## APLIKASI MODEL PRINCIPAL AGENT PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB TANAM BAWANG PUTIH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
APPLICATION OF THE PRINCIPAL AGENT MODEL IN THE IMPLEMENTATION OF MANDATORY GARLIC PLANTING POLICY IN EAST LOMBOK REGENCY
Anas Zaini 1* , Anwar 1 , Muhammad Zubair 1 , Dwi Praptomo Sudjatmiko 1 , Suparmin 1 , Ni Made Wirastika Sari 1
1 Program Studi Agribisnis Universitas Mataram, Mataram, Indonesia *Email Penulis korespondensi:anzaekopol@gmail.com

## ABSTRAK
Sebagai salah satu negara importir bawang putih terbesar di dunia, dimana lebih dari 95 persen kebutuhan domestik  saat  ini  dipenuhi  dari  impor,  pemerintah  Indonesia  berupaya  meningkatkan  produksi  bawang putih dalam negeri. Artikel ini membahas salah satu upaya peningkatan produksi bawang putih tersebut yaitu  kebijakan  wajib  tanam  bawang  putih  oleh  importir  yang  bermitra    dengan  petani.  Hubungan kemitraan  tersebut  kemudian  dianalisis  menggunakan  Model  Principal  Agent,  dimana  hubungan  kerja masing-masing  komponen  pendukung  kebijakan  didiskusikans  dan  dievaluasi  secara  kritis.  Hak  dan kewajiban  para  pihak  (principal  dan  agent)  dianalisis  dan  dievaluasi  implementasinya  berdasarkan kontrak  Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  yang  telah  ditandatangani,  serta  peran  dan  fungsi  koordinasi pemerintah  melalui  dinas  terkait  dievaluasi  berdasarkan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  kebijakan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wajib tanam oleh importir yang bermitra dengan petani bawang putih telah sesuai dengan PKS dan menguntungkan para pihak tanpa adanya moral hazard. Namun  demikian  peran  koordinatif  pemerintah  sangat  minimal  terutama  pada  tahap  monitoring  dan pelaporan hasil.
Kata kunci: principal, agen, bawang putih, wajib, Sembalun

## ABSTRACT
As one of the  largest garlic  importing countries  in the  world, where  more than 95 percent of domestic needs  are  currently  met  from  imports, the  Indonesian  government  is  trying  to  increase  domestic  garlic production. This article discusses one of the efforts to increase garlic production, namely the mandatory garlic  planting  policy  by  importers  in  partnership  with  farmers.  The  partnership  relationship  is  then analyzed  using  the  Principal  Agent  Model,  where  the  working  relationship  of  each  policy  supporting component is discussed and evaluated critically. The rights and obligations of the parties (principal and agent)  are  analyzed  and  their  implementation  evaluated  based  on  the  signed  Cooperation  Agreement (CA), as well as the role and function of government coordination through related agencies are evaluated based on technical guidelines for policy implementation. The results showed that the implementation of the mandatory planting policy by importers who partnered with garlic farmers was in accordance with the CA and benefited the parties without any moral hazard. However, the coordinating role of the government is minimal, especially at the stage of monitoring and reporting results. Key words: principal, agent, garlic, mandatory, sembalun

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  importir  terbesar  bawang  putih  dunia  dimana  95  persen konsumsi dalam negeri dipenuhi dari impor, Indonesia berada pada situasi yang penuh risiko.  Hal  ini  dikarenakan  perdagangan  dunia  bawang  putih  sangat  tergantung  pada satu  negara  yaitu  China  yang  mengekspor  sekitar  80  persen  dari  volume  perdagangan bawang putih dunia. Selain itu, harga bawang putih China yang relatif murah di satu sisi dan tingginya harga bawang putih di dalam negeri di sisi lain memberikan insentif yang
besar bagi pelaku usaha untuk melakukan importasi bawang putih. Marjin keuntungan tinggi  yang  diperoleh  importir  ini  kemudian  mendorong  pemerintah  Indonesia  untuk mengintegrasikan  kebijakan  impor  dengan  upaya  peningkatan  produksi  dalam  negeri. Melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 38 tahun 2017 yang diperbarui dengan  Permentan  24/2018  tentang  Rekomendasi  Impor  Produk  Hortikultura  (RIPH), maka  setiap  pelaku  usaha  yang  melakukan  importasi  bawang  putih  wajib  melakukan penanaman  bawang  putih  di  dalam  negeri  minimal  5  persen  dari  volume  impor  yang dimintakan. Pengembangan bawang putih tersebut dapat dilakukan secara swadaya atau bekerjasama  dengan  petani.  Namun  karena  keterbatasan  kapasitas  dan  manajemen budidaya,  para  importir  umumnya  memilih  bermitra  dengan  petani  dalam  memenuhi kewajiban  tanam  tersebut.  Pertanyaannya  kemudian  adalah  bagaimana  implementasi dan  kinerja  wajib  tanam  yang  dilakukan  importir  bawang  putih?  Dari  berbagai penelusuran  pustaka,  pertanyaan  ini  absen  dari  perhatian  para  peneliti  ekonomi pertanian.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  menemukan  jawaban  tentang  implementasi  dan kinerja  wajib  tanam  bawang  putih  oleh  importir  di  Kecamatan  Sembalun,  Kabupaten Lombok Timur sebagai upaya mewujudkan swasembada bawang putih nasional. Selain itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan  Model Principal Agent dimana hubungan kerja sama antar pihak umumnya menghadapi persoalan informasi yang tidak simetris sehingga berpeluang untuk terjadinya moral hazard dan adverse selection . Oleh karena itu penelitian ini selain memiliki kontribusi praktis menjawab pertanyaan penelitian, ia juga memiliki kontribusi teoritis terhadap perbaikan model.

## METODE PENELITIAN

## Unit Analisis
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  petani  bawang  putih  yang  tergabung dalam  Kelompok  Tani.  Hal  ini  dikarenakan  kontrak  kerja  sama  dilakukan  antara importir dengan ketua kelompok tani.

## Penentuan Responden
Dalam  penelitian  ini  penentuan  jumlah  responden  dilakukan  secara Quota Sampling yaitu  sebanyak  30  petani  yang  mengusahakan  bawang  putih  yang  bermitra dengan importir. Para petani responden tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria bahwa mereka  menanam  bawang  putih  bekerjasama  dengan  salah  satu  importir.  Penentuan responden  dilakukan  secara simple  random  sampling sedangkan  pengumpulan  data dilakukan  secara online  survey menggunakan  google  form,  menyesuaikan  dengan protokol  kesehatan  pencegahan  penyebaran  Covid-19.  Pengumpulan  data  dilakukan mulai tanggal  9 Agustus 2020 sampai 9 Desember 2020.

## Analisis Data
Importir  pada  umumnya  tidak  memiliki  kapasitas  yang  memadai  dalam melakukan budidaya bawang putih. Oleh karena itu  mereka bekerjasama dengan petani dalam rangka memenuhi kewajiban tanam 5 persen dari kuota impornya. Dalam konteks hubungan kerja sama ini maka implementasi kebijakan wajib tanam bawang putih oleh importir dianalisis menggunakan pendekatan principal-agent.
Model Principal  Agent (PA)  adalah  suatu  pendekatan  yang  berkaitan  dengan pendelegasian  pekerjaan,  melibatkan  dua  pihak  yang  saling  mempertukarkan sumberdaya. Principal sebagai pihak pertama menawarkan sejumlah sumberdaya (uang,
barang, atau lainnya) kepada pihak kedua, agent , untuk melakukan kegiatan atau usaha guna  memenuhi  kepentingan  pihak  pertama  (Braun  and  Guston,  2003).  Model  ini berkembang dalam kajian ilmu ekonomi kelembagaan dan diaplikasikan pada berbagai bidang ekonomi dan politik seperti infrastruktur ( Paez-Perez and Sanchez-Silva, 2016), pendidikan (Wohlstetter, Datnow, and Park, 2008; Lane and Kivisto, 2008), lingkungan (Nuppenau, 2002), dan politik (Van Houten, 2009; Maggetti, and Papadopoulos, 2018).
Perumusan dan implementasi kerangka model PA secara umum dapat digunakan untuk  menjelaskan  relasi  kontraktual  antar  aktor  di  sektor  privat  dan  juga  kebijakan publik  ( Bergman  and  Lane,  1990).  Namun  demikian  berbagai  rumusan  dan implementasi  model  tersebut  menghadapi  persoalan  yang  bersumber  dari  informasi yang asimetris ataupun tidak lengkap seperti moral hazard dan adverse selection . Moral hazard terjadi karena informasi yang asimetris dimana setelah kontrak disepakati salah satu pihak, umumnya agent , berperilaku berbeda dan tidak sesuai dengan bunyi kontrak. Sementara  itu adverse  selection terjadi  karena principal salah  memilih  mitra  akibat informasi yang tidak lengkap.
Pada  penelitian  ini  implementasi  wajib  tanam  bawang  putih  dianalisis  dengan menggunakan  pendekatan principal-agent yang  diadaptasi  dari  model  Shavell  (1979). Principal (importir) dan agent (petani) bertindak untuk memaksimumkan utiliti harapan masing-masing. Jika principal berorientasi memaksimumkan kemakmuran (pendapatan dari  aktivitas  impor)  maka agent berorientasi  pada  memaksimumkan  pendapatan  dari kegiatan penanaman bawang putih, yang  merupakan fungsi dari usaha yang dilakukan selama  proses  budidaya.  Usaha  yang  dilakukan  petani  dapat  berupa  pengeluaran  uang atau dinilai setara uang. Dengan demikian jika kemakmuran ( wealth ) dinyatakan dengan w , maka (    )    (     ) . Produksi bawang putih merupakan fungsi dari usaha dan variabel random kondisi alam ( state of nature ). Semakin intensif usaha yang diakukan maka  produksi  secara  teoritis  meningkat  pada  kondisi  alam  yang  tertentu.  Namun demikian  usaha agent dilakukan  pada  situasi  tidak  mengetahui  apa  yang  akan  terjadi dengan kondisi alam dan principal tidak memiliki cukup informasi tentang usaha yang dilakukan agent .  Dengan  demikian  maka  orientasi agent /petani  dalam  rangka memaksimumkan utilitinya dinyatakan dengan,
(    )   ∫  ( ( )   ) (    )
sementara itu utiliti harapan dari principal dinyatakan oleh,
(    )   ∫  ( ( )    ( )   ) (    )
Namun karena importir bertujuan memenuhi kebijakan wajib tanam (minimal 5 persen  dari  kuota  impor)  maka  fungsi  utilitinya  dalam  hubungan  kerjasama  dengan petani dinyatakan sebagai
( ( ))   ∫  ( )
Dengan demikian maka persoalan kemitraan antara importir dan petani bawang putih dari pendekatan principal-agent adalah menemukan Pareto optimal pemberian fee kepada  petani  (bantuan  bibit,  dan  biaya  untuk  membeli  sarana  produksi  lainnya) sedemikian  rupa  sehingga  importir  selain  memperoleh  bagi  hasil  maksimum berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama,  yang terpenting adalah memperoleh jaminan kuota  impor  berdasarkan  jumlah  produksi  yang  dihasilkan agent /petani  (kuota  impor harapan, q = x /0,05=20 x ). Optimasi model dengan demikian dinyatakan sebagai,

## (    )
dengan kondisi ( subject to )
(    ) Konstanta  V 0 ditentukan  oleh  posisi  tawar  petani  terhadap  importir  dalam kaitanya dengan penyediaan lahan yang  cocok, kapasitas tenaga kerja dan manajemen untuk melakukan budidaya bawang putih. Besarnya nilai V 0 sama dengan manfaat yang hilang  ( benefit  forgone )  dari  menanam  bawang  putih  yaitu  kesempatan  untuk memperoleh  pendapatan  dari  menanam  komoditi  alternatif  lain  seperti  wortel  atau kentang.

## Keterangan notasi
(  )                            (        ) (      )                        (      )

## (  )                                (
(    )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Sebagian besar petani yang bermitra dengan importir dalam penanaman bawang putih adalah petani kecil yang memiliki lahan kurang dari satu hektar (93 %), bahkan sekitar 37 persen memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar dengan irigasi sederhana. Oleh karena  itu  untuk  mendapatkan  luas  penanaman  yang  optimal  maka  petani  harus bergabung  dalam  kelompok.  Para  petani  tersebut  tergabung  dalam  dua  kelompok  tani (Poktan)  yaitu  Kelompok  Tani  Baru  Mekar  yang  bermitra  dengan  PT.  LBU  (Lintas Buana Unggul) dan Kelompok Tani Sinar Muda yang bermitra dengan PT. KTS (Karya Tani semesta). Distribusi lengkap responden berdasarkan luas penanaman bawang putih disajikan pada gambar 1 berikut.
Gambar  1.  Distribusi responden berdasarkan luas penanaman bawang putih

## 30 Responden petani

## Kinerja Wajib Tanam
Berdasarkan kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pelaku usaha/importir dengan petani maka petani berhak mendapatkan bantuan bibit sebanyak 1.000 kilogram untuk setiap 1 hektar luas penanaman dan untuk sarana produksi lainnya senilai 15 juta rupiah.  Atas  semua  bantuan  tersebut  petani  wajib  menyediakan  lahan  penanaman bawang  putih  yang  memenuhi  persyaratan  agroklimat  pada  ketinggian  lebih  dari  800 meter  dari  permukaan  laut  dan  menyediakan  tenaga  kerja  terampil  untuk  melakukan kegiatan  budidaya  dan  pasca  panen.  Sebagai  imbalannya  importir  mendapatkan  bagi hasil sebanyak 1500 kilogram bawang putih konde basah untuk setiap 1.000 kilogram benih/bibit  yang  diberikan.  Selain  itu  importir  berkewjiban  memberikan  bimbingan teknis dan administrasi  selama proses produksi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja wajib tanam bawang putih sangat baik, dimana produksi rata-rata bawang putih yang diperoleh dari kegiatan wajib tanam mencapai  12,8  ton  per  hektar  (bandingkan  dengan  asumsi  6  ton  per  hektar  yang digunakan  dalam  Permentan  24/2018).  Dari  jumlah  tersebut  petani  sebagai agent mendapatkan  bagi  hasil  produksi  bawang  putih  sebanyak  10.9  kilogram  per  hektar, sedangkan  importir  sebagai principal mendapatkan  bagi  hasil  1.9  kilogram  yang  akan diproses  menjadi  bibit  untuk  musim  tanam  berikutnya.  Detail  kinerja  wajib  tanam bawang putih oleh importir secara grafis disajikan pada gambar 2 berikut.

## Gambar 2. Kinerja wajib tanam Bawang Putih oleh importir tahun 2020

## Analisis Model Principal-Agent
Dengan  disepakatinya  kontrak  perjanjian  kerja  sama  maka  importir menyerahkan  kewajiban  pengembangan  bawang  putih  kepada  petani.  Dari  sudut pandang teori Principal-Agent maka importir bertindak laksana principal yang memberi pekerjaan kepada petani ( agent ). Sebagai agent maka petani harus melakukan kegiatan penanaman  sesuai  permintaan principal ,  yaitu  menanam  bawang  putih.  Tujuan  utama principal dari  kerjasama  ini  adalah  mendapatkan  alokasi  kuota  impor  bawang  putih yang maksimum, hal ini sejalan dengan  tujuan agent yaitu memaksimumkan  produksi bawang putih. Oleh karena itu untuk lebih menjamin agar agent bertindak dan berusaha
1,000 12,822 1,891 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Ki lo gr am Bibit (kg/ ha) Produksi (kg/ha) Bagi hasil per 1000 kg bibit
maksimal  maka  kontrak  bagi  hasil  yang  ditawarkan principal lebih  banyak mempertimbangkan  kepentingan agent .  Oleh  karena  itu  bagi  hasil  yang  diterima principa l hanya untuk memenuhi kebutuhan bibit pada musim berikutnya.
Formulasi  kontrak  bagi  hasil  yang  menguntungkan agent di  satu  sisi  dan  tidak adanya  kewajiban principal untuk  membeli  produksi  bawang  putih agent di  sisi  lain telah memberikan insentif menarik bagi agent untuk memaksimmkan produksi dan pada saat yang sama telah menghemat biaya monitoring oleh principal . Selain itu principal juga  tidak  dipersalahkan agent jika  harga  jual  anjlok  pada  saat  musim  panen  (Suara NTB,  2020).  Dengan  demikian  maka  model  hubungan  kerjasama  ini  telah memaksimumkan  produksi  namun  terhindar  dari  persoalan moral  hazard yang umumnya terjadi pada persoalan keagenan.
Dari sisi produksi, imlementasi wajib tanam bawang putih ini memberikan hasil sangat  baik  dimana  produktivitas  bawang  putih  mencapai  12,8  ton/ha.  Bagi principal hal  ini  berarti  kuota  impor  yang  diperoleh  saat  mengajukan  RIPH  berikutnya  adalah 12,8  ton  dikali  (100/5)  yaitu  256  ton  untuk  setiap  hektar  kegiatan  wajib  tanam.  Jika keuntungan  dari  kegiatan  impor  bawang  putih  diasumsikan  sebesar  Rp.  5.000/kg (Tempo,  2020),  maka  importir  akan  mendapatkan  keuntungan  sebesar  1,28  milyar rupiah  untuk  setiap  hektar  wajib  tanam.  Sementara  itu agent menerima  bagi  hasil sebanyak 10,9 ton, setelah dikurangi 1,9 ton bagian principal . Dengan harga jual rata- rata saat panen sebesar 6.000 rupiah per kilogram maka agent memperoleh pendapatan sekitar  65  juta  rupiah  per  hektar.  Nilai  ini  jauh  lebih  besar  dari  pendapatan  bersih menanam wortel sebesar 18,7 juta (Saefudin, 2018)  ataupun kentang sebesar 41.5 juta (Fahrizal, 2019).
Berdasarkan  petunjuk  teknis  pengembangan  bawang  putih  oleh  importir  maka luas areal penanaman dan produksi yang diperoleh harus diketahui oleh pejabat Dinas Pertanian  Kabupaten  Lombok  Timur.  Namun  dari  hasil  wawancara  dengan  pejabat dinas pertanian kabupaten, mereka tidak mengetahui hasil dari pelaksanaan wajib tanam tersebut.  Hal  ini  terasa  janggal  karena  salah  satu  fungsi  dari  dinas  pertanian  dalam pengembangan bawang putih adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga verifikasi atas laporan hasil panen. Oleh karena  itu  dari  aspek  monitoring  dan  evaluasi  terdapat  peluang  dari  para  pihak  untuk melakukan mark up data produksi sehingga importir memperoleh alokasi impor tinggi.
Selain itu hasil wawancara mendalam dengan petani dan pejabat dinas pertanian diperoleh  informasi  yang  mengindikasikan  terjadinya  kompetisi  antara  importir  dan Dinas  Pertanian  dalam  memperoleh  Calon  Petani  dan  Calon  Lahan  (CP-CL)  untuk pengembangan  bawang  putih.  Dalam  rangka  peningkatan  produksi  bawang  putih  di Kabupaten  Lombok  Timur,  pemerintah  pusat  dan  daerah  melalui  jajaran  kementerian dan  dinas  pertanian  mengalokasikan  anggaran  pengembangan  melalui  APBN  dan APBD.  Untuk  mencapai  tujuan  peningkatan  produksi  tersebut  masing-masing  pihak berupaya  mendapatkan  CP-CL  pada  zona  1  yaitu  di  Kecamatan  Sembalun  dimana infrastruktur  dan  petaninya  sudah  lebih  maju  dibandingkan  CP-CL  di  zona  2 (Kecamatan  Suela).  Oleh  karena  itu  dari  aspek  pengembangan  wilayah  diperlukan pembagian zona yang tegas antara wilayah pengembangan yang dilakukan oleh swasta dan pengembangan oleh pemerintah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Implementasi kebijakan wajib tanam bawang putih oleh importir di Kabupaten Lombok Timur dilakukan importir bekerja sama dengan petani yang dinyatakan secara tertulis  dalam  sebuah  kontrak  Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS).  Dalam  PKS  tersebut pembagian  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dinyatakan  secara  eksplisit  sebagai  acuan pelaksanaan pengembangan bawang putih.
Kinerja wajib tanam dari sisi produksi mencapai 12,8 ton per hektar dimana 85 persen  dibagi  untuk  petani  dan  15  persen  untuk  importir.  Bagi  hasil  yang  diterima importir  ini  kemudian  diproses  menjadi  bibit  untuk  digunakan  pada  musim  tanam berikutnya.  Dari  jumlah  produksi  tersebut  importir  akan  mendapatkan  alokasi  impor sebanyak  256  ton  untuk  setiap  hektar  kegiatan  wajib  tanam  sementara  petani mendapatkan 10,9 ton dari bagi hasil.
Keuntungan harapan ( expected profit ) importir dari kegiatan wajib tanam adalah 1,28 miliar rupiah per hektar yang berasal dari kegiatan importasi sementara keuntungan harapan  petani  sebagai agent adalah  65  juta  rupiah.  Keuntungan  yang  diterima  petani melalui kerjasama ini lebih besar dari keuntungan menanam tanaman alternatif terbaik lainnya seperti wortel dan kentang secara mandiri.
Untuk lebih menjamin keberhasilan program pengembangan bawang putih maka peran  koordinasi  dan  verifikasi  pemerintah  melalui  dinas  pertanian  agar  lebih ditingkatkan.  Selain  itu  pemisahan  zona  penanaman  antara  pengembangan  yang dilakukan  swasta  melalui  wajib  tanam  dengan  dinas  melalui  dana  APBN  dan  APBD agar lebih ditegaskan. Oleh karena fungsi pemerintah adalah fasilitator pengembangan maka  areal  di  zona  1  yang  infrastrukturnya  lebih  baik  diutamakan  untuk  swasta sementara pemerintah melakukan pengembangan areal penanaman di zona 2.

## DAFTAR PUSTAKA
Bergman,  M.,  &  Lane,  J.  E.  (1990).  Public  policy  in  a  principal-agent framework. Journal of Theoretical Politics , 2 (3), 339-352.
Braun,  D.,  &  Guston,  D.  H.  (2003).  Principal-agent  theory  and  research  policy:  an introduction. Science and public policy , 30 (5), 302-308.
Fahrizal,  M.  2018.  Prospek  Pengembangan  Usahatani. Kentang di  Kecamatan Sembalun.  Kabupaten  Lombok  Timur.  Skripsi  Sarjana.  Fakultas  Pertanian, Universitas Mataram.
Lane,  J.  E.,  &  Kivisto,  J.  A.  (2008).  Interests,  information,  and  incentives  in  higher education:  Principal-agent  theory  and  its  potential  applications  to  the  study  of higher  education  governance.  In Higher  education (pp.  141-179).  Springer, Dordrecht.
Maggetti,  M.,  &  Papadopoulos,  Y.  (2018).  The  principal–agent  framework  and independent regulatory agencies. Political Studies Review , 16 (3), 172-183.
Nuppenau,  E.  A.  (2002).  Towards  a  genuine  exchange  value  of  nature:  interactions between  humans  and  nature  in  a  principal–agent-framework. Ecological Economics , 43 (1), 33-47.
Paez-Perez, D., & Sanchez-Silva, M. (2016). A dynamic principal-agent framework for modeling  the  performance  of  infrastructure. European  Journal  of  Operational Research , 254 (2), 576-594.
Saefudin, 2019. Analisis Usahatani Wortel di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Skripsi Sarjana. Fakultas Pertanian, Universitas Mataram.
Shavell, Steven. 1979. Risk Sharing and Incentives in the Principal Agent Relationship. The Bell Journal of Economics, Vol. 10, No 1, pp 55-73.
Van  Houten,  P.  (2009).  Authority  in  multilevel  parties:  A  principal-agent  framework and  cases  from  Germany  and  Spain.  In Territorial  party  politics  in  Western Europe (pp. 167-182). Palgrave Macmillan, London.
Wohlstetter,  P.,  Datnow,  A.,  &  Park,  V.  (2008).  Creating  a  system  for  data-driven decision-making:  Applying  the  principal-agent  framework. School  effectiveness and school improvement , 19 (3), 239-259.