Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............

## Hikmah Dilarangnya Poliandri
(Kajian Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis)
Irma Nur Hayati
Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Miftahul Ulum Lumajang irmanurwahid33@gmail.com
Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  perspektif  filosofis,  normatif yuridisi,  psikologis  tentang  hikmah  dilarangnya  praktek poliandri. Dalam perspektif normatif bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini berdasarkan dalil Al-Quran surat al-Nisa [4]: 24, dan  al-Sunnah  hadis  riwayat  Ahmad.  Dalam  perspektif  yuridis, bahwa  poliandri  bertentangan  dengan  pasal  3  ayat  1,  yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Sementara dalam perspektif psikologis bahwa poliandri  sangat  bertentangan  dengan  fitrah  manusia,  bahkan dapat  menganggu  ketenangan  hati  atau  jiwa.  Terakhir,  dalam perspektif  sosiologis  bahwa  poliandri  dapat  mendatangkan masalah,  baik  dalam  keluarga  maupun  dalam  masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.
Kata kunci: Poliandri, Normatif Yuridis, Psikologis, Sosiologis.

## Abstract
Artikel  ini  membahas  tentang  perspektif  filosofis,  normatif yuridisi,  psikologis  tentang  hikmah  dilarangnya  praktek poliandri. Dalam perspektif normatif bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini berdasarkan dalil Al-Quran surat al-Nisa [4]: 24, dan  al-Sunnah  hadis  riwayat  Ahmad.  Dalam  perspektif  yuridis, bahwa  poliandri  bertentangan  dengan  pasal  3  ayat  1,  yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogami). Sementara dalam perspektif psikologis bahwa poliandri  sangat  bertentangan  dengan  fitrah  manusia,  bahkan dapat  menganggu  ketenangan  hati  atau  jiwa.  Terakhir,  dalam perspektif  sosiologis  bahwa  poliandri  dapat  mendatangkan masalah,  baik  dalam  keluarga  maupun  dalam  masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.
Kata kunci: Poliandri, Normatif Yuridis, Psikologis, Sosiologis.

## Pendahuluan
Agama  Islam  adalah  agama  fitrah.  Salah  satu  fitrahnya  adalah disyariatkannya  perkawinan  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan  perempuan di bawah naungan  syariat  Islam  dan  batas-batas  hubungan  antar  mereka. Islam  menganjurkan  perkawinan  dalam  banyak  cara  dan menjadikannya satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri seks benar secara  halal.  Islam  juga  menganjurkan  masyarakat  untuk melangsungkan  perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dan mewajibkan  orang-orang  yang  belum  mampu  untuk  memelihara kesucian  dirinya.  Islam  juga  membangunkan  sebuah  keluarga  yang bahagia  untuk  membentuk  tatanan  masyarakat  yang  memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam  ialah  untuk  menjamin  terbinanya  keluarga  bahagia  lantaran nilai  kebenaran  yang  dikandungnya  serta  keselarasannya  yang  ada dalam fitrah manusia.
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  pria  dan wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga, rumah  tangga  yang  kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa. 1 Selaras  dengan  ajaran  Al-Quran,  Nabi  Muhammad  SAW,  yang menjadi  suri  tauladan    bagi  seluruh  umat  manusia  mempunyai kehidupan  perkawinan  yang  sukses.  Beliau  menyatakan  bahwa perkawinan (nikah) merupakan bagian dari sunnahnya, dan barang siapa  yang  membencinya  maka  tidak  termasuk  golongan  atau pengikutnya. Oleh karena itu, dengan anjuran perkawinan ini, ajaran Islam di satu sisi menyesuaikan kebutuhan biologis manusia dan di sisi lain tetap menjaga harkat dan martabat. 2 Memelihara martabat dalam  menyalurkan  kebutuhan  biologis  melalui  perkawinan  pada dasarnya  merupakan  ajaran  semua  agama  terutama  agama  besar seperti  Islam,  Nasrani  dan  Yahudi,  sehingga  agama-agama  tersebut secara  normatif  (teologis)  melarang  keras  adanya  perbuatan perzinahan.
Pada  dasarnya  Islam  tidak  melarang  poligami  (poligini). Poligami  (poligini)  diperbolehkan    selama  dapat  berlaku  adil terhadap  semua  istrinya,  tetapi  sekiranya  tidak  bisa  berbuat    adil, maka  lebih  baik  seorang  istri  cukup,  oleh  karena  itu  poligami (poligini)  bukanlah    kewajiban  atau  anjuran  kuat,  tetapi  hanya  izin yang diberikan pada suatu kondisi tertentu.  Berbeda halnya dengan
1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1990,.1.
2 Murtadha Muthahari, Perempuan dan Hak-haknya Menurut Pandangan Islam , Jakarta: Lentera, 2009. 297
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
Poligami,  Poliandri  adalah  perkawinan  dimana  seorang  perempuan (istri) menikah dengan beberapa laki-laki (suami). Poliandri dilarang oleh  agama  Islam, 3 poliandri  bertentangan  dengan  fitrah  manusia, bahkan  poliandri  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  berupa penyakit venereal ,  yaitu  penyakit  yang  dijangkiti  melalui  hubungan seksual  yang  berganti-ganti,  sebab  poliandri  identik  dengan  kupu- kupu malam (PSK) yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria  (pelacur).  Kesulitan  terbesar  dalam  poliandri  adalah  tidak diketahuinya  ayah  dari  anak  yang  dilahirkan,  sehingga  perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti. 4
Sebagaimana  komunisme  seksual  tidak  mendapat  tempat dimasyarakat,  begitu  pula  dengan  poliandri  yang  tidak  populer dikalangan  masyarakat  manapun.  Kehidupan  keluarga  yang merupakan  bangunan  perlindungan  yang  aman  bagi  generasi penerus  dan  keterpautan  yang  tegas  antara  satu  generasi  dengan generasi  berikutnya  merupakan  tuntutan  naluri  watak  manusia. Apabila  poliandri  terdapat  dikalangan  tertentu,  hal  tersebut hanyalah  suatu  kebetulan  dan  pengecualian,  tidak  dapat  dijadikan argument,  bahwa  perkawinan  seperti  itu  sesuai  untuk  diterapkan dikalangan  masyarakat. 5 Apabila  Islam  tidak  melarang  poliandri, barangkali  apa  yang  pernah  terjadi  dikalangan  masyarakat  jahiliah, akan  terjadi  pada  saat  ini.  Meskipun  demikian,  masih  saja  aktivitas pelaksanaan poliandri yang terselubung kerap terjadi dimasyarakat Indonesia dengan adanya beberapa kasus yang ada.
Perkawinan  poliandri  dalam  Islam  sudah  dijelakan  dalam  Al- Qur’an  yakni  surat  An-Nisa’  ayat  24:  “ Dan  (diharamkan  juga  kamu mengawini)  wanita  yang  bersuami,  kecuali  budak-budak  yang  kamu miliki,  (Allah  telah  menetapkan  hukum  itu)  sebagai  ketetapan-Nya., atas  kamu,  dan  dihalalkan  bagi  kamu  selainyang  demikian,  (yaitu) mencari  isteri-isteri  dengan  hartamu  untuk  dikawini  bukan  untuk berzina.  Maka  isteri-isteri  yang  telah  kamu  nikmati  (campuri) diantara  mereka,  berikanlah  diantara  mereka  maharnya  (dengan sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban;  dan  tiadalah  mengapa  bagi kamu  terhadap  sesuatu  yang  telah  kamu  saling  merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.” (Qs. An-Nisa’ ayat 24) Ayat  24  menjelaskan  bahwa,  haram  hukumnya  menikah dengan  wanita  yang  sudah  menikah,  apabila  dibuat  perbandingan, seakan-akan hal ini sangat tidak adil bagi kaum wanita. Namun tidak
3 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 1991, .91-92
4 Muthahari, Perempuan, 306
5 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberty, 2004. 84
demikian,  apabila  menyandarkan  kembali  pada  ketentuan  hukum nasab dalam  Islam.  Dalam  hadist  dijelaskan  pula  bahwa:  ‘ Telah meriwayatkan  Umar  ibn  Hafshi  Syaibani  Basyri,  telah  meriwayatkan Abdullah bin Wahbi telah meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibnu Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri Ibn Ubaidillah dari Ruwaifa Ibnu  Sabit  dari  Nabi  Muhammad  SAW,  bahwa;  ‘Barang  siapa  yang beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian,  maka  ia  tidak  boleh menyirami air benih orang lain (maksudnya tidak boleh mengumpuli istri orang lain).” (HR. At-Turmudzi) 6
Oleh  karena  itu,  apabila  terdapat  poliandri,  maka  akan  sulit menemukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini juga akan  akan  berdampak  pada  system  kewarisan  terhadap  anak  dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang, karena akan menimbulkan mudharat ,  yaitu  dari  segi  keturunan,  ketidaktahuan  dalam menentukan  ayah  biologis  dari  anak  yang  dilahirkan,  adapun  dari pemeriksaan  medis  yang  dinamakan  tes  DNA  tidak  bisa  dipastikan 100%,  sehingga  tidak  bisa  dijadikan  sandaran  secara Syar’i dalam penetapan nasab atau  dalam  mengingkarinya,  yang  juga  akan berdampak pada  permasalahan  kewarisan. Menimbulkan kegagalan dalam  rumah  tangga,  karena  pasangan  yang  melakukan  poliandri sangat  rentan  melakukan  perceraian  atau  perselingkuhan,  dan terjangkit  penyakit  berbahaya  seperti Acquired  Immune  Deficiency Syndrom (AIDS),  merupakan  kumpulan  dari  gejala  dan  infeksi  atau biasa  disebut sindrom yang  diakibatkan  oleh  kerusakan  system kekebalan  tubuh  manusia  karena  virus  HIV  atau  penyakit  yang lainnya.
Menurut  hukum  waris  Islam,  seorang  anak  yang  masih  dalam kandungan  yang  kemudian  lahir  dalam  keadaan  hidup  berhak mendapat  bagian  penuh,  apabila  ayahnya  meninggal  dunia  biarpun dia  masih  dalam  kandungan,  kepastian  hak  waris  seoarang  anak, ditentukan  oleh  kepastian  hubungan  darah  atau  hubungan  hukum antara  anak  dengan  ayahnya.  Dalam  perkawinan  poliandri, hubungan  hukum  antara  anak  dan  ayahnya  mengalami  kekaburan, tidak  ada  kepastian  disebabkan  karena  terdapat  beberapa  orang laki-laki  yang  secara  bersamaan  menjadi  suami  si  Ibu  yang melahirkan  anak  tersebut.  Dalam  konteks  tujuan  perkawinan khususnya  dalam  agama  Islam    disebutkan,  bahwa  tujuan  dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga diri dari
6 At-Turmudzi, Sunan Tirmidzi , Dar-al-Fikr, Juz 2, 370
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa cinta antara suami-istri, menimbulkan  rasa  kasih  sayang  antara  orangtua  dan  anak,  serta untuk membersihkan keturunan.
Adapun  dalil  hadist  yang  melarang  poliandri  adalah:  ‘ Telah diriwayatkankepada  kami  Qutaibah  telah  meriwayatkankepada kami’Ghundar telah meriwayatkan kepada kami Sa’id ibn’Urubah dari Qatadah  dari  Hasan  dari  Samurata  bin  Jundab,  bahwa  Rasulullah SAW, bersabda “Siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari  keduanya.” (HR.  At-Turmudzi) 7 .  Hadist  diatas  secara  tersurat menunjukkan,  bahwa  tidaklah  sah  pernikahan  seorang  wanita kecuali dengan satu orang suami saja yang merupakan makna yang dituntut dari hadist agar makna itu benar secara syara’ . 8 Selain itu, dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  pelarangan,  pengharaman poliandri diatur dalam pasal 40 ayat (a) menyebutkan, bahwa wanita yang  masih  dalam  ikatan  perkawinan  haram  hukumnya  melakukan perkawinan  dengan  laki-laki  lain. 9 Adapun  hikmah  dilarangnya perkawinan  poliandri  adanya  kepastian  hukum  bagi  anak  yang dilahirkan.  Menurut  hukum  kewarisan  Islam,  seorang  anak  yang masih  dalam  kandungan  telah  berkedudukan  sebagai  seorang pembawa  hak,  sehingga  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan kepastian  hukum.  Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas, tulisan  ini  akan  membahas  tentang  eksotisme  poliandri  dari perspektif filosofis, normatif yuridis, psikologis, maupun sosiologis. Kajian Pustaka Pengertian Poliandri
Poliandri  secara  etomoligis  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu Polus artinya  banyak, Aner artinya  negatif  dan Andros artinya  laki- laki.  Secara  terminologis,  poliandri  diartikan  dengan  perempuan yang  mempunyai  suami  lebih  dari  satu.  Dalam  kehidupan masyarakat  poligini  lebih  umum  dikenal  dari  pada  poliandri. Menurut  Ali  Husein  Hakim  dalam  bukunya  menyebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  poliandri,  yaitu  ketika  seorang  perempuan dalam  waktu  yang  sama  mempunyai  lebih  dari  seorang  suami. 10 Menurut Musfir al-Jahrani, perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu.  Sebenarnya,  dalam  hal  ini  beberapa  orang  yang  menyukai
7 At-Turmudzi, Sunnah At-Turmidzi Dar al-Fikr, Juz 2  359
8 Imam Asy-Syaukani, Bustanul Akhyat Mukhtasor Nailul Al-Authar, Pustaka Azzam, 2185 9 Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007 16
10 Ali Husein Hakeem, 172
kelezatan  biologis  lebih  menyukai  bentuk  ini. 11 Kesulitan  terbesar dalam  perkawinan  poliandri,  yang  menyebabkan  perkawinan  ini tidak  bolehkan  bahkan  diharamkan  adalah  bahwa  tidak  dikenalnya ayah si anak, walau kenyataannya medis bisa membuktikan, namun satu  hal  yang  tidak  bisa  diabaikan  adalah  status  dalam  masyarakat yang  sosial.  Anak  sangat  berperan  penting  dalam  hal  ini  yang berujung pada sebuah hubungan keluarga.
Hubungan  keluarga  merupakan  bangunan  perlindungan  yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi  dengan  generasi  berikutnya,  yang  merupakan  tuntutan naluriah watak manusia. Oleh sebab itu, andai terjadi poliandri maka hal  itu  sangatlah  bertentangan  dengan  norma-norma  agama  Islam, dan  adat-Istiadat  ketimuran  yang  sangat  menjunjung  tinggi perempuan  beserta  keluarga. 12 Seorang  wanita  yang  berpoliandri tidak  pernah  mampu  menarik  perlindungan,  cinta  kasih,  dan  bakti setia  dari  seorang  pria  padanya.  Itulah  salah  satu  alasan  mengapa poliandri  sebagaimana  pelacuran  selalu  dibenci  wanita.  Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan selera serta kebutuhan pria, tidak  pula  seirama  dengan  selera  dan  kebutuhan  wanita. 13 Suatu perkawinan  yang  sudah  dilangsungkan  dapat  dibatalkan  apabila para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan. Mengingat poliandri bukanlah perkawinan yang mudah dilaksanakan,  dan  perlu  pemikiran  yang  sangat  matang  dalam pelaksanaannya, bahkan diharamkan dalam hukum Islam.
Kaitannya  dengan  pemaparan  di  atas,  apabila  seorang  suami atau  istri  yang  masih  terikat  dalam  perkawinan  kemudian  akan melakukan perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami,  maka  dapat  dilakukan  tindakan  pencegahan  perkawinan, yang  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  dan  dengan memberitahukan  juga  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah,  yang nantinya  memberitahukan  kepada  calon-calon  mempelai  mengenai permohonan  pencegahan  perkawinan.  Permohonan  pencegahan perkawinan  dapat  diajukan  oleh  para  keluarga  dalam  garis keturunan  lurus  ke  atas  dan  ke  bawah,  saudara,  wali  nikah,  wali
11 Musfir al-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi , Jakarta : Gema Insani Press, 1997 32 13 12 Murtadha Muthahhari, Duduk Perkara Poligami , Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta 2007 4
13 Ibid, 34-37
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang bersangkutan. 14

## Poliandri Bangsa Arab Pra Islam
Budaya  Arab  sebelum  kedatangan  Islam  mengenal  apa  yang disebut  institusi  pernikahan.  Najman  Yasin  berpendapat  bahwa lembaga  pernikahan  ketika  itu  bukan  sebuah  institusi  yang  hanya mendatangkan  maslahat,  justru  institusi  yang  sangat  kental  sifat jahiliyyah nya.  Masyarakat  Arab  sebelum  Islam  tidak  menentukan patokan yang jelas mengenai poligami dan poliandri. Pria dan wanita bebas untuk melakukan praktik poligini dan poliandri. 15 Masyarakat Arab  sebelum  Islam  mengenal  beberapa  adat  istiadat  yang  serupa dengan pemahaman poliandri pada masyarakat modern, yang paling dikenal dan sering dilakukan masyarakat Arab adalah jenis poliandri yang dikenal dengan nama pernikahan istibdla’ , pernikahan warisan, dan pernikahan paceklik.
Pernikahan istibdla’ terjadi  ketika  suami  memerintahkan isterinya bergaul dengan lelaki lain, sementara dalam masa itu suami tidak  akan  menyentuh  atau  bercampur  dengan  sang  istri.  Suami cukup  menunggu  saja  apakah  istrinya  hamil  atau  tidak  setelah bergaul  dengan  lelaki  yang  diajukan  olehnya.  Seandainya  isteri hamil, apabila mau lelaki yang menggaulinya boleh menyuntingnya. Jika tidak mau, sang istri akan kembali pada suami lama yang telah memerintahkan  isterinya  bergaul  dengan  laki-laki  yang  dia  ajukan sendiri. Dalam pernikahan warisan, anak laki-laki mendapat warisan dari bapaknya dengan cara menikahi ibu kandungnya sendiri setelah bapaknya  meninggal.  Pada  zaman  modern  ini,  perbuatan  yang  juga dikutuk dalam drama mitologi Yunani kuno Oedipus itu dikenal pula dengan  istilah  incest.  Pada  pernikahan  paceklik,  suami  menyuruh istrinya untuk menikah lagi dengan orang kaya, demi mendapatkan uang  dan  berkecukupan  pangan.  Pernikahan  ini  semata-mata dilakukan sebab ketidakberdayaan ekonomi.
Dalam  suatu  riwayat,  Sayyidah  Aisyah  mengatakan,  bahwa  di Arabia  pada  zaman  pra  Islam  atau  zaman jahiliyyah, ada  empat model  perkawinan. Pertama, sebagaimana  awal  mula  pernikahan pada  umumnya,  yaitu  seorang  laki-laki,  melalui  ayah  dari  si  gadis, dan  setelah  memberikan  mahar  lalu  menikahi  si  gadis  tersebut. Apabila kemudian istrinya itu hamil, maka jelas bahwa bayi tersebut adalah  buah  dari  pernikahan  mereka  dan  suami  bertanggungjawab
14 MoIdris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, 84 15 Najma Yasin, Mengapa Poliandri diharamkan.
atas segala kebutuhan istri dan anaknya tersebut kelak. Kedua , laki- laki  menikahi  seorang  perempuan,  pada  saat  itu  pula  laki-laki tersebut  mempercayakan  istrinya  kepada  laki-laki  lain  dalam  batas waktu  tertentu,  dan  meyakinkan  istrinya  tersebut  agar  mau menyerahkan dirinya pada laki-laki yang bukan suaminya itu. Dalam praktiknya,  sang  suami  menjauhkan  diri  dari  istrinya  tersebut selama ia belum hamil  bersama laki-laki pilihannya itu. Tujuan dari tindakan  ini  adalah  untuk  memperoleh  keturunan  yang  terhormat dan  meningkatkan  kualitas  keturunan  melalui  laki-laki  lain.  Model perkawinan  seperti  ini  merupakan  perkawinan  yang  terjadi sepanjang periode perkawinan dengan orang lain, disebut nikah al- istibdla’ yaitu akad perkawinan, yang dari akad perkawinan ini bisa diperoleh keuntungan tertentu.
Ketiga, sekelompok  laki-laki  yang  berjumlah  kurang  dari sepuluh,  merencanakan  dan  mempersiapkan  diri  untuk  melakukan hubungan  seksual  dengan  seorang  perempuan  tertentu.  Ketika perempuan  tersebut  hamil  hingga  melahirkan  anak,  ia  memanggil sejumlah  laki-laki  tersebut  dan  sesuai  perjanjian  yang  telah disepakati, mereka harus memenuhi panggilannya. Pada kesempatan itu,  perempuan  tersebut  memilih  salah  seorang  laki-laki  dari kelompok  itu  untuk  menjadi  ayah  bagi  anaknya,  berdasarkan kecenderungannya  sendiri.  Lak-laki  yang  telah  terpilih  tidak memiliki  hak  menolak  untuk  mengakui  anak  tersebut  sebagai anaknya  sendiri  dan  kemudian  menjadi  anak  resminya. Keempat, perempuan  secara  resmi  merupakan  sejenis  Wanita  Tuna  Susila (WTS).  Laki-laki  manapun  tanpa  terkecuali  dapat  berhubungan seksual  dengan  perempuan  itu.    Perempuan-perempuan  seperti  ini memasang  bendera  di  depan  rumah  mereka  sebagai  isyarat  untuk dapat dikenali. Bila seorang perempuan dari golongan ini melahirkan seorang  anak,  maka  perempuan  ini  mengumpulkan  semua  laki-laki yang  pernah  berhubungan  seksual  dengannya,  serta  mengundang pula  sejumlah  peramal  dan fisiognomis (ahli  membaca  karakter orang lewat wajah orang yang dibaca karakternya).
Dengan berdasarkan pada tanda-tanda khas yang dimiliki anak tersebut,  sejumlah  ahli  tersebut  mengungkapkan  pandangan- pandangan ahli yang mereka miliki mengenai siapa bapak dari anak tersebut.  Sebagaimana  model  perkawinan  ketiga,  laki-laki  yang terpilih  harus  menerima  pandangan  para  ahli  tersebut  dan menganggap anak itu sebagai anak resminya. Murtadha menyatakan, dalam The Spirit of Law, Montesquieu menulis bahwa Abu az-Zahir Al Hasan, salah seorang Arab Mohammedan (pengikut Nabi Muhammad
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
SAW) yang ke-9 datang ke India dan China, memandang adat istiadat (yaitu poliandri atau banyak suami) ini sebagai prostitusi. 16
Dasar Hukum Larangan Poliandri Menurut Hukum Islam
1. Perspektif Al-Qur’an
Hukum  poliandri  adalah  haram  berdasarkan  al-Qur`an  dan  as- Sunnah. Dalil Al-Qur`an, adalah firman Allah SWT: “ Dan (diharamkan juga  kamu  mengawini)  wanita  yang  bersuami,  kecuali  budak-budak yang  kamu  miliki  (Allah  telah  menetapkan  hukum  itu)  sebagai ketetapan-Nya.,  atas  kamu  dan  dihalalkan  bagi  kamu  selain  yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan  untuk  berzina.  Maka  isteri-isteri  yang  telah  kamu  nikmati (campuri)  di  antara  mereka,  berikanlah  kepada  mereka  maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi  kamu  terhadapsesuatu  yang  kamutelah  saling  merelakannya, sesudah  menentukan  mahar  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisaa’ ayat 24) Ayat di atas yang berbunyi “ wal muhshanȃtu min al-nisȃi illȃ mȃ malakat  aymȃnukum ”  menunjukkan,  bahwa  salah  satu  kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami,  yang  dalam  ayat  di  atas  disebut  al-muhshanȃt.  Dalam  al- Qur’an terdapat empat makna ihshan , diantaranya adalah bermakna kawin, memelihara diri, kemerdekaan, dan masuk Islam, sedangkan dalam  ayat  tersebut, Al-Muhshanat merupakan  kata  jamak  dari Muhshanatun , yang berarti wanita yang bersuami. Artinya, Hashunati Al-mar’atu  hishnan  wa  hashanȃtan :  “Apabila  wanita  itu  terpelihara, orang  yang  terpelihara  itu  disebut hashinun , hashinatun ,dan hashanun , dikatakan pula, Ahshanati Al-Mar’atu : “ Apabila wanita itu telah  bersuami,  karena  dia  berada  di  dalam  pemeliharaan  dan perlindungan suami , dan ahshanaha ahluhayang berarti keluarganya mengawinkannya. 17
Ayat  tersebut  menjelaskan  tentang  keharaman  mengawini wanita-wanita  yang  bersuami,  kecuali  wanita-wanita  yang  menjadi budak  karena  ditawan  dalam  peperangan  agama  untuk  melindungi agama, sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir di negeri  kafir.  Merupakan  suatu  kemaslahatan  untuk  tidak mengembalikan  para  tawanan  wanita  itu  kepada  suami-suami mereka,  dan  ketika  itu  terputuslah  ikatan  perkawinan  mereka,  dan
16 Murtadha Muthahhari , Perempuan dan Hak-haknya menurut Pandangan Islam. Jakarta: Lentera, 2009, hal 295-297.
17 Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghy Mesir: Mushthafa Al-Babi Al- Halabi, 1394 H/ 1974 M, 2.
kemudian  menjadi  halal  untuk  dikawini.  Kata-kata min  al-nisa’ menunjukkan  keumuman, dan menerangkan bahwa  yang dimaksud adalah  setiap  wanita  yang  bersuami,  bukan  wanita-wanita  yang memelihara diri dan wanita-wanita muslimat saja.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata 18 : “ Diharamkan menikahi wanita-wanita  yang  bersuami.  Allah  menamakan  mereka  dengan  al- muhshanȃt  karena  mereka  menjaga  (ahshana)  farji  (kemaluan) mereka  dengan  menikah.” Pendapat  tersebut  sejalan  dengan pendapat  Imam  Syafi’i  yang  menyatakan,  bahwa  kata muhshanȃt yang  dimaksud  dalam  ayat  tersebut  bukanlah  bermakna  wanita merdeka  ( al-harȃir ),  tetapi  wanita  yang  bersuami  ( dzawȃh  al- azwȃj ). 19 Imam  Syafi’imenafsirkan  ayat  di  atas  lebih  jauh  dengan mengatakan:  “ Wanita-wanita  yang  bersuami  baik  wanita  merdeka atau  budak  diharamkan  atas  selain  suami-suami  mereka,  hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakhnikah, kecuali as- sabȃyȃ (yaitu budak-budak perempuan yang  dimiliki  karena  perang,  yang  suaminya  tidak  ikut  tertawan bersamanya).”
Dengan  demikian  jelas,  bahwa  wanita  yang  bersuami  haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil  Al-Qur`an  atas  haramnya  poliandri. Hashana itu  berarti mencegah,  di  antara  kata  yang  memiliki  akar  kata  itu  adalah  kata hishn  yang  berarti  benteng.  Namun  makna  ini  bisa  bergeser  sesuai dengan konteks pembicaraan dan sebabnya, misalnya Islam itu hishn (benteng),  kemerdekaan  itu hishn ,  nikah  itu hishn ,  dan ‘iffah (menjaga diri) juga hishn . Allah SWT berfirman, “ Dan apabila mereka telah  menjaga  diri,  kemudian  mereka  mengerjakan  perbuatan  yang keji (zina )” 20 sehingga artinya hishndi sini adalah Islam.
Terdapat beberapa pendapat mengenai masalah ini, diantaranya adalah: Pertama ,  muhshanȃt  adalah  wanita-wanita  yang  memiliki suami.  Ini  adalah  pendapat  Ibnu  Abbas,  Ibnu  Mas’ud,  Ibnu  al- Musayyab,  dan  yang  lainnya.  Imam  Malik  juga  mengatakan  seperti ini dan inilah yang menjadi pilihan pendapatnya. Kedua , muhshanȃt adalah wanita-wanita  yang  memiliki  suami  orang-orang  musyrikin. Pendapat  ini  dikatakan  oleh  Ali,  Anas,  dan  yang  lainnya. Ketiga , muhshanȃt adalah  semua  wanita  yang  berjumlah  empat  yang  halal baginya.  Ini  adalah  pendapat  Ubaidah. Keempat , muhshanȃt adalah
18 Muhammad Shiddiq al-Jawi, “Dalil Haramnya Poliandri”. 19 Imam Syafi’i, Al-Umm, Juz V, 134; Idem, Ahkamul Qur`an Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah,Juz I, 1985, 184.
20 Terjemah Qs. An-Nisa’ ayat 25
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
semua wanita secara mutlak. Ini adalah pendapat Thawus dan yang lain. Kelima ,  yang  dimaksud  adalah  janganlah  seorang  wanita dinikahkan  dengan  dua  orang  lelaki. Keenam ,  muhshanȃt  adalah wanita-wanita merdeka. 21
Sebagaimana  Poligini,  Al-Qur’an  juga  mengatur  sebagaimana yang tertera di atas, mengenai Poliandri meskipun tidak disebutkan secara rinci, akan tetapi ditegaskan pada sekian banyak ayat tentang larangan  seseorang  mengawini  istri  orang  lain.  Larangan  tersebut sesuai  dengan  penerapannya,  bahwasanya  antara  laki-laki  dan perempuan  memiliki  beberapa  perbedaan  sifat,  fisik,  dan  juga kecenderungan  yang  mana  mengakibatkan  poligini  dapat dipraktekkan,  sedangkan  poliandri  tidak  dapat  dipraktekkan. Poligini bisa dinilai sebagai keistimewaan bagi laki-laki, akan tetapi poliandri tidak bisa dianggap sebagai keistimewaan perempuan.
Umumnya,  laki-laki  cenderung  menginginkan  jasad  atau  raga perempuan, sedangkan perempuan sebaliknya, ia lebih membutuhkan  hati  laki-laki.  Selain  itu,  anak  yang  tumbuh  di  rahim seorang  perempuan,  menjadikan  ibu  yang  mengandung  anak tersebut  membutuhkan  kasih  sayang,  tidak  hanya  untuk  dirinya sendiri,  akan  tetapi  juga  untuk  anak  yang  dikandungnya.  Kasih sayang tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali dengan curahan kasih sayang  penuh  dari  seorang  suami  yang  dicintai.  Inilah  yang  dapat membuktikan  bahwa  perkawinan  perempuan  memang  cenderung bersifat  monogami,  oleh  karena  itu  kesempatan  untuk  berpoliandri tidak  mendapat  sambutan  baik  dari  perempuan-perempuan  yang lebih memilih untuk mengikuti kodratnya. 22
2. Perspektif Hadist Adapun  dalil  as-Sunnah,  bahwa  Nabi  SAW  telah  bersabda: ’Dari Samuroh dari Nabi SAW bersabda: “ Siapa saja wanita yang dinikahkan  oleh  dua  orang  wali,  maka  (pernikahan  yang  sah) wanita  itu  adalah  bagi  (wali)  yang  pertama  dari  keduanyadan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka  (akad  yang  sah)  bagi  penjual  adalah  akad  yang  pertama dari keduanya” . 23
Hadits  di  atas  secara  manthȗq  (tersurat)  menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua  orang  laki-laki  secara  berurutan,  maka  yang  dianggap  sah
21 Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Wanita Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, 360-361 22 M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui Tangerang: PT. Lentera Hati, 2010, 80-82
23 Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, hadits No. 2185 Kairo: Dar al-Hadits, 2005, 163-164
adalah  akad  nikah  yang  dilakukan  oleh  wali  yang  pertama. 24 Apabila  dikaitkan  dengan  praktek  poliandri  yang  dilakukan, maka  tidaklah  sah  pernikahan  perempuan  dengan  suami keduanya, meskipun rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali apabila  suami  pertama  telah  menjatuhkan  talak  terhadap istrinya, dan kemudian menjalankan ‘ iddah sebelum pernikahan yang kedua dilangsungkan.
Berdasarkan dalȃlah  al-iqtidla `,  hadits  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  tidaklah  sah  pernikahan  seorang  wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna ( dalȃlah ) ini yakni tidak  sahnya  pernikahan  seorang  wanita  kecuali  dengan  satu suami  saja,  merupakan  makna  yang  dituntut  ( iqtidla `)  dari manthȗq hadits,  agar  makna manthȗq itu  benar  secara syara’ , maka  kami  katakana,  bahwa dalȃlahal-iqtidla `hadits  di  atas menunjukkan  haramnya  poliandri.  Dengan  demikian,  jelaslah bahwa  poliandri  haram  hukumnya  atas  wanita  muslimah berdasarkan  dalil-dalil  al-Qur`an  dan  as-Sunnah  yang  telah disebutkan di atas, haram karena dalam al-Qur’an menunjukkan bahwa seorang wanita yang telah menikah, tidak dapat menikah lagi  kecuali  wanita  tersebut  telah  ditalak  dan  telah  melewati masa iddah ,  dan  dalam  hadits  juga  menunjukkan  bahwa pernikahan  yang  sah  adalah  pernikahan  dengan  akad  yang dilakukan  oleh  wali  yang  pertama,  yang  juga  dimaksudkan bahwa  tidaklah  sah  pernikahan  seorang  wanita  kecuali  dengan satu orang laki-lakisaja.
Dalam  buku  Sejarah  Ushul  Fiqh  karangan  Musthafa  Sa‟id AlKhinn  sebagaimana  dikutip  oleh  Jaih  Mubarak  menyebutkan, bahwa bangsa Arab pra Islam menjadikan adab sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Mereka mengenal beberapa macam perkawinan.  Pertama,  īstībdhā’  yaitu  seorang  suami  meminta kepada  istrinya  untuk  berjima‟  dengan  laki-laki  lain  yang dipandang  mulia  atau  memiliki  kelebihan  tertentu,  seperti keberanian dan kecerdasan. Selama istri “ bergaul” dengan laki- laki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjima‟ dengan istrinya  sebelum  terbukti  bahwa  istrinya  hamil.  Tujuan perkawinan  seperti  ini  adalah  agar  istri  melahirkan  anak  yang memiliki sifat yang dimiliki laki-laki yang menyetubuhinya, yang tidak dimiliki oleh suaminya.
Kedua,  poliandri  yaitu  sistem  pernikahan  seorang  wanita yang mempunyai lebih dari satu orang suami. Ketiga, bādāl yaitu
24 Imam Ash-Shan’ani, SubulusSalam, Juz III/  123
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
tukar  menukar  istri  tanpa  bercerai  terlebih  dahulu  dengan tujuan  memuaskan  hubungan  seks  dan  terhindar  dari  rasa bosan.  Keempat,  syīghār  yaitu  seorang  wali  menikahkan  anak atau  saudara  perempuannya  kepada  seorang  laki-laki  tanpa mahar. 25 Selain  beberapa  tipe  perkawinan  di  atas,  pendapat Abdur Rahim dalam buku Kasf Al-Gumma , menjelaskan beberapa perkawinan  lain  yang  terjadi  pada  bangsa  Arab  sebelum datangnya Islam, sebagai berikut:
1. Bentuk perkawinan yang diberi sanksi oleh Islam, yakni seorang meminta kepada orang lain untuk menikahi saudara perempuan atau budak dengan bayaran tertentu (mirip kawin kontrak).
2. Nikah  kontrak  ( Mut’ah ).  Dalam  perkawinan  ini  ditentukan waktunya  dan  syaratnya.  Perkawinan  ini  akan  berakhir  apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut  berbagai  kalangan,  perkawinan  semacam  ini  haram hanya saja Syi‟ah Istna Ashari yang masih menghalalkannya. 26

## Poliandri Menurut Sistem Perkawinan Indonesia
Dalam  negara  Indonesia,  model  model  perkawinan  poliandri ataupun  gabungan  poliandri-poligini,  secara  eksplisit  dilarang,  dan dianggap  sebagai  perkawinan  ilegal,  yakni  termasuk  perkawinan yang  melanggar  hukum.  Perkawinan  poligii  di  dalam  masyarakat lebih  sering  kita  lihat  daripada  perkawinan  poliandri  yaitu  seorang istri  atau  seorang  wanita  mempunyai  lebih  dari  seorang  suami, bahkan  masyarakat  lebih  dapat  menerima  terjadinya  perkawinan poligini  daripada  perkawinan  poliandri,  sehingga  dalam kenyataannya  sangat  jarang  terjadi  perempuan  menikah  dengan lebih  dari  satu  laki-laki,  kalaupun  ada  itu  hanya  bersifat  kasuistis saja, dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu  lebih  mengandalkan    perasaannya  dan  dengan  pertimbangan akan  adanya  anak  juga.  Pelarangan,  pengharaman  poliandri  selain dari  ketentuan  syar’iyah,  juga  diatur  dalam  Pasal  40  ayat  (a) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyebutkan  bahwa  “ wanita yang  masih  dalam  ikatan  perkawinan,  haram  hukumnya  melakukan perkawinan dengan laki-laki lain .” 27
Bagi  orang  Islam,  berlaku  pula  ketentuan  Inpres  No.  1  Tahun 1991  tentang  penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Berdasarkan  Pasal  40  huruf  a  dan  b  KHI,  dilarang  melangsungkan perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  dalam
25 Muhammad Sa ‟ id Al-Khin, Sejarah Ushul Fikih, Beirut: Muassassah AlRisalah, 1984, hlm.18-19.
26 Ibid, hlm. 19-20.
27 Kompilasi Hukum Islam Rhedbook Publishing, 2008,  512
keadaan  tertentu:    Karena  wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat satu  perkawinan  dengan  pria  lain.  Seorang  wanita  yang  masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
Perkawinan  seperti  ini,  apabila  telah  dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal  71  huruf  b  dan  c  KHI.  Apabila  wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atauistri  menggugat  cerai  (Pasal  114  KHI)  dengan  alasan  yang disebutkan  dalam Pasal  116  KHI.  Setelah  resmi  bercerai,  kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah (masa tunggu) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI:
1. Bagi  seorang  istri  yang  putus  perkawinannya  berlaku  waktu tunggu  atau  iddah  dari  bekas  suaminya,  kecuali qabla  al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : a.  Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
b.  Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  waktu  tunggu bagi  yang  masih  haid  ditetapkan  3  (tiga)  kali  suci  dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
c.  Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  sedang  janda tersebut  dalam  keadaan  hamil,  waktu  tunggu  ditetapkan sampai melahirkan.
d.  Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  sedang  janda tersebut  dalam  keadaan  hamil,  waktu  tunggu  ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak  ada  waktu  tunggu  bagi  yang  putus  perkawinan  karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul .
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang  putus  karena  kematian,  tenggang  waktu  tunggu  dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu  tunggu  bagi  istri  yang  pernah  haid  sedang  pada  waktu menjalani iddah tidak haid kerna menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal  keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka iddahnya  selama  satu  tahun,  akan  tetapi  bila  dalam  waktu  satu tahun  tersebut  ia  berhaid  kembali,  maka  iddahnya  menjadi  tiga kali waktu suci.
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
Dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan juga  diatur  mengenai  tidak  dibolehkannya  poliandri,  yang  secara umum tercakup dalam pasal 3 ayat 1 yaitu mengenai asas monogami yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  tersebut. 28 Selain  itu, tampak dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  (UUP),  bahwa  seorang  pria  hanya  boleh mempunyai  seorang  istri,  dan  seorang  wanita  hanya  boleh mempunyai  seorang  suami.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  salah  satu syarat perkawinan yakni pasal 9 Undang-undang Perkawinan, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat  kawin  lagi  kecuali  dalam  hal  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Perkawinan.
Terhadap  perkawinan  oleh  salah  satu  pihak  yang  masih  terikat perkawinan  dengan  orang  lain  tidak  dapat  kawin  lagi  dan  dapat dilakukan pencegahan perkawinan. 29 Perempuan tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena masih terikat perkawinan oleh  orang  lain,  kecuali  perkawinan  tersebut  dilakukan  secara  siri dan tidak dicatatkan. Wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan,  apabila  wanita  tersebut  ingin  menikah  lagi  maka  ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu.
Adapun  waktu  tunggu  diatur  dalam  pasal  39  PP  No.  9  Tahun 1975  tentang  pelaksanaan  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 39 disebutkan:
1.  Waktu  tunggu  bagi  seorang  janda  sebagai  dimaksud  dalam  pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
a.    Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  waktu  tunggu ditetapkan 130
b.  Apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  waktu  tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya  90  hari  dan  bagi  yang  tidak  berdatang bulan ditetapkan 90 hari
c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
28 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Rhedbook Publishing, 2008, 461.
29 Muhammad Amin Suma, M.A., S.H, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan  Peraturan  Pelaksanaan  Lainnya  Di  Negara  Hukum  Indonesia,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 330
2.  Tidak  ada  waktu  tunggu  bagi  janda  yang  putus  perkawinan karena  perceraian  sedang  antara  janda  tersebut  dengan  bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu  dihitung  sejak  jatuhnya  putusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Sedangkan  bagi perkawinan  yang  putus  karena  kematian,  tenggang  waktu  tunggu dihitung sejak kematian suami.

## Pembahasan  dan Analisis Penelitian Poliandri dalam Perspektif Psikologis
Dalam  perspektif  psikologis,  poliandri  merupakan  bentuk perkawinan  yang  bertentangan  dengan  hati  nurani  dan  fitrah manusia,  bahkan  bertentangan  dengan  kesehatan,  sebab  poliandri merupakan  bentuk  perkawinan  di  mana  seorang  wanita  (istri) menikah  dengan  beberapa  suami,  sehingga  seorang  istri  bisa berganti-ganti  pasangan  (suami)  yang  dalam  bahasa  sehari-hari dikenal  dengan  pelacur.  Secara  medis,  kebanyakan  perempuan pelacur menderita kanker rahim. Setiap sperma laki-laki berbeda, di mana  masing-masing  memiliki  kode  khusus  dan  dalam  jasad perempuan  ada  semacam  organ micro  computer yang  menyimpan kode  laki-laki  yang  membuahinya.  Jika  dalam micro  computer itu sudah  masuk  satu  kode  laki-laki,  apabila  ada  kode  laki-laki  lain masuk, maka kode itu akan menjadi virus terhadap micro komputer dalam jasad perempuan tersebut yang akhirnya dapat menyebabkan error dan chaos dalam bentuk penyakit yang mematikan. Secara  psikologis  juga  dapat  menganggu  kejiwaan  atau ketenangan  jiwa  seorang  istri,  sebab  ia  harus  melayani  beberapa suami.  Sementara  perempuan  (istri)  merupakan  pihak  yang disayang, dijaga, dilindungi dan dihormati, bahkan dalam kodratnya sebagai  wanita  ia  harus  diperlakukan  lemah-lembut  bukan  sebagai pemuas  laki-laki  (suami).  Demikian  juga  apabila  seorang  istri mengambil  posisi  suami,  tentunya  kewajiban  sebagai  istri  yang sesungghnya  akan  terganggu,  bahkan  sanget  bertentangan  dengan syariat  islam,  dalam  hal  ini  yang  menjadi  kepala  kelurga  adalah suami bukan istri. Hal ini sebagaimana firman Allah: “Kaum laki-laki itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. 30 Dengan demikian, dalam perspektif psikologis
30 Q.s. al-Nisa [4]: 34.
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
poliandri  tidak  dibenarkan,  sebab  di  samping  dapat  menganggu ketenangan  jiwa  istri,  juga  dapat  menjatuhkan  kehormatan  suami istri  dan  dapat  menimbulkan  penyakit  yang  mematikan  bagi  suami istri.

## Poliandri dalam Patologi Sosiologis
Patologi Sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk perilaku  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  tidak  sesuai  dengan norma-norma  dan  kaidah  social  yang  berlaku  dalam  suatu masyarakat. Menurut Kartono 31 patologi sosial adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan,  moral,  hak  milik,  solidaritas  kekeluargaan,  hidup rukun  bertetangga,  disiplin,  kebaikan  dan  hukum  formal.  Jadi  dari definisi patologi  sosial yang  dikemukan  oleh  Kartono  tersebut, tampak  bahwa  ukuran  suatu  perilaku  patologis  atau  tidak didasarkan  pada  nilai  keseimbangan,  yaitu  keseimbangan  antara norma  formal,  dalam  bentuk  hukum  formal  dan  norma  informal dalam bentuk norma sosial.
Perilaku  yang patologis merupakan  suatu  perilaku  yang diekspresikan  oleh  seseorang  atau  beberapa  anggota  masyarakat baik  di  sengaja  maupun  tidak  disengaja,  tidak  menyesuaikan  diri atau  bertentangan  dengan  norma  yang  berlaku.  Dengan  kata  lain, semua bentuk perilaku warga masyarakat yang tidak sesuai dengan norma  dinamakan  perilaku  menyimpang.  Selain  patologi  sosial, dikenal  juga  konsep  penyakit  sosial,  bahkan  ada  yang  menyebut masalah sosial atau problem social . 32 Menurut Kartono, suatu prilaku dikategorikan sebagai masalah sosial, jika:
1. Semua  bentuk  perilaku  yang  melenggar  atau  memperkosa  adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
2. Situasi  sosial  yang  dianggap  oleh  sebagian  besar  dari  warga masyarakat  sebagai  mengganggu,  tidak  dikehendaki,  berbahaya dan merugikan orang banyak.
Suatu  perilaku  masyarakat  yang  dianggap  patologis,  masalah sosial, dan penyakit sosial, pada umumnya mendapat reaksi berupa penolakan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian  sanksi  sosial terhadap  pelaku  patologis,  baik  berupa  hukuman,  penolakan, pengucilan,  dan  segregasi  (pemisahan/pengasingan).  Perilaku menyimpang atau tindakan-tindakan yang menyimpang batasannya ditentukan oleh  norma-norma  kemasyarakatan  yang berlaku  dalam suatu  kebudayaan.  Jadi,  suatu  tindakan  yang  mungkin  pantas  dan
31 Kartini kartono, Patologi Sosial Jilid I, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 2001,1 32 Kartini kartono, Patologi Sosial Jilid I, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada , 1
diterima  dalam  suatu  situasi,  mungkin  tidak  pantas  diterapkan dalam situasi lainnya. Adanya anggapan bahwa suatu perilaku yang menyimpang  dapat  berbeda-beda  antara  masyarakat  yang  satu dengan  lainnya,  disebabkan  karena  suatu  masyarakat  terdapat perilaku  atau  perbuatan  yang  dianggap  menyimpang,  tetapi  dalam masyarakat lain justru bukan suatu perbuatan yang menyimpang.
Dasar  pengkategorian  penyimpangan  didasari  oleh  perbedaan perilaku,  kondisi  dan  orang.    Selain  itu,  Kartono  membedakan dengan  tegas  terkait  dengan  perilaku  yang  menyimpang  sebagai berikut:  perbuatan  yang  dianggap  menyimpang,  tetapi  dalam masyarakat  lain  justru  bukan  suatu  perbuatan  yang  menyimpang. Dasar  pengkategorian  penyimpangan  didasari  oleh  perbedaan perilaku,  kondisi  dan  orang.  Selain  itu,  Kartono 33 membedakan dengan  tegas  terkait  dengan  perilaku  yang  menyimpang  sebagai berikut:
1.  Aspek  lahiriyah  yang  bisa  diamati  dengan  jelas,  misalnya  dalam bentuk  kata-kata  kotor,  kata-kata  makian, slang (logat,  bahasa populer)  kata-kata  tidak  senonoh  dan  cabul,  sumpah  serapah, dialek-dialek dalam dunia politik dan kriminal dan sebagainya.
2. Aspek simbolik yang tersembunyi,  misalnya terkait dengan sikap hidup yang tersembunyi, emosi, sentimen, serta berbagai motivasi yang mengembangkan perilaku menyimpang.
Penyimpangan  dapat  didefinisikan  secara statistik,  absolut, reaktifis atau normatif . Penyimpangan  secara normatif didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma, di mana  penyimpangan itu adalah terlarang atau terlarang bila diketahui dan mendapat sanksi. Jumlah  dan  macam  penyimpangan  dalam  masyarakat  adalah  relatif tergantung dari besarnya perbedaan sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan penyimpang adalah orang-orang yang mengadopsi peran penyimpang,  atau  yang  disebut  penyimpangan sekunder .  Para penyimpang mempelajari peran penyimpang dan pola-pola perilaku menyimpang  sama  halnya  dengan  orang  normal  yang  mempelajari peran  dan  norma  sosial  yang  normal.  Oleh  sebab  itu,  untuk mendapatkan  pemahaman  penuh  terhadap  penyimpangan diperlukan  pengetahuan  tentang  proses  keterlibatan  melakukan perilaku menyimpang dan peran serta tindakan korbannya. 34 Bentuk-bentuk  perilaku  menyimpang  dalam  masyarakat  dapat dilihat dari berberapa sudut pandang, yaitu:
33 Kartini kartono, Patologi Sosial Jilid I, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada 34 34 Kartini kartono, Patologi Sosial Jilid I, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada 22
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............

## 1. Bentuk Penyimpangan Menurut Pelakunya:
a. Penyimpangan  Individu  adalah  penyimpangan  yang dilakukan  oleh  Individu  yang  berlawanan  dengan  Norma. Penyimpangan  ini  biasanya  dilakukandi  lingkungan keluarga.
b. Penyimpangan  kelompok  ialah  dilakukan  oleh  kelompok orang  yang  tunduk  pada  norma  kelompoknya  yang bertentangan  dengan  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Contoh kelompok yang melakukan penyimpangan adalah kelompok pengedar narkotika
2. Bentuk Penyimpangan Menurut Sifatnya:
a. Penyimpangan  bersifat  positif  adalah  Penyimpangan  ini terarah  pada  nilai  social  yang  berlaku  dan  dianggap  ideal dalam  masyarakat  dan  mempunyai  dampak  yang  bersifat positif. Cara yang dilakukan seolah-olah menyimpang dari norma  padahal  tidak.  Contohnya  adalah  bermunculan wanita karier yang sejalan dengan emansipasi wanita.
b. Penyimpangan  bersifat  negatif  adalah  Penyimpangan  ini berwujud dalam tindakan  yang mengarah pada nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan dianggap tercela dalam masayarakat. Contohnya: pemerkosaan, pencurian,
pembunuhan, perjudian dan pemakaian narkotika
3. Bentuk Penyimpangan Menurut Lamanya Waktu:
a. Penyimpangan  Primer  adalah  merupakan  penyimpangan sosial yang bersifat sementara dan biasanya tidak diulangi lagi.  Seseorang  yang  melakukan  penyimpangan  ini  masih diterima di masyarakat. Contoh orang yang melanggar lalu lintas  dengan  tidak  membawa  SIM  dan  perbuatannya  itu tidak diulangi lagi.
b. Penyimpangan Sekunder merupakan penyimpangan sosial yang  nyata  dan  dilakukan  secara  berulang-ulang  bahkan menjadi  kebiasaan  dan  menunjukkan  ciri  khas  suatu kelompok.  Seseorang  yang  melakukan  penyimpangan  ini biasanya  tidak  akan  diterima  lagi  di  masyarakat.  Contoh pemabuk yang  seringa  mabuk-mabukan  dipasar,
didiskotik, dll.
Penyebab  perilaku  menyimpang  yang  terjadi  dalam  masyarakat adalah kekurangan- kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial  yang  bersumber  pada  faktor-  faktor  antara  lain:  Ekonomi; Problem  yang  berasal  dari  factor  ekonomi  adalah  kemiskinan, pengangguran dll. Biologis. Psikologis. Kebudayaan
Sedangkan  persoalan  yang  menyangkut  perceraian,  kejahatan, kenakalan anak- anak, konflik rasial dan keagamaan, umur tua, tidak punya tempat tinggal, janda, suku dan ras. 35
Sedangkan  jenis-jenis  penyimpangan  sosial  dalam  masyarakat menurut Soerjono Soekanto antara lain. 36
1. Pelacuran.  Pelacuran  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan mendapat upah.
2. Delinkuensi anak- anak. Delinkuensi anak- anak yang terkenal di Indonesia  adalah  masalah cross  boys dan cross  girl yang merupakan  sebutan  bagi  anak-  anak  muda  tergabung  dalam suatu organisasi yang mempunyai perilaku kurang/ tidak disukai masyarakat
3. Alkoholisme
4. Homoseksualitas.  Secara  sosiologis  homoseksual  adalah seseorang  yang  cenderung  mengutamakan  orang  sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual.
5. Hubungan seks diluar nikah, pelacuran dan HIV/AIDS merupakan penyimpangan sosial karena menyimpang norma sosial maupun agama.
6. Tindak  kriminal  adalah  tindak  kejahatan  atau  tindakan  yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum, norma sosial dan  norma  agama.  Misalnya,  mencuri,menodong,  menjambret membunuh,  dll,  disebabkan  karena  masalah  kesulitan  ekonomi, dan  merupakan  profesi  atau  pekerjaanya  karena  sulit  mencari pekerjaan yang halal.
Menurut  teori  sosiolog  Walter  Reckless  (1973)  yang mengembangkan  teori  pengendalian  ( control  theory )  menekankan adanya  dua  sistem  control  yang  bisa  mengekang  penyimpangan sosial, yaitu:
1. Pengendalian batin (inner control) adalah pengendalian batin meliputi moralitas, hati nurani, prinsip keagamaan, ide benar dan salah.
2. Pengendalian  luar  adalah  pengendalian  luar  meliputi keluarga,  teman  (orang-  orang  yang  mempengaruhi  untuk tidak menyimpang). 37
35 Abdulsyani ,  Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, 183
36 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar Jakarta:  PT  RajaGrapindo  Persada, 2003,  374-381
37 James  M.  Henslin, Sosiologi  dengan  Pendekatan  Membumi, terj.  Kamanto  Soenarto Jakarta: Erlangga, 2007,  154
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
Semakin kuat pertalian seseorang dengan masyarakat maka akan semakin  kuat  pengendalian  batinnya.  Pertalian  ini  didasarkan  pada ikatan  (adanya  rasa  sayang  dan  hormat  bagi  orang  yang  konform terhadap  norma  masyarakat),    komitmen  (memiliki  saham  dalam masyarakat  yang  tidak  ingin  dipertaruhkan  seperti  tempat terhormat bagi keluarga), keterlibatan (menyumbangkan energi dan waktu kedalam kegiatan masyarakat yang disetujui), dan keyakinan (yakin bahwa tindakan tertentu pasti salah). Menurut sosiolog Travis Hischi,  teori  ini  dikenal  dengan  teori  pengendalian  diri.  Kunci pengendalian diri yang tinggi ialah sosialisasi sejak dini. 38
Dalam  perspektif  sosiologis,  poliandri  dapat  mendatangkan banyak  masalah,  baik  terhadap  keluarga  maupun  masyarakat,  di lingkungan  keluarga,  seorang  istri  yang  mempunyai  lebih  dari seorang  suami  akan  mendapat  celaan  dari  keluarganya,  sebab  itu tidak  bisa  menjadi  contoh  bagi  anak-anak  dan  keluarga  pada umumnya,  begitu  juga  di  mata  suami  tentunya  ia  tidak  mempunyai harga,  sebab  ia  dianggap  wanita  (istri)  yang  tidak  bisa  menjaga martabat keluarga, sehingga bisa jadi  oleh  keluarga  akan  diasingkan.  Demikian  halnya  dilingkungan masyarakat, seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan  dinilai  hina  oleh  mayarakat,  bahkan  akan  dianggap  sebagai wanita (istri) murahan yang tidak berguna, karena oleh masyarakat ia  dipandang  tak  ubahnya  seperti  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK), yaitu  wanita  yang  suka  menjual  dirinya  kepada  para  pria.Selain  itu dalam hal hubungan/nasab anak, apabila istri mempunyai beberapa suami  (poliandri),  maka  hubungan  atau  nasab  anak  akan  menjadi tidak jelas, yakni  hanya ibu kepada anak saja yang dapat diketahui, sedangkan  ayah  tidak,  padahal  Islam  mengenalkan  dua-duanya, sehingga dalam masyarakat ia akan malu jika ditanya mana ayahnya.

## Hikmah Pelarangan Poliandri
Kaitannya  dengan  Poliandri,  secara  logis  dari  sisi  medis  dapat dijelaskan  bilamana  seorang  laki-laki  memiliki  banyak  istri, kemudian  salah  satu  istrinya  hamil,  maka  akan  mudah  diketahui siapa  ayah  calon  bayi  dalam  kandungan  istrinya.  Sedangkan poliandri,  bilamana  seorang  wanita  bersuami  lebih  dari  satu,  maka saat hamil sulit diketahui siapa ayahnya. Secara medis memang ada kemungkinan wanita bisa memiliki dua telur, meski kebanyakan satu telur  sebulan.  Kondisi  tersebut  menimbulkan  kebingungan.  Karena itu,  poliandri  cenderung  tidak  dilakukan,  agama  juga  melarang. Bentuk  perkawinan  poliandri  memiliki  tingkat kompleksitas yang
38 James M. Henslin, Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, terj. Kamanto Soenarto Jakarta: Erlangga, 2007 , 154
tinggi. Hubungan antara seorang ayah dan anak-anaknya tidak dapat diidentifikasi  secara  jelas.  Kehidupan  keluarga  yang  merupakan pembentukan  zona  aman  serta  nyaman  bagi  generasi  selanjutnya serta  ikatan  antara  generasi  sebelumnya  dan  generasi  selanjutnya, adalah sebuah tuntutan fitrah manusia.
Dalam kalangan kelompok-kelompok tertentu, bentuk perkawinan  poliandri  secara  kebetulan  dapat  dipertahankan keberadaannya,  akan  tetapi  tetap  saja  tidak  berfungsi  sebagai argumen bagi teori yang mengatakan bahwa pembentukan keluarga bukanlah  produk  dari  sebuah  keinginan  atau  dorongan  naluriah manusia.  Poliandri  pada  akhirnya  bukan  saja  bertentangan  dengan keinginan  fitri  manusia  untuk  memiliki eksklusivitas dan  cinta  bagi anak-anaknya,  tetapi    juga  bertentangan  dengan  alam  natural perempuan  juga.  Penelitian  psikologis  membuktikan  bahwa perempuan  lebih  mendukung  monogami  daripada  laki-laki. 39 Hikmah  utama  perkawinan  poliandri  dilarang  ialah  untuk  menjaga kemurnian  keturunan,  jangan  sampai  bercampur  aduk,  dan kepastian hukum seorang anak, karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan  dan  kepastian  hukum. 40 Selain  itu,  poliandri  juga memiliki  dampak  antara  lain  kurangnya  keharmonisan  dalam hubungan rumah tangga, dampak psikologis bagi anak yang memiliki banyak bapak, mendapat celaan dari masyarakat sekitar, serta tidak tercapainya fungsi keluargayang seharusnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas  kiranya dapat difahami, bahwa poliandri adalah bentuk perkawinan di mana seorang  isri  menikah  dengan  beberapa  suami.  Dalam  perspektif filosofis,  bahwa  poliandri  merupakan  bentuk  perkawinan  yang dilarang,  karena  pada  dasarnya  bertentangan  dengan  fitrah  atau kodrat sebagai wanita. Sementara dalam perspektif normatif bahwa poliandri hukumnya haram, hal ini berdasarkan dalil Al-Quran surat al-Nisa  [4]:  24,  dan  al-Sunnah  hadis  riwayat  Ahmad.  Dalam perspektif  yuridis,  bahwa  poliandri  bertentangan  dengan  pasal  3 ayat  1,  yakni  bahwa  seorang  istri  hanya  boleh  menikah  dengan seorang  suami  (asas  monogami).  Sementara  dalam  perspektif
39 Muthahhari, Perempuan, 297-298 40 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan Yogyakarta: Liberty, 2004,  76
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
psikologis  bahwa  poliandri  sangat  bertentangan  dengan  fitrah manusia,  bahkan  dapat  menganggu  ketenangan  hati  atau  jiwa. Terakhir,  dalam  perspektif  sosiologis  bahwa  poliandri  dapat mendatangkan  masalah,  baik  dalam  keluarga  maupun  dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.
Penanggulangan  pernikahan  poliandri,  sikap  KUA  adalah melakukan sosialisi tentang hukum munakahat dan Undang-undang tentang  Perkawinan,  kepada  masyarakat,  menyampaikan  tentang ketentuan-ketentuan hukum perkawinan syariah , hukum positif saat melaksanakan kursus calon pengantin. KUA atau lembaga pencatatan perkawinan  di  Indonesia  wajib  menolak  setiap  pencatatan perkawinan  poliandri.  Oleh  karena  itu,  pernikahan  poliandri  boleh dibatalkan,  maka  pihak-pihak  yang  mempunyai  kewenangan  dalam mengajukan  pembatalan  perkawinan  poliandri  adalah  sebagai berikut misalnya non muslim adalah salah satu dari suami-istri, oleh si-suami itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, oleh  segala  mereka  yang  berkepentingan  atas  pembatalan perkawinan  itu  dan  oleh  jawatan  kejaksaan  (Pasal  86  baris  ke-satu KUHPerdata),  sedangkan  muslim  adalah  para  keluarga  garis keturunan  lurus  keatas  dari  suami  atau  istri,  suami  atau  istri,  dan Pejabat yang berwenang.
Selain  itu,  dikatakan  bahwa  setiap  pelaksanaan  kewajiban yang  terjadi  dalam  hubungan  perkawinan  poliandri  sama  halnya adalah perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan, dan dapat dihukum menurut  ketentuan  hukum  Pidana  yang  tertuang  dalam  Pasal  284 ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Masyarakat dapat  merujuk  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  terkandung dalam Pasal 281 KUHP, karena berdasarkan  Yurisprudensi Putusan Mahkamah  Agung  Nomor:  93  K/Kr/1976,  tertanggal  19  November 1977,  yang  menyatakan  " Delik  adat  zina  merupakan  perbuatan terlarang  mengenai  hubungan  kelamin  antara  pria  dan  wanita terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti  diisyaratkan  oleh  Pasal  281  KUHP  ataupun  terlepas  dari persyaratan apakah salah satu itu kawin atau tidak seperti dimaksud dalam  pasal  284  KUHP ",  dalam  menyikapi  permasalahan- permasalahan poliandri, upaya-upaya  hukum untuk mempidanakan terhadap bentuk-bentuk perkawinan poliandri.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Masyukuri  dan  Mun‟im  A.  sirri,  2002,  Hukum  Yang Memihak  Kaum  Laki-Laki:  Perempuan  Dalam  Kitab  Fiqh dalam  Ali  Muhanif  (ed),  Mutiara  Terpendam:  Penerapan dalam Literatur Islam klasik, cet. ke-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Abdurrahman,  Dudung,  2003,  Pengantar  Metode  Penelitian,  Kurnia Kalam  Semesta,  Yogyakarta.  Admiral,  Thalib,  Abdul,  2008, Hukum Keluarga dan Perikatan, UIR Press, Pekanbaru.
Al-Zahrani,  Musfir,  1996,  Poligami  dan  Berbagai  Persepsi,  Gema Insani  Press,  Jakarta.  Amini,  Ibrahim,  1998,  Bimbingan Islam  untuk  Kehidupan  Suami  Istri,  Al-Bayan,  Bandung. Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rieneka Cipta, Jakarta. Askin,
Amirudin,  Zainal,  2004,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum,  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta.  As-subki,  Ali,  Yusuf,  2010,  Fiqh Keluarga, (terjemahan oleh nur khizin), Amzah, Jakarta.
Abdul  Halim,  Muhammad,  Memahami  Alquran  Pendekatan  Gaya Tema, Bandung: Marja, 2002.
Abbas,  Mahmud  al-Awwad,  Haqîqul  Islam  wa  Abathilu  Khushumi, Cairo: Dar alQolam, 1957.
Baihaqi,  al-,  Abû  Bakar  Ahmad  bin  alHusain  bin  Ali,al-Sunnah  al- Kubra,al-Kâinah:  Majelis  Dâirah  al-Ma’arif  aL-Nizhâmiyah, 1344 H.
Bukhari,  Al-,  Muhammad  bin  Ismail  Abu  Abdillah,  al-Jâmi  al-Shahîh al-Muktashar, Bayrut: Dâr Ibnu Katsir, 1987.
Bisri,  Cik  Hasan,  Komplikasi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional, Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1999.
Dahlan,  Abdul  Aziz,Ensiklopedi  Hukum  Islam,  Jakarta:  Ichtiar  Baru, Van Hoeve, 1993.
Djubaidah,  Neng,  2012,  Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan Tidak  Dicatat,  Sinar  Grafika,  Jakarta.  Drajat,  Zakiyah,  1982, Pembinaan Remaja, Bulan Bintang, Jakarta
Departemen  Agama,  Alquran  dan  Terjemahnya,  Semarang:  Thoha Putra, 1998.
Irma Nur Hayati , Hikmah Dilarangnya Poliandri.............
Darimi,  al-,  Abdullah  bin  Abd  Lahman  Abu  Muhammad,  Sunan  al- Dârimi, Bayrut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1407 H.
Ibn Hajar, Fath al-Bâri, Juz 14, Ttp.: Tnp, t.t.
Jahrani,  al-,  Musfir,  Poligami  dari  Berbagai  Persepsi,  Jakarta:  Gema Insani Pres, 1996.
Jomstadi  blog  spot.com/2011/07/poliandri  Munawar,  al-,  Said  Aqil Husein,  Alquran  Membangun  Tradisi  Kesalekhan  Hakiki, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
Manan,  Abdul,  Aneka  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Jakarta:
Kencana, 2006.
Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: Academia, 2005.
______,    Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia,  Yogyakarta: Academia, 2009.
______,  Pengantar  dan  Pemikiran  Hukum  Keluarga  (Perdata)  Islam Indonesia,Yogyakarta: Academia, 2010.
Nabhani,  al-,  Syeh  Taqiyudin,  al-Nizâm  alIjtima’  fî  al-Islâm,Beirut:
Darul Ummah, 2003.
Quzhawain,  al-,  Muhammad  bin  Yazid  Abu  Abdillah,  Sunan  Ibn Majah,Bayirut: Dâr al-Fikr, t.t.
Syafi’i, Imam, Ahkam Alquran, Juz. I, Bayrut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1989.
Setiyadin (Peny),Sosiologi, Sukoharjo: SetiAji, 2006.
Soemiyati,  2004,  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang Perkawinan, Liberty, Jakarta.
Somad,  Abd,  2010,  Hukum  Islam  Penorama  Prinsip  Syariah  dalam Hukum Islam, kencana, Jakarta.
Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Syarifuddin,  Amir,  2006,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia: Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkwinan, Pranata Media,  Jakarta.  ,  2009,  Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia, Kencana, Jakarta.
Sitorus, Sosiologi, Jakarta: Erlangga, 2000.
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Syaibani, al-, Ahmad bin Hambal Abû Abdillah, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal,Kairo: Mu’assasah Qurthubah,
Thalib, Sayuti, 1986, Hukum Keluarga Indonesia,Uiversitas Indonesia Press, Jakarta.
Turmudzi, al-, Muhammad Ibnu Isa, al-Jâmi’ al-Sahîh Sunan al- Turmudzi, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Bayrut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabi, t.t.
Undang-Undang Perkwinan No. 1 Tahun 1974.
Qardawi, Yusuf, al-Halâl al-Harâm fî alIslâm, Bayrut: Dâr al-Ma’rifah,
1985.
Yanggo, Chuzaimah T (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
Zuhraini, dkk, Fiqh Kontemporer, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI. 2003.