## Pemodelan Intensi Whistleblowing Pegawai di Indonesia: Aplikasi Whistleblowing Triangle
Nurul Mustafida, Lufi Yuwana Mursita Universitas Hayam Wuruk Perbanas Universitas Hayam Wuruk Perbanas
nurul.mustafida@perbanas.ac.id, lufi.yuwana@perbanas.ac.id

## Abstract
Previous research has integrated theory of planned behavior and fraud theory. This research seeks to integrate those theories towards whistleblowing intention and examine the comparison of it between government and private  employees. This study uses an online survey with  124 samples.  The  result  shows,  the  perceived  norm  and  attitude  positively  affect  whistleblowing intention.  However,  it  does  not  apply  to  perceived  control.  Also  found  no  difference  in whistleblowing  intention between  both  sector  employees.  It  concludes,  the  need  for  creating whistleblowing motivation and identifying which  factors can strengthen. Besides, employee’s whistleblowing awareness in Indonesia is increasing and no level gap among organizations.
Keywords : Fraud  Triangle,  Whistleblowing  Intention,  Government  Employee , Private Employee, Online Survey , Theory of Planned Behavior

## Abstrak
Penelitian terdahulu telah mengintegrasikan theory of planned behavior dan fraud triangle . Penelitian ini mereplikasi dan mengembangkan penelitian tersebut dengan menguji integrasi pengaruh theory of planned behavior dan fraud triangle terhadap intensi whistleblowing, serta menguji perbandingan intensi whistleblowing antara pegawai pemerintah dan swasta. Studi ini menggunakan metode survei daring dengan sampel 124 pegawai pemerintah dan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi norma dan sikap berhubungan positif dengan intensi whistleblowing .  Meskipun  tidak  demikian  dengan  persepsi  kontrol.  Selain  itu, ditemukan tidak adanya perbedaan intensi whistleblowing antara pegawai pemerintahan dan swasta.  Dari  temuan  tersebut  disimpulkan,  perlunya  upaya  untuk  menciptakan  situasi pendorong whistleblowing dan  mengidentifikasi  faktor  apa  yang  dapat  memperkuatnya. Temuan  lainnya,  kesadaran whistleblowing pegawai  di  Indonesia  semakin  meningkat  dan tidak mengalami kesenjangan antarjenis instansi.
Kata Kunci : Fraud Triangle , Intensi Whistleblowing , Pegawai Pemerintah, Pegawai Swasta, Survei Daring, Theory of Planned Behavior

## Pendahuluan
Whistleblowing merupakan  tindakan mengungkapkan praktik-praktik ilegal, ti- dak bermoral, atau tidak sah oleh anggota organisasi  kepada  individu  atau  lembaga yang  mungkin  memengaruhi  tindakan tersebut  (Gao  &  Brink,  2017;  Near  & Miceli,  1985).  Secara  lebih  rinci,  Schultz dan Harutyunyan (2015) menggambarkan whistleblowing dalam empat karakteristik yaitu  tindakan  individu  untuk  membuat informasi  publik,  informasi  yang  diung- kapkan pada pihak luar organisasi meru- pakan  bagian  dari  catatan  publik,  infor- masi yang diungkapkan berkaitan dengan perilaku  menyimpang (wrongdoing) yang serius  dalam  organisasi,  dan  pihak  yang mengungkapkan informasi tersebut adalah anggota organisasi itu sendiri atau bukan  pihak  eksternal  organisasi.  Sensi- tivitas  individu  terhadap  masalah  etika yang  mendorong  proses  pengambilan keputusan  dan  pendekatan  rasional  me- motivasi  adanya  tindakan whistleblowing (Valentine  &  Godkin,  2019).  Sistem whistleblowing merupakan salah satu sis- tem  yang  digunakan  untuk  mengungkap tindakan tidak etis para pelaku kecurang- an. Sistem ini dianggap sebagai alat yang sangat  efektif  untuk  mengungkap  tindak kecurangan  dalam  sebuah  instansi. Whistleblower memiliki peran kunci dalam keberhasilan sistem whistleblowing .
Mereka  dapat  terdiri  dari  karyawan  atau pihak  eksternal  yang  berperan  sebagai informan  atas  tindak  kecurangan  yang terjadi  dalam  suatu  instansi.  Salah  satu kecurangan yang masih banyak ditemukan adalah korupsi.
Association of Certified Fraud
Examiners (2018) mengelompokkan kecu- rangan  ke  dalam  tiga  kategori,  yaitu penyalahgunaan  aset,  korupsi,  dan kecurangan  dalam  laporan  keuangan. Berdasarkan  2.960  kasus  kecurangan  di dunia,  penyalahgunaan  aset  merupakan kecurangan yang paling banyak dilakukan,
yaitu  sebesar  89%.  Korupsi  menempati posisi  kedua  sebesar  38%.  Kecurangan laporan  keuangan  pada  posisi  ketiga sebesar  10%.  Namun  apabila  dilihat  dari besarnya  kerugian,  kecurangan  pada laporan  keuangan  menempati  posisi pertama  (Association  of  Certified  Fraud Examiners,  2018).  Di  Indonesia,  Peneliti Divisi  Investigasi  Indonesia  Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa terdapat 576  kasus  korupsi  selama  2017  dengan kerugian negara sebesar 6,5 triliun rupiah dan suap sebesar 211 miliar rupiah. Besar- nya kerugian tersebut meningkat dari ang- ka  yang  diperoleh  pada  2016.  Tindak kecurangan semacam ini tidak hanya dite- mui pada sektor pemerintah  saja,  namun juga pada sektor swasta. Kasus Enron dan WorldCom  membuktikan  bahwa  sektor swasta  juga  dapat  menjadi  lahan  untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak  etis  oleh  pihak  yang  tidak  bertang- gung jawab. Pada dasarnya, peran sistem whistleblowing sangat  dibutuhkan  di semua  sektor,  baik  pemerintah  maupun swasta.
Sistem whistleblowing di  Indonesia masih  belum  berjalan  secara  maksimal. Penelitian  terdahulu  menemukan  fakta bahwa  auditor  dan  akuntan  publik  di Indonesia  masih  enggan  untuk  menjadi whistleblower (Latan et al.,  2018). Sistem whistleblowing digunakan sebagai alat un- tuk memberantas kecurangan yang terjadi di  suatu  instansi  pemerintah  maupun swasta.  Association  of  Certified  Fraud Examiners  (2018)  dalam  menyebutkan bahwa  sebanyak  53%  kecurangan  yang terjadi  dalam  suatu  instansi  dilaporkan oleh karyawan. Berdasarkan data tersebut dapat  diartikan  bahwa  karyawan  atau pegawai  merupakan  posisi  kunci  sebagai whistleblower atas  tindak  kecurangan yang terjadi dalam instansinya (Brown et al.,  2016).  Individu  yang  peduli  pada tindak  kecurangan  dalam  instansi  akan dihadapkan  pada  dilema  etika  sehingga
tidak  semua  berani  untuk  melaporkan tindak  kecurangan  yang  diketahuinya (Jubb, 2000; Latan, Jabbour, et al., 2019a).
Dilema etika akan memengaruhi kemauan individu untuk menjadi seorang whistleblower .
Terdapat  dua  faktor  yang  dapat memengaruhi  individu  dalam  mengambil keputusan menjadi seorang whistleblower , yaitu  faktor  kontekstual  dan  faktor  indi- vidual  (Barnett  et  al.,  1996).  Faktor kontekstual  meliputi  tingkat  keseriusan kecurangan  yang  terjadi,  norma-norma yang berlaku, dan tingkat respons peneri- ma  keluhan  atau  laporan.  Faktor  indivi- dual  dapat  berupa locus  of  control dari individu,  tingkat  religiusitas,  dan  standar moral  dari  seorang whistleblower .  Ketika individu mengetahui adanya tindak kecu- rangan,  mereka  akan  dihadapkan  dalam dua pilihan, yakni memberikan pengertian berupa nasihat kepada pelaku kecurangan untuk  mengubah  perilaku  atau  melapor- kan pelaku kecurangan kepada pihak yang bertanggung  jawab,  seperti  manajemen perusahaan  atau  pihak  lain  yang  berwe- wenang atas tindak kecurangan. Faktanya, untuk melakukan kedua hal tersebut tidak mudah bagi semua orang.
Penelitian  terdahulu  telah  mengiden- tifikasi  faktor-faktor  yang  dapat  meme- ngaruhi  intensi  dan  perilaku whistle- blowing .  Contohnya,  seseorang  di  dalam organisasi sangat sensitif terhadap dilema etika  dan  tingkat  intensitas  moral  yang keduanya dapat memengaruhi intensi dan perilaku whistleblowing seseorang  (Chen &  Lai,  2014).  Dalam theory  of  planned behavior  (TPB) ,  perilaku  individu  dapat timbul karena adanya intensi dari individu tersebut.  Dapat  diartikan  bahwa  intensi merupakan motivasi seorang individu un- tuk  berperilaku.  Intensi  dapat  terbentuk dari  tiga  faktor,  yaitu  sikap  terhadap perilaku,  norma  subjektif,  dan  persepsi kontrol atas perilaku (Ajzen, 1991).
Di samping itu,  penelitian sebelumnya oleh  Brown  dan  Hays  (2016)  telah mengintegrasikan theory  of  planned behavior dengan fraud triangle . Penelitian ini  mereplikasi  dan  mengembangkan penelitian  tersebut  untuk  menguji  pada konteks  pegawai  di  Indonesia  dan  seka- ligus  melakukan  perbandingan  antara intensi whistleblowing pegawai  pemerin- tahan  dan  pegawai  swasta.  Pertanyaan yang  diajukan  pada  penelitian  ini  adalah “apa  faktor -faktor  yang  memengaruhi  in- tensi whistleblowing pegawai berdasarkan pada theory  of  planned  behavior (TPB) yang  terintegrasi  dengan fraud  triangle theory ?”.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga mempertanyakan “apakah terdapat perbe - daan  intensi whistleblowing antara  pega- wai  di  instansi  pemerintahan  dan swasta?”.
Dengan demikian, penelitian ini bertu- juan  untuk  menguji  faktor-faktor  yang mendorong intensi whistleblowing berda- sarkan  pada theory  of  planned  behavior (Ajzen,  1991)  yang  terintegrasi  dan didukung  oleh fraud  triangle  theory .  Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji perbedaan intensi whistle- blowing antara  karyawan  pada  sektor swasta dan sektor pemerintah yang sama- sama  menghadapi  potensi  terjadinya kecurangan di lingkungan kerjanya. Pene- litian  ini  merupakan  pengembangan  dari penelitian  sebelumnya  oleh  Brown  et  al. (2016) yang memodelkan intensi seorang akuntan  untuk  menjadi  seorang whistle- blower dengan didasarkan pada theory of planned behavior dan fraud triangle theory.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Brown dan Hays  (2016).  Penelitian  tersebut  meng- integrasikan theory  of  planned  behavior dengan fraud  triangle untuk  mengorga- nisasi  kajian  terdahulu  dan  memodelkan intensi whistleblowing akuntan  profesio-
nal. Hasil penelitian dengan metode survei pada 284 akuntan tersebut adalah bahwa perilaku dan persepsi kontrol berhubung- an positif dengan intensi whistleblowing . Penelitian(Latan, Jabbour, et al., 2019b) memperluas  penelitian  Brown et  al. dengan  menguji  secara  empiris  konsep integrasi theory  of  planned  behavior dan fraud  triangle yang  kemudian  disebut “whistleblowing  triangle” .  Dengan  sampel auditor  yang  bekerja  di  kantor  akuntan publik  Big  4  dan  non-Big  4  di  Indonesia, hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ter- dapat  hubungan  yang  signifikan  antara komponen whistleblowing  triangle dan intensi  untuk  melakukan whistleblowing . Dari  tiga  komponen triangle ,  dorongan finansial  menjadi  prediktor  yang  paling signifikan  intensi whistleblowing auditor. Di  sisi  lain,  tekanan (pressure) menjadi pertimbangan utama bagi kantor akuntan publik dalam upaya meningkatkan intensi whistleblowing .

## Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan dua dasar teori utama, yakni theory of planned beha- vior dan fraud triangle . Theory of planned behavior adalah teori yang dibangun oleh Ajzen  (1987)  sebagai  perluasan  dari theory  of  reasoned  action  (TRA) (Ajzen  & Fishbein, 1977; Azjen, 1980). Faktor sen- tral dari theory of planned behavior adalah intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu.  Artinya,  semakin  besar  intensi untuk terlibat pada suatu perilaku, sema- kin besar kemungkinan perilaku tersebut (Ajzen, 1991).
Fraud triangle theory adalah teori yang dikemukakan oleh Cressey (1972). Terda- pat  tiga  elemen  dalam fraud  triangle theory yang menjadi dasar individu mela- kukan  perilaku  kecurangan  yaitu  insentif atau tekanan ( preasure ) yang menciptakan kebutuhan  bagi  seseorang  untuk  ingin melakukan  tindak  kecurangan,  peluang ( opportunity )  yang  memungkinkan  indi-
vidu  untuk  melakukan  kecurangan,  dan kemampuan untuk merasionalisasi ( rasionalization ), sebelum tindakan, pem- benaran  untuk  perilaku  kecurangan  (Suh et al., 2019). Artinya, individu dalam mela- kukan  tindak  kecurangan  kemungkinan didasari  oleh  tekanan  yang  diterima  dari lingkungan  internal  maupun  eksternal organisasi,  selanjutnya  didukung  adanya kesempatan  untuk  melakukan  tindak kecurangan, yang pada akhirnya individu melakukan  rationalisasi  terhadap  tindak kecurangan yang telah mereka lakukan.
Theory of planned behavior terdiri dari tiga  faktor  penentu  intensi,  yakni  sikap terhadap  perilaku (attitude  toward  the behavior) ,  norma  subjektif (subjective norm) , dan persepsi kontrol keperilakuan (perceived  behavioral  control) (Ajzen, 1991).  Sikap  merupakan  tingkat  sejauh mana  seseorang  memiliki  penilaian  atas perilaku  tertentu  untuk  dilakukan  atau tidak dilakukan. Norma subjektif diartikan sebagai  persepsi  tekanan  sosial  dalam melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.  Sedangkan  persepsi  kontrol adalah persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku (Ajzen, 1991).
Penelitian  Brown  et  al.  (2016)  meng- usulkan integrasi antara theory of planned behavior dan fraud  triangle yang kemudian  disebut  dengan whistleblowing triangle menurut  Smaili  dan  Arroyo (2019) dan Latan, Jabbour, et al. (2019b). Whistleblowing triangle membangun defi- nisi dari ketiga faktor fraud triangle dalam konteks whistleblowing .  Peluang  didefini- sikan  sebagai  jenis  dan  jumlah  sumber daya yang tersedia untuk mengungkapkan pelanggaran.  Tekanan  merupakan  moti- vasi whistleblower untuk mengungkapkan pelanggaran.  Sedangkan  rasionalisasi adalah upaya untuk mengurangi disonansi kognitif dalam diri seseorang dengan cara merasionalisasi  tindakannya  (Smaili  & Arroyo,  2019).  Teori whistleblowing triangle menghubungkan  antara  peluang
dengan persepsi kontrol, tekanan dengan persepsi norma, dan rasionalisasi dengan sikap dalam memprediksi intensi whistleblowing .
Persepsi  kontrol  adalah  kemudahan atau kesulitan yang dirasakan untuk ber- perilaku  (Ajzen,  1991)  dan  melibatkan persepsi  individu  mengenai  elemen  pe- luang  dalam fraud  triangle (Brown  et  al.,
2016). Ketika seseorang melihat tindakan kecurangan,  persepsi  kemudahan  dalam kontrol akan mendorongnya untuk mela- porkan  kepada  pihak  yang  berwenang  di dalam  perusahaan.  Artinya,  kemudahan dalam  kontrol  ini  merupakan  salah  satu peluang  dalam  mencegah  kecurangan tersebut.  Faktor  lain  yang  berhubungan dengan persepsi kontrol adalah prosedur dan  kebijakan  organisasi  serta  rintangan yang  dirasakan  dalam  suatu  organisasi. Persepsi pegawai pada faktor-faktor terse- but  akan  berdampak  pada  persepsi  kon- trolnya. Persepsi kontrol yang tinggi akan meningkatkan keyakinan yang lebih tinggi pula untuk melaporkan kecurangan. Di sisi lain, persepsi kontrol yang rendah akibat adanya ancaman retaliasi akan cenderung kurang  berintensi  melakukan whistle- blowing .  Oleh  sebab  itu,  hipotesis  yang diajukan adalah:
H1 :  Persepsi  kontrol  keperilakuan  terha- dap  aktivitas  kecurangan  cenderung berhubungan  positif  dengan  intensi whistleblowing .
Seseorang  membentuk  persepsi  ber- dasarkan norma sosial dan dorongan dari orang lain yang merupakan elemen tekan- an (pressure) dari fraud triangle . Berdasar- kan TPB, norma subjektif adalah tekanan sosial yang dapat dirasakan untuk melaku- kan atau tidak melakukan sesuatu (Ajzen,
1991).  Tekanan  atau  dorongan  memoti-
vasi whistleblower untuk  mengungkap pelanggaran  (Smaili  &  Arroyo,  2019). Seseorang  mempertimbangkan  apakah budaya  dan  orang  lain  di  sekitarnya, sebagai  pendorong,  akan  menerima  atau tidak  menerima  tindakannya  tersebut. Dengan kata lain, penerimaan orang-orang di  sekitarnya  dianggap  lebih  penting  se- bagai  dasar  mengambil  tindakan  diban- ding  hal-hal  lainnya,  misalnya  kebijakan perusahaan (Brown et al., 2016). Semakin etis norma yang diikuti, semakin mening- katkan intensi whistleblowing . Oleh sebab itu,  orang  yang  dengan  persepsi  norma yang  tinggi  akan  cenderung  berintensi untuk  menjadi whistleblower .  Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah: H2 :  Persepsi  norma  terhadap  aktivitas kecurangan  cenderung  berhubungan positif dengan intensi whistleblowing . Konsep  atas  sikap (attitude) berbeda antara theory  of  planned  behavior dan fraud triangle (Cohen et al., 2010). Dalam fraud triangle , konsep sikap/rasionalisasi lebih  luas,  yakni  mencakup  seluruh  ele- men theory  of  planned  behavior tersebut. Menurut theory of planned behavior , sikap adalah  penilaian  seseorang  mengenai seberapa  besar  mereka  setuju  atau  tidak setuju  terhadap  perilaku  tertentu.  Sema- kin  positif  seseorang  memandang  suatu, semakin ia  ingin  untuk  berperilaku  men- dukung hal tersebut (Brown et al., 2016). Dengan  kata  lain,  semakin  upaya penghindaran kecurangan dianggap seba- gai hal yang baik, semakin seseorang cen- derung  memiliki  tingkat  intensi whistle- blowing yang  tinggi.  Dengan  demikian, hipotesis yang diajukan adalah:
H3 :  Perilaku terhadap aktivitas kecurang- an  cenderung  berhubungan  positif dengan intensi whistleblowing .
Gambar 1 . Model Terintegrasi Theory of Planned Behavior dan Fraud Triangle dalam Memprediksi
Intensi Whistleblowing (Brown et al., 2016)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif survei untuk memperoleh data terkait  faktor-faktor theory  of  planned behavior dan fraud triangle yang menjelas- kan intensi whistleblowing pegawai-pega- wai di Indonesia. Survei dilakukan secara daring (online) kepada  pegawai  swasta dan  pemerintahan  dengan  metode con- venience  sampling .  Variabel  independen terdiri  dari  persepsi  kontrol,  persepsi norma,  dan  sikap.  Sedangkan  variabel dependen  adalah  intensi whistleblowing . Instrumen untuk seluruh variabel didasar- kan  pada  penelitian  Brown  dan  Hays (2016).  Uji  hipotesis  menggunakan  PLS- SEM  dengan  SmartPLS  dan  ANOVA (Analysis  of  Variance) dengan  SPSS.  PLS- SEM digunakan untuk menguji hubungan tiga faktor theory of planned behavior dan intensi whistleblowing . Sedangkan ANOVA digunakan  untuk  menguji  perbedaan intensi whistleblowing antara  pegawai swasta dan pegawai pemerintahan.

## Pembahasan
Partisipan  penelitian  survei  daring  ini adalah  sebanyak  124  orang  yang  42 berasal dari BUMN, 12 dari pemerintahan, dan  70  dari swasta.  Dalam  penelitian  ini, pegawai  BUMN  digabungkan  dengan pemerintahan karena BUMN dimiliki oleh pemerintah  dan  juga  memiliki  tanggung jawab  memberikan  pelayanan  kepada publik.  Dengan  demikian,  terdapat  dua kelompok  responden,  yakni  pegawai  pe- merintahan 54 orang dan pegawai swasta 70 orang. Usia rata-rata responden adalah 26,19 tahun dengan jangkauan antara 21- 42  tahun.  Responden  terdiri  dari  76 perempuan  dan  48  laki-laki.  Responden dengan  pendidikan  terakhir  S1  sebanyak 104 orang, sedangkan sisanya adalah S2 (5 orang),  diploma  (14  orang),  dan  SMA  (1 orang). Masa kerja rata-rata adalah selama 2,37 tahun dengan jangkauan antara 0,08- 12 tahun. Sebanyak 63 responden menya- takan  terdapat  saluran whistleblowing di dalam  instansinya  dan  sebanyak  22  res- ponden  pernah  melakukan whistle- blowing .
Tabel 1. Hasil Uji t dalam PLS-SEM
Rata-rata Sampel St. Dev. t stat. Nilai p Persepsi Kontrol → Intensi WB 0,0606 0,0577 0,9418 0,3468 Persepsi Norma → Intensi WB 0,3949 0,0969 4,0115 0,0001 Sikap → Intensi WB 0,338 0,0958 3,5451 0,0004
Uji  validitas  pada  seluruh  variabel penelitian mencakup dua jenis, yakni vali- ditas konvergen dan validitas diskriminan. Hasil uji validitas konvergen menunjukkan nilai outer loading lebih dari 0,70 dan AVE
(Average  Variance  Extracted) lebih  dari 0,50. Artinya,  seluruh item valid. Sedang- kan  uji  validitas  diskriminan  menunjuk- kan bahwa nilai cross loading lebih besar dari 0,70 untuk setiap komponen variabel laten  dan  seluruh cross  loading variabel lebih  besar  daripada  nilai cross  loading variabel  laten  lainnya.  Data  juga  dinyata- kan reliabel dengan Cronbach’s Alpha dan composite  reliability lebih  dari  0,70.
Ambang  batas  tersebut  didasarkan  pada (Ghozali & Latan, 2015, pp. 75 – 77).
Hasil  uji  struktural  menunjukkan  nilai R 2 dan  R 2 sesuaian  sebesar  0,425  dan 0,411.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa 42,50% varian intensi whistleblowing dije- laskan oleh ketiga variabel  laten atau va- riabel independen, yakni persepsi kontrol, persepsi  norma,  dan  sikap.  Nilai  R 2 ter- sebut  mengategorikan  model  penelitian ini  berada  dalam  kategori moderate karena berada di antara 0,25-0,50 (Ghozali & Latan, 2015, pp. 81 – 83).
Tabel  1  menunjukkan  hasil  uji  t.  H1 mengusulkan  hubungan  positif  antara persepsi  kontrol  dan  intensi whistle- blowing . Hasil menunjukkan nilai t statis- tik 0,94 (< 1,96) dan nilai p=0,3468 yang berarti  hipotesis  tidak  terdukung.  Hasil mengindikasikan  bahwa  persepsi  kemu- dahan pada prosedur dan kebijakan untuk melaporkan  kecurangan  tidak  selalu menumbuhkan  intensi  untuk  melakukan whistleblowing . Hal ini dapat dikarenakan oleh adanya banyak bentuk ketakutan dan
ancaman  retaliasi  yang  mengurungkan keinginan  yang  ada  sebelumnya  untuk menjadi  seorang whistleblower .  Ancaman retaliasi tersebut antara lain dapat berasal dari  instansi,  atasan,  manajemen  senior, karyawan senior, maupun dewan pembuat aturan. Faktor-faktor tersebut menyebab- kan  intensi yang  awalnya  dapat  mening- kat, justru menjadi turun. Oleh sebab itu, persepsi kontrol tidak berhubungan signi- fikan dengan intensi whistleblowing . Hasil  pengujian  H1  tidak  sejalan dengan  penelitian  Brown  et  al.  (2016). Pada  penelitian  tersebut,  diprediksi  dan ditemukan bahwa persepsi kontrol berhu- bungan  positif  dengan  intensi whistle- blowing .  Di  sisi  lain,  hasil  statistik  pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemu- dahan  secara  prosedural  dan  kebijakan dalam  perusahaan  untuk  melakukan whistleblowing – di antaranya direpresen- tasikan  dengan  prosedur  yang  jelas  dan adil,  mekanisme  tata  kelola  perusahaan, dan  tindakan  antiretaliasi  (Smaili  & Arroyo, 2019) – tidak selalu diikuti dengan keinginan  seseorang  untuk  melakukan- nya.  Artinya,  masih  diperlukan  faktor- faktor lain yang dapat mengarahkan sese- orang  sampai  pada  intensi  melaporkan kecurangan. Latan, Jabbour, et al. (2019b) menjelaskan bahwa insentif finansial me- rupakan  prediktor  paling  signifikan  atas intensi auditor melakukan whistleblowing di  Indonesia.  Dengan  demikian,  adanya kesempatan yang diberikan prosedur dan kebijakan  perusahaan  saja  tidak  cukup menjadi dasar individu untuk melaporkan kecurangan,  melainkan  harus  terdapat faktor  penunjang  lainnya  yang  dapat memperkuat kemunculan intensi tersebut.
Latan  et  al.  (2018)  menguatkan  temuan- nya  tersebut  dengan  studi  lanjutan  yang menemukan bahwa anteseden dari intensi whistleblowing melibatkan faktor internal dan  eksternal  diri  seseorang  yang  saling berhubungan  secara  kompleks.  Dengan tidak  ditemukannya  hubungan  persepsi kontrol  dan  intensi whistleblowing pada penelitian ini, diindikasikan bahwa selain pada  lingkungan  kerja  auditor,  faktor eksternal (misalnya insentif finansial) dan faktor internal (misalnya intensitas moral) (Latan et al., 2018) juga dibutuhkan untuk mendorong  kemunculan  intensi whistle- blowing pada  pegawai  swasta  di  bidang lainnya maupun pemerintahan.
H2 mengusulkan hubungan positif an- tara  persepsi  norma  dan  intensi whistle- blowing . Hasil menunjukkan nilai t statis- tik 4,01 (> 1,96) dan nilai p=0,0001 yang berarti  hipotesis  terdukung.  Pengaruh positif ini mengindikasikan bahwa adanya lingkungan  etis  dalam  organisasi  dapat mendorong  terciptanya  intensi whistle- blowing .  Budaya  dan  norma  antikorupsi menyebabkan  orang-orang  di  dalamnya berkecenderungan  pada  intensi  untuk melakukan  upaya-upaya  yang  mencegah tindakan tidak etis tersebut dilakukan.
Temuan hasil uji H2 mendukung pene- litian  terdahulu  oleh  Brown  et  al.  (2016) dan  Smaili  dan  Arroyo  (2019)  bahwa persepsi norma memiliki hubungan positif dengan  intensi whistleblowing .  Dengan kata lain, keberterimaan lingkungan kerja atas fungsi dan pentingnya whistleblowing ikut  menentukan  tekad  pegawai  untuk bersedia  melakukan  tindakan  tersebut. Keberterimaan tersebut diindikasikan da- lam keselarasan prinsip profesional, repu- tasional, sosial, finansial, moral, dan media (Smaili  &  Arroyo,  2019)  di  lingkungan kerja atas tindakan pelaporan kecurangan. Apabila seluruh aspek tersebut menyepa- kati bahwa tindakan whistleblowing seba- gai  tindakan  yang  harus  didukung  dan diberdayakan,  maka  pegawai  cenderung
memperoleh keyakinan lebih untuk mela- kukan tindakan tersebut. Dengan demiki- an, kesesuaian antara motif diri dan norma yang  dirasakan  menjadi  faktor  penting yang menentukan intensi whistleblowing . H3  mengusulkan  hubungan  positif antara  sikap  dan  intensi whistleblowing . Hasil menunjukkan nilai t statistik 3,55 (> 1,96)  dan  nilai  p=0,0004  yang  berarti hipotesis  terdukung.  Sikap  berkaitan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh sese- orang,  di  antaranya  integritas,  keadilan, keetisan, dan lain sebagainya. Sikap sese- orang  yang  semakin  positif  terhadap kondisi bebas dari kecurangan dapat men- dorong seseorang tersebut untuk memiliki intensi melaporkan adanya potensi kecu- rangan.  Intensi  tersebut  muncul  karena bentuk  sikap  seseorang  terhadap  kecu- rangan  mendorongnya  untuk  ikut  andil dalam  upaya  penghindaran  kecurangan. Kemunculan  intensi whistleblowing me- rupakan  salah  satu  bentuk  respons  yang mendukung  upaya  sistem  pengendalian internal.
Sebagaimana H2, temuan pada H3 juga sejalan  dengan  penelitian  Brown  et  al. (2016) dan (Smaili & Arroyo, 2019), yakni bahwa  persepsi  dan  sikap  atas  tindakan whistleblowing menentukan terlibat tidak- nya  pegawai  pada  tindakan  tersebut. Menurut  Smaili  dan  Arroyo  (2019)  sikap ini  di  antaranya  ditentukan  oleh  alasan individu  dan  alasan  altruistis  yang  me- munculkan  anggapan  bahwa whistle- blowing adalah upaya yang penting untuk dilakukan  dalam  menanggapi  adanya kecurangan  di  lingkungan  kerja.  Ketika kedua motif tersebut telah menempatkan pegawai  pada  persepsi  bahwa whistle- blowing adalah  penting  dan  tepat  untuk mengatasi  kecurangan,  maka  dukungan- nya untuk ikut berperan serta dalam upa- ya  tersebut  akan  terbentuk  dalam  wujud intensi  untuk  melakukan.  Oleh  sebab  itu, sikap individu atas whistleblowing adalah
prediktor  penting  untuk efektivitas pemanfaatan upaya whistleblowing . Penelitian ini juga melakukan penguji- an  perbedaan  intensi whistleblowing an- tara  pegawai  pemerintahan  dan  pegawai swasta.  Hasil  uji  Levene  menunjukkan bahwa  variansi  kedua  kelompok  sama (p=0,682).  Hasil  uji  sampel  independen  t menunjukkan nilai signifikansi 0,740 yang berarti  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan signifikan  antara  intensi whistleblowing pegawai  pemerintahan  dan  pegawai swasta. Hasil ini merupakan sinyal positif bahwa  efektivitas whistleblowing mulai meningkat, baik di pemerintahan maupun swasta,  yang  ditandai  dengan  kesadaran yang sama akan pentingnya peran whistle- blowing dalam mencegah kecurangan.
Selanjutnya,  uji  beda  juga  dilakukan untuk  mengetahui  apakah  ada  tidaknya intensi whistleblowing bergantung  pada ketersediaan  saluran whistleblowing di dalam  instansi.  Uji  Levene  menunjukkan variansi  yang  sama  antara  kedua  kelom- pok  (p=0,231).  Uji  sampel  independen  t menunjukkan  p=0,204.  Hasil  ini  berarti bahwa  intensi whistleblowing tidak  ber- beda  berdasarkan  ketersediaan  saluran whistleblowing . Sebagai penguat hasil ter- sebut, diketahui pula bahwa dari 22 orang yang  pernah  melakukan whistleblowing , terdapat  13  orang  yang  melaporkan karena terdapat saluran whistleblowing di instansinya.  Sedangkan  sisanya,  yakni  9 orang,  tetap  melakukan whistleblowing meskipun tidak terdapat saluran di dalam instansinya. Artinya, 9 orang tersebut me- manfaatkan saluran whistleblowing eks- ternal  untuk melaporkan indikasi tindak- an  kecurangan.  Fakta  ini  sejalan  dengan penelitian  Latan,  Jabbour,  et  al.  (2019a) yang  menemukan  bahwa  melaporkan kecurangan  pada  saluran  internal  dan tanpa  nama  (anonim)  lebih  dipilih  oleh pegawai-pegawai  di  Indonesia.  Hasil  ini juga  menguatkan  keyakinan  bahwa
kemauan untuk melakukan whistleblowing meningkat di seluruh jenis instansi.
Hasil uji perbandingan intensi whistle- blowing antara pegawai di Indonesia ber- dasarkan  jenis  instansi  dan  ketersediaan saluran  pelaporan  ini  mengindikasikan bahwa  kesadaran  akan  perlunya  pela- poran tindakan kecurangan melalui sistem whistleblowing semakin  meningkat.  Arti- nya, faktor-faktor yang diupayakan untuk menjadi  peningkat  motivasi whistle- blowing di  lingkungan  kerja  telah  berpe- ran  mendorong  pegawai  untuk  meman- faatkan sistem tersebut untuk melaporkan kecurangan  yang  diketahuinya.  Menurut Alleyne  et  al.  (2018),  dijelaskan  bahwa intensi whistleblowing secara  internal maupun  eksternal  sama-sama  dipenga- ruhi  oleh  perilaku,  kontrol  perilaku  yang dirasakan,  dan  biaya  personal (personal cost) ketika  melaporkan.  Dengan  demi- kian, selama faktor-faktor tersebut sama- sama  terdapat  dan  dirasakan  oleh  pega- wai,  baik  di  lingkungan  pemerintahan maupun  swasta,  maka  dapat  diprediksi bahwa tingkat intensi whistleblowing cen- derung sama di berbagai instansi dan tipe saluran pelaporan.

## Penutup
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh whistleblowing  triangle ,  yang merupakan  integrasi  dari theory  of planned  behavior dan fraud  triangle ,  ter- hadap  intensi whistleblowing .  Selain  itu, penelitian  ini  juga  berupaya  untuk  mem- bandingkan  intensi whistleblowing pada sektor  pemerintahan  dan  sektor  swasta. Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan bahwa  persepsi  norma  dan  sikap  berhu- bungan  positif  signifikan  dengan  intensi whistleblowing . Sedangkan faktor theory of planned  behavior lainnya,  yakni  persepsi kontrol,  tidak  berhubungan  signifikan dengan intensi whistleblowing . Di sisi lain, hasil uji beda menunjukkan tidak adanya perbedaan  yang  signifikan  antara  intensi
whistleblowing pegawai  sektor  pemerin- tahan dan pegawai sektor swasta.
Hasil  penelitian  ini  memberikan  dua implikasi. Pertama, tidak signifikannya pe- ngaruh  persepsi kontrol terhadap intensi whistleblowing membuktikan bahwa ada- nya  kemudahan  dan  keadilan  prosedur dan kebijakan untuk whistleblowing tidak selalu  diikuti  dengan  intensi  melakukan- nya.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  adanya kebutuhan  faktor  lain,  misalnya  insentif finansial,  untuk  meyakinkan  seseorang untuk  terlibat  dalam  upaya  tersebut.  Di samping itu, tetap perlu dilakukan upaya- upaya untuk memitigasi adanya ancaman retaliasi  pada whistleblower yang  dapat membatasi  kemudahan  pelaporan  kecu- rangan  yang  disediakan  oleh  prosedur. Contohnya dengan adanya lembaga sema- cam ombudsman di  dalam  perusahaan yang mampu memproteksi  pelapor  kecu- rangan  dari  ancaman  retaliasi.  Kedua, penelitian ini mengindikasikan bahwa se- luruh pegawai di berbagai sektor memiliki persepsi  yang  sama  akan  pentingnya fungsi whistleblowing .
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan. Pertama, sampel penelitian tergolong kecil untuk  mewakili  populasi  pegawai  sektor pemerintahan  maupun  sektor  swasta  di Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  sistem pengambilan sampel menggunakan survei daring yang didasarkan pada kenyamanan responden  untuk  mengisi  kuesioner (convenience sampling) . Meskipun demiki- an,  hasil  penelitian  ini  tetap  memiliki kekuatan  untuk  menjelaskan  hubungan antarvariabel karena telah memenuhi sya- rat  minimum  pengujian  statistik.  Kedua, penelitian ini tidak meneliti kecenderung- an whistleblowing sampai  pada  tahap perilaku (behavior) sebagaimana  isi  dari theory of planned behavior .
Penelitian ini memberikan peluang un- tuk  penelitian selanjutnya  untuk menguji whistleblowing sampai  tahap  perilaku. Pertama, penelitian selanjutnya juga dapat
mereplikasi  penelitian  Brown  dan  Hays (2016)  dengan  menggunakan  lebih  ba- nyak sampel penelitian atau metode pene- litian  yang  berbeda.  Kedua,  penelitian selanjutnya  dapat  melibatkan  faktor- faktor internal maupun eksternal pegawai pemerintah  dan  swasta  sebagai  pemo- derasi antara whistleblowing triangle dan intensi whistleblowing . Terakhir, peneliti- an  selanjutnya  juga  dapat  mengembang- kan  integrasi theory  of  planned  behavior dengan  teori  kecurangan  yang  lebih lengkap, seperti fraud pentagon .

## Referensi
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned behavior. Organizational  Behavior and Human Decision Processes , 50 (2), 179 – 211. https://doi.org/10.1016/0749- 5978(91)90020-T
Ajzen,  I.,  &  Fishbein,  M.  (1977).  Attitude- behavior  relations:  A  theoretical analysis  and  review  of  empirical research. Psychological  Bulletin , 84 (5), 888 – 918. https://doi.org/10.1037/0033-
2909.84.5.888
Alleyne,  P.,  Hudaib,  M.,  &  Haniffa,  R. (2018).  The  moderating  role  of perceived  organisational  support  in breaking  the  silence  of  public accountants. Journal  of  Business Ethics , 147 (3), 509 – 527. https://doi.org/10.1007/s10551-
015-2946-0
Association of Certified Fraud Examiners. (2018). Report  to  the  Nations:  2018 global  study  on  occupational  fraud and abuse . https://www.claimsjournal.com/res earch/research/report-to-the- nations-2018-global-study-on- occupational-fraud-and-abuse/
Azjen,  I.  (1980). Understanding  attitudes and  predicting  social  behavior . Prentice-Hall, Inc.
Barnett,  T.,  Bass,  K.,  &  Brown,  G.  (1996). Religiosity,  ethical  ideology,  and
intentions  to  report  a  peer’s wrongdoing. Journal  of  Business Ethics , 15 (11), 1161 – 1174. https://doi.org/10.1007/BF004128 15
Brown, J. O., Hays, J., & Stuebs, M. T. (2016). Modeling accountant whistleblowing intentions:  Applying  the  theory  of planned  behavior  and  the  fraud triangle. Accounting  and  the  Public Interest , 16 (1), 28 – 56. https://doi.org/10.2308/apin- 51675 Chen, C., & Lai, C. (2014). To blow or not to blow  the  whistle:  the  effects  of potential  harm,  social  pressure  and organisational commitment on whistleblowing intention and behaviour. Business Ethics: A European  Review , 23 (3),  327 – 342. https://doi.org/10.1111/beer.1205 3 Cohen, J., Ding, Y., Lesage, C., & Stolowy, H. (2010).  Corporate Fraud and managers’  behavior:  Evidence  from the  press. Journal  of  Business  Ethics , 95 (S2), 271 – 315. https://doi.org/10.1007/s10551-
011-0857-2
Cressey,  D.  R.  (1972). Other  people’s money;  a  study  of  the  social psychology  of  embezzlement. Free Press.
Gao,  L.,  &  Brink,  A.  G.  (2017).
Whistleblowing studies in accounting research:  A  review  of  experimental studies  on  the  determinants  of whistleblowing. Journal of Accounting  Literature , 38 (April),  1 –
13. https://doi.org/10.1016/j.acclit.201 7.05.001
Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares  konsep,  teknik  dan  aplikasi menggunakan  program  Smartpls  3.0 untuk  penelitian  empiris .  Badan Penerbit UNDIP.
Jubb,  P.  B.  (2000).  Auditors  as whistleblowers. International Journal of Auditing , 4 (2), 153 – 167.
https://doi.org/10.1111/1099- 1123.00310
Latan, H., Jabbour, C. J. C., & Jabbour, A. B. L.  de  S.  (2019a).  Ethical  awareness, ethical judgment and whistleblowing: A moderated mediation  analysis. Journal  of Business  Ethics , 155 (1),  289 – 304. https://doi.org/10.1007/s10551- 017-3534-2
Latan, H., Jabbour, C. J. C., & Jabbour, A. B. L.  de  S.  (2019b).  ‘Whistleblowing Triangle’:  Framework  and  empirical evidence. Journal  of  Business  Ethics , 160 (1), 189 – 204. https://doi.org/10.1007/s10551- 018-3862-x
Latan, H., Ringle, C. M., & Jabbour, C. J. C. (2018).  Whistleblowing  intentions among public accountants in Indonesia: Testing for the moderation  effects. Journal  of Business  Ethics , 152 (2),  573 – 588. https://doi.org/10.1007/s10551- 016-3318-0
Near,  J.  P.,  &  Miceli,  M.  P.  (1985).
Organizational  dissidence:  The  case of  whistle-blowing. Journal  of Business Ethics , 4 (1), 1 – 16. https://doi.org/10.1007/BF003826
68
Schultz,  D.,  &  Harutyunyan,  K.  (2015).
Combating corruption: The development of whistleblowing laws in  the  United  States,  Europe,  and Armenia. International  Comparative Jurisprudence , 1 (2), 87 – 97. https://doi.org/10.1016/j.icj.2015.1
2.005
Smaili,  N.,  &  Arroyo,  P.  (2019). Categorization  of  whistleblowers using  the  whistleblowing  triangle. Journal of Business Ethics , 157 (1), 95 – 117. https://doi.org/10.1007/s10551- 017-3663-7
Suh,  J.  B.,  Nicolaides,  R.,  &  Trafford,  R. (2019).  The  effects  of  reducing opportunity and fraud risk factors on the occurrence of occupational fraud
in financial institutions. International
Journal  of  Law,  Crime  and  Justice , 56 (November 2018), 79 – 88. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2019. 01.002 Valentine,  S.,  &  Godkin,  L.  (2019).  Moral
intensity,  ethical  decision  making, and whistleblowing intention. Journal of Business Research , 98 (September 2017), 277 – 288. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2 019.01.009