## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 4, No 1, 2024, 1-9
https://doi.org/10.35912/jihham.v4i1. 3006
Analisis  Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor:  15/Pid.Sus  Anak/2022/PT.Sby  (Analysis  of  the Application  of  the  Principle  of  Ultimum  Remedium  to Children  Perpetrated  in  the  Crime  of  Sexual  Intercourse: Study of Decision Number: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby) Khairani Aisya Amira Siregar 1* , Dona Raisa Monica 2 , Emilia Susanti 3 , Ahmad Irzal Fardiansyah 4 , Aisyah Muda Cemerlang 5
Universitas Lampung, Lampung 1,2 khairanialyasrg@gmail.com 1* donnaraisamonica@gmail.com 2 , emiliasusanti@yahoo.co.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 22 Maret 2024 Revisi 1 pada 29 Maret 2024
Revisi 2 pada 6 April 2024
Revisi 3 pada 25 April 2024 Disetujui pada 2 Mei 2024

## Abstract
Purpose: This study aims to find out the basis of the judge's legal considerations  in  imposing  sentences  the  ultimum  remedium principle for children who commit the crime of sexual intercourse in the Study Decision Number: 15/Pid. Sus Anak/2022/PT, and to find  out  the  implementation  of  applying  ultimum  remedium  for children perpetrator of the crime of sexual intercourse.
Methodology: The  research  method  used  in  this  study  is  a normative  juridical  law  research  method  that  uses  scientific procedures  to  find  truth  based  on  legal  scientific  logic  from  a normative perspective.
Results: Based  on  the  results  of  the  description  and  discussion above, it can be concluded that the judge's legal considerations did not apply the ultimum remedium principle to children who commit the  crime  of  sexual  intercourse  in  decision  number  15/Pid.  Sus Anak/2022/PT.Sby.  In  sentencing,  the  child  perpetrator  was sentenced to four years in prison with children who committed the crime of sexual intercourse in Study Decision Number 15/Pid. Sus Anak/2022/PT  considers  several  things  as  juridical,  non-juridical, burdensome, and relieving the perpetrator.
Limitations: This study is related to how judges give consideration in a decision in a trial.
Contribution: This  research  is  expected  to  be  a  reference  and contribution in the application of criminal law.
Key Words: Judge's considerations, imprisonment, children. How  to  cite: Siregar,  K,  A,  A.,  Monica,  D,  R.,  Susanti,  E.,
Fardiansyah,  A,  I.,  Cemerlang,  A,  M.  (2024).  Analisis  Penerapan Asas  Ultimum  Remedium  terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 4(1), 1-9.

## 1. Pendahuluan
Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dipelihara dan dididik, karena mereka  adalah  bagian  dari  generasi  muda  yang  merupakan  aset  bangsa  yang  penting  dan  akan meneruskan perjuangan bangsa. Anak-anak memiliki karakteristik dan sifat khas, di mana setiap anak memiliki nilai dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi  secara  mutlak,  termasuk  perlindungan  hukum.  Anak-anak  dianggap  rentan  dan membutuhkan  bimbingan,  sehingga  mereka  harus  dilindungi  oleh  orang  dewasa  yang  memiliki kematangan mental. Tanggung jawab orang tua terhadap perilaku anak-anak mereka menjadi penting, karena anak-anak belum sepenuhnya mampu bertanggung jawab atas tindakan hukum mereka.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  Nomor  23  tahun 2002  tentang  Peradilan  Anak  mendefinisikan  perlindungan  anak  sebagai  upaya  untuk  memastikan bahwa  anak-anak  memiliki  hak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  sepenuhnya sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan,  serta  dilindungi  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  (Ahmad  & Maroni, 2021). Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hukum memberikan perlindungan tidak  hanya  kepada  korban  tetapi juga  kepada  pelaku.  Negara mengutamakan  perlindungan  hak-hak anak selama proses hukum, dengan memberikan perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa, termasuk pemberian keringanan dalam pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak mengatur penegakan hukum khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan  prinsip  menghindari  penjara  kecuali  sebagai ultimum  remedium atau  upaya  terakhir.  Jika penjara diperlukan, hukuman maksimum untuk anak adalah setengah dari hukuman maksimum bagi orang dewasa. Undang-undang menetapkan kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak-anak. Meskipun demikian, masih banyak anak yang terlibat dalam tindak  pidana  yang  dihukum  dengan  penjara,  menunjukkan  bahwa  implementasi  asas  atau  prinsip ultimum  remedium masih  belum  optimal.  Pemidanaan  masih  menjadi  pilihan  utama,  sementara alternatif  pemidanaan  jarang  digunakan.  Hal  ini  tercermin  dari  jumlah  anak  yang  ditahan  oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Nugraha, Rizki, Aulia, & Salsabila, 2023). Contoh kasus tindak pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak,  di  mana  putusan  yang  diberikan  oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby adalah hukuman penjara. Kasus  ini  melibatkan  seorang  terdakwa  bernama  Dino  Sandy  Ramadhan,  yang  pada  usia  17  tahun, melakukan  persetubuhan  dengan  seorang  anak  di  bawah  umur  (17  tahun  7  bulan).  Anak  pelaku mengakui bahwa persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali.
Jaksa  penuntut  umum  menuntut  agar  majelis  hakim  menyatakan  bahwa  Dino  Sandhy  Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebagai konsekuensi, anak tersebut  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  selama  4 tahun.  Dapat  diketahui bahwa  dalam  kasus anak, konsekuensi hukumnya tidak sama dengan orang dewasa. Meskipun dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun, anak masih memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang serta menerima pendidikan yang layak selama periode tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menetapkan bahwa anak yang berusia antara 14 hingga 18 tahun yang terlibat dalam konflik hukum harus dititipkan di Lembaga Pembinaan Anak (LPAS) sebagai pengganti penjara. Namun, dalam kasus ini, anak tersebut diperintahkan untuk ditahan.
Undang-undang menetapkan kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak-anak. Meskipun demikian, masih banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana yang  dihukum  dengan  penjara,  menunjukkan  bahwa  implementasi  undang-undang  masih  belum optimal (Ariani, 2014). Hal ini tercermin menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih sangat banyak jumlah anak yang ditahan, yaitu sampai dengan per juni 2017, jumlah anak yang terdaftar di UPT yang dikelola Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) berjumlah 910 Tahanan Anak. Jumlah ini meningkat di banding tahun 2016 yang berjumlah 907 Tahanan Anak, angka ini juga tidak termasuk jumlah tahanan anak yang dikelola oleh Polisi dimana angkanya tidak tersedia dan tidak dapat diakses. Hakim diwajibkan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan dan perkembangan anak dalam memutuskan hukuman. Meskipun demikian, hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil  tetap  adil  dan  memenuhi  keadilan  masyarakat,  dengan  mempertimbangkan  solusi  alternatif untuk menghindari pemidanaan penjara dan stigmatisasi terhadap anak sebagai narapidana.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah  mengetahui  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  berdasarkan  asas ultimum  remedium terhadap  anak  yang melakukan  tindak  pidana  persetubuhan dalam  Studi  Putusan Nomor:  15/Pid.Sus  Anak/2022/PT.Sby,  dan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  penerapan  asas ultimum remedium bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan (Novandi).

## 2. Tinjauan Pustaka
Asas ultimum  remedium ,  sebagai  salah  satu  prinsip  dalam  hukum  pidana,  memiliki  konotasi  bahwa penerapan  hukum  pidana  penjara  seharusnya  menjadi  opsi  terakhir  dalam  upaya  penegakan  hukum. Prinsip  ini  berdasarkan  pemahaman  bahwa  hukum  pidana  penjara  memiliki  implikasi  yang  serius. Pidana  penjara  dapat  menyebabkan  terpidana  terasing  dan  terputus  hubungan  dengan  keluarga  dan masyarakat.  Bahkan,  dalam  kasus  yang  paling  ekstrim,  seperti  hukuman  mati,  seseorang  bisa kehilangan nyawa. Penggunaan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya sanksi administratif atau perdata tidak lagi efektif. Asas ultimum remedium ,  yang  juga  diterapkan  oleh  Menteri  Kehakiman  Belanda  dalam  menanggapi  pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay, menyoroti pentingnya menjadikan hukum pidana penjara sebagai opsi terakhir dalam penegakan hukum (Susanti, 2020).
Asas ultimum  remedium yang  diterapkan  oleh  Menteri  Kehakiman  Belanda  dalam  menjawab pertanyaan  dari  seorang  anggota  parlemen  bernama  Meckay  menyatakan  bahwa:  prinsip  tersebut mengharuskan  bahwa  hanya  mereka  yang  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum ( onreght ) yang boleh dipidana (NUSU & Nusu, 2013). Hal ini merupakan syarat mutlak. Selanjutnya, terdapat  persyaratan  tambahan  bahwa  perbuatan  yang  melanggar  hukum  tidak  dapat  diselesaikan dengan cara lain, sehingga penggunaan hukuman pidana penjara harus menjadi opsi terakhir. Secara prinsip, setiap ancaman hukuman pidana penjara menimbulkan kekhawatiran. Hal ini dapat dipahami oleh  semua  orang  yang  berakal  sehat  tanpa  perlu  penjelasan.  Namun,  hal  ini  tidak  berarti  bahwa pemidanaan  penjara  harus  sepenuhnya  sepenuhnya  dihindari.  Hakim  harus  melakukan  penilaian terhadap  manfaat  dan  kerugian  dari  penggunaan  sanksi  pidana  penjara,  serta  memastikan  bahwa penggunaan  hukuman  pidana  penjara  hanya  sebagai  langkah  terakhir,  sehingga  hukuman  tersebut tidak lebih berat daripada pelanggarannya.
Dalam  konteks  asas  " ultimum  remedium "  terkait  dengan  pidana  penjara,  penegakan  hukum  pidana dengan  sanksi  yang  keras  haruslah  tetap  bertujuan  untuk  mengurangi  penderitaan  bagi  pelaku (Gultom, 2008). Penerapan asas "penjatuhan pidana penjara sebagai opsi terakhir" dalam pengambilan keputusan hukum oleh hakim harus dapat mempertimbangkan kepentingan pelaku tindak pidana. Ini berarti  bahwa  sebelum  memberlakukan  sanksi  pidana  yang  keras  seperti  penjara,  baik  sanksi administratif maupun sanksi perdata harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Dengan pendekatan ini, penggunaan hukuman pidana bisa sejalan dengan kepentingan pelaku, karena upaya hukum lainnya diberikan prioritas sebelum pengenaan sanksi pidana yang lebih berat. Sanksi pidana adalah tindakan terakhir dalam proses penegakan hukum, digunakan jika metode penegakan hukum di bidang hukum lain tidak berhasil. Namun nyatanya, dalam konteks perkembangan hukum pidana di Indonesia, peran sanksi pidana dalam beberapa kasus telah berubah. Kadang-kadang, sanksi pidana tidak lagi dianggap sebagai langkah terakhir ( ultimum remedium ), tetapi sebagai langkah pertama ( primum remedium ). Dilihat  dari  sudut  pandang  sosiologis,  perubahan  ini  disebabkan  oleh  tindakan  yang  diatur  dalam undang-undang  tersebut  dianggap  sangat  luar  biasa  dan  memiliki  dampak  besar  pada  masyarakat (Novandi).
Adapun  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak memberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang berusia 12-18 tahun, pendapat masyarakat menunjukkan bahwa rasa keadilan tidak terpenuhi jika anak yang melakukan kejahatan tidak dikenai hukuman penjara. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap pelaku tindak pidana harus menerima hukuman penjara agar efektif dalam mencegah pengulangan perbuatan tersebut. Namun, hakim sering kali masih melihat anak sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum untuk  memberikan  efek  jera  dan  mencegah  pengulangan  perbuatan  tersebut.  Meskipun  prinsip ultimum remedium  dihadapkan  pada  sejumlah  hambatan  dan  kendala,  salah  satunya  adalah  bahwa hukum  pidana  memiliki  peraturan  undang-undang  yang  menangani  setiap  jenis  kejahatan  dan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam penggunaan hukuman pidana, seringkali tidak ada ruang untuk mempertimbangkan  solusi  alternatif  yang  damai  (ICJR,  2017).  Berdasarkan  uraian  diatas,  maka penulis  tertarik  untuk  meneliti  terkait  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dan bagaimanakah keadilan subtansif putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan pada putusan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif dengan  melalui  prosedur  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  yang  berdasarkan  logika  keilmuan hukum dilihat dari sudut pandang normatifnya.. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  penelitian  yang mengacu  pada  norma-norma  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  (RISNAWATI,  2014).  Sehubungan  dengan  jenis penelitian  Yuridis  Normatif  maka  pendekatan  yang  digunakan dalam tulisan  ini adalah  pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ).

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby
Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum (Kamil, 2008). Pentingnya pertimbangan hakim  ini  menuntut  pendekatan  yang  hati-hati,  kritis,  dan  akurat  karena  memiliki  dampak  yang signifikan  bagi  pihak  yang  terlibat.  Jika  pertimbangan  hakim  kurang  teliti,  baik,  dan  cermat,  maka putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pasal 5 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan hakim menjelaskan  bahwa kebebasan  hakim juga mencakup  kewajiban untuk memperlihatkan  sikap yang tidak memihak ( impartial judge ). Meskipun istilah "tidak memihak" ini sebaiknya tidak diartikan secara harfiah, namun hakim harus memihak pada kebenaran dalam menjatuhkan putusannya. Lebih rinci,  Pasal  5  Ayat  (1)  dari  Undang-Undang  tersebut  menyatakan  bahwa  "Pengadilan  mengadili menurut hukum tanpa diskriminasi".
Kebebasan  mutlak  hakim  sangat  penting  untuk  memastikan  objektivitas  hakim  dalam  mengambil keputusan. Dalam konteks ini, hakim membuat keputusan tentang hal-hal berikut:
1) Apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2) Apakah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  merupakan  suatu  tindak  pidana,  dan  apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana, dan terakhir,
3) Apakah terdakwa seharusnya dipidana.
Semua putusan pengadilan harus mencakup pasal-pasal tertentu dari peraturan yang berlaku dan juga harus  mencakup  sumber  hukum  yang  tidak  tertulis  untuk  mengidentifikasi  prinsip  hukum  yang diterapkan  dalam  masyarakat.  Putusan  pengadilan  merupakan  tanggung  jawab  hakim  dalam menjalankan tugasnya, untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan padanya. Tanggung jawab ini tidak hanya terhadap hukum, diri sendiri, atau masyarakat, tetapi yang terpenting adalah  keputusan  tersebut  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim. Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor  yang  dapat meringankan  atau  memberatkan  pelaku,  fakta-fakta  yang  terungkap selama persidangan, serta unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Putusan hakim juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendalam, yang memperhitungkan aspek-aspek secara yuridis dan non yuridis.
Adapun berdasarkan putusannya majelis hakim dalam perkara nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby telah  menetapkan  dan  memutuskan  bahwa  anak  pelaku  Dino  Sandhy  Ramadhan  terbukti  secara  sah bersalah  melakukan  tindak  pidana  seperti  yang  telah  didakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum  pada dakwaan primer, yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  majelis  hakim  yang  didapatkan  melalui  proses  pemikiran  serta berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  proses  persidangan  mengenai  hal-hal  yang  bersifat yuridis maupun non yuridis seperti sebagai berikut ini:

## 4.1.1 Pertimbangan Yuridis
1) Dakwaan Penuntut Umum
Pertimbangan  yuridis  tidak  lepas dari  undang-undang  dan  memeriksa  elemen-elemen  dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dakwaan primer (Faried, 2017). Majelis Hakim  akan  menilai  terlebih  dahulu  apakah  unsur-unsur  pasal  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum tersebut  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan    anak  pelaku  dengan  melihat  suatu  unsur-unsur  yuridis sebagai berikut:
a) Unsur setiap orang;
b) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
c) Unsur melakukan persetubuhan dengannya;
d) Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
Unsur  setiap  orang  atau  barang  siapa  adalah  siapa  saja  sebagai  subjek  hukum  yang  melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal tersebut. Dengan kata lain unsur setiap orang dalam perkara ini yaitu terdakwa anak Dino Sandhy Ramadhan. Unsur kedua yang harus terpenuhi ialah  unsur  “dengan  sengaja  melakukan  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk anak.” Majelis hakim dalam perkara ini menimbang unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak" terpenuhi karena adanya bukti bahwa Anak Dino dengan  sengaja  menggunakan  tipu  muslihat  dan  kebohongan  untuk  membujuk  anak  korban melakukan  persetubuhan  berlanjut.  Kebohongan  yang  dilakukan  oleh  Anak  Dino  seperti menyakinkan anak korban bahwa dia sudah cerai dan meminta anak korban bertanya ke temannya, merupakan  contoh  dari  kebohongan  yang  diterima  dengan  sengaja  oleh  anak  korban.  Hal  ini menunjukkan bahwa Anak Dino dengan sengaja menggunakan tipu muslihat dan kebohongan untuk membujuk anak korban melakukan persetubuhan berlanjut, yang merupakan unsur yang terpenuhi. Unsur ketiga yang harus terpenuhi ialah unsur ” melakukan persetubuhan dengannya”.
Majelis hakim dalam perkara ini menimbang unsur ”melakukan persetubuhan dengannya” terpenuhi karena  adanya  bukti  bahwa  Anak  Dino  dengan  sengaja  melakukan  persetubuhan  terhadap  anak korban  melakukan  persetubuhan  berlanjut.  Hal  ini  terbukti  dengan  fakta  bahwa  Anak  Dino memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, dan anak korban mengatakan "Yang tapi saya takut kalau hamil lalu bagaimana" dan Anak Dino menjawab "kalau hamil kita menikah, saya  tanggung  jawab  kalau  memang  Anakku".  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Anak  Dino  dengan sengaja  melakukan  persetubuhan  terhadap  anak  korban  melakukan  persetubuhan  berlanjut,  yang merupakan unsur yang terpenuhi. Unsur terakhir yang harus terpenuhi ialah unsur ”jika beberapa perbuatan  berhubungan  sehingga  dengan  demikian  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan berlanjut”.  Majelis  hakim  dalam  perkara  ini  menimbang  unsur  ”jika  beberapa  perbuatan berhubungan  sehingga  dengan  demikian  harus  dipandang  sebagai  satu  perbuatan  berlanjut” terpenuhi karena adanya bukti bahwa Anak Dino melakukan persetubuhan berlanjut terhadap anak korban. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa Anak Dino melakukan persetubuhan sebanyak 20 kali, yang dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama pada bulan Juli 2021 dan kejadian yang terakhir pada bulan Maret 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Anak Dino melakukan persetubuhan berlanjut, yang merupakan unsur yang terpenuhi.
2) Keterangan Saksi, Ahli, dan Terdakwa
Keterangan saksi menjadi alat bukti sah yang pertama kali disebutkan pada ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Secara umum, setiap orang dapat dijadikan seorang saksi di dalam proses persidangan, namun terdapat beberapa hal yang menjadi pengecualian sehingga seseorang tersebut tidak dapat memberikan  kesaksiannya,  seperti  keluarga  sedarah  atau  semendah  dalam  garis  lurus  keatas  dan kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; Saudara terdakwa  atau  yang  bersama-sama  sebagai  terdakwa,  saudara  ibu  atau  bapak,  juga  mereka  yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; Suami/istri terdakwa meskipun bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa. Adapun para saksi yang dihadirkan dalam proses perkara tersebut ialah sebanyak 5 orang saksi. Sedangkan ahli yang dihadirkan dalam proses persidangan ialah dua orang ahli, yaitu dokter ahli kandungan.  Kemudian,
dalam perkara ini, pada proses persidangan telah didengarkan keterangan dari terdakwa Anak Dino yang menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutus perkara tersebut.
3) Barang Bukti
Alat Bukti serta barang bukti yang dikemukakan dalam proses persidangan dalam Perkara Nomor: 15/Pid.Sus  Anak/2022/PT.Sby  ini  ialah  sebanyak  5  (lima)  barang  bukti  sebagai  salah  satu pertimbangan  oleh  majelis  hakim,  sehingga  terdakwa  Dino  Sandhy  Ramadhan  dapat  dinyatakan telah  melakukan  tindak  pidana  seperti  apa  yang  telah  didakwakan  penuntut  umum  terhadapnya (Mertokusumo, 2012).
4) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat memberikan tuntutan hukum sesuai dengan perbuatan terdakwa dan  telah  diatur  di  dalam  undang-undang.  Dalam  perkara  ini  terdakwa  Dino  Sandhy  Ramadhan dikenakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undnag-  Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 4.1.2 Pertimbangan Non-Yuridis

## 1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
Adapun  pada  kasus  ini  faktor  yang  melatarbelakangi  anak  pelaku  melakukan  perbuatan menyimpangnya  yaitu  persetubuhan  diketahui  karena  kurangnya  perhatian  dan  pengawasan  dari pihak keluarga serta pengaruh dari pergaulan bebas yang diperolehnya dari pergaulan sebayanya. Secara  umur  anak  pelaku  masih  anak-  anak  yang  belum  dapat  berfikir  tentang  untung  rugi  dan dampak dari suatu perbuatan, yang diketahui anak pelaku adalah hanya mengikuti hawa nafsu dan tidak memikirkan akibatnya.
2) Akibat Perbuatan Terdakwa
Akibat  dari  perbuatan  tersebut  terdakwa  Anak  Dino  Anak  saksi  Selvia  Jihan  Rahayu  Putri  Binti Sularno  mengalami  kehamilan  berdasarkan  hasil  testpack  dan Visum  Et  Repertum UPTD  RS  dr. Sayidiman Magetan Nomor: 490/1575/403.300/2022 tanggal 20 Mei 2022.
3) Kondisi Diri Terdakwa
Kondisi  terdakwa  Anak  Dino  pada  saat  kejadian,  secara  fisik  seperti  usia  serta  tingkat kedewasaannya  serta  secara  psikis  seperti  keadaan  kejiwaannya  dalam  kondisi  baik  dan  sehat sehingga terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ketika dimintai keterangan atas kejadian  tersebut,  terdakwa  juga  mampu  menjelaskan  dengan  baik,  tidak  berbelit-belit,  berlaku sopan, serta mengakui dengan terus terang kesalahan yang ia lakukan serta menyesali perbuatannya.
4) Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan
Keadaan yang memberatkan serta meringankan yang menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim pada Perkara Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby ini adalah sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:
-  Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat.
-  Perbuatan Anak telah menyebabkan rusaknya masa depan anak korban Keadaan yang meringankan :
-  Anak belum pernah dihukum
-  Anak mengakui terus terang perbuatannya.
-  Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
Setelah majelis  hakim memberikan  pertimbangan melalui  fakta-fakta  hukum,  selanjutnya majelis hakim memutuskan perkara atas nama terdakwa  Dino Sandhy Ramadhan tersebut secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  ”tindak  pidana  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat, serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  korban  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan  orang  lain  merupakan  perbuatan  berlanjut.”  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan primer JPU. Dalam surat putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun, mengembalikan barang bukti seperti 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol AE 3849 kepada anak korban, dan membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
Penulis  memiliki  perbedaan  pendapat  terkait  beberapa  hal  dengan  majelis  hakim  pada  perkara tersebut  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa  Dino  Sandhy  Ramadhan.  Penulis berpendapat terdapat alasan yang meringankan yang bisa ditambahkan, bahwa apabila dilihat dari
fakta  yuridis  di  persidangan  dimana,  anak  korban  dan  anak  pelaku  memang  menjalin  hubungan asmara dari awal, dan juga perbuatan persetubuhan itu dilakukan anak pelaku terhadap anak korban kurang  lebih  sebanyak  20  (dua  puluh)  kali.  Maka  dapat  diketahui,  anak  korban  telah  melakukan persetubuhan beberapa  kali  dan menyadari  kemungkinan  akibat  dari perbuatannya.  Namun,  anak korban  juga  mempengaruhi  terjadinya  persetubuhan  dengan  dasar  inisiatif,  kemauan,  dan persetujuannya.  anak  pelaku  juga  merupakan  anak  di  bawah  usia  18  tahun  dan  dapat  dikatakan "polos" atau "tidak mengetahui" akibat dari perbuatannya. Penahanan lama anak yang berpotensi merugikan kemampuan komunikasinya karena isolasi di penjara memerlukan perlakuan yang adil dalam hukum. Hal ini tidak hanya untuk kepentingan korban, tetapi juga untuk kepentingan anak pelaku. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti peran korban, latar belakang anak pelaku, dan keadaan meringankan  seperti  belum  pernah  dihukum  sebelumnya,  pengakuan  terbuka  atas  perbuatannya, serta penyesalan, janji untuk tidak mengulangi kesalahan, dan terlebih lagi person serta korban dapat menjadi  pertimbangan  dalam  mengurangi  masa  hukuman  penjara  yang  awalnya  4  tahun.  Ini bertujuan agar anak tersebut tidak kehilangan sepenuhnya kebebasan dan masa depannya.
4.2 Penerapan  Asas  Ultimum  Remedium  Terhadap  Anak  yang  Melakukan  Tindak  Pidana Persetubuhan Dalam Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby.
Penerapan  hukuman  yang  tidak  sesuai  dapat  mengabaikan  prinsip  perlindungan,  karena  penegakan hukum  terhadap  anak  seharusnya  menjadi  pilihan  terakhir  dan  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang terbatas. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 16 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi ini mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, menekankan bahwa penangkapan, penahanan, atau penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai tindakan terakhir  (ultimum  remedium),  serta  mendorong  penerapan  keadilan  restoratif.  Memberikan  label sebagai  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  (ABH)  dalam  sistem  peradilan  anak  mungkin  akan melekat pada diri seorang anak tersebut, dan label tersebut akan dapat memicu perilaku devian di masa mendatang (Hevira et al., 2023). Kejahatan yang dilakukan anak setelah diklasifikasikan sebagai ABH dapat menjadi hasil dari proses tersebut.
Adapun alasan penjara berusaha untuk menjadi lembaga reformasi dengan pendekatan yang manusiawi, sifat  asalnya  sebagai  institusi  yang  bertanggung  jawab  atas  keamanan,  kontrol,  dan  pemasyarakatan tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja.  Saat  ini,  tujuan  dari  menjatuhkan  pidana  penjara  adalah  untuk memberikan  pembinaan  sehingga  terpidana  diharapkan  menjadi  individu  yang  lebih  baik  setelah menjalani hukumannya (Siagian, 2023). Namun, dalam praktiknya, semakin lama seseorang menjalani pidana  penjara,  semakin  besar  kemungkinannya  untuk  menjadi  narapidana  yang  residivis,  yakni memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lagi setelah keluar dari penjara. Penahanan pada anak yang dilakukan tanpa pertimbangan yang cermat atau tanpa memperhatikan prinsip ultimum remedium tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Prinsip ultimum  remedium menekankan  pentingnya  menjadikan  tindakan  terakhir  sebagai  pilihan  terakhir setelah semua alternatif lain telah dieksplorasi dan dipertimbangkan dengan seksama.. Pidana penjara seharusnya hanya diterapkan jika orang tua anak tidak dapat memberikan jaminan perlindungan (arto, 2004).  Kondisi  fisik  dan  mental  anak,  serta  konteks  di  mana  kejahatan  terjadi,  juga  harus dipertimbangkan.  Oleh  karena  itu,  ada  berbagai  tindakan  atau  langkah  yang  dapat  diambil  untuk menghindari anak yang terlibat dengan hukum dari hukuman penjara.
Kendatipun  seperti  yang  sudah  disebutkan  di  atas,  berdasarkan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan (Ditjen PAS) rata-rata anak yang berkonflik dengan hukum di tahan di penjara, dan angka anak yang di penjara juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun dalam kaitan dengan kasus yang dibahas dalam  penulisan  ini  mengenai  tindak  pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  anak  dimana  sanksi pidana  yang  dijatuhi  berupa  pidana  penjara  pada  putusan  PT  Surabaya  Nomor  15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby,  perbuatan  persetubuhan  itu  dilakukan  Anak  Dino  terhadap  anak  korban  kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali, di rumah Anak Dino dengan cara yang kurang lebih sama dengan kejadian yang pertama, dan kejadian yang terakhir pada bulan Maret 2022, dimana dalam putusannya majelis hakim menyatakan Anak Dino Sandhy Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana terhadap Anak Dino Sandhy Ramadhan dengan pidana penjara  selama  2  (dua)  tahun  6  (enam)  bulan,  kemudian  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan permohonan  banding  menjadi  4  (empat)  tahun  yang  dikabulkan  oleh  majelis  hakim.  Maka  dari  itu, hakim pasti mempunyai dasar pertimbangan untuk tidak menerapkan prinsip ultimum remedium atau pidana penjara adalah upaya terakhir pada perkara anak, dan terlebih lagi menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari penjatuhan putusan awal.
Majelis hakim menimbang meskipun penjara dianggap sebagai langkah terakhir bagi pelaku pada kasus anak, namun karena pelaku menunjukkan kesadaran atas perbuatannya yang salah dan tetap mengulangi tindakannya bahkan berulang kali, hakim telah mempertimbangkan bahwa hukuman penjara selama 4 tahun adalah sesuai untuk anak pelaku (Erdianti, 2019) . Hakim menerima permohonan banding karena merasa  bahwa  tindakan  pelaku  yang  sangat  tercela  seperti  persetubuhan  ini  memerlukan  efek  jera. Penuntut umum juga mengajukan banding agar putusan tersebut dijatuhkan untuk menegaskan kepada anak  pelaku  bahwa  perbuatan  tersebut  tidak  dapat  diterima.  Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa ancaman dari kasus ini cukup berat. Namun, pada kasus di mana perbuatan dianggap lebih ringan atau ancaman pidananya di bawah 7 tahun, lebih baik memberikan tindakan lain daripada penjara. Namun, berdasarkan  Pasal  81  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan  Anak, yang  menyatakan  bahwa  pidana  penjara  untuk  kasus  ini  minimal  5  tahun  dan  maksimal  15  tahun, penjara tidak dapat dihindari karena ancaman pidananya sudah melebihi 7 tahun.
Pertimbangan hakim yang adil artinya tidak boleh berat sebelah, kerugian yang dirasakan anak pelaku tidak boleh rendah dengan kerugian yang dirasakan anak korban. Maka harus dilihat juga dari sudut pandang  anak  korban  pada  kasus  ini.  Hakim  mempertimbangkan  dari  perspektif  viktimologi,  yang mempelajari  kontribusi  korban  dalam  suatu  kejahatan  dan  menilai  perlindungan  yang  seharusnya diberikan  kepada  mereka,  penting  untuk  mencatat  bahwa  keberadaan  korban  dalam  kasus  ini  tidak menggugurkan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  pelaku.  Meskipun  korban  turut  terlibat  dalam kejadian tersebut, hal ini tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh anak pelaku (Suartama & Dewi, 2023). Bahkan, dari sudut pandang korban, mereka adalah pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini. Baik anak pelaku maupun korban sama-sama kehilangan masa depan mereka, tetapi korban, terutama  yang  mengalami  kehamilan  sebagai  akibat  langsung  dari  tindak  pidana  persetubuhan, mengalami kerugian yang lebih besar. Situasi ini memberikan dampak fisik, emosional, dan sosial yang kompleks  pada  korban,  yang  mengakibatkan  beban  tambahan  terhadap  kesejahteraan  mereka.  Oleh karena itu, keberadaan korban dalam kasus ini tidak mengubah fakta bahwa tindakan pelaku merupakan kejahatan yang harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Anak-anak yang menjadi ibu pada usia dini mungkin belum memiliki kesiapan secara fisik dan emosional untuk mengurus anak mereka dengan baik. Selain itu, mereka yang hamil akibat tindak pidana persetubuhan sering kali mengalami stigma  dan  diskriminasi  sosial  (Prasetiasari  et  al.,  2023).  Masyarakat  sering  menyalahkan  atau merendahkan  mereka,  yang  hanya  menambah  beban  emosional  mereka  setelah  mengalami  trauma. Selain dampak mental, perubahan fisik yang harus mereka hadapi juga menjadi beban, terutama karena tubuh mereka masih dalam masa pertumbuhan.
Terlebih lagi untuk memberlakukan asas ultimum remedium terhadap anak, hakim menimbang negara belum menyediakan infrastruktur dan sarana yang memadai untuk menerapkan sanksi tersebut secara efektif. Selain itu, belum semua hakim memahami prinsip pemidanaan terhadap anak bahwa penjara tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk anak. Namun, agar tetap memberikan efek jera kepada anak, pilihan hukum yang tersedia saat ini adalah pidana penjara, maka dari itu hakim menimbang daripada sang anak pelaku tidak dihukum sama sekali, lebih baik ia ditahan di balik penjara. Lalu, faktor lain tidak  bisanya asas ultimum  remedium ini  diberlakukan  ialah  hakim menimbang bahwa  pada usia  17 tahun,  seorang  individu  sudah  mengalami  perkembangan  fisik  yang  hampir  sempurna  dan perkembangan otak yang signifikan. Menurut para pakar psikologi, di usia ini, seseorang telah mencapai titik di mana kemampuan fokus, konsentrasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan antisipasi telah berkembang dengan baik. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan kasus anak pelaku yang berusia 17 tahun, penting untuk mengakui bahwa mereka telah mencapai tahap kematangan tertentu dalam hal perkembangan kognitif dan mental.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim memutus  perkara  pada  kasus  Putusan  Nomor  15/Pid.Sus  Anak/2022/PT.Sby  dilakukan  dengan memberikan  pertimbangan  secara  yuridis  dan  non  yuridis.  Pertimbangan  yuridis,  yaitu  dengan memperhatikan  dakwaan  penuntut  umum,  keterangan  saksi,  ahli,  terdakwa,  dan  barang  bukti  yang dihadirkan di persidangan, serta dari ketentuan undang-undang. Sedangkan terkait pertimbangan non yuridis, majelis hakim dalam perkara ini  menimbang dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, serta kondisi diri terdakwa, serta alasan meringankan dan memberatkan. Namun penulis berpendapat bahwa  hakim  kurang  memperhatikan  terdapatnya  faktor-faktor  seperti  dorongan  dari  korban  yang membuat  pelaku  melakukan  tindak  pidana  persetubuhan  ini.  Sehingga,  penjatuhan  pidananya seharusnya lebih ringan dari yang telah diputus hakim perkara tersebut. Adapun penerapan asas ultimum remedium terhadap anak pelaku tidak dapat diterapkan, karena dari perkara pada kasus ini ada beberapa poin yang  tidak memenuhi  syarat  untuk  diterapkannya  asas ultimum  remedium, yaitu  pada  ancaman pidana yang melebihi maksimum 7 (tujuh) tahun dimana hukuman perkara persetubuhan terhadap anak diancam dengan maksimum 15 (limabelas) tahun. Lalu secara psikologis kematangan anak pelaku yang sudah bisa bertanggung jawab atas tindakannya, dan tidak adanya perdamaiaan dari kedua belah pihak, pada  perkara ini  walaupun  anak  pelaku  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya,  namun  anak  korban tetap sangat merasa dirugikan, maka dari itu asas ultimum remedium tidak dapat diterapkan pada kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby.

## References
Ahmad, I. F., & Maroni, M. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bersama (Komunal) Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia.
Ariani,  N.  V.  (2014). Implementasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jurnal Media Hukum, 21 (1), 16.
Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Erdianti, R. N. (2019). Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia (Vol. 1): Ummpress. Faried,  F.  S.  (2017).  Optimalisasi  Perlindungan  Anak  Melalui  Penetapan  Hukuman  Kebiri. Serambi  Hukum, 11 (01), 41-55.
Gultom,  M.  (2008).  Perlindungan  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia. Bandung:  Refika Aditama .
Hevira, L., Purwanti, T., Alim, D. P., Mujahid, E. H., Sriwaty, I., Handayani, V. W., Et Al. (2023). Peran Forensik Di Berbagai Disiplin Ilmu.
Icjr. (2017). Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Masih Ditemukan. Kamil, A. (2008). Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. Mertokusumo, S. (2012). Teori Hukum Novandi, A. Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia). Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nugraha, I., Rizki, M., Aulia, S. T., & Salsabila, S. S. (2023). Hiperseksualitas Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual. Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, 2 (2), 62-76.
Nusu, D. S. R., & Nusu, D. S. R. (2013). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Di  Pengadilan  Negeri  Gorontalo. Universitas  Hasanuddin, Makassar .
Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., Et Al. (2023). Pentingnya Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah (Umkm)  Di  Era  Digital  Pada  Kelurahan  Sembulang  Kecamatan  Rempang  Pulau  Galang  Kota  Batam. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (1), 19-25. Risnawati. (2014). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Siagian,  F.  S.  (2023).  Pertanggungjawaban  Pidana  Penanam  Ganja  Berdasarkan  Undang-Undang  Tentang
Narkotika. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 2 (2), 65-78.
Suartama,  S.  M.,  &  Dewi,  C.  I.  D.  L.  (2023).  Efektivitas  Atas  Tata  Kepemerintahan  Yang  Baik  Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem. Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan, 1 (2), 105-112.
Susanti, E. (2020). Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila Di Era Digital 4.0 Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Pada Remaja. Jurnal Sumbangsih, 1 (1), 9-18.