ANALISIS  WILAYAH  PERTAMB ANGAN  KOMODITAS  TAMBANG  GOLONGAN  BATUAN BERDASARKAN  SISTEM  INFORMAS I  GEOGRAFIS DI  KECAMATAN  TALANG  KELAPA  DAN  KECAMATAN  RAMBUTAN KABUPATEN  BANYUASIN
ANALYSIS  OF MINING  AREAS COMMODITIES  MINE ROCK TYPES BASED ON  GEOGRAPHIC  INFORMATION  SYSTEM AT TALANG KELAPA AND RAMBUTAN DISTRICT

## BANYUASIN  REGENCY

## Yoan Desianda

## ABSTRAK
Kegiatan perta mbangan rakyat d i Kabupaten Banyuasin termasuk dala m ke lo mpo k go longan ko moditas ta mbang batuan  me liput i  bahan  galian  Tanah  Urug,  Tanah  Liat .  Wilayah  Perta mbangan  Ra kyat  (WPR)  da la m  suatu wilayah me rupakan syarat uta ma untuk penerb itan perizinan. Penetapan WPR o leh pe merintah untuk Kabupaten Banyuasin khususnya dan Provinsi Su matera  Selatan  Umu mnya be lu m ada  sa mpa i saat  ini, oto mat is perizinan pertambangan  go longan  batuan  t idak  dapat  diterb it kan,  sehingga  dipandang  perlu   dila kukan  penelit ian .  Jenis Metode  penelit ian  deskript if,  berdasarkan  fakta  yang  nampak,  juga  menggunakan  pendekatan  kualitat if  untuk me mpero leh  ga mbaran  ko mp rehensif  wilayah  perta mbangan  rakyat.   Pe ma ka ian  data spasial berguna  untuk menggambarkan  wilayah perta mbangan. Sampe l penelit ian 2 (dua) wilayah keca matan, ya itu  Ta lang Kelapa  dan Ra mbutan.  Teknik  pengambilan  data  me lalu i  observasi  lapangan,  interview  dan  doku mentasi.  Teknik  an alisis data spasial secara  analisis Buffer untuk  ke wilayahan  dan  analisis Sk alogram untuk  me lihat  pengaruh perke mbangan wilayah dari adanya kegiatan pena mbangan.  Data disajikan dala m  bentuk  tabel,  narasi d an peta untuk interpretasi data. Hasil  penelit ian,  banyak penambangan rakyat  ilegal seperti di Kecamatan Talang Kelapa 8  Ha  berizin  dan 128,67  Ha  ilegal,  Kecamatan  Rambutan  27,21  Ha  berizin  dan 317,22  Ha  ilegal,  lahan  bekas tambang  tidak d i re kla masi,  dekat  pemu kiman dan usaha lain,  pertambangan rakyat  tid ak  diako mod ir pada peta pola  ruang  RTRW  Kabupaten,  le mahnya pengawasan dari aparatur  pe merintah.  Dapat  disimpulkan  bahwa SIG pent ing  untuk  ident ifikasi,  inventaris ir   wilayah  pertambangan,   me mpermudah  analisis.  Keca matan  Ta lang Kelapa sulit untuk d ila kukan  pengembangan wilayah, di Keca matan Ra mbutan relat if banyak wilayah potensial, yaitu  9  (se mbilan)  b lok  dengan  luas  211,91  Ha.  dengan  nila i  keekono mian   yang  akan  dipero leh  pe me rintah Rp.  83.395.834.661,85,-.  Disarankan seyogyanya  dilakukan rev isi  RTRW dengan  melihat  kondisi ek sisting dan aturan  yang  berlaku,  peningkatan  sumberdaya  aparatur  terka it  pengawasan,  pengendalian,  penertiban  usaha tambang, gunakan SIG  serta dibuat program reklamasi  untuk meminimalkan  lahan krit is.
Kata Kunci          :  Sistem  Informasi  Geografis,  komoditas  tambang golongan batuan, spasial , buffer , sk alogram RTRW.

## I.       PENDAHULUAN
Mineral  dan  Batubara  yang  terkandung  dalam wilayah  huku m  perta mbangan  Indonesia  merupakan kekayaan ala m tak terbarukan sebagai karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang    me mpunyai  peranan  penting dala m  me menuhi  hajat  hidup  orang  banyak.  Oleh karena   itu,   pengelo laannya   harus   d ikuasai   oleh negara untuk  me mbe ri n ila i ta mbah secara  nyata bagi perekonomian  nasio nal  dala m  usaha  mencapai ke ma kmu ran dan kesejahteraan ra kyat secara berkeadilan (Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009).
Kegiatan   pertambangan   rakyat   di   Kabupaten Banyuasin  termasuk  da la m  ko mod itas  ta mbang golongan  batuan  meliput i  ko mod itas ta mbang  Tanah Urug,  Tanah  Liat  dan  Pasir  Sungai  sesuai  dengan Pasal 2  ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah  Nomor 23  Tahun 2010  tentang Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral  dan Batubara.
Informasi  geografis  dala m  bentuk  yang  paling sederhana  adalah  sebuah  informasi  yang  berkaitan dengan  lokasi  tata   leta k  ob jek  te rtentu  yang selanjutnya  diperluas  fungsinya  sebagai  alat  bantu
dalam    memproses   data   spasial   sehingga   menjadi informasi  (Cho lid,  2009).
Wilayah  Perta mbangan  Rakyat  (WPR)  dala m suatu  wilayah  merupakan  syarat  utama   untuk penerbitan    perizinan.    Penetapan    WPR    o leh pe merintah  untuk  Kabupaten  Banyuasin  khususnya dan  Provinsi  Su matera  Se latan  Umu mnya,  dan  dari hasil  penelusuran  di  daerah-daerah    lain  d i  wilayah Indonesia  belu m  ada  sa mpai  saat  ini,  otomat is perizinan  perta mbangan  ra kyat  ko mod itas  ta mbang golongan  batuan  t idak  dapat  diterb itkan,  untuk me mpe rmudah  dala m  me lakukan  analisis  ma ka penetapan WPR in i dilaku kan dengan bantuan Sistem Informasi  Geografis  (SIG).
Perumusan  masalah :
1.   Bagaimana   menginventarisir  dan mendeskripsikan kegiatan   usaha   pertambangan golongan batuan;
2.   Bagaimana   kriteria   dan  analisis   wilayah  untuk penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat  (WPR);
3.   Bagaimana  pengembangan wilayah  pertambangan go longan batuan  yang diharapkan
Dapat mengoptimalkan keberlanjutan pertambangan dan lingkungan.
Tujuan penelit ian sebagai berikut :
1.   Menginventarisir   dan   mendeskripsikan    seluruh kegiatan usaha pertambangan go longan batuan;
2.   Menentukan    kriteria    dan   melakukan     analisis wilayah  untuk  penetapan Wilayah  Pertambangan Rakyat (WPR)  di Kabupaten Banyuasin;
3.   Mengembangkan         wilayah          pertambangan golongan batuan yang diharapkan dapat mengoptimalkan keberlanjutan perta mbangan dan lingkungan.
Hasil    diharapkan   memberi    manfaat   tentang pent ingnya penetapan Wilayah Pertambangan Ra kyat di  suatu  wilayah  terhadap  keberlan jutan  kegiatan usaha  pertambangan  rakyat    terutama   di  Kabupaten Banyuasin  dan  Provinsi  Su matera  Se latan  u mu mnya dengan  menggunakan  Sistem  Informasi  Geografis, selain  itu   juga   dapat  menjad i  masukan  untuk pe merintah  Kabupten  Banyuasin  khususnya  dan Provinsi   Su mate ra    Se latan   secara   u mu m   sebagai acuan  dalam  penerb itan  Izin   Pe rta mbangan  Ra kyat (IPR)  serta  pe laksanaan  pengelo laan  sumberdaya secara   optimal   untuk    meningkatkan   pendapatan daerah  dengan  manfaat  akhir  untuk  kesejahteraan masyarakat  yang  berkelanjutan  dan  berwa wasan lingkungan.

## II.      METODE  PENELITIAN 1.      Waktu dan  Tempat
Penelit ian   dilaksanakan    pada   bulan   Agustus sampai  Oktober  2015  pada  2  (dua)  keca matan  di Kabupaten  Banyuasin,  yaitu  :  Keca matan  Ta lang Kelapa dan Kecamatan Rambutan.

## Gambar 1. Daerah Penelitian

## 2.      Alat dan  Bahan a.      Alat
Alat-alat      yang    digunakan    untuk    kegiatan lapangan  dan  pengo lahan  data,  antara  lain  :  GPS (Globa l  Posit ioning  Syste m),  Ko mputer,  progra m aplikasi sistem info rmasi geografis (Progra m MapInfo),  Progra m  ap likasi  Map   Source,  quesioner, Program  Aplikasi  Microsoft Excell.
b.       Bahan
Bahan-bahan   yang   digunakan   adalah   :   Peta Citra  Satelit,  Foto Udara,  Peta  Kontur, Peta Geologi, Peta administrasi, Laporan kegiatan usaha pertambangan  rakyat,  Do ku men   izin  perta mbangan rakyat,  Statist ik  daerah  penelit ian,  dat a lahan  bekas
tambang,  data  pe mukiman,  data  keg iatan  usaha  lain di  sekita r    kegiatan  perta mbangan,    data  lahan potensial
3.      Sifat dan  Pendekatan  Penelitian
Penelit ian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif, dimana  akan  diga mbarkan  secara   mendala m  suatu objek    pene lit ian    berdasarkan    fa kta-fa kta    yang nampak.
Penelit ian   ini   juga   menggunakan   pendekatan kualitat if dengan tujuan untuk  me mpero leh ga mbaran yang  ko mp rehensif  dan  mendala m  tentang  wilayah pertambangan  rakyat  d i  Keca matan  Ta lang   Kelapa dan Kecamatan Rambutan.
4.      Populasi  dan  Sampel
Populasi   dan   sampel   yang   digunakan   dalam penelit ian ini terdiri  dari :
a.   Populasi  penelit ian  adalah  blok  bukaan  tambang rakyat  yang ada di Keca matan Ta lang Kelapa dan Keca matan  Ra mbutan.  Sa mpe l  penelit ian  adalah blok  bukaan   ta mbang  rakyat  untuk  Keca matan Ta lang  Kelapa,  yaitu  :  blo k  bukaan  ta mbang  d i Kelurahan  Air  Batu,  Ke lurahan  Suko moro, Kelurahan  Su kajad i  dan  Desa  Sungai  Rengit, sedangkan  untuk  Kecamatan  Ra mbutan,  ya itu   : blok  bukaan  ta mbang  di  Desa  Sungai  Dua,  Desa Menten,  Desa  Sa ko,  Desa  Geleba k  Dala m,  Desa Tanjung  Merbu  dan  Desa  Ra mbutan.  Penetapan Sa mpe l  penelit ian  secara purposive  sa mpling , berdasarkan pert imbangan la manya b lok ditambang.
b.   Populasi    penelit ian    adalah    masyarakat    yang bermu kim d i sekita r  kegiatan ta mbang ra kyat  dan jalan    yang    dilalu i   untuk     mengangkut   hasil produksi  di  Keca matan  Ta lang  Ke lapa  dan Keca matan  Ra mbutan.  Sa mpel  pene lit ian  adalah masyarakat yang terkena dampak a kibat penambangan  dan  pengangkutan  hasil  produksi.
Penetapan  Sampel  penelit ian  secara purposive sampling ,  berdasarkan  pertimbangan  masyarakat yang  berada  di  sekita r  penambangan  dan pengangkutan    hasil    produksi    adalah    yang langsung  terkena  dampak.  Ju mlah  responden terpilih  yang  digunakan  sebanyak  10  (sepuluh) orang,    sedangkan    untuk    quesioner    tertutup dia mb il  sampe l  masing-masing  50  (lima  puluh) orang tiap kecamatan.
c.  Populasi  penelit ian  adalah  semua   pelaku   usaha tambang  rakyat  di Keca matan Ta lang  Kelapa dan Keca matan  Ra mbutan.  Sa mpe l  penelit ian  adalah pelaku   usaha  yang  masih  menjalankan  usahanya saat  dilaku kan  penelit ian.  Ju mlah  responden terpilih  yang  digunakan  sebanyak  8  (delapan) orang ditetapkan secara purposive sampling .
d.   Populasi    penelit ian     adalah    pegawai      Dinas Perta mbangan  dan  Energ i  Kabupaten  Banyuasin, pegawai  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Banyuasin,  pegawai  Kantor  Ca mat   dan  Kantor Kelurahan.  Sa mpe l  penelit ian  adalah  pejabat esselo n II,  III,  IV dan Staf  instansi diatas. Jumlah responden  terpilih  yang  digunakan  sebanyak  8
(delapan)  o rang  ditetapkan  secara purposive sampling . 5.      Prosedur Kerja Langkah-langkan  kerja  secara garis besar terdiri dari   3   (tiga)    tahapan,   yaitu   :   pengumpulan   data, pengo lahan data dan analisis data.
a.   Pengumpulan   data,   dilakukan    dengan   3   (tiga) cara,  ya itu:  observasi  lapangan,  wawancara  dan dokumentasi;
1.   Observasi         (Pengamatan         Lapangan); Pengamatan  langsung dilapangan  dilakukan dengan  alat  bantu  berupa  GPS.  Data  yang dipero leh  dari  pengamatan  tersebut  berupa angka-angka    koordinat    dari    variabel- variabel  yang  dibutuhkan  dalam  penelit ian ini yang sudah dijelaskan d i atas untuk dapat di proses dalam  sistem informasi  geografis.
2.   Interview   (Wawancara);  Berdasarkan  pada pengetahuan   dan   keyakinan   pribadi    yang langsung  didasarkan  pada  subjek  yang memahami  permasalahan, memiliki  data dan bersedia me mbe rikan  data yang  re levan  dan kompeten    dengan   masalah   yang   ditelit i, seperti  pimpinan    instansi    yang    terka it dengan     pertambangan,     pegawai     yang bertugas  me laku kan  proses  pelayanan  dan pengawasan pertambangan  dan  masyarakat sekitar  lokasi  kegiatan pertambangan.
3.   Dokumentasi;    Data   dokumentasi    tersebut berupa peraturan perundang-undangan, keputusan  bupat i  dan  data-data  la in  yang terka it    yang    d ianggap    perlu    untuk menunjang penyelesaian penelit ian.
b.   Pengo lahan  data,   se luruh   data   lapangan  yang berupa  data  spasial  d io lah   dengan  menggunakan program  ap likasi  siste m  in formasi  geografis berupa progra m aplikasi MapInfo , sedangkan data lapangan  berupa  hasil  wa wancara  d irangku m secara narasi;
c.   Analisis data, data yang sifatnya spasial dianalisis dengan analisis Overlay , Analisis Buffer , Analisis kesesuaian  lahan  dan  analisis  kesesuaian  dengan RTRW  kabupaten. Sedangkan data untuk  me lihat pengaruh  keg iatan  perta mbangan  terhadap  sosial ekonomi  dan   budaya  masyarakat  menggunakan analisis Sk alogram .
3  (tiga)  pendekatan  untuk  menjalankan   metoda
Sk alogram , yaitu :
 Pendekatan  ada  t ida knya  sarana/prasarana  yang diukur;
 Memperh itungkan  ju mlah  da ri  sarana/prasarana yang  ada  serta  dengan  memperhitungkan  bobot dari masing-masing  sarana;
 Dilaku kan  dengan  menggabungkan  dari  2 (dua)  pendekatan  yang    ada,    yaitu  dengan mengalikan   bobot  yang  dipunyai  o leh   masing- masing  fasilit as  yang  ada  di  suatu  kawasan dengan  jumlah  riil  dari  fasilit as  yang  ada  di masing-masing  unit wilayah  perencanaan.
Langkah kerja  metoda Sk alogram , adalah :
 Susun   nama-nama   wilayah   di   sisi  kiri   lembar kerja;
 jenis-jenis  fasilit as  disusun  di  sisi  atas  lembar kerja,  dan dibuat melebar-mendatar;
 Isikan    data-data   yang   ada,   dengan   ketentuan diusahakan   wilayah   yang   mempunyai    fasilit as terlengkap  diletakkan  di  urutan  paling  atas, sehingga bisa mendekat i  bentuk diagonal.  Hal  in i berguna  untuk  me mudahkan  pe mbacaan  dan analisis-interpretasi data;
 Sort ir    data   yang   ada,   sehingga   dimungkin kan perubahan    susunan   raw   data   untuk    menuju konfigurasi ideal (membentuk  diagonal);
 Jumlahkan  isi  data  berdasarkan  baris  dan  ko lo m (pendekatan Ya-Tidak);
 Kalikan    jumlah    suatu   fasilitas   yang   tersedia dala m suatu wilayah dengan bobot  yang dipunyai oleh     fasilitas    tersebut,    setelah     itu    baru diju mlahkan berdasarkan baris dan ko lo m (pendekatan pembo botan);
 Berdasarkan  ju mlah  kelengkapan  fasilitas  ini  bisa ditentukan    wilayah    mana    yang    mempunyai tingkat  kekotaan  (orde)  tert inggi.  Penentuan  orde ini  bisa  dilambangkan  hanya  dengan  orde  I,  II, III,   IV   dan   seterusnya,   bisa   juga   ditentukan dengan   t ingkat   kekotaan   t inggi,    sedang   dan rendah.
6.      Analisis Data Analisis data dilakukan  berdasarkan kesesuaian lahan melalui  SIG  dan Analisis Skalogram.
a. Analisis    Kesesuaian     Lahan     Pertambangan Rakyat
Analisis  ini  mengga mbarkan  krite ria   kesesuaian lahan  untuk  kegiatan  perta mbangan  rakyat berdasarkan    ketentuan    yang    berlaku     untuk Keg iatan pertambangan. Gunanya untuk menentukan  pengembangan  lahan  pertambangan rakyat  dengan  me mbandingkan  persyaratan  yang berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku   dengan kualitas  lahan  yang  dimiliki  o leh  lahan  tersebut. Ketentuan  tersebut  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia No mor 4 Tahun 2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  pada  pasal 22  mengatur  tentang  kriteria  untuk  menetapkan Wilayah  Pertambangan  Rakyat  (WPR)  dan Pasal 24   d inyatakan   bahwa    wilayah   atau    te mpat keg iatan pertambangan rakyat yang  sudah dikerjakan  tetapi  belu m  d itetapkan  sebagai  WPR diprioritaskan  untuk ditetapkan sebagai WPR.
b. Analisis  Kesesuaian     Rencana     Tata    Ruang Wilayah  Kabupaten
Penentuan apakah wilayah tersebut dapat dike mbangkan  menjad i  wilayah  perta mbangan rakyat ,  maka   harus  mengacu  kepada  ketentuan u mu m  peraturan  zonasi.  Seca ra  tekn is,  prosesnya dilakukan dengan bantuan perangkat  lunak  sistem informasi  geografis dengan menumpangsusunkan (overlay)  data spasial yang di  dapat dari lapangan
dengan peta  spasial  rencana  tata  ruang  wilayah Kabupaten Banyuasin.

## c.   Analisis Spasial
Analisa  spasial  dilaku kan  dengan  meng- overlay - kan  2  (dua)  peta  yang  ke mudian    menghasilkan peta  baru  hasil  ana lisis  (Tu man,  2001).   Fungsi analisis  spasial yang digunakan  dalam  penelit ian ini  seperti  analisis  tu mp angsusun  (overlay)   dan analisis buffer .
d.    Estimasi  Potensi Komodi tas  Tambang Potensi ko moditas  tambang  akan  dihitung  secara mate mat is  menggunakan    metoda Frustum dan nila i   ekono mi   d ih itung   berdasarkan   est imasi biaya  yang  dike luarkan  / m 3 .  Be rikut  adalah persamaan metoda Frustum :
Dimana  : h                     = Beda tinggi,  m LuasA             = Luas Atas, m 2 LuasB             = Luas Bawah,  m 2
e.   Analisis Skalogram Menurut   Supriyadi   dan   Brata    Kusuma,   2005 bahwa  alat  analisis sk alogram digunakan  untuk mengident ifikasi  kota  keca matan yang d itetapkan menjad i  pusat  pertumbuhan  ekono mi  yang berdasarkan  pada  ketersediaan  fasilit as perkotaan dan  peranannya  dalam  me mbe rikan  pelayanan kepada masyarakat.
7.         Diagram  Alir

## III.    HASIL  DAN  PEMBAHASAN
1.      Data  Sekunder Daerah  Penelitian a.   Input  Data  Sekunder IPR
Hasil    inventarisasi    data    IPR    untuk    wilayah Kecamatan  Talang  Kelapa  pada periode  tahun 2005- 2008   sebanyak   11   (sebelas)   izin   perta mbangan rakyat ,  1  (satu)  izin  d ija lankan  o leh  bentuk  badan usaha   dan    10   (sepuluh)    izin    lainnya    me rupakan bentuk usaha perorangan, dengan luas total 8,00  Ha.
IPR untuk wilayah  Keca matan  Ra mbutan periode tahun  2005-2011  sebanyak  29  (dua  pu luh  semb ilan) izin.  4  (e mpat)  izin  dijalankan  o leh   bentuk  badan usaha  dan  selebihnya sebanyak  25  (dua  puluh  lima) izin  adalah usaha perorangan, luas total 27,21  Ha. b.    Pengambilan  Data  Citra  Satelit
Pengambilan data ( download ) c it ra satelit menggunakan  bantuan aplikasi SASPlanet .  Aplikasi SASplanet terdapat   kemudahan   bahwa   peta   citra satelit atau peta lainnya dapat disimpan dalam  bentuk ekstensi yang diinginkan.
c.   Identifikasi  Wilayah  melalui Citra  Satelit Ident ifikasi    wilayah    kegiatan    pertambangan rakyat  menggunakan peta Citra  Satelit  berguna untuk mempermudah  penelit i  dalam  melakukan  survey  di lapangan.       Hasil        dari        verifikasi        lapangan menunjukkan  bahwa seluruh t itik  sampel  ident ifikasi adalah      benar      merupakan       wilayah       kegiatan pertambangan   rakyat,   baik   itu   lahan   yang   sudah dit inggalkan  maupun  masih  aktif  dilakukan  kegiatan penambangan seperti terlihat pada (Gambar  3).
Gambar  3.     Lahan  Tambang  yang  ditinggalkan  di  Desa  Sungai Rengit  (kiri),  Lahan  Tambang  Akt if  (kanan)  di Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa
Gambar 4.      Lahan  Tambang  yang  ditinggalkan  di  Desa  Gelebak Dalam (kiri),  Lahan  Tambang  Aktif (kanan)  di  Desa Sako Kecamatan Rambutan
d.    Deliniasi Wilayah  Studi Deliniasi    wilayah    studi   untuk   Kecamatan Ta lang  Kelapa  berdasarkan  keberadaan  kegiatan pertambangan  rakyat  dan  kontur  wilayah  daerah tersebut,  hasil  blo king  area  didapat    luasan  wilayah deliniasi  sebesar  724,5  Ha,  mencakup  Kelurahan Suka jad i,  Kelurahan  Suko mo ro,  Ke lurahan  Air  Batu dan Desa Sungai Rengit.
Deliniasi  wilayah  studi  untuk  Keca matan Ra mbutan  didapat  luasan  wilayah  sebesar  3.461  Ha , mencakup  Desa  Sungai  Dua,  Desa  Pangkalan Ge lebak,  Desaa  Gelebak  Dala m, Desa Menten,  Desa Sako,  Desa Tanjung Merbu dan Desa. 2.      Pemetaan  Sumberdaya  Aparatur
Berdasarkan    data    di    dinas    pertambangan kabupaten hanya 3  (tiga)  orang melaksanakan  tugas
Di   Keca matan Ta lang  Kelapa, a real bukaan tambang  tersebut  terdiri da ri  22  (dua puluh dua) b lo k bukaan  dengan  luas  keseluruhan  317,22  Hekta r sebagaimana Tabel 2.
Tabel 2.     Lokasi  dan  Luas  Lahan  Bekas  Tambang Rakyat  per  Oktober  2015   di  Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin pokok  dan fungsi pengawasan bagian pertambangan
Blok Lokasi Luas (Ha)
u mu m  berbanding  dengan  jumlah   keca matan  d i Kabupaten  Banyuasin  sebanyak  19  (semb ilan  belas) kecamatan.
Berdasarkan  data  dinas  pertambangan  provinsi hanya  4  (e mpat)  orang   mela ksanakan  tugas  pokok dan  fungsi  inspektur  tambang  berbanding  dengan jumlah  kabupaten/kota sebanyak 16  (enam belas).

## 3.      Pemetaan  Daerah  Penelitian
Pemetaan    daerah   penelit ian   bertujuan   untuk menggambarkan     keadaan ek sisting yang    berada dala m  ruang lingkup penelit ian dengan menggunakan aplikasi Sistem  Informasi  Geografis  (MapInfo).
a.   Wilayah  Izin  Pertambangan  Rakyat  (IPR)
Pemetaan       wilayah      IPR       bertujuan     untuk me mast ikan    keberadaan    izin    tersebut    terhadap wilayah administrasi desa/kelurahan. Hasil overlay d i Keca matan  Talang  Kelapa   terdapat  6  (ena m)  izin usaha  pertambangan  berada  di  Kelurahan  Air  Batu dan  5  (lima)  izin  usaha  pertambangan  berada  di Kelurahan Sukomoro.
Hasil overlay di Keca matan  Ra mbutan terdapat  1 (satu)    izin    usaha   perta mbangan    berada   di    Desa Sungai Dua, 1 (satu)  izin usaha pertambangan berada di Desa Menten, 4 (e mpat)  izin usaha berada di  Desa Ge labak  Da la m,  13  (t iga  be las)  izin  usaha berada d i Desa  Sako,  1  (satu)  izin  usaha  berada  di  antara wilayah ad min istrasi  Desa  Gelebak  Dala m  dan  Desa Tanjung Merbu dan 9 (semb ilan) izin  usaha berada di Desa Tanjung Merbu.
b.    Lahan  Bekas Tambang
(Desa) 1.      Sungai Dua                                                      8,78 2.      Menten                                                             3,06 3.      Menten                                                             0,89 4.      Menten                                                             1,06 5.      Sako                                                               26,28 6.      Sako                                                                 1,25 7.      Gelebak Dalam                                                2,18 8.      Gelebak Dalam                                              15,73 9.      Gelebak Dalam                                                2,63 10.     Sako                                                               83,18 11.     T anjung Merbu                                              31,99 12.     T anjung Merbu                                              19,36 13.     T anjung Merbu                                              31,61 14.     T anjung Merbu                                                6,22 15.     T anjung Merbu                                              14,00 16.     T anjung Merbu                                              38,46 17.     T anjung Merbu                                                4,14 18.     T anjung Merbu                                                1,58 19.     T anjung Merbu                                                2,19 20.     T anjung Merbu                                              18,12 21.     Rambutan                                                        2,51 22.     Rambutan                                                        2,00 Luas (Ha)                                              317,22
Sum ber : Penelitian dan Pengolahan data 2015

## c.   Penambangan  Tanpa  Izin
Pemetaan     kegiatan    penambangan    tanpa    izin bertujuan untuk  me mberikan  penjelasan secara nyata terka it  pemberian  izin  dan  ke ma mpuan  pengelo laan dari dinas instansi terkait.
Tabel 3.     Luas  Lahan  Berizin   terhadap   tanpa  izin akibat  Pertambangan   Rakyat   Kecamatan
Talang Kelapa  dan Rambutan
Di    Kecamatan   Talang   Kelapa,    Areal   bukaan tambang terdiri  dari 12  (dua belas) blok  bukaan lahan
Kecamatan Berizin (Ha) Bukaan Lahan (Ha) Perbandingan (Ha)
dengan luas keseluruhan 128,67  Hektar  sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1.     Lokasi  dan  Luas  Lahan  Bekas  Tambang Rakyat  per  Oktober  2015   di  Kecamatan Talang  Kelapa Kabupaten Banyuasin
Blok                               Lokasi                                 Luas (Ha) 1.     Kel. Air Batu, Ds. Sungai Rengit                           1,59 2.     Kel. Air Batu, Ds. Sungai Rengit                         34,00 3.     Kel. Air Batu, Ds. Sungai Rengit                           6,47 4.     Kel. Air Batu                                                           3,18 5.     Kel. Air Batu                                                           0,92 6.     Kel. Air Batu                                                           0,83 7.     Kel. Air Batu                                                           1,52 8.     Kel. Sukomoro, Kel. Air Batu                              32,98 9.     Kel. Air Batu                                                           5,92 10.     Kel. Sukomoro, Kel. Air Batu                              26,40 11.     Kel. Air Batu                                                           2,19 12.     Kel. Sukajadi                                                        12,67 Luas (Ha)                                            128,67 Sum ber : Penelitian dan Pengolahan data, 2015 T alang Kelapa                8,00            128,67          1 : 16,09 Rambutan                     27,21            317,22          1 : 12,22
Jumah                    35,21            445,89
Sum ber : Penelitian dan Pengolahan data 2015
Beberapa  faktor   yang   menyebabkan   hal tersebut terjadi,  antara lain  :
1.   Keterbatasan    aparatur    pemerintah    kabupaten dalam  melakukan  pengendalian, pengawasan, dan penert iban terhadap kegiatan ilegal  tersebut;
2.   Kekeliruan    pemerintah  daerah  dalam   membuat suatu kebijakan;
3.   Kurangnya    kesadaran    pelaku     usaha    dalam menjalakan  usahanya, baik  terhadap  lingkungan, peraturan dan penambangan yang baik dan benar;
4.   Pembiaran     aparat    hukum     yang     berwenang terhadap kegiatan pertambangan tersebut.

## d.    Pemukiman
Banyuasin      Dalam       Angka      (BDA)       2015 menunjukkan  penduduk Kabupaten Banyuasin tahun 2013    berjumlah    788.286    jiwa,    sedangkan   jumlah penduduk pada tahun 2014  799.998  jiwa.  Penduduk pada  lokasi  penelit ian  di  Kecamatan  Talang  Kelapa tahun  2014   berjumlah  131.387   jiwa  dan  penduduk pada lokasi  penelit ian di Kecamatan Rambutan  tahun 2014  berjumlah  42.696  jiwa.
e.   Kegiatan        Usaha        di       Luar        Kegiatan

## Pertambangan  di Lokasi Batasan  Penelitian
Di  Kecamatan  Talang  Kelapa,  meliputi  5  (lima) macam  kegiatan  usaha yaitu  berupa  ko lam  ikan  air tawar,  peternakan ayam,  kebun  kelapa  sawit,  kebun karet dan kegiatan  usaha lain.
Di     Kecamatan    Rambutan    meliput i    5   (lima) macam  kegiatan  usaha yaitu  berupa  ko lam  ikan  air tawar,  peternakan ayam,  kebun  kelapa  sawit,  kebun karet dan persawahan.

## 4.      Rencana   Tata    Ruang    Wilayah    Kabupate n Banyuasin
Berdasarkan dig itasi peta RTRW untuk rencana pola   ruang   wilayah    Kabupaten   Banyuasin   pada daerah  penelit ian  diperoleh   peruntukan  pola  ruang wilayah    untuk    daerah    dalam     batasan    kawasan penelit ian di  Kecamatan  Talang  Kelapa  berupa areal pemukiman   perkotaan,  areal  pemukiman   pedesaan dan  areal  perkebunan  karet.  Sedangkan  po la  ruang wilayah    untuk    daerah    dalam     batasan    kawasan penelit ian  di   Kecamatan   Rambutan   diperuntukkan berupa  areal   persawahan,  areal  perkebunan  kelapa sawit,  areal  peternakan,  areal  pemukiman  pedesaan dan areal perkebunan karet.
Hasil  dig itasi  tersebut  di  atas,  untuk  wilayah pertambangan  rakyat    pada  kedua  daerah  penelit ian tidak  tera ko mod ir  da la m  peta  pola  ruang  dala m Rencana Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin, padahal  kondisi  eksist ing  kedua  daerah  penelit ian tersebut adalah lokasi penambangan rakyat. 5.      Sarana/Fasilitas  Umum
Analisis          Skalogram           menggunakan sarana/fasilitas      umum        sebagai       objek       dan desa/kelurahan sebagai subjek dalam penelit ian untuk tiap-tiap  kecamatan. Objek  yang digunakan adalah : Fasilitas  Pendidikan;
 Fasilitas  Kesehatan;
 Fasilitas  Peribadatan;
 Fasilitas  Ekonomi;  dan
 Fasilitas  Pendukung.
a.   Kecamatan  Talang  Kelapa
Di       wilayah       Kecamatan      Talang      Kelapa menggunakan 12  (dua belas) subjek Desa/Kelurahan, yaitu  Sukajadi,  Kenten,  Sukomoro,  Air  Batu,  Tanah Mas, Talang  Keramat,  Gasing, Talang  Buluh,  Kenten Laut,  Sungai  Rengit ,  Sungai  Rengit  Murni  dan, Pangkalan    Benteng,    sedangkan    obje k    yang digunakan sebanyak 25 (dua puluh lima),  yaitu  :
 Fasilitas          Pendid ikan          (PAUD,          TK, SD,SLTP/MTs,  SMU/MA);
 Fasilitas    Kesehatan    (Puskesmas,    Puskesmas Pe mbantu,  Prakte k Dokter, Pra ktek  Bidan, Poskesdes, Posyandu, Apotek, Toko Obat);
 Fasilitas   Pe ribadatan   (Masjid,    Langgar/Surau, Gereja);
 Fasilitas  Ekonomi  (KUD/Non  KUD,  Pasar  Tidak Permanen,  Mini Market,  Toko Kelontong);
 Fasilitas  Pendukung (Kantor Pos, Restoran, Kedai Makanan, Hotel,  Penginapan).
b.    Kecamatan  Rambutan
Di  wilayah  Kecamatan  Rambutan  menggunakan 19  (se mbilan  belas)  subjek  Desa/Ke lurahan,  ya itu Sungai  Pinang,  Sungai  Kedukan,  Ra mbutan,  Sungai Dua,  Sa ko,  Tan jung  Kerang,  Tanjung  Merbu, Pangkalan   Ge lebak,  Su ka  Pindah,  Gelebak   Dala m, Tanah  Le mbak,  Menten,  Pe laju,  Pa rit,  Pu lau  Parang, Kebon  Sahang,Desa  Baru,  Siju  dan  Durian  Gad is, sedangkan  objek  yang  digunakan  sebanyak  15  (lima belas), yaitu :
 Fasilitas Pendidikan (TK/PAUD, SD, SLTP/MTs, SMU/MA);
 Fasilitas        Kesehatan       (Puskesmas/Puskesmas Pembantu,       Praktek        Dokter,       Poskesdes, Posyandu);
 Fasilitas  Peribadatan (Masjid, Langgar/Surau);
 Fasilitas  Ekonomi  (KUD/Non  KUD,  Pasar  Tidak Permanen,  Mini Market,  Toko Kelontong);
 Fasilitas  Pendukung (Kedai  Makan).
6. Analisis    Kesesuaian     Lahan    Ber dasarkan Kri teria    Penetapan  Wilayah  Pertambangan Rakyat
Penetapan     wilayah      pertambangan     rakyat berdasarkan   Undang-Undang   Republik    Indonesia No mo r  4  Tahun 2009 tentang  Pertambangan Minera l dan  Batubara  Pasal  22  huruf  (d)  dinyatakan  bahwa luas  maksimal  wilayah  pertambangan  rakyat  adalah 25  (dua  pu luh  lima)  hektar  dan  Pasal  22  huruf  (f) dinyatakan  merupakan  wilayah  atau  te mpat  keg iatan tambang  rakyat  yang  sudah  dike rja kan  sekurang- kurangnya  15  (lima   belas)  tahun  serta  dilanjutkan pada       Pasal   24  dinyatakan  bahwa    wilayah  atau te mpat  kegiatan  pert a mbangan  rakyat  yang  sudah dikerjakan  tetapi  belu m  d itetapkan  sebagai  wilayah pertambangan  rakyat  diprioritaskan  untuk  d itetapkan sebagai wilayah  pertambanga rakyat.
Berdasarkan    data    yang    didapat,    kegiatan pertambangan  ra kyat  di  kedua  keca matan  te rsebut dapat    diprio ritaskan    untuk    d itetapkan     sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.
7.      Analisis    Kesesuaian     Lahan     Berdasarkan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupate n
Program          yang         dilakukan          untuk pengembangan  kawasan  budidaya  di  Kabupaten Banyuasin  salah  satunya  sepert i  Pengembangan Kawasan Perta mbangan,  me la lu i  inventarisasi daerah yg  berpotensi  untuk  usaha  pertambangan,  Penetapan aturan  zonasi  pena mbangan  ra kyat,  re lokasi  & lo ka lisasi tambang rakyat  dan rehabilit asi lahan pasca tambang (RTRW  Kabupaten Banyuasin, 2011).
Bukaan                  di 121,87 18,6175 bebas   yang Pemukiman Perkotaan menteri  diatas. Bukaan Pemukiman Pedesaan Bukaan di di 6,8 0,0
12,8060
0,0 Perkebunan Karet T otal 128,67
Berdasrkan   fakta   yang  terlihat,  progra m pengembangan kawasan
budidaya untuk pengembangan kawasan pertambangan rakyat golongan batuan t idak terako mod ir dala m suatu peta pe manfaatan  ruang  dala m  Rencana  Tata  Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten tahun 2012-2032.
a.   Wilayah  Penelitian  Kecamatan  Talang  Kelapa
O verlay peta   po la   ruang   RTRW    Kabupaten Banyuasin    terhadap    lahan    bekas    pertambangan golongan   batuan ek sisting dalam   wilayah   batasan kawasan   penelit ian   di   Kecamatan   Talang   Kelapa dengan luasan 724,5  Hektar,  didapat  128,67  Hektar atau   sekitar   (17,8%)    luas   lahan   bukaan ek sisting pertambangan, persentase dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.     Distribusi   Luas  Lahan  Bukaan  Eksist ing terhadap Pola Ruang RTRW   Kabupaten
Analisis overlay atau sering disebut tumpangsusun merupakan     ana lisis yang menghasilkan data spasial baru  dari min ima l dua data spasial  yang  menjadi  masukannya  dan  overlay  peta merupakan   proses  dua  peta  temat ik  dengan  area l yang  sama  dan  menghamparkan  satu  dengan  yang lain untuk membentuk  satu layer peta baru.
Analisis Buffer merupakan  analisis  yang dapat menghasilkan peta spasial baru yang berbentuk poligon  atau  zona  dengan  jarak  tertentu  dari  peta spasial yang menjadi  masukannya.
a.   Wilayah  Penelitian  Kecamatan  Talang  Kelapa Berdasarkan    hasil    pengo lahan    data    wilayah pe mukiman  me rupakan  area l  yang  relatif  sulit  untuk dilaku kan  re lokas i,  sedangkan  kawasan  ternak  aya m dan ternak  ikan   merupakan  areal  yang  relat if  rendah dan  t idak  potensial  untuk  dilakukan  penambangan.
Uraian Luas Bukaan Eksisting (Ha.) Luas Bukaan eksisting Vs. Pola Ruang (%)
Hasil analisis buffer dapat dilihat  pada (Gambar  5). Berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundangan yang    berlaku,   di   wilayah    penelit ian   Kecamatan Talang   Kelapa   t idak   dapat   dibuat   suatu   Wilayah
Lahan Bukaan Eksisting              128,67

## b.            Wilayah            Penelitian            Kecamatan Rambutan
O verlay peta pola  ruang RTRW  Kabupaten Banyuasin  terhadap  lahan  bekas  pertambangan golongan  batuan ek sisting dalam  wilayah  batasan kawasan  penelit ian  di  Keca matan  Ra mbutan  dengan luasan  3.461  He ktar,  d idapat  se luas  317,22  He ktar atau sekitar (9,2% ) lahan bukaan ek sisting pertambangan, persentase dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 4.5.  Distribusi   Luas  Lahan  Bukaan  Eksist ing terhadap Pola Ruang RTRW  Kabupaten
Pertambangan Rakyat  (WPR),  karena  tidak  ada zona memenuhi    ktriteria    dalam    peraturan
Gambar 5.     Peta    Hasil   Analisis   Buffer   Wilayah   Penelitian Kecamatan Talang Kelapa

## b.    Wilayah  Penelitian  Kecamatan  Rambutan
Hasil analisis buffer dapat dilihat gambar berikut :
Uraian Luas Bukaan Eksisting (Ha.) Luas Bukaan Eksisting Vs. Pola Ruang (%) Lahan Bukaan Eksisting              317,22 Bukaan                   di Perkebunan Karet Bukaan                   di Persawahan Bukaan                   di Perkebunan Sawit Bukaan                   di Pemukiman 302,69          12,9079 1,776           0,3865 1,664           0,4082 11,09           8,0421 Gambar 6.     Peta    Hasil   Analisis   Buffer   Wilayah   Penelitian Kecamatan Rambutan
Untuk  melakukan   analisis overlay sebagai masukannya,  maka  digunakan  set idaknya  6  (enam)
Pedesaan
T otal                               317,22

## 8.      Analisis Spasial
Pada  penelit ian  ini   digunakan  fungsi  analisis spasial  seperti  analisis  tumpangsusun  (overlay)  dan analisis buffer .
peta antara lain  peta tata ruang, Citra  Satelit  atau foto Udara,     peta     kontur,     peta ek sisting kegiatan penambangan,  peta  wilayah  potensial   bahan  galian golongan  batuan  dan  peta  hasil  analisis buffer .  Da ri overlay  peta-peta  tersebut  akan  didapat  data  baru untuk    membentuk     satu layer peta    baru    yang
merupakan  peta     yang    dapat    d ireko mendasikan sebagai  wilayah-wilayah  yang  relat if  potensial  dan dapat  dijadikan  sebagai  Wilayah  Perta mbangan Ra kyat (WPR) sesuai amanat peraturan perundangan, sebagaimana   dapat  dilihat  pada   (Ga mbar    7)   dan Tabel 6.  menjelaskan  lokasi  dan luas lahan tersebut.
Selanjutnya,   untuk   wilayah   bekas   bukaan tambang  dan  atau  wilayah  eksist ing  penambangan yang  masuk  dala m  zona  pemu kiman  dan  zona kegiatan   usaha   lain   menjadi    suatu   pertimbangan

## 10.    Analisis Skalogram
Analisis      Skalogram      dipergunakan     untuk menganalisis   pusat-pusat   permukiman,    khususnya hirarki  atau  orde-orde  pusat  pertumbuhan.  Analisis digunakan  dengan mendasarkan  kepada  jumlah  unit dan  jenis  fasilitas  umum  yang  ada.  Hasil  dari  orde tertinggi  sampai  ke  orde  terendah dapat dilihat  pada Tabel 7.
Tabel 7.     Hasil   Analisis  Skalogram   di  Kecamatan untuk tidak  dilakukan  kegiatan penambangan. Hal  ini                          Talang Kelapa untuk mencegah terjadinya resiko penambangan.
Gambar 6.    Peta     Wilayah     Potensial     Komoditas     Tambang
Golongan Batuan di Kecamatan Rambutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tabel 6.     Luas    Lahan    Potensial    Pengembangan
Kegiatan      Penambangan      Rakyat      di Kecamatan Rambutan No.                      Desa/Kelurahan                             Orde 1. Sukajadi I 2. T anah Mas II 3. Gasing III 4. Kenten IV 5. Sukomoro V 6. Air Batu VI 7. Kenten Laut VII 8. T alang Keramat VIII 9. T alang Buluh IX 10. Sungai Rengit Murni X 11. Pangkalan Benteng XI 12. Sungai Rengit XII
Berdasarkan  tabel  d i  atas,  dapat  dilihat  bahwa keberadaan  kegiatan  perta mbangan  rakyat  tidak dominan   me mpengaruhi  pusat  pertumbuhan,  tetapi terdapat    beberapa    ko mponen    la in    yang me mpengaruhi, seperti  keg iatan ekono mi, leta k suatu daerah  terhadap  jalan  utama   dan  daerah  yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi, contoh
Blok Lokasi Luas :  Kelurahan Tanah Mas, Desa Gasing  dan Kelurahan (Desa/Kelurahan)                (Ha.) Keterangan A Desa Pangkalan Gelebak dan Desa Sako 24,80 Ketentuan luasan Kenten. Untuk  wilayah   Kecamatan  Rambutan  dengan B           Desa Pangkalan Gelebak          24,50 C           Desa Pangkalan Gelebak          24,21 D              Desa Gelebak Dalam             14,10 E           Desa Pangkalan Gelebak         24,67 F              Desa Gelebak Dalam             24,85 G              Desa Gelebak Dalam             24,98 H              Desa Gelebak Dalam             24,82 berdasarkan Pasal 22 huruf (d) UU No. 4 T ahun 2009 hasil yang didapat dari orde tertinggi sampai  ke  orde terendah dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8.     Hasil   Analisis  Skalogram   di  Kecamatan Rambutan
No.            Desa/Kelurahan             Orde              Keterangan I               Desa T anjung Merbu            24,98 Total                                211,91 1.        Sungai  Pinang                       I 2.        Rambutan                             II                   Kegiatan Pertambangan 9.      Potensi        Komodi tas         Tambang         dan Keekonomian
Berdasarkan hasil pengamatan dari peta topografi  dan  pengamatan  lapangan  bentuk  sebaran ko mod itas  ta mbang  yang  berada  di  Keca matan Rambutan berupa dataran bergelo mbang.
Hasil  perh itungan  berdasarkan  dari  Tabe l  6 dipero leh  total vo lu me  ins itu  12.780.970,83  m 3 atau dengan  faktor  pengembangan  sebesar  0,74,  maka vo lume  lo se adalah 22.238.889,24  m 3 , bila  harga jual Rp.    35.000,-/ m 3 ,     maka     nilainya    mencapai     Rp.
3.        Kedukan                               III 4.        T anjung Merbu                    IV          T erdapat Kegiatan Pertambangan 5.        Sungai  Dua                           V           T erdapat Kegiatan Pertambangan 6.        T anjung Kerang                   VI 7.        Sako                                     VII          T erdapat Kegiatan Pertambangan 8.        Suka Pindah                        VIII 9.        T anah Lembak                     IX 10.       Gelebak Dalam                     X           T erdapat Kegiatan Pertambangan 11.       Siju                                       XI 12.       Pangkalan Gelebak             XII
13.       Menten                                XIII         T erdapat Kegiatan
Pertambangan
778.361.123.510,55,-.    Bila    wilayah    ini   ditetapkan sebagai     wilayah     pertambangan     rakyat,     maka pe merintah dapat menarik ret ribusi sebagai pendapatan  daerah  sesuai  ketentuan  daerah  sebesar Rp.  3.750,-/ m 3 ,  maka  nilai  retribusi daerah  mencapai Rp. 83.395.834.661,85,-.
14.       Pelaju                                  XIV
15.       Parit                                     XV 16.       Pulau Parang                      XVI 17.       Kebon Sahang                    XVII
18.       Baru                                   XVIII 19.       Durian Gadis                      XIX
Berdasarkan   tabel   d i   atas,   dapat   dilihat bahwa   keberadaan    kegiatan    perta mbangan    rakyat tidak  do minan  me mpengaruhi  pusat  pertumbuhan, tetapi  terdapat  beberapa  ko mponen  la in  yang me mpengaruhinya,  seperti  kegiatan  ekono mi,   leta k suatu daerah terhadap jalan utama, leta k suatu daerah berbatasan dengan ibukota provinsi.
11.    Persepsi    Masyarakat     terhadap     Kegiatan Usaha  Pertambangan  Rakyat
Sampel    acak   diambil    dari  3   (tiga)    kalangan kepent ingan   yang   terkait    dalam    kegiatan   usaha pertambangan  rakyat  di  Keca matan  Ta lang   Ke lapa dan     Kecamatan     Rambutan     tempat      penelit ian dilakukan.   Kelo mpok   kepent ingan tersebut,  yait u  : kalangan   pemerintah,    kalangan   pelaku   usaha   dan kalangan masyarakat.
Dari  beberapa pendapat diatas,  untuk  kegiatan usaha  pertambangan  rakyat  di  Kabupaten  Banyuasin khususnya dan Provinsi  Su matera  Se latan u mu mnya, segera  me lakukan  penataan  barbagai  aspek,  seperti admin istrasi    (yaitu :    pe mbuatan    peraturan perundangan   terka it     rekla masi     lahan,   peraturan terka it    perizinan    perta mbangan    bahan    galian golongan  batuan),  tekn is  (sepert i:  pe mbinaan  dan pengawasan  kegiatan  pertambangan)  dan  lingkungan (seperti: pengawasan pelaksanaan peraturan lingkungan  hidup),   guna keberlan jutan usaha untuk meminima lkan  resiko.
12.    Trend  Persepsi Masyarakat Hasil    quesio ner   tertutup   yang   diajukan    ke responden  di   Kecamatan  Talang  Kelapa   disajikan pada gambar 7.
Ga mbar 7. Gra fik    Responden    Masyarakat    Sekita r Lo kasi    dan    Jalur    Transportasi    di Kecamatan Talang  Kelapa
Berdasarkan   grafik  d i  atas  dapat  dilihat keberadaan  kegiatan  perta mbangan  di  Keca matan Ta lang    Ke lapa    cukup    mendapat    dukungan masyarakat  sekita r,  na mun   masyarakat  ingin  sarana jalan  yang  dila lui  a rmada  pengangkut  hasil  produksi dilaku kan  pera watan  dan  penyira man.  Masyarakat juga sangat berharap  kepada aparat peme rintah untuk me laku kan  pe mbinaan  dan   pengawasan  terhadap keg iatan tersebut agar keg iatan penambangan dilaku kan    secara    baik    dan    benar,    mela kukan rekla masi  pasca  ta mbang  dan  me laku kan  penataan wilayah perta mbangan, sehingga kegiatan penambangan    dapat    terus    berlanjut    tanpa mengganggu lingkungan sekitar.
Keberlanjutan     kegiatan     penambangan     di Keca matan Talang  Kelapa in i t idak didukung  dengan kondisi  wilayah  sekita r  pena mbangan  yang  sudah terlalu   dekat  dengan  pemukiman,  yang  sebaiknya merupakan  lokasi reklamasi.
Ga mbar 8. Grafik    Responden   Masyarakat    Se kitar
Lo kasi    dan    Jalur    Transportasi    di Kecamatan Rambutan Berdasarkan   grafik  d i  atas  dapat  dilihat masyarakat mendukung keberadaan kegiatan penambangan  di  Keca matan  Ra mbutan,  masyarakat sangat  berharap  kepada  aparat  pe merintah  untuk me laku kan  pe mbinaan  dan  pengawasan  terhadap keg iatan tersebut agar keg iatan penambangan dilaku kan    secara    baik    dan    benar,    melaku kan rekla masi  pasca  ta mbang  dan  me laku kan  penataan wilayah
perta mbangan,
sehingga kegiatan
penambangan    dapat    terus    berlanjut    tanpa mengganggu lingkungan sekitar.
Dukungan  masyarakat  terhadap  keberadaan keg iatan    perta mbangan    rakyat    pada    2    (dua) keca matan  tersebut  dapat  dilihat  dari  pencapaian realisasi penerimaan  daerah da ri pa jak  pena mbangan komoditas    tambang   go longan   batuan   pada   tahun 2013  sebesar Rp.  469.326.280,-  dimana  pendapatan pajak  tersebut    mengalami  peningkatan  sebesar Rp. 545.963.090,-    pada  tahun   2014   atau  naik   sebesar 14,037%  dari tahun sebelumnya. (BDA,2015).
Pendapatan  perkap ita  untuk  mengetahui  la ju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyuasin meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  yaitu  :  sebesar Rp. 14.231.275,-  pada  tahun  2011,  meningkat    menjad i Rp.   15.231.727,-  pada  tahun  2012,   meningkat   lagi sebesar  Rp.16.232.352,-  pada  tahun  2013  dan meningkat   menjadi    Rp.    17.013.606,-    pada   tahun 2014    atau   mengalami    kenaikan    rata-rata   sekitar 5,774%  per tahun.(BDA,2015).
13.    Dampak      Sosial    Ekonomi      dan      Budaya Masyarakat
Beberapa hal  te rka it  da mpa k  sosial dan budaya masyarakat      sekitar        lokasi       kegiatan      usaha penambangan rakyat dari hasil penga matan lapangan, atara lain :
1.    Tidak    terlihat   secara   signifikan   untuk   warga sekitar  terkait  keberadaan kegiatan  penambangan rakyat;
2.   Memberikan  peningkatan  pendapatan khususnya bagi pedagang manisan;
3.   Memberikan  pendapatan yang lebih, bagi pemilik tanah  yang  tanahnya  dijadikan  sebagai  te mpat kegiatan usaha penambangan;
14.    Dampak      Lingkungan      dari      Penggunaan Lahan
Dari hasil pengamatan   lapangan terka it  da mpak lingkungan  dari   penggunaan  lahan  untuk  kegiatan usaha  penambangan  rakyat,  terdapat  beberapa  hal, sebagai berikut  :
1.    Areal  bekas  penambangan  menjadi  krit is,  karena tidak  dilakukan  pengelo laan terhadap lingkungan bekas kegiatan penambangan tersebut;
2.   Penurunan   muka   air    tanah   pada   sumur-sumur warga disekitar lo kasi kegiatan usaha penambangan;
3.   Terbentuknya polusi  udara  di  pemukiman  warga di  sekitar    lo kasi  penambangan,  karena  kegiatan tersebut terlalu  dekat dengan pemukiman;
15.    Saran Regulasi Kondisi  yang ditemukan  di  lapangan dan hasil pengo lahan  data  terkait  peraturan  perundangan terdapat beberapa hal sebagai berikut  :
1.   Laku kan penetapan wilayah pertambangan ra kyat (WPR)    sebagai    dasar    untuk    keberlanjutan kegiatan pertambangan rakyat;
2.   Perjelas  aturan   pelaksanaan   yang   mewajibkan pelaku   usaha  untuk  me matuhi  ketentuan  baik secara  administrasi,  teknis  operasional  dan pengelo laan lingkungan akibat keg iatan penambangan rakyat;
3.  Buat  aturan  terka it  re kla masi  lahan  krit is  yang sudah  cukup  luas,  a kibat  keg iatan  perta mbangan tersebut,untuk  me min ima lisir   da mpak lingkungan.

## IV.    KESIMPULAN
1.       Keg iatan usaha pertambangan go lo ngan batuan dengan ko mod itas ta mbang tanah  liat  dan tanah urug di  Keca matan  Ta lang  Kelapa   tersebar  d i  3  (tiga) ke lurahan  dan  1  (satu)  desa,  yaitu  :  Ke lurahan  Air Batu,  Suko mo ro,  Suka jad i  dan  Desa  Sungai  Reng it,
terdapat sebanyak 12 (dua belas) blo k bukaan dengan luas  128,67  Hektar  berbanding  dengan  8,00  Hektar izin yang dikeluarkan Pe me rintah Kabupaten, sedangkan  di  Keca matan  Ra mbutan  tersebar  di  5 (lima)  desa,  yaitu  :  Desa  Sungai  Dua,      Menten, Ge labak  Da la m,  Sa ko  dan  Tanjung  Merbu,  te rapat sebanyak  22  (dua  puluh  dua)  blok   bukaan  dengan luas  317,22  He ktar  berbanding  dengan  27,21  Hektar izin yang dike luarkan Pe me rintah Kabupaten Banyuasin.  Kedua  Kecamatan  tersebut  merupakan daerah tambang rakyat  dimulai  sejak tahun 1985; 2.      Kriteria      penetapan     wilayah      pertambanga n rakyat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia    No mor    4    Tahun    2009    tentang Perta mbangan  Mineral  dan   Batubara  Pasal  22   dan Pasal  24.  Wilayah  Keca matan  Talang  Kelapa  re latif sulit  untuk  dila kukan  pengembangan  karena  sudah padatnya  pemukiman   penduduk  dibagian   Timur, Se latan dan Barat daerah penelit ian, dan bagian Uta ra dengan   topografi   relat if    rendah   banyak   terdapat lokasi  peternakan ayam dan ikan.
Pengembangan   wilayah    di   Kecamatan   Rambutan masih    cukup    te rsedia    luas,    dengan    potensi sumberdaya  relat if  besar  dan  jauh  dari  pe mu kiman, sedangkan kegiatan usaha pertambangan di Keca matan Talang Ke lapa dan Kecamatan  Ra mbutan bukan  me rupakan  fa ktor  penentu  pertumbuhan ekonomi  masyarakat;
3. Penge mbangan            wilayah            perta mbangan komoditas  tambang go longan batuan sebaiknya t idak dilaku kan  di  wilayah  Keca matan  Ta lang  Kelapa, namun     diarahkan      pada     perencanaan     program rakla masi.  Penge mbangan  kegiatan  penambangan  di wilayah  Kecamatan  Rambutan  masih  cukup tersedia dengan  luasan  211,91  He ktar  dan/atau  volu me  lose sekitar  22.238.889,24  m 3 yang  terbagi  dalam  9 (sembilan)  b lok   yang  tersebar  di  4   (e mpat)  desa, yaitu  :  Desa  Pangkalan  Ge lebak,  Desa  Sako,  Desa Ge lebak  Dala m  dan  Desa  Tan jung  Merbu,  dengan potensi nilai retribusi mencapai Rp.83.395.834.661,85,-, apabila wilayah
pertambangan rakyat ditetapkan;
4. Sebaiknya    dila kukan    revisi    te rhadap Rencana  Tata  Ruang    Wilayah  kabupaten    yang dihubungkan  dengan  pasal  22  huruf  (f)  Undang- Undang Nomor  4 Tahun 2009;
5.      Pemerintah        daerah       seyogyanya       segera menetapkan wilayah perta mbangan rakyat di Keca matan  Ra mbutan  dengan melihat kondisi ek sisting saat  ini  berdasarkan  krite ria -krite ria   yang berpedo man  pada  peraturan  perundangan  yang berlaku;
6.      Pa ra  sumberdaya  aparatur  (pegawa i)  pe rlu meningkat kan  ke ma mpuan   baik  aspek  ad ministrasi, teknis  maupun  aspek  lingkungan  dalam  me laku kan pengawasan,  pengendalian  dan  penertiban  terka it bidang pertambangan;
7.          Instansi terka it  sebagai  satuan  kerja  perangkat dinas  yang  berwenang  dala m  kegiatan  usaha pertambangan  sepatutnya  menggunakan  aplikasi Sistem  Informasi  Geografis,  agar  selalu  dapat me mo n itor penggunaan lahan tambang dan dihubungkan  dengan  lingkungan  yang  ada  di  sekitar kegiatan penambangan;
8.      Pemerintah  daerah seyogyanya segera membuat program  re kla masi  lahan  bekas  pena mbangan  yang realist is  untuk  me min ima lkan lahan  krit is  di Kelurahan  Su kajadi,  Kelu rahan  Suko mo ro  dan Kelurahan  Air  Batu  Keca matan  Talang  Kelapa  dan Desa  Tanjung  Merbu,  Desa  Sako  dan  Desa  Ge lebak Dalam  Kecamatan Rambutan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anonim,  2002, Undang-Undang  Republik   Indonesia Nomor    6    Tahun    2002    tentang Pembentuk an  Kabupaten  Banyuasin  di Provinsi Sumatera Selatan , Jakarta.
Anonim,    2003, Keputusan   Menteri   Energi   dan Sumber        Daya        Mineral        Nomor 1603K/40/MEM/2003  tentang  Pedoman
Pencadangan Wilayah Pertambangan ,
Jakarta.
Anonim,  2007, Peraturan  Menteri  Pek erjaan  Umum Nomor  41/PRT/M/2007  tentang  Pedoman Kriteria  Tak nis  Kawasan  Budi  Daya ,
Jakarta. Anonim,  2009, Undang-Undang  Republik   Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara ,
Jakarta.
Anonim,  2010, Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2010  tentang Wilayah Pertambangan , Jakarta.
Anonim,  2010, Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  tentang Pelak sanaan Kegiatan Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara , Jakarta.
Anonim,  2010, Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  78  Tahun  2010  tentang Rek lamasi dan Pascatambang , Jakarta.
Anonim, 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin  Nomor  28  Tahun  2012  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032 , Banyuasin.
Anonim,  2013, Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumberdaya  Mineral  Republik   Indonesia
Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan  terhadap  Penyelenggaraan
Pengelolaan  Usaha  Pertambangan  yang dilak sanakan    oleh    Pemerintah    Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota , Jakarta.
Anonim,   2013, Banyuasin   Dalam   Angk a   2012 , Badan Pusat Statist ik,  Banyuasin.
Anonim,  2014, Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumberdaya  Mineral  Republik   Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelak sanaan Rek lamasi dan Pascatambang  pada  Kegiatan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara ,
Jakarta.
Anonim,  2014, Undang-Undang  Republik   Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah , Jakarta.
Anonim,   2015, Banyuasin   Dalam   Angk a   2014 , Badan Pusat Statist ik,  Banyuasin.
Barlowe,  R.,  1986, Land  Resource  Economics ,  The Econo mics  o f  Rea l  Estate.  Prentice -Ha ll Inc. New York,  653  p.
Badan  Pe rencanaan  Pe mbangunan  Daerah  dan Penanaman  Modal,  2011, Rencana  Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin 2012-2032 , Sumatera  Selatan.
Badan  Perencanaan  Pe mbangunan  Daerah,  2013, Tutorial  Arcgis10  Tingk at  Dasar ,  Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Cryst iana. Indah, Susanto. Tri Muji, 2013,
Pemanfaatan Citra Ik onos untuk  Mengkaji Permasalahan Sosial pada Pengembangan Lapangan Tua , Lemigas,  Jakarta. Dewi Handayani., Soe lit ijad i., Sunardi, 2005,
Pemanfaatan Analisis Spasial untuk
Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografis,  Jurnal  Tek nologi  Informasi Dinamik , Volume  X, Semarang.
Edy   Prahasta,   2005, Sistem   In formasi   Geografis, Edisi Revisi, Ceta kan Kedua,              C.V. Informat ika,  Bandung.
Edy  Prahasta,  2009, Sistem  In formasi  Geografis  : Konsep-Konsep Dasar (Perspek tif Geodesi &      Geomatik a), C.V.       Informat ika, Bandung.
Gandasasmita   K,  2001, Analisis  Penggunaan  Lahan Sawah  dan  Tegalan  di  Daerah  Aliran Sungai  Cimanuk      Hulu    Ja wa    Barat . (Disertasi),    t idak    dipublikasi.     Se ko lah Pasca  Sarjana.  Bogor:  Institut  Pertanian Bogor.
Harmawan    K,   2007,    Praktek    Pertambangan   yang Baik  dan Benar.
Masri.    Suandi,    Sutriyo no,    2012, Kajian Pertambangan  Bahan  Galian  Golongan C di Kabupaten       Bengk ulu       Selatan , Universitas Bengkulu,  Bengkulu.
Najib,  Junaedi,  2009, Ka jian  Kelayakan  Kegiatan Pertambangan  Bahan  Galian  Golongan C di Kecamatan      Cepogo      Kabupaten
Boyolali , Surabaya.
Nur  Mansyah,    2013, Studi    Tentang    Dampak Pertambangan  Batubara  Bagi  Kehidupan Sosial  Ek onomi  Masyarak at  di  Kelurahan
Jawa  Kecamatan  Sangasanga ,  eJournal Admin istrasi  Negara  Fisip  Univers itas Mulawarman, Kutai Kartanegara, Kalimantan  Timur.
Restu    Juniah,    2013, Model    Keberlanjutan Lingk ungan Pertambangan Batubara (Kajian  nilai  jasa  lingkungan,  air  void Tambang  untuk   air  bak u  di   PT   Buk it
Asam, Tbk   Tanjung  Enim  Sumatera
Selatan ,  Ringkasan  Disertasi,  Univers itas Indonesia, Jakarta.
Sya rief. Ade,  Rust iadi.  Eman,  Hidayat. Aceng, 2014, Analisis
Subsek tor
Perik anan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Indramayu ,  Vo lu me   16  No mor  2,  Tata Lo ka,  Biro  Penerbit  Plano log i  Univers itas Diponegoro.