## DEMOKRATISASI  MELALUI TATA KELOLA DANA DESA (Studi Tentang Interaksi Para Pihak Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur)

## Stefanus Naor Sirabura, Sutoro Eko Yunanto
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Korespondensi efansirabura@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan pengelolaan Dana Desa syarat dengan kepentingan elite berebut untuk menguasainya. Namun  dibalik  kontestasi  antar  elite  tersebut,  Desa  mampu  membentuk  pemerintahan  yang demokratis. Penelitian ini mengkaji konstruksi fenomena pembentukan demokratisasi Desa melalui Tata  Kelola  Dana  Desa  di  Desa  Golo  Lebo,  Kabupaten  Manggarai  Timur.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  konstruktivisme  untuk  menafsirkan,  memberi  konstruksi  dan  makna terhadap fenomena secara utuh. Data primer dihimpun menggunakan teknik observasi, wawancara, diskusi  dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, media online dan foto. Hasil penelitian menunjukkan : Pertama , Dana Desa membentuk Kepala Desa yang akuntabel. Sebelum Dana Desa kepemimpinan  Kepala Desa berwatak penguasa, regresif dan konservatif. Di era Dana Desa Kepala Desa mampu menjadi bapak bagi rakyat, legitimasi berakar pada rakyat dan progresif. Kedua ,  Dana  Desa  mewajibkan  semua  elemen  Desa  untuk  bekerja  sama  mewujudkan kepentingan Desa. Kerja sama para pihak  Desa dilakukan melalui berbagai macam forum formal dan  informal.  Forum-forum  ini  menjadi  arena  bagi  para  pihak  Desa  untuk  melakukan  negosiasi. Ketiga,  Dana  Desa  membentuk  fungsi  representasi  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Badan Permusyawaratan Desa mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah Desa, sekaligus menjadi mitra pemerintah Desa.
Kata kunci : Demokratisasi,Tata Kelola, Dana Desa, Negosiasi

## ABSTRACT
The problem of managing Village Funds is conditional on the interests of the elite fighting over it. But behind the contestation between the elites, the Village is able to form a democratic government. This study examines the construction of the phenomenon of village democratization through Village Fund  Management  in  Golo  Lebo  Village,  East  Manggarai  Regency.  The  research  method  uses  a constructivism approach to interpret, give construction and meaning to the phenomenon as a whole. Primary data was collected using observation, interview, discussion and documentation techniques. Secondary data obtained through books, journals, documents, online media and photos. The results of  the  study  show:  First,  the  Village  Fund  establishes  an  accountable  Village  Head.  Before  the Village  Fund,  the  leadership  of  the  Village  Head  had  the  character  of  a  ruler,  regressive  and conservative. In the era of Village Funds, the Village Head is able to become a father for the people, legitimacy is rooted in the people and is progressive. Second, the Village Fund obliges all elements of the Village to work together to realize the interests of the Village. Cooperation between Village parties is carried out through various formal and informal forums. These forums become an arena for village parties to negotiate. Third, the Village Fund forms the representation function of the Village Consultative  Body.  The  Village  Consultative  Body  is  able  to  become  a  bridge  between  the community and the village government, as well as being a partner of the village government.
Keywords : Democratization, Governance, Village Fund, Negotiation
Informasi Artikel:
Diterima: Oktober 2022 Disetujui: November 2022 Diterbitkan: Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.216

## PENDAHULUAN
Pasca Dana Desa diterapkan banyak melahirkan perubahan dan kemajuan. Kemajuan tersebut  dapat  dilihat dari  semakin marak proyek pembangunan masuk  Desa  dan berhasil merubah  status  Desa  dari  tertinggal  menjadi  maju.  Data  Badan  Pusat  Statistik  (2018) menunjukkan perubahan positif yang signifikan. Pada 2014 jumlah Desa tertinggal 20. 432, namun  pada  2018  turun  menjadi  13.232.  Penganut  paham  orientalis  modernis  yang dipengaruhi tradisi liberal, westernisasi dan modernisasi memuji pencapaian ini (Eko et al., 2017:  10).  Desa  sebagai  situs  kemiskinan,  kebodohan  dan  kemandegan  harus  dibangun melalui  proyek  pembangunan.  Proyek  pembangunan  dilihat  sebagai  upaya  konkret memajukan  Desa.  Semakin  banyak  proyek  pembangunan  masuk  Desa,  maka  Desa  akan semakin mandiri. Indikator yang digunakan adalah data statistik, misalnya: jumlah proyek, tanpa melihat bagaimana proyek lahir, bagaiman proyek dijalankan, siapa yang menjalankan proyek  dan  hasil  yang  dirasakan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  bagi  penganut  paham orientalis modernis Dana Desa bertujuan untuk pembentukan proyek pembangunan dalam rangka modernisasi Desa.
Kajian yang menggambarkan kondisi ini banyak dilakukan. Kajian yang dilakukan sebatas  mengukur  bagaimana  dampak  Dana  Desa  terhadap  pembangunan  Desa,  berapa banyak  proyek  masuk  Desa,  berapa  banyak  Desa  maju,  berapa  besar  ekonomi    Desa meningkat  dan  berapa  banyak  jalan  Desa  dibangun  pasca  Dana  Desa.  Kajian  Setiawan (2019), menjelaskan ketimpangan ekonomi perdesaan menunjukkan pengurangan. Terdapat hubungan linier positif tingkat kemiskinan dan kesenjangan sesudah digulirkan Dana Desa, sedangkan  sebelumnya  tidak  ada  hubungan  linier  yang  nyata.  Di  Kecamatan  Pineleng, Kabupaten  Minahasa  perekonomian  masyarakat  meningkat  setelah  adanya  program  Dana Desa  (Tangkumahat  et  al.,  2017).  Di  Desa  Bangunjiwo  Dana  Desa  sangat  efektif  untuk mengembangkan potensi ekonomi desa (Atmojo et al., 2017). Di Desa Watutumou Dua dan Desa  Wukirsari  Dana  Desa  efektif  dalam  peningkatan  pembangunan  desa  terutama pembangunan fisik (Mingkid et al., 2017; Winarni et al., 2016). Berbeda dengan Jamaluddin (2018),  pengelolaan  dan  penggunaan  Dana  Desa  tidak  memberi  dampak  signifikan  bagi pertumbuhan pembangunan daerah.
Lain halnya bagi penganut teori elite yang memandang Dana Desa sebagai sumber masalah. Dana Desa dipandang sebagai pembentuk elite di medan Desa.  Undang-Undang Desa  memberikan  kewenangan  luas  bagi  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan, dibarengi dengan distribusi Dana Desa yang sangat besar melahirkan konflik sosial di Desa (Pardiyanto, 2017). Kewenangan yang dimiliki Desa pada tataran praktis alih-
alih memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, justru hanya memberikan keuntungan bagi kelompok kepentingan dan aktor-aktor tertentu. Senada dengan hal tersebut, Muhtar Habibi pernah menulis sebuah opini yang berjudul: Dana Desa Hanya Memberdayakan Elite Desa, Bukan  Petani.  Bagi  Muhtar  pendekatan  teknis  Dana  Desa  takkan  mampu  mengobati permasalahan  yang  terjadi  di  Desa.  Dana  Desa  hanya  memuluskan  akumulasi  kekayaan pemangku  kekuasaan  di  Desa  (petani  kaya  penguasa  tanah-pejabat  pemerintahan  Desa), daripada memberdayakan kelompok termiskin seperti buruh tani (Tirto.id 28/11/2018).
Kajian  Irawan  (2020),  pasca  Dana  Desa  budaya  musyawarah  Desa  semakin memudar. Hal ini disebabkan oleh semakin memanasnya pertarungan elite-elite Desa untuk mendapatkan jatah dari Dana Desa. Sikap individualistik dan materialistik masyarakat mulai tumbuh.  Di  Desa  Kalola,  Dana  Desa  berdampak  pada  timbulnya  konflik  antara  warga, terkikisnya  integrasi  diantara  masyarakat,  masyarakat  lebih  mementingkan  kepentingan pribadi  dan adanya kriminalitas  di  Desa (Ashar  &  Agustang, 2020). Kewenangan  Kepala Desa  yang  luas  dalam  mengatur  rumah  tangga  Desa  dan  menentukan  arah  pembangunan sering disalahgunakan. Hal ini dibuktikan dengan banyak Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi Dana Desa (Lituhayu, 2019). Di Desa Dukuh Pincung proses pembangunan pasca Dana  Desa  tidak  merepresentasikan  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  luas.  Hal  ini dipengaruhi pemerintah Desa kurang responsif, transparan, mengabaikan regulasi, sumber daya manusia rendah dan mengabaikan dinamika musyawarah Desa (Firman & Rahmawati, 2020).  Di  Desa  Sikalang  proses  pengambilan  keputusan  dalam  pengelolaan  Dana  Desa dikendalikan segelintir elite. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dilatarbelakangi mobilisasi pemerintah desa (Rusyda, 2019).
Di  Desa  Golo  Lebo  terjadi  fenomena  yang  bertolak  belakang  dengan  kedua pandangan  di  atas.  Pasca  Dana  Desa  diterapkan,  masyarakat  tidak  lagi  berperan  sebagai objek tenaga kerja yang menunggu perintah dan mobilisasi pemerintah Desa. Sebelum Dana Desa, masyarakat bekerja di bawah mobilisasi dan kendali pemerintah Desa. Dengan bingkai gotong royong masyarakat dijadikan tenaga kerja untuk membangun dan merawat urusan publik, seperti membersihkan dan merawat Kantor Desa, membuat dan memperbaiki Jalan Desa dan merawat Sumber Air Desa. Pasca Dana Desa diterapkan rakyat mulai bernegosiasi. Ketika masyarakat diajak bergotong royong, masyarakat berdalih “Berapa uang yang kami dapatkan?”,  “Kami  dibayar  berapa?”,  “Pakai  saja  Dana  Desa  untuk  membayar  orang”. Fenomena  ini  peneliti  pandang  sebagai  “pembentukan  demokrasi  desa”.  Berangkat  dari fenomena ini peneliti mengambil posisi baru dalam melakukan kajian Dana Desa. Penelitian
ini  mengkonstruksi  fenomena  pembentukan  demokrasi  desa  melalui  pintu  Dana  Desa  di medan Desa Golo Lebo.

## TINJAUAN TEORITIS
Konstruksi  fenomena  pembentukan  demokrasi  desa  melalui  Dana  Desa  dipandu menggunakan  konsep  demokrasi  hibrid  (campuran)  antara  tradisi  liberal,  radikal  dan komunitarian  (Eko  et  al.,  2014,  2015,  2017;  Mariana  et  al.,  2017).  Demokrasi  hibrid merupakan  konsep  demokrasi  yang  selaras  dengan  spirit  Undang-Undang  Desa.  Undang- Undang  Desa  dan  Dana  Desa  merupakan  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Undang- Undang  Desa  menjadi  progresif  karena  ada  kebijakan  Dana  Desa,  sebaliknya  Undang- Undang  Desa  tidak  sekedar  Dana  Desa  (Eko,  2015).    Apabila  Undang-Undang  Desa diterjemahkan sebatas Dana Desa, maka Undang-Undang Desa tidak akan progresif. Misi, spirit dan substansi Undang-Undang Desa tidak akan membumi.
Pertama, akuntabilitas Kepala Desa. Kepala Desa akuntabel merujuk pada pemimpin inovatif-progresif  (Eko,  2014).  Pemimpinan  inovatif-progresif  haus    perubahan, menampilkan karakter inovatif-progresif, tidak anti demokrasi, membuka ruang politik bagi tumbuhnya  transparansi,  akuntabilitas  dan  partisipasi.  Kepala  Desa    tipe  ini  sadar  bahwa dengan menampilkan dan berkomitmen pada nilai-nilai inovatif-progresif menjadi sumber legitimasi  bagi  kekuasaannya.  Kepala  Desa  memperbaiki  pelayanan  publik,  mengelola kebijakan  dan  pembangunan  secara  demokratis,  serta  menggerakkan  elemen-elemen masyarakat  untuk  membangkitkan  emansipasi  lokal.  Kepala  Desa  ini  bukan  sekedar kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya Kepala Desa  mengakar  dan  dekat  dengan  masyarakat,  sekaligus  melindungi,  mengayomi  dan melayani warga masyarakat. Kepala Desa tidak sekedar mandor proyek yang hanya sibuk mengurus  proyek  masuk  Desa,  mengurus  administasi  Desa  dan  mengurus  laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah supra Desa.
Mariana, dkk (2017: 30), menguji kepemimpinan Kepala Desa demokratis melalui tiga faktor utama, yakni : (1) pembentukan kepentingan publik, yakni sejauh mana pemimpin membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, (2) perluasan ruang publik. Faktor  ini  berkaitan  dengan  kemauan  baik  pemimpin  untuk  membuka  ruang  partisipasi warga dalam kehidupan berdesa dengan menciptakan berbagai macam ruang formal dan (3) inklusivitas  (keterbukaan)  terhadap  aspirasi-aspirasi  menyangkut  urusan  publik.  Hal  ini berkaitan dengan kepekaan dan keterbukaan pemimpin mengakomodir aspirasi kepentingan masyarakat untuk diwujudkan dalam kebijakan.
Kedua, partisipasi masyarakat. Pada prinsipnya substansi partisipasi mencakup tiga hal  (Eko,  2004),  yakni  :  (1)  suara  berkaitan  dengan  hak  dan  tindakan  warga  masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya  maupun  kebijakan  pemerintah,  (2)  akses  berarti  kesempatan,  ruang  dan kapasitas  masyarakat  untuk  masuk  dalam  arena governance ,  yakni  mempengaruhi  dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik dan (3) kontrol warga  masyarakat  terhadap  lingkungan  komunitasnya  maupun  proses  politik  yang  terkait dengan  pemerintahan.  Kontrol  tidak  hanya  mencakup  kapasitas  masyarakat  melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap kebijakan (implementasi  dan resiko) dan tindakan pemerintah,  tetapi  juga  mencakup  kemampuan  warga  masyarakat  melakukan  penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka.
Partisipasi adalah sebuah proses, sebagai proses partisipasi memuat tiga pertanyaan yaitu: siapa, bagaimana dan apa (Eko, 2005: 239). Siapa adalah pertanyaan defensif yang merujuk pada siapa saja unsur masyarakat yang terlibat dalam proses partisipasi pembuatan kebijakan.  Bagaimana  merupakan  pertanyaan  kritis  yang  terkait  dengan  inklusi,  yakni bentuk-bentuk  keterlibatan  warga  masyarakat  maupun  cara  atau  metode  yang  ditempuh pemerintah  desa  dalam  berhubungan  dengan  warga  masyarakat.  Apa  adalah  pertanyaan kritis  yang  terkait  dengan  amunisi  bagi  warga  ketika  terlibat  dalam  proses  deliberasi. Amunisi dapat berupa ide, pengetahuan, aspirasi, kepentingan dan sebagainya. Partisipasi bermakna, bila diimbangi dengan amunisi yang memadai.
Ketiga, representasi  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Undang-Undang  Desa  secara normatif  mendefenisikan  Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai    lembaga  yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD menjadi lembaga representasi  formal  bagi  perjuangan  aspirasi  masyarakat  Desa  sekaligus  menjadi  mitra pemerintah  Desa.  Sebagai  mitra  pemerintah  Desa  relasi  yang  terbangun  bersifat critical partner . Antara Kepala Desa dan BPD membangun kemitraan yang kritis. Jika salah satu pihak  benar  akan  didukung,  jika  salah  akan  diingatkan.  Ada  saling  pengertian  dan  saling menghormati. Check  and  balances berjalan  maksimal.  Dalam  hubungan  ini  akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak pada warga (Eko, 2014: 169).
Dalam  menjalankan  fungsi  perwakilan,  derajat  representasi  BPD  ditentukan  oleh beberapa hal (Mariana et al., 2017: 64), yakni: (1) pola relasi BPD dengan pemerintah Desa dan  warga.  Pola  relasi  ditandai  dengan  seberapa  jauh  BPD  terlibat  atau  dilibatkan  dalam menciptakan  ruang-ruang  deliberasi.  Pola  relasi  BPD  dengan  pemerintah  Desa  sangat
dipengaruhi  oleh setting sosial-budaya  setempat  dan  derajat  ketergantungan  BPD  kepada pemerintah desa, (2) kapasitas politik dan teknis manajerial BPD. Kapasitas politik ditandai dengan  kemampuan  BPD  dalam  mengelola  ragam  aspirasi  warga  masyarakat  yang berkembang  terutama  melalui  saluran  komunikasi  formal  dan  informal  maupun  mengisi inovasi tertentu. Kapasitas politik BPD berkaitan erat dengan pola relasi antara BPD dengan pemerintah  desa.  Sementara  kapasitas  teknis  manajerial  ditandai  dengan  kemampuan menginstrumentasikan ragam aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik di tingkat Desa. Kapasitas ini ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman BPD.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme  menafsirkan,  memberi  konstruksi  dan  makna  terhadap  fenomena  secara utuh  serta  menggambarkan  realitas  apa  adanya.  Konstruksi  terhadap  realitas  dipandu menggunakan  teknik  pengumpulan  data,  yakni:  observasi,  wawancara,  diskusi  lepas  dan dokumentasi. Pertama, observasi  dilakukan  secara  langsung  dan  melalui  media  sosial. Pengamatan  secara  langsung  dilakukan  untuk  melihat  dan  memahami  relasi  dan  interaksi yang terjadi antara pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat dalam mengelola Dana Desa. Pengamatan melalui media sosial dilakukan untuk melihat gejolak sosial  politik  yang  terjadi  di  Desa  Golo  Lebo.  Sebagian  kecil  masyarakat  menggunakan media sosial ( facebook ) untuk mengekspresikan interaksi yang terjadi di Desa Golo Lebo dalam pengelolaan Dana Desa. Masyarakat memposting isu-isu yang terjadi di medan Desa dan  saling  berbalas  argumen  pada  kolom  komentar.  Melalui  media facebook peneliti setidaknya sedikit mendapatkan gambaran tentang dinamika yang terjadi di Desa Golo Lebo. Kedua, wawancara dilakukan untuk memahami fenomena atau realitas secara mendalam dan terbuka, dimana pihak-pihak yang diwawancara akan diminta ide, pendapat dan pengalaman. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang dipilih secara purposive . Informan pada penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa, Ketua BPD, perangkat Desa (2 orang), Ketua PKK,  mantan  Kepala  Desa,  masyarakat  (6  orang),  tokoh  pemuda  dan  mantan  pengurus PNPM. Ketiga , diskusi  dilakukan untuk semakin memperkaya informasi tentang fenomena pembentukan demokrasi desa di medan Desa Golo Lebo.
Diskusi  dilakukan  saat  berkumpul  dengan  beberapa  masyarakat  dan  beberapa  ketua  RT dalam  forum  dan  ruang  informal  yang  tidak  direncanakan,  misalnya:  ketika  bertamu  ke rumah  masyarakat.  Pada  forum  ini  peneliti  berusaha  melempar  isu  dan  juga  pertanyaan ringan yang bisa meransang informan untuk menyampaikan pandangan tentang pengelolaan
Dana Desa. Data yang dikumpulkan direduksi, disajikan untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan, dan kemudian dilakukan kajian dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepala Desa merupakan posisi yang paling penting dalam kehidupan berdesa. Sejak dibentuk  kepemimpinan  Kepala  Desa  Golo  Lebo  telah  melewati  beberapa  tahapan perkembangan. Pada periode awal kepemimpinan Kepala Desa digambarkan sebagai Kepala Desa  penguasa.  Watak  penguasa  ini  memiliki  kaitan  dengan  sejarah  perkembangan  Desa sejak  pemerintahan  kolonial.  Singkatnya,  berbagai  macam  kebijakan  pemerintah  kolonial telah  mewariskan  dan  membentuk  sosok-sosok  penguasa  di  Desa,  misalnya  pada  saat pemerintah  kolonial  mengendalikan  penduduk  dan  tanah  Desa  dengan  cara  melakukan penundukan terhadap pemimpin lokal melalui raja-raja atau bupati-bupati pribumi. Sosok raja  atau  bupati  pribumi  merupakan  pimpinan  yang  sangat  dihormati  oleh  masyarakat termasuk  Kepala  Desa.  Melalui  para  Kepala  Desa  pemerintah  kolonial  mewajibkan  dan memaksa rakyat terutama petani untuk menyerahkan sebagian dari hasil pertanian mereka, misalnya: beras, kopi, lada, cengkeh dan lainnya. Rakyat juga diwajibkan kerja rodi yaitu kewajiban  untuk  bekerja  bagi  kepentingan  pemerintah  kolonial  maupun  kepentingan pemimpin pribumi.
Beberapa  tahun  kemudian  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1979  Tentang  Pemerintahan  Desa.  Undang-Undang  ini  menobatkan  Kepala  Desa sebagai  penguasa  tunggal  di  Desa.  Kepala  Desa  bukanlah  pemimpin  masyarakat  Desa, melainkan  sebagai  kepanjangan  tangan  pemerintah  supra  Desa,  yang  digunakan  untuk mengendalikan penduduk dan tanah Desa. Kepala Desa mengendalikan seluruh hajat hidup orang banyak, dia harus mengetahui apa saja yang terjadi di Desa, termasuk selembar daun yang jatuh dari pohon di wilayah yurisdiksinya (Eko, 2017). Kepala Desa memiliki kuasa penuh  untuk  mengendalikan,  memobilisasi  dan  memaksa  masyarakat,  agar  tunduk  pada perintahnya. “ Dulu saat pembukaan jalan baru semua masyarakat diwajibkan untuk kerja. Kalau tidak pergi nanti kena hukum, kalau pergi terlambat nanti Kepala Desa suruh puss up. Dulu ada yang ikut kerja
bakti  tapi  kerjanya  malas,  itu  dipukul  sama  Kepala  Desa,  kalau  tidak  ikut  kerja  dipaksa Linmas” (Ferdinandes,  02/03/22).  Kepala  Desa  layaknya  seorang  bos  proyek  yang mengendalikan  masyarakat  sebagai  tenaga  kerja.  Mantan  Kepala  Desa  bertutur: “Dulu disuruh untuk tanam kayu, masyarakat ikut tanam. Masyarakat harus ikut komando karena
komando sudah  dari pusat  sampe  Desa. Dari pimpinan sebelum-sebelumnya. Harus ikut, kalau tidak ikut memang tangan besi kadang kala. Karena takut itu masyarakat tidak ada yang balas, berani melawan” (Wawancara 28/02/22).
Tidak ada lembaga yang mengontrol  Kepala Desa, walaupun sebenarnya  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 membagi dua kekuasaan di Desa, yakni: (1) Kepala Desa dan (2)  Musyawarah Desa (LMD).  Tetapi pembagian kekuasaan antara Kepala Desa dan LMD tidak  mengindikasikan  keseimbangan.  LMD  tidak  mempunyai  kekuasaan  legislatif  yang berarti. LMD tidak mampu berperan dan bukan menjadi wadah representasi dan arena check and balances terhadap kekuasaan Kepala Desa, bahkan  Undang-Undang ini menegaskan bahwa Kepala Desa menjadi Ketua LMD (Pasal 17 ayat 2).
Memasuki  sekitar  tahun  1999  kepemimpinan  Kepala  Desa  menjadi  konservatif, tetapi watak penguasa masih tetap ada dengan derajat lebih rendah. Kepala Desa konservatif ini cenderung bekerja apa adanya, menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan  inovasi  yang  mengarah  pada  demokratisasi  dan  kesejahteraan  rakyat.  Kepala desa akan bergerak, jika ada instruksi dari pemerintah supra desa. Kepala desa menjalankan tugas  dan  tanggungjawab  murni  berdasarkan  butir-butir  aturan  yang  mengatur  tugas  dan tanggungjawabnya.
Beberapa tahun kemudian di bawah kepemimpinan Presiden Susilo, watak  Kepala Desa yang konservatif bergeser sedikit menjadi Kepala Desa birokrat. Kepala Desa layaknya seorang  Aparatur  Sipil  Negara  yang  bekerja  dibawah  kendali  indikator  dan  data-data saintifik.  Kepala  Desa  mengabaikan  realitas,  dinamika  dan  gejolak  sosial  yang  terjadi  di medan  Desa.  Tugas  utama  seorang  Kepala  Desa  adalah  mengurus  hal-hal  administratif seperti  menandatangani  proyek  masuk  desa,  misalnya:  proyek  PNPM  yang  diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon. Mantan Kepala Desa periode 2007-2010 menceritakan perannya dalam mengurus proyek tersebut. “Yang mengelola semuanya kan pengurus, tetapi dalam pelaksanaannya selalu koordinasi dengan Desa. Seorang Kepala Desa tidak pernah tahu berapa uang yang harus dipegang itu di pengurus itu sendiri. Desa hanya tahu mungkin angka  untuk  Golo  Lebo  sekian  juta  atau  sekian  ratus  ribu,  tapi  untuk  bisa  pegang  uang Kepala Desa tidak mungkin, sangat tidak mungkin” (Wawancara 28/02/22). Lebih jauh Eko, dkk (2017) memandang PNPM sebagai program teknokratis yang anti politik. PNPM tidak mengenal state governance yang direpresentasikan oleh pemerintah desa, tetapi proyek ini justru menempatkan  Kepala Desa hanya sebagai  fasilitator.  Pengurus mempunyai  kendali penuh  atas  proyek.  Pemerintah  Desa  dan  Kepala  Desa  hanya  sebagai  rekan  untuk berkoordinasi.  Kepala  Desa  hanya  dibutuhkan  untuk  mengurus  legalitas,  menandatangani
administrasi  proyek.  Pertanggungjawaban  proyek  langsung  dilakukan  ke  tim  supra  desa. Namun anehnya apabila terjadi masalah dengan proyek tersebut, maka Kepala Desa harus bertanggungjawab. “Pertanggungjawabannya selalu ke UPK, unit kecamatan. Kepala Desa dia  mengetahui  dan  sebagai  pimpinan  wilayah  pasti  dia  harus  tahu,  sebab  kalau  ada masalah  Kepala  Desa  itu  juga  harus  bertanggungjawab” (Wawancara  Mantan  Kepala Desa).
Kepala  Desa bukanlah pemimpin masyarakat  yang berakar dan legitimate di  mata masyarakat,  meskipun  secara  fisik  dekat  dengan  masyarakat.  Kepala  Desa  justru  menjadi bagian  dari  birokrasi  negara  yang  mempunyai  tugas  kenegaraan  seperti  menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan dan memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Setiap program dan proyek yang masuk ke Desa sudah  diatur  dan  dilengkapi  dengan  penanggungjawab,  kontraktor,  tenaga  kerja  dan perangkat  proyek  lain.  Desa  dan  Kepala  Desa  hanya  sekedar  mengetahui  jenis  proyek, besaran dana dan tempat atau lokasi proyek akan dilaksanakan.
Memasuki era  Undang-Undang Desa dan Dana Desa, kepemimpinan Kepala Desa perlahan berubah ke arah yang lebih baik. Secara umum kepemimpinan Kepala Desa Golo Lebo  mengindikasikan  keselarasan  dengan  spirit  kepemimpinan  Undang-Undang  Desa. Keselarasan tersebut ditandai dengan beberapa hal. Pertama, berperan sebagai bapak bagi masyarakat  Desa.  Kepala  Desa  mampu  menjadi  bapak  bagi  masyarakat  Desa,  yang mengutamakan aspirasi dan kepentingan Desa. Dia tidak tunduk pada perangkat aturan dan regulasi negara. Kita tahu bahwa pengelolaan Dana Desa dikeroyok oleh berbagai lembaga negara  melalui  berbagai  macam  perangkat  regulasi,  instruksi,  administrasi,  aplikasi  dan sebagainya.  Kepala  Desa  mampu  mensiasati  dan  menarik  korelasi  antara  keinginan teknokrat dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat desa. Kepala Desa mampu membuat  keputusan  dan  menentukan  pilihan  untuk  melindungi  masyarakat  Desa  dari berbagai  macam  gempuran  proyek  yang  akan  merusak  dan  menindas  tatanan  kehidupan Desa.
Kedua, legitimasi mengakar pada rakyat. Di era Dana Desa gerak-gerik, perbuatan dan tindakan Kepala Desa selalu dalam pengawasan masyarakat. Sedikit saja Kepala Desa melakukan  kesalahan  akan  berdampak  pada  menurun  dan  hilangnya  kepercayaan masyarakat  terhadapnya.  Menurunnya  kepercayaan  masyarakat  berarti  Kepala  Desa kehilangan  legitimasi.  “ Takut  kehilangan  kepercayaan  masyarakat  itu  poin  pertama. Mengapa dasarnya dengan masyarakat, saya kan dipilih oleh masyarakat, itu saya harus takut.  Karena  haknya  yang  menjadi  pemilih  kepemimpinan  yang  saya  dapat  ini  adalah
miliknya  masyarakat.  Maka  poin  pertama  itu  secara  politik  saya  harus  takut  kepada masyarakat,  takut  kehilangan  kepercayaan  masyarakat. (Wawancara  Kepala  Desa, 22/02/22).    Kepala  Desa  sadar  betul  bahwa  jabatan  sebagai  Kepala  Desa  bersumber  dari masyarakat Desa. Di lain sisi kekuasaan dan posisi Kepala Desa tidak benar-benar mutlak. Kepala  Desa  bukan  menjadi  sosok  penguasa  tunggal  yang  tidak  tersentuh,  anti  kritik  dan menguasai  seluruh  sumber  daya  desa  demi  kepentingan  pribadi.  Sebaliknya  Kepala  Desa selalu  menjadi  buah  bibir  masyarakat,  dikritik,  dicaci  maki,  diolok,  bahkan  dilaporkan. “Saya wajib terima apa adanya. Yang mau sifat kritikan, yang sifatnya olokan, cemoohan, ada yang hal tidak berkenan, atau termasuk juga lawan politik, saya anggap itu biasa dan itu  saya  terima.  Ada  juga  masyarakat  yang  secara  pribadi  yang  mengeluarkan  kata-kata tidak  enak  terhadap  seorang  Kepala  Desa,  tapi  saya  anggap  itukan  biasa.  Ya  namanya pemimpin, itu adalah amanah melayani, jadi dalam pelayanan itu pasti ada baiknya, ada buruknya,  ada  suka,  ada  dukanya,  ya  pemimpin  wajib  terima.  Konsep  dasar  saya, masyarakat peduli terhadap pemerintah Desa, maka itu semakin baik. Itu salah satu bentuk peringatan  dari  masyarakat  supaya,Kepala  Desa  itu  selalu  berhati-hati  dan  itu  sebagai bentuk pengawasan” (Wawancara, 22/02/22) .
Ketiga, progresif. Kepala desa progresif haus akan perubahan yang selaras dengan kepentingan  Desa.  Watak  progresif  Kepala  Desa  Golo  Lebo  ditunjukkan  dengan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Desa dan menentang instruksi pemerintah supra Desa yang tidak sejalan dengan kepentingan Desa. Berikut cerita Kepala Desa: “Pada tahun 2019, Musyawarah Dusun, Musrenbangdes tingkat Desa, Masyarakat Desa  Golo  Lebo  sudah  sepakat  untuk  membuka  isolasi,  pembukaan  jalan  baru  dari Kampung  Kai  menuju  Kampung  Watu  Lete.  Setelah  perencanaan  itu  ada,  waktu  acc  di tingkat kecamatan APB Desa nya ditolak. Karena katanya, di waktu itu ada perintah dari Bupati  bahwa  di  tahun  2019  tidak  ada  pembukaan  jalan  baru,  itu  hanya  peningkatan. Hingga  saya  waktu  itu  menentang  Camat.  Saya  bilang  Pak  Camat,  ini  kebutuhan  real masyarakat di desa saya, saya sangat setuju kalau di desa-desa di Manggarai Timur ada peningkatan jalan, itu khususnya bagi Desa yang tidak mengalami seperti saya punya Desa. Tapi bagi Desa saya yang masih ada isolasi antara kampung dengan kampung belum ada jalan, belum dibuka, bagaimana mau omong peningkatan. Sehingga itu yang saya tentang, karena  saya  berani  nentang  maka  saya  punya  usulan  bolos” (Wawancara,  22/02/22). Pemerintah  Desa  tidak  takut  untuk  memperjuangkan  kepentingan  Desa.  Walaupun  harus berhadapan dengan pemerintah supra Desa. Bagi Kepala Desa, instruksi pemerintah supra Desa adalah bentuk diskriminasi dengan dibalut penyeragaman. Desa-desa dibingkai dalam
bentuk proyek yang diseragamkan dengan dalil, agar sama-sama maju dan selaras dengan perencanaan pemerintah Kabupaten. Kepala Desa tidak anti perubahan dan kemajuan, tetapi Kepala  Desa  menginginkan  perubahan  dan  kemajuan  yang  direncanakan  Desa.  Bagi pemerintah  supra  Desa,  tindakan  Kepala  Desa  dinilai  sebagai  bentuk  pembangkangan terhadap instruksi dan regulasi yang berlaku, atau Kepala Desa dicap anti perubahan. Namun pada dasarnya Kepala Desa sedang memperjuangkan kemajuan Desa. Lebih lanjut Kepala Desa  menuturkan:  “ Karena  kesepakatannya  masyarakat,  maunya  masyarakat  seperti  itu. Setelah disetujui, kemudian juga di tahun 2019, Bupati langsung turun lihat. Oh benar, apa yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat” .  Kepala  Desa  tidak  sekedar  melawan  instruksi pemerintah  supra  Desa.  Tetapi  Kepala  Desa  mampu  membuktikan  bahwa  apa  yang diperjuangkan adalah benar-benar kebutuhan masyarakat. Kemudian Kepala Desa mampu menyelesaikan  program  yang  diperjuangkan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada pemerintah supra Desa dan masyarakat.

## Partisipasi Masyarakat Terhadap Dana Desa
Sebelum Undang-Undang Desa dan Dana Desa kita tidak mengenal partisipasi selain mobilisasi, paksaan dan ancaman. Mobilisasi, paksaan dan ancaman ini oleh dilakukan para penguasa, agar masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan yang dilakukan secara terpusat ( top down ). Proyek pembangunan yang menjadikan masyarakat sebatas kelompok penerima manfaat. Penggambaran terhadap partisipasi masyarakat Desa Golo Lebo setelah Undang-Undang Desa dan Dana Desa mencakup aspek akses, voice dan kontrol.
Pertama, akses  berarti  kesempatan,  ruang  dan  kapasitas  masyarakat  untuk  masuk dalam arena governance , yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola Dana Desa. Akses masyarakat terhadap Dana Desa setidaknya terjadi dalam dua mekanisme,  yaitu  melalui  ruang  formal  dan  ruang  informal.  Akses  melalui  ruang  formal terjadi dalam forum-forum musyawarah yang secara terlembaga difasilitasi oleh pemerintah desa. Ruang formal dibuat oleh pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat, agar bisa mengutarakan  ide,  gagasan,  kepentingan  dan  kebutuhan  terhadap  Dana  Desa.  Forum  ini sering  dikenal  dengan  Musyawarah  Desa  (Musdes)  dan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kedua forum musyawarah ini menjadi forum diskusi, dialog  dan  negosiasi.  Masyarakat,  pemerintah  desa  dan  BPD  saling  bersilang  pendapat. Memperdebatkan  soal  program,  kegiatan,  anggaran  dan  sebagainya.  Dalam  perjalananya Musrenbangdes  lebih  sering  digunakan  oleh  pemerintah  desa  dan  BPD  sebagai  akses masyarakat Desa. Sebelum Musrenbangdes dilaksanakan, terlebih dahulu pemerintah Desa
dan BPD membentuk tim untuk melakukan musyawarah di tingkat Dusun atau Musyawarah Dusun (Musdus). Tim ini diisi oleh BPD dan perangkat  Desa sesuai dengan keterwakilan wilayah  masing-masing.  Musdus  menjadi  akses  masyarakat  yang  efektif  sebab  dekat  dan mengakomodir  serta  dapat  dijangkau  oleh  semua  elemen  masyarakat.  Musdus  dilakukan sebelum Musrenbangdes bertujuan untuk melembagakan aspirasi masyarakat dengan baik sesuai  dengan  wilayah  Dusun  masing-masing.  Selain  itu,  apabila  langsung  dilakukan Musrenbangdes akses masyarakat sangat sulit, sebab Musrenbangdes terbatas pada waktu, tempat dan biaya. Proses diskusi dan dialog tidak akan berjalan maksimal, apabila langsung mengundang seluruh masyarakat desa dalam satu forum Musrenbangdes. Setelah Musdus dilaksanakan,  masyarakat  di  wilayah  dusun  masing-masing  akan  mengutus  perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan di wilayah dusunnya pada forum Musrenbangdes. Pada forum  Musrenbangdes  ini  semua  perwakilan  dusun  akan  saling  berdialog,  berdiskusi, berdebat dan bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.
Akses melalui forum informal tidak diselenggarakan oleh pemerintah Desa dan BPD secara  formal,  tetapi  lahir  murni  dari  masyarakat.  Melalui  forum-forum  ini  masyarakat bermusyawarah,  bertukar  ide,  gagasan,  pengetahuan,  pengalaman  tentang  kehidupan berdesa.  Forum  ini  menjadi  kanal  alternatif  dalam  merawat  partisipasi  masyarakat  desa apabila  jalur  partisipasi  formal  berjalan  kurang  maksimal.  Meskipun  berjalan  seadanya, kurang terencana, minim fasilitator, namun forum-forum ini mampu berperan sebagai akses masyarakat  terhadap  Dana  Desa.  Ketua  BPD  menuturkan  bahwa  forum-forum  informal sangat membantu BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat desa. Melalui forum-forum ini masyarakat  berdiskusi,  bertukar  ide  dan  gagasan,  dan  memperdebatkan  Dana  Desa. Masyarakat  kemudian  memperoleh  kesepahaman  tentang  kebutuhan  dan  kepentingan terhadap  Dana  Desa.  Saat  Musdus  dan  Musrenbangdes  tiba,  masyarakat  langsung menyampaikan  usulan  sesuai  dengan  kesepakatan  pada  forum-forum  informal.  Forum informal  menjadi  sarana  konsolidasi  kepentingan  bagi  masyarakat,  agar  saat  menghadapi forum  formal  yang  diagendakan  pemerintah  mereka  mempunyai  kekuatan  untuk mempengaruhi dan menyakinkan pemerintah desa.
Beberapa contoh forum informal adalah ketika musim panen tiba masyarakat Desa saling  bergotong-royong.  Disela-sela  pekerjaan  memanen,  masyarakat  biasanya membicarakan  permasalahan  yang  dihadapi  di  diwilayahnya.  Suasana  dialog  pun  terjadi, mereka saling bertukar ide, gagasan dan pandangan. Forum sederhana dan diskusi ringan ini menghasilkan  pokok-pokok  pikiran.  Salah  seorang  diantara  mereka  kemudian  ditugaskan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran ini saat agenda formal pemerintah Desa. Begitu
pula dengan ibu-ibu rumah tangga, kita mungkin sering mendengar istilah gosip . Dimana dua  tiga  ibu-ibu  sedang  berkumpul,  disitulah gosip terjadi.  Mereka  akan  membicarakan urusan-urusan rumah tangga masing-masing, seperti membicarakan masalah air, listrik, dan membicarakan  pekerjaan  mereka.  Dari  pembicaraan-pembicaraan  ini  lahir  pokok-pokok permasalahan yang bagi mereka sering dihadapi. Apabila mereka tidak sempat hadir dalam Musrenbangdes  dan  Musdus  mereka  bisa  menyampaikan  pokok-pokok  pikiran  ketika bertemu pemerintah Desa dan BPD dalam forum-forum warga.
Kedua, voice berkaitan dengan hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi,  gagasan,  kebutuhan,  kepentingan  dan  tuntutan  terhadap  Dana  Desa  maupun kebijakan  pemerintah.  Tujuannya  adalah  untuk  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah maupun  menentukan  agenda  bersama  untuk  mengelola  Dana  Desa  sesuai  dengan kepentingan  masyarakat.  Untuk  menjamin  hak  suara,  pengelolaan  Dana  Desa  dimulai dengan melakukan proses penjaringan atau penampungan aspirasi, gagasan dan kepentingan masyarakat. Proses ini dimulai dengan menyediakan forum khusus oleh pemerintah desa dan BPD,yaitu : Musdus dan Musrenbangdes.
Pada  forum  Musdus  semua  masyarakat  diundang,  masyarakat  juga  diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepentingan terhadap Dana Desa. Tugas pemerintah Desa dan BPD adalah mendengarkan dan mencatat kepentingan masyarakat. “ Musyawah Dusun difasilitasi oleh tim pemerintah Desa. Pelaksanaannya tim hanya memfasilitasi masyarakat dusun. Masyarakat dikasih waktu untuk sampaikan usulan. Tugas kami hanya dengar dan catat, siapa saja masyarakat yang mau usul. Ada yang usul buat lapen, buat tembok penahan tanah. Semua masyarakat juga diundang untuk Musdus, tanpa terkecuali. Tapi kehadiran masyarakat itu tergantung mereka sendiri. Misalnya saya kan menaungi tiga RT berarti dari tiga wilayah RT itu, semua masyarakat dalam tiga wilayah RT itu hadir, informasi dari ketua RT  nya.  Tapi  pada  saat  pelaksanaan  Musdus,  tidak  semua,  tapi  diundang” (Wawancara Kepala  Dusun  Lema,  23/02/22).  Seorang  tokoh  adat  juga  menceritakan  pengalaman mengikuti Musdus. “ Saat musyawarah itu, semua dapat kesempatan, tidak terkecuali. Tidak ada paksa dari pemerintah saat bersuara. Saya sudah usulkan untuk buat TPT di Kampung Lema, itu sudah dibuat. Usulan yang belum itu untuk buat Compang, buat rumah adat dan buat  bak  air” (Wawancara,  04/03/22).  Partisipasi  bermakna  apabila  diimbangi  dengan amunisi  yang  memadai.  Meski  wadah  deliberasi  dihadiri  banyak  orang  dan  mewakili berbagai macam kelompok masyarakat, tetapi mereka hanya sekedar datang tanpa membawa dan mengutarakan ide, pengetahuan, aspirasi dan kepentingan yang memadai, maka forum itu menjadi kurang bermakna.
Pada  Musrenbangdes  aspirasi  masyarakat  dari  berbagai  Dusun  didiskusikan  dan diperdebatkan kembali untuk menemukan butir-butir program proritas Desa. Walaupun pada saat  Musrenbangdes  tidak  semua  masyarakat  diundang,  namun  materi  musyawarah  yang didiskusikan bersumber dari aspirasi masyarakat, yang digali melalui Musyawarah Dusun. Dengan  skema  ini  voice  masyarakat  akan  tetap  dilindungi  dan  diperjuangkan  untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah desa.
Ketiga, kontrol tidak hanya mencakup kapasitas masyarakat melakukan pengawasan atau  pemantauan  terhadap  kebijakan  dan  tindakan  pemerintah,  tetapi  juga  mencakup kemampuan  warga  masyarakat  melakukan  penilaian  secara  kritis  dan  reflektif  terhadap risiko-risiko  atas  tindakan  pemerintah  desa.  Secara  formal  BPD  mempunyai  kewenangan untuk mengontrol kinerja kerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Setiap akhir tahun Kepala Desa melakukan laporan kepada BPD sebagai bentuk  pertanggungjawaban. Selain kepada BPD, Kepala Desa  melakukan laporan kepada pemerintah supra Desa, dalam hal ini adalah Bupati melalui Camat. Kontrol pemerintah supra Desa pada umumnya bersifat administratif, seperti struktur dan kelengkapan file laporan yang sesuai dengan indikator dan kriteria.
Secara informal kita mengenal kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat lebih kejam dan  menakutkan.  Dari  ujung  kepala  sampai  ujung  rambut  pejabat  pemerintah  Desa  akan menjadi  pusat  perhatian  masyarakat.  Artinya,  setiap  gerak-gerik  pejabat  pemerintah  Desa tidak akan pernah luput dari pantauan dan pembicaraan masyarakat. Memang masyarakat Desa jarang menyentuh  dan melakukan kontrol formal  seperti meminta dokumen laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah Desa. Namun bukan berarti pemerintah Desa bisa lepas dari pantauan masyarakat. Seorang Kepala Dusun mengungkapkan: “ Untuk beli satu bungkus rokok saja masyarakat curiga, apa lagi kalau beli motor atau mobil, bisa bahaya. Masyarakat bilang nanti kita pakai uang desa.” Kontrol masyarakat akan berdampak pada legitimasi dan wibawa pejabat pemerintah desa di mata masyarakat desa. Jika masyarakat menaruh rasa curiga kepada pejabat pemerintah Desa, maka kepercayaan masyarakat akan menurun.  Legitimasi  dan  wibawa  pemerintah  Desa  akan  berkurang  seiring  dengan menurunnya  kepercayaan  masyarakat.  Krisis  legitimasi  bagi  seorang  Kepala  Desa  akan mengancam posisinya dan kekuasaan Kepala Desa akan melemah dihadapan masyarakat.

## Negosiasi Masyarakat Terhadap Dana Desa
Terjadi perubahan orientasi partisipasi masyarakat pasca Dana Desa. Jika sebelum Dana  Desa  diterapkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  urusan  publik  bertujuan  untuk
menghidari hukuman atau sanksi dari kepala desa, di era Dana Desa keterlibatan masyarakat bertujuan  untuk  mempengaruhi  dan  mendapatkan  bagian  dari  Dana  Desa.  Sebelum masyarakat  ikut terlibat  dalam urusan publik, terlebih dahulu  mereka mempertimbangkan keuntungan, baik secara politik maupun ekonomi. Masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek tenaga kerja yang menunggu perintah dan mobilisasi pemerintah desa. Sebelum Dana Desa, masyarakat bekerja di bawah mobilisasi dan kendali pemerintah desa. Dengan bingkai gotong royong masyarakat dijadikan tenaga kerja untuk membangun dan merawat urusan publik, seperti membersihkan dan merawat Kantor Desa, membuat dan memperbaiki Jalan Desa dan merawat Sumber Air Desa. Di era Dana Desa kuasa rakyat mulai tumbuh, mereka tidak  ingin  terus-menerus  menjadi  obyek  terperas  pemerintah  Desa.  Rakyat  mulai menunjukkan  kuasa  dan  menuntut  hak  dengan  melakukan  negosiasi  terhadap  pemerintah Desa.
Musyawarah  Desa  menjadi  forum  masyarakat  untuk  melakukan  negosiasi,  baik Musrenbangdes maupun Musdus, walaupun pada beberapa kesempatan terjadi pada forum informal. Pada forum Musdus negosiasi dan berdebatan masih berjalan dalam drajat yang lebih rendah dibandingkan pada forum Musrenbangdes, namun bukan berarti tidak terjadi negosiasi. Seorang Kepala Dusun menceritakan (cerita ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa dan BPD) pengalaman negosiasi dengan masyarakat pada Musdus. “Pada saat pembukaan jalan  baru  kan  sebelumnya  sudah  ada  jalurnya.  Tapi  dalam  perjalanan  ada  berubahan jalur. Kebetulan jalur baru ini lewat di kebun salah satu warga. Di kebun ada pohon kemiri yang pas di jalur. Mau tidak mau kemiri ini harus dipotong. Pemilik protes ke pemerintah desa dan minta bayar”. Sara (1995), menggambarkan fenomena ini sebagai “pemberdayaan masyarakat  kewargaan”.  Artinya  upaya-upaya  yang  membuat  warga  masyarakat  menjadi sadar akan harga diri,  hak-hak, dan kekuatanya sendiri untuk  memperjuangkan harga diri dan hak-hak, agar tak sampai ditindas atau dirampas pihak lain.
Pada  Musrenbangdes  negosiasi  dan  berdebatan  jauh  lebih  sengit.  Utusan  tiap-tiap dusun saling berdebat, bersilang pendapat dan saling mempengaruhi untuk memperjuangkan kepentingan  wilayah  dusun  masing-masing.  Fenomena  ini  diceritakan  oleh  Kepala  Desa Golo Lebo. “Pengalaman yang saya alami itu Musrenbangdes pada tahun 2019. Itu dua kali  skor  rapat  karena  memang  ada,    apa  namanya,  tidak  menghasilkan  kata  sepakat. Setelah  saya  buka  forum  ke  tiga,  baru  ditentukan  usulan  yang  harus  disepakati  bersama untuk  dilakukan  di  tahun  itu.  Hal  yang  diperdebatkan  yaitu  soal  perebutan  jenis pembangunan. Pembangunan ini dari dusun A menyampaikan bahwa, kami punya usulan ini,  dari  dusun  B,  kami  mengusulkan  ini.  Sementara  ketentuan  forum  kita  hanya
mendapatkan satu usulan saja. Kita tidak bisa paksakan dua usulan itu menjadi satu atau satu usulan menjadi dua. Yang disepakati forum hanya satu usulan, untuk masuk di dalam perencanaan yang harus diprioritaskan. Dan  setelah kita lakukan negosiasi maka diterima oleh dua dusun, yaitu Dusun Kajuata dan Dusun Kai. Nanti untuk Dusun Kai usulannya itu dibawah ke tahun 2020. Yang didahulukan itu Dusun Kajuata, dan itu melalui musyawarah mufakat lagi, itu yang cukup lama debat panjang, hampir-hampir saya selaku pimpinan itu bisa melakukan voting sebenarnya untuk menentukan itu” .
Pada ruang-ruang informal apabila masyarakat diminta untuk mengurus kepentingan publik, seperti membersihkan dan merawat Kantor Desa, membuat dan memperbaiki jalan Desa dan merawat Sumber Air Desa secara gratis tanpa imbalan, masyarakat akan menolak. Bahkan  tidak  sekedar  menolak,  masyarakat  akan  mengolok-olok,  menuding  dan  mencaci maki pemerintah Desa. Masyarakat berdalih “Berapa uang yang kami dapatkan ?”, “Kami dibayar  berapa  ?”,  “Pakai  saja  Dana  Desa  untuk  membayar  orang”,  “Kalian  saja  yang bekerja,  kan  kalian  dapat  gaji”.  Sebagian  orang  menilai  perubahan  orientasi  partisipasi masyarakat sebagai hal yang buruk. Negosiasi masyarakat terhadap Dana Desa digambarkan sebagai  sikap  materealisme  yang  membahayakan  demokrasi  Desa.  Ini  merupakan pandangan yang sangat keliru, sebab pandangan ini tidak benar-benar memahami substansi partisipasi  dan  kekuasaan  rakyat.  Harus  kita  akui  bahwa  Dana  Desa  telah  benar-benar merubah cara pandang masyarakat. Mereka tidak ingin terus diperbudak dan dikuasai oleh pemerintah Desa. Mereka juga tidak peduli terhadap aturan, regulasi, birokrasi, administrasi dan aplikasi yang mengatur Dana Desa dan membelenggu pemerintah Desa. Hal terpenting bagi mereka adalah ide, gagasan, kebutuhan dan kepentingan mereka terhadap Dana Desa diakomodir dan difasilitasi. Paling tidak, apabila kebutuhan dan kepentingan mereka tidak difasilitasi Dana Desa, maka jangan pernah meminta, memaksa dan mengancam masyarakat untuk bekerja secara gratis. Masyarakat tidak ingin dirugikan secara terus menerus.

## Representasi Badan Permusyawaratan Desa
Di  Desa  Golo  Lebo  pasca  Undang-Undang  Desa  dan  Dana  Desa  BPD  mampu menjadi  lembaga  yang  merepresentasikan  kepentingan  masyarakat  sekaligus  berperan sebagai  mitra  pemerintah  Desa. Pertama, sebagai  lembaga  representasi,  Badan Permusyawaratan  Desa  mempunyai  kewajiban  untuk  memperjuangkan  aspirasi  dan kepentingan  masyarakat.  Tentu  dengan  tidak  mengabaikan  fungsi-fungsi  lain  yang  tidak kalah  penting.  Pada  proses  pengelolaan  Dana  Desa,  biasanya  terdapat  banyak  gagasan, pertanyaan, kritikan maupun isu-isu yang ditujukan kepada pemerintah Desa.  Menghadapi
kondisi  ini  BPD  mampu  menentukan  posisi  dan  mengambil  langkah  penyelesaian  yang tepat,  yakni:    (1)  BPD  menjadi  jembatan  penghubung  antara  masyarakat  dan  pemerintah desa. Menghadapi berbagai pertanyaan dan tuntutan masyarakat, BPD kemudian membuat forum  permusyawaratan  yang  mengakomodir  kedua  pihak.  Jika  tidak  memungkinkan dilakukan forum permusyawaratan yang mengakomodir kedua pihak, terlebih dahulu BPD meminta  penjelasan  kepada  pemerintah  Desa.  Setelah  mendapatkan  jawaban  BPD menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait. Memang harus diakui bahwa untuk mengadakan  forum-forum  musyawarah,  khusus  terhadap  tuntutan,  pertanyaan  dan  isu masyarakat  cukup  sulit  ditengah  kesibukan  masyarakat  yang  mayoritas  bekerja  sebagai petani. Untuk itu BPD melakukan siasat dengan menampung pertanyaan, tuntutan dan isu masyarakat,  kemudian  mengundang  pemerintah  desa  dalam  forum  BPD.  Pada  forum  ini BPD  akan  menyampaikan  suara  masyarakat  kepada  pemerintah  Desa  secara  langsung. Setelah mendapatkan jawaban dan penjelasan dari pemerintah Desa, BPD kemudian bertemu langsung dengan masyarakat terkait untuk menyampaikan jawaban sekaligus penjelasan atas tuntutan,  pertanyaan  dan  isu  yang  digulirkan  dan  (2)  BPD  tidak  berkomplot  dengan pemerintah  Desa.  Artinya  BPD  tidak  mengabaikan  suara  masyarakat  dan  berpihak  pada pemerintah Desa dengan melakukan kesepakatan tersembunyi (kolutif).
Kedua, sebagai mitra pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Sebagai mitra, kerja  sama  antara  pemerintah  Desa  dan  BPD  terjadi  pada  pelaksanaan  Musdus, Musrenbangdes  dan  musyawarah  tingkat  kecamatan  hingga  membahas  dan  menyepakati APBDes. Pada konteks Musrenbangdes, Undang-Undang Desa memang menegaskan bahwa pihak  yang  berwenang  menyelenggarakan  adalah  Pemerintah  Desa  (Pasal  80  Ayat  (2)  ), dengan  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  dan  BPD.  Namun,  BPD  tidak  sekedar dilibatkan,  melampaui  itu  BPD  menjadi  rekan  utama  pemerintah  Desa  dalam  melakukan musyawarah pembangunan Desa. Berikut penuturan Ketua BPD: “Sebelum Musdus itu kan kita  sudah  rapat,  rapat  pembagian  tugas.  Staf  pemerintahan  dan  keanggotaan  BPD,  itu terjadwal,  sehingga  Dusun  mengeluarkan  surat  undangan  kepada  warga  masyarakatnya untuk menghadiri Musyawarah Dusun. BPD dan pemerintah Desa itu tidak bisa lepas pisah karena  itu  menjadi  mitra  kerja,  baik  BPD  maupun  pemerintah  Desa” (Wawancara, 24/02/22).  Sebelum  melakukan  musyawarah  pembangunan,  pemerintah  desa  melakukan rapat pembagian tugas dan pembentukan tim untuk Musyawarah Dusun. Tim ini terdiri dari unsur  pemerintah  Desa  dan  BPD.  Jadi,  BPD  tidak  sekedar  dilibatkan  tetapi  bekerja  sama dengan  pemerintah  Desa  dalam  melaksanakan  musyawarah  pembangunan  Desa.  Artinya BPD  dan  pemerintah  Desa  dapat  dikatakan  sebagai  penyelenggara.  Kepala  Desa  juga
memberikan  penegasan: “Biasanya  Musdus  itu  difasilitasi  oleh  pemerintah  Desa. Pemerintah  Desa  ini  membentuk  tim  terpadu,  itu  ada  pemerintah  Desa,  ada  BPD  untuk turun  ke  dusun  sesuai  dengan  jadwal  yang  ditentukan.  Jadi  yang  turun  ke  dusun  itu  kita tidak saja mempercayakan kepada Kepala Dusun, tetapi tim desa, termasuk Kepala Dusun, para  Kasi  dan  Kaur,  Sekretaris  Desa,  dan  BPD  itu  sebagai  satu  tim  untuk  penggalian gagasan” .  Kepala  Desa  memandang  BPD  sebagai  mitra  dalam  mengelola  Dana  Desa, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan dan kubu antara pemerintah desa dengan BPD. Kepala  Desa  tidak  perlu  takut  terhadap  BPD.  Sebab  fungsi  pengawasan  BPD  tidak  lagi dijalankan  secara  kaku.  Melakukan  pengawasan  bukan  berarti  mencari  kesalahan pemerintah  Desa,  tetapi  menghindari  kesalahan  yang  dilakukan  pemerintah  Desa. Keberadaan  BPD  sebagai  rekan  atau  mitra  berfungsi  sebagai  teman  penunjuk  arah,  agar pemerintah  Desa  tidak  melakukan  kesalahan.  Kondisi  ini  yang  digambarkan  Eko  (2017) sebagai  relasi  kemitraan.  Artinya  relasi  yang  terbangun critial  partner (sebagai  teman), antara Kepala Desa dan BPD membangun kemitraan yang kritis. Jika salah satu pihak benar akan didukung, jika salah akan diingatkan. Ada saling pengertian dan saling menghormati. Check and balances berjalan maksimal. Dalam hubungan ini akan menciptakan kebijakan Desa yang demokratis dan berpihak pada warga.
Relasi  kemitraan  antara  pemerintah  Desa  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa tidak hanya sebatas menyelamatkan Dana Desa. Lebih daripada itu, relasi yang baik antara kedua  pihak  mampu  meredam  ancaman  dan  tuduhan  pemerintah  supra  Desa.  Tuduhan sekaligus ancaman dari pemerintah supra Desa dapat dilawan, jika semua elemen di Desa bekerja sama. Dengan demikian, pemerintah supra Desa tidak memegang kendali penuh atas pengelolaan Dana Desa. Desa adalah yang paling tahu kapan dan bagaimana menjalankan program pembangunan. Jika Desa memandang kondisi dan keadaan tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan pembangunan, Desa tidak akan melakukannya. Berbeda dengan pemerintah  supra  Desa  yang  hanya  pandai  membuat  instruksi  terhadap  Desa,  tanpa memahami kondisi esa yang sebenarnya.

## KESIMPULAN
Dana Desa tidak diterjemahkan sekedar proyek pembangunan yang diatur, diarahkan dan dikendalikan secara terpusat melalui perangkat aturan, regulasi, instruksi, administrasi, birokrasi  dan  aplikasi.  Pengelolaan  Dana  Desa    syarat  intervensi  elite  yang  memegang kendali  penuh  atas  Dana  Desa.  Di  Desa  Golo  Lebo  Dana  Desa  menjadi  kekuatan  untuk
pembentukan  demokrasi  Desa.  Pembentukan  demokrasi  Desa  melalui  Dana  Desa mempunyai sejumlah karasteristik.
Pertama, Dana  Desa  membentuk  Kepala  Desa  yang  akuntabel.  Kepala  Desa akuntabel adalah kepala Desa yang berperan sebagai bapak bagi rakyat, legitimasi mengakar pada  rakyat,  progresif,  dan  tidak  tunduk  pada  label,  indikator,  instruksi  dan  kepentingan pemerintah  supra  Desa.  Kepala  Desa  mampu  memperjuangkan  hajat  hidup  orang  banyak selaras  kepentingan  Desa.  Kepala  Desa  tidak  berperan  sebagai  sosok  tunggal  yang memegang kendali terhadap Dana Desa. Pemerintah Desa selalu berada dalam pengawasan masyarakat.  Apabila  masyarakat  menemukan  kejanggalan,  mereka  tidak  akan  segan mencaci,  mengolok  dan  melaporkan  perbuatan  pemerintah  desa.  Semua  elemen  desa mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses Dana Desa. Masyarakat desa bukan menjadi kelompok penerima manfaat, tetapi ikut terlibat dalam mengelola, menegosiasikan dan melakukan kontrol terhadap Dana Desa.
Kedua, Dana Desa mewajibkan semua elemen Desa untuk bekerja sama mewujudkan kepentingan Desa. Kerja sama antar elemen Desa dilakukan melalui berbagai macam forum formal  (Musdus  dan  Musrenbangdes)  dan  forum  informal  (forum  warga,  forum  ibu-ibu). Pada forum Musdus dan Musrenbangdes semua elemen Desa saling berinteraksi, berdialog dan  bernegosiasi  untuk  menentukan  kepentingan  yang  menjadi  prioritas  Desa  untuk dimasukkan  dalam  program  pembangunan  Desa  pada  tahun  berjalan.  Forum  informal menjadi  wadah  dan  arena  masyarakat  untuk  melakukan  konsolidasi  kepentingan,  ide  dan gagasan  sebelum  masuk  pada  forum  formal.  Melalui  forum-forum  ini  masyarakat mengusulkan  pembukaan  jalan  baru,  pembuatan  lapen,  pembuatan  rabat  dan  lain-lain. Dengan demikian, Dana Desa tidak sekedar proyek yang lahir dari atas, tetapi program dan proyek juga lahir dari akar rumput.
Ketiga, Dana Desa membentuk  fungsi representasi  Badan Permusyawaratan Desa. BPD mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah Desa, sekaligus menjadi mitra  pemerintah  Desa.  Sebagai  jembatan  BPD  mampu  menciptakan  wadah  baik  formal maupun informal bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan dan kepentingan. Ide, gagasan  dan  kepentingan  tersebut  akan  diperjuangkan  BPD,  agar  masuk  dalam  program pembangunan Desa. Sebagai mitra pemerintah Desa, BPD menjadi teman penunjuk arah dan pengingat, agar pemerintah Desa tidak melakukan kesalahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa,  Rusyda.  (2019).  Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Sikalang  Kota  Sawahlunto Tahun 2018. Diploma Thesis, Universitas Andalas.
Ashar,  A.  &  Agustang,  A.  (2020).  Dampak  Sosial  Dana  Desa  Dalam  Kesejahteraan Masyarakat  di  Desa  Kalola,  Kecamatan  Maniangpajo,  Kabupaten  Wajo, Jurnal Sosialisasi . 7 (2), 19–25.
Atmojo, Muhammad E., et. al. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. Jurnal Sosial Politik Humaniora . Vol. 5. No. 1.
Eko,  S.  (2004),  Reformasi  Politik  dan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Yogyakarta:  APMD Press.
Eko, S. (2005), Manifesto Pembaharuan Desa, Yogyakarta: APMD Press. Eko, S. (2014), Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: FPPD.
Eko,  S.  (2015),  REGULASI  BARU,  DESA  BARU  Ide,  Misi,  dan  Semangat  UU  Desa,
Jakarta:  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi Republik Indonesia.
Eko, S. (2021). Merebut Pemerintah Untuk Kedaulatan Rakyat. Governabilitas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta . Volume 2 Nomor 2 2021. Hal. 170-196.
Eko,  S.,  et.  al.  (2017),  Desa  Baru  Negara  Lama,  Yogyakarta:  Pascasarjana  STPMD “APMD”.
Firman, Restu Rahmawati, M. F. M. (2020). Kebijakan Dana Desa: Evaluasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. 5, 181–192.
Gunawan,  Imam.  (2017),  Metode  Penelitian  Kualitatif;  Teori  &  Praktik,  Jakarta:  Bumi Aksara.
Haryanto.  (2017),  Elit,  Massa,  dan  Kekuasaan:  Suatu  Bahasan  Pengantar,  Yogyakarta: PolGov.
Irawan, D. (2020). Pergeseran Nilai-Nilai Demokrasi: Sebuah Refleksi Pasca Bergulirnya Dana Desa. Ojs.Ummetro.Ac.Id Satuan Pengaman Universitas Lampung.
Jamaluddin,  Yanhar.  (2018).  Analisis  Dampak  Pengelolaan  dan  Penggunaan  Dana  Desa terhadap Pembangunan Daerah. Journal of Governance and Political Social UMA . 6 (1), 14-24.
Lituhayu,  D.  (2019),  Rawan  Korupsi  Isu  Dalam  Implementasi  Dana  Desa. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik . Vol 5, Nomor 1, Maret 2019.
Mariana,  Dina.,  et.  al.  (2017),  Desa:  Situs  Baru  Demokrasi  Lokal,  Yogyakarta:  IRE Yogyakarta.
Maschab, Maschuri (2013), Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Yogyakarta: PolGov Mingkid,  Gary  J.  (2017).  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Desa  Dalam  Peningkatan
Pembangunan  (Suatu  Studi  Di  Desa  Watutumou  Dua  Kecamatan  Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal  Jurusan Ilmu Pemerintahan . Volome 2 No. 2. Pardiyanto, M. A. (2017). Konflik Sosial dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ius Constituendum . Volume, 2, 186-201.
Raco.  (2010),  Metode  Penelltlan  Kualltatlf  Jenis,  Karakteristik,  Dan  Keunggulannya,
Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Samsu.  (2017),  METODE  PENELITIAN:  (Teori  dan  Aplikasi  Penelitian  Kualitatif, Kuantitatif,  Mixed  Methods,  serta  Research  &  Development),  Jambi:  Pusat  Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
Sara, H. (1995), Demokrasi Mengalir, Ende: Percetakan Arnoldus.
Semedi, Pujo. (2019). "Sakpada-pada: Menjaga kesetaraan di pedesaan Jawa 1850 – 2010".
Yogyakarta.
Setiawan,  A.  (2019).  Analisis  perbedaan  tingkat  kemiskinan  dan  ketimpangan  perdesaan sebelum dan sesudah digulirkannya dana desa. Journal.Feb.Unmul , 16(1), 31–35.
Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa  Terhadap  Peningkatan  Pembangunan  dan  Ekonomi  Di  Kecamatan  Pineleng Kabupaten Minahas. Jurnal Agri-Sosioekonomi , 13(2A), 335.
Winarni, F. dan Pandhu Y. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa  Dalam Meningkatan Pembangunan  Di  Desa  Wukirsari,    Kabupaten  Sleman. Jurnal  Kajian  Ilmu Administrasi Negara . Volume 4 Nomor 1.