## ANALISIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA SATU KELUARGA DI KOTA MAKASSAR
Nurlia 1 , Jumadi 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nurliaa007@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku  Pembunuhan  Berencana  Satu  Keluarga  Di  Kota  Makassar  yang  bertujuan  untuk  mengetahui pertimbangan  hakim  sehingga  menjatuhkan  vonis  hukuman  mati  terhadap  pelaku  pembunuhan  berencana  satu keluarga di kota Makassar dan untuk mengetaui penjatuhan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana  dalam  perspektif  hak  asasi  manusia.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan dengan  metode  pengumpulan  data melalui wawancara, observasi  dan dokumentasi. Dan menggunakan sumber data  penelitian  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder  serta  melakukan  teknik  pengolahan  data  dan  analisis  data secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk menjatuhkan  vonis  hukuman  mati  terhadap  pelaku  pembunuhan  berencana  satu  keluarga  di  kota  Makassar karena tidak ada satupun  alasan yang dapat  meringankan hukuman tersebut, menurut keterangan ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar beberapa alasan pemberat  yaitu, korban dari pembunuhan berencana ini sebanyak  enam  orang  dan  salah  satu  korban  merupakan  anak  kecil,  kedua  pelaku  masing-masing  pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, alasan pembunuhan tersebut karena hutang narkoba yang belum dibayar, dan pembunuhan berencana ini dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan dari orang lain. Dalam perspektif hak asasi  manusia  memang  penjatuhan  vonis  hukuman  mati  melanggar  hak  hidup  seseorang  sebagaimana  yang terdapat dalam pasal 28I aUndang-Undang Dasar tahun 1945 akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dijelaskan bahwa dalam rangka menegakkan hak asasi manusia tersebut juga  harus  menghormati  hak  asasi  manusia  lainnya.  Dalam  KUHPidana  juga  masih  mencantumkan  adanya pindana pokok yang salah satunya adalah pidana mati yang terdapat dalam pasal 10 KUHPidana, maka dari itu penjatuhan  vonis  hukuman  mati  untuk  pelaku  pembunuhan  berencana  satu  keluarga  di  kota  Makassar  ini memang sudah sewajarnya.
Kata Kunci: Vonis Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana

## Abstract
The  study  was entitled law and human rights analysis of the death  penalty of one family  murder in the city  of  makassar,  which  was  meant  to  know  the  judge's  judgment  and  therefore  sentence  him to  death  for  the murder of one family in the city of makassar and to determine the sentencing of a death sentence on a murder suspect  in  a  human  rights  perspective.  The  kind  of  research  used  is  field  research  using  methods  of  data collection  through  interviews,  observation  and  documentation.  And  use  research  data  sources  that are  primary and secondary data data and perform qualitative data processing and data analysis techniques. According to the study, it was the judge's consideration for the death penalty for the murder of one family in the city of makassar that there was no one to justify the sentence, according to the chairman of the court of justice at makassar some ballast reason is, the victim of this premeditated murder was as many as six people and one of the victims asa child, Each of the perpetrators has committed a crime before, the reason for the murder was an unpaid drug debt, and the premeditated murder was committed knowingly and without pressure from the other. In a human rights perspective it is true that the sentencing of death infringes on a person's right to life as found in the article 28i aconstitution of 1945 but in the following article article 28j the fundamental law of 1945 is also explained that in order  to  enforce  that  human  right  should  respect  other  human  rights  as  well.  KUHP  law  also  provides  basic transfer to capital punishment found in article 10 KUHP, so it should be appropriate to assign a death sentence to the perpetrators of the one-family assassination in the city of Makassar.
Keywords: Sentence of Death, Premeditated murder

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  hukum  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  pada  pasal  1  ayat  (3)  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia adalah  Negara  hukum”.  Oleh  karena  itu,  tak  ada  satu  orangpun  yang  kebal  akan  hukum, semua  orang  harus  patuh  dan  tunduk  terhadap  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Segala bentuk  perbuatan  memiliki  konsekuensi  maka  setiap  perbuatan  harus  berdasar  pada  hukum dan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia,  untuk  mencapai  tujuan  Negara sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia.
Hukum  memiliki  beberapa  tujuan,  satu diantaranya adalah  untuk  mengatur  pergaulan hidup  manusia,  manusia  tidak  akan  mungkin  hidup  sendiri-sendiri,  melainkan  akan  hidup berkelompok-kelompok  atau  berbangsa-bangsa,  mereka  akan  saling  membutuhkan  dan berhubungan meski dengan keinginan dan keperluan yang berbeda-beda. Atas dasar tersebut tujuan  hukum  adalah  untuk  mengatur  kedamaian  manusia  meski  dengan  keinginan  yang berbeda-beda.  Hukum  pidana  adalah  salah  satu  hukum  yang  dikenal  di  Indonesia,  adapun tujuan  hukum  pidana  menurut  aliran  klasik  adalah    untuk  melindungi  masyarakat  dari kejahatan,  dan  fungsi  hukum  pidana    adalah  terciptanya  ketertiban  umum  dengan  adanya aturan  yang  memaksa,    manusia  tak  lagi  semena-mena.  Sebab  segala  tindakan  yang bertentangan  dengan  hukum  dapat  menimbulkan  sanksi  yang  harus  di  tanggung konsekuensinya.
Kejahatan merupakan masalah umum yang dari masa ke masa selalu terjadi di Negara kita, bagaimana kejahatan tersebut terjadi, apa penyebabnya, bagaimana  cara mengatasinya, semua  itu  adalah  sebuah  perdebatan  yang  belum  ada  akhirnya  dari  dulu  sampai  sekarang. Kejahatan adalah masalah yang paling populer. Dimana ada manusia maka disitu pasti akan ada  kejahatan,  kejahatan  telah  menjadi  satu  kesatuan  dengan  manusia,  sama  halnya  dengan hukum, yang dimana ada manusia disitu ada hukum, maka dimana ada hukum disitu akan ada kejahatan. Manusia tidak bisa lepas dengan yang namanya hukum dan kejahatan.
Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur diluar KUHP. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu pembunuhan,  tindak pidana pembunuhan  sasaran  utamanya  adalah  nyawa,  dan  ini  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang Dasar  tahun  1945  yang  berbunyi  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  dan  berhak  untuk mempertahankan  kehidupannya”.  Dalam  pasal  340  KUHP  terdapat  beberapa  ancaman
hukuman,  adapun  ancaman  hukuman  tersebut  adalah  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Dalam pasal 10 KUHP diatur beberapa jenis pemidanaan, dan diantaranya ada pidana mati,  pidana  mati  merupakan  pidana  terberat  dibandingkan  dengan  pidana  yang  lain,  dan penjatuhan pidana mati sangat jarang untuk ditetapkan dalam putusan hakim. Karena pidana mati  tersebut  menyangkut  hak  hidup  seseorang.  Jika  penjatuhan  pidana  mati  hanya  untuk memberi  efek  jera  maka  hal  tersebut lebih  baik  tidak  dijatuhkan.  Lain  halnya  dalam  kasus- kasus berat seperti terorisme, narkotika. Vonis hukuman mati adalah putusan hakim tentang penjatuhan pidana mati terhadap seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Maka  dari  itu  penjatuhan  vonis  hukuman  mati  tidak  boleh  dijatuhkan  jika  hanya  dengan alasan  untuk  meberi  efek  jera  terhadap  pelaku,  kecuali jika  perilaku  pelaku  memang  sangat meresahkan masyarakat.
Pembunuhan  berencana  sangat  bertentangan  dengan  undang-undang  dasar  tahun  1945 yang didalamnya berisi tentang hak hidup, Sama halnya dengan vonis hukuman mati, ini juga melanggar  undang-undang  tersebut.  Dalam  pasal  28A  sampai  pasal  28I  diatur  tentang  hak hidup yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan  apapun  di  dunia  yang  dapat  mencabutnya.  Meskipun  demikian  bukan  berarti manusia  dengan  hak-haknya  itu  dapat  berbuat  semau-maunya.  Sebab  apabila  seseorang melakukan  sesuatu  yang  dapat  dikategorikan  memperkosa  hak  asasi  orang  lain,  ia  harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 1
Dalam  hak  asasi  menusia  terdapat  hak  hidup,  dimana  hak  tersebut  tidak  boleh dirampas  oleh  siapapun,  sesuai  dengan  suatu  prinsip  moral  yang  yang  didasarkan  pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh  oleh  manusia  lainnya.  Maka  dari  itu  penjatuhan  pidana  hukuman  mati  merupakan pelanggaran  atas  hak  untuk  hidup  yang  terdapat  dalam  hak  asasi  manusia.  HAM  yang pertama  kali  dianugerahkan  islam  diantara  HAM  lainnya  adalah  hak  untuk  hidup  dan menghargai hidup manusia. Kecuali jika terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Adapun ayat yang  mengatur  tentang  hak  hidup  seorang  manusia  terdapat  dalam  Q.S  Al-Maidah  ayat  32 yang berbunyi:
ن ِم  ِل  جَأ  َكِل ََٰذ اَن بَتَك  َٰىَلَع يِنَب  َليِئا َر سِإ   هَّنَأ   ن َم  َلَتَق اًس فَن  ِر يَغِب    س فَن وَأ  داَسَف يِف   ِض  رَ  لْاا َمَّنَأَكَف  َلَتَق  َساَّنلااًعي ِم َج   ن َم َواَهاَي  حَأا َمَّنَأَكَفاَي  حَأ
1 Zainuddin Ali , Filsafat Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 146
َساَّنلااًعي ِم َج   دَقَل َو   م ه تَءاَجاَن ل س  ر  ِتاَنِ يَب لاِب  َّم ث  َّنِإ ا ًريِثَك   م ه ن ِمَد عَب َكِل ََٰذ يِف   ِض  رَ  لْا  َنو ف ِر س مَل
Yang artinya:
“Oleh  karena  itu  Kami  tetapkan  (suatu  hukum)  bagi  Bani  Israil,  bahwa:  barangsiapa yang  membunuh  seorang  manusia,  bukan  karena  orang  itu  (membunuh)  orang  lain,  atau bukan  karena  membuat  kerusakan  dimuka  bumi,  maka  seakan-akan  dia  telah  membunuh manusia  seluruhnya.  Dan  barangsiapa  yang  memelihara  kehidupan  seorang  manusia,  maka seolah-olah  dia  telah  memelihara  kehidupan  manusia  semuanya.  Dan  sesungguhnya  telah datang  kepada  mereka  rasul-rasul  Kami  dengan  (membawa)  keterangan-keterangan  yang jelas,  kemudian  banyak  diantara  mereka  sesudah  itu  sungguh-sungguh  melampaui  batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”
Pengadilan Negeri Makassar pernah memproses kasus pembunuhan satu keluarga pada tanggal  6 agustus  2018  di  jalan Tinumbu  lorong  116  RT.  06  RW.  02  Kelurahan  Pannampu Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar  dengan  pelaku  atas  nama  Muhammad  Ilham  Agsari  dan Sulkifli Amir. Majelis hakim memvonis kedua pelaku tersebut dengan hukuman pidana mati karena  telah  terbukti  melanggar  pasal  340  jo  pasal  55  ayat  (1)  ke  1  KUHP  tentang pembunuhan berencana dan penyertaan.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih  dalam  terkait  pertimbangan  hakim  atas  vonis  hukuman  mati  terhadap  pelaku  tindak pidana  pembunuhan  berencana  dan  bagaimana  pandangan  hak  asasi  manusia  atau  (HAM) atas permasalahan tersebut.

## METODE PENELITIAN

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pertimbangan  Majelis  Hakim  Terkait  Vonis  Hukuman  Mati  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Satu Keluarga di Kota Makassar
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  hakim  ketua  pada  Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini, ada empat hal memberatkan yang menjadi alasan mengapa vonis hukuman mati tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim kepada kedua terdakwa tersebut. Adapun hal-hal yang memberatkan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Korbannya ada 6 orang dan salah satu diantaranya adalah anak kecil;
2. Alasan pembunuhan tersebut adalah hutang narkoba yang belum dibayar-bayar;
3. Kedua korban pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
4. Pembunuhan  ini  memang  disengaja  tanpa  adanya  paksaan  dari  intelektual  deader didalamnya.  Memang  benar  kedua  pelaku  di  perintahkan  untuk  membunuh,  namun cara pembunuhan tersebut murni rencana dari para pelaku.
Keempat  alasan  diatas  merupakan  alasan  majelis  hakim  untuk  menjatuhkan  hukuman mati terhadap kedua terdakwa tersebut, dalam kasus ini majelis hakim sepakat menjatuhkan hukuman mati dengan kata lain tidak ada dari majelis hakim yang Dissenting Opinion (DO) karena memang tidak ada alasan yang dapat meringankan kedua terdakwah tersebut.

## 1. Amar Tuntutan
a. Menyatakan terdakwa I A. MUH. ILHAM AGSARI Alias ILHO dan terdakwa II ZULKIFLY  AMIR  Alias  RAMMA telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  sebagaimana  Dakwaan  Kesatu  Primair  Jaksa Penuntut Umum;
b. Menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa  I  A.  MUH.  ILHAM  AGSARI  Alias ILHO  dan  Terdakwa  II  ZULKIFLY  AMIR  Alias  RAMMA masing-masing dengan pidana MATI  dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
c. Menyatakan barang bukti berupa:
• 1  (satu)  laci  lemari  sisa  pembakaran  ukuran  Panjang  40  cm,  Lebar  30  cm, Tinggi 7 cm;
• 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 51 cm;
• 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 34 cm;
• 1 (satu) sisa pembakaran rak piring plastik;
• 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml;
• 1  (satu)  unit  handphone  merk  OPPO  A37f  model  A37f,  nomor  imei 864877033083052 dan 864877033083045.
• 1  (satu)  unit  handphone  merk  OPPO  F1s  model  A1601,  nomor  imei 863525038949238 dan 863525038949220.

## Dirampas untuk dimusnahkan
a. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna hitam putih, plat nomor DP 3491 AU, nomor rangka MH1JFW111FK088707
Dirampas untuk Negara.
a.Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;
2. Amar Putusan Pengadilan Negeri
a. Menyatakan  Terdakwa  I.  A.  Muh.  Ilham  Agsari  Alias  Ilho  dan  Terdakwa II.Zulkifly Amir Alias Ramma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana “ Turut  Serta  melakukan  Pembunuhan Berencana “ dalam dakwaan Alternatif Subsideritas Kesatu Primair;
b. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  I.  A.  Muh.  Ilham  Agsari  Alias  Ilho  dan Terdakwa II.Zulkifly Amir Alias Ramma masing-masing dengan pidana mati ;
c. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
d. Menetapkan barang bukti berupa :
• 1  (satu)  laci  lemari  sisa  pembakaran  ukuran  Panjang  40  cm,  Lebar  30  cm, Tinggi 7 cm;
• 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 51 cm;
• 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 34 cm;
• 1 (satu) sisa pembakaran rak piring plastik;
• 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml;
• 1  (satu)  unit  handphone  merk  OPPO  A37f  model  A37f,  nomor  imei 864877033083052 dan 864877033083045.
• 1  (satu)  unit  handphone  merk  OPPO  F1s  model  A1601,  nomor  imei 863525038949238 dan 863525038949220.
Dirampas untuk dimusnahkan
• 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna hitam putih, plat nomor DP 3491 AU, nomor rangka MH1JFW111FK088707
Dirampas untuk Negara.
a. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara;
3. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar
M  E  N  G  A  D  I  L  I  :
a. Menerima  permohonan banding dari  Penasihat Hukum Para Terdakwa  tersebut;
b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal  11 April  2019 Nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks. yang dimohonkam banding tersebut;
c. Menetapkan bahwa masa   penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari  pidana yang dijatuhkan ;
d. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
e. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat  Pengadilan, yang untuk tingkat banding  sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah  menelaah  putusan  pengadilan  baik  Pengadilan  Negeri  Makassar  maupun Pengadilan Tinggi Makaasar berserta pertimbangan atas pengajuan tuntutan tersebut, menurut penulis penjatuhan pidana mati tersebut memang sudah sepantasnya, seperti yang kita ketahui bahwa  dalam  pasal  340  KUHP  tersebut  terdapat  tiga  macam  pemidaan  namun  hakim menyepakati  menjatuhkan  hukuman  mati  yang  merupakan  pidana  tertiggi  dari  dua  jenis pemidaan lain yang terdapat dalam pasal tersebut.
Penjatuhan pidana mati tersebut sudah merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku yang dengan sengaja telah merampas nyawa satu keluarga tersebut,  bahkan  jika  kita  melihat  dari  hukum  islam  sekalipun  hal  ini  dibenarkan,  Allah murka  kepadanya  dan  memastikan  bahwa  dia  akan  kekal    di  neraka.  Sebagaimana  yang terdapat dalam QS An-Nisa/4:33 yang berbunyi:

## َّدَعَأ َو ۥُهَنَعَل َو ِهْيَلَع ُ َّللَّٱ  َب ِضَغ َو اَهيِف اًدِل ََٰخ ُمَّنَهَج ۥُهُؤٓا َزَجَف اًدِ مَعَتُّم اًنِمْؤُم ْلُتْقَي نَم َو اًميِظَع اًباَذَع ۥُهَل
Terjemahnya:
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam,  kekal  ia  di  dalamnya  dan  Allah  murka  kepadanya,  dan  mengutukinya  serta menyediakan azab yang besar baginya.” 2
2 https://tafsirweb.com/4637-quran-surat-al-isra-ayat-33.html

## B. Penerapan  Vonis  Hukuman  Mati  Dalam  Kasus  Pembunuhan  Berencana  Satu Keluarga di Kota Makassar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena persoalannya berkaitan  langsung  dengan  hak  dasar  yang  dimiliki  manusia  yang  berasal  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa,  dalam  hal  hak  asasi  mereka  berbeda - beda.Martabat  manusia,  sebagai  substansi sentral  hak-hak  asasi  manusia  didalamnya  mengandung  aspek  bahwa  manusia  memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya. 3
Maulana Abul A’la Maududi berpendapat bahwa dalam islam hak asasi manusia adalah hak-hak  yang  diberikan  oleh  Tuhan.  Hak-hak  yang  diberikan  oleh  raja-raja  atau  majelis- majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tapi tidak  ada  individu  yang  maupun  lembaga  yang  yang  memiliki  wewenang  untuk  mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. 4
Peraturan  perundang-undangan  yang  saat  ini  berlaku  di  indonesia  terdapat  berbagai macam jenis hukuman, satu di antaranya ialah hukuman mati. Hukuman mati (death penalty) merupakan jenis hukum yang paling tua di dalam sejarah kehidupan masyarakat, disamping hukuman  penjara,  samping  itu  juga  posisi  hukuman  mati  berada  pada  bagian  yang  khusus, tidak menjadi satu dengan pidana pokok lainnya dan selalu diancamkan secara alternatif, juga didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  dilihat  dari  tujuan  pemidanaan  dan  tujuan  diadakannya hukum  pidana  (sebagai  salah  satu  sarana  (“Kebijakan  Kriminal”  dan  “Kebijakan  Sosial”), hukuman  mati  pada  hakekatnya  memang  bukanlah  sebagai  sarana  utama  (sarana  pokok) untuk  mengatur,  menertibkan  dan  memperbaiki  masyarakat,  akan  tetapi  hukum  mati  hanya bisa  di  jadikan  sebagai  sarana  yang  bersifat  pengecualian.  Indonesia  termasuk  ke  dalam  63 negara  yang  dalam  hukum  positifnya  masih  memberlakukan  hukuman  mati  bagi  tersangka tindak pidana kriminal tertentu (extra ordinary crime). 5
Hukuman  mati  sampai  saat  ini  masih  dipertanyakan  keabsahannya.  Mengingat  bahwa adanya  pandangan  “hukum  kodrat”  yang  menyatakan  bahwa  hak  untuk  hidup  adalah  hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas atau dicabut oleh siapapun dan dalam  kondisi  apapun,  termasuk  oleh  negara.  Merampasnya  berarti  mengakhiri  hidup seseorang.  Pada  titik  mengerikan  inilah  hidup  seseorang  sebagai  manusia  berakhir.  Sebagai
3 Al-Hakim, S, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), h. 60.
4 Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional) , (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) hlm. 16
5 Widhy Adrian Pratama, “Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana”. SIGN Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 1, September 2019, hal. 29-41
hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak  bisa diambil oleh manusia manapun meski atas  nama  Tuhan  sekalipun.  Kewenangan  mencabut  hak  hidup  seseorang  dapat  dikatakan sebagai  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia  yang  berat,  tak  berperikemanusiaan  serta menghina martabat manusia. Hukuman ini jelas melanggar hak untuk hidup. 6
Dalam  kajian  teori  hak  asasi  manusia  yang  dikemukakan  oleh  D.F  Schelten,  harus dibedakan antara hak asasi ( mensenrechten ) dan hak dasar ( groundrechten ). Menurutnya hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia konsekuensi sebagai manusia, sehingga tugas negara sebagai pengawal ( guidance ) tidak boleh mengurangi dan menghalangi hak itu dalam sebuah regulasi karena bersifat universal. Hak-hak seperti ini tercantum secara tegas dalam pasal 28I UUD    1945.  Berebeda  dengan  hak  dasar,  merupakan  hak  yang  melekat  dalam  diri  manusia konsekuensi  sebagai  warga  negara.  Tugas  dan  peran  negara  terhadap  hak  ini  sebagai regulator (pengatur). Dengan demikian bisa saja negara membuat aturan atau regulasi untuk membatasi hak tersebut. 7
Dalam  hal  pembunuhan  berencana  didalamnya  terdapat  tiga  bentuk  pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 340 KUHPidana yaitu sebagai berikut:
“Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana  mati atau dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 8
Penjatuhan hukuman mati memang bertentangan dengan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran da hati nurani, hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dihadapan  hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
(2)  Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
6 https://www.kompasiana.com/suciana0496/55547fc66523bda6144af03e/hukuman-mati-dilihat-dari- perspektif-hak-asasi-manusia
7 Fadli Andi Natsif, “Payung hukum bacaleg mantan koruptor”, dalam Majalah konstitusi akhir sengketa pilkada 2018, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi),  hlm. 8.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
(5)  Untuk  menegakkan  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum  yang  demokratis,  maka  pelaksanaan  hak  asasi  manusia  di  jamin,  diatur,  dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” 9
Pasal diatas memang dengan tegas menerangkan setiap orang berhak untuk hidup namun pada  pasal  selanjutnya  juga  menerangkan  bahwa  setiap  orang  juga  berhak  untuk menghormati  hak  hidup  orang  lain,    sebagaimana  yang  tertera  pada  pasal  28J  Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
“(1)  setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  lain  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  menjamin  pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untu memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 10
Penerapan  hukuman  mati  pada  dasarnya  memang  melanggar  pasal  28I  Undang-Undang Dasar  1945,  dalam  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap  manusia  memiliki  hak  untuk hidup,  untuk  tidak  disiksa  dan  seterusnya,  namun  dalam  pasal  28J  Undang-Undang  Dasar 1945 di jelaskan pula bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain.
Kasus  pembunuhan  berencena  satu  keluarga  di  Makassar  ini  sudah  sewajarnya  di jatuhkan  vonis  hukuman  mati,  atas  dasar  pertimbangan  yang  jelas  melanggar  hak  asasi manusia lain. Dalam kasus ini pelaku berjumlah dua orang ini telah membunuh enam orang dan  salah  satu  korban  pembunuhan  tersebut  merupakan  anak-anak,  dengan  cara  membakar rumah korba tersebut.
Buku  kesatu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tentang  aturan  umum  yang  terdapat pada Pasal 10 juga masih mencantumkan adanya pidana mati, maka dalam hal ini penjatuhan pidana mati masih dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana ini.
Dalam  agama  islam  juga  diperkenankan  untuk  mengkisas  pelaku  pembunuhan  dengan ketentuan  atau  dengan  syarat  bahwa  kisas  tersebut  tidak  dilakukan  secara  berlebihan  atau melampaui kesalahan yang di lakukan oleh pelaku, sebagaimana yang terdapat dalam QS Al- Isra’17/33 yang berbunyi:
ۦِهِ يِل َوِل اَنْلَعَج ْدَقَف اًموُلْظَم َلِتُق نَم َو ۗ ِ قَحْلٱِب  َّلَِإ ُ َّللَّٱ َمَّرَح ىِتَّلٱ  َسْفَّنلٱ ۟اوُلُتْقَت  َلَ َو ْلُس ا ًروُصنَم َناَك ۥُهَّنِإ ۖ ِلْتَقْلٱ ىِ ف ف ِرْسُي  َلََف اًنََٰط
9 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945
10 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945
Terjemahnya:
“Dan  janganlah  kamu  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  Allah  (membunuhnya), melainkan dengan  suatu  (alasan)  yang  benar.  Dan  barangsiapa  dibunuh  secara  zalim,  maka sesungguhnya  Kami  telah  memberi  kekuasaan  kepada  ahli  warisnya,  tetapi  janganlah  ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” 11
Penjelasan  ayat  ini  terdapat  dalam  Tafsir  Quraish  Shihab  yang  didalamnya  dijelaskan bahwa  larangan  atas  membunuh  jiwa  yang  diharamkan  oleh  Allah  untuk  dibunuh  kecuali demi  kebenaran  seperti,  misalnya,  orang  itu  pantas  untuk  dibunuh  sebagai  kisas  atau hukuman  baginya.  Barangsiapa  dibunuh  secara  zalim,  maka  Kami  berikan  kepada  keluarga terdekatnya  kekuasaan  penuh  untuk  menuntut  balas  (kisas)  si  pembunuhnya  kepada  hakim. Tetapi  tidak  diperkenankan  bagi  mereka  melampaui  batas  dalam  membunuh  seperti, misalnya,  membunuh  orang  tidak  melakukannya  atau  membunuh  dua  orang  sebagai pembalasan  atas  terbunuhnya  satu  orang.  Sesungguhnya  Allah  menolongnya  dan  telah mewajibkannya  untuk  melakukan  kisas  atau  memilih  diyat.  Maka  tidak  dibenarkan  sama sekali  untuk  melampaui  batas.  Dan  dalam  Tafsir  Jalalayn  dijelaskan  bahwa  larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar.  Dan  barang  siapa  dibunuh  secara  zalim,  maka  sesungguhnya  Kami  telah  memberi kepada  wali  si  terbunuh)  yakni  para  ahli  warisnya  (kekuasaan)  terhadap  si  pembunuhnya (tetapi  janganlah  ahli  waris  itu  berlebihan-lebihan)  melampaui  batas  (dalam  membunuh) seumpamanya ahli waris itu membunuh orang yang bukan si pembunuh atau ia membunuh si pembunuh  dengan  cara  yang  lain.  (Sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  mendapat pertolongan.) 12 Setelah  menelaah  penjelasan  ayat  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  dalam  hukum  islam  penjatuhan  pidana  mati  terhadap  pelaku  pembunuhan berencana yang menewaskan enam orang sudah benar.

## KESIMPULAN
Pertimbangan  hakim  untuk  menjatuhkan  vonis  hukuman  mati  terhadap  pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar karena tidak ada satupun alasan yang
11 https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-33#tafsir-jalalayn
12 https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-33#tafsir-jalalayn
dapat meringankan hukuman tersebut, menurut keterangan ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri  Makassar  beberapa  alasan  pemberat  yaitu,  korban  dari  pembunuhan  berencana  ini sebanyak  enam  orang  dan  salah  satu  korban  merupakan  anak  kecil,  kedua  pelaku  masing- masing  pernah  melakukan  tindak  pidana  sebelumnya,  alasan  pembunuhan  tersebut  karena hutang narkoba yang belum dibayar, dan pembunuhan berencana ini dilakukan  secara sadar dan tanpa tekanan dari orang lain.
Menurut perspektif hak asasi manusia penjatuhan vonis hukuman mati melanggar hak hidup  seseorang  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  28I  aUndang-Undang  Dasar  tahun 1945 akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka  menegakkan  hak  asasi  manusia  tersebut  juga  harus menghormati  hak  asasi  manusia  lainnya.  Dalam  KUHPidana  juga  masih  mencantumkan adanya  pinda  pokok  yang  salah  satunya  adalah  pidana  mati  yang  terdapat  dalam  pasal  10 KUHPidana,  maka  dari  itu  penjatuhan  vonis  hukuman  mati  untuk  pelaku  pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar ini memang sudah sewajarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hakim,  S,  dkk,  Pendidikan  Kewarganegaraan:  Dalam  Konteks  Indonesia  (Malang:

## Universitas Negeri Malang, 2012)
Andi Natsif, Fadli, Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional) , (Jakarta: Rajawali Pers. 2016)
Andi  Natsif,  Fadli.  “ Payung  hukum  bacaleg  mantan  koruptor ”,  Majalah  konstitusi  akhir sengketa    pilkada 2018, Mahkamah Konstitusi,(Oktober 2018).
Widhy  Adrian  Pratama,  “ Penegakan  Hukuman  Mati  Terhadap  Pembunuhan  Berencana” . SIGN Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 1, (September 2019)
Kitab undang-undang hukum pidana
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945
https://www.kompasiana.com/suciana0496/55547fc66523bda6144af03e/hukuman-mati-dilihat-dari- perspektif-hak-asasi-manusia
https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-33#tafsir-jalalayn
Burhanuddin,  S. Nikah  siri:  menjawab  semua  pertanyaan  tentang  nikah  siri .  Pustaka Yustisia, 2010.
Den Heijer, Johannes, and Syamsul Anwar. Islam, Negara dan Hukum . 1993.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Gunawan, E. Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah , 2013.
Iismiaty, A., Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam. Alauddin Law Development Journal , 2 (2), 2020.
Istiqamah,  I.Tinjauan  Yuridis  Pembagian  Harta  Warisan  Pasangan  Suami  Istri  Yang  Beda Agama  (Perspektif  Hukum  Islam  DAN  KUHPerdata). Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 4 (1), 2017
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the COVID-19  pandemic  on the  crime  of  theft. International  Journal  of  Criminology and Sociology , 10 , 305-312.