## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari -  Juni 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF
Herie Saksono
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia
1 - 16

## INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
Khotami
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
Pekanbaru-Indonesia 17 - 37

## GERAKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI
PELAYANAN LUKADESI (KELUARGA BERDUKA DESA SIAGA) DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA Hendy Setiawan 1 , Fariza Ikhsanditya 2 1,2 Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta,
Indonesia 38 - 55
PROVINSI “ISTIMEWA MELAYU KEPULAUAN RIAU” (GAGASAN PERMULAAN) Muchid Albintani 1 , Auradian Marta 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau 56 - 74

## KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi DPD
Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019 Fandi Ahmad Sintani 1 , Wahab Tuanaya 2 , Marno Wance 3 1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia 75 - 90

## FACTORS THAT AFFECT DELIBERATION OF MAGUWOHARJO VILLAGE DEVELOPMENT
PLANNING SUB-DISTRICT DEPOK REGENCY SLEMAN YOGYAKARTA Muhammad Rafi 1 , Ulung Pribadi 2 , Fajar Rahmanto 3
1,2,3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 91 - 101

## SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
Suherry 1 , Billy Jenawi 2 , Rendra Setyadihardja 3 , Zamzami A. Karim 4 , Firman Setiawan 5 , Rany Angraini 6 1,2,3,4 STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia 5,6 Bapelitbang, Bintan, Indonesia
102 - 112

## PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA Abdulhalil Hi. Ibrahim 1 , Bakri La Suhu 2 , Rifjal Tifandy 3 Marno Wance 4 1,2,3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia 4 Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia
113 - 127

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## INNOVATION HUB : MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF

## Herie Saksono
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia E-mail: herie.saksono26@gmail.com

## ABSTRAK
Abstrak : Era digital menuntut pemerintahan daerah menjadi lebih inovatif dalam penyelenggaraan tata  kelola  pemerintahannya.  Inovasi  menjadi  keniscayaan  dalam  perumusan  kebijakan  agar  lebih berkualitas  dan  implementatif,  penyediaan  layanan  menjadi  lebih  prima,  ultima,  dan  optima, mempercepat  kesejahteraan  masyarakat,  meningkatkan  investasi,  dan  menciptakan  kemandirian daerah  agar  memiliki  keunggulan  dan  daya  saing.  Persoalannya,  berdasarkan  fakta  empiris  masih terdapat  banyak  pemerintahan  daerah  (pemda)  yang  belum  dapat  dikategorikan  sebagai  pemda inovatif.  Apa  strategi  yang  tepat  untuk  mengubahnya,  sehingga  pemda  lebih  inovatif?  Penelitian  ini merupakan  pengamatan  selama  pendampingan  kegiatan  inovasi  daerah.  Tujuannya  adalah  untuk menemukan  solusi  sekaligus  mendorong  terjadinya  perubahan  secara  masif.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  metode  deskriptif-komparatif.  Pengumpulan  data  dilakukan secara  triangulasi,  sedangkan  analisis  data  bersifat  induktif.  Innovation  hub  atau  dikenal  dengan sebutan  i-hub  merupakan  solusi  yang  berfungsi  sebagai  media  kolaborasi  antaraktor  inovasi, Pemerintah,  pemerintahan  daerah,  maupun  pemerintahan  desa,  masyarakat,  dan  para  pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Melalui i-hub diharapkan terselenggara spektrum inovasi yang mencakup inovasi kepemimpinan, inovasi administrasi, inovasi manajemen, inovasi kebijakan, inovasi sosial,  dan  inovasi  teknologi  serta  disrupsi  inovasi.  Secara  umum  dapat  ditegaskan  bahwa  i-hub merupakan  media  kolaboratif  yang  mampu  membentuk  ekosistem  inovasi,  mengakselerasi  inovasi, mencipta  inovator,  dan  membangun  pemerintahan  daerah  yang  dinamis  dan  berkelanjutan.  Pada saatnya,  i-hub  menjadi  pemicu  inovasi  dan  peubah  pemerintahan  daerah  menjadi  lebih  dinamis, kreatif, adaptif, inovatif, produktif, futuristik, dan prospektif. Direkomendasikan kepada setiap pemda agar  segera  berubah,  mendorong  mewujudnya  pelembagaan  i-hub,  dan  mengelolanya  secara kolaboratif untuk menumbuhkan inovasi daerah.
Kata Kunci: Innovation Hub, Pemerintahan Kolaboratif, dan Pemerintahan Daerah Inovatif
Abstract: The  digital  age  is  demanding  local  governments  to  become  more  innovative  in  their governance.  Innovation  is  a  necessity  in  the  formulation  of  policies  to  be  more  qualified  and implementative, service provision becomes more excellent, ultimate and optimal,  accelerating public welfare, increasing investment, and creating regional independence in order to have excellence and competitiveness.  The  problem  is,  based  on  empirical  facts  there  are  still  many  local  governments (LGs)  that  cannot  be  categorized  as  innovative  LGs.  What  is  the  right  strategy  to  change  it  so  that local  governments  are  more  innovative?  This  study  is  an  observation  during  the  facilitation  of regional  innovation  activities.  The  goal  is  to  find  solutions  while  simultaneously  driving  massive change. The method used is qualitative with descriptive-comparative analysis. Data collection is done by triangulation, while data analysis is inductive. Innovation hub (i-hub) is a solution that functions as a medium of collaboration between innovation actors, the Government, regional governments, as well as village governments, communities, and development stakeholders in the regions. Through the innovation  hub,  it  is  expected  that  an  innovation  spectrum  will  be  held  that  includes  leadership innovation,  administrative  innovation,  management  innovation,  policy  innovation,  social innovation,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
technological  innovation,  and  innovation  disruption.  In  general,  it  can  be  emphasized  that  the innovation  hub  is  a  collaborative  media  that  is  able  to  shape  the  innovation  ecosystem,  accelerate innovation, create innovators, and build dynamic and sustainable local government. In due time, the innovation  hub  triggers  innovation  and  changes  in  local  government  to  become  more  dynamic, creative,  adaptive,  innovative,  productive,  futuristic,  and  prospective.  It  is  recommended  that  each local  government  change  immediately,  encourage  the  institutionalization  of  i-hub,  and  manage  it collaboratively to foster regional innovation.
Keywords: Innovation Hub, Collaborative Governance, and Innovative Local Government

## PENDAHULUAN
Medio September 2017
merupakan  momen  penting  karena  untuk pertama  kalinya  Indonesia  memiliki regulasi  yang  secara  spesifik  mengatur tentang inovasi daerah. Hal ihwal inovasi daerah  tersebut  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  38  Tahun  2017 tentang Inovasi Daerah yang diundangkan pada  15  September  2017  (Indonesia, 2017). Sesungguhnya, cikal bakal inovasi daerah  telah  diinisiasi  Badan  Penelitian dan  Pengembangan  (BPP)  Kementerian Dalam  Negeri  bersama-sama  dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi pada  2011.  Selanjutnya,  secara  bersama memformulasikan pengaturan inovasi dan menetapkannya menjadi Peraturan Bersama  (Perber)  Menteri  Negara  Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor  03  Tahun  2012  dan  Nomor  36
Tahun  2012  tentang  Penguatan  Sistem Inovasi  Daerah  atau  yang  lebih  popular dikenal  dengan  istilah  “SIDa”.  Terlepas dari berbagai polemik tentang
keberhasilan  SIDa,  namun  patut  diakui bahwa  semenjak  itulah,  pemerintahan daerah  semakin  menyadari  pentingnya inovasi  untuk  mengakselerasi  pencapaian tujuan otonomi daerah.
Perubahan  tatanan  global  turut memengaruhi dinamika  pemerintahan dalam  negeri.  Seiring  dengan  itu,  era digitalisasi  pun  menghendaki  inovasi
demi perubahan fundamental. Begitu pula halnya dengan pencapaian tujuan otonomi daerah,  realisasinya  semakin  cepat  dan berkualitas  ketika  memasukkan  inovasi dalam penyelenggaraan  pemerintahan daerah. Hal ini selaras dengan pernyataan konsideran  menimbang  huruf  b  Undang- Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,  serta peningkatan daya  saing daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).
Pemerintah daerah (pemda) menjadi  pencipta  kondisi  ideal  dan  iklim kondusif bagi tercapainya tujuan otonomi daerah.  Namun,  keadaan  ini  belum sempurna manakala motor penggeraknya, yakni  aparatur  sipil  negara  (ASN) ternyata  belum  mengenal,  memahami, menguasai, dan bahkan mampu berinovasi.  Mengetahui  kondisi  tersebut, dibangunlah  kesadaran  dan  pemahaman pemda,  ASN,  dan  masyarakat  agar memiliki kuriositas dan semangat berinovasi.  Target  yang  hendak  dicapai ialah  pemda  inovatif,  ASN  kreatif,  dan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
masyarakat yang produktif. Sebab, inovasi merupakan segala bentuk perubahan yang menjadi solusi dan acuan bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  dalam negeri.
Era  digitalisasi  telah  merubah secara signifikan tata kelola pemerintahan di seluruh  dunia. Inovasi menjadi keniscayaan,  terutama  dalam  perumusan kebijakan dan pelayanan publik.
Masyarakat membutuhkan kebijakan yang lebih berkualitas, implementatif, dan berbasis  bukti.  Masyarakat  semakin cerdas  dan  meminta  layanan  yang  lebih unggul (prima, ultima, dan optima). Hasil Indeks  Inovasi  Daerah  (IID)  Tahun  2018 yang  dirilis  oleh  BPP  KDN  semakin mengukuhkan  kondisi  empiris,  bahwa senyatanya  masih  lebih  banyak  pemda yang menyandang status “Tidak Inovatif”
(Lampiran Surat Kepala BPP Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota, Nomor 002.6/3444/Litbang, tertanggal 22
Agustus  2019,  Hal:  Hasil  Indeks  Inovasi Daerah  Tahun  2018).  Keadaan  ini  dapat dimaknai  bahwa  sebagian  besar  pemda masih  berorientasi business  as  usual
ketika melaksanakan tata kelola pemerintahan daerahnya. Perkembangan inovasi, komersialisasi, manfaat, beserta implikasinya perlu diukur, dievaluasi, dan dinilai secara komprehensif. Sebab, setiap pemda harus
mengetahui posisi ( positioning ), keberadaan ( existence ), dan status kinerja ( performance ) dalam berinovasi.  Pertanyaannya,  bagaimana posisi  masing-masing  pemda  dalam berinovasi?  Strategi  apa  yang  diperlukan untuk  mengubah  pemda  menjadi  lebih
inovatif?  Studi  ini  merupakan  observasi selama mendampingi pemda dalam menginisiasi,  mengelola,  memperkuat SIDa,  dan  menciptakan  inovasi  daerah. Pengamatan dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan maupun perbedaan pemda dalam merespon kebutuhan inovasi.  Selain  itu,  menawarkan  solusi agar pemda dapat menciptakan ekosistem inovasi  sebagaimana  diamanatkan  dalam SIDa.  Sebab,  upaya  menciptakan  inovasi telah  menjadi  kebutuhan  dasar  dan  urgen bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Selain itu, untuk mendorong pelembagaan innovation  hub ( i-hub ) sebagai  salah  satu  upaya  meningkatkan kualitas, kuantitas, manfaat, kebermaknaan,  dan  dampak  inovasi daerah.

## KERANGKA TEORI
Salah  satu  problematika  inovasi adalah  pengertian/definisi  inovasi  itu sendiri. Hingga saat ini banyak ditemuikan definisi disertai deskripsi yang dibuat/dijelaskan oleh para pakar, peneliti,
perumus kebijakan, dan birokrasi pemerintahan  serta  para  inovator  sebagai pelaku  utama  dan/atau  aktor  inovasi. Secara  kontradiktif,  kemanfaatan  inovasi justru  telah  dirasakan  seluruh  pihak  yang berkepentingan  dengan  inovasi  maupun para  pengguna  inovasi  ( users ).  Inovasi menjadi  penting  dan  memiliki  peran krusial dalam pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan keberhasilan organisasi (Tohidi &  Jabbari,  2011,  p.  538).  Selain  itu, dinyatakan  pula  bahwa  masalah  utama dalam  manajemen  inovasi  adalah  tidak adanya  definisi  tunggal  antara  peneliti ( researchers ), pembuat kebijakan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
( policymakers ),  dan  pihak  berwenang ( authorities ).
Dalam  perspektif  proses,  inovasi melalui  3  (tiga)  langkah  utama,  yakni:  i) ide  (atau  penemuan)  “sesuatu  yang  baru” [produk,  layanan  atau  proses  (organisasi atau teknologi)]; ii) pengembangan
(produksi,  “melakukan”)  dari  “sesuatu yang baru”; dan iii) komersialisasi (difusi, “penjualan”)  dari  “sesuatu  yang  baru” (Kotsemir  &  Meissner,  2013,  p.  5). Sementara  itu,  OECD  atau  Organisasi Kerja  Sama  dan  Pembangunan  Ekonomi (Organisation  for  Economic  Co-operation and  Development) memberi  pengertian inovasi di sektor publik: Innovation in the public sector refers to significant improvements  to  public  administration and/or  services.  Drawing  on  definitions adopted  for  the  business  sector  (Oslo Manual)  and  their  adaptation  in  the Measuring  Public  Innovation  (MEPIN) project,  public-sector  innovation  can  be defined as the implementation by a public- sector organisation of new or significantly improved operations or  products (OECD,
2012, p. 181).
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1 angka 1 PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,  terminologi inovasi daerah  dimaknai  sebagai  semua  bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip NKRI  sebagaimana  dimaksud  dalam
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Studi ini memfokuskan bahasannya  kepada  inovasi  daerah  dan dinamikanya melalui
pelembagaan innovation  hub .  Dalam  konteks  ini, inovasi  adalah  pengimplementasian  hal ihwal  baru  yang  bermanfaat  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik dan  tata  kelola  pemerintahan  beserta perluasan  kemanfaatan  lainnya  ( public beneficiaries ). Pada fase inilah
ditanamkan  ( embeded )  inovasi  ke  dalam tubuh birokrasi pemerintahan daerah. Jadi inovasi  dan  pemerintahan  daerah  menjadi satu  kesatuan  yang  melebur  bagaikan sekeping mata uang dengan kedua sisinya. Sisi  pemerintahan  daerah  mencakup kepala  daerah,  anggota  DPRD,  perangkat daerah,  ASN,  dan  masyarakatnya  yang menjadi  motor  perubahan  melalui  inovasi daerah. Sisi lainnya adalah Sistem Inovasi
Daerah  (SIDa)  itu  sendiri  sebagai  sistem penghasil inovasi daerah. Pertimbangannya, SIDa adalah keseluruhan  proses  dalam  satu  sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang  diinisiasi/dilakukan  antarinstitusi Pemerintah  (Pusat),  pemerintahan  daerah (pemda),  lembaga  kelitbangan,  lembaga pendidikan,  lembaga  penunjang  inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Lantas, adakah pengertian “Pemerintahan Daerah Inovatif”?
Pemerintahan  Daerah  Inovatif  adalah pemerintah  daerah  (pemda)  dan  DPRD yang mengimplementasikan cara-cara baru yang inovatif dalam penyelenggaraan tata  kelola  pemerintahan,  pelayanan publik,  dan  pencapaian  tujuan  otonomi daerahnya,  sehingga  terjadi  peningkatan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Innovation Hub, Pemerintahan Kolaboratif, dan Pemerintahan Daerah Inovatif |
kinerja  dan  percepatan  pencapaian  target masyarakat yang lebih sejahtera.
Dalam upaya memahami
kolaborasi,  ARACY  atau  Australian Research Alliance for Children and Youth (Youth,  2013,  pp.  1–3)  mendeskripsikan bahwa  kolaborsi  umumnya  merujuk  pada individu  atau  organisasi  yang  bekerja bersama  untuk  mengatasi  masalah  dan memberikan  hasil  yang  efektif.  Keadaan ini menegaskan bahwa kolaborasi diperlukan  untuk  mewujudkan  produk yang tidak mungkin dicapai bila dikerjakan  sendiri.  Melalui  kolaborasi tercipta  sinergi  yang  diwujudkan  dengan menggabungkan  upaya  dan  keahlian, sehingga  dapat  menghasilkan  manfaat lebih besar daripada  yang dicapai  melalui upaya  individu.  Manfaat  unggul  yang diciptakan  melalui  upaya  gabungan  ini dikenal  sebagai  keunggulan  kolaboratif. Kolaborasi  ditandai  oleh  hubungan  yang kuat dan sangat saling bergantung. Dalam kondisi ini disadari bahwa untuk mencapai hasil, diperlukan perubahan cara berpikir,  berperilaku,  dan  beroperasi. Mengacu  pada  definisi  tersebut,  maka pengertian  kolaborasi  dalam  studi  ini adalah  kerja  bersama  para  pemangku kepentingan  dalam innovation  hub untuk menghasilkan  keunggulan  kolaboratif, yakni: inovasi daerah.
Istilah innovation  hub atau i-hub belum begitu akrab dan sering terdengar di kalangan masyarakat. Penyebutannya menjadi  semakin  jarang  karena  secara praktis  memang  nyaris  tidak  ditemukan apa  yang  dimaksud  dengan i-hub tersebut. Kata “ hub ” pun sulit dicarikan terjemahan atau  padanan  kata  yang  sesuai  dalam Bahasa Indonesia. Akibatnya, istilah innovation  hub semakin  asing  bagi
masyarakat  Indonesia.  Dalam  Webster’s New  World  (Neufeldt  &  Guralnik.,  1991, p.  656) hub didefinisikan  dengan: hub
(hub) n .  [[prob.  Ult.  <  IE  base  *keu-,  to bend mound,  base]] 1: the center part of a wheel, etc .; the part fastened to the axle, or turning  on  it 2 a  center  of  interest, importance, or activity. Jadi, kata hub lebih berfungsi  menyatukan  kendali  ( center ), menggerakkan,  memercepat,  dan  sebagai pusat perhatian, kepentingan, dan aktivitas lainnya.
Innovation  hub ( i-hub )  seringkali diterjemahkan  simpul  inovasi  (Saksono, 2018, p. 113). Innovation hub didefinisikan sebagai sarana berinteraksi yang mengintegrasikan  segenap  aktor  inovasi baik  secara  fisik  ( offline )  atau  virtual online atau  perpaduan  kedua  aktivitas ( online & offline )  untuk  saling  berbagi, belajar, berkolaborasi,  dan mengeksplorasi ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  demi terciptanya  inovasi  agar  mampu  bersaing secara global
Keberadaan innovation hub diharapkan  mampu  menyulut  inovasi, terutama  inovasi  di  sektor  publik.  Bank Dunia  dalam  laporan  berjudul Igniting Innovation:  Rethinking  the  Role  of Government  in  Emerging  Europe  and Central  Asia dan  telah  dirilis  di  Moscow pada  10  Oktober  2011  (Bank,  2011), mengharapkan agar pemerintah di kawasan Eropa  dan  Asia  Tengah  menghindari jebakan  dan  menerapkan  kebijakan  yang secara  efektif  akan  membuat  inovasi  dan adopsi  teknologi  menjadi  bagian  sentral dari strategi pembangunan dan pertumbuhan nasional.
Berkenaan  dengan  hal  ini,  inovasi dan  kreativitas  memiliki  kesetaraan  dalam tujuan ( output ). Jika inovasi bermuara pada

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Innovation Hub, Pemerintahan Kolaboratif, dan Pemerintahan Daerah Inovatif |
komersialisasi  produk  agar  menghasilkan nilai  tambah  ekonomi,  maka  kreativitas pun dapat menghasilkan produk barang/jasa  yang  terintegrasi  ke  dalam ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memerlukan inovasi dalam mentransformasikan  ide  kreatif  menjadi sesuatu  yang  berharga,  demikian  pula inovasi akan penggerak kreativitas (Sidauruk & Saksono, 2018, p. 88).

## METODE PENELITIAN
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif- komparatif.  Unit  analisis  dalam  studi  ini adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan (kelitbangan).  Dalam  konteks  ini,  fungsi penunjang kelitbangan di Kota Kotamobagu  penyelenggaraannya  diampu oleh  Badan  Perencanaan,  Penelitian,  dan Pengembangan Daerah (BP3D),
sedangkan  di  Kota  Baubau  diampu  oleh Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Daerah (BPPD).
Kebutuhan  data  primer  dan  data sekunder  diperoleh  ketika  melakukan pendampingan  kegiatan  kelitbangan  baik di  BP3D  Kota  Kotamobagu  maupun BPPD  Kota  Baubau  dalam  kurun  waktu 2017  dan  2018.  Pengumpulan  beberapa data/informasi  lainnya  dilakukan  secara triangulasi  dan  diperoleh  melalui  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Kota  Kotamobagu, BPS Kota Baubau, BPS Provinsi Sulawesi Utara,  BPS  Provinsi  Sulawesi  Tenggara, dan BPS Pusat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara,  dan  studi  pustaka.  Sementara itu,  untuk  analisis  data  dilakukan  melalui
3  (tiga)  alur  kegiatan  sebagaimana  Miles dan  (Miles  &  Huberman,  1994,  p.  12), yakni:  i)  reduksi  data;  ii)  penyajian  data; dan iii) penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Innovation Hub Sebagai Penggerak Inovasi Daerah
Berdasarkan hasil observasi ditemukan  bahwa  setiap  pemda  memiliki agenda  strategis  dan  spesifik  untuk mengaktualisasikan inovasi daerah. Pertimbangannya adalah kesesuaian dengan  target  capaian  visi-misi,  gaya kepemimpinan daerah, karakteristik kewilayahan, kearifan lokal, urgensi pelayanan, dan kepentingan lainnya.
Artinya,  setiap  pemda  pasti  berupaya menyulut  inovasi  untuk  mengakselerasi pembangunan, mereduksi kemiskinan,
menaikkan pendapatan, memerbaiki tingkat kesejahteraan warga, dan meningkatkan daya saing daerahnya.
Dalam  penyelenggaraan  aktivitas inovasinya,  baik  BP3D  Kota  Kotamobagu maupun  BPPD  Kota  Baubau  telah melakukan  pelembagaan innovation  hub .
Sebab,  manajemen  inovasi  memerlukan kerja kolaboratif antarpemangku kepentingan  inovasi  di  daerah. Innovation hub menjadi wadah yang mampu mengidentifikasi permasalahan,
mengakomodasi ide/gagasan, menjalin kebersamaan, membangun jejaring,
merumuskan  kebijakan,  dan  menyulut inovasi  sebagai  solusi  untuk  mereduksi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan  daerah  dan  meningkatkan kinerja pemda.
Secara  operasional, innovation  hub menjadi  kanal/media  komunikasi  antara peneliti, inventor/inovator/kreator,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Innovation Hub, Pemerintahan Kolaboratif, dan Pemerintahan Daerah Inovatif |
pembuat  kebijakan,  pimpinan  daerah, dunia  usaha  ( industry ),  dan  masyarakat selaku penerima manfaat ( people beneficiaries ).  Aktivasi  pekerjaannya  pun dapat  dilakukan  secara online ataupun offline ,  sehingga  menembus  batas  ruang dan waktu. Para pelaku innovation hub pun melebur  dalam  satu  tim  yang  bekerja leluasa dengan komunikasi  yang  dibangun secara egaliter, sehingga dapat
memunculkan  kreativitas  dan  inovasi. Tidak  ada  lagi  sekat  imajiner,  hirarki birokrasi,  dan  cara  kerja  birokrat  yang sangat  procedural  dan  dapat  mematikan kreativitas aktor innovation hub . Pekerjaan difokuskan  pada  proses  yang  berkualitas dengan orientasi pada  hasil  yang memiliki
nilai komersial ( commercialization ) dan/atau kemanfaatan publik tinggi ( public beneficiaries ).  Hasil  akhir  dipublikasikan untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan  produk,  peningkatan  nilai tambah,  bahkan  memberikan  wajah  baru bagi  penyelenggaraan  otonomi  daerah (Saksono, 2016, p. 137).
Deskripsi atas aktualisasi penyelenggaraan  inovasi  daerah  yang dilakukan  oleh  BP3D  Kota  Kotamobagu dan  BPPD  Kota  Baubau  disandingkan secara komparatif pada Tabel 1.

## Tabel 1.
Komparasi Aktualisasi Innovation Hub Di Kota Kotamobagu & Kota Baubau No. Aspek BP3D Kota Kotamobagu BPPD Kota Baubau 1. Karakteristik Kewilayahan Daerah Tertutup ( Landlock Region ) di Pulau Sulawesi Daerah Pesisir ( Coastal Region ) di Pulau Buton 2. Regulasi Belum ada Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penguatan Roadmap Sistem Inovasi Daerah Belum ada Peraturan Walikota Baubau tentang Penguatan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 3. Kelembagaan/ Tata Kelola Bidang (Bagian dari Perangkat Daerah) Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kota Kotamobagu Badan (Perangkat Daerah) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) Kota Baubau 4. SDM Pengelola Pejabat Administrator (Bidang - Setara Es. III) Jumlah ASN = 5 (lima) Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama (Badan - Setara Es. II) Jumlah ASN = 20 (dua puluh) 5. Kolaborasi Aktor 1) Akademisi; 2) Walikota/Wakil Walikota Kotamobagu;
3) Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
4) Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara; 5) RKB Kota Kotamobagu [PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.]; 6) Sangadi (Kades) Desa Bilalang I; 7) Kelompok Petani Kopi; 8) UMKM/Pedagang Kopi; dan 9) Pengusaha Resto & Kafe.
1) Akademisi;
2) Walikota/Wakil Walikota Baubau;
3) Perangkat Daerah Kota Baubau;
4) RKB Kota Baubau [PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk];
5) Komunitas Kreatif – Baubau Creative Forum (BBCF);
6) Wirausahawan;
7) UMKM;
8) Jurnalis/Media; dan
9) Pengusaha Resto & Kafe. 6. Penganggaran Tersebar pada beberapa perangkat daerah Tersebar pada beberapa perangkat daerah

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
No. Aspek BP3D Kota Kotamobagu BPPD Kota Baubau 7. MoU Kerjasama Tidak ada 1) Universitas Hasanuddin; 2) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); 3) Universitas Halu Oleo; 4) Universitas Muhammadiyah
Buton; 5) Universitas Dayanu Ikhsanuddin 8. Target ( Output ) Kopi menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD) Mewujudkan Baubau Kota Kreatif/ Jaringan Kota Kreatif Indonesia 9. Produk Unggulan Lokasi Kawasan Pertanian Nasional:
a. Komoditas Prioritas Tanaman Pangan Padi; b. Komoditas Prioritas Perkebunan Kopi
Lokasi Kawasan Pertanian Nasional: a. Komoditas Prioritas Tanaman Pangan Jagung. 10. Kendala Pengembangan pangsa pasar produk kopi dan inovasi produk kopi Penyiapan administratif, teknis- operasional, dan manajerial Kota Kreatif Sumber: Hasil Observasi. Data Diolah. 2019.
Keterangan: *) SP3F adalah sarana-prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Tabel  1  menampilkan  kondisi faktual  yang  direfleksikan  melalui  10 (sepuluh) aspek terintegrasi yang dianggap layak merepresentasikan pelembagaan innovation hub . Secara operasional, kesepuluh  aspek  tersebut  mengindikasikan tata  cara  dan  tata  kelola innovation  hub
melalui aktivitas kelitbangan yang dilakukan  oleh  BP3D  Kota  Kotamobagu dan  BPPD  Kota  Baubau.  Aktivitas kelitbangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan  di  Kementerian  Dalam Negeri  dan  Pemerintahan  Daerah  adalah penelitian,  pengembangan,  pengkajian, penerapan,  perekayasaan,  pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.
Secara spesifik akan dibahas beberapa  aspek  yang  memiliki  perbedaan signifikan  dari  kedua  kota  tersebut. Pertama , bertolak dari karakteristik kewilayahannya, terdapat perbedaan signifikan antara Kota Kotamobagu dengan Kota Baubau. Jika Kota Kotamobagu  berada  di  ketinggian  sebagai
wilayah  terkunci  ( landlock  region )  – karena  tidak  memiliki  wilayah  laut  dan tidak  ada  akses  langsung  ke  laut,  maka berbeda  halnya  dengan  Kota  Baubau  yang berada di Pulau Buton dan merupakan kota yang  terletak  di  tepi  laut  ( coastal ).
Tentunya  diperlukan  upaya  ekstra  dan tindakan  cerdas  dari  seluruh  penanggung jawab aktivitas kelitbangan untuk membantu  kelancaran  aksesibilitas  dan konektivitas  serta  mobilitas  berbagai komoditas  dari  Kota  Kotamobagu  ke berbagai daerah lain dan sebaliknya.
Kedua , dalam perspektif administratif  kerjasama  kelitbangan  ( joint research ),  nampak  bahwa  BP3D  Kota Kotamobagu  belum  melakukan  kerjasama kelitbangan  dengan  perguruan  tinggi. Pelaksanaan aktivitas kelitbangannya dilakukan  berdasarkan  proses  pengadaan barang/jasa berupa jasa konsultansi.
Berbeda  dengan  BPPD  Kota  Baubau  yang telah memiliki MoU Kerjasama Kelitbangan  dengan  perguruan  tinggi  dan mengikutsertakan para pemangku kepentingan  lainnya  untuk  membantu menuntaskan agenda kelitbangan,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Innovation Hub, Pemerintahan Kolaboratif, dan Pemerintahan Daerah Inovatif |
menciptakan  inovasi,  dan  meningkatkan produktivitasnya.
Ketiga ,  dalam  perspektif  target yang hendak dicapai, BP3D Kota Kotamobagu sangat aktif memfasilitasi dan mendukung  promosi  Kopi  Kotamobagu sebagai  produk  unggulan  daerah  (PUD). Kondisinya  berbeda  di  BPPD  Kota
Baubau, dimana masih melakukan penyiapan konsep dan melakukan penatakelolaan administrasi dan dokumentasi  Kota  Kreatif.  Dokumentasi tersebut  diperlukan  untuk  merealisasikan Kota  Baubau  sebagai  Kota  Kreatif  yang terhimpun  dalam  Jaringan  Kota  Kreatif Indonesia  atau  Indonesia  Creative  City Network (ICCN). Secara umum, BP3D Kota Kotamobagu dan BPPD Kota Baubau telah berkolaborasi  dengan  Pemerintah  (Pusat). Penetapan produk unggulan (Aspek Kesembilan)  mengacu  pada  Lampiran Keputusan  Menteri  Pertanian  Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018  tentang  Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, dimana Kota Kotamobagu  ditetapkan  sebagai  Lokasi Kawasan  Pertanian  Nasional  Komoditas Prioritas  Tanaman  Pangan  berupa  Padi. Selain  itu,  Kota  Kotamobagu  ditetapkan pula  sebagai  lokasi  Kawasan  pertanian nasional  komoditas  prioritas  perkebunan kopi.  Kawasan  pertanian  nasional  di  Kota Kotamobagu dikembangkan untuk komoditas  prioritas  sub  sektor  tanaman pangan,  hortikultura,  perkebunan,  dan peternakan  sesuai  dengan  arah  dan kebijakan Kementerian
Pertanian
sebagaimana  Keputusan  Menteri Pertanian Nomor  472/Kpts/RC.040/6/2018  tentang Lokasi  Kawasan  Pertanian  Nasional.
Dalam  upaya  mendukung  kelembagaan ekonomi  petani,  telah  dilakukan  tindak
lanjut  atas  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018
tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian  Berbasis  Korporasi  Petani. Dalam  konteks  ini,  perlu  dibangun korporasi  petani  padi  dan  petani  kopi  di Kota  Kotamobagu.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan  bahwa Korporasi Petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan  hukum  berbentuk  koperasi  atau badan  hukum  lain  dengan  sebagian  besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
Begitu pula halnya dengan penyelenggaraan  industrialisasi  di  daerah.
Mengacu pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M- IND/PER/12/2013  tentang  Peta  Panduan Pengembangan  Kompetensi  Inti  Industri Kota  Kotamobagu,  dinyatakan  bahwa industri  pengolahan  kelapa  dengan  fokus pada kemampuan mengolah kelapa menjadi minyak kelapa, merupakan Kompetensi  Inti  Industri  (KII)  Kota
Kotamobagu.  Hal  ini  mengandung  makna bahwa  potensi  unggulan  daerah  Kota Kotamobagu berupa kelapa patut mendapatkan  porsi  pengolahan  melalui industry  yang  dikelola  dan  berada  di  Kota Kotamobagu.
Sementara  untuk  Kota  Baubau hanya  ditetapkan  sebagai  Lokasi  Kawasan Pertanian  Nasional  Komoditas  Prioritas Tanaman  Pangan  berupa  Jagung.  Di  sisi lain,  belum  terdapat  pengaturan  tentang Peta  Panduan  Pengembangan  Kompetensi Inti  Industri  Kota  Baubau.  Padahal  Peta Panduan  Pengembangan  Kompetensi  Inti Industri  diperlukan  untuk  pengolahan produk  unggulan  daerah  Kota  Baubau. Kondisi ini menuntut keberadaan innovation  hub yang  difasilitasi  oleh

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
institusi penanggung jawab aktivitas kelitbangan.  Innovation  hub  berfungsi sebagai  katalisator,  dimana  para  aktor inovasi  berinteraksi  dan  berkontribusi menciptakan  inovasi  yang  mengakselerasi pembangunan  daerah  dan  meningkatkan kesejahteraan. Keberadaan innovation hub menjadi  magnet  yang  mampu  memotivasi 12 (duabelas) aktor/pemangku kepentingan inovasi  di  daerah  untuk  menghasilkan keunggulan kolaboratif diilustrasikan dalam Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Innovation Hub Sebagai Wadah Kolaborasi Penghasil Inovasi Daerah
Innovation  hub menjadi  solusi.
Fungsinya  sebagai  media  kolaborasi  12
(duabelas)  pemangku  kepentingan  inovasi daerah antara lain: Pemerintah, pemerintahan  daerah  dan  pemerintahan desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan  lainnya  di  daerah.  Melalui i- hub diharapkan  terselenggara  spektrum inovasi yang mencakup inovasi kepemimpinan, inovasi administrasi, inovasi  manajemen,  inovasi  kebijakan, inovasi  sosial,  dan  inovasi  teknologi  serta disrupsi  inovasi.  Secara  umum  dapat ditegaskan  bahwa i-hub merupakan  media kolaboratif  yang  mampu  membentuk ekosistem inovasi, mengakselerasi inovasi,
mencipta inovator, dan membangun pemerintahan  daerah  yang  dinamis  dan berkelanjutan.

## Dinamika Inovasi Daerah
Peningkatan  kinerja  pemerintahan daerah menuntut adanya pembaharuan atau inovasi  untuk  mengakselerasi  pelaksanaan urusan  pemerintahan  daerah,  baik  urusan pemerintahan  wajib  (pelayanan  dasar  dan non  pelayanan  dasar)  maupun  urusan pemerintahan  pilihan.  Seiring  dengan  itu, semenjak  2017  terjadi  dinamika  dalam pengelolaan inovasi daerah.
Mengacu  pada  proses  pemasukan data  Indeks  Inovasi  Daerah (IID), terdapat
A B C D E F G LG & RG I M P Pb Innovation Hub 1. akademisi ( A = academiciants ); 2. kelompok usahawan dan pelaku bisnis ( B = business groups );
3. komunitas kreatif ( C = creative community ) atau organisasi profesi ( professional organization ); 4. lembaga donor/organisasi kemasyarakatan/LSM ( D = donor agency/ NGO );
5. wirausahawan ( E = entrepreneurs ), khususnya wirausahawan sosial ( social entrepreneurs ); 6. lembaga keuangan dan perbankan ( F = financial institutions and banking );
7. Pemerintah ( G = government );
8. Pemerintah Daerah & Pemerintah Desa ( LG & RG = local government and rural government );
9. penanam modal ( I = investors ), terutama investor penyandang dana ( angel investor ); 10. pasar & agen ekonomi ( M = market & economic agents );
11. jurnalis & media massa ( P = press ); dan 12. masyarakat: penerima manfaat ( Pb = people beneficiaries ).
Innovation Hub & Pemangku Kepentingan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
286 pemda yang telah melakukan pemutakhiran  data  ( data  input )  inovasi daerahnya.  Artinya,  sekira  52,77  persen atau  lebih  dari  separuh  pemda  di  seluruh Indonesia memiliki keinginan untuk berubah  dan  melakukan  inovasi.  Inovasi daerah memberi implikasi terhadap dinamika berkelanjutan ( sustainable dynamics ) bagi penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Sebab,  hanya  dalam kurun  waktu  1  (satu)  tahun  telah  terjadi perubahan signifikan. Hal ini pun mengindikasikan  lonjakan  animo  pemda dalam  berinovasi  sebagai  terobosan  untuk perbaikan kinerjanya. Dinamika inovasi daerah mendorong keberhasilan pemda menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.
Pengukuran  tingkat  kedinamisan  inovasi daerah  dibagi  ke  dalam  3  (tiga)  kategori, yakni:  i)  Sangat  Inovatif;  ii)  Inovatif;  dan iii)  Kurang  Inovatif.  Selain  itu,  mengacu pada  basis  data  wilayah  administrasi pemerintahan daerah (542 daerah otonom), ditemukan  beberapa  pemda  yang  belum mengisi data (BMD) dan pemda yang sama sekali  tidak  memiliki  data  dukung  inovasi daerah  (TAD).  Dinamika  berkelanjutan penyelenggaraan  inovasi  daerah  selama tahun 2018 disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2.

## Dinamika Inovasi Daerah Menurut Pemda Tahun 2018
Pemda Kategori Inovasi Pemda Jumlah Pemda SI % I % KI % BMD % TAD % Provinsi 10 29,41 2 5,88 11 32,35 7 20,59 4 11,76 34 Kabupaten 43 10,36 14 3,37 86 20,72 61 14,70 211 50,84 415 Kota 26 27,96 5 5,38 15 16,13 20 21,51 27 29,03 93 Jumlah 79 14,58 21 3,87 112 20,66 88 16,24 242 44,65 542
Sumber:  Lampiran  Surat  Kepala  BPP  Kemendagri  Nomor  002.6/3444/Litbang,  tertanggal 22  Agustus  2019,  Hal:  Hasil  Indeks  Inovasi  Daerah  Tahun  2018.  Data  Diolah.
2019.
Keterangan:   SI = Sangat Inovatif; I = Inovatif; KI = Kurang Inovatif; BMD = Belum Mengisi Data; TAD  =
Tidak Ada Data; % = Persentase. Menyimak  data  pada  Tabel  2, semakin nyata bahwa inovasi daerah masih menjadi sesuatu yang dirasakan “sulit” dan karenanya menjadi “langka”. Dimungkinkan pula inovasi daerah mendapat  tempat  di  hati  penyelenggara pemerintahan  daerah,  sehingga  belum dihayati  dan  dimaknai  pentingnya  inovasi oleh pemerintahan daerah maupun aparatur
sipil  negara  (ASN)  yang  bekerja  di pemerintahan daerah.
Dari 542 daerah otonom di Indonesia,  terdapat  79  pemerintah  daerah yang  berhasil  meraih  status  “Sangat Inovatif”.  Sekalipun  pemda  dengan  status “Sangat  Inovatif”  dan  pemda  yang berstatus “Inovatif” diakumulasikan, maka jumlahnya  hanya  100  daerah  otonom  atau hanya  18,45  persen  daerah  otonom  yang

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
telah menjadikan inovasi
sebagai
kebutuhan dalam upaya pemenuhan kebutuhan  pelayanan  publik.  Dengan  kata lain,  100  pemda  tersebut  telah  mampu memahami dan berhasil memaknai pentingnya inovasi daerah, sehingga mereka terpanggil, termotivasi, dan terpacu untuk  senantiasa  berinovasi.  Keadaan  ini selaras  dengan  hasil  studi  (Saksono,  2012, p.  98),  dimana  kemajuan  dan  keberhasilan daerah otonom ditentukan oleh keberadaan kelas kreatif dan daya inovasinya. Semakin banyak  kelas  kreatif  dan  inovasi  di  suatu daerah,  semakin  mempercepat  terjadinya perubahan  politik,  sosial,  ekonomi,  dan budaya yang mengarah pada kesejahteraan.
Ditemukan  hal  yang  unik  bila ditelisik  dari  perspektif  Gubernur  sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah maupun Gubernur  sebagai  Kepala  Daerah.  Data membuktikan  bahwa  Pemda  provinsi berstatus  “Kurang  Inovatif”  (KI)  justru memiliki proporsi tertinggi, yakni:
32,35%.  Artinya,  hingga  saat  ini  masih terdapat  11  provinsi  dari  34  provinsi  yang masuk kategori “Kurang Inovatif”. Padahal, eksistensi pemda provinsi merupakan  Pembina  dan  Pengawas  atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota  diatur  secara  tegas  dalam PP  Nomor  33  Tahun  2018  tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah Pusat.  Ketentuan  Pasal  1  mengatur  tugas dan  wewenang  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah  Pusat  maupun  tugas  dan wewenang  lainnya  selain  melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
Pasal 1 ayat (1) Dalam  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah  kabupaten/  kota,  Presiden  dibantu oleh  gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah Pusat.
Pasal 1 ayat (2) Dalam  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan  penyelenggaraan  tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota;
b. melakukan  monitoring,  evaluasi,  dan supervisi  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
c. memberdayakan  dan  memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
d. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan  jangka  panjang  daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah,  pertanggungjawaban pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah,  tata  ruang  daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
e. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 1 ayat (3)

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
a. membatalkan  peraturan  bupati/wali kota;
b. memberikan  penghargaan  atau  sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan antardaerah  kabupaten/kota  dalam  1 (satu) daerah provinsi;
d. memberikan persetujuan terhadap
rancangan peraturan daerah kabupaten/kota  tentang  pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan
e. melaksanakan  wewenang  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 ayat (4)
Selain  melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) gubernur sebagai wakil
Pemerintah  Pusat  mempunyai  tugas  dan wewenang:
a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah
kabupaten/kota  dan  antara  daerah provinsi  dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara  daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten/kota dan antardaerah
kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya;
c. memberikan rekomendasi kepada
Pemerintah  Pusat  atas  usulan  dana
alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
d. melantik bupati/wali kota;
e. memberikan persetujuan pembentukan instansi  vertikal  di  wilayah  provinsi kecuali  pembentukan  instansi  vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan  instansi  vertikal  oleh kementerian  yang  nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
f. melantik  kepala  instansi  vertikal  dari kementerian  dan  lembaga  pemerintah nonkementerian  yang  ditugaskan  di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan  kecuali  untuk  kepala instansi  vertikal  yang  melaksanakan urusan  pemerintahan  absolut  dan kepala  instansi  vertikal  yang  dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945; dan
g. melaksanakan  tugas  dan  wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal  1  ayat  (4)  huruf  g,  maka  Gubernur sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  memiliki peran  signifikan  untuk  mendorong  dan mengakselerasi inovasi daerah sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  dan  PP  Nomor  38
Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Melalui observasi, diskusi terfokus, wawancara  mendalam,  dan  penelusuran literatur,  kemudian  ditemukan  adanya  9 (sembilan)  faktor  yang  menjadi  penyebab

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
kecilnya persentase daerah inovatif. Faktor-faktor tersebut adalah:
1. kepemimpinan  pemerintahan  daerah ( innovation leadership );
2. birokrasi yang masih sangat konvensional dan tradisional;
3. keterbatasan  pemahaman,  rendahnya kuriositas,  kapasitas,  dan  kepedulian pemda;
4. kurangnya pembinaan (asistensi,
sosialisasi, dan edukasi) dari Pemerintah (Pusat);
5. terbatasnya  dukungan  anggaran  untuk berinovasi  atau  program/kegiatan  yang inovatif;
6. ketiadaan  wadah  bagi  para  pemangku kepentingan/inventor/inovator/kreator/;
7. belum  dirasakannya  manfaat  langsung keberadaan inovasi daerah;
8. kecilnya  perhatian  publik  terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, khususnya  kepedulian  akan  kebutuhan inovasi  guna  meningkatkan  kualitas layanan publik; dan
9. kekhawatiran atas keberlanjutan inovasi ( innovation sustainability ) yang diciptakan  dan  wajib  diterapkan  serta pengaruhnya bagi tata kelola pemerintahan daerah. Inovasi daerah merupakan instrumen pengungkit ( leverage instrument )  yang  berimplikasi  luas,  cepat, dan  massif,  bahkan  berdampak  ganda ( multiplier ). Inovasi daerah yang berkualitas  dengan  jumlah  memadai  serta memiliki  manfaat  terhadap  publik  dapat langsung mendongkrak kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinamika  inovasi  daerah  semakin bermakna  ketika  setiap  inovasi  yang ditumbuhkan mengadopsi nilai-nilai budaya  lokal  sebagai  suatu  kearifan
bersama  setempat  yang  dimiliki  dan diwarisi  secara  turun-temurun  (Saksono, 2013,  p.  4).  Sebagaimana  ketentuan  Pasal 2  PP  Nomor  38  Tahun  2017  tentang Inovasi  Daerah  bahwa  inovasi  daerah bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.
Dalam  upaya  mencapai  tujuan  tersebut, inovasi daerah diarahkan untuk memercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat melalui:
a. peningkatan pelayanan publik;
b. pemberdayaan dan peras serta masyarakat; dan
c. peningkatan daya saing daerah. Mengacu kepada konten dan konteks  inovasi  daerah  tersebut,  maka hingga akhir 2018 telah  berhasil dihimpun 4.075  jenis  inovasi  daerah  yang  berasal dari  286  pemda.  Keseluruhan input data inovasi  daerah  tersebut  mencakup  3  (tiga) kategorisasi bentuk inovasi, yakni:
a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, berjumlah 698 inovasi atau 17,13%;
b. Inovasi  pelayanan  publik,  berjumlah 2.499 inovasi atau 61,33%; dan
c. Inovasi  daerah  lainnya  sesuai  dengan Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah,  berjumlah  878 inovasi atau 21,55%.
Inovasi pelayanan publik mendominasi  jenis  inovasi  yang  diajukan oleh pemda. Proporsinya mencapai 61,33% dari  seluruh  inovasi  yang  berhasil  didata. Kondisi  ini  sangat  dimaklumi  karena inovasi  pelayanan  publik  merupakan inovasi  dalam  penyediaan  pelayanan kepada masyarakat yang meliputi: i) proses pemberian  pelayanan  barang/jasa  publik; dan ii) inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Proporsi kedua adalah jenis inovasi daerah  lainnya  yang  mencapai  21,55%.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Innovation Hub, Pemerintahan Kolaboratif, dan Pemerintahan Daerah Inovatif |
Maknanya,  pemda  semakin  menyadari pentingnya  menyulut  inovasi  yang  terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah Daerah. Secara kontras,
inovasi  tata  kelola  Pemerintahan  Daerah justru hanya mampu menyulut 17,13% dari total  inovasi  daerah.  Padahal  inovasi  tata kelola  pemerintahan  daerah  merupakan inovasi  dalam  pelaksanaan  manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi: i) tata laksana  internal  dalam  pelaksanaan  fungsi manajemen;  dan  ii)  pengelolaan  unsur manajemen. Melalui tata kelola kepemerintahan yang baik ( good governance )  akan  dicapai  kinerja  yang lebih baik.
Problemanya,  daerah  penginput didominasi  oleh  pemda  yang  berada  di Pulau  Jawa  dan  Pulau  Sumatera,  sehingga pemda  yang  berada  di  luar  kedua  pulau tersebut  belum  berkontribusi  optimal dalam pelaksanaan inovasi daerah. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena perangkat  daerah  di  Pemda  Provinsi  yang memiliki  tugas  dan  fungsi  di  bidang penelitian  dan  pengembangan  belum berperan  sebagai  fasilitator  dan  katalisator inovasi daerah.

## KESIMPULAN

## Pemda  telah  mengimplementasikan
Roadmap Penguatan  SIDa.  Kondisi  ini menjadi  faktor  pemicu  berkembangnya inovasi daerah lebih dinamis dan variatif di berbagai  pemda.  Dinamikanya  belum bersifat massif ke seluruh pemda, sehingga perlu  didorong  dengan  melembagakan innovation hub .
Innovation  hub menjadi  strategi yang menstimulasi para
aktor/kreator/inovator  untuk  melakukan
inovasi  daerah. Innovation  hub berperan menjadi  media  kolaboratif  yang  mampu mengintegrasikan para pemangku kepentingan membentuk ekosistem inovasi daerah. Keberadaannya berkontribusi terhadap  akselerasi  inovasi,  penciptaan innovator  di  daerah,  dan  membangun pemerintahan  daerah  yang  lebih  inovatif- dinamis dengan kinerja tinggi.
Pada  saatnya, innovation  hub menjadi pemicu inovasi dan peubah pemda menjadi lebih  dinamis,  kreatif,  adaptif,  inovatif, produktif,  futuristik,  dan  prospektif.  Bila pemda  memiliki  semangat  perubahan  dan bertekat  melembagakan innovation  hub , niscaya  terjadi  peningkatan  laju  inovasi secara  signifikan  diikuti  kualitas  yang lebih  baik  dan  memberi  nilai  tambah ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank,  T.  W.  (2011,  October  10).  Russia: Innovation  and  Technology  Can Help  Revitalize  Economies  in Emerging Europe and Central Asia.
World Bank . Retrieved from https://www.worldbank.org/en/new s/press-
release/2011/10/10/innovation- technology-can-help-revitalize- economies-emerging-europe- central-asia
Indonesia,  P.  R.  Peraturan  Pemerintah
Nomor  38  Tahun  2017  Tentang Inovasi  Daerah,  Pub.  L.  No.  PP  38 Tahun  2017,  Pemerintah  Republik Indonesia (2017). Pemerintah Republik Indonesia. Kotsemir,  M.  N.,  &  Meissner,  D.  (2013). Conceptualizing the Innovation Process  –  Trends  and  Outlook

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Innovation Hub, Pemerintahan Kolaboratif, dan Pemerintahan Daerah Inovatif |

## (SCIENCE,  TECHNOLOGY  AND
INNOVATION  WP  No.  WP  BRP
10/STI/2013). National  Research University Higher School of Economics (HSE) . https://doi.org/10.2139/ssrn.224978 2 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative  Data  Analysis . Saga Publication (Second).  California: Saga Publication Ltd. https://doi.org/10.1007/BF0275991 3 Neufeldt,  V.,  &  Guralnik.,  D.  B.  (1991).
Webster’s New World Dictionary of American  English (Third  Coll).
New  York:  Prentice  Hall  General Reference. OECD. (2012). OECD Science, Technology  and  Industry  Outlook 2012 . Paris: OECD. https://doi.org/10.1787/sti_outlook- 2012-en Saksono,  H.  (2012).  Ekonomi  Kreatif:
Talenta  Baru  Pemicu  Daya  Saing Daerah. Bina Praja , 4 (2), 93–104. Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan  Studi  Kasus  Kabupaten Kepulauan  Anambas. Jurnal  Bina Praja , 05 (01), 01–12. https://doi.org/10.21787/jbp.05.201 3.01-12
Saksono,  H.  (2016).  Wajah  Baru  Otonomi
Daerah:  Status  Kinerja  Versus Kondisi Realistis di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan Pembangunan , 11 (2), 133–148.
Saksono,  H.  (2018).  Kelurahan  Silalas Sebagai  Innovation  Hub:  strategi Kompetitif Pemerintah Kota Medan Melaluai  Perangkat  Kewilayahan. Inovasi , 15 (2), 105–124.
Sidauruk,  R.,  &  Saksono,  H.  (2018). Ekonomi  Kreatif  Sebagai  Basis City Branding Menuju Kepariwisataan Terintegrasi Di Kawasan  Danau  Toba. Inovasi , 15 (1),
83–104. https://doi.org/DOI:https://doi.org/1 0.33626/inovasi.v15i2.95 Tohidi,  H.,  &  Jabbari,  M.  M.  (2011).  The important  of  Innovation  and  its Crucial  Role  in  Growth,  Survival and  Success  of  Organizations.
Procedia  Technology , 1 (1),  535–
538.
https://doi.org/10.1016/j.protcy.201 2.02.116 Youth,  A.  R.  A.  for  C.  and.  What  Is Collaboration?  (2013).  Camberra. https://doi.org/10.7551/mitpress/97 80262015813.003.0001