## IMPLIKASI HUKUM  PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN
Tabrani Diansyah * Mada Apriandi Zuhir ** Iza Rumesten RS ***
Abstrak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap peraturan perundang- undangan terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Selain itu dinyatakan pula bahwa “pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dan  diberikan  otonomi  yang seluas-luasnya”  sebagaimana  dicantumkan  pada  Pasal  18  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan. Rumusan masalah yang diangkat adalah:  bagaimana implikasi  hukum  dan  kendala  yang  muncul  atas  berlakunya  Undang-Undang  tersebut,  serta bagaimana  konsep  pengaturan  hukum  dimasa  yang  akan  datang  terkait  dengan  pengelolaan pertambangan  tersebut  di  Kabupaten  Lahat.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  sejarah,  melalui  analisis terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  diolah  dengan  mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan kemudian dianalisi secara kualitatif serta ditarik kesimpulan dengan  penalaran  deduktif.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  berimplikasi  kepada  kekosongan  peraturan  perundang- undangan  terkait  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  golongan  batuan  di  Kabupaten Lahat  yang  memunculkan  kendala  dengan  tidak  adanya  dasar  kewenangan  pengelolaan pertambangan  tersebut.  Konsep  pengaturan  hukum  dimasa  yang  akan  datang  terkait  dengan pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  golongan  batuan  di  Kabupaten  Lahat  ialah seharusnya  kewenangan  pengelolaannya  berada  pada  Pemrintah  Daerah  Kabupaten  Lahat  yang disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya serta keragaman daerah.
Kata Kunci: Batubara; Implikasi; Kewenangan; Mineral; Pertambangan
Abstract:  The  enactment  of  Law  Number  (23)  of  2014  concerning  Regional  Government  as amended by Law number (9) of 2015 concerning Second Amendment to Law Number (23) of 2014 concerning Regional Government has implications for legislation related to mineral and coal mine management authority in Lahat district. The for of the problems are as follows: how are the  legal implications and obstacles emerged from the enactment of the Law? And how is the concept of legal regulation  related  to  mineral  and  coal  mine  management  authority  in  the  future.  The  research method used was a normative legal research method with legal and historical approaches through analysis  of  primary,  secondary,  and  tertiary  raw  materials  and  processed  by  identifying, comparing,  and  correlating  and  then  analyzed  qualitatively  and  conclusions  drawn  by  deductive reasoning.  The  enactment  of  Law  Number  (23)  of  2014  concerning  Regional  Government  as amended  by  Law  Number  (9)  of  2015  has  implications  for  the  void  legislation  related  to  mineral and coal mine management authority in Lahat district which creates obstacles in the absence of the authority  to  manage  the  mining.  The  concept  of  legal  regulation  related  to  mine  management authority in Lahat district in the future is that the management authority should be held by Regional Government of Lahat district organized and carried out on the basis of the broadest autonomy and diversity  of  regions.  The  Government  and the  House of  Representatives  must  establish  legislation concerning harmonious mineral and coal mine management as an integral part of the whole system of legislation to achieve people's prosperity.
Keywords: Authority; Coal; Implication; Mine; Mineral
RiwayatArtikel: Diterima : 22 Maret 2019; Revisi : 16 April 2019; Disetujui : 30 April 2019. *Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Email: tabtanidiansyah@gmail.com **Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Email: madazuhir@yahoo.com.sg ***Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya Email: izarumestenunsri@yahoo.com

## LATAR BELAKANG
Tujuan  pembangunan  nasional  Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945.  Hal  tersebut  dapat  dicapai dengan  memanfaatkan  segala  sumber  daya
dan  potensi  yang  ada,  dilakukan  secara berkesinambungan  bagi  kemanusian  guna peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan  pribadi  manusia.  Salah  satu sumber  daya  yang  sangat  strategis  adalah yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyatakan bahwa:
“Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya demi kemakmuran rakyat.”
Indonesia  memiliki  sumber  daya
alam berlimpah termasuk sektor pertambangan serta mempunyai
ketergantungan  tinggi  terhadap  pemanfaatan sektor tersebut sebagai modal pembangunan.
Negara berkuasa terhadap sektor
pertambangan ini, dimana negara berwenang untuk  mengatur,  mengurus,  dan  mengawasi pengelolaan atau pemanfaatan serta berkewajiban mempergunakannya untuk kemakmuran rakyat. 1
Sistem perundang-undangan
Indonesia, telah ada ketentuan yang mengatur  mengenai  pertambangan  yaitu Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1967  Nomor  2,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  2831)  yang  telah  digantikan  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang berbentuk  republik.  Selain  itu  dinyatakan pula bahwa
“pemerintahan  daerah  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya”.
Sebagaimana dicantumkan pada Pasal  18  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-
1 Salim  Hs, Hukum  Pertambangan  di  Indonesia , Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 1.
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Perubahan. Rumusan pasal-pasal ini menurut Jimly  Asshiddiqie  dapat  dimaknai  bahwa Indonesia  adalah  negara  kesatuan,  akan tetapi  di  dalamnya  terselenggara  suatu mekanismne  yang  memberi  ruang  bagi keragaman  antar  daerah  di  Indonesia. Kekayaan  alam  dan  budaya  masing-masing daerah  tidak  boleh  diseragamkan  dalalm struktur  NKRI.  Dalam  artian,  bentuk  NKRI diselenggarakan  dengan  jaminan  otonomi yang  seluas-luasnya  kepada  daerah-daerah untuk  mengembangkan  diri  sesuai  dengan potensi  dan  kekayaan  yang  dimilikinya dengan  dorongan,  dukungan  dan  bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. 2
Perumusan  otonomi  yang  luas  itu berupa  pembagian  tugas  dan  kewenangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  dengan  diserahkannya  kewenangan untuk  menentukan  sikap  disetiap  keputusan dan  kebijakan.  Pelaksanaan  wewenang  baik oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah  memerlukan  dukungan  pendanaan dimana  menurut  Bagir  Manan 3 ,  daerah otonom  dalam  mengatur  dan  mengurus
2 Ni’Matul  Huda, Asimetris  dalam  NKRI,  Kajian Terhadap  Daerah  Istimewa,      Daerah  Khusus  dan Otonomi  Khusus ,  Bandung:  Nusa  Media,  2014,  hlm. 12.
3 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi Daerah , Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Uneversitas Islam Indonesia, 2011, hlm. 204.
kepentingan masyarakat setempat,
mempunyai  makna  untuk  membelanjai  diri sendiri. Dalam artian daerah harus mempunyai  sumber  pendapatan  sendiri, diantaranya  adalah  yang  bersumber  dari pendapatan  asli  daerah  yaitu  pajak  daerah. Kewenangan  untuk  memungut  bukan  hanya sebagai  sumber  pendapatan,  tetapi  juga menggambarkan kebebasan untuk menentukan diri sendiri secara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.
Bhenyamin  Hoessein 4 berpendapat, desentralisasi sendiri memiliki dua pengertian.  Pertama,  desentralisasi  adalah pembentukan daerah otonomi dan penyerahan  wewenang  tertentu  kepadanya oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi bisa diartikan penyerahan wewenang tertentu kepada  daerah  otonom  yang  telah  dibentuk oleh  pemerintah  pusat.  Definisi  terakhir inilah  yang  dipakai  sebagai  pengertian desentralisasi pada Undang–Undang Pemerintahan  Daerah.  Desentralisasi  yang diwujudkan  pada  tingkat  daerah  adalah otonomi  daerah  dalam  artian  desentralisasi akan selalu terkait dengan otonomi daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4 Hartana  Hatana,  2017,  Kepastian  Hukum  terhadap Investasi  Sektor  Pertambangan  Batubara  Di  Daerah, Jurnal Undiksha .
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan urusan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Pada  klasifikasi  urusan  pemerintah  ini terdapat urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi  kewenangan pemerintah pusat  yang dikenal  dengan  istilah  urusan  pemerintah absolut dan ada urusan pemerintah konkuren.  Urusan  pemerintah  konkuren terdiri  dari  urusan  pemerintah  wajib  dan urusan pemerintah pilihan yang dibagi antara pemerintah  pusat,  daerah  provinsi,  dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintah  wajib  dibagi  dalam  urusan pemerintah  wajib  yang  terkait  pelayanan dasar  dan  urusan  pemerintah  wajib  yang tidak terkait dasar.
Urusan pemerintahan konkuren salah satunya  adalah  urusan  pemerintahan  di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pemerintah pilihan. Berdasarkan
pembagian urusan pemerintahan  daerah  bidang  energi  dan sumber  daya  mineral  sub  urusan  urusan mineral  dan  batubara  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  penerbitan  izin  usaha pertambangan  mineral  logam  dan  batubara
merupakan kewenangan pemerintah
provinsi.  Pemerintah  kabupaten/kota  sama sekali tidak berwenang di bidang pengelolaan  mineral  logam  dan  batubara. Muatan  pembagian  urusan  pemerintahan bidang  pengelolaan  mineral  logam  dan batubara  tersebut  di  atas  menimbulkan permasalahan  hukum  karena  pemebagian urusan tersebut bertentangan dengan kewenangan  daerah  di  bidang  pengelolaan mineral  dan  batubara  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yang memberikan  kewenangan  kepada  pemeritah daerah kabupaten/kota dalam penerbitan izin pertambangan.
Kabupaten Lahat demgan luas wilayah  436.83  km2  merupakan  kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan  yang memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang melimpah.  Salah  satu  potensi  sumber  daya alam  tersebut  adalah  pertambangan  mineral dan  batubara  golongan  batuan  (selanjutnya disebut  pertambangan  golongan  batuan). Terdapat  sepuluh  macam  bahan  tambang golongan  batuan  yang  ada  di  Kabupaten Lahat  yaitu  batu  gamping,  andesit/basalt, marmer, trass, granit, bentonit, zeolit, kaolin,
sabak, dan batu apung. Guna mengakomodasi  peran  serta  rakyat  dalam
pengelolaan  usaha  pertambangan  golongan batuan  dalam  mewujudnya  pengelolaan pertambangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Lahat telah membentuk Peraturan Daerah  Nomor  32  Tahun  2006  Tentang Usaha Pertambangan Bahan
Galian Tambang Golongan C. 5
Dengan  beralihnya  kewenangan  izin usaha  pertambangan  mineral  dan  batubara kepada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  maka izin usaha pertambangan golongan batuan di Kabupaten Lahat  hanya  berada  pada Guburnur  Sumatera  Selatan  yang  diatur dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan membentuk Peraturan Daerah Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  yang  masih  berpatokan  pada
5 Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  ini, dimana  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota mengalami  perubahan  dan/atau  beralih  menjadi kewenangan  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah Daerah  Provinsi,  salah  satunya  kewenangan  sub urusan  mineral  dan  batubara  yang  dijadikan pertimbangan  dicabutnya  Perda  Nomor  32  Tahun 2006 Tentang  Usaha  Pertambangan  Bahan  Galian  C. Pencabutan Perda ini ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun  2018  Tentang  Pencabutan  Peraturan  Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan  Galian      Golongan  C.  (masih  menggunakan istilah  bahan  galian  c  merujuk  pada  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967).
undang-undang  Pemda  yang  lama  (Undang- Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Dengan demikian kewenangan
pengelolaan pertambangan atau sektor energi dan sumber-sumber daya mineral merupakan permasalahan yang penting untuk diselesaikan  dan  senantiasa  masih  perlu diperbicangakan serta perlu pengkajian lebih lanjut, mengingat sumber daya pertambangan  adalah  kekayaan  nasional yang memberikan harapan bagi jutaan rakyat Indonesia.  Sumber  daya  mineral  dan  energi merupakan  sumber  daya  alam  yang  tidak terbarukan,  yang  keberadaannya  sebagian besar  berada  di  daerah.  Sifat  alamiah  ini mempunyai  arti  yang  sangat  penting  bagi kesejateraan rakyat. Eksploitasi bahan galian tambang merupakan kesempatan dan harapan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan yang hanya datang sekali. Bila mana  kesempatan  untuk  memanfaatkan  aset yang hanya datang sekali tersebut terlewatkan,  maka  berarti  rakyat  telah kehilangan asset untuk selamanya. 6

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis adalah  penelitian  hukum  normatif.  Metode
6 Abrar  Saleng, Hukum  Pertambangan ,  Yogyakarta, UII Pers, 2004, hlm. 130.
penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian hukum  kepustakaan.  Penelitian  hukum normatif  membahas  doktrin-doktrin  atau asas-asas  dalam ilmu hukum  yang bertujuan untuk  menemukan  asas  hukum  atau  doktrin hukum  positif.  Penelitian  ini  dilakukan dengan cara menelaah undang-undang, karya ilmiah,  buku-buku,  jurnal  yang  berkaitan dengan  tema  penulisan  dengan  kata  lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Implikasi hukum atas berlakunya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014

## Tentang Pemerintah Daerah
Di  Indonesia selalu dicari format  yang tepat terkait  dengan  otonomi  daerah  dalam menjaga  hubungan  pusat  dan  daerah  agar tetap  harmonis  dalam  kerangka  Negara
Kesatuan
Republik Indonesia. 7
Penyelenggaraan otonomi daerah setelah era repormasi  diawali  dengan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sampai pada Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  sebagai perubahan  dari  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor
7 Zudan  Arif  Fakrulloh, Tertib  Regulasi  Dalam Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah Hukum Indonesia  Dalam  Berbagai  Perspektif ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 14.
32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah.
Perubahan yang terjadi adalah rincian detil  bidang  urusan  pemerintahan  yang
dibagi antara Pemerintah Pusat,
Pemerintahan  Provinsi,  dan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota  yang  diatur  pada lampiran  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi  bagian  lampiiran  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan substansi
tentang pembagian  urusan  pemerintah  konkuren salah satunya adalah urusan pemerintahan di bidang  energi  dan  sumber  daya  mineral. Pada bidang energi dan sumber daya mineral yang  semula  kewenangan  di  bagi  antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota  hanya  diberikan  kepada pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah provinsi.  Pemerintah  kabupaten/kota  tidak diberikan  kewenangan  terkait  pengelolaan mineral  dan  batubara.  Muatan  pembagian urusan pemerintah terkait pengelolaan mineral dan batubara ini tentu memunculkan permasalah  hukum  karena  pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana dirumuskan  pada  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral
dan  Batubara,  memberikan  kewenangan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten.
Adanya  perbedaan  rumusan  yang mengatur tentang kewenangan terkait pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara  ini,  maka  perlu  dilakukan  analisa karena  berimplikasi  secara  luas  terhadap pelaksanaan  pemerintahan  daerah  salah satunya berdampak pada peraturan perundang-undangan yang
terkait pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara  golongan  batuan  di  Kabupaten Lahat.
Kabupaten Lahat dengan luas wilayah  436.83  km2  merupakan  kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan  yang memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang melimpah.  Salah  satu  potensi  sumber  daya alam  tersebut  adalah  pertambangan  mineral dan  batubara  golongan  batuan.  Melihat besarnya  potensi  bahan  tambang  golongam batuan  di  Kabupaten  Lahat  menumbuhkan banyaknya  kegiatan  usaha  pertambangan baik  yang  dilakukan  oleh  perorangan maupun badan usaha. Guna mengakomodasi peran  serta  rakyat  dalam  pengelolaan  usaha pertambangan golongan batuan dalam mewujudnya pengelolaan pertambangan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan
dan  berwawasan  lingkungan,  Pemerintah Kabupaten Lahat telah membentuk Peraturan Daerah  Nomor  32  Tahun  2006  Tentang
Usaha Pertambangan Bahan Galian
Tambang Golongan C.
Pada  Peraturan  Daerah  Nomor  32 Tahun  2006  Tentang  Usaha  Pertambangan Bahan  Galian  Golongan  C  mengatur  hal-hal diantaranya sebagai berikut:
1.  Pasal-pasal  yang  membahas  tentang wilayah pertambangan, Pasal 3
1) Wilayah pertambangan Bahan Galian
“C” adalah wilayah Kabupaten Lahat yang  berdasarkan  peruntukan  dan tata  ruang  Daerah  serta  berdasarkan
pertimbangan teknis dapat diusahakan untuk kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan “C”. 2) Bupati  dapat  menentukan  lokasi tertutup  bagi  usaha  Pertambangan Bahan  Galian  “C”  dalam  Kabupaten
Lahat. 2.  Pasal-pasal  yang  membahas  tentang Perizinan, Pasal 8 1) Setiap usaha Pertambangan Bahan Galian “C” terlebih dahulu harus  mendapatkan  izin  dari
Bupati.
2) Izin  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  berupa  Surat  Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
Pengelolaan  pertambangan  golongan batuan  baru  menjadi  kewenangan  Provinsi sebagaimana  dirumuskan  dengan  Petaruran Daerah Nomor 5 Tahun Tentang
Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batubara.  sebagai  mana tertuang pada:

## Pasal 10
IUP  diberikan  oleh  gubernur  apabila WIUP  berada  pada  lintas  wilayah kabupaten/kota  dalam  1  (satu)provinsi setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari bupati/walikota setempat.

## Pasal 33
IUP  Eksplorasi  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (1)  huruf  a diberikan  oleh  gubernur,  untuk  WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan/atau wilayah laut  4  (empat)  mil  sampai  dengan  12 (dua belas) mil dari garis pantai.
Dengan  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  juncto Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan tentang pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara menjadi urusan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Provinsi,  sebagai  diatur  dalam  Pasal  4  ayat (1) dan (3).
Dari uraian di atas terjadi disharmonisasi  horizontal  antara  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  juncto Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009  Tentang  Mineral  dan  Batubara merumuskan  kewenangan  bupati/walikota meliputi: menetapkan wilayah pertambangan rakyat  (WPR)  setelah  berkoordinasi  dengan
DPRD: menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya; memberikan  rekomendasi  kepada  gubernur soal  penerbitan  IUP  yang  berada  dalam wilayah lintas kabupaten dan kepada menteri penerbitan  IUP  lintas  provinsi;memberikan izin  sementara  penjualan  mineral  dan batubara bila studi kelayakan yang dilakukan pemegang  IUP  Eksplorasi  mendapatkan minerba;  menerbitkan  IUP  operasi  produksi untuk lokasi penambangan, lokasi pengelolaan  dan  pemurnian  serta  pelabuhan yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.  memberikan  rekomendasi ke Gubernur untuk IUP lintas kabupaten dan kepada  menteri  terkait  IUP  lintas  provinsi; menerbitkan  izin  pertambangan  rakyat; mencabut IUP atau Izin
Usaha Pertambangan  Khusus  (IUPK);  mengawasi
usaha  pertambangan  yang  dilakukakn  oleh pemegang  IUP;  melaporkan  pelaksanaan kegiatan  pertambangan  yang  dilakukan  oleh pemegang  IUP  diwilayah  kabupaten/kota kepada  menteri;  dan  melakukan  pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan  rakyat;  serta  memberikan sanksi  administratif  kepada  pemegang  IUP, IPR, atau IUPK.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  juncto  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  yang  memberikan kewenangan tentang pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara  hanya pada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  provinsi,  hal  ini  yang  menjadi  salah satu  pertimbangan  dicabutnya  Peraturan Daerah  Nomor  32  Tahun  2006  Tentang Usaha  Pertambangan  Bahan  Galian  C dengan  penetapan  Peraturan  Daerah  Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah  Nomor  32  Tahun  Tentang  Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
Dengan beralihnya kewenangan pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara kepada Pemerintah Daerah Provinsi maka  pengelolaan  pertambangan  golongan batuan  di  Kabupaten  hanya  berada  pada Gubernur  Sumatera  Selatan  yang  diatur dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera
Selatan  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  5 Tahun  2011  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara yang masih berpatokan pada undang-undang Pemda yang lama.
Sebagaimana  diuraikan  diatas  materi dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2011 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mieneral  dan  Batubara  bahwa  baru  menjadi kewenangan  Pemerintah  Provinsi  dalam pemberian Izin Usaha Pertabangan diberikan oleh  gubernur  apabila  WIUP  berada  pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi  setelah  mendapatkan  rekomendasi dari bupati/walikota setempat.
Bila  dianilisa  lebih  jauh,  perbedaan rumusan peraturan perundang-undangan terkait  pengelolaan  pertambangan  mineral dan batubara golongan batuan ini menyebabkan
kekosongan hukum ( rechtsvacum ) dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
golongan  batuan  di  Kabupaten  Lahat  yang berdampak pada
terganggunya penyelenggaraan  pengelolaan  pertambangan golongan batuan di Kabupaten Lahat. Hal ini dapat  dipahami  karena  bila  ditelaah  dengan teori sistem hukum yang menurut pandangan Freadman  terdiri  dari  komponen  yang
meliputi:  substansi  hukum,  struktur  hukum dan kultur hukum.
Pendapat  Friedman 8 ini digambarkan
oleh H.A.S. Natabaya 9 dengan menggambarkan
komponen-komponen sistem  hukum  itu  dengan  mengibaratkan stuktur  hukum  seperti  mesin  dan  substansi adalah  apa  yang  dihasilkan  atau  dikerjakan oleh mesin sedangkan budaya hukum adalah apa  saja  atau  siapa  saja  yang  memutuskan untuk  menghidupkan  dan  mematikan  mesin itu  serta  memutuskan  bagaimana  mesin  itu digunakan.  Satu  saja  komponen  pendukung tidak  berfungsi  niscaya  sistem  mengalami disfunction (pincang).
Implikasi  hukum  atas  berlakunya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah memunculkan konflik  norma  dengan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum ( rechtsvacum ).
Kekosongan  hukum  ini  dapat  dipahami
8 H.A.S  Natabaya,  , Sistem  Peraturan  Perundang- Undangan Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2008, hlm. 7.
9 Ibid, hlm. 21.
karena  tidak  adanya  peraturan  perundang- undangan  atau  dengan  kata  lain  substansi hukum yang terkait izin usaha pertambangan dan  izin  pertambangan  rakyat  yang  wilayah izin usaha pertambangannya hanya berada di Kabupaten  Lahat.  Hal  ini  tentu  berimplikasi pada  tidak  adanya  peraturan  perudang- undangan  sebagai  pedoman  atau  landasan untuk mengatur dan mengurus penyeleggaraan pemerintahan terkait pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara  golongan  batuan  di  Kabupaten Lahat  yang menjadi dasar negara untuk  ikut aktif  dalam  bertindak  dalam  pengelolaan pertambangan  untuk  kesejahteraan  rakyat yang  berwawasan  terhadap  lingkungan  serta selaras dan terpadu antara kebijakan nasional dan  kebijakan  daerah  guna  mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
Kendala  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lahat  atas  berlakunya  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

## Pemerintah Daerah
Semua  potensi  sumber  daya  alam  dikuasai sepenuhnya  oleh  Negara  untuk  dikelola  dan digunakan  bagi  cita-cita  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat  Indonesia  tampa  syarat apa pun. Persoalannya adalah apakah sumber daya  alam  pertambangan  di  Indonesia  telah memberikan kontribusi positif bagi
kesejahteraan rakyat. 10 Konsep pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan dan
perlindungan sumberdaya alam serta lingkungan masih menjadi masalah mendasar.  Undang-Undang  Dasar  1945 menetapkan  bahwa  penguasaan  sumberdaya alam  digunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat,  namun  faktanya  rakyat tidak  dapat  hidup  makmur  dengan  sumber daya alam yang melimpah.  Mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. 11
Pembahasan    di  atas  sejalan  dengan uraian-uraikan pada bab sebelumnya, dimana peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral  dan  batubara  golongan  batuan  di Kabupaten  Lahat  belum  menjadi  satu kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  atau elemen  yang  saling  berinteraksi  untuk menjadi jaminan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, masih tumpang tindihnya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015  juncto  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
10 Hendra  Karianga, Carut-Marut  Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik , Depok: Kencana, 2017, hlm. 118. 11 Kuncoro, Ekonomi  Sumberdaya  Alam, Malang:
Badan  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Brawijaya, 2006, hlm. 4.
2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara menyebabkan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang
menjadi pedoman dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat sebagai landasan  kuat  agar  mampu  mengatur  dan mengurus  diri  sendiri  sesuai  dengan  asas desentralisasi dan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan  terkait  pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan  batuan  di  Kabupaten  Lahat  yang menjadi  dasar negara untuk  ikut aktif dalam bertindak  dalam  pengelolaan  pertambangan untuk kesejahteraan rakyat yang berwawasan terhadap  lingkungan  serta  selaras  dan terpadu  antara  kebijakan  nasional  dan kebijakan daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Hal  ini  tentu  menimbulkan  kendala, dimana  menurut  Siti  Sundari 12 ;  undang- undang  merupkan  landasan  hukum  yang menjadi  dasar  pelaksanaan  dari  seluruh kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah. “ legal  policy ”  yang  dituangkan  dalam undang-  undang,  menjadi  sebuah  rekayasa sosial,  yang  memuat  kebijaksanaan  yang hendak  dicapai  pemerintah.  Zudan  Arif
12 Yuliandri, Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  Yang  Baik ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1.
Fakrulloh,  menyatakan  bahwa  otonomi daerah  dapat  dianggap  sebagai  refleksi  dan distribusi,  kewenangan  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  yang  sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah  berdasarkan  elemen-elemen  yaitu kewenangan  daerah,  kelembagaan  daerah, kepegawaian  daerah,  keuangan  daerah, perwakilan, pelayanan publik dan pengawasan.  Atas  kewenangan  otonomi daerah  tersebut  banyaknya  peraturan  daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi disebabkan kesengajaan, lemahnya pengawasan dan sumber daya manusia  yang ada didaerah dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah. 13
Tindakan pemerintah harus didasarkan pada norma kewenangan menjadi dasar  keabsahan  atas  tindakan  pemerintah. Kewenangan yang diperoleh dari perundang- undangan  merupakan legal  formal ,  artinya yang  memberi  legitimasi  terhadap  tindakan pemerintah, maka dikatakan bahwa substansi asas  legalitas  adalah  kewenangan,  yakni kewenangan  yang  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  sesuai  dengan
13 Maharani  Sofiaty, Kajian  Daerah  Terkait
Perempuan Yang Bertentangan Dengan Hak Konstitusional,  Hukum  Indonesia  Dalam  Berbagai Perspektif ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2014, hlm. 124.
prinsip  negara  hukum  yang  diletakan undang-undang sebagai sumber kewenangan oleh karena itu berbicara tentang dasar-dasar yang  bersangkut  paut  dan  tidak  dapat dipisahkan  dengan  asas  legalitas.  Asas legalitas ditujukan untuk memberikan perlindungan  kepada  anggota  masyarakat dari  tindakan  pemerintah.  Dengan  asas  ini kekuasaan dan wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat
diprediksi ( predictable ). Wewenang
pemerintah yang didasarkan kepada ketentuan  perundang-undangan  memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui  sehingga  masyarakat  dapat meyesuaikan dengan keadaan demikian. 14
Badan  atau  pejabat  dalam  membuat atau  melaksanakan  setiap  kebijakan  akan ditanya  terlebih  dahulu,  apakah  mempunyai kewenangan  untuk  melakukan  perbuatan hukum  itu  atau  tidak,  apakah  punya kewenangan  untuk  mengatur  atau  tidak, apakah implikasi dari imlementasinya kewenangan  tersebut.  Dalam  hukum  positif, batas-batas kewenangan benar-benar manjadi  fokus  perhatian.  Setiap  badan  atau penyelenggara  negara  dalam  melaksanakan kewenangan  tidak  boleh  bertindak  di  luar
14 Lukman  Hakim, Filosofi  Kewenangan  Organ Lembaga  Daerah, Malang:  Setara  Press,  2012,  hlm. 121.
batas kewenangannya. Kewenangan tersebut dibatasi  oleh:  masa  atau  tenggang  waktu wewenang,  wilayah  berlakunya  wewenang dan cakupuan atau materi wewenang. 15
Cacat terhadap aspek tersebut menyebabkan cacat kewenangan ( onbevoegheid )  karena  tidak  dibuat  oleh pejabat  yang  berwenang  menyangkut  cacat isi  materi  ( onbevoegheid  ration  materiae ), cacat  wilayah  ( onbevoegheid  ratione  loci ) dan  cacatwaktu  ( onbevoegheid  temporis ). Cacat kewenangan berdampak pada keputusan  dan/atau  tindakan  pemerintah daerah  cacat  pula  serta  dapat  dibatalkan melalui  gugatan  ke  Peradilan  Tata  Usaha Negara. 16
Dari  uraian  di  atas  bila  dikaitkan dengan  pembahasan  sebelumnya,  dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral  dan  batubara  belum  menjadi  satu kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  atau elemen  yang  saling  berinteraksi,  masih tumpang  tindihnya  Undang-Undang  Nomor 9  Tahun  2015  juncto  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah  dengan  Undang-
15 Zudan  Arif  Fakrulloh, Tertib  Regulasi  Dalam Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah , Hukum Indonesia  Dalam  Berbagai  Perspektif, Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 35-36.
16 Ibid, hlm. 36.
Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dimana hal tersebut berdampak tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan atau dengan kata lain  tidak  adanya  sumber  kewenangan terhadap  pengelolaan  pertambangan  mineral dan batubara goloangan batuan di Kabupaten Lahat.
Kendala  Pemeritah Kabupaten Lahat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor  pertambangan  mineral  dan  batubara golongan batuan setelah berlakunya Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kekosongan  peraturan  perundang-undangan menyebabkan tidak adanya sumber kewenangan  bagi  badan  atau  pejabat,  dalam artian  Bupati  Lahat  dalam  melakukan tindakan  atau  membuat  kebijakan  yang terkait  pengelolaan  pertambangan  mineral dan  batubara  golongan  batuan  di  Kabupaten Lahat. Dimana dalam melakukan kewenangannya  badan  atau  penyelenggara negara,  baik  kewenangan  atribusi  maupun delegasi,  badan  atau  penyelenggara  negara
tidak  boleh  bertindak  di luar  batas kewenangannya, dimana kewenangan tersebut  dibatasi  oleh  masa  atau  tenggang waktu wewenang, wilayah berlakunya wewenang  dan  cakupuan  atau  materi wewenang.
Konsep  pengaturan  hukum  ke  depan terkait
dengan pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat Untuk  mewujudkan  negara  hukum  di Indonesia,  pembangunan  hukum  nasional wajib dilaksanakan secara terencana, terpadu,  dan  berkelanjutan  dalam  sistem hukum  nasional  yang  melindungi  hak  dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945 dan Pancasila. Pembangunan hukum nasional  harus  didasarkan  pada  Undang-
Undang Dasar 1945 dalam upaya mewujudkan  cita-cita  negara  hukum  agar sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip negara  demokrasi  “konstitusional”.  Dalam Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan bahwa  Republik  Indonesia  berdasarkan  atas hukum  ( rechtsstaat )  tidak  berdasarkan  atas kekuasaan ( machtsstaat ). Prinsip ini dicantumkan dalam Batang Tubuh
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945
Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  33  ayat (3) menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dikuasai  oleh  negara  memaknai  hak penguasaan negara atau aset kekayaan alam.
Negara berdaulat mutlak atau kekayaan sumber daya alam serta digunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat dimaknai  Hak  kepemilikan  yang  sah  atas kekayaan  alam  adalah  rakyat  Indonesia. Kedua  makna  ini  merupakan  kesatuan.  hak penguasaan  negara  merupakan  instrumen sedangkan  “sebesar-besarnya  kamakmuran rakyat”  adalah  tujuan  akhir  tujuan  akhir pengelolaan  kekayaan  alam.  Namun  pada tatanan  penerapan,  negara  dihadapkan  pada kondisi delematis antara pemanfaatan optimal  dengan  kerugian  lingkungan  dan sosial, termasuk menyeimbangkan
pertumbuhan dengan pemerataan. Dalam menghadapi tantangan
lingkungan strategis lingkungan dan menjawab  sejumlah  permasalahan  tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan di  bidang  pertambangan  mineral  dan batubara  yang  dapat  membirikan  landasan hukum  pemerintah  dan  pemerintah  daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembaruan dan penataan  kembali  kegiatan  pengelolaan  dan pengusahaan  pertambangan  mineral  dan batubara
Perumusan  otonomi  yang  luas  itu tercermin  dalam  pembagian  tugas  dan kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah diserahkan  kewenangan  untuk  menentukan sikap  disetiap  keputusan  dan  kebijakan. Bagir  Manan 17 mengemukakan  Republik Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan  yang disertai  dengan  asas  desentralisasi,  dengan demikian  secara  teoritik  persoalan-persolan hubungan  antara  pusat  dan  daerah  dalam negara  kesatuan  desentralisasi  terdapat  pula pada  Negara  Republik  Indonesia.  Asas otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan  penyerahan  wewengang/kekuasaan yang  dikenal  dengan  desentralisasi.  Oleh sebab  itu  Bagir  Manan 18 menyimpulkan bahwa:
“antara otonomi dan desentralisasi tidak dapat dicampurkan. Desentralisasi adalah  otonomi  dan  desentralisasi  tidak
17 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994, hlm. 19.
18 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. 2001, hlm. 8.
sama dengan otonomi. Otonomi
hanyalah  salah  satu  dari  desentralisasi.
Desentralisasi  bukan  asas  melainkan proses,  sedangkan  asas  adalah  otonomi dan tugas pembantuan. Adapun, dekonsentrasi  sama  halnya  dengan desentralisasi. Dekonsentrasi bukan asas tetapi  proses  atau  menyelenggarakan sesuatu. Dekonsentrasi adalah subsistem dari
sentralistik, yaitu cara menyelenggarakan  sistem  sentralistik atau  dengan  kata  lain  dekonsentrasi adalah instrument sentralisasi”.
Selain itu Bagir Manan 19
menyatakan  ada  berbagai  paradigma  baru yang  ditegaskan  dalam  Pasal  18  Undang- Undang  Dasar  1945  untuk  menghindari penyimpangan-penyimpapngan di masa lalu. Paradigma-paradigma baru tersebut meliputi:  pemerintahan  daerah  disusun  dan dijelaskan  berdasarkan  otonomi  dan  tugas pembantuan,  di  masa  depan  tidak  ada  lagi pemerintahan dekosentrasi dalam pemerintahan  daerah,  pemerintahan  daerah dirumuskan  serta  diselenggarakan  dengan otonomi  seluas-luasnya,  dalam  artian  semua fungsi  pemerintahan  di  bidang  administrasi negara  ( administratief  regelen  en  bestuur ) diselenggarakan  pemerintah  daerah  kecuali yang  ditentukan  sebagai  urusan  pusat., pemerintahan  daerah  dirumuskan  serta diselenggarakan  dengan  keragaman  daerah, dan  pemilihan  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  secara  langsung  dalam
19 Ibid, hlm. 229-230.
pemilihan  umum,  serta  hubungan  pusat  dan daerah  dirumuskan  dan  diselenggarakan dengan adil dan selaras.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka pembaharuan  perautan  perundang-undangan terkait  pengelolaan  mineral  dan  batubara, khusunya pengelolaan pertambangan mineral  dan  barubara  golongan  batuan  di Kabupaten  Lahat,  harus  dibentuk  sebagai tindak  lanjut  dari  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  dinaungi  nilai-nilai  Pancasila. Oleh sebab itu, maka pembaharuan pengaturan  perlu  dibangun  kembali  dengan mangacu  pada  nilai-nilai  Pancasila  yang telah  dijabarkan  lebih  rinci  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dimana  pembagian kewenangan terkait pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara  tidak hanya  berada  pada  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  provinsi  tetapi  juga  pada pemerintah kabupaten/kota.
Pengaturan kewenangan terkait pengelolaan mineral dan batubara seharusnya tidak terkonsentrasi pada pemerintah pusat akan tetapi dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah dengan desentralisasi mencerminkan  adanya  distribusi  wewenang dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  oleh  sebab  itu  peraturan  perundang- undangan  harus  konsisten  merumuskan
otonomi  daerah  dengan  desentralisasi  yang lebih  luas.  Dengan  demikian,  keikutsertaan daerah pada aspek pengelolaan
pertambangan  mineral  dan  batubara  juga harus dilakukan dengan segala konsekuensinya  karena  penyerahan  urusan kepada  daerah  akan  berakibat  positif  untuk menuju  kesiapan  daerah  dan  kepedulian daerah. Pemerintah daerah dapat
membangun daerahnya  masing-masing  yang tentunya tidak terlepas dari kontrol pemerintah  pusat  dengan  wewenang  yang ditetapkan.
Konsep  pengaturan  hukum  dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan  batuan  di  Kabupaten  Lahat  ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lahat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabiltas, dan efisiensi serta memperhatikan  prinsip  lingkungan  hidup transparasi dan partisipasi masyatakat dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan  dan  berwawsan  lingkungan. Selain itu, disusun dan dijalankan atas dasar otonomi  seluas-luasnya  serta  keragaman daerah  menuju  kesiapan  dan  kepedulian daerah dalam membangun daerahnya sehingga  dimungkinkan  perbedaan  baik  atas dasar  kultural,  sosial,  ekonomi,  geografis
dan  lain  sebagainnya.  Dengan  demikian pengelolaan  kekayaan  alam  milik  rakyat Indonesia  yang  dikuasakan  kepada  negara dapat mencapai tujuannya yaitu kemakmuran  yang  dinikmati  oleh  rakyat banyak secara berkeadilan dan merata.

## KESIMPULAN
Implikasi  hukum  atas  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah memunculkan konflik  norma  dengan  Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (Pasal 7  dan  Pasal  8),  sehingga  menyebabkan terjadinya
kekosongan hukum ( rechtsvacum ). Kekosongan hukum ini dapat dipahami  karena  tidak  adanya  peraturan perundang-undangan  atau  dengan  kata  lain substansi  hukum  yang  terkait  izin  usaha pertambangan dan izin  pertambangan rakyat yang  wilayah  izin  usaha  pertambangannya hanya  berada  di  Kabupaten  Lahat.  Hal  ini tentu  berimplikasi  pada  tidak  adanya peraturan perudang-undangan sebagai pedoman atau landasan untuk  mengatur dan mengurus penyeleggaraan pemerintahan
terkait  pengelolaan  pertambangan  mineral dan  batubara  golongan  batuan  di  Kabupaten Lahat  yang menjadi dasar negara untuk  ikut aktif  dalam  bertindak  dalam  pengelolaan pertambangan  untuk  kesejahteraan  rakyat yang  berwawasan  terhadap  lingkungan  serta selaras dan terpadu antara kebijakan nasional dan  kebijakan  daerah  guna  mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Kendala  Pemeritah Kabupaten Lahat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di sektor  pertambangan  mineral  dan  batubara golongan batuan setelah berlakunya Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kekosongan  peraturan  perundang-undangan menyebabkan tidak adanya sumber kewenangan  bagi  badan  atau  pejabat,  dalam artian  Bupati  Lahat  dalam  melakukan tindakan  atau  membuat  kebijakan  yang terkait  pengelolaan  pertambangan  mineral dan  batubara  golongan  batuan  di  Kabupaten Lahat. Dimana dalam melakukan kewenangannya  badan  atau  penyelenggara negara,  baik  kewenangan  atribusi  maupun delegasi,    badan  atau  penyelenggara  negara
tidak  boleh  bertindak  di luar  batas kewenangannya, dimana kewenangan tersebut  dibatasi  oleh  masa  atau  tenggang waktu wewenang, wilayah berlakunya wewenang,  dan  cakupuan  atau  materi wewenang.
Konsep  pengaturan  hukum  dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan  batuan  di  Kabupaten  Lahat  ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada  pada  Pemrintah  Daerah  Kabupaten Lahat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabiltas, dan efisiensi serta memperhatikan  prinsip  lingkungan  hidup transparasi dan partisipasi masyatakat dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan  dan  berwawsan  lingkungan. Selain itu, disusun dan dijalankan atas dasar otonomi  seluas-luasnya  serta  keragaman daerah  menuju  kesiapan  dan  kepedulian daerah dalam membangun daerahnya sehingga  dimungkinkan  perbedaan  baik  atas dasar  kultural,  sosial,  ekonomi,  geografis dan  lain  sebagainnya.  Dengan  demikian pengelolaan  kekayaan  alam  milik  rakyat Indonesia  yang  dikuasakan  kepada  negara dapat mencapai tujuannya yaitu kemakmuran  yang  dinikmati  oleh  rakyat banyak secara berkeadilan dan merata.
Pemerintah,  baik  Pemerintah  Pusat maupun  Pemerintah  Daerah  serta  Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah harus lebih responsif dengan tumpang  tindihnya  peraturan  perundang- undangan  terkait  pengelolaan  pertambangan mineral  dan  batubara  dengan  membentuk undang-  undang  yang  harmonis  untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian,  kecocokan,  dan  keseimbangan antar berbagai unsur agar peraturan perundang-undanganan  ke  depan  menjadi satu  kesatuan  ide  yang  utuh,  kompak,  atau kokoh  sebagai  intergral  dari  keseluruhan sistem  peraturan  perundang-undangan  guna tercapainya  masyarakat  yang  adil,  makmur, sejatera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  terkait  pengelolaan mineral  dan  batubara  harus  sesuai  dengan
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan  ini  penting  untuk dijadikan  arahan  dalam  harmonisasi  hukum, karena  dapat  terjadi  pembentuk  peraturan tidak  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat atau karena adanya kepentingan-kepentingan yang didasarkan oleh ego sektoral. Asas-asas materi  muatan  tersebut,  harus  ada  dalam materi  muatan,  atau  dengan  kata  lain  setiap materi  muatan  yang  diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fakrulloh, Zudan Arif, 2014, Tertib Regulasi Dalam Pembentukan Produk Hukum  Daerah , Hukum  Indonesia Dalam Berbagai Perspektif ,
Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Huda,  Ni’Matul,  2014, Asimetris  Dalam NKRI,  Kajian  Terhadap  Daerah Istimewa,  Daerah  Khusus  dan Otonomi  Khusus ,  Bandung:  Nusa Media. Hakim, Lukman, 2012, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah , Malang: Setara Press.
Hs,  Salim,  2012, Hukum  Pertambangan  di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers. Kuncoro, 2006, Ekonomi Sumberdaya Alam ,
Malang:  Badan  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Karianga, Hendra, 2017, Carut- Marut Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di Era  Otonomi  Daerah  Perspektif Hukum dan Politik, Depok: Kencana. Manan,  Bagir,  2011, Menyongsong  Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta:
Pusat  Studi  Hukum  Universitas Islam Indonesia.
Manan,  Bagir,  1994, Hubungan  Antara Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD
1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Natabaya,  H.A.S,  2008, Sistem  Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,
Jakarta: Konstitusi Press.
Sofiaty,  Maharani,  2014, Kajian  Daerah Terkait Perempuan Yang Bertentangan Dengan Hak Konstitusional , Hukum  Indonesia Dalam Berbagai Perspektif , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Saleng, Abrar, 2004, Hukum Pertambangan , Yogyakarta: UII Pers.
Yuliandri,  2010, Asas-Asas  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang  Baik ,  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada.

## Jurnal
Hartana Hatana, “Kepastian Hukum Terhadap Invesasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah” , Jurnal Undisha.