Susanti, Ita (2021) “Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong
Kota Bandung Atas Bangunan Gedung”, Sebatik, 25(2)
Submitted:  2021/09/19 Accepted:  2021/10/12 Published:  2021/12/01
DOI:10.46984/sebatik.v25i2.1485

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KIARACONDONG KOTA BANDUNG ATAS BANGUNAN GEDUNG
Ita Susanti
Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung Jl. Gegerkalong Hilir Desa Ciwaruga, Kotak Pos 1234, Kabupaten Bandung Barat 40559 E-mail : ita.susanti@polban.ac.id

## ABSTRAK
Pada  kondisi  liberalisasi  dan  globalisasi  ekonomi  ditandai  bermunculan  pasar  modern  seperti  supermarket,  hypermarket, dan sejenisnya, pasar  tradisional tetap  memegang peranan  penting dalam  menggerakkan roda perekonomian  di Indonesia bagi masyarakat menengah ke bawah. Untuk menjaga eksistensi pasar tradisional tersebut, pemerintah melakukan penataan terhadap  pasar  tradisional  agar  dapat  bersaing  dengan  pasar  modern.  Berdasarkan  UU  No.  28  Tahun  2002  tentang Bangunan  Gedung,  bangunan  gedung  yang  berfungsi  sebagai  pasar  harus  memenuhi  persyaratan  administratif  dan persyaratan teknis, terdiri dari persyaratan tata guna lahan dan keandalan bangunan. Namun belum semua pasar memenuhi persyaratan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan tiga tahap.  Tahap  pertama,  studi  literatur  yaitu  menginventarisasi  peraturan  pasar  tradisional  dan  perlindungan  hukum  bagi pedagang nya. Tahap kedua penyebaran kuesioner ke pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong. Tahap ketiga pembahasan dengan cara membandingkan antara pengaturan hukum secara yuridis normatif tentang perlindungan hukum bagi pedagang pasar  tradisional  dengan  bangunan  gedung  dan  fasilitasnya  ( das  sollen )  serta  penerapannya  dalam  kenyataan  ( das  sein ). Hasil  menunjukkan  pedagang  pasar  yang  menempati  Pasar  Tradisional  Kiaracondong  terikat  sewa  menyewa  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban.  Salah  satu  kewajiban  bagi  pedagang  tradisional  adalah  membayar  retribusi  yang ditetapkan  pengelola  pasar.  Di  sisi  lain,  karakteristik  retribusi  balas  jasa  atas  pembayaran  tersebut  dapat  diterima  oleh pedagang. Bentuk perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional, PD Pasar Bermartabat Kota Bandung melakukan penataan dan pengelolaan pasar tradisional.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pedagang, Pengelolaan, Pasar Tradisional, Bangunan Gedung

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (4)  (UUD  1945)  bahwa perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berkawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  menjaga  keseimbangan, kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional.  Perwujudan dari  kegiatan  perekonomian  tersebut  adalah  hadirnya pasar  tradisional  di  tengah  masyarakat  Indonesia. Menurut  sejarah,  pasar  tradisional  sudah  ada  pada  abad ke-5 masehi zaman kerajaan Kutai Kertanegara. Saat itu pasar  diawali  dengan  sistem  barter  barang  kebutuhan sehari-hari dengan para pelaut dari Tiongkok. Pasar juga tidak  hanya  tempat  bertemunya  penjual  dan  pembeli, tetapi  sebagai  tempat  bertemunya  masyarakat  dan  kaum bangsawan.  Bahkan  pasar  dijadikan  sebagai  bagian strategi politik untuk bertukar informasi penting (Brata et al., 2016).
Perkembangannya  pasar  tradisional  di  Indonesia menjadi  roda  ekonomi  kerakyatan.  Pasar  menjadi tumpuan  pedagang  kecil  dan  menengah,  juga  tumpuan petani,  peternak,  pengrajin  untuk  memasarkan  produk yang  dihasilkannya.  Walaupun  banyak  bermunculan pasar  modern  dan mall yang  menjanjikan  kenyamanan dalam  berbelanja,  jutaan  penduduk  Indonesia  masih
mempercayakan  pengadaan  kebutuhannya  pada  pasar tradisional (Herman, 2011)
Dari  segi  tata  kelola,  menurut  Pasal  1  ayat  (2) (PERPRES  No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan  Dan Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  Dan Toko  Modern,  2007),  pasar  tradisional  dapat  dikelola oleh  pemerintah,  swasta,  atau  Badan  Usaha  Milik Negara.  Setiap  pedagang  yang  berjualan  di  pasar disediakan  tempat  usaha  berupa  toko,  kios,  los,  atau tenda  untuk  jual  beli  barang  dagangan  melalui  tawar menawar.  Bentuk  perikatan  antara  pengelola  dengan pedagang  adalah  sewa  menyewa.  Pedagang  membayar sejumlah  uang  tertentu  kepada  pengelola  untuk mendapatkan  toko,  kios,  los,  atau  diizinkan  mendirikan tenda  untuk  berjualan  dengan  harga  yang  telah disepakati.
Sebagai tempat usaha yang dapat menggerakan roda ekonomi  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah, seharusnya  pasar  tradisional  dikelola  dan  di  fasilitas dengan  baik.  Selain  itu  pasar  juga  merupakan  warisan leluhur  budaya  bangsa  Indonesia  yang  harus  dijaga kelestariannya (Pangiuk, 2021). Agar dapat berkompetisi dengan pasar  modern, pasar tradisional perlu di tata dan memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  sebagai  pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki umur ekonomis 30 tahun.  Bangunan  gedung  pasar  tradisional  juga  harus
memenuhi standar keamanan  dan keselamatan baik bagi pedagang,  pembeli  atau  pengunjung  pasar  lainnya (Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  8152:2015  Tentang Pasar  Rakyat,  2015).  Secara  garis  besar,  agar  pembeli mendapat  jaminan  perlindungan  terhadap  produk  yang diperjualbelikan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan maka setiap pasar tradisional harus menerapkan Standar Nasional
Indonesia (SNI)
8152:2015.  Selain  itu,  berdasarkan  standar  tersebut diatur  juga  mengenai  kondisi  fisik  bangunan  pasar tradisional  yang  bertujuan  untuk  melindungi  pedagang dan  semua  pihak  yang  berkunjung  ke  pasar  tradisional. Bahwa pasar tradisional harus bersih, aman, nyaman dan sehat  sehingga  dapat  bersaing  dengan  pasar-pasar modern yang perkembangannya sangat pesat.
Salah  satu  pasar  yang  berada  di  Kota  Bandung adalah  pasar  tradisional  Kiaracondong,  yang  dikelola oleh  Perusahaan  Daerah  Pasar  Bermartabat  Kota Bandung.  Berdasarkan  SNI  8152:2015  bahwa  Pasar Kiaracondong  termasuk  pada  pasar  tipe  I  karena memiliki  jumlah  pedagang  lebih  dari  750  pedagang, tepatnya  1059  pedagang.  Sementara  kapasitas  Pasar Kiaracondong  hanya  untuk  424  pedagang.  Artinya kapasitas  Pasar  Kiaracondong  tidak  memadai,  sehingga pada  waktu  tertentu  seringkali  didapatkan  kondisi  pasar tumpah  yang  mengakibatkan  kemacetan di sepanjang Jl. Ibrahim  Adjie. Dari segi bangunan, Pasar Kiaracondong terakhir  di  renovasi  pada  tahun  1979,  hal  ini  berarti sudah melebihi umur ekonomis nya. Kondisi ini tentunya akan  membahayakan  pedagang  karena  dari  segi keamanan dan keselamatan gedung tidak terjamin.
Penelitian  sebelumnya  mengenai  perlindungan hukum  yang  terkait  dengan  pasar  tradisional  sudah pernah  dilakukan  oleh  (Alif  Adibatul  Lathifah,  2017), dengan  hasil  perlindungan  hukum  yang  diberikan pemerintah  Kota  Semarang  dalam  menjaga  eksistensi pasar  tradisional  adalah  dengan  melakukan  beberapa operasi  pengecekan  lapangan  terkait  izin  berdagang dengan  surat  izin  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Pemerintah  akan  menindak  tegas  bagi  pedagang  yang tidak menaati peraturan dengan sanksi berupa dicabutnya izin berdagang jika ditemukan tidak sesuai nya surat izin dengan kepemilikan toko atau barang yang diperjualbelikan.
Selanjutnya,  perlindungan  hukum  bagi  pasar tradisional  di  era  liberalisasi  perdagangan  dapat  dilihat dalam PERPRES No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan dan  Toko  Modern.  Akan  tetapi  melihat  perkembangan dan  pertumbuhan  pasar  modern  yang  kian  tak terbendung,  maka  tidak  mustahil  keberadaan  dan keberlangsungan peran pasar tradisional akan terpinggirkan  dan  tergusur.  Oleh  karena  itu  harus dikendalikan  oleh  instrumen  hukum  yang  tidak  hanya sekadar  peraturan  (substansi)  hukum  saja,  tetapi  juga dibutuhkan  komponen lainnya  yaitu struktur hukum dan kultur hukum (Dewi, 2018).
Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  (Wendur,  2020),  bahwa  jaminan  kepastian  hukum bagi  pelaku  usaha/pedagang  pasar  oleh  Pemerintah Daerah Kota Manado sudah cukup baik ditandai dengan adanya  PERDA  Kota  Manado  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Pengelolaan  Perusahaan  Daerah  Pasar.  Pada PERDA  tersebut  diatur  bahwa  kegiatan  operasional pelaku  usaha/pedagang  pasar  telah  menjadi  tanggung jawab PD Pasar. Namun dalam PERDA tersebut hak-hak pedagang  pasar  belum  semuanya  dapat  dilaksanakan oleh PD Pasar.
Berbeda  dengan  penelitian  yang  sudah  dilakukan sebelumnya,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional dari sisi  kelayakan  bangunan  gedung  dan  fasilitasnya  (UU No.28  Tahun  2002  Tentang  Bangunan  Gedung,  2002). Pasar Tradisional Kiaracondong sendiri terakhir direnovasi  pada  tahun  1979,  sehingga  pasar  ini  terlihat sangat  kumuh  dan  sudah  tidak  dapat  menampung kapasitas  jumlah  pedagang  lagi.  Sementara  dari  sisi pengelolaan,  Pasar  Kiaracondong  ini  dikelola  oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan seluruh pedagang yang  berjualan  di  sana  dikenakan  retribusi  daerah  atas penggunaan  fasilitas  pasar.  Apabila  kita  memperhatikan karakteristik  retribusi,  setiap  pembayaran  retribusi  ada kontra  prestasi  secara  langsung  dan  retribusi  dikenakan pada  setiap  orang/badan  yang  menggunakan  fasilitas negara  (Maulida,  2019).  Sementara  para  pedagang  di Pasar  Tradisional  Kiaracondong  tidak  mendapatkan kontra prestasi tersebut karena kondisi pasar sudah tidak layak  dan  dapat  membahayakan  pedagang  dari  segi keamanan dan keselamatan.

## 2. RUANG LINGKUP
Kondisi  pasar  tradisional  yang  bersih,  nyaman  dan sehat  merupakan  salah  satu  daya  tarik  pembeli  untuk berbelanja. Selain produk yang dijual tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kondisi bangunan  gedung  juga  menjadi  dasar  pertimbangan pembeli  untuk  berbelanja  di  suatu  pasar  tradisional. Bangunan pasar yang sudah tua, mulai terjadi kerusakan dimana-mana  selain  dapat  membahayakan  pedagang pasar  juga  dapat  membahayakan  pengunjung  yang datang  ke  pasar  tersebut.  Di  sisi  lain,  pedagang  pasar juga harus pungutan atau retribusi sejumlah uang tertentu agar  dapat  berjualan  di  pasar  tersebut.  Sehingga  wajar apabila pedagang menuntut fasilitas yang seharusnya ada pada sebuah pasar.
Perlindungan  hukum  terhadap  pedagang  pasar tradisional  sangat  diperlukan  mengingat  kondisi  saat  ini metode  berdagang  mulai  merambah  pada  dunia  maya yaitu  dengan  hadirnya e-commerce yaitu  sistem berbelanja  secara online yang  menjanjikan  kemudahan bagi  pembeli  dengan  jangkauan  yang  luas  serta  mampu melayani  berbagai  kebutuhan  pembeli.  Selain  pasar modern  yang  menjadi  pesaing  utama  dari  pasar tradisional,  dengan  kemajuan  informasi  dan  teknologi kini  telah  hadir  juga e-commerce yang  keduanya
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
menjanjikan  kenyamanan  dan  kemudahan  dalam berbelanja.
Hasil  penelitian  akan  sangat  membantu  dalam edukasi  para  pedagang  Pasar  Tradisional  Kiaracondong berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  atas  bangunan tempat  berjualan  termasuk  fasilitas  yang  hendaknya diterima  pedagang  karena  adanya  perikatan  antara pengelola  pasar  dan  pedagang  baik  berupa  sewa menyewa  ataupun  jual  beli.  Hasil  penelitian  berupa pemahaman dari pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong diharapkan dapat membantu untuk menata pasar  tradisional  agar  mampu  bersaing  dengan  pasar modern  ditengah-tengah  pengaruh  globalisasi  dan liberalisasi ekonomi.

## 3. BAHAN DAN METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatif  nya.  Dalam  kajian  ini,  hukum  dilihat  sebagai sebuah  sistem  tersendiri  yang  terpisah  dengan  berbagai sistem  lain  yang  ada  di  dalam  masyarakat  sehingga memberi  batas  antara  sistem  hukum  dengan  sistem lainnya  (Ibrahin,  2007).  Penelitian  yang  dilakukan bermaksud  menganalisa  secara  yuridis  perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional dari aspek bangunan gedung  serta  fasilitas  yang  seharusnya  terdapat  dalam bangunan pasar.
Penelitian  dilakukan  dalam  tiga  tahap.  Tahap pertama,  studi  literatur  sebagai  studi  pendahuluan,  yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan  pengaturan  pasar  tradisional  dan  perlindungan hukum  bagi  pedagang  nya.  Tahap  kedua  penyebaran kuesioner  ke pedagang Pasar  Tradisional Kiaracondong. Langkah berikutnya adalah wawancara dengan pengelola pasar.  Tahap  ketiga  berupa  pembahasan  analisis  dengan cara  membandingkan  antara  pengaturan  hukum  secara yuridis  normatif  tentang  perlindungan  hukum  bagi pedagang  pasar  tradisional  berkaitan  dengan  bangunan gedung  dan  fasilitasnya  ( das  sollen )  serta  penerapannya dalam kenyataan ( das sein ).
Pengumpulan  data  tentang  pemahaman  pedagang tradisional  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  dari aspek  bangunan  gedung  dilakukan  dengan  penyebaran kuesioner. Sebagai respondennya adalah pedagang Pasar Tradisional  Kiaracondong  Kota  Bandung.  Kuesioner terdiri  dari  22  pertanyaan  campuran,  20  pertanyaan merupakan  pertanyaan  tertutup  dengan  5  opsi  jawaban yang  telah  disediakan  yaitu,  sangat  tidak  setuju,  tidak setuju,  netral,  setuju,  dan  sangat  setuju.  Kemudian  2 pertanyaan merupakan pertanyaan yang sifatnya terbuka, artinya  responden  diminta  untuk  menjawab  pertanyaan dengan jawaban seluas-luasnya berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya. Kuesioner yang diberikan dijadikan sebagai  panduan  untuk  menarik  kesimpulan  dari  setiap pertanyaan  terkait  pengetahuan  responden  mengenai perlindungan  hukum  pedagang  tradisional  dari  aspek bangunan  gedung.  Pemberian  skor  pada  setiap  jawaban
kuesioner  untuk  menyimpulkan  tingkat  pemahaman berdasarkan kriteria dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.Kriteria Tingkat Pemahaman Terhadap Perlindungan Hukum Pedagang
Skor Ukuran Penilaian 1 Sangat Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 Netral 4 Setuju 5 Sangat Setuju

## 4. PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  misi  nawacita,  pasar  merupakan cerminan  dari  ekonomi  kerakyatan.  Agar  pasar tradisional  dan  pasar  modern  dapat  bersaing  secara fair dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  sehingga  dapat  bersaing  dengan  sehat,  maka pasar  tradisional  perlu  dikelola  dan  ditata  dengan  baik. Seperti  yang  diatur  dalam  (UU  No.5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999), bahwa persaingan usaha yang sehat  adalah  persaingan  usaha  yang  dilakukan  dengan cara-cara  yang  jujur,  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  menghambat pesaing  lain  masuk  pada  pasar  yang  sama.  Dengan demikian  secara  persaingan  antara  pasar  tradisional dengan pasar modern diupayakan mempunyai daya tawar ( bargaining position ) yang sama.

## 4.1 Pengaturan Mengenai Pasar Tradisional
Pengaruh  globalisasi  dan  liberalisasi  perdagangan telah  membuka  peluang  investasi  dalam  bidang pembangunan  ekonomi.  Tentunya  investasi  ekonomi menjadi aspek penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat menggerakan proses penguatan perekonomian.  Namun  apabila  investasi  tidak  dikelola dan  ditata  dengan  baik  akan  menimbulkan  dampak negatif  bagi  sektor  usaha  lainnya,  antara  lain  masuknya investasi  di  sektor  industri  ritel  modern  yang  tidak terbendung.  Di  satu  sisi  pertumbuhan  industri  ritel modern dapat meningkatkan pertumbuhan  ekonomi bagi masyarakat,  namun  pada  sisi  lain  dapat  mematikan industri  rumah  tangga,  seperti  pedagang  kecil,  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  yang  berusaha  di  pasar tradisional.
Dengan  demikian  eksistensi  pasar  tradisional terancam  dengan  kehadiran  pasar  modern  yang pertumbuhannya  semakin  meningkat.  Hal  ini  karena dalam  pasar  modern  memiliki  beberapa  kelebihan  jika dibandingkan  dengan  pasar  tradisional,  antara  lain; barang  yang  dijual  memiliki  kualitas  yang  terjamin, tempat  yang  luas,  nyaman  dan  bersih,  pembeli  bebas melihat dan memilih barang sendiri, terdapat diskon atau promo  yang  menarik  terhadap  suatu  produk  tertentu. Namun  tidak  menutup  kemungkinan  juga  terdapat kekurangan  dari  pasar  modern  antara  lain;  menarik
pembeli  dari  pasar  tradisional,  tidak  terjadi  tawar menawar,  terjadi  eksploitasi  terhadap  pemasok,  adanya kesenjangan  ekonomi  antara  pasar  modern  dan  pasar tradisional.
Agar  dapat  mengetahui  lebih  jauh  lagi  mengenai fenomena  antara  pengaturan  hukum  tentang  pasar tradisional  ( das  sollen )  serta  penerapannya  dalam kenyataan  ( das  sein )  maka  peneliti  menyebarkan
kuesioner  di  pasar  tradisional  Kiaracondong  dengan responden  adalah  para  pedagang  di  pasar  tersebut. Berdasarkan  data  responden  yang  masuk  terdapat  100 orang  yang  mengisi  kuesioner  dan  memberikan tanggapan mengenai gambaran umum kondisi pasar yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:

## Gambar 1. Kondisi Bangunan Pasar Kiaracondong
Pada gambar 1, umumnya pedagang merasa nyaman dengan  kondisi  Pasar  Tradisional  Kiaracondong  pada saat ini, 31% responden menjawab setuju dengan kondisi tersebut.  Selanjutnya  pedagang  masih  merasa  aman dengan  kondisi bangunan pasar saat ini, 41% responden menjawab setuju. Kemudian berkaitan dengan
kenyamanan bangunan gedung 45% responden menjawab  setuju  bahwa  bangunan  gedung  Pasar Kiaracondong  masih  nyaman  untuk  berjualan.  Pada kondisi luas bangunan pasar, pedagang masih menganggap  setuju,  28%  responden  menjawab  bahwa Pasar  Kiaracondong  masih  dapat  menampung  jumlah pedagang  yang  ada  pada  saat  ini.  Berikutnya  berkaitan dengan  kondisi  pasar,  responden  menjawab  40%  tidak setuju  bahwa  Pasar  Kiaracondong  bersih  dan  tidak becek.  Artinya  kondisi  pasar  kotor  dan  becek,  terutama jika setelah hujan.
Dalam  rangka  meningkatkan  daya  saing  pasar tradisional  terhadap  pasar  modern,  maka  pemerintah melakukan  penataan  terhadap  pasar  tradisional.  Salah satunya adalah seperti yang diatur dalam  PERPRES No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada Pasal  2  ayat  (2)  PERPRES  tersebut  diatur  bahwa pendirian  pasar  tradisional  harus  memenuhi  beberapa ketentuan antara lain:
1. Memperhitungkan kondisi
sosial
ekonomi masyarakat  dan  keberadaan  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan  dan  toko  modern  serta  usaha  kecil, termasuk koperasi;
2. Menyediakan areal parkir;
3. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional  yang  bersih,  sehat  ( hygienist ),  aman, tertib dan memiliki ruang publik yang nyaman.
Berdasarkan  pasal  tersebut  dihubungkan  dengan jawaban responden maka Pasar Tradisional Kiaracondong  belum  memenuhi  unsur  kebersihan  dan kesehatan.  Responden  setuju  bahwa  kondisi  Pasar Kiaracondong  masih  kotor  dan  becek.  Hal  ini  tentunya belum  memenuhi  sebagai  prasyarat  pasar  tradisional yang sesuai peraturan.
Menjaga  kebersihan  dan  kesehatan  kondisi  pasar tidak  terlepas  dari  peran  serta  dan  tanggung  jawab  dari pihak  pengelola  pasar  dan  pedagang  pasar  itu  sendiri. Perusahaan  Daerah  (PD)  Pasar  Bermartabat  menurut (PERDA  Kota  Bandung  No.  15  Tahun  2007  Tentang Perusahaan  Daerah  Pasar  Bermartabat  Kota  Bandung, 2017)  adalah  perusahaan  daerah  yang  mengelola  pasar tradisional  di  Kota  Bandung.  Sesuai  dengan  kegiatan usahanya  PD  Pasar  Bermartabat  dapat  mendirikan, membangun dan/atau mengelola fasilitas pasar.
Pertanyaan  selanjutnya  yang  diajukan  kepada responden  adalah  berkaitan  dengan  pemeliharaan  pasar oleh  pihak  pengelola.  Jawaban  responden  dapat  dilihat pada gambar 2.
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma

## Gambar 2. Pemeliharaan oleh Pengelola
Berdasarkan  jawaban  responden,  pedagang  pasar 26%  menjawab  tidak  setuju  bahwa  pengelola  pasar secara  rutin  melakukan  perbaikan  atau  pemeliharaan terhadap  bangunan  gedung.  Artinya  memang  pengelola pasar  tidak  melakukan  perbaikan  atau  pemeliharaan secara  rutin  terhadap  bangunan  pasar.  Termasuk  juga jawaban  responden  yang  berkaitan  dengan  kebersihan pasar,  responden  38%  menjawab  tidak  setuju  jika  Pasar Kiaracondong  sudah  dalam  kondisi  bersih.  Sementara responden  atau  pedagang  secara  rutin  ditarik  retribusi untuk  kebersihan  pasar,  dapat  dilihat  pada  jawaban
responden  45%  yang  menjawab  setuju  bahwa  pengelola pasar memungut retribusi untuk kebersihan.
Sesuai  dengan  (Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) 8152:2015 Tentang Pasar Rakyat, 2015) bahwa prasyarat umum  pasar  harus  memenuhi  aspek  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (K3)  juga  aspek  kenyamanan  dan kemudahan.  Hal  tersebut  juga  menjadi  pertanyaan  yang diajukan  terhadap  responden  dengan  jawaban  seperti pada gambar 3.

## Gambar 3. Aspek K3
Berdasarkan  jawaban  responden  pada  gambar  3, penerangan  di  Pasar  Kiaracondong  sudah  cukup  dan memadai  untuk  melakukan  aktivitas  di  dalam  gedung pasar  tersebut  dengan  menjawab  31%  setuju  dengan kondisi  tersebut.  Selanjutnya  sirkulasi  udara  di  dalam bangunan  gedung  pasar  sudah  cukup  memadai  dengan jawaban  33%  responden  setuju.  Kemudian  di  Pasar Kiaracondong  juga  sudah  terdapat  pintu  “Exit”  untuk kondisi keadaan darurat, jawaban responden 32% setuju. Sedangkan  untuk  kondisi  koridor  tempat  berjalan  yang luas  dan  leluasa  41%  responden  menjawab  tidak  setuju. Kemudian  pada  pertanyaan  kondisi  yang  tetap  nyaman
pada  saat  pasar  sedang  ramai,  responden  paling  banyak menjawab netral 32% jawaban.
Dari aspek K3 dan kenyamanan, Pasar Kiaracondong  belum  memenuhi  aspek  kenyamanan bangunan  gedung  terutama  pada  saat  kondisi  jam  pasar sedang  sibuk.  Ketidaknyamanan  tersebut  karena  koridor atau  ruang  antara  pedagang  yang  satu  dengan  yang  lain untuk  tempat  berjalan  pengunjung  sempit  sehingga membuat tidak nyaman.
Aspek yang terpenting lainnya dari aktivitas di pasar tradisional  yaitu  yang  berkaitan  dengan  aspek  legalitas, pada  gambar  4  berikut  ini  jawaban  responden  berkaitan dengan hal tersebut.

## Gambar 4. Aspek Legalitas
Mengenai aspek legalitas, pedagang Pasar Kiaracondong ada  yang  mendapatkan  tempat  berjualan  dengan  cara menyewa atau membeli. Luas bangunan pasar Kiaracondong  adalah  5000m2  para  pedagang  berjumlah 1057  ruang  dagang  (Sabhira  &  Susanti,  2021). Berdasarkan  jawaban  responden,  dari  harga  sewa  atau beli  yang  dikeluarkan  oleh  pedagang,  34%  menjawab harga tersebut terjangkau dan sepadan dengan kios, toko, atau  los  yang  didapatkan  layak  untuk  tempat  berdagang
47%  responden  menjawab  setuju,  dan  52%  responden menjawab  setuju  bahwa  tempat  berdagang  yang  didapat dengan  harga  sewa  atau  harga  beli  yang  didapatkan memadai dan layak untuk berdagang.
Aspek  lainnya  yang  mendukung  pada  kegiatan  di pasar tradisional adalah adanya fasilitas pendukung yang memadai  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Pada gambar 5 berikut ini adalah jawaban dari responden berkaitan dengan fasilitas pendukung.

## Gambar 5. Fasilitas Pendukung Pasar
Pasar tradisional yang sesuai dengan peraturan harus memiliki  fasilitas  pendukung  terutama  dengan  fasilitas tempat parkir yang luas untuk pedagang dan pengunjung pasar.  Hal  ini  diperlukan  apabila  pasar  tradisional  tidak menyediakan  tempat  parkir  yang  luas  maka  pengunjung pasar  pada  kondisi  pasar  pada  jam  ramai  akan menggunakan  bahu  jalan  untuk  parkir  sehingga  akan mengakibatkan kemacetan di sekitar jalan pasar tersebut. Kondisi ini hampir sama dengan yang terjadi pada Pasar Tradisional  Kiaracondong,  pada  jam  sibuk  terjadi kemacetan di sepanjang sekitar pasar.
Selain  fasilitas  pendukung  tempat  areal  parkir, fasilitas yang berhubungan dengan kebersihan, kesehatan dan  higienis  kondisi  pasar  juga  menjadi  hal  yang  utama
dalam  keberadaan  pasar  tradisional  yang  sesuai  dengan peraturan,  seperti  jawaban  responden  32%  menjawab setuju bahwa sudah terdapat toilet yang cukup memadai. Akan  tetapi  fasilitas  gudang  36%  responden  menjawab tidak setuju karena pengelola tidak menyediakan gudang untuk  penyimpanan  stock  barang  yang  dimiliki  oleh pedagang. Hal yang serupa juga terjadi pada penyediaan air  bersih  yang  cukup  dan  layak  untuk  pedagang  yang membutuhkan air bersih seperti misalnya pedagang ikan. Responden  menjawab  28%  tidak  setuju  bahwa  Pasar Kiaracondong telah menyediakan fasilitas air bersih.
Dari  beberapa  pertanyaan  yang  diajukan  dan jawaban  responden  pada  umumnya  Pasar  Tradisional
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
Kiaracondong masih cukup layak untuk beroperasi hanya saja untuk
beberapa fasilitas sudah tidak memenuhi persyaratan peraturan  mengingat  kondisi  pasar  yang  sudah  cukup lama  sudah  tidak  direnovasi.  Sehingga  apabila  tujuan penataan  pasar  tradisional  adalah  agar  pasar  dapat bersaing  dengan  pasar  modern,  maka  Pasar  Tradisional Kiaracondong ini perlu dilakukan penataan kembali agar memiliki daya saing dengan pasar modern.

## 4.2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pedagang Pasar  Tradisional  Dari  Aspek  Bangunan Gedung
Sesuai  dengan  (UU  No.28  Tahun  2002  Tentang Bangunan  Gedung,  2002),  sebuah  gedung  harus memenuhi  persyaratan  administratif  dan  persyaratan
teknis sesuai  dengan  fungsi  bangunan gedung. Persyaratan  administrasi  meliputi  persyaratan  status  hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan  bangunan.  Berdasarkan  hasil  observasi  di lapangan,  Pasar  Tradisional  Kiaracondong  sudah memenuhi persyaratan administrasi secara umum. Antara pengelola pasar, PD Pasar Bermartabat dengan pedagang pasar  sudah  ada  alas  hak  yang  sah,  baik  itu  sewa menyewa  ataupun  jual  beli,  dengan  harga  yang  telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.
Persyaratan teknis meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan.
Berkaitan  persyaratan  tata  bangunan,  berdasarkan  hasil wawancara dengan pihak pengelola pasar diketahui data seperti yang tercantum dalam tabel 2.
Tabel 2. Tata Guna Lahan Pasar Kiaracondong No Tata Guna Lahan Keterangan 1. TUPOKSI Lahan Perdagangan 2. Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) 70% 3. Koefisiensi Dasar Hijau (KDH) 20% 4. Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB) 2,1 5. Garis Sempadan Bangunan ½ x Lebar Rumija Perhitungan tersebut merupakan perhitungan
berdasarkan peraturan, seharusnya kondisi pasar memiliki  luas  dan  tata  guna  lahan  sesuai  dengan perhitungan  di  atas.  Berdasarkan  hasil  wawancara pengaturan  berdasarkan  tata  guna  lahan  tersebut  tidak didapatkan  secara  jelas  dan  rinci.  Mengingat  kondisi pasar  juga  yang  sudah  lama  tidak  direnovasi  sementara saat  ini  pasar  menampung  banyak  pedagang  yang  tidak sesuai dengan kapasitas pasar.
Selanjutnya persyaratan bangunan berikutnya adalah persyaratan keandalan bangunan, yang meliputi keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan  dan  kemudahan. Pada bangunan Pasar Kiaracondong, kondisi pasar sudah melebihi  kapasitas  bangunan  gedung.  Jumlah  pedagang pasar  memiliki  jumlah  yang  melebihi  kapasitas  pasar yang  seharusnya.  Berdasarkan  hasil  observasi  terdapat sejumlah  1059  pedagang,  sementara  kapasitas  pasar hanya  untuk  424  pedagang.  Dalam  hal  ini  Pasar Kiaracondong  belum  memenuhi  syarat  keandalan bangunan dari aspek keselamatan, ditambah lagi kondisi bangunan  gedung  sudah  lama  tidak  direnovasi.  Hal  ini tentunya  tidak  dapat  menjamin  keselamatan  pedagang pasar  yang  jumlahnya  lebih  dari  seribu  pedagang. Sementara pedagang tentunya sudah mengeluarkan biaya untuk sewa atau jual beli los, kios, atau toko yang sudah didapatkan  untuk  berdagang  ditambah  lagi  pedagang secara rutin ditarik retribusi oleh pengelola pasar.
Berikutnya persyaratan keandalan bangunan gedung dari  aspek  kesehatan  yang  meliputi  sistem  penghawaan, pencahayaan,  sanitasi,  dan  penggunaan  bahan  bangunan gedung.  Dari  sisi  penghawaan  dan  pencahayaan  pasar Tradisional  Kiaracondong  sudah  memenuhi  aspek tersebut  hanya  bagian  sanitasi  yang  belum  terpenuhi
karena fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut masih minim.  Kemudian  dari  aspek  penggunaan  bahan bangunan,  karena  kondisi  pasar  terakhir  di  renovasi tahun 1979 maka penggunaan bahan belum menggunakan konsep yang ramah lingkungan.
Pada  persyaratan  keandalan  bangunan  berikutnya adalah  aspek  kenyamanan  dan  kemudahan.  Dari  aspek kenyamanan,  Pasar  Kiaracondong  belum  memenuhi aspek  kenyamanan  ruang  gerak  dan  hubungan  antar ruang yang ideal. Koridor yang tersedia tidak memenuhi standar yang diatur dalam SNI 8152:2015, koridor terasa sempit  apalagi  ketika  kondisi  pasar  sedang  ramai pengunjung.  Sementara  apabila  dilihat  dari  aspek kemudahan  hubungan  di  dalam  bangunan  gedung  sudah terpenuhi.

## 4.3  Upaya  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  Dalam Menata Pasar Tradisional
Seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa Pasar  Tradisional  Kiaracondong  di  kelola  oleh Perusahaan  Daerah  (PD)  Pasar  Bermartabat  Kota Bandung.  Berdasarkan  PERDA  Kota  Bandung  No.  15 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat  Kota  Bandung,  tugas  pokok  PD  Pasar Bermartabat  adalah  menyelenggarakan  pengelolaan pasar  dalam  rangka  menunjang  perekonomian  dan pendapatan  asli  daerah.  Untuk  melaksanakan  tugasnya tersebut,  PD  Pasar  Bermartabat  dapat  melaksanakan fungsi  perumusan  kebijakan  pengelolaan  aset  pasar beserta  fasilitasnya,  perencanaan  pengelolaan  aset  pasar dan  fasilitasnya,  pembangunan  dan  menyelenggarakan pengelolaan aset pasar serta melakukan evaluasi terhadap aset pasar beserta fasilitasnya.
Hal tersebut tentunya sejalan dengan yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  menata  pasar tradisional,  seperti  yang  diatur  dalam  (PERDA  No.  2 Tahun  2009  Tentang  Penataan  Pasar  Tradisional,  Pusat Perbelanjaan  Dan  Toko  Modern,  2009).  Dalam  PERDA tersebut, pemerintah daerah menjamin iklim perdagangan  yang  sehat  dan  memberikan  kesempatan yang  sama  dan  dukungan  berusaha  yang  seluas-luasnya bagi  setiap  pelaku  usaha.  Berdasarkan  PERDA  tersebut, maka  pelaku  usaha  harus  mematuhi  persaingan  usaha yang  sehat  seperti  yang  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa persaingan  usaha  yang sehat adalah  persaingan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha dengan cara-cara yang jujur, tidak melawan hukum, dan tidak  menghambat  pelaku  usaha  lain  untuk  masuk  pada pasar yang sama.
Sehingga  untuk  menciptakan  iklim  perdagangan yang  kondusif  tersebut  maka  pemerintah  daerah melakukan  penataan  terhadap  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan  dan  toko  modern.  Tujuannya  agar  pasar tradisional  dapat  bersaing  dengan  pasar  modern.  Dalam hal  ini  pemerintah  daerah  mengatur  lokasi  dan  jarak tempat  usaha  perdagangan  antara  pasar  tradisional dengan pusat perbelanjaan, dan pasar tradisional dengan toko  modern.  Lokasi  pendirian  pasar  tradisional,  pusat perbelanjaan  dan  toko  modern  tersebut  tentunya  harus mengacu  kepada  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan Rencana Tata Ruang Kota serta aturan zonasi nya. Serta kemungkinan  dibentuknya  kemitraan  antara  pedagang pasar tradisional dengan toko modern.
Sebagai pengelola pasar tradisonal di Kota Bandung, PD  Pasar  Bermartabat  memungut  biaya  pemeliharaan pasar  berdasarkan  (PERWAL  No.  166  Tahun  2017 Tentang Tarif Jasa PD Pasar Bermartabat, 2017.). Biaya yang dipungut tersebut adalah untuk pelayanan atas jasa pelayanan fasilitas pasar, fasilitas ketertiban, dan fasilitas kebersihan.  Besarnya  pungutan  tergantung  dari  kelas pasar,  letak  tempat  usaha,  jenis  tempat  usaha  dan  luas tempat  usaha.  Pemungutan  sejumlah  uang  yang  ditarik dari  subjek  hukum  atas  fasilitas  yang  diterima  dari pemerintah daerah di sebut dengan retribusi.
Perbedaan  antara  objek  retribusi  daerah  dengan pajak  daerah  adalah  pada  retribusi  daerah  orang  yang menggunakan  jasa  pemerintahan  dan  pelayanan  umum seperti  kesehatan,  terminal,  pasar  (Sandi,  2019). Sementara  objek  pajak  daerah  adalah  penghasilan, barang  mewah, kendaraan, laba perusahaan dan lainnya. Kemudian  balas  jasa  untuk  retribusi  daerah  dapat dirasakan  langsung  sedangkan  pajak  daerah  balas jasanya tidak dapat dirasakan langsung. Adapun lembaga pemungutannya adalah untuk retribusi daerah pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dinas  pendapatan daerah, sementara pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  PD  Pasar Bermartabat  Kota  Bandung,  yaitu  memungut  biaya  atas penggunaan  fasilitas  pasar  yang  sudah  digunakan  oleh
pedagang  pasar,  termasuk  juga  pada  pedagang  di  Pasar Kiaracondong. Tujuannya adalah sebagai kontra prestasi atas  pelayanan  jasa  yang  didapatkan  pedagang  pasar karena sudah menggunakan fasilitas yang disediakan PD Pasar  Bermartabat  Kota  Bandung.  Sesuai  dengan karakteristik  retribusi  bahwa  balas  jasa  akan  diterima secara  langsung,  maka  pada  pemungutan  biaya  atas fasilitas pasar dapat dirasakan secara langsung oleh para pedagang.  Pengelola  pasar  melakukan  pemeliharaan terhadap kebersihan, ketertiban dan kesehatan pasar.
Fasilitas  utama  dari  pasar  yaitu  bangunan  gedung, berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengelola,  Pasar Kiaracondong  terakhir  di  renovasi  tahun  1979.  Dalam waktu  dekat  belum  ada  rencana  untuk  di  renovasi mengingat  juga  kondisi  saat  ini  seluruh  dunia  sedang mengalami  pandemi  termasuk  di  Indonesia,  sehingga dari  pihak  pengelola  berdasarkan  tuntutan  kondisi  lebih mengutamakan  penerapan  protokol  kesehatan  di  pasar tradisional.  Sejak  awal  pemerintah  mengumumkan kondisi  pandemi  covid-19,  PD  Pasar  Bermartabat  juga telah bersinergi dan mengantisipasi dengan upaya-upaya pencegahan  virus  covid-19  salah  satunya  adalah  dengan cara pembuatan bilik sterilisasi di pasar-pasar tradisional (Yudatama, 2020).
Berdasarkan hal tersebut, walaupun kondisi bangunan Pasar Tradisional Kiaracondong sudah tua dan butuh  untuk  segera  di  renovasi,  namun  karena  kondisi kenyataan  tidak  memungkinkan,  maka  belum  ada perencanaan  dan  tindakan  dari  PD  Pasar  Bermartabat Kota Bandung melakukan pemeliharaan fasilitas gedung.

## 5. KESIMPULAN
Pengaruh  liberalisasi  dan  globalisasi  ekonomi membuat  pemerintah  mengundangkan  peraturan  yang menata pasar tradisional dan  pasar  modern. Hal ini agar pasar  tradisional  dapat  bersaing  dengan  pasar  modern, mengingat  kecenderungan  pembeli  untuk  berbelanja  di tempat yang bersih, aman, dan nyaman.
Secara  garis  besar  kondisi  bangunan  Pasar Tradisional  Kiaracondong  masih  dapat  digunakan  untuk menampung  pedagang  berjualan.  Walaupun  kondisinya melebihi  kapasitas  pasar  seharusnya.  Terdapat  beberapa fasilitas  yang  tidak  didapat  pedagang  sebagai  bentuk perlindungan hukum pedagang pasar tradisional.
Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui PD Pasar Bermartabat  melalukan  penataan  dan  pengelolaan terhadap pasar-pasar tradisional. Sebagai kontra prestasinya  PD  Pasar  Bermartabat  memungut  retribusi atas  penggunaan  fasilitas  yang  telah  diterima  oleh pedagang pasar tradisonal.
6. SARAN Perlu dibangun kesadaran hukum pedagang tradisional  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum yang  setimpal  atas  perbuatan  hukum  yang  telah dilakukan.  Bagi  pedagang  tradisional  yang  telah  terikat pada  perjanjian  sewa  menyewa  maka  akan  muncul  hak
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  kedua  belah pihak.
Perlu dilakukan tindakan yang serius dari pemerintah  daerah  dalam  menata  pasar  tradisional, sehingga  pasar  tradisional  yang  merupakan  warisan budaya Bangsa Indonesia tidak hilang.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Alif  Adibatul  Lathifah,  W.  (2017).  Peran  Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap  Keberadaan  Pasar  Tradisional  Di  Kota Semarang. Jurmal Hukum Khaira Ummah , 12 (3).
Brata, I. (2016). Pasar Tradisional Di Tengah Arus Budaya  Global. Jurnal  Ilmu  Manajemen Mahasaraswati , 6 (1), 102449.
Dewi,  N.  K.  D.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap
Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan. Law Reform , 14 (1). https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20232 Herman,  M.  (2011). Selamatkan  Pasar  Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil . Gramedia. Ibrahin,  J.  (2007). Teori  dan  Metodelogi  Penelitian Hukum Normatif . Banyumedia. Maulida,  R.  (2019). Perbedaan  Pajak,  Retrubusi,  dan Sumbangan .
https://www.online- pajak.com/seputar-pajak-pribadi/perbedaan- pajak-retribusi-dan-sumbangan. Pangiuk,  A.  (2021). Strategi  Daya  Saing  Pasar Tradisional di Indonesia . Forum Pemuda Aswaja. Sandi, F. B. (2019). Retribusi Daerah: Pengertian, Jenis, Tarif,  dan  Perbedaannya  dari  Pajak  Daerah . https://www.online-pajak.com/tentang-pajak- pribadi/retribusi-daerah
Sabhira,  P.  R.,  &  Susanti,  I.  (2021).  Evaluasi Kinerja  Aset  Pasar  Tradisional  Kiaracondong Kota Bandung. IRWNS , 12 , 4–5.
Wendur,  R.  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di Bidang  Ritel  di  Kota  Manado. Lex  administratum , 8 (2). Yudatama,  S.  (2020). Cegah  Covid-19  Bilik  Strerilisasi akan
Hadir
di
Pasar Tradisional . https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr- 01355361/cegah-covid-19-bilik-sterilisasi-akan- hadir-di-pasar-pasar-tradisional-kota-bandung. UU  No.5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek
Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,
(1999).
UU  No.28  Tahun  2002  Tentang  Bangunan  Gedung,
(2002)
Perpres  No.  112  Tahun  2007  Tentang  Penataan  dan Pembinaan  Pasar  Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan dan Toko Modern, (2007).
Perda  Kota  Bandung  No.  15  Tahun  2007  tentang
Perusahaan  Daerah  Pasar  Bermartabat  Kota Bandung, (2017).
Perda  No.  2  Tahun  2009  tentang  Penataan  Pasar Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko  Modern, (2009).
Perwal No. 166 tahun 2017 tentang Tarif Jasa PD Pasar Bermartabat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih Peneliti sampaikan kepada Politeknik Negeri Bandung melalui P3M yang telah membiayai penelitian ini yang bersumber dari DIPA
Politeknik Negeri Bandung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Mandiri No. 105.100/PL1.R7/PG.00.03/2021.