## KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUDUS

## Capacity Forces Village Village In The Implementation Of Government
In The District Kudus

## Asrori
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta, Telp./Faks: +62 21 314 0454; Email: asrori2011@yahoo.com, Tlp. 0815 969 3156 Dikirim: 18 Maret 2014; direvisi: 25 Maret 2014; disetujui: 12 Mei 2014

## Abstrak
Untuk  mengetahui  kapasitas  perangkat  desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa  dapat dilakukan dengan pemetaan perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas  perangkat  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan;  kendala,  dan  langkah-langkah  yang telah  dan  akan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kudus  untuk  meningkatkan  kapasitas perangkat  desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis dengan  pendekatan  kualitatif  di  tiga  kecamatan  kabupaten  Kudus,  yaitu  Kecamatan  Dawe,  Jekulo  dan Kecamatan  Undaan,  dengan  sampel  26  desa.  Hasil  studi  antara  lain  menunjukkan  bahwa  tingkat pemahaman  perangkat  desa  dalam  memahami  majemen  sumber  daya  manusia  maupun  kemampuan teknis  perangkat  desa  masih  kurang.  Mayoritas  perangkat  desa  belum  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan/bimbingan teknik kompetensi, karena memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun perangkat desa merasa sudah memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Kata kunci: kapasitas, perangkat desa, pemerintahan desa.

## Abstract
To know capacity of the  publik service in the village, engage to conduct  with the mapping the village. This  research  was  conducted  in  order  to  know  the  capacity  the  publik  service  of  the  village  in governance;  obstacles  and  the  steps  that  have  been  conducted  and  will  be  carried  out  by  local government  for  increasing  the  capacity  of  the  district  Kudus  for  organizing  village  government. Describtive  analised  with  kuantitative  approach  are  used  in  this  research  in  the  three  sub-districts Kudus,  the  District  Dawe,  Jekulo  and  District  Undaan  and  also  takes  26  villages  for  sampling.  The results  of  the  research  shows  that  knowlage  of  publik  service  staffs  to  understand  human  resources management and technical capacity of the village are still lacking. Mostly, the villages have not followed some educations and trainings/mentorings technical competency yet, because they feel if when they have experiences over 10 years the village, educations and trainng is not nececcery to follow. Keywords: capacity, forces village, village government.

## PENDAHULUAN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa,  menyebutkan  bahwa  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas- batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan  asal-usul dan adat istiadat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Desa  bukanlah bawahan  kecamatan,  karena  kecamatan  merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan  merupakan  bagian  dari  perangkat  daerah. Pemerintahan  desa  terdiri  atas  pemerintah  desa  (yang meliputi  kepala  desa  dan  perangkat  desa)  dan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Regulasi sistem pemerintahan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72
Tahun 2005, kedudukan desa menjadi sangat strategis, hal ini ditandai dengan adanya pelimpahan kewenangan  yang  cukup  luas  dari  pemerintah kabupaten/kota. Delegasi atau pelimpahan kewenangan pada dasarnya merupakan sebuah proses untuk  membagi  kewenangan  ke  bawah  dalam  sebuah organisasi.
Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan  terdepan  dalam  melaksanakan  urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa diperlukan  adanya  kapatisitas  perangkat  desa  yang memadai.  Sedangkan  penyelenggaraan  pemerintahan desa  yang  baik  sulit  untuk  terwujud  bilamana kapasitas  aparatur  pemerintah  desa  tidak  memadai, tanpa  kapasitas  yang  memadai  mereka  akan  gagal dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  desa.  namun demikian  sampai  saat  ini  secara  umum  kapasitas perangkat desa belum diketahui secara pasti.
Dalam  Kamus  Hukum  dan  Glosarium  Otonomi Daerah,  kapasitas  diartikan  sebagai:  “kemampuan seseorang  atau  individu,  suatu  organisasi  atau  suatu sistem  untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi  serta kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya  secara efektif  dan  efisien.  Dalam  Kerangka  Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah  dalam  Rangka  Mendukung  Desentralisai, Kebijakan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Kepala Bappenas, Tahun 2002 disebutkan bahwa pengembangan  dan  peningkatan  kapasitas  meliputi tiga tingkatan, yaitu: 1) Tingkat sistem, yaitu kerangka peraturan  dan  kebijakan-kebijakan  yang  mendukung atau  membatasi  pencapaian  tujuan-tujuan  kebijakan tertentu;  2)  Tingkat  kelembagaan  atau  entitas,  yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan  antar  organisasi,  dll;  3)  Tingkat  individu, yaitu  tingkat  keterampilan,  kualifikasi,  pengetahuan/ wawasan, sikap ( attitude ), etika dan motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi.
Pusat  Kajian  Kinerja  Otonomi  Daerah  pada tahun  2008,  melaksanakan  Kajian  Peningkatan Kapasitas  Pemerintahan  Desa  dengan  kesimpulan, bahwa:  belum  semua  desa  menyusun  dokumen dokumen perencanaan;  penerimaan keuangan  desa masih  sangat  bergantung  dari  transfer  pemerintah yang  ada  di atasnya;  kapasitas  aparatur  desa dalam penyusunan  kebijaksanaan  desa  masih  sangat rendah;  pembuatan  keputusan  oleh  kepala  desa belum berdasar  pada  azas  manajemen  modern;  dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan desa menghadapi keterbatasan kapasitas manajemen  administratif  (kualitas  dan  kuantitas sumber daya manusia aparatur desa yang berpengaruh pada  produktifitas  dan  kreatifitas  aparatur  desa) (http://kejobongkec.blogspot.com/2011/10/kapasitas- aparatur-desa.html).
Hasil  survey  pendahuluan  di  Kabupaten  Kudus, menunjukkan  bahwa  keberadaan  pemerintah  desa belum  dapat  berfungsi  secara  optimal  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu faktor belum  optimalnya  penyelenggaraan  pemerintahan desa  disebabkan  oleh  kapasitas  perangkat  desa  yang kurang  memadai  jika  dibandingkang  dengan  beban tugas,  luas  wilayah  dan  ketrampilan  yang  mereka miliki masih sangat terbatas sebagai akibat minimnya pembinaan,  penataran  dan  dan  diklat  teknis  untuk meningkatkan  kemampuan  perangkat  desa.  Potret perangkat  desa  menunjukkan  profesionalisme  rendah, kurang kreatif dan inovatif, serta masih banyak potret negatif  lainnya  yang  intinya  menunjukkan  bahwa perangkat desa masih lemah.
Secara  kualitas,  perangkat  desa  saat  ini  relative masih  rendah,  dilihat  dari  tingkat  pendidikan mayoritas  tamat  SMP,  bahkan  masih  dijumpai  yang tidak  lulus  SD.  Sedangkan  khusus  untuk  pendidikan Sekdes,  11%  Tamat  SD;  63%  Tamat  SLTP;  13% Tamat  SLTA;  9%  Tamat  S-1;  dan  0,5%  Tamat  S-2
(Persadaan  Girsang,  2012).  Di  samping  kualitas, secara  kuantitas  perangkat  desa  juga  relative  masih rendah.  Keterbatasan  perangkat  desa  baik  secara kualitas  maupun  kuantitas  sangat  berpengaruh terhadap kemampuan perangkat desa dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Di  lain  pihak tingkat  kesejahteraan  perangkat  desa  yang  secara umum  relatif  masih  rendah,  serta  belum  adanya dukungan APBD yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dapat  dilakukan melalui pemetaan kapasitas perangkat desa.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan; kendala, dan langkah- langkah  yang  telah  dan  akan  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan  kapasitas  perangkat  desa  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  desa.  Pemetaan dibatasi  pada  1)  peta  aspek  individu  (kemampuan dasar,  kemampuan  managemen,  kemampuan  teknis); 2) peta aspek institusi/kelembagaan; dan 3) peta aspek peralatan.
Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  asal-usul dan adat istiadat  setempat  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Desa mencakup  urusan  pemerintahan  yang  sudah  ada berdasarkan  hak  asal-usul  desa,  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  kabupaten/kota  yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan  dari  pemerintah  dan  pemerintah  daerah, urusan  pemerintah  lainnya  yang  oleh  peraturan perundangan-undangan yang diserahkan kepada desa.
Pemerintah  desa  merupakan  unit  terdepan  dan berhadapan  langsung  dalam  pelayanan  pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat  desa  merupakan  suatu  upaya  untuk mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat. Dalam  upaya  meningkatkan  kapasitas  pelayanan kepada  masyarakat,  selain  mendudukkan  desa menurut urusan pemeriantahan yang menjadi kewenangan  desa,  kepastian  tersedianya  pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan  masyarakat  serta  tersedianya  SDM yang  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  kepada masyarakat.
Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain  adalah  kepala  desa  dan  perangkat  desa  sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa.  Perangkat desa  terdiri  dari  sekretaris  desa  dan  perangkat  desa lainnya.  Perangkat  desa  bertugas  membantu  kepala desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya.
perangkat  desa  bertanggung  jawab  kepada  kepala desa.
Kapasitas  atau  kapabilitas adalah sebuah  ukuran kemampuan  dari  seseorang  atau  institusi  dalam menjalankan fungsinya (http://suryokocolink. wordpress.com/2010/10/11/peningkatan-kapasitas- pemerintah-desa/).
Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson  dalam  (Cece  Wijaya,1991:3)  berpendapat bahwa  "kemampuan  adalah  perilaku  yang  rasional untuk  mencapai  tujuan  yang  dipersyaratkan  sesuai kondisi  yang  diharapkan".  Sementara  itu,  menurut Kartono (1993: 13) bahwa “kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun  sosial  yang  dianggap  melebihi  dari  anggota biasa”.  Lebih  lanjut,  Syarif  (1991:  8)  menyebutkan beberapa  jenis  kemampuan  yang  antara  lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.
Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut  di  atas,  maka  dalam  suatu  organisasi pemerintahan  Desa  senantiasa  perlu  memiliki  suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap  pekerjaan  dalam  pengimplementasian  tugas- tugas  dan  fungsi  masing-masing  aparat  Desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan  yang  dilihat  dari  hasil  kerjanya  atau kemampuan  kerjanya.  Kemampuan  kerja  seseorang menurut  Tjiptoherianto  (1993:  36)  mengemukakan bahwa  "kemampuan  kerja  yang  rendah  adalah  akibat dari  rendahnya  tingkat  pendidikan,  dan  latihan  yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan".
Sementara  itu,  menurut  Steers  dalam  (Rasyid, 1992:  6)  bahwa  "kemampuan  aparatur  pemerintah sebenarnya  tidak  terlepas  dari  pembicaraan  tingkat kematangan  aparatur  yang  didalamnya  menyangkut keterampilan  yang  diperoleh  dari  pendidikan  latihan dan pengalaman”.
Berdasarkan  pandangan  tersebut  jelas  bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat  dari  tingkat  pendidikan  aparat,  jenis  latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara  konsepsional  hal  ini  diperkuat  dari  pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi  apakah  kegiatan  dalam  organisasi dapat  mencapai  tujuannya  salah  satunya  yang  harus mendapat  perhatian  adalah  orang-orang  yang  ada dalam organisasi tersebut.
Selanjutnya  Steers  berpendapat  bahwa  pada kenyataannya  anggota  organisasi  yang  merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang- orang  itulah  yang  menggerakkan  roda  organisasi. Anggota organisasi yang dimaksud adalah aparat desa yang  merupakan  faktor  yang  paling  menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
Pemerintah  Desa  memiliki  peran  signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat.
Tugas  utama  yang  harus  diemban  pemerintah  desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik ,  memberikan  pelayanan  sosial  yang  baik sehingga  dapat  membawa  warganya  pada  kehidupan yang  sejahtera,  rasa  tenteram  dan  berkeadilan.  Guna mewujudkan  tugas  tersebut,  pemerintah  desa  dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan,  kinerja  birokrasi  yang  berorientasi pada  pelayanan  yang  berkualitas  dan  bermakna, sehingga  kinerja  pemerintah  desa  benar-benar  makin mengarah  pada  praktek good  local  governance , bukannya bad governance .
Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam Kerangka  Nasional  Pengembangan  dan  Peningkatan Kapasitas mengacu kepada kebutuhan akan; penyesuaian  kebijakan-kebijakan  dan  peraturan- peraturan, reformasi kelembagaan, modifikasi prosedur-prosedur  kerja  dan  mekanisme-mekanisme koordinasi, peningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber  daya  manusia,  perubahan  sistem  nilai  dan sikap  atau  perilaku  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat terpenuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai  suatu  cara  pendekatan  baru  ke  arah pemerintahan, pengadministrasian dan pengembangan mekanisme-mekanisme  partisipatif  yang  tepat  guna memenuhi  tuntutan  yang  lebih  demokratis.  Dengan demikian  Kerangka  Nasional  Pengembangan  dan Peningkatan  Kapasitas  mengarahkan  pemerintah daerah,  dan  dalam  hal  ini  pemerintah  desa  untuk mengembangkan  dan  meningkatan  kerangka  kerja pemerintahan  secara  keseluruhan  guna  memenuhi tuntutan tugas dan kewenangan yang diberikan.
Dimensi  peningkatan  kapasitas  perangkat  desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan  yang  diperoleh  melalui  pendidikan,  latihan, belajar dan pengalaman.
Tiga  tingkat  kemampuan  yang  harus  dimiliki oleh  perangkat  desa  yaitu:  1)  kemampuan  dasar;  2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan kemampuan  teknis.  Kemampuan  dasar  yang  harus dimiliki  perangkat  desa  adalah  meliputi:  pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan  desa,  dan  pengetahuan  tentang  tugas pokok  dan  fungsi.  Kemampuan  manajemen  meliputi: manajamen  SDM,  manajemen  pelayanan  publik, manajamen asset, dan managemen keuangan. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan,  penyusunan  anggaran,  penyusunan Perdes, dan pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  dengan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  mengambil  kasus di  Kabupaten  Kudus,  dengan  mengambil  sampel  26 desa dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Dawe, Jekulo  dan  Kecamatan  Undaan.  Informan  dan responden  dalam  studi  ini  adalah  Kepala  Bagian Pemerintahan  Desa  Sekretaris  Daerah,  dan  Kepala
urusan  Pemerintahan  di  Kecamatan,  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Kepala  Urusan  di  Desa,  Kepala Dusun  dan  tokoh  masyarakat.  Data  yang  diperlukan dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  analisis  interpretatif  menggambarkan data dan naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kapasitas Perangkat Desa
Pemerintah  desa  merupakan  unit  terdepan  dan berhadapan  langsung  dalam  pelayanan  pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terbawah, maka profesionalisme perangkat desa mutlak dibutuhkan,  mengingat  tugas  dan  fungsi  desa  yang harus  diemban  oleh  aparatur  desa  cukup  komplek, antara lain adalah mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta “keteraturan  dan  ketertiban”,  pelayanan:  mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan serta meningkatkan kekuatan dan potensi masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera.

## 1. Profil Perangkat Desa
Tabel 1. Usia Perangkat Desa Usia Perangkat Desa (Tahun) Frekwensi Jumlah % Kurang 30 10 4,1 30 – 34 14 5,8 35 – 39 31 12,8 40 – 44 45 18,5 45 - 49 45 18,5 50 – 54 33 13,6 55 – 59 25 10,3 Lebih 60 40 16,4 Total 243 100,0
Usia  perangkat  desa  bervariatif,  yaitu  berusia kurang dari 30 tahun 4,1%; berusia antara dari 30 s/d 34  tahun  5,8%;  berusia  antara  dari  35  s/d  39  tahun 12,8%;  berusia  antara  dari  40  s/d  44  tahun  18,5%; berusia  antara  dari  45  s/d  49  tahun  18,5%;  berusia antara dari 50 s/d 54 tahun 13,6%; berusia antara dari 55 s/d 59 tahun 10,3%; dan berusia lebih dari 60 tahun 16,4%.
Mengacu  pada  pernyataan  Steers  dalam  bahwa kemampuan  aparatur  pemerintah  sebenarnya  tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang  didalamnya  menyangkut  keterampilan  yang diperoleh  dari  pendidikan  latihan  dan  pengalaman, maka  kemampuan  perangkat  desa  diwilayah  sampel dilihat  dari  tingkat  pendidikan  dan  pengalaman teridentifikasi,  bahwa  tingkat  pendidikan  perangkat desa,  kapasitas  perangkat  desa  cukup  memadai,
dimana 40,8% berpendidikan SLTA, 29,5% berpendidikan SLTP, 4,9% berpendidikan Sarjana dan Sarjana  Muda/D3,  sedangkan  perangkat  desa  yang berpendidikan SD hanya 21,4%. Sedangkan pengalaman  perangkat  desa  berdasarkan  masa  kerja perangkat desa sudah memadai, yaitu yang masa kerja rata-rata  lebih  dari  10  tahun,  bahkan  yang  masa kerjanya  lebih  dari  35  mencapai  5,8%.  Sedangkan yang kurang dari 10 tahun hanya 2,1%.
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa
Tingkat Pendidikan Frekwensi Jumlah % SD 52 21,4 SLTP/sederajat 80 32,9 SMA/sederajat 99 40,8 S1/D3 12 4,9 Total 243 100,0 Tabel 3. Masa Kerja Perangkat Desa Masa Kerja (Tahun) Frekwensi Jumlah % Kurang 5 - - 5 – 9 5 2,1 10 – 14 40 16,4 15 – 19 49 20,1 20 - 24 52 21,4 25 – 29 61 25,1 30 – 34 22 9,1 Lebih 35 14 5,8 Total 243 100,0

## 2. Aspek Individu
Dimensi  peningkatan  kapasitas  perangkat  desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan  yang  diperoleh  melalui  pendidikan,  latihan, belajar  dan  pengalaman.  Sedangkan  tingkat  kempuan yang  harus  dimiliki  oleh  perangkat  desa  dalam penelitian  ini  mencakup  1)  Kemampuan  dasar,  yang meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan  tentang  dasar-dasar  pemerintahan  desa, dan  pengetahuan  tentang  tugas  pokok  dan  Fungsi;  2) Kemampuan managemen, yang meliputi: managamen SDM,  managemen  pelayanan  publik,  managamen asset  dan  managemen  keuangan  3)  Kemampuan kemampuan  teknis,  yang  meliputi:  penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan,  penyusunan  anggaran,  penyusunan perdes, dan pelayanan publik.

## a. Kemampuan dasar
Kinerja  pemerintah  desa  merupakan  hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu  (perangkat  desa).  Pencapaian  kinerja dipengaruhi  kemampuan  dan  motivasi.  Determinan kemampuan  adalah  pengetahuan  dan  ketrampilan. Sementara  motivasi  ditentukan  oleh  faktor  sikap  dan
situasi  lingkungan  kerja.  Pengetahuan  diukur  melalui tingkat pendidikan, diklat/penataran/bintek.
Dilihat  dari  pengalaman,  mayoritas  perangkat desa  memiliki  pengalaman  yang  memadai  (97,9% memiliki  masa  kerja  lebih  dari  10  tahun)  dan ditunjang  dengan  tingkat  pendidikan  yang  cukup, yaitu  mayoritas  lulus  SLTP  dan  SLTA  (73,7%), sehingga perangkat desa merasa memiliki kemampuan yang  baik  terkait  dengan  dasar  regulasi  desa,  dasar- dasar pemerintahan desa, dan tugas pokok dan fungsi dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Namun demikian  pengalaman  dan  pendidikan  perangkat  desa kurang  ditunjang  dengan  peningkatan  ketrampilan melalui diklat/penataran/bintek. Perangkat desa bekerja  berdasarkan  kebiasaan,  sedangkan  peraturan yang  menjadi  dasar  pekerjaan  yang  mereka  lakukan selama  ini  telah  mengalami  perubahan  yang  sangat signifikan.
Perangkat desa yang sudah mengikuti diklat/penataran/bintek peningkatan kemampuan dasar sangat rendah, yaitu dari 78 informan perangkat desa, hanya  17,9%  yang  pernah  mengikuti,  dan  belum mengikuti  82,1%.  Dengan  perincian  yang  pernah mengikuti  diklat/penataran/bintek  regulasi  desa  4 orang,  dasar-dasar  pemerintahan  desa  4  orang,  dan yang  pernah  mengikuti  diklat/penataran/bintek  tugas pokok  dan  fungsi  6  orang.  Sedangkan  yang  belum pernah mengikuti diklat/penataran/bintek regulasi desa mencapai 22 orang, dasar-dasar pemerintahan desa 22 orang, dan yang pernah pernah mengikuti diklat/penataran/bintek  tugas  pokok  dan  fungsi  20 orang.
Persepsi  perangkat  desa  terhadap  tingkat pengetahuan dasar (regulasi desa, dasar-dasar pemerintahan  desa,  dan  tugas  pokok  dan  fungsi) perangkat  desa  cukup  memadai,  yaitu:  34,6%  sudah memahami,  32,1%  cukup  memahami,  16,7%  kurang memahami pengetahuan dasar, dan 15,4% menyatakan tidak tahu.

## 1) Kemampuan Regulasi Desa
Mayoritas  atau  84%  perangkat  desa  belum pernah mengikuti diklat/penataran/ bintek peningkatan  kemampuan  dasar  regulasi  desa,  dan yang sudah
pernah
mengikuti diklat/penataran/bintek  peningkatan  kemampuan dasar  regulasi  desa  baru  15,4%.  Perangkat  desa yang  sudah  mengikuti  diklat/penataran/bintek peningkatan  kemampuan  dasar  tersebut  berasal dari  Desa  Kuwukan,  Desa  Ternadi,  Desa  tanjung Rejo,  Desa  Pladen,  Desa  Klaling,  Desa  Wates, Desa Undaan Lor dan Desa Tanjung rejo.
Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dilihat  dari kemampuan dasar dalam  memahami regulasi desa cukup  bervariasi,  yaitu  34,4%  perangkat  desa cukup  memahami  regulasi  desa,  30,8%  perangkat desa  memahami  regulasi  desa,  19,2%  perangkat desa  kurang  memahami  regulasi  desa,  dan  15,4% perangkat desa tidak menjawab.
Dari  hasil  konfirmasi  (wawancara)  terkait dengan  jawaban  persepsi  perangkat  desa  (tabel 4.5),  ternyata  tingkat  pemahaman  perangkat  desa terhadap  regulasi  desa  yang  mereka  maksudkan terbatas pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah desa  yaitu  Peraturan  Desa  dan  Keputusan  Kepala Desa.  Sedangkan  saat  ditanyakan  pengetahuan mereka  terkait  dengan  kebijakan  regulasi  desa yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus antara lain adalah:
a) Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 Tentang  Perubahan  Atas  Perda  Kabupaten Kudus  Nomor  17  Tahun  2006  Tentang Keuangan Desa;
b) Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  13  Tahun 2006 Tentang
Pedoman Penyusunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
c) Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
d) Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  17  Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa;
e) Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  18  Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
f) Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  19  Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
g) Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  20  Tahun 2006  Tentang  Pengisian  Dan  Pemberhentian Perangkat Desa;
h) Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  21  Tahun 2006  Tentang  Kedudukan  Keuangan  Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
i) Perbup  Kudus  Nomor  1  Tahun  2007  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor  18  Tahun  2006  Tentang  Badan Permusyawaratan Desa;
j) Perbup  Kudus  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
k) Perbup  Kudus  Nomor  2  Tahun  2007  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor  21  Tahun  2006  Tentang  Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
l) Perbup Kudus Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kudus Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Penyusunan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Pemerintahan Desa;
Ketika  dikonfirmasi  terhadap  12  (dua  belas) rugulasi  diatas  mayoritas  perangkat  desa  belum mengetahui  kebijakan  regulasi  desa  yang  sudah dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Kudus tersebut  secara  keseluruhan,  hanya  sebagian  kecil yang mereka ketahui, seperti: Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa; Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Perencanaan
Pembangunan  Desa;  Keuangan  Desa.  Kurangnya
pemahaman tersebut mayoritas responden menyatakan  selama  ini  perangkat  desa  kurang mendapatkan  sosialisasi  regulasi  desa  yang  telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  kabupaten,  provinsi maupun  pemerintah  pusat.  Dari  hasil  konfirmasi dari  perangkat  desa  dari  unsur  kewilayah  dan unsur  pelaksana  teknis,  mereka  bahkan  tidak mengetahui/belum mendengar terhadap keberadaan Perda yang mengatur tentang desa.
2) Kemampuan  Dasar-Dasar  Pemerintahan Desa Keikutsertaan perangkat desa dalam mengikuti  diklat/penataran/bintek  peningkatan kemampuan dasar-dasar pemerintahan desa, mayoritas masih sangat rendah sekali, yaitu hanya 15,4% mengikuti diklat/penataran/bintek peningkatan kemampuan dasar-dasar pemerintahan  desa,  belum  pernah  mengikuti mencapai  84,6%.  Namun  demikian  persepsi mereka  terhadap  tingkat  pemahaman  dasar-dasar pemerintahan desa cukup baik dan baik mencapai, yaitu 57,7%.
3) Kemampuan  Dasar  Memahami  Tugas Pokok Dan Fungsi Keikutsertan perangkat desa dalam mengikuti  diklat/penataran/bintek  peningkatan kemampuan  tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai perangkat  desa  juga  masih  sangat  rendah,  yaitu baru 23,1%. Besarnya perangkat desa yang belum
pernah  mengikuti  diklat/bintek  kemampuan  dasar tersebut  disebabkan  keterbatasan  sumber  daya yang  dimiliki  oleh  Pemda  Kabupaten  (Bagian Pemerintahan  Sekretaris  Daerah  Kabupaten), sehingga mayoritas perangkat desa belum mengikuti  diklat  peningkatan  kemampuan  dasar. Walaupun  keikutsertan  perangkat  desa  dalam mengikuti  diklat/bintek  masih  rendah,  tetapi mayoritas perangkat desa merasa sudah memahami  tugas  pokok  dan  fungsi  pemerintah desa  (57,7%  memahami  dan  19,2%  cukup memahami).
Persepsi pemahaman perangkat desa terhadap  dasar-dasar  pemerintahan  desa  tersebut, hanya  terfokus  pada  pemahaman  aktifitas  yang mereka  lakukan  sehari-hari,  seperti  pemahaman terhadap  tugas  dan  fungsi  mereka  sebagai perangkat  desa  sebagaimana  diatur  dalam  Perda, Perbup, dan Perdes, serta pemahaman pelaksanaan administrasi  umum  seperti  kegiatan  pencatatan mengenai  kegiatan-kegiatan  pemerintahan  desa, administrasi  keuangan  desa  (APBDes),  dan administrasi desa.
Berdasarkan
rutinitas melaksanakan pekerjaan  sehari-hari  dengan  masa  kerja  rata-rata diatas  10  tahun,  perangkat  desa  merasa  memiliki kemampuan  yang  baik  dalam  hal  dasar  regulasi desa,  dasar-dasar  pemerintahan  desa,  dan  tugas pokok  dan  fungsi.  Namun  demikian  kompetensi yang  mereka  miliki  belum  cukup  mampu  untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan
Tabel 4. Keikutsertaan Perangkat Desa terhadap Diklat/Penataran/Bintek Peningkatan Kemampuan Dasar
Diklat/Penataran/Bintek Frekwensi Jawaban Responden Total Sudah Belum Tidak Jawab/ Tahu Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 1 Regulasi Desa 4 15,4 22 84,6 - - 26 100,0 2 Dasar-Dasar Pemerintahan Desa 4 15,4 22 84,6 - - 26 100,0 3 Tugas Pokok & Fungsi 6 23,1 20 76,9 - - 26 100,0 Total 14 17,9 64 82,1 - - 78 100,0 Sumber: Data Primer
Tabel 5. Persepsi Perangkat Desa terhadap Tingkat Pengetahuan Dasar yang Dimiliki Perangkat Desa
Tingkat Pengetahuan Dasar yang Dimiliki Perangkat Desa Frekwensi Jawaban Responden Total Mahami Cukup Kurang Tidak Jawab/ Tahu Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 1 Regulasi Desa 8  30,8 9  34,6 5  19,2 4 15,4 26 100,0 2 Dasar-Dasar Pemerintahan Desa 4  15,4 11  42,3 6  23,1 5 19,2 26 100,0 3 Tugas Pokok & Fungsi 15  57,7 5  19,2 3  11,5 3 11,5 26 100,0 Total 27  34,6 25  32,1 13  16,7 12 15,4 78 100,0 Sumber: Data Primer
pemerintahan  desa.  Pengalaman  perangkat  desa yang  sudah  baik,  tetapi  kurang  ditunjang  dengan diklat/bintek kemampuan dasar pemerintahan desa tidak  sebanding  dengan  regulasi  kebijakan pemerintahan  desa  yang  ada  saat  ini.  Mereka kurang  memiliki  pengetahuan  terhadap  regulasi kebijakan  pemerintahan  desa,  baik  regulasi  yang dibuat di provinsi, maupun di kabupaten.
Kapasitas  sekdes  dan  kepala  urusan  dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa  dilihat  dari kemampuan dasar lebih baik dibandingkan dengan perangkat  desa  dari  unsur  kewilayahan  (Kepala Dusun)  dan  pelaksana  teknis  lapangan  (Kebayan, Pembantu Kebayan, Ladu, Pembantu Ladu, Modin dan pembantu Modin).
Rendahnya  keikutsertaan  perangkat  desa dalam  mengikuti  diklat/bintek  terkait  dengan kemampuan dasar Pemerintahan Desa, berdampak pada  terbatasnya  jumlah  kebijakan  desa  yang disusun  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas. Dalam penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan  tahapan  dari  proses  penyusunan peraturan desa. Kemampuan perangkat desa dalam menyusun  regulasi  desa,  baik  dalam  hal perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam penyusunan  Perdes  dan  Keputusan  Kades  masih rendah.
Bagian  Pemerintahan  Sekretaris  Daerah  dan Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Keluarga Berencana Kabupaten Kudus sebagai instansi yang bertanggung  jawab  dalam  melakukan  pembinaan
dan  fasilitasi  bagi  pemerintah  desa  belum  mampu melakukan sosialisasi, pelatihan/bintek dan simulasi tentang penyusunan kebijakan desa secara optimal,  karena  keterbatasan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh institusi tersebut.

## b. Kemampuan Managemen
Salah satu kapasitas perangkat desa dapat dilihat dari  tingkat  kemampuan  managemen  yang  harus dimiliki,  baik  managamen  SDM,  managamen  asset, managemen  pelayanan  publik,  dan  managemen keuangan.  Dari  hasil  identifikasi  data  lapangan diketahui keikutsertaan perangkat desa pada diklat/penataran/bintek peningkatan kemampuan manajemen sangat rendah.
Perangkat desa yang sudah mengikuti diklat/penataran/bintek peningkatan kemampuan manajemen  masih  sangat  rendah,  yaitu  dari  104 informan perangkat desa hanya 20,2%, dan perangkat desa  yang  belum  mengikuti  diklat/penataran/bintek peningkatan  kemampuan  dasar  sebesar  79,8%. Adapun yang pernah mengikuti diklat/penataran/bintek  manajemen  SDM  4  orang, manajemen  pelayanan  publik  5  orang,  manajemen asset  6  orang,  dan  yang  pernah  mengikuti diklat/penataran/bintek manajemen keuangan 6 orang. Sedangkan yang belum pernah mengikuti diklat/penataran/bintek  manajemen  SDM  22  orang, manajemen  pelayanan  publik  21  orang,  manajemen asset  20  orang,  dan  yang  pernah  mengikuti
Tabel 6. Keikutsertaan Perangkat Desa Terhadap Diklat/Penataran/
Bintek Peningkatan Kemampuan Manajemen Diklat/ Penataran/Bintek Frekwensi Jawaban Responden Total Sudah Belum Tidak Jawab/Tahu Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 1 Manajemen SDM 4 15,4 22 84,6 - - 26 100,0 2 Manajemen Pelayanan Publik 5 19,2 21 80,8 - - 26 100,0 3 Manajemen Asset 6 23,1 20 76,9 - - 26 100,0 4 Manajemen Keuangan 6 23,1 20 76,9 - - 26 100,0 Total 21 20,2 83 79,8 - - 104 100,0
Sumber: Data Primer
Tabel 7. Persepsi Perangkat Desa Terhadap Tingkat Pengetahuan Manajemen
Tingkat Pengetahuan Frekwensi Jawaban Responden Total Memahami Cukup Kurang Tidak Jawab/Tahu Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 1 Manajemen SDM 6 23,1 13 50,0 4 15,4 3 11,5 26 100,0 2 Manajemen Pelayanan Publik 11 42,3 9 34,6 3 11,5 3 11,5 26 100,0 3 Manajemen Asset 7 26,9 10 38,5 4 15,4 5 19,2 26 100,0 4 Manajemen Keuangan 11 42,3 8 30,8 5 19,2 2 7,4 26 100,0 Kemampuan manajemen 35 33,6 40 38,5 16 15,4 13 12,5 104 100,0 Sumber: Data Primer
diklat/penataran/bintek  manajemen  keuangan  20 orang.
Persepsi  perangkat  desa  terhadap  tingkat pengetahuan manajemen (manajemen SDM, manajemen  pelayanan  publik,  manajemen  asset,  dan manajemen keuangan) perangkat desa cukup memadai,  yaitu:  38,5%  tingkat  pengetahuan  dasar perangkat desa dinilai cukup memahami, 33,6% sudah memahami, 15,4% perangkat desa kurang memahami pengetahuan  dasar  terkait  dengan,  dan  12,7% menyatakan tidak tahu.

## 1) Kemampuan Manajemen SDM
Tingkat  keikutsertaan  perangkat  desa  dalam mengikuti  diklat/bintek  peningkatan  kemampuan manajemen  mayoritas  masih  rendah,  dimana perangkat desa yang pernah mengikuti diklat/penataran/bintek  manajemen  SDM  hanya 15,4%.  Namun  demikian  mayoritas  persepsi perangkat  desa  terhadap  tingkat  pengetahuan manajemen  SDM  sudah  memadai,  yaitu  50,0% cukup  baik  dan,  23,1%  baik.  Persepsi  perangkat desa  yang  merasa  dirinya  sudah  memiliki kemampuan  yang  memadai  dalam  mengelola manajemenSDM.  dengan  alasan  pada  dasarnya perangkat  desa  tidak  memiliki  staf  dan  kalaupun ada  hanya  satu  atau  dua  orang,  sehingga  tidak memiliki  beban  tugas  untuk  mengelola  sumber daya  atau  peningkatan  kemampuan  perangkat desa,  baik  dari  segi  kulaitas  maupun  kuantitas. Tugas untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa,  seperti  proses  perencanaan  pendidikan, pelatihan  dan  pengelolaan  perangkat  desa  untuk mencapai hasil yang optimal menjadi tanggungjawab kepala desa dan sekdes. Sedangkan penguasaan SDM, bagi perangkat desa adalah bagaimana dapat meningkatkan kemampuannya  dalam  melaksanakan  tugasnya. Masa  kerja  dan  pengalaman  yang  lama  belum memberikan  pemahaman  perangkat  desa  secara signifikan dalam memahami majemen SDM.

## 2) Kemampuan Manajemen Pelayanan Publik
Tingkat  keikutsertaan  perangkat  desa  dalam mengikuti  diklat/penataran/bintek  peningkatan kemampuan manajemen pelayanan publik mayoritas masih rendah, yaitu hanya 19,2%, yang pernah  ikut.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa pembinaan  perangkat  desa  selama  ini  masih kurang  mendapat  perhatian.  Namun  demikian mayoritas  persepsi  perangkat  desa  terhadap pemahaman  majemen  pelayanan  publik  dianggap sudah  memadai  (76,9),  dimana  42,3%  sudah memahami dan 34,6% cukup memahami manajemen pelayanan publik.
Mayoritas  persepsi  perangkat  desa  terhadap kemampuan  perangkat  desa  dalam  manajemen pelayanan yang memadai tersebut, karena pemahaman  perangkat  desa  pada  pengertian manajemen  pelayanan,  adalah  pelayanan  yang
mereka  berikan  kepada  masyarakat  selama  ini, yaitu perangkat desa berusaha melayani masyarakat  dengan  sebaik-baiknya.  Pelayanan yang dilakukan perangkat desa terhadap masyarakat  sudah  baik.  Hal  ini  juga  diakui  oleh masyarakat, dimana masyarakat selama ini merasa puas terhadap pelayanan perangkat desa.
Pelayanan  umum  yang  telah  diberikan  oleh perangkat  desa  diwilayah  sampel  memiliki kesamaan  antara  desa  satu  dengan  desa  lainnnya yaitu  perwujudan  dalam  pelayanan  di  bidang administratif  dan  non  administrative.  Pelayanan bidang  administrasi  umum  (kegiatan  pencatatan data  mengenai  kegiatan-kegiatan  pemerintah desa), administrasi penduduk (kegiatan pencatatan data penduduk pada buku administrasi penduduk), administrasi  keuangan  (kegiatan  pencatatan  data mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan desa  pada  buku  administrasi  keuangan  desa),  dan administrasi pembangunan.
Kemampuan perangkat desa dalam pelayanan publik belum  diikuti secara baik dalam administrasi seperti dalam mengatur dan menyelenggarakan  pencatatan  buku-buku,  karena kurang  teratur  dan  kurang  tertib  serta  belum sistematis.  Keterbatasan  kemampuan  perangkat desa dalam pelayanan administrasi  karena  mereka belum  pernah  mendapat  diklat/bintek  yang memadai.

## 3) Kemampuan Manajemen Aset
Sistem  manajemen  aset  pemerintah  desa
sejak diberlakukannya
undang-undang pemerintahan daerah mengalami banyak perubahan, dimana pemerintah desa dituntut untuk mengelola aset  yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan,  efisien  dalam  pemanfaatan  dan pemeliharaan, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Beban  yang  harus  dilaksanakan  pemerintah desa tersebut tidak sesuai dengan pembinaan yang mereka terima. Seperti
rendahnya diklat/penataran/bintek  peningkatan  kemampuan manajemen aset yang diikuti perangkat desa, yaitu hanya  23,1%,  dan  yang  belum  pernah  mengikuti mencapai  76,9%.  Walaupun  mayoritas  perangkat desa  belum  mengikuti  diklat/penataran/bintek peningkatan kemampuan manajemen asset, namun demikian mereka merasa sudah memiliki pengetahuan manajemen asset, yang memadai, hal ini tersermin 38,5% cukup memahami, dan 26,9% sudah memahami.
Mayoritas  persepsi  perangkat  desa  terhadap mengelola  asset  desa  (manajemen  aset  desa) tersebut  disebabkan  pengertian  pengelolaan  asset desa  yang  dipahami  perangkat  desa  terbatas  pada menjaga,  mencatat  asset-asset  desa  agar  tidak terjadi  perubahan  status  kepemilikan,  baik  untuk kepentingan publik maupun perorangan. Pemahaman manajemen aset desa yang sederhana
tersebut  disebabkan  keberadaan  perangkat  desa semanjak diangkat menjadi perangkat desa sampai saat  ini  belum  pernah  mendapatkan  diklat/bintek yang memadai. Sehingga konsep-konsep manajemen aset desa tidak diketahui dengan baik.
Perangkat  desa  dalam  mengelola  aset  desa belum  berfikir  asset  desa  dikelola  untuk kepentingan desa melalui upaya-upaya inventarisasi, pengembangan serta pendistribusian- nya  kembali.  Tanah  bengkok  atau  bondo  desa pengelolaannya selama ini hanya disewakan, yang hasilnya  dialokasikan  untuk  gaji  kepala  desa  dan perangkat  desa.  BUMDes  yang  merupakan  asset desa  sebagai  sumber  pendapatan  asli  desa potensial  belum  dikembangkan  dan  dikelola dengan baik.

## 4) Kemampuan Manajemen Keuangan
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, perangkat desa dituntut untuk memiliki kemampuan  manajemen  keuangan  desa  yang memadai.  Namun  demikian  tingkat  keikutsertaan perangkat desa dalam mengikuti diklat/penataran/bintek  peningkatan  kemampuan manajemen  keuangan  masih  rendah,  yaitu  23,1%, dan  yang  belum  pernah  mengikuti  mencapai 76,9%.
Dilihat  dari  tingkat  keikutsertaan  perangkat desa  dalam  mengikuti  diklat/  penataran/bintek peningkatan  kemampuan  manajemen  keuangan masih  rendah  tersebut,  tetapi  mayoritas  perangkat desa merasa sudah memiliki pengetahuan manajemen  keuangan  desa  yang  memadai,  yaitu 42,3%  informan  kepala  desa  menyatakan  kalau tingkat  pengetahuannya  sudah  memadai,  30,8% cukup  memadai,  dan  yang  menyatakan  kurang memadai  dan  tidak  jawab/tidak  tahu  masing- masing hanya 19,2% dan 7,4%.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara,  perangkat  desa  belum  memiliki kemampuan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa secara  baik.  Hal  ini  berdampak  pada  lemahnya pelaksanaan  manajemen  keuangan  dan  kekayaan desa.  Dalam  pelaksanaan  perencanaan  keuangan daerah,  walaupun  semua  desa  sudah  menyusun APBDes, dalam
menentukan
besarnya penganggaran  dapat  menentukan  skala  prioritas serta  distribusi  sumber  daya  dengan  baik,  tetapi dalam  pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan desa,  serta  administrasi  desa  belum  terselenggara dengan  baik.  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan desa juga belum dilakukan dengan baik. Dalam  manajemen  kekayaan  desa,  banyak dijumpai  barang-barang  kekayaan  desa  yang belum  terpelihara  dengan  baik.  Pengelolaan potensi  desa  untuk  menambah  pendapatan  desa dapat dikatakan juga masih belum optimal. Badan Usaha  Milik  Desa  yang  diharapkan  bisa meningkatkan  pendapatan  asli  desa  belum
terkelola  dengan  baik.  Akhirnya,  dari  sisi penerimaan keuangan desa masih sangat bergantung  dari  transfer  pemerintah  yang  ada  di atasnya.
c. Kemampuan Teknis
Pemerintah desa memiliki fungsi, menyelenggarakan  rumah  tangga  desa,  melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan perekonomian desa, melaksanakan  pembinaan  partisipasi  dan  swadaya gotong  royong  masyarakat,  melaksanakan  pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan  musyawarah  penyelesaian  perselisihan dan  lain  sebagainya.  Untuk  dapat  melaksanakan fungsinya  dengan  baik  perangkat  desa  sebagai pembantu  kepala  desa  dalam  menyelenggarakan pemerintahan desa dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai, baik itu kemampuan  teknis  Administrasi  Desa,  Perencanaan Pembangunan, Anggaran, maupun kemampuan teknis Pelayanan Publik.
Perangkat desa yang sudah mengikuti diklat/penataran/bintek peningkatan kemampuan teknis  masih  sangat  rendah,  yaitu  dari  104  informan perangkat  desa  hanya  17,3%  yang  pernah  mengikuti diklat/penataran/bintek,  dan  perangkat  desa  yang belum  mengikuti  diklat/penataran/bintek  peningkatan kemampuan  teknis  sebesar  82,7%.  Adapun  yang pernah mengikuti diklat/penataran/bintek Administrasi Desa  4  orang,  Perencanaan  Pembangunan  4  orang, anggaran  5  orang,  dan  yang  pernah  mengikuti diklat/penataran/bintek  Pelayanan  Publik  5  orang. Sedangkan yang belum pernah mengikuti diklat/penataran/bintek  Administrasi  Desa  26  orang, Perencanaan  Pembangunan  26  orang,  anggaran  26 orang,  dan  yang  pernah  mengikuti  diklat/penataran/ bintek pelayanan publik 26 orang.
Mayoritas  persepsi  perangkat  desa  terhadap tingkat  pengetahuan  teknis  (administrasi  desa, perencanaan  pembangunan,  anggaran  dan  pelayanan publik) perangkat desa cukup  memadai,  yaitu: 63,4% tingkat  pengetahuan  dasar  perangkat  desa  dinilai cukup  memahami,  20,2%  sudah  memahami,  8,7% perangkat  desa  kurang  memahami  pengetahuan  dasar terkait dengan, dan 7,7% menyatakan tidak tahu.

## 1) Kemampuan Teknis Administrasi Desa
Tingkat  keikutsertaan  perangkat  desa  dalam mengikuti  diklat/penataran/bintek  peningkatan kemampuan  teknis  mayoritas  masih  rendah,  yaitu dari  perangkat  desa  dari  26  desa,  yang  sudah mengikuti  diklat/penataran/bintek  kemampuan teknis  hanya  15,4%,  yang  belum  mengikuti mencapai 84,6%.
Persepsi  perangkat  desa  terhadap  kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilihat dari pengetahuan teknis, tingkat  pengetahuan  perangkat  desa  sudah  cukup
baik 76,9%, sudah baik 11,5%, kurang baik 3,9%, dan tidak tahu 7,4%.
Persepsi
perangkat desa terhadap kemampuan  teknis  administrasi  desa  cukup  baik pada  dasarnya  dapat  dipahami.  Karena  perangkat desa  rata-rata  sudah  lebih  dari  10  (sepuluh)  tahun melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan pemerintahan  desa.  Namun  demikian  kemampuan teknis tersebut kurang ditunjang dengan pengetahuan  perangkat  desa  melalui  diklat/kursus yang mampu meningkatkan kemampuan teknisnya.  Berbagai  regulasi  kebijakan  desa  telah diambil,  baik  oleh  pemerintah,  pemerintah provinsi  maupun  pemerintah  kabupaten  akan berpengaruh terhadap kemampuan teknis perangkat  desa.  Namun  demikian  kondisi  ini kurang  diantisipsi  oleh  pemerintah  daerah. Berbagai  kegiatan  yang  dapat  meningkatkan kompetensi,  seperti  diklat/kursus  yang  seharusnya diberikan  kepada  perangkat  desa  ternyata  belum dilaksanakan.

## 2) Kemampuan Teknis Perencanaan Pembangunan
Tingkat  keikutsertaan  perangkat  desa  dalam mengikuti  diklat/penataran/  bintek  peningkatan kemampuan  teknis  perencanaan  pembangunan hanya  15,4%,  dan  yang  belum  pernah  ikut mencapai 84,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya  pembinaan  peningkatan  kemampuan teknis  perencanaan  pembangunan  bagi  perangkat desa,  baik  yang  dilkaukan  pemerintah  kabupaten maupun pemerintah provinsi.
Mayoritas  persepsi  perangkat  desa  terhadap pemahaman  teknis  perencanaan  pembangunan mmemadai,  dimana  57,7%  cukup  memahami  dan 23,1%  memahami,  sedangkan  11,5%  kurang memahami dan tidak tahu 7,4%.
Persepsi perangkat desa cukup baik terhadap tingkat kemampuan teknis perencanaan pembangunan desa pada dasarnya hanya pemahaman  kegiatan  musrenbang  yang  rutin dilaksanakan  setiap  tahun.  Tetapi  pemahaman perangkat  desa  terhadap  proses  perencanaan sebagaimana  diatur  dalam  PP  Nomor  72  Tahun 2005  dijelaskan  bahwa  proses  penyusunan perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan  secara  partisipasif  dan  melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Lebih lanjut dalam pasal 64 dijelaskan, bahwa 1) rencana pembangunan  desa  disusun  secara  berjangka, meliputi:  1)  rencana  pembangunan  jangka menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima)  tahun;  dan  2)  rencana  kerja  pembangunan desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMDes  untuk  waktu  1  (satu)  tahun.  2) RPJMDes  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa,  dan RKP  ditetapkan  dalam  Keputusan  Kepala  Desa berpedoman pada peraturan daerah, masih kurang.
Kurangnya  kemampuan  teknis  perencanaan pembangunan  desa,  tercermin  dari  dokumen- dokumen  perencanaan  desa  yang  belum  lengkap. Belum  semua  desa  menyusun  RPJMDes,  namun demikian  desa  sudah  menyusun  RKP  Desa, padahal  untuk  menyusun  RKP  Desa  seharusnya mengacu pada RPJMDes. Tersusunnya RKP Desa tersebut  menimbulkan  tanda  tanya,  bagaimana mungkin  Desa  dapat  menyusun  RKP  Desa, sedangkan  RPJMDes belum  mereka susun.  Selain itu  pelaksanaan  Musrenbang  Desa  di  beberapa desa  kajian  tidak  berlangsung  secara  optimal. Adanya  keterbatasan  anggaran  juga  berpengaruh besar  pada  penyusunan  anggaran  pendapatan  dan belanja desa (APBDes). Adanya loncatan-loncatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan  tersebut  memperlihatkan,  bahwa pada  dasarnya  pemahaman  teknis  perencanaan pembangunan  desa  yang  dimiliki  perangkat  desa belum  memadai  karena  perangkat  desa  belum dibekali  dengan  diklat/bintek  yang  diperlukan, sehingga  perangkat  desa  hanya  melakukan kegiatan-kegiatan  secara  rutin  seperti  tahun-tahun sebelumnya, padahal kebijakan mekanisme perencanaan pembangunan desa sudah mengalami perubahan yang sangat mendasar.

## 3) Kemampuan Teknis Anggaran
Dari  tabel  8  diketahui  bahwa,  tingkat keikutsertaan  perangkat  desa  dalam  mengikuti diklat/penataran/bintek  peningkatan  kemampuan teknis  anggaran  hanya  19,2%,  dan  yang  belum pernah mengikuti mencapai 80,8%.
Tabel  9  menunjukkan  bahwa,  persepsi perangkat  desa  terhadap  tingkat  pengetahuan perangkat  desa  terhadap  teknis  anggaran  cukup memadai.  Hal  ini  tercermin  38,5%  menyatakan cukup  memahami,  26,9%  menyatakan  sudah memahami,  sedangkan  yang  menyatakan  masih kurang  dan  tidak  tahu  masing-masing  15,4%  dan 19,2%.
Persepsi  perangkat  desa  terhadap  tingkat kemampuan  teknis  anggaran  yang  dimilikinya cukup baik. Perangkat desa sudah menyadari kalau pengelolaan  keuangan  desa  adalah  unsur  penting bagi desa karena mempunyai tujuan mensejahterakan  rakyat  dengan  memaksimalkan pencarian  sumber  pendapatan  sebagai  modal  atau dana  didalam  perencanaan  anggaran  pendapatan dan  belanja  desa.  Keuangan  Desa  mengatur tentang sumber pendapatan desa, yaitu berdasarkan  pendapatan  asli  desa,  kemudian bantuan dari Pemerintah Kabupaten berupa bagian yang diperoleh dari pajak dan retribusi serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang  diterima  oleh  Pemerintah  Kabupaten,  selain itu  bantuan  dari  Pemerintah  dan  Pemerintah Provinsi,  sumbangan  pihak  ketiga  dan  pinjaman desa.  Namun  demikian  beberapa  hal  yang  dimuat dalam keuangan desa ini merupakan hal yang baru
bagi  perangkat  desa  karena  selama  ini  mereka belum terbiasa untuk berkreasi mencari pendapatan  asli  desa.  Mekanisme  pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kinerja manajemen dalam pelaksanaan anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  (APBDes)  yang disusun secara berantai.
Di  dalam  APBDes  sudah  tercantum  daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun  kedepan.  Sumber  kas  desa  antara  lain diperoleh  dari  pelayanan-pelayanan  desa  serta retribusi.  Diproyeksikan  bahwa  pendapatan  desa dialokasikan  untuk  anggaran  rutin/  pegawai diperuntukkan  bagi  pemerintah  desa  dan  BPD. Kemudian  anggaran  juga  akan  diberikan  untuk PKK,  pelaksanaan  musyawarah,  pembangunan desa,  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  desa, kegiatan  olahraga  serta  pembangunan  fisik. Sementara  dana  untuk  membiayai  pengeluaran belanja  langsung,  antara  lain  untuk  belanja pegawai/honorarium,  belanja  barang  dan  jasa  dan belanja  modal.  Dan  untuk  pengeluaran  belanja tidak  langsung,  yaitu  belanja  penghasilan  tetap, belanja tunjangan, belanja hibah kepada kelompok masyarakat,  belanja  bantuan  sosial,  belanja bantuan  keuangan  kepada  lembaga  dan  belanja tidak terduga.

## 4) Kemampuan Teknis Pelayanan Publik
Dari  tabel  8  diketahui  bahwa,  tingkat keikutsertaan  perangkat  desa  dalam  mengikuti diklat/penataran/bintek  peningkatan  kemampuan teknis  pelayanan  publik  hanya  19,2%,  dan  yang belum pernah mengikuti mencapai 80,8%.
Sedangkan  dari  tabel  9  diketahui  bahwa, persepsi perangkat desa terhadap tingkat pengetahuan  perangkat  desa  terhadap  teknis pelayanan  publik  sudah  cukup  baik,  dimana  dari 26  informan  perangkat  desa  61,5%  menyatakan sudah cukup baik, 26,9% menyatakan sudah baik, sedangkan  yang  menyatakan  masih  kurang  dan tidak tahu masing-masing 3,9% dan 7,4%.
Konsep  manajemen  pelayanan  publik  paling tidak  harus  menyangkut  aspek:  (1)  transparansi; (2)  prosedur  yang  sederhana  dan  tidak  berbelit- belit,  mudah  dipahami  dan  mudah  dilaksanakan, serta  diwujudkan  dalam  bentuk  bagan  alir  yang dipampang dalam ruangan pelayanan; (3) persyaratan teknis dan administratif pelayanan; (4) rincian  biaya  pelayanan,  yang  memuat  kepastian dan  rincian  biaya  pelayanan  publik  harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan, serta setiap pungutan yang ditarik dari  masyarakat  harus  disertai  dengan  tanda  bukti resmi  sesuai  dengan  jumlah  yang  dibayarkan;  (5) waktu  penyelesaian  pelayanan  adalah  jangka waktu  penyelesaian  suatu  pelayanan  publik  mulai dari  dilengkapinya  atau  dipenuhinya  persyaratan
Tabel 8. Keikutsertaan Perangkat Desa Terhadap Diklat/Penataran/
Bintek Peningkatan Kemampuan Teknis Diklat/Penataran/Bintek Frekwensi Jawaban Responden Total Sudah Belum Tidak Jawab/Tahu Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 1 Administrasi Desa 4 15,4 22 84,6 - - 26 100,0 2 Perencanaan Pembangunan 4 15,4 22 84,6 - - 26 100,0 3 Anggaran 5 19,2 21 80,8 - - 26 100,0 4 Pelayanan Publik 5 19,2 21 80,8 - - 26 100,0 Kemampuan Teknis 18 17,3 86 82,7 - - 104 100,0
Sumber: Data Primer
Tabel 9. Persepsi Perangkat Desa Terhadap Tingkat Pengetahuan Teknis
Diklat/ Penataran/Bintek Frekwensi Jawaban Responden Total Memahami Cukup Kurang Tidak Jawab/Tahu Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 1 Administrasi Desa 3 11,5 20 76,9 1 3,9 2 7,4 26 100,0 2 Perencanaan Pembangunan 6 23,1 15 57,7 3 11,5 2 7,4 26 100,0 3 Anggaran 5 19,2 15 57,7 4 15,4 2 7,4 26 100,0 4 Pelayanan Publik 7 26,9 16 61,5 1 3,9 2 7,4 26 100,0 Kemampuan Teknis 21 20,2 66 63,4 9 8,7 8 7,7 104 100,0 Sumber: Data Primer
teknis  dan  atau  persyaratan  administratif  sampai dengan  selesainya  suatu  proses  pelayanan;  (6) menyusun  standar  pelayanan  sesuai  dengan  tugas dan  kewenangannya,  dan  dipublikasikan  kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima  pelayanan;  (7)  standar  pelayanan  yang merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan  atau  penerima pelayanan;  (8) i nformasi  pelayanan.  Kapasitas pemahaman  perangkat  desa  terhadap  konsep manajemen  pelayanan  publik  tersebut  masih kurang.  Mayoritas  perangkat  desa  menyatakan belum  memahami  konsep  manajemen, tetapi pada prinsipnya mereka menyatakan sudah melaksanakan  sebagaian  unsur  tersebut,  seperti prosedur  pelayanan  walaupun  tidak  dibuat  bagan alir pelayanan yang dipasang di papan tulis, sudah menerapkan  prosedur  yang  sederhana,  mayoritas pelayanan  yang  diberikan  adalah  gratis/tidak dipungut  biaya,  sedangkan  standar  pelayanan belum dibuat secara formal.
Kemampuan perangkat desa dalam pelayanan  kepada  masyarakat  belum  tercermin dalam  ketertiban  administratif.  Pemerintah  daerah yang  seharusnya  memfasilitasi  perangkat  desa untuk  meningkatkan  kapasitas  perangkat  desa, baik  melalui  pembinaan,  diklat  maupun  kursus belum  banyak  berperan  secara  baik.  Keberadaan Balai  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Balai PMD)  Di  Yogyakarta  juga  belum  mampu memberikan kesempatan perangkat desa diwilayah kerjanya  untuk  mengikuti  diklat  peningkatan kemampuan  perangkat  desa.  Keterbatasan  peran Pemda maupun Balai PMD disebabkan keterbatasan  anggaran,  sehingga  fasilitasi  dan pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Pemda  baru sebatas  sosiliasi  peraturan,  rapat  koordinasi  dan surat  edaran.  Sedangkan  keberadaan  Balai  PMD yang  wilayah  kerjanya  relatif  sangat  luas  tanpa diimbangi  dengan  SDM  dan  anggaran  yang memadai.

## 3. Aspek Kelembagaan
Dalam  pengangkatan  perangkat  desa,  diwilayah kajian  teridentifikasi,  bahwa  pemerintah  Kabupaten Kudus  berperan  sebagai  fasilitator,  pembinaan  dan monitoring,  serta  membuat  regulasi  aturan,  yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat  Desa,  sebagai  pedoman  pemerintah  desa dalam  melakukan  rekrutmen  perangkat  desa.  Dalam Perda  tersebut  antara  lain  mengatur  pengisian lowongan  sekretaris  desa  dilakukan  oleh  bupati  dari pegawai  negeri  sipil  yang  memenuhi  persyaratan. Sedangkan  pengangkatan  perangkat  desa  lainnya, dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dengan  membentuk Panitia  Pengisian  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan Kepala Desa.
a. Ketentuan Formasi Pengangkatan Perangkat
Desa Ketentuan formasi pengisian/pengangkatan perangkat  desa,  disesuaian  dengan  kebutuhan  desa. Dalam  Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  20  Tahun 2006 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat  Desa  sudah  diatur  mengenai  pengisian lowongan  perangkat  desa.  Formasi  Perangkat  desa yang  ada  meliputi:  Sekretaris  Desa,  Kepala  Urusan (Kaur  Pemerintahan,  Kaur  Pembangunan,  Kaur Keuangan,  kaur  Kesejahteraan  dan  Kaur  Umum), Pelaksana  Teknis  Lapangan,  Unsur  Kewilayahan (Kepala Dusun), Pembantu Kaur, Pembantu Pelaksana Teknis  Lapangan,  Pembantu  Unsur  Kewilayahan (Pembantu Kedus). Jumlah Formasi Pelaksana Teknis Lapangan,  Unsur  Kewilayahan  (Kepala  Dusun), Pembantu  Kepala  Urusan,  Pembantu  Pelaksana Teknis  Lapangan,  Pembantu  Unsur  Kewilayahan (Pembantu  Kepala  Dusun),  disesuaikan  dengan kebutuhan  masing-masing  desa,  berdasarkan  luas wilayah,  mata  pencaharian  penduduk,  dan  potensi desa.

## b. Ketentuan Persyaratan Usia dan Pendidikan Rekrutmen Perangkat Desa
Dalam  Perda  Kabupaten  Kudus  Nomor  20 Tahun  2006,  diatur  persyaratan  rekrutmen/pengisian perangkat  desa  dan  pemberhentian  perangkat  desa, yaitu  persyaratan  pendidikan,  para  calon  perangkat desa harus berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat. Persyaratan umur paling rendah berumur 20 tahun dan paling tinggi berumur 45 tahun. Sedangkan masa  pemberhentian  perangkat  desa  pada  usia  60 tahun.
Ketentuan  tersebut  sudah  dilaksanakan  hampir diseluruh desa. Namun demikian di desa kajian masih banyak  dijumpai  perangkat  desa  yang  berpendidikan SD.  Hal  ini  disebabkan  perangkat  desa  yang  ada merupakan  orang  lama,  dimana  dalam  rekrutmennya belum  ada  ketentuan.  Masa  kerja  perangkat  desa mayoritas lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
c. Struktur Organisasi dan Tata kerja
Pemerintahan Desa Kapasitas perangkat desa
dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sangat dipengaruhi  oleh  institusi/kelembagaan  pemerintahan desa. Kelembagaan pemerintah desa, dalam kajian ini dilihat  dari  struktur  organisasi  dan  tata  kerja pemerintahan  desa,  tugas  dan  fungsi  perangkat  desa, proses  pengambilan  keputusan  dalam  organisasi pemerintahan  desa,  prosedur  dan  mekanisme  kerja dalam organisasi pemerintahan desa, dan kebijakan/peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pemerintahan desa.
Struktur  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintahan desa diatur dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Pemerintahan  Desa. Berdasarkan  Perda  tersebut,  terdapat  keseragaaman
struktur oerganisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Yang  membedakan  adalah  jumlah  perangkat  yang berasal  dari  unsur  kewilayahan  dan  unsur  pelaksana teknis  lapangan,  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan masing-masing desa.
Jumlah  perangkat  desa  dalam  suatu  desa bervariasi,  karena  dalam  Perda  ataupun  peraturan perundangan  yang  lebih  tinggi  tidak  diaturan  secara jelas  jumlah  perangkat  desa  yang  diperbolehkan. Penentuan  jumlah  perangkat  desa  tidak  ada  standart jelas. Masing-masing desa dalam  menentukan jumlah perangkat  berdasarkan  atas  budaya  lokal,  dimana jumlah  tersebut  sudah ada  sebelum ada UU Nomor 5 Tahun 1979.
Struktur  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintahan desa di Kabupaten Kudus belum mengacu sepenuhnya pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  dan  PP  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa. Struktur  organisasi  dan  tata  kerja  pemerintahan  desa memiliki  kemiripan  dengan  struktur  organisasi  dan tata  kerja  pemerintahan  desa  yang  diatur  dalam  UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Dalam  menyusun  struktur  organisasi  dan  tata kerja  pemerintahan  desa  Bagian  Pemerintahan Sekretaris  daerah  Kabupaten  Kudus  menapsirkan kalau kepala urusan merupakan unsur sekretaris desa, unsur pelaksana teknis lapangan adalah kebayan ladu, modin,  pembantu  modin,  dan  unsur  kewilayahan adalah  kepala  dusun  dan  pembantu  kepala  dusun. Sedangkan  untuk  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2004, disebutkan  bahwa  unsur  staf,  yaitu  unsur  pelayanan kesekretariatan  (sekretaris  desa),  unsur  pelaksana teknis,  yaitu  kepala  urusan  yang  terdiri  dari  kepala urusan  pemerintahan,  kepala  urusan  pembangunan dan  kepala  urusan  pelayanan  umum,  dan  unsur wilayah,  yaitu  kepala  dusun,  yang  membantu  kepala desa di wilayah bagian desa.

## 4. Aspek Sarana dan Prasarana Kantor Desa
Sarana  dan  prasarana  kantor  desa  memiliki pengaruh  langsung  dan  pengaruh  ikutan  terhadap kemampuan  perangkat  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Peralatan  kantor  pemerintahan desa  yang  tersedia  baru  sebatas  peralatan  meubelir. Dari  kemanfaatan peralatan  kantor desa  yang  mampu menunjang  kemampuan  perangkat  desa  masih  sangat terbatas  sekali,  seperti  ketersediaan  kompiuter/laptop, sepeda  motor,  dll.  Pemerintah  desa  tidak  memiliki kapasitas  dalam  pengadaan  peralatan  tertentu,  seperti kompiuter/laptop,  sepeda  motor.  Karena  peralatan tersebut  diperoleh  dari  pemerintah  kabupaten. Pengajuan  kebutuhan  peralatan  kantor  desa  yang diajukan  ke  pemerintah  daerah  sulit  terealisasi. Fasilitas  internet,  sebagai  sarana  belajar  perangkat desa untuk meningkatkan kapasitanya/ kemampuannya belum tersedia.

## Kendala-Kendala Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa
Masa kerja perangkat desa yang terlalu lama dan berusia  tua,  menyebabkan  kejenuhan  dalam  bekerja dan  menurunnya  motivasi  untuk  belajar.  Disamping itu  keterbatasan  anggaran  merupakan  masalah  utama yang  dihadapi  untuk  meningkatkan  kemampuan/ kapasitas perangkat desa. Berbagai agenda yang telah dususun baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  kemampuan perangkat  desa  tidak  dapat  terealisasikan  karena anggaran  untuk  peningkatan  SDM  sangat  kecil. Adanya  keterbatasan  program-program  pelatihan, bintek,  sosialisasi,  serta  terbatasnya  tenaga  nara sumber,  serta kurang  jelasnya  tanggungjawab perangkat  desa  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya,  karena  tugas  yang  diberikan  oleh  Kades tidak  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Disamping itu tingkat kesejahteraan perangkat desa masih rendah disebabkan  Desa  tidak  mempunyai  kas  untuk menunjang,  kesejahteraan  perangkat  desa  dan penghasilan  yang  kurang  memadai,  tanah  bengkok banyak  yang  tidak  produktif,  uang  tambahan kesejahteraan  dari  kabupaten  belum  sesuai  UMR, sedangkan  tunjangan  dari  bagian  dana  perimbangan yang  diberikan  kepada  desa  setiap  tahunnya  belum sesuai.  Tingkat  kesejahteraan  perangkat  desa  yang masih rendah menyebabkan perangkat desa cenderung untuk  mencari  tambahan  penghasilan  dan  kurang memikirkan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai perangkat desa.

## Upaya-Upaya Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa
1. Upaya-Upaya yang Telah Dilaksanakan
Belum  banyak  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  Kabupaten  Kudus  maupun  pemerintah desa  untuk  meningkatkan  kapasitas  perangkat  desa. Upaya-upaya  yang  telah  pemerintah  desa  dilakukan masih  terbatas  pada  penyusunan  dan  pengajuan proposal untuk mendapatkan pelatihan bagi perangkat desa  ke  Pemda  (Bagian  pemerintahan  Sekretaris Daerah  Kabupaten),  Sudah  beberapa  kali  tahun anggaran  pemerintah  desa  mengajukan  proposal, namun  demikian  belum  ada  tanggapan  dari  pemda sampai  saat  ini.  Upaya  nyata  pemerintad  desa  hanya sebatas  rapat-  intern.  Demikian  halnya  dengan Pemerintah Kabupaten maupun kecamatan belum ada upaya  nyata  yang  diterima  oleh  perangkat  desa. Langkah  nyata  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemda sebatas  pembinaan  melalui  Surat  Edaran  Bupati, pemberian  buku  pedoman  penyusunan  administrasi desa.

## 2. Upaya-Upaya yang Akan Dilaksanakan
Pemerintah  desa,  tidak  memiliki  posisi  tawar yang cukup untuk melakukan upaya-upaya peningkatan  kemampuan  perangkat  desa.  Sebab keputusan  dapat  melakukan  atau  tidak  upaya-upaya peningkatan  kemampuan  perangkat  desa  yang
menentukan  Pemda.  Pemerintah  Desa  sudah  apatis terhadap  peningkatan  kemampuan  perangkat  desa, sebab sudah beberapa kali tahun anggaran pemerintah desa  mengajukan penyelenggaraan  diklat  dan  bintek bagi  perangkat  desa  ke  Pemda,  tetapi  kurang mendapat  respon  positif  dari  Pemda.  Upaya-upaya yang  akan  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan kemampuan  perangkat  desa,  mengajukan  kembali  ke Pemda,  agar  Pemda  melakukan  pembinaan,  diklat, bintek  perangkat  desa,  baik  yang  dilaksanakan  oleh Pemda  sendiri,  pembinaan  rutin  tiap  bulan  di kecamatan terkait teknis penyusunan pembukuan/buku  kas  desa,  ataupun  mengirim perangkat  desa  untuk  mengikuti  pelitahan  di  Balai PMD  di  Yogyakarta.  Melakukan  sosialisasi  regulasi desa dan bimbingan teknis penyusunan regulasi desa. Pemda/kecamatan Mengadakan Rakor Perangkat Desa secara  periodik.  Memberikan  nara  sumber  dan pendampingan dalam kegiatan Musrenbang.
Upaya-upaya  yang  akan  dilakukan  Pemerintah desa,  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dilaksanakan selama ini hanya sebatas menghimbau perangkat desa untuk meningkatkan minat baca peraturan perundangan dengan membagikan peraturan perudangan-undangan  dan  pedoman/juknis  terkait dengan  pemerintahan  desa.  Melakukan  rapat  inter secara  periodik.  Menyarankan  dan  mendorong perangkat  desa  khususnya  yang  berusia  muda  untuk menempuh  pendidikan  formal  yang  lebih  tinggi  (Ijin Belajar).
Diskripsi  pembinaan  kapasitas  perangkat  desa tidak  tergambarkan  dengan  baik,  sistem  pembinaan yang  dilakukan  Pemda  Kabupaten  Kudus,  sehingga kurang  dapat  membantu  pemerintah  desa  dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa.

## SIMPULAN
Kapasitas Perangkat Desa: (1) Tingkat pendidikan  dan  masa  kerja  perangkat  desa  sudah memadai,  yaitu  73,7  perangkat  desa  berpendidikan SLTP  s/d  SLTA,  dan  97,9%  memiliki  masa  kerja lebih  dari  10  tahun;  (2)  Keikutsertaan  perangkat  desa dalam  diklat/penataran/bintek  kompetensi  masih sangat  rendah,  dimana  82,1%  perangkat  desa  belum mengikuti diklat/penataran/bintek peningkatan kemampuan  dasar , 79,8%  perangkat  desa  belum mengikuti diklat/penataran/bintek peningkatan kemampuan  manajemen,  dan  82,7%  perangkat  desa belum  mengikuti  diklat/penataran/bintek  peningkatan kemampuan  teknisp;  (3)  Kapasitas  perangkat  desa dalam  menyusun  regulasi  desa,  baik  dalam  hal perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam penyusunan Perdes  dan  Keputusan  Kepla  Desa  masih  kurang; tingkat pemahaman perangkat desa dalam memahami majemen sumber daya manusia (SDM) masih kurang. Kemampuan  teknis  perangkat  desa  masih  kurang, seperti  adanya  loncatan-loncatan  dalam  penyusunan dokumen  perencanaan  pembangunan;  (4)  Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  perangkat  desa
sudah didukung kelembagaan pemerintahan desa yang memadai; dan (5) Dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa,  perangkat  desa  belum  didukung sarana dan prasarana kantor desa yang memadai.
Masalah  keterbatasan  anggaran  merupakan kendala utama meningkatkan perangkat desa. Rendahnya alokasi anggran berdampak pada kegiatan dan  program  peningkatan  kapasitas  perangkat  desa tidak  dapat  terealisasi.  Komitmen  Pemda  dalam peningkatan  kapasitas  perangkat  desa  masih  rendah. Peran  penting  pembinaan  baru  terbatas  pada  regulasi kebijakan  pemerintahan  desa  tanpa  didukung  SDM dan  alokasi  dana  yang  memadai.  Balai  PMD  sebagai instansi  yang  menyelenggarakan  diklat  dan  bintek bagi  perangkat  desa  maupun  masyarakat  desa  belum mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  secara optimal, karena  wilayah Balai PMD  yang  sangat luas dengan dukungan sumber daya yang terbatas.
Upaya-upaya  yang  telah  dan  rencana  ke  depan untuk  meningkatkan  kapasitas  perangkat  desa  yang dilakukan  Pemda  Kabupaten  Kudus  masih  rendah, sehingga  kurang  dapat  membantu  pemerintah  desa dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa

## Saran
Perlunya  mengadakan  pelatihan  dan  sosialisasai Peraturan,  mengadakan  pelatihan  terkait  pelayanan publik,  management  aset  dan  keuangan  desa  dan sosialisasai Peraturan. Strategi yang dapat dikembangkan adalah, peningkatan melalui bimbingan teknis  manajemen  keuangan  desa  yang  mencakup penyusunan
APBDesa,
Pengelolaan ADD, Pengelolaan  Kekayaan  Desa,  Pengelolan  BUMDes. Selain  itu  perlunya  sosialisasi  peraturan  kebijakan keuangan  desa  melalui  pendampingan  maupun fasilitasi,  misalnya  dalam  pendirian  BUMDes,  dan sebagainya.  Strategi  untuk  meningkatkan  kapasitas aparatur  desa  dalam  bidang  pelayanan  kepada masyarakat diantaranya adalah perlu adanya peningkatan kemampuan aparat desa dalam merumuskan  program-program  pelayanan.  Selain  itu peningkatan  kemampuan  dalam  mengelola  pelayanan termasuk  pengetahuan  teknis  administratif  (format- format  pelayanan  administrasi  dsb)  dan  kemampuan memahami  petunjuk  maupun  peraturan  undang- undang  yang  mendukung  aparatur  desa  dalam memberikan  pelayanan,  selain  kemampuan  teknis penunjang  (mengoperasikan  komputer).  Perlunya penyusunan  modul-modul  yang  berkaitan  dengan perumusan kebijakan. Perlunya kerja sama antara BPP Kemendari dengan Dirjen PMD melakukan pemetaan kapasitas  perangkat  desa  lebih  lanjut  untuk  desa diseluruh  Indonesia  untuk  data  base  kapasitas perangkat  desa  sebagai  bahan  perumusan  modul- modul  pelatihan  perangkat  desa  pada  Balai  PMD. Jumlah  Balai  PMD  perlu  ditambah  dan  disertai anggaran yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahmat Fathoni (2006) “ Organisasi dan Manajemen sumber Daya Manusia ”. Rineka Cipta: Jakarta. Anonim,  2002, Kerangka  Nasional  Pengembangan  dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dalam Rangka Mendukung  Desentralisai .  Kebijakan  Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas. Arikunto,  S  (2002)  “ Prosedur  Penelitian:  Suatu Pendekatan Praktek”, Jakarta: Rineka Cipta. Bungin,  Burhan  (2003)  “ Analisis  Data  Penelitian Kualitatif” , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Care
Internasional Indonesia, 2004, Pedoman Peningkatan Kapasitas Pemerintahan
Desa , Samarinda: Care Internasional Indonesia. Desler, Gary (1993) “ Manajemen Personalia ”. Erlangga: Jakarta Flippo,  Edwin  B  (1995)  “ Manajemen  Personalia ” Erlangga. Hasibuan  S.P  Malayu,  2005, Manajemen  Sumber  Daya Manusia , Jakarta: PT. Bumi Aksara. Gomes,  Faustino  Cardoso,  (1995)  “ Manajemen  sumber Daya Manusia ”, Andi Offset: Yogyakarta. Kartono,
Kartini. 1993 “ Pemerintahan dan Kepemimpinan ”, Rajawali Press: Jakarta. Lipton dan Moore (1980) “ Metodologi studi Pedesaan di Negara-Negara  Berkembang ”,  Yayasan  Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta. Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang
Desa
Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2012  Tentang Kerangka  Nasional  Pengembangan  Kapasitas Pemerintahan Daerah. Putri,Vera  Jasini,  2005, Kamus  Hukum  dan  Glosarium Otonomi  Daerah ,  Jakarta:  Friedrich  Naumann Stiftung. Rasyid,  M.  1992,  “ Pembangunan  Kualitas  dan  Usaha- Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah ”, Universitas Tadulako Palu Sedarmayati,  2007, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Reformasi  Birokrasi  dan  manajemen  Pegawai Negeri Sipi l, Bandung: PT. Refika Aditama. Syarif,  Roesli,  1991,  “ Teknik  Manajemen  Latihan  dan Pembinaan ”, Bina Aksara. Bandung Tjiptoherianto,  Prijono,  1993,  “ Pembangunan  Sumber Daya Manusia ”, Prisma. Jakarta Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah . UNDP, 1997, Capacity Assessment and Development . http://kejobongkec.blogspot.com/2011/10/kapasitas- aparatur-desa.html http://melung.desa.id/2014/02/15/penguatan-kapasitas- kelembagaan/ http://suryokocolink.wordpress.com/2010/10/11/peningk atan-kapasitas-pemerintah-desa/