## RANCANGAN SOLUSI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) PENGOLAH SUSU
MENGGUNAKAN SOFT SYSTEM METHODOLOGY
(SSM)
Ismail Politeknik AKA Bogor
Jalan Pangeran Sogiri Nomor 283 Tanah Baru, Bogor, Indonesia

## Abstrak
Sektor  penting  yang  mempunyai  kontribusi  besar  dalam  perekonomian  Indonesia  adalah  sektor pertanian.  Sektor  pertanian  sebagai  sistem  agribisnis,  menempatkan  sub  sektor  peternakan  sebagai sektor  yang  menjanjikan  yang  memiliki  potensi  besar  untuk  pengembangan.  Perkembangan  sektor peternakan  di  Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  dari  pemberdayaan  bisnis  susu.  Koperasi  didirikan untuk meningkatkan kemampuan perekonomi lemah, termasuk peternak sapi perah skala kecil. Skala produksi  yang  kecil  menempatkan  petani  pada  kerugian  dan  posisi  tawar  yang  lemah.  Kajian  ini menggunakan aplikasi soft system methodology untuk menganalisis hubungan antara bisnis susu yang terkait  dengan  pengembangan  dan  kegiatan  petani  susu.  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)/koperasi menempatkan  dirinya  sebagai  mediator  antara  petani  dan  industri  besar  pengolahan  susu  (IPS) terutama dalam masalah pemasaran, tetapi koperasi masih mengalami masalah untuk memaksimalkan fungsi mereka. Kajian ini memberikan kontribusi untuk peningkatan produktivitas, jaringan bisnis dan adaptasi kontrak pertanian yang diharapkan dapat mengubah struktur tata kelola koperasi susu menjadi badan  usaha  yang  lebih  kompetitif  dan  memajukan  kesejahteraan  anggotanya  sebagai  bentuk pemberdayaan  petani  susu.  Upaya  ini  juga  diharapkan  untuk  memperkuat  kemitraan  antara  petani, IKM/koperasi  susu  dan  industri  besar  pengolahan  susu  sebagai  mitra  untuk  mengembangkan  bisnis susu nasional.
Kata kunci: IKM pengolah susu, jaringan bisnis, kontrak kontrak, soft system methodology

## Abstract
An  important  sector  that  has  a  major  contribution  to  the  Indonesian  economy  is  the  agricultural sector.  The  agricultural  sector  as  an  agribusiness  system  places  the  livestock  sub-sector  as  a promising sector that has great potential for development. The development of the livestock sector in Indonesia  cannot  be  separated  from  the  empowerment  of  the  dairy  business.  Cooperatives  were established to improve the capacity of weak economies, including small-scale dairy farmers. The small scale of production puts farmers at a disadvantage and a weak bargaining position. This study uses a soft system methodology application to analyze the relationship between the dairy business related to the  development  and  activities  of  dairy  farmers.  Small  and  Medium  Industries  (IKM)  /  cooperatives position themselves as mediators between farmers and large milk processing industry (IPS) especially in  marketing  issues,  but  cooperatives  still  have  problems  maximizing  their  function.  This  study contributes  to  increased  productivity,  business  networks  and  adaptation  of  agricultural  contracts which are expected to change the management structure of dairy cooperatives into a more competitive business entity and promote the welfare of its members as a form of empowering dairy farmers. This effort is also expected to strengthen partnerships between farmers, IKM / milk cooperatives and large milk processing industries as partners to develop the national milk business.
Keywords: Small  Medium  Industry  on  milk  processing,  business  networks,  contracts,  soft  system methodology

## PENDAHULUAN
Salah  satu  sektor  penting  yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian  Indonesia  adalah  sektor pertanian.  Sektor  pertanian  sebagai  sistem agroindustri,  menempatkan  sub  sektor peternakan sebagai sektor yang menjanjikan yang  memiliki  potensi  besar  untuk  terus dikembangkan. Perkembangan sektor peternakan  di  Indonesia  tidak  dapat dipisahkan  dari  pemberdayaan  agroindustri susu.  Industri  Kecil  Menengah  (IKM) didirikan  untuk  meningkatkan  kemampuan ekonomi  lemah,  termasuk  peternak  sapi perah  skala  kecil.  Skala  produksinya  yang relatif  kecil  ini  menempatkan  petani  pada kerugian dan posisi tawar yang lemah.
Penelitian  ini  menggunakan Soft System Methodology (SSM) untuk menganalisis  hubungan  antara  bisnis  susu yang  tidak  hanya  terbatas  pada  masalah kebijakan pemerintah tetapi juga pengembangan  dan  kegiatan  petani  susu. Industri Kecil Menengah (IKM) menempatkan  dirinya  sebagai  mediator antara  petani  dan  industri  pengolahan  susu besar  maupun  konsumen  secara  langsung. Namun  Industri  Kecil  Menengah  (IKM) masih mengalami masalah untuk memaksimalkan fungsi mereka.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi untuk  peningkatan  jaringan  bisnis  dan adaptasi pertanian kontrak yang diharapkan dapat mengubah struktur tata kelola Industri Kecil  Menengah  (IKM)  susu  sehingga menjadi badan  usaha  yang lebih  kompetitif dan memajukan kesejahteraan pelaku kontrak  sebagai  bentuk  pemberdayaan petani  susu.  Upaya  ini  juga  diharapkan dapat  memperkuat  kemitraan  antara  petani, Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  susu  dan industri  pengolahan  susu  besar  sebagai mitra  dalam  mengembangkan  bisnis  susu nasional.
Jumlah  Industri  Kecil  Menengah (IKM)  susu  berbadan  hukum  tahun  2010- 2019 mengalami penurunan sebesar 61,5%, begitu  juga  dengan    jumlah  perusahaan persusuan  dalam  bentuk  PT/CV/Firma mengalami  penurunan  sebesar  27,59%.  Ini menunjukkan bahwa Industri Kecil Menengah  (IKM)  susu  cenderung  tidak mampu  mengendalikan  persaingan  yang ditandai  dengan  semakin  menurunnya jumlah  Industri  Kecil  Menengah  (IKM) susu.  Berdasarkan  data  BPS  (2020)  pada Tabel  1  jumlah  Industri  Kecil  Menengah (IKM)  berbadan  hukum  di  Indonesia  pada tahun 2019 hanya sebanyak 10 buah.
Tabel 1. Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dan Perusahaan Agribisnis Persusuan
Tahun 2010 - 2019 Badan  Hukum 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 PT/CV/Firma 29 34 41 40 38 23 22 20 20 21 BUMN 4 5 6 2 1 - - - - - Koperasi/IKM 26 22 21 17 14 9 9 10 11 10 Yayasan 30 30 16 8 6 4 4 4 5 5 Lainnya/Pribadi - - - - - - - - - - Jumlah 89 91 84 67 59 36 35 34 36 36
Sumber : BPS (2020)
Kebutuhan konsumsi susu sapi meningkat  baik  di  dunia  dan  di  Indonesia. Hal  ini  disebabkan  oleh  meningkatnya pendapatan,  populasi,  perubahan  gaya hidup,  konsumsi  masyarakat,  kesadaran kebutuhan gizi dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.
Potensi  pasar  yang  berkembang, membuat  bisnis  susu  merupakan  bisnis prospektif.  Namun  saat  ini  petani  lokal belum  maksimal  dalam  mensupplai  bahan baku  susu  ke  Industri  Pengolahan  susu (IPS).  Saat  ini  produksi  susu  dalam  negeri hanya  bisa  memasok  sekitar  30%  dari kebutuhan  nasional  dan  sisanya  sebesar 70%  berasal  dari  susu  impor.  Tingginya impor produk susu menyebabkan hilangnya kesempatan untuk meningkatkan
kesejahteraan peternak sapi perah lokal dan pengembangan agroindustri susu.
Untuk menghasilkan susu berkualitas  tinggi  dalam  jumlah  besar memang  tidak  mudah,  dan  ini  masih menjadi  masalah  bagi  peternakan  di Indonesia.  Peternakan  sapi  perah  di Indonesia  umumnya  merupakan  bisnis keluarga  pedesaan  dalam  skala  kecil, sedangkan perusahaan berskala besar masih sangat  terbatas.  Komposisi  peternak  sapi perah  diperkirakan  terdiri dari  80% peternak  skala  kecil  dengan  kepemilikan kurang dari 4 ekor sapi perah, 17% peternak sapi  perah  dengan  kepemilikan  4  hingga  7 sapi,  dan  3%  kepemilikan  sapi  perah  lebih dari 7 ekor sapi.
Peternakan  sapi  perah  memiliki  dua masalah  utama,  yaitu  masalah  teknis peternakan  dalam  menghadapi  pasar  global
dan  masalah  isu-isu  sosial-ekonomi  yang mendukung  kinerja  bisnis.  Kedua  hal  ini saling berkaitan yang menyebabkan pengembangan  peternakan  rakyat  masih relatif stagnan. Masalah yang dihadapi oleh petani/peternak  secara  internal  mengenai adalah  masalah  teknis,  lahan  kecil,  dan sumber  daya  yang  rendah,  sedangkan variabel  eksternal  terdiri  atas  kebijakan pemerintah  dan  organisasi  kelembagaan yang  menjamin  insentif  produksi  untuk pertumbuhan  bisnis  di  tingkat  anggota (peternak susu) dan di tingkat Industri Kecil Menengah (IKM).
Kemampuan  budidaya  petani  masih bermasalah, terutama dalam hal penanganan  masalah  kesehatan  ternak  dan biaya pemuliaan kualitas yang masih sangat rendah,  ini  sangat  berpengaruh  pada kualitas  dan  kuantitas  susu.  Masalah  lain adalah keterbatasan lahan hijau untuk pakan ternak  dan  harga  konsentrat  makanan  yang tinggi.  Pemerintah  semestinya  memiliki kesadaran  untuk  masalah  ini,  mengingat negara-negara produsen susu seperti Australia  menyediakan  lahan  yang  luas untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di daerah sentra produksi susu mereka.
Sebagian besar peternakan di Indonesia, khususnya usaha peternakan sapi perah  adalah  usaha  turun  temurun  dan merupakan  sumber  utama  pendapatan keluarga.  Memberdayakan  peternakan  sapi
perah rakyat diperlukan lebih banyak usaha dari  pemerintah  jika  ingin  memperbaharui sistem manajemen pertanian dalam mengembangkan  peternakan  sesuai  dengan perkembangan teknologi saat ini.
Aspek lain dari keberhasilan peternakan sapi adalah manajemen pemasaran  yang  efektif.  Sistem  pemasaran yang  efisien  menghasilkan  penjualan  yang lebih  tinggi  dan  akan  mempengaruhi keputusan  produsen  untuk  berinvestasi dalam  kegiatan  ekonomi.  Sebuah  sistem pemasaran  yang  efisien  juga  membantu mendistribusikan produk-produk berkualitas kepada konsumen dengan biaya serendah  mungkin.  (Debnarayan  Sarker  & Bikash Kumar Ghosh, 2010).
Penelitian  ini  merupakan  upaya pendekatan  ilmiah  dalam  merancang model  untuk  menganalisis  masalah  yang dialami  oleh  Industri  Kecil  Menengah (IKM) susu di Indonesia dalam bentuk isu- isu  pemerintahan,  masalah  layanan  bagi para  anggotanya  untuk  mendapatkan  daya saing  Industri Kecil Menengah (IKM)  susu dan membawa kesejahteraan bagi anggotanya.  Pendekatan  perumusan  terbaik bagi  penyelesaian  permasalahan  adalah bagaimana membentuk pembangunan model  melalui  pendekatan  Soft  System Methodology (SSM), sehingga menghasilkan rancangan solusi yang komprehensif dan integratif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk memperoleh  rancangan  solusi  peningkatan produktivitas  Industri  kecil  menengah (IKM)  pengolah  susu  menggunakan  SSM. Metode  atau  langkah-langkah  yang  perlu dilakukan  adalah  mewujudkan  pemahaman tentang  bagaimana  bentuk  ideal  penguatan kelembagaan  Industri  Kecil  Menengah (IKM)  dan  komponen-komponen  Industri Kecil  Menengah  (IKM)  peternak  sapi sehingga  diketahui  dengan  jelas  masalah yang dihadapi dalam pengembangan produksi susu dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha Industri Kecil Menengah (IKM), daya saing dan  mampu  memajukan  bisnis  susu nasional,  yang  pada  gilirannya  dapat membawa  kesejahteraan  bagi  para  petani. Untuk itu digunakan soft system methodology (SSM). Soft System Methodology (SSM) merupakan metodologi untuk  mengeksplorasi,  menanyakan  dan belajar mengenai situasi permasalahan yang tidak  terstruktur  (Checkland,  2000).  Soft Systems Methodology (SSM) adalah sebuah  pendekatan  holistik  di  dalam melihat  aspek-aspek  riil  dan  konseptual  di masyarakat .  SSM  juga  merupakan  suatu metodologi partisipatif yang dapat membantu  para  pemangku  kepentingan yang  berbeda  untuk  memahami  perspektif
masing-masing  stakeholder.  Fokus  SSM adalah  untuk  menciptakan  aktivitas  sistem dan  hubungan  manusia  dalam  suatu organisasi  atau  kelompok  untuk  mencapai tujuan  bersama.  (Checkland  dan  Scholes, 1990).
SSM  melihat  setiap  yang  terjadi sebagai Human  Activity  System ,  karena serangkaian aktivitas manusia dapat disebut sebagai sebuah sistem, yaitu setiap aktivitas-aktivitas tersebut saling berhubungan  dan  membentuk  suatu  ikatan (Nandish,1995).  Pendekatan soft  systems dianggap  sebagai  metodologi  yang  sangat produktif untuk mempelajari setiap aktivitas  manusia  yang  terorganisir  di dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu
Metodologi penelitian ini mengikuti  tujuh  tahap  SSM  seperti  yang didefinisikan  oleh  Checkland yang  dikenal juga  dengan  nama  Checkland protocol . Checkland  metodologi  dapat  digambarkan sebagai proses tujuh langkah analisis sistem menggunakan  konsep  aktivitas  manusia sebagai sarana 'mencari tahu' tentang situasi untuk 'mengambil tindakan' untuk memperbaiki situasi, seperti yang tergambar dalam Gambar 1 berikut:

## Gambar 1. Tujuh Tahap SSM
(Sumber: Checkland dan Scholes, 1990)
Tujuh  tahap  yang  perlu  dilakukan  untuk pemberdayaan  kelembagaan  Industri  Kecil Menengah (IKM) susu ini adalah:
Tahap kesatu adalah analisis situasional  terhadap  konteks  permasalahan yang ada, dalam hal ini adalah permasalahan  pemberdayaan  kelembagaan Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  susu. Langkah  ini  dilakukan  untuk  menangkap situasi  yang  tidak  terstruktur  melalui persepsi  para  pelaku  yang  terlibat.  Dalam fase ini telah ditentukan bahwa pelaku yang terlibat adalah aktor yang mewakili peran di dunia  nyata.  Aktor  yang  dipilih  adalah seorang  aktor  yang  mewakili  Klien  (C), Problem  Solver  (Praktisi-PS),  Masalah Owner (PO).
Tahap
kedua adalah mengekspresikan  situasi  masalah  dengan membuat rich  picture dunia  nyata  yang
dibutuhkan untuk membangun root definition (RD). Rich  Picture digunakan untuk  identifikasi  situasi  nyata  (budaya, sosial,  dan  analisis  politik)  yang  dianggap penting sebelum membuat model.
Tahap ketiga adalah untuk membangun root  definition (RD)  yang relevan  dengan  sistem.  Pada  langkah  ini didefinisikan  setiap  peran  kelompok  ke dalam  suatu  pendekatan  yang  disebut dengan  CATWOE  ( Client or Customers , Actors , Transformations , World  view , Owner dan Environment  constraint )  dan formula  PQR  (melakukan  P  dengan menggunakan  Q  untuk  dapat  berkontribusi dalam mencapai R). CATWOE terdiri dari: 1. C  ( customer )  adalah  orang-orang  yang mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan yang diambil.
2. A  (aktor)  adalah  seorang  aktor  yang melakukan tindakan.
3. T ( transformations /proses transformasi) adalah  bahwa  ada  perubahan  masukan untuk sampai ke arah yang lebih baik.
4. W ( weltanschauung/ World view ) adalah bentuk tindakan  yang sangat ideal untuk melihat ke dalam subjek.
5. O  ( owner /pemilik)  adalah  seorang  aktor yang bisa menghentikan tindakan.
6. E  ( environment  constraint /kendala lingkungan) adalah bahwa ada hambatan dalam tindakan lingkungan.
Proses  transformasi  harus  mematuhi kriteria penilaian:
1. Efikasi:  Kriteria  untuk  mengatakan apakah  transformasi  bekerja,  dalam  arti untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
2. Efisiensi:  Kriteria  untuk  mengatakan apakah  transformasi  ini  dicapai  dengan penggunaan sumber daya minimal.
3. Efektivitas:  Kriteria  untuk  mengatakan apakah  transformasi ini  membantu mencapai  tingkat  yang  lebih  tinggi  atau jangka panjang.
Tahap  keempat adalah  merancang model konseptual yang menjelaskan hubungan keterkaitan antar aktivitas dengan aktivitas lainnya Model konseptual menggambarkan  hubungan  input-proses-
output antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya.
Tahap  kelima yaitu  menyusun agenda  kegiatan  yang  akan  dilakukan secara  nyata  di  lapangan  dan  sekaligus melakukan perbandingan antara dunia nyata dengan  model  konseptual  yang  telah dirancang sebelumnya.
Tahap keenam mendefinisikan perubahan-perubahan  yang  mungkin  untuk dilaksanakan.  Perdebatan  antar  pakar  akan sangat  mungkin  terjadi  pada  tahapan  ini. Beberapa  perubahan  yang  mungkin  akan terjadi diantaranya adalah perubahan prosedur, perubahan struktur ataupun perubahan  sikap  dan  kultur  dalam  bentuk perubahan  nilai-nilai,  norma  ataupun  cara berpikir.
Tahap  ketujuh adalah  melakukan tindakan  perbaikan  terutama  terhadap model  yang  telah  dibangun.  Proses  dalam SSM  tidak  berakhir  sampai  di  sini,  tetapi terus menerus melakukan perbaikan terhadap  model  seiring  dengan  perubahan lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  pendekatan  SSM  yang diterapkan pada pemberdayaan kelembagaan  koperasi  susu  melalui  tujuh tahap dalam SSM.

## 1. Tahap kesatu : Mengkaji masalah yang tidak terstruktur
Klien  dalam  penelitian  ini  adalah koperasi  susu  di  Indonesia  terutama Koperasi  Peternak  Sapi  Bandung  Utara (KPSBU)  Lembang.  Penggambaran  situasi bisnis masalah diambil berdasarkan kerangka  kerja,  di  mana  sistem  koperasi diuraikan  melalui  7  (tujuh)  dimensi  yaitu kepemilikan,  otoritas,  intensitas  insentif, kontrol administratif, staf umum, pemilihan mitra,  dan  hukum  kontrak.    Hal  ini dilakukan  untuk  mendapatkan  penguatan susu  lembaga  koperasi  yang  ideal  di Indonesia  untuk  dapat  membawa  petani kompetitif dan susu untuk kemakmuran.
Pemecah  masalah  dalam  penelitian  ini adalah peneliti, sementara beberapa sumber daya  untuk  mendukung  penelitian  ini adalah  KPSBU  Lembang  dengan  seluruh elemen  baik  dewan  dan  anggotanya. Sumber  lain  adalah  Gabungan  Koperasi Susu  Indonesia  (GKSI)  dan  Dewan  Susu Nasional yang diperlukan untuk memberikan  gambaran  bagaimana  sistem agribisnis susu di  Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran yang tepat bagaimana seharusnya penguatan kelembagaan  koperasi  susu  di  Indonesia dilakukan.  Sementara  bertindak  sebagai pemecah  masalah  adalah  elemen  koperasi susu, GKSI dan Dewan Susu Nasional.
Pada  tahap  ini  langkah  yang dilakukan  adalah  mencari  tahu  apa  yang terjadi  pada  pengeloaan  koperasi,  terutama dari  perspektif  petani  dan  manajemen koperasi susu karena keduanya benar-benar tahu  apa  masalah  yang  terjadi  di  lapangan. Masalah  yang  ada  dalam  hal  kepemilikan adalah pada petani/peternak yang sebenarnya tidak begitu  mengerti cara hak- hak  mereka.  Koperasi  tidak  mencari investor  untuk  mencari  tambahan  modal untuk  mengembangkan  bisnis  kepemilikan begitu  murni  milik  para  anggota  koperasi. Pada  dasarnya  koperasi  harus  mencari investor;  terutama  dari  industri  pengolahan susu  (IPS)  dapat  sangat  membantu  dalam meningkatkan upaya penjangkauan koperasi  susu  itu  sendiri.  Koperasi  susu  di Indonesia  mayoritas  hanya  membentuk kemitraan  dalam  bentuk  transfer  teknologi dan  manajemen  sistem  penyimpanan  susu pertanian.  Koperasi  susu  belum  mengatur bagaimana  aspek  hak  milik  petani  dapat digunakan  sebagai  bentuk  agunan  untuk memperoleh  tambahan  modal  baik  dari koperasi  susu  dan  lembaga  keuangan lainnya.
Jasa koperasi yang diberikan kepada anggota  dalam  bentuk  pelayanan  terpadu yang mendukung manajemen pertanian dan biaya  produksi  pemecahan  masalah  terus meningkat.  Hal  ini  juga  dilakukan  oleh koperasi  susu  untuk  menjaga  kelangsungan
hidup  koperasi  dengan  mempertahankan stabilitas  anggota  produksi  susu.  Namun upaya untuk memberikan insentif ini masih belum  cukup  oleh  anggota  karena  ada beberapa  bentuk  kualitas  layanan  yang diberikan  terus  menurun  setiap  tahun. Koperasi  susu  beralasan  bahwa  hal  itu terjadi  di  luar  kendali  mereka  sebagai sistem  kebijakan  susu  nasional  yang  masih belum optimal menangani masalah-masalah yang  berkaitan  dengan  produksi  hulu  susu seperti masalah pakan, benih dan vitamin.
Bentuk koperasi di otoritas pemerintahan,  kontrol  administratif,  staf umum,  dan  koperasi  susu  telah  mencoba yang terbaik untuk memaksimalkan mereka. Tapi  itu  masih  belum  cukup  untuk meningkatkan  kapasitas  usaha  koperasi bahwa  koperasi  juga  telah  mencoba  untuk menjalin kerja sama dengan IPS untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semua upaya yang dilakukan oleh koperasi  digunakan  untuk  menampung semua  kebutuhan  dan  aspirasi  anggotanya untuk meningkatkan pelayanan bagi mereka sebagai bentuk yang baik institusional.
Masalah pemilihan mitra dan hukum  kontrak  yang  terkait  dengan  nilai- nilai  IPS  membuat  posisi  tawar  koperasi lemah, hal ini karena GSKI sudah memiliki kesepakatan  dalam  bentuk  kontrak  hukum dengan  IPS.  Perjanjian  ini  dalam  bentuk kesepakatan  antara  IPS  dan  GKSI  yang
membuat  penyerapan  kuota  susu  oleh perusahaan pengolahan susu individu digabungkan  dengan  IPS.  Kontrak  ini  juga menyepakati volume susu yang diperdagangkan, harga dan kualitas. Koperasi susu (termasuk KPSBU
Lembang)  tidak  memiliki  kebebasan  dalam memilih mitra bisnis untuk mendistribusikan  sebagian  besar  produksi susu mereka yangdiserap oleh IPS, dan IPS hanya  akan  menerima  materi  dari  koperasi susu  dengan  GKSI.  KPSBU  hanya  bekerja dengan  perusahaan  yang  tidak  berafiliasi dengan IPS (PT Nestle Indonesia, PT Ultra Jaya, PT Frisian Flag, PT Sari Husada, dan PT  Indolacto-Indomilk).  Sementara  dengan orang lain, termasuk perusahaan pengolahan susu lain terbatas pada pengembangan  sistem  manajemen  dan pelatihan manajer, misalnya PT Danone dan pengembangan  Pusat  Susu  Subang  (SMC) berupa  kerja  sama  pengembangan  dengan Pemerintah Kabupaten Subang.

## 2. Tahap kedua : Mengekspresikan masalah
Pengekspresian masalah disajikan dalam Rich  Picture  yang  ditunjukkan  pada Gambar  2. Rich  Picture menggambarkan situasi  masalah  dan  berbagai  elemen- elemen  yang  terkait  dalam  pemberdayaan kelembagaan  koperasi  susu.  Penjelasan pada  tahap  satu  di  atas  disajikan  dalam
gambar yang kaya makna yang lebih mudah untuk difahami, sehingga diharapkan pendefinisian masalah dan berbagai elemen
terkaitnya  dapat  diungkap  dan  dijelaskan dengan lebih baik.
Gambar 2. Rich Picture
3. Tahap ketiga : Membangun root

## definition
Setelah mendapatkan ide tentang bagaimana masalah terjadi dan menyederhanakan rich  picture ,  maka dibuat root definition yang menggambarkan proses transformasi untuk mencapai tujuan (untuk melakukan P, oleh
Q,  untuk  mencapai  R).  (Checkland  dan Poulter, 2006).
"Sistem  ini  dimiliki  dan  dioperasikan oleh  koperasi  susu  (KPSBU  Lembang)  di lembaga koperasi (P) melalui pemanfaatan jaringan  sebagai  bentuk  tata  kelola ekonomi dalam kegiatan koperasi menggunakan  kontrak  pertanian  proses
kelembagaan (Q) untuk penguatan kelembagaan dalam rangka untuk mencapai tujuan koperasi (R). "
Untuk  menguji  definisi  akar  dilakukan dengan melakukan analisis CATWOE.
1. Customer : peternak, peneliti,
2. Actor :  manajemen  koperasi  susu (KPSBU Lembang),
3. Transformation : rekonstruksi lembaga koperasi  dalam  bentuk  penguatan kelembagaan  koperasi  sebagai  upaya kerja  sama  untuk  meningkatkan  daya saing melalui kontrak pertanian proses kelembagaan,
4. Weltanschauung:  melalui  identifikasi berdasarkan  variabel  yang  terkait dengan  tata  kelola  koperasi  dan pemanfaatan  jaringan  pada  kegiatan ekonomi  koperasi  sebagai  bentuk koperasi penguatan kelembagaan melalui  proses  kelembagaan  kontrak pertanian,
5. Owner (s): Manajemen Koperasi Susu (KPSBU Lembang),
6. Enviroment  Constraint :    waktu  dan anggaran.
4. Tahap keempat : Merancang model
konseptual
Langkah berikutnya adalah untuk membangun  model  konseptual,  adalah model  yang  menggambarkan  kegiatan  dari sistem,  dimana  elemen  adalah  kata  kerja.
Kegiatan  ini  didasarkan  pada  definisi  akar dan  struktur  dari  kata  kerja  mengacu  pada logika  dasar  (Checkland1993).    Dalam model  konseptual    sistem    penguatan kelembagaan  koperasi,  dibuat  langkah sebagai berikut:
1. Membuat  rencana  kerja  program  dan peraturan  baru  dalam  tata  kelola koperasi yang terkait dengan kelembagaan  memperkuat  kerjasama kelembagaan  melalui  proses  pertanian kontrak.
2. Evaluasi  peraturan  dan  tata  rencana Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  tahun lalu terkait dengan kelembagaan  untuk memperkuat  kerjasama  kelembagaan melalui proses kontrak pertanian.
3. Adanya  koperasi  inisiatif  manajemen susu (KPSBU Lembang) untuk merancang  program  yang  bekerja terutama  terkait  dengan  penguatan  tata kelola  koperasi  kelembagaan  dan bentuk kelembagaan pertanian kontrak.
4. Adanya  inisiatif  manajemen  koperasi untuk meminta pendapat tentang rancangan  program  dari  petani  sebagai anggota  di  samping  pertemuan  rutin  di samping RAT.
5. Program  kerja  dalam  pemerintahan koperasi terkait dengan koperasi penguatan kelembagaan.
6. Membuat  program  dan  peraturan  yang berkaitan dengan penguatan
kelembagaan  koperasi  untuk  dewan penasehat koperasi pekerjaan konsultasi.
7. Pengajuan  peraturan  baru  mengenai program  dan  kelembagaan  penguatan kerjasama RAT.
8. Langkah  untuk  mengambil  untuk mendapatkan  respon  dari  anggota mengenai  program  kerja  dalam  hal kepemilikan sistem untuk mendapatkan kejelasan  apakah  program  ini  diterima ditolak atau direvisi.
9. Legalisasi dan Penetapan kebijakan.
10. Program Sosialisasi bekerja dan memperkuat  pengaturan  kelembagaan untuk  Anggota.

## 5. Tahap kelima : Membandingkan model konseptual dengan dunia nyata
Perbandingan  model  konseptual  yang telah  ditentukan  dengan  dunia  nyata  untuk menghasilkan persepsi dan perubahan  yang bermanfaat.  Checkland  dan  Scholes  (1990)
menjelaskan  cara  untuk  membandingkan model  dengan  dunia  nyata,  yaitu  diskusi informal,  secara  formal  dengan  terlebih dahulu menetapkan kriteria-kriteria perbandingan, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas penilaian dan analisisa atas penyimpangan-penyimpangan yang  ada dari  target  yang  diharapkan,  membuat skenario  berdasarkan  operasi  model,  dan mencoba  untuk  model  dunia  nyata  dimana strukturnya  sama  dengan  model  konseptual atau  dengan  kata  lain  model  yang  telah dibangun  telah  memberikan  jawaban- jawaban  yang  ada  atas  solusi-solusi  yang diharapkan.
Tahap  ini  dibuat  dalam  bentuk  tabel, sehingga  metode  SSM  terlihat  jelas,  apa yang  dibandingkan  dan  bentuk  refleksi teoritis.
Tabel 2. Perbandingan Model Konseptual dengan Dunia Nyata
No Model Konseptual Dunia Nyata Refleksi dengan Kerangka Teori dan Penyelesaian Masalah 1 Membuat rencana mengenai  program  dan peraturan  baru  dalam
tata  kelola  koperasi yang  terkait  dengan
Belum  adanya    kontrak kelembagaan pertanian  Pembentukan kontrak kelembagaan pertanian sebagai bentuk
kemitraan yang adil dan
No Model Konseptual Dunia Nyata Refleksi dengan Kerangka Teori dan Penyelesaian Masalah kelembagaan untuk memperkuat  kerjasama kelembagaan melalui proses kontrak
kelembagaan pertanian.
dapat meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah.
 Kontrak  pertanian merupakan bentuk kemitraan yang mengintegrasikan petani, koperasi, Industri Pengolahan Susu (IPS) dan pemerintah sehingga pembangunan pertanian susu dapat berjalan dengan baik dan mempunyai daya saing.
2 Mengevaluasi  program dan  regulasi  dari  tahun sebelumnya Mengevaluasi program dan regulasi dari tahun sebelumnya 3 Melakukan inisiatif pada manajemen koperasi untuk membuat rencana mengenai  program  dan peraturan yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan Inisiatif manajemen koperasi masih belum signifikan 4 Meminta pendapat tentang rancangan program  dari  petani sebagai anggota Meminta  pendapat  tentang rancangan  program  dari petani sebagai anggota belum sepenuhnya dilakukan
5 Mengembangkan
program  kerja  yang
baru dan peraturan
dalam  koperasi  terkait dengan penguatan kelembagaan koperasi. Program kerja dan peraturan baru terkait penguatan kelembagaan koperasi masih harus ditingkatkan agar kelembagaan  mempunyai
daya saing
No Model Konseptual Dunia Nyata Refleksi dengan Kerangka Teori dan Penyelesaian Masalah 6 Mengkonsultasikan program baru dan peraturan yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan  koperasi pada  dewan  penasehat koperasi Mengkonsultasikan program baru dan peraturan  yang  berkaitan dengan penguatan kelembagaan koperasi pada dewan penasehat koperasi
7 Pengajuan program dan peraturan  baru  pada RAT. Pengajuan  program  dan peraturan  baru  pada  rapat anggota tahunan 8 Mendengarkan opini
dan  pandangan  para anggota tentang program kerja baru Sistem  pelayanan  untuk mendengarkan  opini  dan pandangan  para  anggota tentang program kerja baru masih rendah 9 Legalisasi dan Penetapan Program  dan  peraturan  di legalisasikan dan ditetapkan 10 Mensosialisakan program kerja dan peraturan untuk memperkuat kelembagaan koperasi. Mensosialisakan  program
kerja  dan  peraturan  untuk memperkuat  kelembagaan
koperasi.
6. Tahap  keenam  :  Mendefinisikan perubahan  yang  mungkin  untuk dilaksanakan
SSM berbasis pada  pemecahan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka rekomendasi kebijakan untuk pemberdayaan  koperasi  susu  sebagai  salah satu  bentuk  penguatan  kelembagaan  adalah melalui pembentukan kontrak kelembagaan pertanian    sebagai  bentuk  kemitraan  yang
adil  antara  petani,  koperasi,  industri pengolahan susu (IPS) dan pemerintah.
7. Tahap ketujuh : Melakukan tindakan perbaikan atas masalah
Dalam  rangka  menciptakan  sebuah koperasi  yang  mempunyai  memiliki  daya tawar  terhadap  IPS  dan  mampu  bersaing dengan  gempuran  produk  impor,  serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan  skala  usaha  koperasi dalam rangka untuk mempromosikan kesejahteraan anggota yaitu dengan dibentuknya kelembagaan kontrak pertanian  yang  dapat  dijadikan  sebagai suatu wadah yang mengintegrasikan petani,koperasi,IPS dan pemerintah.
Adapaun  tindakan-tindakan  yang  dapat dilakun yaitu:
1. Membuat  rencana  mengenai  program dan  peraturan  baru  dalam  tata  kelola koperasi yang terkait dengan kelembagaan untuk memperkuat kerjasama  kelembagaan  melalui  proses kontrak kelembagaan pertanian..
2. Mengevaluasi  program  dan  regulasi dari tahun sebelumnya.
3. Melakukan  inisiatif  pada  manajemen koperasi untuk  membuat rencana mengenai  program  dan  peraturan  yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan.
4. Meminta  pendapat  tentang  rancangan program dari petani sebagai anggota.
5. Mengembangkan  program  kerja  yang baru  dan  peraturan  dalam  koperasi terkait  dengan  penguatan  kelembagaan koperasi.
6. Mengkonsultasikan  program  baru  dan peraturan yang berkaitan dengan penguatan  kelembagaan  koperasi  pada dewan penasehat koperasi.
7. Pengajuan  program  dan  peraturan  baru pada RAT.
8. Mendengarkan  opini  dan  pandangan para  anggota  tentang  program  kerja baru.
9. Legalisasi dan Penetapan.
10. Mensosialisakan  program  kerja  dan peraturan untuk memperkuat kelembagaan koperasi.

## KESIMPULAN
Penelitian ini mencoba untuk menganalisis  masalah  yang  dialami  oleh koperasi  susu  di  Indonesia  dalam  bentuk isu-isu pemerintahan, masalah layanan bagi para  anggotanya  untuk  mendapatkan  daya saing koperasi susu dan membawa kesejahteraan  bagi  anggotanya.    Untuk mengatasi  masalah  yang  dihadapi  oleh koperasi/IKM  pengolah  susu  diperlukan penguatan  kelembagaan.  Salah  satu  bentuk proses  penguatan  kelembagaan  yang  dapat diambil  oleh  koperasi/IKM  pengolah  susu di  Indonesia  adalah  melalui  pembentukan kelembagaan  kontrak  pertanian  sebagai
bentuk  kemitraan  yang  adil  dan  dapat meningkatkan  kesejahteraan  peternak  sapi perah. Kontrak pertanian merupakan bentuk kemitraan kelembagaan wadah yang mempromosikan secara jujur antara kepentingan petani, koperasi/IKM pengolah susu  dan  IPS  sehingga  pembangunan pertanian susu dapat bekerja dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS.  2020.  Statistik  Indonesia  2020. Jakarta  (Indonesia):  Badan  Pusat Statistik.
Checkland, P. 2000. Soft System Methodology: A Thirty Year Retrospective. System  Research  and Behavioral  Science. Vol.  17.  p S11−S58.
Checkland,  P.  and  Scholes,  J.  1990. Soft Systems  Methodology  in  Action .
Chichester: JohnWiley.
Cotelo,  M.A.O.,  dan  Achiles  C.  Castales. 2011.  Contract  Farming  and  Other Market  Institutions  as  Mechanisms for Integrating Smallholder Livestock Producers  in  the  Growth  and Development of the Livestock Sector
in  Developing  Countries.  A  Living from  Livestock.  Pro-Poor  Livestock Policy Initiative
Jabbar,  M.A.  Md  Habibur  Rahman,  R.K.
Talukder  dan  S.K.  Raha.  2007. Formal and informal contract farming in poultry in Bangladesh
Mills  in  Indonesia,  Journal  of Corporate Ownership and Control, Vol. 6, December
Nandish, V. Patel. 1995. Application of soft systems  methodology  to  the  real world  process  of  teaching  and learning.  International  Journal  of Educational  Management,  Vol.  9  No. 1, 1995
Sebayang, KDA. 2013. Empowerment the Institutional Milk Cooperation Using Soft System Methodology. Review Integrative Business and Economics .Vol 2(2)
Schmid,  A.  1972.  The  Economic  Theory of  Social  Institution.  American Journal  of Agricultural Economics. Yustika,  Ahmad  Erani.  2008.  Transaction Cost  and  Corporate  Governance  of Sugar