## BEST PRACTICE PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KUDUS
Listyaningsih Dewi Pamungkas 1 , Rukhana Fitriati 2

## Abstract
This study aims to analyze the concept of best practice at the Population Administration and Civil Registration office of Kudus Regency. The study is implemented by applying the  qualitative  descriptive  research  methods.  In  terms  of  theoretical  framework,  the article refers tp best practice theory. Best practice theory suggests criteria to examine policy  innovation,  namely  impact,  partnerships,  sustainability,  leadership,  and innovations in local contexts that can be transferred (transferability). The results of this study  indicate  that  the  Population  Administration  and  Civil  Registry  especially  in  the Civil Registry Population Service is categorized as good and feasible as a "Role Model of Public Service Provider" for other regions. The commitment of agency  leadership in improving the quality of public services is commendable. In addition, the Kudus regecy also  provides  facilitation  and  provides  adequate  infrastructure  and  facilities.  The important  finding  of  the  research  also  relates  to  several  other  factors  such  as democratic  leadership  style;  adequate  human  resource  capacity;  and  the  improved supply  system  of  the  E-KTP  form  from  central  government  is  among  the  factors  that support the performance of population administration and civil registration services  in Kudus Regency. On the other hand, there are factors interfering the performance of the admindukcapil.  The  factors  are  inadequate  support  of  internet  network  in  SIAK  and unrealibility  of  server.  There  is  also  a  need  to  increase  public  awareness  to  complete population  documents.  In  special  cases,  such  as  in  time  of  national  events  such  as election, demand for completion of population documents increased significantly.
Keywords : best practice, public service, population administration

## PENDAHULUAN
Data  dan  informasi  kependudukan  digunakan  untuk  mengetahui  tren  yang  akan terjadi  pada  masa  datang,  menentukan  prioritas  pembangunan  dan  sebagai  acuan dalam evaluasi, pengawasan pembangunan, mengantisipasi bencana, serta memperkirakan  resiko  dan hambatan  dalam  pembangunan.  Pembangunan  memerlukan data  dan  informasi  yang  berkaitan  dengan  target  pembangunan  itu  sendiri.  Manusia sebagai  subyek  sekaligus  obyek  pembangunan  perlu  diketahui  secara  detil demografinya.  Setiap  warga  negara  memerlukan  pengakuan  dari  negara  yang  diatur
1 ASN pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
2 ASN pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Jawa Tengah
dalam  urusan  pemerintahan  administrasi  kependudukan.  Pelayanan  administrasi kependudukan  merupakan  pelayanan  publik  yang  menyentuh  seluruh  warga  negara, meskipun  masih  terdapat  keluhan  karena  banyaknya  jumlah  populasi  yang  harus dilayani  dan  juga  banyak  ragam  produk/dokumen  yang  berkaitan  dengan  administrasi kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  Oleh  karena  itu,  pelayanan  administrasi kependudukan  harus  terus  ditingkatkan.  Misalnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Susilowati et.al (2014) tentang peningkatan kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
Kabupaten  lain  yang  juga  terletak  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  yaitu  Kabupaten Kudus ternyata menunjukkan kinerja administrasi kependudukan yang baik. Selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2016 dan 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah  Kabupaten  Kudus  mendapat  penghargaan  sebagai Role  Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementrian PAN dan RB. Untuk  mengevaluasi kinerja  penyelenggaraan  pelayanan  publik  ini  digunakan  teknik desk  evaluation , observasi  lapangan,  kuesioner,  wawancara  dan mystery  shopper .  Indikator  yang digunakan  adalah  dengan  menilai  standar  pelayanan  publik,  maklumat  pelayanan, survey  kepuasan  masyarakat,  pengelolaan  pengaduan  dan  sistem  informasi  pelayanan publik.  Perolehan  predikat  sebagai role  model inovasi  pelayanan  publik  selama  dua tahun berturut-turut ini layak untuk dijadikan percontohan sehingga dapat diterapkan di Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  bentuk best practice pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
Penelitian  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  pernah dilakukan dengan berbagai masalah yang berbeda, antara lain penelitian oleh Nur ayyul Hisbani,  Musliha  Karim,  Ihyani  Malik  (2015)  yang  berjudul  penerapan  inovasi pelayanan  publik  di  Disdukcapil  Kabupaten  Enrekang  dengan  teori  inovasi  dan memakai  indikator relative  advantage (keuntungan  relatif), compatibilty (kesesuaian), complexity (kerumitan), triability (kemungkinan dicoba), dan observability (kemudahan diamati). Penelitian Herlina, Soesilo Zauhar, dan Suryadi (2015) melihat Kinerja Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  dalam  Pelayanan  Adminitrasi  Kependudukan  di Kabupaten  Kota  Baru  dengan  teori  kinerja  birokrasi  pelayanan  publik,  menerapkan
indikator  produktivitas,  kualitas  pelayanan,  responsivitas,  responsibilitas,  dan akuntabilitas. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  dalam  pelayanan  adminitrasi  kependudukan  di  Kota  Baru  secara keseluruhan  belum  dapat  dikategorikan  baik.  Dyah  Lituhayu  (2015)  juga  meneliti  di Disdukcapil  Kudus  dengan  menggunakan  teori  reformasi  birokrasi  dan  pelayanan publik. Dari hasil penelitianya diketahui bahwa inovasi pelayanan publik di Disdukcapil Kudus  sudah  dilakukan  terbukti  dengan  adanya  terobosan  baru.  Faktor  yang mempengaruhi  inovasi  adalah  komitmen  dari  pimpinan  yang  memberikan  contoh  dan adanya perubahan pola pikir aparatur pemerintah bahwa inovasi yang sudah dilakukan berkaitan  dengan  sistem  pelayanan  dan  SDM.  Penelitian  Erin  Rahmawati  dan  Retno Suryawati  (2017)  yang  berjudul  Inovasi  Pelayanan  Akta  Kelahiran  Anak  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  di  Kota  Surakarta  menggunakan  teori  Tipologi Inovasi dari Muluk serta level dan Kategori Inovasi dari Mulgan dan Albury. Artikel ini merupakan  hasil  penelitian  penulis  tentang  praktek  terbaik  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Kabupaten  Kudus  yang  ditinjau  dari  kriteria  dampak  ( impact ), kemitraan ( partnership ), keberlanjutan ( sustainability ), kepemimpinan dan inovasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Pengumpulan  datanya dengan  melakukan  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  untuk  menguji  kualitas data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknis pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu (Moleong, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  demografis  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Kudus  pada  tahun  2017 tercatat  835.318  jiwa  terdiri  dari  415.830  jiwa  laki-laki  (49,78  %)  dan  419.488  jiwa perempuan  (50,22%).  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dilakukan  di  kantor  yang  berlokasi  strategis  di  tengah  kota,  berada  di  komplek  kantor Bupati Kudus, dengan bangunan yang memadai, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan electronic  queueing  system untuk  memudahkan  dan  menertibkan  antrian layanan.  Berbagai  inovasi  pelayanan  publik  dilaksanakan  dalam  rangka  memberikan
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2015 2016 2017 Yg memiliki akta Jml penduduk 60,19 69,46 %
64,18 % 49,04%
pelayanan  yang  maksimal  kepada  masyarakat  sebagaimana  juga  dilakukan  di  kantor Disdukcapil  Kabupaten  Kudus.  Pelayanan  kantor  Disdukcapil  Kudus  bersentuhan langsung  dengan  kebutuhan  masyarakat,  yaitu  administrasi  kependudukan.  Dari  hasil penelitian  di  lapangan  diketahui  bahwa  inovasi  yang  sudah  dilakukan  di  Disdukcapil Kudus antara lain adalah program Sibolang Mahir, program Wasalam 2 IN 1, program Wasalam    3  IN  1,  program  Jempol  Dukcapil,  program  Sedekah  Pelayanan,  program Paket UAS, program Layanan Online dan program Delivery Order .
Pelitian  ini  menggunakan  kriteria best  practice yang  meliputi  dampak  ( impact ), kemitraan  ( partnership ),  keberlanjutan  ( sustainability ),  kepemimpinan,  dan  inovasi. Satu  dari  enam  kriteria  yang  tidak  dibahas  dalam  penelitian,  yaitu  kriteria  kesetaraan gender karena dianggap tidak relevan dengan sasaran penelitian dan tidak berpengaruh dalam  analisis  hasil  penelitian.  Selain  itu  peneliti  juga  menganggap  bahwa  pelayanan yang  diberikan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kepada  masyarakat Kabupaten  Kudus  sudah  tidak  membedakan gender dalam  pelayanan  maupun  dalam penetapan  target  kinerjanya.  SDM  yang  bekerja  di  dinas  tersebut  sesuai  dengan kualifikasi  yang  dibutuhkan  tanpa  membedakan  jenis  kelamin  tertentu.  Adapun  hasil penelitian best practice dari pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kudus di kelompokan menurut kriteria sebagai berikut:

## 1. Dampak (Impact )
Dampak positif dan yang dapat diukur dari pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kudus,  diantaranya  meningkatnya capaian  kinerja  dinas  dari  tahun  ke  tahun  dalam  peningkatan jumlah  kepemilikan akte kelahiran bagi dan meningkatnya kepemilikan e-KTP bagi warga Kudus.
Tabel 1.1 Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Kudus
500000 520000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 660000 680000 2014 2015 2016 2017 Jumlah wajib KTP Yang ber KTP 89,97 % 95,13 % 96,13 97,42%
Dari  tabel  di  atas  nampak  bahwa  selama  4  (empat)  tahun  terakhir  data kepemilikan  akta  kelahiran  oleh  penduduk  di  wilayah  Kabupaten  Kudus,  mengalami dinamika.  Di  akhir  tahun  2017  terjadi  penurunan  persentase  yang  cukup  siginifikan karena  penggunaan  data  hasil  konsolidasi  bersih,  atau  pembenahan  terhadap  anomali data di tahun-tahun sebelumnya sehingga didapat hasil persentase data bersih yang jauh menurun dibanding tahun sebelumnya.
Tabel 1.2 Kepemilikan E-KTP di Kabupaten Kudus
Menurut informasi dari masyarakat Kudus bahwa pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sudah memuaskan sehingga tidak dijumpai calo dan  warga  bias  mengurus  sendiri  keperluan  mereka  berkaitan  dengan  administrasi kependudukan. Warga dapat memperoleh dokumen kependudukan yang dibutuhkannya dengan  gratis,  mudah  dan  dengan  kualitas  pelayanan  yang  prima.  Kualitas  pelayanan adminduk  capil  yang  prima  didukung  oleh  sistem,  teknologi  dan  SDM  yang kapabilitasnya baik serta berorientasi pada „ excellent service ‟.

## 2. Kemitraan ( Partnership )
Komitmen  pimpinan  Kabupaten  Kudus  dan  pimpinan  Dinas  Kependudukan  dan pencatatan sipil untuk senantiasa menjaga kualitas pelayanan di bidang ini sangat tinggi. Bermitra  dengan  instansi  lain  juga  dilakukan  oleh  Dinas  Administrasi  Kependudukan dan Catatan Sipil demi meningkatkan aksesibilitas dan percepatan pelayanannya antara lain  dengan  menjalin  kerjasama  dengan  Puskesmas  dan  Rumah  Sakit  Ibu  dan  Anak untuk  pembuatan  dokumen  akta  kelahiran,  juga  untuk  perekaman  data  E-KTP bekerjasama dengan sekolah/SMA/SMK sederajat yang siswanya memasuki usia wajib KTP.
Selain sebagai dokumen yang wajib dimiliki oleh warga negara, kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk merupakan indikator kinerja pemerintahan dalam urusan  administrasi  kependudukan.  Untuk  itu  beberapa  upaya  dilakukan  oleh Pemerintah  Daerah  Kudus  dengan  menjalin  kemitraan  dengan  SMA/Sederajat  untuk perekaman  dan  pedaftaran  KTP  bagi  siswa  yang  memasuki  usia  wajib  KTP  tersebut, serta  melakukan  perekaman  data  KTP  di  sekolah  dengan  menggunakan  armada pelayanan  keliling.  Untuk  meningkatkan  pelayanan  penerbitan  akta  kelahiran,  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kudus  melaksanakan  program „SIBOLANG  MAHIR‟,  singkatan  dari  Sibuah  Hati  Lahir  Pulang  Membawa  Akta Kelahiran  Dan  Kartu  Keluarga.  Sebuah  program  kerjasama  dengan  seluruh  Rumah Sakit dan Puskesmas di Kabupaten Kudus yang melayani persalinan, supaya setiap anak yang  lahir  sudah  memiliki  Akta  Kelahiran  demikian  pula  dengan  Kartu  Keluarganya sekaligus diperbarui.
Masyarakat  menyatakan  puas  atas  layanan  yang  diberikan  oleh  pegawai  Dinas Kependudukan  Kabupaten  Kudus.  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  terdiri  dari  PNS  dan  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja. Petugas ‘front  liner’ dipilih  yang  benar-benar  kapabilitasnya  baik,  menguasai pengetahuan  dan  pemahaman  dalam  prosedur  layanan  serta  berorientasi  kepada pelayanan  prima.  Selain  proses  yang  mudah,  mekanisme  yang  jelas,  gratis  dan pelayanan prima yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kudus telah  mampu  menjadikan  masyarakat  mau  mengurus  sendiri  keperluannya  berkaitan dengan  administrasi  kependudukan  tanpa  calo.  Waktu  yang  diperlukan  untuk pengurusan  dokumen  juga  sudah  sesuai  yang  dijanjikan  dan  tertera  pada  SOP pelayanan,  keluhan  masyarakat  juga  langsung  ditanggapi  dan  diselesaikan  dalam  satu hari sesuai dengan standar waktu penanganan keluhan. Seorang pengguna layanan yang dijumpai  sedang  menunggu  pencetakan KTP  pertamanya,  menyatakan  pelayanan  yang diberikan mudah dan cepat. Perekaman KTP dilakukan di sekolah pada waktu usianya hampir  17  tahun  dan  yang  sekarang  sudah  masuk  17  tahun.  Mereka  bisa  mengambil KTP  Elektronik  miliknya  yang  sudah  tercetak  di  kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Semua proses pengurusannya dilakukannya sendiri karena tata caranya mudah, sudah dijelaskan pada saat perekaman data di sekolah dan
juga cepat dengan antrian yang tertib  bahkan bisa menggunakan waktu pada saat libur sekolah.
Kendala dalam pelayanan KTP Elektronik yang pernah dijumpai misalkan server pusat error atau  jaringan  internet  lambat  sehingga  berpengaruh  terhadap  waktu penyelesaian  pekerjaan/pencapaian  target.  Demikian  pula  dengan  untuk  blanko  KTP Elektronik  juga  menjadi  kewenangan  pusat  sehingga supply tergantung  dengan  kuota dan ketersediaan barang dari pusat. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  diperlukan  dan  berhak  dinikmati  oleh  seluruh  warga  negara.  Sebagai  penerima layanan  maka  masyarakat  harus  mendapatkan  kemudahan  aksesibilitas  layanan  serta kualitas pelayanan yang prima. Untuk mengakomodir masukan atau keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Kudus  telah  membentuk  tim  penanganan  pengaduan  untuk  menangani keluhan masyarakat yang bisa disampaikan secara langsung melalui petugas atau tertulis dan dimasukkan ke kotak saran dan melalui berbagai media lain yang telah disediakan antara  lain  telepon,  SMS, Whatsapp , Website , Instagram ,  dan Facebook .  Mekanisme penanganan  juga  sudah  ditetapkan  dan  disosialisasikan  dengan  waktu  standar penanganan keluhan selama 1 (satu) hari.

## 3. Keberlanjutan ( Sustainability )
Berkaitan  dengan  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Kudus, berpedoman kepada:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  jo Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten/Kota.
c. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
d. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.
e. Peraturan  Bupati  Kudus    Nomor  6  Tahun  2006  tentang  Standard  Pelayanan Minimal pada Kecamatan se-Kabupaten Kudus.
Dengan  dipimpin  oleh  Kepala  Dinas  sebagai  pelaksana  urusan  pemerintahan bidang  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang  menjadi  kewenangan  daerah, mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah, kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyusunan  program,  penyelenggaraan  kebijakan,  program  dan  kegiatan,  serta pengendalian  penyelenggaraan  tugas  Unit  Pelaksana  Teknis  di  bidang  pelayanan pendaftaran  penduduk,  pelayanan  pencatatan  sipil,  pengelolaan informasi,  administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
Untuk  pembagian  tugas  dan  wewenang  dalam  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil, disusun struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu dengan  sekretariat  yang  bertanggungjawab  dalam  perencanaan  keuangan,  umum  dan kepegawaian.  Dibawah  kepala  dinas  dibentuk  3  (tiga)  bidang  pelayanan,  yaitu pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil  dan  pengelolaan  informasi  administrasi kependudukan  dan  pemanfaatan  data.  Melaksanakan  amanat  Permendagri  Nomor  120 Tahun 2017, juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan.
Untuk menciptakan standar, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil maka di ruang pelayanan diberikan informasi tentang mekanisme pelayanan antara lain perekaman dan pencetakan  KTP  Elektronik,  Kartu  Keluarga,  pencatatan  perkawinan,  pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pindah datang penduduk antar Kabupaten/Kota/Provinsi dalam negara Kesatuan RI dan pindah penduduk antar Kabupaten/Kota/Provinsi dalam negara Kesatuan RI.

## 4. Kepemimpinan
Kepemimpinan  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  sebuah  program  atau kegiatan,  kepemimpinan  merupakan  aktifitas  mempengaruhi  orang  lain  baik  secara individu maupun kelompok agar melakukan aktivitas dalam mencapai sebuah tujuan. Di kantor  Disdukcapil  Kudus  ketika  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  beberapa pegawai,  mereka  mengemukakan  bahwa  kepemimpinan  yang  diterapkan  adalah kepemimpinan  yang  demokratis.  Hal  ini  dibuktikan  adanya  koordinasi  pimpinan  dan bawahan  dalam  hal  perencanaan,  bawahan  dilibatkan  dalam  memberi  masukan  untuk perbaikan  berdasarkan  pengalaman  dan  kebutuhan  pelaksanaan  tugas  sehari-hari.

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Kemudian diadakan briefing setiap pagi hari Senin dan Kamis atau minimal sebulan dua kali  sesuai  kebutuhan.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  media  komunikasi bottom  up , konsolidasi  dan  koordinasi  internal. Briefing dilakukan  setiap  pagi  bagi  petugas  loket sebagai  ujung  tombak  pelayanan  juga  sebagai  media  monitoring  fungsi  dan  tugas pegawai  sesuai job  description masing-masing.  Petugas frontliner dibagi  menjadi beberapa  loket  pelayanan  dokumen  kependudukan,  tetapi  semua  petugas  wajib menguasai pekerjaan di unit layanan administrasi kependudukan apapun sehingga dapat saling menggantikan posisi dan pelayanan. Jika petugas di suatu unit berhalangan hadir atau  pada  jam  istirahat,  pelayanan  tetap  terlaksana  dengan  baik.  Pemimpin  yang  baik adalah  pemimpin  yang  mampu  menjalankan  fungsi  kepemimpinanya  dengan memberdayakan  anggota  timnya  karena  dengan  memberdayakan  semua  anggota  tim, selain terbentuk sistem komunikasi yang baik antar lini juga menciptakan tim yang solid dan efektif.

## 5. Inovasi Dalam Konteks Lokal Yang Dapat Ditransfer
Best  practice harus  dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  daerahnya,  hal  ini dapat  menjadi  sebuah  contoh  bagi  daerah  lainnya,  berikut  akan  dibahas  dari  masing- masing program:
a. Program Sibolang mahir
Program  Sibolang  mahir  atau  program  sibuah  hati  lahir  pulang  membawa  akta kelahiran dan kartu keluarga, dilakukan melalui kerjasama dengan seluruh rumah sakit  dan  puskesmas  di  Kabupaten  Kudus.  Setelah  ibu  melahirkan  dan  telah selesai perawatan, saat pulang ke rumah sudah memperoleh akta kelahiran  untuk buah  hatinya,  demikian  pula  kartu  keluarganya  juga  sudah  langsung  diperbarui. Program  ini  bermanfaat  untuk  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan menjaring  setiap  kelahiran  baru  supaya  dilengkapi  dokumen  kependudukannya. Program  si  bolang  mahir  dapat  diterapkan  di  daerah  lain  karena  program  ini memanfaatkan  potensi  kemitraan  dengan  instansi  medis  atau  tenaga  medis penolong  persalinan  untuk  memudahkan  masyarakat  dan  tidak  menunda-nunda mengurus akta kelahiran.

## b. Program Wassalam 2 In 1 dan program wassalam 3 In 1
Program  Waasalam  ini  terkait  ketika  seorang  warga  wafat,  maka  dalam  waktu sehari  langsung  keluarganya  mendapatkan  angka  kematian  dan  kartu  keluarga. Program pengurusan akta kematian ini bertujuan agar dokumen yang saling terkait atas  adanya  kematian  penduduk  bisa  serentak  diperbarui.  Masyarakat  akan memperoleh  pelayanan  yang  lebih  sederhana  prosesnya  dan  menghemat  waktu untuk  mengurus  dua  atau  tiga  dokumen  yang  diperlukan  sekaligus.  Program  ini bisa  diterapkan  di  daerah  lain  untuk  menertibkan  dokumen  yang  saling  terkait sehingga  meminimalisir  anomali  data  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan kepada masyarakat.
c. Program Jempol Dukcapil
Pelayananan jemput bola (Jempol) kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga ini  dilaksanakan  dengan  cara  petugas  dengan  peralatan mobile mendatangi langsung kawasan atau desa-desa  yang  lokasinya jauh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPT di Kecamatan, untuk memberikan pelayanan yang berkaitan  dengan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  kepada masyarakat.
d. Program sedekah layanan
Program ini menyediakan sarapan gratis di hari Jum‟at pagi bagi masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Kudus.  Program  ini  dapat  diaplikasikan  di  daerah  lain  dengan menggerakkan partisipasi masyarakat yang ingin berbagi dengan menjadi donatur karena program ini tidak didanai oleh APBD.
e. Paket Untuk Anak Sekolah (UAS)
Paket Untuk Anak Sekolah adalah program utuk melakukan perekaman data KTP Elektronik  dengan  peralatan  dan  perlengkapan mobile di  sekolah-sekolah, utamanya  bagi  anak  sekolah  yang  hampir  memasuki  usia  17  tahun.  Program  ini bisa menjadi contoh daerah lain karena memanfaatkan kemitraan dengan sekolah sebagai  ajang  sosialisasi,  sekaligus  menjaring  penduduk  yang  mulai  wajib mempunyai  dokumen  kependudukan  berupa  KTP  Elektronik  dan  langsung  bisa diberi pelayanan.

## f. Layanan online
Terdiri dari Aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh di Google Play dengan nama “Dukcapil Kudus” layanan online kedua, yakni melalui aplikasi online dan grup Whatsapp kepala  desa  atau  lurah  se-Kabupaten  Kudus  agar  warga  bisa mengurus  dokumen  kependudukan  secara  cepat.  Layanan  ini  belum  tentu  bisa diterapkan  di  semua  daerah  karena  tergantung  pada  demografi  penduduk  tiap daerah selain memerlukan perangkat android berikut koneksi internet yang harus dimiliki dan diupayakan sendiri oleh warga masyarakat.

## g. Delivery Order
Layanan  antar  dokumen  adminduk,  yakni  mengantar  dokumen  yang  diajukan melalui aplikasi online ke alamat pemohon secara gratis. Semua layanan yang ada diberikan cuma-cuma atau gratis kepada warga, layanan ini sama seperti layanan online  yang  hanya  bisa  digunakan,  diterapkan  dan  dimanfaatkan  oleh  daerah dengan penduduk yang mempunyai perangkat android dan jaringan internet.
Dari hasil penelitian  ini disimpulkan bahwa  tidak semua program admindukcapil  bisa diterapkan  di  daerah    lain.  Agar best  practice Administrasi  Kependudukan  Kabupaten Kudus bisa diterapkan didaerah lain perlu memperhatikan beberapa hal:
1. Kemauan  dan  komitmen  yang  kuat  dalam  pelaksanaan  program  dari  pemimpin, pemerintah  dan stakeholders untuk  menjaga  kualitas  pelayanan  agar  dapat mencapai visi dan misi institusi. Memberikan motivasi  dan keteladanan pimpinan kepada jaringan di bawahnya untuk menjaga performa kerja.
2. Meningkatkan  sarana  prasrana  yang  ada  di  daerah,  pada  perencanaan  anggaran agar diperhatikan secara khusus pengadaan dan perawatan sarana prasarana yang berkaitan dengan teknologi informasi.
3. Memasukan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan program pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, seperti halnya program sedekah pelayanan di Kudus donatur berasal dari masyarakat tanpa ada paksaan dari pemerintah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  diambil  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Praktek terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus  didasari  oleh  empati  para  pembuat  kebijakan  terhadap  kebutuhan masyarakat  dan  urgensi  pengolahan/pemanfaatan  data  kependudukan.  Pelayanan yang  diberikan  perlu  dievaluasi  secara  berkala  untuk  menyesuaikan  dengan kebutuhan  dan  kondisi  masyarakat  yang  selalu  dinamis.  Melalui  evaluasi  juga dapat  diketahui  sejauh  mana  dampak  positif  yang  nyata  dapat  memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan yang dilakukan di lingkup Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  meliputi  pengumpulan,  penyimpanan dan  pemanfaatan  data  kependudukan  sehingga  harus  didukung  oleh  sistem pengelolaan data yang akurat, cepat dan aman.
2. Dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil beberapa  hambatannya  adalah jika jaringan  internet  yang  tersedia  sedang  lambat atau server SIAK  (Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan)  yang  berada dalam  pengelolaan  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kementerian  Dalam  Negeri  mengalami  gangguan  sehingga  menghambat pekerjaan admindukcapil daerah. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan  supaya  masyarakat  semakin  sadar  untuk  melengkapi  dokumen kependudukannya sehingga tidak terjadi overload permintaan dokumen pada saat diperlukan.  Mempermudah  proses  pengurusan  dokumen  kependudukan  yang dibutuhkan jika data dan dokumen pendukung lainnya telah lengkap karena untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan ada mekanisme yang harus dilalui dan dokumen-dokumen pendukung yang saling terkait.
3. Faktor pendukung best practice pelayanan admindukcapil di Kudus, yaitu adanya komitmen  pimpinan  terhadap  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dengan menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang  memadai,  gaya  kepemimpinan  yang demokratis,  kapasitas  SDM  yang  mumpuni  dan  berintegritas  serta  perbaikan
sistem supply blanko E-KTP dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat terhambat.

## Saran
1. Pemerintah Daerah bisa memberikan usulan dan masukan di antaranya mengenai perbaikan  sistem  data  elektronik/ back  up (sistem  cadangan)  atau  menggunakan jaringan  khusus  intranet/ private  network sehingga  dapat  meminimalisir permasalahan  jaringan  internet.  Peningkatan  dan  pemeliharaan server SIAK  di pusat  karena  sangat  mempengaruhi    kualitas  pelayanan  administrasi kependudukan di pemerintah daerah.
2. Prasarana  dan  sarana  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil di Kabupaten Kudus sudah representatif dan memadai, hanya di ruang pelayanan perlu  ditambahkan  informasi  mengenai  hari  dan  jam  pelayanan  di  tempat  yang lebih mudah terlihat.
3. Perlunya  program  sosialisasi  atau  kegiatan  yang  dapat  memberikan  stimulasi (lomba/penghargaan) kepada masyarakat supaya semakin berperan aktif terhadap perbaikan data administrasi kependudukan karena untuk melakukan pembersihan terhadap  data  anomali  memerlukan  klarifikasi  kepada  warga  bersangkutan.  Data kependudukan  yang  baik    memerlukan  partisipasi  aktif  dari  warga  masyarakat yang  sadar  akan  pentingnya  menertibkan  dokumen  administrasi  kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Program-program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sebaiknya  tetap  dilanjutkan  dan  dijaga  kualitas  pelayanannya  agar  bisa  tetap memudahkan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  pelayanan administrasi  kependudukan  sehingga  data  demografi  penduduk  di  Kabupaten Kudus semakin baik kualitasnya. Data hasil konsolidasi bersih juga senantiasa up- date sesuai dengan kondisi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bharata, Atep. 2004. Dasar-Dasar Pelayanan Prima . Jakarta: Elex Media Komputindo. Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif . Jakarta: Prenada Media Group.
Lewis, Carol W. & Stuart C. Gilman. 2005 . The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide . Market Street, San Fransisco: Jossey Bass.

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Malik,  Ihyani.,  Nur  Ayyul  Hisbani.,  &  Musliha  Karim.  2015. Penerapan  Inovasi Pelayanan  Publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Enrekang. Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No. 3, hlm 265-277.
Moleong,  Lexy  J.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif , Edisi  Revisi .  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Prasojo,  Eko,  Teguh  Kurniawan  dan  Defry  Holidin.  2007. Reformasi  dan  Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen . Jakarta: Yappika.
Suryadi., Herlina, dan Soesilo Zauhar. 2015. Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Dalam  Pelayanan  Adminsitrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Kotabaru Kalimantan  Selatan .  Universitas  Brawijaya:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik Vol 4 No 3, hlm 456-465.
Suryawati, Retno, dan Erin Rahmawati. 2017. Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Anak oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dispendukcapil)  di  Kota Surakata . Universitas Sebelas Maret : Jurnal Wacana Publik Vol.1 No.3, hlm 24- 39.
Syaadah,  Nilatus.  2014. Analisis  Dampak  Pertambahan  Penduduk  Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja . Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi Vol. 2 No.1.
Winarsih,  Atik  Septi,  dan  Ratminto.  2006. Manajemen  Pelayanan .  Jakarta:  Pustaka Pelajar.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2017  tentang  Unit  Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota.
Peraturan  Menteri  PAN  dan  RB  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  29  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.