ISSN 2527-8401 (p) 2527-838X (e) © 2016 JISH Pascasarjana UIN Walisongo Semarang http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish
Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 1, No. 1 (2016) 1-20, doi: 10.21580/jish.11.1370

## URGENSI AKTA NOTARIIL DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

## Yulies Tiena Masriani
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yuliestiena@gmail.com

## Abstract
One potential disputes in Sharia economic is the one of the practice transactions that are not in accordance with Islamic principles, although recorded in the books of the bank. This is becaused of the one parties defaulting does not carry out the contract as stipulated  in  the  agreement  on  the  notary  deed.  Urgency  notarized  deed  in  Sharia economic transactions is very important to ensure the rights and obligations of the parties to the covenant-making. Making an authentic deed is done in order to create certainty, order, legal protection and to avoid disputes in the future.

## Keywords:   urgency notarized deed, sharia economic transactions

## Abstrak
Salah  satu  potensi  sengketa  dalam  transaksi  ekonomi  syariah  adalah adanya  pihak  melakukan  praktek  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan prinsip  syariah,  meskipun  tercatat  dalam  pembukuan  bank.  Hal  ini dikarenakan salah satu pihak wanprestasi tidak melaksanakan akad yang tertuang  dalam  akta  notariil  yang  disepakatinya. Urgensi  akta  Notariil dalam transaksi ekonomi syariah sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban  para  pihak  pembuat  perjanjian.  Pembuatan  akta  otentik dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum dan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
Kata kunci:  urgensi akta notariil, transaksi ekonomi syariah

## Urgensi Akta Notariil

## Pendahuluan
Tujuan  Pembangunan  nasional  adalah  terciptanya  masyarakat adil  dan  makmur,  berdasarkan  demokrasi  ekonomi,  dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan  dapat  berperan  aktif   dalam  persaingan  global  yang  sehat, diperlukan  partisipasi  dan  kontribusi  semua  elemen  masyarakat untuk  menggali  berbagai  potensi  yang  ada  di  masyarakat  guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalian potensi dan  wujud  kontribusi  masyarakat  dalam  perekonomian  nasional tersebut  adalah  pengembangan  sistem  ekonomi  berdasarkan  nilai Islam  (syariah)  dengan  mengangkat  prinsip-prinsipnya  ke  dalam Sistem  Hukum  Nasional.  Prinsip  Syariah  berlandaskan  pada  nilai- nilai  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan,  dan  keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). 1
Nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan  dan  keu- niversalan tersebut dapat terlaksana apabila dalam menjalankan suatu transaksi  didasarkan  pada  niat  baik  untuk  menjaga  kemaslahatan bersama,  saling  menghargai  dan  menghormati  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  yang  bertransaksi  pada  lembaga  keuangan syariah.
Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  telah  berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa  perbedaan  yang  mendasar  antara  Lembaga  Keuangan  Syariah dengan  Lembaga  Keuangan  Konvensional.  Salah  satu  perbedaan yang sering dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa di Lembaga Keuangan Syariah harus ada Underlying Transaction yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya tanpa ada alas transaksi, seperti jual beli yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa  yang  akan  menimbulkan  fee  dan  penyertaan  modal yang akan memperoleh bagi hasil. Dengan kata lain, perbedaan antara
1 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 21  Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Lembaga  Keuangan  Syariah  dengan  Lembaga  Keuangan Konvensional adalah terletak pada akad dan transaksinya. 2
Transaksi  atau  akad  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari perlu  dicermati  apakah  suatu  transaksi  itu  halal  ataukah  haram. Karena  dalam  akad  terdapat  banyak  sekali  rukun  dan  syarat  yang harus dipenuhi untuk mewujudkan agar akad yang dilakukan sah, dan menghasilkan produk hukum yang halal. Dalam menggapai produk hukum  yang  halal  harus  dipahami  dan  dikuasai  prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam melakukan kegiatan transaksi.
Akad adalah suatu penentu, suatu parameter yang menyebabkan suatu transaksi itu sah atau tidak, karena secara keseluruhan transaksi- transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari akad, sehingga dapat dikatakan bahwa akad merupakan akar dari semua  transaksi.  Apabila  dalam  suatu  transaksi  atau  akad  yang dilakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  dituangkan dalam suatu akta notariil yang dibuat Notaris, maka para pihak diang- gap  telah  menyetujui  semua  isi  akad  dalam  akta  notariil  tersebut, karena  dengan  membubuhkan  tandatangannya  dalam sebuah  akta, maka  para  pihak  dianggap  telah  mengetahui  semua  isi  akta  dan konsekuensinya  para  pihak  harus  melaksanakan  hak  dan kewajibannya sesuai dengan isi akta tersebut.
Persoalan  akan  terjadi apabila salah  satu pihak yang  membuat akad tidak melaksanakan isi akad yang telah disetujuinya itu, sehingga dapat menimbulkan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan transaksi ekonomi  syariah.  Fokus  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  apakah dalam transaksi ekonomi syariah berpotensi terjadinya sengketa dan bagaimanakah urgensi akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah?

## Transaksi Ekonomi Syariah
Transaksi  yang  dilakukan  di  perbankan  konvensional  maupun perbanklan syariah keduanya menganut prinsip kontrak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2 Fathurrahman Djamil, 2012, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, hal. v.
Prinsip  kontrak  dalam  hukum  Islam  tak  ubahnya  seperti perjanjian  atau perikatan yang  dituangkan  dalam  sebuah  akta pada umumnya. Kontrak dalam hukum Islam dikenal dengan akad terjadi antara  dua  belah  pihak  yang  didasari  asas  kesepakatan  para  pihak untuk  membuat  suatu  perjanjian  atau  perikatan  yang  didahului penawaran  dan  penerimaan  (Ijab-qabul)  mengenai  suatu  objek tertentu.
Suatu  kontrak  atau  perjanjian  pada  prinsipnya  tetap  mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari kata sepakat, kecapakan, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya 3 . Tim  Lindsey  et  al., 4 mengartikan  kontrak  atau  akad  sebagai kesepakatan  atau  komitmen  bersama lisan,  isyarat, maupun  tulisan antara  dua  pihak  atau  lebih  yamg  memiliki  implikasi  hukum  yang mengikat untuk melaksanakannya. Intinya, terdapat hubungan antara ijab  dan  qabul  yang  mendasari  akad.  Dengan  demikian,  akad  yaitu tercapainya  ijab  yang  dinyatakan  oleh  salah  satu  pihak  dan dilakukannya qabul dari pihak lain secara sah menurut syariah.
Dalam  istilah  leksikal  sebagaimana  dikutip  oleh  Rahmani Timorita Yulianti 5 , akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab ialah ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (hissyy) maupun tidak nampak  (ma’nawy).  Kamus  al-Mawrid,  menterjemahkan  al-‘Aqd sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Sementara menurut  pendapat  pakar  Hukum  Islam,  Subhi  Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul  yang  memiliki  akibat  hukum  terhadap  hal-hal  yang dikontrakkan. Pendapat pakar lain, akad adalah satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan
3 Suharnoko,  2014,  Hukum  Perjanjian,  Teori  dan  Analisa  Kasus,  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, hal.1.
4 Lindsey, Tim et al., 2013, Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang- undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 259.
5 Rahmani  Timorita  Yulianti,  Asas-Asas  Perjanjian  (Akad)  Dalam  Hukum Kontrak Syari’ah, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.II, No.1, Juli 2008, hal. 92-93.
bersama. Selanjutnya, Rahmani Timorita Yulianti menyatakan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan  antara  dua  pihak  atau  lebih  melalui  ijab  dan  qabul  yang memiliki  ikatan  hukum  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.
Yang  terpenting  dalam  ranah  akad,  hukum  Islam  selalu menekankan  unsur  lahiriah  dan  batiniah.  Misalnya,  Iltizam  yang bermakna umum seperti akad pada umumnya atau sebaliknya dapat pula  bermakna  khusus  yang  mencakup  tindakan  hukum (rechtshandeling)  yang  kehendak  berasal  dari  kedu  belah  pihak. Disamping  itu,  juga  ada  contoh  lain  ialah  tasarruf   atau  conduct  or disposition yang berhubungan dengan “segala sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang baik berupa perkataan maupun perbuatan, di mana syarat menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum, baik yang menyangkut  kepentingan  orang  tersebut  maupun  orang  lain.” Kesapakatan  ini  dapat  berupa  jual-beli,  hibah,  wakaf,  sebaliknya perihal  perbuatan  sebagai  suatu  penguasaan  terhadap  harta  yang bebas  belum  ada  pemiliknya,  mengkonsumsi  dan  memanfaatkan harta syara’ 6 .
Mengingat perkembangan lalu lintas kebutuhan masyarakat yang semakin  meningkat  berkenaan  dengan  akad  dalam  bentuk pembiayaan.  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merekomendasikan melalui  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) 7 dengan  dikeluarkannya Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan  Musyarakah. Fatwa Tentang  Pembiayaan  yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 08 Muharram 1421 H 13 April 2000 M. Isi  dari  fatwa  ini  ialah  pembiayaan  musyarakah  yang  memiliki
6 Lindsey, Tim et al, Op.Cit. hal.260-261.
7 Lembaga  ini  beranggotakan  ahli  hukum  Islam  (fugaha)  serta  ahli  dan praktisi ekonomi, terutama di bidang keuangan baik bank maupun non-bank yang memiliki  tugas  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  dan  tugas-tugas  MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi ummat, selain itu lembag bertugas untuk menggali,  menguci,  dan  merumuskan  nilai  dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transakasi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta melakukan pengawasan atas implementasinya (Gayo dan Taufik, 2012: 260).
keunggulan  dalam  kebersamaan  dan  keadilan,  baik  dalam  berbagi keuntungan  maupun  resiko  kerugian,  kini  telah  dilakukan  oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) dan agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam DSN memandang perlu menetapkan  fatwa  tentang  musyarakah  untuk  dijadikan  pedoman oleh LKS.
Beberapa Ketentuan dari Fatwa tersebut, antara lain:
1.  Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan  kehendak  mereka  dalam  mengadakan  kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a.  Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara  eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
b.  Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
c.  Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2.  Pihak-pihak  yang  berkontrak  harus  cakap  hukum,  dan memperhatikan hal-hal berikut:
a.  Kompeten  dalam  memberikan  atau  diberikan  kekuasaan perwakilan.
b.  Setiap  mitra  harus  menyediakan  dana  dan  pekerjaan,  dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
c.  Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
d.  Setiap  mitra  memberi  wewenang  kepada  mitra  yang  lain untuk  mengelola  aset  dan  masing-masing  dianggap  telah diberi  wewenang  untuk  melakukan  aktifitas  musyarakah dengan  memperhatikan  kepentingan  mitranya,  tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
e.  Seorang  mitra  tidak  diizinkan  untuk  mencairkan  atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3.  Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
a.  Modal yang terdiri dari: (1) modal yang diberikan harus uang tunai,  emas,  perak  atau  yang  nilainya  sama.  Modal  dapat terdiri  dari  aset  perdagangan,  seperti  barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus
terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan  atau  menghadiahkan  modal  musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. (3) pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
b.  Kerja mencakup, antara lain: (1) partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi,  kesamaan  porsi  kerja  bukanlah  merupakan  syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan  dalam hal ini ia boleh  menuntut bagian keuntungan  tambahan  bagi  dirinya,  (2)  setiap  mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil  dari  mitranya.  Kedudukan  masing-masing  dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
c.  Keuntungan  harus  memiliki  unsur:  (1)  keuntungan  harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan  sengketa  pada  waktu  alokasi  keuntungan  atau penghentian musyarakah, (2) setiap keuntungan mitra harus dibagikan  secara  proporsional  atas  dasar  seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. (3) seorang mitra boleh mengusulkan  bahwa  jika  keuntungan  melebihi  jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. (4)  sistem  pembagian  keuntungan  harus  tertuang  dengan jelas dalam akad.
d.  Kerugian  harus  dibagi  di  antara  para  mitra  secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4.  Biaya Operasional dan Persengketaan meliputi:
a.  Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
b.  Jika salah satu pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya atau jika  terjadi  perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Menurut para ulama untuk memenuhi suatu akad harus dipenuhi terlebih dahalu rukun dan syaratnya. Rukun menunjukkan ada dan tidak  adanya suatu perbuatan, di  sisi lain syarat  merupakan bagian dari  rukun  tetapi  bukan  esensi  dari  perbuatan.  Untuk  itu  harus dipenuhinya syarat dan rukun berupa: 8 (1) Ijab dan qabul; (2) Mukallaf artinya kompenten melakukan akad; (3) obyek akad; (4) tujuan akad sesuai  dengan  syariah  artinya  jika  akad  itu  melanggar  aturaran  al- Quran  dan hadits  Nabi saw., seperti barang-barang hakam  (khamr) dan babi adalah bertentangan dengan syariah.
Dengan kata lain, prinsip perbankan syariah merefleksikan dan menerapkan  prinsip  hukum  Islam  yang  dikeluarkan  oleh  MUI sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  penetapan  fatwa  bidang syariah di Indonesia.
Rukun  akad  pembiayaan  syariah  dalam  suatu  transaksi sebagaimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  serta  merujuk  pada perjanjian pada umumnya. Menurut Ahmad Azhar Basyir rukun akad dapat dirinci sebagai berikut 9 : a.  Subjek akad
Pihak yang berakad yaitu minimal paling sedikit dua orang yang  sudah  baligh,  berakal  sehat  dan  cakap  untuk  melakukan perbuatan hukum sendiri.
b.  Objek yang diakadkan
Objek  akad  bermacam-macam,  sesuai  dengan  bentuknya. Dalam  akad  jual  beli,  objeknya  adalah  barang  yang diperjualbelikan dan harganya. Agar suatu akad dapat dipandang sah, objeknya memerlukan syarat sebagai berikut  (1)  telah  ada waktu akad diadakan. Objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. (2) dapat menerima akad. Dalam akad jual beli misalnya barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai  bagi  pihak-pihak  yang  mengadakan  akad  jual  beli.  (3) dapat  ditentukan  dan  diketahui.  Objek  akad  harus  dapat ditentukann dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan
8 Adrian Sutedi, 2009,  Perbankan Syariah Tinjauan  dari Beberapa Segi Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hal.119-120.
9 Loc.cit
akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga  tidak  memenuhi syarat  menjadi objek akad.  Adanya  syarat  ini  diperlukan  agar  pihak-pihak  yang bersangkutan  dalam  melakukan  akad  benar-benar  atas  dasar kerelaan bersama. Oleh karenanya, adanya syarat ini disepakati fukuha. (4) dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Objek akad harus  dapat  diserahkan  pada  waktu  akad  terjadi,  tetapi  hal  ini tidak  berarti  harus  dapat  diserahkan  seketika.  Yang  dimaksud adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat  diserahkan  karena  memang  benar-benar  ada  di  bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan.
Suatu  hal  yang  penting  dari  keempat  syarat  di  atas  berkenaan dengan objek  akad ialah segala sesuatu  dapat  dijadikan objek  akad sepanjang  objek  tersebut  menerima  hukum  akad  dan  tidak mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Jadi, objek tersebut harus telah wujud/ada, jelas dan dapat diserahkan.
Adapun Akad atau sighat itu sendiri terdiri atas 10 : (1) serah (ijab) atau  penawaran  yaitu  permulaan  penjelasan  yang  keluar  dari  salah seorang  yang  berakad  buat  memperlihatkan  kehendaknya  dalam mengadakan akad, siapa pun saja yang memulainya. (2) terima (kabul) atau penerimaan. Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, kabul  ialan  jawaban  pihak  yang  lain  sesudah  adanya  ijab  buat menyatakan  persetujuannya.  Yang  dimaksud  dengan  sighat  akad adalah cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun-rukun akad  itu dinyatakan. Sighat  akad dapat  dilakukan dengan  cara lisan, tulisan,  isyarat  maupun  perbuatan  yang  telah  menjadi  kebiasaan dalam ijab dan kabul.
Rukun  tidaklah lengkap  tanpa  adanya syarat sebab syarat ialah unsur yang membentuk keabsahan rukun akad. Jadi, dalam suatu akad akta pembiayaan syariah harus memenuhi rukun dan syarat. Syarah sahnya  perjanjian  syariah,  meliputi 11 :  (1)  Tidak  menyalahi  hukum syariah  yang  disepakati  adanya.  Maksudnya  bahwa  perjanjian  yang
10 Loc.Cit
11 Ibid, hal.121.
diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan  hukum  atau  perbuatan  melawan  hukum  syariah,  sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah atau batal demi hukum dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi  masing-masing  pihak  untuk  menepati  atau  melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain, apabila isi perjanjian tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  syariah,  maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum (nietig van rechtswege). (2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridha dan ada pilihan.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  boleh  ada  unsur  paksaan  dalam membuat  perjanjian  tersebut  yaitu  masing-masing  pihak  ridha  atau rela  akan  isi  perjanjian  tersebut  atau  dengan  perkataan  lain,  harus merupakan kehendak bebas masing-masing. (3) Isi perjanjian harus jelas  dan  gamblang.  Maksudnya  apa  yang  diperjanjikan  oleh  para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehinga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian, masing- masing  pihak  yang  telah  mengadakan  perjanjian  atau  yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi atau penafsiran yang sama tentang apa yang mereka telah perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu. Hampir  sama  dengan  perjanjian  menurut  KUHPerdata,  menurut hukum Islam, perjanjian berdasarkan kata sepakat, dengan syaratnya objek  perjanjian  haruslah  berwujud,  hak  milik  dan  dapat  dikenai hukum akad.
Akad berbasis hukum  syariah seyogianya harus dihormati  dan dilaksanakan  oleh  para  pihak  dengan  peran  notaris  sebagai  pihak yang netral. Dengan kata lain, syarat dan rukun perjanjian dari suatu akad tidak membawa kemudharatan bagi orang lain.
Akad  membebankan  kewajiban  kepada  para  pihak  untuk memenuhinya sebagaimana digariskan dalam surah al-Maidah ayat 1, Allah  berfirman:  “Hai  orang-orang  yang  beriman  penuhilah  akad-
akad.  Abd.  Shomad 12 menegaskan  bahwa  pemenuhan  dalam  akad mempresentasikan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  antara  sesama manusia  demi  kemaslahatan  bersama.  Ada  tiga  prinsip  utama perjanjian  dalam  Islam  oleh  Maha-Hanaan  Balala  yaitu  contractual fairness,  social  justice  dan  permissibility  sebagaimana  dikutip  oleh  Abd. Shomad 13 .  Contractual  fairness  ialah  Islam  mengedapankan  prinsip kesetaraan  diantara  setiap  manusia  tanpa  terkecuali,  hal  ini sebagaimana yang ditetapkan dalam surah al-Hujaraat ayat 11 yang menyebutkan “sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah  yang  paling  mulia  diantaramu”,  oleh  sebab  itu  dalam  akad perjanjian  setiap  orang  memiliki  bargaining  position  yang  seimbang tanpa terkecuali. Social justice mempilarkan setiap amal perbuatan yang dilakukan  oleh  setiap  manusia  hendaknya  membawa  suatu  faedah dan  manfaat  serta  tidak  mengandung  unsur-unsur  kemudharatan bagi umat manusia. Hal ini menekankan suatu tanggungjawab sosial harus termanifestasi dalam setiap akab perjanjian sehingga hak dan kewajiban  yang  timbul  dari  akad  tersebut  tidak  membawa  akibat kerugian atau kemudharatan bagi orang lain. Permissibility berarti akad yang diperjanjikan atau yang tidak dilarang dalam Al Quran maupun Sunnah. Kedua tuntutan ini tidak boleh dilanggar atau ditawar-tawar untuk  dijadikan  pedoman  dan  pelaksanaan  setiap  akad  perjanjian sebagai the ultimate source of  law dalam Islam.
Jadi,  saat  ini  dunia  bisnis  berbasis  syariah  yang  menggunakan akad  perjanjian  sebagai  landasan  kontraktual  mengalami perkembangan  yang  signifikan.  Perbankan  syariah  sebagai  motor penggerak  geliat  masyarakat  untuk  menggunakan  bisnis  berbasis syariah dalam suatu akad dan juga peran notaris dalam pembuatan akad  tersebut  harus  sungguh-sungguh  mengimplementasikannya secara baik. Di samping itu, konsep ini dapat memberikan keadilan bagi  kemaslahatan  umat  manusia.  Bukan  sebaliknya,  perbankan
12 Abd.Shomad, 2013,  Rekonstruksi  Akad  Bank Syariah Untuk  Mencapai Kemaslahatan  Sebagai  Wujud  Rahmatan  Lil-Alamin,  dalam  M.  Isnaeni,  2013, Perkembangan  Hukum  Perdata  di  Indonesia,  Surabaya:  Laksbang  Grafika, hal.122.
13 Ibid, hal.123.
syariah  adalah  hanya  sekedar  manifestasi  dari  perwakilan  produk perbankan yang hanya bertujuan mencari laba semata. 14

## Urgensi Akta Notariil dalam Transaksi Ekonomi Syariah
Kata  urgensi  menurut  W.J.S.  Poerwadarminta  (2003:  1347) mempunyai  arti  hal  perlunya  atau  pentingnya  tindakan  yang  cepat atau segera. Urgensi diartikan sebagai hal yang mendesak atau sangat mendesak  untuk  dilakukan  sesuatu.  Urgensi  Akta  Notariil dimaksudkan  bahwa  suatu  akta  Notariil  yang  dibuat  oleh  seorang Notaris  itu  mempunyai  arti  yang  sangat  penting  dan  merupakan tindakan  yang  cepat  atau  segera  dilakukan  untuk  menjamin keabsahan suatu perbuatan hukum.
Dalam  prakteknya  urgensi  bisa  terjadi  pada  situasi  apapun, merupakan kondisi yang sifatnya temporer yang bisa disebabkan oleh adanya  peluang  atau  kesempatan.  Urgensi  akta  notariil  dalam transaksi  ekonomi  syariah  dimaksudkan  bahwa  dalam  pembuatan akta notariil terdapat klausula-klausula yang memberikan jalan keluar penyelesaian apabila terjadi suatu sengketa yang dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat akad tersebut.
Suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian berupa akad akta notariil dalam transaksi ekonomi dalam hukum syariah harus memenuhi ketentuan sesuai Undang-Undang Jabatan  Notaris  (UUJN)  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia.
Setiap perjanjian tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum mengakui kesepakatan para pihak pembuat perjanjian tanpa adanya konsep tertulis, namun demikian demi menjamin kepastian hukum, mereka lebih menyukai tertulis khususnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris demi kepastian hukum yang berguna sebagai alat bukti sempurna jika terjadi sengketa dikemudian hari.
Menurut Abdul Ghofur Anshori 15 , akta sendiri ialah surat yang berguna sebagai alat bukti yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak  atau perikatan, yang sejak  semula dengan sengaja  untuk pembuktian. Penandatanganan surat wajib dilakukan sehingga dapat berbentuk akta yang berasal dari Pasal 1864 KUHPerdata tetapi tidak dapat diberlakukan menjadi akta otentik karena tidak disahkan oleh pegawai  yang  tidak  berwenang  atau  cakap  (van  onbevoegheid  of onbekwaamheid van den ambtenaar). Akta yang ditandatangani oleh para pihak  mempunyai  kekuatan  (kracht)  yang  disebut  tulisan  di  bawah tangan  (onderhandsch  geschrift).  Tanda  tangan  memberikan  ciri  atau untuk  mengindividualisir  sebuah  akta.  Pendek  kata,  akta  adalah  surat yang ditandatangani dengan maksud dan sengaja yang berisi klausula- klausula dari kesepakatan pembuatnya sebagai alat bukti.
Ada dua teori dalam pembuatan akta otentik. Secara teoritis, akta yang di tandatangani oleh Notaris menjadi akta otentik secara teoritis ialah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk  pembuktian.  Yang  dimaksud  dengan  sejak  semula  dengan sengaja  yaitu  sejak  awal  tujuan  daripada  surat  itu  dibuat  sebagai pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Bentuk surat lain yaitu surat korespondensi yang mana surat ini  dibuat  dengan  sengaja  sebagai  lalu  lintas  surat  menyurat  tanpa adanya suatu perjanjian atau perikatan dalam ranah yuridis 16 .
Berdasar  UUJN,  akta  Notaris  adalah  akta  otentik  yang  dibuat oleh  atau  dihadapan  Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ada 2 (dua) jenis atau golongan akta Notaris, menurut Habib Adjie 17 , yaitu: (1) akta yang dibuat oleh (door) Notaris disebut dengan istilah Akta Relaas atau Berita Acara, (2) akta  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  (ten  overstaan)  Notaris,  biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.
15 Abdul  Ghofur  Anshori,  2009,  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, hal.18.
16 Loc.Cit.
17 Habib Adjie, 2008,  Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, hal.45.
Adapun  mengenai  akta  relaas  atau  berita  acara  yaitu  akta  yang dibuat oleh Notaris yang memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik  sesuatu  tindakan  yang  dilakukan  atau  suatu  keadaan  yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, di  dalam  menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris.  Sementara  akta pihak  atau  akta  partij  berisikan  suatu  “cerita”  dari  apa  yang  terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya  yang  diterangkan  atau  diceritakan  oleh  pihak  lain  kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan  untuk  keperluan  mana pihak lain itu  sengaja datang di hadapan  Notaris dan  memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan  atau perbuatan dikonstatir oleh  Notaris di dalam  suatu akta otentik 18 .
Menurut Habib Adjie, Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis, artinya segala bentuk  akad  ataupun  akta  dalam  perbankan  syariah  harus  dalam bentuk tertulis dan tidak diwajibkan dalam bentuk lain atau tertentu. Pasal ini bersifat mandatory  rules.  Selanjutnya, isi  atau  substansi dari kesepakatan  tertulis  tersebut  harus  memuat  adanya  hak  dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
Ketentuan pokok perjanjian dalam hukum  Islam diatur  dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 serta Hadis Nabi Muhammad saw.
Dalam Al Qur’an,  Surat Al Baqarah  ayat 282  Allah berfirman yang artinya
“Wahai  orang-orang  yang  beriman  !  Apabila  kamu  melakukan utang  piutang  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  Janganlah  penulis  menolak  untuk menuliskannya  sebagaimana  Allah  telah  mengajarkan  kepadanya, maka  hendaklah  dia  menuliskan.  Dan  hendaklah  orang  yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,  dan  janganlah  dia  mengurangi  sedikitpun  daripadanya. Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang  kurang  akalnya  atau  lemah
18 G.H.S.  Lumban  Tobing,  1983,  Peraturan  Jabatan  Notaris,  Jakarta: Erlangga, hal.51.
(keadaannya),  atau  tidak  mampu  mendiktekan  sendiri,  maka hendaklah  walinya  mendiktekannya  dengan  benar.  Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua oang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.  Dan  janganlah  kamu bosan menuliskannya,  untuk batas waktunya  baik  (utang  itu)  kecil  maupun  besar.  Yang  demikian  itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan  kamu  kepada  ketidakraguan,  kecuali  jika  hal  itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak  ada  dosa  bagi  kamu  jika  kamu  tidak  menuliskannya.  Dan ambillah  saksi  apabila  kamu  berjual  beli,  dan  janganlah  menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah  memberikan pengajaran  kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 19 .
Surat Al Baqarah ayat 282 tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa  dalam bermuamalah bertransaksi  ekonomi  syariah  haruslah dituliskan dalam sebuah akta yaitu dalam akad perjanjian agar masing- masing  pihak  mempunyai  bukti  bahwa  mereka  telah  sepakat melakukan perjanjian dan harus mentaatinya sesuai dengan isi akad yang diperjanjikannya. Dan akad yang dibuatnya itu merupakan akta notariil yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak.
Tujuan perintah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 282 tersebut jelas sekali  untuk  menjaga  keadilan  dan  kebenaran  yang  menekankan adanya pertanggung jawaban. Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa  transaksi  ekonomi  (muamalah)  memiliki  nilai  yang  sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti, agar  pihak-pihak  tertentu  tidak  mengingkari  perjanjian  yang  telah dibuatnya. Akad perjanjian yang dituangkan dalam akta notariil harus
19 The  Holy  Que’an  Al  Fatih,  2009,  Al-Qur’anul  Karim  Tafsir  PerKata Tajwid Kode, hal.48.
benar-benar  dimengerti  dan  dipahami  untuk  dilaksanakan  sebaik- baiknya sesuai dengan isi akta.
Selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman:
َك اوُدَِتَ َْلََو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْ نُك ْنِإَو ْنِإَف ٌةَضوُبْقَم ٌناَهِرَف اًبِتا َنِمَأ
َنُِتُْؤا يِذَّلا ِِّدَؤُ يْلَ ف اًضْعَ ب ْمُكُضْعَ ب َر ََّللَّا ِقَّتَ يْلَو ُهَتَ ناَمَأ لاَو ُهَّب اوُمُتْكَت ٌِثآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي ْنَمَو َةَداَهَّشلا َنوُلَمْعَ ت اَِبِ َُّللَّاَو ُهُبْلَ ق ٌميِلَع
“Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan  sedang  kamu  tidak  mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi,  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (utangnya) dan  hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya.  Dan janganlah  kamu  menyembunyikan  kesaksian,  karena  siapa  yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 20 .
Sementara,  Hadis  Rasulullah  saw.  dalam  H.R.  Al-Baihaqi, Turmudzi, dan Abu Dawud menekankan bahwa:
“Dari Ubadah Ibnu Shamit ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda:  sesungguhnya  pertama  kali  yang  diciptakan  oleh  Allah adalah  al-Kalam  atau  pena.  Allah  memerintahkan  kepada  pena “tulislah”. Pena itu bertanya: Ya Tuhan, apakah yang harus saya tuliskan? Allah menjawab: “tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang hari kiamat”
Beranjak dari dua surah Al-Baqarah dan hadits di atas, menurut Faturrahman  Djamil 21 setiap  bentuk  perniagaan  yang  tidak  secara tunai  wajib  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis.  Dasar pemikirannya  ialah perjanjian  tertulis itu dapat dijadikan  alat bukti apabila  suatu  ketika  terjadi  perselisihan  yang  disebabkan  kelupaan akan isi perjanjian atau adanya kesengajaan satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain. Lebih lanjut, yang dimaksud penulis yang
20 Ibid, hal.49.
21 Fathurrahman  Djamil,  2012,  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Syariah, Editor Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, hal.7-8.
bersifat adil (fair) atau tidak berat sebelah atas terjadinya kesepakatan dua  pihak  maka  profesi  penulisan  transaksi  akad/perjanjian  yaitu notaris  yang  memiliki  relevansi  dan  urgensi  dalam  transaksi berdasarkan  ajaran  hukum  Islam.  Begitu  pula,  dalam  akad pembiayaan  perbankan  yang  notabene  dilakukan  pembayaran  tidak secara tunai, maka perjanjian atau akad tersebut dibuat secara tertulis menjadi  bagian  penting  harus  dilaksanakan.  Sudah  barang  tentu, perjanjian  atau  akad  tertulis  ini  dapat  dijadikan  alat  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1865  KUHPerdata  jo.  Pasal  163  HIR. 22 Oleh karena  itu,  peran  Notaris  sangat  diperlukan  untuk  memberikan pendapat-pendapat  hukum  kepada  para  pihak  pembuat  akad perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## Penutup
Beranjak dari uraian dan pembahasan tentang isu hukum yang diangkat,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut  (1)  Potensi sengketa dalam transaksi ekonomi syariah terjadi apabila salah satu pihak berbuat nakal, melakukan praktek transaksi yang tidak sesuai dengan  prinsip  syariah  dan  salah  satu  pihak  wanprestasi  tidak melaksanakan  akad  yang  tertuang  dalam  akta  notariil  yang disepakatinya.  (2)  Urgensi  akta  Notaris  dalam  transaksi  ekonomi syariah adalah suatu akta yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna,  untuk  mensahkan  perjanjian/perikatan,  menjamin  hak dan  kewajiban  para  pihak  pembuat  perjanjian.  Pembuatan  akta otentik dilakukan  dalam  rangka  menciptakan kepastian,  ketertiban,
22 Pasal ini menormakan bahwa seseorang yang mempunyai suatu hak, atau guna  meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya suatu peristiwa tersebut. Yang harus dibuktikan itu berupa perbuatan-perbuatan dan kejadian- kejadian yang dipersengkatan oleh kedua belah pihak yang berperkara atau yang tidak  mendapat persetujuan kedua  pihak. Sedangkan  perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian  yang telah diakui  atau yang tidak disangkal  oleh pihak lawan, tidak  usah  dibuktikan  lagi,  sebab  “membuktikan”  itu  berarti  “memberikan kepastian kepada hakim” tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan itu”. Alat bukti sendiri diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR meliputi bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah H. Faturrahman Djamil (2012: 7-8).
dan  perlindungan  hukum.  Disamping  itu  juga  karena  dikehendaki oleh  pihak  yang  berkepentingan  untuk  memastikan  hak  dan kewajiban para pihak sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

## Daftar Pustaka
Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh, 2014, Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 UUJN-P, Edisi Revisi, Semarang: Pustaka Zaman.
Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama.
Ali,  Mohammad  Daud,  2009,  Hukum  Islam,  Jakarta:  RajaGrafindo Persada.
Ali, Zainuddin, 2009, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
Anshori,  Abdul  Ghofur,  2009,  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia:
Perspektif  Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press.
Boedino,  Herlien,  2008,  Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang
Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Engelbrecht, 1954, De Wetboeken,  Wetten  en  Verordeningen Benevens  de
Voorlopige  Grondwet  van  de  Republiek  Indonesië,  Leiden:  A.W.
Sijthoff ’sesuatu Uitgeversmij N.V.
Fathurrahman Djamil, 2013, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan
Konsep, Editor Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika.
Fathurrahman  Djamil,,  2012,  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di
Bank Syariah, Editor Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika.
Gardner, James A., 1961, The Sociological Jurisprudence Of Roscoe
Pound (Part I), Villanova Law Review, Volume, 7 Number 1, Fall 1961.
Gaya,  Ahyar  Ari  dan  Ade  Irawan  Taufik,  Kedudukan  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam  Mendorong Perkembangan  Bisnis  Perbankan  Syariah  (Perspektif   Hukum Perbankan  Syariah), Jurnal Rechtsvinding, Volume 1  Nummer 2, Agustus 2012, Media Pembinaan Hukum Nasional.
Hallaq,  Wael  B.,  2009,  An  Introduction  to  Islamic  Law,  Cambridge University Press, New York.
http://e-journal.um.edu.my/filebank/published_article/6584/- 4.%20Akad-Akad%20Muamalah%20Dalam%20Fi- qh%20[MS%2037-42].pdf
Lindsey,  Tim  et  al.,  2013,  Hukum  Keluarga,  Pidana  &  Bisnis  Kajian Perundang-undangan  Indonesia  Fikih  dan  Hukum  Internasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Linus J. Mcmanaman, Social Engineering: The Legal Philosophy of
Roscoe Pound, St. John’s Law Review, Vol. 33, Issue 1, Desember 1958.
Lubis, Sulaikan, et al., 2008, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,  Editor:  Gemala  Dewi,  Jakarta:  Kencan  Prenada Media Group.
Manan, Abdul, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mardani,  2014,  Hukum  Bisnis  Syariah,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Marzuki,  Peter Mahmud,  2005, Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2012,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Masriani, Yulies Tiena, 2014, Norma Bagi Notaris dalam Pengawasan Notaris, Semarang: Duta Nusindo Semarang.
McLeod, Ian, 2003, Legal Theory, Second Edition, New York: Palgrave MacMillan.
Meeuwissen,  2009,  Meeuwissen  Tentang  Pengembanan  Hukum  Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Penerjemah Bernard Arief  Sidharta, Bandung: Refika Aditama.
Mertokusumo,  Sudikno,  2006,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Mertokusumo,  Sudikno,  2012,  Teori  Hukum,  Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka.
Pound, Roscoe, 1921,  An  Introduction to the  Philosophy  of  Law,  New Haven: Yale University Press.
Pound, Roscoe, 2002, The Ideal Element in Law, Indianapolis: Liberty Fund.
Rofiq, Ahmad, 1997, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Setiawan, R., 2004, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Jakarta: Bina Cipta.
Shomad, Abd. 2013, Rekonstruksi Akad Bank Syariah untuk Mencapai Kemaslahatan  sebaga  Wujud  RAHMATAN  LIL-ALAMIN, dalam  M.  Isnaeni,  2013,  Perkembangan  Hukum  Perdata  di Indonesia, Surabaya: Laksbang Grafika.
Sidharta,  Bernard  Arief,  1999,  Refleksi  tentang  Struktur  Hukum,
Bandung: Mandar Maju.
Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  1984,  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Perdata, cetakan ke-18, Jakarta: Pradnya Paramita.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1984,, Pokok-Pokok dari Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1975.
Suharnoko, 2014, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
The  Holy  Qur’an  Al  Fatih,  2009,  Al-Qur’anul  Karim  Tafsir  PerKata
Tajwid Kode.
Titus, Harald. H, 1947, Ethics for Today, Ohio: America Book Co.
Tobing  G.H.S.  Lumban,  1983,  Peraturan  Jabatan  Notaris,  Jakarta:
Erlangga.
Tutik,  Titik  Triwulan,  2008,  Hukum  Perdata  dalam  Sistem  Hukum
Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Usanti,  Trisadini  Prasatinah,  2013,  Urgensi  Jaminan  pada  Pembiayaan
Berdasarkan Prinsip bagi Hasil di Bank Syariah dalam M. Isnaeni, 2013, Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, Surabaya: Laksbang Grafika.
Yulianti,  Rahmani  Timorita,  Asas-Asas  Perjanjian  (Akad)  dalam Hukum Kontrak Syari’ah, Jurnal Ekonomi Islam Vol. II, No. 1, Juli 2008.