Ekuitas: JurnalEkonomidanKeuangan                                                                            p-ISSN 2548 – 298X Akreditasi No. 32a/E/KPT/2017                                                                                          e-ISSN 2548 – 5024 DOI: 10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478

## PENGARUH DANA TRANSFER DANA DESA DAN PAD TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA BARAT
Otong Suhyanto otong.suhyanto@uinjkt.ac.id
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bambang Juanda Akhmad Fauzi
Fakultas Ekonomi dan Manajeman Institut Pertanian Bogor Ernan Rustiadi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor i

## ABSTRACT
The Human Development Index or HDI can describe the quality of human resources in an area. The IPM states how a group of community members can access development outcomes in education, decent living standards, and health. The West Java HDI score in general always shows an upward trend from year to year, but the score is always below the national average. This study aims to analyze the effect of regional income in the form of transfer funds  (DAU, DBH,  and  DAK),  Village  Funds, and  PAD  on  the  human  development  index  or HDI,  and  the regional income has the highest total effect on HDI. The method used is a regression analysis of panel data model fixed effects. Based on the results of the analysis, it knowns that all transfer funds affect the increase in HDI, as well as local revenue and village funds. Regional revenues that have the most significant total influence on HDI are, respectively, DAU, PAD, and DAK. Local governments must spend transfer funds, PAD, and Village Funds for productive activities.
Key words: HDI; fund transfer; panel data; fixed effect model

## ABSTRAK
Indeks Pembangunan Manusia atau IPM bisa mengambarkan kualitas sumberdaya manusia di suatu daerah.  IPM  menyatakan  bagaimana  sekelompok  anggota  masyarakat  dapat  mengakses  hasil pembangunan berupa pendidikan, standar hidup layak, dan kesehatan. Skor IPM Jawa Barat secara umum selalu memperlihatkan tren naik dari tahun ke tahun, tetapi skornya selalu di bawah dari rata- rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis pengaruh pendapatan daerah berupa dana transfer  (DAU,  DBH  dan  DAK),  Dana  Desa dan  PAD  terhadap  indeks  pembangunan  manusia  atau IPM, dan menganalisis pendapatan daerah yang pengaruh totalnya paling tinggi terhadap IPM. Metode yang digunakan berupa analisis regresi data panel model fixed effect . Berdasarkan hasil analisis sudah diketahui  bahwa  semua  dana  transfer  berpengaruh  terhadap  peningkatan  IPM,  begitu  juga  dengan pendapatan  asli  daerah  dan  dana  desa.  Pendapatan  daerah  yang  pengaruh  totalnya  paling  besar terhadap IPM secara berurutan adalah DAU, PAD, dan DAK. Pemerintah daerah harus membelanjakan dana transfer, PAD dan Dana Desa untuk kegiatan produktif.
Kata kunci: IPM; dana transfer; data panel; fixed effect model
PENDAHULUAN Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) atau Human  Development  Index (HDI)  men- jelaskan bagaimana selompok penduduk di suatu  daerah  dapat  mengakses  hasil  pem- bangunan  berupa  standar  hidup  layak, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga indikator
tersebut  sangat  penting  karena  bisa  meng- gambarkan kualitas hidup suatu masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Skor IPM berkaitan  erat  dengan  kodisi  SDM  suatu wilayah, makin tinggi skornya berarti SDM wilayah  tersebut  berkualitas,  sebaliknya kalau skornya rendah, rendah pula kualitas
286 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
SDM  di  wilayah  tersebut.  Padahal  SDM merupakan  faktor  utama,  bukan  yang lainnya, maju dan mundurnya suatu negara atau daerah (Todaro, 2000).
Skor IPM provinsi-provinsi yang ada di Pulau  Jawa,  secara  umum  selalu  mem- perlihatkan  tren  meningkat  secara  linier. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta merupakan daerah  dengan  IPM  yang  relatif  tinggi dibandingkan  IPM  Nasional,  sedangkan Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Jawa  Barat  dan Banten  skor  IPM-nya  tidak  terlalu  berbeda dibanding IPM nasional, tetapi jika diselidiki lebih  jauh,  skor  IPM  Provinsi  Jawa  barat masih  di  bawah  skor  IPM  nasional.  Ber- dasarkan hal tersebut berati IPM Jawa Barat belum  menunjukkan  hasil  yang  meng- gembirakan  karena  tidak  lebih  baik  di- bandingkan rata-rata nasional.
Meningkatkan  skor  IPM  bagi  Pemprov Jawa  Barat,  bukan  perkara  yang  mudah. Bahkan saking susahnya meningkatkan skor IPM,  yang  awalnya  memproyeksikan  pen- capaian  IPM  80  poin  akan  tercapai  pada tahun  2015,  kemudian  dirubah  menjadi tahun  2022  sesuai  dengan  Perda  No.24 Tahun 2010 tentang perubahan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Tahun 2005–2025  dan  Perda  No  25  Tahun  2013 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun  2013– 2018 (Dinkes Jabar, 2016).
Transfer ke daerah dan dana desa yang selanjutnya  disingkat  TKDD  adalah  bagian dari  Belanja  Negara  yang  dialokasikan dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  kepada  daerah  dan  desa  dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan desa (PMK, 2017). Pelaksanaan transfer ke daerah dari pemerintah yang tingkatnya lebih  tinggi  ke  pemerintahan  yang  tingkat- nya  lebih  rendah  merupakan  konsekwensi diberlakukannya otonomi daerah. Penyerah- an sebagian tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah tentu harus diiringi dengan pendanaan atau sering disebut desentralisasi fiskal.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indo- nesia  hampir  be`rusia  dua  dasawarsa. Pelaksanaan  otonomi  telah  banyak  mem- bawa  perubahan  yang  signifikan  terhadap sistem pemerintahan. Sejak 1999 hingga 2014 ada 223 daerah otonom baru atau DOB yang terbentuk, jumlah itu terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota, sehingga saat ini ada 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Desentralisasi  fiskal  dan  administrasi  telah meningkatkan  responsivitas  pemerintah daerah  terhadap  penyediaan  infrastruktur publik,  investasi  kabupaten  atau  kota, infrastruktur  publik  mulai  menunjukkan pola  pendorong  ke  arah  konvergensi  (Kis- Katos  dan  Sjahrir,  2017).  Tetapi  di  sisi  lain redistribusi  dana  transfer  dari  Jawa-Bali  ke luar  Jawa-Bali  hanya  berpengaruh  sedikit terhadap  peranan  ekonomi  wilayah  di  luar Jawa-Bali. Wilayah Jawa-Bali masih menjadi pusat  perekonomian,  dengan  kata  lain, kebijakan desentralisasi fiskal hanya sedikit mengurangi  ketimpangan  wilayah  di  Indo- nesia (Juanda et al ., 2017).
Pemerintah  telah  menggelontorkan dana  yang  cukup  besar  untuk  sektor  pen- didikan  dan  kesehatan,  dimana  keduanya merupakan  komponen  IPM.  Sesuai  dengan mandat  UUD  1945  hasil  revisi  yang mengamanatkan  minimal 20%  dan 5%  dari APBN untuk kedua  sektor  tersebut.  APBD juga  harus  dialokasikan  untuk  sektor pendidikan  dan  kesehatan  dengan  kompo- sisi  yang  sama,  ini  artinya  lebih  dari seperempat  anggaran  pusat  dan  daerah dialokasikan  untuk  meningkatkan  IPM. Namun demikian skor IPM Indonesia hanya 70.70 berada diurutan ke 111 dari 189 negara (UNDP,  2019).  Bahkan  menurut  (Brojo- negoro,  2019)  alokasi  belanja  pendidikan yang  sukup  besar  yaitu  20%  dari  APBD ternyata  belum  berdampak  pada  per- tumbuhan  jasa  pendidikan,  serta  posisi Indonesia berdasarkan hasil Skor PISA tidak menggembirakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh dana  transfer,  dana  desa  dan  Pendapatan Asli  Daerah  atau  PAD  terhadap  Indeks
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 287
Pembangunan Manusia atau IPM di Provisi Jawa  Barat;  mengetahui  dana  trasfer  yang paling besar pengaruhnya terhadap IPM.

## TINJAUAN TEORETIS Dana Transfer
Menurut  Musgrave  (1969),  pemerintah dalam  perekonomian  menjalankan  fungsi alokasi,  distribusi  dan  stabilisasi  dalam rangka  mendorong  pertumbuhan  dan pemerataan  kesejateraan.  Fungsi  alokasi merupakan argumen diberlakukannya desentralisasi fiskal yang berjalan selama ini. Desentralisasi  adalah  transfer  kewenangan serta  tanggung  jawab  fungsi  publik  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  di bawahnya  (Litvack  dan  Seddon  1999). Menurut  Oates  (1999),  kewenangan  belanja daerah  merupakan  implikasi  kebijakan desentralisasi.  Desentralisasi fiskal merupa- kan pemberian kewenangan kepada daerah untuk  menggali  sumber-sumber  pendapat- an,  hak  untuk  menerima  transfer  dari pemerintahan  yang  lebih  tinggi,  dalam menentukan belanja rutin maupun investasi. Dengan  adanya  desentralisasi,  maka  se- bagian  kewenangan  yang  sebelumnya menjadi  tanggung  jawab  pusat  didelegasi- kan  ke  daerah.  Pendelegasian  kewenangan ini harus diikuti dengan pemberian sumber pendanaan  karena  proses  peralihan  tang- gung  jawab  tersebut.  Pemberian  dana  ini tetap harus dilaporkan kepada pemberi dana sebagai  bentuk  pertanggungjawaban.  Titik berat desentralisasi fiskal adalah desentrali- sasi  pada  sisi  belanja,  pendanaan  ini sebagian besar bersifat block grant , sehingga terdapat diskresi untuk membelanjakannya.
Transfer  atau  hibah  antar  pemerintah dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  kate- gori:  transfer  tanpa  syarat  ( unconditional ), dan  transfer  bersyarat  ( conditional )  (Shah, 2007).  Transfer  tujuan  umum  atau general- purpose  transfers disediakan  sebagai  duku- ngan anggaran umum,  tanpa  ikatan,  dan biasanya  diamanatkan  dalam  undang- undang,  walau  terkadang  bersifat ad  hoc . Transfer  ini  bertujuan  untuk  menjaga otonomi pemerintahan lokal dan meningkat-
kan  keadilan  antar-yurisdiksi.  Ketentuan hibah tidak akan menghilangkan kebebasan otoritas lokal untuk melaksanakan kebijakan dalam yurisdiksi mereka sendiri .

## Gambar 1 Pengaruh Transfer Tujuan Umum
Sumber: Shah, 2007
Transfer  tujuan  umum  memiliki  efek pendapatan,  seperti  dalam  Gambar  1  di- tunjukkan  oleh  pergeseran  garis  anggaran daerah  penerima  (garis 𝐴𝐵) ke  atas  dan  ke kanan dengan 𝐴𝐶 = 𝐵𝐷 , sehingga diperoleh garis  anggaran  baru  CD.  Transfer  tujuan umum  berbasis  formula  sangat  umum berlaku  di  berbagai  negara. Beberapa  bukti menunjukkan bahwa transfer tujuan umum mendorong  pemerintah  kota  untuk  kurang memanfaatkan  basis  pajak  mereka  sendiri (Shah, 1991).
Transfer  tujuan  khusus  atau specific- purpose  transfers dimaksudkan  untuk  mem- berikan  insentif  bagi  pemerintah  daerah untuk  melakukan  program  atau  kegiatan tertentu yang sesuai dengan program pusat. Hibah  ini  dapat  bersifat  reguler  atau penugasan. Specific-purpose transfers diguna- kan  untuk  program  atau  kegiatan  yang dianggap  penting  oleh  pemerintah  pusat namun  kurang  dianggap  penting  oleh daerah.  Sehingga  transfer  ini  dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi pemerintah daerah  untuk  melakukan  program  atau kegiatan sesuai keinginan pemerintah pusat (Shah,  2007).  Transfer  bersyarat  biasanya
A C Pengeluaran pada barang publik A B D O P en ge lua ra n pa da b ar a n g publi k
288 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
menentukan  jenis  pengeluaran  yang  dapat dibiayai  (persyaratan  berbasis  input),  bisa juga  berdasarkan  pencapaian  hasil  tertentu dalam  pemberian  layanan  (persyaratan berbasis  hasil).  Persyaratan  berbasis  input seringkali  kurang  produktif,  dibandingkan persyaratan berbasis keluaran.
Transfer bersyarat dapat menambahkan persyaratan,  dengan  mewajibkan  penerima hibah  untuk  turut  mendanai  atau  dana penyertaan  dalam  persentase  tertentu  dari sumber  daya  mereka  sendiri.  Transfer bersyarat  dapat  bersifat  terbuka  atau open- ended , yang berarti bahwa pemerintah pusat menyediakan dana sesuai dengan kebutuh- an  penerima  bantuan  berapapun  yang dibutuhkan.  Bersifat  tertutup  atau close- ended ,  yang  berarti  bahwa  dana  yang  akan disalurkan  pemberi  bantuan  sudah  di- tetapkan  di  awal  nanti  kekurangannya ditutupi oleh pemerintah lokal.
Transfer  nonmatching  bersyarat  mem- berikan  tingkat  dana  tertentu  tanpa  ke- sesuaian  dengan  daerah,  selama  dana tersebut  dihabiskan  untuk  tujuan  tertentu (Shah,  2007).  Garis  (AC),  garis  anggaran dalam Gambar 2 bergeser dari AB ke ACD, di  mana  setidaknya  OE  (=AC)  akan  di- peroleh  dari  barang  publik  yang  dibantu. Hibah conditional  nonmatching  transfers paling  cocok  untuk  kegiatan  subsidi  yang dianggap  prioritas  tinggi  oleh  pemerintah pusat,  tetapi  prioritas  rendah  oleh  pe- merintah daerah. Kasus ini terjadi, jika suatu program  menghasilkan  tingkat  limpahan yang  tinggi  hingga  tingkat  tertentu  sesuai yang diberikan (OE).
Untuk  tingkat  tertentu  dari  bantuan yang  tersedia,  penerima  hibah  lebih  suka transfer tanpa syarat, yang memberi mereka fleksibilitas  maksimum  untuk  mencapai tujuan  mereka  sendiri.  Karena  hibah  se- macam  itu  menambah  sumber  daya  tanpa memengaruhi  pola  pengeluaran,  memung- kinkan  penerima  untuk  memaksimalkan kesejahteraannya.
Matching  transfers,  atau  program kemitraan pembiayaan, mengharuskan agar dana dibelanjakan untuk tujuan tertentu dan
bahwa  penerima  menyesuaikan  dana tersebut sampai tingkat tertentu.
Gambar 2 Hibah Conditional Nonmatching Transfers
Sumber: Shah, 2007
Gambar 2 menunjukkan efek pada anggaran pemerintah daerah dari program subsidi 25 persen untuk transportasi.
Garis  AB  menunjukkan  jika  tidak  ada subsidi  misalkan  kombinasi  transportasi barang  dan  jasa  publik  lainnya  yang  dapat diperoleh  sebuah  daerah  dengan  anggaran OA  =  OB.  Misal  subsidi  pusat  sebesar  25 persen dari pengeluaran transportasi (yaitu, hibah  Rp.  1  untuk  setiap  Rp.  3  dana  lokal yang  dihabiskan  untuk  transportasi)  meng- geser garis anggaran kombinasi yang dapat dicapai  ke  AC.  Pada  setiap  tingkat  barang dan jasa lain, masyarakat dapat memperoleh satu-tiga lebih banyak layanan transportasi.
Jika masyarakat  sebelum  adanya  hibah memilih  kombinasi  M,  akan  memilih kombinasi N sesudah ada hibah. Di N, lebih banyak  transportasi  diperoleh.  Subsidi memiliki  dua  efek, efek pendapatan,  dan efek substitusi. Subsidi memberi masyarakat lebih  banyak  sumber  daya,  beberapa  di antaranya  digunakan  untuk  memperoleh lebih  banyak  layanan  transportasi  (efek pendapatan).  Karena  subsidi  mengurangi harga  relatif  layanan  transportasi,  masya- rakat  memperoleh  lebih  banyak  layanan transportasi  dari  anggaran  tertentu  (efek substitusi). Kedua efek merangsang
A C Pengeluaran pada barang publik A B D O Peng el uaran pad a bar an g pu bl ik E
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 289
pengeluaran  yang  lebih  tinggi  untuk transportasi.  Meskipun  hibah  untuk  trans- portasi, lebih banyak barang dan jasa publik lainnya  juga  dapat  diperoleh,  meskipun mereka menjadi relatif lebih mahal, sebagai akibat  dari  efek  substitusi.  Jika  efek pendapatannya cukup besar, itu akan men- dominasi  dan  hibah  akan  meningkatkan konsumsi barang dan jasa lainnya.

## Gambar 3 Matching Transfer
Sumber: Shah, 2007
Pemerintah pusat mengalokasikan dana mentransfer ke daerah dalam APBN sebagai konsekuensi  diberlakukannya  otonomi. Dana transfer terdiri dari Dana Perimbangan atau  Daper,  Dana  Insentif  Daerah,  Dana Otonomi  Khusus,  Dana  Keistimewaan  dan Dana  Desa.  Dana  Desa  adalah  dana  yang dialokasikan  dalam  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja.  Kejelasan  kewe- nangan  pemda  akan  memperbaiki  kualitas penyediaan  pelayanan  publik  maupun pengelolaan sarana prasarana publik dalam rangka melaksanakan money follows function (Setiawan, 2018).
Pendapatan  asli  daerah  atau  PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber  ekonomi  asli  daerah.  Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 6 pendapatan  asli  daerah  berasal  dari:  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan
kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  pene- rimaan dari dinas dan pendapatan yang sah. Dana Bagi Hasil atau DBH adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  penghasil  ber- dasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampu- an  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah.  DAU  adalah  dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar-daerah  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksana- an desentralisasi. Dana Alokasi Khusus atau DAK  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  ke- pada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah (UU, 2014).
Belanja  pemerintah  sektor  pendidikan akan berpengaruh terhadap  perkembangan di  sektor  pendidikan  yaitu  dengan  me- ningkatnya  jumlah  murid  yang  mampu menyelesaikan  sekolahnya  sampai  ke tingkat  yang  lebih  tinggi  (meningkatkan rata-rata lama sekolah). Semakin tinggi rata- rata  lama  sekolah  akan  meningkatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki  oleh  masyarakat,  maka  semakin mudah  bagi  setiap  individu  dalam  usia bekerja  untuk  mendapatkan  pekerjaan, menerapkan,  dan  mendapatkan  hasil  dari kemajuan  teknologi  dan  akhirnya  me- ningkatkan  standar  ekonomi.  Investasi sektor pendidikan mutlak dibutuhkan untuk membangun  sarana  dan  prasarana  pen- didikan  yang  baik  (Todaro,  2010).  Alokasi anggaran  pendidikan  merupakan  wujud nyata  dari  investasi  untuk  meningkatkan produktivitas masyarakat.
Belanja  pemerintah  merupakan  salah satu  mesin  pertumbuhan  ekonomi,  sedang- kan  rumah  tangga  dan  perusahaan  me- lakukan  transaksi  atas  faktor-faktor  pro- duksi dan produk yang dihasilkan di pasar. Disamping  aktivitas  belanja,  pemerintah menghasilkan  barang  dan  jasa  publik  yang diperlukan  oleh  rumah  tangga,  sehingga
25% Subsidi Tanp a subsi M A N Pengeluaran pada barang publik A B D O P eng elu ar an pa da ba ra ng publi k l a inn y a E 66.6% Subsidi
290 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
pemerintah  berpengaruh  secara  langsung maupun  tidak  terhadap  aktivitas  rumah tangga dan perusahaan.
𝑌  =  𝐶  +  𝐺  +  𝐼  +   (𝑋 − 𝑀)                          (1) Dimana:
G : belanja pemerintah C : konsumsi rumah tangga I
: investasi swasta
X-M  : ekspor netto Persamaan  di  atas  merupakan  pem- bentuk  pendapatan  nasional,  seperti  di- rumuskan dalam persamaan (Mankiw, 2006) Belanja  pemerintah  dipandang  sebagai mesin  pertumbuhan  endogen  jangka  pan- jang  guna  meningkatkan  pemanfaatan modal dan tenaga kerja hingga ke level steady state .  Besar  kecilnya  belanja  pemerintah menentukan  pertumbuhan  ekonomi  jangka panjang (Romer, 2006). Teori belanja publik dibangun atas asumsi kuantitas dan kualitas belanja yang signifikan (Samuelson, 1958).

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks pembangunan manusia atau IPM adalah  ukuran  rata-rata  geometris  pen- capaian  dimensi  kunci  pembangunan manusia  yang  meliputi:  kehidupan  yang panjang dan sehat, pendidikan dan memiliki standar  kehidupan  yang  layak.  Dimensi kesehatan  menggunakan  indikator  harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur dengan rata-rata (tahun) lama sekolah untuk orang  dewasa  berusia  25  tahun  atau  lebih, dan  harapan  lama  sekolah  (tahun)  untuk anak-anak  usia  sekolah.  Dimensi  standar hidup  yang  layak  diukur  dengan  pen- dapatan  nasional  bruto  per  kapita.  Sebuah negara  dengan  nilai  IPM  yang  lebih  tinggi akan  diperoleh  saat  usianya  lebih  lama, tingkat pendidikannya lebih tinggi, dan PDB per  kapita  lebih  tinggi  (BPS,  2016).  Nilai minimum dan maksimum ditetapkan untuk mengubah indikator yang dinyatakan dalam unit yang berbeda menjadi indeks pada skala 0 sampai 1.
Setelah  menentukan  nilai  minimum dan maksimum, indeks dihitung sebagai:
indeks dimensi   = nilai aktual  −  nilai 𝑚𝑖𝑛 nilai maks  −  nilai min (2)
Untuk  dimensi  pendidikan,  persamaan di  atas  pertama  kali  diterapkan  pada masing-masing dua indikator, dan kemudi- an  ambil  mean  aritmetik  dari  dua  indeks yang  dihasilkan.  Karena  setiap  indeks adalah proxy untuk  kemampuan  dalam dimensi  yang  sesuai,  fungsi  transformasi dari pendapatan cenderung bersifat cekung (Anand  dan  Sen,  2000)  jadi  untuk pendapatan digunakan logaritma alami dari nilai aktual, minimum dan maksimum.
Dalam Laporan Pembangunan Manusia 2010,  mulai  menggunakan  metode  baru untuk menghitung IPM. Berikut tiga indeks yang digunakan:
Indeks Harapan Hidup ( I healt )
I Healt = LE –  20 85 –  20 (3𝑎)
Indeks Pendidikan ( I education )
I education = MYSI  +  EYSI 2 (3𝑏)

## Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (MYSI)
MYSI = MYS
15 (3𝑐)
Indeks  Lama  Sekolah  yang  Diharapkan ( EYSI ):
EYSI  = EYS 18 (3𝑑)
Indeks Penghasilan ( I income )
I income = ln_(GNIpc) − ln _(100) ln_(75.000) − ln_(100) (3𝑒)
HDI adalah mean geometrik dari indeks tiga dimensi:
HDI  =   √I health × I education × I income 3
(4)
Biaya dan Manfaat Individual Versus Biaya dan Manfaat Sosial Alasan  seseorang  untuk  sekolah mungkin  bukan  bersifat  ekonomis,  namun untuk  simplikasi  bisa  dijelaskan  secara ekonomis sebagai proses supply dan demand . Seorang  individu  akan  menanggung  biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan.  Dari  segi  permintaan  ada beberapa  alasan  kenapa  seseorang  ingin bersekolah antara lain (Todaro, 2010): alasan pertama,  besar kecilnya  selisih  upah  antara sektor moderen dan tradisionil. Orang yang pendidikannya tinggi bisa diterima di sektor
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 291
modern,  sedangkan  yang  pendidikannya rendah  mungkin  hanya  bisa  diterima  di sektor tradisionil, makin tinggi selisih upah antara  sektor  modern  dengan  sektor tradisionil  maka  permintaan  akan  pen- didikan  akan  semakin  meningkat;  alasan kedua  peluang  untuk  bekerja  di  sektor modern.  Orang  yang  pendidikannya  tinggi peluang untuk bisa bekerja di sektor modern lebih  tinggi,  namun  jika  pengangguran semakin  banyak  dan  penciptaan  lapangan kerja  cukup  sedikit,  maka  kriteria  selisih upah  akan  bergeser  menjadi  mudah  atau tidaknya  peluang  untuk  memperoleh pekerjaan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  untuk memaksimalkan  maka  seseorang  akan sekolah setinggi-tingginya.

## Gambar 4

## Biaya dan Manfaat Individual Versus Biaya dan Manfaat Sosial
Sumber: Todaro, 2010
Berbarengan dengan semakin tingginya biaya  pendidikan,  biaya  sosial  yang  di-
tanggung  oleh  masyarakat  juga  akan semakin  tinggi.  Biaya  oportunitas  yang ditanggung  akan  semakin  tinggi  dengan kesediaan  untuk  membiayai  perluasan pendidikan  tinggi  yang  semakin  mahal, karena  biaya  yang  dikeluarkan  untuk pendidikan,  bisa  saja  digunakan  untuk kegiatan perekonomian yang lebih produktif yang  bisa  memberikan  keuntungan  jika biaya  yang  dia  punya  digunakan  untuk menciptakan  pekerjaan.  Manfaat  sosial kurvanya menaik dengan tajam, tetapi akan semakin  melandai  seiring  bertambahnya jumlah  waktu  untuk  sekolah.  Strategi optimal dipandang dari segi adalah strategi yang  mampu  menyediakan  kesempatan sebanyak  mungkin  bagi  peserta  didik, minimal sampai B tahun. Tetapi setelah titik B,  biaya  sosial marginal akan  melampaui manfaat sosial marginal .

## Penelitian Terdahulu
Terdapat  hubungan  antara  belanja pendidikan dan kinerja pendidikan melalui variabel  moderasi  kinerja  pemerintah  atau good  governance (Rajkumar    dan  Swaroop 2008, 2007). Hasil penelitian menyimpulkan hubungan  signifikan  dipengaruhi  oleh governace (kualitas  birokrasi  dan  indeks korupsi). Belanja pendidikan mempengaruhi kinerja  pendidikan  dengan  pengaruh  tata pemerintahan  yang  baik.  Alokasi  anggaran pendidikan,  anggaran  kesehatan,  daya  beli masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap indeks  pembangunan  manusia  (Kahang et al. ,  2016).  Belanja  pendidikan  mempunyai pengaruh  terhadap  hasil  pendidikan (Hidayat et  al. 2012).  Belanja  pendidikan dipergunakan  untuk  penyediaan  barang input yang akan memberikan dampak pada kinerja  pendidikan  melalui  fungsi  alokasi yang  tepat  ( effective ),  adil  ( equitable )  dan efisien. Belanja merupakan salah satu faktor dalam  penyelenggaraan  proses  belajar mengajar.
Peningkatan  pengeluaran  belanja  pen- didikan  dan  kesehatan  dapat  memberikan manfaat  di  bidang  sosial  dan  dapat  me- ningkatkan  pembangunan  manusia  Gupta
Pendidikan Tinggi Pendidikan Dasar Manfaat individual yang diharapkan Waktu yang dihabiskan untuk sekolah O B ia y a da n m a nf aa t Biaya individual (aktual) Pendidikan Menengah Pendidikan Tinggi Pendidikan Dasar Manfaat sosial Waktu yang dihabiskan untuk sekolah O B ia y a da n m a nf aa t Biaya (aktual) Pendidikan Menengah B
292 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
dan  Clements  (1998).  Investasi  bidang  pen- didikan  akan  menciptakan  individu  yang terdidik  dengan  baik,  sehingga  mampu meningkatkan  kemampuan,  pengetahuan, keterampilan  dan  pengalamannya  di  ber- bagai  sektor  bidang  ekonomi  Asaju  dan Kayode  (2012).  Kemiskinan  sama  dengan terbelakang,  investasi  dalam  pembangunan manusia melalui pendidikan adalah rencana terbaik  untuk  menghadapi  tantangan  pem- bangunan  di  masa  depan,  khususnya  me- ngurangi  kemiskinan.  menemukan  bahwa adanya  intervensi  belanja  pemerintah  di bidang  pendidikan  dan  kesehatan  mem- pengaruhi  human  capital.  Peningkatan belanja  pemerintah  khususnya  di  bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai efek yang sangat kuat dalam peningkatan human capital (Dissou et al. , 2016).

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuatkan  hipotesis  sebagai  berikut:  Dana Transfer (DAU, DAK, DBH dan Pendapatan lainnya yang sah), Pendapatan Asli Daerah atau  PAD,  dan  dana  desa  berpengaruh terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia atau IPM.

## METODE PENELITIAN
Data dalam penelitian ini terdiri dari 25 kabupaten  atau  kota  dari  keseluruhan  27 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat, dua  kabupaten  baru  hasil  pemekaran  yaitu Pangandaran dan Kabupaten Bandung Barat tidak  disertakan  dalam  penelitian  karena keterbatasan kelengkapan data. Titik waktu dalam penelitian ini dari tahun 2010-2016.
Fixed Effect atau Model Efek Tetap Model efek tetap ( fixed effect model atau FEM),  menggunakan  pendekatan  persama- an sebagai berikut:
𝑌 𝑖𝑡 =   𝛼 𝑖 +   ∑ 𝛽 𝑖 𝑋 𝑖𝑡 𝑁 𝑖=1 +   𝑢 𝑖𝑡 (5)
Dengan  derajat  bebas  atau degree  of  freedom 𝑁𝑇 −  𝑁 −  𝑇 .
Pengujian Asumsi
Sebelum dilakukan analisis regresi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Multikolinearitas;  dalam  model  regresi berganda diasumsikan  tidak ada  kombi- nasi  linear  antar  peubah  bebas  (Juanda, 2009). Salah satu uji yang bisa dilakukan adalah  melihat variance  inflation  factor 𝑉𝐼𝐹 = 1/(1 − 𝑅 𝑖 2 ) , jika VIF > 10 merupa- kan signal adanya multikolinearitas.
2. Autokorelasi,  tidak  ada  korelasi  serial antara sisaan atau dengan kata lain sisaan menyebar bebas 𝑐𝑜𝑣 (𝑢 𝑖 , 𝑢 𝑗 ) = 0 . Statistik uji menggunakan uji Durbin-Watson:
𝐷𝑊 = ∑(𝑒 𝑖 − 𝑒 𝑖−1 ) 2 ∑ 𝑒 𝑖 2 ≈ 2(1 − 𝜌)              (6)

## 3. Uji Chow
Uji  Chow  digunakan  untuk  memilih apakah  menggunakan  model common effec t atau model fixed effect (Meutuah et al. 2017; Alwi at al . 2019).

## 𝐹 =
𝑅𝑅𝑆𝑆 − 𝑈𝑅𝑆𝑆 𝑛 − 1 𝑈𝑅𝑆𝑆 𝑁𝑇 − 𝑝 (7)

## Dimana:
𝑅𝑅𝑆𝑆 : restricted  residual  sum  of  squares model common effect 𝑈𝑅𝑆𝑆 : unrestricted  residual  sum  of  squares model fixed effect Hipotesis:
𝐻 0 : common effect model 𝐻 1 : fixed effect model

## 4. Uji Hausman
Uji  Hausman  digunakan  untuk  memilih apakah  menggunakan  model  efek  acak (random effect  model )  atau  menggunakan model efek tetap ( fixed effect model ).
𝑊 = 𝒒 ̂ ′ [𝑣𝑎𝑟(𝒒 ̂ ′ )] −1 𝒒 ̂                                    (8) Statistik 𝑊 mengikuti  distribusi  Chi Kuadrat.
𝑊~𝜒 (𝛼,𝑑𝑏)
2 (9)
Dimana:
𝜷 ̂ 𝑀𝐸𝑇 : vektor esmasi slope model efek tetap 𝜷 ̂ 𝑀𝐸𝐴 : vektor esmasi slope model efek acak Hipotesis:
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 293
𝐻 0 : random effect model 𝐻 1 : fixed effect model atau  model efek tetap

## Pendekatan Model
Untuk  melihat  pengaruh  dana  transfer terhadap  indeks  pembangunan  manusia melalui  peubah  antara  belanja  pemerintah daerah,  sehingga  dilakukan  sebanyak  dua tahapan regresi;

## Gambar 5 Model Analisis Regresi dari

## Pendapatan ke Output Melalui Belanja
Tahap  pertama melakukan  regresi  dari pendapatan  daerah  terhadap  belanja, masing-masing  terhadap  belanja  pendidi-
kan;  kesehatan;  barang  dan  jasa;  belanja ekonomi,  belanja  pegawai  dan  belanja modal.  Tahapan  kedua  melakukan  analisis regresi  dari  belanja  terhadap  indeks pembangunan manusia, seperti terlihat pada Gambar  5  yang  diadopsi  dari  Juanda et  al . (2017).
Berdasarkan  Gambar  5  di  atas  maka akan  diperoleh  persamaan  pendapatan terhadap belanja sebagai berikut:
 ln _bmodal 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ln_pad 𝑖𝑡 + 𝛽 2 ln_dbh 𝑖𝑡 + 𝛽 3 ln_dau 𝑖𝑡 + 𝛽 4 ln_dak 𝑖𝑡 + 𝛽 5 ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 𝛽 6 ln_ddesa 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡  ln _bbarang 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ln _pad 𝑖𝑡 + 𝛽 2 ln _dbh 𝑖𝑡 + 𝛽 3 ln _dau 𝑖𝑡 + 𝛽 4 ln _dak 𝑖𝑡 + 𝛽 5 ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 𝛽 6 ln_ddesa 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡  ln_bpegawai 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ln_pad 𝑖𝑡 + 𝛽 2 ln_dbh 𝑖𝑡 + 𝛽 3 ln_dau 𝑖𝑡 + 𝛽 4 ln _dak 𝑖𝑡 + 𝛽 5 ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 𝛽 6 ln_ddesa 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡  ln _bpendidikan 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ln _pad 𝑖𝑡 +  𝛽 2 ln_dbh 𝑖𝑡 + 𝛽 3 ln_dau 𝑖𝑡 + 𝛽 4 ln_dak 𝑖𝑡 + 𝛽 5 ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 𝛽 6 ln_ddesa 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡  ln_bkesehatan 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ln_pad 𝑖𝑡 + 𝛽 2 ln_dbh 𝑖𝑡 + 𝛽 3 ln _dau 𝑖𝑡 + 𝛽 4 ln_dak 𝑖𝑡 + 𝛽 5 ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 𝛽 6 ln _ddesa 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡  ln_bekonomi 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ln_pad 𝑖𝑡 + 𝛽 2 ln_dbh 𝑖𝑡 + 𝛽 3 ln _dau 𝑖𝑡 + 𝛽 4 ln _dak 𝑖𝑡 + 𝛽 5 ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 𝛽 6 ln_ddesa 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡 Pengaruh belanja terhadap output:  ipm 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 ln_bmodal 𝑖(𝑡−𝑘) + 𝛽 2 ln_bbjasa 𝑖(𝑡−𝑘) +
𝛽 3 ln_bpendidikan 𝑖(𝑡−𝑘) +

## Gambar 7
Skor IPM Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018
71,30 81,06 81,04 80,29 64,62 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 Pendapatan DAU, DAK, DBH, Dana Desa, PAD, Pendapatan lain yang sah

## Belanja
Belanja Modal, Belanja barang dan jasa, Belanja pegawai, Belanja pendidikan, Belanja Kesehatan dan Ekonomi

## Output

## Indeks Pembangunan Manusia

## Gambar 6
Pendekatan model penelitian
294 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
𝛽 4 ln_bkesehatan 𝑖(𝑡−𝑘) + 𝛽 5 ln_bekonomi 𝑖(𝑡−𝑘) + 𝜀 𝑖𝑡

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Skor  IPM  Kabupaten  atau  Kota  di  Jawa barat
Kualitas  sumberdaya manusia  di  suatu kawasan  bisa  diketahui  dari  skor  IPM  di daerah  tersebut,  karena  indikator  IPM menggambarkan  kualitas  pendidikan,  ke- sehatan dan kesejahteraan hidup. Gambar 7 memperlihatkan  skor  IPM  berdasarkan kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat tahun  2018,  dari gambar  tersebut  diketahui skor  IPM  Provisi  Jawa  Barat  sebesar  71,30. Sebelumnya  Provinsi  Jawa  Barat  men- canangkan untuk sampai pada IPM 80, pada tahun 2022, pekerjaan yang berat mengingat tahun  2018  baru  pencapai  skor  71,30  dan baru  ada  tiga  kota  dari  27  kabupaten  atau kota. Tiga kota yang sudah mencapai IPM 80 pada tahun 2018 yaitu: Kotamadya Bandung, Kotamadya Depok dan Kotamadya Cimahi. Dari  Gambar  6  bisa  disimpulkan  bahwa kondisi sumberdaya manusia di kotamadya sudah  relatif  lebih  tinggi  dibandingkan provinsi  secara  umum.  Skor  IPM  seluruh kotamadya sudah di atas skor IPM Provinsi Jawa  Barat  (hanya  Katamadya  Banjar  yang skornya  selisih  lebih  rendah  dari  rata-rata Provinsi  Jawa Barat,  yaitu  0.05),  sedangkan untuk  kabupaten,  hanya  Kabupaten  Bekasi
dan  Kabupaten  Bandung  yang  skornya  di atas IPM provinsi.

## Pendapatan Daerah
Pendapatan  daerah  adalah  semua  hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan  (UU  No.  23 tahun  2014).  Untuk  menjalankan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan- nya,  daerah  harus  mempunyai  sumber keuangan  agar  mampu  memberikan  pe- layanan  dan  kesejahteraan  kepada  rakyat. Pemberian sumber keuangan kepada daerah harus  seimbang  dengan  beban  atau  urusan pemerintahan  yang  diserahkan  kepada daerah.  Gambar  8  di  bawah  menyatakan rata-rata  pendapatan  pemerintah  daerah (dalam milyar rupiah) dari tahun 2011-2016. Rata-rata  pendapatan  diperoleh  dengan menjumlahkan  tiap  komponen  pendapatan daerah  pada  tahun  fiskal  tersebut  dibagi dengan  banyaknya  kabupaten  atau  kota- madya. DAU merupakan komponen transfer dari  pusat  yang  nilai  rata-ratanya  paling besar diperoleh oleh pemerintah kabupaten atau  kota,  rata-rata  besaran  alokasi  DAU terus  meningkat  pada  tahun  2011  rata-rata sebesar  Rp.  752.45  milyar,  menjadi  Rp. 1,206.80  milyar  pada  tahun  2016  walaupun begitu  tren  peningkatannya  terlihat  pe- nurunan.
Gambar 8
Rata-Rata Pendapatan (dalam milyar rupiah) Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2016
Sumber: Bappenas; Data diolah
0 200 400 600 800 1000 1200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pen da pa ta n ( m il ya r) PAD DBH DAU DAK
Pend. yang sah
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 295
Pendapatan Asli Daerah atau PAD pada tahun 2011 menempati urutan ketiga setelah DAU  dan  Pendapatan  lain  yang  sah, besarannya  terus  mengalami  peningkatan dari  tahun  ke  tahun.  Jika  pada  tahun  2011 rata-rata PAD kabupaten atau kotamadya di Jabar sebesar Rp. 130.50 milyar rupiah, maka pada  tahun  2016  telah  mencapai  nilai  Rp. 686.98 milyar rupiah berarti telah naik lebih dari  5  kali  lipat  dan  menempati  urutan  ke dua setelah DAU. Ini tentu hal yang sangat menggembirakan,  dan  diharapkan  trennya terus  meningkat,  sehingga  ketergantungan pada  dana  transfer  bisa  berkurang.  Pen- dapatan  Asli  Daerah  menggambarkan kemandirian  suatu  wilayah,  semakin  besar persentase  PAD  terhadap  total  pendapatan daerah,  berarti  semakin  berkurang  ke- tergantungannya kepada tranfer dari pusat. PAD  tidak  dibatasi  dalam  hal  pengguna- annya,  tidak  seperti  dana  transfer  dimana sebagian penggunaannya sudah  ditentukan dari pemerintah pusat.
Hal  yang  menarik  lain  untuk  di- perhatikan  adalah  Dana  Alokasi  Khusus nilainya relatif kecil dibandingkan pendapa- tan  daerah  yang  lainnya,  besarannya  juga relatif konstan  sampai tahun 2015, tiba-tiba pada tahun 2016 mengalami lonjakan cukup signifikan,  pada  tahun  2015  rata-rata  DAK kabupaten  atau  kota  di  Jawa  Barat  sebesar
Rp. 109.70 naik hampir tiga kali lipat menjadi Rp.  328.93  milyar,  ini  bisa  terjadi  setelah diberlakukannya  DAK  berbasis  proposal, dan ruang lingkupnya yang lebih diperluas baik  untuk  DAK  Fisik  maupun  DAK Nonfisik, besarnnya mencapai tiga kali lipat dari nilai DAK tahun 2015.

## Belanja Pemerintah Daerah
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan.  Gambar  9 menggambarkan pengeluaran untuk belanja pemerintah daerah untuk beberapa kompo- nen  antara  lain  belanja  pegawai,  belanja barang  dan  jasa,  belanja  bantuan  sosial, belanja  hibah,  belanja  modal  dan  belanja lainnya.  Berdasarkan  gambar  tersebut komponen  untuk  belanja  pegawai  (baik untuk  belanja  langsung  maupun  tidak langsung)  menduduki  nilai  paling  tinggi dari tahun ke tahun, walaupun terlihat ada perlambatan.
Untuk belanja hibah dan bantuan sosial serta belanja lain persentasenya cukup kecil jika dibandingkan dengan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Gambar  9  memperlihatkan  besaran  belanja pemerintah  daerah,  berdasarkan  gambar tersebut  terlihat  belanja  untuk  pegawai

## Gambar 9
Rata-rata jumlah belanja kabupaten atau kota (milyar rupiah) di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2016
Sumber: DJPK, Kemenkeu; Data diolah
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016
m il y ar r upi ah Bpegawai BBJasa BHibah BBSosial BModal Blain
296 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
paling  tinggi,  tetapi  persentasenya  semakin menurun  seiring  dengan  semakin  naiknya persentase  untuk  belanja  barang  dan  jasa serta belanja modal. Jika belanja pemerintah daerah  masih  didominasi  untuk  belanja pegawai  maka  porsi  untuk  belanja  pem- bangunan  akan  semakin  kecil.  Selama  ini belanja untuk pegawai paling besar berasal dari alokasi dasar berarti berasal dari DAU yang  merupakan  transfer  pusat.  Karena dibebankan pada APBN maka bisa menjadi sinyalemen  bagi  pemerintah  daerah  untuk menambah  jumlah  pegawainya,  harusnya belanja  pegawai  dibebankan  kepada  APBD walau  tidak  benar-benar  seratus  persen, sehingga  pemerintah  akan  melakukan kalkulasi  ulang  kalau  ingin  menambah jumlah pegawai.
Tabel  1  di  bawah  memperlihatkan pengaruh  dana  transfer  terhadap  belanja berdasarkan  jenis  dan  fungsi.  Belanja berdasarkan jenis terdiri dari belanja modal (ln_bmodal),  belanja  barang  dan  jasa (ln_bbjasa),  belanja  pegawai  (ln_bpegawai). Belanja  berdasarkan  fungsi  terdiri  dari belanja  pendidikan  (ln_bdidik),  belanja kesehatan  (ln_bsehat),  belanja  ekonomi (ln_bekonomi).  Untuk  mendapatkan  nilai elastisitas,  maka  data  ditransformasikan  ke logaritma naturalkan terlebih dahulu.

## Belanja Modal
Belanja  modal,  adalah  pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan
modal  yang  sifatnya  menambah  aset  tetap, memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi  (PMK,  2015).  Komponen  belanja modal  meliputi:  belanja  tanah,  belanja peralatan  dan  mesin,  belanja  gedung  dan bangunan,  belanja  jalan,  belanja  irigasi dan jaringan, belanja aset tetap, dan belanja aset lainnya, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan  yang  sifatnya  menambah waktu  masa  manfaat,  meningkatkan  kapa- sitas dan kualitas aset. Belanja modal harus ditunjukkan  untuk  program-program  yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan  mengarahkan  pada  belanja  modal produktif,  seperti  pembangunan  infra- struktur  di  kawasan  3T,  sarana  dan prasarana  ekonomi  produktif.  Persamaan umum  untuk  belanja  modal  dapat  dilihat pada persamaan (10):
ln_bmodal it = 12,706 + 0.047ln_dak 𝑖𝑡 + 0,506ln_dau 𝑖𝑡 + 0,015ln_dbh 𝑖𝑡 + 0,007ln_ddesa 𝑖𝑡 + 0,308ln_pad 𝑖𝑡 + 0,021ln_pendlainsah it + 𝑒 𝑖𝑡 (10) Berdasarkan Tabel 1 dan persamaan di atas,  semua  peubah  berpengaruh  terhadap belanja  modal,  dengan  taraf  nyata  yang bervariasi. Peubah yang elastisitasnya paling tinggi secara berurutan adalah, dana alokasi umum  atau  DAU,  pendapatan  asli  daerah (PAD),  dana  alokasi  khusus  atau  DAK (Pelealu  AM.  2013),  pendapatan  lain  yang sah,  dana  bagi  hasil  atau  DBH,  serta  dana desa  atau  DD.  Berdasar  koefisien  regresi

## Tabel 1

## Pengaruh PAD dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah
Peubah ln_bmodal  ln_bbjasa  ln_bpegawai  ln_bpendidikan  ln_bkesehatan  ln_bekonomi C 12.706*** -3.014 5.445*** 13.487*** 3.678 -3.253 ln_dak 0.047*** 0.061*** 0.010** 0.016** 0.153*** 0.050** ln_dau 0.506*** 0.743*** 0.468*** 0.411*** 0.176** 0.843*** ln_dbh 0.015*** -0.114 0.000 -0.073 - - ln_ddesa 0.007** 0.012** - 0.033** 0.025*** 0.003 ln_pad 0.308*** 0.345*** 0.128*** 0.008* 0.406*** 0.191*** ln_pendlainsah 0.021*** 0.144*** 0.016** 0.070** -0.041 0.025 AR(1) 0.282*** 0.344*** - - 0.286** Adj. R-squared 0.933 0.954 0.994 0.976 0.857 0.986 Durbin Watson 1.973 1.976 1.829 2.069 2.248 Sumber: DJPK dan BPS, Data diolah
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 297
Persamaan (10), setiap kenaikan dana alokasi umum  sebesar  1%  akan  menaikan  belanja modal  sebesar  0,506%  dan  setiap  kenaikan DAK  sebesar  1  persen  akan  menaikan belanja modal sebesar 0,047% dengan asumsi ceteris paribus .  Dari  ini  artinya  PAD,  DAU dan  DAK  berpengaruh  terhadap  belanja modal  (Hasan  M.  2015;  Suryana,  2018; Wandira AG, 2013; Suryani F dan Pariani E, 2018).  Tabel  1  di  atas  juga  diperoleh R- squared  adjusted sebesar  0,933  artinya keragaman  dari  peubah  belanja  modal mampu  dijelaskan  oleh  keragaman  dari peubah bebas DAK, DAU, DBH, Dana Desa, PAD, dan pendapatan lain yang sah sebesar 93,3%  sedangkan  sisanya  sebesar  6,7% berasal dari keragaman di luar model.

## Belanja Barang dan Jasa
Belanja  barang  dan  jasa  adalah pengeluaran  untuk  pembelian  barang  atau jasa  yang  habis  pakai  yang  dipasarkan maupun tidak dipasarkan, serta pengadaan barang  yang  dimaksudkan  untuk  diserah- kan  atau  dijual  kepada  masyarakat  di  luar kriteria  belanja  bantuan  sosial  serta  belanja perjalanan  (PMK.  2015).  Berdasarkan  Tabel 1, maka persamaan belanja barang dan jasa adalah:
ln_bbjasa 𝑖𝑡 = −3,014 + 0,061ln_dak 𝑖𝑡 + 0,743ln_dau 𝑖𝑡 − 0,114ln_dbh 𝑖𝑡 + 0,012ln_ddesa 𝑖𝑡 + 0,345ln_pad 𝑖𝑡 + 0,144ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 0,282𝑒 𝑖(𝑡−1) (11)
Berdasarkan  persamaan  di  atas  maka yang  paling  berpengaruh  terhadap  belanja barang dan jasa secara berturut-turut berasal dari dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain yang sah,  dimana  setiap  kenaikan  dana  alokasi umum  sebesar  1%  akan  menaikan  belanja barang  dan  jasa  sebesar  0.743%, ceteris paribus .  Dari  persamaan  di  atas  bisa  di- ketahui  elastisitas  PAD  cukup  tinggi  mem- pengaruhi  belanja  barang  dan  jasa  hal  ini sesuai dengan hasil penelitian dari Juanda et al. (2017);  Arwaty  dan  Hadiati  (2013); Mawarni et  al .  (2013)  yang  menyatakan bahwa  PAD  berpengaruh  terhadap  belanja barang dan jasa (Haryanto S, 2013).

## Belanja Pegawai
Belanja  pegawai  adalah  kompensasi terhadap  pegawai  baik  dalam  bentuk  uang maupun  dalam  bentuk  barang,  yang  harus dibayarkan  kepada  pegawai  pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada pejabat

## Gambar 10
Komponen Realisasi Anggaran Pendidikan (milyar) Tahun 2010-2017
Sumber: Kemenkeu, data diolah
20,8 19,9 19,9 20,1 20,0 21,7 19,9 20,3 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 Ras io (% ) A n g g aran (m il y ar ru p iah ) Tahun Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat
Anggaran Pendidikan melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Total Belanja
298 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
negara, pegawai negeri sipil atau PNS  atau non-PNS  sebagai  imbalan  atas  pekerjaan yang  telah  dilaksanakan  dalam  rangka mendukung  tugas  fungsi  unit  organisasi pemerintah (PMK, 2015). Persamaan umum untuk  belanja  pegawai  bisa  dilihat  pada persamaan berikut:
ln_bpegawai 𝑖𝑡 = 5,445 + 0,010𝑙𝑛_dak 𝑖𝑡 + 0,468𝑙𝑛_dau 𝑖𝑡 + 0,128ln_pad 𝑖𝑡 + 0,016ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 0,344𝑒 𝑖(𝑡−1) (12) Berdasarkan  Persamaan  (12)  di  atas, bahwa semua peubah berpenaruh terhadap belanja pegawai. Peubah yang elastisitannya paling  tinggi  terhadap  belanja  pegawai secara  berurutan  adalah  DAU,  pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan lain yang sah dan  dana  alokasi  khusus  (DAK).  Dana alokasi umum menjadi peubah yang paling berpengaruh  terhadap  belanja  pegawai sangat  logis,  karena  DAU  merupakan gabungan dari alokasi dasar dan celah fiskal. Dimana  alokasi  dasar  tidak  lain  adalah belanja  gaji  pokok  begawai  dan  calon pegawai  negeri  sipil  daerah  (CPNSD),  gaji ketigabelas  dan  tunjangan  hari  raya.  Ke depan alokasi dasar sebagai komponen DAU perlu  menjadi  pertimbangan,  karena  bisa menjadi  insentif  bagi  daerah  untuk  me- nambah  jumlah  pegawai.  Jika  belanja pegawai  menjadi  tanggung  jawab  peme- rintah  daerah,  maka  penambahan  jumlah
pegawai  akan  menjadi  pengkajian  yang serius, karena akan membebani APBD, atau minimal harus ada persentase yang menjadi tanggung  jawab  daerah.  Sehingga  ketika pemerintah  daerah  akan  mengangkat pegawai  akan  melakukan  pengkajian  yang mendalam terlebih dahulu.

## Belanja Pendidikan
Anggaran  pendidikan  adalah  alokasi anggaran  pada  fungsi  pendidikan  yang dianggarkan  melalui  Kementerian  atau Lembaga,  alokasi  anggaran  pendidikan melalui  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa, dan  alokasi  anggaran  pendidikan  melalui pengeluaran  pembiayaan,  termasuk  gaji pendidik,  tetapi  tidak  termasuk  anggaran pendidikan  kedinasan,  untuk  membiayai penyelenggaraan  pendidikan  yang  menjadi tanggung jawab pemerintah (UU, 2014).
Undang-Undang  Dasar  tahun  1945, amandemen  ke-4,  pasal  31,  ayat  4  meng- amanatkan  bahwa  negara  harus  mem- prioritaskan  anggaran  pendidikan  minimal 20% dari APBN dan APBD demi memenuhi kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan dicapai dengan  meningkatkan  pemerataan  akses, kualitas,  relevansi,  dan daya  saing.  Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya  pemerintah  dalam  memberikan
Gambar 10
Komponen realisasi anggaran kesehatan (milyar) dan rasio anggaran terhadap total
belanja nasional tahun 2010-2017 Sumber: Kemenkes, data diolah 2,9 2,8 2,7 2,8 3,4 3,6 4,9 4,6 0 1 2 3 4 5 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2010 2011 2012 2013
2014
2015 2016 2017 Ras io an g g aran p en d id ik an (% ) A n g g aran (m il y ar) Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat
Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke daerah dan Dana Desa
Anggaran Kesehatan melalui Pembiayaan Rasio anggaran kesehatan terhadap belanja total
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 299
pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan  dan  sebagai  salah  satu  upaya untuk  memenuhi  amanat  konstitusi  bahwa alokasi  anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya  20%  dari  belanja  negara.  Ber- dasarkan  Tabel  1  di  atas  maka  diperoleh persamaan  untuk  belanja  pendidikan  se- bagai berikut:
ln_bdidik 𝑖𝑡 = 13,487 + 0,0164ln_dak 𝑖𝑡 + 0,4111ln_dau 𝑖𝑡 − 0,073ln_dbh 𝑖𝑡 + 0,033ln_ddesa 𝑖𝑡 + 0,008ln_pad 𝑖𝑡 + 0,070ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡 (13) Berdasarkan  Persamaan  (13),  peubah yang  berpengaruh  terhadap  belanja  pen- didikan  jika  diurutkan  berdasarkan  yang paling  tinggi  nilai  elastisitasnya  adalah DAU, pendapatan lain yang sah, dana desa, dan  DAK,  sedangkan  DBH  tidak  ber- pengaruh  terhadap  belanja  pendidikan. DAU  pengaruhnya  cukup  besar,  sehingga bisa  dialokasikan  pada  belanja  pegawai kependidikan  karena  jumlah  guru  dan tenaga kependidikan lainnya di tiap daerah merupakan  belanja  pegawai  paling  besar. Dana  alokasi  khusus  bisa  saja  digunakan untuk pengadaan infrastruktur pendidikan.
Pemerintah  dan  pemerintah  daerah wajib  memberikan  layanan  dan  menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi  setiap  warga  negara  [UU,  2003]. Berdasarkan  Gambar  10  anggaran  pendidi- kan  paling  banyak  tersalurkan  melalui TKDD  disusul  belanja  K/L  dan  terakhir melalui  skema  pembiayaan.  Dari  segi realisasi,  prosentase  untuk  anggaran  pen- didikan  secara  umum  sudah  memenuhi angka 20%, walaupun pada tahun 2011, 2012 dan 2016 target tersebut tidak tercapai. Data lengkapnya dapat dillihat pada Gambar 10 .

## Belanja Kesehatan
Pembiayaan  kesehatan  adalah  bentuk dan  cara  penyelenggaraan  berbagai  upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanja- an  dana  kesehatan  untuk  mendukung penyelenggaraan  pembangunan  kesehatan guna  mencapai  derajat  kesehatan  masya- rakat  yang  setinggi-tingginya  baik  berasal dari  sumber  pemerintah,  maupun  sumber
lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan (Dinkes  Jabar  2016).  Dari  Tabel  1  di  atas maka  persamaan  untuk  belanja  pendidikan sebagai berikut:
ln_bsehat 𝑖𝑡 =  3,678 + 0,153ln_dak 𝑖𝑡 + 0,176ln_dau 𝑖𝑡 + 0,025ln_ddesa 𝑖𝑡 + 0,406ln_pad 𝑖𝑡 − 0,041ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡 (14) Berdasarkan  Persamaan  (14)  di  atas peubah  yang  elastisitasnya  paling  besar terhadap  belanja  kesehatan  adalah  PAD, DAU  dan  DAK.  Selain  pendidikan,  sektor kesehatan  adalah  urusan  wajib  pemerintah yang  bersentuhan  sangat  dekat  dengan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk  memenuhi  alokasi  dana  kesehatan sebesar  5%  dari  total  APBN,  walaupun sampai  tahun  2017  ternyata  hal  tersebut belum dapat terpenuhi.
Dari  Gambar  10,  persentase  realisasi anggaran kesehatan sebesar 2,9% pada tahun 2010. Tetapi trennya kemudian turun sampai tahun 2012 ke level 2,7%, kemudian setelah itu  meningkat  lagi  cukup  tajam  dan mencapai  puncaknya  pada  tahun  2016 dimana  realisasi  anggarannya  mencapai 4,9%,  walaupun  pada  tahun  berikutnya  di tahun  2017  turun  kembali  ke  angka  4,6%. Anggaran  kesehatan  masih  didonimasi belanja  pemerintah  pusat  yang  besarannya mencapai  lebih  dari  26  triliun  rupiah  pada tahun 2010 dan sudah mencapai lebih dari 71 triliun  rupiah  pada  tahun  2017.  Sedangkan alokasi kesehatan melalui TKDD besarannya dari tahun 2010 sampai 2014 relatif konstan sekitar  4  triliun.  Mulai  tahun  2015  alokasi dana  kesehatan  melalui  TKDD  dananya meningkat  pesat  pada  lebih  dari  7,3  triliun tahun  2015,  naik  menjadi  lebih  dari  18.1 triliun tahun 2016 dan sudah mencapai lebih dari  21,3  triliun  pada  tahun  2017.  Yang menarik dari data di bawah ternyata mulai tahun 2015 dan 2016 ada anggaran kesehatan melalui skema pembiayaan.
Pemerintah  berkomitmen  untuk  me- menuhi alokasi anggaran kesehatan sebeser 5%  dari  belanja  negara,  sebagaimana diamanatkan  dalam  UU  No.  9  Tahun  2009
300 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
tentang  Kesehatan.  Anggaran  kesehatan tahun  2019  diarahkan  untuk:  percepatan peningkatan kepesertaan; peningkatan akses dan  kualitas  layanan  program  JKN;  men- dorong supply  side melalui  sinkronisasi pemerintah  pusat  dan  daerah;  mendorong pola  hidup  sehat;  peningkatan  nutrisi  ibu hamil,  menyusui  dan  balita,  imunisasi; percepatan  penurunan  stunting  melalui skema Program  for  Result (PforR);  dan pemerataan akses layanan kesehatan melalui DAK Fisik dan pembangunan rumah sakit di daerah  menggunakan  skema  Kerjasama pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.

## Belanja Ekonomi
Belanja ekonomi bertujuan untuk mem- percepat  pertumbuhan  ekonomi  melalui pembangunan  infrastruktur,  transfortasi, energi, kedaulatan pangan, serta pengemba- ngan  UMKM  dan  kooperasi  yang  dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat. Persamaan  untuk  belanja  ekonomi  dapat dilihat pada persamaan di bawah:
ln_bekonomi 𝑖𝑡 = −3,253 + 0,050ln_dak 𝑖𝑡 + 0,8431ln_dau 𝑖𝑡 + 0,003ln_ddesa 𝑖𝑡 + 0,191ln_pad 𝑖𝑡 + 0,025ln_pendlainsah 𝑖𝑡 + 0,286𝑒 𝑖(𝑡−1) (15) Berdasarkan persamaan di atas peubah yang  elastisitasnya  paling  besar  terhadap belanja  ekonomi  secara  berturut-turut adalah DAU, PAD, dan DAK.

## Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia
Tabel 2

## Regresi  Peubah Terikat IPM
Peubah Coef. Prob. C 3.7484*** 0.0000 ln_bmodal(-3) 0.0064*** 0.0013 ln_bbjasa(-2) 0.0121*** 0.0004 ln_bdidik(-3) 0.0100*** 0.0019 ln_bsehat(-1) 0.0095*** 0.0015 ln_bekonomi(-1) 0.0001 0.9690 Adjusted R-squared 0.9977 Durbin-Watson stat 2.146
Sumber: DJPK, Kemenkeu; Data diolah
Provinsi  Jawa  Barat  memproyeksikan pencapaian IPM 80 poin akan tercapai pada tahun 2015, tetapi terjadi perubahan menjadi tahun  2022  sesuai  dengan  Perda  No.24 Tahun 2010 tentang perubahan Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Tahun 2005–2025  dan  Perda  No  25  Tahun  2013 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun  2013– 2018 (Dinkes Jabar, 2016).
Berdasarkan  dari  Tabel  2  di  atas  maka diperoleh  persamaan  regresi  pengaruh belanja  daerah  terhadap  IPM  sebagai berikut:
ln _ipm 𝑖𝑡 = 3,7484 + 0,0064ln _bmodal 𝑖(𝑡−3)
+ 0,012ln _bbjasa 𝑖(𝑡−2)
+ 0,010 ln bdidik 𝑖(𝑡−3) + 0,0095 ln bsehat 𝑖(𝑡−1) + 0,0001ln_bekonomi 𝑖(𝑡−1) + 𝑒 𝑖𝑡 (16)
Berdasarkan  Tabel  2,  hampir  semua peubah belanja perpengaruh terhadap IPM, hanya  peubah  belanja  ekonomi  yang  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM. Belanja  pemerintah  daerah  di  Jawa  Barat yang  elastisitasnya  paling  tinggi  secara berurutan  adalah:  belanja  barang  dan  jasa, belanja  pendidikan,  belanja  kesehatan  dan belanja  modal.  Ini  artinya  ada  keterkaitan antara  belanja  pendidikan  dan  kesehatan dengan  peningkatan  IPM  (Sasana  H.  2012; Dissou et al. , 2016; Asaju dan Kayode, 2012; Gupta  dan  Clements,  1998)  Ini  sangat  logis mengingat  varibel  berbentuk  skor  IPM terdiri  dari  kesehatan,  pendidikan  dan ekonomi,  belanja  kesehatan  berpengaruh terhadap IPM (Bhakti et al. 2012).
Belanja  modal  bisa  digunakan  untuk membangun  sarana  pendidikan  seperti sekolah,  rumah  sakit,  puskesmas,  sarana transfortasi seperti jalan yang pada akhirnya akan  berdampak  pada  kulitas  pendidikan, kesehatan  dan  perekonomian  masyarakat. Sehingga  belanja  modal  akan  berpengaruh terhadap IPM (Setiawan dan Budiana, 2015; Setiawan dan Budiana, 2015; Tarumingkeng
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 301
et  al., 2018;  Mirza  DS,  2012).  Belanja  pen- didikan  bisa  dipergunakan  untuk  biaya operasional  sekolah  (BOS),  beasiswa  pen- didikan, perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana  sekolah,  belanja  pegawai  dan yang  lainnya.  Dengan  adanya  BOS  biaya individu  untuk  pendidikan  menjadi  lebih murah  demikian  juga  beasiswa,  sehingga akan  meningkatkan  harapan  lama  sekolah dan rata-rata lama sekolah yang berdampak pada peningkatan skor IPM.

## Pengaruh Total
Pengaruh  satu  variabel  terhadap  varia- bel  lainnya  bisa  langsung  tetapi  bisa  juga melalui  variabel  lain  (mediasi).  Pengaruh DAK  terhadap  IPM  bisa  melalui  beberapa jalur,  antara  lain:  ln_dak→ln_bmodal→ ln_ipm;  ln_dak→  ln_bbjasa  →ln_ipm  dan yang lainnya.
Tabel 3 Pengaruh Total Jalur Koefisien ln_dak → ln_ipm 0.002652 ln_dau → ln_ipm 0.018011 ln_dbh → ln_ipm 0.000096 ln_ddesa → ln_ipm 0.000758 ln_pad → ln_ipm 0.010083 ln_pendlainsah → ln_ipm 0.002577
Sumber: DJPK, Kemenkeu; Data diolah
Pengaruh total adalah penjumlahan dari berbagai  jalur  mediasi,  pengaruh  total  dari dana transfer dan PAD terhadap IPM dapat dilihat  pada  Tabel  3.  Berdasarkan  tabel tersebut,  yang  pengaruhnya  paling  tinggi terhadap IPM secara berurutan adalah DAU (0,018011),  PAD  (0,010083)  dan  DAK (0,002652).

## Diskusi dan Pembahasan
IPM merupakan gambaran yang cukup baik  dalam  menyatakan  seberapa  besar penduduk  di  suatu  wilayah  dapat  meng- akses  hasil  dari  pembangunan,  walaupun indeks  ini  masih  mendapatkan  berbagai
kritik  (Surajit,  2015;  Fukuda,  2003).  IPM menunjukkan  pencapaian  dalam  standar hidup  suatu  populasi  dalam  hal  tingkat pencapaian  atribut  kualitas  hidup  yang berbeda, seperti pencapaian pendidikan dan harapan  hidup  saat  lahir  (Chakravarty, 2003).  IPM  telah  mengalami  modifikasi substansial  pada  tahun  2010  beberapa variabel,  prosedur  agregasi  mengalami perubahan (Herrero et al . 2012), Peningkatan  kualitas  SDM,  seharusnya tidak hanya sematamata tertuju pada aspek jasmaniah  melainkan  juga  pada  aspek rohaniah (Herwanti dan Irwan 2013). Indeks ini  sudah  diakui  secara  internasional, bahkan UNDP selalu mengeluarkan IPM ini secara  berkala.  IPM  merupakan  rataan geometrik  yang  berasal  dari  3  indikator yaitu:  kesehatan;  pendidikan  dan  hidup layak.
Pendapatan daerah yang meliputi PAD dan  dana  perimbangan  yaitu  DAU,  DAK dan  DBH  berpengaruh  terhadap  IPM (Harahap, 2011). Peubah yang pengaruhnya paling  besar  terhadap  IPM  (dillihat  ber- dasarkan  nilai  elastisitas  totalnya)  adalah Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli Daerah.  DAU  (setelah  dikeluarkan  untuk gaji  pegawai  dan  Alokasi  Dana  Desa)  dan PAD  merupakan  pendapatan  daerah  yang pengalokasiannya,  pemerintahan  daerah relatif  mempunyai  kebebasan.  Untuk  itu pemerintah daerah harus bisa mengalokasi- kan belanja yang bersifat produktif sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah  daerah  juga  harus  terus  meng- gali  potensi  daerah  tanpa  membebani masyarakat, tetapi membuka peluang usaha yang  berbasiskan  ekonomi  daerah  untuk bisa meningkatkan PAD.
Pemerintah  telah  mengadopsi  peng- hitungan  IPM  metode  baru  yang  dikeluar- kan  oleh  UNDP.  Jika  dalam  metode  lama skor IPM diperoleh dari rata-rata aritmatika maka dalam metode baru penghitungannya menggunakan  rata-rata  geometri.  Dalam metode lama jika ada satu variabel IPM yang rendah bisa ditutupi oleh variabel yang lain sehingga hasilnya tetap tinggi. Karena dalam
302 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
metode  baru,  skor  IPM diperoleh  dari akar pangkat  tiga  hasil  perkalian  antar  tiga variabel penyusun IPM, maka skor IPM yang tinggi akan diperoleh jika semua komponen memperoleh  skor  yang  tinggi.  Skor  tidak akan  tinggi  jika  ada  satu  variabel  yang nilainya  rendah.  Untuk  meningkatkan sumberdaya manusia di suatu wilayah harus komprehensif tidak cukup kalau yang maju satu sektor saja, harus berbarengan.
Berdasarkan Tabel 2, belanja pendidikan berpengaruh terhadap IPM (Ala HM, 2015). Pengaruh  dari  belanja  terhadap  IPM  tidak seperti  pengaruh  dari  pendapatan  daerah terhadap  belanja.  Pengaruh  dari  belanja terhadap  IPM  mempunyai lag ,  artinya pengaruhnya  dari  belanja  terhadap  IPM tidak  dapat  dirasakan  dampaknya  pada tahun  itu  juga.  Pengaruh  belanja  terhadap IPM  baru  akan  terasa  setelah  berlalu beberapa tahun, misalkan pengaruh belanja pendidikan  dan  belanja  modal  baru  akan dirasakan  setelah  berlaku  tiga  tahun.  Jika belanja pendidikan diberikan saat anak kelas 1 SMP maka baru terlihat dampaknya ketika anak tersebut sudah kelas 1 SMA. Demikian juga  dengan  belanja  yang  lainnya.  Hal  ini berdampak  pada  evaluasi  terhadap  belanja yang dilakukan,  karena  tidak  seperti  mem- buat  infrastruktur  yang  hasilnya  berupa jalan,  gedung,  pasar,  atau  yang  lainnya, dimana hasilnya bisa dipantau setiap saat. Di sisi  lain,  karena  dampak  dari  belanja  ter- hadap IPM baru bisa dirasakan dalam jangka panjang,  maka  dalam  melakukan  belanja daerah  harus  betul-betul  dilakukan  ber- dasarkan  pertimbangan  yang  matang,  agar berdampak  pada  perbaikan  sumberdaya manusia di wilayah tersebut. Jangan terlalu tergesa-gesa  dalam  melakukan  kesimpulan (gagal  atau  berhasil)  dari  suatu  program yang dampaknya baru bisa dirasakan dalam jangka lama.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dana transfer (DAU, DBH, DAK dan Pendapatan lain  yang  sah),  PAD  dan  Dana  Desa
berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.  Pendapatan  daerah  yang  paling berpengaruh terhadap IPM secara berurutan adalah  Dana  Alokasi  Umum,  Pendapatan Asli  Daerah  atau  PAD  dan  Dana  Alokasi Khusus  atau  DAK. Hal  ini  bisa  dilihat  dari nilai elastisitas atau pengaruh total masing- masing pendapatan daerah.

## Saran
Supaya  belanja  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  memberikan  dampak yang signifikan, maka kualitas belanja harus diperhatikan.  Belanja  harus  digunakan untuk kegiatan yang produktif, efisien, tepat sasaran, akuntabel, transparan, dan mampu menciptakan  lapangan  kerja  baru  sehingga mampu  mengurangi  pengangguran,  bisa mengurangi  ketimpangan.  Metode  baru penghitungan Indeks Pembangunan Manu- sia  diperoleh  dari  rata-rata  geometris, sehingga  skor  IPM  yang  tinggi  hanya  bisa diperoleh  jika  ketiga  komponen  penyusun IPM bernilai tinggi. Peningkatan SDM suatu wilayah  akan  berhasil  jika  semua  sektor dibangun, pemerintah daerah harus mampu membuat program yang bisa meningkatkan SDM  di  wilayahnya.  Harus  ada  kerjasama dan  komunikasi  antar  berbagai  sektor, kesehatan,  pendidikan  dan  pemangku  ke- bijakan lainnya agar semua komponen sama- sama  berkembang.  Sumberdaya  manusia yang unggul akan membawa kemajuan bagi suatu  wilayah,  karena  komponen  SDM merupakan  subjek  bukan  objek  pembangu- nan, sehingga SDM merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan.
Berdasarkan  analisis  sebelumnya  dam- pak  dari  belanja  tehadap  IPM  tidak  akan dirasakan pada saat itu juga, tetapi dampak- nya  baru  dapat  dirasakan  setelah  berlalu jangka  waktu  tertentu.  Evaluasi  terhadap kinerja  IPM  pengaruh  dari  belanja  daerah tidak  bisa  dilakukan  dalam  waktu  dekat, tetapi  bisa  jadi  setelah  tiga  tahun,  empat tahun  atau  bisa  jadi  setelah  rejim  yang melakukan  program  tersebut  berganti. Karena  itu  ketika  akan  membuat  progran yang  berdampak  dalam  jangka  panjang
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 303
harus  dilakukan  secara  cermat  dan  ber- kualitas.
Indeks  Pembangunan  Manusia  atau IPM bisa dijadikan patokan untuk mengukur kinerja pembangunan wilayah karena men- cakup  indikaor  yang  penting  yaitu  pen- didikan,  kesehatan  dan  kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  penelitian  ini ternyata belanja pendidikan (Ratnasari et al . 2019;  Astri et  al. 2013)  dan  kesehatan berpengaruh terhadap IPM.

## DAFTAR PUSTAKA
Anand,  S.  dan  A.  Sen.  2000.  The  Income Component of the Human Development Index. Journal of Human Development and Capabilities (1)1: 83-106.
Ala, H. M. 2015. Pengaruh Belanja Langsung Sektor  Pendidikan,  Kesehatan,  Infra- struktur,  dan  Pertanian  Terhadap  IPM (Studi Kasus pada Kabupaten atau Kota Provinsi  NTT).  Wahana:  Jurnal  Eko- nomi, Manajemen, dan Akuntansi 18(2): 163-174.
Alwi,  W.,  I.  Rayyan,  dan  K.  Nurfadilahi. 2019. Analisis  Regresi  Data  Panel  pada Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Tingkat  Kemiskinan  Provinsi  Sulawesi Selatan  Tahun  2011-2015. Jurnal  MSA (Matematika  dan  Statistika  serta  Aplikasi- nya 6(2): 30-44.
Asaju,  K.  2012. Human  Capital  Development and  Poverty  Alleviation  in  Ingeria:  a Symbiotic  Overview .  Wukari:  Federal University Wukari.
Arwaty, D. dan N. Hadiati. 2013.  Pengaruh
Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten  atau  Kota  di  Provinsi  Jawa
Barat. Seminar  Nasional  Teknologi  Infor- masi  dan  Komunikasi  Terapan  2013 . Semarang: 498-507.
Astri,  M.,  S.  I.  Nikensari,  dan  H.  Kuncara.
2013.  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerin- tah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangu- nan  Manusia  di  Indonesia. Jurnal
Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  (JPEB) 1(1): 77-102.
Brojonegoro B. 2019. Bappenas: Belanja K/L Belum  Optimal  Dorong  Ekonomi. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190812/
9/1135411/bappenas-belanja-kl-belum- optimal-dorong-ekonomi .  Diakses  tanggal 04 Maret 2020.
Bhakti, N. A., I. Istiqomah, dan S. Suprapto. 2014.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Indonesia  Periode  2008- 2012. Ekuitas:  Jurnal  Ekonomi  dan  Keua- ngan 18(4): 452-469.
Chakravarty,  S.  R.  2003.  A  Generalized Human  Development  Index.  Journal Review of Development Economics 7(1): 99– 114.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Barat. 2016. Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 .  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa Barat.
Dissou, Y., S. Didic, dan T. Yakautsava. 2016.
Government  Spending  on  Education, Human  Capital  Accumulation,  and Growth. Economic  Modeling 58(2016): 9-
21.
Fukuda-Parr, S. 2003. The Human Develop- ment  Paradigm:  Operationalizing  Sen’s Ideas on Capabilities. Feminist Economics 9(2–3): 301–317.
Gupta,  S.  dan  B.  Clement.  1998.  Public Spending  on  Human  Development.
Finance & Development 35(3): 10-13.
Harahap, R. U. 2011. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi  Hasil  Terhadap  Indeks  Pem- bangunan  Manusia  pada  Kab.  Atau Kota  Provinsi  Sumatra  Utara. Jurnal Riset Akuntasi dan Bisnis 11(1): 47-58. Haryanto,  S.  2013.  Analisis  Pengaruh  PAD,
DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal dan  Belanja  Barang  dan  Jasa  Kota  dan Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Timur Tahun  2006-2012. Jurnal  Ekonomi Modernisasi 9(2): 140-160.
Hasan,  M.  2015.  Pengaruh  Dana  Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah  Kabupaten  atau  Kota  di
304 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 4, Nomor 3, September 2020 : 285 – 305
Sulawesi  Selatan. Jurnal  Economix 3(1): 13-21.
Herrero, C., R. Martinez, dan A. Villar. 2012. A  Newer  Human  Development  Index. Journal  of  Human  Development  and Capabilities 13(2): 247-268.
Herwanti,  T.  dan  M.  Irwan.  2013.  Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam di Nusa Tenggara Barat. Ekuitas:  Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan 17(2): 131-154.
Hidayat, I., R. Rosidi, dan E. Saraswati. 2012. Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Kinerja  Pendidikan  dengan  Good Governance sebagai Variabel Moderasi. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma 3(2):
173-186.
Juanda B. 2009. Ekonometrika: Permodelan dan Pendugaan . IPB Press. Bogor (ID).
Juanda,  B.,  E.  Suratman,  dan  H.  Handra. 2017.  The  Fiscal  Transfer  Effect  on Regional  Inequality. The  6 th Indonesian Regional  Science  Association  (IRSA) International  Institute,  Manado,  17-18 Juli 2017.
Kahang,  M.,  M.  Saleh,  dan  R.  B.  Suharto.
2016.  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerin- tah  Sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan Terhadap Indeks  Pembangunan  Manu- sia  di  Kabupaten  Kutai  Timur. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 18(2): 130-140.
Kis-Katos,  K.  dan  B.  S.  Sjahrir.  2017.  The Impact of Fiscal and Political Decentrali- zation  on  Local  Public  Investment  in Indonesia. Journal  of  Comparative  Eco- nomics 45(2): 344-365.
Litvack,  J.  dan  J.  Seddon.  1999.  Decentrali- zation  Briefing  Notes. World  Bank Institute (WBI) Working Papers . Washing- ton DC.
Mankiw,  N.  G.  2006. Principles  of  Micro- economics .  Fourth  Edition.  Thomson Higher Education. Mason, USA. Mawarni,  D.  dan  S.  Abdullah.  2013. Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja Modal  serta  Dampaknya  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah. Jurnal
Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syah Kuala 2(2): 80-90.
Meutuah, S. M., H. Yasin, I. M. Di Asih. 2017. Pemodelan Fixed Effect Geographically Weighted  Panel  Regression  untuk Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Jurnal Gaussian 6(2): 241-250. Mirza,  D.  S.  2012.  Pengaruh  Kemiskinan Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Belanja Modal  Terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Jawa  Tengah  Tahun  2006- 2009. Economics  Development  Analysis Journal 1(1): 1-15.
Musgrave, R. 1969. Cost Benefit Analysis and the Theory of Public Finance. Journal of Economic Literature 7: 797–806.
Oates,  W.  E.  1999.  An  Essay  on  Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature 37(3): 1120-1149.
Pelealu, A. M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah  Kota  Manado  Tahun  2003- 2012. Jurnal EMBA 1(4): 1189-1197. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  No.  127/PMK.02/2015  ten- tang Klasifikasi Anggaran . Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana Desa .
Rajkumar, A. S. dan V. Swaroop. 2008. Public Spending  and  Outcomes:  Does  Gover- nance  Matter?. Journal  of  Development Economics 86(1): 91-111.
Ratnasari, G. T., S. Wibisono, dan A. Hanim.
2019.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Wilayah  Eks  Karesidenan Besuki. Jurnal Ekuilibrium 3(2): 45-53. Romer,  D.  2006. Advanced  Macroeconomics . Third  Edition.  McGraw-Hill  Irwing. New York (US).
Samuelson,  P.  A.  1958.  Aspects  of  Public Expenditure  Theories. The  Review  of Economics and Statistics 40(4): 332-338.
Sasana,  H.  2012.  Pengaruh  Belanja  Peme- rintah  Daerah  dan  Pendapatan  Per- kapita  Terhadap  Indeks  Pembangunan
Pengaruh Dana Transfer Dana Desa dan PAD … – Suhyanto, Juanda, Fauzi, Rustiadi 305
Manusia  (Studi  Kasus  di  Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Tengah). Media Ekonomi dan Manajemen 25(1): 1-12. Setiawan, G. B. K. P. dan D. N. Budiana. 2015. Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  Melalui Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Varia- bel  Intervening  Provinsi  Bali. E-Jurnal Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Uda- yana 4(10): 1276-1303.
Setiawan,  M.  I.  2018.  Evaluasi  Penggunaan Dana  Transfer  Khusus  Bidang  Keseha- tan  dan  Penyediaan  Pelayanan  Ke- sehatan. Jurnal Defis 3(3): 21-29.
Shah A. 1991. The New Fiscal Federalism in Brazil. World  Bank  Discussion  Papers WDP 124. World Bank Group. Washing- ton DC.
Shah  A.  2007.  A  Practitioner’s  Guide  to Intergovernmental  Fiscal  Transfers. Policy Research Working Paper Series 4039: 1-53. The World Bank.
Surajit,  D.  2015.  The  Human  Development Index  and  Its  Methodological  Refine- ments. Jounals Sagepub 45(1): 131-136.
Suryana.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Terhadap  Belanja  Modal. Jurnal  Ilmu
Manajemen & Bisnis 9(2): 67-73.
Suryani,  F.  dan  E.  Pariani.  2018.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada  Kabupaten  atau  Kota  di  Provinsi Riau. Jurnal  Pendidikan  Ekonomi  Akun- tansi 6(1): 11-22.
Tarumingkeng, W. A., V. A. Rumate, dan T.
O.  Rotinsulu.  2018.  Pengaruh  Belanja Modal  dan  Tingkat  Kemiskinan  Ter- hadap  Indeks  Pembangunan  Manusia. Jurnal  Pembanguan  Ekonomi  dan Keuangan  Daerah. Jurnal  Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah 19(6): 1-14. Todaro, M. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia  Ketiga .  Edisi  Ketujuh.  Penerbit Erlangga. Jakarta.
UNDP.  2019. Human  Development  Report 2019,  Beyond  Income,  Beyond  Averages, Beyond  Today:  Inequalities  in  Human Development  in  the  21 st century. United Nations Development Programme
(UNDP). New York, USA.
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .
Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK,  dan  DBH  Terhadap  Pengalo- kasian  Belanja  Modal. Accounting  Ana- lysis Journal 2(1): 44-49.