## EFEKTIVITAS  KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF  DI TINGKAT SEKOLAH DASAR

## Eddy Junaedi
Universitas Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia Correspondence: E-mail: eddyjunaedi59@gmail.com
A B S T R A C T S

## A R T I C L E   I N F O
An  effective  inclusive  education  policy  has  the  ability  for  good  school management skills. During this time the inclusive education process has not  been  able  to  realize  the  vision,  mission,  goals  and  objectives  in schools.  These  problems  will  cause  school  principals,  educators,  and administrative staff as operators not yet to consider providing excellent services to inclusive learners, looking for solutions that require and meet the  needs  of  stakeholders.  The  focus  of  consideration  is  the effectiveness  of  inclusive  education  policies  at  the  elementary  school level, namely: 1) what is the process of establishing inclusive education policies;  2)  What  is  the  socialization  of  inclusive  education  policy;  3)
What is an inclusive education program; 4) how to implement inclusive education;  5)  carrying  out  monitoring  efforts  and  evaluating  the implementation  of  inclusive  education;  6)  how  important  is  the application  of  inclusive  education.  The  aim  is  to  describe  the effectiveness  of  inclusive  education  policy  and  develop  a  model  of  the effectiveness  of  inclusive  education  policy  in  primary  schools.  This descriptive  study  was  conducted  with  case  studies  in  three  schools, namely  SDN  2  Cibabat  Mandiri,  SDN  5  Leuwi  Gajah  and  SDN  Cigugur Tengah  in  Cimahi  City.  The  technique  of  extracting  data  is  done  by observing,  interviewing  and  studying  the  school  documentation.  Data processing  is  done  through  the  process  of  data  analysis,  display,  and data  verification..  Researchers  discuss  several  things,  namely:  first,  the city  government  needs  it  specifically  for  inclusive  education,  which requires  the  problem  of  teachers,  sapras,  funding  and  involvement  of related agencies; secondly, the school principal supports him proactively cooperating with the closest primary school for exceptional childrens to support the implementation of inclusive education; third, to improve the effectiveness of supervision and guidance of the barriers carried out by primary school for exceptional children supervisors.
Keyword: Effectiveness of Inclusive Education, Policy Implementation
© 2019 Tim Pengembang Jurnal UPI
Article History: Received 7  July  2019 Revised 20  August  2019 Accepted 21  September 2019 Available online 30 October 2019 Received 16 Aug 2018 Revised 20 Aug 2018 Accepted 25 Aug 2018 Available online 09 Sep 2018

## JURNAL ADMINISTRASI PENDIIKAN
Journal homepage: http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs
Jurnal Administrasi Pendidikan 26 (2) (2019) 238-250

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan  inklusif  mempunyai  arti bahwa  sekolah  harus  mengakomodasi semua  anak  tanpa  mempedulikan  keadaan fisik,  intelektual,  sosial, emosi,  bahasa,  atau kondisi-kondisi  lain,  termasuk  anak-anak penyandang  cacat,  anak-anak  berbakat (gifted  children),  pekerja  anak  dan  anak jalanan,  anak  daerah  terpencil,  anak-anak dari  kelompok  etnik  dan  bahasa  minoritas dan  anak-anak  yang  tidak  beruntung  dan terpinggirkan  dari  kelompok  masyarakat (Salaman Statement, 1994).
Sebagaimana tertuang dalam  peraturan menteri  pendidikan  nasional  nomor  70 tahun  2009  pasal  2  tentang  pendidikan inklusif bertujuan untuk:
(a) “memberikan kesempatan yang seluas-luasnya  kepada  peserta  didik yang memiliki kelainan fisik, emosional,  mental,  dan  sosial,  atau memiliki potensi kecardasan dan/atau bakat  istimewa  untuk  memperoleh pendidikan  yang  bermutu  sesuai dengan bakat dan kemampuannya.”
(b) “mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana  yang  dimaksud  pada huruf a”.
Pendidikan  inklusif  bersifat  terbuka terhadap  perbedaan  karakter  peserta  didik dan  berupaya mengakomodasi setiap perbedaan  tersebut  dengan  cara-cara  yang tidak  merugikan  peserta  didik  lain.  Bahkan, dalam pendidikan inklusi diharapkan perbedaan  karakteristik  siswa  menjadi pembelajaran tersendiri dan bernilai manfaat  bagi  setiap  peserta  didik.  Usaha saling  memahami  perbedaan  antar  peserta didik  dan  upaya  untuk  memperlakukan perbedaan  antar  peserta  didik  secara semestinya  memberi  nilai plus bagi pendidikan inklusif.
Sekalipun  perkembangan  pendidikan inklusi di negara kita cukup menggembirakan  dan  mendapat  apresiasi dan  antusiasme  dari  berbagai  kalangan, terutama  para  praktisi  pendidikan,  namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai  isu  dan  permasalahan.  Salah  satu bagian  penting  dari  suppor  system  adalah tentang penyiapan anak.
Banyak  harapan  dari  implementasi pendidikan inklusif, namun fakta menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan  inklusif  (Hasil  diskusi  dengan guru  dan  kepala  sekolah  penyelenggara inklusif  peserta    pelatihan  di  Yogyakarta, 2009).  Beberapa  permasalahan  tersebut dapat  diidentifikasi  antara  lain:  (1)  masih ada kesulitan menyelaraskan antara standar layanan  persekolahan  reguler  yang  selama ini  berjalan  dan  variasi  kebutuhan  belajar ABK;  (2)  sekolah  inklusif  belum  menerima siswa  ABK;  (3)  sekolah  belum  mampu menyediakan program yang tepat, bagi ABK dengan  kondisi  kecerdasan  di  bawah  rata- rata  (tunagrahita);  (4)  belum  ada  sistem evaluasi  hasil  belajar  (baik  formatif  dan sumatif)  yang  tepat  sesuai  kebutuhan  ABK; (5) kurangnya  sarana  dan  sumber  belajar asesabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan  mobilitas  dan  belajar  ABK;  (6) belum  semua  guru  regular  memiliki kompetensi  memberikan  layanan  ABK  dan masih  minimnya  guru  khusus  di  sekolah inklusif,  meskipun  bukan  suatu  keharusan (indentik)  antara  guru  khusus  dan  sekolah inklusif;  (7)  belum  seluruh  warga  sekolah memiliki  kesepahaman  tentang  pendidikan inklusif  dan  layanan  ABK;  (8)  masih  adanya anggapan keberadaan ABK akan mempengaruhi  ketuntasan  hasil  belajar akhir  tahun,  akibatnya  ABK  dipindahkan  di SLB  menjelang  ujian;  (9)  layanan  inklusif masih  belum  menyatu  dalam  sistem  dan ikilim sekolah, sehingga ada dua label siswa ABK  dan  erguler;  (10)  belum  semua pengambil  kebijakan  termasuk  bidang
pendidikan  memahami  tentang  sistem inklusif;
(11) secara pengelolaan pelaksanaan  pendidikan  inklusif  kurang dipersiapkan dengan komprehensif; dan (12) belum  optimalnya  penyediaan  bahan  ajar sesuai kebutuhan ABK.
Dilihat  dari  lingkungan  sekolah,  peneliti menemukan  ada  beberapa  sekolah  yang kondisi  lingkungan  disekitar  sekolah  belum mendukung  penyelenggaraan  pendidikan inklusif.  Peneliti  melihat  lokasi  kurang resepentatif  di  ketiga  sekolah  tersebut, ruang  koridor,  halaman,  lapangan  sekolah terlalu sempit.
Dari  segi  kebijakan  teknis  di  sekolah inklusif belum secara maksimal dilaksanakan terkendala dengan, kompetensi guru, sarana prasarana,  dan  pembiayaan.  Kebijakan dibuat  untuk  menjadi  pedoman  dalam bertindak,  mengarahkan  kegiatan  dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Syafaruddin, 2008), hlm.77-78).
Mengimplementasikan
pendidikan
inklusif  perlu  menyusun  berbagai  program kegiatan antara lain: a) modifikasi kurikulum, pengembangan strategi pembelajaran  dan  jenis  tata  cara  penilaian; 2)  pembinaan  kepada  para  guru,  staf  tata usaha  hanya  pada  tugas  operator  dan kepada
para peserta didik; 2) pengembangan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus.
Fokus  masalah  yang  diteliti  adalah efektifitas  kebijakan  pendidikan  inklusif pada tingkat sekolah dasar. Fokus penelitian ini  dirinci  menjadi  beberapa  pertanyaan ppenelitian,  berikut:  1)  bagaimanakah proses  penetapan  kebijakan  pendidikan inklusif; 2) bagaimanakah sosialisasi kebijakan  pendidikan  inklusif  di  sekolah dasar; 3) bagaimanakah program pendidikan inklusif; 4) bagaimana implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif; 5)
bagaimanakah upaya monitoring dan evaluasi  pelaksanaan  pendidikan  inklusif;  6)
bagaimana dampak implementasi pendidikan inklusif.
Berbagai  upaya  mewujudkan  efektifitas kebijakan pendidikan inklusif di sekolah yang memprioritaskan  input,    proses,  output dalam  meningkatkan  pendidikan  inklusif  di SDN  Kota  Cimahi,  terus  dilakukan  dengan melibatkan seluruh stakeholders dan pelaksana pendidikan.

## 2.  METODE  PENELITIAN
1. Penelitian  deskriptif  kualitatif  yang dilakukan  dengan  studi  kasus  ada  tiga sekolah,  yaitu:  SDN  2  Cibabat  Mandiri, SDN  5  Leuwi  Gajah  dan  SDN  Cigugur Tengah Kota Cimahi.
2. Taknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  pengamatan,  wawancara  dan studi dokumentasi.
3. Sumber  data:  kepala  sekolah,  guru, komite, orang tua siswa, pengawas
4. Pengolahan  data  dilakukan  melalui proses:  reduksi,  display,  dan  verifikasi data.

## 3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3. 1 Hasil Penelitian
a. Proses  penetapan  kebijakan  ketiga sekolah  tersebut  telah  menetapakan kebijakan  yang  bersifat  teknis  yang ditetapkan  pada  rapat  kerja  sekolah. Penetapan kebijakan guru pembimbing khusus, tim POKJA
b. sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif dilakukan  oleh  kepala  sekolah  di-
tujukan tenaga pendidik, peserta didik, dan  orang  tua,  serta  masyarakat  pada umumnya.  Melalui  kegiatan  per- temuan  rutin  pada  awal  tahun  pelaja- ran.
c. Program pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif ketiga sekolah tersebut menyusun  berbagai  program  kegiatan antara  lain:  a)  modifikasi  kurikulum, pengembangan  strategi  pembelajaran dan  jenis  tata  cara  penilaian;  2) pembinaan kepada para guru, staf tata usaha  hanya  pada  tugas  operator  dan kepada para peserta didik; 2) pengembangan  sarana  dan  prasarana untuk anak berkebutuhan khusus
d. Implementasi  program  pendidikan inklusif  dilaksanakan  tim  POKJA  yang dibentuk oleh kepala sekolah didalamnya  dari  unsur  guru  reguler, guru pembimbing khusus, psikolog, tim dokter.  Dalam  pelaksanaan  program belum  adannya  keterlibatan  secara formal dari dinas sosial dan kesehatan padahal  kedua  instanasi  tersebut sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Implementasi layanan  pembelajaran  dilaksanakan melalui pembelajaran inklusif di diklasifikasikan  menjadi  lima  model layanan  pembelajaran,  yaitu:  kelas reguler (inklusi penuh), kelas pendampingan,  kelas  remidial,  kelas praklasikal dan kelas khusus.
Implementasi  layanan  pembelajaran masih  dihadapakan  pada  persoalan diantaranya:  a)  kemampuan  guru dalam  menangani  anak  berkebutuhan khusus  yang  sangat  bervariasi  tingkat kebutuhan;  b)  sarana  dan  prasarana belum  mendukung  untuk  melayani anak  berkebutuhan  khusus;  dan  c) keterbatasan pendanaan yang
butuhkan untuk mendatangkan tenaga ahli dan psikolog.
e. Monitoring  dan  evaluasi  dilakukan oleh pengawas SLB tingkat propinsi sa- tu  tahun  sekali  dan  pengawas  TK/SD yang  ada  pada  tingkat  pada  kab/kota dilakukan satu bulan sekali. Pengawasan menyangkut teknik edukatif.  Kegiatan  pengawasan  yang dilakukan oleh pengawas TK/SD belum berjalan  efektifit  karena  pengawasan bukan berlatar belakang SLB
f. Dampak  dari  efektifitas  implementasi kebijakan  pendidikan  inklusif  dapat memperluas  akses    masyarakat  yang memiliki  anak  berkebutuhan  khusus untuk  mengikuti  pendidikan  jenjang pendidikan dasar.
3. 2 Pembahasan a. Proses penetapan
kebijakan operasional pendidikan inklusif
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan bahwa  proses  penetapan  kebijakan operasional  pendidikan  inklusif  meru- pakan  kegiatan  awal  yang    dilakukan kepala  SDN  2  Cibabat  Mandiri  ,  SDN  5 Leuwi  Gajah,  dan  SDN  Cigugur  Ten- gahdalam upaya mewujudkan pendidi- kan  inklusif  yang  bermutu,  yaitu  yang sesuai  dengan  kebutuhan  serta  hara- pan  peserta  didik  untuk  melanjutkan studi  ke  SMP  Negeri/Swasta  baik  reg- uler,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat yang  dikemukakan  oleh  Budiyanto, dkk.  (2009,  hlm.10)  menyatakan  bah- wa  terdapat  lima  prinsip  penyeleng- garaan  pendidikan  inklusif  yaitu  se- bagai  berikut:  1)  prinsip  pemerataan dan  peningkatan  mutu.  2)  prinsip kebutuhan  individual  3)  prinsip  keber- maknaan  4)  prinsip  keberlanjutan  5) prinsip keterlibatan
Sementara  itu,  Sapon-Shevin  dan O‟Neil  (Tarmansyah,  2007,hlm.83)
menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai  sistem  layanan  pendidikan yang  mempersyaratkan  agar  semua anak  berkelainan  dilayani  di  sekolah- sekolah  terdekat,  di  kelas  reguler  ber- sama-sama  teman  seusianya.  Oleh  ka- rena  itu,  ditekankan  adanya  peromba- kan sekolah, sehingga menjadi komunitas  yang  mendukung  pemenu- han kebutuhan khusus setiap anak, se- hingga  sumber  belajar  menjadi  me- madai  dan  mendapat  dukungan  dari semua  pihak,  yaitu  para  siswa,  guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa sistem  manajemen  sekolah  inklusif ternyata  mempengaruhi  persepsi  ma- najemen kualitas actual maupun ideal. Selanjutnya Oakland (dalam Dorothea, 2003,hlm.104) bahwa “ hal yang harus diketahui oleh pimpinan dalam melaksanakan  manajemen  kualitas  sa- lah  satu  diantaranya  adalah  tanggung jawab  dalam  menyusun  filosofi,  ke- bijakan kualitas, dan menyediakan mo- tivasi melalui kepemimpinan”
b. Sosialisasi  pendidikan  inklusif  yang dapat diaplikasikan
Sosialisasi  pendidikan  inklusif  di  ketiga SDN  2  Cibabat  Mandiri,  SDN  5  Leuwi Gajah  dan  SDN  Cigugur  Tengahdi  Kota Cimahifokus  pada  program  kurikulum yang dilaksanakan mengikuti kurikulum  biasa  di  sekolah,  kegiatan perencanaan kurikulum yang digunakan  dalam  pendidikan  inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum  standar  nasional  yang berlaku  di  sekolah  umum.  Dalam  hal ini, kurikulum yang digunakan di SDN 2 Cibabat  Mandiri,SDN  5  Leuwi  Gajah ada  tiga  kurikulum  inklusif. Pertama , sudah  sesuai  dengan  ketentuan  dari
pemerintah yaitu menggunakan kurikulum  reguler  (KTSP),  kedua, kurikulum  reguler  dengan  modifikasi, dan kedua ,  kurikulum    PPI.  Sedangkan SDN  Cigugur  Tengah  hanya  dua kurikulum, diantaranya: pertama, kurikulum reguler, dan kedua, kurikulum PPI.
Menurut  Tarmansyah  (2007,hlm.154) untuk modifikasi kurikulum merupakan model kurikulum  dalam sekolah inklusi.  Modifikasi  pertama  adalah mengenai  pemahaman  bahwa  teori model  itu  selalu  merupakan  represen- tasi  yang  disederhanakan  dari  realitas yang  kompleks.  Lebih  lanjut,  menurut Direktorat  PLB  (Tarmansyah,  2007, hlm.168)  modifikasi  dapat  dilakukan dengan  cara  modifikasi  alokasi  waktu, modifikasi isi/materi, modifikasi proses belajar  mengajar,  modifikasi  sarana dan  prasarana,  modifikasi  lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan  kelas.  Dengan  kurikulum akan  memberikan  peluang  terhadap tiap-tiap  anak  untuk  mengaktualisasi- kan  potensinya  sesuai  dengan  bakat, kemampuannya  dan  perbedaan  yang ada pada setiap anak.
c. Program  dan  implementasi  pen- didikan inklusif
1) Program Kurikulum
Dalam penyusunan program kerja SDN 2  Cibabat  mandiri  sudah    relevan dengan visi, misi, serta tujuan sekolah. Program  sekolah  ini  merupakan  pro- gram  oprasional,  yang  merupakan kumpulan  rencana  kegiatan  nyata, sistematis,  dan  terpadu  untuk  dil- aksanakan  di  sekolah  dalam  rangka mencapai tujuan.  Hal  ini  sama  dengan SDN 5 Leuwi Gajah sudah ada program
tahunan,  yakni  rencana  kegiatan sekolah  yang  akan  dilaksanakan  sela- ma  satu  tahun  pelajaran.  Program  Ta- hunan  ini    dapat dijadikan  sebagai  pe- tunjuk  dan  pedoman  dalam  pelaksa- naan  kegiatan  sekolah  selama  satu  ta- hun pelajaran  agar  semua kegiatan di sekolah berlangsung secara efektif dan efisien, sedangkan SDN Cigugur Tengah sudah adanamun  dalam pelaksanaan program-program kegiatan  untuk  menuju  visi,  misi  dan tujuan  sekolah  itu  masih  terkendala oleh sarana dan prasarana yang masih kurang.
Inklusif  dapat  berarti  penerimaan anak-anak  yang  memiliki  hambatan  ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial,  dan  konsep  dari  (visi  misi) sekolah.
Stainback  (Tarmansyah,  2007,hlm.  82) mengemukakan  bahwa:  pendidikan inklusif  adalah  sekolah  yang  menam- pung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah  ini  menyediakan  program pendidikan  yang  layak,  menantang, tetapi  sesuai  dengan  kemampuan  dan kebutuhan  setiap  siswa,  maupun  ban- tuan dan dukungan  yang  dapat diberi- kan  oleh  para  guru  agar  anak-anak berhasil.  Lebih  dari  itu,  sekolah  inklusi juga  merupakan  tempat  setiap  anak dapat  diterima,  menjadi  bagian  dari kelas  tersebut,  dan  saling  membantu dengan  guru  dan  teman  sebayanya, maupun  anggota  masyarakat  lain  agar kebutuhan  individualnya  dapat  ter- penuhi.
2) Pendidik
Terkait dengan standar pendidik,   SDN 2  Cibabat  Mandiri,  SDN 5  Leuwi  Gajah dan  SDN  Cigugur  Tengah  menetapkan standar  sesuai  permendiknas  No  16
tahun  2007  tentang  tentang  Standar Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi Guru.Standar  tenaga  pendidik  kompe- tensi  sebagai  agen  pembelajaran  pada jenjang  pendidikan  dasar  dan  menen- gah  serta  pendidikan  anak  usia  dini meliputi:  a)  kompetensi  pedagogik;  b) kompetensi  kepribadian;  c)    kompe- tensi  profesional;  dan  d)  kompetensi sosial. Tenaga pendidik dari ketiga SDN 2  Cibabat  Mandiri  semua  guru  reguler dan  inklusif  sudah  mempunyai  pro- gram  kurikulum  (program  tahunan, program  semester,  silabus,  RPP),  pro- gram  pengayaan,  program  remidial, program perpustakaan, dll. seperti, se- dangkan  muatan  kurikulum  modifikasi pendidik  SDN  2  Cibabat  Mandiri  :  a) alokasi  waktu,  b)  isi/materi  kurikulum,
c)  proses  belajar  mengajar,  d)  sarana prasarana, e) lingkungan belajar, dan f) pengelolaan  kelas.  Sejalan  Rudiyati (2011,hlm.17)  mengungkapkan  bahwa kompetensi guru dalam sekolah inklusif  belum  memadai.  Kompetensi guru  yang  belum  memadai  pada sekolah  inklusif  mencakup  kompetensi pedagogik,  kompetensi  kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi pro- fessional. Dan Smith. J. David
(2006,hlm.  399)  menyatakan  bahwa banyak  teknik  dan  konsep  yang  telah diterapkan oleh para pendidik,
termasuk metodologi-metodologi yang akan mempermudah proes
pembelajaran  oleh  siswa  berkesulitan belajar di sekolah umum. 3) Sarna Prasarana Dalam proses pembelajaran
megoptimalisasikan  fasilitas  sarana prasarana  pendidikan  dengan  nara sumber  yang  ada  SDN  2  Cibabat Mandiri, yaitu: 1) adanya perencanaan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh
guru  reguler  dan  GPK,  2)  pelaksanaan analsisi  kebutuhan  sarana  prasarana melibatkan kepala sekolah dan guru, 3)
pengelolaan sarana prasarana pembelajaran  diserahkan  kepada  guru yang  ditunjuk  kepala  sekolah,  4) keterlibatan guru dalam analsisi
kebutuhan sarana prasarana pembelajaran yang  tahu kondisi
kelasnya
Hal  yang  sama  di  SDN  5  Leuwi  Gajah mengoptimalisasikan  fasilitas  sarana prasarana  pendidikan  dengan  nara sumber,  yaitu  1)  selalu  ada  analisis kebutuhan sarana prasarana
pembelajaran  setiap  awal  tahun,  2) ada analisis kebutuhan sarana prasarana  pembelajaran  oleh  guru yang  ditunjuk  oleh  kepala  sekolah,  3) memakai  dan  memanfaatkan  sarana alat peraga setiap KBM, 4) keterlibatan guru dalam pelaksanaan sarana prasarana pembelajaran
Tidak  jauh  berbeda  dengan  SDN Cigugur Tengah pengembangan sarana dan prasarana belajar yang merupakan suatu  bagian  yang  integral  dalam kerangka  strategi  dasar  peningkatan mutu secara berkesinambungan, selain peningkatan  profesionalitas  guru  dan manajemen sekolah. Analisis kebutuhan sarana prasarana pembelajaran terletak pada: 1) rencana  analisis  kebutuhan  sarana pembelajaran sebelum tahun pelajaran baru,  2)  dalam  pengadaannya  kepala sekolah  melibatkan  guru  disesuaikan dengan  kebutuhan  peserta  didik,  3) kepala  sekolah  menunjuk  guru  dalam pengelolaan sarana pembelajaran
Menurut  Daryanto,  (2006,  hlm.103- 104) bahwa sarana pendidikan diklasifikasikan  menjadi  tiga  macam,
yaitu  (1)  habis  tidaknya  dipakai;  (2) bergerak tidaknya pada saat digunakan;  (3)  hubungannya  dengan proses belajar mengajar.
SDN  2  Cibabat  Mandiri,  SDN  5  Leuwi Gajah  dan  SDN  Cigugur  Tengahguru sudah melaksanakan bentuk modifikasi proses  belajar-mengajar  pada  siswa lamban belajar, yaitu: 1) menggunakan bahasa sederhana namun jelas dengan cara perlahan; 2) melakukan pengulangan materi jika menyampaikan  materi  pelajaran;  3) pembelajaran dilakukan secara kooperatif karena anak lamban belajar atau  slow  leaner  tidak  menyenangi kompetitif; 4)
memberikan pemahaman  konsep,  tidak  cukup dengan  menghafal  konsep;  dan  5) Menempatkan  siswa  dalam  konteks. Hal  tersebut  kurang  sesuai  dengan pendapat  dari  (Nunung,  2012,hlm.84) bahwa  untuk  anak  berkebutuhan  khu- sus yang memiliki intelegensi di bawah normal  (anak  lamban  belajar)  dapat dimodifikasi  menjadi  10  jam,  atau lebih.  Ini  berlaku  misalnya  dalam  ma- teri  pelajaran  tertentu  yang  di- perkirakan  alokasinya  selama  enam jam,  dapat  dimodifikasi  menjadi  10 jam.
4) Penilaian dan Lulusan
SDN  2  Cibabat  Mandiri  dalam  mutu lulusan cukup tinggi, dengan kelulusan 100%  setiap  tahun  dari  seluruh  mata pelajaran,  tingkat  kelulusan  tersebut terletak  pada  proses  pembelajaran khususnya (matematika, IPA)
kurikulum SNP menyelaraskan ABK dan selalu  bekerjasama  dengan  sekolah- sekolah  inklusif  terdekat,  begitu  juga pada  ouput  dengan  pembimbingan belajar  dan  try  out  dan  masuk  SMPN
reguler/inklusif hasilnya sangat memuaskan 80%, SMPS reguler/inklusif  30%.  Menghasilkan lulusan  yang  mampu  bersaing  dengan SMPN/S favorit di Kota Cimahi dibekali dengan kemampuan skill dan kemandirian  khusus  ABK,  dan  yang mengembirakan dalam bidang
akademik  selalu  mengikuti  (OSN, OS2N,  dll  baik  tingkat  Kec/Kota) maupun non akademik dan masyarakat  sudah  percaya  dengan mutu SDN 2 Cibabat Mandiri.
Berbeda  dengan  SDN  5  Leuwi  Gajah dengan  intensitas  cukup  tinggi  dan besarnya  minat  siswa  dalam  proses pembelajaran  menyebabkan  lulusan peserta  didik  cukup  tinggi  pula. Capaian  kelulusan  100%  setiap  tahun baik program reguler maupun program inklusif dan lulusan tiap mata pelajaran tingkat  kelulusan  100%  dan  dibekali dengan skill khusus ABK dan
kemandirian,  hampir  95%  masuk  ke SMPN/S  sehingga  pada  pendaftaran siswa  baru  untuk  para  peserta  didik SDN 5 Leuwi Gajah dapat
diprioritaskan. Dan yang paling mengembirakan  ketika  SDN  5  Leuwi Gajah  untuk  ABK  saat  tambil  dalam saresehan  dan  klinik  anak  dengan disabilitas tema aku bisa koo.
Menghasilkan  lulusan  yang  cukup mengembirakan dalam bidang akademik  maupun  non  akademik. Sesuai dengan permendiknas 23 tahun 2006 tentang SKL. Pada dasarnya mutu lulusan    100%.  Selama  tiga  tahun terkahir    lulus  UN  100%  dan  hampir 95%  melanjutkan  ke  SMPN/S  sisanya belum  terdata  5%  dan  masyarakat sudah  percaya  dengan  mutu  SDN  5 Leuwi  Gajah.  Sedangkan  SDN  Cigugur Tengah  kompetensi  lulusan  tiap  mata
pelajaran  tingkat  kelulusan  100%  dan dibekali  dengan  skill  khusus  ABK  dan kemandirian.
Dalam  menyusun  laporan  penilaian hasil  belajar  dalam  seting  pendidikan inklusi. (Kustawan, 2006, hlm. 41):
a. Hasil  akhir  untuk  siswa  berhub- ungan  dengan  apa  yang  dapat  siswa lakukan  sebelumnya  dan  apa  yang dapat dilakukannya sekarang (Mengacu pada perkembangan siswa).
b. Keputusan tingkat pencapaian hasil belajar  berdasarkan  berbagai  informa- si.
c. Keputusan  tentang  kemampuan siswa  mempertimbangkan  hasil  kerja atau karya siswa yang dikumpulkan.
d. Menggunakan  sistem  pencatatan yang bervariasi.
5) Pembiayaan
Ketiga  SDN  2  Cibabat  Mandiri,  SDN  5 Leuwi  Gajah  dan  SDN  Cigugur  Tengah menetapkan  standar  SNP  tentang  sis- tem  manajemen  sekolah  sebagai  acu- an standar pengelolaan sekolah difokuskan  pada  tiga  hal,  yaitu  (1) perencanaan  program  pendidikan  di sekolah;  (2)  pelaksanaan  program pendidikan  di  sekolah,  dan  (3) pengawasan  program  pendidikan  di sekolah.  Pengelolaan    manajemen sekolah  terletak  pada  proses  dengan terus-menerus dalam peningkatan mu- tu,  kualitas/mutu  harus  ditentukan oleh  pengguna  jasa  sekolah,  prestasi pada  visi  tidak  pada  pemaksaan aturan,  sekolah  menghasilkan  siswa yang  memiliki  ilmu  pengetahuan,  ket- erampilan,  sikap,  berkarakter.  Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negoisasi antara pemimpin
dengan  pimpinan  dibawahnyadalam menentukan  besarnya  alokasi  biaya dalam  penganggaran.  Hasil  dari  suatu negoisasi merupakan suatu pernyataan tentang  pengeluarandan  pendapatan yang  diharapkan  dari  setiap  sumber dana (Nanang Fattah, 2004: 47).
5) Hubungan  Sekolah dan Masyarakat
Ketiga sekolah keterlibatan masyarakat dalam  penyelenggaraan  pendidikan terbagi kedalam dua kelompok keterlibatan, pertama keterlibatan dalam  proses  pembelajaran, kedua dalam  proses  manajemen  sekolah. Keterlibatan  dalam  kegiatan  belajar mengajar  yang  melibatkan  komponen pimpinan sekolah (komponen
manajemen  sekolah),  guru  perserta didik,  dan  masyarakat  serta  alumi, tidak menyentuh pada subtansi sasaran mutu: 1) masyarakat (orangtua)  belum  secara  optimal dalam  pelayanan  dan  kebutuhan  pada proses,  dan  output  (SDN  2  Cibabat Mandiri);  2)  berbeda  dengan  di  SDN  5 Leuwi  Gajah  selelau  memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat/orangtua baik pada proses,  maupun  output;  3)  hal  yang sama di SDN Cigugur Tengah kterlibatan masyarakat/orangtua
sangat  dekat  untuk  memberikan pelayanan  dan  kebutuhan  proses  dan outputnya.
Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan Khadiyanto (2007, Hlm. 31) merumuskan  bahwa:  “...partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan
pembangunan  dalam  merencanakan, melaksanakan  dan  mengendalikan serta  mampu  untuk  meningkatkan
kemauan  menerima  dan  kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak  langsung sejak dari gagasan,
perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program”.
Masyarakat  dapat  diartikan  sebagai sekumpulan  dari  sejumlah  orang dalam  suatu  tempat  tertentu  yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial  (Suparlan,  1990,  hlm.  85). Masyarakat  berhak  berperan  serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  dan  evaluasi  program pendidikan.  Adapun  kewajibannya adalah  memberikan dukungan  sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.  Lebih  lanjut  partisipasi masyarakat  dalam  pendidikan  bisa meliputi  peran  serta  perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi,
pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan  dan  pengendalian mutu layanan pendidikan.
6) Layanan Khusus
Dari  tiga  sekolah  dalam  kebutuhan pelayanan  kepada  peserta  didik  untuk menunjang  kegiatan  belajar  mengajar agar  tujuan  pendidikan  bisa  tercapai secara  efektif  dan  efesien.  Hal  ini, dijelaskan  oleh  Rohiat  (2009,hlm.  28) bahwa:  “...manajemen  layanan  khusus dilakukan  dengan  tujuan  mendukung keberhasilan  proses  belajar  mengajar. Keberhasilan belajar tersebut di antaranya  harus  ditunjang  dengan pusat sumber belajar, pusat kesehatan sekolah,  bimbingan  konseling,  dan kantin  sekolah.  Manajemen  layanan
khusus  merupakan  usaha  yang  secara tidak  langsung  berhubungan  dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan atau ditangani oleh kepala sekolah kepada para siswa agar  mereka  lebih  optimal  dalam melaksanakan
proses belajar
mengajar”
Dalam  layanan  khusus  ini,  sekolah dapat  dikatakan  sempurna  karena sekolah  ini  telah  mempunyai  fasilitas– fasilitas  yang  menunjang  aktifitas siswa,  guru  dan  karyawan.  Tetapi sekolah  ini  selalu  berupaya  untuk melengkapi  dan  menyempurnakan sarana  dan  prasarananya.  Lezotte (1983) menemukan dalam penelitiannya  bahwa  sekolah-sekolah yang  unggul  itu  memiliki  karakteristik- karakteristik,  yaitu:  (1)  lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (2) iklim serta harapan yang tinggi; (3)
kepeminpinan instruksional yang logis; (4) misi yang jelas dan terfokuskan; (5) kesempatan untuk belajar dan mengerjakan  tugas  bagi  siswa;  dan  (6) pemantauan  yang  sering  dilakukan terhadap kemajuan siswa, dan hubungan rumah-sekolah yang bersifat mendukung. Dalam penelitian ini, tidak disebut-sebut perihal keefektivan guru secara  khusus,  demikianpun  perihal ganjaran insentif, yang pada penelitian lain  cukup  memberikan  sumbangan terhadap prestasi siswa di sekolah.
d. Monitoring
Ketiga  sekolah  sistem  manajemen sekolah  terkendala  pada  SDM,  namun anggaran  untuk  peningkatan  mutu tetap  harus  dilaksanakan  kalau  tidak dilaksanakan  akan  memiliki  dampak komprehensif  terhadap  faktor-faktor peningkatan  mutu  pada  komponen
lainnya  untuk  meningkatkan  mutu kinerja  sekolah  . Pertama ,  posedur pengadministrasian dalam pelaksanaan sistem manajemen sekolah SNP berbasis komputer menjadi  beban  bagi  sebagain  pendidik dan  tenaga  kependidikan  (SDN  2 Cibabat  Mandiri); kedua ,  SDN  5 Leuwigajah  pengembangan  sistem manajemen  sekolah  SNP  berbasis komputer  dan  kualitas  dokumen; ketiga ,    sistem  manajemen  sekolah SNP  dan  dokumen  (SDN  Cigugur Tenga  ).  Manajmen  mutu  sekolah belum  sepenuhnya  sebagai  proses perbaikan  terus  menerus  yang  harus diterima  secara  terbuka,  proses  EDS menjadi suatu beban dan menjenuhkan  karena  setiap  semester dilakukan  EDS  internal  dan    sistem informasi manajemen (SIM).
e. Dampak
Kebijakan  pendidikan  inklusif  dalam pemenuhan  hak  siswa  mendapatkan pendidikan dampaknya terhadap mutu kinerja  sekolah  baik  mutu  akademik, mutu  manajerial  maupun  secara keseluruhannya, mutu kinerja akademik  di  kedua  SDN  2  Cibabat Mandiri  dan  SDN  5  Leuwi  Gajah tercapai  100%  lulus  sebagai  sasaran mutu  lembaga,  guru  harus  sudah berkualifikasi S1, sarana dan prasarana dan  kurikulum  sudah  terpenuhi  dan sudah  dilakukan  survey,  selanjutnya UN semakin baik, masih ada anak yang tidak  naik  namun  semakin  berkurang, tidak  ada  angka  putus  sekolah dilatarbelakangi bukan masalah akademik.  Kemudian  di  SDN  Cigugur Tengah  upaya  untuk  menerapkan sistem manajemen mutu cukup berhasil dalam melaksanakan efektifitas
kebijakan pendidikan
inklusif,  cukup  dirasakan  memiliki dampak  terhadap  mutu  manajerial yang ideal untuk kemungkinan menerapkan kebijakan  pendidikan inklusif.  Sejalan  yang  dikemukakan oleh Visscher, (2009,hlm.18) salah satu proses dari implementasi yang dianggap  relevan  dalam  menerapkan sistem manajemenmutu di sekolah yai-
tu  “ The  encouragement  of  user participation and ownership in implementation”.
Pemenuhan  hak  siswa  mendapatkan pembelajaran  ketiga  SDN  2  Cibabat Mandiri,  SDN  5  Leuwi  Gajah  dan  SDN Cigugur  Tengah  belum  cukup  optimal
sekolah memberikan
layanan pendidikan inklusi, anak berkebutuhan
khusus  dapat  bersekolah  di  sekolah reguler  bersama-sama  dengan  anak- anak  normal,  sehingga  nantinya  akan mempercepat proses
penyembuhannya.
Dalam proses pembelajaran sekolah ini menggunakan  model  atau  program pembelajaran individual (PPI). Guru ju- ga memiliki keleluasaan untuk mengu- bah  kurikulum  dengan  menyesuaikan kemampuan  ABK.  Ketiga  sekolah dalam  proses  pembelajaran  selalu mengedepankan  suasana  lingkungan belajar  yang  kondusif  bagi  siswa reguler  dan  inklusif,  diantaranya:  a) guru kelas selalu memberikan pembelajarannya yang menyenangkan; b)  ABK  secara  bersama-sama  dengan peserta didik lainnya(anak normal) da- lam  proses  pembelajaran  di  dalam  ke- las;  c)  kegiatan-kegiatan  di  luar  kelas yang juga sangat membantu proses in- teraksi, komunikasi dan sosialisasi anak berkebutuhan  khusus.  Sejalan  yang dikemukakan  oleh  Djamarah  dan
Aswan  Zain  (2010,hlm.20)  dalam proses  belajar mengajar  kehadiran media  mempunyai  arti  yang  cukup penting.  Karena  dalam  kegiatan  terse- but  ketidakjelasan  bahan  yang  disam- paikan dapat dibantu dengan menghadirkan  media  sebagai  peranta- ran.
f. Model Hipotetik Efektifitas Kebijakan Pendidikan Inklusif

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari keseluruhan uraian dan pembahasan  yang  telah  dipaparkan  pada bab-bab  sebelumnya,  dan  dikaitkan  pula dengan  tujuan  penelitian  yang  telah ditetapkan,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan penting sebagai berikut :
Pertama,  ketiga  sekolah  tersebut  telah menetapakan kebijakan yang bersifat teknis yang  ditetapkan  pada  rapat  kerja  sekolah. Penetapan  kebijakan  guru  pembimbing khusus,  tim  POKJA.  Kedua,    sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif dilakukan oleh kepala  sekolah  ditujukan  tenaga  pendidik, peserta  didik,  dan  orang  tua,  serta masyarakat pada umumnya. Melalui kegiatan  pertemuan  rutin  pada  awal  tahun pelajaran.
Ketiga,
untuk mengimplementasikan  pendidikan  inklusif ketiga  sekolah  tersebut  menyusun  berbagai program  kegiatan  antara  lain:  a)  modifikasi kurikulum, pengembangan strategi pembelajaran  dan  jenis  tata  cara  penilaian; 2)  pembinaan  kepada  para  guru,  staf  tata usaha  hanya  pada  tugas  operator  dan kepada para peserta didik; 2) pengembangan sarana dan prasarana untuk
anak  berkebutuhan  khusus.  Keempat, implementasi  program  pendidikan  inklusif dilaksanakan  tim  POKJA  yang  dibentuk  oleh kepala  sekolah  didalamnya  dari  unsur  guru reguler,  guru  pembimbing  khusus,  psikolog, tim  dokter.  Dalam  pelaksanaan  program belum  adannya  keterlibatan  secara  formal dari  dinas  sosial  dan  kesehatan  padahal kedua  instanasi  tersebut  sangat  diperlukan dalam  implementasi  pendidikan  inklusif. Implementasi layanan pembelajaran dilaksanakan  melalui  pembelajaran  inklusif di  diklasifikasikan  menjadi  lima  model layanan  pembelajaran,  yaitu:  kelas  reguler (inklusi  penuh),  kelas  pendampingan,  kelas remidial,  kelas  praklasikal  dan  kelas  khusus. Implementasi  layanan  pembelajaran  masih dihadapakan pada persoalan diantaranya: a) kemampuan  guru  dalam  menangani  anak berkebutuhan khusus yang sangat bervariasi tingkat  kebutuhan;  b)  sarana  dan  prasarana belum  mendukung  untuk  melayani  anak berkebutuhan  khusus;  dan  c)  keterbatasan pendanaan yang butuhkan untuk mendatangkan  tenaga  ahli  dan  psikolog. Kelima, monev dilakukan oleh pengawas SLB tingkat  propinsi  satu  tahun  sekali  dan pengawas TK/SD yang ada pada tingkat pada kab/kota  dilakukan  satu  bulan  sekali. Pengawasan  menyangkut  teknik  edukatif. Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pengawas  TK/SD  belum  berjalan  efektifit karena pengawasan bukan berlatar belakang SLB.  Dan  Keenam,  dampak  dari  efektifitas implementasi  kebijakan  pendidikan  inklusif dapat  memperluas  akses    masyarakat  yang memiliki  anak  berkebutuhan  khusus  untuk mengikuti  pendidikan  jenjang  pendidikan dasar.
Sesuai dengan kesimpulan dan implikasinya,  paling  tidak  ada  beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai  bentuk  saran  dari  hasil  penelitian ini.
1) Wali Kota Cimahi
a. Karena  dalam  pendidikan  inklusif dalam  pelaksanaannya  perlu  adanya
keterlibatan  instansi  terkait,  seperti dinas  sosial  dan  dinas  kesehatan. Maka  hendaknya  wali  kota  dapat mengeluarkan  SK  Wali  Kota  Cimahi tentang keterlibatan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
b. Mengingat  selama  ini  tidak  ada pembiayaan khusus pendidikan inklusif,    maka  perlu  dialokasikan dana khusus pada APBD Kota Cimahi
2) Bagi Dinas
a. Karena di sekolah tidak ada guru yang berlatar belakang anak berkebutuhan khusus, maka dinas perlu menugaskan  guru  yang  berlatar belakang pendidikan khusus
b. Pihak  dinas  hendaknya  menyediakan sarana  dan  prasarana  yang  dipelukan untuk  terselenggarakan  pendidikan inklusif  karena  sarana  dan  prasarana yang  ada  pada  ketiga  sekolah tersebut  untuk  siswa  reguler.  Sarana yang diperlukan seperti ruang remidial ABK yang terbelakang mental, ruang audiologi, ruang artikulasi  bagi  ABK tuna rungu,  riglet, buku  pedoman  braile,  tongkat  putih, dll.
3) Bagi sekolah
a. Mengingat  pendidikan  inklusif  pada ketiga  sekolah  ditangani  oleh  guru reguler,  maka  pihak  sekolah  harus selalu  proaktif  menjalin  kerja  sama dengan SLB-SLB terdekat dan perguruan tinggi seperti UPI Bandung yang  memiliki  jurusan  Pendidikan Khusus. Kerja sama ini perlu dilakukan untuk  membina  kemampuan  guru dalam pendidikan inklsuif serta dalam pengembangan sarana dan prasarana
4) Bagi penelitian selanjutnya
Mengingat penelitian ini sifatnya studi kasus  pada  ketiga  sekolah,  sehingga hasilnya belum mengambarkan keberhasilan pendidikan inklusif. untuk  itu  perlu  dilakukan  penelitian lanjutan mengenai efektifitas
impelementasi  pendidikan  inklusif lebih luas lagi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto,  dkk  &  TIM  MCPM-AIBEO.  (2009). Modul  Training  of  Trainers  Pendidikan  Inklusif . Departemen Pendidikan Nasional.
Daryanto. H. M. (2006). Administrasi Pendidikan, cetakan IV . Jakarta: Rineka Cipta.
Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. (2010). Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta. Jakarta Direktorat  Pendidikan Luar Biasa, (2007). Kegiatan Belajar Mengajar (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional)
Dorothea. Wahyu Ariani,. (2003). Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif. Ghalia  Indonesia; Jakarta.
Fattah,  Nanang. (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Khadiyanto, Parfi, (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru. Penerbit:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
Lezotte,  Lawrence,  (1985). Effective  School:  What  School  Work  and  Doesn’t  Work .  New  York:NYT News Letter March.
O’Neil., (1995), Can inclusion work (A Conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Shevin), Boston : E Educational Leadership.
Rudiyati, Sari.(2011). Potret Sekolah Inklusif di Indonesia . Makalah disampaikan dalam seminar umum “Memilih  Sekolah  yang  Tepat  Bagi  Anak  Berkutuhan  Khusus”  pada  Pertemuan  Nasional Asosiasi  Kesehatan  Jiwa  dan  Remaja  (AKESWARI)  pada  tanggal  5  Mei  2011  di  Hotel  INA Garuda Yogyakarta.
Ratna Megawangi, (2007). Pendidikan Karakter Solusi Tepat Membangun Bangsa . Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Syafaruddin,  (2008).  Efektivitas  Kebijakan  Pendidikan  Konsep,  Strategi,  dan  Aplikasi  Kebijakan menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakarta: Rineka Cipta.
Suparlan, Rahmanto dan Pardiman. (1990). Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Smith J. David (2006). Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua . Bandung: Penerbit Nuansa Tarmansyah. (2007). Inklusi Pendidikan Untuk Semua. Jakarta: Depdiknas.
Tarmansyah. (2009). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi  Pelaksanaan  Pendidikan  di  Sekolah  Ujicoba  Sistem  Pendidikan  Inklusif).  Pedagogi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol. IX, No.1.
Visscher,  K.L.,  et  al.,  (2009). Evidence-based  Treatment  of  Acute  Infective  Conjunctivitis.  Canadian Family  Physician .  Available  from:  http://171.66.125.180/content/55/11/1071.short. [Accessed 11 March 2011].