Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 10, No. 2 Januari 2019 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DI BALIKPAPAN
Hermin Nainggolan* dan Siti Patimah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Balikpapan, Indonesia *herminnainggolan@stiebalikpapan.ac.id dan sitipatimah@stie-balikpapan.ac.id
DiPublikasi: 31/01/2019 http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.902.188-195

## Abstract
This study aims to determine the effect of understanding the rules, sanctions and awareness of taxpayers of micro, small and medium  enterprises  (MSMEs)  simultaneously  on  compliance  with  tax  payments  in  Balikpapan  and  to  find  out  which  of  the understanding of taxpayers, sanctions and awareness of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSME) partially which  has  a  dominant  influence  on  Tax  Pay  Compliance  in  Balikpapan.  The  data  analysis  technique  used  in  this  study  is multiple linear regression analysis. Based on the results of the research on the F test, the value of Fcount> Ftable (26,727> 2,70) at a significant level of 5% (0,000 <0,05), which indicates that the Understanding of Taxpayers' Regulations, Sanctions and Awareness simultaneously has a significant effect on Tax Pay Compliance in Balikpapan. In the t test, understanding the rules  has  a  tcount  of  5.257>  t  table  of  1.98525  at  a  significant  level  of  5%  (0.000  <0.05),  this  means  that  the  variable understanding of rules has a dominant and significant influence on compliance with paying taxes in Balikpapan.
Keywords: awareness of umkm taxpayers and compliance with paying taxes; sanctions; understanding of regulations.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  secara  simultan  terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  di  Balikpapan  dan  untuk  mengetahui manakah  diantara  Pemahaman  Peraturan,  Sanksi  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) secara parsial  yang  mempunyai pengaruh dominan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. Teknik analisis data yang  digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian pada uji F  diperoleh nilai F hitung > F tabel (26,727 > 2,70) pada tingkat signifikan 5% (0,000 < 0,05), yang menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. Pada uji t, pemahaman peraturan mempunyai nilai t hitung 5,257 > t tabel sebesar 1,98525 pada taraf signifikan 5% (0,000 < 0,05), hal tersebut berarti variabel pemahaman peraturan secara parsial memiliki pengaruh dominan dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.
Kata Kunci: kesadaran wajib pajak umkm dan kepatuhan membayar pajak; sanksi; pemahaman per atur an.

## I.  PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) memiliki  peranan  yang  sangat  vital  didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia  tetapi juga  di  negara-negara  maju.  Di  Indonesia  peranan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  selain berperan  dalam  pertumbuhan  pembangunan  dan ekonomi,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  juga  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam  mengatasi  masalah  pengangguran.  Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan  kesempatan  kerja  dan  pendapatan. Dengan  banyak  menyerap  tenaga  kerja  berarti  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  juga  punya peran  strategis  dalam  upaya  pemerintah  dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.
Menyadari  pentingnya  kontribusi  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dalam  meningkatkan
perekonomian yang positif di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  setiap  tahun  selalu berkembang    adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang berdiri sendiri,  yang dilakukan oleh orang perorangan atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
Dari  tahun  ke  tahun  besarnya  pendapatan  negara dari  sektor  perpajakan  ditargetkan  terus  meningkat sehingga  diperlukan  pula  usaha  yang  lebih  untuk mencapainya.  Peningkatan  pendapatan  tersebut diimbangi  dengan  pengupayaan  pemerintah  melalui berbagai kebijakan  yang  mendukung kesadaran dalam menunaikan  kewajiban  dalam  perpajakan.  Beberapa peraturan  baru  semakin  banyak  dikeluarkan  dengan harapan  masyarakat  semakin  aktif  berpartisipasi terutama  dalam  penghimpunan  Pajak  Penghasilan (PPh).
Wajib  pajak  (WP)  mempunyai  kewajiban  untuk mendaftarkan  diri  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) yang  wilayahnya  meliputi  tempat  tinggal  atau kedudukan Wajib Pajak (WP) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Terkait dengan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah  (UMKM)  yang  sangat  berkembang  di Kota  Balikpapan  dan  telah  terdaftar  di  Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UMKM (Disperindagkop)  Balikpapan.  Oleh  karena  itu  pelaku Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  yang terdaftar  di  Disperindagkop  Balikpapan  dapat memahami  dan  menjalankan  Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik mengadakan  penelitian  dengan  judul  Pengaruh Pemahaman  Peraturan,  Sanksi  dan  Kesadaran  Wajib Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan.
Sesuai dengan  latar belakang  yang telah diuraikan di  atas,  maka  penelitian  ini  terbatas  pada  pemahaman peraturan,  sanksi  dan  kesadaran  wajib  pajak  usaha mikro  kecil,  menengah  (UMKM)  berpengaruh  secara simultan  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  di Balikpapan  dan  pemahaman  peraturan,  sanksi  dan kesadaran  wajib  pajak  usaha  mikro  kecil,  menengah (UMKM)  berpengaruh  signifikan  secara  parsial terhadap kepatuhan mambayar pajak di Balikpapan
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  apakah  pemahaman  peraturan,  sanksi  dan kesadaran  wajib  pajak  usaha  mikro  kecil,  menengah (UMKM)  berpengaruh  signifikan  secara  simultan terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  di  Balikpapan dan untuk mengetahui yang mana diantara pemahaman peraturan,  sanksi  dan  kesadaran  wajib  pajak  usaha mikro  kecil,  menengah  (UMKM)  yang  berpengaruh dominan secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## Pemahaman Peraturan Perpajakan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2005) Pemahaman  dapat  diartikan  sebagai  proses,  cara memahami atau memahamkan.
Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang  artinya  mengerti  benar  tentang  sesuatu  hal. Sedangkan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami  sesuatu  (Poerwodarminto,  2011),  dan belajar  adalah  upaya  memperoleh  pemahaman. Seseorang  dikatakan  mengerti  benar  terhadap  suatu konsep  jika  dapat  menjelaskan  kembali  dan  menarik kesimpulan  terhadap konsep tersebut. Definisi  lainnya mengemukakan  pemahaman  adalah  salah  satu  aspek dalam  belajar  yang  digunakan  sebagai  dasar mengembangkan model pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman (Gardner, 2010: 31).  Tingkat  pemahaman  pajak  dilihat  dari  perspektif
hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya  undang-undang  yang  menyebabkan  timbulnya kewajiban warga negara untuk  menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai  kekuatan  untuk  memaksa  dan  uang (Soemitro, 2010).

## Sanksi
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan  peratuaran  perundang-undangan  perpajakan (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo,  2009)  .  Atau  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan  bagi  wajib  pajak,  yang  tertuang  dalam pasal 39 dan 39A.
Apabila  dikaitkan  dengan  Undang-Undang  (UU) Perpajakan  yang  berlaku,  terdapat  empat  hal  yang diharapkan  atau  dituntut  dari  para  wajib  pajak,  yaitu (Ilyas & Burton, 2010):
1.  Dituntut  kepatuhan  ( compliance )  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  yang  dilaksanakan  dengan kesadaran penuh.
2.  Dituntut  tanggung  jawab  ( responsibility )  wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
3.  Dituntut  kejujuran  ( honesty )  wajib  pajak  dalam mengisi  Surat  pemberitahuan  sesuai  dengan keadaan sebenarnya.
4.  Memberikan  sanksi  ( law  enforcement )  yang  lebih berat  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  taat  pada ketentuan yang berlaku.

## Kesadaran Wajib Pajak
Secara  harfiah,  kesadaran  sama  artinya  dengan mawas diri ( awareness ).  Kesadaran juga bisa diartikan sebagai  kondisi  dimana  seorang  individu  memiliki kendali  penuh  terhadap  stimulus  internal  maupun stimulus eksternal.
Menurut  Freud  bahwa  kesadaran  hanyalah sebagian  kecil  dari  seluruh  kehidupan  psikis.  Psikis diibaratkan fenomena gunung es di tangah lautan luas yang ada dalam alam sadar atau kesadaran, sedangkan yang  berada  dibawah  permukaan  air  laut  dan merupakan  bagian  terbesar  adalah  hal-hal  yang  tidak disadari atau ketidaksadaran.
Dari  kedua  pengertian  kesadaran  tersebut,  penulis menyimpulkan  bahwa  kesadaran  merupakan  tindakan yang  dilakukan  tanpa  paksaan  internal  maupun ekternal yang mempengaruhi.

## Kepatuhan Membayar Pajak
Dalam  kamus  lengkap  Bahasa  Indonesia  (2005) mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam
Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan
diri  yang  sadar,  berdasarkan  pertimbangan  piker  dan perasaan,  serta  seluruh  pribadi  seseorang  yang menimbulkan  kegiatan  yang  terarah  pada  tercapainya tujuan  tertentu  yang  berhubungan  dengan  kebutuhan hidupnya.
Dalam  konsep  kemauan  membayar  pajak dikembangkan  pula  melalui  dua  sub  konsep  yaitu, konsep  kemauan  membayar  dan  konsep  pajak. Kemauan  membayar  merupakan  suatu  nilai  dimana seseorang  rela  untuk  membayar,  mengorbankan  atau menukarkan  sesuatu  untuk  memperoleh  barang  atau jasa.  Sedangkan  yang  kedua  adalah  konsep  pajak, pajak  adalah  prestasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh dan  terutang  kepada  pengusaha  (menurut  norma- norma  yang  ditetapkannya  secara  umum),  tanpa adanya  kontraprestasi,  dan  semata-mata  digunakan untuk  menutupi  pengeluaran-pengeluaran  umum (Handayani et al , 2012) .

## Hipotesis
Sehubungan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka  hipotesis  yang  dapat  diajukan  sebagai  jawaban sementara atas permasalahan adalah :
(H1) :  Diduga  pemahaman  peraturan,  sanksi  dan kesadaran  wajib  pajak  usaha  mikro  kecil,  menengah (UMKM)  berpengaruh  secara  simultan  terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan .
(H2) :  Diduga  pemahaman  peraturan  dominan secara  parsial  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  di Balikpapan.

## Definisi Konsepsional
Dalam  definisi  konsepsional  akan  dikemukakan batasan  mengenai  konsep  judul  yang  menjadi  topik permasalahan didalam penulisan ini. Hal tersebut perlu dirumuskan secara tegas agar arah dalam penelitian ini dapat  dikemukakan  seusia  dengan  teorinya  yaitu sebagai berikut :
Pemahaman Perpajakan (X1) :  tingkat pemahaman pajak  dilihat  dari  perspektif  hukum  merupakan  suatu perikatan  yang  timbul  karena  adanya  undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk  menyetorkan  sejumlah  penghasilan  tertentu kepada  negara,  negara  mempunyai  kekuatan  untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  (Soemitro, 2010) .
Sanksi  (X2)  :  Sanksi  perpajakan  merupakan jaminan  bahwa  ketentuan  peratuaran  perundang- undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah  (preventif)  agar wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan (Mardiasmo, 2009).
Kesadaran  Wajib  Pajak  (X3)  :  Menurut  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Usaha  Mikro  yaitu
usaha  produktif    milik  orang  perorangan  atau  badan usaha  milik  perorangan.  Usaha  Kecil  yaitu  usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari usaha  menengah  atau  usaha  besar.  Usaha  Menengah yaitu  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri, yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.
Kepatuhan  Membayar  Pajak  (Y)  :  Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai  yang rela  dikontribusikan  oleh  seseorang  (yang  ditetapkan dengan  peraturan)  yang  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran  umum  negara  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Handayani  et al, 2005) .

## III.  METODE

## Definisi Operasional

## Pemahaman Peraturan (X1)
Tingkat  pemahaman  pajak  dilihat  dari  perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya  undang-undang  yang  menyebabkan  timbulnya kewajiban warga negara untuk  menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai  kekuatan  untuk  memaksa  dan  uang  pajak tersebut  harus  dipergunakan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan.

## Sanksi (X2)
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan  peratuaran  perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat pencegah ( preventif ) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## Kesadaran Membayar Wajib Pajak (X3)
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Usaha Mikro  yaitu  usaha  produktif    milik  orang  perorangan atau badan usaha milik perorangan. Usaha Kecil yaitu usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung dari  usaha  menengah  atau  usaha  besar.  Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau menjadi  bagian  baik  langsung  maupun tidak  langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.
Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan

## Kepatuhan Membayar Pajak (Y)
Kepatuhan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu  nilai  yang  rela  dikontribusikan  oleh  seseorang (yang  ditetapkan  dengan  peraturan)  yang  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  umum  negara  dengan tidak  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  secara langsung.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri atas  objek  atau  subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi  penelitian  ini  adalah  Pelaku  usaha  mikro, kecil, menengah (UMKM) yang berada di Balikpapan (Sugiyono, 2014).
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  karakteristik yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Dan  yang menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku usaha mikro, kecil, menengah (umkm) yang berada di Balikpapan dan telah terdaftar di Disperindagkop yang telah  memiliki  NPWP  dan  IUMK  (Izin  Usaha  Mikro Kecil) (Sugiyono, 2014).
Adapun  metode  penelitian  menggunakan  teknik sampling  area  ( cluster ).  Teknik  sampling  daerah digunakan  untuk  menentukan  sampel  bila  objek  yang akan  diteliti  atau  sumber  data  sangat  luas,  misalnya penduduk  dari  suatu  negara,  propinsi  atau  kabupaten dan menggunakan angket (kuesioner) untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

## Lokasi Penelitian
Untuk  memperoleh  data  yang  diperoleh  dalam penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian pada pelaku-pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah (umkm) yang tersebar di Balikpapan yang terdaftar di Disperindagkop Jl. Praja Bakti, Sepinggan, Balikpapan Selatan,  Kota  Balikpapan,  Kalimantan  Timur  76115, Indonesia.

## Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  berasal  dari  Disperindagkop  dan datang langsung ke pelaku-pelaku umkm yang tersebar di  Balikpapan.  Adapun  jenis  data  yang  digunakan adalah  data  primer  yakni  hasil  yang  diperoleh  dari penyebaran angket atau kuesioner yang telah diisi oleh pelaku-pelaku umkm di Balikpapan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  cara  penyebaran  kuesioner  (angket), merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  memberi  seperangkat  pertanyaan  atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.  Kuesioner  (Angket)  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  yaitu  menyebarkan  langsung  ke pelaku-pelaku Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah
(UMKM)  yang  terdaftar  di Dinas  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Balikpapan.

## Metode Analisa Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah regresi linier berganda, yang merupakan alat analisis  data  yang  bersifat  kuantitatif  yang  digunakan untuk  membuktikan  hipotesis  penelitian  yaitu bersamaan  hubungan  variabel  independen (X) dengan variabel dependen (Y).

## Pengujian Hipotesis
Uji Regresi Secara Simultan ( bersama-sama atau Uji F)
Uji  regresi  simultan  (bersama-sama)  merupakan pengkajian  untuk  mengetahui  apakah  variabel  bebas (independent variabel) secara bersama-sama berpengaruh  nyata  atau  tidak  terhadap  variabel  tidak bebas  (dependent  variabel).  Dalam  pengujian  Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan derajat signifikan 5%  atau  dengan melihat  tingkat  probilitas kesalahannya.

## Uji Regresi Parsial ( t-test)
Pengujian  parsial  masing-masing  variabel  bebas dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  secara individu  variabel  bebas  secara  mempunyai  pengaruh nyata  atau  tidak  terhadap  variabel  tidak  bebas (dependent variabel). Dalam hal ini digunakan uji-t (t- test)  dari  koefisien  regresi  masing-masing  variabel bebas.  Dengan  membandingkan  antara  t hitung dengan t tabel dengan  tarif  signifikan  5%  atau  dengan  melihat tingkat probilitas kesalahannya.
Uji  Koefisien Korelasi  (R) dan Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  korelasi  digunakan  untuk  mengukur keeratan  hubungan  antara  variabel  bebas  (X)  dan variabel  terikat  (Y).  Koefisien  korelasi  mempunyai nilai  antara  -1  sampai  1,  nilai  koefisien  yang mendekati  -1  atau  1  menyatakan  bahwa  hubungan kedua  variabel  adalah  kuat  atau  korelasi  kedua variabel tinggi. Jika R mendekati nol, hubungan antara kedua  variabel  sangat  lemah  atau  mungkin  tidak  ada sama  sekali.  Selanjutnya  adalah  mengukur  besarnya total  variasi  dari  variabel  bebas  X1  dan  X2  terhadap variabel  Dependen  Y  dengan  formulasi  R 2 (Koefisien Determinasi).
Nilai  R 2 berada  antara  0  hingga  1,  semakin mendekati 1 maka variabel independen secara simultan semakin  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  dalam menjelaskan  variabel  dependen,  jika  semakin mendekati  0  maka  secara  simultan  variabel independent  X  semakin  lemah  pengaruhnya  terhadap variabel dependen Y (Ghozali, 2009).

## Pengujian Asumsi Klasik
Multikoliniertias
Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan
Multikolinieritas  adalah  salah  satu  asumsi  regresi linier  adalah  korelasi  yang  sempurna,  atau  korelasi sempurna  tetapi  relative  sangat  tinggi,  pada  variabel- variabel  bebas  yang  biasanya  disimpulkan  dengan  X 1 dan  X 2 .  Multikolinieritas  merupakan  pengujian  untuk mengetahui  apakah  variabel  independen  dalam persamaan  regresi  tersebut  tidak  saling  berkorelasi (Umar,  2011).  Mendeteksi  adanya  multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). Ukuran  ini  menunjukan  setiap  variabel  bebas manakah  yang dijelaskan oleh variabel  bebas  lainnya. Dalam  pengertian  sederhana  setiap  variabel  bebas menjadi  variabel  terikat  dan  digres  terhadap  variabel bebas lainnya.  Bila nilai VIF > 5 berarti boleh terjadi multikolinieritas,  begitu  juga  sebaliknya  apabila  nilai VIF < 5 berarti tidak terjadi mulikolinieritas.

## Heteroskedastisitas
Asumsi  klasik  mengatakan  bahwa  model  tidak boleh terjadi  heteroskedastisitas (Umar, 2011). Gejala heteroskedastisitas  terjadi  sebagai  akibat  dari  adanya ketidaksamaan varians residul dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residulnya berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi  kemungkinan  terjadinya  gejala  tersebut adalah  dengan  melihat  pada  grafik  dimana  sumbu  X dan  Y  yang  lebih  diprediksi,  dan  sumbu  X  adalah residual  yang  telah  di  standarisasi.  Jika  ada  pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit)  maka  telah  terjadi  heteroskedastisitas. Lebih  lanjut  gejala  heteroskedastisitas  dapat  dilihat dari varians residu yang mendekati nol.

## Autokorelasi
Autokorelasi  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah
terdapat hubungan yang kuat antar data yang ada pada variable  penelitian  (Umar,  2011).  Pengujian  terhadap autokorelasi,  berarti  bahwa  suatu  model  tidak  boleh terjadi korelasi antar variabel sisa (e1) dengan variabel tidak biasanya (Y). Pengujian autokorelasi dimaksudkan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah model  regresi  linier  ada  korelasi  antara  kesalahan pengganggu  ada  periode  t  dengan  kesalahan  pada periode t = 1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi untuk mendeteksi ada  tidaknya  autokorelasi  dapat  dilakukan  dengan menggunakan uji Durbin Watson.
Durbin  Watson  dengan  pendekatan  sebagai berikut :
1.  Jika d lebih kecil dari dL atau lebih  besar dari (4- dL)  maka  hipotesis  nol  ditolak  yang  berarti terdapat autokorelasi.
2.  Jika  d  terletak  antara  dU  dan  (4-dU),  maka hipotesis  nol  diterima  yang  berarti  tidak  ada autokorelasi.
3.  Jika  d terletak  antara  dL  dan  dU  atau  diantara  (4- dU)  dan  (4-dL),  maka  tidak  menghasilkan kesimpulan yang pasti.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisa Data
Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  regresi  linier berganda hasil  print  out  komputer  dengan menggunakan  program  SPSS  versi  20  (S tatistical Product and Services Solution ), maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -,262 ,541 -,484 ,630 Pemahaman Peraturan Perpajakan ,461 ,088 ,457 5,257 ,000 Sanksi Perpajakan ,399 ,119 ,291 3,350 ,001 Kesadaran Wajib Pajak ,141 ,132 ,083
1,068 ,288 Tabel 1
(Statistical Product and Services Solution)
Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Hasil  analisis  secara  statistic  persamaan  regresi linear berganda sebagai berikut :
Y = -0,262 + 0,461X 1 + 0,399X 2 + 0,141X 3 Pada  persamaan  regresi  linier  berganda  diatas, maka  dapat  dilihat  hubungan  antara  variabel tergantung  (Y)  atau  Kepatuhan  Membayar  Pajak dengan  variabel  bebas  yaitu  Pemahaman  Peraturan (X 1 ),  Sanksi  (X 2 ),  Kesadaran  Wajib  Pajak  UMKM (X 3 ) adalah konstan. Hal ini bisa dilihat pada koefisien bila  positif  berarti  perubahan  X  searah  dengan
perubahan  Y,  bila  negatif  berarti  hubungan  antara  X dengan Y berubah arah secara berlawanan.
Berdasarkan  persamaan  regresi  linier  berganda diatas  menunjukan  bahwa  konstanta  adalah  sebesar  - 0,262  yang  artinya  jika  tanpa  variabel  bebas  yang terdiri  dari  Pemahaman  Peraturan  (X 1 ),  Sanksi  (X 2 ), Kesadaran  Wajib  Pajak  UMKM  (X 3 )  adalah  konstan atau tetap, maka Kepatuhan Membayar Pajak  sebesar -0,262.
Nilai  koefisien  b 1 sebesar  0,461  yang  bertanda positif,  hal  ini  menunjukan  bahwa  setiap  ada
Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan
penambahan variabel Pemahaman Peraturan
Perpajakan  (X 1 )  sebesar  satu-satuan  maka  pada  rata- ratanya  akan  meningkatkan  Kepatuhan  Membayar Pajak (Y) sebesar 0,461 satuan dengan asumsi variabel Sanksi  Perpajakan  (X 2 )  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak (X 3 ) dalam keadaan tetap. Nilai  koefisien  b 2 sebesar  0,399  yang  bertanda positif,  hal  ini  menunjukan  bahwa  setiap  ada penambahan  variabel  Sanksi  Perpajakan  (X 2 )  sebesar satu-satuan maka pada rata-ratanya akan meningkatkan  Kepatuhan  Membayar  Pajak  (Y) sebesar  0,399  satuan  dengan  asumsi  variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X 1 )  dan Kesadaran
Wajib Pajak (X 3 ) dalam keadaan tetap.
Nilai  koefisien  b 3 sebesar  0,141  yang  bertanda positif,  hal  ini  menunjukan  bahwa  setiap  ada penambahan  variable  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X 3 ) sebesar  satu-satuan  maka  pada  rata-ratanya  akan meningkatkan  Kepatuhan  Membayar  Pajak  (Y) sebesar  0,141  satuan  dengan  asumsi  variabel Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  (X 1 )  dan  Sanksi Perpajakan (X 2 ).

## Pengujian Hipotesis
Uji F (f-test)
Tabel 2
Uji F (f-test)
a.   Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak b.  Predictors:  (Constant),  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan
Nilai  F hitung sebesar  26,727  lebih  besar  dibanding nilai  F tabel sebesar  2,70  dan  nilai  Sig.  F  0,000  lebih kecil  dari  nilai  taraf  signifikan  5%  (0,000<0,05).  Hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  ditolak  dan  H1
diterima,  yang  berarti  bahwa  Pemahaman  Peraturan Perpajakan  (X 1 ),  Sanksi  Perpajakan  (X 2 )  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  (X 3 )  secara  simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).
Uji T (t-test)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -,262 ,541 -,484 ,630 Pemahaman Peraturan Perpajakan ,461 ,088 ,457 5,257 ,000 Sanksi Perpajakan ,399 ,119 ,291 3,350 ,001 Kesadaran Wajib Pajak ,141 ,132 ,083 1,068 ,288 Tabel 3
Uji T (t-test) Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak a.  Pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan  (X1)  terhadap  Kepatuhan  Membayar Pajak menunjukan nilai thitung sebesar 5,257 lebih besar daripada ttabel sebesar 1,98525 dengan  nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai α = 5%. Hal ini  menunjukan  bahwa  variabel  Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) secara parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Membayar Pajak.
b.  Pengaruh variabel Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan  Membayar  Pajak  menunjukan  nilai thitung  sebesar  3,350  lebih  besar  daripada  ttabel
sebesar  1,98525  dengan  nilai  sig  sebesar  0,001 lebih  kecil  dari  nilai  α  =  5%.  Hal  ini  menunjukan bahwa  variabel  Sanksi  Perpajakan  (X2)  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
c.  Pengaruh  variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X3) terhadap Kepatuhan  Membayar Pajak  menunjukan nilai  thitung  sebesar  1,068  lebih  besar  daripada ttabel  sebesar  1,98525  dengan  nilai  sig  sebesar 0,288  lebih  kecil  dari  nilai  α  =  5%.  Hal  ini menunjukan  bahwa  variabel  Kesadaran  Wajib Pajak  (X3)  secara  parsial  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan

## Uji R dan R2
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Change F Change df1  df2 Sig. F Change 1 ,675 a ,455 ,438 ,37756 ,455 26,727 3 96 ,000 2,217 Tabel 3 Uji R dan R2
a.  Predictors:  (Constant),  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan b.  Dependent  Variable:  Kepatuhan  Membayar PajakKoefisien  korelasi  R  =  0,675  artinya  korelasi antara variabel bebas Pemahaman Peraturan Perpajakan  (X1),  Sanksi  Perpajakan  (X2),  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  (X3)  terhadap  Kepatuhan Membayar  Pajak  (Y)  adalah  kuat  dan  searah  hal  ini ditunjukan nilai R dekat dengan 1.
Koefisien  determinasi  R2  =  0,455  artinya sumbangan  pengaruh  dari  variabel  bebas  Pemahaman Peraturan  Perpajakan  (X1),  Sanksi  Perpajakan  (X2), dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  (X3)  terhadap  Kepatuhan Membayar  Pajak  (Y)  yaitu  sebesar  45,5%  sisanya 54,5% dipengaruhi faktor lain.

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Multikolinieritas Tabel 4 Multikolinieritas Variabel Tolerance VIF Pemahaman Peraturan Perpajakan (X 1 ) 0,722 1,386 Sanksi Perpajakan (X 2 ) 0,751 1,331 Kesadaran Wajib Pajak (X 3 ) 0,911 1,098
Dari  tabel  terlihat  bahwa  nilai variance  inflasion factor  (VIF) dari  setiap  variabel  independen  berada jauh  dibawah  dari  angka  10.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.
Heteroskedastisitas
Dari scatterplot diatas dapat diketahui bahwa titik- titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dengan demikian pada model  regresi  yang  terbentuk  tidak  terjadi  masalah heteroskedastisitas . Autokorelasi
Dari hasil output SPSS didapat nilai durbin-watson sebesar 2,217 dari tabel durbin watson didapat nilai dL sebesar  1,6131  dan  dU  sebesar  1,7364  maka  hasil pengembalian keputusan berada pada dU < d < 4 – dU atau  1,7364  <  2,217  <  2,2636,  artinya  tidak  terjadi autokorelasi.

## V.  SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Pemahaman  Peraturan Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh signifikan  sedangkan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak  di  Balikpapan.  Berikut  ini  adalah  penjelasan pervariabel :
1.  Secara simultan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi  dan  kesadaran  wajib  pajak  usaha  mikro, kecil  dan  menengah  (umkm)  memiliki  pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.
2.  Pemahaman  peraturan  perpajakan  secara  parsial dominan  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.
3.  Sanksi  perpajakan  secara  parsial  juga  memiliki
Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan
pengaruh  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  di Balikpapan.
4. Untuk  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan membayar pajak di Balikpapan secara parsial tidak memiliki pengaruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewinta, R, M., & Syafruffin, M. (2012). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di Lingkungan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal Pajak  Daerah  Istimewa  Yogyajarta.  Universitas Diponegoro. Diponegoro  Journal  of  Accounting,  1 (2), 1-9.
Diana,  S.  (2013). Konsep  Dasar  Perpajakan .  Bandung:  PT. Refika Aditama. Fuadi,  A,  O.,  &  Mangoting,  Y.  (2013). Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Petugas  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Universitas Kristen Petra . Jurnal Tax & Accounting Review, 1(1).
Gardner,  H.  (2003). Kecerdasan  Majemuk  :  Teori  Dalam Praktek. Alih  bahasa:  Arvin  Saputra,  Batam: Interaksana. Ghozali,  I.  (2009). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan Program SPSS, Edisi Keempat . Penerbit Universitas Diponegoro.
Hardiningsih,  P.,  &  Yulianawati,  N.  (2011). Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar  Pajak. Universitas  Stikubank. Dinamika  Keuangan  dan Perbankan, 3(1).
Ismon,  Z.,  Andreas.,  &  Nurmayanti,  P.  (2014). Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Pajak  Bendaharawan  (Studi  Pada  Pemerintah Provinsi  Riau) .  Jurnal  Akuntansi  Kuangan  dan Bisnis, 7, 48-57.
Kaunang,  P,  G.,  &  Pinatik,  S.  (2016). Tingkat  Pemahaman Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Perilaku Ketidakpatuhan  Membayar  Pajak  Perusahaan  Di Kota Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado . Jurnal EMBA, 4(2), 001-012. Margono.  (2004). Metodologi  Penelitian  Pendidikan . Jakarta : Rineka Cipta.
Muliari, N, K., & Setiawan, P, E. (2011). Pengaruh Persepsi
Tentang  Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib Pajak  pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar  Timur. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis. 6(1).
Permadi, T., Nasir, A., & Anisma, Y. (2013). Studi Kemauan Membayar  Pajak  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama  Tampan  Pekanbaru) ,  Jurnal  Ekonomi.  21 (2).
Poerdarminto.  (2011). Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia . Jakarta : PT. Balai Pustaka.
Prajogo,  J,  N.,  &  Widuri,  R.  (2013). Pengaruh  Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  di  Wilayah  Sidoarjo ,  Jurnal  Tax  & Accounting, 3(2).
Pratiwi,  I.  G.  A.  M.,  Andriani,  A,  M.,  &  Setiawan,  P.  E.
(2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan,  Kondisi  Keuangan  Perusahaan,  dan Persepsi  Tentang  Sanksi  Perpajakan  pada Kepatuhan  Wajib  Pajak  Reklame  di  Dinas Pendapatan  Kota  Denpasar ,  E-Jurnal  Akuntansi, 139-153.
Republik  Indonesia.  (2007). Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2007. Tentang Sanksi Perpajakan Bagi Wajib Pajak.
Republik  Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008.  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah.
Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2013  Tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  dari  Usaha  yang  Diterima  Atau Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu.
Setyaningsih, T., & Ridwan, A. (2013). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban  Membayar  Pajak  Terkait  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 .  Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Suandy, E. (2011). Hukum Pajak, Edisi 5 . Jakarta: Salemba Empat.
Sugiono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan