## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI
Volume 4 No 1 April 2023

## Urgensi  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

## Andika Dian Tetuko
Universitas Brawijaya, E-mail: andikadiantetuko@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Narkotika , Partisipasi, Perlindungan Hukum
Cara pengutipan: Andika Dian Tetuko. Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Narkotika . JURNAL HUKUM PIDANA &
KRIMINOLOGI, Vol 04
No 01 Edisi April 2023
(hlm. 1-11)
Riwayat Artikel: Dikirim: 13 Agt 2023
Direview: 19 Agt 2023
Direvisi: 30 Agt 2023
Diterima: 11 Sept 2023 Efektivitas  dari  berlakukanya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
2009  tentang  Narkotika  sangat  bergantung  pada  seluruh  jajaran penegak hukum. Namun, disisi lain hal terpenting adalah kesadaran hukum  dari  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  penegakkan  hukum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Putusan  Mahkamah  Agung  No.  2081K/Pid.Sus.2016,  yang  secara tidak  langsung  mewajibkan  tindakan  penggeledahan  dalam  kasus narkotika  bertujuan  untuk  mendapatkan  barang  bukti,  dengan didampingi  oleh  saksi  orang  lain  selain  polisi  yaitu  masyarakat. Berdasarkan  uraian  tersebut  disini  penulis  ingin  meneliti  tentang urgensi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.  Penulisan  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti  bahan  hukum  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang- undangan, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika yang  sangat  dibutuhkan  bagi  penegak  hukum  guna  memberikan informasi dalam pencegahan tindak pidana narkotika untuk mencapai kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  indonesia,  serta  hal  ini  sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  yang  intinya  masyarakat  wajib  membantu membagi informasi jika adanya dugaan suatu tindak pidana narkotika,
serta  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  saksi/pelapor  berdasarkan Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban.

## DOI: 10.51370/jhpk.v4i1.101
Copyright © 2023 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Kasus  peredaran  narkotika  di  Indonesia  telah  memasukan  tahapan  yang mengkhawatirkan, yang mana harus mendapatkan penanganan serius oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan narkotika penyebab rusaknya generasi penerus bangsa Indonesia. Kewaspadaan  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  ini  harus  ditingkatkan  agar penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dapat diminialisir.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 menyatakan  bahwa  narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau bukan  dari  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis.  Efek  dari  narkotika  sendiri dapat  menyebabkan  ketergantungan,  perubahan  kesadaran,  hilangnya  indra  perasa, menghilangkan  rasa  nyeri  atau  stres  berlebihan  hingga  over  dosis  jika  dikonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu banyak yang menyalahgunakan narkotika sebagai obat penenang bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat stresnya.
Penyalahgunaan narkotika dewasa ini kian semakin banyak, hal ini dikarenakan salah satu  ciri  dari  narkotika  sendiri  yang  menimbulkan  ketagihan  (adiksi).  Kelompok generasi  muda  saat  ini  merupakan  target  utama  dalam  penyalahgunaan  narkotika dalam suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah di Indonesia maupun negara-negara lainya melakukan segala upaya dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkotika yang dampaknya akan merusak ekonomi, politik hingga kestabilan sebuah negara.
Di Indonesia Narkotika sendiri dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun adanya  Peraturan  Perunndang-undangan  yang  mengatur  tentang  narkotika  tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus tentang penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibuktikan  masih  banyaknya  kasus  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  di Indonesia.  Kasus  peredaran  narkotika  sendiri  mudah  terjadi  pada  daerah  yang melibatkan  warga  negara  asing  (WNA),  seperti  tempat  pariwisata  yang  merupakan tempat utama bagi turis Internasional maupun turis dalam negeri untuk berlibur.
Berdasarkan  Undang-Undang  Pokok  Pertahanan  Keamanan  Nomor  20  Tahun  1982 Pasal 30 ayat (4) Polisi harus bertindak secara bijaksana dalam menentukan alternatif tindakan  apa  saja  yang  paling  tepat  serta  paling  diyakini  kebenaran  dan kemanfaatannya,  baik  dari  segi  hukum,  pelaku,  korban,  dan  masyarakat.  Selain  itu, dalam  tugas  penyidikan  dikenal  istilah  tindakan  profesif  dan  represif.  Dimana  polisi dalam  menindak  pelanggar  hukum  sekaligus  harus  membina  masyarakat  yang berhadap dengan hukum.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegakya hukum, terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  setiap  orang  yang mengetahui adanya hal yang mecurigakan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika  harus  melaporkan  pada  aparat  seperti  polisi.  Hal  ini  didasarkan  atas ketentuan  Pasal  131  yang  menyatakan,  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal
121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Dari uraian diatas efektivitas dari berlakukanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika  sangat  bergantung  pada  seluruh  jajaran  penegak  hukum,  namun disisi  lain  hal  terpenting  adalah  kesadaran  hukum  dari  seluruh  lapisan  masyarakat dalam  penegakkan  hukum  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika serta Putusan Mahkamah Agung No. 2081K/Pid.Sus.2016, yang secara tidak langsung mewajibkan tindakan penggeledahan dalam kasus narkotika, yang bertujuan untuk mendapatkan barang bukti, dengan didampingi oleh saksi orang lain selain polisi yaitu  masyarakat.  Maka  dalam  penyidikan  peran  masyarakat  dalam  penyidikan sangatlah  penting  dalam  membantu  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  yang marak  terjadi  di  kalangan  masyarakat.  Namun  di  Indonesia  masyarakat  yang mengetahui  adanya  peredaran  narkotika  atau  penyalahgunaan  narkotika  enggan melakukan  pelaporan  kepada  pihak  kepolisian.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat mendapatkan diskriminasi atau ancaman dari oknum pengedar narkotika tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  disini  penulis  ingin  meneliti  tentang  Urgensi  Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang selanjutnya dalam penulisan ini penulis menitik beratkan pada permasalahan sebagai berikut:
1) Bagaimana urgensi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika?
2) Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  saksi  atau  pelapor  dalam  tindak pidana narkotika?

## 2.  Metode
Penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk  diteliti  dengan  cara  melakukan  penelusuran  terhadap  peraturan  perundang- undangan, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat menunjang materi yang dibahas, serta ketentuan dalam pasal-pasal yang dikaitkan dengan isu yang diangkat oleh penulis.

## 3. Analisis dan Hasil
3.1. Urgensi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika
Narkotika merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan efek samping bagi orang yang  menggunakanya,  yaitu  dengan  cara  memasukan  ked  alam  tubuh.  Di  Indonesia narkotika  merupakan  obat-obtan  yang  dipergunakan  untuk  pelayanan  Kesehatan, sehingga ketersediaanya perlu dijamin agar tidak disalahgunakan. Hal ini dikarenakan jika  narkotika  disalah  pergunakan  akan  menimbulkan  ketergantungan  dan  dapat menimbulkan  gangguan  fisik,  mental,  sosial,  dan  terjadinya  gangguan  dalam masyarakat.
Menurut  pendapat  Soedjono  Dirjosisworo  pengertian  narkotika  merupakan  zat  yang bisa  menimbulkan  pengaruh  tertentu  bagi  yang  menggunakannya,  pengaruh  yang ditimbulkan dari narkotika adalah sepert pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat  dan  halusinasi  atau  timbulnya  khayalan-khayalan.  Sifat-sifat  tersebut  yang
dalam ilmu medis berfungsi untuk di manfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan yaitu menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. 1
Kemudian menurut Syviana menyatakan bahwa narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut  bekerja  mempengarugi  susunan  syaraf  otak.  Efek  narkotika  ini  juga menurunkan  kesadaran,  mengakibatkan  daya  khayal/halusinasi,  serta  menimbulkan daya rangsang/stimulant dan dapat menimbulkan ketergantungan. 2
Peredaran  narkotika  di  Indonesia  semakin  banyak,  hal  ini  membahayakan  bagi kelangsungan  hidup  generasi  muda,  maka  dari  hal  ini  pemerintah  berupa  untuk menanggulangi peredaran narkotika tersebut dengan mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor  6  Tahun  1971.  Kemudian  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976 hingga  pada  tahun  2009  perbaruhi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur  tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan narkotika yaitu sebagai berikut: 3
1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika;
2. Ketentuan  tentang  kegiatan  yang  menyangkut  narkotika  seperti  penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika;
3. Ketentuan  tentang  wajib  lapor  bagi  orang  atau  yang  melakukan  kegiatan- kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2;
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan  dari  perkara  yang  berhubungan  dengan  narkotika  secara kekhususannya  dan  untuk  mempercepat  prosedur  dan  mempermudah, penuntutan  dan  pemeriksaan  di  depan  pengadilan  yang  memerlukan penyimpangan dari ketentian hukum yang berlaku.
Kemudian  dalam  penggunaan  narkotika  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam Pasal 6 ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
1. Narkotika  Golongan  I  adalah  narkotika  yang  hanya  digunakan  untuk  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,  serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika  Golongan  II  merupakan  narkotika  yang  berkhasiat  pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika Golongan III yaitu narkotika yang digunakan untuk pengobatan dan banyak  digunakan  dalam  terapi  dan/atau  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan  serta  mempunyai  potensi  rungan  serta  mengakibatkan ketergantungan.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika juga mengatur tentang siapa  saja  yang  dapat  digolongkan  dalam  pelaku  perbuatan  tindak  pidana  narkotika yaitu sebagai berikut:
1 Soedjono Dirdjosisworo, (1987), Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, Alumni, h.7.
2 Syliviana, 2001, Bunga Rampai Narkoba Tinjuaan Multi Dimensi, Jakarta, Sandi Kota, h.8.
3 Varia Peradilan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majalah Hukum Tahun XIII No. 14 Desember 2009, h. 83-84.
1. Sebagai pengguna narkotika
Berdasarkan Pasal 116 bagi pelaku yang dinyatakan sebagai pengguna narkotika akan diacam hukuman kurungan penjara paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar narkotika
Berdasarkan Pasal 114 bagi pelaku yang dinyatakan sebagai pengedar narkotika akan diancam hukuman paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau mati dan ditambah dengan denda
3. Sebagai produsen
Berdasarkan  Pasal  113  bagi  pelaku  yang  dinyatakan  sebagai  produsen  akan diancam hukuman paling lama 15 tahun ditambah dengan denda.
Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada saat ini memiliki jangkauan yang kian luas dari segi norma dan rungan lingkup ancaman pidana yang diperberatkan  terhadap  pelaku.  Dari  segi  jangkauan  yang  luas  ini  didasarkan  dari perkembangan  kebutuhan  akan  nilai  norma  dan  ketentian  yang  berlaku  sudah  tidak memadai  sebagai  alat  yang  efektif  untuk  mencegah  penyalahgunaan  dan  peredaran narkotika. Oleh sebab hal itu, diaturlah perihal tentang penguatan lembaga yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sendiri berlandasan dari Peraturan Presiden  Nomor  23  tahun  2010  tentang  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  yang merupakan  lembaga  pemerintah  non  kementrian  yang  berkududukan  dibawah  dan bertanggungjawab  langsung  kepada  presiden  melalui  koordinasi  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaan BNN sendiri sudah mempunyai perwakilan di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal. 4
Kemudian  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika menjelaskan tentang sanksi pidana yang berupa pidana kurungan penjara dan pidana denda terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika yaitu:
1. Perbuatan  melawan  hukum  yang  berhubungan  dengan  narkotika  dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:
a. Menanam, memelihara,  memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika;
b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika;
c. Menawarkana untuk dijual, menjula, membeli, menjadi perantara;
d. Membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika.
Sanksi pidana yang diberikan tersebut diancam minimal kurungan penjara dan  maksimal  20  tahun,  sedangkan  sanksi  pidana  denda  diberikan minimal  Rp.  400.000.000,00  (empat  ratus  juta  rupiah)  dan  maksimal  Rp.
8.000.000.000,00 ( delapan miliar rupiah). Sedangkan bagi jenis perbuatan melawan  hukum  terhadap  narkotika  dengan  unsur  pemberatan  maka penerapan pidana kurungan penjaranya ditambah 1/3 (satu pertiga) dan penerapan denda maksimum dari pasal yang dilanggar. Kemudian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat komulatif  yang  artinya  pelaku  dapat  dikenakan  pidana  kurungan  serta pidana denda.
2. Sanksi  pidana  menurut  Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bagi setiap orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika diancam kurungan penjara dengan maksimal 1
4 Umarno Ma’asum, (1987), Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat , Jakarta, CV. Mas Agung, h. 18.
(satu)  tahun  dan  pidana  denda  maksimal  Rp.50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah).
3. Sanksi  pidana  menurut  Pasal  133  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  yang  menyatakan  bagi  setiap  orang  yang  menyuruh, memberi,  atau  menjanjikan  sesuatu,  memberikan  kesempatan,  membujuk, memaksa  dengan  ancaman  dan  kekerasan  terhadap  anak  diancam  kurungan paling singkar 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahu dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Sanksi  pidana  menurut  Pasal  134  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  yang  menyatakan  bagi  pecandu  yang  sudah  cukup  umur yang  sengaja  tidak  melaporkan  diri  kepada  instansi  rehabilitasi  dan  pihak keluarga  diancam  kurungan  penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Sanksi  pidana  menurut  Pasal  137  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika,  menyatakan  bagi  setiap  orang  yang  menginvestasikan, menyamarkan, dan/atau mentransfer uang atau harta dan benda atau asset dari hasil tindak pidan narkotika yang diduga merupakan kejahatan monet laudry diancam  kurungan  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliah rupiah).
6. Sanksi  pidana  menurut  Pasal  138  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika yang menyatakan, bagi setiap orang yang mengahalangi atau mempersulit  penyidikan  dan  pemeriksaan  tindak  pidana  narkotika  di  depan persidang  diancam  kurungan  penjara  maksimal  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
7. Sanksi  pidana  menurut  Pasal  139  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  menyatakan,  bagi  setiap  nahkoda  atau  kapten  penerbang yang mengangkut narkotika diancam kurungan penjara minimal 1 (satu) tahun dan kurungan penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, sedangkan pidana denda minimal Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
8. Sanksi  pidana  menurut  Pasal  140  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika yang menyatakan, bagi setiap penyidik pegawai negeri sipil, penyidik polri dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti diancam kurungan penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 10  (sepuluh)  tahun,  sedangkan  pidana  denda  minimal  Rp.  100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
9. Sanksi  pidana  menurut  Pasal  142  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  yang  menyatakan,  bagi  petugas  laboratium  yang memalsukan  hasil  pengujiannya  kepada  penyidik  atau  penuntut  umum diancam  kurungan  penjara  maksimal  7  (tujuh)  tahun  dan  pidana  denda  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
10. Sanksi  pidana  menurut  Pasal  143  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika yang menyatakan, bagi saksi yang memberikan keterangan tidak  benar  atau  tidak  sesuai  dalam  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana narkotika  di  depan  persidangan  diancam  kurungan  penjara  minimal  1  (satu) tahun dan kurungan penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, sedangkan pidana denda minimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pidana denda maksimal Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
11. Sanksi  pidana  menurut  pasal  144  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  yang  menyatakan,  bagi  setiap  orang  yang  dalam  jangak
waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana narkotika ancaman pidana  akan  ditambah  1/3  (satau  pertiga).  Namun  hal  ini  tidak  berlaku  bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman kurungan penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana kurungan penjara seumur hidup, dan pidana mati.
12. Berdasarkan  Pasal  148  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika yang menyatakan, bagi pelaku yang tidak sanggup membayar pidana denda aka dijatuhkan pidana kurungan penjara maksimal 2 (dua) tahun.
Dari sanksi yang sudah disebutkan memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. kemudian dari sanksi ini mengharapkan partisipasi dari semua komponen masyarakat  untuk  membatu  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran narkotika di Indonesia. Dimana hal ini seseuai dengan Pasal 131 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dilihat dari efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peran serta  masyarakat  dalam  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika ini menjadi kunci. Dimana masyarakat dari latar belakang apapun dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran mayarakat untuk melihat dari sisi masalah narkotika melalu pencegahan, pembinaan, dan pelaporan. Jika melihat dari potensinya, seluruh unsur masyarakat dapat melakukan banyak hal yang berhubungan dengan pencegahan. Pencegahan ini pun bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling dekat.
Jadi, jika seorang tokoh masyarakat dapat melakukan hal tersebut. Maka, bisa menjadi inisiator untuk membuat dorongan bagi masyarakat yang lain untuk lebih melihat akan bahaya dari narkotika ini. Kemudian ia juga dapat melakukan aksi yang lebih nyata lagi seperti mengajak pecandu narkotika untuk pulih atau mengantarkan langsung kepada dinas rehabilitasi dan membantu seseorang ini menjadi lebih baik. Hal ini dapat terjadi jika  kesadaran  masyarakat  tentang  pengetahuan  hukum  tinggi.  Untuk  mendapat pengetahuan yang tinggi ini dibutuhkan penyuluhan yang teratur dengan perencanaan yang  mantap.  Penyuluhan  ini  pun  bertujuan  untuk  masyarakat  dapat  memahami pengetahuan  hukum  tertentu,  seperti  peraturan  perundang-undangan  tentang  peran masyarakat dalam upaya penanganan tindak pidana narkotika dan sebagainya.
Dalam  isi  penyuluhan  tersebut  membutuhkan  penegak  hukum  hingga  akademisi seharus dapat memberikan pengetahuannya. Agar nantinya ketika seperti dua ahli pada bidang  hukum  akan  lebih  dipercaya  oleh  masyarakat  dan  nantinya  agar  masyarakat tidak salah prepeksi dalam mengambil tindakan pada kehidupan bermasyarakat.
Kemudian penulis menggolongkan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mecegah perbuatan tindak pidana narkotika sebagai berikut: 5
1. Promotive
Yaitu merupakan program pembinaan yang bertujuan terhapd masyarakat yang belum  memakai  narkotika  atau  belum  mengenal  tentang  bahaya  narkotika. Dalam upaya ini pada intinya agar meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok mendapatkan kesejahteraan atau kebahagian tidak dengan memakai narkotika.
Bentuk program promotive meliputi dari pelatihan, dialog interaktif, dan lain- lain  pada  kelompok  belajar,  olahraga,  seni  budaya  hingga  kelompok  usaha (pertanian,  dagang,  koperasi,  kerajinan  dan  lain-lain).  Penekanan  dalam
5 Adista Dwi Lestari, 2020, Peran Serta Masyarakat Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, Journal od law , 1, (3).
program promotive adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera.
2. Preventif
Upaya preventif atau disebut upaya pencegahan, upaya ini bertujuan terhadap masyarakat yang belum mengetahui tentang narkotika diberikan edukasi agar tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Dalam upaya ini bentuk kegiatanya meliputi:
a. Kampanye anti penyalahgunaan narkotika;
b. Penyulugan latar belakang narkotika;
c. Edukasi terhadap anak dibawah umur terhadap narkotika;
d. Pengawasan dan pengendalian.

## 3. Kuratif
Upaya  kuratif  atau  disebut  upaya  pengobatan,  upaya  ini  ditujukan  terhadap masyarakat  yang  telah  memakai  narkotika  untuk  mengobati  ketergantungan dan  menyembuhkan  dampak  kecanduan  akibat  pemakaian  narkotika.  Dalam upaya  ini  tidak  sembarang  orang  yang  harus  mengobati  pemakai  narkotika. Dalam upaya ini harus di tangani langsung dari lemabag rehabilitas narkotika sendiri.
4. Rehabilitative
Dalam  upaya  rehabilitative  adalah  upaya  pemulihan  dari  pelaku  yang mengalami kecanduan terhadap narkotika. Tujuan dari upaya rehabilitative ini bertujuan agar pencandu narkotika tidak memakai lagi dan bebas dari narkotika. Hal ini diakarenaka efek dari narkotika sendiri dapat merusak fisik dari pelaku pencadu kemudian dapat menyebabkan kerusakan mental, perubahan karakter ke  arah  negative,  asocial,  dan  penyakit-penyakit  ikutan  seperti  HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan sebagainya.
Selain itu, dalam keadaan lain masyarakat juga dapat menjadi mitra anggota penegak hukum atau menindak para bandar narkotika. Namun dalam hal ini masyarakat hanya bisa membantu penegak huku (Polisi atau BNN) dengan memberikan akses informasi kepada  para  penegak  hukum  tentang  segala  kegiatan  yang  mencurigakan dilingkungannya. Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  pada  intinya  masyarakat  wajib membantu membagi informasi jika adanya dugaan suatu tindak pidana narkotika.

## 3.2. Perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor dalam tindak pidana narkotika
Membahas tentang saksi, dalam peradilan pidana merupakan kunci sebuah telah terjadi suatu perbuatan pidana. sebagaimana dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa alat bukti utama dalam penyelidikan adalah saksi.
Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  pada  Pasal  1  angkat  26  menyatakan  bahwa  saksi  adalah  seseorang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
Pada dasarnya perlindungan saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa saksi dan  korban  pelanggaran  HAM  berat  berhak  mendapatkan  perlindungan  fisik  dan mental dari ancaman gangguan terror, dan kekerasan dari penegak hukum dan aparat
keamanan secara cuma-cuma. Selain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2002 telah di undangkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.
Kemudian  pada  tahun  2006  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Namun,  undang-undang  ini  mengalami perubahan padal tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  yang  kemudian  hingga  saat  ini  menjadi  payung  hukum  untuk  memberikan perlindungan hukum bagi saksi. Keberadaan saksi pelapor dan korban dalam tindak pidana merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan pengungkapan tindak pidana  dalam  proses  peradilan  pidana.  maka  dari  ketentuan  ini  sudah  jelas  terakit perlindungan  hukum  terhadap  saksi  yang  isinya  terdapat  klasifikais  mengenai  skasi yang  wajib  dilindungi  yaitu  dalam  kasus  narkotika,  pelanggaran  hak  asasi  manusia, tindak pidana korupsi dan sebagainya.
Namun faktanya dalam hukum pidana untuk penegakkannya tidak semudah seperti apaya  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dibuktinya masih  banyaknya  korban  kejahatan,  seperti  kasus  kekerasaan  dalam  rumah  tangga (KDRT),  kejahatan  terhadap  anak/perempuan,  dan  kejahatan-kejahatan  teroganisir dimana  saksi  enggan  untuk  melaporkan  kejahatan  tersebut  (penyalahgunaan narkotika).
Jaminan keamanan dan perlindungan bagi saksi pelapor dalam hal ini dibutuhkan agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana  narkotika.  Bentuk  jaminan  ini  harus  berupa  nyata  agar  dapat  dirasakan  oleh seorang saksi pelapor yang tujuannya orang berani untuk melaporkan suatu kejahatan tindak pidana narkotika. Bedasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014  tentan  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur khusus tentang perlindungan saksi dan korban yang  mengingat  tindak  pidana  yang  semakin  beragam  dan  menimbulkan  efek  atau akibat keselamatan jiwa saksi/pelapor dan keluarganya, isi dari Pasal 5 ayat 1 sebagai berikut:
Pasal 5
1) Saksi dan Korban berhak:
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapat tempat kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh   penggantian   biaya   transportasi  sesuai  dengan kebutuhan;
n. Mendapat nasihat hukum;
o. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.
Maka  dari  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentan  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  diharapkan dapat  memberikan  perlindungan  bagi  saksi  dan  pelapor  yang  bertitik  beratkan  pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dimana sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## 4.  Kesimpulan
Dari  penelitian  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa  peran  masyarakat  dalam  upaya pencegahan  tindak  pidana  narkotika  yang  sangat  dibutuhkan  bagi  penegak  hukum guna  memberikan  informasi  dalam  pencegahan  tindak  pidana  narkotika  untuk mencapai  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  indonesia,  serta  hal  ini  sesuai  dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya masyarakat wajib membantu membagi informasi jika adanya dugaan suatu tindak pidana narkotika.
Kemudian  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  saksi/pelapor  berdasarkan  Pasal  5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi  dan  korban  berhak  berupa  memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi, keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan  dukungan  keamanan,  memberikan keterangan tanpa tekanan mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat  informasi  mengenai  perkembangan  kasus,  mendapat  informasi  mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan dirahasiakan identitasnya,  mendapat  identitas  baru,  mendapat  tempat  kediaman  sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan  kebutuhan,  mendapat  nasihat  hukum,  memperoleh  bantuan  biaya  hidup sementara  sampai  batas  waktu  perlindungan  berakhir;  dan/atau  mendapat pendampingan.

## Referensi
Buku Dirdjosisworo, Soedjono, (1987), Hukum Narkotika Indonesia , Bandung: Alumni. Syliviana, (2001), Bunga Rampai Narkoba Tinjuaan Multi Dimensi , Jakarta: Sandi Kota. Ma’asum, Umarno, (1987), P enanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat , Jakarta: CV. Mas Agung.
Jurnal Varia Peradilan, (2009), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majalah Hukum Tahun XIII , 83-84.
Adista  Dwi  Lestari,  (2020),  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Narkotika, Journal od law , 1, (3).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Pokok Pertahanan Keamanan Nomor 20 Tahun 1982. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.