## JURNAL HUKUM  HUMAN  TE

## Oktober  2006
• Nils Marius Rekkedal
Insurgency and Counter Insurgency Some Concepts and Problems
• Anhar Gonggong
Sejarah Pemberontakan  Bersenjata di Indonesia:
Sketsa Pergumulan di dalam Era Kemerdekaan  Tahun 1948-2006
• Terje Lund
The Norwegian Military Judicial System
• Agustinus P.H.
lmplikasi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (Penundukan Prajurit TNI  pada Peradilan  Umum)
• Devy Sondakh
Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan:  Teori dan Praktik
• Terjemahan dan  Naskah tentang  Protokol 1-V pada  Konvensi tentang  Larangan  atau  Pembatasan  Penggunaan  Senjata
Konvensional yang Dianggap  Dapat Menimbulkan  Luka yang Berlebihan atau  Menimbulkan  Akibat yang  Membabi-buta (10 Oktober 1980)
Diterbitkan  oleh : PUSAT STUDI  HUKUM  HUMANITER  DAN  HAM UerlsJ FAKULTAS  HUKUM  UNIVERSITAS  TRISAKTI

## Diterbitkan atas kerja sama dengan:
Komite lnternasional  Palang  Merah (International Committee of the Red Cross) ICRC

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER

## Diterbitkan oleh Pusat Studi  Hukum Humaniter dan HAM  (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rekto r Universitas  Trisakti Pro f. Dr: Thoby Mutis
Dewan Redaksi Kehormatan: Pro f.  KGPH.  Haryomataram, S.H. Pro f.  Tlmothy L .  H.  McCo rmack Pro f. Dr:  F. Sugeng Jstanto,  S.H. Pro f. Dr: Andi Hamza h, S.H. Michael Cottier,  LL. M.
Brigjen. TN/ (Pu rn)  PL T. Sihombing,  S.H.,  LL.M. Ko l.  Chk.  Na tsri Ansha ri, S.H.,  LL.M. Rudi M.  Rizki,  S.H.,  LL.M.

## Pemimpin Redaksi
Arlina  Pe rmanasa ri,  S.H.,  M.H.
Anggota Redaksi: Andrey Sujatmoko,  S.H.,  M.H. A ji Wibowo,  S.H.,  M.H. Kushartoyo Budisantosa,  S.H.,  M.H. Amalia  Zuhra,  S.H.,  LL.M. Jun Justinar,  S.H.,  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur,  S.Sos. Supriyadi, S. E.
Alamat Redaksi:
Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM (terAs)  FH-USAKTI JI. Kyai Tapa No.  1 Gedung H  Lt. 5 Kampus A Grogol Jakarta  1 1440 Tip./Faks.: (021) 563-7747 E-mail: terAs_fhusakti@yahoo.com
Jurnal Hukum Humaniter terbit setiap enam bulan pada bulan Juli dan Desember

## EDITORIAL
Para pembaca yang terhormat,
Segala puji  hanya ditujukan kepada Allah  Subhanahu  Wata 'ala yang tiada  putus  melimpahkan  rahmatNYA,  sehingga  JURNAL  HUKUM HUMANITER dapat kembali  ke tangan para pembaca yang budiman.
Edisi kali ini secara khusus membahas masalah pemberontakan, baik menurut konsepnya secara  umum  maupun mengenai sejarahnya  di Indonesia  pasca  kemerdekaan.  Terkait  dengan  pelanggaran­ pelanggaran yang terjadi dalam hal  pemberontakan yang umumnya mewajibkan  angkatan  bersenjata  negara  untuk  mengatasi  hal tersebut, maka dikemukakan pula sistem hukum pidana militer yang berlaku di berbagai negara dan khususnya yang berlaku di Norwegia dan Indonesia.  Di samping itu, dikemukakan  pula teori dan  praktek mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagai salah satu jenis kejahatan  yang  dapat terjadi  baik pada  waktu  perang  maupun  di masa damai.
Sebagai  lanjutan  dari  "Kolom" mengenai  Konvensi  Senjata-senjata Konvensional Tertentu  (1980)  yang  terbit  di  edisi  yang  lalu,  maka edisi  ini memuat kelengkapan  Konvensi tersebut; yakni terjemahan dari  lima  buah  Protokolnya.  Mengingat  Protokol-protokol  tersebut bersifat  saling  melengkapi,  maka  kelimanya  sekaligus  diterbitkan dalam edisi ini sehingga merupakan merupakan kesatuan yang utuh dalam melengkapi  isi  Konvensi.
Atas terlaksananya penerbitan JURNAL HUKUM HUMANITER  ini, kami mengucapkan terima  kasih  kepada Inte rnational Committee  of the Red  Cross (ICRC)  ya ng  se l a l u   berkom itmen  tinggi  d a l a m pengembangan hukum humaniter d i  tanah air, termasuk mendukung penerbitan edisi ke tiga ini. Akhirnya,  kami mengharapkan masukan dari pembaca baik berupa  kritik  maupun  saran  konstruktif lainnya. Selamat membaca.

## Redaksi

## DAFTAR ISI
ARTIKEL him

## 1.  Nils Marius Rekkedal
Insu rgency and Counte r Insu rgency Some Concep ts and Problems ...................................................................... 402

## 2.  Anhar Gonggong
Sejara h   Pem beronta ka n  Bersenj ata  di  Indonesia: Sketsa Pergumulan di dalam Era Kemerdekaan Tahun 1948-
2006 · · · ··· · ············ · · ·······················································
456

## 3.  Terje Lund
The No rwegian Military Judicial System .................. ........ .... 480 4.  Agustinus P.H.

## I m p l i kasi  terhadap  Kita b  Undang-undang  H u ku m
Pidana  Militer  (Penundukan  Prajurit  TNI  pada  Peradilan Umum) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   506

## 5.  Devy Sondakh
Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Teori dan Praktik ...........  521

## KOLOM
1.  Protokol  tentang  Pecahan-pecahan  yang  Tidak  Dapat Dideteksi  (Protokol I). Jenewa,  10 Oktober 1980. . . . . . . . . . . . .   555
2.  Protokol tentang Larangan dan Pembatasan  Penggunaan Ranjau, Jebakan dan Alat-alat lainnya (Protokol II) Jenewa,
10 Oktober 1980 dan Perubahannya (3 Mei 1996) . . . . . . . . . . . . . . .   556
3.  Protokol tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata-senjata Pembakar (Protokol III) Jenewa,10 Oktober1980. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   588 4.  Protokol tentang Senjata-senjata Laser yang Membutakan (Protokol  IV  pada  Konvensi  1980), 13 Oktober 1995. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   591 5 .   Protokol tentang Sisa-sisa Bahan Peledak Perang (Protokol V dari  Konvensi tahun  1980),  2 8  November 2003 . . . . .. . . . . . .   592

## KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN: TEORI  DAN  PRA KTIK
Devy Sondakh1

## Abstrak
Tulisan ini sec.ara teoretis menguraikan tentang kejahatan terhadap kemanusiaa n ( crimes  against  humanity) ditinjau  dari  segi peristilahan, sejarah dan  pelaksanaanya dari masa ke masa hingga dikukuhka n nya  Statuta  Roma 1998. Di  samping  itu  j uga membandingkannya  dengan  aturan  hukum  nasional  Indonesia.

## A.  Pendahuluan
Salah  satu  bentuk  kejahatan  internasional  penting  yang  telah diadili dihadapan Mahkamah Nuremberg adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Seorang ahli, Segall, membenarkan pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa  kebanyakan para individu yang diadili di Mahkamah  tersebut  didakwa  dengan  tuntutan  telah  melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.2
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  menjadi  urgen  untuk dikaji, baik  secara  teoretis  maupun  praktis.  Ada  beberapa  alasan  yang melatarbelakangi  hal  ini :
Pertama, dalam  pandangan  para  ahli  hukum  internasional, sebagaimana diungkapkan oleh Bassiouni, bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan  masih  merupakan  sesuatu  ya ng  kabur  dan  tidak terdefinisikan di dalam hukum pidana internasional".3 Ahli yang lain, Cleiren dan Tijsen juga membenarkan bahwa pencantuman kejahatan­ kejahatan yang ada  dalam Pasal 6 (c) Statuta  Nurem berg,  menurut bentuknya sudah dianggap lengkap, akan tetapi tidak demikian halnya jika  ditinjau  sudut pandang substansial,  karena  ketentuan tersebut dapat  dimasukka n  ke  dalam  "catcha l l   phrase",  ya itu  dengan redaksional yang berbunyi "and other inhuman acts" (''dan tindakan-
1 Devy  Sondakh  adalah  dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Samratulangi,  Manado ' Anna  Segall, Punishing  Violations of International  Humanifarian  Law at the National Level, International  Committee  of  the Red Cross,  Geneva, 2001, him. 45. ' M.C.  Bassiouni, International Criminal Law (EnlOfCemen�. Volume Ill, Transnational  Publishers,  Inc., Dobbs dan Ferry, 1987, him. 71.
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori  dan Pralctik 522
tindakan tidak manusiawi lainnya).4 Sedangkan Theodor Meron melihat kelemahan  pendefinisian  tersebut  dengan  menyatakan  bahwa kejahtan  terhadap  kemanusiaan  lebih  sulit  untuk  dijabarkan". 5 Robertson dan Bassiouni mengakui bahwa definisi kejahatan terhadap kemanusiaan  yang  terdapat  di  dalam  Pasal 6 (c)  Statuta  tersebut tidak ditemukan dalam konvensi-kovensi sebelumnya6 karena konsep tersebut merupakan sesuatu yang baru7 Dengan kata lain, kejahatan tersebut belum  pernah  diatur dalam suatu  perjanjian  intemasional sebelum nya,  dan  baru  dikodifisir  dalam  Statuta  M ahkamah Nuremberg,  serta  merupakan kejahatan baru dalam bidang hukum pidana  internasional,  sekaligus  menjadikan  kategori  kejahatan tersebut mengandung sejumlah kelemahan. Salah satu contoh adalah beberapa istilah yang ada dalam Piagam Nuremberg. Jika istilah "in­ human acts" (tindakan-tindakan tidak manusiawi) dan "persecution" (persekusi)  dalam  Pasal 6 ayat  (c)  Piagam  Nuremberg  ditafsirkan secara  meluas,  maka "kejahatan terhadap kemanusiaan" juga akan ditafsir secara luas. Akan tetapi definisi dalam ayat (c) tersebut berisi pembatasan-pembatasan, sehingga Mahkamah Nuremberg akhirnya menerapkan  penafsiran  yang  terbatas  pula.  Segall  membenarkan bahwa  hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  suatu  konvensi  yang komprehensif yang memberikan definisi tentang kejahatan terhadap kema nusiaan  sampai  diadopsinya  Statuta  Mahkamah  Pidana Intemasional yang berisi definisi yang bersifat luas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. 8
Kedua, masalah ini juga penting dilihat dalam konteks nasional Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah mengadopsi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,  yang  didalamnya  memformulasikan  kejahatan  terhadap kemanusiaan  sebagai  salah  satu ratione  materae. Berdasarkan Undang-undang tersebut,  Pengadilan telah melakukan serangkaian
• C.P.M.Cleiren  dan  M.E.M.Tijsen,  "Rape  and Other Forms of Sex Assault in the Armed Conflict in the Former Yugoslavia: Legal,  Procedural  and  Evidentiary  Issues",  dalam  Roger  S.  Clark  dan Madeleine Sann, The  Prosecution of International Crimes,  A Critical St!Kly of the International Tribunal for the Former Yugos/awia, Transaction  Publishers, New Brunswick dan London, 1996, him. 264. ' Theodor  Meron, The  Case for War Crimes Trials in Yugoslavia, dalam Foreqi Affairs, Summer, 1993, him. 10. • Geoffrey  Robertson, Crimes Against HumanHy,  The  Struggle for Global  Justice, Allen  Lane,  The Penguin Press, London, 1999, him. 204. '  M.C.  Bassiouni, op. cit. him. 52.
• Anna Segall,  op.cit.  him.  68.

## 523 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori  dan Praktik
persidangan terhadap para pelaku, khususnya kasus-kasus pasca jajak pendapat  Timar  Timur.  Akan  tetapi  hukum  (khususnya  Undang­ undang  Pengadilan  HAM)  dan  praktik  peradilan  terhadap  pelaku kejahatan  terhadap  kemanusiaan  di  Indonesia  masih  jauh  dari harapan, karena adanya sejumlah kelemahan. Pertama, secara yuridis, tidak ada penjelasan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan membandingkan dengan perundang-undangan  nasional  lainnya,  yang  memiliki  penjelasan. Kelemahan  lainnya  adalah,  tindak  pidana  tersebut tidal<,  memiliki unsur-unsur tindak pidana (elements of crimeS), 9 yang dapat dijadikan sumber hukum  bagi  kasus-kasus  kejahatan terhadap  kemanusiaan dikemudian hari. Kedua, dibandingkan dengan ICC yang dilengkapi dengan  hukum  acara  dan  pembuktian (Rule  of Procedure  and Evibidence), maka sebaliknya, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 masih  menggunakan  ketentuan  KUHAP  (Undang-undang  Nomor 8
Tahun 198 1 ) yang  dalam  banyak  hal  tidak sinkron  dengan  hukum materiilnya. Ketiga, secara praktis, meskipun Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah berumur enam tahun, serta telah dijadikan dasar hukum bagi pendakwaan terhadap sejumlah tertuduh pelaku pelanggaran berat terhadap HAM, akan tetapi kinerja lembaga peradilan  dinila i   belu m   maksimal,  terutama  diukur  dari  sisi dibebaskannya semua terdakwa yang didakwa berdasarkan tanggung jawab komandan, baik militer maupun sipil. Keempat, secara politis, dalam  pergaulan  internasional,  posisi  tawar-menawar  negara  kita sangat  lemah,  sama  dengan  negara-negara  berkembang  lainnya. Pembentukan Mahkamah Pidana Intemasional untuk Bekas Yugosla­ via ( the International  Criminal  Tribunal for the Former  Yugoslavia­ ICTY - disebut juga  Mahkamah Den  Haag), dan Mahkamah  Pidana Internasional untuk Rwanda (the International Criminal  Tribunal for Rwanda-ICTR-disebut Mahkamah  Rwanda) sebagai  contoh,  adalah dua mahkamah intemasional yang dibentuk oleh negara-negara maju, meskipun atas nama masyarakat intemasional. Conteh yang lebih riil adalah  pembentukan  Komisi  Para  Ahli  oleh  Sekjen  PBB,  yang menetapkan 3 orang hakim (masing-masing dari Jepang, India dan
' Seperti diketahui bahwa a:la empat ratione materae (subject matter jurisdiction) dalam Statuta ICC, yaitu: clime of awession,  genocide,  clime against humanity d ai war crime). Diaitara keempat ratione materae tersebut, hanya kejahatan perang dan genosida yang memiliki element of climes. Pa:lahal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21  ayat (1) Statuta, bahwa Mahkarnah,  pada awalnya akal disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Statuta, ballwa Mahkamah, pada  awalnya akan
Rji),  yang  dimaksudkan  untuk  melakukan  kaji-ulang  dan  menilai sejauhmana obyektifitas  mahkamah  pengadilan  HAM di Indonesia atas putusan-putusannya terhadap kasus-kasus pasca jajak pendapat Timtim tahun 1998. Logikanya, apabila ditemukan bahwa pengadilan tersebut temyata hanyalah menjadi tameng bagi para tertuduh, maka bukan  tidak  mungkin  masyarakat  intemasional  melalui  PBB,  akan membentuk mahkamah internasional layaknya ICTY dan ICTR.

## B.  Istilah dan Ruang Lingkup
lstilah  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  untuk  pertama  kali digunaka n   sebagaimana  tertuang  dalam  Statuta  Mah kamah Nuremberg. Bassiouni menyatakan bahwa statuta tersebut, khususnya Pasal (6)-c merupakan contoh yang pertama kalinya mengenai hukum pidana intemasional positif, di mana istilah khusus 'kejahatan terhadap kemanusiaan' dikenal dan didefinisikan.10
Istilah ini sebenarnya berasal  dari Konvensi Den Haag Nomor II tahun 1899 dan  Konvensi  Den  Haag Nomor 'IV tahun 1907 tentang Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  di  Darat ( The Laws and Custom  of War on Land), yang menggunakan istilah "laws of humanity". Istilah tersebut  tertuang  dalam  pembukaan,  meskipun  kedua  konvensi tersebut  tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan  istilah tersebut.11 Dalam kesempatan lainnya, istilah "hukum kemanusiaan" telah  ditegaskan  sebagai  suatu  dasar  hukum  bagi  pertanggung­ jawaban individu dalam hukum internasional. Pada bulan Mei tahun 1915, Prancis,  Inggris  dan  Rusia  mengutuk  pemerintah  Turki  atas pembantaiannya  terhadap  kelompok  minoritas Armenia Turki,  dan menganggapnya  sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan peradaban, serta menyatakan bahwa seluruh anggota pemerintahan Turki  dan  alat-alat kekuasaannya  akan  bertanggung jawab  secara individual atas terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut.12 Pada tahun
menerapkai, Statuta ini,  Unsur-unsur Tindak Pidana  (Elements ol Crimes)  dan  Hukum Acara  serta  Pembuktian  (Rules of ProcedllB  and Evidence). Lihat " M.C. Bassiouni, Crimes Against Humanity, Kluwer law International, 1999, him. 1. " Lyal S. Sunga, lndivlbidual Responsibility in International Law for Serious H1111an Rights Violations, Martinus Nijho!f Publishers. DordrechVBoston/london, 1 992, h i m . 41. Lihat juga C.P.M.Cteiren dan  M.E.M.Tljsen, op. cit. him. 263. " M.C. Bassiouni, International Criminal Law (Crimes). Volume I, Transnational Publishers, Inc.,  Dobbs dan Ferry, 1987, him. 51.

## 525 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori  dan Praktik
1919, Komisi tentang Pertanggungjawaban juga menggunakan istilah "the  law of humanity" dalam  pertimbangannya  untuk menentukan apa ka h   "Central  Empires"  dan  sekutu-sekutu  Turki  dan  Bulgaria bertanggung jawab atas pembantaian terhadap penduduk minoritas selama Perang Dunia I.  Mayoritas dari  Komisi  menyimpulkan bahwa tindaka n  negara-negara sekutu tersebut dilakukan "melalui metode barbar dan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum dan kebiasaan perang dan dasar hukum kemanusiaan, dan karenanya harus bertanggung jawab atas keikutsertaan dalam kejahatan tersebut selama Perang Dunia I.
Sesudah Perang Dunia II, Pemerintah Amerika Serikat mendesak penera pan  tanggung  jawab  individu  untuk  kejahata n   terhadap kemanusiaan  berkenaan dengan  pembantaian yang  dilakukan oleh anggota-anggota Nazi terhadap Yahudi Jerman, kaum Katolik,  Gipsi dan  lain nya .  Persekusi  yang dilakukan  oleh  anggota  pemerintahan Jerman  terhadap  warganegaranya,  lebih  dipandang  sebagai  suatu masalah internasional daripada masalah nasional .   Karena itu Amerika Serikat mendesak pengadopsian "kejahatan terhadap kemanusiaan", sebagai suatu kategori hukum yang berbeda dari "kejahatan perang': oleh karena  kejahatan  perang  itu  sendiri tidak mengatur mengenai kejahatan-kejahatan  yang  dilakuka n   oleh  orang-orang  Jerman terhadap orang-orang Jerman itu sendiri.
M etalui pembentukan  Mahkamah Nuremberg,  maka  kejahatan terhadap  kemanusiaan  diadopsi  dalam  Pasal  6  ( c),  yaitu  berupa pembunuhan,  pem basmian,  perbudakan,  deportasi  dan  tindakan­ tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau persekusi atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam hubungannya dengan kejahatan-kejahatan yang ada dalam yurisdiksi Mahkamah .
Menurut Prinsip VI dari Prinsip-prinsip Hukum Intemasional yang diakui di Dalam Piagam Mahkamah Nuremberg dan Dalam Keputusan M a h ka m a h,  Pasat  6  (c)  membedakan  dua  kategori  kejah atan­ kejahatan  yang  dapat  dihukum,  yaitu  perta ma;  pembun uhan, pem basmian,  perbudakan,  deportasi  dan  tindakan-tindakan  tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No. 3
atau selama perang, dan kedua; persekusi atas dasar politik,  ras dan agama.13
Ada  bebe ra pa  perbeda a n   a n ta ra  kej a h a ta n  terh a d a p kemanusiaan d i  satu pihak, dengan kejahatan perang dan kejahatan genosida dilain pihak. Pert.ama, berdasarkan hukum intemasional yang ditetapkan dalam Statuta Mahkamah Nuremberg, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah berbeda dari kejahatan-kejahatan yang semata­ mata  merupakan kejahatan domestik,  berdasarkan "ruang  lingkup" atau "sifat massal".  Sifat massal ditetapkan  dalam dua (2) kriteria; ( 1 )   sejumlah  besar  korban;  dan  atau  (2)  suatu  kebijakan  negara yang sistematis. Pembantaian juga memiliki suatu sifat massal, tetapi kecenderungannya  terjadi  melalui  tindakan  kebijakan  dan  atau berdasarkan  hukum  darurat/perang yang  menjadikannya  dianggap sebagai  kejahatan  perang  ( contohnya  pembantaian  yang  bersifat genosida). Ditambahkan pula sifat massal berdasarkan  persyaratan hukum intemasional, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, harus ditunjukkan  melalui  kelompok-kelompok  target,  seperti  kelompok­ kelompok sosial, kelompok-kelompok politik, kelompok-kelompok ras, agama dan lain-lain yang dijadikan sasaran bagi pembunuhan massal, karena statusnya sebagai suatu kelompok. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan berbeda  dengan  kejahatan  perang, karena  kejahatan terhadap  kem a n usiaan  dilakukan  oleh  pemerinta h   terhadap warganegaranya,  misalnya yang dilakukan Nazi terhadap orang-or­ ang Yahudi. Sedangkan kejahatan perang hanya dilakukan terhadap musuh atau orang asing.14 Ketiga, sebagaimana kutipan dalam kasus Furundzija  atas  putusan  Pengadilan  Distrik Yerusalem  dalam  kasus Adolf Eichmann,  bahwa  kejahatan  terhadap  kemanusiaan berbeda dengan  kejahatan  genosida.  Kejahatan  genosida  mensyaratkan adanya  " n iat  khusus"  sedangka n   untuk  keja hatan  terhadap kemanusiaan,  hal  tersebut  tidak  dipersyaratkan . 15  Oleh  karena kejahatan  genosida dinilai  lebih  khusus,  sehingga  dalam  putusan ICTY atas  kasus  Tadic,  Mahkamah  menetapkan  bahwa  kejahatan genosida itu sendiri  merupakan suatu bentuk khusus dari kejahatan terhadap kemanusiaan .16
" 'ltNrlloolf rJ the International Law Ccmmission, 1950, Volume II, him. 3n.
" Geollrey Robeltson, op. cit. him. 210. •• ICTY Judgmenl The Proseclior v. Anfo FUlllldzija, pa-a  568. ,. Leslie C.Green. The ContemporllfY Law rJ Armed Ccnllict,  Second Edition, Juris Publishing, Manchesler University l'nlss, 2000, him. 43.

## 527 Kejahatan Terhaclap Kemanusiaan Teori  dan Praktik
Berdasarkan  pada  sejumlah  putusan  ICTY  dan  ICTR, pen u l i s17  m enyata ka n  bahwa  kejahata n   keman usiaan berbeda dengan kejahatan genosida. Perbedaannya adalah, pertama,  para  korban  "kejahatan  terhadap  kemanusiaan" adalah biasanya  warga  negara,  dan  penduduk  sipil,  sedangkan  korban kejahatan genosida  ditetapkan sebagai bagian dari satu dari keempat jenis kelompok (bangsa, etnis, ras atau agama). Kedua, disatu pihak, tidak ada syarat untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan genosida mensyaratkan "maksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian" satu dari  keempat jenis kejahatan tersebut diatas.
Selain beberapa perbedaan tersebut diatas, ada beberapa jenis kejahatan, yang diadopsi secara bersamaan, baik sebagai kejahatan perang  maupun  kejahatan  terhadap  perdamaian.  Sebagai  contoh, kejahatan  yang dilakukan terhadap penduduk sipil  di  wilayah  yang diduduki, adalah kejahatan perang. Pada saat yang sama, kejahatan­ kejahatan tersebut juga termasuk dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, jika  penduduk sipil  dari  atau di wilayah  pendudukan dimasukkan dalam  pengertian frase "penduduk sipil".  Dengan cara yang sama, "deportasi terhadap buruh budak merupakan kejahatan perang  dan  termasuk  juga  dalam  pengertian  perbudakan  yang didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  muncul  penafsiran  bahwa kejahatan  terhadap  kemanusiaan  adalah  bagian  dari  pelanggaran HAM yang mendasar. Pada Konperensi Dunia PBB tentang HAM tahun 1993, khususnya yang membahas tentang kekerasan terhadap wanita dirumuskan berbagai rekomendasi, diantaranya Rekomendasi 38 yang menegaskan bahwa pelanggaran HAM terhadap wanita dalam situasi konfl i k   bersenjata,  ya itu  pembunuhan,  perkosaa n  sistematis, perbudakan seksual, dan penghamilan yang dipaksakan, merupakan pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip  mendasar  dari  hukum  HAM internasional  dan  hukum  humaniter.  Konperensi juga  menegaskan bahwa pelanggaran berbasis gender adalah suatu pelanggaran HAM, dan bukan suatu kejadian dalam  perang, sebagaimana yang terjadi di  bekas  Yug os l a vi a .   Posisi  tersebut  d i atas  m erefl e ks i ka n
"  Devy  Sondakh,  "Kejahatan  Genosida: Teori Negara  Maju  Atau  Praktik  Negara  Berkembang·,  Makalah,  Komnas  HAM, Makassar, 2006, him. 3.
kecenderungan  pertumbuhan  dalam  huku m   internasional  yaitu m e m perl akuka n   kejahata n  terhadap  kema nusiaan  sebagai pelanggaran  terhadap  HAM  funda mental  yang  tidak  da pat dikesampingkan.18
Interpretasi  terhadap  kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  juga mengalami perluasan, khususnya dalam hubungannya dengan pelaku. Sebagai contoh, kebijakan yang tidak manusiawi tidak hanya berasal dan dilakukan oleh  pemerintah de Jure, akan tetapi kepada  mereka yang  memiliki  control de  facto atau  kepada  mereka  yang  mampu bergerak secara bebas di dalam wilayah yang tetap. Itu berarti bahwa berdasarkan hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan "oleh kelompok atau organisasi teroris" jika menurut besaran  dan  kekuasaannya,  dapat  secara  efektif  mengendalikan wilayah tersebut,  meskipun tanpa secara permanen mendudukinya. Mahkamah juga menyetujui pandangan Komisi Hukum Internasional (International  Law  Commission) yang  merancang  "Kitab  Undang­ u nd a n g   tenta ng  Keja hatan  terhadap  kem a n u s i a a n "   ya ng membenarkan adanya pengakuan bagi kemungkinan bahwa individu­ individu  pribadi  yang  berkuasa  secara de  facto atau  kelompok­ kelompok kejahatan  terorganisir juga dapat melakukan pelanggaran HAM yang sistematis dan massal. Termasuk di dalamnya, pembantaian yang  dilakukan  oleh  kelompok-kelompok teroris,  jika  itu  dilakukan secara  sistematis.  Karena  itu  pemboman  terhadap  maskapai penerbangan atau  pertokoan yang dilakukan oleh teroris IRA,  atau kartel Medelin serta serangan dari Osama bin Laden dalam pandangan ini,  dapat dikategorikan  sebagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, meskipun  mereka  tidak  mempunyai  satu  elemen  dasar,  yaitu penyalahgunaan kekuasaan dari yang berdaulat.19
c. Sejarah Penuntutan
Kejahatan terhadap kemanusiaan berhubungan dengan doktrin mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlaku pada waktu perang dan dimasa damai. Penerapan pertama bagi konsep "kejahatan terhadap  kemanusiaan" adalah  dalam  konteks  perang. Jadi,  dasar hukum  bagi  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ditemukan  dalam
" C.P.M.Oeiren dan  M.E.M.Tijsen, op. cff., him. 265. " Geoffrey  Robertson, op. cit., him. 294.

## 529 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori dan Praktik
hukum  perang. Aturan  hukum tersebut ditemukan dalam  Konvensi Den  Haag tahun  1907  mengenai  Hukum  dan  Kebiasaan  Perang  Di darat (Konvensi Den Haag) yang menyatakan bahwa para penduduk dan  pihak-pihak berperang  harus tetap tunduk pada  perlindungan dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum bangsa-bangsa, sebagaimana yang  ditetapkan  dalam  kebiasaan  yang  berlaku  diantara  bangsa­ bangsa  beradab,  melalui  "hukum  kemanusiaan",  dan  tuntutan kesadaran publik. Jadi, istilah dalam Konvensi Den Haag tahun 1907 mengenai  "law  of  humanity"  dianggap  sebagai  satu  dari  sumber­ sumber  hukum  yang  otoritatif  yang  menyokong  tuntutan  dalam Mahkamah Nuremberg tahun 1945, untuk menuntut dan menghukum kepada  siapa  yang  melakukan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan. Walaupun demikian, "hukum kemanusiaan" tidak didefinisikan dalam Konvensi  Den  Haag,  maupun  dalam  lampirannya  tentang  Regulasi Den  Haag  tentang  hukum  perang  di  darat  yang  merujuk  pada pelanggaran-pelanggaran  tertentu  sebagai  kejahatan  terhadap kemanusiaan. 20
Sejarah  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  untuk  pertama kali dilakukan pada tahun 1915;21 kemudian pada tahun 1919, gagasan ini  telah  diterima,  yaitu  bahwa  kejahatan  terhadap  "huku m kemanusiaan" menjadi bagian dari hukum intemasional. Karenanya, sesudah Perang Dunia I, dilakukan serangkaian penuntutan terhadap pelaku  yang  melakukan  :  (1)  pelanggaran  terhadap  hukum  dan kebiasaan  perang  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  hukum kebiasaan intemasional dan yang dihimpun dalam Konvensi Den Haag, dan (2) memulai dan melaksanakan perang agresi yang melanggar hukum intemasional. Kemudian sesudah Perang Dunia II, penuntutan dilaku ka n   terhadap  :  kejahata n-keja hatan  ( 1 )   memulai  dan melaksanakan perang agresi yang merupakan pelanggaran terhadap hukum  kebiasaan  dan  hukum yang  ada  dalam  konvensi-konvensi intemasional, (2) pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, dan (3) kejahatan terhadap  kemanusiaan yang tidak secara  khusus dilarang oleh hukum intemasional.22
» M.C. Bassiounl, International Criminal Law Enfotcemenl. op. cit him. 52.
" Ibid. him. 53.
7l Ibid., him. 6.

## Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori dan Praktik 530
Pada tahun 1973, Majelis Umum PBB mengadopsi Prinsip-prinsip Kerjasama Internasional dalam Penemuan, Penahanan, Penyerahan dan  Penghukuman bagi Orang-orang yang Bersalah atas Kejahatan Perang dan  Kejahatan terhadap Kemanusiaan ( Principles of Interna­ tional Co-operation in  the Detection,  Arrest,  Extradition,  and Punish­ ment of Persons  Guilty  of War Crimes  and Crimes Against Human­ itYJ . Prinsip 1  menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, di  manapun  kejahata n  tersebut  dilakukan,  harus  tunduk  pada penyelidikan,  dan jika  terbukti  mereka telah melakukan  kejahatan, maka mereka harus ditahan, diadili, dan jika bersalah harus dihukum. 23

## D.  Hukum dan Praktik Mahkamah

## 1. Mahkamah Nuremberg
Pasal 2 ayat (1) Statuta  Mahkamah Nuremberg  menyebutkan 3 tindakan yang  diakui sebagai kejahatan :
1 .   Keja hatan  terhadap  perdamaian.  Perencanaan,  persiapan, memulai atau  melaksanakan perang atau suatu  perang agresi, suatu perang yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian­ perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan atau jaminan­ jaminan,  atau  ikut serta  dalam  suatu  rencana  bersama  atau permufakatan untuk melakukan kejahatan tersebut.
2. Kejahatan perang. Pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang,  termasuk  pembunuhan,  perlakuan  yang  buru k   atau deportasi terhadap buruh budak atau tujuan lain, bagi penduduk sipil di wilayah pendudukan, pembunuhan atau perlakuan buruk terhadap tawanan perang atau orang-orang di laut, membunuh para  sandera,  penjarahan  terhadap  harta  benda  publik  atau pribadi, penghancuran yang disengaja terhadap kota-kota atau desa-desa,  atau  penghancuran  yang  tidak  dibenarkan  untuk kepentingan militer.
3. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi  dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya  yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum  atau
7l Geotlrey Robellson, op. cit.  him.  232.

## 531 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori  dan Praktik
selama perang, atau persekusi atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam hubungannya dengan  kejahatan­ keja h ata n  yang  ada  dalam  yurisdiksi  Mahkamah,  apakah kejahatan  tersebut  merupakan  pelanggaran  terhadap  hukum domestik atau tidak, dari negara dimana kejahatan dilakukan.24
Kejahatan terhadap kemanusiaan, juga diadopsi dalam  Pasal 2 ayat ( 1-c)  dari  hukum  positif Jerman yang dikenal dengan sebutan Allied  Control  Council  Law No. 10, tahun 1945 yang  menyebutkan bahwa  kej ahatan  terhadap  kemanusiaan,  yaitu  pembantaian­ pembantaian  atau  kejahatan-kejahatan,  termasuk  pembunuhan, pem basmian,  perbudakan,  deportasi,  pemenjaraan,  penyiksaan, perkosaan,  atau  tindakan  tidak  manusiawi  lainnya  yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau persekusi-persekusi atas dasar politik ras atau agama, apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum domestik atau tidak, dari negara dimana kejahatan dilakukan.25 Jadi, ada perbedaan antara Statut:a Mahkamah Nuremberg dan Allied  Control  Council  Law, yaitu Allied  Control  Council  Law menambahkan  beberapa  jenis  kejahatan,  yaitu  pemenjaraan (im­ prisonment), penyiksaan ( torture) dan perkosaan (rape).
Pen untuta n   terhadap  pelaku-pelaku  kejahatan  terhadap kemanusiaan dan kejahat:an perang mendapatkan pengakuan sesudah perang  dunia  II  melalui  sejumlah  forum  pengadilan .  Hal  ini sebagaimana  dikutip Sassi.ili dan Bouvier yang  menyatakan  bahwa pelaku tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang  tunduk pada jurisdiksi  universal  ditemukan setelah  Perang Dunia II. Negara-negara sekutu mengadili orang-orang yang dituntut atas kejahatan perang.dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai forum. 26

## 2.  Mahkamah Den Haag dan Rwanda
Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  diformulasikan  secara  lebih luas  melalui  Statuta  ICTY  dan  ICTR.  Kedua  statuta  tersebut menyat:akan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu kejahat:an-
" M.C. Bassiouni, International Criminal Law (Enforcement), op. cit. him. 113-114. ,. Ibid., him.  129. ,. Marco SassOli dan Antoine A Bouvier, How Does Law Prolect In War (Cases,  Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in  International Humanitarian  Law},  International  Commiittee  of the Red Cross,  Geneva, 1999,  him. 722.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No.  3
kejahatan yang dilakukan sebagai suatu serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil berdasarkan suku bangsa, politik, etnis, ras atau agama. Beberapa penjelasan yang dihasilkan melalui putusan kedua mahkamah tersebut, antara lain  :
i) Pembunuhan (murdel), yaitu  korban  yang  meninggal  yang dihasilkan  dari  suatu  tindakan  tertuduh,  yang  dimotiasi  oleh maksud untuk membunuh.
ii)  Pembasmian (extermination) yaitu tindakan atau pembiaran (act or omission) yang  dihasilkan dari  suatu  peristiwa pembunuhan massal, termasuk partisipasi dalam perencanaannya.
iii)  Perbudakan (enslavement) yaitu menjalankan kekuasaan dengan membubuhkan hak kepemilikan atas seseorang.
iv)  Pengusiran (deportation), yaitu evakuasi dengan tidak sukarela dari  suatu wilayah tempat tinggal  melalui ancaman kekerasan fisik.
v)  H ukuman  penjara (imprisonment), yaitu  pencabutan  secara sewenang-wenang atas kebebasan tanpa suatu proses hukum.
vi)  Penyiksaan ( torture), yaitu  tindakan  atau  pembiaran  yang dilakukan  dengan  menimbulkan  kesakitan  atau  penderitaan, dengan  disengaja  dan ditujukan  untuk memperoleh  informasi atau suatu pengakuan, atau untuk menghukum korban atau pihak ketiga.
vii)  Perkosaan (rape) yaitu  penetrasi  seksual  dengan  maksud  itu terjadi tanpa  kesepakatan.
viii)  Persekusi atas dasar politik, ras dan agama, yaitu suatu tindakan yang dihasilkan dari suatu pelanggaran penikmatan individu atas hak fundamental.
ix)  Tindakan-tindakan  tidak  manusiawi  lainnya ( other  inhumane acts), merupakan  kategori  sisa  apapun  efek  kerugian  yang diderita korban.
533 Kejahatan Temadap Kemanusiaan Teori dan Praktik
Kej ahata n   terhadap  kema n usiaan  m e n u ntut  sej u m l a h persyaratan  mendasar,  yaitu:  (a)  bahwa  ada  suatu "serangan" (at­ tack); (b) ada  suatu  hubungan (link) atau "nexus" antara tindakan tertuduh dan serangan; (c) bahwa serangan tersebut harus ditujukan langsung terhadap penduduk sipil (directed against any civilian popu­ lation); (d)  bahwa  serangan  tersebut  meluas  atau  sistematis ( wlbidespreadorsystematiq; dan (e) pelaku harus memiliki keadaan mental yang pantas (the appropriate mens rea).
Dalam putusan-putusannya,  Mahkamah mengadakan sejumlah penafsiran terhadap beberapa istilah, antara  lain:
a)  Suatu "serangan" adalah berbeda dari suatu "konflik bersenjata".
Suatu  serangan  yang  terjadi,  mungkin  sejajar  dengan  suatu konflik  bersenjata.  Ruang  lingkup  suatu  serangan  ditentukan oleh  apakah  Mahkamah-mahkamah  menyebutnya  "penduduk sipil yang menjadi target'� dan penentuannya tergantung pada argumen-argumen  dari  penuntutan,  seperti  wilayah  geografis yang  ada  dalam  dakwaan,  dan  apakah  hal  itu  meyakinkan Ma hkamah  ba hwa  serangan  adalah  ditujukan  terhadap "penduduk" yang berbeda dari sekedar hubungan yang longgar dari individu .  Suatu serangan tidak harus besar dalam skalanya.
b)  Hubungan (nexus) antara suatu tindakan dengan suatu serangan, artinya  bahwa  kejahatan  pokok yang dilakukan haruslah suatu bagian dari serangan. Ini juga berarti bahwa efek dari serangan, harus  diketahui  terdakwa .  Kejahatan  pokok  tidak  penting dilakukan dalam suatu serangan untuk diperhitungkan sebagai kejahatan  terhadap  kemanusiaan .   Kejahatan  dapat  terjadi sesudah  serangan  ketika  pelaku  mengambil  keuntungan  dari situasi sesudah suatu serangan.
c)  Penduduk sipil tertentu adalah suatu target, tidak hanya korban yang  secara  kebetulan. Penduduk tersebut harus  berbeda  ciri­ cirinya  (sebagai contoh  kebangsaan atau etnis), dan tidak ada perbedaan jika  penduduk tersebut tidak berkewarganegaraan atau  apakah  kewarganegaraan  pelaku  adalah  sama  dengan korban. Hal ini karena secara historis, konsep asli dari kejahatan
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2, No. 3
terhadap  kemanusiaan  adalah  difokuskan  pada  penduduknya sendiri.  Tindakan-tindakan  yang  terpisah  dan  tidak  disengaja dikecualikan dari definisi tersebut. Secara angka, jumlah korban adalah  penting  (untuk  memenuhi  persyaratan  "meluas  dan sistematis':  tetapi  hukum  internasional  tidak  menetapkan ambang/batas minimum jumlah korban. Selanjutnya penduduk target  harus  orang  sipil  yang  sifatnya  utama,  dan  tidak disyaratkan sama sekali orang sipil.
d)  Serangan yang meluas dan sistematis mengandung arti sifatnya dalam skala yang luas serta jumlah korbannya. Suatu serangan adalah "meluas': karena efek kumulatif dari serangkaian tindakan, atau  karena  efek  dari  suatu  tindakan  tunggal  yang  besarnya luar biasa.  Kata  sistematis  merujuk pada  sifat terorganisirnya kejahatan dan tidak mungkin kejadiannya adalah tidak disengaja.
e)  Mens  rea, mensyaratkan  bukti  dari  maksud  untuk  melakukan kejahatan-kejahatan pokok, dan, paling tidak pelaku mengetahui bahwa  mereka  memiku l   resiko  karena  ikutserta  dalam pelaksanaan  suatu  serangan.  Pelaku  tidak  harus  mengetahui secara sangat detail, tetapi kesadaran dugaan mereka dibangun/ secara  sadar  menduga  dugaan  mereka  dibangun  dari  posisi mereka dalam hirarhi, asumsi sukarela mereka bagi peran-peran, keikutsertaan  mereka  dalam  kejahatan,  keanggotaan  mereka dalam kelompok, ucapan-ucapan mereka, dan kehadiran mereka pada waktu kejahatan dilakukan.
Selain  istilah-istilah  tersebut  diatas,  ada  sej umlah  putusan Mahkamah yang merupakan interpretasi terhadap sejumlah persoalan, sebagaimana disebutkan dibawah ini.

## a.  Tindakan tidak manusiawi
Seperti  diketahui  bahwa  Tadic  ikut  serta  dalam  serangkaian tindakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  sebagaimana  yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Statuta tentang tindakan-tindakan  tidak  manusiawi .  Hakim  menyatakan  bahwa pemukulan terhadap  Hakija  Elezovic  dan  Salih Elezovic merupakan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan karenanya  merupakan
535  Kejahatan terhadap Kemanuslaan Teori clan Praktik
kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  dilakukan  selama  konflik bersenjata, sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis atas  penduduk  sipil,  serta  dilakukan  atas  dasar  alasan-alasan diskriminasi untuk menimbulkan kerugian yang serius atas integritas fisik dan  martabat manusia dari  kedua korban.
Untuk  mendukung  argumen  tentang  pembenaran  terhadap ketentuan Pasal 5 ayat {l) St:atuta, Mahkamah menunjuk syarat-syarat yang  disebutkan  dalam  Pasal 8 paragraf (k)  dari  Rancangan  Kitab Undang-undang  tentang  Kejahatan  terhadap  Perdamaian  dan Keamanan  U mat  Manusia  yang  dirancang  oleh  Komisi  H ukum lnternasional, yang memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai "tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang sama sekali merugikan  fisik  atau  integritas  mental,  kesehatan  atau  martabat manusia seperti mutilasi dan pengrusakan fisik terhadap tubuh". Dalam mengomentari  masalah  tersebut,  Kom isi  Hukum  Internasional menyatakan bahwa pemikiran tentang tindakan-tindakan yang tidak manusiawi harus dibatasi pada dua syarat; Pertama, tindakan-tindakan tersebut  hanyalah  tindakan  yang  sama  dalam  keseriusannya;  dan kedua,  harus  dalam  kenyataan yang  menyebabkan  kerugian  bagi manusia  dalam  h ubungan  dengan  integritas  fisik  dan  mental, kesehatan atau martabat manusia, mutilasi dan jenis-jenis kerusakan serius  pada  tubuh  manusia.  Kedua  contoh  tersebut  merupakan "tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (k) dari Draft Code tersebut. 27
Mahkamah  juga  menyatakan  bahwa  persyaratan  kejahatan terhadap  kemanusiaan  menurut  Statuta,  harus  dilakukan  dalam konteks suatu konflik bersenjata yang ditujukan terhadap penduduk sipil melalui tindakan-tindakan yang demikian meluas dan sistematis serta dilakukan oleh  pelaku  dengan mengetahui konteks yang lebih luas dari tindakan yang dilakukannya.

## b.  Penganiayaan
Untuk memperkuat argumennya, hakim Mahkamah mengadakan sejumlah  penafsiran  berkaitan  dengan  "penganiayaan",  dalam
77 Devy Sondakh, PetadHan Mahkamah lntemasional Ad Hoc Den Haag Bagi Penjahat Per.mg Di  Wilayah Bekas Yugoslavia Dan Kemungkinan Penerapannya Di  Indonesia, Tesis, Bandung, 1999, him. 212-213.
hubungannya  dengan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Menurut Mahkamah,  suatu  tindakan  penganiayaan  dengan  disengaja  harus didasarkan  pada,  apakah tindakan  penganiayaan  itu  dilarang  atau tidak. Artinya, meskipun sering digunakan, istilah tersebut tidak pemah jelas ditetapkan dalam hukum pidana internasional atau yang dikenal dalam sistem peradilan pidana yang luas di dunia. Dengan mengutip penjelasan para ahli hukum,  Mahkamah menyatakan bahwa meskipun kategori pertama (kejahatan  dengan jenis pembunuhan) terdiri dari tindakan-tindakan yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  Negara-negara  beradab,  akan  tetapi  persyaratan tersebut  harus  memenuhi  kategori  kedua,  yaitu  tindakan-tindakan yang dapat dihukum melalui hukum pidana domestik dari tiap negara.
Karena  sifat  keuniversalan  dari  istilah  penganiayaan  masih diragukan, maka mahkamah mengadakan penafsiran yang luas atas kejahatan  penganiayaan  untuk  dikategorikan  sebagai  bagian  dari kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Untuk  mendukung  argumen ini, mahkamah mengutip  pendapat Antonio Cassese yang  menyatakan bahwa suatu definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diterima dan berlaku efektif, sejauh kita mengambilnya dalam pengertian yang luas. Dengan kata lain, kejahatan terhadap kemanusiaan harus ditafsir mencakup  ti nda kan-tindakan  tidak  man usiawi  ya ng  dilakukan terhadap  penduduk  musuh,  bukan  karena  mereka  adalah  bangsa Yahudi, para partisan atau oponen-oponen politik, tetapi hanya karena mereka  ada  d a l a m   ta ngan  musu h .   Ruang  l i n g k u p   tindaka n penganiayaan  sebagai  bagian  dari  definisi  kejahatan  terhadap kemanusiaan, harus sesuai dengan definisi dalam pengertian Pasal 5 ayat (h), yaitu "penganiayaan atas dasar politik, ras dan agama (per­ secutions on political,  racial and religious grounds) .26
c. Ditujukan langsung terhadap penduduk sipil
Mahkamah mengklarifikasi tentang istilah "ditujukan  langsung terhadap penduduk sipil". Statemen "ditujukan langsung" bukan berarti bahwa kejahatan harus dihubungkan dengan kebijakan formal negara terhadap  penduduk  sipil,  karena  bukti  kebijakan  informal  seorang pelaku bukan negara, sudah cukup memenuhi persyaratan. Demikian
"' Ibid., him. 216.
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol. 2, No. 3
537 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teor1 dan Praktik
juga dengan penduduk yang menjadi sasaran, haruslah menonjolkan sifat dari penduduk sipil, karena istilah "penduduk sipil" ditetapkan secara  bebas,  sehingga  orang-orang  yang  dikategorikan  bukan penduduk sipil, tidak akan mendapatkan perlindungan, sebagaimana yang berlaku terhadap penduduk sipil.29

## d. Perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya
Dalam  kasus  Akayesu,  !CTR  menetapkan  perkosaan  sebagai serbuan fisik terhadap sifat dasar seksual, yang dilakukan terhadap seorang  berdasarkan  keadaan-keadaan  yang  sifatnya  memaksa.30 Mahkamah juga menafsir keadaan-keadaan khusus dari suatu konflik bersenjata  dalam  hubungannya  dengan  tindakan  perkosaan. Mahkamah  mem utuskan  bahwa  keadaan-keadaan  yang  bersifat paksaan tidak perlu dibuktikan dengan menunjukkan kekuatan fisik. Ancaman-ancaman,  intimidasi,  pemerasan,  dan  bentuk-bentuk paksaan yang menimbulkan  ketakutan  atau putus asa, merupakan paksaan, dan paksaan melekat pada keadaan-keadaan tertentu seperti konflik bersenjata atau  kehadiran militer.31
Dalam kasus Delalic, Mahkamah ICTY menyebutkan bahwa Ada suatu  kepastian  bahwa  perkosaan  dan  bentuk-bentuk  serangan seksual,  secara  tegas  dilarang  berdasarkan  hukum  humaniter internasional. Istilah yang ada dalam  Pasal 27 Konvensi Jenewa N secara  khusus  melarang  perkosaan,  bentuk  serangan  yang  tidak senonoh  dan  pelacuran  yang  dipaksakan  terhadap  wanita.  Suatu larangan  atas  perkosaan,  pelacuran  yang  dipaksakan  dan  bentuk serangan tidak senonoh juga ditemukan dalam Pasal 4 (2) Protokol Tambahan  II,  mengenai  konflik bersenjata  dalam  negeri.  Protokol tersebut juga  secara  implicit  melarang  perkosaan  dan  serangan seksual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 (1) yang menyatakan bahwa  tiap  orang  diberi  hak  untuk  menghormati  orang  dan kehormatannya.  Karena  itu  Pasal 76 ayat (1) Protokol Tambahan  I secara  tegas  mensyaratkan  bahwa  wanita  harus  dilindungi  dari perkosaan, pelacuran yang dipaksakan dan bentuk-bentuk serangan
29 Ibid. "' Knut DOrman, Elements of War Crimes,  Under the  Rome  Statute of the International Criminal  Court, Cambridge University Press.  United  Kingdom, 2003, him. 333. Lihat juga ICTR Judgment The ProseccAor v. Jean Paul Akayesu, ICTR-96-4,  para. 688, dalam " Knut DOrman, Ibid. him. 328.
Kejahatan Tertiadap Kemanusiaan Teori dan Praktik 538
yang tidak senonoh lainnya. Suatu larangan secara implicit terhadap perkosaan,  juga  ditemukan  dalam  Pasal 46 Konvensi  Den  hag  IV tahun  1907  yang  menetapkan  perlindungan  terhadap  kehormatan dan  hak-hak keluarga.  Pada  akhirnya,  perkosaan  dilarang  sebagai suatu  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  berdasarkan  Pasal 6 (c) Piagam  Nuremberg dan yang ditegaskan dalam Pasal 5 Statuta.
Seda n g ka n   d a l a m   kasus  Furu ndzij a ,   M a hka m a h   ICTY mendefinisikan elemen materil dari perkosaan, yaitu  :
(i)  penetrasi  seksual,  betapapun  kecil :   (a)  terhadap  vagina  atau anus  dari  korban  dengan  penis  pelaku  atau  benda  lain  yang digunakan  oleh  pelaku;  atau  (b)  menggunakan  mulut korban dengan penis pelaku;
(ii)  melalui paksaan  atau kekuatan atau ancaman kekuatan terhadap korban atau orang ketiga.32

## 3.  Mahkamah Pidana Intemasional
Menurut  Pasal  2 1   Statuta,  Mahkamah  akan  menerapka n ketentuan hukum, termasuk sebagaimana disebutkan dalam ayat ( 1), ketentuan  Statuta,  unsur-unsur tindak  pidana  dan  hukum  acara pembuktian.

## a.  Statuta
Ketentuan Statuta yang mengatur mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan diformulasikan dalam Pasal 7,  sebagai berikut:
Ayat ( 1). Menurut Statuta ini, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu atau lebih dari perbuatan di bawah ini yang dilakukan dengan  sengaja sebagai  bagian dari  serangan  yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil:
a.  pembunuhan; b.  pembasmian; c.  perbudakan;
" Ibid., him. 335. Lihat juga Putusan ICTY,  The ProseclAor v. Anto Furundzija,

## 539  Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori dan Praktik
d.  pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. pemenjaraan atau pencabutan beberapa kebebasan fisik lainnya sebagai  pelanggaran  terhadap  aturan-aturan  mendasar  dari hukum intemasional;
f. penyiksaan;
g.  perkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacuran  yang  dipaksakan, penghamilan yang dipaksakan, melaksanakan pemandulan yang dipaksakan, atau tiap bentuk pelanggaran seksual lainnya yang sama dalam kegawatannya;
h .   penyiksaan  terhadap  kelompok yang  dapat diidentifikasi  atau bersam a   berdasarkan  pol iti k,  ras,  suku  ba ngsa,  etni k, kebudayaan,  gender  sebagaimana  ditetapkan  dalam  paragraf 3, atau tiap dasar  yang  diakui secara  universal  sebagai tidak dapat diijinkan berdasarkan hukum internasional,
i . penghilangan terhadap orang-orang,
j. kejahatan apartheid, dan
k. perbuatan tidak manusiawi  lainnya yang serupa yang  dengan sengaja  mengakibatkan  penderitaan  yang  berat,  Iuka  serius terhadap tubuh,  mental,  atau kesehatan fisik seseorang.
Ayat (2). Dalam hal menjelaskan ayat (1) :
a.  "Penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil'� adalah pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dilakukan untuk atau  dibantu  oleh  kebijakan  negara  atau  organisasi  untuk melakukan penyerangan itu;
b.  "Pembasmian"  termasuk  perbuatan  yang  dengan  sengaja mendptakan  kondisi  yang dapat  mengurangi  kehidupan inter alia, menghalangi akses terhadap makanan dan obat-obatan yang dimaksudkan untuk merusak sebagian dari populasi;
c. "Perbudakan" adalah  pelaksanaan  dari  sebagian  atau  seluruh kekuasaan yang terkait dengan hak atas kepemilikan terhadap seseora ng, termasuk pula pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam hal  memindahkan seseorang untuk tujuan yang tidak sah ( traf­ ficking),  khususnya perempuan dan anak-anak;
d.  "Pengusiran atau pemindahan penduduk secara  paksa" adalah pemindahan tempat secara  paksa terhadap seseorang dengan jalan pengusiran atau perbuatan paksa lainnya dari suatu tempat di  mana  seseorang  diperbolehkan  oleh  hukum  untuk tinggal, tanpa dasar-dasar yang diijinkan oleh hukum intemasional;
e.  "Penyiksaan"  adalah  penyengsaraan  yang  disengaja  untuk menimbulkan  penderitaan  fisik atau  mental  yang  amat  berat terhadap  seseorang  yang  berada  dalam  tahanan  atau  yang sedang  menjadi  tersangka;  penyiksaan  itu  tidak  termasuk penderitaan atau sakit yang ditimbulkan dari, melekat pada, atau ada hubungannya dengan sanksi hukum;
f. "Kehamilan  secara  paksa"  adalah  kelahiran  secara  melawan hukum terhadap seorang perempuan yang dipaksa untuk hamil dengan  maksud  mempengaruhi  komposisi  etnis  dari  suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum intemasional lainnya .  Definisi  ini  tidak  dapat  diartikan  sebagai  upaya mempengaruhi  huku m   nasional  yang  berkaitan  dengan kehamilan;
g.  "Penindasan"  adalah  pencabutan  hak-hak  mendasar  dengan sengaja dan keji yang bertentangan dengan hukum internasional dengan  alasan karena identitas suatu kelompok atau golongan tertentu;
h.  "Kejahatan apartheid" adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) yang dilakukan dalam rangka pelembagaan rezim melalui penindasan dan  dominasi  secara  sistematis  oleh  sebuah  kelompok  ras terhadap kelompok-kelompok ras lainnya .  Kejahatan ini dilakukan dengan maksud untuk melanggengkan rezim tersebut;
i. "Penghilangan  orang  secara  paksa"  berati  penangkapan, pena h a nan,  pen c u l i ka n   seseora ng  o l e h   a ta u   dengan kewenangan, bantuan atau dengan persetujuan dari negara atau organisasi  politik  diikuti  dengan  penolakan  untuk  mengakui adanya  pembatasan  terhadap  kemerdekaan  tersebut,  atau penolakan untuk memberikan informasi atas nasib atau keadaan
orang tersebut, dengan maksud untuk menjauhkan mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang lama.

## b. Unsur-unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana sebagai ketentuan hukum yang akan diterapkan berdasarkan Statuta Roma antara lain:
1.  Elemen kejahatan dari Perkosaan
a.  Pelaku  menyerbu  tubuh  dari  seorang  melalui  tindakan penetrasi,  terhadap  sebagian  tubuh  korban,  betapapun kecilnya, melalui organ seksual dari pelaku, atau terhadap dubur (anal) atau lubang  kemaluan dari  korban  dengan benda atau tiap bagian tubuh lainnya.
b.  Serbuan  dilakukan  dengan  kekuatan  atau  a ncaman kekuatan  atau  paksaan  seperti  yang  dilakukan  melalui ketakutan dari  kekerasan,  paksaan,  penahanan, tekanan psikologi  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  terhadap seora ng  atau  orang  lain,  atau  dengan  mengambil keuntungan  dari  suasana  paksaan,  atau  serbuan  yang dilakukan  terhadap  seorang  yang  tidak  mampu  untuk memberikan persetujuan yang ikhlas (genuine consenf).33

## 2.  Perbudakan Seksual
a.  Pelaku melakukan sebagian atau seluruh kekuasaan yang terkait dengan  hak atas kepemilikan terhadap seseorang, d e n g a n   m e m beli,  menj u a l ,   m e m i nj a m ka n   atau mempertukarkan  orang  atau  orang-orang  tersebut,  atau menetapkan  pencabutan  kebebasan  yang  serupa  kepada orang atau orang-orang tersebut.
b. Pelaku  menyebabkan  orang  atau  orang-orang  tersebut terlibat dalam hubungan seksual.
3.  Pelacuran yang dipaksakan
a.  Pelaku menyebabkan seorang atau beberapa orang terlibat dalam  suatu  atau  beberapa  hubungan  seksual  melalui
33 Knut D6rman, Ibid.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol.  2,  No. 3
kekuatan atau ancaman kekuatan atau paksaan seperti yang dilakukan  melalui  ketakutan  dari  kekerasan,  paksaan, penahanan,  teka nan  psikologi  atau  penya l a h g u n a a n kekuasaan terhadap seorang atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari suasana paksaan, atau serbuan yang dilakukan terhadap seorang yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan yang ikhlas.
b. Pelaku  atau  orang  lain  memperoleh  atau  mengharapkan untuk memperoleh uang atau  keuntungan lainnya  melalui pertukaran  atau  dalam  hubungannya  dengan  hubungan­ hubungan seksual.

## 4.  Penghamilan yang dipaksakan
Pelaku  menahan  satu  atau  lebih  wanita  dan  secara  paksa menjadikannya hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari  suatu  populasi  atau  untuk  melaku ka n   pelanggara n   h ukum internasional lainnya.

## 5.  Pemandulan yang dipaksakan
a. Pelaku menghilangkan kemampuan reproduksi biologis dari seorang atau beberapa orang.
b. 1indakan pelaku tidak dapat dibenarkan, baik secara medis, perlakuan  dari  rumah  sakit,  maupun  dilaksanakan  tanpa persetujuan yang ikhlas dari orang-orang tersebut.

## 6.  Kekerasan seksual
Pelaku melakukan suatu tindakan seksual terhadap seorang atau beberapa  orang  atau  menjadikan orang atau  orang-orang tersebut terlibat  dalam  hubungan  seksual  melalui  kekuatan  atau  ancaman kekuatan atau paksaan seperti yang dilakukan melalui ketakutan dari ke kera s a n ,   paksa a n ,   pe n a h a n a n ,   teka n a n   p s i ko l o g i   ata u penyalahgunaan kekuasaan  terhadap seorang atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari suasana paksaan, atau serbuan ya ng  d i l a ku ka n   terha d a p   seora n g   ya ng  tid a k   m a m p u   u ntuk memberikan persetujuan yang ikhlas.
543 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teoti  dan Praktik

## E.  Praktik Negara

## 1. Israel
Kasus Eichmann, adalah contoh kasus yang paling penting mengenai penuntutan terhadap seorang individu yang didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti diketahui bahwa  Eichmann,  adalah  seorang  warga  negara  Jerman yang mengabdi pada pemerintahan Nazi, dalam kapasitasnya sebagai Kepala  Kantor  Yahudi  dari  gestapo.  Melalui  kantornya,  ia bertanggung jawab bagi pembasmian (extermination) terhadap orang-orang Yahudi di  Eropa .  Pada tanggal 1 1 Mei tahun 1960, Eichmann didapati berada di Argentina dan kemudian ditangkap secara paksa dan diculik oleh beberapa warga negara Israel untuk kemudian dibawa  ke  Israel .34  Ia  diadili  berdasarkan  "Nazi  and Nazi  Colla borators  (Pun ishm ent)  Law"  ta hun 1 950, ya ng m e n g a d i l i   kej a h ata n  pera n g   dan  kej a h a ta n   terh a d a p kemanusiaan. Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi penuntutan-penuntutan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan  perang  dan  kejahatan-kejahatan  tertentu  lainnya selama Perang Dunia II di dalam suatu negara musuh.35 Eichmann kemudian terbukti  bersalah dan  dihukum  mati .  Pembelaannya dihadapan Mahkamah Agung Israel ditolak.
Kasus  Eichmann  merupakan  kasus yang  sangat  penting, karena  Pengadilan  Distrik  Yerusalem  mengandalkan  prinsip yurisdiksi  universal  dalam  rangka  proses  penuntutan.  Hal  ini disebabkan tertuduh bukanlah warganegara Israel, demikian juga kejahatannya  terjadi  di  luar wilayah  Israel .  Dikemukakan juga bahwa  tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  tertuduh  bukanlah dianggap kejahatan menurut hukum nasional Israel, oleh karena Israel  belum  merupaka n   suatu  negara  berdaulat  pada  masa Perang  Dunia  Kedua.
Dalam  pandanga n nya  Pengadilan  menetapkan  bahwa h u bungan  a nta ra  h u kum  dom esti k  Israel  dengan  h u kum
" M.C. Bassiouni, International  Ctiminal Law (Procedire}, Volume  II, Transnational  Publishers,  Inc.,  Dobbs  dan  Ferry. 1 98 7 . him.  476. " Lyal  S. Sunga, him. 108-1 1 1 .
intemasional  adalah  sama  dengan  antara  H ukum  Inggris dan hukum internasional. Yurisdiksi  Pengadilan dinyatakan  sejalan dengan  Undang-undang  atas  dasar  penguta maan  h ukum domestik  atas  hukum  internasional.  Dalam  pertimbangannya tentang  hukum  internasional,  Pengadilan  menetapkan  bahwa kejahatan-kejahatan  "yang  melanggar  nilai-nilai  kemanusiaan secara  keseluruhan dan menyentak kesadaran bangsa-bangsa, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional itu sendiri ( delicta  jus  gentium) . Hukum  internasional,  sebagaimana keputusan  Pengadilan,  tidak  memiliki  pengadilan  yang  dapat m e n u ntut  kejahata n-keja hatan  ya ng  ditudu h kan  kepada Eichmann,  dan  karenanya  memberikan  kewenangan  menurut hukum  pidana  internasional  kepada  organ-organ  legislatif dan yudikatif negara Israel  untuk menuntut dan menghukumnya .
Mahkamah menegaskan  bahwa yurisdiksi  untuk mengadili kejahatan-kejahatan berdasarkan  hukum  internasional,  adalah bersifat  universa l .   Mahkamah  memberika n  contoh  bahwa yurisd iksi  un iversal  ya ng  berasal  dari  Abad  Pertenga han dilaksanakan, ketika  para penjahat yang  berbahaya  diadili oleh pengadilan-pengadilan  yang  menangkapnya,  dan  tidak  harus pada  pengadilan  atau  forum  di  mana  pelanggaran  tersebut dilakukan.  Dalam  putusan  banding,  Mahkamah  memutuskan bahwa  jika  hukum  internasional  mengakui  yurisdiksi  universal dari  pengadilan-pengadilan  nasional  untuk  mengadili  para perompak  ya ng  menga nca m   perdamaian  d a n   kea manan internasional,  maka  yurisdiksi  universal  demikian juga  berlaku atas kejahatan terhadap kemanusiaan. 36
Kasus  lainnya  yang  pernah  diadili  dihadapan  pengadilan Israel adalah kasus Demjanjuk. Dalam kasus ini, ia yang memiliki nama panggilan "Ivan the Terrible", adalah seorang anggota S.S yang  pada tahun 1942-1943 bertugas  pada  kamar-kamar gas melaku kan  pemusnahan  terhadap  para  tawa nan  di  ka m p kematian Treblinka  d i  Lublin,  wilayah  Polandia,  yang  diduduki oleh Nazi selama Perang Dunia II. Tertuduh membunuh 10.000 orang Yahudi, termasuk orang-orang bukan Yahudi, melakukan
" Ibid., him.  110.
545 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan TeOfi  dan Praktik
penganiayaan, menyebabkan kerusakan serius terhadap tubuh dan mental serta  menempatkan  para tawanan dalam  keadaan yang setelah diperhitungkan, membawa kehancuran fisik. Dalam m e l a ku ka n   kej a hata n   i n i ,   tertu d u h   b e rm a ks u d   u n t u k memusnahkan bangsa Yahudi dan melakukan kejahatan terhadap kem a n usi a a n .   Dita m ba h ka n   p u l a ,   m e n u rut  pernyata a n ­ pernyataan saksi  mata,  bahwa  tertuduh  telah membunuh dan menganiaya  para  korban.  Karena  itu  Mahkamah  memutuskan bahwa  tertuduh  Demjanjuk  dapat  diserahkan  (ekstradisi) berdasarkan Pasal III Perjanjian, dan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal II Perjanjian. 37

## 2. Kanada
Hukum  Pida na  Kanada  tahun 1987 (yang  telah  mengalami perubahan/amandemen),  menyebutkan  bahwa  kejahatan terhadap kemanusiaan  terdiri  dari  pembunuhan,  pemusnahan,  deportasi, persekusijpenyiksaan,  atau  tindakan tidak manusiawi  lainnya  yang dilakukan terhadap penduduk sipil kelompok-kelompok individu yang dapat dikenal, apakah tindakan kejahatan-kejahatan tersebut suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak pada waktu dan tempat dilaksanakannya kejahatan, dan bahwa pada waktu dan tempat tersebut, merupakan kejahatan yang bertentangan dengan  hukum  kebiasaan  internasional  atau  hukum  perjanjian internasional atau merupakan tindak pidana menurut prinsip-prinsip hukum  um um yang diakui oleh masyarakat internasional. 38
Salah satu  kasus yang  menarik mengenai  kejahatan  terhadap kemanusiaan yang didakwa di Kanada adalah kasus Imre Finta. Finta didakwa atas 8 dakwaan oleh Jaksa  Penuntut Kanada,  pada tanggal 18 Agustus 1988, antara  lain  :
1 . Imre Finta, antara tanggal 1 6 Mei sampai 3 0 Juni tahun 1944, di Szeged,  Hongaria, secara  melawan hukum/tidak sah memaksa dan menahan atau memenjarakan kira-kira 8,617 orang Yahudi,
37 Marco SassOli dan Antoine A Bouvier, op. cit.  him.  723. ,. Sharon A Williams,  "Laudable Principles Lancking Application : The Prosecution of War Criminals in Cooada" dalam Timothy L.H.McCormack dan Gerry J Simpson, The Law d War Crimes. Nalional and International Approaches, Kluwer Law International, 1997, him.  161.
yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan sub-bagian 6 (1.91) dari Hukum Pidana.
2. Secara melawan hukum mencuri perak, uang dan barang-barang berharga  lainnya  dari  orang-orang  Yahudi,  serta  melakukan ancaman-ancaman kekerasan terhadap orang-orang Yahudi, yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
3 . Secara melawan hukum menculik (kidnap) kira-kira 8,617 orang Yahudi dengan  maksud mengirim atau memindahkan orang-or­ ang yahudi tersebut keluar dari Hongaria. lindakan-tindakan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan sub­ bagian 6 (1.91) dari Hukum Pidana.
4.  Pada atau kira-kira di Szeged, Hongaria, dan di negara Hongaria, Austria,  Cekosloakia  dan  Polandia,  secara  melawan  hukum menyebabkan kematian bagi orang-orang Yahudi, yang dilakukan dengan mengangkut mereka melalui 3 kereta api pengangkut di stasiun  kereta  Szeged,  Hongaria .  Tindakan-tindaka n   ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan sub­ bagian 6 ( 1.91) Hukum Pidana.39
Dalam putusannya, Pengadilan banding Ontario menolak band­ ing  dengan  keputusan  tiga  berbanding  dua.  Mahkamah  j uga membebaskan  Finta  dan  menyerahkan  masalah  tersebut  secara konstitusional. Hakim Campbell menguatkan keabsahan konstitusional terhadap penerapan ketentuan Hukum Pidana tersebut. 40
Pada tahun  1994,  Mahkamah Agung menolak banding dengan mayoritas empat berbanding tiga dan menerima banding Finta, yang akhimya mengkonfirmasikan pembebasan  Finta.41
Beberapa  pertimbangan  para  hakim  atas  keputusa n   yang membebaskan Finta menyebutkan bahwa kejahatan yang dituduhkan tersebut  harus  merupakan  suatu  kejahatan  perang  dan  kejahatan terhadap kemanusiaan pada waktu kejahatan tersebut dilakukan, dan merupakan suatu kejahatan menurut hukum Kanada. Ditambahkan
" Marco SassOli dan Antoine A Bouvier, him. 727-7'38.
'° Sharon Williams, /oc. cit. " Jules DeschAnes 'Toward International Criminal Justice', dalam Roger S. Clark dan Madeleine Sam, him. 45-46.
juga,  Piagam  Kanada  tentang  Hak-hak dan  Kebebasan-kebebasan (the canadian Charter of Rights and Freedoms) tahun 1982, melarang berlakunya  prinsip retroaktif.  Piagam tersebut menyebutkan  bahwa seseorang  tida k   dinyatakan  bersalah  atas  dasar  tindakan  atau pelanggaran yang dilakukan kecuali pada saat tersebut telah terdapat aturannya di dalam hukum Kanada atau hukum internasional, sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.42

## 3.  Prancis
Sesudah  berakhirnya  Perang Dunia  Kedua,  Prancis aktif dalam peng h u kuman  terhadap  penjahat-penjahat  perang  Nazi  dalam peradilan  Nuremberg .   Dalam  hat  penuntutan  bagi  para  penjahat perang  dan  juga  para  kolaborator  (kaki  tangan  musuh),  Prancis m e n g adopsi  ketentu a n-ketentu a n   h uk u m   serta  m e m bentuk mahkamah-mahkamah  dengan  kompetensinya .  Biasanya,  para kolaborator  Prancis  diadili  dengan  tuduhan  pengkhianatan  dan kolaborasi; sedangkan warganegara musuh dituntut dengan dakwaan kejahatan perang.
Salah satu kasus yang paling terkenat adatah peradilan terhadap bekas kepala Gestapo, Klaus Barbie. Seperti diketahui bahwa sesudah Perang Dunia II, Barbie melarikan diri ke Amerika Selatan di mana ia tinggal  sela m a 30 tahun  sekaligus  memalsukan  identitasnya . Sebelumnya, ia diadili in  absentia selama dua  kali dan dihukum mati oleh  pengadilan Prancis. Pada tahun 1983, ia ditahan di  Bolivia,  dan diekstradisikan ke Prancis. Jaksa penuntut umum dan para pengadu lainnya mendakwa Barbie telah melakukan 340 kejahatan, termasuk 17 kejahatan terhadap kemanusiaan.43
Selanjutnya  di  dalam  putusan  petunjuk (landmark  ruling)  dari Cour de  Cassation (Mahkamah Agung), Prancis menyatakan bahwa konsep  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  terdapat  di  dalam Statuta Nuremberg secara tangsung dapat diberlakukan di Prancis.44
" Sharon Williams, op. cit. him. 157.
" M. Cheri! Bassiouni, /ntematKJna/ Criminal Law, (Proced1111), op. cit. him. 473. "Axel Marschik, "The Politics d Prosecution : European National Approaches to War Crime", dalam Timothy L.H.McCormack dan Gerry J Simpson, op. cit. him.  82-83.
JURNAL HUKUM HUMANITER, Vol. 2,  No. 3

## 4.  Indonesia
Ketentuan  h ukum  yang  pertam a   kal i   mengatur  mengenai kejahatan perang (termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan) adalah Staaatsblaad  Nomor 44 Tahun 1946 tentang Ordonansi  Penjelasan tenta ng  Keja hata n   Pera n g ( Ordonantie  Begripsomschriiving Oorslogmisdrijven). Kejahatan  perang  didefinisikan  dalam  Pasal 1 Ordonansi tersebut. Ada 40 jenis kejahatan menurut Ordonansi ini, yaitu  :
1. pembunuhan,
2. melakukan terror secara sistematis,
3. membunuh para sandera,
4. melakukan penyiksaan terhadap rakyat sipil,
5. dengan sengaja membuat rakyat menderita kelaparan,
6. pemerkosaan,
7. menculik  gadis-gadis  atau  wanita-wanita  untuk  melakukan pelacuran yang dipaksakan,
8. memaksa sampai berakibat pelacuran,
9. mendeportasikan warga sipil,
10. mengada ka n   pengasi ngan  terhadap  warga  dengan  tidak manusiawi,
1 1 . memaksa warga untuk bekerja sehubungan dengan bangunan­ bangunan militer musuh,
12. melaksanakan kekuasaan yang lalim (kejam) selama melakukan pendudukan militer,
13. merekrut  secara  paksa  penduduk  dari  daerah-daerah  yang diduduki untuk menjadi tentara,
14. berusa h a   m e nd e n a si o n a l i s a s i   pen d u d u k   d a ri  w i l a y a h pendudukan,
15. merampok,
16. melakukan penyitaan atas hak milik,
17. menuntut pajak-pajak atau  keharusan-keharusan  pemungutan yang tidak sah atau di luar batas,
18. pemalsuan uang atau  pengedaran uang  palsu,
19. menjatuhkan hukuman-hukuman kolektif,
20. dengan  sengaja  merusak  atau  menghancurkan  harta  milik pribadi,
549 Kejahatan T erhadap Kemanusiaan Teori dan Praktik
21.  dengan  sengaja  membombardir  tempat-tem pat  yang  tidak dipertahankan,
22.  dengan sengaja merusak bangunan-bangunan atau monument­ monumen keagamaan, lembaga amal, pendidika atau sejarah,
23.  penghancuran kapal-kapal penumpang atau kapal-kapal dagang tanpa  pemberitahuan  atau  tanpa  mengadaka n   peraturan­ peraturan untuk keamanan penumpang atau awak kapal,
24.  penghancuran perahu-perahu nelayan atau kapal-kapal pemberi pertolongan dan  kapal-kapal yang disubstitusikan,
25.  pemboman dengan sengaja terhadap rumah-rumah sakit,
26.  menerang atau menghancurkan kapal-kapal rumah sakit (kapal­ kapal yang difungsikan sebagai rumah sakit,
27.  pelanggaran pada peraturan-peraturan lain yang  berhubungan dengan Palang Merah,
28.  penggunaan gas-gas racun atau yang melemahkan,
29.  penggunaan  peluru-peluru  yang  bisa  meledak  atau  dapat memecah (setelah mengenai sasaran), atau senjata-senjata yang tidak berperikemanusiaan,
30.  perintah untuk mmbunuh semua lawan,
3 1 .   perawatan buruk pada tentara lawan yang Iuka-Iuka atau ditawan,
32.  mempe kerj a ka n   tawanan  dengan  cara-cara  ya ng  tidak diperkenankan,
33.  menyalahgunakan bendera putih,
34.  meracuni mata air,
35.  menahan massa secara tidak sah,
36.  perlakuan  buruh  terhadap  warga  yang  diinternir  atau  pada tawanan-tawanan,
37.  berperilaku  atau  melaksanakan  eksekusi  dengan  kejam  dan mengerikan,
38.  tidak  memberikan  pertolongan  atau  merintangi  pem berian pertolongan  kepada  penumpang-penumpang  kapal  yang kapalnya tenggelam,
39.  dengan sengaja menahan obat-obatan untuk warga sipil, dan
40.  melakukan perbuatan-perbuatan permusuhan yang berlawanan dengan  persyaratan-persyaratan  gencata  senjata  dengan merekayasa  pengadaan  keterangan-keterangan,  kesem patan atau akal  licik kepada pihak lain.
Salah satu kasus kejahatan perang yang menggunakan Ordonansi sebagai dasar hukum penuntutan adalah peradilan bagi Laurens Pop yang  dituduh  melakukan  serangkaian  tindakan  kejahatan  selama pemberontakan Permesta.45
Formulasi kejahatan terhadap kemanusiaan kemudian diadopsi dalam  Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang  Pengadilan HAM. Pasal 9 menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf b  adalah  salah  satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a.  pembunuhan;
b.  pemusnahan;
c.  perbudakan;
d.  pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e.  perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum intemasional;
f. penyiksaan;
g.  perkosaan,  perbudakan  seksual,  pelacura n   secara  paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h.  pengam aya a n   terhadap  suatu  kelompok  tertentu  atau perkumpulan  yang  didasari  persamaan  paham  politik,  ras, kebangsaan,  etnis,  budaya,  agama, jems  kelamin atau  alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum intemasional;
i. penghilangan orang secara Paksa; atau
j. kejahatan apartheid.
Undang-undang tersebut telah dijadikan dasar hukum pengadilan Ad  Hoc  dalam  melakukan  penuntutan  terhadap  sejumlah  pelaku pelanggaran HAM yang berat, khususnya kasus Timtim dan Tanjung Priuk. Sebagai contoh, dalam kasus Timbul Silaen, Abilio Soares, dan Adam Damiri, para terdakwa  didakwa  berdasarkan  ketentuan Pasal 7  huruf  b  (kejahatan  terhadap  kemanusiaan),  Pasal  9  huruf  a
" Devy Sondakh, op. cit. him.  163-164.
551 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori dan Praktik
(pembunuhan), Pasal 9 (h) tentang penaniayaan, dan Pasal 37 (ketentuan pidana  kejahatan  terhadap  kemanusiaan).  Akan  tetapi  putusan pengadilan membebaskan seluruh terdakwa, khususnya atas dakwaan tanggung jawab komandan.
Menurut para  peneliti  Elsam46, ada sejumlah hambatan sekaligus kelemahan, baik dalam Undang-undang Pengadilan HAM maupun dalam penerapannya.
Pertama, adanya  penyempitan  yurisdiksi  i n i   menimbulkan konsekuensi serius yaitu terhalangnya kesempatan untuk membuktikan adanya  unsur sistematik dan  meluas dalam kasus-kasus  pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur dalam  rentang antara  pra dan pasca jajak pendapat. UU No.26/2000 sendiri dalam beberapa bagian, terutama mengenai  defi nisi  konsep-konsep  tentang  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  dan  tentang  tanggung  jawab  komando  mengambil pengertian yang terdapat dalam Statuta Roma tahun 1998. Sayangnya adopsi tersebut dilakukan dengan beberapa distorsi yang  pada akhirnya secara  teoretis  melemahkan  konsep  kejahatan  terhadap  kemanusian yang menjadi sandaran bagi proses pengadilan HAM itu sendiri.
Kedua, konsep tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 UU  Nomor  26  tahun  2000  menyebutkan  bahwa  kejahatan  terhadap kemanusiaan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 7 huruf (b) adalah "salah  satu  perbuatan  yang  dilakukan  sebagai  bagian  dari  serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara  langsung terhadap penduduk sipil;" walaupun  harus diakui bahwa konsep tersebut memiliki kelemahan dengan tidak jelasnya unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalamnya.
Ketiga, adanya problematika yang timbul dari penerjemahan yang keliru  dalam pasal  ini oleh undang-undang, yaitu kata directed against any civilian population (bahasa Inggris,  pengertian  ini berasal  Statuta Roma  pasal 7) yang seharusnya  diartikan: ditujukan kepada  populasi sipil, akan tetapi  oleh undang-undang ini  diartikan sebagai :  ditujukan secara  langsung  terhadap  penduduk  sipil.  Kata  "langsung"  ini  bisa berimplikasi bahwa seolah-olah hanya para pelaku langsung di lapangan sajalah yang dapat dikenakan  pasal  ini  sedangkan  pelaku di atasnya yang membuat kebijakan tidak akan tercakup pasal  ini.
Keempat, penggunaan kata "penduduk" dan bukannya "populasi" sendiri  telah  menyempitkan  subjek  hukum  dengan  menggunakan
46 Lihat
JURNAL HUKUM HUMANITER,  Vol.  2, No. 3
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori  dan Praktik 552
batasan-batasan wilayah, dan hal ini secara signifikan juga menyempitkan target-target potensial korban kejahatan terhadap kemanusiaan hanya pada  warga  negara  di  mana  kejahatan tersebut berlangsung.  Majelis hakim pada ICTY dan ICTR mengadopsi pengertian yang luas mengenai "populasi sipil': Untuk melindungi mereka yang potensial menjadi korban kejahatan  terhadap  kemanusiaan,  pengertian  populasi  sipil  diartikan juga sebagai siapa saja yang dalam batasan waktu tertentu secara aktif terlibat dalam kejadian dimana ia berada dalam posisi mempertahankan diri  dalam  kondisi tertentu  dapat dianggap sebagai  korban  kejahatan terhadap  kemanusiaan. Termasuk  di  dalamnya  anggota  "gerakan perlawanan" yang telah menyerah dan tidak bersenjata. Adopsi definisi yang seperti  ini  sulit diharapkan terjadi dalam  Pengadilan HAM  kasus Timer Timur mengingat  anggota  gerakan  perlawanan  di  Indonesia cenderung dianggap sebagai "pemberontak" dan tidak dianggap sebagai "penduduk sipil".
Kelima, penerjemahan  dan  penggunaan  kata  "penganiayaan': Penerjemahan "persecution' menjadi "penganiayaan" dalam Undang­ undang  No  26  tahun  2000  menimbulkan  permasalahan  dalam  hal pembuktian.  Karena tidak ada  penjelasan  definitif yang detail,  maka acuan  definisi  dirujuk  kepada  definisi  "penganiayaan"  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). � memiliki arti  yang  lebih  luas  merujuk  pada  perlakuan  diskriminatif yang menghasilkan kerugian mental maupun fisik ataupun ekonomis. Artinya tidak  mensyaratkan  perbuatan  yang  langsung  secara  ditujukan  pada fisik  seseorang.  Dengan  digunakannya  kata  "penganiayaan"  maka tindakan teror dan intimidasi atas seseo rang atau kelompok sipil tertentu berdasar kepercayaan  politik menjadi tidak termasuk dalam  kategori tersebut, clan Jaksa harus membuktikan adanya tindakan fisik yang terjadi dan bukan hanya akibat yang ditimbulkan. Padahal secara faktual akibat dari  kejahatan  terhadap  kemanusian  yang  telah  terjadi  di  Timtim menjelang dan sesudah jejak pendapat tak bisa disangkal oleh siapa pun.

## F.  Penutup
Secara yuridis normatif, penegakan hukum atas pelaku  kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia, adalah ketersediaan produk hukum yang  memadai,  berkepastian  dan  berkeadilan  mengenai  kejahatan terhadap kemanusiaan, baik yang diatur secara intemasional maupun nasional.

## 553 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Teori  dan Praktik
Ketentuan  pada  tingkat  internasional,  dilakukan  dengan mengadakan ratifikasi atas sejumlah perjanjian intemasional, khususnya Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Intemasional. Statuta tersebut dianggap  penting,  karena  merupakan  dasar hukum  bagi  penuntutan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, bilamana peradilan nasional tidak memiliki  kemauan dan kemampuan, maupun peradilan yang memihak.
Ketentuan  yang  berlaku  secara  nasional,  ditempuh  dengan melakukan  harmonisasi  terhadap  sejumlah  peraturan  perundang­ undangan yang sifatnya diskriminatif yang cenderung menjadi pemicu terjadinya  konflik,  yang  pada  akhimya  menjurus  pada  terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Juga, adanya amandemen terhadap Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang didalamnya berisi kejahatan terhadap kemanusiaan, atau memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam KUHP yang baru.47 Sedangkan  secara  yuridis  praktis  adalah  dengan  mengadakan penuntutan  terhadap  para  pelaku yang telah  melakukan  kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari impunitas bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Badan peradilan di  Indonesia  dapat  menggunakan  perjanjian-perjanjian  intemasional tersebut sebagai  dasar hukum  penuntutan,  termasuk menggunakan yurisprudensi  Mahkamah Ad Hoc Den  Haag dan  Mahkamah  Rwanda sebagai  doktrin  dan  tafsir,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kasus­ kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.
Lebih dari itu, hal yang paling penting dalam penuntutan terhadap pelaku  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  di  Indonesia,  adalah  soal penegakan hukum yang pertu mendapatkan perhatian dari para penegak dan pemerhati hukum.
" Kejahalal lerfladap kemanusiaan telah dimasukkan dalarn RUU KUHP baru .  Pasal 395 Bagian Kedua, Bab I X. yang mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia, menyebulkan bahwa "Dipidana dengan pidana mali alau pidana penjara seumur  hidup, alau pidaia  penj<r.i  paling  singkal  5 (lima)  tahun  dai  paling  lama 20 (dua  puluh)  tahun,  setiap orang  yang melakukan salah satu  perbuatan yang dilakukan sebagai bagim d<Wi serangm yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangm tersebut dilujukan secara langsung lefhadap penduduk sipil betupa: (a) pembunuhan;  (b) pemusnahan; (c) perbudakan;  (d)  pengusiran  atau  pemindahan penduduk  secara  paksa;  (e) perampasan  kemerdekaan  atau perampasan kebebasan fisik lain  secara  sewenaig-wenang  yang  melanggar  asas-asas atau  ketentuan  pokok  hukum  internasional;  (I) penyiksaan; (g) pettosaan, perbudakan seksual. pelacurm secara paksa, pemaksaan keharnilm, pemandulm, atau sterilisasi secaa paksa alau bentuk-bentuk  kekerasan seksual lain yang setara; (h)  penganiayaan  lerhadap suatu  kelompok  tertentu atau perkurJ1>Ulai  yang didas<Wi persarnaan paharn politik, ras, kebangsaan, elnis, budaya,  agarna, jenis kelarnin atau alasan lain yang lelah diakui secsa IJliversal sebagai hal yang dilarang menurut hukum intemasional; (i) penghUangan orang secaa paksa;  m kejahata1 apartheid; alau (k)  perbuatan lidak l'lllllUSiaM lainnya  yang  mempunyai  sifal sana dengan perbualan untuk menimbulkal pendaritaan mental rnaup111 fisik yq beral
JURNAL HUKUM  HUMANITER, Vol.  2, No.  3

## Daftar Pustaka
Anna  Segall, Punishing  Violations  of International  Humanitarian  Law at the Na­ tional Level, International  Committee  of the  Red Cross,  Geneva,  2001.
Devy Sondakh, Peradilan Mahkamah Intemasional Ad Hoc Den Haag Bagi Penjahat Perang  Di  Wilayah  Bekas  Yugoslavia  Dan  Kemungkinan  Penerapannya  Di In­ donesia, Tesis,  Bandung,  1999.
__, "Kejahatan Genosida  : Teori Negara Maju Atau  Praktik Negara Berkembang", Makalah,  Komnas  HAM,  Makassar,  2006.
Geoffrey  Robertson, Crimes  Against  Humanity,  The Struggle  for Global Justice, Allen  Lane, The Penguin  Press,  London,  1999.
Marco SassOli dan Antoine A Bouvier, How Does Law Protect Jn  War (Cases, · Docu ­ ments and Tead?ing  Materials  on  Contemporary Practice  in  International Hu­ manitarian Law), International  Commiittee  of  the  Red  Cross,  Geneva,  1999. Knut DOrman, Elements  of War Crim�  Under the Rome  Statute of the Interna­ tional Criminal Court, Cambridge University  Press,  United  Kingdom,  2003. Leslie  C.Green, The Contemporary Law of Armed  Conflict, Second  Edition,  Juris Publishing,  Manchester  University  Press,  2000.
Lyal  S.  Sunga, Indivlbidual Responsibility in  International Law for Serious  Human Rights  Violations, Martin us  Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London,  1992.
M.C. Bassiouni, International Criminal Law (Crimes), Volume I, Transnational  Pub­ lishers,  Inc., Dobbs dan  Ferry,  1987.
__, International Criminal Law {Procedure), Volume II, Transnational  Publishers, Inc.,  Dobbs dan  Ferry,  1987.
__, International Criminal Law (Enforcement;, Volume III, Transnational  Publish­ ers,  Inc.,  Dobbs dan  Ferry,  1987.
__, Crimes Against Humanity, Kluwer Law International,  1999.
Roger  S.  Clark dan  Madeleine Sann, The Prosecution  of International  Crimes,  A Critical Study of the International  Tribunal for the Former  Yugoslavia, Transac­ tion  Publishers,  New  Brunswick dan  London,  1996.
Theodor  Meron,  "The  Case for  War Crimes  Trials  in  Yugoslavia':  dalam Foreign Affairs, Summer,  1993.
Timothy  L. H . McCormack dan  Gerry J  Simpson, The  Law of War Crimes,  National and International Approach� Kluwer Law  International,  1997. Yearbook of the  International  Law  Commission,  1950,  Volume  II.