## Legalitas
Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo
1 Indah Sari, 2 Suzanalisa, dan *2 Nuraini Zachman
1 ASN pada Pemda Kabupaten Tebo
2 Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi
*2 Correspondence email : nuraini.zachman@unbari.ac.id
Abstract. The solution to major problems between husband and wife in disharmonious households is to divorce, including the household  of  a  Civil  Servant.  This  also  happens  in  the  Tebo  Regency  Civil  Servant  environment.  The  implementation  of  Civil Servant  Percerana  in  Tebo  Regency  refers  to  Government  Regulation  Number  10  of  1983  in  conjunction  with  Government Regulation  Number  45  of  1990,  so  this  paper  aims  to  conduct  a  study  of  the  Implementation  of  Article  3  and  Article  8  of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 1990 for civil servants who divorced in Tebo Regency.
Keywords: Implementation, Divorce, Civil Servants
Abstrak. Penyelesaikan permasalahan yang besar antara suami isteri dalam berumah tangga yang tidak harmonis tersebut adalah dengan melakukan perceraian, tidak terkecuali rumah tangga seorang Pegawai  Negeri Sipil. Hal  ini  juga terjadi di  lingkungan PNS  Kabupetan  Tebo.  Pelaksanaan  percerana  PNS  di  kabupaten  Tebo  merujuk  kepada Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  1983  Jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990,  maka  makalah  ini  bertujuan  untuk  melakukan  kajian tentang  Implementasi  Pelaksanaan  Pasal  3  dan  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Jo  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi PNS yang bercerai di Kabupaten Tebo
Kata Kunci : Implementasi, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil

## PENDAHULUAN
Perkawinan yang dalam istilah agama islam disebut nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan  diri  antara  seorang  laki-laki  dan  wanita,  untuk  menghalalkan  hubungan  kelamin  antara  kedua  belah pihak,  dengan  dasar  suka  rela  dan  keridhoan  kedua  belah  pihak,  untuk  mewujudkan  suatu  kebehagiaan  hidup berkeluarga  yang  diliputi  rasa  kasih  sayang  ketentraman  dengan  cara-cara  yang  diridhoi  oleh  allah.  Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam  pelaksanaan  perkawinan  tersebut,  diperlukan  norma  hukum  yang  mengaturnya.  Penerapan  norma  hukum dalam  pelaksanaan  perkawinan  terutama  diperlukan  dalam  rangka  mengatur  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
Pengaturan  tentang  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  hukum  positif,  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  di  dalamnya  mengakomodir  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  hak dan  kewajiban,  talak,  rujuk  dan  lain  sebagainya.  Untuk  kelancaran  pelaksanaan  UU  No.1  Tahun  1974,  telah dikeluarkan  PP  No.  9  Tahun  1975  yang  mengatur  ketentuan-ketentuan  pelaksanaan  UU  tersebut.  Dalam  hal  ini suami  yang  bermaksud  untuk  beristri  lebih  dari  seorang,  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  secara  tertulis kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 40 No. 9 Tahun 1975. Dengan adanya  Undang-undang  perkawinan  tersebut  diharapkan  akan  terjaga  hak-hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam rumah tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis.
Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa ”Perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Dari  rumusan  tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  besar  antara  suami  isteri  dalam  berumah  tangga  yang  tidak harmonis tersebut adalah dengan melakukan perceraian, tidak terkecuali rumah tangga seorang Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik  bagi  masyarakat  dalam  tingkah  laku,  tindakan  dan  ketaatan  kepada  Peraturan  Perundang-undangan  yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
Indah Sari, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman. Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo
Berdasarkan  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dijelaskan bahwa  :  Pada  Pasal  1  ayat  (1-3)  ASN  adalah  profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah.  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disebut Pegawai  ASN  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh pejabat  pembina  kepegawaian  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah  warga  negara  indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  pegawai  ASN  secara  tetap  oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  merupakan  bagian  Aparatur  Sipil  Negara  yang  bertugas  menjalankan  roda pemerintahan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya.  Oleh  karena  itu  di  tengah-tengah  kehidupan  sosial bermasyarakat  Pegawai  Negeri  Sipil  dipandang  sebagai  masyarakat  kelas  menengah,  sehingga  rumah  tangganya diharapkan  selalu  rukun  dan  harmonis  serta  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  di  sekelilingnya.  Namun  demikian, harapan bisa saja tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga ada juga rumah tangga seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak rukun dan tidak harmonis, dan tidak mungkin untuk dipertahankan, sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya tersebut.
Banyak  alasan  yang  membuat  perkawinan  mereka  menjadi  tidak  harmonis  bahkan  seringkali  berujung pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan adanya pertengkaran dan suasana  yang  dianggap  sudah  tidak  nyaman  lagi  untuk  pasangan suami  istri  tersebut  maka  banyak  pasangan  yang mengambil  keputusan  untuk  tidak  melanjutkan  perkawinan  mereka  maka  salah  satu  solusinya  adalah  dengan mengakhiri perkawinan yang tidak sehat tersebut. Seringkali pasangan suami istri mengambil jalan perceraian untuk perkawinan  mereka.  Namun  demikian,  harapan  bisa  saja  tidak  sesuai  dengan  kenyataannya,  sehingga  ada  juga rumah tangga seorang PNS yang tidak rukun dan tidak harmonis, dan tidak mungkin untuk dipertahankan, sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya tersebut.
Pada intinya PNS yang hendak melangsungkan perkawinan, perceraian maupun beristri lebih dari satu orang wajib  memberi  tahu  serta  mendapatkan  izin  dari  atasannya.  Meskipun  telah  jelas  ditentukan  tentang  perkawinan, perceraian  dan  poligami  bagi  pegawai  negeri  sipil  dalam  sebuah  peraturan  khusus  yaitu  PP  No.  45  Tahun  1990, namun  dalam  kenyataannya  di  beberapa  putusan  pengadilan  masih  didapati  PNS  yang  mengajukan  perceraian  di Pengadilan belum mendapatkan izin dari atasannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya yaitu berupa hukuman disiplin.
Adapun  peraturan  yang  mengatur  tentang  hukuman  disiplin  bagi  pegawai  negeri  sipil  yang  melakukan pelanggaran menurut Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut  PP  No.  94  Tahun  2021).  Hukuman  disiplin  berat  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (4)  yang  berisi  3  (tiga)  macam hukuman  disiplin  berat  antara  lain:  penurunan  jabatan  setingkat  lebih  rendah  selama  12  (dua  belas)  bulan, pembebasan  dari  jabatannya  menjadi  jabatan  pelaksana  selama  12  (dua  belas)  bulan,  dan  pemberhentian  dengan hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNS.  Telah  terjadi  perubahan  yang  mana  PP  No.  94  Tahun  2021 merupakan  peraturan  baru  yang  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 53 Tahun 2010).
Seperti yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tebo Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah memiliki keluarga dan anak, tetapi melakukan perceraian akibat ketidak cocokan. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan perceraian di Pengadilan Agama, setelah adanya putusan cerai dari Pengadilan Agama, Pegawai Negeri Sipil tersebut memiliki kewajiban seperti yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  wajib  memberikan  sebagian  dari  gajinya  untuk  memenuhi  kebutuhan  mantan  isteri sampai masa Iddah dan anaknya sampai anak tersebut dinyatakan dewasa.
Namun  pada  kenyataannya  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  tidak  melakukan  kewajibannya,  sedangkan  jika pemenuhan kewajiban tidak dilakukan maka pihak Pengadilan berhak memberikan tindakan kepada Pegawai Negeri Sipil  tersebut.  Aturan  mengenai  tindakan  hukum  disiplin  Pegawai  Negeri  sipil  diatur  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama pada pasal 7 mengenai sanksi hukuman disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  berupa  sanksi  ringan  yakni  teguran,  sanksi  sedang  yakni  penurunan  pangkat,  dan sanksi berat berupa pencopotan jabatan.
Dari  ketentuan-ketentuan  diatas  sudah  tergambar  bahwa  izin  perkawinan  dan  perceraian  bagi  Pegawai Negeri  Sipil  sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun  1990  ini membuktikan  bahwa  pemerintah  memiliki  wewenang  dalam  mengelola  staf  pekerjanya  yaitu  PNS  dalam  beragam aspek  kehidupan  termasuk  dalam  hal  perkawinan  dan  perceraian.  Pemerintah  dengan  birokrasinya  memiliki kekuasaan mengatur kehidupan masyarakat. Namun kasus perceraian terhadap PNS tetap saja masih terjadi, dengan berbagai latar belakang sebagaimana yang dijelaskan pada narasi sebelumnya.
Indah Sari, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman. Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo
Kabupaten Tebo sebagai salah satu dari sebelas pemerintahan daerah dalam Provinsi Jambi tidak luput dari fenomena kasus perceraian dikalangan PNS. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Muara Tebo diketahui jumlah kasus  perceraian  dikabupaten  Tebo  selama  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  terakhir  sebanyak  1.598  kasus.  Jumlah tersebut adalah kasus kumulatif dan meningkat pada setiap tahunnya yakni 433 kasus pada 2020 (16 perkara PNS), kemudian 514 kasus (12 perkara PNS) di tahun 2021 dan 651 kasus (7 perkara PNS) pada tahun 2022.
Berdasarkan data diatas jumlah perkara perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil dari tahun 2020 sampai 2022  seluruhnya  berjumlah  35  perkara  selama  periode  tahun  tersebut  termasuk  ke  dalam  perkara  cerai  talak  dan gugat.  Dari  35  perkara,  19  perkara  diputus  dengan  amar  mengabulkan,  7  perkara  digugurkan,  9  perkara  dicabut. Selanjutnya  Dari  19  perkara  yang  diputus  dengan  amar  mengabulkan,  dengan  rincian  6  gugatan  cerai  gugat  sudah dilengkapi dengan izin atasan sejak awal berkas gugatan dimasukan ke pengadilan serta 13 perkara ada izin atasan setelah berkas gugatan ditunda pengadilan dalam waktu enam bulan untuk dilengkapi.

## PEMBAHASAN
Persoalan  perceraian,  laki-laki  ataupun  perempuan  harus  melakukannya  sesuai  prosedur  hukum  formal  di Pengadilan,  sehingga  perceraian  itu  harus  memiliki  argumentasi  rasional  dan  dilakukan  dimuka  Pengadilan.  Di dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  1975  pasal  91 dinyatakan  hal-hal  yang  menyebabkan  terjadinya perceraian karena alasan atau alasan-alasan:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak  lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
d. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan  kewajibannya seabagai suami/isteri.
e. Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan :
1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan  perundangan sendiri.
Dalam hal PNS akan  menyelenggarakan/mengajukan proses perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, bahwa : "Pasal 3
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
(2) Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berkedudukan  sebagai  penggugat  atau  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".
Sehingga  Tidak  dapat  disangkal  lagi,  dengan  diundangkannya  PP  No.  10  Tahun  1983  yang  kemudian diperkuat  dan  dipertegas  oleh  PP  No.  45  Tahun  1990,  adalah  dalam  rangka  mendisiplinkan  Pegawai  Negeri  Sipil agar  menjadi  teladan  yang  baik  bagi  masyarakat  sekitar  dan  bawahannya  khususnya  dalam  penyelenggaraan kehidupan keluarga.
Sehubungan dengan itu, bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin memiliki istri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus diwajibkan untuk memperoleh izin pejabat terlebih dahulu.Namun demikian, keharusan adanya izin tersebut tidak mengurangi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri ini dijelaskan pada penjelasan umum PP No. 10 Tahun 1983. Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 mengatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun yang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk  memperoleh  izin  atau  surat  keterangan  tersebut,  maka  harus  mengajukan  permintaan  secara  tertulis.  Dalam surat  permintaan  izin  atau  pemberitahuan  adanya  gugatan  perceraian  untuk  mendapatkan  surat  keterangan,  harus
Indah Sari, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman. Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo
dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Memperhatikan subtansi Pasal 3 PPNo. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis
Pada intinya PNS yang hendak melangsungkan perkawinan, perceraian maupun beristri lebih dari satu orang wajib  memberi  tahu  serta  mendapatkan  izin  dari  atasannya.  Meskipun  telah  jelas  ditentukan  tentang  perkawinan, perceraian  dan  poligami  bagi  pegawai  negeri  sipil  dalam  sebuah  peraturan  khusus  yaitu  PP  No.  45  Tahun  1990, namun  dalam  kenyataannya  di  beberapa  putusan  pengadilan  masih  didapati  PNS  yang  mengajukan  perceraian  di Pengadilan akan tetapi belum mendapatkan izin dari atasannya, Pegawai Negeri Sipil tersebut berhak mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya yaitu berupa hukuman disiplin.
Terdapat  banyak  sekali  alasan  atau  penyebab  utama  dari  Pegawai  Negeri    Sipil  di  Kabupaten  Tebo  dalam mengajukan  perceraian  baik  itu  cerai  talak  maupun  cerai  gugat.  Diketahui  dari  data  Laporan  Tahunan  Tim Penanggulangan Perceraian PNS Kabupaten Tebo yang kedudukan Tim tersebut berada pada Dinas Instansi BKPSM Kab. Tebo. Setidaknya selama 3 tahun terakhir dalam periode kurun waktu 2020 sampai dengan 2022 telah terjadi 35 perkara gugatan PNS.
Dari  jumlah  tersebut,  diketahui  sebanyak  19  perkara  diputus  dengan  amar  mengabulkan,  7  perkara digugurkan,  9  perkara  dicabut.  Selanjutnya  Dari  19  perkara  yang  diputus  dengan  amar  mengabulkan,  dapat  dirinci lagi dengan rincian 6 gugatan cerai gugat sudah dilengkapi dengan izin atasan sejak awal berkas gugatan dimasukan ke  pengadilan  serta  13  perkara  ada  baru  ada  izin  atasan  setelah  berkas  gugatan  ditunda  pengadilan  dalam  waktu enam bulan untuk dilengkapi.
Selanjutnya  berdasarkan  keterangan  tambahan  Sekretariat  Tim  Penanganan  Kasus  Perceraian  PNS  di Lingkup Pemda Tebo diketahui bahwa dari 19 Kasus perceraian diketahui 6 kasus dengan penggugat PNS laki-laki pada  saat  saat  sidang  putusan  cerai  di  Pengadilan  Agama,  mereka  membuat  surat  pernyataan  untuk  kesediaan bertanggung  jawab  dalam  menafkahi  mantan  istri  sehingga  tidak  dilakukan  pemotongan  gaji  pada  kantor  Badan Keuangan  selaku  pengelola  Gaji  Kabupaten.  Namun  pada  kenyataan  terdapat  3  orang  mantan  istri  PNS  bercerai tersebut yang mendatangi bendahara kantor mantan suaminya untuk memintakan pemotongan gaji mantan suaminya kepeda  sang  istri  dikarenakan  pihak  mantan  suami  tidak  memberikan  nafkahnya  sebagaimana  tertuang  dalam peraturan perundangan yang berlaku.
berdasarkan  keterangan  pihak  pegawas  daerah  tersebut  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  bendahara gaji pada kantor ASN yang istrinya melaporkan tidak mendapatkan pembagian nafkah bulanan dari mantan suami. Bendahara  Gaji  yang  dilakukan  wawancara  diantaranya  :  salah  satu  Kantor  Kecamatan  di  Kabupaten  Tebo  dan bendahara Gaji pada salah satu Dinas /Instansi lingkup Pemkab Tebo.
Dari  hasil  wawancara  bersama  bendahara  gaji  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak  kantor  tidak memahami  adanya  aturan  terkait  pemberian  nafkah  kepada  mantan  istri  dan  anak  dari  PNS  yang  bercerai. Pemotongan gaji PNS  yang bekerja pada instansi tersebut juga hanya sebatas pemotongan tunjangan anak dan istri sebagaimana  yang  tertera  dalam  rincian  amprah  gaji  PNS  yang  bersangkutan.  Pihak  bendahara  tidak  berani memberikan pemotongan lebih dari itu dikarenakan tidak memahami aturan yang berlaku, selain itu bendahara gaji tersebut takut memotong gaji sepihak karena itu merupakan hak dan jerih payah ASN yang bersangkutan.
Kondisi  diatas  cukup  signifikan  berbeda  aktualisasinya  dilapangan,  hal  ini  bertentangan  dengan  isi Surat Edaran Kepala BKN Tahun 2016 perihal tentang Penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak -anak PNS, yang berisikan diantaranya :
1.  Berkenaan  dengan  banyaknya  pengaduan  yang  disampaikan  kepada  kami,  perihal  tersebut  pada  pokok  surat, bersarna  ini  diberitahukan  dengan  hormat  bahwa  penyelesaian  permasalatran  kepegawaian  berupa  tuntutan kewajiban  pemberian  sebagian  gaji  kepada  mantan  istri  Pegawai  Negeri  Sipil,  dapat  kami  sampaikan  hal-hal sebagai berikut :
a.   Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Pasal  139  ditentukan bahwa  pada  saat  undang-undang  ini  mulai  berlaku,  semua  peranrran  perundang-undangan  yang  merupakan peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
b.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  10  Tahun  1983  Jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990
Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan antara lain pada :
1)  Pasal 8 yaitu :
a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
b)  Pembagian  gaji  sebagaimana  dirnaksud  ayat  (1)  ialah  sepertiga  unhrk  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  yang trersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
c)  Apabila  dari  perkawinan  tersebut  tidak  ada  anak  maka  bagian  gaji  yang  wajib  diserahkan  oleh  Pegawai  Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
Indah Sari, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman. Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo
d) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  baik  lahir  maupun  batin  terhadap  suami,  dan  atau  isfti menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  yang  sukar  disernbuhkan,  dan  atau  istri  telah  meninggalkan  suami  selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemarnpuannya. e) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. f)  Ketentuan sebagaimana  dimaksud  ayat  (5)  tidak  berlaku,  apabila  istri  meminta  dicerai karena  dimadu.,  dan  atau suami berzinatr dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri,  dan  atau  suami  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  yang  sukar  disembutrkan,  dan  atau  suami  telah meninggalkan istri selama dua tahun berfurut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
g) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
2) Pasal 16
Ditegaskan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  menolak  melaksanakan  ketentuan  pembagian  gaji  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  8,  drjatuhi  salah  satu  hukuman  disiplin  berat  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30 Tahun  1980  Tentang  Peraturan  Disiplin  pegawai.  Mengingat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  telah dicaburt  dan  diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil, maka  penjatuhan  salah  satu  hukuman  disiplin  berat  dirnaksud  mengikuti  ketentuan  yang  ada  pada  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Pada  Romawi  I  angka  4  huruf  g  Surat  Edaran  Kepala  Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara  Nomor 08/SE/1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  antara lain  ditentukan  bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
1) Gaji Pokok;
2) Tunjangan Keluarga; 3) Tunjangan Jabatan (kalau ada); 4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
5) Tunjangan  Lain  yang  berhak  diterimanya  berdasarkan  peraturan  perundang      undangan  yang  berlaku,  setelah dipotong iuran wajib.
Pada  Romawi  II  angka  17  ,  18,  dan  15)  Surat  Edaran  Kepala  Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara Nomor 48lSE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil, ditentukan bahwa :
1)  Yang  dimaksud  dengan  gaji  adatah  penghasilan  yang  diterima  oleh  suami  dan  tidak    terbatas  pada  penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
2)  Bendaharawan  gaji  wajib  menyeralrkan  secara  langsung  bagian  gaji  yang  menjadi  hak    bekas  istri  dan  anak- anaknya  sebagai  akibat  perceraian,  tanpa  lebih  dahulu  menunggu  pengambiian  gaji  dari  PNS  bekas  suami  yang telah  menceraikannya.
3)  Bekas  istri  dapat  mengambil  bagian  gaji  yang  rnenjadi  haknya  secara  langsung  dari    Bendaharawan  gaji,  atau dengan surat kuasa atau dapat meminta untuk dikirimkan   kepadanya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disirnpulkan :
a.   Dalarn  penyelesaian  permasalahan  kepegawaian,  klususnya  pembagian  gaiji  terhadap  mantan  istri  Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud.
b.  Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahala dan atau pengelola sistem pernbayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan atau anak-anak PNS.
c.   Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS  yang menolak nntuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan I atau anak-anak PNS.
d.    Hukuman  Disiplin  tidak  menggugurkan  kewajiban  PNS  urtuk  memberikan  sebagian  gaji  yang  merupakan  hak mantan istri dan / atau anak-anak PNS.

## KESIMPULAN
Kabupaten Tebo sebagai salah satu dari sebelas pemerintahan daerah dalam Provinsi Jambi tidak luput dari fenomena  kasus  perceraian  dikalangan  PNS. Implementasi  Pelaksanaan  Pasal  3  dan  Pasal  8  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi PNS yang bercerai di Kabupaten Tebo telah dilaksanakan namun berdasarkan Sekretariat Tim Penanganan Kasus Perceraian PNS
Indah Sari, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman. Implementasi Pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi PNS yang Bercerai di Kabupaten Tebo
di Lingkup Pemda Tebo diketahui bahwa dari 19 Kasus perceraian diketahui 6 kasus dengan penggugat PNS laki- laki  pada  saat  saat  sidang  putusan  cerai  di  Pengadilan  Agama,  mereka  membuat  surat  pernyataan  untuk  kesediaan bertanggung  jawab  dalam  menafkahi  mantan  istri  sehingga  tidak  dilakukan  pemotongan  gaji  pada  kantor  Badan Keuangan  selaku  pengelola  Gaji  Kabupaten.  Namun  pada  kenyataan  terdapat  3  orang  mantan  istri  PNS  bercerai tersebut yang mendatangi bendahara kantor mantan suaminya untuk memintakan pemotongan gaji mantan suaminya kepeda  sang  istri  dikarenakan  pihak  mantan  suami  tidak  memberikan  nafkahnya  sebagaimana  tertuang  dalam peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  keterangan  pihak  pegawas  daerah  tersebut  peneliti  melakukan wawancara  dengan  beberapa  bendahara  gaji  pada  kantor  ASN  yang  istrinya  melaporkan  tidak  mendapatkan pembagian nafkah bulanan dari mantan suami. Bendahara Gaji yang dilakukan wawancara diantaranya : salah satu Kantor  Kecamatan  di  Kabupaten  Tebo  dan  bendahara  Gaji  pada  salah  satu  Dinas  /Instansi  lingkup  Pemkab  Tebo. Sehingga pihak kantor tidak  memahami adanya aturan terkait pemberian nafkah kepada mantan istri dan anak dari PNS  yang  bercerai.  Pemotongan  gaji  PNS  yang  bekerja  pada  instansi  tersebut  juga  hanya  sebatas  pemotongan tunjangan  anak  dan  istri  sebagaimana  yang  tertera  dalam  rincian  amprah  gaji  PNS  yang  bersangkutan.  Pihak bendahara  tidak  berani  memberikan  pemotongan  lebih  dari  itu  dikarenakan  tidak  memahami  aturan  yang  berlaku, selain itu bendahara gaji tersebut takut memotong gaji sepihak karena itu merupakan hak dan jerih payah ASN yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad Syarifuddin. Sri Turatmiyah Dan Annalisa Yahana, Hukum erceraian (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). Muhammad  Furkon,  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Kewajiban  Memperoleh  Izin  Pejabat  Dalam  Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Pasal 3 (1) Pp No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil), skripsi. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)
Moleong,  Lexy.  J.  2008.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung  Remaja  Rasdakarya.  Rachmadi,  Usman.  2006.
Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Walgito.
Ridwan,  Membongkar  Fiqh  Negara:  Wacana  Keadilan  Gender  Dalam  Hukum  Keadilan  Islam,  Yogyakarta:  Kerja Sama Psg Stain Purwokerto Dan Unggul Religi, 2005.
Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif (Yogyakarta: Genta Publising, 2012).
Syarifa Inayatul. 2017. Hukum Islam Tentang Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis Terhadap PP No.
45 Tahun 1990). Tesis, UIN Raden Intan Lampung.