## ANALISIS KEBIJAKAN KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DAN WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Bagus Diyan Pratama 1 , Budiarsih 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: baguscs93@gmail.com 1 , budiarsih@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACK
The  role  of  Justice  collaborators  and  Whistleblowers  is  urgently  needed  to  assist  law  enforcement officials in uncovering cases such as criminal acts of corruption, but on the other hand there is a big risk that must be borne by a Justice collaborator and Whistleblower, so it is very necessary to have legal certainty for Justice collaborators and Whistleblowers to provide a sense of security, comfort, and free from threats or intimidation and discrimination. The focus of the research is Policy Analysis on the Position of Justice Collaborators and Whistleblowers in Corruption Crimes. This study uses the method of  normative  legal  research  (legal  research)  and  two  approaches,  namely  the  statutory  approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach). The results of this study found that the  policy  positions  of  Justice  collaborators  and  Whistleblowers  in  corruption  cases  found  several problems,  including  first,  the  need  for  a  common  perception  and  synchronization  of  existing regulations  for  law  enforcement  officials  in  understanding  aspects  of  witness  protection.  secondly, although there have been several arrangements regarding Justice collaborators and Whistleblowers, the Criminal Procedure Code still has no provisions that specifically, clearly and definitely regulate the protection  of  Justice  collaborators  and  Whistleblowers.  Such  conditions  result  in  less-than-optimal legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers.

## ABSTRAK
Peran Justice collaborator dan Whistleblower sangat dibutuhkan untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara seperti tindak pidana korupsi, namun pada sisi lain terdapat resiko besar  yang  harus  ditanggung  oleh  seorang  Justice  collaborator  dan  Whistleblower,  maka  sangat diperlukan adanya kepastian hukum bagi Justice collaborator dan Whistleblower guna memberikan rasa aman, nyaman, dan bebas dari ancaman maupun intimidasi serta diskriminasi. Fokus penelitian kepada  Analisis  Kebijakan kedudukan  Justice  collaborator  dan  Whistleblower  Dalam Tindak Pidana Korupsi.  Penelitian  ini  mengunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  (legal  research)  dan  dua pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual (conceptual  approach).  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  kebijakan  kedudukan  Justice collaborator  dan  Whistleblower  dalam  tindak  pidana  korupsi  ditemukan  beberapa  problematik, antara lain pertama, perlunya penyamaan persepsi dan singkronisasi peraturan yang ada untuk aparat penegak hukum dalam memahami aspek perlindungan saksi.  kedua meskipun sudah ada beberapa pengaturan yang ada terkait dengan Justice collaborator dan Whistleblower, namun didalam KUHAP masih  belum  ada  peraturan  yang  secara  khusus,  jelas  dan  pasti  mengatur  mengenai  pelindungan terhadap  seorang  Justice  collaborator  dan  Whistleblower  kondisi  demikian  berdampak  kurang optimalnya perlindungan hukum bagi Justice collaborator dan Whistleblower
Kata Kunci: Kebijakan, Kedudukan, Justice collaborator; Whistleblower.

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  termasuk  kejahatan  yang  luar  biasa  (extra  ordinary  crime), melintasi batas negara  (transnational)  dan tanpa  batas  (borderless). Permasalahan  korupsi yang dihadapi saat ini sudah bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara saja, akan
tetapi  sudah  menjadi  permasalahan  internasional.  Bahkan  hal  ini  ditegaskan  dalam  alinea keempat  Mukadimah  Konvensi  PBB  mengenai  UNCAC  Tahun  2003  bahwa  “convinced  that corruption  is  no  longer  a  local  matter  but  a  transnasional  phenomenom  that  affects  all societies  and  economies,  making  internasional  coorporation  to  prevent  and  control  it essential” 1 .
K orupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu “corruptio” yang berarti perbuatan yang tidak baik,  buruk,  curang,  dapat  disuap,  tidak  bermoral,  menyimpang  dari  kesucian,  melanggar norma-norma  agama  materiil,  mental  dan  hukum 2 .  Kondisi  tentang  fenomena  korupsi sebagai  tindak  pidana  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  dengan  pelaku  korupsi  yang  lintas profesi, modus operandi yang canggih dan terorganisassi tentu saja menjadi tantangan yang besar dalam pengungkapan serta penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebab tidak jarang dari para pelaku yang tertangkap tersebut bukanlah sebagai pelaku utama melainkan hanya lapisan  kedua  atau  bahkan  eksekutor  dan  bahkan  hanya  perantara.  Artinya,  tidak  jarang pelaku  korupsi  yang  tertangkap  dan  terbukti  terlibat  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi hanyalah merupakan kaki tangan, sementara di atasnya masih ada kepala yang memainkan peran cukup besar dari praktek tindak pidana korupsi tersebut atau bahkan hanya sebagai penikmat besar dari hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh. Dalam hukum pidana ada dua (2)  tujuan  pemidanaan, yaitu  Prevensi  Special  dan  General.  Prevensi  Spesial  adalah  tujuan hukum  untuk  memberikan  dampak  langsung  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Sedangkan Prevensi General adalah dampak yang juga berlaku bagi pelaku maupun mereka yang tidak melakukan tindak pidana (pencegahan) 3 .
Peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), selanjutnya disebut dengan UU PTPK. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana
1 Burhanudin Burhanudin, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi,” Jurnal Cita Hukum 1, no. 1 (2013): 95936.
2 S H Budiarsih, “TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG KESEHATAN” (n.d.).
3 Ali Ibrohim, Budiarsih Budiarsih, and Slamet Suhartono, “Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumping Limbah Tanpa Izin Perspektif HAM,” Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah 4, no. 1 (2020):
111 – 122.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
korupsi,  Namun  telah  disadari  upaya  untuk  memberantas  korupsi  tidaklah  semudah membalikkan telapak tangan. Masalah korupsi merupakan permasalahan yang komplek dan turun  menurun  berjalan  seiring,  bahkan  lebih  cepat  pertumbuhannya  ketimbang  urusan pemberantasan. Di tengah-tengah perdebatan pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar  istilah  Justice  collaborator  dan  Whistleblower  sebagai  salah  satu  pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Istilah Justice collaborator dan Whistleblower semakin terkenal di Indonesia, terutama sejak munculnya kasus Agus Condro, Nazarudin, dan Komisaris Jenderal Pol. Susno Duadji. Istilah Justice collaborator dan Whistleblower memiliki makna yang berbeda tapi ada kesamaan 4 .
Justice collaborator  adalah seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pidana 5 . Justice collaborator ini dalam perkembangannya perlu mendapatkan  perhatian  yang  serius  karena  mereka  memiliki  peran  kunci  dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh para penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh Justice collaborator tersebut diantaranya untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu  tindak  pidana  bisa  dicapai  kepada  negara,  memberikan  informasi  kepada  aparat penegak hukum, dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
Selain Justice collaborator, terdapat juga istilah Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Whistleblower disebut juga peniup pluit, pemukul kentongan, atau  pengungkap  fakta 6 .  Pengaturan  Whistleblower  di  Indonesia  dapat  dijumpai  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Peran  Serta Masyarakat  dan  Pemberian  Penghargaan  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak
4 Puteri  Hikmawati,  “Upaya  Perlindungan  Whistleblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam Tindak Pidana Korups i,” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 4, no. 1 (2016): 87 – 104. 5 Lilik Mulyadi, “Perlindungan Hukum Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan  Organized  Crime  Di  Indonesia  Masa  Mendatang,” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 3 (2014).
6 Firman Wijaya, Whistle Blowers Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum (Penaku, 2012).
Pidana  Korupsi,  yang  menyebutkan  tentang  pengertian  Whistleblower,  yaitu  orang  yang memberi  suatu  informasi  kepada  penegak  hukum  atau  komisi  mengenai  terjadinya  suatu tindak  pidana  korupsi  dan  bukan  pelapor.  Begitu  kuatnya  jaringan  organisasi  kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekusf, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum. Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang  dari  mereka  melakukan  tindakan  sendiri  sebagai  Justice  collaborator  atau Whistleblower untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat penegak hukum.
Dalam konteks hukum positif, kehadiran Justice Collaborators dan Whistleblower perlu mendapatkan  perlindungan  hukum  agar  kasus-kasus  korupsi  bisa  dibongkar  secara  tepat. Tetapi dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, karena banyak hal  yang  perlu  dikaji  bagaimana  sebenarnya  mendudukan  Justice  Collaborators  dan Whistleblower  dalam  upaya  memberantas  praktik  korupsi,  sebab  seyogianya  Justice Collaborators  dan  Whistleblower  mendapatkan  perlindungan,  karena  hal  ini  telah  diatur secara  tegas  dalam  Pasal  33  United  Nations  Convention  Againts  Corruption  (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  pelapor  dan  saksi  yang  ikut  bekerjasama  mengungkap  suatu  kasus  kejahatan korupsi tersebut. Meskipun saat ini sudah terdapat lembaga perlindungan saksi dan korban, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602), selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, namun tetap tidak  ada  mendapatkan  perlindungan  secara  hukum.  Bahkan,  seorang  saksi  yang  juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ada beberapa kasus yang  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  saksi  kunci  yang  secara  sukarela membantu para penegak hukum terkait untuk mengungkap kejahatan korupsi masih sangat
lemah.  Ini  merusak  kepercayaan  dari  masyarakat,  dan  merusak  upaya  pemerintah  dalam mendorong  partisipasi warga dalam  melawan  korupsi.  Buruknya perlindungan  hukum bagi para  pelapor  maupun  saksi  kunci  juga  dapat  menjadi  catatan  negatif  bagi  kesungguhan pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmennya sebagai negara pihak dalam UNCAC 7 . Beberapa  kasus  yang  terkait  saksi  kunci  dan  Whistleblower  itu  salah  satunya  adalah kasus  Vincentius  Amin  Susanto,  mantan  Grup  Financial  Controller  Asian  Agri,  yang melaporkan dugaan penggelapan pajak di tempat kerjanya 8 . Kasus Vincent merupakan kasus paling menarik karena melibatkan orang dalam dari pihak yang diduga melakukan kejahatan. Berbeda dengan kasus lainnya, Vincent terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan uang Rp 28 Miliar milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd di Singapura, salah satu  anak  perusahaan  Asian  Agri  Group.  Pada  saat  menjadi  tersangka  dan  buron  itulah Vincent  kabur  ke  singapura  dan  ia  sempat  berencana  untuk  bunuh  diri  dan  akhirnya menyerahkan diri ke polisi singapura karena merasa keselamatannya terancam di Indonesia. Selanjutnya Vincent menyerahkan diri dan melaporkan dugaan penggelapan pajak Asian Agri yang diduga merugikan Negara sedikitnya Rp 1,3 Triliun. Penghukuman terhadap Vincent atas kasus pembobolan uang perusahaannya berlangsung begitu lancar. Vincent dijerat dengan dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang dan memalsukan surat. Putusan Pengadilan Negara  Jakarta  Barat  yang  memvonis  Vincent  bersalah  dan  dihukum  11  (sebelas)  tahun penjara diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Serangan terhadap Vincent tak hanya dalam satu kasus. Aparat penyidik Polda Metro Jaya berniat akan menjerat Vincent dengan perkara tidak  pidana  pemalsuan  paspor  yang  dilakukannya  sekitar  Oktober  2006  di  Singkawang, Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, terdapat kasus Roni Wijaya, seorang saksi kunci yang berjasa dalam ikut membongkar  kasus  skandal  korupsi  proyek  P3SON  Hambalang  dan  saat  press  release  ini dikeluarkan,  ia  menjalani  proses  penahanan  di  Lapas  Cipinang,  menjadi  terdakwa  dan menjalani  proses  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan.  Kriminalisasi  terhadap Roni Wijaya terjadi kendati Roni Wijaya telah mendapat status perlindungan hukum dari KPK.
7 Zheli n Armeta, Nashriana Nashriana, and Suci Flambonita, “Penerapan Justice Collaborator Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi”  (Sriwijaya University, 2021).
8 Armeta,  Nashriana,  and  Flambonita,  “Penerapan  Justice  Collaborator  Dalam  Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”
Namun hal tersebut diabaikan oleh penyidik pada Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Jenderal  Pajak,  Kementerian  Keuangan  dan  Kejaksaan  Agung  RI  yang  pada  intinya menyampaikan  bahwa  Roni  Wijaya  merupakan  saksi  yang  dilindungi  KPK  karena  telah beriktikad  baik  membantu  KPK  mengungkap  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  PT. Dutasari  Citralaras.  Tidak  hanya  serangan  balik  berupa  kriminalisasi  Roni  Wijaya  juga mengalami  pemerasan  oleh  oknum  Jaksa  yang  menangani  perkara  Roni  Wijaya,  yaitu  atas nama  Martono,  S.H.,  M.H.,  (Kepala  Sub  Direktorat  Tindak  Pidana  Perpajakan  dan  Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung) dan Seremita Purba, S.H., M.H., (Jaksa pada Kejaksaan Agung RI). Kedua oknum Jaksa tersebut memeras Roni Wijaya supaya pelimpahan ke tahap dua (tahap kejaksaan) diundur 9 .
Kemudian,  kasus  terdakwa  Abdul  Khoir  dalam  kasus  suap  proyek  infrastruktur Kementrian PUPR di Maluku. Penuntut umum dari KPK semula menuntut terdakwa dengan pidana  penjara  2  tahun  6  bulan,  akan  tetapi  majelis  hakim  justru  menjatuhkan  pidana terhadap terdakwa melebihi tuntutan jaksa, yaitu dengan pidana penjara 4 tahun. Penyidik telah  menetapkan  terdakwa  Abdul  Khoir  sebagai  Justice  collaborator  dan  penuntut  umum dalam tuntutannya telah memohonkan agar penetepan Justice collaborator tersebut dapat dipertimbangkan  oleh  majelis  hakim  sebagaimana  hal  yang  meringankan  hukuman  bagi terdakwa 10 .
Beberapa  putusan,  hakim  dalam  mengadili  perkara  Justice  collaborator  dan Whistleblower  berpedoman  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2011 tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistleblower)  dan  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama  (Justice  Collaborators)  Di  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu,  selanjutnya disebut dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2011.
Dalam  SEMA  tersebut,  seseorang  dapat  dikategorikan  sebagai  Justice  collaborator apabila  bukanlah  pelaku  utama,  namun  dalam  kasus  tersebut  diatas  hakim  menganggap
9 Haris Azhar and Nurkholis Hidayat, “Habis Manis Sepah Dibuang: Cerita Nasib Buruk Yang Menimpa Roni Wijaya Sebagai Whistleblower Kasus Korupsi Proyek Hambalang,” last modified 2020, https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya- sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/.
10 Dwi  Oktafia  Ariyanti  and  Nita  Ariyani,  “Model  Pelindungan  Hukum  Terh adap  Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 2 (2020): 328 – 344.
sebagai  pelaku  utama  dalam  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Hal  tersebut  tentu  terjadi pemahaman  yang  beragam  dalam  konteks  kasus  tersebut,  antara  penyidik  dan  penuntut umum  dengan  hakim  dalam  menentukan  seseorang  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai Justice collaborator atau tidak.
Keinginan  dan  keberanian  pelaku  untuk  menjadi  Justice  collaborator  ataupun Whistleblower dalam suatu kasus tindak pidana korupsi patut diapresiasi, seyogianya dengan cara  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  bukan  hanya  saksi  pelaku  melainkan  juga keluarganya,  juga  perlu  adanya  penghargaan  yang  diberikan  oleh  penegak  hukum  kepada saksi pelaku dalam bentuk pemberian keringanan hukuman. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut,  maka  perlu  adanya  kebijakan  pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan terhadap Justice collaborator atau Whistleblower melalui dasar laporan yang diajukan dalam tindak  pidana  apapun  itu.  Perlindungan  ini  diperlukan  sebab bukan  tidak  mungkin  pelapor atau pengungkap praktik tindak pidana tersebut dihadapkan pada situasi yang mengancam dirinya  dan  keluarga,  juga  mengancam  pekerjaan  apabila  pelapor  sebagai  bawahan  pada suatu pekerjaan dan lain sebagainya.
Dari  permasalahan  tersebut,  tentunya  dapat  dikatakan  tidak  ada  kepastian  hukum terkait domain kewenangan kelembagaan untuk memberikan perlindungan terhadap Justice collaborator  dan  Whistleblower.  Adanya  kewenangan  masing-masing  antara  lembaga Kejaksaan,  Kepolisian,  KPK,  Ombudsman,  PPATK,  serta  LPSK  dapat  berpotensi  terjadinya konflik kewenangan antar lembaga negara. Atas dasar seluruh uraian tersebut diatas penulis memberikan focus kajian kepada adalah Bagaimanakah Analisis Kebijakan kedudukan Justice collaborator dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  hukum  (legal  research).  Penelitian  hukum merupakan suatu proses untuk mencari tahu dan menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin hukum yang nanti digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengisi kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang
ada.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  artikel  ini,  yakni  pendekatan  perundang- undangan (statatue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Analisis Kebijakan kedudukan Justice collaborator dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi
Peraturan  perlindungan  menjadi  Whistleblower  dan  Justice  collaborator  memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan seorang Whistleblower tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan seorang Justice collaborator atau saksi pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah  dan  menyakinkan  bersalah.  Namun,  terakit  dengan  kesaksiannya  dapat  dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidanya.
Justice  collaborator  dan  Whistleblower  saat  ini  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun setelah perjalanan waktu serta dalam pelaksanaannya, masih ditemukan  adanya  kekurangan-kekurangan  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  saksi. Pengaturan tentang peran Justice collaborator dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan  yang  disebabkan  terkait  berbeda-bedanya  penafsiran  Pasal  tersebut  oleh masyarakat  maupun  juga  dengan  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri.  Kelemahan  itu  dapat terlihat dari: (1) peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan; (2) ruang lingkup pelaku yang bekerjasama; (3) pemberian perlindungan yang tidak pasti; (4) persyaratan yang kurang  jelas;  (5)  pemberian  penghargaan  yang  terbatas;  (6)  tidak  ada  kepastian  dalam pemberian penghargaan 11 .
Pada perkembangannya Mahkamah Agung memberikan petunjuk melalui SEMA Nomor 4  Tahun  2011  dan  Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku
11 Supriyadi  Widodo  Eddyono,  “Melihat  Prospek  Perlindunga n  Pelaku  Yang  Bekerjasama  Di Indonesia,” Jurnal LPSK, Nomor 1 (2011).
yang  Bekerjasama.  Akan  tetapi  peraturan-peraturan  tersebut  masih  juga  mempunyai kekurangan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang hanya berupa surat edaran saja yang diartikan dapat diikuti atau tidak di ikuti, tergantung dari subjektifitas dari penegak hukum itu sendiri.
Adanya permasalahan tersebut diatas, khususnya yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor  293,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5602), selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan definisi saksi dan saksi pelaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 yaitu: (1) Saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. (2) Saksi Pelaku adalah tersangka terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak dalam kasus yang sama.
Pencegahan  tindak  pidana  korupsi  sudah  menjadi  keharusan  untuk  dilaksanakan, karena  luka  yang  di  derita  oleh  masyarakat  tidak  sepenuhnya  dapat  terobati.  Dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi  dibutuhkan  peran  aparat  penegak  hukum  yang  jujur, profesional, dan berintegritas. Peran seorang penyidik sangat penting untuk mencari bukti terkait dengan kerugian negara yang menjadi alat bukti awal dugaan tindak pidana korupsi 12 .
Kerugian yang diakibatkan dari kasus korupsi yang tidak terungkap, mungkin nilainya tidak  kalah  besar.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  kurangnya  alat  bukti  keterangan  saksi. Keberhasilan  dalam  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  sangat  tergantung  pada  keterangan saksi  yang  berhasil  diungkap.  Pada  proses  penyelesaian  korupsi  terutama  yang  berkenaan dengan saksi, tidak sedikit yang berhenti di tengah jalan dimana hal itu disebabkan karena ketiadaan saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi tersebut merasa enggan untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya karena mungkin medapatkan ancaman ataupun intimidasi dari para pelaku tindak kejahatan.
12 Chazawi Adami, “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)” (Depok: Rajawali Press, 2018).
Dalam  situasi  demikian,  tentu  aparat  penegak  hukum,  baik  itu  kepolisian,  kejaksaan bahkan  KPK  mengalami  kendala  dalam  mengungkap  pelaku  yang  berperan  sangat  besar dalam kasus tindak pidana korupsi, disebabkan oleh kondisi besarnya kuasa yang dimiliki oleh terduga pelaku utama, atau kurangnya alat bukti dan informasi yang dapat mengungkap siapa pelaku  utama  karena  kurangnya  peran  serta  atau  keaktifan  pelaku  yang  telah  tertangkap untuk  membeberkan  informasi  dan  data  penunjang  pengembangan  penyidikan  dimaksud. Oleh  sebab  itu,  dalam  praktik  banyak  penegakan  hukum  di  bidang  tindak  pidana  yang terorganisir,  maka  tak  jarang  dilakukan  strategi  dan  pendekatan  melalui  penetapan  saksi pelaku (Justice collaborator) yang bekerjasama dengan penegak hukum seperti yang terjadi pada tindak pidana narkotika, kejahatan trans nasional, pencucian uang, terorisme dan tidak terkecuali dengan tindak pidana korupsi 13 .
Selain penerapan strategi penetapan Justice collaborator, hal lain yang juga perlu untuk meningkatkan  partisipasi  dan  peran  masyarakat  dalam  mengungkap  suatu  kasus  tindak pidana korupsi adalah melalui pelibatan masyarakat untuk melaporkan setiap praktik tindak pidana  korupsi  yang  diketahuinya.  Dalam  upaya  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  perlu adanya  kebijakan  perlindungan  terhadap  Whistleblower  atau  pengungkap  kasus  tindak pidana korupsi melalui laporan yang diajukan.
Secara yuridis pengaturan tentang Justice collaborator dan Wishtleblower telah diatur dalam  ketentuan  UU  Pelindungan  Saksi  dan  Korban,  United  Nations  Convention  Against Corruption (UNCAC), UU PTPK, UU KPK, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang,  Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  M.HH-11.HM..03.02.th.  2011  Nomor:  PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor:  08/M.PAN-RB/06/12  tanggal  29  Juni  2012  tentang  Sistem  Penanganan
13 Mulyadi,  “Perlindungan  Hukum  Whistleblower  Dan  Ju stice  Collaborator  Dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang.”
Pengaduan (Whistleblower System)
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Kebijakan  penanganan  dan  pemberian  perlakuan  khusus  kepada  Justice  collaborator dan Whistleblower sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2003 hingga saat ini, namun masih terdapat  berbagai  persoalan  yang  dihadapkan  pada  upaya  maksimal  untuk  melakukan penanganan dalam pengungkapan suatu tindak pidana kejahatan yang khususnya memiliki sifat  teroganisir  seperti  kasus  korupsi.  Keberadaan  Justice  collaborator  dan  Whistleblower merupakan  hal  yang  sangat  strategis  dalam  mengungkap  kejahatan  yang  memiliki  sifat terorganisir,  tidak  jarang  membuat  beberapa  negara  tersebut  memberikan  penghargaan terhadap mereka yang bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Salah satu  aspek  pemberian  penghargaan  itu  adalah  dengan  memberikan  keringanan  hukuman terhadap Justice collaborator.
Di Indonesia secara yuridis membuka ruang pemberian penghargaan terhadap seorang Justice collaborator yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan otak intelektual atau kunci utama dalam sebuah kejahatan terorganisir yaitu korupsi. Akan tetapi,  dalam  pelaksanaannya  tidak  jarang  menimbulkan  kondisi  yang  rumit  atau  terbalik. Lebih lanjut, hal itu tercermin dari adanya putusan atas kasus yang melibatkan Mantan Ketua Dewan  Perwakilan  Daerah  berserta  Damayanti  Wisnu  Putranti  Mantan  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat. dalam kasus yang melibatkan dua tokoh politik nasional tersebut, hakim dalam  memutus  perkara  dimaksud  tidak  membedakan  pelaku  utama  dengan  saksi  pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, padahal unsur-unsur seseorang yang dapat dikenakan  kepada  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  menurut  penuntut  umum  sudah memenuhi.  Dalam  putusannya  majelis  hakim  menetapkan  vonis  kepada  Irman  Gusman  7 (tujuh) tahun penjara dan Damayanti Wisnu Putranti selama 4 (empat) tahun 14 .
Justice  collaborator  baru  bisa  menerima  penghargaan  dengan  terlebih  dahulu  harus mendapat  rekomendasi  secara  tertulis  dari  Lembaga  Pelindungan  Saksi  dan  Korban (selanjutnya  disebut  LPSK)  yang  nantinya  akan  diberikan  kepada  penegak  hukum  yang menangani proses hukum tersebut. Keberhasilan dalam tahap pemeriksaan perkara pidana
14 Mohamad  Danial  Puluhulawa,  Fenty  U  Puluhulawa,  and  Dian  Ekawaty  Ismail,  “Anotasi Perlindungan  Hukum  Wistleblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi,” Al Ahkam 16, no. 2 (2020): 56 – 74.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
akan memengaruhi berhasil tidaknya pemerikasaan di sidang pengadilan nantinya 15 . Maka perlu  adanya  kerja  keras  dari  para  penegak  hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana  dan penentuan dapat tidaknya seseorang menjadi Justice collaborator.
Dari beberapa permasalahan yang ada terkait penanganan seorang Justice collaborator dan Whistleblower sangatlah urgensi, seharusnya pengaturan mengenai Justice collaborator dan  Whistleblower  dapat  dimasukkan  ke  dalam  revisi  KUHAP.  Mengingat  KUHAP  adalah bagian  dari  instrumen  hukum  pidana  formil  yang  menentukan  berbagai  prosedural pemeriksaan  perkara  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  Dikarenakan  LPSK  tidak masuk  ke  dalam  sistem  peradilan  pidana,  maka  disinilah  memicu  persoalan  mengenai rekomendasi yang dikeluarkan kurang mendapat pertimbangan dari penegak hukum, karena memiliki dua pilihan yaitu boleh dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan 16 . Pengaturan pelindungan  hukum  bagi  Justice  collaborator  dan  Whistleblower  perlu  dimasukkan  dalam revisi KUHAP. Hal ini karena banyaknya lembaga yang berwenang menerima dan menangani laporan  dari  seorang  Justice  collaborator  dan  Whistleblower.  Diperlukan  penegasan kewenangan,  fungsi  dan  tugas  yang  dimiliki  masing-masing  lembaga  dalam  prosedur penanganan  dan  pemberian  pelindungan  terhadap  Justice  collaborator  dan  Whistleblower melalui  revisi  KUHAP.  Apabila  ketentuan  tersebut  masuk  dalam  revisi  KUHAP  maka  dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar yang kokoh bagi para penegak hukum dalam memberikan pelindungan terhadap justice collaborator, mengingat KUHAP merupakan pedoman formal yang mengikat dan bersifat imperatif bagi lembaga penegak hukum.
Seseorang  dalam  tuntutannya  dapat  digolongkan  sebagai  Justice  collaborator  atau tidak, selama ini berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang  bekerjasama  (Justice  collaborators)  di  dalam  perkara  tindak  pidana  tertentu.  SEMA merupakan  aturan  internal  yang dapat  digunakan oleh hakim  apabila  ketentuan  mengenai perkara  yang  akan  diputusnya  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-perundangan 17 .
15 M  Yahya  Harahap,  “Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  Dan Penuntutan; Jilid II” (2002).
16 Muhammad Iqbal Lubis et al., “Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2223K/Pid . Sus/2012,” USU Law Journal 7, no. 3 (2019).
17 Ahmad  Yunus,  “Penetapan  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Justice  Collaborator,” Simbur Cahaya 24, no. 2 Mei 2017 (2017): 4756 – 4771.
Keberlakuan  SEMA  pada  dasarnya  hanya  terbatas  di  pangadilan,  maka  sebab  itu  untuk penegakan hukum yang lain masih belum ada di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan bagi Justice collaborator dan Whistleblower. Padahal  persamaan  persepsi  antara  penegak  hukum  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih merupakan  hal  yang  penting,  sehingga  pelindungan  terhadap  Justice  collaborator  dan Whistleblower terealisasi secara optimal.
Sehubungan  dengan  penegak  hukum  yang  lain,  telah  disepakati  Peraturan  Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Nomor: M. HH- 11.HM.03.02. th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB- 02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dibentuk untuk mengatur persamaan persepsi. Ada 4 (empat) hal pokok yang diatur, yaitu pelindungan fisik dan psikis, pelindungan hukum, penanganan secara khusus, memperoleh penghargaan dan semua hak tersebut dapat didapatkan apabila mendapatkan  persetujuan  dari  penegak  hukum.  Disamping  itu  menempatkan  pelindungan terhadap  Justice  collaborator  dan  Whistleblower  ke  dalam  revisi  KUHAP  merupakan penerapan dari salah satu tujuan dari hukum pidana formil yaitu untuk melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga negara.

## KESIMPULAN
Pengaturan  terkait  Justice  collaborator  dan  Whistleblower  masih  menimbulkan permasalahan.  Hal  ini  karena  kedudukan  SEMA  dan  Peraturan  Bersama  adalah  di  bawah undang‐  undang.  SEMA  dan  Peraturan  Bersama  harus  mengikuti  ketentuan sebagaimana yang ada dalam UU PTPK. Selain itu, penjatuhan putusan oleh hakim harus melihat rumusan ketentuan dari Pasal UU PTPK sehingga penjatuhan pidana yang didapatkan seorang Justice collaborator  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  undang‐undang. Urgensi  perlindungan hukum  bagi  Justice  collaborator  dan  Whistleblower  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi merupakan  kebutuhan  yang  mendesak  bagi  hukum  Indonesia,  karena  seorang  Justice collaborator  dan  Whistleblower  menanggung  resiko  dengan  mendapatkan  ancaman- ancaman  karena  telah  bekerja  sama  dengan  penegak  hukum  untuk  membongkar  suatu perkara tindak pidana korupsi. Disinilah betapa pentingnya pelindungan bagi seorang Justice collaborator dan Whistleblower.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi.  2016. Hukum  Pidana  Korupsi  Di  IndonesiaEdisi  Revisi ,  Revisi,  ed.  by  PT RajaGrafindo Persada (Yogyakarta)
Ahmad Yunus. 2017. ‘Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Dalam Praktik’, 24: 4765
Ariyanti, Dwi Oktafia, and Nita Ariyani . 2020. ‘Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27.2: 328 – 44 https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6
Armeta,  Nashriana,  and  Flambonita,  “ Penerapan  Justice  Collaborator  Dalam  Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi .”
Budiarsih.  2020. TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI  BIDANG  KESEHATAN ,  1st  edn,  ed.  by  Sabila Wahyu Sagita (Surabaya: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
Budiarsih, Slamet Suhartono, and Ali Ibrohim. 2020. ‘ANALISIS TERHADAP SANKSI KORPORASI PELAKU DUMPINGLIMBAHTANPA IZIN PERSPEKTIF HAM’, 04
Burhanudin, Burhanudin. 2013. ‘Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi’, Jurnal Cita Hukum , 1.1 <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2981>
Firman  Wijaya.  2012a. Whiste  Blower  Dan  Justice  Colaborator  Dalam  Perspektif  Hukum (Jakarta: Penaku)
——— .  2012b. Whistleblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Perspektif  Hukum ,  ed.  by Penaku (Jakarta)
Haris  Azhar  and  Nurkholis  Hidayat,  “Habis  Manis  Sepah  Dibuang:  Cerita  Nasib  Buruk  Yang Menimpa Roni Wijaya Sebagai Whistleblower Kasus Korupsi Proyek Hambalang,” last  modified  2020,  https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita- nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi- proyek-hambalang/.
Hikmawati,  Puteri.  2016.  ‘UPAYA  PERLINDUNGAN  WHISTLEBLOWER  DAN  JUSTICE COLLABORATOR DALAM TIN DAK PIDANA KORUPSI’, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 4.1: 87 – 104 <https://doi.org/10.22212/JNH.V4I1.197>
Lilik Mulyadi. 2015. Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime , ed. by PT Alumni (Bandung)
Muhammad  Iqbal  Lubis.  2019.  ‘Pelindungan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator  Dalam Hukum Pidana Di Indonesia’, USU Law Journal , 7: 61 Peter Marzuki. 2011. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana)
Puluhulawa,  Moh  Danial,  Fenty  U  Puluhulawa,  and  Dian  Ekawaty  Ismail.  2020. Anotasi Perlindungan  Hukum  Wistleblower  Dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , LVI
Supriyadi  Widodo  Eddyono.  2011.  ‘Prospek  Penggunaan  Pelaku  Yang  Bekerjasama  Di Indonesia’, 1: 104– 8 Yahya Harahap. 2012. Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan. , Edisi Kedua, ed. by Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika)
Zhelin Armeta, Nashriana Nashriana, and Suci Flambonita, “Penerapan Justice Coll aborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” (Sriwijaya University, 2021).