## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum

## Research Article
Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah Di Indonesia
Agus Wibowo * , Siti Mariyam Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
* hajiagus922@gmail.com

## ABSTRACT
In  the  context  of  implementing  regional  autonomy  in  the  land  sector,  it  is  necessary  to  have  land  law regulations that support local governments and city district governments to carry out their duties to provide land services to the community. The building of agrarian law must clearly reflect the relationship between land and  the  state,  individuals  and  communities  in  regional  autonomy.  This  study  aims  to  examine  the contextualization or connectedness of agrarian law in the land sector after regional autonomy in Indonesia. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the land authority which has been partially handed over to the regions has not been delegated autonomously, because it must still be guided by the authority of the central government. The policy for implementing the land sector autonomously is already in the regulation in Indonesia. Land authority has been handed over to the regions although it is still guided by the authority of the central government.

## Keywords: Agrarian Law; Land; Regional Autonomy.

## ABSTRAK
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  dibidang  pertanahan  diperlukan  adanya  peraturan-peraturan hukum  pertanahan  yang  mendukung  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  kabupaten  kota melaksanakan tugasnya memberi pelayanan petanahan pada masyarakat. Bangunan hukum agraria, harus   mencerminkan secara   jelas   hubungan   antara   tanah   dengan   negara,   perseorangan   dan masyarakat dalam otonomi daerah. Penelitian  ini bertujuan  mengkaji  kontekstualisasi  atau  keterhubungan  hukum  agraria  dibidang pertanahan  setelah  otonomi  daerah  di  Indonesia. Metode  penelitian  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  hukum normative  dengan pendekatan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini menunjukan kewenangan  pertanahan  yang  sebagian  telah  diserahkan  kepada  daerah belum diserahkan secara  otonom,  karena  harus  tetap  berpedoman  pada kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan dalam rangka  melaksanakan  bidang  pertanahan  secara    otonom telah  ada  dalam  pengaturan  di  Indonesia. Kewenangan    pertanahan    telah    diserahkan    kepada    daerah  meskipun  masih    berpedoman    pada kewenangan pemerintah pusat.
Kata Kunci: Hukum Agraria; Pertanahan; Otonomi Daerah.

## A. PENDAHULUAN
Seluruh  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dalam  wilayah  Republik  Indonesia,
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air  dan  ruang  angkasa  bangsa  Indonesia  dan merupakan  kekayaan  nasional.  Hu-bungan  antara

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
bangsa Indonesia dan bumi, air, dan ruang angkasa adalah  hubungan  yang  bersifat  abadi.  Sebagai perwujudan  rasa  syukur  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa  atas  karunia-Nya  yang  berupa  bumi,  air,  dan ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang terkan-dung  di  daIamnya,  maka  menjadi  kewajiban bagi  bangsa  Indonesia  untuk  mengeloIanya  yang ditujukan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan kebahagiaanseluruh  rakyat  Indonesia,  dan berkewajiban menjaga  kelestarian  hidupnya". Hubungan  antara  bangsa  Indonesia  dengan  bumi, air,  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam yang  terkan-dung  di  dalamnya  adalah  hubungan yang  bersifat  abadi (Helmi,  2019).  Hubungan  ini mengandung  pengertian  bahwa  selama  rakyat Indonesia yang bersatu bagi bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  itu masih  ada  pula,  maka  dalam  keadaan  yang bagaimanapun  tidak  ada  sesuatu  kekuasaan  yang dapat  memutuskan  atau  meniadakan  hubungan tersebut (Syafrizka, 2020).
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA) memuat  asas-asas,  yaitu;  1).  Asas  Nasionalitas. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPA; 2). Asas pada tingkatan tertinggi atas  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa,  termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  Negara.  "  Asas  ini  dijabarkan  dalam Pasal 2 UUPA; 3). Asas mengutamakan kepentingan nasional  dan  Negara  yang  berdasarkan  atas persatuan  Bangsa  daripada  kepentingan  perse- orangan  dan  golongan.  Asas  ini  dijabarkan  dalam
Pasal 2 ayat 2 UUPA; 4). Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 6  UUPA; 5).  Asas  hanya  warga  negara Indonesia  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  atas tanah. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21  ayat  (1)  UUPA; 6).  Asas  persamaan  bagi setiap  warga  negara  Indonesia.  Asas  ini  dijabarkan dalam Pasal 9  ayat  (2)  UUPA; 7).  Asas  tanah pertanian  harus  dikerjakan  atau  diusahakan  secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 10, Pasal 24, dan Pasal 53 ayat 1 UUPA; dan 8). Asas tata guna tanah/penggunaan tanah secara berencana. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a dan Pasal 14 UUPA.
UUPA  dimuat beberapa  asas  yang  menjadi dasar dari hukum agraria nasional. Asas-asas karena sebagai  dasar,  dengan  sendiri-nya harus  menjiwai pelaksanaan  UUPA  dan  segenap  peraturan pelaksanaannya (Soeprapto,  1986). Dengan demikian,  dalam  pembuatan  peraturan pelaksanaan UUPA,  di  dalamnya  harus  memuat  asas-asas  yang terdapat  dalam  UUPA.  Unsur-unsur  UUPA merupakan  pelaksanaan  dari  ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2  ayat 1 UUPA, yang isinya  adalah;  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam- nya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pasal 133  ayat  (3)  UUD NRI 1945  merupakan  dasar kebijaksanaan politik nasional di bidang pertanahan, yang  mengamanatkan  bahwa  negara  menguasai

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
bumi,  air,  dan kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya dan dalam pengggunaannya semata-mata ditujukan  untuk  mewujudkan  kemakmuran  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wewenang  yang  bersumber  pada  hak menguasai  dari  negara  atas  bumi,  air  dan  ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di  dalam  ditujukan  untuk  mencapai  sebesar-besar kemakmuran  rakyat,  dalam  arti  terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia (Syukur,  2020).  Atas  dasar  ketentuan Pasal 2  ayat  (4)  UUPA,  wewenang  hak  menguasai dari  negara  tersebut  dapat  dilimpahkan  pada Pemerintah  Daerah  dan  masyarakat-masyarakat hukum  adat,  sekedar  diperlukan  dan  tidak bertentangan  dengan  UUPA  dan  peraturan  yang Iebih  tinggi. Dalam    kehidupan    bernegara, perseorangan,dan   masyarakat,   tanah   merupakan benda    yang  sangat  dibutuhkan. Permasalahan pertanahan saat ini bukan saja tuntutan hak-hak atas tanah,  tetapi  juga    menyangkut    kewenangan dibidang  pertanahan  antara  pemerintah  pusat,dan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah bidang  pertanahan sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (UUPA),    sebagai    kewenangan    yang bersifat  sentralistik.
Berdasarkan kewenangan - kewenangan yang terdapat  dalam  hukum  tanah  nasional,  ternyata pembentukan    hukum    tanah    nasional    maupun peraturan  pelaksanaanya  menurut  sifat  dan  pada asasnya    merupakan    kewenangan    pemerintah
pusat (Hutagalung,  &  Gunawan,  2018).  Artinya bidang    pertanahan,kewenanganya    ada pada pemerintah    pusat,    sedangkan    daerah  hanya menjalankan    kewenangan    secara    dekonsentrasi atau  pelimpahan  wewenang  dari  pusat  ke daerah dan    secara medebewind (pembantuan)    adalah penugasan    pemerintah    pusat    kepada    daerah (Aufima,  2020).  Kewenangan      yang      bersifat sentralisasi ini menimbulkan      kesulitan pemerintah  provinsidan pemerintah    kabupaten/kota dalam  menangani  masalah-masalah  tanah  secara cepat  dan  tepat. Sementara  perkembangan  akan kebutuhan    tanah    semakin meningkat    seiring dengan  semakin bertambahnya penduduk (Actika, & Agustianto, 2020).  Sebagai  upaya  memperjelas kewenangan  pemerintah  dibidang  pertanahan, setelah    reformasi  diberlakukan  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang  ini berisi    pemberian    otonomi secara  luas,nyata,dan  bertanggung  jawab  kepada kabupaten/kota, selanjutnya diubah dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 12  ayat  (2)  huruf  d Undang–Undang    Nomor    23    Tahun    2014, pelayanan pertanahan bukan  merupakan  pelayanan dasar menjadi urusan wajib pemerintah  daerah.
Pemberian    kewenangan    secara desentralisasi  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah dibidang  pertanahanan      kepada      pemerintah daerah      dan      pemerintah      kabupaten/kota, berdampak      pada  pengaturan    kewenangan pertanahan    yang    diatur    dalam    Undang-Undang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Nomor 5  Tahun  1960. Dalam  rangka  pelaksanaan otonomi    daerah    dibidang    pertanahan diperlukan adanya    peraturan-peraturan    hukum    pertanahan yang    mendukung    pemerintah    daerah    dan pemerintah  kabupaten  kota melaksanakan tugasnya memberi  pelayanan  petanahan  pada  masyarakat. Bangunan  hukum  agraria,  harus      mencerminkan secara   jelas   hubungan   antara   tanah   dengan negara,      perseorangan      dan  masyarakat  dalam otonomi daerah.
Penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  oleh  Ria Fitri  yang  mengkaji keberadaan  hukum  pertanahan setelah  otonomi  daerah (Fitri,  2018);  oleh Bintang Ulya Kharisma,  Pryo  Sularso,  Bintara  Sura Priambada,  Asri  Agustiwi,  Siti  Wulandari yang mengkaji  kebijakan  hukum  agrarian  di  Indonesia setelah otonomi  daerah  (Kharisma dkk,  2020);  oleh Embun  Sari, Muhammad  Yamin, Hasim  Purba dan Rosnidar  Sembiring yang  menkaji perbandingan sistem  hukum  pertanahan di  Indonesia  dengan Malaysia  (Sari dkk,  2021);  oleh  Ita  Surayya  yang mengkaji  idiologi  hukum  pendaftran  tanah  dalam sistem  hukum  agrarian  (Surayya,  2020). Berbeda dengan  penelitian  sebelumnya,  fokus  penelitian  kali ini adalah  untuk  mengkaji hubungan  hukum  agraria bidang  pertanahan  setelah  otonomi  daerah di Indonesia. Penelitian  ini  memiliki  rumusan permasalahan  yang  mempertanyakan  bagaimana hubungan  tanah  dengan  negara,  masyarakat,  dan perseorangan;  dan  mempertanyakan  bagaimana hubungan tanah dengan Otonomi Daerah.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum normative, yang bertujuan mengkaji kontekstualisasi atau  keterhubungan  hukum  agraria  dibidang pertanahan setelah  otonomi  daerah  di  Indonesia. Pendekatan  yang  digunakan  dalah  pendekatan perundang-undangan  dengan  menggunakan  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Dalam penelitian  ini  juga,  peneliti  menggunakan  teknik analisis deskriptif kualitatif dalam mengkaji fenomena hukum yang ada.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hubungan Tanah dengan Negara, Masyarakat, dan Perseorangan
Thomas  Aquinas  sebagaimana  dikutip  oleh Iman    Soetiknjo  mengemukakan    alasan-alasan mengapa   setiap   orang   lebih   suka   sesuatu menjadi   miliknya   sendiri,   sehingga   tidak   perlu menyerahkan sesuatu itu pada orang lain (Soetiknjo, 1992).  Karena  jika  sesuatu  ada  pada  diri  sendiri, maka tidak akan terjadi kekacauan. Masyarakat akan hidup damai karena kepentingannya telah terpenuhi. Sedangkan terhadap  tanah  tak  bertuan  atau  tanah masyarakat    hukum    yang    diduduki    oleh    warga masyarakat  terjadi    sebagai    bagian    sifat keteraturan    pola    pemilikan    tanah    individual (Soetiknjo,  1992).    Pencabutan    atas    hak  individu atas    tanah    oleh    negara    yang    berdasarkan undang-undang    merupakan    gambaran    kuatnya pengakuan  hak  individu  atas  tanah,persoalannya adalah  bagaimana  kedudukan  negara  atas  tanah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
tersebut.  Pemilikan    atas    tanah    oleh    negara mengandung    kategori-kategori    sebagai berikut:Pertama,    negara    tidak    memiliki    tanah, tetapi    secara    khusus    mempunyai    hubungan dengan  tanah    terutama    yang    berkaitan    dengan kepentingan  umum.Kedua,  negara  sebagai  satu- satunya  pemilik      tanah      baik      dalam arti sepenuhnya   maupun   dalam   arti   mempunyai. Ketiga,      negara  mempunyai    tanah    disamping dimiliki    orang    perorangan.    Keempat,    negara menjalankan    kekuasaan  atas  tanah  yang  dilimiliki oleh masyarakat seolah-olah tanah adalah miliknya.
Penguasaan      tanah      oleh      negara      di Indonesia      diberi      wewenang      untuk      mengatur semua  hubungan    hukum    atas    tanah    agar berbagai    dimensi    kebutuhan  masyarakat    secara perorangan  maupun    kelompok    dapat    terpenuhi (Sulistio, 2020).  Negara  sebagai  organisasi  suatu negara    diberikan    kekuasaan  oleh    rakyat berdasarkan    hukum    (konstitusi)    untuk    mengatur berbagai    kekuasaan    apapun    dalam  masyarakat Oleh  Van  Apeldoorm  digambarkan  sebagai  suatu kekuatan  (macht)  yang  teratur  oleh hukum yang berdasarkan  atas  kesusilaan.  Kekuasaan  negara atas tanah didasari oleh pokok pikiran alinea kedua Pembukaan UUD 1945,yaitu:“Negara yang berdaulat atas  dasar  musyawarah”. Rumusan    tersebut mengandung makna    bahwa    permusyawaratan / perwakilan berlandaskan  hikmah  kebijaksanaan dalam  pengambilan  keputusan  merupakan  cara penyelenggaraan  negara  yang  terbaik.    Anggapan dasarnya  ialah  melalui  cara  demikian,  akan  lahir wujud    kepentingan    dan  kemanfaatan      bersama
yang      memenuhi      keluhuran harkat      dan martabat.
Kepentingan      dan  kemanfaatan    bersama atas  dasar  nilai-nilai  kemanusiaan  (secara  formal terwujud    dalam    hukum)  guna    mewujudkan keadilan    sosial    bagi    seluruh    rakyat    Indonesia serta    untuk    melindungi    segenap  bangsa  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  berdasarkan persatuan  sebagai  sesuatu  yang  akan  diatur  oleh negara.    Apa    yang    dikemukakan    ini    merupakan pola  hubungan  hukum  antara  manusia, keluarga, masyarakat,dan  bangsa  berkaitan  dengan  tanah dengan  menempatkan  negara  sebagai organ yang diberi kekuasaan untuk mengaturnya.Tanah  sebagai sumber    daya    alam    stategis    bagi    bangsa memerlukan    campur    tangan    negara  untuk mengaturnya. Jadi hubungan perorangan, keluarga,dan  masyarakat  dengan  tanah didasarkan atas   fitrahnya   sebagai   makhluk   Tuhan   untuk hidup   secara   individu   maupun   sosial   dengan menjalankan    hak    (kemampuan    dan    kecakapan) dan  kewajiban  (keharusan)  secara  seimbang  demi keadilan,dan  kemanfaatan  individu,  keluarga  dan masyarakat (Yasa dkk, 2021). Dengan      demikian, hubungan   antara   negara   dengan   tanah   ialah disamping   atas   dasar kedaulatan   negara,   juga didasarkan      atas      hukum      pada      kedaulatan rakyat   demi   tercapainya keseimbangan hak  dan kewajiban    yang    adil    bagi    seluruh    bangsa, mendatangkan  sebesar-besar kemakmuran  rakyat. Negara    bukan    bertindak    sebagaipemilik    tetapi sebagai  organ  penguasa  yang diberi  kekuasaan (secara    hukum)    untuk    menjamin    pelaksanaan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
peruntukan    tanah    sesuai    dengan  tujuannya (Nahak,  2019). Maka  hubungan  antara  Negara dengan tanah adalah hubungan publik murni. Kerena hak  menguasai  Negara  atas  tanah  bersumber  dari hak  bangsa  Indonesia  atas  tanah,  yang  hakikatnya merupakan  penugasan  pelaksanaan  tugas kewenangan bangsa atas bumi, air, ruang angkasa, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya yang  mengandung  unsur  hukum  publik  (Santoso, 2012).

## 2. Hubungan Tanah dengan Otonomi Daerah
Dasar    hukum    yang    dapat    dipergunakan dalam    mengatur masalah    tanah    di    Indonesia adalah Pasal 33    ayat    (3)    UUD    1945    yang menyebutkan bahwa:“Bumi, air serta kekayaan alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara dan  dipergunakan  sebesar-besar  kemakmuran rakyat”.  Pemaknaan  dari  isi Pasal tersebut  baru dapat  dipahamai  dari  keseluruhan  maksud  dan tujuannya. Secara    teoritik    kepentingan    untuk mencapai    sebesar-besar    kemakmuran    rakyat merupakan  dasar  bagi  dikuasainya  tanah  oleh negara. Secara tegas dinyatakan bidang pertanahan harus  dikuasai  oleh    negara    demi    terciptanya kemakmuran  rakyat (Fitri, 2015).
Kemakmuran    rakyat    tidak    dapat    tercapai jika satu  sama  lain  tidak  mempunyai  persamaan persepsi    tentang    bagaimana    hidup    yang    baik atau  makmur    itu (Liadi,  2019).   Berkaitan   dengan tanah,    hidup    yang    baik    memerlukan    pola keteraturan    tentang    cara-cara      memenuhi kehidupan   secara   baik.   Agar   pola   keteraturan dapat      terjelma      perlu     adanya  kecakapan   atau
kekuasaan (Roesli dkk, 2021).    Kekuasaanini diberikan    pada  negara    sebagai    organisasi masyarakat  tertinggi  dalam  suatu  wilayah. Penjabaran Pasal 33    ayat    (3)    UUD    1945 dituangkan    dalam Pasal 2    UU    No.    5    Tahun 1960,selengkapnya  berbunyi: (1). Atas      dasar ketentuan   dalam Pasal 33   ayat   (3)   Undang- Undang      Dasar      dan      hal      hal  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1,  bumi  air,  dan  ruang angkasa,    termasuk    kekayaan  alam    yang terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkat  tertinggi dikuasai    oleh    negara    sebagai  organisasi kekuasaan  seluruh  rakyat; (2)  Hak  menguasai  dari negara  termasuk  dalam  ayat  (1) Pasal ini  memberi wewenang untuk: a.mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,    penggunaan, persediaan  dan  pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa  tersebut; b.menentukan    dan    mengatur hubungan-hubungan    hukum    antara    orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; c.menentukan dan    mengatur    hubungan    hukum    antara    orang- orang    dan    perbuatan-perbutan  hukum  yang mengenai bumi, air, dan ruang angka; (3) Wewenang yang  bersumber  dari  hak  menguasai  dari  negara tersebut  pada  ayat  (2) Pasal ini  digunakan      untuk mencapai      sebesar-besar      kemakmuran      rakyat dalam      arti      kebangsaan,  kesejahteraan    dan kemerdekaan    dalam    masyarakat    dan    negara hukum  Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan Makmur; (4) Hak  menguasai  dari  negara  tersebut di  atas  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan  kepada Daerah-daerah  Swatantra  dan  masyarakat- masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan  dan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional, menurut ketentuan-ketentuan  Peraturan Pemerintah (Harsono,  2004). Dari    penjabaran    tersebut    jelas bahwa  negara    adalah    pihak    berkuasa,    diberi kekuasaan  oleh rakyat  tidak  untuk  memiliki  atau mempergunakan    tanah    semata-mata    untuk keperluannya    sendiri,  tetapi    untuk    mengatur penggunaan  dan  peruntukan  tanah  agar  tercipta kemakmuran  rakyat  secara meningkat  dan  merata.
Pemberian    kekuasaan    pada    negara sepenuhnya    akan    mengakibatkan    terjadinya pemerintahan sentralistik    yang    cendrung    otoriter. Pemerintah    demikian    dapat    melemahkan    sendi- sendi    tatanan  masyarakat    seperti    demokrasi, pemerataan,dan    keadilan.    Oleh    karena    itu,agar tidak    terjadi  kesewenang-wenangan    harus dilakukan    desentralisasi kekuasaan,    dalam    arti pembentukan  satuan-satuan   pemerintahan   yang lebih   rendah   yang   diberi   hak   mengatur   sendiri sebagian   urusan pemerintahan  (negara)  sebagai urusan    rumah    tangganya,    namun    tetap    dalam satu    kesatuan    negara  kesatuan  dengan  tugas masing-masing  meskipun  diakui  dapat  terjadi  tarik menarik  hubungan  antara  keduanya. Berdasarkan alasan    tersebut    dapatlah    dipahami    bahwa pelaksanaan    kekuasaan    negara    atas  tanah sebagaimana terumus dalam Pasal 2 ayat (4)UUPA, dapat  dilaksanakan  pula  oleh  pemerintah  daerah dan masyarakat      hukum      lainnya,      segala sesuatunya      tergantung      pada      pertimbangan kepentingan    pemanfaatan    tanah.    Kedudukan pemerintah    daerah    dalam    hal    ini    bertindak sebagai  pelaksana    kekuasaan    negara    atas
tanahtidak    bersifat    asli    karena    diberikan wewenang  untuk  itu. Oleh  karena  itu  pemerintah daerah  harus  bertindak  atas  dasar asas taat  asas terhadap    ketentuan  normatif  ketatanegaraan Indonesia.  Jika  dikaitkan  dengan Pasal 2  ayat  (4) UUPA, pemberian  otonomi  dibidang  pertanahan pada  daerah    masih    bersifat    kemungkinan    yang segala    sesuatunya    masih    tergantung    pada pemerintah  pusat    tanpa    mempunyai    pedoman yang  jelas,  sejauhmana  batas-batas  pelimpahan pelaksanaan  kekuasaan  negara  atas  tanah  itu diserahkan  kepada  daerah  dan  masyarakat  hukum adat.Keberadaan    Undang-Undang    Nomor    23 Tahun    2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang dikeluarkan  untuk  menggantikan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,    telah    memperjelas    pemahaman dari otonomi    daerah    yang    dimaksud    yaitu sebagaimana    yang    dijelaskan    dalam Pasal 1 angka    6: “Otonomi    daerah    adalah    hak, wewenang,dan    kewajiban    daerah    otonom    untuk mengatur    dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.Otonomi  daerah  pada  hakikatnya  adalah untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan    yang    seharusnya    dikerjakan   oleh pemerintah    pusat    tetapi    diserahkan  kepada pemerintah daerah (Amiludin, 2018). Merujuk  pada kewenangan    yang    diberikan    secara    otonom kepada    pemerintah    daerah    dan  pemerintah kabupaten/kota  hanya  sebagian  saja,  artinya  tidak seluruh    kewenangan    sebagaimana  yang   maksud

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
dalam Pasal 2  ayat  (2)  UUPA  diserahkan  kepada daerah.  Jika  dihubungkan  dengan ketentuan yang diatur  dalam Pasal 17  ayat  (2)  dan  (3)  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah  disebutkan daerah    dalam    menetapkan kebijakan  dalam  rangka  penyelenggaraan urusan pemerintah    yang  menjadi    kewenangan  daerah wajib    berpedoman    pada    norma,    standar, prosedur,  dan  kriteria yang telah  ditetapkan  oleh pemerintah  pusat,    jika    tidak  pemerintah  pusat dapat    membatalkan    kebijakan  daerah    tersebut. Ketentuan    ini    menunjukan  pusat    terkesan    ingin menguasai    semua    kewenangan  dibidang pertanahan,   sementara   itu   pemerintah   daerah juga   ingin   mendapat   bagian   urusan pertanahan (Supriyanto,  2009).  Hal  ini  dimaksudkan  agar  ada kesatuan  hukum  dalam  bidang  pertanahan  yang besifat  nasional,    daerah    tidak    boleh    melakukan tindakan    agraria    kecuali    ditentuan    dalam peraturan    yang  berlaku (Mehsan,  2010). kewenangan    pertanahan    yang    sebagian    telah diserahkan    kepada    daerah  juga    belum    dapat dikatakan    telah    diserahkan    secara    otonom, karena    harus    tetap    berpedoman    pada kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan dalam  rangka  melaksanakan  bidang  pertanahan secara    otonom    belum    ada  sampai    sekarang pembagian  kewenangan  bidang  pertanahan  antara pemerintah (pusat) dan daerah belum juga usai.
Namun,  terlepas  dari  uraian  di  atas, kontekstualisasi  atau  keterhubungan  hukum  agraria dibidang  pertanahan  setelah  otonomi  daerah  dapat dilihat pada Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  Dan  Tata  Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana  Telah  Beberapa Kali  Diubah  Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002. Pada aturan ini dijelaskan mengenai 9 kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang artinya telah ada  pembagian  kewenangan  dibidang  pertanahan. Selain  Keputusan Presiden  di  atas,  terdapat  pula Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Dan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota  yang  turut  memperjelas hubungan  pemerintah  daerah  dalam  kewenangan pertanahan. Pada Pasal 6 dan Pasal 7 peraturan ini mengatur pemerintahan  daerah  provinsi  dan pemerintahan  daerah kabupaten/kota  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  yang  berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan  wajib  dan urusan  pilihan.  Urusan  wajib sebagaimana dimaksud salah satunya adalah urusan pertanahan.
Klasifikasi  urusan  pemerintahan  terdiri  dari  3 urusan  yakni  urusan  pemerintahan  absolut,  urusan pemerintahan  konkuren,  dan  urusan  pemerintahan umum. Urusan  pemerintahan  absolut adalah  Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan
Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi dan Daerah

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
kabupaten/kota. Urusan pemerintahan  umum adalah Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan ketentuan  Pasal  2  UUPA  menunjukkan  bahwa urusan  pertanahan  dikonsepsikan  dilaksanakan secara sentralistis atau merupakan tugas Pemerintah Pusat.  Namun  demikian,  dalam  Pasal  2  ayat  (4) UUPA ditegaskan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut  di  atas  pelaksanaannya  dapat  dikuasakan kepada Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA, hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya  dapat dilimpahkan  kewenangannya kepada Pemerintah Daerah yang akan diatur dengan Peraturan  Pemerintah  (Santoso,  2012). Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan urusan di bidang pertanahan  kalau  tidak  diberikan  pelimpahan kewenangan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Pelaksanaan kewenangan  di  bidang  pertanahan  yang  sifatnya terpusat  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  rangka mewujudkan  salah  satu  tujuan  dibentuknya,  yaitu terwujudnya  kesatuan  (unifikasi)  hukum  (Santoso, 2012).

## D. SIMPULAN
Kewenangan    pertanahan    telah    diserahkan kepada  daerah meskipun masih berpedoman  pada kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan dalam  rangka  melaksanakan  bidang  pertanahan secara    otonom telah ada mengenai pembagian kewenangan  bidang  pertanahan  antara pemerintah (pusat) dan  daerah  belum  juga  usai. Pemerintahan daerah  provinsi  dan  pemerintahan  daerah kabupaten/kota  mengatur  dan  mengurus  urusan
pemerintahan  yang  berdasarkan  kriteria  pembagian urusan pemerintahan  yang  terdiri  atas urusan  wajib dan  urusan  pilihan.  Urusan  wajib  sebagaimana dimaksud salah satunya adalah urusan pertanahan. Desentralisasi dan perluasan otonomi daerah bidang pertanahan adalah suatu kesempatan yang baik bagi penyelenggara  pemerintahan  di  daerah.  Maka, rekomendasai  penelitian  adalah Pemerintah  Daerah dapat menunjukan  kinerjanya  melayani  masyarakat dibidang  pertanahan  lebih  maksimal.  Sehingga, melalui desentralisasi dan perluasan otonomi daerah akan dihasilkan suatu penyelenggraan pemerintahan di daerah yang bersifat melayani masyarakat, efisien, demokratis,  aspiratif,  responsif,  terbuka  dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Actika.,  &  Agustianto.  (2020).  Tinjauan  Hukum mengenai  Pengenaan  Uang  Wajib  Tahunan terhadap  Pemilik  Sertipikat  Hak  Milik  yang Berada  Diatas  Hak  Pengelolaan  Di  Kota Batam. Journal  of  Judicial  Review, Vol.22, (No.1),pp.112-127. http://dx.doi.org/10.37253/ jjr.v22i1.823
Amiludin. (2018). Politik    Hukum    Pertanahan    dan Otonomi    Daerah:    Kebijakan    dan Kewenangan  Pemerintah    Pusat    dengan Daerah    Terkait    Pertanahan. Journal    of Govermant  and    Civil  Society,  Vol.2, (No.1), pp.19-32. http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v2i1. 712

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Aufima,  Z.  (2020).  Peran  PPAT  Selaku  Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Journal  of  Judicial  Review, Vol.22, (No.2),pp.259-270. http://dx.doi.org/10.37253/ jjr.v22i2.1224
Fitri, R. (2015). Potensi  Konflik  Pemerintah  Aceh dan    Pusat    dalam    Bidang    Pertanahan. KANUN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, (No.2), pp. 245-275.http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/ kanun/article/view/6063
Fitri,  R.  (2018).  Hukum  Agraria Bidang  Pertanahan Setelah  Otonomi  Daerah. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol.20,(No.3),pp.421-438. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11380 Helmi,  Happy H.  (2019).  Reformasi  Hukum Pertanahan: Pengaturan Komersialisasi Ruang Tanah. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.8, (No.3), p. 381. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding. v8i3.354
Kharisma, Bintang Ulya., Sularso, Pryo., Priambada,
Bintara  Sura.,  Agustiwi,  Asri.,  &  Wulandari, Siti. (2020). Agrarian Land Policy On Land In Indonesia  Post  Regional  Autonomy. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, (No. 2), pp.129-155.https://doi.org/10.31764/jmk. v11i2.3258
Liadi,  William S.  (2019).  Kedudukan  Eigendom Verponding  Dalam  Hukum  Pertanahan  Di Indonesia. Jurnal  Panorama  Hukum, Vol.4, (No.1),pp.11-18. https://doi.org/10.21067/jph.
v4i1.3884
Mechsan, S.  (2010). Tinjauan    Yuridis    terhadap Bidang  Pertanahan  dalam  Rangka  Otonomi Daerah. Jurnal Pro Justitia, Vol.28. (No.1), pp.
91-98. https://journal.unpar.ac.id/index.php/ projustitia/article/view/1072
Nahak,  S.  (2019).  Implikasi  Hukum  Pertanahan Terhadap  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara Republik  Indonesia  Dari  Jakarta  Ke Kalimantan Timur. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol.2,(No.2),pp.31-40. http:// jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganay a/article/view/369
Roesli, Muhammad., Warka, Made., Setyadji, Sri., & Prasetyawati,  Endang.  (2021).  Land Procurement  Rights  for  Development  for Public  Interest. Technium  Social  Sciences Journal, Vol.20,pp.329-333.
https://www.techniumscience.com/index.php/s ocialsciences/article/view/3502
Sari, Embun., Yamin, Muhammad., Purba, Hasim., & Sembiring,  Rosnidar.  (2021).  Comparison  of Land Law Systems: A Study on Compensation Arrangements  and  Reappraisal  of  Land Acquisition  for  Public  Interest  between Indonesia  and  Malaysia. International  Journal of  Criminology  and  Sociology, Vol. 10,  pp.
872-880. https://doi.org/10.6000/1929-
4409.2021.10.103
Santoso,  U.  (2012).  Eksistensi  Hak  Pengelolaan dalam  Hukum  Tanah Nasional. Mimbar Hukum, Vol.24,(No.2),pp.275-288.https://doi. org/10.22146/jmh.16130
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Sulistio,  M.  (2020).  Politik  hukum  pertanahan  Di Indonesia. Jurnal Education
and
Development, Vol.8,(No.2),pp.105-105. https://doi.org/10.37081/ed.v8i2.1590 Supriyanto. (2009). Kewenangan Bidang Pertanahan dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah. Jurnal Dinamika  Hukum,Vol.9,(No.2),p.160. http://dx. doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.224 Surayya,  I.  (2020).  Idiologi  Hukum  Pendaftaran Tanah Dalam Sistem
Hukum Agraria. Jatiswara, Vol.35,(No.1),pp.43-50. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.224 Syafrizka,  Muhammad F.  (2020).  Penyelesaian Sengketa Pertanahan Oleh Badan Pertanahan Nasional  Kota  Padang. Soumatera  Law Review, Vol.3,(No.2),pp.234-246.http://doi.org/
10.22216/soumlaw.v3i2.3877
Syukur, M. (2020). Analisis Yuridis Permenag Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Eksistensi Hak Ulayat Dalam  Hukum  Agraria  Nasional. Dinamika:
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 26, (No. 8), pp.
951-965.
http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/arti cle/view/5865
Yasa, Putu Gede Arya Sumerta., Sudiarawan, Kadek Aagus., Dwijayanthi, Putri Trijari., & Pranajaya, Made  Dandy.  (2021).  Legal  Politics  of  Land Rights Certification in The Indonesian Context: Between  Agrarian  Conflicts  and  Demands  for Legal  Certainty. International  Journal  of Criminology  and  Sociology, Vol.10, pp.897-
905.https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2021.10.106

## BUKU
Hutagalung, Arie  Sukanti.,  &  Gunawan.  Markus.
(2008). Kewenangan  Pemerintah  Dibidang Pertanahan. Jakarta: PT Rajagrafindo.
Harsono, B. (2004). Hukum  Agraria  Indonesia,
Himpunan  Peraturan-Peraturan    Hukum Tanah,  cetakan ketujuhbelas.  Jakarta: Penerbit Djambatan.
Soeprapto, R.  (1986). Undang-Undang  Pokok
Agraria Dalam Praktek. Jakarta: Mitra Sari.
Soetiknjo, I.  (1992). Politik    Agraria    Nasional,
Hubungan    Manusia    dengan    Tanah Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta:
Gajahmada University Press.