Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah
Eka Rezky Afriani Marsya Handa 1 , Andi Wihdayanti 2 , Muh.Nasri Katman 3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : Eka.rezky200@gmail.com

## P-ISSN : 2745-7796
e-ISSN : 2809-7459

## Abstract.
Zakat perusahaan salah satu Jenis zakat yang harus dipungut,jika memiliki Harta melebihi nisab dan melampau i masa Haulnya,sebagaimana diperintahkan dalam Alquran, As-Sunah, dan Ijma’ ulama. Berdasarkan fenomna yang ada implementasi dari zakat perusahaan masih kurang di Indonesia khususnya pada sumber dana zakat dan bagaimana  pemanfaatannya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif,  semua  data  yang  telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya dokumen pendukung berupa laporan keuangan terkait penyaluran zakat sehingga terbatasnya data yang dapat diamati oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan banyak perusahaan belum menerapkan perhitungan zakat sesuai konsep akuntansi syariah.
Keywords: Zakat, Akuntansi, Syariah
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi

## PENDAHULUAN
Zakat secara istilah adalah pemurnian dan  pertumbuhan,  dan  secara  terminologi zakat  merupakan  salah  satu  kewajiban  dari syariat  islam  sebagai  bentuk  ibadah  yang berkaitan dengan harta benda seseorang yang telah  memenuhi  syarat-syarat  tertentu.zakat wajib  hukumnya  bagi  setiap  muslim  yang telah  dewasa  sehat  jasmani  dan  Rohaninya, mempunyai  harta  yang  cukup  menurut ketentuan (Nisab) dan telah sampai waktunya satu  tahun  penuh  (Haul).  Kewajiban  zakat kepada  individu  muslim  mempunyai  posisi yang  sangat  tinggi  dalam  Islam  dan  harus dilaksanakan untuk menjadi seorang muslim yang sempurna. Hal ini sesuai dengan firman
Allah:(Pratama, 2015)
Artinya:  “Jika  mereka  bertaubat, mendirikan  sholat  dan  menunaikan  zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.  Dan  kami  menjelaskan  ayat-ayat itu  bagi  kaum  yang  mengetahui”(Q.S.  At- Taubah, 9:11).
Kewajiban  membayar  zakat  tidak hanya  diberikan  pada  individu  melainkan juga  dibebankan  pada  instansi  perusahaan. Selain  itu  kewajiban  mengeluarkan  zakat perusahaan telah atur dalam Undang-undang No  23  Tahun  2011  yang  menerangkan kewajiban  berzakat  dan  pengelolaan  zakat pada Perusahan.(Ahmad et al., 2020)
Zakat  perusahaan  merupakan  satu dari sekian Jenis zakat yang harus dipungut,
jika  memiliki  Harta  melebihi  nisab  dan melampaui  masa  Haulnya,  sebagaimana dijekasjan    dalam  Alquran,  As-Sunah,  dan Ijma’  ulama.  Sedangkan  menurut  Badan Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya yang mencakup  Semua  jenis  sektor  usaha diantaranya  seperti  industri,  seperti  Pabrik semen, pabrik pupuk dan sebagainya,  usaha perhotelan, hiburan, restoran dan sebagainya atau perusahaan kecil  yang aktiva lancarnya mencapai  85  gram  emas,  Perdagangan ekspor,  kontraktor,  real  estate,percetakan, pasar  swalayan,  dan  sebagainya  dan  jasa, seperti  konsultan,  notaris  travel  biro, Transportasi, salon, pergudangan, dan sebagainya:  usaha  perkebunan,  perikanan, peternakan,  dan  sebagainya.(Kalbarini  & Suprayogi, 2015)
Pemanfaatan  dana  zakat  telah  diatur di Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang  pendistribusian  zakat  pasal  25  dan 26  yaitu  zakat  wajib  didistribusikan  kepada Mustahik  sesuai  dengan  syariat  islam. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dilakukan  berdasarkan  skala  prioritas  dalam memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan,  dan  kewilayahan.  Dari  penjelasan undang-Undang  tersebut  dapat  diketahui bahwa  zakat  di  distribusikan  sesuai  syariat islam dengan memperhatikan prinsip
pemerataan dan keadilan.( Analisis Akuntansi Zakat  Berdasarkan  PSAK  No.  109  Pada Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) Sumatra Utara , n.d.)
Perkembangan  akuntansi  syariah  di Indonesia  telah  dimulai  melalui  berbagai kajian-kajian  akademis  dan  riset,  baik  yang terkait  dengan  teknis  pencatatan  Transaksi, konsepsi,  epistimologi  dan  metodologi. Pengembangan  (standar)  akuntansi  Syariah di Indonesia, seperti yang disampaikan Amin Musa,  salah  seorang  anggota  komite Akuntansi  Syariah  IAI  mengatakan  bahwa bangkitnya akuntansi syariah di latarbelakangi  banyaknya  transaksi  dengan dasar  syariah,  baik  yang  dilakukan  lembaga bisnis  syariah  maupun  non  syariah.  Dengan animo  itu  perlu  adanya  pengaturan  atau standar untuk pencatatan, pengukuran maupun penyajian sehinga para praktisi  dan pengguna  keuangan  mempunyai  standar yang sama dalam akuntansi.(Pratama, 2015)
Berdasarkan  fenomena  yang  ada implementasi  dari  zakat  perusahaan  masih kurang di Indonesia khususnya pada sumber dana  zakat  dan  bagaimana  pemanfaatannya. Sumber  dan  pemanfaatan  dana  zakat  pada sebagian  perusahaan  belum  mengikuti ketentuan syariat islam.(Kalbarini & Suprayogi, 2015)
METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  deskriptif,  semua  data  yang  telah diperoleh  sebagai  hasil  dari  penelitian. Setelah melakukan reduksi data, menyajikan data  dan  melakukan  verifikasi  data  maka dapat  ditarik  kesimpulan  berdasarkan  hasil penelitian  yang  disajikan  dalam  bentuk narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Dana Zakat di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara  dengan jumlah  penduduk  terbesar  ke-4  di  dunia. Dari  total        jumlah    penduduk    Indonesia sekitar48%    merupakan    angkatan    kerja yakni penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak  bekerja,  dan  pengangguran. Dari  total penduduk  di  Indonesia, diasumsikan  yang wajib    menunaikan    zakat    maal    adalah angkatan    kerja    beragama  Islam  yang bekerja.(Canggih et al., 2017) potensi zakat di Indonesia pada 2020 tercatat  sebesar  Rp233,84  triliun  dengan porsi  terbesar  pada  zakat  penghasilan,  yaitu senilai Rp139,07 triliun. Dalam realisasinya, total  jumlah  penghimpunan  nasional  pada 2019  masih  berada  di  angka  Rp10.166,12 triliun.  Sementara,  potensi  senilai  Rp233,84 triliun  tersebut  meliputi  Zakat  Perusahaan sebesar  Rp6,71  triliun,  Zakat  Penghasilan sebesar  Rp139,07  triliun,  Zakat  Pertanian
sebesar  Rp19,79  triliun,  Zakat  Peternakan sebesar  Rp9,51  triliun,  dan  Zakat  Uang Rp58,76  triliun.  Persentase  sumber  zakat paling  besar  masih  didominasi  oleh  zakat penghasilan.   Berdasarkan  laporan  realisasi penghimpunan zakat oleh Lazismu Nasional yang  terdata  pada  2019  hingga  pertengahan tahun 2020, sebesar Rp239,003 miliar. Dapat dikatakan  realisasi  penghimpunan  belum optimal. (Wibisono, 2016)
Dari total potensi zakat nasional 2020 sebesar Rp233,84 triliun itu, baru Rp8 triliun atau  3,5  persen  yang  terkumpul.  Hal  ini menandakan  bahwa  terjadi  kesenjangan antara potensi zakat  dan pendapatan riilnya. Secara    keseluruhan    dapat    diproyeksikan bahwa    potensi    penerimaan    zakat  di Indonesia    cukup    besar.    Jika    dilihat    dari jumlah    penduduk    yang    wajib    berzakat yang mengalami   peningkatan   setiap   tahun dan   juga   pendapatan   per   kapita   yang nominalnya    juga    cukup    besar    dan meningkat    setiap    tahun    maka    potensi penerimaan zakat juga diestimasikan mengalami peningkatan.
B. Pemanfaatan Dana Zakat Pada Perusahaan  dengan  Konsep Ekonomi Sayraiah
perusahaan  wajib  membayar  zakat karena  posisi  perusahaan  berbentuk  badan hukum  (reeht  person)  atau  yang  dianggap orang.  Karena  itu,  di  antara  perusahaan
tersebut terjadi transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga  menjalin  kerjasama.  Segala  kewajiban dan  hasil  akhirnya  pun  dinikmati  secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban  kepada  Allah  Swt.  dalam  bentuk zakat(Wisnu, 2019)
Ulama  yang  berpendapat  demikian, seperti  Syauqi  Ismail  Syahatah,  Ahmad  Ali Abdullah,  dan  Ahmad  al-Shadiq  al-Basyir juga  berpendapat,  badan  usaha,  baik  milik swasta  maupun  milik  negara,  merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dalam hal harta. Oleh karena itu, apabila telah terpenuhi nisab  dan  haul,  maka  badan  hukum  usaha dikenakan  kewajiban  zakat  Argumen  yang mereka  kemukakan  ialah  1),  perusahaan adalah badan hukum yang memiliki kecakapan untuk menerima hak dan memikul kewajiban yang berdiri sendiri; 2)
Kepemilikan  kekayaan  perusahaan  sebagai badan  hukum  terletak  pada  badan  usaha  itu sendiri, bukan pada pemegang saham. karena itu,  perusahaan  dapat  disebut  sebagai mukalaf,  karena  itu  badan  usaha  dibebani kewajiban zakat secara langsung.
Selain itu kewajiban zakat perusahaan  telah  dinyatakan  dalam  undang- undang. Berdasarkan Pasal 1 UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, dinyatakan bahwa yang  termasuk  muzaki  adalah  seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban
menunaikan  zakat.  Kemudian  pada  pasal  4 ayat  2  poin  (g)  juga  disebutkan  bahwa perindustrian  merupakan  salah  satu  sumber harta objek zakat, yaitu zakat harta.
Dari  penjelasan  UU  tersebut  dan pendapat  yang lebih kuat  tentang kewajiban perusahaan mengeluarkan zakat,  perusahaan seharusnya  mengeluarkan  zakat  perusahaan sekalipun  ada  pendapat  yang  mengatakan bahwa  zakat  tidak  terkena  pada  perusahaan atau badan hukum. Karena pemerintah telah menetapkan  peraturan  atau  undang-undang terkait  kewajiban  badan  usaha  membayar zakat  dan  hukum  dalam  islam  mewajibkan mentaati  pemimpin,  disamping  itu  zakat merupakan suatu kewajiban seorang muslim atau  entitas  yang  harus  ditunaikan  sehingga kita  tidak  dapat  memilih  untuk  membayar atau  tidak.  Sebagaimana  disebutkan  dalam Al-Quran Q.S At-Taubah ayat 103:
Artinya:  “Ambillah  zakat  dari sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  dan  Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. At-Taubah, 9:103).
Pemanfaatan dana zakat telah tertuang  di  dalam  Undang-Undang  No  23 tahun  2011  tentang  pendistribusian  zakat pasal  25  dan  26  yaitu  zakat  wajib
didistribusikan  kepada  mustahik  sesuai dengan syariat islam. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan skala prioritas dalam memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan,  dan  kewilayahan.  Dari  penjelasan undangundang  tersebut  dapat  diketahui bahwa  zakat  di  distribusikan  sesuai  syariat islam dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan.
Syariat  islam  yang  dimaksud  dalam undang-undang tersebut tentang cara pendistribusian zakat dan kepada siapa yang berhak  menerimanya  telah  tercantum  dalam QS. At-Taubah ayat 60:
Artinya  :  Sesungguhnya  zakat-zakat itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat,  para  mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya, untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka  yang  sedang  dalam  perjalanan, sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan Allah,  dan  Allah  Maha  Mengetahui  lagi Maha Bijaksana.
Pemanfaatan dana zakat pada banyak perusahaan di indonesia tidaklah berpatokan kepada  surah  at-taubah  yang  menjelaskan siapa  yang  berhak  menerima  penyaluran zakat  melainkan  disalurkan  kepada  panti asuhan  dengan  mengundang  berbuka  puasa dan  diberikan  santunan  kepada  anak  panti,
sumbangan masjid, sumbangan berupa beras, pakaian,  perbaikan  jalan,  dan  membagikan kepada pengemis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode perhitungan dan pemanfaatan dana zakat perusahaan perusahaan di indonesia tidak sesaui dengan konsep  akuntansi  syariah.  Selain  itu  banyak perusahaan  yang  tidak  mengeluarkan  zakat perusahaan  dengan  alasan  perusahaan  tidak wajib  mengeluarkan  zakat  dan  tidak  ada aturan terkait zakat pada perusahaan tersebut.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian (Muhammad,  2017)(Ahmad  et  al.,  2020) yang menemukan bahwa banyak perusahaan secara  teratur  membayar  zakat  langsung kepada  orang  miskin  dan  membutuhkan karena namun tidak sesuai dalam perhitungan syariah karena mereka ragu dengan kredibilitas administrator zakat dalam mendistribusikan  zakat  ke  asnaf.  Selain  itu beberapa responden juga menyoroti masalah kesulitan untuk memahami perhitungan zakat bisnis  dan  beberapa  responden  menyatakan bahwa  mereka  tidak  tahu  jenis  zakat  lain selain zakat fitra.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang  telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan banyak  perusahaan  belum  menerapkan perhitungan  zakat  sesuai  konsep  akuntansi syariah  karena  mereka  menganggap  zakat perusahaan  bukanlah  kewajiban  perusahaan
yang harus ditunaikan.Selain itu  perusahaan yang mengeluarkan zakat belum menerapkan perhitungan  yang  benar  dalam  penentuan jumlah  zakat  yang  harus  dibayarkan  serta pemanfaatan dana zakat yang tidak disalurkan sesuai konsep akuntansi syariah. Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah kurangnya  dokumen  pendukung  berupa laporan  keuangan  terkait  penyaluran  zakat sehingga terbatasnya data yang dapat diamati oleh peneliti. Saran kepada peneliti selanjutnya  agar  lebih  mengeksplore  terkait zakat  perusahaan  dan  melakukan  study penelitian  penerapan  zakat  perusahaan  pada berbagai perusahaan yang belum menerapkannya.  Saran  kepada  perusahaan yang belum mengeluarkan zakat untuk tidak menunda  dan  menyegerakan  mengeluarkan zakat perusahaan mengingat pendapat terkuat mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan zakat dan pemerintah telah mewajibkan agar segera  mengeluarkan  zakat  apabila  telah mencapai nisab dan haul.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, S., Alam, S., Rahim, S., Akuntansi, M., Universitas, P., Indonesia, M., Indonesia, M., Indonesia, M., & Indonesia, M. (2020). Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 8 (3), 611–618. https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.2449 1

## Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan
PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatra Utara . (n.d.). 109 . Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A.
(2017). Potensi Dan Realisasi Dana
Zakat Indonesia. Al-Uqud : Journal of Islamic Economics , 1 (1), 14. https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14- 26 Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. (2015).
Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : Swalayan Pamella Yogyakarta). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 1 (7), 506. https://doi.org/10.20473/vol1iss20147p p506-517
Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]. The Journal of Tauhidinomics , 1 (1), 93– 104.
Wibisono, Y. (2016). Potensi Zakat Nasional : Peluang dan Tantangan Pengelolaan. Jurnal PEBS FEUI , 1–20. Wisnu, H. S. dan A. M. (2019). Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers Surakarta. Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS ,
September , 189–200.