Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KOTA PALOPO
Riyad Atmaja Herman 1 , Abdul Razak 2 , Anshori Ilyas 3 1,2,3 Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia riyadatmajaherman98@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  and  identify  the  position  of  the  Joint  Decree  regarding  the Dismissal without Honor of Civil Servants in terminating individuals who have completed their criminal  sentences  based  on  a  legally  binding  court  decision  (inkracht  van  gewijsde).  The research  conducted  is  empirical  research.  The  study  was  carried  out  in  Palopo  City,  South Sulawesi  Province,  specifically  at  the  Office  of  the  Civil  Service  Agency  and  Human Resources  Development  of  Palopo  City.The  results  obtained  through  literature  review  and interviews were analyzed using qualitative analysis with an empirical approach. The research findings are as follows: The Joint Decree between the Minister of Home Affairs, the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, and the Head of the National Civil Service Agency (Number 182/659/SJ, Number 15 Year 2018, Number 153/Kep/2018) does not specifically mention the imposition of sanctions. It does not clearly state the sanctions for civil servants  who  have  been  convicted  based  on  legally  binding  court  decisions  for  committing crimes related to their positions or crimes related to their positions, as well as for the officials responsible for implementing the imposition of sanctions on the civil servants mentioned in the Joint Decree. This lack of specificity may lead to administrative irregularities. Therefore, it is recommended  that  the  Palopo  City  Government  involve  independent  parties  such  as  the Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia  and  APIP  (Government  Internal  Supervisory Apparatus)  or  other  relevant  parties  to  oversee  the  implementation  of  the  Joint  Decree.The central government should not only focus on dismissing convicted civil servants but should also hold accountable the Officials in charge of personnel administration who have failed to dismiss  convicted  civil  servants.  This  will  serve  as  a  serious  warning  to  the  officials intentionally disregarding the law and avoiding abuses of power, such as selective enforcement of sanctions against corrupt civil servants.The Dismissal without Honor (PTDH) as stipulated in the Joint Decree between the Minister of Home Affairs, the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform, and the Head of the National Civil Service Agency (Number  182/659/SJ,  Number  15  Year  2018,  Number  153/Kep/2018)  should  serve  as  a learning experience for all, especially for state officials.
Keywords: Dismissal Legal Analysis, dishonorable dismissal, ASN
* Alamat korespondensi: Universitas Hasanuddin Makassar E-mail: riyadatmajaherman98@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Tujuan   nasional   seperti   yang   termaksud   dalam   pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah  melindung  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  serta  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Nasional terutama tergantung  dari  kesempurnaan  aparatur  negara  dimana  pegawai  negeri  sebagai  intinya.  Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diutarakan bahwa sepanjang sejarah maka kedudukan dan peranan pegawai negeri adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional.
Guna  mencapai  tujuan  Nasional  tersebut,  diperlukan  Pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan  ketaatan  kepada  Pancasila,  Undang-  Undang  Dasar  1945,  Negara  dan  Pemerintah  serta  yang bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur abdi  negara  dan  abdi  masyarakat  yang  bekerja  untuk  kepentingan  masyarakat  karenanya  dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara tetapi juga sebagai warga Negara. 1
Kedudukan pegawai negeri didasarkan padal Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang  Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor    8  Tahun  1974    tentang    Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  profesional,  jujur,  adil,  dan  merata  dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
Rumusan    kedudukan    pegawai    negeri    didasarkan    pada    pokok-  pokok  pikiran  bahwa pemerintah  tidak  hanya  menjalankan  fungsi  umum  pemerintahan,  tetapi  juga  harus  mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib   pemerintahan,   tetapi   juga   harus   mampu menggerakkan  dan   memperlancar   pembangunan untuk   kepentingan rakyat banyak. 2
Dalam  konteks  hukum  publik,  Pegawai  Negeri  Sipil  bertugas  membantu  Presiden  sebagai Kepala  Pemerintahan  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  melaksanakan  Peraturan  Perundang- Undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap Peraturan Perundang-Undangan ditaati oleh masyarakat. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada   Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepada pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. 3
Kedudukan dan peranan pegawai negeri di Indonesia   adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri adalah alat pelaksana atau penyelenggaraa pemerintahan dan pembangunan yang dicita- citakan oleh negara. Setiap pegawai negeri diwajibkan menjalankan kewajiban sehari-hari yang telah dipercayakan kepadanya oleh pemerintah. Dijalankannya dan diperhatikannya   kewajiban-kewajiban yang  telah  dibebankannya  kepada  itu  merupakan  syarat-syarat  yang    menentukan  bagi  tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas negara  maupun  untuk pegawai  negeri  sendiri. Jelasnya,  Pegawai  negeri menjalankan  tugas untuk kepentingan umum, dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional. Pegawai Negeri adalah pelaksana Peraturan Perundang-Undangan.
1 Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara 2 , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 159-160
2 C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia , (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979), hlm. 38
3 Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat., Hukum Kepegawaian Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 39
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan  sebaik-baiknya,  yang  merupakan  kepercayaan  yang diberikan  oleh  atasan  yang  berwenang  dengan  harapan,  bahwa  tugas  itu  akan  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang   dipercayakan kepadanya  dengan  penuh  pengabdian,  kesadaran  dan  tanggung  jawab  serta  wajib  mendahulukan kepentingan  Negara  (umum)  diatas  kepentingan  diri sendiri, golongan dan daerah. 4
Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,  mampu  menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  dan  mampu  menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai  ASN.  Pegawai  ASN  diserahi  tugas  untuk  melaksanakan  tugas  pelayanan  publik,  tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN.
Adapun  tugas  pemerintahan  dilaksanakan  dalam  rangka  penyelenggaraan  fungsi  umum pemerintahan  yang  meliputi  pendayagunaan  kelembagaan,  kepegawaian,  dan  ketatalaksanaan. Sedangkan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pembangunan  tertentu  dilakukan  melalui  pembangunan bangsa ( cultural and political development ) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial ( economic and  social  development )  yang  diarahkan  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  seluruh masyarakat. 5 Oleh karena itu untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS yang bermuarah pada hadirnya PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong  PNS  untuk  lebih  produktif  berdasarkan  sistem karier  dan sistem prestasi kerja.
Sebagaimana  dimaksud  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan  kepada  PNS  yang  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran.  Penjatuhan  hukuman  disiplin dimaksudkan  untuk  membina  PNS  yang  telah  melakukan  pelanggaran,  agar  yang  bersangkutan mempunyai sikap menyesal  dan  berusaha  tidak  mengulangi  dan  memperbaiki  diri  pada masa yang akan datang.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  secara  tegas  disebutkan  jenis  hukuman  disiplin  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  suatu  pelanggaran  disiplin.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  pedoman  bagi  pejabat yang  berwenang  menghukum  serta  memberikan  kepastian  dalam  menjatuhkan  hukuman    disiplin. Demikian    juga    dengan    batasan    kewenangan    bagi  pejabat  yang  berwenang  menghukum  telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Kemudian seperti yang terjadi pada akhir tahun  2018  lalu  di  Kota  Palopo,  ada  beberapa  Pegawai  Negeri  Sipil/Aparatur  Sipil  Negara  yang diberhentikan  tidak  dengan  hormat.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  antara  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  dan  Kepala  Badan Kepegawaian Negara (Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor  153/KEP/2018) Tahun 2018  tentang  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  Telah  Dijatuhi  Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena  Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.
Padahal  mereka  yang  diberhentikan  itu  telah  menjalani  hukuman  Pidana  berupa  berupa kurungan penjara dan mengembalikan kerugian Negara, namun ketika Surat Keputusan Bersama yang
4 D.A. Sumantri., Hukum Administrasi Kepegawaian , (Jakarta: IND-HILLCO. 1988), hlm. 3
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dimaksud diatas itu dikeluarkan dan didalamnya memuat perintah berupa keharusan  kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) untuk  memberhentikan para Pegawai Negeri Sipil dimaksud.
Disamping itu kita ketahui secara bersama-sama bahwa tujuan dari pada hukum itu yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch ada 3 (tiga):
Kepastian. Kemanfaatan. Keadilan.
Akan  tetapi  penulis  hanya  berfokus  pada  poin  kesatu  dan  poin  ketiga  di  atas  yang dikemukanoleh Gustav Radbruch, bahwa bahwa hal inilah yang kemudian memotivasi penulis untuk mengkaji Analisis Hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kota Palopo.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang akan digunakan dalam mengkaji masalah ini adalah penelitian Empiris dengan pendekatan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  biasa  dikenal  dengan  pendekatan  yundis- normatif. 6 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri mempunyai kekuatan hukum untuk memberhentikan orang yang telah menjalani hukuman pidananya berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ( inkracht van gewijsde ). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi pustaka. Data yang  diperoleh  akan  diolah  terlebih  dahulu  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan  Surat  Keputusan  Bersama  Terhadap  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat Aparatur Sipil Negara
Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI  1945,  diperlukan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  profesional,  bebas  dari  intervensi  politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi  masyarakat  dan  mampu  menjalankan  peran  sebagai  perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Setiap Pegawai ASN mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu kewajiban yang bertujuan untuk membentuk pegawai ASN yang bersih dari segala masalah hukum. Kewajiban yang tidak dilaksanakan dapat berdampak akan hilangnya suatu hak kepegawaian. Kemudian seperti yang terjadi pada akhir tahun 2018 lalu di Kota Palopo,  ada  beberapa  Pegawai  Negeri  Sipil/Aparatur  Sipil  Negara  yang  diberhentikan  tidak  dengan hormat. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  (Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018) Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena  Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.
Padahal  mereka  yang  diberhentikan  itu  telah  menjalani  hukuman  Pidana  berupa  berupa kurungan penjara dan mengembalikan kerugian Negara, namun ketika Surat Keputusan Bersama yang dimaksud diatas itu dikeluarkan dan didalamnya memuat perintah berupa keharusan  kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) untuk  memberhentikan para Pegawai Negeri Sipil dimaksud.
6 Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 38
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menurut  Achmad  Ruslan,  pada  tahapan  teknis  tersebut  selain  bersifat  general-abstract  juga belum  beriorientasi  pada  terwujudnya  produk  hukum  yang  berkualitas  yang  dinilai  mulai  dari  segi masalah  dan  peraturan  hukum  yang  lebih  tinggi  atau  sederajat  yang  menjadi  latar  belakang pembentukan  suatu  peraturan  sampai  pada  tataran  implementasinya.  Misalnya  salah  satunya Diberikannya  ruang  partisipasi  yang  seluas-  luasnya  kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembentukan  pertauran  perundang-undangan.  Selain  itu  tahapan  tersbut  mesti  dilakukan  dengan kegiatan  perencanaan,  penelitian,  pengkajian  dan  pematangan  konsep-konsep  yang  sudah  ada. Kemudian  dilengkapi  dengan  masukan  dari  masyarakat  sebagai  wujud  partisipasi  mereka  yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat selanjutnya di proses lebih lanjut sesuai dengan tahap-tahap yang berlaku secara nasional, maupun yang besifat khusus di daerah yang bersangkutan. 7
Dalam penulisan ini akan dibahas tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam tindak pidana korupsi di Kota Palopo. Kasus yang terjadi antara Drs.  Ilham  Nur  (Mantan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Palopo)  yang menduduki jabatan terakhir sebagai Pengawas Sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Palopo. Kasus ini berawal dari pengajuan gugatan dari sdr. Drs. Ilham Nur atas pemberhentian dirinya secara tidak  hormat  atas  tuduhan  tindak  pidana  penyalahgunaan  jabatan  yaitu  korupsi.  Akan  tetapi, berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Palopo  Nomor:  457/Pid.B/2010/PN.  PLP  pada  tanggal  15 Desember 2010, hakim menyatakan “bahwa saudara Terdakwa yakni Drs. Ilham Nur dinyatakan tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidan  Korupsi  sebagaimana  dalam Dakwaan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  serta  membebaskan  Terdakwa  dari  dakwaan Penuntut Umum tersebut.”
Terhadap  putusan  tersebut,  Penuntut  Umum  mengajuka  upaya  hukum  kasasi  ke  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia.  Sehingga  atas  perkara  a  quo,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dinyatakan  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Korupsi  sebagaimana  dalam  putusan Mahakamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor:  475  K/Pid.Sus/2011,  tanggal  21  Juni  2011. Selanjutnya,  pada  tanggal  7  Oktober  2011  atas  putusan a  quo Penggugat  menandatangani  Relas pemberitahuan putusan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo sehingga putusan pidana a quo secara otomatis berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Namun, setelah Penggugat selesai menjalani hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam amar putusan a quo , Penggugat kembali aktif sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  seperti  sediakala  pada  unit  satuan  kerja  yang  berada  di  bawah Instansi Pemerintah Kota Palopo.
Penjelasan  Singkat  Dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Bersama  antar  Menteri  Dalam  Negeri, Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  &  Reformasi  Birokrasi  dan  Kepala  Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Dan Nomor 153/KEP/2018.
Dari hasil data yang dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM, setidaknya terdapat 1879 orang PNS/ASN yang menjadi terpidana dengan berbagai jenis pelanggaran hukum selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.1 Jika diklasifikasi berdasarkan 20 jenis pelanggaran, maka tindak pidana korupsi berada di posisi tertinggi dengan jumlah mencapai 1.087 kasus.
Dalam rilis lain yang dipublikasikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan bahwa ditemukan 2.674 PNS pemah terlibat korupsi. Dari jumlah tersebut hanya 11,9% atau setara dengan  317  pegawai  yang  sudah  diberhentikan,  sementara  85,1%  atau  2674  pegawai  lain  masih berstatus aktif sebagai pegawai. Persentase ini menunjukkan masih sangat lemahnya komitmen birokrat dalam penegakan kode etik dan kode perilaku melalui penegakan sanksi berupa hukuman berat bagi para pelanggar. 8
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, para PNS yang telah menjadi terpidana kasus kejahatan jabatan  seharusnya  dikenakan  sanksi  administratif  dengan  kategori  hukuman  disiplin  berat  berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Menurut data dari BKN yang menyebutkan hingga kini
7 Achmad  Ruslan,  Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan  Perundang-  undangan  di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 7
8 Mokhsen, Nuraida dkk. (2019), Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, Jurnal Komlel Aparatur Sipil Negara. Edisi Kedua, hlm. 130
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
masih banyak terpidana korupsi yang kembali aktif bekerja sebagai PNS setelah menjalani hukuman pidananya  mengeluarkan  maka  pemerintah  meningkatkan  sinergi  dengan  Surat  Keputusan  Bersama (SKB) untuk memberhentikan secara tidak hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang berstatus inkracht.
Surat  Keputusan  Bersama  tersebut  telah  resmi  ditandatangani  pada  13  September  2018, Kesepakatan tersebut dituangkan didalam Keputusan Bersama antara Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum) Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak  Pidana  Kejahatan  Yang  Ada  Hubungannya  dengan  Jabatan.  SKB  tersebut  terbit  tanggal  13 September 2018, dengan Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018.
Didalam SKB tersebut memuat perintah kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PyB) di instansi pusat dan daerah untuk melakukan penjatuhan sanksi kepada PNS Terpidana Korupsi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Selain itu, juga terdapat ancaman penjatuhan sanksi kepada PPK dan PyB yang tidak melakukan perintah SKB tersebut. Jumlah penyelesaian kasus PNS Tipikor yang Berkekuatan Hukum Tetap sebanyak 1.906 PNS dari total 2.357 sudah ditetapkan SK PTDH, dengan rincian sebagai berikut: 9

## Penyelesaian Kasus PNS Tipikor BHT dan sudah ditetapkan SK PTDH
Instansi/Lembaga Jumlah PNS/ASN Tipikor yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang inkracht (Orang) SK PTDH yang telah DITETAPKAN Istansi Pusat 98 84 Istansi daerah 2.259 1.822 Total 2.357 1.906
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  kita  dapat  mengetahui  bahwa  ternyata  banyak  PNS  terpidana korupsi yang tidak dijatuhi hukuman disiplin sesuai aturan oleh PPK dan PyB. Pasca diterbitkannya SKB  tersebut,  maka  terjadi  pemberhentian  PNS  secara  besar-besaran.  Namun  terdapat  poin  penting yang  menimbulkan  pertanyaan  yaitu  tidak  adanya  tindakan  pemerintah  pusat  untuk  menuntut pertanggungjawaban kepada PPK dan PyB terdahulu yang tidak menjatuhkan sanksi PTDH sebelum munculnya SKB ini.

## Penerapan Sanksi Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri
Segala  aturan  yang  menyangkut  tentang  kedisiplinan  aparat  pemerintah  secara  langsung mempunyai  konsekuensi  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pelanggaran  terhadap peraturan  tersebut  berakibat  pelaku  pelanggaran  tersebut  harus  menjalani  suatu  hukuman  tertentu, diantaranya  adalah  sanksi  administrasi.  Tujuan  sanksi  administrasi  diberikan  agar  perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan.
Sebagai contoh adalah seorang Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama beberapa hari tanpa alasan yang jelas. Kemudian ia memperoleh teguran lisan dari atasannya dengan tujuan agar Pegawai tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan pemberian sanksi administrasi akan menimbulkan dampak  baik  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  yang  langsung  memperoleh  sanksi administrasi tersebut maupun Pegawai Negeri Sipil lainnya.
Dengan adanya pemberian sanksi tersebut setidaknya akan memberikan efek kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dimana akan timbul kekhawatiran adanya sanksi lebih lanjut yang lebih berat. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dimana  dijelaskan  bahwa  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pernah
9 Sekretariat Kabinet, (2019). Penuntasan Capar 88%, 1906 PNS Terthar Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat Tersedia  di  https://setkab.go.id/penuntasan-capa-08-1-900-ons-tertibat  tipikor  diberhentikan-tidak  hormat (diakses 13 Agustus 2019)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dijatuhi  hukuman  disiplin  yang  kemudian  melakukan  pelanggaran  disiplin  yang  sifatnya  sama, terhadapnya  dijatuhi  hukuman  disiplin  yang  lebih  berat  dari  hukuman  disiplin  terakhir  yang  pernah dijatuhkan kepadanya.
Sehingga dalam rangka upaya meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut, Pemerintah juga jauh sebelumnya  telah  menerbitkan  Peraturan  tentang  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  yaitu  mulai  dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6  Tahun  1974  tentang  Pembatasan  Kegiatan  Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam  Usaha  Swasta,  dan  yang terakhir ini sebagaimana telah disebutkan diatas adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  mengatur  ketentuan-ketentuan  mengenal Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin,  Keberatan  atas  hukuman  disiplin,  dan  Berlakunya  keputusan  hukuman  disiplin.  Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin.
Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk menghukum serta memberikan  kepastian  dalam  menjatuhkan  hukuman  disiplin.  Demikian  juga  dengan  batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Untuk diketahui bahwa tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia.
Bahwa  setiap  Pegawai  PNS/ASN  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  harus  ditaati  dan dilaksanakan.  Salah  satu  kewajiban  tersebut  bertujuan  untuk  membentuk  Pegawai  atau  Aparat Penyelenggara  Negara  yang  bersih  dari  segala  masalah  hukum.  Kewajiban  yang  dilanggar/tidak dilaksanakan  dapat  berdampak  pada  hilangnya  suatu  hak  kepegawaian.  Sebagai  contoh,  Pegawai PNS/ASN yang terbukti melakukan tindak pidana dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dapat diberhentikan dengan tidak hormat.
Menurut salah seorang dosen mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik Bpk. Moh. Hatta A. Toparakkasi,  S.H..  M.Hum  (Almarhum)  saat  membawakan  materi  kuliahnya  mengutarakan  bahwa, "Peraturan  Disiplin  PNS  adalah  peraturan  yang  mengatur  kewajiban,  larangan,  dan  sanksi  apabila kewajiban-kewajiban  tidak  ditaati  atau  dilanggar  oleh  PNS.  Dengan  maksud  untuk  mendidik  dan membina  PNS,  bagi  mereka  yang  melakukan  pelanggaran  atas  kewajiban  dan  larangan  dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Artinya bahwa segala aturan tentang kedisiplinan itu telah mendisain sistem  yang  mengutamakan  integritas  aparat  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  dan  jika  ini  sudah terbangun dengan baik, siapa yang tidak bisa ikut kedalam sistem pasti akan terpental. Ini hukum alam, survival of the fittest"
Bahwa  peraturan  yang  telah  diterbitkan  pemerintah  sebagaiman  telah  disebutkan  diatas sepenuhnya  masih  belum  dapat  menekan  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  PNS.  Masih  banyak ditemukan  PNS  yang  tidak  disiplin  dalam  bekerja,  kurangnya  kesadaran  untuk  menyelesaian  tugas, serta kurangnya rasa tanggungjawab terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik.
Masalah kedisiplinan inilah yang kemudian menuntut pemerintah untuk bertindak tegas, arif serta bijaksana dalam mengambil suatu keputusan hukuman atau sanksi mengenal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Ketegasan sangat diharapkan dalam memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri  Sipil  yang  indisipliner,  baik  sebagai  sebuah  pembelajaran  maupun  sebagai  upaya  dalam mewujudkan  PNS  yang  berkualitas,  bermartabat,  bermoral  Pancasila,  serta  memiliki  dedikasi  yang tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat.
Untuk itulah disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama untuk memotivasi para pegawai agar bertindak disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik secara perorangan maupun  kelompok.  Di  samping  itu  disiplin  juga  bermanfaat  untuk  mendidik  pegawai  mematuhi peraturan,  prosedur,  dan  kebijakan  yang  ada  sehingga  dapat  menghasilkan  kinerja  yang  baik.  Mc Gregor, sebagai penggagas Teori X dan Y,  dengan teorinya bahwa (merujuk Teori X) pada dasamya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
seseorang itu harus dipaksa, dia harus mau menerima, harus dirubah segala perilakunya, apabila ingin berhasil.
Apabila ia ingin sukses dalam pekerjaannya. Bahkan jika perlu, mesti diberi ancaman hukuman agar  setiap  orang  mau  berusaha  merebut  sasaran  yang  dikehendaki.  Sebaliknya  didalam.  Teori  Y, seseorang  itu  lebih  ditetapkan  sebagai  orang  yang  memiliki  kodrat  bahwa  bekerja  merupakan  suatu aktifitas yang wajar. Manusia itu cenderung sudah dianggap memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, sudah memiliki tanggungjawab yang besar, sudah memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu tanpa perlu dipaksa oleh sebuah sistim, dan atau oleh sebuah paksaan. Sanksi administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diberikan didasarkan pada teori X di atas dimana dapat dijelaskan bahwa seseorang pada dasarnya harus dipaksa dan dirubah perilakunya bahkan diberikan sanksi agar berhasil. Dengan adanya  sanksi  administrasi  tersebut  diharapkan  dapat  merubah  perilaku  pegawai  yang  melakukan tindakan indisipliner. Sanksi yang diberikan pada akhirnya berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## Faktor keterlambatan dikeluarkannya putusan pengadilan yang incracht.
Factor yang, menjadi kendala penerapan SKB ini tentunya dapat kita lihat apa yang telah terjadi dan berdsarkan dari hasil wawancara bersama informan AD terdapat dua pokok permasalahan yang menjadi kendala PPK/PyB di Kota Palopo dalam penerapan pemberian sanksi terhadap PNS/ASN yang terbukti  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  incracht dalam pengambilan keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi, tidak sekedar sebagai terompet undang-undang  saja.  Hakim  seyogyanya  mendasarkan  putusannya  sesuai  dengan  memerhatikan kesadaran  hukum  dan  perasaan  hukum  serta  kenyataan-kenyataan  yang  sedang  hidup  di  dalam masyarakat,  ketika  putusan  itu  dijatuhkan.  Upaya  mencari  hukum  yang  tepat  dalam  menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim yang bersangkutan dapat melakukan penemuan hukum 10 Khusus untuk penerapan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah  dijatuhi  hukuman  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.
Keterlambatan  dikelurkannya  putusan  Inkracht,  sehingga  membuat Perangkat  Daerah  yang menanganai hal tersebut agak ragu. Karena yang menjadi rujukan utama Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah untuk menjatuhkan sanksi harus adanya putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap (incracht  van  gewijsde).  Ataukah  terdakwa  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Aparatur  Sipil  Negara  ini mengajukan  upaya  hukum  misalnya  dalam  tahap  mengajukan  banding  dan  kasasi  atas.  Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan dia terbukti bersalah

## Faktor tidak diketahuinya adanya putusan tersebut.
Tidak diketahuinya putusan tersebut, sehingga Perangkat Daerah tidak memproses pemberian sanksi karena tidak diketahui, bahwa siapa saja Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang telah  dijatuhi  hukuman  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan  Jabatan.  Masalah  ini  terjadi  dikarenakan  misalnya  Perpindahan  Pegawai  Negeri  Sipil  atau Aparatur Sipil Negara dari daerah lain atau instansi vertikal dan sebaliknya.
Bahwa  kedua  hal  yang  menjadi  kendala  PPK/PуB  itu  murni  kendala  tekhnis,  yang  sangat ditentukan  dengan  kompetensi  dan  peran  aktif  birokrasi  pada  Perangkat  Daerah  yang  membantu Walikota dalam urusan Kepegawaian agar supaya lebih maksimal dalam hal melakukan pengawasan serta  lebih  pro-aktif  lagi  dalam  men-update  informasi.  Karena  di  era  saat  ini,  informasi  itu  sangat menentukan suatu kebijakan/tindakan pemerintah.
10 Mustafa Bola, Romi Librayanto, dan Muhammad Ilham Arisaputra, Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum) , Hasanuddin Law Review, Vol. 1 No. 1, April 2015, Hal. 37
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Tata Cara Pemeriksaan atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disangka melakukan pelanggaran disiplin
1. Secara Lisan
Pemeriksaan secara lisan apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai  Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
2. Secara Tertulis
Pemeriksaan  secara  tertulis  apabila  atas  pertimbangan  pejabat  yang  berwenang  menghukum, pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  akan  dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4).
3. Secara Tertutup
Pemeriksaan atas Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, baik yang secara lisan maupun yang secara tertulis dilakukan secara tertutup karena Pegawai Negeri Sipil yang disangka belum tentu bersalah. Pemeriksaan tertutup berarti pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.
factor yang, menjadi kendala penerapan SKB ini tentunya dapat kita lihat apa yang telah terjadi dan berdsarkan  dari  hasil  wawancara  bersama  informan  AD  terdapat  dua  pokok  permasalahan  yang menjadi kendala PPK/PyB di Kota Palopo dalam penerapan pemberian sanksi terhadap PNS/ASN yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang incracht. Khusus untuk penerapan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Pemberhentian Tidak Dengan  Hormat  Aparatur  Sipil  Negara  Sebagaimana  Dimaksud  Surat  Keputusan  Bersama  Antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Nomor 182/659/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018) Tahun 2018" dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadapan PNS/ASN yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan: Jabatan sebenarnya telah diatur dan sangat jelas didalam UU Nomor 8 Tahun 1986, UU Nomor 43 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 2015, PP Nomor 11 2019. Namun kembali dipertegas melalui Surat Keputusan Bersama ini, sehingga pemberhentian PNS/ASN tersebut harus kita pandang dari ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang ada diatas.
Kehadiran  SKB  3  Menteri  ini  merupakan  aturan  kebijakan  yang  mempertegas  untuk melaksanakan aturan yang diatas, jadi penjatuhan sanksi PTDH itu sama sekali tidak melanggar Asas Retroaktif. Karena secara De Jure PNS/ASN itu telah diberhentikan secara tidak dengan hormat ketika mereka telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)  karena  melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan  Jabatan  atau  yang  berhubungan  dengan Jabatan.Bagi  PPK  atau  PyB  yang  tidak  melaksanakan  ketentuan  pada  Poin  a  diatas  maka  yang bersangkutan tersebut akan diberi sanksi oleh Menteri Dalam Negeri berupa teguran tertulis dan apabila terugaran tersebut tidak diindahkan sebanyak dua kali, maka yang bersangkutan akan diberi pembinaan. Bahkan juga dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak  jabatan  sesuai  Pasal  81  ayat  (2)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan.  Dan  sejak  dikeluarkannya  SKB  ini,  Walikota  Palopo  telah  melakukan Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  kepada  20  (Dua  Puluh)  orang  PNS/ASN  yang  dimasud  oleh SKB.
Faktor penghambat yang dihadapi oleh PPK/PyB dalam Penerapan Surat Keputusan Bersama, Keterlambatan  dikeluarkannya  Putusan  Pengadilan  yang  Inkracht  dan  tidak  diketahuinya  adanya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
putusan  tersebut  oleh  Perangkat  Daerah  yang  membantu  Walikota  dalam  urusan  kepegawaian  serta Sistem Informasi lainnya yang bisa menunjang akses informasi itu sendiri. Kemudian sinergitas antara instansi, baik vertikal maupun horizontal serta Peran aktif birokrasi dan Pemahaman yang jelas terhadap SKB tersebut menjadi kendala yang dihadapi oleh PPK untuk melaksanakan SKB ini.

## REFERENSI

## Buku
Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mitra Buana Media, Yogyakarta.
Ruslan Achmad, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang - undangan di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2009. Faisal Abdullah, Hukum Kepegawaian Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, 2011. Soetomo, Hukum Kepegawaian Dalam Praktek, Usaha Nasional, Surabaya ,1987.

## Jurnal
Mustafa Bola, Romi Librayanto, dan Muhammad Ilham Arisaputra, Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum) , Hasanuddin Law Review, Vol. 1 No. 1, April 2015
Fauzi Syam, Helmi dan Fitria, “Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, Maret 2020.
Wirza Fahmi dan Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan”. Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 (1) April 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang  Telah  Dijatuhi  Hukuman  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap Karena  Melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan  Jabatan  atau  Tindak  Pidana  Kejahatan  yang  Ada Hubungannya dengan Jabatan.

## Interview
Judas amir, 2023, walikota palopo, wawancara di kantor walikota palopo. Iirfan dahri, 2023, kepala kepegawaian dan pengembangan SDM kota palopo, wawancara di kantor walikota palopo.