## PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*
Jan Horas V. Purba **) Tungkot Sipayung *)
*) Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI)
**) STIE Kesatuan Bogor paspi2014@yahoo.com, janhorasvpurba@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze (1) whether oil palm plantations are the main drivers of deforestation in Indonesia; and (2) how does the Indonesian palm oil industry contribute to sustainable development both economically, socially and ecologically. Oil palm plantations are Indonesia’s strategic industries. Since 2000, the Indonesian palm oil industry has grown rapidly and has influenced the dynamics of competition among vegetable oils including the form of black campaigns and accusations as drivers of deforestation in Indonesia. The research methodology is empirical descriptive research, which are: (1) to analyze the history of deforestation in logging era in Indonesia and related to the development of oil palm plantation and (2) to analyze the linkage of Indonesian oil palm plantation development with economic, social and ecological aspect. In the period 1950-2013, conversion of forests into non-forests is quite high ie 98.8 million hectares. However, the area of   oil palm plantation Indonesia only increased from 0.1 million hectares (1950) to 10.4 million hectares (2013). Based on satellite data (Gunarso, et al., 2012) revealed that the origins of Indonesian oil palm plantations are mostly from degraded land, and only 3.4 percent are converted from primary forest. This proves that oil palm plantations as the main drivers of deforestation in Indonesia are not true. In the economic aspect, the palm oil industry contributes in generating foreign exchange, regional development and successfully creating farmers into middle income. In the social aspect, the oil industry plays a role in rural development and poverty reduction and equitable economic development, and improves income and development inequalities. In the ecological aspect, oil palm plantations contribute to sustainable development through its role in absorbing CO2 and generating O2, and increasing land biomass. Oil palm plantations also reduce greenhouse gas emissions.
Keywords: multifunctional agriculture, sustainable, economic, social, ecological

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis (1) apakah perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama deforestasi di Indonesia; dan (2) bagaimanakah kontribusi industri minyak sawit Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Perkebunan kelapa sawit merupakan industri strategis Indonesia. Sejak 2000, industri minyak sawit Indonesia berkembang pesat dan memengaruhi dinamika persaingan antar minyak nabati termasuk bentuk kampanye hitam dan tuduhan sebagai pemicu deforestasi di Indonesia. Metodologi penelitian adalah penelitian deskriptif empiris, yakni : (1) untuk menganalisis sejarah deforestasi pada era logging di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit; serta (2) menganalisis keterkaitan pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia dengan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Pada 1950–2013, konversi hutan menjadi nonhutan cukup tinggi, yakni 98,8 juta hektare. Namun, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia hanya meningkat dari 0,1 juta ha (1950) menjadi 10,4 juta ha (2013). Citra satelit (Gunarso dkk., 2012) mengungkapkan bahwa asal-usul lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia sebagian besar berasal dari lahan telantar ( degraded land ), konversi lahan pertanian, dan hanya 3,4% yang dikonversi dari hutan primer. Hal ini membuktikan anggapan bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai pemicu utama deforestasi di Indonesia tidak benar. Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menghasilkan devisa, pembangunan daerah, dan berhasil menciptakan petani ke berpendapatan menengah. Perkembangan industri minyak sawit juga bersifat inklusif dan menarik perkembangan sektor-sektor lain. Dalam aspek sosial, industri minyak berperan dalam pembangunan pedesaan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan ekonomi, serta memperbaiki ketimpangan pendapatan dan pembangunan. Dalam aspek ekologi, perkebunan sawit menyumbang pada pembangunan berkelanjutan melalui peranannya dalam menyerap CO2 dan menghasilkan O2 serta meningkatkan biomassa lahan. Perkebunan kelapa sawit juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kata kunci: multifungsi pertanian, berkelanjutan, ekonomi, sosial, ekologi
*Artikel ini telah dipresentasikan dalam Academic Forum on Sustainability I , yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan Centre for Inclusive and Sustainable Development (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.

## PENDAHULUAN
Dalam perekonomian makroekonomi Indonesia, industri minyak sawit memiliki peran strategis, antara lain penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, pendo- rong sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang cepat serta mencerminkan adanya revolusi perkebunan sawit. Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang di 22 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Dua pulau utama sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Su - matra dan Kalimantan. Sekitar 90% perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada di kedua pulau sawit tersebut, dan kedua pulau itu menghasilkan 95% produksi minyak sawit mentah ( crude palm oil /CPO)  Indonesia.  Dalam  kurun  1990–2015, terjadi revolusi pengusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya perkebunan rakyat dengan cepat, yakni 24% per tahun selama 1990–2015. Pada  2015,  luas  perkebunan  sawit  Indonesia adalah 11,3 juta ha (Kementerian Pertanian, 2015), dan pada 2017 mencapai 16 juta ha. Saat ini, proporsi terbesar adalah perkebunan rakyat sebesar 53%, diikuti perkebunan swasta 42%, dan perkebunan negara 5%. Pada 2017, produksi CPO Indonesia diprediksi mencapai 42 juta ton.
Perkembangan  industri  minyak  sawit  In - donesia yang berkembang cepat tersebut telah menarik perhatian masyarakat dunia, khususnya produsen minyak nabati utama dunia. Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar dunia sejak 2006. Pada 2016, Indonesia berhasil mengungguli Malaysia. Share produksi CPO In - donesia telah mencapai 53,4% dari total CPO du - nia, sedangkan Malaysia memiliki pangsa sebesar 32%. Demikian halnya dalam pasar minyak nabati global, minyak sawit juga berhasil mengungguli minyak kedelai ( soybean oil ) sejak 2004. Pada 2004, total produksi CPO mencapai 33,6 juta ton, sedangkan minyak kedelai adalah 32,4 juta ton. Pada 2016, share produksi CPO dunia mencapai 40%  dari  total  nabati  utama  dunia,  sedangkan minyak kedelai memiliki pangsa sebesar 33,18% (United States Department of Agriculture, 2016).
Peningkatan  cepat  pangsa  minyak  sawit dalam pasar minyak nabati dunia telah meme- ngaruhi dinamika persaingan antarminyak nabati,
termasuk bentuk kampanye negatif/hitam terha- dap minyak sawit. Selain itu, aspek keberlanjutan ( sustainability ) perkebunan kelapa sawit mendapat sorotan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dipersepsikan tidak berkelanjutan ( unsustainable ) serta dituduh sebagai penyebab utama deforestasi dan hilangnya habitat satwa liar.
Deforestasi merupakan hal yang normal dalam sejarah pembangunan sejumlah negara besar di dunia, baik Amerika Serikat maupun Eropa. Namun, isu deforestasi digunakan untuk menekan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Di samping itu, pembangunan perke- bunan kelapa sawit di Indonesia dipersepsikan tidak berkelanjutan ( unsustainable ) serta ekspansi perkebunan kelapa sawit dinilai menjadi pemicu utama ( driver ) deforestasi dan kerusakan hutan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan riset ( research   question ): (1) benarkah perkebunan kelapa sawit merupa- kan pemicu utama ( driver ) deforestasi di Indonesia?; serta (2) apakah perkebunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi? Terkait dengan itu, tulisan ini ingin menganalisis perkebunan kelapa sawit Indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan ( sustainability ).

## SUSTAINABILITY DAN MULTIFUNGSI PERTANIAN
Pertanian berkelanjutan ( sustainable agricul- ture ),  menurut  definisi  Organisasi  Pangan  dan Agrikultur (FAO, 1996) ialah “ The management and conservation of the natural resource base, and orientation of technological and institutional change in such a manner as to ensure the at- tainment and continued satisfaction of human needs for present and future generation . Such development ( in agriculture, forestry, and fishing ) conserves land, water, plant, and animal genet- ics resources is environmentally non-degrading, technical appropriate, economically viable, and social acceptable ”. Hal ini memberi makna bahwa pertanian berkelanjutan merupakan sebuah pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang bertujuan menjamin keberlanjutan sumber daya lahan, air, serta sumber genetik tanaman dan hewan  yang  dilakukan  dengan  baik  dan  layak secara ekonomi dan sosial.
Perspektif sustainability di atas berlandaskan pada teori multifungsi pertanian, yang mencakup empat fungsi, yakni green function , blue services , yellow services , dan white function (Aldington, 1998; Dobbs & Pretty, 2001; Moyer & Josling, 2002;  Harwood,  2003;  Jongeneel  &  Slangen, 2004, Huylenbroeck, Vandermulen, Mette, & Verspecht, 2007).
Fungsi hijau ( green functions ) terdiri atas penge lolaan dan pemeliharaan fasilitas bentang alam, pengelolaan satwa liar, penciptaan habitat satwa liar, serta kesejahteraan hewan, pemelihara - an keanekaragaman hayati, perbaikan daur ulang hara, dan pembatasan penyerap karbon. Manfaat publik lainnya yang diciptakan pertanian adalah layanan biru ( blue services ) serta mengandung pengelolaan air, peningkatan kualitas air, pengen- dalian banjir, pemanenan air, dan penciptaan energi (angin). Jenis ketiga disebut layanan kuning ( yellow services ) yang melihat keterpaduan dan vitalitas pedesaan, pemanfaatan warisan budaya dan sejarah, menciptakan identitas regional, dan agrowisata. Adapun yang terakhir adalah fungsi putih pertanian ( white function ), yakni dalam hal ketahanan dan keamanan pangan.
Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar, yakni aspek ekonomi, sosial, dan ekologis, yang sering disebut 3P ( profit , people , planet ) (Cato, 2009; World Bank, 2012). Dalam  perspektif 3P, keempat fungsi pertanian/perkebunan tersebut dapat disinergikan, yakni profit ( white function ) , people ( yellow service ) , dan planet ( green function and blue service ).
Multifungsi perkebunan di Indonesia juga dicakup dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 (telah diubah menjadi Undang- Undang No. 39/2014) bahwa perkebunan mem - punyai tiga fungsi, yaitu (1) fungsi ekonomi (peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional); (2) fungsi ekologi (peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, pe- nyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; serta (3) fungsi sosial-budaya (sebagai perekat dan pemersatu bangsa).
Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit (industri hilirnya) merupakan bentuk dan cara pemanfaatan serta pelestarian multifungsi yang
melekat pada perkebunan kelapa sawit tersebut secara lintas generasi. Melalui pembudidayaan tanaman kelapa sawit (perkebunan kelapa sawit), fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis tersebut tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Bahkan, pelestarian biodiversity melalui pembudidayaan merupakan cara yang efektif dan berdaya guna.
Kelestarian multifungsi perkebunan kelapa sawit Indonesia juga dinikmati masyarakat  dunia, baik yang terlibat langsung maupun tidak lang- sung. Hampir semua negara di seluruh dunia me nik mati manfaat ekonomi/konsumsi produk oleopangan dan oleokimia melalui perdagangan internasional. Sebagai satu ekosistem global, masya rakat internasional juga menikmati jasa kelestarian siklus karbon dioksida, oksigen, dan air yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit. Secara empiris fungsi ekonomi dari industri mi- nyak sawit telah banyak dibuktikan berbagai ahli, antara lain sumber devisa dan pendapatan negara, pembangunan ekonomi daerah, serta peningkatan pendapatan  petani  (Tomic  &  Mawardi,  1995; Sato, 1997; Susila, 2004; Sumarto & Suryahadi, 2004; Joni, 2012; Sipayung & Purba, 2015; Rofiq, 2013; World Growth, 2009, 2011; PASPI, 2014).
Manfaat ekonomi dari industri minyak sawit juga dinikmati masyarakat Uni Eropa. Penelitian yang dilakukan Europe Economics berjudul “Economic Impact of Palm Oil Import in the EU” pada 2014 mengungkap bahwa penggunaan minyak sawit di Uni Eropa (EU) menciptakan “kue” ekonomi yang lumayan besar bagi EU setiap tahun, yakni menciptakan kesempatan kerja bagi 117 ribu orang. Penggunaan minyak sawit pada 16 negara anggota EU menciptakan pendapatan 5,8 miliar euro setiap tahun dalam produk domestik bruto, penerimaan pajak 2,6 miliar euro. Lima negara EU terbesar menikmati “kue” ekonomi tersebut adalah Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Belanda, dan Finlandia. Kelima negara terbesar ini memiliki industri hilir yang menggunakan  minyak  sawit,  seperti  industri oleokimia, industri oleopangan, dan industri biodiesel. Setiap tahun, EU mengimpor 6,4 juta ton minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia. Sekitar  40%  yang  diimpor  tersebut  digunakan untuk energi, baik biodiesel maupun pembangkit
listrik, sedangkan sisanya, yakni 60%, digunakan untuk bahan pangan, bahan kosmetik, dan toilet- ries (Europe Economics, 2014).
Fungsi sosial-budaya dari industri minyak sawit juga telah terbukti secara empiris, antara lain perannya dalam pembangunan pedesaan (mem- perbaiki kualitas kehidupan) dan pengurangan kemiskinan (Sumarto & Suryahadi, 2004; Susila, 2004;  Goenadi,  2008;  World  Growth,  2009, 2011;  Joni,  2012;  Rofiq,  2013;  PASPI,  2014). Selain itu, sumber daya manusia yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit di setiap daerah merupakan suatu persekutuan keragaman antar- etnis di Indonesia. Pelibatan multietnis dalam kegiatan ekonomi berarti juga perkebunan kelapa sawit  merupakan  salah  satu  wadah  pelestarian keragaman interaksi sosial antar etnis/budaya. Kelembagaan kerja sama perkebunan inti rakyat (PIR) merupakan perpaduan antara nilai budaya lokal ( local wisdom ) dan manajemen modern yang dirancang ( institution engineering ) agar petani kecil/lokal ikut di dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan bagian fungsi sosial dari perkebunan kelapa sawit (PASPI, 2014).
Berbagai penelitian juga membuktikan bahwa fungsi ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen (proses fotosintesis, yakni menyerap karbon dioksida dari atmosfer bumi dan menghasilkan oksigen ke atmosfer bumi), restorasi degraded land konservasi tanah dan air, peningkatan bio- massa, serta karbon stok lahan (Henson, 1999; Harahap, Pangaribuan, Siregar, & Listia, 2005; Fairhurst & Hardter, 2004; Chan, 2002). Bahkan, mengurangi emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut (Murayama & Baker, 1996; Melling dkk. 2005, 2007; Sabiham, 2013).
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa industri minyak sawit menghasilkan komoditas/ produk ( private goods ) dan nonkomoditas ( public goods ) secara bersamaan. Komoditas yang di- maksudkan adalah minyak sawit mentah ( crude palm oil /CPO) dan produk turunannya (oleokimia, oleofood , biodiesel). Sementara itu, nonkomoditas yang dihasilkan berupa jasa lingkungan, seperti kelestarian siklus oksigen, kelestarian daur hi- drologi, dan kelestarian siklus karbon dioksida, yang merupakan bagian penting dari fungsi eko-
sistem global. Makin luas dan makin menyebar perkebunan kelapa sawit, makin menyebar pula penyerapan karbon dioksida, produksi biomassa, dan produksi oksigen dari perkebunan kelapa sawit.
Manfaat jasa lingkungan tersebut bersifat inklusif dan dinikmati tanpa membayar ( non- rivalrous ) dalam ekosistem global sehingga dapat dikategorikan sebagai barang publik global. Seba- gai satu ekosistem planet bumi, jasa lingkungan tersebut dinikmati secara gratis oleh masyarakat dunia, baik mereka yang mengonsumsi produk- produk minyak sawit maupun mereka yang tidak mengonsumsinya.
Adanya global public goods yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit, yang merupakan joint product dengan private goods , menandakan harga produk-produk oleopangan dan oleokimia yang dibayar masyarakat dunia tidak mencerminkan harga keekonomiannya. Artinya, masyarakat dunia yang mengonsumsi produk-produk oleo- pangan dan oleokimia membayar di bawah harga keekonomiannya (memperoleh subsidi dari perke- bunan kelapa sawit). Sementara itu, masyarakat dunia yang tidak mengonsumsi produk-produk oleopangan dan oleokimia memperoleh manfaat global public goods dari perkebunan kelapa sawit secara gratis ( free rider ).
Multifungsi dari sektor pertanian (dalam arti luas) telah diadopsi di negara-negara maju, khususnya Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Di negara-negara tersebut (Aldington, 1998; Dobbs & Pretty, 2001; OECD, 2001; Moyer & Josling, 2002; Harwood, 2003; Jongeneel & Slangen, 2004, Huylenbroeck dkk., 2007; Moon, 2012) multifungsi pertanian telah dijadikan dasar/ argumen kebijakan publik (menyubsidi pertanian secara besar-besaran) dan kebijakan perdagangan internasional (memproteksi secara ketat). Logika di balik kebijakan pertanian negara-negara maju yang melindungi dan memberi subsidi besar- besaran sektor pertaniannya adalah adanya eksternalitas positif/ public goods (jasa ekologis dan jasa sosial) yang dihasilkan sektor pertanian. Artinya, dalam mengonsumsi komoditas perta- nian, konsumen pada dasarnya sekaligus mengon- sumsi barang publik tersebut. Namun, harga yang dibayar konsumen hanyalah harga komoditas yang
dikonsumsi, sedangkan jasa lingkungan dan jasa sosial yang dikonsumsi tidak ikut dibayar kon- sumen yang bersangkutan (gratis). Oleh karena itu, pemerintah harus membayar jasa lingkungan dan jasa sosial dari sektor pertanian tersebut dalam bentuk pembebasan pajak, subsidi, dan wajib diproteksi dari serangan produk pertanian negara lain. Pengakuan negara-negara maju atas multifungsi (ekonomi, sosial, dan ekologis) dari sektor pertanian tersebut mencerminkan adanya pengakuan  bahwa  sektor  pertanian  merupakan sektor yang sustainable .
Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai berikut: “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Sementara itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permen- tan/OT.140/3/2011 mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai “sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ber- laku di Indonesia.”
Mengacu pada pengertian tersebut, sustain- ability pada dasarnya tidak berbeda dengan multifungsi yang dimiliki pertanian, termasuk perkebunan. Artinya, perkebunan/pertanian secara built-in lebih sustainable dibandingkan sektor-sektor lain. Oleh karena itu, perkebunan kelapa sawit tidak relevan lagi mempertanyakan apakah unsustainable atau telah sustainable , melainkan masalah degree of sustainability . Prin- sip dan indikator yang relevan digunakan untuk mengukur sustainability perkebunan kelapa sawit adalah variabel-variabel degree of sustainability dengan memberi bobot yang besar pada prinsip dan indikator yang bersifat pareto improvement .
Selain itu, perlu dibedakan antara sustain- ability yang menjadi ranah pemerintah dan ranah perusahaan. Sebagaimana dikemukakan Feher dan Beke (2013), kebijakan pemerintah ( politics )
merupakan P ke-4 setelah 3-P dari sustainability . Kebijakan pemerintah (Panayotou, 1993; Farkasne dkk., 2004) sangat diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar yang sering terjadi pada berbagai aspek dari sustainability . Bahkan, dalam banyak kasus, juga terjadi kegagalan kebijakan ( policy failure ) sehingga kombinasi kegagalan pasar dan kegagalan kebijakan menyebabkan kondisi yang tidak berkelanjutan ( unsustainability ) pada level perusahaan. Pada akhirnya, sustainability menuntut suatu perbaikan terus-menerus ( contin- ues improvement ) pada berbagai aspek sehingga menghasilkan suatu perbaikan ( pareto improve- ment ). Perbaikan yang berkesinambungan pada perkebunan kelapa sawit, kapasitas multifungsi (ekonomi, sosial, lingkungan) dari perkebunan kelapa sawit dapat memenuhi kebutuhan yang meningkat pada generasi yang akan datang.

## Deforestasi
Deforestasi merupakan fenomena normal dalam proses pembangunan di setiap negara di dunia. Deforestasi yang diartikan sebagai konversi lahan hutan menjadi lahan nonhutan yang berlangsung di  setiap  negara,  khususnya  pada  awal  pem- bangunannya, untuk memenuhi kebutuhan lahan, baik untuk pembangunan sektor-sektor maupun untuk kebutuhan permukiman penduduk yang terus meningkat.
Waktu terjadinya deforestasi di setiap negara bergantung pada periode proses pembangunan berlangsung. Di daratan Eropa, deforestasi terjadi sejak awal peradaban manusia dan diperkirakan berakhir pada abad ke-13, sedangkan di Amerika Serikat, dimulai sejak abad ke-16 sampai abad ke-19. Deforestasi di belahan dunia lain diper- kirakan mulai terjadi setelah Perang Dunia II berakhir, seiring dengan dimulainya kegiatan pembangunan. Pada 1990–2008, luas deforestasi global mencapai 239 juta hektare (European Commission,  2013).  Sekitar  33%  terjadi  di Amerika Selatan, Afrika 31%, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sekitar 11%. Sebagaimana terjadi di berbagai negara, deforestasi di  Indonesia dimulai sejak masa kolonial. Deforestasi yang makin masif terjadi sejak kemerdekaan, khusus- nya pada masa Orde Baru berkuasa, yakni ketika masa pembangunan di segala sektor berlangsung lebih cepat.
Studi ini menggunakan metode studi pustaka ( review literature ), yakni (1) menganalisis sejarah deforestasi dan era logging di Indonesia serta di- kaitkan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit; serta (2) menghimpun hasil-hasil penelitian ( empirical evidence ) terkait dengan aspek eko- nomi, sosial, dan ekologi industri minyak sawit. Kerangka konseptual penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut ini.
Sumber: Sipayung dan Purba (2015) Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

## PEMBAHASAN

## a.  Analisis Deforestasi di Indonesia
Peradaban dan proses pembangunan di planet bumi ini berevolusi dari masa ekonomi berburu ke ekonomi perladangan berpindah, kemudian ke ekonomi pertanian tetap dan modernisasi perta- nian. Setelah itu, memasuki ekonomi industri/jasa seperti sekarang ini.
Oil Palm Sustainability
Green Growth Model
Q = q (A, K, L, E) Q = produksi A = teknologi K = capital L = Tenaga kerja
E = natural capital
Multifunctionality Agriculture Model (Q 1 , Q 2 , Q 3 ) = q (A, K, L) Q 1 = manfaat ekonomi Q 2 = manfaat sosial Q 3 = manfaat ekologi Inclusive Green Growth Model Q 1 , Q 2 , Q 3 = q (A, K, L, E) Pendekatan (Multifunctionality of Agriculture, Green Growth Model) Output/Manfaat Inklusif: •  Sosial •  Ekonomi •  Ekologi Natural Capital Asal-Usul Lahan Kebun Sawit •  Deforestasi? •  Driver deforestasi?
•  Reforestasi?
Tabel 1. Perubahan Luas Hutan, Deforestasi, dan Kebun Sawit Indonesia 1950–2013
Sumatra Kalimantan Sulawesi Maluku Irian Jaya Jawa Bali/Nusa Tenggara Indonesia Luas Daratan 46.449.971 53.262.378 19.375.055 7.972.597 42.877.146 13.008.125 7.365.736 190.311.008 Luas Hutan (ha) 19501 37.370.000 51.400.000 17.050.000 7.300.000 40.700.000 5.070.000 3.400.000 162.290.000 19852 23.323.500 39.986.000 11.269.400 6.348.000 34.958.300 1.345.900 2.469.400 119.700.500 20002 15.516.959 32.856.107 10.707.186 5.015.207 34.767.891 2.281.184 2.184.833 103.329.367 20132 12.856.700 25.910.400 9.188.900 5.121.600 32.137.900 2.227.300 1.610.200 89.053.000 % daratan 27,68 48,65 47,43 64,24 74,95 17,12 21,86 46,79 Deforestasi (ha) 1950–1985 14.046.500 11.414.000 5.780.600 952.000 5.741.700 3.724.100 930.600 42.589.500 1985–2000 7.806.541 7.129.893 562.214 1.332.793 190.409 935.284 284.567 16.371.133 2000–2013 2.660.259 6.945.707 1.518.286 106.393 2.629.991 53.884 574.633 14.276.367 1950–2013 24.513.300 25.489.600 7.861.100 2.178.400 8.562.100 2.842.700 1.789.800 73.237.000 Luas kebun sawit 3 1950 105.000 - - - - - 105.000 1985 550.056 42.006 - - - - 597.352 1990 984.267 71.314 15.718 - 29.000 4.000 1.126.677 2000 2.743.779 844.389 107.927 - 52.392 21.122 3.769.609 2010 4.743.000 2.897.000 293.000 - 84.000 58.000 8.075.000 2013 6.682.228 3.306.523 318.880 33.981 89.696 33.712 10.465.020
Sumber:
1. Dari L. W. Hannibal. 1950. Peta Vegetasi Indonesia. Bagian Perencanaan, Dinas Kehutanan, Jakarta. Dalam International Institute for Envi- ronment and Development & Government of Indonesia. 1985. Forest Policies in Indonesia. The Sustainable Development of Forest Lands. Jakarta, 30 November, Volume III, Bab 4.
2.  Statistik Kehutanan
3. Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia
*) Deforestasi dalam Tabel 1 adalah konversi hutan menjadi nonhutan
Negara-negara Eropa masa ekonomi berburu sampai ke masa pertanian tetap berlangsung se- belum abad ke-13, sedangkan Amerika Serikat melalui masa berburu sampai ke masa pertanian tetap sampai awal abad ke-19. Evolusi pemba- ng unan dari awal ekonomi peladang berpindah sampai memasuki era ekonomi pertanian tetap merupakan masa ketika deforestasi berlangsung intensif. Kebutuhan lahan untuk pertanian, permukiman, dan lain-lain yang disertai dengan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan konversi hutan dilakukan (Matthew, 1983).
Evolusi pembangunan ekonomi dan de- forestasi tersebut terkonfirmasi dengan hasil studi Profesor  Matthew  (1983),  yang   menganalisis perubahan vegetasi dan land use change global . Pada periode era pra-pertanian sampai 1980-an,
negara-negara subtropis (seperti negara-negara Eropa, Amerika Utara) telah melakukan de- forestasi sekitar 653 juta ha hutan subtropis. Sementara pada periode yang sama, negara- negara tropis baru melakukan deforestasi seluas 48 juta ha karena pada masa tersebut masih baru memulai pembangunan.
Deforestasi merupakan fenomena yang nor- mal terjadi dalam poses pembangunan di setiap negara, sekalipun di Eropa ataupun di Amerika Serikat. Deforestasi juga merupakan pilihan rasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di setiap negara. Jika ditelusuri ke sejarah masa  lalu  setiap  negara,  semua  kota,  kawasan industri/bisnis, permukiman, lahan pertanian/ perkebunan di seluruh dunia merupakan hasil deforestasi. Tentu saja seharusnya ada titik un-
tuk menghentikan deforestasi. Di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, titik berhentinya tidak ada pada masa pembangunannya di masa lalu sehingga hampir semua hutan asli ( virgin forest ) dan penghuninya di kawasan Eropa dan Amerika Utara  sudah  lama  punah  (Soemarwoto,  1992). Bagi Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah membuat titik untuk berhenti deforestasi, yakni sampai luas hutan minimal 30% dari luas daratan. Saat ini,  luas  kawasan  hutan  menurut  Kementerian Kehutanan (2013) masih 47%.
Sama seperti yang terjadi di hampir setiap negara, deforestasi juga terjadi di Indonesia. Menurut data Peta Vegetasi Indonesia tahun 1950 (Tabel 1), luas hutan di Indonesia pada 1950 masih 162,3 juta ha. Kemudian, pada 1985, luas hutan menjadi 119,7 ha, hingga pada 2013 menjadi 89,1 juta ha. Dengan demikian, sejak 1950 hingga 2013, deforestasi yang terjadi di Indonesia seluas 73,2 juta ha.
Deforestasi terluas terjadi pada 1950–1985, yang mencapai 42,6 juta ha. Hal ini disebabkan oleh proses pembangunan yang mulai berkem- bang di Indonesia. Kemudian, pada periode 1985–2000, mencapai 16,3 juta ha. Sementara pada 2000–2013 mencapai 14,3 juta ha. Tiga pulau yang mengalami deforestasi terbesar adalah Kalimantan, yakni seluas 25,5 juta ha, disusul Sumatra 24,5 juta ha dan Irian Jaya 8,5 juta ha. Penyebab deforestasi ini adalah kegiatan pene- bangan hutan pada era logging , seiring dengan pesatnya perkembangan hak pengelolaan hutan (HPH), terutama di ketiga pulau tersebut.
Dalam kurun 1950–2013, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia memang meningkat. Luas kebun sawit Indonesia pada 1950 masih sekitar 105 ribu ha, meningkat menjadi 1,1 juta ha pada 1990, lalu bertambah menjadi 3,8 juta ha pada 2000, dan menjadi 10,4 juta ha pada 2013.
Berikut ini luas deforestasi di Indonesia pada setiap periode. Pada periode 1950–1985, luas de-
Tabel 2. Asal-usul Lahan Kebun Sawit Indonesia
Sumatra Kaliman- tan Sulawesi Maluku Irian Jaya Jawa Indonesia Sumber lahan sawit Deforestasi 2, 4 s.d. 2000 674.000 330.326 31.000 - 17.735 2.520 1.055.581 2001–2005 295.282 98.062 3.128 - 3.142 2.870 402.484 2006–2010 254.000 795.428 37.003 - 11.437 - 1.097.868 2011–2013 - - - - - - - Subtotal 1.223.282 1.223.816 71.131 - 32.314 5.390 2.555.933 Sumber lahan sawit Reforestasi 2, 5 s.d 2000 1.510.000 280.930 66.000 1.505 530 1.858.965 2001-2005 1.011.459 256.460 33.260 16.595 37.070 1.354.844 2006-2010 1.940.820 982.670 74.000 2.448 9.110 3.009.048 2011-2013 1, 3 996.667 562.647 74.489 33.981 36.834 (18.388) 1.686.230 Sub total 5.458.946 2.082.707 247.749 33.981 57.382 28.322 7.909.087 Total 6.682.228 3.306.523 318.880 33.981 89.696 33.712 10.465.020 Neto reforestasi 4.235.664 858.891 176.618 33.981 25.068 22.932 5.353.154
Sumber:
1 Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia
2 Gunarso (2012)
3 Sejak terbitnya Moratorium (Inpres No. 10/2011, Inpres No. 6/2013, Inpres No. 8/2015) tidak ada lagi konversi hutan menjadi kebun sawit yang baru
4 Deforestasi (konversi Hutan Produksi menjadi Kebun Sawit),
5 Reforestasi (konversi Lahan Pertanian/Lahan Telantar menjadi Kebun Sawit)
forestasi mencapai 42,6 juta ha, sedangkan pada periode yang sama, luas kebun sawit Indonesia hanya meningkat sebesar 492 ribu ha atau me- ningkat dari 105 ribu ha menjadi 597 ribu ha. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, ketika terjadi deforestasi terbesar di Indonesia, pemicunya ( driver ) bukanlah akibat ekspansi kebun kelapa sawit.
Pada 1985–2013, luas deforestasi yang ter jadi di Indonesia adalah 30,6 juta ha. Pada periode yang sama, luas kebun sawit Indonesia meningkat sebesar 9,8 juta ha. Dengan kata lain, pada 1950–2013, laju deforestasi di Indonesia mencapai 73,2 juta ha, sedangkan luas kebun sawit Indonesia meningkat sebesar 10,4 juta ha. Asal-usul lahan kebun sawit Indonesia disajikan pada Tabel 2 berikut ini, yang menggambarkan perkembangan  perkebunan  sawit  di  Indonesia berdasarkan pada pulau.
Pada 2011–2013, pemerintah memberlaku- kan  moratorium  izin  baru  konversi  hutan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, Inpres No. 6/2013, dan Inpres No. 8/2015. Dengan demikian, secara keseluruhan, luas kebun sawit Indonesia adalah 10,4 juta ha pada 2013, dengan 7,9 juta ha di antaranya berasal dari reforestasi dan hanya 2,5 juta ha yang berasal dari deforestasi. Luas deforestasi untuk lahan kelapa sawit tersebut hanyalah 3,4% dari total deforestasi yang terjadi di Indonesia dalam periode 1950–2013. Penulis sependapat dengan kebijakan moratorium tersebut, yakni pembukaan area perkebunan sawit tidak dilakukan dengan menebang hutan (deforestasi) sehingga sangat logis  bila  dikatakan  area  sawit  tidak  mungkin dari konversi hutan, melainkan dapat terjadi dari lahan pertanian (kawasan budi daya) atau area penggunaan lainnya (APL). Di samping itu, pembangunan  perkebunan  sawit  Indonesia  di masa mendatang tidak mengedepankan ekspansi area (ekstensifikasi), tetapi langkah yang paling bijaksana adalah dengan perbaikan tata kelola dan peningkatan produktivitas (intensifikasi).

## ANALISIS KEBERLANJUTAN DARI SISI EKONOMI, SOSIAL, DAN EKOLOGI
Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang lebih inklusif dan
berkualitas. Paradigma pembangunan ini telah di- jadikan oleh PBB (United Nation, 2014) sebagai platform pembangunan global 2015–2030, yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030). Sebagai platform pembangu- nan global setiap negara, sektor, daerah, industri diharapkan mengadopsi dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan tidak hanya cu- kup atau eksklusif menghasilkan manfaat-manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan manfaat ekologis secara lintas generasi. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu hal yang relatif dan bersifat spesifik negara, baik sek - tor maupun industri (Moon, 2012; Feher & Beke, 2013). Terkait dengan dimensi  pembangunan berkelanjutan tersebut, perkembangan perke- bunan  kelapa  sawit  Indonesia  mencakup  tiga pilar penting, yakni keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis.

## a.  Aspek Ekonomi
Dalam  aspek  ekonomi,  industri  minyak  sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dalam bentuk sumber devisa dan pendapatan negara, pembangunan ekonomi daerah, dan pe- ningkatan pendapatan petani (Tomic & Mawardi, 1995; Sato, 1997; Susila, 2004; Sumarto & Suryahadi,  2004;  Joni,  2012;  World  Growth, 2009, 2011; PASPI, 2014). Perkembangan industri minyak sawit juga bersifat inklusif, yakni menarik perkembangan sektor-sektor lain (Amzul, 2011; PASPI, 2014). Bahkan, manfaat ekonomi sawit juga dinikmati masyarakat negara-negara pengim- por, seperti Uni Eropa, yakni memberi manfaat besar terhadap GDP, penerimaan pemerintah ataupun kesempatan kerja Uni Eropa (Europe Economics, 2014).

## b. Aspek Sosial
Dalam aspek sosial, industri minyak sawit juga telah terbukti secara empiris, antara lain peranan- nya dalam pembangunan pedesaan dan pengu- rangan kemiskinan (Sumarto & Suryahadi, 2004; Susila,  2004;  Goenadi,  2008;  World  Growth, 2009, 2011; Joni, 2012; PASPI, 2014) dan pemerataan pembangunan ekonomi. Di Provinsi Riau, yang merupakan sentra utama perkebunan
kelapa sawit Indonesia, perkebunan kelapa sawit ternyata berperan memperbaiki ketimpangan pendapatan dan pembangunan (Syahza, 2007).

## c.  Aspek Ekologi
Dalam aspek ekologi, perkebunan sawit menyum - bang pada pembangunan berkelanjutan melalui peranannya dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen (Henson, 1999; Harahap dkk., 2005; Fairhurst & Hardter, 2004). Selain itu,  perkebunan  kelapa  sawit  dengan  sistem perakaran yang membentuk biopori alamiah merupakan bagian penting dari konservasi tanah dan air (Harahap, 1999, 2007). Perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan biomassa lahan (Chan, 2002). Bahkan, perkebunan kelapa sawit di lahan gambut mengurangi emisi gas rumah kaca/karbon dioksida (Murayama & Baker, 1996; Melling, Goh, & Hatanto, 2005, 2007; Sabiham, 2013). Penggunaan  biodiesel  sawit  (FAME)  sebagai substitusi solar fosil mampu menurunkan emisi karbon mesin diesel sebesar 62% (European Com - mission, 2013).

## EKSPANSI SAWIT: DEFORESTASI ATAU REFORESTASI?
Sebagaimana data yang disajikan pada Tabel 2, menarik untuk dianalisis apakah asal-usul kebun sawit yang meningkat seluas 10,3 juta ha, secara langsung diperoleh dengan mengonversi hutan? Hal ini perlu dibuktikan karena banyak tuduhan bahwa 67% kebun sawit diperoleh dari konversi hutan (Koh & Wilcove, 2008). Gunarso, Hartoyo, Nugroho, Ristiana, & Maharani (2012) menggu- nakan data kelas penutupan lahan sesuai dengan urutan kandungan karbon ( carbon stock ) yang diterbitkan Badan Planologi Kehutanan pada tahun 2011. Karbon stok hutan alam/produksi baik yang belum terganggu ( undisturbed forest ) ataupun yang terganggu ( disturbed forest )  mengan dung karbon stok yang lebih tinggi daripada karbon stok kebun sawit. Dengan demikian, jika ada kon - versi hutan produksi menjadi kebun sawit, akan terjadi suatu penurunan karbon stok lahan atau deforestasi. Sementara itu, hutan  tanaman industri ( timber plantation ), lahan pertanian ( mixed tree crops, dry cultivation land ), dan semak belukar/ lahan telantar ( schrub ) memiliki kandungan
karbon stok yang lebih rendah dibandingkan kebun sawit. Dengan demikian, konversi lahan pertanian semak belukar/lahan telantar, termasuk lahan hutan tanaman industri, menjadi kebun sawit dikategorikan sebagai peningkatan karbon stok lahan atau reforestasi. Dengan menggunakan data Citra Landsat TM 4, TM 5, dan ETM 7 tahun perekaman 1990, 2000, 2005, dan 2010 ( www. glovis.usgs.gov ), dilakukan penelusuran asal-usul lahan kebun sawit Indonesia.
Studi Gunarso tersebut mengungkapkan kesimpulan yang berbeda dengan tuduhan Koh dan Wilcove (2008). Kebun sawit Indonesia yang ditanam sampai 2010, yakni 8,1 juta ha, ternyata 5,5 juta ha di antaranya bersumber dari konversi lahan pertanian dan lahan telantar (reforestasi). Sementara sisanya, yakni 2,5 juta ha, bersumber dari konversi hutan produksi (deforestasi).
Karena lu as deforestasi untuk kebun sawit jauh lebih sedikit dibandingkan luas reforestasi untuk kebun sawit, secara neto, ekspansi kebun sawit  Indonesia  hingga  mencapai  10,4  juta  ha pada 2013 merupakan bentuk reforestasi dan bukan deforestasi. Artinya, ekspansi kebun sawit Indonesia menjadi 10,4 juta ha pada 2013 secara neto adalah meningkatkan karbon stok lahan (reforestasi). Melalui proses fotosintesis kebun sawit, karbon dioksida dari atmosfer bumi diserap dan disimpan dalam bentuk biomassa sawit se - hingga menambah karbon stok lahan.
Dengan demikian, pandangan selama ini, yang menyatakan ekspansi kebun sawit merupa- kan pemicu ( driver ) deforestasi di Indonesia,  tidak didukung fakta. Bahkan sebaliknya, ekspansi kebun  sawit  justru  merupakan  suatu land use change yang meningkatkan karbon stok lahan/ reforestasi yang secara ekologis dikehendaki.

## SUSTAINABILITY PERKEBUNAN SAWIT INDONESIA
Peningkatan  produksi  minyak  sawit  di  daerah sentra  perkebunan  kelapa  sawit  mendorong pe  ning katan produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten sentra sawit yang signifikan (PASPI, 2015), yang kemudian berdampak pada pengem bangan perekonomian daerah yang ber sangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang dihela oleh peningkatan produksi minyak sawit
tidak hanya dinikmati oleh mereka yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, tetapi juga oleh masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi perkebunan kelapa sawit (Amzul, 2011). Peningkatan pendapatan petani sawit ternyata lebih tinggi dibandingkan petani komoditas yang lain (Greig-Gran, 2008; World Growth 2011; PASPI, 2014). Bahkan, manfaat ekonomi sawit dinikmati masyarakat Uni Eropa. Impor  CPO  yang  dilakukan  memberi  manfaat besar terhadap GDP, penerimaan pemerintah, ataupun kesempatan kerja Uni Eropa (Europe Economics, 2014).
Dalam aspek sosial, pembukaan perkebunan kelapa  sawit  dapat  dinyatakan  sebagai  sektor pionir yang membuka akses ke daerah pelosok. Di samping itu, perkebunan kelapa sawit meningkat- kan ketersediaan infrastruktur pedesaan serta meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan (PASPI, 2014). Secara agregat, peningkatan  produksi  minyak  sawit  nasional menurunkan kemiskinan pedesaan (Susila, 2004; Joni, 2012) di daerah sentra perkebunan kelapa sawit, seperti Sumatra Utara, Riau, Sumatra Se - latan, dan Kalimantan Tengah, sangat signifikan menurunkan kemiskinan (PASPI, 2015). Perkem- bangan lebih lanjut menunjukkan bahwa perke - bunan  kelapa  sawit  telah  menciptakan  daerah- daerah pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pedesaan. Pada 2013, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2014) telah meresmikan 50 kawasan pertumbuhan baru di pedesaan berbasis ekonomi minyak sawit, antara lain Sungai Bahar (Jambi), Pematang Panggang dan Peninjauan (Su- matra Selatan), Arga Makmur (Bengkulu), Sungai Pasar dan Lipat Kain (Riau), serta Paranggean (Kalimantan Tengah). Di sisi lain, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM)secara kritis mengoreksi kegiatan pembangunan perkebunan sawit yang ekspansif tersebut karena berdampak pada biodiversitas, khususnya terganggunya habitat hewan yang saat ini dilindungi dan hampir punah, antara lain isu yang mengemuka sangat tajam adalah gajah di Sumatra dan orang utan di Kalimantan.
Peranan ekologis perkebunan sawit mencak - up pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen, restorasi degraded land konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan,
serta pengurangan emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut. Setiap hektare perkebunan kelapa sawit  menyerap  karbon  dioksida  dari  atmosfer bumi sebesar 161 ton/ha dan menghasilkan ok- sigen 18,7 ton/ha (Henson, 1999; Harahap dkk., 2005; Fairhurst & Hardter, 2004). Perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan biomassa (bahan organik) lahan yang makin meningkat dengan ma- kin tua tanaman (Chan, 2002). Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut juga menurunkan emisi gas rumah kaca (Murayama & Baker, 1996; Melling dkk. 2005, 2007; Sabiham, 2013). Dari segi per- anan tata air, berbagai indikator hidrologis, seperti evapotranspirasi, cadangan air tanah, penerusan curah hujan ke permukaan tanah, laju infiltrasi lapisan solum, dan kelembapan udara (Hanson, 1999; Harahap dkk., 2005) antara perkebunan kelapa sawit dan hutan adalah relatif sama.
Jasa lingkungan yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit tersebut, seperti kelestarian siklus oksigen, kelestarian daur hidrologi, dan kelestari- an siklus karbon dioksida, merupakan bagian penting dari fungsi ekosistem global. Karbon dioksida yang dikeluarkan masyarakat global dan kegiatannya yang mengonsumsi bahan bakar minyak fosil, seperti industri, transportasi, dan perumahan, oleh perkebunan kelapa sawit diserap kemudian disimpan dalam bentuk bio- massa dan oksigen dihasilkan untuk kehidupan manusia di planet bumi. Semakin luas dan me- nyebar perkebunan kelapa sawit, semakin besar dan menyebar pula penyerapan karbon dioksida, produksi biomassa, dan produksi oksigen dari perkebunan kelapa sawit.
Dengan  demikian,  industri  minyak  sawit memiliki kontribusi dalam pencapaian SDGs 2030 Indonesia mencakup aspek ekonomi, sosial, ataupun lingkungan hidup. Perkebunan kelapa sawit  Indonesia,  yang  saat  ini  berkembang  di 190 kabupaten di pelosok tanah air, akan berkon- tribusi secara signifikan dalam pencapaian SDGs 2030, khususnya kabupaten/provinsi sentra sawit di Indonesia.

## SIMPULAN
Deforestasi di Indonesia pada 1950–2013 mencapai 73,2 juta ha. Dari luas tersebut, yang dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung
oleh kebun sawit hanya 10,4 juta ha atau 14%. Berdasarkan pada analisis Citra Landsat, dari 10,4 juta ha kebun sawit Indonesia pada 2013, sekitar 7,9 juta ha berasal dari reforestasi (konversi lahan pertanian, lahan telantar/semak belukar, dan HTI), dan 2,5 juta ha berasal dari deforestasi (konversi hutan produksi). Oleh karena itu, secara neto, kebun  sawit  Indonesia  merupakan  reforestasi. Pandangan selama ini yang menyatakan bahwa ekspansi kebun sawit merupakan pemicu ( driver ) deforestasi di Indonesia tidak didukung fakta. Bahkan, sebaliknya, ekspansi kebun sawit justru merupakan suatu land use change yang mening- katkan karbon stok lahan/reforestasi yang secara ekologis.
Perkebunan kelapa sawit secara built-in me- miliki multifungsi, yakni fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tidak dimiliki sektor-sektor lain di luar pertanian. Dengan multifungsi tersebut, perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, bagi pencapaian SDGs tersebut. Secara empiris, kontribusi industri minyak sawit dalam ekonomi antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi (na- sional dan daerah), sumber devisa, dan pendapatan negara, sedangkan dalam aspek sosial antara lain dalam pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan. Peranan ekologis dari perkebunan sawit mencakup pelestarian daur karbon dioksida dan oksigen, restorasi degraded land konservasi tanah dan air, peningkatan biomassa dan karbon stok lahan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca/restorasi lahan gambut. Dengan paradigma yang komprehensif tersebut, industri minyak sawit Indonesia terus tumbuh dalam perspektif berkelanjutan.
Implikasi teoretis dari hasil penelitian ini adalah Indonesia memerlukan sebuah kebijakan sawit  nasional  yang  utuh  dan  komprehensif. Kebi jakan sawit nasional tersebut tidak sekadar bertujuan  menjawab  tekanan  internasional da  lam perang minyak nabati di pasar global, te- tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen utama CPO dunia, dengan tetap mengakomodasi masukan positif dari LSM serta membuat desain pengembangan sawit Indonesia pada 2050 atau perspektif jangka panjang.

## PUSTAKA ACUAN
Aldington, T. J. (1998). Multifunctional agriculture: A brief review from developed and developing country perspectives .  Unknown  status.  FAO Agriculture Department, Internal Document 2. Roma: FAO.
Amzul, R. (2011). The role palm oil industry in Indonesia economy and its export competitiveness (Disertasi Ph.D.). University of Tokyo, Jepang. Cato, Scott M. (2009). Green Economics . London Earth- scan.  pp. 1–13.
Chan, K. W. (2002). Oil palm carbon sequestration and carbon accounting: Our global strength. Kuala Lumpur: Malaysian Palm Oil Associa- tion.
Dobbs, T. L., & Pretty, J. N. (2001). The United Kingdom’s experience with agri-environmental stewardship schemes: Lessons and issues for the United States and Europe . South Dakota State University; University of Essex. Diakses pada 2 Mei 2007 dari https://ageconsearch. umn.edu/bitstream/32014/1/sp01-01.pdf.
Europe Economics. (2014). The economic impact of palm oil imports in the EU. London: Europe economics, Chancery House, 53–64 Chancery Lane.
European  Commission.  (2013). The impact of EU consumption  on  deforestation:  Identification of critical areas where community policies and legislation could be review . Final Report. Brussels: European Commisions. Fairhurst. T., & Hardter, R. (2004). Oil palm: Man- agement for large and sustainable yields. Singapura: Oxford Graphic Printers, Pte Ltd. FAO. (1996). Environment, sustainability, and trade. Linkages for Basic Food Stuff Rome. Roma: FAO.
_____. (2013). FAO statistical yearbook 2013 . Roma:
FAO. _____. (2012). World agricultural: Towards 2030/2050: The 2012 Revision. Roma: FAO. Feher, I., & Beke, J. (2013). The rationale of sustain- able agriculture. Iustum Aequum Salutare , IX:2013 (3), 73–87. Goenadi. (2008). Perspective on Indonesian palm oil production. Makalah dipresentasikan pada International Food and Agriculture Policy Council. Spring 2008 Meeting. Bogor.
Greig-Gran, M. 2008: The Cost Avoiding Defores- tration Update of The Report Prepared For Stern-Review Economic of Climate Change. International Institute For Environment And Development.
Gunarso, P, Hartoyo, M. E., Nugroho, Y., Ristiana, N. I., & Maharani, R. S. (2013). Analisis penutupan lahan dan perubahannya menjadi kebun kelapa sawit di Indonesia (Studi Kasus di 5 Pulau Besar di Indonesia periode 1990–2010). Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, 1 (2), 10–19.
Harahap, I. Y., Pangaribuan, Y., Siregar, H. H., & Listia, E. (2005). Lingkungan fisik perkebunan kelapa sawit . Medan: Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Harwood, R. R. (2003). Sustainable agriculture on a populous industrialized lands-cape: Building ecosystems’ vitality and productivity. Dalam R. Lal, D. Hansen, N. Uphoff, S. Slack, & F. L. Boca Raton (Eds.), Food security and environmental quality in the developing world . Florida: Lewis Publishers/CRC Press. Henson, I. (1999). Comparative ecophysiology of oil palm and tropical rainforest . Oil Palm and Environment A Malaysian Perspective. Kuala Lumpur: Malaysian Oil Palm Brower Council. Huylenbroeck, G. V., Vandermulen, V., Mette, E.,
& Verspecht, A. (2007). Multifunctionality of agriculture: A review definition, evidence and instruments. Living Review in Landscape Research , 1 (2007), 3. Jongeneel, R. A., & Slangen, L. H. G. (2004). Multi- functionality in agriculture and the contestable public domain: theory and evidence about on- farm and off-farm activities in the Netherlands. Dalam F. Brouwer (Ed.), Sustaining Agricul- ture and the Rural Environment: Governance, Policy, and Multifunctionality. Advances in Ecological Economics, 183–203. Cheltenham: Edward Elgar.
Joni, R. (2012). Dampak pengembangan biodiesel dari kelapa sawit terhadap kemiskinan, pengang- guran, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Disertasi). Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat.
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2013). Statistik kementerian kehutanan 2013 . Jakarta: Kementerian Kehutanan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2015). Statistik perkebunan kelapa sawit Indonesia 2013–2015 . Jakarta: Kementerian Pertanian. Matthew, E. (1983). Global vegetation and land use: New  high  resolution  data  based  for  climate study. Journal of Climate and Applied Meteo- rology, 22 , 474–487.
Melling, L. Hatano, R. and Goh, K. J. 2005. Soil CO 2 Flux From Ecosystem in Tropical Peat Land of Serawak . Malaysia. Tell us. 57: 1–11. Melling, L., Goh, K. J., & Hatanto, R. (2007). Com- parison study between GHG fluxes from forest
and oil palm plantation on tropical peat land of Sarawak Malaysia. Makalah dipresentasikan pada International Conference on Oil Palm and Environment, Bali. Indonesia.
Moon, W. (2012). Conceptualizing multifunctional agriculture from a global perspective. Illinois: Department Agribusiness Economics Southern Illinois University.
Moyer, W., & Josling, T. (2002). Agricultural policy reform: Politics and process in the EU and US in the 1990s . Global Environmental Gov- ernance Series . Aldershot: Burlington, VT (Ashgate).
Murayama, S., & Baker, Z. A. (1996). Decomposition of tropical peat soils. Decomposition Kinetic of Organic Matter of Peat Soils. Japan Agricul- tural Research Quarterly , 30 , 145–151. Panayotou, T. (1993). Green markets: The economic of sustainable development . San Francisco: ICS Press. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PAS- PI). (2014). Industri minyak sawit indonesia berkelanjutan: Peranan industri minyak kelapa sawit dalam pertumbuhan ekonomi, pembangu- nan pedesaan, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan . Bogor: PASPI. _____. (2015). Multifungsi perkebunan kelapa sawit dan isu sustainability , 1 (1), 1–10. Bogor: PASPI. Pinkoh L. Wilcove, D. 2008: Is Palm Oil Agriculture Really Destroying Tropical Agriculture? Con- servation Latter I: 60–64.
Rofiq, H. N. (2013). Economic analysis of oil palm plan- tation and oil palm productivity in effect on per capita income in Indonesia . International Institute of Social Studies. The Netherlands: The Huge.
Sabiham, S. (2013). Sawit dan lahan gambut dalam pembangunan kebun kelapa sawit di Indonesia.
Bogor: Himpunan Gambut Indonesia.
Sato Y. (1997). The palm oil industry in Indonesia: Its structural changes and competitiveness. Dalam M. E. Pangestu & Y. Sato (Eds.), Waves of change in Indonesia’s manufacturing industry . Tokyo: Institute of Developing Economics.
Sipayung. T., & Purba, J. H. V. (2015). Ekonomi agribisnis minyak sawit . Bogor: Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute.
Soemarwoto,  O.  (1992). Indonesia dalam kancah isu lingkungan global . Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2004). Trade, growth, and poverty in Indonesia. Bogor: National Con - ference of the University Outreach Network.
Susila, W. R. (2004). Contribution of palm oil industry to economic growth and poverty alleviation in
Indonesia . Jurnal Litbang Pertanian , 23 (3), 107–114. Syahza,  A.  (2007). Kelapa sawit dan dampaknya terhadap percepatan ekonomi pedesaan di Riau. (Disertasi). Universitas Riau.
Tomich, T.P and Mawardi, M. S. 1995: Evolution of Palm Oil Trade Policy in Indonesia 1978-1991 .
Elaeis 7 (1): P 87-102.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
United States Department of Agriculture (USDA). (2016). Indeks mundi , agricultural statistic . Washington D.C.: USDA. World Growth. (2009). Conversion the immutable link between forestry and development . Arlington: World Growth. _____. (2011). The economic benefit of palm oil to Indonesia. Arlington: World Growth World Bank. (2012). Inclusive green growth: The pathway to sustainable development . Wash- ington, D.C.: World Bank.