## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1215-1225 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337

## MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK BERBASIS KEBUTUHAN DI KOTA KENDARI
Dewi Anggraini 1 , La Ode Muhammad Elwan 2 , M. Najib Husain 3
Universitas Halu Oleo
Correspondent author : dewianggrainiunhalu@gmail.com Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This research aims to evaluate the city components that support Kendari City's condition as a Child  Friendly  City  and  analyze  the factors  that  hinder  and  support  this  status.  A  qualitative descriptive  method  with  an  ethnographic  study  approach  was  used  to  identify  city components  such  as  the  residential  environment,  community  environment,  school environment,  play  areas,  transportation  and  health  services  that  support  the  condition  of Kendari City as a Child Friendly City. The research results show that there are several obstacle factors such as infrastructure problems that affect children's access to education and health services.  This  evaluation  provides  a  holistic  picture  of  Kendari  City's  efforts  to  create  a conducive  environment  for  children's  development  and  offers  a  perspective  regarding  the challenges that need to be overcome to achieve optimal Child Friendly City status.

## Keywords:  Child-friendly  city  components;  program  implementation;  program  influence factors

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi  komponen  kota yang  mendukung  kondisi  Kota Kendari  sebagai  Kota  Layak  Anak  dan  menganalisis  faktor-faktor  yang  menghambat  serta mendukung  status  tersebut.  Metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  etnografi digunakan  untuk  mengidentifikasi  komponen  kota  seperti  lingkungan  tempat  tinggal, lingkungan  masyarakat,  lingkungan  sekolah,  area  bermain,  transportasi,  dan  layanan kesehatan yang mendukung kondisi Kota Kendari sebagai Kota Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan  adanya  beberapa  faktor  hambatan  seperti  masalah  infrastruktur  yang memengaruhi akses pendidikan dan layanan kesehatan anak-anak. Evaluasi ini memberikan gambaran  yang  holistik  tentang  upaya  Kota  Kendari  untuk  menciptakan  lingkungan  yang kondusif  bagi  perkembangan  anak-anak  dan  menawarkan  perspektif  terkait  tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai status Kota Layak Anak yang optimal.
Kata Kunci: implementasi program; faktor pengaruh program; komponen kota layak anak
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Anak merupakan aset yang sangat penting di masa mendatang, karena anak anak nantinya  yang  akan  meneruskan  cita-cita  bangsa  dan  pembangunan  nasional.  Indonesia dengan  jumlah  penduduknya  yang  mencapai  sekitar 267,3  juta  pada  tahun  2019,  dimana sebanyak 31,6 persen dari total penduduk Indonesia adalah mereka yang tergolong anak- anak  atau  sebanyak  84,4  juta  jiwa  (Kemenppa.go.id,  2020).  Dengan  dasar  tersebut, pemerintah  wajib  memberikan  perhatian  secara  maksi  mal  terhadap  anak-anak  didalam
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1215-1225                                        Dewi Anggraini. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
kelangsungan  hidupnya,  karena  anak-anak  merupakan  pelanjut  tongkat  estafet  dari generasi tua yang kelak akan menentukan masa depan bangsa.
Didalam  mengatasi  permasalahan  anak  yang  masih  banyak  terjadi  di  Indonesia maka  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  membuat  suatu kebijakan  yakni  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  KLA.  KLA merupakan  Kabupaten/Kota  yang  mempunyai  sistem  Pembangunan  berbasis  hak  anak melalui  pengintegrasian  komitmen  dan  sumber  daya  Pemerintah,  masyarakat  dan  dunia usaha  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Umi Supratiningsih, 2014). Tujuan dari pelaksanaan  KLA  yaitu  untuk  membangun  inisiatif  pemerintah  Kabupaten/Kota  guna mempercepat  implementasi  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  dari  kerangka  hukum  ke  dalam definisi,  strategi  dan  intervensi  pembangunan  seperti  kebijakan,  institusi  dan  program  yang layak anak (Rudi Subiyakto, 2012).
Adapun  yang  menjadi  landasan  hukum  pelaksanaan  KLA  yaitu  Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  11  Tahun  2011  tentang Kebijakan  KLA,  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Evaluasi  Pelaksanaan  KLA (kemenppa.go.id, 2016)
Di  Indonesia  sendiri,  konsep  kota  layak  anak  sudah  terakomodasi  dalam  satu Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  Nomor  02  Tahun  2009  mengenai Kebijakan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Di  dalam  Peraturan  Menteri  tersebut  diketahui bahwa terdapat indikator kota layak anak di Indonesia, antara lain kesehatan, pendidikan, perlindungan,  infrastruktur,  lingkungan  hidup,  dan  pariwisata.  Indikator-indikator  tersebut menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di atas merupakan indikator umum, sedangkan kebijakan mengenai Kota Layak Anak merupakan indikator khusus
Kendari, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah sebuah kota yang terus berkembang.  Namun,  perkembangan  kota  ini  juga  menimbulkan  sejumlah  masalah, termasuk  yang  berkaitan  dengan  kualitas  hidup  anak-anak.  Kota  yang  layak  untuk  anak- anak  adalah  kota  yang  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  kebutuhan  dan  hak-hak anak, seperti akses ke pendidikan, fasilitas kesehatan, lingkungan yang aman, dan bermain yang  sehat.  Seiring  dengan  itu,  perlu  adanya  penelitian  yang  mendalam  untuk  menilai sejauh mana Kendari telah menjadi kota yang layak bagi anak-anak.
Kota Kendari, yang terletak di bagian timur Indonesia, merupakan sebuah kota yang subur dan penuh potensi. Namun, di balik keindahan alamnya, terdapat isu penting yang tak bisa  diabaikan:  menciptakan  kota  yang  layak  bagi  anakanak.  Hal  ini  menjadi  sangat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1215-1225 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337
relevan dalam pembangunan kota, mengingat anakanak adalah aset berharga bagi masa depan.
Kendari,  seperti  banyak  kota  di  seluruh  dunia,  menghadapi  berbagai  tantangan dalam  menciptakan  kota  yang  cocok  untuk  perkembangan  anak-anak.  Pertama,  adalah masalah  infrastruktur,  seperti:  jalan  yang  rusak,  trotoar  yang  tidak  ada,  dan  kurangnya taman  bermain  yang  aman  dapat  membuat  anak-anak  terpapar  risiko  yang  tidak  perlu, disamping infrastruktur yang buruk juga dapat menghambat akses anak-anak ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.
Selain itu, aspek pendidikan dan budaya juga berperan penting dalam menciptakan kota  yang  layak  bagi  anak-anak.  Kota  Kendari  harus  memberikan  pendidikan  berkualitas dan akses ke budaya lokal yang memungkinkan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara  holistik.  Inisiatif  pendidikan  yang  mendukung  kreativitas,  kecerdasan,  dan pengetahuan  harus  diutamakan.  Selanjutnya  Kota  Kendari  juga  harus  memastikan  akses anak-anak ke fasilitas kesehatan yang berkualitas. Dengan penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses, anak-anak dapat tumbuh sehat dan kuat.
Terakhir,  partisipasi  anak-anak  dalam  pengambilan  keputusan  yang  memengaruhi kota  mereka  harus  didorong.  Mereka  harus  diberi  suara  dan  diberikan  peluang  untuk berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan  dan  pengembangan  kota.  Ini  akan  membantu menciptakan kota yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan anak-anak.
Dalam  upaya  menciptakan  Kota  Kendari  yang  layak  bagi  anak-anak,  semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat luas, perlu bekerja sama. Sinergitas  ini  dilakukan  melalui  perhatian  dan  tindakan  yang  tepat  sehingga  Kota  Kendari dapat menjadi tempat yang aman, mendidik, dan mendukung perkembangan anak-anak serta memastikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang.
Predikat Kota Layak Anak Kota Kendari merupakan prestasi baik sebagai salah  satu yang  mewakili  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Namun  untuk mencapai  Kota  Layak  Anak  harus mencapai 50 persen dari seluruh indikator dalam Klaster yang sudah ditetapkan pemerintah. Penerapan  dan  penetapan  kecamatan  ramah  anak  guna  mendukung  Kota  Kendari menjadi  kota  layak  anak  kategori  utama.  Predikat  KLA  diatas  dilakukan  berdasarkan Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia    Nomor    12    Tahun    2011    tentang  Indikator  Kabupaten/Kota  Layak  Anak berdasarkan Klaster dan indikator yang kemudian digunakan sebagai standar penilaian Kota Layak  Anak  bagi  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Penilaian  tersebut  merupakan penilaian  tim  evaluasi  independen  yang  terdiri  dari  pakar  anak,  akademisi,  dan  praktisi pemerhati hak anak dari Kementerian  PP-PA  yang  dinilai  dari seberapa  besar pemenuhan hak-hak  anak  berdasarkan  indikator  KLA  tresebut.  Hanya  saja,  belum  ada  data  yang  jelas
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1215-1225                                        Dewi Anggraini. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mengenai bentuk penilaian terkait kriteria kabupaten/kota yang meraih penghargaan KLA, baik  kategori  pratama,  madya,  maupun  nindya  sehingga  cenderung  menimbulkan  asumsi bahwa pemberian penghargaan kepada sebuah kabupaten/kota tidak sepenuhnya murni bahwa kabupaten/kota yang bersangkutan sejatinya benar-benar memenuhi hak-hak anak di daerahnya, kadangkala hal itu lebih  karena  faktor  politis.
Pemgembangan  KLA   di  Kota  Kendari  bukan  tanpa  hambatan.  Masih  terdapat  beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Hasil observasi awal mengenai Kebijakan  Pengembangan KLA  di  Kota Kendari, ditemukan beberapa masalah, antara lain sebagai berikut.
Pertama, presentase  pertumbuhan  penduduk  di  Kota  Kendari  mengalami  kenaikan  yang signifikan; Kedua , Kota  Kendari  belum  memiliki  data  permanen  jumlah  pekerja  anak  dan anak jalanan. Kota Kendari hanya memiliki data Pekerja Anak dan Anak Jalan pada dinas atau  badan  tertentu  yang  melakukan  penelitian  pada  kedua  masalah  anak-anak  pada wilayah  tertentu.  Kondisi  tampak banyak  jenis  pekerjaan  di  sektor jasa  yang  dilakukan  oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun; Ketiga , masalah lingkungan keluarga anak yang broken home  dan  pengasuhan    alternatif  yang  salah  digunakan  oleh  majikan; Keempat , belum terpenuhi  kesehatan    dasar  akibat  dari  kondisi  rumah  dan  lingkungan  yang  masih  kumuh dan kotor  dan  kesejahteraan yang belum terpenuhi akibat dari penghasilan rumah tangga yang minim akibat tidak adanya jaminan pekerjaan yang layak; Kelima , masih banyak anak yang  tidak sekolah,  putus  sekolah  dan  tidak mampu  melanjutkan  pendidikan  di perguruan tinggi/universitas,  pemanfaatan    waktu    luang    atau  masa  bermain  yang  tidak  terpenuhi akibat  dari  anak-anak  harus  bekerja  membantu  orangtua  menambah  penghasilan  rumah tangga  dengan  jam  kerja  yang  melebihi  jam  kerja  orang  dewasa; Keenam, perlindungan khusus  yang  tidak tepat  sasaran  antara  lain  pemenuhan hak anak untuk hidup aman  dan damai. Perlindungan dari eksploitasi anak, baik dari orangtua/majikan, atau jaringan pekerja anak  ilegal  pda  berbagai  sektor  jasa; Ketujuh , Rumah  singgah  bagi  anak  jalan  belum dikelolah  secara  maksimal.  Akibatnya,  anak  jalan  selalu  saja  melarikan  diri  atau  minggat atas  kemauan  sendiri  dan  rata-rata  adalah  mereka  berstatus  sebagai  pekerja  anak  yang membantu menambah penghasilan keluarganya; Kedelapan , kurangnya peran aktif Satuan Tugas  Perlindungan  Anak  (Satgas  PA)  di  tingkat  RW  dalam  melakukan  sosialisasi  dan konseling  dalam  mencegah  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  termasuk kekerasan terhadap anak; Kesembilan , kurangnya koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Kendari. Selain itu, kurangnya koordinasi juga terlihat  dari  beberapa SKPD  yang belum    paham    betul    akan    tugas    pokok   dan  fungsinya  dalam  Gugus  Tugas  Kota Layak Anak (KLA). (Elwan & Ode Muhammad Elwan, 2019)
Karakter masalah tersebut, sedapat mungkin bisa terjawab melalui sinergitas program pemerintah  pusat  dan  daerah  melalui  Program  Kota  Layak  Anak.  Pengembangan    KLA  di Indonesia masih dilakukan secara parsial di beberapa kota yang besar terbilang  jauh lebih

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1215-1225 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337
kompleks dibanding dengan pengembangan sebuah kota yang layak bagi anak di negara lain.

## Review Konseptual

## Konsep Anak
Dalam  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  selanjutnya  disebut UUPA,  yang  dimaksud  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Penyelenggaraan  pemenuhan  hak anak  di  Indonesia  berdasarkan  atas  asas  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi  Hak-Hak Anak (KHA).  Hak anak adalah  bagian  dari  Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah  dan  negara.  Seorang  anak  memiliki  hak  yaitu:  non  diskriminasi;  kepentingan yang  terbaik  bagi  anak;  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  berkembang;  serta penghargaan terhadap pendapat anak (dalam Herlina, dkk 2003: 15).

## Konsep Kota Layak Anak (KLA)
Pemerintah  meluncurkan  program  pembentukan  kota/kabupaten  layak  anak  yang bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak dan sebagai  upaya melindungi hak-hak mereka.  Program  tersebut  "disambut"  secara  antusias  oleh  seluruh  pemerintah  daerah  di Indonesia yang siap mengimplementasikan kebijakan tersebut
Kota  Layak  Anak  adalah  sistem  pembangunan  kabupaten/kota  yang mengintegrasikan  komitmen  dan  sumber  daya  pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha yang  terencana  secara  menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Tujuan Kota Layak Anakyakni untuk membangun inisiatif  pemerintahan  kabupaten/kota  yang  mengarah  pada  upaya  transformasi  Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi,  dan  intervensi  pembangunan,  dalam  bentuk:  kebijakan,  program  dan  kegiatan pembangunan,  dalam  upaya  pemenuhan  hak-hak  anak,  pada  suatu  dimensi  wilayah kabupaten/kota
Indikator tentang Kota Layak Anak (KLA) seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  No.12  tahun  2011,  Sabtu (6/4/2013) antara lain: Pasal 8 dijelaskan indikator Kota Layak Anak untuk klaster hak sipil dan kebebasan  meliputi:  (a)  Persentase  anak  yang  teregistrasi  dan  mendapatkan  Kutipan  Akta Kelahiran;  (b)  Tersedia  fasilitas  informasi  layak  anak;  dan  (c)  Jumlah  kelompok  anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan
Selanjutnya  dalam  pasal  9  disebutkan  indikator  Kota  Layak  Anak  untukklaster lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif  meliputi:  (a)  Persentase  usia  perkawinan pertama  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun;  (b)  Tersedia  lembaga  konsultasi  bagi  orang
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1215-1225                                        Dewi Anggraini. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
tua/keluarga  tentang  pengasuhan  dan  perawatan  anak;  (c)  Tersedia  lembaga kesejahteraan sosial anak.
Pasal  10  PP  tersebut  mengatur  indikator  Kota  Layak  Anak  untuk  klaster  kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi: (a) Angka kematian bayi; (b) Prevalensi kekurangan gizi pada balita; (c) Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; (d) Jumlah pojok ASI; (e) Persentase imunisasi  dasar  lengkap;  (f)  Jumlah  lembaga  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan reproduksi  dan  mental;  (g)  Jumlah  anak  dari  keluarga  miskin  yang  memperoleh  akses peningkatan  kesejahteraan;  (h)  Persentase  rumah  tangga  dengan  akses  air  bersih;  dan  (i) Tersedia kawasan tanpa rokok
Kemudian  pasal  11  mengatur  indikator  Kota  Layak  Anak  untuk  klaster  pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi: (a) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini; (b) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; (c) Persentase sekolah  ramah  anak;  (d)  Jumlah  sekolah  yang  memiliki  program,  sarana,  dan  prasarana perjalanan  anak  ke  dan  dari  sekolah;  dan  (e)  Tersedia  fasilitas  untuk  kegiatan  kreatif  dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
Pasal  12  menjelaskan  indikator  Kota  Layak  Anak  untuk  klaster  perlindungan  khusus meliputi:  (a)  Persentase  anak  yang  memerlukan  perlindungan  khusus  dan  memperoleh pelayanan; (b) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  (restorative  justice);  (c)  Adanya  mekanisme penanggulangan  bencana  yang  memperhatikan  kepentingan  anak;  dan  (d)  Persentase anak yang dibebaskandari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
Selanjutnya  pada  pasal  13  ayat  (1)  setiap  indikator  Kota  Layak  Anak  diberi  ukuran dan  nilai  dan;  ayat  (2)  besaran  ukuran  dan  nilai  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) termuat  dalam  Lampiran  Peraturan  Menteri.  Pemerintah  meluncurkan  program pembentukan  kota/kabupaten  layak  anak  yang  bebas  dari  pekerja  dan  kekerasan terhadap  anak  dan  sebagai  upaya  melindungi  hak-hak  mereka.  Program  tersebut "disambut"  secara  antusias  oleh  seluruh  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  siap mengimplementasikan kebijakan tersebut.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan studi  etnografi.  Informan  pada  penelitian  adalah  pemerintah  setempat,  Masyarakat  yang berdomomisili pada lima kecamatan di kota Kendari, dan anak-anak yang tersebar dalam penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yakni  menggunakan  metode observasi  partisipan (partisipation  observation  method), metode  wawancara (interview method), Fokus  Group  Discussion (FGD)  serta  studi  kepustakaan (library  research). Teknik keabsahan  data  oleh    Lincoln  dan  Guba  dalam  Emzir  (2010),  Teknik  analisis  data  kualitatif yaitu  menguaikan  dan  menganalisis  gambaran  atau  teks  tematik yang  diperoleh  dari hasil

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1215-1225 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337
wawancara,  pengamatan,  dan  FGD.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif  dengan  model  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk  mengevaluasi  komponen  kota  yang  mendukung  kondisi  Kota  Kendari  sebagai  Kota Layak Anak sesuai kebutuhan.(Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Amanah  Peraturan  Daerah  Kota  Kendari  Nomor  20  tahun  2013  Tentang  Penyelenggaran Perlindungan  Anak Kota  Kendari,  bahwa  Kota  Kendari  sebagai  daerah  yang  berkembang pesat  memiliki  permasalahan  anak  yang  kompleks  harus  mengedepankan  perlindungan anak yang komprehensif, sinergi dalam segala sektor kehidupan melalui perwujudan Kendari sebagai  Kota  Layak Anak.  Lebih  lanjut,  salah  satu  bentuk  kepedulian  pemerintah  dibidang pengembangan    dan  perlindungan  anak    adalah  merespon  program  pemerintah  pusat melalui  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dengan melakukan launching penerapan Kota Kendari sebagai Kota Layak Anak KLA) pada tahun 2014, yakni sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan berkelanjutan  dalam  kebijakan,  program  dan  kegiatan  untuk  pemenuhan  hak-hak  anak. Kinerja  penerapan  program  KLA  Kota  Kendari  tentunya  dapat  di  ukur  dan  memberikan informasi apakah terlaksana atau dalam posisi stagnan (tidak bergerak).
Komponen kota yang mendukung kondisi kota Kendari sebagai kota layak anak.
1. Anak dan lingkungan tempat tinggal
Untuk  mewujudkan  kebutuhan  anak,  perlu  adanya  intervensi  pencegahanterjadinya bahaya terhadap anak di tempat tinggal mereka, yaitu dengan melakukan modifikasi dan perbaikan  di  lingkungan  tempat  tinggal. Menurut  Bartlett,  upaya  perbaikan  lain,  perlu didukung  oleh  suatuprogram  kampanye  penyadaran  tentang  pentingnya  perlindungan keselamatan  anak  kepada  orang-tua  dan  orang  dewasa.  Selain  itu  dapat  dilakukan pulapelatihan  terhadap orang-tua,  polisi  dan  petugas  lapangan  tentang  perlindungandan hak  anak.  Perlu  ada  pemahaman  bersama  tentang  regulasi  yang  mengatur  tentang  kota layak anak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi  dan  referensi  informan  tentang  Kota  Layak Anak di Kota Kendari dapat dijelaskan pada gambar 1.
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1215-1225                                        Dewi Anggraini. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Gambar 1. Tahu tentang peraturan Menteri PP-PA Nomor 12 tahun 2011
Sumber: hasil olahan data primer tim peneliti, 2023
Dari  diagram  diatas  jelas  bahwa  dari  275  informan  terdapat  16  orang  yang mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang peraturan mentri PP-PA Nomor 12 Tahun 2011,  kemudian  254  mengatakan  bahwa  mereka  tidak  mengetahui  tentang  peraturan mentri PP-PA Nomor 12 tahun 2011, dan 5 orang tidak menjawab

## 2. Anak dan lingkungan Masyarakat
Pada  lingkungan  masyarakat,  diharapkan  anak  dapat  lebihmenyesuaikan  diridengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan bahwa (Patilima,2004): Inisiatif dan kemauan  keras  ketua  RTdan  RW  untuk  menjalankan  organisasidengan  membentuk kegiatan-kegiatan  yang  berdampak  langsung  pada  warga,  khususnya  anak-anak,  seperti kerja  bakti  (membersihkan  sampah  dan  saluranpembuangan  air  kotor),  dan  sistem keamanan  lingkungan.  Tanpa  inisiatif  dankemauan  tersebut,  warga  kota,  menurut  Prof. Parsudi  Suparlan  (Suparlan,1996:3-44)  menjadi  bercirikan  individualisme  tinggi.  Warga  kota dengan ciri ini sangat sukar untuk diajak bekerjasama
Keberadaan  anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis,  dan  pengamen  telah  merupakan permasalahan  daerah,  dimana  cenderung  membahayakan  dirinya  sendiri  dan  orang  lain, juga  menimbulkan  ketidaktentraman  di  jalan  umum  serta  memungkinkan  mereka  menjadi sasaran  eksploitasi  dan  tindak  kekerasan,  sehingga  perlu  dilakukan  penanganan  secara sistematik, terkoordinasi, terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan serta bersinegri antara pemerintah  maupun  non  pemerintah,  agar  mereka  mendapatkan  kehidupan  dan penghidupan yang layak. Berangkat dari pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan amanat  berbagai  peraturan  perundang – undangan,  maka  Pemerintah  Kota  Kendari mengajukan  Raperda,  yang  kemudian  bersama-sama  dengan  DPRD  Kota  Kendari membentuk  Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2014  tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1215-1225 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337

## 3. Anak dan lingkungan sekolah
Lingkungan sekolah yang diharapkan anak di Kota Kendari, adalah sebagai berikut:
a) mempunyai  ruang  WC  yang  menjadi  salah  satu  fasilitas  yang  penting  di  sekolah, sehingga  perlu  dipertimbangkan  keberadaandan  kebutuhannya.  Anak-anak keberatan  jika  ruang  WC  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  disatukan.  Dengan demikian akanmelindungi anak-anak perempuandari pelecehan seksual.
b) desain  bangunan  sekolahbertingkat  perlu  dilengkapi  ruang  bermainyang memungkinkan anak-anak dari setiap lantai saling bertemudan bersosilisasi.
c) waktu  sekolah  pagi  dan  petang  dipertimbangkan  untuk  diterapkan  secara bergantian,  karena  sangat  berpengaruh  pada  proses  belajarmengajar dan  kualitas murid.  Sebagian  besar  murid-murid  sekolahpetang  kurang  optimal  mengikuti pelajaran,  karena  energi  yang  berkurang  dan  udara  panas  mempengaruhi  daya serap anak terhadap pelajaran.
d) metode  belajar mengajar tidak hanya metode  klasikal,  sehingga  anak-anak terlatih untuk mendiskusikan suatu persoalan. Metode CBSA atau metode lain yang memberi kesempatan  anak  untuk  berdiskusi,  perlu  diterapkan  agar  anak-anak  terlatih mengemukakan pendapat ataugagasan-gagasannya.

## 4. Anak dan Pelayanan Transportasi
Pemerintah  kota  agar  menyediakan  layanan  transportasi  yang  mempertimbangkan kebutuhan  anak.  Untuk  mewujudkan  transportasi  seperti  itu,  pemerintah  dapat  mengkaji danmempelajari  sistem  transportasi  di  Singapura  yang  memberikan  pelayanan  kepada beragam  keadaan  penduduknya,  atau  mengkaji  sistem  transportasi  di  Curitiba,  Brazil. Menurut Robert Cervero (Cervero,1998:292) meskipun Pemerintah Kota Curitiba menghadapi kesulitan  ketikamembangun  sistem  pelayanan  transportasi  berkelas  dunia,  tetapi  mereka sanggup  mewujudkannya  dengan  perencanaan  yang  hati-hati,  dengan  keputusan yangtepat, dengan semangat kepemimpinan.

## 5. Anak dan pelayanan Kesehatan
Informasi  mengenai  kesehatan  anak merupakan  hal-hal  yang  perlu  diketahui  oleh  seorang anak,  supaya  mereka  mengetahui  sumber  penyakit,  jenispenyakit,  dan  upaya pencegahannya.  Kehidupan  anak  berpusat  pada  rumah,  sekolah,  dan  lingkungan sekitarnya.  Karena  itu,  wilayah  tersebut  harus  menjaditempat  yang  aman  dan  sehat  bagi anak.  Kenyataan,  tak  jarang  tempattempat  itu  tidak  aman  bahkan  menjadi  penyebab timbulnya penyakit bagi anak. Menurut
WHO,  sebagian  besar  penyakit  anak-anak  berhubungan  erat  dengan  lingkungan  tempat mereka  tinggal  (rumah),  belajar (sekolah),  dan  bermain  (masyarakat)  (WHO,2002:7).  Resiko utama ditimbulkan oleh lingkungan seperti air yangkurang bersih, sanitasi buruk, polusi udara,
Volume 6 Number 3 (August - October 2023), pp.1215-1225                                        Dewi Anggraini. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dan higiene makanan yang buruk. Resiko lainnya ditimbulkan oleh serangga yang menjadi perantara  bibit  penyakit;  sedangkan  tanah  dan  air  merupakan  perantara  infeksi  cacing. Bahaya lain adalah kecelakaan dan kekerasan.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Kota  Kendari  telah  mengimplementasikan  sejumlah  upaya  untuk  menjadikan Kota Kendari sebagai Kota  Layak Anak. Langkah-langkah  tersebut  melibatkan  penyusunan kebijakan  yang  mendukung  hak,  perlindungan,  dan  partisipasi  anak  di  berbagai  sektor. Upaya melibatkan penguatan lembaga dan koordinasi antarstakeholder, termasuk lembaga swadaya  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengungkapan  diri  anak  jalanan  terhadap  pemerintah  dan  komunitas  memiliki  dampak positif,  dan  Pemerintah  Kota  Kendari  telah  mengambil  langkah-langkah  konkret  untuk menangani  masalah  anak  jalanan,  terutama  melalui  pembangunan  rumah  singgah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
Rekomendasi:  1)  Untuk  pemerintah  agar  sesegera  mungkin  membangun  fasilitas  rumah singgah  dan  taman  baca  untuk  anak  jalanan  dan  melakukan  kerja  sama  dengan  pihak LSM-LSM  ataupun  bekerjasama  dengan  komunitas  anak  jalanan;  2)  Diharapkan  kepada semua  pihak  baik  dari  pemerintah  maupun  dari  masyarakat  untuk  bersama-sama  saling mendukung atas semua program dalam penanganan anak jalanan Kota Kendari agar bisa tercapai  sesuai  apa  yang  kita  harapkan  yakni  membangun  Kota  Kendari  sebagai  Kota Layak anak

## REFERENSI
Ariani, C. 1998. Pembinaan Nilai Budaya Melalui Permainan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Depdikbud, Dirjen Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
Ahimsa, Putra. 2000. Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Melalui Permainan Rakyat di Daerah Baron & Byrne. 1991. Social Psychology: Understanding Human Interaction 6th edition. Boston,
Massachussets: Allyn and Bacon Inc.
Chaplin, J. P. 2001. Kamus Lengkap Psikologi. Penerjemah: Dr. Kartini Kartono. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Dayakisni, T. Hovland. 1999. Peer Groups and Children’s Development. West Sussex, United
Kingdom: A John Wiley & Sons, Ltd.
Elwan, L. O. M., & Ode Muhammad Elwan, L. (2019). REKOMENDASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho , 1 (1), 15 – 29. https://doi.org/10.5281/ZENODO.2695985
Husain, Muhammad Najib, La Husen Zuada, Kholili HM, Noegroho Agoeng, Abadi Totok Wahyu. 2002. The Effect of Billboards Contents on Female Legislative Candidates’Electability in the 2019 Legislative Election in Indonesia. Jurnal SSRN.
Husain, Muhammad Najib, Ako Rahman, Arief Iriyani Astuti, Anggraini Dewi. 2022. Kegiatan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 3 (August-October 2023) pp.1215-1225 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.337
Trauma Healing Anak Yatim dan Disabilitas Bagi Korban Covid-19 di Kabupaten Bombana. Indonesian Journal of Community Servies. Volume 1 Issue 2. November 2022.
Husain, Muhammad Najib, Erni Febrina Harahap, Youna Chatrine Bachtiar, Prety Diawati, Santos Ernesto R.N. 2023.  The Sustainability Developmnet Dilema in Green Public Relations: Part of CSR Failure. Jurnal Studi Komunikasi.Volume 7 Edisi 3 November 2023.
Lincoln & Cuba. 1997 Social Competence in Zimbabwean Multicultural Schools: Effects of   Ethnic and Gender Differences.
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130 Moleong, L.  J.  2005. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya. Nugryantono. 2005. Psikologi Sosial (Buku 1, edisi Revisi). Malang: UMM Press.
Nasution. 1996. Psikologi Eksperimen. Malang: UMM Press. Suyadi, S. 2009. Permainan Tradisional Jawa. Yogyakarta: Kepel Press.
Supanto, dkk.1990. Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 11 Tahun 2011
Tentang Kebijakan Pemgembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pojok ASI dan Fasilitas Menyusui
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 Mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
Permen Pp/Pa No. 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD PNF) Nomor 109/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018 tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal Sulawesi Tenggara Tahap II Tahun 2018.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 Tahun 2013. Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak Kota Kendari
SK Walikota Kendari Nomor: 1220 Tahun 2017 Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Kendari.
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 20 tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Perlindungan Anak Kota Kendari