## ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA LARAS HUKUM PADA PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

## Edhy Rustan
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Email : Edhy_rustan@yahoo.co.id

## Abstract
This study aims to describe the forms of error in using Indonesian language in the legal ruling  on  sharia  economic  cases  in  the  Makassar  Religious  Court.  Research  is  a descriptive qualitative research that is documentative or library research. The data in this  study  are  the  use  of  legal  language  on  the  decisions  of  sharia  economic  cases number  73  /  Pdt.G  /  2015  /  PA.  Mks.  Makassar  Religious  Court.  Data  collection  is done through documentation techniques, by examining a number of references to the use of legal languages, both in the form of books, journals, magazines, newspapers, research reports, and legal documents that are relevant to the problems under study. Recording, namely the author records all matters relating to the phenomenon of legal language usage, which is obtained from the decisions of the Makassar Religious Court and relevant documents, into the notebook prepared in the form of a body of data. The steps of data analysis, namely (1) Identifying the legal language that has experienced an error, (2) Classifying the form of sentence writing errors in the decision of the sharia economic case of  the Makassar Religious Court, (3) Analyzing  the form  of  sentence using the Indonesian language in economic case decisions Makassar Islamic sharia,
(4)  Describe  any  form  of  language  use  error  accompanied  by  descriptions  or explanations. The results of the study showed that the Indonesian sentence in the law in  the  sharia  economic  decision  of  the  Makassar  Religious  Court  experienced structural errors as a result of not having the function of the subject in sentences, and improper  use  of  conjunctions,  and  not  paying  attention  to  punctuation,  diction, ambiguous words, use of redundant words, and adjust the context of the case with the right  reasoning  pattern.  As  a  result  of  these  errors,  the  meaning  of  the  sentence becomes ambiguous, making it difficult for the reader to understand. Apart from that, sentence structure errors can cause differences in the meaning that is generated in a decision.
Keywords : Language, Law, Syariah Economic

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  bentuk-bentuk  kesalahan  pengunaan  bahasa Indonesia  laras  hukum  dalam  putusan  perkara  ekonomi  syariah  pada  Pengadilan  Agama Makassar. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat dokumentatif atau penelitian  pustaka (library  research). Data  dalam  penelitian  ini  adalah  penggunaan  bahasa hukum  pada  putusan  perkara  ekonomi  syariah  nomor  73/Pdt.G/2015/PA.Mks.  pengadilan Agama Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan menelaah
beberapa referensi tentang penguaan bahasa hukum, baik yang berupa buku, jurnal, majalah, koran,  laporan  hasil  penelitian,  maupun  dokumen-dokumen  hukum  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Pencatatan  yaitu  penulis mencatat  semua  hal  yang  berhubungan dengan fenomena pengunaan bahasa hokum, yang diperoleh dari putusan pengadilan Agama Makassar  serta  dokumen-dokumen  yang  relevan,  ke  dalam  buku  catatan  yang  telah dipersiapkan  dalam  bentuk  korpus  data.  Langkah-langkah  analisis  data,  yaitu  (1) Mengidentifikasi  bahasa  hukum  yang  mengalami  kesalahan,  (2)  Mengklasifikasi  bentuk kesalahan  penulisan  kalimat  dalam  putusan  perkara  ekonomi  syariah  Pengadilan  Agama Makassar,  (3)  Menganalisis  bentuk  kesalahan  pengunaan  bahasa  Indonesia  yang  berbentuk kalimat dalam putusan perkara ekonomi syariah Agama Makassar, (4) Mendeskripsikan setiap bentuk  kesalahan  pengunaan  bahasa  yang  disertai  uraian-uraian  atau  penjelasan.  Hasil penelitian  diperoleh  bahwa,  kalimat  bahasa  Indonesia  laras  hukum  dalam  putusan  perkara ekonomi  syariah  Pengadilan  Agama  Makassar  mengalami  kesalahan struktur  sebagai  akibat tidak memiliki fungsi subjek dalam kalimat, dan pengunaan konjungsi yang tidak tepat, serta tidak  memerhatikan  penulisan  tanda  baca,  diksi,  kata  bermakna  ambigu,  pengunaan  kata mubazir, serta menyesuaikan konteks perkara dengan pola penalaran yang tepat. Sebagai akibat dari kesalahan tersebut, makna kalimat menjadi rancu, sehingga sulit dipahami oleh pembaca. Selain itu, kesalahan struktur kalimat dapat menyebab-kan perbedaan makna yang ditumbulkan dalam suatu putusan.
Kata Kunci: Bahasa, Hukum, Ekonomi Syariah

## PENDAHULUAN
Bahasa  Indonesia  sebagai  suatu  bahasa  yang  berkembang  memunyai  banyak ragam,  masing-masing  berfungsi  dalam  proses  komunikasi.  Sesungguhnya,  setiap ragam bahasa yang terdapat dalam bahasa Indo-nesia adalah sejajar. Artinya, tidak ada laras  atau  ragam  yang  lebih  baik  atau  lebih  betul  dari  yang  lainnya  (Said,  2004:  7). Bahasa Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya hanya merupakan salah satu  ragam  bahasa  yang  tidak banyak berbeda dengan ragam  bahasa  Indonesia  yang lain. Yang membedakan ragam ini dengan ragam yang lain hanyalah terletak pada (1) format  penyajian  yang  khas  dan  (2)  pemakaian  kata/istilah  tertentu  beserta terminologinya,  sedangkan  kaidah  yang  lain,  yaitu  kegramatikalan  kalimat  dan penulisan-nya tetap harus tunduk pada kaidah yang ada. Dengan kata lain, bahasa yang diguna-kan  dalam  perundang-undangan  haruslah  menggunakan  ragam  bahasa  baku atau stan-dar. Bahasa baku atau standar ialah bahasa yang dapat dijadikan acuan atau tolok ukur, baik dalam hal kegramatikalan kalimat men-cakup struktur kalimat serta bentuk dan pilihan kata maupun dalam hal penulisan-nya.
Penggunaan istilah bahasa hukum bukanlah secara linguistik, melainkan secara sosiologis.  Alasannya,  bahasa  hukum  Indo-nesia  adalah  bahasa  nasional  Indonesia yang dipergunakan dalam penyusunan produk hukum tertulis (perundang-undangan), yuris prudensi, tuntutan hukum ( requisitor ), pem-belaan, syarat-syarat dalam perkara perdata dan lain-lain, maupun yang berwujud ke-terampilan penggunaan bahasa dalam pro-fesi (hukum) seperti konseptor-konseptor rancangan perundang-undangan, hakim, jaksa, pengacara, notaris dan lain-lain (Said, 2006:136). Jadi, bahasa Indonesia yang di-gunakan dalam bidang hukum  ialah Bahasa  Indonesia hukum  atau bahasa hukum Indo-nesia.  Dalam  symposium  bahasa  dan  hukum  disimpulkan  bahwa  bahasa Indonesia hukum ialah bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik ter-sendiri (BPHN (Ed), 1976:106).
Bahasa dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum merupakan per- aturan  yang  mengatur  kelakuan,  perbuatan,  tindakan,  dalam  kehidupan  masyarakat. Tanpa hukum,  masyarakat  akan kacau. Sementara aturan atau peraturan itu  dinyata- kan  dengan  bahasa,  yaitu  bahasa  hukum.  Bahasa  dan  hukum  merupakan  penjelasan kehidupan manusia dalam masyarakat yang merupakan penjelmaan dari suatu kebuda yaan pada suatu tempat dan waktu. Dalam hubungan suatu masyarakat dan kebudayaan tertentu, bahasa dan hukum  saling ber-hubungan dan berpengaruh satu  dengan  yang lainnya.    Bahkan,  kebudayaan  harus  di-anggap  sebagai  penjelmaan  masyarakat  dan kebudayaan itu, yang sebaliknya dipenga-ruhi pula oleh bahasa maupun oleh hukum (Alisjahbana dalam Badudu, 1993: 42).
Hubungan  yang  erat  antara  bahasa  dan  hukum  seperti  yang  dilukiskan  oleh Alisjah-bana  di  atas,  memang  sangatlah  tidak  mung-kin  untuk  diabaikan.  Dalam masyarakat mana pun, hukum sebagai salah satu sarana untuk menciptakan keteraturan dan  keter-tiban  sosial,  dirumuskan  utamanya  melalui  bahasa  walaupun  ada  simbol- simbol lain yang juga penting untuk menetapkan hukum. Hukum hanya dapat berjalan efektif apabila ia dirumuskan dengan tegas dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan harus dapat dikomuni-kasikan dengan baik pada subjek-subjek hukum  yang dituju. Apabila anggota masya-rakat tidak memahami makna ketentuan
yang dirumuskan dapat diduga akibatnya, aturan hukum tersebut tidak dapat berjalan. Dari  sisi  lain,  apabila  hukum  tidak  dirumus-kan  dengan  jelas  dan  para  pelaksana  di lapangan pun tidak memahaminya, hal ini jelas akan berdampak pada mutu penegakan hukum tersebut.
Berkenaan dengan itu, selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Bruggink bah- wa  begitu  seseorang  berusaha  memahami  tanda  yang  dihadapinya  ketika  membaca suatu peraturan hukum, maka  yang bersang-kutan telah berhubungan dengan bahasa dan kegiatan berpikir (Bruggink dalam Tahir, 2004: 3).
Berkenaan dengan masalah ini, Badudu mengatakan bahwa kondisi yang muncul dalam masyarakat  mengakibatkan adanya  anggapan bahwa bahasa hukum  Indonesia tidak mengungkapkan keaslian bahasa Indo-nesia sehingga seolah-olah bahasa hukum itu adalah bahasa dengan corak sendiri yang tidak sejalan dengan bahasa umum yang digunakan oleh masyarakat. Dengan demi-kian, bahasa hukum menjadi bahasa  yang sukar dipahami.
Harus diakui bahwa menulis dokumen hukum sama sekali bukan tugas yang ringan dan  sederhana.  Apalagi  dokumen  ini  berupa  keputusan  dari  suatu  lembaga.  Penulis dokumen tidak hanya dituntut untuk mema-hami ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasannya, tetapi juga harus me-miliki kemampuan dan keterampilan meng- gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar (Harkrisnowo, 2003: 3).
Berdasarkan  pengamatan  penulis,  berbagai  masalah  yang  timbul  dalam  hal  ini mencakup  kebiasaan  atau  kecenderungan  merumuskan  atau  menguraikan  produk hukum  dalam  kalimat  yang  panjang  dengan  banyak  anak  kalimat  dengan  struktur kalimat yang kurang tepat. Sebagai contoh:
Seorang pembeli yang hendak meng-gunakan kekuasaan yang diperjanji-kan di dalam persetuannya sewa, untuk, jika barangnya dijual, me-maksa si penyewa mengosongkan barang  yang  disewa,  diwajibkan  mem  peringatkan  si  penyewa  sekian  lama sebelumnya,  sebagaimana  diharuskan  oleh  adat  kebiasaan  setempat  menge-nai pemberhentian-pemberhentian sewa (Kitab UU Hukum Perdata).
Sebagai bagian dari bahasa Indonesia, bahasa hukum selayaknya juga mengikuti
bahasa Indonesia secara umum dan juga tidak membuka peluang terjadinya kesala-han struktur  kalimat  yang  menyebab-kan  kalimat  tidak  sesuai  dengan  kaidah  bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Bertolak dari latar belakang tersebut, objek yang diteliti adalah kesalahan peng- gunaan bahasa Indonesia pada dokumen tertulis yang berupa putusan ekonomi syariah dalam  lingkup  Pengadilan  Agama  Makassar.  Alasan  memilih  putusan  ini,  karena merupakan  perkara  murabahah  yang  berarti  salah  satu  bentuk  jual  beli  barang  pada harga asal dengan tambahan keun-tungan yang disepakati dan termasuk dalam kajian perbankan  syariah.  Sejalan  dengan  hal  itu,  putusan  ini  berangkat  dari  perkara  yang pertama  kalinya  di  Sulawesi  Selatan,  sejak  penyelsaian  sengketa  perbankan  syariah dilimpahkan  ke  Pengadilan  Agama  berdasar-kan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008 Pasal 55.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendes-kripsikan  bentuk-bentuk  kesalahan  peng- gunaan bahasa Indonesia laras hukum dalam putusan ekonomi syariah pada Pengadilan Agama  Makassar.  Manfaat  yang  diharapkan  dari  hasil  penelitian  ini,  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  bahasa  Indonesia  laras  hukum. Memberikan pema-haman dan pengetahuan tentang  kesalahan kalimat yang terdapat dalam bahasa Indo-nesia laras hukum. Untuk memberikan sumbangsi pemikiran bagi kalangan hukum tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik pada komunikasi  tulis.  Sebagai  bahan  referensial  bagi  calon  peneliti  yang  ingin memperdalam kajian mengenai bahasa hukum dalam berbagai aspek.
Penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  deskriptif  kualitatif.    Penelitian  ini bersifat  dokumentatif  atau  penelitian  pustaka (library  research). Oleh  karena  itu, peneliti  mendokumentasikan  kesalahan  pengunaan  kalimat  bahasa  Indonesia  laras hukum. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Oleh karena itu,  desain  yang  digunakan  berdasarkan  prinsip  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara objektif.
Data  dalam  penelitian  ini  adalah  penggunaan  bahasa  hukum  dalam  putusan ekonomi syariah nomor 73/Pdt.G/2015/ PA.Mks. pada pengadilan Agama Makassar.
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, penelitian ke- pustakaan (library  research) dilakukan  dengan  menelaah  beberapa  referensi  tentang penguaan bahasa hukum, baik yang berupa buku, jurnal, majalah, koran, laporan hasil penelitian,  maupun  dokumen-dokumen  hukum  yang  relevan  dengan  permasalahan yang diteliti. Pencatatan yaitu penulis men-catat semua hal yang berhubungan dengan fenomena pengunaan bahasa hukum, yang diperoleh dari putusan pengadilan Agama Makassar  serta  dokumen-dokumen  yang  relevan,  ke  dalam  buku  catatan  yang  telah dipersiapkan (Korpus).

## PEMBAHASAN
Pada bagian ini diuraikan data yang diperoleh tentang kesalahan struktur kalimat bahasa Indonesia laras hukum dalam putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama Ma- kassar.  Adapun kesalahan struktur kalimat dapat  diuraikan seperti tampak pada data berikut:

## Data 1
"PENGUGAT, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kelu-rahan Pai,  Kecamatan  Biring-kanaya,  Kota  Makassar;  dalam  hal  ini  mem-berikan  kuasa kepada: A Mahyanto mazda, S.H., M.H.A. Makagiansar, S.H. Muhammad Bazra, S.H. masing-masing  advokat,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  No.  052/SK/AMM- SS/I/2005  tanggal  8  Januari  2015,  selanjutnya  disebut  sebagai  Penggugat." (PESPA.Mks., 2015: 1).
Berdasarkan data 1 di atas, dapat dikatakan mubazir dari segi pengunaan katanya. Hal  itu  dapat  terlihat  pada  kata  pengugat  yang  berulang  tanpa  menyebut  nama  atau inisial pengugat. Kata pengugat (pemberi kuasa) hanya disertai agama, pekerjaan, serta alamat,  tanpa  identitas  lain.    Sebagai  akibatnya  kalimat  pada  data  1  menjadi  rancu. Selain  itu,  kalimat  di  atas  mengalami  kesalahan  struktur  yang  disebab-kan  oleh penghilangan  salah  satu  fungsi  kalimat.  Kesalahan  yang  dimaksud  yaitu  kehilangan fungsi subjek (S). Oleh karena itu, untuk mengindari terjadinya kesalahan struktur pada
kalimat di atas, maka harus dilengkapi dengan fungsi subjek (pelaku).
Jadi,  kalimat  yang  tepat  dan  tidak  mengalami  kesalahan  struktur  berdasarkan kalimat di atas, yaitu:
Si… beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan Pai, Keca- matan Biringkanaya, Kota Makassar; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: A Mah- yanto  mazda,  S.H.,  M.H.  A.  Makagiansar,  S.H.  Muhammad  Bazra,  S.H.  masing- masing advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 052/SK/AMM-SS/I/2005 tang- gal 8 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat .

## Data 2
BANK berkedudukan di Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh pimpinan Cabang Mikro KCP BNI Syariah; selanjutnya disebut Tergugat. (PESPA.Mks., 2015: 1).
Berdasarkan  data  2,  terdapat  akronim  KCP  (Kantor  Cabang  Pembantu)  yang memiliki kesamaan arti dengan Cabang Mikro. Selain itu, pada data  yang dimaksud terdapat  tiga  klausa,  klausa  pertama  BANK  berkedudukan  di  Jakarta  Pusat,  klausa kedua, yaitu dalam hal ini diwakili oleh pimpinan Cabang Mikro KCP BNI Syariah, dan klausa ketiga selanjutnya disebut Ter-gugat. Merujuk dari hal itu, tanda baca [,] seharusnya mengantarai klausa satu ke klausa dua dan tanda baca [;] yang meng-antari klausa dua dengan tiga, semestinya mengunakan [,].
Dengan demikian, kalimat yang tepat dan tidak mengalami kesalahan tanda baca, sebagai berikut:
BANK berkedudukan di Jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh pimpinan KCP BNI Syariah, selanjutnya disebut Tergugat.

## Data 3
Membebankan  kepada  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  411.- 000.00, (empat ratus sebelas ribu rupiah) (PESPA.Mks., 2015: 6).
Data 3 di atas termasuk kalimat maje-muk yang ditandai oleh pemakaian kata depan 'untuk' menyatakan bagi, sebab atau alasan, menunjukkan tujuan atau maksud. Kalimat tersebut terdiri atas dua klausa, yaitu klausa utama dan klausa sematan. Klausa utama, yaitu  membebankan  dan  klausa  kedua  sebagai  kluasa  sematan,  yaitu  terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000.00. Namun, kalimat di atas mengalami kesalahan  struktur  yang  disebab-kan  oleh  penghilangan  salah  satu  fungsi  kalimat. Fungsi  yang tidak terdapat pada data (3) sehingga menyebabkan kalimat mengalami kesalahan  struktur,  yaitu  fungsi  subjek  (S).  Oleh  karena  itu,  untuk  meng-hindari terjadinya  kesalahan  struktur  pada  kalimat  di  atas,  maka  harus  dilengkapi  dengan fungsi subjek (pelaku).
Klausa di atas, dapat dianalisis ber-dasarkan struktur kalimat sebagai berikut: S : Pengugat, berkategori nomina, berperan sebagai pelaku
P   :  membayar, berkategori verba
O  :  biaya perkara, berkategori nomi-na, berperan sebagai sasaran
Ket. :  sebesar  Rp  411.000.00,  (empat  ratus  sebelas  ribu  rupiah),  ber-kategori numeralia, berperan se-bagai sasaran
Dengan  demikian,  kalimat  yang  tepat  dan  tidak  mengalami  kesalahan  struktur berdasarkan kalimat di atas, yaitu:
Membebankan  kepada  penggugat  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  411.000.00, (empat ratus sebelas ribu rupiah)

## Data 4
Bahwa  berdasarkan  Akad  pembiayaan  Murabahah  tergugat  selaku  nasabah  dari terggugat memiliki kewajiban hutang yang harus dibayar (PESPA.Mks., 2015: 1).
Data  4  di  atas  menunjukan  kesalahan  penempatan  kata  'bahwa'  dan  kesalahan penalaran.  Kata  'bahwa'  merupakan  kata  penghubung  antar  kalimat.  Artinya,  kata tersebut  dapat  berada  di  tengah  untuk  menjelaskan  klausa  atau  kalimat  yang  ada  di depannya. Selain posisi di tengah, kata itu dapat saja berada di awal namun bertujuan
menjelaskan pokok kalimat.
Selain kesalahan pengunaaan kata, pada data 4 di atas juga mengalami kesala- han penalaran. Kesalahan yang dimaksud dapat terlihat pada … tergugat selaku nasa- bah dari tergugat… kata tergugat yang per-tama semestinya diganti dengan pengugat. Sebagai akibat dari hal itu, kalimat menjadi rancu.
Dengan  demikian,  kalimat  yang  tepat  dan  tidak  mengalami  kesalahan  struktur berdasarkan kalimat di atas, yaitu:
berdasarkan  Akad  pembiayaan  Murabahah  pengugat  selaku  nasabah  dari  tergugat memiliki kewajiban hutang yang harus dibayar.

## Data 5
Bahwa sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan (rumah) milik Penggugat yang beralamat di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya  9052  dengan  bukti  kepe-milikan  SHM  No.20491  atas  nama PENGGUGAT. (PESPA.Mks., 2015: 2)
Data 5 di atas menunjukan tidak tepatnya pengunaan kata 'bahwa' berada diawal kalimat. Kata tersebut merupakan kata penghubung untuk menyatakan isi atau uraian kata atau kalimat yang berada di depannya, serta berfungsi sebagai kata peng-hubung untuk mendahului kalimat yang menjadi pokok kalimat. Selain kesalahan tersebut, data 5  juga  mengalami  kesalahan  struktur  akibat  penggunaan  unsur  yang  sama  secara berurutan yang mengakibatkan kali-mat menjadi rancu. Hal ini dapat dilihat pada kata 'bahwa' dan  'sebagai'.  Berdasarkan fungsinya, kedua kata ini sama,  yaitu sama-sama sebagai konjungsi.
Data 5 juga terlalu banyak mengu-langi kata 'Penggugat'. Kata tersebut di-ulangi sebanyak tiga kali dalam satu kalimat. Kata tersebut sebaiknya tidak lagi muncul untuk menjelaskan jaminan hutang atas nama PENGGUGAT, karena telah dikatakan milik pengugat pada klausa sebelumnya. Kata 'pengugat' pada putusan juga diketik dengan cara capital secara utuh, yang tidak dibenarkan dalam penulisannya. Penulisan huruf
capital  secara  utuh,  hanya  diper-untukkan  untuk  penulisan  judul,  Bab,  dan  akronim yang  terwakili  setiap  fonem.  Selain  itu,  terdapat  kata  yang  memiliki  arti  yang  sama seperti  kepemilikan  dan  SHM.  Akro-nim  SHM  (sertifikat  hak  milik)  juga  meru-juk makna kepemilikan yang tidak semes-tinya disandingkan pengunaannya.
Dengan  demikian,  kalimat  yang  tepat  dan  tidak  mengalami  kesalahan  struktur berdasarkan data 5 di atas, yaitu:
Sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebidang tanah dan bangu- nan (rumah) milik Penggugat  yang ber-alamat  di  Kelurahan Pai,  Kecamatan Biring- kanaya 9052, SHM No.20491.

## Data 6
Bahwa  Penggugat  telah  menjalani  kewajiban  pembayaran  hutang  kepada  Tergugat dalam bentuk angsuran tiap bulannya dan telah dilaksanakan pemba-yaran angsuran tiap bulannya dengan total bulan yang telah dijalani adalah 12 bulan dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 83.400.000.00 (PESPA.Mks., 2015: 2).
Data 6 di atas juga tidak mengikuti kaidah. Kalausa berulang-ulang, pengunaan sufiks –nya kurang tepat, dan kata 'dijalani' yang perlu diganti menjadi 'dilewati', atau 'dilalui'. Klausa berulang yang dimaksud adalah '…angsuran tiap bulannya dan telah dilaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya…' pengunaan sufiks -nya pada kata 'bulannya',  juga  dikatakan  kurang  tepat  dan  mubazir.  Sufiks–nya  berfungsi  untuk menjelaskan  atau  menekankan  kata  yang  berada  di  depannya.  Kata  bulannya,  tidak lazim diberikan penekanan, karena tanpa sufiks –nya kata yang ada didepannya 'bulan' dapat dipahami dengan baik. Jadi,  penggu-naan kata tiap bulan tanpa sufiks –nya telah benar,  karena  kata  'bulan'  benda  (nomina)  telah  menerangkan  kata  'tiap'  yang  meru- pakan kata ulang tiap-tiap atau setiap, ter-masuk dalam kata bilangan distributif.
Pemakaian  kosakatan  yang  sama  maknanya  dan  berulang.  Artinya,  terdapat pemakaian  kosakata  ganda  dalam  kalimat  yang  tidak  tepat  pengunaannya.  Kosakata ganda seperti 'bulan' dan kosakata   bermak-na sama terlihat pada kata jumlah dan total.
Dengan demikian, kalimat efektif yang yang tidak mengalami kesalahan struktur berdasarkan data 6 di atas, yaitu:
Bahwa  Penggugat  telah  menjalani  kewajiban  pembayaran  hutang  kepada  Tergugat dalam bentuk angsuran tiap bulan, selama 12 kali dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 83.400.000.00

## Data 7
Menerima  permintaan  banding  dari  penasihat  hukum  terdakwa  dan  jaksa  penuntut umum (PESPA. Mks., 2015: 9).
Kalimat di atas hanya terdiri satu buah klausa yang ditandai oleh pemakaian fungsi predikat. Namun, dilihat dari strukturnya, kalimat tersebut mengalami kesalahan. Hal tersebut disebabkan oleh penghilangan salah satu fungsi kalimat, yaitu fungsi subjek. Diketahui  bahwa  penghilangan  salah  satu  fungsi  kalimat,  terutama  fungsi  subjek, menyebabkan kesalahan pada kalimat yang bersangkutan, baik mengalami kesalahan struktur maupun makna.
Kalimat  di  atas  dapat  diubah  menjadi  kalimat  yang  berstruktur  sesuai  dengan kaidah bahasa Indonesia dengan menambah-kan salah satu fungsi kalimat, yaitu fungsi subjek. Dengan demikian, kalimat yang tepat tampak berikut ini.
Terdakwa  menerima  permintaan  banding  dari  penasihat  hukum  dan  jaksa  penuntut umum.
Struktur  kalimat di atas dapat diurai-kan berikut ini.
S :   Terdakwa, berkategori nomina, berperan pelaku
P :  menerima, berkategori verba
O  :  permintaan banding, ber-kategori nomina, berperan sasaran
Ket. :   dari penasihat hukum dan jaksa penuntut umum
Data 8
Bahwa terhitung bulan Agustus 2014 hingga bulan September 2014 Tergugat tidak menjalankan  angsuran  tersebut,  hal  ini  terjadi  dikarenakan  dengan  adanya
permasalahan  mengenai  keterlambatan  barang  berupa  mesin  pembuat  nata  de  coco, show case, esens, meja stainless, rak, jumlah waktu keterlambatan 7 (tuju) bulan setelah ditandatanganinya  Akad  Pembiayaan  mura-bahah  tersebut,  sehingga  usaha  yang  di- lakukan oleh pengugat tidak bisa berjalan dengan baik dan hal tersebut sangat mem- pengaruhi  untuk  Pengugat  melaksanakan  kewajibannya  atas  pembayaran  kepada Tergugat. (PESPA. Mks., 2015: 2).
Kesalahan  struktur  kalimat  seperti  tampak  pada  data  di  atas  disebabkan  oleh pemakaian  konjungsi  bahwa  yang  tidak  tepat  penempatannya.  Berdasarkan  Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, konjungsi bahwa termasuk konjungsi antarklausa yang ber-fungi menghubungkan klausa utama dengan klausa bawahan.
Kesalahan  nalar  pada  penggalan  kali-mat  '…Tergugat  tidak  menjalankan  ang- suran…' dalam amar putusan tersebut, bukan tergugat yang wajib membayar ang-suran melainkan  pengugat,  karena  dalam  hal  ini  tergugat  adalah  pihak  yang  memberikan pinjaman atau pembiayaan murabahah kepada tergugat.
Penulisan  huruf  miring  bagi  kata  serapan  asing,  juga  tidak  diindahkan  dalam penulisan  amar  putusan  perkara  ekonomi  syariah  yang  dimaksud.  Selain  penulisan huruf miring, kata mempengaruhi  yang tepat  adalah memengaruhi.  Penulisan tanda baca  [:]  perlu  dipakai  pada  akhir  suatu  pernyataan  pada  data  di  atas,  karena  diikuti rangkaian atau pemerian '…berupa: mesin pembuat nata de coco, show case, esens, meja stainless, rak…'
Selain  kesalahan  nalar,  kesalahan  penulisan,  dan  kesalahan    pengunaan  kon- jungsi, pada data 8 di atas juga rancu karena pengulangan kata seperti 'tersebut' yang berarti sudah disebutkan (dikatakan, diceri-takan, dsb) diulang sebanyak 3  kali, kata 'keterlambatan'  diulang  sebanyak  dua  kali.  Demikian  pula  kata  'dikarenakan'  yang mendapatkan  konfiks  di-  -kan,  pengunaan  kata  depan  'untuk'  atau  menyatakan  bagi Pengugat,  'mengenai' kena pada sasarannya (tujuannya dsb), serta klausa 'atas pem- bayaran',  tidak  perlu  dicantumkan,  karena  menyalahi  prinsip  kalimat  efektif.  Sebab, tanpa kata tersebut kalimat dapat dipahami dengan baik.
Dengan demikian, kalimat di atas di-ubah dengan menghilangkan kata yang sama
artinya  serta  menghilangkan  pemakaian  kon-jungsi  bahwa.  Jadi,  kalimat  yang  tepat yaitu:
Terhitung bulan Agustus 2014 hingga bulan September 2014 Tergugat tidak men- jalankan angsuran, hal ini terjadi karena adanya permasalahan, keterlambatan barang berupa: mesin pembuat nata de coco, show case, esens, meja stainless, rak, selam 7 (tuju) bulan setelah ditandatanganinya Akad Pembiayaan murabahah, sehingga usaha yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik dan hal tersebut sangat mempengaruhi Pengugat melaksanakan kewajibannya mem-bayar kepada Tergugat.
Kesalahan struktur kalimat tampak pula pada kalimat berikut.

## Data 9
Bahwa  dikarenakan  musyawarah  mufakat  dan  upaya-upaya  komunikasi  yang  telah disampaikan  oleh  pihak  Pengugat  tidak  beralan  sebagaimana  hal  yang  diharapkan, bahkan karena keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan atas angsuran kewa- jiban  pembayaran  hutang  tersebut  pihak  Tergugat  dengan  serta  merta  melakukan pelelangan  atas  agunan  rumah  milik  peng-gugat  sebagimana  di  tunjuk  dalam  surat Tergugat Nomor 298/BNIs Mikro/Mks/XII/ 2014  (PESPA. Mks., 2015: 3).
Kalimat pada data 9 di atas, mengunakan kata 'bahwa' dan 'dikarenakan' berada di  awal  kalimat  secara  bersamaan  dan  berurutan.  Penulisan  kata  tersebut  secara bersamaan, dalam kaidah penulisan kalimat efektif tidak dibenarkan. Kata 'bahwa' ber- fungsi sebagai penghubung untuk menda hului pokok kalimat atau penghubung antar kalimat yang bertujuan menyatakan isi. Terkhusus pada pengunaan kata 'dikarena-kan', tanpa didahului subjek, secara struktur kalimat yang dibentuk menjadi benar, namun kalimat  menjadi  pasif.  Proses  yang  dimaksud  pada  kata  'dikarenakan'  mendapat-kan tambahan prefiks di-  yang berfungsi  membentuk kata kerja, dan menyatakan makna pasif. Karena artinya yang menjadi sebab atau alasan, sebab, lantaran, atau disebabkan oleh. Sedangkan sufiks –kan berfungsi untuk membentuk kata kerja. Jadi, konpiks di- kan berfungsi membentuk kata kerja bentuk pasif dan menyatakan makna kausatif.
Kesalahan pengetikan juga terjadi pada putusan perkara yang telah disahkan dan dipublikasikan  melalui  direktori  Mah-kamah  Agung  melalui  laman  putusan.  Mah- kamah-agung.go.id, kesalahan yang dimak-sud dapat dilihat pada data yang dibubuhi lingkaran dengan tulisan 'beralan'.  Selain kesalahan pengetikan, penggunaan kata juga banyak mengalami kesalahan. Pengunaan  kata 'bahkan karena' secara bersamaan yang masing-masing berarti 'bahkan' kata peng-hubung bagian kalimat dengan bagian yang lain  atau  kalimat  dengan  kalimat  untuk  menyatakan  penguatan,  lebih-lebih,  dan malahan.  Karena  berarti  yang  menjadi  sebab  atau  alasan,  sebab,  lantaran,  atau disebabkan oleh. Jadi, kedua kata tersebut sama-sama berarti penguatan.
Dengan demikian, kalimat pada data 9 dapat diubah dengan menghilangkan kata yang sama maknanya serta menghilangkan pemakaian konjungsi bahwa. Jadi, kalimat yang tepat yaitu:
Karena  musyawarah  mufakat  dan  upaya-upaya  komunikasi  yang  telah  disampaikan oleh pihak Pengugat tidak beralasan sebagai-mana hal yang diharapkan, karena keter- lambatan  pembayaran  selama  3  (tiga)  bulan  atas  angsuran  kewajiban  pembayaran hutang tersebut pihak Tergugat dengan serta merta melakukan pelelangan atas agunan rumah milik pengugat  sebagimana di  tunjuk dalam  surat  Tergugat  Nomor 298/BNIs Mikro/ Mks/XII/2014
Data 10:
Bahwa  perbuatan  yang  dinyatakan  terbukti  itu  diatur  dan  diancam  dengan  pidana pasal 290 ke-2 KUHP (PESPA. Mks., 2015: 6)
Kesalahan  struktur  kalimat  seperti  tampak  pada  data  di  atas  disebabkan  oleh pemakaian konjungsi  bahwa  yang tidak tepat  penempatannya. Menurut  Tata Bahasa Baku  Bahasa  Indonesia,  konjungsi  bahwa  menya-takan  penegasan  yang penempatannya  tidak  boleh  berada  di  awal  kalimat.  Konjungsi  bahwa  termasuk konjungsi  antarklausa  yang  berfungi  menghubungkan  klausa  utama  dengan  klausa bawahan.
Dengan  demikian,  kalimat  di  atas  di-ubah  dengan  menghilangkan  pemakaian konjungsi bahwa pada awal kalimat. Jadi, kalimat yang tepat yaitu:
Perbuatan  yang  dinyatakan terbukti itu diatur dan diancam  dengan pidana pasal  290 ke-2 KUHP.
Adapun struktur kalimat tersebut yaitu:
S :   perbuatan  yang  dinyatakan  terbukti  itu,  berkategori  nomina,  berperan pelaku
P :  diatur dan diancam, ber-kategori verba
Ket.  :   dengan pidana pasal 290 ke-2 KUHP

## Data 11
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pengugat dan Tergugat maupun kuasanya masing-masing tidak datang hadir di persidangan, meskipun telah dipangil secara patut. (PESPA. Mks., 2015: 4).
Ditinjau dari pengunaan kata 'hari-hari', tidak sesui dengan konteks, karena persi- dangan perkara Pengugat dan Tergugat mau-pun kuasanya hanya dilakukan sekali. Jadi kata  hari-hari  tidak  tepat  digunakan.  Ber-beda  halnya  dengan  pengunaan  morfem  /- nya/ bentuk terikat yang merupakan varian pronomina persona ia/dia dan pronomina benda yang menyatakan milik, pelaku, atau penerima dalam hal ini Pengugat dan Ter- gugat. Morfem–nya diikuti dengan kata 'masing-masing'  yang berarti tiap-tiap orang dan sama-sama berkategori pronominal. Sehingga, kalimat yang tepat perlu memilih salah satu untuk digunakan.
Selaras dengan pengunaan kata sama di atas, kata datang dan hadir juga dijumpai secara  berdempetan  pada  data.  Kesamaan  makna  dari  kedua  kata  tersebut  dapat mengakibatkan kalimat menjadi bertele-tele.
Kalimat  di  atas  dapat  diubah  menjadi  kalimat  yang  benar  sesuai  dengan  kaidah bahasa Indonesia dengan memerhatikan konteks dan menghilangkan aspek yang tidak perlu dan dianggap sama, baik secara arti maupun jenis kata. Dengan demikian, kalimat yang tepat tampak berikut ini.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pengugat dan Tergugat maupun kuasa masing-masing tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipangil secara patut.

## Data 12
Bahwa  Pengugat  telah  berupaya  ber-ulangkali  untuk  menyelesaikan  masalah  ini secara  musyawarah  mufakat,  bahkan  menyangupi  untuk  menyelesaikan  angsuran tersebut secara sekaligus dari total keseluruhan jumlah angsuran tersebut dikarenakan adanya  kesangupan  dari  pihak  kolega/keluarga  yang  hendak  membantu  Pengugat untuk menyelesaikan permasa-lahan  hutang  tersebut  yang bisa  direalisasi-kan pada bulan Maret 2014. (PESPA. Mks., 2015: 3).
Kalimat  di  atas  mengalami  kesalahan  struktur  yang  disebabkan  oleh penghilangan fungsi predikat. Selain itu, kesalahan struktur kalimat juga disebabkan oleh pema-kaian kosakata secara  berurutan yang memiliki makna sama seperti: total, dan jumlah. Selain itu, Kalimat di atas juga terjadi kekurang tepatan diksi. Hal yang dimaksud dapat dilihat pada kata 'bisa' memiliki makna ganda (ambigu) yaitu mampu atau racun. Masalah yang sejenis juga terjadi pada kata ‘secara musyawarah' yang dapat diganti  menjadi  melalui.  Secara  berarti  sebagai,  selaku  sedangkan  melalui  berarti menempuh  atau  melewati,  jadi  diksi  yang  tepat  adalah  melalui.  Karena  bahasa Indonesia  laras  hukum  harus  jelas,  maka  pengunaan  bahasa  yang  ambigu  kiranya dihindari.
Berdasarkan hal di atas, data 12 dapat diubah menjadi kalimat yang efektif ber- struktur sesuai dengan kaidah bahasa Indo-nesia yang baik dan benar seperti berikut.
Pengugat  telah  berupaya  berulangkali  untuk  menyelesaikan  masalah  ini  melalui musya-warah  mufakat,  bahkan  menyangupi  untuk  menyelesaikan  angsuran  tersebut sekaligus  dari  total  keseluruhan,  dikarenakan  adanya  kesangupan  dari  pihak kolega/keluarga yang hendak membantu Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan hutang ter-sebut yang bisa direalisasikan pada bulan Maret 2014.

## Data 13
Bahwa Pengugat telah berusaha dan mengupayakan kepada Tergugat untuk meminta keringanan untuk pembayaran kewajiban tersebut dilakukan penundaan pembayaran angsuran,  adapun  alasan  penundaan  tersebut  sangat  berdasar  karena  usaha  yang sementara  digeluti  Pengugat  belum  berjalan  normal  yang  mana  hal  tersebut diakibatkan oleh keterlambatan barang sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam). (PESPA. Mks., 2015: 4).
Kesalahan yang terjadi pada kalimat di atas yaitu kesalahan struktur. Hal tersebut disebabkan oleh penghilangan salah satu fungsi konjungsi diawal kalimat. Selain itu, kalimat di atas mengalami kesalahan struk-tur akibat pemakaian kata-kata secara ber- lebihan, seperti 'berusaha' dan 'mengupa-yakan'. Kalimat di atas dapat diubah menjadi kalimat  yang  berstruktur  sesuai  dengan  kaidah  bahasa  Indonesia  baku  dengan melepaskan kata 'berusaha', karena memiliki kesamaan makna dengan 'mengupayakan'. Kelebihan pengunaan kata juga terjadi pada kata 'untuk' yang diulang sebanyak dua kali dan kata 'tersebut' yang diulang sebanyak tiga kali.
Berdasarkan  hal  di  atas,  data  13  dapat  diubah  menjadi  kalimat  yang  efektif berstruktur sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti berikut.
Pengugat  telah  mengupayakan  kepada  Ter-gugat  meminta  keringanan  pembayaran kewajiban untuk dilakukan penundaan pem-bayaran angsuran, adapun alasan penun- daan tersebut sangat berdasar karena usaha yang sementara digeluti Pengugat belum berjalan normal sebagai akibat keterlam-batan barang sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam)
Berdasarkan  penyajian  hasil  analisis  data,  dapat  diuraikan  secara  rinci  tentang kesalahan struktur kalimat bahasa Indonesia dalam putusan perkara ekonomi syariah Pengadilan  Agama  Makassar  dalam  penyu-sunan  kalimatnya  banyak  mengalami kesala-han, baik dari kosakata yang digunakan maupun strukturnya. Dilihat dari peng- gunaan  kosakatanya,  terjadi  kesalahan  akibat  ketidaktepatan  menggunakan  imbuhan
pada  fungsi  predikat  kalimat  pasif.  Hal  tersebut  menyebabkan  bunyi  dan  makna kalimat menjadi rancu.
Selanjutnya, dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Makassar, banyak pula ditemukan  kesalahan  struktur  kalimat.  Kesalahan  struktur  kalimat  yang  ditemukan terjadi  akibat  tidak  adanya  unsur  subjek  dalam  kalimat.  Penyusun  putusan  dalam menulis  putusan  tidak  memperhatikan  fungsi-fungsi  sebuah  kalimat.  Hal  ini  tampak pada  setiap  kalimat  yang  ditulis  terkadang  mengabaikan  fungsi  subjek.  Selain penghilangan fungsi subjek yang menyebabkan kesalaha struktur kalimat, tampak pula kesalahan  akibat  ketidak  tepatan  penempatan  fungsi  subjek.  Banyak  kalimat  yang berada pada awal paragraf menggunakan konjungsi yang tidak pada tempatnya dalam kalimat.  Berdasarkan  penyajian  hasil  analisis  data  juga  ditemukan  penggunaan konjungsi secara berurutan. Seperti penggunaan konjungsi bahwa dan karena itu, yang ditulis menjadi bahwa karena. Penggunaan konjungsi seperti itu tentu saja menyalahi kaidah bahasa Indo-nesia yang baik dan benar.
Kesalahan pemakaian konjungsi bahwa ditemukan pula pada awal kalimat. Kon- jungsi bahwa berfungsi sebagai penegasan maksud dalam kalimat yang disampaikan dalam  klausa  utama.  Dengan  demikian,  tampak  jelas  kesalahan  penggunaan/penem patan konjungsi bahwa pada awal kalimat yang tidak menjelaskan klausa utama, karena konjungsi tersebut sebagai penghu-bung antarklausa.
Selain masalah yang dikemukakan di atas, terdapat masalah lain terdapat kesa- lahan lain yang tidak sesuai tata penulisan seperti: penulisan tanda baca, diksi, ambi- guitas, pengunaan kata mubazir, sebagai akibatnya kalimat menjadi rancu dan ber tele- tele, serta disesuaikan konteks perkara dengan pola penalaran yang tepat. Semua itu, tidak diperhatikan dalam pembuatan putusan. Padahal putusan perkara tersebut telah disahkan bersifat final dan mengikat serta dipublikasikan melalui direktori Mah-kamah Agung melalui laman putusan. Mah kamahagung.go.id.
Berdasarkan hasil pengamatan, ter-dapat beberapa indikasi  yang menyebabkan penyunan kalimat bahasa Indonesia laras hukum pada putusan perkara ekonomi syariah banyak  mengalami  penyimpangan.  Penyusun/perumus  putusan-putusan  Peng-adilan
Agama  Makassar  tidak  mematuhi  atau  mengabaikan  kaidah  penyusunan  kali-mat bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  Benar.  Hal  lain  yang  menyebabkan  terjadinya penyimpangan adalah perumus/penyusun putusan Pengadilan Agama Makassar tidak mengetahui  dan  memahami  kalimat  yang  sesuai  dengan  bahasa  Indonesia  baku. Penyusun/perumus  putusan  Pengadilan  Agama  Makassar  menyusun  kalimat  atas kehendaknya  saja,  tidak  mempertimbangkan  ketepatan  penempatan  struktur, pengunaan  tanda  baca,  diksi,  ambiguitas,  pengunaan  kata  mubazir,  tanpa memerhatikan  gejala  kerancuan  kalimat,  konteks  perkara,  serta  pola  penalaran  yang tepat.  Indikasi  lain  yaitu  kurangnya  pemahaman  tentang  tata  penu-lisan  bahasa Indonesia.  Dalam  hal  ini,  tidak  memahami  tata  cara  penggunaan  preposisi  dan konjungsi  bahasa  Indonesia  yang  benar,  penulisan  tanda  baca,  diksi,  ambiguitas, pengunaan kata mubazir, dan gejala keran-cuan kalimat.

## PENUTUP
Berdasarkan  penyajian  dan  pembaha-san  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kali-mat bahasa  Indonesia  laras  hukum  dalam  putusan  perkara  ekonomi  syariah  Pengadilan Agama Makassar mengalami kesalahan struktur sebagai akibat tidak memiliki fungsi subjek dalam kalimat, pengunaan konjungsi yang tidak tepat, serta tidak memerhatikan penulisan tanda baca, diksi, kata bermakna ambiguitas, pengunaan kata mubazir, serta menyesuaikan konteks perkara dengan pola penalaran yang tepat.  Sebagai akibat dari kesalahan  tersebut,  makna  kalimat  menjadi  rancu  sehingga  sulit  dipahami  oleh pembaca. Selain itu, kesalahan struktur kalimat dapat menyebabkan perbedaan makna yang ditumbulkan dalam suatu putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisjahbana,  SutanTakdir,  1986.  Tata  Bahasa  Baru  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Dian Rakyat.
Badudu, J.S., 1993. Cakrawala Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka. Bruggink, J.J.H. 1996. Refleksi tentang Hukum . Bandung: Citra Aditsya Bhakti.
Rustan,  Edhy. Analisis Kesalahan  Struktur  Kalimat  Bahasa  Indonesia  Laras  hukum dalam Putusan-putusan Pengadilan Negeri Makassar. Skripsi. Makassar: FBS Universitas Negeri Makassar.
Harkisnowo,  Harkistuti.  2003. Bahasa  Indonesia  sebagai  Sarana  Pengembangan Hukum Nasional . Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII. Jakarta: Pusat Bahasa.
Hastuti, Sri. 1985. Permasalahan dalam Bahasa Indonesia. Cetakan Kedua. PT Intan. Kansil,  C.S.T.  1983. Praktik  Hukum  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia . Jakarta: Erlangga.
Mahadi. 1979. Pembinaan Bahasa Hukum di Indonesia . Bandung: Rineka Cipta. Moeliono, Anton. M., dkk. 1995. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia .  Jakarta: Balai Pustaka.
Ramlan, M. 1976. Ilmu Bahasa Indonesia : Suatu Tinjauan Deskripsi. Yogya-karta: CV Karyono Yogyakarta.