## J-MAS

## Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Dana Desa
(Studi Kasus Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo)
Deka Veronica 1 , Etik Winarni 2 , Ahmad Soleh 3
1,2,3 Universitas Muhammadiyah Jambi Correspondence email: mas.soleh@yahoo.com
Abstract.  Law  No.  32  of  2004  on  Villages  that  gives  villagers  the  opportunity  to  organize  and  take  care  of  their  own  households, which is organized by promoting the principles of democracy, participatory, equalization, justice and paying attention to the potential diversity of the region is the starting point of the development change from the periphery. And strengthened by government policy in 2015 the government issued the Village Fund policy, which was marked by the publication of PMK No.49 in 2016. The reforms are a form of seriousness from the government in trying to build the country through the village. But the goodwill is certainly not all can run in accordance with expectations given the competency conditions of human resources and various conditions. Therefore, in this study will evaluate the success of the use of village funds that have been given by the government, whether it has a positive impact on the community economy. This research will be conducted in Pelepat Ilir sub-district with case studies in Maju Jaya Village and Tirta Mulya using quantitative and qualitative descriptive methods. While the data used is primary data and secondary data obtained from interviews, questionnaires and literature from the village. The analytical tools used in this study are models of effectiveness, average difference testing and SWOT analysis. With the ultimate goal of wanting to get the results of the evaluation of the successful use of the Village  Fund.  The  results  showed  that  judged  to  be  successful  in  the  management  of  village  funds,  this  was  shown  with  an effectiveness  rate  reaching  100  percent  (very  effective).  Furthermore,  the  use  of  Village  Funds  also  has  an  impact  on  improving public services and health services but has not had an impact on improving the community economy.

## Keywords: Evaluation of Village Fund management

## Pendahuluan
Untuk  mencapai  kesejahteraan  dengan  pemerataan  prinsip  keadilan  adalah  harga  mutlak  dalam  pembangunan. keadilan  dimaksud  adalah  pembangunan  dari  baik  bersifat  fisik,  sosial  dan  budaya  sesuai  dengan  proporsi  yang ditentukan.  Pembangunan  berkeadilan  tersebut  diimplementasikan  dalam  bentuk  otonomi  yang  diberikan  pemerintah pusat  kepada  masing  masing  daerah.  Otonomi  yang  berarti  penyerahan  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  dengan  kata  lain  penyelenggaraan pemerintah  sebagai  urusan  rumah  tangga  yang  berdiri  sendiri,  yang  meliputi  tahapan  perencanaan  pembangunan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  terhadap  hasilnya.  Tujuan  dari  otonomi  daerah  adalah  untuk  mempercepat  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  daerah  otonom.  Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada Prinsip- prinsip  Pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance )  dan  Pemerintahan  yang  bersih  ( Clean  Governance )  dalam mewujudkan  pembangunan  daerah  yang  desentralistik  dan  demokratis.  Salah  satu  wujud  pembangunan  daerah  adalah Pembangunan  Desa  yang  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  desa  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah menetapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Kebijakan ini merupakan wujud  dari  keinginan  pemerintah  yang  dituangkan  dalam  Program  Nawa  Cita.  Dasar  dari  kebijakan  aadalah  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Hasil pengamatan secara umum menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa masih belum sepenuhnya dirasakan masyarakat  manfaatnya.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  kondisi  sosial  ekonomi  (1)  Bagaimana kondisi  sosial  ekonomi  desa  objek  penelitian;  (2)  Seberapa  tingkat  keberhasilan  penggunaan  Dana  Desa  dilihat  dari  sisi efektivitas  penggunaan  anggaran  dan  efektivitas  manfaat  bagi  ekonomi  masyarakat  (3)  Bagaimana  dampak  adanya program Dana Desa terhadap perekonomian masyarkat.
Deka  Veronica  et  al,  Evaluasi  Keberhasilan  Penggunaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Maju  Jaya  Kecamatan  Pelepat  Ilir, Kabupaten Bungo)

## Tinjauan Pustaka Konsep Desa
Desa  di  Indonesia  pertama  kali  ditemukan  oleh  Mr.  Herman  Warner  Muntinghe,  seorang  Belanda  anggota  Rad Van Indie pada masa penjajahan Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1817 di Indonesia. Dalam laporannya  tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa- desa di daerah-daerah pesisir pulau Jawa dan kemudian ditemukan juga desa-desa diluar kepulauan Jawa. Pengertian Desa adalah  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  berdasarkan  adat  dan  hukum  adat  yang  menetap  dalam  suatu  wilayah  tertentu batas-batasnya,  memiliki  ikatan  lahir  batin  yang  sangat  kuat,  baik  karena  keturunan  maupun  kesamaan  kepentingan politik,  ekonomi,  sosial,  dan  keamanan,  memiliki  susunan  pengurus  yang  dipilih  bersama,  memiliki  kekayaan  dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam undang-undang otonomi  daerah  Nomor 23  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah  pasal  1  ayat  12  menyebutkan  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Dalam buku pelaksanaan  Inpers Dana  Pembangunan  Desa  (1986) dijelaskan  bahwa,  dana  pembangunan  desa  adalah  sejumlah  uang/dana  yang  diberikan oleh pemerintah kepada desa/kelurahan secara langsung, guna melaksanakan suatu rangkian atau proses pembangunan di desa yang harus di wujudkan dalam bentuk fisik proyek yang memberi manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dalam lingkungan desa dan kelurahan, atas beban APBN dalam rangka peerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dana pengembangan  desa  yang  di  berikan  oleh  pemerintah  dan  pihak  ketiga  itu  hendaknya  digunakan  untuk  membangun proyek-proyek  yang  di  perlukan  oleh  masyarakat  desa  yang  tercermin  dalam  program  masing-masing  seksi  bapan perwakilan  desa  (BPD)  dan  kegiatan  lain  yang  mendukung  pertumbuhan  dan  peningkatan  pendapatan  masyarakat  serta kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  kabupaten/kota  paling  sedikit  10%  (sepuluh  perseratus)  dalam anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  setelah  dikurangi  dana  alokasi  khusus.  Pengertian  Dana  Desa  adalah  sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%.

## Metode
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif dengan  pendekatan Generating  and  testing  hypotheses ,  bersifat eksploratif dengan  dua  lokasi  penelitian  yaitu  di  Desa Maju  Jaya  dan  Desa  Tirta  Mulya.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunde. Data primer bersumber dari lapangan yang berupa informasi  yang dperoleh melalui  wawancara langsung atau kuisioner. Data sekunder berasal dari buku, dokumen, data statistik dan literature lainnya yang berasal dari desa yang menjadi objek penelitian. Tehnik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Data dalam penelitian Kualitatif lebih berupa pendapat, maka wawancara menjadi perangkat yang sangat penting. Peneliti memilih jenis  wawancara  terstruktur  pada  rancangan  awal  dan  tidak  terstruktur  pada  pelaksanaan  di  lapangan.  Selanjutnya untuk  menentukan  jumlah  responden  menggunakan  metode non  probability  sampling yang  merujuk  pada  model  Slovin dengan  pendekatan random  sampling. Adapun  jumlah  sampel  responden  yang  direncanakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebanyak 182 responden yang terdiri dari kelompok masyarakat umum, akademisi, aparatur pada dua desa yang menjadi tempat penelitian yang dihitung dengan metode Slovin sebagai berikut:
N= 𝑁 1+𝑁𝑒 2 Keterangan: n = Jumlah sampel; N = Jumlah populasi (2000 kepala keluarga); 𝑒 2 = Error yang ditolerir (5%) Maka: 𝑁 = 2000 (1+2000𝑥0.0025) = 181,82 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 182
Sehingga  diperoleh  jumlah  responden  sebanyak  182  responden  yang  nantinya  dibagi  secara  proporsional  berdasarkan jumlah Penduduk per desa.
Untuk  menjawab  permasalahan  pertama  yaitu  menganalisis  kondisi  sosial  ekonomi  desa  objek  penelitian digunakan  alat  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  statistik.  Untuk  masalah  kedua  bagaimana  keberhasilan penggunaan  Dana  Desa  (DD)  dilihat  dari  sisi  efektivitas  dan  manfaatnya  dilakukan  dengan  model  efektivitas  dengan formulasi sebagai berkut:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥100%
Deka  Veronica  et  al,  Evaluasi  Keberhasilan  Penggunaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Maju  Jaya  Kecamatan  Pelepat  Ilir, Kabupaten Bungo)
Standar  efektivitas  menurut  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  690.900.327  tahun  1996  tentang  kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
Tabel 1 Skor Efektifitas Skor efektivitas (dalam persen) Keterangan 100 Sangat efektif 90-100 Efektif 80-90 Cukup efektif 60-80 Kurang efektif 60 ke bawah Tidak efektif
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996

## Hasil

## Kondisi Sosial Ekonomi Desa Maju Jaya Profil desa
Berdasarkan  status  perkembangan  desa  tahun  2017  dengan  mengacu  pada  standar  operasional  prosedur  (SOP) pemutakiran  status  perkembangan    desa  indeks  pembangunan  membanguan  (IDM)  maka  desa  majujaya  masuk  dalam kelompok  desa  berkembang.  Adapun  bagian  dari  indeks  desa  membangun  (IDM)  merupakan  indeks  komposit  yang dibentuk  berdasarkan  tiga  dimensi  yaitu  indkes  ketahanan  sosial  (IKS),  indeks  ketahanan  ekonomi  (IKE)  dan  indeks ketahanan  lingkungan  (IKL).  Dari  hasil  pemutakiran  data  pada  maret  tahun  2013  yang  dilakukan  oleh  kecamatan  dan kepala  desa  diperoleh  bahwa  desa  majujaya  memiliki  nilai  IKS  (0,6914),  IKE  (0,6500),  IKL  (0,667)  dan  nilai  IDM (0,6694).
Berdsarkan  data  monografi  di  ketahui  bhwa  jumlah  penduduk  Desa  Maju  Jaya    sebanyak  2700  jiwa  denan  750 kepala keluarga (KK). Mayoritas penduduk desa majujaya adalah suku jawa, karena latar belakang penduduk dari desa ini adalah  masyarakat  transmigran  dari  pulau  jawa.  Dalah  kehidupan  sehari  hari  masyarakat  Desa  Maju  Jaya  masih memegang  erat  prinsip  gotong  royong,  baik  dalam  kegiatan  kebersihan  desa,  pembangunan  rumah  dan  berbagai  acara lainnya.  Tingkat  pendidikan  masyarakat  di  desa  majujaya  masih  tergolong  rendah  dimana  mayoritas  berpendidikan  SD dan hanya sebagian kecil yang berprndidikan sekolah menengah atas. Mata pencaharin dari penduduk 98 persen sebagai petani dan pedagang sisanya sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta.

## Kondisi sosial ekonomi masyarakat
Berdasarkan hasil wawancara dengan 182 informan di Desa Maju Jaya maka diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Masyarakat  Desa  Majujaya  rata  rata  bekerja  pada  lahan  perkebunannya  sendiri,  dan  hanya  sebagian  kecil  yang bekerja sebagai buruh
2. Mayoritas mayrakat bekerja pada perkebunan kelapa sawit dan karet
3. Secara  ekonomi  dalam  pemenuhan  kebutuhan  sehari  hari  sudah  terpenuhi  meskipun  dalam  kondisi  tertentu seringkali kurang
4. Jumah penduduk miskin di desa ini haya sebesar 1 persen dari total jumlah penduduk yang ada

## Analisis Tingkat Keberhasilan Penggunaan Dana Desa (DD)

## Analisis efektivitas penggunaan anggaran
Mengukur  tingkat  keberhasilan  penggunaan  Dana  Desa  (DD)  di  Desa  Maju  Jaya  digunakan  alat  analisis  tingkat efektifitas.  Analisis  ini  didasarkan  pada  perbandingan  besarnya  jumlah  dana  yang  di  terima  dengan  jumlah  dana  yang digunakan  untuk  pembangunan  dan  pembiayaan  dalam  pemerintahan  desa.  Tingkat  efektivitas  penggunaan  Dana  Desa (DD) pada Desa Maju Jaya pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan data yang sangat efektif. Hal ini terlihat dari tingkat penyerapan anggaran yang mencapai 100 persen, baik yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan  masyarakat  dan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Hasil  perhitungan  tingkat  efektifitas  dari  penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya sebagai berikut:
2016 = 601.200.000 601.200.000 𝑥100 = 100
2017 = 765084000
765084000 𝑥100 = 100
Deka  Veronica  et  al,  Evaluasi  Keberhasilan  Penggunaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Maju  Jaya  Kecamatan  Pelepat  Ilir, Kabupaten Bungo)
2018 = 714.733.000
714.733.00 𝑥100 = 100
2019 = 798.003.000

## 798.003.000 𝑥100 = 100
Selama 4 tahun berjalan, pemerintah Desa Maju Jaya termasuk dalam kategori pemerintah desa yang aktif dengan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari kinerjanya melalui penyerapan anggaran secara maksimal yang digunakan dalam kegiatan  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  dan  penyelenggaraan  pemerintaha  desa.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa tingkat efektifitas penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya adalah sangat efektif.

## Analisis efektivitas manfaat bagi perekonomian masyarakat.
Mengukur tingkat efektifitas dari manfaat penggunaan Dana Desa (DD) bagi perekonomian masyarakat dilakukan dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan  kuisioner  secara  langsung  kepada  182  responden  terpilih.  Berdasarkan wawancara  tersebut  dapat  diperoleh  beberapa  kesimpulan  manfaat  penggunaan  Dana  Desa  (DD)  dilihat  dari  beberapa sudut pandang diantaranya:
1. Ekonomi penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan bagi masyarakat masih belum memberikan dampak secara signifikan. Hal ini terjadi karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak tepat pada infrastruktur yang berkaitan dengan sumber pendapatan masyarakatnya.
2. Pelayanan penggunaan Dana Desa (DD)  di  Desa Maju Jaya memberikan dampak cukup  besar bagi masyarakat.  ini terjadi  karena  pengalokasian  dana  desa  digunakan  untuk  pembangunan  infrastruktur  pelayanan,  dan  pembangunan fasilitas pelayanan terutama fasilitas kesehatan.
3. Pendidikan penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya belum secara efektif berdampak pada tingkat pendidikan masyarakat karena alokasi penggunaan masih belum menyentuh pada bidang pendidikan.
4. Lingkungan  penggunaan  Dana  Desa  (DD)  di  Desa  Maju  Jaya  memberikan  perubahan  yang  signifikan  terhadap lingkungan  terutama  pada  fasilitas  umum,  sehingga  menambah  keasrian.  Hal  ini  terjadi  karena  pembangunan  yang dilakukan dengan menggunakan  Dana Desa (DD)  fokus pada pembangunan jalan desa, drainase  lingkungan, lampu jalan, taman dan fasilitas umum lainnya.

## Analisis Dampak Program Dana Desa (DD) Terhadap Perekonomian Masyarakat
Berdasarkah  hasil  survei  dan  wawancara  yang  dilakukan  dilapangan  kepada  para  182  responden  di  Desa  Maju Jaya  maka  diperoleh  hasil  bahwa  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Dana  Desa  (DD)  masih  belum  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  masyarakat  di  desa  tersebut.  Dari  data  yang diperoleh tersebut juga belum bisa dihitung dengan berdasarkan nilai alat analisis uji beda karena dari hasil pengamatan dan  wawancara  dari  seluruh  responden  memberikan  keterangan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan pemerintah  desa  dengan  menggunakan  Dana  Desa  (DD)  tidak  menyentuh  pada  pembangunan  yang  berkaitan  dengan pengembangan  perekonomian  masyarakat  tetapi  hanya  pada  infrastruktur  pelayanan  dan  lingkungan  dasar.  Seperti pembangunan  drainase  jalan  pemukiman,  pembangunan  posyandu,  pembukaan  jalan  pemukiman,  pembangunan  sarana olahraga, rehabilitasi balai desa, pembangunan gedung puskesmas baru, pembelian mobil ambulan dan rehabilitasi gedung taman kanak kanak.
Selanjutnya  dalam  bidang  pemberdayaan  masyarakat  juga  belum  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  karena pemberdayaan  yang  dilakukan  tidak  langsung  terkait  dengan  apa  yang  menjadi  keahlian  dari  masyarakt  setempat  dan merupakan hal baru bagi masyarakat sehingga output yang dihasilkan dari pemberdayaan tersebut belum mampu bersaing dengan hasil produksi yang sudah dihasilkan dilapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan dampak program Dana Desa (DD) melalui pembangunan di desaa maju jaya tidak dapat dihitung dengan menggunakan modal uji beda  karena  secara  riel  data  menunjukkan  penggunaan  Dana  Desa  (DD)  tidak  bersentuhan  secara  langsung  dengan kegiatan masyarakat dan pembangunannya masih pada infrastruktur pelayanan dasar.

## Simpulan
Hasil penelitian ini diperoleh sebagai berikut:
1. Tingkat efektifitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Maju Jaya adalah sangat efektif..
2. Penggunaan  Dana  Desa  (DD)  memberikan  dampak  pada  peningkatan  pada  pelayanan  publik  dan  pelayanan kesehatan tetapi belum berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.
Deka  Veronica  et  al,  Evaluasi  Keberhasilan  Penggunaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Maju  Jaya  Kecamatan  Pelepat  Ilir, Kabupaten Bungo)

## Daftar Pustaka
Azwardi,  A.  2014.  Efektifitas  Alokasi  Dana  Desa  dan  Kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 12(1), 29-41.
Hazmi, A.I. 2016. Evaluasi pelaksanaan  kebijakan  ADD di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kab.Lamongan. Kebijakan dan Manajemen Publik , 4(2), 315-326
Jamaluddin,  Y.,  Sumaryana,  A.,  Rusli,  B.,  &  Buchari,  R.A.  2018.  Analisis  Dampak  Pengelolaan  dan  Penggunaan  Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area , 6(1), 14-25.
Kusuma,  A.R.  2017.  Evaluasi  Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pembangunan  Desa  Di  Kecamatan  Teluk  Pandan Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrative Reform (JAR) , 5 (2), 112-127.
Larasati, D.C., & Adhitama, M.O. 2018. Monitoring Dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai Dengan UU nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa  (Studi  Di  Desa  Landungsari  Kecamatan  Dau  Kabupaten  Malang  Jawa  Timur). Reformasi , 7(2).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Desa. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Noverman, Y. 2019. Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan  (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 4(2), 68- 81.
Rahayu, Y., dan Winarni, E. 2018, Evaluasi dan optimalisasi penggunaan alokasi Dana Desa. J-MAS: Jurnal Manajemen dan Sains), 5(1), 184-189.
Samborarak,  A.  2014,  Evaluasi  program  alokasi  Dana  Desa  di  desa  Loa  Janan  Ulu  Kecamatan  Loa  Janan  Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2). Soleh, A. 2017. Strategi pengembangan potensi desa. Jurnal Sungkai , 5(1), 32-52.
Soleh,  A.  2018.  Analisis  dan  Strategi  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Provinsi  Jambi. EKSIS:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan Bisnis , 9(1), 79-90.
Triani, N.N.A., & Handayani, S. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal akutansi multiparadigma, 9(10), 136-155.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Wibowo,  G.A.  2017.  Evaluasi  pengelolaan  alokasi  Dana  Desa  untuk  pembagunan  sarana  dan  prasarana  desa. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 13(3), 313-325.