DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN ENREKANG
Ahmad Mustanir, Muhammad Rais Rahmat Razak, Herman dan Andi Asrifan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Email : ahmadmustanir74@gmail.com, mraisrahmat@gmail.com, herman43151023@gmail.com, andiasrifan@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  implementasi  kebijakan  pemerintah  di  Kabupaten Enrekang,  mengetahui  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dan  mengetahui seberapa  besar  implementasi  kebijakan  pemerintah  terhadap  pemenuhan  hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,  kuesioner,  studi  kepustakaan,  dan  wawancara.  Analisis  data  kuantitatif dengan  analisis  distribusi  frekuensi  dan  analisis  regresi  linear  sederhana.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:  1)  Implementasi  kebijakan  pemerintah  termasuk kategori kurang baik dengan rata-rata persentase sebesar 58,7%. 2) Pemenuhan hak-hak penyandang  disabilitas  termasuk  kategori  baik  dengan  rata-rata  persentase  sebesar 69,3%,  dan  3)  Implementasi  kebijakan  pemerintah  berpengaruh  terhadap  pemenuhan hak-hak  penyandang  disabilitas,  hal  ini  dibuktikan  melalui  output  data  dari  tabel summary R 2 sebesar 0,539 atau 53,9%. Nilai thitung= 10,697 > ttabel= 2,626 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel implementasi  kebijakan  pemerintah  (X)  terhadap  variabel  pemenuhan  hak-hak penyandang disabilitas (Y).
Kata Kunci : Implementasi  Kebijakan, Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas.

## Abstract
This study  aims  to  determine  the  implementation  of  government  policies  in  Enrekang Regency, to find out the fulfillment of the rights of persons with disabilities and to find out how much the implementation of government policies towards the fulfillment of the rights  of  persons  with  disabilities  in  Enrekang  Regency  is.  Data  collection  techniques using  observation,  questionnaires,  literature  study,  and  interviews.  Quantitative  data analysis with frequency distribution analysis and simple linear regression analysis. The results  of  the  study  show  that:  1)  The  implementation  of  government  policies  is  in  the poor category with an average percentage of 58.7%. 2) The fulfillment of the rights of persons with disabilities is in the good category with an average percentage of 69.3%, and 3) The implementation of government policies affects the fulfillment of the rights of persons with disabilities, this is evidenced by the output data from the summary table R2 of  0.539 or  53.9%. The value of  tcount = 10,697 > ttable = 2,626 with a significance value of 0.000 <0.05. So that there is a significant (significant) effect on the variable of government policy implementation (X) on the variable of fulfilling the rights of persons with disabilities (Y).
Keywords : Policy Implementation, Fulfillment of Rights, Persons with Disabilities

## PENDAHULUAN
Penyandang disabilitas mengalami berbagai hambatan baik fisik, mental, sensorik dalam jangka waktu yang lama, ini dapat membatasi partisipasi mereka dalam masyarakat berdasarkan asas kesetaraan dengan warga negara lainnya. Dalam Undang-Undang No. 8 / 2016 Pasal 2 Bab I tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa kesetaraan dan non diskriminasi  adalah salah satu  hal  syarat  dari terbukanya berbagai  akses bagi  para penyandang  disabilitas.  Pelanggaran  terhadap  penyandang  disabilitas  masih  sering terjadi, hak asasi bagi penyandang disabilitas sering diabaikan. Hal ini karena pandangan masyarakat kepada para penyandang disabilitas bukan sebagai warga negara dan manusia pada umumnya.
Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai pelaksana roda berjalannya pemerintahan pada  tingkat  Kabupaten  berkeinginan  secara  aktif  meneguhkan  dan  merepresentasikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Di tataran yuridis  formal,  langkah  awal  untuk  pemenuhan  hak-hak  asasi  penyandang  disabilitas dimulai  dari  bentuknya  Perda  yang  memberikan  jaminan  pemenuhan  hak-hak  asasi penyandang disabilitas. Pemda Enrekang mengeluarkan  Perda No. 8 Tahun 2018 tentang perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Enrekang. Dimana masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam segala  bentuk  pemberian  bantuan,  sasaran,  kesempatan.  Pemerintah  kabupaten  selaku pelaksana  teknis  penyandang  disabilitas,  serta  pengadaan  sarana  prasarana  merupakan faktor  penunjang  untuk  penyandang  disabilitas  (Bab  1  Pasal  1)  seperti  yang  telah dijelaskan dalam perda tersebut.
Observasi  awal di  lapangan pada tanggal 18  Februari 2020, peneliti menemukan masalah    yang    terjadi  yaitu  hak-hak  penyandang  disabilitas  belum  terpenuhi  dengan baik. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang sebanyak 2.055 orang, yang terdiri  dari  laki-laki  sebanyak  1.057  orang  dan  perempuan  sebanyak  998  orang. Mayoritas  penyandang  disabilitas  menggantungkan  hidupnya  dengan  pekerjaan  yang tidak  layak  seperti  penjual  kaki  lima,  tuna  netra  bahkan  menjadi  pengemis,  mata pencaharian  tersebut  hanya  memberikan  masalah  sosial  dan  permasalahan  terhadap penyandang  disabilitas  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  realisasi  peraturan daerah  masih  didapatkan  hambatan  pada  sektor  pemberdayaan  penyandang  disabilitas, pembahasan  terkait  penyandang  disabilitas  sangat  jarang  didapatkan  dalam  kehidupan bermasyarakat,  penyandang  disabilitas  dipandang  hanya  sebagai  proyek  bantuan  dan pemberian jaminan belaka, bukan pada pemberdayaan potensi yang dimilikinya. Dimana hal ini  yang menimbulkan mentalitas para penyandang disabilitas bergantung pada orang lain 1 .
Penyandang  disabilitas  kerap  diidentikkan  dengan  kemiskinan  disebabkan berkebutuhan  khusus  dan  kemampuan  maupun  potensi  yang  dimiliki  tidak  mampu diaktualisasikan,  olehnya  pemerintah  Kabupaten  Enrekang  perlu  memperhatikan terhadap  penyandang  disabilitas  yang  tergolong  kelompok  yang  sangat  rentan  diantara kelompok rentan yang ada. Perlindungan kepada mereka sudah selayaknya pemerintah Kabupaten  Enrekang  memberikan  perhatian  yang  serius,  disebabkan  perlakuan diskriminatif  dan  kekerasan  juga  sangat  rentan  dialami  bagi  penyandang  disabilitas.
1 Ismail  Shaleh,  “Implementasi  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Ketenagakerjaan  Di Semarang,” Jurnal Fakultas Hiukum. UNDIP , 2018.
Tingkat  pengetahuan  pada  keluarga  yang  rendah  dalam  memperlakukan  anggota keluarganya  bagi  penyandang  disabilitas  sehingga  menjadikan  faktor  tindak  kekerasan dan  sejenisnya  yang  didapatkan  oleh  penyandang  disabilitas.  Olehnya  Perda  Nomor 8/2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu ditinjau kembali  pelaksanaannya  dalam  memberikan  jaminan,  perlindungan  dan  pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas 2 . George  C.  Edwards  III dalam 34 keberhasilan  dan  kegagalan  implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu : (1) Komunikasi. Komunikasi diartikan  sebagai  “proses  penyampaian  informasi  terhadap  komunikator  kepada komunikan”. Informasi mengenai pentingnya penyampaian kepada pelaksana kebijakan agar para pelaksana kebijakan dapat memahami apa yang seharusnya mereka persiapkan dan lakukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dapat dicapai sesuai yang diinginkan. (2) Sumber daya. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran,  sumber  daya  peralatan,  sumber  daya  kewenangan.  (3)  Disposisi.  Disposisi merupakan kecenderungan “kemauan, keinginan melaksanakan kebijakan secara totalitas sehingga    apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  dapat  tercapai.  (4)  Struktur  birokrasi. Karakteristik dalam struktur birokrasi ada dua yaitu “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard Operational  Procedure (SOP) adalah  perkembangan dari tuntunan internal akan efektifitas, sumber daya serta kebutuhan penyesuaian dalam organisasi  kerja  yang  luas.  Fragmentasi  merupakan  pelimpahan  wewenang  kebijakan kepada badan yang berbeda sehingga di butuhkan untuk saling koordinasi. 567

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  terdiri  dari  dua  variabel,  yaitu  implementasi  kebijakan  pemerintah disebut sebagai variabel X (independen) dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas disebut sebagai variabel Y (dependen). Jenis penelitian deskritif kuantitatif dengan tipe
2 Ahmad  Mustanir  et  al.,  “Democratic  Model  On  Decision-Making  At  Deliberations  Of  Development Planning,” International  Conference  on  Government  Leadership  and  Social  Science  (ICOGLASS). Demanding  Governance  Accountability  and  Promoting  Democratic  Leadership  for  Public  Welfare Achievement , 2018, 110 – 115,
https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision- Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning.
3 Ilham  Arif  Sirajuddin,  “Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelayanan  Publik  Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar,” Ilmu Administrasi Publik , 2014.
4 Ahmad  Mustanir  and  Darmiah  Darmiah,  “IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  DANA  DESA  DAN PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  PEMBANGUNAN  DI  DESA  TETEAJI  KECAMATAN TELLU  LIMPOE KABUPATEN  SIDENRENG  RAPPANG,” Jurnal  Politik  Profetik 4,  no.  2  (2016): 225–38, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749.
5 Ahmad  Mustanir  et  al.,  “Peranan  Camat  Dan  Komunikasi  Pemerintahan  Terhadap  Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang,” Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) 2, no. 2 (2019): 94–114.
6 Monalisa  Ibrahim  et  al.,  Sistem  Manajemen  Administrasi Data  Kependudukan  Di  Kelurahan  Rappang Kabupaten  Sidenreng  Rappang  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Indonesia,  issued  2020),  https://e- hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=o7RBQFZL2qpxz5QfP%2BUJ1ZQzczleJs9sfccx2wz%2FHaw% 3D.
7 Muhammad  Rais  et  al.,  “Effects  of  ICT  Application  (  Information  Communication  and  Technology  ) Towards  the  Transformation  of  Regional  Bureaucracy,”  in The  Innovation  of  Big  Data  and  Artificial Intelligent Technology for Public Sector: A Call for Actions (Yogyakarta: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021), https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012003.
penelitian  assosiatif.  Pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  observasi,  kuisioner, studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana dengan  program  SPSS  20.0 for  windows .  Hasil  analisis  berupa  analisis  distribusi frekuensi, uji kualitas data, uji normalitas, dan analisis regresi linear sederhana. 8
Penggunaan  definisi  operasional  variabel  Implementasi  Kebijakan  (X)  yang dimaksudkan  disini  adalah  penerapan  aturan  dalam  mewujudkan  kebutuhan  bagi  para penyandang  disabilitas.  Indikatornya  adalah  :  Komunikasi,  yaitu  interaksi  beberapa elemen  dalam  menentukan  kebijakan.  Sumber  daya,  yaitu  potensi  pemerintah  dalam melaksanakan kebijakan. Disposisi yaitu, keinginan dalam menjalankan kebijakan serta Struktur  birokrasi  yaitu,  pengaturan  organisasi  dalam  melaksanakan  aturan.  Variabel Pemenuhan Hak-hak penyandang Disabilitas (Y) yang dimaksud disini adalah usaha yang dilakukan  dalam  memenuhi  milik  bagi  penyandang  disabilitas.  Indikatornya  adalah: Kesempatan  yaitu  peluang  yang  dimiliki  penyandang  disabilitas  pada  pemenuhan  hak. Aksesibilitas  yaitu  pemberian  jalan  pada  penyadang  disabilitas  dalam  memenuhi  hak- haknya.  Rehabilitasi  yaitu  proses  perawatan  pada  penyandang  disabilitas  serta perlindungan khusus yaitu pemberian jaminan keamanan pada penyandang disabilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Pemerintah (X)
1. Komunikasi
Tanggapan responden tentang indikator komunikasi dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Tanggapan Responden tentang Komunikasi
No. Tanggapan Responden Bobot  Frekuensi  Skor Prosentase (%) 1.  Sangat Baik 5 - - - 2.  Baik 4 22 88 22 3.  Cukup 3 40 120 40 4.  Kurang 2 28 56 28 5.  Tidak Baik 1 10 10 10 Jumlah 100 274 100% 274 Skor rata-rata= = 2,74/5 x 100% = 54,8 %
100
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Frekuensi  jawaban  responden tentang komunikasi  disajikan pada tabel  1.  Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori cukup. Hal ini menunjukkan  bahwa  dibutuhkan  interaksi  beberapa  elemen  dalam  menentukan kebijakan di Kabupaten Enrekang.
2. Sumber Daya
Tanggapan responden tentang indikator sumber daya dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Tanggapan Responden tentang Sumber Daya
8 Prof Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),” Bandung: Alfabeta , 2015.
re-JIEM / Vol. 4 No.2 December 2021 DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916 No. Tanggapan Responden Bobot  Frekuensi  Skor Prosentase (%) 1.  Sangat Baik 5 - - - 2.  Baik 4 19 76 19 3.  Cukup 3 63 189 63 4.  Kurang 2 8 16 8 5.  Tidak Baik 1 10 10 10 Jumlah 100 291 100% 291 Skor rata-rata= = 2,91/5 x 100% = 58,2 %
100
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Frekuensi jawaban responden tentang sumber daya disajikan pada tabel 2. Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori cukup. Hal ini menunjukkan  bahwa  dibutuhkan  potensi  yang  ada  pada  pemerintah  dalam melaksanakan kebijakan di Kabupaten Enrekang.
3. Disposisi
Tanggapan responden tentang indikator disposisi dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Tanggapan Responden tentang Disposisi
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 - - - 2. Baik 4 22 88 22 3. Cukup 3 40 120 40 4. Kurang 2 27 54 27 5. Tidak Baik 1 11 11 11 Jumlah 100 273 100% 273 Skor rata-rata= = 2,73/5 x 100% = 54,6%
100
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Frekuensi  jawaban  responden  tentang  disposisi  disajikan  pada  tabel  3.  Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori cukup. Hal ini menunjukkan  bahwa  diperlukan  keinginan  dalam  menjalankan  kebijakan  di Kabupaten Enrekang.
4. Struktur Birokrasi
Tanggapan  responden  tentang  indikator  struktur  birokrasi  dapat  dilihat  pada tabel 4.
Tabel 4. Tanggapan Responden tentang Struktur Birokrasi
re-JIEM / Vol. 4 No.2 December 2021 DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916 No. Tanggapan Responden Bobot  Frekuensi  Skor Prosentase (%) 1. Sangat Baik 5 - - - 2. Baik 4 52 208 52 3. Cukup 3 31 93 31 4. Kurang 2 17 34 17 5. Tidak Baik 1 - - - Jumlah 100 335 100% 335 Skor rata-rata= = 3,35/5 x 100% = 67%
100
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Frekuensi jawaban responden tentang disposisi disajikan pada tabel 4. Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pengaturan organisasi dalam melaksanakan aturan di Kabupaten Enrekang.
Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Enrekang, maka untuk mengetahui tingkatan implementasi kebijakan pemerintah dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah di
Kabupaten Enrekang No. Implementasi Kebijakan Pemerintah Persentase (%) 1. Komunikasi 54,8 2. Sumber daya 58,2 3. Disposisi 54,6 4. Struktur birokrasi 67 Jumlah 234,6 234,6 Skor rata-rata= = 58,7 % 4 Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa terdapat indikator komunikasi, sumber daya, disposisi,  dan  struktur  organisasi  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah  yang dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mengukur  bagaimana  implementasi  kebijakan pemerintah  di  Kabupaten  Enrekang.  Adapun  indikator  yang  pertama  adalah komunikasi dengan rata-rata persentase sebesar 54,8% . Nilai 54,8% termasuk dalam range pengukuran 41-60% (termasuk dalam kategori cukup baik), dimana diperlukan interaksi beberapa elemen dalam menentukan kebijakan. Indikator yang kedua adalah sumber daya dengan rata-rata persentase sebesar 58,2%. Nilai 58,2% termasuk dalam range pengukuran 41-60% (termasuk dalam kategori cukup baik), dimana diperlukan potensi  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan  Indikator  yang  ketiga  adalah disposisi  dengan  rata-rata  persentase  sebesar  54,6%  termasuk  kategori  cukup  baik, dimana dibutuhkan keinginan dalam menjalankan kebijakan. Indikator yang keempat
adalah struktur birokrasi dengan rata-rata persentase sebesar 67% termasuk kategori baik,  dimana  dibutuhkan  pengaturan  organisasi  dalam  melaksanakan  aturan  di Kabupaten Enrekang.
Pada akhirnya ditemukan bahwa dari keempat indikator implementasi kebijakan pemerintah, yang paling dominan adalah indikator struktur birokrasi dengan rata-rata persentase sebesar 67%. Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu indikator ketiga dengan rata-rata persentase sebesar 54,6%.
Dari  hasil  rekapitulasi  mengenai  implementasi  kebijakan  pemerintah  di Kabupaten  Enrekang  didapatkan  rata-rata  persentase sebesar 58,7% menurut 9 nilai 58,7%  termasuk dalam range pengukuran 41-60% (termasuk dalam kategori kurang baik). Jika   dibandingkan  dengan hasil penelitian terdahulu oleh Muhammad  Afdal Karim 10 dengan  judul  “Implementasi  Kebijakan  Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas  di  Kabupaten  Enrekang”  mendapatkan  hasil  sebesar  61%  dikategorikan baik.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Afdal  Karim  dari  segi  lokasi penelitian,  jumlah  sampel  dan  indikator  yang  diterapkan.  Dimana  indikator  yang digunakan oleh Muhammad Afdal Karim adalah indikator yang berasal dari Peraturan Daerah  Nomor  6  Tahun  2013  Pemenuhan  Hak  Pemberdayaan,  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Makassar,  memiliki  empat indikator pengukuran yaitu struktur birokrasi, anggaran, lingkungan dan sosial. Hasil penelitian  Muhammad  Afdal  Karim  menunjukkan  bahwa  peran  pemerintah  kota Makassar  dalam  memberikan  hak  perlindungan  dan  hak  pemberdayaan  perempuan dan anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terkait  dengan  pemenuhan  hak  pemberdayaan,  pemberdayaan  dilaksanakan  melalui program  kerja  Pemberdayaan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Wanita,  dengan memberikan  pelatihan  keterampilan  seperti  menjahit,  membuat  kue  dan  membuat kerajinan tangan.
Untuk memperkuat penilaian responden seperti yang diuraikan di atas, penulis melakukan  penelusuran  data  melalui  wawancara  pada  tanggal  12  Agustus  2020 dengan  Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten  Enrekang  (Bapak  Zulkarnain  Kara,  A.P., M.Si), beliau mengatakan bahwa:
Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Dinas Sosial menjadi pelaksana roda berjalannya    pemerintahan    pada    tingkat    Kabupaten  semaksimal  mungkin meneguhkan  kebijakan  terkait  perlindungan  dan  jaminan  hak-hak  penyandang disabilitas yang ada di daerah. Langkah awal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas  telah  dimulai  dari  dibentuknya  peraturan  daerah  yang  memberikan jaminan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

## Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Y)
1. Kesempatan
Tanggapan responden tentang indikator kesempatan dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Tanggapan Responden tentang Kesempatan
9 Sugiyono, Quantitative Research Methods, Qualitative and RD (Bandung: PT Alphabeta, 2016).
10 Muhammad Afdal Karim, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar,” 2018.
re-JIEM / Vol. 4 No.2 December 2021 DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916 No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi  Skor Prosentase (%) 1. Sangat Baik 5 22 110 22 2. Baik 4 30 120 30 3. Cukup 3 31 93 31 4. Kurang 2 17 34 17 5. Tidak Baik 1 - - - Jumlah 100 357 100% 357 Skor rata-rata= = 3,57/5 x 100% = 71.4%
100
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peluang yang dimiliki penyandang disabilitas pada pemenuhan hak di Kabupaten Enrekang.
2. Aksesibilitas Tanggapan responden tentang indikator aksesibilitas dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Tanggapan Responden tentang Aksesibilitas
No. Tanggapan Responden Bobot  Frekuensi  Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 - - - 2. Baik 4 58 232 58 3. Cukup 3 42 86 42 4. Kurang 2 - - - 5. Tidak Baik 1 - - - Jumlah 100 318 100% 318 Skor rata-rata= = 3,18/5 x 100% = 63,6%
100
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pemberian jalan pada penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya di  Kabupaten Enrekang.
3. Rehabilitasi
Tanggapan responden tentang indikator rehabilitasi dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Tanggapan Responden tentang Rehabilitasi
No. Tanggapan Responden Bobot  Frekuensi Skor Persentase (%) 1. Sangat Baik 5 20 100 20 2. Baik 4 30 120 30
re-JIEM / Vol. 4 No.2 December 2021 DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916 3. Cukup 3 30 90 30 4. Kurang 2 20 40 20 5. Tidak Baik 1 - - - Jumlah 100 350 100% 350 Skor rata-rata= = 3,5/5 x 100% = 70%
100
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik, hal ini menunjukkan bahwa diperlukan proses perawatan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.
4. Perlindungan kasus
Tanggapan responden tentang indikator perlindungan khusus dapat dilihat pada table 9.
Tabel 9. Tanggapan Responden tentang Perlindungan Khusus
No. Tanggapan Responden Bobot Frekuensi  Skor Prosentase (%) 1. Sangat Baik 5 - - - 2. Baik 4 60 240 60 3. Cukup 3 40 120 40 4. Kurang 2 - - - 5. Tidak Baik 1 - - - Jumlah 100 360 100% 360 Skor rata-rata= = 3,6/5 x 100% = 72% 100
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Jika dilihat dari nilai frekuensi, pilihan jawaban terbanyak adalah kategori baik, hal  ini  menunjukkan  bahwa  dibutuhkan  pemberian  jaminan  keamanan  pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.
Berdasarkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di  Kabupaten  Enrekang,  maka  untuk  mengetahui  tingkatan  pemenuhan  hak-hak penyandang disabilitas dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10. Rekapitulasi  Tanggapan  Responden  tentang  Pemenuhan  Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Enrekang
No. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Persentase (%) 1. Kesempatan 71,4 2. Aksesibilitas 63,6 3. Rehabilitasi 70
re-JIEM / Vol. 4 No.2 December 2021 DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916 4. Perlindungan khusus 72 Jumlah 277 277 Skor rata-rata= = 69,3 %
4
Sumber: Hasil Olahan Kuesioner
Dari  tabel  10.  dapat  diketahui  bahwa  terdapat    indikator  kesempatan, aksesibilitas,  rehabilitasi,  dan  perlindungan  khusus  dalam  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  mengukur  bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.
Adapun indikator yang pertama adalah kesempatan dengan rata-rata persentase sebesar  71,4%  termasuk  kategori  baik,  dimana  diperlukan  peluang  yang  dimiliki penyandang disabilitas pada pemenuhan hak di Kabupaten Enrekang. Indikator yang kedua  adalah  aksesibilitas  dengan  rata-rata  persentase  sebesar  63,6%  termasuk kategori baik, dimana diperlukan pemberian jalan pada penyadang disabilitas dalam memenuhi  hak-haknya  di  Kabupaten  Enrekang.  Indikator  yang  ketiga  adalah rehabilitasi  dengan  rata-rata  persentase  sebesar  70%  termasuk  kategori  baik, diperlukan  dimana  proses  perawatan  pada  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Enrekang.  Indikator  yang  keempat  adalah  perlindungan  khusus  dengan  rata-rata persentase sebesar 72% termasuk kategori baik, dimana diperlukan pemberian jaminan keamanan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.
Pada  akhirnya  ditemukan  bahwa  dari  keempat  indikator  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas,  yang  paling  dominan  adalah  indikator  perlindungan  khusus dengan  rata-rata  persentase  sebesar  72%.  Sedangkan  indikator  yang  paling  rendah yaitu indikator kedua dengan rata-rata persentase sebesar 63,6%.
Dari hasil rekapitulasi mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten  Enrekang  didapatkan  rata-rata  persentase  sebesar  69,3%.    Nilai    69,3% termasuk   dalam range  pengukuran 61-80% (termasuk dalam kategori  baik) 11 . Jika dibandingkan  dengan  hasil  penelitian   terdahulu   oleh   Eta   Yuni,  Slamet Sumarto, Noorrochmat  Isdaryanto  dengan  judul  “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Cacat” mendapatkan hasil sebesar 63% dikategorikan baik.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eta  Yuni,  Slamet  Sumarto,  Noorrochmat Isdaryanto dari segi lokasi penelitian, jumlah sampel dan indikator yang diterapkan. Dimana  indikator  yang  digunakan  oleh  Eta  Yuni,  Slamet  Sumarto,  Noorrochmat Isdaryanto adalah indikator yang berasal dari teori pemenuhan hak penyandang cacat yang  dikemukakan  oleh  Saleh  Ismail 12 memiliki  tujuh  indikator  pengukuran  yaitu pernghormatan, otonomi individual, kebebasan menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan,  nondiskriminasi,  partisipasi  penuh  efektif,  penghormatan  pada
11 Sugiyono, “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).”
12 Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang.”
penyandang  disabilitas  sebagai  keragaman  manusia  dan  kemanusian,  kesamaan kesempatan, aksesibilitas, dan kesetaraan gender.
Untuk memperkuat penilaian responden seperti yang diuraikan di atas, penulis melakukan  penelusuran  data  melalui  wawancara  pada  tanggal  14  Agustus  2020 dengan  Sekretaris  Dinas  Sosial  Kabupaten  Enrekang  (Sukma  Dani,  S.Pd.,  M.Pd), beliau mengatakan bahwa:
“Pemerintah  Kabupaten  Enrekang  sudah  memberikan  perhatian  yang  serius pada  perlindungan  penyandang  disabilitas  karena  adanya  perlakuan diskriminatif  dan  kekerasan  yang  dialami  penyandang  disabilitas  dalam kehidupan sehari-harinya”.

## Uji Kualitas Data
1. Uji Validitas
Uji  validitas  penelitian  ini  menggunakan  korelasi  item-total  dikoreksi ( corrected item-total correlation ) untuk menentukan apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak maka para ahli menetapkan patokan besaran koefisien korelasi item total dikoreksi sebesar 0,25 atau 0,30 yang dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 20.0 for windows.
Tabel 11. Hasil  Uji  Validitas  Variabel  X  (Implementasi  Kebijakan  Pemerintah).
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted X1 8.99 3.404 .685 .571 X2 8.82 4.048 .561 .655 X3 9.00 4.162 .404 .749 X4 8.38 4.460 .478 .701 Sumber: Olah Data SPSS
Berdasarkan  tabel  hasil  olahan  uji  validitas  di  atas,  diketahui  bahwa  4  item pertanyaan  (indikator  implementasi  kebijakan  pemerintah)  yang  digunakan  untuk mengukur variabel implementasi kebijakan pemerintah (X) dinyatakan valid dengan nilai corrected item-total correlation lebih besar  dari  0,25-0,30 ( corrected item- total correlation 0,25-0,30).
Tabel 12. Hasil  Uji  Validitas  Variabel  Y  (Pemenuhan  Hak-Hak  Penyandang
Disabilitas). Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Y1 10.68 2.240 .386 .463 Y2 10.67 3.456 .407 .485 Y3 10.75 2.391 .314 .544 Y4 10.65 3.402 .445 .467 Sumber: Olah Data SPSS
re-JIEM / Vol. 4 No.2 December 2021 DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916
Berdasarkan  tabel  hasil  olahan  uji  validitas  di  atas,  diketahui  bahwa  4  item pertanyaan (indikator pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas) yang digunakan untuk mengukur variabel pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Y) dinyatakan valid  dengan  nilai corrected  item-total  correlation lebih besar dari  0,25-0,30 ( corrected item-total correlation 0,25-0,30).
2. Uji Reabilitas
Instrumen  yang  dilakukan  uji  reliabilitas  adalah  instrument  yang  dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji  reliabilitas.  Pengukuran  reliabilitas  ini  menggunakan  rumus Alpha  Cronbach dengan  bantuan  SPSS  20,0 for  windows .  Suatu  konstruk  atau  variabel  dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  0,60. Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Implementasi Kebijakan Pemerintah).
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.734 4 Sumber: Olah Data SPSS
Berdasarkan  tabel reliability  statistics di  atas,  kuesioner  penelitian  yang digunakan  untuk  mengukur  variabel  implementasi  kebijakan  pemerintah  (X) dikatakan reliabel atau handal karena Cronbach Alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,734 yang berarti lebih besar dari 0,60 (0,734  0,60).
Tabel 14. Hasil Uji  Reliabilitas Variabel  Y (Pemenuhan Hak- Hak Penyandang Disabilitas). Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0.559 4 Sumber: Olah Data SPSS
Berdasarkan  tabel reliability  statistics di  atas,  kuesioner  penelitian  yang digunakan untuk mengukur variabel pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Y) dikatakan tidak reliabel atau handal karena Cronbach Alpha yang diperoleh adalah sebesar 0,559 yang berarti lebih besar dari 0,60 (0,559  0,60).
3. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap  nilai  variabel  bebas  tertentu    berdistribusi  normal    atau    tidak.  Dalam  model regresi, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai error (є) yang berdistribusi normal.  Model regresi  yang  baik  adalah  model  regresi  yang  memiliki  distribusi  normal  atau mendekati normal,  sehingga  layak  dilakukan pengujian secara   statistik.   Pengujian normalitas data menggunakan    grafik    normal P-P Plot dalam  program  SPSS  20.0. Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu  atau  variabel  residual  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak. Normalitas  dapat  dideteksi  dengan  melihat  penyebaran  data  (titik)  pada  sumbu diagonal dari grafik normal P-P Plot .
Gambar 1. Histogram
Gambar 2. Normal P-P Plot
Berdasarkan  grafik  normal  P-P Plot hasil  olah  data,  maka  penelitian  ini memenuhi asumsi normalitas dilihat dari data yang menyebar disekitar garis diagonal dan  mengikuti  arah  garis  diagonal  atau  grafik  histogramnya  menunjukkan  pola distribusi normal dan pada scatterplot data menyebar yang menunjukkan bahwa data tersebut normal.
4. Analisis regresi linier sederhana

## Koefisien
Persamaan  analisis  regresi    linear    sederhana    disamakan    menurut  tabel coefficients , yang menyebutkan seberapa besar pengaruh variabel X (implementasi kebijakan  pemerintah)  terhadap  variabel  y  (pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas).
Tabel 15. Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
re-JIEM / Vol. 4 No.2 December 2021 DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916 Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 7.159 0.678 0.734 10.554  .000 Implementasi Kebijakan Pemerintah (X) 0.605 0.057 10.697  .000 a. Dependent Variable: Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Y)
Berdasarkan  tabel coeficent pada  tabel  4.18  diatas,  maka  diperoleh  nilai konstanta  “a”  adalah  7,159  sedangkan coefficient regresi  “b”  0,605.  Persamaan regresi linear sederhana, yaitu:
Y =  a + bX
Y = 7,159 + 0,605 X
Koefisien  “b”  dinamakan  koefisien  arah  regresi  dan  menyatakan  perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini  merupakan  pertambahan  bila  b  bertanda  positif  dan  penurunan  bila  b  bertanda negatif.  Sehingga  dari  persamaan  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1) Konstanta  sebesar  7,159  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  nilai  implementasi kebijakan  pemerintah  atau  nilai  X  =  0  maka  pemenuhan  hak-  hak  penyandang disabilitas menjadi 7,159 atau sama dengan nilai konstanta. (2) Koefisien regresi X sebesar  0,605  menyatakan  bahwa  setiap  penambahan  1  nilai  pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas,  maka  nilai  implementasi  kebijakan  pemerintah  bertambah sebesar 0,605. Maka nilai pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas menjadi lebih baik.

## Model Summary
Untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  pemerintah  terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, maka dapat dilihat dari nilai R Square yang  diperoleh  dari  hasil  analisis  data  dengan  SPSS  Versi  20.0  yaitu  tabel  model summary .
Tabel 16. Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0.734a 0.539 0.534 1.440
a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan Pemerintah (X) b. Dependent Variable: Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Y)
Tabel  di  atas  menjelaskan  besarnya  nilai  persentase  sumbangan  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,539 yang disebut dengan koefisien determinasi dan merupakan hasil dari penguadratan R yang mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang  disabilitas  adalah  sebesar  53,9 % sedangkan  sisanya  dipengaruhi  oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
Analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  mendalam  sebagai  upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil pengumpulan data dari observasi,
DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916
kuesioner,  studi  kepustakaan  dan  wawancara  untuk  meningkatkan  pemahaman tentang  kasus  yang  diteliti.  Data  observasi,  kuesioner,  studi  kepustakaan  dan wawancara  yang  telah  dikumpulkan,  diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan teknik  analisis deskriptif  kuantitatif dengan  bantuan  tabel  frekuensi  dan  analisis regresi linear sederhana.
Hasil pengolahan data dengan analisis regresi sederhana melalui olahan SPSS menjelaskan bahwa variabel implementasi kebijakan pemerintah berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Ini mengindikasikan  bahwa  apabila  implementasi  kebijakan  di  Kabupaten  Enrekang lebih  maksimal  maka  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  juga  akan meningkat. Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang  nyata  (signifikan)  antara  implementasi  kebijakan  pemerintah  terhadap pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Enrekang.  Hal  ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji hipotesis yang menunjukkan nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu sebesar 0,734.
Kebijakan  publik  dipandang  sebagai  sebuah  upaya  pelaksanaan  kegiatan sistem yang bergerak dari satu titik menuju titik lain secara berkesinambungan, yang saling  berkiatan  satu  sama  lain.  kebijakan  publik  merupakan  hal  yang  sangat mendasar  disebabkan  menyangkut  kepentingan  masyarakat  banyak.  Sebelum  di implementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduruan karena gagal mecapai maksud dan tujuan.
Implementasi kebijakan pemerintah di Kabupaten Enrekang diharapkan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga tercipta kesetaraan dan non diskriminasi sebagai salah satu hal syarat dari terbukanya berbagai akses bagi para  penyandang  disabilitas.  Pemerintah  Kabupaten  Enrekang  sebagai    pelaksana roda berjalannya pemerintahan pada tingkat Kabupaten berkeinginan untuk  secara aktif meneguhkan dan merepresentasikan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia  dalam  kehidupan  bernegara.  Pada  tataran  yuridis  formal,  langkah    awal untuk pemenuhan hak-hak asasi penyandang disabilitas harus dimulai dari bentuknya peraturan  daerah  yang  akan  memberikan  jaminan  pemenuhan  hak-hak  asasi penyandang disabilitas.
Penyandang   disabilitas   sebagai   individu   yang    kehilangan    anggota atau struktur tubuh  seperti  kaki/tangan, buta, tuli,  dan  sebagainya.  Menurut  defenisi yang  diberikan  oleh Word    Health    Organization (WHO),    disabilitas  adalah keterbatasan atau kurangya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas  sesuai  dengan  aturannya  atau  masih batas  normal,   biasanya   digunakan   dalam   level   individu.
Adapun  indikator  yang  pertama  pada  variabel  implementasi  kebijakan pemerintah  adalah  komunikasi  dengan  rata-rata  persentase  sebesar  54,8%.  Nilai 54,8% termasuk dalam range pengukuran 41-60% (termasuk dalam kategori cukup baik) 13 , dimana diperlukan interaksi beberapa elemen dalam menentukan kebijakan di Kabupaten Enrekang. Indikator yang kedua adalah sumber daya dengan rata-rata persentase  sebesar  58,2%  menurut  Sugiyono  nilai  58,2%  termasuk  dalam  range pengukuran  41-60%  (termasuk  dalam  kategori  cukup  baik),  dimana  diperlukan
13 Sugiyono, Quantitative Research Methods, Qualitative and RD .
potensi  pemerintah  dalam  melaksanakan  kebijakan  di  Kabupaten  Enrekang. Indikator  yang  ketiga  adalah  disposisi  dengan  rata-rata  persentase  sebesar  54,6% termasuk  kategori  cukup  baik,  dimana  dibutuhkan  keinginan  dalam  menjalankan kebijakan di Kabupaten Enrekang. Indikator yang keempat adalah struktur birokrasi dengan rata-rata persentase sebesar 67% termasuk kategori baik, dimana dibutuhkan pengaturan organisasi dalam melaksanakan aturan di Kabupaten Enrekang.
Adapun indikator yang pertama pada variabel pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kesempatan dengan rata-rata persentase sebesar 71,4% termasuk kategori baik, dimana diperlukan peluang yang dimiliki penyandang disabilitas pada pemenuhan hak di Kabupaten Enrekang. Indikator yang kedua  adalah aksesibilitas dengan  rata-rata  persentase  sebesar  63,6%  termasuk  kategori  baik,  dimana diperlukan pemberian jalan pada penyadang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya di  Kabupaten  Enrekang.  Indikator  yang ketiga  adalah  rehabilitasi  dengan  rata-rata persentase sebesar 70% termasuk kategori baik, diperlukan dimana proses perawatan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang. Indikator yang keempat adalah perlindungan  khusus  dengan  rata-rata  persentase  sebesar  72%  termasuk  kategori baik, dimana diperlukan pemberian jaminan keamanan pada penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang.
Perhitungan  tingkatan  hubungan  antara  variabel  implementasi  kebijakan pemerintah  terhadap  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  juga  kuat,  hal dilihat  dari  nilai constant (a)  sebesar  7,159  sedangkan  nilai  pemenuhan  hak-hak penyandang disabilitas (X) adalah 0,605. Adapun persamaannya adalah Y`= a + bX atau  Y`=  7,159  +  0,605  X.  Koefisien  b  dinamakan  koefisien  arah  regresi  dan menyatakan  perubahan  rata-rata  variabel  Y  untuk  setiap  perubahan  variabel  X sebesar satu  satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif.
Hasil  penelitian  ini  diperkuat  oleh  penelitian  terdahulu  Muhammad  Afdal Karim 14 yang  menyatakan  bahwa  peran  pemerintah  kota  Makassar  dalam memberikan  hak  perlindungan  dan  hak  pemberdayaan  perempuan  dan  anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terkait dengan  pemenuhan  hak  pemberdayaan,  pemberdayaan  dilaksanakan  melalui program  kerja  dengan  memberikan  pelatihan  keterampilan  seperti  menjahit, membuat kue dan membuat kerajinan  tangan.  Sedangkan  Ismail  Shaleh  (2018) juga  mengungkapkan  bahwa  implementasi  pemenuhan  hak  bagi  penyandang disabilitas  di  bidang  ketenagakerjaan  di  Semarang  belum  sepenuhnya  berjalan sebagaimana mestinya.
Dari  hasil  penelitian  ini   dapat   dikatakan   bahwa   hubungan implementasi kebijakan  pemerintah  berkontribusi  terhadap  pemenuhan  hak-hak  penyandang disabilitas.  Besarnya  kontribusi  variabel  X  (implementasi  kebijakan  pemerintah) terhadap  variabel  Y  (pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas)  sebesar  53,9%. Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  selain  implementasi  kebijakan  pemerintah,  ada faktor  lain  yang  mempengaruhi  pemenuhan  hak-hak  penyandang  disabilitas  di Kabupaten Enrekang.
14 Karim, “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar.”
re-JIEM / Vol. 4 No.2 December 2021 DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916
Dapat analisis di atas menunjukkan bahwa hubungan implementasi kebijakan pemerintah  terhadap  pemenuhan  hak-hak  pendidikan  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Enrekang  merupakan  upaya  pemerintah  Kabupaten  Enrekang  untuk memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap  penyandang  disabilitas,  disebabkan perlakuan diskriminatif dan kekerasan juga sangat rentan dialami bagi penyandang disabilitas.  Masyarakat  Kabupaten  Enrekang  memiliki  kewajiban  dan  tanggung jawab  dalam  segala  bentuk  pemberian  bantuan,  sasaran,  kesempatan.  Pemerintah kabupaten  selaku  pelaksana  teknis  penyandang  disabilitas,  serta  pengadaan  sarana prasarana  merupakan  faktor  penunjang  untuk  penyandang  Disabilitas  seperti  yang telah dijelaskan dalam peraturan daerah

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  dapat disimpulkan bahwa:
Implementasi  kebijakan  pemerintah  (X)  di  Kabupaten  Enrekang,  meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis distribusi frekuensi pada variabel X (implementasi kebijakan pemerintah) maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 58,7 %, termasuk kategori kurang baik. Nilai 58,7% termasuk dalam range pengukuran 41-60%.
Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Y) di Kabupaten Enrekang, meliputi: kesempatan,  aksesibilitas,  rehabilitasi,  dan  perlindungan  khusus.  Berdasarkan  hasil penelitian  dengan  analisis  distribusi  frekuensi  pada  variabel  Y  (pemenuhan  hak-hak penyandang  disabilitas)  dengan  maka  diperoleh  rata-rata  persentase  sebesar  69,3% termasuk kategori baik. Nilai 69,3% termasuk dalam range pengukuran 61-80%.
Berdasarkan hasil olahan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS 20.0, maka dapat  diketahui  implementasi  kebijakan  pemerintah  berpengaruh  terhadap  pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, hal ini dibuktikan melalui output data dari tabel summary R 2 sebesar  0,539  atau  53,9%.  Nilai  thitung=  10,697    ttabel=  2,626  dengan  nilai signifikansi 0,000  0,05. Sehingga ada pengaruh yang  nyata.

## DAFTAR PUSTAKA
Ibrahim,  Monalisa,  Ahmad  Mustanir,  Muhammad  Rais  Rahmat  Razak,  Kamaruddin Sellang,  Partisan  Abadi,  Muhammad  Rusdi,  Madaling  Madaling,  Andi  Mahatir Akbar, and Umu Kalsum. Sistem Manajemen Administrasi Data Kependudukan Di Kelurahan  Rappang  Kabupaten  Sidenreng  Rappang  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Indonesia, issued 2020. https://e-
hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=o7RBQFZL2qpxz5QfP%2BUJ1ZQzczleJs9 sfccx2wz%2FHaw%3D.
Karim, Muhammad Afdal. “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar,” 2018.
Mustanir,  Ahmad,  and  Darmiah  Darmiah.  “IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  DANA DESA  DAN  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  PEMBANGUNAN  DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.” Jurnal  Politik  Profetik 4,  no.  2  (2016):  225–38.  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749.
Mustanir,  Ahmad,  Nur  Justira,  Kamaruddin  Sellang,  and  Andi  Ilham  Muchtar.
re-JIEM / Vol. 4 No.2 December 2021 DOI: https://doi.org/10.19105/re-jiem.v4i2.4916
“Democratic  Model  On  Decision-Making  At  Deliberations  Of  Development Planning.” International Conference on Government Leadership and Social Science (ICOGLASS). Demanding Governance Accountability and Promoting  Democratic Leadership for Public Welfare Achievement , 2018, 110 –  115.
https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Dec ision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning.
Mustanir,  Ahmad,  Muhammad  Rohady  Ramadhan,  M  Rais  Rahmat  Razak,  Lukman Lukman,  Sapri  Sapri,  and  Takhrim  Takhrim.  “Peranan  Camat  Dan  Komunikasi Pemerintahan  Terhadap  Perencanaan  Pembangunan  Di  Kecamatan  Malua Kabupaten Enrekang.” Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG) 2, no. 2 (2019): 94– 114.
Rais, Muhammad, Rahmat Razak, Ahmad Mustanir, and Muhlis Madani. “Effects of ICT Application  (  Information  Communication  and  Technology  )  Towards  the Transformation  of  Regional  Bureaucracy.”  In The  Innovation  of  Big  Data  and Artificial Intelligent Technology for Public Sector: A Call for Actions . Yogyakarta:
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021. https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012003.
Shaleh,  Ismail.  “Implementasi  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang  Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang.” Jurnal Fakultas Hiukum. UNDIP , 2018. Sirajuddin, Ilham Arif. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar.” Ilmu Administrasi Publik , 2014. Sugiyono. Quantitative  Research  Methods,  Qualitative  and  RD .  Bandung:  PT Alphabeta, 2016.
Sugiyono, Prof. “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).” Bandung: Alfabeta , 2015.