Corporate Governance, Environmental Disclosure, dan Kepemilikan Keluarga
(Studi empiris industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
Rudi Zulfikar
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tenny Badina Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Meilasari Setya Arum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT
The  objective  of  this  study  is  to  examine  :  (1)  the  impact  of  corporate  governance  on environmental disclosure (2) the impact of corporate governance on environmental disclosure with  family  ownership  as  the  moderating  variable.  The  sampel  of  this  study  consist  of  84 observations from manufactur company which listed in Indonesia Stock Exchange from 2011 to 2013. Multiple regression analysis is used to test the hypothesis in this research.The result of this study show
that  the  impact  of  corporate  governance  has  significant  influence  toward  environmental disclosure.  But,  family  ownership  as  the  moderating  variable  inrelation  between  corporate governance and environmental disclosure has not significant influence.
Keywords : corporate governance, enviromental disclosure, kepemilikan keluarga

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh corporate  governance terhadap environmental disclosure (ED) dengan kepemilikan keluarga sebagai variable moderasi pada perusahaan  manufaktur  di  Indonesia.  Pengujian  dilakukan  atas adanya  pengaruh corporate governance terhadap environmental  disclosure pada perusahaan  yang  dipengaruhi  oleh kepemilikan  keluarga.  Hal  ini  dikarenakan  Indonesia  mengalami permasalahan  pencemaran lingkungan  hidup,  hal  tersebut    dibuktikan    Indonesia  sebagai  negara  urutan  keempat penyumbang  emisi  energi  kotor  di  tanah  air  dan  kegiatan  ekspor  komoditas  (solopos.com, 2013).  Sementara  itu  investor  lebih  tertarik  pada  perusahaan  yang  menerapkan  manajemen lingkungan hidup yang baik dan tidak mengabaikan masalah lingkungan hidup (Ja’far, 2006).
Kepentingan  bisnis  yang  menunjukan  reputasi,  kredibilitas,  dan value  added perusahaan  bagi stakeholder menjadi  dorongan  perusahaan  untuk mengungkapkan  tanggung jawab  sosialnya  terhadap  lingkungan  hidup  dalam annual  report (Eipstein  dan  Freedman, 1994).  Berdasarkan  UU  No.  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  mewajibkan  setiap perseroan yang berkaitan dengan  dan/atau  sumber  daya  alam  melaksanakan  kegiatan  tanggung  jawab  social  dan lingkungan.
Bebarapa  kasus  di  Indonsia  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup  antara  lain  di indikasikan  melakukan  pencemaran  lingkungan  yaitu    PT.  Cussons  Indonesia  berlokasi  di kota Tangerang, pencemaran terjadi karena perusahaan membuang limbah B3 kedalam sungai mengakibatkan terjadinya pencemaran sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan sungai dengan  baik  (Merdeka.com,  2013).  Selanjutnya,  PT.  Usaha  Loka  dan  PT.  Kasin  mencemari
kali Badek di Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun di kota Malang (Tempo, 2014). PT. Dongjin di Cilegon Banten melakukan aktivitas pembuangan limbah bottom ash , limbah yang mengakibatkan  laut  disekitar  mengalami  pencemaran  dan  menyebabkan  bau  yang  sangat menyengat  (Kabarbanten.com,  2013).  Selanjutnya,  PT.  Indah  Kiat  Pulp  &  Paper  (IKPP)    di Kragilan kabupaten Serang yang mencemari sungai Ciujung  (Suarapembaharuan.com, 2012).
Beberapa  kasus  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  banyak  perusahaan  yang melakukan aktifitas nya tidak memperdulikan lingkungannnya hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Hal ini  bisa  mengakibatkan  terjadinya  bencana  yang  bisa  merugikan  masyarakat.  Dengan demikian    diperlukan  suatu  pengawasan  dengan  cara  menginformasikan  kepada  masyarakat tentang  pengelaolaan  perusahaan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup.  Salah  satu informasi yang diungkapkan yaitu enviromnetal disclosure . Environmental  disclosure penting  untuk  dilakukan  karena  melalui environmental disclosure pada  laporan  tahunan  perusahaan,  masyarakat  dapat  memantau  aktivitas  yang dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  rangka  memenuhi  tanggung  jawab  sosialnya.  Dengan demikian,  perusahaan  akan  memperoleh  manfaat  positif  yaitu  perhatian,  kepercayaan  dan dukungan  dari  masyarakat.  Selanjutnya, environmental  disclosure dapat  membantu perusahaan dalam mengatasi masalah permodalan dari stakeholders maupun investor (Brown dan Deegan, 1998) .
Tsui  dan  Gul  (2000)  mengatakan  bahwa corporate  governance berperan meningkatkan  transparasi  perusahaan. corporate  governance yang  baik  menjadi  salah  satu factor pendorong yang memuncul kan akuntansi pertanggung jawaban lingkungan hidup (Eng dan  Mak,  2003).  Apabila corporate  governance dalam  sebuah  negara  khususnya  Indonesia masih  rendah  maka environmental  disclosure perusahaan  juga  rendah  dan  begitu  pula sebaliknya,  hal ini  sejalan  dengan  penelitian  Katiya  dan  Agus  (2011)  bahwa  Semakin  baik corporate  governance perusahaan,  semakin  tinggi  pula environmental  disclosure yang dilakukan
Dengan  melakukan  pengawasan  yang  diarahkan  pada  perilaku  manajer  agar  bisa dinilai  apakah  tindakannya  bermanfaat  bagi  perusahaan  (pemilik)  atau  bagi  manajer  sendiri (Khomsiyah,  2005).  Bentuk  pengawasan  yang  dilakukan  akan  menghasilkan  tranparansi dalam pengelolaan perusahaan, Corporate governance merupakan upaya untuk mencari cara terbaik  dalam  menjalankan  perusahaan,  dimana  kebijakan  dan  peraturan  yang  ada  dalam corporate  governance dapat  digunakan  untuk  mengontrol  manajemen  suatu  perusahaan. Dengan  melakukan  pengawasan  yang  diarahkan  pada  perilaku  manajer  agar  bias  dinilai apakah  tindakannya  bermanfaat  bagi  perusahaan  (pemilik)  atau  bagi  manajer  sendiri (Khomsiyah, 2005).
Beberapa penelitian  yang berkaitan dengan corporate governance dan environmental disclosure antara  lain oleh  Suhardjanto  (2010)  menyimpulkan  bahwa  rerata  perusahaan sampel di Indonesia  melaksanakan pengungkapan lingkungan sebesar 47,78%, rerata tersebut menunjukan  tingkat  pengungkapan  masih  rendah.  Penelitian  lainnya,  Cong  dan  Freedman (2011)  membuktikan  terdapat  hubungan  positif  antara corporate  governance dengan environmental disclosure ditahun awal penetapan SOX. Selanjutnya, menurut Juhmani (2013) corporate  governance mempengaruhi  pengungkapan  sukarela  perusahaan,  sebagai  antisipasi terhadap asimetri informasi antara manajemen dan investor dan biaya agensi yang dihasilkan. Calon  investor  akan  lebih  tertarik  untuk  berinvestasi  pada  perusahaan  yang  memiliki corporate  governance yang  baik  serta  melakukan  berbagai  pengungkapan,  salah  satunya environmental disclosure .
Di Indonesia, indeks penerapan corporate governance dikembangkan oleh IICG, yang menggunakan  tujuh  dimensi  yaitu:  komitmen, dewan  komisaris,  dewan  direksi,  komite fungsional, hak pemegang saham, transparansi, dan responsibilitas. Ke tujuh dimensi tersebut
mencerminkan  empat prinsip corporate  governance yaitu:  akuntabilitas,  responsibilitas, fairness,
transparansi,  dan  komitmen  menjalankan  ke  empat  prinsip corporate  governance tersebut (khomsiyah, 2005).
Dengan  demikian,  instrument  indeks corporate  governance disusun  berdasarkan penjabaran  prinsip-prinsip corporate  governance kedalam  subvariabel/dimensi  yang membentuk  prinsip-prinsip corporate  governance dan  disesuaikan  dengan  peraturan  yang berlaku  di  Indonesia,  yaitu:  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  UU  No.  8 Tahun  1998  tentang  Pasar  Modal,  dan  panduan  penerapan corporate  governance yang direkomendasikan  Komite  Nasional corporate  governance. Lima  dimensi  penerapan corporate  governance ,  yaitu  komitmen,  akuntabilitas,  responsibilitas, fairness ,  dan transparansi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) dimensi, yaitu: komitmen, dewan komisaris, dewan direksi,  komite  fungsional,  hak  pemegang  saham,  transparansi,  dan  responsibilitas. (Khomsiyah, 2005) .
Struktur  kepemilikan  saham  dalam  suatu  negara  ditentukan  oleh  kuat  atau  lemahnya perlindungan  negara  terhadap  pemegang  saham  (La  porta et  al. ,  1996).  Negara  dengan perlindungan  hokum  sangat  baik  terhadap  pemegang  saham,  biasanya  bentuk  struktur kepemilikannya  menyebar.  Sedangkan  negara  dengan  perlindungan  kurang  baik  terhadap pemegang saham, biasanya bentuk struktur kepemilikannya terkonsentrasi. Di Negara-negara Asia  termasuk  Indonesia,  mayoritas  kepemilikan    saham  terkonsentrasi  dengan  jumlah kepemilikan  saham  yang  besar  (Zhuang et  al., 2000).  Pendapat  tersebut  didukung  oleh Lukviarman (2006) membuktikan bahwa di Indonesia bentuk kepemilikan saham di Indonesia mayoritas  dimiliki  oleh  keluarga.    Hal  ini  akan  mengakibatkan  benturan  kepentingan  antara pemegang  saham  mayoritas  dan  pemgang  saham  minoritas,  sehingga  pemilik  mayoritas mempunyai kesempatan untuk menekan hak-hak pemilik minoritas (Mitton, 2002). Selain itu pemilik mayoritas cenderung membuat kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nya sementara kepentingan tersebut merugikan pemilik minoritas (Claessens et al., 2000). Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan terkonsentrasi yang banyak terdapat di perusahaan  publik  di Indonesia.  Suatu    perusahaan  dikatakan  sebagai  perusahaan berkepemilikan keluarga apabila pendiri atau anggota keluarganya melanjutkan posisi sebagai pemegang  dalam  manajemen  puncak,  atau  termaksud  sebagai  anggota board, atau  juga apabila  anggota  keluarga  tercatat  sebagai  mayoritas  pemilik  saham  dalam  suatu  perusahaan (Anderson,  dan  Reeb,  2003). Claessens , Djankovic  dan  Lang  (2000),  lebih  dari  dua  pertiga perusahaan  publik  di  Indonesia  dimiliki  oleh  sejumlah  anggota  keluarga.  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  Susanto  (2007)  bahwa  88  persen  perusahaan  besar  di  Indonesia merupakan  perusahaan  keluarga.  Struktur  kepemilikan  yang  terkonsentrasi  menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan, serta  memperoleh  kekuasaan  dan insentif untuk  dapat  bernegosiasi  dan  mendorong  kontrak perusahaan dengan para stakeholders (Dinaty, Rossieta dan Veronica, 2012). Penelitian  yang  dilakukan  oleh Katiya  dan  Agus  (2011)  bahwa  Semakin  baik penerapan corporate  governance perusahaan,  semakin  tinggi  pula environmental  disclosure perusahaan  di  Indonesia.  Akan  tetapi  dengan  karakterstik  kepemilikan  di  Indonesia  yang  di dimiliki oleh keluarga maka interkasi kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi kebeijakan perusahaan  yang  cenderung  menguntungkan  pemilik  mayoritas.  Dengan  demikian kepemilikan  keluarga  diprediksi  dapat  memperlemah  pengaruh corporate  governance terhadap environmental disclosure.

## LANDASAN TEORI Teori Legitimasi
Teori  legitimasi  dilandasi  oleh  adanya  suatu  kontrak  sosial  yang  terjadi  antara perusahaan  dengan  masyarakat,  dimana  perusahaan  beroperasi  dan  menggunakan  sumber ekonomi  (Ghozali  dan  Chariri,  2007).  Teori  legitimasi  menyatakan  bahwa  organisasi  secara berkelanjutan  mencari  cara  untuk  menjamin  operasi  mereka  berada  dalam  batas  dan  norma yang berlaku di masyarakat (Deegan, 2004). Menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori legitimasi,  suatu  perusahaan  akan  secara  sukarela  melaporkan  aktifitasnya  jika  manajemen menganggap  bahwa  hal  ini  adalah  yang  diharapkan  komunitas.  Ghozali  dan  Chariri  (2007) menyatakan  bahwa  bentuk  eksplisit  dari  kontrak  sosial  adalah  persyaratan  legal,  sementara bentuk  implisitnya  adalah  harapan  masyarakat  yang  tidak  tercantum  dalam  peraturan  legal. Legitimasi  organisasi  dapat  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  diberikan  masyarakat  kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.
Teori  legitimasi  menjelaskan  bahwa  sebuah  organisasi  dalam  melakukan  kegiatan operasionalnya  harus  menunjukan  perilaku  yang  konsisten  dengan  nilai  sosial  (Guthrie  dan Parker,  1989).  Pengungkapan  aktivitas  pengungkapan  lingkungan  hidup  dianggap  sebagai salah  satu  hal  yang  penting  untuk  mempengaruhi  persepsi  masyarakat  akan  kegiatan operasional perusahaan.
Organisasi  berusaha  menciptakan  keselarasan  antara  nilai-nilai  yang  melekat  pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku  yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua hal tersebut selaras, hal tersebut dinamakan  legitimasi  perusahaan.  Ketika  terjadi  ketidak  selarasan  antara  kedua  sistem tersebut,  maka  akan  ada  ancaman  terhadap  legitimasi  perusahaan.  Dalam  posisi  sebagai bagian dari masyarakat, operasi perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Eksitensinya  dapat  diterima  sebagai  anggota  masyarakat,  sebaliknya  eksitensinya  pun  dapat terancam  bila  perusahaan  tidak  menyesuaikan  diri  dengan  norma  yang  berlaku  dalam masyarakat  tersebut  atau  bahkan  merugikan  anggota  komunitas  tersebut.  Oleh  karena  itu, perusahaan  melalui  manajemennya  mencoba  memperoleh  kesesuaian  antara  tindakan organisasi dan nilai-nilai dalam masyarakat umum dan publik yang relevan atau stakeholder- nya.
Dowling  dan  Pfeffer  (1975)  menyatakan  bahwa  aktivitas  organisasi  perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai dengan sistem nilai di masyarakat; (2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.
Teori  legitimasi  juga  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  keterkaitan corporate governance dan  kepemilikan  keluarga  terhadap environmental  disclosure. Mekanisme corporate  governance memberikan  keyakinan  perusahaan  untuk  melakukan environmental disclosure .  Artinya,  dengan  mekanisme corporate  governance yang  mencukupi,  perusahaan tetap akan mendapat keuntungan positif, yaitu mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Corporate Governance dan environmental disclosure
Hui dan Bowrey (2008) menyarankan bahwa organisasi perlu mengungkapkan kinerja lingkungan  mereka  dalam  berbagai  komponen  untuk  mendapatkan  reaksi  positif  dari lingkungan  dan  mendapatkan  legitimasi  masyarakat  atas  keberadaan  dan  usaha  perusahaan. Anggraini  (2006)  mengatakan  pencemaran  lingkungan  akibat  dari  aktivitas  yang  dilakukan perusahaan,  menimbulkan  tekanan  dari  berbagai  pihak  khususnya  masyarakat  terhadap perusahaan  agar  perusahaan  memberikan  informasi  yang  transparan  mengenai  aktivitas lingkungannya  didalam  laporan  tahunan  perusahaan.  Handajani et  al .,  (2010)  mekanisme corporate  governance perlu  ditingkatkan  sebagai  upaya  untuk  dapat  mengendalikan
aspeknegatif  dari  kegiatan environmental  disclosure bagi  masyarakat,  seperti  kecurangan perusahaan, pelanggaran peraturan dan hukum, dan ketidakpatuhan terhadap norma sosial.
Pembuktian  Katiya  dan  Agus  (2011)    menyimpulkan  penerapan corporate governance yang  baik semakin  tinggi  pula  pengungkapan  lingkungan  yang  dilakukan.  Hal tersebut  sependapat  dengan  Latridis  (2012)  Perusahaan  yang  melaporkan  kualitas environmental  disclosure yang  lebih  tinggi  cenderung  untuk  menampilkan corporate governance yang  efektif.  Pembuktian  lainnya  oleh  Cong  dan  Freedman  (2011)  mengatakan terdapat hubungan positif antara corporate governance dan environmental disclosure . . H1: Corporate governance berpengaruh positif terhadap environmental disclosure.
Corporate Governance , environmental disclosure, dan kepemilikan keluarga.
Menurut  Ward  dan  Aronoff    (2002)  dalam    perusahaan  keluarga  dua  atau  lebih anggota keluarga dimana posisi penting dipegang oleh anggota keluarga dengan kemampuan untuk  mempengaruhi  strategi  perusahaan  dan  diteruskan  turun  temurun  kepada  generasi berikutnya.  Struktur  kepemilikan  yang  terkonsentrasi  menimbulkan  potensi  pada  pemegang saham  pengendali  untuk  terlibat  jauh  dalam  pengelolaan  perusahaan,  serta  memperoleh kekuasaan dan insentif untuk dapat bernegosiasi  dan mendorong kontrak perusahaan dengan para stakeholders (Dyanty et al ., 2012).
Struktur  kepemilikan  keluarga  memiliki  insentif  yang  lebih  besar  dalam  melakukan pengawasan,  pemonitoran,  dan  pengontrolan  terhadap  aktifitas  manajerial  perusahaan (Anderson et  al., 2002;  Shleifer  dan  Vishny,  1986),  dimana  salah  satu  cara  yang  dilakukan adalah  memilih  anggota  keluarganya  sendiri  untuk  mengelola  perusahaanya  tersebut.  Dalam perusahaan  keluarga  hak  kepemilikan  yang  signifikan  atas  saham  dan  kontrol  akan  dewan direksi  perusahaan  mempengaruhi  hak  suara  mereka,  sehingga  hal  ini  akan  menimbulkan dewan direksi tersebut kurang independen dan di dominasi oleh anggota keluarga (Anderson dan  Reeb,  2003;  Anderson  dan  Reeb,  2004).  Kontrol  ini  memberikan  kesempatan  bagi keluarga untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham lainnya.
Corporate governance di Asia tahun 2010, diketahui bahwa skor Indonesia adalah 40 yang  merupakan  peringkat  dua  terbawah.  Artinya,  penerapan corporate  governance di Indonesia  masih  rendah.  salah  satu  indikasi  buruknya  praktik corporate  governance di Indonesia  adalah  struktur  kepemilikan  yang  masih  didominasi  keluarga  sehingga perlindungan terhadap investor kecil masih lemah (Kurniawan dan Indriantoro, 2000). Sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  La  Porta  dkk.  (1998,  1999  dan  2000)  menemukan  bahwa struktur  kepemilikan  yang  terkonsentrasi  terjadi  di  negara  dengan  tingkat corporate governance yang rendah. Hal ini pula yang mengakibatkan rendahnya pengungkapan sukarela perusahaan keluarga.
H2:  Kepemilikan  keluarga  dapat  memperlemah  pengaruh corporate  governance terhadap environmental disclosure.

## SKEMA KONSEPTUAL PENELITIAN
H1    (+)
H2 (-)

## METODE PENELITIAN
Penentuan sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Populasi dalam penelitian ini adalah 133 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2011-2013.  Alasan  memilih  perusahaan  manufaktur  adalah karena  berdasarkan  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  mewajibkan  setiap perseroan  yang  berkaitan  dengan  dan/atau  sumber  daya  alam  melaksanakan  kegiatan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Selanjutnya,  berdasarkan  UU  No.  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 15 b).
Selain itu berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  mewajibkan  setiap  usaha  dan  atau  kegiatan  yang  berdampak  penting terhadap  lingkungan  hidup  untuk  memiliki  Amdal  (pasal  22  ayat  1).  Maka,  peneliti berargumen  bahwa  perusahaan  manufaktur  merupakan  satu  diantara  perusahaan  yang dimaksudkan  dalam  UU  tersebut  dan  adanya  indikasi environmental  disclosure di  sektor manufaktur pada tahun 2011-2013.

## Pengukuran Variabel
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah corporate governance sebagai  variabel  independen, environmental  disclosure sebagai variabel  dependen, kepemilikan  keluarga  sebagai  variabel  moderasi,  dan  ukuran  perusahaan  serta leverage sebagai variabel kontrol.
Variabel Independen Variabel  indeks corporate  governance merupakan  variabel  independen yang  diukur  menggunakan  tujuh  dimensi  yaitu:  komitmen,  dewan  komisaris,  dewan  direksi, komite  fungsional,  hak  pemegang  saham,  transparansi,  dan  responsibilitas  (Khomsiyah, 2005).  Ke  tujuh  dimensi  tersebut  mencerminkan  empat  prinsip corporate  governance yaitu: akuntabilitas,  responsibilitas, fairness, transparansi,  dan  komitmen  menjalankan  ke  empat prinsip corporate governance tersebut (Khomsiyah, 2005). Dengan  demikian  instrumen  indeks corporate  governance disusun  berdasarkan penjabaran  prinsip corporate  governance ke  dalam  subvariabel/dimensi  yang  membentuk prinsip corporate  governance dan  disesuaikan  dengan  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia, yaitu: UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal,  dan  panduan  penerapan corporate  governance yang  direkomendasikan  Komite Nasional Corporate  Governance.Corporate  governance diukur  menggunakan Indeks.
Environmental disclosure Corporate Governance

## Kepemilikan Keluarga
Variabel Kontrol Ukuran perusahaan
Leverage

## Variabel Dependen
Variabel  dependen  (terikat)  dalam  penelitian  ini  adalah environmental disclosure. Pengukuran environmental  disclosure menggunakan  metode weighted  index yaitu menggunakan item environmental disclosure. Indeks environmental disclosure yang terdapat dalam Global  Reporting  Initiative 2007  (GRI  2007). Penelitian  yang  dilakukan  oleh Tampubolon (2008) dan Qorrina (2010). Mereka melakukan perhitungan luas pengungkapan lingkungan dengan menggunakan variabel dummy yaitu :
Score 0: apabila perusahaan tidakmengungkapkan item indeks pengungkapan. Score 1: apabila perusahaan mengungkapkan item indeks pengungkapan.
Data sumber environmental disclosure berasal dari laporan tahunan perusahaan.Setiap perusahaan  memiliki  kebijakan  tersendiri  untuk  melakukan environmental  disclosure dalam laporan  yang  diterbitkannya.  Berdasarkan  hasil analisis  terhadap  laporan  tahunan  yang diterbitkan  oleh  perusahaan.  Informasi  lingkungan  yang  disajikan  oleh  perusahaan  berada pada  sub  bagian  yang  berbeda  dalam  laporan  tahunan  antara  perusahaan  yang  satu  dengan perusahaan  yang  lainnya.  Informasi  lingkungan  dalam  laporan  tahunan  biasanya  dapat ditemui  di  sub  bagian  keselamatan,  kesehatan  kerja  dan  lingkungan  (K3L),  program  bina lingkungan, dan lain-lain.
Environmental  disclosure yang  dilakukan  oleh  perusahaan  berdasarkan sumber pengungkapan dibagi dengan jumlah pengungkapan yang seharusnya dilakukan (total pengungkapan lingkungan berdasarkan indeks pengungkapan lingkungan)

## Variabel Moderasi
Menurut  La  Porta , dan  Lopez,  Shleifer  (1999)  kepemilikan  keluarga didefinisikan sebagai  kepemilikan  dari  individu  dan  kepemilikan  dari perusahaan tertutup (di atas 5%), yang  bukan  perusahaan  publik,  negara,  ataupun  institusi  keuangan.  Penelitian  ini menggunakan  persentase  kepemilikan  keluarga  dalam  struktur  saham  perusahaan,  seperti yang digunakan oleh Anderson, Mansi, dan Reeb (2002) dan Ayub (2008).

## Ukuran Perusahaan ( Size)
Ukuran  perusahaan  adalah  suatu  skala  dimana  dapat  diklasifikasikan  besar  kecilnya perusahaan menurut  berbagai  cara,  antara lain:  log total  aktiva (Marihot dan Doddy, 2007), log  total  penjualan  (Nuryaman,  2008),  kapitalisasi  pasar  (Halim,  dkk.  2005).  Machfoedz (1994) dalam Mardiyah (2001) menejelaskan bahwa pada dasarnya ukuran perusahan hanya terbagi  dalam  3  katagori  yaitu  perusahaan  besar  (large  firms),  perusahaan  sedang  (medium firms),  perusahaan  kecil  (small  firms).  Penentuan  ukuran  perusahaan  ini  adalah  bedasarkan kepada total aktiva perusahaan.

## SIZE =  log n Total Aktiva

## Leverage
Penelitian ini konsisten dengan pengukuran yang digunakan oleh freedman jaggi (2005) yaitu membandingkan total  utang dengan total  ekuitas. Rumus  yang digunakan untuk  menghitung leverage adalah
Leverage = Total Hutang/ Total Equity
KKK= Jumlah kepemilikan saham lebih dari 5%

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  berupa  regresi  berganda.Analisis statistik inferensial yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  dengan  variabel  moderating/ Moderated  Regression  Analysis  (MRA) (Ghozali,  2011).  Prosedur  analisis  data  dilakukan dengan  terlebih  dahulu  memeriksa  kelengkapan  data  dan  memeriksa  ada  tidaknya outlier.Selain itu, penggunaan regresi berganda mensyaratkan dilakukannya uji asumsi klasik, oleh karena itu tahap berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Ada empat asumsi yang harus  dipenuhi  yaitu:  (1)  residu  terdistribusi  normal,  (2)  tidak  terjadi heterocedasticity, (3) tidak  terjadi otokorelasi dalam  residu,  dan  (4)  tidak  terjadi multicollinearity (Hill,  Griffith, dan Judge, 2001). Setalah dilakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknyaa pelanggaran asumsi klasik, analisis data dilakukan dengan melakukan regresi untuk menguji hipotesis. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
EDL = α + β 1 CG it + β 3 KKG it + β 2 CG it * β 3 KKG i t + β 4 SIZE it + β 5 Lev it + є it Keterangan : EDLit : Environmental Disclosure yang beredar pada tahun t CGit : Coporate Governance yang beredar pada tahun t KKGit :  kepemilikan  keluarga,  persentase  kepemilikan  saham  keluarga  atas jumlah total saham yang beredar pada tahun t SIZEit : Ukuran perusahaan yang beredar pada tahun t Levit :  leverage perusahaan yang beredar pada tahun t єit : Error term HASIL DAN DISKUSI Statistik Deskriptif Tabel 1 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation EDL 84 0,03 0,57 0,1849 0,19555 CG 84 0,23 0,75 0,5267 0,13474 KKG 84 0,14 0,98 0,5493 0,22391 SIZE 84 4,26 8,33 6,1014 0,78277 LEV 84 0,04 1,40 0,4731 0,24736 Valid N (listwise) 84
Statistif  deskriptif  pada  tabel  1  diatas  dapat  diketahui  bahwa  tingkat environmental disclosure (EDL)  dari  28  perusahaan  yang  dijadikan  sampel  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar 18,49%  dengan  standar  deviasi  19,55%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat environmental disclosure masih  rendah. Dengan kata lain, kepedulian dunia bisnis terhadap pelestarian lingkungan hidup masih memprihatinkan (Suharjadjanto,2008).
Tingkat  minimal environmental  disclosure sebesar  3%  dimiliki  oleh  Japfa  comfeed indonesia,Tbk;  Mulia  Industrindo,Tbk;  Pyridam  Farma,  Tbk;  Ricy  Putra  Globalindo,  Tbk; Supreme  Cable  Manufacturing  Corporation,  Tbk;  Sekar  Laut,  Tbk;  SLJ  Global,  Tbk. Corporate  governance terendah  23%  dimiliki  oleh  Mulia  Industrindo,  Tbk.  Dilihat  dari  sisi leverage terendah sebesar 4% dimiliki oleh Jaya  Pari Steel,Tbk , sementara tingkat  leverage tertinggi dimiliki oleh SLJ Global, Tbk yaitu sebesar14%. Karakteristik perusahaan yang lain seperti size memiliki  nilai  rata-ratasebesar  Rp.  6.1014.000.000  ,  sedangkan  nilai  minimal dimiliki  oleh  Indocement  Tunggal  Prakasa,Tbk.  Proporsi  kepemilikan  keluarga  perusahaan rata  rata  sebesar  54,93%  .  perusahaan  yang  memiliki  proporsi  kepemilikan  keluarga  sebesar 98% dimiliki oleh Sampoerna,Tbk.

## Hasil Pengujian Regresi Tabel 2
Variabel Coefficient P-value Constanta -0,598 0,062 CG 0,441 0,003*) KKG 0,040 0,087 CG*KKG -0,047 0,952 SIZE 0,104 0,000*) LEV -0,096 0,266 Adj. R 2 0,257 F-statistic 8,522 Prob ( F- statistic ) 0,000
Tingkat signifikasi: ***) 0,01; **) 0,05: *) 0,1
Berdasarkan tabel diatas maka persamaan Kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh corporate governance terhadap environmental disclosure sebagai berikut:
EDL = α + 0,441CGit+0,040KKGit-0,047CGit *KKGit+0,104SIZEit+-0,096Levit+єit Berdasarkan  tabel  tersebut,  bahwa  koefisien  determinasi  ( adj.R 2 )  model  persamaan regresi    sebesar  0,257  atau  25,7%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semua  variabel  independen hanya  mampu  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  variabel  dependen,  sebesar  25,7%. Sedangkan  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diperhitungkan  dalam  model penelitian tersebut. Nilai probabilita ( F-statistic ) adalah 0,000 atau ρ < 0,005. Hal ini berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Hipotesis 1: Corporate governance berpengaruh positif terhadap environmental disclosure.
Pada  hipotesis  1,  peneliti  menduga  bahwa corporate  governance (CG)    akan berpengaruh  secara  positif  terhadap environmental  disclosure (EDL).  Hasil  regresi menunjukkan  bahwa β1 bernilai  0,441  dengan  nilai p-value sebesar  0,003,  yang  berarti hipotesis  1  yang  menyatakan  CG  berpengaruh  positif  terhadap  EDL  diterima  oleh  data empiris,  maka  hipotesis  1    diterima.  Hal  ini  mengindikasikan    bahwa  EDL  yang  dihasilkan terkandung bukti pengawasan yang dilakukan struktur CG di setiap perusahaan sampel.
Hasil ini di dukung oleh penelitian Katiya dan Agus (2011) menyatakan, Semakin baik corporate  governance perusahaan,  semakin  tinggi  pula  pengungkapan  lingkungan  yang dilakukan.  Menurut  Latridis  (2012)  Perusahaan  yang  melaporkan  kualitas  pengungkapan lingkungan  yang  lebih  tinggi  cenderung  untuk  menampilkan corporate  governance yang efektif. Selanjutnya, Cong dan Freedman (2011) mengatakan terdapat hubungan positif antara corporate governance dan environmental disclosure .
Penerapan Corporate  governance dapat  dijadikan  sebagai  infrastruktur  pendukung praktik  dan environmental  disclosure karena  dapat  mengurangi  asimetri  informasi  yang apabila  terjadi  dapat  menimbulkan  moral hazard. Dengan  demikian corporate  governance akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholders.
Hipotesis 2: Kepemilikan keluarga dapat memperlemah pengaruh corporate governance terhadap environmental disclosure.
Pada hipotesis 2, peneliti menduga bahwa kepemilikan keluarga dapat memperlemah pengaruh corporate governance (CG) terhadap environmental disclosure (EDL). Hasil regresi menunjukkan  bahwa β3 bernilai  -0,047  dengan  nilai p-value sebesar  0,952,  yang  berarti hipotesis 2 yang menyatakan Kepemilikan keluarga dapat memperlemah pengaruh corporate governance terhadap environmental  disclosure tidak  dapat  dibuktikan    oleh  data  empiris,
maka  hipotesis  2  ditolak.  Hal  ini  mengindikasikan    bahwa  EDL  yang  dihasilkan  tidak terkandung  bukti  pengawasan  yang  dilakukan  struktur  CG  dan  KKG  di  setiap  perusahaan sampel.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan  keluarga  bukanlah  sebagai variabel  yang  memoderasi  (memperkuat/memperlemah)  hubungan  antara corporate governance dengan environmental  disclosure .  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  La  Porta et  al. (1998,  1999  dan  2000)  menemukan  bahwa  struktur  kepemilikan yang  terkonsentrasi  terjadi  di  negara-negara  dengan  tingkat corporate  governance yang rendah.  Darmadi  dan  solihin  (2013)  mengatakan  bahwa  di  Indonesia  perusahaan  yang dikendalikan  oleh  keluarga  cenderung  memiliki  insentif  yang  lebih  rendah  untuk mengungkapkan informasi  yang lebih luas dalam laporan tahunan mereka. Dalam penelitian Eng dan Mak (2003) ; Juhmani (2013)  mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan keluarga dengan pengungkapan sukarela.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN Kesimpulan
Berdasarkan  pengolahan  data  yang  diperoleh,  hasil  pengujian  variabel corporate governance dengan environmental  disclosure ,  dapat  diketahui  bahwa  variabel corporate governance berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap environmental  disclosure dengan menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar  3,013  tingkat  signifikan  sebesar  0,003.  Hasil  tersebut menunjukkan  bahwa corporate  governance berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap environmental disclosure , maka dapat disimpulkan hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan  hasil  pengujian  statistika,  variabel  moderasi  yang  merupakan  interaksi antara corporate  governance dengan  kepemilikan  keluarga  menghasilkan  nilai  yang  tidak signifikan  (  nilai  signifikansi  0,952  >  0,005).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa kepemilikan keluarga bukanlah sebagai variabel yang memoderasi (memperkuat/memperlemah)  hubungan  antara corporate  governance dengan environmental disclosure .

## Implikasi
Penelitian  ini  masih  dapat  dikembangkan  dengan  memperhatikan  keterbatasan penelitian  dan  saran  berikut  yang  dapat  dijadikan  referensi  penelitian  selanjutnya,  saran tersebut adalah sebagai berikut:
Tingkat environmental  disclosure di  indonesia  yang  masih  sangat  rendah  menuntut adanya regulasi  yang bersifat  mandatory. Perusahaan  yang tumbuh dengan pesat  selayaknya di  dorong  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kontribusinya  terhadap  upaya  pelestarian lingkungan  dengan  mekanisme reward  and  punishment. Kreditur  perlu  didorong  perannya dalam  menciptakan  kelestarian  lingkungan.  Pelestarian  lingkungan  hidup  perlu  ditambahkan dalam  perjajian  kredit.  Peran corporate  governance dalam  perusahaan  perlu  lebih  di optimalkan agar tingkat pengungkapan informasi lingkungan hidup pada annual report lebih tinggi. Pemilihan objek penelitian hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di  BEI  pada  tahun  2011-2013  saja.  Oleh  karena  itu,  penelitian  selanjutnya  mungkin  dapat mempertimbangkan  untuk  menggunakan  objek  penelitian  seluruh  perusahaan  yang  terdaftar di BEI, sehingga dapat dilihat generalisasi teori secara valid. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan  sistem  manajemen  dalam  perusahaan  manufaktur  di  Indonesia  dimoderasi dengan penelitian tersebut.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  mempunyai  keterbatasan,  Penggunaan  variabel  corporate  governance menggunakan  indeks.  Hasil  dari  pengisian  indeksi  tersebut  subyektif  sehingga  hasil  yang diperoleh  belum  mencerminkan  peran  dan  implemnetasi  struktur  dan  mekanisme corporate
governance .  Hasil  ini  mengambil  sampel  perusahaan  kategori  manufaktur  yang  terdafta  di Bursa  Efek  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  tidak  bisa  digeneralisir  untuk  sluruh  perusahaan industri masnufaktur di Indonesia karena keterbatasan sampel.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,A., Chen, T.Y., Radhakrishnan, S. 2007. corporate Disclosure by Family Firm . Journal of Accounting and Economics, 44,238-286.
Ahmad,  N.N.N.  &  Sulaiman,  M.  2004. Environmental  disclosure  in  Malaysian  annual reports: A letigimacy theory perapective .IJCM. Vol.14, PP.44-58.
Anderson, R.C., S.A. Mansi, dan D.M. Reeb. 2002. Founding family ownership and the agency cost of debt journal of financial economics, 68(may):263-285.
Anderson,  K.L.,  Deli,  D.N.,  Gillan,  S.L.  2003.  Board  of  directors,audit  committee,  and  the information content of earning. Working paper series, university of delaware.
Anggraini,  R.R.2006.  Pengungkapan  informasi  sosial  dan  faktor  faktor  yang  mempengaruhi pengungkapan  informasi  sosial  dalam  laporan  keuangan  tahunan  (studi  empiris  pada perusahaan-perusahaan  yangterdaftar  bursa  efek  Jakarta).  Simposium  nasional akuntansi IX (Padang).
Arifin,  Z.2003.  Masalah  Agensi  dan  mekanisme  kontrol  pada  perusahaan  dengan  struktur kepemilikan  terkonsentrasi  yang  dikontrol  keluarga:  bukti  dari  perusahaan  publik  di indonesia. Disertasi pascasarjana FEUI.
Ball, R., Robin, A., & Wu, J. S. 2000. Incentives Versus Standards: Properties of Accounting Income  in  four  East  Asian  Countries,  and  Implications  for  Acceptance  of  IAS. The bradley  policy  research  center,  financial research  and  policy  working  paper  No.  FR 00-04.
Classens,  S.,  Djankov,  S.,  &  Lang,  L.H.  2000. The  separation  of  Ownership  and  control  in East Asian Corporations. Journal of Financial Economics 58, 81-112.
Cong  ,Yu  &  Freedman.  2011. Corporate  governance  and  environmental  performance  and disclosure .  Advances  in  accounting,  Incorporating Advances  in  International Accounting. 223-232.
Deegan,C.,  dan  Brown,  N.  1998. The  public  disclosure  of  environmental  performance information-a  dual  test  of  media  agenda  setting  theory  and  legitimacy  theory . Accounting, auditing dan accoountability journal vol. 9: 52-69.
Deegan,  craig.  2002.  “ the  legitimising  effect  of  social  and  environmental  disclosure  a theoritical  foundation ”.  Accounting,  Auditing,  and Accountability.  Journal  vol.  15 No.3, PP. 282-311.
Deegan, Craig. 2004. “ environmental disclosure and share price- a discussion about effort to study this relationship ”. Accounting forum. Vol 28 PP. 122-136. Dynaty, V., Utama, S.,  Rossieta,  H.,  &  Veronica,  S.  2012.  Pengaruh  kepemilikan  pengendali  akhir terhadap transaksi pihak berelasi.
Eipstein,  M.J.  &  Freedman,  M.1994. Sosial  Disclosure  and  the  Individual  investor. Accounting, auditing and accountability journal , vol. 174, No.4, pp.94-108.
Eng,  L.L.,  & Jensen, M.C 1983. Separation  of  Ownership and Control . Journal  of  Law and Economics, Vol. XXVI.
Global  reporting  initiatives  2006.  “ sustainability  reporting  guidelines ”,  GRI,  Boston. Retrieved: 13 0ktober 2006, from www.global-reporting.org
Gray,  R.,  Bebbington,  J.  Dan  Walters,  D.  1993. Accounting  for  the  environment .ACCA. Hongkong.
Guthrie,  J.  Dan  Parker,  L.D.  1990.  “ corporate  social  disclosure  practice:  a  comparative international analysis ”. Advances in public interest Accounting, 3,159-175.
Handajani,  lilik.,  dkk.  2010  “ the  effect  of  earning  management  and  corporate  governance mechanism to corporate social responsibility disclosure: study at public companies in indonesia  stock  exchang ”. Makalah disampaikan  pada  simposium  nasional  akuntansi XII, purwokerto.
Haniffa R.M. & Cooke T.E. 2002. Culture, corporate governance and disclosure in malaysian corporations. Abacus, 38, 317-349.
Hidayah,  erna  2008.  Pengaruh  kualitas  pengungkapan  informasi  terhadap  hubungan  antara penerapan  corporate  governance  dengan  kinerja  perusahaan  di  bursa  efek  Jakarta. JAAL volume 12. No. 1, juni 2008.
Hossain,  M.,  Ahmed,  K.,  &  Godfrey,  J.M.2005. Investment  Opportunity  set  and  voluntary disclosure of prospective information: a simultaneous equations approach . Journal of business finance and accounting, 32 (5) and (6), 871-907.
Jaffar,Romlan.,Mardinah,Dina.,  dan  Ahmad,  Azlina.  2013. Corporate  governance  and voluntary disclosure practices:  evidence from a two tier board systems in  indonesia. Jurnal pengurusan vol.39 :83-92.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.H.  1976. Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency Costs and Ownership Structure . Journal of financial economics, V.3, No.4, 305-360.
Juhmani, Omar. 2013. ownership structure and corporate voluntary disclosure: evidence from bahrain. Internasional journal of accounting and financial reporting vol 3, no 2
Khomsiyah,  2003.  Hubungan  corporate  governance  dan  pengungkapan  informasi:  pengujian secara simultan. Simposium nasional akuntansi VI. Surabaya.
Khomsiah  2005.  “  analisis  hubungan  indeks  and  struktur  corporate  governance  terhadap kualitas  pengungkapan  (an  analiysis  of  the  influence  of  the  coorporate  governance index  and  structure  on  disclosure  quality)”,  unpublished  doctoral  disertation, universitas gadjah mada, yogyakarta.
La porta, R., Lopez-de-Silanes, F., shleifer,A .,vishny, R.W. 1999. Corporate ownership arround the world . Journal of Finance, 54,471-517.
Lakhal, faten 2004. “ voluntary earning disclosure and corporate governance: evidance from france .”working paper, institute de recherche en gestion and ESA university paris XII.
Monks,R.A.G.,  dan  Minow,  N.  2003. Corporate  governance  3rd  edition .  Blackwell Publishing.
Morck,  R.  And  Yeung,  B  2004,  “ family  control  and  the  rent-seeking  society ”, entrepreneurship theory and practice, vol. 28 no. 4, pp 391-409.
Nahda,  Katiya.,  dan  Agus  harjito,  D  2011.  Pengaruh corporate  responsibility terhadap  nilai perusahaan  dengan corporate  governance sebagai variabel  moderasi.  Jurnal  siasat bisnis vol 15, No. 1
Nuryaman.  2009.  Pengaruh  konsentrasi  kepemilikan,  ukuran  perusahaan,  dan  mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan sukarela. Jurnal akuntansi dan keuangan indonesia,6,1.
Sekaran, U.,Roger B. 2010. Research Methods for Business: A Skill Building Approach (5 th ed.). john wiley & sons.
Suhardjanto,D.&  afni,  A.N.2009.  Praktik corporate  social  disclosure di  Indonesia  studi empiris di bursa efek Indonesia. Jurnal Akuntansi, No.3,Hal252-264.
Suhardjanto,  Djoko  dan  Permatasari,  Novita,  Dian  2010.  Pengaruh corporate governance, etnis  dan  latar  belakang  pendidikan  terhadap Environmental  disclosure: Studi empiris pada perusahaan listing di bursa efek Indonesia. Kinerja vol 14, No.2.
sun,N.,  salama,  A.,  Hussainey,  K.,  and  Habbash,  M.  2010.  “ corporate  environmental disclosure,  corporate  governance,  and  earnings  management ”.  Managerial  auditing journal. Vol.25 no.27 pp 679-700.
Solomon,J., & Solomon, A. 2004. Corporate governance and accountability .  England: John Wiley & Sons, LTd.
Tsang,  E.W.K.  1998.  “  A  longitudinal  study  of  corporate  social  reporting  in  singapore:  the case of the banking, food and beverages and hotel industries”. Accounting, auditing & accountability journal, Vol. 11 Issue: 5, pp. 624-635.
Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan  kinerja keuangan. Simposium nasional akuntansi X.
UU No. 40 tahun 2007 UU No. 25 tahun 2007 UU No. 32 Tahun 2009