavez.  Chavez melakukan revolusi sosialisme melalui SOE minyak yaitu Petroleos de Venezuela pada lingkup  domestik  dan  internasional  dalam  melawan  imperialisme  Amerika  Serikat (Hammond, 2011: 366). Keberhasilan tersebut berbeda dengan kondisi Tanzania di era Magufuli  yang  gagal  menerapkan Sosialisme  Afrika dalam  menyelamatkan  Tanzania dari resource curse. Hal ini menunjukkan bahwa resource curse di Tanzania merupakan fenomena khusus yang disebabkan oleh faktor kontingensi dalam mengimplementasikan sosialisme.
Akhirnya,  teori  ketiga  yang  digunakan  dalam  paper  ini  adalah  teori  kegagalan negara  ( state  failure  theory ).    Rotberg  (2003)  mengemukakan  bahwa  negara  gagal merupakan  negara  yang  tidak  mampu  mengakomodasi political  goods bagi masyarakatnya. Political  goods merupakan  kesanggupan  pemerintah  dalam menjalankan  sistem  politiknya  agar  negara  ada  dalam  kondisi  aman,  mengeliminasi ancaman  domestik,  terhindar  dari  invasi  lintas  batas,  tidak  kehilangan  teritorialnya, melindungi  individu  dari  ancaman  struktur  sosial,  kejahatan,  dan  keamanan  manusia ( human  security ) , serta  menjamin  masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  secara  bebas, terbuka, dan penuh di dalam proses politik negara (Rotberg, 2003: 3). Teori kegagalan negara  menjelaskan  tingkatan  kegagalan  negara  dengan  membedakan  antara strong states (negara  kuat), weak  state (negara  lemah), failing  state (negara  yang  sedang gagal), failed state (negara yang telah gagal), serta collapsed state (negara kolaps).
Pertama, weak  state atau  negara  lemah  menunjukkan  profil  yang  masih bercampuran,  ketika  negara  mampu  memenuhi  ekspektasi  di  beberapa  area  namun lemah  di  beberapa  hal  lainnya  (Rotberg,  2003:  4).  Negara  lemah  dapat  terjadi  karena dua faktor utama: 1) lemah secara inheren atas faktor geografis, fisik, atau ekonomi dan 2)  lemah  atas  tantangan  internal  dan  eksternal  tertentu  yang  sedang  dihadapi  sehingga mengurangi  kemampuan  negara  untuk  menjalankan  sistem  politiknya.  Kedua, failed state atau  negara  yang  gagal  merupakan  negara  yang  tidak  lagi  mampu menyelenggarakan fungsi fundamental dari negara-bangsa  (Rotberg, 2003: 6).  Ketiga, collapsed  state atau  negara  kolaps  adalah  versi  ekstrim  dan  langka  dari  negara  yang gagal  (Rotberg,  2003:  9).  Negara  yang  kolaps  mengalami  kekosongan  otoritas pemerintah  ( vacuum  of  authority ) sehingga  digantikan  oleh warlord atau  aktor  sub- negara yang memiliki kekuatan.
Mayoritas kegagalan negara terjadi atas kesalahan pemimpinnya dan tidak secara insidental (Rotberg, 2003: 25). Dimensi politik dan ekonomi negara lantas menjadi dua faktor  utama  dalam  analisis  teori  kegagalan  negara . Dimensi  politik  berfokus  pada kemampuan institusi negara dalam membawa ide-ide pembangunan negara serta upaya pemerintah dalam melakukan nation building sebagai bagian dari proses pembangunan negara  ( state  building ) . Pembangunan  bangsa  ( nation  building ) adalah  proses  negara dalam membangun budaya serta identitas sebagai bentuk determinasi diri sebagai entitas negara  (Linz,  1993:  355).  Kemampuan state  building sebuah  negara  secara  intrinsik
berhubungan  dengan  dibentuknya nationhood (Mulaj,  2019:  231). Nationhood merupakan  status  atau  identitas  yang  mengandung  rasa  kepemilikan  dalam  menjadi sebuah  negara-bangsa. Nationhood digunakan  sebagai  alat  mobilisasi  populasi  untuk mendukung state building atau aksi kontra terhadap identitas pesaing.
Dimensi  ekonomi  berfokus  pada  faktor  struktural  dan  faktor  kontingen.  Faktor struktural adalah karakteristik internal berupa karakteristik ekonomi dan sosiologis yang ada  secara  mendalam  dalam  jangka  waktu  menengah  hingga  panjang  sehingga menghasilkan  hambatan  terhadap  proses state  building, yaitu  kepemilikan  SDA  serta kapasitas negara (Van de Walle, 2003, dalam Rotberg, 2003: 95, 99). Faktor kontingen adalah aksi jangka pendek dalam bentuk kebijakan politik dan ekonomi yang dihasilkan oleh  pemerintah  (Van  de  Walle,  2003,  dalam  Rotberg,  2003:  104).  “Kontingen” merupakan  bagian  internal  negara  yaitu state  apparatus atau  aparatur  negara  (Van  de Walle,  2003  dalam  Rotberg,  2003:  98).  Aparatur  negara  mempengaruhi  alasan-alasan kegagalan state building melalui kepentingan, kebijakan, perubahan rezim, serta sistem politik yang dihasilkannya. Kebijakan makroekonomi merupakan faktor kontingen yang menjadi  alat  analisis  utama.  Kebijakan  makroekonomi  yang  baik  akan  mengarahkan SDA  pada  investasi,  pertumbuhan  ekonomi,  serta  stabilitas  daya  beli  negara  (Van  de Walle, 2003 dalam Rotberg, 2003: 105).

## Metode
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu berbasiskan pada pembuktian serta pengembangan  teori  melalui  fungsi  interpretasi  data-data  kualitatif  yang  diperoleh (Ezzy,  2002:  3).  Sementara,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  studi  pustaka yang  meliputi  sumber  data  primer  yang  didapat  secara  langsung  dari  objek  penelitian, dalam  hal  ini  merupakan  Tanzania,  melalui  publikasi  resmi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  seperti  undang-undang,  publikasi  Tanzania,  serta  pernyataan  pemerintah Tanzania; dan data sekunder yang didapat dari penelitian terdahulu, jurnal, buku, serta berita.

## Kerangka Konseptual

## Sosialisme Afrika
Sosialisme  Afrika adalah  ideologi  pembangunan  Tanzania  yang  memiliki  basis  utama berupa  sistem  ekonomi self-reliance ,  sistem  politik  sosialisme-demokratis,  serta hubungan  sosial  komunal  tanpa  distingsi  kelas-kelas  sosial.  Sosialisme  Afrika menentang  kapitalisme  yang  mengeksploitasi  manusia  serta  memiliki  corak  berbeda dari  sosialisme  doktriner  dan  komunisme  karena  mengancam  kebebasan  (Nyerere, 1968:  12  dalam  Akyeampong,  2018:  12).  Maka,  pembangunan  negara  menurut Sosialisme  Afrika bertumpu  pada  mobilisasi  masyarakat  secara  komunal  yang  tetap dikontrol  oleh  pemerintah  untuk  mendistribusikan  kesetaraan.  Sosialisme  Afrika bertujuan  untuk  meminimalisir  dominasi  kekuatan  eksternal  pada  pemanfaatan  SDA tambang yang menjadi milik Tanzania secara penuh.

## Nationhood
Nationhood merupakan  identitas  bangsa  yang  berarti  rasa  kepemilikan  dalam  menjadi bagian  dari  sebuah  negara-bangsa. Nationhood merupakan  komponen nation  building yang  menjadi  preseden  dari  proses state  building. Identitas  bangsa  diperlukan  sebagai ‘atap’  pelindung  dari  pembangunan  negara  (Linz,  1993:  355).  Konsep nationhood menjadi penting dalam Sosialisme Afrika Tanzania karena sistem sosialisme yang ingin diwujudkan bertumpu  pada hubungan  komunalisme antara pemerintah dan masyarakat dalam  sistem  sosialisme-demokratis. Nationhood lekat  dengan  identitas  tradisional Tanzania  yaitu Ujamaa atau familyhood yang  memandang  masyarakat  sebagai perpanjangan unit dari keluarga yang menjadi inti pembangunan negara (Mohan, 1966: 231).  Pembangunan nationhood dalam  prinsip  sosialisme  Tanzania  mendukung humanisme, diversitas, agama, dan kebebasan individu (Mohan, 1966: 229).
Sosialisme  Afrika  Tanzania  di  Era  Presiden  John  Magufuli  (2015-2020)  dan Relasinya dengan Perusahaan Tambang Inggris
Sosialisme Afrika Tanzania terbentuk dalam sistem Ujamaa yang berarti kekeluargaan ( familyhood ) . Sistem  sosialisme  Tanzania  menitikberatkan  pada  peran  bangsa,  yaitu masyarakat  sebagai  perpanjangan  dari  tiap-tiap  unit  keluarga  (Mohan,  1966:  232). Masyarakat  Tanzania  diharapkan  bergerak  menggunakan  nilai  tradisional,  integritas, dan  martabat,  bukan  dengan  pergerakan  sosialisme  yang  total  dan  revolusioner  seperti di Uni Soviet. Tanzania memiliki kekayaan tanah dan SDA sebagai modal utama negara
sehingga  agenda  pembangunan  sosialis  yang  dilakukan  berfokus  pada  kekayaan  tanah air (Akyeampong,  2018: 6). Ujamaa lantas dijalankan melalui program  desa komunal. Sistem sosialisme Tanzania menjadi semakin berbeda dengan mode pembangunan rural daripada  industrial  untuk  menjamin  kesejahteraan  setiap  individu  secara  lebih  dekat dengan  pendekatan  pada  desa  (Lal,  2015:  34).  Hal  ini  turut  membedakan  sosialisme Tanzania dengan negara Sosialisme Afrikalain seperti Ghana yang memanfaatkan dana bantuan dari blok  Timur untuk  membiayai  SOE  negara dan Senegal  yang meneruskan aset dari koloni Perancis dalam membangun ekonomi. Akan tetapi, interpretasi terhadap penerapan  Sosialisme  Afrika mengalami  pergeseran  pada  setiap  pergantian kepemimpinan  di  Tanzania  sehingga  penyimpangan  dalam  implementasinya dipengaruhi oleh konsepsi tiap-tiap pemimpin.
Periode kepemimpinan Magufuli menjadi menarik karena Tanzania dipimpin oleh presiden  bergaya  pemerintahan  otoriter  dengan  misi  “ Tanzanian  First ”.  Magufuli mengimplementasikan  prinsip  Sosialisme  Afrika dengan  orientasi  ekonomi  nasionalis. Ia  memperketat  kebijakan  bisnis  pertambangan  asing  melalui  amandemen  Mining  Act 2010  di  tahun  2017  yang  mengharuskan  pemerintah  Tanzania  untuk  memiliki setidaknya  16%  saham  di  semua  proyek  pertambangan  asing  (Harris,  2021).  Segala urusan yang berkaitan dengan kesepakatan investasi tambang antara pemerintah dengan pihak  swasta  dikontrol  secara  langsung  oleh  pemerintahan  eksekutif.  Magufuli meyakini bahwa Tanzania dapat berkembang dengan mereduksi ketergantungan dengan kekuatan ekonomi asing dan memperkuat produksi domestik.
Anomali antara gaya otoriter Magufuli dan penguatan sosialisme dengan kondisi pertambangan  Tanzania  menjadi  nyata  ketika  kasus-kasus  eksploitasi  sumber  daya tambang  oleh  perusahaan  Inggris  justru  semakin  meningkat  pada  periode  ini  (Harris, 2021)  menilai  bahwa  hal  ini  disebabkan  oleh  Magufuli  yang  hanya  menggunakan prinsip  sosialisme  untuk  mengamankan  dukungan  populis  dari  masyarakat.  Magufuli merancang  kebijakan-kebijakan  ekonominya  seakan  pemerintahannya  melanjutkan legasi  dari  Nyerere  yang  merupakan  Bapak  Bangsa  bagi  Tanzania.  Namun  pada praktiknya,  perusahaan  tambang  Inggris  masih  beroperasi  secara  eksploitatif  di Tanzania.  Tidak  hanya  dieksploitasi  dari  segi  SDA  tambangnya,  perusahaan  tambang Inggris  juga  mengelabui  Tanzania  melalui  penghindaran  pajak  ( tax  evasion ) ,
penggunaan kekerasan pada keamanan tambang, hingga penyalahan hak asasi manusia seperti pemerkosaan.
Sementara terkait dengan keberadaan perusahaan tambang Inggris di Tanzania di era  John  Magufuli,  jumlahnya  sangat  mendominasi.  Hal  ini  semakin  terlihat  jika dibandingkan dengan eksistensi perusahaan sejenis dari negara lain. Persentasenya pada sektor  tambang  emas  ditunjukkan  melalui  gambar  2.5.1.  Kontributor  terbesar  adalah Geita Gold Mining (GGM) yang menguasai 43% dari total produksi emas negara  ( The United Republic of Tanzania Mining Commission, Annual Report 2018/2019, 2019: 8). GGM  merupakan  pertambangan  yang  dioperasikan  oleh  AngloGold  Ashanti  sebuah perusahaan  global  mandiri  yang  tidak  terasosiasikan  dengan  negara  atau  investor dominan  tertentu  (Ashanti,  2023).  Meskipun  GGM  memiliki  persentase  besar, perusahaan Inggris tetap memimpin dengan menguasai 44% dari produksi emas negara yang  tersebar  di  beberapa  lokasi  tambang.  Perusahaan  Acacia  Mining  beroperasi  di North  Mara  Gold  Mine (NMGM)  dengan  persentase  produksi  emas  sebesar  25%, Buzwagi  Gold  Mine (BZGM)  dengan  persentase  produksi  emas  sebesar  10%,  serta Bulyanhulu  Gold  Mine (BGM)  dengan  persentase  produksi  emas  sebesar  3%  ( The United Republic of Tanzania Mining Commission, Annual Report 2018/2019, 2019: 8). Selain  itu,  perusahaan  Shanta  Gold  menguasai  6%  dari  produksi  emas  negara  dengan operasi tambangnya di New Luika Gold Mine . Sedangkan, penambang kecil yang terdiri atas perusahaan dan penambang lokal hanya berkontribusi terhadap 12% produksi emas di Tanzania.
Figur 1 Persentase Kontribusi Produksi Emas dan Berlian di Tanzania pada Tahun 2018-2019
Sumber: The United Republic of Tanzania Mining Commission (2019)
Dominasi perusahaan Inggris pada pertambangan Tanzania semakin terbukti pada sektor tambang berlian yang dapat dilihat melalui figur 1. Kontributor produksi berlian terbesar  datang  dari Williamson  Diamond  Mine (WDL)  dengan  menguasai  97%  dari
produksi berlian di Tanzania. Pada era pemerintahan Magufuli, perusahaan Inggris yaitu Petra  Diamonds  menguasai  75%  kepemilikan  tambang  Williamson  sementara pemerintah Tanzania hanya menguasai sebesar 25%.  Sedangkan, perusahaan tambang Tanzania,  yaitu  El-Hillal  dan  penambang  kecil  lokal  hanya  berkontribusi  masing- masing  sebanyak  1%  dan  2%  terhadap  produksi  berlian  di  Tanzania  (T he  United Republic  of  Tanzania  Mining  Commission,  Annual  Report 2018/2019,  2019:  8). Ketimpangan  dalam  persentase  produksi  berlian  ini  memperjelas  akan  terjadinya eksploitasi  kepemilikan  sumber  daya  tambang  Tanzania,  mengingat  bahwa  tambang Williamson  merupakan  satu-satunya  tambang  produsen  berlian  yang  signifikan  di Tanzania (Petra Diamonds, 2022).
Merujuk  pada  data-data  di  atas,  dua  perusahaan  tambang  Inggris  yang  paling dominan  dan  eksploitatif  adalah  Acacia  Mining  dan  Petra  Diamonds.  Acacia  Mining merupakan  perusahaan  emas  yang  menguasai  tiga  tambang  emas  terbesar,  yaitu Bulyanhulu,  Buzwagi  dan  North  Mara  (Curtis,  2016:  36).  Petra  Diamonds  merupakan perusahaan  ekstraksi  berlian  yang  menguasai  75%  dari  tambang  berlian  Williamson, sebagai tambang berlian terbesar di Tanzania yang meliputi cadangan berlian sebesar 38 juta  karat,  disaat  pemerintah  Tanzania  hanya  menguasai  25%  dari  tambang  tersebut (Curtis,  2016:  53).  Secara  Umum,  perusahaan  Inggris  mengeksploitasi  pemerintah Tanzania melalui tiga cara, yaitu (1) melalui pengelabuan kewajiban pelaporan ekspor tambang,  (2)  manipulasi  pajak  operasional,  serta  (3)  pelanggaran  HAM  dan  nilai-nilai etis  dalam  lingkungan  kerja  pertambangan.  Acacia  Mining  dan  Petra  Diamonds  turut melakukan eksploitasi melalui ketiga cara tersebut.

## Kegagalan Faktor Politik: Ketidakutuhan Pemahaman dan Implementasi Sosialisme Afrika dalam Melindungi Tanzania dari Fenomena Eksploitasi
Secara  umum,  terdapat  dua  faktor  politik  yang  menyebabkan  kegagalan African nationalism di  Tanzania,  khususnya  jika  dikaitkan  dengan  kekuatan  perusahaan tambang  Inggris  yang  dominan  mengelola  pertambangan  di  Tanzania.  Faktor  tersebut meliputi faktor internal dan eksternal.
Pertama,  faktor  internal  yaitu  yang  mengacu  pada  ketidakutuhan  Sosialisme Afrika  dalam  aspek  politik  domestik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  implementasi  ideologi yang  hanya  diprioritaskan  sebagai  upaya  mewujudkan nation  building dari  pada state
building. Keseluruhan pembangunan negara membutuhkan keseimbangan antara nation building dan state  building.  Nation  building dan state  building merupakan  dua  proses berbeda  yang tidak  terpisahkan  karena  setiap  negara  memerlukan  pembangunan nationhood berupa  identitas  dan  budaya  sebagai  ‘payung’  pelindung  dari statehood (Linz,  1993:  355) . Namun,  yang  terjadi  di  Tanzania  adalah  sebaliknya.  Pemerintah hanya  menginternalisasi  Sosialisme  Afrika sebagai  penguat nationhood, tanpa memberikan pengaruh signifikan terhadap reformasi institusi dan kebijakan yang dapat membenahi kontrol pemerintah terhadap sumber daya tambang untuk menyejahterakan perekonomian  negara.    (Bjerk,  2010:  277)  menyatakan  bahwa  sosialisme  Tanzania merupakan  kesuksesan  politik,  bukan  kesuksesan  kebijakan.  Sejak  era  Nyerere, implementasi sosialisme hanya terbatas pada pendirian politik Tanzania sebagai bangsa yang  merdeka,  jauh  dari  konsep  sosialisme  yang  diimpikan  untuk  menghindari kapitalisme dan mewujudkan ekonomi self-reliance.
Tabel 1 Kontribusi Produksi Emas terhadap Pendapatan Tanzania pada 2018/2019
Sumber: The United Republic of Tanzania Mining Commission (2019)
Studi  kasus  yang  membuktikan  minimnya  ide  pembangunan dari  implementasi Sosialisme  Afrika oleh  Magufuli  sehingga  mengantarkan  eksploitasi  tambang  adalah ketimpangan  antara  absensi  formalisasi Artisanal  and  Small-Scale  Mining  ( ASM) dengan Large-Scale  Mining (LSM)  yang  diuntungkan  oleh  kebijakan  tambang Tanzania.  ASM  merupakan  jenis  penambang  yang  melakukan  aktivitas  pertambangan berskala  kecil  menggunakan  sumber  daya  dan  alat  pribadi  dan  tidak  tergabung  dalam perusahaan tambang besar (Nalule, 2020: 52). Sedangkan, LSM merupakan penambang berskala  besar,  terdiri  atas  perusahaan  formal  yang  melakukan  aktivitas  pertambangan
Gold Produced Unit Weight Value (TZS) Revenue (TZS) Percentage Large Scale Miners Kg 37.136,13 3.444.414.815.215,74 241.109.037.065,10 88% Small Scale Miners Kg 4.912,75 468,030,731,422.55 32.762.151.199.58 12% Total 3,912,445,546,638.29 273,871,188,264.68 100%
berdasarkan standar internasional,  termasuk perusahaan  Inggris. Merujuk  pada tabel  1, produksi  emas  di  Tanzania  dikuasai  oleh  LSM  yang  memproduksi  88%  dibandingkan dengan  ASM  yang  hanya  memproduksi  12%  emas  pada  tahun  2018  ( The  United Republic  of  Tanzania  Mining  Commission,  Annual  Report 2018/2019,  2019).  Kondisi eksploitasi  ini  terjadi  karena  LSM  diuntungkan  dengan  aktivitas  tambangnya  yang diatur  oleh  hukum,  sedangkan  ASM  tidak  diformalisasikan  oleh  pemerintahan Magufuli. Padahal, Tanzania sendiri memiliki 1,5 juta ASM dari jumlah total populasi sebanyak  61,7  juta  (Nalule,  2020:  52).  ASM  dikarakteristikkan  dengan  informalitas, bahwa mereka beroperasi dengan status ilegal tanpa diberikan otoritas dan legalitas dari pemerintah.  ASM  merupakan  sektor  penting  bagi  Tanzania  karena  dapat mempekerjakan  masyarakat  lokal  yang  berkontribusi  langsung  terhadap  pendapatan nasional  dan  pemberantasan  kemiskinan  (Nalule,  2020:  53).  Formalisasi  ASM  dapat menjadi  implementasi  unsur  kesetaraan  dan  inklusivitas  dari  Sosialisme  Afrika  karena menyasar masyarakat menengah ke bawah.
Minimnya  formalisasi  ASM  di  Tanzania  berpengaruh  langsung  terhadap  kondisi eksploitasi oleh perusahaan tambang Inggris dalam bentuk kekerasan hak asasi manusia. Dengan  minimnya  fasilitas  dan  akses  ASM  terhadap  tambang  Tanzania  maka  banyak dari  mereka  yang  menambang  secara  ilegal  di  tambang  perusahaan  Inggris.  Hal  ini mendorong  kecenderungan  ASM  dalam  mengalami  kekerasan  oleh  pihak  perusahaan tambang  Inggris.  Salah  satu  kasus  kekerasan  terhadap  ASM  terjadi  di  tambang  North Mara,  yaitu  tempat  Acacia  Mining  beroperasi.  Pada  rentang  tahun  2014-2016  terdapat 32  kasus  yang  berhubungan  dengan  penambang  ilegal.  Pada  tahun  2016,  parlemen Tanzania  menerima  laporan  bahwa  terdapat  65  kasus  pembunuhan  serta  270  individu terluka  akibat  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  penjaga  tambang  Acacia  (RAID,  2018). Jika  Tanzania  ingin  mewujudkan  sosialisme  dengan  pemerataan  kesempatan  produksi dan  wujud  ekonomi self-reliance, maka  pemerintah  Magufuli  seharusnya  memperkuat institusi  serta  payung  kebijakan  yang  dapat  memformalisasi  status  ASM  hingga mengakomodasi kerja ASM pada tambang domestik.
Kedua, faktor eksternal  yaitu yang menempatkan status  Tanzania sebagai negara bekas  jajahan  Inggris  sekaligus  anggota Commonwealth. Faktor  eksternal  ini  menjadi penyebab  gagalnya  Sosialisme  Afrika karena  membentuk  sikap  ketidakmandirian Tanzania.  Kondisi  sebagai  negara  jajahan  Inggris  memberikan  implikasi  pada  posisi
Tanzania  sebagai  sumber  pemenuhan  kebutuhan  bahan  mentah  Inggris.  Hal  ini dicontohkan  melalui  kebijakan High  Level  Prosperity  Partnerships (HLPP)  yang menyepakati bahwa  Inggris memberikan investasi dan bantuan pembangunan terhadap eksplorasi  tambang  Tanzania.  Akibatnya,  Inggris  mengambil  peran  sebagai  sumber Foreign  Direct  Investment (FDI)  terbesar  kedua  di  Tanzania,  dengan  jumlah  investasi pada  tahun  2020  mencapai  £155  juta    (Department  for  International  Trade,  Trade  & Investment  Factsheets:  Tanzania,  2022).  Faktanya,  keuntungan  yang  didapatkan  dari FDI  tersebut  mayoritas  mengalir  ke  Inggris  dibandingkan  ke  Tanzania.  Menariknya, posisi  Tanzania  semakin  lemah  dengan  strategi  Inggris  yang  memperpanjang  kuasa neokolonialismenya  melalui  keberadaan British  islands (The  United  Republic  of Tanzania  Mining  Commission,  Annual  Report  2018/2019,  2019:  3).  The    United Republic  of  Tanzania  Mining  Commission  melaporkan  bahwa  minimnya  kontribusi sektor  tambang  terhadap  perekonomian  negara  disebabkan  oleh tax  evasion atau manipulasi  pajak  oleh  perusahaan-perusahaan  asing,  diantaranya  adalah  dari  Inggris. Beberapa perusahaan tambang Inggris di Tanzania seperti Shanta Gold dan Wentworth Resources  menempatkan  kantor  pusatnya  di  Jersey  dan  Guernsey,  dua British  islands yang  memiliki  status  sebagai crown  dependency Inggris.  Adanya  relasi  ini  memberi jalan  bagi  perusahaan  tambang  Inggris  untuk  mengelabui  pajak  operasional  hingga ekspor  di  Tanzania  dengan  memindahkan  kekayaannya  ke  pulau-pulau  tersebut  yang merupakan  negara tax  haven .  Implikasi  lain  bagi  Tanzania  sebagai  negara  jajahan Inggris,  adalah  keberadaan  Inggris  sebagai  pemimpin Commonwealth semakin berpengaruh terhadap proses pembangunan Tanzania di era pascakolonial. Selama tiga puluh tahun, Commonwealth memberikan rekomendasi kebijakan sumber daya mineral dan  tambang  untuk  memperkuat  sektor  ekonomi  ekstraktif  negara  anggotanya  (The Commonwealth, 2022). Kondisi tersebut menjadikan sumber tambang Tanzania sebagai penguat  sistem  kemakmuran Commonwealth yang  didesain  oleh  Inggris  sebagai pemegang otoritas tertinggi.
Tabel 2 Perbandingan antara Ekspor-Impor Tanzania dan Afrika Selatan dengan Inggris
Countries Value of Total Export to UK Value of Total Import from UK Trade Balance
Countries Value of Total Export to UK Value of Total Import from UK Trade Balance Tanzania £94 million £139 million Deficit South Africa £4.7 billion £3.5 billion Surplus
Sumber: Department of International Trade, Gov UK (2023)
Sebagai  konsekuensi  dari  faktor  internal  yang  didukung  oleh  faktor  eksternal berupa keberadaan Commonwealth, Tanzania dan Inggris terikat dalam hubungan yang asimetris. Bantuan pembangunan dan investasi yang diberikan oleh Inggris dan asosiasi Commonwealth memang  membantu  pembangunan  Tanzania,  tetapi  tidak  mendorong kemandirian  negara  untuk  membangun  faktor  produksi  dalam  mengelola  sumber  daya tambangnya  sendiri.  Tanzania  terjebak  dalam  permasalahan  internal  yang  menjadi tantangan  investasi  asing  seperti  rendahnya  infrastruktur  dan  teknologi,  minimnya pekerja terampil, serta korupsi dalam birokrasi. Tanzania mengalami kerugian besar dari hubungan ekspor-impornya dengan Inggris. Seperti pada tabel 2, total ekspor Tanzania ke  Inggris  pada  tahun  2020  terhitung  sebesar  £94  juta  dan  total  ekspor  Inggris  ke Tanzania  sebesar  £139  juta    (Department  for  International  Trade,  Trade  &  Investment Factsheets: Tanzania, 2023). Tanzania mengalami defisit perdagangan sebesar £45 juta yang  sangat  buruk  jika  dibandingkan  dengan  Afrika  Selatan.  Pada  tahun  2020,  total ekspor Afrika Selatan ke Inggris sebesar £4,7 miliar dan total ekspor Inggris ke Afrika Selatan  sebesar  £3,5  miliar    (Department  for  International  Trade,  Trade  &  Investment Factsheets: South Africa, 2023). Afrika Selatan mengalami surplus perdagangan sebesar £1,1 miliar.

## Intensifikasi Fenomena Resource Curse pada Masa Kepemimpinan Magufuli
Kondisi resource  curse terintensifikasi  pada  kepemimpinan  Presiden  Magufuli. Intensifikasi  ini  disebabkan  oleh  pendekatan  Magufuli  terhadap  kontrol  sumber  daya tambangnya. Magufuli mengklaim kedaulatan penuh terhadap sumber daya tambangnya melalui sistem dominial (Emel et al., 2011, dalam  Roder, 2019: 410). Sistem dominial memberikan  kontrol  terhadap  sektor  pertambangan  secara  terpusat  pada  pemerintah. Pemerintah  Magufuli  berfokus  pada  instrumen  kebijakan  yang  dapat  meningkatkan
pendapatan  negara  melalui  peningkatan  restriksi  terhadap  perusahaan  tambang  asing sehingga  memprovokasi  pemberontakan  dari  perusahaan-perusahaan  Inggris  dalam arena  politik.  Ia  menerapkan economic  resource  nationalism, yaitu  kebijakan  kontrol sumber  daya  tambang  dengan  objektif  utama  untuk  meningkatkan  pendapatan  fiskal (Bremmer &  Johnston, 2009 dalam  Roder, 2019: 408). Pendekatan-pendekatan di  atas dibingkai  sebagai  implementasi  dari  prinsip  sosialisme,  namun  justru  membawa Tanzania pada periode “mining tsunami” di tahun 2017.
Kebijakan  Magufuli  terhadap  perusahaan  Inggris  bukan  merupakan  kebijakan anti-neoliberal,  melainkan  merupakan  bentuk  rezim  pemerintahan  liberal  yang  ingin memaksimalkan  keuntungan  ekonomi  sehingga  jauh  dari  prinsip  Sosialisme  Afrika. Poncian  (2019:  83)  menyatakan  bahwa  fokus  primer  dari economic  resource nationalism merupakan  ambisi  proyek  pembangunan  Magufuli  yang  digunakan  untuk mendapatkan dukungan populer serta kekuatan politik atas kebijakan ekonominya yang sosialis.  Magufuli  mendeklarasikan  “economic  war”  terhadap  perusahaan  tambang multinasional  untuk  mendapatkan  perhatian  masyarakat,  namun  di  satu  sisi  tetap menunjukkan  keterbukaannya  terhadap  investasi  swasta    (Poncian,  2019:  83).  Maka, pemerintah  Magufuli  justru  menunjukkan  karakteristik  “kapitalis”  dengan mengsubordinasi  kepentingan  masyarakat  melalui  sistem  kontrol  sumber  daya  yang dilaksanakan dengan kepemimpinan populis .
Tanzania  masih  berada  pada  posisi  sebagai  negara  miskin  yang  dinilai  melalui tiga indikator. Pertama, melalui indikator kemiskinan yang diukur menggunakan Gross National  Income (GNI)  per  kapita.  GNI  per  kapita  Tanzania  berada  di  angka  USD $1.050  (World Bank, Atlas method (current US$), 2023). Sedangkan, minimal GNI per kapita negara untuk  keluar dari kategori least developed countries adalah USD $1.230 (OECD,  2020).  Kedua,  melalui  indikator  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  individu yang  diukur  menggunakan HDI.  HDI  Tanzania  berada  di  angka  0,548  yang  masih tergolong  jauh  dari  angka  1  sebagai  patokan  negara  sejahtera    (UNDP,  2021).  Ketiga, melalui  indikator  kerentanan  negara  terhadap  ancaman  ekonomi,  termasuk  terhadap stabilitas  ekspor,  yang  diukur  menggunakan Economic  Vulnerability  Index  ( EVI). Tanzania berada pada indeks EVI 34,7 yang masih belum mencapai angka 32 ke bawah sebagai indeks negara berkembang  (UN, 2021).
Pengaruh  Pemerintahan  Magufuli  terhadap  Kegagalan  Implementasi  Sosialisme Afrika: Perubahan Kebijakan Pertambangan
Magufuli memiliki ciri kepemimpinan otoriter, represif, serta populis yang menghalangi Sosialisme  Afrika dalam  menyejahterakan  masyarakat  Tanzania.  Pemerintahan Magufuli  memiliki  bentuk  birokrasi  otoritarianisme  dengan  sistem  pemerintahan  yang tersentralisasi    (Bamwenda,  2018:  124).  Sistem  ini  berdampak  terhadap  risiko pembatasan  hak  asasi  manusia,  kebebasan  berpendapat,  serta  pluralisme  politik  yang kemudian didukung oleh dominannya partai politik CCM. Magufuli kemudian membuat kebijakan Access  to  Information  Act yang  represif.  Kebijakan  memberikan  sanksi penjara  terhadap  pekerja  sipil  yang  merilis  data  negara.  Hal  ini  menghasilkan  absensi transparansi  aktivitas  pemerintahan di  kalangan  masyarakat,  khususnya terkait statistik pertumbuhan  ekonomi  Tanzania    (Harris,  2021).  Magufuli  kemudian  mengamankan dukungan  dari  publik  dengan  membingkai  kebijakan  politiknya  sebagai  penerus  Julius Nyerere  yang  ingin  membangkitkan  semangat  Sosialisme  Afrika  dengan  karakteristik utama pada nasionalisme, self-reliance , serta intoleransi terhadap korupsi. Akan tetapi, implementasinya berbanding terbalik dengan pemerintah Magufuli sebagai elit eksekutif yang  membatasi  keikutsertaan  publik  dalam  politik.  Pemerintah  Magufuli  belum membentuk  pemerintahan  sosialisme  demokratis  yang  mampu  menjadi middle  course antara kapitalisme dengan komunisme.
Kebijakan  yang  selama  ini  mengatur  pertambangan  Tanzania  adalah the  Mining Act  2010. Pada  tahun  2017,  Magufuli  yang  memiliki  orientasi  untuk  menghidupkan prinsip  sosialisme melakukan  amandemen  terhadap  UU  Pertambangan  Tanzania. Beberapa  amandemen  kebijakan  utama  yang  dilakukan  meliputi;  1)  kewajiban penyerahan free  carried  interest sebesar  16%  oleh  setiap  perusahaan  asing  terhadap pemerintah  Tanzania,  2)  peningkatan  pajak  royalti  dan  penetapan  penalti  pembayaran, serta  3)  pemberian  kewenangan  terhadap  pemerintah  untuk  melakukan  renegosiasi kontrak  dengan  perusahaan  tambang  asing    ( The  United  Republic  of  Tanzania,  The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act 2017, 2017) . Selain itu, Magufuli turut mendeklarasikan  larangan  ekspor  terhadap  konsentrat  emas  dan  perunggu  (Mbashiru, 2017  dalam    (Roder,  2019:  409).  Terlihat  bahwa  melalui  perubahan  kebijakan  di  atas ditujukan  untuk  mewujudkan  “Tanzania  First”  dengan  mengembalikan  kontrol
pemerintah  Tanzania  terhadap  sumber  daya  dengan  memperketat  operasi  perusahaan tambang asing.
Figur  2  Perbedaan  Implementasi  antara  Kebijakan  dan  Praktik  dalam  Sektor  Pertambangan Tanzania
Sumber: Natural Resource Governance Institute (2021)
Pada praktiknya, amandemen kebijakan yang dilakukan presiden Magufuli belum menunjukkan  keberhasilan  Sosialisme  Afrika untuk  memperkuat  sektor  tambang Tanzania .  Natural  Resource  Government  Institute (NRGI)  melakukan  penilaian terhadap praktik kebijakan tambang Tanzania di era Magufuli. NRGI memberikan nilai 58/100  untuk  pengelolaan  sumber  daya  tambang  Tanzania  yang  terkategori  lemah. Seperti dijelaskan dalam figur 2, NRGI memberikan skor -29 terhadap implementation gap atau  perbedaan  antara  kebijakan  tambang  dengan  realisasi  yang  dilakukan  di lapangan    (NRGI,  2021 Resource  Government  Index:  Tanzania, 2021).  Skor  ini tergolong  dalam  pelaksanaan  kebijakan  negara  yang  lemah,  yaitu  ketika  kebijakan hukum  yang  dibuat  tidak  mencerminkan  pelaksanaan  yang  sejalan.  NRGI  menilai bahwa  implementasi  kebijakan  tambang  Tanzania  lemah  dalam  hal  dampak  yang diberikan  terhadap  masyarakat  lokal  serta  perusahaan  milik  negara  ( state-owned enterprise) (NRGI, 2021 Resource Government Index: Tanzania, 2021).
Kegagalan implementasi Sosialisme Afrika dalam kebijakan tambang Tanzania di era Magufuli  disebabkan oleh beberapa hal.  Pertama, pemerintah Magufuli melakukan praktik  politik  neo-ekstraktivisme.  Neo-ekstraktivisme  merupakan  bentuk  kontrol ekstraksi sumber daya tambang melalui reproduksi mode kapitalis  (Roder, 2019: 408). Jauh  dari  konsep  sosialisme  yang  digaungkan,  pemerintah  Magufuli  mengambil  peran sebagai landlord dalam sektor tambang. Pemerintah Magufuli mendapatkan akumulasi
kapital dari pengelolaan alur masuknya perusahaan tambang asing mulai dari perizinan, proses  ekstraksi,  hingga  kegiatan  ekspor-impor  dari  perusahaan  Inggris.  Magufuli menggunakan  ‘ekonomi  nasionalis’  yang  dinarasikan  sebagai  produk  dari  prinsip Sosialisme  Afrika  dalam  menjalankan  praktik  tersebut,  yaitu  dengan  peningkatan restriksi terhadap praktik perusahaan Inggris yang dianggap eksploitatif.
Kedua,  pemerintah  Magufuli  tidak  melakukan  produksi  terhadap  sumber  daya tambangnya  secara  mandiri  dan  efektif  yang  menjelaskan  mengapa  Tanzania  masih tergolong sebagai negara miskin. Amandemen kebijakan pertambangan tidak menjamin peningkatan  kontrol  negara  terhadap  sumber  daya  tambangnya.  Pemerintah  Magufuli justru  bersikap  ambivalen.  Magufuli  memang  meningkatkan  restriksi  terhadap  praktik neoliberal  dengan  meningkatkan  kepemilikan  saham  pemerintah  serta  royalti kepemilikan  sumber  daya  tambang,  namun  ia  tidak  meningkatkan  konsentrasi  sumber daya  tambang  kepada state-owned  enterprises ,  penambang  lokal,  atau  terhadap  ASM. Padahal,  pemerintah  Magufuli  seharusnya  menjadi custodian terhadap  sumber  daya tambangnya  sendiri  atas  nama  masyarakatnya  yang  juga  dapat  berbentuk  penyaluran keuntungan  dari  sektor  tambang  terhadap  infrastruktur  yang  dapat  membangun  negara (Nalule, 2020: 45).
Ketiga,  implementasi  kebijakan  kontrol  pertambangan  Tanzania  tidak  diimbangi dengan kekuatan institusi politik. Campbell (2010, dalam  (Maliganya & Bengesi, 2018) meneliti  bahwa  di  bawah  bingkai  hukum  yang  baik,  investasi  dalam  sektor pertambangan  sesungguhnya  dapat  berkontribusi  terhadap  pemasukan  ekonomi  yang tinggi.  Namun,  kondisi  tersebut  tidak  terjadi  di  Tanzania.  Faktor  institusional  yang berpengaruh  signifikan  terhadap  ketidakefektifan  implementasi  Sosialisme  Afrika dalam  kebijakan  tambang  adalah  adanya  korupsi,  minimnya  transparansi  dan akuntabilitas pemerintah, serta absensi infrastruktur pemerintah yang memadai  (Nalule, 2020:  33).  Faktor-faktor  institusional  ini  memengaruhi  besarnya  kerugian  pendapatan pajak  dari  aktivitas  perusahaan  tambang  asing.  Korupsi  terbukti  terjadi  dalam  jajaran pemerintahan  Magufuli.  Salah  satunya  adalah  menteri  pertambangan,  Sospeter Muhongo yang terbukti bekerjasama dengan Tanzania Mineral Audit Agency (TMAA) dalam mengelabui pajak laporan ekspor perusahaan tambang  (The EastAfrican, 2017). Selain itu, pemerintah Tanzania tidak bersikap terbuka terhadap alur insentif pajak yang didapat dan cenderung menguntungkan investor asing  (Maliganya & Bengesi, 2018: 4).
Analisis  Faktor  Ekonomi:  Pengaruh  Struktural  dan  Kontingen  dalam  Menciptakan Dependensi Ekonomi Tanzania
Selain  aspek  politik,  kegagalan African  nationalism juga  disebabkan  karena  faktor ekonomi. Keberadaan aspek ekonomi ini disebabkan dua faktor, yaitu faktor struktural dan  faktor  kontingen.  Pertama,  faktor  struktural  melihat  pada  kapasitas  pemerintah dalam  menentukan  posisi  SDA  pada  proses state  building ,  apakah  privilese  yang dimiliki negara akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat atau justru dieksploitasi oleh  aktor  asing.  Adapun  kapasitas  yang  dinilai  dalam  faktor  struktural  ini  berupa kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal. Kepemilikan SDA tambang mendorong pemerintah Magufuli untuk merancang peningkatan pendapatan pemerintah melalui  kebijakan  fiskal,  yaitu  melalui  pemungutan  pajak  dan  royalti  terhadap perusahaan-perusahaan  yang  beroperasi  pada  sektor  tambang  Tanzania.  Pendapatan fiskal  menjadi easy  money yang  menarik  investasi  asing  secara  besar-besaran.  Jika pemerintah  memiliki  kapasitas  untuk  mengelola  dengan  kebijakan  fiskal  dengan  baik, pendapatan  ini  akan  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  negara  dengan  digunakan untuk  pembangunan  negara  jangka  panjang.  Hubungan  struktural  yang  terjadi  di Tanzania  justru  menunjukkan  sebaliknya.  Pemerintah  Magufuli  bersifat  otoriter  dan mendominasi  tetapi  tidak  mengelola  sumber  daya  tambang  untuk  menyejahterakan masyarakat. Hal ini berujung pada praktik korupsi dan fenomena resource curse.
Kesempatan untuk memperoleh pendapatan fiskal dari kekayaan SDA cenderung menyebabkan negara menjadi aktor yang terlibat dalam praktik korupsi dan rent seeking (Van  de  Walle,  2003,  dalam  Rotberg,  2003:  102).  Praktik  korupsi  dan rent  seeking terbukti  terjadi  pada  pemerintahan  Magufuli.  Sospeter  Muhongo  selaku  Menteri Pertambangan  dan  Justin  Ntalikwa  selaku  Sekretaris  Energi  dan  Mineral  terbukti membantu  perusahaan  tambang  asing  dalam  mengelabui  pelaporan  ekspor  emas. Otoritas  Tanzania  mendeklarasikan  ekspor  emas  sebanyak  1,1  ton  yang  seharusnya berjumlah  15,5  ton  emas    (The  EastAfrican,  2017).  Pada  kasus  tersebut,  Tanzania diperkirakan  kehilangan  pendapatan  pajak  dan  royalti  sebesar  USD$  620  juta  dari ekspor  emas  yang  tidak  dilaporkan    (The  EastAfrican,  2017).  Kasus  ini  merupakan bentuk  terjadinya resource  curse karena  kekayaan  SDA  yang  dimiliki  negara  tidak didukung  oleh  kapasitas  institusi  negara  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  fiskal (Van  de  Walle,  2003  dalam  Rotberg,  2003:  102). Resource  curse terjadi  dengan
tingginya angka ekstraksi dan investasi tambang oleh perusahaan Inggris, namun tidak kunjung  mengarah  pada  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  Tanzania.  Hal  ini dikarenakan oleh pemerintah Magufuli hanya menggunakan kekayaan tambang sebagai instrumen  masuknya  pendapatan  dari  pihak  asing,  tanpa  memberikan  distribusi  yang setara terhadap pertumbuhan taraf hidup masyarakatnya.
Faktor  struktural  menunjukkan  adanya  ketidakseimbangan  hubungan  struktural dalam state  building Tanzania,  yaitu antara  pemerintah  Magufuli  dengan  masyarakat. Ketidakseimbangan  ini  mempermudah  masuknya  eksploitasi  tambang  oleh  perusahaan Inggris.  Van  de  Walle  (2003,  dalam  Rotberg,  2003:  102)  memandang  relasi  antara negara  yang  memiliki  kekayaan  SDA  dengan  investor  asing  sebagai  hubungan  yang negatif  karena  negara  akan  terus  mengharapkan  bantuan  aktor  internasional  dalam pembangunan  negara  melalui  instrumen  investasi.  Pemerintah  Magufuli  memandang kapital  dari  perusahaan  tambang  Inggris  sebagai  insentif  dana  yang  besar  untuk membangun  infrastruktur  publik  sehingga  mereka  melegitimasi  praktik  ekstraksi tambang  oleh  perusahaan  Inggris.  Kondisi  ini  yang  menghambat  internalisasi  ide-ide pembangunan dari  Sosialisme  Afrika . Tanzania  justru  bergantung  pada  aktor internasional  sebagai  sumber  dana  pembangunannya  tanpa  keinginan  untuk meningkatkan  pendapatan  domestik  melalui  produksi  tambang  lokal.  Pada  akhirnya, masyarakat  lokal  tidak  mendapatkan  keuntungan  dari  kekayaan  sumber  daya  tambang Tanzania.
Kedua, faktor kontingen yaitu terkait dengan sejauh mana negara pemilik sumber daya melibatkan aktor domestik dalam pengelolaan sumber daya bersama pihak asing. Dalam kasus Tanzania di era Magufuli, ia merupakan aktor dominan yang menentukan pengelolaan  kebijakan  makroekonomi,  dalam  hal  ini  ada  terkait  dengan  pendapatan sumber  daya  tambang  Tanzania.  Analisis  faktor  kontingen  adalah  mengacu  pada kebijakan local  content, yaitu  kebijakan  yang  mengikutsertakan  populasi  lokal  dalam proses  ekstraksi  sumber  daya  tambang  oleh  perusahaan  asing    (Magogo,  2022:  26). Pemerintahan Magufuli menuangkan kebijakan local content dalam The Mining (Local Content)  Regulations tahun  2018.  Pemerintah  Tanzania  mendefinisikan local  content sebagai persentase material, pekerja, barang, dan servis lokal yang diikutsertakan dalam industri  pertambangan  asing    ( The  United  Republic  of  Tanzania,  The  Mining  (Local Content)  Regulations 2018  Cap.  212, The  Government  Notice ,  2018).  Kebijakan local
content ditujukan  untuk  memberikan  keuntungan  langsung  dari  sektor  tambang  bagi masyarakat Tanzania. Keuntungan tersebut dapat berupa pemberian lapangan pekerjaan, transfer  pengetahuan,  kemampuan,  dan  teknologi,  serta  keikutsertaan  dalam  riset  dan pengembangan  tambang  asing  yang  dapat  mengembangkan  kapasitas  lokal  terhadap industri pertambangan.
Tabel 3 Skor Realisasi Nilai dalam Sektor Tambang Tanzania
Value Realization 2017 RGI Score 2021 RGI Score Performance Bands Licensing 50 66 Weak to satisfactory Taxation 87 85 Good Local Impact 46 46 Weak State-owned Enterprises 33 41 Poor

## Sumber: Natural Resource Governance Institute (2021)
Presiden  Magufuli  terbukti  kurang  dalam  menerapkan  kebijakan local  content. Hal  ini  yang  melemahkan  kontribusi  kekayaan  tambang  terhadap  pembangunan ekonomi  negara.  Merujuk  pada  tabel  3,  NRGI  (2021)  memberikan  skor  46  untuk pengaruh  lokal  dari  kebijakan  tambang  Tanzania  sehingga  tergolong  lemah. Keuntungan  maksimal  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  negara  dari  produksi perusahaan tambang Inggris adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat  Tanzania  yang  diikutsertakan  dalam  perusahaan  tambang  asing  berjumlah sangat  minim.  Hingga  pada  tahun  2019,  masyarakat  yang  bekerja  secara  formal  pada sektor  pertambangan  dan  penggalian  hanya  berjumlah  310.000  dari  keseluruhan populasi yang berjumlah 59,87 juta  (Statista, Number of people employed in the mining and  quarrying  industry  in  Tanzania  from 2010  to  2019,  2022).  Kondisi  pembangunan negara  menjadi  semakin  buruk  karena  Magufuli  tidak  mendistribusikan  pendapatan fiskal  ini  untuk  pembangunan  masyarakat.  Pemerintah  Tanzania  belum  meningkatkan infrastruktur lokal seperti jalan raya, rel kereta, dan transportasi udara  (Magogo, 2022:
30).  Pemerintah  juga  tidak  meningkatkan  kapabilitas  internal  melalui  edukasi, peningkatan teknologi, riset dan pengembangan industri pertambangan lokal  (Magogo, 2022:  31).  Padahal,  kebijakan local  content seharusnya  menjadi  implementasi    yang mendukung  kesetaraan  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  melalui  kehadiran  perusahaan tambang Inggris di Tanzania.
Minimnya  distribusi  dana  pembangunan  oleh  pemerintah  Magufuli  berkaitan dengan  bergantungnya  pemerintah  terhadap  dana  pembangunan  dari  Inggris  yang diberikan  melalui  DFID.  Pada  tahun  2017,  DFID  memberikan  dana  bantuan  bagi Tanzania  sebesar  £176  juta,  khususnya  untuk  mendukung  pembangunan  individu  dan ekonomi    (Department  for  International  Development,  2017).  Sedangkan,  pada  tahun yang  sama  anggaran  pembangunan  Tanzania  yang  berasal  dari  pendapatan  domestik hanya  sebesar  TZS  8.969.747    ( The  United  Republic  of  Tanzania,  Tanzania  Draft Budget 2017/2018,  2017).  Dana  bantuan  DFID  jauh  melampaui  anggaran  domestik Tanzania  terhadap  pembangunan  negaranya.  Ketimpangan  ini  menunjukkan  bahwa dana pembangunan dari pihak asing tidak diimbangi dengan pembiayaan pembangunan negara  oleh  pemasukan  domestik  (McGillvray  &  Morrissey,  2000,  dalam    Moss, Petterson, & Van de Walle, 2005). Dana bantuan asing menjadi pendapatan non-earned yang  menggantikan  pengeluaran  domestik  dalam  membiayai  pembangunan  dengan kemungkinan besaran dana yang sama dan bahkan lebih besar (Moss, Petterson, & Van de Walle, 2005: 9, 10). Menurut Department for International Development (2017):
“In Tanzania, DFID works closely with other UK Government departments to deliver the UK’s objectives. The UK has multiple interests in Tanzania. 70,000 British tourists visit the country each year. 10,000 British nationals and several major UK listed businesses are based here. The UK is the largest source of Foreign Direct Investment in Tanzania. DFID support will help create further opportunities for British business while also creating jobs for young Tanzanians.”
Faktor  kontingen  menunjukkan  adanya  dominasi  Inggris  di  atas  pemerintah Magufuli  yang  terjalin  dalam  implementasi  kebijakan  pertambangan.  Pemerintah Magufuli  menunjukkan  keberpihakan  terhadap  Inggris.  Inggris  mempengaruhi implementasi kebijakan tambang Tanzania pada era Magufuli melalui dua hal. Pertama, melalui  besarnya  FDI  yang  disalurkan  oleh  perusahaan  tambang  Inggris. Department for  International  Development (2017)  menyatakan  bahwa  Inggris  merupakan  sumber FDI  terbesar  bagi  Tanzania.  Mayoritas  FDI  di  Tanzania  ditarik  oleh  sektor  tambang, minyak, dan gas  ( Tanzania Invest, 2021). Kedua, melalui dana bantuan ekonomi yang
disalurkan  oleh  pemerintah  Inggris.  DFID  menyalurkan  bantuan  dengan  tujuan memperkuat  pembangunan  ekonomi  Tanzania  dan  lingkungan  investasi  yang mendukung  beroperasinya  perusahaan  Inggris    ( Department  for  International Development ,  2017).  Terlihat  bahwa  Magufuli  menyerahkan  kemandirian  negara  atas produksi  tambangnya  karena  pemerintah  bergantung  pada  besarnya  FDI  dan  bantuan ekonomi  yang  diberikan  oleh  Inggris.  Hal  ini  berujung  pada  parsialitas  implementasi Sosialisme  Afrika dengan  pemerintah  yang  tidak  memihak  kepentingan  masyarakat Tanzania. Pada akhirnya, perusahaan tambang Inggris menguasai sektor tambang lokal.

## Kebijakan  Ekonomi  Nasionalis  Magufuli:  Dependensi  Ekonomi  Tanzania  terhadap Inggris
Kebijakan ekonomi nasionalis pada era Magufuli dilanjutkan dengan agenda “economic war”.  Agenda  ini  diperintahkan  oleh  Presiden  Magufuli  sebagai  kutukan  terhadap investor asing yang dianggap menguras kekayaan tambang dan mineral  negara   (Jacob &  Pedersen,  2018:  4).  Magufuli  menjalankan  gagasan  ini  melalui  penguatan  kembali State  Owned  Enterprises (SOE)  yang  terdiri  atas State  Mining  Corporation (STAMICO)  dan National  Development  Corporation (NDC).  Magufuli  juga menjalankan economic  resource  nationalism yang  merupakan  upaya  negara  untuk menyeimbangkan  aset  industri  tambang  antara  kontrol  pihak  swasta  dengan pemerintahan  negara    (Andreasson,  2015:  7).  Meskipun  demikian,  “nasionalisme” dalam economic resource nationalism tidak terwujud. Magufuli hanya menggunakannya  sebagai  alat  untuk  mendapatkan  pajak  dan  royalti  dari  perusahaan asing karena institusi negara tidak siap dalam menjalankan nasionalisasi sektor tambang melalui SOE.
Kebijakan  ekonomi  yang  dibuat  untuk  kepentingan  politik  hanya  akan menghasilkan  kebijakan  irasional  yang  berujung  pada  melemahnya  negara  (Van  de Walle, 2003, dalam Rotberg, 2003: 101). Implementasi economic resource nationalism untuk  nasionalisasi  kepemilikan  sumber  daya  tambang  justru  mengarah  pada manajemen neopatrimonial. Neo-patrimonial terjadi ketika Magufuli membentuk rezim elitis  yang  tidak  menyeimbangkan  keuntungan  tambang  pada  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat,  tetapi  untuk  melegitimasi  kekuatan  partai  CCM  dan  fokus terhadap  pemilihan  presidensial  kembali.  Neo-patrimonialisme  semakin  didorong  oleh
kehadiran competitive one-party system pada CCM dengan pemberian kesempatan bagi dua  atau  lebih  kandidat  untuk  maju  pada  pemilu.  Kandidat incumbent menggunakan neo-patrimonialisme untuk mendemonstrasikan kekuatannya  (Bratton & Van de Walle, 1994: 463, 473).
Figur 3 Pendapatan Pemerintah Tanzania pada Tahun 2020/2021

## Sumber: Statista (2021)
Sumber : https://www.statista.com/statistics/1242876/government-revenue-in-tanzania-by-source/
Kekayaan  sumber  daya  tambang  Tanzania  justru  mencengkram  negara  pada dependensi  ekonomi  terhadap  Inggris.  Pada  tahun  2020,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan  Tanzania  sebagai  satu  dari  47  negara  yang  tergolong  pada least developed countries (United Nations, 2020). Data ini membuktikan bahwa Sosialisme Afrika belum  menarik  Tanzania  dari  posisi  negara  miskin.  Jika  Tanzania  memang menerapkan prinsip sosialisme yang memfokuskan pemanfaatan sumber daya tambang untuk  kesejahteraan ekonomi negara, maka seharusnya pendapatan utama negara tidak bergantung  pada  FDI  dari  perusahaan  Inggris.  Merujuk  pada  figur  3,    (Statista, Government  Revenue  in  Tanzania  as  of 2020/2021, by  source  (in  billion  Tanzanian shillings ),  2021)  melaporkan  bahwa  lima  pendapatan  utama  di  Tanzania  datang  dari pajak  impor,  pajak  pendapatan,  pajak  terhadap  barang  dan  servis  lokal,  pajak  lainnya, serta  pendapatan  non-pajak.  Kelima  pendapatan  negara  tersebut  merupakan  bentuk pemasukan  negara  yang  didapat  dari  perusahaan  tambang  Inggris  melalui  pembayaran pajak  negara,  bea  cukai, free  carried  interest, serta  royalti  dalam  mengoperasikan tambang  di  Tanzania.  Data  ini  membuktikan  bahwa  kebijakan  ekonomi  nasionalis
Magufuli  membuat  negara  bergantung  pada  pemasukan  yang  didapat  dari  pendapatan fiskal.

## Figur 4 Pendapatan Pemerintah Tanzania pada Sektor Mineral

## Sumber: The United Republic of Tanzania Mining Commission (2020)
Pada  tahun  2020,  sektor  tambang  berkontribusi  sekitar  7%  terhadap  GDP Tanzania    (Statista, Mining  industry  in  Tanzania  -  statistics  &  facts, 2022).  Jumlah tersebut  tergolong  kecil  karena  mayoritas  produksi  tambang  Tanzania  dikuasai  oleh perusahaan  tambang  Inggris.  Dinyatakan  pada  figur  4,  pendapatan  sektor  tambang Tanzania  mengalami  peningkatan  yang  stabil  pada  periode  2015-2020.  Namun, mayoritas  persentase  kontribusi  emas  dan  berlian  datang  dari  penambang  besar  yang termasuk  perusahaan  Inggris.  Perusahaan  Inggris  mampu  menguasai  pertambangan Tanzania  karena  mereka  memiliki  faktor  produksi.  Sedangkan,  pemerintah  Magufuli stagnan  pada  posisi  yang  terbatas  sebagai  pengelola  kebijakan  tambang,  tidak meningkat  menjadi  produsen  sumber  daya  tambangnya  sendiri.  Minimnya  jumlah masyarakat lokal dan ASM yang dipekerjakan secara formal pada pertambangan Inggris berarti  bahwa  masyarakat  memegang  aktivitas  produksi  yang  sangat  kecil  terhadap sumber  daya  tambangnya  sendiri.  Kondisi-kondisi  di  atas  tidak  sesuai  dengan  visi Sosialisme  Afrika yang  menginginkan  pembangunan  ekonomi  bagi  Tanzania  dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penghindaran neokolonialisme   (Mohan, 1966: 230).
Figur 5 GDP Sektor Tambang Tanzania pada Tahun 2017-2019

## Sumber: National Bureau of Statistics Tanzania dalam Grey Dynamics (2021)
Ketidakmandirian  Tanzania  terhadap  pengelolaan  sumber  daya  tambangnya mengakibatkan  kerentanan  negara  terhadap  intervensi  asing  berupa  eksploitasi  oleh Inggris.  Melihat  pada  figur  5, National  Bureau  of  Statistics  Tanzania dalam    (Grey Dynamics, 2021) mengidentifikasi bahwa pada tahun 2018, pendapatan sektor tambang Tanzania mencapai USD $134,5 juta dengan proyeksi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan tambangnya menuju USD $205,5 juta pada tahun 2019. Pendapatan negara ini ternyata jauh lebih kecil dari pendapatan produksi Acacia Mining pada tahun 2018 yang  mencapai  USD  $664  juta    (Acacia  Mining  plc,  2019).  Pendapatan  Acacia  pada produksi  emas  terhitung  tiga  kali  lipat  dari  pendapatan  Tanzania  pada  sektor  tambang secara keseluruhan.

## Simpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa  tereksploitasinya  sumber  daya  tambang  Tanzania  oleh Inggris  pada  tahun  2015-2020  disebabkan  oleh  kegagalan  implementasi  Sosialisme Afrika sebagai  ideologi  pembangunan  negara  oleh  pemerintah  Magufuli.  Kegagalan Sosialisme  Afrika bukan  dikarenakan  oleh  kesalahan  prinsip-prinsip  sosialisme Tanzania, melainkan oleh lemahnya implementasi  dari pemerintah dan institusi  politik Magufuli.  Magufuli  tidak  berhasil  menyeimbangkan  penerapan  Sosialisme  Afrika dalam  proses nation  building dan state  building. Magufuli  menggunakan  sosialisme sebagai  kampanye  populisme  untuk  membentuk nationhood berupa  hubungan  antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan, ide-ide Sosialisme Afrika yang berorientasi terhadap  kemandirian  Tanzania, self-reliance, asertivitas  terhadap  neo-kolonialisme, serta  kesejahteraan  yang  setara  bagi  masyarakat  tidak  berhasil  dicapai.  Atas  dasar
parsialitas  tersebut,  prinsip  sosialisme  memberikan  dampak  yang  minim  pada pembangunan politik dan ekonomi Tanzania.
Kegagalan  implementasi  Sosialisme  Afrika dalam  menghindarkan  Tanzania  dari eksploitasi tambang oleh Inggris lantas menempatkan Tanzania dalam posisi weak state. Analisis-analisis di atas membuktikan state-failure theory dari Rotberg bahwa kategori weak  state disebabkan  oleh  tantangan  internal  dan  eksternal  yang  sedang  dihadapi sehingga  mengurangi  kemampuan  negara  untuk  menjalankan  sistem  politiknya. Tanzania  menjadi  lemah  dengan  adanya  kondisi  internal  berupa  parsialitas implementasi  Sosialisme  Afrika oleh  pemerintah  Magufuli  dalam  aspek  politik  dan ekonomi. Kondisi internal ini semakin dilemahkan oleh kehadiran Inggris sebagai faktor eksternal  yang  berhasil  mendominasi  sektor  tambang  Tanzania  melalui  kepemilikan faktor  produksi  oleh  perusahaan  tambangnya,  bantuan  dana  pembangunan  oleh  DFID, dan legitimasi posisi politiknya dengan asosiasi Commonwealth .

## Daftar Pustaka
Acacia  Mining  plc.  (2019). Acacia  Mining  plc  (“Acacia”)  Reports  Full  Year  2018
Results. [Online] Available
at: https://dse.co.tz/sites/default/files/ACACIA%20Results%20for%20the%2012%2 0months%20ended%2031%20December%202018.pdf.
[Accessed 31 Januari 2023].
Akyeampong,  E.  (2018).  African  socialism;  or,  the  search  for  an  indigenous  model  of economic development?. Economic History of Developing Regions. Andreasson, S. (2015). Varieties of resource nationalism in sub-Saharan Africa’s energy and minerals markets. The Extractive Industries and Society.
Ashanti, A. (2023). Corporate Profile. [Online]
Available at: https://www.anglogoldashanti.com/company/corporate-profile/ [Accessed 13 February 2023].
Bamwenda,  E.  (2018).  The  Symptoms  of  the  Shift  Towards  an  Authoritarian  State  in Tanzania’s  President  John  Pombe  Magufuli’s  Rule. Politeja, 56  (The  Problem  of Africa;s Dysfunctional States), pp. 123-150.
Bjerk, P. K. (2010). Sovereignty and Socialism in Tanzania: The Historiography of an African State. History in Africa, Volume 37, pp. 275-319.
Bratton,  M.  &  Van  de  Walle,  N.  (1994).  Neopatrimonial  Regimes  and  Political Transitions in Africa. World Politics, Volume 46, pp. 453-489. Curtis,  M.  (2016). The  New  Colonialism:  Britain’s  Scramble  for  Africa’s  Energy  and Mineral Resources. London: War on Warrant. Department  for International Development (2017). DFID Tanzania Profile: July 2017. [Online]  Available  at: https://www.gov.uk/government/publications/dfid-tanzania- profile-july-2017 [Accessed 20 Februari 2023].
Department  for  International  Trade,  2022). Trade  &  Investment  Factsheets:  Tanzania,
s.l.: s.n.
Department  for  International  Trade.  (2023). Trade  &  Investment  Factsheets:  South Africa, s.l.: s.n.
Department for International Trade. (2023). Trade & Investment Factsheets: Tanzania, s.l.: s.n.
Ezzy, D. (2002). Theory and Data: A Hermeneutic Approach. In: Qualitative Analysis: Practice and Innovation. London & New York: Routledge, pp. 1-31.
Gilabert, P. & O'Neill, M. (2019. Socialism. [Online] Available at: https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=socialism [Accessed 3 April 2023].
Grey  Dynamics  (2021). Gold  Rush:  Benefits  of  Tanzanian  Mining  Reforms. [Online] Available  at: https://greydynamics.com/gold-rush-benefits-of-tanzanian-mining- reforms/
[Accessed 4 Februari 2023].
Hammond,  J.  L.  (2011).  The  Resource  Curse  and  Oil  Revenues  in  Angola  and Venezuela. Science and Society, 75(3), pp. 348-378. Harris,  M.,  (2021). Unfinished  Business:  Magufuli’s  Autocratic  Rule  in  Tanzania”, dalam  Center  for  Strategic  &  International  Studies. [Online]  Available  at: https://www.csis.org/analysis/unfinished-business-magufulis-autocratic-rule- tanzania
[Accessed 26 September 2022].
Hoppe,  H.-H.  (1990). A  Theory  of  Socialism  and  Capitalism. Massachusetts:  Kluwer Academic Publisher.
Horvath,  R.  &  Zeylanov,  A.  (2014). The  Natural  Resource  Curse  in  Post-Soviet Countries: The Role of Institutions and Trade Policies. s.l., s.n. Jacob, T. & Pedersen, R. H. (2018). New resource nationalism? Continuity and change in Tanzania’s extractive industries. The Extractive Industries and Society. Kareparambil,  V.  (2017). The  Mining  Industry  in  Tanzania:  An  Overview. [Online] Available  at: https://www.linkedin.com/pulse/mining-industry-tanzania-overview- varun-kareparambil/ [Accessed 9 Maret 2022].
Kazeem,  Y. (2017). Tanzania has  hit a British mining  company with a fine worth  two centuries of revenue. [Online] Available at: https://qz.com/africa/1038094/tanzania- has-hit-acacia-mining-with-a-190-billion-fine-and-tax-bill/ [Accessed  8  Maret 2022].
Kornai,  J.  (1992).  Investment  and  Growth.  In: The  Socialist  System:  The  Political Economy of Communism. Oxford: Oxford University Press. Lal, P. (2015). African Socialism in Postcolonial Tanzania: Between the Village and the World. New York: Cambridge University Press.
Linz, J. J. (1993). State building and nation building. European Review, 1(4), pp. 355- 369.
Magogo, T. D. B. (2022). Discovering The Question of Benefits  in  Natural  Resources Investment  Arrangements:  The  Case  of  Mining  Sectors  of  Tanzania. Commonwealth Law Review Journal, Volume 8.
Maliganya,  W.  &  Bengesi,  K.  M.  K.  (2018).  Policy  Enabling  Environment  of  Mining Sector  in  Tanzania:  A  Review  of  Opportunities  and  Challenges. Journal  of Sustainable Development, 11(4), pp. 1-12.
Mohan,  J.  (1966).  Varieties  of  African  Socialism. The  Socialist  Register:  A  Survey  of Movements & Ideas, Volume 3, pp. 221-265.
Moss,  T.,  Petterson,  G.  &  Van  de  Walle,  N.  (2005). An  Aid-Institutions  Paradox?  A Review  Essay  on  Aid  Dependency  and  State  Building  in  Sub-Saharan  Africa, s.l.: Cornell University.
Mulaj, K. (2019). On State-Building and Wicked Problems: Stateness, Nationhood and Mimicry. International Studies, 56(2-3), pp. 129-146. Nalule,  V.  R.  (2020). Mining  and  the  Law  in  Africa:  Exploring  the  social  and environmental impacts. London: Palgrave Macmillan. Newman,  M.  (2005). Socialism:  A  Very  Short  Introduction. New  York:  Oxford University Press.
NRGI (2015). The Resource Curse: The Political and Economic Challenges of Natural Resource Wealth. [Online] [Accessed 10 February 2023]. NRGI (2021). 2021 Resource Government Index: Tanzania. [Online] Available at: https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/2021- resource-governance-index-tanzania-mining [Accessed 1 February 2023]. OECD.  (2020). Annex  A.  The  least  developed  country  category:  criteria  for  inclusion and graduation. [Online] [Accessed 10 Februari 2023]. Petra Diamonds. (2022).
Our Mines: Williamson. [Online] Available at: https://www.petradiamonds.com/our-operations/our-
mines/williamson/
[Accessed 13 Februari 2023].
Poncian, J.  (2019). Galvanising political  support through resource nationalism: A case of Tanzania's 2017 extractive sector reforms. Political Geography, Volume 69, pp. 77-88.
RAID.  (2018). Acacia  Mining  Fails  to  Address  Rights  Abuses  in  Tanzania. [Online] Available at: https://www.raid-uk.org/blog/acacia-mining-fails-address-rights- abuses-tanzania [Accessed 1 Desember 2022].
Roder,  K.  (2019).  “Bulldozer  politics”,  state-making  and  (neo-)extractive  industries  in Tanzania’s  gold  mining  sector. The  Extractive  Industries  and  Society, Volume  6, pp. 407-412.
Rotberg,  R.  I.  (2003). When  States  Fail,  Causes  and  Consequences. Princeton  and Oxford: Princeton University Press.
Sipamba,  T.  M.  &  Matiko,  J.  (2021). The  Mining  Law  Review:  Tanzania. [Online] Available at: https://thelawreviews.co.uk/title/the-mining-law-review/tanzania- mining-law [Accessed 9 Maret 2022]. Statista.  (2021). Government  Revenue  in  Tanzania  as  of  2020/2021,  by  source  (in billion Tanzanian shillings). [Online] [Accessed 26 Januari 2023]. Statista.  (2022). Mining  industry  in  Tanzania  -  statistics  &  facts. [Online] Available at: https://www.statista.com/topics/9027/mining-industry-in- tanzania/#topicOverview [Accessed 1 Februari 2023]. Statista.  (2022). Number  of  people  employed  in  the  mining  and  quarrying  industry  in Tanzania from 2010 to 2019. [Online]
Available at: https://www.statista.com/statistics/1271691/employment-in-the- mining-industry-in-tanzania/ [Accessed 1 Februari 2023]. Stroup, R. L. (1980). Controlling Earth’s Resources: Markets or Socialism. Population and Environment, pp. 265-284. TANU.  (1967). The  Arusha  Declaration  and  TANU's  Policy  on  Socialism  and  Self- Reliance. Dar Es Salaam, The Publicity Section of TANU, pp. 1-29.
Tanzania Invest. (2021). FDI. [Online] Available at:
https://www.tanzaniainvest.com/fdi [Accessed 23 Februari 2023].
Tanzania, T. U. R. o. (1992). Declaration of Multiparty State Act No. 4 of 1992. s.l.:s.n. The Commonwealth. (2022). Oceans and Natural Resources. [Online] [Accessed 2022 Oktober 2022].
The  EastAfrican.  (2017). Tanzania  President  Magufuli  asks  Mining  minister  to  resign after minerals audit. [Online] Available at:
https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/tanzania-president-magufuli-asks- mining-minister-to-resign-after-minerals-audit-1366352
[Accessed 5 Januari 2023].
The  United  Republic  of  Tanzania  Mining  Commission.  (2019). Annual  Report 2018/2019, s.l.: s.n.
The  United  Republic  of  Tanzania  Mining  Commission.  (2020). Annual  Report  2019- 2020, s.l.: s.n.
The  United  Republic  of  Tanzania  Mining  Commission.  (2020). Revenue  and Production Data Trends in Financial Year from 2015-2016 to 2020-2021, s.l.: s.n.
The United Republic of Tanzania. (2017). Tanzania Draft Budget 2017/2018, s.l.: s.n.
The  United  Republic  of  Tanzania.  (2017). The  Written  Laws  (Miscellaneous Amendments) Act 2017, s.l.: s.n. The United Republic of Tanzania, 2018). The Mining (Local Content) Regulations 2018 Cap. 212, The Government Notice, s.l.: s.n. UN. (2021). Least Developed Country Category: United Republic of Tanzania Profile. [Online] Available at: https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed- country-category-united-republic-of-tanzania.html [Accessed 10 Februari 2023]. UNDP. (2021). Human Development Insights. [Online] Available at: https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks [Accessed  10  Februari 2023].
United Nations. (2020). The Least Developed Countries Report 2020. United Nations Conference on Trade and Develo
World Bank. (2020). GDP per capita (current US$) – Tanzania. [Online] Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=TZ [Accessed 7 Maret 2022].
World  Bank.  (2023). Atlas  method  (current  US$). [Online]  Available  at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD .    [Accessed  10  Februari 2023].