## PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MEMPERJUANGKAN HAK-HAK MASYARAKAT DI SUMATERA BARAT
Daswar Utama 1* , Darmini Roza 2
1),2) Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Bata, Indonesia Email: daswarutama4@gmail.com
*Corresponding Author: Daswar Utama

## ABSTRACT
The role of the DPD in fighting for community rights in West Sumatra is to submit draft laws in  accordance  with  the  aspirations  of  the  regions  they  represent.  One  of  the  activities  of members of the DPD RI is to absorb, collect, accommodate and follow up on the aspirations of  the people and regions  that are within  the scope of  the duties and authority of  the DPD. Absorption of regional aspirations is carried out in two forms, namely directly and indirectly. In terms of substance, the extent to which DPD members are able to grasp the main issues in regional  autonomy  and  regional  development  policies,  as  well  as  the  extent  to  which differences  in  aspirations  between  regions  do  not  divide  DPD  members,  how  can  DPD  be able  to  accommodate  and  channel  community  aspirations  in  accordance  with  the  wishes  of the  community.  The  role  of  the  DPD  in  fighting  for  community  rights  in  West  Sumatra  is based on the theory of representative institutions, namely the mandate theory, meaning that a person is considered to be in a representative institution because he has received a mandate from  the  people,  so  he  is  referred  to  as  a  mandate  (a  person  who  receives  a  mandate). Obstacles encountered in implementing the role of the DPD in fighting for people's rights in West  Sumatra  were  the  top-down  work  procedures  of  law-forming  institutions  and  the arrogance of state officials (as leftovers from the habits of a traditionally closed government system). Administrative practices that are routine and mechanical also weaken the ability to manage participation. internal inhibiting factors consist of budget and facilities and political aspects.  External  factors  consist  of  societal  barriers  and  human  resource  barriers. Community  barriers  arise  because  of  the  habits  and  procedures  of  public  relations.  This habit is in the form of an institutionalized tradition that is difficult to change. This condition of  the  community  will  hamper  the  process  of  absorption  by  DPD  members  during  their working visits.
Keywords: Role, Regional Representative Council, Society, Rights

## ABSTRAK
Peran  DPD  Dalam  Memperjuangkan  Hak-Hak  Masayarakat  Di  Sumatera  Barat  adalah mengajukan rancangan undang undang sesuai dengan aspirasi dari daerah yang diwakilinya. Salah  satu  kegiatan  anggota  DPD  RI  yaitu  menyerap,  menghimpun,  menampung  dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang  DPD.  Penyerapan  aspirasi  daerah  dilakukan  dalam  dua  bentuk  yaitu  secara langsung dan tidak langsung. Pada segi substansi, sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana
perbedaan  aspirasi  antar  daerah  tidak  membelah  anggota  DPD,  bagaimana  DPD  bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peran  DPD  Dalam  Memperjuangkan  Hak  Hak  Masayarakat  di  Sumatera  Barat  berdasarkan teori Lembaga Perwakilan yakni Teori mandat berarti seseorang dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris (orang yang  menerima  mandat).  Hambatan  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  peran  dpd  dalam memperjuangkan  hak  hak  masayarakat  di  Sumatera  Barat  adalah  Prosedur  kerja  lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat top down dan arogansi pejabat negara (sebagai sisa- sisa  kebiasaan  dari  sistem  pemerintahan  yang  secara  tradisional  tertutup).  Praktik administrasi  yang  bersifat  rutin  dan  mekanis  juga  melemahkan  kemampuan  mengelola partisipasi. faktor penghambat internal terdiri dari anggaran dan sarana dan segi politis. faktor eksternal  terdiri  dari hambatan masyarakat  dan hambatan sumber daya  manusia.  Hambatan masyarakat  timbul  karena  kebiasaan  dan  tata  cara  hubungan  masyarakat.  Kebiasaan  ini berupa  tradisi  yang  sudah  melembaga  sehingga  sukar  untuk  dirubah.  Kondisi  masyarakat seperti  ini  akan  menghambat  proses  penyerapan  oleh  anggota  DPD  yang  dilakukan  dalam acara kunjungan kerjanya.
Kata Kunci: Peran, Dewan Perwakilan Daerah, Masyarakat, Hak

## PENDAHULUAN
Tujuan  Negara  Republik  Indonesia  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum  seperti yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  dilaksanakannya  pembangunan nasional,  yang  hakekatnya  adalah  pembangunan  manusia  seutuhnya  dan  pembangunan seluruh  masyarakat  Indonesia  yang  menekankan  pada  keseimbangan  pembangunan, kemakmuran  lahiriah  dan  batiniah  yang  berlandaskan  pancasila.  Negara  mempunyai  tugas pokok dalam pemerintahan yaitu untuk kesejahteraan (Property) dan keamanan ( Securit) 1 .
Anggota  DPD  dapat  mewakili  rakyat  daerah  Provinsi,  yang  dipilih  secara  langsung oleh  rakyat  Provinsi  yang  bersangkutan  pada  pemilihan  umum  (pemilu)  legislatif.  Hal  ini membawa  konsekuensi  hanya  penduduk  yang  berdomisili  yang  dapat  menjadi  calon  dan dipilih  menjadi  anggota  DPD.  Hak  memilih  hanya  berlaku  dalam  wilayah  Provinsi  yang bersangkutan. Anggota dari setiap Provinsi hanya empat orang ditentukan sesuai dengan luas wilayah  provinsi  yang  bersangkutan  dan  jumlah  penduduk.  DPD  pada  dasarnya  tidak memegang  kekuasaan  untuk  membentuk  UU.  DPD  hanya  dapat  mengajukan  RUU  kepada DPR. RUU yang akan diajukan kepada DPR merupakan aspirasi dari rakyat dimana anggota DPD itu dipilih. Aspirasi berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.
Sehubungan dengan yang telah dikemukakan di atas, "Gabriel A. Almond dalam teori mengenai  sistem  politik  menguraikan  bagaimana  berbagai  kepentingan  dalam  masyarakat dijadikan in  put sebagai interest  articulation dan  kemudian  ditingkatkan  menjadi interest aggregation dan  dibawakan  oleh  partai  politik  ke  parlemen  atau  DPR  dibahas  di  parlemen dan  diuji  dengan  kepentingan-kepentingan  kelompok  lain  atau  pemerintah  akhirnya melahirkan out put berupa kebijakan umum di bidang tertentu." 2
1 I. Widarta, Pokok-pokok Pemerintah Daerah , Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 80.
2 Dahlan Thaib, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 61
DPD  sebagai  lembaga  perwakilan  daerah  mempunyai  tugas  yaitu  menyerap  aspirasi masyarakat  di  tingkat  lokal  serta  memperjuangkan  hak  hak  pemilih  di  daerah  pemilihannya khsusnya  Sumatera  Barat  serta  kepentingan  daerah  di  tingkat  nasional.  Penyerapan  aspirasi dapat  diwadahi  dengan  semacam  sekretariat  atau  "rumah"  aspirasi.  Proses  ini  juga  perlu melibatkan  jaringan  formal  dengan  pemerintah  daerah.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD), perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sampai jaringan informal yaitu tokohtokoh masyarakat setempat.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dianggap  perlu  untuk  meneliti  lebih  lanjut terhadap peran dan hambatan dalam memperjuangakan hak-hak masyarakat  Sumatera Barat yang  dilakukan  oleh  DPD.  Hal  ini  merupakan  elemen  yang  menarik  untuk  diteliti  karena mendekatkan  keberadaan  dewan  perwakilan  daerah  dengan  berbagai  kalangan  masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Barat. Permasalahan yang akan dikaji adalah peranan DPD dalam memperjuangan hak-hak masyarakat Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masayarakat Di Sumatera Barat Perwakilan  ( representation )  adalah  konsep  seseorang  atau  suatu  kelompok  yang mempunyai  kemampuan  atau  kewajiban  untuk  berbicara  dan  bertindak  atas  nama  suatu kelompok yang lebih besar. 3 Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan sebagai negara yang demokrasi, adanya lembaga perwakilan ialah hak mutlak yang harus dimiliki  negara  tersebut.  Keberadaan  lembaga  perwakilan  ini  merupakan  hal  yang  sangat esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lewat lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian tertuang dalam berbagai macam kebijaksanaan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat. 4
Titik  Triwulan  Tutik  menyebutkan  bahwa  “demokrasi  secara  etimologis  (tinjauan bahasa)  terdiri  dari  dua  kata  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  “ demos ”  yang  berarti  rakyat (penduduk suatu tempat) dan “ cretein” atau “ cratos ” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).” 5
Dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  demokrasi  ialah  suatu  sistem  pemerintahan  dalam suatu  negara  yang  pemerintahannya  dilaksanakan  oleh  rakyat.    Demokrasi  secara  istilah, menurut Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional  untuk  mencapai  keputusan  politik  dimana  individuindividu  memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. 6
3 Yuriska,  “Kedudukan  dan  Fungsi  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2010, hlm. 51.
4 Dahlan Thaib, Ketatanegraan Indonesia Perspektif Konstitusional , Printed media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.
5 Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945 , Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67
6 Ibid ., hlm. 168
Salah satu kegiatan anggota DPD RI yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang  DPD.  Penyerapan  aspirasi  daerah  dilakukan  dalam  dua  bentuk  yaitu  secara langsung dan tidak langsung.
Berikut  ini  tahapan-tahapannya:  (1)  Panitia  Ad  Hoc,  anggota,  atau  pengelompokan anggota yang dibentuk oleh DPD menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Pimpinan DPD  menerima  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dan  daerah  kepada  alat  kelengkapan DPD  sesuai  dengan  ruang  lingkup  tugas  dan  wewenangnya  atau  Perwakilan  Provinsi  yang bersangkutan  yang  difasilitasi  oleh  Sekretariat  Jenderal.  Pada  saat  anggota  melakukan kunjungan kerja dan kegiatan di daerah yang diwakilinya, Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan  Sekretariat  Daerah  dan  Sekretariat  DPRD  menerima  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat dan daerah kepada anggota; (2)Wakil daerah menyusun laporan hasil kunjungan kerja dalam bentuk resume aspirasi masyarakat yang telah dipisahkan berdasarkan persoalan masing-masing,  melakukan  identifikasi  persoalan-persoalan  tersebut  sehingga  menjadi  jelas dan  spesifik  dan  melakukan  pemilihan  atau  kategorisasi  berdasarkan  tugas,  kewenangan lembaga  legislatif  dan  eksekutif,  seperti  :  persoalan  yang  menjadi  kewenangan  DPD  RI sendiri,  persoalan  yang  menjadi  kewenangan  DPRD  dan  Pemda  Provinsi,  persoalan  yang menjadi kewenangan DPRD kabupaten/kota, atau Pemda kabupaten/kota dan persoalan yang di  luar  kewenangan  DPD  RI  selanjutnya  disampaikan  melalui  mekanisme  rapat  kerja  di daerah  yang  didasarkan  atas  skala  prioritas  persoalan;  (3)  Persoalan  yang  menjadi kewenangan DPD RI kemudian dibawa ke Pusat untuk disusun bersama-sama anggota DPD RI  provinsi  masing-masing  dan  dipilah  berdasarkan  wilayah  kerja  PAH  untuk diparipurnakan.  Laporan  yang  disampaikan  pada  paripurna  setiap  awal  masa  sidang kemudian  disalurkan  kepada  PAH  berdasarkan  wilayah  kerja  masing-masing  untuk  dibahas bersama  dengan  pemerintah,  dalam  hal  ini  menteri  terkait;  (4)Terkait  dengan  masukan  dari berbagai  kalangan  masyarakat  mengenai  peran  ideal  DPD  ke  depan  dan  peningkatan  peran DPD  RI  dalam  menjembatani  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  yang konstruktif  dan  sinergis,  maka  Kelompok  DPD  di  MPR  akan  menyampaikan  masukan tersebut kepada Pimpinan MPR RI untuk dapat diproses lebih lanjut.
Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan  hak-hak  masyarakat  Sumatera  Barat  yang  telah  dilakukan  Oleh  DPD  RI Provinsi  Sumatera  Barat  diantaranya  yaitu  pertama,  dalam  segi  substansi,  sejauh  mana anggota  DPD  bisa  menangkap  pokok  masalah  dalam  kebijakan  otonomi  daerah  dan pembangunan  daerah,  serta  sejauh  mana  perbedaan,  sejauh  mana  anggota  DPD  bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan aspirasi antar daerah tidak membelah anggota DPD, bagaimana DPD bisa  menampung  dan  menyalaurkan  aspirasi  masyarakat  yang  sesuai  dengan  keinginan masyarakat. Selanjutnya yaitu dari segi level metode, dimana DPD harus bisa memilih mana aspirasi  masyarakat  yang  bersangkutan  dengan  otonomi  daerah  atau  pembangunan  daerah dengan aspirasi lain yang disampaikan masyarakat.
Penguatan supporting  sytem juga  merupakan  peran  yang  dijalankan  oleh  DPD  RI Provinsi  Sumatera  Barat  yakni  penguatan  supporting  sytem  terutama  staf  pendukung  baik kantor pusat maupun di daerah, rekrutmen tenaga ahli yang kompeten. Kemudian pada peran legislasi, yakni memberikan tindak lanjut dari proses menampung dan menyalurkan aspirasi
keadaan sebuah rancangan peraturan yang sesuai dengan aspirasi. Sebagai contoh peran yang dilakukan  DPD  RI  Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Badan Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  Wilayah  Sumatera  Barat  (Sumbar)  yang menerima  kunjungan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  Republik  Indonesia  (RI) Provinsi  Sumbar,  Muslim  Muhammad  Yatim,  pada  Jumat  pagi  (24/12).  Selain  DPD,  hadir juga  Plt.  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  (Disnakertrans)  Provinsi  Sumbar beserta jajaran dan juga Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang  beserta  jajaran  diwakili  Kepala  Bidang  Penempatan,  Pelatihan,  dan  Produktivitas Disnakerin  Kota  Padang.  Kunjungan  kerja  tersebut  membahas  tentang  implementasi peraturan  BP2MI  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Selanjutnya peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat sangat  mendukung  pembangunan  daerah  karena  masyarakat  memberikan  usulan,  pendapat serta  melakukan  pengawasan  terhadap  kebijakan  yang  pemerintah  keluarkan,  seperti  yang dilakukan  oleh  DPD  RI  Provinsi  Sumatera  Barat  yakni  Wakil  Ketua  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD)  DPR-RI  Sultan  Bachtiar  Najamudin,  S.Sos,  M.Si  beserta  rombongan melakukan  Kegiatan  kunjungan  kerja  dan  diskusi  dalam  rangka  pembahasan  “Potensi ekonomi  daerah  dan  peran  dunia  pendidikan  dalam  pengembangan  UMKM  di  Provinsi Sumatera Barat.
Kemudian peran menampung aspirasi masyarakat Sumatera Barat, DPD menampung aspirasi  dari  masyarakat  di  mana  ia  dipilih,  aspirasi  yang  ditampung  oleh  anggota  DPD dilakukan  pada  saat  reses  anggota  aspirasi  masyarakat  yang  telah  ditampung  oleh  DPD  RI Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu  dilakukan  dengan  cara  kunjungan  kerja  yang  dilakukan ‘senator’ dari Sumatera  Barat  untuk  menghimpun dan mencari hal baru  dalam peningkatan pariwisata  di  daerah.  DPD  RI  Provinsi  Sumatera  Barat  mentargetkan  untuk  memasukan wilayah  Sumatera  Barat  menjadi  daerah  pariwisata  di  Indonesia.  Kemudian  peran  dalam menyalurkan  aspirasi  masyarakat  Sumatera  Barat,  apirasi  yang  telah  ditampung  akan disalurkan  dalam  bentuk  RUU,  yang  kemudian  akan  dibahas  dengan  DPR  pada  tahapan pertama  yang  kemudian  akan  dibahas  DPR  dengan  pemerintah.  Terakhir  yaitu  peran  dalam menindak  lanjuti  dari  proses  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  dari  masyarakat Sumatera Barat.
Adapun  salah  satu  aspirasi  yang  ditampung  dan  disalurkan  oleh  Anggota  DPD Sumatera  Barat,  yaitu:  Mengenai  Rancangan  Undang-Undang  daerah  Sumatera  Barat,  yang sekarang lagi paling actual sedang diperjuangkan oleh Anggota DPD  Sumatera Barat  untuk segera  disahkan  menjadi  Undang-Undang,  mengenai  materi  pokoknya  tentang  pemilihan Kepala Daerahnya.
DPD  Sumatera  Barat  mempunyai  upaya-upaya  dalam  menampung  dan  menyalurkan aspirasi yakni anggota DPD mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah baik formal maupun informal. Contoh: menghadiri proses pemberangkatan jemaah haji, disini bisa dilakukan  penyerapan  aspirasi  dari  masyarakat,  kemudian  upaya  dalam  mengumpulkan masyarakat  untuk  berdialog  secara langsung dengan anggota DPD. Hal  ini dilakukan sesuai dengan  tugasnya  masing-masing  dari  anggota  DPD.  Misal  mengenai  peningkatan  kualitas pendidikan  yang  ada  di  Sumatera  Barat.  Dan  Upaya  dalam  membuat  secretariat  DPD  di daerah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi langsung ke secretariat, apabila anggota
DPD tidak ada.
Selanjutnya  upaya  yang  dilakukan  oleh  DPD  RI  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam menampung  aspirasi  masyarakat  yakni  memberikan  tanggapan,  pandangan,  pendapat,  agar dijadikan  sebagai  masukan  untuk  pembahasan  lebih  lanjut  antara  DPR  dengan  pemerintah terhadap suatu RUU. Melakukan pertemuan dengan LSM, masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, serta instansi pemerintah yang ada di sumatera barat. Dilakukan untuk mendapatkan masukan  dari  masyarakat  untuk  pembangunan  daerah  sumatera  barat  yang  akan  dibawa  ke sidang DPD atau untuk menampung aspirasi dari masyarakat Sumatera Barat.  Anggota DPD dengan  kesadaran  sendiri  mempelajari  tata  pemerintahan  daerah  atau  masyarakat  dimana anggota DPD itu dipilih. Anggota DPD diwajibkan dapat memahami dan mengerti mengenai daerah dimana ia dipilih. Dan mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan kumpulan dengan warga masyarakat untuk berdialog dengan anggota DPD untuk membahas mengenai pembangunan daerah.
Agar langkah DPD seiring sejalan, maka yang dapat dilakukan terlebih dahulu adalah kesatuan pandang dan satu tujuan yaitu mensejahterakan dan meningkatkan pembangunan di daerah dengan melakukan pembangunan yang berhasil dan berdaya guna.
Dalam  membahas  mengenai  peran  DPD  Dalam  Memperjuangkan  Hak  Hak Masyarakat  Di  Sumatera  Barat  digunakan  teori  Lembaga  Perwakilan  untuk  menjawab permasalahan  ini,  yakni  Teori  mandat  berarti  seseorang  dianggap  duduk  di  lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris (orang yang menerima mandat). Tujuan rakyat dalam memberikan mandat terhadap wakilnya untuk merealisasikan  kekuasaan  dalam  proses  pembentukan  keputusan  politik  dalam  kehidupan politik.  Sedangkan  teori  kebebasan  berarti  wakil  yang  dipilih  oleh  rakyat  dapat  bertindak tanpa  tergantung  atau  terikat  secara  ketat  dari  terwakili  (rakyat).  Dalam  artian,  bahwa seseorang  yang  dipilih  oleh  rakyat  merupakan  orang-orang  yang  dipercaya  dan  terpilih  dan sadar,  bahwa  rakyatlah  yang  diwakilinya  sehingga  wakil  rakyat  dapat  bertindak  untuk  dan atas  nama  rakyat  yang  diwakili.  Meskipun  adanya  teori  kebebasan  bukan  berarti  rakyat sebagai  terwakili  tidak  bisa  mengontrol  atau  mengawasi  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh wakilnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan.
Teori  ini  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  perwakilan  oleh  lembaga perwakilan dewan perwakilan daerah (DPD) terhadap masyarakat daerah pemilihannya.

## B. Hambatan  Yang  Ditemui  Dalam  Pelaksanaan  Peran  DPD  Dalam  Memperjuangkan Hak Hak Masayarakat Di Sumatera Barat
Kurang  maksimalnya  lembaga  pembentuk  undang-undang  dalam  mengelola partisipasi  masyarakat,  membuktikan  bahwa  sebagian  tuntutan  warga  negara  tidak mendapatkan  perhatian  memadai  atau  diabaikan  begitu  saja.  Prosedur  kerja  lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat top down dan arogansi pejabat negara (sebagai sisa- sisa  kebiasaan  dari  sistem  pemerintahan  yang  secara  tradisional  tertutup);  menjadi  faktor yang  paling  berpengaruh  terhadap  rendahnya  lembaga  legislatif  mengelola  partisipasi masyarakat.  Praktik  administrasi  yang  bersifat  rutin  dan  mekanis  juga  melemahkan kemampuan mengelola partisipasi. Sebagai contoh, jadwal yang kaku dan waktu yang tidak memadai dalam mengumumkan rapat-rapat konsultasi publik. Selain itu, adanya pembatasan untuk  menerima  masukan  hanya  dalam  format  tertentu  atau  dalam  bahasa  resmi,  dapat
menjadi ganjalan bagi partisipasi.
Aspek  lain  yang  memengaruhi  kemampuan  mengelola  partisipasi  publik  adalah keterbatasan  sumber  daya  manusia.  Ketika  suatu  lembaga  tidak  memiliki  dana  memadai untuk mendiseminasikan informasi, mengadakan rapat dengar pendapat umum, mengirim staf untuk  menemui  warga  dan  mendengar  pendapat  mereka,  maka  kesempatan  menyediakan partisipasi  jadi  sangat  problematik.  Analisis  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  proses legislasi  di  DPR  menunjukkan  adanya  aktivitas  partisipasi  dalam  setiap  proses  legislasi tertentu di tahun sidang tersebut. Ada pula hambatan partisipasi yang sebenarnya relatif telah teratasi, namun muncul kembali ketika DPR harus dihadapkan pada hambatan yang sifatnya lebih  struktural,  seperti  batasan  konstitusi  yang  harus  ditaati  serta  ketika  ada  pertemuan kepentingan  yang  sejalan  antara  DPR  di  satu  sisi  dengan  pemerintah  di  sisi  lain.  Terdapat pula  kasus  penyampingan  partisipasi  masyarakat  yang  semata-mata  terjadi  karena dominannya  cara  pandang  pengambil  kebijakan  (khususnya  legislator).  Partisipasi  dan tujuannya, tidak disyaratkan atau tidak akan berpengaruh signifikan terhadap proses legislasi tertentu sebagaimana dalam penyusunan dan pembahasan RUU.
Faktor  penghambat  aspirasi  masyarakat  merupakan  masalah  yang  mengganggu jalannya  proses  menampung  aspirasi,  seperti  yang  telah  diketahui  bahwa  DPD  mempunyai fungsi  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  sehingga  bila  ada  permasalahan yang  disampaikan  akan  diteruskan  oleh  DPD  kepada  pihak  yang  bersangkutan.  DPD mempresentasikan  rakyat  yang  diwakilinya,  yang  berarti  DPD  harus  bertindak  dan berperilaku  sebagai  representant  (wakil)  untuk  setiap  tindak  tanduk  dalam  seluruh kegiatannya dalam menjalankan tugas sebagai salah satu anggota DPD. Proses penyampaian aspirasi  dari  pejabat-pejabat  formal  maupun  informal  dan  dari  masyarakat  yang  kurang terbuka.  Dapat  diartikan  bahwa  DPD  pada  akhirnya  nanti  belum  dapat  melaksanakan fungsinya sebagai wakil dari rakyat atau masyarakat secara optimal. Karena itu yang menjadi aspirasi  masyarakat  atau  adanya  keinginan,  hasrat  maupun  cita-cita  atau  harapan  dalam masyarakat belum dapat diterima secara utuh dan jelas.
Faktor  penghambat  dalam  proses  menampung  aspirasi  masyarakat  dapat  dibagi menjadi  faktor  Internal  dan  eksternal.  Dimana  faktor  internal  terdiri  dari  hambatan  karena anggaran, sarana, politis, dan kurangnya pengetahuan mengenai peran DPD. Hambatan yang disebabkan  oleh  anggaran  yakni  keterbatasan  anggaran  yang  dikeluarkan  oleh  DPD  pusat menghambat proses pengembangan sarana penunjang yang diperlukan bagi kelancaran kerja DPD  RI  Provinsi  Sumatera  Barat,  anggaran  yang  dibatasi  akan  membatasi  DPD  untuk bekerja,  sehingga  kunjungan  kerja  kedalam  daerah  dan  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  tidak dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  kehendak  para  anggota  DPD.  Rencana  kerja  yang  tidak didukung  oleh  dana  yang  memadai  tentu  saja  sulit  untuk  mencapai  hasil  seperti  yang diharapkan.
Kemudian hambatan faktor internal sarana yakni berhubung DPD merupakan lembaga baru, maka DPD RI Provinsi Sumatera Barat memerlukan sarana penunjang yang dimaksud adalah  ruang  kerja  bagi  setiap  anggota  DPD  dan  staf  ahli  yang  berkemampuan  bagi  setiap anggota.  Sarana  yang  juga  diperlukan  adalah  pelayanan  informasi  yang  akan  menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh para anggota DPD. Tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh anggota DPD akan sulit dalam membahas permasalahan dalam proses menampung  aspirasi.  Terlambatnya  anggota  DPD  memperoleh  informasi  yang  diperlukan
dibandingkan  pihak  eksekutif.  Ini  bisa  dimaklumi,  sebab  pihak  eksekutif  yang  bergelut dengan  masalah  kenegaraan  sehari-hari.  Selain  itu,  untuk  memutuskan  suatu  tindakan diantara anggota DPD jauh lebih sulit dibanding pihak eksekutif.
Selanjutnya hambatan dari politis, hambatan dari segi politis lebih banyak disebabkan oleh stabililtas politik yang belum stabil, hal ini dapat dilihat dalam perubahan struktur politik yang  sering  terjadi.  Kondisi  ini  akan  membuat  segala  pemikiran  dan  tenaga  hanya  tercurah pada  kepentingan  politik  saja  dan  tidak  mendukung  kepada  kepentingan  masyarakat. Kemudian  karna  masih  kurangnya  pengetahuan  mengenai  peran  DPD  Ini  bisa  dilihat  dari barunya lembaga ini dibuat  sehingga proses mengenai  tugas dan fungsi dari lembaga masih kurang efektif.
Kemudian  karena  legislasi  yang  tidak  penuh  Posisi  konstitusional  DPD  lemah,  DPD hanya bisa merancang Undang-Undang dan tidak bisa menetapkannya. Penetapan RUU yang diberikan  oleh  DPD  dilakukan  oleh  DPR  dan  pemerintah.  Wewenang  DPD  hanya  terbatas pada aspek-aspek yang menyangkut kepentingan daerah termasuk pada fungsi legislasi, DPD hanya  bisa  mengajukan  usul  RUU  terkait  masalah  daerah,  ikut  membahas  pada  tahapan pertama  dengan  DPR.  DPD  hanya  mengawasi  implementasi  Undang-Undang  terkait kepentingan  daerah,  pendidikan,  pajak,  agama,  dan  anggaran.  Pengawasan  yang  dilakukan hanya masukan bagi DPR untuk ditindaklanjuti.
Kemudian  hambatan  dari  faktor  eksternal  terdiri  dari  hambatan  masyarakat  dan hambatan  sumber  daya  manusia.    Hambatan  masyarakat  timbul  karena  kebiasaan  dan  tata cara  hubungan  masyarakat.  Kebiasaan  ini  berupa  tradisi  yang  sudah  melembaga  sehingga sukar  untuk  dirubah.  Kondisi  masyarakat  seperti  ini  akan  menghambat  proses  penyerapan oleh anggota DPD yang dilakukan dalam acara kunjungan kerjanya.
Kemudian  hambatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dengan  tingkat  SDM  yang kurang  dilihat  dari  segi  pendidikan,  masyarakat  akan  mengalami  kesulitan  didalam  proses penyampaian aspirasi serta harus kemana menyampaikan aspirasi, pola pikir masyarakat akan berbeda  mengenai  persepsi  akan  pentingnya  pembangunan,  dengan  adanya  anggota  DPD menjalankan tugas sebagai orang yang mewakili daerahnya.
Selain hambatan tersebut, DPR RI Provinsi  Sumatera Barat  juga mengalami kendala dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  otonomi  daerah  di  Sumatera  Barat  yakni  pertama, minimnya fungsi dan peran DPD dibanding legitimasi yang dimilik. Fungsi dan peran DPD sebagai  lembaga  negara  selama  ini  masih  sangat  jauh  dibanding  dengan  kewenangan  DPR. Lembaga  perwakilan  daerah  dianggap  berada  dibalik  bayang-bayang  DPR  sebagai  lembaga legislatif.  Sebagai  lembaga  yang  anggotanya  dipilih  secara  langsung,  DPD  RI  seharusnya memperoleh peran lebih, mengingat legitimasi kuat yang dimiliki. Atas dasar tersebut, DPD seharusnya  diikuti  dengan  tingkat  kewenangan  yang  lebih  kuat.  Kenyatannya,  yang  terjadi malah  sebaliknya.  DPD  RI  sebagai  representasi  daerah  justru  memiliki  kewenangan  lebih kecil  dibanding  DPR.  Minimnya  kewenangan  menjadikan  anggota  DPD  kesulitan  untuk memperjuangkan  kepentingan  daerah  dan  memberi  pertanggungjawaban  atas  kinerjanya  di daerah.
Kendala kedua yaitu belum jelasnya pola kerja sama antara DPD dan lembaga terkait. pola  kerjasama  yang  masih  menjadi  masalah  krusial  terutama  terkait  fungsi  pengawasan adalah tindak lanjut hasil pengawasan DPD dan hanya menjadi pertimbangan oleh DPR. Hal ini  menjadi  kendala  bagi  anggota  DPD  RI,  yang  mana  membuat  hasil  pengawasan  yang
sudah  dijalankan  lewat  mekanisme  internal  menjadi  tidak  jelas.  Kendala  lain  terkait hubungan dan kerjasama lembaga adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Belum  ada  pengaturan  yang  jelas  antara  Pemerintah Provinsi  dengan  Pemerintah  Kabupaten/  Kota.  Praktek  otonomi  daerah  perlu  diatur  lebih jelas,  sehingga  DPD  RI  sebagai  lembaga  perwakilan  daerah  memiliki  alur  sistem  dan mekanisme  yang  jelas  dalam  melakukan  pengawasan  dan  menyerap  aspirasi  yang  ada  di daerahnya.
Selanjutnya  kendala  ketiga  yaitu  partisipasi  masyarakat  yang  belum  optimal. Minimnya  partisipasi  masyarakat  tidak  hanya  ditemukan  saat  penyusunan  suatu  peraturan Perundang-Undangan.  Kenyataannya,  hal  yang  sama  juga  terjadi  pasca  pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Padahal, monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan setelah Undang-Undang  diberlakukan.  Atas  dasar  itulah  maka  penting  bagi  masyarakat  untuk  turut serta  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang  serta  mendukung  fungsi pengawasan  DPD  dengan  cara  memberi  masukan  dan  aspirasi  terkait  dengan  permasalahan yang ada di masyarakat.
Dalam  menghadapi  kendala-kendala  tersebut,  DPD  RI  Provinsi  Sumatera  Barat melakukan beberapa upaya diataranya perlunya penguatan peran dan fungsi DPD. Diperlukan upaya nyata bagi DPD untuk menguatkan fungsi pengawasan DPD RI. Salah satunya melalui terselenggaranya perubahan konstitusi dan memperbaiki beberapa ketentuan yang selama ini menghambat kinerja DPD sebagai lembaga perwakilan daerah
Kemudian perlunya menyusun format kerja dan memantapkan struktur kelembagaan, terkait  dengan  konsolidasi  lembaga  negara,  pola  kerja  antara  DPD  dan  DPR  terutama  yang menyangkut hasil pengawasan dapat dikatakan belum berjalan efektif. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan  agenda  pembentukan  pola  kerja  lembaga  negara,  menjamin  sistem ketatanegaraan  berjalan  efektif,  terwujudnya  fungsi  check  and  balance,  serta  meminimalisir konflik  antar  lembaga  negara,  maka  sudah  saatnya  diperlukan  agenda  penataan  lembaga Negara.
Selanjutnya  yaitu  meningkatkan  pemahaman  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap DPD,  ketidaktahuan  masyarakat  akan  DPD  RI  tentunya  akan  menghambat  kinerja  anggota DPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya di bidang pengawasan. Di satu sisi, DPD  RI  harus  menunjukkan  dan  membuktikan  kinerjanya  benar-benar  memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Maka dari itu, penting bagi para anggota DPD untuk memberi pemahaman terkait tugas, fungsi dan wewenang DPD kepada masyarakat. Hal ini secara tidak langsung  akan  berdampak  pada  partisipasi  masyarakat  dalam  menyalurkan  aspirasi  dan meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  melaksanakan  pengawasan  Undang-Undang. Konsep  trias  politica  dengan  pemahaman  bahwa  pembahasan  ini  berkait  erat  dengan pemisahan kekuasaan penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam konsep trias politica itu sendiri.
Dalam  membahas  mengenai  hambatan  DPD  RI  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam melaksanakan  perannya,  digunakan  teori  pembagian  kekuasaan,  yakni  Konsep  trias  politica merupakan  perkembangan  konsep  yang  dimaksudkan  guna  memisahkan  kekuasaan penyelenggaraan  negara  ke  dalam  lembaga  negara  yang  terpisah  baik  secara  organisasi maupun fungsi.

## PENUTUP
DPD  dalam  penguatan  perannya  dapat  lebih  maksimal  lebih  sering  terjun  ke  tengah masyarakat sehingga mengetahui dengan pasti persoalan persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat  sehingga dapat  menyerap aspirasi  masyarakat  secara lebih pasti.  DPD Sumatera Barat  dapat  mengatasi  kendala  kendala  internal  dan  eksternal  secara  lebih  baik  dengan melakukan  perlunya  penguatan  peran  dan  fungsi  DPD.  Diperlukan  upaya  nyata  bagi  DPD untuk  menguatkan  fungsi  pengawasan  DPD  RI.  Salah  satunya  melalui  terselenggaranya perubahan  konstitusi  dan  memperbaiki  beberapa  ketentuan  yang  selama  ini  menghambat kinerja DPD sebagai lembaga perwakilan daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Dahlan Thaib, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2000
Dahlan  Thaib, Ketatanegraan  Indonesia  Perspektif  Konstitusional ,  Printed  media, Yogyakarta, 2009
I Widarta, Pokok-pokok Pemerintah Daerah , Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001 Yuriska,  “Kedudukan  dan  Fungsi  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dalam  Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2010
Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945 , Prenada Media Group, Jakarta, 2010